## MEMBANGUN PERADILAN PROFESI MEDIS DI BAWAH KEKUASAAN KEHAKIMAN

## Hasrul Buamona*
Fakultas Hukum, Universitas Widya Mataram Yogyakarta buamonahsrl21@gmail.com

## Irma Febriana
Fakultas Hukum, Universitas Widya Mataram Yogyakarta

## Rika Aulia Bihaqqis
Fakultas Hukum, Universitas Widya Mataram Yogyakarta

## Abstrak
Kedudukan  hukum  MKDKI  masih  berada  di  bawah  Kementerian  Kesehatan  dan  Konsil Kedokteran Indonesia yang merupakan wilayah eksekutif. Namun, MKDKI dalam praktiknya telah melaksanakan quasi peradilan seperti halnya peradilan di bawah kekuasaan kehakiman yang merupakan wilayah yudikatif, sehingga putusan MKDKI terhadap pelanggaran disiplin telah  melanggar  hak  konstitusional  profesi  medis.  Penulisan  hukum  ini,  menggunakan pendekatan metodologi hukum normatif dengan sumber data sekunder di dukung data primer. Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  MKDKI  telah  melakukan  fungsi  peradilan  sedangkan MKDKI  berada  diwilayah  eksekutif.  Ketidakjelasan  kedudukan  hukum  MKDKI  tersebut, maka  secara  hukum  sangat  penting  mendirikan  peradilan  profesi  medis  dibawah  kekuasaan kehakiman untuk mewujudkan law enforcement dan fair trial bagi profesi medis.
Kata Kunci : MKDKI, Profesi Medis, Judicial Power

## Abstract
The  current  legitimate  position  of  the  Indonesian  Restorative  Disciplinary  Honor  Board (MKDKI) is beneath the Service of Wellbeing and the Indonesian Restorative Chamber, which are portion of the official department. Be that as it may, MKDKI has been performing quasi- judicial capacities comparative to those beneath the legal specialist, which has a place to the legal.  This  circumstance  has  driven  to  choices  by  MKDKI  on  disciplinary  infringement encroaching on the sacred rights of the restorative calling. This lawful composing utilizes a regulating  legitimate  strategy  approach,  utilizing  auxiliary  information  backed  by  essential information.  The  inquire  about  discoveries  show  that  MKDKI  has  been  executing  legal capacities whereas being arranged inside the official department. The uncertainty of MKDKI's lawful position underscores the need of building up a therapeutic proficient court beneath the legal specialist to realize law authorization and reasonable trial for the restorative calling. Keywords : MKDKI, Medical Profession, Judicial Power.

## A. Pendahuluan
Kesehatan merupakan suatu hal yang sangat penting dan fundamental dalam kehidupan manusia. Menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan Lama). Kesehatan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan sehat baik secara fisik, mental,
spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Pembangunan kesehatan harus dipandang sebagai suatu investasi yang penting untuk  peningkatan  kualitas  sumber  daya  manusia  dan  mendukung  pembangunan  secara menyeluruh untuk tercapainya kesehatan paripurna sebagaimana yang termuat dalam Undang- Undang  Nomor  17  Tahun  2023  tentang  Kesehatan.  Penting  diketahui  oleh  publik  bahwa pelayanan kesehatan dalam bingkai hukum kesehatan sampai sejauh ini dalam dunia hukum belum terlalu menjadi suatu kajian ilmiah hukum yang serius yang mana terkoneksi dengan bidang-bidang ilmu kesehatan itu sendiri, secara khusus dalam hukum pembuktian dan sistem peradilan medis.
Berbicara terkait kesehatan, tentunya tidak lepas dari kata profesi medis salah satunya dokter yang menjadi fokus utama dalam kajian ini. Perkembangan terakhir, Presiden bersama DPR-RI  telah  mengesahkan  Undang-Undang  Kesehatan  terbaru,  hal tersebut termuat  dalam Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2023  tentang  Kesehatan  dijelaskan  bahwa pengertian  profesi  medis  dapat  dikelompokkan  menjadi  dua,  ialah  tenaga  medis  dan  tenaga kesehatan. Kelompok dari tenaga medis sendiri terdiri atas dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis. Sedangkan kelompok dari tenaga kesehatan ialah perawat, apoteker dan lain sebaginya.
Seperti yang diketahui dalam ilmu kesehatan, profesi medis ialah profesi yang mulia. Dalam  hal  ini,  misalkan  profesi  dokter.  Sudah  selayaknya  dokter  dalam  menjalankan profesinya  harus  sepenuh  hati.  Profesi  dokter  merupakan  bisikan  nurani  dan  panggilan jiwa untuk  mengabdikan  diri  kepada  manusia  demi  mencapai  kesehatan  yang  paripurna berlandaskan moralitas yang tinggi. Dibalik profesinya yang mulia, terdapat tanggung jawab besar yang diemban oleh seorang dokter dalam melaksanakan profesinya, baik kepada manusia (pasien)  maupun  kepada  hukum.  Sehingga  dalam  melaksanakan  profesinya,  seorang  dokter harus sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku. 1
