INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 1036-1047 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Membangun Landasan Strategis untuk Masa Depan Ekonomi Syariah:

## Tinjauan Prospektif terhadap Evolusi Kebijakan Ekonomi Syariah di Bawah Kepemimpinan yang Baru
Adrie Oktavio 1 , Dwi Anna Kristanti 2 ✉ , Thomas Stefanus Kaihatu 3
(1,3) Universitas Ciputra Surabaya, (2) Universitas Merdeka Surabaya
Email: dwiannakristanti@unmerbaya.ac.id 2 ✉

## Abstrak
Masa depan ekonomi syariah di bawah pemerintahan baru memiliki implikasi yang signifikan terhadap arah pembangunan suatu negara. Transisi kekuasaan politik membawa perubahan dalam kebijakan dan strategi  pembangunan,  memperlihatkan  pentingnya  perhatian  terhadap  ekonomi  syariah.  Dalam konteks ini, pemimpin baru memiliki potensi untuk  membentuk  ulang industri keuangan, khususnya ekonomi  syariah,  yang  mencerminkan  prioritas,  nilai,  dan  visi  kepemimpinan  mereka.  Artikel  ini menganalisis dinamika perubahan politik dan transformasi kebijakan yang memengaruhi masa depan ekonomi  syariah,  menggarisbawahi  pentingnya  adaptasi  terhadap  perubahan  politik  dan  kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di masa mendatang.
Kata Kunci: Ekonomi Syariah, Kebijakan Politik, Pemimpin Baru

## Abstract
The  future  of  the  Islamic  economy  under  the  new  government  has  significant  implications  for  the direction  of  a  country's  development.  The  transition  of  political  power  brought  about  changes  in development policies and strategies, demonstrating the importance of attention to the Islamic economy. In this context, new leaders have the potential to reshape the financial industry, particularly the Islamic economy, reflecting their priorities, values, and vision of leadership. This article analyzes the dynamics of political changes and policy transformations affecting the future of the Islamic economy, underscoring the  importance  of  adaptation  to  political  and  policy  changes  to  promote  inclusive  and  sustainable economic growth in the future.
Keywords: Islamic Economy, Political Policy, New Leader

## PENDAHULUAN
Pada  debat  Cawapres  akhir  tahun  kemarin,  muncul  dipermukaan  pada  materi perdebatan  dari  salah satu  Cawapres  terkait singkatan SGIE, merujuk pada State of The Global  Islamic  Economy.  SGIE  merupakan  laporan  tahunan  yang  mengevaluasi perkembangan industri halal di tingkat global, termasuk peringkat Indonesia dalam konteks ini. Laporan SGIE terbaru yang dikeluarkan oleh DinarStandard di Dubai pada 26 Desember 2023 menunjukkan peningkatan peringkat Indonesia dalam The Global Islamic Economy, dengan  negara  ini  mencapai  posisi  tiga  besar  di  antara  negara-negara  yang  diukur. Meskipun demikian, meski berhasil mempertahankan posisi kedua dalam sektor makanan halal  dan  meraih  peringkat  ketiga  dalam  indikator  modest  fashion,  Indonesia  masih menghadapi  beberapa  tantangan  dalam  sektor  industri  halal,  khususnya  dalam pengembangan keuangan syariah yang masih memiliki bobot rendah dalam peringkat SGIE. Pertanyaan yang hadir bagaimana masadepan ekonomi syariah ditangan pemimpin baru kelak?
Dalam konteks ekonomi syariah, tujuan utamanya adalah mengubah paradigma dari homo economicus menjadi homo ethicus. Hal ini menandakan bahwa ekonomi syariah tidak hanya berkutat pada pencapaian keuntungan pribadi semata, tetapi juga bertujuan untuk kesejahteraan umat secara keseluruhan. Implementasi konsep maslahah dalam konsumsi dan  produksi  menjadi  krusial  dalam  mencapai  tujuan  ini.  Konsep  ini  bertujuan  untuk mencegah  akumulasi  modal  pada  individu  tertentu,  sehingga  mendorong  terciptanya kesejahteraan bersama sesuai dengan proporsi ekonomi yang diperoleh.
