Jurnal Tunas Agraria Vol. 2 No. 2 Mei 2019 e - ISSN 2622 - 9714

## PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN SEBAGAI INSTRUMEN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

## DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAMUJU
Amran AS Wahidin, Sutaryono, Rakhmat Riyadi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Jl. Tata Bumi No. 5 PO BOX 1216 Kode Pos 55293 Yogyakarta
Abstract: Implementation  of  spatial  utilization  control  activities  in  Mamuju  Regency,  West Sulawesi Province, is not running optimally because the Regional Regulation on Regional Spatial Planning  (Perda  RTRW)  of  Mamuju  Regency  has  not been  issued.  This  regulation  vacuum  has  a great  impact  in  the  service  of  the  application  for  the  granting  of  a  location  permit  and  change permit  for  land  use,  especially  in  terms  of  fulfilling  the  permit  requirements  in  the  form  of  an application  of  land  technical  considerations  carried  out  by  the  Land  Office  of  Mamuju  Regency, while  the  Land  Technical  Consideration  Service  which  contains  technical  studies  of  land stewardship and availability the land must be in accordance with the Spatial Plan of the territory. Phase  The  activities  of  land  technical  considerations  at  the  Land  Office  of  Mamuju  Regency  are carried  out  in  accordance  with  the  Cash  No.  2  of  2011,  in  addition  to  its  implementation  in accordance with spatial planning, the Land Office added a recommendation letter from the Public Works  and  Spatial  Planning  office,  the  Agriculture  Service  and  the  Plantation  Service  in  the attachment  to  the  application  requirements.  The  Role  of  Land  Technical  Considerations  as  an Instrument  for  Spatial  Utilization  in  Mamuju  Regency,  namely  Land  Technical  Consideration  is the  main  requirement  in  obtaining  a  Permit  for  Land  Use  Change  and  Location  Permit,  this  is because  in  the  Minutes  of  Land  Technical  Consideration  there  is  a  technical  study  on  Land Stewardship and Technical Assessment of Land Availability.
Keywords : control, space utilization, land technical considerations
Intisari: Kekosongan  Regulasi  Rencana  Tata Ruang  Wilayah  (Perda  RTRW)  Kabupaten  Mamuju berdampak  dalam  pelayanan  permohonan  pemberian  Izin  Lokasi  dan  Izin  Perubahan Penggunaan  tanah.  Tujuan  penelitian  ini  dilakukan  untuk  megetahui  pelaksanan  dan  peran pertimbangan  teknis  pertanahan  dalam  ijin  lokasi  dan  ijin  perubahan  penggunaan  tanah, Penelitian  ini  dilaksanakan  dengan  menggunakan  Metode  Kulitatif  dengan  Pendekatan Deskriptif.  Hasil  penelitian  menunjukan  dalam  pelaksanaannya  telah  sesuai  dengan  aturan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis  Pertanahan  dalam  Penerbitan  Izin  Lokasi,  Penetapan  Lokasi  dan  Izin  Perubahan Penggunan  Tanah.  Peran  Pertimbangan  Teknis  Pertanahan  sebagai  Intrumen  Pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Mamuju merupakan syarat utama,  didalam mendapatkan Izin Perubahan  Penggunaan  Tanah  dan  Izin  Lokasi.  Saran seharusnya  yang  menjadi  dasar  dalam pemberian  Izin  Perubahan  Penggunaan  tanah  berupa  Surat  Keputusan.  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Mamuju  segera  mensahkan  Peraturan  Daerah  Tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah Kabupaten Mamuju
Kata Kunci : pengendalian, pemanfaatan ruang, pertimbangan teknis pertanahan

## A. Pendahuluan
Permasalahan  tata  ruang  bukan  hanya  dilaksanakan  oleh  kementerian  ATR/BPN melainkan menjadi tanggung jawab bersama baik dari pemerintah pusat sampai kepada
Pertimbangan Teknis Pertanahan Sebagai Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang ... 101 pemerintah daerah, hal ini telah diatur didalam Undang - undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang  Penataan  Ruang  serta  Undang - undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah.  Dengan  adanya  peraturan  tersebut  pemerintah  daerah mempunyai legitimasi untuk mengatur wilayahnya masing - masing secara mandiri. Salah satu  kewajiban  daerah  otonom  menurut  undang - undang  ini  adalah  menyusus perencanaan  Tata  Ruang  Daerah,  ini  menunjukkan  bahwa  setiap  daerah  mempunyai kewenangan  yang  lebih  luas  untuk  melakukan  upaya  penataan  ruang  di  wilayah teritorialnya.
Adanya  otonomi  daerah  menyebabkan  laju  perkembangan  wilayah  menjadi semakin  cepat.  Perkembangan  yang  cepat  ini apabila  tidak  memiliki  perencanaan  yang baik  maka  akan  menyebabkan  terjadinya  perkembangan  wilayah  yang  semrawut  dan tidak  teratur  sehingga  dapat  menimbulkan  dampak  berupa  timbulnya  ketidaksesuaian pemanfaatan  ruang  dan  konflik  terhadap  penguasaan  tanah.  Salah  satu  bentuk perencanaan  pembangunan  suatu  wilayah  adalah  dengan  adanya  Rencana  Tata  Ruang Wilayah  (RTRW)  yang  pelaksanaannya  ditetapkan  dalam  Peraturan  Daerah.  Perda RTRW memiliki fungsi sebagai dasar pertimbangan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang serta izin - izin lain yang berkaitan dengan tata ruang. RTRW bagi kota - kota yang ada  di  Indonesia  adalah  alat yang  penting  untuk digunakan  dalam  hal  penataan  ruang dan lebih khususnya dalam hal pengendalian pemanfaatan ruang.
Kabupaten  Mamuju  yang  merupakan  Ibukota  Provinsi  Sulawesi  Barat, berkembang  cukup  cepat  dikarenakan  terjadinya  pemekaran  wilayah  yang  dahulunya termasuk  ke  dalam  Provinsi  Sulawesi  Selatan.  Namun  dibalik  perkembangan  wilayah yang  begitu  cepat,  tidak  dibarengi  dengan  Perencanaan  Wilayah  yang  baik  sehingga Kabupaten Mamuju berkembang secara alami tanpa adanya regulasi yang jelas terhadap perencanaan pembangunan wilayah. Menurut data yang dipublikasikan oleh Direktorat Jenderal  Tata  Ruang  pada  Rilis Update per  April  2017,  status  Perda  RTRW  Kabupaten Mamuju masih berstatus persetujuan Menteri No. HK.0103 - Dr/690 Tanggal 20 Desember 2011, yang berarti status Perda RTRW Kabupaten Mamuju belum ditetapkan, Sedangkan dalam  Undang - Undang  Penataan  Ruang  Nomor  26  Tahun  2007    dalam  ketentuan penutup  dalam  pasal  78  ayat  4  undang - undang  ini  telah  ditetapkan  bahwa  semua peraturan  daerah  kabupaten/kota  tentang  rencana  tata  ruang  wilayah  Kabupaten/Kota disusun atau disesuaikan paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak undang - undang ini diberlakukan
Belum  terbitnya  Perda  RTRW  Kabupaten  Mamuju  menyebabkan  terjadinya kekosongan  regulasi yang  mengatur  mengenai  rencana  tata  ruang  wilayah,  yang  dapat berdampak terhadap timbulnya konflik penguasaan tanah. Selain itu dampak lain adalah

## 102 Amran As Wahidin, Sutaryono, Rakhmat Riyadi
terjadinya  perkembangan  wilayah  yang  tidak  memperhatikan  kesesuaian  terhadap penggunaan tanah yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan.
Sejak  dijadikan  sebagai  Ibukota  Provinsi  Sulawesi  Barat,  Kabupaten  Mamuju mengalami  perkembagan  yang  begitu  pesat,  mulai  dari  pembangunan  Infrastruktur berupa  jalan,  perluasan  bandara,  pelabuhan,  pembanguan  gedung  perkantoran, perumahan, hotel dll. Selain pembangunan infrastruktur penetapan Kabupaten Mamuju Sebagai  Ibukota  Provinsi  Sulawesi  Barat  juga  diikuti  dengan  bertambahnya  jumlah penduduk. Kedua hal tersebut memiliki andil besar terhadap maraknya alih fungsi lahan yang  terjadi  di  Kabupaten  Mamuju  karena  kebutuhan  akan  ruang/tanah  menjadi meningkat.
Perkembangan  penggunaan  dan  pemanfaatan  ruang/tanah  yang  terjadi  di Kabupaten  Mamuju  memerlukan  program  pengendalian  pemanfaatan  ruang  agar  tata ruang  kota  tidak  semrawut.  Namun  ketiadaan  Perda  RTRW  dari  Kabupaten  Mamuju menjadikan  kegiatan  pengendalian  pemanfaatan  ruang  menjadi  tidak  jelas.  Regulasi yang  dijadikan  dasar  sebagai  arahan  pengendalian  yang  tidak  ada  menyebabkan maraknya  pembangunan  yang  tidak  memperhatian  penggunaan  tanah  yang  ada disekitarnya serta dapat menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan.
Salah  satu  program  pengendalian  pemanfaatan  ruang  adalah  pembuatan Pertimbangan  Teknis  Pertanahan  (PTP)  yang  dibuat  Oleh  Kantor  Pertanahan  yang memiliki  peran  penting  dalam  proses  pengendalian  pemanfaatan  ruang    dan penatagunaan  tanah.  Hal  ini  telah  diatur  dalam  Peraturan  Kepala  Badan  Pertanahan Nasional  (PERKABAN)  Nomor  2  Tahun  2011  tentang    Pedoman  Pertimbangan  Teknis Pertanahan  Dalam  Penerbitan  Izin  Lokasi,  Penetapan  Lokasi  Dan  Izin  Perubahan Penggunaan Tanah.
Dalam pembuatan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Izin lokasi yang menjadi Objek Izin Lokasi menurut Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional  Nomor  5  Tahun  2015  dijelaskan  bahwa  tanah  yang  menjadi  objek  ijin  lokasi harus  sesuai  dengan  RTRW.  Selain  itu  Pertimbangan  Teknis  Pertanahan  yang dikeluarkan dalam rangka Ijin Perubahan Penggunanaan tanah (IPPT) juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah. Dalam pasal 7 ayat 1 dijelaskan bahwa Terhadap Tanah yang termaksud dalam pasal 6 (Tanah yang sudah  ada haknya baik yang sudah terdaftar maupun yang belum, tanah Negara, Tanah Ulayat)  penggunaan  dan  pemanfaatan  tanahnya  harus  sesuai  dengan  Rencana  Tata Ruang Wilayah.
Berdasarkan permasalahan diatas, maka yang jadi permasalahan yang akan dikaji adalah  pelaksanaan  penyusunan  pertimbangan  teknis  pertanahan  dalam  rangka  Izin
Pertimbangan Teknis Pertanahan Sebagai Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang ... 103
lokasi dan izin perubahan penggunaan tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju dan  Peran  Pertimbangan  Teknis  Pertanahan  sebagai  instrumen  pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Mamuju.
Penelitian  ini  dilaksanakan  dengan  menggunakan  Metode  Kulitatif  dengan Pendekatan Deskriptif. Melalui Penelitian Kualitatif dengan Pendekatan Deskriptif yang digunakan,  maka  penulis  akan  mendeskripsikan  mengenai  bagaiamana  proses penyusunan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka pemberian Izin Lokasi dan Izin  Perubahan  Penggunaan  Tanah  di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Mamuju,  serta mendeskripsikan  bagaimana  Peran  Pertimbangan  Teknis  Pertanahan  didalam pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Mamuju.
Teknik  pengumpulan  sampel  pada  penelitian  ini  dilaksanakan  dengan menggunakan  teknik purposive sampling ,  yaitu  dengan  mewawancarai  naraumber  yang terkait langsung dalam proses penyusunan Pertimbangan Teknis Pertanahan, atau orang - orang  yang  dipandang  mengetahui  mengenai  Pelaksanaan  Pertimbangan  Teknis Pertanahan dalam rangka pemberian Izin Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan tanah. Hal  ini  dapat  diketahui  dengan  mempelajari  serta  mengkaji  orang - orang  yang  terlibat didalam  pelaksanaan  pemberian  Pertimbangan  Teknis  Pertanahan  Kemudian  mencari informasi  dengan  mewawancari  orang  tersebut  untuk  menggali  informasi  yang  ingin kita  ketahui.  Data - data  yang  telah  dikumpulkan  kemudian  kemudian  dianalisis  atau ditelaah dengan mengaitkannya terhadap proses penyusunan pembuatan Pertimbangan Teknis Pertanahan. Analisis yang dilakukan yaitu antara lain :

## B. Arti Penting Penataan Ruang Dalam Perencanaan Wilayah
Menurut  Budhy  Tjahyati  S,  Soegijoko  (2015,  214)  Penataan  Ruang  adalah konsekuensi  yang  mengalir  dari  pengembangan  wilayah  atau  yang  biasa  kita  sebut sebagai “ regional  development ” . Regional  Development ,  bermuara  dari “ Regional  Science ”, yang  dipelopori  oleh  Walter  Isard,  dalam  dekade ‘50 an.  Ilmu  wilayah  atau  Regional Science  ini,  merintis  timbulnya  pendekatan  kewilayahan  dalam  pembangunan. Pendekatan  ini,  mengkaji  hubungan  sebab  akibat  faktor - faktor  pembentuk  ruang wilayah, seperti faktor fisik/lingkungan, sosial/budaya dan ekonomi. Sebagai kelanjutan - kelanjutannya.  Berkembanglah  model  analisis  wilayah  ( regional  analysis  model )  yang menggabungkan  model - model  fisik/lingkungan,  geografi,  sosial  dan  ekonomi  yang berkembang terlebih dahulu.
Menurut Waskito dan Hadi Arnowo (2017, 40) tataruang dihasilkan melalui proses perencanaan  sektoral  dan  perencanaan  wilayah.  Keseluruhan  proses  perencanaan  tata ruang  disertai  dengan  bagiamana  seharusnya  ruang  dimanfaatkan  disertai  dengan

## 104 Amran As Wahidin, Sutaryono, Rakhmat Riyadi
pengendalian ruang disebut dengan penataan ruang. Penataan ruang sendiri merupakan suatu siklus yang akan terus bergulir sepanjang diperlukan agar ruang senantiasa tetap tertata  meskipun terjadi dinamika dalam  pemanfaatannya.  Selanjutnya dia  menjelaskan didalam  penataan  ruang  terdapat  beberapa  tahapan  yaitu:  a)  Perencanaan  tata  ruang yang  terwujud  dalam  pembuatan  rencana  tata  ruang  dan  disahkan  dalam  suatu peraturan  daerah.  Rencana  tata  ruang  dapat  dapat  dibuat  baru  karena  belum  pernah dibuat  atau  merupakan  daerah  baru  hasil  pemekaran  serta  merupakan  hasil  revisi;  b) Pemanfaatan  ruang  melalui  mekanisme  perizinan  dan  pemberian  hak  atas  tanah;  c) Pengendalian pemanfaatan berupa penerapan sanksi atau bentuk disinsentif lainnya agar tata ruang dapat diwujudkan. Apabila ada kecendrungan ke arah perubahan tata ruang, maka dilakukan evaluasi untuk dilakukannya revisi Rencana Tata Ruang Wilayah. Dari sini  proses  perencanaan  tata  ruang  dimulai  lagi  tetapi  dalam  kerangka  perbaikan  atau penyusunan ulang.Siklus penataan ruang dan bagaimana masing - masing unsur tersebut terkait dapat diilustrasikan melalui gambar berikut :
Gambar 1. Siklus Penataan Ruang
Sumber: Waskito dan Hadi Arnowo (2017)

## C. Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Sebagai suatu upaya tertib tata ruang, pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui  empat  instrumen  yakni  pengaturan  zonasi,  perizinan,  pemberian  insentif  dan disinsentif,  serta  pengenaan  sanksi.  Menurut  Firman  M  Hutapea  (2016,  12)  Tiga instrumen yang pertama pada hakekatnya bersifat pencegahan atau proses pengendalian sebelum suatu penyimpangan pemanfaatan ruang ( ex - ante ). Sedangkan instrument yang keempat  bersifat  kuratif  atau  represif  berupa  penindakan  atau  penertiban  terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang yang telah terjadi ( post factum ).
Pertimbangan Teknis Pertanahan Sebagai Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang ... 105

## 1. Pengaturan Zonasi
Pedoman penyusunan zonasi terdapat dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.  20/PRT/M/2011  tentang  pedoman  penyususnan  Rencana  Detail  Tata  Ruang  dan Peraturan  Zonasi  di  wilayah  Nasional  dan  Provinsi  berupa  arahan  Peraturan  Zonasi sistem Nasional dan sistem Provinsi. Adapun wilayah Kabupaten/Kota berupa peraturan Zonasi.  Peraturan  Zonasi  Kabupaten/Kota  merupakan  prasyarat  yang  penting  bagi terlaksananya tiga instrumen lainnya, yaitu menjadi dasar dalam pemberian insentif dan disinsentif, pemberian izin dan pengenaan sanksi.
Menurut Firman M Hutapea (2016, 13) zonasi adalah pembagian kawasan kedalam beberapa  kedalam  beberapa  zona  sesuai  dengan  fungsi  dan  karakteristik  semula (eksisting)  atau  yang  diarahkan  bagi  pengembangan  fungsi - fungsi  lain  yang  berbeda dengan peruntukan semula. Arahan peraturan zonasi meliputi arahan peraturan zonasi untuk  struktur  ruang  dan  pola  ruang,  yang  terdiri  atas:  a)  Sistem  Perkotaan;  b)  Sistem Jaringan  Transportasi;  c)  Sistem  Jaringan  Energi;  d)  Sistem  Jaringan  Telekomunikasi;  e) Sitem Jaringan Sumber Daya Air; f) Kawasan Lindung; g) Kawasan Budidaya
Pengatura  zonasi  disusun  sebagai  pedoman  pengendalian  pemanfaatan  ruang. Dasar Penyusunan pengaturan zonasi adalah rencana perincian tata ruang untuk setiap zona  pemanfaatan  ruang. Rencana  perincian dapat  berupa  rencana  tata ruang kawasan strategis  Kabupaten/Kota  dan  rencana  detail  tata  ruang.  Selain  itu  yang  menjadi pertimbangan  adalah  arahan  pengaturan  zonasi  sistem  Nasional  dan  arahan  peraturan zonasi sistem Provinsi, yang berlaku di Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

## 2. Ketentuan Perizinan
Menurut  Waskita,  Hadi  Arnowo  (2017,  59)  pengertian  izin  pemanfaatan  ruang adalah  izin  yang  dipersyaratkan  dalam  kegiatan  pemanfaatan  ruang  sesuai  dengan ketentuan peraturan Perundang - undangan. Izin Pemanfaatan ruang diberikan untuk: a) Menjamin  pemanfaatan  ruang  sesuai  dengan rencana tata  ruang,  peraturan zonasi, dan standar  minimal  bidang  penataan  ruang;  b)  Mencegah  dampak  negatif  pemanfaatan ruang; c) Melindungi kepentingan umum dan masyarakat luas.
Menurut  Firman  M.  Hutapea  (2016,  14)  dalam  pemanfaatan  ruang  setiap  orang atau  badan  hukum  wajib  memiliki  izin  pemanfaatan  ruang  dan  wajib  melaksanakan segala  ketentuan  dalam  pelaksanaan  pemanfaatan  ruang.  Perizinan  ini  dimaksudkan sebagai upaya dalam penertiban pemanfaatan ruang sehingga setiap pemanfaatan ruang dapat  sesuai  dengan  rencana  Tata  ruang.  Beberapa  jenis Izin  pemanfaatan  ruang  dapat berupa:  a)  Izin  Prinsip;  b)  Izin  Lokasi;  c)  Izin  Penggunaan  Pemanfaatan  Tanah;  d)  Izin Perubahan  Penggunaan  Tanah;  e)  Izin  Mendirikan  Bangunan;  f)  Izin  Lain  berdasarkan Peratutan perundang - undangan.
Gambar 3. Berbagai Jenis Izin Terkait dengan Penataan Ruang
Sumber : Buletin Tata Ruang Edisi I (2016)

## 3. Insentif dan Disinsentif
Instrumen  ketiga  dalam  pengendalian  pemanfaatan  ruang  yaitu  Insentif  dan Disinsentif  Penataan  Ruang.  Insentif  Penataan  ruang  diberikan  untuk  kegiatan pemanfaatan  ruang  yang  didorong  pengembangannya,  dengan  tetap  menghormati  hak orang  sesuai  dengan  peraturan  perundang - undangan.  Sedangkan  Disinsentif  diberikan untuk  kegiatan  pemanfaatan  ruang  yang  dicegah,  dibatasi,  dan/atau  dikurangi pengembangannya.  Pemberian  Insentif  dan  Disinsentif  dalam  penataan  ruang diselenggarakan untuk: a) Meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka  mewujudkan  tata  ruang  sesuai  dengan  rencana  tata  ruang;  b)  Memfasilitasi kegiatan  pemanfaatan  ruang  agar  sejalan  dengan  rencana  tata  ruang;  c)  Meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang.
Dalam  Pasal  38  Undang - undang  Penataan  Ruang  dijelaskan  jenis  insentif  yang dapat  diberikan  berupa:  a)  Keringanan  pajak,  pemberian  kompensasi,  subsidi silang,imbalan,  sewa  ruang,  dan  urunan  saham;  b)  Pembangunan  serta  pengadaan infrastruktur;  c)  Kemudahan  prosedur  perizinan;  d)  Pemberian  penghargaan  kepada masyarakat, swasta, dan/atau pemerintah daerah. Selanjutnya juga dijelaskan pemberian disentif berupa: i) Pengenaan pajak yang tinggi yang disesuaikan dengan besarnya biaya yang  dibutuhkan  untuk  mengatasi  dampak  yang  ditimbulkan  akaibat  pemanfaatan ruang; ii) Pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, dan penalty.
Pertimbangan Teknis Pertanahan Sebagai Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang ... 107

## 4. Pengenaan Sanksi
Pengenaan  sanksi  merupakan  tindakan  penertiban  yang  dilakukan  terhadap pemanfaatan  ruang  yang  tidak  sesuai  dengan  perencanaan  tata  ruang  dan  perturan zonasi.  Dalam  pengendalian  pemanfaatan  ruang,  pengenaan  sanksi  tidak  hanya diberikan  kepada  pemanfaatan  ruang  yang  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  perizinan pemanfaatan ruang, tetapi dikenakan pula kepada pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
PP  No  15  Tahun  2010  dijelaskan  pelanggaran  dibidang  penataan  ruang  yaitu:  a) Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; b) Pemanfaatan ruang yang  tidak  sesuai  dengan  izin  pemanfaatan  ruang  yang  dengan  persyaratan  izin  yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; c) Menghalangi akases terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang - undangan sebagai milik umum

## D. Pemberian  Pertimbangan Teknis Pertanahan
Pelaksanaan  penyusunan  Pertimbangan  Teknis  Pertanahan  pada  Kantor Pertanahan  Kabupaten  Mamuju  berdasarkan  data  yang  telah  dikupumlkan  pada  seksi Pengaturan  Pertanahan  yaitu,  pada  Tahun  2014  terdapat  permohonan  sebanyak  361 buah,  Tahun  2015  sebanyak  278  buah,  tahun  2016  sebanyak  304  buah,  Tahun  2017 sebanyak  216  buah  dan  Tahun  2018  sampai  dengan  Bulan  April  sebanyak  8  buah permohonan.
Tabel 8. Permohonan PTP di KantorPertanahan Kabupeten Mamuju
Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaen Mamuju
Penyusunan  Risalah  Pertimbangan  Teknis  Pertanahan  dilaksanakan  dengan berpedoman  pada  Peraturan  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  No.  2  Tahun  2011 tentang  Pedoman  Pertimbangan  Teknis  Pertanahan  dalam  Penerbitan  Izin  Lokasi, Penetapan  Lokasi  dan  Izin  Perubahan  Penggunan  Tanah.  Dalam  proses  Pelaksanaan penyusunan  Pertimbangan  Teknis  Pertanahan,  terdapat  beberapa  tahapan  yaitu:
No Banyannya Permohonan
(Tahun) Jenis Pertimbangan Teknis Jumlah IPPT Izin Lokasi 1 2014 330 31 361 2 2015 229 49 278 3 2016 265 39 304 4 2017 199 17 216 5 2018 7 1 8

## 108 Amran As Wahidin, Sutaryono, Rakhmat Riyadi
Penerimaan  dan  Pemeriksaan  Dokumen  Permohonan.  Tahap  awal  adalah    pemohon yang  akan  mengajukan  pertimbangan  Teknis  Pertanahan  harus  memenuhi  syarat kelengkapan berkas yang harus dilampirkan berupa:

## a. Syarat  Pertimbagan  Teknis untuk  Izin Perubahan  Penggunaan  Tanah  dan Izin Lokasi
Diantara  beberapa  syarat  diatas  terdapat  beberapa  syarat  berupa  rekomendasi yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  Kabupaten  Mamuju  syarat  itu  berupa  surat rekomendasi  dari  beberapa  instansi  terkait  Izin  perubahan  penggunaan  tanah  dan  Izin Lokasi,  surat  rekomendasi  tersebut  berupa:  a)  Surat  rekomendasi  dari  dinas  Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; b) Surat Rekomendasi dari Dinas Perkebunan, untuk perubahan penggunaan tanah dari Perkebunan ke non perkebunan; c) Surat rekomendasi dari dinas pertanian  untuk  izin  perubahan  penggunaan  tanah  dari  tanah  pertanian  ke  non pertanian
Surat  rekomendasi  diatas  sebenarnya  tidak  tertuang  dalam  lampiran  persyaratan didalam perkaban No 2 Tahun 2011 Tentang Pedoman pemberian Pertimbanagan Teknis namun hal ini merupakan kebijakan dari Kepala Kantor pertanahan Kabupaten Mamuju sehingga  risalah  pertimbangan  teknis  yang  dikeluarkan  merupakan  hasil  dari rekomendasi dan sinergi antar lembaga pemerintah yang ada di Kabupaten Mamuju.
Terkait Izin perubahan penggunaan tanah dan Izin lokasi surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju diperlukan sebagi acuan dalam rangka arahan  pemanfaatan  ruang,  ketiadaan  perda  RTRW  menyebabkan  kantor  pertanahan Kabupaten  Mamuju  sangat  selektif  dan  hati - hati  dalam  mengeluarkan  risalah pertimbangan  teknis  terhadap  permohonan izin  perubahan  penggunaan  tanah  dan  izin lokasi. Menurut hasil wawancara peneliti dengan Bapak Ilham Muis sebagai Kepala Seksi Pengaturan  pertanahan, “ syarat  berupa  surat  rekomendasi  dari  instansi  terkait diperlukan karena saat ini Pemerintah Kabupaten Mamuju belum memiliki Perda RTRW hal  ini  diperlukan  karena  merupakan  kewenangan  suatu  pemerintah  daerah  dalam rangka mengatur sendiri tata ruang wilayahnya ”.
Surat rekomendasi dari beberapa dinas yang terkait memiliki dasar pertimbangan tersendiri  dalam  mengeluarkan  surat  rekomendasi  tersebut.  Berapa  hal  yang  menjadi dasar dalam mengeluarkan surat rekomendasi diantaranya:
1) Surat rekomendasi dari dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Surat  rekomendasi  ini  diperlukan  sebagai  bentuk  arahan  pemerintah  daerah terhadap  pelaksanaan  penataan  ruang  di  Kab.  Mamuju,  menurut  Bapak  Reynald sebagai  staff  ahli  pada  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Tata  Ruang  pemerintah  Kab Mamuju “ terdapat  beberapa  faktor  yang    menjadi  pertimbangan  dalam
Pertimbangan Teknis Pertanahan Sebagai Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang ... 109 mengeluarkan rekomendasi sebagi syarat izin perubahan penggunaan tanah yaitu: 1)  Lokasi  yang  dimohon  berada  sesuai  dengan  draft  Peraturan  Daerah  Rencana Tata  Ruang  Wilayah  Kabupaten  Mamuju;  2)  Lokasi  yang  dimohon  tidak  berada dalam  kawasan  Lahan  Pangan  Pertanian  Berkelanjutan;  3)  Lokasi  tidak  berada Pada  kawasan  pertanian  yang  memiliki  Irigasi  Teknis;  4)  Lokasi  Tidak  berada dalam  Kawasan  Sempadan  sungai  dan  Pantai;  5)  Lokasi  tidak  berada  pada Kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan perikanan/tambak.
2) Rekomendasi  dari  dinas  perkebunan  untuk  perubahan  kebun  menajdi  lahan pekarangan berupa surat keterangan lahan.
Pada dinas Perkebunan Kabupaten Mamuju pemberian rekomendasi berupa Surat Keterangan  lahan  diberikan  dengan  peninjauan  langsung  kelapangan  terlebih dahulu terhadap lahan yang akan dialih fungsikan, menurut Bapak Aswin Taslim Sebagai  Kepala  Bidang  Pengolahan  dan  Pemasaran  pana  Dinas  Perkebunan Kabupaten Mamuju mengatakan bahwa “ surat rekomendasi yang kami keluarkan berupa  surat  keterangan  lahan  dimana  ddialam  mengeluarkan  surat  tersebut didasarkan  pada  survey  lapangan  terhadap  tanah  yang  bermohon  melaksanakan izin  perubahan  penggunaan  tanah  dengan  melihat  beberapa  aspek  yaitu  kondisi tanah,  letak  lokasi,  serta  potensi  tanah  tersebut  apakah  masih  produktif  dalam menghasilkan  komoditas  perkebunan  atau  tidak,  dari  surbei  lapangan  inilah kemudian dijadikan dasar dalam mengeluarkan surat keterangan lahan ”.
3) Rekomendasi  dari  dinas  Pertanian  Untuk  perubahan  Penggunaan  Tanah  dari Pertanian ke Non Pertanian.
Pemohon izin perubahan penggunaan tanah dari tanah pertanian ke non pertanian sebelum  mengajukan  permohonan  pertimbangan  teknis  pertanahan  terlebih dahulu  harus  memiliki  surat  rekomendasi  dari  Dinas  Pertanian  Kabupaten Mamuju,  untuk  mengeluarkan  Surat  rekomendasi  tersebut,  Dinas  Pertanian Kabupaten Mamuju memiliki beberapa dasar pertimbanagan yaitu: 1) Lokasi yang dapat  dialih  fungsikan  tidak  terdapat  pada  daerah  Persawahan  yang  memiliki irigasi  Teknis;  2)  Rekomendasi  yang  dikeluarkan  hanya  diberikan  dengan  luasan untuk peruntukan perumaha, dengan syarat didekat lokasi tersebut telah terdapat infrastruktur  berupa  jalan,  jaringan  listrik  dan  PDAM;  3)  Lokasi  tidak  terdapat pada lahan pangan pertanian berkelanjutan.
4) Pendaftaran Pada Loket Pelayanan
Setelah  Pemohon  memenuhi kelengkapan  berkas  sesuai  dengan  persyaratan  yang disebutkan diatas, pemohon kemudian mendaftarkan berkas permohonanya pada loket  pelayanan  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Mamuju.  Pada  loket  pelayanan

## 110 Amran As Wahidin, Sutaryono, Rakhmat Riyadi
kemudian  dilakukan  pengecekan  kelengkapan  berkas,  apabila  berkas  dinyatakan telah  lengkap  petugas  loket  kemudian  mendaftarkan  berkas  tersebut  dan menerbitkan  surat  perintah  setor  untuk  diberikan  kepada  pemohon  untuk melakukan  pembayaran  administrasi  sesuai  degan  peratura  pemeritah  No.  128 Tahun 2015 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
5) Peninjauan Lapangan
Pada  Proses  Peninjauan  lapangan  Kepala  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Mamuju melalui  Kepala  Seksi  Penataan  Pertanahan  mengeluarkan  Surat  Tugas  Peninjauan lapang.    Tim  Pertimbangan  teknis  pada  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Mamuju berjumlah  5  orang  yang  tertera  di  dalam  Surat  Keputusan  Kepala  Kanor Pertanahan  Kabupaten  Mamuju  No.  148/KEP - 76.02/VI/2017  tentang  Revisi  II  Tim Pertimbangan  Teknis  Pertanahan  yang  terdiri  dari  Kepala  Kantor  Pertanahan Sebagai  Penangung  Jawab,  Kepala  Seksi  Penataan  Pertanahan  Sebagai  Ketua merangkap Anggota, Kepala Sub Seksi Penatagunaan Tanah dan kawasan tertentu sebagai  sekretaris  merangkap  anggota,  dan  Kepala  Sub  Seksi  Pengukuran  dan Pemetaan  Kadastral  serta  Kepala  Sub  Seksi  Landreform  dan  Konsolidas  tanah sebagai aggota.
Setelah  Surat  Tugas  Peninjauan  Lapang  dikeluarkan,  tim  pertimbangan  teknis kemudian melayangkan surat pemberitahuan kepada pemohon terkait waktu peninjauan lapangan,  setelah  itu  tim  PTP  kemudian  melaksanakan  peninjauan  lapang  untuk mengecek  lokasi  permohonan  secara  langsung.  Terdapat  beberapa  hal  yang  harus diperhatikan  di  dalam  melaksakan  peninjauan  lapang  sesuai  dengan  Perkaban  No.  2 Tahun  2011  yaitu  Pada  pasal  3  disebutkan  bahwa  Pedoman  Pertimbangan  Teknis Pertanahan  dalam  Penerbitan  Izin  Lokasi,  Penetapan  Lokasi  dan  Izin  Perubahan Penggunaan Tanah harus terselenggara dengan ketentuan:
1) Tidak  boleh mengorbankan  kepentingan  umum, yaitu:  objek  pertimbangan teknis harus  memperhatikan  ketersedian  tanah,  inklusif  dengan  daerah  disekitarnya, harus  menyediakan  sarana  dan  prasarana  baik  fasilitas  umum  maupun  fasilitas sosial dll.
2) tidak  boleh  saling  mengganggu  penggunaan  tanah  sekitarnya,  yaitu;  tidak melanggar  norma  sosial,  agama,  dan  budaya,  serta  tidak  merugikan  kegiatan perekonomian masyarakat disekitarnya.
3) memenuhi  azas  keberlanjutan,  yaitu;  penggunaan  dan  pemanfaatan  tanah  harus memperhaikan keberlanjutan dan kelestarian fungsi lingkungan
4) memperhatikan  azas  keadilan,  yaitu;  rencana  dan  pengembangan  lokasi  harus mempertimbangkan  penyediaan  tanah  yang  relatif  mencukupi  dan  atau  bentuk
Pertimbangan Teknis Pertanahan Sebagai Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang ... 111 kerjasama  lainnya  bagi  perkembangan  kehidupan  masyarakat  di  dalam  dan  di sekitar lokasi yang  dimohon,  Rencana  penggunaan dan  pemanfaatan  tanah  harus memungkinkan  berkembangnya  kehidupan  ekonomi  masyarakat  sekitar,  dan Rencana penggunaan dan pemanfaatan tanah harus memungkinkan berkembangnya kehidupan sosial masyarakat sekitar.
5) Memenuhi ketentuan peraturan perundangan, yaitu; Penggunaan dan Pemanaatan Tanh harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang wilayah dalam hal Daerah tersebut belum  memliki  Renana  Tata  Rang  Wilayh  maka  digunakan  matriks  kesesuaian penggunaan dan pemanfaata tanah sebagai pedoman awal, selain itu untu rencana pengembangan lokasi harus memperhatikan ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan  tanah  pada  kawasan  tertentu  serta  untuk  penunan  danpemanfaatan tanh yang memiliki dampak terhadap lingkungan harus memiliki dokumen berupa AMDAL/LKHS
6) Pengolahan Data
Proses  selanjutnya  setelah  pelaksanaan  peninjauan  lapangan  adalah  penerbitan surat  tugas  pengolahan  data  yang  diberikan  kepada  tim  pengolah  data.  Tim pengolah data kemudian melaksanakan analisis pengggunaan tanah secara digital dengan  cara  memplotkan  kedalam  Peta  NPGT  untuk  dapat  mengetahu  informasi mengnai  kondisi  lokasi  yang  dimohonkan  tersebut.  Hal  ini  diperlukan  agar didalam  analisis  dapat  menghasilkan  rekomendasi  yang  sesuai  dengan penggunaan tanah serta rencana pemanfaatan ruangnya.
Beberapa  hal  yang  dianalisis  dalam  rangka  pembuatan  peta  pertimbangan  teknis yaitu berupa: i) Analisa Penata gunaan Tanah; ii) Analisa Obyek dilaksanakan terhadap tanah  yang  dimohon;  iii)  Analisa  Ketersediaan  Tanah  dilaksanakan  untuk  mengetahui luasan  tanah  yang  dapat  dipertimbangkan  dalam  Pertimbangan  Teknis  Pertanahan;  iv) Penerbitan Pertimbangan Teknis Pertanahan.

## E. Peran Pertimbangan Teknis dalam Pengendalian pemanfaatan ruang

## 1. Kebijakan Izin Perubahan Penggunaan Tanah
Kebijakan  Izin  Perubahan  penggunaan  tanah  yang  dilakukan  dalam  rangka mengendalikan  perubahan  penggunaan  tanah  dari  tanah  pertanian  ke  non  pertanian sangat  perlu  dilakukan  karena  menyangkut  mengenai  kebutuhan  pangan  masyarakata Indonesia. Kewenangan pemberian Izin perubahan penggunaan tanah di tiap daerah di Indonesia  berbeda - beda,  terdapat  daerah  yang  kewenangan  Pemberian  izin  perubahan penggunaan tanah dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan adapula yang dilaksanakan

## 112 Amran As Wahidin, Sutaryono, Rakhmat Riyadi
oleh  Kantor  Pertanahan.  Perbedaan  ini  terjadi  karena  tidak  adanya  regulasi  yang  jelas yang  mengatur  mengenai  instansi  yang  berhak  mengeluarkan  Izin  perubahan penggunaan tanah.
Di Kabupaten Mamuju pelaksanaan pemberian Izin Perubahan Penggunaan Tanah dilaksanakan  oleh  Kantor  pertanahan  Kabupaten  Mamuju,  dimana  proses  pemberian Izin perubahan penggunaan tanah dilaksanakan kedalam beberapa tahapan yaitu:

## a. Tahap Permohonan Risalah pertimbangan Teknis
Pada  tahapan  ini  pemohon  yang  ingin  melaksanakan  Perubahan  Penggunaan tanah  harus  terlebih dahulu  bermohon  risalah  pertimbangan  Teknis  Pertanahan karena Risalah  Pertimbanagn  Teknis  pertanahan  adalah  dasar  yang  menjadi  pertimbangan didalam  menyetujui  atau  menolak  Izin  Perubahan  Penggunaan  tanah.  Didalam  risalah pertimbangan  Teknis  Pertanahan  juga  terdapat  lampiran  Surat  Rekomendasi  yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanian, dan Dinas Perkebunan.
Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju meminta Surat Rekomendasi Dari beberapa Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju untuk mengetahui serta sebagai bentuk pertimbangan  didalam  mengeluarkan  risalah  pertimbangan  Teknis,  hal ini dikarenakan belum  adanya  Peta  Rencana  Tata  Ruang  wilayah  Kabupaten  Mamuju  yang  dapat dijadikan sebagai bahan rujukan didalam pembuatan peta Pertimbangan Teknis.

## b. Tahap  Pendaftaran/Pencatatan  perubahan  Penggunaan  Tanah  didalam Sertipikat Kepemilikan
Setelah Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan dikeluarkan, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh pemohon adalah tahapan Pencatatan Perubahan Penggunaan Tanah Pada  Sertipikat  Pemilikan.  Tahapan  ini  dimulai  dengan  mendaftarkan  pada  loket Pelayanan Pertanahan dengan ikut melampirkan risalah pertimbangan teknis pertanahan Sebagai  dasar  dalam  Pencatatan  didalam  Perubahan  Penggunaan  tanah.  Setelah dialaksanakan  pendaftaran  pada loket  pelayanan kemudian  pencataatn dilakukan  pada sertipikat  yang  kemudian  diparaf  oleh  Kasubsi  dan  Kepala  Seksi  Sebelum  ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pertanahan.
Dilihat  dari  proses  pemberian  Izin  Perubahan  Penggunaan  tanah  diatas Pertimbangan Teknis Pertanahan adalah syarat utama dalam Pemberian Izin perubahan Penggunaan  tanah  karena  dijadikasn  sebagai  dasar  pencatatan  perubahan  penggunaan tanah  di  dalam  Sertipikat  Kepemilikan,  sehingga  tiap - tiap  bidang  tanah  yang  akan dirubah  penggunaan  tanahnya  harus  melewati  kajian  teknis  mengenai  aspek penatagunaan  tanah  dan  aspek  pemanfaatan  ruang,  sehingga  dapat  dikatakan  Bahwa Pertimbangan  Teknis  Pertanahan  adalah  salah  satu  Instrumen  dalam  Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan ruang di Kabupaten Mamuju.
Pertimbangan Teknis Pertanahan Sebagai Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang ... 113

## 2. Kebijakan Pemberian Izin Lokasi
Izin  lokasi  adalah  izin  yang  diberikan  kepada  perusahaan  baik  berupa perseorangan  atau  badan  hukum  untuk  memperoleh  tanah  yang  diperlukan  dalam rangka  penanaman  modal  yang  berlaku  pula  sebagai  izin  pemindahan  hak,  dan  untuk menggunakan  tanah  tersebut  guna  keperluan  penanaman  modalnya.  Jenis - jenis  usaha yang membutuhkan Izin lokasi diantaranya: i) Untuk usaha Pengembangan perumahan dan permukiman serta usaha Resort dan Perhotelan; ii) Untuk usaha Kawasan Industri; iii)  Untuk  usaha  perkebunan  yang  diusahakan  dalam  bentuk  perkebunanan  besar dengan diberikan HGU; iv) Untuk Usaha tambak
Kebijakan pemberian izin lokasi adalah wewenang pemerinta Daerah seperti yang diatur  dalam  Undang - undang  No.  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintah  Daerah,  dimana setiap  daerah  berwenang  mengatur  mengenai  pemberian  izin  lokasi  kepada  setiap perusahaan  yang  ingin  menanamkan  modal  pada  daerah  tersebut.  Pemerintah  daerah Kabupaten  Mamuju  didalam  melaksanakan  Kebijakan  pemberian  izin  lokasi  kepada perusahaan kemudian mendelegasikan tugas tersebut kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melalui Peraturan Bupati Kabupaten Mamuju No. 61 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Mamuju Kepada Kepala Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (BPMPTSP)  untuk menandatangani Dokumen Perizinan dan Non Perizinan.
Kebijakan pemeberian Izin Lokasi pada BPMPTSP Kabupaten Mamuju terdiri dari tiga tahapan yaitu:
a. Tahap  Pendaftaran  pada  Badan  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu Pintu: Pada tahap pendaftaran ini Perusahaan yang ingin Mendapatan Izin Lokasi dari  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Mamuju  dalam  hal  ini  didelegasikan  Kepada BPMPTSP  yang  menerapkan  tarif  atas  permohonan  Izin  Lokasi,  tarif  ini  dibagi kedalam  dua  kategori  diantaranya:  i)  Pertanian  (Perkebunan,  Peternakan, Perikanan)  dan  ii)  Non  Pertanian  (Perumahan,  Perdagangan,  Industri)  sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang - undangan.  Untuk  waktu  pelaksanaan pemberian  izin  lokasi  BPMPTSP  menetapkan  jangka  waktu  dalam  proses  berkas diterima  sampai  dengan  izin  diterbitkan  selama  12  (Dua  Belas)  hari  kerja  sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar. Jadi pada tahap pendaftaran ini, Perusahaan hanya mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan berkas yang dipersyaratkan kemudian diarahkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju untuk memperoleh Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan.
b. Tahap Permohonan Risalah Pertimbangan Teknis pada Kantor Pertanahan: Setelah melaksanakan tahap pendaftaran pada BPMPTSP perusahaan yang bermohon Izin Lokasi  harus  bermohon  risalah  pertimbangan  teknis  pertanahan  pada  Kantor

## 114 Amran As Wahidin, Sutaryono, Rakhmat Riyadi
Pertanahan  Kabupaten  Mamuju,  sebagaimana  diatur  dalam    Pasal  9  Peraturan Menteri Agararia/Badan Pertanahan Nasional No. 5 tahun 2015 tentang Izin Lokasi dimana  didalam  pasal  9  dijelaskan  bahwa,  izin  lokasi  diberikan  berdasarkan pertimbangan teknis pertanahan yang memuat aspek penguasaan tanah dan teknis penatagunaan  tanah  yang  meliputi  keadaan  hak  serta  penguasaan  tanah  yang bersangkutan, penilaian fisik wilayah, penggunaan tanah, serta kemampuan tanah.
c. Tahap Penerbitan Izin Lokasi: Tahap penerbitan Izin Lokasi dilaksanakan Apabila persyaratan  yang  ada  semua  telah  terpenuhi,  sehingga  pada  tahan  ini, dilaksanakan  Rapat  Koordinasi  antara  Pemereintah  daerah  Kabupaten  Mamuju yang  dilaksanakan  oleh  BPMPTSP  Kabupaten  Mamuju  dengan  Perusahaan  serta dihadiri pulah oleh instansi - instansi yang terkait seperti DInas Perkebunan, Dinas Kehutanan,  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Tata  Ruang,  Serta  Kantor  Pertanahan Kabupaten Mamuju.
Hasil rapat kemudian dituangkan kedalam berita acara untuk kemudian dijadikan dasar dalam memberikan Surat Keputusan Pemebrian Izin Lokasi yang ditanda tangani oleh  Kepala  Badan  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kabupaten Mamuju yang mewakili Bupati Kepala Sebagai Kepala Daerah Kabupaten Mamuju yang berwenang dalam mengeluarkan Surat Keputusan Pemberian Izin Lokasi.
Melihat  Prosedur  pelaskanaan  pemberian  Izin  Lokasi  diatas  tahapan  dalam permohonan  Pertimbangan  Teknis  Pertanahan  adalah  tahapan  yang  paling  krusial karena,  pada  tahapan  tersebut  aspek  teknis  dalam  pemberian  Izin  lokasi  dikaji  lebih mendaklam mengenai layak atau tidaknya perusahaan tersebut memperoleh Izin lokasai. Pertimbangan  teknis  Pertanahan  dalam  pemberian  Izin  lokasi  sangat  berperan  dalam meninjau  kelayakan  dan  kesesuaian  permohonan  Izin  lokasi  dengan  penggunaan  serta pemanfaatan  tanahnya.  Selain  itu  Pertimbangan  Teknis  pertanahan  juga  dijadikan sebagai  Instrumen  dalam  pengendalian  pemanfaatan  Ruang,  karena  didalam  Risalah pertimbangan  teknis  terdapat  kajian  kesesuain  tanah  yang  dimohonkan  izin  lokasi dengan  penggunaan  tanah  disekitarnya,  sehingga  nantinya  setiap  perusahaan  yang memperoleh  Izin  Lokasi  betul - betul  telah  memenuhi  kriteria  dalam  pemanfaatan  lahan yang dimohonkan.

## F. Penutup

## 1. Kesimpulan
a. Pelaksanaan  Pemberian  Pertimbangan  Teknis  Pertanahan  di  Kantor  Pertanahan Kabupaten  Mamuju  dilaksanakan  dalam  rangka  Pemberian  Izin  Lokasi  dan  Izin Perubahan  Penggunaan  Tanah,  hal  ini  didasari  dan  telah  sesuai  dengan  aturan
Pertimbangan Teknis Pertanahan Sebagai Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang ... 115
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan  Teknis  Pertanahan  dalam Penerbitan Izin  Lokasi,  Penetapan Lokasi dan  Izin  Perubahan  Penggunan  Tanah.  Beberapa  tahapan  dalam  menerbitkan risalah  pertimbangan  teknis  pertanahan  adalah.  a)  Penerimaan  dan  pemeriksaan dokumen  Permohonan  b)  Pendaftaran  pada  loket  pelayanan,  c)  Peninjauan lapangan d)Pengolahan data dan  e) Penerbitan Pertimbangan Teknis Pertanahan
b. Peran  Pertimbangan  Teknis  Pertanahan  sebagai  Intrumen  Pengendalian pemanfaatan  ruang  di  Kabupaten  Mamuju  dapat  kita  lihat  didalam  proses Pemberian  Izin  Lokasi  dan  Izin  Perubahan  Penggunaan  Tanah,  dimana Pertimbangan Teknis Pertanahan merupakan syarat utama didalam mendapatkan Izin  Perubahan  Penggunaan  Tanah  dan  Izin  Lokasi,  hal  ini  dikarenakan  didalam Risalah  Pertimbangan  Teknis  Pertanahan  terdapat  kajian  teknis  tentang Penatagunaan Tanah dan Kajian teknis Ketersediaan tanah, selain itu dikarenakan Kabupaten  Mamuju  belum  Memiliki  Perda  RTRW  sehingga  dapat  dikatakan Bahwa  Risalah  Pertimbangan  Teknis  Pertanahan  adalah  salah  satu  Intrumen Pengendalian  Pemanfaatan  ruang  yang  memiliki  aspek  legal  standing, dibandingkan dengan intrumen lain yang tidak dapat dilaksanakan karena kendala belum diterbitkannya Perda RTRW Kabupaten Mamuju.

## 2. Saran
a. Didalam  pemberian  Pertimbangan  Teknis  Pertanahan,  Kantor  Pertanahan Kabupaten Mamuju masih menggunakan Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan sebagai dasar dalam Pemberian Izin Perubahan Penggunaan tanah yang dicatatkan didalam  Sertipikat  Pemilikan  tanah,  seharusnya  yang  menjadi  dasar  dalam pemberian Izin Perubahan Penggunaan tanah Harus berupa Surat Keputusan Baik itu  yang  dikeluarkan  oleh  Kepala  Kantor  Pertanahan  Maupun  dari  Pemerintah Daerah  Kabupaten  Mamuju  karena  Risalah  Pertimbangan  Teknis  hanya  berupa Dokumen  Pertimbangan,  bukan  merupakan  dokumen  yang  berisi  Surat Keputusan.
b. Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Mamuju  seharusnya  segera  mensahkan  Peraturan Daerah  Tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  karena  Perda  RTRW  merupakan aturan  induk  yang  dapat  melahirkan  aturan - aturan  yang  lain  yang  mengikutinya seperti  Peraturan  mengenai  Rencana  Detail  Tata  Ruang.  Hal  lain  dari  pentingnya disahkan  Perda  RTRW  Kabupaten  Mamuju  secepatnya,  agar  dalam  menjalankan Instrumen Pengendalian pemanfaatan ruang dapat segera dilaksanakan, karena hal ini mustahil dilaksanakan tanpa adanya Perda tentang RTRW Kabupaten Mamuju.

## DAFTAR PUSTAKA
Budhy  TS,  Soegijoko  dkk  2015, Bunga rampai pembangunan kota di Indonesia .  Urban  and regional development institute dan yayasan sigianti soegijoko, Jakarta.
Firman, H 2016, Buletin tata ruang. Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional, Edisi 1
2016
Waskito  dan  Arnowo,  H  2017, Pertanahan,  agraria,  dan  tata  ruang ,  Jakarta,  PT.  Balebat Dedikasi Prima.
Peraturan Perundang - undangan
Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Undang - Undang Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 25 Tahun 2015  tentang  Rencana  Strategis  (Renstra)  Kementerian  ATR/BPN  Tahun  2014 - 2019.
Peraturan Pemerintah No. 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak.
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Peraturan  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  2  Tahun  2011  tentang    Pedoman Pertimbangan  Teknis  Pertanahan  Dalam  Penerbitan  Izin  Lokasi,  Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasioanal Nomor 1 Tahun 2010
tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan
Peraturan  Bupati  Kabupaten  Mamuju  Nomor  61  Tahun  2016  tentang  Pendelegasian Sebagian  Wewenang  Bupati  Mamuju  Kepada  Kepala  Dinas  Penanaman  Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP)