INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 5479-5491 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Tinjauan Yuridis Penyelesaian Kasus Sengketa Medis Pasca UU Kesehatan Tahun 2023
Yuyut Prayuni 1 ✉ , Asep Nurman Hidayat 2 , Danny Des Kartyko Lakoro 3 , Jumrati 4 , Lilie Fransiska 5
Universitas Islam Nusantara
Email: prayutiyuyut@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Mekanisme  penyelesaian  sengketa  kesehatan  berubah  sejak  adanya  UU  Kesehatan  2023.  Dari perubahan ini, diduga akan banyak lapisan masyarakat yang terdampak. Penelitian ini disusun sebagai usaha untuk menganalisa dampak dari UU Kesehatan terbaru. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa kewajiban tenaga kesehatan sebenarnya telah dibatasi dengan jelas sesuai peraturan undang undang namun  seringkali  mereka  menghadapi  permasalahan  karena  ketidakpahaman  masyarakat  pada  UU Kesehatan  dan  peran  medis.  Selain  itu,  persoalan  lain  yang  muncul  adalah  fakta  bahwa  peran Kementerian  Kesehatan  dalam  penyelesaian  sengketa  medis  terlampau  besar  hingga  memunculkan potensi berkonflik dengan organisasi profesi. Selain itu framework hukum yang kurang terbuka juga memunculkan potensi masalah ke depannya.
Kata Kunci: Kementerian Kesehatan, Hukum, Kerangka Kerja, Hukum Kesehatan

## Abstract
The mechanism for resolving healthcare disputes has changed since the enactment of the 2023 Health Law.  It  is  suspected  that  various  layers  of  society  will  be  affected  by this  change.  This  research  is conducted to analyze the impact of the latest Health Law. The study results indicate that healthcare professionals' responsibilities have been clearly defined according to legal regulations. Still, they often face challenges due to the public's lack of understanding of the Health Law and the role of medical professionals. Another issue that arises is the fact that the role of the Ministry of Health in resolving medical  disputes  is  excessively  prominent,  potentially  leading  to  conflicts  with  professional organizations. Furthermore, a less transparent legal framework also poses potential issues in the future. Keywords: Ministry of Health, Law, Framework, Health Law

## PENDAHULUAN
Penyelesaian  sengketa  kesehatan  merupakan  tantangan  serius  di  Indonesia. Fenomena ini mencakup berbagai konflik dan ketidaksepakatan yang terjadi dalam konteks pelayanan kesehatan di negara ini. Terdapat beberapa faktor yang berkontribusi terhadap kompleksitas masalah ini(Arisa & Purwanti, 2022).
Pertama, akses terhadap pelayanan kesehatan yang merata masih menjadi isu utama. Terdapat  disparitas  yang  signifikan  antara  daerah  perkotaan  dan  pedesaan(Adisusianto, 2021; Maryani et al., 2020; Noor et al., 2021), dengan aksesibilitas fasilitas kesehatan yang terbatas di daerah terpencil. Masalah ini memunculkan potensi sengketa terkait hak akses masyarakat  terhadap  pelayanan  kesehatan  berkualitas.  Hal  ini  juga  menimbulkan kecemburuan sosial dan konflik di antara masyarakat menengah ke bawah dan atas. Hal ini juga memunculkan rasa permusuhan yang bisa menjadi permasalahan sosial.
Kedua,  standar  pelayanan  kesehatan  yang  tidak  selalu  terpenuhi  dapat  memicu sengketa. Terkadang, pasien  dan  keluarganya mungkin tidak puas dengan kualitas  atau hasil dari pelayanan yang diberikan. Hal ini dapat mengakibatkan ketidaksepakatan dan memicu  sengketa  terkait  tuntutan  kompensasi  atau  kebijakan  peningkatan  kualitas pelayanan.
Selain  itu,  terdapat  pula  isu  etika  dalam  penyelesaian  sengketa  kesehatan. Pertentangan  pandangan  terkait  perawatan  medis,  hak  pasien,  dan  kewajiban  tenaga kesehatan  dapat  memunculkan  konflik  yang  kompleks.  Misalnya,  pertentangan  terkait pengambilan keputusan medis dalam situasi yang mengancam nyawa pasien. Seringkali tenaga medis dipersalahkan karena mengambil keputusan yang tidak memberikan hasil yang baik. Padahal tenaga kesehatan  tidak bisa selalu dipersalahkan dengan hasil yang
kurang baik melainkan karena proses yang tidak sesuai dengan norma dan etika(Saputra & Alkhusari, 2021).
Mengenai  sengketa  masalah  kesehatan  terkait  masalah  malpraktek  ini,  banyak pertanyaan yang muncul pada masyarakat awam. Bagaimanakah jika terjadi penyelesaian sengketa masalah kesehatan pada saat ini? Apalagi, kini telah muncul UU Kesehatan 2023 yang berarti mengubah mekanisme penyelesaian masalah kesehatan terutama kaitannya dengan  malpraktek.  Bagaimana  dampak  hukumnya  pada  masyarakat?  Apakah  hak  hak masyarakat akan tetap terpenuhi?
Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan bagaimana penyelesaian masalah sengketa kesehatan paska munculnya UU Kesehatan 2023. Dari penelitian ini, diharapkan bahwa  masyarakat  mendapat  pemahaman  yang  tepat  mengenai  situasi  penyelesaian sengketa masalah kesehatan di Indonesia dan langkah langkah penyelesaiannya sehingga ke depan dapat memiliki pengetahuan mendalam terkait masalah penyelesaian sengketa kesehatan.
Dalam  memahami  model  penyelesaian  sengketa  medis,  perlu  dipahami  terlebih dahulu apa saja yang dapat dikategorikan sebagai sengketa pelayanan medis(Lafta & Falah, 2019; Yulianty et al., 2023). Secara umum, sengketa pelayanan medis seringkali didefinisikan sesederhana masalah malpraktek. Padahal, permasalahan malpraktek ini hanya satu dari beberapa masalah sengketa pelayanan medis.
Definisi dari malpraktek itu sendiri adalah tindakan atau kelalaian yang dilakukan oleh seorang  profesional  kesehatan,  seperti  dokter  atau  tenaga  medis  lainnya,  yang menyebabkan  cedera  atau  kerugian  pada  pasien(Sumeru  &  Tanawijaya,  2023;  Susanto, 2013). Tindakan yang dikategorikan malpraktek ini salah satunya karena  dianggap tidak memenuhi  standar  perawatan  atau  tindakan  yang  seharusnya  dilakukan  oleh  seorang profesional dengan tingkat kompetensi dan kehati-hatian yang memadai.
Beberapa bentuk malpraktek diantaranya adalah diagnosa yang salah, pengobatan yang tidak tepat, prosedur medis yang dilakukan dengan kurang cermat, atau kegagalan memberikan perawatan yang sesuai. Kasus malpraktek sering kali membutuhkan penilaian oleh ahli medis atau hukum untuk menentukan apakah ada pelanggaran standar perawatan dan  apakah  hal  itu  menyebabkan  cedera  atau  kerugian  pada  pasien.  Pada  akhirnya, malpraktek dapat mengakibatkan tuntutan hukum terhadap tenaga kesehatan profesional yang terlibat.
Dengan  definisi  tersebut,  sebenarnya  muncul  banyak  perdebatan.  Yang  pertama, terkait diagnosa yang salah. Apakah seorang dokter yang sudah melakukan pemeriksaan secara mendalam dan sesuai prosedur tidak akan melaksanakan kesalahan? Bagaimanapun
ada  beberapa  penyakit  yang  memiliki  kesamaan  gejala.  Misalnya  saja  covid-19  dan influenza,  kemudian  juga  ada  penyakit  seperti  kanker  kulit  dan  alergi  akut  yang  juga memiliki  kesamaan  gejala.  Meski  dokter  sudah  dibekali  dengan  pengetahuan  dan teknologi, bukan berarti dokter dapat terhindar dari kesalahan sepenuhnya. Dalam kondisi ini, meminta dokter untuk tidak melakukan kesalahan sama sekali adalah tuntutan yang tidak manusiawi.
Meski demikian tekanan pada pihak medis seringkali disalahkan dan tidak berimbang dengan kondisi yang mereka hadapi. Hal ini kemudian membutuhkan penjelasan hukum yang sesuai. Namun ternyata penyelesaian hukum di Indonesia belum sesuai harapan dan nasib dari tenaga medis masih sering terkatung katung(Koto & Asmadi, 2021; Lajar et al., 2020; Mudakir Iskandar Syah, 2019; Petrus et al., n.d.; Putra, 2022; Wahyudi, 2020).