Hubungan hukum yang timbul antara dokter dan pasien dapat memunculkan persoalan hukum, baik berupa hukum pidana, perdata, dan administrasi negara. Hubungan hukum perdata antara dokter dan pasien adalah hubungan kontrak terapeutik, sehingga dalam hubungannya ini terbentuk perikatan yang muncul karena perjanjian, perjanjian yang dimaksud adalah pada saat pasien berobat kepada seorang dokter, maka dokter akan melakukan upaya untuk melakukan proses  pengobatan  kepada  pasien. 2 Seorang  dokter  tidak  boleh  menjanjikan  hasil  kepada
1 Eryati Darwin, Etika Profesi Kesehatan . (Yogyakarta: Grup Penerbit CV. Budi Utama, 2014), hlm. 30.
2 Hasrul Buamona, “Pancasila Sebagai Nilai Dasar Profesi Dokter”, Jurnal Novelty No. 1 Vol 8 (2017) : 129.
pasien, tetapi menjanjikan upaya yang dilakukan. Sehingga, seorang dokter tidak dapat dituntut karena  hasil  yang  tidak  sesuai  dengan  yang  diharapkan  oleh  pasien,  namun  dokter  dapat dituntut  jika  telah  melakukan  upaya  yang  tidak  sesuai  dengan  standar  prosedur  yang  telah ditetapkan.
Proses  sebuah  penyelesaian  sengketa  medis  yang  ditempuh  oleh  pasien,  seringkali melalui jalur hukum dari pada melalui organisasi profesi medis. Proses panjang harus dilewati oleh  dokter  ketika  dilaporkan  ke  polisi  oleh  pihak  pasien  yang  selanjutnya  melewati  proses penyelidikan  dan  penyidikan  hingga  proses  pengadilan.  Sedangkan  untuk  menyelesaikan persoalan disiplin ilmu kedokteran tersebut, pemerintah dalam regulasinya membentuk Majelis Kehormatan  Disiplin  Kedokteran  Republik  Indonesia  (MKDKI)  yang  dibawahi  oleh  Konsil Kedokteran  Indonesia  (KKI)  sebagai  badan  otonom,  mandiri,  nonstruktural,  dan  bersifat independen yang bertanggung jawab kepada Presiden.
Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, menyatakan bahwa pengaduan secara tertulis kepada Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) tidak menghilangkan hak setiap orang untuk menggugat kerugian perdata ke Pengadilan. Secara harfiah, ketentuan tersebut, dapat dimaknai bahwa dalam sengketa medis yang terjadi antara pasien dengan dokter, pasien dapat mengadukannya kepada MKDKI dan sekaligus mengajukan gugatan ke pengadilan di bawah kekuasaan kehakiman, dalam hal ini Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Penyelesaian  sengketa  medis  dilakukan  melalui  lembaga  MKDKI  yang  merupakan badan otonom dari organisasi profesi kedokteran, seperti Persatuan Dokter Gigi Indonesia dan Ikatan Dokter Indonesia. MKDKI sendiri memiliki tugas pokok untuk mengawasi pelaksanaan dari penerapan disiplin keilmuan dokter sekaligus menjadi tempat untuk melaksanakan proses mengadili  pelanggaran  disiplin  dokter.  Proses  mengadili  yang  dilakukan  MKDKI,  pada dasarnya  sama  dengan  proses  pengadilan  pada  lembaga  yudikatif  di  Indonesia,  seperti pengadilan yang dilakukan secara berjenjang dari tingkat kota sampai dengan tingkat nasional. 3 Oleh karena itu, pada perspektif yang lain sering kali keputusan MKDKI juga dapat dijadikan sebagai pertimbangan oleh majelis hakim dalam  pembuktian baik dalam sidang pidana atau sidang gugatan perdata.
3 Maudisha,  “Peran  Majelis  Kehormatan  Disiplin  Kedokteran  Indonesia  Dalam  Mewujudkan  Profesionalitas Dokter”,  Universitas  Indonesia, Https://Www.Ui.Ac.Id/Peran-Majelis-Kehormatan-Disiplin-Kedokteran- Indonesia-Dalam-Mewujudkan-Profesionalitas-Dokter/ , (diakses 30 November 2023).
Tujuan  dibentuknya  MKDKI  ini  sendiri  adalah  untuk  memberikan  perlindungan kepada  pasien,  menjaga  mutu  dokter,  serta  menjaga  kehormatan  profesi  kedokteran  dan kemudian  MKDKI  juga  berwenang  untuk  menentukan  ada  tidaknya  kesalahan  dalam penerapan  ilmu  kedokteran  dan  menetapkan  sanksi  disiplin.  Namun  hingga  saat  ini,  posisi hukum  MKDKI  masih  tidak  jelas,  dikarenakan  masih  dalam  wilayah  eksekutif  akan  tetapi menjalani  tindakan  quasi  peradilan  seperti  halnya  lembaga  peradilan  di  wilayah  yudikatif. Selain itu, MKDKI tidak memiliki upaya hukum, dikarenakan putusan MKDKI adalah putusan yang  bersifat  final  dan  binding.  Hal  inilah  yang  oleh  penulis,  kehadiran  MKDKI  sejauh  ini tidak  menjadi  solusi  hukum  bagi  dokter  dan  pasien.  Namun  menambah  kekacauan  dalam sistem  hukum  di  Indonesia  dan  merugikan  kepentingan  hukum  dokter,  hal  tersebut  terlihat dalam perkara di Mahkamah Konstitusi nomor: 21/PUU-XXI/2023, terkait pengujian Pasal 69 ayat (1) UU Praktik Kedokteran terhadap Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, objek utama dalam pengujian tersebut, di mana para dokter mempersoalkan tidak adanya upaya hukum banding dan evaluasi dalam MKDKI, dikarenakan MKDKI sendiri setiap putusaanya bersifat pertama dan terakhir seperti halnya sifat putusan dari Mahkamah Konstitusi. Para dokter menilai ini merupakan pelanggaran hak konstitusional baik dalam konteks profesi dokter dan secara umum dalam konteks pelayanan kesehatan.

## B. Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  ialah  yuridis-normatif  yaitu  dengan  pendekatan yang  dilakukan  berdasarkan  bahan  hukum  utama  dengan  cara  menelaah teori-teori,  konsep- konsep,  asas-asas  hukum  serta  peraturan  perundang-undangan  yang  berhubungan  dengan penelitian ini.

## C. Pembahasan
1. Urgensitas  Membangun  Peradilan  Profesi  Medis  Dalam  Kekuasaan  Kehakiman  Di Indonesia
Dalam  mengupayakan  terpenuhinya  hak  kesehatan  bagi  masyarakat,  pemerintah Indonesia menjamin adanya akses pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau bagi  warga  negaranya.  Salah  satunya  untuk  melindungi  warga  negara  dalam  menerima pelayanan  kesehatan  oleh  tenaga  kesahatan  dan  rumah  sakit.  Dalam  perlindungan  itu, tentunya  tidak  terlepas  dari  instrumen  hukum.  Hal  ini  untuk  melindungi  warga  negara apabila  terjadinya  sengketa  medis  atau  pelanggaran  praktik  kedokteran.  Dalam
penyelengaraan praktik kedokteran terdapat 3  (tiga) jenis pelanggaran, yakni pelanggaran hukum  (pidana,  perdata,  dan  administrasi  negara),  pelanggaran  disiplin,  dan  pelanggaran etik. 4 Dengan demikian, pemerintah membentuk lembaga profesi kedokteran sebagai salah satu  sarana  untuk  penyelesaian  sengketa  medis.  Lembaga  tersebut  adalah  Majelis Kehormatan dan Disiplin Kehormatan Indonesia (MKDKI). MKDKI disebutkan dalam UU Nomor  29  tahun  2004  tentang  Praktik  Kedokteran  yang  merupakan  lembaga  dibawah naungan  Konsil  Kedokteran  Indonesia  (KKI).  Apabila  ditinjau  berdasarkan  ketentuan hukum yang ada, MKDKI sebagai lembaga otonom yang independen bagian dari KKI yang dibentuk  dengan  tujuan  menegakkan  disiplin  profesional  dokter  dan  dokter  gigi  di Indonesia. Perannya dalam menegakkan disiplin dokter dan dokter gigi untuk melindungi masyarakat  dari  tindakan  dokter  dan  dokter  gigi  yang  tidak  berkompeten,  serta  gunanya untuk  meningkatkan  mutu  pelayanan  kesehatan  dan  menjaga  kehormatan  profesi kedokteran  dan  kedokteran  gigi  di  Indonesia. 5 Landasan  yuridis  MKDKI  terdapat  dalam Pasal  55  ayat  (1)  UU  Nomor  29  Tahun  2004  tentang  Praktik  Kedokteran  (UU  Praktik Kedokteran)  yang  ditugaskan  untuk  memeriksa  dan  memutuskan  pengaduan  atas  kasus dugaan  pelanggaran  disiplin  dokter  dan  dokter  gigi.  Sedangkan  penegakan  disiplin  yang dilakukan oleh MKDKI terdapat dalam Pasal 50 dan Pasal 70 UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Untuk peraturan lebih rincinya terkait penegakan disiplin oleh MKDKI dimuat dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor: 15/KKI/PER/VIII/2006. Pada tahun 2011 peraturan tersebut digantikan dengan Peraturan KKI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi Tata Kerja MKDKI dan MKDKI-P. 6 Dalam menegakkan  disiplin  profesional  kedokteran  dan  kedokteran  gigi,  MKDKI  menggunakan Keputusan  KKI  Nomor  17/KKI/KEP/VIII/2006  tentang  Pedoman  penegakan  Disiplin Profesi  Kedokteran  sebagai  pedoman  atau  acuannya  dan  selanjutnya  digantikan  dengan peraturan KKI Nomor 4 Tahun 2011 tentang Disiplin Dokter dan Dokter Gigi.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  66  UU  Nomor  29  Tahun  2004  tentang  Praktik Kedokteran,  MKDKI  merupakan  satu-satunya  lembaga  yang  berwenang  menerima pengaduan serta memeriksa dan menentukan ada tidaknya kesalahan seorang dokter dalam menentukan tindakan medis dan menetapkan sanksi. Pengaduan tersebut dapat berasal dari
4 Hasrul Buamona, Tanggung Jawab Pidana Dokter Dalam Kesalahan Medis (Yogyakarta: Parama Publishing, 2014), hlm. 107.
5 Andryawan, Kedudukan  Majelis  Kehormatan  Dan  Disiplin  Kedokteran  Indonesia  (MKDKI)  Dan  Konsil Kedokteran Indonesia  (KKI) Dalam Penegakan Disiplin  Kedokteran Di Indonesia, (Jakarta Barat:  Universitas Traumanegara, 2015), hlm. 9.
6 Ibid., hlm. 10.
perorangan (naturlijke person) maupun korporasi atau badan hukum (rechts person) yang mengetahui  adanya  dugaan  pelanggaran  dokter  dan  dokter  gigi  dalam  menjalankan tugasnya. Untuk tata cara dalam menangani kasus dugaan pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi, MKDKI tunduk pada Peraturan KKI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan  Kasus  Dugaan  Pelanggaran  Disiplin  Dokter  dan  Dokter  Gigi.  Tahapan penangan tersebut adalah sebagai berikut:
a. tahap penyampaian pengaduan;
b. tahap pemeriksaan awal, tujuannya untuk memutuskan dapat diterima atau tidaknya pengaduan yang diajukan;
c. tahap pemeriksaan disiplin, dalam tahap ini dilakukan investigasi guna mengumpulkan informasi dan alat bukti;
d. tahap  sidang  pemeriksaan  disiplin,  dilakukan  pembuktian  terhadap  peristiwa  yang diadukan;
e. tahap penerbitan keputusan majelis pemeriksa disiplin, majelis akan memutuskan ada atau tidaknya pelanggaran disiplin profesional yang dilakukan oleh dokter atau dokter gigi yang diadukan;
f. tahap pengajuan keberatan, teradu diberi waktu 30 hari untuk mengajukan keberatan;
g. tahap penerbitan keputusan MKDKI; dan
h. tahap pelaksanaan keputusan MKDKI. Keputusan MKDKI yang menetapkan sanksi disiplin terhadap teradu disampaikan kepada KKI untuk dilaksanakan. Dalam waktu 7 hari, KKI wajib menetapkan keputusan KKI tentang pelaksanaan keputusan MKDKI.
Keputusan yang ditetapkan MKDKI bersifat final dan bekekuatan tetap, serta mengikat bagi pihak-pihak yang terlibat. Keputusan yang diberikan MKDKI berupa penjatuhan sanksi disiplin  (khususnya  berupa  pencabutan  STR)  terhadap  dokter  dan  dokter  gigi  yang melakukan pelanggaran disiplin profesi harus dilaporkan kepada KKI untuk mendapatkan penetapan  pelaksanaan  atas  sanksi  disiplin  tersebut.  Jadi  peran  KKI  dalam  konteks  ini adalah  sebagai  eksekutor  atas  sanksi  disiplin  yang  ditetapkan  oleh  MKDKI.  Hal  ini dikarenakan dalam hal pencabutan STR dokter dan dokter gigi adalah wewenang dari KKI.
Menurut Hasrul Buamona, MKDKI merupakan derivatif kewenangan dari KKI yang merupakan lembaga eksekutif dibawah Kementerian Kesehatan. Faktanya bahwa MKDKI secara normatif telah melakukan fungsi peradilan yaitu memeriksa, menilai alat bukti dan memutuskan  ada  atau  tidaknya  pelanggaran  profesionalitas  dokter  dan  dokter  gigi,  dan setiap  putusan  MKDKI  bisa  menjadi  alat  bukti  dalam  kasus  pidana  dan  kasus  perdata,
sehingga  MKDKI  sudah  termasuk  kegiatan  yudisial  seperi  halnya  peradilan  dibawah Mahkamah  Agung.  MKDKI  saat  ini  bagian  integrasi  eksekutif  dalam  hal  ini  KKI  dan Kementerian  Kesehatan,  sehingga  secara  hukum,  MKDKI  tidak  sesuai  dengan  politik hukum dan prinsip-prinsip dari kemandirian institusi peradilan untuk mengadili suatu kasus termasuk  kasus  disiplin  dokter  yang  mana  bagian  dari  delik  pidana.  Maka  politik hukum integratif-interkonektif  pelayanan  kesehatan  nasional,  maksudnya  segala  tindakan profesi medis melanggar disiplin dalam hal ini dugaan malpraktik dokter harus diperiksa dan diadili di  pengadilan  negeri,  yang  mana  menghapus  institusi  MKDKI,  yang  selama  ini mengacaukan politik hukum pelayanan kesehatan itu sendiri. 7
