## Peningkatan Pemahaman Guru-Guru SMK melalui Pelatihan Akuntansi Pemerintah Guna Menyiapkan SDM Instansi Pemerintah
Ratna Anggraini 1, Nuramalia Hasanah 2, Ahmad Fauzi 3. Tri Hesti Utaminingtyas 4. 1 Universitas Negeri Jakarta
2 Universitas Negeri Jakarta
3 Universitas Negeri Jakarta
4 Universitas Negeri Jakarta
Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Madani, 2 (2) 2018, 338 — 354

## JURNAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MADANI
http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jpm/index
* Corresponding Author. R.anggraini@unj.ac.id (Ratna Ang- graini)

## ARTICLE INFO

## ABSTRACT
Article history:
Received: 20 th October 2018 Accepted:  24 th November 2018 Published: 1 st December 2018
The  development  of  the  implementation  of  financial accountability in government institutions, demands an increase in the number of human resources as execu- tors  of  activities.  Vocational  secondary  schools  are government  institutions  that  produce  human  re- sources that are ready to use are required to help ful- fill these resources. Correspondingly, the government established  a  government  accounting  curriculum  in vocational  high  schools  in  2018.  However,  the  con- straints faced by  vocational  teachers  in  the account- ing field, many still do not understand policy changes in  government  accounting,  even  though  they  are  re- quired  to  be  able  to  teach  government  accounting subjects in the class.
Responding  to  this,  Jakarta  State  University  as  an educational  institution  is  obliged  to  carry  out  com- munity service to conduct training activities for voca- tional  teachers  in  East  Jakarta  in  an  effort  to  in- crease  the  capacity  to  prepare  government  institu- tions for the government.
Keywords: Vocational  Teachers,  Government  Ac- counting, Human Resources.
ISSN
2580-4332 (online) DOI:doi.org/10.21009/JPMM.002.2.11
How to cite: Anggraini, R., Hasanah, N., Fauzi, A., & Utaminingtyas, T. (2018, November 26). Pen- ingkatan Pemahaman Guru - Guru SMK Melalui Pelatihan Akuntansi Pemerintah Guna Menyiapkan SDM  Instansi  Pemerintah. Jurnal  Pemberdayaan  Masyarakat  Madani  (JPMM) , 2 (2),  338-354. https://doi.org/https://doi.org/10.21009/JPMM.002.2.11

