VISIO DEI: Jurnal Teologi Kristen p-ISSN: 2685-4015; e-ISSN: 2685-3795
www.jurnal.sttstarslub.ac.id

## PERAN GEREJA MASEHI INJILI DI HALMAHERA DALAM PENDIDIKAN POLITIK BAGI ANGGOTA JEMAAT
Karwanto Oktofianus Hohakay, Tomi Itje,

## Oscar Jeferson Scheitzer May, Demianus Ice
Program Studi Pendidikan Agama Kristen Universitas Halmahera, Indonesia *Korespondensi: Tomiitje331@gmail.com
Abstract. This study examines the role of the Evangelical Christian Church in Halmahera (GMIH) in providing political education to its congregation ahead of the 2024 General Election in Tobelo District, focusing  on  how  the  church  educates  its  members  about  politics  following  Christian  values.  The qualitative research method, with a case study approach, involves in-depth interviews with five GMIH synod leaders. Data were analyzed using thematic analysis techniques. The results indicate that GMIH has successfully implemented effective political education, emphasizing the understanding of rights and obligations in democracy, integrating Christian values, and using information technology. The church also plays a crucial role in maintaining the harmony of the congregation and avoiding practices of money politics.  In  conclusion,  the  political  education  provided  by  GMIH  enhances  the  congregation's awareness  and  ethical  political  participation,  supporting  the  church's  goal  of  promoting  justice  and goodness in society.
Keywords: political education, Evangelical Christian Church in Halmahera (GMIH), Christian values, political participation, democracy
Abstrak. Penelitian ini mengkaji peran Gereja Masehi Injili di Halmahera (GMIH) dalam memberikan pendidikan politik kepada jemaatnya menjelang Pemilihan Umum 2024 di Kecamatan Tobelo, dengan fokus pada bagaimana gereja mendidik jemaat tentang politik sesuai dengan nilai-nilai Kristiani. Metode penelitian  yang  digunakan  adalah  kualitatif  dengan  pendekatan  studi  kasus,  melibatkan  wawancara mendalam dengan lima pemimpin sinode GMIH. Data dianalisis menggunakan teknik analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa GMIH telah berhasil melaksanakan pendidikan politik yang efektif, menekankan  pemahaman  hak  dan  kewajiban  dalam  demokrasi,  integrasi  nilai-nilai  Kristiani,  dan penggunaan teknologi informasi. Gereja juga memainkan peran penting dalam menjaga keharmonisan jemaat  dan  menghindari  praktik  politik  uang.  Kesimpulannya,  pendidikan  politik  yang  diberikan  oleh GMIH  meningkatkan  kesadaran  dan  partisipasi  politik  jemaat  secara  etis,  mendukung  tujuan  gereja dalam mempromosikan keadilan dan kebaikan dalam masyarakat.
Kata kunci : Pendidikan politik, Gereja Masehi Injili di Halmahera (GMIH), nilai-nilai Kristiani, partisipasi politik, demokrasi

## PENDAHULUAN
Gereja Masehi Injili di Halmahera (GMIH) yang didirikan pada tahun 1949 telah memainkan peran penting dalam pelayanannya melalui tiga panggilan utama gereja yaitu  bersekutu,  bersaksi,  dan  melayani.  Melalui  pelayanan  ini,  GMIH  berusaha membawa umatnya untuk mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Selain  itu,  GMIH  juga  memberikan  edukasi  politik  kepada  warganya,  menekankan bahwa  politik  gereja  bukanlah  tentang  kekuasaan,  melainkan  tentang  pelayanan. Dengan  demikian,  GMIH  membantu  warganya  memahami  peran  penting  mereka dalam  proses  demokrasi,  membentuk  pemahaman  yang  komprehensif,  dan partisipasi aktif dalam kehidupan bernegara.
Tahun  2024  akan  menjadi  tahun  politik  yang  signifikan  bagi  masyarakat Indonesia,  dengan  berbagai  pemilihan  umum  yang  akan  menentukan  arah  masa
VISIO DEI: Jurnal Teologi Kristen p-ISSN: 2685-4015; e-ISSN: 2685-3795
www.jurnal.sttstarslub.ac.id
depan  negara.  Partisipasi  aktif  dan  kesadaran  politik  yang  tinggi  dari  setiap  warga negara menjadi sangat penting untuk memastikan proses demokrasi berjalan dengan baik  dan  menghasilkan  pemimpin  yang  berkualitas.  Masyarakat  diharapkan  dapat menggunakan  hak  pilihnya  dengan  bijak,  berlandaskan  pengetahuan  dan pemahaman  yang  mendalam  tentang  calon-calon  pemimpin  serta  visi  dan  misi mereka untuk Indonesia.
Sebagai anggota Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Gereja Masehi Injili  di  Halmahera  (GMIH)  memiliki  sekitar  191.285  jemaat.  Dengan  jumlah  yang signifikan ini, gereja memiliki tanggung jawab besar untuk mempersiapkan umatnya menghadapi tahun politik 2024. Para pemimpin gereja bertugas membimbing jemaat agar tetap berpegang pada prinsip-prinsip Kristiani dalam kehidupan politik mereka. Edukasi  ini  bertujuan  untuk  meningkatkan  kesadaran  politik  warga  gereja  sehingga mereka  dapat  berpartisipasi  aktif  dalam  demokrasi  dengan  pemahaman  yang mendalam tentang peran mereka sebagai warga negara dan orang Kristen.
Sebagai bagian dari masyarakat yang pluralistik, warga GMIH dihadapkan pada beragam  tantangan  dan  dinamika  politik  yang  membutuhkan  pemahaman  yang mendalam  dan  sikap  yang  bijak.  Melalui  pendidikan  politik  yang  efektif,  diharapkan para  warga  jemaat  GMIH  dapat  mengembangkan  pemahaman  yang  lebih  baik tentang  proses  politik,  hak-hak  dan  kewajiban  sebagai  warga  negara,  serta menanamkan nilai spiritualitas, moral, dan etika yang sesuai dengan ajaran agama yang diyakini.
