## ANALISA KEGAGALAN KOMUNIKASI POLITIK DALAM PILKADA SERENTAK 2015 DI KABUPATEN SLEMAN
(STUDI KASUS PDI PERJUANGAN)
Oleh: Choirul Fajri, dan Dani Fadillah E-mail: choirul.fajri@comm.uad.ac.id, daniuad@yahoo.co.id Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Ahmad Dahlan

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kegagalan proses komunikasi dalam sebuah dinamika politik dalam konteks Pilkada. Pada pemilihan kepala daerah 2015 lalu di Sleman DIY, PDIP Perjuangan yang merupakan partai besar, dengan basis massa yang banyak, dan merupakan partai pemenang pemilu ternyata mengalami kekalahan.
Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Tipe dari penelitian ini adalah melakukan penelaahan secara mendalam terhadap strategi politik yang dilakukan oleh PDI Perjuangan serta strategi yang dilakukan oleh rival politiknya, sehingga menyebabkan kegagalan kemenangan pasangan calon yang disusng oleh PDI Perjuangan. Beberapa aktivitas dilaksanakan seperti melakukan wawancara, mengumpulkan data dan mengkaji pemberitaan-pemberitaan yang ada.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya kegagalan komunikasi politik PDIP dalam Pilkada Serentak di Sleman 2015, hal tersebut karena PDIP kurang mengintegrasikan ranah komunikasi internalnya, tidak memainkan isu-isu untuk menciptakan opini publik, dan mengelola media komunikasi dengan baik.
Kata Kunci: Komunikasi Politik, Pilkada, dan PDI Perjuangan.

## Abstract
This study aims to evaluate the failure of the communication process in a political dynamics in the context of Regional Head Election. In the election of regional head in 2015 and then in Sleman DIY, PDIP Perjuangan which is a big party, and having many  participants, and also being the winner of  the election turned out defeat.
This research was conducted by using qualitative descriptive approach. The type of this study is to conduct an in-depth review of the political strategies undertaken by the PDI-P and the strategy undertaken by political rivals, thus causing the failure of the victory of candidate pairs from PDI- P. Some activities are carried out such as conducting interviews, collecting data and reviewing existing reports.
The results of this study indicate the failure of PDIP political communication in Sergeant Elections in Sleman 2015, it is because PDIP lacks of integrally internal communication domain, does not play issues to create public opinion, and manage communication media well.
Keywords: Political communication, Pilkada, PDI perjuangan.

## A. PENDAHULUAN
Gairah politik di tingkat lokal belakangan semakin marak seiring dengan gelaran Pilkada yang telah direncanakan. Pilkada sendiri dijadwalkan sebagai ajang eksperimentasi demokrasi, semenjak lahirnya UU No. 32 Tahun 2004 yang merevisi UU No. 22 Tahun 1999 pada medio September 2004 lalu. Hadirnya naskah undang-undang tersebut memang “memaksa” seluruh propinsi dan seluruh kabupaten serta kota di Indonesia untuk mau tidak mau  menggelar  hajatan  Pilkada  di  daerahnya  secara  langsung.  Pemilihan  kepala  daerah secara langsung langsung, tujuannya adalah ingin mengembalikan kesadaran berdemokrasi ini  pada  hakikat  yang  sesungguhnya.  Pilkada  langsung  memberikan  hak  penuh  kepada rakyat  untuk  menentukan  siapa  yang  berhak  untuk  dijadikan  pemimpin,  yang  tentu diharapkan dapat menjadi pelayan masyarakat yang baik, tidak hanya menjadi penguasa semata.
Pemilihan  kepala  daerah secara langsung   merupakan  salah  satu hal  baru yang terdapat  pasca  gerakan  reformasi  tahun  1998.  Sebelumnya  kepala  daerah  dipilih  oleh anggota DPRD, namun arus demokratisasi menghendaki adanya perubahan sehingga pada tahun 2004 melalui Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) diberlakukanlah  pemilihan kepala daerah secara langsung.
Dengan adanya kebijakan pemilihan kepala daerah secara langsung, oleh rakyat membuat Pilkada menjadi arena politik yang keras, antar partai politik saling mengeluarkan strategi  komunikasinya  masing-masing  baik  di  internal  partai,  masyarakat,  hingga  pada saingan  politiknya.  Dimana  inti  dari  komunikasi  politik  yang  dibangun  itu  adalah kemenangan politik untuk menjadi kepala daerah.
Adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), partai pemenang pemilu 2014 yang sekaligus mengantarkan salah satu kader terbaiknya menjadi orang nomor satu di Indonesia, turut mengawal salah satu kader terbaiknya di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk menjadi Kepala Daerah di Kabupaten Sleman.
Di  dalam  konteks  DIY  khususnya  di  Kabupaten  Sleman,  PDIP  memiliki track record yang  bagus.  Pada  tahun  2000  tahun  terakhir  PDIP  berhasil  mengawal  kadernya, Ibnu  Subiyanto,  untuk  duduk  menjadi  orang  nomor  satu  di  Kabupaten  Sleman, kemenangan  serupa  terulang  pada  tahun  2005.  Pada  tahun  2010  PDIP  juga  berhasil mengusung    Yuni  Satia  Rahayu  duduk  di  kursi  pemerintahan  Kabupaten  Sleman mendampingi Sri Pirnomo dari PAN. Di level DIY pun PDIP memiliki sumber daya yang bagus, bahkan memiliki kedekatan emosional dengan sebuah surat kabar berpengaruh di DIY. Akan tetapi pada tahun 2015, seluruh calon yang diusung oleh PDIP di DIY gagal untuk  menjadi kepala daerah, tradisi yang telah terbangun dengan sangat baik sejak era pilkada  langsung  dilaksanakan  terputus.  Hal  ini  lah  yang  mendorong  peneliti,  untuk meneliti  hal-hal  yang  menyebabkan  kegagalan  komunikasi  politik  PDIP  dalam  pilkada serentak tahun 2015 di Kabupaten Sleman.

