## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024

## INSTITUSI PEMERINTAH DAN SISTEM PENGELOLAAN DALAM MEMBANGUN GOOD GOVERNANCE
Ayu Restianti 1 & Subaidi 2
1,2 Program Pacasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia Correspondence Author: ayuresti20@gmail.com

## ABSTRACT
This research aims to analyze the condition of public services in Indonesia and describe digital-based pilot public services in Pleret Kapanewon Pleret District, Bantul Regency, Yogyakarta Special Region Province (DIY) in order to create government institutions and management systems in building good governance. This research method uses literature review. Data obtained from the Daily Analysis Opinion column, January 25 2023 Edition published by PT. Media Warta Kencana entitled "Our Public Services Are Still Bad" written by Edward Silaban, an Assistant Ombudsman of the Republic of Indonesia (RI) and Alumni of the Postgraduate History Science University of North Sumatra, and other most accurate online news. The results obtained were that there were 46.42% or 272 agencies classified as green zoned (good), 42.66% or 250 agencies classified as yellow zoned (from bad to good), and 10.92% or 64 agencies classified as red zoned. (bad) (Edward Silaban, 2023). Therefore, in order to improve the quality of public service delivery, it is necessary to carry out reforms in public service systems, processes and procedures so that the people served feel satisfaction with the public services provided by service officers or the government.

## Keyword: Good Governance, Government Institution and Management System

## PENDAHULUAN
Dalam  sistem  demokrasi, good  governance adalah  sebuah  keniscayaan  guna  membangun pemerintahan, sistem, dan pengelolaan yang baik. Good governance atau pemerintahan yang baik tengah menjadi isu yang menarik khususnya dalam perihal pelayanan publik (Cahyadi, 2016). Mengapa tidak, salah satu tugas pokok pemerintah adalah memberikan pelayanan ( service ) kepada masyarakat. Fungsi utama  pemerintah  ialah  memberikan  pelayanan  publik.  Pelayanan  publik  yang  dilakukan  oleh pemerintah  untuk  masyarakat  tersebut  merupakan  wujud  komitmen  pemerintah  dalam menyejahterakan  masyarakat  (Rohman  &  Santrian  Hanafi,  2019).  Tentunya,  pemerintahan  yang dijalankan harus berdasarkan tata kelola yang baik dan bersih. Hanya saja, persoalan pemerintahan yang baik sering kali terkendala oleh faktor manusia serta sarana dan prasarana yang tidak didukung oleh lingkungan  yang  baik.  Adapun  permasalahan  dalam  hal  pelayanan  publik  ini  mencakup  prosedur, sistem, biaya, dan waktu dalam proses pelayanan (Maulidiah, 2014).
Untuk mengawasi pelayanan publik agar berjalan sesuai aturan, maka lahirlah Ombudsman RI yang mana merupakan institusi pengawas pelayanan publik. Hal tersebut sesuai dengan amanat dalam Pasal 35 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Undang-undang tersebut dibentuk  guna  menciptakan  pemerintahan  yang  bersih,  transparan  dan  bebas  dari  KKN  (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) atau good and clean governance (Ombudsman Republik Indonesia, 2023). Perlu diketahui,  maksud  dari  pengawasan  pelayanan  publik  yaitu  untuk  mengetahui  jalannya  pekerjaan (apakah  pelaksanaan  pekerjaan  tersebut  berjalan  sesuai  rencana  atau  tidak),  serta  memperbaiki kesalahan-kesalahan  yang  diperbuat  oleh  petugas  layanan  (Mukarom  &  Laksana,  2015).  Demi mewujudkan  penyelenggaraan  pemerintah  yang  baik  itu,  tentu  pemerintah  harus  mewujudkan

