## PENGEMBANGAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ DAN SHODAQOH (ZIS) BERBASIS ENERGI TERBARUKAN DI INDONESIA

## Aji Purba Trapsila

## Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
Abstract: Indonesia  is  known  well  for  having  the  greatest  number  of  energy  in  the  world,  such  as  the energy  of  air,  wind,  biomass,  and  solar.  However,  the  energy  has  not  been  empowered  yet  by  Lembaga Zakat  Infaq  dan  Shodaqoh  (ZIS),  which  is  an  institution  managing  zakah,  infaq,  and,  shadaqa  in Indonesia. The institution currently empowers only the products of education and economic. Regarding to that  fact,  this  study  describes  a  concept  of  an  empowerment  product  of  renewable  energy  conducted  by Lembaga  ZIS  through  a  finance  scheme  of  mudhorobah  and  musyarokah.  To  empower  the  energy, moreover,  Lembaga  ZIS  uses  Participatory  Rural  Appraisal  (PRA)  so  that  the  energy  finance  can  give either social impacts or economic ones.
This  study  reveals  that  it  needs  participation  from  any  parties  and  particularly  support  from  the government  and  the  state  energy  enterprise  in  order  to  finance  the  energy  for  society.  Furthermore,  this study  shows  that  the  scheme  of  mudhorobah  and  musyarokah  is  a  scheme  that  can  be  used  to  finance therenewable energy.
Key word: Renewable energy, ZIS Institution, Mudharobah, Musyarokah, Participatory Rural Apprasial

## PENDAHULUAN
Persoalan energi sejak beberapa dekade ini menjadi persoalan yang sangat penting di dunia, mulai dari  bayang-bayang  merosotnya  cadangan  energi  dunia  sampai  pada  kebutuhan  akan  energi  yang  aman dan  bersih,  demi  menunjang  keberlanjutan  bumi  dan  kehidupan.  Bagi  negara  berkembang  seperti Indonesia persoalan energi menjadi lebih rumit lagi disamping kurangnya ketahanan energi yang dimiliki juga  terjadi  kesenjangan  energi  dimana  pasokan  energi  tidak  merata,  sebagai  contoh  data  Kementerian Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  (ESDM)  tahun  2013,  menunjukkan  bahwa  jumlah  realisasi  listrik  di berbagai  daerah  di  Indonesia  baru  mencapai  80,51  persen.  Hal  ini  berarti  19%,  atau  lebih  dari  10  ribu tempat di wilayah Indonesia masih belum memiliki akses terhadap` listrik.Delapan provinsi itu antara lain Kepulauan  Riau  (69,66%),  Kalimantan  Tengah  (66,21%),  Gorontalo  (67,81%),  Sulawesi  Barat  (67,6%), Sulawesi  Tenggara  (62,51%),  Nusa  Tenggara  Barat  (64,43%),  dan  Nusa  Tenggara  Timur  (54,77%). “Sementara Papua berkondisi sangat buruk hanya mencapai 36,41 persen,”.
Salah  satu  faktor  yang  menyebabkan  kesenjangan  tersebut  menurut  Badan  Perencanaan Pembangunan  Nasional  Republik  Indonesia  (BAPPENAS)adalah  ruang  fiskal  bagi  pemerintah  untuk menyediakan  listrik  dalam  jangka  panjang  terbatas,  maka  hal  ini  menimbulkan  biaya  penyediaan  energi menjadi mahal, yang menyebabkan rendahnyaketerjangkauan atau akses energi bagi penduduk di tempat - tempat terpencil, seperti pulau-pulau terluar di Indonesia, namun demikian langkah-langkah strategis guna mengatasi  masalah  diatas  telah  diambil  oleh  pemerintah  yakni  dengan  penerbitan  Perpres  No.  5  tahun 2006 tentang KebijakanEnergi Nasional. Dalam Perpres tersebut disebutkan bahwa kontribusi Energi Baru Terbarukan  (EBT)  dalam  bauran  energi  primer  nasional  pada  tahun  2025  adalah  sebesar  17%  dengan komposisi  energi  Panas  Bumi  5%,Bahan  Bakar  Nabati  sebesar  5%,  Nuklir,Biomasa,  Air,  Surya,  dan Angin  5%,  serta  batubara  yang  dicairkan  sebesar  2%.  Dengan  demikian  langkah-langkah  yang  akan diambil  Pemerintah  adalah  menambah  kapasitas  terpasangnya  Pembangkit  Listrik  Mikro  Hidro  menjadi 2,846  MW  pada  tahun  2025,  Biomasa  180  MW  pada  tahun  2020,  angin  (PLT  Bayu)  sebesar  0,97  GW pada  tahun  2025,  surya  0,87  GW  pada  tahun  2024,  dan  nuklir  4,2  GW  pada tahun  2024. Total  investasi
yang  dibutuhkan  untuk  pengembangan  EBT  sampai  tahun  2025  diproyeksikan  sebesar  13,197  juta USD(“Potensi Energi Baru Terbarukan (EBT) Indonesia,” n.d.).