Fenomena yang sering terjadi dalam momentum politik di kalangan warga GMIH mencakup  kesenjangan  keharmonisan  keluarga,  kenyamanan  persekutuan bergereja,  dan  kehidupan  bermasyarakat.  Hal  ini  sering  kali  disebabkan  oleh perbedaan dalam menentukan pilihan dalam pesta demokrasi, yang membuat gereja dijadikan  sebagai  objek  pelampiasan  emosi  untuk  menanggapi  kegelisahan  warga gereja  yang  bermasalah.  Selain  itu,  perilaku  politik  warga  GMIH  sering  kali  secara etika  dianggap  bertentangan  dengan  nilai-nilai  Kristiani,  seperti  keterlibatan  dalam politik uang. Masalah politik uang menjadi sorotan banyak kalangan karena dianggap merusak tatanan demokrasi. Hal ini menunjukkan adanya minimnya pendidikan politik dan pencitraan politik yang kurang baik serta pemahaman yang salah tentang politik (Hunayati 2016).
Gianto  (2022)  mengungkapkan  bahwa  politik  adalah  aktivitas  manusia  yang memiliki  kepentingan  yang  diizinkan  Tuhan.  Politik  bukan  hanya  sarana  demokrasi kekuasaan, tetapi juga seni kemungkinan dalam mengatur warga kota atau negara. Pada umumnya dipahami bahwa gereja adalah umat Allah yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang dan menjadi milik Allah serta telah mengalami pemulihan Allah.  Gereja  diberikan  tugas  mulia  oleh  Allah  untuk  menjadi  alat  kebenaran,  serta menjadi garam dan terang dunia untuk menerangi sesama (Mat. 5:13-16).
Gereja seharusnya menjadi pelopor yang mengarahkan praktik demokrasi yang bersih, jujur, adil, dan berwawasan kebangsaan yang didasarkan pada takut kepada
VISIO DEI: Jurnal Teologi Kristen p-ISSN: 2685-4015; e-ISSN: 2685-3795
www.jurnal.sttstarslub.ac.id
Tuhan.  Alkitab  juga  mengajarkan  gereja  untuk  mengarahkan  salah  satu  tri  tugas panggilannya  di  bidang  politik,  sehingga  tercipta  sistem  demokrasi  yang  dapat mensejahterakan kaum marginal (Hutahaean 2021).
Secara  konkrit,  gereja  sesungguhnya  memiliki  tanggung  jawab  untuk mengadakan  pendidikan  politik  bagi  warganya.  Pendidikan  politik,  seperti dikemukakan  Bashori  (2018)  adalah  upaya  yang  dilakukan  untuk  meningkatkan pemahaman  masyarakat  tentang  sistem  politik  yang  berlaku,  serta  untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik masyarakat. Tujuan dari pendidikan politik adalah agar masyarakat dapat lebih memahami mekanisme dan struktur politik, sehingga  mereka  dapat  berpartisipasi  secara  aktif  dan  bertanggung  jawab  dalam proses politik, serta membuat keputusan yang bijak dalam pemilihan pemimpin dan kebijakan publik.
Dikemukakan  oleh  Arifianto  bahwa  pentingnya  gereja  dalam  melakukan pendidikan  politik  terletak  pada  peran  krusialnya  dalam  membimbing  dan  mendidik warga jemaat untuk memahami paradigma dan tujuan politik sesuai dengan nilai-nilai Kristiani.  Sebagai  lembaga  kerohanian,  gereja  memiliki  tanggung  jawab  untuk memastikan  bahwa  jemaatnya  hidup  sesuai  dengan  kebenaran  Alkitabiah  sambil tetap  aktif  berpartisipasi  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Melalui pendidikan  politik  yang  dipimpin  oleh  gembala  sidang,  jemaat  dapat  menerima pengajaran  politik,  pencerahan,  dan  bimbingan  yang  diperlukan  untuk  menghindari praktik-praktik  politik  yang  tidak  etis  dan  memahami  hak  serta  kewajiban  mereka dalam  sistem  demokrasi.  Dengan  demikian,  pendidikan  politik  dalam  gereja  tidak hanya membantu jemaat menjadi warga negara yang bijak dan bertanggung jawab, tetapi juga memperkuat moralitas dan keadilan dalam ranah politik, menjadikan gereja sebagai  teladan  dalam  memperjuangkan  kebenaran  dan  keadilan  di  tengah-tengah masyarakat (Arifianto 2023).
Politik merupakan kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial (Rungkat 2022) dan pendidikan politik sejalan dengan misi gereja karena keduanya bertujuan untuk memajukan kesejahteraan manusia melalui penerapan nilai-nilai etis dan moral yang tinggi. Gereja memiliki misi untuk membawa terang dan garam dunia, mengarahkan jemaatnya untuk hidup sesuai dengan ajaran Kristus yang mengutamakan keadilan, kasih,  dan  kebenaran  (Rohi  2017).  Dalam  konteks  politik,  pendidikan  yang berlandaskan  pada  prinsip-prinsip  Kristiani  membantu  jemaat  memahami  peran mereka  sebagai  warga  negara  yang  bertanggung  jawab,  yang  tidak  hanya menghindari  praktik  politik  yang  korup  tetapi  juga  aktif  memperjuangkan  kebijakan yang adil dan mensejahterakan. Dengan membekali jemaat pengetahuan politik yang benar,  gereja  turut  mendukung  terbentuknya  sistem  demokrasi  yang  bersih  dan berintegritas,  sehingga  misi  gereja  dalam  membawa  transformasi  positif  di masyarakat dapat terwujud secara nyata (Padondan 2020).
Mengingat tahun 2024 merupakan tahun dengan banyak agenda politik di mana warga  gereja  akan  terlibat  di  dalamnya,  apakah  gereja-gereja  sudah  melakukan
VISIO DEI: Jurnal Teologi Kristen p-ISSN: 2685-4015; e-ISSN: 2685-3795
www.jurnal.sttstarslub.ac.id
pendidikan  politik  kepada  warganya  agar  partisipasi  politik  mereka  sejalan  dengan nilai-nilai Kristen?
Untuk  itu  mengetahui  hal  tersebut  penulis  melakukan  penelitian  di  Gereja Masehi Injili di Halmahera (GMIH) dengan subyek penelitian para pemimpin gereja di tingkat  sinodal  maupun  jemaat  untuk  mendapatkan  perspektif  yang  lebih komprehensif tentang peran gereja dalam melaksanakan pendidikan politik.
