## Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Provinsi Riau
Beltri Hasudungan Sinurat 1 , Siti Nuridah 2 , Dyah Shinta Kusumaningtyas 3 Universitas Pertiwi E-mail : siti.nuridah@pertiwi.ac.id
Article History: Received: 02 Mei 2024
Revised: 29 Mei 2024 Accepted: 31 Mei 2024
Abstract: Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis laporan keuangan pemerintah daerah Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dilihat dari Rasio Keuangan Pendapatan Dearah selama tahun 2020-2022 menunjukkan bahwa derajat desentralisasi Kota Pekanbaru dapat dikatakan sangat baik, Dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan bahwa Kota Pekanbaru masuk kedalam kategori tinggi dan pola hubungan deleglatif yang artinya ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat sangat rendah, Dilihat dari Rasio pertumbuhan pendapatan daerah selama tahun 2020-2022, menujukkan bahwa kinerja pemerintah Kota Pekanbaru dalam hal pertumbuhan pendapatan dikatakan pertumbuhannya positif, karena setiap tahunnya dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 jumlah realisasi pendapatan daerah baik dari PAD maupun TPD selalu mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, Dilihat dari varuans belanja daerah selama tahun 2020-2022, secara umum dapat dikatakan baik, Dilihat dari keserasian belanja daerah selama tahun 2020-2022, secara umum terlihat bahwa sebagian besar dana belanja daerah dialokasikan untuk Belanja Operasi, dan hanya beberapa persen dialokasikan untuk Belanja Modal, Dilihat dari
Efisiensi Belanja daerah, realisasi anggaran belanja Pemerintah Kota Pekanbaru tidak terdapat angka melebihi anggaran belanja. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Pekanbaru telah melakukan efisiensi belanja.
Keywords: Laporan Keuangan, Pemerintah Daerah, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.
PENDAHULUAN Bukti proses berkelanjutan reformasi keuangan negara dan daerah telah dimulai sejak tahun 2003 ditandai lahirnya paket undang-undang di bidang keuangan negara, yaitu: Undang- Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Ketiga paket tersebut mendasari pengelolaan keuangan negara yang mengacu pada international best practices.

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.4, Mei 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## 1972
Setelah undang-undang tersebut, bermunculan beberapa peraturan yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, terutama berkaitan dengan masalah keuangan. Reformasi pengelolaan keuangan mengakibatkan terjadinya perubahan yang mendasar pada pengelolaan keuangan negara/daerah. Peraturan baru tersebut menjadi dasar bagi institusi negara mengubah pola administrasi keuangan (financial administration) menjadi pengelolaan keuangan negara (financial management).
Akuntansi keuangan (pemerintahan) daerah merupakan salah satu bidang dalam akuntansi sektor publik yang mendapat perhatian besar dari berbagai pihak semenjak reformasi. Hal tersebut didasarkan pada kebijakan pemerintah yang mereformasi berbagai hal, termasuk pengelolaan keuangan daerah. Kebijakan telah menjadi pedoman pelaksanaan otonomi daerah lebih jelas dan terperinci, khususnya pengelolaan keuangan daerah dan pertanggungjawabannya. Berdasarkan UU No. 23 tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah, memberikan definisi otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban yang dimiliki daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang undangan.Tujuan kewenangan tersebut adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau serta mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari APBD dan untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah, serta mendorong timbulnya inovasi. Pemerintah Daerah dituntut melakukan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, transparan dan akuntabel.
Salah satu aspek penting dari pemerintah daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan dan anggaran daerah (Mardiasmo, 2002: 11). Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan berpengaruh terhadap kemajuan suatu daerah. Bastian (2001: 6) menyatakan bahwa diperlukan suatu laporan keuangan yang handal dan dapat dipercaya agar dapat menggambarkan sumber daya keuangan daerah berikut dengan analisis prestasi pengelolaan sumber daya keuangan daerah itu sendiri. Analisis prestasi dimaksud merupakan kinerja keuangan pemerintahan daerah sendiri yang dapat didasarkan pada kemandirian dan kemampuannya untuk memperoleh, memiliki, memelihara dan memanfaatkan keterbatasan sumber-sumber ekonomis daerah untuk pemenuhan seluas-luasnya kebutuhan masyarakat di daerah. UU No. 17 tahun 2003 menetapkan bahwa APBD di susun dengan pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai. Untuk mendukung kebijakan tersebut dibangun pendekatan kinerja.
