Dirāsāt: Jurnal Manajemen dan Pendidikan Islam , Vol. 7, No. 1, Juni 2021. Hal. 65-78. ISSN ( Online ): 2550-1038, ISSN  ( Print ): 2503-3506. Website: Journal.Unipdu.ac.id/index.php/Dirasat/index. Dikelola  oleh Program  Studi  Manajemen  Pendidikan  Islam  (MPI)  Program  Pascasarjana  Universitas  Pesantren  Tinggi Darul Ulum (Unipdu) Jombang Indonesia.

## Kebijakan Merdeka Belajar dan Implikasinya terhadap Pengembangan Desain Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam
Syamsul Arifin , Nurul Abidin , Fauzan Al Anshori Universitas Muhammadiyah Ponorogo Email: Syamsularifin8890@gmail.com
Abstrak:  Artikel  ini  disusun  untuk  melihat  bentuk  kebijakan  Menteri  Pendidikan  dan Kebudayaan  Republik  Indonesia  dan  implikasinya  terhadap  pengembangan  evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam (PAI). Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan  artikel  ini  adalah  metode  kualitatif  dengan  pendekatan  studi  literatur.  Pada  studi literatur  data  dikumpulkan  melalui  proses  pencermatan,  analisis,  dan  penyajian  hasil. Berdasarkan  pada  kajian literatur  yang  telah dilakukan,  kebijakan Kementerian  Pendidikan  dan Kebudayaan,  Nadiem  Makarim,  dikenal  dengan  kebijakan  ―Merdeka  Belajar.‖  Kebijakan  ini meliputi  4  hal: ujian  sekolah  berstandar  nasional  (USBN)  dikembangkan  oleh  sekolah  masing- masing;  ujian  nasional  (UN)  berubah  menjadi  asesmen  kompetensi  minimum  dan  survei karakter;  kebebasan  pendidik  untuk  mendesain  rencana  pelaksanaan  pembelajaran  (RPP);  dan fleksibilitas  dalam  peraturan  penerimaan  siswa  baru  (PPSB). Kebijakan  Merdeka  Belajar memiliki  karakteristik  yang  menekankan  pada  kreativitas,  orientasi  pembelajaran  pada pemecahan masalah, pembelajaran berbasis tuntutan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja, serta sistem penilaian yang komprehensif. Hal ini berdampak pada kebutuhan pengembangan evaluasi pembelajaran  PAI.  Adapun  dalam  arikel  ini  peneliti  menyimpulkan  bahwa:  pengembangan evaluasi  evaluasi  berlandaskan  pada  tujuan  penciptaan  manusia  sebagai ‘abd un dan khalīfah ; evaluasi  pembelajaran  PAI  mencakup  aspek ‘aqliya ,  batiniah,  dan ‘amaliya 3) evaluasi pembelajaran PAI dilakukan untuk menyeimbangkan daya pikir, zikir, dan amal. Kata kunci: Merdeka belajar, evaluasi pembelajaran, Nadiem Makarim.
Abstact:  This  article  was  written  to  examine  the  policy  form  of  the  Republic  of  Indonesia‘s Minister of Education and Culture and its development toward the evaluation of Islamic religious education  (PAI)  learning.  This  article  was  written  using  a  qualitative  research  method  with  a literature  study  approach.  Data  for  the  literature  study  were  gathered  through  a  process  of scrutiny, analysis, and presentation of findings. According to the results of the literature review, the Ministry of Education and Culture‘s, Nadiem Makarim, policy is known as the ―Freedom of Learning‖  policy.  This  policy  addresses  four  issues:  national  standard  school  exams  (USBN) developed  by  each  school;  changes  to  the  national  exam  (UN)  to  a  minimum  competency assessment  and  character  survey;  educators‘  freedom  to  design  lesson  plans  (RPP);  and flexibility in new student admissions regulations (PPSB). ―Merdeka Belajar‖ is distinguished by its creativity, learning orientation toward problem solving, needs-based learning, and integration into  the  workplace,  as  well  as  a  comprehensive  assessment  system.  This  has  an  impact  on  the need for PAI learning evaluation development. This article concludes that evaluation evaluation is  based  on  the  purpose  of  human  birth  as ‘abd un and  caliph;  PAI  learning  evaluation  includes aspects of ‘aqliya , bāṭiniya , and ‘amaliya ; and PAI learning evaluation is carried out to balance the power of thought, dhikr , and charity.
Keywords: Nadiem Makarim, freedom of learning, learning evaluation.

## Pendahuluan
Perkembangan dunia saat ini telah mencapai pada era yang dikenal dengan era industri 4.0 dan bergerak menuju era Society 5.0 . Era global saat ini umat Islam dihadapkan  pada  keterombang-ambingan  antara  budaya/tradisi  Islam  dan kekuatan  modern  (sekurelisasi  dan  modernisasi).  Sebagian  besar  umat  Islam sedikit  banyak  telah  terpengaruh  oleh  kehidupan  modern.  Muncul  kegalauan dalam  memposisikan  nilai-nilai  Islam  sebagai  petunjuk  dan  tuntunan  bagi manusia  dalam  posisinya  sebagai khalīfah dan  hamba  Allah  dan  pada  sisi lainnya tuntutan kehidupan modern (kehidupan barat) memunculkan nilai-nilai yang  cenderung  merupakan  antitesa  nilai-nilai  Islam. 1 Berbagai  krisis  yang melanda  manusia  modern  seperti  krisis  ekologi,  epistemologi  bahkan  krisis eksistensial  merupakan  dampak  dari  penolakan  manusia  modern  terhadap terhadap nilai-nilai agama. Paradigma modern dengan pendekatan positivistik- antroposentris  berimplikasi  pada  munculnya  peradaban  yang  hanya berdasarkan kekuatan akal saja tanpa adanya cahaya tuhan. 2
Perubahan  dunia  tersebut  kemudian  memunculkan  dampak  yang  positif dan  negatif  yang  kemudian  memunculkan  tantangan  besar  bagi  lembaga pendidikan.  Dampak  dari  era  ini  dirasakan  oleh  setiap  kalangan,  di  antaranya oleh  dunia  pendidikan. 3 Era  ini  ditandai  dengan  vitalnya  peran  teknologi  dan infomasi  dalam  setiap  aspek  kehidupan  manusia.  Era  industri  4.0  melahirkan konsep  pendidikan  4.0.  Konsep  pendidikan  ini  muncul  guna  mempersiapkan pengetahuan dan keterampilan-keterampilan peserta didik untuk bersaing di era modern.  Salah  satu  karakteristik  dari  konsep  pendidikan  4.0  adalah  posisi peserta  didik  sebagai  subjek  pendidikan  ( student  centered ), integrasi  materi serta  proses  belajar  mengajar  (PBM)  dengan  tuntutan  pengetahuan  modern, masyarakat, dan dunia kerja. 4
Realitas  yang  ada  di  lembaga  pendidikan  saat  ini  adalah  masih  banyak ditemui  lembaga  pendidikan  yang  menempatkan  peserta  didik  sebagai  objek pendidikan  dan  pendidik  sebagai  pemegang  otoritas  tertinggi.  Hal  ini beimplikasi  kepada  lemahnya  peran  peserta  didik  dalam  proses  belajar
1 Tri Astutik Haryati, ―Modernitas dalam Perspektif Seyyed Hossein Nasr,‖ Jurnal Penelitian 8, no. 2 (October 19, 2012): 315. Https://doi.org/10.28918/jupe.v8i2.84.
2 Sayyed Hossein Nasr, Traditional Islam in The Modern World , Terj. Luqman Hakim (Bandung: Pustaka, 1994), 20.
3 Nurul Hidayat, ―Urgensi Pendidikan di Era Industri 4.0,‖ dalam Research Gate. diakses pada 26 Desember 2019.
4 S. Y. Tan, et al., ―Rethinking Our Education to Face the New Industry Era,‖ in Proceedings of EDULEARN 18 Conference 2nd-4th July 2018 (Palma, Mallorca, Spain, 2018): 65–66.
DIRASAT: JURNAL MANAJEMEN DAN PENDIDIKAN ISLAM, VOL. 7 NO. 1 (2021) 67
mengajar  (PBM)  dan  memposisikan  pendidik  sebagai  sentral  pada  PBM. 5
Problem  ini  diperparah  dengan  salah  kaprahnya pendidik  memaknai  proses pengajaran.  Penulis  melihat  pendidik  dan  lembaga  pendidikan  saat  ini memfokusksan  pembelajaran  untuk  mencapai  standar  minimal  kelulusan, sehingga  berdampak  pada  PBM  di  kelas  hanya  di  fokuskan  pada  aspek kognitifnya  saja.  Hal  ini  selanjutnya  berdampak  pada  tidak  relevannya  PBM untuk  menyiapkan  peserta  didik  hidup  di  masyarakat  dan  dunia  kerja. Berdasarkan  problem  tersebut  sudah  selayaknya  dilakukan  reorientasi pendidikan secara menyeluruh. 6
Umat  Islam  sebagai  bagian  dari  masyarakat  universal  dunia,  perlu menemukan solusi permasalahan manusia modern. Khususnya bagi umat Islam di  Indonesia,  sebagai  negara  yang  mayoritas  masyarakatnya  memeluk  agama Islam,  rekonstruksi  sistem  pendidikan  berbasis  nilai-nilai  Islam  merupakan suatu kebutuhan yang harus segera dilakukan. Realitas pendidikan di Indonesia cenderung  berkiblat  kepada  teori-teori  barat.  Hal  ini  merupakan  ironi  jika melihat  mayoritas  warga  negara  Indonesia  memeluk  agama  Islam.  Salah  satu contoh  dari  hal  ini  adalah  perumusan  kurikulum  dan  pendidikan  karakter  di Indonesia  banyak  digunakan  teori-teori  pemikir  tokoh  barat,  padahal  pemikir Islam-pun  tidak  sedikit  yang  membahas  konsep  system  pendidikan  dan pendidikan  karakter.  Beberapa  persoalan  tersebut  menuntut  adanya  reorientasi pendidikan,  sebagai  berikut:  (1)  orientasi  pembelajaran  terfokus  pada ketercapaian  standar  minimal  yang  mengesampingkan  proses  pembelajaran secara  keseluruhan;  (2)  peran  peserta  didik  sebagai  objek  pendidikan;  (3) relevansi  materi  dan  PBM  dengan  tuntutan  akademik,  masyarakat,  dan  dunia kerja.
Permasalahan pendidikan  yang ada saat ini  direspons  Menteri Pendidikan dan  Kebudayaan  (selanjutnya  penulis  sebut  dengan  Kemendikbud)  dengan mengeluarkan  kebijakan  ―Merdeka  Belajar.‖  Nadiem  Makarim  selaku Kemendikbud  secara  tegas  menyebutkan  bahwa  konsep  ―Merdeka  Belajar‖ yang  digagasnya  merupakan  usaha  untuk  mewujudkan  kemerdekaan  dalam berpikir.  Kebijakan  ini  dimulai  dengan  perbaikan  standar  mutu  pendidik.
5 Elihami, ―Implementasi Layanan Bimbingan Kelompok dalam Meningkatkan Higher  of  Think Mahasiswa Berbasis Kampus Merdeka,‖ Edu Psy Couns: Journal of Education, Psychology and Counseling 1, no. 1 (2019): 79–86.
