## Risk Disclosures pada Pelaporan Bank Pembangunan Daerah di Indonesia

## Nina Febriana  Dosinta
Jurusan  Akuntansi,  Fakultas  Ekonomi  dan Bisnis,  Universitas  Tanjungpura,  Pontianak,  Indonesia
Abstract. Regional Development Banks  are required to innovate and anticipate changes in digitalization in the digital industry era 4.0. Financial Services Authority  as the regulator of the Regional Development Bank s developed the framework for the 2015 Regional Development Banks Transformation program which covers aspects of business and risk. Therefore, this research aims to investigate whether the annual report is only a single medium for Regional Development Banks risk disclosures. This research uses a content analysis approach in Regional Development Banks reporting in Indonesia in the 2015-2019 period. The research results showed that risk disclosures are not only found in annual reports but also in sustainability reports that are separate from annual reports. This shows that Regional Development Banks not only seeks to detect risks that are disclosed in the annual report but also to anticipate sustainable financial risks that are  disclosed  in  the  sustainability  report.  Through  the  transformation  program  makes  Regional Development Banks not only have high competitiveness and strong but also can contribute to the growth and equity of the regional economy in Indonesia.

## Keywords. annual report; sustainability report; reporting; risk disclosures
Abstrak .  Bank  Pembangunan  Daerah  (BPD)  dituntut  berinovasi  serta  mengantisipasi  perubahan digitalisasi  dalam era digital  industri  4.0.  Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator  BPD menyusun kerangka kerja program Transformasi BPD tahun 2015 yang mencakup aspek bisnis dan risiko. Oleh karena itu,  riset ini  bertujuan untuk  menginvestigasi  apakah laporan tahunan hanya sebagai media tunggal  untuk risk  disclosures BPD. Riset  ini  menggunakan  pendekatan content analysis pada  pelaporan  BPD  di Indonesia  dalam  kurun  waktu 2015-2019.  Hasil  riset menunjukkan  bahwa risk disclosures tidak  hanya terdapat pada laporan tahunan namun juga terdapat pada laporan keberlanjutan  yang terpisah dari laporan tahunan. Hal ini  menunjukkan  bahwa BPD tidak  hanya berupaya mendekteksi  risiko  yang diungkapkan dalam laporan tahunan namun juga mengantisipasi  risiko  keuangan berkelanjutan yang diungkapkan  dalam laporan  keberlanjutan.  Melalui  program  transformasi menjadikan  BPD tidak  hanya memiliki  daya saing yang tinggi  serta kuat namun juga dapat berkontribusi  pada pertumbuhan serta pemerataan ekonomi daerah di Indonesia.
Kata kunci: laporan tahunan; laporan keberlanjutan; pelaporan; risk disclosures
Corresponding author. Email:  nina.febriana.d@ekonomi.untan.ac.id How  to  cite  this  article. Dosinta,  N.  F.  (2020). Risk   Disclosures pada  Pelaporan  Bank  Pembangunan  Daerah  di Indonesia. Jurnal Riset Ak untansi dan Keuangan , 8(3), 595-610. History of article. Received:  Agustus 2020, Revision:  Oktober 2020,  Published: Desember 2020 Online  ISSN:  2541-061X.Print  ISSN:  2338-1507.  DOI:  10.17509/ jra k.v8i3.25105 Copyright©2020.  Published by Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan. Program  Studi Akuntansi. FPEB.  UPI

## PENDAHULUAN
Bank  merupakan  salah  satu  institusi  yang berperan  penting  yang  dihadapkan  dengan sejumlah  risiko  dalam  kegiatan  operasionalnya (Lobo, 2017). Terlebih  lagi,  selain  menjaga  dana yang  disimpan  nasabah,  bank  juga  harus menjaga stabilitas operasional, sehingga kepercayaan  publik  dapat  dipertahankan.  Oleh karena itu, bank  harus berusaha untuk membangun  kepercayaan stakeholder ,  yang
salah satunya adalah melalui pelaporan perusahaan.  Laporan  tahunan  sebagai  bagian dari  pelaporan  perusahaan  menjelaskan  kondisi suatu  entitas  (Mediawati  & Afiana,  2018) serta menunjukkan  pertanggungjawaban  perusahaan terhadap  sumberdaya  yang  telah  diinvestas ika n dari shareholders (Healy  & Palepu,  2001) guna memenuhi kepentingan dari pengguna pelaporan  perusahaan  (Mediawati  &  Afiana, 2018).  Pelaporan  dan risk  disclosures tidak
hanya  menjadi  perhatian  besar  dari  standar akuntansi  internasional  (Cabedo  &  Tirado, 2004) namun  juga  Standar  Akuntansi  Keuangan di  Indonesia.  Melalui  International  Accounting Standard  Board  (IASB)  yang  diuraikan  oleh Epstein & Jermakowicz, (2010) dalam International  Accounting  Standards  (IAS)  No. 1 dan  juga  IAI,  (2018)  pada  Pernyataan  Standar Akuntansi  Keuangan  (PSAK) No. 1 dipaparkan bahwa dalam pelaporan perusahaan mengharuskan  perusahaan  untuk  memberika n informasi  ketidakpastian  serta risk disclosures . Di  masa  lalu,  risiko  terlihat  negatif,  akan  tetapi di  masa  kontemporer,  risiko  dapat  terlihat negatif  dan  positif  (Linsley  &  Shrives,  2006) karena stakeholders membutuhkan  lebih  banyak risk  disclosures untuk  membuat  keputusan sebagai  perspektif  dualitas  risiko  (Probohudono et  al.,  2013). Risk  disclosures merupakan  salah satu  bentuk  pengungkapan  melalui  pelaporan perusahaan  yang  dilakukan  pihak  manajeme n perusahaan  sehingga shareholders , stakeholders serta  publik  dapat  mengakses  karakteristik risiko  suatu  perusahaan  (Deumes,  2008). Selain itu, risk  disclosures dapat  mengurangi gap antara  ekspektasi shareholders dengan  yang terjadi  pada perusahaan  (Abraham  & Cox, 2007; Botosan,  1997;  Deumes,  2008;  Taylor  et  al., 2010)  serta    untuk  menanggapi  kebutuhan stakeholders dalam hal meningka tka n transparansi  (Jensen  & Meckling,  1976).
Dalam konteks  teori stakeholder , perusahaan  berperan  sebagai vehicle untuk koordinasi  kepentingan stakeholders (Deegan, 2007)  serta  dinyatakan  bahwa  kelangsunga n hidup perusahaan tidak terlepas dari keberhasilan  pihak  perusahaan  dalam  menjaga hubungan  dengan  para stakeholders ,  seperti mengkomunikasikan  dampak  ekonomi,  sosial serta  lingkungan  perusahaan  (Hess,  2008). Dalam  teori stakeholder , kepedulian  perusahaan terhadap lingkungan perusahaan akan mempengaruhi  pandangan stakeholders pada perusahaan  (Roberts,  1992).  Beberapa  pihak tertarik  dengan  sikap  perusahaan  terhadap keberlanjutan, sehingga melalui laporan keberlanjutan,  dampak  sosial  dan  lingkunga n dari  tindakan ekonomi perusahaan dapat dikomunikasikan tidak hanya kepada stakeholders dan shareholders (Frias-Aceituno
et  al.,  2012),  namun  pihak  eksternal  lainnya. Penyajian laporan
keberlanjuta n mengungkapkan peran perusahaan dalam menerapkan  norma-norma  yang  berlaku  dalam masyarakat  serta  upaya  perusahaan  dalam memenuhi kepentingan stakeholders ,  yang diantaranya melalui risk disclosures . Stakeholders akan  menggunakan posisinya untuk mengumpulkan sebanyak mungk in informasi  tentang risk  disclosures tidak  hanya untuk  memahami  profil risiko  perusahaan (Muslih  &  Mulyaningtyas,  2019),  namun  juga mengambil  keputusan  yang  tepat  (Sari  & Sholihkah,  2019).
Risk  disclosures merupakan  informa s i penting yang harus dilengkapi sebagai pengungkapan wajib ( mandatory ) dalam laporan  tahunan  perusahaan  (Alsaeed,  2006) termasuk  perusahaan  keuangan.  Padahal, risk disclosures dimungkinkan  tidak  hanya  terdapat pada laporan  tahunan  namun  juga  pada laporan keberlanjutan.  Melalui  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan  Nomor  51/POJK.03/2017  tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan,
Emiten, dan Perusahaan  Publik  agar  melaporkan  keuangan keberlanjutan dalam  pelaporan  perusahaan. Karena  risiko    hadir  di  hampir  setiap  aspek operasi  bisnis  (Lajili  & Zéghal,  2005), sehingga risk  disclosures tidak  hanya  pada  laporan tahunan  namun  juga  dimungkinkan  terdapat pada  laporan  keberlanjutan. Di  Indonesia, laporan keberlanjutan merupakan praktik pelaporan  Environment Social  Governance (ESG)  yang bersifat sukarela ( voluntary ) (Dosinta  et  al.,  2018)  cenderung  bersifat simbolis  untuk  memenuhi  legitimasi  perusahaan dengan stakeholders sebagai  target  utama perusahaan  (Anugerah  et  al.,  2018),  dapat disajikan  terpisah  dari  laporan  tahunan      atau terintegrasi pada laporan tahunan (Kurnianingsih,  2013),  serta  sebagai  tindakan nyata  perusahaan  agar stakeholders percaya bahwa  perusahaan  memiliki  komitmen  dalam menjaga  persyaratan  sosial  dalam  lingkunga n perusahaan  (Anugerah  et al., 2018). Oleh karena itu, risk disclosures merupakan  hal  penting  bagi pihak  mana  pun  yang  tertarik  pada  perusahaan (Linsley  &  Shrives,  2006),  tidak  hanya  pada laporan tahunan namun juga laporan
keberlanjutan.  Hasil  riset Diouf  & Boiral,  (2017) menunjukkan bahwa perusahaan lebih menyoroti aspek positif dari kinerja keberlanjutan  yang  diungkapkan  dalam  laporan keberlanjutan.  Berdasarkan  hal  tersebut,  riset  ini menarik  dikaji  lebih  lanjut,  khususnya  pada Bank  Pembangunan Daerah  (BPD)  yang diharapkan dapat merealisasikan laporan keberlanjutan dalam  pelaporan  perusahaan. Sedangkan  dari  hasil  riset  Dienes  et  al.,  (2016) menunjukkan  bahwa  kepemilikan  pemerinta h pada  suatu  perusahaan  bukan  merupakan  salah satu pendorong dilakukannya laporan keberlanjutan. Dalam  era  digital  industri  4.0,  BPD
dituntut berinovasi serta mengantisipa s i perubahan digitalisasi. Oleh karena itu, diluncurkan  program  Transformasi  BPD  pada tanggal  25  Mei  2015.  OJK  selaku  regulator menyusun  kerangka  kerja  program  tersebut yang  mencakup  aspek  bisnis  dan  risiko.  Efek kepemilikan pemerintah terhadap risiko operasional  bank lebih  ambigu,  sehingga  secara umum, pemerintah harus memberika n perlindungan  dikaitkan  dengan  pengambila n risiko  yang  lebih  tinggi  (Demirgüç-Kunt  & Detragiache,  2002).
Pelaporan  yang  sebelumnya  bersifat voluntary namun dengan adanya regulasi menjadi mandatory menyimpan  potensi  untuk  mengga l i lebih mendalam mengenai alasan yang mendasari perusahaan dalam menyaj ika n laporan  keberlanjutan.  Pertama,  salah  satu strategi  yang  dilakukan perusahaan  untuk mendapatkan  legitimasi,  di  antaranya  dengan penerapan praktik laporan keberlanjuta n (Higgins,  Stubbs, & Milne,  2015). Kedua, untuk memenuhi  ekspektasi stakeholders internal  dan eksternal  (Searcy  &  Buslovich,  2014).  Riset berkenaan  dengan risk  disclosures sudah banyak dilakukan, diantaranya riset sebelumnya  pada  perusahaan  non  keuangan  di Inggris  (Linsley  &  Shrives,  2006),  Malaysia (Sari & Sholihkah,  2019) dan Portugis  (Olive ira et  al.,  2011).  Dalam  konteks  Indonesia,  riset berkenaan  BPD dilakukan  Kansil  et al.,  (2017) hanya  fokus  pada  risiko  perbankan,  kemudian menggunakan content analysis yang  diusulka n (Linsley  &  Shrives,  2006),  Geraldina,  (2017) menginvestigasi risk  disclosures pada  sektor
infrastruktur  serta  Syabani  &  Siregar,  (2014) pada perusahaan  publik  non  keuangan.  Namun apa yang  terjadi  jika  riset  ini  akan  memberika n sudut  pandang  yang  berbeda  mengenai risk disclosures menggunakan content  analysis yang  diusulkan  (Linsley  & Shrives,  2006) sejak diberlakukannya  transformasi  BPD  oleh  OJK, karena  penting  untuk  memahami  institusi  pada suatu  negara  berkenaan  dengan  pembahasan yang  terkait disclosures (Shi  et  al.,  2013) khususnya melalui pelaporan perusahaan. Selanjutnya,  Indonesia  mempunyai  instit us i perbankan daerah  sehingga menunjukka n keberadaan  perbankan  pada  suatu  provinsi  di Indonesia.
Berpijak  dari  riset  sebelumnya  yang hanya  berfokus  pada risiko  perbankan  pada BPD dan  riset  lainnya  yang  menggunakan content analysis yang  diusulkan  Linsley  &  Shrives, (2006)  namun  berfokus  pada  laporan  tahunan pada  sektor  infrastruktur dan  publik  non keuangan,  riset  ini  bertujuan  untuk  mengetahui bagaimana risk  disclosures tidak  hanya  pada laporan  tahunan  namun  juga  pada  laporan keberlanjutan yang terpisah dari  laporan tahunan  sejak  diberlakukannya  Transfor mas i BPD.    Selain  berdasarkan  hal  tersebut,  riset Faisal,  (2020)  dan  Oliveira  et  al.,  (2011) mengemukakan  bahwa  teori agency cukup  kuat menjadi  landasan  suatu  riset  dalam  menaungi berbagai  tingkatan  risiko,  akan  tetapi  riset  ini menggunakan  perspektif  teori stakeholder . Oleh karena  itu,  berdasarkan  tujuan  riset  serta hal- hal yang  belum  dilakukan  riset  sebelumnya,  riset  ini penting  dilakukan.  Hasil  riset  ini  diharapkan dapat  memberikan manfaat dalam aspek akademis  berupa  pemahaman  yang  berkaitan dengan risk  disclosures pada  pelaporan  BPD dan  keterkaitan hasil riset dengan teori stakeholder ,  serta  dalam  aspek  praktis,  berupa pemahaman  yang  didapat  dari  riset  ini  dapat dijadikan  sebagai  alternatif  dalam  pembuat keputusan  masing-masing  BPD. Guna  mencapai tujuan  riset,  rancangan riset  dimulai  dari pendahuluan  yang  memuat  kesenjangan  riset, kontribusi  kebaruan,  kajian  literatur  serta  teori, dilanjutkan  metodologi  yang  memuat  desain riset,  kemudian  hasil  dan pembahasan  yang  juga memuat  keterkaitan  dengan  teori stakeholder , serta simpulan  yang  memuat  implikasi  riset.

## NINA FEBRIANA DOSINTA/ Risk Disclosures pada Pelaporan Bank Pembangunan Daerah di Indonesia

## METODOLOGI  PENELITIAN
Mengingat  tujuan  riset  utama  untuk mengeksplorasi risk  disclosures tidak  hanya dalam laporan tahunan namun laporan keberlanjutan yang terpisah dari  laporan tahunan,  riset  ini  menerapkan  metode content analysis dengan  paradigma  interpretif  yang memiliki  beberapa  keunggulan,  diantaranya deskripsi  yang  disajikan  secara  detail  dan mendalam  (Darmayasa  &  Aneswari,  2015), serta content analysis menghasilkan  inferens ia l dari  identifikasi  yang  obyektif  serta  sistemat ik berdasarkan  karakteristik content tertentu  (Jose &  Lee,  2007). Content  analysis tematik  yang dikembangkan  Beattie  et  al.,  (2004)  sebagai pendekatan  utama  untuk  mengumpulkan  dan menganalisis  data.
Riset ini mendokumentasikan serta memeriksa berbagai aspek narasi yang terkandung dalam risk  disclosures ,  serta meninjau  penekanan  relatif.  Pendekatan  dalam riset  ini  menawarkan  dua  keunggulan  spesifik. Pertama, memungkinkan risk  disclosures content diperiksa  dan  dipahami  dalam  konteks meningkatnya  atau  menurunnya  permintaa n untuk  informasi  yang  lebih  luas  bagaimana perusahaan  dalam  menyajikan risk disclosures . Kedua, dalam riset ini memungkinka n penyelidikan  dilakukan  dengan  cara  yang  tidak dibatasi oleh asumsi bahwa perubahan pelaporan  bisnis  tentu  terdapat  sesuatu  hal  yang dapat  dipelajari  lebih  mendalam  (Carnegie  & Napier,  1996).  Dalam  riset  ini,  unit  analis is pelaporan   yang  dipublikasikan  dari tahun  2015- 2019 pada websites masing- masing  BPD berupa 130  laporan  tahunan,  41  laporan  keberlanjuta n terpisah  dari  laporan  tahunan,  dengan  Total  (T) 171 laporan,  ditunjukkan  pada Tabel  1.
Riset  ini  tidak  menggunakan  konsistensi  periode pada  laporan  keberlanjutan  seperti  halnya  pada laporan  tahunan.  Sebagai  contoh,  dikarenakan BPD  Aceh  melaporkan  laporan  keberlanjuta n mulai  tahun  2017, sehingga  unit  analisis  terdiri dari  5  laporan  tahunan  dari  tahun  2015-2019 serta  2  laporan  keberlanjutan  terpisah  dari laporan  tahunan  dengan  kurun  waktu  2017- 2018.
Berikut kutipan dari Laporan Keberlanjutan  Bank Aceh  tahun  2017. “Selamat datang di Laporan
Keberlanjutan  kami.  Tahun  ini,  Bank
Aceh  memulai  langkah  baru  untuk mengungkapkan kinerja ekonomi, sosial  dan  lingkungan  kepada  para Pemangku Kepentingan melalui
Laporan  Keberlanjutan  ( Sustainability Report )  tahun  2017. Laporan  ini  kami susun  untuk  pertama  kalinya  sebagai pelengkap  dan  bagian  dari  Laporan Tahunan  ( Annual Report )  tahun  2017” (Bank  Aceh,  2017: 9).
Tabel  1. Unit  Analisis No.  Nama BPD Laporan Tahunan Laporan Keberlanjutan Terpisah T 1. Bank Aceh 5 2 7 2. Bank Bali 5 - 5 3. Bank Bengkulu 5 - 5 4. Bank DKI 5 3 8 5. Bank Jambi 5 - 5 6. Bank JATENG 5 5 10 7. Bank BJB 5 5 10 8. Bank JATIM 5 5 10 9. Bank KALTIMTARA 5 2 7 10. Bank KALTENG 5 - 5 11. Bank KALBAR  5 - 5 12. Bank KALSEL 5 2 7 13. Bank Lampung 5 - 5 14. Bank Maluku Malut 5 - 5 15. Bank NTB 5 - 5 16. Bank NTT 5 - 5 17. Bank Papua 5 - 5 18. Bank Riau Kepri 5 - 5 19. Bank SULTRA 5 - 5 20. Bank SULSELBAR 5 5 10 21. Bank SULTENG 5 1 6 22. Bank SULUTGO 5 4 9 23. Bank Nagari 5 2 7 24. Bank  SUMSEL BABEL 5 3 8 25. Bank SUMUT 5 2 7 26. Bank DIY 5 - 5 130 41 171
Tabel  2. Kategori Risk Disclosure
No.  Kategori Risk Disclosure
1. Risiko  keuangan Suku Bunga Kurs Komoditas Likuiditas Kredit 2. Risiko  Operasi Kepuasan Pelanggan Pengembangan produk Efisiensi  dan kinerja Sumber Persediaan usang dan susut Kegagalan produk  dan layanan Lingkungan Kesehatan dan keselamatan Pengikisan nama merek 3. Risiko  pemberdayaan Kepemimpinan  dan manajemen

## Outsourcing
Insentif kinerja Kesiapan dalam perubahan Komunikasi 4. Risiko  pemrosesan informasi  dan teknologi Integritas Akses Ketersediaan Infrastruktur 5. Risiko  Integritas Penipuan manajemen dan karyawan Tindakan ilegal Reputasi 6. Risiko  Strategi Pemindaian lingkungan Industri Portfolio  Bisnis Pesaing Harga Penilaian Perencanaan Lingkaran kehidupan Pengukuran kinerja Peraturan Berdaulat dan politis
Sumber:  Linsley  & Shrives,  (2006)
Untuk  memberikan  referensi  eksternal tentang risk disclosures , riset  ini  menggunaka n content analysis diusulkan  Linsley  & Shrives, (2006), juga  digunakan  Geraldina,  (2017) serta Syabani  &  Siregar,  (2014),  disajikan  pada Tabel  2.  Riset  ini  dibantu  analis  independen
untuk  mendapatkan  temuan  riset  yang  valid dan  memiliki keandalan. Kedua  penelit i menginvestigasi  aspek risk disclosures dalam waktu  yang  sama  (Onwuegbuzie  &  Leech, 2007)  sebagaimana  dirujuk  Anney,  (2014) guna  mencapai  kesepahaman  atas  aspek risk disclosures tidak hanya  dalam  laporan  tahunan namun juga  laporan  keberlanjutan, yang dikenal  sebagai investigator  triangulation (Smith,  2015).  Kesepahaman  atas  aspek risk disclosures meliputi  kesamaan  hasil  kodifikas i enam  aspek,  risiko  keuangan,  risiko  operasi, risiko pemberdayaan, risiko pemrosesan informasi  dan  teknologi,  risiko  integritas  dan risiko  strategi.  Prosedur  yang  ditempuh  dalam riset  ini  meliputi  pengidentifikasian  tema berdasarkan  kodifikasi  aspek risk disclosures , penafsiran makna terkait dengan hasil identifikasi  tema,  memberikan kode,  dan pengambilan  kesimpulan.  Pemberian  kode pada aspek risk disclosures diberi  kode tangan oleh  peneliti,  dan  kutipan  teks untuk  berbagai kode  divalidasi  oleh  analis  independen  untuk keandalan. Apabila tidak ditemuka n
kesesuaian,  keduanya  mengulang  kembali serta diskusi  untuk  kesesuaian  temuan.
Sehubungan  dengan  riset  ini  menggunaka n pendekatan  teori stakeholder ,  pengambila n kesimpulan  tidak  hanya  berdasarkan  hasil kodifikasi,  namun  juga  mengkaitkan  dengan peran stakeholders pada BPD yang diungkapkan tidak  hanya  dalam  laporan tahunan  namun  juga  laporan  keberlanjutan.

## HASIL  DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  kodifikasi  yang  diusulka n Linsley &  Shrives,  (2006)  menunjukka n terdapatnya  identifikasi  risiko  tidak  hanya dalam  laporan  tahunan  namun  juga  dalam laporan  keberlanjutan.  Dalam  pelaporan  BPD selama  kurun  waktu  2015-2019 menunjukka n terdapatnya  identifikasi  8 profil  risiko,  seperti yang  terlihat  pada  Laporan  Tahunan  Bank SUMSELBABEL  tahun  2016 berikut  ini.
“Kebijakan
mengenai proses identifikasi,  pengukuran,  pemantaua n, dan pengendalian
risiko serta
penggunaan sistem informas i manajemen  risiko  oleh 8  (delapan)
risiko  (risiko  kredit,  pasar,  likuiditas, operasional, hukum, stratejik, kepatuhan  dan  reputasi) ditetapkan pada  Pedoman  Penerapan  Manajemen Risiko  masing- masing  risiko”  (Bank SUMSEL  BABEL,  2016b: 541).
Tidak  hanya  mengidentifikasi  profil  risiko, namun  dalam  laporan  tahunan  BPD  juga mengungkapkan  peringkat  risiko  seperti low to  moderate,  moderate dan  sebagainya. Delapan  profil  risiko  tidak  hanya  dipaparkan dalam  Laporan  Tahunan  Bank  SUMSEL BABEL namun juga pada Laporan
Keberlanjutan  Bank SUMSEL BABEL  tahun 2016, sebagaimana  kutipan  berikut  ini.
“Kebijakan  manajemen  risiko  di  Bank Sumsel  Babel  selalu  berpedoman  pada peraturan Otoritas  Jasa  Keuangan POJK No.18/POJK.03/2016 tanggal  16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen  Risiko  bagi  Bank  Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 34/SEOJK.03/2016 tanggal  1  September  2016  tentang
Penerapan  Manajemen  Risiko  Bagi Bank  Umum.  Penerapan  manajeme n risiko  dapat  berjalan  efektif  sejauh adanya  integrasi  penuh  dari  kesadaran risiko  (budaya  risiko),  pengukura n risiko  dan  strategi  pengendaliannya. Bank  Sumsel  Babel  mengelola  risiko- risiko yang melekat pada  setiap aktivitas  Bank  yaitu Risiko  Kredit, Risiko  Pasar, Risiko  Likuiditas,  Risiko Operasional,  Risiko  Hukum,  Risiko Kepatuhan,  dan  Risiko  Reputasi” (Bank  SUMSEL  BABEL,  2016a: 47) .
Walaupun dalam laporan  tahunan dan
laporan
keberlanjutan terdapat risk disclosures ,  namun  dalam  laporan  tahunan lebih mengurai secara  lengkap sistem manajemen risiko serta  pengelolaa nnya untuk  setiap  jenis-jenis  risiko.    Uraian lengkap  mengenai  Sistem  Manajemen  Risko dan penerapannya  termasuk  jenis-jenis  risiko dan  pengelolaannya disampaikan dalam Laporan  Tahunan  yang  disusun  terpisah.
Seperti  yang  terlihat  pada  kutipan  Laporan Keberlanjutan  Bank  JATIM  tahun  2019 berikut  ini.
“Merujuk  pada  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan tentang Penerapan Manajemen  Risiko  Bagi  Bank  Umum, Bank  Jatim secara  berkala  selalu memperbarui kebijakan perusahaan sesuai  dengan best  practices ,  kondisi dan  perkembangan  lingkungan  bisnis Perusahaan  serta  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  dengan  harapan mampu  mengakomodasi  Prinsip  dasar tata kelola perusahaan(GCG). Pengelolaan risiko Bank Jatim didasarkan  pada  Surat  Edaran  OJK No.14/ SEOJK.03/2015 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomeras i Keuangan.  Uraian  lengkap  mengena i Sistem Manajemen Risiko dan penerapannya termasuk Jenis-jenis Risiko dan pengelolaannya,
disampaikan  dalam  Laporan  Tahunan 2019 Bank  Jatim  yang  disusun  terpisah” (Bank  JATIM,  2019).

## Risiko Strategi
Peraturan  sebagai  salah  satu  dari  risiko strategi. Dalam penyusunan laporan keberlanjutan,  BPD  menggunakan  pedoman internasional  dari Global Reporting  Initiativ e (GRI)  versi  4.0,  seperti  yang  terlihat  pada kutipan Laporan Keberlanjutan Bank
SUMSELBABEL tahun 2016 yang
menunjukkan  bahwa  laporan  keberlanjuta n disusun  guna  mengantisipasi  segala  bentuk risiko  serta  tantangan  yang  terkait  dengan keberlanjutan  bisnis  perusahaan.
“Laporan  ini  juga  memuat  informasi mengenai  kondisi  faktual  yang  terkait dengan program dan pendekatan manajemen
yang diterapkan Perusahaan  dalam  menghadapi  dan mengantisipasi  segala  bentuk  risiko serta  tantangan  yang  terkait  dengan keberlanjutan bisnis Perusahaan
selama  periode  1  Januari  hingga  31
Desember  2016. Sebagaimana  Laporan tahun  sebelumnya,  dalam  menyus un Laporan  Keberlanjutan  tahun  ini,  Bank
Sumsel Babel mengacu kepada Pedoman Pelaporan Keberlanjuta n ( Sustainability  Reporting  Guidelines ) yang  disusun  oleh Global  Reporting Initiativ e  (GRI)  versi  4.0  dengan tingkat kesesuaian  “ Core ”  (Bank
SUMSEL  BABEL,  2016a: 6).
Selain  mengacu  pada  GRI  yang  merupakan standar  internasional  dalam  mengatur  laporan keberlanjutan,
Bank SUMUT
juga mengadopsi serta mendukung prakarsa internasional  seperti  COSO  Framework  dan ISO  guna  menekan  dampak  dan  risiko  dari aspek  keberlanjutan,  seperti  terlihat  pada kutipan  berikut.
“Bank  SUMUT  menyadari  pentingnya peran  pelibatan  berbagai  pemangku kepentingan  guna  menekan  dampak dan  risiko  atas  aspek  keberlanjut a n. Untuk  itu,  Bank  SUMUT  berupaya untuk  turut  aktif  maupun  memberika n dukungan dalam inisiatif- inisia t if
eksternal  sebagai  upaya  bersama dalam menjaga
keberlanjutan ekonomi, lingkungan,  dan  sosial.  Hingga  tahun 2017,  Bank  SUMUT  mengadops i sejumlah  prakarsa  internasional  seperti COSO  Framework  dan  ISO  26000” (Bank  SUMUT,  2017:67).
Penilaian  merupakan  bagian  dari  risiko strategi  perusahaan  terdapat  pada  Laporan Keberlanjutan  Bank  KALTIMTARA  tahun 2018. Terdapat misi memprioritaska n kepatuhan  dan  manajemen risiko  yang berkualitas sebagaimana terlihat dalam kutipan  berikut  ini.
“Misi  (1)  Memperkuat  ketahanan
kelembagaan
melalui
pelaksanaan
kepatuhan  dan  manajemen  risiko  yang berkualitas (Bank  KALTIMTARA, 2018:3).
Berkenaan  dengan  keuangan  berkelanjuta n, berdasarkan kodifikasi peraturan,
pengungkapan  keuangan  berkelanjutan  tidak hanya  dalam  laporan  tahunan,  namun  juga laporan  keberlanjutan.  Berikut  kutipan  dari Laporan Tahunan  Bank Bengkulu  tahun  2019 yang  menunjukkan  bahwa  Bank  Bengkulu selaku  bank yang  belum listing di Bursa  Efek Indonesia  (BEI)  telah  menerapkan  keuangan berkelanjutan  sebagaimana  yang  telah  diatur oleh  POJK.
“Menindak-lanjuti  Peraturan  Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017  tentang  Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Bank Bengkulu  telah  menerapkan  Keuangan Berkelanjutan  sebagaimana  dimaksud oleh  Regulator” (Bank  Bengkulu, 2019: 354).
“Tahun  2019 juga  menjadi  tonggak  baru bagi  kami  dalam  proses  implement as i keuangan
berkelanjutan yang dicanangkan oleh Otoritas Jasa Keuangan  (OJK)  melalui Peraturan OJK Nomor  51/POJK.03/2017  tentang Penerapan Keuangan Berkelanj uta n bagi  Lembaga  Jasa  Keuangan,  Emiten, dan  Perusahaan  Publik,  yang  salah satunya mewajibkan
pembuatan Rencana  Aksi  Keuangan  Berkelanj uta n (RAKB)”  (Bank  SULSELBAR,  2019:
18).
Dengan diberlakukannya regulasi dari Otoritas  Jasa  Keuangan,  (2017),  penerapan keuangan  berkelanjutan  tidak  hanya  pada perusahaan  keuangan  yang  sudah go public di BEI  namun  juga  yang  belum listing di  BEI. Kutipan  dari  Laporan  Keberlanjutan  Bank SULSELBAR tahun  2019  menunjukka n pemenuhan  terhadap  regulasi dari  OJK tersebut  khususnya berkenaan  keuangan berkelanjutan.

## Risiko Integritas
Pada Laporan  Keberlanjutan  Bank DKI tahun 2017  terlihat  upaya  integritas  Bank  DKI dengan  menyelesaikan  permasalahan  yang menimbulkan  potensi  risiko.
“…Bank  DKI terus berkomitmen  untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan yang dapat menimbulkan potensi  risiko,  yang antara  lain  melakukan  penyelesaia n terhadap temuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan otoritas pengawas lainnya” (Bank DKI, 2017:4).
Begitu  juga  dengan  Bank  Sulawesi  Utara yang  telah  menerapkan  Sistem  Pelaporan Pelanggaran untuk mengurangi risiko terhadap  adanya  pelanggaran.  Hal  tersebut dapat  dilihat  pada  kutipan  dalam  Laporan Keberlanjutan  Bank SULUTGO  tahun  2018.
“Bank  SulutGo  telah  menerapkan Sistem  Pelaporan  Pelanggaran  sebagai bagian dari Sistem Pengendalia n
Internal  Perusahaan  untuk  mengura ngi risiko  terhadap  adanya  pelanggar a n juga  sebagai  media  pelaporan  dalam mencegah dan  mendeteksi adanya potensi  pelanggaran etika  maupun hukum  dalam  Perusahaan”  (Bank SULUTGO,  2018: 62).

## Risiko Operasi
Pengembangan produk, kesehatan dan keselamatan  yang  merupakan  bagian  dari risiko operasi terdapat pada  Laporan Keberlanjutan Bank  Aceh  tahun  2017, sebagaimana  terlihat  dalam  kutipan  berikut ini  yang  menunjukkan  bahwa  keberlanjuta n bisnis  tidak  terlepas  dari  inovasi  produk, kesehatan  dan  keselamatan  pekerja,  namun juga keterlibatan dalam pemberdayaan masyarakat. “Laporan Keberlanjutan ini menyajikan secara transparan,
akuntabel  dan  berimbang  mengena i strategi  dan  upaya  yang  kami  lakukan untuk  menjaga  keberlanjutan  bisnis terutama  inovasi  produksi,  praktek kerja  yang baik, kesehatan dan keselamatan  kerja, kegiatan  pelestaria n lingkungan,  tata kelola  dan manajeme n
risiko  serta pemberdayaan  masyarakat” (Bank  Aceh,  2018: 27).
Lingkungan  yang  merupakan  bagian  dari risiko operasi terdapat pada  Laporan Keberlanjutan  BPD  Sulawesi  Selatan  dan Sulawesi  Barat, seperti  terlihat  dalam  kutipan berikut  ini  berkenaan  kepedulian Bank SULSELBAR  dalam green banking .
“Di  saat go green – gerakan  kepedulia n untuk menyelamatkan bumi dari kerusakan  –  tumbuh  semakin  kuat, maka  keberadaan green  banking atau bank  yang  ramah  lingkungan  harus juga  diperkuat.  Prinsip  dasar green banking adalah  upaya  memperkuat kemampuan  manajemen  risiko  bank, khususnya yang terkait dengan lingkungan hidup,  dan  mendorong perbankan untuk meningkatk a n portofolio pembiayaan
ramah lingkungan  hidup,  seperti  ke  energi terbarukan  dan  pertanian  organik. ” (Bank  SULSELBAR,  2018:92).

## Risiko Keuangan
Kredit  yang  merupakan  bagian  dari  risiko keuangan, terdapat pada Laporan
Keberlanjutan  Bank  BJB,  seperti  terlihat dalam kutipan berikut ini berkenaan kepedulian  Bank  BJB  yang  tidak  hanya  pada pemenuhan syarat minimum dalam pemberikan  kredit  namun  juga  penilaia n risiko  kredit  secara  objektif  serta  realistis sehingga  menghasilkan  skor risiko.
“Bank  menempatkan risk  rating  tools sebagai salah satu upaya untuk mengklasifikasikan  tingkat  risiko  dari setiap  debitur,  menetapkan  kualitas debitur,  kualitas  fasilitas  kredit,  tingkat kewenangan  memutus  kredit,  besarnya pemenuhan agunan, penetapan cadangan penghapusan kredit  dan penetapan pricing kepada  debitur. Selain  itu  juga,  bank  memiliki Risk Scoring  System untuk  menilai  risiko kredit  secara  obyektif  dan  realistis, sehingga  menghasilkan skor  risiko
yang  dapat  dijadikan  sebagai  dasar untuk  perhitungan  biaya  risiko  dan untuk  perencanaan  dan  manajeme n portofolio.”  (Bank  BJB,  2018: 98).
Risiko  Pemrosesan Teknologi dan
Informasi Ketersediaan infrastruktur pemrosesan
teknologi dan  informasi tidak  hanya mendukung  dalam  pengembangan  bisnis, namun  juga  mendukung  Divisi  Manajemen Risiko  dalam  pengelolaan  profil  risiko.  Hal ini telah dilakukan
Bank Papua sebagaimana  diungkapkan  dalam  Laporan Tahunan  2018 berikut  ini. “Dalam pengembangan bisnis, manajemen telah
memperkuat
infrastruktur teknologi informa s i dalam  mendukung  proses bisnis  Bank Papua  diantaranya  melalui  proses pembangunan Electronic Loan System  (E-Los)  yaitu  suatu  sistem yang  akan  digunakan  dalam  proses analisis  kredit  oleh  Divisi  Bisnis UMK dan Konsumer
untuk dipergunakan dalam menganalis is
Kredit  konsumer,  kredit  UMK dan  … Pembangunan Data Warehouse/ Management Information System
(MIS) Bank  Papua, yaitu  suatu  media yang  akan  dapat  digunakan  untuk mendukung  Divisi  Manajemen  Risiko Bank  untuk  pengelolaan  profil  risiko,
Divisi  Kepatuhan  untuk  keperluan pelaporan APU/ PTT, Divis i Perencanaan Strategis untuk penyusunan  dan  monitoring  Rencana Bisnis  Bank  (RBB);  penyelenggara n
Sistem  Kliring  Nasional  (SKN) yang saat  ini  dikelola  oleh  Kantor  Cabang oleh  Divisi  Treasury;  Peningkata n security  aplikasi  dan  jaringan;  serta Capacity  planning  bandwidth”  (Bank Papua, 2018:  47).

## Risiko Pemberdayaan
Kesiapan  dalam  menghadapi  perubahan  yang merupakan  bagian  dari  risiko  pemberdayaan terdapat  pada  Laporan  Keberlanjutan  Bank
SULTENG  tahun  2019, sebagaimana  terlihat dalam  kutipan  berikut  ini  yang  menunjukka n bahwa  transformasi  digital  sebagai  langkah awal  menghadapi tantangan persaingan usaha. “Perkembangan teknologi di  era Revolusi  Industri  4.0 atau  yang  dikenal dengan  era  Digital telah  memic u persaingan  usaha secara digital.  Potensi penerapan  teknologi  menjadi  tantanga n baru  bagi  pelaku  bisnis  agar  bisa bersaing  dalam  kompetisi  yang  ketat. Transformasi  digital  adalah  langkah awal  untuk  menghadapi  tantangan  ini” (Bank  SULTENG,  2019:  3).
Kesiapan dalam perubahan merupakan bagian dari  risiko  pemberdayaan yang menunjukkan bagian dari langkah transformasi.  Bank  SULTRA  dan  Bank KALBAR  menyadari  bahwa  transfor mas i BPD  menjadikan  BPD  memiliki  daya  saing tinggi  dan  kuat  serta  berkontribusi  pada pertumbuhan dan  pemerataan ekonomi daerah,  seperti  terlihat  pada  kutipan  dalam Laporan  Tahunan Bank  SULTRA  dan Laporan  Tahunan  Bank  KALBAR  berikut ini.
“Merujuk  pada  Program  Tranformasi Bank  Pembangunan  Daerah  (BPD) yang  telah  dicanangkan  oleh  Bapak Joko  Widodo  (Presiden  RI)  di  Jakarta bulan  Mei  2015. Visi  program  tersebut adalah  menjadikan  BPD  yang  berdaya saing tinggi dan kuat serta berkontribusi signifikan bagi pertumbuhan dan pemerataan
ekonomi”  (Bank  SULTRA,  2017: 22).
“Bank  Kalbar  memasuki  usianya  yang ke-53 tahun dengan beberapa pencapaian  penting  yang  bersinergi dengan Transformasi BPD  untuk
menjadikan  Bank  Kalbar berdaya saing tinggi  serta  memberikan  kontribus i yang  signifikan  bagi  pertumbuhan  dan pemerataan  ekonomi  daerah”  (Bank KALBAR,  2017: 5).
Kesiapan  dalam  menerima  perubahan  yang termasuk  bagian  dari  risiko  pemberdayaan menunjukkan  bahwa  BPD  memiliki  kesiapan dalam  transformasi  BPD  guna  peningkata n serta  perbaikan  yang  tidak  hanya  berfokus pada  nasabah  namun  juga stakeholders dan shareholders serta memiliki kepedulian terhadap  lingkungan,  seperti  terlihat  dalam kutipan  Laporan  Keberlanjutan  Bank  JATIM tahun  2018 berikut  ini.
“Tekad dan semangat untuk bertransformasi  dilakukan  dengan  tidak melupakan kepedulian akan  ramah lingkungan yang mendukung Sustainable Development Goals (SDGs).  Pada  saat  yang  sama,  Bank JATIM  mengimplementasikan  program Transformasi  BPD  demi  peningkata n dan  perbaikan  yang  berfokus  pada kepuasan
nasabah, pemangku kepentingan dan  pemegang saham. Bank  Jatim  terus  mempersiapkan  diri mengembangkan teknologi melalui perbankan digital demi bersiap
menghadapi  tantangan  yang  dihadapi
Jawa  Timur di  masa  mendatang.
Dengan  demikian  Bank  Jatim  bersiap menjadi  Bank  Berkelanjutan”  (Bank JATIM,  2018:3).
Transformasi BPD, Risiko
dan
Stakeholders Kemampuan BPD  dalam melaksanakan
manajemen risiko yang
optimal mengantarkan  BPD  memiliki optimis me tidak  hanya menghadapi perkembangan ekonomi  pada  tahun  2019  namun  juga mampu  mewujudkan  bank  mencapai  agen pembangunan  daerah  sesuai  dengan  visi transformasi BPD,  seperti  terlihat pada kutipan  Laporan  Keberlanjutan  Bank  Nagari berikut  ini.
“Optimisme  perkembangan  ekonomi pada  tahun  2019  yang  diperkirakan mengalami  perbaikan  ke arah yang  lebih baik menyebabkan  Bank  Nagari  optimis untuk mampu mewujudkan bank
mencapai  visi  dan  misi  menjadi  agen pembangunan  daerah  sesuai  dengan  visi transformasi  BPD  melalui  kemampua n melayani masyarakat yang  disusun dengan  perbaikan  berkelanjutan  dalam hal  proses  bisnis  internal  Bank.  Hal  ini dilakukan  dengan  mengacu  kepada arah dan  kebijakan  pengembangan  usaha bank antara  lain  memelihara  momentum pertumbuhan bisnis bank, mempertahankan dan  meningkatk a n penguasaan  pangsa  pasar  bank  serta melaksanakan  Manajemen  Risiko  yang optimal berdasarkan  Profil Risiko, Good Corporate Governance,
Rentabilitas,  dan  Permodalan”  (Bank Nagari,  2018: 70).
Dalam  melaksanakan  manajemen  risiko  yang optimal,  sebagai  perusahaan  dalam  sektor keuangan,  diperlukan  pengelolaan  risiko- risiko  yang  tetap  berpegang  teguh  pada standar  kode etik  perbankan  melalui  Rencana Aksi  Keuangan  Keberlanjutan  (RAKB)  guna memenuhi  kebutuhan  tidak  hanya  nasabah namun  juga stakeholders demi  bisnis  yang berkelanjutan. Berikut kutipan Laporan
Keberlanjutan  Bank BJB  2019.
“Kami  berkomitmen  memberikan  jasa keuangan yang meningkatk a n pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan  yang  didasarkan  kepada praktek pembiayaan yang bertanggungjawab.  Melalui  Rencana Aksi Keuangan Berkelanjut a n (RAKB), perseroan menunjukk a n komitmen dalam bertindak secara bertanggung  jawab,  mengelola  risiko - risiko,  dan  tetap  berpegang  teguh kepada  standar  standar  kode  etik perbankan  seperti  anti  korupsi.  Dengan melakukan hal  tersebut,  perseroan secara  konstan  berusaha  memenuhi kebutuhan nasabah  dan  pemangku kepentingan serta menjaga kepercayaan  nasabah  demi  kontinuita s bisnis”  (Bank  BJB, 2019:  183).
Dengan  menerapkan  manajemen  risiko  yang efektif  akan meningkatkan stakeholder value , sehingga  memberikan  manfaat  bagi  bank, seperti  terlihat  pada  kutipan  dalam  Laporan Keberlanjutan  Bank SULTENG  berikut  ini.
“Penerapan  manajemen  risiko  yang efektif  akan  memberikan  manfaat  bagi Bank karena akan meningkatk a n
stakeholder value dan dapat memberikan gambaran mengena i kemungkinan risiko yang harus
ditanggung  Bank  di  masa  mendatang” (Bank  SULTENG,  2019:  5).
Stakeholders merupakan pihak yang mendapatkan  prioritas  awal  dalam  penetapan isi  laporan  keberlanjutan.  Seperti  halnya dalam  kutipan  pada  Laporan  Keberlanjutan
Bank KALSEL, terlihat stakeholders inclusiveness pada urutan  teratas.
“Proses penetapan isi laporan dilakukan dengan berupaya menerapkan  4  (empat)  prinsip  yang disyaratkan oleh GRI  G4,  yaitu stakeholders  inclusiveness (pelibatan pemangku  kepentingan), materiality (materialitas), sustainability  context (konteks keberlanjutan) dan
completeness (kelengkapan)”  (Bank KALSEL,  2015).
Pemerintah  dan  OJK  merupakan  salah  satu stakeholders penting  yang  diungkapkan  pada Laporan  Tahunan  Bank  KALSEL  dalam rangka meningkatkan stakeholder engagement. Dalam kutipan tersebut menunjukkan  pendekatan  dan  respon  Bank KALSEL  melalui  pelaporan  pelaksanaan kepatuhan  dengan  penyusunan  RAKB  dan laporan keberlanjutan berkenaan topik pembahasan  keuangan  berkelanjutan  sebagai wujud kepatuhan pada  peraturan dan perundang-undangan yang telah diatur Pemerintah  dan OJK. Berikut  kutipan  bagian dari stakeholders penting  dalam  program kerja yang terdampak dari kegiatan perusahaan  telah  diidentifikasi  oleh  Bank KALSEL.
Pemangku Kepentingan Topik  Pem- bahasan Pendekatan  dan Respon Bank KALSEL Pemerintah & OJK (Legal dan Kepentingan LJK) • Kepatuhan pada peraturan dan perundang- undangan • Analisa risiko lingkungan  & sosial  dalam pemberian kredit • Anti  Bribery and Anti Bribery  and Corruption (ABC),  Anti- Money Laundering (AML) and Anti Terrorism • Green banking • Inclusive banking
• Keuangan
Berkelanjutan Pelaporan pelaksanaan kepatuhan & notifikasi  pada Bank Indonesia Basel II Accord-Basel Committee Pelaporan kepatuhan  aspek syariah pada Dewan Syariah Nasional, penyediaan ATM, Penyusunan
RAKB dan Laporan
Keberlan-jutan
(Bank  KALSEL,  2019:  610)
Bank JATENG meyakini keterlibatan
stakeholders berperan  dalam  menunja ng keberhasilan  serta  kesuksesan  perusahaan tidak  hanya  keberhasilan  ekonomi  yang mencakup  aspek profit ,  namun  juga  dalam aspek people dan planet . Dengan  pemikiran tersebut,  turut  mendukung  tercapainya  tujuan pembangunan berkelanjutan ( Sustainable Development Goals – SDG’s)  sebagai  wujud nyata  dari  komitmen  Bank  JATENG  dalam menjaga keharmonisan tidak hanya kepentingan  ekonomi  dan sosial,  namun  juga lingkungan  hidup  di  semua  aktivitas  aspek operasional perusahaan, seperti terlihat kutipan  dari  Laporan  Keberlanjutan  Bank JATENG  berikut  ini.
“  Bank  Jateng  meyakini  bahwa  aspek keterlibatan pemangku kepentinga n ( people  dan  planet )  berperan  serta menunjang  tingkat  keberhasilan  dan
kesuksesan  Perusahaan  di  samping aspek keberhasilan
ekonomi
( economy ).  Berangkat  dari  pemikira n tersebut,  Bank  Jateng  sebagai  entitas usaha  di  bidang  perbankan  turut mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjut a n ( Sustainable  Development  Goals –
SDG’s)  sebagai  wujud  nyata  dari komitmen  Bank  Jateng  yang  senantiasa berupaya menghadirkan harmoni antara  kepentingan  ekonomi,  sosial, serta  lingkungan  hidup  dalam  seluruh aktivitas operasional Perusahaan”
(Bank  JATENG,  2019: 29).
Teori Stakeholder dan  Risk Risclosures Hasil  riset  ini  menunjukkan  bahwa risk disclosures yang  terdapat  pada  laporan keberlanjutan  tidak  hanya  dipublikas ika n pada BPD yang  telah go public di Bursa  Efek Indonesia  seperti  Bank  JABAR  dan  Bank JATIM,  namun  juga  dipublikasikan  pada BPD  yang  belum go  public .  Hal  ini menunjukkan bahwa  BPD  tidak  hanya berupaya mendekteksi risiko yang diungkapkan  dalam  laporan  tahunan  namun juga mengantisipasi risiko keuangan berkelanjutan  dalam  laporan  keberlanjuta n. Dari  hasil  riset  ini  juga  menunjukkan  terdapat keselarasan dengan teori stakeholder . Laporan  tahunan  dan  laporan  keberlanjuta n merupakan  salah  satu  bentuk  komunikas i perusahaan kepada stakeholders dalam memenuhi  kepentingan stakeholders . Risk  disclosures sebagai salah bentuk pertanggungjawaban  BPD selaku  perusahaan yang bergerak  dalam sektor  keuangan menunjukkan bahwa  perusahaan selalu mengutamakan stakeholders dalam  setiap aspek  perubahan perusahaan, termasuk
Transformasi
BPD untuk memenuhi kepentingan stakeholders .  Pemerintah  dan OJK selaku  regulator  BPD  merupakan  salah satu stakeholder penting  bagi  BPD yang  telah menyusun kerangka kerja program Transformasi  BPD.  Berdasarkan  hasil  salah satu kodifikasi risk  disclosures yang diusulkan  Linsley  &  Shrives,  (2006)  pada pelaporan  BPD  menunjukkan  bahwa  melalui
program  transformasi  menjadikan  BPD tidak hanya  memiliki  daya  saing  yang  tinggi  serta kuat  namun  juga  dapat  berkontribusi  pada pertumbuhan serta  pemerataan  ekonomi daerah  di Indonesia.
Stakeholders yang  menjadi  bagian  dari  suatu perusahaan,  selayaknya  menginginkan  untuk bertahan  dalam  kelangsungan  perusahaan yang  salah  satu  upayanya  memprioritaska n keberlanjutan (Dosinta  &  Brata,  2020). Upaya memprioritaskan keberlanjuta n merupakan  salah  satu  penerapan  dari going concern . Perusahaan ingin terus
berkelanjutan, diantaranya dengan mengantisipasi  terjadinya accounting failure dalam  pelaporan  perusahaan  melalui risk disclosures (Linsley  & Shrives,  2009).
Keenam risk  disclosures yang  diusulka n Linsley  &  Shrives,  (2006)  tidak  hanya terdapat  pada  laporan  tahunan  perusahaan non  keuangan  di  Inggris,  sebagaimana  riset Linsley  &  Shrives,  (2006)  dan  perusahaan publik  non  keuangan  di  Indonesia,  dalam riset  (Syabani  &  Siregar,  2014), kemudian perusahaan  pada  sektor  infrastruktur di Indonesia,  dalam  riset  Geraldina,  (2017), namun  dalam  hasil  riset  ini  menunjukka n bahwa risk  disclosures terdapat  di  dalam laporan  tahunan  dan  laporan  keberlanjuta n pada  pelaporan  BPD  yang  merupakan perusahaan dalam sektor  keuangan di Indonesia.
Abid  &  Shaiq,  (2015)  dengan  hasil  risetnya pada  pelaporan  perusahaan  yang  listing  di Karachi  Stock  Exchange  (KSE)  100  index Pakistan menunjukkan terdapat risk disclosures tidak  hanya  yang  pada pelaporan yang bersifat mandatory ,  namun juga voluntary .  Hasil  riset  Aldi  &  Djakman, (2020)  mengemukakan  bahwa  perusahaan memiliki motivasi dalam penyusuna n laporan  keberlanjutan  guna  berkontribus i kepada  masyarakat  dan  negara  yang  sesuai konsep People,  Profit  dan  Planet. Namun demikian,  belum  adanya  standar  laporan keberlanjutan  yang  diberlakukan standar setter di  Indonesia,  sehingga  perusahaan menggunakan  standar  yang  berlaku  secara global  (Nur et al., 2019).

## SIMPULAN
Hasil  riset  ini  menunjukkan  bahwa risk disclosures tidak  hanya  terdapat pada laporan tahunan  namun  juga  terdapat  pada  laporan keberlanjutan  yang  terpisah  dari  laporan tahunan.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  BPD tidak  hanya  berupaya  mendekteksi  risiko yang  diungkapkan  dalam  laporan  tahunan namun  juga  mengantisipasi  risiko  keuangan berkelanjutan  dalam  laporan  keberlanjutan.
Risk  disclosures sebagai salah bentuk pertanggungjawaban  BPD selaku  perusahaan yang  bergerak  dalam  bidang  keuangan menunjukkan bahwa  perusahaan selalu mengutamakan stakeholders dalam  setiap aspek  perubahan perusahaan, termasuk transformasi
BPD untuk memenuhi kepentingan stakeholders .  Melalui  program transformasi  menjadikan  BPD  tidak  hanya memiliki  daya  saing  yang  tinggi  serta  kuat namun juga dapat  berkontribusi pada pertumbuhan serta  pemerataan  ekonomi daerah  di Indonesia.  Oleh  karena  itu,  riset  ini tidak hanya  memiliki  implikasi  secara praktis namun  juga memiliki  implikasi  secara teoritis khususnya  dari teori stakeholder .
Riset  ini  menggunakan  kodifikasi content analysis berdasarkan  pilihan  subjektifitas peneliti  serta  dilakukan  pada  BPD  yang dikaitkan dengan  program  transformas i. Hasil  riset  berikutnya  mungkin  akan  berbeda jika menggunakan kodifikasi content analysis yang  sama  namun  digunakan  pada sektor  yang  berbeda  kemudian  dikaitkan dengan  program  lainnya.

## UCAPAN  TERIMA KASIH
Sehubungan  dengan  saran  penyempur naa n pada  manuskrip  artikel,  diucapkan  terima kasih  kepada Dewan  Redaksi,  Reviewer  dan analis independen. Terima kasih juga diucapkan kepada  FEB  UNTAN  atas dukungan  pendanaan  pada riset  ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Abid,  A.,  &  Shaiq,  M.  (2015).  A  Study  of Risk  Disclosures  in  the  Annual  Reports of  Pakistani  Companies:  A  Content Analysis. Research  Journal  of Finance and Accounting , 6 (11), 14–25.
Abraham,  S.,  &  Cox,  P.  (2007).  Analysing the  determinants of  narrative risk information  in  UK  FTSE  100  annual reports. British  Accounting  Review ,
39 (3),
227–248. https://doi.org/10.1016/j.bar.2007.06.00 2
Aldi,  B., & Djakman,  C. D. (2020). Persepsi
Manajemen dan  Stakeholders  pada Pencapaian  Sustainable  Developme nt Goals  (SDGs)  dalam  Sustainabilit y Reporting. Jurnal  Riset  Akuntansi Dan
Keuangan , 8 (2), 405–430. https://doi.org/10.17509/jrak.v8i2.2163 9 Alsaeed,  K. (2006). The  association  between firm-specific characteristics and disclosure:  The  case  of  Saudi  Arabia. Managerial  Auditing  Journal , 21 (5),
476–496.
https://doi.org/10.1108/0268690061066 7256
Anney,  V. N. (2014). Ensuring  the  quality  of the  findings  of  qualitative  research: looking at  trustworthiness criteria. Journal of  Emerging Trends in Educational  Research and  Policy Studies , 5 (2), 272–281.
Anugerah,  E. G., Saraswati,  E., & Andayani, W.  (2018).  Quality  Of  Disclosure  And Corporate
Social
Responsibilit y
Reporting  Practices  In Indonesia. Jurnal Akuntansi , 22 (3), 337–353.
https://doi.org/10.24912/ja.v22i3.392
Bank  Aceh.  (2017). Laporan Keberlanjutan . http://www.bankaceh.co.id/
Bank  Aceh.  (2018). Laporan Keberlanjutan . http://www.bankaceh.co.id/
Bank  Bengkulu.  (2019). Laporan  Tahunan . https://www.bankbengkulu.co.id/
Bank  BJB.  (2018). Laporan  Keberlanjutan . https://www.bankbjb.co.id
Bank  BJB.  (2019). Laporan  Keberlanjutan . https://www.bankbjb.co.id
Bank  DKI.  (2017). Laporan  Keberlanjutan . https://www.bankdki.co.id
Bank JATENG. (2019). Laporan Keberlanjutan . https://www.bankjateng.co.id/ Bank JATIM. (2018). Laporan
Keberlanjutan . https://www.bankjatim.co.id Bank JATIM. (2019). Laporan Keberlanjutan .
https://www.bankjatim.co.id Bank  KALBAR.  (2017). Laporan Tahunan .
www.bankkalbar.co.id Bank KALSEL. (2015). Laporan Keberlanjutan . http://www.bankkalsel.co.id
Bank  KALSEL.  (2019). Laporan  Tahunan . https://www.bankkalsel.co.id Bank  KALTIMTARA. (2018). Laporan
Keberlanjutan .
https://www.bankaltimtara.co.id Bank Nagari. (2018). Laporan
Keberlanjutan . https://www.banknagari.co.id/
Bank  Papua.  (2018). Laporan  Tahunan . www.bankpapua.co.id
Bank SULSELBAR. (2018). Laporan Keberlanjutan . https://banksulselbar.co.id/
Bank SULSELBAR. (2019). Laporan Keberlanjutan . https://banksulselbar.co.id
Bank
SULTENG. (2019). Laporan Keberlanjutan . https://www.banksulteng.co.id/
Bank  SULTRA.  (2017). Laporan  Tahunan .
https://banksultra.co.id
Bank SULUTGO. (2018). Laporan
Keberlanjutan . https://www.banksulutgo.co.id Bank  SUMSEL  BABEL.  (2016a). Laporan Keberlanjutan . https://www.banksumselbabel.com/
Bank  SUMSEL  BABEL.  (2016b). Laporan Tahunan .
https://www.banksumselbabel.com/ Bank SUMUT. (2017). Laporan
Keberlanjutan . https://www.banksumut.co.id/
Beattie,  V.,  McInnes,  B.,  &  Fearnley,  S. (2004).  A  Methodology  for  Analysing and  Evaluating  Narratives  in  Annual Reports:  A  Comprehensive  Descriptive Profile  and  Metrics  for  Disclosure Quality  Attributes. Accounting  Forum ,
28 (3),
205–236.
https://doi.org/10.1016/j.accfor.2004.07
.001
Botosan,  C. A. (1997). Disclosure  Level  and the  Cost  of  Equity  Capital. Accounting Review , 72 (3), 323–349.
Cabedo,  J.  D.,  &  Tirado,  J.  M.  (2004).  The Disclosure of Risk in Financia l Statement. Accounting  Forum , 28 (2),
181–200.
https://doi.org/10.1016/j.accfor.2003.10 .002
Carnegie,  G.  D.,  &  Napier,  C.  J.  (1996). Critical  and  Interpretive  Histories  : Insights  into  Accounting’s  Present  and Future  Through  Its  Past. Accounting, Auditing  &  Accountability  Journal , 9 (3), 7–39. Darmayasa,  I. N., & Aneswari,  Y. R. (2015). Paradigma  Interpretif  Pada  Penelit ia n Akuntansi  Indonesia. Jurnal  Akuntansi Multiparadigma , 6 (3), 341–511. https://doi.org/10.18202/jamal.2015.12. 6028
Demirgüç-Kunt, A.,  &  Detragiache, E. (2002). Does deposit  insurance  increase banking  system  stability?  An  empirica l investigation. Journal  of  Monetary
Economicsc , 49 (7), 1373–1406. https://doi.org/10.1016/S0304- 3932(02)00171-X
Deumes, R. (2008). Corporate Risk Reporting A  Content  Analysis of Narrative Risk Disclosures in Prospectuses. Journal  of  Business Communication , 45 (2), 120–157.
https://doi.org/https://doi.org/10.1177/0
021943607313992
Dienes,  D.,  Sassen,  R.,  & Fischer,  J.  (2016).
What  are  the  drivers  of  sustainabilit y reporting? A systematic review. Sustainability Accounting, Management and  Policy  Journal , 7 (2),  154–189. https://doi.org/10.1108/SAMPJ-08- 2014-0050
Diouf,  D., & Boiral,  O. (2017). The quality  of sustainability  reports  and  impressio n management: A stakeholder perspective. Accounting,  Auditing  and Accountability Journal , 30 (3), 643–667. https://doi.org/10.1108/AAAJ-04-2015-
2044 Dosinta,  N.  F.,  &  Brata,  H.  (2020).  Politik Penamaan  di Dalam  Pelaporan  Korporat Pascaimplementasi Integrated Reporting. Jurnal Akuntansi Multiparadigma , 11 (1), 138–158. https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2020. 11.1.09
Dosinta,  N.  F.,  Brata,  H.,  &  Heniwati,  E.
(2018). Haruskah  Value  Creation  Hanya Terdapat  Pada  Integrated  Reporting?
Jurnal Akuntansi Multiparadigma , 9 (2),
248–266. https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.
9015
Epstein,  B. J., & Jermakowicz,  E. K. (2010).
Interpretation  and Application of International Financial Reporting
Standards .  New  Jersey:  John  Wiley  & Sons, Inc.
Faisal,  M.  (2020).  Karakteristrik  CEO  dan Enterprise  Risk  Management. Jurnal Riset  Akuntansi  Dan  Keuangan , 8 (1),
109–120.
https://doi.org/10.17509/jrak.v8i1.2074
1
Frias-Aceituno,  J. V., Rodriguez-Ariza,  L., &
Garcia-Sanchez,  I. M. (2012). The  Role of  the  Board  in  the  Dissemination  of Integrated  Corporate  Social  Reporting.
Corporate  Social  Responsibility  and Environmental
Management . https://doi.org/10.1002/csr.1294 Geraldina,  I.  (2017).  The  Quality  of  Risk
Disclosure: Evidence from
Infrastructure  Industry  in  Indonesia.
Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis ,
4 (2),
211–230. https://doi.org/10.24815/jdab.v4i2.8053
Healy,  P.  M.,  &  Palepu,  K.  G.  (2001).
Information asymmetry,
corporate
disclosure,  and  the  capital  markets:  A review  of  the  empirical  disclosure literature. Journal  of  Accounting  and Economics , 31 (1–3), 405–440. https://doi.org/10.1016/S0165- 4101(01)00018-0
Hess,  D.  (2008).  The  three  pillars  of corporate  social reporting as  new governance regulation: Disclosure,
dialogue  and  development. Business Ethics Quarterly , 18 (4), 447–482.
IAI.  (2018). Standar  Akuntansi  Keuangan (SAK)  Per  Efektif  1  Januari  2018 . Jakarta:  Divisi  Penerbitan  IAI.
Jensen,  M.  C.,  &  Meckling,  W.  H.  (1976).
Theory  Of  The  Firms: Managerial Behaviour, Agency Costs And Ownership Structure. Journal of Financial Economics , 3 (4), 305–360. Jose, A., & Lee, S. M. (2007). Environme nta l Reporting  of  Global  Corporations :  A Content  Analysis  Based  on  Website Disclosures. Journal of Business  Ethics ,
72 (4),
307–321. https://doi.org/10.1007/s10551-006-
9172-8
Kansil,  D., Murni,  S., & Tulung,  J. E. (2017).
Pengaruh  Risiko  Perbankan  Terhadap Kinerja  Keuangan  Tahun  2013-2015 (Bank Pembangunan Daerah Se- Indonesia). Jurnal  EMBA:  Jurnal  Riset Ekonomi,  Manajemen,  Bisnis Dan Akuntansi , 5 (3), 3508–3517. Kurnianingsih, H.  T.  (2013).  Pengaruh Profitabilitas Dan  Size  Perusahaan Terhadap Corporate Social Responsibility. Jurnal  Riset  Akuntansi Dan Bisnis , 13 (1), 1–14.
Lajili,  K.,  &  Zéghal,  D.  (2005).  A  Content
Analysis of Risk Management Disclosures in Canadian Annual Reports. Canadian Journal of
Administrative  Sciences , 22 (2),  125– 142. https://doi.org/10.1111/j.1936- 4490.2005.tb00714.x
Linsley,  P. M., & Shrives,  P. J. (2006). Risk reporting :  A study  of risk  disclosures  in the  annual  reports  of  UK  companies. The  British  Accounting  Review , 38 , 387–404.
https://doi.org/10.1016/j.bar.2006.05.00 2
Linsley,  P. M., & Shrives,  P. J. (2009). Mary Douglas,  risk  and  accounting  failures. Critical  Perspectives  on  Accounting , 20 (4),
492–508. https://doi.org/10.1016/j.cpa.2008.05.0 04
Lobo,  G.  J.  (2017).  Accounting  research  in

## NINA FEBRIANA DOSINTA/ Risk Disclosures pada Pelaporan Bank Pembangunan Daerah di Indonesia
banking  –  A  review. China  Journal  of Accounting  Research , 10 (1),  1–7. https://doi.org/10.1016/j.cjar.2016.09.0
03
Mediawati,  E., & Afiana,  I. F. (2018). Dewan Pengawas  Syariah  dan  Pengungkapa n Sukarela  Pada  Bank  Umum  Syariah  di Indonesia. Jurnal  Riset  Akuntansi Dan
Keuangan , 6 (2), 259–268. https://doi.org/10.17509/jrak.v6i2.1278
7
Muslih,  M., &  Mulyaningtyas,  C. T.  (2019).
Pengaruh  Good  Corporate  Governance
Dan  Karakteristik  Perusahaan  Terhadap Pengungkapan Risiko. Jurnal  Aset (Akuntansi  Riset) , 11 (1),  179–188. https://doi.org/10.17509/jaset.v11i1.17 303
Nur,  F.,  Saraswati,  E.,  &  Andayani,  W.
(2019). Determinan Pengungkapa n Tanggung  Jawab Sosial  Perusahaan  dan Nilai  Perusahaan: Kasus  Indonesia.
Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis ,
6 (2),
213–228. https://doi.org/10.24815/jdab.v6i2.1408 7 Oliveira,  J.,  Rodrigues,  L.  L.,  &  Russell
Craig.  (2011).  Risk ‐ related  disclosures by  non ‐ finance  companies:  Portuguese practices  and  disclosure  characterist ics. Managerial  Auditing  Journal , 26 (9), 817–839. https://doi.org/10.1108/0268690111117
1466
Otoritas  Jasa  Keuangan.  (2017). Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik . https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbank an/regulasi/peraturan-
ojk/Documents/Pages/POJK- Penerapan-Keuangan-Berkelanjutan-
bagi-Lembaga-Jasa-Keuangan,- Emiten,-dan-Perusahaan-Publik/SAL POJK 51 - keuangan  berkelanjutan.pdf Probohudono,  A. N., Tower,  G.,  &  Rusmin, R. (2013). A risky  tale  of  two countries. Asian  Review  of  Accounting , 21 (3), 257–272.  https://doi.org/10.1108/ARA- 04-2012-0017
Roberts,  R.  W.  (1992).  Determinants  of corporate social responsibilit y
disclosure:  an application  of stakeholder theory. Accounting,  Organizations  and Society , 17 (6), 595–612. https://doi.org/10.1016/0361-
3682(92)90015-K
Sari, S. P., & Sholihkah,  H. (2019). Liquid it y Risk  Disclosure:  A Review  of Corporate Governance. Riset Akuntansi  Dan Keuangan  Indonesia , 4 (2),  147–155. https://doi.org/https://doi.org/10.23917/ reaksi.v4i2.8723
Shi,  C.,  Pukthuanthong,  K.,  &  Walker,  T.
(2013).  Does  Disclosure  Regulat io n Work? Evidence  from  International  IPO Markets. Contemporary  Accounting
Research , 30 (1), 356–387. https://doi.org/10.1111/j.1911- 3846.2012.01158.x
Smith,  M.  (2015). Research  Methods  in Accounting . London:  Sage Publicatio ns. Syabani,  A.,  &  Siregar,  S.  V.  (2014). Determinants  of Risk  Disclosure  Level : Case  of  Indonesia. The  Indonesian Journal  of Accounting Research , 17 (2), 207–226. https://doi.org/http://doi.org/10.33312/i jar.398
Taylor,  G.,  Tower,  G.,  & Neilson,  J. (2010). Corporate  communication  of  financ ia l risk. Accounting  and  Finance , 50 (2), 417–446.
https://doi.org/10.1111/j.1467- 629X.2009.00326.x