Meski  demikian  keterlibatan  seluruh  elemen  masyarakat  dalam  mewujudkan  akselerasi pertumbuhan  energi  terbarukan  di  Indonesia  sangat  diperlukan,  khususnya  penetrasi  di  daerah-daerah terpencil  di  Indonesia  yang  notabennya  kaya  namun  terkendala  infrastruktur  dan  teknologi  yang menyebabkan  penyediannya  relatif  mahal,  barangkali  salah  satu  solusi  yang  dapat  di  tawarkan  dalam mengatasi  hal  tersebut  adalah  dengan  melibatkan  lembaga  keuangan  mikro  sebagaimana  yang  telah dilakukan  di  berbeapa  negara  seperti  India,  Nepal,  Sri  Langka  dan  beberapa  negara  di  Afrika(Morris, Winiecki, Chowdhary, & Cortiglia, 2007).
Lembaga  keuangan  mikro  yang  paling  potensial  di  Indonesia  adalah  lembaga  zakat  atau  badan amil  zakat  nasional  dimana  potensi  pengumpulan  dana  ZIS  menurut  kajian  ADB  (Asian  Development Bank)  dan Baznas dapat mencapai 217  (“Potensi Zakat Indonesia Bisa Capai 217 Triliun Rupiah,” n.d.), selain itu lembaga dan badan ZIS nasional sudah cukup berpengalaman dalam pemberdayaan masyarakat di Indonesia, dengan demikian pembiayaan energi melalui lembaga tersebut dapat memilki ekonomi yang berkelanjutan  bagi  masyarakat  Indonesia.Berdasar  pada  fakta  diatas  maka  studi  ini  akan  mengkaji pembiayaan energi pembiayaan energi terbarukan di indonesia melalui lembaga zakat infaq dan shodaqoh (zis).

## KAJIAN PUSTAKA
Menurut  (Pusat  Data  dan  informasi  &  energy  dan  Sumber  Daya  Mineral  KESDM, 2010)memperlihatkan  bahwa  trand    permintaan  energi  final  2010-2030  secara  keseluruhan  (diperkirakan tumbuh 5,6% per tahun. Pada periode tersebut pertumbuhan permintaan energi rata-rata tahunan menurut sektor  adalah  sebagai  berikut:  transportasi  6,7%,industri  6,3%,  komersial  5,0%  rumah  tangga  2,1%,  dan PKP  3,0%.  Dengan  pertumbuhan  tersebut,  maka  pada  tahun  2030  pangsa  permintaan  energi  final  akan didominasi  oleh  sektor  industri  dengan  proporsi  (49%),  diikuti  oleh  transportasi  (29%),  rumah  tangga (15%),  komersial  (4%)  dan  PKP  (3%)(Pusat  Data  dan  informasi  &  energy  dan  Sumber  Daya  Mineral KESDM, 2010). Berikut adalah penjelasan potensi sumber daya energi terbarukan menurut jenisnya:

## Potensi Sumber Energi Terbarukan di Indonesia
Dalam  laporan  yang  disampaikan  oleh  Kementerian  Energi  dan  Sumber  Daya  mineral ( ESDM )Indonesia memiliki EBT yang cukup besar diantaranya,micro  hydro sebesar 450 MW,  Biomassa 50 GW, energi surya 4,80 kWh/m2/hari, energyangin 3-6 m/det dan energi nuklir 3 GW.