## B. TINJAUAN PUSTAKA

## Persuasif
Suatu kegiatan yang selalu ada dalam dunia perpolitikan, adalah persuasif politik. Persuasif merupakan sifat dari persuasi, sementara dalam kamus ilmiah populer persuasi
adalah  tenaga  meyakinkan,  bujukan,  bentuk  karangan  yang  menguraikan  suatu  masalah atau keadaan yang dibuktikan dengan data-data dan fakta-fakta yang bertujuan membujuk atau  mengajak  atau  mempengaruhi  pembaca,  sehingga  mereka  mau  mengikuti  atau melakukan  sebagaimana  yang  diharapkan  sang  komunikator,  sementara  itu  untuk pengertian  persuasif  sendiri  adalah  meyakinkan,  lunak,  tanpa  kekerasan  (Yacub,  2001: 592-593).
Dan Nimmo (1993, 122-123), menyebutkan bahwa persuasif adalah komunikasi yang  bertujuan  atau  berkepentingan.  Tujuan  utama  dalam  persuasif  adalah  untuk menimbulkan perasaan responsif pada orang lain (dalam dunia politik maka komunikan atau  masyarakat).  Ada  tiga  pemahaman  tentang  proses  persuasif. Pertama, persuasi biasanya  melibatkan  tujuan,  suatu  usaha  komunikator  untuk  mencapai  tujuan  melalui pembicaaan. Kedua, persuasif itu bersifat dialektis. Ketiga , memiliki bentuk tanggapan.
Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa  persuasif  politik  adalah  suatu  ajakan,  bujukan, rayuan,  dengan  bentuk  tanpa  kekerasan  yang  dilakukan  oleh  para  komunikator  politik kepada masyarakat sebagai komunikan dengan tujuan agar masyarakat dapat memberikan dukungan, respon, simpati terhadap dirinya dalam hal kekuasaan dalam suatu negara.
Dalam kehidupan yang senyatanya, persuasif politik lebih sering kita temui ketika menjelang suatu pemilihan umum, dari tingkat dari yang paling dasar sampai tingkat yang paling  tinggi  dari  suatu  negara.  Cangara  (2011,  267-268),  menyebutkan  bahwa  dalam penyusunan pesan politik dalam sebuah komunikasi persuasif ada beberapa teknik yang digunakan, antara lain:
1. Fear Appeal, berarti  bagaimana  seorang  komunikator  politik  menyusun  suatu pesan  persuasif  yang  mengandung  unsur  memberikan  ketakutan  kepada komunikan.  Biasanya  persuasif  ini  dilakukan  oleh  komunikan  yang  sudah memiliki kekuasaan di suatu tempat.
2. Emotional appeal, unsur utama dari teknik ini adalah emosi. Jadi pesan persuasif politik dirangkai sedemikian rupa sehingga dapat menggugah atau menggejolkkan emosi komunikan, misalnya dengan cara mengungkapkan masalah agama, etnis, kesenjangan ekonomi yang sedang terjadi, diskriminasi kaum minoritas dan lain sebagainya.
3. Reward appeal , yatu penyusunan yang penuh akan janji-janji yang disampaikan oleh komunikato, dengan janji masyarakat akan lebih percaya terhadap visi-misi yang disampaikan oleh komunikator.
4. Motivational appeal, teknik  ini  lebih  menekankan  bagiamana  seorang  politikus memberikan  dorongan  secara  interal  psikologis  kepada  masyarakat,  bukan  pada janji-janji sehingga masyarakat dapat mengikuti pesan-pesan yang disampaikan.
5. Humorius appeal, teknik yang terakhir ini lebih mementingkan bagaimana suatu pesan  persuasif  disusun  sehingga  tidak  menimbulkan  “kejenuhan”  pada masyarakat. Karena humor, ringan, enak, menyegarkan akan lebih mudah diterima dibandingkan pesan-pesan yang sangat serius.
Cangara  (2011,  270)  menambahkan  bahwa  pesan-pesan  yang  disusun menggunakan teknik-teknik yang disebutkan di atas akan efektif jika disampaikan dengan racikan  propaganda  di  dalamnya.  Propaganda  dapat  dikatakan  sebagai  bentuk  persuasi yang  sangat  populer  di  dunia  politik.  Secara  bahasa  propaganda  diambil  dari  kata
propagare  yang  berarti  “mengembangkan”  atau  “memekarkan”.  Dimana  secara  istilah artinya  adalah  rangkaian  pesan  yang  bertujuan  untuk  mempengaruhi  pendapat  dan kelakuan masyarakat atau sekelompok orang.
Propaganda  tidak  menyampaikan  informasi  secara  obyektif,  tetapi  memberikan informasi  yang  dirancang  untuk  memengaruhi  pihak  yang  mendengar  atau  melihatnya. Cangara  menyebutkan  bahwa  propaganda  adalah  suatu  kegiatan  komunikasi  yang  erat kaitannya  dengan  persuasi.  Propaganda  diartikan  sebagai  proses  diseminasi  informasi untuk mempengaruhi sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok masyarakat dengan motif indoktrinasi ideologi.
Sedangkan  Yacub  (2001,  326-327)  menyebutkan  bahwa  propaganda  disebutkan sebagai gerakan atau upaya perluasan pengaruh, usaha untuk memanipulasi persepsi (emosi dibangkitkan  dan  perepecahan-perpecahan  soal  disarankan,  padahal  mungkin  antara persoalan dan pemecahannya tidak ada hubungannya.
