## TRANSFORMASI BIROKRASI MELALUI E-GOVERNMENT

## Umi Arifah
Lecturer at the IAINU Kebumen, Central Java, Indonesia and Doctoral Candidates at the Universitas Diponegoro Semarang, Central Java, Indonesia umiarifah87@gmail.com
ORCID iD: 0000-0003-2930-4115

## ABS TRAK
Kajian  ini  menyajikan  tentang  pelaksanaan  transformasi  birokrasi  melalui e- government dan  faktor  yang  mempengaruhi  proses  transformasi  birokrasi. Metodologi  yang  digunakan  dalam  kajian  ini  menggunakan  pendekatan kepustakaan  ( library  research ),  dan  pengumpulan  data  dilakukan  dengan menelaah  dan  mengeksplor  jurnal,  buku,  dan  dokumen  pendukung  lainnya yang  relevan  dengan  kajian  yang  dilakukan.  Temuan  dari  kajian  ini  yaitu e- government harus  dilaksanakan  dengan  serius  dan  konsisten  akan  sangat mendukung  transparansi  pelayanan  publik.  Transformasi  birokrasi  melalui e- government harus  dilakukan  dengan  dukungan  dari  beberapa  faktor  yaitu  a) dukungan regulasi, b) struktur organisasi, c) budaya organisasi, d) pembaharuan sistem. Selain itu jika e-government yang dilaksanakan secara serius dan konsisten akan  sangat  menunjang  transparansi  pelayanan  publik.  Yang  juga  harus dipahami  oleh para  birokrat  bahwa  pemanfaatan e-government tetap  memerlukan sistem pengawasan yang konsisten. Selain pengetahuan yang luas tentang teknologi informasi, e-government juga  harus didukung  oleh  integritas  yang  baik  di  antara para  perumus  kebijakan  dan  pelaksannya.  Karena  teknologi  informasi  memang membuat banyak hal semakin mudah dan semakin  efisien.
Kata  Kunci: Transformasi Birokrasi, E-Government , Pelayanan Publik

## 1. Pendahuluan
Pengembangan e-government pemerintah  telah  mengeluarkan  Inpres  Nomor 03  Tahun  2003  tentang  Strategi  Pengembangan e -government. Rumusan pengembangan e-government masih  banyak  perbedaan  pemahaman  di  antara para pejabat pemerintah sendiri. Menurut masyarakat umum e-government masih dipahami sebatas sebagai pembuatan situs web oleh organisasi pemerintah. Belum banyak  yang  memahami  secara  luas  bahwa  tahap-tahap  perkembangan
pemanfaatan  teknologi  informasi  dalam  organisasi  publik  itu  bisa  berbeda- beda  mengikuti    tuntutan  kebutuhan  masyarakat  yang  semakin  beragam.  Tetapi kurang  jelasnya  konsep e-government itu  dapat  dimaklumi  karena  cakupan  tugas- tugas  pemerintah  yang  sangat  luas  dengan  kebutuhan  di  masing-masing  daerah yang  beragam.
Birokrasi  memiliki  kelemahan  dalam  pelaksanaannya  dilapangan,  ia  memiliki citra  buruk  yang  melekat dalam  dirinya  ( the  bad  sides  of  bureaucracy ) terutama dalam  praktik  pelayanan  publik  sehari-hari,  khususnya  di  negara  sedang berkembang  yang  mewarisi  tradisi  birokrasi  yang  korup  dan  kurang  berpihak  pada rakyat  yang  mestinya  mereka  layani.  Birokrasi  juga  dianggap  kaku  dan formalistis,  sebab  tidak  semua  urusan  masyarakat  dan pemerintahan  bisa  didekati dengan  pendekatan  formalistis.  Dalam  sebuah  masyarakat  dan  ekonomi  yang semakin  digerakkan  oleh  inovasi  teknologi,  birokrasi  di  negara-negara  sedang berkembang  harus  berhadapan  dengan  proses    tuntutan  yang  baru  yaitu: efesiensi,  produktifitas,  akses  rakyat  terhadap  informasi    yang  ada  dalam birokrasi  serta tuntutan kepastian dan rasa aman dan rasa nyaman.

