Nuansa Baru Peranan PBB dalam Menjaga Perdamaian Selepas Perang Dingin:  Perspektif Resolusi Konflik
I Nyoman Sudira
Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Katolik Parahyangan E-mail: belinyomanbagus@yahoo.com
Abstrak: Perserikatan  Bangsa-bangsa  (PBB)  dikenal  sebagai  organisasi  yang  menaungi  seluruh negara,  menjaga  perdamaian  dunia  dan  kestabilan  diantara  negara-negara.  PBB  memiliki kewenangan untuk membantu negara-negara yang terlibat konflik apabila dianggap sudah sampai tahap  darurat,  dimana  negara  yang  terlibat  tidak  mampu  menyelesaikan  sendiri.  Langkah  yang dilakukan oleh PBB adalah mengirimkan pasukan perdamaian, menjadi negosiator, atau mediator. Langkah-langkah yang dilakukan PBB merupakan langkah-langkah dalam meresolusi konflik. Akan tetapi, peranan PBB sebagai organisasi yang bertujuan untuk mencapai perdamaian dunia dihadapkan kepada beberapa tantangan. Selain itu, peranan PBB yang kurang baik pada masa Perang Dunia dan Perang Dingin membuat masyarakat dunia kurang mempercayai kapabilitas PBB. Di dalam artikel ini, penulis akan membahas langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh PBB khususnya pasukan perdamaian  dan  peranan  PBB  sebagai  mediator  dalam  menangani  konflik.  Selanjutnya,  akan dipaparkan  perubahan-perubahan  yang  sudah  dilakukan  oleh  PBB  dalam  memperbaiki  kinerja organisasi. Terakhir, akan dipaparkan tantangan dan prioritas PBB dalam usaha untuk meresolusi konflik dan menjaga perdamaian dunia.
Kata Kunci: Perserikatan Bangsa-bangsa, Pasukan Perdamaian, Resolusi Konflik.
Abstract: United Nations (UN) is known as an organization to protect all of the states, to keep the world  in  peace  and  keep  stability  among  state.  United  Nations  have  authority  to  help  the  states which involved in conflict if both or more states are reach to dangerous level, which means they can't cope the conflict by themselves. United Nations do several solutions to help the states that is sent the peacekeeping operation, act as negotiator or mediator. All of the solutions is the ways to conflict resolution. However, United Nations's function as an organization to keep the world in peace face several  challenges.  Besides,  United  Nation's  role  during  World  War  and  Cold  War  makes  global society view UN is not capable enough to keep the world in peace. In this paper, the writer will examine United  Nations  acts  to  solve  the  conflict,  especially  peacekeeping  operation  and  UN's  role  as mediator.  In  the  next  section,  this  paper  will  examine  the  changes  of  UN  to  fix  organization performance. Last, this paper will examine the challenges and priority of United Nation to solve the conflict and keep the world in peace.
Keywords: United Nations, Peacekeeping Operations, Conflict Resolution.

## Pendahuluan
Saat  Perserikatan  Bangsa-Bangsa (PBB)  dihadapkan  pada  persoalan  yang mengancam  perdamaian  internasional, maka jalan utama yang biasanya ditempuh adalah  menyelesaikan  segala  persoalan
secara  damai.  Dalam  menyelesaikan persoalan antar negara yang bersengketa, PBB  sudah  menjalankan  peranannya sebagai mediator, sementara dalam kasus konflik bersenjata maka yang dirtawarkan adalah  gencatan  senjata.  Jalan  lain  yang bisa ditempuh dalam menangani konflik-
konflik  yang  terjadi  yang  ditenggarai mengncam  perdamaian  internasional
11 adalah dengan penerapan sanksi.   Sangsi yang  diberikan  disini  bisa  berbentuk verbal sederhana seperti kecaman dan bisa dalam bentuk intervensi militer.   Adapun beberapa  bentuk  sanksi  yang  pernah diberikan  adalah  embargo  militer, ekonomi,  pelarangan  terbang  dan
12 pelayaran, dan isolasi diplomatik.
Ada  peperangan  yang  diselesaikan dengan resolusi Dewan Keamanan (DK) seperti misalnya Perang Iran-Irak (1988), k e m u d i a n   p e r s o a l a n   N a m i b i a diselesaikan  dengan  penandatanganan persetujuan  melalui  forum  yang disediakan  oleh  Sekretariat  Jendeal. Dalam situasi yang lain PBB juga terlibat dalam  negosiasi  dengan  perwakilan k h u s u s ,   s e p e r t i   m i s a l n y a   p a d a perundingan  perdamaian  mengenai masalah  Siprus,  El  Savador,  Mosambik, Liberia,  Republik  Afrika  Tengah,
13 Tajekistan dan Sahara Barat.    Kemudian memasuki  tahun  2010  hingga  2012, dimana  kawasan  Timur  Tengah  dilanda gejolak yang diawali di Tunisia, kemudian
menyebar  ke  Mesir,  diikuti  oleh  Libya dan  hingga  saat  ini  di  Suriah,  PBB  juga melakukan  beragam  upaya  perdamaian serta pencarian resolusi terbaik yang bisa diterima bagi pihak yang bersengketa.
Ilustrasi  diatas  mengindikasikan bahwa  PBB  sudah  menempuh  banyak jalan untuk penciptaan Perdamaian dunia. Peranan  yang  dilakukan  PBB  sudah terbukti  beragam:  PBB  bisa  berperan sebagai kerangka kerja untuk menentukan aksi  perdamaian,  bisa  bertindak  sebagai aktor yang independen, menangani proses penyelesaian  tapi  tanpa  kehilangan  visi tentang apa yang diinginkan oleh negara
14 anggota.

