ISSN 1693-3699
Perilaku Komunikasi Aparat Pemda Kabupaten dalam Pengarusutamaan Gender di Era Otonomi Daerah
(Kasus pada Kabupaten Lampung Timur)
A. Khaliq a) , A.V.S. Hubeis b) , dan Mintarti b)
a) Sekolah Tinggi Pertanian (STIPER) Surya Dharma Jl. Ki Maja 66 Pertama-Way Halim Kedaton Bandar Lampung Telp.0721-783 783 787 b) Mayor Komunikasi Pembangunan, Gedung Departemen KPM IPB Wing 1 Level 5, Jalan Kamper Kampus IPB Darmaga, Telp.0251-8425252, Fax. 0251-8627797

## Abstrak
Main  subject  of  this  research  was  behavioral  of  communication  at  gender  mainstreaming  study  case  in  Regional Government  of  East  Lampung  District.  The  objectives  of  the  research  were;  (1)  to  studied  relationship  between characteristics  of  individual  with  perception  and  participation  the  Government  staff  in  gender  mainstreaming  at regional autonomy, (2) to studied relationship between behavioral communication with perception and participation the  government  staff  in  gender  mainstreaming  at  regional  autonomy,  (3)  to  studied  relationship  between characteristic  of  interpersonal  communication  with  their  communication  behavior  in  gender  mainstreaming  at regional  autonomy  era.  The  goals  of  this  research  are  to  know  how  important  behavioral,  perception  and participation  to  gender  mainstreaming  in  Regional  Government  of  East  Lampung  District.  Respondent  in  this research  were  about  68  from  676  of  the  structural  staff  in  Regional  Government  of  East  Lampung  District.  The method type in this research was descriptive co-relational survey. Result of this research is indicated that there were significant correlation between several indicators on independent variables and perception and also participation in gender mainstreaming.
Keyword: Behavioral Communication, Perception and Participation, Gender Mainstreaming

## 1. Pendahuluan
Pada  Konferensi  Wanita  Sedunia keempat yang diselenggarakan di Beijing  tahun  1995,  istilah  pengarus- utamaan gender (gender main- streaming) tercantum  di Beijing Platform  of  Action¸ yang  berbunyi:
Gender mainstreaming is a strategy for integrating  gender  concerns  in  the analysis  formulation  and  monitoring policies, programs and projects. Semua negara-negara peserta termasuk Indone- sia  dan  organisasi  yang  hadir  pada konferensi itu, secara eksplisit menerima  mandat  untuk  mengimple- mentasikan  pengarusutamaan  gender  di negara dan  tempat  masing-masing (Kementerian  Pemberdayaan  Perem- puan RI, BKKBN, UNFA 2002).
Sampai  saat  ini  para  pembuat kebijakan  dan  kaum  perempuan  sendiri belum  sensitif  melihat  pentingnya perubahan  menuju  kesetaraan  dan keadilan  gender.  Walaupun  Kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan
telah merumuskan visinya yang berbunyi  “Terwujudnya  keadilan  dan kesetaraan  gender,  kesejahteraan  dan perlindungan  anak  dalam  kehidupan berkeluarga,  bermasyarakat,  berbangsa, dan bernegara” namun dalam pelaksanaannya  di  era  otonomi  daerah masih  ditemukan  berbagai  kendala, seperti  rendahnya  kualitas  sumberdaya manusia  (SDM)  pegawai  negeri  sipil khususnya  SDM  perempuan  di  tingkat kabupaten
Perilaku  komunikasi  aparat  peme- rintah  kabupaten  dalam  melaksanakan pengarusutamaan  gender yang  meru- pakan  strategi  untuk  pencapaian  tujuan otonomi,  memegang  peranan  penting. Beberapa faktor yang diduga mempengaruhi  aktivitas  mereka  dalam pengarusutamaan  gender,  diantaranya adalah  karakteristik  individu.  Perilaku komunikasi  dan  karakteristik  individu aparat  menentukan  tingkat  partisipasi dalam  terwujudnya  kesetaraan  dan keadilan gender sebagai indikator

## Perilaku Komunikasi Aparat Pemda Kabupaten dalam  Pengarusutamaan Gender di Era Otonomi Daerah
keberhasilan  aparat  Pemda  dalam  PUG ditandai dengan tidak adanya
diskriminasi  antara  perempuan  dengan laik-laki,  memiliki  akses,  kesempatan berbartisipasi,  dan  kontrol  atas  pemba- ngunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan.
Karena  alasan  tersebut,  maka  perlu dilakukan  penelitian  untuk  mengetahui perilaku komunikasi aparat Pemda Kab. Lampung Timur dalam pengarus- utamaan  gender.  Adapun  tujuan  dari penelitian  ini  adalah  :  (1)  mengkaji hubungan  antara  karakteristik  individu dengan  persepsi  dan  partisipasi  aparat Pemda  dalam  Pengarusutamaan  Gender di  era  Otonomi  Daerah,  (2)  mengkaji hubungan  antara  karakteristik  individu aparat Pemda dengan perilaku komunikasi  mereka  dalam  Pengarus- utamaan Gender di era Otonomi Daerah dan  (3)  mengkaji  hubungan  antara perilaku  komunikasi  dengan  persepsi
dan  partisipasi  aparat  Pemda  dalam
Pengarusutamaan Gender di era Otonomi Daerah.

## 1.1 Kerangka Pemikiran
Untuk  mengetahui  faktor  apakah yang  diperkirakan  berhubungan  peri- laku  komunikasi  aparat  Pemda  Kab. Lampung Timur dalam pengarus-
utamaan gender. Berikut ini ditampilkan kerangka pemikiran pada Gambar 1. Perbedaan  karakteristik  individu (usia, jenis kelamin, pendidikan formal, jabatan dan golongan) diduga mempengaruhi  perilaku  komunikasi personil  aparat  pemerintah  daerah dalam pengarus-utamaan
gender.
Perbedaan  karakteristik  individu  aparat dan  perilaku  komunikasinya  diduga mempengaruhi  persepsi  dan  partisipasi aparat pemerintah daerah dalam pengarus-utamaan gender.
Gambar 1. Kerangka  pikir  hubungan antara  karakteristik,  perilaku  komunikasi  serta persepsi  dan  partisipasi  aparat  Pemda  Kabupaten  dalam  pengarusutamaan gender di era otonomi daerah.
Efek / Pengaruh
Persepsi dan Partisipasi Aparat Pemda dalam Pengarusutamaan
Gender di Era Otonomi Daerah
Karakteristik Individu  Usia
 Jenis Kelamin
 Pendidikan formal
 Jabatan
 Golongan
Perilaku Komunikasi
 Keterdedahan pada saluran komunikasi interpersonal
 Keterdedahan pada saluran komunikasi media massa
Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, maka hipotesis penelitian yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Terdapat  hubungan  antara  karak- teristik  individu  dengan  persepsi dan partisipasi aparat Pemda kabupaten  dalam  pengarusutamaan gender di era otonomi daerah. 2. Terdapat  hubungan  antara  karak- teristik  individu  dengan  perilaku komunikasi  aparat  Pemda  kabu- paten dalam pengarusutamaan
gender di era otonomi daerah.
3. Terdapat  hubungan  antara  perilaku komunikasi  dengan  persepsi  dan partisipasi  aparat  Pemda  kabupaten dalam  pengarusutamaan  gender  di era otonomi daerah.