Dalam rangka menciptakan tata kelola yang baik (good governance), pemerintah terus melakukan berbagai usaha untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Sebagai upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara salah satunya adalah dengan melakukan pengembangan kebijakan akuntansi pemerintah berupa standar akuntansi pemerintahan (SAP) yang bertujuan untuk memberikan pedoman pokok dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya peningkatan kualitas kinerja laporan keuangan pemerintah di Indonesia.
Berlakunya PP No. 71 tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual membawa perubahan besar dalam sistem pelaporan keuangan di Indonesia, yaitu perubahan dari basis kas menuju akrual menjadi basis akrual penuh dalam pengakuan transaksi keuangan pemerintah. Perubahan basis tersebut selain telah diamanatkan oleh paket undang-undang keuangan negara, juga diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan, menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban, dan bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja.
Pengukuran kinerja merupakan wujud akuntabilitas, dimana penilaian yang lebih tinggi menjadi tuntunan yang harus dipenuhi, data pengukuran kinerja dapat menjadi peningkatan
program selanjutnya. Sejalan dengan akan diterapkannya SAP Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat dan Daerah, membawa beberapa perubahan dalam standar dan mekanisme penyajian laporan keuangan, serta didukung dengan ditetapkannya Permendagri No 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Pasal 10 ayat (2)): penerapan SAP berbasis akrual pada pemerintah daerah paling lambat mulai tahun anggaran 2015. Peneliti menganalisis kinerja laporan keuangan pemerintah daerah melalui penerapan SAP berbasis akrual dalam penyajian laporan keuangannya. Selama rentang waktu tersebut diharapkan seluruh elemen pemerintahan berbenah untuk menyiapkan hal tersebut mulai dari menyiapkan sumber daya manusia (SDM), sarana prasarana, sistem informasi, dan pemerintah memiliki komitmen dan integritas yang tinggi untuk melaksanakan SAP akrual. Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas dalam pelayanan publik yaitu bukan sekedar kemampuan menunjukan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan, akan tetapi dibelanjakan secara efesien dan efektif (Mardiasmo, 2002: 121). Kota Pekanbaru merupakan kota yang terletak di Provinsi Riau yang melaksanakan otonomi daerah dan sukses dalam pembangunan daerah. Pembangunan daerah merupakan salah satu dari bagian pembangunan nasional yang dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya manusia yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah demi terwujudnya kesejahteraan rakyat. Namun, realitas menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum dapat sepenuhnya lepas dari pemerintah pusat didalam mengatur rumah tangga daerah. Hal ini tidak hanya terlihat dalam konteks kerangka hubungan politis dan wewenang daerah, namun juga terlihat dalam hubungan keuangan antar pusat dan daerah.
Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi pendapatan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditentukan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang- undangan selama satu periode anggaran. Bentuk dari pengukuran kinerja keuangan tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari sistem laporan pertanggungjawaban daerah berupa perhitungan APBD. Selanjutnya, dalam membiayai kegiatan dan pelaksanaan tugasnya, pemerintah daerah memperoleh alokasi dana dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran daerah yang diperolehnya.
Pemerintah daerah wajib menyusun laporan keuangan berlandaskan pada SAP yang berlaku. Kesesuaian penyajian laporan keuangan dengan SAP menjadi dasar diberikannya opini atas laporan keuangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah sendiri, sampai dengan saat ini masih menerapkan basis kas menuju akrual. Terkait dengan penerapan basis akrual sendiri, pemerintah daerah harus melakukan berbagai persiapan, seperti penyusunan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual, pelatihan sumber daya manusia, dan penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang penerapan basis akrual. Persiapan dilakukan pemerintah daerah agar siap dan dapat mengatasi berbagai kendala dalam penerapan basis akrual dalam penyusunan laporan keuangan.