Sudah beberapa penulis yang melakukan penelitian dengan topik peran gereja dalam  pendidikan  politik.  Salah  satunya  adalah  penelitian  Arifianto  (2023)  tentang Peran  Gembala  Sidang  dalam  Mewujudkan  Pendidikan  Politik  bagi  Warga  Gereja. Arifianto  menemukan  bahwa  gembala  sidang  memiliki  tanggung  jawab  dan  peran yang  dapat  dilaksanakan  untuk  mengadakan  pendidikan  politik  bagi  warganya. Penelitian  lain  adalah  penelitian  Arifianto  dan  Ngesthi  (2023)  yang  menyoroti pentingnya  pemimpin  gereja  melakukan  edukasi  untuk  mengantisipasi  masalah- masalah  yang  timbul  dalam  jemaat  sebagai  dampak  dari  kontestasi  politik  yang melibatkan  warga gereja.  Ada juga  Rantung  (2017)  yang  melihat  peran Pendidikan Agama Kristen (PAK) dalam pendidikan politik. Menurut Rantung, pendidikan politik dalam  PAK  membantu  komunitas  orang  percaya  Kristus  untuk  tidak  bersikap antipolitik dan mendorong mereka untuk terlibat dalam proses politik secara aktif dan bertanggung  jawab.  Dengan  demikian,  komunitas  iman  dapat  memberikan sumbangan pemikiran berdasarkan iman Kristen dalam proses politik, yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan bersama.
Namun  demikian,  penelitian  tentang  pendidikan  politik  dalam  konteks  Gereja Masehi Injili di Halmahera (GMIH), khususnya dari perspektif pemimpin gereja belum pernah dilakukan. Penelitian ini akan memperkaya literatur akademik tentang peran institusi  keagamaan  dalam  pendidikan  politik,  memberikan  pemahaman  mendalam tentang integrasi nilai-nilai Kristiani dalam edukasi politik, dan mengembangkan model pendidikan  politik  berbasis  keagamaan.  Penelitian  ini  juga  diharapkan  akan meningkatkan partisipasi jemaat Gereja Masehi Injili di Halmahera dalam Pemilihan Umum  2024,  membentuk  pemimpin  gereja  yang  kompeten  dalam  politik,  dan merancang program pelatihan politik yang efektif. Selain itu, penelitian ini memperkuat peran  gereja  dalam  masyarakat  dengan  mempromosikan  nilai-nilai  demokrasi, keadilan, dan kesejahteraan sosial, serta meningkatkan kesadaran dan etika politik di kalangan jemaat.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus.  Studi  kasus  dalam  metode  kualitatif  adalah  pendekatan  penelitian  yang mendalam dan detail terhadap sejumlah kecil kasus untuk memahami permasalahan atau  situasi  tertentu  secara  komprehensif  (Assyakurrohim  et  al.  2022).  Peneliti memilih studi kasus karena memungkinkan untuk mengeksplorasi secara mendalam dan detail peran pemimpin sinode Gereja Masehi Injili di Halmahera (GMIH) dalam
VISIO DEI: Jurnal Teologi Kristen p-ISSN: 2685-4015; e-ISSN: 2685-3795
www.jurnal.sttstarslub.ac.id
memberikan  pendidikan  politik  kepada  jemaatnya,  khususnya  dalam  konteks Pemilihan  Umum  2024  di  Kecamatan  Tobelo.  Data  dikumpulkan  melalui  teknik wawancara mendalam yang dilakukan secara semi-terstruktur untuk memungkinkan fleksibilitas  dalam  mengajukan  pertanyaan  dan  menggali  informasi  yang  lebih mendalam.  Subyek  penelitian  adalah  pemimpin  sinode  GMIH  yang  memiliki  peran langsung  dalam  pendidikan  politik  bagi  jemaat.  Pertanyaan  wawancara  dirancang untuk menggali pandangan, strategi, pengalaman, dan tantangan yang dihadapi oleh pemimpin sinode dalam menjalankan edukasi politik.
Data  yang  diperoleh  dari  wawancara  akan  dianalisis  menggunakan  analisis tematik.  Prosesnya  meliputi  transkripsi  wawancara  secara  verbatim,  pengkodean bagian penting dari transkrip, identifikasi tema dengan mengelompokkan kode serupa, dan  peninjauan  tema  untuk  memastikan  relevansi  dan  validitas.  Tema  yang  telah ditentukan  diberi  nama  yang  jelas  untuk  memudahkan  interpretasi.  Terakhir, interpretasi  dan  pelaporan  dilakukan  dengan  menyusun  narasi  temuan  penelitian berdasarkan tema-tema yang diidentifikasi, disertai kutipan relevan dari wawancara (Sitasari 2022).

## HASIL PENELITIAN
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengeksplorasi  peran  Gereja  Masehi  Injili  di Halmahera  (GMIH)  dalam  memberikan  pendidikan  politik  kepada  jemaatnya  pada Pemilihan  Umum  Tahun  2024  di  Kecamatan  Tobelo.  Informan  yang  berpartisipasi dalam  penelitian  ini  berjumlah  5  (lima)  orang  pimpinan  GMIH.  Tiga  di  antaranya adalah anggota Majelis Pekerja Harian Sinode GMIH periode tahun 2022-2027, satu orang ketua bidang di tingkat sinodal, dan satu orang lagi ketua jemaat di lingkungan GMIH.
Dari  wawancara  terhadap para pimpinan  GMIH  ini  terdapat  beberapa  temuan utama  yang  relevan  terkait  dengan  pendidikan  politik  bagi  warga  gereja.  Pertama, Badan  Pekerja  Harian  Sinode  GMIH  telah  melaksanakan  tugas  dan  pelayanannya dengan  baik  dalam  memberikan  pendidikan  politik  kepada  warga  gereja.  Tujuan utama dari pendidikan politik ini adalah agar warga gereja memahami hakikat politik dalam tatanan demokrasi, menghargai hak konstitusional mereka, dan menghindari praktik  politik  yang  tidak  etis.  GMIH  berkomitmen  untuk  tidak  terlibat  dalam  politik praktis  namun  tetap  memberikan  edukasi  yang  memungkinkan  jemaat  untuk berpartisipasi secara bijak dalam proses demokrasi.
Kedua, GMIH memiliki misi utuh, mandiri, dan misioner yang mengedepankan tanggung  jawab  moral  dalam  memberikan  pendidikan  politik.  Gereja  berperan  aktif dalam  menyadarkan  jemaat  mengenai  pentingnya  partisipasi  dalam  politik  dengan tetap berpegang pada prinsip dan asas demokrasi. Melalui pendidikan politik, jemaat diharapkan dapat menentukan pilihan politiknya secara sadar dan bertanggung jawab.
