## I US P OENALE
Volume 1 Issue 2, July-December 2020: pp. 149-162. Faculty of Law, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia. http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/ip P-ISSN: 2723-2638 E-ISSN: 2745-9314

## Faktor-Faktor Kejahatan Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak

## The Crime Factors of Premeditated Murder Committed by Children Against
Children
Yogi Aranda ogiarnda@gmail.com Jaksa
Info Artikel Abstrak
Kata  Kunci: Kejahatan;  Pembunuhan Berencana; Anak.
Keywords: Crime;  Planned  Kills; Child.

## DOI:
https://doi.org/10.25041/ip.v1i2.2065
Kejahatan  pembunuhan  berencana  oleh  anak yang  masih  di  bawah  umur  terhadap  teman sebayanya  sendiri  merupakan  suatu  hal  yang sangat  kejam.  Rumusan  permasalahan  dalam penelitian ini adalah apa yang menjadi penyebab dan bagaimana upaya penanggulangan terhadap kejahatan  pembunuhan  berencana  dengan pelaku  dan  korban  anak.  Metode  yang digunakan di dalam memecahkan permasalahan penelitian  ini  yaitu  menggunakan  pendekatan secara  Yuridis  Normatif  dan  Yuridis  Empiris. Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan, maka dianalisis (1)  Faktor penyebab terjadinya kejahatan  pembunuhan  berencana  dengan pelaku  dan  korban  anak  yaitu:  Rendahnya tingkat  pendidikan  dan  nilai-nilai  spiritual, Lingkungan  yang  tidak  bersahabat  (Keluarga, Sekolah  dan  Masyarakat),  Perkembangan teknologi  yang  sangat  pesat,  Kemampuan ekonomi  yang  rendah.  (2)  Upaya  dalam menanggulangi kejahatan pembunuhan
berencana dengan pelaku dan korban anak yaitu upaya preventif: melakukan razia berupa senjata tajam,  pengecekan  identitas  di  tempat  hiburan
Submitted: August 3, 2020; Reviewed: August 19, 2020; Accepted: Sep 18 2020
, 2020
18, 2020; Accepted: August 21, 2020
malam,  melakukan  penyuluhan  hukum  ke sekolah-sekolah  serta  penyuluhan  hukum berupa dialog interaktif melalui media elektronik radio dan upaya represif: menitikberatkan  pada  proses  peradilan  sesuai dengan ketentuan yang tertera di dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Saran dalam penelitian ini adalah, diharapkan Hakim dalam memutuskan  perkara  anak  pelaku  kejahatan pembunuhan  tidak  semata-mata  menggunakan sarana pemidanaan. Hakim harus
mengutamakan  perlindungan  anak  dan  harus lebih  bijaksana  melihat  keterlibatan  anak, apakah  anak  sebagai  pelaku  atau  ikut  serta, sehingga  diharapkan  hakim  dapat  memberikan sarana diluar pemidanaan terhadap anak pelaku kejahatan  pembunuhan,  sebaiknya  penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap  anak  pelaku  kejahatan  pembunuhan berencana harus saling berkoordinasi dan lebih mengutamakan  hak-hak  anak.  Aparat  penegak hukum harus memberikan rasa nyaman kepada anak  pelaku  tindak  pidana,  agar  dapat memperbaiki  kepribadian  anak  dimasa  yang akan datang, dioptimalkan lagi penyuluhan dan sosialisasi  oleh  perangkat  daerah  dan  kota  ke sekolah-sekolah  dan  desa-desa  agar  dapat menambah  pengetahuan  warga  masyarakat terkait  dampak  dari  melakukan  suatu  tindak pidana.

## Abstract
The  crime  of  premeditated  murder  by  minors against their own peers is a very cruel thing. The formulation of the problem in this study is what is the cause and how to deal with the crime of premeditated  murder  with  child  offenders  and victims. The method used in solving the problem of this research is to use a Normative Juridical and Empirical Juridical approach. Based on the results of research and discussion, it is analyzed (1) Factors that cause the crime of premeditated murder  with  child  offenders  and  victims, namely:  Low  levels  of  education  and  spiritual values,  a  hostile  environment  (Family,  School and Society), Rapid technological development , Low economic ability. (2) Efforts in overcoming
the  crime  of  premeditated  murder  with  child offenders and victims are preventive measures: conducting raids in the form of sharp weapons, checking identity in nightclubs, conducting legal counseling  to  schools  and  legal  counseling  in the  form  of  interactive  dialogue  through electronic  radio  media  and  efforts  Repressive: focuses  on  the  judicial  process  in  accordance with the provisions contained in Act Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children. The suggestion in this research is that it is expected that the Judges in deciding the case of a child who committed a murder crime does  not  merely  use  the  means  of  punishment. Judges must prioritize child protection and must be  more  prudent  in  seeing  the  involvement  of children,  whether  children  are  perpetrators  or participating,  so  that  judges  are  expected  to provide  facilities  beyond  the  punishment  of children who commit murder crimes, it is better for law enforcers to carry out law enforcement against  children  who  commit  premeditated murder  must  be  mutually  coordinate  and prioritize  children's  rights.  Law  enforcement officials  must  provide  comfort  to  children  who commit  crime,  in  order  to  improve  the personality of children in the future, to further optimize  counseling  and  dissemination  by regional and municipal officials to schools and villages  in  order  to  increase  the  knowledge  of citizens related to the impact of the community. commit a crime.