Meningkatnya  ketidakpuasan  pasien  terhadap  kinerja  dokter  di  Indonesia  semakin berkembang. Hal ini dibuktikan banyaknya tuntutan terkait dugaan malpraktik kedokteran yang menyebabkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan pada pasien. Menurut data yang disampaikan oleh Ali Baziad selaku Ketua MKDKI saat ditemui media di gedung KKI lantai 3  pada  tahun  2019  silam.  Baziad  menyatakan  bahwa  dalam  satu  tahun  terakhir  ada peningkatan aduan ketidakpuasan atas profesionalisme dokter ke MKDKI. Sepanjang tahun 2019  tersebut  tercatat  59  kasus,  padahal di  tahun-tahun  sebelumnya  jumlah  aduan  hanya sekitar  27-30  kasus. 8 Ketidakpuasan  tersebut,  menjadikan  pasien  untuk  membawanya  ke meja  hijau,  akan  tetapi  sistem  penyelesaian  yang  diberikan  kepada  pasien  berakhir  pada mediasi.  Sulitnya  memenangkan  kasus  malpraktik  dikarenakan  problematika  dalam membuktikan apakah kasus tersebut termasuk malpraktik atau bukan. Padahal berkali-kali adanya laporan dugaan malpraktik kedokteran namun penyelesaiannya tidak berujung pada sistem peradilan.
Pada  faktanya  di  Amerika  Serikat  terjadinya  malpraktik  secara  umum  pasien  harus dapat membuktikan 4 (empat) unsur persyaratan. Salah satu unsurnya ialah adanya kerugian yang  timbul  dari  kerugian  tersebut  sehingga  sistem  hukum  dapat  memberikan  ganti  rugi. Karena kerugian finansial mudah untuk dihitung, pengadilan yang menangani malpraktik medis akan menentukan kerugian finansial sebagai kompensasi bagi pasien. Di negara yang
7 Hasrul Buamona, saat memberikan keterangan sebagai ahli hukum kesehatan di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor perkara : 21/PUU-XXI/2023 terkait Pengujian Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 29 Tahun 2004  Tentang  Praktik  Kedokteran  Terhadap  Pasal  28C  ayat  (2),  Pasal  28D  ayat  (1),  dan  Pasal  28G  ayat  (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia, https://www.mkri.id/index.php?page=download.Putusan&id=4047 , (diakses 7 Desember 2023).
8 Burhan  Olihin,  “Ketua  MKDKI:  Kami Tak  Mengenal  Istilah  Malpraktek,  Kebijakan  Kesehatan  Indonesia,” Nasional Tempo, https://kebijakankesehatanindonesia.net/25-berita/167-ketua-mkdki-kami-tak-mengenal-istilah- malpraktek, (diakses 7 Desember 2023)
menganut common  law ,  pada  umunya  merupakan  kasus  dalam  lingkup  ranah  perdata. Kebanyakan malpraktik tidak dijerat sebagai perbuatan kriminal, hal ini umumnya berlaku dalam  litigasi  perdata  di  Amerika  Serikat,  kecuali apabila  dapat  dibuktikan  kalau adanya unsur kesengajaan atau mensrea dalam tindakan kedokteran. Alasannya dikarenakan sistem hukum  di  Amerika  Serikat  didasarkan  pada  sistem  advokasi  permusuhan  yang  dilakukan oleh  masing-masing  pengacara,  yang  dirancang  untuk  mendorong  dan  mendorong penyelesaian sengketa perdata secara efisien. 9
Dalam kasus malpraktik kedokteran di negara Amerika Serikat, untuk menyelesaikan sengketa medis menggunakan mediasi. Tujuannya untuk mengkomunikasikan keprihatinan pasien  terhadap  tenaga  medis.  Amerika  Serikat  (AS)  mengalami ploriferasi sengketa malpraktik  medis  dan  lonjakan  langganan  pada  pertengahan  hingga  akhir  abad  ke-20 tuntunan  hukum  malpraktik  medis  telah  mengalami  peningkatan  selama  150  tahun terakhir. 10 Setelah mengalami hal tersebut, akhirnya pengadilan di AS mengambil keputusan yang  tegas  dalam  memerintahkan  supaya Alternative  Dispute  Resolution (ADR) dipertimbangkan  meskipun  adanya  penolakan  dari  pihak-pihak  yang  bersengketa. 11 Diuraikan dalam Re Atlantic Pipe Corporation pengadilan menyatakan bahwa:
“In some cases, a court may be warranted in believing that compulsory mediation could yield significant benefits even if one or more parties object. After all, a party my resist mediation simply out of unfamiliarity with the process or out fear that a willingness to submit  would  be  perceived  as  a  lock  of  confidence  in  her  legal  position.  In  such  on instance,  the  party’s  initial  reservations  are  likely  to  evaporate  as  the  mediation progresses, and negotiations colud well produce a beneficial outcome, at reduced cost and greater speed, than would a trial. While the possibility that parties will fail to reach agreement remains ever-present, the boon off settlement can be worth the risk.” 12
Dapat  dikatakan  sebagai  berikut  dalam  beberapa  kasus,  pengadilan  mungkin  diperlukan untuk  meyakini  adanya  mediasi  wajib  dapat  menghasilkan  manfaat  yang  signifikan meskipun  satu  atau  lebih  pihak  berkeberatan.  Bagaimanapun,  salah  satu  pihak  mungkin menolak  mediasi  hanya  karena  tidak  terbiasa  dengan  proses  tersebut  atau  karena  takut bahwa kesediaan untuk tunduk akan dianggap sebagai kurangnya kepercayaan pada posisi
9 B. Sonny Bal, MD, MBA, “An Introduction to Medical Malpractice in the United States”, Clinical Othopaedics And Related Research , Vol. 467 No. 2 (2009) : 339-347,
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2628513/.
10 Mohr JC, “American Medical Malpractice Litigation In Historial Perspective”, The Journal Of The American Medical Association ,  Vol. 283 No. 13 (2000): 1731, https://doi.org/https://doi.org/10.1001/jama.283.13.1731 .
11 Michelle M Mello, David M Studdert, dan Troyen A Brennan, “The New Medical Malpractice Crisis”, New England Journal Of Medicine
Vol. 348, No.
28, (2003) : 2282-2283, https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmp030064 .
hukumnya.  Dalam  kasus  ini,  keberatan  awal  pihak  kemungkinan  akan  menguap  seiring berjalannya mediasi, dan negosiasi dapat menghasilkan hasil yang menguntungkan, dengan biaya  yang  lebih  rendah  dan  kecepatan  yang  lebih  tinggi,  dibandingkan  persidangan. Kemungkinan bahwa para pihak akan gagal mencapai kesepakatan tetap ada, keuntungan penyelesaian bisa sepadan dengan risikonya.
Sedangkan  di  negara  Belanda,  dalam  penyelesain  sengketa  medis,  sistem  pemberian kompensasi terjadinya malpraktik didasarkan pada kesalahan. Hukum disiplin kedokteran di  Belanda  diperkenalkan  untuk  dokter  pada  tahun  1928.  Dengan  tujuan  supaya  hukum disiplin  ini  dapat  menjaga  dan  meningkatkan  kualitas  pelayanan  kesehatan,  melindungi pasien  dari  perilaku  tidak  kompeten  dan  ceroboh  serta  untuk  meningkatkan  kepercayaan masyarakat  terhadap  profesi  medis. 13 Hak  pasien  dan  tenaga  medis  ditetapkan  dalam Undang-Undang Kontrak Medis Belanda (WGBO) yang merupakan bagian dari Dutch Civil Code (DCC), dan Kualitas Perawatan Kesehatan, Undang-Undang Pengaduan dan Sengketa (WKKGZ). WGBO adalah tindakan atas tugas profesional perawatan kesehatan mengenai perawatan  pasien  perorangan.  Sedangkan  WKKGZ  menetapkan  kewajiban  terkait pengelolaan  keluhan  dan  kualitas  perawatan,  termasuk  penyelesaian  klaim  kompensasi diluar pengadilan. 14
Sebagai perbandingan dari kedua negara di atas terdapat perbedaan yaitu, tujuan utama sistem malpraktik medis di Amerika Serikat untuk memberikan kompensasi kepada pasien yang  cedera  karena  kelalaian  medis  untuk  mencegah  terjadinya  kelalaian  berikutnya. Sedangkan di negara Belanda dengan adanya disiplin kedokteran sistem di negara ini tidak memberikan  keuntungan  berupa  finansial  kepada  pasien  yang  terlibat  malpraktik. Tujuannya yaitu supaya belajar dari kesalahan agar dapat memberikan peningkatan kualitas pelayanan  kesehatan. 15 Sementara  di  Indonesia  jika  melihat  tujuan  dibentuknya  MKDKI yaitu  untuk  menegakkan  kedisiplinan  dokter  dan  dokter  gigi  tentunya  agar  memberikan kesejahteraan antara dokter dan pasien. Tujuan dari pembentukan tersebut jika dibandingkan dengan  kedua  negara  di  atas,  sistem  perlindungan  sengketa  medis  di  Indonesia  lebih condong seperti di negara Belanda.
13 Aan  Fam  Med,“Pengaduan Terhadap  Dokter  Keluarga Yang  Diajukan  Ke  Pengadilan  Disiplin  Di  Belanda: Pelajaran Untuk Keselamatan Pasien”, Annals Of Family Medicine, Vol. 9 No. 6 (2011) : 522-527.
14 Abraham  Ethan  Martupa  Sehat  Marune  et  al.,  “Pengaturan  Perbuatan  Malpraktik  Medis:  Perbandingan Indonesia Dengan Belanda,” Journal of Judicial Review 24 (2021): 168
15 Aan Fam Med, Op.Cit.
Namun, sistem peradilan MKDKI tidak mengenal evaluasi dan upaya hukum banding dan keputusan yang ditetapkan bersifat final dan berkekuatan tetap. Menurut Tony Richard Samosir 16 MKDKI  tidak  berjenjang,  seharusnya  sistem  hukum  yang  berjenjang  mutlak dibutuhkan  untuk  mengadili  perbuatan  disiplin  kedokteran  sebagai  bentuk  upaya  para pencari  keadilan  yang  dirugikan  akibat  dari  pelayanan  kesehatan  yang  buruk.  Dengan keputusan  yang  tetap  dan  mengikat  seperti  ini  akan  berpotensi  menjadi  tindakan  yang diskriminatif.  Karena  dalam  melakukan  pemeriksaan  kesannya  tidak  memberikan keseimbangan  hak  antara  pengadu  dan  teradu.  Oleh  penulis,  sistem  peradilan  yang berjenjang dan memiliki upaya hukum hanya terdapat dalam peradilan di bawah kekuasaan kehakiman, dikarenakan ini merupakan nilai dasar dari yudikatif untuk menguji yudex factie dan yudex  yuris suatu  kasus,  inilah  problem  hukum  MKDKI  jika  berada  dalam  wilayah eksekutif. Maka rasional hukumnya adalah MKDKI harus dibubarkan, sehingga pengujian disiplin dokter yang mana memiliki dimensi delik pidana dibawa ke ranah peradilan profesi medis dibawah kekuasaan kehakiman sebagai suatu peradilan khusus.
Dengan memperhatikan problematika tersebut, agar memberikan keseimbangan antara pasien  dan  pihak  kedokteran  dalam  menyelesaikan  sengketa  medis  salah  satu  yang ditawarkan oleh penulis adalah supaya didirikan peradilan profesi medis. Peradilan profesi medis  ini  sama  halnya  dengan  pembentukan  peradilan  khusus  HAM  dan  Niaga.  Dengan pembentukan  peradilan  profesi  medis  ini,  dari  segi  masyarakat atau  kalangan  non-medis, penulis menitikberatkan amanat yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yakni Hak Untuk Hidup dan Hak Untuk Mempertahankan Kehidupan, yang  artinya  dengan  terjaminnya  perlindungan  pelayanan  kesehatan  di  Indonesia,  maka kemungkinan  besar  akan  meminimalisir  terjadinya  hal-hal  buruk  yang  menyangkut kehidupan  manusia.  Sedangkan,  jika  dilihat  dari  segi  tenaga  medis,  bahwa  tenaga  medis juga memiliki hak pribadi sama dengan manusia lainnya yang tentunya juga melekat dan dilindungi.  Secara  yuridis,  profesi  dokter  diberikan  hak  atas  profesi,  pengertian  profesi sendiri  merupakan  pekerjaan  yang  dilandasi  pendidikan  keahlian  dan  independensi  yang tidak  semua  orang  bisa  melakukannya.  Keahlian  tersebut  diperoleh  melalui  perjalanan
16 Benny  Benke,  “Sistem  Peradilan  MKDKI  Dikritik,  Buntut  Dugaan  Pelanggaran  Disiplin  Dokter  RSU Grandmed Deli
Serdang”, Suara Merdeka,
https://www.google.com/amp/s/jakarta.suaramerdeka.com/nasional/amp/1349976282/sistem-peradilan-mkdki- dikritik-buntut-dugaan-pelanggaran-disiplin-dokter-rsu-grandmad-deli-serdang (diakses 29 Agustus 2023).
panjang  dengan  serangkaian menempuh pendidikan,  pelatihan  serta  pengalaman  program keahlian kedokteran. 17
Apabila ditinjau dari aspek filosofis, dasar pembentukan peradilan  profesi medis ini, mengacu pada pandangan hidup masyarakat Indonesia dalam berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila  dan  UUD  1945.  Di  mana  harus  memberikan  jaminan  dalam  mewujudkan  tata kehidupan  negara  dan  bangsa  yang  adil  dan  sejahtera,  aman,  tentram,  dan  tertib  serta menjamin keseimbangan kedudukan hukum yang sama bagi warga masyarakat Indonesia. Apabila  ditinjau  dari  aspek  sosiologis,  dengan  meningkatnya  pemahaman  akan  hak-hak pasien maka tidak dapat dihindarkan timbulnya sengketa medis antara pasien dengan dokter yang mana memerlukan penyelesaian secara adil. 18
Sedangkan dari aspek yuridis, dalam pembentukan peradilan profesi medis, tentunya salah  satu  karakter  suatu  pengadilan  adalah  apabila  dijamin,  ditegaskan,  atau  diatur  oleh suatu  ketentuan  dalam  konstitusi  atau  suatu  perundang-undangan.  Berdasarkan  Pasal  24 UUD 1945 Amandemen III Tahun 2001 menyatakan bahwa: 19
a. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;
b. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang  berada  di  bawahnya  dalam  lingkungan  peradilan  umum,  lingkungan  peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuh Mahkamah Agung.
Peradilan  dalam  kekuasaan  kehakiman  dibawah  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia mencirikan bahwa independensi dan profesionalitas kekuasaan kehakiman sesuai dengan amanat undang-undang. Independensi kekuasaan kehakiman merupakan bentuk dari prinsip  negara  hukum  yang  demokratis.  Prinsip  demikian  diperlukan  untuk  melindungi kekuasaan  kehakiman  dari  segala  bentuk  intervensi,  bujukan,  rayuan,  paksaan  maupun pengaruh lembaga, atasan, atau pihak pihak lain. Sehingga hakim dapat memutus perkara berdasar  pada  keadilan  hukum.  Maka  dari  itu,  sangat  diperlukan  pembentukan  perdilan profesi medis dibawah kekuasaan kehakiman.
17 Nelwitis A. dan A. Irzal Rias, “Dasar Pertimbangan Dibentuknya Pengadilan Khusus Profesi Medis Sebagai Upaya Pembahruan Hukum Kesehatan  Nasional Di Indonesia,” UNES Journal of Swara Justisia Vol. 7 No.  3 (2023): 1024.
18 Ibid.
19 Herman, Abdul  Razak,  Marwati  Riza,  “Gagasan  Pengadilan  Khusus  Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Medis Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Medis,” Jurisprudentie Vol. 7 No. 1 (2020): 122.

