JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 3 NOMOR 2 HALAMAN 161 - 167
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )

## PENGARUH KEPADATAN PENDUDUK TERHADAP TINDAKAN KRIMINAL

## Rafli Muhammad Sabiq
Program Studi Sarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial, FISIP Universitas Padjadjaran
E-mail: rafli19002@mail.unpad.ac.id

## Nunung Nurwati
Departemen Kesejahteraan Sosial, FISIP Universitas Padjadjaran
E-mail: nngnurwati@yahoo.co.id

## ABSTRAK
Jumlah  masyarakat  terus  bertambah  setiap  harinya.  Keturunan  demi  keturunan  terlahir  untuk  menjadi  penerus bagi  generasi  sebelumnya.  Namun,  kelahiran  ini  seringkali  tidak  terencana  dengan  baik  dan  menyebabkan terjadinya kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk ini dapat membawa pengaruh buruk bagi masyarakat jika tidak  segera  ditangani,  salah  satunya  adalah  meningkatnya  kasus  tindakan  kriminal.  Penenlitian  ini  ditujukan untuk  menjelaskan  pengaruh  dari  kepadatan  penduduk  yang  dapat  menyebabkan  tindakan  kriminal  secara teoretis.  Selanjutnya  akan  ditinjau  lebih  lanjut  menggunakan  teori-teori  kependudukan  yang  ada  dalam mengidentifikasi  pengaruh-pengaruh  kepadatan  penduduk  terhadap  pemicu  tindakan kriminal.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  kepadatan  penduduk  memberikan  pengaruh  signifikan  terhadap  tindakan  kriminal. Kepadatan  penduduk  mengakibatkan  keterbatasan  sumber-sumber  pokok,  keterbatasan  lapangan  pekerjaan, menghambat  proses  peningkatan  kualitas  masyarakat,  dan  persaingan  antar  penduduk  yang  pada  akhirnya berujung pada tindakan kriminal.
Kata kunci: kepadatan penduduk, kriminal, kependudukan.

## PENDAHULUAN
Kebutuhan  hidup  yang  tidak  terpenuhi seringkali  menjadi  penyebab  terjadinya konflik.  Handayani  (2017)  mengatakan bahwa  masalah  kemiskinan,  pengangguran dan tekanan hidup dalam hal ini memberikan  kontribusi  terhadap  terjadinya konflik  sosial  dan  kriminalitas  baik  secara langsung maupun tidak langsung dipengaruhi oleh tekanan penduduk.
Jumlah  penduduk  yang  semakin  banyak dan  tidak  tersebar  secara  merata  juga menjadi  salah  satu  faktor  terlahirnya konflik.
Mantra  (dalam  Audey  dan  Ariusni, 2017)  menyebutkan  bahwa  kepadatan penduduk merupakan perbandingan masyarakat dengan daerah yang dihuninya. Perkembangan  dan  pembangunan  yang pesat  di  suatu  daerah  memicu  banyaknya penduduk  yang  pindah  ke  daerah  tersebut.
Perpindahan atau migrasi tersebut dilakukan  dengan  harapan  daerah  yang dituju  memiliki  lapangan  pekerjaan  yang luas.  Namun,  pada  kenyataannya  lapangan pekerjaan yang ada tidak sebanding dengan banyaknya  penduduk  di  daerah  tersebut. Menurut  Soerjani,  dkk  (dalam  Fajri  dan Rizki,  2019),  kepadatan  penduduk  banyak memunculkan  persoalan  dalam  menata ruang  dampak  dari  tingginya  tekanan penduduk terhadap lahan. Tingginya tingkat  kelahiran  merupakan  penyumbah utama  pertumbuhan  penduduk  yang  pesat. Ledakan  penduduk  yang  terjadi  menjadi salah  satu  kendala  dalam  meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya (Irhamni, 2017).
Menurut  Badan  Pusat  Statistik,  tercatat bahwa  jumlah  penduduk  Indonesia  pada tahun  2019  mencapai  266,91  juta  jiwa. Berdasarkan jenis kelamin, jumlah tersebut
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 3 NOMOR 2 HALAMAN 161 - 167
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
terdiri  dari  134  juta  jiwa  laki-laki  dan  132 jiwa  perempuan.  Jumlah  penduduk  usia prouktif  lebih  banyak  dibanding  jumlah penduduk  usia  tidak  produktif,  yaitu sebanyak  68%  lebih  dari  total  populasi. Penduduk dengan kelompok usia anak-anak mencapai 66,17 juta atau sekitar 24,8% dari total  populasi.  Lalu  penduduk  dengan kelompok  usia  produktif  sebanyak  183,36 juta jiwa  atau  sekitar  68,7%  dan  kelompok usia  tidak  produktif  sebanyak  17,37  juta jiwa atau sekitar 6,51%  dari total populasi. Rasio  ketergantungan  atau dependency ratio dari  penduduk  Indonesia  pada  tahun 2019  mencapai  45,56%.  Hal  tersebut berarti  setiap  100  orang  usia  produktif mempunyai tanggungan 46 orang usia tidak produktif (usia 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas).  Semakin  besar  rasio  ketergantungan tersebut  menunjukkan  semakin  banyak beban yang harus ditanggung oleh penduduk  usia  produktif  untuk  membiayai kehidupan penduduk usia tidak produktif. Menurut Christiani, dkk (2014)
tingginya kepadatan penduduk dapat menyebabkan  berbagai  persoalan  yang berkaitan  dengan  kependudukan  misalnya tingkat  kemiskinan,  kekurangan  lapangan kerja, dan kriminalitas. Angka pengangguran  yang  terus  meningkat  di wilayah  dengan  kepadatan  penduduk  yang tinggi  sangat  identik  dengan  tingginya tingkat kriminalitas (Fajri dan Rizki, 2019). Tingkat  pertumbuhan  penduduk  yang begitu  cepat  mengakibatkan  permintaan terhadap  kebutuhan  tenaga  kerja  menjadi terbatas.  Permintaan  terhadap  kebutuhan tenaga  kerja  yang  rendah  ini  membuat sebagian penduduk tidak memiliki pekerjaan  dan  memicu  lahirnya  tindakan kriminal.
Kriminalitas  atau  tindakan  pidana merupaka suatu perbuatan maupun rangkaian perbuatan manusia yang
berlawanan  dengan  undan-undang  atau peraturan  yang  berlaku,  dimana  harus diadakan
penghukuman terhadap pelanggaran  yang  dilakukan  (Bawengan dalam Audey dan Ariusni, 2017). Para ahli kriminologi  berasumsi  bahwa  perilaku
menyimpang  disebut  sebagai  kejahatan yang  harus  dijelaskan  dengan  melihat kondisi struktural dalam masyarakat dengan konteks ketidakmerataan kekuasaan,  otoritas  dan  kemakmuran  serta kaitannya  dengan  berbagai  perubahan ekonomi dan politik yang ada di masyarakat  (Santoso  dalam  Edwart  dan Azhar, 2019).
Merujuk  pada  data  dari  Badan  Pusat Statistik tentang angka kejahatan dan resiko terjadinya  kejahatan  pada  penduduk,  dapat diasumsikan bahwa jumlah penduduk yang banyak  serta  kepadatan  penduduk  yang tinggi  akan  berakibat  dengan  tingginya angka kejahatan. Todotua (2016) menyebutkan  bahwa  terdapat  berbagai faktor  yang  mempengaruhi  kriminalitas yaitu  diantaranya  kemiskinan,  kepadatan penduduk,  tingkat  penyelesaian  kasus,  dan jumlah polisi. Semakin padatnya penduduk di  suatu  daerah,  maka  semakin  luas  ruang gerak para pelaku tindakan kriminal karena semakin kecil kemungkinan tertangkapnya.
Artikel  ini  bertujuan  untuk  mengetahui pengaruh-pengaruh dari kepadatan penduduk  yang  dapat  memicu  tindakan kriminal.  Artikel  ini  juga  ditujukan  untuk mengidentifikasi bagaimana kepadatan penduduk  dapat  memicu  tindakan  kriminal ditinjau dari teori-teori kependudukan yang diharapkan  dapat  memberikan  wawasan dan  ilmu  pengetahuan  serta  memberikan edukasi kepada masyarakat

## METODE PENELITIAN
Artikel ini ditulis dengan menggunakan metode  studi  kepustakaan  atau literature review dengan merujuk pada hasil pencarian  data  dan  informasi  melalui dokumen-dokumen elektronik sebagai
referensi yang mendukung penulisan artikel. Penulis mencoba meninjau berbagai teori  kependudukan  dan  keterkaitannya dengan  berbagai  pemicu  dari  tindakan kriminal.  Sumber  yang  digunakan  sebagai referensi  merupakan  artikel-artikel  dan tulisan  ilmiah  lainnya  yang  membahas tentang  topik  seputar  kepadatan  penduduk
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 3 NOMOR 2 HALAMAN 161 - 167
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
di  Indonesia,  dampak  dari  kepadatan penduduk,  penyebab  kepadatan  penduduk, tindakan  kriminal  di  Indonesia,  dampak dari  tindakan  kriminal,  dan  penyebab tindakan kriminal.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Teori Kependudukan
Pratama  (2017)  menyebutkan  terdapat beberapa  aliran  teori-teori  kependudukan sebagai berikut:

## Aliran  Malthusian  (Thomas  Robert Malthus)
Malthus  merupakan  orang  pertama yang  mengemukakan  tentang  penduduk.
Dalam “ Essay on Population ”, ia beranggapan bahwa bahan makanan penting  untuk  keberlangsungan  hidup, nafsu  manusia  tidak  tertahankan  dan pertumbuhan  penduduk  jauh  lebih  cepat dari  pertumbuhan  bahan  makanan.  Jumlah penduduk  harus  seimbang  dengan  batas ambang  lingkungan,  agar  tidak  menjadi beban  lingkungan  atau  mengganggu  daya dukung  dan  daya  tampung  lingkungan. Dampak  dari  ketidakseimbangan  ini  dapat berupa  bencana  alam  seperti  banjir, kekeringan,  gagal panen,  kelaparan,  wabah penyakit, dan kematian. Malthus berpendapat  bahwa  apabila  tidak  ada pembatasan penduduk (termasuk tumbuhan dan  binatang)  akan  berkembang  biak dengan  sangat  cepat  dan  memenuhi beberapa  bagian  dari  permukaan  bumi.  Ia juga  berpendapat  bahwa  hidup  manusia memerlukan  bahan  makanan,  sedangkan laju  pertumbuhan  makanan  jauh  lebih lambat dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk.

## Aliran Marxist (Karl Marx & F. Angel)
Aliran  ini  tidak  sependapat  dengan Malthusian  (bila  tidak  dibatasi  penduduk akan kekurangan makanan). Menurut aliran Marxist  tekanan  penduduk  di  suatu  negara bukanlah tekanan penduduk terhadap bahan makanan,  tetapi  tekanan  terhadap  lapangan kerja.  Marxist  berpendapat  bahwa  semakin banyak  jumlah  manusia  maka  semakin
banyak  juga  produk  yang  dihasilkan, dengan  demikian  tidak  perlu  diadakan pembatasan penduduk.
Aliran ini berpendapat  bahwa  populasi  manusia  tidak menekan  makanan,  tetapi  mempengaruhi kesempatan  kerja.  Menurutnya  kemerataan bukan terjadi karena cepatnya pertumbuhan penduduk,  tetapi  karena  kaum  kapitalis yang  telah  mengambil  sebagian  hak  para buruh.  Semakin  tingginya  tingkat  populasi manusia maka semakin tinggi pula produktivitasnya,  jika  teknologi  tidak menggantikan  tenaga  manusia  sehingga tidak perlu menekan jumlah kelahirannya.