## Perserikatan  Bangsa-Bangsa  dan Resolusi Konflik
PBB adalah organisasi utama yang didedikasikan  untuk  perdamaian  dan keamanan.  Ada  banyak  peranan  PBB dalam  proses  perdamaian  yang  jejak rekamnya  meningkat  pesat  sejak berakhirnya Perang Dingin.  Berdasarkan data  dari Upsala  Conflict  data  project , catatan  sejarah  persetujuan  perdamaian yang pernah ditandatangani di dunia ini : 5
11 Peter  Wallensteen  (ed),  1997, International Intervention: New Norm in the Post Cold war Era? .Upsala University, Department of Peace and Conflict Research.Hal. 122-123.
12 Lihat misalnya, David P. Barash dan Charles P. Webel. 2002. Peace and Conflict Studies. London, Sage Publications.Hal. 353.
13 Peter  Wallensteen,  2002, Understanding Conflict Resoluton: War, Peace and the Global System . Sage publications Hal. 232.
14 Lihat Thomas G. Weiss, David Forsythe, dan Roger A. Coate, 2001. The United Nations and rd Changing World Politics. (3  edn). Boulder Co, Wesview Press.
22 I Nyoman Sudira, Nuansa Baru Peranan PBB dalam Menjaga Perdamaian
Selepas Perang Dingin:  Perspektif Resolusi Konflik
perjanjian  damai  antar  negara,  17 persetujuan  perdamaian  perang  saudara, dan  15  perjanjian  perdamaian  konflik
15 formasi negara.  Bila diasumsikan bahwa perjanjian tersebut adalah tahap awal dari proses resolusi konflik maka dari seluruh perjanjian tersebut 25 adalah atas inisiatif PBB  melalui  keterlibatan  Dewan K e a m a n a n ,   M a j e l i s   U m u m ,   d a n
16 Sekretariat  Jenderal.   Kemudian  tahun 2012 hanya untuk kawasan Timur Tengah saja  PBB  sudah  melahirkan  5  perjanjian yang  berkenaan  dengan  penggalangan perdamaian  diantaranya: Understanding regarding  ceasefire  in  the  Gaza  Strip, Final  Communique  of  the  Action  Group for  Syria,  Resolution  2043  (2012):  The Situation in the Middle East, Prelemenary Understanding  on  the  United  Nations Supervision  mechanism  in  the  Syrian Arab Republic, dan Six Points Proposal of the  Joint  Special  Envoy  of  the  United
17 Nations an the Legue of the Arab States . Hal ini membuktikan bahwa perhatian dan kontribusi PBB terhadap resolusi konflik
atau  penggalangan  perdamaian  adalah sangat besar.
PBB  membedakan  beberapa  cara intervensi  untuk  mencapai  perdamaian. Selain bantuan kemanusiaan atau bantuan darurat  yang  dirancang  untuk  kebutuhan hidup bagi bangsa yang menderita supaya mereka  tetap  bisa  bertahan  hidup, kategori-kategori  utama  intervensi perdamaian  PBB  ada  tiga: Pertama,
M e n c i p t a k a n   P e r d a m a i a n ( Peacemaking ); bentuk-bentuk intervensi untuk  mengakhiri  permusuhan  dan menghasilkan  kesepakatan  melalui  cara- cara diplomasi, politik dan bila diperlukan bisa  menggunakan  cara  militer.  Cara diplomatik  disini  bisa  negosiasi kesepakatan,  konferensi  perdamaian 18 untuk mengakhiri pertentangan. Kedua , Menjaga  Perdamaian  ( Peacekeeping ): Intervensi oleh pihak ketiga (PBB) untuk memisahkan  pihak  yang  berperang  dan menjaga  situasi  supaya  terhindar  dari segala  bentuk  kekerasan,  kemudian memantau  dan  menegakan  kesepakatan, bila  perlu  dengan  menggunakan k e k e r a s a n .   C a r a n y a   m e n c a k u p pengawasan  terhadap  dihormatinnya k e s e p a k a t a n   d a n   d i l a k s a n a k a n y a
15 Peter Wallensteen, 2002, Op.Cit . hal. 80.
16 Lihat  Misalnya,  Bjorn  Scogmo,  1989,
UNIFIL:  International  Peacekeeping  in Lebanon, 1978-1988, Boulder Colorado Lyne Reinner.  Bandingkan  juga  dengan:  Samuel Makinda,  1993, Seeking  Peace  from  Chaos: Humanitarian  Intervention  in  Somalia .
Boulder Co. Lyne Reinner.
17 United Nation, DPA (2014) Peace Agreement Database , United Nation Peacemaker .
18 Lihat misalnya, International Peace Academy,
1984. The  Peacekeepers  Hand  Book .New York Pergamon.
19 Ronald  J  Fisher  1997, Interactive  Conflict Resolution , Syracuse University Press. Hal.11.
I Nyoman Sudira, Nuansa Baru Peranan PBB dalam Menjaga Perdamaian Selepas Perang Dingin:  Perspektif Resolusi Konflik
kegiatan-kegiatan  pengembangan  diri
19 yang disepakati.