Untuk energi tenaga air potensi terbesar untuk dikembangkan ada di luar pula Jawa, secara sekala pembangkit  listrik  dapat  dibedakan  menjadi  tiga  kategori , yaitu  skala  besar,  mini,    dan  mikro.  Potensi tenaga  air  untuk  PLTA  skala  besar  diperkirakan  hampir  94%  berada  di  luar  Jawadengan  besaran  74,97 GW.  Sementara ini penggunaan tenaga air kurang lebih hanya 3,10 GW itupun sebagaian besar berada di pulau jawa.Selain PLTA dalam skala besar, Indonesia juga mempunyai potensi tenaga air skala kecil yang dapat  digunakan  untuk  PLTM  dan  PLTMH  dengan  kapasitas    antara  200  -  10.000  KW  dengan  besaran potensi sebesar 460 MW. Namun demikian hingga saat ini penggunaan energi tersebut masih 64 MW atau 12%  dari  total  potensi  yang  ada(Sugiyono,  n.d.)  berikut  adalah  gambar  peta  sebaran  energi  hidro  di Indonesia:
Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa potensi yang paling besar untuk dikembangkan berada didaerah  Kalimantan  dengan  potensi  lebih  dari  40  MW,  selain  digunakan  sebagai  pembangkit  tenaga listrik pembangkit mikro hidro juga dapat dimanfaatkan sebagai saluran irigasi bagi pertanian.
Selain  teknologinya  yang  cukup  sederhana  biaya  instalasinyapun  cukup    murah  dengan  range harga  $1200-$6000adapun  daya  yang  dihasilkan  terbatas  hanya  dapat  digunakan  oleh  penduduk  / komunitas  sekitar.  Pengoperasian  dan  pengelolaannya  dapat  diserahkan  kepada  pengurus  desa  setempat melalui  badan  usaha  milik  desa  kemudianmasyarakat  pengguna  energi  litrik  dari  mikrohidro  membayar iuran  ke  badan  usaha  desa  tersebutguna  menjaga  keberlanjutan  operasi  mikrohidro(“~  Perancangan Mikrohidro Power,” n.d.).
Disamping  mikro  hidro,  Indonesia  juga  mempunyai  potensi  biomassa  yang  cukup  besar,  dimana Indonesia adalah penyuplai utama Sawit dunia  yakni sebesar 85% dari kebutuhan bersama Malaysia dan pada 2006 Indonesia menduduki peringkat keempat dalam produksi Ubi Kayu setelah Thailand.
Terdapat  beberapa  teknologi  yang  dapat  dilakukan  untuk  merubah  biomassa  menjadi  energi:  a) termokimia yakni prosespemanasan biomasa dengan oksigen untuk memproduksi gas Low Heating Value . b)  biokimia  dengan  melalui  prosespembusukan  bakteri  bahan  organik  dalam  kondisi  ketiadaan  oksigen untuk  menghasilkan  campuran  gas  metana  dan  karbon  dioksida,  c)  Pembakaran  langsung  yaitu  dengan membakar biomasa untuk memanaskan boiler dengan tujuan untuk menghasilkan uap yang akan memutar turbin untuk menggerakkan generator.
