Jurnal Riset Bisnis Vol 4 (1) (Oktober 2020) hal: 39 – 48 e - ISSN 2598-005X    p - ISSN 2581-0863 e-jurnal :  http://journal.univpancasila.ac.id/index.php/jrb/
ANALISIS BIAYA DAN MANFAAT BERBAGAI SKEMA UNTUK PELAYANAN HEMODIALISIS DI RUMAH SAKIT DR. SITANALA TANGERANG
Nasron Azizan 1 , Sutoto 2 , Mary S. Maryam 3
1,2,3 Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, Jakarta, Indonesia
Email: aconijan@gmail.com
Diterima 17 September 2020, Disetujui 4 Oktober 2020

## Abstrak
Penelitian ini dilakukan untuk mengulas balik clinical pathway dan perhitungan total cost layanan hemodialisis serta  melihat  perbandingan  manfaat  dan  biaya  layanan  hemodialisis  dengan  sistem  KSO  (Kerja  Sama Operasional) dan swakelola di RSK DR Sitanala Tangerang tahun 2017 dari 3 (tiga) Perusahaan Penyedia Mesin Hemodialisis. Total Cost layanan hemodialisis dengan sistem KSO dan swakelola adalah hasil perhitungan biaya langsung  dan  tidak  langsung  dengan  kombinasi  metode Activity  Based  Costing (ABC)  sesuai  dengan clinical pathway pasien  rawat  jalan. Total Cost diperoleh  dengan  menjumlahkan  hasil  perkalian  antara  masing-masing biaya kegiatan dalam kurun waktu 18 bulan. Pendapatan diperoleh dengan menjumlahkan hasil perkalian antara tarif  rumah  sakit  kepada  jumlah  tindakan  atau  kunjungan  pasien  dalam  18  bulan.  Hasil  analisis  manfaat  biaya hemodialisis ternyata sistem KSO lebih menguntungkan dibandingkan dengan dikelola sendiri.
Kata kunci : Analisis Biaya, Analisis Manfaat, Skema Biaya, Hemodialisis, Swakelola, KSO

## Abstract
This  research  was  conducted  to  review  the  clinical  pathway  and  the  calculation  of  total  cost  of  hemodialysis services  and  to  see  the  comparison  of  cost  and  benefits  of  hemodialysis  services  with  the  Operational Cooperation system and self-management in RSK DR Sitanala Tangerang in 2017 from 3 (three) Hemodialysis Machine Providers. The total cost of hemodialysis services with the Operational Cooperation system and self- management  is  the  result  of  direct  and  indirect  cost  calculation  with  a  combination  of  Activity  Based  Costing (ABC)  methods  in  accordance  with  outpatient  clinical  pathways.  Total  Cost  is  obtained  by  summing  the multiplication results between each activity cost in the period of 18 months. Revenue is obtained by summing the multiplication  of  hospital  rates  to  the  number  of  actions  or  visits  of  patients  in  18  months.  The  result  of  the analysis  of  the  benefits  of  hemodialysis  costs  turns  out  that  the  Operational  Cooperation  system  is  more profitable than self-managed.
Keywords : Cost Analysis, Benefit Analysis, Fee Scheme, Hemodialysis, Self-management, Operational Cooperation

## PENDAHULUAN
Hemodialisis  (HD)  merupakan  salah  satu terapi  pengganti  bagi  penderita  gagal  ginjal akut  maupun  gagal  ginjal  terminal  yang kronis.  Bagi  penderita  gagal  ginjal  akut dipakai  untuk  mengatasi  kegawatan  medik yang tidak bisa ditangani secara konvensional, sambil menunggu datangnya recovery spontant ,  setelah causa gagal  ginjal  akut  tadi dihilangkan.  Bagi  penderita  gagal  ginjal terminal hemodialisis diperlukan untuk mempertahankan  hidup  dan  memperbaiki kualitas  hidup  sampai  menunggu  datangnya pendonor  ginjal,  sehingga  apabila  tidak dilakukan  hemodialisis  pasien  akan  segera meninggal  dunia  dalam  beberapa  hari/bulan lagi.
