## Prima Magistra: Jurnal Ilmiah Kependidikan
Volume 3 – Nomor 2, April  2022, 170-179 https://doi.org/10.37478/jpm.v3i2.1650 ISSN 2721-8112 (print) ISSN 2722-4899 (online)
Available online at: https://e-journal.uniflor.ac.id/index.php/JPM/article/view/1650
KETERCAPAIAN IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 DI MASA PANDEMI COVID-19
Roberto W. Marpaung 1* , Serlina Boru Sinaga 2 1,2 Universitas Musamus
* Corresponding Author: roberto_fkip@unmus.ac.id

## Info Artikel
Sejarah Artikel: Diterima: 20/01/2022 Direvisi : 30/01/2022 Disetujui:05/02/2022
Keywords: Curriculum 2013, Citizenship Education Curriculum, Covid-19
Kata Kunci:
Kurikulum 2013,
Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan, Covid- 19.
Abstract. The issue of decreasing knowledge of nationalism of the senior high students in Papua  had  been the  background  of this  research.  The Covid-19  Pandemic has impacted various  sectors,  especially  in  education.  More  research  are  needed  to  figure  out  the education  implementation  during  the  pandemic  so  that  appropriate  policies  can  then  be formulated and issued. This research was aimed at describing the implementation of 2013 Curriculum during the pandemic on Civics. It was carried out at SMA Negeri 2 Merauke. The  research  design  applied  was  a  descriptive  with  qualitative  method.  Three  data collection  techniques  were  used;  interviews,  observations,  and  documentation.  The respondents  of  research  consisted  of  principal,  vice  principal  for  curriculum,  Civics teacher, and school administration officer. The data analysis was carried out by following several  stages,  such  as  data  presentation,  data  reduction,  and  conclusion.  The  result showed  that  the  implementation  of    Curriculum  2013  on  Civics  during  the  Pandemic Covid-19  was not  effective.  It  was also  not  suitable  with the  the  emergency  condition  as Covid-19. Long distance learning model was difficult for teachers to develop the students’ knowledge and behavior of defending the nation of Republik Indonesia. Several technical issues  were  found by both teachers and students  in implementing long  distance  learning (online learning). Some discrepancies were also found in the learning approach, learning model,  learning  method  and  learning  media.  Therefore,  curriculum  development  with special conditions (not 2013 Curriculum) is needed during the condition of emergency, for example during the Covid-19 Pandemic.
Abstrak. Penelitian ini berangkat dari isu meningkatnya degradasi wawasan kebangsaan lulusan  Sekolah  Menengah  Atas  khususnya  di  wilayah  perbatasan  negara..  Pandemi Covid-19  telah  memberikan  dampak  negatif  di  berbagai  sektor  khususnya  di  sektor pendidikan.  Dibutuhkan  riset  untuk  memberikan  gambaran  tentang  penyelenggaraan pendidikan  selama  pandemi  sehingga  kemudian  bisa  diambil  kebijakan  yang  tepat. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memberikan  gambaran  tentang  implementasi  dan  tingkat ketercapaian  implementasi  Kurikulum  2013  di  masa  pandemi  Covid-19  pada  Mata Pelajaran PKn. Penelitian dilaksanakan di SMA Negeri 2 Merauke. Rancangan penelitian yang  digunakan  adalah  penelitian  dekriptif  dengan  metode  kualitatif.  Sejumlah  teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  terdiri  dari  angket,  wawancara,  observasi,  dan dokumentasi.  Responden  penelitian  terdiri  dari  kepala  sekolah,  wakil  kepala  sekolah bagian  kurikulum,  guru  PKn,  dan  tata  usaha.  Analisis  data  dilakukan  dengan  tahapan penyajian  data,  reduksi  data,  dan  penarikan  kesimpulan.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa implementasi Kurikulum 2013 di masa pandemi pada Mata Pelajaran PKn kurang berhasil  dan  tidak  cocok  dengan  kondisi  khusus  pada  masa  Pandemi  Covid-19.  Model pembelajaran  jarak jauh  menjadi kendala bagi guru untuk  mengembangkan pengetahuan dan sikap bela  negara peserta didik selama pandemi. Selain  itu, beberapa kendala teknis dialami  guru  dan  siswa  dalam  pelaksanaan  pembelajaran  secara  daring  (jarak  jauh). Beberapa  ketidaksesuaian  juga  ditemukan  pada  pendekatan  pembelajaran,  model pembelajaran,  metode  pembelajaran  dan  media  pembelajaran  yang  digunakan.  Dengan demikian,  pengembangan  kurikulum  dengan  kondisi  khusus  (bukan  Kurikulum  2013) dibutuhkan pada masa-masa darurat misalnya masa Pandemi Covid-19.
How  to  Cite: Marpaung,  R.W.,  &  Sinaga,  S.  B.  (2022). KETERCAPAIAN  IMPLEMENTASI  KURIKULUM  2013  DI  MASA PANDEMI COVID-19. Prima Magistra: Jurnal Ilmiah Kependidikan , 3(2), 170-179. https://doi.org/10.37478/jpm.v3i2.1521
Alamat korespondensi:
Jl. Nowari, Karang Indah Merauke, Provinsi Papua. roberto_fkip@unmus.ac.id
Penerbit:
Program Studi PGSD Universitas Flores. primagistrauniflor@gmail.com
Ketercapaian Implementasi Kurikulum 2013 di Masa Pandemi Covid-19 Prima Magistra: Jurnal Ilmiah Kependidikan  Volume 3, Nomor 2, April  2022, hal 170-179

## PENDAHULUAN
Indonesia  terbentuk  oleh  keberagaman, dipersatukan  oleh  ideologi  Pancasila.  Sila  ke- 3  Pancasila  merajut  dan  mempersatukan setiap  perbedaan  suku,  ras,  agama,  budaya yang  ada  di  seluruh  nusantara.  Pancasila, dengan  seluruh  nilai  yang  melekat  di dalamnya,  merupakan  harta  warisan  dari  para pendiri bangsa yang mesti ditumbuhkembangkan  pada  setiap  generasi. Pewarisan  nilai-nilai  tersebut  tentu  saja dilakukan melalui
penyelenggaraan pendidikan  yang  berazaskan  Pancasila  dan UUD 1945.
