## Jurnal Masyarakat dan Budaya

## Volume 22 No. 1 Tahun 2020
Halaman

## Gutomo Bayu Aji
 Dayak Kaharingan di Tengah Perubahan Sosial Ekologi dan Praktik Perpindahan Agama di Perdesaan Kalimantan Tengah 13 Nindyo Budi Kumoro  Marjinalisasi Hukum Adat pada Masyarakat Adat 25 Tine Suartina  Nasionalisme Masyarakat Natuna 43
Budiana Setiawan
 Frontierisation dan Defrontierisation Sebagai Kerangka untuk Studi Marjinalitas:
Kasus Dataran Lindu di Sulawesi Tengah 57  Marjinalisasi Perempuan Kuli Panggul di Pasar Pabean Surabaya 75 Miranti Dwi Yuniarti  Mencipta Ruang, Menggapai Langit: Pendidikan Publik Kritis dan Ruang Alternatif Minoritas di Yogyakarta dan Bandung 89  Adaptasi Sosial Gay Muslim Indonesia Terhadap Agama dan Keluarga 103 Wisnu Adihartono
Tinjauan Buku:
 Membicarakan Masyarakat Pinggiran di Indonesia 115

## Riwanto Tirtosudarmo
Jurnal Masyarakat & Budaya , Volume 22 No. 1 Tahun 2020
i
Pengantar Redaksi iii Topik:  Karakter Keberagamaan di Jawa Pasca Geertz 1
Greg Acciaioli dan Muhammad Nasrun
Meike Lusye Karolus dan Firdhan Aria Wijaya

## MARJINALISASI HUKUM ADAT PADA MASYARAKAT ADAT

## MARGINALIZATION OF ADAT LAW ON ADAT COMMUNITIES
Tine Suartina 1 Pusat Penelitian Masyarakat dan Budaya – LIPI Ph.D Candidate – The University of Western Australia, School of Social Sciences, Dept. Anthropology and Sociology tine.suartina@research.uwa.edu.au
Abstract
This  paper  attempts  to  see adat and adat law  marginalizations,  and  the  implications  on adat peoples.  In Indonesia,  despite  the  recognition  for adat peoples  in  the  Constitution  and  formal  rules,  including adat institutions,  in  practice  there  has  been  a  long-term  marginalization.  The  inconsistent  State’s  policies  towards the adat law application play a role in the marginalization of adat communities at various levels. Having field research  in Ciptagelar , Karang and Guradog  kasepuhan communities  in  western  Java  and  legal  pluralism perspective,  this  paper  elucidates  the  lack  of adat law  recognition  giving  certain  impacts  on adat peoples, including  on  their  social lives and livelihood.  This  study also  proves that  although adat law is not practically adopted by the State, in some cases, adat peoples find strategies to maintain their beliefs and adat law. Thus, in a broader context, the marginalization is unable to eliminate adat and adat law as a whole. To date the practice of multi-legal systems in a plural society, such as Indonesia, still takes place, both in conflict and coexistence. Moreover,  in  discussing  Indonesia’s  implementation  of  law  from  a  community  perspective,  the  distinction between formal and informal system is still needed and legal unification only functions within certain limits.
Keywords: marginalization, adat law, adat community, legal pluralism, Western Java.

## Abstrak
Tulisan  ini  berupaya  melihat  marjinalisasi  adat,  hukum  adat  serta  implikasinya  pada  masyarakat  adat.  Dalam konteks  Indonesia,  meskipun  Konstitusi  dan  beberapa  aturan  formal  mengakui  masyarakat  adat,  termasuk pranata  adat,  namun  pada  praktiknya  telah  terjadi  upaya  peminggiran  jangka  panjang.  Inkonsistensi  kebijakan negara  terhadap  penerapan  hukum  adat  memberikan  peran  dalam  marjinalisasi  komunitas  adat  pada  berbagai tingkat.  Melalui  penelitian  lapangan  di  tiga  komunitas  adat,  Kasepuhan  Ciptagelar,  Kasepuhan  Karang  dan Kasepuhan Guradog di bagian Barat Jawa serta perspektif pluralisme hukum, tulisan ini menjelaskan kurangnya pengakuan pada hukum adat memberikan pengaruh tertentu pada masyarakat adat, termasuk dalam pengaturan kemasyarakatan dan penghidupan. Studi ini pun membuktikan bahwa meskipun hukum adat secara praktis tidak diadopsi  oleh  negara,  dalam  beberapa  kasus,  masyarakat  adat  menemukan  strategi  untuk  mempertahankan keyakinan  dan  praktik  hukum  adat  di  komunitasnya.  Untuk  itu,  dalam  konteks  lebih  luas,  hal  yang  ingin disampaikan  adalah,  upaya  marjinalisasi  tidak  mampu  menghapuskan  praktik  adat  dan  hukum  adat  secara keseluruhan.  Ketiga  kasus  memperlihatkan  hingga  saat  ini  praktik  multi  sistem  hukum  di  masyarakat  plural seperti  Indonesia  masih  diterapkan,  baik  dalam  situasi  konflik  maupun  berdampingan . Selain  itu,  dalam mendiskusikan  implementasi  hukum  di  Indonesia  dari  perspektif  masyarakat,  pembedaan  sistem  formal  dan informal di masyarakat tetap diperlukan dan unifikasi hukum hanya berfungsi dalam batas tertentu.
Kata kunci: marjinalisasi, hukum adat, masyarakat adat, pluralisme hukum, Jawa Bagian Barat.
Pendahuluan 1
Dalam  konteks  praktik  hukum  di Indonesia,  terlepas  dari  penerapan  unifikasi hukum  formal  secara  nasional,  praktik  hukum non  formal  pada  tingkat  masyarakat  masih
1 Ph.D  Candidate  –  The  University  of Western  Australia,  School  of  Social  Sciences,  Dept. Anthropology  and  Sociology.  Penerima  beasiswa RISET  –  PRO  dari  Kementrian  Riset,  Teknologi  dan Pendidikan Tinggi.
berlaku hingga saat ini. Kenyataan ini menjadikan  Indonesia  sebagai  salah  satu  negara dengan  contoh  yang  paling  mewakili  dalam konteks pluralisme hukum-hukum formal, hukum  adat,  dan  hukum  agama.  Dari  sekian ragam  praktik  dan  interaksi  multihukum  di Indonesia  tersebut,  tulisan  ini  akan  fokus  pada konteks penerapan hukum adat serta marjinalisasinya  yang  memberikan  implikasi tertentu pada masyarakat adat.
Marjinalisasi  hukum  adat  sebenarnya bukan  merupakan  hal  baru.  Meskipun  keberadaan adat  dan  hukum  adat  telah  ada  sebelum  era kolonial,  tetapi  pemerintah  kolonial  Belanda kemudian  menerapkan  kebijakan  pembagian hukum  berdasarkan  etnis  (dan  agama)  secara formal.  Ketentuan  adat  dan  hukum  adat  secara resmi diberlakukan khusus bagi masyarakat adat atau  mereka  yang  memilih  untuk  menerapkannya. Hal  ini  menandai  permulaan  marjinalisasi  pada adat  dan  hukum  adat.  Meskipun  pemerintah Belanda  tidak  menaruh  perhatian  pada  keberadaan hukum  adat  secara  khusus  dan  di  sisi  lain memberikan  otoritas  resmi  pada  lembaga peradilan  adat,  tetapi  kontrol  serta  legitimasi pada  otoritas  peradilan  tetap  berada  pada pemerintah  Belanda.  Termasuk  dalam  hal  itu adalah jika terdapat kekosongan dalam ketentuan adat  dan  hukum  adat,  hukum  Barat  akan dipergunakan  oleh  hakim  yang  menangani perkara.  Dengan  demikian  pemberlakuan  adat dan hukum adat secara formal dibatasi.
Pada  masa  kemerdekaan  dan  pasca- kemerdekaan, marjinalisasi adat dan hukum adat pun  terjadi.  Sejak  tahun  1945,  meskipun konstitusi  mengakui  keberadaan  masyarakat adat,  tetapi  hukum  adat  tidak  termasuk  secara formal  sebagai  bagian  atau  dasar  dalam  struktur dan  kelembagaan  politik hukum  Indonesia  (lihat Lev,  2000;  Simarmata,  2006).  Hal  ini  menandai era pemberlakuan unifikasi sistem hukum secara nasional,  serta  marjinalisasi  hukum  adat  dan praktik  inkonsistensi  antara  pengakuan  dan penerapannya.  Pada  tahun  1960,  Undang- Undang Pokok Agraria Nomor 5/1960 ditetapkan dan  di  dalamnya  terdapat  pengakuan  pada kepemilikan  tanah  berbasis  adat  (dan  hukum adat).  Namun,  undang-undang  ini  pun  memberikan prioritas  pada  hak  Negara  atas  penggunaan tanah-tanah  lokal  (Urano,  2010:  1).  Pada  masa Orde  Baru,  interpretasi  adat  dilakukan  secara ketat  dan  adat  diartikan  secara  terbatas,  yaitu untuk keperluan identitas dan politik kebudayaan (Guinness,  1994)  dan  seni  (Acciaioli,  1985). Dengan  kata  lain,  adat  tidak  diinterpretasikan dalam  aspek  keyakinan  tradisional  dan  tata hukum  yang  hidup,  berlaku  serta  mengikat masyarakat  adat.  Sebagai  konsekuensinya,  hal- hal adat yang berkaitan dengan kepercayaan dan norma  sosial  berbasis  adat  tidak  memperoleh pengakuan  formal  dan  mengalami  marjinalisasi. Proses  ini  kemudian  berlangsung  dalam  kurun waktu yang lama.
Di  Indonesia,  pengakuan  keberadaan masyarakat adat dan unsur yang melekat padanya seperti hukum adat dilakukan melalui Konstitusi, yaitu pada Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Secara ideal,  hal  ini  tentunya  menjadi  dasar  bagi implementasi  atau  realisasi  pengakuan  pada tingkat  selanjutnya,  terlebih  karena  praktik hukum adat sendiri masih  tetap berlangsung dan diturunkan  pada  beberapa  generasi  masyarakat adat  yang  menerapkannya.  Namun  demikian, pada  kenyataannya,  kedudukannya  tidak  memiliki pengakuan  kuat  dan  resmi  dalam  sistem  hukum nasional. Dalam mendiskusikan hukum adat dan akomodasinya  dalam  sistem  hukum  nasional, Isra, et.al .  (2017)  mengakui  adanya  kesulitan yang  dihadapi  sistem  hukum  Indonesia  dan pemerintah  untuk  mengadopsi  hukum  adat. Karakteristik hukum adat, misalnya format  yang tidak  tertulis  dan  sangat  dinamis,  seringkali dianggap  menjadi  pokok  kesulitan  untuk pengakomodasian dalam struktur hukum nasional.
Lebih lanjut, inkonsistensi dalam pengakuan masyarakat  adat  (dan  hukum  adat)  serta perspektif  marjinalisasi  yang  diwariskan  juga memainkan  bagian  tertentu  dalam  proses pengabaian.  Dalam  hal  pembangunan,  hukum adat sering dianggap sebagai hambatan pelaksanaan program-program pembangunan (Benda-Beckmann, 1989). Seperti misalnya  yang terjadi sejak  tahun 1970an,  keengganan  untuk  berpartisipasi  dalam pembangunan  oleh  individu  maupun  kelompok akan  dianggap  sebagai  keterbelakangan  dan bagian dari masyarakat Indonesia yang seringkali dibedakan  sebagai  objek  dengan  perhatian khusus dalam konteks ini adalah masyarakat adat (Duncan,  2004).  Berbagai  jenis  konflik  dan pertikaian  antara  hukum  negara  dan  hukum komunitas  menjadi  tidak  terhindarkan,  misalnya dalam  hal  klaim  kewilayahan.  Pada  masa  Orde Baru,  wilayah-wilayah berbasis penguasaan  adat dan  dikelola  berdasarkan  hukum  adat  tidak dianggap  sebagai  wilayah  yang  memiliki penguasaan.  Faktor-faktor  penyebabnya  adalah tidak  adanya  implementasi  pengakuan  masyarakat adat  dan  hukum  adat  secara  formal  dan perspektif  bahwa  penguasaan  informal  tidak dapat dijadikan sebagai dasar klaim penguasaan. Kekuatan  dari  Hak  Menguasai  Negara  (HMN) yang dilegitimasi dalam hukum formal mendorong  wilayah-wilayah  tersebut  masuk  ke dalam  penguasaan  negara  (tanah  atau  hutan negara)  dan  kewenangan  pengelolaan  instansi pemerintah.  Praktik  ini  berlangsung  lama  dan
perspektif  marjinalisasi  ini  diwariskan  pada rezim  pemerintah,  birokrasi,  dan  publik  secara umum.
Tulisan ini akan fokus pada beberapa hal tentang marjinalisasi hukum adat dan dampaknya pada  masyarakat  adat  dengan  mengambil  kasus pada tiga komunitas kasepuhan di wilayah Barat Jawa;  Kasepuhan  Ciptagelar  (Kabupaten  Sukabumi Provinsi  Jawa  Barat),  Kasepuhan  Karang,  dan Kasepuhan  Guradog  (Kabupaten  Lebak  Provinsi Banten) 2 . Pada ketiga lokasi terdapat situasi yang beragam  terkait  ketiadaan  pengakuan  dan marjinalisasi  pada  hukum  adat,  tetapi  ketiganya memperlihatkan  marjinalisasi  masyarakat  adat menjadikan  posisi  sosial  yang  tidak  kuat  atau tidak  seimbang  ( unequal )  serta  berdampak  pada kehidupan  komunitas  adat.  Meskipun  demikian, di  sisi  lain,  situasi  ini  pun  menjadikan masyarakat  adat  menerapkan  strategi-strategi tertentu  untuk  mempertahankan  hukum  adat  dan kepentingan  komunitas  demi  keberlangsungan kelompok.  Dalam  skala  lebih  luas,  marjinalisasi hukum  adat  dan  adanya  strategi  komunitas menjadi  satu  keharusan  untuk  melihat  konteks hukum  dan  masyarakat  Indonesia  dalam  dua aspek,  yaitu  formal  dan  sosial  masyarakat,  baik dalam  situasi  berdampingan  maupun  situasi konflik.
2 Pertimbangan pemilihan ketiga lokasi adalah  untuk  mendukung  tema  riset  dan  penyusunan disertasi  program  studi  doktoral  dengan  judul ‘Resurgence  Legal  Pluralism  in  Indonesia  through Local  Government  Acknowledgment  and  Adat Village  in  Indonesia’s  Village  Law’.  Kasepuhan Ciptagelar, meskipun sebagian wilayah adatnya berada di  Lebak  telah  termasuk  dalam  perda  pengakuan masyarakat  adat  di  Lebak,  namun  sebagai  satu komunitas  secara  utuh  serta  meliputi  wilayah  adat Sukabumi  belum  memperoleh  pengakuan  masyarakat adat  melalui  peraturan  daerah.  Kasepuhan  Karang merupakan  komunitas  masyarakat  adat  yang  telah memperoleh  pengakuan  masyarakat  adat  serta melanjutkan  dengan  pengusulan  untuk  penetapan hutan adat. Kasepuhan Guradog juga telah memperoleh  pengakuan  masyarakat  adat  melalui perda,  saat  ini  tengah  mempersiapkan  pengusulan konversi desa menjadi desa adat. Dari ketiga kasus ini dapat  dilihat  kronika  keberadaan  dan  penerapan ‘hukum  adat’  pada  beberapa  komunitas  adat  di wilayah  Barat  Jawa  dalam  berbagai  situasi,  termasuk sejauh  mana  masyarakat  mempersepsi  perkembangan paska  gelombang  penguatan  masyarakat  adat  tahun 2000an  serta strategi apa  yang diterapkan  untuk  tetap mempertahankan hukum adat mereka.
Istilah  “adat”  dan  “hukum  adat”  akan digunakan  di  dalam pembahasan  dengan mempertimbangkan dua perspektif yang mendukung keduanya 3 .  Istilah  “adat”  lebih  ditujukan  dalam konteks internal masyarakat atau komunitas. Dari hasil  penelitian  lapangan  diketahui  bahwa banyak  komunitas  masyarakat  adat  yang  tidak mempergunakan  penyebutan  “hukum  adat” ketika  membicarakan  konteks  norma  dan  sanksi dalam  internal  komunitas.  Istilah  “adat”  bagi mereka sudah merupakan gabungan dari keseluruhan  ketentuan  sosial  kemasyarakatan yang  mengikat  komunitas.  Adapun  istilah “hukum  adat”  tetap  dipergunakan  mengingat pembahasan  pada  beberapa  bagian,  seperti formalisasi dan pengakuan masyarakat adat serta kebijakan-kebijakan  terkait,  memper-gunakan istilah ini. Istilah “hukum adat” lazim digunakan untuk penekanan pihak luar pada konteks aturan adat yang lebih spesifik norma hukum (misalnya sanksi  atau  mekanisme  peradilan)  dalam komunitas dan membedakan dengan aturan yang tidak mengandung sifat hukum. Di sisi lain, pada beberapa  pengamatan,  istilah  “hukum  adat”  ini pun  dipakai  oleh  anggota  komunitas-komunitas lain  untuk  memperjelas  identitas  serta  keperluan penguatan  komunitas  atau  ketika  berhubungan dengan pihak luar.

## Marjinalisasi Hukum Adat
Hukum  adat  merupakan  hukum  yang berlaku  pada  komunitas-komunitas  adat  tertentu di  Indonesia.  Kedudukannya  menjadi  penting bagi  komunitasnya  karena  hingga  saat  ini  masih secara  efektif  diterapkan  oleh  anggota-anggota
3 Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, terkait  penggunaan  istilah  ‘adat’  dan  ‘hukum  adat’, terdapat  beberapa  perbedaan  penerapannya  oleh komunitas  adat  di  Indonesia.  Pertama,  beberapa komunitas  yang  menyebut  seluruh  ketentuan  yang mengikat  dan  berlaku  pada  komunitasnya  sebagai ‘adat’,  atau  tidak  menggunakan  pembedaan  istilah antara  ‘adat’  dan  ‘hukum  adat’.  Kedua,  mereka  yang melakukan  pembedaan.  yaitu  antara  ‘adat’  untuk konteks dan dalam situasi internal, sementara ‘hukum adat’  digunakan  ketika  berhubungan  dengan  pihak luar  dan’atau  ketika  adanya  keperluan  yang mensyaratkan  penyebutan  demikian,  misalnya  untuk keperluan  identitas,  formalisasi  pengakuan  dan penyusunan  regulasi  pengakuan  komunitas.  Ketiga, mereka  yang  telah  mempergunakan  kedua  istilah tersebut  baik  dalam  konteks  internal  maupun eksternal.  Dengan  demikian,  kelompok  ketiga  ini telah  dengan  jelas  membedakan  antara  ‘adat’  dan ‘hukum adat’ secara substansi.
komunitas. Dalam konteks sosial dan kemasyarakatan,  hukum  adat  berfungsi  untuk mengikat  dan  memperkuat  masyarakat  (Tobin, 2014;  1) 4 serta  bersama  dengan  hukum  non formal  lain,  memiliki  kemampuan  membentuk dan mempengaruhi sebagian besar tingkah laku manusia  (Tobin,  2014:  3).  Adat  atau  hukum adat mengikat anggotanya karena moralitas dan otoritas budayanya serta memiliki makna sosial yang lebih dalam (Wignjosoebroto, 2006).
Sebelum  masa  kolonialisme  di  Indonesia, adat  serta  hukum  agama  telah  lebih  dahulu berlaku  di  masyarakat.  Penjajahan  Belanda merupakan  era pertama dimulainya marjinalisasi terhadap  adat  (dan  hukum  adat)  serta  hukum agama.  Cribb  dan  Brown  secara  lebih  tegas mempergunakan  istilah legal  apartheid oleh Pemerintah  Belanda  untuk  suatu  pembagian sistem hukum yang sebenarnya didasari keengganan  untuk  memberikan  perlakuan  yang sama  dalam  hal  peradilan  serta  hak-hak  sosial politik antara warga lokal, warga negara Belanda atau  Eropa,  dan  warga  asing  di  luar  Eropa. Pembedaan  ini  dilakukan  dengan  menerapkan pemisahan  sistem  hukum  dan  peradilan  yang diacu, pertama berdasarkan agama dan kemudian berdasarkan etnis 5 (Cribb dan Brown, 1995: 6).
Ketiadaan  pengakuan  terhadap  adat mengakibatkan marjinalisasi dalam banyak aspek sosial,  politik  dan  budaya,  termasuk  praktik  dan prosedur hukum 6 . Pertanyaannya adalah,
4 Tobin  menambahkan  bahwa  hukum  kebiasaan atau customary  law digunakan  sebagai  lawan  dari penegakan  yang  tidak  menentu  dan  perubahan  pada hukum tertulis. Pendapat Tobin ini dapat disebutkan sebagai  bagian  dari  kelompok  yang  memiliki perspektif  bahwa  hukum  tertulis  dan  hukum  adat/ hukum  kebiasaan  saling  bertentangan  ( conflicting) .
Di  luar  perspektif  ini  dan  juga  dapat  ditemukan dalam  kenyataan  sosial  adalah  perspektif  penerapan yang saling berdampingan ( coexisting ).
5 (1)  Warga  Eropa,  serta  mereka  yang memilih  untuk  tunduk  pada  hukum  Eropa;  (2)  warga Timur Asing (warga keturunan Cina, Arab); (3) warga asli/pribumi 6 Beberapa contoh marjinalisasi adalah dalam hal  proses  penyelesaian  sengketa  dimana  ketentuan adat  tidak  memiliki  pengakuan  atau  pengaturan kewilayahan berbasis adat atau hukum adat yang tidak diakui, selain contoh-contoh lainnya. Hal ini memiliki dampak  pada  kehidupan  masyarakat  adat  karena mereka  tidak  dapat  menerapkan  kegiatan  keseharian mereka  sesuai  dengan  adat  dan  tradisi  yang  mereka yakini,  secara  leluasa.  Dalam  aspek  lain  marjinalisasi juga  dapat  terkait  pada  aspek  keyakinan  (misalnya
mengapa  marjinalisasi  hukum  adat  menjadi penting?  Dalam  level  politik  dan  kebijakan, marjinalisasi  hukum  adat  akan  terkait  erat  pada tidak  diterapkannya  prinsip  kesetaraan  warga sebagai  bagian  dari  suatu  negara,  peluang terjadinya  ketimpangan  sosial,  penghormatan hak asasi manusia-sosial-politik, serta rendahnya upaya untuk mengakomodasi keragaman, pluralitas, dan multikulturalisme. Dalam konteks Indonesia, hal  ini  menjadi  sangat  relevan  dan  penting karena  Indonesia  terdiri  dari  multietnik  dan, berdasarkan sejarah, keberadaan adat dan hukum adat menjadi bagian dari masyarakat-masyarakat adat  yang  telah  hidup  di  Indonesia  secara  turun temurun.
Dalam  level  masyarakat,  marjinalisasi hukum  adat  akan  memberikan  dampak  besar pada  aspek  ketimpangan  sosial  ( social  inequality ), melekatnya stigma sosial, berkurang atau terbatasnya otoritas  sosial  kelompok  serta  perubahan  dalam kehidupan masyarakat. Beberapa contoh yang dapat mewakili  adalah  penyeragaman  format  desa nasional  melalui  Undang-Undang  No.  5/1979, pemaksaan  program  pembangunan  di  wilayah- wilayah  adat,  istilah  “komunitas  tertinggal”, pemukiman  masyarakat,  klaim  wilayah  hutan dan adat sebagai wilayah negara, perbedaan pada klaim  pengaturan  kewilayahan  atau  zonasi  pada wilayah-wilayah  dengan  multiotoritas  –  pemerintah dan  komunitas  adat  –  yang  memunculkan sengketa,  penyelesaian  sengketa  atau  kasus- kasus  yang  tidak  memperhatikan  hukum  adat dari  masyarakat  adat  terkait  sebagai  (salah  satu) dasar pertimbangan penyelesaian 7 .
pemilihan agama formal, pengelompokkan keyakinan pada  kategori  Kepercayaan  Terhadap  Tuhan  YME), kependudukan  dan  pendataan  (dikarenakan  adanya sistem  perkawinan  adat  yang  tidak  diakui  secara formal),  pendidikan  (khususnya untuk  mata  pelajaran agama). 7 Dalam  hal  ini,  memang  terdapat  prinsip dalam  sistem  peradilan  formal:  Pasal  5  ayat  (1) Undang-undang  No.  48  Tahun  2009  Tentang Kekuasaan Kehakiman: “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum  dan  rasa  keadilan  yang  hidup  dalam masyarakat.”. Namun demikian, dalam penerapannya, hal  ini  sangat  tergantung  pada  pemahaman  aparat penegak  hukum,  kepolisian  dan  peradilan  (hakim yang mengadili perkara) tentang pentingnya mengakomodasi  nilai-nilai  hukum  lokal  atau  bersifat subjektif.  Pada  realitasnya,  penanganan  perkara- perkara  di  tingkat  masyarakat  diterapkan  dengan pembagian  yang  jelas  dan  kaku,  khususnya  untuk perkara  pidana,  kepolisian  memiliki  otoritas  untuk
Meskipun  contoh-contoh  tersebut  mulai terjadi  pada  masa  Orde  Baru  dan  sejak  era Reformasi  (tahun  1998/1999) telah  mulai  terjadi perubahan-perubahan,  misalnya  implementasi Undang-undang  Desa  Nomor  6/2014  yang memberikan  otoritas  lebih  baik  pada  pemerintahan desa  dan  akomodasi  untuk  status  desa  adat, namun  perubahan-perubahan  tersebut  memerlukan upaya  yang  tidak  ringan.  Minimnya  keberpihakan politik dan perspektif keragaman versi Orde Baru yang mendasari politik dan kebijakan keragaman di  Indonesia,  telah  diwariskan  serta  menjadi pengetahuan  umum.  Intinya  adalah  adanya keperluan untuk melakukan perubahan perspektif pengakuan masyarakat adat dan hukum adat pada berbagai  kalangan  (birokrasi,  legislatif,  masyarakat umum).
Di sisi lain, terdapat inkonsistensi dalam politik keragaman di Indonesia serta realisasinya. Pada sektor agraria misalnya, meskipun Undang- undang  Pokok  Agraria  memberikan  pengakuan pada  hak  ulayat  masyarakat  adat,  di  sisi  lain, memberikan  legitimasi  pada  penguasaan  negara (Hak Menguasai Negara). Pada masa Orde Baru, beberapa  regulasi  digunakan  untuk  memperkuat klaim tanah negara dan hutan negara pada tanah- tanah dan wilayah hutan berstatus pemilikan dan penguasaan  komunitas  dan  tradisional  berbasis pengaturan hukum adat. Dalam konteks penyelesaian sengketa dan perkara berbasis adat, sejak  tahun  1950an,  seluruh  pranata  peradilan formal  berbasis  adat  yang  sebelumnya  berlaku pada  beberapa  wilayah  mulai  dihapuskan  dan sistem  peradilan  formal  hanya  mengacu  pada sistem  peradilan  formal  negara.  Lingkup penerapan hukum adat menjadi sangat mengerucut  karena  kemudian  dibatasi  hanya pada  lingkup  internal  komunitas.  Menjadi  lebih sempit lagi, karena dalam perkara-perkara pidana formal, aparat kepolisian dan peradilan memiliki legitimasi  dan  kewenangan  untuk  masuk  ke dalam komunitas 8 .
menyelesaikan  berdasarkan  pada  hukum  pidana formal. 8 Wawancara  dengan  pihak  kepolisian  di Sukabumi  menyebutkan  bahwa  sebelumnya  memang disampaikan  kepada  para  pimpinan  adat  bahwa  jika terjadi  kasus-kasus  pidana  yang  misalnya  hingga melibatkan  anggota  komunitas,  maka  hukum  pidana formal yang diterapkan (Haryanto, Agustus 2018). Di wilayah  penelitian  Lebak,  pengaturan  demikian  juga diterapkan (wawancara Bapak Jajang, Oktober 2018). Untuk  keperluan  ini,  pihak  kepolisian  dengan komunitas membangun relasi dan komunikasi.
Pascareformasi (1998/1999), situasi politik  mendorong  perubahan-perubahan  pada politik  pengakuan  masyarakat  adat  di  Indonesia. Beberapa mekanisme penguatan masyarakat adat dan  posisi  sosial  politiknya  dilakukan  melalui pengakuan masyarakat adat yang ditetapkan pada tingkat  pemerintah  daerah,  Keputusan  Mahkamah Konstitusi  (MK)  Nomor  35/PUU-X/2012  yang menegaskan  bahwa  hutan  adat  bukan  hutan negara,  Undang-undang  Desa  Nomor  6/2014 yang  memberikan  peluang  pembentukan  atau perubahan  dari  desa  nasional  menjadi  desa  adat serta  penetapan  hutan  adat  pada  tahun  2016, 2017,  dan  2018.  Dari  keseluruhan  mekanisme, ketentuan  adat  atau  hukum  adat  menjadi signifikan  karena  menjadi  syarat  utama  yang harus  dipenuhi  untuk  memperoleh  pengakuan secara  formal  dan  menjadi  salah  satu  penanda identitas  dari  satu  kelompok  masyarakat  sebagai komunitas  adat  dan  pembeda  antara  satu komunitas dengan komunitas lain.

## Marjinalisasi  Hukum  Adat  dan  Masyarakat Adat
Warga komunitas adat kasepuhan merupakan  kelompok  sosial  etnis  Sunda  di lingkungan  Kawasan  Gunung  Halimun  dan tersebar di wilayah Bogor Selatan, Sukabumi dan Banten Selatan. Berdasarkan penamaan, “kasepuhan”  berasal  dari  kata  “sepuh”  dalam Bahasa Sunda yang diartikan “tua”. “Kasepuhan” mengacu  pada  sistem  kepemimpinan  komunitas yang semua aktivitas anggotanya berasaskan adat kebiasaan para orang tua (Adimihardja, 1992: 4). Dengan  demikian,  secara  umum,  komunitas- komunitas  kasepuhan  ini memiliki  struktur  yang berpusat  atau  mengacu  pada  kepemimpinan  satu orang  “ sesepuh” sebagai  pemegang  otoritas utama dan ketentuan tata  aturan kehidupan yang diterapkan  secara  turun  temurun  serta  mengikat komunitas  yang  disebut tatali  paranti  karuhun . Admihardja menyebut pimpinan ini sebagai “tali pengikat”  kesatuan  komunitas  (Adimihardja, 1992:  4).  Di  bawah  sesepuh  pimpinan  ini terdapat  beberapa  posisi  dibawahnya  yang memiliki  tugas  untuk  membantu  pimpinan  dan melaksanakan tugas-tugas koordinasi pada warga komunitas. Perbedaan antarkomunitas kasepuhan lebih  terletak  misalnya  pada  variasi  penamaan posisi  di  bawah  pimpinan,  beberapa  teknis  dan detail  adat-hukum  adat-ritual  dan  respon terhadap pengaruh luar seperti misalnya terhadap modernisasi.  Sebagai  contoh,  di  antara  komunitas terdapat perbedaan dalam menyikapi penggunaan
jenis  bibit  padi  (lokal  dan/atau  non  lokal)  serta boleh  atau  tidaknya  menjual  hasil  sawah,  padi dan/atau beras 9 .
Dalam  konteks  relasi  antar  komunitas, meskipun  masing-masing  komunitas  memiliki otoritas  sosial  tradisional  sendiri,  namun  komunitas- komunitas  kasepuhan  ini  menjalin  ikatan  satu sama  lain  dan  dikuatkan  dengan  satu  forum kesatuan  adat  Banten  Kidul.  Sedangkan  dalam hal  relasi  individu  dengan  komunitas,  masing- masing individu hanya mengacu pada satu otoritas komunitas  atau  tidak  dimungkinkannya  terjadi keanggotaan  ganda  pada  lebih  dari  satu komunitas.