Indonesia termasuk negara dengan tingkat penderita  gagal  ginjal  yang  cukup  tinggi. Menurut data dari Pernefri (Persatuan Nefrologi  Indonesia)  tahun  2014  sejak  2007 tercatat  kenaikan  rata-rata  jumlah  pasien sebesar 122% tiap tahun, penderita baru gagal ginjal  di  Indonesia  tahun  2014  sebanyak 17.193  pasien,  dengan  pasien  aktif  yang terdeteksi  adalah  sebanyak  11.689  pasien. Belum  lagi  pasien  gagal  ginjal  karena komplikasi penyakit penyerta atau berkomplikasi pada penyakit lain.
Tabel 1. Jumlah Pasien Baru dan Pasien Aktif yang menjalani HD di Indonesia 2007-2014.
Sumber: Pernefri, 2014.
Hemodialisis  berasal  dari  kata  Hemo  = darah,  dan  dialysis/dialisis  adalah  proses menyaring  darah  dari  sampah  tubuh  dengan membran  semipermeabel,  dan  kemudian sampah-sampah  tadi  dikeluarkan  dari  tubuh bersama-sama  dengan  cairan  dialisis.  Cairan ini  merupakan  konsentrat  (elektrolit)  yang harus  dicampur  dengan water  treatment sebelum dipakai untuk keperluan hemodialisis, tugas utama mesin dialisis adalah mencampur, memanaskan  dan  mengontrol  kadar  elektrolit tersebut.
Pengaruh  gagal  ginjal  kronis,  ditambah lagi  perubahan  pola  hidup  yang  kompleks serta  komplikasi-komplikasi  yang  sering muncul sebagai dampak sakit yang lama, akan mempengaruhi bukan hanya pada fisik pasien, namun lebih jauh kepada emosional, psikologis  dan  sosial  pasien.  Bagi  banyak pasien  dewasa  yang  hidup  dalam  kondisi sosial  ekonomi  rendah  serta  tidak  memiliki pendapatan  tambahan  selain  gaji,  biaya  yang harus  dikeluarkan  oleh  pasien  untuk  tindakan haemodialisis  sangat  besar,  seorang  penderita gagal  ginjal  akan  menjalani  cuci  darah sebanyak 2 kali seminggu sehingga dalam satu bulan  harus  mencuci  darah  sebanyak  8  kali haemodialisis  ini  dilakukan  seumur  hidup, suatu  biaya  yang  teramat  besar  harus ditanggung oleh penderita dan keluarganya.
Lahirnya  Undang-Undang  RI  No.44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, dimana pasal 20  mengamanatkan  bahwa  rumah  sakit  publik yang  dikelola  pemerintah  atau  pemerintah daerah diselenggarakan berdasarkan pengelolaan Badan Layanan Umum.
Pelayanan  HD  di  Rumah  Sakit  Kusta  DR.
Sitanala  Tangerang  (RSKS)  diselenggarakan dengan  kerja  sama  operasional  dengan  mitra kerja  sama  operasional,  dimana  tarif  yang dikenakan kepada masyarakat terhadap layanan  yang  dihasilkan  dari  kerja  sama operasional  harus  sesuai  ketentuan  peraturan perundang-undangan  dan  tidak  melebihi  pagu tarif maksimal.
Meningkatnya  jumlah  pasien  gagal  ginjal ini menyebabkan makin meningkatnya kebutuhan akan tersedianya unit haemodialisis di  rumah  sakit.  Hal  ini  terjadi  juga  di  RSKS yang  merupakan  rumah  sakit  rujukan  dari beberapa  RSUD  terdekat.  Kebutuhan  akan adanya  mesin  haemodialisis  dirasa  sangat mendesak,  sementara  RSKS  adalah  UPT kementerian  Kesehatan  yang  berkewajiban memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat harus  berdasarkan  regulasi  hukum  yang mengikat  sehingga  proses  pengadaan  segala kelengkapan  sarana  dan  prasarana  pelayanan haemodialisis sesuai prinsip-prinsip
penyelenggaraan pelayanan. Semenjak dikeluarkannya Surat Keputusan Kementerian Keuangan No.4/KMK.05/2010  tertanggal  5  Januari  2010
tentang  ditetapkannya  RSKS  Tangerang  pada Kementerian Kesehatan sebagai instansi pemerintah  yang  menerapkan  pengelolaan keuangan  Badan  Layanan  Umum  (BLU). Dengan  situasi  perubahan  ini  RSKS  dituntut untuk  mengembangkan  pelayanannya  serta meningkatkan  standar  profesionalisme  SDM yang ada, agar dapat mewujudkan, mempertahankan  dan  memajukan  derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
Dalam  penyelenggaraan  seluruh  produk pelayanan rumah sakit, khususnya RSKS yang merupakan  satuan  kerja  (satker)  vertikal  dari Kementerian Kesehatan RI, dibutuhkan proses pengadaan barang/jasa yang memiliki regulasi peraturan lain yang harus ditaati RSKS.
