## Original Research Paper
Sosialisasi  Pengadaan  Tanah  Untuk  Kepentingan  Umum  di  Desa  Bukit  Raya dan Desa Sukaraja, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara
Patriescia Rantika Dini Carollita Kaut 1 , Hariyadi 2 , Hartana 3
1,2,3 Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Mataram
DOI : https://doi.org/10.29303/jpmpi.v7i1.6964
Sitasi:  Kaut,  P.  R.  D.  C.,  Hariyadi.,  &  Hartana.  (2024).  Sosialisasi  Pengadaan  Tanah  Untuk  Kepentingan  Umum  di Desa  Bukit  Raya  dan  Desa  Sukaraja,  Kecamatan  Sepaku,  Kabupaten  Penajam  Paser  Utara. Jurnal  Pengabdian Magister Pendidikan IPA 7(1 )

## Article history
Received : 05 Januari 2024 Revised: 02 Maret 2024 Accepted: 25 Maret 2024
*Corresponding Author: Patriescia Rantika Dini C. K, Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Mataram Email: esciatika@gmail.com
Abstract: The  utilization  of  land  by  a  party  in  need  can  be  achieved through the transfer of land rights, either through  buying and selling or the release  of  land  rights  by  the  holder,  with  compensation  provided  by  the party in need. Land acquisition involves obtaining land rights by parties in need  from  the  owner.  The  method  employed  in  the  Sepaku  River  Flood Handling  Project  involves  Pre-Inventory  and  Location  Determination (Penlok)  Socialization.  The  purpose  of  socialization  is  to  provide understanding  to  the  community  about  the  land  to  be  used  in  the embankment  project  and  to  compensate  landowners  affected  by  land clearance. After the socialization, the community eventually agrees to land acquisition due to its positive impact on the surrounding community.
Keywords: Land  acquisition,  pre-inventory  socialization,  location determination, community.

## Pendahuluan
Pembangunan  infrasrtuktur  yang  dilakukan oleh  beberapa  instansi  pemerintah  maupun  non pemerintah, seperti Lembaga Negara, Kementerian, Lembaga  Non  Pemerintah,  Pemerintah  Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, dan lainnya memerlukan  tanah  atau  lahan  dalam  proses pembangunannya. Pembangunan infrastruktur berupa  jalan  tol,  gedung  pertemuan,  gedung peribadatan, terminal, gedung rumah sakit, bangunan  air  dan  lain  sebagainya.  Dalam pelaksanaan  pembangunan  infrastruktur,  pihak- pihak yang memerlukan tanah yang akan digunakan dengan  meminta  persetujuan  kepada  pemilik  hak atas tanah tersebut.
Penggunaan  tanah  atau  lahan  dari  pihak lain  yang  akan  digunakan  oleh  pihak  yang memerlukan tanah dapat ditempuh melalui pemindahan  hak  tanah  dapat  berupa  jual  beli  atau dalam  bentuk  pelepasan  hak  atas  tanah  oleh
pemegang  haknya  dengan  memberikan  ganti  rugi oleh pihak yang memerlukan tanah tersebut.
Pengadaan  tanah  merupakan  kegiatan memperoleh  hak  tanah  oleh  pihak-pihak  yang memerlukan tanah terhadap tanah dari pemilik hak. Kepentingan  dalam  kegiatan  pengadaan  tanah dibagi  menjadi  2  jenis,  yaitu: Pertama ,  pengadaan tanah  untuk  kepentingan  umum.  Pihak-pihak  yang memerlukan  tanah  digunakan  untuk  kepentingan umum yaitu lembaga negara, kementerian, pemerintah  daerah,  pemerintah  kabupaten/kota, badan usaha milik negara, dan lembaga negara non kementerian. Kedua, pengadaan  tanah  untuk keperluan perusahaan swasta. Pihak yang memerlukan  tanah  digunakan  untuk  keperluan perusahaan swasta yaitu Perseroan Terbatas (PT).
Perolehan  tanah  dalam  rangka  pengadaan untuk kepentingan umum membutuhkan persetujuan dari pemilik hak tanah yang dimaksudkan  oleh  instansi.  Pada  kenyataannya, tidak  selalu  pemilik  hak  tanah  menyetujui  untuk
melepaskan  hak  tanahnya  kepada  instansi  yang memerlukannya,  terutama  jika  ganti  rugi  yang ditawarkan  oleh  instansi  dianggap  tidak  memadai. Dengan  alasan  ini,  ketidaksetujuan  pemilik  hak tanah untuk melepaskan tanahnya demi kepentingan  instansi  dapat  menimbulkan  sengketa antara kedua pihak.
Undang-undang  yang  mengatur  yaitu  Pasal 1  ayat  2  Undang-undang  nomor  2  tahun  2012 tentang  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan Untuk  Kepentingan  Umum.  Kegiatan  pengadaan tanah  di  Kecamatan  Sepaku,  Ibu  Kota  Nusantara pada  Proyek  Penanganan  Banjir  Sungai  Sepaku yang  terletak  di  dua  desa  yaitu  Desa  Bukit  Raya dan  Desa  Sukaraja. Kegiatan  sosialisasi  tersebut bertujuan  untuk  memberikan  pemahaman kepada  masyarakat  terkait  lahan  yang  akan digunakan dalam pembangunan proyek tanggul dan  memberikan  ganti  rugi  kepada  pemilik tanah yang terkena dampak pembebasan lahan . Terdapat  beberapa  kendala  dalam  pembebasan lahan  tersebut.  Oleh  karena  itu,  dilakukan Sosialisasi  Pra-Inventarisasi  dan  Penetuan  Lokasi (Penlok).  Pelaksanaan  pengadaan  tanah  tersebut dilakukan  oleh  Badan  Pertahanan  Nasional  (BPN), Dinas  Pertanian,  Dinas  Perkebunan,  dan  Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV Samarinda.

