Terbit online pada laman web jurnal http://ejournal2.pnp.ac.id/index.php/jtm
J URNAL
Vol. 17 No.

## Studi Kasus Pengembangan Energi Surya Sebagai Stimulus
Omsar Rudyanto Nadeak 1, 2 Program Studi Magister Teknik
3, 4 Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik Industri, Universitas Indraprasta PGRI

## Abstract
To face the planetary crisis, Indonesia has prioritized reduce future carbon emissions. Solar energy as one of the renewable energy sources has greater value than others, but its utilisation  is  still  small.  Consideration  of  this  condition  is  discussed  with  the  aim  of  evaluating  the  progress  of  the  green economy;  finding problems; providing solutions  and  suggestions for Indonesia's future development. The research method uses  a  systematic  quantitative  descriptive  approach  based  on  data  collected  through  observations,  interviews  and questionnaire  surveys  from  resource  persons  b The  study  results  show  that  the  regression  coefficient  of  the  funding  factor  variable  (X1)  is  0.365  and  positive,  then  the funding  factor  variable  (X1)  has  the  largest  coefficient institutional factor (X3), so that the funding factor is the most dominant factor in measuring the performance of solar energ success towards the implementation of the green economy. readiness, development goals will not be achieved, due to the large amount of funds needed to support the development of the Green Economy. However, the three variables are mutually sustainable by funding needs of the green economy, regulations will be the foundation in mainstreaming the implementation and funding of green  economy  policies.  Green  economy  planning,  governance  and  supervision  are  sup funds.
Keywords: Solar Energy, Green Economy, Finance

## Abstrak
Indonesia  dalam  menghadapi  krisis  planet  telah  mengutamakan  pembangunan  berkelanjutan  melalui  penggunaan  praktik ekonomi  hijau  untuk  menurunkan  emisi  karbon  dimasa  depan.  Energi  surya  sebagai  salah  satu  sumber  energi  terbarukan memiliki  nilai  lebih  besar  dibandingkan  lainnya,  namun  pemanfaatannya  masih  kecil.  Pertimbangan  kondisi  ini  menjadi pembahasan dengan tujuan untuk mengevaluasi kemajuan perkembangan Indonesia dimasa depan. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif secara sistematis berdasarkan data yang dikumpulkan melalui observasi, wawanca 3 faktor pengungkit yaitu; pendanaan, regulasi dan kelembagaan. Hasil studi menunjukkan pendanaan (X1) sebesar 0.365  dan positif, maka variabel faktor pendanaan (X1 dengan  koefisien  faktor  regulasi  (X2)  dan paling dominan berpengaruh dalam pengukuran kinerja keberhasilan energi surya terhadap penerapan adanya  dukungan  serius  dari  pemerintah  dalam  hal  kesiapan  p besarnya  dana  yang  dibutuhkan  untuk  mendukung  pengembangan berkesinambungan dengan membuat kebijakan dan landasan hukum untuk memenuhi kebutuhan pendanaan regulasi akan menjadi landasan dalam pengarusutamaan implementasi dan pendanaan kebijakan tata kelola, dan pengawasan ekonomi hijau didukung oleh kelembagaan dan dana yang matang
Kata kunci: energi surya, ekonomi hijau, pendanaan

## 1. Pendahuluan
Krisis  lingkungan  global  saat  ini  tidak  normal disebabkan  oleh  aktivitas  manusia,  terutama
Terbit online pada laman web jurnal http://ejournal2.pnp.ac.id/index.php/jtm

## URNAL T eknik M esin
No. 1 (2024) 38 - 45 ISSN Media Elektronik:

## Studi Kasus Pengembangan Energi Surya Sebagai Stimulus Ekonomi hijau 2045
Omsar Rudyanto Nadeak 1* , Leonard Lisapaly 2 , Martua Manik 3 , Ridwan Usman 4
Teknik Elektro, Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik Industri, Universitas Indraprasta PGRI
1* nadeakhasian@gmail.com
To face the planetary crisis, Indonesia has prioritized sustainable development through the use of green economy practices to carbon emissions. Solar energy as one of the renewable energy sources has greater value than others, but its utilisation  is  still  small.  Consideration  of  this  condition  is  discussed  with  the  aim  of  evaluating  the  progress  of  the  green lems; providing solutions and suggestions for Indonesia's future development. The  research method uses  a  systematic  quantitative  descriptive  approach  based  on  data  collected  through  observations,  interviews  and questionnaire  surveys  from  resource  persons  by  providing  3  leverage  factors  namely;  funding,  regulation  and  institutions. The  study  results  show  that  the  regression  coefficient  of  the  funding  factor  variable  (X1)  is  0.365  and  positive,  then  the funding  factor  variable  (X1)  has  the  largest  coefficient  compared  to  the  coefficient  of  the  regulatory  factor  (X2)  and  the institutional factor (X3), so that the funding factor is the most dominant factor in measuring the performance of solar energ success towards the implementation of the green economy. Without serious support from the government in terms of funding readiness, development goals will not be achieved, due to the large amount of funds needed to support the development of the Green Economy. However, the three variables are mutually sustainable by making policies and legal foundations to fulfil the funding needs of the green economy, regulations will be the foundation in mainstreaming the implementation and funding of green  economy  policies.  Green  economy  planning,  governance  and  supervision  are  supported  by  mature  institutions  and

## Solar Energy, Green Economy, Finance
Indonesia  dalam  menghadapi  krisis  planet  telah  mengutamakan  pembangunan  berkelanjutan  melalui  penggunaan  praktik untuk  menurunkan  emisi  karbon  dimasa  depan.  Energi  surya  sebagai  salah  satu  sumber  energi  terbarukan memiliki  nilai  lebih  besar  dibandingkan  lainnya,  namun  pemanfaatannya  masih  kecil.  Pertimbangan  kondisi  ini  menjadi luasi kemajuan ekonomi hijau; menemukan masalah; memberikan solusi dan saran perkembangan Indonesia dimasa depan. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif secara sistematis berdasarkan data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan survei kuisioner dari narasumber dengan memberikan 3 faktor pengungkit yaitu; pendanaan, regulasi dan kelembagaan. Hasil studi menunjukkan koefisien regresi variabel faktor dan positif,  maka variabel faktor pendanaan (X1) memiliki koefisien terbesar dibandingkan dan  faktor  kelembagaan  (X3),  sehingga  faktor  pendanaan  merupakan  faktor  yang paling dominan berpengaruh dalam pengukuran kinerja keberhasilan energi surya terhadap penerapan ekonomi hijau adanya  dukungan  serius  dari  pemerintah  dalam  hal  kesiapan  pendanaan  tujuan  pembangunan  tidak  akan  tercapai,  k besarnya  dana  yang  dibutuhkan  untuk  mendukung  pengembangan  ekonomi  hijau.  Namun,  ketiga  variabel  saling berkesinambungan dengan membuat kebijakan dan landasan hukum untuk memenuhi kebutuhan pendanaan regulasi akan menjadi landasan dalam pengarusutamaan implementasi dan pendanaan kebijakan ekonomi hijau didukung oleh kelembagaan dan dana yang matang.
, pendanaan
global  saat  ini  tidak  normal,
disebabkan  oleh  aktivitas  manusia,  terutama
penggunaan  bahan  bakar  fosil  dalam  aktivitas sehari-hari  dan  menjadi  isu  hangat dibahas di seluruh dunia serta membutuhkan upaya