## Kasepuhan Ciptagelar
Kasepuhan  Ciptagelar  adalah  salah  satu komunitas masyarakat adat kasepuhan di wilayah Gunung  Halimun.  Kasepuhan  Ciptagelar  dapat disebut  sebagai  salah  satu  komunitas  kasepuhan besar,  baik  secara  jumlah  anggota  komunitas maupun  berdasarkan  luasnya  wilayah  adat. Berdasarkan  hasil  pendataan  komunitas,  jumlah anggota  kasepuhan  Ciptagelar  pada  tahun  2018 adalah  24.729  jiwa.  Jumlah  ini  meliputi  anggota komunitas  yang  disebut  sebagai  Jiwa  Luar  ( jiwa luar) dan Jiwa Dalam ( jiwa jero ) 10 .
Dalam  hal  kewilayahan,  Kasepuhan Ciptagelar  memiliki  wilayah  adat  yang  tersebar di  dua  wilayah  administratif  yaitu  Kabupaten Sukabumi  (Provinsi  Jawa  Barat)  dan  Kabupaten Lebak (Provinsi Banten). Adapun dalam konteks
9 Dalam  hal  jenis  padi,  komunitas  kasepuhan terbagi  menjadi  tiga:  masih  secara  tegas  menanam padi  local  (tradisional),  melakukan  kombinasi  antara padi  lokal  dan  padi  non  lokal,  sudah  menanam  padi non  lokal.  Adapun  dalam  hal  menjual  hasil  sawah, komunitas-komunitas  kasepuhan  terbagi  menjadi: mereka  yang  masih  tidak  memperbolehkan  sama sekali  untuk  menjual  hasil  sawah  (jika  memang  ada pihak  yang  menginginkan,  maka  mereka  akan memberikan),  baik  padi  maupun  beras  dan  semua produk  turunannya;  mereka  yang  sudah  memperbolehkan anggota komunitas untuk menjual padi atau beras.
10 Ngajiwa merupakan satu proses rutin setiap tahun  sebelum  pelaksanaan Seren  Tahun, dilakukan untuk dua  keperluan:  penghitungan jumlah  jiwa  yang mengacu pada komunitas dan sesepuh  komunitas dan penghitungan  kontribusi  untuk  acara seren  tahun .  Di komunitas  Ciptagelar,  penghitungan ngajiwa sendiri dilakukan  secara  total  dalam  arti  tidak  terlalu mencatat  perbedaan  komposisi  masing-masing  antara jiwa  luar dan jiwa  jero (wawancara  dengen  Sepuh Lembur – KA – Juli 2018).
klaim  kewilayahan  pemerintah,  sebagian  besar wilayah adat Kasepuhan Ciptagelar berada dalam wilayah Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS). Pusat komunitas ( kampung gede) saat ini  berada  di  Kampung  Ciptagelar,  Desa  Sirna Resmi Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi. Namun  karena  komunitas  ini  mengacu  pada aturan  adat  yang  mengatur  perpindahan  pusat komunitas,  maka  besar  kemungkinan  perpindahan kampung gede masih dapat terjadi 11 .
Komunitas  adat  Ciptagelar  hingga  saat ini  masih  mempraktekkan  ketentuan  adat  secara aktif  termasuk  kegiatan  pertanian  dengan susunan  kegiatan  dan  ritual  yang  terinci. Ketentuan  adat  untuk  pertanian  termasuk  dalam ketentuan  yang  ketat. Jiwa jero dalam  Kasepuhan Ciptagelar memahami dengan jelas aturan-aturan ini.  Berbeda  dengan  waktu  tanam  pada komunitas  lain  dan  warga  non  komunitas, Kasepuhan  Ciptagelar  hanya  melakukan  waktu tanam  satu  kali  dalam  setahun  dan  hanya mempergunakan  padi  lokal  (bibit  padi  yang sudah  diturunkan  selama  beberapa  generasi). Kegiatan  pertanian  dilakukan  secara  teratur dengan  mengacu  pada  kegiatan  tani  pimpinan kasepuhan.  Mereka  pun  tidak  diperkenankan menjual hasil pertanian, baik berupa padi mapun beras  serta  produk  turunannya,  seperti  nasi  atau kue-kue berbahan dasar beras.
Dalam  hal  relasi  kewilayahan  antara komunitas  dan  pengaturan  pemerintah,  terdapat perbedaan  pengaturan.  Berdasarkan  ketentuan komunitas,  zonasi  wilayah  adat  didasarkan  pada pembagian  wilayah  budidaya,  wilayah  pemukiman, wilayah  hutan  (tutupan,  titipan  dan awisan ). Berdasarkan  pengaturan  pemerintah,  saat  ini wilayah  yang  ditempati  dan  dikelola  oleh Kasepuhan  Ciptagelar  merupakan  tanah  negara dan  berada  dalam  pengelolaan  Taman  Nasional Gunung  Halimun-Salak  (TNGHS)  dengan  basis pengutamaan pada konservasi.
11 Dalam  wilayah  Desa  Sirna  Resmi  ini terdapat  juga  dua  kasepuhan  lain,  yaitu  Kasepuhan Sinar Resmi dan Kasepuhan Cipta Mulya serta warga non  kasepuhan,  meski  jumlahnya  saat  ini  masih belum  diketahui  secara  jelas,  mengingat  pendataan warga  komunitas  kasepuhan  dan  warga  non kasepuhan  belum  pernah  dilakukan.  Seringkali informan  hanya  bisa  menerangkan  perkiraan  jumlah bagian saja.

## Gambar 1.
Peta Wilayah Adat Kasepuhan Ciptagelar
Keterangan: Hutan budidaya (kuning); Pemukiman (kuning); Hutan (tutupan, titipan dan awisan ) (hijau); Zona Campuran (merah muda) Sumber: Kasepuhan Ciptagelar, Juli 2018
Wilayah  Gunung  Halimun  memiliki  status  cagar  alam  sejak  tahun  1935.  Otoritas  pengelolaan  wilayah  ini dimiliki  oleh  Pemerintah  Belanda  (pada  masa  penjajahan  Belanda)  dilanjutkan  oleh  Djawatan  Kehutanan Jawa  Barat  (hingga  tahun  1961),  Perum  perhutani  Jawa  Barat  (hingga  tahun  1978),  Balai  Konservasi Sumberdaya Alam III – Sub  Balai Konservasi Sumberdaya Alam Jawa barat  I (hingga tahun  1990), Taman Nasional  Gunung  Gede  Pangrango  (hingga  tahun  1992).  Pada  tahun  1992,  wilayah  ini  termasuk  dalam penunjukkan  Taman  Nasional  di  bawah  pengelolaan  Taman  Nasional  Gunung  Gede  Pangrango.  Penetapan resmi sebagai Taman Nasional dilakukan pada tahun 1997 dengan otoritas pengelolaan untuk wilayah seluas 40.000 ha dilakukan Balai Taman Nasional Gunung Halimun. Pada tahun 2003, terjadi penambahan wilayah kelola  dengan  memasukkan  eks  hutan  produksi  terbatas  dan  hutan  lindung  di  Gunung  Salak  dan  gunung Endut  yang sebelumnya dikelola Perum Perhutani sehingga otoritas menjadi Balai Taman Nasional Gunung Halimun  Salak  (TNGHS).  Status  wilayah  mengalami  perubahan  menjadi  kawasan  konservasi  dengan  luas wilayah  +  113.357  ha  (Sumber  :  “Sejarah  Kawasan  Taman  nasional  gunung  Halimun  Salak”  diunduh  dari http://halimunsalak.org/tentang-kami/sejarah-kawasan/)

## Gambar 2.
Peta Zonasi Taman Nasional Gunung Halimun Salak
Sumber: Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) (diakses Agustus 2018)
Dari  keterangan  di  atas,  dapat  dilihat bahwa  sejak  masa  kolonial  Belanda,  komunitas Ciptagelar 12 mengalami  marjinalisasi,  meskipun tidak mengalami pengusiran secara fisik. Namun implikasinya  adalah  keterbatasan  dalam  mengelola wilayah  serta  hukum  adat  yang  diterapkan  oleh komunitas  untuk  mengelola  wilayahnya  tidak memiliki  kekuatan  ketika  dihadapkan  dengan ketentuan formal pihak otoritas.  Sebagai contoh, pada  tahun  1980-1990an,  konflik  yang  terjadi adalah terkait pembukaan akses jalan menuju dan keluar  dari  pusat  komunitas  ( kampung  gede ) yang  baru.  Pimpinan  adat  pada  waktu  itu,  Abah Anom,  bermaksud  membuka  beberapa  titik  di wilayah  sekitar kampung gede Ciptagelar, untuk membuka  akses  warga.  Pembukaan  ini  disesuaikan dengan  pengaturan  wilayah  berdasarkan  hukum adat dan bahwa titik-titik tersebut pada dasarnya merupakan  tempat  yang  dapat  dibuka  dan diakses.  Namun  dari  lima  titik  yang  dibuka, pihak  Balai  Konservasi  pada  saat  itu  dengan dasar prinsip konservasi hanya memperkenankan 2-3  titik  dan  menutup  yang  lainnya.  Selain pembukaan  akses,  konflik  lain  juga  terkait pemanfaatan  hasil  hutan  (kayu  bakar,  non  kayu bakar),  aktivitas  pertanian,  dan  perbaikan  jalan (wawancara AU, S, Juli 2018).
Pengaturan  pada  saat  ini,  baik  pihak TNGHS maupun Kasepuhan Ciptagelar berusaha mempertahankan ‘hubungan baik’ meskipun terdapat perbedaan  dalam  hal  pengaturan  kewilayahan atau klaim zonasi.
Selain  itu,  dalam  memahami  aspek kewilayahan  Komunitas  Ciptagelar,  hal  yang menjadi fokus perhatian adalah wilayah adat dan wilayah  administratif  memiliki  konteks  dan implikasi  yang  berbeda.  Perbedaan  wilayah administratif  memberikan  implikasi  yang  berbeda dalam  hal  pengakuan  komunitas  secara  formal. Pada  tahun  2015,  Kabupaten  Lebak  telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten  Lebak 8/2015  tentang  Pengakuan,  Perlindungan  Dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat
Kasepuhan.  Di  sisi  lain,  Kabupaten  Sukabumi saat  ini  belum  memiliki  peraturan  daerah pengakuan  masyarakat  adat  di  wilayahnya.
12 Komunitas  ini  merupakan  komunitas  yang berpindah  dalam  kurun  beberapa  tahun  dan  nama komunitas disesuaikan dengan nama kampung dimana pusat  komunitas  berada.  mobilitas  komunitas  ini. Sebagai contoh, sebelum menjadi Ciptagelar, komunitas ini memiliki nama Kasepuhan Ciptarasa.
Berdasarkan  data ngajiwa tahun  2018,  jumlah kampung  baik  di  wilayah  adat  di  dua  wilayah administratif  Sukabumi  dan  Lebak,  yang mengacu  pada  Kasepuhan  Ciptagelar  adalah sekitar  150  kampung  dengan  lebih  dari  550 sesepuh  (sesepuh  lembur  dan rendangan ) 13 . Menurut keterangan salah satu sesepuh, sebagian besar  dari  jumlah  tersebut  berada  di  wilayah Lebak  (wawancara  KK,  Juli  2018).  Posisi wilayah  adat  yang  terbagi  di  beberapa  wilayah administratif  yang  memiliki  perbedaan  dalam kebijakan  pengakuan  masyarakat  adat  menjadikan perbedaan  antara  wilayah  adat  Kasepuhan Ciptagelar  di  Lebak  (termasuk  dalam  wilayah kasepuhan  yang  memperoleh  pengakuan  dalam Peraturan  Daerah  Kabupaten  Lebak  8/2015)  dan wilayah  adat  Kasepuhan  Ciptagelar  di  daerah Sukabumi,  termasuk  pusat  komunitas  ( kampung gede )  (belum  memiliki  pengakuan  formal). Dengan  kata  lain,  batas  wilayah  secara  formal administratif  ( formal  administrative  territorial boundary )  bila  diikuti  dengan  perbedaan  kebijakan akan  menjadikan  pengakuan  formal  untuk  satu komunitas  adat  menjadi  terfragmentasi  atau terpisah.
Hal  ini  memperlihatkan  bahwa  dalam konteks  pengakuan  formal ,  posisi  masyarakat adat  tersubordinasi  pada  ketentuan  formal administratif.  Pengakuan  formal  lebih  bersifat kaku  dan  lebih  mengacu  pada  pengaturan kewilayahan  secara  administratif  dan  kebijakan formal  yang  dilakukan  pemerintah  daerah setempat.  Batas  sosial  ( social  boundary )  dalam perspektif  masyarakat  menjadi  dipersempit dengan  mendahulukan  pengaturan  wilayah administratif. Pada dasarnya pengakuan masyarakat adat  dengan  wilayah  adat  pada  dua  wilayah administratif kabupaten seperti ini dapat ditempuh  dengan  peraturan  daerah  tingkat provinsi.  Namun  demikian,  pada  kenyataannya terdapat  kompleksitas  dan  dinamika  sosial  pada tingkat lokal juga yang mempengaruhi perbedaan dalam  teknis  pengusulan  peraturan  daerah  untuk pengakuan masyarakat adat.
Adanya  perbedaan  pengakuan  formal pada  satu  komunitas  adat  yang  terletak  di  lebih dari  satu  wilayah  administratif  seperti  halnya Kasepuhan  Ciptagelar  ini  juga  kemudian mempengaruhi  proses  atau  teknis  apabila  warga
13 Dapat terjadi dalam satu  kampung terdapat lebih  dari satu  sesepuh lembur dan rendangan (ketua keluarga besar)
dari masyarakat adat bermaksud untuk mengusulkan skema lebih lanjut untuk masyarakat adat, seperti hutan  adat  dan  desa  adat,  karena  salah  satu persyaratan  utama  untuk  kedua  skema  tersebut adalah  peraturan  daerah  yang  mengakui  komunitas adat  tersebut.  Namun demikian,  anggota masyarakat  adat  Ciptagelar  di  wilayah  Lebak sepenuhnya  menyadari  bahwa  meskipun  mereka berada  di  wilayah  administratif  Lebak  dan termasuk  dalam  peraturan  daerah  Kabupaten Lebak,  keputusan  terkait  wilayah  adat  tetap sepenuhnya mengacu pada persetujuan pimpinan adat,  Abah  Ugi  di kampung  gede. Dengan demikian,  meskipun  terdapat  implikasi  dari perbedaan  batas  sosial  dan  batas  administratif, untuk  masyarakat  anggota  komunitas  adat,  tetap mengacu pada komunitasnya.
Hal  penting  dalam  menyikapi  implikasi perbedaan  batas  sosial  dan  batas  administrasi serta kebijakan pemerintah adalah perspektif dan strategi  komunitas  sendiri.  Abah  Ugi  sebagai pimpinan  dari  Kasepuhan  Ciptagelar  menyatakan: “... nya  etang-etang, Abah nitipkeun warga  Abah di  diditu .” (... hitung-hitung ,  Abah  menitipkan warga  Abah  disana)  (wawancara  Mei  2018).  Di sisi  lain,  salah  satu  strategi  yang  dimungkinkan juga  untuk  menjembatani  ketiadaan  peraturan
daerah  dan  keinginan  untuk  masukdalam  skema bantuan  program  pemerintah  yang  dilakukan oleh Kasepuhan Ciptagelar untuk wilayah adat di Sukabumi, termasuk kampung gede , yang belum memperoleh peraturan daerah pengakuan masyarakat adat, untuk mengusulkan partisipasi pada skema- skema  yang diperuntukkan bagi masyarakat adat adalah  dengan  penetapan  akta  dari  notaris.  Hal ini  dilakukan  oleh  Kasepuhan  Ciptagelar  untuk mengusulkan partisipasi dalam Program
Revitalisasi Desa Adat dari Kementrian Pendidikan  dan  Kebudayaan  (wawancara  S,  Juli -Agustus 2018).

## Kasepuhan Karang
Kasepuhan  Karang  adalah  salah  satu kasepuhan  yang  berada  di  wilayah  Kabupaten Lebak,  Desa  Jagaraksa  Kecamatan  Muncang. Dalam  hal  luasan  wilayah  adat  dan  jumlah anggota komunitas, dibandingkan dengan kasepuhan-kasepuhan  lain,  Kasepuhan  Karang termasuk  ke  dalam  kasepuhan  dengan  skala kecil.  Pada  tahun  2017,  jumlah  anggota Kasepuhan Karang terdata adalah sekitar 500 KK (Ramdhaniaty,  2018)  seluruhnya  berada  di Kampung Karang.

## Gambar 3
Peta Wilayah Adat Kasepuhan Karang
Sumber:   Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8/2015 tentang Pengakuan Masyarakat Adat di Kabupaten Lebak
Kasepuhan  Karang  dan  wilayah  adatnya memiliki  pengaturan  yang  khas.  Dalam  lingkup Desa  Jagaraksa,  terdapat  8  (delapan)  kampung, yaitu:  Kampung  Karang,  Kampung  Cibangkala, Kampung Cikadu, Kampung Cilunglum, Kampung Cimapag, Kampung Kapudang, Kampung Cibangkala  Jalan,  Kampung  Cikananga.  Pusat Kasepuhan  Karang  berada  di  Kampung  Karang, demikian  pula  halnya  anggota  Kasepuhan Karang.  Di  Kampung  Karang  sebagai  pusat Kasepuhan  Karang  pun  terdapat  warga  non kasepuhan (tidak mengacu pada satu kasepuhan). Adapun  di  tujuh  kampung  yang  lain  hampir seluruh  warga  masing-masing  mengacu  pada kasepuhan lain. Dalam tiap tujuh kampung yang lain,  terdapat  sesepuh  kampung  sendiri  yang memiliki otoritas menyelenggarakan pengurusan komunitas  tersendiri  dan  tidak  terkait  kepada struktur  Kasepuhan  Karang.  Namun  demikian, secara kewilayahan, warga-warga non Kasepuhan  Karang  di  tujuh  kampung  yang  lain ini  menyadari  sepenuhnya  bahwa  berdasarkan aspek  kesejarahan  dan  non  formal,  mereka mengelola  dan  mengusahakan  lahan  wilayah adat  Kasepuhan  Karang.  Praktik  ini  telah dilakukan  secara  turun  temurun  dan  diatur menurut praktik adat.
Secara historis, marjinalisasi pada masyarakat  adat  (termasuk  pada  penerapan hukum  adat)  Kasepuhan  Karang  telah  terjadi sejak  masa  kolonial  Belanda.  Sejak  tahun 1920an,  wilayah  Kasepuhan  Karang  dan wilayah-wilayah  lain  disekitarnya  ditetapkan sebagai  Kawasan  Lindung  oleh  Pemerintah Belanda.  Namun  beberapa  keterangan  sejarah lisan  dari  informan  menyebutkan  bahwa  di bagian-bagian  tertentu  pada  jaman  colonial Belanda,  sebagian  wilayah  ini  mengalami kebijakan  tanam  paksa  ( cultuurstelsel ),  seperti kopi  (wawancara  PD,  September  2018).  Paska kemerdekaan, status wilayah mengalami beberapa kali perubahan. Pada tahun 1963 (masa Orde Lama), status wilayah menjadi cagar alam, kemudian pada tahun 1978 (Orde Baru) menjadi hutan  produksi  di  bawah  pengelolaan  Perhutani Unit  III  Jawa  Barat  dan  tahun  2003,  menjadi kawasan konservasi di bawah  pengelolaan Balai Taman  Nasional  Gunung  Halimun  Salak (Arumingtyas, 2018).
Penerapan  hukum  adat,  khususnya dalam kaitannya dengan relasi anggota komunitas-non  komunitas,  kewilayahan  dan struktur di wilayah Kasepuhan Karang, memiliki proses  yang  panjang  dan  menarik.  Kasepuhan
Karang  meskipun  memiliki  wilayah  adat  dan keberadaanya  diakui  oleh  masyarakat  setempat, tidak  mengalami  ekspose  di  luar  wilayah  desa. Hingga  pada  tahun  2010,  dengan  adanya  isu konflik  sosial  kelompok  masyarakat  dan bertambahnya  interaksi  dengan  kasepuhan- kasepuhan  lain  di  luar  wilayah  desa  serta  forum Kesatuan  Banten  Kidul,  menjadikan  Kasepuhan Karang  lebih  terbuka.  Pada  tahun,  2015, Kasepuhan  Karang  pun  termasuk  dalam  Perda Kabupaten  Lebak  Nomor  8/2015  sebagai  salah satu  kasepuhan  yang  diakui.  Pada  tahun 2015/2016,  Kasepuhan  Karang  diikutsertakan dalam  proses  pengajuan  penetapan  hutan  adat dan  memperoleh  penetapan  hutan  adat  pada tahun  2016  melalui  Keputusan  Menteri  Lingkungan Hidup  dan  Kehutanan  Nomor:  SK.6478/ MENLHKPSKL/KUM.1/12/2016 tentang Penetapan Hutan Adat Kasepuhan Karang seluas 462 hektar di Desa Jagaraksa Kecamatan Muncang Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Dalam  konteks  marjinalisasi  hukum  adat, Kasepuhan Karang
mengalami konflik kewilayahan  baik  pada  masa  Perhutani  maupun paska  penetapan  Taman  nasional  Gunung Halimun  Salak  (TNGHS).  Berdasarkan  perspektif instansi  pemerintah,  wilayah  adat  Kasepuhan Karang  merupakan  bagian  dari  Perhutani  dan kemudian  TNGHS  sehingga keberadaan otoritas non  pemerintah  pada  wilayah  tersebut  tidak diakui. Keberadaan komunitas yang  sebelumnya tidak banyak terekspos juga menjadikan kedudukan komunitas  yang  lemah  dan  termarjinalkan. Pengelolaan  lahan  menjadi  sangat  terbatas  dan masyarakat  tidak  bebas  dalam  mengambil manfaat pengelolaan lahan (Ramdhaniaty (2018) dan hasil focus group discussion , Agustus 2018).
Pada  tahun  2008,  atas  inisiatif  tokoh masyarakat  dan  pimpinan  kasepuhan  yang disetujui warga, wilayah saat ini Desa Jagaraksa secara  resmi  menjadi  desa  mandiri  dan memisahkan diri dari desa induk, Desa Cikarang. Beberapa  perubahan  yang  kemudian  mengikuti juga adalah penguatan posisi Kasepuhan Karang yang  semakin  terbuka  dan  berinteraksi  dengan pihak luar. Luasan Desa Jagaraksa sendiri sangat terkait dengan Kasepuhan Karang, karena luasan desa  sama  dengan  wilayah  adat  Karang.  Pada pengajuan penetapan status hutan adat, Kasepuhan  Karang  menjadi  identitas  wilayah dan pengajuan status hutan adat (wawancara Jaro Wahid, Agustus 2018).

## Gambar 4
Peta Penetapan Hutan Adat
Sumber:  Keputusan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  SK.6478/MENLHKPSKL/KUM.1/  12/2016 tentang  Penetapan  Hutan  Adat  Kasepuhan  Karang  seluas  462  hektar  di  Desa  Jagaraksa  Kecamatan Muncang Kabupaten Lebak Provinsi Banten.
Paska  penetapan  hutan  adat,  pengaturan kewilayahan,  khususnya  hutan  adat,  mengalami perubahan  dan  penguatan.  Pengelolaan  lahan- lahan  yang  telah  dilakukan  secara  turun temurun,  diformalkan  pada  tingkat  desa  melalui pembuatan  ‘Risalah  Lahan’  oleh  pihak  pemerintah desa.  Hal  ini  dimaksudkan  untuk  menghindari penyerobotan tanah dan pengalihan lahan secara liar,  terutama  mengingat  lahan  yang  semakin bernilai  setelah  penetapan  hutan  adat  (dikeluarkan dari  status  hutan  negara  dan  pengelolaan TNGHS).  Pelanggaran  pada  pengelolaan  lahan akan  diberikan  sanksi  dari  pihak  desa  dan pimpinan  Kasepuhan  (wawancara  Jaro  Wahid, Agustus 2018).
Dari  beberapa  hal  di  atas  dapat  diketahui bahwa meskipun dalam situasi termarjinalkan di masa  lalu,  tetapi  pengelolaan  adat  masih  tetap berlaku  dan  saat  ini  dengan  adanya  penguatan komunitas  adat,  sistem  yang  diterapkan  adalah sistem  pengaturan  hukum  adat  dan  formal  pada tingkat  desa  ( dual  system ).  Hal  ini  masih diterapkan  dan  ditaati  oleh  warga-warga pengelolan lahan hingga saat ini.

## Kasepuhan Guradog
Kasepuhan  Guradog  merupakan  salah satu  komunitas  kasepuhan  di  wilayah  Kecamatan Curug  Bitung  Kabupaten  Lebak.  Guradog memiliki  kedudukan  yang  sangat  penting  dan
dihormati  karena  memiliki  nilai  kesejarahan yang  sangat  besar  sebagai  kampung  lama  ( tarik kolot )  dari  Kasepuhan  Citorek 14 ,  salah  satu
14 Sebagai komunitas kasepuhan yang menerapkan  aturan  berpindah  pada  pusat  komunitas, sebelum  berkedudukan  di  Citorek,  pusat  komunitas ini  berada  di  Guradog.  Terdapat  beberapa  versi keterangan  tentang  masa  berpindah  dari  Guradog  ke Citorek  (sehingga  dinamakan  Kasepuhan  Citorek). Keterangan  pertama  menyebutkan  bahwa  masa perpindahan  dilakukan  pada  masa  kolonial  Belanda sekitar  tahun  1840an  secara  bertahap  (multi  tahun). Salah  satunya  keterangan  dari  BRWA  yang menyebutkan  bahwa  kasepuhan  ini  mulai  berpindah ke  Citorek  pada  tahun  1846  dengan  tujuan  untuk mencari  lahan  yang  luas  disebelah  selatan  Gunung Kendeng  serta  mengembangkan  pertanian  sesuai dengan  wangsit  dari  leluhur  (“Wilayah  Adat Kasepuhan  Citorek”    https://brwa.or.id/wa/view/ cW1KUWY5YWl6b2M).Keterangan kedua menyebutkan bahwa  perpindahan  memang  dirintis  sejak  jaman Belanda  namun  tuntas  dan  resmi  disebutkan berpindah  setelah  masa  kemerdekaan.  Perpindahan dilakukan  selain  dikarenakan  aturan  adat  yang diyakini komunitas untuk berpindah, juga dikarenakan  keperluan  untuk  menjauhi  interaksi dengan  Belanda  yang  pada  saat  itu  gencar menerapkan  kebijakan  tanam  paksa  di  wilayah- wilayah  sekitar,  termasuk  di  Guradog.  Para  tetua komunitas  memutuskan  untuk  membiarkan  beberapa wilayah  memperoleh  tanam  paksa,  namun  untuk kepentingan  komunitas  sendiri  mereka  merasa  perlu
kasepuhan  terbesar  di  wilayah  Banten  Kidul. Meskipun  secara  kesejarahan  merupakan tarik kolot, kedudukannya  tetap dipertahankan  dan diakui sebagai satu unit kasepuhan 15 .
Dalam  hal  relasi  dengan  struktur pemerintahan formal, Kasepuhan Guradog memiliki afiliasi  yang  sama  dengan  Desa  Guradog  baik secara kewilayahan maupun keanggotaan komunitas  kasepuhan  ( homogenous  village) .
Adopsi  struktur  desa  formal  sendiri  dilakukan pada  masa  1965-1970  an,  seiring  dengan penerapan  struktur  desa  formal  yang  mulai dilaksanakan  pada  masa  Orde  Lama  (Undang- undang Desa 1965) dan dilanjutkan secara lebih menyeluruh  pada  masa  Orde  Baru  (Undang- undang  Pemerintahan  Desa  5/1979).  Adopsi  ini sebenarnya  merupakan salah satu contoh respon dari  masyarakat  adat  pada  program  modernisasi dan  penyeragaman  dalam  struktur pemerintahan tingkat  desa  yang  memarjinalkan  struktur  adat dalam pengaturan formal, dengan tidak menghilangkan  pengaruh  dan  kekuatan  dari komunitas  dan  adat  karena  pada  praktiknya komunitas  adat  memiliki  pengaruh  yang  besar pada warganya.
Dalam  struktur  adat  ditetapkan  posisi jaro yang  melaksanakan  fungsi  sebagai  ‘kepala desa’  dalam  struktur  atau  untuk  keperluan formal  serta  urusan  terkait  kepemerintahan. Pemilihan  dan  penetapan  dari  Kepala  Desa Guradog,  sebagai  contoh,  ditentukan  melalui keputusan  komunitas  adat  Kasepuhan  Guradog, meskipun  mekanisme  pemilihan  kepala  desa berdasarkan  ketentuan  formal  tetap  dijalankan. Sebagai  contoh,  dalam  hal  persyaratan  jumlah calon  kepala  desa  lebih  dari  satu  orang  pada proses pemilihan kepala desa, ketentuan tersebut tetap  dilaksanakan  dengan  adanya  mengajukan calon  di  luar  dari  yang  ditetapkan  keputusan adat.  Meski  demikian,  masyarakat  yang  lebih memberikan  dukungan  kepada  calon  yang  telah ditetapkan oleh keputusan adat.
Fungsi jaro dalam hal ini menjadi sangat penting  karena  menjembatani  dua  kepentingan yaitu  kepentingan  adat  dan  formal  kepemerintahan.
untuk menjauhi pemerintah kolonial Belanda (wawancara PH, September 2018) 15 Selain pengakuan secara informal, pengakuan  secara  formal  juga  dapat  dilihat  pada Surat  Keputusan  Bupati  Lebak  No.  430/2013  dan Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor 8 Tahun 2015. Kasepuhan  Guradog  disebutkan  sebagai  satu  unit kasepuhan.
Jaro dapat  menyuarakan  kepentingan  adat kepada pihak luar komunitas sekaligus menyampaikan  keperluan  pihak  luar  kepada internal  komunitas.  Dengan  demikian,  hal  yang membedakan  antara  format  desa  gabungan  ini dengan  desa  formal  umumnya  adalah  adanya kepentingan  adat  yang  menyertai  dan  menjadi pertimbangan  utama  dalam  praktik  fungsi pengaturan sosial kemasyarakatan.
Praktik  dua  sistem  ini  dapat  didalami melalui  beberapa  konteks.  Pertama,  melalui pembahasan  Adhuri  (2013)  yang  menjelaskan penerapan  dua  sistem  ini  sebagai  gabungan antara tradisi dan hukum ( a mix of tradition and the  law ).  Pada  dasarnya  komunitas  adat  tidak melihat  hukum  formal  sebagai  ancaman  pada adat  (Adhuri,  2013:  115-116).  Hal  ini  dapat mewakili  situasi  multi  sistem  yang  hidup  di masyarakat  secara  ‘berdampingan’  ( coexisting). Kedua,  sebagai  bukti  riil  bahwa  praktik  dua sistem  ( dual  system )  masih  berlaku  hingga  saat ini  di  Indonesia.  Ketiga,  hal  ini  juga memperlihatkan  satu  contoh  respon  dan  strategi dari  kelompok  masyarakat  terhadap  upaya peminggiran   adat   dari   pihak luar  dan  upaya komunitas  dalam  mempertahankan  adat  karena kepentingannya bagi komunitas.
Pada  perkembangan  terakhir,  terkait pada  peluang  diakomodasinya  format  desa  adat melalui  Undang-undang  Desa  6/2014,  Kasepuhan dan/atau  Desa  Guradog  bermaksud  untuk melakukan  perubahan  status  dari  desa  format nasional  menjadi  desa  adat.  Pertimbangan perubahan  ini  didasarkan  pada  kedudukan  desa formal  yang  tidak  dapat  dilepaskan  dari  adat, khususnya  praktik  dan  sistem  pemilihan  kepala desa  ( jaro )  yang  sangat  terkait  pada  ketentuan adat dan dirasakan lebih sesuai bagi masyarakat, khususnya  dalam  mencegah  konflik  sosial  yang diakibatkan  sistem  pemilihan  kepala  desa berdasarkan aturan  formal  atau nasional (wawancara Bapa Kolot H. Ono dan Jaro Amok, November  2018).  Hal  ini  pun  dapat  dilihat sebagai satu upaya untuk memperkuat ketentuan adat  dan  posisi  sosial  politik  komunitas  adat kasepuhan secara formal.

## Bagan 1.
Struktur Adat Kasepuhan Guradog
Sumber: data diolah dari wawancara Bapak Jaro Amok  dan Bapak Harun (November 2018, November 2019)

## Diskusi dan Analisis
Hukum memiliki beberapa fungsi ketika diterapkan  di  masyarakat.  Pertama,  menjadi standar  dan  kontrol  sosial  dalam  mengatur perilaku  dan  membentuk  ketertiban  sosial,  baik dalam  lingkup  internal  seperti  kelompok masyarakat  maupun  umum  atau  publik.  Standar ini  menjadi  pedoman  atau  acuan  untuk pembatasan  hal  yang  dapat  diterima  atau  tidak dapat  diterima  oleh  komunitasnya  atau  otoritas publik  yang  berwenang  menegakkan  ketertiban sosial.  Fungsi  kedua,  aturan  hukum  merupakan pedoman  ‘resmi’  dalam  penyelesaian  sengketa atau  penyelesaian  pelanggaran  aturan.  Ketiga, aturan  hukum  juga  berfungsi  melindungi  hak dan  kewajiban  dari  anggota  komunitas  atau masyarakat  yang  terikat  didalamnya.  Dalam konteks  yang  lebih  luas,  aturan  hukum  juga memiliki  fungsi  penting  yaitu  untuk:  (1) melegitimasi  kepentingan  politik  dan  kebijakan pemerintah  seperti  halnya  pada  program modernisasi,  pembangunan  atau  pemberdayaan; (2)  menjadi  alat  mekanisme  kontrol  negara  atau pemerintah pada warganya.
Marjinalisasi  hukum  adat  dapat  dilihat dalam  tiga  perspektif,  yaitu  (1)  dalam  konteks politik  dan  ideologi  negara  sebagai  bagian  dari interpretasi  dan  realisasi  konsep  integrasi ‘negara  kesatuan’,  seperti  halnya  yang  mulai terjadi  di  Indonesia  sejak  masa  kemerdekaan
tahun 1945; (2) secara spesifik, sebagai langkah konkrit  pelaksanaan  unifikasi  hukum  nasional; (3)  sebagai  bagian  dari  kebijakan  untuk mencapai  tujuan  pembangunan  pemerintah. Dalam  konteks  Indonesia,  marjinalisasi  hukum adat  merupakan  hasil  dari  inkonsistensi,  dualisme dalam politik hukum pengakuan keragaman dan realisasinya.  Konstitusi  mencantumkan  pengakuan tentang  keragaman  yang  membentuk  Indonesia, namun dalam implementasinya terjadi pengabaian, termasuk melalui instrumen hukum. Pada  era  Orde  Baru,  Bettinger et.al (2014) menjelaskan  bahwa  ketentuan  hukum  juga dipergunakan untuk membatalkan atau menghapuskan klaim  adat  pada  hutan  dan  memarjinalkan  adat, karena adat merupakan ancaman pada pemerintah  Orde  Baru  karena  adat  menjadi sistem yang dapat menantang klaim negara pada sumber  daya  alam  serta  menjadi  sumber pengetahuan  dan  legitimasi  yang  bertentangan dengan kebijakan modernisasi pembangunan.
Berdasarkan  ketiga  kasus  di  atas, marjinalisasi  komunitas  adat  serta  adat  atau hukum  adatnya  memberikan  dampak  tertentu pada  komunitas,  yaitu  terbatasnya  otoritas  dan akses komunitas pada wilayah  dan sumber daya alam  serta posisi sosial politik  yang tidak setara antara komunitas dengan pemerintah ( asymmetrical position) .  Ketiga  masyarakat  adat  ini  memiliki ikatan  yang  sangat  kuat  dengan  tanah,  sumber daya  alam  dan  pertanian,  dan  seluruhnya  diatur
Pemangku Adat/ Ketua Adat/Bapa Kolot
Jalan Panghulu Jaro/ Kepala Desa
Baris Kolot (3 Kampung/40 Orang)
Warga/Incu Putu 3 Kampung
Pangiwa
melalui  ketentuan  adat  yang  mengikat  warga komunitas.  Marjinalisasi  komunitas  dan  adat menjadikan  masyarakat  adat: pertama, berada dalam satu klasifikasi tersendiri sebagai kelompok  masyarakat  dengan  perlakuan  tertentu. Seperti  dikemukakan  Davidson  dan  Henley (2007): ’…indigenous communities were subjected to more intense scrunity on the part of the state. ’. Hal ini dapat menjadikan dua pilihan perlakuan  yaitu  memberikan  perlakuan  khusus secara positif seperti pengakuan serta perlindungan,  prioritas  ( privileges )  untuk  akses- akses  sosial,  atau  perlakuan  khusus  secara negatif  seperti  halnya  larangan  praktik  adat, pemberian program-program sosial dan pembangunan yang  tidak  sesuai  dengan  komunitas,  stigma negatif,  dan  pengawasan  tertentu. Kedua, terbatasnya kemampuan untuk memenuhi penghidupan,  seperti  dicontohkan  pada  situasi yang  diakibatkan  keterbatasan  dalam  penguasaan lahan,  sementara  mereka  tidak  memiliki  pilihan lain  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup  di  luar pengelolaan  lahan  dan  hasil  pertanian. Ketiga, pada  hal  tertentu,  seperti  halnya  program pembangunan  dan  modernisasi,  dapat  berimplikasi pada pilihan melakukan perubahan atau modifikasi pada  adat dan tradisi atau di sisi lain melakukan resistensi dengan risiko dan konsekuensi tertentu.
Namun,  ketika  upaya  marjinalisasi  itu dikontestasi  pada  tingkat  masyarakat,  sebagaimana dicontohkan ketiga masyarakat adat dalam kasus di  atas  melakukan  strategi-strategi.  Kasepuhan Ciptagelar  melakukan  resistensi,  meski  saat  ini tidak lagi dalam bentuk konflik secara langsung, yaitu  dengan  tetap  melakukan  rutinitas  tradisi secara  aktif,  dari  aktivitas  pertanian  yang  masih sesuai  prinsip  adat  hingga  penyelenggaraan acara seren  taun 16 yang  dihadiri  massa  dalam jumlah  besar  setiap  tahunnya.  Termasuk  pada resistensi  yang  dilakukan  Kasepuhan  Ciptagelar adalah  konsistensi  untuk  tidak  menerapkan program  pertanian  pemerintah  (modern)  serta loyalitas  pada  sistem  zonasi  kewilayahan  adat.
16 Seren  taun merupakan  satu  perayaan tahunan  pada  masyarakat  adat  Sunda,  selain  sebagai penutup kegiatan pertanian tahun berlalu, kegiatan ini juga merupakan ungkapan syukur dan perayaan untuk hasil  pertanian  serta  harapan  untuk  tahun  pertanian yang  akan  datang.  Sebagai  satu  perayaan,  kegiatan ritual juga diikuti dengan kegiatan-kegiatan perayaan seperti hiburan untuk masyarakat. Namun di luar dari perayaan  ini,  komunitas  adat  Sunda  tersebut  juga melakukan ritual tertentu secara khidmat.
Pada  Kasepuhan  Karang,  strategi  dilakukan secara  lebih  lebih  progresif  yaitu  melalui partisipasi  pada  proses  pengakuan  formal komunitas  dan  pengajuan  status  hutan  adat, sehingga  penerapan  adat  dan  hukum  adat  pada wilayah  adat  saat  ini  lebih  terjamin  ( secured ). Pada  Kasepuhan  Guradog,  marjinalisasi  adat melalui  ketentuan  formal  direspon  dengan strategi  akomodasi memasukkan struktur formal desa  (kepala  desa)  di  dalam  struktur  adat. Strategi  ini  secara  jelas  menjembatani  dua kepentingan,  internal  dan  eksternal  komunitas. Namun  apabila  dilihat  secara  lebih  jelas pemosisian  kepala  desa  dalam  struktur  adat  di bawah pimpinan komunitas membuktikan bahwa pada  tingkat  masyarakat  ketentuan  adat  masih tetap diutamakan komunitas.
Pengembangan  respon  dan  strategi masyarakat  adat  merupakan  mekanisme  natural dari  komunitas  untuk  menghadapi  tekanan  luar tanpa  mengorbankan  keyakinan  dan  elemen komunitas.  Ball  (1982)  mempergunakan  istilah strategi  dalam  hal  untuk  menjembatani  kedua sistem  hukum  (formal  dan  adat)  tanpa  harus mengorbankan salah satu. Selain itu, ketika etnis minoritas  menghadapi  tekanan  dari  pemerintah untuk  penyesuaian,  mereka  mengembangkan strategi untuk menghadapi budaya dominan demi mempertahankan tradisi dalam menghadapi tekanan  besar  (Renteln,  2004:  29).  Dalam situasi-situasi ini, Ball (1982) menyebutkan juga bahwa pemenuhan hukum negara atau formal ini dapat dilihat dalam format kepatuhan semu  atau kepatuhan sukarela dari masyarakat.
Pengakuan  praktik  tatanan  hukum  adat memang  akan  memberikan  keuntungan  pada masyarakat adat untuk menerapkan otoritas adat dan  hukum  adat,  misalnya  melalui  pengakuan lokaal  dan  implementasi  Undang-undang  Desa (akomodasi  desa  adat)  dan  status  hutan  adat, khususnya dalam mengamankan otoritas, wilayah,  komunitas  dan  pemulihan  posisi  sosial politik.  Namun  demikian,  terdapat  dua  hal penting  terkait  pemulihan  adat  dan  pengakuan formal.  Pertama,  sebagai  akibat  yang  juga  lahir dari  posisi  yang  tidak  seimbang  pada  masa  lalu adalah  adanya  beban  pembuktian  yang  harus dilakukan oleh masyarakat adat untuk memperoleh pengakuan formal yang akan memulihkan posisi adat  dan  hukum  adat.  Bräuchler  (2010) menyatakan  bahwa  hal  ini  tidak  adil  mengingat marjinalisasi yang telah dialami masyarakat adat di  masa  lalu.  Sebagai  tambahan,  pendapat  dari Urano pun dapat dihubungkan dengan
argumentasi  Bräuchler  yaitu  dalam  konteks perubahan sosial ekonomi yang kompleks dalam proses integrasi negara (Bräuchler, 2010: 4).
Kedua,  dengan  mengambil  contoh  pada Keputusan  Bupati  Lebak  8/2015  tentang Pengakuan  Masyarakat  adat  di  Kabupaten Lebak, yaitu pada pasal-pasal berikut:

## Bab VII HUKUM ADAT
Pasal 18
(1) Pemerintah Daerah mengakui keberadaan hukum adat yang tumbuh dan berkembang dalam Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan;
(2) Permasalahan yang timbul di dalam Kasepuhan diutamakan penyelesaiannya melalui hukum adat;
(3) Apabila penyelesaian melalui hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan, maka permasalahan tersebut dapat diselesaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
(4) Pelaksanaan hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memperhatikan prinsip keadilan sosial, keadilan gender, hak asasi manusia dan kelestarian lingkungan hidup.

