Golongan Tua Menggagas Pergerakan Nasional: Pemikiran R.M.T Koesoemo Oetoyo di Bidang PolitikTahun 1908-1942
Reni Dikawati dan Ajat Sudrajat*

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  menganalisis  pemikiran  dan  peranan  R.M.T  Koesoemo Oetoyo sebagai golongan tua yang mengkonsep dan berperan dalam pergerakan nasional Indonesia  di  bidang  politik  tahun  1908-1942.  Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian  sejarah.  Adapun  tahapan  yang  dirumuskan  menurut  langkah-langkah penelitian sejarah  Kuntowijoyo, yaitu pemilihan topik, heuristik, verivikasi, intrepretasi, dan historiografi. Sumber data berupa sumber primer dan sekunder yaitu arsip, memo, notulen, dokumen, foto, koran, wawancara, dan  buku.
Hasil  penelitian  menunjukkan  pembaharuan  pengetahuan  sejarah,  yaitu pelurusan bahwa tidak semua golongan tua bersifat moderat. Melihat semangat zaman pada  masa  itu,  Koesoemo  Oetoyo  merupakan  tokoh  yang  revolusioner  dibandingkan pangreh praja pada masanya, dengan mendukung dan mengkonsep pergerakan nasional yang  sesuai  untuk  arah  pergerakan  bangsa.  Pergerakan  nasional  dalam  konsep pemikiran  Oetoyo  merupakan  usaha  perbaikan  dalam  segala  aspek  kehidupan  politik, sosial,  dan  ekonomi,  ketiganya  merupakan  satu  kesatuan  yang  tidak  bisa  dipisahkan. Politik dipandang sebagai alat mencapai tujuan, sehingga perlu pendekatan yang sesuai dengan  semangat  zaman  pada  masa  itu,  yaitu  diplomasi.  Konsepsi  pemikiran  Oetoyo mampu mengakomodasi keanekaragaman organisasi pergerakan menjadi satu kesatuan partai sebagai wakil rakyat, yaitu Parindra. Peran Koesoemo Oetoyo dalam politik yaitu mendorong lahirnya organisasi pertama pangreh praja (Sedio Muljo), mendirikan Dewan Desa  dan  Dewan  Kabupaten,  menjadi  Ketua  Boedi  Oetomo,  anggota  Volksraad,  Fraksi Nasional,  menuntut otonomi dan Indonesia berparlemen.
Kata Kunci: Pemikiran, Koesoemoe Oetoyo, pergerakan nasional, 1908-1942

## Pendahuluan
Penjajahan  Belanda  di  Indonesia mengakibatkan  adanya  kesengsaraan  di berbagai  bidang  kehidupan  yang  terus menimbulkan  tekanan  dan inferiortas rakyat. Sistem pemerintahan Hindia Belanda  dengan  tegas  menempatkan
masyarakat  pribumi  sebagai second  person
di bawah orang-orang kulit putih dan Timur
Asing (Sartono K, 1972: 55).
Konsekuensinya,  dalam  segala  akses fasilitas umum rakyat pribumi dibatasi hak- haknya.  Pribumi  hanya  menjadi  objek
kebijakan,  bukan  sebagai  subjek  dari kebijakan tersebut. Bahkan untuk meredam pergolakan yang disebabkan oleh keterpurukan  akibat  dibukanya  modal swasta,  pemerintah  memberlakukan  politik balas  jasa,  atau  yang  dikenal  dengan kebijakan poltik etis.
Politik  etis  bila  dilihat  dari  konteks pemerintah  Hindia  Belanda  pada  masa  itu sebenarnya hanya dijadikan sebagai pengecoh  rakyat,  agar  menilai  pemerintah dengan  kesungguhan  ingin  mengarahkan masyarakat pada perubahan. Padahal taktik
* Reni Dikawati adalah Mahasiswa Magister Pendidikan Sejarah Universitas Sebelas Maret Ajat Sudrajat adalah Dosen Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta
itu merupakan  wujud  baru  penjajahan,  dan tetap  pada  koridor  untuk  kepentingan Belanda.  Pemerintah  tidak  sepenuhnya bertujuan memberikan kesempatan pribumi mengenyam pendidikan, sebagaimana konsep  pendidikan  sekarang  ini,  untuk mencerdaskan  dan  memberikan  bekal memperbaiki kehidupan. Melainkan sebagai pemenuhan  atas  kebutuhan  tenaga  kerja murah pemerintah.
Kemajuan  yang  diidentikan  dengan pembangunan  kearah  modernitas  pada masa  politik  etis,  telah  menyadarkan  para elit  terdidik  untuk  merefleksikan  dalam realitas  yang  ada  di  masyarakat.  Kemajuan yang  dialami  oleh  masyarakat  Indonesia bukan  untuk  mensejahterakan  pribumi, justru semakin  menciptakan adanya kesenjangan (Suhartono, 2010; 3).
Pemerintah  Hindia  Belanda  dengan jelas  menggunakan  standartnya  untuk mengukur  struktur  pemerintah,  sedangkan pribumi  hanya  menjadi  orang  asing  di negaranya
sendiri.
Konsepsi ini menggerakkan elit terpelajar mengupayakan kesadaran kepada
masyarakat  pentingnya  bersatu  dengan mengakomodasi  paham  nasionalisme  yang telah  berkembang  di  Barat  ke  arah pergerakan nasional.
Pergerakan  nasional  merupakan
tonggak  awal  adanya  suatu  konsepsi masyarakat Hindia Belanda untuk melakukan perlawanan terhadap
penjajahan  Belanda  melalui  internalisasi
nasionalisme. Pergerakan nasional mengarah  pada  perubahanorientasi  dan lingkup yang tidak hanya bersifat kedaerahan,  tanpa  arah,  dan  tujuan, melainkan  telah  mendasar  pada  doktrin kemerdekaan serta kedaulatan rakyat.
Pola  pergerakan  nasional  juga  tidak terlepas  dari  ide,  pikiran,  motif,  kesadaran yang dihubungkan dengan lingkungan yang konkrit  dari  situasi  sosio  historis  termasuk tokoh  penggeraknya.  Tokoh  penggerak inilah  yang  mengagasdan  mempengaruhi sebagian  besar  pengambilan  keputusan maupun  cara  yang  digunakan  untuk mencapai suatu tujuan (Teguh W, 2011: 9).
Gabungan  dari  pemikiran  dan  cara pergerakan memberikan ciri yang khas pada pola pergerakan suatu organisasi.
Organisasi  pergerakan  dianggap  sebagai tindakan  kelompok  untuk  menghadapi kondisi  hidup  dengan  jalan  mengadakan reaksi yang sesuai dengan posisi kelompok tersebut . Konsekuensinya, untuk memahami latar  belakang,  motif  dan  tujuansuatu organisasi  pergerakan  harus  dikembalikan pada konsep pemikiran pemimpinnya.
Perbedaan  cara  pandang  dalam menseminasikan  paham  nasionalisme,  dan pergerakan nasional menyebabkan lahirnya organisasi sebagai institusionalisasi tindakan  sosial  yang  ditujukan  kearah politik,  sosial,  ekonomi  sesuai  sudut pandang  pengonsep  dan  tidak  jarang menimbulkan  pertentangan  dan  gesekan
antar  organisasi  pergerakan  yang  ada. Perbedaan  cara  pandang  tokoh  pergerakan dalam  mengarahkan  organisasi  pergerakan sangat jarang ditonjolkan (Pradipto N, 2011; 87). Narasi yang berkembang menunjukkan kesenjangan  antara  golongan  tua  (priyayi) dengan  golongan  muda.  Kesenjangan tersebut  telah  membuat  seolah  pergerakan nasional  terputus  oleh  sekat  yang dihidupkan  melalui  narasi  moderat  dan revolusioner.
Makna revolusioner sendiri mengarah pada bias,
dengan mengartikannya  sebagai  hal  luar  biasa melalui angkat senjata ataupun menyerang, tentu  harus  dilihat  dari  konteks  semangat zaman.  Golongan  tua  yang  selama  ini dinarasikan sebagai kelompok pasif terhadap  pergerakan  tidak  sepenuhnya tepat.  Koesoemoe  Oetoyo  merupakan  salah satu  tokoh  dari  golongan  priyayi  yang mengonsep  pergerakan  nasional  Indonesia, bahkan  implementasi  konsepnya  mampu mengatasi  pergolakan intern dalam  tubuh organisasi  pergerakan  di  Indonesia  pada masa itu.
Oetoyo  memenuhi  kriteria  sebagai tokoh  dan  ditokohkan  dalam  Pergerakan Nasional  Indonesia.  Kriteria  sebagai  tokoh dapat  diukur  melalui  terpenuhinya  tiga persyaratan. Pertama , berhasil di bidangnya, kedua, memiliki karya monumental,  dan  ketiga  mempunyai pengaruh  di  masyarakat.  Oetoyo  dapat dikatakan  ditokohkan  karena  peranannya
dalam  pergerakan  nasional  diakui  oleh masyarakat, dibuktikan dengan dibangunnya Jalan Kusuma Utoyo di Jepara, Jawa  Tengah  untuk  mengenang  jasanya. Pemikiran  dan  peranan  Koesoemo  Oetoyo menjadi  sangat  penting  untuk  melihat relevansi konsepnya hingga sekarang.
Peranannya dalam pergerakan nasional  melalui  Dewan  Desa,  dewan Kabupaten, Sedio  Muljio ,  Budi  Utama,
Volksraad , Fraksi Nasional perlu pengkajian lebih lanjut. Penelitian juga dapat dijadikan sebagai  pembelajaran  yang  mengajarkan bagaimana sebenarnya mengarahkan masyarakat  pada  tataran  kesejahteraan melalui kebijakan-kebijakan politik.
Tinjauan Pustaka
A. Pergerakan Nasional
Lahir dan
perkembangan pergerakan  nasional  Indonesia  di  dorong oleh  adanya  faktor  intern  dan  ekstern. Secara  Intern,  pergerakan  nasional  adalah hasil  dari  perkembangan  faktor  ekonomi, sosial,  politik,  kultural,  dan  religius,  serta interelasi  antara  faktor-faktor  tersebut. Secara ekstern pergerakan nasional Indonesia  tidak  dapat  dipisahkan  dari adanya  komunikasi  media  masa  yang memberitakan perlawanan menentang penjajahan  di  berbagai  belahan  dunia. Kedua  faktor  tersebut  memiliki  dampak yang  cukup  besar  terhadap  semangat perlawanan menentang penjajahan.
Peristiwa  perlawanan  di  berbagai  belahan
dunia yang ikut menjadi pemicu pergerakan di  Indonesia,  antara  lain;  pergerakan demokrasi kewarganegaraan
yang menghindarkan  rakyat  Mesir  di  bawah pimpinan Zaghul Pasha.
Pergerakan  rakyat  India  di  bawah pimpinan  Tilak  dan  Gandhi  melawan ketamakan
asing, serta Tiongkok
menjatuhkan absolutisme Manchu  dan melawan Imperialisme Barat. Kemenangan- kemenangan  yang  diperoleh  oleh  setiap negara tersebut telah menyadarkan hebatnya  kekuatan  bersama.  Perlawanan tersebut  menjadi  inspirasi  rakyat  pribumi untuk  melakukan  perlawanan  terhadap penjajah Belanda.
Pergerakan  nasional  pada  abad  20 menunjukkan  adanya  rasa  nasionalisme yang tinggi. Setiap organisasi yang dibentuk memiliki  visi,  misi  dan  tujuan  yang  jelas (Michael Addas, 1988: 42). Pergerakan tidak lagi  berdasarkan  tuan  dan  hamba, melainkan  merupakan  kesadaran  pribadi sebagai  bangsa  yang  dijajah.  Kesadaran seperti  perasaan  senasib,  sepenanggungan, dan  persamaan  identitas  menjadi  dasar perkumpulan.  Dasar  perkumpulan  tersebut kemudian  melahirkan  keinginan  untuk selalu berpartisipasi dalam perkumpulan.
Penggunaan  media  masa  sebagai sarana komunikasi menjadi pembentuk dan pengembang  hubungan  perseorang  dengan rakyat mengenai suatu konsepsi pergerakan nasional.  Hampir  setiap  orang,  maupun kelompok membujuk kelompok lain
menerima  gagasan,  usaha,  perjuangan, ideologi yang dipercayainya efektif mencapai  tujuan  kemerdekaan.  Lebih  jauh, komunikasi  melalui  media  massa  juga berupaya membuat orang ataupun kelompok bertindak sesuai yang dituliskannya (Suryo Mihardjo, 2002: 41).
Kesadaran  ini,  semakin  tumbuh dengan  lahirnya  golongan  terpelajar  yang mempertanyakan  struktur  yang  selama  ini melingkupi  rakyat  pribumi  yang  semakin menderita  dibawah  modernisasi  yang dibawa oleh bangsa Barat (Djoko, 2008: 23). Perjuangan  menyebarkan  cita-cita  bangsa Indonesia pada masa itu, juga menunjukkan adanya    hubungan  moral  pers  dan  rakyat (Andi  Baso,  1993:  12).  Oleh  karena  itu, dapat dikatakan bahwa pers Indonesia pada masa  itu  merupakan  parlemen  masyarakat untuk mengemukakan hal-hal yang ditentang  olehnya. Isi  surat kabar merupakan refleksi dari isi hati rakyat yang mendorong masyarakat
melakukan pergerakan memperbaiki nasib. Rubrikasi  yang  terdapat  dalam  pers
di  bawah  kaum  pergerakan  senantiasa menunjukkan adanya usaha-usaha menyadarkan rakyat tentang kemajuan dan pergerakan.  Pergerakan  melalui  bidang politik,  sosial,  dan  ekonomi.  Salah  satu tokoh  yang  mengawali  peran  pribumi sekaligus menjadi pelopor penerbitan surat kabar  masa  itu  adalah  Koesoemo  Oetoyo. Oetoyo    merupakan  redaktur  Pewarta Priyayi,  yang  di  terbitkan  oleh Asperen  van