## 2. Metode Kajian
Kajian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  atau  pendekatan kepustakaan  ( library  research ).  Studi  Kepustakaan  merupakan  serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat  serta  mengolah  bahan  penelitian  (Zed,  2003:3).  Penelitian  studi kepustakaan  memuat  empat  ciri  utama  yang  perlu diperhatikan  yaitu  :  a)  Penulis berhadapan  langsung  dengan  teks  atau  data  angka,  bukan  dari  pengetahuan langsung  di  lapangan;  b)  Data  pustaka  bersifat  siap  pakai,  yaitu  peneliti  tidak secara  langsung  terjun  kelapangan,  namun  peneliti  berhadapan  langsung  dengan sumber data  yang di perpustakaan; c) Data pustaka merupakan sumber sekunder, yang  berarti  bahwa  peneliti  memperoleh  bahan  atau  data  bukan  dari  data  di lapangan;  d)  Kondisi  data  pustaka  tidak  dibatasi  oleh  ruang  dan  waktu  (Zed, 2003:4-5).  Teknik  pengumpulan  data  dalam  kajian  ini  dilakukan  dengan
melakukan  telaah  dan  mengeksporasi  jurnal,  buku  dan  dokumen  pendukung lainnya yang relevan dengan kajian yang dilakukan.

## 3. Pem bahasan
3.1. Konsep  Dasar  E-Government
Bank  Dunia  (2001)  mendefinisikan e-government sebagai  penggunaan teknologi informasi oleh instansi pemerintah seperti Wide Area Networks (WAN), Internet,  mobile computing) yang  dapat  digunakan    untuk  membangun hubungan  dengan  masyarakat,  dunia  usaha,  dan  instansi  pemerintah  lainnya. Sedangkan  menurut  Kurniawan  dalam  Hardiyansyah  (2011),  “ e-government ” diartikan sebagai kumpulan konsep untuk semua tindakan dalam sektor publik (baik di tingkat Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah) yang melibatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka mengoptimalisasi proses pelayanan publik yang efisien, transparan dan efektif. Sejalan  hal tersebut, Purbo menyatakan bahwa e -government bukan sekedar memasang komputer di kantor masing-masing, karena e-government mempunyai  banyak  konsekuensi  sosial  budaya  bagi  pemerintah (terutama  pemerintah  daerah),  karena e-government sebetulnya  memaksa  mereka bekerja secara profesional, bekerja bersih, tidak melakukan korupsi, tidak pungli dan lain-lain,  karena komputer tidak bisa dibohongi dan tidak bisa mentolerir penipuan- penipuan,  untuk  itu  aparat  pemda  harus  merubah  paradigamanya  sebelum e- government ini bisa dijalankan dengan baik (Hardiyansyah, 2011).
Sedangkan  definisi  lain  mengatakan  bahwa e-government adalah penggunaan  teknologi  informasi  untuk  membuka  pemerintah  dan  informasi pemerintah  untuk  memungkinkan  dinas-dinas  pemerintah  untuk  berbagi informasi  demi  kemanfaatan  publik,  untuk memungkinkan terjadinya transaksi secara online dan  untuk  mendorong  pelaksanaan  demokrasi.  Melalui e- government paradigma  pelayanan  publik  bergeser  dari  paradigma  birokratis menjadi paradigma e-government yang mengedepankan efesiensi, transparansi, dan  fleksibilitas,  yang  akhirnya  bermuara  pada  kepuasan  pengguna  layanan publik.
E  -government Indonesia  yang  masih  dalam  tingkatan  interaksi  belum dapat  mentransformasi  pelayanan  publik  yang  lebih  baik.  Bahkan  untuk komunikasi eksternal  pun  masih  belum dapat dimanfaatkan dengan  baik  walaupun sarana  interaksi  yang  ada  berupa forum,  email,  chat,  polling, dan  lainnya  sudah disediakan  pada  setiap website pemerintah. Tantangan  penerapan e-government di  Indonesia masih  sangat  banyak  di  antaranya  dari  segi sumber daya manusia, perangkat  keras,  dan  organisasi.  Operasionalisasi e-government kurang  berjalan lancar  karena  sarana  interaksi  yang disediakan tidak dimanfaatkan  dengan  baik. Hal  tersebut  membuktikan  bahwa  paradigma    pelayanan    publik    berbasis e- goverment memerlukan  persiapan  yang  lebih  serius,  bukan  hanya  implementasi aplikasi saja .
Aspek  teknologi  dan  infrastuktur  juga  menjadi  tantangan  karena terbatasnya  hardware  dan  software  serta  masih  sedikitnya  instansi  pemerintah yang  terhubung  pada  jaringan  baik  lokal  maupun  global.  Seharusnya  melalui implementasi e-government komunikasi  internal  antar  dinas  pernerintah  dapat lebih terjalin. Sedangkan dalam aspek organisasi, seringkali instansi pemerintah dalam mengoperasionalkan e-government menemui kendala. Kendala ini ditandai dengan  tidak  fleksibelnya  Struktur  Organisasi  dan  Tata  Kerja  (SOTK)  birokrasi yang  dapat  mewadahi  perkembangan  baru  model  pelayanan  publik  melalui e- government.