Prinsip-prinsip  ekonomi  Islam,  seperti  larangan  terhadap  maytsir  (judi),  gharar (ketidakpastian),  jual beli mulasamah  dan munabadzah (transaksi yang tidak jelas), serta riba/bunga, mendefinisikan landasan ekonomi syariah yang adil dan berkelanjutan. Fiqih muamalah  memberikan  pedoman  yang  jelas  tentang  transaksi  ekonomi  yang diperbolehkan  dan  yang  dilarang,  dengan  menekankan  pada  transparansi,  kejujuran, keadilan, dan kesejahteraan bersama.
Dalam konteks Indonesia,  perkembangan ekonomi syariah menunjukkan tren yang menggembirakan,  didukung  oleh  keterlibatan  pemerintah  yang  jelas  melalui  lembaga seperti  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK),  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI),  dan  organisasi- organisasi lainnya. Langkah nyata seperti pembentukan Bank Syariah Indonesia (BSI) dari gabungan  bank-bank  syariah  utama  di  negara  ini  memberikan  momentum  baru  dalam perekonomian syariah.
Selain  perbankan  syariah,  sektor  usaha  syariah  juga  berkembang  pesat,  mencakup produk halal, wisata halal, kuliner halal, asuransi syariah, akuntansi syariah, dan lainnya. Hal ini mencerminkan percepatan dalam pengembangan ekonomi syariah secara keseluruhan.
Data dari lembaga ekonomi syariah global menunjukkan bahwa Indonesia mengalami kenaikan dalam peringkat ekonomi syariah. Hal ini menandakan bahwa upaya penguatan infrastruktur  keuangan  syariah  oleh  pemerintah  memberikan  dampak  positif  terhadap perkembangan ekonomi syariah. Peradapan ini tidak bisa menghindar dari perubahan dan pembaruan (renewal), kini Revolusi Industri 4.0 membawa kita pada kemajuan seluruh lini kehidupan.  Hal  ini  memang  kenyataan  yang  harus  dihadapi  karena  memang  dari  satu revolusi industri satu ke revolusi industri berikutnya menghasilkan lompatan atau temuan baru. Jika pada revolusi industri 1.0, mesin uap yang ditemukan oleh James Watt menjadi puncak pencapaiannya ketika abad ke-18 di benua biru). Episode berikutnya revolusi industri 2.0  oleh  Russel  (2014)  dicirikan  mulai  terjadi  produksi  massal  pada  barang-barang kebutuhan  hidup(Russel,  2014).  Berlanjut  pada  revolusi  berikutnya,  beberapa  peralatan ditemukan dengan sistem otomatisasi menjadi gerbang revolusi industri 3.0. Roda revolusi semakin  cepat  melaju  peralatan  elektronik  dan  dominasi  komputer  kian  meninggalkan sistem  lama  dan  digitalisasi  adalah  babak  awal  dalam  revolusi  industri  4.0  ini.    Sedikit melacak kebelakang istilah Revolusi industri 4.0 diperkenalkan oleh Klaus Schwab sekitar empat tahun berselang atau tahun 2017. Schwab (2017) menguraikan cukup detail mengenai revolusi  industri  4.0  ini,  secara  garis  besar  yang  dia  uraikan  berbagai  pencapaian  dari revolusi industri  sebelumnya  disempurnakan pada revolusi ini, yakni tidak diperlukannya manusia sebagai tenaga penggerak. Dan internet adalah sistem yang tidak bisa ditawar , virtual  menjadikan  seluruh  kebutuhan  manusia  menjadi  lebih  cepat  dan  efisien.  Salah satunya adalah kebutuhan terhadap aspek keuangan, maka perubahan besar dan mendasar terjadi pada industri keuangan (Klaus Schwab, 2016).
Dan jika semesta pembicaraan mengenai perbankan yang berlandaskan moral ajaran Ke-Islaman, maka pada pertengahan tahun 1940 dan tahun 1960-an dapat menjadi tonggak berdirinya  lembaga  keuangan  dengan  prinsip-prinsip  syariah  mulai  hadir.  Pada pertengahan  tahun  1940  tersebut  di  negeri  jiran  Malaysia  memulai  memperkenalkan perbankan bebas riba (bunga) namun dengan sekala kecil, sayangnya keberadaan lembaga tersebut tidak berlangsung lama. Baru dua puluh tahun kemudian atau sekitar tahun 1960 tradisi  lembaga  keuangan  berprinsip  Islam  berdiri.  Lembaga  keuangan  syariah  tersebut bernama Muslim Pilgrims Saving Corporation, didirikan tepatnya tahun 1963. Tujuan utama lembaga ini adalah menghimpun dan menyimpan dana masyarakat yang diperuntukkan sebagai biaya menunaikan haji. Lembaga tersebut membantu umat yang ingin menjalankan
rukun Islam yang ke lima tersebut. Karena tentu setiap umat Islam mempunyai keinginan minimal satu kali seumur hidup untuk mengunjungi kota suci Mekkah dan Madinah Di Arab Saudi(Perry & Ph, 2011).