6 Nurul  Iman,  et.  al.,  ―Generosity  Education  for  Children:  Case  Study  At  Mi  Muhammadiyah Dolopo Madiun,‖ (2021). Https://eudl.eu/doi/10.4108/eai.27-10-2020.2304184.
Nadiem  juga  memberikan  kritikan  kepada  lembaga  pendidikan  saat  ini  yang gagal menciptakan penilaian pembelajarannya sendiri. 7
Adanya kebijakan ini memberikan harapan besar bagi lembaga pendidikan untuk  mengeksplorasi  dan  mengembangkan  mutu  pendidikan  di  lembaganya. Di antara perubahan besar kebijakan Merdeka Belajar dengan Kurikulum 2013 adalah  (1)  ujian  sekolah  berstandar  nasional  (USBN)  dikembangkan  oleh sekolah  masing-masing;  (2)  Ujian  nasional  (UN)  berubah  menjadi  asesmen kompetensi  minimum  dan  survei  karakter;  (3)  kebebasan  pendidik  untuk mendesain rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP); dan 4) fleksibilitas dalam peraturan  penerimaan  siswa  baru  (PPSB). 8 Kebijakan  visioner  Kemenikbud yang  menggebrak  paradigma  kurikulum  lama  ini  menarik  untuk  dikaji,  maka dari  itu  penulis  berusaha  mengungkap  implikasi  kebijakan  Merdeka  Belajar terhadap pengembangan desain evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam di lembaga pendidikan Islam.

## Metode Penelitian
Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  peneliti  dalam  artikel  ini  adalah pendekatan  kualitatif.  Sementara  itu  data  dikumpulkan  melalui  metode penelitian  kepustakaan  ( library  research ).  Penelitian  kepustakaan  dilakukan dengan  mengkaji  berbagai  literatur  kepustakaan,  baik  berupa  buku,  catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu yang difokuskan pada pengungkapan kebijakan  merdeka  belajar  terhadap  pengembangan  evaluasi  pembelajaran PAI. 9
Sumber  utama  dalam  studi  ini  adalah  kebijakan  kurikulum  Merdeka Belajar  yang  diterbitkan  oleh  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan Republik  Indonesia. 10 Sedangkan  sumber  sekunder  didapat  dari  artikel  jurnal nasional  maupun  internasional,  undang-undang  negara,  dan  sumber  internet lainnya  yang  dapat  membantu  peneliti  mengungkap  model  pengembangan evaluasi pembelajaran PAI.
7 Syailendra  Persada,  ―Nadiem  Makarim:  Merdeka  Belajar  adalah  Kemerdekaan  Berpikir,‖ Tempo,  13  Desember  2019,  dalam  https://nasional.tempo.co/read/1283493/nadiem-makarim- merdeka-belajar-adalah-kemerdekaan-berpikir.
8 Direktorat  Jenderal  Pendidikan  Tinggi  Kemendikbud  RI, Panduan  Merdeka  Belajar — Kampus Merdeka (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI, 2020).
9 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), 198.
10 Kemendikbud  dan  Mohammad  Tohir,  ―Empat  Pokok  Kebijakan  Merdeka  Belajar,‖ Preprint
(Open Science Framework) (15 Desember 2019). Https://doi.org/10.31219/osf.io/67rcq.

## Konsep Merdeka Belajar Nadiem Makarim
Kebijakan  ―Merdeka  Belajar‖  merupakan  usaha  Kemendikbud  untuk mengembangkan  kualitas  pendidikan  di  Indonesia.  Kebijakan  ini  diharapkan dapat  meningkatkan  daya  saing  lulusan  lembaga  pendidikan  pada  skala nasional  maupun  global.  Diawal  perkenalan  kebijakan  ini,  berbagai  kalangan meragukan  penerapan  Merdeka  Belajar.  Muncul  beberapa  pertanyaan mendasar, di antaranya adalah (1) bagaimana  mekanisme penerapan kebijakan ekstrim  ini  di  lembaga  pendidikan?  dan  (2)  apakah  perubahan  besar  pada beberapa  aspek  Kurikulum  2013  justru  tidak  merusak  dan  memperlambat peningkatan  kualitas  pendidikan?  Keraguan  ini  tidak  lain  didasari  dari  latar belakang  Nadiem  Makarim  selaku  Kemendikbud  yang  tidak  memiliki  riwayat belajar  pada  fakultas  dan  program  studi  pendidikan.  Berdasarkan  penelusuran yang  penulis  lakukan  Nadiem  Makarim  memiliki  latar  belakang  pendidikan pada jurusan Hubungan Internasional dan Bisnis. 11
Riwayat  pendidikan  Nadiem  Makarim  di  Amerika  Serikat  tampaknya memberikan  pengaruh  pada  paradigma  pengembangan  pendidikan  di  era modern.  Salah  satu  pendekatan  yang  dianut  oleh  Nadiem  Makarim  adalah pendekatan  progresivisme  yang  dipopulerkan  oleh  John  Dewey.  Pendekatan progresivisme  menekankan  pada  potensi  manusia  untuk  mengembangkan dirinya secara mandiri dan menolak model pendidikan otoriter yang membatasi peserta didik untuk berkembang sesuai  dengan bakat, minat, dan potensinya. 12
Bagaimanapun  latar  belakang  Nadiem  Makarim  yang  nonpendidikan, keberanian untuk melakukan perombakan pada kurikulum lama pada beberapa aspek  yang  dirasakan  menghambat  perkembangan  kualitas  pendidikan  di Indonesia  layak  untuk  diapresiasi.  Merdeka  Belajar  memiliki  empat  pokok kebijakan. Empat kebijakan tersebut adalah sebagai berikut. 13
Pertama,  perubahan  mekanisme  Ujian  Sekolah  Berstandar  Nasional (USBN).  Beberapa  kekurangan  dari  penerapan  USBN  pada  kurikulum  2013 adalah  tidak  luasanya  lembaga  pendidikan  untuk  melihat  dan  mengevaluasi pencapaian kompetensi pada peserta didiknya dengan  mekanisme  USBN yang terpusat.  Hal  ini  justru  bertentangan  dengan  Undang-Undang  Sistem
11 Syamsul  Arifin  dan  Moh  Muslim,  ―Tantangan  Implementasi  Kebijakan  ‗Merdeka  Belajar, Kampus Merdeka‘ pada Perguruan Tinggi Islam Swasta di Indonesia,‖ Jurnal Pendidikan Islam Al-Ilmi 3, no. 1 (Juni 2020): 4. Https://doi.org/10.32529/al-ilmi.v3i1.589.