## 1.2 Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian deskriptif  korelasional,  dengan  teknik pengumpulan  data  melalui  koesioner dan  wawancara.  Penelitian  dilakukan pada  bulan  Oktober  sampai  Desember 2005  di  Pemda  Kab.  Lampung  Timur. Responden  dalam  penelitian  ini  adalah 68  orang  dari  676  orang  yang menduduki  jabatan  struktural  di Pemda Kab. Lampung Timur. Pengujian hipotesis  adalah  dengan  menggunakan analisis  statistik  Chi  Square  untuk jenis kelamin  dan  koefisien  Rank  Spearman untuk menganalisis koefisien korelasi.

## 2. Hasil dan Pembahasan
2.1 Gambaran Pelaksanaan Program Pengarusutamaan Gender (PUG)
Sejak dilaksanakannya otonomi daerah  pada  tanggal  1  Januari  2001 setiap kabupaten/kota telah membangun struktur  administrasi  pemerintah  yang sesuai dengan kebutuhan masing- masing.    Secara  umum,  pemerintah kabupaten dipimpin oleh seorang Bupati.  Di  bawah  Bupati  ada  Wakil
Bupati  dan  Sekretariat  Daerah  yang dipimpin oleh seorang Sekretaris
Daerah.  Sekretaris Daerah dibantu oleh beberapa  asisten  dan  di  bawah  para asisten  adalah  kepala-kepala  bagian yang  membawahi  beberapa  kepala  sub- bagian  dan  staf.    Variasi  akan  struktur pemerintah  daerah  akan  dijumpai  pada tingkat  asisten  ke  bawah.    Jumlah asisten, bagian, dan sub-bagian di setiap kabupaten/kota  berbeda-beda  dan  unik untuk setiap kabupaten/kota.
Untuk melaksanakan program
Pengarusutamaan Gender  (PUG)  di Kabupaten  Lampung  Timur  belum  ada kekuatan  hukum  yang  mengikat,  baik yang berbentuk peraturan daerah maupun  instruksi  bupati.    Hal  ini berakibat  pada  belum  tersosialisasinya secara  meluas  di  kalangan  aparat tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan  daerah,  walaupun  Ins- truksi  Gubernur  Lampung  tentang Pengarusutamaan  Gender  dalam  Pem- bangunan  Daerah  telah  ada  sejak  tahun 2002.  Sampai saat ini jika ada kegiatan yang berkaitan dengan gender baru bisa ditangani  oleh  Sub  Bagian  Pember- dayaan  Perempuan  di  bawah  Bagian Sosial  Sekretariat  Pemda  Kabupaten Lampung  Timur.  Hal  ini  tentu  akan berbeda  jika  yang  menangani  kegiatan gender  adalah  bagian  khusus  atau bahkan  dinas  khusus  jika  dibandingkan dengan  kabupaten/kota  yang  ada  di daerah lain. Kabupaten Lampung Timur belum maksimal dalam memper- juangkan  status  struktur  kelembagaan pemerintahan  yang  membidangi  pem- berdayaan perempuan.
Di  dalam  Perencanaan  Strategik (Renstra)  Tahun  2001 – 2005  Bagian Sosial  Setda  Kabupaten  Lampung Timur,    mencantumkan  6  (enam) kebijakan  yang  dilakukan,  yaitu:    (1) memantapkan  koordinasi  dinas/instansi di  wilayah  Kabupaten  Lampung  Timur, (2)  orientasi  peningkatan  sumberdaya manusia melalui pelatihan, (3)

## Perilaku Komunikasi Aparat Pemda Kabupaten dalam  Pengarusutamaan Gender di Era Otonomi Daerah
memantapkan pendidikan yang religius,
(4)  memasyarakatkan olahraga  dan mengolahragakan masyarakat, (5)
mendorong  upaya  tindakan  preventif daripada  kuratif,  dan  (6)  mendorong partisipasi  perempuan  dalam  pemba- ngunan.

## 2.2  Kondisi  Sumberdaya  Perempuan dalam Bidang Pendidikan
Hasil Susenas Tahun 2004 menunjukkan  bahwa    jumlah  penduduk Lampung Timur yang berumur 10 tahun ke  atas  yang  tergolong  buta  huruf mencapai angka 7,95 persen. Angka ini lebih  rendah  dibandingkan  pada  tahun 2002  dan  tahun  2003  yang  mencapai angka  18,52  persen  dan  10,94  persen atau  ada  peningkatan  jumlah  penduduk yang  melek  huruf  (dapat  baca  tulis).
Jumlah  penduduk  yang  tergolong  buta huruf  tersebut  terdiri  dari  perempuan sebanyak 51.318 Jiwa, sedangkan penduduk  laki-laki  berjumlah  20.672 Jiwa. Dari  jumlah  penduduk  sekitar  909
ribu  jiwa,  79,68 persen    diantaranya adalah  penduduk  berumur  10  tahun  ke atas.    Tingkat  pendidikan  penduduk Kabupaten  Lampung  Timur  secara kualitas  masih  perlu  ditingkatkan, terbukti dari masih tingginya persentase penduduk  yang  tidak/belum  tamat  SD sebesar 36,35 persen dan sebagian besar yang  tidak/belum  tamat  SD  adalah perempuan  sebesar  40,80  persen.  Tabel 1  menunjukkan  bahwa  untuk  seluruh jenjang  pendidikan,  jumlah  perempuan yang  bersekolah  lebih  sedikit    jika dibandingkan dengan laki-laki.