Demikian demikian dibuat proyeksi atas belanja daerah yang akan dilakukan dalam 5 (lima) tahun mendatang. Menurut Permendagri No. 86 Tahun 2017 bahwa pagu indikatif adalah jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program dan kegiatan tahunan yang penghitungannya berdasarkan standar satuan harga (SSH) yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan. Cara membuat proyeksi untuk belanja daerah sama dengan cara seperti yang digunakan untuk proyeksi pendapatan. Untuk meningkatkan kinerja laporan keuangan pemerintah daerah Kota Pekanbaru diperlukan perbaikan faktor-faktor pendukung dan komitmen yang dapat mempengaruhi kesuksesan penerapan. Untuk itu perlu dilakukan suatu penelitian

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.4, Mei 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
yang menganalisis faktor tersebut untuk menentukan seberapa besar peningkatan kinerja laporan keuangan yang diharapkan.
Berdasarkan uraian di atas, penting diketahui kinerja dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran belanja daerah dan dalam pengelolaan anggaran pendapatan pemerintah Kota Pekanbaru selama periode 2020-2022. Hal tersebut juga dapat dilihat dari kesiapan dari perspektif SDM, sarana prasarana, dan sistem informasi, serta komitmen dari pejabat publik untuk mendapatkan opini laporan keuangan yang lebih bagus. Oleh karena itu judul yang diangkat dalam penelitian: “Peningkatan Kinerja Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru”.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Varians Pendapatan Daerah Analisis ini dilakukan dengan cara menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan yang dianggarkan biasanya selisih anggaran sudah diinformasikan dalam laporan realisasi anggaran yang sudah disajikan oleh pemerintah daerah, untuk membantu pengguna laporan dalam memahami dan menganalisis Kinerja Pendapatan. Berikut ini tabel 1 perhitungan varians pendapatan daerah Kota Pekanbaru tahun 2021-2023:
Tabel 1. Analisis varians pendapatan daerah Kota Pekanbaru Tahun 2020-2022 (dalam ribuan) Tahun Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Varians atau Selisih (Rp) (%) Kinerja 2020 2.815.359.520 2.338.992.907 (476.366.613) 83,08 Kurang Baik 2021 2.637.893.357 2.337.605.186 (300.288.171) 88,62 Kurang Baik 2022 2.492.009.268 2.317.714.822
(174.294.446) 93,01 Kurang Baik Sumber: Data sekunder diolah, 2021 Berdasarkan perhitungan pada tabel 4.1 di atas, dari ke-tiga periode yang diteliti Secara umum dilihat dari Analisis Varians Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dapat dikatakan kurang baik, karena pemerintah daerah tidak mampu mencapai anggaran atau target pendapatan yang telah ditetapkan meskipun mengalami peningkatan pada tahun dan 2022, hal ini dapat dilihat dari peresentase pada tahun 2020 sebesar 83,08% kemudian pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 88,62% dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 99,65%.
Secara keseluruhan jika dilihat dari rata-rata persentase pencapaian realisasi pendapatan daerah dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, pemerintah daerah Kota Pekanbaru dapat mencapai 99,12% pendapatan dari anggaran yang ditetapkan.
Analisis Rasio Keuangan Daerah
Rasio menggambarkan suatu hubungan atau perimbangan antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lainnya, dan dengan menggunakan alat analisis berupa rasio. Rasio ini dapat memberikan gambaran tentang baik buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu koperasi (Munawir, 2001: 64). Analisis rasio keuangn dibagi menjadi tiga, yaitu:
a. Rasio Derajat Desentralisasi Tabel 2. Rasio derajat desentralisasi Kota Pekanbaru Tahun 2020-2022 (dalam ribuan)
Tahun Pendapatan Asli Daerah (Rp) Total Pendapatan Daerah (Rp) Rasio Derajat Desentralisasi (%) Kemampuan Keuangan Daerah 2020 618.046.995 2.338.992.907 26,42 Kurang 2021 684.642.966 2.337.605.186 29,29 Kurang 2022 799.281.836 2.317.714.822 34,49 Cukup Sumber: Data sekunder diolah, 2021
Pada perhitungan rasio derajat desentralisasi dalam tabel 4.2 di atas, pada tahun 2020 derajat desentralisasi di Kota Pekanbaru sebesar 49,19%, kemudian mengalami peningkatan di tahun 2020 samapai tahun 2022 dimana derajat desentralisasi tahun 2022 yang paling tinggi yakni mencapai 60,97%. Secara keseluruhan rata-rata derajat desentralisasi di Kota Pekanbaru dari tahun 2020 sampai tahun 2022 sebesar 54,53% yang artinya kontribusi Pendapatan Asli Daerah dari Total Pendapatan Daerah sangat baik.
b. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Tabel 3. Rasio kemandirian keuangan daerah Kota Pekanbaru Tahun 2020-2022 (dalam ribuan)
Tahun Pendapatan Asli Daerah (Rp) Pendapatan Eksteren (Rp) Rasio kemandirian (%) Kemampuan Keuangan Daerah Pola hubungan 2020 618.046.995 1.307.245.078 47,28 Menuju Mandiri Deleglatif 2021 684.642.966 1.549.702.968 44,18 Menuju Mandiri Deleglatif 2022 799.281.836 1.518.432.986 52,64 Mandiri Deleglatif
Sumber: Data sekunder diolah, 2021 Berdasarkan tabel 4.3 di atas mengenai perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah di Kota Pekanbaru mengalami kenaikan dari tahun ketahun yakni pada tahun 2020 jumlahnya 96,81% meningkat pada tahun 2013 menjadi 144,23% kemudian meningkat lagi di tahun 2014 menjadi 120,48% dan peningkatan yang paling tinggi adalah tahun 2015 yakni 336,69%. Secara keseluruhan jika dilihat dari tingkat kemampuan keuangan daerah di Kota Pekanbaru adalah tinggi, sedangkan jika dilihat dari pola hubungan di Kota Pekanbaru adalah deleglatif yang artinya campur tangan pemerintah pusat sangat rendah.
Semakin tinggi rasio kemandirian memiliki arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan propinsi) semakin rendah, begitulah sebaliknya. Berdasarkan hasil analisis diatas dapat dsimpulkan bahwa tingkat kemandirian daerah Kota Pekanbaru tahun 2012 sampai tahun 2014 masuk kedalam kategori tinggi dan pola hubungan deleglatif. Hal tersebut dibuktikan dari presentase hasil perhitungan diatas dan rata-rata rasio kemandirian secara keseluruhan sebesar 167,05% yang artinya ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat sangat rendah.

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.4, Mei 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
c. Rasio Pertumbuhan Pendapatan Daerah Tabel 4. Rasio pertumbuhan pendapatan daerah Kota Pekanbaru Tahun 2020-2022 (dalam ribuan) Tahun Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pertumbuhan (%) Realisasi Total Pendapatan Daerah Pertumbuhan (%) 2020 618.046.995 - 2.338.992.907 - 2021 684.642.966 10,78 2.337.605.186 -0,06 2022 799.281.836 16,74 2.317.714.822 -0,85
Sumber: Data sekunder diolah, 2021 Pada tabel 4.4 di atas mengenai pertumbuhan pendapatan dapat dilihat pertumbuhan pendapatan di Kota Pekanbaru tahun anggaran 2012 sampai dengan tahun 2015 pertumbuhannya positif. Pertumbuhan pendapatan di tahun 2013 sebesar 22,46% untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan 12,97% untuk Total Pendapatan Daerah (TPD). Kemudian pertumbuhan PAD di tahun 2014 sebesar 18,47% sedangkan untuk pertumbuhan TPD sebesar 15,61%. Untuk pertumbuhan pendapatan di tahun 2015 pertumbuhannya sebesar 22,02% pada PAD dan 9,36% pada TPD. Meskipun dari segi peresentase tingkat pertumbuhan pendapatan mengalami fluktuasi pada PAD bahkan peresentase untuk TPD cenderung mengalami penurunan akan tetapi kinerja pemerintah Kota Pekanbaru dalam hal pertumbuhan pendapatan dikatakan pertumbuhannya positif, karena setiap tahunnya dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 jumlah realisasi pendapatan daerah baik dari PAD maupun TPD selalu mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

## Analisis Kinerja Keuangan Daerah dalam Pengelolaan Anggaan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2020-2022:
a. Analisis Varians Belanja Daerah Analisis varians merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran. Kinerja pemerintah daerah dinilai baik apabila jika realisasi belanja lebih kecil dari jumlah yang dianggarkan dan sebaliknya.