Propaganda  kadang  menyampaikan  pesan  yang  benar,  namun  seringkali menyesatkan dimana umumnya isi propaganda hanya menyampaikan fakta-fakta pilihan yang  dapat  menghasilkan  pengaruh  tertentu,  atau  lebih  menghasilkan  reaksi  emosional daripada reaksi rasional. Tujuannya adalah untuk mengubah pikiran kognitif narasi subjek dalam kelompok sasaran untuk kepentingan tertentu dan memanipulasi alam pikiran atau kognisi,  serta  memengaruhi  langsung  perilaku  agar  memberikan  respon  sesuai  yang dikehendaki pelaku propaganda. Sebagai komunikasi satu ke banyak orang, propaganda memisahkan komunikator dari komunikannya.
Komunikator dalam propaganda sebenarnya merupakan wakil dari organisasi yang berusaha  melakukan  pengontrolan  terhadap  masyarakat  komunikannya.  Sehingga  dapat disimpulkan,  komunikator  dalam  propaganda  adalah  seorang  yang  ahli  dalam  teknik penguasaan atau kontrol sosial. Dengan berbagai macam teknis, setiap pemilik kepentingan politik harus mempergunakan propaganda sebagai suatu mekanisme alat kontrol sosial.

## C. METODE PENELITIAN
Tipe  dari  penelitian  ini  adalah  penelitian  lapangan.  Penelitian  ini  mempelajari konsep dan implementasi sebuah pesan dalam komunikasi politik oleh sebuah kekuatan politik. Untuk  memperkaya dan  mempertajam analisis, pendekatan perbandingan  model komunikasi politik yang dilakukan oleh lawan politik obyek utama dalam penelitian ini (PDIP) juga akan dijabarkan.
Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian  ini  mengambil  lokasi  di  Kabupaten  Sleman  sebagai  tempat  utama  untuk mengumpulkan data. Berbagai aktivitas dilakukan dalam metode ini, untuk mendapatkan data  yang  relevan.  Mengingat  penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif,  maka  peneliti berusaha  semaksimal  mungkin  untuk  mendapatkan  data  yang  mendalan,  berdasarkan dengan urutan waktu/peristiwa yang terjadi.
Dalam  penelitian  ini  data  yang  dikumpulkan  antara  lain  melalui  rekaman  arsip, wawancara,  dan  observasi  langsung.  Peneliti  akan  mewawancarai  informan  yang  dapat mendukung rumusan masalah diantaranya adalah Pimpinan dan pengurus Partai dan Tim
Sukses kubu PDIP. Serta melakukan wawancara dan pengumpulan data dari kubu lawan politik PDIP
Penelitian  kemudian  mengkaji  ulang  data-data  yang  sudah  didapatkan,  dengan penyesuaian-penyesuaian  dari  keseluruahn  data,  baik  dari  wawancara,  dokumentasi  dan observasi  langsung,  agar  sinkronisasi  data  ditemukan  dan  memepermudah  pelaksanaan penelitian hingga pada tahap pelaporan .

## D. PEMBAHASAN

## Pilkada Serentak dan Ketidaktercapain Target PDIP
Sebagai partai pemenang pemilu, wajar jika PDIP optimistis memenangi sebagian besar  daerah  pada  ajang  pilkada  serentak,  akhir  2015  mendatang.  Guna  menjaga momentum  soliditas  menjelang  kongres,  di  berbagai  daerah  digelar  berbagai  persiapan. Daerah Istimewa Yogjakarta (DIY), misalnya. Optimisme tergambar jika menilik rekam jejak  kemenangan  PDIP  di  wilayah  ini.  Dari  lima  wilayah  di  Provinsi  DIY,  Kota Yogyakarta  dan  tiga  kabupaten  dipimpin  orang  PDIP.  Hanya  Gunung  Kidul yang  tidak dikuasai kader banteng. Pada Pilkada kali ini, PDIP berniat menyapu bersih tiga pilkada di DIY yakni di Sleman, Bantul, dan Gunungkidul.
Pada  pelaksanaannya,  PDIP  mengalami  kekalahan  di  tiga  pemilihan  bupati  di Provinsi DI Yogyakarta. Hal itu tercermin dari hasil perhitungan cepat sementara, ketiga calon bupati/wakil bupati yang diusung PDIP kalah. Saat ini proses penghitungan resmi secara  bertingkat  masih  dilakukan.  Dikutip  dari  laman  pilkada2015.kpu.go,id,  Jumat (11/8), pasangan calon (paslon) yang didukung oleh PDIP di Pilbup Sleman, Yuni Satia Rahayu-Danang  Wicaksana  (43,73  persen)  kalah  oleh  paslon  yang  didukung  oleh  PAN yang koalisi dengan Partai Nasdem, Partai Golkar, PKB, dan Partai Demokrat, yaitu Sri Purnomo-Sri Muslimatun (56,27 persen). Perolehan suara tersebut sudah mencapai 93,19 persen dengan jumlah suara sah 404.959 suara dan partisipasi pemilih sebesar 71,63 persen.
Selain itu, di Pilbup Bantul, paslon incumbent usungan PDIP-Nasdem Sri Surya Widati dan Misbakhul Munir (52,76 persen) kalah juga dari paslon usungan Gerindra-PKB Suharsono-Abdul Halim Muslih (52,76 persen). Data masuk C1 yang sudah ada di KPU mencapai 98,19 persen dengan tingkat partisipasi pemilih mencapai 76,17 persen.