Pengadaan barang/jasa pemerintahan memiliki  ekosistem  tersendiri,  minimal  terdiri dari  6  subsistem:  Sistem  Perencanaan,  Sistem Penganggaran,  Sistem  Organisasi,  Sistem Perpajakan,  Sistem  Pembayaran  serta  Sistem Pengendalian  dan  Pengawasan.  Satker  dengan status PK-BLU seperti RSKS, pelayanan yang diselenggarakan  dengan  tujuan  memperoleh keuntungan  dari  proses  kegiatannya  perlu didukung  oleh  pengaturan  rantai  pasokan logistik  yang  baik,  karena  produk  serupa diselenggarakan pula oleh rumah sakit terdekat sehingga persaingan bisnis sangat ketat.
Walau banyak persoalan dalam pelaksanaan  program  Jaminan  Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan,  disisi  lain  membawa  manfaat  bagi masyarakat  yang  membutuhkan.  Mereka  yang sebelumnya sulit mendapatkan layanan pengobatan karena kendala biaya atau minimnya  akses  terhadap  fasilitas  kesehatan, sekarang  lebih  dimudahkan.  Salah  satunya adalah  pasien  HD  atau  cuci  darah.  Sejak  JKN diberlakukan  1  Januari  2014,  euforia  pasien HD  untuk  berobat  ke  rumah  sakit  semakin meningkat.  Salah  satu  rumah  sakit  yang kebanjiran  pasien  HD  adalah  RSK  DR. Sitanala Tangerang.
Saat  ini  pasien  HD  tersebut  sudah ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Pasien gagal ginjal  tidak  perlu  dipusingkan  dengan  biaya
cuci darah yang dijalaninya seumur hidup. HD adalah  terapi  yang  harus  dijalani  oleh  pasien gagal  ginjal.  Ini  adalah  terapi  teknologi  tinggi dimana  darah  dialirkan  melalui  mesin  yang dapat  menyaring  sisa  metabolisme,  zat  kimia yang  tidak  dibutuhkan  agar  keluar  dari  tubuh. HD berfungsi menyingkirkan sisa metabolisme  tubuh,  mengeluarkan  kelebihan air  dalam  tubuh  serta  menjaga  keseimbangan zat  kimia,  seperti  garam  dan  air  di  dalam tubuh.
Pada  beberapa  kasus  gagal  ginjal  perlu dilakukan  HD.  Tetapi  bila  penyebab  penyakit ginjalnya  dapat  diobati  maka  fungsi  ginjal akan  kembali  membaik  dan  tidak  perlu  HD. Pasien  HD  kebanyakan  berusia  produktif,  dan sudah  bekerja.  Dari  4.167  kunjungan  pasien HD  yang  datang  ke  RSKS,  observasi  data sejak  1  Januari  2015  sampai  31  Desember 2017  tercatat  hanya  15  pasien  HD  yang  non BPJS  atau  hanya  0,36%  pasien  HD  yang membiayai  layanan  HD  secara  mandiri, sisanya  99,64%  adalah  pasien  HD  dengan pembiayaan BPJS.
RSKS sebagai satker Kementerian Kesehatan  status  dengan Pola  Kelola  –  Badan Layanan  Umum  (PK-BLU),  keberlanjutan pasokan  stok  alat  kesehatan  mesin  HD sangatlah  menentukan  kualitas  layanan  HD, karena  kualitas  pelayanan  kesehatan  biasanya mengacu pada kemampuan rumah sakit dalam memberikan  pelayanan  yang  sesuai  dengan standar  profesi  kesehatan  dan  dapat  diterima pasiennya  yang  nantinya  akan  mendorong tenaga kesehatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan (Tjiptono, 2007). Dibutuhkan sistem pendukung yang menjamin
keberlanjutan stok alat kesehatan yang disebut sistem pengadaan barang/jasa.