Ditahun yang sama, lembaga keuangan Islam modern lainnya didirikan. Pendirinya Ahmad El   Najjar membuka tabungan dengan prinsip Islami pada tahun 1963 di negara Mesir. Ketika pertama kali berdiri prinsip-prinsip syariah tidak berani dicantumkan secara tersurat, sebab saat itu kebijakan pemerintah Mesir cukup keras terhadap segala bentuk organisasi  yang  menyematkan  atas  nama  prinsip-prinsip  Islam  secara  terbuka,  sebab gerakan fundamentalis dikuatirkan dapat tumbuh subur. Meski akhirnya kebijakan tersebut berangsur-angsur melunak. Dan mulai terbuka lembaga keuangan dengan sistim syariah, dan lembaga keuangan milik Ahmad El Najar secara terbuka dalam bentuk bank komersial bebas  bunga  dengan  nama  Nasir  Social  Bank.  Selanjutnya  pada  awal  tahun  1970-an tepatnya tahun 1973 berdiri Philipina Amanah Bank (PAB) meski prinsip operasional syariah diterapkan namun hal tersebut tidak mereka cantumkan dalam akte pendiriannya. Tentu berbagai hal mengenai bisnis yang bertumpu pada agama terutama Islam di bukan negara mayoritas Muslim menjadi salah satu pertimbangan. Dan akhirnya sepanjang tahun 1970- an, sejumlah bank Islam didirikan, kebanyakan di wilayah Timur Tengah. Seperti tahun 1975 diluncurkan Dubai Islamic Bank , menyusul dua tahun berikutya atau tahu 1977 dibentuk Faisal Islamic Bank of Sudan juga di tahun yang sama 1977 di Mesir dirancang juga Faisal Islamic Bank  of Egypt (1977) dan  persis dua tahun  berselang atau tahun  1979 terbentuk Bahrain  Islamic  Bank.  Dan  berdirinya  lembaga  keuangan  dengan  prinsip  syariah menemukan  momentum  dengan  berdirinya  lembaga  keuangan  antar  negara.  Ketika diadakan konfrensi tingkat menteri keuangan anggota OKI di kota Jeddah pada tahun 1974 Islamic Development Bank (IDB) didirikan (Warde, 2010).
Islamic  Development  Bank  (IDB)  adalah  Bank  Pembangunan  Multilateral,  didirikan untuk  mendorong  pembangunan  ekonomi  dan  kemajuan  sosial  bagi  57  anggotanya. Setelah  disepakati  terbentuk  IDB  baru  satu  tahun  kemudian  tepatnya  bulan  Juli  1975 pelantikan seluruh anggota Dewan Gubernur Islamic Development Bank. Dan operasional Bank secara penuh  tepat  tanggal 15 Syawal 1395H bertepatan  dengan 20 Oktober 1975 (Alharbi, 2015).
Selain memberi akses keuangan syariah terhadap negara-negara anggota OKI tujuan IDB adalah untuk mendorong perkembangan ekonomi dan kemajuan sosial negara-negara anggota dan komunitas Muslim. Dan  berdasarkan data terakhir tujuan tersebut semakin mewujud (Daradkah et al., 2020). Sebab besarnya dana yang digelontorkan oleh Islamic Development Bank dari waktu ke waktu semakin besar dan cakupan proyek kemanusian
yang dibantu kian beragam. Bahkan pada awal 2021 ada kesepakatan antara United Nation dengan  Islamic  Development  Bank  karena  program  berkelanjutan  dari  UN  yang  dikenal dengan Suistanable Development Goals (SDGs) dimana bertujuan meningkatkan taraf hidup kaum papa yang terjebak, kemiskinan dan kelaparan dianggap harmoni dengan langkah- langkah Islamic Development Bank(Istifadhoh & Mufidhoh, 2021).