Hal ini berarti dominasi PDIP di Bantul selama tiga periode atau 15 tahun yang telah dikuasainya akan berganti. Senada dengan hal itu, Pilbup di Kabupaten Gunung Kidul pun  pasangan  yang  didukung  oleh  PDIP  Djangkung  Sudjarwadi-Endah  Subekti Kuntariningsih pun kalah (24,54 persen) dari pasangan yang didukung oleh PAN, Partai Golkar,  Partai  Hanura,  dan  Partai  Nasdem  Badingan-Imawan  Wahyudi  (39,51  persen). Urutan  ketiga  diperoleh  Benyamin  Sudarmadi-Mustangid  (23,16  persen),  dan  urutan keempat diraih Subardi-Wahyu Purwanto (12,79 persen).

## Perang Pengaruh Media Lokal
Keterbukaan  informasi  paska  reformasi  1998  melahirkan  beberapa  efek  yang dialami  oleh  media  massa.  Salah  satunya  adalah  semakin  intensnya  media  meliput  dan memberitakan  momentum  politik.  Era  ini  menjadi  surganya  media  massa.  Mengapa? Karena media massa memiliki kebebasan mencari, mengolah dan mempublikasikan berita. Kebebasan tersebut sebagaimana yang dijamin oleh negara pada pasal 2 UU. No.40 tentang “Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip- prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum”.
Media massa atau bisa disebut sebagai pers memiliki kekuatan membentuk opini publik.  Informasi  yang  disajikan  media  massa  dapat  mempengaruhi  masyarakat. Sebagaimana  dua  asumsi  Teori  dari  Ekologi  Media.  Pertama,  media  melingkupi  setiap tindakan  di  dalam  masyarakat.  Kedua,  media  memperbaiki  persepsi  kita  dan mengorganisasikan  pengalaman  kita.  Berangkat  dari  dua  asumsi  tersebut,  jelas  bahwa media massa memiliki kekuatan  mengorganisir atau membentuk persepsi publik. Media memiliki pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat.
Media menyediakan informasi berita, hiburan dan pengetahuan bagi masyarakat melalui konten-konten yang diterbitkan. Media adalah agen yang secara aktif menafsirkan realitas untuk disajikan kepada khalayak. (Eriyanto, 2002:26).
Seperti halnya Pilkada serentak yang diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2015. Bantul misalnya, Kekalahan Sri Surya Widati untuk meraih kembali kursi jabatan sebagai bupati dianggap sebagai tumbangnya Dinasti Samawi. Bagaimana tidak, suatu hal
di luar prasangka, dinasti yang telah berkuasa selama 15 tahun berhasil dikalahkan oleh pasangan Suharsono dan Abdul Halim Muslih.
Kenyataan yang pahit mungkin bagi keluarga Samawi, kedekatan Sri Surya Widati dengan Surat Kabar Harian (SKH) Kedaulatan Rakyat ternyata tidak mampu membawa Sri Surya  Widati  pada  kemenangan  seperti  periode  lalu.  Sri  Surya  Widati  dan  Kedaulatan Rakyat terhubung secara  kekeluargaan. Karena Idham  Samawi, suami Sri  Surya Widati memiliki  hubungan  darah  dengan  pendiri  Kedaulatan  Rakyat.  Dialah  M.  Samawi,  ayah kandung Idham Samawi. Bahkan Idham Samawi kini menjabat sebagai penasehat redaksi Kedaulatan Rakyat.
Lantas  bagaimana  peran  media  massa  dalam  membentuk  opini  publik.  SKH Kedaulatan  Rakyat  tidak  gagal  dalam  membangun  atau  mengkontruksi  persepsi masyarakat terhadap citra pasangan nomor dua tersebut. SKH di Yogyakarta tidak hanya satu, melainkan banyak. Di sinilah pertarungan wacana antar media massa terjadi dalam memberitakan peristiwa yang sama.
Kalahnya  Sri  Surya  Widati,  disebut-sebut  karena  adanya  kader  PDIP  tingkat ranting yang membelot. Kader-kader tersebut akan dipecat karena dianggap pengkhianat. Tindakan pemecatan disampaikan oleh Ketua DPD PDIP DIY Bambang Praswanto (SKH Sindo, edisi 14 Desember 2015). Bahkan ada ketua ranting, yang rela mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggung jawabannya atas kegagalannya memenangkan pasangan calon Sri Surya Widati-Misbakhul Munir.
Edisi  yang  sama  yakni  14  Desember  2015, SKH Kedaulatan Rayat juga menampilkan  peristiwa  pemecatan  kader  di  PDIP.  Berjudul  “Kader  yang  membelot diancam  dipecat”  wartawan  dengan  nama  pena  Awa  tidak  menyebutkan  sama  sekali pasangan-pasangan yang kalah Pilkada. Lebih spesifik lagi berita ini ditempatkan di rubrik kawasan Gunung Kidul, sehingga alasan kuat untuk mengaburkan Sri Suryawidati pemilik SKH Kedaulatan Rakyat dari  kegagalannya.  Wajar  bukan  Sri  Surya  Widati  tidak disebutkan  dalam  pemberitaan  tersebut,  karena  spesifik  rubrik  yang  mengulas  tentang pemecatan kader PDIP tersebut diulas di kawasan rubrik Gunung Kidul.
Namun jelas tidak dapat dipungkiri, SKH Kedaulatan Rakyat telah mengaburkan dan menonjolkan peristiwa untuk diberitakan. Sebagaimana dikemukakan Entman dalam Analisis Framing. Framing menggambarkan proses seleksi dan menonjolkan aspek tertentu dari  realitas  oleh  media.  Framing  dapat  dipandang  sebagai  penempatan  informasi- informasi dalam konteks yang khas sehingga isu tertentu mendapatkan alokasi lebih besar daripada isu lain.
