## TINDAK PIDANA MENERAPKAN SISTEM SKEMA PIRAMIDA DALAM PENDISTRIBUSIAN BARANG OLEH PELAKU USAHA
Oleh: Julius Sitangihonon Sihotang 1) ,
Kartina Pakpahan 2) Hilda Siregar 3) , Yunepa Pebi Yanti Sembiring 4) ,
dan Kevin Dwiputra Sitorus 5)
Universitas Prima Indonesia, Medan. 1,2,3,4,5)
E-mail: juliussitangihonon@gmail.com 1 ) , kartinapakpahan@unprimdn.ac.id 2 )

## ABSTRACT
The sales system in the form of a pyramid scheme is prohibited in Article 9 of Law Number  7  of  2014  concerning  Trade  because  it can harm the people who are its members.  In  the  pyramid  scheme  sales  system,  the  concept  is  almost close to the concept  of  a  multi-level  marketing  sales  system,  which  creates  opportunities  for companies  by  running  a  pyramid  scheme  that  bills  itself  as  an official multi-level marketing company. This study aims to analyze the positive law on the prohibition of  distribution  business  actors  in  the  application  of  the  pyramid  scheme  system and  about  the  efforts  to  overcome  criminal  acts  by  implementing  a  pyramid scheme system in the distribution of goods. This study analyzes the main problems with  the  scope  and  identification of the problems through the Normative Juridical Approach  with  descriptive  analytical  research.  The  existence  of  various  forms  of driving  factors  for  the  development  of  companies  with  a  pyramid  scheme  sales system  is  the  characteristic  of  most  Indonesians  who  want  to  have  large  income instantly,  with  public  awareness  and  law  enforcement  officials  about  the dangers of  pyramid  schemes  that  are  still  lacking,  so  that  the  distribution of goods with a pyramid  scheme  system  is  carried  out  by  If  business  actors  make  mistakes  or violate  regulations  from  the  government  regarding  pyramid  scheme  businesses, those  who  carry  out  such  actions  will  be  subject  to  sanctions  either  by  fines  or imprisonment.
Keywords: Crime, Pyramid Schemes, Distribution  of Goods, Business Acotrs

## ABSTRAK
Sistem  penjualan  dalam  bentuk skema  piramida  dilarang  dalam Pasal 9 Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  2014  tentang  Perdagangan  karena  d apat  merugikan masyarakat  yang  menjadi  anggotanya.  Dalam  sistem  penjualan  skema  piramida konsepnya  hampir  mendekati  konsep  sistem  penjualan  multi  level  marketing, yang  membuat  peluang  bagi  perusahaan  dengan  menjalankan  skema  piramida yang  menamakan  dirinya  sebagai  perusahaan  multi  level  marketing  yang  resmi.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang hukum positif larangan pelaku usaha  distribusi  dalam  penerapan  sistem  skema  piramida  dan  tentang  upaya penanggulangan  tindak  pidana  menerapkan  sistem  skema  piramida  dalam pendistribusian  barang.  Penelitian  ini  menganalisis  pokok-pokok  permasalahan dengan  ruang  lingkup  serta  identifikasi  masalah  melalui  Pendekatan  Yuridis Normatif  dengan  penelitian  yang  bersifat  deskriptif  analitis .  Adanya  berbagai bentuk  f aktor  pendorong  berkembangnya  perusahaan  bersistem  penjualan  skema piramida  ini  adalah  sifat  kebanyakan  masyarakat  Indonesia  yang  ingin  memiliki penghasilan  besar  secara  instan,  dengan  kesadaran  masyarakat  serta  aparat penegak  hukum  atas  bahaya  skema  piramida  yang  masih  kurang,  Sehingga pendistribusian barang dengan sistem skema piramida yang dilakukan oleh pelaku usaha jika  melakukan  kesalahan  atau  melanggar  peraturan  dari  pemerintah mengenai  bisnis  skema  piramida  maka  yang  melakukan  tindakan  tersebut  akan dikenakan sanksi baik itu secara denda maupun hukuman kurungan.
Kata kunci: Tindak Pidana, Skema Piramida, Distribusi Barang, Pelaku usaha

## PENDAHULUAN
Kejahatan bisa terjadi dimana saja  dan  kapan  saja,  bukan  karena adanya niat dari pelaku, tetapi karena adanya  kesempatan  yang  membuat seseorang dapat melakukan kejahatan, misalnya dengan melakukan kejahatan melalui transaksi bisnis, bisnis yang dimaksud  dalam  kejahatan  tersebut ialah  bisnis  dengan  menggunakan cara sistem skema piramida. Larangan pelaku usaha diterapkan  dalam  mendistribusikan barang  dalam  sistem  skema piramida terdapat  dalam Pasal 9 UU Nomor 7 Tahun  2014  tentang  Perdagangan, yang berbu nyi “Pelaku usaha distribusi dilarang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan  barang”. Skema piramida  adalah  bentuk  model bisnis yang  mengumpulkan  anggotanya dengan  menjanjikan pembayaran dan jasa  jika  anggota  tersebut  berhasil merekrut anggota lain untuk bergabung  dengan  skema  piramida ini. 1 Dalam skema piramida tersebut  jika  disalahgunakan  oleh pelaku  usaha  dan  menyebabkan terjadi  pelanggaran  maka  dikenakan sanksi  berupa tindak pidana.  Tindak pidana  adalah  sebuah  pelanggaran norma  atau  pelanggaran  aturan  tata tertib  hukum,  baik  yang  disengaja maupun tidak disengaja yang dilakukan  oleh  seorang  pelaku. 2 Menurut  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen  (UUPK)  Pasal  1  angka  3 “Pelaku  usaha  adalah  setiap  orang perorangan  atau  badan  usaha,  baik yang berbentuk  badan  hukum maupun  bukan  badan  hukum  yang didirikan  dan  berkedudukan  atau melakukan  kegiatan  dalam  wilayah hukum  negara  Republik  Indonesia, baik  sendiri  maupun  bersama-sama
1 Undang-Undang  Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
2 Moeljatno,  (1993), Perbuatan
Pidana dan Pertanggung jawaban  dalam
Hukum Pidana. Jakarta: Bina Aksara, hlm. 54.
