Yustisia Tirtayasa Jurnal Tugas Akhir
YUSTISIA TIRTAYASA : JURNAL TUGAS AKHIR Volume 1 Nomor 1, Agustus 2021, hlm. (128-144) Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, Indonesia P-ISSN: 2807-2862 | E-ISSN: 2807-1565 https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/yustisia/index
Efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar d i Wilayah Kabupaten Tangerang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
Bilal Syahdin
Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Jakarta Km 4 Pakupatan
E-mail: Barts.2817@gmail.com
Mohamad Fasyehhudin Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Jakarta Km 4 Pakupatan E-mail: fasyehhudin@gmail.com
DOI: http://dx.doi.org/10.51825/yta.v1i1.11432
Info Artikel |Submitted : 31 Mei 2021
|Revised : 23 Juli 2021 |Accepted : 04 Agustus 2021
How to cite: Bilal Syahdin, Mohamad Fasyehhudin, “Efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar  Di  Wilayah  Kabupaten  Tangerang  Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  21 Tahun  2020  Tentang  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar d alam  Rangka  Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19)”, Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir , Vol. 1 No. 1, (Agustus , 2021)”, hlm. 128-144.

## ABSTRACT
Indonesia  is  a  constitutional  state  based  on  the  provisions  of  Article  1  paragraph  (3)  of  the  1945 Constitution of the Republic of Indonesia which reads that the State of Indonesia is a constitutional state. The Indonesian government issued a policy for the response to the Covid-19 Pandemic disaster, namely by ratifying Government  Regulation  Number  21  of  2020  concerning  Large-Scale  Social  Restrictions  in  the  Context  of Accelerating the Handling of Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). This is the background for the imposition of large-scale social restrictions in the Tangerang Regency area in early March 2020, with 43 confirmed Covid- 19  cases  and  468  suspected  Covid-19  cases.  The  Government  of  Tagerang  Regency  has  proposed  large-scale social restrictions to the Minister of Health and this has been approved by the Minister of Health with the Decree of the Minister of Health Number. HK.01.07 / MENKES / 249/2020. Researchers are interested in examining the  effectiveness  of  large-scale  social  restrictions  in  the  Tangerang  Regency  area  based  on  Government Regulation Number 21 of 2020 concerning Large-Scale  Social Restrictions in the  Context of Accelerating the Handling  of  Corona  Virus  Disease  2019  (Covid-19)?  and  What  is  the  social  impact  of  large-scale  social restrictions in the Tangerang Regency area on the handling of Covid-19?
This research uses normative juridical and sociological empirical methods, using descriptive analytical research.  Using  primary  data  sourced  from  the  field  in  the  form  of  interviews  with  the  Tangerang  Regency Office and the Tangerang Regency Covid-19 Handling Task Force,  secondary data sourced from laws, official documents, and books related to the object of research. Data collection techniques using library research and field research in the form of direct interviews. As well as data analysis using qualitative juridical analysis using the data obtained and analyzed in the form of sentences.
Based  on  research  data,  the  author  can  be  obtained  through  direct  interviews  with  the  Tangerang District Health Office and the Covid-19 Handling Task Force which should be in large-scale social restrictions, the Tangerang Regency government should socialize and apply strict sanctions and rules in accordance with the
Tangerang Regent Regulation, so that the public can discipline to do 3M, namely washing hands, maintaining distance, and wearing masks and not violating health protocols.
Keywords : Government , Restrictions, Health

## ABSTRAK
Indonesia  merupakan  negara  hukum  yang  berdasarkan  ketentuan  Pasal  1  ayat  (3)  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang  berbunyi  Negara  Indonesia  adalah negara  hukum.  Pemerintah  Indonesia  mengeluarkan  kebijakan  untuk  penanggulangan  bencana Pandemi Covid-19 yaitu dengan mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Hal ini menjadi latar belakang dalam pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar di wilayah  Kabupaten  Tangerang  pada  awal  bulan  Maret  2020  yang  terkonfirmasi  kasus  Covid-19 sebanyak  43  orang  dan  suspek  468  Covid-19.  Pemerintah  Kabupaten  Tagerang  mengusulkan pemberlakuan  pembatasan  sosial  berskala  besar  ke  Menteri  Kesehatan  dan  telah  disetujui  oleh Menteri Kesehatan dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor. HK.01.07/MENKES/249/2020. Peneliti tertarik menelaah tentang  Bagaimana efektivitas pembatasan sosial berskala besar di wilayah Kabupaten Tangerang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus  Disease  2019  (Covid-19)?  dan  Bagaimana  dampak  sosial  pembatasan  sosial  berksala  besar  di wilayah Kabupaten Tangerang terhadap penanganan Covid-19?
Penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis  normatif  dan  empiris  sosiologis,  dengan menggunakan  jenis  penelitian  deskriptif  analitis.  Menggunakan  data  primer  yang  bersumber  dari lapangan  berupa  wawancara  kepada    Dinas  Kabupaten  Tangerang  dan  Satuan  Tugas  Penanganan Covid-19  Kabupaten  Tangerang,  data  sekunder  yang  bersumber  dari  unddang-undang,  dokumen resmi,  dan  buku-buku  yang  berhubungan  dengan  objek  penelitian.  Teknik  pengumpulan  data menggunakan  penelitian  kepustakaan  dan  penelitian  lapangan  berupa  wawancara  langsung.  Serta analisis data yang menggunakan analisis yuridis kualitatif dengan menggunakan data yang diperoleh kemudian di analisis dalam bentuk kalimat.
Berdasarkan  data  penelitian,  penulis  dapat  diperoleh  melalui  dari  wawancara  langsung kepada  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Tangerang  dan  Satuan  Tugas  Penanganan  Covid-19  yang seharusnya  dalam  pembatasan  sosial  berskala  besar  pemerintah  Kabupaten  Tangerang mensosialisasikan  serta  menerapkan  sanksi  dan  aturan  yang  tegas  sesuai  dengan  Peraturan  Bupati Tangerang, sehingga masyarakat dapat disiplin melakukan 3M yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker serta tidak melanggar protokol kesehatan.
Kata Kunci : Pemerintah, Pembatasan, Kesehatan
Efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kabupaten Tangerang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019

## Pendahuluan
Indonesia  merupakan  negara hukum  yang  berdasarkan  ketentuan Pasal  1  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 yang  berbunyi  Negara  Indonesia  adalah negara hukum. Di dalam negara hukum, setiap aspek tindakan pemerintahan baik dalam  lapangan  pengaturan  maupun dalam  lapangan  pelayanan  harus didasarkan  pada  peraturan  perundang- undangan  atau  berdasarkan  pada legalitas. Artinya pemerintah tidak dapat melakukan tindakan pemerintahan tanpa dasar kewenangan. 1 Penyelenggaraan  urusan  pemerintahan haruslah  beradasarkan  pada  hukum yang berlaku termasuk terhadap penanggulangan  bencana  alam  maupun bencana  non  alam.  Pada  masa  Pandemi Covid-19  yang  sedang  terjadi  di Indonesia  merupakan  suatu  bencana yang  merugikan  bagi  masyarakat  dan negara  Indonesia,  dengan  adanya
Pandemi Covid-19 pemerintah Indonesia berupaya untuk melakukan penanggulangan bencana terhadap Pandemi Covid-19.  Berdasarkan Pasal 1 ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  24 tahun  2007  tentang  Penanggulangan Bencana yang dimaksud dengan Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan,  baik  oleh  faktor  alam dan/atau  faktor  non  alam  maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan  lingkungan,  kerugian  harta benda,  dan  dampak  psikologis.  Dan dijelaskan pada Pasal 1 ayat (3) Undang- Undang  Nomor  24  tahun  2007  tentang Penanggulangan Bencana
yang
dimaksud  dengan  Bencana  non  alam adalah  bencana  yang  diakibatkan  oleh
1 Titik  Triwulan  Tutik, Pengantar  Hukum Tata  Usaha  Negara  Indonesia (Jakarta:  Prestasi Pustakaraya, 2010). hlm 155.
peristiwa  non  alam  yang  antara  lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi,  epidemic,  dan  wabah penyakit. Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk penanggulangan bencana Pandemi Covid-19  yaitu  dengan  mengesahkan Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penangan  Covid-19  dan  Keputusan Presiden  Nomor  11  tahun  2020  tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat  Covid-19,  penerbitan  dua peraturan  tersebut  didasarkan  Undang- Undang  Nomor  6  tahun  2018  tentang Kekarantinaan  Kesehatan  dan  dengan adanya  Pandemi  Covid-19  membuat pemerintah melakukan penetapan kedaruratan  kesehatan  yang  dijelaskan dalam  Pasal  1  ayat  (2)  Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan  Kesehatan,  Kedaruratan Kesehatan  Masyarakat  adalah  kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa  dengan  ditandai  penyebaran penyakit  menular  dan/atau  kejadian yang  disebabkan  oleh  radiasi  nuklir, pencemaran  biologi,  kontaminasi  kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan  bahaya  kesehatan  dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara.
Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19 adalah Virus  Corona  atau severe  acute respiratory  syndrome corona  virus  2 (SARS- CoV-2)  virus  yang  menyerang  sistem pernapasan. Covid-19 bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem  pernapasan,  infeksi  paru- paru  yang  berat, hingga  kematian, 2 sehingga
membuat pemerintah mengeluarkan  kebijakan  yaitu  Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam
2 Merry  Dame  Cristy  Pane,  “Virus Corona,” https://www.alodokter.com/virus - corona,  2020,  https://www.alodokter.com/virus- corona.
Rangka  Percepatan  Penanganan  Corona Virus  Disease  2019  (Covid-19).  Terdapat pembagian  zona  wilayah  yang  terpapar Covid-19  yaitu  Zona  Merah,  oranye, kuning,  dan  hijau. Untuk  menentukan warna  zonasi  suatu  kabupaten/kota, pemerintah menggunakan belasan indikator. Masing-masing indikator akan dihitung menggunakan skor penilaian.
Indikator  kesehatan  masyarakat itu terdiri dari 11 indikator epidemiologi,
2 indikator surveilans kesehatan masyarakat, dan 2 pelayanan kesehatan. Berikut  adalah  15  indikator  kesehatan yang dipakai pemerintah untuk menentukan  zonasi  Corona.  Penjelasan mengenai zonasi virus Corona disampaikan  oleh  anggota  Tim  Pakar Gugus  Tugas  Percepatan  Penanganan
Covid-19, dr Dewi Nur Aisyah. Indikator kesehatan masyarakat menuju masyarakat  produktif  dan  aman  Covid- 19 berbasis data: 3
1. Penurunan  jumlah  kasus  positif selama  2  minggu  terakhir  dari puncak  (target  lebih  besar  sama dengan 50%)\
2. Penurunan jumlah kasus ODP dan PDP selama 2 minggu terakhir dari puncak  (target  lebih  besar  sama dengan 50%)
3. Penurunan  jumlah  meninggal  dari kasus  positif  selama  2  minggu terakhir  dari  puncak  (target  lebih besar sama dengan 50%)
4. Penurunan  jumlah  meninggal  dari kasus  ODP  dan  PDP  selama  2 minggu  terakhir  dari  puncak (target  lebih  besar  sama  dengan
50%)
5. Penurunan  jumlah  kasus  positif yang  dirawat  di  RS  selama  2 minggu  terakhir  dari  puncak
3 Danu  Damarjati,  “Ini  Indikator
Pemerintah  Dalam  Menentukan  Zona  Merah Hingga  Hijau Corona,”  news.detik.com,  2020, https://news.detik.com/berita/d-5045402/ini- indikator-pemerintah-dalam-menentukan-zona- merah-hingga-hijau-corona.  diakses  pada  tanggal 25 Oktober 2020 Pukul 19.00
(target  lebih  besar  sama  dengan 50%)
6. Penurunan jumlah kasus ODP dan PDP  yang  dirawat  di  RS  selama  2 minggu  terakhir  dari  puncak (target  lebih  besar  sama  dengan 50% 7. Kenaikan  jumlah  sembuh  dari kasus positif 8. Kenaikan jumlah selesai pemantauan  dan  pengawasan  dari ODP dan PDP
9. Penurunan  laju  insidensi  kasus positif per 100.000 pendudu
10. Penurunan  angka  kematian  per 100.000 pendudu 11. Rt  -  angka  reproduksi  efektif kurang  dari  1  (sebagai  indikator yang ditriangulasi
12. Jumlah  pemeriksaan  spesimen meningkat selama 2 minggu
13. Positivity rate kurang dari 5% (dari seluruh  sampel  diagnosis  yang diperiksa,  proporsi  positif  hanya 5%) 14. Jumlah  tempat  tidur  di  ruang isolasi RS rujukan mampu menampung lebih dari 20% jumlah pasien positif COVID-19 15. Jumlah tempat tidur di RS rujukan mampu  menampung  lebih  dari 20% jumlah ODP, PDP, dan pasien positif COVID-19. Tiap-tiap daerah akan
mengantongi  skor  berbeda-beda  dari  15 indikator  diatas.  Skor  dan  pembobotan dari  suatu  daerah  akan  dijumlahkan, hasilnya akan dikategorisasikan menjadi zona  berdasarkan  warna,  sebagai berikut:
1. Zona merah : zona risiko tinggi (skor 0 sampai 1,8) 2. Zona oranye : zona risiko sedang (skor 1,9 sampai 2,4) 3. Zona  kuning:  zona  risiko  rendah (skor 2,5 sampai 3,0)
Efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kabupaten Tangerang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
4. Zona hijau : zona tidak terdampak,  tidak  tercatat  kasus
Covid-19 positif. 4
Berdasarkan  Pasal  1  Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka  Percepatan  Penanganan  Corona Virus Disease  2019  (Covid-19)  dijelaskan Dalam  Peraturan  Pemerintah  ini,  yang dimaksud  dengan  Pembatasan  Sosial Berskala  Besar  adalah  pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah  yang  diduga  terinfeksi  Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sedemikian  rupa  untuk  mencegah kemungkinan  penyebaran  Corona  Virus Disease  2019  (Covid-I9).  Pemerintah Kabupaten Tangerang telah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala  Besar  dari  bulan  April  tahun 2020  sampai  dengan  bulan  Oktober tahun  2020  dengan  adanya  surat persetujuan  Kementerian  Kesehatan Nomor.  HK.01.07/MENKES/249/2020 tentang  penetapan  Pembatasan  Sosial Berskala  Besar  di  wilayah  Kabupaten Tangerang,  Kota  Tangerang,  dan  Kota Tangerang Selatan.
Pemerintah Kabupaten Tangerang  memperpanjang  Pembatasan Sosial  Berskala  Besar  sampai  dengan  12 tahap  sesuai  dengan  surat  Keputusan Gubernur  yaitu  Keputusan  Gubernur Banten  Nomor.443/Kep.214-Huk/2020 tentang Penetapan Perpanjangan Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  di Provinsi Banten Dalam Rangka Percepatan  Penanganan  Corona  Virus Disease  2019  (Covid-19).  Perpanjangan
Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  di wilayah  Kabupaten  Tangerang  terjadi akibat dari pertambahan kasus Covid-19 yang  semakin  tinggi.  Berikut  data  dari Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Tangerang terhadap  kenaikan  kasus  Covid-19  di wilayah  Kabupaten  Tangerang  selama masa  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar
dari  bulan  April  tahun  2020  sampai dengan bulan Oktober tahun 2020:
No Tanggal (2020) Jumlah 1 18 April - 3 Mei 58 2 4 Mei - 17 mei 126 3 18 Mei - 31 Mei 197 4 1 Juni - 14 Juni 241 5 15 Juni - 28 Juni 278 6 29 Juni - 12 Juli 300 7 13 Juli - 26 Juli 347 8 27 Juli - 9 Agustus 433 9 10 Agustus – 23 Agustus 636 10 24 Agustus – 6 September 1007 11 7 September - 20 September 1505 12 21 September – 20 Oktober 2574 Berdasarkan latar belakang tersebut  dapat  di  uraikan  rumusan masalah sebagai berikut :
1. Bagaimana  efektivitas  pembatasan sosial  berskala  besar  di  wilayah Kabupaten Tangerang berdasarkan Peraturan  Pemerintah  Nomor  21 Tahun  2020  tentang  Pembatasan Sosial  Berskala  Besar  Dalam Rangka  Percepatan  Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19)?