Pancasila  menjadi  landasan  dalam penyelenggaraan  pendidikan  demi  keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Instansi pendidikan  harus  mampu  menjamin  bahwa setiap  anak  bangsa  mengetahui  dan  mampu mewujudkan  nilai-nilai  Pancasila  ketika menjadi  masyarakat  atau  warga  negara.  Hal ini mesti dilakukan agar anak bangsa memiliki rasa  persatuan  dan  cinta  tanah  air  yang menjadi  kekuatan  untuk  memajukan  bangsa dan  mampu  bersaing  dengan  SDM  dari negara-negara lain.
Kualitas  sumber  daya  manusia  sangat bergantung pada dan berbanding lurus dengan mutu  pendidikan (Fitrah,  2017; Ekawati, 2018; Tahir,  2017) .  Salah  satu  faktor  penentu kualitas  SDM  adalah  karakter.  Menurut Peraturan Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22  Tahun  2020  tentang  Rencana  Strategis Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan Tahun  2020-2024,  beberapa  nilai  utama karakter  yang  perlu  ditumbuhkembangkan dalam  penyelenggaraan  pendidikan  adalah semangat  kebangsaan,  toleransi,  dan  cinta tanah air (Kemendikbud, 2020) .
Berkaitan  dengan  hal  itu,  pemerintah juga  meluncurkan  Profil  Pelajar  Pancasila dimana  setiap  pelajar  harus;  1)  beriman, bertakwa  kepada  TYE,  dan  berakhlak  mulia; 2) berkebinekaan global; 3) mampu bergotong royong;  4)  mandiri;  5)  bernalar  kritis;  dan  6) kreatif.  Rancangan  tertulis  untuk  dapat menumbuhkembangkan karakter dan mewujudkan  Pelajar  Pancasila  perlu  dibuat dengan  memperhatikan  tujuan  pendidikan nasional.  Konten  atau  isi  kurikulum  Mata Pelajaran  PKn  menjadi  penting  karna  akan
menentukan tumbuhkembangnya karakter peserta didik sebelum terjun menjadi masyarakat.  Karakter  peserta  didik  terbentuk melalui pembelajaran Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Selanjutnya, pendidikan menengah menjadi  pusat  perhatian  banyak  pihak  karena pada  jenjang  inilah  peserta  didik  diarahkan, dibina  dan  ditempa  sebelum  terjun  menjadi masyarakat  setelah  lulus.Pada  jenjang  ini, peserta  didik  mengalami  masa  peralihan  dari remaja  menuju  dewasa.  Oleh  karena  itu, penyelenggaraan  pendidikan  menengah  harus direncanakan  dan  dirancang  dengan  sebaik- baiknya. Penyelenggaraan pendidikan menengah  ini  juga  harus  mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah dan berbagai  pihak  termasuk  semua  elemen masyarakat.
Pancasila  merupakan  dasar  ideologi bangsa yang harus ditanamkan kepada seluruh peserta didik secara berkelanjutan. Pendidikan Kewarganegaraan termasuk salah satu muatan wajib kurikulum (Kemendikbud, 2021) . Namun,  walaupun  diwajibkan  dalam  muatan kurikulum, masih terdapat lulusan pendidikan menengah  yang  belum  memahami  dan  belum mampu  menerapkan  nilai-nilai  pancasila  di tengah masyarakat (Erinawati, 2022; Wiratomo  et  al.,  2022; Lithfiah,  2022) .  Mata Pelajaran Pendidikan Pancasil dan Kewarganegaraan  sulit  dipahami  oleh  peserta didik  sehingga  banyak  diantara  mereka  yang tidak  tuntas (Saputra  &  Nuriyadi,  2016) . Padahal,  Pendidikan  Kewarganegaraan  dan Pancasila berperan untuk menciptakan kemaslahatan  bangsa  dan  negara  dengan memandang NKRI sebagai bingkai kebersamaan (Laksono 2019) . Maraknya paham-paham
radikalismedan  separatisme  menjadi  salah satu tantangan pada pelaksanaan pembelajaran Pendidikan  Kewarganegaraan.  Pemerintah dan  seluruh  pihak  yang  terlibat  dalam penyelenggaraan  pendidikan  seharusnya  bisa menjamin  pewarisan  nilai-nilai  pancasila kepada  generasi  muda  khususnya  peserta didik  yang  menempuh  pendidikan  menengah. Melalui  pendidikan  kewarganegaran  dan Pancasila, dengan kandungan nilai-nilai konsensus  dan  kontrak  sosial,  serta  social
Ketercapaian Implementasi Kurikulum 2013 di Masa Pandemi Covid-19 Prima Magistra: Jurnal Ilmiah Kependidikan  Volume 3, Nomor 2, April  2022, hal 170-179
imaginary, semua warga negara membayangkan  kemaslahatan  bangsa  dan negara dengan memandang tanah air Indonesia  sebagai  kerangka  bersama  demi pencapaian common good.
Beberapa  tahun  terakhir  ini,  terjadi degradasi  pengetahuan  lulusan  SMA  tentang Pancasila  serta  pengamalan  nilai-nilainya. Fakta  tersebut  didukung  oleh  penelitian  awal (preliminary  research) yang  dilakukan  oleh peneliti  terhadap  peserta  didik  (mahasiswa) yang  menempuh  semester  satu  dan  dua  di salah  satu  perguruan  tinggi  negeri  di  Papua. Saat  diberikan  pertanyaan  tentang  Pancasila, lebih  dari  50  %  mahasiswa  tidak  menghafal kelima  sila  Pancasila  tersebut.  Hal  ini  tentu saja  menjadi  sebuah  masalah  besar  bagi pendidikan  nasional  khususnya  pendidikan  di daerah  Papua  mengingat  eksistensi  dari paham-paham separatisme yang ada dan terus berkembang di Provinsi Papua sebagai daerah perbatasan  di  ujung  timur  Indonesia.  Oleh karena  itu,  pemerintah  melalui  seluruh instansi  pendidikan  harus  bekerja  sama dengan  masyarakat,  bergerak  cepat  mengejar ketertinggalan  pendidikan  di  Papua  sebagai benteng  yang  kokoh  untuk  mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peserta didik harus dibekali dengan pondasi  yang  kuat  untuk  menangkis  paham- paham  radikalisme  dan  separatisme  dengan pengetahuan tentang Pancasila serta kemampuan  untuk  mengamalkan  nilai-nilai Pancasila tersebut. Salah  satu  komitmen  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk
meningkatkan  mutu  pendidikan  nasional adalah  untuk  menciptakan  pelajar  pancasila yaitu pelajar yang memiliki kompetensi global dan  berperilaku  sesuai  dengan  nilai-nilai Pancasila.  Provinsi  Papua  secara  geografis merupakan  wajah  dan  pintu  gerbang  Negara Indonesia  di  sebelah  timur  yang  merupakan daerah  perbatasan  Indonesia-Papua  New Guinea.  Letak  geografis  tersebut  menjadikan daerah Papua rawan akan paham dan ideologi separatisme  yaitu  upaya  untuk  melakukan disintegrasi  atau  perpecahan  dari  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI).  Jika masyarakat  belum  memahami  dan  belum mampu  menghayati  dan  mengamalkan  sistem nilai  dalam  Pancasila,  maka  mereka  rentan
terpapar ideologi-ideologi dan paham radikalisme maupun separatisme.Jadi, generasi muda wajib dibekali dengan pengetahuan  dan  kemampuan  mengamalkan sistem nilai yang terkandung dalam Pancasila.
Kurikulum merupakan dokumen tertulis yang  menjadi  salah  satu  unsur  dalam  sistem pendidikan nasional. Kurikulum harus dikembangkan  berlandaskan  budaya  bangsa, kehidupan  sekarang  dan  masa  yang  akan datang (Kemendikbud, 2012) . Perlu dilakukan kajian-kajian  kurikulum  yang  diterapkan  di satuan-satuan pendidikan. Kurikulum, sebagai bagian  dari  sistem  pendidikan,  memainkan peranan  yang  krusial  dalam  penyelenggaraan pendidikan.  Kurikulum  mesti  dikembangkan dengan sebaik mungkin dan  harus melibatkan semua pihak demi tercapainya tujuan pendidikan  nasional.  Jadi,  jelas  bahwa penelitian terkait kurikulum harus ditingkatkan  baik  dari  aspek  kualitas  maupun kuantitas.  Hasil  penelitian  tentang  kurikulum akan  menjadi  dasar  pijakan  bagi  pemerintah dalam penyusunan kebijakan-kebijakan strategis  khususnya  kebijakan  di  bidang pendidikan. Hasil penelitian terkait kurikulum juga  bisa  dijadikan  sebagai  bahan  evaluasi dalam  mengembangkan  kurikulum  khususnya di wilayah Papua.
Kurikulum  menjadi  pedoman  tertulis penyelenggaraan pendidikan di suatu wilayah. Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  20 Tahun  2003,  kurikulum  didefinisikan  sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan  sebagai  pedoman  penyelenggaraan kegiatan pembelajaran  untuk mencapai  tujuan pendidikan tertentu (Depdiknas, 2003) .
Implementasi  berarti  pewujudan  rencana menjadi  pelaksanaan  atau  aksi  konkret. Kemudian menurut Wahyudin (2014) , implementasi  diartikan  sebagai  aktualisasi kurikulum  tertulis (written  curriculum) dalam bentuk  pembelajaran.  Maka,  implementasi kurikulum  memiliki  arti  realisasi  rancangan kurikulum  ke  dalam  pembelajaran.  Berkaitan dengan itu, (Miller & Seller, 1985)
mengemukakan tujuh komponen utama perencanaan  implementasi  kurikulum,  antara lain;  mengkaji  program  baru,  identifikasi sumber-sumber, menetapkan peran, pengembangan profesional, penjadwalan,
Ketercapaian Implementasi Kurikulum 2013 di Masa Pandemi Covid-19 Prima Magistra: Jurnal Ilmiah Kependidikan  Volume 3, Nomor 2, April  2022, hal 170-179
membangun sistem komunikasi, dan pemantauan pelaksanaan. Selanjutnya, mereka mengemukakan  tiga  model  implementasi kurikulum yang bisa mengakomodasi permasalahan yang ada di lapangan (Miller & Seller,  1985) .  Model-model  tersebut  antara lain; Concern-Based
Adoption
Model
(CBAM), The  Innovation  Profile  Model, dan TORI (Trust,  Openness,  Realization,  and Independency)Model (Salabi,  2020) .  Dari model-model  di  atas,  model Innovation Profile sangat fieksible untuk menginternalisasi  pemikiran  inovatif  dalam kurikulum (Salabi,  2020) .  Untuk  lebih  jelas lagi,  implementasi  model  ini  dapat  dilihat pada gambar.
Gambar  1. Strategi  Implementasi  Kurikulum. Sumber: Miller dan Seller (1985) .
Melalui gambar di atas, dapat dipahami bagaimana proses penerapan model Innovation  Profile .  Terdapat  enam  tahapan dengan  tiga  fase,  yaitu  fase  diagnosis  yang terdiri  dari  identifikasi  tujuan,  identifikasi perbedaan,  dan  identifikasi  kendala.Fase aplikasi terdiri dari tahapan merancang/melaksanakan prosedur, melakukan restrukturisasi, dan tahap pengorganisasian. Kemudian pada fase evaluasi  dibagi  menjadi  dua  jenis;  evaluasi formatif dan sumatif.