## A. Pendahuluan
Pada dasarnya hukum adalah pencerminan dari HAM, sehingga hukum itu mengandung keadilan atau tidak akan ditentukan oleh Hak Asasi Manusia  yang terkandung dan juga diatur atau  dijamin  dalam  hukum  tersebut.  Hukum  tidak  akan  lagi  dilihat  sebagai  cerminan  dari kekuasaan semata-mata, namun juga harus mencerminkan perlindungan terhadap hak-hak para warga negara. 1 Pada era milenial saat ini manusia seringkali dihadapkan pada suatu kebutuhan yang  mendesak,  yang  dianggap  sebagai  kebutuhan  pemuas  diri.  Pada  dasarnya  kebutuhan tersebut  hanyalah  sebagai  sarana  untuk  mempertegas  status  sosial  di  dalam  kehidupan bermasyarakat.  Wujud  pemenuhan  kebutuhan  eksistensi  tersebut  biasanya  dilakukan  tanpa pemikiran  yang  matang,  sehingga  mereka  akan  melakukan  apapun  meskipun  hal  tersebut merupakan suatu penyimpangan yang merugikan dan tidak bisa diterima oleh lingkungan dan
1 Eka  Intan  et  al.,  “Begal  Anak;  Pemenuhan  Hak  Dan  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  Kelas  Ii  A  Bandar  Lampung Fulfillment Of The Rights Of The Child In The Class Ii Special Child Coaching Institution In Bandar Lampung,” Cepalo Vol.2, no. 2 (September 12, 2018): 45–84, https://doi.org/10.25041/cepalo.v2no2.1764. hlm 76.
sesama manusia. Perilaku menyimpang remaja merupakan masalah sosial yang sering muncul di  Indonesia  dalam  berbagai  bentuk  dan  sudah  dianggap  sebagai  masalah  yang  cukup mengkhawatirkan. 2
Secara  sosiologis  seseorang  yang  melakukan  tindak  pidana  kejahatan  merupakan  hasil perubahan-perubahan  sosial  dan  budaya  dalam  masyarakat  sebagai  bentuk  deviasi  sosial (pelanggaran  norma-norma  masyarakat). 3 Penyebab  yang  ditimbulkan  oleh  hal-hal  yang menyimpang  inilah  yang  membuat  kehidupan  sosial  masyarakat  menjadi  tidak  selaras, diperlukan  suatu  pertanggungjawaban  dari  pelaku  yang  menciptakan  ketidakseimbangan supaya  dapat  dirasakan  juga  penderitaan  atau  kerugian  yang  dialami  oleh  seseorang  atau kelompok  yang  menjadi  korban. 4 Berat  ringannya  hukuman  yang  wajib  dijalankan  oleh seseorang  untuk  mempertanggungjawabkan  perbuatannya  tergantung  dari  penilaian masyarakat terhadap suatu perbuatan baik atau tidak sesuai dengan ukuran rasa keadilan dan kepentingan umum. 5 Maraknya kasus kejahatan di Indonesia saat ini sering mendominasi berita harian  di  berbagai  media  massa.  Berbagai  kasus  tersebut  ditangani  pihak  yang  berwenang, untuk  mencari  akar  persoalan  alasan  seseorang  melakukan  kejahatan. 6 Anak  dibawah  umur sekarang  ini  banyak  yang  melakukan  tindak  pidana,  yang  perlu  ditangani  dengan  seksama melalui  sistem  peradilan  pidana  anak. 7 Setiap  anak  memiliki  lingkungan  yang  berbeda-beda serta  latar  belakang  ekonomi  yang  berbedabeda,  pergaulan,  keluarga,  pendidikan,  dan seterusnya. 8
Pada  kenyataannya  di  dalam  kehidupan  bermasyarakat  saat  ini  seringkali  terjadi penyimpangan terhadap norma perilaku khususnya norma hukum  yang biasa disebut dengan kejahatan. Kejahatan yang biasanya dilakukan oleh orang yang sudah dewasa, di era industri 4.0 ini kejahatan serupa juga dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur, terlebih kejahatan yang  dilakukan  merupakan  kejahatan  yang  tidak  semestinya  dilakukan  oleh  seseorang  yang masih  dalam  perlindungan  hukum  seperti  kejahatan  pembunuhan  berencana.  Kenyataan tersebut  sungguh  memprihatinkan,  yang  mana  dalam  Undang-Undang  Nomor  3  tahun  1997 anak  merupakan  bagian  dari  generasi  muda  sebagai  salah  satu  sumber  daya  manusia  yang merupakan potensi serta penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras juga  seimbang. 9 Setiap  anak  yang  dilahirkan  adalah  suci,maka  orang  tua  dan  lingkunganlah
2 Sigit  Hardiyanto  et  al.,  “Remaja  Dan  Perilaku  Menyimpang  (Studi  Kasus  Remaja  Di  Kota  Padangsidimpuan),” Jurnal Interaksi : Jurnal Ilmu
Komunikasi , vol. 2, No. 1 (March 13 2018): 23-32,
http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/interaksi/article/view/1785. hlm 23.
3 Djesi  Ariani,  "Pertanggungjawaban  Pelaku  Tindak  Pidana  Pembunuhan  Berencana  Yang  Dilakukan  Oleh  Anak  (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Cbn)." Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat, Vol. 19, No. 2 (2020): 114-136, https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/jhk/article/view/2334/1571. hlm 115.
4 R. Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2019, hlm. 171
5 Ibid, hlm. 172.
6 Maharani,  "Manusia  Sebagai  Homo  Economicus:  Refleksi  Atas  Kasus-Kasus  Kejahatan  Di  Indonesia."  Jurnal  Filsafat,” Jurnal Filsafat, Vol. 26, No. 1 (Februari 2016):31-52, https://dev.jurnal.ugm.ac.id/wisdom/article/view/12624/9083. hlm 31.
7 Anselmus S. J. Mandagie, “Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,” LEX CRIMEN , vol. 9, No. 2 (May 18, 2020): 53-62, https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/28552. hlm 53.
8 Shofwatal Qolbiyyah, "Kenakalan Remaja (Analisis Tentang Faktor Penyebab Dan Solusinya Dalam Perspektif Pendidikan Agama  Islam)." Sumbula:  Jurnal  Studi  Keagamaan,  Sosial  Dan  Budaya, Vol.  2,  No.  1,  (Januari-Juni  2017):493-512 http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/sumbula/article/view/2984. hlm 493.