## esin
ISSN Media Elektronik: 2655-5670

## Ekonomi hijau
4 Indonesia
sustainable development through the use of green economy practices to carbon emissions. Solar energy as one of the renewable energy sources has greater value than others, but its utilisation  is  still  small.  Consideration  of  this  condition  is  discussed  with  the  aim  of  evaluating  the  progress  of  the  green lems; providing solutions  and  suggestions for Indonesia's future  development. The research  method uses  a  systematic  quantitative  descriptive  approach  based  on  data  collected  through  observations,  interviews  and y  providing  3  leverage  factors  namely;  funding,  regulation  and  institutions. The  study  results  show  that  the  regression  coefficient  of  the  funding  factor  variable  (X1)  is  0.365  and  positive,  then  the compared  to  the  coefficient  of  the  regulatory  factor  (X2) and  the institutional factor (X3), so that the funding factor is the most dominant factor in measuring the performance of solar energy ut serious support from the government in terms of funding readiness, development goals will not be achieved, due to the large amount of funds needed to support the development of the making policies and legal foundations to fulfil the funding needs of the green economy, regulations will be the foundation in mainstreaming the implementation and funding of ported  by  mature  institutions  and
Indonesia  dalam  menghadapi  krisis  planet  telah  mengutamakan  pembangunan  berkelanjutan  melalui  penggunaan  praktik untuk  menurunkan  emisi  karbon  dimasa  depan.  Energi  surya  sebagai  salah  satu  sumber  energi  terbarukan memiliki  nilai  lebih  besar  dibandingkan  lainnya,  namun  pemanfaatannya  masih  kecil.  Pertimbangan  kondisi  ini  menjadi
; menemukan masalah; memberikan solusi dan saran
perkembangan Indonesia dimasa depan. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif secara sistematis dengan memberikan koefisien regresi variabel faktor ) memiliki  koefisien  terbesar  dibandingkan
,  sehingga  faktor  pendanaan  merupakan  faktor  yang konomi hijau. Tanpa tujuan  pembangunan  tidak  akan  tercapai,  karena etiga  variabel  saling berkesinambungan dengan membuat kebijakan dan landasan hukum untuk memenuhi kebutuhan pendanaan ekonomi hijau, ekonomi hijau. Perencanaan,
penggunaan  bahan  bakar  fosil  dalam  aktivitas isu  hangat  yang  sedang serta membutuhkan upaya
Omsar Rudyanto Nadeak 1* , Leonard Lisapaly 2 , Martua Manik 3 ,
Ridwan Usman 4
Jurnal Teknik Mesin (JTM)  Vol . 17 No. 1 (2024) 38 - 45
bersama  dalam  penyelesaiannya.  Inisiatif  mitigasi yang  diselenggarakan  secara  multilateral  pada tanggal  12  Desember  2015  telah  melahirkan kesepakatan yang tertuang dalam Kesepakatan Paris atau Parties at the UN Climate Change Conference
(COP21)  yang  dihadiri  oleh  196  negara  termasuk Indonesia dalam upaya menurunkan emisi CO atau net zero emission [1] . Hal ini menuntut negara maju dan  negara berkembang untuk berkomitmen  dalam menurunkan  emisi,  dan  Indonesia  adalah  salah satunya. Indonesia telah mengutamakan pembangunan berkelanjutan  melalui praktik ekonomi hijau dalam memenuhi komitmen tersebut.
Ekonomi  hijau  adalah  jenis  ekonomi  yang melibatkan keberlanjutan  dan menghasilkan kesejahteraan dan keadilan sosial serta mengurangi risiko  lingkungan  dan  defisit  ekologis  yang  dapat meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  (PDB)  [2]. Indonesia  sejak  tahun  2013,  melalui  BAPPENAS telah  bekerjasama  dengan Global  Green  Growth Institute (GGGI) dalam meningkatkan infrastruktur berkelanjutan,  lanskap  berkelanjutan,  dan  energi berkelanjutan  sebagai  skala  prioritas.  Namun demikian, hingga saat ini langkah  Indonesia dalam inisiatif  ekonomi  hijau  masih  terbatas.  Terlebih lagi,  terminologi  “Ekonomi  hijau”  yang  belum menemukan kesepakatan antar sektor menimbulkan kesan  bahwa  pembangunan  ekonomi  hijau  di Indonesia belum memiliki arah yang jelas.
Indonesia  memiliki  lebih  dari  3.000  GW  potensi EBT  yang  dapat  digunakan  untuk  mewujudkan proses  transisi  energi  (menargetkan  1,5°C)  seperti; angin  (bayu),  gelombang  laut,  air  (hidro),  panas bumi  (geothermal),  limbah  sampah,  dan  salah satunya tenaga surya (matahari) yang berkontribusi pada  sekitar  90%  produksi energi  negara [3],  yang menjadi  topik  pembahasan.  Berdasarkan  laporan Indonesia  Energy  Transition  Outlook  yang diterbitkan  baru-baru  ini  oleh  Kementerian  ESDM dan  IRENA  terfokus  pada  energi  surya.  Menurut skenario 1,5-S RE100, energi surya akan mencapai 800  GW,  atau  80%  dari  total  pembangkitan  pada tahun  2050 [4]. Namun,  penerapan energi  surya  di Indonesia  saat  ini  secara  kronis  telah  gagal memenuhi persyaratan dekarbonisasi yang mendalam,  dengan  hanya  mencapai  0,2  GWp  dari kapasitas terpasang dan hanya menghasilkan kurang dari  1%  dari  total  43,9  MWp  tahun  2021  menjadi 63,5  MWp  di  bulan  September  2022  [3].  Peran pemerintah  dalam  masalah  ini  harus  lebih diperhatikan untuk mencari akar permasalahan dan solusi  untuk  menentukan  langkah  kebijakan  yang tepat  dan  efektif  dalam  proses  penyelesaiannya, sehingga penerapan ekonomi hijau dapat dijalankan dengan baik.
Penelitian  sebelumnya  dari  luar  dan  dalam  negeri telah  banyak  dikaji.  Penghambat  pemanfaatan
energi  hijau  di  negara  Ukraina  disebabkan  oleh tingginya  nilai investasi  kredit pinjaman,  solusinya adalah  dapat  diterapkan  diatap  rumah  [4].  Rantai pasokan  energi  terbarukan  telah  terganggu  oleh pandemi  COVID-19,  sehingga  langkah  kebijakan perdagangan yang baik diperlukan untuk menciptakan teknologi PV surya berkualitas tinggi, harga  terjangkau  dan  meningkatkan  ketahanan energi jangka panjang [5]. Penelitian lain menyoroti pentingnya  energi  surya  dalam  membantu menstabilkan harga energi dan memberikan banyak manfaat  sosial,  lingkungan,  dan  ekonomi  dalam mencapai  pembangunan  berkelanjutan  melalui pemenuhan  kebutuhan energi, penciptaan lapangan kerja, dan perlindungan lingkungan [6].
Penelitian  lain  melalui  studi  empiris  menunjukkan bahwa  pembangunan  negara  di  masa  depan  harus melibatkan  sistem  hijau  yang  berarti  bahwa pembangunan negara harus memperhatikan kebijakan,  organisasi,  area,  kapasitas,  dan  campur tangan  dari  semua pihak sebagai strategi perluasan yang optimal untuk mencapai aktivitas perekonomian Indonesia dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan [7]. Penelitian  dengan  menggunakan  metode  kualitatif menunjukkan  bahwa  kolaborasi  antara  lembaga keuangan  dan  lembaga  internasional  dapat dilakukan untuk membantu mendapatkan dukungan keuangan  dan  teknis  yang  diperlukan  untuk pengembangan ekonomi hijau [8]. Green Economy Index (GEI) terdiri dari lima belas indikator dengan tiga  pilar,  yaitu:  ekonomi,  sosial,  dan  lingkungan telah dikaji. Hasilnya,  meskipun angka  kemiskinan cenderung  menurun,  pilar  sosial  tetap  menjadi perhatian  utama  pemerintah,  meskipun  pada  pilar ekonomi,  PNB  per  kapita  Indonesia  cenderung meningkat dari tahun 2011–2022 [9].
Berdasarkan  literatur  diatas,  penelitian  ini mengambil  studi  kasus  energi  surya  dengan memberikan 3 faktor pengungkit  yaitu;  pendanaan, regulasi  dan  kelembagaan  sebagai  kajian  dalam menentukan  langkah  kebijakan  pengembangan pembangunan  ekonomi  hijau.  Oleh  karena  itu, dibutuhkan  studi  komprehensif  sebagai  landasan strategi  pembangunan  menuju  Indonesia  Emas. Diharapkan  penelitian  ini  dapat  memberikan wawasan  dan  solusi  pemecahan  masalah  energi surya terhadap ekonomi hijau dimasa depan.

## 2. Metode Penelitian
Metode  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan deskriptif  kuantitatif  secara  sistematis,  teori,  dan hipotesis  digunakan  untuk  memberikan  gambaran dan  penjelasan  angka.  Selain  itu,  statistik  yang relevan  dari  dua  sumber  data  digunakan  untuk menganalisis  faktor  pengukit  yang  berkaitan dengan  langkah-langkah  kebijakan  penerapan

## Jurnal Teknik Mesin (JTM)  Vol
energi  hijau.  Data  primer  dikumpulkan  melalui observasi  dan  wawancara  langsung,  persepsi responden,  dan  survei  kuisioner  dari  narasumber. Alat  survei online Google  Form digunakan  untuk membuat  kuesioner,  yang  kemudian  disimpan  di Google Drive Data Storage . Selama proses analisis data deskriptif kuantitatif, data primer dihubungkan dengan data sekunder berdasarkan berbagai sumber tertulis,  termasuk  buku,  jurnal,  dan  dokumen tertulis lainnya yang relavan.
Selanjutnya  melakukan pemutakhiran data  variabel independen  dan  variabel  dependen  melalui  diskusi kepada  akademisi,  bisnis,  dan  pemerintah.  Data yang dikumpulkan selanjutnya dianalisis terhadap 3 pilar  implementasi  faktor  pengungkit  penerapan Ekonomi  hijau  yaitu;  regulasi,  kelembagaan,  dan pendanaan  yang  disediakan  pemerintah  sebagai fasilitator seperti yang dapat dilihat pada Gambar 1 Untuk  mendapatkan  hasil  yang  maksimal, penelitian  ini  juga  merumuskan  indikator dari  ketiga  faktor  pengungkit  untuk  melakukan proyeksi  Ekonomi  hijau  Indonesia.  Pendan memiliki 4 indikator: alokasi pendanaan, pendanaan,  integritas  pendanaan  dan  aksesibilitas pendanaan.  Regulasi  memiliki  4  indikator: efektivitas  kebijakan  ekonomi  hijau kebijakan  hijau,  dan  afirmasi  kebijakan  hijau. Kelembagaan  memiliki  5  indikator:  struktur  dan fungsi pemerintah, realisasi pemerintah, pengawasan  kurang,  sumber  daya  manusia  lemah, dan  kurangnya  sosialisasi,  lebih  jelas dilihat pada Gambar 1.
Gambar 1. Konseptualisasi hubungan antara komponen penggerak ekonomi hijau
2.1. Potensi Energi Baru Terbarukan (EBT)
EBT  sangat  penting  untuk  transisi  energi,  karena sifatnya  yang  berkelanjutan  dan  rendah  emisi

## Omsar Rudyanto Nadeak
1* , Leonard Lisapaly 2 , Martua Manik Ridwan Usman 4
Jurnal Teknik Mesin (JTM)  Vol . 17 No. 1 (2024) 38 -
ergi  hijau.  Data  primer  dikumpulkan  melalui observasi  dan  wawancara  langsung,  persepsi responden,  dan  survei  kuisioner  dari  narasumber. digunakan  untuk membuat  kuesioner,  yang  kemudian  disimpan  di elama proses analisis data deskriptif kuantitatif, data primer dihubungkan dengan data sekunder berdasarkan berbagai sumber tertulis,  termasuk  buku,  jurnal,  dan  dokumen
Selanjutnya  melakukan pemutakhiran data  variabel melalui  diskusi kepada  akademisi,  bisnis,  dan  pemerintah.  Data yang dikumpulkan selanjutnya dianalisis terhadap 3 pilar  implementasi  faktor  pengungkit  penerapan yaitu;  regulasi,  kelembagaan,  dan diakan  pemerintah  sebagai seperti yang dapat dilihat pada Gambar 1. Untuk  mendapatkan  hasil  yang  maksimal, penelitian  ini  juga  merumuskan  indikator-indikator dari  ketiga  faktor  pengungkit  untuk  melakukan Indonesia.  Pendanaan
4 indikator: alokasi pendanaan, komitmen dan  aksesibilitas pendanaan.  Regulasi  memiliki  4  indikator: ekonomi  hijau,  cakupan kebijakan  hijau,  dan  afirmasi  kebijakan  hijau.
ki  5  indikator:  struktur  dan
fungsi pemerintah, realisasi pemerintah, pengawasan  kurang,  sumber  daya  manusia  lemah, lebih  jelasnya  dapat

## Konseptualisasi hubungan antara komponen

## Potensi Energi Baru Terbarukan (EBT)
EBT  sangat  penting  untuk  transisi  energi,  karena sifatnya  yang  berkelanjutan  dan  rendah  emisi
karbon.  Namun,  meskipun  pengembangan  EBT merupakan langkah mitigasi yang sangat membantu dalam mengurangi emisi karbon, masih ada banyak tantangan  yang  menghalangi  pelaksanaannya  di Indonesia.  Dengan  demikian,  bauran Terbarukan  (EBT)  dalam  energi  primer  Indonesia akan  meningkat  secara  bertahap  dari  4,9%  pada 2015 menjadi 11,27% pada 2020  [10] laporan  Kementerian  ESDM  menunjukkan  bahwa bauran EBT dalam energi primer Indonesia 14,5%, dengan target sebesar 31% pada tahun 2030 [8].  Berikut  ini  adalah  data  tentang  potensi  energi terbarukan  di  Indonesia  yang  merujuk  pada KESDM diperlihatkan pada Gambar 2.