## 3.2. E-Government  Sebagai  Modernisasi Birokrasi
Dalam buku “ Breaking Through Bureaucracy: A New Vision for Managing in Goverment” (1992),  Michael  Barzeley  menggunakan  istilah “post-bureaucracy paradigm” untuk menggambarkan perubahan dari model birokrasi tradisional menuju sistem manajemen  publik  modern.  Konsep  manajemen  publik  baru  menurut  Barzeley memiliki karakteristik berikut:
1. Pergeseran dari kepentingan publik menjadi fokus pada hasil dan citizen’s value.
2. Pergeseran dari efisiensi menjadi fokus pada kualitas dan value (efektivitas).
3. Pergeseran dari administrasi menjadi produksi pelayanan.
4. Pergeseran dari ketaatan pada aturan (norma) ke fokus pada pengendalian.
5. Pergeseran  dari  penentuan  fungsi,  otoritas  dan  struktur  menjadi  fokus  pada  misi, pelayanan pelanggan dan outcomes.
6. Pergeseran dari pertimbangan biaya menjadi fokus pada pemberian nilai ( value ).
7. Pergeseran dari memaksakan tanggung jawab menjadi membangun tanggung jawab.
8. Pergeseran dari mengikuti aturan dan prosedur menjadi berfokus pada pemahaman dan penerapan norma, identifikasi dan penyelesaian masalah, serta perbaikan proses secara berkelanjutan.
9. Pergeseran dan pemenuhan sistem administratif menjadi fokus pada pelayanan dan pengendalian, memperluas pilihan publik, mendorong tindakan kolektif, pemberian insentif, pengukuran dan analisis hasil kinerja serta pemberian feedback..
Merujuk  pada  konsep  Barzeley  adanya  perubahan  dari  model  birokrasi tradisional menuju sistem manajemen publik modern, e-government merupakan upaya dalam  modernisasi  birokrasi.  Melihat bahwa  trend  aplikasi e-government dalam pemerintahan  serta  hasil  yang  telah  dicapai  oleh  beberapa  negara  maju mengesankan  bahwa  negara  yang  ingin  memperbaiki    pelayanan  publiknya, maka harus berinovasi dalam manajemen pelayanan dan peningkatan mutu pelayanan publiknya.  Perbaikan  mutu  dalam  pelayanan  publik  harus  dilakukan  dengan inovasi  dan  salah  satu  inovasi  yang  dilakukan  yaitu  dengan e-government . Terdapat  penilaian  bahwa e-government adalah  aplikasi  teknologi  informasi  dan komunikasi diharapkan meningkatkan performance pemerintahan dan memenuhi ekspektasi masyarakat akan peningkatan kualitas pemerintahan.

