MENGUJI SENSITIVITAS RASIONALISASI PADA KEPUTUSAN MELAKUKAN KORUPSI DI INSTANSI PELAYANAN PUBLIK

## RATIONALIZATION SENSITIVITY TEST ON DECISION TO CORRUPT IN PUBLIC SECTOR

## Johann Tarru
PKP2A II Lembaga Administrasi Negara jtmada@gmail.com

## Abstrak
Merujuk  pada  akuntansi  forensik,  cara  terbaik  memberantas  korupsi  yaitu  mengenali  dengan  baik  latar belakang  dibalik  perilaku  korup  tersebut.  Sektor  publik  di  Indonesia  dikejutkan  dengan corruption perceptions index yang dikeluarkan Transparency International diawal tahun 2018, menunjukkan adanya perlambatan upaya pemberantasan korupsi tanah air. Institusi pemerintah sebagai penanggung jawab utama sektor  publik  mendapatkan  sorotan  dari  masyarakat  terkait  capaian  ini.  Oleh  karena  itu,  semangat memberantas korupsi perlu digelorakan. Titik awalnya dengan mencoba membedah fraud triangle theory guna  mengalirkannya  pada  sebuah  strategi  pencegahan  korupsi  yang  tepat  bagi  instansi  sektor  publik. Penelitian ini bermaksud untuk menguji sensitivitas 3 variabel utama, yakni: pressure, rationalization, dan opportunity dalam upaya pencegahan korupsi. Sampel yang digunakan yaitu 47 orang tenaga medis pada Rumah Sakit Umum  Daerah Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat. Data yang masuk dikompilasi kemudian dianalisis dengan menggunakan path analysis . Hasil analisis menunjukkan bahwa rationalization merupakan variabel yang paling efektif dalam upaya pencegahan korupsi di instansi publik .
Kata Kunci : pressure, rationalization, opportunity , pencegahan korupsi, fraud triangle theory .

## Abstract
Referring to forensic accounting, the best way to combat corruption is recognizing the background of the corrupt behavior. Public sector in Indonesia were shocked by Corruption Perceptions Index issued  by  Transparency  International  early  2018  which  showed  a  decceleration  on  corruption eradication efforts. Government institutions as stakeholders in charge of the public sector get the
spotlight  from  the  public  related  to  it.  Therefore,  the  spirit  to  eradicate  corruption  need  to  be proliferated particularly by dissecting the fraud triangle theory in order to find suitable corruption prevention strategy for public sector agencies. This research intends to test the sensitivity of the 3 main  variables:  pressure,  rationalization,  and  opportunity  in  the  corruption  prevention  efforts. The  sample  used  i.e.  47  people  medical  personnel  at  the  Regional  General  Hospital  Polewali Mandar  Regency  in  West  Sulawesi  province.  All  collected  data  is  compiled  and  then  analyzed using path analysis. The results of the analysis showed that rationalization is the most effective variables in corruption prevention efforts in public agencies.
Kata Kunci : pressure, rationalization, opportunity , corruption prevention , fraud triangle theory .