## 24   | JURNAL AGASTYA VOL 7 NO 2 JULI 2017
der velde Press di Semarang setiap tiga bulan sekali  (I  Taufik,  1993:  25).  Surat  kabar  ini masih bersifat cooperatif
dengan pemerintah Hindia Belanda. Sifat kooperatif membuat  isi  dari  berita  cenderung memberikan informasi yang tidak bertentangan dengan pemerintah. Meskipun demikian,  pewarta  priyayi  memiliki  arti dalam sejarah pergerakan bangsa (Ahmat B Adam, 1955: 93).
Gagasan  tentang  keterbukaan  yang kerap  kali  disebarkan  Oetoyo  melalui Pewarta Priyayi memunculkan keterbukaan priyayi  lama  untuk  berkumpul  menjadi organisasi pergerakan dikemudian hari.

## B. Koesoemo Oetoyo
Oetoyo lahir pada tanggal 13 Januari tahun  1871,  secara  garis  besar  merupakan keturunan priyayi Jawa. Ayah Oetoyo, Raden Mas  Soejoedi  Soetodikoesoemo  (patih  di Pekalongan). Ibunya, Raden Ayu Soeratinem merupakan  keturunan  Raden  Adipati
Aroeng Binang (Bupati Kebumen). Sedangkan,  kakek  dari  garis  ayah,  Raden Mas Soerokoesoemo adalah Bupati
Kutoarjo,  dan  masih  keturunan  Sultan Hamengku Buwono I.
Oetoyo  merupakan  anak  kedua  dari tiga bersaudara, kakak bernama Raden Mas Oemar  Soerodikoesoemo,  sedangkan  adek bernama  Oetaryo.    Berasal  dari  keturunan Priyayi  tidak  membuat  Oetoyo  bersifat ekslusif,  karena sejak kecil ia menunjukkan sikap  terbuka  dengan  bergaul  dengan siapapun  tanpa  membedakan  kelas  sosial.
Garis  keturunan  ini  juga  menjadi  modal sosial  Oetoyo  untuk  mampu  mengenyam pendidikan.
Oetoyo  berhasil  di  bidangnya sebagai tokoh pergerakan dengan
mendirikan  Dewan  Kabupaten  pada  tahun 1917  yang  mendorong  munculnya  Dewan Rak’jat (Volksraad) di  kemudian  hari
(Shirashi  takashi,  1997:  36).  Sebagai  ketua Budi  Utomo,  ia  berhasil  menghimpun kekuatan  besar  dengan  membentuk  fusi menjadi  Parindra.  Sebagai  Jurnalis,  ia berkarya dalam beberapa surat kabar Ilmoe Tani, Pewarta Priyayi dan kabar Perniagaan, yang  dikemudian  hari  menginspirasi  tokoh pergerakan  lain  untuk  menyuarakan aspirasi rakyat melalui media massa.
Oetoyo  juga  berhasil  memegang teguh  etiket  dan  etika  sosial,  dibuktikan melalui perannya dalam Badan Pensensoran Film  bersama  Mariah  Ulfa  Santoso.  Oetoyo menerbitkan  karya-karya  monumental,  ia menerjemahkan  lima  buku  karya  Frederick Holle mengenai pertanian dan kesejahteraan petani.
Buku  terjemahannya  ini  menjadi solusi  dalam  menyelediki,  mengatasi masalah  penanaman,  gagal  panen,  dan menjadi  dasar  diberlakukannya  politik  etis dengan  salah  satu  fokusnya  pada  irigasi (Daliman, 2012:
73). Oetoyo juga menerjemahkan dokumen perundang- undangan  pada  masa  Hindia  Belanda  ke dalam bahasa Jawa. Oetoyo sebagai jurnalis menyebarkan gagasannya mengenai
pentingnya  Dewan  Desa,  pendidikan, kesejahteraan  rakyat,  serta  mengonsep pergerakan  nasional  yang  relevan  hingga masa sekarang.
Oetoyo  mempunyai  pengaruh  pada masyarakat di zamannya, ia dikenal sebagai penganut demokrasi yang pandai bernegosiasi dan diplomasi (Gamal
Komandoko,  2008:  20).  Oetoyo  dipercaya sebagai  diplomat  yang  banyak  berjasa dalam  membangkitkan  semangat  melawan penjajah,  dibuktikan  dengan  mosi-mosi yang dikeluarkannya dalam volksraad untuk menuntut perbaikan kondisi sosial, kesejahteraan  rakyat  dan  keterlibatan rakyat dalam politik.
Pendapat  Oetoyo  juga  dijadikan dasar  pengambilan  keputusan  oleh  tokoh- tokoh  pergerakan  seperti;  Ki  Hadjar Dewantara,  Soekarno,  Mohammad  Hatta. Oetoyo  layak  disebut  tokoh  sekaligus ditokohkan. Perjuangannya dalam pergerakan  nasional  Indonesia  melalui segala  daya,  upaya,  hingga  akhir  hayatnya merupakan bukti perjuangan membebaskan bangsa  dari  penjajahan.  Sebagai  seorang yang  memiliki  kekuasaan,  ia  berupaya membela  wong  cilik  yang  merupakan inferior dan  tertindas  pada  masa  feodal (Suhartono, 2005: 204).
Oetoyo  menjunjung  budaya  bangsa
dan menanamkan rasa nasionalisme kepada generasi
penerus hingga akhirnya menggerakkan  seluruh  lapisan  masyarakat untuk  bersatu  melawan  ketidakadilan
bangsa Barat. Oetoyo merupakan salah satu tokoh  dari  golongan  tua  yang  memiliki keterbukaan  sifat  dan  pemikiran  untuk memajukan  bangsa  dengan  mengonsep pergerakan  nasional  yang  ideal.  Oetoyo pada  mulanya  merupakan  pendukung politik  etis  pemerintah  Hindia  Belanda, karena  dalam  pemikirannya  golongan terpelajar  meruapakan  tombak  yang menciptakan perubahan di masyarakat.
Tentu  saja  konteks  mendukung disini  berbeda  dengan  konsep  politik  etis masyarakat.
Oetoyo
mendukung sepenuhnya  untuk  kepentingan  rakyat, yaitu  kebebasan  menegnayam  pendidikan. Sedangkan  pemerintah  berdasarkan  pada kepentingan  negeri  induk,  yaitu  menjajah. Oetoyo kemudian memiliki konsep pergerakan  nasional  yang  ideal  dalam bidang  politik,  sosial,  dan  ekonomi  yang memberikan  corak  baru  dalam  pola pergerakan di Indonesia.

## Metode Penelitian
Metode penelitian sejarah merupakan  seperangkat  aturan  dan  prinsip sistematis untuk  mengumpulkan  sumber- sumber  sejarah  secara  efektif,  kemudian menilaisecara  kritis,  dan  mewujudkan dalam  bentuk  tulisan  sejarah.  Berikut langkah-langkah yang dilakukan peneliti:

## A. Pemilihan Topik
Pemilihan  topik  didasarkan  dua pokok,  yaitu  kedekatan  emosional  dan kedekatan  intelektual.  Pemilihan  topik
berdasarkan  dua  alasan  tersebut,  akan mempermudah  proses  penelitian  yang sedang dikaji oleh peneliti, sehingga peneliti akan  bersungguh-sungguh  dalam  meneliti dan menganalisis topik penelitian.
Kedekatan emosional merupakan
subjektifitas sejarah atas topik yang dipilih.
Subyektifitas berkaitan dengan perasaan,  emosi,  keturunan,  kewilayahan terhadap  permasalahan  yang  dikaji  dan cenderung  berat  sebelah  (Louis  Gottschalk, 2008: 39). Alasan emosional peneliti adalah adanya  kesenangan  dalam  menganalisis tokoh,  sedangkan  Oetoyo  dipilih  karena pemikirannya mengenai pergerakan nasional  merupakan  gagasan  yang  berbeda pada masa itu.
Ketersediaan  sumber  juga  menjadi alasan  dan  motivasi  peneliti  tertarik  untuk mengkaji  lebih  dalam  mengenai  pemikiran dan  peranan  Oetoyo  dalam  pergerakan nasional.Kedekatan  Intelektual  bersifat obyektif,  meskipun  tidak  jarang  emosi sering  berpengaruh  pada  intelektualitas. Kedekatan intelektual yang melatar belakangi pemilihan topik berkaitan dengan upaya mengaplikasikan pemahaman sejarah pemikiran.
B. Pengumpulan sumber (Heuristik) Pengumpulan
sumber yang
dilakukan  peneliti  berupa  sumber  primer dan  sekunder.  Sumber  primer,  hasil  tulisan atau  catatan  yang  sejaman  dengan peristiwa/kejadian  (Suharto,  2010:11). Sumber  sekunder,  kesaksian  dari  siapapun
yang  bukan  merupakan  saksi  pandangan- mata, yakni dari seseorang yang tidak hadir pada  peristiwa  yang  dikisahkannya  (Louis Gottschallk, 2008: 43). Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain;
Afschrift-Mailrapport.  Weltevreden,  den  6 November 1928 Geheim- Eigenhandig . Kabinet  Vertaal  18  Juni  1938  Het
Vergoderrech .  Jakarta:  ANRI.  Tidak diterbitkan Koentjoro  Poerbopranoto.  (1937). Dewan Ra’jat:  (Volksraad ).  Batavia:  Balai Poestaka.
Koesoemo  Oetoyo.  (1931). 5de  Vergadering –Woensdag  8  Juli  1931.  Ingkomen stukken-Voorbehond van behandeling door  den  volksraad  van  ond.21- mededeeling  van  den  voorzitter betreffende benoeming van Commissies- Begrooting van Nederlandsch-Indie voor 1932,algemeene beschouwingen (ond).1 . Batavia : Volksraad. Koesoemo Oetoyo. (1931). 20ste
Vergadering-Woendag  29  Juli  1931. Avondvergadering  Begrooting  van Nederlandsch-indie  1932  (ond.1), Algemeene  beschouwingen. Batavia: Volksraad. Koesoemo Oetoyo. (1934). 12de vergadering-  Vrijdag  18  Juli  1934. Ingkomen stuk,-Begrooting van Nederlandsch-Indie voor 1935 (ond.1),  algemene  gedeelte.  Batavia: Volksraad. Koesoemo Oetoyo. (1934). 35ste Vergadering-Mandag  18  Agustus 1934.  Begrooting  van  Nederlandsch- Indie  voor  1935  (ond.1),  algemeen gedeelte, moties . Batavia: Volksraad. Koesoemo Oetoyo. (1934). 36 ste vergadering-Dinsdag  14  Agustus 1934.  Begrooting  van  Nederlandsch Indie  voor  1935  (ond.1),  afd.  VI, departement van Economische Zaken, met afd VIA-D, algemeen gedeelte.
Koesoemo Oetoyo. (1936). 56ste Vergadering-Doenderdag  23  Januari
1936.  Suikerregelingen  1936  (ond 100). Batavia: Volksraad.
Koesoemo  Oetoyo.  (1952).  “Kenang- Kenangan  Pengalaman  Saja”, dari Kebangkitan Nasional Sampai Proklamasi  Kemerdekaan .  Jakarta: Pustaka penerbit Endang .
Kortsamenvattend Overzicht der besprekinen op  het  Boedi-Oetomo  Conggres, Gehouden  op  31  Desember  en  1 Januari  1928  te  Jogjakarta. Jakarta: ANRI, Tidak Diterbitkan.
Politiek  Politionel  Overzicht Januari  1928, Jakarta: ANRI, Tidak diterbitkan Tweede  Congres  der  P.P.P.K.I  Eerste vergadering  25  Desember  1929 avonds  9  uur  in  de  societeit Habiprojo.
Verslag  van  het  23ste  congres  van  Beodi Oetomo, gehouden te Semarang van 3 tot 5 Juni 1933.
Verslag  betreffende  het  20ste  Congress  Van
Boedi  Oetomo  op  23-24  Desember 1929 , Jakarta: ANRI, tidak diterbitkan. Verslag  van  Het  Negenti  Ende  Bonds- Congress Van Boedi Oetomo, gehoulden tot Soerakarta van 6 tot 9 April 1928. Vertaling. Verslag der besloten vergaderingen  tijdene  het  congres van  Boedi-Oetomo,  gehoulden  te
Djokdjakarta  van  31  December  1927 tot en met 1 Januari 1928.
Sumber  sekunder  yang  digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:
Akira Nagazumi. (1997). Bangkitnya Nasionalisme  Indonesia:  Budi  Utomo 1908-1913. Jakarta:  Pustaka  Utama Grafiti.
Gamal  Komandoko.(2008). Boedi  Oetomo: Awal  Bangkitnya  Kesadaran  Bangsa . Yogyakarta: Media press.
Pitut Soeharto. (1981). Cahaya di Kegelapan: Selecta  Kedua  Boedi  Oetomo  & Sarekat  Islam  Pertumbuhan  dalam Dokumen Asli . Jakarta: Jaya Sakti. Ramadhan K H. (2008). Perjalanan Panjang Anak  Bumi  :  Biografi  R.M.A.A Koesoemo Oetoyo. Jakarta: Obor.
Sartono  Kartodirdjo.  (1972 ).  Kolonialisme dan  Nasionalisme  di  Indonesia  pada Abad  19  dan  Abad  20 .  Yogyakarta: Seksi  Peneliti  Djurusan  Sejarah Fakultas  Sastra  dan  Kebudajaan UGM. Suhartono.  (2001). Sejarah  Pergerakan Nasional:  Dari  Budi  Utomo  sampai Proklamasi  1908-1945 .  Yogyakarta:
Pustaka Pelajar. Wawancara dengan Atas Hendartini
Habsyah,  pada  tanggal  25  Agustus 2016  di  Hotel  Tentrem  Yogyakarta, pukul 19.00 WIB

## C. Kritik Sumber (Verivikasi)
Kritik  sumber  diperlukan  agar terhindar  dari  fantasi,  manipulasi  atau fabrikasi  (Suhartono,  2010:  35).  Peneliti menggunakan  kritik  ekstern,  untuk  melihat keaslian  sumber.  Keaslian  sumber  dapat dilihat dari segi bentuk,  bahan, tulisan, dan penggunaan  bahasa.  Sedangkan  kritik intern,  untuk  menguji  kredibilitas  sumber. Aspek  utama  diperhatikan  dalam  kritik intern adalah konten/isi sebuah sumber.
Peneliti  melakukan  kritik  ekstern dengan  melihat  kapan,  dimana,  siapa  yag membuat  sumber,  dari  bahan  apa  tulisan, koran,  foto,  maupun  tulisan  dibuat,  serta apakah  sumber  dalam  bentuk  asli.  Aspek utama  yang  diperhatikan  adalah  kondisi fisik.  Beberapa  sumber  yang  diperoleh peneliti  dalam  kondisi  rusak  dan  kurang dapat  dibaca  dengan  jelas.  Hasil  peneliti dalam  melakukan  kritik  intern,  ditemukan informasi  kurang  lengkap  dalam  sumber yang diperoleh. Karya Oetoyo yang berjudul Kenang-Kenangan  Pengalaman  Saja”, dari Kebangkitan  Nasional  Sampai  Proklamasi

## 28   | JURNAL AGASTYA VOL 7 NO 2 JULI 2017
Kemerdekaan ditulisnya saat berusia  lanjut, sehingga  kurang  begitu  jelas  dalam menggambarkan
konsep pergerakan nasional menurutnya.