Framing yang dilakukan SKH Kedaulatan Rakyat tersebut tentunya tidak terlepas dari  keberadaan  Sri  Surya  Widati  sebagai owner perusahaan  SKH  Kedaulatan  Rakyat. Reese  dan  Shoemaker  (1996:  60)  mengungkapkan  lima  faktor  yang  mempengaruhi konstruksi  di  media.  Mulai  dari  faktor  individual,  rutinitas  media,  struktur  organisasi, kekuatan ekstra media, dan ideologi.
Keberpihakan SKH Kedaulatan Rakyat terhadap Sri Surya Widati semakin jelas dengan berita-berita yang ditampilkan. Misal SKH Kedaulatan Rakyat edisi 10 November 2015 menampilkan dua berita. Pertama berjudul “Sri Purnomo, Badingah dan Suharsono unggul.” Judul tersebut lebih mengulas tentang pemenang pasangan calon di tiga kabupaten DIY. Sebagaimana dikutip dalam SKH Kedaulatan Rakyat “Pasangan calon Sri Purnomo-
Sri  Muslimatun,  Badingah-Immawan,  dan  Suharsono-Abdul  Halim  Muslih  unggul dibandingkan calon-calon lainnya dalam pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) serentak di DIY.
Dibandingkan dengan SKH Sindo, SKH Sindo lebih berani mengungkap kekalahan Sri Surya Widati dan keterkaitannya dengan PDIP. Seperti judul “PDIP Terlalu Percaya Diri” pada edisi 11 Desember 2015. Gambar Suharsono dan Sri Surya Widati ditampilkan dengan dukungan suara yang diperoleh masing-masing keduanya. Bahkan catatan dalam berita  tersebut  menyatakan  “Alasan  pertama  bisa  jadi  karena  masyarakat  Bantul  sendiri sudah tidak menginginkan keluarga Idham Samawi untuk berkuasa.”( SKH Sindo, edisi 11 Desember 2015).

## Lemahnya Komunikasi Internal
Ketua Partai Demokrasi Indonesia (PDIP) Daerah Istimewa Yogyakarta, Bambang Praswanto,  mengaku  bertanggung  jawab  atas  kekalahan  partai  itu  dalam  pilkada  di  tiga kabupaten yang digelar serentak pada 9 Desember 2015. Dia bahkan siap diadili pimpinan partainya  dalam  forum  Rapat  Kerja  Nasional  (Rakernas)  di  Jakarta  pada  10-12  Januari 2015.
“Dalam Rakernas PDIP di Jakarta, saya siap mempertanggungjawabkan hasil pilkada serentak di Yogyakata”
Praswanto berterus terang ada kesalahan strategi saat Pilkada Kabupaten Bantul, Pilkada Kabupaten Gunungkidul, dan Pilkada Kabupaten Sleman pada 9 Desember 2015. Maka perlu perubahan strategi untuk pilkada serentak pada 2017.
Masalah  lain  yang  menjadi  penyebab  kekalahan  PDIP  Yogyakarta,  Praswanto mengakui,  yakni  dinamika  politik  internal  partai  yang  dipimpinnya.  Akibatnya,  PDIP memang tak solid, meski seyogyaanya semua kader mematuhi semua keputusan Partai. “Bagi kader yang tidak patuh maka perlu diingatkan untuk kembali ke jalan Partai. Namun, jika tidak, akan diusulkan untuk dipecat, dan beberapa nama kader yang membangkang sudah diusulkan untuk dipecat”
Meski rekomendasi pemecatan sejumlah kader telah diusulkan kepada pimpinan pusat PDIP di Jakarta, usulan itu belum disetujui sampai sekarang.
“Termasuk pemecatan dari lima orang relawan Jas Merah yang merupakan kader PDIP, juga belum turun”
Tiga  pasang  calon  yang  diusung  PDIP  untuk  Pilkada  di  Kabupaten  Bantul, Kabupaten Gunungkidul, dan Kabupaten Sleman tak satu pun yang memang. Pasangan Sri Suryawidati-Misbakhul Munir yang diusung PDIP di Pilkada Bantul kalah dari pesaingnya, Suharsono-Abdul Halim. Pasangan Djangkung Sudjarwadi-Endah Subekti yang diusung PDIP  untuk  Pilkada  Gunungkidul  tak  bisa  menandingi  pasangan  petahana  Badingah- Immawan Wahyudi.
Pasangan Yuni Satia Rahayu-Danang Wicaksana yang diusung PDIP dan didukung Gerindra  dan  PKS  untuk  Pilkada  Sleman  tak  sanggup  mengalahkan  pasangan  calon  Sri Purnomo-Sri Muslimatun. Ketua Panitia Pengarah Rakernas PDIP, Eva Kusuma Sundari, menegaskan bahwa forum itu tidak akan membahas atau mengevaluasi penyelenggaraan
pilkada  serentak  9  Desember  2015.  Rakernas  itu  akan  membahas  pemenangan  pilkada serentak pada tahun 2017.
“Untuk evaluasi pilkada sudah dilakukan di masing-masing daerah”

## Kegagalan Propaganda PDIP
Dalam  melakukan  komunikasi  politik  guna  meningkatkan  pencitraan  diri  dan partainya  maka  PDIP  memerlukan  sebuah  penanaman  opini  pada  masyarakat  bahwa individu politis dalam hal ni adalah calon kepala daerah yang diajukan oleh PDIP benar- benar merupakan personal tepat untuk menjadi figur yang dapat menganyomi masyarakat. Posisi  Yuni  yang  notabane  merupakan  wakil  bupati  Sleman  seharusnya  mampu memenangkan pertarungan opini tersebut, ditambah lagi dengan latar belakang Yuni yang memiliki banyak pengalaman dalm bidang advokasi sejak jauh sbelum dia menjabat.