## PENDAHULUAN Analisis situasi
Undang-Undang  Nomor  20  tentang sistem pendidikan nasional sebagai usaha sadar dan  terencana  untuk  mewujudkan  suasana belajar  dan  proses  pembelajaran  agar  peserta didik  secara  aktif  mengembangkan  potensi dirinya  untuk  memilikikekuatan  spiritual keagamaan,  pengendalian  diri,  kepribadian, kecerdasan,  akhlak  mulia,  serta  ketrampilan yang  diperlukan  dirinya,  masyarakat,  bangsa dan  negara.  Pendidikan  menengah  terdiri  atas pendidikan  menengah  umum  dan  pendidikan menengah  kejuruan.  Pendidikan  kejuruan ditujukan  untuk  membentuk  tenaga  trampil tingkat menengah. Sekolah Menengah Kejuruan  terdiri  dari  berbagai  macam  bidang keahlian. Penentuan jurusan atau program studi mengacu  pada  spektrum  keahlian  pendidikan menengah  kejuruan  yang  diatur  dengan Keputusan  Direktur  Jendral  Manajemen Pendidikan Dasar Menengah Nomor 251/KEP/
MN/2008 tentang Spektrum Keahlan
Pendidikan  Menengah  Kejuruan.  Menurut keputusan  tersebut  terdapat  6  Bidang  Studi Keahlian,  33  program  keahlian  dan  121 kompetensi keahlian.
Semua  bidang  keahlian  di  SMK memliki  tujuan  yang  secara  umum  mengacu pada  isi  undang-undang  sistem  pendidikan nasional  pasal  3  mengenai  tujuan  pendidikan nasional  dan  penjelasan  pasal  15  yang menyebutkan  bahwa  pendidikan  kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan  peserta  didik  terutama  untuk bekerja  pada  bidang  tertentu.Pendidikan
kejuruan  dibutuhkan  untuk  mendukung pertumbuhan  industri  di  daerah  tertentu. Strategi  umum  yang  digunakan  untuk menjamin  keberhasilan  dalam  implementasi program-program  pembinaan  SMK  dalam garis-garis  besar  pembinaan  SMK  salah satunya  adalah  penguatan  sistem  akreditasi program  pendidikan  dan  penguatan  sistem sertifikasi  kompetensi  lulusan,  Strategi  dan kebijakan  tersebut  merupakan  fokus  dari rencana  strategis  kemendiknas  2014  yaitu penerapan Kerangka Kerja Nasional Indonesia (KKNI) .
Sertifikasi kompetensi lulusan Sekolah Menengah  Kejuruan  disesuaikan  dengan kebutuhan  industri,  artinya  disiapkan  sebagai tenaga  kerja  bidang  indutri.  Kompetensi tenaga  kerja  terbentuk  dari  tiga  ranak (domain),  yaitu  ranah  pengetahuan  (kognitif), ranah  ketrampilan  (psikomotorik)  dan  ranah sikap  (afektif).  Tiga  ranah  itu  masing-masing berkaitan  dengan  kemampuan  daya  pikir, kemampuan  menggerakkan  anggota  badan dengan  metode  atau  teknik  tertentu,  dan kemampuan mengekspresikan kemauan badan dengan  metode  atau  teknik  tertentu,  dan kemampuan  mengekspresikan  kemauan  diri. Secara  ringkas,  kompetensi  dan  tersebut didefinisikan  sebagai  penguasaan  disiplin keilmuan  dan  pengetahuan  serta  ketrampilan menerapkan metode atau teknik tertentu yang didukung  sikap  perilaku  yang  tepat  guna mencapai dan/atau mewujudkan hasil tertentu dalam penyelenggaran tugas pekerjaan.
Sebagai  lembaga  pendidikan  maka
2580-4332 (online)
sekolah  menengah  kejuruan  harus  bekerja berdasarkan  SKKNI  (Standar  Kompetensi Kerja Nasional Indonesia). Standar Kompetensi Kerja  Nasional  Indonesia  yang  selanjutnya disingkat  SKKNI  adalah  rumusan  kemampuan kerja  yang  mencakup  aspek  pengetahuan, ketrampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang  relevan  dengan  pelaksanaan  tugas  dan syarat  jabatan  yang  ditetapkan  dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.  Pada  tahun  2015  mulai  diterapkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Undang -Undang tersebut mengatur mengenai pengelolaan  pemerintah  desa.  Desa  diberikan kewenangan  untuk  mengolah  sendiri  semua kebutuhan  yang  menyangkut  anggaran  dan pendapatan  belanja  desa  untuk  kepentingan pembangunan  dan  kesejahteraan  masyarakat desa.  Desa  akan  mendapatkan  kucuran  dana sebesar  kurang  lebih  satu  milyar  (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).
Menurut  data  Kementrian  Dalam Negeri  dalam  buku  induk  kode  dan  data wilayah administrasi pemerintahan per provinsi,  kabupaten/kota  dan  kecamatan seluruh  Indonesia  tahun  2013  terdapat  72.944 wilayah  administrasi  desa  dan  8.309  wilayah adminstrasi  kelurahan.  Sehingga  total  wilayah administrasi  setingkat  desa  dan  kelurahan sebanyak  81.253.  Jumlah  terbanyak,  berada  di Provinsi  Jawa  Tengah  sebanyak  8.577  unit desa/kelurahan,  sedangkan  paling  sedikit berada  di  Provinsi  DKI  Jakarta  sebanyak  267 unit  dan  semuanya  adalah  administrasi kelurahan.  Jika  seluruh  wilayah  administrasi desa  benar-benar  telah  dikucuri  dana  sebesar
satu  milyar,  maka  total  anggaran  yang  ada mencapai  hampir  80  triliun.  Beberapa kalangan  meragukan  dan  mengkhawatirkan pengelolaan  dana  yang  begitu  besar  tersebut, meskipun  dana  tersebut  berada  di  pemerintah kota dan kabupaten serta dilakukan pendampingan, termasuk penyusunan anggaran.  Mengingat  bahwa  sumber  daya manusia  yang  tersedia  di  tingkat  desa  yang menguasai pengelolaan anggaran dan pelaporannya amat sangat terbatas. Tak dapat dipungkiri  bahwa  rendahnya  kualitas  sumber daya manusia ini dapat dilihat dari persyaratan untuk  menjadi  seorang  kepala  desa  minimal lulusan  dari  Sekolah  Menengah  Pertama sesuai  dengan  pasal  33  huruf  d.  Barangkali lulusan  Sekolah  Menengah  Pertama  memiliki kemampuan dalam kepemimpinan akan tetapi secara administratif akan lemah.
Kepala  desa  mempunyai  tanggung jawab  yang  sangat  besar  dalam  rangka  tugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan  desa,  dan  pemberdayaan masyarakat  desa.  Dalam  pelaksanaan  tugas, kewenangan,  hak  dan  kewajiban  wajib  untuk menyampaikan laporan penyelenggaran pemerintahan  desa  setiap  akhir  tahun,  akhir masa  jabatan  kepada  bupati  atau  walikota selain itu juga memberikan laporan keterangan  penyelenggaran  pemerintahan secara  tertulis  Badan  Permusyawaratan  Desa dan  masyarakat  desa  setiap  akhir  tahun anggaran. Pengelolaan dana tersebut memerlukan pertanggungjawaban secara
2580-4332 (online)
administratif,  oleh  sebab  itu  setiap  desa hendaknya  memiliki  sumber  daya  manusia yang menguasai akuntansi setidaknya pembukuan  agar  pemakaian  dana  tersebut dapat dipertanggungjawabkan.
Bukan  hanya  kepala  desa  saja  yang mesti  menguasai  akuntansi  karena  kepala  desa merupakan  jabatan  politis  dan  ada  jangak waktu  jabatan  yang  diemban  sedangkan Undang-Undang tersebut akan berlaku panjang maka  diperlukan  sumber  daya  secara  mandiri yang  akan  terus  bekerja  mesti  berganti  kepala desa.  Jika  dari  sisi  data  akuntansi  tidak  valid maka  dikhawatirkan  akan  banyak  kepala  desa tersandung  masalah  dengan  tuduhan  korupsi akibat  ketidakmampuan  aplikasi  akuntansi dalam  pengelolaan  keuangan  desa.  Dana  yang akan  dikelola  pemerintah  desa  harus  dibuat anggaran  dan  pelaporannya  oleh  tenaga  kerja yang  kompeten  bidang  akuntansi,  terutama akuntansi  pemerintah.  Sekolah  Menengah Kejuruan  (SMK)  harus  mampu  merespon perubahan kebijakan pemerintah tersebut. Jelas ada  celah  yang  masih  bisa  dimanfaatkan  oleh SMK  khususnyakelompok  keahlian  bisnis  dan manajemen  untuk  menghasilkan  tenaga  kerja seperti  pada  Bidang  Akuntansi  pemerintahan, perlu  adanya  hubungan  timbal  balik  antara pihak-pihak  yang  berkepentingan  sebagai pengguna  tenaga  kerja,  dengan  pihak pendidikan  dan  latihan  formal  maupun  non formal  yang  menghasilkan  tenaga  kerja.  Kerja sama  tersebut  untuk  merumuskan  standar kualifikasi  tenaga  kerja  sehingga  bisa dihasilkan  tenaga  kerja  yang  diinginkan stakeholder yaitu  mampu  membuat  laporan
keuangan.  Sekolah  Menengah  Kejuruan (SMK)  khususnya  kelompok  keahlian  bisnis dan  manajemen  dapat  berperan  aktif  dalam menghasilkan tenaga operator akuntansi untuk memenuhi  kebutuhan  tenaga  administrasi pemerintahan  daerah  dan  desa.  Peran  aktif SMK  berupa  penambahan  penyampaian meteri  kompetensi  akuntans  pemerintah sehingga lulusan dapat terserap di pemerintah daerah dan desa.

## Perumusan masalah
a.  Apakah  guru  pengampu  mata  ajar memahami kompetensi umum dan kompetensi  inti  mata  pelajaran  akuntansi pemerintah?.
b.  Apakah  guru  pengampu  mata  ajar akuntansi  pemerintah  bisa  menghasilkan suatu  konsep  pemahaman  yang  memadai untuk diberikan kepada anak didiknya?
c.  Apakah  guru  mata  ajar  memilik  catatan yang  komprehensif  dapat  dijadikan evaluasi  untuk  memprediksi  proses pembelajarannya sehingga dapat dipahami oleh peserta didik dan menjadikan mereka sebagai  tenaga  administrasi  yang  siap terjun di lapangan ketika lulus nanti?

