## Al-Mizan
Jurnal Pemikiran Hukum Islam ISSN 1907-0985,  E ISSN 2442-8256 Vol. 13, No. 2, 2017, h. 272-293 DOI: https://doi.org/10.30603/am.v13i2.914

## Divorce Lawsuit Due to Polygamy in the Manado Religious Court
Edi Gunawan, Faradila Hasan

## Fakultas Syariah IAIN Manado
Email: edigunawan@iain-manado.ac.id, faradila.hasan@iain-manado.ac.id
Abstract:  This  article  discusses  the  claim  that  the  Manado  City  Religious Court which discussed polygamy could be the reason for filing a lawsuit for divorce and court consideration in resolving cases of divorce for polygamy in the Manado Religious Court. The research method used in this study is a descriptive qualitative presentation method with  the type of field research (literature study). Polygamy can be made as an excuse for wives to ask for divorce  in  court.  In  principle,  a  wife  may  not  ask  for  polygamy,  but  if someone  refuses  disobedience  to  her  husband  after  polygamy.  The consideration used by the judge in deciding divorce cases, polygamy, is in accordance with the reasons filed by the plaintiff in filing for divorce.
Keywords: Divorce, Polygamy, Manado Religious Court

## Cerai Gugat Akibat Poligami Di Pengadilan Agama Manado
Abstrak:  Artikel  ini  membahas  mengenai  cerai  gugat  yang  terjadi Pengadilan Agama Kota Manado yang bertujuan untuk mengetahui mengapa poligami  dapat  menjadi  alasan  pengajuan  cerai  gugat  dan  pertimbangan hakim dalam menyelesaikan kasus cerai gugat akibat poligami di Pengadilan Agama Manado. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penyajian  deskriptif  kualitatif  dengan  jenis  penelitian  lapangan  ( library research).  Poligami  dapat  dijadikan  sebagai  alasan  bagi  istri  untuk mengajukan  cerai  gugat  ke  pengadilan.  Pada  prinsipnya  seorang  istri  tidak boleh  menuntut  cerai  disebabkan  poligami,  namun  diperbolehkan  jika  ada kekhawatiran  ketidaktaatan  kepada  suami  setelah  dipoligami.Pertimbangan yang  digunakan  oleh  hakim  dalam  memutuskan  perkara  cerai  gugat  akibat poligami didasarkan pada alasan-alasan yang diajukan oleh penggugat dalam pengajuan cerai gugat.
Kata Kunci: Cerai Gugat, Poligami, Pengadilan Agama Manado

## A. Pendahuluan
Undang-Undang  No.1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  (selanjutnya disebut  UUP  menganut  azas  monogami.  Pasal  3  (1)  dan  (2)  menyatakan bahwa  pada  dasarnya  dalam  suatu  perkawinan  seorang  pria  hanya  boleh memiliki  seorang  istri  saja,  dan  seorang  wanita  juga  hanya  boleh  memiliki seorang  suami.  Namun  pengadilan  agama  dapat  memberikan  izin  kepada seorang suami untuk memiliki istri lebih dari satu orang apabila dikehendaki oleh  pihak-pihak  yang  bersangkutan.  Dalam  Peraturan  Pemerintah  No.  9 tahun  1975  tentang  Penjelasan  tentang  Undang-Undang  Perkawinan, menyatakan bahwa apabila seorang suami ingin melakukan perkawinan lebih dari  seorang,  maka  seorang  suami  harus  mengajukan  permohonan  secara tertulis  kepada  Pengadilan  Agama.  Oleh  karena  itu,  tidak  ada  alasan  bagi seorang laki-laki untuk melakukan poligami di luar pengadilan.
Inpres Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya  disebut  KHI)  telah  mengatur  tata  cara  poligami  beserta syaratnya. Ada lima pasal dalam BAB IX yang mengatur tentang poligami. Ada  banyak  hal  yang  harus  dipenuhi  suami  yang  hendak  berpoligami,  di antaranya  harus  berlaku  adil  (baik  itu  tempat  kediaman,  giliran,  dan  biaya rumah  tangga),  mendapatkan  izin  dari  istri  pertama,  tidak  memiliki  istri lebih  dari  empat  orang,  istri  cacat  atau  penyakit  yang  tidak  dapat disembuhkan, istri tidak dapat memberikan keturunan, dan istri tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai seorang istri.
Poligami  saat  ini  masih  menjadi  pembicaraan  hangat  di  tengah- tengah  masyarakat.  Aksi  pro  dan  kontra  terus  berdatangan  menyikapi permasalahan  poligami  termasuk  di  kalangan  para  aktivis  perempuan. Terutama  kalangan  feminis  yang  menganggap  bahwa  poligami  merupakan salah  satu  wadah  penindasan  kaum  laki-laki  kepada  perempuan.  Bahkan pandangan  ini  seakan-akan  memperoleh legitimasi  dengan  adanya  praktek- praktek  di  tengah  masyarakat  yang  tidak  sesuai  dengan  tuntutan  Islam. pendapat yang lain menyatakan bahwa, dilarangnya poligami justru menjadi pemicu  dan  cenderung  melegalisasi  prostitusi.  Berbagai  pendapat  terus mengalir kian semarak. 1
1 Syarif  Zubaidah, Poligami  dan  Aplikasi  Hukum  Islam  di  Indonesia,  dalam  Tim
Penulis  UII, Pribumisasi  Hukum  Islam  ‚Pembacaan  Kontemporer  Hukum  Islam  di Indonesia‛ (Cet. Ke-1; Jogjakarta: Kaukaba, 2012), 541.

## Edi Gunawan, Faradila Hasan
Secara  keseluruhan  poligami  dilakukan  secara  sembunyi-sembunyi dan  tidak  tercatat  di  Kantor  Urusan  Agama  (KUA).  Biasanya  pelaku poligami  menikahi  istri  kedua  atau  ketiganya  di  bawah  tangan  dan  tanpa persetujuan istri pertama. Hal ini secara langsung menimbulkan dua masalah serius;  a)  pelanggaran  terhadap  ketentuan  poligami  yang  mengharuskan mendapatkan izin dari istri pertama melalui pengadilan, dan b) pernikahan di bawah  tangan  yang  dapat  merugikan  istri.  Kedua  hal  di  atas  berpotensi melahirkan permasalahan sosial. Bagi istri kedua, ia akan dihadapkan pada permasalahan  legalitas  anak  yang  dilahirkan  kemudian,  di  mana  anak  akan kesulitan  untuk  mendapatkan  statusnya  seperti  akte  kelahiran.  Padahal status  akan  memberikan  hak  bagi  anak  untuk  mendapatkan  pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. 2
Masalah poligami sekarang ini semakin  dianggap sebagai perbuatan tabu,  seolah-olah  poligami  merupakan  perbuatan  tercela.  Hanya  satu  kata, tapi belakangan membuat Indonesia geger. Dari sudut pandang Islam, boleh dan  tidak  terlalu  banyak  ‚variabel‛  yang  dibutuhkan  untuk  melakukannya. Jika  kemudian  masalah  poligami  menjadi  rumit,  karena  banyak  sekali ‚variabel‛  yang  dipergunakan  sebagai  bahan  pertimbangan.  Syarat-syarat dan argumen-argumen yang kemudian muncul dikalangan umat Islam untuk ‚menekan‛  angka  poligami,  sebetulnya  merupakan  kebijakan  ulama, terutama menyangkut perempuan. Meskipun masalah perempuan hanya satu, yaknimasalah  perasaan  yang  sulit  dikompromikan  jika  menyangkut ‚saingan‛, atau mungkin lebih tepatnya masalah eksistensi diri. 3
Sebagian  besar  para  pelaku  poligami  melakukan  pernikahannya secara  sembunyi-sembunyi  atau  nikah  siri.  Alasan  yang  sering  dijadikan pembelaan  adalah  susahnya  mendapatkan  izin  dari  pengadilan  agama. Padahal  dalam  data  kementerian  agama,  hampir  80%  pengajuan  poligami dikabulkan  di  PA  apabila  syarat-syarat  untuk  melakukan  poligami terpenuhi 4 .  Oleh  karena  itu,  tidak  ada  alasan  bagi  pelaku  poligami  untuk tidak  mengajukan  permohonan  poligami  kepada  pengadilan  agama  apabila
2 Nasaruddin Umar, Refleksi Penerapan Hukum Keluarga di Indonesia. Makalah ini disampaikan dalam acara Konsultasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia, diselenggarakan oleh Komnas Perempuan Indonesia pada tanggal 3-4 Februari 2009 di Hotel Harris Jakarta.
3 Donny Reza, http://psychoavatar.blogspot.com.2006/12/saya-dan-polemik- poligami.html. diakses pada tanggal 3 Juli 2017.
4 Nasaruddin Umar, Refleksi Penerapan Hukum Keluarga di Indonesia. Makalah ini disampaikan dalam acara Konsultasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia, diselenggarakan oleh Komnas Perempuan Indonesia pada tanggal 3-4 Februari 2009 di Hotel Harris Jakarta.

## Cerai Gugat Akibat Poligami di Pengadilan Agama Manado
syarat-syarat  untuk  berpoligami  terpenuhi,  karena  hal  tersebut  telah  diatur dalam UUP.  Sehingga apabila ada pelaku poligami yang tidak mengajukan permohonan kepada pengadilan agama dengan alasan susahnya mendapatkan izin,  maka  alasan  tersebut  hanya  merupakan  pembelaan  yang  tidak beralasan.
Dalam UUP menganut azas monogami, yakni seorang laki-laki hanya boleh  memiliki  satu  istri.  Akan  tetapi,  Undang-Undang  Perkawinan  tidak menutup  rapat-rapat  poligami.  Laki-laki  tetap  memiliki  peluang  untuk melakukan  poligami  (memiliki  lebih  dari  satu  istri)  apabila  syarat-syarat yang ditentukan oleh UUP terpenuhi.
Selain UUP, KHI juga mengatur tentang poligami (pasal 55-59 KHI). Beberapa  syarat  yang  harus  dipenuhi  oleh  seorang  suami  yang  ingin melakukan  poligami,  seperti;  mendapat  persetujuan  dari  istri  pertama, adanya  kepastian  bahwa  seorang  suami  mampu  menjamin  keperluan  hidup istri-istri  dan  anak-anak  mereka,  dan  seorang  suami  harus  mampu  berlaku adil  terhadap  istri-istrinya.  Syarat  lain  yang  harus  mengikut  pengajuan poligami adalah bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang  istri,  istri  memiliki  cacat  badan  atau  penyakit  yang  tidak  dapat disembuhkan, serta istri tidak dapat memberikan keturunan.
Terkait  persoalan  perceraian,  dari  tahun  ke  tahun  selalu  mengalami peningkatan. Menurut Nasaruddin Umar, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab  terjadinya  perceraian,  beberapa  diantaranya  adalah;  praktek poligami  suami,  perselingkuhan,  pemenuhan  kebutuhan  ekonomi, pernikahan  dini,  perbedaan  keyakinan  politik  antara  suami  dan  istri,  serta masalah beda agama dalam ikatan perkawinan. Pada kasus-kasus perceraian sendiri,  sebagaimana  dikemukakan  bahwa  ada  beberapa  isu  yang  memang sangat  terkait  pada  upaya  pemenuhan  keadilan  bagi  perempuan,  yaitu mengenai  pembagian  harta  gono  gini,  hak  talak  perempuan  dalam  masa gugatan  perceraian,  termasuk  di  dalamnya  persoalan  pemenuhan  nafkah, masa iddah dan proses rujuk suami istri. 5
Pada  masa  lalu,  perceraian  lebih  banyak  terjadi  karena  kehendak suami.  Hal  ini  karena  posisi  suami  dalam  keluarga  jauh  lebih  kuat dibandingkan isteri. Isteri lebih banyak tergantung kepada suaminya secara
5 Nasaruddin Umar, Refleksi Penerapan Hukum Keluarga di Indonesia. Makalah ini disampaikan dalam acara Konsultasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia, diselenggarakan oleh Komnas Perempuan Indonesia pada tanggal 3-4 Februari 2009 di Hotel Harris Jakarta.

## Edi Gunawan, Faradila Hasan
materi  dan  psikologis.  Bila  terjadi  perceraian,  maka  pihaki  steri  dan  anak- anaklah yang lebih banyak merasakan dampak negatifnya.
Namun pada masa sekarang, cukup mengejutkan ketika data statistik Badan  Peradilan  Agama  Mahkamah  Agung  RI  menyebutkan  pada  tahun 2009  perkara  perceraian  yang  diputus  Pengadilan  Agama/Mahkamah Syar’iyah mencapai 223.371 perkara. Perkara cerai gugat berjumlah 150.000 perkara.  Ini  berarti  65%  dari  perkara  cerai  yang  diproses  di  Pengadilan Agama di seluruh Indonesia adalah cerai gugat. 6
Mengenai  prosedur  perceraian,  pasal  39  ayat  (1)  UU  No.  1  tahun 1974  tentang  Perkawinan  menyatakan  bahwa  perceraian  hanya  dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha  dan  tidak  berhasil  mendamaikan  kedua  belah  pihak.  Sehingga setiap perceraian yang dilakukan suami istri yang tidak diucapkan di depan sidang pengadilan tidak dianggap putus.
Aturan  di  atas  berbeda  dengan  kitab-kitab  fikih  klasik  yang menyatakan bahwa talak dapat terjadi dengan pernyataan dari pihak suami, baik secara lisan maupun tertulis, secara bersungguh-sungguh atau bersenda gurau. 7 Namun,  hal  tersebut  tidak  dapat  diberlakukan  di  Indonesia  karena masalah  perkawinan  telah  diatur  dalam  Undang-Undang  Perkawinan. Seberapa kali pun kita mengucapkan talak, tetapi hal tersebut diucapkan di luar  pengadilan,  maka  perceraian  tersebut  tidak  diakui  oleh  negara.  Oleh karena  itu,  apabila  ada  suami  istri  yang  melakukan  perceraian  (suami mentalak istrinya atau istri menggugat cerai suaminya) harus mengajukan ke pengadilan, sehingga pengadilan menindaklajuti pengajuan tersebut sebagai bukti keseriusan untuk melakukan perceraian.
Pada  dasarnya  penelitian  tentang  perceraian  telah  banyak  dilakukan oleh  beberapa  orang  dengan  metode  dan  objek  kajian  penelitian  yang berbeda-beda, sesuai dengan minat dan bidang ilmu masing-masing. Berikut ini peneliti akan menguraikan beberapa penelitian terdahulu dan buku yang berkaitan ataurelevandengan penelitian yang akandilakukan.
Silva  Rizki  Amalia, Faktor-faktor  Pendorong  Cerai  Gugat  di Pengadilan Agama Jogjakarta Tahun 2011-2013 (Tesis). Menurut penelitian ini  faktor-faktor  yang  menjadi  pendorong  terjadinya  cerai  gugat  adalah  (a)
6 http://badilag.net. Diakses pada tanggal 4 Juli 2017.
7 M.  Atho’  Mudzhar,  ‚Dampak  Gender  Terhadap  Perkembangan  Hukum  Islam,‛ Profetika: Jurnal Studi Islam, Vol. 1 No. 1, 1999, 12.
nusyuz  suami  kepada  istri,  seperti  suami  tidak  memenuhi  kebutuhan ekonomi,  suami  melakukan  KDRT,  mengolok-olok  dan  memaki-maki  istri, dan meninggalkan istri serta anak, (b) Syiqaq, yaitu terjadinya pertengkaran, percekcokan  antara  suami  dan  istri  karena  perselisihan,  seperti  masalah kesulitan  ekonomi  keluarga,  kurangnya  perhatian  dan  kasih  sayang  suami, adanya  campur  tangan  orang  ketiga,  dan  perselingkuhan,  (c) nusyuz    istri terhadap  suami,  seperti  istri  tidak  taat  kepada  suami,  tidak  menjaga  diri dengan  baik  ketika  suami  tidak  ada  di  rumah,  dan  pergi  dari  rumah  serta tidak  melaksanakan  kewajibannya,  (d)  suami  atau  istri  melakukan perzinahan.  Dan  hubungan  personal  yang  asimetris,  tidak  seimbang  antara cost dan reward antara hak dan kewajiban yang memperkuat dorongan salah satu pihak untuk mengajukan perceraian.
Andi  Kasmawati, Faktor  Penyebab  Terjadinya  Perceraian  di  Kota Makassar (Studi Pada Kantor Pengadilan Agama Makassar). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa latar belakang terjadinya perceraian antara lain: (a) poligami  tidak  sehat,  (b)  krisis  akhlak,  (c)  cemburu,  (d)  kawin  paksa,  (e) ekonomi, (f) kekejaman fisik dan mental, (g) gangguan pihak ketiga, (h) dan tidak adanya keharmonisan.
Rusmala  Dewi  Jayanti, Faktor-faktor  Perceraian  di  Pengadilan Agama  Palembang.  Hasil  penelitian  ini  menjelaskan  bahwa  faktor-faktor yang  menyebabkan  terjadinya  perceraian  antara  lain;  ketidakharmonisan suami  istri,  gangguan  pihak  ketiga,  tidak  ada  tanggung  jawab,  ekonomi, cemburu, poligami yang tidak sehat, dan krisis akhlak.
Nurhasanah, Persepsi Perempuan Terhadap Perceraian (Studi analisis terhadap meningkatnya angka gugatan cerai di Pengadilan Agama Padang).
Faktor  penyebabnya  adalah  poligami  tidak  sehat,  krisis  akhlak,  cemburu, ekonomi,  tidak  ada  tanggungjawab,  kawin  di  bawah  umur,  dihukum,  cacat biologis,  kekerasan  dalam  rumah  tangga  (KDRT),  gangguan  pihak  ketiga, tidak  ada    keharmonisan,  penganiayaan  dan  kekejaman  mental.  Sebagian wanita  memiliki  persepsi  mengenai  tingginya  angka  perceraian  karena menganggap  bahwa  para  wanita  sudah  pintar  dan  mandiri,  mapan,  dan semakin sadar untuk menyuarakan hak-hak perempuan.
Dari  hasil  penelitian  di  atas,  belum  ada  yang  melakukan  penelitian secara  khusus  tentang  poligami  yang  merupakan  faktor  yang  paling  tinggi mengakibatkan seorang istri mengajukan cerai gugat kepada suami. Apa lagi ketika kita melihat penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Manado,