Teori Kependudukan Kontemporer John Stuart Mill John  Stuart  Mill  menerima  pendapat Malthus mengenai laju pertumbuhan
penduduk yang melampaui laju pertumbuhan bahan makanan sebagai suatu aksioma.  Namun  dia  juga  berpendapat bahwa  pada  situasi  tertentu  manusia  dapat mempengaruhi  perilaku  demografinya.  Ia berpendapat  jika  produktivitas  seorang tinggi ia cenderung ingin memiliki keluarga kecil.  Dalam  situasi  seperti  ini  maka fertilitas  menjadi  rendah.  Tidaklah  benar bahwa  kemiskinan  tidak  dapat  dihindarkan seperti  kata  Malthus,  atau  kemiskinan  itu disebabkan  oleh  sistem  kapitalis  seperti kata  Marx,  namun  suatu  waktu  di  suatu wilayah terjadi kekurangan bahan makanan,  maka  kejadian  ini  hanyalah bersifat  sementara.  Mill  menyarankan untuk meningkatkan tingkat golongan yang tidak mampu. Dengan begitu mereka dapat mempertimbangkan perlu tidaknya menambah  jumlah  anak  sesuai  dengan karier dan usaha yang ada. Teori Kependudukan Kontemporer
Arsene Dumont
Pada  tahun  1980  ia  menulis  sebuah artikel  yang  berjudul  “ Depopulation  et Civilization ”. Ialah pelopor teori kapilaritas sosial ( theory of social capilarity ). Teori ini mengacu  pada  keinginan  seseorang  untuk mencapai  kedudukan  yang  tinggi  di
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 3 NOMOR 2 HALAMAN 161 - 167
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
masyarakat. Untuk dapat mencapai kedudukan  yang  tinggi  dalam  masyarakat, keluarga  yang  besar  merupakan  perintang dan beban yang berat. Teori ini berkembang  dengan  baik  pada  negara- negara  demokrasi,  di  mana  tiap  individu memiliki kebebasan dalam mencapai kedudukan yang tinggi di masyarakat. Tiap individu  berlomba  mencapai  kedudukan yang  tinggi  dan  menyebabkan  angka kelahiran  turun  dengan  cepat.  Namun  di negara sosialis yang tidak terdapat kebebasan  untuk  mencapai  kedudukan tinggi  di  masyarakat,  sistem  kapilaritas sosial ini tidak berjalan dengan baik.
Teori Kependudukan Kontemporer
Emile Durkheim Durkheim  menekankan  perhatiannya pada keadaan akibat dari adanya pertumbuhan  penduduk  yang  tinggi.  Ia berpendapat  bahwa  tingginya  pertumbuhan penduduk  dapat  mengakibatkan  timbulnya persaingan  diantara  penduduk  untuk  dapat mempertahankan hidup. Dalam memenangkan persaingan ini, tiap individu akan  berusaha  meningkatkan  pendidikan, keterampilan,  dan  spesialisasi  tertentu.  Hal ini  dapat  dilihat  dari  perbandingan  antara kehidupan  masyarakat  tradisional  dan masyarakat  perkotaan.  Pada  masyarakat tradisional  tidak  terjadi  persaingan  dalam memperoleh  pekerjaan,  tetapi  sebaliknya pada  masyarakat  perkotaan.  Hal  ini disebabkan  masyarakat  perkotaan  dan industri  mengalami  tingkat  pertumbuhan dan kepadatan penduduknya yang tinggi.

## Hubungan Antara Kepadatan Penduduk Dan Tindakan Kriminal
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan oleh  Dona  dan  Setiawan  (2015),  variabel kepadatan penduduk  ( ), PDRB perkapita ( ),  tingkat  pengangguran  terbuka  ( ) dan  indeks  gini  ( )  berkorelasi  positif
artinya  setiap  terjadi  peningkatan  pada variabel-variabel tersebut terjadi peningkatan  pula  pada  variabel  tingkat kriminalitas  (Y).  diperoleh  2  variabel  yang
berpengaruh  signifikan  terhadap  tingkat kriminalitas yaitu variabel kepadatan penduduk  ( )  dan  persentase  penduduk miskin  ( ).  Peneliti  menggunakan  dua matriks  pembobot  yaitu queen  contiguity (model SEM) dan customize (model SAR).
Berdasarkan  model  SEM  dapat  dilihat bahwa  (apabila  faktor  lain  dianggap konstan)  ketika  kepadatan  penduduk  di suatu  daerah  meningkat  sebesar  100 jiwa/ ,  dapat  meningkatkan  tingkat kriminalitas  atau  resiko  penduduk  menjadi korban  kriminalitas  sebanyak  2  korban  per 1000  penduduk.  Sedangkan  berdasarkan model  SAR  dapat  dilihat  bahwa  (apabila faktor  lain  dianggap  konstan)  ketika kepadatan  penduduk  di  suatu  daerah  ( ) bertambah 100 jiwa/ dapat meningkatkan  resiko  penduduk  menjadi korban  tindak  kriminalitas  sebanyak  2 korban per 100.000 penduduk. Terdapat penelitian lain yang mendukung  hasil  penelitian  Dona  dan Setiawan  yaitu  penelitian  yang  dilakukan oleh Handayani pada tahun 2017. Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan Handayani (2017), koefisien korelasi antara kepadatan penduduk dengan angka kriminalitas  adalah  sebesar  0,522  dengan nilai  signifikansi  (2-tailed)  sebesar  0,082 <nilai  = 10% sehingga dapat disimpulkan hubungan  antara  kepadatan  pendudukan dengan  angka  kriminalitas  adalah  kuat  (di atas  nilai  0,500),  dan  berhubungan  positif (jika  kepadatan  penduduk  menaik,  maka angka kriminalitas juga meningkat, demikian pula sebaliknya), dan hubungannya  signifikan  (nilai  koefisien korelasi  kurang  dari  nilai  =  10%). Dengan begitu, Handayani (2017) mengatakan bahwa dapat diperdiksi dengan semakin  padat  penduduk  di  suatu  wilayah berpotensi
meningkatkan kejadian kriminalitas.
Terakhir,  terdapat  penelitian  lainnya yang  mendukung  hasil  penelitan  Dona  dan Setiawan  (2015)  dan  Handayani  (2017), yaitu  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Fajri dan Rizki pada tahun 2019. Fajri dan Rizki
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 3 NOMOR 2 HALAMAN 161 - 167
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
(2019)  mengatakan bahwa  kepadatan penduduk yang tinggi menyebabkan banyak  masalah,  salah  satunya  adalah terbatasnya lapangan pekerjaan. Kondisi ini juga  menyebabkan  tingkat  pengangguran semakin  meningkat  karena  persaingan dunia  kerja  yang  ketat.  Hasil  penelitian Fajri  dan  Rizki  menunjukkan  bahwa variabel density atau  kepadatan  penduduk memiliki  nilai  koefisien  regresi  0.462479 dan hasil probabilitas sebesar 0.0003 < 0,05 yang  artinya  variabel  kepadatan  penduduk memiliki  pengaruh  positif  dan  signifikan terhadap  kriminalitas.  Dengan  begitu, semakin  tinggi  kepadatan  penduduk  maka kriminalias akan ikut meningkat.

## Dampak  Kepadatan  Penduduk  Yang Memicu Tindakan Kriminal
Edwart  dan  Azhar  (2019)  mengatakan bahwa jumlah kepadatan penduduk merupakan  salah  satu  faktor  yang  memicu tindakan  kriminal  karena  daerah  dengan penduduk yang padat cenderung
mengalami permasalahan
ekonomi, kesejahteraan,  kebutuhan  pangan  serta kurangnya tingkat keamanan yang berujung pada  tindakan  kriminal.  Jumlah  penduduk yang semakin banyak di suatu daerah akan berakibat  pada  lapangan  kerja  yang semakin sedikit dan nantinya menyebabkan pengangguran serta ketimpangan pendapatan  antara  tenaga  kerja  yang bekerja  dan  tidak  bekerja,  akhirnya  hal seperti  ini  yang  mendorong  seseorang untuk melakukan tindakan kriminal.
