## KAJIAN HUKUM PASAL KONTROVERSIAL DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERTANAHAN DI INDONESIA
Yudi Kornelis 1 , Wini Rosalya 2
1,2 Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia
e-mail : 1851072.wini@uib.edu

## ABSTRAK
Sehubungan  dengan  wacana  kebijakan,  perencanaan  dan  perancangan,  maka  perlu  dicegah segala  bentuk  kebijakan  dan  peraturan  perundang-undangan  yang  dianggap  menghambat reformasi pertanahan secepatnya. Pada saat yang sama, kita harus mengkritisi dan mewaspadai rancangan  kebijakan  yang  dapat  mempercepat  pelaksanaan  land  reform,  serta  memberikan banyak  masukan  mulai  dari  rancangan  hingga  penetapan  dan  pelaksanaan.  Kesimpulan  dari pasal  ini  adalah  bahwa  RUU  pertanahan  masih  memiliki  banyak  kelemahan  pada  banyak ketentuan  yang  dapat  menghambat  pelaksanaan  land  reform.  Sikap  dan  pandangan  publik terhadap  RUU  pertanahan  menjadi  salah  satu  bentuk  kritik  dan  penolakan.  Metode  dalam penelitian  ini  adalah  yuridis  normatif  untuk  menganalisis  deskriptif.  Bahan  yang  digunakan dalam penelitian meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dari studi pustaka dengan menggunakan studi dokumentasi dan penelitian hukum normatif.  Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  kehadiran  rancangan  undang-undang pertanahan sebagai peluang dan ancaman yang perlu diwaspadai. Namun rancangan undang- undang  juga  masih  banyak  terdapat  kelemahan  dalam  beberapa  pasalnya  sehingga  dapat menghambat pelaksanaan reformasi agraria.
Kata Kunci : Kontroversial, Reformasi Agraria, Pertanahan

## ABSTRACT
In connection with the discourse of policy, planning and design, it is necessary to prevent all forms of policies and laws which are deemed to hinder land reform as soon as possible. At the same time, we must criticize and be aware of the draft policies that can accelerate the implementation of land reform, and provide a lot of input from design to stipulation and implementation. Watch out. The conclusion of this article is that the Draft Law on land still has many weaknesses in many provisions which could hinder the implementation of land reform. Public attitudes and views towards the draft law on land are a form of criticism and rejection. The method in this research is normative juridical to analyze descriptive. The materials used in the research include primary, secondary and tertiary legal materials. The data in this study were collected from literature studies using documentation studies and normative legal research. The results of this study indicate that the presence of the draft land law is an opportunity and a threat that needs to be watched out for. However, the draft law  also  contains  many  weaknesses  in  several  articles  that  can  hinder  the  implementation  of agrarian reform.
Keywords : Controversial, Agrarian Reform, Land

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (September, 2021)

