## JURNAL SPEKTRUM HUKUM

## PEMBATALAN  AKTA  PERJANJIAN  IKATAN  JUAL  BELI  TANAH KAVLING
Imam Sujono a , Sugeng Irawadi b , Setiawan Indradiyasa a Program Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, Indonesia
b Program Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, Indonesia
c Program Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, Indonesia Abstrak
Objek pembahasan dalam Tinjauan Yuridis ini adalah Putusan Nomor : 535/Pdt.G/2015/PN.SBY dalam perkara sengketa Pembatalan Akta Perjanjian lkatan Jual Beli No.  33  yang  dibuat  dihadapan  Notaris  Wahyudi,  SH,  tertanggal  15  Februari  2012  setelah Ronawati Wongso sebagai pembeli tanah kavling melunasi pembayaran atas pembelian tanah kavling  kepada  PT.  Darmo  Green  Land  sebagai  penjual  tanah  kavling.  Penulisan  Tinjauan Yuridis putusan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berdasarkan Kepada norma  yuridis  hukum  atas  objek  yang  diteliti  mulai  duduk  perkara  sengketa,  fakta  hukum, pertimbangan  majelis  hakim  sampai  dijatuhkan  putusan  terhadap  perkara  Pembatalan  Akta Perjanjian  lkatan  Jual  Beli.  Tinjauan  Yuridis  ini  menekankan  bahwa  salah  satu  tugas  utama pengadilan  yaitu  membuat  putusan  atas  sebuah  perselisihan  yang  memberi  kemanfaatan terhadap  kedua  pihak  yang  berselisih.  Putusan  yang  dijatuhkan  idealnya  dapat  memberikan kemanfaatan secara positif, agar putusan yang dibuat oleh pengadilan mampu menjadi sebuah putusan  yang  berwibawa  dan  bijaksana.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  majelis  hakim sangat cermat dan berhati-hati dalam mengambil pertimbangan hukum. Sehingga, putusannya mencerminkan keadilan dan bersesuaian dengan norma hukum yang ada. .
Kata  Kunci :  Akta  Perjanjian;  Jual  Beli  Tanah  Kavling;  Ikatan  Jual  Beli;  Pembatalan Perjanjian.

## Abstract
The object of discussion in this Juridical Review is Decision Number: 535 / Pdt.G / 2015 / PN.SBY in  the  case  of  dispute  Cancellation  of  Purchase  Agreement  No.  33  that  was  made  in  front  of Wahyudi, SH, as Notary dated February 15, 2012 after Ronawati Wongso as the buyer of land plots settled payment for the purchase of land plots to PT.  Darmo Green Land as a seller of land  plots. Writing  the  Judicial  Review  this  ruling  uses  the  method  of  normative  legal  research  based  on  the legal  juridical  norms  of  the  object  under  study,  starting  to  sit  on  disputes,  legal  facts,  judges' deliberations  until  a  verdict  is  handed  down  on  the  case  of  cancellation  of  the  Deed  of  Sale Agreement. This Juridical Review emphasizes that one of the main tasks of the court is to make a decision  on  a  dispute  that  benefits  both  parties.  Decisions  handed  down  should  ideally  be  of positive  benefit,  so  that  decisions  made  by  the  court  are  capable  of  being  authoritative  and  wise. The  results  showed  that  the  panel  of  judges  was  very  careful  and  careful  in  taking  legal considerations. Thus, the decision reflects justice and is in accordance with existing legal norms
Keywords: Cancellation of Purchase Agreement, Legal Research, Decision, Legal Norms, Penulis : a imamsujono.shi@gmail.com
ISSN: 2355-1550c(online) , 1858-0246(Print) Akreditasi SK No. 28/E/KPT/2019 Doi: 10.35973/sh.v17i1.1389 http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/SH/index