Selain  itu,  dampak  dari  kepadatan penduduk  yang  dapat  memicu  terjadinya tindakan kriminal dapat ditinjau lebih lanjut berdasarkan teori-teori kependudukan yang sudah diuraikan sebelumnya. Menurut teori kependudukan  Thomas  Robert  Malthus, pertumbuhan  penduduk  harus  seimbang dengan  pertumbuhan  bahan  makanan.  Ia berpendapat  bahwa  laju  pertumbuhan makanan  jauh  lebih  lambat  dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk. Hal ini didukung  oleh  Christiani,  dkk  (2014)  yang menyebutkan  bahwa  ledakan  penduduk
yang  cepat  dapat  menyebabkan  dampak buruk bagi kehidupan masyarakat terutama dalam bidang sosial dan ekonomi. Kepadatan  penduduk  dapat  menyebabkan terbatasnya sumber-sumber kebutuhan pokok (sandang, pangan, papan yang layak) sehingga  sumber-sumber  kebutuhan  pokok tersebut  tidak  sebanding  dengan  jumlah penduduk.  Ketidakseimbangan  tersebut akhirnya  membuat  sebagian  penduduk tidak  mendapatkan  sumber-sumber  pokok yang layak dan memicu sebagian penduduk untuk  memenuhi  kebutuhannya  dengan melakukan tindakan kriminal.
Teori selanjutnya adalah teori kependudukan  Karl  Marx  dan  F.  Angel. Mereka  tidak  sependapat  dengan  Malthus dan menyebutkan bahwa kepadatan
penduduk menjadi tekanan terhadap
lapangan pekerjaan, bukan tekanan terhadap  bahan  makanan.  Teori  Marx  juga didukung  oleh  Christiani,  dkk  (2014)  yang menyebutkan  bahwa  kepadatan  penduduk menyebabkan  tidak  tercukupinya  lapangan pekerjaan  bagi  para  tenaga  kerja  yang tersedia.  Lapangan  pekerjaan  yang  sedikit ini akhirnya menyebabkan terjadinya peningkatan  jumlah  pengangguran  dan berdampak  pula  pada  menurunnya  kualitas sosial.  Penurunan  kualitas  sosial  yang dimaksud  adalah  banyaknya  tuna  wisma, jumlah pengemis, kriminalitas yang meningkat,  dan  lainnya.  Handayani  (2017) menyebutkan  bahwa  lapangan  pekerjaan yang semakin menurun akan meningkatkan jumlah  pengangguran,  sehingga  timbul berbagai  macam  aksi  kriminalitas.  Dengan begitu,  sudah  jelas  bahwa  kepadatan penduduk menyebabkan tingkat pengangguran  yang  tinggi  dan  sejalan dengan tingkat kriminalitas.
Fajri  dan  Rizki  (2019)  mengatakan bahwa  kepadatan  penduduk  yang  tinggi dapat  mengahmbat  usaha  peningkatan kualitas penduduknya. Hal ini berhubungan dengan  teori  kependudukan  kontemporer John  Stuart  Mill  yang  menyarankan  untuk meningkatkan  tingkat  golongan  yang  tidak mampu  (pekerjaan,  kesehatan,  pendidikan, pendapatan).  Seperti  yang  kita  ketahui
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 3 NOMOR 2 HALAMAN 161 - 167
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
bahwa  kepadatan  penduduk  memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kriminalitas  terutama  pada  daerah  yang diikuti dengan peningkatan kemiskinan.  Kepadatan  penduduk  dan kendala  yang  dihadapi  oleh  pemerintah untuk mengatur populasi semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini mengakibatkan banyak dari penduduk yang terabaikan  dan  luput  dari  pengawasan pemerintah  yang  apada  akhirnya  memicu kenaikan tindakan kriminalitas (Handayani, 2017). Kepadatan penduduk juga menyebabkan fasilitas sosial dan kesehatan (sekolah,  rumah  sakit,  tempat  rekreasi) serta fasilitas pendukung kehidupan lainnya tidak  tercukupi  (Christiani,  dkk,  2014). Sebagian  penduduk  yang  tidak  mendapat fasilitas tersebut akhirnya mencari cara lain agar  mendapat  fasilitas  yang  sama,  yaitu dengan melakukan tindakan kriminal.