## Edi Gunawan, Faradila Hasan
berkaitan dengan poligami yang menjadi faktor penyebab diajukannya cerai gugat oleh seorang istri.

## B. Problematika Perceraian Akibat Poligami
Jumlah  perceraian  yang  kian  meningkat  ini  memiliki  beberapa penyebab.  Menurut  Nasaruddin  Umar,  dari  hasil  penelitian  terdapat  13 faktor  antara  lain;  ekonomi,  migrasi,  kekerasan  dalam  rumah  tangga (KDRT),  selingkuh,  cacat,  sakit,  jarak,  ketidakcocokan,  perkawinan  di bawah umur, perbedaan intelektual, dan faktor politik. 8
Suatu  fenomena  yang  menarik  dari  kasus  perceraian  di  Indonesia beberapa  tahun  terakhir  karena  meningkatnya  angka  perceraian  yang diajukan oleh istri, yakni cerai gugat. Antara 70-80% perceraian yang terjadi di  Indonesia  disebabkan  oleh  cerai  gugat  yang  diajukan  oleh  istri.  Hal  itu bertolak  belakang,  di  mana  sebelum  reformasi,  sekitar  70  %  perceraian karena suami menalak istrinya.
Nasaruddin  Umar  menjelaskan  bahwa,  naiknya  angka  cerai  gugat disinyalir  karena  semakin  tingginya  tingkat  kesadaran  hukum  di  kalangan perempuan. 9 Hal  itu  dikuatkan  bahwa  dari  rata-rata  200  ribu  kasus perceraian  di  Indonesia  pada  tahun  2008,  cerai  gugat  mencapai  70%. 10
Selain itu, masyarakat Indonesia semakin modern, terutama yang tinggal di daerah  perkotaan  terjadi  perubahandalam  struktur  keluarga.  Laiknya  di negara-negara  modern,  para  istri  di  daerah  perkotaan  relatif  memiliki kesadaran  hukum  yang  lebih  baik,  hal  itu  disebabkan  karena  tingkat pendidikan perempuan semakin tinggi.
Karena  tingkat  pendidikan  perempuan  semakin  tinggi,  maka kesempatan mereka untuk mendapatkan pekerjaan dan kemandirian ekonomi pun  semakin  besar.  Dengan  begitu,  ketergantungan  perempuan  terhadap
8 Kasus  perceraian  meningkat  10  kali  lipat,  Jakarta,  Media  Indonesia. http://www.mediaindonesia.com/read/2009/05/05/77081/92/14/kasus-perceraian-meningkat- 10 kali lipat. diakses pada tanggal 10 Agustus 2017.
9 Kasus  perceraian  meningkat  10  kali  lipat,  Jakarta,  Media  Indonesia. http://www.mediaindonesia.com/read/2009/05/05/77081/92/14/kasus-perceraian-meningkat- 10 kali lipat. diakses pada tanggal 10 Agustus 2017.
10 Kasus  perceraian  meningkat  10  kali  lipat,  Jakarta,  Media  Indonesia. http://www.mediaindonesia.com/read/2009/05/05/77081/92/14/kasus-perceraian-meningkat- 10 kali lipat. diakses pada tanggal 10 Agustus 2017.
suami  pun  sudah  semakin  berkurang.  Hal  itu  dapat  diamati  di  kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Makassar, dan kota besar lainnya.  Dampak dari  semakin  berkurannya  ketergantuangan  perempuan,  jika  suami melakukan  poligami  tanpa  seizin  istri  maka  istri  di  zaman  sekarang  akan menggugat suaminya dikarenakan istri merasa secara materi bisa memenuhi kebutuhannya tanpa bantuan suami.
Berikut  adalah  dalil-dalil  yang  berkaitan  dengan  poligami  beserta penjelasannya sebagai berikut:
Dan  jika  kamu  takut  tidak  dapat  berlaku  adil  terhadap  (hak-hak) perempuan  yang  yatim  (bilamana  kamu  mengawininya),  Maka kawinilah  wanita-wanita  (lain)  yang  kamu  senangi  :  dua,  tiga  atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil. Maka (kawinilah)  seorang  saja,  atau  budak-budak  yang  kamu  miliki,  yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya (QS. An- Nisa’ ayat 3). 11
Ayat  tersebut  menurut  Khazim  Nasuha  merupakan  ayat  yang memberikan  pilihan  kepada  kaum  laki-laki  bahwa  menikahi  anak  yatim dengan  rasa  takut  tidak  berlaku  adil  karena  keyatimannya  atau  menikahi perempuan  yang  disenangi  hingga  jumlahnya  empat.  Akan  tetapi,  jika semuanya dihantui rasa takut tidak berlaku adil, lebih baik menikah dengan seorang perempuan atau hamba sahaya, karena hal itu menjauhkan diri dari berbuat aniaya. 12
Dalam ayat ini Allah swt. berbicara kepada para pengasuh anak-anak perempuan  yatim  bahwa  jika  anak  perempuan  yatim  berada  di  bawah pengasuhan salah seorang dari kalian, lalu apabila menikahinya dia khawatir tidak  akan  memberinya  mahar  yang  setara  dengan  yang  lazim  diberikan kepada wanita-wanita lain, maka jangan menikahi anak perempuan yatim itu melainkan  menikahlah  dengan  perempuan  lain.  Sesungguhnya  jumlah mereka  sangat  banyak  dan  Allah  tidak  mempersempit  peluang  untuk menikah  dengan  mereka,  melainkan  dapat  menikah  dengan  satu  hingga empat  wanita.  Tapi  jika  menikahlebih  dari  satu  wanita  dia  khawatir  tidak
11 Yayasan  Penyelenggara  Penterjemah  Al-Qur’an  disempurnakan  oleh  Lajnah Pentashih, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta, CV. Darus Sunnah, 2011), 78.
12 Boedi  Abdullah  dan  Beni  Ahmad  Saebani, Perkawinan  Perceraian  Keluarga
Islam(Bandung: Pustaka Setia, 2013), 34.