2. Bagaimana dampak sosial pembatasan  sosial  berskala  besar di  wilayah  Kabupaten  Tangernag terhadap penanganan Covid-19 ?

## Metode Penelitian
Metode  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  metode  penelitian hukum  normatif  yang  menggunakan pendekatan yuridis normatif dan metode penelitian hukum empiris yang menggunakan pendekatan yuridis
empiris.
Pendekatan  yuridis  normatif adalah suatu pendekatan yang mengacu pada  hukum  dan  peraturan  perundang-
undangan  yang  berlaku. 5 Menurut Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamuji metode  penelitian  hukum  empiris  atau sosiologis adalah penelitian hukum yang dapat  dilakukan  dengan  cara  meneliti data  primer. 6 Data  primer  atau  data dasar  ialah  data  yang  diperoleh  secara langsung dari masyarakat. 7
Hasil Dan Pembahasan Efektivitas  Pembatasan  Sosial  Berskala Besar di wilayah Kabupaten Tangerang
1. Kewenangan pemerintah Kabupaten Tangerang dalam rangka  pembatasan sosial  berskala besar Prajudi Admosudirjo berpendapat,  kewenangan  berasal  dari kata  dasar  wewenang,  yang  diartikan sebagai  hal  berwenang,  hak  dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan  sesuatu.  kewenangan  adalah kekuasaan  formal.  Kekuasaan  yang berasal  dari  kekuasaan  legislatif  (diberi oleh undang-undang) ataudari kekuasaan eksekutif administratif. Kewenangan  yang  biasanya  terdiri  dari beberapa kewenangan adalah kekuasaan terhadap segolongan orang atau
kekuasaan  terhadap  suatu  bidang pemerintahan  (atau  bidang  urusan) tertentu. 8 Wewenang  merupakan  bagian penting  dalam  Hukum  Admnistrasi Negara,  ciri  utama  dari  wewenang dilaksanakan secara sepihak dan
memiliki  akibat  berlaku  untuk  semua orang. Hal ini membedakan dari hukum privat,  dimana  dua  pihak  atau  lebih menciptakan  kewajiban  berdasarkan suatu kesepakatan. Meskipun wewenang
5 Bambang  Sugono, Metode  Penelitian Hukum (Jakarta:  PT  Rajagrafindo  Persada,  2003). Hlm. 32.
6 Soerjono  Soekanto.  Sri  Mamuji, Penelitian  Hukum  Normatif:Suatu  Tinjauan  Singkat (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2009). hlm. 14.
7 Mamuji. Hlm. 51.
8 Prajudi Admosudirjo, Teori Kewenangan (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001). hlm. 6.
dilaksanakan  secara  sepihak  oleh  badan atau  pejabat  pemerintah,  akan  tetapi tidak  menghalangi  warga  Negara  untuk berperan  dalam  proses  pembuatan keputusan. 9
Wewenang pemerintahan berasal dari  peraturan  perundang-undangan, secara teoritik kewenangan yang bersumber  dari  peraturan  perundang- undangan  tersebut  diperoleh  melalui tiga  cara  yaitu  atribusi,  delegasi,  dan mandat. Mengenai atribusi, delegasi, dan mandat,  H.D  Van  Wijk/  Willem Konijnenbelt  mendefinisikan  sebagai berikut:
a. Attributie:  toekenning  van  een bestuursbevoegheid
door een wergneraan  een  bestuursorgaan , (atribusi adalah pemberian wewenang  pemerintahan  oleh pembuat undang-undang kepada pemerintahan).
b. Delegatie:  overdracht  van  een bevogeheid van het ene bestuursorgaan  aan  een  ander , (delegasi  adalah  pelimpahan wewenang  pemerintahan  dari satu  organ  pemerintahan  kepada organ pemerintahan lainnya).
c. Mandaat,  een  bestuursorgaan  laat zijn bevorgheid namens hem uitefenen  door  een  ander ,  (mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan  oleh  organ  lain  atas namanya). 10 Menurut  F.A.M  Stroink  dan  J.G Steenbeek menyebutkan bahwa :
“Hanya  ada  dua  cara  organ pemerintahan  memperoleh  wewenang, yaitu  atribusi,  dan  delegasi.  atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang  baru,  sedangkan  delegasi menyangkut  pelimpahan  wewenang yang telah ada (oleh  organ yang telah
9 Aan  Efendi.  Fredly  Poernomo, Hukum Admnistrasi  Negara (Jakarta:  Sinar  Grafika,  2017). hlm. 108.
10 Ridwan  HR, Hukum  Administrasi Negara (Jakarta: Rajawali Press, n.d.). hlm. 102.
Efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kabupaten Tangerang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
memperoleh wewenang secara atributif kepada organ lain, jadi delegasi secara logis didahului oleh atribusi)”. 11 Pemerintah Kabupaten Tangerang  memiliki  kewenangan  dalam melakukan  pembatasan  sosial  berskala besar. Kewenangan melakukkan pembatasan sosial berskala besar didapatkan melalui Peraturan Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2020 Tentang  Pembatasan  Sosial  Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan  Corona  Virus  Disease  2019 (Covid-19).  Berdasarkan  Pasal  2  ayat  (1) Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan  Corona  Virus  Disease  2019 (Covid-19)  dijelaskan  bahwa  dengan persetujuan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan, Pemerintah Daerah dapat  melakukan  Pembatasan  Sosial Berskala Besar atau pembatasan terhadap  pergerakan  orang  dan  barang untuk satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu. Persetujuan  Menteri  Kesehatan didapatkan apabila Pemerintah Kabupaten  Tangerang  telah  memenuhi pertimbangan-pertimbangan yang berdasarkan  Pasal  2  ayat  (2)  Peraturan Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2020 Tentang  Pembatasan  Sosial  Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan  Corona  Virus  Disease  2019
(Covid-19)  yaitu  Pembatasan  Sosial Berskala  Besar  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  harus  didasarkan  pada pertimbangan  epidemologis,  besarnya ancaman,  efektivitas,  dukungan  sumber daya,  teknis  operasional,  pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan  dan  keamanan.  Selain adanya pertimbangan-pertimbangan untuk  melakukan  pembatasan  sosial
11 Philipus  M  Hadjon, Pengantar  Hukum Administrasi  Negara (Jakarta:  Gadjah  Mada University Press, 2005). hlm. 18.
berskala  besar  Pemerintah  Kabupaten Tangerang juga harus memenuhi kriteria yang  dijelaskan  Pasal  3  Peraturan Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2020 Tentang  Pembatasan  Sosial  Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan  Corona  Virus  Disease  2019 (Covid-19)  yaitu  Pembatasan  Sosial
Berskala  Besar  harus  memenuhi  kriteria sebagai berikut:
a. Jumlah  kasus  dan/atau  jumlah kematian akibat penyakit meningkat  dan  menyebar  secara signifikan  dan  cepat  ke  beberapa wilayah; dan
b. Terdapat  kaitan  epidemologis dengan  kejadian  serupa  di wilayah atau negara lain.