## 3.3. Tahapan Dalam Melakukan Transformasi Birokrasi
Upaya  dalam  rangka  untuk  memperbaiki  birokrasi,  sistem  birokrasi, pembenahan  personel  maupun  budaya  yang  melingkupinya,  dan  aplikasi  IT dalam  birokrasi  memang  penting.  Cepat  atau  lambat  Indonesia  akan  mengejar efisiensi dan produktifitas pelayanan publiknya sesuai dengan demand masyarakat sekitarnya.  Dengan  kata  lain  fasilitas e-government di  tingkat  pusat dan propinsi di Indonesia memang perlu mendapat dukungan.
Di  Indonesia,  pembenahan  birokrasi  biasanya  dilakukan  melalui  pendekatan incremental ,  perubahan  yang  sedikit  demi  sedikit,  dengan  harapan  antara  lain  agar
didapatkan  perubahan  yang  terencana  ( guidance  development ).  Transformasi pemerintahan  yang  modern  dengan  menggunakan  teknologi  komunikasi  dan informasi  ke  dalam  kalangan  birokrasi,  bukanlah  hal  yang  mudah. Konsep transformasi dalam  konteks ini perancangan ulang terhadap aspek-aspek genetika birokrasi yang menjadi penggerak utama suatu organisasi. Di dalamnya tercakup 4 domain  yang  dikenal  sebagai  4  R,  yaitu Renew,  Reframe,  Restructure ,  dan Revitalize (Gouillart  dan  Nelly,  1995).  Keempat komponen  transformasi  tersebut harus  dilakukan  bersamaan,  sebagai  syarat  utama  bagi  suatu  organisasi  untuk sukses dan berkelanjutan. Secara ringkas, fungsi dari ke empat komponen tersebut dijelaskan dibawah ini.:

## a. Reframing
Organisasi  yang sudah mapan cenderung terjebak pada pola pikir tertentu yang  sudah  terbentuk  selama  bertahun-tahun,  sehingga  cenderung  tidak  mampu mengembangkan mental model yang baru. Proses Reframing akan membuka pola pikir agar mampu mengembangkan visi dan pandangan baru yang lebih progresif tentang jati diri (eksistensi dan kompetensi) korporat atau birokrasi.
Reframing bukanlah  hal  yang  mudah  untuk  dilakukan,  karena  adanya bentuk  keengganan  untuk  berubah,  penolakan  terhadap  terobosan,  keberpihakan pada status  quo ,  dan  penolakan  terhadap  nilai-nilai  baru.  Mengatasi  halangan- halangan  tersebut  merupakan  kendala  terbesar  dalam  proses  transformasi,  karena yang  kita  hadapi  bukan  sekedar  halangan  dalam  bentuk  fisik,  tetapi  sikap  emosi manusia yang sukar untuk diubah.
Proses Reframing berusaha  merobohkan  dinding-dinding  penghalang tersebut  dan  sekaligus  menyiapkan  mental  untuk  bergerak  melewatinya.  Proses tersebut  akan  mencakup  perubahan  pola  pikir,  motivasi,  standar  penilaian,  dan bahkan  juga  nilai-nilai  dan  norma  bisa  ikut  berubah.  Keberhasilan  Reframing tergantung  pada  tiga  pilarnya,  yaitu:  (1)  membangun  visi  bersama, a  sense  of purpose , yang bertahan untuk jangka waktu yang cukup lama; (2) mobilisasi skala korporat; dan (3) membangun tolok ukur kemajuan.
b. Restructuring
Restrukturisasi adalah proses yang biasanya memberikan hasil lebih awal, tetapi  juga  yang  paling  menimbulkan stress .  Keberhasilan  melakukan restrukturisasi  harus  dibarengi  dengan Renewal dan Revitalization agar  sukses dapat terus dipertahankan dalam jangka waktu yang panjang. Proses Restructuring melatih  dan  menggerakkan  seluruh  komponen  organisasi  agar  bergerak  ke  arah yang  dinginkan.  Sebaik  apapun  visi,  misi,  dan  program  organisasi,  semuanya tidak akan menghasilkan apa-apa jika komponen  yang ada dalam organisasi tidak melaksanakannya.  Karena  itu  restrukturisasi  harus  dilakukan  dalam  tubuh organisasi,  termasuk  asset-aset  dan  sumberdaya  yang  dimilikinya,  proses-proses internal,  system  alokasi  sumberdaya,  strategi  operasional,  alur  kerja,  serta sinergitas dari semua proses dan sumberdaya yang ada.
Restrukturisasi  juga  menelaah  hubungan  antara  visi-misi  organisasi dengan  proses  dan  prioritas  kegiatan  yang  menjadi  salah  satu  kunci  agar organisasi dapat terus bertahan.  Untuk  itu restrukturisaksi perlu diarahkan untuk: (1)  pengembangan  sumberdaya, resource  generator ,  dan economic  model (bagi entitas  bisnis);  (2)  penguatan  infrastruktur  dan  komponen  fisik;  dan  (3) pengembangan  arsitektur  kerja  yang  lebih  efisien;  melakukan  reorganisasi  kerja dan  proses  sehingga  mampu  menghasilkan  perbaikan  secara  dramatik  dalam aspek-aspek kualitas, efisiensi, dan biaya.
c. Revitalization
Proses  revitalisasi  dilakukan  dengan  membangun  hubungan-hubungan baru antara eksistensi dan kompetensi organisasi dengan lingkungan strategisnya. Peluang-peluang  untuk  pertumbuhan  sering  kali  tidak  tampak  dengan  jelas, sehingga  diperlukan  kejelian  dalam  melakukan  revitalisasi.  Proses  Revitalisasi akan  membawa  kehidupan  baru  ke  dalam  organisasi,  antara  lain  dengan mengembangkan  lebih  jauh  proses  yang  sudah  ada  atau  mengembangkan  hal-hal baru  untuk  menjawab  tuntutan stakeholders dan  mengikuti  perubahan  dan perkembangan  lingkungan  strategis.  Kecederungan  jajaran  birokrasi  adalah bersikap  defensif  ketika  terjadi  kendala,  antara  lain  dengan  melakukan penghematan, pengurangan kegiatan, dan sejenisnya, bukan mencari peluang baru
dan  melakukan  inovasi  atau  terobosan.  Untuk  itu  revitalisasi  harus  diupayakan berorientsi pada: (1) pemangku kepentingan/ customer oriented ; (2)
pengembangan  dan  inovasi  (system  manajemen  dan  produk);  dan  (3) pengembangan IT.

## d. Renewal
Sumber  daya  manusia  harus  dibekali  dengan  keterampilan  dan  semangat yang  baru,  serta  mengembangkan  tujuan-tujuan  dan  target  baru  sehingga organisasi  selalu  mampu  melakukan  regenerasi  dari  waktu  ke  waktu  untuk mengikuti  perubahan  dan  perkembangan  di  lingkungan  strategisnya.  Proses renewal umumnya tidak begitu tampak ke permukaan, tetapi berperan paling vital dalam proses transformasi organisasi.
Renewal dimulai  dengan  adanya rewards ,  berupa  kompensasi, penghargaan,  persahabatan,  keterikatan  social,  atau  bentuk-bentuk  lainnya  yang menjadi  pengikat  antara  individu (SDM) dengan  organisasi  induknya.  Pada  level tertentu, ketika emosi sudah cukup terbangun dengan baik maka orang-orang tidak lagi  termotivasi  oleh rewards .  Hubungan  antara  individu  dengan  lembaga  akan berubah, dimana individu tidak lagi memandang lembaga sebagai sumber pemberi penghasilan  semata,  tetapi  sebagai  bagian  dari  hidupnya.  Sikap  individu  mulai bergeser  mengambil  tanggungjawab  lembaga  sebagai  tanggungjawab  pribadi. Termasuk  dalam  upaya  pengembangan  diri  sehingga  mampu  menjadi  pebelajar yang  aktif.  Indvidu  dalam  lembaga  mengejar  prestasi  bukan  lagi  untuk  mencari rewards semata,  tetapi  sebagai  upaya  untuk  aktualisasi  diri  dan  memberikan impact yang  significant  kepada  lingkungannya.  Tataran  ini  diekspresikan  dalam pidato John F. Kennedy: “ Ask not what your country can do for you, but ask what you can do for your country ”.