## D. Penafsiran (Interpretasi)
Interpretasi  dalam  konteks  sejarah dapat dibedakan menjadi dua macam, yakni analisis  dan  sintesis.  Analisis  berarti menguraikan. Sumber  yang  bervariasi  yang telah  diperoleh  diuraikan,  hal ini  dilakukan mengingat  sumber  sejarah  terkadang mengandung  berbagai  kemungkinan  di dalamnya.
Sedangkan  yang  dimaksud  dengan sintesis  adalah  melakukan  penyatuan. Sumber-sumber  yang  telah  terkumpul, kemudian  disatukan  menjadi  fakta  sejarah yang  akurat.  Peneliti  dalam  hal  ini melakukan  proses  analisis  dan  sintesis dalam mengkomunikasikan hasil penelitian.
E. Penulisan Sejarah (Historiografi)
Penulisan sejarah merupakan proses menyajikan  data  yang  telah  diseleksi  dan intepretasi  kedalam  tulisan  yang  bersifat kritis,  analitis,  dan  ilmiah  agar  dapat dipertanggungjawabkan.  Penulisan  sejarah berdasarkan  konsep  kronologi  terdiri  dari tiga  bagian  yaitu  pendahuluan,  isi,  dan penutup.  Penelitian  ini  juga  menggunakan pendekatan  agar  lebih  mampu  melakukan eksplanasi  sejarah  yang  tidak  hanya terbatas pada narasi apa dan siapa (Sartono K,  1992:  4).  Pendekatan  dalam  penelitian sejarah dapat dilakukan dengan kajian teks, kajian konteks sejarah, dan kajian hubungan
antara  teks  dan  masyarakatnya  (Hariyono, 1995:97-98).  Pendekatan  yang  digunakan oleh  penelitian  adalah  Pendekatan  politik yang  menekankan  pada komunikasi  politik. Komunikasi politik diartikan sebagai proses komunikasi  yang  memiliki  implikasi  atau konsekuensi  terhadap  aktifitas  politik    dan juga memiliki pesan yang bermuatan politik (Hafield  Cangara,  2014:  14).  Komunikasi dalam  politik  lebih  dikenal  dengan propaganda (Nurudin, 2001: 9).
Teori  yang  digunakan  adalah  teori interaksi kepribadian kepemimpinan politik (Dan  Nimmo,  1998:  39).  Teori  interaksi kepribadian  kepemimpinan  politik  dapat menggambarkan bagaimana waktu,  tempat, keadaan,  dan  interaksi  menentukan  siapa yang  memimpin  dan  siapa  pengikutnya, menggambarkan  bagaimana  kepribadian para  pemimpim  (faktor  yang  bertalian dengan  kepemimpinan), serta  pengharapan dan kebutuhan dari pengikutnya.
Pendekatan komunikasi politik dengan teori interaksi kepribadian kepemimpinan  politik  digunakan  untuk menjelaskan  bagaimana  Oetoyo  menggagas pergerakan  nasional  sesuai  dengan  situasi, semangat  zaman,  tempat  dan  politik  pada saat itu. Bagaimana menggunakan pengaruhnya untuk mempengaruhi kelompok lain dalam mendukung gagasannya  dalam  pergerakan  nasional. Teori ini juga digunakan untuk menjelaskan bagaimana Oetoyo menyebarluaskan gagasannya ke dalam lingkungan sosialnya.
Penelitian  ini  juga  menggunakan teori  komunikasi  fungsional  untuk  melihat tujuan  dan  cara  mencapai  tujuan  politik (Deliar  Noer,  1995:  6).  Teori  ini menggambarkan  akibat  komunikasi  massa terhadap  organisasi  sosial,  cara  orang menata  persepsinya  dan  apa  akibatnya. Secara  umum  fungsi  komunikasi  secara fungsional digunakan untuk alat penerangan, perubahan dan pengontrol. Pendekatan komunikasi politik dengan teori komunikasi fungsional digunakan  untuk  menjelaskan  bagaiamana reaksi  dari  kelompok  sosial  maupun individu dalam menanggapi konsep pergerakan  nasional  yang  digagas  oleh Oetoyo.  Perubahan  apa  yang  terjadi  di dalam  pola  pergerakan  nasional  Indonesia pada  masa  itu  dengan  adanya  konsep pergerakan nasional Oetoyo, serta bagaimana dampaknya.
Hasil Dan Pembahasan

## A. Pandangan Koesoemo Oetoyo Tentang Nasionalisme
Nasionalisme  dalam  pandangan Oetoyo merupakan paham yang di dasarkan pada  kemauan  setiap  individu  untuk menjaga  dan  melestarikan  kebudayaan bersama, hidup bersama dalam satu tatanan masyarakat  yang  di  dalamnya  terdapat kesamaan dalam berbagai bidang kehidupan
sebagai satu identitas (Koesoemo  Oetoyo,  1952:  143-145).  Satu identitas  berarti  tidak  merujuk  lagi  pada
satu  etnis,  ataupun  satu  daerah  melainkan satu nation (Bangsa).
Pandangan  tersebut  ditulis  dalam sebuah  memoar  yang  juga  memuat  proses nasionalisme  dalam  menyatukan  kekuatan rakyat,  konsep  Oetoyo  juga  relevan  bila dilihat dengan teori identitas sosial, dimana setiap  orang  berdasarkan  teori  ini menyatakan perlu menjadi anggota kelompok dan idealnya mereka memandang (in group ) lebih baik dari kelompok lainnya (Crish  Barker,  2012:  221).  Melihat  konteks zaman  pada  masa  itu,    keinginan  ini  lahir karena  kesadaran  atas  penderitaan  yang disebabkan  oleh  pemerintah  di  negaranya sendiri.  Konsekuensi  dari  pemikiran  dan kondisi  memunculkan  kesadaran  bahwa perampasan terhadap kemerdekaan ketidakadilan yang tidak dapat diterima.
Lebih  jauh,  Oetoyo  menyatakan bahwa  konsep  nasionalisme  yang  ada  di
Indonesia harus berbeda dengan nasionalisme  yang  lahir  di  Barat  (Atas Hendartini, 2016:
wawancara).
Nasionalisme  Barat  tidak  boleh  begitu  saja dibawa dan ditiru di Indonesia. Menurutnya, konsep  nasionalisme  Indonesia  merupakan lawan  dari  kolonialisme  yang  bertujuan membentuk  negara  merdeka.  Hal  ini  jelas berbeda  dengan  yang  ada  di  Barat. nasionalisme Barat didasari oleh pembelaan atas  satu  kepentingan  kelompok  melawan ketidakadilan,  sehingga  hal  ini  melahirkan etnosentrisme terhadap in  group dan berujung pada lahirnya hasrat kolonialisme.

## 30   | JURNAL AGASTYA VOL 7 NO 2 JULI 2017
Nasionalisme Barat dalam pandangan Oetoyo  merupakan paham yang sangat  pincang  (Koesoemo  Oetoyo,  1952: 152).  Nasionalisme  ini  telah  melahirkan etnosentrisme hingga  lahir  hasrat  ingin menguasai  dalam  bentuk  kolonialisasi. Sedangkan,  dari  sudut  pandang  Hindia Belanda hal itu tidak sesuai dengan kondisi sosial  yang  ada.  Kecenderungan  terhadap suatu  daerah  atau  ideologi  tertentu  justru akan  membuat  politik  pecah  belah pemerintah  Hindia  Belanda  semakin berhasil  dan  tidak  akan  terwujud  satu kesatuan kelak kemudian hari.
Oetoyo menegaskan perlu membuka mata  rakyat  tentang  identitas  dan  masa depannya,  melalui  penanaman  nilai-nilai nasionalisme  di  kalangan  pribumi  (Rudolk Marziek, 2006: xvi). Oetoyo meyakini bahwa Identitas diri akan mengembalikan kebanggaan  yang  telah  luntur  akibat modernitas  Barat,  sehingga  melahirkan perkumpulan  dan  kesatuan  dari  berbagai golongan  di  Hindia  Belanda . Sarana  untuk menanamkan  nilai-nilai  nasionalisme  yang efektif menurut Oetoyo adalah pendidikan.
Dalam memoarnya Oetoyo
menuliskan  apa  yang  harus  dilakukan  oleh generasi  tua  untuk  generasi  muda  sebagai ujung  tombak  pergerakan.  Tulisan  tersebut berbunyi “ Laat Ons Onze kinderen een goede opleding geven, opdat zij later in staat zullen zijn  hun  eigen  huishhouding  goed  te regelen!” (Koesoemo  Oetoyo,  1952:  Tidak diterbitkan) . Terjemahan dalam bahasa
Indoensia,  sebagai  berikut  “Bergeraklah supaya  bisa  memberi  didikan  yang sempurna  kepada  anak-anak  kita,  biar akhirnya  bisa  mengurus  rumah  tangga  kita sendiri!”.
Sebagai  bentuk  kritikannya,  Oetoyo mengorientasikan  paham  nasionalisme dengan  cara  non-kooperasi  terhadap budaya Barat yang tidak sesuai kepribadian bangsa.  Nasionalisme  Indonesia  harus merupakan kepercayaan terhadap kecerdasan  dan  kemampuan  diri  sendiri, kemauan  bersama  menciptakan  penentuan nasib  sendiri,  dan  kepemilikan  kebudayaan nasional.
Orientasi  ini  dikemudian  hari melahirkan  konsep  pergerakan  nasional yang  menurut  Oetoyo  harus  dilakukan dengan cara perkumpulan/organisasi, perbaikan  status  sosial  (kesejahteraan sosial  dan  pendidikan),  serta  diplomasi bukan  lagi  dengan  kepercayaan  terhadap adanya  ratu  adil  (Silawati  Hartian,  1992: 124).  Pandangan  tentang  nasionalisme membuat  oetoyo  kemudian  mengonsep pergerakan  nasional  yang  sesuai  dan  ideal untuk perjuangan rakyat.
B. Konsep Pergerakan