## Gambar 2. Potensi  Energi Baru Terbarukan (EBT)
Kondisi  diatas  menunjukkan  bahwa  Indonesia masih  memiliki  banyak  pekerjaan  rumah  untuk dilakukan.  Utamanya  dengan  mempertimbangkan bahwa  Indonesia  memiliki  target  bauran  energi sebesar 23% pada tahun 2025 dan 31% pada tahun 2030 [12]. Di sisi lain,  Indonesia memiliki potensi EBT  yang  baik  untuk  mewujudkan  proses  transisi energi  seperti  energi  surya,  angin,  gelo laut,  panas  bumi,  dan  limbah  sampah.  Dari  3.686 GW  potensi  baru,  hanya  sebagian  kecil  yang digunakan  [13].  Penelitian  ini  dilakukan  sebagai langkah kebijakan ekonomi hijau menuju Indonesia Emas  berdasarkan  data  diatas,  meskipun  energi surya  memiliki  potensi  terbesar  akan  tetapi pemanfaatannya relatif kecil.
2.2. Teknik Analisis Data
Teknis analisis data adalah adalah proses mengatur urutan  data  dengan  membaginya  ke  dalam  pola, kategori,  dan  uraian  dasar,  sehingga  dapat dirumuskan  hipotesis  data  agar  hasilnya  dapat dimengerti  dengan  baik  oleh  para  pembaca Berikut  penjelasan  mengenai  teknik  analisis  data dalam penelitian ini:
2.2.1. Pengambilan Sampel
Sampel  merupakan  bagian  dari  populasi  yang diharapkan bisa mewakili populasi dalam penelitian [15].  Pengambilan  sampel  penelitian  dihitung menggunakan metode Slovin pada Persamaan 1.
n =
(1)
- 45
karbon.  Namun,  meskipun  pengembangan  EBT merupakan langkah mitigasi yang sangat membantu gi emisi karbon, masih ada banyak tantangan  yang  menghalangi  pelaksanaannya  di Indonesia.  Dengan  demikian,  bauran  Energi  Baru erbarukan  (EBT)  dalam  energi  primer  Indonesia akan  meningkat  secara  bertahap  dari  4,9%  pada [10]. Berdasarkan laporan  Kementerian  ESDM  menunjukkan  bahwa bauran EBT dalam energi primer Indonesia sebesar target sebesar 31% pada tahun 2030
.  Berikut  ini  adalah  data  tentang  potensi  energi terbarukan  di  Indonesia  yang  merujuk  pada KESDM diperlihatkan pada Gambar 2.
erbarukan (EBT) [11]
unjukkan  bahwa  Indonesia masih  memiliki  banyak  pekerjaan  rumah  untuk dilakukan.  Utamanya  dengan  mempertimbangkan bahwa  Indonesia  memiliki  target  bauran  energi sebesar 23% pada tahun 2025 dan 31% pada tahun . Di sisi lain,  Indonesia  memiliki potensi EBT  yang  baik  untuk  mewujudkan  proses  transisi surya,  angin,  gelombang  air laut,  panas  bumi,  dan  limbah  sampah.  Dari  3.686 GW  potensi  baru,  hanya  sebagian  kecil  yang .  Penelitian  ini  dilakukan  sebagai menuju Indonesia Emas  berdasarkan  data  diatas,  meskipun  energi surya  memiliki  potensi  terbesar  akan  tetapi
adalah proses mengatur dengan  membaginya  ke  dalam  pola, ,  sehingga  dapat dirumuskan  hipotesis  data  agar  hasilnya  dapat dimengerti  dengan  baik  oleh  para  pembaca  [14]. erikut  penjelasan  mengenai  teknik  analisis  data
Sampel  merupakan  bagian  dari  populasi  yang diharapkan bisa mewakili populasi dalam penelitian Pengambilan  sampel  penelitian  dihitung pada Persamaan 1.
n =
( ( )
Omsar Rudyanto Nadeak 1* , Leonard Lisapaly 2 , Martua Manik 3 ,
Ridwan Usman 4
Jurnal Teknik Mesin (JTM)  Vol . 17 No. 1 (2024) 38 - 45
Dimana: n : jumlah sampel yang dicari
N : jumlah populasi e : margin
2.2.2. Uji Validitas
Uji  validitas  dapat  didefinisikan  sebagai  ketepatan atau kecermatan suatu instrumen dalam melakukan pengukuran  dengan  alat  ukur  survei  kuesioner untuk  mengetahui  apakah  data  yang  diperoleh setelah analisis benar [16].
2.2.3. Uji Reabilitas
Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui apakah alat pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan konsisten  selama  pengukuran  yang  diulang  [17]. Untuk mendapatkan  nilai  reabilatas  dapat digunakan rumus Alpha Cronbach pada Persamaan 2.
𝑟 = ( 1 − ∑  ²  ²
(2)
Dimana:
𝑟 = koefisien reliabilitas alpha k
= jumlah butir pertanyaan ∑  ² 𝑏 = jumlah varian butir  ²𝑡 = varians total
2.2.4. Analisa Regresi Linear Berganda
Analisis  regresi  linear  berganda  digunakan  untuk menghitung  lebih  dari  satu  variabel  independen digunakan  untuk  menentukan  arah  dan  pengaruh variabel  independen  terhadap  variabel  dependen [18].  Model  regresi  yang  digunakan  dalam penelitian ini menggunakan Persamaan 3.
𝑌 = 𝑎 + 𝑏 1 𝑋 1 + 𝑏 2 𝑋 2 + 𝑏 3 𝑋 3 (3)
Dimana: Y = variabel dependen a = konstanta X 1,2,3 = variabel independen b 1,2,3
= koefisien determinasi