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan fokus pada analisis normatif yudikatif dan analisis legal(Nasution, 2023; Rahayu et al., 2020; Sari et al., 2022). Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mendalami konteks dan makna dari  fenomena  sengketa  pelayanan  kesehatan.  Selanjutnya,  analisis  normatif  yudikatif difokuskan pada kajian terhadap teks hukum dan putusan pengadilan yang terkait dengan sengketa ini. Hal ini bertujuan untuk memahami kerangka hukum yang mengatur sengketa pelayanan  kesehatan.  Di  sisi  lain,  analisis  legal  berdasarkan  hukum  positif  melibatkan penelitian terhadap peraturan hukum yang berlaku di Indonesia terkait dengan pelayanan kesehatan.  Langkah  ini  mencakup  peninjauan  terhadap  UU  Kesehatan,  peraturan pemerintah,  dan kebijakan-kebijakan terkait. Selanjutnya, melalui analisis kasus  sengketa hukum yang terjadi di Indonesia, peneliti akan menggali fakta-fakta, argumen hukum, dan keputusan pengadilan untuk memperoleh wawasan tentang bagaimana sengketa semacam itu  ditangani  secara  hukum.  Dengan  menggabungkan  berbagai  aspek  analisis  hukum, metode  ini  bertujuan  untuk  memberikan  pemahaman  yang  komprehensif  mengenai sengketa  pelayanan  kesehatan  di  Indonesia,  serta  memberikan  rekomendasi  yang berpotensi  mempengaruhi  perbaikan  dan  pengembangan  hukum  dan  kebijakan  terkait. Pendekatan  ini  diharapkan  dapat  berkontribusi  positif  terhadap  pengembangan  sistem hukum pelayanan kesehatan di negara ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  Pasal  2,  UU  no  17  tahun  2023,  UU  Kesehatan  didasarkan  pada perikemanusiaan  dan  keseimbangan  tanggung  jawab.    Maka  dari  itulah,  tuntutan  pada tenaga medispun harus sesuai dengan prinsip itu.
Beban yang diberikan pada tenaga kesehatan secara moral memang cukup berat. Hal ini  seringkali  menimbulkan  ketidaknyamanan  bagi  tenaga  kesehatan  profesional  yang terlibat. Beberapa tenaga kesehatan dan juga tokoh profesional juga sudah menyuarakan agar tidak terjadi kriminalisasi tenaga kesehatan. Seharusnya secara ideal tenaga kesehatan tidak perlu sampai menjalani proses peradilan karena berusaha untuk menjalankan tugas dengan  sebaik  baiknya.  Inilah  penekanan  poin  yang  penting  agar  di  kemudian  waktu tenaga kesehatan bisa bekerja secara profesional dan tanpa rasa takut(Damayanti et al., 2022; Sholikin, 2020; Supriyatin, 2018).
Terkait  hal  tersebut,  sebenarnya  kekhawatiran  dan  ketakutan  tenaga  medis  sudah dibahas dalam perundang undangan. Perlu diketahui di dalam undang undang juga sudah membahas  peran  dan  posisi  pasien  yang  secara  umum  sebenarnya  memiliki  tanggung jawab pada kesehatannya sendiri serta pilihan pelayanan kesehatannya. Pasien tidak bisa hanya  datang  ke  lembaga  kesehatan  dan  menyerahkan  seluruh  tanggung  jawab  pada dokter. Hal ini setidaknya memiliki dua dasar hukum positif yaitu UU Rumah Sakit dan juga UU Kesehatan 2023.
Dapat kita lihat pada UU Rumah Sakit yaitu UU no. 44 tahun 2009 Pasal 32, sub (g) dan (h),  dijelaskan  bahwa  dokter  bukanlah  satu satunya yang  berhak menentukan  jenis pelayaan pada pasien. Pasien  berhak berkonsultasi dengan pihak luar dan juga memilih alternatif pelayanan kesehatan yang secara biaya lebih terjangkau misalnya. Dari dasar hal tersebut saja, maka sebenarnya pasien juga ikut bertanggung jawab jika terjadi masalah dalam  pelayanan kesehatan yang dipilih.  Kemudian pada  UU  Kesehatan juga dijelaskan pada  pasal  277  bahwa  pasien  memiliki  kewajiban  untuk  memberikan  informasi  sejujur jujurnya  mengenai  keadaannya  dan  juga  masalah  kesehatannya.  Beberapa  kasus menemukan bahwa secara psikologis  pasien sering menyembunyikan informasi  penting dari  tenaga  kesehatan  atas  dasar  kekhawatiran  divonis  menderita  penyakit  yang mematikan. Selain itu pasien juga sebenarnya dijelaskan memiliki kewajiban untuk memberi balas jasa pada tenaga kesehatan sesuai dengan aturan yang ada. Jika kemudian pasien merasa tidak memiliki  dana yang mencukupi untuk berobat, maka dalam hal ini  pasien merujuk  dan  meminta  pertanggung  jawaban  pada  negara  karena  kewajiban  negaralah untuk menjamin kesehatan masyarakat mereka sesuai yang tertera pada Pasal 34 ayat 3 UUD  1945.  Hal  ini  kembali  ditegaskan  berdasarkan  lex  speciali  UU  Kesehatan  yaitu
Kewajiban untuk menjamin kesehatan harusnya dibebankan pada negara. Sementara pada pasal 28 ayat 2 juga dijelaskan bahwa pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah memiliki kewajiban  untuk  menjaga  kesehatan  warganya.  Oleh  karena  itulah  tenaga  medis  tidak seharusnya dibebani seluruh tanggung jawab moral yang ada dalam menjaga kesehatan masyarakat.