dan Kevin  Dwiputra Sitorus
melalui perjanjian menyelenggarakan  kegiatan  usaha dalam berbagai bidang ekonomi ”. 3 Distribusi  atas  barang  dan jasa dengan skema piramida memiliki  kesamaan  dengan  istilah “skema ponzi” dalam bidang investasi, dimana para pelaku mengajak  investor  baru  dengan mempromosikan  laba  yang  lebih tinggi dibandingkan dengan investasi lain  dalam  waktu  yang  sangat singkat, dengan urutan pengembalian abnormal  yang  tinggi  dan  lebih konsisten. Dimana bentuk dari skema ini  melakukan  pengembalian  yang tinggi  yang  terus  membutuhkan aliran  yang  semakin  meningkat dengan  uang  yang  diterima  dari investor  baru  untuk  mengawasi  agar kualitas skema ini tetap berjalan. 4 Untuk  mengetahui  tindak pidana/penegakan  hukum  pidana dalam menanggulangi penipuan bisnis  yang  menerapkan  skema piramida serta pemicu faktor penyebab  terjadinya  penipuan  bisnis yang  menerapkan  skema  piramida maka harus membentuk perlindungan hukum untuk konsumen  terhadap  pelaku  skema piramida dalam pendistribusian barang.  Seperti  Bisnis  piramida yang dibuat oleh PT Q-Net digeledah oleh kepolisian. Sebuah sistem ini memuat  setiap  yang  mencalonkan anggota diwajibkan
menyetor
3 Sri Rejeki Hartono, (2000),
“ Aspek-Aspek Hukum Perlindungan
Konsumen dalam Kerangka Era Perdagangan Bebas ” . Hukum Perlindungan Konsumen. Bandung: Mandar Maju,  hlm. 36.
4 Andika Wijaya,  (2017), Pengantar
Hukum Dagang.  Malang: Setara Press, hlm. 43.
sejumlah uang yang dinilai merugikan masyarakat. Polres Lumajang Jawa Timur mengungkapkan satuan polisi menemukan  sejumlah  info  dari korban  yang  terjerat  dalam  PT  Q-
Net,  mengaku  diiming-imingi  hasil uang  melimpah  dengan  berbisnis  di MLM QNet.
Berawal  dari  para  korban yang  memberikan  uang  dengan jumlah  Rp.10.000.000,00  (sepuluh juta rupiah), dimana Rp.8.000.000,00 (delapan  juta rupiah) akan dikirim ke PT  Qnet  melalui  senior  dengan sisanya  akan  dijadikan  biaya  makan mereka  sehari-hari  di  penampungan. Berikutnya,  yang  sudah  anggota diwajibkan memiliki 2 orang anggota lain  sebagai  1  kaki  kanan dan 1 kaki kirinya.  Sehingga  kaki-kaki  yang beru  bergabung  tersebut  ditugaskan untuk  mencari  2  anggota  yang  baru lagi.  Setiap  kelipatan  3  kaki  kiri  dan 3  kaki  kanan  akan  mendapatkan keuntungan  sebanyak  250  dolar. Perekrutan  anggota  baru  diwajibkan membayar Rp.10.000.000,00 (sepuluh  juta  rupiah)  ke  senior dimana  Rp.8.000.000,00  (delapan juta  rupiah)  diberikan  kepada  PT  Q- Net  sebagai  jaminan  pembelian  alat kesehatan  yang  disebut  cakra.  Cakra merupakan  suatu  jenis alat kesehatan yang  dapat  mengobati  beragam penyakit kronis yang alatnya berbentuk seperti kaca. Kuat perkiraan MK ini dalam mengaplikasikan usaha dengan sistem money  games berbentuk sistem  piramida  melalui  PT  Amoeba International.  Sedangkan  PT  Q-Net sebagai  kepala  perusahaan  yang melaksanakan  bisnis  dengan  sistem piramida.
Kejahatan di tengah masyarakat  sudah  sangat  banyak, bahkan  pelaku  yang  memanfaatkan ketidaktahuaan  masyarakat  dengan mengelabuhi  banyak korban berbagai janji  megambil  keuntungan  yang serba cepat tanpa bekerja keras. Dana masyarakat diambil dengan mengajak  bersekutu  dengan  sebuah kegiatan  usaha  berkedok  penjualan langsung  dan  berjenjang  (Multi- Level-Marketing atau MLM).
Dalam  praktiknya  profit yang  dibagikan  berupa  passive income  adalah  biaya  yang  berasal dari  rekrutan  orang baru yang masuk dikemudian  harinya  dan  yang merekrut  ini  disebut  pemeroleh  jasa referensi  atau  yang  memberitahu. Sehingga  terjadi  skema  pemasaran memakai  istilah  skema  piramida pemasaran, inti dari money game.
Misalnya, melalui perbandingan  1:10,  maka  untuk memenuhi bonus 1 orang dibutuhkan 10  orang  yang  membayar  dan bergabung  jadi  anggota.  Kemudian untuk  membayar  10  orang  tersebut, dibutuhkan  100  orang  baru  yang turut  bergabung,  begitu  selanjutnya. Sehingga  ketika  uang  yang  diterima melalui anggota baru tidak memenuhi kelancarannya untuk menyerahkan  passive  income  yang telah diterima sebelumnya.
Sistem  pemasaran  langsung yang  tepat  adalah  bonus  yang diterima  berdasarkan  hasil  dari  yang laku  diperjualkan.  Model  demikian adalah  bersifat  baku  bahkan  diakui oleh Syariah, sehinga sistem piramida  yang  terlarang  itu  marak di Indonesia  sehingga  muncul  sejarah perundang-undangan  sistem  dagang di  Indonesia.  Sistem  pelarangan tersebut melalui penerapan UU No. 7 Tahun 2014 tentang Sistem Perdagangan. Dalam larangan sistem dagang  piramida  yang  terlarang diketahui  setelah  adanya  delik aduaan.  Sehingga  penipuan  yang sudah  terjadi  terhadap  korban  sulit diatasi  apalagi ditanggulangi. Praktik yang  umum  ditemui  dilapangan  dari sistem  berkedok  penjualan  langsung mulai  mengalami  modifikasi  yang dulunya  berbasis  kedok  investasi, sekarang berkedok penjualan produk. Itu sebabnya ada peraturan yang bisa membentuk  dampak  jera  kepada pelaku  juga  hukuman  yang  mampu mengakhiri  penerapan  ini  sebelum banyak  korban-korban  kedepannya. Tetapi masih mengalami keterlambatan sebab kurangnya sistem regulasi dan penerapan hukum positif  pada  tingkatan  nasional  yaitu lewat undang-undang. Untuk  itu  sebagai  bahan tambahan  dan  masukan  kepada masyarakat dalam melakukan kegiatan perdagangan pendistribusian barang tersebut, maka  peneliti  melakukan  penelitian untuk  mengetahui  hukum  positif tentang  larangan  pelaku  usaha distribusi serta tidak pidana penerapan  skema  piramida  serta penanggulangan tindak pidana penerapan  sistem  skema  piramida dalam pendistribusian barang. Adapun  pokok  permasalahan  adalah Bagaimana  hukum  positif  mengatur tentang  larangan  penerapan  sistem skema piramida dalam pendistribusian  barang?,  Bagaimana dampak  akibat  penerapan  sistem skema piramida dalam pendistribusian barang yang dilakukan  oleh  pelaku  usaha?  Dan, bagaimana  hukuman  yang  diberikan
dan Kevin  Dwiputra Sitorus
kepada pelaku usaha yang melakukan  penerapan  sistem  skema piramida dalam pendistribusian barang?. Dengan  itu  penelitian  ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana  hukum  positif  tentang aturan larangan pelaku usaha distribusi  dalam  penerapan  sistem skema piramida, dan untuk menganalisis  apa  saja  dampak  akibat sistem skema piramida dalam pendistribusian  barang  oleh  pelaku usaha,  serta  menganalisis  hukuman kepada pelaku usaha yang menerapkan sistem skema piramida.

## TINJAUAN PUSTAKA
Penelitian  ini  menggunakan kebijakan  penanggulangan kejahatan. Dimana  kebijakan  penanggulangan kejahatan yang didalamnya mengandung  arti  pananggulangan dan  pencegahan  dapat  ditinjau  dari kebijakan  kriminal.  Menurut  Muladi kebijakan kriminal merupakan sebuah usaha yang terorganisasi serta rasional  dari  masyarakat  untuk mencegah  kejahatan. 5 Kebijakan kriminal  tersebut  secara  represif dapat  dilakukan  dengan  sistem peradilan  pidana  (pendekatan  penal)
dan  pendekatan  non  penal  dengan berbagai  bentuk  pencegahan  tanpa melibatkan  peradilan  pidana,  seperti pembaharuan hukum, usaha penyembuhan  mental  masyarakat dan  penyuluhan  hukum. 6 Tujuan utama  pencegahan  kriminal  pada
5 Muladi, (2002), “ Demokratisasi ”,
Hak Asasi Manusia  dan Reformasi Hukum di Indonesia. Jakarta: The Habibie Center, hlm. 182.
6 M. Ali Zaidan, (2016), Kebijakan Kriminal. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 262.
dasarnya  terdapat  pada  kebijakan kriminal  yang  diterapkan. 7 Sudarto memberikan  pengertian  kebijakan kriminal  dalam  tiga  arti,  yaitu: Dalam arti sempit, kebijakan kriminal  atau  disebut  juga  dengan politik  kejahatan  dapat  dijelaskan sebagai  metode  yang  menjadi  dasar dan  akibat  terhadap  pelanggaran hukum  yang  berupa  pidana  serta keseluruhan asas. 8

## 1. Tindak Pidana
Tindak  pidana  merupakan suatu  perbuatan  yang  dilarang  oleh aturan  hukum,  dimana  larangan tersebut  disertai  ancaman  atau hukuman  yang  berupa  pidana  bagi siapa  yang  melanggar  larangan tersebut.  Tindak  pidana  tersebut berupa  pelanggaran  norma  atau gangguan  terhadap  tertib  hukum, yang  sengaja  atau  tidak  sengaja dilakukan oleh seorang pelaku. 9
2. Skema Piramida Skema  piramida  merupakan suatu  model  bisnis  yang  mengajak anggotanya  dengan  mengikrarkan pembayaran  atau  jasa  bilamana mereka  sukses  megajak  anggota  lain untuk bergabung. 10
3. Pendistribusian Barang Pendistribusian barang merupakan  pemasaran  barang  atau jasa  yang  dilakukan  oleh  suatu perusahaan dengan bekerjasama dengan  konsumen,  atau  pemakai
7 Muladi, Loc. Cit.
8 M. Ali Zaidan, Loc. Cit.
9 Moeljatno,  (1993), Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban  dalam Hukum Pidana. Jakarta: Bina Aksara, hlm. 54.
10 Undang-Undang  Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.
produk  tersebut  sebagai  tenaga distributor untuk melakukan penjualan  langsung  ke  konsumen lagi. 11 4. Pelaku Usaha Pelaku usaha merupakan setiap  badan  usaha  baik  orang  atau perorangan  yang  berbentuk  badan hukum  ataupun  yang  bukan  badan hukum  yang  dibentuk  dengan beroperasi  atau  melakukan  aktifitas pada wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik seorang diri maupun  bersama-sama  lewat  sebuah perjanjian menjalankan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. 12

## METODE PELAKSANAAN
Penelitian  ini mengkaji pokok pokok  permasalahan  tentang  skema piramida pendistribusian barang serta identifikasi  masalah  melalui  yuridis normatif.
Sifat  penelitian  ini  berdasarkan deskriptif  anallitis.  menurut  Sugiono deskriptif  anallitis  adalah  suatu bentuk  metode  yang  memiliki fungsi untuk  memberikan  gambaran  atau untuk mendeskripsikan tentang objek yang  diteliti  lewat  data  yang  telah terkumpul  tanpa  melakukan  analisis dan  membuat  kesimpulan  yang berlaku untuk umum. 13
11 Judirman Djalimin, (2016), Sudah Lama  Di  MLM,  Kenapa  Belum  Sukses. Jakarta: Kompas Gramedia,  hlm. 3. 12 Sri Rejeki Hartono, (2000), “Aspek -Aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam Kerangka Era Perdagangan Beba s,”.  Hukum Perlindungan Konsumen. Bandung: Mandar Maju,  hlm. 36.
13 http://repository.unpas.ac.id/280 46/5/BAB%20III.pdf
Sumber  bahan  hukum  dalam penelitian yang dipergunakan yaitu :
a. Bahan Hukum Primer  yaitu:
• Pasal  9  UU  Nomor  7  Tahun  2014 tentang Perdagangan,
• Pasal  105  UU  Nomor  7  Tahun 2014 tentang Perdagangan,
• Pasal  1  angka  14  UU  Nomor  7 Tahun 2014 tentang Pelaku usaha/penyedia barang, • Peraturan Menteri Perdagangan Nomor  70  Tahun  2019  tentang Distribusi Secara Langsung. b.  Bahan  Hukum  Sekunder,  yaitu data  pustaka,  doktrin  ada  juga kaitannya  dengan  isu  hukum  dalam penelitian ini.
c.  Bahan  Hukum  Tersier,  ialah kamus  hukum  dan  bahan  dari internet.
Dengan  data  sekunder  ini  diperoleh dengan  cara  melihat  dan  mendalami peraturan  Undang-Undang  serta buku-buku yang berhubungan
langsung  dengan  objek  penelitian dan diuraikan secara  sistematis.
Dari data yang dianalisis  pada penelitian  ini  menggunakan  analisis kualitatif, artinya data yang diuraikan secara ditaiel kedalam sebuah bentuk kalimat-kalimat  (deskritif).  Secara kualitatif  bertitik  tolak  dari  analisis empiris,  yang  dilengkapi  melalui analisis  normatif.  Dari  hasil  analisis didapat kesimpulan secara dedukatif, yakni  merupakan  cara  berpikir  yang didasarkan  pada  suatu  fakta-fakta yang  bersifat  umum untuk kemudian diambil  suatu  kesimpulan  yang bersifat  khusus. 14 Sehingga  hasil penelitian kualitatif ini lebih
mengutamakan  makna  dari  pada
14 http://digilib.unila.ac.id/525/8/B AB%20III.pdf  diakses pada 08 Agustus 2020
dan Kevin  Dwiputra Sitorus

## generalisasi. 15

## HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Hukum positif mengatur tentang larangan penerapan sistem skema piramida dalam pendistribusian  barang Istilah Hukum Positif disebut  juga  ius  constitutum  yang merupakan  kumpulan  asas  dan kaidah  hukum  yang  tertulis  yang berlaku saat ini serta mengikat secara umum  atau  khusus  dan  ditegakkan oleh  pemerintah  atau  pengadilan dalam  Negara  Indonesia. 16 Hukum Positif  sebagai  bahan  dasar  oleh pengadilan dalam memutus perkara. 17 Maka, didalam Pelaku usaha ada  kewajiban  untuk  melindungi konsumen,  dan  baru  bisa  dilakukan jika mereka telah mempunyai hubungan  sesuai  dengan  perjanjian. Pelaku  usaha  tidak  bisa  disalahkan jika  sesuatu  hal  sudah  diluar  dari yang  diperjanjikan.  Kontrak  tersebut bukanlah  syarat  atau  jaminan  untuk memperoleh perlindungan konsumen.  Dimana  kontrak  tersebut merupakan  sebuah  peristiwa  hukum dimana seseorang itu berikrar kepada orang  lain  atau  hubungan  dua  orang yang  sama-sama  berikrar  untuk
15 https://www.statistikian.com/2012/10/pen elitian-kualitatif.hlm  7 16 I. Gede Pantja  Astawa,  (2008),
Dinamika Hukum dan ilmu Perundang- Undangan di Indonesia . Bandung: PT. Alumni, hlm. 56. 17 http://perpustakaan.mahkamah. agung.go.id/,  diakses pada tanggal  19 Maret 2016, pukul 23.30 wib.
berbuat  atau  tidak berbuat sesuatu. 18
Hubungan  hukum  dan/atau  masalah hukum  antara  konsumen  dengan produsen  atau  penyedia  barang  dan jasa,  akan terjadi suatu perikatan jika adanya  perjanjian,  atau  karena adanya  undang-undang. 19 Sistem Skema piramida saat ini diawasi oleh Kementerian  Perdagangan,  hal  itu diatur  didalam  Pasal  21  Peraturan Menteri  Perdagangan  Nomor  70 Tahun 2019 tentang Distribusi secara langsung,  dimana    tidak  ada  lagi masyarakat  menjadi  korban  didalam bisnis skema piramida. 20
Sesuai Pasal 1 angka 14 UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaku usaha/penyedia barang tersebut merupakan “Setiap orang perseorangan warga negara Indonesia  atau  badan  usaha  yang berbentuk  badan  hukum  atau  bukan badan  hukum  yang  didirikan  dan berkedudukan dalam wilayah hukum ”. 21 Jika  didalam  sistem skema  piramida  tersebut  terdapat unsur-unsur penipuan yang dilakukan  oleh  pelaku  usaha,  maka dalam  Pasal  372  KUHP  sebagai berikut: “Barangsiapa  sengaja  dan melawan  hukum  mempunyai  barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian  adalah  kepunyaan  orang lain,    tetapi  yang  ada  dalam kekuasaannya bukan karena 18 Ahmadi Miru, (2008), Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 2.
19 Az. Nasution,  (2014) , Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar . Jakarta: Diadit Media, hlm. 89.
20 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Distribusi Secara Langsung.
21 Undang Undang  Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pelaku Usaha.
kejahatan diancam karena penggelapan,  dengan  pidana  penjara paling lama empat  tahun atau pidana denda  paling  banyak  sembilan  ratus
rupiah”. Dan Pasal 378 KUHP diatur sebagai berikut: “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan  diri  sendiri  atau orang  lain  dengan  cara  melawan hukum,  dengan  memakai nama palsu atau    martabat  palsu,  dengan  tipu muslihat  ataupun  dengan  rangkaian kebohongan  menggerakkan  orang lain  untuk  menyerahkan  sesuatu benda    kepadanya,  atau  supaya memberi hutang maupun menghapuskan  hutang,    diancam karena  penipuan  dengan  pidana penjara  paling  lama  4  tahun”. 22
Dengan  pasal  tersebut,  maka  supaya pelaku  usaha  tidak  melakukan pelanggaran  maka  timbul  hak  dan kewajiban dari pelaku usaha sebagaimana  diatur  dalam  Undang- Undang  Perlindungan  Konsumen
Pasal  6  (tentang  hak  pelaku  usaha) dan  Pasal  7  (mengenai  kewajiban pelaku usaha) sebagai berikut: 1) Hak Pelaku Usaha a.  Memperoleh  bayaran  sesuai dengan  persetujuan  tentang  keadaan dan  nilai  tukar  barang  dan/atau  jasa yang dipasarkan.
b.  Memperoleh  perlindungan  hukum dari  perilaku  konsumen  yang  tidak beritikad  baik.
c.  Melakukan  pembelaan diri dengan sepantasnya dalam penagganan hukum sengketa konsumen. d.     Perbaikan nama baik akan teruji secara  hukum  bahwa  kerugian konsumen  tidak  disebabkan  oleh barang dan/atau jasa yang
22 Jeremias Lemek, (2009),
“ Penuntun Praktis Membuat Pledoi ” , Cet. II. Yogyakarta  : New Merah Putih, hal. 181.
diperdagangkan. e.  Hak-hak  yang  diatur  sesuai keputusan peraturan  perundang- undangan lainnya. 2) Kewajiban Pelaku Usaha a. Berperilaku baik dalam menjalankan  usahanya. b.  Memberi  informasi  yang  akurat, jelas  serta  jujur  tentang  keadaan dan jaminan  barang  dan/atau  jasa  serta menyampaikan penerangan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. c.  Merespon  konsumen  secara  jujur dan  benar  serta  tidak  membeda- bedakan.
d.  Adanya  jaminan  kualitas  barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan/atau diperdagangkan berdasarkan  syarat  ketetapan standar mutu  barang  dan/atau  jasa  yang berlaku.
e.  Memberi  kesempatan  terhadap konsumen  untuk  menguji  dengan mencoba  berbagai  produk  khusus serta  memberi  jaminan  atau  garansi atas  barang  yang  dibuat  atau  yang diperjual-belikan.
f. Mengganti kerugian akibat pemakaian barang dan/atau jasa yang diperjual-belikan.
g.  Memberi  ganti rugi apabila barang dan/atau  jasa  yang  diterima  atau digunakan  tidak  sesuai  dengan kesepakatan.
Sehingga  tersebut  adanya larangan  pelaku  usaha  diterapkan dalam mendistribusikan barang dengan  sistem  skema  piramida terdapat  dalam  Pasal  9  Undang- Undang Perdagangan, yang berbunyi “ Dalam  pendistribusian  barang  oleh pelaku  usaha  dilarang  menerapkan sistem  skema  piramida ”. Yang dimaksud  skema  piramida  ialah kegiatan  usaha  yang bukan dari hasil
dan Kevin  Dwiputra Sitorus
kegiatan  penjualan  barang.  Kegiatan usaha  itu  dimanfaatkan  menjadi peluang  keikutsertaan  usaha  untuk menerima imbalan ataupun pendapatan melalui biaya keikutsertaan orang lain yang bergabung atau setelah bergabungnya wirausaha tersebut. Distribusi  barang  dengan menggunakan  skema  piramida  pada prinsipnya melanggar asas-asas hukum  perdagangan,  salah  satunya asas  “adil  dan  sehat”, yakni  asas adanya  kesempatan,  kesetaraan  dan peran  dalam  kegiatan  usaha  antara produsen,  perdagangan  dan  pelaku usaha lainnya untuk memenuhi usaha yang  mendukung sehingga menjamin adanya  kesempatan  dan  kepastian berusaha  yang  sama. 23 Pelaku  usaha yang  menerapkan  skema  piramida diancam  pidana  berdasarkan  pasal 105  UU  Nomor  7  Tahun  2014  yang berbunyi: “Pelaku  Usaha  Distribusi yang  menerapkan  sistem  skema piramida  dalam  mendistribusikan barang sebagaimana dimaksud dalam  pasal  9  dipidana  dengan pidana  penjara  paling  lama  10 (sepuluh)  tahun  dan/atau  pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00  (sepuluh  milyar rupiah)”. 24
b.  Bagaimana  dampak  akibat penerapan  sistem  skema  piramida dalam pendistribusian barang yang dilakukan oleh pelaku usaha
23 Butje Tampi,  (2011), Kebijakan
Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi  di Bidang Perbankan. Manado: Kementerian Pendidikan Nasional,  Universitas  Sam Ratulangi,  Fakultas  Hukum, hlm.  2.
24 Undang-Undang  Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.
Sistem skema piramida merupakan  sitem  penjualan  yang dilarang berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 2014  tentang  Perdagangan  karena dapat  merugikan  masyarakat  yang menjadi  anggotanya.  Konsep  sistem berskema piramida ini  hampir menyerupai  konsep  sistem  penjualan MLM,  sehingga  bisa  menjadi  celah untuk perusahaan dalam menjalankan  skema  piramida  dengan menyamakan dirinya sebagai perusahaan  MLM  agar  seperti  legal atau  resmi.    Penipuan  skema piramida,  telah  banyak  masyarakat yang dirugikan dengan sistem ini.
Dampak  buruk tersebut bisa mengambil  dana  dari  masyarakat dengan bentuk menjanjikan keuntungan yang dua kali lipat dalam jangka  waktu  dekat.  Padahal  laba yang  dijanjikan  ini diambil dari uang pendaftaran  orang  yang  masuk kemudian. Ketika melakukan pendaftaran  dijadikan  kedok  untuk penarik dana dari masyarakat dengan uang  pendaftaran  dalam  total  besar dengan digabungkan bersama produk yang  harganya  tidak  sesuai  nilainya dengan uang yang diberikan, sehingga  produk  dijadikan  sebagai kedok untuk menarik dana besar dari pendaftaran tersebut. Banyak sasaran langsung  dari  penipuan  ini  yaitu masyarakat  umum  yang  sejak  dulu pernah  dirugikan  sampai  triliun rupiah  sehingga  bisa  disebutkan menjadi golongan kepentingan bersama.  Sedangkan  pelaku  usaha penjualan  secara  langsung  bertahap menjadi  korban  tidak  langsung.
Nama  pelaku  usaha  yang  melakukan penerapan sistem  piramida  ini
menjadi  buruk di mata masyarakat. 25 Dampak  buruk  yang  ditimbulkan oleh  sistem  skema  piramida  ini sangat  merugikan  banyak  pihak, apalagi yang ikut menjadi anggotanya,  sehingga  memunculkan sisi  negatif  dari  sistem  piramida  ini, yaitu 26 : 1.    Sistem  yang  membuat  diminati banyak orang dengan upaya keuntungan Seseorang  yang  sudah  mengikuti bentuk  sistem  skema  piramida, biasanya  cuma  memikirkan  laba yang  diperoleh  saja  tanpa  melihat bentuk kualitas produk yang dijualkan. Jika barang yang diperdagangkan  cuma  menyerahkan sistem  dengan  laba  yang  tipis,  maka konsumen  akan  berpaling  ke  barang lain  dengan  pola  penghasilan  yang lebih  besar  sekalipun  mutunya  lebih jelek.  Seharusnya  tidak  hanya terkesan  atas  apa  yang  diberikan dengan bentuk sistem skema piramida  kepada anda. 2.  Harga Produk Lebih Tinggi Sistem piramida dalam pendistribusian barang untuk memasarkan  produk luar biasa dalam memberikan  pemikat  dana  bonus insentif  dan  lainnya  yang  begitu besar. Sistem piramida ini kemungkinan  besar  harga  awal  yang dikeluarkan  produk  tersebut  sangat jauh  lebih  murah  ketimbang  harga yang  diperjanjikan  kepada  pembeli akhir  sebab  kemungkinan  besar
25 Djoko Hartanto Komara, “ Rekam Jejak Menuju Lahirnya Pasal Anti Piramida Dalam Undang-Undang  No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan ” ,  APLI Network News,  vol. 03, hlm. 14.
26 Iswibowo  Hardyantoro, (2010), “ Multi Level Marketing Baik atau Buruk ” . Majalah Ilmiah  Ekonomika,  vol. 13 no. 1, hlm. 23.
keuntungan  pemasaran  dibagi-bagi kepada  perusahaan  serta  anggota yang  berada  diatas  anggota  yang baru bergabung.
3.  Kehilangan Keuangan Negara Produk  yang  menggunakan sistem  skema  piramida  biasanya produk  ekspor  yaitu  makanan- minuman  dan  jamu  serta  lainnya. Sehingga  uang  yang  kita  belanjakan beberapa  ada yang dibawa ke negara lain  dengan  memberi  sisi  yang negatif kepada perekonomian Indonesia sebab produk dalam negeri jadi  kurang  laku  serta  penghasilan yang berkurang. 4.  Bisa Mengganggu Orang Lain Seseorang yang tidak menyukai,  tetapi  mengerti  pada bisnis  yang  memakai  sistem  skema piramida  umumnya  akan  diajak masuk  menjadi  member  baru dengan berbagai  cara  oleh  seseorang,  baik oleh  yang  dikenal  dekat  ataupun tidak  dikenal.  Karena  barang  yang dipromosikan  tidak  terbuka  dan cuma  dipasarkan  memakai  sistem piramida,  sehingga  orang  yang dipengaruhi  biasanya  percaya  saja pada  pemberitahuan  barang  yang ditawarkan  apalagi  dipenuhi  dengan janji-janji  laba  yang  berganda  dan membuat orang menjadi kaya dengan cepat  sehingga  tersebut  cukup menghambat  dan  mengakibatkan rasa  penasaran  oleh  orang  yang bergabung kebisnis tersebut.
5.    Pemenang  Dapat  Kembali  Ke
Level Bawah Seseorang  yang sudah meraih tingkat  paling  atas  dalam  bisnis skema  piramida  ini dapat hancur jika anggota dibawahnya mulai mempergunakan  barang  atau  produk lain  atau  bergabung  dengan  bisnis sistem  skema  piramida  yang  lain.
dan Kevin  Dwiputra Sitorus
Sebaiknya  jika  mengikuti  bisnis dengan  bentuk  skema piramida perlu dipikirkan perkembangan kedepannya  yang  dapat  kurang digemari  sebab  kualitasnya  yang hancur,  karena  mengajar  besar keuntungannya saja.
6.  Mental  yang  memiliki  sifat  yang ingin  berbisnis  skema  piramida jangan berlebihan.
Orang  yang  masuk  kedalam bisnis  seperti  ini  biasanya  tidak mengingar  kalua  dikemudian  hari semua dapat musnah. Biasanya orang ini  bisa  lupa  yang  sebenarnya  yang mededikasikan  dirinya  cuma  pada bisnis  tersebut  dan  meninggalkan pekerjaan yang dijalaninya sebelumnya  serta  mudah  terpancing ketika  ada  tawaran  baru  yang  lebih baik  dan  mencoba  menjadi  anggota baru  dan setelah itu menarik anggota lain.
7.   Waspada Informasi Produk Yang Tidak Jujur
Seperti  biasanya  terkadang produk  yang  buruk  bisa  terbilang bagus,  barang  yang  harga  tinggi terbilang murah,  produk  yang kegunaanya  sedikit  dibesar-besarkan supaya  terlihat  banyak  kegunaanya. Dan  jika  ditelusuri,  kegunaan  yang diperoleh  kemungkinan  tidak  sama dari  yang  diperjanjikan  dengan barang  lain yang lebih murah dengan maafaat  yang  jauh  tidak  berbeda. Sehingga  konsumen  tertarik  dan ingin  mengikuti  bisnis  tersebut.
Sebaiknya  jika  memiliki  bisnis skema piramida ini, agar menginformasikan  bentuk  barang yang  benar  supaya  tidak  merugikan orang lain.
8.  Korban  Bisnis  yang  berbentuk skema  piramida  memiliki  faktor
negatif  dengan  membayar  lebih tinggi dari nilai  yang sebenarnya.
Biasanya  korban  bisnis  ini  ialah pihak  yang  menjadi  konsumen  atau anggota yang dipasarkan dengan cara tidak  menemukan  anggota  bawahan atau tidak memiliki dasar kemampuan mencari pihak yang baru dan  menjadi  konsumen akhir. Semua korban  membayar  lebih  besar  dari semestinya  dengan  memberi  bonus kepada  pihak  yang  membawanya masuk serta bagian atasannya. 9.  Permainan  Uang/Money  Game Skema Piramida
Yang  melakukan  bisnis  ini didalam  masyarakat  umum  biasanya digunakan  oleh  orang  yang  tidak bertanggung jawab untuk memperdagangkan barang yang tidak bermutu  dengan  harga  mahal  namun membagikan  insentif  yang  besar kepada  anggota  disistem  piramida ini.  Terjebak  pada  money game akan mengakibatkan  kerugian  yang  besar karena  proses  kedepannya,  barang yang  kurang  bagus  akan  dilepaskan konsumen.  Terdapat  juga  dinegara yang  lain  seperti  Amerika  Serikat, yang  dilarang  oleh  pemerintahnya sendiri.  Sebaiknya  terlebih  dahulu mencari  tahu  sistem  ini  sebelum melakukan  kesepakatan,  dari  mulai mutu  barang  dan  bonus  yang  akan didapatkan.  Tidak  hanya  itu  saja, sebaiknya  jangan  berpacu  pada insentif  saja,  tetapi  juga  memikirkan kewajaran  bonus  intensif  yang  akan anda terima.
C.  Hukuman  yang  diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan penerapan sistem skema piramida dalam pendistribusian  barang
Kebijakan  serta  usaha  dalam membuat  suatu aturan hukum pidana yang  baik  pada  dasarnya  tidak  lepas dari tujuan pencegahan penanggulangan  kejahatan.  Pelaku usaha ialah setiap orang perseorangan  atau  badan  usaha,  baik yang  berbentuk  badan  hukum maupun  bukan  badan  hukum  yang dibentuk  dan  berdomisili  atau melakukan  kegiatan  di  wilayah hukum  negara  Republik  Indonesia, baik  sendiri  maupun  bersama-sama melalui sebuah kesepakatan mengelolah  kegiatan  usaha  dalam berbagai  bidang  ekonomi.  Kegiatan usaha  yang  dibuat  oleh pelaku usaha pada  pendistribusian  barang  dengan berkedok  skema  piramida,  banyak masyarakat  yang  tidak  menyadari bahwa  bisnis  tersebut  sebenarnya sangat merugikan masyarakat. Karena bisnis tersebut hanya menjanjikan namun tidak menghasilkan.  Oleh  karena  itu, ketika  seorang  pelaku  usaha  yang membuat  suatu  usaha  dengan  skema piramida  akan  dikenakan  sanksi. Hal tersebut  dilakukan  oleh  pemerintah agar  memberi  dampak  jera  kepada pelaku  usaha  untuk  tidak  melakukan kegiatan  usaha  dengan  sistem  skema piramida.
Penyelidikan-penyelidikan terhadap  perusahaan  yang  bersistem skema  piramida,  telah  ditetapkannya Undang-Undang  No.7  Tahun  2014 tentang Perdagangan, membuat penyidik Polri tidak harus mengadakan penyelidikan serta pemeriksaan  atas  dasar  laporan pengaduan,  tetapi  bisa  dilakukan tanpa  adanya  laporan  pengaduan,
karena pasal 9 jo. Pasal 105 Undang- Undang  No.  7  Tahun  2014  tentang
Perdagangan  tidak  menganut  delik aduan. Dengan  demikian,  penyidik Polri seharusnya melakukan pekerjaanya harus lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat serta perlu menyelenggarakan  sosialisasi,  serta seharusnya  peran  Polri  dalam  hal mencegah (pre-emptif) harus dijalankan  dengan  efektif  supaya masyarakat  merasa  terlindungi  dan tentram  terhadap  sebuah  bisnis  yang berkedok  MLM  dan  penyidik  Polri harus lebih antusias untuk melindungi masyarakat agar sejahtera. Karena  banyaknya  pelaku  yang berani  memanfaatkan  ketidaktahuan masyarakat  ini  untuk  menjerat korban  dengan  beragam  janji  untuk mengambil  keuntungan  yang  sangat mudah  dengan  tanpa  perlu  bekerja keras.  Dana  masyarakat  diambil  dan dikeruk  dengan  jalan  anjuran  untuk berasosiasi  dengan  sebuah  usaha berkedok penjualan langsung berjenjang (multi-level marketing/MLM). Untuk itu pemerintah dan lembaga terkait harus mensosialisasikan kepada masyarakat  luas  tentang  skema piramida  agar  berhati-hati  dengan sistem  piramida  dan  sehingga  tidak menimbulkan korban penipuan berikutnya. Didalam sistem skema piramida  jika  tidak  memenuhi aturan-aturan  yang  baik  oleh  pelaku usaha  maka  pelaku  usaha  harus memiliki  tanggung  jawab  atau pertanggungjawaban
pidana
berkaitan  dengan  dasar  untuk  dapat memberikan  hukuman  atau  sanksi
dan Kevin  Dwiputra Sitorus

## kepada  pelaku pelanggaran hukum. 27
Jadi,  jika  terjadi  suatu  perbuatan yang  dilarang,  pelaku  tersebut  akan dijatuhi  hukuman  atau  sanksi  atas perbuatan-perbuatan  tersebut,  dan bila  sudah  bersifat  melawan  hukum maka  tidak  ada  alasan  pembenaran untuk  itu. 28 Pertanggungjawaban terhadap  tindak  pidana  tersebut  ada yang  tertulis  dan  tidak  tertulis. Pertanggungjawaban  pidana  atas dasar  hukum  tidak  tertulis  “tiada pidana  tanpa  kesalahan”.  Maka dalam asas  pertanggungjawaban pidana  hanya  dapat  terjadi  ketika pelaku  usaha  melakukan  tindak pidana “tiada  pemidanaan  tanpa kesalahan”,  atau  disebut  juga  “tiada pertanggungjawaban  pidana  tanpa tindak pidana”. 29 Hukuman  bagi  pelaku  usaha yang  menerapkan  skema  piramida diancam  pidana  berdasarkan  UU
Nomor  7  Tahun  2014  Pasal  105
tentang Perdagangan, yang berbunyi:
“Pelaku usaha distribusi  yang menerapkan  sistem  skema  piramida dalam mendistribusikan barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dipidana  dengan  pidana  penjara paling  lama  10  (sepuluh)  tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar  rupiah). Dengan  begitu  keadaan  ini 27 Erdiansyah,  (2015),
Implementasi  Pertanggungjawaban  Pidana Korporasi Pembakaran Hutan dan Lahan di
Provinsi Riau. Riau: Jurnal Ilmu Hukum Fakultas  Hukum Universitas Riau, hlm. 141.
28 Moeljatno dalam  Erdianto,
(2001), “Pertanggungjawaban  Pidana
Presiden Republik Indonesia Menurut
Sistem Ketatanegaraan  Indonesia” ,  Tesis S2 UNSRI.  Palembang,  hlm. 42.
29 Ibid Moeljatno  dalam Erdianto.
berakibat  pada  pembuatan  atau pengubahan terhadap undang- undang,  dimana  perbuatan  itu diancam  dengan  suatu  hukuman berbentuk pidana.
Melalui  Undang-Undang  No.  7 Tahun  2014  tentang  Perdagangan adalah  salah  satu  peraturan  hukum yang dapat digunakan untuk melindungi  masyarakat  dari  tindak pidana  skema  piramida.  Ketika mayarakat  melakukan  kesalahan atau melanggar  peraturan  dari  pemerintah mengenai  bisnis  skema  piramida maka  yang  menjalankan  tindakan tersebut  akan  diberikan  sanksi  baik itu  secara  denda  atau  hukuman kurungan.
Hal  ini  dilakukan  agar masyarakat  mendapatkan  efek  jera akan perbuatan yang dilakukannya.

## SIMPULAN DAN SARAN
a. Simpulan Beralaskan  penjelasan  diatas, maka  diambil  kesimpulan  agar  dapat menjawab  rumusan  masalah  diatas. Adapun  kesimpulan  penulis  adalah diantaranya:
1.  Hukum  positif  yang  mengatur tentang  larangan  pelaku  usaha distribusi  menerapkan  sistem  skema piramida  terdapat  pada  pasal  9 Undang-Undang  Perdagangan,  yang berbunyi:  “pel aku  usaha  distribusi dilarang  menerapkan  sistem  skema piramida  dalam  mendistribusikan barang”.  Distribusi  barang  dengan menggunakan  skema  piramida  pada prinsipnya melanggar asas-asas hukum  perdagangan,  salah  satunya asas  “adil  dan  sehat”,  yakni    asas adanya  kesempatan,  kesetaraan  dan kedudukan  pada  kegiatan  usaha antara  produsen,  perdagangan  dan
pelaku usaha lainnya untuk membangun  usaha yang mendukung, sehingga  menjamin  adanya  harapan dan kepastian berusaha yang sama. 2.    Dampak  akibat  dari  penerapan sistem skema piramida dalam pendistribusian  barang  oleh  pelaku usaha  menyebabkan  kerugian  besar di  masyarakat.  Dampak  buruk tersebut  bisa  menarik  dana  dari masyarakat  dengan  cara  menjanjikan laba  yang  berlipat  ganda  dalam waktu  dekat.  Padahal  keuntungan yang  dijanjikan  tersebut  diambil dari uang pendaftaran orang yang bergabung kemudian. Ketika melakukan  pendaftaran  dijadikan kedok  sebagai  penarik  dana  dari masyarakat dengan uang pendaftaran dalam anggaran  besar  dengan disatukan  bersama  produk  yang harganya  tidak  setimpal  nilainya dengan  uang  yang  dibayar,  sehingga barang  dijadikan  sebagai  kedok penarik dana besar pendaftaran.
3.  Hukuman  yang  diberikan  kepada pelaku  usaha  yang  melakukan penerapan  sistem  skema  piramida dalam pendistribusian barang tertuang  didalam  UU  Nomor  7 Tahun  2014  pasal  105  tentang Perdagangan, yang berbunyi: “Pelaku usaha distribusi  yang menerapkan  sistem  skema  piramida dalam mendistribusikan barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dipidana  dengan  pidana  penjara paling  lama  10  (sepuluh)  tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar  rupiah).  Dengan  adanya sanksi  yang  diberikan  kepada pelaku usaha  tersebut  maka  setiap  pelaku usaha  yang  menentang  aturan  yang sudah  ada  maka  pelaku  usaha tersebut
dipertanggungjawab-
pidanakan  atas  perbuatannya  dan tidak ada pembenaran untuk itu.

## b. Saran
1. Dengan  adanya  hukum  positif  yang mengatur  larangan  pelaku  usaha dalam  sistem  skema  piramida  maka pelaku  usaha  harus  menerapkan  dan menjalankan peraturan-peraturan yang  telah ditetapkan, supaya pelaku usaha  tidak  menerapkan  distribusi dengan  skema  piramida.  Selain  itu pemerintah juga harus segera memformulasikan peraturan perundang-undangan yang  lebih lengkap sehingga mendukung kebijakan kriminal dalam penanggulangan tindak pidana dibidang  perdagangan  barang  dan jasa memakai sistem skema piramida. 2. Dengan  adanya  dampak  akibat  dari pelaksanaan  sistem  skema  piramida dalam  pendistribusian  barang  yang dilakukan oleh pelaku usaha sebaiknya  lebih  memahami  lebih terdahulu  resiko  yang  menggunakan sistem  skema  piramida  tersebut, karna  akan  sangat  kerugian  yang sangat besar dalam mayarakat.
3. Dengan adanya hukuman atau sanksi yang  diberikan  kepada  pelaku  usaha dalam  menerapkan  sistem  skema piramida, pelaku usaha yang membuat  kesalahan  atau  melanggar peraturan  dari  pemerintah  mengenai bisnis  skema  piramida,  maka  yang menjalankan  kegiatan  tersebut  akan dijatuhi  hukuman  baik  itu  secara denda  maupun  hukuman  kurungan. Hal  tersebut  dilakukan  agar  pelaku usaha  mendapatkan  efek  jera  akan perbuatan yang dilakukannya.
dan Kevin  Dwiputra Sitorus

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Erdianto. (2001). Pertanggungjawaban Pidana Presiden Republik  Indonesia  Menurut  Sistem Ketatanegaraan, Palembang: Universitas Sriwijaya. PAF Lamintang. (1996). Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia,  Bandung:  Citra  Aditya Bakti. I  Gede  P  A.  (2008). Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undang  di  Indonesia. Bandung: PT.Alumni. Ahmadi Miru. (2014). Hukum  Kontrak  dan  Perancangan Kontrak,  Jakarta:  PT.Raja  Grafindo Persada. AZ Nasution. (2014). Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Jakarta: Diadil Media. Badra  Nawawi Arief. (2001). Masalah  Penegakan  Hukum  dan
Kebijakan  Hukum  Pidana  Dalam
Penanggulangan
Kejahatan,
Bandung: Citra Aditya Bakti.
Perundangan-undangan Undang-Undang  Nomor  7 Tahun 2014 tentang Pelaku Usaha. Undang-Undang  Nomor  7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
Peraturan Menteri Perdagangan  Nomor  70  Tahun  2019 tentang Distribusi Secara Langsung. Website Skema Piramida, dalam
https://id.wikipedia.org/wiki/Skema_ piramida,  diakses  terakhir  pada  08 Agustus 2020. Qolbi  Khoiri,  Tindak  Pidana Ekonomi, Suatu Tinjauan Krominologi,  dalam
https://Qolbi.wordpress.com,  diakses terakhir pada 08 Agustus 2020.
Analisis Deduktif, dalam http://digilib.unila.ac.id/525/8/BAB %20III.pdf diakses pada 08 Agustus 2020.
Deskriptif Analitis menurut Sugiono, dalam http://repository.unpas.ac.id/28046/5/ BAB%20III.pdf.