## Nasional Koesoemo Oetoyo
Menurut  Atas  Hendartini  Habsyah, pergerakan  nasional  dalam  pandangan Oetoyo  merupakan  usaha  yang  harus dilakukan  dengan  penuh  kesadaran  untuk menyatukan seluruh lapisan, tanpa kecenderungan  terhadap  satu  kepentingan
kelompok tertentu agar tercapai kemerdekaan.  Pandangan  demikian,  tidak dapat  dipisahkan  dari  pandangannya mengenai nasionalisme Indonesia. Nasionalisme  dalam  pandangan  Oetoyo terkait erat dengan self-government , kemauan  bersama,  dan  budaya  Indonesia sebagai  identitas  nasional  yang  di  dorong oleh faktor kontekstual seperti
moderniasasi, industrialisasi dan edukasi.
Menurut Oetoyo, modernisasi, industrialisasi,  dan  edukasi  merupakan faktor kontekstual yang mendorong adanya pergerakan  nasional  (Anthony  D  Smith, 1971:  110).  Industrialisasi  mengakibatkan adanya krisis dalam elit priyayi lama dalam hal  jabatan.  Posisi  ini  tidak  bisa  ditempati oleh  sembarang  bangsawan,  karena  seiring bertumbuhnya industrialisasi maka rasionalisasi birokrasi dilakukan. Rasionalisasi  birokrasi  berdampak  pada munculnya  elit  baru  terpelajar  sebagai pegawai  birokrasi  yang  berpikiran  lebih modern.
Oetoyo  berpandangan  munculnya elit  baru  merupakan  langkah  penggerak adanya  pemikiran-pemikiran  ke  arah kemerdekaan  (Dharmono  Hadjowidjono, 2008:  354).  Kemunculan  golongan  ini sekaligus  mendorong  adanya  pandangan baru untuk priyayi lama. Priyayi lama mulai mengikuti  cara  priyayi  baru  dengan mendirikan perkumpulan. Meskipun, perkumpulan yang dibuat oleh generasi tua bersifat  ekslusif  di  kalangan  priyayi  jawa
saja.  Namun  hal  ini  merupakan  langkah awal  yang  dapat  menumbuhkan  kesadaran setiap kelompok untuk berkumpul membela kepentingan bangsanya sendiri.
Konsepsi diatas memperkuat pandangan  Oetoyo  tentang  pergerakan nasional yang bisa dilakukan dengan upaya modernisasi,  industrialisasi  dan  edukasi melalui  bidang  politik, sosial,  dan  ekonomi. Tentu  saja  dalam  hal  ini  berdasarkan kekuatan  sendiri,  kemampuan  sendiri  dan tidak  berdasarkan  atas  satu  kepentingan saja  (Atas  Hendartini,  2016:  wawancara). Politik, sosial, dan ekonomi merupakan satu kesatuan  yang  selalu  berkaitan  sehingga ketika  semuanya  berada  pada  posisi  baik, kesejahteraan  akan  tercapai.  Tercapainya kesejahteraan menandai adanya kemampuan  untuk  berdiri  sendiri  sebagai suatu  bangsa  yang  terdirik,  berdaulat  dan mampu mengsejahterakan rakyat.
Oetoyo berpendapat untuk memerdekakan  rakyat  pribumi,  dapat dilakukan  dengan  tidak  mengikuti  ideologi tertentu.  Ideologi  tertentu  hanya  akan menimbulkan  kecenderungan  tertentu. Kecenderungan  tertentu  ditakutkan  akan menimbulkan  perjuangan  yang  hanya mengarah pada pencapaian tujuan kelompok  tertentu,  dan  pertentangan dengan  kelompok  lain  (Frank  Dhont,  2005: 10). Padahal salah satu penguat pergerakan adalah  kemauan bersama. Hal ini membuat Oetoyo  menolak  adanya  kecenderungan terhadap  suatu  ideologi  tertentu.  Konsepsi

## 32   | JURNAL AGASTYA VOL 7 NO 2 JULI 2017
itulah yang kemudian membentuk
pandangan  Oetoyo  dalam  mengonsep  cara pergerakan nasional yang ideal.
Pergerakan  nasional  dalam  konsep pemikiran  Oetoyo  merupakan  usaha perbaikan  dalam  segala  aspek  kehidupan seperti politik, sosial, dan ekonomi (Achmad Djajadiningrat,  1936:  324).  Pada  bidang politik dilakukan dengan membuka kesempatan  sebesar-besarnya  agar  rakyat pribumi  mampu  berpartisipasi  dalam politik. Pada bidang sosial dilakukan dengan upaya  meningkatkan  martabat  bangsa,  dan membangun  kesadaran  serta  kesatuan identitas  bangsa.  Sedangkan  pada  bidang ekonomi dilakukan dengan mensejahterakan rakyat. Konsep pergerakan  Oetoyo  yang  digagas  Oetoyo cenderung pada cara-cara diplomasi, bukan dengan radikalisme, sesuai dengan perkembangan  zaman  yang  di  bawa  oleh orang Barat.
Konsep  pergerakan  nasional  yang digagas  Oetoyo merupakan  pemikiran  yang revolusioner  pada  masa  itu.  Mengingat kalangan  Bupati  Jawa  cenderung  berpihak pada  pemerintah  dan  kurang  mendukung usaha generasi muda menyuarakan nasionalisme  maupun  pergerakan  nasional. Meskipun  konsep  yang  diusung  Oetoyo tidak  memperoleh  dukungan  dari  generasi muda  yang  menilai  konsep  tersebut  tidak progresif  dan  revolusioner.  Gagasan  ini tetap  memberikan  corak  pada  pergerakan Indonesia dan menjadi gagasan momentum
sekaligus  stimulus  munculnya  ide-ide membebaskan  diri  dari  penjajahan  yang menginspirasi generasi penerus.
Ciri  yang  menjadikan  konsep pergerakan nasional Oetoyo perlu dipertimbangkan  terletak  pada  pemilihan cara  yang  digunakan.  Meskipun,  bila dipandang  dari  sudat  pandang  sempit generasi  muda,  konsep  Oetoyo  ini  dinilai sebagai  usaha  pergerakan  yang  bersifat moderat.Namun bila dilihat dari
perkembangannya konsep pergerakan nasional  Oetoyo  ini  menjadi  konsep  yang dapat  digunakan  dalam  kondisi  dan  waktu yang lama dan berkelanjutan. Ketika konsep pergerakan  nasional  yang  diusung  oleh intelektual  muda  memunculkan  gagasan- gagasan  yang  ekstrim  dan  bersifat  radikal, konsep  Oetoyo  menjadi  solusi  dalam menyatukan  perpecahan  tokoh  pergerakan melalui  ide-ide  berfusi  membentuk  partai politik  sebagai  wakil  rakyat  (Achmad Djajadiningrat, 1936: 254).
Ciri  lain  yang  menjadikan  konsep pergerakan  nasional  Oetoyo  istimewa adalah  gagasan  Oetoyo  tentang  pergerakan nasional  merupakan  satu  kesatuan  usaha perbaikan dalam semua bidang, yaitu sosial, ekonomi, dan politik. Ketiganya tidak dapat dipisahkan  dan  merupakan  satu  kesatuan yang  harus  sejalan.  Hal  ini  menjadi  satu pengikat  kesatuan  nasional  sebagai  wujud terbentuknya  bangsa  dikemudian  hari  (W Poespoprojo, 1986: 28).