Tabel 5. Analisis varians belanja daerah Kota Pekanbaru tahun 2020-2022 (dalam ribuan)
Tahun Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Varians atau Selisih (Rp) (%) Kinerja 2020 2.829.653.134 2.341.148.780 (488.504.354) 82,7 Baik 2021 2.650.042.024 2.318.795.888 (331.246.136) 87,5 Baik 2022 2.520.117.233 2.492.666.952 (27.450.281) 98,9 1 Sangat Baik
Sumber: Data sekunder diolah, 2021
Berdasarkan tabel 4.5 di atas, Analisis Varins Belanja Daerah Kota Pekanbaru selama tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 terlihat realisasi belanja tidak ada yang melebihi dari angaran belanja atau dinilai baik. Dimana pada tahun 2012 pemerintah daerah menggunakan 83,34% dari jumlah anggaran yang ditetapkan. Pada tahun 2013 pemerintah daerah menggunakan 84,92% dari jumlah anggaran yang ditetapkan. Kemudian ditahun 2014 pemerintah daerah menggunakan 80,70% dan di tahun 2015 81,86% dari jumlah anggaran yang ditetapkan. Meskipun dari segi nominal jumlah realisasi belanja yang direalisasikan pemerintah daerah setiap tahunnya mengalami kenaikan akan tetapi jumlah tersebut masih lebih kecil dari anggaran yang telah ditetapkan sehingga kinerjanya tetap dinilai baik karena pemerintah daerah Kota Pekanbaru bisa memanfaatkan anggaran belanja tidak sampai melebihi anggaran yang ditetapkan. Secara keseluruhan dilihat dari rata-rata peresentasenya pemerintah Kota Pekanbaru
dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 menggunakan 82,54% dari jumlah anggaran belanja yang ditetapkan.
b. Analisis Keserasian Belanja Daerah Rasio keserasian belanja daerah menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada Belanja Operasi dan Belanja Modal secara optimal. Ada 2 perhitungan dalam Rasio Keserasian ini, yaitu:
1) Rasio belanja modal Tabel 6. Rasio belanja modal Kota Pekanbaru tahun 2020-2022 (dalam Rupiah)
Tahun Total Belanja (Rp) Total Belanja Modal (Rp) Rasio Belanja Modal (%) 2020 2.341.148.780 1.416.028.128 60,48 2021 2.318.795.888 434.166.176 18,72 2022 2.492.666.952 329.300.318 13,21 2) Rasio belanja operasional Tabel 7. Rasio belanja operasional Kota Pekanbaru tahun 2020-2022 Tahun Total Belanja (Rp) Total Belanja Operasional (Rp) Rasio Belanja Operasional (%) 2020 2.341.148.780 925.120.652 39,52 2021 2.318.795.888 1.884.631.547.076,26 81,28 2022 2.492.666.952.346,35 2.163.366.634.652,36 86,79
Sumber: Data sekunder diolah, 2021
Berdasarkan tabel 6 dan tabel 7 di atas dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 pemerintah Kota Pekanbaru mengalokasikan anggaran belanja daerahnya untuk keperluan belanja operasional. Dimana tahun 2012 belanja opersional sebesar 78,67% dari total angaran belanja sedangkan untuk belanja modal jumlahnya 21,23% dari total anggaran belanja. Untuk tahun 2013 belanja operasional sebesar 74,56% dari total anggaran belanja untuk belanja modal sebesar 25,34% dari total anggaran belanja. Kemudaian pada tahun 2014 pemerintah daerah menggunakan 75,39% dari total anggaran belanja untuk belanja operasional dan untuk belanja modal sebesar 24,61% dari total anggaran belanja. Pada tahun 2015 belanja operasional sebesar 72,50% dan belanja modal sebesar 27,50% dari total anggaran belanja.