Saat ini pengadaan barang/jasa pemerintah  telah  diatur  khusus  oleh  Lembaga Kebijakan  Pengadaan  Pemerintah  (LKPP), dengan  menyelenggarakan  aplikasi  Sistem Pengadaan  Secara  Elektronik  (SPSE)  dan Elektronik Katalog (E-Katalog). Semua kebutuhan  barang/jasa  diutamakan  dalam proses  pemilihan  penyedianya  menggunakan aplikasi  yang  sudah  disediakan.  Pengadaan barang/jasa secara elektronik akan meningkatkan  transparansi  dan  akuntabilitas, meningkatkan  akses  pasar  dan  persaingan usaha  yang  sehat,  memperbaiki  tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit dan memenuhi kebutuhan  akses  informasi  yang real  time guna mewujudkan clean and good government dalam pengadaan barang/jasa pemerintah
Terlepas  dari  seberapa  besar  keuntungan yang  didapat  dari  peluang  pasar  bisnis  HD, saat  ini  RSKS  dihadapkan  pada  2  pilihan strategis,  yaitu  mengembangkan  pelayanan dengan  melanjutkan  kerjasama  operasional dengan  produsen  mesin  HD  atau  dengan melakukan  investasi  belanja  modal  pembelian alat  kesehatan  mesin  HD  sendiri.  Pilihan  ini menjadi  kontradiksi  jika  dilihat  dari  biaya operasional  untuk  memenuhi  rantai  pasokan alat  kesehatan  dan  bahan  habis  pakai  mesin HD. Dalam hal ini, LKPP telah meregulasikan tentang  peraturan  pengadaan  barang/jasa pemerintah dan telah membatasi pagu anggaran  untuk  membelanjakan  uang  negara agar  transparan,  efektif,  efisien,  akuntabel, adil,  bersaing  sehat  dan  tidak  diskriminasi
maka  penting  untuk  dilakukan  penelitian eksplorasi  untuk  menggali  bukti-bukti  tentang hal  yang  perlu  diketahui  dan  dapat  dijadikan alat  bukti  pendukung  keputusan  manajemen dalam melanjutkan keputusannya.
Penelitian  Analisis Cost  Benefit pada pengembangan  pelayanan  HD  akan  penulis lakukan  sebagai  proses  pemecahan  masalah kontradiksi yang ada, apakah penyelenggaraan layanan  HD  dengan  cara  investasi  belanja modal  yaitu  pembelian  mesin  HD  secara mandiri  dan  pemenuhan  rantai  pasok  segala alat  kesehatan  dan  bahan  habis  pakainya melalui aplikasi yang telah dikembangkan oleh LKPP lebih bermanfaat, dibandingkan layanan HD  dilakukan  KSO  dengan  penyedia  yang dalam  kacamata  bisnis  farmasi  secara  praktis harga  belanja  pasokan  alat  kesehatan  dan belanja  habis  pakai  alat  HD  RSKS  tidak mempunyai  kendali  kecuali  membeli  dengan harga rekanan.
Pusat  perhatian  penelitian  ini  adalah dihasilkannya data komparasi efektivitas biaya yang  dicapai  dari  penyelenggaraan  pelayanan HD  antara  melakukan  KSO  dengan  beberapa pemasok  atau  melakukan  investasi  belanja modal  mesin  HD  dan  penggunaan  aplikasi SPSE untuk memenuhi kebutuhan rantai pasok alat kesehatan dan bahan habis pakainya. Secara  umum  faktor-faktor  yang  terkait dengan  tingkat  efektivitas  biaya    adalah  (1) Mengetahui besaran unit cost yang dibutuhkan untuk pelayanan HD dengan metode KSO dan investasi  mandiri  (2)  Mengetahui  tingkatan Cost  Benefit dari  masing-masing  Produsen mesin  HD  (3)  Mengetahui  pola  manajemen penyelenggaraan  pelayanan  HD  di  RSKS  (4)
Mengetahui jumlah permintaan pelayanan HD di  RSKS  selama  masa  KSO  dan  umur ekonomis mesin HD (5) Mengetahui perkiraan perbandingan efektivitas biaya yang dihasilkan pelayanan HD dari metode KSO dan investasi jangka Panjang (6) Mendapatkan rekomendasi keputusan  melakukan  KSO  atau  melakukan investasi.

## KAJIAN TEORI
Analisis Perhitungan Unit Cost
Pelayanan  Hemodialisis  Terhadap  Penetapan Tarif  INA-CBG’S  dan  Tarif  Rumah  Sakit Medika  Stannia  Kabupaten  Bangka  adalah hasil penelitian yang menjadi sumber rujukan inspirasi peneliti dalam merancang penelitian tentang Analisis Profitabilitas Pengembangan Pelayanan  Haemodialisis  di  RSK  DR. Sitanala Tangerang. Penelitian tersebut berfokus  pada  identifikasi  rincian  hal-hal yang  berkaitan  dengan  perhitungan  dalam penetapan  harga  dengan  metode Activity Based Counted. (Febriani, 2016).