## 2. Membangun Peradilan Profesi Medis Di Indonesia
Politik hukum kesehatan nasional termuat dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. 20 Maksud dari hak untuk sehat oleh banyak orang sering diartikan sebatas  hak  untuk  mendapatkan  pelayanan  kesehatan,  khususnya  pelayanan  medis. Pelayanan kesehatan medis hanya sebagian kecil dari hak untuk sehat karena sehat bukan hanya “tersembuhkan dari penyakit” tetapi meliputi hal yang jauh lebih luas dikarenakan pelayanan kesehatan merupakan kerja-kerja pemerintah dalam hal mengatur ( regelendaad ), mengurus ( bestuurdaad ), mengeluarkan kebijakan ( beleid ), mengelola ( beheersdaad ), dan mengawas ( toezichtoundensdaad ). 21
Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 434/Men.Kes/IX/1983  tentang  berlakunya  kode  etik  kedokteran  Indonesia,  penanggung jawab pelayanan kesehatan adalah dokter sesuai dengan kompentensinya. Oleh karenanya, hubungan  antara  dokter  dan  pasien  yang  semula  bersifat paternalistic berubah  seiring dengan  perkembangan teknologi  dengan pola  hubungan  yang  sama  di  mana  dokter  tidak berada pada strata hak dan kewajiban yang lebih tinggi dari pada pasiennya. 22 Malpraktik biasanya sering terjadi karena kesalahan atau kelalaian dokter dalam melakukan tindakan medik dan dokter tidak melaksanakan profesinya sesuai standar pelayanan medis. Kemudian pada risiko medis biasanya terjadi jika dokter sudah melaksanakan pelayanan medis sesuai standar tetapi terjadi risiko pada pelayanan medis, seperti adanya efek samping suatu obat atau adanya reaksi hipersensitif terhadap obat tertentu. 23 Namun ada pula hal-hal lain seperti pengabaian pada hak-hak pasien, sehingga menimbulkan konflik atau sengketa. Oleh karena itu, jika dikaitkan dengan kecelakaan medis di atas, dapat dikatakan sebagai sengketa dalam konteks hukum karena bertentangan rasa keadilan dan kepastian hukum.
Dalam  sengketa  medis  sendiri,  penyelesaian  yang  didahulukan  adalah  dengan  cara mediasi.  Namun  selain  itu,  mediasi  non-litigasi  bisa  juga  dapat  dilakukan  oleh  MKDKI
20 Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H Ayat (1)
21 Hasrul Buamona, Politik Hukum Rumah Sakit Perseroan Terbatas Dalam Perspektif Pasal 34 Ayat (3) UUD 1945 , (Yogyakarta : Istana Agency, 2020), hlm. 306.
22 Arif  Dian Santoso dan Isharyanto, “Penyelesaian Sengketa Medik Melalui Mediasi Oleh Majelis Kehormatan Disiplin  Kedokteran  Indonesia  (MKDKI)  Untuk  Dapat  Menjamin  Keadilan  Dalam  Hubungan  Dokter  Dan Pasien,” Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS Vol. 7 No. 1 (2019): 30.
23 Trini Handayani, “Malpraktik dan Risiko Medis,” Jurnal Hukum Mimbar Justicia Cianjur: Fakultas Hukum Universitas Suryakancana , 5 (2009): 30.
(Majelis  Kehormatan  Disiplin  Kedokteran  Indonesia)  sebagai  lembaga  yang  menjaga marwah  kehormatan  Dokter  atau  Dokter  gigi  dalam  menjalankan  disiplin  keilmuan Kedokteran.  Oleh  karena  itu,  MKDKI  merupakan  badan  yang  ditunjuk  oleh  KKI  untuk menangani kasus-kasus dugaan pelanggaran disiplin Kedokteran atau Kedokteran gigi dan menetapkan sanksi di mana penyelesaian dilakukan secara mediasi. 24 Surat Edaran Petunjuk Rahasia dari Kejaksaan Agung No. B006/R-3/I/1982 Jaksa Agung, tanggal 19 Oktober 1982 tentang  Perkara  Profesi  Kedokteran”  menyatakan  bahwa  agar  tidak  meneruskan  perkara sebelum konsultasi dengan pejabat Dinas Kesehatan setempat atau Departemen Kesehatan Republik  Indonesia.  Maka  dari itu,  penting  untuk  membangun  peradilan  medis  di  bawah kekuasaan  Mahkamah  Agung  (MA),  agar  dapat terwujudnya  rasa  keadilan  dan  kepastian hukum baik untuk dokter maupun untuk pasien.
Penyelesaian  sengketa  medik  dengan  mediasi  pada  prinsip  dasarnya  seperti  yang dikemukakan oleh Fathillah Syukur adalah: 25
a. prinsip kesukarelaan para pihak ( voluntary principle ), dimana mediasi adalah metode yang  mendasarkan  diri  pada  kesukarelaan  para  pihak  untuk  urun  rembug  mencari solusi untuk kepentingan bersama tanpa paksaan, ancaman, atau tekanan dari pihak manapun;
b. prinsip  penentuan  diri  sendiri (self  determination  principle ),  yaitu  terkait  dengan prinsip kesukarelaan;
c. prinsip kerahasiaan ( confidentiality principle ), yaitu proses mediasi bersifat rahasia di mana semua informasi hanya boleh diketahui oleh para pihak dan mediator;
d. prinsip itikad baik (good faith principle ), yaitu kemauan para pihak untuk menempuh proses  mediasi  tidak  boleh  mengulur  waktu  atau  mengambil  keuntungan  bagi kepentingan sendiri;
e. prinsip penentuan aturan main ( ground rules principle ), dengan dibantu mediator, para pihak  harus  membuat  menyepakati  dan  mematuhi  aturan  main  sebelum  memulai proses  mediasi  agar  bisa  berjalan  dengan  konstruktif  dan  mencapai  hasil  yang diinginkan; dan
f. prinsip/prosedur pertemuan terpisah ( private meetings principle /procedure ), mediator dan  para  pihak  bisa  dan  berhak  mengadakan  pertemuan  terpisah  dengan  salah  satu
24 Ibid, hlm. 31.
25 Fatahillah  A.  Syukur, Mediasi  Yudisial  Di  Indonesia:  Peluang  dan  Tantangan  Dalam  Memajukan  Sistim Peradilan . (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm. 30.
pihak  ketika  mengadapi  situasi  tertentu,  seperti  perundingan  mengalami  kebuntuan, meredakan emosi tinggi, dan sebab terkait lainnya.