Jadi, implementasi kurikulum merupakan  upaya untuk mewujudkan rencana menjadi  aksi  atau  tindakan.  Implementasi kurikulum  dilakukan  dengan  mengacu  pada prinsip-prinsip  yang  sudah  ditetapkan  oleh pemerintah  baik  melalui  kementerian  ataupun lembaga  non  kementerian  lainnya.  Kesalahan penerapan atau pelaksanaan kurikulum
berdampak fatal bagi pencapaian keberhasilan pendidikan.  Jadi,  implementasi  kurikulum harus  dilakukan  oleh  sumber  daya  manusia yang  kompeten  demi  tercapainya  tujuan pendidikan  yang  dirumuskan.  Kurikulum 2013 merupakan kurikulum berbasis kompetensi yang mulai diberlakukan pemerintah  pada  tahun  2013.  Penerapan kurikulum  berbasis  kompetensi  menjadi bagian dari usaha pemerintah untuk mencetak masyarakat unggul untuk menguasai ilmu dan teknologi  seperti  tercantum  dalam  garis-garis haluan Negara (Mulyasa 2003) . Pengembangan  kurikulum  dalam  hal  ini mengacu  pada  pencapaian  kompetensi  yang ada dalam  standar  kompetensi  lulusan  (SKL). Indikator keberhasilan kurikulum dapat dilihat dari  ketercapaian  kompetensi  oleh  seluruh peserta  didik  yang  ada  dalam  rancangan dokumen  kurikulum  awal.  Tujuan  kurikulum mencakup  empat  kompetensi  antara  lain; kompetensi  afektif  spiritual,  afektif  sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Pemberlakuaan kurikulum 2013 telah memacu semangat  semua  pihak  yang  terlibat  untuk menelenggarakan pendidikan berdasarkan kompetensi  lulusan  bukan  isi.  Pendidikan Kewarganegaraan  (PKn)  termasuk  dalam muatan  wajib  Kurikulum  2013.  Walaupun menjadi  muatan  wajib,  mata  pelajaran  ini sering  dianggap  tidak  relevan  karena  dasar teori  yang  masih  kurang.  Sebagaimana dinyatakan  oleh Rowe  (2000) ,  PKn  pada akhirnya menjadi muatan pilihan, terfragmentasi,  sumber  belajarnya  sedikit, dasar  teorinya  lemah,  dan  diajar  oleh  guru- guru  yang  tidak  terampil  dan  kompeten. Padahal, nilai-nilai Pancasila ditumbuhkembangkan melalui Mata Pelajaran PKn. Sejak pemerintah menyerukan pendidikan  karakter,  muatan  PKn  di  dalam kurikulum  menjadi  isu  hangat  dan  banyak diperbincangkan  oleh  praktisi  pendidikan. Kedudukannya  menjadi  sangat  penting  ketika pemerintah melalui kementerian terkait meluncurkan profil pelajar Pancasila. Dalam penjelasan Undang-undang Nomor  20  Tahun  2003 (Depdiknas,  2003) dikatakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan  bertujuan  untuk  menempa peserta didik menjadi pribadi yang cinta tanah air dan berkebangsaan. Amanat yang
Ketercapaian Implementasi Kurikulum 2013 di Masa Pandemi Covid-19 Prima Magistra: Jurnal Ilmiah Kependidikan  Volume 3, Nomor 2, April  2022, hal 170-179
terkandung  dalam  penjelasan  tersebut  sangat sederhana dari segi semantikal, yaitu menciptakan  SDM  yang  berkebangsaan  dan memiliki rasa cinta tanah air. Akan tetapi, jika ditelisik  lebih  dalam  lagi,  amanat  tersebut memiliki  makna  dan  arti  yang  begitu  besar terhadap  keutuhan  negara.  Indonesia  dengan masyarakat  yang  majemuk  sangat  rentan dengan  konflik  sosial  terkait  isu-isu  SARA. Solusi  untuk  mengantisipasi  konflik-konflik sosial yaitu dengan menciptakan warga negara yang  berkarakter  sesuai  dengan  ideology bangsa  yaitu  Ideologi  Pancasila.  Menurut Zubaedi  (2012) ,  orang  yang  berkarakter adalah  sosok  berperilaku  sesuai  dengan kaidah  moral.  Eksistensi  pendidikan  moral dan  nilai  sangat  penting  di  Indonesia  untuk mengantisipasi terjadinya konflik yang mengakibatkan perpecahan. Pemerintah sudah semestinya menjamin seluruh  generasi  muda  bangsa  memiliki pemahaman
tentang
Pancasila dan kemampuan  dalam  mengamalkan  nilai-nilai yang  terkandung  di  dalamnya.Penelitian  ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ketercapaian Kurikulum 2013 di masa pandemi  Covid-19  pada  Mata  Pelajaran  PKn di  Papua.  Penelitian  diharapkan  dapat memberi  berbagai  manfaat  dan  kontribusi bagi  dunia  pendidikan  khususnya  di  wilayah terluar  negeri  provinsi  Papua.  Secara  teoretis, penelitian  ini  diharapkan  dapat  menghasilkan karya ilmiah yang bisa menjadi referensi bagi banyak  pihak  terkait  implementasi  kurikulum di  Papua  khususnya  di  Kabupaten  Merauke. Secara  praktis,  penelitian  diharapkan  dapat bermanfaat  kepada  para  akademisi,  guru, peneliti,  mahasiswa,  dan  masyarakat  umum. Hasil  penelitian  ini  bisa  menjadi  dasar  bagi periset  dan  akademisi  untuk  melakukan penelitian  di  bidang  pendidikan  khususnya terkait  pengembangan  kurikulum.  Hasil  dari penelitian ini juga menjadi wawasan baru bagi guru  dan  mahasiswa  tentang  perkembangan implementasi kurikulum di Papua kususnya di Kabupaten Merauke.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian deskriptif  dengan  menggunakan  pendekatan kualitatif.  Menurut Creswell  (2014) ,  riset kualitatif merupakan metode untuk
menjelajahi  dan  memahami  makna  yang  oleh sekumpulan  orang  dipandang  berasal  dari masalah  sosial  atau  kemanusiaan.  Kemudian, sehubungan  dengan  itu, Ary  et  al.(2010)
mengemukakan bahwa riset kualitatif dimaksudkan untuk memahami suatu fenomena  dengan  menjadikan  gambaran keseluruhan sebagai fokus ketimbang memecah-mecahkan gambaran tersebut menjadi beberapa variabel. Peneliti menggunakan  pendekatan  kualitatif  karena peneliti ingin menggambarkan atau mendeskripsikan  ketercapaian  implementasi kurikulum 2013 di masa Pandemi Covid-19 di Papua.  Penelitian  ini  difokuskan  untuk menganalisis ketercapaian implementasi Kurikulum  2013  pada  Mata  Pelajaran  PKn  di salah satu Sekolah Menengah Atasdi Merauke.  SMA  ini  merupakan  salah  satu sekolah  menengah  terbaik  dan  terfavorit  di Kabupaten  Merauke  dan  sekitarnya.  Teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam penelitian ini terdiri dari observasi,
wawancara, dan dokumentasi. Subjek penelitian  terdiri  dari  kepala  sekolah,  wakil kepala  sekolah  bagian  kurikulum,  dan  tenaga pendidik yang mengajar Pendidikan
Kewarganegaraan  serta  pegawai  tata  usaha atau tenaga kependidikan. Observasi  atau  pengamatan  dilakukan untuk  mendapatkan  data  deskriptif  terkait perkembangan dan kemajuan proses implementasi  kurikulum  selama  Pandemi Covid-19.  Observasi  dilakukan  terhadap bukti-bukti  proses  belajar  mengajar  selama pandemi.  Selain  itu,  hasil  belajar  siswa  dan capaian  pembelajaran  turut  menjadi  objek observasi penelitian ini.
Kemudian,  wawancara  atau interview dilakukan  dengan  tujuan  untuk  menghimpin data  terkait  implementasi  kurikulum  pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.Wawancara dilakukan dengan  Kepala  Sekolah,  Wakil  Kepala Sekolah  bidang  kurikulum,  Guru  PKn  dan pegawai  Tata  Usaha.  Peneliti  menggunakan jenis wawancara semi terstruktur dan wawancara  sambil  lalu.  Untuk  mendapatkan hasil yang rinci, peneliti melakukan wawancara dengan senyaman mungkin dengan menggunakan bahasa-bahasa wawancara  yang  sopan,  relevan  dan  tidak
Ketercapaian Implementasi Kurikulum 2013 di Masa Pandemi Covid-19 Prima Magistra: Jurnal Ilmiah Kependidikan  Volume 3, Nomor 2, April  2022, hal 170-179
menyinggung.  Teknik  selanjutnya  adalah dokumentasi.  Teknik  ini  digunakan  untuk mendokumentasikan  bagaimana  penelitian dilakukan,  objek  yang  diteliti,  dan  bukti pelaksanaan wawancara dan observasi. Peneliti menjadi alat penelitian yang berfungsi untuk melakukan dokumentasi. Peneliti melakukan pengambilan data secara berulang- ulang  ( iteration )  hingga  merasa  jenuh ( redundancy )  atau  hingga  dia  menganggap jawaban yang diperoleh hampir sama.  Hal ini sejalan  dengan    Lincoln  &  Guba  (1985)  yang mengatakan  “ The  Iteration  are  repeated  as often asnecessaryuntil redundancy is achived. ”  Pengumpulan  data  dikatakan  sudah jenuh  apabila  data  yang  diperoleh  tidak meningkat secara kuantitatif meskipun peneliti  sudah  menambah  jumlah  responden penelitian.
Tahap  demi  tahap  prosedur  penelitian ini  terdiri  dari  lima  tahapan  yaitu;  1)  tahap penelitian awal (Prelimniary Research) dilakukan  untuk  mendiagnosis  gejolak  yang ada  di  lokasi  penelitian.  Penelitian  awal  ini dilakukan  dengan  kunjungan  langsung  ke lokasi penelitian untuk mendapatkan gambaran  umum  permasalahan  yang  ada terkait implementasi Kurikulum 2013 di masa Pandemi  Covid-19;  2)  tahap  penyusunan proposal  dilakukan  setelah  mengidentifikasi permasalahan  di  lapangan  dan  menentukan topik  penelitian  yang  tepat,  3)  tahap pelaksanaan  penelitian  dilakukan  setelah mendapatkan persetujuan dan ijin melaksanakan penelitian dari lembaga terkait.
Dengan adanya persetujuan dari institusi  pelaksana  penelitian  dan  instansi tempat penelitian dilaksanakan, maka terdapat suatu  kerjasama  di  bidang  penelitian  yang dalam  hal  ini  bertujuan  untuk  mengkaji ketercapaian  implementasi  Kurikulum  2013; 4)  tahap  pengolahan  data  dilakukan  setelah mendapatkan  data  yang  merupakan  gambaran hasil  penelitian  dan  menyajikanna  secara deskriptif  setelah  mengalami  tahapan  analisis data;  5)  tahap  seminar  hasil  penelitian dilakukan setelah mendapatkan hasil penelitian guna mendapatkan evaluasi tentang
ketercapaian tujuan penelitian.
Setelah  melakukan  pengumpulan  data, peneliti  kemudian  mereduksi  data  yang terkumpul. Data yang dikumpulkan kemudian disajikan  dan  dianalisis  sebagai  proses  untuk mendapatkan kesimpulan. Seperti yang diutarakan oleh (Sukardi 2021) , data kualitatif dikumpulkan  dengan  cara  menyusun  dan mengelompokkan  data  yang  ada,  sehingga memberikan gambaran nyata terhadap sumber data. Analisis  ini dilakukan pada seluruh data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi,  pengisian  angket  dan  dokumentasi. Terdapat  tiga  tahap  analisis  data  yang  dilalui yang  terdiri  dari  reduksi  data,  penyajian  data, dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian dilaksanakan di SMA Negeri 2 Merauke dengan berfokus pada
implementasi  kurikulum  Mata  Pelajaran  PKn di  masa  pandemi.  Penelitian  dilaksanakan selama dua bulan yaitu bulan Oktober sampai dengan  bulan  Nopember  2021.  Kepala sekolah, wakil kepala sekolah bagian kurikulum  dan  guru  PKn  menjadi  responden utama  penelitian.  Jadi,  responden  utama terdiri dari empat orang.

## 1. Implementasi Kurikulum 2013
Implementasi  kurikulum  adalah  usaha bersama antara Pemerintah dengan pemerintah  daerah  provinsi  dan  pemerintah daerah kabupaten/kota (Rusman 2009) .
Implementasi  dapat  dipahami  sebagai  upaya atau  usaha  untuk  mengkonversi  perencanaan menjadi pelaksanaan. Penelitian terkait ketercapaian  implementasi  kurikulum  2013 pada  Mata  Pelajaran  PKn  difokuskan  pada kelas  XI  dan  kelas  XII.  Guru  PKn  menjadi informan terkait implementasi kurikulum pada mata pelajaran yang diampuh di  kelas XI dan kelas XII.
Adapun  kurikulum  yang  diterapkan  di sekolah  tersebut  adalah  Kurikulum  2013. Muatan kurikulum Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan  dapat  dilihat  seperti  pada tabel di bawah ini.
Tabel 1. Muatan Pendidikan Kewarganegaraan Tingkat Pendidikan Menengah (SMA)
Kompetensi Ruang Lingkup Materi
Ketercapaian Implementasi Kurikulum 2013 di Masa Pandemi Covid-19 Prima Magistra: Jurnal Ilmiah Kependidikan  Volume 3, Nomor 2, April  2022, hal 170-179
 Menganalisis, dan menyajikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
 Menyajikan bentuk  dan kedaulatan negara berdasarkan Undang-undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945.
 Menunjukkan  sikap  positif  terhadap  NKRI  dilihat  dari konteks geopolitik.
 Berinteraksi  dengan  teman  dan  orang  lain  berdasarkan prinsip  saling  menghormati,  dan  menghargai  dalam keberagaman suku, agama, ras, budaya dan gender.
 Mengamalkan  dengan  dasar:  kesadaran  nilai,  moral, norma,  prinsip,  spirit  dan  tanggung  jawab  keseluruhan entitas kehidupan yang berkeadaban.
 Dinamika kasus-kasus pelanggaran HAM beserta penanganannya secara adil.
 Nilai  dan  moral  yang  terkandung  dalam  pasal- pasal  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945.
 Semangat mengatasi ancaman untuk membangun  integrasi  nasional  dalam  bingkai Bhinneka Tunggal Ika.
 Dinamika  Kehidupan  berbangsa  dan  bernegara sesuai konsep NKRI dan geopolitik Indonesia.
 Menunjukkan  sikap  positif  terhadap  nilai  fundamental, instrumental, dan praksis sila-sila Pancasila.
 Menganalisis  pengelolaan  kekuasaan  Negara  sesuai dengan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945.
 Menganalisis strategi  yang diterapkan  Indonesia dalam menyelesaikan  ancaman  dalam  bingkai  Bhinneka Tunggal Ika.
 Menganalisis  penyelenggaraan  Negara  dalam  konsep NKRI dan konsep Negara federal.
 Mengamalkan  (dengan  dasar:  kesadaran  nilai,  moral, norma,  prinsip,  spirit  dan  tanggung  jawab)  makna kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  Indonesia  yang berkeadaban.
 Nilai-nilai  ideal,  instrumental,  dan  praksis  sila- sila Pancasila.
 Dinamika  pelaksanaan  pasal-  pasal  yang mengatur tentang keuangan negara dan kekuasaan kehakiman.
 Dinamika  pengelolaan  dan  penyalahgunaan wewenang oleh pejabat negara serta penanganannya (Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme).
 Strategi  yang  diterapkan  dalam  memperkokoh persatuan  dengan  bingkai  Bhinneka  Tunggal Ika.
 Dinamika penyelenggaraan negara dalam konsep NKRI dan konsep Negara federal.
Sumber: PERMENDIKBUD Nomor 21 Tahun 2016 (Kemendikbud, 2016) . Selanjutnya, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021, pada pasal 12 ayat (1), pembelajaran harus diselenggarakan  dalam  suasana  belajar  yang interaktif, inspiratif,
menyenangkan, menantang,  memotivasi  peserta  didik  untuk berpartisipasi  aktif,  dan  memberikan  ruang yang  cukup  bagi  prakarsa,  kreativitas, kemandirian  sesuai  dengan  bakat,  minat,  dan perkembangan  fisik,  serta  psikologis  peserta didik (Kemendikbud, 2021) . Jika
dibandingkan  dengan  proses  pembelajaran yang dilaksanakan di SMA Negeri 2 Merauke, pembelajaran secara daring kurang memenuhi kriteria  yang  dituntut  oleh  pemerintah  seperti yang  tertuang  dalam  peraturan  tersebut. Dalam wawancara dengan guru PKn, dikatakan  bahwa  suasana  belajar  yang interaktif  dan  menyenangkan  tidak  dapat terwujud  di  masa  pandemi.  Pembelajaran secara  daring  menjadikan  peserta  didik  cepat bosan  dan  faktor  pendukung  yang  belum memadai  seperti  jaringan  internet  yang  stabil juga  menjadi  penyebab  tidak  terwujudnya pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Sejak  tahun  2018,  tingkat  keberhasilan implementasi kurikulum mengalami penurunan  hingga  tahun  2021.Penurunan berkisar  5%  hingga  8  %.Penurunan  ini diakibatkan  oleh  berkurangna  alokasi  waktu pembelajaran  tatap  muka.  Fenomena  ini sejalan  dengan  temuan Giwangsa  (2018) bahwa  penguasaan  ranah  kognitif  pada  Mata Pelajaran  Pendidikan  Kewarganegaraan  tidak cukup  untuk  menanamkan  moral  kepada peserta didik. Pengetahuan tersebut membutuhkan  penguatan  melalui  praktik langsung dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam aspek sikap.Jadi,
pembelajaran  tatap  muka  secara  langsung diperlukan  untuk  bisa  menginternalisasi  dan mengamalkan  nilai-nilai  Pancasila  ke  dalam diri  peserta  didik  sehingga  mereka  memiliki pengetahuan  dan  kemampuan  mengamalkan nilai-niai yang terkandung dalam Pancasila.