12 Siti Mustaghfiroh, ―Konsep ‗Merdeka Belajar‘ Perspektif Aliran Progresivisme John Dewey,‖
Jurnal Studi Guru dan Pembelajaran 3, no. 1 (Maret 2020): 142.
Https://doi.org/10.30605/jsgp.3.1.2020.248.
13 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI, Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka .
Pendidikan  Nasional  tahun  2003  yang  memberikan  keleluasaan  kepada lembaga  pendidikan  untuk  melakukan  penilaian  ketercapaian  standar kompetensi  secara  mandiri,  komprehensif,  dan  sistematis. 14 Keluhan  lainnya tekait  dengan  Kurikulum  2013  adalah  sulitnya  pendidik  melakukan  penilaian kompetensi  peserta  didik  dengan  model  penilaian  yang  rumit.  Melihat permasalahan tersebut Kemendikbud melakukan perubahan mekanisme USBN. Penerapan  USBN  sentralistik  dirubah  menjadi  USBN  berbasis  sekolah, penilaian dilakukan dengan tes tulis atau dengan metode penilaian lainnya yang mampu membrikan penilaian secara komprehensif.
Kedua,  perubahan  bentuk  Ujian  nasional  (UN).  Salah  satu  kritik  pakar terhadap penerapan ujian  nasional (UN) adalah  (1)  muatan  UN  yang berfokus pada penguasaan materi, bukan pada analisis permasalahan (penalaran), hal ini berdampak  pada  model  PBM  yang  diarahkan  pada  hafalan  dan  mengurangi penalaran;  (2)  Beban  UN  yang  terlalu  berat  bagi  peserta  didik,  pendidik,  dan lembaga pendidikan;  dan (3) fokus penilaian pada UN hanya  difokuskan pada aspek  kognitif.  Pada  kebijakan  Merdeka  Belajar,  Kemendikbud  melakukan perubahan  yang  bisa  disebut  dengan  perubahan  visioner  dan  ekstrim,  yaitu: Kemendikbud  mengahupus  pelaksanaan  UN  dan  menggantinya  dengan penilaian kompetensi minimal dan survei karakter; penilaian ini dilakukan pada pertengahan  tiap  jenjang  pendidikan  dengan  menilai  beberapa  aspek diantaranya  adalah  aspek  literasi,  numerik,  karakter,  dan  lain  sebagainya;  dan penilaian mengacu pada model penilaian standar internasional. 15
Ketiga,  kebebasan  pendidik  dalam  mendesain  Rencana  Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Pendekatan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran  (RPP)  Kurikulum  2013  yang  holistik  dan  kaku  memunculkan beban besar bagi pendidik. Analisis tiap komponen pada RPP Kurikulum 2013 yang  rinci  dirasakan  pendidik  sangat  menguras  tenaga  dan  waktu  untuk menyusunnya  yang  berdampak  pada  kurangnya  waktu  pendidik  untuk mempersiapkan  kegiatan  pembelajaran  dan  mengevaluasi  kegiatan.  Hal  ini kemudian berusaha dirubah oleh Kemendikbud dengan memberikan kebebasan bagi  pendidik  untuk  mendesain  RPP-nya  secara  mandiri,  dengan  komponen wajib  pada  tujuan,  kegiatan,  dan  penilaian  yang  cukup  hanya  dengan  1 halaman.
Keempat,  perubahan  mekanisme  Peraturan  Penerimaan  Siswa  Baru (PPSB).  Kebijakan  sistem  zonasi  pada  penerimaan  siswa  baru  dari  Menteri Pendidikan  sebelumnyamerupakan  salah  satu  kebijakan  yang  dikritisi  oleh
14 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
15 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI, Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka .
banyak  kalangan. Pada ranah praktisnya banyak sekolah  mengalami  kelebihan siswa  atauppun  kekurangan  jumlah  siswa.  Letak  geografis  tiap  sekolah  yang berbeda  tidak  diakomodir  dalam  kebijakan  ini,  sehingga  implementasi kebijakan  ini tidak  efekif di beberapa sekolah pada  wilayah tertinggal, terluar, dan terdalam. Kebijakan Merdeka Belajar memberikan fleksibilitas sekolah dan daerah  untuk  mengelola  sistem  zonasi  menyesuaikan  dengan  kondisi  sekolah dan  tiap  daerah.  Salah  satu  perubahannya  adalah  perubahan  presentase penerimaan  siswa  jalur  zonasi,  jalur  afirmasi,  dan  dalur  prestasi.  Perbedaan Presentase  kebijakan  zonasi  sebelum  dan  sesudah  kebijakan  Merdeka  Belajar diterapkan dapat dilihat pada table berikut.