## 3.   Hasil dan Pembahasan
Analisi  dilakukan  terhadap  faktor  regulasi, pendanan,  dan  kelembagaan  dengan  tujuan  untuk menentukan  langkah  kebijakan  dalam  penerapan perkembangan  ekonomi  hijau  menuju  Indonesia 2045.  Adapun  hasil  yang  dilakukan  untuk pembahasan antara lain:
3.1. Kondisi Eksisting Energi Surya
Potensi  energi  surya  hanya  mencapai  11,5%  yang terpenuhi hingga akhir tahun 2020. Dalam Rencana Umum  Energi  Nasional  (RUEN),  pemerintah menargetkan pengembangan 6,5 GW energi  surya
hingga  2025  [19]. Global  Environmental  Institute (GEI)  menawarkan  program  untuk  membantu negara  berkembang  mengembangkan  energi terbarukan dengan memberikan penguatan kapasitas dan bantuan teknis dan keuangan. Hal ini juga  harus  disadari  oleh  pemerintah  untuk memperbarui  sumber  data  energi  terbarukan  agar dapat  memberikan  sinyal  yang  lebih  baik  untuk untuk  memperkuat  komitmennya  terhadap  aksi iklim secara global dan pengembangan energi surya di masa mendatang.
Data  Kementerian  Energi  dan  Sumber  Daya Mineral  (ESDM)  mencatat  potensi  Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atap sebesar 32,5 GW yang  dapat  dikembangkan  di  Indonesia.  Potensi terbesar  berasal  dari  sektor  rumah  tangga  sebesar 19,8 GW, diikuti oleh sektor bisnis sebesar 5,9 GW, sektor  sosial  sebesar  4,6  GW,  industri  sebesar  1,9 GW,  dan  pemerintah  sebesar  0,3  GW  [20].  Salah satu  upaya  meningkatkan  pemanfaatan  energi  baru terutama tenaga surya, pemerintah telah menambah jumlah energi terbarukan (20.923 MW) ke Rencana Usaha  Penyediaan  Tenaga  Listrik  (RUPTL)  2021– 2030  dengan  menargetkan  pembangunan  PLTS Atap  dengan  target  2025  sebesar  3,61  GW,  PLTS Terapung dengan target 26,65 GW, dan PLTS skala besar dengan target 4,68 GW sampai 2030 [12]. Hal ini  tentunya  dibutuhkan  pendanaan  yang  cukup besar  dan  perlunya  transparansi  kepada  publik. Berdasarkan  hasil  penelitian  dengan  diterbitkan Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (POJK)  Nomor 51/POJK.03/2017  mengenai  penerapan  keuangan berkelanjutan  untuk  menciptakan  ekonomi  hijau dapat  meningkat  sebesar  55,81%  dari  tahun  2017 hingga  2019  [21].  Secara  kumulatif  anggaran pembangunan  infrastruktur  tahun  2018  sampai dengan  tahun  2020  mencapai  Rp253,1  triliun termasuk  infrastruktur  fisik  pembangkit  listrik terbarukan tenaga energi surya dan air [1].
3.2. Hasil Analisis Faktor Penyebab Ekonomi hijau Tidak Ideal
Sebuah  survei  dapat  digunakan  untuk  mengetahui faktor penyebab energi hijau yang tidak ideal. Pada tahap  ini,  survei  dilakukan  dua  kali  yaitu;  survei tahap 1 atau validasi pakar dan survei tahap 2 atau utama.  Tujuan  dari  survei  tahap  1  atau  validasi pakar  adalah  untuk  melakukan  validasi  terhadap beberapa variabel  yang dianggap penting, sehingga responden  pada  survei  tahap  2  tidak  menjawab variabel  yang  sudah  dianggap  tidak  penting  oleh validator,  kemudian  dilakukan  analisa  pengujian hasil kuesioner, yaitu:
3.2.1. Hasil Uji Validitas
Pengujian validitas menunjukkan seberapa sah atau valid pertanyaan dalam kuesioner dan tujuan utama ketepatan  pengukurannya.  Pengujian  validitas
Omsar Rudyanto Nadeak 1* , Leonard Lisapaly 2 , Martua Manik 3 ,
Ridwan Usman 4
Jurnal Teknik Mesin (JTM)  Vol . 17 No. 1 (2024) 38 - 45
dilakukan  dengan  menggunakan  jumlah  nilai keseluruhan  dengan  tingkat  signifikansi  5%. Sampel penelitian terdiri dari 30 responden. Jumlah sampel (n) adalah 30, sehingga df adalah 30-2 = 28 dan  α  =  5%,  sehingga  nilai  r  tabel  adalah  0,361. Hasil analisis uji validitas ditunjukkan dalam Tabel 1.
Tabel 1. Hasil Uji Validitas No Variabel   r hitung r tabel Valid: Ya/Tidak 1 Penerapan Energi Hijau (Y) Y1 0,840 0,361 Ya Y2 0,795 0,361 Ya Y3 0,753 0,361 Ya 2 Faktor Pendanaan (X1) X1.1 0,748 0,361 Ya X1.2 0,612 0,361 Ya X1.3 0,814 0,361 Ya X1.4 0,798 0,361 Ya 3 Faktor Regulasi (X2) X2.1 0,769 0,361 Ya X2.2 0,804 0,361 Ya X2.3 0,747 0,361 Ya X2.4 0,778 0,361 Ya 4 Faktor Kelembagaan (X3) X3.1 0,849 0,361 Ya X3.2 0,688 0,361 Ya X3.3 0,847 0,361 Ya X3.4 0,842 0,361 Ya X3.5 0,731 0,361 Ya
Hasil  uji  validitas  koefesiensi  korelasi  butir pertanyaan  untuk  setiap  hasil  uji  validitas  variabel X  dan  Y  ditunjukkan  pada  Tabel  1.  Semua  item pertanyaan  yang  berkaitan  dengan  masing-masing variabel  memiliki  nilai  rhitung  lebih  besar  dari rtabel. Oleh karena itu, setiap item tes dianggap sah dan layak untuk diuji reliabilitas.
3.2.2. Hasil Uji Reliabilitas
Uji  reliabilitas  dilakukan  untuk  mengevaluasi seberapa jauh instrumen penelitian yang digunakan dapat  memberikan  kepercayaan.  Perhitungan reliabilitas  menggunakan  rumus  cronbach's  alpha (α)  untuk  menilai  konsistensi  data  kuesioner.  Jika koefisien  reliabilitas  cronbach's  alpha  (α)  lebih besar  dari  0,6  dari  rtabel,  maka  skala  tersebut dianggap reliabel .  Tabel  2  menunjukkan  hasil  uji reliabilitas untuk masing-masing variabel.
Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas Kode Variabel Variabel Cronbach's Alpha Keputusan Y Penerapan  Energi Hijau 0.718 Reliabel X1 Faktor Pendanaan 0.712 Reliabel X2 Faktor Regulasi 0.776 Reliabel X3 Faktor Kelembagaan 0.843 Reliabel
3.2.2. Hasil Uji Regresi Linear Berganda
Analisis  regresi  linear  berganda  digunakan  untuk mengukur  kekuatan  hubungan  antara  dua  variabel atau  lebih.  Hasil  perhitungan  ditunjukkan  pada Tabel 3.
Tabel 3. Hasil Analisis Uji Regresi Linear Berganda
Koefisien a Model Koefisien Tidak Standar Koefisien Standar t Sig. B Std. Error Beta 1  ( Constant ) 0.548  1.144 0.479 0.636 Faktor Pendanaan 0.365  0.064 0.555  5.685 0.000 Faktor Regulasi 0.199  0.080 0.260  2.475 0.020 Faktor Kelembagaan 0.141  0.052 0.276  2.719 0.012
a. Dependent Variable : Pengukuran kinerja keberhasilan penerapan ekonomi hijau
Berdasarkan  analisis  regresi  linear  berganda  yang telah  dilakukan  dan  telah  disajikan  pada  Tabel  2, didapatkan  nilai  analisis  regresi  linear  berganda sebagai berikut:
𝑌 = 0.548 + 0.365 𝑋 1 + 0.199 𝑋 2 + 0.141 𝑋 3 Dimana: Y   = Penerapan Ekonomi hijau X1 = Faktor Pendanaan X2 = Faktor Regulasi X3 = Faktor Kelembagaan
Hasil  uji  regresi  linear  berganda,  didapatkan informasi  bahwa  konstanta  sebesar  0,548  yang berarti  apabila  tidak  terdapat  perubahan  pada  nilai variabel independen. koefisien regresi pada variabel faktor  Pendanaan  (X1)  sebesar  0.365  dan  positif artinya  jika  variabel  faktor  pendanaan  mengalami kenaikan  sebesar  1  poin  secara  signifikan,  dan variabel  independen  lainnya  bernilai  tetap.  Maka variabel  faktor  pendanaan  (X1)  memiliki  koefisien terbesar  jika  dibandingkan  dengan  koefisien  faktor regulasi  (X2)  dan  faktor  kelembagaan  (X3), sehingga  faktor  pendanaan  merupakan  faktor  yang paling besar berpengaruh dalam pengukuran kinerja keberhasilan  energi  surya  terhadap  penerapan Ekonomi  hijau  menuju  Indonesia  2045.  Hasil penelitian  ini  juga  didukung  dari  hasil  penelitian lain  dengan  hasil  p  (0,000)  <  0,05  menggunakan teknik  analisis  data  SEM-PLS  sebesar  0,965,  yang artinya  faktor  pendanaan  berpengaruh  positif  dan signifikan antara ekonomi hijau terhadap pendapatan negara [7].
3.3.  Rekomendasi  Strategi  Penerapan  Ekonomi hijau di Indonesia
3.3.1. Faktor Pendanaan
Indonesia masih menghadapi kesulitan
menyediakan  pembiayaan  untuk  mendukung proyek Energi Baru Terbarukan (EBT) yang sangat
Omsar Rudyanto Nadeak 1* , Leonard Lisapaly 2 , Martua Manik 3 ,
Ridwan Usman 4
Jurnal Teknik Mesin (JTM)  Vol . 17 No. 1 (2024) 38 - 45
penting untuk mempercepat pembangunan ekonomi hijau.  Data  dari  Kementerian  Energi  dan  Sumber Daya  Mineral  (ESDM)  menunjukkan  bahwa  dari tahun  2018  hingga  2022,  investasi  EBT  tidak pernah  mencapai  target.  Misalnya,  target  investasi untuk  2022  adalah  US$3,97  miliar,  tetapi realisasinya  hanya  sekitar  US$1,6  miliar  [22]. Padahal,  Indonesia  diperkirakan  membutuhkan US$163,5 miliar pada tahun 2030 untuk menunjang kebutuhan  proyek  EBT,  sehingga  tampaknya penggunaan  EBT  masih  minim.  Dengan  kata  lain, dari  3.686  GW  potensi  EBT  di  negara  ini,  12,54 GW baru digunakan [22] .