## Tujuan,  dan  manfaat  pengabdian  kepada masyarakat
a.  Meningkatkan  pemahaman  guru  SMK
dalam  memahami  kompetensi  Dasar  dan Kompetensi inti materi akuntansi pemerintah.
b.  Menyiapkan  bahan  ajar  yang  dapat dipahami  oleh  peserta  didik  dalam  hal
2580-4332 (online)
pengetahuan dan praktek.
c.  Meningkatkan  kemampuan  guru  dalam proses  pencatatan  dan  pelaporan  keuangan akuntansi pemerintah daerah dan desa.

## KAJIAN TEORITIK
Akuntansi  Pemerintahan  dapat  didefin- isikan  sebagai  suatu  aktivitas  pemberian  jasa untuk  menyediakan  informasi  keuangan pemerintah  berdasarkan  proses  pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, suatu transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas  informasi  keuangan.  Dengan  demikian secara umum pengertian tersebut tidak berbeda dengan  akuntansi,  perbedaannya  terletak  pada jenis  transaksi  yang  dicatat  dan  penggunanya. Jenis yang dicatat dalam akuntansi pemerintah adalah transaksi keuangan pemerintah.
Penggunanya  secara  umum  adalah  rakyat secara luas yang diwakili oleh lembaga legisla- tive,  pemerintah  dan  kreditor  seperti:  IMF, ADB dan yang lainnya.
Tujuan Pemerintah dan Karakteristik Akuntan- si Pemerintahan
Pemerintah  sebagai  salah  satu  bentuk organisasi sektor publik memilik tujuan umum
untuk menyejahterakan rakyat. Untuk mewujudkan  hal  tersebut  rakyat  membuat aturan  umum  yang  harus  dipenuhi  pemerintah berupa  konstitusi  atau  undang-undang  dasar dan  peraturan  perundang-undangan  lainnya. Oleh  karena  itu,  adanya  perbedaan  perlakuan akuntansi  pemerintahan  dengan  akuntansi bisnis dalam hal tujuan serta pengukuran kiner- janya.  Meskipun  tujuan  kedua  organisasi  ber- beda  tetapi  pada  hakikatnya  tujuan  akuntansi
pemerintahan dan akuntansi bisnis sama yaitu memberikan informasi keuangan atas transaksi keuangan yang dilakukan organisasi tersebut pada periode tertentu.
Berkenaan  dengan  itu,  akuntansi pemerintahan  dan  akuntansi  bisnis  secara khusus memiliki tujuan berikut:
1.  Akuntabilitas
Fungsi  akuntabilitas  lebih  luas  dari  sekedar ketaatan  kepada  peraturan  perundangan  yang berlaku, tetapi tetap memperhatikan penggunaan  sumber  daya  secara  bijaksana,
efisien, efektif dan ekonomis. 2.  Manajerial
Akuntansi pemerintah memungkinkan pemerintah untuk melaksanakan fungsi mana- jerial  dengan  melakukan  perencanaan  berupa penyusunan APBN dan strategi pembangunan lain.
3.  Pengawasan Akuntansi pemerintahan dibuat untuk memungkinkan  diadakannya  pengawasan pengurusan  keuangan  Negara  dengan  lebih mudah  oleh  aparat  pemeriksa  seperti  BPK- RI.
Karakteristik akuntansi pemerintahan Karakteristik akuntansi pemerintahan berbeda dengan akuntansi bisnis, perbedaannya seper- ti:
1.  Dalam  akuntansi  pemerintahan  tidak  ada laporan laba
2.  Pemerintah  membukukan  anggaran  ketika anggaran tersebut dibukukan
3.  Akuntansi pemerintahan
bias
2580-4332 (online)
menggunakan lebih dari satu jenis dana
4.  Akuntansi pemerintahan akan membukukan pengeluaran  modal  dalam  perkiraan  neraca dan hasil operasional.
5.  Akuntansi pemerintahan bersifat kaku kare- na sangat bergantung pada peraturan perun- dang-undangan.
6.  Di dalam akuntansi pemerintahan tidak ada perkiraan  modal  dan  laba  ditahan  di  dalam neraca.
Meskipun ada perbedaan, akuntansi pemerinta- han tetap memiliki kesamaan dengan akuntansi bisnis yaitu:
1.  Memberikan informasi atas posisi keuangan dan hasil operasi.
2.  Mengikuti  prinsip-prinsip  dan  standar akuntansi yang diterima umum.
3.  Bersama-sama  mengembangkan  prinsip- prinsip dan standar akuntansi.
4.  Menggunakan  system  bagan  perkiraan standar.
Ruang Lingkup Akuntansi Pemerintah Perkembangan  akuntansi  pemerintahan tidaklah secepat akuntansi bisnis. Penyebabnya adalah karakteristiknya tidak banyak mengala- mi  perubahan.  Dengan  adanya  tuntutan masyarakat menyebabkan akuntansi pemerinta- han  menjadi  penting.  Semakin  besarnya  dana yang  dikelola  oleh  pemerintah  semakin  besar pula  tuntutan  akuntabilitas  keungan  sebagai wujud  transparasi  keuangan  dalam  pemerinta- han.
Pemerintah  sebagai  salah  satu  bentuk organisasi sector public memilik tujuan umum untuk menyejahterakan rakyat. Untuk
mewujudkan  hal  tersebut  rakyat  membuat aturan umum yang harus dipenuhi pemerintah berupa  konstitusi  atau  undang-undang  dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya.
Oleh  karena  itu,  adanya  perbedaan perlakuan  akuntansi  pemerintahan  dengan akuntansi  bisnis  dalam  hal  tujuan  serta  pen- gukuran  kinerjanya.  Meskipun  tujuan  kedua organisasi  berbeda  tetapi  pada  hakikatnya tujuan  akuntansi  pemerintahan  dan  akuntansi bisnis sama yaitu memberikan informasi keu- angan atas transaksi keuangan yang dilakukan organisasi  tersebut  pada  periode  tertentu. Akuntansi  pemerintah  merupakan  proses pendokumentasian,pencatatan,  pengikhtisaran dan  pelaporan  transaksi-transaksi  keuangan pemerintah,  baik  ditingkat  pusat  maupun  di daerah.  Reformasi  keuangan  pemerintah dimulai  dengan  munculnya  undang-undang undang  keuangan  negara  yang  mewajibkan pemerintah untuk menyusun laporan keuangan. Pada awalnya,akuntansi pemerintah  baru  diimplementasikan  pada pemerintah  pusat  saja,  seiring  dengan kebutuhan akuntabilitas keuangan pemerintah, akuntansi pemerintah berkembang  ke  pemerintah  pusat  hingga pemerintah daerah hingga desa. UU No 6 tahun 2014 mengatur mengenai pengelolaan  pemerintah  Desa.  Berdasarkan undang-undang  tersebut,  desa  diberikan alokasi dana APBN dan memiliki kewenangan untuk  mengelola  kebutuhan  wilayahnya  yang menyangkut  pendapatan  dan  belanja  dalam rangka melaksanakan program-program
2580-4332 (online)
pembanguan Desa.
Menyikapi
pertanggungjawaban anggaran tersebut, dilakukan penetapan standar kualifikasi  tenaga  kerja  seperti  pada  bidang akuntansi  pemerintah,  perlu  adanya  hubungan timbal balik antara pihak-pihak yang berkepentingan sebagai pengguna tenaga kerja, dengan  pihak  pendidikan  dan  latihan  formal maupun non formal yang menghasilkan tenaga kerja.  Kerja  sama  tersebut  untuk  merumuskan standar  kualifikasi  tenaga  kerja  sehingga  bisa dihasilkan  tenaga  kerja  yang  diinginkan  oleh stkeholder  yaitu  mampu  membuat  laporan keuangan.  Sekolah  Menengah  Kejuruan (SMK),  khususnya  kelompok  keahlian  bisnis dan  manajemen  dapat  berperan  aktif  dalam menghasilkan  tenaga  operator  akuntansi  untuk memenuhi  kebutuhan  tenaga  administrasi pemerintah  daerah  dan  desa.  Peran  aktif  SMK berupa  penambahan  penyampaian  materi kompetensi  akuntansi  pemerintah,  sehingga lulusannya dapat terserap di pemerintah daerah dan desa.
Ciri Keuangan Pemerintah Daerah Laporan keuangan  pemerintah  daerah meru pakan keluaran ( output ) dari sistem akuntansi keuangan  pemrintah  daerah,  sedangkan  sistem akuntansi dikembangkan sesuai dengan kegiatan  pengelolaan  keuangan  berdasarkan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku. Lingkungan  operasional  organisasi  pemerintah daerah  berpengaruh  terhadap  karakteristik tujuan  akuntansi  dan  pelaporan  keuangan  pada pemerintah  daerah.  Ciri  keuangan  pemerintah daerah  yang  perlu  dpertimbangkan  dalam