## 2. Implementasi  Kurikulum  PKn  di  Masa Pandemi
Pandemi  Covid-19  telah  merubah  tatanan kehidupan dan mempengaruhi  hampir seluruh sektor  tidak  terkecuali  sektor  pendidikan. Proses belajar mengajar tidak lagi sepenuhnya dilaksanakan  secara  langsung  atau  di  luar
Ketercapaian Implementasi Kurikulum 2013 di Masa Pandemi Covid-19 Prima Magistra: Jurnal Ilmiah Kependidikan  Volume 3, Nomor 2, April  2022, hal 170-179
jaringan (luring), tapi dilakukan secara virtual atau dalam jaringan (daring). Dalam menerapkan  kurikulum,  guru  mengalami kesulitan  mengingat  Mata  Pelajaran  PKn menekankan  penguasaan  sikap  yang  efektif dikembangkan  dengan  pembelajaran  secara tatap muka di sekolah. Berdasarkan wawancara  dengan  Sukirno  tanggal  28 Oktober  2021:  “ siswa  tidak  seluruhnya memiliki perangkat untuk mengikuti pembelajaran secara daring, maka pembelajaran  secara  daring  dan  luring terpaksa  difasilitasi  pihak  sekolah ”.  Selain terkendala  dengan  perangkat,  terdapat  siswa yang  mengalami  penurunan  motivasi  belajar. Pihak  sekolah  sudah  mengupayakan  dengan melakukan  pemanggilan  siswa  terkait,  namun tidak  berbuah  hasil.  Hasil  wawancara  dengan Andriyati  pada  tanggal  4  November  2021: “ dari  16  jumlah  siswa  yang  diprogramkan untuk  tatap  muka  (pembelajaran  secara luring),  hanya  5  hingga  9  orang  yang  hadir untuk mengikuti pembelajaran ”.  Pihak sekolah menyediakan kelas  tatap muka secara langsung  bagi  peserta  didik  yang  tidak memiliki  perangkat  atau  terkendala  dalam mengikuti pembelajaran secara daring.
Grafik  1. Persentase  Trend  Keberhasilan  Implementasi Kurikulum (sumber: Hasil Wawancara 4 November)
Pembelajaran  di  masa  pandemi  yang dilaksanakan  secara  daring  dianggap  kurang efektif. Seluruh responden mengatakan bahwa model  dan  metode  pembelajaran  yang diterapkan  tidak  efektif  selama  pandemi Covid-19.  Mereka  juga  berpendapat  bahwa implementasi  Kurikulum  2013  di  masa pandemi  pada  Mata  Pelajaran  Pendidikan Kewarganegaraan belum sepenuhnya tercapai. Terdapat  banyak  kendala  yang  dihadapi  guru maupun  peserta  didik.  Beberapa  masalah
ditemukan selama penyelenggaraan pembelajaran  selama  pandemi.  Pihak  satuan pendidikan perlu melakukan evaluasi kurikulum  yang  sedang  diterapkan  yaitu Kurikulum 2013. Sudah seharusnya kurikulum darurat dipersiapkan dan diterapkan  kemudian  di  masa-masa  darurat, misalnya di masa Pandemi Covid-19.

## SIMPULAN DAN SARAN
Kurikulum 2013 dikembangkan dengan tujuan  penguasaan  kompetensi-kompetensi yang  dibutuhkan  oleh  peserta  didik  sesuai dengan  jenjangnya.  Penguasaan  kompetensi dalam  Kurikulum  2013  mengedepankan metode-metode  pembelajaran  yang  terdiri atas; pembelajaran kontekstual ( CTL Learning Method),  Cooperative  Learning,  Inquiry Learning,  dan  Small  Group  Discussion . Sebagian  besar  dari  metode  tersebut  belum cocok  digunakan  dengan  model  pembelajaran jarak  jauh.Sebagian  besar  guru  dan  peserta didik  belum  sepenuhnya  mampu  beradaptasi dengan  situasi  yang  baru. “Selama  masa Pandemi  Covid-19,  guru  tidak  dituntut  lagi untuk  mencapai  kompetensi  dasar,  guru hanya  diminta  untuk  mengaar  sesuai  dengan materi-materi  yang  ada  di  dalam  kurikulum ”
(Wawancara  dengan  Andriyati  4  November 2021). Kendala yang pertama adalah penurunan  motivasi  belajar  siswa.Pendemi Covid-19 yang cukup panjang mengakibatkan degradasi  sosial  peserta  didik  yang  sangat tinggi  sehingga  mereka  terbiasa  dengan berbagai  hal  yang  ada  di  internet  seperti media  sosial,  permainan  online,  dan  hiburan lainnya.Munculnya degradasi
tersebut mengubah  kebiasaan  peserta  didik  dari interaksi  sosial  secara  tatap  muka  ke  arah interaksi  sosial  secara  daring.Rendahnya motivasi siswa mengakibatkan tujuan pembelajaran  tidak  sepenuhnya  tercapai.
Masalah lain yang muncul adalah infrastruktur  pembelajaran  jarak  jauh  yang belum memadai baik secara kuantitas maupun kualitas.  Terdapat  sekelompok  peserta  didik yang belum memiliki perangkat pembelajaran jarak  jauh  seperti  telepon  pintar,  jaringan internet,  dan  daya  listrik.Kendala  berikutnya adalah  literasi  digital  guru  yang  belum  siap untuk  melaksanakan  pembelajaran  secara
Ketercapaian Implementasi Kurikulum 2013 di Masa Pandemi Covid-19 Prima Magistra: Jurnal Ilmiah Kependidikan  Volume 3, Nomor 2, April  2022, hal 170-179
daring.Pada  awal  pembelajaran  jarak  jauh, pihak  sekolah  harus  memberikan  pelatihan terkait pembelajaran jarak jauh secara daring.