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024
pemerintahan yang bersih dan berwibawa (Azlina & Amelia, 2014). Selain itu, tujuan pengawasan ialah terciptanya aparat yang bersih dan berwibawa ditunjang oleh partisipasi masyarakat dalam wujud control social yang objektif, sehat, dan bertanggung jawab (Mukarom & Laksana, 2015).
Dengan  begitu,  membangun  sistem  pemerintahan  dan  pengelolaan  dalam  pelayanan  publik menjadi hal penting dan perlu dilakukan untuk menciptakan good governance , termasuk yang dilakukan di DIY. Dalam layanan Administrasi Kependudukan (Adminduk), DIY masuk kedalam kategori Level 4  (Level  Terbaik)  (Ahmad  Nur  Hidayat  Yoel  Lape,  2022).  Beberapa  instansi  di  DIY  pun  sudah menerapkan sistem pelayanan publik berbasis digital. Adapun contoh desa di DIY yang sudah berbasis digital  dalam  pelayanan  publiknya  ialah  Kalurahan  Pleret,  Kapanewon  Pleret,  Kabupaten  Bantul, Provinsi DIY. Di era modern saat ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) telah melaju begitu pesat, dan hal tersebut menyebabkan Bangsa Indonesia harus terlibat dalam penguasaan IPTEK (Hartono et al., 2010). Sejak terpilihnya Taufiq Kamal sebagai Lurah Kalurahan Pleret yang baru pada 2020 silam, dia secara bertahap mengubah sistem pemerintahan di desa yang dipimpinnya menjadi berbasis digital (Yessi Safitri, 2022). Dengan background sebagai alumni Program Studi Magister Ilmu Komputer  di  Universitas  Gadjah  Mada  (UGM),  mendorong  Taufiq  Kamal  untuk  mengubah  sistem pemerintahan di desanya menjadi serba digital secara bertahap (Irawati, 2022).
Bagi Lurah Kalurahan Pleret, digital adalah alat (Yessi Safitri, 2022). Ketika warganya berada diluar kota, mereka bisa mengurus berkas dan keperluan administrasi berbasis digital tanpa harus bolak- balik atau pulang kampung. Tentu hal tersebut memudahkan warga Kalurahan Pleret serta pelayanan yang diberikan pun bisa dikerjakan dengan cepat dan praktis tanpa membutuhkan waktu yang lama. Menjadi  desa  digital  telah  mengantarkan  Kalurahan  Pleret  menjuarai  berbagai  perlombaan.  Tahun 2022  lalu,  Kalurahan  Pleret  memenangkan  Juara  1  (satu)  Lomba  Desa/Kalurahan  dan  Kelurahan Tingkat DIY berdasarkan Lampiran Keputusan Gubernur DIY Nomor 196/KEP/2022 (Rifqi Fatoni, 2022a). Selain itu, Kalurahan Pleret juga memenangkan berbagai penghargaan lainnya seperti Juara 1 (satu) lomba Desa tingkat Provinsi DIY, Juara 3 (tiga) Lomba Desa tingkat Regional 2 Jawa Bali, dan Juara  3  (tiga)  Lomba  Stand  Inovasi  Desa  (Pindeskel)  Tahun  2022  yang  diselenggarakan  oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Pemerintahan Desa (Rifqi Fatoni, 2022b).
Dengan  demikian,  berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  penelitian  ini  bertujuan  untuk menganalisis  kondisi  pelayanan  publik  di  Indonesia.  Selain  itu,  penelitian  ini  juga  bertujuan  untuk mendeskripsikan pelayanan publik percontohan berbasis digital di Kalurahan Pleret Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul Provinsi DIY.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  dipakai  dalam  artikel  ini  ialah  menggunakan  kajian  literatur.  Perlu diketahui,  kajian  literatur  bertujuan  guna  mendapatkan  data  dengan  cara  mengumpulkan  beragam informasi yang relevan atau sesuai dengan topik dan masalah penelitian. Selanjutnya, data yang didapat akan  dianalisis  oleh  penulis.  Perlu  diperhatikan,  sebelum  menelaah  bahan  pustaka,  penulis  harus memastikan  terlebih  dahulu  asal  sumber  informasi  yang  akan  diperoleh  (Sanusi,  2016).  Selain  itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.
Metode  atau  teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  diperoleh  dari  sumber  data (Arikuntoro, 2006). Sumber-sumber kepustakaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kolom