Secara keseluruhan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 pemerintah Kota Pekanbaru mengalokasikan rata-rata 74,98% anggaran belanjanya untuk belanja operasional dan sisanya yaitu rata-rata 24,98% digunakan untuk belanja modal.
c. Analisis Efisiensi Belanja Daerah
Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah daerah. Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensinya kurang dari 100%. Sebaliknya jika lebih dari 100% mengindikasikan terjadinya pemborosan anggaran (Mahmudi, 2010). Berikut ini perhitungan Analisis Efisiensi Belanja Tahun 2020-2022 yang sajikan pada tabel 8:

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.4, Mei 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## 1978
Tabel 8. Analisis efisiensi belanja daerah Kota Pekanbaru Tahun 2020-2022 (dalam ribuan) Tahun Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) (%) Tingkat Efisiensi 2020 2.829.653.134 2.341.148.780 82,74 Efisien 2021 2.650.042.024 2.318.795.888 87,50 Efisien 2022 2.520.117.233 2.492.666.952 98,91 Efisien
Sumber: Data sekunder diolah, 2021
Berdasarkan perhitungan rasio efisiensi belanja yang terdapat pada tabel 4.8 di atas menunjukkan bahwa kinerja pemerintah Kota Pekanbaru dari segi efisiensi belanja dalam waktu empat tahun terkhir yaitu dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 telah melakukan kinerja ynag cukup efisien, yang dimana masing-masing rasio efisiensi setiap tahunnya sebesar 83,34% pada tahun 2012, 84,92% pada tahun 2013, 80,70% pada tahun 2014 dan 81,86% pada tahun 2015. Rasio ini masih dibawah 100% sehingga hal ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah Kota Pekanbaru telah melakukan efisiensi belanja untuk tahun 2012 sampai dengan tahun 2015.

## Upaya Peningkatan Kinerja Laporan Keuangan Kota Pekanbaru
Untuk mengetahui upaya dalam peningkatan kinerja laporan keuangan pemerintah daerah Kota Pekanbaru, terlebih dahulu mengetahui berbagai faktor penghambat yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Pekanbaru. Adapun berbagai faktor penghambat dimaksu adalah:
1. Sumber daya manusia yang belum maksimal atau kompeten dalam melakukan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai target yang ditetapkan.
2. Rendahnya pengendalian internal dalam penarikan pajak dan retribusi daerah dan pengawasan yang masih lemah.
3. Masih rendahnya partisipasi masyarakat (stakeholders) dalam membayar pajak dan retribusi daerah.
4. Kota Pekanbaru masih dalam proses optimalisasi pembangunan infrastruktur, sehingga dibutuhkan biaya yang cukup besar untuk melaksanakan pembangunan tersebut. Untuk itu bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi masih sangat dibutuhkan.
5. Pemerintah daerah Kota Pekanbaru belum mampu secara optimal dalam meningkatkan kemampuan keuangan untuk melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
6. Pemerintah daerah belum optimal memanfaatkan berbagai potensi untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah Kota Pekanbaru.
7. Belum optimal dalam memanfaatkan teknologi informasi dan pemetaan pajak dan retribusi daerah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kota Pekanbaru, peneliti memberikan berbagai upaya dalam peningkatan kinerja laporan keuangan pemerintah Kota Pekanbaru: 1. Peningkatan sumber daya manusia yang belum maksimal atau kompeten dalam melakukan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai target yang ditetapkan.
2. Optimalisasi dalam memanfaatkan teknologi informasi dan pemetaan pajak dan retribusi daerah.
3. Peningkatan kinerja pendapatan asli daerah (PAD) nya melalui penggalian potensi-potensi baru daerah dan pengembangan potensi daerah yang sudah ada untuk memaksimalkan PAD.