## PENDAHULUAN
Mengapa  orang  melakukan  korupsi, padahal mereka tahu itu perbuatan yang tidak baik? Merupakan sebuah pertanyaan sederhana,  menjawabnya  mungkin  saja ringan dibanding upaya untuk menghadirkannya  secara  nyata  ditengah- tengah masyarakat. Negara inipun membutuhkan  upaya  kolektif  kebangsaan untuk mewujudnyatakannya.
Sebagaimana tercantum pada penjelasan atas UU No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United  Nations  Convention Against  Corruption-2003 ,  dikatakan  bahwa korupsi merupakan ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi,  yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, dan integritas,  serta  keamanan  dan  stabilitas bangsa Indonesia. Korupsi merupakan tindak pidana yang bersifat sistematik dan
merugikan pembangunan berkelanjutan sehingga memerlukan langkah-Iangkah pencegahan dan pemberantasan yang bersifat menyeluruh, sistematis, dan berke- sinambungan  baik  pada  tingkat  nasional maupun  tingkat  internasional.  Inilah  juga mengapa korupsi sering disebut sebagai extra ordinary crime .
Karena merupakan kejahatan yang luar biasa, inilah mengapa pada tahun sebelumnya dilahirkan  UU  No.  20  tahun  2001  sebagai perubahan  atas  UU  No.  31  tahun  1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK 2015: 9).
Upaya  pemberantasan  korupsi  di Indonesia  sebenarnya  sudah  dimulai  sejak tahun  1957,  pada  saat  dikeluarkannya Peraturan  Militer  PRT/PM/06/1957.  Dalam perkembangannya dirasakan bahwa kehadiran  regulasi  saja  tidak  cukup  efektif
176 177 175 168 176 180 32 32 34 36 37 37 0 50 100 150 200 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Jumlah Negara yang disurvei Skor Peringkat 118 114 107
88 96 90
untuk  memberantas  korupsi,  perlu  dibentuk sebuah  lembaga  khusus.  Oleh  karenanya kemudian,  Komisi  Pemberantasan  Korupsi pun lahir berdasarkan UU No. 30 tahun 2002, dengan  amanah  yang  sangat  besar  untuk memberantas korupsi. KPK menjadi superbody karena kewenangannya yang luas dapat  melakukan  penyelidikan,  penyidikan dan penuntutan terkait tindak pidana korupsi (Ali, M 2012: 225).
Tahun 2017, merupakan tahun prestasi Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK) dalam  melakukan  operasi  tangkap  tangan (OTT).  Sebagaimana  dilansir  pada  situs resminya,  www.kpk.go.id,  tercatat  ada sebanyak  19  OTT  yang  dilakukan.  Jumlah yang  belum  pernah  dicapai  selama  sejarah berdirinya  institusi  ini  di  tanah  air.  Sebagai pembanding  tercatat  pada  tahun  2014  dan 2015  masing-masing  sebanyak  5  OTT, kemudian meningkat ditahun 2016 sebanyak 17 OTT (detik.com, 30/11/2017).
Hanya  saja  prestasi  tersebut  belum sepenuhnya  dirasakan  memuaskan  bagi upaya serius dalam memberantas korupsi jika hanya menyorot pada aspek penindakan saja. Menurut Abraham Samad, Indonesia merupakan  negara  dengan  tingkat  korupsi yang tinggi sehingga cara pemberantasannya harus  dengan  cara  yang  luar  biasa,  harus dilakukan  secara  komprehensif  dimana
dihulu  dilakukan  penindakan  yang  represif, ditengah  dilakukan  upaya  pencegahan,  dan dihilir diimplementasikan pendidikan karakter (detik.com, 11/12/2017).
Transparency  International ,  sebuah lembaga  swadaya  masyarakat  internasional yang  mendedikasikan  dirinya  dalam  upaya memerangi  korupsi  di  dunia,  sejak  1995 mengeluarkan  sebuah  indeks  tahunan  yang dinamakan corruption  perceptions  index (CPI)  untuk  mengukur  persepsi  masyarakat terkait  korupsi  pada  sektor  publik  disebuah negara.
Gambar 1: Indonesia Corruption Perceptions Index (2012-2017)
Sebagaimana  tampak  pada  tabel  CPI, Indonesia memiliki skor yang tidak mengalami  banyak  perubahan  yakni  pada kisaran  32  hingga  37  selama  periode  2012- 2017. Trennya menunjukkan perubahan yang positif namun relatif lambat.
Hasil  yang  sama  juga  tampak  pada indikator  peringkat,  dimana  terlihat  tren peningkatan  di  tahun  2013  hingga  2015
namun mulai mendatar khususnya pada tahun 2016  dan  2017.  Belajar  dari  hasil  indeks persepsi  korupsi  ini,  sektor  publik  memiliki banyak pekerjaan rumah untuk diselesaikan.
Berdasarkan strategi nasional pencegahan  dan  pemberantasan  korupsi, terdapat  6  strategi  utama  dalam  melawan korupsi  salah  satu  yang  disebutkan  yaitu melaksanakan upaya-upaya pencegahan (Stranas PPK 2012:23). Sehingga sudah jelas bahwa  upaya  nyata  dalam  memberantas korupsi  yakni  bagaimana  masing-masing instansi di sektor publik mampu menginisiasi upaya-upaya pencegahan korupsi di lingkungannya.
Oleh  karena  itu  langkah  awal  untuk menghadirkan  inisiatif  pencegahan  korupsi dapat  kita  pinjam  lagi  pertanyaan  pembuka diatas,  mengapa  orang  melakukan  korupsi. Pada  tahun  1950,  jawaban  dari  pertanyaan tersebut  dijawab  oleh  seorang  kriminolog bernama Donald Cressey yang merangkumnya dalam fraud triangle theory.
Disebutkan  terdapat  3  elemen  penting pemicu  timbulnya  perilaku  korup,  yaitu: pressure,  rationalization, dan opportunity (Quah 2007).
Pressure biasa  pula  disebut  dengan istilah incentives dalam  konteks  korupsi merupakan  tekanan  yang  dirasakan  yang berasal  dari  lingkungan  eksternal  yang
mendorong  seseorang  untuk  mendapatkan keuntungan tertentu atau dapat pula diartikan sebagai  keinginan  yang  bersumber  dari dalam  diri  seseorang  untuk  mendapatkan keuntungan finansial (Hasnan et al 2008).
Opportunity atau  peluang  biasanya muncul  karena  kurangnya  pengawasan  atau kurang efektifnya tata kelola organisasi yang mendorong orang untuk melakukan perbuatan curang, Abdullahi et al (2015:33). Rationalization ,  didefinisikan  sebagai  cara melegitimasi  sebuah  perilaku  atau  konsep yang  sebenarnya  tidak  sesuai  dengan kebaikan  yang  dipercaya  oleh  orang  lain, Slezak (2013).
Dalam  melakukan  tindakan  korup, seseorang  akan  mempertimbangkan  dengan baik  (terkadang  juga  tidak  sadar)  ketiga variabel  terkait  manfaat  yang  akan  diterima untuk  keputusannya  melakukan  atau  tidak melakukan  korupsi  (Prabowo,  2014:  318). Dengan kata lain semua variabel ini memiliki hubungan yang saling mempengaruhi (kausalitas).  Walaupun  ada  juga  pendapat yang  mengatakan  tidak  harus  ada  semua variabel  pada  sebuah  kasus  korupsi,  bahkan hanya hadir satu variabel saja dimungkinkan terjadinya korupsi.
Hasil penelitian dari Tarru, J (2017:92) membuktikan bahwa ketiga variabel tersebut merupakan  pemicu  tindakan  fraud  pada
organisasi publik. Hanya saja perlu pengkajian  lebih  lanjut  untuk  mengukur variasi  terbaik  dari fraud  triangle guna menghasilkan  proposisi  strategi  pencegahan korupsi yang optimal bagi Instansi Pelayanan Publik.
Oleh karena itu penelitian ini mencoba untuk meneliti lebih dalam terkait sensitivitas masing-masing  variabel  dari fraud  triangle tersebut. Tujuan dari penelitian ini agar dapat diketahui  variabel  prioritas  sebagai  penentu utama  untuk  mencegah  terjadinya  perilaku korupsi disebuah instansi publik, dengan cara menguji  sensitivitas  variabel pressure, rationalization, dan opportunity pada  upaya pemberantasan  korupsi.  Sehingga  dapat diusulkan sebuah langkah prioritas pencegahan  korupsi  yang  efektif  bagi organisasi publik.

## METODE PENELITIAN
Berdasarkan  proses  yang  dilakukan, penelitian  ini  bersifat  kuantitatif  dengan mengadopsi  metode  survei  (Hermawan 2009:19). Data diperoleh dari kuisioner yang telah  diisi  oleh  47  sampel  pegawai  pada RSUD  Kabupaten  Polewali  Mandar,  di Provinsi Sulawesi Barat. Pengambilan Sampel  dilakukan  dengan  menggunakan teknik  non-probability  sampling, incidental sampling , (Sugiyono 2015:156).
Sampel yang dipilih tentunya mempertimbangkan  keterwakilan  profesi dalam  rumah  sakit,  yaitu:  tenaga  medis, bagian  adminstrasi,  bagian  keuangan,  dan bagian perencanaan.
Data yang diperoleh dianalisis menggunakan instrumen statistika, Amos 18 dengan  uji Path  Analysis (Santoso 2012:199),  dengan  menganalisis  keterkaitan 4  variabel,  yaitu: Pressure,  Rationalization, Opportunity ,  dan  Pencegahan  Korupsi. Variabel Pressure diukur dengan menggunakan  indikator  penghasilan,  beban keuangan  tambahan,  dan  tidak  adanya intervensi dalam bekerja.
Variabel
Rationalization diukur dengan menggunakan
indikator pengembangan  karir  pegawai,  kompetensi pegawai,  dan  penerapan  merit  system.
Variabel O pportunity diukur dengan menggunakan  indikator  sistem  keuangan berbasis  IT,  auditor  internal,  dan  adanya sistem pengawasan multi arah.
Sedangkan variabel pencegahan korupsi diukur dengan menggunakan indikator minimnya penyalahgunaan anggaran, kesesuaian penggunaan  anggaran, dan prestasi pengelolaan keuangan.

## HASIL PENELITIAN
1. Model I (Menguji Sensitivitas Opportunity )
Tabel 1: Measurement Model Test Pada Model I
Chi Square Probability Level Goodness of Fit Index Root Mean Residual 14,716 0,001 0,880 0,018 Sumber: Data diolah, 2018
Gambar 2: Kerangka Penelitian Uji Sensitivitas Variabel Opportunity

## Sumber: Data diolah, 2018
Measurement  model  test pada  tabel  1, memperlihatkan  hasil  nilai chi  square (t- hitung)  sebesar  14,716  yang  lebih  besar dibandingkan t-tabel, yakni: 5,99 menunjukkan model belum fit karena matriks kovarian  sampel  berbeda  dengan  matriks kovarian  estimasi.  Begitupula  dengan  nilai probability  level sebesar  0,001  yang  lebih kecil dari 0,05, menunjukkan bahwa model I belum fit dengan data sampel yang ada.
Namun  penilaian  tersebut  sedikit berbeda  dengan  hasil  dari  pengujian Goodness  of  Fit  Index (GFI)  dengan  nilai sebesar 0,880  yang  mendekati angka 1 dan nilai Root  Mean  Residual (RMR)  sebesar
0,018  yang  lebih  kecil  dibanding  0,08 menunjukkan model I ini sudah fit.
Tampak pada gambar 2, hasil structural  model  test untuk  model  I.  Pada model  ini  terdapat  1  hubungan  timbal  balik yaitu  variabel pressure dan rationalization . Besaran  korelasi  antar  kedua  variabel  ini yaitu 0,074 artinya memiliki hubungan yang positif atau searah. Sedangkan nilai propability  ( Ρ )  untuk  hubungan  ini  sebesar 0,618  jauh  diatas  0,05  sehingga  dinyatakan hubungan kedua variabel ini tidak signifikan.
Masih  pada  gambar  2,  nilai  korelasi rationalization terhadap opportunity sebesar 0,284  artinya  keduanya  memiliki  hubungan yang positif atau searah. Nilai propability ( Ρ ) untuk  hubungan  variabel  ini  yakni  0,045 lebih  kecil  dari  0,05  sehingga  dinyatakan hubungan keduannya signifikan.
Korelasi  antara pressure terhadap opportunity yakni  0,015  artinya  terdapat hubungan  yang  searah  walaupun  nilainya kecil, sedangkan nilai Ρ untuk hubungan ini sebesar 0,917 lebih besar dibandingkan 0,05 artinya  hubungan  ini  tidak  signifikan. Terakhir,  hubungan opportunity terhadap pencegahan  korupsi.  Tampak  nilai  korelasi untuk  hubungan  ini  0,062  artinya  terdapat hubungan  yang  searah,  sedangkan  nilai Ρ sebesar  0,674  yang  memiliki  arti  hubungan ini tidak signifikan.
2. Model II (Menguji Sensitivitas
Rationalization )
Hasil measurement  model  test pada tabel  2,  memperlihatkan  nilai chi  square (t- hitung)  yaitu  3,681  yang  lebih  kecil dibandingkan t-tabel, yakni: 5,99 menunjukkan  model  fit  karena  matriks kovarian  sampel  tidak  berbeda  dengan matriks kovarian estimasi. Begitupula dengan  nilai probability  level sebesar  0,159 yang  lebih  besar  dari  0,05,  menunjukkan bahwa model II telah fit dengan data sampel yang  ada.  Hasil  ini  juga  diperkuat  dengan nilai  GFI  sebesar  0,963  yang  sangat mendekati  angka  1  dan  nilai  RMR  sebesar 0,013  yang  lebih  kecil  dibanding  0,08 menunjukkan  model  II  ini  sudah  fit  secara keseluruhan.
Seperti  tampak  pada  gambar  3,  hasil structural  model  test untuk  model  II.  Pada model  ini  terdapat  1  hubungan  timbal  balik yaitu  variabel opportunity dan pressure .
Besaran  korelasi  antar  kedua  variabel  ini yaitu  0,36  artinya  memiliki  hubungan  yang positif atau searah. Sedangkan nilai propability  ( Ρ )  untuk  hubungan  ini  sebesar 0,809 masih lebih besar dari nilai cut off nya 0,05  sehingga  dinyatakan  hubungan  kedua variabel ini tidak signifikan.
Tabel 2: Measurement Model Test Pada Model II Chi Square Probability Level Goodness of Fit Index Root Mean Residual 3,681 0,159 0,963 0,013 Sumber: Data diolah, 2018
Gambar 3: Hasil Uji Sensitivitas Variabel Rationalization
Sumber : Data diolah, 2018
Masih  pada  gambar  3,  nilai  korelasi pressure terhadap rationalization sebesar 0,06  artinya  keduanya  memiliki  hubungan yang  positif  atau  searah  walaupun  nilainya kecil.  Nilai  propability  ( Ρ )  untuk  hubungan variabel ini yakni 0,652 lebih besar dari 0,05 sehingga  dinyatakan  hubungan  keduannya tidak signifikan.
Korelasi  antara opportunity terhadap rationalization yakni  0,282  artinya  terdapat hubungan  yang  searah,  sedangkan  nilai  Ρ untuk hubungan ini sebesar 0,045 lebih kecil dibandingkan  0,05  artinya  hubungan  ini signifikan. Terakhir, hubungan rationalization terhadap pencegahan korupsi. Tampak  nilai  korelasi  untuk  hubungan  ini 0,465 artinya terdapat hubungan yang searah, sedangkan  nilai Ρ korelasi  ini  mendekati
Ρ: 0,809
Correlations: 0,36
Ρ: 0,045 Correlations: 0,282 Ρ: 0,652 Correla- tions :0,06 Ρ: *** Correlations: 0,465 Ρ: 0,809 Correlations: 0,036
angka  nol  yang  disimbolkan  dengan  tanda ***  yang  memiliki  arti  hubungan  ini signifikan.
3. Model III (Menguji Sensitivitas
Pressure )
Measurement  model  test pada  tabel  3, menghasilkan  nilai chi  square (t-hitung) sebesar 11,498 yang lebih besar dibandingkan
t-tabel, yakni: 5,99 menunjukkan model belum fit karena matriks kovarian  sampel  berbeda  dengan  matriks kovarian  estimasi.  Begitupula  dengan  nilai probability  level yakni  sebesar  0,003  yang lebih  kecil  dari  0,05,  menunjukkan  bahwa model III belum fit dengan data sampel yang ada.  Namun  penilaian  tersebut  berbeda dengan hasil dari pengujian Goodness of Fit Index (GFI) dengan nilai sebesar 0,900 yang mendekati  angka  1  dan  nilai  RMR  sebesar 0,010 yang lebih kecil dibanding 0,08 kedua parameter ini menunjukkan bahwa model III ini sudah fit.
Tampak pada gambar 4, hasil structural  model  test untuk  model  III.  Pada model  ini  terdapat  1  hubungan  timbal  balik yaitu variabel rationalization dan opportunity .  Nilai  korelasi  antar  kedua variabel  ini  yakni  0,285  artinya  memiliki hubungan yang positif atau searah.
Sedangkan  nilai  propability  ( Ρ )  untuk
hubungan  ini  sebesar  0,063  berada  diatas 0,05  sehingga  dinyatakan  hubungan  kedua variabel ini tidak signifikan.
Tabel 3: Measurement Model Test Pada Model III Chi Square Probability Level Goodness of Fit Index Root Mean Residual 11,498 0,003 0,900 0,010 Sumber: Data diolah, 2018
Gambar 4: Kerangka Penelitian Uji Sensitivitas Variabel Presssure
Sumber: Data diolah, 2018
Nilai  korelasi  variabel opportunity terhadap pressure sebesar  0,016  artinya keduanya  memiliki  hubungan  yang  positif atau  searah.  Nilai  propability  ( Ρ )  untuk hubungan variabel ini yakni 0,917 lebih besar dari  0,05  sehingga  dinyatakan  hubungan keduannya tidak signifikan.
Korelasi antara rationalization terhadap pressure yakni  0,069  artinya terdapat  hubungan  yang  searah  walaupun nilainya  kecil,  sedangkan  nilai Ρ untuk hubungan  ini  sebesar  0,652  lebih  besar dibandingkan 0,05 artinya hubungan ini tidak signifikan.  Terakhir,  hubungan pressure terhadap  pencegahan  korupsi.  Tampak  nilai
Ρ: 0,063 Correlations: 0,285
Ρ: 0,652 Correla- tions: 0,069
Ρ: 0,045
Correlations: 0,267
Ρ: 0,917
Correla- tions: 0,016
korelasi  untuk  hubungan  ini  0,267  artinya terdapat  hubungan  yang  searah,  sedangkan nilai Ρ sebesar  0,045  lebih  kecil  dari  0,05 yang memiliki arti hubungan ini signifikan.

