## Research Article

## Pembentukan Lembaga Pelaksana Pidana Sebagai Wujud Sistem Peradilan Pidana Integral
Binsar Zaroha Ritonga 1* , Eko Soponyono 2
1 Fakultas Hukum, Universitas Jember
2 Fakultas Hukum, Universitas Diponogoro
* Binsarritonga96@gmail.com

## ABSTRACT
The Criminal justice system is synonymous with criminal law enforcement system. This system consists of  subsystems,  each  having  its  own  tasks  and  functions,  but  the  subsystems  work  to  support  each other. Criminal enforcement in Indonesia is still fragmented into various law enforcement subsystems, resulting in a criminal justice system that is not yet integrated. The purpose of this article is to discover and analyze the legal policy on the establishment of a criminal enforcement agency and the integration of  enforcement  authority  into  a  separate  institution  in  accordance  with  the  integral  criminal  justice system.  The  research  method  used  is  the  normative  legal  method  with  study  of  the  literature.  Law enforcement in Indonesia does not yet have a criminal enforcement agency. The creation of a criminal enforcement agency is the last step in a comprehensive criminal justice system. The creation of this criminal enforcement agency functions as a criminal enforcer which is the end of the criminal justice system.  The  integral  criminal  justice  system  is  based  on  the  concept  of  synchronization  and harmonization of legislations which can serve as a reference in future legal policies.

## Keywords : Establishment; Criminal Enforcement Agency; Criminal Justice System

## ABSTRAK
Sistem peradilan pidana merupakan identik dengan sistem penegakan hukum pidana. Sistem ini terdiri dari  subsistem  yang  masing-masing  memiliki  tugas  dan  fungsi  tersendiri  namun  subsistem  bekerja saling  menopang  satu  sama  lain.  Pelaksanaan  pidana  di  Indonesia  yang  masih  terfragmentasi  di berbagai sub penegakan hukum mengakibatkan sistem peradilan pidana yang belum integral. Tujuan dari  artikel  ini  adalah  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  kebijakan  hukum  pembentukan  lembaga pelaksana  pidana  dan  integrasi  kewenangan  pelaksana  dalam  lembaga  tersendiri  sesuai  dengan sistem  peradilan  pidana  integral.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  menggunakan  metode yuridis normatif dengan studi literatur.  Penegakan hukum di Indonesia yang belum memiliki lembaga pelaksana  pidana.  Pembentukan  lembaga  pelaksana  pidana  merupakan  tahap  akhir  dari  sistem peradilan  pidana  integral.  Pembentukan  lembaga  pelaksana  pidana  ini  berfungsi  sebagai  pelaksana pidana yang merupakan akhir dari sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana integral didasari dari  konsep  sinkronasi  dan  harmonisasi  perundangan  yang  dapat  dijadikan  sebagai  acuan  dalam kebijakan hukum di masa yang akan datang.
Kata Kunci : Pembentukan; Lembaga Pelaksana Pidana; Sistem Peradilan Pidana.

## A. PENDAHULUAN
Sistem  peradilan  pidana  adalah  sebuah mekanisme bekerjanya hukum pidana.
Mekanisme ini disokong oleh beberapa subsistem yang  saling  bertautan  untuk  membentuk  suatu fungsi  baru.  Subsistem  ini  memiliki  satu  tujuan yang sama dan saling menyokong satu sama lain untuk menciptakan fungsi baru. Sistem peradilan pidana  adalah  sistem  penegakan  hukum  di Indonesia  yang  didalamnya  berisi  komponen- komponen unsur penegakan hukum pidana yang memilki  tugas  dan  fungsinya  masing-masing (Arief,  2019).  Tugas  dan  fungsi  yang  masing- masing ini memiliki suatu aturan dan konsep yang berbeda namun dapat membentuk suatu harmoni baru  dalam  sistem  peradilan  pidana.  Sistem peradilan  pidana  disusun  oleh  sub-sistem penyidikan,  sub-sistem  penuntutan,  sub-sistem peradilan dan sub-sistem pelaksana pidana.
Sistem  peradilan  pidana  di  Indonesia  saat ini  masih  terdapat  kekosongan  sehingga  konsep sinkronasi  dan  harmonisasi  sistem  serta  konsep Sistem  Peradilan  Pidana  Integral  belum  dapat diterapkan  secara  penuh.  Masing-masing  sub sistem  memiliki  kewenangan  untuk  menentukan dan  membuat  keputusan  atas  kondisi  yang dihadapi  oleh  institusi  secara  mandiri,  hal  ini menyebabkan  koordinasi  antar  sub-sistem  tidak terjalin  sesuai  dengan  sinkronasi  dan  harmoni. Setiap  perubahan  yang  terjadi  dari  setiap  sub- sistem ini akan berpengaruh pada sistem secara menyeluruh  (Rinaldi,  2022).  Indonesia  belum memiliki  lembaga  pelaksana  pidana  sendiri  yang
mandiri,  selama  ini  kekuasaan  untuk  pelaksana pidana  berada  dibawah  kewenangan  Jaksa. Konsep  Sistem  Peradilan  Pidana  Integral merupakan  konsep  satu  kesatuan  sistem penegakan  hukum  pidana.  Sistem  Peradilan Pidana  mencakup  seluruh  kewenangan  dalam penegakan  hukum  pidana  yaitu  kewenangan penyidikan, kewenangan penuntutan, kewenangan peradilan dan kewenangan pelaksanaan pidana. Sinkronasi dan harmonisasi merupakan  inti  dari  Sistem  Peradilan  Pidana Terpadu  yang  diharapkan  dapat  terjalin  dalam rangka penegakan hukum di Indonesia (Waskito, 2018). Sinkronasi juga tidak mungkin terjadi tanpa adanya suatu harmonisasi pengaturan perundang-undangan  tentang  pembentukan suatu  sistem  peradilan  pidana.  Pembentukan sistem  peradilan  pidana  ini  didasari  dengan konsep  harmonisasi  dan  sinkronisasi  peraturan perundangan  sehingga  sistem  peradilan  pidana yang  dicitakan  tidak  ditemukan  adanya  tumpang tindih  kewenangan  antar  subsistem  penegakan hukum.  Pembentukan  Lembaga  Pelaksana Pidana  merupakan  sebuah  konsekuensi  dari adanya Konsep Sistem Peradilan Pidana Integral. Pembentukan  Lembaga  Pelaksana  pidana bertujuan  untuk  mengintegrasikan  seluruh kewenangan  berkaitan  dengan  eksekusi  pidana dari  putusan  pengadilan  yang  telah  berkekuatan hukum  tetap.  Lembaga  ini  merupakan  tahap terakhir  dari  sistem  peradilan  pidana  terpadu yang  bertugas  melaksanakan  tugas  dan  fungsi eksekusi  putusan  pidana  selain  itu  lembaga  ini
menghimpun  seluruh  pelaksanaan  eksekusi pidana  sehingga  tercipta  suatu  sinkronasi pelaksanaan  putusan  pidana.  Keberadaan  dari lembaga  pelaksana  pidana  merupakan  bentuk penerapan  dari  sistem  peradilan  pidana  integral yang merupakan bentuk pelaksanaan dari sistem peradilan pidana dimasa yang akan datang.
Implementasi  terkait  sistem  peradilan pidana sering mendapat intervensi dan pengaruh dari  kekuasaan  ekstra  yudikatif  serta  terjadi perbedaan persepsi antara sub sistem yang satu dengan  sub  sistem  yang  lain  dalam menyelesaikan  kasus,  misalnya  Kepolisian  dan Kejaksaan  yang  melakukan  tugas  penegakan hukum  secara  struktural  berada  dibawah kewenangan  Eksekutif.  Lapas  yang  berada dibawah naungan Kementerian Hukum dan HAM yang  juga  berada  dibawah  naungan  Lembaga Eksekutif.  Untuk  membentuk  suatu  sistem peradilan  pidana  yang  integratif  maka  lembaga- lembaga  yang  melakukan  tugas  penegakan hukum  harus  berada  dibawah  lembaga  Yudikatif hal  ini  untuk  mewujudkan  adanya  independensi dari peradilan serta untuk menghindari dari konflik kepentingan yang dapat terjadi (Satyayudhadananjaya, 2014). Realitasnya dapat dikemukakan  dalam  beberapa  praktek  kasus- kasus  mafia  peradilan  yang  melibatkan  berbagai macam  unsur  dari  penyidikan,  penuntutan, peradilan  maupun  pelaksana  pidana.  Kasus  sel mewah  narapidana  kasus  korupsi,  suap  di kejaksaan  agung,  suap  terhadap  hakim  agung dalam  pengurusan  perkara  di  Mahkamah  agung
dan berbagai macam kasus lain yang merupakan bentuk  dari  tumpang  tindihnya  kewenangan lembaga  penegak  hukum.  Kasus  sel  mewah narapidana  korupsi  ini  merupakan  bentuk  nyata adanya  intervensi  dalam  sistem  penegakan hukum  terutama  dalam  tahap  pelaksanaan pidana.
Pembentukan sub-sistem pelaksana pidana menjadi suatu urgensi yang harus segera diselesaikan  oleh  pemerintah  Indonesia.  Sub- sistem  pelaksana  pidana  menjadi  salah  satu sistem  penyokong  dari  Sistem  Peradilan  Pidana Indonesia.  Konsep  dasar  pembentukan  sub- sistem  peradilan  Indonesia  berawal  dari  konsep Sistem  Peradilan  Pidana  Integratif  di  mana  sub- sistem  saling  berhubungan  membentuk  suatu sistem  peradilan  pidana.  Kenyataan  mengenai pembentukan  sub-sistem  pelaksana  pidana masih  jauh  dari  kenyataan  melihat  pelaksanaan pidana masih dilakukan dari masing-masing sub- sistem lain. Kedudukan lembaga pemasyarakatan yang  merupakan  lembaga  pelaksana  pidana penjara  berada  di  bawah  lembaga  eksekutif. Posisi  lembaga  penegak  hukum  yang  berada dibawah  kekuasaan  eksekutif  ini  rawan  akan konflik  kepentingan  apabila  pelaku  kejahatan merupakan  orang-orang  yang  melakukan  tugas eksekutif  maupun  legislatif  berkaitan  dengan  ini kasus  Sel  Mewah  di  Lembaga  Pemasyarakatan Sukamiskin,  Bandung  dengan  ditemukannya lapas  mewah  miliki  terpidana  kasus  korupsi  E- KTP  Setya  Novanto.  Begitu  pula  sel  mewah mantan  Bendahara  Umum  Partai  Demokrat
Muhammad  Nazaruddin  dan  mantan  Kepala Korps  Lalu  Lintas  Kepolisian  RI  Djoko  Susilo. Hukum  pelaksanaan  pidana  saat  ini  tidak  dalam kondisi  “terkodifikasi”  seperti  halnya  hukum pidana  materiil  dan  formil.  Pelaksanaan  pidana mati diatur dalam pasal 11 KUHP sebelum diubah dengan  Undang-Undang  Nomor  2/PNPS/1964. Pelaksanaan  pidana  penjara  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2022  tentang Pemasyarakatan.  Pidana  kurungan  diatur  dalam pasal  18  sampai  pasal  29  KUHP.  Pelaksanaan pidana denda diatur dalam pasal 30 sampai pasal 31 KUHP dan Pelaksanaan pidana tutupan diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  1946 sebelum mengalami beberapa perubahan. Variasi aturan  peraturan  perundang-  undangan  yang mengatur hukum pelaksanaan pidana menunjukkan  hukum  pelaksanaan  pidana  lebih bersifat “tidak sistematis”, dan “fragmentaris”. Hal tersebut  semakin  terlihat  apabila  mencermati uraian mengenai pengaturan pelaksanaan pidana pokok,  pidana  tambahan,  pidana  dan  tindakan bagi anak dan pidana korporasi (Pujiyono, 2012). Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan yang berkaitan dengan pembentukan lembaga pelaksana pidana sebagai wujud  sistem  peradilan  pidana  integral  yang pertama,  bagaimana  kebijakan  hukum  pidana dalam  pelaksanaan  pidana  berdasarkan  hukum positif  saat  ini?  Yang  kedua,  bagaimana kebijakan  hukum  pidana  dalam  pelaksanaan pidana di masa yang akan datang?”
Beberapa penelitian sebelumnya ada yang membahas  mengenai  sistem  peradilan  pidana integral  seperti  dalam  artikel  yang  ditulis  oleh Achmad Budi Waskito yang berjudul “Implementasi  Sistem  Peradilan  Pidana  Dalam Perspektif  Integrasi”  (Waskito,  2018).  Selain  itu, penelitian  lainnya  berkaitan  dengan  sistem peradilan pidana integral dikaitkan dengan tindak pidana  perikanan  ditulis  oleh  Jevons  Bawekens dengan judul “Integrated Criminal Justice System Terhadap  Sistem  Peradilan  Tindak  Pidana Perikanan”  (Bawekes,  2013).  Selanjutnya berkaitan  dengan  kedudukan  lembaga  penegak hukum yang berada dibawah kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif ditulis oleh Rico Yodi Tri Utama  dan  Retno  Saraswati  yang  berjudul “Independensi  Dan  Urgensi  Restrukturisasi Sistem  Peradilan  Pidana  Indonesia  Berdasarkan Aspek  Kekuasaan  Kehakiman”  (Utama  & Saraswati,  2021).  Berkaitan  dengan  kedudukan sistem peradilan pidana saat ini yang ditinjau dari segi  managerial  baik  didalam  maupun  diluar ditulis  oleh  Bambang  Dwi  Baskoro  dkk  yang berjudul  “Efforts  to  Create  Integrated  Criminal Justice System : Judicial Management Approach” (Baskoro,  Wirasaputri,  &  Cahyaningtyas,  2018). Terakhir  berkaitan  dengan  Kewenangan  Jaksa dalam  menangani  Perkara  Korupsi  ditinjau  dari perspektif Sistem Peradilan Pidana Integral ditulis oleh Andhy Hermawan Bolifaar dkk dengan judul “Authority of Indonesian Attorney in Handling The Corruption  Crimes  :  A  Perspective  of  Integrated
Criminal  Justice  System”  (Bolifaar,  Jaya, Pujiyono, & Arif, 2019).
Artikel-artikel  tersebut  tidak  membahas mengenai  kekosongan  yang  terjadi  di  sistem peradilan  pidana  Indonesia  saat  ini  yaitu kekosongan  terkait  dengan  lembaga  pelaksana pidana  dan  pelaksanaan  pidana  di  Indonesia yang  belum  terintegrasi  dalam  satu  lembaga pelaksana pidana. Kebijakan hukum pidana untuk merumuskan  suatu  ketentuan  atau  hukum  yang lebih  baik  di  masa  mendatang.  Konsep  Sistem Peradilan  Pidana  yang  berdasarkan  harmonisasi dan sinkronasi peraturan perundangan merupakan dasar yang menjadi kebijakan hukum pidana  dalam  membentuk  sistem  peradilan pidana  yang  akan  datang,  termasuk  didalamnya juga terdapat lembaga pelaksana pidana sebagai tahap  terakhir  dari  sistem  peradilan  pidana  yang terpadu yang diwujudkan di Indonesia pada masa yang akan datang.

## B. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian yuridis  normative  yakni  penelitian  hukum  yang meletakkan  hukum  sebagai  sebuah  bangunan sistem norma (Marzuki, 2013). Studi literatur yang digunakan  adalah  studi  tentang  literatur  yang berhubungan  dengan  kebijakan  hukum  sistem peradilan  pidana.  Studi  literatur  meneliti  data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum  sekunder.  Dalam  penelitian  ini menganalisis  Peraturan  Perundang-Undangan
yang  berkaitan  dengan  sistem  peradilan  pidana, yaitu  Undang  Undang  Kejaksaan  (UU  Nomor  16 Tahun 2004 diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2021), Undang
Undang
Lembaga Pemasyarakatan  (UU  Nomor  12  Tahun  1995 diubah  dengan  UU  Nomor  22  Tahun  2022)  dan serta RUU KUHP yang dimasa mendatang akan menjadi  Peraturan  Perundang-  Undangan  di Indonesia.  Pendekatan  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  pendekatan  undang-undang dan pendekatan konseptual. Pendekatan undang- undang  ( statute  approach )  dilakukan  dengan menelaah  semua  undang-undang  dan  regulasi yang  bersangkut  paut  dengan  isu  hukum  yang sedang  ditangani.  Hasil  dari  telaah  tersebut merupakan  suatu  argumen  untuk  memecahkan isu  yang  dihadapi.  Pendekatan  konseptual ( conceptual  approach )  yang  beranjak  dari pandangan-pandangan  dan  doktrin-doktrin  yang berkembang  di  dalam  suatu  ilmu  hukum, sehingga  dapat  menemukan  beberapa  ide  yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep  hukum,  dan  asas-asas  hukum yang  sesuai  dengan  suatu  isu  yang  akan  di hadapi.
Metode yang digunakan dalam menganalisis  data  yang  ada  dalam  penelitian  ini adalah  metode  analisis  kualitatif.  Penelitian yuridis  normative  yang  bersifat  kualitatif  adalah penelitian  yang  mengacu  pada  norma-norma hukum  yang  ada  dalam  peraturan  perundangan- undangan,  putusan  pengadilan  serta  norma-
norma  yang  hidup  dan  berkembang  dalam masyarakat (Soekanto, & Mamudji, 2010).

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Lembaga  Pelaksana  Pidana  dalam  Hukum Indonesia
Pemberian  pidana  tidak  dapat  dilepaskan dari jenis-jenis sanksi pidana yang  ada di KUHP Indonesia.  Jenis  sanksi  pidana  merujuk  pada pasal 10 KUHP yaitu tentang pidana mati, pidana penjara,  pidana  kurungan,  pidana  denda  dan pidana  tutupan.  Pelaksanaan  pidana  mati  diatur dalam  pasal  11  KUHP  sebelum  diubah  dengan Undang-Undang  Nomor  2/PNPS/1964  tentang Pelaksanaan  Pidana  Mati.  Pelaksanaan  pidana penjara  diatur  dalam  Undang-Undang  tentang Lembaga  Pemasyarakatan.  Pidana  kurungan diatur  dalam  pasal  18  sampai  pasal  29  KUHP. Pelaksanaan pidana denda diatur dalam pasal 30 sampai pasal 31 KUHP dan Pelaksanaan pidana tutupan  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun  1946.  KUHP  tidak  mengatur  lebih  lanjut tentang  pelaksanaan  pidana  ini  dilakukan  oleh lembaga  apa  dan  sampai  di  mana  batasan kewenangan lembaga tersebut dalam melaksanakan  kewenangannya.  Selain  itu beberapa  jenis  sanksi  pidana  yang  sudah  tidak lagi  berpedoman  pada  KUHP  membuat pelaksanaan  pidana  dalam  sistem  peradilan pidana semakin terfragmentasi.
Pelaksanaan  pidana  di  Indonesia  masih mengalami  diversifikasi  dan  tidak  dilaksanakan secara  integral  dalam  suatu  lembaga  pelaksana
pidana.  Berbagai  macam  kewenangan  terkait dengan pelaksana pidana dalam hal ini berdasar perbandingan  antara  undang-undang  yang berlaku  di  Indonesia  yang  mengatur  tentang pelaksanaan  pidana.  Kewenangan  pelaksanaan putusan pidana berada dalam kewenangan jaksa. Namun ada kekaburan hukum dalam pelaksanaan pidana penjara dan kurungan dalam hal  ini  dilakukan  oleh  lembaga  pemasyarakatan. Pelaksanaan  pidana  penjara  dilakukan  oleh Menteri dalam hal ini dilakukan oleh Menkumham (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) yang di mana  secara  kekuasaan  berada  dibawah kekuasaan  eksekutif.  Pelaksanaan  pidana penjara  yang  dilakukan  kementerian  ini  pernah menimbulkan  suatu  permasalahan  dalam penegakan  hukum  di  Indonesia.  Kasus  sel mewah  yang  terjadi  di  Lapas  Sukamiskin  dalam menjadi  kasus  yang  membuktikan  bahwa pelaksanaan  pidana  yang  dilakukan  dibawah kewenangan  kementerian  marak  akan  adanya praktek  korupsi,  kolusi  dan  nepotisme  berangkat dari  berbagai  macam  kasus  disini  penting  dikaji ulang  bahwa  lembaga-lembaga  penegak  hukum harus  ditata  ulang  serta  untuk  mewujudkan konsep  sistem  peradilan  pidana  terintegrasi. Sistem  peradilan  pidana  disusun  dari  beberapa sistem  yang  memiliki  tugas  dan  kewenangan yang  berbeda-beda  namun  apabila  disatukan akan menghasilkan suatu fungsi yang baru yang terhubung  satu  sama  lain  dan  menghasilkan suatu  harmonisasi  sistem  peradilan  pidana. Konsep  terintegrasi  disini  tidak  hanya  terhubung
dalam  masing-masing  tugas  dan  kewenangan melainkan terkait juga batasan-batasan kewenangan  agar  tidak  terjadi  bentuk  tumpang tindih  kewenangan.  Selain  tumpang  tindih berkaitan  dengan  kewenangan  masing-masing lembaga  pemikiran  para  aparat  penegak  hukum juga  harus  terintegrasi  bahwa  melaksanakan penegakan  hukum  tidak  sekedar  hanya  proses penerapan  undang-undang  melainkan  juga mengintegrasikan  nilai-nilai  hukum  yang  dalam masyarakat  untuk  dihidupkan  dalam  setiap proses  peradilan  pidana  sehingga  cita-cita  besar keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia benar-benar  dapat  diwujudkan.  Pidana  mati dilakukan  oleh  Lembaga  Kepolisian  meskipun lembaga  kepolisian  hanya  sebagai  „eksekutor‟ namun  pengawasan  dan  proses  terkait  dengan pidana  mati  dilaksanakan  oleh  Jaksa.Pidana kurungan Pidana denda di Indonesia dilaksanakan  oleh  Jaksa  sebagai  eksekutor putusan  pidana.  Pidana  tutupan  dilakukan  oleh Kementerian Pertahanan.
Beragamnya  pihak  pelaksana  pidana  di Indonesia ini merupakan bukti pembaruan hukum di Indonesia yang  bersifat fragmentaris sehingga pengaturan  mengenai  pelaksanaan  pidana menjadi  beraneka  ragam,  hal  ini  bertentangan dengan  prinsip  sistem  peradilan  pidana  integral dan  harmonisasi  peraturan  perundang-undangan meskipun  masih  banyak  ide  dasar/konsep  lain yang  menjadi  dasar  pembaruan  hukum  pidana Indonesia  namun  yang  menonjol  dalam  sistem peradilan  pidana  adalah  kedua  prinsip  ini
(Kemenkumham,  2015).  Prinsip  sistem  peradilan pidana  integral  dan  harmonisasi  perundang- undangan  merupakan  ide  dasar  yang  menjadi bentuk  pembaruan  hukum  pidana  di  Indonesia baik  peraturan  yang  bersifat  substansi  dan bersifat  struktural.  Untuk  melihat  pelaksanaan pidana  di  Indonesia  dapat  dilihat  dengan beberapa  pengaturan  pelaksana  pidana  sebagai berikut:
Undang Undang Kejaksaan (UU Nomor 16 Tahun  2004  tentang  Kejaksaan  Republik Indonesia  sebagaimana  diubah  dengan  UU Nomor  11  Tahun  2021  tentang  Perubahan  atas Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2004  tentang Kejaksaan Republik Indonesia)
Pasal  8  ayat  3  Demi  keadilan  dan  kebenaran berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,  jaksa melakukan  penuntutan  dengan  keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah.
Pasal  30  ayat  1  Di  bidang  pidana,  kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
a. melakukan penuntutan;
b. melaksanakan  penetapan  hakim  dan  putusan pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan hukum tetap;
c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan  putusan  pidana  bersyarat, putusan  pidana  pengawasan,  dan  keputusan lepas bersyarat;
d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu  dapat  melakukan  pemeriksaan  tambahan sebelum  dilimpahkan  ke  pengadilan  yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
Undang  Undang  Pemasyarakatan  (UU Nomor  12  Tahun  1995  sebagaimana  telah
dicabut dan diganti dengan UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan) Pasal 1 angka 1 Pemasyarakatan  adalah  subsistem  peradilan pidana  yang  menyelenggarakan  penegakan hukum  di  bidang  perlakuan  terhadap  tahanan, anak dan warga binaan.
Pasal 2 Sistem  pemasyarakatan  diselenggarakan  untuk tujuan a. memberikan  jaminan  perlindungan  terhadap hak Tahanan dan Anak
b. meningkatkan  kualitas  kepribadian  dan kemandirian  Warga  Binaan  agar  menyadari kesalahan,  memperbaiki  diri,  dan  tidak mengulangi  tindak  pidana,  sehingga  dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik,  taat  hukum,  bertanggung  jawab,  dan dapat  aktif  berperan  dalam  pembangunan, dan
c. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana
Pasal 4 Fungsi Pemasyarakatan meliputi: (1) Pelayanan (2) Pembinaan (3) Pembimbingan Kemasyarakatan (4) Perawatan (5) Pengamanan (6) Pengamatan Pasal 5 (1)  Sistem  dan  fungsi  Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 diselenggarakan oleh kementerian/lembaga.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kementerian/lembaga  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  diatur  dengan  Peraturan Pemerintah
Pelaksanaan  putusan  di  Indonesia  berada dibawah  wewenang  kejaksaan  yang  artinya seluruh  putusan  pidana  eksekusinya  dilakukan oleh  Kejaksaan.  Kejaksaan  memiliki  wewenang ini  sesuai  dengan  pasal  30  Undang-Undang
Kejaksaan selain itu kewenangan kejaksaan yang utama berada pada pasal 8 ayat 3. Jika dianalisis dengan  seksama  maka  jaksa  dalam  sistem peradilan pidana memiliki dua kewenangan yang dominan  yaitu  kewenangan  dalam  melakukan penuntutan dan pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan  hukum  tetap  dalam  hal  ini  eksekusi putusan  pidana  atau  pelaksanaan  pidana. Kewenangan  jaksa  yang  terlalu  dominan  ini memberikan  seolah-olah  jaksa  menguasai  dua tahapan  sistem  peradilan  pidana.  Berkaitan dengan  kewenangan  jaksa  yang  terlalu  dominan ini  terbukti  dalam  penanganan  tindak  pidana korupsi  jaksa  dalam  hal  ini  dapat  melakukan fungsi penyidikan, fungsi penuntutan serta fungsi pelaksana  pidana.  Dibandingkan  dengan  konsep sistem  peradilan  pidana  terintegrasi  maka  setiap lembaga  penegak  hukum  harus  ditata  dan menjalani satu kewenangan pokok yang diberikan kepadanya.  Setiap  Lembaga  penegak  hukum diberikan  batasan  kewenangan  dalam  hal  ini merupakan  bentuk  diferensiasi  fungsional.  Dua kewenangan yang diberikan kepada jaksa terlalu dominan sehingga berpotensi dalam menimbulkan praktek-praktek korupsi, kolusi  dan nepotisme yang mengganggu jalannya pelaksanaan  hukum  di  Indonesia.  Kewenangan yang terlalu dominan dalam salah satu subsistem sistem  peradilan  pidana  akan  berpengaruh  pada pelaksanaan  hukum.  Sistem  peradilan  pidana yang tidak mampu menerapkan dan merohanikan hukum  serta  nilai-nilai  hukum  akan  menciptakan ketidakpatuhan  ( disobedience )  pada  hukum
(Ansori, 2018). Ketidakpatuhan yang terjadi akibat dari sistem peradilan pidana yang terfragmentasi ini berdampak pada penegakan hukum Indonesia yang tidak efektif dan maksimal pada masyarakat Indonesia.
Pelaksanaan  pidana  merupakan  titik  akhir dari  sistem  peradilan  pidana  jika  dilihat  pasal  10 KUHP  berkaitan  dengan  jenis  pidana  maka seluruh  eksekusi  secara  konsisten  harus dilakukan  oleh  kejaksaan  namun  pelaksanaan pidana  penjara  dilakukan  oleh  Lembaga Pemasyarakatan.  Hal  ini  tidak  sesuai  dengan konsep  sistem  peradilan  pidana  terintegrasi mengingat  tugas  utama  dari  kejaksaan  adalah fungsi  penuntutan  maka  fungsi  pelaksanaan putusan  lebih  tepat  untuk  sementara  ini dilaksanakan  oleh  lembaga  pemasyarakatan mengingat  ide  dari  integrasi  sistem  peradilan pidana Indonesia dan untuk menghindari adanya tumpang  tindih  dalam  kewenangan  proses peradilan  pidana  di  Indonesia.  Masa  yang  akan datang perlu dilihat kembali terkait dengan politik hukum  Indonesia  mengenai  pelaksanaan  sistem peradilan  pidana  melihat  kondisi  pelaksanaan pidana di Indonesia yang semakin tumpang tindih dan  tidak  adanya  sebuah  integrasi  sistem  dan harmonisasi dari sistem itu sendiri.
Proses  legislatif  harus  memformulasikan hukum  pidana  materiil,  hukum  pidana  formil  dan hukum  pelaksanaan  pidana.  Tidak  hanya membuat  peraturan  perundangan  akan  tetapi juga merohanikan nilai-nilai pembangunan hukum sesuai  dengan  nilai-nilai  masyarakat  Indoneisa.
Masyarakat Indonesia memiliki sumber nilai yaitu Pancasila  maka  sudah  sepatutnya  nilai-nilai pembaruan  hukum  ini  sejalan  dengan  nilai-nilai Pancasila. Pembaruan dan pembangunan hukum Indonesia  yang  jauh  dari  nilai-nilai  Pancasila merupakan  sebuah  pembangunan  hukum  yang tidak  lengkap.  Pancasila  memiliki  nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan  dan  Keadilan  Sosial  yang  telah dipraktekkan  sejak  jaman  dahulu  kala  dan  telah menjadi  ruh  dari  bangsa  Indonesia  sendiri (Mahmud, 2018).
Kebijakan formulasi hukum pidana materiel dan  hukum  pelaksanaan  pidana  sebagaimana diketahui  telah  disahkannya  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2023  tentang  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana  dan  Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Selanjutnya  kebijakan  formulasi  terhadap Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana harus dilakukan perubahan. Kebijakan pembaruan  hukum  pelaksanaan  pidana  saat  ini seolah-olah  hendak  mempertahankan  keadaan hukum pelaksanaan pidana yang tanpa induk dan tersebar  dalam  berbagai  peraturan  perundang- undangan,  yang  telah  menyebabkan  hukum pelaksanaan pidana menjadi tidak tersistem, tidak komprehensif,  sulit  diakses,  tidak  berkepastian hukum  yang  berkeadilan,  dan  tidak  sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 (karena masih terdapat  aturan  pelaksanaan  pidana  yang  diatur dalam  KUHP  yang  dibangun  berdasarkan  nilai-
nilai  kolonial).  Bila  dibandingkan  antara  Undang- Undang  nomor  1  tahun  1946  dengan  Undang- Undang  nomor  1  tahun  2023  paradigma pemidanaan telah berubah dari pemidanaan yang bersifat  pembalasan  menjadi  alternatif,  dilihat dengan  diaturnya  pidana  tutupan,  pidana pengawasan,  dan  pidana  kerja  sosial  sebagai alternatif  pidana  penjara  yang  dibandingkan dengan  Undang-Undang  Nomor  1  tahun  1946 tidak  memberikan  alternatif  dari  pidana  penjara dan  pidana  penjara  dominan  digunakan  sebagai sanksi  pidana.  Undang-Undang  nomor  22  tahun 2022 tentang Pemasyarakatan telah diundangkan namun  pada  pelaksanaan  yang  masih  diatur hanya sebatas pada pelaksanaan pidana penjara. Pelaksanaan  pidana  lain  masih  berada  di undang-undang  yang  berbeda.  Pidana  mati dilaksanakan  Undang  Nomor  2/PNPS/1964 tentang Pidana denda berada dalam kewenangan kejaksaan  sesuai  dengan  Pasal  30C  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2021  tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  16 Tahun  2004  tentang  Kejaksaan  Republik Indonesia  Pidana  tutupan  masih  dilaksanakan dengan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  1946 tentang  Hukuman  Tutupan  sesuai  dengan  Pasal 619  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2023 tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana. Patut  dipertimbangkan  untuk  dikaji,  misalnya aturan  umum,  struktur  organisasi,  institusi pelaksana pidana dan tindakan (kewenangannya; hubungan  tata  kerjanya;  pendapatan,  asuransi, pendidikan  staf;  pendanaannya;  pengawasan
institusi,  dan  sebagainya),  pelaksanaan  pidana mati,  pidana  penjara,  pidana  tutupan,  pidana kurungan,  pidana  denda,  pidana  kerja  sosial, pidana  tambahan,  serta  pelaksanaan  tindakan karena  dalam  pengaturan  Undang-Undang Nomor  22  Tahun  2022  tentang  Pemasyarakatan masih  berfokus  pada  pidana  penjara  saja. Demikian  juga  bentuk  pidana  baru  misalnya pidana kerja sosial dan pidana pengawasan juga harus  ditentukan  siapa  pelaksana  pidana, kewenangan  apa  yang  diberikan  kepada pelaksana  pidana  ini  serta  paying  hukumnya. Pelaksanaan  hukum  pidana  di  Indonesia  masih belum  sepenuhnya  berjalan  sesuai  dengan  ide integralitas sistem peradilan pidana. Pelaksanaan pidana  di  Indonesia  masih  dilakukan  berbagai lembaga  penegakan  hukum.  Pelaksanaan putusan  pidana  masih  berada  di  bawah wewenang  kejaksaan.  Berdasarkan  kondisi demikian ini perlu adanya pembentukan undang- undang  khusus  yang  melaksanakan  tugas pelaksana  pidana  sebagai  bagian  akhir  dari sistem peradilan pidana.
2. Pembentukan  Lembaga  Pelaksana  Pidana di masa yang akan datang
Pelaksanaan pidana yang belum terintegrasi dalam suatu perundangan maka tidak sesuai  dengan  konsep  sistem  peradilan  pidana terintegrasi.  Melihat  bahwa  setiap  sub-sistem memiliki  tugas  dan  fungsi  sendiri  maka  seluruh sub-sistem dikembalikan dengan fungsi utamanya.  Fungsi  penyidikan  harus  diserahkan kepada kepolisian, fungsi penuntutan diserahkan
kepada  kejaksaan,  fungsi  peradilan  diserahkan kepada  pengadilan  dan  sistem  pelaksanaan pidana diserahkan kepada lembaga pemasyarakatan  yang  sementara  ini  hanya mengakomodir pelaksanaan pidana penjara saja. Pasal 10 KUHP (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946) mengatur tentang jenis-jenis sanksi pidana di  Indonesia  yang  pada  kenyataannya  kekuatan eksekutorial masih berada di bawah kewenangan kejaksaan.  Urgensi  pembentukan  Undang- Undang  Pelaksana  Pidana  harus  segera dilaksanakan  terkait  dengan  ide  integrasi  sistem peradilan pidana melihat juga pemberlakuan dari Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2023  tentang Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  yang menuntut pemahaman baru dalam implementasinya sehingga pembentukan Undang-Undang  Hukum  Pelaksana  Pidana  ini harus menjadi salah satu prioritas dalam Program Legislasi Nasional.
Sistem  peradilan  pidana  sebagai  sebuah sistem perlu menitikberatkan pada koordinasi dan sinkronisasi  komponen  sistem  peradilan  pidana yang  bertujuan  untuk  menciptakan  sinergitas antara lembaga penyidikan, penuntutan, peradilan  dan  lembaga  pelaksana  eksekusi pidana.  Mekanisme  kerja  keempat  komponen  ini saling berkaitan satu dengan lainnya. Pembagian kewenangan  dan  tugas  dalam  setiap  subsistem harus  diatur  secara  pasti  dan  tidak  saling tumpang  tindih  berkaitan  dengan  tugas  dari masing-masing  subsistem  peradilan  pidana. Pembagian  tugas  dan  wewenang  yang  jelas  ini
akan  menciptakan  koordinasi  sistem  yang  rapi sehingga  integrasi  dan  harmonisasi  antara subsistem  dapat  dilaksanakan.  Keterkaitan  ini akan  berjalan  secara  baik  apabila  dibangun koordinasi  dan  sinkronisasi  di  setiap  tahapan sistem  peradilan  pidana.  Tujuan  dari  sistem peradilan  pidana  terintegrasi  adalah  adanya pertanggungjawaban  dari  seluruh  pihak  yang terlibat dalam upaya penegakan hukum sehingga menghasilkan  keadilan  substantif,  tanpa  saling merasa  benar  dan  saling  menyalahkan  (Hajairin, 2021). Penegakan hukum yang baik adalah yang dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku, asas-asas  yang  menjadi  jiwa  dari  penegakan hukum itu sendiri serta pertanggungjawaban atas moral  dari  aparat  penegak  hukum  untuk menegakkan hukum dan keadilan (Noor, 2018).
Pembaruan  hukum  pidana  terkait  dengan pembentukan  lembaga  pelaksana  ini  masuk dalam  rencana  pembangunan  hukum  nasional. Pembangunan  di  bidang  hukum  meliputi pembangunan  Ilmu  Hukum,  Konsep  Hukum, Teori  Hukum,  Filsafat  Hukum  dan  Ilmu  Hukum Nasional  yang  dilakukan  lembaga  pendidikan terutama  dalam  bidang  akademi  yang merohanikan  nilai-nilai  hukum  yang  pada hakikatnya  hukum  selalu  berkembang  dan  nilai- nilai  hukum  harus  mampu  diaplikasikan  dalam sistem  penegakan  hukum.  Pembangunan  sistem hukum nasional ini terbagi menjadi pembangunan di  bidang  substansi  hukum,  struktur  hukum  dan budaya  hukum  (Arief,  2018).  Pembangunan  di bidang  substansi  hukum  berkutat  pada
pembentukan  hukum  materiil  yang  digunakan sebagai  instrument  hukum  di  Indonesia. Pembangunan  di  bidang  struktur  hukum  yaitu pembangunan  dari  struktur  penegakan  hukum yang berkutat pada lembaga penegak hukum dan aparat  penegak  hukum.  Pembentukan  lembaga pelaksana  pidana  masuk  dalam  pembangunan hukum  di  Indonesia  di  bidang  struktur  hukum. Selama  ini  Indonesia  belum  memiliki  lembaga yang  memiliki  kewenangan  untuk  melaksanakan putusan pidana. Pembentukan lembaga pelaksana  pidana  tidak  hanya  melaksanakan salah satu jenis pidana melainkan mengintegrasikan  kewenangan  pelaksanaan putusan  yang  terfragmentasi  berada  dalam  satu kewenangan  lembaga  pelaksana  pidana. Fragmentasi  dalam  arti  masing-masing  fungsi bekerja  secara  sendiri-sendiri  dan  tidak memperhatikan  hubungan  koordinasi  antar  sub- sistem. Hubungan fragmentasi sistem yang yang terjadi  harus  segera  mungkin  diubah  dan diadakan  suatu  pembaruan  sistem.  Pembaruan sistem  ini  bertujuan  untuk  membangun  dan memelihara  suatu  sistem  peradilan  pidana  yang efektif dan mampu memberikan nilai-nilai keadilan kepada masyarakat (Nursyamsudin, 2022).
Berdasarkan  posisi  lembaga  kepolisian, lembaga kejaksaan dan lembaga pemasyarakatan  sebagai  pelaksana  fungsi penegakan  hukum  maka  kedudukan  struktural ketiga  lembaga  ini  harusnya  berada  dibawah lembaga  yudikatif.  Lembaga  yudikatif  dalam  hal ini adalah Mahkamah Agung sebagai puncak dari
sistem  peradilan  pidana  integratif  (Arief,  2019). Seluruh  hal  yang  berkaitan  dengan  penegakan hukum  baik  secara  struktural  atau  fungsional harus diawasi dan berada di bawah pengawasan dari Mahkamah Agung. Mahkamah Agung dalam konteks  pembaruan  kelembagaan  dengan terintegrasinya  fungsi  penegakan  hukum  juga perlu  menetapkan  hal-hal  yang  terkait  dengan tugas,  pokok  dan  fungsi  terutama  dalam manajemen  perkara  yang  masuk  (Baskoro, Wirasaputri, & Cahyaningtyas, 2018). Mahkamah agung  harus  mampu  memberikan  bentuk manajemen alur perkara yang sesuai dengan ide sistem  peradilan  pidana  integral.  Hal  ini  menjadi penting  mengingat  ketiga  subsistem  penegakan hukum  berada  di  bawah  kewenangan  Eksekutif. Keberadaan  ketiga  subsistem  penegak  hukum yang  berada  dibawah  kewenangan  eksekutif  ini akan menimbulkan konflik kepentingan yang pada akhirnya  akan  menjadi  faktor  penghambat  dari penegakan hukum itu sendiri. Bila tetap konsisten dengan konsep sistem peradilan pidana integratif maka subsistem penegakan hukum harus berada dibawah  dan  bertanggung  jawab  di  Mahkamah Agung.  Hal  ini  menjadi  sebuah  usaha  besar mengingat  bahwa  selama  ini  pembaruan  hukum di  Indonesia  masih  bersifat  fragmentasi  yang tidak  melihat  secara  garis  besar  pembaruan hukum  di  Indonesia  itu  sendiri.  Pembaruan hukum  yang  tidak  melihat  garis  besar pembangunan hukum Indonesia akan menyebabkan  pembaruan  yang  tidak  efisien dengan  perubahan  yang  bersifat  sementara  dan
dalam  jangka  waktu  yang  relatif  singkat  hal  ini juga  berpengaruh  pada  kebijakan  negara  yang lain  sehingga  menghambat  laju  perkembangan dari  suatu  negara.  Cita-cita  Indonesia  untuk menjadi  negara  maju  juga  harus  diwujudkan dengan  membentuk  sistem  hukum  yang  maju. Membangun sistem hukum yang maju juga harus diimbangi dengan pembangunan ide-ide/nilai-nilai yang mutakhir namun tetap tidak melupakan nilai- nilai asli masyarakat Indonesia sebagai pedoman dalam  pengembangan  pembangunan  baik  dari pembangunan  fisik  maupun  non-fisik  (Arief, 2018).  Pembangunan  hukum  bersumber  pada ide-ide  dasar  Pancasila,  yang  merupakan landasan  nilai  kehidupan  dan  kebangsaan  yang dicita-citakan  dan  digali  untuk  bangsa  Indonesia (Pradityo,  2017).  Ide-ide  dasar  Pancasila mengandung  keseimbangan  nilai/ide  didalamnya sehingga  pembangunan  hukum  yang  dicita- citakan  menuju  pada  kesejahteraan  sosial masyarakat dan perlindungan hukum masyarakat itu  sendiri.  Pembangunan  hukum  bertujuan  agar masyarakat  dapat  menghayati  hak  dan kewajibannya serta para penegak hukum mampu menegakkan  hukum  sesuai  dengan  nilai-nilai keadilan  di  masyarakat  dengan  fungsi  dan kewenangan yang dimiliki aparat penegak hukum menuju  ke  kesejahteraan  sosial  masyarakat Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 (Putera R, 2021).
Pengembalian  fungsi-fungsi  penegakan hukum  juga  harus  ditata  ulang  selain  menata kedudukan  dari  lembaga  penegakan  hukum.
Kejaksaan yang melaksanakan fungsi eksekutorial  dari  putusan  dan  pengawasan  dari putusan  harus  dicabut  kewenangannya  dan diberikan  kepada  lembaga  pelaksana  pidana dalam  hal  ini  penguatan  kepada  Lembaga Pemasyarakatan yang menjadi muara dari sistem peradilan  pidana.  Kejaksaan  dalam  hal  ini  akan murni  melaksanakan  fungsi  penuntutan  dalam sistem  peradilan  pidana.  Pembentukan  lembaga pelaksanaan pidana ini akan menggantikan posisi dari  lembaga  pemasyarakatan,  tidak  sekedar menghapus  namun  memberikan  tambahan kewenangan eksekutorial putusan dan pengawasan  putusan.  Pembentukan  lembaga pelaksana  pidana  ini  mengganti  lembaga pemasyarakatan yang wewenangnya lebih sempit dikarenakan  hanya  melaksanakan  pidana penjara.  Pengaturan  mengenai  struktur  lembaga pelaksana  pidana  ini  diubah  dari  lembaga pemasyarakatan yang berada dibawah kekuasaan eksekutif menjadi lembaga pelaksana pidana yang berada dibawah kekuasaan yudikatif.
Kewenangan  eksekusi  putusan  pidana mati,  pidana  denda  diberikan  kepada  lembaga pemasyarakatan  sehingga  hal  ini  lembaga pemasyarakatan  akan  sepenuhnya  menjadi lembaga  pelaksana  pidana  seutuhnya.  Berkaitan dengan aturan prosedural juga akan lebih mudah dengan  seluruh  fungsi  pelaksanaan  pidana berada di bawah lembaga pelaksana pidana yang baru.  Sebagai  contoh  adalah  terkait  dengan pidana  mati  yang  dijatuhkan  kepada  terpidana apabila terpidana mengalami perubahan menjadi
lebih baik dengan rekomendasi dari ahli psikologi yang  dapat  membuktikan  bahwa  terpidana  telah berubah  menjadi  lebih  baik  lagi  dan  mengakui serta  menyesali  terhadap  kejahatannya  maka pihak lembaga pemasyarakatan dapat mengajukan  grasi  kepada  pihak  pemerintah. Mengingat  lembaga  pemasyarakatan  sebagai pengawas  dari  perilaku  narapidana  ini  yang mengetahui  seluk  beluk  perilaku  narapidana selama  melaksanakan  pidana  di  lembaga pemasyarakatan.  Berkaitan  dengan  pengaturan mengenai  grasi,  amnesti  dan  abolisi  juga  harus diperbarui  lagi  mengingat  aturan  ini  juga merupakan  aturan  yang  berhubungan  dengan sistem  hukum  yang  ada.  Pengaturan  grasi, amnesti  dan  abolisi  ini  tidak  boleh  luput  dari desain  besar  sistem  hukum  Indonesia  di  mana yang  digunakan  adalah  ide  sistem  peradilan pidana terintegrasi.
Pembaruan  hukum  pidana  yang  mengatur tentang  pidana  dan  tindakan  ini  merupakan sebuah  ide  baru  dalam  pembaruan  hukum pidana.  Pidana  dan  tindakan  ini  merupakan perluasan dari bentuk pidana dengan menggunakan  ide double  track  system (Juhari, 2019). Double  track  system ini  merupakan sebuah  terobosan  baru  mengingat  masalah- masalah yang terkait dengan pidana di Indonesia yaitu  over  kapasitas  terpidana  yang  ada  di Lembaga  pemasyarakatan. Double  track  system ini  sesuai  dengan Restorative  Justice (Keadilan Restoratif)  meliputi  pemulihan  hubungan  antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini
bisa  didasarkan  atas  kesepakatan  bersama antara  korban  dan  pelaku  (Fernando,  2020). Pemberian  tindakan  tidak  hanya  diharapkan mampu  untuk  memberikan  alternatif  dari pemidanaan namun juga diharapkan mengurangi angka narapidana yang menjalani pidana penjara. Pemberian  pidana  maupun  tindakan  ini diharapkan  mampu  mengembalikan  hubungan antara pelaku dan korban. Pedoman pemidanaan merupakan  arah  petunjuk  bagi  hakim  untuk menjatuhkan  dan  menerapkan  pidana  dan tindakan  atau  pedoman  yuridis  yang  mengikat hakim.  Dengan  demikian  pedoman  pemidanaan merupakan ketentuan dasar yang memberi arah, yang  menentukan  di  dalam  penjatuhan  pidana dan  tindakan,  hal  ini  merupakan  petunjuk  bagi hakim  dalam  menerapkan  pidana  dan  tindakan kepada  pelaku  tindak  pidana  (Irmawanti  &  Arief, 2021).  Pemberian  tindakan  ini  diharapkan kedepannya  juga  memiliki  pedoman  sehingga hakim tidak secara semaunya sendiri menggunakan  kewenangan  yang  dimiliki  agar tetap  mengembalikan  tujuan  dari  pemberian pidana  dan  tindakan  yaitu  tidak  merendahkan martabat manusia. Pemberian pedoman tindakan ini  juga  merupakan  azas  keseimbangan  dari Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2023  tentang Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  yang mengatur  pedoman  pidana  dan  pedoman tindakan.  Untuk  itu  selain  pedoman  tindakan  ini patut  pula  untuk  diatur  secara  bersama  dalam aturan  pelaksanaan  pidana  di  masa  yang  akan datang.
Pembentukan  lembaga  pelaksana  pidana tidak hanya berada di Indonesia saja, negara lain sudah  melakukan  pembentukan  lembaga pelaksana  pidana  yang  berfungsi  melaksanakan seluruh fungsi pelaksanaan  pidana. Berdasarkan perspektif  kajian  perbandingan,  sudah  terdapat banyak  negara  yang  memiliki  Kitab  Undang- Undang Hukum Pelaksanaan Pidana diantaranya Federasi  Bosnia  dan  Herzegovina,  Croatia, Iceland,  Kosovo,  Norwegia,  Estonia,  Serbia, Republic of Macedonia, Georgia, Turki, Tajikistan, Sarajevo dan lain sebagainya. Banyaknya negara yang telah memiliki kodifikasi hukum pelaksanaan pidana mengisyaratkan telah tumbuhnya kesadaran  untuk  memiliki  sistem  hukum pelaksanaan pidana yang lebih komprehensif dan sistematis  Secara  lebih  tegas  dapat  dinyatakan, dari  pembaruan  hukum  pelaksanaan  pidana dalam  bentuk  kodifikasi  telah  mendapatkan keabsahan atau justifikasi dari sudut perbandingan  hukum  pidana  atau  perspektif global (Adhari, 2020). Negara Eropa dalam hal ini memandang  perlunya  adanya  sebuah  integrasi sistem peradilan pidana di masing-masing negara namun  tidak  perlu  menghapus  hukum  pidana materiil  di  masing-masing  negara  akan  tetapi membentuk suatu mekanisme bekerjanya sistem peradilan pidana terintegrasi di Eropa ini dengan bentuk  saling  bekerja  sama,  koordinasi  dan harmonisasi  sistem  peradilan  di  Eropa  sehingga bentuk  sistem  peradilan  pidana  di  Eropa  ini menjadi  seragam  yang  di  mana  masing-masing lembaga  memiliki  kesamaan  unsur-unsur
penegakan hukum pidana yaitu fungsi penyidikan, penuntutan,  peradilan  dan  pelaksanaan  pidana (Vogel, 2005).

## D. SIMPULAN
Pelaksanaan  sistem  peradilan  pidana, hingga saat ini belum menunjukkan kinerja secara optimal  dikarenakan  secara  struktural  tidak bersifat  mandiri,  sebab  berkedudukan  di  bawah kekuasaan  eksekutif  (pemerintah)  sehingga dalam  hal-hal  tertentu  pelaksanaan  penegakan hukum pidana mendapat campur tangan lembaga eksekutif.  Sistem  peradilan  pidana  juga  belum terwujud  secara  sistemik,  cenderung  bersifat parsial,  fragmenter  sehingga  menimbulkan rivalitas  antar  sub-sistem  yang  berujung  tidak optimalnya  kinerja  sistem  peradilan  pidana.  Hal ini  merupakan  bentuk  dari  pembentukan peraturan  perundangan  yang  tidak  tersusun secara  sistematis  dan  cenderung  fragmentaris. Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2023  tentang Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  sebagai induk  peraturan  pidana  harus  disokong  penuh dengan  undang-undang  lain  yang  diharapkan menopang secara utuh Undang-Undang Nomor 1 Tahun  2023  tentang  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana ini. Oleh karena itu pembentukan lembaga  pelaksanaan  pidana  menjadi  penting mengingat  konsep  integralitas  sistem  peradilan pidana  dan  harmonisasi  peraturan  perundang- undangan  menjadi  konsep  dasar  pembaruan hukum  pidana.  Lembaga  pelaksana  pidana merupakan  lembaga  akhir  yang  berfungsi
melaksanakan putusan perkara pidana yang telah berkekuatan  hukum  tetap.  Pembaruan  hukum pidana  materiil  yang  tidak  didukung  dengan peraturan penyokongnya maka dapat mengakibatkan  adanya  hambatan  dalam  proses penegakan hukum.
Pembentukan Lembaga Pelaksana Pidana harus  segera  dilaksanakan  terkait  dengan  ide integrasi  sistem  peradilan  dan  harmonisasi perundang-undangan pidana. Melihat pemberlakuan  dari  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  2023  tentang  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana yang menuntut pemahaman  baru dalam  implementasinya  sehingga  pembentukan Undang-Undang  Lembaga  Pelaksana  Pidana  ini harus menjadi salah satu prioritas dalam Program Legislasi  Nasional.  Mekanisme  kerja  keempat komponen  sistem  peradilan  pidana  ini  saling berkaitan  satu  dengan  lainnya.  Pembagian kewenangan  dan  tugas  dalam  setiap  subsistem harus  diatur  secara  pasti  dan  tidak  saling tumpang  tindih,  berkaitan  dengan  tugas  dari masing-masing  subsistem  peradilan  pidana. Pembagian tugas dan wewenang yang jelas akan menciptakan  koordinasi  sistem  yang  rapi sehingga  integrasi  dan  harmonisasi  antara subsistem  dapat  dilaksanakan.    Pelaksanaan seluruh sistem peradilan pidana yang diatur serta dilaksanakan  oleh  lembaga  yudikatif  ini merupakan  bentuk  adanya  kewenangan  secara mandiri  dari  lembaga  yudikatif  sehingga  dapat meminimalisir  terjadinya  korupsi,  kolusi  dan
nepotisme  yang  merupakan  faktor  penghambat penegakan hukum di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA JURNAL
Ansori,  L.  (2018).  Reformasi  Penegakan  Hukum Perspektif Hukum Progresif. Jurnal Yuridis , Vol.4,(No.2),pp.148-163. https://doi.org/10.35586/.v4i2.244
Baskoro,  Bambang  Dwi.,  Wirasaputri,    Nina Mirantie,  &  Cahyaningtyas,  Irma.  (2018). Efforts  to  Create  Integrated  Criminal Justice  Systems:  Judicial  Management Approach .  IOP  Conference  Series:  Earth and  Environmental  Science ,  Vol.175,  (No.
1),pp1-6.https://doi.org/10.1088/1755-
1315/175/1/012178
Bawekes,  J.  (2013).  Integrated  Criminal  Custice System Terhadap Sistem Peradilan Tindak Pidana Perikanan. Lex Crimen , Vol.2, (No.
7),pp93–101.https://ejournal.unsrat.ac.id/ index.php/lexcrimen/article/view/3164
Bolifaar,  Andhy  Hermawan.,  Jaya,  Nyoman Serikat  Putra.,  Pujiyono,  &  Arif,  Faisal.
(2019).  Authority  of  Indonesian  attorney  in handling  the  corruption  crimes:  A perspective  of  integrated  criminal  justice system. Journal  of  Legal,  Ethical  and Regulatory  Issues ,  Vol.22,  (No  5),  pp.1–8. https://www.abacademies.org/articles/auth ority-of-indonesian-attorney-in-handling- the-corruption-crimes-a-perspective-of-
integrated-criminal-justice-system- 8663.html
Fernando, Zico J. (2020). Pentingnya Restorative Justice Dalam Konsep Ius Constituendum.
Al-Imarah :  Jurnal  Pemerintahan  Dan
Politik  Islam,  Vol.5,  (No.2),  pp.253-270. https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.ph p/alimarah/article/view/3493/2602
Hajairin.  (2021).  Konsep  Peradilan  Pidana Terintegrasi  Dalam  Penegakan  Hukum Berkeadilan. SANGAJI:  Jurnal  Pemikiran
Syariah  Dan  Hukum ,Vol.5,(No.1),pp.1–12. https://doi.org/10.52266/sangaji.v5i1.599
Irmawanti, Noveria Devy., & Arief, Barda Nawawi.
(2021).  Urgensi  Tujuan  Dan  Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana . Jurnal Pembangunan  Hukum  Indonesia ,  Vol.3,
(No.2),pp.217-227.
https://doi.org/10.14710/jphi.v3i2.217-227
Juhari.  (2019).  Restorative  Justice  Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia. Spektrum  Hukum ,  Vol.14,  (No.1),  pp.96- 108. https://doi.org/10.35973/sh.v14i1.1104
Mahmud,  A.  (2018).  Transformasi  Nilai-Nilai Pancasila  Dalam  Pembaharuan  Hukum Pidana  Nasional. Jurnal  Hukum  Mimbar Justitia ,Vol.4,(No.1),pp.1–23. https://doi.org/10.35194/jhmj.v4i1.352
Nursyamsudin,  S.  (2022).  Sistem  Peradilan
Pidana  Terpadu  (Integreted  Criminal
Justice System) Menurut KUHAP.
Mahkamah :  Jurnal  Kajian  Hukum  Islam ,
Vol.7,(No.1),pp149–160. https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index. php/mahkamah/article/view/10413
Noor,  Zulhadi  S.  (2018).  Koordinasi  Penyidikan Tindak  Pidana  Korupsi  Sebagai  Upaya Mewujudkan  Sistem  Peradilan  Pidana Terpadu. Aktualita  (Jurnal  Hukum) ,  Vol.1,
(No.1),pp312–329.
https://doi.org/10.29313/aktualita.v1i1.3725
Pradityo,  R.  (2017).  Menuju  Pembaharuan Hukum  Pidana  Indonesia:  Suatu  Tinjauan Singkat. Jurnal Legislasi Indonesia , Vol.14,
(No.2),pp137–144.
https://doi.org/10.54629/jli.v14i2.92
Pujiyono.  (2012).  Rekonstruksi  Sistem  Peradilan Pidana  Indonesia  Dalam  Perspektif Kemandirian Kekuasaan Kehakiman.
Masalah-Masalah  Hukum ,  Vol.41,  (No.1), pp118–127.https://ejournal.undip.ac.id/
index.php/mmh/article/view/4167
Putera  R,  Roy  Arta.  (2021).  Kajian  Paradigmatik Perbedaan  dan  Persamaan  Hukum  Acara pada KUHAP dan Undang Undang Sistem Peradilan  Pidana  Anak. Jurnal  Verstek , Vol.9,(No.1),pp.175–184.
https://doi.org/10.20961/jv.v9i1.50006
Rinaldi,  F.  (2022).  Proses  Bekerjanya  Sistem Peradilan  Pidana  Dalam  Memberikan
Kepastian Hukum Dan Keadilan.
Respublica ,Vol.21,(No.2),pp.179–188.
https://journal.unilak.ac.id/index.php/Respu blica/article/view/10153
Satyayudhadananjaya,  N.  (2014).  Sistem
Peradilan  Pidana  Terpadu  (Integreted Criminal  Justice  System)  Di  Kaji  Dari Perspektif Sub Sistem Kepolisian. Vyavahara Duta: Jurnal Ilmiah Ilmu Agama Dan  Ilmu  Hukum ,  Vol.IX,(No.1),  pp.87–94. https://erepo.unud.ac.id/id/eprint/11614/
Utama,  Rico  Yodi  Tri.,  &  Saraswati,  Retno. (2021). Independensi dan Urgensi Restrukturisasi  Sistem  Peradilan  Pidana Indonesia  Berdasarkan  Aspek  Kekuasaan Kehakiman. Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum ,
Vol.5,(No.1),pp.53–70.https://doi.org/10. 30656/ajudikasi.v4i1.1999
Vogel,  J.  (2005).  The  European  Integrated
Criminal  Justice  System  and  its Constitutional Framework. Maastricht Journal  of  European  and  Comparative Law ,Vol.12,(No.2),pp.125–147.https:// doi.org/10.1177/1023263X0501200202
Waskito, Achmad B. (2018). Implementasi Sistem
Peradilan  Pidana  Dalam  Perspektif
Integrasi. Jurnal Daulat Hukum ,
Vol.1,(No.1),pp.287–304. http://dx.doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2648

## BUKU
Adhari,  A.  (2020). Sistem  hukum  pelaksanaan
pidana . Yogyakarta: Deepublish.
Arief,  Barda  N.  (2018). Masalah  Penegakan Hukum  dan  Kebijakan  Hukum  Pidana dalam Penanggulangan
Kejahatan .
Jakarta: Kencana.
Arief, Barda N. (2018). Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan  Religius  dalam  rangka Optimalisasi  dan  Reformasi  Penegakan Hukum  (Pidana)  di  Indonesia .  Semarang:
Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Arief,  Barda  N.  (2019). Reformasi  Sistem Peradilan  (Sistem  Penegakan  Hukum  di Indonesia) .  Semarang:  Badan  Penerbit
Universitas Diponegoro.
Kemenkumham.  (2015). Draft  Naskah  Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) . In Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia Republik Indonesia.
Marzuki, Peter M. (2013). Penelitian Hukum Edisi Revisi (8th ed.). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Soekanto,  Soerjono.,  &  Mamudji,  Sri.  (2010).
Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat . Jakarta: Rajawali Press.