## 3.4. Faktor Yang Mempengaruhi Proses Transformasi Birokrasi
Pemanfaatan e-government seharusnya  mampu  meningkatkan  partisipasi warga dalam memberikan informasi dan keluhan kepada pemerintah daerah/ kota. Namun ada persoalan terkait dengan kecepatan respon birokrasi dalam menjawab keluhan dan tuntutan warga.
Dalam pelaksanaan e-goverment terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap pelayanan publik, sebagai berikut:
a. Dukungan Regulasi
Pelaksanaan e-government harus  didukung  dengan  regulasi  yang  kuat, sehingga  akan  memudahkan  dalam  implementasinya.  Regulasi  ini  dilakukan secara  berjenjang  dari  tingkat  Pusat  hingga  Daerah.  Namun  terkadang  regulasi saja  tidak  cukup  namun  penting  adanya  inovasi  dan  dan  komitmen  stakeholder yang  berwenang  sehingga  akan  mendukung  dalam  pelaksanaan e-government untuk pelayanan publik
b. Struktur organisasi
Struktur  organisasi  di  pemerintahan  daerah  dalam  pelaksanaan e- government membutuhkan hubungan antar aparat bersifat horizontal. Pelu adanya pendelegasian  kewenangan top  manager dalam  konteks  relasi  dengan  warga, dalam arti hal-hal yang bisa direspon secara cepat tidak perlu rapat, karena hal ini bisa  diselesaikan  dengan  komunikasi  elektronik  misal  dengan  SMS,  BBM,  WA maupun  dengan  telepon.  Seharusnya  pimpinan middle  manager tidak  harus menunggu  laporan  admin,  tetapi  bisa  akses  langsung  dimanapun,  selanjutnya merespon sesuai perencanaan program tahunan
c. Budaya organisasi
Fakta  di  lapangan  sebagian  pimpinan  birokrasi  di  daerah  belum  familiar dengan e-government ,  sehingga  tidak  menempatkan  kebutuhan e-government pada posisi  yang prioritas, seolah sistem ini hanya menjadi pelengkap di instansi. Faktor  kepemimpinan  dengan  politisasi  birokrasi  sangat  berpengaruh  dalam pelaksanaan suatu kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Manajemen pemerintah  yang  lebih  fleksibel,  aparat  bergerak  sesuai  regulasi,  dan  selalu beradaptasi  dengan  berbagai  perubahan  kebutuhan  para  pelanggan,  baik  yang berasal  dari  kalangan  birokrat  sendiri  (internal)  maupun  dari  luar  lembaga pemerintahan  (eksternal).  Kunci  sukses  manajemen  dengan  gaya  fleksibel  ini terletak pada kemampuan para birokrat bekerja secara tim (teamwork).

## d. Pembaharuan sistem e-government
Pembaharusn sistem harus dilaksanakan sebagai upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Karena kebutuhan yang ada di masyarakat  akan  semakin  berkembang  dan  adanya  tuntutan  efisiensi  dan efektifitas  kinerja.  Sistem  yang  dikembangkan  dengan  kebaruan  konten  akan mengakomodir kebutuhan masyarakat terkait pelayanan publik.
Rendahnya  transformasi  birokrasi  berbasis e-government ,  perlu  dibangun birokrasi  virtual  yakni  suatu  sistem  birokrasi  baru  yang  didalamnya  sudah mengalami perubahan mindset kearah e-government , birokrasi dengan perubahan kultur,  serta  produk  kebijakan  yang  bisa  menggerakkan  dan  mendukung  aplikasi e-government dalam menjalankan pelayanan publik.