Namun perlu diakui bahwa secara sosiologi hukum, pembebanan kewajiban moral pada  tenaga  medis  berada  dalam  posisi  yang  cukup  besar  sehingga  seringkali  tenaga kesehatan atau medis berada dalam posisi dilematis dan rawan mendapatkan tekanan yang tidak seharusnya mereka tanggung.
Pembahasan  lalu  berlanjut  pada  satu  topik,  jika  tanggung  jawab  tenaga  medis terbatas, lalu dimanakah batasnya? (Gosal et al., 2022; Manika & Sarjana, 2022; Syahrir & Alwy,  2023)Jika  kita  telusuri  secara  mendalam,  sebenarnya  tanggung  jawab  lembaga kesehatan tercantum jelas sesuai dasar hukum UU Kesehatan dan juga UU no 44 tahun 2009.  dalam  UU  no  44  tahun  2009  yaitu  pada  pasal  29  dimana  dijelaskan  berbagai kewajiban  Rumah  Sakit.  Diantaranya  yang  terpenting  adalah  artikel  (a)  yaitu  kewajiban untuk  memberikan  informasi  yang  benar  tentang  pelayanan  rumah  sakit  kepada masyarakat. Lalu poin (g) yang isinya  adalah untuk menjaga standar dan mutu. Di  saat bersamaan, Rumah Sakit juga memiliki hak untuk menghindari keinginan pasien yang tidak sesuai  dengan  standar  kesehatan  yaitu  pada  poin  (k)  dimana  pihak  rumah  sakit  tidak diperbolehkan untuk memberikan  izin pada keinginan pasien  yang tidak sesuai dengan aturan standar kesehatan. Berdasarkan hal tersebut, maka tidak dibenarkan jika kemudian pihak  penyelenggara  kesehatan  membiarkan  pasien  mengambil  keputusan  yang  terlalu beresiko baginya. Lalu pada UU Kesehatan no. 17 tahun 2023, dijelaskan juga pada Pasal 189  mengenai  kewajiban  Rumah  Sakit  yang  melengkapi  UU  no  44  tahun  2009  sesuai dengan  prinsip  pencegahan  kekosongan  hukum  dimana  segala  peraturan  lex  posterior yang  tercantum  pada  UU  Kesehatan  17/2023  masih  bisa  tetap  digunakan  namun  yang belum diatur menganut sesuai UU no. 44/2009. Selanjutnya kewajiban tenaga medis diatur pada pasal 273 dan pasal 274. Selama tenaga medis tidak bekerja di luar pasal 274, maka tenaga medis tidak akan mendapatkan masalah hukum.
Sistem  ini  sebenarnya  memberikan  keseimbangan  pada  kedua  belah  pihak  karena sebenarnya  dua  pihak  memiliki  tanggung  jawab  yang  sama  dan  jelas.  Namun,  pada kenyataannya sengketa antara lembaga pelayanan kesehatan dan juga pasien masih terjadi. Oleh karena itulah, perlu ada diskusi dan analisa hukum yang komprehensif dan sampai ke tingkat abstrak agar kita dapat menghindari permasalahan yang mungkin terjadi.

## Penyelesaian Sengketa
Sesuai dengan pasal 310, tenaga kesehatan atau tenaga medis tidak boleh langsung dianggap  melakukan  kesalahan  jika  ada  laporan  yang  masuk.  Sebaliknya,  mereka sebenarnya  memiliki  hak  mereka  yaitu  untuk  diperlakukan  dengan  adil  dan  dianggap sebagai terduga. Hal ini sesuai dengan Pasal 8 ayat 1 UU Kehakiman no 48 tahun 2009 yang menyatakan bahwa semua terduga pelaku kejahatan dianggap tak bersalah sampai ada bukti yang menyatakan  sebaliknya. Kedua UU ini  sebenarnya bersepakat bahwa tenaga medis yang memiliki posisi hukum yang sama dengan masyarakat pada umumnya tidak bisa dianggap bersalah dengan dasar tuduhan saja(Haryati & Anita, 2021).