## PENDAHULUAN
Pelaksanaan reformasi agraria saat ini sedang baru dilaksanakan karena pemerintah yang dipimpin oleh presiden Joko Widodo melakukan kajian ulang terhadap undang-undang yang sudah ada.  Dilakukannya  reformasi  agraria  menjadi  rencana  kerja  pemerintah  yang  akan  disusun berbentuk  rencana  dan  strategi  pelaksanaan  reformasi  agraria  secara  keseluruhan  atau  nasional yang  sedang  disiapkan  oleh  pemerintah.  Penyusunan  legalisasi  dan  regulasi  akan  membuat reformasi agraria menjadi reformasi an yang legal hukum. Negara terus mendorong pembaruan reformasi agraria dengan maksud untuk memberikan substansi pada proses penyusunan kebijakan legislasi dan regulasi pelaksanaan reformasi agraria di Indonesia. 1
Secara umum pemerintah memandang pentingnya rancangan undang-undang pertanahan sebagai dasar hukum um.uns untuk bagian-bagian yang penting terkait dengan agenda reformasi agraria.  Dilihat  dari  rancangan  undang-undang  pertanahan  yang  dikeluarkan  oleh  konten Substansial  Republik  Demokratik  Rakyat.  Dalam  draf  UU  Pertanahan  Republik  Demokratik Rakyat  telah  merumuskan  banyak  ketentuan  tentang  hak  dan  kewajiban  objek  land  reform, penerima  land  reform,  pengelola  land  reform,  penerima  land  reform,  dan  penerima  reformasi pertanahan. Lebih banyak regulasi mengenai implementasi land reform diatur oleh pemerintah. 2
Tujuan  utama landreform adalah  mewujudkan  keadilan  dalam  tatanan  pertanahan, mewujudkan kesejahteraan dalam land reform, dan menegakkan kedaulatan negara Indonesia atas wilayahnya.  RUU  pertanahan  sangat  penting  untuk  menerjemahkan  prinsip-prinsip  dasar “Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Reformasi Agraria” sebagai dasar pokok-pokok agraria  formasi  agraria  dalam  undang-undang  pokok  agraria  yang  meliputi  kemanusiaan kebangsaan  sosialisme  sejahteraan  agraria  dan  keadilan.  Dalam  merespon  rencana  penyusunan rancangan  undang-undang  pertanahan  hal  ini  bersumber  dari  beberapa  pertanyaan  yang  terus bermunculan misalnya seperti bagaimana posisi rancangan undang-undang pertanahan terhadap undang-undang pokok agraria tahun 1960, apakah rancangan undang-undang pertanian menjadi jalan keluar bagi persoalan reformasi agraria yang ada. Kritik dan saran terhadap perekonomian pertanian dan pertanahan dimasukkan ke dalam rumusan dan akan di bahas lebih lanjut dalam proses pembaha san di DPR RI. 3
Penelitian  terdahulu  telah  dilakukan  oleh  Ana  Silviana  yang  berfokus  pada  “polemik penundaan  pengesahan  Rancangan  Undang-Undang  (RUU)  Pertanahan 4 ”.  Penelitian  tersebut dilakukan  dengan  mengkaji  dua  isu  krusial  di  atas,  yaitu  isu  krusial  tentang  Hak  Pengelolaan (HPL) dan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (MHA). Penelitian lainnya telah dilakukan Liza Dzulhijjah yang mengkaji mengenai “RUU Pertanahan dan Sejarah Panjang Reformasi Agraria” 5 ; Serta Penelitian yang dilakukan Ida Nurlinda mengenai “Telaah Atas Materi Muatan Rancangan
1 L. Dzuhijah, RUU Pertanahan dan Sejarah Panjang Reformasi Agraria. Gema Keadilan: 2015. h. 67
2 Nurlinda, Telaah Atas Materi Muatan Undang-Undang Pertanahan. Jurnal Bina Mulia Hukum: 2016. h. 43
3 Safitri, M. A. (2015). Meninjau Kembali Hak Pengelolaan dalam Rancangan Undang-Undang Pertanahan. Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik) , 1 (2), 103-122., hlm. 104.
4 Silviana, A. (2019). Polemik Penundaan Pengesahan Rancangan Undang-Undang (Ruu) Pertanahan. Diponegoro Private Law Review , 4 (2)., h 1 5 Dzuhijah, L. (2015). RUU Pertanahan dan Sejarah Panjang Reformasi Agraria . Gema Keadilan Vol.2 Nomor 1 pp. 78-88, Oktober 2015.

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (September, 2021)
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
UndangUndang Pertanahan 6 ”. Penelitian tersebut mengkaji mengenai uraian materi muatan RUU serta pentingnya dikaji kedudukan RUU Pertanahan dalam sistem agraria nasional. Berdasarkan uraian latar belakang di atas dan beberapa penelitian terdahulu, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut 1) Bagaimanakah  pembaharuan UU Pertanahan di Indonesia? dan 2) Apa saja pasal-pasal kontroversial dalam RUU Pertanahan?

## METODE PENELITIAN
Soerjono Soekanto & Sri Mamudji dalam bukunya menyebutkan “penelitian merupakan suatu  sarana  pokok  dalam  pengembangan  ilmu  pengetahuan  maupun  teknologi.  Hal  ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi  dan  konsisten  melalui  proses  penelitian  tersebut  diadakan  analisa  dan  konsisten. Melalui  proses  penelitian  tersebut  diadakan  analisa  dan  konstruksi  terhadap  data  yang  telah dikumpulkan dan diolah”. 7 Maka penelitian ini mengunnakan metode penelitian hukum normatif dengan  pendekatan  perundang-undangan  dengan  menganalisis  data  sekunder  atau  data  yang diperoleh secara tidak langsung

## PEMBAHASAN

## Kajian Hukum Pembaharuan UU Pertanahan di Indonesia
Segala bentuk kebijakan dan pembaruan legislasi atau regulasi yang dapat menghambat pelaksanaan  reformasi  agraria  sudut  seharusnya  untuk  dicegah  dan  dibatasi  sejak  sekarang. Sedangkan untuk ancangan kebijakan yang memungkinkan memperlancar pelaksanaan reformasi agraria harus dikritisi dan diberikan masukkan sejak perancangan awal hingga pelaksanaannya. Ada 4 poin penting dari keberlakuan rencangan undang-undang pertanahan: 8
1. Setelah  keberlakuan  undang-undang  nomor  5  tahun  1960  tentang  peraturan  dasar  pokok- pokok  agraria  dan  ketetapan  MPR  nomor  IX/MPR/2001  tentang  pembaruan  agraria  dan pengelolaan  sumber  daya  alam  belum  ditemukan  kebijakan  yang  khusus  melaksanakan program-program reformasi agraria. Walaupun rancangan undang-undang pertanahan bukan menjadi  rancangan  undang-undang  yang  secara  khusus  ditujukan  untuk  pelaksanaan reformasi  agraria  namun  substansi  dan  strategi  rancangan  undang-undang  ini  berkaitan dengan agenda penataan pemilikan dan penguasaan tanah yang merupakan inti dari sebuah reformasi agraria.
2. Walaupun reformasi sudah 20 tahun namun reformasi agraria belum juga dapat dilaksanakan. Rancangan undang-undang pertanahan disusun di atas hak inisiatif DPR RI dan membuka peluang  bagi  nilai-nilai  substansi  yang  relevan  untuk  mendorong  pelaksanaan  reformasi agraria.
6 Nurlinda, I. (2016). Telaah Atas Materi Muatan Undang-Undang Pertanahan. Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol.1, No 1, September 2016 ISSN 2528-7273
7 Soekanto, S., & Mamudji, S. (1985). Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat , Jakarta:Raja Grafindo Persada, h. 1.
8 Pranoto, Pembangunan Negara, Hukum Pertanahan Indonesia, dan Kembalinya Tanah Kasultanan di Yogyakarta, Jurnal Politik: h. 49

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (September, 2021)
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
3. Penyempurnaan  peraturan  dasar  pokok-pokok  agraria  melalui  revisi  undang-undang  1960 yang menjadi kontroversi perlu diperjelas dengan konteks pembentukan rujukan legal formal bagi pelaksanaan reformasi agraria. Dengan kata lain bahwa undang-undang pokok agraria tahun  1990  tetap  layak  untuk  dipertahankan  dan  dijadikan  rujukan  pokok  hukum  agraria nasional untuk dapat mengoperasionalkan dalam berbagai peraturan perundang-undang yang bersifat menjalankan mandat mandat yang terkandung dalam bidang pertanahan.
4. Keberadaan  rancangan  undang-undang  pertanahan  harus  dapat  dicegah  dari  kepentingan- kepentingan politis dan kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang 1945. Maka rancangan undang-undang pertanahan harus konsisten dengan tujuan bangsa Indonesia untuk  menjadikan  tanah  air  dan  kekayaan  alam  untuk  tetap  dikuasai  dan  dipergunakan sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat. 9
Secara  umum  RUU  pertanahan  yang  disusun  oleh  Majelis  Nasional  Indonesia  dan dikeluarkan  pada  3  Februari  2016  memuat  14  pasal  dan  102  pasal.  Pada  bab  pertama  RUU pertanahan  dijelaskan  ketentuan  umum,  bab  kedua  berisi  prinsip-prinsip,  bab  ketiga  berisi hubungan  antara  masyarakat  adat  dan  masyarakat  tanah,  dan  bab  keempat  berisi  tentang  land reform termasuk dalam Bab 5, pendaftaran tanah di bab 6, pembebasan tanah untuk kepentingan umum dan konversi tanah termasuk dalam bab 7, penyediaan tanah untuk tujuan agama dan sosial dibahas dalam bab 8, dan penyediaan tanah untuk tujuan agama dan sosial ada di bab 9. Mengenai penyelesaian  sengketa,  Bab  10  tentang  restrukturisasi  penguasaan  atas  penggunaan  dan penggunaan lahan, Bab 11 tentang sanksi, Bab 12 tentang denda, Bab 13 tentang klausul transisi, dan terakhir Bab 14 tentang menutup-nutupi .

## Pasal-Pasal Kontroversial dalam RUU Pertanahan di Indonesia
Sejumlah masyarakat mengamati beberapa pasal yang kontroversial di dalam rancangan undang-undang pertanahan. 10 Rancangan undang-undang ini dinilai terlalu membela kepentingan investor dan membuat kedudukan rakyat semakin lemah dalam permasalahan agraria. Alasan yang mereka kemukakan adalah:
1. Land reform tidak begitu penting karena diyakini hanya meniru isi Perpres Nomor 86 Tahun 2018.
2. RUU  Pertanahan  Pasal  25  memperpanjang  masa  berlaku  hak  pertanian  hingga  90  tahun, dibandingkan dengan 35 tahun sebelumnya. Perluasan ini hanya bisa dilakukan satu kali, dan RUU  pertanahan  memperhitungkan  faktor-faktor  seperti  umur  pabrik,  dan  jangka  waktu perpanjangan bisa diperpanjang hingga 2 kali. Namun, masih belum jelas pemerintah mana yang memutuskan peraturan ini, pasal ini hanya menguntungkan kepentingan investor dan menyulitkan masyarakat dalam memperoleh hak atas tanah.
3. Masyarakat  khawatir  RUU  pertanahan  bisa  menimbulkan  masalah  baru,  karena  tidak  ada mekanisme yang baik untuk menyelesaikan konflik tanah, sehingga hanya pengadilan tanah yang bisa muncul.
4. Nama pemegang izin hak usahatani dirahasiakan.
9 Gunawan, RUU Pertanahan:Antara Mandat dan Pengingkaran Terhadap UUPA 1960 . Bhumi,  Jurnal Agraria dan Pertanahan: 2014. h. 23
10 Azhar, M. (2019). Omnibus Law sebagai Solusi Hiperregulasi Menuju Sonkronisasi Peraturan Per-Undang- undangan di Indonesia. Administrative Law and Governance Journal , 2 (1), 170-178., hlm. 172.

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (September, 2021)
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
5. Terdapat  ancaman  pidana  bagi  korban  penggusuran  bagi  masyarakat  yang  berusaha  untuk mempertahankan  tanahnya  dari  penggusuran.  Selain  itu  juga  dijelaskan  bahwa  ancaman pidana 15 tahun penjara dan denda maksimal 15 miliar bagi setiap orang yang menyebabkan sengketa lahan, padahal sengketa tentang pertanahan adalah sengketa yang menjadi paling banyak aduannya selama 2018. 11
Ada  beberapa  pasal  yang  menjadi  di  kontroversi  yang  penting  untuk  mendapatkan perhatian  bersama.  Selain  mengenai  substansi  pokok  pertanahan  yang  akan  diatur  dalam rancangan undang-undang agraria, namun juga menyangkut bentuk pelaksanaan reformasi agraria di  dalam  rancangan  undang-undang  pertanahan.  Pasal-pasal  yang  termuat  dalam  rancangan undang-undang pertahanan menjadi ukuran reformasi agraria dalam menguji kelayakan rancangan undang-undang pertahanan untuk dijadikan acuan bagi pelaksanaan reformasi agraria di Indonesia. Walaupun  rancangan  undang-undang  pertanahan  ini  bukanlah  produk  yang  khusus  untuk melaksanakan reformasi agraria tapi dapat menjadikan penentu dalam beberapa sektor pada bidang pertanahan.