Upaya yang dapat dilakukan antara lain:
a. Melaksanakan tertib pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak setiap tahun, tertib dalam pemungutan kepada wajib pajak, tertib dalam administrasi, serta tertib dalam penyetoran berdasarkan peraturan yang berlaku.
b. Melakukan pengawasan dan pengendalian inaternal secara sistematis dan berkelanjutan untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan dalam melaksanakan pemungutan PAD dan mengelola keuangan daerah oleh aparatur yang terkait.
c. Mengadakan pendekatan persuasif kepada masyarakat sebagai wajib pajak agar memenuhi kewajibannya melalui kegiatan penyuluhan, dan lain sebagainya.

## KESIMPULAN
Simpulan hasil penelitian, dapat dikemukakan sebagai berikut:
1. Dilihat dari Varians Pendapatan Daerah selama Tahun 2020-2022, secara umum dapat dikatakan kurang baik,
2. Dilihat dari Rasio Keuangan Pendapatan Dearah selama tahun 2020-2022 menunjukkan bahwa derajat desentralisasi Kota Pekanbaru dapat dikatakan sangat baik,
3. Dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan bahwa Kota Pekanbaru masuk kedalam kategori tinggi dan pola hubungan deleglatif yang artinya ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat sangat rendah,
4. Dilihat dari Rasio pertumbuhan pendapatan daerah selama tahun 2020-2022, menujukkan bahwa kinerja pemerintah Kota Pekanbaru dalam hal pertumbuhan pendapatan dikatakan pertumbuhannya positif, karena setiap tahunnya dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 jumlah realisasi pendapatan daerah baik dari PAD maupun TPD selalu mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya,
5. Dilihat dari varuans belanja daerah selama tahun 2020-2022, secara umum dapat dikatakan baik,
6. Dilihat dari keserasian belanja daerah selama tahun 2020-2022, secara umum terlihat bahwa sebagian besar dana belanja daerah dialokasikan untuk Belanja Operasi, dan hanya beberapa persen dialokasikan untuk Belanja Modal,
7. Dilihat dari Efisiensi Belanja daerah, realisasi anggaran belanja Pemerintah Kota Pekanbaru tidak terdapat angka melebihi anggaran belanja. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Pekanbaru telah melakukan efisiensi belanja.

## DAFTAR REFERENSI
Bastian, I. 2001. Akuntansi Sektor Publik. BPFE Universitas Gajah Mada.Yogyakarta. Djarwanto, Ps. 2001. Pokok - pokok Analisa Laporan Keuangan. Edisi Pertama. Cetakan Kedelapan. BPFE. Yogyakarta. Halim.2002. Seri Akuntansi Sektor Publik - Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat. Jakarta. Hamzah, A. 2008. Pengaruh Belanja dan Pendapatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Pengangguran. Konferensi Penelitian. Riau. Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Andi. Yogyakarta. Mahmudi. 2010. AnalisisLaporanKeuanganPemerintah Daerah. EdisiKedua. STIM YKPN. Yogyakarta.
Munawir. 2001. Akuntansi Keuangan dan Manajmen. Edisi Pertama. BPFE. Yogyakarta.

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.4, Mei 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## 1980
Nordiawan, D.,I. S. Putra, dan M. Rahmawati. 2007. Akuntansi Pemerintahan. Salemba Empat. Jakarta. Simanjuntak, P.J. 2001. Ekonomi Sumber Daya Manusia. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.
Sumarjo, H. 2010. Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.Skripsi. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
Widodo. 2001. Analisa Rasio Keuangan Pada APBD Kabupaten Boyolali Manajemen Keuangan Daerah.UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.
Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Adisasmita, Rahardjo. 2011. Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah , Cetakan Pertama. Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta. Bastian, I. 2001. Akuntansi Sektor Publik. BPFE Universitas Gajah Mada.Yogyakarta. Djarwanto, Ps. 2001. Pokok-pokok Analisa Laporan Keuangan. Edisi Pertama. Cetakan Kedelapan. BPFE. Yogyakarta. BPK-RI, 2017, Indeks Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2017 , BPK-RI, Jakarta. Diana, Heny F. 2008. Analisis Kinerja Atas Laporan Keuangan Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan. Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 14 No. 8 Hal. 193 - 229. Halim, Abdul. 2002. Manajemen Keuangan Daerah . Penerbit UPP Akademi Manajemen Perusahaan YKPN. Yogyakarta.