## GOLONGAN TUA MENGGAGAS PERGERAKAN NASIONAL: PEMIKIRAN ………| 33

## C. Konsep  Pergerakan  Nasional  Oetoyo Dalam Politik
Politik  dipandang  Oetoyo  sebagai sarana  mencapai  tujuan  dan  kekuasaan. Politik  merupakan  tempat  menyuarakan aspirasi  rakyat  sehingga  hak-hak  warga negara  akan  terpenuhi.  Hal  ini  sangat berbeda  dengan  kondisi  rakyat  masa  iyu yang  hanya  menjadi  objek  dari  kebijakan politik,  sehingga  wajar  bila  keikutsertaan rakyat  pribumi  dalam  politik  dianggap solusi  untuk  mengubah  kondisi  itu.  Oetoyo berpandangan  bahwa  politik  tidak  akan dapat  dipisahkan  dari  hukum,  kekuasaan dan  hak.  Hukum,  kekuasaan  dan  hak  itu harus  diarahkan  pada  tujuan  pemberian kesejahteraan  agar  mampu  mewujudkan kemerdekaan  sebagai  wujud  politik  yang adil.
Konsep  pergerakan  nasional  yang digagas  oleh  Oetoyo  berpengaruh  terhadap
konsep pergerakan nasional yang dilakukannya  dalam  bidang  politik.  Jika secara  umum  Oetoyo  menggambarkan pergerakan  nasional  merupakan  upaya perbaikan  dalam  segala  bidang  seperti politik,  sosial  dan  ekonomi  sebagai  satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Maka dalam pergerakan politik,
Oetoyo mengarahkan  perjuangannya  pada  upaya membentuk  kebijakan  yang  mendorong kemandirian, pemberian otonomi, kesejahteraan  dan  peningkatan  martabat rakyat  pribumi.  Pergerakan  nasional  dalam bidang  politik  dilakukan  dengan  kritik
terhadap  kebijakan  pemerintah  yang dianggap  bertentangan  melalui  proses diplomasi.
Oetoyo menganggap bahwa tindakan  dengan  menentang  pemerintah secara  langsung  dan  usaha  dengan  angkat senjata  bukanlah  jalan  yang  tepat  dan efektif.  Berdasarkan  pengalaman  masa  lalu rakyat  pribumi  yang  berperang  dengan menganggakat senjata lebih mudah dipatahkan oleh pemerintah.
Menurut Oetoyo cara-cara diplomasi merupakan  cara  yang  tepat  untuk mengalahkan  musuh  secara  perlahan. Oetoyo  meyakini  cara  diplomasi  akan memudahkan menganalisis bagaimana pengambilan  sikap  pemerintah  Hindia
Belanda,  memperoleh  dukungannya  dan bahkan  mengelabui  pemerintah  dengan berpura-pura bersifat kooperatif (Ramadhan K H, 2008: 9). Oetoyo semakin menunjukkan kecemerlangan  pemikiran  dalam  mengagas pergerakan  dibidang  politik.  Ia  mengagas langkah-langkah  yang  seharusnya  diambil dan  diperjuangkan  melalui  politik,  yaitu: Pertama , kebebasan berserikat dan berorganisasi (Koesoemo Oetoyo, 1932: 39)
Didirikannya organisasi sangatlah perlu, hal ini bertujuan untuk mengimbnagi dominasi Barat.  Nasib  rakyat  yang  selama  ini  hanya sebagai objek berlakunya sistem administrasi  dan  politik  Hindia  Belanda akan  terimbangi.  Selain  itu  melalui
organisasi  rakyat  akan  memiliki  penyeru kepentingan dan aspirasi rakyat.
Kedua ,  rakyat  harus  memiliki kebebasan  dalam  mengutarakan  pendapat melalui  tulisan  maupun  lisan.  Konsepsi  ini membuat  Oetoyo  mengkritik  ordonansi pembredelan  pers  (Mien  Joebhar,  2003; 279).  Oetoyo  memandang  bahwa  pers sebagai media penerangan dapat menyebarluaskan gagasan-gagasan kemajuan, dan sebagai pengontrol kesewenangan penguasa. Sedangkan
pemberangusan  pers  dipandang  sebagai usaha  pihak  berkuasa  untuk  terus berwenang atas pers dan rakyat.
Ketiga , hak rakyat untuk berkumpul
dan mengeluarkan pendapat harus dilindungi, pemerintah Hindia Belanda tidak boleh sewenang-wenang dalam
menghukum  rakyat  tanpa  adanya  aturan yang jelas dan kekerasan ( 48ste Vergadering Mandag ,  1930:  -).  Gagasan  ini  muncul sebagai  reaksi  Oetoyo  terhadap  tindakan pemerintah  Hindia  Belanda  yang  semena- mena terhadap tokoh pergerakan dan dalam pengadilan. Oetoyo menggambarkan kondisi masa itu, sebagai berikut:
... akan tetapi kalau perlu tidak segan akan mengutjapkan crietiek terhadapnja, maka  banjak  anggauta 2 nja  jang  dapat rintangan  dari  pembesar 2 pemerintah. Djika mereka berapat senantiasa mereka diawaskan  oleh  polisi  dan  barang  siapa dengan  pedas  berani  mentjela  aturan 2 pemerintah  atau  pembesar 2 nja  maka mereka mendapat rintangan rupa 2 dalam
pekerdjaannja se-hari 2 . (Koeseomo oetoyo, 1931: 45).
Oetoyo  sebenarnya  sudah  mulai mengeluarkan  gagasan  tentang  sistem pemerintahan di Hindia Belanda sejak tahun 1907. Oetoyo pada masa itu bersikeras agar pemerintah memberikan hak kepada rakyat pribumi untuk bersuara dan ikut menentukan jalannya pemerintahan dengan cara  mendirikan  sebuah  Dewan  Rakyat. Sayangnya  pemerintah  kurang  terbuka dengan  ide  ini.  Pandangan  Oetoyo  tersebut digambarkan sebagai berikut:
...bahwa  ra’jat  anak  negeri  mesti mendapat  pengertian  jang  sempoerna tentang autonomi dan zelfbestur
(pemerintah  sendiri)  dan  mesti  menjadi tahoe mengerdjakannja dengan berangsoer-angsoer.  Ra’jat  itoe  mesti beladjar  toeroet  tjampoer  mengoeroes keperloeannja sendiri. Sebab itoe djanganlah  ra’jat  itoe  dikedjoetkan dengan  matjam-matjam  barang.  Jang semata-mata asing kepadanja, jang tidak ia  mendapat  jelasnja  tidak  ia  mengerti! Disinipoen  hendaklah  diingat  sjarat bahwa  kita  tidak  haroes  menjorong- njorongkan  kepada  ra’jat  itoe  barang jang  tidak  hendak  sesoeai  dengan  sifat tabi’atnja,  melainkan  sebaliknja  kita haroes memberi djalan. Soepaja toemboh pengertian  bahwa  ra’jat  sendiri  akan diminta tjampor dalam oeroesan memboeat  hoekoem  dan  melakoekan pemerintah  (Koesoemo  Oetoyo,  1931: 864)
Penolakan  yang  dilakukan  oleh pemerintah  Hindia  Belanda,  mendorong
Oetoyo untuk mendirikan
Dewan Kabupaten  dan  Dewan  Desa  di  Jepara. Keputusan  ini  membuktikan  besarnya tekad Oetoyo untuk membangun kesadaran rakyat  pribumi  agar  berpartisipasi  dalam pemerintahan.  Tindakan  ini  sekaligus menunjukkan  keinginan  merubah  Bupati

## GOLONGAN TUA MENGGAGAS PERGERAKAN NASIONAL: PEMIKIRAN ………| 35
lama agar lebih terbuka dengan pembaharuan. Pembaharuan tersebut terkait  tugas  Bupati  dalam  pergerakan nasional,  yaitu  mengayomi wong  cilik. Hal ini  dapat  dilihat  dariketegasan  Oetoyo menyatakan“ciri  keluhuran  priyayi  adalah komitmen  mencintai  wong  cilik”  (Shirashi Takhasi, 1997: 43).
Oetoyo menegaskan bahwa pergerakan nasional dibidang politik harus dapat menyatukan seluruh lapisan masyarakat.  Hak  politik  harus  di  tangan rakyat, supaya rakyat
dapat memperjuangkan hak, dan kepentingannya. Rakyat  secara  sadar  harus  mempunyai peranan  yang  sama  untuk  menghalangi dominasi  Barat  yang  feodal.  Mereka  harus membentuk suatu partai politik yang dapat didukung  bersama  untuk  menyuarakan aspirasinya (Putut Suharto, 1981: 219).
Berdasarkan teori interaksi kepribadian kepemimpinan politik, gagasan Oetoyo merupakan usaha memobilisasi  rakyat  dengan  kepentingan politik  bersama,  menentang  segala  bentuk ketidakadilan kebijakan pemerintah Hindia Belanda secara bersama melalui penyatuan kekuatan.
Dewan  Kabupaten  pertama  kali dibentuk  Oetoyo  di  Jepara,  tujuan  dari pendirian  Dewan  Kabupaten  adalah memberi
nasehat kepada bupati (ramadhan  K  H,  2008:  109).  Puncak  dari keberhasilan  pendirian  Dewan  Kabupaten, yaitu  ketika Gubernemen secara  resmi
mendukung  berdirinya  Dewan  Kabupaten di  setiap  kabupaten.  Hal  ini  merupakan bukti  bahwa  pemikiran  Oetoyo  pada  masa itu  sangat  progresif,  dan  memperluas kesempatan rakyat pribumi untuk ikut aktif dalam pemerintahan.
Achmad Djajadiningrat menjelaskan kewenangan  yang  dimiliki  oleh  Dewan kabupaten,  antara  lain  mengatur  dan memimpin pemerintahan dalam kabupaten bersama bupati, mempertahankan kebijakan  kabupaten  di  hadapan  gubernur jendral (Achmad Djajadiningrat, 1936: 396- 397). Dewan kabupaten dapat memebentuk  panitia  pelaksana  ( College van  Gecommiteerden )  untuk  melaksanakan keputusan-keputusan yang telah dibuat.
Pembentukan ini membuat pemerintahan  kabupaten  terdiri  dari bupati,  dewan  kabupaten  dan  panitia pelaksana.  Pembentukan  ini  diharapkan dapat  mengakomodir  kepentingan  rakyat. Dewan  Desa  yang  dibentuk  oleh  Oetoyo bergerak  di  tingkat  paling  rendah,  yaitu tingkat  desa.  Anggota  dari  Dewan  Desa terdiri dari golongan pemuda.
Tujuan  Oetoyo  mendirikan  Dewan Desa  untuk  menyadarkan  pemuda  tentang pentingnya  ikut  berpartisipasi  dalam pemerintahan.  Selain  itu  Oetoyo  meyakini golongan  muda  dapat  menjadi  pengontrol kekuasaan  yang  ada  di  desa,  dan  lebih progresif ide-idenya (Ramadhan K H, 2008: 121).  Dewan  desa  akan  melaporkan kejadian-kejadian  dan  permasalahan  yang
segera membutuhkan solusi. Kesadaran ini dinilai  akan  menjadi  tonggak  keinginan setiap orang untuk mempercayai pemimpin politik, dan ikut mendukung serta berperan memperjuangkan kemerdekaan.
Oetoyo  juga  mengagas  perlunya mendirikan
perkumpulan dan menggabungkan diri dengan organisasi lain di  bidang  politik.  Tujuan  dari  mendirikan perkumpulan  atau  menggabungkan  diri adalah  menghimpun  kekuatan  yang  lebih besar,  adanya  kesatuan  yang  lebih  kuat untuk mewakili aspirasinya.
Sebuah tulisan Oetoyo menengaskan bagaimana pentingnya
berkumpul dan menggabungkan diri untuk mewujudkan  kemandirian  bangsa,  yaitu ...Menimbang  kurang  perlunja  berdiri sendiri,  baik  menjatuhkan  diri  dengan perkumpulan  lain,  supaja  lebih  kuat (Koesoemo Oetoyo, 1952: 143).
D. Implikasi