Adapun  keuntungan  dari  biomassa  ini  adalah  penggunaanya  yang  dapat  berulang  kali  dan  tidak terbatas(“Manfaat  Penggunaan  Biomassa,”  n.d.).  Secara  lebih  jelas  bagaimana  daur  biomassa  dapat disajikan kedalam gambar berikut:
Dari  gambar  diatas  dapat  dijelaskan  bahwa  selama  biomassa  digunakansebagai  bahan  mentah energy  kadar  karbonnya  dapat  dipertahankan  di  dalam  dan  tidakmemberikan  efek  emisi  gas  rumah  kaca yang berkontribusi pada pemanasan global
Indonesia pada garis equator sehingga energi matahari dapat dimanfaatkan sebagai energi thermal yang  digunakan  untuk  mengkonversi  menjadi  tenaga  listrik.Dalam  outlook  ini  pembahasan  mengenai energi  matahari  difokuskan  pada  energi  matahari  yang  digunakan  untuk  penyediaan  tenaga  listrik. MenurutIndonesian  Energy  Outlook  2010  pasokan  energi  matahari  diperkirakan  akan  meningkat  cukup pesat,  rata-rata  9,7%  per  tahun,  bauran  radiasi  matahari  di  Indonesia  dapat  diklasifikasikan  sebagai berikut: untuk kawasan barat dan timur Indonesia sekitar 4,5 kWh/m 2 /hari dengan variasi bulanan sekitar 10%;  dan  di  Kawasan  Timur  Indonesia  (KTI)  sekitar  5,1  kWh/m  2  /hari  dengan  variasi  bulanan  sekitar 9%.(“ESDM - Pemanfaatan Energi Surya Di Indonesia,” n.d.).

## Peran lembaga keuangan mikro
Peran lembaga mikro dalam pembiayaan energi terbarukan telah dilaksanakan di berbagai negara berkembang,  baik  di  negara-negara  Asia,  Afrika  serta  Amerika  Latin,  dari  berbagai  lembaga  mikro tersebut  tujuan  yang  hendak  dicapai  relatif  sama  yakni  meningkatkan  taraf  hidup  dan  mendorong perekonomian  masyarakat  melalui  energi  terbarukan  yang  dapat  terjangkau  oleh  seluruh  lapisan masyarakat.
Association  des  CVECA  et  CECA  du  Centredu  Cameroun  (A3C)    adalah  salah  satu  lembaga mikro  yang  membiayai  energi  Matahari  di  Cameroon(Energy  et  al.,  2013)  adapun  metode  pembiayaan adalah dengan melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan elektrik lokal, selain itu sebagaimana yang  biasa  lembaga  keuangan  mikro  lakukan  yakni  memberdayakan  dan  melatih  masyarakat  untuk berperan serta dalam pengelolaan energi matahari di daerahnya, jangka waktu untuk melakukan assesmen dilapangan dilakukan selama 1 tahun dari 2013 sampai dengan 2014 persiapan ini perlu dilakukan dengan matang karena seringkali jika persiapan tidak dilakukan dengan matang maka program yang direncanakan akan mempunyai risiko untuk gagal.
Berbeda  dengan  Cameroun  lembaga  keuangan  mikro  di  Maroco  melakukan  pembiayaan  energi berbasis  LNG  (Liquid  Natural  Gas),  pembiayaan  dilaksanakan  dengan  metode  kelompok  sehingga jaminan  pembiayaan  dibebankan  pada  kelompok  tersebut,  pelaksanaan  skema  ini  didukung  oleh  UNDP dan  beberapa  instansi  local  terkait,  adapun  sasaran  wilayah  adalah  pedesaan  yang  memiliki  potensi  gas yang  cukup  besar,  keberhasilan  dari  program  ini  dapat  dilihat  dari  total  pembiayaan  yang  dikucurkan yakni  rata-rata  sekitar  $900  dengan  rasio  pengembalian  pembiayaan  cukup  besar  yakni  98%,  dengan demikian  dampak  ekonomi  yang  tercipta  adalah  perusahaan-perusahaan  local  dapat  tumbuh  sehingga menciptakan  tenaga  kerja  di  daerah  tersebut,  sedang  manfaat  lingkungan  juga  dapat  dilihat  dari berkurangnya  polusi  udara  yang  biasa  tercipta  dari  pembakaran  biomassa,  serta  berkurangnya penggundulan  hutan  akibat  penebangan  untuk  pembakaran.  Selain  dilaksanakan  di  daerah-daerah  yang tertinggal  pembiayaan  energi  juga  dapat  dilakukan  di  perkotaan  sebagaiman  yang  telah  di  lakukan  di Amerika  Latin  dan  semenanjung  Karibia,  dimana  pembiayaan  di  lakukan  diperkotaan  dengan  sasaran adalah  masyarakat  perkotaan  dengan  tingkat  pendapatan  menengah,  dengan  demikian  sasarannya  adalah pengusaha,  adapun  sekma  pembiayaan  yang  digunakan  adalah  kerjasama  dengan  pemerintah  dan  Non Government Organization (NGO) lokal, selain itu mayoritas energi yang dibiayai adalah energi matahari, adapun    saran  dari  penelitian  ini  adalah  lembaga  keuangan  mikro  dituntut  untuk  lebih  berinovasi  dalam desain produk, sehingga didapat pembiayaan dengan biaya yang efisien.