K e t i g a ,   M e n g g a l a n g   P e r d a m a i a n ( Peacebuilding ):  adalah  usaha  untuk menciptakan  struktur  perdamaian  dalam kesetaraan dan keadilan bagi pihak-pihak yang  berperang  yang  nantinya  akan mengentaskan penyebab dari peperangan dan  menyediakan  beberapa  alternatif penyelesaian. Disini, PBB melaksanakan program-program  yang  dirancang  untuk mengatasi penyebab konflik,  penderitaan dari masa lalu,   meningkatkan kestabilan
20 dan  keadilan  jangka  panjang.   Jika mengacu pada pandangan Johan Galtung, Peacebuilding bisa  dipahami  dalam  dua pandangan.  Pertama,  mengacu  pada perubahan  sosial  dan  pembangunan ekonomi yang nantinya akan mengurangi kesenjangan  dan  ketidakadilan  dalam masyarakat.  Kedua,  merupakan  segala usaha  untuk  meningkatkan  hubungan antar  pihak  yang  bersengketa  menuju pada  peningkatan  kepercayaan  dan kerjasama,  persepsi  yang  benar, menciptakan  sikap  yang  positif,  dan keinginan politik yang kuat untuk secara
konstruktif  menghilangkan  perbedaan
21 diantara mereka.
P B B   d a l a m   m e n j a l a n k a n peranannya  sebagai  penjaga  perdamaian tidaklah  semua  nya  berjalan  mulus  dan sesuai  dengan  apa  yang  diharapkan. Masih  banyak  korban  sipil  di  wilayah konflik  pada  saat  operasi  perdamaian yang  dilakukan  PBB  seperti  di  Bosnia Herzegovina  telah  mengundang  banyak kritik  tentang  kapabilitas  perlindungan
22 kemanusiaan.   Akan  tetapi,  dibalik kerasnya kritik tersebut, pandangan yang meyakini bahwa hanya PBB badan yang mampu  mengkombinasikan  politik, militer,  dan humanitarian  intervention dalam  rangka  mengurangi  dan  mengurai
23 misteri konflik harus diakui.
O p e r a s i   p e r d a m a i a n   y a n g diemban oleh PBB adalah bagian penting dari sebuah tugas besar yang dinamakan Resolusi  Konflik.  Ini  mengindikasikan bahwa  ada  kesamaan  suara  antara  misi perdamaian  disatu  pihak  dengan  proses a k h i r   m e n u j u   p e r d a m a i a n   y a n g
20 Simon  Fisher  at.all.  2000. Mengelola  Konflik: Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak . The British Council.Hal. 14.
21 Johan  Galtung,  1976.  Three  Approaches    to Peace:  Peacemaking,  Peacekeeping  and Peacebuilding.  Dalam  Johan  Galtung: Peace War and Defense: Essays in Peace Research II, Copenhagen, Christian Ejlers. Hal. 282.
22 Perhatikan  misalnya,  Richard  K.  Betts,  1994. The   Delusion  of  Impartial  Intevention. Foreign Affairs, 73, 6.hal 20-33.   David Rieff, 1994,  The  Illusions  of  Peacekeeping,  World Policy Journal,  11, 3, hal. 1-18.
23 Lihat  John  Harriss  (ed).  1995, The  Politics  of Humanitarian  Intervention ,  London  and  New York, Pinter books.
24 Wibke  Hansen,  Oliver  Ramsbotham,  Tom Woodhouse,  2001, Hawkes  and  Doves:  Peace Keeping  and  Conflic  Resolutions. Berghof Research  Center  for  Costructive  Conflict Management.Hal. 20.
24 I Nyoman Sudira, Nuansa Baru Peranan PBB dalam Menjaga Perdamaian Selepas Perang Dingin:  Perspektif Resolusi Konflik
sebenarnya  ( durable  peace )  yaitu
24 pengaplikasian resolusi konflik.
Dalam  kaitan  antara  misi  perdamaian dengan  resolusi  konflik,  PBB  memang tidak  banyak  terlibat  selama  Perang Dingin.  Banyak  konflik-konflik  yang penting  tidak  dibawa  ke  PBB,  seperti misalnya  persoalan  yang  dialami  oleh negara  atau  wilayah  yang  menjadi terbelah  karena  Perang  Dingin  (Jerman, Austria,  Berlin,  Cina,  Vietnam  dan Korea). Begitu juga konflik internal dari masing-masing blok yang tidak dibawa ke PBB  seperti  misalnya  invasi  Uni-Soviet ke Hungaria dan Czechoslovakia. Dengan demikian,  kedua major  power ini menempatkan bahwa manajemen konflik pada  waktu  itu  berada  di  bawah  kendali hubungan  antar  mereka.  Meskipun mereka  bisa  terlibat  dalam  wilayah konflik  pasti  sebelumnya  sudah  melalui persetujuan  terselubung  antar  mereka. Lebih  parah  lagi  karena  pada  waktu Perang  Dingin  hubungan  antar  dua  blok diwarnai dengan persaingan persenjataan, isu nuklir, dan ideologi antar mereka maka konflik-konflik  yang  terjadi  selama Perang  Dingin  tidak  tertangani  dengan 25 baik.
Minimnya  aktifitas  PBB  dalam menangani  konflik  pada  era  Perang Dingin  juga  bisa  dilihat  dari  terbatasnya
resolusi yang dikeluarkan sejak organisasi ini berdiri (Januari 1946).
Pada  tahun  awal  didirikanya  memang ada  aktifitas peacekeeping yang dijalankan,  akan  tetapi  selanjutnya terutama  pada  saat  Perang  Dingin  ada nuansa  pembekuan  dalam  aktifitas  misi perdamaian. Hak Veto yang dimiliki dua negara  besar  selama  Perang  Dingin memang  menghambat  mekanisme bekerjanya DK dalam melibatkan diri di wilayah  konflik  meskipun  untuk  tujuan keamanan.  Bahkan  di  tahun  1950-an  di masa    puncaknya  Perang  Dingin  jumlah veto yang dilakukan oleh negara adi kuasa hampir  sama  jumlahnya  dengan  resolusi yang  dikeluarkan  sebagai  landasan keterlibatan  DK  dalam  wilayah  konflik. Tertundanya  reunifikasi  antara  Jerman Barat  dan  Jerman  Timur  misalnya  bisa dijadikan bukti yang kuat betapa hak veto yang  dimiliki Amerika  Serikat  (AS)  dan Uni  Soviet  (sekarang  Rusia)  memberi andil yang sangat besar dimana persoalan terpecahnya  Jerman  waktu  itu  menjadi sangat tidak menguntungkan jika dibawa kedalam  mekanisme  PBB.    Hampir selama  masa    perang  dingin  DK  hanya melibatkan  diri  dalam  wilayah  konflik hanya  sampai  pada  penggelontoran
25 Peter Wallensteen, 2002, Ibid . hal 241.
26 Peter Wallensteen, 2002, Op.Cit. Hal. 239.
I Nyoman Sudira, Nuansa Baru Peranan PBB dalam Menjaga Perdamaian Selepas Perang Dingin:  Perspektif Resolusi Konflik
r e s o l u s i   y a n g   s i f a t n y a   s e b a t a s 26 rekomendasi dan himbauan.
Kenyataan  menjadi  berubah  sejak runtuhnya  Uni  Soviet  (sekarang  Rusia) yang  sekaligus  mengakhiri  era  Perang Dingin. Sejak akhir tahun 1980-an hingga 1994,  jumlah  operasi  pedamaian  yang dilaksanakan di seluruh dunia meningkat dramatis.  Pada  tahun  1991,  dimana Perang  Dingin  berakhir,  hanya  ada  lima operasi  yang  aktif  di  lapangan;  tiga  di Timur Tengah, operasi kecil di Kashmir, dan Pasukan penjaga perdamaian PBB di Siprus  (UNFICYP).  Antara  tahun  1988 dan 1996, ada 29 operasi yang dilakukan. Jika dibandingkan dengan 13 operasi yang dilakukan antara tahun 1948 dan 1987 dan tidak  ada  satupun  dalam  tahun  1979 dan1988, maka tidaklah berlebihan untuk mengatakan  adanya  perkembangan  yang signifikan  dalam  peningkatan  peran
27 perdamaian PBB.
Perkembangan  terakhir  terutama selepas  perang  dingin,  juga  menunjukan adanya perubahan yang sangat signifikan berkenaan dengan besaran, fungsi-fungsi, dan  strategi  dari  misi  perdamaian  yang dijalankan  PBB.  Mekanisme  bekerjanya DK  pada  era  Perang  Dingin  selalu menekankan  pada  sikap  dan  prinsip- prinsip  imparsial,  tidak  menggunakan
27 Wibke  Hansen,  Oliver  Ramsbotham,  Tom Woodhouse, 2001, Op.Cit .Hal.3.
kekerasan  (kekuatan  mliter),  hanya memberikan  perhatian  pada  pihak  yang bersengketa  agar  mulai  menuju  dan mematuhi  perjanjian  perdamaian  yang pernah disepakati.  Akan tetapi, dalam era sekarang  DK  tidak  bisa  lagi  bertahan dengan  mempertahankan  mekanisme yang lama dalam keterlibatanya di daerah konflik. Apa yang dulu pernah dilakukan DK  dalam  mengelola  konflik  memang memiliki  kelemahan  dan  sudah  menjadi sasaran kritik. DK banyak dituduh hampir tidak melakukan apa-apa di Bosnia, akan tetapi melakukan banyak hal di Somalia, bahkan  DK  diangap  terlalu over  acting dalam  menangani  Perang  Irak-Kuwait yang menjelma menjadi perang Irak-AS. Saat ini, semua kesalahan dan kritik yang konstruktif  tersebut  sudah  dijadikan bahan  evaluasi  untuk  langkah  ke  depan. Singkatnya,  PBB  selepas  Perang  dingan tidak  lagi  mengenal  model  yang mengarahkan  kebijakan  dan  aksi  yang akan  dilakukan.  Model  yang  dulu  sudah
28 tidak digunakan lagi.
Sebagai  respon  terhadap  kritik tersebut  maka  ada  beberapa  pemikiran b a r u   y a n g   n a n t i n y a   m e m b a w a penyempurnaan bagi eksistensi peran DK dalam  misinya  menciptakan  perdamaian baik  dalam  tingkat  nasional  maupun
28 Werner Bauwens dan Luc Reychler, 1994. The Art  of  Conflict  Prevention ,  New  York, Brassey's.hal. 28.
26 I Nyoman Sudira, Nuansa Baru Peranan PBB dalam Menjaga Perdamaian Selepas Perang Dingin:  Perspektif Resolusi Konflik
internasional.  Beberapa  kelemahan terdahulu  sudah  dievaluasi  dan  kini  DK menuju  pada  doktrin  baru  yang  akan mengkombinasi  pendekatan  yang  lebih sehat  dan  kuat  dengan  peningkatan  misi 29 perdamaian itu sendiri. Biasanya sebuah misi  perdamaian  mengerahkan  pasukan bersenjata  kurang  dari  10.000  personil, akan  tetapi  untuk  kasus  Kamboja,  dan juga misi ke Bosnia, pasukan yang terlibat jumlahnya  30.000  dan  60.000  personil. Lebih  penting  lagi,  misi  dari  penjaga perdamaian  sudah  bergeser  dari  yang dulunya  hanya  memonitor  penempatan pasukan dan gencatan senjata, akan tetapi kini  sudah  sampai  pada  pengawasan Pemilu, nation  building ,  serta  fungsi- fungsi lainnya termasuk taktik dan strategi menekan  yang  tidak  lagi  hanya mengandalkan collective  enforcement 30 actions.
Dua belas kategori operasi penjaga perdamaian  yang  diajukan  oleh  Diehl, Druman,  dan  Wall,  menunjukan  betapa kompleksnya tugas yang harus disandang dalam misi perdamaian:
a. Tr a d i t i o n a l   P e a c e k e e p i n g : melibatkan  intervensi  dari  pihak ketiga  (PBB)  untuk  memisahkan
p i h a k   y a n g   b e r p e r a n g   d a n mencegah  terjadinya  tindak kekerasan.    Dengan  demikian  ini membutuhkan  penempatan  netral sekelompok  pasukan  dengan  ijin n e g a r a   t u a n   r u m a h   s e b a g a i kekuatan  yang  nantinya  akan memfasilitasi  proses  gencatan senjata,  memisahkan  pihak  yang bertikai  dan  menjamin  rasa keamanan yang akan menjadi syarat utama  bagi  digelontorkannya proses  resolusi  konflik.  Pasukan p e n j a g a   p e r d a m a i a n     y a n g ditempatkan  di  Siprus  pada  awal 1964 dan di Lebanon Selatan sejak 1978  adalah  contoh  dari  misi
31 tradisional ini.
b. Observations :  termasuk  disini adalah  penyebaran  sejumlah pasukan  (tanpa  senjata)  atas sepengetahuan  negara  tuan  rumah untuk  mengumpulkan  informasi dan  memonitor  keadaan  di  daerah o p e r a s i   b i a s a n y a   p a d a   s a a t gencatan  senjata,  yang  biasanya diikuti  dengan  penandatanganan perjanjian.  Apa  yang  dilakukan United Nations Observer Mission in the Middle East (UNSTO) pertama
29 Wibke Hansen, Oliver Ramsbotham, Ibid . Hal. 2.
30 Paul F. Diehl, Daniel Drucman and James Wall, 1998, International Peace Keeping and Conflic Reslutons:  A  Taxonomic  Analysys  with Implications . Journal of Conflict Resolution, 42
(1) (1998).Hal 33.
31 Lihat International Peace Academy, 1984. The Peacekeeper's  Handbook ,  New  York, Pergamon.    Lihat  Juga  Ronald  J  Fisher  1997, Interactive  Conflict  Resolution ,  Syracuse University Press.   Hal. 11.
pada  tahun  1948,  adalah  contoh untuk hal ini.
c. Collective  Enforcement: adalah operasi  militer  dalam  jumlah  yang b e s a r   y a n g   d i b e n t u k   u n t u k mempertahankan korban dari agresi internasional  dan  memulihkan situasi  keamanan  dan  perdamaian dengan  menghancurkan  pasukan pihak aggressor .  Kasus  Perang Teluk dua dimana Kuwait di invasi oleh  Irak  yang  akhirnya  harus berhadapan  dengan Multinational Corporations adalah  contoh  nyata disini.  PBB  mengeluarkan  resolusi untuk  mengusir  Irak  dari  Kuwait dan  pelaksanaannya  dipimpin  oleh Amerika Serikat.
d. Election  Supervision :  termasuk disini  adalah  pengawasan  dan m o n i t o r i n g b e r l a n g s u n g n y a gencatan  senjata,  perlucutan persenjataan,  dan  pemilu  yang demokratis  sebagai  kelanjutan  dari persetujuan  perdamaian  antara k e l o m p o k   y a n g   s e b e l u m n y a berperang.  Disini  fungsi  bisa berkembang  menjadi  pembantu perangkat  keamanan  lokal.  Seperti misalnya misi PBB di Namibia pada akhir  tahun  1980  dan  di  Kamboja pada awal 1990.
e. Humanitarian  assistance  during
conflict: termasuk  disini  adalah pengangkutan  dan  pembagian pangan  dan  obat-obatan  untuk k e b u t u h a n   h i d u p   b i a s a n y a dilakukan  berkoordinasi  dengan NGO lokal dan internasional, untuk melayani penduduk selama konflik atau  perang.  Operasi  PBB  yang dilakukan di Somalia dan Bosnia di akhir tahun 1990 adalah contohnya.
f. State/nation  building :  termasuk disini  merestorasi  hukum  dan t a t a n a n   p a d a   s a a t   t e r j a d i k e k o s o n g a n   p e m e r i n t a h a n , merekonstruksi  infrastruktur  dan aparat  keamanan,  memfasilitasi transformasi  pemerintahan  dari otoritas  interim  ke  pemerintahan yang  sebenarnya.  PBB  melakukan semua tugas ini di Kongo pada awal tahun 1960-an.
g. Pacification: menumpas  gangguan m a s y a r a k a t ,   m e n g h a n c u r k a n kelompok bersenjata lokal menekan kelompok yang berperang dan yang ingin  memisahkan  diri,  serta menciptakan  hukum  dan  tatanan dalam  perang  saudara,  perang internasional, atau dalam kerusuhan n a s i o n a l   t e r u t a m a   y a n g membahayakan  nyawa  manusia, pelanggaran  HAM  dan  perusakan fasilitas  publik.  PBB  melakukan p e r a n   i n i   d a l a m   p e r a n
28 I Nyoman Sudira, Nuansa Baru Peranan PBB dalam Menjaga Perdamaian Selepas Perang Dingin:  Perspektif Resolusi Konflik
perdamaiannya di  Bosnia.
h. Preventive deployment. Terdiri dari penempatan pasukan di antara pihak yang  berperang  untuk  mencegah m e l u a s n y a   p e r t e m p u r a n . Penempatan  pasukan  PBB  di Macedonia  yang  dilakukan  pada a w a l   1 9 9 0   u n t u k   m e n c e g a h meluasnya  perang  di  kawasan Yugoslavia  adalah  contoh  dari penggunaan  non-tradisional  dari kekuatan bersenjata.
i. Arm  control  verification: termasuk inspeksi  dari  fasilitas  militer, pengawasan  penarikan  mundur pasukan, dan aktifitas lainnya yang biasanya  dilakukan  oleh  otoritas nasional dan bantuan teknis sebagai bagian  dari  kesepakatan  kontrol persenjataan.  Pasukan  penjaga p e r d a m a i a n   m u l t i n a s i o n a l melakukan  tugas  ini  pada  waktu operasi  gurun  Sinai  yang  diikuti dengan  perjanjian  damai  Mesir dan  Israel  1979.  Ini  adalah  sebuah p e r j a n j i a n     y a n g   s a n g a t berpengaruh  dalam  konstelasi politik  di  Timur  tengan  yang dikenal  dengan  perjanjian Camp David.
j. Protective  service: yang  dimaksud disini  adalah  penciptaan  tempat perlindungan  yang  damai,  zona
bebas  terbang,  untuk  melindngi kaum  sipil  dan  biasannya  tanpa pemberitahuan negara tuan rumah. Operasi  perlindungan  terhadap kaum  Kurdi  di  Irak  dan  kelompok Muslim  di  Bosnia  adalah  contoh dari misi ini.
k. I n t e r v e n t i o n   i n   s u p p o r t   o f democracy: sebuah  operasi  militer u n t u k   m e n g g u l i n g k a n pemerintahan  yang  ada  dan mendukung  pemerintahan  dari pemilu  yang  bebas  atau  untuk m e l i n d u n g i   p e m e r i n t a h a n demokratis yang ada dari ancaman. Operasi  ini  bisa  melibatkan  aksi militer  terhadap  kekuatan  anti demokratis,  dan  memberikan bantuan  dalam  penegakan  hukum, tatanan,  dan  selalu  mendukung rezim  yang  demokratis.  Invasi  AS ke Panama tahun 1980 dan ke Haiti tahun  1994  bisa  dijadikan  ilustrasi dari misi ini.
l. Sanction  enforcement: adalah penggunaan kekuatan militer (darat laut dan udara) untuk menjaga titik p e r s i n g g a h a n ,   m e n a h a n (barang/senjata)  selundupan  atau m e n g h u k u m   n e g a r a   y a n g melanggar  hukum  (pelanggar HAM).  Biasanya  dilakukan  oleh masyarakat  internasional  atau
I Nyoman Sudira, Nuansa Baru Peranan PBB dalam Menjaga Perdamaian Selepas Perang Dingin:  Perspektif Resolusi Konflik
pemerintahan  nasional  yang  tidak terkena  sanksi.  Blokade  terhadap Korea Utara, Iran, dan juga terhadap
32 Kuba adalah contoh untuk hal ini.

## Tantangan dan Prioritas Kedepan
Dua  orang  yang  menjadi  inisiator dari operasi peacekeeping secara terpisah dinobatkan  sebagai  peraih  hadiah  Nobel perdamaian:  Lester  Pierson  pada  tahun 1957, dan Anumerta Dag Hammarskjold pada  tahun  1961.  Penghargaan  juga diberikan  terhadap  pasukan  DK  PBB yang  sudah  melaksanakan  misinya
33 dibeberapa  negara.    Akan  tetapi,  tugas misi perdamaian tidaklah berhenti sampai d i s i n i .   S e i r i n g   d e n g a n   s e m a k i n kompleksnya  isu  dalam  konflik-konflik yang  terjadi  maka  tantangan  baru  pun akan muncul dan perlu diantisipasi untuk menentukan  langkah  misi  perdamaian kedepan. Mengingat pentingnya peranan misi perdamaian saat ini, juga berkenaan dengan  semakin  kompleksnya  isu  di wilayah  konflik  maka  misi  perdamaian
dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan di wilayah konflik.
Meskipun ada pengecualian seperti di  Libanon  dan  di  Kongo,  kebanyakan dari  misi  penjaga  perdamaian  yang d i b u a t   s e b e l u m   1 9 9 0   a d a l a h melalui/sepengetahuan  negara  konflik dimana  dukungan  dan  restu  akan diberikan.  Dalam  waktu  kedepan, mengingat adanya perkembangan dimana DK akan terlibat dimanapun setiap terjadi persoalan  yang  dianggap  mencancam keamanan internasional dan dalam situasi dimana restu dan ijin dari negara konflik bukan  lagi  sebagai  suatu  persyaratan, maka  ada  tuntutan  baru  yang  harus dipersiapkan  yaitu  misi  penjaga perdamaian  harus  selalu  siap  dengan segala  situasi  darurat  politik  juga  dalam situasi  perang  nasional  maupun  lokal. Lebih penting lagi misi perdamaian harus siap  bekerja  dalam  wilayah  yang  tanpa hukum dan sarat kekerasan.
Konflik-konflik  yang  terjadi terutama  setelah  Perang  Dingin  akan menjadi  ujian  bagi  DK  PBB  terutama mengenai kapabilitasnya sebagai penjaga perdamaian.  Kegagalan  yang  dialami  di Rwanda, Somalia, dan Bosnia yang sudah banyak dikritik oleh para teoritisi resolusi konflik,  harus  dijadikan  bahan  evaluasi untuk  peningkatan  kapasitas  operasi perdamaian  dan  menentukan  langkah
32 Pembahasan yang lengkap mengenai hal ini lihat misalnya,  Paul  F.  Diehl,  Daniel  Drucman  and James Wall, 1998, International Peace Keeping and  Conflic  Reslutons:  A  Taxonomic  Analysys with  Implications .  2006.  Conflict  Resolution Volume III, Sage Publications.
33 1.148  Personel  Prajurit  TNI  yang  tergabung dalam  Kontingen  Garuda  XVIII-C  yang  telah menjalankan misinya di Lebanon Selatan sesuai dengan  Resolusi  Dewan  Keamanan  No.  1701, mendapat  penganugrahan  medali  PBB. Tabloid Diplomasi , Edisi Oktober- 2009.
30 I Nyoman Sudira, Nuansa Baru Peranan PBB dalam Menjaga Perdamaian Selepas Perang Dingin:  Perspektif Resolusi Konflik
baru  kedepan.  Menjadi  penting  bahwa dalam  setiap  misinya  PBB  harus  selalu menekan jumlah korban sipil.
Di Rwanda  genocide sudah mengambil 800.000 nyawa hanya selama bulan  april  dan  juli  1994.  Inilah  yang sering  disebut  sebagai  petaka  besar diakhir  abad  20.  Kasus  yang  terjadi  di Bosnia  juga  harus  dijadikan  pelajaran: kota  muslim  Bosnia,  Srebrenica  yang dijadikan tempat aman bagi kaum muslim dan  di  bawah  resolusi  Dewan  keamanan PBB  No  819  (16  April  1993)  yang dikepung  oleh  milisi  Serbia,  ironisnya selama  pengepungan  8.000  penduduk Muslim harus meregang nyawa di depan mata  pasukan  perdamaian  Dewan 34 Keamanan PBB.
Kasus  diatas  serta  apa  yang  sejak tahun 2012 sedang diinisiatifkan PBB di kawasan  Timur  Tengah  terutama  dalam penggalangan  perdamaian Arab  Spring , menunjukan  bahwa  kedepan  nanti pasukan  keamanan  PBB  akan  selalu dihadapkan  dengan  isu-isu  peningkatan korban  jiwa,  ancaman  terorisme  bagi seluruh  umat  manusia,  maka  prinsip netral, imparsial, dan hanya memerankan mediasi  semakin  harus  ditinggalkan karena  tidak  sesuai  lagi  dengan  tuntutan jaman.  Dengan  demikian  dua  hal  yang
sudah  dimasukkan  dalam  laporan assesment DK  yaitu  prosess  refleksi untuk mengklarifikasi dan meningkatkan kapasitas  PBB  dalam  merespon  konflik- konflik  yang  terjadi  dan  menyadari kesalahan  dari  operasi peacekeeping dalam  beberapa  kurun  waktu  yang  lalu dan  berbenah  diri  untuk  menghadapi tantangan  kedepan  harus  segera
35 diprioritaskan.
S e p e r t i   t e l a h   d i s i n g g u n g sebelumnya,  bahwa  banyak  sekali perubahan  yang  terjadi  dalam  misi perdamaian  PBB  sejak  berakhirnya Perang  Dingin.  Meskipun  ada  beberapa batu  sandungan  (kasus  Rwanda  dan Somalia)  dalam  keberhasilan  misi perdamaian  yang  telah  dilakukan  PBB, tetap  harus  diyakini  bahwa  PBB  adalah satu-satunya  badan  yang  memiliki kemampuan  untuk  melindungi  dan menciptakan  perdamaian  bagi  negara- negara di dunia ini. Akan tetapi jika PBB ingin  mempraktekan peacekeeping yang efektif  maka  PBB  tidak  boleh  memberi peluang kepada negara besar atau koalisi besar seperti NATO untuk mengendalikan langkah yang ingin ditempuh.  Berikutnya PBB  juga  harus  selalu  meningkatkan kapabilitasnya  untuk  terlibat  di  setiap wilayah  konflik. Ada  beberapa  hal  yang
34 Wibke Hansen, Oliver Ramsbotham. Op.cit. Hal. 6.
35 United Nations 1999, Report of the Independent Inquiry  into  the Actions  of  the  United  Nations During  the  1994  Genocide  In  Rwanda .  New York, United Nations. Hal. 81.
I Nyoman Sudira, Nuansa Baru Peranan PBB dalam Menjaga Perdamaian Selepas Perang Dingin:  Perspektif Resolusi Konflik
mendukung  ke  arah  perbaikan  ini seperti  misalnya  pembentukan Rapidly Deployable  Misson  Headquarters (RDMHQ) dan UN Standby Arrangement System (UNSAS)  yang  didirikan  untuk meningkatkan  kualitas  dan  rentang  dari sumber peacekeeping yang  disediakan oleh Department  of  Peacekeeping Operations (DPKO).  Terdapat  juga  ada Standby  High  Readiness  Brigade (SHIRBRIG)  yang  di  galang  Denmark dengan  jumlah  pasukan  4.000-5000 personil  yang  mampu  dikirim  ke  daerah
36 konflik dalam tempo 13-15 hari.

## Catatan Penutup
Mengacu  pada  dinamika  peranan PBB dalam misi perdamaian yang sudah dibicarakan diatas, ada indikasi yang kuat bahwa  sejak  selepas  Perang  Dingin  dan dimasa  yang  akan  datang  peran  PBB sebagai penjaga keamanan akan semakin meningkat. Paling tidak ada empat alasan mengenai hal ini. Pertama , meningkatnya k a p a s i t a s   y a n g   d i m i l i k i   D e w a n Keamanan  dalam  melakukan  tindakan operasi  perdamaian  disertai  dengan besarnya  dukungan  dan  peningkatan
otoritas  penggunaan  pasukan  militer termasuk  pemberian  sanksi  secara langsung  akan  meningkatkan  aktifitas peran PBB  dalam operasi perdamaian.
K e d u a , s e m a k i n   m e n i n g k a t   d a n m e n g u a t n y a   p e n e g a k a n   t e r h a d a p demokratisasi,  Hak  Asasi  Manusia,  dan isu-isu  kemanusiaan  akan  memberikan legitimasi  bagi  negara-negara  untuk memberikan  perhatian  pada  kejadian- kejadian  yang  bertentangan  dengan prinsip demokrasi, melanggar Hak Asasi Manusia  dan  mengancam  harkat  hidup orang  banyak. Ketiga, masih  banyaknya konflik  internal  yang  terjadi  apakah karena  krisis  pemerintahan,  perang saudara,  akan  membawa  dampak  pada semakin  banyaknya  pengungsi  yang mengalir  dari  daerah  konflik  ke  negara lain dan pada akhirnya akan mengundang perhatian  dunia  dan  PBB  untuk
37 mengambil  tindakan. Keempat atau yang terakhir, peningkatan informasi yang meningkat  pesat  sudah  membuat  dunia menjadi  sangat  transparan  dan  hampir tidak  ada  permukaan  dunia  yang  tidak terjangkau. Hal ini menjadi faktor penarik
36 P.  Langille,  2000. Conflict  Prevention:  Option for  Rapid  Deployment  and  United  Nations Standing Forces . Dalam Oliver Rambotham dn Tom  Woodhouse,  2000.  Peacekeeping  and Conflict  Resolution.London  Frank  Cass.Hal. 219-253.
3 7 Adam  Robert,  1997, New  Criteria  for Intervention in the Post-Cold War Period. Dalam
Peter  Wallensteen  (ed),  1997, International Intervention:  New  Norm  in  the  Post  Cold  war Era?, Upsala  University,  Department  of  Peace and Conflict Research.Hal. 140.
32 I Nyoman Sudira, Nuansa Baru Peranan PBB dalam Menjaga Perdamaian Selepas Perang Dingin:  Perspektif Resolusi Konflik

## Daftar Pustaka
Betts K. Richard, 1994. The Delusion of Impartial Intevention .Foreign Affairs, 73, 6.
Barash P. David dan Charles P. Webel. 2002. Peace and Conflict Studies. London, Sage Publications.
Diehl F. Paul, Daniel Druckman and James Wall, 1998, International Peace Keeping and Conflic  Reslutons: A  Taxonomic Analysys  with  Implications .  Journal  Of  Conflict Resolution, 42 (1) (1998).
Fisher Simon at.all. 2000. Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak . The British Council.
Fisher J. Ronald, 1997, Interactive Conflict Resolution , Syracuse University Press.
Johan  Galtung,  1976. Three  Approaches    to  Peace:  Peacemaking,  Peacekeeping  and Peacebuilding . Dalam, Galtung Johan: Peace War and Defense: Essays in Peace Research II, Copenhagen, Christian Ejlers.
Harriss, John (ed). 1995, The Politics of Humanitarian Intervention , London and New York, Pinter books.
Hansen, Wibke, Oliver Ramsbotham, Tom Woodhouse, 2001, Hawkes and Doves: Peace Keeping and Conflic Resolutions. Berghof Research Center for Costructive Conflict Management.
International Peace Academy, 1984. The Peacekeeper's Handbook , New York, Pergamon.
Langille.P, 2000. Conflict Prevention: Option for Rapid Deployment and United Nations Standing  Forces.  Dalam  Rambotham,  Oliver  dn  Tom  Woodhouse,  2000. Peacekeeping and Conflict Resolution.London Frank Cass.
Makinda,  Samuel,  1993, Seeking  Peace  from  Chaos:  Humanitarian  Intervention  in Somalia . Boulder Co. Lyne Reinner.
Rambotham,  Oliver  dn  Tom  Woodhouse,  2000. Peacekeeping  and  Conflict Resolution .London Frank Cass.
Robert, Adam, 1997, New Criteria for Intervention in the Post-Cold War Period . Dalam Wallensteen,   Peter (ed), 1997, International Intervention: New Norm in the Post Cold war Era? Upsala University, Department of Peace and Conflict Research.
Rieff,  David,  1994, The  Illusions  of  Peacekeeping , World  Policy  Journal,  11,  3,  Bjorn Scogmo,  1989, UNIFIL:  International  Peacekeeping  in  Lebanon,  1978- 1988, Boulder ColoradoLyne Reyner.
Tabloid Diplomasi, Edisi Oktober- 2009.
I Nyoman Sudira, Nuansa Baru Peranan PBB dalam Menjaga Perdamaian Selepas Perang Dingin:  Perspektif Resolusi Konflik
United Nations 1999, Report of the Independent Inquiry into the Actions of the United Nations During the 1994 Genocide In Rwanda. New York, United Nations.
United  Nation,  DPA  (2014) Peace  Agreement  Database , United  Nation  Peacemaker Wallensteen,   Peter (ed), 1997, International Intervention: New Norm in the Post Cold war Era?, Upsala University, Department of Peace and Conflict Research.
Wallensteen, Peter. 2002, Understanding Conflict Resoluton: War, Peace and the Global System . Sage publications
Weiss G. Thomas, David Forsythe, dan Roger A. Coate, 2001. The United Nations and rd Changing World Politics .(3  edn). Boulder Co, Wesview Press.
Werner  Bauwens  dan  Luc  Reychler,  1994. The  Art  of  Conflict  Prevention ,  New York, Brassey's.
34 I Nyoman Sudira, Nuansa Baru Peranan PBB dalam Menjaga Perdamaian Selepas Perang Dingin:  Perspektif Resolusi Konflik