Kemudian kita perhatikan bahwa dalam setiap profesi harus menghindari apa yang disebut sebagai kriminalisasi. Konsep kriminalisasi ini merujuk pada proses di mana suatu perilaku  atau  tindakan  yang  sebelumnya  dianggap  sebagai  masalah  sosial  atau  politik diubah menjadi suatu pelanggaran hukum atau tindakan kriminal(Nugraha, 2023). Hal ini sering kali terjadi ketika pemerintah atau lembaga hukum memutuskan untuk menetapkan undang-undang atau peraturan baru yang membuat suatu tindakan atau perilaku ilegal, meskipun  sebelumnya  tidak  dianggap  sebagai  kejahatan.  Seringkali  kriminalisasi  pada tenaga kesehatan ini muncul karena perasaan ingin balas dendam karena emosi seseorang dengan pemikiran pemikiran negatif seperti misalnya tenaga medis tidak bermoral, tidak serius dan sebagainya. Namun perlu dipahami bahwa pemikiran pemikiran yang muncul ini bisa jadi adalah dugaan semata sampai terbukti sebenar benarnya. Oleh karena itulah perlu diingat hukum hanya berdasarkan fakta bukan perasaan. Jika ada keragu keraguan, maka hukum yang digunakan adalah hukum yang menguntungkan orang tersebut atau asas In Dubio Pro Reo dan dikuatkan dalam hukum positif yaitu hukum acara pidana pasal 183 KUHAP.
Yang berbeda adalah, dalam sengketa terkait pelayanan kesehatan, jalur non hukum diutamakan.  Hal  ini  termaktub  dalam  Pasal  310  juga  yang  menyarankan  bahwa penyelesaian sengketa pelayanan kesehatan harus berdasarkan jalur non hukum. Dalam hal ini, sesuai UU Kesehatan, maka penyelesaian sengketa pelayanan kesehatan ini diputuskan oleh  majelis  yang  dibentuk  oleh  Kementerian  Kesehatan  sesuai  dengan  pasal  204  UU Kesehatan.
Dalam model  penyelesaian sengketa  ini, tidak  berarti tidak ada perdebatan. Justru sebaliknya perdebatan menjadi cukup kuat karena peran Menteri Kesehatan yang sangat besar  dalam  pembentukan  majelis  ini.  Pendapat  pertama  menyatakan  bahwa  peran pembentukan majelis yang berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan tidak menghargai independensi  dari  organisasi  profesi.  Organisasi  profesi  sendiri  sebenarnya  secara  ideal
memiliki beberapa fungsi seperti bertanggung jawab untuk menetapkan pedoman etika, kompetensi, dan perilaku profesional bagi anggota. Lalu, melalui regulasi profesi, organisasi ini  mengawasi  dan  mengatur  praktik  kesehatan,  memberikan  lisensi  kepada  para profesional yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Selain itu, mereka terlibat dalam pengembangan  kurikulum  pendidikan  dan  program  pelatihan,  memastikan  bahwa  para profesional kesehatan memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan. Yang tak  kalah  penting,  organisasi  profesi  kesehatan  melindungi  kepentingan  publik  dengan memastikan  bahwa  pelayanan  kesehatan  yang  diberikan  aman  dan  berkualitas.  Mereka juga berfungsi sebagai advokat untuk kepentingan dan hak-hak anggota profesi kesehatan, serta berpartisipasi dalam kebijakan dan regulasi yang mempengaruhi praktik kesehatan. Dengan demikian, peran organisasi profesi kesehatan sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan terbaik dan terpercaya.
Namun  dengan  penyelesaian  sengketa  yang  dibebankan  pada  majelis  maka  kita berhadapan  dengan  ambiguitas  logika  hukum  karena  meski  organisasi  profesi  memiliki kewenangan  untuk  menentukan  aturan  dan  norma  norma  profesi,  namun  di  saat bersamaan kekuasaan mereka terbatas karena yang berhak memutuskan adalah menteri kesehatan  lewat  peran  majelis.  Hal  ini  sebenarnya  dapat  menimbulkan  perdebatan  di tingkat lanjut. Perdebatan yang muncul adalah kemungkinan konflik antara kementerian kesehatan dan juga organisasi profesi.
Misalnya saja dalam kasus Dr. Terawan yang dianggap melanggar etika profesi pada kasus Digital Substraction Angiography (DSA) atau dikenal juga sebagai praktik cuci otak dan diklaim mampu menyembuhkan stroke. Menurut IDI, berdasarkan standar etika profesi, Dr.  Terawan  seharusnya  dikeluarkan  dan  tidak  boleh  mendapat  izin  praktek.  Namun berdasarkan UU Kesehatan 2023, Dr. Terawan masih diperbolehkan untuk berpraktek. Jika sudah  terjadi  demikian,  maka  peran  apa  yang  dijalankan  organisasi  profesi  karena kewenangan mereka sudah diambil alih oleh Kementerian Kesehatan?