Penelitian  tentang  analisis  biaya  dan manfaat  pada  pelayanan  HD  di  RSUD Subang  tahun  2013  tentang  pelaksanaan belanja  barang  pemerintah  untuk  memenuhi kebutuhan  bahan  dan  reagen  mesin  HD beroperasional  dengan  ketentuan  peraturan yang  berlaku  untuk  pelaksanaan  pengadaan barang/jasa pemerintah (Muji Rahadi, 2013).

## METODE
Metode  Penelitian  yang  dipilih  oleh peneliti  adalah  penelitian  kualitatif.  Penelitian dilakukan  dengan  penggalian  dan  pencarian bukti  empiris  untuk  menjawab  pertanyaan
yang  berkaitan  dengan  aspek-aspek  terkait dengan  komponen  penetapan  tarif  dari  suatu produk  layanan.  Lebih  spesifik  yaitu  layanan Hemodialisis,  sehingga  ditemukan  berbagai alternatif  pilihan  rekanan  penyedia  produsen mesin  HD  yang  akan  menawarkan  fasilitas kerjasama  dan  keuntungan  atas  biaya  yang dikeluarkan RSKS.
Secara  khusus  hasil  penelitian  ini  juga akan  diketahuinya  besaran  investasi  jangka panjang, uraian tentang fasilitas dan kompensasi saat melakukan perjanjian dengan produsen  mesin  HD,  besaran  perbandingan harga  belanja  bahan  habis  pakai  dan  reagen antara pembelian dengan penunjukan langsung dan  pembelian  dengan  pelelangan  atau  E- Katalog.  Selanjutnya  informasi  yang  akan didapatkan  mengenai  perbandingan  perkiraan pendapatan  terkait  metode  pembelanjaan bahan habis pakai dan reagen mesin HD, serta tingkat pengembalian modal terkait
profitabilitas
pelayanan
HD
yang diselenggarakan di RSK DR. Sitanala Tangerang.

## HASIL  DAN  PEMBAHASAN
Penelitian ini dilaksanakan pada Desember  2017  –  Februari  2018  di  Unit Hemodialisis  RSK.  Sitanala  Tangerang  dan unit-unit  penunjang  lainnya,  yaitu  Unit Elektronik  Data  Prosesor,  Laboratorium, Instalasi  Farmasi,  Instalasi  Prasarana  dan Sarana RS dan Bagian Rumah Tangga dengan cara  mengumpulkan  dokumen  kedinasan  pada unit-unit tersebut juga laporan pasien hemodialisis  pada  bulan  Juli  2016  s/d Desember 2017.
Penyelenggaraan  KSO  layanan  HD  di RSKS  yaitu  pada  1  Maret  2013,  selanjutnya KSO diperpanjang oleh Direktur Utama. Dari data  status  rekam  medik  pada  unit  EDP, layanan  HD  tercatat  secara  komputerisasi adalah  bulan  Juli  2016.  Komponen  unit  biaya ( unit  cost )  terdiri  dari  biaya  Investasi,  biaya operasional, dan biaya pemeliharaan.
Keputusan Direktur Utama RSKS tentang Tarif  Pelayanan  Kelas  II  dan  Tarif  Layanan tidak berdasarkan Kelas pada RSKS, mencantumkan tarif untuk layanan Hemodialisis  per  satu  kali  kunjungan  adalah sebesar Rp.890.000,-. Dengan demikian sudah dapat dihitung benefit dari layanan hemodialisis adalah sebagai berikut:
Benefit   =   Tarif   x   Kunjungan
=   890.000   x   4.167
=   Rp.3.708.630.000,-
1. Perhitungan Unit Biaya
a. Komponen gaji pegawai
Komponen biaya pelatihan perawat dimasukkan dalam KSO pemilik alat HD tidak memasukkan  biaya  tenaga  teknisi  perawatan alat  HD  karena  sudah  termasuk  dalam  KSO pemilik  alat  HD.  Besaran  rincian  data  gaji perawat terlatih bidang HD yaitu Rp.22.388.400,-.

## b. Komponen biaya air
Air  dibutuhkan  untuk  menjamin  supply yang  stabil  untuk  bahan  baku  mesin reverse osmosis (penyaring air), volume yang dibutuhkan  tergantung  skala  yang  ada  pada spesifikasi  mesin.  Untuk  satu  kali  operasional mesin  HD  dibutuhkan  150  –  160  liter  air. Maka  biaya  yang  dibutuhkan  sesuai  tarif  air
untuk  pelanggan  kelompok  2  Rp.1.575  /m 3 , yaitu seharga: Rp.1.082.899,-
c. Komponen biaya listrik
Berdasarkan  tarif  dasar  listrik  dan spesifikasi  3  mesin  HD  yang  didapat,  antara lain sebagai berikut:

## 1) PT BB
Mesin  HD  PT  BB  membutuhkan  biaya Rp.7.812 untuk 1x layanan, maka biaya listrik utk seluruh layanan sebesar Rp.32.552.604 .

## 2) PT GIN
Mesin  HD  PT  BB  membutuhkan  biaya Rp.1.614 untuk 1x layanan, maka biaya listrik utk seluruh layanan adalah sebesar Rp.6.738.039.
3) PT FMC
Mesin  HD  PT  BB  membutuhkan  biaya Rp.6.682 untuk 1x layanan, maka biaya listrik utk seluruh layanan adalah sebesar Rp.27.843.894.
d. Komponen Biaya Obat
Hasil  perhitungan  data  sekunder  kontrak dengan  penyedia  obat-obat  HD  didapatkan sebesar Rp.294.731,-
e. Komponen Biaya Pembelian Alat,
Reagen dan Bahan Habis Pakai
Diperoleh dengan analisis berkas penawaran  harga  dari  penyedia  mesin  HD, uraiannya sebagai berikut:
1) Secara swakelola
Pada swakelola dengan asumsi
pembeliannya  dilakukan  pada  aplikasi  E- katalog
LKPP.
Dengan harga Rp.300.000.000,-  dan  ongkos  kirim  adalah Rp.15.000.00,-,  sehingga  biaya  mesin  HD sebesar  Rp.1.260.000.000,-.  Sedangkan  untuk
reagen  dan  BHP  nya  adalah  berdasar  harga penawaran  dari  PT  BB  tanpa  perhitungan discount , sebagai berikut:
Harga reagen sebesar Rp.440.000,- dengan  PPn  10%.  Maka  biaya  reagen  yang dibutuhkan adalah sebesar Rp.1.833.480.000,-
Harga  BHP  sebesar  Rp.266.090,-  dengan PPh  10%.  Maka  biaya  BHP  yang  dibutuhkan adalah sebesar Rp.1.108.797.030,-

## 2) KSO PT BB
Harga reagen sebesar Rp.251.900,- dengan  PPn  10%.  Maka  biaya  reagen  yang dibutuhkan adalah sebesar Rp.1.049.667.300,-
Harga  BHP  sebesar  Rp.221.584,-  dengan PPh  10%.  Maka  biaya  BHP  yang  dibutuhkan adalah sebesar Rp.923.340.528,-
3) KSO PT GIN
Harga reagen sebesar Rp.427,900,- dengan  PPn  10%.  Maka  biaya  reagen  yang dibutuhkan adalah sebesar Rp.1.783.059.300,-
Harga  BHP  sebesar  Rp.141.350,-  dengan PPh  10%.  Maka  biaya  BHP  yang  dibutuhkan adalah sebesar Rp.589.005.450,-
4) KSO PT FMC
Harga reagen sudah sepaket dengan BHP, sebesar  Rp.488.840,-  dengan  PPn  10%.  Maka biaya  reagen  yang  dibutuhkan  adalah  sebesar Rp.2.036.996.280,-
f. Komponen  biaya  Cleaning  Service  dan Security
1) Besaran  nilai Cleaning  Service diambil dari  nilai  kontrak  antara  RSKS  dengan penyedia  jasanya.  Kontrak Cleaning
Service berdasar  pada  volume  luas bangunan. Didapatkan hasil sebesar Rp.237.888.000,-
2) Kontrak Security berdasarkan gaji personil sebesar  Rp.2.340.000,-,  didapatkan  hasil sebesar Rp.42.120.000,-
g. Biaya  renovasi,  inventaris  ruangan  dan suku cadang
Besaran  nilai  yang  dimasukkan  adalah asumsi  atas  nilai  batas  maksimal  kegiatan suatu program diluar metode pelelangan sesuai Peraturan  Presiden  No.70  tahun  2012  beserta aturan  turunannya,  yaitu  Rp.50.000.000,- untuk kegiatan konstruksi, dan Rp.200.000.000,-  untuk  kegiatan  pengadaan barang, kecuali untuk penyelengaraan KSO.

## h. Investasi untuk pembelian mesin HD
Harga mesin HD yang saat ini beroperasi di  ruang  HD  tercantum  dalam e-catalogue pada situs LKPP yakni sebesar Rp.300.000.000,-, selanjutnya ditetapkan perkiraan  nilai overhead sebesar  5%  sebagai perkiraan biaya untuk pengiriman dan instalasi mesin.  Minimal  jumlah  mesin  yang  harus disediakan  untuk  membuka  pelayanan  HD adalah  4  mesin,  sehingga  besaran  investasi untuk  membeli  alat  HD  jika  diselenggarakan secara  swakelola  adalah  Rp.1.260.000.000,-. Secara KSO semua ditanggung penyedia.
Perbandingan tingkat rasio biaya manfaat antara  penyelenggaraan  layanan  HD  melalui swakelola,  KSO  dengan  PT  BB,  PT  GIN  dan PT  FMC.  Hasil  rekapitulasi  dilakukan  dari data-data yang telah diperoleh sebagai berikut:
Untuk  perbandingan  nyata  terhadap  tarif HD  Rp.890.000,-,  maka total  cost terlebih dahulu  peneliti  tetapkan  menjadi unit  cost
tanpa  tambahan  biaya  pajak.  Hasil  hitung peneliti  berdasarkan  data  yang  didapat dilapangan  ternyata  lebih  besar  dari  tarif,
antara  lain: unit  cost dengan  cara  swakelola adalah  Rp.  1.547.170,-.  Dengan  KSO  PT  BB adalah  Rp.1.000.189,-.  Dengan  KSO  PT  GIN Rp.1.089.760,-.  Dan  KSO  dengan  PT  FMC adalah Rp.1.014.415,-.
Hasil  perhitungan  kumulatif  dari  seluruh biaya-biaya  untuk  menyelenggarakan  layanan HD  yang  peneliti  peroleh,  dari  pilihan swakelola yang diasumsikan akan lebih efisien karena tak ada bagi hasil kepada penyedia alat HD sehingga keuntungan 100% akan diterima RSKS,  diluar  dugaan  malah  menggambarkan kondisi  peta  bisnis  yang  paling  tidak menguntungkan,  dan  selain  itu  juga  pilihan swakelola  menimbulkan  pengeluaran  dengan total  cost tertinggi.  Perbandingan  nyata terhadap benefit yang  diterima  RSKS  setelah memberikan pelayanan sebanyak 4.167 kunjungan  adalah  sebesar  Rp.3.708.630.000,-. Berdasarkan  data  yang  peneliti  dapatkan sebagai  berikut  untuk total  cost dengan  cara swakelola  adalah  Rp.6.447.055.810,-.  Dengan KSO PT BB adalah sebesar Rp.4.167.786.608. Dengan  KSO  PT  GIN  Rp.4.541.028.965,-. Dan  KSO  dengan  PT  FMC  adalah  sebesar Rp.4.227.066.350,-
Berdasarkan  analisis  manfaat  biaya, sebagai  alat  bantu  menentukan  pilihan  terbaik maka  KSO  dengan  PT  BB  sudah  tepat. Dengan  menyelenggarakan  layanan  HD  ber- KSO  dengan  PT  BB,  RSKS  telah  melakukan pola manajemen yang paling efisien saat ini.

## SIMPULAN DAN SARAN
Penyelenggaraan  layanan  HD,  tidak semua penyedia berkontrak dengan LKPP dan tercantum  dalam  E-Katalog  Alat  Kesehatan.
Mesin HD yang dapat ditemukan pada aplikasi E-Katalog  LKPP  adalah  mesin  HD  dengan distributor PT BB;
Penyelenggaraan  layanan  HD  dengan KSO,  bukan  menjadi  barang  inventaris  RSKS yaitu  Mesin  HD  dan  Monitor  Dialog,  dengan KSO alat tidak membutuhkan biaya pengadaannya.  Diluar  itu,  reagen  dan  bahan habis  pakai  untuk  operasional  mesin  RSKS perlu  pembiayaan  pengadaannya  agar  pasien dapat optimal diberikan layanan; Untuk satu kali operasional mesin HD, variasi unit  cost RSKS  dari  4  perusahaan  produsen mesin  HD  harus  mengeluarkan  biaya  dengan kisaran  sebesar  Rp.768.215,-  sampai  dengan Rp.1.547.170;  Perbandingan  cost  benefit  ratio antara Inventaris dan KSO adalah  1,45 : 1,09. Yang  berarti  KSO  lebih  menguntungkan daripada  investasi  menyediakan  inventaris mesin HD.
Perlu  kajian  lanjutan  untuk  perubahan penetapan  besaran  tarif  layanan  HD  dimasa yang  akan  datang  dan  untuk  kinerja  klaim tindakan BPJS.

## DAFTAR PUSTAKA
Arsyad  M  dan  Sultan  A  Z,  2017.  Manajemen Perawatan, Yogyakarta: Deepublish. Carter,  William,  K,  2015.  Akuntasi  Biaya  (C ost Accounting) ,  edisi  14,  Jakarta:  Salemba empat.
Emzir,  2010.  Metodologi  Penelitian  Kualitatif: Analisis  Data,  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada.
Eristina,  2017. Analisis  Biaya  Medik  Langsung
Dan Utilitas Pasien Diabetes Melitus Rawat
Jalan Di Rsud Karanganyar. Tesis Universitas Setia Budi Surakarta.
Eryani,  Lilla,  2013.  Analisa  Biaya  Satuan Pelayanan  (Unit  Cost)  Dengan  Metode Activity-Based  Costing  (Abc)  Sebagai
Pembanding  Jasa  Sarana  Tarif  Pelayanan
Endoskopi Studi Pada RSUD Kota Yogyakarta. Tesis Ugm, Yogyakarta. Febriani,  2016.  Analisis  Perhitungan  Unit  Cost Pelayanan Hemodialisis Terhadap
Penetapan Tarif Ina-Cbg’s Dan Tarif Rumah Sakit  Medika  Stannia  Kabupaten  Bangka,
Yogyakarta: UMY Repository.
Gahayu,  Sri  Asih,  2015.  Metodologi  Penelitian
Kesehatan  Masyarakat,  Yogyakarta:  CV. Budi utama.
Ginting,  Daniel,  Hadi,  2016.  Kumpulan  Peraturan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Jakarta. Gramedia.
Islahuzzaman,  2011. Activity  Based  Costing Teori dan Aplikasi, Bandung: Alfabeta. Johan, Suwinto, 2011. Studi Kelayakan Pengembangan  Bisnis,  Yogyakarta:  Graha
Ilmu.
Khasanah, H. 2011. Kajian Drug-Related Problems Pasien Haemodialisis Rutin Di Rumah Sakit PKU  Muhammadiyah  Yogyakarta  Periode Mei  Sampai  Juli  2020.  Tesis  UGM, Yogyakarta.
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 2015. Suplply Chain
Management, LKPP.
Lubis,  Ade  Fatma,  2009.  Ekonomi  Kesehatan, Medan: USU Press.
Muji  Rahadi,  2013.  Cost  benefit  analysis hemodialisis  dengan  sistem  KSO  dan dikelola  sendiri  di  RSUD  Subang  tahun 2013  =  Cost  benefit  analysis  between  joint operation  and  self  managed  hemodialysis treatment  at  local  government  owned Subang Hospital in 2013, Jakarta: Universitas Indonesia.
Purwana,  Dedi,  et.  Al,  2016.  Studi  Kelayakan
Bisnis, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Suliyanto, 2010. Studi Kelayakan Bisnis Pendekatan  Praktis,  Yogyakarta:  Andi Offset.
Prasetyo,  2011.  Manajemen  Keuangan  bagi Manajer  Non  Keuangan,  Jakarta  Pusat: PPM.
Sagala  S,  2017.  Human  Capital:  Membangun Modal  Sumber  Daya  Manusia  Berkarakter Unggul Melalui Pendidikan Berkualitas
Siswadi Y dan Baradero M, 2005. Klien Gangguan Ginjal:  Seri  Asuhan  Keperawatan,  Jakarta:
Buku Kedokteran EGC.
Trisnantoro,  2015.  Memahami  Penggunaan  Ilmu
Ekonomi  dalam  Manajemen  Rumah  Sakit, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.