Namun kenyataannya adalah sinar Yuni terhalang oleh wujud Sri Purnomo yang terlalu dominan selama mereka berdua tampil sebagai pasangan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Seharusnya Yuni dan tim PDIP mampu memanfaatkan isu-isu seperti Sri Purnomo yang tidak pro rakyat kecil dengan menjamurnya took modern selama dirinya menjabat,  dan  hal  itu  sudah  menjadi  rahasia  umum.  Namun  sepertinya  tim  PDIP  gagal untuk menggoreng isu tersebut untuk menurunkan kredibilitas Sri Purnomo.
Ada beberapa hal yang menjadi catatan kenapa isu tersebut gagal digoreng oleh tim PDIP; Pertama ketidakmampuan tim dari PDIP untuk mengolah isu ini karena berfikir dikarenakan hal tersebut sudah menjadi rahasia umum  maka tidak perlu lagi direkayasa secara politis, jadi PDIP memasrahkan isu tersebut bergulir secara alami. Kedua adanya kekhawatiran dari tim bahwa nantinya isu tersebut jika terlalu ditonjolkan akan menjadi senjata  makan  tuan  mengingat  selama  lima  tahun  terakhir  tokoh  yang  mereka  usung merupakan pasangan Sri Purnomo dalam menjalankan roda pemerintahan di Sleman.
Hingga pada akhirnya jadi lah Sri Purnomo aman dari politisasi isu bahwa dirinya merupakan  sosok  yang  tidak  pro  rakyat  kecil,  dan  otomatis  sinar  Yuni  yang  memiliki banyak pengalaman dalam hal advokasi kerakyataan tertutup oleh kebaikan dan prestasi Sri Purnomo yang digemborkan oleh tim suksesnya.
Disini dapat kita lihat betapa lemahnya peran manajemen opini publik tim politik PDIP  padahal  Dan  Nimmo  (1982,  14)  mengatakan  bahwa  Politisi  sebagai  komunikator politik memainkan peran sosial yang utama, terutama dalam pembentukan opini publik. Maka politisi atau politikus berkomunikasi sebagai wakil suatu kelompok dan pesan-pesan politikus  itu  adalah  untuk  mengajukan  dan  atau  melindungi  tujuan  kepentingan  politik. Artinya  komunikator  politik  mewakili  kepentingan  kelompok,  sehingga  jika  dirangkum maka  politikus  mencari  pengaruh  melalui  komunikasi  sebagaimana  sifat  para  praktisi Public Relations .
Selain  hal  tersebut  pencitraan  positif  terhadap  diri  Yuni  dinilai  tidak  terlihat muncul  ke  permukaan,  padahal  pencitraan  positif  yang  kuat  dalam  diri  seorang  politisi sangat lah penting untuk meraih dukungan khusunya dari para swing voter mengacu pada pendapat Onong Uchjana (2007:27) yang mengatakan bahwa seorang komunikator yang populer akan dapat lebih mudah memberikan pengaruh ketika berkomunikasi.
Pengaruh tersebut amat dibutuhkan dalam menjalankan fungsi humasnya, seorang politisi  harus  dapat  menjalankan  komunikasi  politik  dengan  baik,  dan  baik  tidaknya
komunikasi politik tersebut amat dipengaruhi oleh opini publik (Dan Nimmo, 2000 : 29). Dalam pembentukan opini publik tersebut, seorang politisi (komunikator) diperkenankan melakukan  berbagai  propaganda  untuk  mencapai  tujuannya,  sebab  propaganda  dapat membuat  sang  komunikator  memperoleh  respon  dari  komunikan  (masyarakat)  yang membuat komunikan makin dekat dengan tujuan sang komunikator (Dan Nimmo, 2001 : 44).
Pendapat dari Nimmo itu makin diperkuat dengan keyakinan bahwa seandainya propaganda tersebut dilakukan secara terus menerus berulang-ulang maka jangankan citra dan pandangan positif dari komunikan (masyarakat) yang didapat, sebuah kebohongan pun akan menjadi sebuah kebenaran.
Agar propaganda yang dilakukan oleh komunikator, sukses mengontrol komunikan maka  perlu  menggunakan  strategi-strategi  sebagai  berikut;  (1)  koersif,  yaitu  dengan memberikan rasa takut dalam diri komunikan, (2) persuasif, metode ini menimbulkan efek sang  komunikan  akan  melakukan  secara  suka  rela  apa-apa  yang  diarahkan  oleh komunikator, dan yang terakhir (3) parvasif, metode ini adalah proses penyampaian pesan secara berulang-ulang pada para komunikan. Dimana ketiga strategi tersebut pada ujung- nya akan menggiring komunikan mengikuti kemauan komunikator. Namun sekali lagi, tim dari  PDIP  tidak  melakukan  propaganda  seperti  itu  pada  Sri  Purnomo  dan  tim  peng- usungnya,  mereka  malah  sibuk  bermain  dalam  ranah  administrasi  dengan  tidak mengeluarkan surat izin pada kader PDIP yang menjadi pasangan Sri Purnomo. Alih-alih mengejar  simpati  rakyat,  mereka  malah  berhrap  menjadi  pasangan  tunggal  dan  menang melawan  kotak  kosong.  Perilaku  ini  yang  kemudian  menjadi  cerminan  bahwa  PDIP menciderai demokrasi di Sleman.

## Kegagalan Mengelola Media Baru dan Menarik Suara Kaum Muda
Kaum muda yang dimaksudkan di sini adalah kaum muda yang oleh Henry Milner dikatakan sebagai generasi internet (Milner, 2010: 34). Yang di Amerika adalah generasi yang dilahirkan pada dekade tahun 1970-an, dan kalau di Indonesia adalah generasi yang dilahirkan pada dekade tahun 1980-an.
Kaum  muda  dari  kalangan mahasiswa  memiliki  karakteristik,  spesifikasi  dan kedudukan  yang  berbeda  dari  kalangan  kaum  muda  pada  umumnya.  Kaum  muda  dari kalangan  mahasiswas  memiliki  kapabilitas  intelektual  yang  secara  tradisional  menjadi sumber  inspirasi  pergerakkan  serta  menjadi  penggerak  dan  agen  perubahan  dalam masyarakat. Selain itu, kaum muda dari kalangan mahasiswa dipandang lebih rasional dan memiliki daya kritis yang lebih tinggi dari kalangan kaum muda pada kelompok lainnya, sehingga  diharapkan  dapat  memberikan  pandang-  an  yang  lebih  objektif.  Dan  terakhir, kaum  muda  dari  kalangan  mahasiswa  pada  umumnya  memiliki  kepedulian  yang  lebih tinggi  terhadap  berbagai  isu-isu  kemasyarakatan  dibandingkan  dengan  kaum  muda  dari kalangan lainnya.
Hal ini mengukuhkan paradigma generasi internet sebagaimana yang dikemukakan Milner  bahwa  generasi  yang  tumbuh  atau  berkembang  bersama  internet.  Intensitas berinteraksi dengan internet terus bertambah seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan informasi terkait dengan peningkatan kapasitas intelektual dan kebutuhan aktualisasi diri melalui  peningkatan  penguasaan  informasi.  Hal  ini  ditunjukkan  dengan  semakin
banyaknya alokasi waktu yang digunakan untuk berinteraksi melalui penggunaan internet dibandingkan dengan alokasi waktu penggunaan media-media lainnya.
Sikap  politik  dalam  hal  ini  dapat  dimaksudkan  sebagai  sikap  politik  terhadap internet  itu  sendiri  sebagai  media baru   pembawa   informasi,   sikap   politik terhadap isu-isu yang disampaikan yang dalam hal ini adalah isu-isu politik kontemporer, dan sikap terhadap  konstelasi  politik  nasional  terkait  dengan  pemilihan  umum  dan  Pilkada. Sebagaimana  telah  dikemukakan  dalam  logik  teoritik  di  atas,  sikap  merupakan  hasil internalisasi dari suatu   stimulus yang diterima dan telah melalui serangkain proses mental pada diri seseorang sehingga menghasilkan sikap tertentu terhadap stimulus tersebut. Hal ini mengisyaratkan adanya suatu perhatian terhadap stimulus itu agar dapat diterima dan menjalani serangkaian proses mental sehingga menghasilkan sikap.
Perhatian  terhadap  isu-isu  politik  kontemporer  oleh  kaum  muda  dari  kalangan mahasiswa dapat dikatakan cukup tinggi. Keempat kaum muda dari kalangan mahasiswa ini cukup intens dalam mengikuti dan memberikan perhatikan terhadap perkembangan isu- isu politik kontemporer di internet. Dengan alasan-alasan tertentu, fokus perhatian terhadap isu-isu politik kontemporer memiliki titik tekannya sendiri-sendiri.
Hampir  semua  isu  politik  yang  ditampilkan  di  internet  menyita  perhatiannya. karena  internet  tidak  hanya  menyampaikan  sebuah  berita  atau  isu  politik,  akan  tetapi internet  juga  memberikan  sisi  yang  lebih  banyak  dari  suatu  pemberitaan  dengan  cara penyampaian yang cenderung berbeda sehingga dapat memberikan informasi tambahan.
Beragamnya  isu-isu  politik  nasional  yang  menjadi  perhatian  kaum  muda  dari kalangan mahasiswa ini menunjukkan kepedulian kaum muda terhadap berbagai isu atau persoalan yang dihadapi masyarakat dan bangsanya. Namun bagaimana sebenarnya kaum muda merespon isu dalam benaknya, hal itu terkait dengan proses mental di dalamnya.
Keberadaan  internet  merupakan  suatu  yang  tidak  terhindarkan,  dan  merupakan suatu keharusan zaman. Perannya sebagai media informasi dari waktu ke waktu mengalami perkembangan yang sangat signifikan dalam menggantikan/mengambil peran media-media lain   yang   terlebih   dahulu   ada. Dalam satu dekade telah mampu menggeser peran maja- lah,  film  dan  radio  sebagai  media  informasi.  Dalam  waktu  yang  tidak  berapa  lama, kemungkinan peran televisi dan surat kabarpun akan mengalami pergeseran pula, diambil alih oleh internet.
Dalam  memenuhi  kebutuhan  akan  informasi,  internet  menjadi  media  utama yang mampu mengakomodir seluruh tuntutan kebutuhan informasi penggunanya melalui berbagai bentuk dan jenis informasi dengan ragam perspektif. Sumber-sumber informasi yang  diakses  memiliki  keragaman  sesuai  dengan  kebutuhan  masing-masing  pengguna, namun  secara  keseluruhan  terdapat  satu  kesamaan  aktifitas  dalam  pencarian  informasi yakni aktifitas pencarian informasi yang berkaitan dengan pengetahuan, berita dan jejaring sosial melalui website ilmu pengetahuan, website pemberitaan dan media sosial (facebook, Twitter, email).
Motif  pencarian  informasi  dan  keasyikan  dalam  menelusuri  informasi  pada umumnya  adalah  ekstase  kepuasan  dalam  mencari  dan  memperoleh  informasi  tersebut yang  digunakan  untuk  perubahan,  kebebasan  berpikir,  aktualisasi  diri,  dan  membantu kegiatan menjadi lebih efisien dan efektif. Ini merupakan motif gratifikasi dari penggunaan
internet yang dapat diidentifikasi.   Termasuk di dalamnya adalah informasi-informasi yang terkait dengan isu-isu politik terkini yang terjadi di tanah air.
