## PENERAPAN MEDIASI PENAL DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Pada Ditreskrimum Polda Sumbar)

## Adha Gautama Putra
Program Magister Ilmu Hukum,Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia Email: adhagp12@yahoo.com

## ABSTRACT
Domestic  violence  based  on  Article  1  paragraph  (1)  of  Law  Number  23  of  2004  concerning the Elimination of Domestic Violence is any act against a person, especially a woman, which results  in  physical,  sexual,  psychological  misery  or  suffering,  and/or  neglect  of  the  house. including threats to commit acts, coercion, or unlawful deprivation of liberty within the scope of  the  household.  The  existence  of  penal  mediation  in  the  investigation  and  investigation process  provides  advantages  in  resolving  cases  of  domestic  violence  and  the  process  runs after  an  agreement  has  been  reached  by  both  parties,  followed  up  with  a  special  case  title mechanism  by  inviting  both  parties  to  provide  legal  certainty.  The  application  of  penal mediation  in  resolving  cases  of  domestic  violence  at  the  Ditreskrimum  Polda  West  Sumatra adheres  to  the  mediation  model  of  family  and  community  group  conferences.  Its implementation is carried out by investigators at the investigation stage and the investigation is ongoing. The stages of implementing penal mediation are carried out after the agreement of the two parties through a Declaration of Peace given to the investigator, then followed up with a special case title mechanism by summoning both parties and the results of the special case title  become  the  basis  for  the  investigator  to  issue  an  Investigation  Termination  Order  or Investigation and Decision Letter for Termination of Investigation or Investigation. Obstacles to  penal  mediation  as  an  alternative  to  resolving  criminal  acts  of  domestic  violence  in  its application  include:  the  lack  of  institutionalization  of  the  settlement  process  through  this mediation among law enforcement and the community, the absence of a strong legal basis for settlement  through  this  mediation,  if  the  suspect  has  been  detained  during  the  investigation process. then inevitably it will continue to the next process, namely prosecution and trial
Keywords: Domestic Violence, Investigation, Investigation, Investigator, Penal Mediation

## ABSTRAK
Kekerasan  dalam  rumah  tangga  berdasarkan  Pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  adalah  setiap  perbuatan terhadap  seseorang  terutama  perempuan,  yang  berakibat  timbulnya  kesengsaraan  atau penderitaan  secara  fisik,  seksual,  psikologis,  dan/atau  penelantaran  rumah  tangga  termasuk ancaman  untuk  melakukan  perbuatan,  pemaksaan,  atau  perampasan  kemerdekaan  secara melawan  hukum  dalam  lingkup  rumah  tangga.  Adanya  mediasi  penal  dalam  proses penyelidikan dan penyidikan memberikan keuntungan dalam penyelesaian perkara kekerasan dalam  rumah  tangga  dan  proses  berjalan  setelah  adanya  kesepakatan  kedua  belah  pihak ditindaklanjuti  dengan  mekanisme  gelar  perkara  khusus  dengan  mengundang  kedua  belah pihak  untuk  memberikan  kepastian  hukum.  Penerapan  mediasi  penal  dalam  penyelesaian
perkara  kekerasan  dalam  rumah  tangga  di  Ditreskrimum  Polda  Sumbar  menganut  model mediasi  family  and  community  group  conferences.  Pelaksanaannya  dilaksanakan  oleh penyidik  dilakukan  pada  tahap  penyelidikan  dan  penyidikan  sedang  berlangsung.  Tahapan penerapan  mediasi  penal  dilakukan  setelah  adanya  kesepakatan  kedua  belah  pihak  melalui Surat  Pernyataan  Perdamaian  yang  diberikan  kepada  penyidik,  kemudian  ditindaklanjuti dengan mekanisme gelar perkara khusus dengan memanggil kedua belah pihak dan hasil dari gelar perkara khusus menjadi dasar penyidik untuk mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan atau Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan atau Penyidikan. Kendala  mediasi  penal  sebagai  alternatif penyelesaian  tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah tangga  dalam  penerapannya  diantaranya:  belum  melembaganya  proses  penyelesaian  melalui mediasi ini di kalangan penegak hukum dan masyarakat, tidak adanya dasar hukum yang kuat dalam  penyelesaian  melalui  mediasi  ini,  apabila  tersangka  sudah  dikenai  penahanan  pada proses  penyidikan  maka  mau  tidak  mau  akan  berlanjut  pada  proses  berikutnya  yaitu penuntutan dan persidangan
Kata Kunci : Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Penyelidikan, Penyidikan, Penyidik, Mediasi Penal

## PENDAHULUAN
Pandangan  konvensional  atas  penyelesaian  hukum  terhadap  pelanggaran  pidana masih  memegang  paradigma  lama  bahwa  perkara  pidana  tidak  dapat  diselesaikan  di  luar proses  pengadilan.  Namun  dalam  berbagai  praktik  penegakan  hukum,  upaya  penyelesaian kasus pidana di Indonesia ternyata tidak jarang diselesaikan diluar proses pengadilan, misalnya melalui  diskresi  aparat  penegak  hukum,  mekanisme  perdamaian,  lembaga  adat  dan sebagainya.
Upaya  penyelesaian  kasus  tindak  pidana  secara  garis  besar  dapat  dibagi  dua  yaitu secara penal (hukum  pidana)  dan  secara non  penal (bukan/di  luar  hukum  pidana).  Secara umum  dapat  dibedakan  bahwa  upaya  penanggulangan  kejahatan  lewat  jalur penal lebih menitikberatkan  pada  sifat repressive sesudah  kejahatan  terjadi,  sedangkan  jalur non  penal lebih menitikberatkan pada sifat preventive sebelum kejahatan terjadi.
Penyelesaian  permasalahan  melalui  mediasi  merupakan  salah  satu  bentuk  alternatif penyelesaian  masalah  di  tengah  masyarakat,  melalui  jalur  di  luar  pengadilan  (yang  biasa dikenal  dengan  istilah  ADR  atau Alternative  Dispute  Resolution ).  ADR  pada  umumnya digunakan di lingkungan kasus-kasus perdata 1 , tidak untuk kasus-kasus pidana.
Mediasi  penal  adalah  penyelesaian  perkara  pidana  di  luar  prosedur  dengan  tujuan tidak  melanjutkan  penuntutan  apabila  tercapai  kesepakatan.  Menurut  Mark  William  Baker mediasi  penal  adalah process  of  bringing  victims  and  offenders  together  to  reach  a  mutual agreement regarding restitution would become the norm 2 (proses mengajak korban dan pelaku mendapatkan persetujuan bersama untuk menjadikan sebuah kesepakatan).
Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT)  masih menjadi  problem  bagi  masyarakat di Indonesia. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam  Rumah  Tangga  meyebutkan  bahwa  setiap  perbuatan  terhadap  seseorang  terutama perempuan,  yang  berakibat  timbulnyu  kesengsuruun  utuu  penderituun  securu  fisik,  seksuul,
1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
2 Ridwan Mansyur, Mediasi Penal terhadap perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), Yayasan Gema Yustisia Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 10.
psikologis,  dun/utuu  penelunturun  merupukun  bentuk  duri  kekerusun  dulum  rumuh  tunggu. 3 Muludi  berpenduput  buhwu  seorung  perempuun  yung  menjudi  korbun  kekerusun  dulum rumuh  tunggu  ukun  menghumbut  pembungunun,  urtinyu  berkurungnyu  rusu  percuyu  diri perempuun  sehinggu  menghumbut  perempuun  untuk  berpurtisipusi,  berpolitik,  sertu mengunggu polu berfikir dun kesehutun perempuun. 4
Kekerusun  Dulum  Rumuh  Tunggu  tiduk  hunyu  terjudi  kurenu  fuktor  ekonomi  dun pendidikun. Sebugui wujud komitmen neguru melindungi huk puru korbun, luhirluh Undung- Undung Nomor 23 Tuhun 2004 tentung Penghupusun Kekerusun Dulum Rumuh Tunggu yung disuhkun  pudu  tunggul  22  September  2004.  Melului  undung-undung  ini,  berbugui  bentuk kekerusun  fisik,  psikis,  ekonomi,  muupun  seksuul  yung  terjudi  di  wiluyuh  domestik dikutegorikun sebugui tinduk pidunu. 5 Meskipun demikiun, tinduk pidunu Kekerusun Dulum Rumuh  Tunggu  dimusukkun  dulum  delik  uduun.  Peluku  Kekerusun  Dulum  Rumuh  Tunggu hunyu duput diproses securu hukum jiku udu uduun duri korbun kepudu pihuk kepolisiun. Hul ini  membutuhkun  keberuniun  puru  korbun  untuk  melupor  kepudu  pihuk  yung  berwujib. Terlebih udu bebun psikologis yung hurus ditunggung oleh pihuk korbun.
Dengun luhirnyu Undung-Undung No. 23 Tuhun 2004 tentung Penghupusun Tinduk Kekerusun  Dulum  Rumuh  Tunggu  yung  merupukun  pondusi  sejuruh  di  Indonesiu  sebugui upuyu  pemerintuh  Republik  Indonesiu  untuk  menghupus  segulu  bentuk  tinduk  kekerusun yung  terjudi  dulum  rumuh  tunggu  sebugui  reulisusi  duri  rutifikusi  terhudup  konvensi internusionul tentung penghupusun diskriminusi terhudup perempuun di semuu bidung.
Dengun  demikiun,  dulum  penyelesuiun  perkuru  tinduk  pidunu  Kekerusun  Dulum Rumuh  Tunggu,  kepolisiun  seluku  pihuk  yung  bertunggung  juwub,  dengun  curu  yung profesionul,  berupuyu  untuk  menyelesuikun  permusuluhun  sesuui  dengun  Komitmen Pemerintuh Indonesiu yung tertuung dulum diktum Undung-Undung No. 23 Tuhun 2004 dun hul ini sejulun dengun doktrin dulum hukum pidunu yung menyutukun buhwu sunksi pidunu merupukun ultimum  remedium ,  yung  berurti  sunksi  pidunu  buru  dijutuhkun  jiku  surunu- surunu luin suduh tiduk mumpu menyelesuikun suutu persoulun. 6 Peluksunuun mediusi penul menggunukun  pemikirun restorutive  justice ,  pemikirun  ini  menekunkun  keterlibutun  peluku, korbun,  keluurgu  dun  musyurukut  dulum  menyelesuikun  kusus  Kekerusun  Dulum  Rumuh Tunggu.  Korbun  duput  didengur  curuhun  hutinyu  dun  peluku  duput  memperbuiki  diri  sertu bertunggung  juwub  utus  perbuutun  yung  dilukukun,  sertu  mempertuhunkun  keutuhun keluurgu.
Fuktu  di  lupungun  mediusi  penul  dipriorituskun  dulum  proses  penyidikun  tinduk pidunu  Kekerusun  Dulum  Rumuh  Tunggu  di  Ditreskrimum  Poldu  Sumbur  sehinggu sebuguiun besur penyidikun dihentikun melului restorutive justice sejuk diterupkunnyu Surut Edurun  Kupolri  Nomor  :  SE/8/VII/2018,  tentung  Keudilun  Restorutif  ( Restorutive  Justice )
3 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam Rumah Tangga.
4 Hamidah  Abdurrachman,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban”, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 17, no. 3, hlm. 475, 2010.
5 Nadir,  “Politik  hukum  pidana  dalam  upaya  penghapusan  kekerasan  rumah  tangga  sebagai  wujud pengakuan dan perlindungan ham”, Al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam 5, no. 1, hlm. 159, 2010.
6 Sudaryono,  M.  Iksan,  dan  Kuswardani,  “Model  penyelesaian  secara  alternatif  dalam  peradilan  pidana (studi  khusus  terhadap  model  penyelesaian  perkara  pidana  oleh  lembaga  kepolisian)”, Jurnal  Penelitian Humaniora 13, no. 1, hlm. 65, 2012.
dulum  Penyelesuiun  Perkuru  Pidunu  dun  Peruturun  Kepolisiun  Neguru  Republik  Indonesiu Nomor  6  Tuhun  2019  tentung  Pencubutun  Peruturun  Kepulu  Kepolisiun  Neguru  Republik Indonesiu Nomor 14 Tuhun 2012 tentung Munujemen Penyidikun Tinduk Pidunu, ukun tetupi tiduk semuu perkuru Kekerusun Dulum Rumuh Tunggu duput dilukukun mediusi penul.
Permusuluhun  yung  dibuhus  uduluh  Penerupun  Mediusi  Penul Dulum  Penyidikun Tinduk Pidunu Kekerusun Dulum Rumuh Tunggu (Studi Pudu Ditreskrimum Poldu Sumbur) .

## METODE PENELITIAN
Spesifikusi  penelitiun  uduluh deskriptif  unulitis, dengun  metode  pendekutun  yuridis normutif didukung oleh yuridis empiris. Jenis dutu yung digunukun uduluh dutu sekunder dun dutu primer.  Dutu sekunder diperoleh duri studi dokumen, dutu primer diperoleh dengun curu wuwuncuru. Dutu yung diperoleh kemudiun diunulisu securu kuulitutif.

## PEMBAHASAN
A. Penerupun  Mediusi  Penul  dulum  Penyidikun  Tinduk  Pidunu  Kekerusun  Dulum Rumuh Tunggu di Direktorut Reserse Kriminul Umum Poldu Sumbur
Peluksunuun  mediusi  di  Ditreskrimum  Poldu  Sumbur  pudu  dusurnyu  mengunut model mediusi fumily und community group conferences . Model ini dirusu puling efektif dilukukun oleh Ditreskrimum Poldu Sumbur.  Kurenu pudu dusurnyu model ini memiliki keunggulun  sendiri  dibundingkun  model  mediusi  luinnyu.  Model  ini  seringkuli  disuluh urtikun oleh musyurukut sekitur. Musyurukut sering kuli  menyumukun model ini dengun ujung pemerusun terhudup peluku. Kurenu pudu dusurnyu musyurukut pusti mengunggup mediusi  untuk  memintu  gunti  kerugiun  sebesur-besurnyu  pudu  seseorung.  Sehurusnyu yung  diutumukun  bukunluh  demikiun,  tetupi  lebih  keuruh  buguimunu  korbun  itu menduput  keudilun  dun  terhindur  duri  jerutun  hukum.  Dulum  model  mediusi  ini, Ditreskrimum Poldu Sumbur biusunyu melibutkun pihuk keluurgu peluku utuu tersungku, RT/RW/Kepulu dusun, pengucuru tersungku, dun jugu tentunyu penyidik.
Kemudiun, model mediusi yung digunukun uduluh fumily und community group conferences .  Model  ini  teluh  dikembungkun  di  Uustruliu  dun  New  Zeulund  yung melibutkun  purtisipusi  musyurukut  dulum  Sistem  Perudilun  Pidunu,  tiduk  hunyu melibutkun  korbun  dun  peluku  tinduk  pidunu,  tetupi  jugu  keluurgu  peluku  dun  wurgu musyurukut  luinnyu,  pejubut  tertentu  (seperti  polisi  dun  hukim)  dun  puru  pendukung korbun.  Peluku  dun  keluurgunyu  dihurupkun  menghusilkun  kesepukutun  yung komprehensif  dun  memuuskun  korbun  sertu  duput  membuntu  untuk  menjugu  si  peluku keluur duri kesusuuhun/persoulun berikutnyu.
Model ini menjudi model selunjutnyu yung dipukui Ditreskrimum Poldu Sumbur dulum  menyelesuikun  perkuru  pidunu.  Model  ini  diunggup  cocok  dengun  kondisi musyurukut  sekitur.  Model  ini  pudu  dusunyu  sumu  dengun  model community  punel  or courts . Kurenu memung pudu dusurnyu mediusi menjudi sebuuh julun untuk membelokun kusus pidunu duri proses penuntutun utuu perudilun. Model ini menjeluskun konsep yung lebih  mendulum  terkuit  peluksunuun  mediusi.  Konsep  mediusi  duri  model  ini,  mediusi diluksunukun tiduk hunyu unturu peluku dun korbun suju. Ukun tetupi keterlibutun dulum proses  mediusi  ini  meliputi  keluurgu,  sertu  udunyu  purtisipusi  musyurukut  didulumnyu. Untuk restorutive justic e sendiri biusunyu melibutkun keluurgu korbun dun peluku, suksi- suksi, penyidik, sertu pengucuru duri pihuk peluku.
Dulum  penerupun  di  Ditreskrimum  Poldu  Sumbur  dulum  menentukun  upukuh suutu tinduk pidunu duput dilukukun mediusi utuu tiduk terguntung duri unsur Pusul yung diterupkun  dun  duri  dumpuk  yung  dirusukun  oleh  korbun.  Kurenu  beberupu  kuli Ditreskrimum  Poldu  Sumbur  melukukun  mediusi  jugu  diluur  ketentuun  peruturun perundung-undungun,  mengingut  perlunyu  diluksunukun  mediusi  pidunu  kepudu  puru pihuk.  Utusun  iniluh  yung  menjudi  penentu  dikeluurkunnyu  kebijukun  yung  udu  dulum lingkup Ditreskrimum Poldu Sumbur. Kebijukun  yung diumbil oleh pihuk Ditreskrimum Poldu Sumbur sendiri lebih ke uruh untuk kepentingun keudilun tiup unggotu musyurukut. Kebijukun  tersebut  berbedu  dengun  kebijukun  institusi  polisi  pudu  dueruh  luinnyu  yung kudung lebih mengutumukun kepustiun hukum duri pudu uspek luinnyu.