## Konsep Pergerakan Nasional Koesoemo Oetoyo
Implikasi  pemikiran  Oetoyo  dalam pergerakan  nasional  dapat  dilihat  dari pembaharuan-pembaharuan yang ada dalam  lingkungan  politik  sosial,  dan ekonomi  masyarakat  Indonesia.  Gagasan Oetoyo  mengenai  makna  nasionalisme, dapat  diterapkan  sebagai  penguat  bangsa hingga  kini.  Sedangkan  pilihan  cara  untuk pergerakan  nasional  melalui  politik,  sosial, dan  ekonomi  dapat  dijadikan  alternatif dalam  membangun  bangsa  yang  maju  di tengah  pergaulan  internasional.  Pemikiran
Oetoyo memiliki arti penting dalam konteks masyrakat  Hindia  Belanda  masa  itu.  Anak pribumi  berpendidikan  yang  lahir  karena usaha-usaha  diplomasi  politik,  menjadi suatu  simbol  kebersamaan  bagi  pribumi terpelajar  di  Hindia  Belanda.  Simbol  ini menggambarkan  pentingnya  keberadaan kelas baru terpelajar dalam mengubah nasib rakyat pribumi.
Simbol tersebut sekaligus menegaskan tujuan yang harus
diperjuangkan  dalam  membebaskan  rakyat dari  penindasan  kolonial.  Hal  ini  penting mengingat  transisi  sistem  pemerintahan Hindia  Belanda  menuntut  anak  pribumi mencari  identitas  baru.  Oetoyo  berhasil membentuk  identitas  tersebut,  yaitu identitas sebagai kesatuan bangsa Indonesia. Gagasan Oetoyo tentang diplomasi terus berkembang sesuai konteks zamannya.
Pada  era  setelah  Oetoyo,  tokoh- tokoh  yang  menjadi  wakil  rakyat  mulai menunjukkan peran penting dalam memajukan  bangsa  dengan  cara-cara diplomasi. Diplomasi dianggap sebagai cara efektif  menyelesaikan  pertentangan  antara dua kelompok untuk mencapai kesepakatan.
Cara  ini  tidak  hanya  relevan  untuk mengatasi  permasalahan  dalam  negeri, melainkan  juga  urusan  luar  negeri.  Bahkan hingga  Indonesia  merdeka,  diplomasi merupakan  cara  paling  efektif  dalam  ikut berpartisipasi dalam dunia internasional.
Pemikiran  Oetoyo  tidak  selalu memperoleh  dukungan,  salah  satu perlawanan dari pemerintah (Ramadhan K,  H,  2008:  141).  Berikut  gambaran tokoh  pergerakan,  “anak  boeah  tidak boeleh  mendjawab  perkataan  kepalanja; melainkan  apa  jang  dikatakan  oleh kepala,  ia  menoeroet  sadja,  sebab  kalau kepala  soedah  marah,  anak  boeah  jang dimarahinja  itoe  dapat  hoekoeman pasoeng  di  rumah  kepala”  (Jahja,  19  J  H Van Gigh, mengirim surat pada Gubernur Jendral  di  Buitenzorg,  No.  648/p.z, tanggal  25  Juli  1924  yang  berisi kecamanya  terhadap  gagasan  Oetoyo. Edaran tersebut, berbunyi:
...R.M.T  Koeoemo  Oetoyo,  yang katanya  tidak  terikat  pada  suatu ideologi  apa  pun,  agaknya  senang kalau  di  daerahnya  ada  kehidupan politik  dalam  masyarakat.  Akan tetapi,  seperti  biasa,  dalam  keadaan demikian, kegiatan politik itu menjadi  lebih  meradang  daripada sekedar  pantas  (Ramadhan  K  H, 2008: 135-140). Tulisan  tersebut  memperoleh tanggapan Gubernemen dengan menyidang  Oetoyo  dan  mengakhiri karirnya  sebagai  Bupati  pada  tahun 1925.

## Penutup

## A. Kesimpulan
Nasionalisme  dalam  pandangan Oetoyo merupakan paham yang di dasarkan pada  kemauan  setiap  individu  untuk menjaga  dan  melestarikan  kebudayaan
bersama, hidup bersama dalam satu tatanan masyarakat  yang  di  dalamnya  terdapat kesamaan dalam berbagai bidang kehidupan sebagai satu identitas. Pandangan  ini  membuat  Koesoemo  Oetoyo mengonsep pergerakan nasional yang ideal. Pergerakan nasional dalam konsep pemikiran  Oetoyo  merupakan  usaha perbaikan  dalam  segala  aspek  kehidupan seperti politik, sosial, dan ekonomi.
Pada  bidang  politik  dilakukan dengan  membuka  kesempatan  sebesar- besarnya  agar  rakyat  pribumi  mampu berpartisipasi  dalam  politik.  Pada  bidang sosial dilakukan dengan upaya
meningkatkan  martabat  bangsa,  dan membangun  kesadaran  serta  kesatuan identitas  bangsa.  Sedangkan  pada  bidang ekonomi dilakukan dengan mensejahterakan rakyat. Konsep
pergerakan  Oetoyo  yang  digagas  Oetoyo cenderung pada cara-cara diplomasi, bukan dengan radikalisme.
Politik  dipandang  Oetoyo  sebagai sarana  mencapai  tujuan  dan  kekuasaan. Politik  merupakan  tempat  menyuarakan aspirasi  rakyat  sehingga  hak-hak  warga negara akan terpenuhi. Oetoyo menegaskan bahwa pergerakan nasional dibidang politik harus  dapat  menyatukan  seluruh  lapisan masyarakat. Oetoyo mengarahkan perjuangannya  pada  upaya  membentuk kebijakan  yang  mendorong  kemandirian, pemberian  otonomi,    kesejahteraan  dan peningkatan  martabat  rakyat  pribumi.
Pergerakan  nasional  dalam  bidang  politik dilakukan  dengan  kritik-kritik  terhadap kebijakan  pemerintah  yang  dianggap bertentangan  melalui  proses  diplomasi. Perjuangan  dalam  politik  tidak  boleh cenderung  pada  satu  ideologi  atau kepentingan  melainkan  harus  berdasar pada kepentingan rakyat.
Implikasi  pemikiran  Oetoyo  dalam pergerakan  nasional  dapat  dilihat  dari pembaharuan-pembaharuan yang ada dalam  lingkungan  politik  sosial,  dan ekonomi  masyarakat  Indonesia.  Pemikiran Oetoyo memiliki arti penting dalam konteks masyrakat  Hindia  Belanda  masa  itu.  Anak pribumi  berpendidikan  yang  lahir  karena usaha-usaha  diplomasi  politik,  menjadi suatu  simbol  kebersamaan  bagi  pribumi terpelajar  di  Hindia  Belanda.  Simbol  ini menggambarkan  pentingnya  keberadaan kelas baru terpelajar dalam mengubah nasib rakyat  pribumi.  Gagasan  Oetoyo  tentang diplomasi terus berkembang sesuai konteks zamannya.
Pada  era  setelah  Oetoyo,  tokoh- tokoh  yang  menjadi  wakil  rakyat  mulai menunjukkan peran penting dalam memajukan  bangsa  dengan  cara-cara diplomasi. Gagasan Oetoyo mengenai makna nasionalisme,  dapat  diterapkan  sebagai penguat  bangsa  hingga  kini.  Sedangkan pilihan  cara  untuk  pergerakan  nasional melalui  politik,  sosial,  dan  ekonomi  dapat dijadikan  alternatif  dalam  membangun
bangsa  yang  maju  di  tengah  pergaulan internasional.

## B. Saran
Perlu  adanya  perubahan  cara memandang golongan tua dalam
pergerakan  nasional  yang  tidak  hanya  di dasarkan  pada  asumsi  bahwa  golongan  tua adalah  moderat  sedangkan  golongan  muda revolusioner. Membiasakan peristiwa sejarah  yang  digenaralisir  tanpa  melihat konteks  zaman  dan  sebagian  dari  yang umum,  menjadikan  pengetahuan  sejarah tidak  arif.  Tidak  mampu  memberikan pandangan pada yang sebenarnya terjadi.
Sejarah  adalah  ilmu  yang  dinamis, sehingga pembaharuan dalam merekontruksi  peristiwa  merupakan  suatu keniscayaan.  Sejarah  selalu  mengajarkan pada  masyarakat  pendukungnya  tentang pasca  kebenaran,  bagaimana  seseorang akan mengambil keputusan setelah mengetahui suatu kebenaran, atau bagaimana  kebenaran  tersebut  diterima, atau ditanggapi.

## Daftar Pustaka

## Arsip:
Jahja. 1930. 48ste Vergadering-Mandaag 27 Januari 1930. Eerste aanv.begrooting van Ned-Indie voor 1930; alg.beschouwingen. Batavia: Volksraad. Koesoemo Oetoyo. 1934. 21ste Vergadering-Woendag  25  Juli  1934. Begrooting  van  Nederlandsch-Indie voor 1935 (ond.1), afd VI,
departement van Economische Zaken met  afdeling  VI  A-D. Batavia: Volksraad.

## GOLONGAN TUA MENGGAGAS PERGERAKAN NASIONAL: PEMIKIRAN ………| 39
Koesoemo  Oetoyo.  1931. 5de  Vergadering- Woendag 8 Juli 1931. Begrooting van Nederlandsch-Indie voor 1932 (ond.1),  algemeene  beschouwingen. Batavia: Volksraad. Koesoemo  Oetoto  &  M.  H  Thamrin.  1930. 48ste Vergadering-Mandag 27 Januari 1930. Eerste aanv, begrooting van ned,Indie voor 1930; alg.beschouwingen . Batavia: Volksraad Koesoemo Oetoyo. 1931. 29ste Vergadering- Maandag 10 Agustus 1931. Begrooting  van  Nederlandsch-Indie voor  1932  9ond.1),  afdeling  IV, departement  van  Binnenlandsch
Bestuur. Batavia: Volksraad.
Koesoemo Oetoyo. 1936. 56ste Vergadering- donderdag 23 Januari 1936. Suikerregelingen  1936  (ond.100) . Batavia: Volksraad.
Mr.K.R.T Wongsoenegoro, Stellingen van den heer Mr. K.R.T Wongsoenegoro nader uit  te  werken  en  te  verdedingen  op het  a.s  Congres  te  Soerakarta. Soerakarta:  Boedi  Oetomo .  Tanggal tidak terbaca
Tweede  Congress  der  P.P.P.K.I  Eerste Vergadering  25  Desember  1929’s avonds  9  uur  in  de  societeit Habiprojo . 1929. Surakarta: P.P.P.K.I. Verslag  der  besloten  vergadering  tijdens  het congres van Boedi-Oetomo, gehoulden  te  Djokjakarta  van  31 December  1927  tot  en  met  1 Januari
1928 .  1927.  Djogjakarta:  Boedi Oetomo.
Buku: Achmad  Djajadiningrat. 1936.  Kenang- Kenangan Pangeran Achmad Djajadiningrat . Djakarta: Balai Poestaka. Addas, Michael.  1988. Ratu  Adil:  Tokoh  dan Gerakan Milenarian Menentang Kolonialisme Eropa . Jakarta: Rajawali Press.
Ahmat B Adam. 1955. The Vernacular Press And  The  Emergence  Of  Modern
Indonesian  Consciousness 1855- 1913. Ithaca: Cornell University.
Andi  Baso  M.  1993. Siaran  Pers:  Suatu  Kiat Penulisan. Jakarta: Gramedia Pustaka.
Anhar  Gonggong.  1988. Panorama  Gerak Menuju  Indonesia  Merdeka. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Cahyo  Budi  Utomo.  1995. Dinamika Pergerakan  Kebangsaan  Indonesia dari Kebangkitan Hingga Kemerdekaan . Semarang: IKIP Semarang Press. Cangara,  Hafied.  2011. Komunikasi  Politik: Konsep,  Teori,  dan  Strategi .  Jakarta: Rajawali Pers.
Daliman.  2012. Metode  Penelitian  Sejarah . Yogyakarta: Ombak.
Daliman.  2005. Sejarah  Indonesia  XIX-Awal Abad XX. Jakarta: Ombak.
Dan  Nimmo.  1989. Komunikasi  Politik: Komunikator,  Pesan,  dan  Media . Bandung: Remaja.
Deliar Noer. 1995. Penghantar ke Pemikiran Politik. Medan: Dwipa.
Djoko  Marihandono.  2008. Titik  Balik Historiografi  di  Indonesia .  Jakarta: Wedatama Widya Sastra.
Frank  Dhont.  2005. Nasionalsime  Baru Intelektual Indonesia Tahun 1920-An. Yogyakarta: UGM Press.
Gamal  Komandoko.  2008. Boedi  Oetomo: Awal  Bangkitnya  Kesadran  Priyayi. Yogyakarta: Media Press.
Helius Sjamsudin. 2007. Metodologi Sejarah . Yogyakarta: Ombak.
I  Taufik.  1977. Sejarah  Perkembangan  Pers di Indonesia . Jakarta: trinity Press.
Ingleson,
John. “tanpa judul asli”. Penerjemah.  Zamakhsyari  Dhofier. Penyunting.  Ignas  Kleden.  1988. Jalan  ke  Pengasingan;  Pergerakan Nasionalis  Indonesia  Tahun  1927- 1934 . Jakarta: LP3ES. Ki Hadjar Dewantara. 1952. Dari Kebangunan Nasional Sampai

## 40   | JURNAL AGASTYA VOL 7 NO 2 JULI 2017
Proklamasi  Kemerdekaan. Jakarta: Endang.
Koentjoro  Poerbopranoto.  1937. Dewan Ra’jat  (Volksraad). Batavia:  Balai Poestaka.
Kuntowijoyo. 2005. Pengantar Ilmu Sejarah . Yogyakarta: Bentang Pustaka.
Louis  Gottschalk.  2008. Mengerti  Sejarah . Jakarta: Universitas Indonesia.
M.  Gani.  1978. Surat  Kabar  Indoensia  pada Tiga  Zaman .  Jakarta:  Departemen Penerangan RI.
Nagazumi,  Akira.  “The  Dawn  of  Indonesian
Nationalism:  The  Early  Years  of  the Budi tomo, 1908-1918”. Penerjemah. KITLV-Lipi. 1989. Bangkitnya Nasionalisme  Indonesia;  Budi  Utomo 1908-1918 .  Jakarta:  Pustaka  Utama Grafiti.
Nurudin.  2001. Komunikasi  Propoganda . Bandung: Rosda Karya.
Putut  Suharto.  1981. Cahaya  di  Kegelapan: Catatan  Selecta  Boedi  Oetomo  & Sarekat  Islam:  Pertumbuhannya dalam  Dokumen  Asli. Jakarta:  Jaya Sakti.
Pradipto Nirwandhono. 2011. Yang Ter (di) Lupakan:  Kaum  Indo  dan  Benih Nasionalisme  Indonesia. Yogyakarta: Djaman Baroe.
Pringgodigdo.  1980. Sejarah  Pergerakan Rakyat  Indonesia .  Jakarta:  Dian Rakyat.
Ramadhan  K  H.  2008. Pejalanan  Panjang Anak Bumi: Biografi R.M.A.A Koesoemo Oetoyo. Jakarta: Obor.
Ramlan  Surbakti.  1992. Memahami  Ilmu
Politik . Jakarta: Grafindo.
Sartono Kartodirdjo. 1972. Kolonialisme dan Nasionalsime Indonesia Abad 19 dan 20. Yogyakarta: UGM Press.
_________.  1992. Pendekatan  Ilmu  Sosial dalam  Metodologi  Sejarah .  Jakarta:
Gramedia Pustaka Utama.
Silawati  Hartian.  1992. Nasionalsime Menjelang  Abad  XX .  Yogyakarta: Tiara Wacana.
Smith  D  Anthony.  1971. Theories  Of Nationalism. London: Duckworth. Soebagijo.  1977. Sejarah  Pers  Indonesia .
Jakarta: Dewan Press. Sudiyo. 2002. Pergerakan Nasional Mencapai  dan  Mempertahankan
Kemerdekaan. Jakarta: Rineka Cipta. Suhartono.  2001. Sejarah  Pergerakan Nasional:  Dari  Budi  Utomo  sampai Proklamasi  1908-1945 .  Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Suryo  Mihardjo.  2002. Beberapa  Segi Perkembangan  Sejarah  Pers  di Indonesia 1979-1980. Jakarta: Kompas.
Takashi  Shiraishi.  “An  Age  in  Motion: Popular  Radicalism  in  Java,  1912- 1926”.  Penerjemah.  Hilmar  Farid. 1997. Zaman  Bergerak:  Radikalisme Rakyat  di  Jawa,  1912-1926 .  Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
Taufik.  I.  1977. Sejarah  dan  Perkembangan Pers Indonesia . Jakarta: Trinity Press. Teguh  Wahyu.  2011. Sejarah  Nasional  Asal Usul  Bangsa  dan  Tanah  Air. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
W.  Poespoprodjo.  1986. Jejak-Jejak  Sejarah 1908-1926:  Terbentuknya  Suatu Pola. Bandung:  Penerbit  Remaja Karya.