Wilayah  Kabupaten  Tangerang merupakan  wilayah  yang  sudah memenuhi pertimbangan- pertimbangan  dan  masuk  ke  dalam kriteria pelaksanaan pembatasan sosial berskala  besar.  Pemerintah  Kabupaten Tangerang  melalui  Dinas  Kesehatan Kabupaten Tangerang terus melakukan testing, tracing, dan treatment sehingga mendapatkan temuan  kasus  Covid-19 yang semakin meningkat dan menyebar secara signifikan pada bulan Maret  yaitu  sebanyak  43  orang terkonfirmasi  Covid-19  dan  sebanyak 468  orang  suspek  Covid-19.  Temuan kasus  pada  bulan  maret  membuat Pemerintah Kabupaten Tangerang mengusulkan  untuk  melaksanakan pembatasan  sosial  berskala  besar  di wilayah Kabupaten Tangerang berdasarkan  Pasal  6  ayat  (1)  Peraturan Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2020 Tentang  Pembatasan  Sosial  Berskala Besar  Dalam  Rangka  Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yaitu Pemberlakuan Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar diusulkan oleh gubernur/bupati/walikota kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
Menteri  Kesehatan  menyetujui untuk melaksanakan pembatasan sosial berskala  besar  di  wilayah  Kabupaten Tangerang dengan mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/249/2020  Tahun 2020  Tentang  Penetapan  Pembatasan Sosial  Berskala  Besar  Di  Wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang,  dan  Kota  Tangerang Selatan, Provinsi Banten Dalam Rangka Percepatan  Penanganan  Corona  Virus Disease  2019  (Covid-19).  Melalui  surat persetujuan Menteri Kesehatan tersebut maka Pemerintah Kabupaten Tangerang memiliki kewenangan dalam melaksanakan pembatasan sosial berskala besar.

## Pelaksanaan      Pembatasan  Sosial
Berskala  Besar  Di  Wilayah  Kabupaten Tangerang
Pelaksanaan  pembatasan  sosial berskala  besar  di  wilayah  Kabupaten Tangerang  pada  awal  masa  pandemi Covid-19  bulan  April  tahun  2020, ditetapkan  melalui  Peraturan  Bupati Tangerang  Nomor  20  Tahun  2020 Tentang  Pedoman  Pembatasan  Sosial Berskala  Besar  Dalam  Percepatan Penanganan  Corona  Virus  Disease  2019 (Covid-19)  Di  Wilayah  Kabupaten Tangerang.  Peraturan  Bupati  Tangerang ini  merupakan  tindaklanjut  dari  Surat Keputusan  Menteri  Kesehatan  bahwa wilayah  Kabupaten  Tangerang  dapat melaksanakan pembatasan sosial
berskala besar.
Berdasarkan  Pasal  2  Peraturan Bupati Tangerang Nomor 20 Tahun 2020 Tentang  Pedoman  Pembatasan  Sosial Berskala  Besar  Dalam  Percepatan Penanganan  Corona  Virus  Disease  2019
(Covid-19)  Di  Wilayah  Kabupaten
Tangerang  dijelaskan  bahwa  Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman  pelaksanaan  PSBB  dalam rangka  percepatan  penanganan  Corona
Virus  Disease  2019  (Covid-19)  di
Wilayah Daerah. Pelaksanaan
Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  di wilayah  Kabupaten  Tangerang  setiap orang  wajib  mematuhi  seluruh  bentuk peraturan  dan  segala  ketentuan  dalam pelaksanaan  Pembatasan  Sosial  Berskala Besar.
Bentuk pembatasan yang diterapkan  di  wilayah  Kabupaten Tangerang  berdasarkan  Pasal  7  ayat  (2) Peraturan  Bupati  Tangerang  Nomor  20 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Percepatan  Penanganan  Corona  Virus Disease  2019  (Covid-19)  Di  Wilayah
Kabupaten  Tangerang,  (2)  Pembatasan aktivitas di luar rumah dalam pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi: 1. Pembatasan proses belajar mengajar  di  sekolah  dan  atau institusi pendidikan lainnya;
2. Pembatasan  proses  bekerja  di tempat kerja/kantor;
3. Pembatasan  kegiatan  keagamaan di rumah ibadah;
4. Pembatasan  kegiatan  di  tempat atau fasilitas umum;
5. Pembatasan  kegiatan  sosial  dan budaya; dan
6. Pembatasan  penggunaaan  moda transportasi  untuk  pergerakan orang dan barang. Pembatasan kegiatan
yang berlangsung  selama  masa  pembatasan sosial  berskala  besar  di  wilayah Kabupaten  Tangerang  menghentikan sementara kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan. Selama pemberlakuan pembatasan sosial berskala  besar  dalam  rangka  mencegah penularan  Covid-19  maka  sekolah maupun  institusi  pendidikan  lainnya wajib  melakukan  upaya  pencegahan Covid-19  dengan  memastikan  proses belajar  dan  terpenuhinya  hak  peserta didik  dalam  mendapatkan  pendidikan serta  pihak  sekolah  maupun  institusi pendidikan lainnya wajib membersihkan dan  melakukan  disinfeksi  sarana  dan prasarana sekolah.
Efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kabupaten Tangerang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
Menerapkan  protokol  kesehatan sebagai  bentuk  pencegahan  penularan Covid-19  di  lingkungan  di  sekolah maupun  institusi  pendidikan  lainnya.
Pembatasan proses bekerja juga dilakukan  di  tempat  kerja/kantor, sementara  juga,  akan  tetapi  terdapat pengecualian  terhadap  penghentian sementara  bagi  kantor  atau  instansi tertentu  yang  dijelaskan  pada  Pasal  10 ayat  (2)  Peraturan  Bupati  Tangerang Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Percepatan  Penanganan  Corona  Virus
Disease  2019  (Covid-19)  Di  Wilayah Kabupaten Tangerang yaitu, (2) Pengecualian  penghentian  sementara aktivitas  bekerja  di  tempat  kerja/kantor sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1), yaitu  bagi  kantor  atau  instansi  tertentu yang  memberikan  pelayanan  terkait pertahanan  dan  keamanan,  ketertiban umum,  kebutuhan  pangan,  bahan  bakar minyak  dan  gas,  pelayanan  kesehatan, perekonomian,  keuangan,  komunikasi, industri,  ekspor  dan  impor,  distribusi, logistik,  dan  kebutuhan  dasar  lainnya sebagai berikut:
1. kantor  Pemerintah  di  Pusat  di Daerah  dan  Kantor  Pemerintah
Daerah,  Badan  Usaha  Milik Daerah,  dan  Perusahaan  Publik tertentu seperti:
a. Kantor  Pemerintah  terkait aspek pertahanan keamanan.
b. Kantor  Pemerintah  Daerah Kabupaten Tangerang.
c. Kantor  Badan  Usaha  Milik Daerah Kabupaten Tangerang.
d. Lembaga  keuangan,  asuransi dan perbankan;
e. Utilitas publik (termasuk pelabuhan,  bandar  udara, penyeberangan, pusat distribusi dan logistik, telekomunikasi,  minyak  dan gas  bumi,  listrik,  air  dan sanitasi;
f. Pembangkit  listrik  dan  unit transmisi;
g. Kantor pos;
h. Pemadam kebakaran.
i. Kantor pajak; j. Lembaga/badan yang bertanggung  jawab  untuk manajemen bencana dan peringatan dini; k. Unit  yang  bertanggung  jawab untuk  menyiram  tanaman, patroli dan pergerakan transportasi  yang  diperlukan; dan l. Unit  yang  bertanggung  jawab untuk pengelolaan panti asuhan/  panti  jompo/  panti sosial lainnya. m. Kecuali  untuk  TNI/POLRI, kantor  tersebut  di  atas  harus bekerja dengan jumlah minimum karyawan dan tetap mengutamakan upaya pencegahan penyebaran penyakit  (pemutusan  rantai penularan) sesuai dengan protokol di tempat kerja. 2. Perusahaan  komersial  dan  swasta meliputi : a. toko-toko  yang  berhubungan dengan  bahan  dan  barang pangan pangan/makanan/minuman atau  kebutuhan  sehari-hari termasuk  warung  makan/ rumah  makan/restoran/usaha sejenis,  serta  barang  penting yang  mencakup  benih,  bibit ternak,  pupuk,  pestisida,  obat dan  vaksin  untuk  ternak, pakan ternak, gas LPG, triplek, semen,  besi  baja  konstruksi, dan baja ringan.
b. Ketentuan  warung  makan/ rumah makan/restoran sebagaimana  dimaksud  pada huruf  a,  hanya  berlaku  untuk restoran/rumah makan/usaha sejenis  yang  berada  di  luar mall/ supermarket/foodcourt. c. bank, kantor asuransi, penyelenggara sistem
pembayaran, dan ATM, termasuk  vendor  pengisian ATM  dan  vendor  IT  untuk operasi  perbankan,  call  center perbankan dan operasi ATM.
d. Media cetak dan elektronik.
e. telekomunikasi,
layanan internet, penyiaran dan layanan  kabel.  it  dan  layanan yang  diaktifkan  dengan  IT (untuk layanan esensial) sebisa mungkin  diupayakan  untuk bekerja  dari  rumah,  kecuali untuk mobilitas penyelenggara telekomunikasi, vendor/supplier telekomunikasi/IT, dan penyelenggara infrastruktur data.
f. pengiriman  semua  bahan  dan barang  pangan  atau  barang pokok  serta  barang  penting termasuk makanan, obat- obatan, peralatan medis.
g. pompa  bensin,  LPG,  outlet ritel dan penyimpanan Minyak dan Gas Bumi.
h. pembangkit  listrik,  unit  dan layanan transmisi dan distribusi.
i. layanan  ekspedisi  barang, termasuk  sarana  angkutan roda  dua  berbasis  aplikasi dengan  batasan  hanya  untuk mengangkut  barang  dan  tidak untuk penumpang.
j. layanan  penyimpanan  dan pergudangan  dingin  (cold storage).
k. Layanan keamanan pribadi.
1) Perusahaan  industri  dan kegiatan  produksi  dengan ketentuan mendapatkan izin operasional dan dispensasi  mobilitas  dari Kementerian  Perindustrian melalui  Regitrasi  Online pada https://siinas. kemenperind. go.id. 2) Perhotelan.
3) Konstruksi. Pengecualian  pembatasan  proses bekerja  di  tempat  kerja/kantor  bagi institusi  terkait  dengan  pertahanan  dan keamanan, ketertiban umum, kebutuhan pangan,  bahan  bakar  minyak  dan  gas, pelayanan  kesehatan,  perekonomian, keuangan,  komunikasi,  industry,  ekspor dan  impor,  distribusi,  logistic,  dan kebutuhan  dasar  lainnya  pimpinan tempat kerja wajib melakukan pencegahan  penularan Covid-19  dengan menerapkan protokol kesehatan
berdasarkan  Pasal  13  huruf  c  Peraturan Bupati Tangerang Nomor 20 Tahun 2020 Tentang  Pembatasan  Sosial  Berskala Besar  Dalam  Percepatan  Penananganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Wilayah  Kabupaten  Tangerang,  c. penerapan protokol pencegahan penyebaran  Corona  Virus  Disease (COVID-19) di tempat kerja, meliputi:
1. memastikan  tempat  kerja  selalu dalam keadaan bersih dan higienis;
2. memiliki  kerjasama  operasional perlindungan kesehatan dan pencegahan  Corona  Virus  Disease (COVID-19) dengan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk tindakan darurat; 3. menyediakan  vaksin,  vitamin  dan nutrisi tambahan guna meningkatkan imunitas pekerja; 4. melakukan disinfeksi secara berkala  pada  lantai,  dinding  dan perangkat bangunan tempat kerja; 5. melakukan deteksi dan
pemantauan suhu tubuh karyawan yang  memasuki  dan  pulang  dari tempat  kerja  serta  memastikan karyawan  yang  bekerja  di  tempat kerja  tidak  sedang  mengalami suhu  tubuh  diatas  normal  atau sakit;
6. mengharuskan cuci tangan dengan esabun dan/atau pembersih
tangan  (hand  sanitizer)  termasuk menyediakan  fasilitas  cuci  tangan
Efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kabupaten Tangerang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
yang memadai dan mudah di akses pada tempat kerja;
7. menjaga  jarak  antar  sesama karyawan  (physical  distancing) sekurang-kurangnya dalam rentang  1  (satu)  sampai  dengan  2 (dua) meter; 8. melakukan  penyebaran  informasi serta anjuran/ himbauan pencegahan  Corona  Virus  Disease (COVID-19)  untuk  disebarluaskan pada  lokasi  strategis  di  tempat kerja; dan
9. dalam  hal  ditemukan  adanya karyawan  di  tempat  kerja  yang menjadi pasien dalam pengawasan, maka: a. aktivitas  pekerjaan  di  tempat kerja harus dihentikan sementara  paling  sedikit  14 (empat belas) hari kerja; b. petugas  medis  dibantu  satuan pengaman melakukan evakuasi  dan  penyemprotan disinfektan pada seluruh tempat,  fasilitas  dan  peralatan kerja; dan,
c. penghentian sementara dilakukan hingga proses evakuasi  dan  penyemprotan disinfektan,  serta  pelaksanaan pemeriksaan  kesehatan  dan isolasi  tenaga  kerja  yang pernah melakukan kontak fisik dengan  tenaga  kerja  yang terpapar Corona Virus Disease (COVID-19) telah selesai.
Pemerintah Kabupaten
Tangerang  dalam  rangka  melakukan pencegahan  dan  penanganan  Covid-19 melakukan  pelaksanaan  check  point berdasarkan  Pasal  31  ayat  (1)  Peraturan Bupati Tangerang Nomor 20 Tahun 2020 Tentang  Pedoman  Pembatasan  Sosial Berskala  Besar  Dalam  Percepatan Penanganan  Corona  Virus  Disease  2019 (Covid-19)  Di  Wilayah  Kabupaten
Tangerang, untuk menjamin
pelaksanaan PSBB di Daerah, pada jalan tertentu diperlukan Check Point . Check Point di wilayah Kabupaten Tangerang  yang  terdiri  dari  16  lokasi Check  Point yang  merupakan  ruas  jalan tertentu  dengan  tingkat  kepadatan  dan mobilisasi masyarakat pada  jalan tersebut yang ditetapkan dengan Keputusan  Kepala  Dinas  Perhubungan Kabupaten  Tangerang. Check  Point dilaksanakan  selama  24  (dua  puluh empat)  jam  agar  memastikan  bahwa masyarakat  tidak  melanggar  protokol kesehatan.    Peraturan  Bupati  Tangerang Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Percepatan  Penanganan  Corona  Virus Disease  2019  (Covid-19)  Di  Wilayah Kabupaten  Tangerang  tidak  mengatur sanksi  secara  spesifik  bagi  para pelanggar  protokol  Kesehatan  ataupun pembatasan  yang  sudah  diatur  dalam peraturan Bupati ini.