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024
E-ISSN: 2721-9232
Opini Harian Analisa Edisi 25 Januari 2023 yang diterbitkan oleh PT. Media Warta Kencana berjudul “Pelayanan  Publik  Kita  Masih  Buruk”  yang  ditulis  oleh  Edward  Silaban,  dan  berita-berita online terakurat lainnya. Temuan-temuan dari kajian literatur ini akan ditinjau dan dikomparasikan untuk digunakan  sebagai  bahan  analisis.  Setelah  melakukan  proses  analisis,  selanjutnya  penulis  menyusun argumen secara runtut untuk digunakan dalam penulisan. Kajian literatur ini meliputi identifikasi teori secara  sistematis,  penemuan  pustaka,  dan  analisis  dokumen  yang  memuat  informasi  yang  berkaitan dengan topik penelitian (Nazir, 1998).
Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif dari Miles dan Huberman. Analisis data yaitu proses mengatur dan mengorganisir urutan data ke dalam suatu pola, kategori serta satuan uraian dasar (Moleong, 2010). Penelitian ini menggunakan metode analisis data menurut Miles dan Huberman. Model analisisnya yaitu analisis interaktif.  Analisis data interaktif terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Sugiyono, 2016). Pertama,  reduksi  data,  yaitu  proses  pemilihan  data-data  kasar  dari  lapangan.  Proses  ini  berlangsung mulai dari awal sampai akhir penelitian. Kedua, penyajian data, yaitu suatu kumpulan informasi yang disusun oleh peneliti untuk ditarik menjadi sebuah kesimpulan. Ketiga, penarikan kesimpulan, yaitu satu  kegiatan  dari  konfigurasi  yang  utuh  maka  kesimpulan  juga  diverifikasi  selama  penelitian  itu berlangsung. Sederhananya, melakukan verifikasi untuk membuat kesimpulan (Sugiyono, 2016).

## PEMBAHASAN

## Kondisi Pelayanan Publik di Indonesia
Menurut  Lembaga  Administrasi  Negara  (LAN),  terdapat  delapan  aspek  fundamental  dalam mewujudkan good governance (Santoso et al., 2021). Pertama , partisipasi. Setiap warga negara memiliki hak  untuk  terlibat  dalam  pengambilan  keputusan  baik  secara  langsung  maupun  melalui  lembaga perwakilan yang sah untuk mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan  kebebasan  dalam  mengungkapkan  pendapat  serta  kapasitas  untuk  berpartisipasi  secara konstruktif. Kedua , penegakan hukum. Segala kehidupan umum dan negara mengakui dan menjunjung tinggi keberadaan hukum serta norma-norma yang berlaku meliputi asas “ rule of law ”, yakni pengakuan hukum  secara  konstitusional,  hukum  diatas  segala-galanya,  kesamaan  manusia  didepan  hukum, peradilan yang bebas dan tidak memihak, pemilu yang jujur dan adil, menghindari perbuatan anarkis, dan mau menang sendiri.
Ketiga ,  transparansi.  Terdapat  beberapa  aspek  mekanisme  pengelolaan  negara  yang  harus dilakukan secara transparan. Diantaranya adalah penetapan posisi (jabatan, kedudukan, dan kekayaan pejabat  publik),  pemberian  penghargaan,  pemecahan  kebijakan  yang  terkait  dengan  perencanaan kehidupan, kesehatan, moralitas pada pejabat dan aparatur pelayanan publik, keamanan dan ketertiban serta  kebijakan  strategi  untuk  pemecahan  masalah  kehidupan  masyarakat. Keempat ,  responsif.  Salah satu asas fundamental untuk menuju cita responsif adalah pemerintah harus peka dan cepat tanggap terhadap  persoalan-persoalan  masyarakat. Kelima ,  orientasi  kesepakatan  atau  konsensus.  Konsensus adalah pengambilan keputusan melalui proses musyawarah berdasarkan pada putusan bersama.
Keenam ,  kesetaraan  dan  keadilan.  Dua  hal  ini  dilakukan  dalam  memberikan  perlakuan  dan pelayanan yang sama terhadap siapa pun. Asas ini dikembangkan berdasarkan pada sebuah kenyataan bahwa Bangsa Indonesia tergolong sebagai bangsa yang plural baik dari segi etik, agama maupun budaya.