## Tabel 1
Persentase  Penduduk  Usia  10  Tahun  ke  Atas  Menurut  Pendidikan  Tertinggi  yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Lampung Timur,  Tahun 2004
Pendidikan Perempuan Laki-laki Total Tdk/Belum Tamat SD 40,80 32,21 36,35 SD/Sederajat 31,77 33,46 32,64 SLTP/Sederajat 17,73 20,55 19,19 SLTA/Sederajat 9,12 12,66 10,96 D1 Ke atas 0,58 1,12 0,86 Jumlah 100,00 100,00 100,00
Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2004

## 2.3  Kondisi  Sumberdaya  Perempuan  di Sektor Publik/Pemerintahan
Kedudukan  dan  peran  perempuan dalam  sektor  publik  atau  pemerintahan masih  rendah.  Sampai  dengan  tahun 2005  hanya  terdapat  satu  orang  camat perempuan  di  Lampung  Timur  yaitu  di
Kecamatan  Sukadana.    Bahkan  dari lima  kelurahan  di  kecamatan  Sukadana tidak satupun ada lurah yang perempuan,  dan  dari  233  Kepala  Desa hanya 7 (tujuh) kepala desa yang dijabat oleh perempuan (Tabel 2).
Tabel 2 Jumlah Kepala Daerah Menurut Wilayah Pemerintahan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Lampung Timur, Tahun 2005
Wilayah Pemerintahan Kepala Daerah Perempuan Laki-laki Total Desa 7 226 233 Kelurahan 0 5 5 Kecamatan 1 22 23 Kabupaten 0 1 1 Sumber: BKD Pemda Kabupaten Lampung Timur, 2005 Tabel  3  menunjukkan  bahwa  tidak ada seorangpun perempuan yang menduduki  jabatan  eselon  II,  untuk eselon  III  persentase  pejabat  wanita hanya 4,69 persen, dan eselon IV hanya 11,07  persen.    Secara  keseluruhan
perempuan  yang  menduduki    jabatan pada  eselon  III  dan  IV  hanya  9,47 persen, sedangkan laki-laki yang menduduki jabatan eselon II, III dan IV sebesar 90,53 persen.
Tabel 3 Jumlah Pejabat yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Eselon dan Jenis Kelamin di Kabupaten Lampung Timur, 2005
Eselon Perempuan (%) Laki-laki (%) Total (%) II - 100 100 III 4,69 95,31 100 IV 11,07 88,93 100 Jumlah 9,47 90.53 100
Sumber: BKD Pemda Kabupaten Lampung Timur, 2005
2.4 Karakteristik Responden Karakteristik responden di Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung  Timur  yang  diamati  dan diduga berhubungan nyata secara statistik  dengan  persepsi  dan  partisipasi aparat  dalam  pelaksanaan  program PUG,  meliputi  (1)  usia,  (2)  jenis kelamin, (3) pendidikan, (4) jabatan, (5) golongan (Tabel 4-7).
2.4.1 Usia Tabel 4 menunjukkan bahwa sebaran  usia  responden  bervariasi  dari 20  tahun  sampai  lebih  dari  41  tahun.
Responden dalam penelitian ini berjumlah  sebanyak  68  orang  yang terdiri  dari  48  orang  laki-laki  (70,6%)
dan  20  orang  (29,4%)  perempuan.  Usia perempuan  terbanyak  adalah  pada kelompok  usia  31-40  tahun  yaitu  pada kategori  dewasa.  Akan  tetapi  untuk laki-laki  terbanyak  pada  kelompok  usia di atas 41 tahun yaitu pada kategori tua. Hal  ini  disebabkan  antara  lain,  pada awal pembentukan Kabupaten Lampung Timur (Pemekaran Kabupaten Lampung Tengah)  pada  Tahun  1999,  jumlah pegawai  yang  berminat  pindah  ke Lampung  Timur  dari  Lampung  Tengah terbanyak adalah laki-laki.
Pertimbangan keluarga menjadi alasan bagi mereka untuk tidak berminat  pindah  ke  Lampung  Timur, antara  lain  karena  tidak  direstui  oleh suami bagi mereka yang sudah

## Perilaku Komunikasi Aparat Pemda Kabupaten dalam  Pengarusutamaan Gender di Era Otonomi Daerah
berkeluarga  dan  tidak  diizinkan  oleh orang  tua  bagi  mereka  yang  masih belum  berkeluarga.  Baru  pada  tahun 2002,  ada  penerimaan  pegawai  baru
sehingga  terjadi  penambahan  jumlah pegawai  perempuan  yang  sekaligus diterima sebagai CPNS.
Tabel  4 Jumlah  dan  Persentase  Responden  Aparat  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Lampung Timur Berdasar Usia dan Jenis Kelamin, Tahun 2005
Kategori Usia Jenis Kelamin Jumlah Persentase (%) Laki-laki Perempuan 20-30 tahun 31-40 tahun > 41 tahun 0 16 32 4 12 4 4 28 38 5,9 41,2 52,9 Total 48 20 68 100
Sumber: Diolah dari data primer, 2005

## 2.4.2 Jenis Kelamin
Berdasarkan jenis kelamin, mayoritas  responden  terpilih  yang menduduki  jabatan  struktural  di  Peme- rintah  Daerah  Kabupaten  Lampung Timur  berjenis  kelamin  laki-laki,  yakni sebanyak  48  orang  (70,6%)  dan responden  perempuan  sebanyak  20 orang  (29,4%).  Jumlah  responden  laki- laki yang lebih banyak ini terjadi karena pada  saat  penarikan  sampel  peluang laki-laki  lebih  besar  untuk  dipilih dimana populasi jabatan struktural yang diduduki oleh laki-laki adalah sebanyak 612 (90,53%) dari 676 jabatan
struktural.  Untuk  penyebaran  data berdasar  perbedaan  gender  maka  hanya terdapat  empat  (4)  responden  pejabat struktural  perempuan  yang  berusia kurang  dari  30  tahun.  Sementara  tidak ada  pejabat  struktural  laki-laki  yang berusia  di  bawah  30  tahun.  Kondisi tersebut  berbeda  pada  responden  yang berusia  lebih  dari  41  tahun.  Data  yang diperoleh  menunjukkan  bahwa  jumlah responden  pejabat  struktural  laki-laki berjumlah  32  responden  atau  sebesar
47,1  persen  dibanding  dengan  hanya  4 responden  atau  sebesar  5,9  persen pejabat struktural perempuan.
Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa mayoritas  responden  pejabat  struktural di  pemda  Kabupaten  Lampung  Timur masih  lebih  banyak  dijabat  oleh  laki- laki  dengan  kategori  tua  yaitu  telah berusia  di  atas  41  tahun.  Selanjutnya dari  data  yang  diperoleh  maka  jumlah responden pejabat struktural yang berusia  antara  30  tahun-40  tahun dengan  kategori  dewasa  berjumlah  16 pejabat  struktural  laki-laki  atau  sebesar 23,53  persen  dan  12  pejabat  struktural perempuan atau sebesar 17,65 persen.