9 R. Wiyoni, S.H, Sistem Peradilan Pidana Anak, Jakarta: Sinar Grafika,2018, hlm. 3.
yang  akan  membentuk  karakternya,  baik  atau  puntidak  baik  tergantung  bagaimana  didikan orang tua dan lingkungan dimana dia tinggal. 10
Melenyapkan  jiwa  individu  lain  dengan  terencana  dalam  (KUHP)  merupakan  suatu pembunuhan.  Kejahatan  pembunuhan  pada  dasarnya  tidak  mengenal  gender,  siapapun orangnya baik laki-laki dan perempuan bisa menjadi pelaku. 11 Akan tetapi pembunuhan yang dilakukan oleh anak ini menarik untuk dikaji,  hampir semua pembunuhan berasal dari suatu bentuk  penyerangan  berat  yang  pada  umumnya  dipandang  sebagai  kejahatan  paling  serius. Disamping itu pembunuhan adalah jenis kejahatan yang oleh publik, media dampolisi diberi prioritas  tinggi  untuk  diselesaikan. 12 Kejahatan  pembunuhan  adalah  suatu  kejahatan  yang dengan  sengaja  maupun  tidak  merampas  nyawa  orang  lain.  Di  dalam  Pasal  338  KUHP menjelaskan tentang suatu pembunuhan biasa yang terdapat unsur-unsur pidana yaitu dengan sengaja yang berarti tindakan dan objeknya dimana hilangnya nyawa seseorang menjadi suatu hal yang dikehendaki oleh pelaku. Sedangkan apabila perbuatan yang dilakukan tidak setelah timbulnya niat melakukan pembunuhan atau pikir-pikir melalui perencanaan diatur di dalam Pasal  340  KUHP. 13 Delik  yang  digunakan  dalam  kasus  pembunuhan  adalah  delik  materiil dimana  suatu  perbuatan  itu  dilakukan  dengan  sengaja  menghilangkan  nyawa  orang  lain. Perumusannya menitikberatkan kepada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, dengan kata lain hanya disebut rumusan dari akibat perbuatannya. 14
Tindak pidana pembunuhan pada dasarnya telah mengalami improvisasi seperti mutilasi, pembunuhan  disertai  dengan  perampokan  atau  disertai  dengan  kasus  pemerkosaan,  dan pembunuhan  yang  dilakukan  karena  emosional. 15 Pasal  340  KUHP  adalah  kejahatan pembunuhan berencana dimana terdapat jeda waktu yang cukup lama dalam pelaksanaannya sejak  adanya  niat  yang  timbul  atau  kehendak  untuk  melakukan  pembunuhan.  Waktu  yang cukup lama tersebut digunakan oleh pelaku untuk memikirkan hal-hal yang memudahkannya melakukan kejahatan pembunuhan seperti misalnya apakah perbuatan tersebut harus dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Kemudian pelaku dalam memutuskan kehendaknya harus dengan  suasana  batin  yang  tenang,  tidak  terburu-buru  atau  dengan  emosi  tinggi  begitu  juga ketika melakukan perbuatan pembunuhan tersebut.
Kejahatan pembunuhan berencana adalah kejahatan yang paling berat ancaman pidananya dari  seluruh  bentuk  kejahatan  terhadap  tubuh  dan  nyawa  manusia  yaitu  hukuman  maksimal pidana  mati,  selain  itu  kejahatan  pembunuhan  berencana  ini  juga  diancam  dengan  pidana seumur  hidup  atau  selama  waktu  tertentu  paling  lama  dua  puluh  tahun.  Pembunuhan  atau menghilangkan nyawa seseorang baik secara sengajamaupun tidak sengaja, dibedakan antara konsep yuridis, yaitu sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang pidana, dan sebagai konsep  sosiologis  dan  atau  psikologis  yang  sering  disebut  dengan  istilah  perilaku
10 Rahul Ardian Fikri, "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak." Jurnal Abdi Ilmu, Vol. 1 No. 1 (Juni 2018): 158-168, http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/abdiilmu/article/view/388. hlm 159.
11 Shinta Dewi Rismawati, “Karakteristik Kejahatan Pembunuhan Dalam Konstalasi Relasi Gender,” JURNAL PENELITIAN , vol. 5, No. 1 (May 21, 2013): 1-11, https://doi.org/10.28918/JUPE.V5I1.237. hlm 1.
12 Frank E. Hagan, Pengantar Kriminologi, Jakarta: Kencana, 2013, hlm. 313
13 Jesica Ribka Buluran, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Mutilasi Menurut Pasal 340 Kuhp,” LEX ET SOCIETATIS , vol. 5, No. 7 (December 5, 2017):127-133,
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/18098. hlm 130.
14 Gusti  Ayu  et  al.,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban  Tindak  Pidana  Penyalahgunaan  Narkotika  Di  Kabupaten Buleleng,” Junal Komunitas Yustitia , vol. 2, No. 1 (February 28,
2019): 1-11, https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/23924. hlm 3.
15 Elton Mayo, “Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak,” Diponegoro Law Journal , vol. 3, No. 2 (Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, April 1, 2014): 1-12, http://ejournal- s1.undip.ac.id/index.php/dlr. hlm 4.
menyimpang. 16 Unsur-unsur di dalam Pasal 340 KUHP sama dengan Pasal 338 KUHP, hanya ditambah unsur dengan rencana terlebih dahulu. Pembunuhan tidak hanya orang dewasa saja yang  dapat  melakukan  pembunuhan,  akan  tetapi  anak-anak  di  bawah  umur  pun  juga  dapat melakukan hal yang sama. 17
Banyaknya  kasus  pembunuhan  biasa  ataupun  pembunuhan  berencana  yang  terjadi  di Indonesia dengan pelaku dan korban anak adalah hal yang sangat memprihatinkan, hal ini dapat diketahui  melaui  media  massa  baik  elektronik  maupun  cetak.  Namun,  pertanggungjawaban pidana anak tidaklah cukup jika hanya didasarkan pada hukum materiil seperti KUHP, karena ketentuan dalam KUHP hukumnya bersifat konvensional yang mengacu kepada kepentingan hukum kolonial. 18 Sebagian perkara pembunuhan yang terjadi saat ini unsur yang memicunya adalah  adanya  ketimpangan  sosial  dan  ekonomi,  dendam,  lingkungan  tidak  bersahabat  serta aspek  yang  timbul  dalam  perspektif  psikologis.  Perbuatan  tersebut  bertentangan  dengan ketentuan  Undang-Undang  Dasar  1945  bahwa  setiap  orang  berhak  untuk  hidup  serta  berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.
Kejahatan  pembunuhan  berencana  dengan  berbagai  motif  yang  dilakukan  oleh  anak  di bawah umur merupakan hal yang tidak lazim. Hal ini diakibatkan oleh peran orang tua di dalam keluarga  yang  tidak  berfungsi  dengan  baik,  kurangnya  pendidikan  budi  pekerti,  akhlak  dan agama sehingga tidak ada lagi rasa welas asih terhadap sesama manusia. Pertanggungjawaban pidana wajib didapatkan pelaku kejahatan sebagai wujud dari sanksi hukum pidana yang dirasa adil oleh masyarakat. Anak yang melakukan tindak pidana/kejahatan (juvenile offender) jangan dipandang  sebagai  seorang  penjahat (criminal), tetapi  harus  dilihat  sebagai  orang  yang memerlukan bantuan,pengertian dan kasih sayang. 19 Pada umumnya anak yang masih dibawah umur belum mampu membedakan mana perbuatan yang melanggar hukum dan mana dan mana perbuatan yang sesuai dengan aturan hukum. 20

## B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan
1. Faktor Terjadinya Kejahatan Pembunuhan Berencana Dengan Pelaku Dan Korban Anak
Menurut  Irma  Gustiana  A,  Psikolog  anak  dan  remaja  menyatakan  bahwa  ada  berbagai macam faktor anak bertindak kriminal yang salah satunya adalah kurangnya kasih sayang dari orang  tua  sehingga  anak  melakukan  pemuasan  Psikologis  di  luar.  Selain  itu,  stressor  sosial ekonomi  atau  keluarga  yang  punya  ekonomi  rendah,  disorganisasi  sosial  atau  kurangnya pengendalian  diri  dalam  reaksi  agresi,  lingkungan  sosial  dengan  kekerasan  tinggi  atau mengalami  kekacauan  sosial  serta  kurang  memiliki  nilai  dan  norma  yang  berlaku  dalam keluarga juga dapat membentuk karakter pada diri anak, banyaknya aktivitas kurang baik yang ditayangkan melalui media sosial dan internet yang secara tidak langsung membuat anak-anak tidak  sadar  dan  menganggap  perilaku  yang  mereka  lakukan  adalah  hal  normal,  selanjutnya
16 Akhmad Syarifudin, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana,” Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum , vol. 25, No.14 (July 29, 2019): 1-5, http://www.riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/4210. hlm 3.
17 Arinal Maftukh Alifah  et al., “Dinamika Psikologis Narapidana Anak Pelaku Pembunuhan: Studi  Kasus  Di  Lapas Anak Kutoarjo,” Indigenous: Jurnal Ilmiah Psikologi, Vol. 13, no. 2 (October 12, 2016): 9-18, http://journals.ums.ac.id/index.php/indigenous/article/view/2600. hlm 10.
18 Syamsiar Arief, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak,” Petitum , Vol. 4, No. 1 (1 April 2016): 65-72, https://uit.e-journal.id/JPetitum/article/view/451/322. hlm 67.
20 Agus Bambang Nugraha, “Pembunuhan Berencana Oleh Anak Di Bawah Umur,” JGK (Jurnal Guru Kita,) Vol. 3, no. 2 (March 20, 2019): 144–57, https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jgkp/article/view/14781. hlm 145.
faktor  terakhir  dan  yang  terpenting  adalah  tidak  adanya  nilai  spiritual  yang  baik  yang seharusnya tertanam dalam diri seorang anak sejak masih dini. 21
Kemudian  menurut  Toni  Fiser  dari  Komnas  Perlindungan  Anak  Provinsi  Lampung mengatakan  bahwa  KPAI  pada  tahun  2018  mengadakan  riset  terkait  anak  sebagai  pelaku kejahatan yang mana dalam kurun waktu 7 tujuh tahun terakhir kasus anak yang berhadapan dengan  hukum  baik  sebagai  pelaku  maupun  sebagai  korban  menjadi  kasus  tertinggi  dengan jumlah mencapai 9.266 (sembilan ribu dua ratus enam puluh enam) kasus, yang mana sebagian besar  kasus  kejahatan  oleh  anak  terutama  pembunuhan,  korbannya  adalah  teman  akrab  dan teman  main  pelaku.  Menurutnya  salah  satu  penyebab  peristiwa  ini  terjadi  tidak  terlepas  dari pengaruh media yang memberikan contoh tidak baik melalui tayangan dan juga dalam bentuk games bernuansa  kekerasan  yang  kemudian  berpengaruh  terhadap  perilaku  anak.  Selain  itu faktor lingkungan yang tidak bersahabat, pengaruh teman serta kebebasan yang berlebihan juga merupakan faktor-faktor yang mendorong anak melakukan kejahatan. 22
Selanjutnya menurut Akademisi Hukum dari Universitas Pamulang Gregorius Hermawan K,  mengatakan  bahwa  yang  menjadi  penyebab  terjadinya  kejahatan  pembunuhan  berencana dengan pelaku dan korban anak yang pertama adalah faktor kesalahpahaman. Kesalahpahaman sering kali diawali dengan kurangnya komunikasi dan penjelasan antara satu dengan lainnya. Kesalahpahaman biasanya terjadi karena ego yang sangat tinggi dari setiap individu sehingga menimbulkan  masalah  yang  memicu  terjadinya  tindak  pidana.  Kemudian  yang  kedua  faktor emosi  yang  labil,  anak  pada  masa  remaja  merupakan  masa  yang  sangat  labil  emosinya. Memiliki emosi yang labil dalam menangkap informasi dan ingin mewujudkan keinginan hati seringkali  tanpa  berfikir  dahulu  apakah  perbuatan  yang  dilakukannya  merupakan  perbuatan yang baik atau buruk dan dampak yang akan ditimbulkan dari suatu perbuatan tersebut dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Faktor yang ketiga adalah rendahnya budi pekerti, faktor  ini  menyebabkan  pelaku  kejahatan  tidak  dapat  berfikir  dengan  menggunakan  akal budinya  ketika  melakukan  kejahatan.  Rendahnya  budi  pekerti  yang  dialami  oleh  kelompok anak disebabkan karena kurangnya kontrol sosial dalam lingkungan keluarga maupun sekolah. Selanjutnya  faktor  yang  terakhir  adalah  rendahnya  iman,  faktor  ini  merupakan  faktor  yang mendasar menyebabkan terjadinya kejahatan. Keyakinan serta pengetahuan agama yang kurang akan  membuat  seseorang  tidak  memiliki  iman  yang  kuat.  Orang  yang  imannya  lemah cenderung mudah terpancing emosinya untuk melakukan kejahatan. 23
Berdasarkan pendapat para responden diatas, terdapat beberapa teori yang sejalan dari para ahli  kriminologi  yang  dipergunakan  untuk  mempelajari  sebab-sebab  terjadinya  kejahatan. Kejahatan  memiliki  keterkaitan  dengan  kondisi  individu  pelaku,  dimana  terdapat  teori-teori yang mengemukakan variabel mengapa individu berperilaku jahat yaitu: 24

## a. Teori Klasik
Teori  ini  dalam  kriminologi  menunjuk  pada  sebuah  pendekatan  yang  menekankan kehendak bebas dan rasionalitas aktor kriminal. Sebelum formulasi dan diterimanya teori klasi, pelaksanaan peradilan pidana di Eropa tidak bisa diperkirakan, tidak menentu dan kejam. Pada awal  abad  ke-19  terdapat  100 lebih  kejahatan  yang  dapat  dijatuhi  hukuman  mati. Kebijakan pidana  dirancang  untuk  mengontrol  “kelas-kelas  berbahaya”,  masa  tanpa  properti  petani, pekerja dan pengangguran. Kemunculan filsafat liberal yang dianut para penulis seperti Locke,
21 Wawancara  dengan  Irma  Gustiana  A  selaku  Psikolog  anak  dan  remaja  pada  Biro  Psikologi  Ruang  Tumbuh,  Tanggal  3 September 2019
22 Wawancara dengan Toni Fiser selaku Komnas Perlindungan Anak Provinsi Lampung, Tanggal 23 Agustus 2019
23 Wawancara dengan Dr. Gregorius Hermawan K, S.H., M.H selaku akademisi Universitas Pamulang dan Widya Iswara pada Badan Diklat Kejaksaan RI, Tanggal 5 September 2019.