## PEMBAHASAN
1. Komparasi 3 model
Berdasarkan  hasil  penelitian  di  atas, terlihat  bahwa  ketiga  model  yang  ada memiliki  hasil  yang  berbeda-beda.  Pada measurement  test yang  dilakukan  untuk menguji derajat fit suatu model. Indikator chi square pada model I, II dan III berturut-turut sebesar 14,716; 3,681; 11,498 yang memiliki nilai dibawah t-tabel (5,99) yang merupakan model  yang  fit  berarti  hanya  model  II  yang memenuhi  kriteria  ini.  Namun  perlu  juga dicatat  bahwa  nilai chi  square model  III masih  lebih  bagus  karena  lebih  dekat  pada 5,99  dibandingkan  dengan  nilai chi  square model  I.  Hasil  yang  sama  juga  diperoleh dengan  menggunakan  indikator probability level dimana hanya model II yang memenuhi kriteria model fit karena nilainya lebih besar dari  0,05.  Walaupun  tidak  fit  dengan menggunakan indikator ini namun model III (0,003) masih lebih bagus dibanding model II (0,001) karena nilainya lebih mendekati 0,05.
Indikator  GFI  yang  diujikan  pada ketiga model, terlihat semua model memenuhi kriteria fit karena nilainya semua
mendekati 1. Namun jika diurut maka model II  memiliki  GFI  terbesar  yaitu  0,963 kemudian  diikuti  oleh  model  III  (0,90)  dan model  I  (0,88).  Indikator  terakhir  yang digunakan untuk menilai fit nya suatu model yaitu  RMR.  Hasil  yang  serupa  diperoleh untuk  pengujian  ini  pada  semua  model dimana  semua  menunjukkan  model  yang  fit karena  nilai  yang  berada  mendekati  1  dan lebih  kecil  dari  0,08.  Hanya  saja  jika  diurut maka model yang paling fit yakni model III (0,010)  kemudian  diikuti  oleh  model  II (0,013) dan model I (0,018).
Terdapat  banyak  indikator  untuk menilai derajat fit suatu model. Namun, suatu indikator yang menunjukkan model yang fit, belum  tentu  akan  memberikan  suatu kesimpulan yang sama apabila menggunakan indikator  fit  yang  lain,  masing-masing indikator memiliki kelebihan dan kelemahan (Ghozali,  I  dan  Fuad  2005:29).  Sehingga dapat dikatakan ketiga model diatas semuanya  bisa  digunakan  untuk  dilakukan structural test untuk melihat korelasi disetiap konstruk  yang  ada  pada  model.  Namun demikian  dari  komparasi  yang  dilakukan  di atas,  terlihat  bahwa  model  II  (model sensitivitas  rasionalisasi)  yang  paling  fit diantara  model  yang  ada.  Sejalan  dengan tujuan  penelitian  maka  dilakukan  pemilihan model  yang  terbaik,  sehingga  model  II  ini
yang  akan  dianalisis  lebih  jauh  guna menghasilkan rekomendasi penelitian. 2. Model Sensitivitas Rasionalisasi
Hasil path  analysis semua  konstruk pada  semua  model  menempatkan  hubungan antara    rasionalisasi  dengan  pencegahan korupsi  sebagai  hubungan  dengan  korelasi yang  paling  besar  nilainya  selain  itu hubungannya  juga  signifikan.  Ini  berarti bahwa upaya rasionalisasi merupakan faktor paling  utama  bagi  koruptor  dari  dalam memutuskan melakukan tindakan korupsi di instansi publik.
Rasionalisasi  merupakan  faktor  utama terjadinya fraud (Kula et al, 2011). Koruptor di  instansi  pemerintah  pada  umumnya melakukan rasionalisasi atas perilaku curangnya  dengan  beragam  bentuk  guna membuat  mereka  merasa  tidak  bersalah (ACFE,  2014).  Bentuk-bentuk  rasionalisasi dapat  dilakukan  dengan  beragam  cara diantaranya:  “saya  tidak  mengambil  uang kantor, hanya pinjam sementara karena akan saya  kembalikan”;  “organisasi  tidak  akan tahu,  kalau  saya  mengambil  sebagian”; “orang  lain  tidak  tahu  apa  yang  saya lakukan”; “tidak ada yang dirugikan malahan organisasi  terbantu”;  “saya  berhak,  karena selama ini organisasi tidak perhatikan saya” (Golden, W.T  et al 2006:136).
Rasionalisasi  dapat  pula  dikatakan sebagai  jawaban  moral/etika  yang  dibuat seseorang  agar  merasa  nyaman  dalam melakukan korupsi (Rae, K & Subramaniam, N,  2008).  Bicara  moral,  dapat  dikaitkan dengan nilai-nilai yang diyakini kebenarannya  sebagai  pegangan  hidup (Bertens  1994:7).  Oleh  karenanya,  sesorang yang  memiliki  nilai  moral  yang  kuat  disaat mengalami  tekanan  besar,  namun  memiliki keyakinan  bahwa  tindakan  curangnya  dapat membuatnya ditangkap dan dipenjara, memutuskan untuk tidak melakukan korupsi, (Albrecht,  W.S  et  al,  2008).  Seseorang dengan  nilai  etika  yang  lemah  memiliki kecenderungan  untuk  melakukan  korupsi (Chen et al, 2013).
Nilai-nilai  etika  mendapatkan  mulai mendapatkan  perhatian  yang  tinggi  setelah terungkapnya  mega  skandal  korupsi  yaitu kasus  Enron  dan  Worldcom  diawal  dekade 2000,  yang  terungkap  setelah  berupaya menutup-nutupi ketidakjujuran dalam melaporkan  kekayaannya.  Belajar  dari  hal tersebut maka dirasakan sangat penting untuk organisasi pemerintah membangun dan selalu menggelorakan nilai-nilai etika yang menjadi komitmen bersama sebagai langkah preventif dalam  mencegah  perilaku  korup.  Walaupun memang  realita  sering  dijumpai  bahwa membangun sisi “soft” dari organisasi lebih
sulit  dan  kadangkala  tidak  menarik  serta luput dari perhatian, dibandingkan membangun  sisi  “hard”  dari  organisasi. Inilah  mengapa  rasionalisasi  merupakan bagian  yang  terberat  untuk  diidentifikasi dibandingkan dengan pressure dan opportunity (Golden, W.T  et al 2006:57).
Rentang Januari hingga Februari 2018, sesuai press  release yang  disampaikan  oleh KPK  sebanyak  15  kasus  tindak  pidana korupsi telah ditetapkan tersangkanya (www.kpk.go.id). Sebanyak 10 kasus melibatkan  pimpinan  daerah,  Gubernur  dan Bupati,  3  kasus  melibatkan  anggota  DPRD kabupaten, 1 kasus melibatkan anggota DPR RI,  dan  1  kasus  melibatkan  pengacara  dan seorang  dokter.  Boleh  dikatakan  hampir semua  dari  kasus  tersebut  melibatkan pemimpin di daerah. Ini merupakan preseden buruk bagi  bangsa ini untuk  menggelorakan semangat anti korupsi. Jika dikaitkan realita tersebut dengan rasionalisasi, maka rasionalisasi  mendapatkan  tanah  yang  subur untuk  tumbuh  berkembang  luas  karena ketiadaan  keteladanan  pemimpin.  Contoh rasionalisasi yang dapat muncul dilingkungan  pegawai:  “saya  hanya  loyal pada  pimpinan,  makanya  saya  berbuat  hal tersebut”,  “pimpinan  saja  beri  contoh”, “pimpinan  tidak  pernah  mengerti  apa  yang sudah kami berikan pada
organisasi”,”pimpinan  hanya  memikirkan kepentingannya, buat apa saya berprestasi”.
Walaupun  memang  disadari  ketiadaan keteladanan pemimpin bukan saja berimplikasi pada semakin  mudahnya orang melakukan  rasionalisasi  terhadap  hal  buruk yang dilakukannya. Namun juga berimplikasi pada  sulitnya  menciptakan  tata  kelola organisasi yang baik guna menutup opportunity perilaku curang dan menghadirkan  suasana  kerja  nyaman  yang menghindarkan pegawai dari tekanan negatif dalam bekerja.
Dari prespektif pemimpin, menghadirkan  beragam  strategi  pencegahan korupsi sebenarnya merupakan upaya preventif  bagi  dirinya  sendiri.  Banyak kejadian memperlihatkan seorang pemimpin awalnya tidak bermaksud melakukan korupsi namun terperangkap oleh karena sistem kerja yang  ada  dalam  organisasi.  Oleh  karenanya sudah  waktunya  bagi  pemimpin  menjadi pelopor,  pengawal,  dan  pemberi  spirit  bagi terciptanya terobosan-terobosan yang kreatif guna  meningkatkan  profesionalisme  kerja sekaligus  menjadi  tonggak  pemberantasan korupsi  dilingkungan  kerjanya  masing- masing.  Sehingga  tepatlah  yang  dikatakan oleh Ki Hadjar Dewantara: Ing Ngarsa Sung Tulada, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani (Wiryopranoto et al 2017:34)
Selanjutnya  perlu  dianalisis  sesuai temuan  ini,  mengapa  orang  melakukan rasionalisasi? berarti ada yang melatarbelakanginya.  Berdasarkan  model  II ini maka kita dapat memecahnya kedalam 2 pemikiran, yaitu:
a. Pressure  Opportunity  Rationalization 
Pencegahan