## 2.4.3 Pendidikan
Pendidikan  responden  aparat  di Kabupaten  Lampung  Timur  terbanyak adalah sarjana (S1) pada kategori tinggi, dan  ini  berlaku  sama  baik  pada  aparat perempuan  maupun  laki-laki.  Bahkan aparat  perempuan  ada  yang  berpen- didikan  S2  (kategori  sangat  tinggi) sedangkan laki-laki tidak ada (Tabel 5).
Tabel 5 Jumlah  dan  Persentase  Responden  Aparat  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Lampung Timur Berdasar Pendidikan dan Jenis Kelamin, 2005
Kategori Pendidikan Jenis Kelamin Persentase ( % ) Total Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan Jumlah % SMA Diploma S 1 S 2 6 9 33 0 4 1 11 4 12,50 18,75 68,75 0,00 20,00 5,00 55,00 20,00 10 10 44 4 14,7 14,7 64,7 5,9 Total 48 20 100,00 100,00 68 100,0
Sumber: Diolah dari data primer, 2005
Untuk tingkat pendidikan strata satu (S1)  jumlah  responden  laki-laki  yang berpendidikan  S1  secara  kumulatif dibandingkan dengan responden perem- puan cukup berbeda, yaitu 33 orang dari 48 responden  (68,75%)  sedangkan perempuan  11  orang  dari  20  responden (55,0%).  Secara  umum  pejabat-pejabat struktural  di  Pemda  Kabupaten  Lam- pung  Timur  telah  berpendidikan  S1, sedangkan  tingkat  pendidikan  terendah SMA.

## 2.4.4 Jabatan
Tabel  6  menunjukkan  bahwa ber- dasar  tingkat jabatan sebagian besar ja- batan  responden  adalah  Kasubbag  atau eselon  IV-A,  yaitu  sebanyak  36  orang atau sebesar 52,9 persen. Sementara itu, 22  responden  atau  sebesar  32,5  persen mempunyai  jabatan  sebagai  Kepala Seksi  (Kasi)  atau    setara  dengan  eselon IV-A,  dan  sebagai    Kepala  Bagian  atau
eselon III-A berjumlah 6 responden atau sebesar  8,8  persen.  Untuk  jabatan kepala  sub-dinas  dan  camat  masing- masing  berjumlah  2  responden  atau sebesar 2,9 persen.
Penyebaran  jabatan  berdasarkan perbedaan  jenis  kelamin  menunjukkan bahwa    untuk  jabatan  Kepala  Bagian yang  merupakan  jabatan  level  tinggi dalam  struktur  pemerintahan  daerah,  ti- dak  ada  satupun  responden  perempuan yang menduduki jabatan tersebut.
Untuk  jabatan  Kasubbag  tercatat sebanyak  27 orang laki-laki dari 48 res- ponden  atau  sebesar  56,25  persen  dan perempuan  sebanyak  sembilan  orang dari  20  responden  atau  sebesar  45,00 persen.  Sedangkan  untuk  jabatan  Kepa- la  Seksi  jumlah  pejabat  struktural  laki- laki  sebanyak  12  orang  dari  48  respon- den  atau  sebesar  25  persen  sedangkan perempuan  sebanyak  10  orang  dari  20 responden atau sebesar 50 persen.

## Perilaku Komunikasi Aparat Pemda Kabupaten dalam  Pengarusutamaan Gender di Era Otonomi Daerah
Tabel 6 Jumlah  dan  Persentase  Responden  Aparat  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Lampung Timur Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin, 2005
Kategori Jabatan Jenis Kelamin Persentase (%) Total Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan Jumlah % Kasi Kasubbag Kasubdin Camat Kabag 12 27 2 1 6 10 9 0 1 0 25,00 56,25 4,17 2,08 12,50 50,00 45,00 0,00 5,00 0,00 22 36 2 2 6 32,5 52,9 2,9 2,9 8,8 48 20 100,00 100,00 68 100,00 Sumber: Diolah dari data primer, 2005

## 2.4.5 Golongan
Sebanyak  58  responden    aparat (85.3%) yang menjadi responden penelitian  lebih  banyak  berasal  dari golongan  III  (baik  golongan  III/a sampai  III/d).  Sebanyak  10  orang responden  atau  14,7  persen  telah memiliki  golongan  IV  (Tabel  7).

## Tabel 7
Jumlah  dan  Persentase  Responden  Aparat  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Lampung Timur Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin, 2005
Kategori Golongan Jenis Kelamin Persentase (%) Total Laki-laki Perempuan Laki- laki Perempuan Jumlah % Golongan III Golongan IV 40 8 18 2 83,33 16,67 90,00 10,00 58 10 85,3 14,7 48 20 100,00 100,00 68 100 Sumber: Diolah dari data primer, 2005 Berdasarkan perbedaan jenis
kelamin,  sebanyak    40  orang  laki-laki dari  48  responden  atau  sebesar  83,33 persen  dan    sejumlah  18  orang perempuan  dari  20  responden  atau sebesar  90,00  persen  termasuk  dalam golongan III. Sementara pada responden bergolongan  IV diperoleh  data  bahwa pejabat  struktural  laki-laki  berjumlah  8 orang  dari  48  responden  atau  sebesar 16,77 persen sedangkan pejabat struktural  perempuan  sebanyak  2  orang dari  20  responden  atau  sebesar  10,00 persen.  Secara  proporsional  golongan III didominasi oleh responden perempuan  (90%),  sedangkan  golongan IV  didominasi  oleh  responden  yang berjenis kelamin laki-laki (16,67%). Dari  hasil  wawancara  mendalam dengan responden dan setelah
dibandingkan  dengan    data  lapangan yang diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa  peran  perempuan  di  sektor pemerintahan masih relatif kecil. Hal ini antara  lain    disebabkan  oleh    berbagai kendala seperti nilai dan norma masyarakat  setempat    yang  masih mempersepsikan    peran  utama  perem- puan hanya di sektor domestik. Misalnya,    norma  di  masyarakat  yang menyatakan  bahwa  anak  perempuan lebih  diperlukan  dalam  membantu
orang  tua  menyelesaikan  tugas  sehari- hari  di  rumah,  sedang  anak  laki-laki bertanggungjawab  dalam  membantu menambah  pendapatan  rumahtangga yang  akhirnya  merupakan    alasan  kuat untuk  menempatkan  laki-laki  di  sektor publik.

## 2.5 Perilaku Komunikasi Aparat Pemda

## Kabupaten dalam Pengarusutamaan Gender (PUG) di Era Otonomi Daerah
Faktor  yang    berhubungan  dengan perilaku  komunikasi  Aparat  Pemda Kabupaten Lampung Timur yang diamati  dalam  PUG    adalah  keter- dedahan pada  saluran komunikasi
interpersonal  dan  keterdedahan  pada saluran  komunikasi  massa.  Gambaran perilaku  komunikasi  Aparat  Pemda Kabupaten Lampung Timur dalam PUG dapat dilihat  pada Tabel 8.
Tabel  8  memperlihatkan  bahwa sebanyak  58,82  persen  dari  aparat Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Lam- pung  Timur  mengalami  keterdedahan pada  saluran  komunikasi  interpersonal dalam  PUG,  seperti  diskusi,  seminar- seminar,  rapat-rapat  dinas,  maupun obrolan  tergolong    pada  ketegori rendah,  terdiri  dari  28  orang  laki-laki (58,33%)  dari  48  responden  dan  12 orang  perempuan  (60%)  dari  20 responden.

## Tabel 8
Jumlah  dan  Persentase  Responden  Aparat  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Lampung Timur berdasarkan Perilaku Komunikasi dan Jenis Kelamin, 2005
No Perilaku Komunikasi Kategori Jenis Kelamin Persentase (%) Total Lk Pr Lk Pr Jml % 1 Keterdedahan pada saluran komunikasi interpersonal Tinggi Sedang Rendah 10 10 28 4 4 12 20,83 20,83 58,33 20,00 20,00 60,00 14 14 40 20,59 20,59 58,82 Total 48 20 100,00 100,00 68 100,00 2 Keterdedahan pada saluran komunikasi massa Tinggi Sedang Rendah 4 28 16 2 11 7 8,33 58,33 33,33 10,00 55,00 35,00 6 39 23 8,82 57,35 33,82 Total 48 20 100,00 100,00 68 100,00
Sumber: Diolah dari data primer, 2005 Keterangan: Lk = laki-laki ; Pr  = Perempuan; Jml= Jumlah
Rendahnya  keterdedahan  responden terhadap  informasi  PUG  diakibatkan oleh  kurangnya  penerimaan  informasi mengenai  hal  tersebut.  Selama  ini kegiatan  sosialisasi  tentang  gender  dan PUG  hampir  tidak  pernah  dilaksanakan kecuali  pada  awal  dibentuknya  bagian pemberdayaan  perempuan  dalam  struk- tur  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Lampung Timur.
Kegiatan  sosialisasi  PUG  lebih banyak  dilaksanakan  langsung  oleh
Biro  Pemberdayaan  Perempuan  Pro- pinsi  Lampung  dengan  mengundang peserta  dari  kabupaten/kota.  Kegiatan sosialisasi  PUG  yang  selama  ini dilakukan lebih banyak berupa
sosialisasi  dengan  dana  stimulan  dari KPP-RI  yang  disalurkan  melalui    Biro Pemberdayaan Perempuan Propinsi Lampung yang berada di bawah Bagian Sosial  yaitu  Sub  Bagian  Kesehatan  dan Pemberdayaan  Perempuan.  Sedangkan pelatihan teknis, seperti Pelatihan Kader

## Perilaku Komunikasi Aparat Pemda Kabupaten dalam  Pengarusutamaan Gender di Era Otonomi Daerah
Posyandu  dan  BKB  yang  berbasis gender  lebih  banyak  ditujukan  kepada aparat  perempuan  dari  Dinas/Instansi yang berwenang mensosialisasikan PUG di lingkup aparat Pemda Kabupaten Lampung Timur.  Kemudian kegiatan  ini  diturunkan  ke  tiap  unit kerja melalui atasan masing-masing unit kerja.  Padahal    menurut  responden, yang berwenang menginformasikan permasalahan gender seharusnya adalah dari  bagian  pemberdayaan  perempuan dan    bukan  dari  atasan  langsung  unit kerja  karena  atasan  langsung  mereka tidak menguasai persoalan gender.
Dampak yang terjadi yaitu sebagian besar  aparat  laki-laki  belum  mengerti tentang makna gender. Dari 48 responden laki-laki hanya 10 responden yang  mempersepsikan  gender  dengan benar  yaitu  bisa  menjelaskan  mana perbedaan  perempuan  dan  laki-laki yang  bersifat bawaan  sebagai  ciptaan Tuhan  dan  mana  yang  merupakan bentukan  budaya  yang  dikonstruksikan, dipelajari  dan  disosialisasikan,  sisanya 10  responden  menyatakan  ragu-ragu dan  28  responden  memaknai  gender sebagai jenis kelamin perempuan.
Keterdedahan aparat di Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung  Timur  pada  saluran  komu- nikasi  massa  sebagian  besar  tergolong pada  kategori  sedang,  yaitu  ditemukan pada    39    responden  (57,35%),  yang terdiri  dari  28  orang  laki-laki  dari  48 responden  (58,33%)  dan  11  orang perempuan dari 20 responden (55%).
Media  massa  yang  dapat  diakses oleh  mereka    adalah  surat  kabar, televisi,  radio,  leaflet,  spanduk,  dan selebaran.  Informasi  yang  mereka peroleh  dari  media  tersebut  umumnya adalah  tentang  pemberdayaan  perem- puan  secara  umum  dan  bukan  tentang PUG.  Sebanyak    39  responden  terdiri dari 28 laki-laki dan 15 perempuan atau sekitar 57,35 persen menyatakan
kadang-kadang terdedah terhadap seluran komunikasi massa dalam
mencari informasi tentang PUG.
Hal  ini  menggambarkan  bahwa informasi  tentang  PUG  melalui  saluran komunikasi massa jarang menerpa para aparat  di  Pemerintahan  Daerah  Lam- pung  Timur.  Hal  ini  antara  lain disebabkan  oleh  lokasi    Kabupaten Lampung Timur yang terletak  jauh dari pusat  kota  povinsi  sehingga    akses aparat  terhadap  informasi  gender  dari pusat kota menjadi relatif sulit.
Media  massa  yang  dapat  lebih mudah  diakses,  seperti    televisi  dan radio  ternyata  lebih  banyak  diman- faatkan  untuk  memperoleh  informasi yang bersifat hiburan. Sebaliknya untuk tayangan    tentang  gender    hanya  enam orang    responden  (4    laki-laki  dan  2 perempuan)  dari  68  responden  yang menyatakan  sering  menyaksikan  siaran tentang Pemberdayaan Perempuan melalui  media  massa  elektronik,  yaitu dari Lampung TV.
Keterdedahan  masyarakat  terhadap media  komunikasi  cetak  juga  lebih banyak  digunakan  untuk  memperoleh hiburan. Koran lokal “Radar Lampung” yang paling sering dibaca oleh responden  ternyata  hanya  rubrik  yang bersifat  hiburan  dan  berita  ringan lainnya,  dan    tidak  pernah  ada  rubrik khusus tentang gender atau PUG dalam media  tersebut.  Sebanyak  23  dari  68 responden (33,82%) menyatakan bahwa mereka tidak pernah membaca informasi  tentang  gender  dari  media cetak (koran lokal) dan media spanduk.