24 Topo santoso dan Eva Achjani Zulfa, Kriminologi, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011, hal. 25
Hobbes dan Rousseau mengusung “hak-hak alami manusia” dan rasio sebagai panduan dalam mengatur tindak tanduk manusia. 25

## b. Teori Neo Klasik
Teori  neoklasik  pada  dasarnya  mengakui  keadaan  lingkungan,  psikologis  dan  keadaan meringankan  lainnya  sebagai  kondisi-kondisi  yang  memodifikasi  doktrin  klasik.  Poin  kunci dari  teori  ini  adalah  bahwa  kita  tidak  perlu  mempunyai  penjelasan  dasar  penyebab  atau menunggu penjelasan tersebut untuk memenuhi kebutuhan mendesak kebijakan yang tidak bisa menunggu penjelasan final. Dalam teori ini mengemukakan bahwa pelaku menimbang peluang, biaya  dan  manfaat  kejahatan  tertentu.  Sistem  peradilan  pidana  harus  menjadikan  kejahatan kurang menguntungkan dengan meningkatkan kepastian dan beratnya hukuman. 26 c. Teori Ekologis
Teori  ini  biasa  disebut  juga  sebagai  mazhab  statistik,  geografi  atau  kartografi.  Ekologi adalah cabang biologi yang membahas hubungan timbal balik antara organisme dan lingkungan mereka. Ekologi manusia membicarakan hubungan timbal balik antara organisme manusia dan lingkungan fisik. Disebut mazhab statistik karena mazhab inilah yang pertama kali berupaya menerapkan  data  resmi  dan  statistik  bagi  problem  dalam  menjelaskan  kriminalitas.  Label geografi dan kartografi disandangkan karena penulis dalam kelompok ini cenderung bersandar pada peta dan data foto udara dalam penelitian mereka. 27
d. Teori Sosialis
Teori  sosialis  merupakan  teori  yang  memiliki  tiga  unsur  pengelompokkan  diantaranya Anomie, penyimpangan budaya dan kontrol sosial. Para ahli dalam teori Anomie memandang kejahatan sebagai gelaja sosial yang disebabkan oleh struktur sosial yang mengalami perubahan sehingga seseorang tidak mampu beradaptasi dengan lingkungannya. 28 Sedangkan dalam teori penyimpangan  budaya,  kejahatan  dianggap  sebagai  seperangkat  nilai-nilai  yang  khas  pada lower  class . 29 Kemudian  untuk  teori  kontrol  sosial,  kejahatan  dikaitkan  dengan  variabel- variabel  yang  bersifat  sosiologis,  antara  lain  struktur  lembaga,  pendidikan  dan  kelompok dominan. 30
e. Teori Biologis
Pendekatan bilogis atas sebab kejahatan memandang pelaku kejahatan secara mandiri pada “individunya”  semata  sebagai  pembuat  kejahatan.  Teori-teori  tersebut  ada  yang menitikberatkan  pada  kejahatan  yang  disebabkan  oleh  faktor  gen,  ada  pula  yang  mengambil kesimpulan tipe-tipe kejahatan yang dapat diidentifikasi berdasarkan ciri-ciri fisik yang melekat pada pelaku kejahatan. Teori-teori tersebut diantaranya:
f. Teori Lahir Sebagai Penjahat ( Born Crimina)l
Teori  ini  merupakan  teori  yang  dibawa  oleh  Cesare  Lombroso  (1835-1909).  Teori  ini menjelaskan bahwa penjahat mewakili suatu tipe keanehan atau keganjilan fisik yang berbeda dengan  non-kriminal.  Lombrosso  menyatakan  bahwa  penjahat  memiliki  suatu  bentuk kemerosotan  yang  termanifestasikan  dalam  karakter  fisik  yang  merefleksikan  suatu  bentuk awal dari evolusi. 31 Teori ini dianggap sederhana dan naif untuk saat ini, namun teori ini berjasa dalam penelitian mengenai kejahatan dan mengalihkan studi tentang kejahatan dari penjelasan
25 Frank E. Hagan, Op.Cit, hlm. 136.
26 Frank E. Hagan, Op.Cit, hlm. 142.
27 Frank E. Hagan, Op.Cit , hlm. 146.
28 Muhammad Mustofa, Metodologi Penelitian Kriminologi, Jakarta: Kencana, 2013, hlm. 62.
29 Ibid, hlm. 69.
30 Ibid ,  hlm. 76.
31 Prof. Dr. A. S. Alam, S.H., M.H dan Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H, Kriminologi Suatu Pengantar, Jakarta: Kencana, 2018, Hlm.
abstrak,  metafisik,  legal  dan  juristik  sebagai  basis  penghukuman  menuju  suatu  studi  ilmiah tentang penjahat serta kondisi-kondisi pada saat dia melakukan kejahatan. 32
g. Teori Fisik
Teori  ini  merupakan  teori  kriminologi  dengan  dasar  pengujian  identifikasinya  adalah  fisik seperti  bentuk tubuh,  tinggi  badan,  berat badan,  bentuk  wajah  dan lain  semua  yang  terdapat dalam fisik manusia. 33

## h. Teori Disfungsi otak dan Learning Disabilities
Teori  ini  adalah  teori  yang  dibuat  dengan  mengubah  jaringan  otak  untuk  mengubah kepribadian  atau  perilaku  agar  seseorang  tersebut  lebih  bisa  dikontrol.  Teori  ini  merupakan sebuah  langkah  terakhir  dalam  pendekatan  bedah  biomedis  terhadap  kriminalitas,  namun walaupun dapat diterapkan dalam kasus khusus yang langka teori ini tidak menawarkan banyak sebagai solusi umum bagi problem kejahatan. 34
i. Teori Faktor Genetik
Teori  ini  memandang  kejahatan  sebagaimana  disebabkan  oleh  faktor  genetik  yang menyimpulkan kalau proses pembuahannya hingga dilahirkan mendapatkan pemeliharaan dan perawatan  yang  salah.  Rata-rata  peneliti  menarik  kesimpulan  berdasarkan  generalisasi  dari sekian sampel pada kasus yang menunjukkan banyaknya kesamaan. 35
j. Teori Lingkungan
Teori  ini  merupakan  teori  yang  mengakui  bahwa  manusia  memiliki  akalnya  disertai kehendak  bebas  untuk  menentukan  pilihannya,  akan  tetapi  teori ini  juga  berpendapat  bahwa kehendak mereka itu tidak terlepas dari pengaruh faktor lingkungannya. Teori ini berpegang teguh  pada  keyakinan  bahwa  seseorang  dikuasai  oleh  hukum  sebab  akibat  ( cause-effect relationship ). 36
k. Teori Positivis
Positivisme  adalah  premis  dasar  yang  berarti  pengukuran  (kuantifikasi),  objektivitas (netralitas) dan kausalitas (determinisme). Teori ini menekankan pada sebuah pandangan dunia konsensus, sebuah fokus lebih pada aktor kriminal daripada perbuatan kriminal. 37

## 2. Upaya Yang Dilakukan Dalam Menanggulangi Kejahatan Pembunuhan Berencana Dengan Pelaku Dan Korban Anak
Upaya penanggulangan dalam bentuk preventif maupun represif merupakan suatu cara atau kebijakan  dalam  menanggulangi  suatu  kejahatan.  Kebijakan  yang  digunakan  tidak  hanya kebijakan  yang  bersifat  represif atau melalui  hukum  pidana,  melainkan  juga  kebijakan  yang sifatnya preventif yaitu diluar hukum pidana. Kebijakan hukum pidana bukanlah semata-mata pekerjaan  teknik  perundang-undangan  yang  dapat  dilakukan  secara  yuridis  normatif  dan sistematik  dogmatik,  tetapi  juga  memerlukan  pendekatan  yuridis  faktual  yang  dapat  berupa pendekatan  sosiologi,  historis  dan  komparatif,  bahkan  memerlukan  pula  pendekatan
32 Ibid, hlm. 52
33 Ibid , hlm. 53.
34 Frank E. Hagan, Op.Cit , hlm.175.
35 Ibid , hlm. 54.
36 Ibid , hlm. 57.
37 Frank E. Hagan, Op.Cit , hlm.162.
komprehensif dari berbagai disiplin sosial lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya. 38
Menurut Penyidik E. Angelina Polres Lampung Selatan Upaya preventif yang dilakukan oleh  Kepolisian  adalah  dengan  cara  mengadakan  razia  rutin  untuk  meminimalisir  terjadinya kriminal, razia yang dilaksanakan berupa razia sajam (senjata tajam) dan pengecekan identitas di  tempat  hiburan  malam,  kemudian  melakukan  sosialisasi  ke  sekolah-sekolah  dengan memberikan  informasi  akan  bahaya  tindakan  kriminalitas  yang  dilakukan  kelompok  anak, pihak Polres Lampung Selatan juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mencegah aksi kejahatan yang dilakukan oleh kelompok anak dengan cara langsung melaporkan kepada pihak Kepolisian apabila melihat langsung perbuatan anarkis  yang dilakukan oleh kelompok anak, pihak Polres Lampung Selatan juga menghimbau kepada orang tua agar memberi tahu anak- anak untuk mengurangi kegiatan yang dilakukan pada malam hari supaya tidak terjadi hal yang tidak dinginkan dan melakukan peningkatan pengamanan di wilayah hukum Polres Lampung Selatan. Sedangkan upaya represif yang dilakukan adalah dengan penegakan hukum terhadap kejahatan  pembunuhan  yang  dilakukan  oleh  anak  mengacu  pada  ketentuan  undang-undang yang berlaku, baik menurut KUHP, UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA, dan PP Nomor 65 tahun  2015  tentang  Pelaksanaan  Diversi  dan  Penanganan  Anak  Yang  Belum  12  (dua  belas) Tahun. KUHAP merupakan dasar bagi penegakan hukum pidana itu sendiri dimana mengatur bagaimana  tata  cara  mengajukan  suatu  perkara  pidana  ke  depan  pengadilan.  Pihak  penyidik Polres Lampung Selatan lebih dahulu mengupayakan Diversi bagi anak yang berusia dibawah 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Diversi adalah upaya untuk menemukan kata sepakat  antara  kedua  belah  pihak  yaitu  antara  pihak  korban  dan  pelaku  dan  tidak  ada perlawanan dari pihak manapun, apabila tidak terjadi kesepakatan maka pihak Kepolisian akan melanjutkan  perkara  tersebut  dengan  menyerahkannya  kepada  pihak  Kejaksaan  untuk dilanjutkan proses peradilan pidana.