## 4. Kesimpulan
Kinerja e  -government Indonesia  masih  harus  ditingkatkan  baik  oleh pihak  internal  maupun  eksternal  pemerintah.  Dengan  disahkannya  Undang- undang  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik    (UU  ITE)  maka diharapkan e-government akan  dapat  lebih  dirasakan  oleh  masyarakat. Transformasi  birokrasi  melalui e-government harus  dilakukan  dengan  dukungan dari beberapa faktor yaitu a) dukungan regulasi, b) struktur organisasi, c) budaya organisasi, d) pembaharuan sistem. Selain itu jika e-government yang dilaksanakan secara  serius  dan  konsisten  akan  sangat  menunjang  transparansi  pelayanan publik.  Yang  juga  harus  dipahami  oleh  para  birokrat  bahwa  pemanfaatan e- government tetap  memerlukan  sistem  pengawasan  yang  konsisten.  Selain pengetahuan  yang  luas  tentang  teknologi  informasi, e-government juga  harus didukung  oleh  integritas  yang  baik  di  antara  para  perumus  kebijakan  dan pelaksannya.  Karena  teknologi  informasi  memang  membuat  banyak  hal  semakin mudah dan semakin efisien.

## DAFTAR PUSTAKA
Arifah,  U., Suwitri, S., Larasati,  E. and Yuwanto. (2020). Contributing Factors  : Implementation  of  Poor  Population  Data  Collection .  Management  and Entrepreneurship: trends of development, Vol. 2, Issue 12, pp. 59-73 Cordella,  Antonio.,  Niccolò  Tempini.  (2015). E-government  and  organizational change:  Reappraising  the  role  of  ICT  and  bureaucracy  in  public  service delivery . Journal of Government Information Quarterly 32. 279–286 Diaby,  Aboubacar.,  Kevin  Sylwester.  (2014). Bureaucratic  Competition  and Public Corruption: Evidence from Transition Countries . European Journal of Political Economy 35 (2014) 75–87
Hardiyansyah.  (2017). Manajemen  Pelayanan  dan  Pengembangan  Organisasi Publik:  Dalam  Perspektif  Riset  Ilmu  Administrasi  Publik  Kontemporer . Yogyakarta: GAVA MEDIA
Kumar,  Sushil;  Shashi  Kant.  (2005). Bureaucracy  and  new  management paradigms:  modeling  foresters’  perceptions  regarding.  community-based forest management in India - Forest Policy and Economics 7. 651– 669 Mahmudi.  (2015). Manajemen  Kinerja  Sektor  Publik .  Yogyakarta:  UPP  STIM YKPN
Mustapa,  Z.  (2011).  Reformasi  Birokrasi  Melalui  E-Governance:  Peluang  atau Tantangan  Dalam  Pelayanan  Publik?.  OTORITAS:  Jurnal  Ilmu Pemerintahan, 1(2), 146-155.
Nograšek,  Janja;  Mirko  Vintar.  (2014). E-government  and  organisational transformation  of  government:  Black  box  revisited?. Government Information Quarterly 31. 108–118
Supardal. (2016). Penerapan ICT dalam Pelayanan Publik di Kabupaten Bantul . OTORITAS: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 6 (2), 120-134.
Supriyadi.  (2016). Community  Of  Practitioners:  Solusi  Alternatif  Berbagi Pengetahuan antar Pustakawan . Jurnal Lentera Pustaka 2 (2):83-93.
Voet,  Joris  van  der.  (2014). The  effectiveness  and  specificity  of  change management  in a public organization: Transformational leadership and a
bureaucratic organizational structure . European  Management Journal 32. 373–382
Wiatr,.  Jerzy  J.  (1995). The  Dilemmas  of  Re-organizing  the  Bureaucracy  in Poland  during  the  Democratic  Transformation.  Community  und  Post- Communist Studrrs Vol. 28, No. 1, pp.1 53-16109
Wiranta, Dayat NS. (2015). Transformasi Birokrasi: Cara untuk Penguatan Etika dan  Integritas  dalam  Pencegahan  Korupsi .  Jurnal  Lingkar  Widyaiswara Edisi 2 No. 4, Okt – Des 2015, p.44-71
Zed,  Mestika.  (2003).  Metode  Penelitian  Kepustakaan.  Jakarta  :  Yayasan  Obor Indonesia