Terakhir,  terdapat  teori  kependudukan kontemporer  Arsene  Dumont  dan  teori Emile  Durkheim.  Dumont  mengacu  pada keinginan seseorang untuk mencapai kedudukan  yang  tinggi  di  masyarakat. Sedangkan Durkheim mengacu pada timbulnya  persaingan  diantara  penduduk untuk dapat mempertahankan hidup. Kedua teori ini dapat mengacu pada satu hal yang sama,  yaitu  persaingan  antar  penduduk. Meningkatnya  jumlah  penduduk  yang digambarkan  dengan  kepadatan  penduduk dapat  mengakibatkan  persaingan  yang semakin meningkat antar penduduk dengan penduduk  lainnya  (Handayani,  2017). Durkheim  mengatakan  masyarakat  akan berusaha meningkatkan pendidikan,
keterampilan,  dan  spesialisasi  tertentu untuk memenangkan persaingan ini.
Namun, kepadatan penduduk menyebabkan tidak semua masyarakat dapat mengembangkan  diri  dan  meningkatkan kualitas dirinya karena keterbatasan fasilitas.  Hal  ini  menyebabkan  sebagian masyarakat mencari jalan pintas agar dapat memenangkan  persaingan  ini,  yaitu  salah satunya dengan melakukan tindakan kriminal.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat disimpulkan  bahwa  kepadatan  penduduk memiliki  pengaruh  dan  dapat  memicu terjadinya  tindakan  kriminal.  Terdapat berbagai  teori  kependudukan  yang  dapat digunakan dalam meninjau dampak kepadatan  penduduk  terhadap  tindakan kriminal.  Berdasarkan  teori  kependudukan Thomas Robert Malthus, kepadatan penduduk  dapat  menyebabkan  sebagian penduduk  kesulitan  mendapatkan  sumber- sumber  pokok  yang  layak,  sehingga sebagian  penduduk  melakukan  tindakan kriminal  demi  memenuhi  kebutuhannya. Teori  Marx  secara  jelas  menunjukkan bahwa kepadatan penduduk dapat menyebabkan  keterbatasannya  lapangan pekerjaan.  Lapangaan  pekerjaan  yang terbatas  akhirnya  menyebabkan  tingginya tingkat  pengangguran  yang  sejalan  dengan tingkat  kriminalitas.  Selain  itu,  teori  John Stuart  Mill  menjelaskan  bahwa  kepadatan penduduk  menjadi  salah  satu  penghambat dalam proses peningkatan kualitas masyarakat.  Oleh  karena  itu,  sebagian masyarakat  mencari  cara  lain  untuk meningkatkan  kualitas  dirinya  dengan melakukan  tindakan  kriminal.  Terakhir, teori Dumont dan Durkheim yang mengacu pada  persaingan  antar  penduduk  dalam mempertahankan hidup. Kepadatan penduduk  membuat  persaingan  semakin ketat  dan  meningkat.  Persaingan  ini akhirnya mengakibatkan sebagian masyarakat melakukan cara lain untuk tetap memenangkannya  yaitu  dengan  melakukan tindakan kriminal.

## Saran
Berdasarkan  tulisan  di  atas,  penulis memberi  saran  kepada  pemerintah  untuk dapat melakukan pemerataan pembangunan dan  menyediakan  lapangan  pekerjaan  di setiap  wilayah  agar  kepadatan  penduduk tidak terkonsentrasi pada suatu wilayah saja dan sebagai langkah antisipasi peningkatan tindakan kriminal. Penulis juga
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 3 NOMOR 2 HALAMAN 161 - 167
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
menyarankan untuk masyarakat diharapkan mampu  membantu  pemerataan  sumber daya  dan  pembangunan  di  setiap  wilayah, menciptakan  lapangan-lapangan  pekerjaan baru  terutama  di  wilayah  padat  penduduk, dan mengurangi kegiatan migrasi agar tidak terjadi ledakan penduduk di suatu wilayah.