## Edi Gunawan, Faradila Hasan
dapat  berlaku  adil,  maka  wajib  menahan  diri  dengan  menikahi  satu  wanita saja. 13
Dan  kamu  sekali-kali  tidak  akan  dapat  berlaku  adil  di  antara  isteri- isteri(mu), walaupun kamu  sangat ingin  berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah  Maha  Pengampun  lagi  Maha  Penyayang  (QS.  An-Nisa’  ayat 129). 14
Ayat  tersebut  menegaskan  bahwa  keadilan  tidak  mungkin  dapat dicapai jika berkaitan dengan perasaan atau hati dan emosi cinta. Keadilan yang  harus  dicapai  adalah  keadilan  materiel,  sehingga  seorang  suami  yang poligami  harus  menjamin  kesejahteraan  istri-istrinya  dan  mengatur  waktu secara adil. Sayyid Sabiq mengatakan bahwa Surat An-Nisa ayat 129 isinya meniadakan  kesanggupan  berlaku  adil  kepada  sesama  istri,  sedangkan  ayat sebelumnya  (An-Nisa:  3)  memerintahkan  berlaku  adil,  seolah-olah  ayat tersebut  bertentangan  satu  sama  lainnya.  Padahal,  tidak  terdapat pertentangan  dengan  ayat  yang  dimaksud.  Kedua  ayat  tersebut  menyuruh berlaku  adil  dalam  hal  pengaturan  nafkah  keluarga,  pengaturan  kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Suami yang poligami tidak perlu memaksakan diri untuk berlaku adil dalam soal perasaan, cinta dan kasih sayang, karena semua ittu diluar kemampuan manusia. 15
Dari  Abdullah  bin  Mas’ud  r.a  ia  berkata,  ‘Rasulullah  saw.  Bersabda kepada  kami,  ‘hai  kaum  pemuda!  Apabila  diantara  kalian  mampu untuk  kawin,  hendaklah  ia  kawin,  sebab  kawin  itu  lebih  kuasa  untuk menjaga  mata  dan  kemaluan.  Barang  siapa  yang  tidak  mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu menjadi penjaga baginya’. (HR.
Bukhari-Muslim)
Hadis diatas merupakanperintah kepada para pemuda untuk menikah apabila  telah  mampu  secara  biologis  dan  materi,  karena  pernikahan  adalah solusi  yang  terbaik  dari  perbuatan  maksiat  dan  perzinaan.  Apabila  belum
13 Abu  Malik  Kamal  bin  Sayyid  Salim, Fiqih  Sunnah  untuk  Wanita,  penerjemah: Asep Sobari (Jakarta: Al- I’tishom Cahaya Umat, 2007), 726.
14 Yayasan  Penyelenggara  Penterjemah  Al-Qur’an  disempurnakan  oleh  Lajnah Pentashih, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 80.
15 Boedi  Abdullah  dan  Beni  Ahmad  Saebani, Perkawinan  Perceraian  Keluarga Islam, 35.

## Cerai Gugat Akibat Poligami di Pengadilan Agama Manado
mampu  untuk  menikah,  lakukanlah  puasa  karena  puasa  dapat  menjadi benteng yang menghalangi perbuatan maksiat dan nafsu birahi yang datang dari godaan setan yang terkutuk. 16
Dari  Ibnu  Umarr.a.,  bahwa  Ghailan  bin  Umayah  As-Saqafi  telah masuk  Islam.  Ketika  masih  jahiliah  ia  memiliki  sepuluh  istri,  istri- istrinya masuk Islam beserta dia, lalu dia disuruh oleh Rasulullah saw. Memilih  empat  istri  diantara  mereka  (yang  enam  diceraikan)  (HR. Imam Tirmidzi) Rasulullah  saw.  Selalu  membagi  giliran  sesama  istrinya  dengan  adil. Dan  beliau  pernah  berdoa,  ‘Ya  Allah!  Ini  bagianku  yang  dapat  aku kerjakan.  Oleh  karena  itu,  janganlah  Engkau  mencelaku  tentang  apa yang Engkau kuasai, sedangkan aku tidak menguasainya.’ Abu Dawud berkata,  ‘yang  dimaksud  dengan  Engkau  kuasai,  tetapi  aku  tidak menguasainya adalah hati (HR. Abu Dawud dari Siti Aisyah)
Hadis-hadis  yang  telah  dikemukakan  tersebut  merupakan  dasar hukum poligami. Beristri lebih dari seorang dilakukan oleh para sahabat dan Rasulullah  saw.  Bahkan  Rasulullah  digambarkan  dalam  hadis  tersebut tentang  tata  cara  mempraktikkan  keadilan  dalam  poligami.  Rasulullah membagi  nafkah  lahiriah  keluarganya  menurut  kemampuannya.  Sementara keadilan dalam hal ‚hati‛ beliau menyatakan tidak mempunyai kemampuan untuk  menguasainya.  Rasulullah  hanya  mampu  melaksanakan  keadilan dalam  pemberian  nafkah  lahir  dan  batin,  tetapi  untuk  hal  cinta  dan  kasih sayang beliau menyatakan tidak mampu. 17
Mengenai  prosedur  atau  tata  cara  poligami  yang  resmi  diatur  oleh Islam memang tidak ada ketentuan secara pasti. Namun, di Indonesia telah diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam yang dijelaskan pada pasal 56, pasal 57, pasal 58, dan pasal 59. Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang poligami adalah pasal 4 dan pasal 5. 18
Penjelasan  pasal  5  ayat  (1)  dapat  dipahami  bahwa  suami  harus meminta izin dari isteri, maka istri yang mandul pun memiliki hak prerogatif
16 Boedi  Abdullah  dan  Beni  Ahmad  Saebani, Perkawinan  Perceraian  Keluarga Islam, 36. 17 Boedi  Abdullah  dan  Beni  Ahmad  Saebani, Perkawinan  Perceraian  Keluarga Islam, 38. 18 Boedi  Abdullah  dan  Beni  Ahmad  Saebani, Perkawinan  Perceraian  Keluarga Islam, 41.

## Edi Gunawan, Faradila Hasan
untuk  memberi  atau  tidak  memberi  izin  kepada  suaminya  yang  bermaksud poligami.  Akan  tetapi,  karena  kondisi  istri  yang  demikian,  sangant  tidak rasional  atau  tidak  mungkin  apabila  istri  tidak  memberi  izin  kepada suaminya.  Tentu  keadaan  tersebut  sangat  memprihatinkan  bagi  istri  dan beralasan sangat kuat bagi suami untuk melakukan poligami.
Pemahaman  terhadap  pasal  4  ayat  (2)  (a)  yang  terdapat  dalam Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  posisi perempuan  atau  istri  yang  tidak  dapat  melahirkan  keturunan  ada  dalam posisi  dilematis,  artinya  terjebak  dalam  dua  pilihan  yang  merugikan  dan terpojok  pada  pelaksanaan  undang-undang  yang  keadilannya  dipertanyakan atau lebih menguntungkan pihak laki-laki atau suami.
Berdasarkan kondisi diatas, menurut Rahmat Hakim, alternatif yang dipilih oleh istri adalah sebagai berikut:
a. Bercerai secara baik-baik, walaupun praktiknya sangat dilematis. Suami atau  istri  tidak  bertengkar,  tidak  bermusuhan,  dan  tidak  bertentangan, bahkan  mempunyai  tujuan  membina  keluarga  serta  sama-sama mendambakan  keluarga  yang sakinah,  mawaddah,  warahmah. Disamping  itu,  jika  perceraian  alternatif  yang  dilakukan,  akan  terjadi kemudaratan  baru.  Kaidah  hukum  tidak  membenarkan  melakukannya, yakni  mencari  kemaslahatan,  namun  meninggalkan  kemudaratan dibelakangnya.  Mudaratnya  bagi  wanita  adalah  sulit  mengganti suaminya  karena  ketidakmampuannya  bertindak  sebagai  istri.  Akan tetapi, di sisi lain jika kondisinya yang mengakibatkan istri tidak dapat menjalankan  kewajibannya  sebagai  istri,  hal  itu  menjadi  alasan bolehnya perceraian dilakukan atas inisiatif suaminya.
b. Merelakan suaminya untuk menikah lagi, sebagai kemungkinan terakhir dan  hanya  satu-satunya.  Tindakan  ini  pun  dirasakan  berat,  terutama bagi  wanita.  Sulit  bagi  istri  menerima  kenyataan  pahit  ini,  bahkan kemungkinan  ini  merupakan  keadaan  terburuk  sepanjang  hidupnya. Betapa  tidak,  suaminya  akan  bercumbu  dengan  orang  lain,  perbuatan yang  selama  ini  dilakukan  suami  kepada  dirinya.  Kini  hal  yang  sama dilakukan kepada orang lain walaupun hal itu terjadi atas izinnya. 19
19 Boedi  Abdullah  dan  Beni  Ahmad  Saebani, Perkawinan  Perceraian  Keluarga Islam, 43.

## Cerai Gugat Akibat Poligami di Pengadilan Agama Manado
Mengenai masalah ini, Rasyid Ridha mengatakan, sebagaimana yang dikutip oleh Masyfuk Zuhdi yaitu, Islam memandang poligami lebih banyak membawa  resiko  atau madharat  dari  pada  manfaatnya,  karena  manusia  itu mempunyai  watak  cemburu,  iri  hati  dan  suka  mengeluh.  Watak-watak tersebut  akan  mudah  timbul  dengan  kadar  tinggi,  jika  hidup  dalam kehidupan  keluarga  yang  poligamis.  Menurut  Rasyid  Ridho  maksud  dari ayat  tersebut  adalah  untuk  memberantas  atau  melarang  tradisi  jahiliyyah yang tidak manusiawi, yaitu wali anak wanita yatim mengawini anakyatim yang  dipeliharanya  tanpa  memberi  hak  mahar  dan  hak-hak  lainnya  dan  ia bermaksud  untuk  makan  harta  anak  yatim  dengan  cara  tidak  sah,  serta  ia menghalangi  anak  yatimnya  kawin  dengan  orang  lain  agar  ia  tetap  leluasa menggunakan  hartanya.  Demikian  pula  tradisi  zaman  jahiliyyah  yang mengawini  istri  banyak  dengan  perlakuan  yang  tidak  adil  dan  tidak manusiawi hal ini dilarang oleh Islam. 20
Poligami saat ini masih menjadi pembicaraan hangat di tengah-tengah masyarakat. Aksi pro dan kontra terus berdatangan menyikapi permasalahan poligami termasuk di kalangan para aktivis perempuan. Terutama kalangan feminis  yang  menganggap  bahwa  poligami  merupakan  salah  satu  wadah penindasan  kaum  laki-laki  kepada  perempuan.  Bahkan  pandangan  ini seakan-akan  memperoleh  legitimasi  dengan  adanya  praktek-praktek  di tengah masyarakat yang tidak sesuai dengan tuntutan Islam. pendapat yang lain  menyatakan  bahwa,  dilarangnya  poligami  justru  menjadi  pemicu  dan cenderung  melegalisasi  prostitusi.  Berbagai  pendapat  terus  mengalir  kian semarak. 21
Pernikahan  poligami  merupakan  permasalahan  serius  dalam  hukum keluarga,  tidak  sedikit  permasalahan  perceraian  diakibatkan  oleh  poligami. Bahkan  poligami  menjadi  salah  satu  penyebab  terbesar  terjadinya perceraian.  Kebanyakan  istri  pertama  memilih  mengajukan  cerai  gugat karena tidak ingin dijadikan sebagai istri tua yang katanya kurang mendapat perhatian lagi dari seorang suami.
Menurut  Lailatul  Mardhiyah,  menyebutkan  bahwa  kasus-kasus poligami  yang  kebanyakan  terjadi  saat  ini  jika  ditinjau  dari  perspektif
20 Masyfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam (Cet. 1; Jakarta: PT. Gria Karya, 1988), 12.
21 Syarif  Zubaidah, Poligami  dan  Aplikasi  Hukum  Islam  di  Indonesia,  dalam  Tim Penulis  UII, Pribumisasi  Hukum  Islam  ‚Pembacaan  Kontemporer  Hukum  Islam  di Indonesia‛ (Cet. 1; Jogjakarta: Kaukaba, 2012), 541.

## Edi Gunawan, Faradila Hasan
keadilan  sangat  sulit  sekali.  Walaupun  suami  tersebut  mampu  dalam  sagi materilnya tetapi belum mampu dalam segi moril dalam pembagian terhadap istri-istrinya, sehingga masih diperlukan pemikiran lebih dalam lagi dengan pertimbangan-pertimbangan  yang  lebih  matang  dalam  pengambilan keputusan. 22
Masalah  poligami  sekarang  ini  semakin  dianggap  sebagai  perbuatan tabu,  seolah-olah  poligami  merupakan  perbuatan  tercela.  Hanya  satu  kata, tapi  belakangan  ini  membuat  Indonesia  geger.  Dari  sudut  pandang  Islam, boleh  dan  tidak  terlalu  banyak  variabel  yang  dibutuhkan  untuk melakukannya.  Jika  kemudian  masalah  poligami  menjadi  rumit,  karena banyak  sekali  variabel  yang  dipergunakan  sebagai  bahan  pertimbangan. Syarat-syarat  dan  argumen-argumen  yang  kemudian  muncul  di  kalangan umat  Islam  untuk  menekan  angka  poligami,  sebetulnya  merupakan kebijakan  ulama,  terutama  menyangkut  perempuan.  Meskipun  masalah perempuan  hanya  satu,  masalah  perasaan  yang  sulit  dikompromikan  jika menyangkut saingan, atau mungkin lebih tepatnya, masalah eksistensi diri. 23