---------. 2007. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah . Salemba Empat. Jakarta. Hamzah, Ardi, 2007. Analisa Kinerja Keuangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Kemiskinan: Pendekatan Analisis Jalur di provinsi Jawa Timur. Simposium Nasional Akuntansi X. Hariadi, Pramono, Yanuar Restiano, Icuk Bawono. 2010. Pengelolaan Keuangan Daerah . Salemba Empa, Jakarta. Hirawan, Susiati B, 1990, "Keleluasaan Daerah atau Kontrol Pusat?", dalam Arsyad Anwar dan Iwan Jaya Azis (Editor), Bunga Rampai Ekonomi, FE UI, Jakarta.
Jones, Rowan dan Maurice Pendlebury. 2010. Public Sector Accounting, Sixth Edition: Financila Times Prentice Hall, London. Jumingan. 2006. Analisis Laporan Keuangan . Jakarta: Bumi Aksara. Luke, Belinda G. 2008. "Financial returns from new public management: A New Zealand perspective - Pacific Accounting Review 20(1):pp. 29-48." QUT Digital Repository: http://eprints.qut.edu.au. Queensland University of Technology, Brisbane, Australia. Magister Akuntansi UGM, 2017, Indeks Keuangan Daerah , Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM, Yogyakarta.
Mahmudi, 2007, Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Panduan Bagi Eksekutif, DPRD dan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial dan Politik, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta. Mamesah, D. J., 1995, Sistem Administrasi Keuangan Daerah , Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi. Yogyakarta.
----------. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Andi, Yogyakarta.
Mahmudi. 2010. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Edisi Kedua. STIM YKPN, Yogyakarta.
Munawir. 2001. Akuntansi Keuangan dan Manajmen. Edisi Pertama. BPFE. Yogyakarta.
Nordiawan, D.I.S. Putra, dan M. Rahmawati. 2007. Akuntansi Pemerintahan. Salemba Empat. Jakarta. Pasrah, Rudi, 2007, Analisis Kinerja dan Kemandirian Keuangan Daerah serta Pengaruhnya terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan, Kajian Ekonomi, Vol 6 No.2, 198-221. Rahmat, Jallaludin. 1990. Psikologi Komunikasi . Bandung: Remaja Karya. Robbins, Stephen P., 1996. Perilaku Organisai: Konsep, Kontroversi, Aplikasi, edisi Bahasa Indonesia, Jakarta: Prenhalindo, Setiyawati, Anis dan Hamzah, Ardi. 2007. Analisa PAD, DAU, DAK, dan Belanja Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Pengangguran. The 1st Accounting Conference. Jakarta.
Simanjuntak, P.J. 2001. Ekonomi Sumber Daya Manusia. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta. Sinurat, Marja. 2016. Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual, Pustaka Rahmat: Bandung. -----------, 2018. Akuntansi Keuangan Daerah , Ghalia Indonesia, Bogor. Subramanyam dan John J.Wild, 2010. Analisis Laporan Keuangan: Buku Satu, Salemba Empat: Jakarta.
Sumarjo, H. 2010. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Universitas Sebelas Maret. Surakarta. Suparwoto, L., 2012. Akuntansi Keuangan Lanjutan Laporan Keuangan Pendekatan Baru, BPFE: Yogyakarta.
Susilo, Gideon Tri Budi dan Adi, Priyo Hari. 2007. Analisis Kinerja Keuangan Daerah Sebelum dan Sesudah Otonomi. Konferensi Penelitian Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik, Pertama. Surabaya.

## Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara, Jakarta. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara, Jakarta. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Jakarta. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Jakarta. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Jakarta. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013, tentang Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, Jakarta.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020, tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Jakarta.