## DAFTAR PUSTAKA
Apriani, R. (2019). Pengaruh Ketimpangan Ekonomi, Pengangguran dan Kepadatan Penduduk terhadap Tingkat Kriminalitas  di  Indonesia  [Skripsi]. Padang (ID): Universitas Andalas. Audey, R. P., & Ariusni. (2017). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Tingkat Kriminalitas di Indonesia. Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan , 1 (2), 653–666.
BPS. (2018). Statistik Indonesia (Statistical Yearbook  of  Indonesia)  2018. Badan Pusat Statistik , 1–719.
BPS.  (2019).  Statistik  Kriminal  2019. Badan Pusat Statistik , 1–218.
Christiani,  C.,  Tedjo,  P.,  &  Martono,  B.
(2014).  Analisis  Dampak  Kepadatan Penduduk  terhadap  Kualitas  Hidup Masyarakat  Provinsi  Jawa  Tengah. Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang , 102– 114. Dona,  F.  M.,  &  Setiawan.  (2015). Pemodelan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi  Tingkat  Kriminalitas  di Jawa  Timur  dengan  Analisis  Regresi
Spasial. Jurnal  Sains  Dan  Seni  ITS , 4 (1), D73–D78.
Edwart,  A.  O.,  &  Azhar,  Z.  (2019). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Kepadatan Penduduk dan Ketimpangan Pendapatan  Terhadap  Kriminalitas  di Indonesia. Jurnal Kajian Ekonomi Dan
Pembangunan , 1 (3), 759–768.
Fajri,  R.  E.,  &  Rizki,  C.  Z.  (2019).
Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Kepadatan Penduduk dan Pengangguran  terhadap  Kriminalitas
Perkotaan Aceh. Jurnal Ilmiah Mahasiswa , 4 (3), 255–263. Handayani,  R.  (2017).  Analisis  Dampak Kependudukan terhadap Tingkat Kriminalitas di Provinsi Banten. Jurnal Administrasi Publik , 8 (2), 149–169. Irhamni. (2017). Pengaruh Jumlah Penduduk, Pengangguran dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Kemiskinan  di  Indonesia  Tahun  1986- 2015 [Skripsi]. Yogyakarta (ID): Universitas Negeri Yogyakarta.
Pasiza,  R.,  Nugroho,  S.,  &  Faisal,  F.
(2015). Analisis  Jalur  Faktor-Faktor Penyebab Kriminalitas di Indonesia .
Pratama,  A.  (2017).  Analisis  Tingkat Pertumbuhan Penduduk terhadap Harga Tanah Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada  Kecamatan  Jati  Agung)  [Skripsi]. Lampung  (ID):  UIN  Raden  Intan Lampung.
Simamora,  P.  A.,  &  Ratnasari,  V.  (2014).
Pemodelan Persentase Kriminalitas dan Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  di Jawa Timur dengan Pendekatan Geographically  Weighted  Regression (GWR). Jurnal Sains Dan Seni POMITS , 3 (1), D18–D23.
Tamara,  M.  A.,  &  Kurniawan,  A.  (2018).
Pola Spasial Kejadian Kejahatan Jalanan  (Street  Crime)  Berdasarkan Faktor  Ekologi  Kriminal  di  Kota
Samarinda. Jurnal  Bumi  Indonesia ,
7 (4).
Todotua, D. S. (2016). Pengaruh Kemiskinan, Kepadatan Penduduk, Tingkat Penyelesaian Kasus, dan Jumlah Polisi Terhadap Tingkat Kejahatan  Properti  DKI  Jakarta  (2006- 2013) [Skripsi]. Semarang (ID): Universitas Diponegoro.