Mengenai  sanksi  yang  diatur berdasarkan  Pasal  45  Peraturan  Bupati Tangerang  Nomor  20  Tahun  2020 Tentang  Pedoman  Pembatasan  Sosial Berskala  Besar  Dalam  Percepatan Penanganan  Corona  Virus  Disease  2019 (Covid-19)  Di  Wilayah  Kabupaten Tangerang  yaitu,  Pelanggaran  terhadap ketentuan Peraturan Bupati ini, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan.    Berdasarkan  pasal  tersebut dijelaskan  bahwa  sanksi  diatur  sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan akan  tetapi  pada  Peraturan  Pemerintah Nomor  21  Tahun  2020  Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka  Percepatan  Penanganan  Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) juga tidak mengatur mengenai adanya sanksi yang berlaku bagi pelanggar protokol kesehatan,  sehingga  pada  awal  masa pembatasan sosial berskala besar berlaku di wilayah Kabupaten Tangerang tingkat penyebaran  Corona  Virus  Disease  2019 (Covid-19)  semakin  meningkat  dan signifikan dilihat dari sebaran data pada
bulan  April  tahun  2020  yaitu  46  orang terkonfirmasi  Covid-19  dan  680  orang suspek  Covid-19,  karena  tidak  adanya sanksi  yang  tegas  oleh  Pemerintah Kabupaten Tangerang bagi para pelanggar protokol kesehatan. Kabupaten Tangerang pada
bulan  Juni  tahun  2020  mengesahkan Peraturan  Bupati  Nomor  34  Tahun  2020 Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Bupati Tangerang Nomor 31 Tahun 2020 Tentang  Pedoman  Pembatasan  Sosial Berskala  Besar  Dalam  Percepatan Penanagan  Corona  Virus  Disease  2019 (Covid-19)  Di  Wilayah  Kabupaten Tangerang.  Perubahan  peraturan  Bupati tersebut akibat hasil evaluasi
peningkatan  jumlah  kasus  terkonfirmasi Covid-19  semakin        meningkat  dan signifikan  dilihat  dari  sebaran  data Covid-19 pada bulan Juni yaitu 80 orang terkonfirmasi  Covid-19  dan  277  orang suspek Covid-19.
Jumlah  kenaikan  kasus  tersebut membuat pemerintah Kabupaten Tangerang mengeluarkan kebijakan tentang  surat  izin  masuk  wilayah Kabupaten Tangerang untuk meminimalisir  kegiatan-kegiatan  orang yang  memasuki  wilayah  Kabupaten
Tangerang yang diatur dalam Pasal 32 B ayat  (1)  Peraturan  Bupati  Tangerang Nomor  34  Tahun  2020  Tentang Perubahan  Atas  Peraaturan  Bupati Tangerang  Nomor  31  Tahun  2020 Tentang  Pedoman  Pembatasan  Sosial Berskala  Besar  Dalam  Percepatan Penangan  Corona  Virus  Disease  2019 (Covid-19)  Di  Wilayah  Kabupaten Tangerang  yaitu,  Setiap  orang,  pelaku usaha,  atau  orang  asing  yang  karena tugas  dan  pekerjaannya,  dan/atau alasan  darurat  melakukan  kegiatan bepergian  masuk  Kabupaten  Tangerang dari  luar  Jabodetabek  wajib  memilik surat  izin  masuk  Kabupaten  Tangerang selama  masa  pelaksanaan  PSBB  di Wilayah Kabupaten Tangerng.
Berdasarkan bunyi pasal tersebut orang  dari  luar  Jabodetabek  wajib
memilik  surat  izin  masuk  jika  akan melakukan  kegiatan  bepergian  keluar masuk di wilayah Kabupaten Tangerang, untuk  orang  yang  tinggal  di  wilayah Jabodetabek  dapat  memasuki  wilayah Kabupaten Tangerang jika orang tersebut  memiliki  KTP  elektronik berdomisili  di  wilayah  Jabodetabek, dalam  peraturan  bupati  ini  juga  telah dihapus tentang larangan orang beribadah  di  tempat  ibadah  sehingga membuat masyarakat dapat beribadah di tempat  ibadah  dengan  menerapkan protokol kesehatan. Terkait sanksi dalam peraturan  bupati  ini  masih  menerapkan sanksi administratif yang sama berdasarkan  Pasal  53  ayat  (1)  Peraturan Bupati Tangerang Nomor 31 Tahun 2020 Tentang  Pedoman      Pembatasan  Sosial Berskala  Besar  Dalam  Percepatan Penanganan  Corona  Virus  Disease  2019 (Covid-19)  Di  Wilayah  Kabupaten Tangerang  yaitu,  Setiap  orang  yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud  pada  Pasal  46,  dikenakan sanksi :
1. teguran tertulis; 2. kerja  sosial  membersihkan  sarana fasilitas umum dengan menggunakan rompi; 3. Push Up ditempat paling sedikit 20 (dua puluh) kali paling banyak 100
(seratus) kali.
4. denda administrative paling sedikit Rp.100.000,00- Sanksi  administratif  tersebut ditetapkan  oleh  Pemerintah  Kabupaten Tangerang karena melihat tidak disiplinnya masyarakat dalam
melakukan  3  (tiga)  M  yaitu  memakai masker,  menjaga  jarak,  dan  mencuci tangan  serta tidak  menerapkan  protokol kesehatan yang baik dan benar.
Denda-denda  yang  didapatkan dari para pelanggar Peraturan Bupati ini kemudian  disetorkan  ke  kas  daerah berdasarkan  Pasal  59  ayat  (1)  Peraturan Bupati Tangerang Nomor 31 Tahun 2020 Tentang  Pedoman  Pembatasan  Sosial Berskala  Besar  Dalam  Percepatan
Efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kabupaten Tangerang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
Penanganan  Corona  Virus  Disease  2019 (Covid-19)  Di  Wilayah  Kabupaten Tangerang  yaitu,  Denda  sebagaimana dimaksud  pada  Pasal  52  ayat  (1),  Pasal 54 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), Pasal 56 dan Pasal  57  ayat  (1),  disetorkan  pada  Kas Daerah.  Dan  terkait  sanksi  pada Peraturan  Bupati  Nomor  40  Tahun  2020 Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Bupati Tangerang Nomor 36 Tahun 2020 Tentang  Pedoman  Pembatasan  Sosial Berskala  Besar  Dalam  Percepatan
Penanganan  Corona  Virus  Disease  2019 (Covid-19), Pemerintah Kabupaten Tangerang mengizinkan kembali angkutan  roda  dua  berbasi  aplikasi  dan kovensional  dapat  digunakan  untuk mengangkut orang dan/atau barang. Pemerintah Kabupaten Tangerang juga memberlakukan pembatasn  jam  operasional  bagi  mall serta  tempat  perbelanjaan  berdasarkan Pasal  19  ayat  (1)  Peraturan  Bupati Tangerang  Nomor  53  Tentang  Pedoman Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  yaitu,
Selama pemberlakuan PSBB, jam operasional pusat pemberlanjaan /mall/pertokoan dan sejenisnya dibatasi mulai pukul 10.00 WIB-18.00 WIB.
Perubahan-perubahan  Peraturan Bupati  Tangerang  selama  pemberlakuan Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  di Wilayah  Kabupaten  Tangerang  tidak begitu  efektif  dengan  adanya  kenaikan kasus  tingkat  konfirmasi,  suspek,  dan orang  yang  meninggal  akibat  Covid-19. Kenaikan  angka  kasus  pada  bulan Desember  tahun  2020  sebanyak  789 orang terkonfirmasi Covid-19, 168 orang suspek Covid-19, dan meninggal sebanyak 104 orang terkonfirmasi Covid- 19. Pemerintah Kabupaten Tangerang telah berupaya untuk
menekan angka laju peningkatan Covid- 19  dengan  cara  memberlakukan  surat izin  masuk  ke  wilayah  Kabupaten Tangerang  maupun  mendirikan  posko- posko penjagaan di 16 (enam belas) titik wilayah  Kabupaten  Tangerang  yang
dijaga  oleh  Satuan  Tugas  Penanganan Covid-19  Kabupaten  Tangerang  akan tetapi,  dengan  adanya  pemberlakuan peraturan  tersebut  tidak  membuat penekanan  angka  laju  penyebaran Covid-19 menurun di wilayah Kabupaten  Tangerang  serta  sanksi  yang diterapkan di masyarakat belum maksimal  sehingga  masyarakat  tidak disiplin  dalam  menerapkan  3M  yaitu mencuci  tangan,  menjaga  jarak,  dan memakai  masker  serta  menerapkan protokol kesehatan.