## 2.6 Persepsi dan Partisipasi Aparat
Pemda Kabupaten dalam Pengarusutamaan Gender (PUG) di Era Otonomi Daerah
Persepsi  dan  partisipasi  merupakan salahsatu faktor yang diduga
berhubungan  dalam  PUG    di  Pemerin-
tahan  Daerah  Kabupaten  Lampung Timur.  Persepsi    merupakan  penilaian dan  pernyataan  Aparat  Pemda  Kabu- paten  Lampung  Timur tentang  PUG yang antara lain diukur dengan menggunakan  Tujuh  Program  Pokok pembangunan  pemberdayaan  perem- puan  di  era  Otda  serta  kegiatan  PUG dalam  berbagai  bidang  pembangunan. Sedangkan  partisipasi    adalah  keter- libatan    fisik  dan  emosional  responden yang  mendorongnya  untuk  berkontri- busi  dalam  pelaksanaan  strategi  PUG serta  ikut  bertanggungjawab  dalam aktifitas tersebut (KPP, 2005).
Tabel  9  menunjukkan    bahwa Aparat  Pemda  Kabupaten  Lampung Timur  menyatakan  setuju  terhadap program  PUG.  Lebih  dari  50  persen responden  setuju  dan  sepakat  dengan program-program  PUG  karena    secara normatif  konsep  PUG  dapat  mereka terima, selain sudah merupakan program  yang  sudah  ditetapkan  dari pusat untuk dilaksanakan di  daerah.
Mereka    yang  menyatakan  tidak setuju  karena  umumnya  masih  ragu- ragu  dalam  melaksanakannya    karena minimnya informasi  yang mereka terima  tentang  PUG.  Penyebab  lain adalah  ketiadaan  petunjuk  pelaksanaan (Juklak)  dan  petunjuk  teknis  (Juknis) tentang PUG dari Sub Bagian
Kesehatan  dan  Pemberdayaan  Perem- puan. Namun sebagian kecil aparat laki- laki masih ada yang tidak setuju dengan dengan program PUG, sedangkan aparat perempuan  hampir  tidak  ada  yang
menyatakan tidak setuju dalam program PUG.
Tabel  10  menunjukkan  bahwa sebanyak 70,58 persen responden menyatakan  kadang-kadang  berpartisi- pasi  dalam  perencanaan  program  PUG di  masing-masing  unit  kerja.  Hal  ini disebabkan  mereka    belum  memahami strategi  PUG  yang  sudah  menjadi program  pemerintah  pusat.  Selain  itu, kegiatan  yang  dilakukan  oleh  Tim Koordinasi  Pemberdayaan  Perempuan juga masih terpisah dari masing-masing unit  kerja,  dan  lebih  banyak    bersifat formalitas.  Apalagi,  belum  adanya  SK Bupati  tentang  Pengarusutamaan  Gen- der  dalam  Pembangunan  di  Kabupaten Lampung  Timur  menyebabkan  rendah- nya  partisipasi  aparat dalam  perenca- naan  program  PUG  karena  payung hukum yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan  yang  mengintegrasikan  PUG dalam setiap kegiatan di masing-masing lembaga/instansi  secara  tertulis  tidak ada.  Begitu  juga  dengan    petunjuk pelaksanaan serta petunjuk teknis tentang  PUG  sebagai  dasar  operasi- onalisasi  program  juga  tidak  ada.    Hal ini  diperkuat  dengan      sebanyak  67,65 persen  responden  yang  menyatakan bahwa  mereka  kadang-kadang  berpar- tisipasi  dalam    pelaksanaan  program PUG,  bahkan  50,00  persen  responden menyatakan  tidak  pernah  berpartisipasi dalam  pemantauan  dan  evaluasi  dari kegiatan  tersebut  dengan  alasan  seperti yang  dikemukakan  tentang  ketiadaan aspek legalitas.

## Perilaku Komunikasi Aparat Pemda Kabupaten dalam  Pengarusutamaan Gender di Era Otonomi Daerah
Tabel 9 Jumlah  dan  Persentase  Responden  Aparat  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Lampung Timur Berdasarkan Persepsi tentang Program PUG dan Jenis Kelamin, 2005
No Program PUG Persepsi Jenis Kelamin Persentase (%) Total Lk Pr Lk Pr Jml % 1. Tentang PUG dalam pembangunan nasional yang dilakukan melalui Kebijakan Satu Pintu (KSP) atau ”One Door Policy” Setuju Ragu-ragu Tidak setuju 32 10 6 16 4 0 66,67 20,83 12,50 80 20 0 48 14 6 70,58 20,59 8,83 2. Tentang Kegiatan yang dilakukan dalam PUG Setuju Ragu-ragu Tidak setuju 31 13 4 15 5 0 64,58 27,08 8,33 75 25 0 46 18 4 67,65 26,47 5,88 3. Tentang Program pokok pembangunan pemberdayaan perempuan 2005-2009 mencakup 7 macam. Setuju Ragu-ragu Tidak setuju 35 11 2 17 3 0 72,92 22,92 4,17 85 15 0 52 14 2 76,47 20,59 2,94 4. Tentang Pentingnya Tujuh Program pokok pembangunan pemberdayaan perempuan di era Otonomi Daerah ini. Setuju Ragu-ragu Tidak setuju 37 9 2 15 5 0 77,08 18,75 4,17 75 25 0 52 14 2 76,47 20,59 2,94 5 Tentang Kegiatan PUG dalam pembangunan Diklat Setuju Ragu-ragu Tidak setuju 35 9 4 15 5 0 72,92 18,75 8,33 75 25 0 50 14 4 73,53 20,59 5,88 6 Tentang Kegiatan PUG dalam pembangunan Kesehatan Setuju Ragu-ragu Tidak setuju 37 7 4 17 3 0 77,08 14,58 8,33 85 15 0 54 10 4 79,41 14,71 5,88 7 Tentang Kegiatan PUG dalam pembangunan KB Setuju Ragu-ragu Tidak setuju 34 12 2 16 4 0 70,83 25,00 4,17 80 20 0 50 16 2 73,53 23,53 2,94 8 Tentang Kegiatan PUG dalam pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan Setuju Ragu-ragu Tidak setuju 37 7 4 15 5 0 77,08 14,58 8,33 75 25 0 52 12 4 76,47 17,65 5,88 9 Tentang Kegiatan PUG dalam pembangunan Politik dan Hukum Setuju Ragu-ragu Tidak setuju 33 13 2 13 7 0 68,75 27,08 4,17 65 35 0 46 20 2 67,65 29,41 2,94 10 Tentang Kegiatan PUG dalam pembangunan Kesos dan Agama Setuju Ragu-ragu Tidak setuju 33 10 5 15 4 1 68,75 20,83 10,42 75 20 5 48 14 6 70,59 20,59 8,82 11 Tentang Kegiatan PUG dalam pembangunan Hankam Setuju Ragu-ragu Tidak setuju 32 14 2 12 8 0 66,67 29,17 4,17 60 40 0 44 22 2 64,71 32,35 2,94
Sumber: Diolah dari data primer, 2005 Keterangan: Lk = laki-laki ; Pr  = Perempuan; Jml= Jumlah
Rendahnya  partisipasi  responden dalam pelaksanaan PUG selain disebab-
kan  oleh  unsur  ketidaktahuan,  juga karena  mereka  tidak  dilibatkan  dalam
kegiatan  yang  responsif  gender.  Ku- rangnya  pemahaman  aparat  tentang keharusan  dari  Inpres  No. 9  tentang PUG yang mengharuskan tiap unit kerja memasukkan  komponen  gender  mulai dari  perencanaan,  pelaksanaan  dan evaluasi program, menyebabkan tingkat partisipasi  responden  rendah.  Hal  ini diperkuat  dengan  adanya  pemahaman parsial  yang  beranggapan  bahwa  yang berwenang  dalam  perencanaan,  pelak- sanaan  dan  pengevaluasian  program yang  responsif  gender  hanya  Sub
Bagian  Kesehatan  dan  Pemberdayaan Perempuan  sehingga  tugas  mensosiali- sasikan  PUG  kepada  masing-masing unit  kerja  melalui  atasan  langsung terbebankan kepada mereka.  Inpres No. 9  sudah  mewajibkan  setiap  daerah melaksanakan  strategi  PUG,  karena  di era Otda dikembalikan kepada kebijakan  daerah  untuk  melaksana- kannya,  sehingga  Surat  Keputusan Bupati  yang  akan  bisa  mengadvokasi aparat  untuk  melaksanakan  kegiatan PUG dengan baik.
Tabel 10 Jumlah  dan  Persentase  Responden  Aparat  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Lampung Timur Berdasarkan Partisipasi dalam Kegiatan PUG dan Jenis Kelamin, 2005
No Kegiatan Partisipasi Jenis Kelamin % Laki-laki Perempuan Jumlah 1. Perencanaan Selalu Kadang-kadang Tidak Pernah 8 33 7 2 15 3 10 48 10 14,71 70,58 14,71 2. Pelaksanaan Selalu Kadang-kadang Tidak Pernah 0 30 18 0 16 4 0 46 22 0 67,65 32,35 3. Pemantauan dan Evaluasi Selalu Kadang-kadang Tidak Pernah 0 25 23 2 7 11 2 32 34 2,94 47,06 50,00 Sumber: Diolah dari data primer, 2005 3.1  Hubungan  Karakteristik  Individu dengan Persepsi dan Partisipasi Berdasarkan hasil analisis hubungan antara  karakteristik  individu  berdasar jenis  kelamin. Tabel  11 diketahui bahwa perilaku komunikasi, persepsi dan komunikasi, persepsi dan partisipasi antara responden laki-laki dan perempuan berbeda secara nyata. Persepsi  responden  perempuan  tentang PUG  lebih  baik  dibandingkan  dengan laki-laki dan hal ini juga mempengaruhi data partisipasinya.
Tabel 11 Uji Chi Square (  2 ) antara Karakteristik Jenis Kelamin dengan Perilaku Komunikasi, Persepsi dan Partisipasi
Korelasi Koef. Kontingensi (  2 ) hitung
(  2 ) Tabel Keterangan Jenis kelamin – perilaku komunikasi 0,562 31,393 26,296 Signifikan Jenis kelamin – persepsi 0,488 21,204 18,307 Signifikan Jenis kelamin – partisipasi 0,646 48,733 35,172 Signifikan
Sumber: Diolah dari data primer, 2005

## Perilaku Komunikasi Aparat Pemda Kabupaten dalam  Pengarusutamaan Gender di Era Otonomi Daerah
Untuk hasil korelasi antara karakteristik  individu  dengan  persepsi dan  partisipasi  dapat  dilihat  pada  Tabel 12.  Karakteristik  individu  berdasarkan usia,  pendidikan,  jabatan  dan  golongan ternyata  tidak  mempunyai  hubungan signifikan dengan persepsi dan
partisipasi.
Berdasarkan  hasil  pada Tabel  11 dan  12  maka  hipotesis  (H1)    pertama yang  menyatakan  terdapat  hubungan antara  karakteristik  individu  dengan persepsi  dan  partisipasi  tidak  diterima.
Tabel 12

## Uji korelasi antara karakteristik individu dengan persepsi dan partisipasi
Korelasi Koefisien korelasi t hitung t Tabel Keterangan Usia – persepsi -0,050 -0,396 1,9966 Tidak signifikan Pendidikan – persepsi 0,076 0,642 1,9966 Tidak signifikan Jabatan – persepsi 0,126 1,095 1,9966 Tidak signifikan Golongan – persepsi -0,015 -0,121 1,9966 Tidak signifikan Usia – partisipasi 0,055 0,460 1,9966 Tidak signifikan Pendidikan – partisipasi 0,108 0,929 1,9966 Tidak signifikan Jabatan – partisipasi 0,150 1,322 1,9966 Tidak signifikan Golongan – partisipasi 0,239 2,226 1,9966 Signifikan
Sumber: Diolah dari data primer, 2005
3.2  Hubungan  Perilaku  Komunikasi dengan Persepsi dan Partisipasi
Hasil  perhitungan  hubungan  antara perilaku  komunikasi  dengan  persepsi dan  partisipasi  dapat  dilihat pada Tabel 13. Tabel 13 Hasil Uji Korelasi antara Perilaku Komunikasi dengan Persepsi dan Partisipasi
Korelasi Koefisien korelasi t hitung t Tabel Keterangan Perilaku  komunikasi – persepsi 0,219 2,013 1,9966 Signifikan Perilaku  komunikasi – partisipasi 0,457 5,038 1,9966 Signifikan Sumber: Diolah dari data primer, 2005 Pada  Tabel  13  dapat  dilihat  bahwa koefisien korelasi antara perilaku komunikasi dengan persepsi dan
partisipasi  adalah  signifikan.  Hasil  ini disimpulkan  berdasarkan  perbandingan uji  t    dimana  nilai  t  hitung  lebih  kecil dari t  Tabel.  Hal  ini  berarti  bahwa perilaku  komunikasi  dengan  persepsi dan partisipasi berhubungan nyata.
Hasil  perhitungan  korelasi  yang signifikan  menunjukkan  adanya  bukti
yang  kuat  bahwa    hipotesis  kedua  (H2) yang  menyatakan  terdapat  hubungan antara  perilaku  komunikasi  dengan persepsi dan partisipasi dapat dinyatakan diterima.