## Lembaga Amil Zakat di Indonesia
Payung  hukum  lembaga  zakat  di  Indonesia  tertuang  kedalam  UU  No.  38/1999.  Berdasarkan  UU tersebut,  pengelolaan  zakat,  Infaq,  Shodaqoh  (ZIS)  dapat  dilakukan  baik  oleh  lembaga  zakat  yang dibentuk  pemerintah  (Badan  Amil  Zakat),  maupun  lembaga  zakat  yang  dibentuk  oleh  masyarakat (Lembaga Amil Zakat). Kemudian pada UU No. 23/2011 yang  mengatur tentang wewenang Badan Amil Zakat  sebagai  kordinator  pengelolaan  zakat  nasional.  Dengan  tugas  utama  (1)  melakukan  fungsi
manajerial  seperti  perencanaan,  pelaksanaan,  pengendalian  pengumpulan,  pendistribusian,  dan pendayagunaan  zakat,  serta  pelaporan  dan  pertanggungjawaban  pelaksanaan  pengelolaan  zakat,  (2) melaksanakan fungsi koordinasi terhadap seluruh organisasi pengelolaan zakat (OPZ) di Indonesia.
Peraturan lainnya terkait pengelolaan zakat di Indonesia terdapat pada Peraturan Pemerintah (PP) No.  14/2014  dan  Instruksi  Presiden  (Inpres)  No.  3/2014.  PP  No.  14/2014  mengatur  BAZNAS  untuk memiliki  anggota  tertinggi  BAZNAS  yang  ditunjuk  oleh  presiden.  Di  sisi  lain,  Inpres  No.  3/2014 mewajibkan seluruh kementerian, perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan seluruh lembaga pemerintahan  untuk  membayar  dan  mengumpulkan  zakatnya  melalui  BAZNAS.  Selain  itu,  Keputusan Menteri  Agama  (KMA)  No.  333/2015  juga  telah  menyusun  klasifikasi  untuk  lembaga  amil  zakat  (LAZ) resmi. Terdapat tiga kategori LAZ yaitu LAZ Nasional (jika penghimpunan zakat mencapai Rp 50 miliar), LAZ  Provinsi  (jika  penghimpunan  zakat  mencapai  Rp  20  miliar),  LAZ  Kabupaten/Kota  (jika penghimpunan  zakat  mencapai  Rp  3  miliar).  Peraturan-peraturan  ini  dibentuk  sebagai  landasan  untuk meningkatkan  perkembangan  zakat  di  Indonesia  dan  kontribusi  zakat  terhadap  perkembangan  ekonomi nasional. ( Outlook Zakat Indonesia 2017 , n.d.)
Dalam  kancah  internasional  Islamic  Development  Bank  (IDB)  juga  meminta  Indonesia  untuk melakukan ‘reverse linkage program’ mengenai pengelolaan dana zakat yang telah dilakukan di berbagai pembiayaan  usaha  mikro  dan  kecil  kepada  seluruh  negara-negara  anggota  IDB.  Prestasi  lainnya  yaitu Indonesia  berkontribusi  sebagai  salah  satu  tim  penyusun  dalam  upaya  standarisasi  sistem  zakat  global yang terangkum pada Dokumen Zakat Core Principles.