Dengan adanya peran  Kementerian  Kesehatan maka pola pikir  koordinasi  menjadi sentralistis dan tidak lagi spesialis. Pola pikir sentralistis ini justru menjauhi logika hukum bahwa seharusnya pembagian kekuasaan dan kewenangan harus semakin terarah dengan harapan penyelesaian sengketa kesehatan semakin adil dan berfokus pada pembangunan standar kesehatan dunia(Rahardjo, 2006).
Untuk  diketahui,  standar  kesehatan  Indonesia  di  Asia  Tenggara  masih  berada  di peringkat empat dan tiga puluh dunia(Kualitas Kesehatan Indonesia Peringkat 4 Di Asia Tenggara,  n.d.).  Kasus  kasus  dugaan  malpraktek  juga  sering  terjadi  dan  Indonesia kekurangan  dokter  spesialis.  Jikapun  ada  dokter  spesialis,  tidak  mampu  memenuhi
kebutuhan  dari  masyarakat.  Dengan  pandangan  tersebut  maka  bisa  dikatakan  bahwa organisasi profesi seharusnya lebih dilibatkan.
Yang menjadi permasalahan adalah jika unsur politis masuk dalam perdebatan peran organisasi  profesi  dan  juga  Kementerian  Kesehatan.  Perlu  diketahui,  sebagai  negara demokratis, Indonesia memang memiliki posisi yang rawan dalam hal politik hukum. Jika tidak  diatur  dengan  tepat,  maka  problem  dan  kemungkinan  terjadinya  masalah  di kemudian waktu bisa terjadi.
Politisasi  ini  akan  menjadi  penyebab  tidak  efektif  dan  produktifnya  pelayanan kesehatan di Indonesia sehingga kita tidak dapat mencapai standar pelayanan kesehatan yang dicita citakan. Penyelesaian sengketa lewat Kementerian Kesehatan ini juga semakin kontroversial  karena  posisi  majelis  yang  bisa  menjadi  badan  ad  hoc.  Dengan  demikian, aturan aturan yang tidak tegas ini berpotensi menimbulkan kecurigaan dan hubungan yang kurang baik dengan organisasi profesi.
Bagi  masyarakat,  penyelesaian  masalah  sengketa  kesehatan  bisa  menjadi  ajang perang opini publik dan bukan berdasarkan rule of law. Oleh karena itulah, pengaturan yang sebaik baiknya sebenarnya didasarkan pada aturan yang ketat, mekanisme hukum yang memberikan keseimbangan baik pada pemerintah dan juga organisasi profesi.
Hubungan  ideal  antara  organisasi  profesi  dan  pemerintah  adalah  kolaboratif, transparan, dan saling mendukung dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, terutama di sektor kesehatan. Pertama-tama, organisasi profesi berperan sebagai penasihat dan  mitra  strategis  bagi  pemerintah  dalam  pembuatan  kebijakan  dan  regulasi  terkait bidang mereka. Mereka menyediakan  perspektif ahli dan membantu  pemerintah dalam pengambilan  keputusan  yang  berdasarkan  bukti  ilmiah  serta  berpotensi  memberikan dampak positif bagi masyarakat. Selain itu, organisasi profesi bertanggung jawab untuk memastikan  bahwa  anggotanya  mematuhi  standar  etika,  kompetensi,  dan  perilaku profesional  yang  ditetapkan,  sehingga  memastikan  bahwa  pelayanan  yang  diberikan kepada masyarakat adalah berkualitas tinggi dan aman.
Sementara itu, pemerintah bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang mendukung  praktik  profesi  yang  berkualitas.  Hal  ini  meliputi  penyediaan  sarana  dan prasarana kesehatan yang memadai, penjaminan aksesibilitas pelayanan kesehatan yang merata, serta menciptakan kebijakan  dan  regulasi yang memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan  profesi  kesehatan.  Dalam  hal  pengambilan  keputusan,  pemerintah seharusnya  mempertimbangkan  masukan  dan  saran  dari  organisasi  profesi,  sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat mencerminkan kebutuhan dan kondisi riil di lapangan.
Selain itu, komunikasi terbuka dan saling pengertian adalah kunci dari hubungan yang ideal antara organisasi profesi dan pemerintah. Keduanya seharusnya bekerja sama untuk mengatasi  tantangan  dan  menangkap  peluang  di  sektor  kesehatan.  Dengan  demikian, hubungan  yang  erat  dan  sinergis  antara  organisasi  profesi  dan  pemerintah  akan menghasilkan sistem kesehatan yang efektif, efisien, dan berdaya guna bagi masyarakat.

## SIMPULAN
Kesimpulan dari pernyataan ini mengungkapkan bahwa meskipun undang-undang kesehatan telah merinci tugas dan kewajiban tenaga kesehatan dengan jelas, persepsi masyarakat  terhadap  peran  mereka  masih  terbatas.  Masyarakat  cenderung  menaruh seluruh beban tanggung jawab moral pada tenaga kesehatan, tanpa mempertimbangkan bahwa tenaga kesehatan memiliki keterbatasan. Hal ini menyebabkan tekanan psikologis dan emosional yang besar pada tenaga kesehatan, yang akhirnya dapat mempengaruhi kinerja dan kesejahteraan sosial dan kejiwaan mereka. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa tenaga  kesehatan  dapat  menghadapi  risiko  kriminalisasi,  yang  berarti  mereka  dapat dihukum atau disalahkan secara hukum atas keputusan atau tindakan medis yang diambil dalam pengobatan pasien. Masyarakat perlu memahami bahwa tenaga kesehatan adalah profesional yang bekerja untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pasien, namun mereka juga butuh dukungan, penghargaan, dan perlindungan dari berbagai pihak untuk menjalankan tugas mereka dengan baik dan aman.
Dalam  Undang-Undang  Kesehatan,  diberikan  porsi  yang  signifikan  terkait penyelesaian sengketa kesehatan kepada Kementerian Kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa Kementerian memiliki  peran penting dalam mengatur dan menangani masalah yang terkait dengan kesehatan. Namun, dengan porsi yang besar ini, terdapat potensi terjadinya kerancuan terkait posisi dan kewenangan antara Kementerian Kesehatan dan organisasi profesi kesehatan lainnya.
Kerancuan posisi dan kewenangan ini dapat mengakibatkan konflik, bahkan konflik politis  dalam  jangka  panjang.  Kementerian  Kesehatan  dan  organisasi  profesi  mungkin memiliki  pandangan  atau  kepentingan  yang  berbeda  terkait  penyelesaian  sengketa kesehatan.  Kondisi  ini  dapat  memunculkan  persaingan  dan  ketegangan  antara  kedua pihak.
Selain itu, hal yang perlu diperhatikan adalah  potensi politisasi  dari  penyelesaian konflik kesehatan. Jika bentuk penyelesaian sengketa tidak memiliki batasan hukum yang jelas, terdapat risiko bahwa keputusan-keputusan dapat dipengaruhi oleh faktor politik atau  kepentingan  politis  tertentu.  Hal  ini  dapat  mengakibatkan  ketidakadilan  dalam
penyelesaian sengketa kesehatan dan mengganggu integritas sistem kesehatan secara keseluruhan.
Dengan  demikian,  diperlukan  kerja  sama  dan  komunikasi  yang  baik  antara Kementerian Kesehatan dan organisasi profesi kesehatan untuk memastikan penyelesaian sengketa kesehatan berjalan dengan adil dan sesuai dengan hukum. Penting juga untuk memperjelas batasan-batasan hukum dalam penyelesaian sengketa guna menghindari politisasi dan menjaga integritas sistem kesehatan.

## DAFTAR PUSTAKA
Adisusianto, I. (2021). Kurikulum khusus, solusi disparitas tenaga kesehatan.
Arisa, A., & Purwanti, S. (2022). Perilaku Tenaga Kesehatan Dalam Pelayanan Administrasi Rumah Sakit Antara Harapan dan Kenyataan. JIKES: Jurnal Ilmu Kesehatan, 1(1), 24 – 34.
Damayanti,  E.,  Hehamahua,  A.,  &  Susanto,  Y.  (2022).  LAYANAN  KESEHATAN  TENAGA MEDIS TERHADAP PASIEN SESUAI STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI INSTALASI GAWAT DARURAT RUMAH SAKIT dr. SOBIRIN KABUPATEN MUSI RAWAS. ESCAF, 1(1), 609 – 622.
Gosal, V. H. R., Manampiring, A. E., & Waha, C. (2022). Perilaku profesional tenaga medis terhadap  tanggung  jawab  etik  dan  transaksi  terapeutik  dalam  menjalankan kewenangan klinis. Medical Scope Journal, 4(1), 1 – 9.
Haryati, S., & Anita, F. (2021). Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Penyelengaraan Peradilan Pidana. Jurnal Jendela Hukum Dan Keadilan, 8(1), 81 – 112.
Koto, I., & Asmadi, E. (2021). Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindakan Malpraktik Tenaga Medis di Rumah Sakit. Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi, 181 – 192.
Kualitas Kesehatan Indonesia Peringkat 4 di Asia Tenggara. (n.d.). Retrieved October 25, 2023, from https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/01/29/kualitas- kesehatan-indonesia-peringkat-empat-di-asia-tenggara
Lafta, R. K., & Falah, N. (2019). Violence against health-care workers in a conflict affected city. Medicine, Conflict and Survival, 35(1), 65 – 79.
Lajar, J. R., Dewi, A. A. S. L., & Widyantara, I. M. M. (2020). Akibat Hukum Malpraktik Yang Dilakukan Oleh Tenaga Medis. Jurnal Interpretasi Hukum, 1(1), 7 – 12.
Manika,  N.  L.  P.  D.  M.,  &  Sarjana,  I.  M.  (2022).  Tanggung  Jawab  Rumah  Sakit  Akibat Kelalaian  Tenaga  Medis  Dalam  Pelayanan  Kesehatan.  Jurnal  Kertha  Wicara,  11(2),
225.
Maryani, H., Kristiana, L., & Paramita,  A. (2020). Disparitas pembangunan  kesehatan di Indonesia  berdasarkan  Indikator  keluarga  sehat  menggunakan  analisis  cluster.
Buletin Penelitian Sistem Kesehatan, 23(1), 18 – 27.
Mudakir  Iskandar  Syah,  S.  (2019).  Tuntutan  Hukum  Malpraktik  Medis.  Bhuana  Ilmu Populer.
Nasution, A. F. (2023). Metode Penelitian Kualitatif. Harfa Creative.
Noor,  Z.  A.,  Sekarningrum,  T.  D.,  &  Sulistyaningsih,  T.  (2021).  Disparitas  perkotaan- pedesaan: pemerataan dalam akses layanan kesehatan primer untuk lansia selama pandemi Covid-19. JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia), 7(4), 576 – 585.
Nugraha, A. (2023). Kriminalisasi Di Luar KUHP Dan Implikasinya Terhadap Hukum Acara Pidana. JURNAL MADANI HUKUM-Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum, 17 – 23.
Petrus,  A.,  Mangoloi,  N.,  &  Muzani,  S.  (n.d.).  Malpraktek  dan  Kiat  Tenaga  Medis Menghadapi Panggilan Polisi/Penyidik.
Putra,  G.  S.  (2022).  Implikasi  Tanggungjawab  Hukum  Atas  Tindakan  Malpraktik  yang Dilakukan Oleh Tenaga Medis Di Indonesia. Muhammadiyah Law Review, 4(2), 120 – 131.
Rahardjo, S. (2006). Membedah hukum progresif. Penerbit Buku Kompas.
Rahayu, D. P., SH, M., & Ke, S. (2020). Metode Penelitian Hukum. Yogyakarta: Thafa Media. Saputra, M. A. S., & Alkhusari, A. (2021). Manajemen Konflik sebagai Strategi Peningkatan Kinerja Tenaga Kesehatan DI RSUD. Jurnal’Aisyiyah Medika, 6(1).
Sari, I. N., Lestari, L. P., Kusuma, D. W., Mafulah, S., Brata, D. P. N., Iffah, J. D. N., Widiatsih, A., Utomo, E. S., Maghfur, I., & Sofiyana, M. S. (2022). Metode penelitian kualitatif. Unisma Press.
Sholikin, M. N. (2020). Aspek hukum keselamatan dan kesehatan kerja (k3) bagi tenaga medis dan kesehatan di masa pandemi. Majalah Hukum Nasional, 50(2), 163 – 182
Sumeru, F. A. K., & Tanawijaya, H. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Diskresi Tindakan Medis  dalam  Kondisi  Kedaruratan  yang  Dianggap  sebagai  Tindakan  Malpraktek Berdasarkan Undang-Undang Praktik Kedokteran. Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK), 5(1), 460 – 467.
Supriyatin, U. (2018). Hubungan Hukum Antara Pasien  Dengan Tenaga Medis (Dokter) Dalam Pelayanan Kesehatan. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, 6(2), 184 – 194.
Susanto, D. S. (2013). Tinjauan Malpraktek Medik Di Indonesia (Kaitan Tanggung Jawab Antara Teori Hukum Kedokteran Dan Praktek Kedokteran). Jurnal Widya Medika, 1(1), 58 – 68.
Syahrir,  W.,  &  Alwy,  S.  (2023).  Tanggung  Jawab  Hukum  Perdata  Terhadap  Tindakan
Malapraktik Tenaga Medis. Amanna Gappa, 1 – 11.
Wahyudi, D. A. (2020). Analisis Informed Consent Terhadap Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung. Res Nullius Law Journal,
2(1), 62 – 75.
Yulianty,  L.,  Alki,  A.,  Siska,  D.,  &  Ratmat,  S.  (2023).  Etika  Antar  Tenaga  Medis  Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan. Lentera Perawat, 4(2), 131 – 137.