Gambar 1. Pendanaan Islamic Develompent Bank dari 2010-2019 (dalam USD Milyar)

## Sumber: Development Effectiveness Report, 2019
Gambaran peran dari Islamic development Bank dari tahun ke tahun terus merangkak naik, dapat kita ketahui dari tabel tersebut diatas. Bantuan multilateral untuk kemanusian selama kurun satu dasa warsa kian besar perannya. Jika pada tahun 2010 mengelontorkan USD 2.078 milyar, 5 tahun berikutnya ada kenaikan mencapai 15% menjadi USD 2342 milyar. Angka inipun terus merayap naik. Kenaikan cukup signifikan pada tahun 2017, 2018 dan 2019 berturut-turut. Masing masing USD 2.500 milyar, USD 2.614 milyar dan USD 2.981 milyar (State of the Global Islamic Economy Report, 2019).

## METODE PENELITIAN
Analisa  pada  penelitian  kali  ini  mengunakan  metode  kualitatif  dengan  memakai pendekatan deskriptif. Mengunakan metode tersebut karena obyek yang diteliti tidak dapat mengunakan angka atau ukuran sebagai satuan. Dengan metode kualitatif deskriptif maka uraian  atau  penjelasan  dipaparkan  guna  memberi  gambaran  yang  utuh  pada  obyek
penelitian. Sehingga pada akhirnya fenomena yang dialami oleh obyek penelitian secara holistic dapat dideskripsikan dalam bentuk kata-ka serta bahasa.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sistem ekonomi telah berhasil melalaui tahapan-tahapan hingga mendapat tempat terhormat  dalam  sistem  ekonomi.  Namun  tentu  proses  yang  panjang  dan  berliku  telah dilewati sistem yang melekatkan ajaran yang bersumber dari ajaran Islam tersebut menjadi landasan. Salah satu yang dianggap bapak perekonomian Islam memberikan periodesasi dari awal hingga sistem ekonomi Islam tersebut diterima bahkan mampu menyalip sistem ekonomi konvensional yang ternyata  beberapa  literatur memberi kesimpulan tidak lebih baik dari sistem ekonomi Islam tersebut.
Berikut  yang  disampaikan  Khursd  Ahmad  dalam  Nur  Kholis  (2017)  disajikan  dalam bentuk tabel (Nur kholis, 2017). Tahapan-tahapan tersebut dirangkum sebagai berikut.
Tabel 1. Tahapan Sistem Ekonomi Islam Menjadi Instrumen Pembiayaan Global
Tahapan Tahun Pencapaian Era Pertama 1930-1960 pada tahap ini pemahaman ulama terhadap ilmu ekonomi yang didapat  dari  jalur  pendidikan  formal  masih  sangat  langka. Namun  kepekaan  mereka  terhadap  persoalan  dan permasalahan  yang  dihadapi  umat  sangat  paham.  Sehingga persoalan  bunga  perbankan  pun,  mereka  bahas.  Hingga merujuk  pada  satu  kesimpulan  saat  itu  bahwa  bunga  bank termasuk  riba,  dan  segala  jalinan  urusan  dengan  pihak perbankan konvesional  harus dihindari. Era Kedua 1960-1970 pemikiran-pemikiran  mengenai  konsep-konsep  sistem moneter  Islam  mulai  diwacanakan.  Gagasan  pemikiran  ini dinisbahkan dari para ekonom Muslim yang telah dididik secara formal  pada  perguruan  tinggi  di  Amerika  dan  Eropa.  Kajian mengenai riba dilanjutkan dalam diskusi-diskusi bahkan hingga pertemuan  dalam  skala  besar  seperti  seminar  dan  konfrensi keuangan Islam pun mereka adakan. Tukar gagasan dilakukan tidak hanya dengan saudara sesama Muslim, namun pemikiran dari  para  pakar  ekonomi  non-muslimpun  turut  di  dengar. Hingga  alternatif  dari  pelarangan  terhadap  riba  atau  bunga perbankan mereka kemukakan.