## PEMBAHASAN.
Selama  ini  pemberdayaan  yang  dilakukan  oleh  lembaga  zakat  masih  terbatas  pada  pendidikan, kesehatan  dan  ekonomi  namun  demikian  perlu  diakui  pemberdayaan  masyarakat  melalui  energi terbarukan  belum  pernah  dilakukan,  padahal  Indonesia  memiliki  sumberdaya  enegi  terbarukan  yang sangat  melimpah  sebagaimana  diuraikan  sebelumnya,  maka  dalam  pembahasan  ini  akan  diuraikan pertama, tentang  skema  pembiayaan  yang  dapat  dilakukan kedua, skema  kerjsama  dan  terakhir  adalah metode pemberdayaan yang dapat dilakukan.

## Skema Kerjasama
Sebagaimana  telah  diuraikan  sebelumnya  bahwa  agar  pembiayaan  energi  berjalan  optimal  maka diperlukan  kerjasama  antar  pihak  diantaranya  perusahaan  energi  negara  (PLN)  pemerintah  khususnya pemerintah  daerah  masyarakat,  akademisi  (masyarakat  kampus),  donatur  dan  lembaga  amil  zakat. Kordinasi  yang  efektif  antar  elemen  tersebut  diharapkan  dapat  meminimalisir  market  ditorsion,  dan meningkatkan efisiensi pengelolaan.
Dalam studi yang dilakukan oleh Ellen Morris agar kolaborasi antar elemen berjalan lebih optimal dapat dilakukan dengan cara-cara berikut(Morris et al., 2007):
 Membangun  kerjasama  dengan  perusahaan  energi  yang  andal  dan  terpercaya  yang  dapat  memasok produk  energi  yang  paling  sesuai  dengan  kebutuhan  Lembaga  Keuangan  Mikro  (LKM).  Selain  itu, terutama dengan produk baru, seperti sistem energi modern, klien yang penting yakin bahwa mereka akan  memiliki  layanan  dan  perawatan  yang  tersedia  dan  dapat  mempercayai  bahwa  peralatan tersebutakan berfungsi
 Berkolaborasi  dengan  pengentasan  kemiskinan  lainnya  untuk  memperluas  penetrasi  pasar  layanan energi  modulasi  dan  pilihan  pembiayaan  akses  yang  tersedia  melalui  LKM.  Misalnya,  akses  energi dapat  melengkapi  tujuan  program  kesehatan,  pendidikan,  perumahan,  dan  kesetaraan  gender  yang dikelola oleh pemerintah dan pemerintah karena manfaat energi sangat penting untuk tujuan program pembangunan jenis ini.
 Menyelaraskan  pemberian  pinjaman  energi  dengan  program  pengembangan  usaha  /  bisnis  yang memerlukan teknologi energi untuk meningkatkan penggunaan produktif atau kegiatan menghasilkan pendapatan.  LKM  dapat  memainkan  peran  yang  sangat  penting  dengan  mengembangkan  paket pinjaman  yang  mendorong  orang  untuk  membeli  teknologi  atau  layanan  energi  dan  peralatan
(misalnya, pompa air atau mesin jahit) atau sumber daya (misalnya, modal kerja atau aset tetap) yang dibutuhkan  untuk  menghasilkan  pendapatan.  Perusahaan  energi  dapat  memfasilitasi  hal  ini  dengan merancang  paket  teknologi  "penggunaan  produktif"  yang  mencakup  teknologi  energi  atau  layanan dan peralatan dan peralatan pelengkap untuk melayani usaha mikro.
Dengan demikian sekema kerjasama tersebut digambarkan sebagai berikut:
Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa peran pemerintah adalah menyediakan payung hukum yang  jelas  agar  program  ini  dapat  berjalan,  donatur  dan  perusahaan  energi  dapat  membantu  dalah  hal pembiayaan  dan  pemeliharaan  peralatan,  kemudian  lembaga  zakat  menyalurkan  dana  tersebut  serta melakukan pemberdayaan bersama masyarakat.

## Skema Pembiayaan
Sebenarnya terdapat beberapa skema pembiayaan yang dapat dilakukan oleh lembaga zakat dalam membiayai  energi  terbarukan  ini,  namun  dikarenakan  alasan  pemberdayaan  yang  berkelanjutan  oleh lembaga zakat kepada masyarakat maka fokus dari studi ini hanya pada pembiayaan dengan sekema atau akad mudhorobah dan musyarokah.
Untuk skema mudhorobah masyarakat hanya berkontribusi dalam bentuk tenaga tanpa turut serta dalam  permodalan,  pembiayaan  mikro  hidro  misalnya  maka  peran  lembaga  zakat  dapat  membiayai pembuatan  serta  biaya  instalasinya  sedang  masyarakat  dalam  hal  ini  perangkat  desa  atau  kelompok masyarakat  sebagai  pengelolanya,  adapun  pendapatan  didapat  dari  iuran  warga  sedang  pemeliharaan dilakukan  oleh  masyarakat  dibantu  oleh  perusahaan  energi  nasional.  Namun  salah  satu  kendala  dengan menggunakan  skema  ini  adalah  tingginya moral  hazard yang  akan  dihadapi,  sehingga  diperlukan formulasi  atau  solusi  yang  optimal,  sebagaimana  diusulkan  oleh  Tarsidinbahwa  untuk  meminimalisir risiko  tersebut  dapat  digunakan  metode  optimisasi  deterministik,  optimisasi  dilakukan  berdasar  expected value dari profit(Tarsidin, 2010).
Selain  dengan  mudhorobah  lembaga  amil  zakat  dapat  juga  menggunakan  skema  musyarokah dimana  pembiayaan  atau  pembuatan  generator  dilakukan  bersama-sama  baik  oleh  masyarakat  maupun lembaga amil zakat, dengan demikian masyarakat menjadi punya dua peran yakni sebagai pengguna dana sekaligus  pemilik  usaha  tersebut.  Dengan  demikian  dengan  sistem  musyarokah  ini  permasalahan asymetric information dan moral hazard dapat diminimalisir, untuk lebih jelasnya bagaimana pembiayaan musyarakah untuk pembiayaan energi dapat digambarkan sebagai berikut (Goud B, 2014)
Dari  gambar  diatas  dapat  dijelaskan  bahwa  lembaga  amil  akan  membentuk  entitas  musyarokah yang  kemudian  entitas tersebut segera membiayai pengembang setelah perizinan didapat dari pemerintah dengan model istisna’ dengan share pembiayaan antar masyarakat dan lemabaga amil zakat.

## Metode Pemberdayaan
Salah  satu  pendekatan  dalam  pemberdayaan  masyarakat Participatory  Rural  Appraisal (PRA) adalah  sebuah  pendekatan  yang  memungkinkan  masyarakat  bersama-sama  menganalisis  masalah  yang dihadapi  masyarakat  dengan  merumuskan  perencanaan  dan  kebijakan  secaramandiri.  Penggunaan  PRA dalam pemberdayaan  masyarakat telah  dikembangkan sejak 1980an dan  menjadi acuan pemberdayaan di lebih  dari  30  negara  (Chambers,  1994),  salah  satu  alasan  kepopuleran  pendakatan  ini  adalah  prinsip metode yang digunakan. Prinsip metode PRA dapat dijabarkan sebagai berikut(Cavestro, 2003):
1. Visualisasi - Verbalisasi - Dokumentasi
Diagram,  peta  dibuat  oleh  orang-orang  dengan  menggunakan  simbol  yang  mereka  kembangkan  atau definisikan.Ini membantu mereka memahami produk dan memodifikasinya jika perlu secara kreatif.
2. Sequencing
Alat PRA yang berbeda digabungkan  dalam  urutan tertentu untuk  mencapai tujuan proses PRA yakni membangun  hubungan  dengan  masyarakat,  memberdayakan  masyarakat,  meningkatkan  analisis dankapasitas  pemecahan  masalah  dan  validasi  data.  Wawancara  semi  terstruktur,  Pemetaan  dapat dilengkapi dengan peta pertanian dan diagram alir.
3. Pengabaian optimal
Ini berarti tidak mencoba untuk mencari tahu lebih dari yang dibutuhkan dan tidak berusaha mengukur apa yang tidakperlu diukur (sesuai ketidaktepatan).