Pada  uraian  di  atas  mediasi  yang  saat  ini  dilaksanakan  oleh  Majelis  Kehormatan Disiplin  Kedokteran  Indonesia  (MKDKI)  belum  memberikan  penuh  kepercayaan  pada kedua belah pihak, mengacu pada tugas MKDKI sendiri sebenarnya mengawasi tindakan praktik  kedokteran  di  Indonesia  yang  praktiknya  bersifat  pelayanan  kesehatan  umum ataupun perorangan. Artinya MKDKI bertugas untuk mengawasi keilmuwan kedokteran dalam  melakukan  praktek  kedokteran  di  Indonesia.  Sanksi  tersebut  tentu  tidak  sepadan dengan  perbuatan  (kelalaian  atau  kesalahan)  yang  dilakukan.  Untuk  itu,  dengan memperhatikan tolak ukur antara dokter dan pasien dalam proses penyelesaian sengketa medis tersebut, maka salah satu solusinya adalah dapat dibentuk peradilan profesi medis seperti  halnya  peradilan  Niaga  dan  HAM.  Alasan  lain  penulis,  di  mana  profesi  dokter sebenarnya  dalam  menjalankan  tindakan  professional  medisnya  di  sisi  lain  memiliki dimensi pidana yang bersifat khusus. Sebagai contoh mengungkapkan malpraktik dokter, tentu  instrumen  hukum  pidana  formil  dan  materil  harus  membutuhkan  bidang  ilmu kedokteran untuk bisa mengungkapkan fakta hukum demi terwujudnya kebenaran materiil itu  sendiri.  Hal  tersebut,  sama  dengan  pengadilan  niaga  yang  mana  merupakan  dimensi khusus  dari  peradilan  perdata  yang  mana  memerlukan  ilmu  ekonomi  bisnis  untuk mengungkapkan  fakta  sehingga  dapat  membuat  keputusan  yang  memberikan  keadilan dalam dunia bisnis dan investasi.
Pembentukan peradilan semacam itu sebenarnya merupakan suatu bentuk perluasan terhadap  yuridiksi  terhadap  peradilan.  Perluasan  semacam  itu  dapat  disebabkan  oleh beberapa hal seperti: 26
a. masyarakat menjadi semakin sadar akan hak-haknya yang dilindungi oleh hukum dan peraturan perundang-undangan; dan
b. hubungan  antara  dokter  dengan  hukum  menjadi  semakin  kompleks  yang  kemudian dapat  mengakibatkan  berbagai  macam  tuntutan  ganti  rugi  atas  kesalahan  yang dilakukan dokter.
Apabila  ditinjau  dari  sifat  khusus  profesi  kedokteran,  hal  tersebut  memilki  banyak spesifikasi  keilmuan  tertentu  yang  dapat  berpotensi  juga  meninggalkan  masalah  hukum
26 Marcel Seran dan Anna M. W. Setyowati, “Kesalahan Profesional Dokter dan Urgensi Peradilan Profesi,” Jurnal Hukum Pro Justitia, 24 (2006): 319.
baik pidana maupun perdata. Oleh sebab itu, jika melihat MKDKI yang tidak menerapkan prinsip fair trial dan due process of law , apabila dihubungkan dengan pemikiran Lawrence M.  Friedman,  maka  jelas  bahwa  struktur dalam  sebuah  sistem  di mana  pengadilan  yang lebih  tinggi  berada  di  atas  pengadilan  yang  lebih  rendah  dan  orang-orang  yang  terkait dengan berbagai jenis pengadilan, artinya sistem berjenjang merupakan sistem yang mutlak dibutuhkan dalam mengadili putusan disiplin keilmuan dokter, karena itulah wujud nyata dari  upaya  mencari  keadilan. 27 Dari  penjelasan  Friedman  di  atas,  maka  gagasan  untuk membangun  peradilan  profesi  medis  di  bawah  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia menjadi  sangat  rasional  dan  mendasar  bagi  profesi  dokter  dan  pelayanan  kesehatan. Apabila melihat fakta hari ini, MKDKI tidak memiliki sistem dan struktur dari jenjang yang lebih tinggi sampai pada tingkatan struktur yang rendah, sedangan di sisi lain MKDKI telah menjalankan quasi peradilan seperti peradilan dibawah Mahkamah Agung.
Upaya  yang  dapat  dilakukan  untuk  membangun  peradilan  profesi  medis  adalah Presiden dan DPR RI harus membuat undang-undang baru terkait kekuasaan kehakiman yang mana memasukan peradilan profesi medis bagian dari peradilan umum seperti halnya peradilan niaga hari ini. Hal ini bertujuan apabila terdapat suatu kasus medis memudahkan proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, dikarenakan terjadi sinergitas baik dalam perumusan hukum materil sampai pada pembuktian dalam hukum acara, baik hukum acara pidana  dan  hukum  acara  perdata.  Dimana  dalam  peradilan  profesi  medis  di  bawah kekuasaan  kehakiman  oleh  Mahkmah  Agung  menempatkan  hakim ad  hoc dari  profesi medis  sesuai  kebutuhan  suatu  kasus  demi  menemukan  kebenaran  materiil.  Apabila peradilan  profesi  medis  di  bawah  kekuasaan  kehakiman,  maka  secara  hukum  peradilan profesi medis terdapat di seluruh Indonesia serta memiliki upaya hukum baik itu banding, kasasi sampai peninjauan kembali. Selain diatas, secara ius constituendum ada 2 (dua) pola membangun  peradilan  profesi  medis  di  bawah  kekuasaan  kehakiman  yang  dapat  dipilih oleh  pembentuk  undang-undang. Pertama ,  peradilan  profesi  medis  berdiri  secara  tetap dalam  peradilan  umum,  dalam  hal  ini  pengadilan  negeri  diseluruh  Indonesia. Kedua , peradilan profesi medis berdiri di seluruh Indonesia, akan tetapi sifatnya ad hoc yang mana komposisi  majelis  hakim  diantaranya  1  (satu)  orang  hakim  karir  yang  berasal  dari Mahkamah  Agung  yang  kedudukannya  sebagai  Ketua,  dan  2  (dua)  orang  hakim  berasal
27 Hasrul Buamona. ,Op.Cit.
dari  profesi  medis  itu  sendiri  yang  keahlinnya  disesuaikan  dengan  perkara  yang  akan diadili, yang kedudukannya masing-masing sebagai hakim anggota.
Membangun peradilan profesi medis merupakan keniscayaan, dikarenakan pelayanan kesehatan di Indonesia hari ini, telah diatur dalam pengaturan politik kesehatan yang global ( one  health ),  sehingga  membawa  pelayanan  kesehatan  pada  wilayah  industri  pelayanan kesehatan. Penulis melihat ini berpotensi memunculkan sengketa medis baik itu pidana atau perdata secara massif diseluruh Indonesia, sehingga membangun peradilan profesi medis merupakan kebutuhan mendasar dalam sistem peradilan Indonesia kedepan dan pelayanan kesehatan.
Setelah  ditelaah  lebih  dalam  secara ius  constituendum ,  maka  penulis  berpendapat bahwa  MKDKI  harus  dihapuskan,  karena  dalam  penyelesaian  sengketa  medis  termasuk penegakan disiplin keilmuan dokter yang diselesaikan di Pengadilan Negeri. Dalam hal ini pandangan penulis senada dengan John Rawls yang mengatakan bahwa betapapun elegan hukum, harus "direformasikan" atau "dihapus" jika tidak adil. Lex esse von vedatur, quae justa  non  feurit artinya  apabila  tidak  ada  keadilan,  maka  tidak  layak  disebut  hukum. 28 Upaya reformasi di masa depan harus terus mengembangkan sistem peradilan profesi medis yang efisien yang berdasarkan pada kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum kepada dokter,  perawat,  apoteker,  bidan  dan  pasien  serta  pelayanan  kesehatan  secara  luas  di Indonesia.