Pengguna pada umumnya cukup intens dalam mengikuti pemberitaan tentang isu- isu  politik  terkini  dan  memiliki  pengetahuan  yang  cukup  tentang  isu-isu  politik  terkini. Tetapi  dalam  menanggapi  isu-isu  politik  terkini  tersebut,  para  pengguna  memiliki perbedaan dalam menerima, memahami dan menyikapinya. Khusus pada pemberitaan yang terkait dengan isu-isu politik terkini, pada umumnya pengguna menunjukkan sikap bosan, muak dan cenderung  sebel,  karena kasusnya hampir sama yakni kasus tentang korupsi dan pemerintah yang cenderung lambat atau kurang responsif dalam menyikapi berbagai persoalan yang dihadapi, sehingga menimbulkan sikap skeptis pada kaum   muda   dari kalangan   mahasiswa yang diteliti terhadap konstelasi politik nasional khususnya untuk pemilu, Pilkada dan kepemimpinan nasional. Terhadap internet sendiri sebagai media baru, pada umumnya disambut dengan sikap positif meski diterima secara kritis, dan pengaruh internet dipandang dominan dalam membentuk pandangan dan sikap kaum muda tehadap berbagai masalah yang menjadi perhatian mereka.
Jika kita menelisik geliat tim PDIP di media social, tampak tidak ada upaya yang serius untuk memenangkan pasangan yang mereka usung di kabupaten Sleman. Terlihat secara kasat mata yang paling banyak muncul untuk menyapa konstituen yang mayoritas di dominasi oleh anak muda itu adalah sang kompetitor yang kerap muncul baik dengan akun official media social mau pun web berbayar yang diluncurkan secara terencana.

## E. SIMPULAN
Adapun  kesimpulan,  yang  bisa  peneliti  ambil  dalam  menganalisis  kegagalan komunikasi politik PDIP dalam Pilkada Serentak di Sleman tahun 2015 lalu, adalah sebagai berikut:
1. Kurang kuatnya komunikasi internal di PDIP. Komunikasi tentu menjadi hal yang penting di tubuh partai politik. Adanya koordinasi antara satu aktor politik dengan yang  lainnya  tentu  akan  mensolidkan  tubuh  partai  tersebut.  Hal  inilah  yang menurut  analisis  peneliti  perlu  untuk  dilakukan  PDIP  dalam  Pilkada-Pilkada selanjutnya,  mengingat  dalam  Pilkada  Serentak  di  Sleman  lalu,  beberapa  kali peneliti  menemukan  adanya  perbedaan  jawaban/pendapat  dari  para  elite  PDIP sendiri.
2. Tidak adanya permainan isu dari PDIP untuk menarik perhatian masyarakat. Isu menjadi sebuah hal yang mampu menarik opini publik. Ada beberapa isu yang bisa dimainkan  untuk  menjatuhkan  kompetitor,  seperti:  ketidak  berpihakan  kepada rakyat  kecil,  pembangunan  kota  yang  tidak  tertata  yang  bisa  dimainkan  PDIP, namun PDIP ternyata tidak melirik hal tersebut.
3. Kurangnya  pemanfaatan  media  social.  Media  social  mempunyai  pengaruh  yang besar, terutama untuk menarik perhatian khalayak muda. Namun PDIP juga kurang memanfaatkan  ini  dengan  baik,  terbukti  sedikit  sekali  postingan-postingan  di media sosial terkait dengan calon Bupati yang diusung PDIP ini.
4. Kurang optimalnya publisitas di media koran. Koran masih menjadi media yang cukup strategis untuk menarik perhatian masyarakat, terutama pada khalayak tua
dan  masyarakat  menengah  ke  bawah  yang  kurang  melek  terhadap  media  baru. Namun lagu-lagi pemberitaan di koran mengenai figur calon Bupati PDIP ini juga sangat terbatas.

## DAFTAR PUSTAKA
Cangara,  Hafied.  (2011). Komunikasi Politik, Konsep, Teori, dan Strategi .  Jakarta: Grafindo. Djamaluddin, Deddy. (2004). Komunikasi Persuasif . Bandung: Remaja Rosdakarya.
Effendy, Onong Uchana. (2001). Dinamika Komunikasi . Bandung: Remaja Rosdakarya.
Fiske, John. (1990). Cultural and Communication Study . Jakarta: Jalasutra. Graber, Thomas. (1984). The News: How People Tame The Information Tide. Longman. Harun,  Rochajat  dan  Sumarno.  (2006). Komunikasi Politik Sebagai Suatu Pengantar. Bandung: Bandar Maju.
Kamarudin,  Ahmad.  (2004). Partai Politik dan Transisi Demokrasi .  Bandung:  Remaja Rosda Karya.
Moleong,  J.  Lexy.  (2000). Metode Penelitian Deskriptif .  Bandung:  Penerbit  Remaja Rosdakarya.
Muhtadi, Asep Syaiful. (2008). Komunikasi Politik . Bandung: Humaniora. Nimmo, Dan. (1993). Komunikasi Politik . Jakarta; Gramedia.
Prida  A.A.A,  S.Sos.  (2007).  Public  Relations  (PR),  dan  Kesalahpahaman  Publik  Atas Pemaknaan Sebuah Profesi. Jurnal Ilmiah SCRIP TURA (Vol. 1 No 2 Juli 2007).
ISSN 1978-385X. Yacub, M. Dahlan. (2001). Kamus Sosiologi Antropologi . Surabaya: Indah.