Era Ketiga 1970-1980
Etape Ketiga, pada tahapan ini menjadi perwujudan dari etape sebelumnya. Kolaborasi antara ulama, banker, pengusaha serta dermawan Muslimpun terjadi. Hingga berdirinya berbagai bank non-riba, baik pada sektor swasta maupun sektor pemerintah. Tahapan  yang  terjadi  di  era  tahun  1970-an  ini  juga  menjadi tonggak  berdirinya  bank  Islam  yang  pertama  yakni  Islamic Development  Bank  (IDB)    ,  tepatnya  pada  Konfrensi  Menteri Keuangan  Negara  Islam  yang  Kedua,  yang  diadakan  di  kota Jeddah pada tahun 1974. Era Keempat 1990 - sekarang pada  tahapan  ini  pelaksanaan  dari  teori  serta  praktek  dari sistem ekonomi Islam telah dilaksanakan dengan menyeluruh. Sehingga  indikator  ekonomi  umat  menjadi  cermin  dari lembaga keuangan dan perbankan yang berlandaskan hukum syariah
Tampak  disini  jejak-jejak  sistem  ekonomi  Islam  berangkat  dari  niat  para  ekonom Muslim untuk menjadikan tatanan kehidupan khususnya pada industri keuangan dengan aturan yang sesuai dengan ajaran Islam. Dimana moral, keadilan serta transparansi menjadi pondasi. Hal  ini yang menjadi  pembeda dari sistem konvensional, memang keuntungan adalah hal yang dicari dalam sebuah usaha. Namun tentu saja profit atau laba yang diraih tidak  dengan  segala  cara(Inayati,  2015).  Maka  hal-hal  kebaikan  dalam  transaksi  tersebut yang  diatur  ketat,  rinci  serta  gamblang  dengan  hukum  Islam  demi  manfaat  bersama, menjadikan sistem syaria bisa diterima.

## Gelombang Tehnologi Pada Industri Keuangan
Kemajuan  tehnologi  serta  informasi  pada  kehidupan  memang  bak  gelombang, menyapu  siapa  saja  yang  tidak  bisa  berselancar  dengannya.  Salah  satu  yang  cukup fenomenal menjadi perbincangan global adalah peran tehnologi pada bidang keuangan dengan ditemukannya finansial tehnologi atau fintech. Sebagai ilustrasi bagaimana fintech yang  merupakan  perkawinan  bidang  keuangan,    tehnologi  dan  informasi  membuat perubahan besar. Melalui fintech revolusi terjadi pada industri keuangan tentu saja termasuk perbankan didalammnya.
Hal-hal mendasar yang pada waktu sebelumnya adalah syarat utama dalam sebuah transaksi keuangan dapat dikikis bahkan dihilangkan oleh tehnologi. Jika sekitar 50 tahun yang lalu dimana nasabah yang membutuhkan Layanan perbankan belum banyak, namun
ada aturan mendasar setiap transaksi  keuangan wajib  dilakukan adalah  pada kantor  kas bank tersebut. Klausal traksaksi dianggap sah bila dilakukan pada kantor cabang atau kantor pusat pun jadi aturan yang tertulis, artinya fisik sebuah kantor dari representatif perbankan adalah  mutlak.  Namun  yang  terjadi  pada  saat  ini,  tahun  2021  beberapa  bank  besar  di Indonesia mengumumkan menutup kantor-kantor kas dan kantor cabang pembantu. Bank Negara Indonesia 1946 (Persero) Tbk atau BNI 46 pada tahun 2021 berencana menutup 96 kantor  cabangnya  diseluruh  Indonesia.  Hal  ini  disebabkan  hampir  80%  transaksi  telah dilakukan dengan mobile banking(Ulya, 2021).
Bank CIMB Niaga pun tidak berbeda, menutup beberapa kantor cabangnya. Menurut data OJK setidaknya per April 2021 ada sebanyak 1.232 kantor cabang yang ditutup(OJK, 2021). Tentu langkah ini bukan meredupnya industri perbankan, karena penutupan kantor- kantor  tersebut  tidak  dibarengi  dengan  PHK  karyawan.  Penyebabnya  karena  memang transaksi keuangan sudah dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja. Potret lain yang mengubah peta industri keuangan yakni jika pada tahun 2011,  penduduk bumi yang saat itu mencapai 7 milyar penduduk hanya 51% yang mempunyai akses pada lembaga-lembaga keuangan. Namun saat ini lebih dari empat milyar manusia punya akses atau terhubung dengan lembaga keuangan (cgap.org, 2019).