## DAFTAR PUSTAKA
Ary,  D.,  Jacobs,  L.  C.,  Razavieh,  A.,  &  Ary,
D.  (2010).  Introduction  to  Research  in Education. 8th. Edition. USA: WARDSWORTH  Cengage  Learning . Google Scholar Creswell,  J.  W.  (2014). Research  Design;
Qualitative,  Quantitative  and  Mixed Methods Approaches ( 4 ed). California: Sage Publication Inc. https://us.sagepub.com Depdiknas. (2003). Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang  Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Departemen Pendidikan  Nasional  Indonesia . Google Scholar
Ekawati , F. (2018). Manajemen Sumber Daya
Manusia  dalam  Meningkatkan  Mutu
Pendidikan  di  SMPIT. Jurnal  ISEMA: Islamic Educational Management , 3 (2), 118-139. https://doi.org/10.15575/isema.v3i2.500 6
Erinawati, N.  R.  (2022).  Penanaman  Nilai- Nilai  Pancasila  melalui  Pembelajaran Life  Skill  di  Masa  Pandemi  Covid- 19. Ideguru:  Jurnal  Karya  Ilmiah
Guru , 7 (1), 7-12. https://doi.org/10.51169/ideguru.v7i1.2 32 Fitrah , M. (2017). Peran kepala sekolah dalam meningkatkan  mutu  pendidikan. Jurnal Penjaminan Mutu , 3 (1), 31-42. http://dx.doi.org/10.25078/jpm.v3i1.90 Giwangsa, S. F. (2018). Pentingnya
Pendidikan  Moral  dalam  Pendidikan
Kewarganegaraan. MADROSATUNA: Jurnal  Pendidikan  Guru  Madrasah Ibtidaiyah , 1 (1), 26-40. https://doi.org/10.47971/mjpgmi.v1i1.16
Kemendikbud  (2020).  Peraturan  Menteri
Pendidikan  dan  Kebudayaan  Nomor  22 Tahun  2020  Tentang Recana  Strategis Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan  Tahun  2020-2024 .  Jakarta:
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Google Scholar
Kemendikbud.  (2012).  Dokumen  kurikulum 2013. Jakarta:  Kementerian  Pendidikan dan Kebudayaan. Google Scholar
Kemendikbud.  (2016).  Peraturan  Menteri Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik Indonesia  Nomor  21  Tahun  2016 tentang  Standar  Isi  Pendidikan  Dasar dan  Menengah.  Jakarta:  Kementerian Pendidikan  dan  Kebudayaan. Google
Scholar Kemendikbud.  (2021).  Peraturan  Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang  Standar Pendidikan Nasional. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Google Scholar Laksono, L B. (2019). “Pendidikan Kewarganegaraan Mengusung Pancasila sebagai  Konsensus  Sosial,  Kontrak Sosial, dan Social Imaginary.” Integralistik 30(2):150–61. https://doi.org/10.15294/integralistik.v3 0i2.20876 Luthfiah ,  L.  (2022).  Internalisasi  Nilai-Nilai Cinta  Tanah  Air  pada  Ekstrakurikuler Irmas Al Fikri di SMKN 1 Lemahabang. Jurnal Impresi Indonesia , 1 (1), 18-27. https://rivierapublishing.id/JII/index.ph p/jii/article/view/4
Miller,  J.  P.,  &  Seller,  W.  (1985). Curriculum Perspectives  and  Practice .  Longman Inc.,  95  Church  Street,  White  Plains, NY 10601. Google Scholar
Mulyasa,  E.  (2003). Kurikulum  Berbasis Kompetensi;  Konsep,  Karakteristik  dan Implementasi .  Bandung:  PT.  Remaja Rosdakarya. Google Scholar
Rowe,  A.  J.  (1989). Strategic  management:  A methodological approach . Addison
Wesley  publishing  company. Google Scholar
Rusman,  M.  (2009). Manajemen  Kurikulum . Jakarta:  Rajagrafindo  Persada. Google Scholar Salabi,  A.  S.  (2020).  Efektivitas  Dalam Implementasi Kurikulum
Ketercapaian Implementasi Kurikulum 2013 di Masa Pandemi Covid-19 Prima Magistra: Jurnal Ilmiah Kependidikan  Volume 3, Nomor 2, April  2022, hal 170-179
Sekolah. Education Achievement: Journal  of  Science  and  Research . https://pusdikra-
publishing.com/index.php/jsr/article/vie w/177
Saputra,  G.,  &  Nuryadi,  M.  H.  (2016).
Identifikasi  Kesulitan  Peserta  Didik Dalam  Menyelesaikan  Soal  Tes  Uraian Obyektif Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (Studi Kasus Di SMA Batik 2 Surakarta). PKn Progresif , 11 (2), 158819. https://jurnal.fkip.uns.ac.id/index.php/pr ogresif/article/view/9732 Sukardi,  H.  M.  (2021). Metodologi  Penelitian Pendidikan: Kompetensi Dan Praktiknya (Edisi Revisi) . Bumi Aksara. Google Scholar Tahir ,  W.  (2017).  Pengembangan  manajemen sumber daya manusia
terhadap
peningkatan  mutu  pendidikan. Jurnal Inspiratif Pendidikan , 6 (1), 1-14. https://doi.org/10.24252/ip.v6i1.3578
Wahyudin,  D.  (2014). Manajemen  Kurikulum . 1 ed. Bandung: PT. Rosdakarya. Google
Scholar Wiratomo , G. H., Suprayogi, S., Kristiono, N., & Isdaryanto, N. (2022). PEMANTAPAN KETAHANAN IDEOLOGI PANCASILA BAGI WARGA NEGARA MUDA MELALUI SEKOLAH POLITIK PANCASILA. Jurnal  Baksooka , 1 (1), 61-70. https://ejournal.stkippacitan.ac.id/index.
php/baksoka/article/view/428 Zubaedi,  D.  P.  K.  (2011).  Konsepsi  dan Aplikasinya dalam Lembaga Pendidikan. Jakarta:  Kencana . Google Scholar