Kemudian  menurut  Fransisca  Jaksa  Penuntut  Umum  dari  Kejaksaan  Negeri  Lampung Selatan, upaya preventif yang dilakukan oleh Kejaksaan salah satunya adalah dengan program Jaksa Masuk Sekolah. Kegiatan Jaksa Masuk Sekolah ini sudah dilakukan di seluruh Indonesia dengan tujuan untuk memberikan informasi berupa penyuluhan hukum tentang produk hukum seperti  undang-undang  kepada  siswa  dan  para  guru  agar  lebih  sadar  hukum.  Program  ini merupakan  salah  satu  metode  andalan  Kejaksaan  Republik  Indonesia  sebagai  bentuk  upaya preventif  terhadap  penanggulangan  kejahatan  dalam  rangka  menciptakan  anak-anak  bangsa yang taat hukum sehingga kelak menjadi generasi penerus bangsa dan memiliki masa depan yang  baik.  Selain  itu  program  lainnya  yang  menjadi  bagian  dari  upaya  preventif  terhadap penanggulangan kejahatan adalah dengan program Jaksa Menyapa.
Program  Jaksa  Menyapa  ini  merupakan  program  yang  dibuat  oleh  Kejaksaan  untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat melalui dialog interaktif saluran radio  RRI berskala nasional yang menjangkau masyarakat hingga daerah terpencil dengan harapan dapat memberikan  pencerahan  dan  pendidikan  guna  menumbuhkan  kesadaran  hukum  secara  lebih luas dan mudah. Sedangkan untuk upaya represif yang dilakukan oleh Kejaksaan yang pertama sama halnya dengan Kepolisian yaitu mengutamakan Diversi. Namun sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) UU SPPA, Diversi hanya bisa dilakukan apabila ancaman pidana atas tindak pidana yang dilakukan dibawah 7 (tujuh) tahun, sehingga dalam kasus pembunuhan berencana yang  dilakukan  oleh  anak  tidak  bisa  dilakukan  Diversi.  Kemudian  upaya  yang  dilakukan selanjutnya  adalah  tetap  melanjutkan  proses  hukumnya  dan  melimpahkan  perkara  ke Pengadilan namun sesuai dengan acara peradilan pidana anak. Jaksa sebagai Penuntut Umum Anak  dalam  prosesnya  wajib  memberikan  perlindungan  khusus  bagi  Anak  yang  diperiksa
38 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 24.
karena  tindak  pidana  yang  dilakukannya  dalam  situasi  darurat,  memperhatikan  kepentingan terbaik  bagi  Anak  dan  mengusahakan  suasana  kekeluargaan  tetap  terpelihara,  wajib merahasiakan  identitas  Anak  korban  dalam  pemberitaan  di  media,  Anak  harus  difasilitasi bantuan  hukum  dan  didampingi  oleh  Pembimbing  Kemasyarakatan  atau  Pendamping  lain sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, serta di dalam proses persidangannya tidak memakai toga atau atribut kedinasan. Hal-hal tersebut diatas sesuai dengan penjelasan Bab III tentang Acara Peradilan Pidana Anak UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA.
Selanjutnya  menurut  Dodik  Setio  Wijayanto  Hakim  Pengadilan  Negeri  Kalianda,  upaya yang dilakukan oleh Pengadilan melalui Hakim yang bertugas dalam menanggulangi kejahatan pembunuhan  berencana  oleh  anak  terhadap  anak  adalah  dengan  upaya  represif  yaitu memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan pada fakta-fakta yang terjadi di dalam persidangan seperti latar belakang atau motif Anak sebagai pelaku tersebut melakukan tindak pidana, rekam jejak dalam melakukan kejahatan, peran di dalam kejahatan, tingkat pemahaman terhadap kejahatan yang dilakukan, cara melakukan tindak pidana dan juga jumlah barang bukti yang  ada.  Dalam  prosesnya  Hakim  harus  bisa  memberikan  teladan  dalam  menjalankan penegakan hukum, hal ini merupakan tugas peradilan sebagai pelaksana hukum dan lembaga pencari  keadilan  termasuk  dalam  mengadili  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  Anak. Selanjutnya beliau menambahkan bahwa dalam menjatuhkan hukuman berupa pidana terhadap anak harus tepat dan jelas ketentuan mana yang dilanggar, serta dimana tempat anak sebagai pelaku  tersebut  menjalankan  hukuman.  Tujuan  seorang  hakim  dalam  menjatuhkan  sanksi berupa  pidana  terhadap  anak  yang  melakukan  kejahatan  khususnya  pembunuhan  berencana adalah agar menyadari kesalahan yang telah diperbuat dan memiliki perasaan empati sehingga tidak  akan  mengulangi  kembali  kejahatannya,  baik  kejahatan  yang  sama  ataupun  kejahatan- kejahatan lainnya.

## C. Penutup
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, penulis menganalisis:
1) Faktor penyebab terjadinya kejahatan pembunuhan berencana dengan pelaku dan korban anak yaitu:
a. Rendahnya tingkat pendidikan dan nilai-nilai spiritual;
b. Lingkungan yang tidak bersahabat (Keluarga, Sekolah dan Masyarakat);
c. Perkembangan teknologi yang sangat pesat;
d. Kemampuan ekonomi yang rendah;
2) Upaya dalam menanggulangi kejahatan pembunuhan berencana dengan pelaku dan korban anak yaitu:
a. Kebijakan yang sifatnya preventif, yakni upaya yang sifatnya lebih mencegah suatu tindak kejahatan. Upaya tersebut antara lain melakukan razia berupa senjata tajam, pengecekan identitas di tempat hiburan malam, melakukan penyuluhan hukum ke sekolah-sekolah serta penyuluhan  hukum  berupa  dialog  interaktif  melalui  media  elektronik  radio.  Upaya  ini adalah upaya yang dilakukan dari pihak Kepolisian, Kejaksaan dan semua masyarakat serta Pemerintah  untuk  bersama-sama  mengambil  bagian  dalam  pencegahan  tindak  kejahatan pembunuhan berencana khususnya yang dilakukan oleh anak-anak dibawah umur.
b. Kebijakan  yang  sifatnya  represif,  yakni  upaya  yang  dilakukan  setelah  terjadinya  suatu kejahatan. Kebijakan ini merupakan suatu bentuk upaya yang menitikberatkan pada proses peradilan sesuai dengan ketentuan yang tertera di dalam UU No. 11 tahun 2012 tentang SPPA yang bertujuan agar anak yang berhadapan dengan hukum tersebut mengerti akan kesalahan yang telah diperbuat sehingga tidak akan mengulangi kembali kejahatan  yang dilakukannya melainkan menjadi lebih baik lagi. Aparat penegak hukum yakni Kepolisian,
Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasyarakatan merupakan bagian yang terlibat dalam proses kebijakan penanggulangan ini.