Tabel 1
Perbedaan sistem zona pada Penerimaan Siswa Baru Kebijakan lama dengan
Kebijakan Merdeka Belajar Penentuan Jalur Kebijakan Lama Kebijakan Merdeka Belajar Jalur Zonasi 80% 50% Jalur Afirmasi 15% 15% Jalur Prestasi 5% 0-30% (menyesuaikan kondisi daerah) Jalur Perpindahan - 5%

## Pengembangan  Desain  Evaluasi  Pembelajaran  Pendidikan  Agama  Islam pada Kebijakan Merdeka Belajar
Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan mata pelajaran yang memiliki ciri khas yang berbeda dari pada mata pelajaran lainnya. Karakteristik mata  pelajaran  PAI  yakni  masuknya  nilai  ilahiah  sebagai core  values dalam PBM.  Aspek  ilahiah ini  kemudian  dijabarkan  pada  ranah ‘aqliya (kognitif), qalbiya (afektif), dan ‘amaliya (psikomotorik). 16 Konsep ‘aqliya memiliki nilai yang berbeda dengan aspek kognitif, begitu pula konsep qalbiya dan ‘amaliya berbeda  dengan  aspek  afektif  dan  psikomotorik.  Dalam  pembelajaran  PAI, ketiga ranah ini selalu terkait dengan tujuan penciptaan manusia sebagai hamba Allah dan khalīfah di bumi. 17
Penerapan ketiga konsep pendidikan tersebut dapat efektif dengan adanya evaluasi  terhadap  program-program  pendidikan  di  lembaga  pendidikan. Evaluasi  Pembelajaran  (penilaian  pembelajaran)  adalah  proses  pengumpulan
16 Tatang Hidayat dan Abas Asyafah, ―Konsep Dasar Evaluasi dan Implikasinya dalam Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah,‖ Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam 10, no. 1 (2019).
17 Ade Imelda, ―Implementasi Pendidikan Nilai dalam Pendidikan Agama Islam,‖ Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam 8, no. 2 (2017): 228. Https://doi.org/10.24042/atjpi.v8i2.2128.
informasi,  pengolahan,  serta  analisis  data  untuk  melihat  ketercapaian  hasil belajar  peserta  didik. 18 Sementara  itu  tujuan  evaluasi  pembelajaran  PAI memiliki kedudukan yang vital untuk melihat ketercapaian standar kompetensi yang  harus  dimiliki  oleh  peserta  didik  baik  pada  aspek ‘aqliya , ‘amaliya , maupun qalbiya. Maka  dari  itu  evaluasi  yang  dikembangkan  oleh  pendidik harus  mencakup  ketiga  ranah  tersebut.  Sedangkan  Fungsi  evaluasi pembelajaran PAI adalah  (1)  menilai  ketercapaian standar kompetensi  dan  (2) sebagai  bahan  penunjang  penyusunan  perencanaan  pembelajaran.  Hasil penilaian  digunakan  untuk  melihat  hasil  pembelajaran  PAI  yang  telah dilakukan  berdasarkan  pada  tujuan  pembelajaran  yang  telah  dirumuskan. Evaluasi pembelajaran yang berkesinambungan  dapat mempermudah pendidik maupun sekolah untuk  mengembangkan  model perencanaan, pelaksanaan, dan hasil  belajar.  Proses  ini  selanjutnya  mampu  menyempurnakan  program pembelajaran PAI menjadi lebih baik. 19
Model  evaluasi  pembelajaran  PAI  yang  meliputi  evaluasi  perencanaan, evaluasi  pengembangan,  evaluasi  monitoring,  evaluasi  efisiensi,  dan  evaluasi program  komprehensif.  Sementara  itu  teknik  yang  dapat  digunakan  adalah teknik tes dan teknik non tes. Teknik tes dapat digunakan untuk melihat tingkat pemahaman  peserta  didik.  Sedangkan  teknik  non  tes  dapat  digunakan  untuk melihat 3 ranah kompetensi peserta didik, khususnya pada ranah ‘amaliya dan qalbiya ,  karena  2  ranah  ini  sulit  untuk  dinilai  dengan  tes  tulis.  Sementara  itu secara  spesifik  dalam  Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Nomor 66 Tahun 2016, penilaian pada Kurikulum 2013 yang disebut dengan penilaian otentik  adalah  model  penilaian  yang  dilakukan  untuk  menilai input ,  proses pembelajaran,  dan output . 20 Penilaian  otentik  juga  dikenal  sebagai  penilaian berbasis  kinerja  ( performance  based  assessment ).  Penilaian  ini  dikembangkan untuk  menilai  proses  kegiatan  peserta  didik  secara  komprehensif  dari  awal proses pembelajaran sampai pada tahap akhir. Keseluruhan proses penilaian ini dapat  memberikan  gambaran  secara  utuh  perkembangan  kompetensi  peserta didik.
Penilaian  otentik  merupakan  desain penilaian pembelajaran berbasis pada pemecahan masalah dunia nyata. Peserta didik diarahkan untuk menyelesaikan masalah  yang  ditemukan  pada  proses  belajar.  Dalam  penyelesaian  problem
18 Peraturan  Menteri  Pendidikan  Dan  Kebudayaan  Nomor  23  Tahun  2016  Tentang  Standar Penilaian Pendidikan.
19 T.  Hidayat  dan  M.  Syafe‘i,  ―Filsafat  Perencanaan  dan  Implikasinya  dalam  Perencanaan Pembelajaran Pendidikan Agama  Islam di Sekolah,‖ Lentera Pendidikan: Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 21, no. 2 (2018): 188–205.
