Pemberitahuan  Merger  dan  Akuisisi  Perusahaan  Asing  dalam  Peraturan  Persaingan Usaha di Indonesia

## Adwitiya Priyotama
Magister Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia, Email: adwitiyatama@gmail.com
Article Info Abstract Article History: Received   : 29-07-2020
Revised     : 24-08-2020 Accepted : 01-09-2020 Published  : 07-11-2020

## Keywords:
Competition Law
Mergers Acquisitions Notification Company This  article  will  discuss  about  the  regulation  of  Mergers  and Acquisitions  in  Business  Competition  Regulations,  especially  Law
Number 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair  Business  Competition,  known  as  Competition  Law  and Government  Regulation  Number  57  of  2010  concerning  Merging  or Consolidation of Bodies Enterprises and Takeover of  Company  Shares That  Can  Result  in  Monopolistic  Practices  and  Unfair  Business Competition. The purpose of this paper is to find out whether companies that  carry  out  mergers  or  acquisitions  of  companies  that  have subsidiaries  in  Indonesia  are  required  to  notify  the  Business Competition  Supervisory  Commission.  The  method  used  in  this  article is  the  normative  method  so  that  this  assessment  will  provide  an explanation of whether companies that carry out mergers or acquisitions of  companies  that  have  subsidiaries  in  Indonesia  are  required  to  notify the Business Competition Supervisory Commission regarding the Post- Notification system adopted by Indonesia. Informasi Artikel Abstrak Histori Artikel: Diterima     : 29-07-2020
Direvisi      : 24-08-2020 Disetujui : 01-09-2020
Diterbitkan : 07-11-2020

## Kata Kunci:
Hukum Persaingan Usaha Merger Akuisisi Pemberitahuan Perusahaan Artikel  ini  akan  membahas  mengenai  bagaimana  pengaturan  tentang
Merger  dan  Akuisisi  dalam  Peraturan  Persaingan  Usaha  khususnya Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktek
Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  atau  biasa  dikenal  UU Persaingan  Usaha  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  57  Tahun  2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan  Saham  Perusahaan  Yang  Dapat  Mengakibatkan Terjadinya  Praktik  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat. Tujuan  dari  tulisan  ini  adalah  untuk  mengetahui  apakah  perusahaan asing  yang  melakukan  merger  atau  akuisisi  terhadap  perusahaan  asing yang  mempunyai anak perusahaan di Indonesia  wajib  memberitahukan kepada  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha.  Metode  yang  digunakan dalam penulisan ini adalah metode normatif dimana dalam penulisan ini akan  menghasilkan  penjelasan  apakah  perusahaan  asing  yang melakukan  merger  atau  akuisisi  terhadap  perusahaan  asing  yang mempunyai  anak  perusahaan  di  Indonesia  wajib  memberitahukan kepada  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  terkait  sistem Post- Notification yang dianut oleh Indonesia.
Fakultas Hukum Universitas Riau, Jalan Pattimura Nomor 9 Gobah, Kel. Cinta Raja, Kec. Sail, Pekanbaru, Riau, Kode Pos 28127. Telp: (+62761)-22539, Fax : (+62761)-21695 E-mail: riaulawjournal@gmail.com / riaulawjournal@unri.ac.id Website: https://rlj.ejournal.unri.ac.id

## PENDAHULUAN
Sejak  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  5  tahun  1999,  terjadi  perubahan  sistem perekonomian  di  Indonesia  yang  semula  banyak  kegiatan  ekonomi  didasarkan  pada  kolusi, korupsi, dan nepotisme, sehingga banyak kegiatan ekonomi yang dimonopoli oleh kelompok tertentu,  berubah  menjadi  sistem  ekonomi  yang  didasarkan  pada  prinsip-prinsip  persaingan yang  sehat. 1 Munculnya  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  merupakan  puncak  dari berbagai  upaya  yang  mengatur  masalah  persaingan  antar  pelaku  usaha  dan  larangan melakukan praktek monopoli. Dalam sejarahnya upaya unluk membentuk hukum persaingan telah dimulai sejak tahun 1970-an. Berbagai rancangan Undang-undang dan naskah akademis telah  dimunculkan.  Namun  baru  pada  tahun  1998,  sebagian  karena  desakan  International Monetary  Fund ,  pembicaraan  untuk  membentuk  Undang-Undang  yang  mengatur  masalah persaingan secara serius dilakukan. 2 Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan menjadi trend dalam  suatu  grup  usaha  konglomerat  yang  ingin  memperluas  jaringan  usahanya. Terutama bagi kelompok pelaku usaha yang ingin berkembang cepat dalam waktu yang relatif singkat.  Hal  ini  disebabkan  dengan  metode  penggabungan,  peleburan  dan  pengambilalihan ini,  suatu  kelompok  usaha  tidak  perlu  membesarkan  suatu  perusahaan  dari  kecil  hingga menjadi besar tetapi cukup membeli perusahaan yang sudah besar atau sedang berjalan. 3
Pelaku  usaha  sebagai  subyek  ekonomi  senantiasa  berupaya  untuk  memaksimalkan keuntungan  dalam  menjalankan  kegiatan  usahanya  ( maximizing  profit ). 4 Dengan  demikian, tindakan  penggabungan,  peleburan  dan  pengambilalihan  saham  dapat  dilakukan  sebagai alternatif  bagi  pelaku  usaha  yang  ingin  mencapai  tujuan  tersebut,  karena  dapat  mengurangi biaya  produksi  sehingga  tercipta  produk  yang  efisien. 5 Ketentuan  mengenai  penggabungan, peleburan  badan  usaha  dan  pengambilalihan  saham,  diatur  di  dalam  Pasal  28  dan  Pasal  29 Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan Usaha Tidak Sehat (yang selanjutnya akan disebut UU No. 5 Tahun 1999), di mana terhadap kedua Pasal tersebut diamanatkan untuk diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah, yaitu
1 Kurnia  Toha,  Urgensi  Amandemen  UU  Tentang  Persaingan  Usaha  di  Indonesia:  Problem  dan  Tantangan”. Jurnal Hukum dan Pembangunan 49 No. 1 (2019): 3.
2 Hikmahanto Juwana, “Menyambut Berlakunya UU No. 5 Tahun 1999: Beberapa Harapan dalam Penerapannya Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha”. Jurnal Hukum dan Pembangunan 29 No. 4 (1999): 2.