## C. Poligami Sebagai Alasan Cerai Gugat
Menurut hukum Islam dan undang-undang perkawinan di Indonesia, poligami memang dibolehkan tapi sebagai upaya darurat. Seorang pria yang akan  melakukan  poligami  harus  memiliki  alasan  yang  cukup  dan  syarat- syarat tertentu. Menurut pasal 4 UU. No. l tahun 1974 seorang suami dapat mengajukan  permohonan  izin  poligami  kepada  Pengadilan  Agama  apabila telah  memenuhi  syarat  alternatif  dan  syarat  komulatif.  Yang  termasuk syarat alternatif adalah:
1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.
22 http//poligami/showthread.php.html.htm.copyright2000-2009,Jelsoft,
Enterprises.Ltd.Cyber-Forums-Indonesian  Cyber  Community.  Diakses  pada  tanggal  15 Maret 2016.
23 Donny  Reza,  Saya  dan  Polemik  Poligami  http://psychorvatar.blogspot.com/
2006/12/saya-dan-polemik-poligami.html kalau kita merujuk pada QS. al-Nisa ayat (3), poligami memang nampak sederhana sekali. Karena bagi laki-laki cukup berlaku adil saja. Akan tetapi dalam realitanya tidaklah seindah yang dibayangkan.
Di samping syarat alternatif di atas juga diperlukan syarat komulatif sebagaimana yang termuat dalam UUP, yaitu:
1. Adanya persetujuan istri;
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu  menjamin keperluan hidup istri- istri dan anak-anak mereka.
3. Adanya  jaminan  bahwa  suami  akan  berlaku  adil  terhadap  istri-istri  dan anak-anak mereka;
UU  No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  menjelaskan  pada  pasal 19  poin  b  mengenai  salah  satu  alasan  dalam  pengajuan  perceraian  ke pengadilan, yakni salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut  tanpa  izin  pihak  lain  dan  tanpa  alasan  yang  sah  atau  karena hal lain di luar kemampuannya.
Talak diakui dalam Islam sebagai salah satu jalan keluar terakhir dari kemelut  keluarga,  di  mana  apabila  hal  itu  tidak  dilakukan,  maka  sebuah rumah tangga menjadi seolah-olah neraka bagi kedua belah pihak atau bagi salah  satunya.  Hal  ini  jelas  bertentangan  dengan  tujuan  dari  perkawinan. Talak baru diperbolehkan apabila tidak menemukan jalan lain, karena sangat besar  mudharat  yang  ditimbulkan,  maka  cara  yang  paling  ideal  dalam memecahkan  kemelut  rumah  tangga  adalah  dengan  jalan  musyawarah  dan saling mengalah.
Dalam  rumah  tangga  sulit  digambarkan  tidak  terjadinya  sebuah percekcokan.  Akan  tetapi  percekcokan  itu  sendiri  beragam  bentuknya,  ada yang  ibarat  seni  dan  irama  dalam  rumah  tangga  dan  tidak  mengurangi keharmonisan,  dan  ada  pula  yang  menjurus  kepada  kemelut  yang berkepanjangan  dan  bisa  mengancam  perkawinan.  Bilamana  hal  ini  terjadi, maka salah satu di antara hal-hal di bawah ini akan terjadi:
1. Antar  suami  istri  terdapat  kesepakatan  untuk  tidak  berpisah  meskipun dua  hati  itu  sudah  berlainan  arah  sehingga  tidak  lagi  merasa  tenteram dalam rumah tangga mereka. Hal mungkin saja terjadi dengan berbagai pertimbangan  yang  sangat  dewasa.  Misalnya  karena  pertimbangan kekeluargaan,  disebabkan  suami  istri  itu  dipertemukan  antara  kerabat dekat,  atau  karena  sudah  mempunyai  keturunan  yang  bila  terjadi perceraian  akan  mengakibatkan  anak-anak  mereka  terlantar  dan menderita.  Untuk  itu,  meskipun  pahit,  suami  istri  tetap  mampu menahan  diri,  sepakat  untuk  tetap  berada  dalam  tali  perkawinan,  dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri.

## Edi Gunawan, Faradila Hasan
2. Oleh karena berbagai pertimbangan, misalnya ada anak mereka sepakat untuk  tidak  berpisah,  tetapi  mereka  berpisah  rumah,  adakalanya  suami berpisah  rumah  dengan  istrinya  juga  tidak  memenuhi  nafkah  istrinya. Alternatif ini sering terjadi dan disaksikan dalam masyarakat. Jalan ini mereka  lalui  dengan  berbagai  motivasi.  Ada  yang  disebabkan  laki-laki beristri lagi sehingga melupakan istri pertama yang memang jika dilihat dari segi umur sudah tidak menggairahkan lagi. Di samping itu, ada pula yang semata-mata sengaja menzalimi istrinya karena dendam yang tidak bisa ia lepaskan kecuali dengan cara demikian.
3. Alternatif  lain  adalah  memilih  jalan  talak.  Talak  berarti  mengakhiri hubungan pernikahan. Dengan talak berarti masing-masing mantan istri dan  mantan  suami  mengambil  jalan  hidupnya  sendiri-sendiri.  untuk melaksanakan perceraian itu sendiri tidak ada masalah bilamana suami istri sepakat untuk memilih alternatif ketiga ini. Yang menjadi masalah adalah  bilamana  yang  menghendaki  perceraian  hanya  satu  pihak. Masing-masing pihak bertahan pada sikapnya. 24
Alasan poligami yang mengundang perceraian sebagai berikut:
1. Istri pertama ingin memiliki suami seutuhnya, jasmani dan rohani suami hanya miliknya, apalagi jika suaminya kaya raya, pintar usaha, tampan, dan  ideal.  Tidak  seorang  pun  perempuan  yang  boleh  mengambil  hati suaminya, apalagi harta bendanya.
2. Tidak terjadi komunikasi yang baik antara suami dan istri, ketika suami ingin poligami, ia memilih melakukannya secara diam-diam, selingkuh, dan banyak dibumbui dosa.
3. Suami  takut  jika  melakukan  musyawarah  dengan  istrinya  untuk poligami,  musyawarah  tidak  mencapai  konsensus  atau  tidak  mendapat restu.
4. Suami  poligami  karena  melaksanakan  salah  satu  ayat  Al  Qur’an  yang juga  dicontohkan  oleh  Rasulullah,  tetapi  bagi  istri  hal  itu  alasan  yang dibuat-buat oleh suaminya agar memperoleh restu sang istri.
5. Tidak  ada  dalil  yang  menyatakan  bahwa  suami  harus  minta  izin  istri ketika poligami, tetapi istri tidak rela diselingkuhi dan dibohongi suami. 24 Satria  Effendi ,  Problematika  Hukum  Keluarga  Islam  Kontemporer,  Analisis Yurispriuensi  dengan  Pendekatan  Ushuliyah  (Cet.  ke-3;  Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group, 2010), 107-108.
6. Belum  ada  kelaziman  di  bumi  ini,  meskipun  mayoritas  penduduk beragama Islam bukan berarti poligami  menjadi lazim, sehingga masih dipandang tabu oleh kaum ibu.
7. Suami tidak menjalankan prinsip keadilan, istri tua sering ditelantarkan.
8. Undang-Undang Nomor 1/1974 menetapkan persyaratan yang ketat bagi suami yang bermaksud poligami.
9. Umat  Islam  (perempuan)  belum  sepenuhnya  mengetahui  tujuan  Allah membolehkan poligami, seolah-olah hanya jawaban ‚daripada berzina.‛
10. Perempuan  tidak  memedulikan  soal  adanya  kebolehan  poligami,  yang paling  menjadi  masalah  adalah  rasa  sakit  hati  apabila  suaminya poligami.  Jadi,  meskipun  dibolehkan  oleh  Islam,  hati  yang  sakit  tidak ada  obatnya,  dan  belum  ada  rasa  nikmat  yang  dialami  istri  ketika suaminya poligami.
11. Istri  mengizinkan  suaminya  poligami  dengan  syarat  perempuannya sudah tua renta, orang miskin yang memerlukan pertolongan, dan bukan untuk memuaskan hawa nafsu belaka. 25
Dengan demikian, poligami bisa menjadi salah satu alasan bagi istri untuk mengajukan cerai gugat ke pengadilan agama.