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024
E-ISSN: 2721-9232
Ketujuh ,  efektivitas,  efisiensi  dan  akuntabilitas.  Pemerintahan  yang  baik  harus  memenuhi  kriteria efektivitas dan efisiensi seperti berdaya guna dan berhasil guna, serta akuntabel dalam penyelenggaraan dan pelaporannya. Kedelapan , visi strategis. Guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dengan asas- asas fundamental sebagimana telah dipaparkan diatas, setidaknya harus dilakukan aspek-aspek prioritas sebagai  langkah  perwujudan  dari good  governance ,  seperti  penguatan  fungsi  dan  peran  lembaga perwakilan,  kemandirian  lembaga  peradilan,  aparatur  pemerintah  yang  profesional  dan  penuh intergritas, serta masyarakat madani yang kuat dan partisipatif.
Tidak dapat dipungkiri, pelayanan publik di Indonesia masih sangat kental dengan budaya lama dan bertele-tele (Edward Silaban, 2023). Di beberapa wilayah, untuk melayani satu orang saja terkadang memerlukan  waktu  berjam-jam.  Tidak  jarang,  saat  masih  jam  kerja,  beberapa  petugas  layanan  tidak berada di loket pelayanan sehingga membingungkan masyarakat yang sedang membutuhkan pelayanan administrasi.  Belum  lagi  munculnya  pungutan  liar  maupun  sogokan  yang  berlandaskan  simbiosis mutualisme antara petugas dan penerima layanan dengan dalih agar pelayanan bisa dilakukan dengan cepat dan instan (Edward Silaban, 2023).
Oleh  karena  itu,  terdapat  beberapa  faktor  penyumbang  buruknya  pelayanan  yang  diberikan pemerintah kepada masyarakat. Pertama , Sumber Daya Manusia (SDM) yang rendah. Jumlah dan SDM petugas  layanan  yang  rendah  sungguh  berbanding  lurus  dengan  kualitas  layanan  yang  diberikan. Rendahnya SDM ini berimbas kepada layanan yang akan diterima masyarakat. Seperti halnya jumlah SDM  yang  tersedia  dengan  jumlah  penerima  layanan  yang  tidak  seimbang  akan  berdampak  buruk. Belum lagi SDM yang tersedia tersebut sangat rendah, semisal pendidikan yang masih tidak memadai sehingga tidak sesuai dengan kebutuhan pelayanan. Kedua , maraknya pungutan liar. Ombudsman RI telah  melaksanakan  penilaian  terkait  penyelenggaraan  pemerintahan  untuk  tingkat Kementerian/Lembaga,  Pemerintah  Provinsi  dan  Pemerintah  Kabupaten/Kota  se-Indonesia. Berdasarkan data dari kolom opini Harian Analisa Edisi 25 Januari 2023 yang diterbitkan oleh PT. Media Warta Kencana berjudul “Pelayanan Publik Kita Masih Buruk” dari Edward Silaban (Asisten Ombudsman  RI  dan  Alumni  Pascasarjana  Ilmu  Sejarah  Universitas  Sumatera  Utara),  telah dilaksanakan  penilaian  pada  tahun  2022  yang  dilakukan  terhadap  25  kementerian,  14  lembaga,  34 pemerintah  provinsi,  98  pemerintah  kota,  dan  415  pemerintah  kabupaten  (Edward  Silaban,  2023). Jumlah instansi penyelenggara pelayanan publik yang dinilai adalah sebanyak 586 instansi.
Hasil yang didapat yakni terdapat 46,42% atau 272 instansi yang tergolong zonasi hijau (baik), 42,66% atau 250 instansi yang tergolong zonasi kuning (dari buruk menuju baik), dan 10,92% atau 64 instansi  yang  tergolong  zonasi  merah  (buruk)  (Edward  Silaban,  2023).  Oleh  karena  itu,  guna meningkatkan  kualitas  penyelenggaraan  pelayanan  publik,  maka  diperlukan  adanya  pembaruan- pembaruan dalam sistem, proses maupun prosedur pelayanan publik sehingga masyarakat yang dilayani merasakan  kepuasan  atas  pelayanan  publik  yang  diberikan  oleh  petugas  layanan  atau  pemerintah (Maulidiah, 2014). Pada dasarnya, tujuan dari pelayanan adalah kepuasan pengguna layanan. Setiap instansi diwajibkan memiliki kotak Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM) (Edward Silaban, 2023). Perlu diketahui, IKM sangat berguna dalam membantu instansi agar meningkatkan kualitas pelayanannya. Tentu  kritik  dan  saran  dari  pengguna  layanan  (masyarakat)  ini  dapat  membantu  instansi  untuk mengetahui dan mengidentifikasi kebutuhan layanan yang diharapkan oleh masyarakatnya.