menetapkan  tujuan  akuntansi  dan  pelaporan keuangan antara lain meliputi :
1. Sistem Penganggaran Pemerintah
Daerah
Anggaran  pemerintah  merupakan  dokumen formal hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif  tentang  belanja  yang  ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah dan pendapatan  yang  diharapkan  untuk  menutup kepeluan  belanja  tersebut  atau  pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus. Dengan demikian, fungsi anggaran di lingkungan pemerintah mempunyai pengaruh yang penting antara lain karena :
a.  Anggaran merupakan pernyataan kebijakan public.
b.  Anggaran  merupakan  target  fiscal  yang menggambarkan keseimbangan antara bel- anja, pendapatan, dan pembiayaan yang di- inginkan.
c.  Enggaran  menjadi  landasan  pengendalian yang memiliki konsekuensi hokum.
d.  Anggaran  memberi  landasan  penilaian kinerja pemerintah.
e. Hasil pelaksanaan anggaran dituangkan da- lam  laporan  keuangan  pemerintah  sebagai pernyataan pertanggungjawaban pemerintah kepada publik.. Atas pertimbangan ini maka sistem penganggaran  pada  pemerintah  daerah  akan sangat  berpengaruh  dalam  pengembangan sisten  akuntansi  keuangan  pemerintah  daerah dan  dalam  penyusunan  laporan  keuangan. Realisasi  atas  belanja,  pendapatan  dan
2580-4332 (online)
pembiayaan  yang telah dianggarkan dilaporkan dalam  Laporan  Realisasi  Anggaran  (LRA). Dalam  hal  anggaran  disusun  dan  dilaksanakan berdasarkan  basis  kas,  maka  Laporan  Realisasi Anggaran (LRA) disusun berdasarkan basis kas, sedangkan  bila  anggaran  disusun  berdasarkan basis  akrual,  maka  LRA  pun  disusun berdasarkan basis akrual.
2. Investasi  dalam  Aset  yang  Tidak Langsung Menghasilkan Pendapatan
Investasi  yang  ditanamkan  oleh  suatu organisasi selalu diharapkan dapat memberikan hasil  yang  sebanding  dengan  pengorbanan yang  telah  dikeluarkan.  Di  dalam  organisasi nirlaba  seperti  pemerintahan,  hal  ini  tidak dapat  dilakukan  mengingat  tujuan  dan  fungsi dari  pemerintahan  itu  sendiri.  Pemerintah daerah  adalah  organisas  yang  mempunyai tugas  dan  fungsi  memberi  layanan  kepada masyarakat  pada  setiap  kegiatan  operasional yang dilakukannya.
3. Penggunaan Akuntansi Dana
Akuntansi  dana  ( fund  accounting )  merupakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang lazim  diterapkan  di  lingkungan  pemerintah yang  memisahkan  kelompok  dana  menurut tujuannya, sehingga masng-masing merupakan entitas  akuntansi  yang  mampu  menunjukkan keseimbangan  antara  belanja  dan  pendapatan atau  transfer  yang  diterima.  Akuntansi  dana dapat  diterapkan  untuk  tujuan  pengendalian masing-masing kelompok dana selan kelompok  dana  umum  ( the  general  fund )
sehingga perlu dipertimbangkan dlaam pengembangan pelaporan
keuangan pemerintah.
4.
Penyusutan Aset Tetap
Penyusutan  adalah  alokasi  yang  sistematis atas  nilai  suatu  aset  tetap  yang  dapat disusutkan  ( depreciable  assets )  selama  masa manfaat  aset  yang  bersangkutan.  Pencatatan penyusutan ini merupakan salah satu penanda pemberlakuan  basis  akrual  dalam  standar akuntansi  pemerintah.  Aset  yang  digunakan pemerintah,  kecuali  beberapa  jenis  aset tertentu  seperti  tanah  mempunyai  masa manfaat  dan  kapasitas  yang  terbatas.  Seiring dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu  aset  dilakukan  penyesuaian  nilai. Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai  metode  yang  sistematis  sesuai dengan  masa  manfaat.  Metode  penyusutan yang  digunakan  harus  dapat  menggambarkan manfaat  ekonomi  atau  kemungkinan  jasa ( service  potential )  yang  akan  mengalir  ke pemerintah.
Pengguna  Laporan Keuangan dan Kebutuhan Informasi yang Diperlukan
Pengguna laporan
keuangan pemerintah  daerah  tidak  terbatas  pada masyarakat, wakil rakyat, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan  dalam  proses  donasi,  investasi  dan pinjaman,  tetapi  juga  pemerintah  itu  sendiri. Informasi  yang  disajikan  dalam  laporan keuangan  bertujuan  umum  untuk  memenuhi kebutuhan  informasi  dari  semua  kelompok pengguna.  Kebutuhan  informasi  tentang kegiatan  operasional  pemerintah  serta  posisi kekayaan  dan  kewajiban  dapat  dipenuhi dengan  lebih  baik  dan  memadai  apabila
2580-4332 (online)
didasarkan pada basis akrual, yakni berdasarkan  pengakuan  munculnya  hak  dan kewajiban,  bukan  berdasarkan  pada  arus  kas semata.
Entitas  Akuntansi  dan  Pelaporan  pada Pemerintah Daerah
Sesuai  dengan  definisi  dalam  PSAP  01 paragraf  8,  Entitas  Akuntansi  adalah  unit pemerintahan  pengguna  anggaran  pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan  akuntansi  dan  menyusun laporan  keuangan  untuk  digabungkan  pada entitas  pelaporan.  Dengan  demikian  entitas akuntansi  dapat  dikatakan  sebagai  unit  pada pemerintahan  yang  mengelola  anggaran, kekayaan dan kewajiban yang menyelenggarakan  akuntansi  dan  menyajikan laporan  keuangan  berdasarkan  akuntansi  yang diselenggarakannya. Berdasarkan definis di atas maka  entitas  akuntansi  pada  pemerintah  daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Terkait  dengan  Badan  Layanan  Umum  Daerah (BLUD),  pada  praktiknya  ada  yang  berstatus sebagai  SKPD  maupun  unit  di  bawah  SKPD, tergantung  pada  kebijakan  pemerintah  daerah yang bersangkutan.
Entitas pelaporan
adalah unit
pemerintahan  yang  terdiri  atas  satu  atau  lebih entitas  akuntansi  atau  entitas  pelaporan  yang menurut  ketentuan  peraturan  perundang- undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban  berupa  laporan  keuangan. Oleh  sebab  itu,  dalam  penetapan  entitas pelaporan,
perlu
dipertimbangkan syaratpengelolaan, pengendalian
dan
penguasaan  entitas  pelaporan  terhadap  aset, yurisdiksi,  tugas  dan  misi  tertentu,  dengan bentuk  pertanggungjawaban  dan  wewenang yang  terpisah  dari  entitas  pelaporan  lainnya. Dengan  pertimbangan  tersebut  maka  entitas pelaporan pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi/kabupaten/kota.
Sistem dan Pelakuan Akuntansi Untuk  menyusun  dan  menyajikan laporan keuanga pemerintah daerah diperlukan suatu sistem akuntansi yang dapat mengakomodasi  kebutuhan  informasi  atas pengelolaan keuangan daerah. Sistem akuntansi pemerintah sesuai dengan PP Nomor 71 tahun 2010  paal  1  angka  11  adalah  rangkaian sistematik  dari  prosedur,  penyelenggara, peralatan  dan  elemn  lain  untuk  mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan  pelaporan  keuangan  di  lingkungan organisasi pemerintah.
Dengan  kata  lain,  sistem  akuntansi merupakan  serangkaian  prosedur  mulai  dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran sampai dengan  pelaporan  keuangan  dalam  rangka pertanggungjawaban  pelaksanaan  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dapat dilakukan secara manual ataupun dengan menggunakan  aplikasi  komputer.  Untuk  dapat melakukan  penyusunan  sistem  akuntansi  yang emmadai  dan  sesuai  dengan  kebutuhan pemerintah  daerah  maka  beberapa  faktor penting  perlu  diperhatikan.  Faktor-faktor  yang
2580-4332 (online)
perlu  diperhatikan  dalam  menyusun  sistem akuntansi tersebut adalah sebagi berikut  :

## 1. Basis Akuntansi
Basis  akuntansi  merupakan  salah  satu  prinsip akuntansi  dan  pelaporan  keuangan  yang dimaksudkan  sebagai  ketentuan  yang  dipahami dan  ditaati  oleh  pembuat  standar  dalam menyusun standar, penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya,  serta  pengguna  laporan  keuangan dalam  memahami  laporan  keuangan  yang disajikan. Pengakuan  Unsur  Laporan  Keuangan Pengakuan  dalam  akuntansi  adalah  proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban, sebagaimana  akan  termuat  pada  laporan keuangan  entitas  pelaporan  yang  bersangkutan. Pengakuan  diwujudkan  dalam  pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang  terpengaruh  oleh  kejadian  atau  peristiwa terkait.
Faktor  ini  akan  terkait  erat  dengan penatausahaan  keuangan  termasuk  dokumen- dokumen  yang  akan  digunakan.  Misalnya, mengenai  pengakuan  pendapata-LO.  Dalam standar  akuntansi  pemerintah  pengakuan pendapatan-LO mempunyai karakteristik sebagai berikut :
a.  Pendapatan-LO  yang  diperoleh  berdasarkan peraturan  perundang-undangan  diakui  pada saat tibulnya hak untuk menagih pendapatan.
b.  Pendapatan-LO  yang  diperoleh  sebagai imbalan  atas  suatu  pelayanan  yang  telah
selesai  diberikan  berdasarkan  peraturan perundang-undangan,  diakui  pada  saat timbulnya hak untuk menagih imbalan;
c.  Pendapatan-LO  yang  diakui  pada  saat direalisasi  adalah  hak  yang  telah  diterima oleh  pemerintah  tanpa  terlebih  dahulu adanya penagihan; dan
d.  Dalam  hal  instansi  pemerintah  berbentuk Badan  Layanan  Umum  (BLU)  pendapatan diakui  dengan  mengcu  kepada  perundang- undangan yang mengatur mengenai BLU.
Atas  dasar  karakteristik  tersebut  diatas,  maka timbulnya hak untuk ditagih maupun hak yang telah  diterima  akan  terkait  dengan  terbitnya suatu dokumen di dalam proses penatausahaan keuangan.  Sebagai  contoh  transaksi  untuk  hak untuk  ditagih  yang  akan  diakui  misalnya  saat dokumen  Surat  Ketetapan  Pajak  (SKP)  terbit. Saat  dokumen  ini  terbit,  maka  hak  tagih  atas pendapatan  timbul  sehingga  atas  pendapatan tersebut harus segera dilakukan.
2. Pengukuran
Pengguna  laporan  keuangan  perlu  mengetahui dasar-dasar  pengukuran  yang  digunakan sebagai  landasan  dalam  penyajian  laporan keuangan.  Apabila  lebih  dari  satu  dasar pengukuran  digunakan  dalam  penyusunan laporan  keuangan,  maka  informasi  yang disajikan  harus  cukup  memadai  untuk mengindikasikan unsur laporan keuangan yang menggunakan dasar pengukuran tersebut. Oleh sebab  itu,  faktor  pengukuran  akan  menjadi faktor  penting  yang  harus  diperhatikan  dalam penyusunan suatu sistem akuntansi. Pengakuan dan pengukuran merupakan dua hal yang saling
2580-4332 (online)
terkait.  Kriteria  pengakuan  pada  umumnya didasarkan pada nila uang akibat peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya. Namun ada kalanya pengakuan didasarkan pada hasil  estimasi  yang  layak.  Apabila  pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin  dilakukan,  maka  pengakuan  transaksi demikian cukup diungkapkan pada Catatan Atas laporan keuangan.
3. Pengungkapan
Pernyataan  Nomor  01  Standar  Akuntansi Pemerintah  (PSAP  01)  paragraf  25  PP  Nomor 71 tahun 2010 mensyaratkan adanya pengungkapan  tertentu  pada  lembar  muka  (on the  face)  laporan  keuangan,  mensyarakan pengungkapan  pos-pos  lainnya  dalam  lebar muka laporan keuangan atau dalam Catatan atas laporan  keuangan,  dan  merekomendasikan format  ilustrasi  yang  dapat  diikut  oleh  suatu entitas  pelaporan  sesuai  dengan  situasi  masing- masing.
Sebagai  contoh  pengungkapan  pos  dalam laporan keuangan adalah pengungkapan pos-pos neraca.  Contoh  pengungkapan  ini  akan bervariasi untuk setiap pos, misalnya :
a.  Piutang  dirinci  menurut  jumlah  piutang
pajak,  retribusi,  penjualan,  pihak  terkait,
uang  muka  dan  jumlah  lainnya;  piutang transfer dirinci menurut sumbernya.
b.  Persediaan dirinci lebih lanjut sesuai dengan standar  yang  mengatur  akuntansi  untuk persediaan.
c.  Aset  tetap  diklasifikasikan  berdasarkan kelompok  sesuai  dengan  standar  yang mengatur tentang aset tetap.
d.  Utang  transfer  dianalisis  menurut  entitas
penerimanya.
e.  Dana  cadangan  diklasifikasikan  sesuai dengan peruntukannya.
f.  Pengungkapan  kepentingan  pemerintah dalam  perusahaan  negara/daerah  lainnya adalah  jumlah  penyertaan  yang  diberikan, tingkat pengendalian dan metode penilaian.
4. Periode Pelaporan
Laporan keuangan disajikan sekurang- kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu,  misalnya  sehubungan  dengan  adanya perubahan  tahun  anggaran,  tanggal  laporan suatu  entitas  berubah  dan  laporan  keuangan tahunan  disajikan  dengan  suatu  periode  yang lebih panjang atau lebih pendek dari satu tahun. Apabila  laporan  keuangan  disajikan  dengan suatu  periode  yang  lebih  panjang  atau  lebih pendek dari satu tahun, entitas pelaporan perlu mengungkapkan informasi berikut :
a.  Alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun,
b.  Fakta  bahwa  jumlah-jumlah  komparatif
untuk  laporan  tertentu  seperti  arus  kas  dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

## 5. Pencatatan
Pencatatan  merupakan  bagian  dari  proses akuntansi  yang  pengertiannya  adalah  suatu kegiatan  mencatat/merekam  pos-pos  laporan keuangan  yang  terpengaruh  oleh  suatu transaksi/kejadian  keuangan  setelah  adanya pengakuan  dan  pengukuran  atas  transaksi  dan kejadian keuangan tersebut.
2580-4332 (online)
Tujuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
1. Tujuan Umum Pelaporan Keuangan
Laporan  keuangan  untuk  tujuan  umum  juga mempunyai  peranan  prediktif  dan  prspektif, menyediakan  informasi  yang  berguna  untuk memprediksi  besarnya  sumber  daya  yang dibutuhkan  untuk  operasi  yang  berkelanjutan, serta  resiko  dan  ketidakpastian  yang  terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai :
a.   Indikasi  apakah  sumber  daya  yang  telah diperoleh  dan  digunakan  sesuai  dengan anggaran; dan
b.  Indikasi apakah sumber daya yang diperoleh dan  digunakan  sesuai  dengan  ketentuan, termasuk  batas  anggaran  yang  ditetapkan oleh DPR/DPRD.
2. Tujuan Khusus Pelaporan Keuangan
Perbedaan  laporan  yang  harus  dibuat  oleh pemerintah  daerah  menurut  PP  Nomor  24 tahun  2005  dan  PP  nomor  71  tahun  2010, laporan  keuangan  yang  perlu  tujuan  khusus dari  pelaporan  keuangan  sesuai  dengan  jenis laporannya dapat diuraikan sebagai berikut  :
a.  Menyediakan  informasi  tentang  sumber, alokasi  dan  penggunaan  sumber  daya keuangan yang disajikan LRA;
b.  Menyediakan informasi mengenai kecukupanpenerimaan periode berjalan
untuk  membiayai  seluruh  pengeluaran  yang disajikan dalam LRA dan LAK.
c.  Menyediakan  informasi  mengenai  jumlah sumber  daya  ekonomi  yang  digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil- hasil  yang  telah  dicapai  yang  disajikan dalam Neraca dan LRA.
d.  Menyediakan informasi mengenai bagaimana  entitas  pelaporan  mendanai seluruh  kegiatannya  dan  mencukupi kasnya  yang  disajikan  dalam  LRA  dan LAK.
e.  Menyediakan  informasi  mengenai  posisi keuangan  dan  kondisi  entitas  pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya,  baik  jangka  pendek maupun  jangka  panjang,  termasuk  yang berasal  dari  pungutan  pajak  dan  pinjaman yang disajikan dalam Neraca dan  Laporan Perubahan Ekuitas.
f.  Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan,  apakah  mengalami  kenaikan atau  penurunan,  sebagai  akibat  kegiatan yang  dilakukan  selama  periode  pelaporan yang disajikan dalam Neraca dan  Laporan Perubahan Ekuitas.
g.  Menyajikan  informasi  kenaikan  atau penurunan  saldo  anggaran  lebih  tahun pelaporan  dibandingkan  dengan  tahun sebelumnya  yang  disajkan  dalam  Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.
h.  Menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan  pemerintahan  dalam  satu periode  pelaporan  yang  disajikan  dalam Laporan Operasional.
i.  Menyediakan  penjelasan  naratif  atau rincian  dari  angka  yang  tertera  dalam laporan  keuangan  dan  informasi  tentang
2580-4332 (online)
kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas  pelaporan  dan  informasi  lain  yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan  di  dalam  Standar  Akuntansi Pemerintah  serta  ungkapan-ungkapan  yang diperlukan  untuk  menghasilkan  penyajian laporan  keuangan  secara  wajar  yang disajikan  dalam  Catatan  Atas  Laporan Keuangan.