## Bab IX
Penyelesaian Sengketa
Pasal 22
(1) Pemerintah Daerah menghormati dan mengakui peradilan adat untuk menyelesaikan sengketa antar incu putu yang terjadi di dalam wilayah adat;
(2) Pemerintah Daerah dapat membantu penyelesaian sengketa antar Kasepuhan melalui mediasi;
(3) Dalam  hal  penyelesaian  sengketa  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  tidak  berhasil  maka  sengketa diselesaikan melalui peradilan umum
Kedua  pasal  di  atas  memiliki  dua  sisi ( double-edged) .  Pasal-pasal  tersebut  memberikan legitimasi  pada  “otoritas”  pada  hukum  adat, namun  di  sisi  lain  juga  memberikan  kesan subordinasi pada hukum nasional dan pihak luar jika  penyelesaian  hukum  adat  tidak  dapat dilaksanakan.  Pasal  22  juga  secara  jelas membuka  peluang  intervensi  pemerintah  daerah ke dalam ranah dan wilayah adat, bahkan apabila diperhatikan  secara  lebih  jelas,  untuk  sengketa- sengketa internal komunitas atau antar kasepuhan.  Pasal  ini  memberikan  indikasi  lebih dahulu  bahwa  adanya  limitasi  atau  ketidak- mampuan  hukum  adat  dalam  bekerja  di masyarakat adatnya sendiri. Kemudian, pernyataan mengambil  sandaran  kepada  prinsip-prinsip keadilan  sosial,  jender,  hak  asasi  manusia  dan kelestarian,  menandakan  implementasi  hukum adat yang tidak mandiri.
Pada lingkup lain, apabila meneliti pada tingkat  masyarakat  ketika  menerapkan  adat  dan hukum  adat  nya,  masyarakat  adat  memiliki persepsi dan mekanisme sendiri dalam penerapan  hukum  adat  dan  penyelesaian- penyelesaian  sengketa,  terlebih  pada  lingkup internal  komunitas.  Masih  berlakunya  adat  dan hukum  adat  di  masyarakat  adat  hingga  saat  ini membuktikan  bahwa  kualitas  adat  dan  hukum adat  sesuai  bagi  masyarakat  adat  di  mana  adat
dan  hukum  adat  itu  berlaku.  Namun  demikian, memang  terdapat  perbedaan  dalam  memandang adat,  antara  internal  komunitas  dan  pihak  luar (pemerintah  dengan  kebijakannya  dan  LSM), sebagaimana  diungkapkan  oleh  Urano  bahwa: “… the ideological notion of adat given in state policies  and  NGO  tenets  is  often  different  from the flexible and fluid customs and traditions that exist  among  Indonesian  peasants .”  (Urano, 2010: 4).
Hal  tersebut  berpotensi  pada  perbedaan dalam  memandang  signifikansi  adat,  penerapan hukum  adat  serta  aspek  terkait.  Sebagai  contoh untuk  hal  ini  misalnya  adalah  pada  beberapa situasi  dapat  terjadi  perbedaan  persepsi  terkait fungsi  identitas  pada  adat  dan  hukum  adat. Persepsi  eksternal  seringkali  berupa  nggapan klise ( stereotype ) bahwa adat dan hukum adat itu identik  dengan  perbedaan  respon  pada  adopsi modernitas  dan  keharusan  statis.  Sementara  itu, adat  dan  hukum  adat  hidup  di  masyarakat  dan bersifat  dinamis.  Masyarakat  adat  memiliki keyakinan  pada  adat  dan  keyakinannya  tetapi respon  pada  modernitas  sangat  bergantung  pada masyarakat adat itu sendiri. Selain itu, beberapa masyarakat  adat  saat  ini  memiliki  pandangan dan  sikap  yang  lebih  aktif  dalam  berinteraksi dengan  pihak  luar  komunitas.  Contoh  lain  dari implikasi  perbedaan  pandangan  ini  misalnya
terkait  dengan  ketidaktepatan  pilihan-pilihan dalam  program-program  pembangunan  untuk masyarakat  adat.  Dalam  beberapa  situasi  hal tersebut  menyebabkan  kegagalan  program- program  tersebut dan  menyalahkan adat sebagai kendala  pelaksanaan  program  (secara  rinci dijelaskan dalam Benda-Beckmann (1989)) 17 .

## Penutup
Dalam  kasus  Indonesia,  terlepas  dari penerapan unifikasi sistem hukum dan “pengakuan” dari negara, pada level masyarakat, praktik  multi sistem hukum masih berlaku, baik dalam situasi konflik maupun berjalan berdampingan.  Inkonsistensi  dalam  pengakuan pada  level  konstitusi  dan  peraturan  pelaksana serta  implementasi  praktis  kebijakan  yang mengakibatkan marjinalisasi hukum adat. Dalam jangka panjang marjinalisasi ini berdampak pada terbatasnya  akses  dan  kuasa  masyarakat  adat pada  wilayahnya  dan  pada  beberapa  kasus penerapan  adat  atau  hukum  adat  mengalami perubahan.  Dampak  bagi  masyarakat  adat  yang dihasilkan  dari  marjinalisasi  hukum  adat menjadikan  kerugian  yaitu  posisi  tawar  komunitas yang  tidak  kuat.  Namun  demikian,  di  sisi  lain, hal ini menjadikan mereka menerapkan strategi- strategi  tertentu  serta  dualisme  hukum  dalam kehidupan  sehari-hari  sebagai  salah  satu  cara untuk  mempertahankan  adat  dan  kepercayaan. Hal ini  yang menjadikan  keperluan untuk  selalu melihat  lapisan  sosial  ketika  mendiskusikan implementasi hukum di Indonesia.
Dalam  kecenderungan  saat  ini,  dimana hukum  adat  menjadi  elemen  penting  dalam persyaratan  formalisasi  pengakuan  masyarakat adat,  salah  satu  hal  penting  yang  menjadi perhatian  adalah  beban  pembuktian  yang  harus dilakukan  masyarakat  adat.  Hal  ini  akan berkaitan  juga  dengan  kritik  pada  mekanisme pengakuan  yaitu  posisi  yang  tidak  setara  yaitu antara  pihak  yang  mengakui  dan  pihak  yang mengajukan  permohonan  untuk  pengakuan. Sementara,  dalam  jangka  waktu  yang  panjang masyarakat  adat  telah  mengalami  marjinalisasi. Selain  itu,  adanya  paradoks  dimana  secara
17 Elaborasi  terkait  lainnya  untuk  aspek  ini dapat  mengacu  pada  buku  yang  ditulis  oleh  James Scott  –  Seeing  Like  A  State  -  (1999).  Beberapa bagian  didalamnya  menjelaskan  mengenai  kegagalan beberapa  skema-skema  program  yang  ditujukan untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat,  yang diakibatkan ketidakpahaman pada situasi lokal
kewilayahan  atau  teritorial,  kepentingan  dan penggunaan  hukum  adat  telah  meningkat (praktis) yaitu melalui adopsi dalam persyaratan pengakuan  masyarakat  adat  oleh  legislasi  lokal, akan  tetapi  di  sisi  lain, penguatan  tersebut  tidak mencakup  penguatan  secara  substansial  dan posisi dalam sistem hukum Indonesia.

## Daftar Pustaka
Acciaioli,  Greg.  1985.  Culture  as  art:  from practice  to  spectacle  in  Indonesia, Canberra Anthropology, 8:1-2, 148-172, http://dx.doi.org/10.1080/0314909850 9508575.
Adhuri,  Dedi  Supriadi.  2013. Selling  the  Sea, Fishing  for  Power  –  A  study  of  conflict over  marine  tenure  in  Kei  Islands, eastern  Indonesia, Canberra:  ANU  E Press.
Adimihardja,  Kusnaka.  1992. Kasepuhan  yang Tumbuh  Di  Atas  yang  Luruh ,  Bandung: Penerbit Tarsito.
Ball,  John.  1982 .  Indonesian  Legal  History 1602–1848 . Sydney: Oughtershaw Press.
Benda-Beckmann, Franz von. 1989. Scape-Goat and  Magic  Charm  -  Law  in  Development Theory  and  Practice  dalam Journal  of Legal Pluralism and Unofficial Law Volume  21,  1989  - Issue  28 pp. 129-148  https://doi.org/10.1080/ 07329113. 1989.10756410.
Bettinger,  Keith,  Fisher,  Micah  dan  Miles,
Wendy.  2014  “The  Art  of  Contestation and  Legitimacy:  Environment,  Customary Communities  and  Activism  in  Indonesia” dalam Advances in  Sustainability and Environmental  Justice,  2014,  Vol. 15, pp.195-224.
Bräuchler,  Birgit.  2010.  The  Revival  Dilemma: Reflections  on  Human  Rights,  Self- Determination  and  Legal  Pluralism  in eastern  Indonesia, The  Journal  of  Legal Pluralism  and  Unofficial  Law ,  42:62, pp.  1-42.  https://doi.org/10.1080/07329 113. 2010.10756648.
Cribb,  Robert  and  Brown,  Colin.  1995. Modern Indonesia  –  A  History  Since  1945, London and New York: Longman.
Davidson,  Jamie  S.  dan  Henley,  David.    2007. The  revival  of  tradition  in  Indonesian
politics:  The  deployment  of  adat  from colonialism  to  indigenism, London: Routledge.
Duncan,  Christopher  R.  2004.  From  Development to  Empowerment  –  Changing  Indonesian Government  Policies  ntoward  Indigenous Minorities.  dalam  Duncan,  Christopher R  (ed).  2004. Civilizing  the  Margins  – Southeast  Asian  Government  Policies for  the  Development  of  Minorities, Ithaca  &  London:  Cornell  University Press, pp. 86-115.
Guinness,  Patrick.  1994.  Local  Society  and Culture. Indonesia’s  New  Order  –  The Dynamics of Socio-Economic Transformation , NSW  Australia:  Allen  &  Unwin,  pp. 267-304.
Isra, S., Ferdi., & Tegnan, H. 2017. Rule of Law and  Human  Rights  Challenges  in  South East  Asia:  A  Case  Study  of  Legal Pluralism in Indonesia, Hasanuddin Law Review ,  3(2):  117-140    http://pasca. unhas.ac.id/ojs/index.php/halrev/article/ view/1081/261.
Lev,  Daniel  S.  2006. Legal  Evolution  and Political  Authority  in  Indonesia:  Selected Essays. Netherlands: Kluwer Law International.
Ramdhaniaty,  Nia.  2018.  Perempuan  Adat  Non Elit,  Eksklusi  Berlapis,  Dan  Perjuangan Hak Kewarganegaraan Atas Hutan Adat (Studi  Kasus  Di  Masyarakat  Adat Kasepuhan  Karang,  Kabupaten  Lebak, Banten) Thesis Program  Studi  Kajian Gender  Sekolah  Kajian  Stratejik  Dan Global Universitas Indonesia Jakarta.
Renteln, Alison Dundes. 2004. Cultural Defense, Oxford:  Oxford  University Press.
Scott,  James  C.  1999. Seeing  Like  A  State , London & United States: Yale
University Press.
Simarmata , Rikardo . 2006 . Pengakuan  Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia . Jakarta: UNDP .
Tobin,  Brendan.  2014. Indigenous  Peoples, Customary  Law  and  Human  Rights  – Why  Living  Law  Matters, Oxon  &  New York: Routledge.
Urano,  Mariko.  2010. The  Limits  of  Tradition:
Peasants and Land Conflicts in Indonesia, Kyoto,  Melbourne:  Kyoto
University Press, Trans Pacific Press. Wignjosoebroto,  Soetandyo.  2006.  “Masalah Pluralisme dalam Pemikiran dan Kebijakan Perkembangan Hukum Nasional (Pengalaman Indonesia)”. Makalah
Seminar  Nasional  Pluralisme  Hukum: Perkembangan  di  beberapa  negara,
Sejarah  pemikirannya  di  Indonesia  dan
Pergulatannya dalam Gerakan.

## Sumber Daring
Arumingtyas, Lusia. 2018. “Cerita dari kasepuhan  karang  Pasca  Penetapan Hutan  Adat”  https://www.mongabay. co.id/2018/01/14/cerita-dari-kasepuhan- karang-pasca-penetapan-hutan-adat/ diunduh 2 November 2019
“Sejarah  Kawasan  Taman  nasional  gunung Halimun Salak” http://halimunsalak.org/ tentang-kami/sejarah-kawasan/  diunduh 1 November 2019
“Wilayah  Adat  Kasepuhan  Citorek”  https:// brwa.or.id/wa/view/cW1KUWY5YWl6 b2M diunduh pada 1 November 2019

## Peraturan Perundangan
Keputusan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan
Kehutanan SK.6478/MENLHKPSKL/ KUM.1/12/2016 tentang Penetapan Hutan  Adat  Kasepuhan  Karang  seluas
462 hektar di Desa Jagaraksa Kecamatan Muncang  Kabupaten  Lebak  Provinsi Banten.