Pembatasan  sosial  berskala  besar pada  tanggal  11  Januari  Tahun  2021 diubah menjadi Pemberlakuan
Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat  atau yang  disebut  PPKM  disahkan  melalui Instruksi  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 1  Tahun  2021  Tentang  Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian  Penyebaran  Corona  Virus Disease  2019  (Covid-19),  dalam  rangka untuk mempercepat
penanganan penyebaran  Covid-19  pada  Diktum Kesatu  dijelaskan  bahwa  pemberlakuan pembatasan  kegiatan  masyarakat  di khususkan pada wilayah pulau Jawa dan Bali.
Instruksi  Menteri  Dalam  Negeri tersebut  membuat  Pemerintah  Provinsi Banten  harus  melaksanakan  instruksi tersebut dengan mengeluarkan Instruksi Gubernur Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus  Disease  2019  (Covid-19)  Di Provinsi  Banten pada tanggal 11 Januari 2021 sampai 25 Januari 2021.
Tujuan dari Pemberlakuan
Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat  ialah sama dengan pemberlakuan pembatasan sosial  berskala  besar  yaitu  untuk menekan  angka  kenaikan  kasus  Covid- 19  di  Wilayah  Tangerang  Raya khususnya  di  wilayah  Kabupaten Tangerang,  akan  tetapi  tidak  ada perubahan yang secara signifikan dalam peraturan  ataupun  dalam  pelaksanaan pemberlakuan  pembatasaan  kegiatan
masyarakat  di  wilayah  Kabupaten Tangerang.
Secara keseluruhan pembatasan yang dilakukan masih sama dengan pembatasan pada masa pembatasan  sosial  berskala  besar, dengan  melakukan  pembatasan  pada perkantoran,
sekolah,
tempat
pemberlanjaan,  kegiatan  konstruksi, tempat  ibadah,  restoran,  dan  sektor esensial  atau  yang  berkaitan  dengan kebutuhan pokok masyarakat.
Pemerintah  Pusat  mengevaluasi terhadap  pemberlakuan  pembatasan kegaiatan  masyarakat  yang  tidak  cukup untuk  menekan  angka  penyebaran Covid-19, dengan mengeluarkan kebijakan untuk melaksanakan pemberlakuan  pembatasan  kegiatan masyarakat  mikro  yang  disahkan melalui  Instruksi  Menteri  Dalam  Negeri Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019. Instruksi  tersebut  menjelaskan bahwa harus adanya penanganan Covid- 19  di  tingkat  yang  paling  terkecil  di wilayah  tersebut  yaitu  desa  dan kelurahan.  Penanganan  Covid-19  juga dilakukan  pada  tingkat  RT/RW  di wilayah pulau Jawa dan Bali, Pemerintah Provinsi  Banten  dalam  menanggapi
Instruksi Menteri Dalam Negeri tersebut mengeluarkan Instruksi Gubernur Banten  Nomor  3  Tahun  2021  Tentang Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019. Pemberlakuan pembatasan kegiatan  masyarakat  berbasis  mikro  di desa  dan  kelurahan,  dilakukan  oleh Kepala  Desa  dan  Lurah  pada  wilayah tersebut untuk melakukan tugas penanganan Covid-19 dengan
mendirikan  posko-posko  penanganan Covid-19 di wilayah tersebut.
Pemberlakuan  pembatasan  kegiatan masyarakat juga dilakukan pada tingkat RT/RW  dengan  mempertimbangkan kriteria  zonasi  pengendalian  wilayah tingkat RT/RW. Pemerintah Kabupaten Tangerang  pada  masa  awal  Pandemi Covid-19 juga sudah melakukan pengendalian  penularan  Covid-19  pada tingkat RT/RW maupun Desa, dijelaskan pada Pasal 40 ayat (1) dan (2) Peraturan  Bupati  Tangerang  Nomor  20 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Percepatan  Penanganan  Corona  Virus Disease  2019  (Covid-19)  Di  Wilayah Kabupaten Tangerang, (1) untuk mengantisipasi  dan  menangani  dampak penularan Corona  Virus  Disease  2019
(Covid-19)  pada  setiap  lingkungan rukun  tetangga  di  wilayah  Daerah  di bentuk satuan siaga Covid-19. (2) Satuan tugas siaga Covid-19 dibentuk berdasarkan  Keputusan  Lurah/Kepala Desa, dengan tugas sebagai berikut:
1. mensosialisasikan pola hidup bersih  di lingkungan warga  rukun tetangga  sesuai  dengan  standar pencegahan Corona  Virus  Disease 2019 (Covid-19);
2. melakukan pengawasan dan peringatan  kepada  yang  akan keluar  rumah  agar  memakai masker;
3. menjaga  jarak  ( physical  distancing ) dan/atau social  distancing paling sedikit  dalam  rentang  1  (satu) meter sampai 2 (dua) meter;
4. melaksanakan  tugas  lain  yang berkaitan dengan pencegahan Corona  Virus  Disease 2019  (Covid- 19)  di  lingkungan  rukun  tetangg; dan
5. melaporkan  pelaksanaan  tugas kepada  ketua  rukun  tetangga dengan  tembusan  rukun  warga yang  ditindaklanjuti  ke  tingkat desa/kabupaten.
Efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kabupaten Tangerang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
Pencegahan  dan  pengendalian Covid-19  di  lingkungan  RT/RW  sudah dilakukan  oleh  Pemerintah  Kabupaten Tangerang,  tetapi  peningkatan  kasus Covid-19 masih terjadi. Dilihat dari Teori efektivitas  hukum  menurut  Soerjono Soekanto,  bahwa  efektif  atau  tidaknya suatu  hukum  ditentukan  oleh  5  (lima) faktor, yaitu:
1. Faktor hukumnya sendiri (undang- undang);
2. Faktor  penegak  hukum,  yakni pihak-pihak  yang  membentuk maupun menerapkan hukum,;
3. Faktor  sarana  atau  fasilitas  yang mendukung penegakan hukum,;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. aktor  kebudayaan,  yakni  sebagai hasil  karya,  cipta  dan  rasa  yang didasarkan pada karsa. 12
Pemberlakuan  pembatasan  sosial berskala  besar  di  wilayah  Kabupaten Tangerang  dapat  dilihat  dari  efektivitas hukum  yang  berlaku  di  Kabupaten Tangerang,  terdapat  faktor-faktor  yang ada  yaitu  tentang  faktor  hukum  yang berlaku  sudah  semakin  baik  dalam penanganan penyebaran Covid-19
dengan  adanya  perubahan-perubahan peraturan  yang  di  evaluasi  sesuai dengan  perkembangan  tingkat  kasus Covid-19  dan  juga  pelanggar  protokol kesehatan.  Faktor penegak hukum yang berada
di wilayah Kabupaten
Tangerang,  para  penegak  hukum  di wilayah  Kabupaten  Tangerang  sudah melaksanakan peraturan yang berlaku di Kabupaten  Tangerang  para  penegak hukum  yang  terdiri  dari  Satuan  Tugas Covid-19,  Dinas  Perhubung,  Kepolisian, TNI,  dan  Satuan  Polisi  Pamong  Praja dengan  tindakan  tegas  memberikan teguran  maupun  sanski  jika  terdapat
12 Soerjono  Soekanto, Faktor-Faktor  Yang Mempengaruhi  Penegakan  Hukum (Jakarta:  PT Rajagrafindo Persada, 2008). hlm 8.
pelanggar protokol kesehatan di wilayah Kabupaten Tangerang.
Faktor  sarana  dan  prasarana yang  ada  di  wilayah  Kabupaten Tangerang, pemerintah Kabupaten Tangerang dalam melakukan penanggulangan  penanganan  Covid-19
telah  melakukan 3T  ( testing, tracing, dan treatment )  yang  dilakukan  secara  terus menerus  oleh  pihak  Dinas  Kesehatan Kabupaten Tangerang serta dilaksanakannya Check  Point di  wilayah Kabupaten Tangerang dengan mendirikan  pokso-posko Check  Point di ruas jalan tertentu.
Faktor  masyarakat  di  wilayah Kabupaten  Tangerang,  dilihat  dari tingkat kepadatan penduduk di wilayah Kabupaten Tangerang
berjumlah 3.755.657  juta/jiwa  dengan  rentang golongan umur  20-50  tahun  yang  masih bekerja di wilayah Kabupaten Tangerang membuat penyebaran  Covid-19 semakin meluas.  Tingkat  penyebaran  tersebut  di karenakan
wilayah Kabupaten
Tangerang  juga  merupakan  wilayah Industri dan berdekatan dengan Ibukota DKI  Jakarta  yang  membuat  tingkat mobilisasi  masyarakat  di  wilayah Kabupaten  Tangerang  belum  bisa  di kurangi dan tingkat kesadaran masyarakat terhadap protokol kesehatan yang  masih  kurang  dalam  pencegahan Covid-19 di Wilayah Kabupaten Tangerang.  Faktor  kebudayaan  di wilayah  Kabupaten  Tangerang,  faktor kebudayaan  merupakan  faktor  yang penting  di  karenakan  akibat  dari Pandemi Covid-19 pola hidup masyarakat harus berubah dan memaksa masyarakat  juga  perduli  terhadap penanggulangan Covid-19 dengan menerapkan protokol-protokol kesehatan membuat masyarakat terhindar  dari  penularan  Covid-19.  Dari faktor-faktor yang
ada semua masyarakat  dan  institusi  pemerintahan yang  berada  di  Wilayah  Kabupaten Tangerang  harus  saling  membantu dalam  pencegahan  penularan  Covid-19
sehingga  dapat  menekan  angka  laju penyebaran
Covid-19 di wilayah
Kabupaten Tangerang,
Dampak  Sosial  Pembatasan  Sosial Berskala  Besar  Di  Wilayah  Kabupaten Tangerang
Pembatasan  sosial  berskala  besar di  wilayah  Kabupaten  Tangerang memberikan  dampak  yang  sangat  besar bagi masyarakat, dampak kesehatan dan dampak  perekonomian  bagi  masyarakat di karenakan masyarakat di batasi dalam melakukan kegiatan. Dampak kesehatan dilihat  dari  penyebaran  Corona  Virus Disease  2019  (Covid-19)  yang  semakin meningkat  dan  signifikan  dari  sebaran data  Covid-19  di  wilayah  Kabupaten Tangerang  terdapat  total  jumlah  orang yang  terkonfirmasi  meninggal  akibat Covid-19  sebanyak  104  orang,  suspek meninngal  72  orang,  dirawat  131  orang, dan isolasi 175 orang.
Pembatasan  sosial  berskala  besar di  wilayah  Kabupaten  Tangerang bertujuan untuk menekan laju pertumbuhan  orang  yang  terkonfirmasi Covid-19  di  masyarakat  akan  tetapi pembatasan sosial berskala besar tersebut tidak memberikan dampak yang signifikan dalam menekan laju pertumbuhan  orang  yang  terkonfirmasi Covid-19. Pertumbuhan kasus
terkonfirmasi Covid-19 di sebabkan oleh masyarakat  yang  kurang  disiplin  dalam menerapkan  3M  yaitu  mencuci  tangan, menjaga  jarak,  dan  memakai  masker, sehingga menyebabkan penyebaran
Covid-19  semakin  meningkat.  Dampak perekonomian  juga  di  rasakan  oleh masyarakat Kabupaten Tangerang, pembatasan  kegiatan-kegiatan  di  luar rumah  pada  masa  pembatasan  sosial berskala besar mengakibatkan banyaknya masyarakat terkena pemutusan hubungan kerja dan kegiatan usaha  di  masyarakat  terhenti  dengan adanya  pembatasan  sosial  berskala besar. Pemerintah Kabupaten Tangerang
memberikan  BLT  (Bantuan  Langsung Tunai)  terhadap  masyarakat  yang terdampak  oleh  Covid-19  akan  tetapi bantuan  tersebut  tidak  mencukupi  bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

## Penutup
Berdasarkan  Uraian  tersebut dapat disimpulkan bahwa pemberlakuan pembatasan  sosial  berskala  besar  di wilayah Kabupaten Tangerang kewenangan  Pemerintah  Kabupaten Tangerang dalam melaksanakan Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar Wilayah Kabupaten Tangerang merupakan wilayah yang sudah memenuhi  pertimbangan-pertimbangan dan masuk ke dalam kriteria pelaksanaan  pembatasan  sosial  berskala besar. Pemerintah Kabupaten Tangerang melalui  Dinas  Kesehatan  Kabupaten Tangerang  terus  melakukan testing, tracing, dan treatment sehingga mendapatkan temuan  kasus  Covid-19 yang  semakin  meningkat  dan  menyebar secara signifikan pada bulan Maret yaitu sebanyak  43  orang  terkonfirmasi  Covid- 19  dan  sebanyak  468  orang  suspek Covid-19.
Temuan  kasus  pada  bulan  maret membuat Pemerintah Kabupaten Tangerang mengusulkan untuk melaksanakan pembatasan sosial berskala  besar  di  wilayah  Kabupaten Tangerang  berdasarkan  Pasal  6  ayat  (1) Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan  Corona  Virus  Disease  2019 (Covid-19) yaitu Pemberlakuan Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar diusulkan oleh gubernur/bupati/ walikota kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan di dapatkan melalui Surat  Keputusan  Menteri  Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/249/2020 Tahun 2020  Tentang  Penetapan  Pembatasan
Efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kabupaten Tangerang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
Sosial  Berskala  Besar  Di  Wilayah Kabupaten  Tangerang,  Kota  Tangerang, dan  Kota  Tangerang  Selatan,  Provinsi Banten  Dalam  Rangka  Percepatan Penanganan Corona  Virus  Disease 2019 (Covid-19).    Surat  Keputusan  Menteri Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor HK.01.07/MENKES/249/2020 Tahun
2020  Tentang  Penetapan  Pembatasan Sosial  Berskala  Besar  Di  Wilayah Kabupaten  Tangerang,  Kota  Tangerang, dan  Kota  Tangerang  Selatan,  Provinsi Banten  Dalam  Rangka  Percepatan Penanganan  Corona  Virus  Disease  2019 (Covid-19).

## Daftar Pustaka
Admosudirjo, Prajudi. Teori Kewenangan .
Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001. Damarjati, Danu. “Ini Indikator Pemerintah  Dalam  Menentukan Zona Merah Hingga Hijau Corona.” news.detik.com, 2020. https://news.detik.com/berita/d- 5045402/ini-indikator-pemerintah- dalam-menentukan-zona-merah- hingga-hijau-corona.
Hadjon,  Philipus  M. Pengantar  Hukum Administrasi Negara . Jakarta: Gadjah Mada University Press, 2005. HR, Ridwan. Hukum Administrasi Negara . Jakarta: Rajawali Press, n.d. Mamuji, Soerjono Soekanto. Sri. Penelitian  Hukum  Normatif:Suatu Tinjauan Singkat . Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2009. Pane,  Merry  Dame  Cristy.  “Virus Corona.”
https://www.alodokter.com/virus- corona,
2020. https://www.alodokter.com/virus- corona. Poernomo,  Aan  Efendi.  Fredly. Hukum Admnistrasi  Negara .  Jakarta:  Sinar Grafika, 2017.
Soekanto,  Soerjono. Faktor-Faktor  Yang Mempengaruhi  Penegakan  Hukum . Jakarta:  PT  Rajagrafindo  Persada, 2008.
Sugono,  Bambang. Metode  Penelitian Hukum .  Jakarta:  PT  Rajagrafindo Persada, 2003.
Tutik,  Titik  Triwulan. Pengantar  Hukum Tata Usaha Negara Indonesia . Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2010.