Ketiga,  GMIH  telah  mengembangkan  berbagai  inisiatif  untuk  mengedukasi jemaat  tentang  politik,  termasuk  penggunaan  mimbar  edukasi  melalui  media  online
VISIO DEI: Jurnal Teologi Kristen p-ISSN: 2685-4015; e-ISSN: 2685-3795
www.jurnal.sttstarslub.ac.id
dan  website  gereja.  Platform  ini  dimanfaatkan  untuk  menyampaikan  berbagai informasi  kelembagaan  termasuk  pendidikan  politik,  yang  bertujuan  untuk mencerdaskan jemaat dan mendorong partisipasi aktif mereka dalam proses politik.
Keempat, GMIH juga menghadapi dinamika persoalan politik, seperti kampanye hitam  yang  mengakibatkan  perpecahan  di  masa  lalu.  Untuk  mengantisipasi  hal  ini, gereja  telah  mengambil  langkah-langkah  proaktif  melalui  pendidikan  politik  guna menjaga  persaudaraan  yang  rukun  dan  damai  serta  menghindari  perpecahan  di kalangan  jemaat.  Gereja  berupaya  memastikan  bahwa  setiap  warga  gereja  yang terlibat dalam kontestasi politik memahami pentingnya menerima hasil pemilu dengan lapang dada.
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  GMIH  telah  berhasil  mencapai  salah satu  misinya  di  bidang  politik,  yaitu  memberikan  pendidikan  politik  yang  efektif  dan sesuai dengan nilai-nilai agama kepada jemaatnya. Pendidikan politik yang dilakukan oleh  GMIH  berperan  penting  dalam  meningkatkan  kesadaran  politik  warga  gereja, mempersiapkan  mereka  untuk  berpartisipasi  dalam  pemilu,  dan  menjaga  integritas serta keharmonisan dalam masyarakat.

## PEMBAHASAN

## Peran Pendidikan Politik dalam Gereja sebagai Agen Edukasi
GMIH  telah  menjalankan  peran  penting  sebagai  agen  edukasi  politik  bagi jemaatnya. Menurut Pdt. Abram Ugu, M.Si, Sekretaris Umum Sinode GMIH, Badan Pekerja Harian Sinode GMIH telah melaksanakan tugas dan pelayanannya dengan baik dalam memberikan pendidikan  politik kepada warga gereja. Tujuan utama dari pendidikan politik ini adalah agar warga Gereja Masehi Injili di Halmahera memahami hakikat politik dalam tatanan demokrasi (Wawancara, Mei 2023).
Tujuan  pendidikan  politik  yang  hendak  dicapai  GMIH  ini  sejalan  dengan  teori pendidikan  politik  yang  menekankan  pentingnya  meningkatkan  kesadaran  dan partisipasi politik di kalangan warga negara. Sutrisman mengemukakan bahwa secara sederhana  bisa  dikatakan  bahwa  pendidikan  politik  adalah  sebuah  proses penyadaran  atau  pendewasaan  politik  anggota  masyarakat.  Kesadaran  tersebut antara lain adalah kesadaran tentang tanggung jawab berbangsa dan bernegara agar kemerdekaan bangsa dan negara tetap kokoh. Demikian juga pendidikan politik dapat menumbuhkan kesadaran kritis warga negara sehingga mampu menjalankan fungsi kontrol terhadap realitas politik yang sedang berlangsung (Sutrisman 2019).
Sukarno  mengatakan  bahwa  pendidikan  politik  juga  dimaksudkan  untuk membentuk insan politik yang menyadari kedudukan politiknya di tengah masyarakat, dan pembentukan atau pendidikan diri sendiri dengan kesadaran penuh dan tanggung jawab  sendiri  untuk  menjadi  insan  politik  (Sukarno  2011).  Dengan  demikian, pendidikan  politik  dalam  membentuk  kesadaran  seseorang  tentang  politik  dan selanjutnya menjadikannya bertanggung jawab dalam menyikapi realitas politik.
VISIO DEI: Jurnal Teologi Kristen p-ISSN: 2685-4015; e-ISSN: 2685-3795
www.jurnal.sttstarslub.ac.id
Apabila  gereja  menjalankan  pendidikan  politik,  maka  akan  terbentuk  jemaat yang memiliki kesadaran dan pemahaman yang mendalam tentang tanggung jawab mereka sebagai warga negara dalam konteks berbangsa dan bernegara. Pendidikan politik  yang  dilakukan  oleh  gereja  akan  meningkatkan  kesadaran  politik  jemaat, menjadikan  mereka  lebih  kritis  dan  mampu  menjalankan  fungsi  kontrol  terhadap realitas politik yang sedang berlangsung. Selain itu, pendidikan politik akan membantu jemaat menyadari kedudukan politik mereka di tengah masyarakat, serta membentuk mereka menjadi insan politik yang bertanggung jawab dan sadar akan peran mereka dalam  demokrasi.  Dengan  demikian,  pendidikan  politik  yang  diberikan  oleh  gereja tidak hanya memperkuat integritas moral dan etika jemaat dalam berpolitik tetapi juga mendukung terciptanya masyarakat yang lebih dewasa dan bertanggung jawab dalam menyikapi berbagai dinamika politik.

## Integrasi Nilai-nilai Kristiani dalam Pendidikan Politik
Pendidikan  politik  yang  diberikan  oleh  GMIH  tidak  terlepas  dari  nilai-nilai Kristiani. GMIH terus membahas topik peran politik dan menghargai hak konstitusional sebagai  warga  negara.  Pdt.  Ferri  Kabarey,  M.Th,  Wakil  Ketua  II  Sinode  GMIH, menyatakan  bahwa  gereja  memiliki  peran  untuk  memberikan  pendidikan  politik kepada warga gereja dengan tujuan agar mereka memahami apa itu politik dan apa itu  gereja  (Wawancara,  Mei  2023).  Ini  mendukung  pandangan  bahwa  politik  tidak hanya mengenai kekuasaan tetapi juga tentang pelayanan dan tanggung jawab moral kepada  masyarakat,  sesuai  dengan konsep  koinonia, diakonia,  dan  marturia  dalam teologi Kristen.
Politik,  seperti  digambarkan  Haboddin,  tidak  bisa  dilepaskan  dari  kekuasaan. Dalam studi-studi tentang politik yang dibahas umumnya adalah tentang kekuasaan. Bahkan sejak zaman dahulu kekuasaan dianggap sebagai unsur utama dari tindakan politik.  Namun  sebenarnya  kekuasaan  memiliki  dua locus. Pertama,  kekuasaan dipahami sebagai kekuatan atau dominasi. Dalam makna ini kekuasaan adalah alat untuk memaksakan kehendak kepada pihak lain atau alat untuk mengontrol pihak lain. Kedua, kekuasaan sebagai pengaruh yaitu kemampuan untuk mempengaruhi orang lain (Haboddin 2017).
Namun  dalam ajaran  Kristen  ditekankan  bahwa  kekuasaan  sejati  berasal dari Tuhan dan harus digunakan untuk melayani sesama dengan rendah hati dan kasih. Yesus  Kristus  mengajarkan  bahwa  pemimpin  yang  benar  adalah  mereka  yang melayani,  bukan  yang  mencari  keuntungan  pribadi  atau  dominasi  atas  orang  lain seperti tercantum dalam Markus 10:42-45 bahwa siapa yang ingin berkuasa haruslah menjadi hamba untuk semuanya (Pasaribu, Nababan, dan Gea 2023).
Kekuasaan dalam pandangan Kristen adalah sarana untuk mengimplementasikan keadilan, kasih, dan perdamaian, serta untuk memberdayakan dan memajukan kesejahteraan semua orang, terutama yang lemah dan terpinggirkan. Ajaran  ini  menekankan  tanggung  jawab  moral  yang  besar  bagi  mereka  yang
VISIO DEI: Jurnal Teologi Kristen p-ISSN: 2685-4015; e-ISSN: 2685-3795
www.jurnal.sttstarslub.ac.id
memegang  kekuasaan  untuk  menggunakannya  dengan  bijaksana  dan  adil, mencerminkan kasih dan keadilan Allah.
Ajaran  Kristen  mengenai  kekuasaan  memiliki  implikasi  penting  dalam pendidikan  politik  di  gereja,  yaitu  menekankan  bahwa  kekuasaan  harus  digunakan untuk  melayani  masyarakat  dengan  keadilan,  kasih,  dan  perdamaian,  bukan  untuk kepentingan  pribadi  atau  kelompok.  Pendidikan  politik  di  gereja  akan  membentuk jemaat  yang  melihat  politik  sebagai  sarana  untuk  implementasi  nilai-nilai  Kristiani, mendorong  partisipasi  dengan  integritas  dan  tanggung  jawab  moral,  serta menghindari korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Jemaat akan didorong untuk aktif  dalam  demokrasi,  memperjuangkan  hak-hak  dan  kesejahteraan  semua  orang, terutama  yang  lemah  dan  terpinggirkan,  menjadi  agen  perubahan  positif  yang mencerminkan kasih dan keadilan Allah dalam tindakan politik mereka.

## Tanggung Jawab Moral Gereja dalam Pendidikan Politik
GMIH memandang pendidikan politik sebagai bagian dari tanggung jawab moral gereja. Menurut Pdt. Silwanus Banggai, M.Th, Wakil Ketua IV Sinode GMIH, gereja memiliki  tanggung  jawab  dalam  memberikan  edukasi  politik  agar  warga  gereja menghindari  dampak  yang  tidak  diharapkan  dan  menentukan  pilihannya  sesuai dengan prinsip dan asas demokrasi yang diterapkan di Indonesia (Wawancara, 2023). Dengan  demikian,  pendidikan  politik  yang  dilakukan  oleh  GMIH  bertujuan  untuk menjaga integritas dan moralitas jemaat dalam berpartisipasi dalam proses politik.
Salah satu fenomena negatif yang terus terjadi dalam setiap perhelatan politik adalah  politik  uang  di  mana  kandidat  atau  partai  politik  menggunakan  uang  atau imbalan  materi  lainnya  untuk  mempengaruhi  pemilih  agar  mendukung  mereka. Lampus dkk  (2019) menemukan bahwa politik uang terjadi dalam bentuk pemberian sembako  maupun  uang  tunai.  Transaksi  seperti  ini  berjalan  dengan  lancar  karena adanya  hubungan  jaringan  antara  kandidat  dengan  tim  sukses,  dan  tim  sukses dengan anggota masyarakat.
Praktik politik merupakan tindak pidana sebagai diatur dalam pasal 523 ayat (1) sampai dengan ayat (3) UU No. 7 Tahun  2017  tentang  Pemilu. Satria menemukan bahwa sebenarnya partai politik juga harus dimintai pertanggungjawaban atas praktek politik uang. Namun sampai sejauh ini praktik ini masih sangat sulit diberantas (Satria 2019).
Politik  uang  merusak  integritas  proses  demokrasi,  karena  keputusan  pemilih tidak  didasarkan  pada  visi,  misi,  atau  kompetensi  kandidat,  melainkan  pada keuntungan  finansial  jangka  pendek.  Politik  uang  menciptakan  ketidakadilan  dalam persaingan  politik,  memberikan  keuntungan  tidak  adil  kepada  pihak  yang  memiliki sumber  daya  lebih  banyak,  dan  sering  kali  mengakibatkan  kebijakan  yang  tidak berpihak pada kepentingan umum setelah kandidat terpilih. Selain itu, politik uang juga mencoreng nilai-nilai demokrasi dan keadilan, mengikis kepercayaan publik terhadap sistem politik, dan memperburuk korupsi di dalam pemerintahan.
VISIO DEI: Jurnal Teologi Kristen p-ISSN: 2685-4015; e-ISSN: 2685-3795
www.jurnal.sttstarslub.ac.id
DOI: 10.35909/visiodei.v6i1.489
Sebab itu penting bagi gereja untuk melakukan pendidikan politik dalam rangka mendukung  pemberantasan  tindak  pidana  politik  uang.  Seperti  dikatakan  Satria bahwa  sangat  penting  untuk  dilakukan  tindakan  pencegahan  melalui  pesan-pesan moril  yang  disampaikan  kepada  masyarakat  (Satria  2019).  Pesan  moril  merupakan bagian dari ajaran agama.