## D. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Cerai Gugat Akibat
Poligami Hakim dalam memutuskan perkara pasti menggunakan pertimbangan hukum sesuai dengan perkara yang sedang
diselesaikan.
Sebagaicontohperkarakasus,  Seorang  laki-laki  muslim  berpoligami  dengan menikahi  seorang  wanita  sebagai  istri  kedua  (Z),  laki-laki  (X)  telah memenuhi  syarat-syarat  berpoligami  dengan  menjamin  kehidupan  kedua istrinya  (Y)  dan  (Z)  beserta  anak-anaknya  dengan  menanggung  biaya hidupnya  secara  adil,  membagi  waktu  diantara  keduanya  secara  adil,  sehat secara  fisik  dan  mental.  Namun  istri  pertama  (Y)  selalu  merasa  tidak  puas dan  mengajukan  cerai  gugat  kepada  suaminya  (X)  atas  dasar  tidak menyetujui poligami yang dilakukan oleh suaminya.
Seorang  suami  yang  telah  melaksanakan  kewajiban  kepada  istri- istrinya secara adil, maka seorang istri dilarang untuk meminta cerai kepada
25 Boedi  Abdullah  dan  Beni  Ahmad  Saebani, Perkawinan  Perceraian  Keluarga Islam, 47.

## Edi Gunawan, Faradila Hasan
suaminya karena alasan poligami. Akan tetapi apabila istri pertama merasa tidak  sanggup  untuk  menjadi  istri  pertama,  dan  ada  kemungkinan  akan banyak  terjadi  kemaksiatan  yang  dilakukannya,  maka  diperbolehkan  untuk meminta  cerai.  Misalnya  saja,  apabila  ia  tetap  menjadi  istri  dari  suaminya yang  berpoligami,  maka  ada  kemungkinan  dia  akan  sering  membangkang terhadap suaminya. Pada prinsipnya seorang istri tidak boleh menuntut cerai disebabkan  poligami,  namun  diperbolehkan  jika  ada  kekhawatiran ketidaktaatan kepada suami setelah dipoligami.
Pada  perkara  tersebut  dapat  dijelaskan  pertimbangan  hakim  yang digunakan dalam menyelesaikan kasus cerai gugat akibat poligami.
1. Bahwa penggugat dengan tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana termuat dalam kutipan Akta Nikah.
2. Bahwa  pada  saat  menikah,  penggugat  sebagai  perawan  dan  tergugat sebagai jejaka, bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat tinggal serumah, kemudian berpisah.
3. Selama  dalam  perkawinan,  penggugat  dan  tergugat  telah  melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan telah dikarunia anak.
Penggugat  memohon  kepada  Pengadilan  Agama  Manado  untuk memberikan putusan sebagai berikut:
1. Mengabulkan seluruh permohonan penggugat;
2. Menghukum  perceraian  penggugat  kepada  tergugat  dan  menyatakan perkawinan antara keduanya putus.
3. Membebankan kepada tergugat membayar seluruh biaya perkara dan atau memberikan putusan yang seadil-adilnya atas gugatan penggugat.
4. Tergugatmemberikanjawabandi depan sidang pengadilan, bahwa rasanya suatu  hal  yang  mustahil  apabila  kehidupan  rumah  tangganya  selama bertahun-tahun tahun tidak harmonis, buktinya telah dikaruniai anak.
5. Terhadap  jawaban  itu,  penggugat  mengajukan  replik  bahwa  perceraian mereka yang dahulu merupakan
bukti ketidakharmonisan
rumahtangganya.  Atas  replik  penggugat  ini  tergugat  tidak  mengajukan duplik.
Terhadap  perkara  ini  Pengadilan  Agama  Manado  telah  memberikan putusan sela yang isinya sebagai berikut:
a. Menetapkan perkara ini menjadi perkara syiqaq sesuai dengan pasal 76
UU  No.  3  tahun  2006  jo  UU  No.  50  Tahun  2009  tentang  Peradilan Agama jo UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
b. Memerintahkan  kepada  penggugat  dan  tergugat  untuk  menyampaikan satu orang laki-laki dan keluarga masing-masinguntuk diangkat menjadi hakam  memenuhi  permintaan  pengadilan,  penggugat  dan  tergugat masing-masing  mengajukan  seorang  hakam,  si  A  sebagai  hakam  dari pihak  penggugat  dan  si  B  sebagai  hakam  dari  pihak  tergugat.  Setelah diberi waktu 3 bulan, para hakam tersebut melaporkan tugasnya bahwa hakam  dari  pihak  penggugat  dan  hakam  dari  pihak  tergugat  tidak mempunyai  harapan  untuk  mendamaikan  penggugat  dan  tergugat. Majelis  hakim  menilai  bahwa  para  hakam  tersebut  tidak  berhasil mengambil  keputusan/kesepakatan,  oleh  karena  itu  majelis  hakim menetapkan  bahwa  perkara  ini  tidak  lagi  menjadi  perkara syiqaq  dan akan  diselesaikan  dengan  prosedur  biasa.  Setelah  melalui  tahapan- tahapan dan proses pemeriksaan.
Dalam  perkara  gugat  cerai  ini,  pihak  majelis  hakim  pengadilan agama  telah  berupaya  mengambil  langkah-langkah  positif  dengan kelangsungan  hubungan  suami-istri  tersebut.  Masalahnya  langsung  atau tidak  langsung  adalah  menyangkut  masa  depan  anak-anak.  Untuk  itu, langkah  pertama  yang  diambil  oleh  pengadilan  agama  ialah  upaya perdamaian,  dan  setelah  upaya  itu  tidak  berhasil  baru  dilakukan penyelesaian.
Perdamaian  lewat  hakam,  Pengadilan  Agama  sebelum  memberi keputusan telah berupaya mendamaikan mereka dengan menunjuk dua orang untuk  menjadi  hakam.  Langkah  ini  sesuai  dengan  ayat  al-qur’an  surah  an- nisaayat  35  yang  artinya:  ‚Dan  jika  kamu  khawatirkan  ada  persengketaan antara  keduanya,  maka  kirimlah  seorang  hakam  dari  keluarga  laki-laki  dan seorang  hakam  dari  keluarga  perempuan.  Jika  kedua  orang  hakam  tersebut bermaksud  mengadakan  perbaikan,  niscaya  Allah  memberi  taufiq  kepada suami-istri  itu.  Sesungguhnya  Allah  Maha  Mengetahui  lagi  Maha Mengenal‛.
Berhubungan dengan kasus yang dibahas ini, maka dua orang hakam yang  dipilih  untuk  menyelesaikan  sengketa  secara  kekeluargaan  ternyata tidak  berhasil  mendamaikan  mereka.  Dalam  salah  satu  pertimbangannya majelis hakim pengadilan agama menyatakan: ‚Menimbang, bahwa perkara tersebut  ditetapkan  menjadi  perkara syiqaq  dan  mengangkat  hakam  dari
masing-masing pihak yaitu: (1) Si A, sebagai hakam dari pihak penggugat, dan  (2)  si  B,  sebagai  hakam  dari  pihak  tergugat.  Menimbang,  bahwa ternyata  setelah  kurang  lebih  tiga  bulan  diberi  kesempatan  kepada  hakam penggugat  dan  terguga  tuntuk  melaksanakan  tugasnya  maka  melaporkan hasilnya secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:
1. Hakam penggugat dan tergugat tidak ada harapan untuk mendamaikan dan adanya kata sepakat untuk cerai antara penggugat dan tergugat.
2. Hakam  penggugat  menyatakan  mengundurkan  diri  dari  jabatan  hakam dan menyerahkan segala urusannya kepada pihak penggugat.
3. Hakam tergugat melaporkan bahwa antara penggugat dan tegugat sudah bisa  rukun  kembali,  maka  dengan  demikian  tugasnya  sudah  selesai. Menimbang,  bahwa  tugas  hakam  tersebut  tidak  berhasil,  maka  majelis hakim  menetapkan  bahwa  perkara  ini  diselesaikan  dengan  prosedur biasa.
4. Penyelesaian  dengan  prosedur  biasa  untuk  menyelesaikan  perkara  ini, dalam  salah  satu  pertimbangan  pengadilan  agama  dikatakan: Menimbang,  bahwa  dari  pertimbangan-pertimbangan  tersebut  di  atas telah terjadi hal-hal sebagai berikut:
a. Telah  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  terus-menerus  antara penggugat  dengan  tergugat  yang  tidak  bisa  didamaikan  lagi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 huruf f PP No 9 Tahun 1975.
b. Pihak  penggugat  sangat  tertekan  dan  terluka  hatinya  dan  telah menjadi  trauma  akibat  tergugat  kawin  lagi  dengan  wanita  lain, demikian juga sudah tidak ada mawaddah dan rahmah.
c. Antara penggugat dan tergugat ada perbedaan sifat dan kepribadian sehingga sulit untuk hidup harmonis lagi dalam rumah tangga.
d. Apabila  rumah  tangga/perkawinan  dipertahankan  dikhawatirkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar atau penderitaan yang berkepanjangan.
e. Berdasarkan  hal-hal  tersebut  di  atas,  maka  sudah  seharusnya gugatan penggugat harus dikabulkan.
Majelis  hakim  juga  mengemukakan  pendapat  ulama  yang  pada pokoknya  membenarkan  adanya  perceraian  bilamana  hubungan  suami  istri telah  hampa  sebab  meneruskan  perkawinan  berarti  menghukum  salah  satu
pihak  dengan  penjara  yang  berkepanjangan.  Hal  itu  dinilai  oleh  ulama sebagai aniaya yang bertentangan dengan keadilan.
Dalam  menyelesaikan  sengketa  perceraian,  maka  yang  diperlukan dalam  bertahkim  adalah  kebijaksanaan  para  hakam  dan  adanya  sifat  mau mengalah  dari  kedua  belah  pihak  yang  sedang  bersengketa.  Untuk mewujudkan  tujuan  perdamain  melalui  tahkim,  dalam  pelaksanaannya sangat  tergantung  pada  kemahiran  seorang  hakam  dalam  menyentuh  hati masing-masing  yang  bersengketa,  sehingga  keduanya  tetap  berada  dalam iktikad baik sebagai dua orang suami istri yang sudah mempunyai tanggung jawab  yang  banyak.  Meskipun  harus  menegaskan  mana  pihak  yang  benar dan mana pihak yang salah, namun pihak yang dinyatakan salah hendaklah secara  rela  hati  mengakui  kekeliruannya.  Dengan  demikian  tujuan penyelesaian sengketa keluarga secara kekeluargaan dapat tercapai.
Pengadilan  Agama  dalam  memutus  perkara  cerai  gugat  akibat poligami  telah  sesuai  dengan  prosedur  penyelesaian  perkara  perceraian. Berdasarkan  alasan-alasan  pokok  yang  diajukan  oleh  penggugat  sebagai pertimbangan  hakim  dalam  memutus  yang  disertai  dengan  alat  bukti  dan saksi  yang  telah  memenuhi  syarat  dan  menguatkan  gugatannya.  Majelis hakim telah melihat bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali

## E. Penutup
Poligami dapat dijadikan sebagai alasan bagi istri untuk mengajukan cerai  gugat  ke  pengadilan.  Pada  prinsipnya  seorang  istri  tidak  boleh menuntut  cerai  disebabkan  poligami,  namun  diperbolehkan  jika  ada kekhawatiran  ketidaktaatan  kepada  suami  setelah  dipoligami.  Apabila  istri pertama  merasa  tidak  sanggup  untuk  menjadi  istri  pertama,  dan  ada kemungkinan  akan  banyak  terjadi  kemaksiatan  yang  dilakukannya,  maka diperbolehkan  untuk  meminta  cerai.  Apabila  ia  tetap  menjadi  istri  dari suaminya  yang  berpoligami,  maka  ada  kemungkinan  dia  akan  sering membangkang terhadap suaminya. Begitu juga dalam pasal 19 huruf b dapat dijadikan  alasan  untuk  mengajukan  cerai  gugat  bahwa  suami  telah meninggalkan  istri  selama  2  tahun  berturut-turut  atau  dengan  alasan  yang lain.
Pertimbangan  yang  digunakan  oleh  hakim  dalam  memutuskan perkara  cerai  gugat  akibat  poligami  didasarkan  pada  alasan-alasan  yang

## Edi Gunawan, Faradila Hasan
diajukan oleh penggugat dalam pengajuan cerai gugat. Dalam memutuskan perkara  cerai  gugat  akibat  poligami,  berdasarkan  pada  perundangan- undangan  yang  berlaku  di  Indonesai,  yaitu  UU  No.1  Tahun  1974  tentang Perkawinan,  Peraturan  Pemerintah  No.9  Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inpres Nomor 1 Tahn 1991 tentang  Kompilasi  Hukum  Islam  serta  berdasarkan  penilaian  hakim  selama persidangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, Boedi dan Saebani, Beni Ahmad. Perkawinan Perceraian Keluarga Islam, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
Efendi , Satria. Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurispriuensi  dengan  Pendekatan  Ushuliyah,  Cet.  ke-3;  Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
Mudzhar,  M.  Atho’.  Dampak  Gender  Terhadap  Perkembangan  Hukum Islam, Profetika, Jurnal Studi Islam, Vol. 1 No. 1, 1999.
Salim,  Abu  Malik  Kamal  bin  Sayyid,  (2007), Fiqih  Sunnah  untuk  Wanita, penerjemah: Asep Sobari, Jakarta: Al- I’tishom Cahaya Umat.
Umar, Nasaruddin. Refleksi Penerapan Hukum Keluarga di Indonesia.Makalah  ini  disampaikan  dalam  acara  Konsultasi  Hukum
Keluarga  Islam  di  Indonesia,  diselenggarakan  oleh  Komnas Perempuan Indonesia pada tanggal 3-4 Februari 2009 di Hotel Harris Jakarta, 2009.
Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an disempurnakan oleh Lajnah Pentashih. Al-Qur’an dan Terjemahnya, Jakarta, CV. Darus Sunnah, 2011.
Zubaidah,  Syarif. Poligami dan Aplikasi Hukum Islam di Indonesia,  dalam
Tim Penulis UII, Pribumisasi  Hukum  Islam  ‚Pembacaan Kontemporer  Hukum  Islam  di  Indonesia‛,  Cet.  Ke-1;  Jogjakarta:
Kaukaba, 2012.
Zubaidah,  Syarif. Poligami dan Aplikasi Hukum Islam di Indonesia,  dalam Tim  Penulis  UII, Pribumisasi  Hukum  Islam  ‚Pembacaan
Kontemporer  Hukum  Islam  di  Indonesia‛  Cet.  Ke-1;  Jogjakarta: Kaukaba, 2012.
Zuhdi,  Masyfuk. Masail  Fiqhiyah:  Kapita  Selekta  Hukum  Islam,  Cet-1; Jakarta: PT. Gria Karya, 1988.
http//poligami/showthread.php.html.htm.copyright2000-2009,Jelsoft,
Enterprises.Ltd.Cyber-Forums-Indonesian Cyber Community. Diakses pada tanggal 2 Juli 2017. http//poligami/showthread.php.html.htm.copyright2000-2009,Jelsoft, Enterprises.Ltd.Cyber-Forums-Indonesian Cyber Community.
Diakses pada tanggal 15 Maret 2016.
http://badilag.net. Diakses pada tanggal 4 Juli 2017.
http://www.mediaindonesia.com/read/2009/05/05/77081/92/14/kasus- perceraian-meningkat-10kali  lipat.  diakses  pada  tanggal  10  Agustus 2017.