## 3.3  Hubungan  Karakteristik  Individu dengan Perilaku Komunikasi
Pada  pembahasan  ketiga  ini  akan dilihat  hasil  secara  statistik  hubungan antara  karakteristik  individu  dengan
perilaku komunikasi.  Hasil  perhitungan
keduanya dapat dilihat dalam Tabel 14.
Tabel 14

## Hasil Perhitungan Korelasi antara Karakteristik Individu dengan Perilaku Komunikasi
Korelasi Koefisien korelasi t hitung t Tabel Keterangan Usia – perilaku komunikasi -0,003 -0,024 1,9966 Tidak signifikan Pendidikan – perilaku komunikasi 0,139 1,217 1,9966 Tidak signifikan Jabatan – perilaku komunikasi 0,267 2,534 1,9966 Signifikan Golongan – perilaku komunikasi 0,247 2,312 1,9966 Signifikan
Sumber: Diolah dari data primer, 2005
Dengan  demikian,    hipotesis  ketiga yang  menyatakan  terdapat  hubungan antara  karakteristik  individu  dengan perilaku  komunikasi  dapat  disimpulkan bahwa dari 4 karakteristik individu yang diuji  hanya  2  yang  menunjukkan hubungan  yang  nyata  dengan  perilaku komunikasi, yaitu jabatan dan golongan. Data  Tabel  14  menunjukkan  bahwa variabel yang berhubungan nyata dengan  perilaku  komunikasi  adalah jabatan  dan  golongan.  Semakin  tinggi golongan  dan  jabatan  akan  semakin tinggi  perilaku  komunikasi  mereka dalam PUG.

## 4. Simpulan dan Saran

## 4.1 Simpulan
Karakteristik individu aparat Pemda kabupaten  di  era  otonomi  daerah  yang berhubungan nyata dengan persepsi dan partisipasi  mereka  dalam  pelaksanaan pengarusutamaan  gender  (PUG)  di
Pemda  Kabupaten  Lampung  Timur adalah jenis kelamin. Hal ini disebabkan  oleh  adanya  perbedaan pemahaman  tentang  konsep  gender  dan
PUG oleh aparat Pemda perempuan dan laki-laki.  Aparat  Pemda  perempuan lebih  memahami  konsep  gender  dan PUG  secara  benar  karena  mereka  lebih banyak  mengikuti  kegiatan  sosialisasi tentang  gender  dan  PUG.  Variabel golongan  berhubungan  nyata  dengan partisipasi  aparat  Pemda  kabupaten
dalam pelaksanaan PUG di era otonomi daerah. Semakin tinggi golongan, partisipasi  aparat  dalam  pelaksanaan PUG  juga  semakin  meningkat  sebagai konsekuensi  dari  golongan  dan  jabatan yang  lebih  tinggi    di    struktur  formal pemerintahan.  Sedangkan variabel usia, pendidikan,  dan  jabatan  aparat  Pemda Kabupaten  di  era otonomi daerah tidak berhubungan nyata dengan persepsi dan partisipasi  mereka  dalam  pelaksanaan PUG karena tidak dimilikinya
pemahaman  yang  benar  tentang  konsep gender  dan  PUG sebagai  akibat  dari tidak  berjalannya    proses  sosialisasi kedua  konsep  tersebut  secara  tepat    ke seluruh  aparat.    Faktor  penyebab  lain adalah  belum  diterbitkannya  Surat Keputusan  Bupati  sebagai  payung hukum pelaksanaan PUG dalam pembangunan Kabupaten Lampung
Timur.
Jenis kelamin, jabatan dan golongan aparat Pemda kabupaten di era otonomi daerah    berhubungan  nyata  dengan perilaku  komunikasi  aparat  Pemda kabupaten  dalam  PUG.      Hubungan  ini terjadi  karena  beberapa  hal  yaitu:  (1) adanya perbedaan persepsi aparat perempuan  dan  laki-laki  tentang  PUG, (2)  perbedaan  yang  signifikan  dari jumlah  aparat  laki-laki  dan  perempuan yang  menduduki  jabatan  struktural,  dan (3)  terkait  dengan  fungsi  dan  kebijakan pemerintah  Kabupaten  lampung  Timur tentang pelaksanaan PUG.

## Perilaku Komunikasi Aparat Pemda Kabupaten dalam  Pengarusutamaan Gender di Era Otonomi Daerah
Perilaku  komunikasi  aparat  Pemda kabupaten  memiliki  hubungan  yang signifikan dengan persepsi dan
partisipasi  dalam  pelaksanaan  PUG  di era  otonomi  daerah.  Rendahnya  akses aparat  Pemda  terhadap  informasi  PUG
baik melalui media interpersonal maupun  media  massa,  menyebabkan rendahnya tingkat persepsi aparat Pemda  Kabupaten  Lampung  Timur terhadap  PUG.    Perilaku  komunikasi interpersonal  yang  berkorelasi  tinggi pada  tingkat  partisipasi  kegiatan  PUG lebih  banyak  disebabkan  oleh  faktor jabatan dan kedudukan.

## 4.2 Saran
Sosialisasi  tentang  program  peng-
arusutamaan gender di Pemda Kabupaten Lampung Timur perlu ditingkatkan  baik  melalui  pelatihan maupun  media  massa  lokal  khususnya. Rendahnya  persepsi  pegawai  Pemda Kabupaten  Lampung  Timur  terhadap PUG  perlu  diatasi  dengan  penye- lenggaraan  pelatihan  khusus  tentang PUG bagi Pejabat Struktural Kabupaten Lampung  Timur.  Penerbitan  Surat
Keputusan  Bupati  tentang  PUG  dalam Pembangunan Kabupaten Lampung Timur  harus  segera  direalisasikan  oleh Pemda sebagai dasar pelaksanaan
program  PUG  di  Kabupaten  Lmpung Timur.
Daftar Pustaka
BPS. 2004. Lampung Timur Dalam Angka. Pemda Kabupaten Lampung Timur. BPS Kabupaten Lampung Timur. Sukadana. Kantor  Menteri  Negara  Pemberdayaan Perempuan  RI,  2002,  Apa  Itu Gender, Buku 1-4, Bahan Informasi
Pengarusutamaan  Gender,  Edisi  ke- 2.
Kantor  Menteri  Negara  Pemberdayaan Perempuan  RI. 2005. Kebijakan Dan Program Pemberdayaan Perempuan. http://www.menegpp.go.id/menegp p. php?cat=fix&id=kebijakan . Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. 2002. Perencanaan Strategik (RENSTRA)  Tahun  2001 – 2005. Bagian  Sosial  SETDAKAB  LAM- TIM. Sukadana.. Raharjo, Yulfita. 1997. Gender, Population and Development Concepts  and  Issues dalam  Gender, Population  and  Development Staff Training  Manual.    PPT-LIPI  and UNFPA. Sugiyono. 2001. Statistika untuk Penelitian. Alfabeta, Bandung.