Dari  sudut  pandang  ajaran  Kristen,  politik  uang  merupakan  praktik  yang bertentangan  dengan  nilai-nilai  keadilan,  kejujuran,  dan  kasih  yang  diajarkan  oleh Yesus Kristus. Kristen mengajarkan bahwa segala bentuk kekuasaan dan pengaruh harus  digunakan  untuk  melayani  dan  memajukan  kesejahteraan  bersama,  bukan untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Politik uang mengabaikan prinsip- prinsip ini dengan mendorong tindakan korupsi, manipulasi, dan ketidakadilan. Dalam ajaran Kristen, pemimpin yang sejati adalah pelayan yang bertindak dengan integritas dan  transparansi,  menghormati  martabat  setiap  individu,  dan  berkomitmen  untuk keadilan  sosial.  Oleh  karena  itu,  praktik  politik  uang  tidak  hanya  merusak  tatanan demokrasi tetapi juga menodai panggilan moral untuk mencintai dan melayani sesama dengan tulus. Belajar dari Kel 18:21, Oddeng dan Wilayanto (2021) mengemukakan bahwa politik uang tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun. Hal yang harus menjadi pertimbangan utama dalam memilih pemimpin adalah integritas.
Oleh sebab itu, dalam pendidikan politik di gereja, politik uang diajarkan sebagai praktik  yang  bertentangan  dengan  ajaran  Kristen,  yang  menekankan  kejujuran, keadilan, dan pelayanan kepada sesama. Gereja mendidik jemaat untuk memahami bahwa  politik  uang  merusak  integritas  demokrasi,  mendorong  korupsi,  dan mengabaikan  nilai-nilai  Kristiani.  Melalui  pendidikan  politik,  gereja  berupaya membentuk warga yang berpartisipasi secara etis dalam politik, menolak politik uang, dan memilih pemimpin berdasarkan visi dan integritas mereka.

## Strategi Gereja dalam Menghadapi Dinamika Politik
GMIH  telah  menerapkan  berbagai  strategi  untuk  mengatasi  dinamika  politik yang  kompleks,  termasuk  penggunaan  mimbar  edukasi  melalui  media  online  dan website gereja. Pdt. Silwanus Banggai menjelaskan bahwa website gereja digunakan sebagai  platform  untuk  menyampaikan  informasi  pendidikan  politik  secara kelembagaan, dengan tujuan mencerdaskan jemaat dan mendorong partisipasi aktif mereka dalam proses politik (Wawancara, Mei 2023). Ini menunjukkan pemanfaatan teknologi  dalam  menyampaikan  pendidikan  politik,  yang  sejalan  dengan  teori komunikasi dalam konteks keagamaan.
Penelitian  Riyanti  dkk    (2023)  juga  penelitian  Ihyani  dkk  (2020)  menunjukkan bahwa  pendidikan  politik  cukup  efektif  dilakukan  melalui  media  digital.  Pendidikan melalui  media  online  terbukti  bisa  mendorong  peningkatan  partisipasi  masyarakat, khususnya kalangan muda, dalam politik.
Gereja memiliki peluang besar untuk menggunakan media teknologi informasi sebagai  sarana  pendidikan  politik,  memanfaatkan  platform  seperti  website,  media
VISIO DEI: Jurnal Teologi Kristen p-ISSN: 2685-4015; e-ISSN: 2685-3795
www.jurnal.sttstarslub.ac.id
sosial,  dan  aplikasi  mobile  untuk  menjangkau  jemaat  secara  lebih  luas  dan  efektif. Melalui  teknologi  ini,  gereja  dapat  menyampaikan  materi  edukatif,  diskusi  interaktif, dan  informasi  terkini  mengenai  politik  yang  berlandaskan  nilai-nilai  Kristiani, memperkuat  kesadaran  dan  partisipasi  politik  yang  etis.  Penggunaan  teknologi informasi  memungkinkan  gereja  untuk  mengatasi  batasan  geografis,  menjangkau generasi muda yang lebih akrab dengan digital, serta menyediakan sumber daya yang mudah diakses dan diperbarui, sehingga pendidikan politik menjadi lebih inklusif dan dinamis.

## Kesiapan Jemaat dalam Partisipasi Politik
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  jemaat  GMIH  telah  dipersiapkan  untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum 2024. Pdt. Adelina Tassa, M.Pd, Pimpinan Jemaat  Getsemani  Wari,  menyatakan  bahwa  gereja  telah  melaksanakan  program pendidikan politik dengan tujuan menyadarkan warga untuk menentukan pilihannya sesuai dengan prinsip dan asas demokrasi yang diterapkan di Indonesia (Wawancara, Mei  2023).  Ini  sesuai  dengan  teori  partisipasi  politik  yang  menekankan  pentingnya keterlibatan warga negara dalam proses demokrasi.
Partisipasi  politik  masyarakat  sangat  penting  dalam  proses  demokrasi. Partisiapasi  masyarakat  dalam  politik  dapat  mempengaruhi  kebijakan  pemerintah yang  berdampak  bagi  masyarakat  itu  sendiri.    Apabila  masyarakat  menentukan kebijakan yang positif, yang didukung oleh pelaksanaan dan pengawasan yang baik, maka yang dihasilkan pun akan menjadi baik (Suharyanto 2003).

## Implikasi Pendidikan Politik terhadap Keharmonisan Jemaat
GMIH juga berperan dalam menjaga keharmonisan jemaat di tengah dinamika politik.  Gereja  mengambil  langkah-langkah  proaktif  untuk  menghindari  perpecahan yang  mungkin  timbul  akibat  perbedaan  pandangan  politik.  Pdt.  Bob  Tjanu menekankan pentingnya politik yang santun dan baik, serta memastikan bahwa politik diharapkan bisa berimplikasi positif kepada warga gereja (Wawancara, 2023). Dengan memberikan pendidikan politik yang tepat, GMIH berupaya untuk menjaga kesatuan dan  kedamaian  di  kalangan  jemaat,  yang  sejalan  dengan  konsep  teologi  Kristen tentang kehidupan persekutuan yang harmonis.
Tidak  bisa  dipungkiri  bahwa  perhelatan  politik  seringkali  berimbas  pada terjadinya perpecahan di masyarakat, bahkan masuk ke dalam persekutuan jemaat di gereja  (Kawangung  dan  Lele  2019).  Pendidikan  politik  di  gereja  berfungsi  untuk mengantisipasi konflik yang timbul akibat gesekan politik dengan menanamkan nilai- nilai dialog, toleransi, dan penghormatan terhadap perbedaan. Melalui pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip demokrasi dan etika politik, jemaat diajarkan untuk  berpartisipasi  secara  damai  dan  bijaksana,  menghindari  provokasi,  serta menyelesaikan  perselisihan  melalui  jalur  komunikasi  yang  konstruktif.  Dengan demikian,  pendidikan  politik  membantu  menjaga  keharmonisan  komunitas,
VISIO DEI: Jurnal Teologi Kristen p-ISSN: 2685-4015; e-ISSN: 2685-3795
www.jurnal.sttstarslub.ac.id
memperkuat persatuan, dan mencegah perpecahan yang dapat merusak hubungan sosial dalam masyarakat.

## Signifikansi Teologis dari Peran Gereja dalam Politik
Secara teologis, peran gereja dalam politik dapat dipahami sebagai bagian dari misi gereja untuk menjadi garam dan terang dunia (Mat. 5:13-16). Gereja tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ritual keagamaan tetapi juga sebagai agen transformasi sosial yang membawa berita keselamatan, keadilan, dan kedamaian dalam konteks politik.  Pdt.  Abram  Ugu  menyatakan  bahwa  gereja  memiliki  tanggung  jawab  moral untuk  mewujudkan  tanda  kerajaan  Allah,  agar  umat  memiliki  kesejahteraan, kedamaian, dan sukacita (Wawancara, Mei 2023).
Pendapat tersebut sejalan dengan pandangan bahwa gereja memiliki tanggung jawab  untuk  terlibat  dalam  politik  dengan  cara  yang  etis  dan  bertanggung  jawab, sesuai  dengan  ajaran  Kristiani.  Seperti  dikemukakan  Simamora  bahwa  meskipun secara organisasi gereja tidak bisa terlibat dalam politik praktis, namun gereja perlu mendukung anggotanya untuk berpartisipasi aktif. Secara organisasi gereja juga bisa menjalankan  fungsi  sosial  kontrol  melakukan  dan  menyuarakan  suara  kenabian  di tengah-tengah kehidupan politik di Indonesia (Simamora 2019).
Pendidikan  politik  di  gereja  bertujuan  mendorong  jemaat  untuk  aktif berpartisipasi  dalam  politik  dengan  cara  yang  baik  dan  sesuai  dengan  nilai-nilai Kristen,  seperti  kejujuran,  keadilan,  dan  kasih.  Melalui  pendidikan  ini,  gereja membekali jemaat dengan pemahaman yang benar tentang tanggung jawab mereka sebagai warga negara yang beriman, sehingga mereka dapat memilih pemimpin yang berintegritas dan berkontribusi pada kebijakan publik yang adil dan bermanfaat bagi semua. Partisipasi politik yang etis dan berlandaskan ajaran Kristiani ini diharapkan dapat  mendatangkan  kebaikan  bagi  masyarakat,  memperkuat  demokrasi,  dan mewujudkan nilai-nilai kerajaan Allah di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara.

## KESIMPULAN
Penelitian ini berhasil mengidentifikasi dan menjelaskan peran Gereja Masehi Injili  di  Halmahera  (GMIH)  dalam  memberikan  pendidikan  politik  kepada  jemaatnya pada  Pemilihan  Umum  Tahun  2024  di  Kecamatan  Tobelo.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  GMIH  telah  melaksanakan  tugasnya  dengan  baik  dalam mendidik  jemaat  tentang  politik,  mengintegrasikan  nilai-nilai  Kristiani,  dan  menjaga etika politik. Pembahasan menunjukkan bahwa peran pendidikan politik dalam gereja tidak  hanya  memberikan  pemahaman  politik  yang  mendalam  kepada  jemaat  tetapi juga  memperkuat  tanggung  jawab  moral  dan  etika,  memanfaatkan  teknologi  untuk edukasi, serta menjaga keharmonisan jemaat di tengah dinamika politik.
Hal  yang  penting dari  keterkaitan  antara  hasil  penelitian  dan pembahasannya adalah  bahwa  pendidikan  politik  yang  diberikan  oleh  GMIH  tidak  hanya mempersiapkan  jemaat  untuk  berpartisipasi  aktif  dalam  demokrasi  tetapi  juga
VISIO DEI: Jurnal Teologi Kristen p-ISSN: 2685-4015; e-ISSN: 2685-3795
www.jurnal.sttstarslub.ac.id
membantu  menjaga  integritas  dan  moralitas  dalam  politik.  Manfaat  teoretis  dari penelitian ini adalah memperkaya literatur tentang peran institusi keagamaan dalam pendidikan  politik  dan  memberikan  model  pendidikan  politik  berbasis  nilai-nilai Kristiani  yang  dapat  diterapkan  di  berbagai  konteks.  Manfaat  praktisnya  adalah memberikan  panduan  bagi  gereja-gereja  lain  dalam  mengembangkan  program pendidikan politik yang efektif, mempersiapkan jemaat untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab, dan menjaga kesatuan jemaat di tengah situasi politik yang kompleks.
Keterbatasan penelitian ini terletak pada fokus yang terbatas pada satu gereja di  satu  wilayah  tertentu,  sehingga  hasilnya  mungkin  tidak  sepenuhnya  dapat digeneralisasikan ke konteks lain. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya adalah untuk  memperluas  cakupan  penelitian  dengan  melibatkan  gereja-gereja  lain  di berbagai  wilayah dan  mengkaji  peran  pendidikan  politik  dalam  konteks  keagamaan yang  berbeda.  Penelitian  selanjutnya  juga  dapat  mengeksplorasi  lebih  lanjut penggunaan  teknologi  dalam  pendidikan  politik  gereja  dan  dampaknya  terhadap partisipasi politik jemaat.

## DAFTAR PUSTAKA
Arifianto,  Yonatan  Alex.  2023.  “Peran  Gembala  Sidang  dalam  Mewujudkan Pendidikan  Politik  bagi  Warga  Gereja.” Jurnal  Pentakosta  Indonesia 3,  no.  2: 132 –48. https://doi.org/10.54403/rjtpi.v3i2.63.
Arifianto,  Yonatan  Alex,  dan  Yonathan  Salmon  Efrayim  Ngesthi.  2023.  “Aktualisasi Pemimpin Gereja menjaga Moral dan Integritas Umat dalam Menghadapi Tahun Politik.”
Jurnal Salvation 4, no. 1: 60 –71. https://doi.org/10.56175/salvation.v4i1.104.
Assyakurrohim, Dimas, Dewa Ikhram, Rusdy A Sirodj, dan Muhammad Win Afgani. 2022. “Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif.” Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer 3, no. 01: 1 –9. https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1951.
Bashori,  Khoiruddin.  2018.  “Pendidikan  Politik  di  Era  Disrupsi.” Sukma:  Jurnal Pendidikan 2, no. 2: 287 –310. https://doi.org/10.32533/02207.2018.