## MATERI DAN METODE Kerangka Pemecahan Masalah
Berdasarkan permasalahan
yang
dihadapi  oleh  para  guru  tersebut,  maka kerangka pemecahan masalah yang ditawarkan adalah sebagai berikut:
a.  Pelatihan  pemahaman  dan  keterampilan
mengenai  gambaran  umum  akuntansi pemerintah terutama konsep dasar akuntansi  pemerintah  serta  dokumen- dokumen yang disiapkan, bertujuan: 1.  Kemampuan kelompok sasaran meningkat 85% dalam bidang pengetahuan  dan  keterampilan  dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah.
2.  Kelompok  sasaran  mampu  mem- bedakan  dan  menyiapkan  dokumen dalam  penyusunan  laporan    baik pemerintah daerah maupun desa
b.  Peningkatan  kemampuan  SDM  dalam  bi- dang  pencatatan  dan  pelaporan  akuntansi pemerintah daerah, dengan tujuan:
1.  Peningkatan  kemampuan  SDM  dalam bidang pencatatan akuntansi pemerintah daerah sebesar 80%.
2.  Peningkatan kemampuan SDM dalam bidang pelaporan keuangan pemerintah daerah sebesar 75%.
c.  Peningkatan  kemampuan  SDM  dalam bidang pencatatan dan pelaporan akuntansi desa, dengan tujuan:
1.  Kemampuan kelompok sasaran meningkat  dalam  bidang  pecatatan akuntansi desa sebesar 80%.
2.  Kemampuan kelompok sasaran meningkat dalam bidang pelaporan keuangan desa sebesar 75%.

## Realisasi Pemecahan Masalah
Realisasi pemecahan masalah melalui beberapa  pelaksanaan  kegiatan  sebagai berikut:
1. Hari  ke  –  1  (Gambaran  Umum Akuntansi Pemerintah) Materi: Gambaran Umum Akuntansi Pemerintah (menjelaskan onsep dasar akuntansi  pemerintah  dan  siklus  akuntansi pemerintah  serta  dokumen-dokumen  yang terkait).
Proses  Pembelajaran:  peserta  akan  diajari teknik dasar pengenalan
Akuntansi Pemerintah  dan  Anggaran  dengan  mem- berikan contoh kasus latihan.
2. Hari  ke  –  2  (Pencatatan  dan  Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa)
Materi:  Pengenalan  tentang  pencatatan  dan pelaporan keuangan pemerintah desa.
Proses  Pembelajaran:  peserta  sebelumnya  di jelaskan  terlebih  teori  dan  praktik  pencatatan dan pelaporan keuangan pemerintah desa.
2580-4332 (online)
3. Hari  ke  –  3  (Pencatatan  dan  Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah)
Materi:  Pengenalan  tentang  pencatatan  dan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
Proses  Pembelajaran:  peserta  sebelumnya  di jelaskan  terlebih  teori  dan  praktik  pencatatan dan pelaporan keuangan daerah

## Khalayak Sasaran
Khalayak  dan  sasaran  dari  ini  adalah guru SMK pengampu mata pelajaran akuntansi yang  ada  wilayah  Jakarta  Timur  dan  Bekasi, kurang  lebih  41  orang.  Peserta  kegiatan  ini didominasi  oleh  peserta  perempuan,  yang terdiri    lebih  dari  50%  peserta.  Mayoritas peserta berasal dari SMK swasta, karena SMK negeri  di  Jakarta  Timur  hanya  3  SMK  yang memiliki  prodi  bisnis  dan  produktif.  Sebagian besar  peserta  belum  memiliki  pemahaman tentang akuntansi pemerintah daerah dan desa, karena  pada  saat  perkuliahan  materi  yang diajarkan    sebagian  besar  mengenai  akuntansi pemerintah pusat.