## LATAR BELAKANG
Pengadilan   menjadi sebuah instansi pemerintah yang dipercaya masyarakat sebagai tempat meletakkan harapan untuk mendapatkan keadilan atas masalah hukum yang mereka alami.  Banyak  dari  para  pencari  keadilan  percaya  bahwa  mereka  akan  mendapatkan  apa yang  mereka  harapkan  dari  lembaga peradilan, untuk  harapan  tersebut  sudah  sewajarnya seluruh stakeholder lembaga peradilan bekerja secara extraordinary.
Produk hukum lembaga peradilan ada dua yaitu penetapan dan putusan. Penetapan merupakan keputusan pengadilan yang dihasilkan atas permohonan dan putusan merupakan keputusan  pengadilan  atas  perkara  gugatan  berdasarkan  adanya  suatu  sengketa  atau perselisihan yang berisi penyelesaian final atas persengketaan perkara. Berdasarkan hal ini pengadilan menentukan dengan pasti hak ataupun hubungan hukum terhadap objek sengketa bagi para pihak.
Peradilan  sebagai  ujung  tombak  penegakan  hukum  diharapkan  dapat  memberikan rasa  keadilan    kepada    masyarakat.    Hasil    kerja  lembaga  peradilan  melalui  penjatuhan putusan yang  bertitik  tolak  pada  nilai-nilai  keadilan, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa  menjadikan  pengadilan    sebagai  barometer  sekaligus  legitimasi  masyarakat  dalam menilai dari institusi yudisial.
Dalam  menjalankan  fungsinya  untuk  menegakkan  keadilan,  maka  peradilan memerlukan dasar norma hukum dan perundang – undangan dalam menjatuhkan putusan. Dasar norma hukum tersebut salah satunya berupa KUHPerdata,  sehingga pengadilan harus memutuskan permasalahan tersebut untuk menjamin kepastian hukum.
Pada  tanggal  15  Februari 2012,  PT.  Darmo Green  Land pada  saat  itu  diwakili  oleh direktur yang bernama Sukanto Tjakra dan Ronawati Wongso membuat perjanjian jual beli dihadapan  Notaris  Wahyudi,  SH  di  Surabaya,  sebagaimana  tertulis  dalam  Akta  Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 33, tertanggal 15 Februari 2012 atas 2 bidang tanah HGB No. 715/Kel Sukomanunggal, seluas 375 M² dan tanah HGB No. 716/Kel Sukomanunggal, seluas 375 M² dengan  total  harga  Tiga  Milyar  Tiga  Ratus  Juta  Rupiah  (Rp.  3.300.000.000,-)  dengan peralihan hak atas tanah setelah pembayaran dilakukan lunas.
Sesuai  dengan  perjanjian  yang  telah  disepakti  maka  setelah  lunas  melakukan pembayaran Ronawati Wongso menerima Sertipikat HGB No. 715 dan Sertipikat HGB No. 716 sebagaimana dalam TandaTerima tanggal 23 Januari 2013 dari PT. Darmo Green Land yang diwakili oleh Soekanto Tjakra yang sudah tidak menjabat sebagai direktur.
Setelah  terjadi  perubahan  pengurus  PT.  Darmo  Green  Land  menyadari  bahwa Perjanjian  Ikatan  Jual  Beli  yang  dilakukannya  dengan  Ronawati  Wongso  bertentangan dengan perundang-undangan yang yang berlaku, yaitu: Pasal 146 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman  yang menyatakan “Badan Hukum yang membangun lisiba dilarang menjual kaveling tanah matang tanpa rumah.” Jika rumusan Pasal 146 ayat (1) tersebut dihubungkan dengan fakta dalam Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 33, tertanggal 15 Februari 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Wahyudi,SH maka ditemukan beberapa hal berikut:
1.  Bahwa dalam Perjanjian Jual Beli antara PT. Darmo Green Land dengan Ronawati Wongso yang diperjualkan adalah tanah kavling tanpa rumah
2.  Bahwa  Perjanjian  Jual  Beli  yang  dilakukan  oleh  PT.  Darmo  Green  Land  dengan Ronawati Wongso dilakukan pada saat kondisi tidak terjadi krisis yang menyebabkan kesulitan liquiditas bagi PT. Darmo Green Land
PT. Darmo Green Land menyadari peralihan hak atas tanah kavling yang dilakukan kepada Ronawati Wongsi melanggar perundang-undangan kemudian menawarkan kepada Ronawati Wongso untuk mengambil mengambil uang :
1.  Pengembalian  uang  pembayaran  atas  pembelian  tanah  kavling  sebesar  Rp. 3.300.000.000,- (Tiga milyar tiga ratus juta rupiah)
2.  Pemberian  bunga  6  %  (Enam  persen)  pertahun  atau  0,5  %  (setengah  persen) perbulan,  kepada  Ronawati  Wongso  terhitung  mulai  lunasnya  pembayaran  yaitu tanggal 23 Januari 2013 hingga tanggal 16 Juni 2015.
3.  PT.  Darmo  Green  Land  menawarkan  kepada  Ronawati  Wongso  untuk mengembalikan uang pembayaran yang telah dibayarkan senilai Rp. 3.300.000.000,- (Tiga milyar tiga ratus juta rupiah) ditambah bunga sebesar Rp. 478.500.000,- (Empat ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan nilai total sebesar Rp. 3.778.000,-  (Tiga  Milyar  Tujuh  Ratus  Tujuh  Puluh  Delapan  Juta  Lima  Ratus  Ribu Rupiah)
Dengan  tidak  tercapaianya  kesepakatan  antara  PT.  Darmo  Green  Land  dengan Ronawati  Wongso  maka  PT.  Darmo  Green  Land  mengajukan  gugatan  pembatalan  Akta Perjanjian  Ikatan  Jual  –  Beli  No.  33,  tertanggal  15  Februari  2012  yang  dibuat  dihadapan Notaris Wahyudi,SH. kepada Pengadilan Negeri Surabaya.
Objek  yang  penulis  kaji  dalam  Tinjauan Yuridis ilmiah ini adalah produk hukum yang dihasilkan oleh  pengadilan  yang  berupa  putusan,  karena di dalam putusan tersebut penulis  menemukan  beberapa  permasalahan  yang  harus  diselesaikan  menurut  hukum, sehingga  cita  hukum  yang  diharapkan dan dinyatakan dalam konsep rechstaat atau negara hukum  dapat  berjalan  dengan  optimal.  Dalam  Tinjauan  Yuridis  ilmiah  ini  penulis  akan mengkaji putusan   yang   dikeluarkan   oleh   Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 08 Desember 2015 yaitu Putusan Nomor : 535/Pdt.G/2015/PN.SBY, mengenai sengketa jual beli tanah kavling antara PT. Darmo Green Land dan Ronawati Wongso.

## PERMASALAHAN
Berawal  dari  latar  yang  sudah  diuraikan  tersebut  penulis  mengidentifikasi  ada  2 permasalahan yang memerlukan jawaban atau penjelasan, yaitu:
1.  Bagaimanakah isi pertimbangan dan amar Putusan Nomor : 535/Pdt.G/2015/PN.SBY?
2.  Bagaimanakah tinjauan yuridis atas Putusan Nomor : 535/Pdt.G/2015/PN.SBY ?

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  Penelitian  Hukum Normatif. Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bahan – bahan hukum (legal  materialls)  dikategorikan  sebagai  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder. Bahan  hukum  primer  meliputi  perundang  –  undangan  (KUH  Perdata,  Undang  –  Undang Nomor  48  Tahunn  2009  Tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  UU  No.  1  Tahun  2011  Tentang Perumahan  dan  Kawasan  Pemukiman)  Putusan  Pengadilan  Negeri  Surabaya  Nomor  : 535/Pdt.G/2015/PN.SBY,  dan  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  :  1673  K/Pdt/2017. Sedangkan  bahan  hukum  sekunder  meliputi  berbagai  karya  ilmiah  para  ilmuwan,  laporan penelitian,  kamus,  ensiklopedia,  jurnal  –  jurnal  penelitian  hukum  dan  non  hukum,  hasil seminar,  makalah,  artikel  maupun  pendapat  pakar  hukum  yang  berkaitan  dengan  materi penelitian, majalah, dan lain sebagainya.

## PEMBAHASAN

## 1.  Pertimbangan Dan Amar Putusan Pengadilan Nomor : 535/Pdt.G/2015/PN.SBY
Hakim  menurut  Komisi  Hukum  Nasional  Republik  Indonesia  adalah  sebuah personifikasi  suatu  lembaga peradilan  yang  agung,  mempunyai tugas  dan  tanggung  jawab dalam mengemban amanah yang berat. Didalam menentukan suatu keputusan hakim selain harus  mempunyai  kemampuan  inteketual,  hakim  juga  diharapkan  memiliki  integritas  dan moral yang tinggi, bahkan pada titik tertentu, termasuk juga marus memiliki tingkat keimanan dan  ketaqwaan,  serta  kemampuan  berkomunikasi  dengan  bagus,  sehingga  dalam menjalankan  perannya,  kewibawaan  dan  statusnya  dihadapan  masyarakat  harus  dapat diperlihatkan,  pada  akhirnya  hasil  kerjanya  dapat  mencerminkan  rasa  keadilan,  menjamin kepastian hukum dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. 1
Ø Pertimbangan Majelis Hakim :
1.  Menimbang bahwa Ronawati Wongso telah melunasi angsuran keseluruhan kepada PT. Darmo Green Land dengan total pembayaran Rp.3.300.000.000,00-
2.  Menimbang bahwa PT. Darmo Green Land melalui Soekamto Tjakra selaku Direktur yang  lama  telah  menyerahkan  2  (dua)  Sertifikat  HGB  No.715  dan  Sertifikat  HGB No.716;
3.  Menimbang bahwa Ronawati Wongso telah membayar lunas harga tanah dan telah diserah terimakan Sertifikat  HGB yaitu pada 14 Januari 2013, maka jelaslah pada ssat intu telah terjadi jual beli tanah kavling meskipun belum terjadi penandaanganan akta jual beli;
4.  Menimbang bahwa Badan Hukum yang membangun Lisiba dilarang menjual kavling Tanah matang tanpa rumah berdasarkan ketentuan pasal 146 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2001;
5.  Menimbang bahwa adanya ancaman sanksi pidana denda Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) terkait  ketentuan pasal 146 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2001 diatur dalam pasal 162 ayat (1) huruf c maka PT. Darmo Green Land sudah tepat untuk berusaha meminimalisir resiko denda tersebut dengan mengajukan pembatalan Akta Perjanjian Perikatan Jual Beli Nomor 33 yang dibuat dihadapan notaris tersebut;
6.  Menimbang bahwa pasal 146 ayat (1) UU No.1 Tahun 2001 berlaku bagi perjanjian antara  PT.  Darmo  Green  Land dan  Ronawati  Wongso oleh  karenanya  perjanjian antara PT. Darmo Green Land dan Ronawati Wongso telah tidak memenuhi salah satu syarat  sahnya  perjanjian  yakni  suatu  sebab  yang  halal  karena  perjanjian  tersebut
1 Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia.(2003) Laporan Akhir Rekrutmen Dan Karir Di Bidang Peradilan , Disusun Oleh Kelompok Kerja A.2 Fakultas Hukum  Universitas  Gadjah  Mada, Yogjakarta:  Fakultas  Hukum  UGM, iii
dilarang oleh Undang-Undang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka perjanjian jual beli tanah tersebut haruslah dinyatakan batal demi hukum;
7.  Menimbang bahwa PT. Darmo Green Land dan Ronawati Wongso telah menjalankan keawjiban masing-masing maka wajar jika keadaan dikembalikan seperti semua,dan PT. Darmo Green Land cukup adil dihukum mengembalikan semua pembayaran yang telah dilakukan Ronawati Wongso beserta bunga 1% dengan rincian :
a.  Pembayaran lunas Ronawati Wongso Rp. 3.300.000.000,-
b.  Pembebanan bunga sebesar 1% x 25 Bulan = Rp. 825.000.000,-
c.  Pengembalian Total PT. Darmo Green land ke Ronawati Wongso sebesar Rp. 4.125.000.000,-
8.  Menimbang  bahwa  PT.  Darmo  Green  Land  telah  mampu  membuktikan  dalil gugatannya  sebagian  maka gugatan PT.  Darmo Green Land untuk  bagian  tersebut dapatlah dikabulkan;
Ø Amar Putusan :
1.  Mengabulkan gugatan PT. Darmo Green Land sebagian;
2.  Menyatakan Akta Perjanjian lkatan Jual Beli No.33 tertanggal 15 Pebruari 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Wahyudi,SH, di Surabaya batal demi hukum, tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
3.  Memerintahkan  PT.  Darmo  Green  Land untuk  mengembalikan  uang  pembayaran disertai bunga yang totalnya Rp.4.125.000.000,- (empat milyar seratus dua puluh lima juta rupiah);
4.  Menolak gugatan PT. Darmo Green Land selain dan selebihnya;
5.   Menghukum  Ronawati  Wongso  untuk  membayar  biaya  perkara  sejumlah Rp.1.276.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
Dalam memecahkan perkara semestinya hakim menekankan pada kegunaan ilmu hukum secara   empiris.   Hal   ini   mengingat   bahwa ilmu   hukum   setidak- tidaknya   adalah   untuk dapat menjelaskan eksistensi objeknya beserta problematik yang berkenaan dengan objeknya. Inilah kegunaan minimum ilmu yang menjadi titik pangkal bagi kegunaan manusia sesuai kepentingan   dan   tujuannya.   Jika   misalnya sudah jelas apa yang menjadi problematik dari objek  ilmu  tertentu  yang  merugikan manusia atau yang tidak menyenangkan manusia, maka pemecahannya ditentukan lagi oleh hal lain, yaitu yang sangat menentukan adalah energi yang tersedia yang dapat dipergunakan oleh manusia untuk mengatasi atau memecahkan masalah yang tidak menyenangkan manusia itu. 2
2 Voll, W.D.S. Negara Hukum Dalam Keadaan Pengecualian . Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm.8
Jurnal Spektrum Hukum Vol 00,No 0 (2020) e-issn: 2355-1550 ,p-issn:1858-0246
Dalam     pandangan     penulis,     majelis hakim dalam menjatuhkan perkara a quo lebih menekankan pada aliran positivisme yang cenderung pada pemenuhan atas  kepastian  hukum.  Secara  harfiah  memang  fungsi  dari  hukum  tidak  hanya menegakkan  keadilan,  dan  ada  fungsi  lain  yaitu  kepastian  sebagaimana  yang digunakan. Akan tetapi jika dalam praktik ketiga fungsi hukum itu bertentangan, maka hakim  dalam  membuat  putusan  harus  membuat  mengutamakan  keadilan  di  atas kepastian  dan  kemanfaatan  dengan  susunan  skala  prioritas  yang  tepat.  Keadilan dijadikan pisau  analisis  dalam  setiap  tahapan  putusan yang akan dibuat dalam perkara, mulai dari tahapan konstantir , tahap kualifikasi, dan tahap konstituir .
Secara  konseptual,  Rahardjo  merumuskan  pengertian    penegak    hukum sebagai    suatu  proses  untuk  mewujudkan  keinginan-keinginan  hukum  menjadi kenyataan secara realitas. Keinginan hukum dalam pengertian adalah pikiran-pikiran yang  menjadi  pembentuk  dan  perumus  peraturan  hukum  itu.  Peraturan-peraturan hukum  yang  dibuat  oleh  lembaga  legislatif  pada  dasarnya  merupakan  manifestasi hasil perjuangan kekuasaan di dalam masyarakat, sehingga tidaklah berlebihan jika ada pendapat bahwa pihak yang berkuasa juga menentukan bagaimana isi peraturan hukum yang dibuat). 3 .
Penjatuhan putusan yang hanya mendasarkan peratuan hukum yang berlaku, tanpa mempertimbangkan hasil konkret yang penerapan putusan di masyarakat dapat dikatakan  bahwa  putusan  yang  dikeluarkan  telah  mencederai  rasa  keadilan  di masyarakat  dan  tentunya  akan  mempengaruhi  terhadap  ketertiban  masyarakat hukum yang diwajibkan untuk senantiasa tunduk dan patuh terhadap segala produk hukum yang berlaku.

## 2. Tinjauan Yuridis Putusan Nomor : 535/Pdt.G/2015/PN.SBY
Menurut  R.  Soeparmono,  sumber  hukum  yang  dapat  diterapkan  oleh  hakim dapat  berupa  peraturan  perundang-undangan  berikut  peraturan  pelaksanaannya, hokum tidak tertulis (hukum adat), putusan desa, yurisprudensi, ilmu pengetahuan maupun  doktrin/ajaran  para  ahli.  Hakim  dalam  memutuskan  suatu  perkara  harus didasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada. Dasar hukum diartikan  sebagai pencarian alasan tentang    hukum    atau    pencarian    dasar  tentang  bagaimana seorang  hakim  memutuskan  perkara/kasus  hukum,  seorang  pengacara  meng- argumentasi-kan hukum dan bagaimana seorang ahli hukum menalar hukum. 4
3 Sujono, A.R.,  &  Daniel,  B.  (2013). Komentar  Dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika . Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 61-62
4 Tim  Peneliti  Komisi  Yudisial  RI. Profesionalisme  Hakim:  Studi  Tentang  Putusan Pengadilan Tingkat Pertama  dalam  Perkara  Perdata  dan Pidana di Indonesia. Riset: Komisi Yudisial. Jakarta, 2009. hlm 27
Dalam menemukan hukum, ditegaskan dalam Pasal 28 UU No. 4  Tahun  2004, bahwa  "Hakim  wajib  menggali,  mengikuti  dan  memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kata menggali mengasumsikan bahwa hukumnya itu ada, tetapi tersembunyi, agar sampai  pada  permukaan  masih  harus digali.  Jadi  hukumnya  itu  ada,  tetapi masih harus digali, dicari dan diketemukan, kemudian diciptakan. Proses-proses  pembuatan  putusan  yang selalu terkait dengan aktivitas bernalar hakim. Aktivitas bernalar dari Hakim dengan yang selalu diwarnai dengan  keanekaragaman  kerangka  berpikir  yuridis  dan  orientasi  yang  terpelihara dalam   sebuah   sistem   autopoesis,   sehingga   dapat   berkembang   menurut logikanya  sendiri,  dan  eksis  sebagai  sebuah  model  penalaran  yang  khas  sesuai dengan  tugas-tugas  profesionalnya. 5
Pada hakikatnya asas-asas   tersebut terdapat dalam Pasal 178 HIR/189 RBG dan Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, diantaranya yaitu Memuat Dasar Alasan yang Jelas dan Rinci 6
Putusan yang dibuat oleh hakim harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan  tersebut  dikategorikan  putusan  yang  tidak  cukup  pertimbangan  atau onvoldoende  gemotiveerd .  Alasan  ataupun  argumen  yang  dijadikan  pertimbangan hakim  dapat  berupa  pasal-pasal  tertentu  peraturan  perundang-undangan,  norma yang berlaku di masyarakat, hukum kebiasaan, yurisprudensi atau doktrin hukum lain.
Pasal  50  Undang  -  Undang  No.  48  Tahun  2009  Tentang  Kekuasaan Kehakiman  yang  menegaskan  bahwasanya  Putusan  pengadilan  selain  harus memuat alasan atau argumen hukum dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari  peraturan  perundang-undangan  yang  bersangkutan  atau  sumber  hukum  tak tertulis dalam masyarakat yang dijadikan dasar untuk mengadili. 7 Untuk memenuhi kewajiban  itulah  Pasal  5  UU  Kekuasan  Kehakiman  memerintahkan  hakim  untuk menggali  nilai-nilai,  mengikuti,  dan  memahami  nilai-nilai  hukum  dan  rasa  keadilan yang hidup dalam masyarakat.
Bertitik tolak dari pasal yang dikemukakan di atas, putusan yang tidak cukup pertimbangan  adalah  masalah  yuridis,  akibatnya  putusan  dapat  dibatalkan  pada tingkat  banding  atau  kasasi.  Begitu  pula  pertimbangan  yang  mengandung kontradiksi,  yang pada  akhirnya  putusan  demikian  tidak  memenuhi  syarat  sebagai putusan  yang  jelas  dan  rinci  karena  pertimbangan  hakim  yang  mengandung kontradiksi tersebut, sehingga cukup alasan menyatakan   putusan yang dijatuhkan
5 Sidharta. Penalaran Hukum dalam Sudut Pandang Keluarga Sistem Hukum dan Penstudi Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm 206
6 Isnantiana,  Nur  Iftitah.  “ Legal  Reasoning  Hakim  dalam  Pengambilan  Putusan  Perkara  di  Pengadilan” . Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam, [S.l.], p. 41-56, Oct. 2017
7 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
melanggar  asas  yang  digariskan  Pasal  50  UU  No.  48  Tahun  2009  Tentang Kekuasaan Kehakiman
Menurut Aristoteles  terdapat  dua  macam keadilan,   yaitu   keadilan distributif (keadilan yang  bersifat  menyalurkan),  artinya  keadilan yang memberikan kepada setiap  orang  menurut  jasa  ( according  to  merit ).  Keadilan  ini  bersifat  proporsional, berarti  persamaan  dalam  rasio  ( for  proportion  is  equality  of  rations ).  Walaupun nyatanya  orang  menerima  sejumlah  yang  tidak  sama,  tetapi  dalam  nalar  ada persamaan, sebab penyaluran  yaitu  dilakukan  berdasarkan  jasa masing-masing. Keadilan  ini  tidak  menuntut  supaya  tiap-tiap  orang  mendapat  bagian  sama banyaknya, jadi bukan persamaan melainkan kesebandingan. Keadilan distributif ini terutama menguasai hubungan antara masyarakat, khususnya negara dan individu.
Keadilan  kumulatif,  menurut  istilah  Apeldoorn  atau  yang  oleh  Aristoteles dinamakan keadilan yang bersifat membetulkan ( rectiflcatory justice ),  yaitu  keadilan yang  memberikan kepada setiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa-jasa perorangan. Keadilan ini memegang peran dalam tukar menukar, di mana dalam  pertukaran  barang-barang  dan  jasa,  sebanyak  mungkin  harus  terdapat persamaan antara apa yang dipertukarkan. Keadilan kumulatif terutama menguasai hubungan antar individu. 8
Keadilan menurut Rawls pada dasarnya adalah keadilan yang mengutamakan kebebasan  individual  yang bertanggung  jawab. 9 Penegakan  hukum  yang adil  atau berkeadilan akan tercapai apabila hukum yang ditegakkan, begitu pula hukum yang mengatur cara-cara penegakan hukum adalah benar dan berkeadilan. Suatu aturan hukum akan benar dan adil apabila dibuat dengan cara-cara yang benar dan materi muatannya  sesuai  dengan  kesadaran  hukum  dan  memberi  sebesar-besarnya manfaat  bagi  kepentingan  orang  perorangan  dan  masyarakat  banyak  pada umumnya.