Rekening  bank  mereka  miliki  atau  akses  e-money  melalui  handphone  ataupun memiliki  keduanya.  Hasil  survey  dari  Globalfindex  ini  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa dibanding 50 tahun yang lalu, berkat layanan finansial tehnologi saat ini hanya kurang dari 35% penduduk bumi yang tidak memiliki akses keuangan. Tentu ini sebuah lompatan jauh, teknologi  finansial  memberi  percepatan  yang  luar  biasa  terhadap  industri  keuangan (Globalfindex,2017). Bahkan menurut kajian terbaru dari cgap.org hanya 1,7 milyar populasi yang belum berhubungan dengan aktifitas keuangan, baik konvensional maupun digital. Tentu  berdasarkan  kecepatan  dari  finansial  tehnologi  beberapa  tahun  kemarin,  jumlah tersebut akan berkurang secara signifikan beberapa saat kedepan.
Data  berdirinya  lembaga  keuangan  maupun  bank  digital  seolah  juga  tidak  pernah surut warta yang hadir. Perusahaan-perusahaan raksasa seperti Amazon, Apple, Alibaba, hingga Microsoft dan Facebook telah memiliki layanan keuangan. Bahkan perusahaan yang berbeda  bidang  seperti  Air  Asia  turut  menyelami  industri  keuangan.  Maka  kemajuan tehnologi pada industri keuangan seolah mengancam kakak kandungnya yang lebih dulu ada yakni perbankan. Bahkan oleh Brett (2021) beberapa tahun kedepan bank-bank yang telah  berpengalaman  puluhan  tahun  jika  tidak  ikut  berselancar  pada  ombak  kemajuan tehnologi hanya akan menjadi kenangan (King, 2018).
Salah satu ilustrasi lainnya adalah DBS yang berlokasi di Singapura, lebih dari 10 tahun sebelumnya  langkah  untuk  memasuki  era  digital  telah  mulai  mereka  tapaki.  Menyadari berkompetisi dengan lembaga keuangan yang lain bukanlah langkah yang tepat. Dalam artian  mereka  ingin  bertransformasi  tidak  hanya  terbaik  dibidangnya  namun  menjadi sebuah  bisnis  yang  jauh  lebih  dikenal  tinimbang  hanya  sebuah  lembaga  keuangan. Mimpinya menjadi seperti perudahaan kelas dunia lainnya seperti Apple, Google, Netflix juga  Amazon.  Maka  pilihan  untuk  berinovasi  dalam  sistem  digital  menjadi  pilihan.  Dan terbukti  jika  DBS  tidak  berinovasi  mereka  hanya  akan  menjadi  lembaga  keuangan konvensional  dimana orang hanya menitipkan uangnya  dan faktanya DBS  menjadi Bank Digital terbaik pada tahun 2019 (Dbs.com, 2020). Dan rute yang sama turut diikuti oleh Axos Bank,  Green  Dot  Bank,  dan  juga  Stride  Bank  di  Amerika.  Jika  mereka  tidak  turut  dalam gelombang tehnologi maka mereka hanya  dikenang  sebagai saluran penyimpanan bagi nasabah. Maka ketika fokus mereka geser pada pengembangan tehnologi lahirlah Uber, Chime, Monzo dan Revolut. Semuanya  adalah perusahaan fintech yang telah mendunia dengan valuasi yang meningkat sangat pesat(Ichi.pro, 2020).

## Fintech Syariah Di Kancah Global
Lebih efektif serta efisien adalah muara dari munculnya finansial tehnologi atau fintech. Maka oleh Varga (2018) secara singkat fintech didifinisikan sebagai inovasi pada layanan keuangan dengan memanfaatkan perangkat lunak serta technologi modern (Varga, 2018).
Lain halnya dengan legitimasi syariah, perkembangan fintech secara umum tumbuh begitu massif dan cepat. Indeks Adopsi Fintech secara global terhitung antara tahun 2015- 2017  telah  tumbuh  sebesar  7%.  Selanjutnya,  50%  dari  total  konsumen  tersebut menggunakan fintech di sektor layanan transfer uang dan pembayaran. Sedangkan 64% pengguna  fintech  lebih  memilih  saluran  digital  dalam  pengelolaan  semua  aspek kehidupannya (Istifadhoh & Mufidhoh, 2021).
Pada tahun 2020 perkiraan volume transaksi fintech syariah di negara-negara anggota OKI telah mencapai USD 49 miliar. Dan nilai ini diproyeksikan akan menjadi USD 128 Milyar pada  5  tahun  mendatang  atau  tumbuh  sekitar  21%.  Bila  berdasarkan  volume  transaksi negara Saudi Arabia, UEA dan Malaysia menduduki tiga besar. Dari ketiga negara tersebut transaksi fintech syariah mencapai USD 30.8 milyar. Berikut gambar volume transaksi 5 besar dari negara anggota OKI.
Gambar 2. 5 Negara dengan Transaksi syariah Terbesar (Dalam USD Milyar)

## (Sumber; Global Fintech)
Dari  data  tersebut  tampak  Indonesia  menduduki  5  besar,  dengan  nilai  transaksi mencapai. USD 2.9 miliar. Hal tersebut secara tersurat transaksi fintech syariah cukup tinggi di Indonesia. Sehingga tidak mengherankan dalam DinarStandart pada awal tahun ini yang bertajuk” Global Islamic Fintech Report 2021”. Dalam paparannya mereka telah mengadakan riset mengenai sepak terjang fintech pada 64 negara. Ada 32 indikator yang mereka analisa mengenai  perkembangan  fintech  syariah  beserta  ekosistemnya.  Dan  dari  daftar  yang mereka buat negara yang paling kondusif untuh pertumbuhan dan perkembangan fintech syariah adalah Malaysia. Disusul  dengan Saudi Arabia, Uni  Emirates Arab  dan Indonesia berada pada posisi ke empat.
Dan  yang  menarik  pada  urutan  berikutnya  setelah  Indonesia  ada  Inggris,  dari  sini dapat diartikan bahwa negara yang bukan mayoritas Muslim, telah memberi tempat dengan sistem ekonomi syariah. Kemudian pada posisi 12 ada negeri jiran Singapore yang sistem perbankannya  lebih dahulu maju,  dan peringkat 17 ada negara Swiss. Dari  20 peringkat teratas 12 merupakan anggota OKI sedangkan 8 lainnya non anggota atau bukan negara yang  penduduknya  Muslim,  8  negara  tersebut  yang  diindikasikan  fintech  syariah  dapat tumbuh  dan  berkembang  dengan  pesat  adalah  Inggris,  Singapura,  Amerika,  Hongkong, Australia, Swiss, Canada dan Luxemberg (Global Islamic Fintech Report, 2021).
Sebenarnya  lembaga  keuangan  barat  (Eropa,  Amerika  dan  Australia)    telah  lama memberi tempat pada sistem keuangan syariah. Sedikit melacak kebelakang sebelum tahun 80-an, tepatnya pada 1978 di Luxemberg, lahir sistem perbankan  syariah yang bernama Islamic Finance House) , tidak lama berselang juga berdiri Bank Islam Internasional didirikan di  Kopenhagen,  Denmark.  Dan  beberapa  saat  kemudian  di  Australia  tepatnya  di  kota Melbourne  diresmikan  Perusahaan  Investasi  Islam.  Bahkan  di  Amerika  Serikat  tidak ketinggalan,  Syariah  Capital  yang  berbasis  di  Connecticut,  disana    obligasi    atau  dalah
hukum syariah disebut Sukuk diperdagangkan pertama kali diluar negara Muslim (Perry & Ph, 2011). Disini asumsi awal dari kajian ini bahwa instrumen pembiayaan global di masa depan adalah  fintech syariah, merangkak dengan pasti mewujudkan hal tersebut.
Bagaimanapun juga keberadaan ekonomi syariah patutlah mendapat highlight dari pemimpin baru, karena masadepan industry finansial seperti tampak pada paparan diatas akan  bermuara  pada  system  tersebut.  Ada  harapan  yang  disematkan  penulis  untuk  hal tersebut yakni perlunya penguatan ekosistem ekonomi syariah, terutama melalui industri halal,  serta  menggarisbawahi  kekurangan  kerja  sama  internasional  dan  investasi  dalam ekonomi  syariah.  Dia  juga  menekankan  pentingnya  peningkatan  literasi  dan  inklusi keuangan  syariah,  serta  perlunya  adanya  pesaing  bagi  Bank  Syariah  Indonesia  untuk memperkuat digitalisasi dan pilihan layanan bagi masyarakat.

## SIMPULAN
Tibalah di muara kajian ini, dari berbagai paparan data dan analisa diatas. Dengan tren global yang terus meningkatnya penerimaan terhadap sistem ekonomi syariah serta pengakuan yang semakin meluas, terutama di tingkat internasional, masa depan ekonomi syariah di bawah kepemimpinan yang baru menjadi semakin penting. Kita melihat bahwa sistem ini terus merangkak naik dalam pandangan global, menandai dorongan yang kuat menuju  inklusi  keuangan  yang  lebih  luas  dan  kesadaran  akan  prinsip-prinsip  yang berkaitan dengan keadilan, transparansi, dan keberlanjutan. Oleh karena itu, kita berharap bahwa  pemimpin  baru  akan  memberikan  perhatian  dan  fokus  khusus  terhadap pengembangan  ekonomi  syariah,  dengan  mendorong  inovasi,  investasi,  serta  regulasi yang mendukung pertumbuhan sektor ini. Dengan demikian, kita dapat mengantisipasi kontribusi yang lebih besar dari ekonomi syariah dalam menciptakan kemakmuran yang berkelanjutan bagi masyarakat secara global.

## DAFTAR PUSTAKA
Alharbi, A. (2015). Development of the Islamic Banking System. Journal of Islamic Banking and Finance, 3(1), 12 – 25. https://doi.org/10.15640/jibf.v3n1a2
Bank, W. (n.d.). The Global Findex Database 2017. Globalfindex.Org. Retrieved August 28,
2021, from https://globalfindex.worldbank.org/basic-page-overview
cgap.org. (2019). China:
A Digital Payments Revolution. Cgap.Org. https://www.cgap.org/research/publication/china-digital-payments-revolution
Daradkah, D., Aldaher, A. A., & Shinaq, H. R. (2020). Islamic financial literacy: Evidence from Jordan. Transition  Studies  Review,  27(2),  109 – 123.  https://doi.org/10.14665/1614-
4007-27-2-009
Dbs.com. (2020). Perbankan Dunia Digital Pilihan Atau Kebutuhan? https://www.dbs.com/newsroom/Perbankan_di_dunia_digital_pilihan_atau_kebutuh an
Global  Islamic  Fintech  Report.  (2021).  Global  Islamic  Fintech  Report.
Cdn.Salaamgateway.Com, 56. https://cdn.salaamgateway.com/special- coverage/islamic-fintech-2021/Global-Islamic-Fintech-Report-2021-Executive- Summary.pdf
Ichi.pro. (2020). Fintech Membangun Bank Of Future. https://ichi.pro/id/fintech-sedang- membangun-banks-of-the-future-92002231400740
Inayati, A. A. (2015). Pemikiran Ekonomi M. Umer Chapra. Islamic Economics Journal, 2(1),
1 – 18.
Istifadhoh,  N.,  &  Mufidhoh,  H.  (2021). SHARIA  FINTECH  AS  AN  INSTRUMENT  OF NATIONAL ECONOMIC RECOVERY AMID THE COVID-19 PANDEMIC. 8(2), 66 – 77.
King, B. (2018). Bank 4.0: Banking everywhere, never at a bank. MARSHALL CAVENDISH
INTNL ASIA.
Klaus Schwab. (2016). The Fourth Industrial Revolution. World Economic Forum.
Nur  kholis.  (2017).  Potret  Perkembangan  Dan  Praktik  Keuangan  Islam  Di  Dunia. Jurnal Studi Agama, Universitas Indonesia., Vol. XVII,(1,), hal. 81.
https://doi.org/10.20885/millah.vol17.iss1.art1
OJK. (2021). Daftar Penyelenggara Fintech Lending Hingga 27 Juli 2021.
Perry, F. V, & Ph, D. (2011). Globalization of Islamic Finance : Myth or Reality ? International Journal of Humanities and Social Science, 1(19), 107 – 119.
Russel, B. (2014). James Watt Making The World ANew (1st ed.). Reaktion Books.
State of the Global Islamic Economy Report. (2019). State of the global islamic economy report:  Driving  the  islamic  economy  revolution  4.0. Dubai  International  Financial Centre,  1 – 174.  https://cdn.salaamgateway.com/special-coverage/sgie19-20/full- report.pdf
Ulya,  F.  N.  (2021). Tahun  Ini,  BNI  Berencana  Tutup  96  Kantor  Cabang. https://money.kompas.com/read/2021/05/07/080142326/tahun-ini-bni-berencana- tutup-96-kantor-cabang?page=all
Varga, D. (2018). Fintech , the New Era. Budapest Management Review, December, 22 – 33. Warde,  I.  (2010).  Islamic  finance  in  the  global  economy. Islamic  Finance  in  the  Global Economy. https://doi.org/10.5860/choice.48-7050.