## Korupsi
Pressure yang  tinggi  membuat  orang berpikir  untuk  mencari  kesempatan.  Setelah mendapatkan peluang melakukan rasionalisasi  alias  pembenaran  untuk  atau atas  perilaku  korupnya. Pressure dapat  saja bersumber  dari  dalam  diri  seseorang, pekerjaan,  maupun  lingkungan  eksternal dalam kaitan dengan keuangan maupun yang bukan keuangan, (Kassem, R and Higson, A, 2012). Opportunity atau  kesempatan  bisa terjadi  apabila  tidak  ada  pengawasan  yang baik  untuk  mencegah  perilaku  curang, susahnya mengakses informasi, serta kepemimpinan  yang  lemah  (Albrecht  et  al, 2008).
Hasil  diatas  sesuai  dengan  penelitian dari Lister (2007) yang menyebutkan bahwa pressure merupakan  pemicu  awal  tindakan korup. Opportunity kemudian  diibaratkan sebagai  minyak  yang  membuat  api  tetap menyala ( the fuel that keeps the fire going ),
sedangkan rasionalisasi sebagai oksigen yang membuat  api  tetap  membakar  ( the  oxygen that keeps the fire burning ).
Serupa  dengan  penelitian  dari  Wilson (2006) yang mengungkapkan bahwa pressure merupakan  motivasi  dalam  melakukan perbuatan  curang, opportunity merupakan kemampuan mengatasi pengawasan organisasi,  dan rationalizaition sebagai jawaban  moral/etika  dalam  membenarkan perilaku buruk tersebut.
Selain hubungan rasionalisasi terhadap  pencegahan  korupsi,  hubungan opportunity terhadap rasionalisasi juga memiliki  hubungan  korelasi  positif  yang signifikan.  Ini  memberi  pesan  pentingnya organisasi sektor publik menciptakan kondisi kerja  yang  kondusif  sehingga  peluang melakukan korupsi dapat dihindari. Sebagaimana  penelitian  dari  Hooper  et  al (2010),  menyebutkan  bahwa  walaupun terdapat  tekanan  yang  besar,  korupsi  tidak akan  terjadi  kecuali  terdapat  peluang  dalam instansi. Artinya sepanjang tata kelola dalam organisasi baik seperti pengelolaan keuangan yang transparan, sistem audit yang baik hadir dalam  institusi  maka  potensi  terjadinya korupsi  dapat  dihindari.  Namun  memang diperlukan  komitmen  yang  kuat  seluruh elemen organisasi untuk bersama melakukan terobosan, bukan sekedar bussiness as usual .
Pandangan  ini  diperkuat  dengan  pendapat bahwa  jika  tingkat  efektivitas  tata  kelola organisasi tinggi maka tingkat korupsi relatif rendah,  untuk  menghadirkan  tata  kelola tersebut dibutuhkan kreativitas, (Hardjapamekas, 2017).
b. Opportunity  Pressure