3 Munir Fuady, Hukum Tentang Merger , (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008), 1.
4 Andi  Fahmi  Lubis,   et.al. Hukum  Persaingan  Usaha  Antara  Teks  dan Konteks, (Jakarta: KPPU, 2009), 189
5 Syamsul Ma‟arif, Merger  Dalam  Perspektif  Hukum  Persaingan  Usaha , (Jakarta: Dengan Publishing, 2010), 10.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  57  Tahun  2010  tentang  Penggabungan  atau  Peleburan  Badan Usaha  dan  Pengambilalihan  Saham  Perusahaan  Yang  Dapat  Mengakibatkan  Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (yang selanjutnya akan disebut PP No. 57  Tahun  2010).  Berdasarkan  Pasal  29  UU  Nomor  5  Tahun  1999  dan  Pasal  5  PP  No.  57 Tahun  2010,  sistem  pengaturan  penggabungan,  peleburan  badan  usaha  dan  pengambilalihan saham  di  Indonesia menerapkan sistem Post-evaluasi , artinya setelah perusahaan melakukan penggabungan,  peleburan  badan  usaha  dan  pengambilalihan  saham,  maka  perusahaan  wajib melakukan pemberitahuan kepada KPPU. Akan tetapi lebih lanjut dalam Pasal 10 PP Nomor 57  Tahun  2010  memberikan  opsi  bagi  perusahaan  yang  akan  melakukan  penggabungan, peleburan  badan  usaha  dan  pengambilalihan  saham  untuk  melakukan  konsultasi  kepada KPPU  secara  sukarela  baik  secara  tertulis  maupun  lisan  sebelum  melaksanakan penggabungan, peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham.
Perusahaan  yang  melakukan  penggabungan,  peleburan  badan  usaha  dan pengambilalihan saham tidak hanya berasal dari satu negara tetapi bisa dari dua negara yang berbeda  yang  biasa  disebut  dengan  penggabungan,  peleburan  badan  usaha  dan pengambilalihan  saham  lintas  negara  atau  penggabungan,  peleburan  badan  usaha  dan pengambilalihan  saham  asing.  Sebenarnya  latar  belakang  dan  tujuan  dilakukannya penggabungan,  peleburan  badan  usaha  dan  pengambilalihan  saham  asing  sama  saja  dengan penggabungan,  peleburan  badan  usaha  dan  pengambilalihan  saham  secara  umum,  seperti untuk  meningkatkan  efisiensi,  memperluas  pasar,  dan  lain-lain.  Akan  tetapi  ada  juga  motif untuk  melakukan  penggabungan,  peleburan  badan  usaha  dan  pengambilalihan  saham  asing adalah  untuk  meningkatkan  prestise  dan  gengsi  dari  perusahaan  tersebut. 6 Perusahaan- perusahaan pemimpin pasar ( market leader ) ramai-ramai mengakuisisi pesaing ketatnya.
Contoh  kasus  dalam  permasalahan  inti  perkara  ini  adalah  pelanggaran  mengenai kewajiban  pemberitahuan  pengambilalihan  saham  perusahaan  kepada  KPPU,  seperti  yang ditentukan dalam Pasal 28 Juncto Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 Juncto Pasal 5 Juncto Pasal 6 PP No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan, Peleburan badan usaha dan Pengambilalihan saham  yang  Dapat  Mengakibatkan  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  yang  Tidak  Sehat. Adapun  terlapor  dalam  Perkara  No.  17/KPPU-M/2015  yaitu  Toray  Advanced  Materials Korea,  Inc.  yang  beralamat  di  16  Fl,  155,  Mapodaero  Mapogu,  Seoul,  Korea,  121-721.
6 Cornelius Simanjuntak, Hukum Merger Perseroan Terbatas: Teori dan Praktek , (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004),  9.
Perusahaan  yang  bergerak  dalam  bidang  usaha  manufaktur,  perdagangan  produk synthetic fiber,  polyester  film,  IT  materials, resin  sintetik  maupun biodegradable serta  varian  produk kimiawi. 7
Perkara  dalam  putusan  tersebut  diawali  dengan  adanya  pengambilalihan  saham perusahaan  yang  dilakukan  oleh  Toray  Advanced  Materials  Korea  Inc.  (selanjutnya  disebut TAK)  Terhadap  saham  Woongjin  Chemical  Co.,  Ltd..  (selanjutnya  disebut  WJC)  Toray Advanced Materials Korea Inc. menandatangani perjanjian jual beli saham dengan pemegang saham Woongjin Chemical Co., Ltd. pada tanggal 6 November 2013, berdasarkan hal tersebut Toray  Advanced  Materials  Korea  Inc.  membeli  26,062,137  saham  Woongjin  Chemical  Co., Ltd.  (kurang  lebih  56,21%,  dari  total  saham  yang  dikeluarkan)  senilai  KRW 430.025.260.500,-.  Pada  tanggal  28  Februari  2014  melalui  press  release  di  website  Toray Industries, Inc. yang telah dinyatakan menyelesaikan seluruh proses pembelian sebanyak 56% saham  Woongjin  Chemical  Co.,  Ltd.  press  release  tersebut  didasari  karena  Toray  Advanced Materials  Korea  Inc.  Pada  tanggal  19  Februari  2014  telah  selesai  melakukan  semua  proses laporan notifikasi ke Korea Fair Trade Commission (KFTC) dan dinyatakan tidak melanggar dari Peraturan Monopoli dan Hukum Persaingan ( Monopoly Regulation and Fair Trade Law ) Korea  Selatan. 8 Setelah  pengambilalihan  saham  Woongjin  Chemical  Co.,  Ltd.  oleh  Toray Advanced  Materials  Korea  Inc.,  Toray  Advanced  Materials  Korea  Inc.  menyampaikan laporan Financial  Supervisory  Commission (FSC)  sebagai  lembaga  yang  ditugaskan menyelidiki  dan  mengawasi  keuangan  perusahaan  khusunya  pengambilalihan  umum.  Pihak perusahaan pengambilalih saham (Toray Advance Material Korea Inc.) maupun yang diambil alih (Woongjin Chemical. Co., Ltd.) merupakan perusahaan asing yang berdomisili di Korea Selatan.  Terdapat  satu  perusahaan  yang  beroperasi  di  Indonesia  yang  langsung  dibawah pengendalian  Toray  Advance  Material  Korea  Inc.,  serta  Woongjin  Chemical.  Co.,  Ltd.  juga memiliki  satu  perusahaan  yang  beroperasi  di  Indonesia.  Jadi,  setelah  Toray  Advanced Material  Korea  Inc.  mengambilalih  saham  Woongjin  Chemical  Co.,  Ltd.  maka  Toray Advanced  Material  Korea  Inc.  secara  keseluruhan  memiliki  dua  anak  perusahaan  di Indonesia.
Melalui  musyawarah  majelis  komisi  pada  tanggal  8  Maret  2016,  yang  kemudian dibacakan  di  muka  persidangan  pada  tanggal  11  Maret  2016,  berdasarkan  dari  hasil
7 KPPU, Putusan Perkara Nomor 17/KPPU-M/2015 (Jakarta: KPPU, 2015), 65.
8 Ibid., 9.
pemeriksaan  sidang  di  KPPU,  majelis  komisi  menilai,  menganalisa,  menyimpulkan,  dan memutuskan  perkara  berdasarkan  alat  bukti  yang  cukup  menyatakan  bahwa  Terlapor  dalam hal ini Toray Advanced Materials Korea, Inc. terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal  29  Undang-  Undang  No.  5  Tahun  1999 Juncto Pasal  6  Peraturan  Pemerintah  No.  57 Tahun 2010 dengan pertimbangan yakni majelis komisi menilai telah terjadi Pengambilalihan Saham  (Akuisisi) Perusahaan Woongjin Chemical  Co.,  Ltd.  oleh  Toray  Advanced Materials Korea  Inc. dan majelis  berpendapat  nilai  aset  dan nilai  penjualan gabungan setelah Terlapor melakukan  pengambilalihan  saham  Woongjin  Chemical  Co.,  Ltd.  telah  memenuhi  batas minimal  nilai  aset  dan  nilai  penjualan  gabungan  yang  wajib  dilaporkan  kepada  Komisi, namun  Terlapor  terlambat  melakukan  pemberitahuan  pengambilalihan  saham  dan  majelis komisi  menentukan  lamanya  hari  keterlambatan  selama  4  hari  kerja.  Terhadap  hal  tersebut hukuman  dijatuhkan  kepada  Toray  Advanced  Materials  Korea  Inc.  untuk  membayar  denda administratif  sebesar  Rp.  2.000.000.000,00  (dua  miliar  rupiah)  yang  harus  disetor  secara langsung atau melalui bagian dari kelompok usaha terlapor yang berada di Indonesia.
Ditinjau  dari  hal  tersebut  timbul  permasalahan  berkaitan  dengan  kewajiban perusahaan asing untuk menyampaikan pemberitahuan pengambilalihan saham kepada KPPU dan  siapa  yang  berwenang  menentukan  hal  tersebut.  Perlu  untuk  dikaji  dan  dianalisa mekanisme  tertentu  yang  ditetapkan  KPPU  untuk  menentukan  terlebih  dahulu  mana pengambilalihan  saham  perusahaan  yang  memenuhi  unsur-unsur  Pasal  29 Juncto Pasal  28 ayat  (2)  UU  No.  5  Tahun  1999  dan  mana  yang  tidak.  Perusahaan-perusahaan  lapis  kedua bergabung  dengan  perusahaan-perusahaan  pada  lapis  yang  sama  untuk  meningkatkan  daya saing  dengan market  leader  companies . 9 Akibat  hukum  merger  dan  akuisisi  terhadap persaingan  usaha  tidak  sehat  adalah  kegiatan  merger  dan  akuisisi  tersebut  tidak  menutup kemungkinan akan terjadinya kosentrasi pasar  yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun  1999  tentang  Anti  Monopoli.  Secara  formal  adanya  satu  undang-undang  mengenai persaingan  berarti  melaksanakan  amanat  tentang  perlunya  pembangunan  ekonomi. 10 Secara substantif,  adanya  undang-undang  persaingan  diharapkan  akan  menjadi  pemicu  bagi perkembangan dunia usaha yang wajar dan adil bagi segenap pihak. Hak-hak yang ada secara konstitusional,  baik  hak  berusaha  maupun  hak  sebagai  konsumen  akan  terjamin  semuanya dalam  rangka  pelaksanaan  pembangunan  nasional.  Maka  berdasarkan  hal  tersebut  sangat
9 Elyta Ras Ginting, Hukum Anti Monopoli Indonesia , (Jakarta: Citra Aditya, 2004), 84.
10 A.  Zen  Umar  Purba,  “Pokok-Pokok  Pikiran  Mengenai  Pengaturan  Persaingan  Sehat  Dalam  Dunia  Usaha”. Jurnal Hukum dan Pembangunan 25 No. 1 (1995): 19.
diperlukan  pengaturan  yang  konkrit  dan  sesuai  dalam  tindakan  merger  dan  akuisisi  yang dilakukan perusahaan.

## PENGATURAN MENGENAI MERGER DAN AKUISISI
Persaingan  usaha  adalah  salah  satu  faktor  penting  dalam  menjalankan  roda perekonomian suatu negara. Persaingan usaha dapat mempengaruhi kebijakan yang berkaitan dengan  perdagangan,  industri,  iklim  usaha  yang  kondusif,  kepastian  dan  kesempatan berusaha,  efisiensi,  kepentingan  umum,  kesejahteraan  rakyat  dan  lain  sebagainya.  Para ekonom  mengatakan  bahwa  persaingan  dalam  mekanisme  pasar  akan  memacu  pelaku  usaha berinovasi untuk menghasilkan produk yang bervariatif dengan harga bersaing dan akan dapat menguntungkan  produsen  maupun  konsumen. 11 Perluasan  sistem  hukum  antimonopoli nasional  di  satu  sisi  dan  globalisasi  perdagangan  di  sisi  lain  telah  sepenuhnya  mengubah skenario hukum antimonopoli internasional dalam dekade terakhir. 12 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (yang selanjutnya akan disebut UU No. 40 Tahun 2007)  menggunakan  istilah  penggabungan,  peleburan,  dan  pengambilalihan.  Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank (yang  selanjutnya  akan  disebut  PP  No.  28  Tahun  1999)  menggunakan  istilah  merger, konsolidasi  dan  akuisisi,  sebagai  padanan  dari  penggabungan,  peleburan  dan pengambilalihan.  Beberapa  negara  menggunakan  istilah  konsentrasi  usaha  dan  takeover. Sesuai  dengan  UU  No.  5  Tahun  1999,  istilah  yang  dipergunakan  adalah  “Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan”. Secara yuridis pengertian pengertian  akuisisi dalam Pasal 1 angka 11 UU No. 40 Tahun 2007 adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau  orang  perseorangan  untuk  mengambil  alih  saham  Perseroan  yang  mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut. Cara pengambilalihan dapat melalui direksi perseroan  atau  langsung  dari  pemegang  saham,  sedangkan  yang  dapat  mengambilalih  yaitu badan hukum dan dapat juga oleh orang perseorangan. 13 Kita mengenal dua macam akuisisi, yaitu  strategic  acquisition  dan  financial  acquisition.  Akuisisi  strategis  biasanya  dilakukan untuk mendapatkan sinergi yang lebih baik, sehingga berlaku rumus 1 + 1 = 3. Jadi, tujuannya adalah untuk keuntungan jangka panjang, tanpa terlalu melihat pada peningkatan produktifitas
11 David  Ross, Industrial  Market  Structure  and  Economic  Performance (Boston:  Houghton  Mifflin  Company, 1990), 2-3.
12 Montini  Massimiliano, Globalisation  and  International  Antitrust  Co-Operation, 2000  (Siena:  University  of Siena), 1.
13 Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas ( Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 511
perusahaan. 14 Oleh  karena  itu  semua  kebijakan  dibidang  keuangan  dan  strategis  perseroan sangat  tergantung  pada  pengakuisisi,  dalam  praktik  biasanya  sang  pengakuisisi  menjadi perusahaan  induk. 15 Dalam  hal  ini  yang  diambilalih  atau  yang  dibeli  adalah  saham  milik perusahaan  target.  Untuk  dapat  disebut  transaksi  pengambilalihan,  maka  saham  yang  dibeli tersebut  harusalah  paling  sedikit  51%  (lima  puluh  satu  persen),  atau  paling  tidak  setelah pengambilalihan  tersebut,  pihak  pengambilalih  memegang  saham  minimal  51%  (lima  puluh satu  persen).  Sebab  apabila  kurang  dari  presentase  tersebut,  perusahaan  target  tidak  bisa dikontrol,  karenanya  yang  terjadi  hanya  jual  beli  biasa  saja. 16 Pengambilalihan  saham  dapat dilakukan  baik  dengan  cara  membeli  seluruh  saham  maupun  sebagian  saham-saham  yang telah  dikeluarkan  oleh  perseroan;  maupun  dengan  atau  tanpa  melakukan  penyetoran  atas sebagian  maupun  seluruh  saham  yang  belum  dan  akan  dikeluarkan  perseroan;  yang mengakibatkan penguasaan mayoritas atas saham perseroan oleh perusahaan yang melakukan pengambilalihan  tersebut,  yang  akan  membawa  perubahan  penguasaan  manajemen  dan jalannya perusahaan. 17
Sedangkan penggabungan dirumuskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 40 Tahun 2007, yang menyatakan sebagai berikut “Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan  oleh  satu  Perseroan  atau  lebih  untuk  menggabungkan  diri  dengan  Perseroan  lain yang  telah  ada  yang  mengakibatkan  aktiva  dan  pasiva  dari  Perseroan  yang  menggabungkan diri  beralih  karena  hukum  kepada  Perseroan  yang  menerima  penggabungan  dan  selanjutnya status  badan  hukum  Perseroan  yang  menggabungkan  diri  berakhir  karena  hukum”.  Dari uraian diatas maka dapat diketahui bahwa Merger merupakan suatu bentuk penggabungan dua badan usaha, di mana badan usaha yang satu bubar secara hukum, dan yang lainnya tetap exist ada  dengan  nama  yang  sama.  Walaupun  demikian  seluruh  asset,  hak  dan  kewajiban  dari badan  hukum  yang  bubar  tersebut  tidaklah  menjadi  hilang  sama  sekali,  melainkan  diabsorp atau  dengan  kata  lain  diambil  alih  oleh  perusahaan  yang  masih  tetap  ada  tersebut. 18 Tiga syarat  yang  harus  terpenuhi  oleh  suatu  penggabungan,  peleburan  badan  usaha  dan
14 Munir  Fuady,  .  “Tinjauan  Yuridis  tentang  Akuisisi  Perusahaan  Satu  Grup  dalam  Kaitannya  dengan  Pasar Modal”. Jurnal Hukum dan Pembangunan 23 No. 1 (1993): 2.
15 Joni  Emirzon,  “Analisis  Hukum  Pengalihan  Saham  PT.  Alfa  Retailindo  oleh  PT.  Carrefour  Indonesia  dari Perspektif UU Perseroan Terbatas, UU Antimonopoli, dan UU Penanaman Modal”. Jurnal Hukum Bisnis 27 No. 1, (2008): 16.
16 Munir Fuady, Hukum Tentang Akuisisi, Take Over dan LBO, (Bandung: Citra Aditya Bakti: 2001), 92.
17 Gunawan Widjaja, Merger dalam Perspektif Monopoli , (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), 51.
18 Ahmad Yani, Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), 43.
pengambilalihan  saham  yang  wajib  dilaporkan,  yaitu 19 memenuhi  definisi  penggabungan, peleburan  badan  usaha  dan  pengambilalihan  saham,  bukan  penggabungan,  peleburan  badan usaha dan pengambilalihan saham antar perusahaan yang terafiliasi, memenuhi threshold.
Istilah  penggabungan,  peleburan  dan  pengambilalihan  dalam  Hukum  Persaingan Usaha  seringkali  cukup  disebut  „merger‟.  Terdapat  3  (tiga)  macam  bentuk  merger,  yaitu: Merger  horizontal,  adalah  merger  antara  dua  perusahaan  bergerak  dalam  bidang  yang  sama atau merger antara perusahaan-perusahaan yang bersaing. Merger vertical yaitu merger antara perusahaan yang terlibat dalam tahapan operasional produksi yang berbeda yang saling terkait satu sama lainnya, mulai dari hulu hingga ke hilir. Merger vertical ini kemudian dapat terjadi dalam 2 (dua) jenis yaitu secara upstream dan downstream. Konglomerat Merger yaitu merger antara  perusahaan  yang  tidak  memiliki  lini  usaha  yang  sama  atau  merger  perusahaan- perusahaan yang tidak bersaing dan tidak memiliki hubungan penjual-pembeli.
Jadi  melalui  merger  dapat  tercipta  efisien,  menciptakan  produk  baru  atau  teknologi baru  yang  berguna  untuk  masyarakat. 20 Merger  seperti  ini  akan  berdampak  positif  dan menguntungkan  konsumen  karena  akan  memperbanyak  pilihan  barang  atau  jasa  serta hadirnya  teknologi  yang  lebih  baru  daripada  sebelumnya  yang  akan  meningkatkan  tingkat kesejahteraan masyarakat  secara keseluruhan. 21 Berdasarkan hal  tersebut,  maka KPPU dapat melakukan  pengaturan  penggabungan,  peleburan  badan  usaha  dan  pengambilalihan  saham dalam  2  (dua)  bentuk,  yaitu  Post-Evaluasi  (Pemberitahuan)  dan  Pra-Evaluasi  (Konsultasi). Merger  sebenarnya  merupakan  tindakan  korporasi  yang  wajar  yang  dapat  mensinergikan sumberdaya yang dipunyai masing-masing perusahaan yang melakukan merger. Merger juga dilakukan  untuk  mencapai  tujuan  ekonomis  perusahaan  yang  bersangkutan  (profit maximization). 22
Dalam  praktik  dikenal  ada  3  (tiga)  jenis  penggabungan,  peleburan  dan pengambilalihan, yaitu 23 :
a. Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan horizontal, adalah penggabungan, peleburan dan pengambilalihan yang dilakukan oleh perusahaan
19 Anna Maria Tri Anggraini, . “Pengendalian Merger di Indonesia dalam Prespektif Hukum Persaingan Usaha”. Jurnal Hukum Bisnis 30, No. 3 (2011): 5.
20 Ibid. 12.
21 Perdana  A.  Saputro, Hukum  Meger  Indonesia  dalam  Konteks  Hukum  Persaingan  Usaha ,  (Tangerang:  CR Publishing, 2012), 11.
22 T.M.  Zakir, Derajat  Urgensi  Regulasi  Merger:  Mencegah  Pengaturan  yang  Berlebihan  dalam  Efektifitas Regulasi Meger dan Akuisisi , (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2010), 39.