4. Triangulasi
Waktu  yang  dihabiskan  di  PRA  singkat,  orang-orang  dan  fasilitator  mungkin  terburu-buru  membaca topikdan jawaban yang diberikan mungkin mewakili sebagian gambaran beberapa informan. Salah satu Masalahutamahasil  PRA  adalah  validasi.Triangulasi  adalah  prinsip  yang  digunakan  dalam  memilih metode,  lokasi,  orang  yang  diwawancarai,anggota  tim  (sering  minimal  tiga,  jadi  istilah  "triangulasi") agar bisa memberikankeakuratan informasi yang diperoleh.

## KESIMPULAN
Institusi  ZIS  dapat  menjadi  alternatif  pembiayaan  potensial  dalam  pengembangan  energi terbarukan  di  Indonesia,  salah  satu  kelebihan  dari  lembaga-lembaga  ini  selain  mengembangkan  skema pembiayaan  berbasis  program  pemberdayaan  masyarakat  syariah  yang  telah  terbukti,  namun  dalam  hal skema  pembiayaan  lembaga  ini  untuk  memenuhi  kendala  minimisasi  informasi  asimetrik  dan  moral hazard.

## DAFTAR PUSTAKA
Perancangan Mikrohidro Power. (n.d.). Retrieved July 20, 2017, from
http://www.alpensteel.com/article/117-104-energi-sungai-pltmh--micro-hydro-power/496-- perancangan-mikrohidro-power
Cavestro,  L.  (2003).  PRA-Participatory  Rural  Appraisal  Concepts  Methodologies  and  Techniques. Web Address:  Http://www.  Agraria.  Unipd.  it/agraria/master/CS02-03/PARTICIPATORY%  20RURAL% 20APPRAISAL.  Pdf.  Accessed , 14 (October),  1–7.  Retrieved  from  http://www.yemenwater.org/wp- content/uploads/2015/04/PARTICIPATORY-RURAL-
APPRAISAL.pdf%0Ahttp://www.agraria.unipd.it/agraria/master/02-03/participatory
rural appraisal.pdf
Chambers, R. (1994). Participatory Rural Appraisal: Analysis of Experience. World Development , 22 (9), 1253–1268. https://doi.org/10.1016/0305-750x(94)90003-5
Energy,  T.,  Programme,  M.,  Cooperation,  S.,  Union,  E.,  Microfinance,  A.  C.  P.,  Fund,  I.,  …  Nord,  G.
(2013). Facilitating access to solar energy through microfinance.
ESDM  -  Pemanfaatan  Energi  Surya  Di  Indonesia.  (n.d.).  Retrieved  August  8,  2017,  from http://www3.esdm.go.id/berita/artikel/56-artikel/3347-pemanfaatan-energi-surya-di-indonesia.html
Manfaat Penggunaan Biomassa. (n.d.). Retrieved August 8, 2017, from
http://www.jie.or.jp/biomass/AsiaBiomassHandbook/Indonesian/Part-1_I.pdf
Morris, E., Winiecki, J., Chowdhary, S., & Cortiglia, K. (2007). Using Microfinance to Expand Access to Energy Services: Summary of Findings. Retrieved from www.seepnetwork.org
Outlook Zakat Indonesia 2017 . (n.d.).
Potensi  Energi  Baru  Terbarukan  (EBT)  Indonesia.  (n.d.).  Retrieved  August  8,  2017,  from http://www3.esdm.go.id/berita/umum/37-umum/1962-potensi-energi-baru-terbarukan-ebt- indonesia.html?tmpl=component&print=1&page=
Potensi  Zakat  Indonesia  Bisa  Capai  217  Triliun  Rupiah.  (n.d.).  Retrieved  July  20,  2017,  from https://www.voaindonesia.com/a/zakat-indonesia-berpotensi-capai-rp-217-triliun- 128033973/97000.html
Pusat  Data  dan  informasi,  &  energy  dan  Sumber  Daya  Mineral  KESDM.  (2010).  Indonesia  Energy Outlook 2010, 1–198. Retrieved from http://www.esdm.go.id/publikasi/indonesia-energy- outlook/ringkasan-eksekutif.html
Sugiyono,  A.  (n.d.).  Pemberdayaan  Masyarakat  dalam  Mengelola  Potensi  Sumber  Daya  Air  melalui Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mini / Mikro Hidro.