Rationalization  Pencegahan Korupsi
Opportunity yang  besar  membuat orang  semakin  termotivasi  untuk  bertindak curang.  Sebagaimana  diketahui pressure merupakan  sumber  motivasi  orang  untuk melakukan  korupsi  datangnya  tidak  harus dari  dalam  diri  pelaku,  namun  juga  berasal dari lingkungan eksternal.
Pressure yang  besar  dapat  membuat orang untuk mudah melakukan rasionalisasi. Seseorang dengan potensi insentif yang dapat diraihnya  akan  melakukan  tindakan  korupsi walaupun  tidak  ada  peluang  untuk  hal tersebut,  sebagaimana  dikutip  pada  Golden, W.T  et al (2006:136):
“…all  three  conditions  of  the  fraud triangle will be present in varying degrees when  fraud  occurs.  They  are  closely related.  When  the  incentive  to  commit fraud is strong, it is likely to be easier for perpetrators  to  rationalize  their  actions. Easy  opportunity  may  have  a  similar effect: when internal controls are absent or ineffective, an employee may conclude that management is indifferent to fraud…”

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  pembahasan  di  atas, sebagai  upaya  pemberantasan  korupsi  di Sektor  Publik  disimpulkan:  1.  Rasionalisasi merupakan  faktor  utama  terjadinya  perilaku korup  di  instansi  publik.  Sehingga  langkah prioritas  awal  dalam  memberantas  korupsi yakni, meminimalkan bahkan menghilangkan potensi terjadinya rasionalisasi  dikalangan  pegawai.  Caranya dengan  membangun  nilai-nilai  etika  yang dipatuhi  dan  dipraktekkan  oleh  segenap elemen  organisasi.  Selain  itu  keteladanan harus ditampakkan khususnya oleh pemimpin  di  organisasi,  pemimpin  harus memberikan  contoh  perilaku  yang  baik.  2. Opportunity memiliki pengaruh yang signifikan atas terjadinya rasionalisasi. Oleh karena  itu  sangat  penting  bagi  organisasi membuat langkah preventif dengan menutup kesempatan orang untuk melakukan korupsi. Untuk itu perlu dihadirkan sistem kerja yang transparan,  akuntabel,  tidak  berbelit-belit, ada  sistem  pengawasan  yang  efektif.  Sekali lagi  peran  pemimpin  birokrasi  sangat diperlukan untuk mempelopori dan mengawal  hadirnya  pengelolaan  organisasi publik  yang  profesional.  Semakin  institusi pelayanan publik profesional dalam melayani maka  semakin  kuatlah  institusi  tersebut
dalam mencegah terjadinya korupsi diinstansinya.
Saran bagi penelitian selanjutnya, dapat mengembangkan model sensitivitas rasionalisasi  dengan  mengukur  hubungan tidak  langsung  masing-masing  variabel terhadap  upaya  pemberantasan  korupsi sehingga  lebih  representatif  hasilnya.  Selain itu pada model juga dapat memasukkan unsur kepemimpinan dan nilai-nilai etika didalamnya, sehingga model semakin komprehensif dalam tinjauannya.