## 1. Pasal Pendaftaran Tanah
Dalam rangka pelaksanaan reformasi pertanahan, termasuk bidang pertanahan, pendaftaran tanah dilakukan secara serba bisa. Pendaftaran sangat penting karena informasi yang lengkap dan akurat tentang hak guna lahan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan akan menjadi dasar agenda restrukturisasi pertanian melalui alokasi dan konsolidasi lahan. Pemerintah Indonesia harus memberikan  informasi  yang  relevan,  tidak  hanya  menyediakan  kebutuhan  administrasi.Tujuan utamanya  adalah  mengetahui  struktur  pertanian,  masalah  administrasi  dan  praktek  dunia pertanahan,  untuk  mencapai  sistem  pengelolaan  lahan  terpadu  yang  dapat  menghilangkan departementalisme,  mempersiapkan  penggunaan  lahan.  rencana  di  tingkat  nasional  dan  Upaya pencapaian tujuan land reform. 12
Sayangnya, hal-hal tersebut belum terungkap dalam ketentuan pendaftaran tanah pada Bab VI  RUU  Pertanahan.  Tujuan  pendaftaran  tanah  adalah  untuk  menjamin  kepastian  hukum  dan memberikan informasi tentang ketidaksetaraan status dan kondisi pemilikan dan penguasaan tanah di suatu wilayah tertentu.Tanda ekses terbesar yang dapat dijadikan objek landreform ditemukan, dan tidak adanya tanah yang dapat berupa objek land reform Digunakan sebagai objek land reform, pengujian tanah milik negara dan sumber daya alam lainnya yang berpotensi untuk dijadikan objek land reform, pengertian berapa luas tanah suatu lembaga atau badan hukum atau perusahaan entitas memiliki,  dan  kepemilikan  adalah  milik  daerah.  Untuk  alasan  di  atas,  pendaftaran  tanah  harus didasarkan pada ketentuan-ketentuan berikut ini:
1. Pendaftaran tanah di Indonesia harus diberlakukan untuk semua hutan dan non-hutan di seluruh  kawasan  Indonesia.  Sektor  pertanian  dari  Kementerian  BPN  dan  Kementerian LHK harusnya dapat dihentikan oleh RUU Pertanahan. Proses pendaftaran tanah seperti
11 O. C Nugroho. Konflik Agraria di Maluku Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia. Jurnal HAM: 2018. h. 113
12 T.D  Anggraeni, Interaksi  Hukum  Lokal  Dan  Hukum  Nasional  Dalam  Urusan  Pertanahan  di  Daerah  Istimewa Yogyakarta , Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional. h. 106
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
itu  harus  berlaku  untuk  seluruh  tanah  di  Indonesia  dan  dicatat  juga  dapat  dijelaskan  di dalam peta. Seluruh proses pendataan dalam pendaftaran tanah ini biasanya dilakukan oleh sebuah  instansi  bidang  pertanahan  yang  terpercaya  serta  kuat  pihaknya  terhadap melindungi kepada rakyat kecil.
2. Pendaftaran tanah bukan hanya untuk pembuatan seritifkat dari tanah  dan kan juga satu rangkaian untuk melakukan persiapan pelaksanaan reformasi agraria. Bagan pendaftaran tanah  harus  sistematis  dan  lengkap  yang  diberlangsungkan  dan  ditunjukkan  untuk mendapatkan  gambaran  ketimpangan  di  sebuah  wilayah  yang  akhirnya  menjadi  objek reformasi  agraria  dalam  pemerintahan.  Beberapa  tata  cara  pendaftaran  tanah  untuk reformasi agraria, sebagai berikut:
a. Memaksimalkan peran pejabat kementerian BPN dengan keterampilan survei tanah dan manajemen pendaftaran.
b. Memaksimalkan peran pejabat kementerian yang memiliki kemampuan pengelolaan administratif dalam mengukur dan mendaftarkan kawasan hutan
c. Pelajari  tentang  peran  pejabat  pemerintah  desa  melalui  pendidikan  dan  pelatihan khusus tentang land reform dan pengelolaan lahan di Indonesia
d. Maksimalkan partisipasi masyarakat.
3. Transparansi seluruh rangkaian proses dari pendaftaran tanah, diawali dari pengumpulan dan pengolahan data serta identifikasi fisik hingga pengolahan data fisik dan hukum atas tanah, harus memudahkan masyarakat dalam memahami proses pendaftaran dan informasi publik dalam proses penerbitannya. mendapatkan dokumen hak atas tanah. Informasi pendaftaran tanah dapat diungkapkan dengan menggabungkan data identitas penduduk perusahaan atau badan  hukum  dengan  hak  guna  tanah.  Jadi  begini  dengan  cara  ini,  dimungkinkan  untuk memastikan kontrol publik dalam regulasi dan peruntukan pertanian di suatu daerah.
4. Pemanfaatan teknologi informasi secara penuh terkait dengan masalah pertanahan. Karena tanah  menjadi  objek  statis  secara  terkoordinasi,  tetapi  di  atas  tanah  adalah  bangunan tumbuhan  yang  dinamis  dan  masyarakat  yang  bergerak.  Masalah-masalah  seperti  ini memerlukan hubungan ke teknologi informasi tanah sehingga badan hukum atau pemerintah dapat memperbarui informasi.
5. Pendaftaran tanah didasarkan pada prinsip-prinsip tata guna tanah dan tata ruang dan tidak mengatur hubungan antara negara tanah, badan hukum atau pemerintah. Untuk mencapai tujuannya, pemberian hak atas tanah juga harus memperhatikan prioritas hak atas tanah di bidang komersial.undang-undang pokok agraria pasal 12 dan 13.
6. Mengumpulkan  data  tentang  status  dan  status  kawasan  hutan,  tujuannya  adalah  untuk memahami siapa yang menguasai dan mengoperasikan kawasan hutan di kawasan tersebut, memahami berapa luas lahan yang ada di kawasan hutan, memahami ekologi alam dan status administrasi  hutan.  kawasan  hutan,  dan  mengetahui  kawasan  hutan  Kawasan  hutan  yang berpotensi untuk dijadikan bahan sasaran land reform
.

## 2. Klausul Hak Atas Tanah
Dalam kerangka penyelenggaraan land reform, tujuan hak atas tanah semata-mata untuk memperkuat  kepemilikan  orang  yang  kurang  mampu  atau  miskin  secara  ekonomi,  dan  untuk mencegah pengalihan kepemilikan tanah dan fungsi tanah menjadi sasaran land reform. Jenis dan

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (September, 2021)
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
bentuk hak atas tanah yang dialokasikan kepada masyarakat miskin untuk objek penggalian harus sesuai dengan tujuan land reform. Dalam Bab 4 rancangan undang-undang pertanahan tentang hak atas tanah, beberapa penjelasan diberikan prinsip hak atas tanah objek reforma agraria, bentuk atau model hak atas tanah dalam reformasi agraria, ketentuan khusus mengenai hak atas tanah dalam reformasi agraria. 13
Hak  atas  tanah  masyarakat  adat  juga  harus  mendapat  penekanan  di  dalam  rancangan undang-undang  pertanahan,  terpenting  adalah  tentang  penguatan  hak  atas  tanah  dan  nilai-nilai yang  mengatur  hubungan  antara  manusia  dengan  tanah.  Hak  atas  tanah  harus  mampu mengkoordinir  hak  lainnya  yang  bersifat  umum  dan  tidak  hanya  individual.  Kemudian  secara geografis hak masyarakat adat juga harus meliputi seluruh benda maupun makhluk hidup yang bernilai dan sakral bagi masyarakat adat tersebut. 14
Berdasarkan pertimbangan yang ada tersebut maka kebijakan yang ditetapkan pemerintah harus akan dilaksanakan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah di Indonesia. Hal ini sangat penting,  dan  sudah  diatur  dalam  BAB  4  RUU  Pertanahan,  yang  bertujuan  untuk  memastikan pengurangan ketimpangan dan mencegah monopoli tanah di beberapa sengketa tanah di Indonesia. RUU Pertanahan harus konsisten dengan beberapa aspek kunci dalam rangka penguatan hak atas tanah (sebagai obyek land reform) agar dapat berdampak signifikan pada topik-topik di atas, antara lain:
1. Di  bawah  latar  belakang  pelaksanaan  land  reform,  hak  atas  tanah  menganut  asas  saling menguasai dan pengusahaan melalui gotong royong
2. Perlu dipastikan bahwa hak atas tanah masyarakat penerima tanah objek land reform memiliki kekuatan hukum yang paling kuat.
3. Hak  atas  tanah  rakyat  harus  menghindarkan  kemudahan  untuk  proses  alih  fungsi  dan  Ali pemilikan dan penguasaan tanah kepada pihak luar. 15

## 3. Pasal Penyelesaian Konflik Agraria
Pasal yang menjadi kontroversial selanjutnya dalam rancangan undang-undang pertanahan adalah  tidak  mengatur  penyelesaian  konflik  yang  secara  adil.  Walaupun  dalam  bab  IX penyelesaian sengketa namun pada pelaksanaannya penyelesaian yang dimaksud dalam rancangan undang-undang pertanahan masih belum memenuhi kebutuhan karena Hanya untuk mendirikan pengadilan  tanah.  Mekanisme  dan  tahapan  penyelesaian  konflik  pertanahan  merupakan  bagian penting  dari  implementasi  land  reform.  Rancangan  UU  Ketahanan  Nasional  harus  dianggap sebagai isu penting dalam penyelesaian konflik pertanahan, dan harus ditangani dan diselesaikan dalam  bentuk  pertanahan.  RUU  pertanahan  harus  memasukkan  prinsip-prinsip  untuk
13 Wardhani, Disharmonis Antara RUU Cipta Kerja BAB Pertanahan Dengan Prinsip-Prinsip UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Journal of Chemical information and Modeling: 2013.
14 Primawardani. Perlindungan  Hak  Masyarakat  Adat  dalam  melakukan  aktivitas  ekonomi,  sosial  dan  budaya  di Provinsi Maluku . Jurnal HAM: 2017. h.165
15 O. Sitorus, Penataan Hubungan Hukum Dalam Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Sumber Daya Agraria (Studi Awal Terhadap Konsep Hak Atas Tanah dan Ijin Usaha Pertambangan). Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan, h. 29

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (September, 2021)
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
menyelesaikan konflik pertanian, mekanisme dan tahapan untuk menyelesaikan konflik pertanian, dan institusi yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan konflik pertanian.
Cara penyelesaian konflik tanah, khususnya konflik tanah, merupakan hukum yang sangat formal,  hanya  berdasarkan  hukum  positif,  dengan  mengabaikan  pandangan  dan  saran  metode sosial budaya dan kemanusiaan dari RUU Pertanahan. Oleh karena itu, harus mampu membedakan antara sengketa sipil dan konflik sosial-tanah. Mekanisme dan kelembagaan yang ada harus secara fundamental menyelesaikan permasalahan tersebut, dan permasalahan tersebut menjadi tantangan dalam  implementasinya  undang-undang  pertanahan.  Karenanya  harus  landasan  untuk penyelesaian konflik agraria bagi kasus-kasus pertahanan yang bersifat struktural, lintas sektoral, dan menimbulkan banyak korban akibat kebijakan ataupun perampasan tanah.
Pengadilan  tanah  hanya  bisa  dilaksanakan  jika  Indonesia  sudah  memiliki  sistem pengelolaan pertanahan yang baik. Oleh karena itu, perlu ditetapkan prinsip-prinsip penanganan dan penyelesaian konflik pertanian, diantaranya: 16
1. Mengevaluasi konflik tanah sebagai konflik antara tanah dan sumber daya alam lainnya, sehingga  pihak-pihak  yang  menggunakan  kebijakan  nasional  berhak  untuk  menerbitkan hak  atau  izin  tertentu  dari  individu  dan  badan  usaha  atas  tanah  dan  sumber  daya  alam lainnya.
2. Memposisikan masyarakat yang mengalami konflik lahan sebagai partai politik yang hanya dapat diprioritaskan dalam berbagai bentuk penyelesaian lahan
3. Dengan  mengedepankan  metode  manusiawi,  metode  penyelesaian  konflik  pertanian digunakan sebagai alternatif dari pengadilan
4. Mengkaji kebijakan nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah berdasarkan konflik lahan sebagai akar atau penyebabnyaMenutup kemungkinan rakyat sebagai korban konflik dalam menguasai tanah dan kekayaan alam lainnya yang sebelumnya terampas oleh kebijakan negara yang dijalankan pemerintah
5. Memastikan  rakyat  yang  sebelumnya  sebagai  korban  konflik  dapat  bertransformasi menjadi seorang pejuang agraria melalui penguatan haknya atas tanah dan kekayaan alam lainnya.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Rancangan undang-undang pertanahan hadir di tengah keperluan untuk memaksimalkan sejumlah ketentuan dalam undang-undang pokok agraria tahun 1960 dan membuat payung hukum lebih kuat untuk pelaksanaan reformasi agraria. Namun pada saat yang sama sulit untuk dihindari bahwa  sejarah  penolakan  undang-undang  pokok  agraria  oleh  berbagai  undang-undang  sektoral untuk  menghapuskan  undang-undang  pokok  agraria  menjadikan  kehadiran  rancangan  undang- undang  pertanahan  sebagai  peluang  dan  ancaman  yang  perlu  diwaspadai.  Namun  rancangan undang-undang juga masih banyak terdapat kelemahan dalam sejumlah pasalnya sehingga dapat
16 Sumarja. Larangan Pengasingan Tanah dan Peluang Investasi Asing di Indonesia. Jurnal Media Hukum: 2014.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
menghambat pelaksanaan reformasi agraria. Sikap dan pandangan masyarakat terhadap rancangan undang-undang pertanahan menjadi bentuk kritisi dan penolakan. Mengkritisi di dalam rancangan undang-undang  dengan  cenderung  sikap  untuk  menerima  dengan  sejumlah  syarat  dan  catatan namun sikap penolakan menunjukkan penolakan terhadap rancangan undang-undang pertanahan karena dianggap tidak perlu dengan alasan prinsip kebutuhan yang berbeda dan diajukan dalam rancangan undang-undang dengan alternatif yang berbeda pula.