Strategi  dalam  jangka  pendek,  pemerintah, khususnya  Kemenkeu  dan  Otoritas  Jasa  Keuangan (OJK),  dapat  berkonsentrasi  pada  pemetaan kembali  sektor-sektor  pendanaan  prioritas  untuk mendorong  implementasi  anggaran  ekonomi  hijau di  Indonesia.  Dalam  hal  ini,  tiga  komponen  utama harus dipertahankan seperti; lingkungan, masyarakat,  dan  ekonomi.  Selain  itu,  pemerintah harus  mendukung  kebijakan  yang  mempromosikan pendanaan  hijau  dengan  memberikan  transparansi dan  kejelasan.  Untuk  menjadi  lebih  adaptif  dalam jangka  panjang,  pemerintah  harus  mengambil tindakan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia. Evaluasi investasi diarahkan pada  pendidikan  dengan  mempertimbangkan  target pembangunan yang berdaya tahan untuk menghadapi krisis iklim dimasa depan.
3.3.2. Faktor Regulasi
Potensi EBT di Indonesia  yang tersedia sekitar 3,7 TW,  namun  pemanfaatan  energi  yang  digunakan masih  rendah  hanya  sekitar  12  GW.  Potensi terbesar, berasal dari energi surya sebesar 3,3 TW. Untuk  meningkatkan  porsi  energi  terbaru, meningkatkan efisiensi penggunaan energi, memperhatikan  sumber  EBT  yang  tersedia,  dan mengikuti  tren  ekonomi  EBT.  Diharapkan Kementrian  ESDM  RI  dapat  memastikan  akses energi  yang  terjangkau  dengan  memperkuat regulasi  yang  tepat  sasaran  dan  efektif.  Dari  segi undang-undang  ditemukan  ada  kurang  lebih  114 peraturan  yang  berkaitan  dengan  Ekonomi  hijau, terutama  Peraturan  Menteri  yang  dibuat  oleh pemerintah untuk mengatur pengembangan ekonomi  hijau  [1].  Penyebaran  ini  menunjukkan bahwa  ekonomi  hijau  di  Indonesia  sudah  menjadi lebih mudah dan berbasis hukum, yang meyakinkan berbagai pemangku kepentingan untuk menerapkannya.  Dibutuhkan  kebijakan  regulasi yang  jelas,  konsisten,  dan  terarah  untuk menciptakan  lingkungan  yang  kondusif  bagi perkembangan EBT di Indonesia.
Untuk memastikan ketersediaan energi yang cukup, kualitas  yang  baik,  harga  terjangkau,  dan  ramah lingkungan,  pemerintah  saat  ini  sedang  menyusun
Grand  Strategi  Energi  Nasional.  Strategi  energi surya dalam hal ini, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan  Menteri  (Permen)  ESDM  Nomor  26 Tahun  2021  tentang  Pembangkit  Listrik  Tenaga Surya  Atap  yang  Terhubung  ke  Jaringan  Tenaga Listrik  Pemegang  Izin  Usaha  Penyediaan  Tenaga Listrik  untuk  kepentingan  umum.  Strategi  untuk mengurangi impor Liquefied Petroleum Gas (LPG) melalui  penggunaan  kompor  listrik,  pembangunan jaringan  gas  di  kota,  dan  pemanfaatan Dimethyl Ether (DME).  Strategi  lain  dengan  cara meningkatkan
lifting
minyak, percepatan pengembangan
kendaraan
listrik, dan pengembangan  Energi  Baru  Terbarukan  (EBT) untuk mengurangi impor minyak [23].
3.3.3. Faktor Kelembagaan
Tantangan  pertumbuhan  ekonomi  hijau  dari  sisi kelembagaan  multi  sektor  telah  dikaji.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor kelembagaan melibatkan  banyak  pihak,  terutama  pihak  di  luar pemerintah,  hal  ini  harus  menjadi  pertimbangan sebagai  elemen  dasar  dalam  pengambilan keputusan, format kelembagaan, dasar pembentukan,  dan  komitmen  lembaga  yang  baik, fokus  dan  transparan  [24].  Konsep  kelembagaan sangat  komplek,  tidak  hanya  melibatkan  lembaga formal,  tetapi  juga  informal  dan  nonformal  yang saling  terkait  satu  dengan  lainnya  [25].  Studi menemukan  variabel  kunci  kelembagaan  rencana pertumbuhan  ekonomi  hijau  yaitu  pengambilan keputusan  yang  tepat,  format  kelembagaan  yang jelas  dan  transparan,  serta  dasar  komitmen pembentukan lembaga yang sistematis [26]. Karena itu,  pemerintah  harus  berkonsentrasi  pada peningkatan  kelembagaan  yang  baik  dan  kualitas kelembagaan, kegiatan ekonomi akan diorientasikan  untuk  pembangunan  berkelanjutan ke arah pertumbuhan ekonomi hijau [27] .
Strategi  pemerintah  saat  ini  telah  membentuk Satuan  Tugas  (Satgas)  Ekonomi  hijau  sebagai solusi sementara untuk membantu koordinasi lintas Kementerian
Negara/Lembaga
(K/L).
Operasionalisasi  Satgas  ini  kemudian  dapat berfungsi  sebagai  pelajaran  untuk  pembangunan kelembagaan  Ekonomi  hijau  di  masa  mendatang, terutama untuk mencapai tujuan transisi energi [1]. Setelah memenuhi kebutuhan jangka pendek, dapat dimulai pertimbangan tentang rencana kelembagaan jangka  menengah  dan  panjang  untuk  memastikan bahwa tujuan-tujuan yang ditetapkan. Hal ini dapat dipertimbangkan  untuk  membuat  suatu  lembaga permanen untuk menangani masalah ekonomi hijau. Selain  berkolaborasi  internal  dengan  pemerintah, lembaga  atau  satgas  ini  juga  harus  membentuk forum  koordinasi  yang  berkumpul  secara  teratur untuk menyinergikan kebijakan pemerintah dengan upaya  dari  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM),
Omsar Rudyanto Nadeak 1* , Leonard Lisapaly 2 , Martua Manik 3 ,
Ridwan Usman 4
Jurnal Teknik Mesin (JTM)  Vol . 17 No. 1 (2024) 38 - 45
bisnis,  akademisi,  masyarakat,  media,  dan organisasi  internasional  lainnya.  Untuk  mencapai tujuan  ekonomi  rendah  karbon  di  Indonesia, kerangka  peraturan  yang  jelas  dapat  mendorong produksi  domestik  dan  mendorong  penggunaan energi terbarukan oleh sektor publik dan swasta.
Untuk  menerapkan  pembangunan  berkelanjutan, negara berkembang menghadapi masalah pembiayaan  karena  kapasitas  fiskal  mereka  untuk beralih  ke  energi  hijau  dari  sumber  daya  fosil cenderung  terbatas.  Oleh  karena  itu,  telah  muncul solusi  yang  menggabungkan  dana  pemerintah  dan pendanaan swasta. Membantu mengatasi kesenjangan  pembiayaan,  terutama  bagi  negara berkembang, adalah salah satu manfaat dari skema pembiayaan  campuran  ( blended  finance ).  Metode ini  juga  memungkinkan  untuk  memitigasi  risiko pembangunan berkelanjutan. Sustainable Development Goals (SDGs) Financing Hub adalah program  yang  mensinergikan  sumber  daya keuangan dan non-keuangan yang diluncurkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). sementara Kementerian Keuangan dan Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  mengawasi  dan mengawasi pelaksanaan blended finance .
Solusi  lain  adalah  industri  keuangan  telah melakukan  banyak  hal  untuk  mendukung  agenda tersebut. Untuk menyediakan pembiayaan berkelanjutan,  salah  satunya  adalah  pembuatan Roadmap  Keuangan  Berkelanjutan  dan  Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia. Solusi ini telah membentuk fondasi untuk pembiayaan berkelanjutan  dan  mendorong  praktik  bisnis  yang bertanggung  jawab  terhadap  masyarakat  dan lingkungan.  Beberapa  bank  telah  melakukan kontribusi  besar  pada  tahun  2023.  OCBC  NISP telah  menyediakan  pembiayaan  berkelanjutan sebesar Rp 32,3 triliun. Bank Mandiri menyumbang pembiayaan  sebesar  Rp  264  triliun,  Bank  Central Asia (BCA) juga menyumbangkan dana sebesar Rp 203 triliun. Pembiayaan ini menunjukkan komitmen industri  keuangan  yang  kuat  untuk  mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
Solusi  selanjutnya  adalah  peran  pemerintah  dalam membuat  kebijakan  untuk  mendorong  pendanaan hijau,  seperti  tarif  karbon  dan  pajak  lingkungan, dan  di  sektor  institusi  dan  lembaga  keuangan, peningkatan  penyediaan  dana  dan  pengembangan instrumen untuk proyek hijau. Untuk mengembangkan  skema  pembiayaan  inovatif, sangat  diperlukan  peningkatan  kerja  sama  antara seluruh  pihak  (publik,  swasta,  akademisi,  dan filantropi) karena kebutuhan dana yang sangat besar untuk  perubahan  iklim.  Oleh  karena  itu, penanganan  masalah  perubahan  iklim  harus menjadi  hal  yang  paling  penting.  Pendanaan
dialokasikan untuk proyek  yang dapat menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai dengan rencana.

## 4.   Kesimpulan
Studi  ini  menunjukkan  bahwa,  berdasarkan proyeksi di atas, Indonesia masih memiliki peluang besar  untuk  mencapai  Indonesia  Emas  pada  tahun 2045 melalui pengembangan ekonomi hijau. Untuk mencapai  hal  ini,  Indonesia  harus  berkonsentrasi pada  tiga  hal:  pendanaan,  regulasi,  dan kelembagaan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  faktor pendanaan lebih dominan, memiliki nilai signifikansi sebesar 0.000 < 0.05. Sedangkan untuk t  hitung  didapatkan  nilai  sebesar  8.235  >  ttabel (2.003)  sehingga  sangat  berpengaruh  terhadap variabel  pengukuran  kinerja  penerapan  Ekonomi hijau  yang  bermanfaat  untuk  menurunkan  emisi 𝐶𝑂 atau net zero emission .  Dalam  kasus  ini, penelitian menemukan bahwa ketiga variabel saling berkesinambungan. Kesinambungan ini ditunjukkan oleh  kebutuhan  untuk  meningkatkan  pendanaan untuk  merencanakan  dan  menerapkan  ekonomi hijau  di  masa  depan.  Salah  satunya  adalah  dengan mengeluarkan kebijakan dan landasan hukum untuk memenuhi  kebutuhan  pendanaan  hijau  dan koordinasi antar lembaga. Dengan demikian, di satu sisi  regulasi  akan  menjadi  landasan  bagi keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam pengarusutamaan  implementasi  dan  pendanaan kebijakan ekonomi hijau. Di sisi lain, perencanaan, tata  kelola,  dan  pengawasan  ekonomi  hijau  juga akan  didukung  oleh  kelembagaan  dan  dana  yang matang.  Transisi  energi  dapat  terwujud  jika penyediaan  tenaga  kerja  hijau  berkualitas  tinggi, pengembangan penelitian dan teknologi yang ramah lingkungan,  dan  pembentukan  dana  abadi membantu pertumbuhan ekonomi hijau.
Studi  ini  menyarankan  untuk  meningkatkan komitmen  politik  terhadap  penerbitan  dan pelaksanaan  regulasi  berdasarkan  diskusi  dan penemuan  masalah  dalam  tiga  variabel  tersebut. Aspek  kelembagaan,  penelitian  ini  menyarankan agar  lembaga  berkolaborasi  lebih  baik  dengan membentuk  Satgas  ekonomi  hijau  dalam  jangka pendek dan menetapkan lembaga penjuru permanen dalam jangka menengah dan panjang. Kelembagaan pemerintah  selanjutnya  diharapkan  dapat  menjalin hubungan  yang  baik  dengan  para  pemangku kepentingan setelah koordinasi yang kuat antar K/L pemerintah  pusat. Selain itu,  kebijakan fiskal  yang lebih baik diperlukan dalam hal pendanaan, seperti pemetaan  sektor  mana  yang  harus  diprioritaskan untuk  pendanaan  pusat  dan  daerah,  pengurangan subsidi untuk minyak dan  gas, pembentukan jaring pengaman sosial, dan pengarusutamaan pendanaan.
Omsar Rudyanto Nadeak 1* , Leonard Lisapaly 2 , Martua Manik 3 ,
Ridwan Usman 4

## Ucapan Terimakasih
Terimakasih      kami      ucapkan      kepada      seluruh jajaran  staf  ESDM  dan  BAPENNAS  yang  telah memberikan  kesempatan  dan  memberikan  data serta  informasi  terkait  penelitian  ini,  sehingga dapat  diselesaikan  dengan  baik.  Terima  kasih  juga kepada  seluruh  dosen  pengajar  dan  dosen pembimbing  Universitas  Kristen  Indonesia  yang telah  meluangkan  waktu  serta  memberikan  ilmu yang bermanfaat.

## Daftar Rujukan
[1]  M. Keliat et al. , Ekonomi hijau dalam Visi Indonesia 2045 . 2022.
[2]  L.  Dogaru,  “Green  Economy  and  Green  Growth— Opportunities  for  Sustainable  Development,” Proceedings , pp. 63–70, 2021, doi: 10.3390/proceedings2020063070.
[3]  Akbar  Bagaskara,  D.  Kurniawan,  H.  M.  Bintang,  R.  J. Suryadi,  and  Shahnaz,  “Indonesia  Solar  Energy  Outlook 2023,” in IESO , 2022, pp. 1–43, 2022..
[4]  I.  M.  Sotnyk,  O.  M.  Matsenko,  V.  S.  Popov,  and  A.  S. Martymianov, “Ensuring the Economic Competitiveness of Small Green  Energy Projects,” Mech. Econ. Regul. ,  vol. 1, no. 1, pp. 28–40, 2021.
[5]  IRENA, “Trading into a Bright Energy Future,” in Trading into  a  Bright  Energy  Future ,  2021,  pp.  1–44.  2021,  doi: 10.30875/b2e01618-en.
[6]  A. O. M. Maka and J. M. Alabid, “Solar energy technology and  its  roles  in  sustainable  development,” Clean  Energy , vol. 6, no. 3, pp. 476–483, 2022, doi: 10.1093/ce/zkac023.
[7]  P. C. Lumbanraja and P. L. Lumbanraja, “Analisis Variabel Ekonomi  hijau  (Green  Economy  Variable)  Terhadap Pendapatan  Indonesia  (Tahun  2011-2020)  dengan  Metode SEM-PLS,” Cendekia Niaga , vol. 7, no. 1, pp. 61–73, 2023, doi: 10.52391/jcn.v7i1.836.
[8]  T. Maidasari, L. Y. Prakoso,  and S. Murtiana,  “Renewable Energy  As  A  Green  Economy  Stimulus  In  Indonesia,” J. Energi  Baru  dan  Terbarukan ,  vol.  4,  no.  3,  pp.  183–191, 2023, doi: 10.14710/jebt.2023.18496.
[9]  D.  Putri,  O.  Hotimah,  D.  Ari,  and  M.  Alhadin,  “Potensi Indonesia dalam Upaya Transisi Ekonomi hijau di Kawasan Asia Tenggara,” Uniplan J. Urban Reg. Plan. , vol. 4, no. 2, pp. 87–94, 2023, doi: 10.26418/uniplan.v4i2.70958.
[10] ESDM, Handbook  of  Energy  and  Economic  Statistics  of Indonesia 2022 . 2023.
[11] IRENA, Indonesia Energy transition Outlook . 2020.
[12] P.  PLN,  “Rencana  Usaha  Penyediaan  Tenaga  Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2021-2030,”, pp. 1–915, 2022.
[13] ESDM,  “Miliki  Potensi  EBT  3.686  GW,  Sekjen  Rida: Modal  Utama  Jalankan  Transisi  Energi  Indonesia.” [Online]. Available: https://www.esdm.go.id/id/media- center/arsip-berita/miliki-potensi-ebt-3686-gw-sekjen-rida-
modal-utama-jalankan-transisi-energi-indonesia,  Accessed: Feb. 04, 2023.
[14] M.  F.  Aprizaldi  and  C.  D.  Saputro,  “Analisis  Risiko Kecelakaan Kerja Dalam Penggunaan Tower Crane dengan Metode Analitycal Hierarchy Process (AHP),” Inersia , vol.
18, no. 1, pp. 83–93, 2022,: https://doi.org/10.21831/inersia.v18i1
[15] I. Hermawan, Metodologi penelitian pendidikan kuanittatif, kualitatif  dan  mixed  methode. Kuningan:  Hidayatul  Quran Kuningan., 2019.
[16] S. A. Fitri, Amin, “Analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penurunan risiko kecelakaan kerja,” Jur. Tek. Sipil Univ. Mercu Buana , pp. 266–276, 2022.
[17] D.  Ayunita,  “Modul  Uji  Validitas  dan  Reliabilitas,”  in Statistika Terapan , no. October, pp. 1–14, 2018..
[18] I. Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS. , Edisi 8. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro., 2016.
[19] G.  Saputra  and  U.  Simanjuntak,  “Potensi  Teknis  Energi Surya  Indonesia  Lebih  Tinggi,  IESR  Dorong  Pemerintah Perbaharui  Data  Potensi  Energi  Terbarukan.”.  [Online]. Available:  https://iesr.or.id/2021/03/24,  Accessed:  Apr.  24, 2021
[20] N. Zuraya,  “Kementerian ESDM: Potensi PLTS Atap yang Dapat  Dikembangkan  32,5  GW.”  [Online].  Available: https://ekonomi.republika.co.id/berita/rd7lmo383/kementeri an-esdm-potensi-plts-atap-yang-dapat-dikembangkan-325- gw, Accessed: Jun. 05, 2022.
[21] Khamilia  dan  Nor,  “Faktor-Faktor  Dalam  Meningkatkan Pengungkapan Green Banking,” J. Ris. Akunt. , vol. 3, no. 2, pp. 58–66, 2019.
[22] L.  M.  Firmansyah,  “Pentingnya  Pembiayaan  Hijau  Untuk Proyek
EBT.” [Online].
Available:
https://green.katadata.co.id/infografik/6610db9d4780c/penti ngnya-pembiayaan-hijau-untuk-proyek- ebt&summary=Implementasi, Accessed: Apr. 16, 2024.
[23] Kementerian ESDM, “Strategi Pengembangan EBT Menuju Target 23%.” Accessed: Nov. 24, 2020. [Online]. Available: https://www.esdm.go.id/id/berita-unit/direktorat-jenderal- ebtke/strategi-pengembangan-ebt-menuju-target-23
[24] Syafrial,  “Desain Kelembagaan Multipihak  dalam Rencana Pertumbuhan Ekonomi hijau Literature Review,” J. Manaj. Terap. dan Keuang. , vol. 12, no. 04, pp. 948–958, 2023.
[25] Nadiroh,  L.  Setyowati,  and  U.  Hasanah, Kelembagaan Lingkungan. , 1st ed. Universitas Terbuka, 2020.
[26] M.  Syarif,  “Teori  dan  model  pengembangan  kelembagaan pendidikan  tinggi  islam  [Theory  and  model  of  institutional development  of  Islamic  higher  education],” Media  Akad. , vol. 28, no. 3, p. 333-362, 2013,
[27] F.  Ahmed,  S.  Kousar,  A.  Pervaiz,  and  A.  Shabbir,  “Do institutional  quality  and  financial  development  affect sustainable  economic  growth?  Evidence  from  South  Asian countries,” Borsa Istanbul Rev. , vol. 22, no. 1, pp. 189–196,
2022, doi: 10.1016/j.bir.2021.03.005.