## Metode
Dalam  pelaksanaannya  terdapat  pembagian tugas  yaitu: Pertama ,  Satuan  Tugas  (Satgas)  A bertugas melaksanakan inventarisasi dan mengidentifikasi  objek  pengadaan  tanah  melalui survey,  pengukuran  dan  pemetaan  bidang  tanah. Pengukuran  dilakukan  untuk  seluruh  bidang  tanah dengan batas yang dari kepemilikan tanah. Pemilik tanah  yang  telah  disurvey  dan  diukur  wajib memasang  tanda  batas  bidang  tanahnya  sebagai batas  atas  kepemilikan  tanahnya. Kedua ,  Satuan Tugas (Satgas) B yang memiliki kompetensi dalam bidang  pertahanan,  hukum,  manajemen  bertugas melakukan  identifikasi  dan  inventarisasi  terhadap pihak yang terkait. Satgas B bertugas mengumpulkan  data  berupa  nama  pemilik  tanah, pekerjaan,  alamat,  pemanfaatan  tanah,    status kepemilikan  tanah  dan  dokumen  terkait  pengadaan tanah.
Pengadaan  tanah  yang  dilakukan  pada proyek Penanganan Banjir Sungai Sepaku yaitu:
1. Sosialisasi Pra-Inventarisasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Penanganan Banjir
2. Penentuan Lokasi di Desa Bukit Raya dan Desa Sukaraja.

## Hasil dan Pembahasan
Dalam kegiatan magang yang dilaksanakan terhitung  sejak  tanggal  4  September  2023  sampai tanggal  15  Desember  2023,  penulis  mengikuti Sosialisasi Pra-Inventarisasi Dan Penentuan Lokasi (Penlok)  di  Desa  Bukit  Jaya  dan  Desa  Sukaraja. Terdapat  empat  kali  sosialisasi  pra-inventarisasi dan dua kali penentuan lokasi.
Gambar 1. Lokasi sosialisasi di Kantor Desa Bukit Raya
Gambar 2. Lokasi sosialisasi di Kantor Desa
Sukaraja Kegiatan Sosialisasi Pra-inventarisasi dilaksanakan  di  Aula  Kantor  Desa  Bukit  Jaya  dan Kantor  Desa  Sukaraja  yang  dihadiri  oleh  beberapa pihak.  Pada  sosialisasi  ini dilakukan  diskusi  antara pihak  Badan  Pertahanan  Nasional  (BPN),  Pejabat Pembuat  Komitmen  (PPK),  Sekretaris  Camat Sepaku dan masyarakat yang tanahnya akan diganti untung. Dalam kegiatan sosialisasi tersebut, penulis diminta  berdiskusi  dengan  masyarakat  terkait
Kantor Desa Sukaraja Kantor Desa Bukit Raya
beberapa  permasalahan  yang  dialami  masyarakat. Terdapat  beberapa  pokok  permasalahan  yaitu permasalahan pemberkasan terkait hak milik tanah, permasalahan  pembayaran  tanah  yang  ternyata masih  belum  terselesaikan  oleh  pihak  pemerintah, dan terkait dengan tanah adat.
Kegiatan  sosialisasi  tersebut  dilakukan kepada  masyarakat  untuk  mendapatkan  gambaran terkait  lahan  yang  masuk  dalam  pembangunan proyek  tanggul  dan  akan  mendapatkan  ganti kerugian  dari  pembebasan  lahan  dari  kepemilikan tanah  tersebut.  Kemudian  masyarakat  tersebut diberikan  edukasi  terkait  proses  dalam  ganti kerugian,  surat  tanah  yang  tumpang  tindih  serta tahapan-tahapan  pelaksanaan  pengadaan  tanah. Setelah  dilakukan  kegiatan  sosialisasi  tersebut maka  akan  dilakukan  Penentuan  Lokasi  (Penlok), masyarakat diminta menyiapkan dokumen- dokumen  seperti  sertifikat  tanah,  surat  segel  hak pemilik tanah dari Pemerintah Desa dan kartu tanda penduduk.
Setelah dilakukan kegiatan sosialisasi pra- inventarisasi  dan  dalam  proses  ganti  kerugian lahan,  masyarakat  yang  dulunya  kontra  terhadap pembangunan  Ibu  Kota  Nusantara  khususnya  pada Proyek Penanganan Banjir Sungai Sepaku dikarenakan  banyak  masyarakat  yang  tinggal  dan sudah  lama  menetap  di  pesisir  sungai  tersebut ditambah dengan uang ganti kerugian yang didapat tidak  sebanding  yang  diberikan.  Akan  tetapi, setelah dilakukan diskusi terkait dukungan pembangunan  Ibu  Kota  Nusantara  pada  akhirnya masyarakat setuju untuk dilakukan pengadaan tanah dikarenakan  memiliki  dampak  positif,  seperti bertambahnya  lapangan  kerja  bagi  masyarakat setempat,  meningkatnya  pendapatan  sebagia  besar masyarakat, dan meningkatkan UMKM setempat.
Gambar 3. Kegiatan Sosialisasi Pra-Inventarisasi
Gambar 4. Kegiatan penentuan lokasi (Penlok)

## Kesimpulan
Berdasarkan kegiatan
pengabdian masyarakat yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa:
1. Setelah mengikuti kegiatan Sosialisasi Pra- Inventarisasi,  penulis  dapat  memahami bagaimana  melakukan  pendekatan  kepada masyarakat  untuk  dapat  berdiskusi  terkait dengan pengadaan tanah.
2. Setelah  mengikuti  kegiatan  Penentuan Lokasi  (Penlok),  penulis  dapat  memahami bagaimana  melakukan  penentuan  lokasi (penlok)  yaitu  pengukuran  dan  pembuatan batas-batas tanah di lapangan.
3. Kegiatan  Sosialisasi tersebut  menghasilkan masyarakat  yang  semula  tidak  ingin tanahnya  diserahkan  kepada  pemerintah pada  akhirnya  setuju  untuk  menyerahkan tanah kepemilikkan dan mendapatkan uang ganti kerugian yang setimpal.
4. Memberikan dampak positif kapada masyarakat  yaitu peningkatan  lapangan kerja  bagi  masyarakat  setempat  untuk ikut  serta  dalam  berbagai  proyek pembangunan,  peningkatan  pendapatan sebagian besar masyarakat dan
peningkatan  Usaha  Mikro,  Kecil  dan Menengah (UMKM).

## Ucapan Terima Kasih
Penulis berterima kasih kepada pihak-pihak yang  terkait  yaitu  Mentor  yang  telah  memberi  izin untuk  mengikuti  kegiatan  sosialisasi,  Pejabat Pembuat Komitmen (PKK) yang telah memberikan arahan  dan  bimbingan,  rekan-rekan  mahasiswa
magang,  serta  seluruh  pihak  yang  terlibat  untuk menyukseskan
kegiatan Sosialisasi Pra- Inventarisasi dan Penentuan Lokasi (Penlok).

## Daftar Pustaka
Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Lestari,  P.  (2020).  Pengadaan  Tanah  Untuk Pembangunan Demi Kepentingan Umum di
Indonesia Berdasarkan Pancasila. 71-86.
Limbong,  B.  (2011). Pengadaan  Tanah  Untuk
Pembangunan (Regulasi, Kompensasi, Penegakan  Hukum). Jakarta:  Margaretha
Pustaka.
Santoso,  U.  (2016).  Penyelesaian  Sengketa  Dalam Pengadaan  Tanah  Untuk  Kepentingan Umum. Penyelesaian  Sengketa  dalam
Pengadaan Tanah , 188-198. Sitorus,  O.  (2004). Pelepasan  atau  Penyerahan Hak  atas  Tanah  Sebagai  Cara  Pengadaan Tanah. Jakarta: Dasamedia Utama.