## ASPEK HUKUM MEMORANDUM OF UNDERSTANDING DARI SEGI HUKUM PERIKATAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
Oleh:

## Sudaryati
Email : sudaryati370@gmail.com Fakultas Hukum Universitas Moch. Sroedji Jember, Indonesia

## Abstrak
Aspek  hukum  Memorandum  of  Understanding  tergantung  dari  cara  pandang  yaitu  sebagai sebatas ikatan moral dan Memorandum of Understanding dianggap sama dengan perjanjian. Dalam  Penelitian  ini  metodologi  yang  digunakan  dengan  metode  legal  research,  yaitu dengan  meneliti  peraturan  perundang-undangan  dan  sumber  bacaan  seperti  buku-buku hukum.  Berdasarkan  hasil  penelitian  diperoleh  hasil  bahwa  jika  Memorandum  of Understanding  dipandang  sebagai  sebatas  ikatan  moral,  maka  tidak  mepunyai  kekuatan hukum  yang  mengikat  karena  hanya  sebatas  moral,  tetapi  jika  dianggap  sama  dengan perjanjian,  maka  Memorandum  of  Understanding  mempunyai  kekuatan  hukum,  sehingga ketentuan-ketentuan  yang  terdapat  dalam  pasal-pasal  perjanjian  harus  diterapkan  yaitu mengikat  para  pihak.  Jika  dipandang  sebagai  penjanjian,  jika  salah  satu  pihak  tidak melaksanakan  substansi  Memorandum  of  Understanding,  maka  pihak  yang  lain  dapat membawa persoalan itu ke pengadilan dan pengadilan dapat memerintakan salah satu pihak untuk melaksanakan substansi yang telah disepakati secara konsisten.
Kata Kunci: Memorandum of Understanding, Hukum, Perdata

## Abstract
The legal aspect of a Memorandum of Understanding depends on the perspective, namely as a moral bond and a Memorandum of Understanding is considered the same as an agreement. In this research, the methodology used is the legal research method, namely by examining the laws  and  regulations  and  reading  sources  such  as  legal  books.  Based  on  the  results  of  the study, it was found that if the Memorandum of Understanding is seen as a moral bond, it does not  have  binding  legal  force because  it  is  only moral,  but  if  it  is considered  the  same as  an agreement,  then  the  Memorandum  of  Understanding  has  legal  force,  so  that  the  provisions contained in the articles of the agreement must be applied that is binding on the parties. If it is seen as an agreement, if one party does not implement the substance of the Memorandum of Understanding, then the other party can take the matter to court and the court can order one of the parties to consistently implement the agreed substance.
Keywords: Memorandum of Understanding, Law, Civ

## PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang
Dalam dunia pendidikan maupun dalam dunia  usaha,  dimana  pola  hubungan  di- antara  para  pihak  senantiasa  berorientasi pada  konsep  konsep  efisiensi,  maka  dalam merealisasi  hubunganya  juga  selalu  dicari bentuk  dan  model  hubungan  yang  praktis, namun mampu memenuhi kebutuhan mereka.  Pada  umumnya  para  pihak  mem- buat suatu perjanjian yang berupa perjanjian  yang  mana  dalam  rumusan  yang berlaku  umum  adalah  semakin  banyak rumusan  yang  dimasukkan  dalam  suatu perjanjian,  maka  akan  semakin  baik  pula perjanjian  tersebut,  sebab  jika  masalah sekecil-kecilnya  sudah  disetujui,  ke-mung- kinan  untuk  timbulnya  perselisihan  di kemudian  hari  dapat  ditekan  serendah mungkin.
Hubungan  antara  para  pihak  yang melakukan  suatu  perjanjian,  hukum  per- janjian  berperan  untuk  memberikan  suatu kepastian,  stabilitas  dan  keamanan  yang diperlukan  untuk  menjamin  kelancaran  dan pelaksanaan  berbagai  transaksi  diantara keduanya. 1 Karena  itu  tidak  mengherankan jika  dalam  dunia  bisnis  terdapat  perjanjian
1 Supianto,  Nanang  Tri  Budiman,  Analisis  Yuridis Terhadap  Perjanjian  Kerjasamaantara  Petani Tembakau  Di  Kabupaten  Jember  Dengan  PT.Adi Sampoerna,  Jurnal  Rechtens  Vol.  6  No.  2,
Desember 2017, hal. 45,
http://ejurnal.uij.ac.id/index.php/REC/article/view/ 203/197
yang  jumlah  halamannya  puluhan  bahkan ratusan  lembar.  Hanya  saja  demi  alasan praktis  terkadang  perjanjian  sengaja  dibuat tipis.  Hal  ini  dilakukan  karena  yang dilakukan  baru  hanya  ikatan  dasar,  dimana para  pihak  belum  bisa  berpartisipasi  atau belum  cukup  waktu  untuk  memikirkan detail-detailnya  dan  agar  ada  suatu  ko- mitmen  diantara  para  pihak,  sementara detailnya  dibicarakan  dikemudian  hari, untuk  itu  disepakati  dahulu  prinsip-prinsip dasar  dari  suatu  kesepakatan.  Kesepakatan semacam  ini  sering disebut  sebagai Memorandum  of  Understanding (Selanjut- nya disingkat MoU).
Pada  dasarnya  sebelum  perjanjian berlangsung,  biasanya  terlebih  dahulu  di- lakukan  negosiasi  awal,  negosiasi  merupa- kan  suatu  proses  upaya  untuk  mencapai kesepakatan  dengan  pihak  lain.  Dalam negosiasi  inilah  proses  tawar  menawar berlangsung.  Tahapan  berikutnya  pem- buatan  MoU  merupakan  pencatatan  atau pendokumentasian  hasil  negosiasi  awal tersebut dalam bentuk tertulis MoU penting sebagai  pegangan  untuk  digunakan  lebih lanjut  di  dalam  negosiasi  lanjutan  atau sebagai  dasar  untuk  melakukan  suatu perjanjian.
Dalam  praktek  MoU  itu  tidak  diatur dalam KUH Perdata, namun dalam kenyataannya  sering  dipergunakan,  hal  ini dilatarbelakangi  karena  prospek  bisnis suatu  usaha  dirasa  belum  jelas  benar  dan
dengan negosiasi yang rumit dan belum ada jalan  keluarnya,  sehingga  dari  pada  tidak ada  ikatan  apa-apa  maka  dibuatlah  MoU., apa yang dinamakan MoU sebenarnya tidak dikenal  dalam  hukum  konvensional  di Indonesia,  terutama  dalam  hukum  per- janjian  di  Indonesia.  Tetapi  dewasa  ini sering dipraktekkan dengan meniru (mengadopsi)  apa  yang  dipraktekan  secara internasional.  Jadi  sebenarnya  dengan  kita memberlakukan  MoU  itu  telah  ikut  mem- perkaya khasana pranata hukum di Indonesia.  Dengan  tidak  diaturnya  MoU didalam  sistim  hukum  di  Indonesia,  maka banyak menimbulkan kesimpangsiuran dalam  prakteknya,  misalnya  apakah  MoU sesuai  dengan  peraturan  hukum  positif  di Indonesia,  atau  apakah  MoU  bisa  di- kategorikan  setingkat  dengan  perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata dan apakah MoU  mempunyai  kekuatan  hukum  yang mengikat  para  pihak,  mengingat  MoU hanya  merupakan  suatu  nota-nota  ke- sepakatan saja.
Istilah  MoU  atau Memorandum  of Understanding pasti  tidak  asing  dalam masyarakat. MoU sering menjadi dasar bagi suatu  kerjasama  dua  pihak.  Tetapi  apakah sebenarnya  pengertian  ,  tujuan  dan  /atau kegunaan MoU, tidak banyak yang memahami  hal  itu,  untuk  itu  peneliti  men- coba  mengumpulkan  pengertian-pengertian tentang Memoradum of Understanding dari beberapa  para  sarjana,  yaitu  Ketentuan
dalam Black’s Law Dictionary seperti yang dikutip  Salim 2 bahwa Memorandum  of Understanding merupakan  dasar  penyusu- nan  kontrak  pada  masa  datang  yang  di- dasarkan  pada  hasil  permufakatan  para pihak,  baik  secara  tertulis  maupun  secara lisan. Memorandum  of  Understanding juga dimaknai  sebagai  Perjanjian  pendahuluan dalam  arti  nantinya  akan  diikuti  dan dijabarkan  dalam  perjanjian  lain  yang mengaturnya  secara  detail,  karena  itu Memorandum  of  Understanding berisikan hal-hal yang pokok saja. 3

## 1.2. Rumusan Masalah
Suatu masalah dikatakan memiliki nilai ilmiah  apabila  telah  dirumuskan  terlebih dahulu sebelum penulisan. Dengan demikian  akan  memudahkan  dalam  pen- capaian  suatu  kesimpulan.  Disamping  itu perumusan  masalah  juga  merupakan  lang- kah  yang  mempermudah  seorang  penulis untuk  memperjelas  dan  mempertajam  per- masalahan  dasar  penelitian,  oleh  karena  itu seorang  penulis  harus  dapat  merumuskan suatu  permasalahan  dengan  baik.  Ber- dasarkan  hal-hal  tersebut  diatas,  maka permasalahan  dalam  Penelitian  ini  adalah: pertama,  Bagaimanakah  Aspek  hukum  dari Memorandum  of  Understanding (M.o.U.)
2 Salim, dkk, Perancangan Kontrak & Memorandum of  Understanding  (MoU) ,  Sinar  Grafika,  Jakarta 2008, hal. 46
3 Munir  Fuady, Hukum  Bisnis  Dalam  Teori  dan Praktek, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2007, hal.
ditinjau dari hukum Perjanjian?, kedua, Apa akibat  hukum  jika  salah  satu  pihak melakukan  pengingkaran  terhadap  klausul MoU tersebut ?

## METODE PENELITIAN
Dalam  melakukan  suatu  Penelitian ilmiah  harus  menggunakan  metodologi, karena  salah  salah  ciri  khas  pengetahuan yang  ilmiah  adalah  dengan  menggunakan metodologi. 4 Penelitian  hukum  dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep  baru  sebagai  pretesis  dalam  me- nyelesaikan masalah yang dihadapi. 5
Dalam  Penelitian  ini  metodologi  yang digunakan dengan teknik pengumpulan data yang  dilakukan  dengan legal  research , yaitu  dengan  meneliti  sumber  bacaan seperti  buku-buku  hukum,  dan  peraturan perundang-undangan  serta  menelaah  teks Memorandum  of  Understanding (MoU.) yang  telah  dilakukan  antara  Fakultas Hukum  Universitas  Moch.  Sroedji  Jember dengan  Pemerintah  Desa  Sidomulyo  Kec. Silo  Kab.  Jember  pada  hari  Selasa,  tanggal 28  Desember  2021.  Metode  pendekatan yang digunakan dengan pendekatan Undang-undang  ( statute  approach )  yaitu dengan mengkaji berbagai peraturan
4 Poedjawijatna, Tahu  dan  Pengetahuan ,  Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hal. 25
5 Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian  Hukum Kencana Prenada Media Group, Jakarta:, 2014, h. 133.
perundang-undangan  yang  mengatur  ten- tang  perikatan  yang  diatur  dalam  KUH Perdata,  serta  pendekatan  konseptual  ( con- ceptual  approach )  ini  beranjak  dari  pan- dangan  pandangan  dan  doktrin  doktrin  di dalam  ilmu  hukum,  pandangan  ini  akan menemukan ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep konsep  hukum  dan  asas-asas  hukum  yang relevan  dengan  isu  yang  dihadapi  yaitu konsep  tentang Memorandum  of  Under- standing.

## PEMBAHASAN
3.1.  Aspek  Hukum  dari Memorandum  of Understanding (MoU)  Ditinjau  Dari

## Hukum Perjanjian
Dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata  maupun  peraturan  perundang- undangan lainnya, tidak ada suatu ketentuan yang  mengatur  secara  khusus  tentang Memorandum  of  Understanding, yang  ada ketentuan-ketentuan  yang  berkaitan  dengan syarat-syarat  sahnya  perjanjian.  Apabila dikaji dan dianalisa substansi Memorandum of  Understanding ,  tampaklah  substansi berisi  kesepakatan  para  pihak  untuk  me- lakukan  kerja  sama  dalam  berbagai  bidang kehidupan,  seperti  kerjasama  dalam  bidang ekonomi,  pendidikan,  kontruksi,  dan  lain- lain.
Hal  tersebut  diatas  adalah  merupakan konsekuensi  dari  sistem  hukum  perjanjian
yang adadalam buku III KUH Perdata yang menganut openbaar  system sebagaimana yang  tersirat  dalam  Pasal  1338  ayat  (1) KUH  Perdata,  bahwa:  semua  perjanjian yang  dibuat  secara  sah  berlaku  sebagai undang-undang  bagi  mereka  yang  mem- buatnya,  sehingga  ketentuan  ini  mem- berikan  kebebasan  bagi  para  pihak  untuk menentukan  isi  dan  bentuk  perjanjian  yang akan  dibuatnya,  sepanjang  tidak  ber- tentangan dengan undang-undang, kesusila- an dan ketertiban umum.
Pendapat tersebut adalah sesuai dengan sistem  pengaturan  hukum  perjanjian  yang terdapat  dalam  Buku  III  KUH  Perdata, yaitu sistem terbuka ( openbaar sistem ) arti- nya  bahwa setiap  orang bebas  mengadakan perjanjian  baik  yang  sudah  diatur  maupun yang  belum  diatur  di  dalam  Undang- Undang, sepanjang tidak betentangan dengan  Undang-Undang,  kesusilaan  dan ketertiban umum. Hal ini dapat disimpulkan dari  ketentuan  yang  tercantum  dalam  Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menentu- kan  bahwa:  “semua  perjanjian  yang  dibuat secara  sah  berlaku  sebagai  undang-undang bagi  mereka  yang  membuatnya”,  dengan demikian  para  pihak  dapat  mengatur kesepakatan yang mereka kehendaki, sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Pasal 1337 KUH Perdata, yaitu kesepakatan itu  tidak  mengandung  hal  yang  dilarang oleh  Undang-Undang,  atau  berlawanan dengan  kesusilaan  dan  ketertiban  umum.
Ketentuan  ini  memberikan  kebebasan kepada  para  pihak  untuk  :  Membuat  atau tidak  membuat  perjanjian;  Mengadakan perjanjian dengan siapapun; Menentukan isi perjanjian,  pelaksanaan,  dan  persyaratan- nya;  serta  Menentukan  bentuknya  per- janjian yaitu tertulis atau lisan. 6
Perjanjian  yang  telah dibuat para pihak dianggap  sudah  mengikat  sepanjang  di- dasarkan  pada  asas  adanya  keseimbangan hubungan  antara  kepentingan  perseorangan dan  kepentingan  umum  atau  adanya  ke- seimbangan  antara  kepentingan  para  pihak sebagaimana  diharapkan  oleh  masing- masing  pihak. 7 Perjanjian  menimbulkan suatu  hubungan  antara  orang  yang  satu dengan  seorang  atau  beberapa  orang lainnya,  baik  untuk  melakukan  sesuatu maupun  tidak  melakukan  sesuatu.  Per- janjian  dapat  berupa  suatu  rangkaian ucapan  atau  perkataan  yang  mengandung janji-janji  atau  kesanggupan  yang  dapat disampaikan, baik secara tertulis atau secara lisan.  Menurut  Hans  Kelsen,  bahwa pernyataan  kehendak  dari  para  pihak  yang mengadakan  perjanjian  ditujukan  pada perbuatan  tertentu  dari  para  pihak  ini. Tatanan hukum mungkin, tetapi tidak harus selalu  menyatakan  kehendaknya  dengan suatu  cara,  kalau  tidak,  maka  fakta  bahwa
6 Salim I, hal. 8
7 Herlien Budiono, Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian  di  Indonesia  Hukum  Perjanjian Berlandaskan  Asas-Asas  Wigati  Indonesia, Citra Aditya Bakti. Bandung, 2006, Hal.305.
suatu  perjanjian  dibuat  tidak  dapat  di- buktikan menurut prosedur hukum. 8
Uraian  tersebut  diatas  merupakan gambaran umum tentang perjanjian sedang- kan  pengertian  perjanjian  menurut  ahli hukum  adalah  sebagai  berikut:  Menurut Wirjono  Prodjodikoro  suatu  perjanjian diartikan  sebagai  suatu  perbuatan  hukum mengenai  harta  benda  kekayaan  antara  dua pihak  dalam  mana  satu  pihak  berjanji  atau dianggap  berjanji  untuk  melakukan  suatu hal  atau  tidak  melakukan  suatu  hal, sedangkan  pihak  lain  berhak  menuntut pelaksanaan  janji  itu. 9 Pendapat  tersebut juga  didasarkan  pada  Pasal  1313  KUH Perdata  merumuskan  tentang  perjanjian adalah  suatu  perbuatan  dengan  mana  satu orang  atau  lebih  mengikatkan  dirinya  ter- hadap satu orang lain atau lebih. Sedangkan menurut  pendapat  Salim 10 bahwa  kontrak atau  perjanjian  merupakan:  “Hubungan hukum  antara  subyek  hukum  yang  satu dengan  subyek  hukum  yang  dalam  bidang harta  kekayaan,  dimana  subyek  hukum yang  satu  berhak  atas  prestasi  dan  begitu pula subyek hukum yang lain berkewajiban untuk  melaksanakan  prestasinya  sesuai dengan yang telah disepakati”.
8 Hans  Kelsen, Teori  Umum  Tentang  Hukum  dan Negara, Nusa Media, Bandung, 2009, hal. 202
9 Wirjono  Prodjodikoro, Hukum  Perdata  Tentang Perseteruan-Perseteruan Tertentu, Sumur, Bandung, 2003, hal. 12
10 Salim, Perkembangan Hukum Kontrak Innominat Di Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 17
Pasal  1338  KUHPerdata  akan  berlaku secara  otomatis  jika  perjanjian  telah  di- lakukan  dan  disepakati.  Tidak  ada  alasan lain  untuk  tidak  dapat  memenuhi  isi  suatu perjanjian  yang  telah  disepakati  bersama oleh  para  pihak  atau  lazimnya  disebut sebagai penerapan asas pacta sunt servanda. Para  pihak  harus  memenuhi  perjanjian sebagaimana  yang  telah  diatur  bersama. Asas  pacta  sunt  servanda  dianggap  sebagai undang-undang  bagi  para  pihak  yang menjalankan perjanjian. 11
Perjanjian  yang  menerbitkan  perikatan antara  dua  orang  atau  lebih,  secara  formil merupakan  suatu  rangkaian  perkataan  yang mengandung  janji-janji  atau  kesanggupan. Dengan  demikian  perikatan  merupakan hubungan hukum antara dua pihak. Perikatan yang mengandung arti yang lebih luas  daripada  perjanjian,  karena  perjanjian hanyalah salah satu sumber perikatan.
Semua  perjanjian  yang  dibuat  secara sah  berlaku  sebagai  undang-undang  bagi mereka  yang  membuatnya,  agar  perjanjian itu  mengikat  bagi  yang  membuatnya,  maka dalam  perjanjian  tersebut  harus  juga terpenuhinya  syarat-syarat  sahnya  per- janjian.  Berdasarkan  Pasal  1320  KUH Perdata  bahwa  untuk  sahnya  suatu  per-
11 Nury  Khoiril  Jamil,  Rumawi, Implikasi  Asas Pacta  Sunt  Servanda  Pada  Keadaan  Memaksa (Force  Majeure)  Dalam  Hukum  Perjanjian Indonesia ,  Jurnal  Kertha  Semaya,  Vol.  8  No.  7
Tahun 2020, hlm. 1045. https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/arti cle/view/59799
janjian  diperlukan  empat  syarat,  yaitu  : pertama ,  Sepakat  mereka  yang  mengikat- kan  dirinya.  Dengan  sepakat,  dimaksudkan bahwa kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian itu harus setuju atau seiya sekata mengenai  hal-hal  pokok  dari  perjanjian yang  diadakan  itu.  Apa  yang  dikehendaki oleh  pihak  yang  satu,  juga  dikendaki  oleh pihak  yang  lain.  Mereka  menghendaki sesuatu  yang  sama  secara  timbal  balik. Kesepakatan  ini  dibuat  secara  sukarela, tidak  boleh  dengan  paksaan  atau  penipuan, serta bebas dari kekhilafan.
Kesepakataa  adalah  kesesuaian  per- nyataan  kehendak  antara  satu  orang  atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai ini adalah  pernyataannya,  karena  kehendak  itu tidak  dapat  dilihat/diketahui  orang  lain. Dengan  diperlukannya  kata  sepakat  me- ngadakan  perjanjian,  maka  berarti  kedua belah pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak.  Menurut  Munir  Fuady 12 ,  Para pihak  tidak  mendapat  suatu  tekanan  yang mengakibatkan  adanya  “cacat”  bagi  per- wujudan kehendak tersebut.
Sedangkan  menurut  Sudikno  Mer- tokusumo seperti yang dikutip oleh Salim 13 bahwa ada lima cara terjadinya persesuaian pernyataan kehendak, yaitu dengan: Bahasa yang  sempurna  dan  tertulis;  Bahasa  yang sempurna  secaralisan;  Bahasa  yang  tidak
12 Ibid, hal. 45
13 Salim  II, Perkembangan  Hukum  Perjanjian Innominaat  di  Indonesia, Sinar  Grafika,  Jakarta, 2008, hal. 23
sempurna  asal  dapat  diterima  oleh  pihak lawan;  Bahasa  isyarat  asal  dapat  diterima oleh  pihak  lawan;  Diam  atau  membisu tetapi diterima oleh pihak lawan.
Pada dasarnya cara yang paling banyak dilakukan  para  pihak,  yaitu  dengan  bahasa yang  sempurna  secara  lisan  dan  secara tertulis. Tujuan pembuatan perjanjian secara  tertulis  adalah  agar  memberikan kepastian  hukum  bagi  para  pihak  dan sebagai  alat  bukti  yang  sempurna,  dikala timbul sengketa di kemudian hari.
Persyaratan  kedua  adalah  Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Kecakapan bertindak  adalah  kecakapan  atau  ke- mampuan  untuk  melakukan  perbuatan hukum.  Perbuatan  hukum  adalah perbuatan yang  akan  menimbulkan  akibat  hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan  mempunyai  wewenang  untuk  melaku- kan perbuatan hukum, sebagaimana ditentu- kan oleh undang-undang. Orang yang cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum  adalah  orang  yang  sudah  dewasa. Ukuran kedewasaan adalah telah berusia 21 tahun  dan  atau  sudah  kawin.  Orang  yang tidak  berwenang  untuk  melakukan  per- buatan  hukum  sebagaimana  yang  telah diatur  dalam  Pasal  1330  KUH  Perdata, yaitu:  Orang-orang  yang  belum  dewasa; Mereka  yang  ditaruh  di  bawah  pegampu- nan;  Istri  (Pasal  1330  KUH  Perdata). Akan tetapi  dalam  perkembangannya  istri  dapat
melakukan  perbuatan  hukum,  sebagaimana yang  diatur  dalam  Pasal  31  UU  Nomor  1 Tahun  1974  jo  SEMA  No.  3  Tahun  163. 14
Ketentuan  tentang  belum  dewasa  KUH Perdata  dalam  Pasal  330  diatur  belum dewasa  adalah  mereka  yang  belum  men- capai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu kawin.
Kedua  persyaratan  diatas  merupakan persyaratan  subyektif  karena  kedua  syarat tersebut  mengenai  subyek  perjanjian,  jika syarat  itu  tidak  dipenuhi,  maka  perjanjian itu  dapat  dibatalkan  yaitu  salah  satu  pihak mempunyai  hak  untuk  meminta  supaya perjanjian  itu  dibatalkan.  Jadi,  perjanjian yang telah dibuat itu mengikat juga, selama tidak  dibatalkan  (oleh  hakim)  atas  per- mintaan  pihak  yang  berhak  meminta  pem- batalan tadi.
Ketiga,  Suatu  hal  tertentu.  Salah  satu syarat  sahnya  perjanjian  adalah  suatu  hal tertentu  yang  merupakan  pokok  perjanjian sebagai  prestasi  yang  harus  dipenuhi. Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur  dan  apa  yang  menjadi  hak kreditur. 15 Dan  Menurut  Pasal  1234  KUH Perdata prestasi itu dibedakan atas:
Memberikan  sesuatu;  Berbuat  sesuatu; Tidak  berbuat  sesuatu.  Prestasi  yang merupakan obyek tertentu dalam perjanjian
14 Salim  I, Hukum  Perjanjian  Teori  Dan  Teknik Penyusunan  Perjanjian, Sinar  Grafika,  Jakarta, 2010, hal. 34
15 Yahya  Harahap, Segi-Segi  Hukum  Perjanjian,
Alumni, Bandung, 1986, hal. 10
adalah penting untuk menghindari apa yang dalam  praktek  disebut  dengan  istilah “membeli  sesuatu  yang  belum  pasti adanya”.
Beberapa  persyaratan  yang  ditentukan oleh  KUH  Perdata  terhadap  obyek  tertentu dari  perjanjian,  khususnya  jika  obyeknya berupa barang adalah sebagai berikut:
1. Barang yang merupakan obyek perjanjian  haruslah  barang  yang  dapat diperdagangkan  (vide  Pasal  1332  KUH Perdata);
2. Pada  saat  perjanjian  dibuat  minimal barang  tersebut  sudah  dapat  ditentukan jenisnya (vide Pasal 1333 ayat (1) KUH Perdata);
3. Jumlah  barang  tersebut  boleh  tidak tertentu,  asal  saja  jumlah  tersebut  ke- mudian  dapat  ditentukan  atau  dihitung (vide  Pasal  1333  ayat  (2)  KUH Perdata);
4. Barang tersebut dapat juga barang  yang baru  akan  ada  di  kemudian  hari  (vide Pasal 1334 ayat (1) KUH Perdata);
5. Tetapi  tidak  dapat  dibuat  perjanjian terhadap  barang  yang  masih  ada  dalam warisan yang belum terbuka (vide Pasal 1334 ayat (2) KUH Perdata). 16
Persyaratan  keempat  adalah  Suatu sebab  yang  halal.  Sebab  yang  halal  adalah sebab dalam arti “isi perjanjian itu sendiri”
16 Munir Fuady I, Op Cit, hal. 72
yang  menggambarkan  tujuan  yang  akan dicapai  oleh  para  pihak.  Sedangkan  yang dimaksud  dengan  sebab  yang  terlarang adalah  sebab  yang  dilarang  undang-undang atau  berlawanan  dengan  kesusilaan  baik atau  ketertiban  umum  (pasal  1337  KUH Perdata).  Perjanjian  yang  dibuat  dengan sebab  yang  demikian  tidak  mempunyai kekuatan hukum.
Persyaratan  yang  terdiri  dari  suatu  hal tertentu  dan suatu sebab  yang  halal  disebut sebagai syarat obyektif, karena menyangkut obyek  dari  perjanjiannya,  jika  syarat  itu tidak  terpenuhi  maka  perjanjian  itu  batal demi  hukum,  artiya  dari  semula  tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.
Dokumen yang memuat saling pengertian  diantara  para  pihak  sebelum perjanjian  dibuat.  Isi  dari Memorandum  of Understanding harus dimasukkan ke dalam kontrak,  sehingga  ia  mempunyai  kekuatan hukum  mengikat. 17 Memorandum  of Understanding adalah  suatu  perjanjian pendahuluan,  dalam  arti  akan  diikuti perjanjian lainnya. 18 Juga dimaknai sebagai Nota  kesepakatan  yang  dibuat  antara subyek  hukum  yang  satu  dengan  subyek hukum  lainnya,  baik  dalam  suatu  negara maupun  antarnegara  untuk  melakukan
17 Erman Rajagukguk, Kontrak Dagang Internasional  Dalam  Praktek  Di  Indonesia, Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hal. 4
18 I  Nyoman  Sudana,  dkk, Teaching  Materials Penyusunan Kontrak Dagang, Depok, 1998, hal. 9
kerjasama dalam berbagai aspek kehidupan dan jangka waktunya tertentu” 19
Dari penjelasan yang dikemukakan para sarjana  tersebut  diatas  dapat  ditarik  suatu pemahaman bahwa unsur-unsur yang terdapat  dalam Memorandum  of  Unders- tanding adalah sebagai berikut : Merupakan perjanjian  pendahuluan;  Muatan  materi merupakan  hal-hal  yang  pokok;  Muatan materi dituangkan dalam kontrak/ perjanjian; dan Jangka waktunya tertentu.
Pengertian-pengertian dari Memo- randum  of  Understanding sebagaimana yang telah diuraikan diatas bahwa substansinya  berisi  kesepakatan  para  pihak untuk melakukan kerjasama dalam berbagai bidang  kehidupan,  seperti  kerjasama  dalam bidang ekonomi, pendidikan, kontruksi dan lainnya,  maka  jika  terjadi  persesuaian pernyataan  kehendak  dan  telah  ditanda- tangani  kerjasama  itu,  maka Memorandum of Understanding mempunyai aspek hukum aspek hukum.
Dari sudut pandang Indonesia tampaknya  para  ahli  hukum  Indonesia masih berbeda pendapat tentang makna dari Memorandum  of  Understanding tersebut.
Satu  pihak  berpendapat  bahwa Memo- randum  of  Understanding hanya  merupa- kan  suatu gentleman  agreement yang  tidak mempunyai akibat hukum, sedangkan pihak yang  lain  menganggap  bahwa Memo-
19 Salim III, Op Cit , hal. 47
randum  of  Understanding itu  merupakan bukti  awal  telah  terjadi  atau  tercapainya saling pengertian mengenai masalah- masalah  pokok.  Artinya  telah  terjadi pemahaman  awal  antara  pihak  yang  ber- negosiasi  sebagaimana  yang  dituangkan dalam  memorandum,  kesepakatan  awal  ini merupakan  pendahuluan  untuk  merintis lahirnya  suatu  kerjasama  yang  sebenarnya, yang  kemudian  baru  diatur  dan  dituangkan secara  rinci  dalam  perjanjian  kerjasama atau joint  venture dalam  bentuk  yang  lebih formal” 20
Dari  pandangan  tersebut  dapat  ditarik suatu pemahaman bahwa Aspek hukum dari Memorandum  of  Understanding ,  yaitu:  a) Memorandum  of  Understanding hanya merupakan  nota  kesepahaman,  sehingga tidak  mempunyai  akibat  hukum;  b)  Bahwa Memorandum of Understanding itu merupa- kan  suatu  bukti  awal  telah  terjadi  atau tercapainya  saling  pengertian  mengenai masalah-masalah pokok.

## 3.2.Akibat Hukum Jika Salah Satu Pihak
Melakukan  Pengingkaran  Terhadap Klausul MoU
Penggunaan  istilah Memorandum  of Understanding harus  dibedakan  dari  segi teoritis dan praktis. Secara teoritis, dokumen Memorandum  of  Understanding
20 Ray Wijaya, Merancang Suatu Kontrak (Contract Drafting):  Teori  Dan  Praktek, Kasaint  Baince, Jakarta, 2003, hal. 102
bukan  merupakan  hukum  yang  mengikat para  pihak.  Agar  mengikat  secara  hokum, harus ditindaklanjuti dengan sebuah perjanjian.  Kesepakatan  dalam Memo- randum  of  Understanding lebih  bersifat ikatan  moral.  Secara  praktis, Memorandum of  Understanding disejajarkan  dengan perjanjian.  Ikatan  yang  terjadi  tidak  hanya bersifat  moral,  tetapi  juga  ikatan  hukum. Titik  terpenting  bukan  pada  istilah  yang digunakan,  tetapi  isi  atau  materi  daro  nota kesepahaman tersebut”. 21
Aspek hukum Memorandum of Understanding ,  yaitu,  pertama  Tidak  sama dengan  perjanjian  biasa,  hanya  sebatas pengikatan  moral  belaka,  karena  hanya sebagai  ikatan  moral  maka  jika  terjadi wanprestasi,  dia  dianggap  tidak  bermoral. Kedua, Perjanjian dibuat apapun bentuknya tertulis  atau  lisan,  pendek  atau  panjang, lengkap/detail ataupun hanya diatur pokok- pokoknya  saja,  tetap  saja  merupakan perjanjian dan karenanya mempunyai aspek hukum  seperti  layaknya  suatu  perjanjian, sehingga  seluruh  ketentuan  pasal-pasal tentang  hukum  perjanjian  telah  bisa diterapkan kepadanya. Munir Fuady 22
Dari ketentuan-ketentuan tersebut diatas  penulis  dapat  mengambil  suatu kesimpulan bahwa aspek hukum
21 Hikmahanto Juwana, Perencanaan Kontrak Nodul I Sampai Dengan VI, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum “IBLAM”, Jakarta, 2002, hal. 123
22 Munir  Fuady, Hukum  Bisnis  Dalam  Teori  Dan Praktek, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2007, hal. 55-56
Memorandum  of  Understanding tergantung dari cara pandang terhadap Memorandum of Understanding tersebut,  jika Memorandum of Understanding dipandang sebagai sebatas ikatan moral maka Memorandum of Understanding tidak  mempunyai  kekuatan hukum yang mengikat karena hanya sebatas moral, tetapi jika Memorandum of Understanding dianggap  sama  dengan perjanjian  maka Memorandum  of  Under- standing mempunyai  kekuatan  hukum, sehingga  mengikat  para  pihak  dalam perjanjian itu.
Ketentuan-ketentuan tentang aspek hukum  yang  telah  diuraikan  pada  sub  bab diatas  tentu  akan  membawa  dampak  akibat hukum  jika  salah  satu  pihak  melakukan wanprestasi  dari Memorandum  of  Unders- tanding .  Dalam  hal  ini  beberapa  pendapat dari  parasarjana,  yaitu:  Jika Memorandum of  Understanding dianggap  sebagai  nota kesepahaman  dan  hanya  sebagai  ikatan moral,  maka  jika  salah  satu  pihak wanprestasi  tidak  akan  berakibat  hukum, akan tetapi jika Memorandum of Understanding dipandang sebagai perjanjian,  jelaslah  jika  salah  satu  pihak tidak melaksanakan substansi Memorandum of  Understanding ,  maka  pihak  yang  lain dapat membawa persoalan itu ke pengadilan dan pengadilan dapat memerintahkan  salah  satu  pihak  untuk
melaksanakan  substansi Memorandum  of Understanding secara konsisten. 23
Menurut Prof. Tan bahwa Memorandum of Understanding tidak sama dengan kontrak. “ Memorandum of Understanding itu  hanya  kesepakatan  para pihak  untuk  menuju  kontrak.  Atau  disebut dengan  istilah  prakontrak  yang  belum mengikat  para  pihak”,  sehingga  tidak memiliki  kekuatan  mengikat  pada  para pihak. Walhasil,  jika  salah  satu pihak tidak mematuhi Memorandum  of  Understanding , tidak bisa dinyatakan wanprestasi. 24
Pendapat Prof. Bernadette bertolak belakang  dengan  Tan. Memorandum  of Understanding ,  bahwa  dalam  konteks sistem  hukum civil  law seperti  yang  dianut Indonesia, memnag Memorandum of Understanding tidak  dikenal  dalam  hukum perjanjian,  namun  “kalau  sudah  ada kesepakatan  para  pihak,  maka  itu  sudah menjadi  salah  satu  syarat  terjadinya perjanjian  atau  kontrak  sudah  memiliki kekuatan hukum mengikat karena didasarka pada  kesepakatan  para  pihak”.  Pihak  yang melanggar Memorandum  of  Understanding berarti  melakukan  wanprestasi.”  Sehingga pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan tuntutan ke pengadilan.
Selain ketiga pendapat tersebut di atas juga  ada  pendapat  bahwa  penggunakan
23 Salim III, Op Cit, hal. 56
24 http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=18324 &cl=Berita di  download  pada  hari  Jumat  tanggal 31 Desember 2021 jam 12.18
istilah Memorandum  of  Understanding bukan  merupakan  dokumen  yang  mengikat para  pihak,  agar  mengikat  secara  hukum harus  ditindaklajuti  dengan  perjanjian. 25
Kesepakatan dalam Memorandum of Understanding hanya bersifat ikatan moral, sehingga jika terjadi wanprestasi, maka para pihak cenderung akan menghindari melakukan upaya hukum, sedangkan secara praktis Memorandum  of  Understanding disejajarkan  dengan  perjanjian,  ikatan  yang terjadi  tidak  hanya  bersifat  moral,  tetapi juga hukum, sehingga mempunyai kekuatan mengikat  sama  dengan  perjanjian,  jika terjadi wanprestasi atau kelalaian dari salah satu  pihak  atas  kesepakatan  mengenai  hal- hal  pokok  tersebut,  pihak  yang  lain  dapat melakukan upaya hukum perdata atas dasar gugatan wanprestasi atau ingkar janji.

## KESIMPULAN
Aspek  hukum  dari Memorandum  of Understanding (M.o.U.)  tergantung  dari cara  pandang  terhadap  MoU  tersebut,  jika Memorandum  of  Understanding (M.o.U.) dipandang  sebagai  sebatas  ikatan  moral, maka Memorandum of Understanding tidak mepunyai  kekuatan  hukum  yang  mengikat karena  hanya  sebatas  moral,  tetapi  jika Memorandum  of  Understanding dianggap
25 http://defantri.blogspot.com/2009/02/memorandum -of-understanding.html di  download  pada  hari Senin, tanggal 3 Januari 2022, jam 20.23
sama dengan perjanjian, maka Memorandum of Understanding mempunyai  kekuatan  hukum,  sehingga ketentuan-ketentuan  yang  terdapat  dalam pasal-pasal  perjanjian  harus  diterapkan yaitu mengikat para pihak. Jika Memorandum  of  Understanding dianggap sebagai  nota  kesepahaman  dan  hanya sebagai  ikatan  moral,  maka  jika  salah  satu pihak  wnprestasi  tidak  akan  berakibat hukum,  akan  tetapi  jika Memorandum  of Understanding dipandang sebagai penjanjian,  jelaslah  jika  salah  satu  pihak tidak melaksanakan substansi Memorandum of  Understanding ,  maka  pihak  yang  lain dapat membawa persoalan itu ke pengadilan dan pengadilan dapat memerintakan  salah  satu  pihak  untuk melaksanakan  substansi Memorandum  of Understanding secara konsisten.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku :
Erman Rajagukguk, 2004, Kontrak Dagang Internasional  Dalam  Praktek  Di Indonesia, Universitas  Indonesia,
Jakarta;
Hans  Kelsen,  2009, Teori  Umum  Tentang Hukum  dan  Negara, Nusa  Media,
Bandung;
Herlien Budiono, Asas Keseimbangan Bagi Hukum  Perjanjian  di  Indonesia Hukum  Perjanjian  Berlandaskan Asas-Asas  Wigati  Indonesia,  Citra Aditya Bakti. Bandung, 2006,
Hikmahanto  Juwana,  2002, Perencanaan Kontrak  Modul  I  Sampai  Dengan
VI, Sekolah  Tinggi  Ilmu  Hukum “IBLAM”, Jakarta;
I  Nyoman  Sudana,  dkk,  1998, Teaching Materials Penyusunan Kontrak Dagang, Depok;
Munir  Fuady,  2007, Hukum  Bisnis  Dalam Teori  dan  Praktek, Citra  Aditya Bhakti, Bandung;
Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian  Hukum
Kencana  Prenada  Media  Group,
Jakarta:, 2014
Poedjawijatna,
2004, Tahu dan
Pengetahuan , Rineka Cipta, Jakarta;
Ray  Wijaya,  2003, Merancang  Suatu
Kontrak  (Contract  Drafting):  Teori
Dan Praktek,
Kasaint Baince,
Jakarta;
Salim, 2008, Perkembangan Hukum Kontrak  Innominat  Di  Indonesia ,
Sinar Grafika, Jakarta;
Salim  I,  2010, Hukum  Perjanjian  Teori Dan Teknik Penyusunan Perjanjian,
Sinar Grafika, Jakarta;
Salim  II,  2008, Perkembangan  Hukum Perjanjian Innominaat di Indonesia,
Sinar Grafika, Jakarta,
Salim,  dkk  (disebut  Salim  III),  2008,
Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding
(MoU) , Sinar Grafika, Jakarta;
Wirjono Prodjodikoro, 2003, Hukum Perdata Tentang Perseteruan- Perseteruan Tertentu, Sumur,
Bandung;
Yahya  Harahap,  1996, Segi-Segi  Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung;

## Jurnal :
Supianto,  Nanang  Tri  Budiman,  Analisis
Yuridis Terhadap Perjanjian Kerjasama  antara  Petani  Tembakau Di  Kabupaten  Jember  Dengan
PT.Adi Sampoerna,  Jurnal Rechtens Vol.  6  No.  2,  Desember  2017,  hal. 45, http://ejurnal.uij.ac.id/index.php/RE C/article/view/203/197
Nury  Khoiril  Jamil,  Rumawi, Implikasi Asas  Pacta  Sunt  Servanda  Pada
Keadaan Memaksa (Force Majeure) Dalam Hukum Perjanjian
Indonesia ,  Jurnal  Kertha  Semaya,
Vol.  8  No.  7  Tahun  2020,  hlm. 1045. https://ojs.unud.ac.id/index.php/kert hasemaya/article/view/59799

## Internet
http://www.hukumonline.com/detail.asp?id =18324&cl=Berita ;
http://pusdiklat.law.uii.ac.id/index.php/Beri ta-Harian/Hak-Nikmat-Penyewa- Harus-Diutamakan.htm ;
http://defantri.blogspot.com/2009/02/memo randum-of-understanding.html ;

## BIODATA SINGKAT PENULIS
Sudaryati,  S.H,  M.H adalah  Dosen  Tetap pada  Fakultas  Hukum  Universitas  Moch. Sroedji Jember sejak tahun 1990. Menyelesaikan  pendidikan  Sarjana  pada Fakultas  Hukum  Universitas  Jember  tahun 1989  dan  Magister  Hukum  pada  Program Magister  Ilmu  Hukum  tahun  2011  di Fakultas Hukum Universitas Jember.