Rancangan  undang-undang  harusnya  dapat  memberikan  kesempatan  yang  terbuka  bagi keterlibatan  peran  rakyat  dalam  usaha  pelaksanaan  reformasi  agraria.  Karena  keberhasilan reformasi agraria bergantung kepada kemampuan pemerintah ah melihat peran aktif masyarakat di  dalamnya.  Tujuan  pelaksanaan  sebuah  reformasi  agraria  bukan  hanya  bertujuan  melahirkan sebuah  keadilan  sosial  dan  peningkatan  ekonomi  untuk  masyarakat  yang  menjadi  penerima manfaat tetapi juga bermakna harus dapat mengembalikan ekosistem dan keutuhan lingkungan hidup supaya menjamin keberlanjutan hidup bagi manusia kedepannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggraeni, T. D. (2012). INTERAKSI HUKUM LOKAL DAN HUKUM NASIONAL DALAM URUSAN  PERTANAHAN  DI  DAERAH  ISTIMEWA  YOGYAKARTA. Jurnal  Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional . https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i1.106
Dzulhijjah, L. (2015). RUU Pertanahan dan Sejarah Panjang Reformasi Agraria. Gema Keadilan . Gunawan.  (2014).  Ruu  Pertanahan:  Antara  Mandat  Dan  Pengingkaran  Terhadap  Uupa  1960.
Bhumi : Jurnal Agraria Dan Pertanahan .
Nugroho, O. C. (2018). Konflik Agraria di Maluku Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia. Jurnal HAM . https://doi.org/10.30641/ham.2018.9.87-101
Nurlinda, I. (2016). Telaah Atas Materi Muatan Undang-Undang Pertanahan. Jurnal Bina Mulia Hukum .
Pranoto,  C.  B.  (2017).  Pembangunan  Negara,  Hukum  Pertanahan  Indonesia,dan  Kembalinya Tanah Kasultanan di Yogyakarta. Jurnal Politik . https://doi.org/10.7454/jp.v3i1.49
Primawardani,  Y.  (2017).  Perlindungan  Hak  Masyarakat  Adat  dalam  Melakukan  Aktivitas Ekonomi, Sosial dan Budaya di Provinsi Maluku. Jurnal HAM . https://doi.org/10.30641/ham.2017.8.165
Sitorus,  O.  (2016).  PENATAAN  HUBUNGAN  HUKUM  DALAM  PENGUASAAN, PEMILIKAN,  PENGGUNAAN,  DAN  PEMANFAATAN  SUMBER  DAYA  AGRARIA (Studi  Awal  terhadap  Konsep  Hak  Atas  Tanah  dan  Ijin  Usaha  Pertambangan). BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan . https://doi.org/10.31292/jb.v2i1.29
Silviana,  A.  (2019).  Polemik  Penundaan  Pengesahan  Rancangan  Undang-Undang  (Ruu) Pertanahan. Diponegoro Private Law Review , 4 (2).
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Sumarja,  F.  (2014).  Larangan  Pengasingan  Tanah  Dan  Peluang  Investasi  Asing  Di  Indonesia. Jurnal Media Hukum .
Soekanto,  S.,  &  Mamudji,  S.  (1985). Penelitian  Hukum  Normative  Suatu  Tinjauan  Singkat , Jakarta:Raja Grafindo Persada.
Wardhani, D. K. (2013). Disharmoni Antara Ruu Cipta Kerja Bab Pertanahan Dengan Prinsip- Prinsip Uu Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Uupa). Journal of Chemical Information and Modeling .
Nurlinda, I. 2016. Telaah Atas Materi Muatan Undang-Undang Pertanahan. Jurnal Bina Mulia Hukum Vol.1 No.1, September 2016 ISSN: 2528-7273
Dzuhijah, L. (2015). RUU Pertanahan dan Sejarah Panjang Reformasi Agraria . Gema Keadilan Vol.2 Nomor 1 pp. 78-88, Oktober 2015.
Safitri,  M.  A.  (2015).  Meninjau  Kembali  Hak  Pengelolaan  dalam  Rancangan  Undang-Undang Pertanahan. Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik) , 1 (2), 103-122.