## Metode
Metode  yang  digunakan  dalam kegiatan  program  pelatihan  ini  adalah  metode Ceramah  dan  Diskusi.  Metode  penjelasan  dari instruktur  berupa  teori  tentang  konsep pelaporan  keuangan  serta  memberikan  latihan dan  praktik  pembuatan  laporan  keuangan dengan meminta peserta mengisi sesuai dengan kondisi penerimaan dan pengeluaran kas peser- ta  pelatihan.  Pada  Metode  Penjelasan,  setiap instruktur menyampaikan materi terkait selama 4 jam kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya
jawab  selama  30  –  45  menit.  Setelah  makan siang  dilanjutkan  dengan  simulasi  pelatihan pembuatan  laporan  keuangan  pemerintah daerah dan desa.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan    PKM  ini  bermitra  dengan MGMP  Jakarta  Timur,  dilaksanakan    di SMKN  51  diruang  pertemuan  lantai  2  yang beralamat  di  Jalan  Bambu  Apus  Raya  no. 40,Rt.06/Rw.03,  Bambu  Apus  Cipayung, Kota  Jakarta  Timur,  DKI  Jakarta  13890. Peserta  kegiatan  ini  merupakan  anggota MGMP Jakarta Timur dan beberapa Guru dari Bekasi  yang  mengampu  mata  pelajaran akuntansi  pemerintahan,  yang  terdiri  kurang lebih  43  orang  Guru.  Pelaksanakan    PKM dilakukan  selama  tiga  hari,  yaitu  mulai    dari tanggal  8  Agustus  hingga  10  Agustus,2018. Waktu  pelaksanaan  kegiatan  dari  pukul  8.00 WIB- 15.00 WIB. Dengan izin Allah PKM ini dapat berjalan lancar dari hari pertama hingga penutupan.  Adapun  pelaksanaan  kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :
a. Kegiatan hari pertama
Kegiatan  hari  pertama  dimulai  dengan sambutan  oleh  Wakil    Kepala  Sekolah SMKN  51  sekaligus  membuka  acara,  dan Sambutan  dari  Perwakilan  MGMP  Jakarta timur.  Kegiatan  ini  diikuti  guru  akuntansi pemerintahan  se  Jaktim  dan  sebagian  dari Bekasi.  Pada  hari  pertama  dilakukan  pre  test mata pelajaran akuntansi pemerintahan. Nilai rata-rata hasil post tes adalah 54,8, kemudian dilanjutkan  dengan  materi  yang  disampaikan
2580-4332 (online)
oleh  Ibu  Ratna  Anggraini  SE,  Msi,  Ak,  CA mengenai  pengantar  akuntansi  pemerintahan. Pada  siang  hari  setelah  istirahat,  materi dilanjutkan  oleh  Bapak  Ahmad  Fauzi, SPd.MAk, tentang siklus akuntansi dan praktik jurnal akuntansi pemerintahan.
b. Kegiatan Hari Kedua
Kegiatan  hari  kedua  langsung  dimulai  dengan materi  akuntansi  desa,  yang  disampaikan  oleh Ibu Tri Hesti U, SE, MSA. Pada siang harinya lakukan  praktik  akuntansi  desa,  berupa penyelesaian  kasus-kasus  pembukuan  di transaksi  desa.  Pada  hari  kedua  ini,  tim  dari Lemlit  UNJ  melakukan  evaluasi  kelapangan mengenai pelaksanaan kegiatan PKM.
c. Kegiatan Hari Ketiga
Pada  hari  ketiga,  diawali  dengan  materi Akuntansi  Pemerintah  Daerah  oleh  Ibu  Nura- malia  Hasanah,  kemuadian  pada  siang  hari setelah  istirahat  diadakan  praktik  membahas transaksi  akuntansi  pemerintah  daerah.  Di akhir  sesi  diadakan  post  test  dan  evaluasi kegiatan.  Dari  hasil post  test dapat  diketahui terjadi peningkatan nilai rata-rata peserta men- jadi 60,8.
Dari  kegiatan  ini  dapat  diketahui  ada peningkatan  kemampuan  peserta  untuk  me- mahami  akuntansi  pemerintah  hal  ini  dapat dilihat dari perbandingan hasil pre test dan post test,  yang  menunjukkan  ada  peningkatan sekitar  10%.  Hasil  ini  memang  belum  begitu memuaskan,  hal  ini  disebabkan  karena  materi yang  diajarkan  cukup  banyak,  dan    sebagian besar  peserta  belum  pernah  mendapatkan materi tersebut karena merupakan materi yang baru.
Dari hasil evaluasi pelatihan ini dapat dketahui  bahwa  sekitar  89,75%  peserta menjawab    materi  yang  disampaikan  sudah sesuai  dengan  kebutuhan,  84,66%  peserta merasa terdapat kesesuaian bahan ajar, 100% peserta  merasa  bahan  tayang  yang  diberikan sangat  bermanfaat,  meskipun  untuk  bahan latihan  kepuasan  peserta  masih  kurang,  yaitu sekitar  70%,  hal  ini  karena  kendala  waktu latihan  yang  terbatas.Untuk  sarana  dan prasarana  pelatihan  100%  peserta  menjawab sarana  pelatihan  sudah  sesuai  dan  97% peserta  menjawab  prasarana  pelatihan  sudah sesuai.

## KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
a.  Terdapat  peningkatan  pemahaman  guru
SMK  mata  pelajaran  akuntansi  terkait kompetensi  dasar  dan  kompetensi  inti materi akuntansi pemerintah.
b.  Para  guru  pengampu  mata  pelajaran akuntansi  pemerintah  dapat  menyiapkan bahan  ajar  yang  dapat  dipahami  oleh peserta  didik  dalam  hal  pengetahuan  dan praktek.
c.  Terdapat  peningkatan  kemampuan  guru dalam  proses  pencatatan  dan  pelaporan keuangan akuntansi pemerintah daerah dan desa.

## Saran
Beberapa saran dari kegiatan ini antara lain: 1.  Diadakan  pelatihan  tindak  lanjut  untuk  ke depannya,  agar  materi  dapat  tercakup  se- luruhnya,  khususnya  yang  berhubungan
2580-4332 (online)
dengan  aplikasi  sistem  melalui  perangkat lunak.
2.  Memperbanyak  menggunakan  metode  studi kasus,  agar  peserta  dapat  lebih  paham terkait materi yang disampaikan.
3. Untuk  diklat  selanjutnya  tentang  workshop sistem aplikasi keuangan desa.

## DAFTAR PUSTAKA
Arif,  Bahtiar.  dkk.  (2002). Akuntansi Pemerintahan .  Jakarta  :  Salemba
Empat.
Baldric  dan  Bonni  Siregar.  (1996). Akuntansi Pemerintahan dengan Sistem Dana, Edisi
2. STIE YKPN: Yogyakarta.
Baswir, Revrisond. (1992). Akuntansi
Pemerintahan  Indonesia .  Yogyakarta  :
BPFE Yogyakarta.
Hessel  Nogi  D.Tangkilisan.  (2005). Mana- jemen Publik .. Jakarta : Grasindo.
Hasanah  Nuramalia  dkk.  (2016). Akuntansi Pemerintah . Jakarta : In Media.
Ikatan  Akuntansi  Indonesia.  (2005). Standar Akuntansi  Pemerintahan .  Jakarta:  Komite Standar Akuntansi  Pemerintahan.
Nordiawan,  Deddi,  Iswahyudi  S.P.,  Maulidah R.  (2007). Akuntansi  Pemerintah. Jakar- ta: Salemba Empat,.
Akuntansi Pemerintah Daerah, Buku 1 .
Rusmana  Oman  dkk,  (2017). Akuntansi Pemerintah  Daerah .  Jakarta  :  Salemba Empat.
Rencana  Strategis  Kementrian  Pendidikan dan  Kebudayaan  2010  –  2014  Garis- Garis  besar  program  pembinaan  SMK 2014.
Permendagri  Nomor  64  Tahun  2013  tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah  Berbasis  Akrual  Pada Pemerintah Daerah.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  71,  2010  ten- tang Standar Akuntansi Pemerintah.
PP No 60 Tahun 2014 Tentang Realisasi pela poran dana desa.
Permendagri    No  113  Tahun  2014  Tentang
Laporan Keuangan Desa. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 70  tahun  2013  tentang  kerangka  dasar dan struktur kurikulum Sekolah Menengah dan Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan.
UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pen didikan Nasional.
2580-4332 (online)
Undang-  Undang  No  6  tahun  2014    Tentang Desa.

## UU No 17 tahun 2003 mengenai Keuangan Ne
gara.

## UU No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara.