## ANALISIS KELESTARIAN PENGELOLAAN HUTAN RAKYAT DI KAWASAN BERFUNGSI LINDUNG
( Analysis of Sustainability of Private Forest Management in Protection Area )
Alan Purbawiyatna 1 , Hariadi Kartodihardjo 2 , Hadi S. Alikodra 3 , Lilik Budi Prasetyo 4
1 Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Kampus IPB Dramaga Bogor 16680
2 Departemen Manajemen Kehutanan, Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor, Kampus IPB Dramaga Bogor 16680
3,4 Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata, Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor, Kampus IPB Dramaga Bogor 16680

## Abstract
Private forest at Kuningan district, West Java province, has shown increasing coverage at average of 5,86% during  2003-2009.  The  forest  has  served  as  protection  area  beside  state  protection  forest  in  Kuningan district. The forestland status is private property whereas forthe owner has served as production forest. The aim of this research was to assess performance of that private forest management, using set of criteria and indicators  for  sustainable  community-based  forest  management  developed  by  the  Indonesian  Ecolabelling Institute/LEI  (2002).  The  result  shows  that  management  practiced  fail  to  fulfill  the  standard.  Nevertheless private  property  rights  of  the  forest  land  enabled  the  owner  to  invest  in  forest  development  for  economic benefit,  which  public  perceived  having  a  positive  impact  in  the  form  of  environmental  services.  Lack  of technical  and  institutional  capacity  in  forest  management  need  to  be  improved  to  enable  the  owner  gain economic benefit while provide environmental services for public.
Key words: private forest, sustainable forest management, protection area, institution

## Pendahuluan

## Potensi hutan rakyat sebagai kawasan berfungsi lindung
Sementara laju pengurangan luas hutan Indonesia mencapai 1,8 juta hektar pada periode 2000-2005 (FAO 2009), perkembangan luas hutan rakyat mengindikasikan  hal  sebaliknya.  Perkembangan  hutan rakyat  di  Jawa  dan  Madura  menunjukkan  peningkatan luas rata-rata 200.000 ha/tahun pada periode 2003-2010 (Nugroho 2010). Luas hutan rakyat pada 2010 mencapai 3,6  juta  hektar  dengan  sebaran  meliputi  Jawa  dan Madura  2,80  juta  ha  (78%),  Sumatera  0,22  juta  ha (6,14%),  Sulawesi  0,21  juta  ha  (5,81%),  Bali  dan  Nusa Tenggara  Barat  –  Nusa  Tenggara  Timur  0,19  juta  ha (5.33%),  Kalimantan  0,15  juta  ha  (4,11%)  dan  sisanya tersebar  di  Papua  dan  Papua  barat  serta  Maluku  dan Maluku Utara (Media Persaki 2010).
Fenomena tersebut di atas
cukup menggembirakan dan seharusnya mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Pengelolaan hutan rakyat telah  memberikan  manfaat  ekonomi  yang  dirasakan langsung  oleh  keluarga  pengelola  maupun  secara  tidak langsung  berpengaruh  terhadap  perekonomian  desa, meskipun  pendapatan  masyarakat  dari  hutan  rakyat masih  kecil  berkisar  tidak  lebih  dari  10%  pendapatan total  yang  diterima  (Darusman  dan  Harjanto  2006).  Di samping  itu,  membangun  hutan  tanaman  tidak  saja memberikan  manfaat  secara  ekonomis,  tetapi  juga
memberikan manfaat sosial maupun lingkungan (Cossalter dan Pye-Smith 2003 dalam Nugroho 2010).
Dalam  peraturan  perundangan  Indonesia  status hutan terdiri dari hutan negara dan hutan hak. Hutan hak atau disebut juga hutan rakyat adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah. Awang (2007), Suhardjito et al. (2000) dalam LEI (2002a) menyarankan pengertian  hutan  rakyat  yang  diperluas  dengan menekankan kepada pengelolanya (rakyat) yaitu sebagai hutan yang pengelolaannya dilaksanakan oleh organisasi masyarakat  baik  pada  lahan  milik  individu,  lahan komunal,  lahan  adat  maupun  lahan  yang  dikuasai negara.
Hutan  rakyat  di  Jawa  biasanya  dibangun  di  atas lahan talun maupun pekarangan yang berkembang sejak awal  abad  ke  20  serta  pada  lahan  tegalan  yang berkembang pada tahap relatif baru (Simon 1999 dalam Awang  2007).  Sementara  itu  Muslich  dan  Krisdianto (2006)  menyatakan  bahwa  perkembangan  hutan  rakyat dimulai  ketika  masyarakat  menanami  lahan  miliknya dengan  kombinasi  tanaman  pangan  dan  tanaman  hutan yang  dikenal  dengan  agroforestri.  Pada  awalnya pemanfaatan  kayunya  digunakan  untuk  kebutuhan sendiri sebagai kayu bakar maupun pertukangan, namun kemudian  berkembang  menjadi  alternatif  pasokan  kayu bagi industri.Tujuan  masyarakat  menanam  hutan adalah untuk  mendapatkan  manfaat  ekonomis  dari  hasil kayunya.
Dalam  konteks  manfaat lingkungan hutan rakyat, secara  fisik  hutan  rakyat  dapat  berada  pada  lahan-lahan
yang  memiliki  karakteristik  fisik  sebagai  kawasan lindung.  Fungsi  lindung  tersebut  terutama  adalah  untuk memberikan perlindungan terhadap kawasan di bawahnya  sebagaimana  halnya  fungsi  hutan  lindung yaitu  sebagai  sistem  penyangga  kehidupan  untuk mengatur  tata  air,  mencegah  banjir,  mengendalikan erosi,  mencegah  intrusi  air  laut,  dan  memelihara kesuburan tanah (UU nomor 41/1999 tentang kehutanan).
Potensi  fungsi  lindung  hutan  rakyat  diantaranya diakomodasi  dalam  Peraturan  Daerah  Propinsi  Jawa Barat Nomor 2 tahun 2006 tentang pengelolaan kawasan lindung,yang  menetapkan  adanya  kawasan  berfungsi lindung  di  luar  kawasan  hutan  lindung  untuk memberikan fungsi lindung terhadap kawasan bawahannya.  Menurut  Perda  tersebut  di  atas,  kriteria kawasan  berfungsi  lindung  di  luar  kawasan  hutan lindung adalah: (a) kawasan dengan faktor- faktorkelerengan,  jenis  tanah  dan  curah  hujan  dengan skor antara 125  – 175, (b) kawasan dengan curah hujan lebih  dari  1000  mm/tahun,  (c)  kelerengan  di  atas  15%, (d)  Ketinggian  tempat  1000  sampai  dengan  2000  meter di atas permukaan laut.
Merujuk  pada  Perda  Jawa  Barat  tersebut  di  atas, pemerintah  daerah  kabupaten  Kuningan  propinsi  Jawa Barat  menetapkan  target  luas  kawasan  lindung  pada tahun  2013  seluas  41.773  ha  (35%  luas  wilayah)  yang terdiri  dari  66%  kawasan  lindung  di  dalam  kawasan hutan (27.618 ha) dan 34% (14.115 ha) di luar kawasan hutan  (Bappeda  Kuningan,  2008).  Sementara  itu Hartono  (2008)  mengidentifikasi  terdapat  15.234,75 hektar  lahan  masyarakat  di  wilayah  kabupaten Kuningan,  yang  didominasi  hutan,  kebun,  ladang  dan belukar,  yang  memenuhi  kriteria  kawasan  berfungsi lindung di luar kawasan hutan lindung. Pada lahan-lahan tersebut  masyarakat  melakukan  penanaman  tanaman hutan  dan  dapat  dikategorikan  sebagai  hutan  rakyat. Dengan  demikian  kawasan  hutan  rakyat  ini  potensial menjadi  bagian  dari  kawasan  lindung  yang  menjadi program  pemerintah  daerah  tersebut.  Fokus  penelitian ini  adalah  pada  hutan  rakyat  yang  berada  pada  areal yang  sesuai  dengan  karakteristik  kawasan  berfungsi lindung di luar hutan lindung tersebut.
Penelitian-penelitian  tentang  hutan  rakyat  dalam kaitannya  dengan  fungsi  lindung  belum  banyak dilakukan.  Beberapa  penelitian  tentang  hutan  rakyat yang  telah  dilakukan  diantaranya  pada  aspek  jenis-jenis yang  ditanam  dan  nilai  ekonominya  (Darusman  dan Harjanto  2006;  Jariyah  dan  Wahyuningrum  2008; Bismark et  al. 2007;  Widiarti  dan  Prajadinata  2008), lembaga  pembangunan  hutan  rakyat  (Diniyati  dan Sulistyati 2005), peningkatan kualitas kayunya (Muslich dan  Krisdianto  2006)  maupun  perkembangan  pola pengelolaannya  (Martin et al. 2003 dalam Winarno dan Waluyo, 2007).

## Analisis kelestarian pengelolaan hutan rakyat
Analisis  tutupan  lahan  hutan  rakyat  di  wilayah kabupaten  Kuningan  dengan  menggunakan  metode Markov Change Detection menunjukkan
terjadinyapeningkatan  tutupan  lahan  berhutan  pada periode  antara  tahun  2003-2009,  yaitu  dari  12.952  ha menjadi  13.711  ha  atau  meningkat  5.86%.Dalam kaitannya  untuk  mendapatkan  fungsi  lindung  yang berkelanjutan  dari  hutan  rakyat,  kinerja  fisikyang menunjukkan  peningkatan  tutupan  hutan  ini  harus didukung  oleh  kinerja  pengelolaannya.  Untuk  itu  maka pengelolaan  hutan  rakyat  tersebut  haruslah  dilakukan secara lestari.
Konsep pengelolaan hutan lestari didasarkan atas terpenuhinya  kelestarian  tiga  fungsi  utama  hutan  (de Groot,  1994;  Uptonand  Bass,  1995  dalam  Lembaga Ekolabel Indonesia, 1998), yaitu:
a) Fungsi  Ekologis/Lingkungan :  Ekosistem  hutan harus mendukung kehidupan organisme yang sehat, tetap  mempertahankan  produktivitas,  adaptabilitas dan kemampuannya untuk pulih kembali.
b) Fungsi  Sosial :  Mencerminkan  keterkaitan  hutan dengan budaya, etika, norma sosial dan pembangunan.  Suatu  aktivitas  dikatakan  lestari secara  sosial  apabila  bersesuaian  dengan  etika  dan norma-norma  sosial  atau  tidak  melampaui  batas ambang  toleransi  komunitas  setempat  terhadap perubahan.
c) Fungsi  Ekonomis :  Menunjukkan  bahwa  manfaat dari  hutan  melebihi  biaya  yang  dikeluarkan  oleh unit  manajemen  dan  modal  yang  ekuivalen  dapat diinvestasikan  dari  satu  generasi  ke  generasi berikutnya.
Untuk  kepentingan  penilaian  kinerja  pengelolaan hutan  lestari,  Lembaga  Ekolabel  Indonesia  (LEI)  yaitu suatu  lembaga  nirlaba  yang  mengembangkan  sistem sertifikasi  pengelolaan  hutan  lestari  di  Indonesia,  telah menyusun  standard  yang  secara  hierarkhis  menjelaskan prinsip,  kriteria  dan  indikator  serta  verifier  atau  alat verifikasi  capaian  indikator.  Standard  dibedakan berdasarkan  tipe  pengelolaan  hutannya  yaitu  standard untuk pengelolaan hutan alam, hutan tanaman dan hutan masyarakat. Standard yang relevan  untuk  konteks hutan rakyat  adalah  standard  pengelolaan  hutan  berbasis masyarakat lestari (PHBML) untuk hutan hak milik.
Namun  demikian  standard  ini  perspektifnya  adalah pengelolaan  hutan  dalam  suatu  unit  manajemen  atau pengelolaan  suatu  kawasan  hutan  secara  kolektif. Aplikasi  standard  ini  dipilih  untuk  melihat  praktek pengelolaan di lapangan dalam konteks untuk mencapai tujuan  pengelolaan  hutan  yang  memberikan  fungsi lindung  bagi  masyarakat  yang  lebih  luas,  yaitu  tujuan kolektif,  bukan  hanya  tujuan  pengelolaan  bagi pemiliknya semata.
Standard PHBML untuk kelestarian fungsi produksi memiliki 17 indikator. Kelestarian fungsi produksi harus ditunjang  oleh  kepastian  kawasan  dan  terpeliharanya sumberdaya  hutan,  menerapkan  praktek  pengelolaan hutan yang terencana dengan penataan areal pengelolaan dan  pengaturan  hasilnya,  serta  secara  ekonomis menguntungkan  pengelolanya  dan  dapat  memberikan kontribusi bagi perkembangan ekonomi setempat.
Pada
standard
kelestarian fungsi ekologis/lingkungan  terdapat  5  indikator  yang  meliputi
adanya aturan-aturan untuk meminimasi dampak negatif, informasi  dampak  pengelolaan  terhadap  lingkungan, rencana pengelolaan dampak dan efektifitas pelaksanaannya, informasi spesies
endemik/langka/dilindungi serta upaya minimasi dampak terdahap spesies endemik/langka/dilindungi.
Kelestarian  fungsi  sosial  diukur  melalui  10 indikator  yang  meliputi  kriteria  kejelasan  tentang  hak penguasaan  dan  pengelolaan  lahan,  ketahanan  dan pengembangan  ekonomi  komunitas,  terbangunnya  pola hubungan  yang  setara  dalam  proses  produksi,  serta keadilan manfaat menurut kepentingan komunitas.
Setiap indikator memiliki norma penilaian berupa deskripsi  kondisi  capaian  indikator  yang  dikategorikan dalam  baik,  cukup  dan  jelek.  Pengambilan  keputusan pada  sertifikasi  hutan  rakyat  dilakukan  dengan scoring dimana  bobot  pada  setiap  aspek  dalam  satu  tipologi pengelolaan dianggap sama. Hal ini dengan pertimbangan  bahwa  perbandingan  bobot  kepentingan aspek produksi, ekologi dan sosial telah dilakukan pada penentuan  tipologi  pengelolaan  hutan  rakyat,  dimana satandard  untuk  hutan  rakyat  pada  lahan  milik  berbeda dengan  standard  hutan  rakyat  pada  lahan  adat  yang dikuasai  secara  komunual  maupun  pada  lahan  yang dikuasai negara. Atau dengan kata lain perbedaan bobot kepentingan  antar  aspek  ekologi,  produksi  dan  sosial menentukan  tipologi  pengelolaan  hutan  rakyat.  Dengan demikian bobot masing-masing aspek maupun indikator pada  satu  tipologi  pengelolaan  dianggap  sama.  Kriteria keputusan  dalam  sertifikasi  pengelolaan  hutan  rakyat adalah “lulus” jika prosentase jumlah indikator-indikator bernilai  ‘baik  (B)’  ≥  50%,  ‘cukup  (C)’  ≥  25%  dan sisanya ‘jelek (J)’ (LEI, 2002)
Standard  PHBML  ini  telah  digunakan  untuk sertifikasi hutan rakyat sejak tahun 2004. Hingga saat ini telah  tersertifikasi  sebanyak  13  unit  pengelolaan  hutan rakyat yang dikelola oleh organisasi-organisasi komunitas,  yang  meliputi  luas  25.391  ha  tersebar  di propinsi  Kalimantan  Barat,  Jawa  Tengah,  Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Timur.

## Tujuan penelitian
Tujuan penelitian ini adalah  menganalisis  kinerja pengelolaan hutan rakyat pada aspek produksi, ekologis dan  sosial  pada  kasus  pengelolaan  hutan  hak  milik masyarakat di kabupaten Kuningan propinsi Jawa barat.

## Metode Penelitian
Penelitian  dilakukan  di  kabupaten  Kuningan, propinsi Jawa Barat, meliputi 16 desa yang tersebar di 8 wilayah  kecamatan.  Pemilihan  lokasi  didasarkan  pada kondisi lokasi yang memiliki kawasan hutan rakyat yang sesuai dengan kriteria kawasan berfungsi lindung di luar kawasan  hutan  lindung  serta  memperhatikan  potensi pengembangan  wilayah  pembangunan  dalam  tata  ruang daerah.Waktu penelitian dilakukan selama 8 bulan sejak Juni 2009 hingga Januari 2010.
Analisis  kinerja  pengelolaan  hutan  rakyat menggunakan  Standard  LEI-5003  (2002)  untuk  skema
C,  yaitu  yang  mengusahakan  hutan  secara  komersial pada  lahan  yang  berstatus  hak  milik  (secara  lengkap standard  dapat  di  lihat  di www.lei.or.id ).  Pengumpulan data  untuk  setiap  indikator  dilakukan  pada  setiap  desa, dimana  setiap  desa  dianggap  sebagai  satu  unit pengelolaan hutan. Pengumpulan data dilakukan melalui diskusi  kelompok  terfokus  kelompok  tani  yang  juga pemilik,  penilaian  dokumen-dokumen  pengelolaan hutan,  pengumpulan  data  sekunder  yang  relevan  dari berbagai  instansi  terkait,  pengamatan  lapangan  dan wawancara  mendalam  dengan  informan  yang  berasal dari tokoh setempat baik tokoh formal maupun informal.

## Hasil dan Pembahasan

## Aspek kelestarian fungsi produksi.
Hasil penilaian indikator-indikator aspek produksi pada  pengelolaan  hutan  rakyat  di  16  desa  lokasi penelitian disajikan pada Tabel 1.
Tabel 1. Hasil penilaian indikator-indikator aspek produksi.
Indikator (ringkasan) Frekuensi capaian indikator di 16 lokasi penelitian Baik Cukup  Jelek P.1.1. Status dan batas lahan 16 P.1.2. Perubahan luas lahan hutan 14 2 P.1.3. Pemeliharaan hutan 6 10 P.1.4. Sistem silvikultur 16 P.2.1. Penataan areal pengelolaan hutan 16 P.2.2. Potensi panen lestari 14 2 P.2.3. Pengaturan hasil 14 2 P.2.4. Efisiensi pemanfaatan hutan 14 2 P.2.5. Sistem lacak balak 16 P.2.6. Prasarana hutan 15 1 P.2.7. pengaturan manfaat hasil 16 P.3.1. Kesehatan usaha 13 3 P.3.2. Kemampuan akses pasar 13 3 P.3.3. Sistem informasi manajemen 16 P.3.4. Sumberdaya manusia 16 P.3.5. Investasi dan reinvestasi hutan 14 2 P.3.6. Kontribusi terhadap ekonomi lokal 13 3
Indikator-indikator  yang  bernilai  baik  adalah: perubahan  luas  lahan  hutan  (P.1.2)  yang  terdapat  di  14 dari  16 desa  penelitian,  kemampuan  akses  pasar  (P.3.2) terdapat  di  13  dari  16  desa  penelitian  dan  manajemen pemeliharaan  hutan  (P.1.3)  yang  terdapat  di  6  dari  16 desa penelitian.
Di  lokasi  penelitian  terdapat  14  desa  yang  luas tutupan  hutan  rakyatnya  bertambah  (nilai  capaian indikator baik) sedangkan 2 desa lainnya berkurangnamun  prosentase  perubahan  kecil  yaitu dibawah  5%  (nilai  cukup).  Faktor-faktor yang mendukung  peningkatan  tutupan  lahan  hutan  karena penanaman  oleh  masyarakat  ini  adalah:  (a)  motif ekonomi, (b) mata pencaharian masyarakat, (c) program
PHBM, (d) program-program bantuan pemerintah. Motif untuk  memperoleh  manfaat  ekonomi  dari  hasil  hutan kayu  dan  pemahaman  atas  fungsi  lindung  hutan  yang baik  serta  ditunjang  oleh  kondisi  infrastruktur  yang memungkinkan  penyediaan  bibit  tanaman  hingga  ke desa-desa merupakan faktor penting yang dominan pada 13  dari  16  desa-desa  penelitian  (81,25  %).  Faktor  yang cukup  penting  adalah  program  PHBM  (pengelolaan hutan  bersama  masyarakat).  Program  PHBM  adalah program  yang  digagas  para  pihak  di  kabupaten Kuningan  pada  tahun  2000  untuk  memfasilitasi kepentingan  masyarakat  dalam  pengelolaan  hutan negara  yang  dikelola  Perum  Perhutani.  Meski  program ini  tidak  membangun  kelembagaan  pengelolaan  hutan hak,  namun  masyarakat  mendapatkan  pengetahuan  dan pengalaman  yang  diterapkan  di  hutan  milik  masing- masing.  Persepsi  masyarakat  atas  bantuan  program pemerintah  dalam  hal  tanaman  rehabilitasi  lahan menganggap tidak penting dalam arti tidak menjadi asset utama  masyarakat,  namun  diakui  menjadi  salah  satu stimulus  bagi  masyarakat  untuk  menanami  lahannya secara  swadaya.  Faktor  penting  lainnya  adalah  jumlah anggota  masyarakat  yang  bermata  pencaharian  sebagai petani  yang  meliputi rata-rata 72,07% angkatan kerja di desa-desa  lokasi  penelitian.  Pengelolaan  hutan  milik tidak  dapat  dipisahkan dari  kegiatan  pertanian masyarakat.
Tutupan  lahan  hutan  yang  berkurang  terjadi  di dua  desa  yaitu  Sukajaya  dan  Subang.  Pada  kasus  desa Sukajaya terjadi karena masyarakat masih belum seaktif desa-desa lainnya dalam menanami lahan mereka setelah pengalaman buruk pada tahun 1997-1999 hutan tanaman jati  mereka  banyak  dijarah.  Sedangkan  kasus  desa Subang disamping karena tingkat pertumbuhan penduduk  yang  tinggi  juga  karena  pada  tahun  2005 banyak  yang  membuka  lahan  untuk  tanaman  kopi namun  tidak  dilanjutkan  penanamannya  karena  harga kopi turun.
Indikator  pemeliharaan  tanaman  hutan  (P.1.3) tergolong  baik  di  6  dari  16  desa  penelitian  dimana kegiatan  pemeliharaan  tanaman  hutan  dengan  frekuensi rata-rata  4  (empat)  kali  dalam  sebulan,  sedangkanan  di desa-desa lainnya lebih jarang. Pada umumnya kegiatan pemeliharaan  hutan  baru  sebatas  memeriksa  tanaman dan  melakukan  penyulaman  tanaman  yang  dilakukan disela-sela kegiatan utama bertani sawah. Pada indikator kemampuan  akses  pasar  (P.3.2),  hampir  di  semua  desa terdapat  pengumpul  kayu  baik  yang  berasal  dari  desa setempat  maupun  dari  luar  desa.  Transaksi  penjualan kayu  biasanya  atas  inisiatif  pemilik  yang  menawarkan kayunya  kepada  pedagang  pengumpul.  Oleh  pedagang pengumpul  dijual  ke  industri  pengolahan  di  wilayah Kabupaten Kuningan maupun ke industri pengolahan di luar  kabupaten  yang  menghasilkan  produk-produk ekspor.
Indikator status dan batas lahan (P.1.1) semuanya tergolong  cukup,  dimana  pada  tingkat  pemilik  terdapat batas  alam  atau  batas  buatan  yang  dapat  dikenali. Namun  belum  ada  dokumentasi  peta  kawasan  dan batas-batas  hutan  hak  pada  tingkat  hamparan  desa. Kapasitas masyarakat belum memadai untuk
melaksanakan  hal  tersebut.  Di  samping  itu  belum  ada kepentingan masyarakat atas hal tersebut karena mereka masih  mengusahakan  hutannya  secara  sendiri-sendiri, belum  melakukannya  dalam  bentuk  pengelolaan kawasan.
Sistem  silvikultur  (P1.4)  masih  tradisional  dalam arti belum mampu menerapkan kaidah-kaidah pengelolaan  hutan  yang  baik  dalam  hal  perencanaan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan. Penebangan dan penanaman pohon dilakukan dengan menggunakan berturut-turut  teknik-teknik  (cara-cara)  tebang  dan tanam yang kurang benar, dan kurang mempertimbangkan  kemiringan  lahan  dan/atau  pohon terdekat,  anakan  pohon  dan  tanaman  bawah.  Sistem pengelolaan yang memposisikan tanaman hutan sebagai tabungan  keluarga  yang  dapat  digunakan  ketika  ada kebutuhan keluarga yang penting dikenal sebagai sistem tebang  butuh.  Praktek  seperti  ini  dijumpai  di  seluruh desa lokasi penelitian, dan kondisi seperti ini tergolong dalam capaian indikator cukup.
Kontribusi  terhadap  perekonomian  setempat (P.3.6)  cukup.  Dua  desa  yaitu  Citundun  dan  Sukajaya kondisi  pengelolaan  hutannya  belum  sebaik  desa-desa lainnya  sehingga  manfaat  ekonominya  masih  belum dirasakan  dengan  baik.  Kasus  di  desa  Sukajaya, masyarakat masih memiliki trauma penjarahan kayu jati tanamannya  pada  krisis  1998-1999.  Penanaman  lahan kosong  dengan  jenis-jenis  cepat  tumbuh  (seperti sengon :  Paraserianthes  falcataria )  seperti  yang  marak di  desa-desa  lain  belum  terjadi  di  desa  ini.  Kasus Citundun,  masyarakat  baru  mulai  tertarik  menanam sengon  dalam  empat  tahun  belakangan  ini  dimana sebelumnya  lebih  banyak  menanam  kacang  bogor ( Vigna subterranea ) namun hasilnya semakin berkurang dan harganya menurun.
Informasi  kontribusi  pendapatan  keluarga  dari kayu  terhadap  pendapatan  total  yang  diterima  tidak diketahui dengan pasti. Namun kegiatan penjualan kayu rakyat  selama  ini  menunjukkan  peningkatan.  Produksi kayu dari  hutan rakyat di  wilayah kabupaten Kuningan periode  2005-2009  rata-rata  mencapai  29.068  m 3 /tahun dengan kecenderungan meningkat (Dishutbun Kuningan, 2010a). Kayu dari hutan rakyat dijual dalam bentuk  log  ke  industri  pengolahan  di  Cirebon,  Ciamis dan Jawa Tengah serta ke industri-industri penggergajian  kayu  di  dalam  wilayah  Kuningan. Tercatat  75  unit  industri  penggergajian  kayu  dengan total  kapasitas  produksi  terpasang  39.000  m 3 /thn. Kontribusi  terhadap  peningkatan  ekonomi  setempat baru pada tingkat tapak yaitu pemilik dan pelaku-pelaku tingkat  desa  seperti  pedagang  pengumpul.  Pada  tingkat kabupaten kontribusi sektor kehutanan tergolong rendah yaitu  hanya  0,28%  terhadap  total  PAD  kabupaten  pada 2004-2008 (Dishutbun Kuningan, 2010b).
Indikator-indikator  penataan  areal  kerja  (P.2.1), sistem  keterlacakan  kayu  (P.2.5),  pengaturan  manfaat hasil hutan (P.2.7), sistem informasi  manajemen (P.3.3)
bernilai  jelek.  Kapasitas  masyarakat 1 memang  masih belum  memungkinkan  untuk  dapat  mencapai  kinerja yang  baik  pada  indikator-indikator  tersebut  tanpa  ada bantuan  dari  pihak  eksternal.  Pada  prakteknya masyarakat  telah  melakukan  kegiatan  terkait  indikator- indikator tersebut sesuai kebutuhannya, namun dibandingkan  dengan  norma  penilaian  yang  digunakan tidak sesuai.

## Aspek kelestarian fungsi ekologis/lingkungan
Dari  lima  indikator  aspek  ekologis/  lingkungan, hanya  satu  yang  bernilai  cukup  yaitu  adanya  aturan kelola  produksi  untuk  meminimasi  dampak  terhadap lingkungan  (E.1.1).  Aturan-aturan  pengelolaan  hutan  di tingkat masyarakat pada umumnya berupa norma-norma yang  diwarisi  dari  orang-orang  tua  terdahulu.Dalam prakteknya bisa dilihat dalam bentuk upaya perlindungan lokasi sekitar mata air, perlindungan lahan dengan  lereng  curam  maupun  bagian  lain  yang dikeramatkan.  Tidak  terdapat  aturan  tertulis  tentang pengelolaan  hutan  karena  masyarakat  mengelola  hutan secara individual, tidak bergabung dalam kelompok atau organisasi  yang  memungkinkan  perumusan  aturan tertulis  serta  penegakkannya.  Hanya  satu  desa  dari  16 lokasi penelitian yang memiliki aturan tertulis berkaitan dengan  hal  ini,  yaitu  di  desa  Bangunjaya  yang merumuskannya  dalam  Peraturan  Desa  (Perdes)  Nomor 144/04/RPTD/2007.  Perdes  tersebut  mengatur  tentang perlindungan kawasan sekitar mata air dan insentif desa bagi  pemilik  lahan  yang  lahannya  dijadikan  kawasan berfungsi lindung.
Penegakan  norma-norma  seperti  ini  tidak  dapat dilakukan  secara  konsisten  karena  penerapannya  di lahan-lahan  milik  menjadi  kewenangan  penuh  pemilik lahan.  Namun  demikian  norma-norma  ini  senantiasa dihidupkan  dalam  pertemuan-pertemuan  kelompok  tani yang  secara  rutin  dilakukan  setiap  bulan.  Wawancara terhadap semua informan mengakui adanya kekhawatiran  estafet  sistem  nilai  ini  kepada  generasi muda  kurang  mulus  karena  sebagian  besar  kaum  muda merantau ke luar daerah. Namun mereka yakin jika hasil hutan  dapat  tetap  memberikan  manfaat  ekonomi  yang baik  dan  menguntungkan  untuk  hidup  di  desa  maka masyarakat tidak perlu merantau ke luar desa.
Empat  indikator  lainnya  bernilai  jelek  yaitu: informasi  dan  dokumentasi  dampak  kelola  produksi terhadap  lingkungan  (E.1.2),  rencana  dan  pelaksanaan kelola lingkungan (E.1.3), informasi spesies endemik/langka/dilindungi  (E.2.1)  dan  upaya  minimasi dampak  terhadap  spesies  endemik/langka/dilindungi (E.2.2).  Dalam  hal  informasi  dampak  lingkungan  dan penanganannya  masyarakat tidak  memiliki dokumentasi tentang  hal  tersebut.  Demikian  pula  rencana  dan
1 Kapasitas  masyarakat  didefinisikan  sebagai  kombinasi  antara komitmen,  sumberdaya,  ketrampilan  masyarakat  yang  dapat didayagunakan  untuk  membangun  ketahanan  masyarakat  dan mengatasi persoalan-persoalannya (Mayer, Steven E. 1995).
pelaksanaan  kelola  lingkungan  tidak  dapat  dinilai kinerjanya karena tidak terdapat informasi hal tersebut.
Dalam hal keberadaan spesies endemik/langka/dilindungi  dan  upaya-upaya  minimasi gangguannya, capaian kedua indikator tersebut di semua desa penelitian termasuk jelek. Masyarakat masih belum memiliki  perspektif  konservasi  spesies  yang  baik,  tidak terdapat dokumentasi keberadaan spesies endemik/langka/dilindungi  dan  upaya-upaya  minimasi gangguannya.  Fungsi  lindung  hutan  baru  dipahami secara  fisik  yaitu  untuk  memelihara  ketersediaan  air, mencegah  banjir  dan  longsor.  Konsep  perlindungan keanekaragaman  hayati  dalam  ekosistem  hutan  belum dipahami dengan baik dan belum menjadi pertimbangan yang  penting  dalam  mengelola  hutan  rakyat.  Pilihan jenis  tanaman  lebih  didasarkan  pada  kecenderungan pasar,  dimana  dalam  hal  ini  yang  sedang  menjadi kecenderungan  adalah  jenis  cepat  tumbuh  dan  cepat menghasilkan uang yaitu sengon.
Masyarakat  pada  umumnya  memiliki  persepsi yang baik atas fungsi lindung hutan terutama secara fisik yaitu  untuk  melindungi  sumber  mata  air  dan  mencegah erosi serta longsor. Namun karena hutan rakyat tersebut statusnya  adalah  sebagai  hak  milik,  maka  untuk mendorong  hal  tersebut  perlu  dilakukan  melalui pendekatan insentif yang dapat mengakomodasi kebutuhan  masyarakat  sehingga  dapat  mendukung  ha tersebut  sebagaimana  ditunjukan  dalam  Tabel  2.  Dari informasi  ini  nampak  bahwa  meskipun  motivasi menanam  hutan  yang  dilakukan  secara  individual  dan swadaya  pada  lahan  miliknya,  namun  masyarakat  juga menyadari  manfaat  jasa  hutan  bagi  masyarakat  yang lebih luas sepanjang ada insentif yang mendukungnya.
Tabel 2. Persepsi masyarakat atas areal lindung pada hutan hak
Topik Persepsi Frekuensi (%) Adanya  bagian  hutan  hak  yang dilindungi Setuju 100 Alasan setuju Untuk perlindungan sumber air 81,25 Mencegah erosi dan longsor 62,50 Masyarakat sadar lingkungan 12,50 Bagian yang harus diindungi Sekitar lokasi mata air 93,75 Areal berlereng curam 68,75 Areal lapisan tanah tipis 6,25 Apa  saja  syarat  yang  dibutuhkan untuk mendorong hal tersebut Sosialisasi dan aturan yang jelas 50 Penanaman  jenis  penghasil  hasil hutan  non  kayu  bernilai  ekonomi tinggi 37,50 Peningkatan  produksi  dan  pema- saran hasil-hasil masyarakat 31,25 Bantuan bibit dan teknik pengelolaan 25 Kontrak lahan atau tukar guling 25 Kompensasi hasil yang berkurang 18, 75

## Aspek kelestarian fungsi sosial
Hasil penilaian indikator-indikator aspek kelestarian fungsi social disajikan pada Tabel 3.
Tabel 3. Hasil penilaian indikator-indikator aspek sosial
Indikator (ringkasan) Frekuensi capaian indikator di 16 desa lokasi penelitian Baik Cukup Jelek S.1.1. Pengelola hutan warga komunitas 15 1 S.1.2. Pengelola hutan adalah pemilik lahan 16 S.1.3. Status lahan tidak dalam sengketa 16 S.1.4. Kejelasan batas-batas areal 16 S.1.5. Mekanisme penyelesaian sengketa 16 S.2.1. Sumber-sumber ekonomi komunitas 16 S.2.2. Teknologi produksi 14 2 S.3.1. Pola hubungan sosial yang terbangun 16 S.3.2. Pembagian kewenangan 16 S.4.1. Kompensasi atas kerugian komunitas 16
Pada  aspek  sosial  dalam  hal  kejelasan  hak  atas kawasan yang dikelola sebagai hutan rakyat, terdapat dua indikator  yang benilai baik  yaitu pengelola  hutan adalah warga  komunitas  (S.1.1)  dan  status  lahan  tidak  berada dalam  sengketa  (S.1.3).  Tiga  indikator  lainnya  bernilai cukup  yaitu  pengelola  adalah  pemilik  lahan  (S.1.2), kejelasan batas-batas lahan (S.1.4) dan digunakannya tata cata  atau  mekanisme  penyelesaian  sengketa  yang berkeadilan terhadap sengketa klaim yang terjadi (S.1.5).
Hampir  di  semua  lokasi  penelitian,  pengelola hutan  rakyat  adalah  warga  komunitas  kecuali  di  desa Gunung  Aci.  Masyarakat  di  Gunung  Aci  lebih  banyak mengusahakan  hutan  untuk  memperoleh  hasil  dari tanaman  kopi,  tanaman  hutan  hanya  sebagai  tanaman pelindung.  Pengelola  kebun  kopi  tersebut  hampir setengahnya  adalah  pendatang  dari  Kabupaten  Ciamis yang  mereplikasi  pengalaman  mereka  dari  pengelolaan kebun  kopi  di  Lampung.  Batas-batas  lahan  milik  di lapangan  pada  umumnya  ditandai  oleh  tanda-tanda  yang diketahui  pemilik  yang  berbatasan.  Hal  ini  ditunjukkan pula  oleh  tidak  adanya  sengketa  lahan  antar  pemilik. Dalam hal mekanisme penyelesaian sengketa masyarakat menerapkan penyelesaian  secara informal  yang biasanya dilakukan  dengan  pendekatan  persuasif  melalui  teguran bersifat  sindiran  dalam  pembicaraan  informal  maupun dibicarakan dalam pertemuan warga.
Pembangunan  hutan  rakyat  di  lokasi-lokasi penelitian menambah sumber-sumber pendapatan masyarakat  (S.2.1)  dari  kayu  yang  dihasilkan  maupun dari  tanaman  di  bawah  tegakan  yang  diusahakannya. Teknik  produksi  yang  digunakan  merupakan  teknologi sederhana dan pekerjaan dilakukan oleh anggota keluarga atau  tenaga  upahan,  sedangkan  pemanenan  dilakukan oleh  pembeli  secara  manual  tidak  menggunakan  alat berat (S.2.2).
Aspek  kelembagaan  pengelolaan  hutan  rakyat pada  umumnya  masih  lemah.  Kelembagaan  yang dimaksud  adalah  kelembagaan  pengelolaan  hutan  yang dibutuhkan  untuk  mengelola  hutan  sebagai  sumberdaya yang  tidak  hanya  memberikan  manfaat  ekonomi  bagi pemiliknya  namun  juga  jasa  perlindungan  hutan  yang bermanfaat  bagi  masyarakat  luas,  yaitu  kelembagaan pengelolaan  secara  kolektif.  Capaian  indikator  S.3.2 tentang  pembagian  kewenangan  yang  jelas  dan demokratis  dalam  organisasi  pengelolaan  hutan  rakyat termasuk kategori jelek. Di seluruh desa lokasi penelitian tidak  ada  organisasi  pengelola  hutan  rakyat,  masyarakat tidak berhimpun dalam organisasi tertentu yang bertujuan untuk  mengelola  hutan  sebagai  suatu  kawasan  melalui keputusan-keputusan bersama agar mendapatkan manfaat untuk kepentingan bersama.
Meskipun terdapat kesadaran bersama di masyarakat  tentang  fungsi  lindung  hutan,  namun  hal  ini tidak lantas direalisasikan dengan membangun kelembagaan  kolektif  untuk  mencapai  ujuan  tersebut. Ostrom  (1999)  menjelaskan  bahwa  pengorganisasian secara mandiri ( self-organisation ) sangat mungkin terjadi jika  sumberdaya  hutan  sangat  penting  bagi  para pemanfaat,  masyarakat  memiliki pemahaman  yang  sama atas  masalah  yang  dihadapi,  memiliki  sikap  saling mempercayai  satu  sama  lain,  memiliki  otonomi  untuk
mengembangkan  beberapa  aturannya  sendiri  dan memiliki pengalaman berorganisasi  sebelumnya.  Namun perubahan kelembagaan membutuhkan juga pemicu baik berupa  faktor  dari  dalam  maupun  faktor  eksternal (Libecap  1989  dan  Ostrom  2005  dalam  Kingston  dan Caballero  2006).  Faktor  eksternal  sebagai  pemicu perubahan  kelembagaan  beberapa  masyarakat  pengelola hutan  di  propinsi  Jawa  Tengah  dan  Jawa  Timur  yang difasilitasi LSM Arupa dan Persepsi adalah isu pasar dan sertifikasi  ekolabel  serta  adanya  dukungan  dari pemerintah daerah untuk fasilitasi prosesnya.
Secara  keseluruhan  disribusi  jumlah  indikator bernilai baik, cukup dan jelek pada masing-masing lokasi penelitian  disajikan  pada  Tabel  4.  Dengan  kriteria pengambilan  keputusan penilaian  yang digunakan dalam sertifikasi  hutan  dinyatakan  lulus  memenuhi  standard penilaian  jika:jumlah  indikator-indikator  bernilai  ‘baik (B)’  ≥  50%,  ‘cukup  (C)’  ≥  25%  dan  sisanya  ‘jelek  (J)’, maka tidak ada hutan rakyat di desa-desa penelitian yang memenuhi  standar  pengelolaan  kelestarian  tersebut. Tidak ada desa yang mencapai jumlah indikator-indikator bernilai  baik  lebih  dari  16  atau  ≥50%  dari  total  32 indikator penilaian.
Meskipun  luas  tutupan  hutan  rakyat  pada  areal yang sesuai dengan kriteria kawasan berfungsi lindung di luar hutan lindung secara keseluruhan bertambah  hingga 5,86%  pada  periode  2003-2009,  namun  tidak  didukung oleh  kinerja  pengelolaannya.  Dari  capaian  indikator- indikator di atas nampak bahwa kinerja pengelolaan pada aspek-aspek  yang  berkaitan  dengan  teknis  pengelolaan hutan  untuk  menjamin  kelestarian  hasil,  pemeliharaan fungsi  ekologis  dan  pengorganisasian  masyarakat  masih lemah.
Tabel  4.  Distribusi  nilai  indikator  pada  masing-masing
lokasi penelitian Lokasi/Desa Capaian: jumlah indikator Baik Cukup Jelek Haurkuning 5 16 11 Kertayuga 4 17 11 Windusari 5 16 11 Ciketak 4 17 11 Cibinuang 5 16 11 Citangtu 5 16 11 Sukaimut 5 16 11 Gunung Aci 2 15 15 Bangunjaya 4 17 11 Subang 3 18 11 Lebakherang 4 17 11 Citundun 3 14 15 Margacina 4 17 11 Jabranti 5 16 11 Mulyajaya 4 16 12 Sukajaya 2 12 18
Hal ini mengindikasikan bahwa fokus pengelolaan hutan  oleh  masyarakat  baru  terbatas  pada  merespons situasi pasar. Status kepemilikan  lahan berupa  hak  milik memungkinkan  masyarakat  melakukan  investasi  untuk mendapatkan manfaat ekonomis dari lahannya,
pembangunan  hutan  lebih  banyak  dilakukan  secara swadaya.  Peluang  pasar  kayu  rakyat  terus  meningkat, konsumsi kayu dari hutan rakyat dewasa ini tidak hanya untuk  pemakaian  sendiri  namun  sudah  menjadi  sumber bahan  baku  bagi  industri-industri  besar.  Pasaribu  dan Roliadi  (2006)  menyatakan  bahwa  di  lima  kabupaten  di Propinsi  Jawa  Barat  (Sukabumi,  Ciamis,  Tasikmalaya, Kuningan,  Majalengka)  saja  pada  tahun  2003  terjadi kekurangan  pasokan  kayu  hutan  rakyat  untuk  industri kayu  pertukangan  sebesar  246.972  m 3 .  Secara  nasional sumber  bahan  baku  industri  yang  berasal  dari  hutan tanaman  termasuk  hutan  rakyat  pada  periode  2006-2010 menunjukan  peningkatan  dari  23,46  juta  m 3 menjadi 31,99 juta m 3 (meningkat 36,36%), sedangkan kayu dari hutan alam menurun dari 11,26 juta m 3 menjadi 5,30 juta m 3 atau turun 112,45% (BPPHH, 2011).
Dalam  rangka  mendorong  pengelolaan  hutan rakyat  berkelanjutan,  kelembagaan  pengelolaan  hutan perlu  dikembangkan  pada  pengelolaan  kolektif  sehingga keputusan  atas  sumberdaya  hutan  tidak  didasarkan  pada pertimbangan  ekonomis  pemilik  semata,  melainkan  juga mempertimbangkan  fungsi  lingkungannya  yang  dapat melampaui  batas-batas  wilayah  kepemilikan  lahannya. Pengelolaan  sumberdaya  alam  yang  melulu  didasarkan kepentingan  pribadi  dan  cara  pandang  jangka  pendek telah  menyebabkan  kerusakan  ekologis  yang  disebut tragedy of the commons .
Pengelolaan hutan rakyat berkelanjutan pada areal yang sesuai dengan kriteria kawasan berfungsi lindung di luar  hutan  lindung  bagi  kabupaten  Kuningan  sangat penting  karena  wilayah  kabupaten  Kuningan  merupakan hulu daerah aliran sungai Cisanggarung yang merupakan bagian dari  wilayah sungai  Cimanuk-Cisanggarung.Luas lahan kritis di wilayah sungai ini mencapai ± 170.000 ha atau  22%  dari  luas  wilayah  sungai.Kondisi  ini  dan  tidak adanya  waduk  yang  dibangun  di  wilayah  sungai  ini menyebabkan  kekeringan  selalu  melanda  wilayah  pantai utara  Jawa  di  daerah  Cirebon  dan  Indramayu.  (Ditjen Sumberdaya Air, 2009)

## Kesimpulan dan Saran
Dalam perspektif pengelolaan hutan kolektif untuk mendapatkan  manfaat  lindung  hutan  bagi  masyarakat luas pengelolaan hutan rakyat di lokasi penelitian belum memenuhi standard kelestarian pengelolaan hutan rakyat yang  digunakan,  tidak  ada  pengelolaan  hutan  di  desa lokasi  penelitian  yang  menunjukkan  capaian  indikator bernilai  baik  lebih  dari  16  indikator  atau  50%  dari  total indikator  penilaian  sebagaimana  kriteria  pengambilan keputusan  yang  digunakan.  Namun  demikian  kinerja fisik  hutan  menunjukan  perbaikan  tutupan  lahan  dan produksi  kayu  yang  cenderung  meningkat.  Hal  ini menunjukkan  motivasi  masyarakat  menanam  hutan dilakukan  untuk  merespons  kebutuhan  pasar  yang meningkat,  namun  belum  diikuti  dengan  teknis pengelolaan  hutan  serta  kelembagaan  yang  dapat menjamin  integritas  manfaat  hutan  secara  ekonomis, ekologis  maupun  sosial.  Status  kepemilikan  lahan sebagai hutan hak memungkinkan masyarakat berinvestasi  pada  lahannya  untuk  merespon  peluang
pasar  tersebut.  Pengelolaan  hutan  dilakukan  secara sendiri-sendiri  mengacu  pada  norma-norma  yang  umum hidup  di  masyarakat.  Untuk  mendapatkan  manfaat lingkungan  hutan  rakyat  sebagai  fungsi  lindung  perlu dikembangkan  kelembagaan  pengelolaan  hutan  secara kolektif yang memungkinkan perumusan tata aturan yang dapat  mencegah  orientasi  pemanfaatan  jangka  pendek dan pertimbangan ekonomis pemilik hutan semata.
Hal-hal  yang  dapat  disarankan  untuk  mendukung masyarakat agar mampu meningkatkan kinerja pengelolaan hutannya adalah: (a) peningkatan kapasitasmasyarakat  untuk  membangun  kelembagaan pengelolaan  hutan  rakyat,  (b)  peningkatan  kapasitas organisasi  penyuluhan  yang  berhubungan  langsung dengan masyarakat dan koordinasi dengan instansi teknis terkait,  (c)  memberikan  insentif  untuk  meningkatkan nilai  ekonomi  kayu  dari  hutan  rakyat  agar  masyarakat dapat  terus  memanam  hutannya  serta  melindungi  areal- areal yang penting bagi fungsi lindungnya.

## Daftar Pustaka
Awang, San Afri. 2007. Manajemen Hutan Rakyat Kolaboratif di tingkat Kawasan . Paper Lokakarya Hutan Rakyat Relung-PKHR. Available at: http://sanafriawang.staff.ugm.ac.id/
Bappeda Kuningan. 2008. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 2013-2013 .
Bismark, M., Sawitri, R., Heriyanto, N.M. 2007. Zonasi dan Karakteristik Hutan Rakyat di Daerah Penyangga Taman Nasional Gunung Halimun .Info Hutan, Vol. IV. No. 2: 187-199.
Darusman, D., Harjanto. 2006. Tinjauan Ekonomi Hutan Rakyat . Prosiding Seminar Hasil Penelitian Hasil Hutan 2006:4-13. KementerianKehutanan.
Diniyati, D dan Tri Sulistyati W. 2005. Kajian Sikap Petani Terhadap Lembaga Pembangunan Hutan Rakyat. Makalah seminar Optimalisasi Peran Litbang dalam Mendukung Ragam Pemanfaatan Hutan Rakyat dan Hutan Kemasyarakatan,
Tasikmalaya 6 Desember 2005.
Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan (BPPHH), Kementerian Kehutanan. 2011.
Dishutbun Kuningan. 2010a. Data produksi kayu hutan rakyat.
Dishutbun Kuningan. 2010b. Rencana Strategis Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kuningan 2009-2013 .
Ditjen  Sumberdaya  Air.  2009. Profil  balai  Besar Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung . Available at: www.pu.go.id/.../bbws/new
/profilebalaicimanuk-cisanggarung.pdf
FAO. 2009. State of the World Forest 2009 . FAO. Rome.
Hartono, H. 2008. Kajian Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 tahun 2006 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung (Pengelolaan Kawasan Berfungsi Lindung di Kabupaten Kuningan) . Thesis Pascasarjana Universitas Padjadjaran, program studi Magister Ilmu Lingkungan. Tidak diterbitkan.
Jariyah, N.A dan Nining Wahyuningrum. 2008. Karakteristik Hutan Rakyat di Jawa . Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan.Vol. 5. No. 1, Maret 2008, Hal 43-56.
Kingston, C., Caballero, G. 2006. Comparing Theories of Institutional Change . Available at http://www.isnie.org/ ISNIE06/Papers06/ 04.1/kingston.pdf
Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI). 1998 . Naskah Akademik Sistem Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestar i. Bogor.(tidak diterbitkan)
Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI).2002 . Pedoman LEI 99-44: Pedoman Pengambilan Keputusan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestar i. LEI, Bogor.
Majalah Media Persaki, vol 13 edisi Februari 2010. Persaki. Jakarta
Mayer, Steven E. 1995. Building Community Capacity: The potential of community foundations. Rainbow Research Inc.
Muslich, M dan Krisdianto.2006. Upaya Peningkatan Kualitas Kayu Hutan Rakyat Sebagai Bahan Baku Industri . Prosiding Seminar Hasil Penelitian Hasil Hutan 2006: 110-129. KementerianKehutanan
Nugroho, Bramasto. 2010. Pembangunan Kelembagaan Pinjaman Dana Bergulir Hutan Rakyat , JMHT Vol. XVI, (3): 118–125.
Ostrom, Elinor. 1999. Self-governance and Forest Resources . CIFOR. Bogor.
Pasaribu, Ridwan A., Roliadi, Han. 2006. Kajian Potensi Kayu Pertukangan dari Hutan Rakyat pada Beberapa Kabupaten di Propinsi Jawa barat .Prosiding Seminar Hasil Penelitian Hasil Hutan 2006: 35-48. KementerianKehutanan.
Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat nomor 2 tahun 2006 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.
Widiarti, A dan Prajadinata, S. 2008. Karakteristik Hutan Rakyat Pola Kebun Campuran . Jurnal Penelitian Hutan dan Konservasi Alam, Vol. 5. No. 2: 145- 156.
Winarno, B dan Waluyo, E.A. 2007 . Potensi Pengembangan Hutan Rakyat Dengan JenisTanaman Kayu Lokal . Prosiding Seminar hasil-hasil Penelitian Hutan Tanaman Balai penelitian Kehutanan Palembang 2007: 28-34