20 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Permendikbud No. 66 Tahun 2013 Tentang Standar Penilaian (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2016).
tersebut  memungkinkan  adanya  beberapa  pilihan  pemecahan  masalah.  Model penilaian  yang  menekankan pada konteks  kehidupan nyata serta berbasis pada pemecahan  masalah  diharapkan  mampu  melatih  peserta  didik  untuk  memiliki kemampuan  penalaran  dalam  menyelesaikan  masalah  pada  kehidupannya sehari-hari. 21
Melihat  karakteristik  kebijakan  Merdeka  Belajar  yang  bercirikan  pada kreatifitas  pendidik,  kontekstualisasi  materi  dengan  kompetensi  yang dibutuhkan masyarakat dan lingkungan, kebebasan dalam desain pembelajaran, fleksibilitas  desain  penilaian,  serta  orientasi  pada  pemecahan  masalah, penilaian  otentik  merupakan  teknik  penilaian  yang  tepat  untuk  terus dikembangkan  dan  diimplementasikan  pada  PBM.  Adapun  karakteristik  dari penilaian  otentik  adalah  (1)  desain  pembelajaran  berbasis  pada  pengalaman nyata;  (2)  penilaian  dilakukan  pada  keseluruhan  tahapan  pembelajaran;  (3) penilaian  diukur  secara  menyeluruh  pada  keseluruhan  kompetensi  peserta didik; (4) penilaian dilakukan untuk menilai kebermaknaan pemahaman peserta didik bukan hanya pada hafalan (kuantitas). 22
Penilaian otentik didesain berdasarkan prinsip-prinsip berikut: keterpaduan,  penilaian  otentik  merupakan  kesatuan  sistem  penilaian keseluruhan  proses  pembelajaran  dan  dilakukan  secara  berkesinambungan; kevalidan,  penilaian  mampu  menilai  keseluruhan  kompetensi  yang  dimiliki siswa  secara  mendalam;  reliabel,  hasil  penilaian  dapat  diandalkan  dan dipertanggungjawabkan kepada pihak sekolah, peserta didik, dan orang tuanya; keadilan,  tidak  adanya  perbedaan  standar  penilaian  pada  tiap  peserta  didik; fleksibel,  penilaian  otentik  dapat  dilakukan  pada  keseluruhan  proses pembelajaran dan dilakukan dengan berbagai metode penilaian; kebermaknaan, penilaian otentik didesain untuk melihat daya penalaran peserta didik terhadap pemecahan masalah pembelajaran yang dihadapi.
Melihat  karakteristik  penilaian  otentik  tersebut,  pendidik  diharuskan mampu  merancang  teknik  penilaian  dan  instrumen  penilaian  sehingga  dapat menilai  hasil  belajar  peserta  didik  dengan  efektif  dan  efisien.  Teknik  dan instrumen  penilaian  otentik  yang  dapat  digunakan  pendidik  diantaranya adalah 23 (1) kompetensi sikap dapat dilakukan  dengan  empat teknik penilaian, yaitu observasi, penilaian diri, penilaian teman sejawat, dan jurnal. Instrument
21 Jon Muller, ―Authentic Assessment,‖ dalam http://jfmueller.faculty.noctrl.edu. Diakses pada 13 Mei 2020.
22 Lailan  Aprina  Siregar,  ―Penilaian  Otentik  dalam  Kurikulum  2013,‖ Al-Razi 18,  no.  2 (Desember 2018): 1–11.
23 Alita Arifiana Anisa, ―Evaluasi Penerapan Penilaian Otentik dalam Kaitannya dengan Kesiapan SDM Menghadapi MEA,‖ (2015): 410–11.
yang  dikembangkan  untuk  menilai  hal  ini  adalah  daftar  cek,  skala  penilaian, dan  catatan  pendidik;  (2)  penilaian  pengetahuan  dilakukan  dengan  beberapa teknik tes, baik tes tulis, isian, uraian, pilihan ganda, lisan, maupun portofolio; dan  (3)  Penilaian  keterampilan  dilakukan  dengan  tes  praktik,  portofolio,  dan penilaian proyek. 24 Desain dan karakteristik penilaian otentik dapat dilihat pada table berikut.
Tabel 2 Desain dan Karakteristik Penilaian Otentik Prinsip Penyusunan Keterpaduan, kevalidan, reliabel, keadilan, flkesibel, dan kebermaknaan Aspek yang dinilai Kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan Teknik yang dikembangkan Tes tulis, tes lisan, portofolio, dan proyek
Tujuan  utama  dari  penerapan  penilaian  otentik  pada  pembelajaran  PAI adalah  adanya  hasil  penilaian  secara  menyeluruh  pada  aspek ‘aqliya, qalbiya , dan ‘amaliya yang  dilakukan  sepanjang  proses  belajar  mengajar  masih berlangsung.  Akan  tetapi  penulis  menilai,  bahwa  penerapan  penilaian  yang dilakukan  oleh  pendidik  materi-materi  PAI  masih  jauh  dari  terpenuhinya prinsip-prinsip  penilaian  otentik.  Realitas  di  sekolah  saat  ini  adalah  pendidik memfokuskan  penilaian  hanya  pada  ujian  tertulis  saja  yang  dilakukan  pada pertengahan  dan  akhir  semester,  hal  ini  tentunya  menyebabkan  pudarnya validitas  dan  reliabilitas  hasil  penilaiannya.  Paradigma  UN  dan  USBN  yang hanya  fokus  pada  aspek  kognitif  seperti  pada  pembahasan  sebelumnya  diakui memberikan andil besar pada kesalahan pola pikir pendidik saat ini.