23 Rachmadi Usman, Op.Cit. , 640-641.
yang  secara  teoritis  berada  pada  pasar  yang  sama  dan  memiliki  kegiatan  yang sama,  bahkan  produk  yang  dihasilkanpun  sama  dengan  perusahaan  yang  akan digabung, dilebur dan diambilalih.
b. Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan  vertikal, adalah penggabungan, peleburan,  dan  pengambilalihan  yang  dilakukan  terhadap  perusahaan  yang berbeda  jenis  usahanya  dan  tidak  berada  pada  pasar  yang  sama  namun mempunyai saling keterkaitan.
Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan konglomerat ( conglomerate merger ), adalah  penggabungan,  peleburan  dan  pengambilalihan  yang  dilakukan  oleh  perushaan terhadap  perusahaan  yang  tidak  bersinggungan  dengan  kegiatan  yang  dilakukan  oleh perusahaan  yang  melakukan  penggabungan,  peleburan  dan  pengambilalihan.  Tujuan  dan manfaat  yang  akan  diperoleh  oleh  perusahaan-perusahaan  dalam  rangka  penggabungan, peleburan dan pengambilalihan, antara lain  yaitu 24 meningkatkan  “ barriers of  market  entry ” bagi calon pesaing  yang akan muncul, Menyingkirkan perusahaan  asing  dengan menjadikan perusahaan  pesaing  itu  sebagai  sasaran  penggabungan,  peleburan  dan  pengambilalihan, Memperoleh  akses  pada  teknologi  baru  atau  yang  lebih  baik  yang  dimiliki  perusahaan  yang menjadi sasaran penggabungan, peleburan dan pengambilalihan, Memperoleh pasar dan atau pelanggan-pelanggang  baru  yang  tidak  dimilikinya  namun  dimiliki  oleh  perusahaan  sasaran penggabungan,  peleburan  dan  pengambilalihan,  Membeli  kantor-kantor  (“ manufacturing, distribution,  sales,  administrative  offices” )  dan  fasilitas-fasilitas  dan  perlengkapan  lainnya dari perusahaan yang menjadi sasaran penggabungan, peleburan dan pengambilalihan.
Hukum persaingan usaha di  Indonesia mengatur larangan  penggabungan, peleburan badan  usaha  dan  pengambilalihan  saham  perusahaan  yang  dapat  mengakibatkan  terjadinya praktik  monopoli  dan  persaingan  usaha  tidak  sehat.  Hal  ini  berlaku  untuk  perusahaan  yang berbentuk  badan  hukum  maupun  bukan  badan  hukum,  yang  menjalankan  suatu  jenis  usaha yang  bersifat  tetap  dan  terus-menerus,  dengan  tujuan  memperoleh  laba.  Larangan penggabungan  dan  peleburan  badan  usaha,  serta  pengambilalihan  saham  perusahaan  yang demikian telah diatur dalam ketentuan Pasal 28 dan Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999. 25 Pasal 28 dan Pasal 29 merupakan lex imperfecta. Pasal-Pasal tersebut baru dapat diimplemantasikan setelah  pemerintah  menerbitkan  peraturan  pemerintah  yang  diisyaratkan  di  Pasal  28  ayat  3
24 Sutan Remy Sjahdeini, “Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank” Jurnal Hukum Bisnis 4 (1998): 6.
25 Rachmadi Usman, Op.Cit., 642.
dan Pasal 29 ayat 2. Pasal 28 ayat 1 dan 2 maupun Pasal 29 ayat 1, kalau berdiri sendiri/ tanpa disertai peraturan pelaksanaannya, terlalu kabur untuk dapat diimplemantasikan. Kedua Pasal tersebut  secara  jelas  dimasukkan  berdasarkan  hasil  keputusan  untuk  melaksanakan pengawasan terhadap konsentrasi dan sebagai alat pengingat dalam undang-undang. 26
Dari  ketentuan  dalam  Pasal  28  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  UU  No.  5  Tahun  1999, sepanjang perbuatan hukum penggabungan atau peleburan badan usaha atau pengambilalihan saham  tersebut  tidak  mengakibatkan  terjadinya  praktik  monopoli,  persaingan  usaha  tidak sehat  dan  atau  posisi  dominan,  maka  perbuatan  hukum  penggabungan  atau  peleburan  badan usaha  atau  pengambilalihan  saham  boleh-boleh  saja  dilakukan  pelaku  usaha.  Selanjutnya tidak  hanya  penguasaan  pasar  melalui  penggabungan  atau  peleburan  badan  usaha  atau pengambilalihan  saham  yang  dilarang,  penguasaan  nilai  aset  yang  melebihi  jumlah  tertentu sebagai  hasil  perbuatan  hukum  penggabungan  atau  peleburan  badan  usaha  atau pengambilalihan  saham  juga  dilarang.  Ketentuan  dalam  Pasal  29  UU  No.  5  Tahun  1999 menyatakan  bahwa  penggabungan  atau  peleburan  badan  usaha  atau  pengambilalihan  saham yang  berakibat  nilai  aset  dan/atau  nilai  penjualannya  melebihi  jumlah  tertentu,  wajib diberitahukan  kepada  Komisi,  selambat-lambatnya  30  (tiga  puluh)  hari  sejak  tanggal penggabungan,  peleburan,  atau  pengambilalihan  tersebut.  Sebelum  melakukan  perbuatan hukum  penggabungan  atau  peleburan  badan  usaha  atau  pengambilalihan  saham  tersebut terlebih  dahulu  hendak  disampaikan  kepada  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  guna mendapatkan notifikasi agar tidak melanggar ketentuan dalam Pasal 28 dan Pasal 29 UU No. 5  Tahun  1999. 27 Berdasarkan  ketentuan  Pasal  29  ayat  (1)  UU  No.  5  Tahun  1999  dapat diketahui  bahwa  kewajiban  pelaku  usaha  untuk  memberitahukan  secara  tertulis  kepada Komisi  bilamana  penggabungan  badan  usaha,  peleburan  badan  usaha,  atau  pengambilalihan saham perusahaan lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu  sejak  tanggal  telah  berlaku  efektif  secara  yuridis  penggabungan  badan  usaha, peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham perusahaan. 28
Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 10 PP No. 57 Tahun 2010 bahwa pelaku usaha diberikan  hak  untuk  melakukan  Pra-Evaluasi  (konsultasi)  atas  rencana  penggabungan,
26 Knud Hansen, et.al. Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat: Law Concerning  Prohibition  Of  Monopolistic  Practices  And  Unfair  Business  Competition (Jakarta:  PT Tema  Baru, 2002), 358.