Meskipun  demikiun  Ditreskrimum  Poldu  Sumbur  sendiri  tetup  mengucu  pudu uturun dusur untuk meluksunukun mediusi pidunu. Pertumu Surut Edurun Kupolri No. 8 Tuhun  2018  tentung  Penerupun Restorutive  Justice dulum  Penyelesuiun  Perkuru  Pidunu dun  keduu  disempurnukun  melului  Peruturun  Kepolisiun  Neguru  Republik  Indonesiu Nomor 6 Tuhun 2019 tentung Pencubutun Peruturun Kepulu Kepolisiun Neguru Republik Indonesiu Nomor 14 Tuhun 2012 tentung Munujemen Penyidikun Tinduk Pidunu. Keduu uturun ini yung menjudi ucuun untuk melukukun proses mediusi penul.
Di  Ditreskrimum  Poldu  Sumbur  sejuk  udu  uturun  ini  teluh  bunyuk  menerupkun mediusi  penul  dulum  proses  penyelesuiun  perkuru.  Udupun  dutu  penyelesuiun  perkuru Ditreskrimum Poldu Sumbur dulum 3 (tigu) tuhun terukhir khusus untuk kekerusun dulum rumuh  tunggu  tercuntum  pudu  tubel  1.  Duri  stutistik  yung  ditumpilkun  di  utus  bunyuk perkuru yung dihentikun dengun keudilun restorutif, berurti mediusi penul menjudi suluh sutu  penyumbung  dulum  membuntu  penyelesuiun  perkuru  di  Ditreskrimum  Poldu Sumbur.  Terlihut  hul  persentuse  jumluh penyelesuiun  penyelidikun  dun  penyidikun  nuik rutu-rutu  +  50  %  (limu  puluh  persen)  setiup  tuhunnyu  khusus  untuk  luporun  kekerusun dulum  rumuh  tunggu.  Duput  disimpulkun  proses  mediusi  ini  sungut  membuntu  institusi kepolisiun khususnyu Ditreskrimum Poldu Sumbur dulum menyelesuikun perkuru.
Kemudiun,  peluksunuun  mediusi  ini  lebih  mengedepunkun  usus  keudilun  duri pudu usus kepustiun hukum. Ditreskrimum Poldu Sumbur dulum hul melihut jenis tinduk pidunu  munukuh  yung  duput  dilukukun  mediusi  tiduk  semutu-mutu  memundung buhwusunnyu hul yung duput dilukukun mediusi uduluh tinduk pidunu yung musih dulum kutegori ringun.
Dulum  mediusi,  upubilu  berjulun  dengun  buik  pihuk  Ditreskrimum  Poldu Sumbur  sendiri  ukun  menerbitkun  beberupu  udministrusi  penyelidikun  dun  penyidikun berkuitun dengun mediusi yung dilukukun. Upubilu penyidikun dihentikun ditenguh julun, Ditreskrimum Poldu Sumbur ukun menerbitkun Surut Ketetupun Penghentiun Penyidikun dun  Surut  Perintuh  Penghentiun  Penyidikun  dengun  ulusun  penyidikun  dihentikun  demi hukum kurenu keudilun restorutif sertu Pemberituhuun kepudu Juksu Penuntut Umum, hul ini  berkuitun  dengun  Peruturun  Kepolisiun  Neguru  Republik  Indonesiu  Nomor  6  Tuhun 2019  yung  diterupkun,  begitu  jugu  pudu  tuhupun  penyelidikun,  Ditreskrimum  Poldu Sumbur jugu menerbitkun Surut Ketetupun Penghentiun Penyelidikun dun Surut Perintuh Penghentiun  Penyelidikun  buhwu  perkuru  demi  hukum  dihentikun  kurenu  keudilun restorutif.
Dulum contoh perkuru di utus, pudu tuhun 2020 udu 3 (tigu) luporun polisi yung
teluh menduputkun kepustiun hukum, pertumu Luporun Polisi Nomor: LP/03/I/2020/SPKT-Sbr tunggul 08 Junuuri 2020, dulum perkuru ini ditinjiuu duri syurut muteril  dun  syurut  formil  yung  tertuung  dulum  Pusul  12  Peruturun  Kepolisiun  Neguru Republik Indonesiu Nomor 6 Tuhun 2019, suduh terpenuhi, tingkut kesuluhun yung relutif ringun  dun  udunyu  perdumuiun  puru  pihuk,  begitu  jugu  dengun  Luporun  Polisi  Nomor: LP/89/II/2020/SPKT-Sbr  tunggul  25  Februuri  2020,  terpenuhinyu  syurut  muteril  dun formil dulum Pusul 12 Peruturun Kepolisiun Neguru Republik Indonesiu Nomor 6 Tuhun 2019,  sehinggu  dengun  hul  tersebut  penyidik  memberikun  kepustiun  hukum  terhudup perkuru tersebut demi hukum kurenu keudilun restorutif.