Putusan  pengadilan  harus  dapat  memberikan  keadilan  atau  setidaknya memberikan penyelesaian sengketa yang bermanfaat kepada para  pihak. Aktualisasi hakim  dalam  menjalankan  fungsinya      harus      selalu      mencerminkan      diri  pada kenyataan hukum dan norma – norma lain yang berkembang di masyarakat. Dengan menempatkan  diri  secara  berani  tapi  profesional  serta  humanis  dari  cara  berpikir. Penempatan asas dan teori hukum, analitis positivistik untuk meraih tujuan berupa perwujudan  keadilan  yang  substantif  tanpa  meninggalkan  penafsiran  yang disandarkan pada harmonisasi logika dan norma hukum yang bersumber pada asas hukum  lebih  dari  satu  cabang  kekhususan  disiplin  ilmu  dalam  menjatuhkan  suatu putusan.
8 Rumokoy, D.A., & Maramis, F., Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014. hlm.29- 30
9 Akub,  M.S.,  &  Badaru,  B. Wawasan  due  process  of  law  dalam  sistem  peradilan  pidana , Yogyakarta: Rangkang Education, 2012, hlm. 19
Dengan demikian, sudah menjadi keharusan untuk menggunakan kemapuan berpikir secara mendalam dalam rangka mencari dan menemukan hakikat kebenaran terhadapa  permasahan  yang  terjadi  merupakan  sebuah  jalan  keluar  yang  rasional dengan menguunakan hukum sebagai piranti untuk mewujudkan sebuah keadilan.
Hal yang harus dilakukan oleh hakim adalah memahami esensi hermeneutika hukum  dengan  menginterpretasikan  teks  hukum,  konteks  bagaimana  hukum  itu dilahirkan, serta bagaimana kontekstualisasi atau penerapan hukumnya pada masa sekarang dan masa mendatang . 10
Di  dalam  hukum  Indonesia  yang  menganut civil  law  system , ratio  decidendi tersebut dapat dilihat pada konsiderans "Menimbang" pada "Pokok  Perkara". Ratio dapat ditemukan dengan memperhatikan fakta materiil dan putusan yang didasarkan atas fakta itu. Pertimbangan hakim yang digunakan dalam memutus perkara menjadi alasan  hukum  atau decidendi dalam  sebuah  putusan  pengadilan. 11 Untuk menemukan ratio decidendi dalam suatu putusan biasanya dapat dilihat pada bagian- bagian tertentu. Untuk sampai kepada salah satu putusan itu hakim harus menuliskan alasan-alasannya,  yaitu ratio  decidendi nya.  Dengan  demikian,  dari  suatu  fakta materiil  dapat  terjadi  dua  kemungkinan  putusan  yang  saling  berlawanan.  Yang menentukan adalah Ratio decidendi putusan itu. 12
Pada  umumnya  fungsi Legal  Reasoning adalah  sebagai  sarana mempresentasikan  pokok-pokok  pemikiran  tentang  problematika  konflik      hukum antara   seseorang   dengan   seorang   lainnya,   atau   antara masyarakat dengan pemerintah  terhadap  kasus-kasus  yang  menjadi  kontroversi  atau  kontraproduktif untuk  menjadi  replica  dan  duplica  percontohan  terutama  menyangkut  baik  dan buruknya  system  penerapan  dan  penegakan  hukum,  sikap  tindak  aparatur  hukum dan lembaga peradilan. 13
Dasar  hukum  dari  pada  putusan  itu  harus  dicantumkan  dengan  jelas  dalam pertimbangan  hukumnya,  dan  sesuai  dengan  sistem  penalaran  hukum  dalam membuat  putusan. 14 Hakim  dalam  membuat  argumentasi  pada  putusannya senantiasa  akan  menggunakan  logika  formal    dengan    menarik    kesimpulan    dari premis  mayor  dan  premis  minor. Selain  menarik  fakta  atau  peristiwa  hukum hakim  harus  mensinerjikan norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat,
10 Rifai, A. Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif  Hukum Progresif . Cetakan Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 89
11 Mertokusumo,   Soedikno. Hukum   Acara   Perdata   Indonesia ,   Yogyakarta: Liberty, 2002. Hlm 203
12 Peter, Mahmud Marzuki. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana, 2009. hlm 94
13 Abraham,  Amos  HF. Legal  Opinion  Teoritis  &  Empirisme. Jakarta:  PT. Grafindo Persada, 2007. hlm 34
14 N.E.  Algra,  K.  van  Duyvendijk, terjemah  J.C.T.  Simorangkir .  Mula  Hukum, Beberapa Bab Mengenai Hukum dan Ilmu Hukum untuk Pendidikan Hukum dalam Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Bina Cipta, 1983. hlm 65
Jurnal Spektrum Hukum Vol 00,No 0 (2020) e-issn: 2355-1550 ,p-issn:1858-0246
baik  dari  hukum  positif,  hukum  kebiasaan  dan  norma-norma  hukum  lainnya. Sehingga putusan tersebut akan  terjadi  sistimatis  dan  logis  dan  apabila  di  baca dapat    diketahui    atau  dipahami  dengan  jelas  argumen-argumen  atau  alasan- alasannya.  Sehingga  dapat  diketahui  dan  dipahami  dari  putusan  tersebut mengandung kemanfaatan, kepastian hukum dan keadilan bagi pencari keadilan.
Latar belakang pembatalan akta jual beli tanah dari segi perundang-undangan dapat digolongkan : 15
a.  Tidak terpenihi syarat yang sudah ditetapkan oleh UU tentang perjanjian formil sehingga perjanjian batal demi hukum;
b.  Tidak terpenuhinya syarat sah suatu perjanjian;
c.  Terpenuhinya syarat batalnya suatu perjanjian yang bersyarat;
d.  Pembatalan perjanjian yang diajukan atas dasar action paulina ;
Sedangkan dalam beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung, ada beberapa faktor  yang  melatarbelakangi  pembatalan  akta  perjanjian  yang  dibuat  oleh  PPAT, yaitu: 16
a.  Batalnya  perjanjian  karena  tidak  terpenuhi  syarat  sahnya  perjanjian  tentang adanya kesepakatan para pihak , sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata;
b.  Batalnya  perjanjian  karena  tidak  terpenuhi  syarat  sahnya  perjanjian  tentang adanya suatu hal tertentu , sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata; c.  Batalnya  perjanjian  karena  tidak  terpenuhi  syarat  sahnya  perjanjian  tentang adanya sebab yang halal , sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata; d.  Batalnya perjanjian karena hak membeli kembali terhadap objek jual beli;
e.  Batalnya perjanjian karena penggunaan surat kuasa mutlak dalam jaul beli;
f.  Batalnya perjanjian karena bersama yang dijualbelikan;
g.  Batalnya perjanjian karena syarat kebatalan dalam perjanjian jual beli;
h.  Batalnya perjanjian karena kondisi keadaan darurat ( noodtoestand ); i.  Batalnya perjanjian karena kebatalan hak atas tanah.
Pembatalan perjanjian jual beli di hadapan Notaris mempunyai akibat hukum ganti  kerugian,  pebatalan  perjanjian,  pembatalan  perjanjian  disertai  ganti  rugi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1243 dan Pasal 1244 KUH Perdata, Tuntutan gantu  rugi  dapat  disampaikan  oleh  pihak  yang  dirugikan  kepada  pihak  yang membatalkan  perjanjian  atau  pihak  yang  telahingkar  janji/wanprestasi  dalam perjanjian pengikatan jual beli. 17
15 Rafiq Adi Wardana, Dkk. “Pembatalan Akta Jual Beli PPAT Yang Cacat Hukum Dengan Putusan Pengadilan  (Studi  Kasus  Putusan  Pengadilan  Tinggi  Tanjungkarang  No.  17/Pdt.G/2012/PT.  TK)”. REPERTORIUM Vol 6, No 1 (2019)
16 Ibid 17 Fatmawati,  “Kajian  Yuridis  Pembatalan  Akta  Pengikatan  Jual  Beli  Tanah  Terkait  Syarat  Subyektif”, REPERTORIUM Vol 6, No 1 (2019)
Adapun  Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli  (PPJB)  untuk  properti  rumah  susun dengan  sistem Pre  Project  Selling yang dibuat  di  hadapan  notaris  dapat  dilakukan setelah memenuhi beberapa syarat sesuai Pasal 42 dan 43 UU Rumah Susun:
a.  status hak kepemilikan atas tanah yang dijual, b.  kepemilikan IMB atas properti yang akan dibangun,
c.  ketersediaan prasarana dalam lingkungan,
d.  sarana, dan utilitas umum dalam lingkungan,
e.  keterbangunan paling sedikit 20% dari keseluruhan rencana dibangun,
f.  dan hal-hal lain yang diperjanjikan.
Apabila  tidak terpenuhinya  syarat  PPJB  yang  telah  diatur  dalam  UU  Rumah Susun  tersebut  maka  akibat  hukumnya  PPJB  tersebut  batal  demi  hukum. 18 Syarat sahnya peralihan hak atas tanah melalui jual beli yaitu:
a.  Pertama, syarat materiil meliputi pembeli berhak membeli, penjual berhak menjual, tanah yang diperjualbelikan tidak dalam sengketa.
b.  Kedua,  syarat  formal  meliputi  semua  syarat  materiil  yang  sudah terlengkapi semua maka PPAT akan membuat akta jual belinya. 19
Perjanjian pengikatan jual beli tanah dan properti selalui mendahuli sebelum perjanjian  jual  beli  tanah  dan  propertinyadan  dilakukan  dihadapan  PPAT  (Pejabat Pembuat Akta Tanah) atau Notaris karena Akta Pengikatan Jual Beli menjadi sebuah akta  otentik  dengan  kekuatan  pembuktian  yang  sempurnadengan  maksud  untuk memberi  perlindungan  kepada  para  pihak  yang  membuat  perjanjian.  Untuk membatalkan  sebuah  perjanjian  harus  melalui  putusan  hakim  melalui  pengadilan seperti tercantum dalam Pasal 1266 ayat (2) KUHPerdata. Suatu perjanjian yang sah dapat  dibatalkan  dengan  melihat  apakah  terdapat  klausul  yang  mengatur  tentang adanya kemungkinan pembatalan perjanjian disertai penyebab dan konsekuensi bagi para pihak. 20
Penyerahan  barang  menurut  Pasal  1475  KUHPerdata  adalah  penyerahan barang  yang  dijual  kepada  penguasaan  pembeli  dan  menjadi  kepunyaan pembeli,sedangkan ongkos terkait penyerahan tersebut menjadi tanggungan pembeli. Akan tetapi ongkos penyerahan tersebut dapat ditentukan sesuai kesepakan menurut
18 Lintang Yudhantaka.  “Keabsahan  Kontrak  Jual Beli  Rumah Susun Dengan  Sistem  Pre  Project  Selling”. YURIDIK A. Volume 32 No. 1, Januari 2017
19 Fredrik Mayore Saranaung. “Peralihan Hak Atas Tanah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.” LEX CRIMEN Vol. VI/No. 1/Jan-Feb/2017
20 Muh.  Taufiq  Amin. “Konsekuensi  Pembatalan  Akta  Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli  (PPJB)  Dalam Praktek Jual Beli Properti di Makassar”. JURISPRUDENTIE Volume 5 Nomor 1 Juni 2018
Jurnal Spektrum Hukum Vol 00,No 0 (2020) e-issn: 2355-1550 ,p-issn:1858-0246
Pasal  1476  KUHPerdata,  misalnya  ongkos  penyerahan  ditanggung  bersama  atau ditanggung oleh penjual. 21
Putusan  Pengadilan  Negeri  Surabaya  Nomor  :  535/Pdt.G/2015/PN.SBY merupakan  putusan  yang  sesuai  dengan  norma  hukum  serta  mempertimbangkan keadilan sehingga asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan yang yang dicita- citakan hukum benar-benar dapat dicapai.
Tinjauan dan analis penulis tersebut dapat dilihat pada pertimbangan hukum majelis hakim yang memeriksa dan memutus sengketa antara PT. Darmo Green Land dan Ronawati Wongso, diantaranya yaitu :
Ø Bahwa  oleh  karenanya  ketentuan  pasal  146  ayat  (1)  UU  No.1  Tahun  2001 berlaku bagi perjanjian antara PT. Darmo Green Land dan Ronawati Wongso oleh  karenanya  perjanjian  antara  PT.  Darmo  Green  Land dan  Ronawati Wongso telah tidak memenuhi salah satu syarat sahnya perjanjian yakni suatu sebab  yang  halal  dimana  perjanjian  tersebut  dilarang  oleh  Undang-Undang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka perjanjian jual beli tanah tersebut haruslah dinyatakan batal demi hukum;
Ø Bahwa  PT.  Darmo  Green  Land dan  Ronawati  Wongso telah  menjalankan keawjiban  masing-masing  maka  wajar  jika  keadaan  dikembalikan  seperti semua,dan PT. Darmo Green Land cukup adil dihukum mengembalikan semua pembayaran  yang  telah  dilakukan  Ronawati  Wongso  beserta  bunga  1% dengan rincian :
o Pembayaran lunas Ronawati Wongso Rp. 3.300.000.000,-
o Pembebanan bunga sebesar 1% x 25 Bulan = Rp. 825.000.000,-
Pengembalian Total PT. Darmo Green land ke Ronawati Wongso sebesar Rp. 4.125.000.000,-
Putusan  Pengadilan  Negeri  Surabaya  Nomor  :  535/Pdt.G/2015/PN.SBY tersebut dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap dengan keluarnya putusan Mahkamah Agung Nomor 1673 K/Pdt/2017  yang menolak permohonan kasasi Ronawati Wongso. 22
21 Made Gede Arthadana. “Akibat Hukum Pembatalan Akta Pengikatan Jual Beli Terhadap Biaya Yang Ditimbulkan Di Depan Notaris”. KRETTHA DYATMIKA Vol 14 No 1 (2017)
22 Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1673 K/Pdt/2017 Tahun 2017

## RONAWATI WONGSO VS PT DARMO GREEN LAND
https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/f25bd6f5acb4a0b9a8aa5628637106fc  diakses  7 Desember 2019 pukul 23.56

## PENUTUP

## a.  Kesmipulan
Dalam Putusan Pengadilan Negeri surabaya Nomor : 535/Pdt.G/2015/PN.SBY. yang memutus sengketa jual beli tanah kavling antara PT. Darmo Green Land sebagai penjual dan Ronawati  Wongso  sebagai  pembeli,  yang  mengabulkan  sebagian  gugatan  PT.  DARMO GREEN GARDEN yang memohon pembatalan Akta Ikatan Perjanjian Ikatan Jual Beli No. 33, yang  dibuat  dihadapan  Notaris  Wahyudi,  SH  di  Surabaya  pada  tanggal  15  Februari  ; Pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam pembatalan Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli tanah kavling tersebut adalah karenan ketentuan pasal 146 ayat (1) UU No.1 Tahun  2001 berlaku  bagi  perjanjian antara  PT. Darmo  Green Land  dan  Ronawati  Wongso oleh karenanya perjanjian antara PT. Darmo Green Land dan Ronawati Wongso telah tidak memenuhi  salah  satu  syarat  sahnya  perjanjian  yakni  suatu  sebab  yang  halal  dimana perjanjian tersebut dilarang oleh Undang-Undang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka perjanjian ikatan jual beli tanah kavling tersebut haruslah dinyatakan batal demi hukum. Oleh  karena  kedua  belah  pihak  telah  memenuhi  prestasinya  maka  keadaan  haruslah dikembalikan kepada keadaan semula, yaitu PT. Darmo Green Land harus mengembalikan uang pembayaran tanah kavling dari Ronawati Wongso ditambah bungan sesuai kewajaran, mengenai  bunga  sebesar  1%  yang  seharusnya  diberikan  PT.  Darmo  Green  Land  kepada Ronawati  Wongso  menurut  Majelis  Hakim adalah  cukup adil, bahwa  dengan demikian PT. Darmo Green Land dihukum untuk mengembalikan uang pembayaran disertai dengan bunga dengan rincian:
ü Pengembalian uang pembelian Rp. 3.300.000.000,-
ü Bunga 1% x 25 Bulan (Januari 2013 s/d Juni 2015) Rp. 825.000.000,-
ü Total Rp. 4.125.000.000,-
Putusan  Pengadilan  Negeri  Surabaya  Nomor  :  535/Pdt.G/2015/PN.SBY  yang Menyatakan Akta Perjanjian lkatan Jual Beli No.33 tertanggal 15 Pebruari 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Wahyudi, SH, di Surabaya batal demi hukum, tidak sah dan tidak memiliki kekuatan  hukum  mengikat telah  sesuai  dengan  perundang-undangan  yaitu  batalnya perjanjian karena tidak terpenuhi syarat sahnya perjanjian tentang adanya sebab yang halal , sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata.

## b.  Saran
Diktum hukum perlu mempelajari ilmu sosial jelas bukan pekerjaan sederhana. Sebab ahli hukum kebanyakan membaca pasal dan menghafalnya, kini ia harus berhadap-hadapan dengan  buku  teks  dan  laporan  penelitian  yang  banyak  melelahkan.  Bisa  jadi,  justru  orang hukum  yang  sosiologis  mempelajari  ilmu sosial untuk menutupi kelemahannya di aspek pemahaman   dan   penghafalannya    terhadap pasal-pasal  peraturan  perundang-undangan. Melihat kasus dari sudut pandang holistik artinya memandang suatu kasus tersebut dari sudut pandang norma kaidah hukum, sosiologis, keadilan, manfaat, dan kepastian hukum.
Jurnal Spektrum Hukum Vol 00,No 0 (2020) e-issn: 2355-1550 ,p-issn:1858-0246

## DAFTAR PUSTAKA
Fatmawati, dkk. (2019) “ Kajian Yuridis Pembatalan Akta Pengikatan Jual Beli Tanah Terkait Syarat Subyektif ”, REPERTORIUM  Vol 6, No 1
Fredrik  Mayore  Saranaung.  (2017)  “ Peralihan  Hak  Atas  Tanah  Menurut  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 .” LEX CRIMEN Vol. VI/No. 1
Isnantiana, Nur Iftitah. (2017) “ Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan ”. Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam, [S.l.]
Lintang  Yudhantaka.  (2017)  “ Keabsahan  Kontrak  Jual  Beli  Rumah  Susun  Dengan Sistem Pre Project Selling ”. YURIDIKA. Volume 32 No. 1
Made Gede Arthadana. (2017) “ Akibat Hukum Pembatalan Akta Pengikatan Jual Beli Terhadap Biaya Yang Ditimbulkan Di Depan Notaris ”. KRETTHA DYATMIKA Vol 14 No 1
Rafiq Adi Wardana, dkk. (2019) “ Pembatalan Akta Jual Beli PPAT Yang Cacat Hukum Dengan  Putusan  Pengadilan  (Studi  Kasus  Putusan  Pengadilan  Tinggi Tanjungkarang No. 17/Pdt.G/2012/PT. TK) ”. REPERTORIUM  Vol 6, No 1
Akub, M.S., & Badaru, B. (2012). Wawasan due process of law dalam sistem peradilan pidana . Yogyakarta: Rangkang Education.
Fanani, A.Z. (2013). Bersilsafat dalam putusan hakim (Teori dan praktik) . Bandung: Mandar Maju.
Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia. (2003) Laporan Akhir Rekrutmen Dan Karir Di Bidang  Peradilan ,  Disusun  Oleh  Kelompok  Kerja  A.2  Fakultas  Hukum  Universitas Gadjah Mada, Yogjakarta: Fakultas Hukum UGM
Marwan,  A.  (2013). Satjipto  Raharjo  sebuah  biografl  intelektual      &      pertarungan      tafsir terhadap fllsafat  hukum  progresif .  Yogyakarta:  Thafa Media.
Mertokusumo, Soedikno. (2002) Hukum   Acara   Perdata   Indonesia ,   Yogyakarta: Liberty
N.E. Algra, K. van Duyvendijk. (1983) terjemah J.C.T. Simorangkir . Mula Hukum, Beberapa Bab  Mengenai  Hukum  dan  Ilmu  Hukum  untuk  Pendidikan  Hukum  dalam PengantaruIlmu Hukum, Jakarta: Bina Cipta
Peter, Mahmud Marzuki. (2009) Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana
Prasetijo Rijadi dan Sri Priyati, (2017) Memahami Metode Penelitian Hukum Dalam Konteks Penulisan Skripsi/Tesis , Sidoarjo: Al Maktabah
Rifai,  A.  (2011). Penemuan hukum  oleh hakim dalam  perspektif hukum  progresif .  Cetakan Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
Rumokoy, D.A., & Maramis, F. (2014). Pengantar ilmu hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo.
Sidharta.  (2000) Penalaran  Hukum  dalam  Sudut  Pandang  Keluarga  Sistem  Hukum  dan Penstudi Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti
Sujono,  A.R.,  &  Daniel, B.  (2013). Komentar  dan  pembahasan  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun 2009 tentang narkotika . Jakarta: Sinar Grafika.
Tim Peneliti Komisi  Yudisial  RI. (2009). Profesionalisme  Hakim:  Studi  Tentang Putusan Pengadilan    Tingkat    Pertama    dalam    Perkara    Perdata    dan  Pidana  di  Indonesia. Jakarta, Riset: Komisi Yudisial
Voll, W.D.S. (2013). Negara hukum dalam keadaan pengecualian . Jakarta: Sinar Grafika.

## Undang - Undang :
Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
UU No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman

## World Wide Web :

## Putusan PN SURABAYA Nomor 535/Pdt.G/2015/PN.SBY Tahun 2015 PT. DARMO
GREEN
LAND melawan RONAWATI WONGSO
https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/4e1bbc949e38ac3f79593977c5 794882 diakses 7 Desember 2019 pukul 23.46
Putusan  MAHKAMAH  AGUNG  Nomor  1673  K/Pdt/2017  Tahun  2017  RONAWATI WONGSO VS PT DARMO GREEN LAND
https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/f25bd6f5acb4a0b9a8aa5628637106f c diakses 7 Desember 2019 pukul 23.56