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024

## Pelayanan Publik Percontohan Berbasis Digital di Kalurahan Pleret
Jika selama ini pelayanan publik identik dengan proses yang ribet dan membutuhkan waktu yang lama, seiring dengan berkembangnya zaman khususnya di era digital saat ini, perlahan instansi di Indonesia pun mulai menerapkan sistem digitalisasi dalam pelayanannya. Seperti halnya yang dilakukan oleh  Pemerintah  Kalurahan  Pleret,  Kapanewon  Pleret,  Kabupaten  Bantul,  Provinsi  DIY.  Sejak dilantiknya  Lurah  Kalurahan  Pleret  yang  baru,  yakni  Taufiq  Kamal  yang  mana  memiliki background sebagai  alumni  Program  Studi  Magister  Ilmu  Komputer  di  UGM,  mendorong  dirinya  untuk mewujudkan desa digital. Hal ini dilakukan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada guna mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka. Adapun visi dan misi dari Lurah Kalurahan Pleret ialah menjadikan Pleret sebagai desa digital yang mandiri, progresif dan religius (Markus Yuwono & Ardi Priyatno Utomo, 2023).
Lurah  Kalurahan  Pleret  melakukan  inovasi  dalam  mengembangkan  sistem  informasi  guna memudahkan pendataan serta mengetahui keadaan warganya. Sistem digital ini bernama pleret.id , yang mana diciptakan untuk memudahkan akses data warganya (Pradito Rida Pertana, 2023). Inovasi ini dibuat agar warga dapat mengurus permasalahan administrasi dan sebagainya melalui aplikasi digital, tanpa harus bolak-balik ke kantor kalurahan. Perlu diketahui, permasalahan warga Kalurahan Pleret cukup rumit dan beragam, sehingga untuk pembangunan manusia sebagai sistem pemerintahan, dirinya harus turun ke bawah guna melihat situsasi yang dialami oleh warganya. Namun hal tersebut tidak bisa dilakukan setiap saat, sebab jumlah penduduk di Kalurahan Pleret mencapai 14.000 orang, sehingga akan sulit untuk memantau pergerakan masyarakat (Markus Yuwono & Ardi Priyatno Utomo, 2023). Dari situlah dirinya memiliki ide untuk mewujudkan kemandirian kalurahan dengan sistem informasi desa, tata kelola pemerintahan yang baik, dan ekonomi di desa. Sistem informasi melalui pleret.id ini digunakan untuk menyelesaikan masalah warga dalam program kerjanya.
Selain  itu,  Lurah  Kalurahan  Pleret  mengumpulkan  kader  pemberdayaan  guna  melakukan pendataan karena belum semua masyarakat melek akan IPTEK dan gawai. Setelahnya, setiap rumah warganya dia tempeli QR Code. Setiap rumah di Kalurahan Pleret dipasang QR Code yang mana saat di- scan maka akan muncul 27 indikator yang dibuat oleh Pemerintah Kalurahan Pleret (Pradito Rida Pertana, 2023). Adapun 27 indikator tersebut terdiri dari pertanyaan terkait perumahan, kesehatan, sumber  penghasilan,  kepemilikan  aset  hingga  sandang  dan  pangan.  Indikator  ini  nantinya  dapat menentukan tingkat kemiskinan dan urutan kesejahteraan warga di Kalurahan Pleret guna dianalisis.

## PENUTUP
Guna  menciptakan good  governance ,  maka  dibutuhkan  pelayanan  publik  yang  baik.  Setiap instansi  perlu  meningkatkan  kualitas  pelayanan  dan  membuat  inovasi  baru  untuk  memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan publik sehingga tidak ada lagi kasus jumlah SDM yang rendah maupun  adanya  pungutan  liar  antara  pemberi  layanan  dan  penerima  layanan.  Seperti  halnya  yang dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan Pleret dalam menciptakan desa digital sehingga pelayanan publik bisa diakses via internet dan dimana saja. Oleh karena itu, guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan  publik,  maka  diperlukan  adanya  pembaruan-pembaruan  dalam  sistem,  proses  maupun prosedur  pelayanan  publik  sehingga  masyarakat  yang  dilayani  merasakan  kepuasan  atas  pelayanan