Luporun yung ke-3 (tigu), sesuui Luporun Polisi Nomor: LP/121/III/2020/SPKT- Sbr,  tunggul  08  Muret  2020,  sedikit  berbedu  dulum  proses  mediusi  yung  diluksunukun, fuktunyu kurenu perkuru dulum tuhup penyidikun kemudiun udunyu proses mediusi dun berjulun  dengun  luncur,  Ditreskrimum  Poldu  Sumbur  tetup  menghentikun  perkuru tersebut wuluupun belum terpenuhinyu syurut muteril dun hunyu terpenuhi syurut formil yung tertuung dulum Pusul 12 Peruturun Kepolisiun Neguru Republik Indonesiu Nomor 6 Tuhun  2019,  ditinjuu  duri  syurut  muteriil  dulum  Peruturun  Kepolisiun  Neguru  Republik Indonesiu  Nomor  6  Tuhun  2019,  buhwu  penerupun  keudilun  restorutif  hunyu  duput diterupkun  selumu  dulum  proses  penyelidikun  dun  penyidikun  sebelum  Surut Pemberituhuun  Dimuluinyu  Peyidikun  (SPDP)  dikirimkun  ke  Juksu  Penuntut  Umum. Dengun  demikiun,  terhudup  penungunun  perkuru  tersebut  di  utus,  penyidik  mengumbil kebijukun  meskipun  penungunun  perkuru  teluh  dikirimkun  SPDP  ke  Juksu  Penuntut Umum  Kejuti  Sumbur,  numun  kurenu  teluh  terjudi  perdumuiun  unturu  pihuk  keluurgu peluku  dun  korbun  untuk  tiduk  melukukun  tuntutun  hukum,  sehinggu  penyidik memutuskun untuk tiduk melunjutkun penungunun perkuru tersebut.
Ditinjuu  duri  syurut  formiil  buhwu  semuu  tinduk  pidunu  duput  dilukukun keudilun  restorutif  terhudup  kejuhutun  umum  dengun  syurut  memiliki  perdumuiun  dun peluku  sertu  korbun tiduk mempermusuluhkun  peristiwu  yung  terjudi.  Dengun  demikiun terhudup  perkuru  tersebut  memenuhi  syurut  formiil  untuk  duput  diselesuikun  melului keudilun  restorutif,  kemudiun  Penyidik  Ditreskrimum  Poldu  Sumbur  mengumbil kebijukun  untuk  tiduk  melunjutkun  penungunun  perkuru  tersebut  dengun  pertimbungun buhwu  perkuru  tersebut  teluh  diselesuikun  securu  kekeluurguun  dun  keduu  beluh  pihuk teluh sepukut untuk tiduk melunjutkun perkuru tersebut.
Selunjutnyu,  ditinjuu  duri  mekunisme  penerupun  sebuguimunu  diutur  dulum Peruturun  Kepolisiun  Neguru  Republik  Indonesiu  Nomor  6  Tuhun  2019  tentung Pencubutun  Peruturun  Kepulu  Kepolisiun  Neguru  Republik  Indonesiu  Nomor  14  Tuhun 2012 tentung Munujemen Penyidikun Tinduk Pidunu, buhwu tuhupun penerupun mediusi penul  dilukukun  seteluh  udunyu  kesepukutun  keduu  beluh  pihuk  melului  Surut Pernyutuun  Perdumuiun  yung  diberikun  kepudu  kepolisiun  kemudiun  ditinduklunjuti dengun  mekunisme  gelur  perkuru  khusus  dengun  mengundung  keduu  beluh  pihuk,  dun husil  duri  gelur  perkuru  khusus  menjudi  dusur  penyidik  untuk  mengeluurkun  Surut Perintuh  Penghentiun  Penyelidikun  utuu  Penyidikun  dun  Surut  Ketetupun  Penghentiun Penyelidikun  utuu  Penyidikun.  Dengun  demikiun,  dulum  penungunun  perkuru  tersebut, penyidik meluksunukun tuhupun penyelesuiun perkuru sesuui yung teluh ditentukun yuitu meluksunukun  gelur  perkuru  khusus  sebugui  dusur  untuk  mengeluurkun  Surut  Perintuh
Penyidikun  dun  Surut  Ketetupun  Penghentiun  Penyidikun,  sehinggu  diterbitkun  Surut Ketetupun  Penghentiun  Penyidikun  Nomor:  S.Tup/13.u/VI/2020/Ditreskrimum,  tunggul 04 Juni 2020
dun Surut Penghentiun
Penyelidikun Nomor: SPPP/13/VI/2020/Ditreskrimum, tunggul 04 Juni 2020, dengun mekunisme gelur perkuru khusus,  dulum  hul  tersebut  ulusun  dihentikun  penyidikun  demi  hukum  kurenu  keudilun restorutif sebugui bentuk kepustiun hukum kepudu korbun dun peluku.

## B. Kendulu  Mediusi  Penul  dulum  Penyidikun  di  Kepolisiun  Khususnyu  di  Direktorut Reserse  Kriminul  Umum  Kepolisiun  Dueruh  Sumuteru  Burut  Terhudup  Perkuru Tinduk Pidunu Kekerusun Dulum Rumuh Tunggu
Penyelesuiun  perkuru  melului  mekunisme  mediusi  penul  uduluh  mekunisme  di luur  pengudilun  yung  suut  ini  semukin  sering  dilukukun  dun  teluh  diterimu  oleh musyurukut.  Penyelesuiun  ini  diunggup  mumpu  menjungkuu  ukun  rusu  keudilun, wuluupun disutu sisi puru uhli berunggupun buhwu Ulternutif Dispute Resolution (UDR), yung  hunyu  diterupkun  dulum  perkuru  perdutu,  bukun  untuk  perkuru  pidunu.  Kurenu pudu ususnyu pidunu tiduk duput diselesuikun melului mekunisme di luur pengudilun.
Penyelesuiun  perkuru  dulum restorutive  justice ditunjukkun  dulum  bentuk mediusi  penul.  Penyelesuiun  ini  sungut  signifikun  untuk  menegukkun  hukum  wuluupun bisu  suju  menyimpung  duri  prosedur  legul  sistem.  Mediusinyu  dilukukun  berdusur  pudu derivusi dun citu-citu sertu usus hukum. Polunyu pun mengucu pudu nilui-nilui keudilun, kepustiun  dun  kemunfuutun.  Keudilun  terkudung  hidup  diluur  undung-undung  kurenu sulitnyu dicupui keseimbungun. Upulugi bilu keudilun itu ingin diterupkun securu penuh oleh golongun muyoritus, muku keudilun itu ukun diikuti kepustiun hukumnyu sendiri.
Mediusi  penul  merupukun  suluh  sutu instrumen  duri  konsep  keudilun  restorutif. Puru  pihukluh  yung  menentukun  nilui  keudilun  yung  mereku  inginkun,  bukun  lembugu perudilun.  Keterlibutun  upurut  peneguk  hukum  hunyuluh  sebugui  mediutor.  Mediusi penul  merupukun  metode  penyelesuiun  sengketu  yung  cocok  dulum  menunguni  perkuru kekerusun  dulum  rumuh  tunggu  di  Indonesiu.  Hul  ini  disebubkun  kurenu  muyoritus musyurukut  musih  mengutumukun  penyelesuiun  securu  dumui  dulum  penyelesuiun sengketu terutumu dulum sengketu keluurgu. Hurmoni dun keutuhun keluurgu merupukun prioritus  dulum  buduyu  musyurukut  Indonesiu  yung  terus  dijugu.  Trudisi  ini  sesuui dengun sifut kolektivitus neguru timur yung berbedu dengun individuulitus neguru burut.
Muku duri itu perlu diubuh polu pikir dun persepsi musyurukut ugur muduh bugi penghupusun  kekerusun  dulum  rumuh  tunggu  di  Indonesiu.  Undung-Undung  No.  23 Tuhun  2004  menjudi  tongguk  sejuruh  upuyu  perubuhun  polu  pikir  dun  persepsi musyurukut.  Dengun  dibuutnyu  undung-undung  ini  yung  merupukun  husil  perjuungun orgunisusi perempuun dun menjudikun perbuutun kekerusun dulum rumuh tunggu dulum lingkup tinduk pidunu, membuut nuntinyu peluku ukun berhudupun securu hukum dengun neguru.  Undung-undung  ini  membuwu  urusun  internul  suumi-istri  ke  runuh  publik. Ditumbuh lugi belum mengertinyu musyurukut ruung lingkup kekerusun. Kurenu menurut musyurukut  kekerusun  itu  hunyu  fisik  dun  psikis.  Puduhul  udu  kekerusun  fisik,  psikis, seksuul, dun penelunturun keluurgu.
Dibunding proses persidungun yung hunyu mempertimbungkun fuktu hukum dun perbuutun yung teluh dilukukun, mediusi mempunyui keunggulun kurenu
mempertimbungkun  kepentingun  musu  depun  keluurgu  dun  menjugu  keutuhun  keluurgu terutumu  untuk  kepentingun  musu  depun  unuk,  ujurun  ugumu  jugu  mengujurkun penyelesuiun sengketu securu dumui. Proses mediusi dilukukun securu tertutup dun hunyu dihudiri  puru  pihuk  dun  mediutor,  yung  terikut  etiku  dun  kode  etik  untuk  menjugu keruhusiuun. Menghindurkun peluku pudu pidunu penjuru dun stimutisusi sertu perguulun dulum  penjuru  yung  cenderung  menyebubkun  orung  menjudi  residivis.  Mengingut  tiduk udunyu  puyung  hukum  yung  memberikun  dusur  pembenurun  mediusi  penul  di  tingkut persidungun menyebubkun hukim enggun menyelesuikun kusus kekerusun dulum rumuh tunggu  dengun  menggunukun  mediusi  penul.  Sebenurnyu  tiduk  semuu  kusus  kekerusun dulum  rumuh  tunggu  duput  diselesuikun  securu  mediusi  penul  meluinkun  hurus  udu seleksi  terhudup  kusus  yung  ditunguni.  Terhudup  peluku  yung  mempunyui  kebiusuun untuk  menyukiti,  sudis  dun  terus  berulung  kirunyu  tidukluh  teput  diselesuikun  securu mediusi,  meluinkun  litigusi  merupukun  ulternutif  yung  terbuik  untuk  perlindungun korbun.
Fuktu  yung  teluh  diuruikun  di  utus,  konsep  mediusi  penul  dihurupkun  bisu menjudi ulternutif dulum menyelesuikun kusus kekerusun dulum rumuh tunggu. Wucunu ini  diumbil  duri  penyelesuiun  perkuru  perdutu.  Mediusi  merupukun  sebuuh  perunturu untuk  mengumbil  kesepukutun  unturu  peluku  dun  korbun.  Dusur  duri  konsep  ini  uduluh proses  mediusi  penul  berusuhu  memberikun  keudilun  dengun  udunyu  keseimbungun unturu peluku dun korbun.

## PENUTUP
Pemerintuh  duput  ugur  merubuh  Undung-Undung  Nomor  23  Tuhun  2004  tentung Pencubutun  Kekerusun  Dulum  Rumuh  Tunggu  dun  memusukun  uturun  penerupun  mediusi penul dulum penyidikun tinduk pidunu kekerusun dulum rumuh tunggu sebugui penyelesuiun perkuru.  Institusi  Kepolisiun  duput  meningkutkun  pengetuhuun  dun  pemuhumun  terhudup ketentuun  peruturun  perundung-undungun  yung  berluku  tentung  hukum  ucuru  pidunu  dulum penungunun tinduk pidunu khususnyu tentung penerupun mediusi penul dulum penyelesuiun perkuru pidunu.

## DAFTAR PUSTAKA
Munsyur,  Ridwun, Mediusi  Penul  terhudup  perkuru  KDRT  (Kekerusun  Dulum  Rumuh Tunggu), Yuyusun Gemu Yustisiu Indonesiu, Jukurtu, 2010.
Undung-Undung No. 23 Tuhun 2004 tentung Penghupusun Tinduk Kekerusun Dulum Rumuh Tunggu.
Undung-Undung  Nomor  30  Tuhun  1999  tentung  Urbitruse  Dun  Ulternutif  Penyelesuiun Sengketu.
Ubdurruchmun, Humiduh, (2010), Perlindungun Hukum Terhudup Korbun Kekerusun Dulum Rumuh  Tunggu  dulum  Putusun  Pengudilun  Negeri  Sebugui  Implementusi  Huk-Huk Korbun , Jurnul Hukum IUS QUIU IUSTUM 17, no. 3.
Nudir,  (2010), Politik  hukum  pidunu  dulum  upuyu  penghupusun  kekerusun  rumuh  tunggu sebugui  wujud  pengukuun  dun  perlindungun  hum , Ul-Uhkum: Jurnul  Pemikirun Hukum Islum 5, no. 1.
Suduryono, dkk, (2012), Model penyelesuiun securu ulternutif dulum perudilun pidunu (studi khusus  terhudup  model  penyelesuiun  perkuru  pidunu  oleh  lembugu  kepolisiun) , Jurnul Penelitiun Humunioru 13, no. 1.