## Daftar Pustaka
A. Buku
Alam, A. S., S.H., M.H dan Ilyas, Amir. S.H., M.H. 2018. Kriminologi Suatu Pengantar, Jakarta: Kencana.
Arief,  Barda  Nawawi.  2008. Masalah  Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan  Hukum  Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan , Jakarta: Kencana.
Arief,  Barda  Nawawi.  2008. Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana:  Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru , Jakarta: Kencana. Djamali, R. Abdoel. 2019. Pengantar Hukum Indonesia, Depok: PT. RajaGrafindo Persada. Hagan, Frank E. 2013. Pengantar Kriminologi, Jakarta: Kencana. Mustofa, Muhammad. 2013. Metodologi Penelitian Kriminologi. Jakarta: Kencana. Wiyoni R. 2018. Sistem Peradilan Pidana Anak, Jakarta: Sinar Grafika. Santoso, Topo dan Zulva, Eva Achjani. 2011. Kriminologi. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

## B. Jurnal
Ardian Fikri, "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan  Anak." Jurnal  Abdi  Ilmu, Vol.  1  No.  1,  Juni  2018:  158-168, http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/abdiilmu/article/view/388.
Ayu, Gusti, Novira Santi, Ni Putu, Rai Yuliartini, Dewa Gede, and Sudika Mangku. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Buleleng,” Jurnal Komunitas Yustitia , vol. 2, No. 1, February 28, 2019: 1-11, https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/23924.
Buluran,  Jesica  Ribka.  Penerapan  Sanksi  Pidana  Terhadap  Pelaku  Kejahatan  Mutilasi  Menurut Pasal  340  Kuhp,” LEX  ET  SOCIETATIS ,  vol.  5,  No.  7,  December  5,  2017:127-133, https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/18098.
Djesi  Ariani,  "Pertanggungjawaban  Pelaku  Tindak  Pidana  Pembunuhan  Berencana  Yang Dilakukan  Oleh  Anak  (Studi  Putusan  Pengadilan  Negeri  Nomor  16/Pid.Sus- Anak/2016/PN.Cbn)." Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat, Vol. 19, No. 2, 2020: 114-136,
https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/jhk/article/view/2334/1571.
Hardiyanto,  Sigit,  Elfi  Syahri  Romadhona,  “Remaja  Dan  Perilaku  Menyimpang  (Studi  Kasus Remaja  Di  Kota  Padangsidimpuan).” Jurnal  Interaksi :  Jurnal  Ilmu  Komunikasi .  Vol.  2, March 13, 2018: 23-32,  http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/interaksi/article/view/1785. Intan, Eka, Putri Lembaga, Konsultan Bantuan, and Hukum Intan. “Begal Anak; Pemenuhan Hak
Dan  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  Kelas  II  A  Bandar  Lampung  Fulfillment  Of  The Rights Of The Child In The Class Ii Special Child Coaching Institution In Bandar Lampung.”
Cepalo, Vol. 2, no. 2, September 12, 2018: 45–84.
https://doi.org/10.25041/cepalo.v2no2.1764.
Shofwatal  Qolbiyyah,  "Kenakalan  Remaja  (Analisis  Tentang  Faktor  Penyebab  Dan  Solusinya
Dalam Perspektif Pendidikan Agama Islam)." Sumbula: Jurnal Studi Keagamaan, Sosial Dan Budaya, Vol. 2, No. 1, Januari-Juni 2017:493-512,
http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/sumbula/article/view/2984.
Maftukh Alifah, Arinal, Nanik Prihartanti, dan Imron Rosyidi,. “Dinamika Psikologis Narapidana Anak Pelaku Pembunuhan: Studi Kasus Di Lapas Anak Kutoarjo.” Indigenous: Jurnal Ilmiah Psikologi, Vol. 13, no. 2, October 12, 2016: 9-18,
http://journals.ums.ac.id/index.php/indigenous/article/view/2600.
Mandagie, Anselmus S. J. “Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah  Umur  Ditinjau  Dari  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem
Peradilan  Pidana  Anak.” LEX CRIMEN . Vol. 9, May 18, 2020: 53-62, https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/28552. Maharani,  "Manusia  Sebagai  Homo  Economicus:  Refleksi  Atas  Kasus-Kasus  Kejahatan  Di Indonesia." Jurnal Filsafat, Vol. 26, No. 1, Februari 2016: 31-52,
https://dev.jurnal.ugm.ac.id/wisdom/article/view/12624/9083. Mayo, Elton “Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak,” Diponegoro Law Journal , vol. 3, No. 2, April 1, 2014: 1-12, http://ejournals1.undip.ac.id/index.php/dlr. Nugraha,  Agus Bambang.  “Pembunuhan Berencana Oleh  Anak Di Bawah Umur.” JGK  (Jurnal Guru Kita) 3, no. 2 (March 20, 2019): 144–57. https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jgkp/article/view/14781.
Rismawati, Shinta Dewi. “Karakteristik Kejahatan Pembunuhan Dalam Konstalasi Relasi Gender.”
JURNAL PENELITIAN . Vol. 5, May 21, 2013: 1-11,
https://doi.org/10.28918/JUPE.V5I1.237.
Syarifudin,  Akhmad.  “Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Tindak  Pidana  Pembunuhan  Berencana.”
Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum . Vol. 25, July 29, 2019: 1-5, http://www.riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/4210.
Syamsiar  Arief,  "Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Tindak  Pidana  Pembunuhan  Berencana  Yang Dilakukan  Oleh  Anak,” Petitum ,  Vol.  4,  No.  1  (1  April  2016):  65-72,  https://uit.e- journal.id/JPetitum/article/view/451/322.
C. Undang-Undang Undang-Undang Dasar 1945.
Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum 12 (dua belas) Tahun 2015.