Permasalahan  ini  nampaknya  menjadi salah satu fokus pembenahan  yang dilakukan  oleh  Kemendikbud.  Diharapkan  kebijakan  merdeka  belajar  tersebut dapat  memberikan  pemahman  bagaimana  seharusnya  evaluasi  yang  efektif dilakukan. Penilaian pembelajaran PAI yang efektif memiliki 4 tahapan utama, sebagai  berikut.  Pertama,  pengembangan  model  evaluasi,  model  evaluasi ditentukan  berdasarkan  analisis  pendidik  terhadap  kurikulum  (standar kompetensi),  karakteristik  materi,  dan  kapasitas  peserta  didiknya.  Model evaluasi  berkaitan  erat  dengan  keseluruhan  PBM.  Aktifitas  pembelajaran, model  evaluasi,  serta  hasil  penilaian  merupakan  3  aspek  yang  tidak  bisa dipisahkan satu dengan lainnya.
24 Jacalyn  Lund,  ―Authentic  Assessment:  It‘s  Development  and  Applications,‖ Ournal  of Physical Education, Recreation & Dance 68 (1977): 25.

## Gambar 1 Desain evaluasi pembelajaran
Kedua, desain item penilaian, pengembangan item penilaian dilakukan dengan spesifikasi item tes (tes tulis, lisan, portofolio, atau proyek), penentuan item tes sesuai  dengan  taksonomi  Bloom  atau  taksonomi  lainnya,  dan  penentuan kesulitan  item  tes.  Ketiga,  rekapitulasi  informasi  dan  olah  data,  hasil  tes  yang telah  dilakukan  selanjutnya  direkap  agar  mempermudah  pendidik  melakukan penilaian  dan  analisis  hasil.  Keempat,  analisis  dan  umpan  balik,  rekap  hasil penilaian selanjutnya dianalisis untuk melihat ketercapaian kompetensi peserta didik  dan  dilakukan  umpan  balik  kepada  peserta  terhadap  permasalahan  yang ditemui  selama  PBM.  Mekanisme  penilaian  tersebut  dapat  dilihat  pada  gabar berikut.

## Gambar 2 Model penilaian otentik
Berdasarkan  pada  bentuk  kebijakan  merdeka  belajar,  karakteristik penilaian  otentik,  serta  tujuan  pendidikan  agama  Islam,  pendidik  perlu mengembangkan  penilaian  otentik  yang  mampu  menilai  keseluruhan  proses pembelajaran  PAI  agar  mampu  membentuk insān  kāmil (manusia  sempurna) . Evaluasi  pembelajaran  PAI  dapat  efektif  apabila  pendidik  mampu  menilai keseluruhan  proses  pembelajaran  tidak  hanya  pada  ujian  tengah  semester (UTS)  ataupun  ujian  akhir  semester  (UAS).  Akan  tetapi  pendidik  juga  harus mampu  menilai  perkembangan  kesalehan (moral)  serta  sejauhmana  peserta didik  mampu  mengamalkan  ajaran  agama  Islam  dengan  sebaik-baiknya. Konsep  amal  dalam  Islam  menjadi  tahapan  akhir  dari  proses ‘aqliya dan qalbiya .  Adanya  Evaluasi  pembelajaran  PAI  di  lembaga  pendidikan  yang meliputi  semua  aspek  pengetahuan  agama  Islam,  keterampilan  agama  Islam, penghayatan  agama  Islam,  serta  pembiasaan  dan  pengamalan  agama  Islam diharapkan  dapat  mewujudkan  kehidupan  yang  penuh  kebermaknaan. Selanjutnya ajaran agama Islam dapat menjadi dasar seorang muslim menjalani kehidupan  yang  seimbang  antara  ranah  dzikir,  pikir,  dan  amal  yang  mampu mengantarkan kepada kesuksesan menjalani persaingan di era global.

## Kesimpulan
Kebijakan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan,  Nadiem  Makarim,  mengenai Merdeka  Belajar  meliputi  ( 1)  ujian  sekolah  berstandar  nasional  (USBN) dikembangkan  oleh  sekolah  masing-masing;  (2)  Ujian  nasional  (UN)  berubah menjadi  asesmen  kompetensi  minimum  dan  survei  karakter;  (3)  kebebasan pendidik  untuk  mendesain  rencana  pelaksanaan  pembelajaran  (RPP);  dan  (4) fleksibilitas  dalam  peraturan  penerimaan  siswa  baru  (PPSB). Kebijakan ―Merdeka  Belajar‖  Nadiem  Makarim  ini  layak  untuk  diapresiasi,  terlebih dengan  latar  belakang  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  yang  bukan  dari kalangan  dunia  pendidikan  mampu  memberikan  gebrakan  kebijakan  yang dirasakan  berbagai  kalangan  mampu  membawa  kemajuan  pendidikan Indonesia.
Salah satu fokus perbaikan dalam kebijakan Merdeka Belajar adalah pada aspek penilaian pembelajaran. Penilaian pembelajaran merupakan elemen vital dalam  pendidikan,  melalui  penilaian  inilah  kemudian  diketahui  sejauh  mana ketercapaian  standar  kompetensi  peserta  didik  yang  kemudian  dilakukan pengembangan  model  pembelajaran  untk  meningkatkan  kompetensi  peserta didik  secara  berkesinambungan.  Penilaian  otentik  nampaknya  menjadi  model penilaian  yang  akan  terus  digunakan  di  masa  depan,  penilaian  ini  memiliki karakteristik  yang  fleksibel,  berbasis  pada  pemecahan  masalah  kehidupan

## nyata, multi desain evaluasi, dan penilaian pada keseluruhan aspek kompetensi peserta didik.
Desain  evaluasi  pembalajaran  PAI  memiliki  karakteristik  yang  berbeda dengan  muatan  model  evaluasi  mata  pelajaran  lain.  Perbedaan  ini  didasarkan pada  adanya  aspek  ilahiah dalam  aktivitas  pembelajaran.  Konsep ilahiah memiliki  3  ranah  utama  yakni ‘aqliya , ‘amaliya ,  dan qalbiya .  Maka  dari  itu peneliti menyimpulkan bahwa pengembangan evaluasi pembelajaran PAI harus didesain  dengan  memadukan  penilaian  otentik  dengan  karakteristik pembelajaran  dalam  konsep  Islam.  Evaluasi  pencapaian  kompetensi  kognitif, afektif, dan psikomotorik diarahkan untuk mencapai keseimbangan daya pikir, zikir, dan amal.[]

## Daftar Pustaka
Anisa, Alita Arifiana. ―Evaluasi Penerapan Penilaian Otentik dalam Kaitannya dengan Kesiapan SDM Menghadapi MEA,‖ (2015): 410–11.