Gianto,  Gianto.  2022.  “Hamba  Tuhan  Dan  Politik  Praktis:  Kajian  Teologis-Etis Terhadap  Panggilan  Hamba  Tuhan  Dan  Keterlibatannya  Dalam  Politik  Praktis Dalam Konteks Indonesia.” Coram Mundo: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen 3, no. 2: 45 –50. https://doi.org/10.55606/corammundo.v3i2.23.
Haboddin, Muhtar. 2017. Memahami Kekuasaan Politik . Universitas Brawijaya Press.
Hunayati, Hunayati. 2016. “Relevansi Pandangan Gereja Tentang Politik Bagi Karya Pastoral di Paroki Katedral St. Maria Palangka Raya.” SEPAKAT-Jurnal Pastoral
Kateketik 3, no. 1: 107 –18. https://www.e- jurnal.stipas.ac.id/index.php/SEPAKAT/article/view/38.
Hutahaean, Hasahatan. 2021. “Teologi Politik Gereja: Menemukan dan Memancarkan Tritugas Gereja dalam Pilkada dan Pilpres.” MELO: Jurnal Studi Agama-Agama
VISIO DEI: Jurnal Teologi Kristen p-ISSN: 2685-4015; e-ISSN: 2685-3795
www.jurnal.sttstarslub.ac.id
DOI: 10.35909/visiodei.v6i1.489
1, no. 1: 1 –17. https://doi.org/10.34307/mjsaa.v1i1.1.
Kawangung, Yudhi, dan Jeni Ishak Lele. 2019. “Diskursus Kerukunan Sosial Dalam Perspektif  Masyarakat  Kristen  Di  Indonesia:  Rekonsiliasi  Pasca  Pemilu  2019.” Visio Dei:
Jurnal Teologi
Kristen 1, no. 1: 141 –60. https://doi.org/10.35909/visiodei.v1i1.27.
Lampus, Christy Messy, Marlien T Lapian, dan Efvendi Sondakh. 2019. “Fenomena Politik  Uang  Dalam  Pemilihan  Umum  Legislatif  Tahun  2019  di  kecamatan Wanea.” Jurnal Eksekutif 2, no. 3: 1 –9.
Malik, Ihyani, Nur Khaerah, Andi Luhur Prianto, dan Hamrun Hamrun. 2020. “Edukasi politik  virtual  era  demokrasi  digital  pada  sekolah  menengah  kejuruan.” Masyarakat Berdaya dan
Inovasi 1, no. 1: 39 –47. https://doi.org/10.33292/mayadani.v1i2.14.
Oddeng, Zulkifli, dan Wilayanto Wilayanto. 2021. “Politik Uang Dalam Perspektif Etika Absolutisme.” Jurnal Misioner 1, no. 1: 77 –98. https://doi.org/10.51770/jm.v1i1.8.
Padondan,  Daud.  2020.  “Gereja  Membutuhkan  Politik  dan  Politik  Membutuhkan Gereja.” OSF Preprints. https://doi.org/10.31219/osf.io/k7sbw.
Pasaribu,  Anessa  Mei,  Asima  Putri  Handayani  Nababan,  dan  Ibelala  Gea.  2023. “Pemimpin  Yang  Melayani  Menurut  Markus  10:42-45  Dan  Relevasinya  Bagi Kepemimpinan Kristen Masa Kini.” Jurnal Pendidikan Agama dan Teologi 1, no. 2: 01 –09. https://doi.org/10.59581/jpat-widyakarya.v1i2.219.
Rantung,  Djoys  Anneke.  2017.  “Pendidikan  Agama  Kristen  Dan  Politik  Dalam Kehidupan Masyarakat Majemuk Di Indonesia.” Shanan 1, no. 2: 58 –73.
Riyanti, Ratna, Amir Luthfi, dan Dian Rohana. 2023. “Peran Generasi Muda dalam Pendidikan  Politik untuk  Meningkatkan  Partisipasi  Politik.” Themis:  Jurnal  Ilmu Hukum 1, no. 1: 26 –31. https://doi.org/10.37985/themis.v1i1.330.
Rohi, Yohanis Udju. 2017. “Misi Gereja Melalui Dunia Politik.” Missio Ecclesiae 6, no. 1: 32 –55. https://doi.org/10.52157/me.v6i1.68.
Rungkat, Jimmy. 2022. “Teologi Politik Yesus: Sumbangsih Materi Bagi Mata Kuliah Pendidikan Agama Kristen Di Politeknik Amamapare Timika.” Jurnal Sosial dan Teknologi
Terapan AMATA 1, no. 1: 1 –11. https://doi.org/10.55334/sostekam.v1i1.190.
Satria, Hariman. 2019. “Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum  di  Indonesia.” Jurnal  Antikorupsi  INTEGRITAS 5,  no.  1:  1 –14. https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.342.
Simamora, Adolf Bastian. 2019. “Politik Menurut Alkitab Dan Implikasinya Bagi Peran Gereja Dalam Pusaran Politik Di Indonesia.” Voice of Wesley: Jurnal Ilmiah Musik dan Agama 2, no. 1. https://doi.org/10.36972/jvow.v2i1.16.
Sitasari, Novendawati Wahyu. 2022. “Mengenal Analisa Konten Dan Analisa Tematik Dalam  Penelitian  Kualitatif.” Forum  Ilmiah  Indonusa 19,  no.  1:  77 –84. https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Formil/article/view/5082.
Suharyanto,  Agung.  2003.  “Surat  Kabar  Sebagai  Salah  Satu  Media  Penyampaian
VISIO DEI: Jurnal Teologi Kristen p-ISSN: 2685-4015; e-ISSN: 2685-3795
www.jurnal.sttstarslub.ac.id
DOI: 10.35909/visiodei.v6i1.489
InformasiPolitikpadaPartisipasi Politik Masyarakat.” Surat Kabar Sebagai Salah Satu  Media  Penyampaian  InformasiPolitikpadaPartisipasi  Politik  Masyarakat 6, no. 2: 126 –126. https://doi.org/10.31289/jap.v6i2.1051.
Sukarno,  Bedjo.  2011.  “Pendidikan  Politik  Dalam  Demokratisasi.” Widya  Wacana: Jurnal Ilmiah 7, no. 1: 1 –19. https://doi.org/10.33061/ww.v7i1.420.
Sutrisman,  Dudih.  2019. Pendidikan  Politik,  Persepsi,  Kepemimpinan,  dan Mahasiswa . Guepedia.