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024
publik yang diberikan oleh petugas layanan atau pemerintah. Dengan demikian, pemerintah setempat dapat memantau dan mengetahui kebutuhan warganya.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad Nur Hidayat Yoel Lape. (2022, August 31). Kemendagri Sebutkan Provinsi Berkinerja Terbaik dan Terburuk  di  Bidang  Adminduk .  Https://Kabarsaurusonline.Com/2022/08/31/Kemendagri- Sebutkan-Provinsi-Berkinerja-Terbaik-Dan-Terburuk-Di-Bidang-Adminduk/.
Arikuntoro, S. (2006). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik . Rieneka Cipta.
Azlina,  N.,  &  Amelia,  I.  (2014).  Pengaruh  Good  Governance  dan  Pengendalian  Intern  Terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Pelalawan. Jurnal Akuntansi Universitas Jember , 12 (2), 32–42.
Cahyadi, A. (2016). Penerapan Good Governance Dalam Pelayanan Publik (Studi Tentang Kualitas Pelayanan  Elektronik  Kartu  Tanda  Penduduk  Berbasis  Good  Governance  Di  Kecamatan Sukolilo Surabaya). Jurnal Penelitian Administrasi Publik , 2 (2), 479–494.
Edward Silaban. (2023, January 23). Pelayanan Publik Kita Masih Buruk. Harian Analisa , 12.
Hartono, Utomo, D., & Mulyanto, E. (2010). Electronic Government Pemberdayaan Pemerintahan dan Potensi Desa Berbasis Web. Jurnal Teknologi Informasi , 6 (1), 9–21. http://pps.dinus.ac.id
Irawati, D. (2022, September 22). Taufiq Kamal, Pendorong Kalurahan Digital . Https://Www.Kompas.Id/Baca/Tokoh/2022/09/19/Taufiq-Kamal-Pendorong-Kalurahan- Digital.
Markus Yuwono, & Ardi Priyatno Utomo. (2023, May 31). Mengenal Pleret, Kalurahan Digital di Bantul DI  Yogyakarta .  Https://Yogyakarta.Kompas.Com/Read/2023/05/31/183804178/Mengenal- Pleret-Kalurahan-Digital-Di-Bantul-Di-Yogyakarta?Page=all.
Maulidiah,  S.  (2014). Pelayanan  Publik,  Pelayanan  Administrasi  Terpadu  Kecamatan  (PATEN) .  Indra Prahasta.
Moleong, L. J. (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif . PT Remaja Rosdakarya.
Mukarom, Z., & Laksana, M. W. (2015). Manajemen Pelayanan Publik . Pustaka Setia.
Nazir. (1998). Metode Penelitian . Ghalia Indonesia. Ombudsman Republik Indonesia. (2023). Sekilas Ombudsman . Https://Ombudsman.Go.Id/Profiles/Index/Pftt#:~:Text=Ombudsman%20di%20Dunia,Pela yanan%20publik%20oleh%20aparatur%20negara.
Pradito Rida Pertana. (2023, May 24). Inovatif! Lurah di Bantul Ini Bikin QR Code Data Warganya Setiap Rumah . Https://Www.Detik.Com/Jateng/Jogja/d-6737187/Inovatif-Lurah-Di-Bantul-Ini- Bikin-Qr-Code-Data-Warganya-Setiap-Rumah.
Rifqi  Fatoni.  (2022a,  July  28). Pleret  Raih  Juara  1  Lomba  Kalurahan  Tingkat  Provinsi  DIY . Https://Pleret.Id/Artikel/2022/7/28/Pleret-Raih-Juara-1-Lomba-Kalurahan-Tingkat-Provinsi- Diy.

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024
Rifqi Fatoni. (2022b, November 24). Kalurahan Pleret Raih 3 Penghargaan di Ajang Pindeskel di Ditjen Bina Pemdes Kemendagri Tahun 2022 . Https://Pleret.Id/Artikel/2022/11/24/Kalurahan-Pleret-Raih- 3-Penghargaan-Di-Ajang-Pindeskel-Di-Ditjen-Bina-Pemdes-Kemendagri-Tahun-2022.
Rohman,  A.,  &  Santrian  Hanafi,  Y.  (2019).  Penerapan  Prinsip-Prinsip  Good  Governance  Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. REFORMASI , 9 (2), 153–160.
Santoso,  R.,  Shulton  A,  H.,  &  Mu’in,  F.  (2021).  Optimalisasi  Tugas  dan  Fungsi  DPRD  dalam Mewujudkan  Pemerintahan  Bersih. AS-SIYASI:  Journal  of  Constitutional  Law , 1 (1),  77–94. http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/index/
Sanusi, A. (2016). Metodologi Penelitian Bisnis . Salemba Empat.
Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . Alfabeta.
Yessi Safitri. (2022, September 29). Mengenal Taufiq Kamal, Lurah Kalurahan Pleret yang Menjalankan Pemerintahan  Secara  Digital .  Https://Www.Radioidola.Com/2022/Mengenal-Taufiq-Kamal- Lurah-Kalurahan-Pleret-Yang-Menjalankan-Pemerintahan-Secara-Digital/.