Arifin,  Syamsul,  dan  Moh  Muslim,  ―Tantangan  Implementasi  Kebijakan ‗Merdeka Belajar, Kampus Merdeka‘ pada Perguruan Tinggi Islam Swasta di  Indonesia,‖ Jurnal  Pendidikan  Islam  Al-Ilmi 3,  no.  1  (Juni  2020):  4.
Https://doi.org/10.32529/al-ilmi.v3i1.589.
Direktorat  Jenderal  Pendidikan  Tinggi  Kemendikbud  RI, Panduan  Merdeka Belajar — Kampus  Merdeka .  Jakarta:  Direktorat  Jenderal  Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI, 2020.
Elihami,  Elihami.  ―Implementasi  Layanan  Bimbingan  Kelompok  dalam Meningkatkan Higher  of  Think Mahasiswa  Berbasis  Kampus  Merdeka,‖
Edu Psy Couns: Journal of Education, Psychology and Counseling 1, no. 1 (2019): 79–86.
Haryati,  Tri  Astutik.  ―Modernitas  dalam  Perspektif  Seyyed  Hossein  Nasr,‖
Jurnal Penelitian 8, no. 2 (October 19, 2012): 315. Https://doi.org/10.28918/jupe.v8i2.84.
Hidayat,  Nurul.  ―Urgensi  Pendidikan  di  Era  Industri  4.0,‖  dalam  Research Gate. diakses pada 26 Desember 2019.
Hidayat,  T.,  dan  M.  Syafe‘i,  ―Filsafat  Perencanaan  dan  Implikasinya  dalam
Perencanaan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah,‖ Lentera Pendidikan:  Jurnal  Ilmu  Tarbiyah  dan  Keguruan 21,  no.  2  (2018):  188– 205.
Hidayat, Tatang, dan Abas Asyafah, ―Konsep Dasar Evaluasi dan Implikasinya dalam  Evaluasi  Pembelajaran  Pendidikan  Agama  Islam  di  Sekolah,‖ Al- Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam 10, no. 1 (2019).
Iman,  Nurul,  et.  al.,  ―Generosity  Education  for  Children:  Case  Study  At  Mi
Muhammadiyah Dolopo Madiun,‖ (2021). Https://eudl.eu/doi/10.4108/eai.27-10-2020.2304184.
Imelda,  Ade.  ―Implementasi  Pendidikan  Nilai  dalam  Pendidikan  Agama Islam,‖ Al-Tadzkiyyah:  Jurnal  Pendidikan  Islam 8,  no.  2  (2017):  228. Https://doi.org/10.24042/atjpi.v8i2.2128.
Kemendikbud  dan  Mohammad  Tohir,  ―Empat  Pokok  Kebijakan  Merdeka Belajar,‖ Preprint  (Open  Science  Framework) (15  Desember  2019). Https://doi.org/10.31219/osf.io/67rcq.
Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan, Permendikbud  No.  66 Tahun  2013 Tentang  Standar  Penilaian .  Jakarta:  Kementerian  Pendidikan  dan
Kebudayaan RI, 2016.
Lund,  Jacalyn.  ―Authentic  Assessment:  It‘s  Development  and  Applications,‖
Ournal of Physical Education, Recreation & Dance 68 (1977): 25.
Moleong,  Lexy  J. Metodologi  Penelitian  Kualitatif .  Bandung:  Remaja  Rosda Karya, 2002.
Muller, Jon. ―Authentic Assessment,‖ dalam http://jfmueller.faculty.noctrl.edu.
Diakses pada 13 Mei 2020.
Mustaghfiroh, Siti. ―Konsep  ‗Merdeka  Belajar‘  Perspektif  Aliran
Progresivisme John Dewey,‖ Jurnal Studi Guru dan Pembelajaran 3, no. 1 (Maret 2020): 142. Https://doi.org/10.30605/jsgp.3.1.2020.248. Nasr, Sayyed Hossein. Traditional Islam in The Modern World , Terj. Luqman Hakim. Bandung: Pustaka, 1994.
Peraturan  Menteri  Pendidikan  Dan  Kebudayaan  Nomor  23  Tahun  2016
Tentang Standar Penilaian Pendidikan.
Persada, Syailendra. ―Nadiem Makarim: Merdeka Belajar adalah Kemerdekaan
Berpikir,‖ Tempo, 13 Desember 2019, dalam
https://nasional.tempo.co/read/1283493/nadiem-makarim-merdeka- belajar-adalah-kemerdekaan-berpikir.
Siregar, Lailan Aprina. ―Penilaian Otentik dalam Kurikulum 2013,‖ Al-Razi 18, no. 2 (Desember 2018): 1–11.
Tan, S. Y. et al., ―Rethinking Our Education to Face the New Industry Era,‖ in Proceedings  of  EDULEARN  18  Conference  2nd-4th  July  2018 (Palma, Mallorca, Spain, 2018): 65–66.