## REFERENSI

## a. Buku
Ali, Mahrus. 2013. Hukum Pidana Korupsi. Cetakan  pertama.  Yogyakarta:  UII Press Yogyakarta.
Bertens,  K.  1994.  Etika.  Cetakan  Kedua. Jakarta: Gramedia.
Ghozali, I & Fuad. 2005. Structural Equation
Modeling:  Teori,  Konsep  &  Aplikasi Dengan Program Lisrel 8.54. Semarang: Badan Penerbit Universitas
Diponegoro.
Golden, T.W., Skalak, S.L & Clayton, M.M. 2006. A Guide To Forensic Accounting Investigation. John Wiley & Sons INC.
Hermawan,  Asep.  2009.  Penelitian  Bisnis:
Paradigma Kuantitatif. Cetakan Kedua. Jakarta: Gramedia
Widiasarana Indonesia.
KPK. 2015. Renstra KPK 2015-2019.
Santoso, S. 2012. Analisis SEM Menggunakan  AMOS.  Jakarta:  Elex Media Komputindo. Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Manajemen. Cetakan keempat. Bandung: Alfabeta. Wiryopranoto, S., Herlina, N., Marihandono, D & Tangkilisan, Y.B. 2017. Perjuangan  Ki  Hajar  Dewantara:  Dari Politik ke Pendidikan. Jakarta: Museum Kebangkitan Nasional Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan.
… 2012.  Strategi  Nasional  Pencegahan  & Pemberantasan Korupsi.

## b. Jurnal
Abdullahi, R., Mansor, N & Shahir Nuhu, M. 2015. Fraud Triangle Theory and Fraud Diamond  Theory:  Understanding  the Convergent  and  Divergent  for  Future
Research. European Journal of
Business  and  Management.  Vol  7,
No.28. p 30-37.
Albrecht, W.S., Albrecht, C & Albrecht, C.C.
2008. Current  Trends in  Fraud and  Its Detection:  A  Global  Perspective.
Information Security Journal. Vol. 17.
Chen,  J.D.,  Hou,  W  &  Lee,  E.  2013.
Executive  Integrity,  Audit  Opinion, and  Fraud  in  Chinese  Listed  Firms. Emerging  Markets  Review.  15.  p  72- 91.
Hooper,  M.J  &  Pornelli,  C.M.  2010.
Dettering  and  Detecting  Financial Fraud: A Platform for Action.
Kassem,  R  &  Higson,  A.  2012.  The  New Fraud  Triangle  Model.  Journal  of Emerging  Trends  in  Economics  and
Management  Sciences.  3  (3).  p  191- 195.
Kula, V., Yilmaz, C., Kaynar, B & Kaymaz, A.R.  2011.  Managerial  Assessment  of
Employee Fraud Risk Factors Relating to Misstatement Arising From
Misappropriation  of  Assets:  A  Survey of ISE Companies. International Journal of Business and Social Science. 2(23). p 171-180.
Lister,  L.M.  2007.  A  Practical  Approach  to
Fraud Risk. Internal Auditor. December. p 1-30
Prabowo, H. Y. 2014. To Be Corrupt Or Not To  Be  Corrupt.  Journal  of  Money Laundering  Control.  Vol.17  No.3.  p 306-326.
Quah, ST Jon. 2007. Combating Corruption Singapore-Style:  Lessons  for  Other Asian  Countries.  Maryland  Series  in Contemporary Asian Studies. Number.
2 – 2007 (189).
Rae, K & Subramaniam, N. 2008. Quality of
Internal Control Procedures: Antecedents and Moderating Effect on Organisational  Justice  and  Employee
Fraud. Managerial Auditing Journal. 23
(2). p 104-124.
Tarru,  J.  2017.  Pencegahan  Korupsi  di Instansi Pelayanan Publik: Studi Kasus Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten  Majene  Provinsi  Sulawesi Barat.  Jurnal  Ilmiah  Administrasi
Publik. Vol. XIII No. 1. p 85-93.
Wilson, I. 2006. Regulatory and Institutional Challenges of Corporate Governance in Nigeria  Post  Banking  Consilidation. Nigerian  Economic  Summit  Group (NESG)  Economic  Indicators.  April  – June. Vol. 12 No. 2.

## c. Jurnal Elektronik
Hasnan, S., Abdul Rahman, R & Mahenthrian,  S.  2008.  Management Predisposition,  Motive,  Opportunity, and Earnings Management for Fraudalent Financial Reporting in Malaysia. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm ?abstract_id=1321455

## d. Makalah, Paper, atau Orasi Ilmiah.
Association  of  Certified  Examiner  (ACFE).
2014.  Report  to  the  Nations  on
Occupational  Fraud  and  Abuse:  2014
Fraud Study. ICFE Publisher. https://www.acfe.com/rttn/docs/2014- report-to-nations.pdf Hardjapamekas,  E.R.  2017.  Tantangan
Governansi dalam Menyelesaikan Masalah  Korupsi  di  Sektor  Publik    dan Sektor  Swasta.  Orasi  Ilmiah,  Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia. Jakarta, 31 Maret 2017.

## e. Disertasi
Slezak,  K.  2013.  Fraud  Prevention  and Employee Rationalization in  New York State  Public  Schools.  PhD  Dissertation.
Department of Educational
Administration  and  Policy  Studies University at Albany, New York.