## D. Penutup

## Kesimpulan
Sampai saat ini, MKDKI masih belum berdiri di seluruh Provinsi. Hal ini dikarenakan MKDKI masih belum memiliki posisi yang belum jelas secara sistem karena masih di wilayah eksekutif.  Sedangkan  MKDKI  telah  melakukan  fungsi  peradilan,  akan  tetapi  dalam  putusan tidak ada banding. Sehingga berpotensi melahirkan kerugian secara konstitusional pada posisi dokter dan tidak memberi kepastian hukum pada dokter maupun pasien dikarenakan harus ada tuntutan  pidana  dan  perdata.  Inilah  kemudian  menjadi  urgensitas  bahwa  MKDKI  dalam konteks ius constituendum harus dihapuskan dan membangun peradilan profesi medis dibawah kekuasaan  kehakiman.  Maka  secara  constituendum  ada  2  (dua)  pola  membangun  peradilan profesi  medis  dibawah  kekuasaan  kehakiman  yang  dapat  dipilih  oleh  pembentuk  undang-
28 Ibid.
undang. Pertama, peradilan profesi medis berdiri secara tetap dalam peradilan umum, dalam hal ini pengadilan negeri diseluruh Indonesia. Kedua, peradilan profesi medis berdiri secara ad hoc dibawah  Mahkamah  Agung,  yang  mana  komposisi  majelis  hakim  terdiri  dari 1  (orang) Ketua  yang  berasal  dari  hakim  karir  di  bawah  Mahkamah  Agung  dan,  2  (dua)  orang  hakim berasal dari profesi medis itu sendiri yang keahliannya disesuaikan dengan perkara yang akan diadili dalam kedudukan masing-masing sebagai hakim anggota.
Kedepan  pembentuk  undang-undang  harus  membuat  undang-undang  kekuasaan kehakiman yang baru agar memasukan peradilan profesi medis dibawah kekuasaan kehakiman sekaligus  sebagai  wujud  dari  integrasi-interkonetif  dengan  undang-undang  kesehatan  dalam bingkai politik hukum nasional, agar terwjudnya pelayanan kesehatan nasional yang memiliki kepastian  hukum,  berkeadilan  dan  memberikan  kemanfaatan  hukum.  Karena  hakikatnya pelayanan kesehatan juga harus didukung oleh law enforcement dan fair trial dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.

## Daftar Pustaka
Buku:
Andryawan.  2015. Kedudukan  Majelis  Kehormatan  Dan  Disiplin  Kedokteran  Indonesia (MKDKI)  Dan  Konsil  Kedokteran  Indonesia  (KKI)  Dalam  Penegakan  Disiplin Kedokteran Di Indonesia, Jakarta: Universitas Traumanegara.
Buamona,  Hasrul.  2014. Tanggung  Jawab  Pidana  Dokter  Dalam  Kesalahan Medis .Yogyakarta : Parama Publishing.
Darwin, Eryati. 2014. Etika Profesi Kesehatan. Yogyakarta : Grup Penerbit CV. Budi Utama
Fatahillah A. Syukur. 2012. Mediasi Yudisial Di Indonesia: Peluang dan Tantangan Dalam Memajukan Sistim Peradilan . Bandung : Mandar Maju
Indar. 2017. Etikolegal Dalam Pelayanan Kesehatan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

## Karya Ilmiah:
A, Nelwitis dan A. Irzal Rias, “Dasar Pertimbangan Dibentuknya Pengadilan Khusus Profesi Medis Sebagai Upaya Pembahruan Hukum Kesehatan Nasional Di Indonesia”, UNES Journal of  Swara Justisia , Vol, 7 No.3, 2023.
B.  Sonny  Bal,  MD,  MBA  “An  Introduction  to  Medical  Malpractice  in  the  United  States” , Clinical Othopaedics And Related Research , 467(2), 2009.
Buamona,  Hasrul,  “Pancasila  Sebagai  Nilai  Dasar  Profesi  Dokter”, Jurnal  Novelty ,  Vol.  1 No.8, 2017
Herman,  Abdul  Razak  &  Marwati  Riza,  “Gagasan  Pengadilan  Khusus  Dalam  Penyelesaian Sengketa  Medis  Sebagai  Upaya  Perlindungan  Hukum  Bagi  Tenaga  Medis”, Jurisprudentie, Vol. 7 No. 1, 2020.
JC, Mohr, “American Medical Malpractice Litigation In Historial Perspective ”, The Journal Of The American Medical Association 283(13), 2020.
Marune,  Abraham  Ethan  Martupa  Sehat  Marune  dkk,  “Pengaturan  Perbuatan  Malpraktik Medis: Perbandingan Indonesia Dengan Belanda ”, Journal of Judicial Review , Vol. 24 No.1, 2021.
Med, Aan Fem, “Pengaduan Terhadap Dokter Keluarga Yang Diajukan Ke Pengadilan Disiplin Di Belanda: Pelajaran Untuk Keselamatan Pasien” , Annals Of Family Medicine , Vol. 9 No.6, 2011.
Mm,  See  Mello,  David  M  Studdert  &  Trayen A  Brennan,  “The  New  Medical  Malpractic Crisis”, New England Journal Of Medicine 348(23), 2003.
Santoso, Arif  D.  dan  Isharyanto  dkk,  “Penyelesaian  Sengketa  Medik  Melalui  Mediasi  Oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) Untuk Dapat Menjamin
Keadilan Dalam Hubungan Dokter Dan Pasien”, Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS , Vol. 7 No.1, 2019.
Seran,  Marcel  dan  Anna  M.  W.  Setyowati,  “Kesalahan  Profesional  Dokter  dan  Urgensi Peradilan Profesi”, Jurnal Hukum Pro Justitia , Vol. 24 No. 4, 2006.

## Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen III Tahun 2001
Undang-Undang Dasar 1945
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Kesehatan  Terbaru,  Undang-Undang  Nomor  17  tahun 2023, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105
Republik Indonesia, Undang-Undang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Kesehatan,  Undang-Undang  Nomor  36  tahun  2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Kekuasaan  Kehakiman,  Undang-Undang  Nomor  48 tahun 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157
Republik Indonesia, Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Disiplin Dokter dan Dokter Gigi, Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia, Nomor 4 Tahun 2011, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 304
Republik  Indonesia,  Peraturan  Konsil  Kedokteran  Indonesia  Tata  Cara  Penanganan  Kasus Dugaan  Pelanggaran  Disiplin  Dokter  dan  Dokter  Gigi,  Peraturan  Konsil  Kedokteran Indonesia Nomor 20 Tahun 2014, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 438

## Sumber Lainnya:
Benke,  Benny,  “Sistem  Peradilan  MKDKI  Dikritik,  Buntut  Dugaan  Pelanggaran  Disiplin
Dokter RSU Grandmed Deli Serdang”,
https://www.google.com/amp/s/jakarta.suaramerdeka.com/nasional/amp/1349976282/si stem-peradilan-mkdki-dikritik-buntut-dugaan-pelanggaran-disiplin-dokter-rsu- grandmad-deli-serdang, diakses tanggal 4 Desember 2023.
Buamona, Hasrul, saat memberikan keterangan sebagai ahli hukum kesehatan di Mahkamah Konstitusi  Republik  Indonesia    nomor  perkara  :  21/PUU-XXI/2023  terkait  Pengujian Pasal  69  ayat  (1)  Undang-Undang  No.29  Tahun  2004  Tentang  Praktik  Kedokteran Terhadap Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,
https://www.mkri.id/index.php?page=download.Putusan&id=4047 ,  diakses  tanggal  7 Desember 2023.
Maudisha,  “Peran  Majelis  Kehormatan  Disiplin  Kedokteran  Indonesia  Dalam  Mewujudkan Profesionalitas  Dokter”, https://www.Ui.Ac.Id/Peran-Majelis-Kehormatan-Disiplin-
Kedokteran-Indonesia-Dalam-Mewujudkan-Profesionalitas-Dokter/ , diakses tanggal 30 November 2023.
Solihin, Burhan,  “Ketua  MKDKI:  Kami  Tak  Mengenal  Istilah  Malpraktek”, https://kebijakankesehatanindonesia.net/25-berita/167-ketua-mkdki-kami-tak- mengenal-istilah-malpraktek , diakses tanggal 4 Desember 2023)