27 Rachmadi Usman , Op.Cit., 644.
28 Ibid., 645.
peleburan  dan  pengambilalihan  kepada  KPPU. 29 Konsultasi  dilakukan  secara  sukarela  oleh pelaku  usaha  kepada  KPPU,  baik  secara  tertulis  maupun  lisan  sebelum  dilaksanakan penggabungan,  peleburan  atau  pengambilalihan  saham  perusahaan.  KPPU  mendorong  para pelaku usaha untuk melakukan konsultasi guna meminimalkan risiko kerugian yang mungkin diderita  oleh  pelaku  usaha  jika  penggabungan,  peleburan  dan  pengambilalihannya  dapat mengakibatkan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat,  karena di kemudian hari  akan  dibatalkan  oleh  KPPU. 30 Sedangkan  Post-Evaluasi  (Pemberitahuan)  Berdasarkan ketentuan  Pasal  29  UU  No.  5  Tahun  1999 penggabungan,  peleburan,  dan  pengambilalihan saham yang diatur adalah pengawasan setelah penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan saham dilaksanakan (post-evaluasi). 31 Post-evaluasi dimaksudkan sebagai pemberitahuan oleh pelaku  usaha  kepada  komisi,  sesudah  transaksi  penggabungan,  peleburan,  atau pengambilalihan saham  dilaksanakan. Berdasarkan pemberitahuan tersebut komisi kemudian melakukan  analisis,  dan  apabila  hasil  analisis  menunjukkan  bahwa  transaksi  penggabungan, peleburan,  atau  pengambilalihan  saham  berpotensi  menimbulkan  dampak  negatif  terhadap persaingan, maka transaksi tersebut harus direvisi atau justru dibatalkan. 32
Sistem pengendalian merger dan akuisisi di beberapa negara di dunia pada dasarnya menerapkan  segi  hukum  dan  ekonomi  secara  bersamaan.  Namun,  terdapat  perbedaan  tipis antara  sistem  pengendalian  merger  dan  akuisisi  di  satu  negara  dengan  negara  lainnya.  Hal tersebut  disebabkan  oleh  sistem  hukum  yang  dianut,  kondisi  perekonomian,  kebijakan/ regulasi, peran competition authority, serta pola pikir pemerintah negara yang bersangkutan. 33
Undang-undang  No.5  Tahun  1999  Tentang  Tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat.  UU  No.5  Tahun  1999  dibuat  antara  lain  untuk  menciptakan efisiensi  dalam  perekonomian  nasional.  Hal  ini  bisa  dilihat  dalam  asas  dan  tujuan  peraturan ini  yang  termuat  dalam  pasal  2  dan  pasal  3.  Pasal-pasal  yang  terkandung  dalam  Undang- Undang tersebut di atas sebagian bersifat per-se-illegal, namun sebagian lagi ada yang bersifat
29 Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha,  Peraturan  Komisi  tentang  Perubahan  Ketiga  atas  Peraturan  Komisi Pengawas  Persaingan  Usaha  Nomor  13  tahun  2010  Tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Penggabungan  atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan  yang dapat Mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Peraturan Komisi Nomor 2 Tahun 2013, Lampiran Bab IV tentang Tata Cara Pemberitahuan, Konsultasi dan Monitoring Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan, hlm. 14.
30 Susanti  Adi  Nugroho, Hukum  Persaingan  Usaha  Di  Indonesia:  Dalam  Teori  dan  Praktik  serta  Penerapan Hukumnya (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2012), 525.
31 Rachmadi Usman, Op.Cit ., hlm. 647.
32 Susanti Adi Nugroho, Op.Cit. , hlm. 528.
33 Novi  Nurviani,  “Analisis  Perbandingan  Merger  Control  Beberapa  Negara  Sebagai  Pedoman  Dalam Penyusunan Rumusan Sistem Pengendalian Merger di Indonesia”. Jurnal Persaingan Usaha 1 (2009): 123.
rule  of  reason,  dimana  untuk  menerapkan  pasal  tersebut  maka  kegiatan  atau  perbuatan tersebut harus terbukti dapat menghambat proses persaingan usaha yang sehat. 34
Membicarakan UU Antimonopoli atau Persaingan Sehat tidak bisa hanya dilihat dari satu dimensi saja, yaitu dimensi hukumnya, melainkan juga harus dilihat dari dirnensi politik dan  ekonominya. 35 Lebih  lanjut,  dalam  pembahasan  penyusunan  UU  No.  5  tahun  1999 diungkapkan  bahwa  demokrasi  ekonomi  telah  menjadi  dasar  pelaksanaan  pembangunan ekonomi  nasional  dan  oleh  karena  itu  harus  dihindarkan sistem  free  fight  liberalism ,  sistem etatisme, dan persaingan tidak sehat serta pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam berbagai bentuk  monopoli  yang merugikan masyarakat dan bertentangan dengan cita- cita  keadilan  sosial. 36 Penggabungan,  peleburan  serta  pengambilalihan  dari  sudut  pandang ekonomis  sangat  efisien  dan  efektif  untuk  diterapkan  pada  suatu  perusahaan  guna  menekan pembengkakan  atau  pemborosan  biaya.  Selain  itu  penggabungan,  peleburan,  dan pengambilalihan  perusahaan  merupakan  salah  satu  metode  untuk  meningkatkan  sinergi beberapa perusahaan. 37

## PEMBERITAHUAN  MERGER  DAN  AKUISISI  PERUSAHAAN  ASING  YANG MEMILIKI ANAK PERUSAHAAN DI INDONESIA
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  telah  diundangkan  sejak  5  Maret  1999  dan berlaku secara efektif satu tahun kemudian. UU No. 5/1999 dimaksudkan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan  bekerjanya  ekonomi  pasar  yang  wajar  serta  untuk  mencegah  timbulnya  pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu yang dapat menghalangi persaingan yang sehat dan  wajar.  Pada  batang  tubuhnya  hanya  terdapat  dua  pasal  yang  diamanatkan  untuk  diatur lebih  lanjut  dalam  Peraturan  Pemerintah,  yaitu  Pasal  28  dan  29  mengenai  penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan saham (selanjutnya disebut ”merger dan akuisisi”). 38 Pasal 28 UU  No.  5/1999  menyatakan:  (1)  Pelaku  usaha  dilarang  melakukan  penggabungan  atau peleburan  badan  usaha  yang  dapat  mengakibatkan  terjadinya  praktek  monopoli  dan  atau
34 Diana  Yosefa,  “Efisiensi  dan  Pelaksanaan  Hukum  Persaingan  Usaha”. Jurnal  Persaingan  Usaha 3  (2010): 115-116.
35 Agus Sardjono, “Antimonopoli atau Persaingan Sehat”. Jurnal Hukum dan Pembangunan 29 No. 1 (1999): 2.
36 Jimat  Jojiyon  Suhara,  “Redefinisi  Asas  dan  Tujuan  UU  No.  5  Tahun  1999  Sebagai  Dasar  Hukum  dan Kebijakan Persaingan Usaha di Indonesia”. Jurnal Persaingan Usaha 1 (2009): 101.
37 Rachmadi Usman, Hukum Persaingan Usaha di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 621.
38 Verry  Iskandar,  “Akuisisi  Saham  oleh  Perusahaan  Terafiliasi  dalam  Perspektif  Persaingan  Usaha”, Jurnal Persaingan Usaha 5 (2011): 14.
persaingan  usaha  tidak  sehat;  (2)  Pelaku  usaha  dilarang  melakukan  pengambilalihan  saham perusahan  lain  apabila  tindakan  tersebut  dapat  mengakibatkan  terjadinya  praktek  monopoli dan  atau  persaingan  usaha  tidak  sehat;  (3)  Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  penggabungan atau  peleburan  badan  usaha  yang  dilarang  sebagaimana  dimaksud  ayat  (1)  dan  ketentuan mengenai  pengambilalihan  saham  perusahaan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (2),  diatur dalam  Peraturan  Pemerintah.  Selanjutnya  Pasal  29  UU  No.  5/1999  menyatakan:  (1) Penggabungan  atau  peleburan  badan  usaha,  atau  pengambilalihan  saham  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  28  yang  berakibat  nilai  aset  dan  atau  nilai  penjualannya  melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan. kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan atau pengambilalihan tersebut. (2) Ketentuan tentang penetapan  nilai  aset  dan  atau  nilai  penjualan  serta  tata  cara  pemberitahuan  sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Di  Indonesia  Pada  tanggal  20  Juli  2010  Pemerintah  telah  mengeluarkan  PP  No.  57 Tahun 2010 yang merupakan peraturan pelaksana dari Pasal 28 dan Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999. Dengan diundangkannya PP No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memberikan kepastian hukum mengenai penegakan  penggabungan,  peleburan  dan  pengambilalihan  di  dalam  persaingan  usaha  di Indonesia.  PP  No.  57  Tahun  2010  ini  secara  garis  besar  berisi  tentang  cara  penilaian penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan, batas nilai pemberitahuan dan konsultasi. PP No.  57  Tahun  2010  menganut  dua  sistem  notifikasi,  yakni  notifikasi  pasca  penggabungan, peleburan,  dan  pengambilalihan  yang  sifatnya  wajib/Post-evaluasi (“pemberitahuan”)  dan notifikasi  sebelum  melaksanakan  penggabungan,  peleburan,  dan  pengambilalihan  yang sifatnya  sukarela/Pra-evaluasi (“Konsultasi”).  Dianutnya  kedua  sistem  ini  diatur  di  dalam Pasal 5 dan Pasal 10 PP No. 57 Tahun 2010. Pemberitahuan pasca penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan merupakan kewajiban bagi pelaku usaha yang melakukan penggabungan atau  peleburan  badan  usaha  atau  pengambilalihan  saham  perusahaan  lain,  yang  wajib dilakukan paling lambat  30 (tiga puluh) hari sejak perbuatan hukum  tersebut  berlaku  efektif secara  yuridis.  Dalam  hal  pelaku  usaha  tidak  menyampaikan  pemberitahuan  secara  tertulis kepada  Komisi  dalam  batas  waktu  tertentu,  maka  pelaku  dikenakan  sanksi  berupa  denda administratif sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) hingga Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah)  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 PP No. 57 Tahun 2010.
Keterbatasan  kewenangan  Komisi  untuk  melarang  kegiatan  penggabungan, peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham oleh perusahaan-perusahaan asing adalah sesuai dengan lingkup peraturan UU No. 5 Tahun 1999 sendiri. Pun PP No. 57 Tahun 2010 tidak  akan  berlaku  bagi  perusahaan-perusahaan  asing,  kecuali  salah  satu  atau  kedua perusahaan  asing  tersebut  memiliki  anak  perusahaan  Indonesia.  Pada  prinsipnya  Komisi berwenang  untuk  mengendalikan  Penggabungan,  Peleburan  dan  Pengambilalihan  yang mempengaruhi kondisi persaingan pada pasar domestik Indonesia. Penggabungan, Peleburan dan  Pengambilalihan  asing  yang  terjadi  di  luar  wilayah  yurisdiksi  Indonesia  tidak  menjadi perhatian  Komisi  selama  tidak  mempengaruhi  kondisi  persaingan  domestik.  Namun  Komisi memiliki  wewenang  dan  akan  melaksanakan  kewenangannya  terhadap  Penggabungan, Peleburan  dan  Pengambilalihan  tersebut  seandainya  Penggabungan,  Peleburan  dan Pengambilalihan  tersebut  mempengaruhi  pasar  domestik  Indonesia  dengan  memperhatikan efektivitas  pelaksanaan  kewenangan  yang  dimiliki  oleh  Komisi.  Penggabungan,  Peleburan dan  Pengambilalihan  asing  ialah  Penggabungan,  Peleburan  dan  Pengambilalihan  yang memenuhi  faktor-faktor  yaitu  Penggabungan,  Peleburan  dan  Pengambilalihan  dilakukan  di luar yurisdiksi  Indonesia dan berdampak langsung pada pasar Indonesia, yaitu seluruh pihak yang melakukan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan melakukan kegiatan usaha di Indonesia  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung,  misalnya  melalui  perusahaan  di Indonesia  yang  dikendalikannya;  atau  hanya  satu  pihak  yang  melakukan  Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan melakukan kegiatan usaha di  Indonesia namun  pihak lain di dalam  Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan memiliki penjualan ke  Indonesia atau hanya satu pihak yang melakukan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan melakukan kegiatan  usaha  di  Indonesia  dan  pihak  lain  yang  melakukan  Penggabungan,  Peleburan  dan Pengambilalihan  tidak  melakukan  kegiatan,  namun  memiliki  sister  company  yang  memiliki kegiatan usaha di Indonesia.
Pengambilalihan  saham  yang  dilakukan  oleh  TAK  terhadap  WJC  dilakukan  antar perusahaan  yang  tidak  terafiliasi  karena  tidak  memenuhi  ketentuan  afiliasi  sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 7 PP No. 57 Tahun 2010, selain itu berdasarkan penelitian dalam  dokumen  tidak  ditemukan  hubungan  afiliasi  diantara  Pengambilalih  maupun  pihak yang  diambil  alih  sebelum  dilakukan  pengambilalihan  saham. 39 Dengan  demikian  karena keempat faktor pengambilalihan asing telah terpenuhi, maka TAK selaku  pelaku usaha  yang
39 Ibid., 31.
melakukan  pengambilalihan  asing  tersebut  memiliki  kewajiban  hukum  yang  sama  untuk melakukan  pemberitahuan  kepada  Komisi  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  29  UU  No.  5 Tahun  1999  dan  Pasal  5  PP  No.  57  Tahun  2010.  Dalam  kasus  ini  dugaan  pelanggaran  oleh TAK  yang  tertuang  dalam  putusan  perkara  No.  17/KPPU-M/2015  yaitu  pada  Pasal  29  UU No.  5  Tahun  1999  adalah  kewajiban  menyampaikan  laporan  kepada  KPPU  selambat- lambatnya  30  (Tiga  Puluh)  hari  sejak  tanggal  berlaku  efektif  pengambilalihan  saham  oleh TAK  terhadap  WJC  yang  dimaksudkan  agar  KPPU  dapat  mengetahui  dan  mencegah terjadinya  suatu  praktek  monopoli  serta  persaingan  usaha  tidak  sehat  dari  tindakan pengambilalihan saham yang terjadi di wilayah hukum republik Indonesia.
Komisi memiliki kewenangan terhadap Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan  yang  memenuhi  keempat  faktor  di  atas.  Pelaku  Usaha  yang  melakukan Penggabungan,  Peleburan  dan  Pengambilalihan  asing  tersebut  memiliki  kewajiban  hukum yang  sama  untuk  melakukan  pemberitahuan  kepada  Komisi  dan  berhak  untuk  melakukan Konsultasi  atas  rencana  Penggabungan,  Peleburan  dan  Pengambilalihannya  kepada  Komisi. Penggabungan,  Peleburan  dan  Pengambilalihan  yang  dilakukan  oleh  pihak  asing  terhadap pelaku usaha Indonesia (misal akuisisi saham perusahaan lokal oleh perusahaan asing), tidak dianggap  sebagai  Penggabungan,  Peleburan  dan  Pengambilalihan  asing,  namun  dianggap sebagai  Penggabungan,  Peleburan  dan  Pengambilalihan  pada  umumnya,  karena Penggabungan,  Peleburan  dan  Pengambilalihan  tersebut  tidak  terjadi  di  luar  yurisdiksi Indonesia. Untuk bentuk Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan dengan unsur asing lainnya,  Komisi  akan  melakukan  penilaian  kasus  per-kasus  dan  menilai  apakah Penggabungan,  Peleburan  dan  Pengambilalihan  bersangkutan  memiliki  dampak  terhadap persaingan  pada  pasar  domestik  serta  apakah  kewenangan  Komisi  dapat  efektif  untuk dilaksanakan.  Notifikasi  Merger,  baik  itu  Pra-Notifikasi  maupun  Post-Notifikasi,  memiliki fungsi sebagai fungsi preventif yaitu mengantisipasi terjadinya monopoli dan persaingan tidak sehat  dari  perusahaan  atau  bank  terkait  dan  fungsi  pengawasan  dari  KPPU  terhadap persaingan usaha sehat  atau anti monopoli,  termasuk pemenuhan hak bagi  pemegang saham minoritas, pekerja dan masyarakat selaku konsumen/nasabah. 40
Berdasarkan PP No. 57 Tahun 2010 Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Komisi Pengawas Persaingan Usaha akan melakukan penilaian terhadap Penggabungan, Peleburan badan usaha
40 Sryani Ginting “Dampak Hukum Notifikasi Merger Menciptakan Persaingan Usaha yang Sehat”. Jurnal Law Pro Justitia 1 No. 1 (2015): 13.
atas pengambilalihan saham perusahaan yang telah berlaku efektif secara yuridis dan diduga mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Penilaian sebagaimana  dimaksud  diatas  akan  didasarkan  pada  beberapa  hal  ( substantive  test), yang dilakukan  melalui  1)  Dominance  Position  Test,  Dalam  DP  Test  unsur  pentingnya  adalah “posisi dominan” yang pada intinya sama dengan “menguasai produksi dan atau pemasaran” sebagai salah satu unsur penting dari tes “praktik monopoli.” 41 Dalam  DP  Test  yang  dinilai adalah  mengenai  Konsentrasi  Pasar,  Konsentrasi  Pasar  merupakan  indikator  awal  untuk menilai  apakah  Penggabungan,  Peleburan  dan  Pengambilalihan  dapat  mengakibatkan terjadinya  persaingan  usaha  tidak  sehat. 42 2)  Substantial  Lessening  of  Competition,  dalam SLC  unsur  pentingnya  adalah  “berkurangnya  persaingan”  yang  pada  intinya  sama  dengan “terhambatnya  persaingan”  sebagai  unsur  penting  dari  tes  “praktik  monopoli”.  Dalam  SLC Test  yang  akan  dinilai  adalah  mengenai  hambatan  masuk  pasar,  potensi  prilaku  anti persaingan,  efisiensi,  dan  kepailitan.  3)  Public  Interest  Test,  PI  Test  adalah  penilaian  yang dilakukan  untuk  mengetahui  apakah  penggabungan,  peleburan  dan  pengambilalihan  yang dilakukan  mengakibatkan  terganggunya  kepentingan  umum  atau  tidak. 43 UU  No.  5  Tahun 1999 dengan tegas menyatakan bahwa transaksi merger yang merugikan kepentingan umum dilarang. 44
Pengaturan  mengenai  penggabungan,  peleburan  badan  usaha  dan  pengambilalihan saham asing tidak dibahas baik dalam UU No. 5 Tahun 1999 maupun PP No. 57 Tahun 2010. Karena  itu  untuk  memberikan  transparansi  kepada  pelaku  usaha,  KPPU  mengeluarkan Peraturan  KPPU  Nomor  2  Tahun  2013  tentang  Perubahan  Ketiga  atas  Peraturan  Komisi Pengawas  Persaingan  Usaha  Nomor  13  tahun  2010  Tentang  Pedoman  Pelaksanaan Penggabungan  atau  Peleburan  Badan  Usaha  dan  Pengambilalihan  Saham  Perusahaan  yang dapat Mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dimana terdapat  Lampiran  Pedoman  yang  menjelaskan  mengenai  wewenang  KPPU  dalam menentukan apakah suatu penggabungan, peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham asing  wajib  menyampaikan  pemberitahuan  kepada  KPPU.  Maka  apabila  suatu  perusahaan asing  yang  melakukan  pengambilalihan  di  luar  wilayah  indonesia  namun  memiliki  anak perusahaan  di  Indonesia  pengambilalihan  asing  tersebut  memiliki  kewajiban  hukum  yang
41 Andi Fahmi Lubis, et.al., Op.Cit., 208.
42 Lampiran Pedoman KPPU Nomor 2 Tahun 2013, Op.Cit., 19.
43 Andi Fahmi Lubis, et.al., Op.Cit., 207.
44 Ibid., 208.
sama  untuk  melakukan  pemberitahuan  kepada  Komisi  dan  berhak  untuk  melakukan Konsultasi  atas  rencana  Penggabungan,  Peleburan  dan  Pengambilalihannya  kepada  Komisi. Lalu  Komisi  akan  melakukan  penilaian  kasus  per-kasus  dan  menilai  apakah  Penggabungan, Peleburan  dan  Pengambilalihan  bersangkutan  memiliki  dampak  terhadap  persaingan  pada pasar domestik serta apakah kewenangan Komisi dapat  efektif untuk dilaksanakan. Regulasi mengenai merger dan akuisisi dalam kaitannya dengan persaingan usaha juga perlu dibenahi atau  direvisi  karena  dalam  hal  ini  perusahaan  hanya  perlu  memberitahu  setelah  terjadinya merger kepada KPPU, sebelum hal tersebut dilakukan maka hanya bersifat sukarela saja. Hal tersebut  merupakan  salah  satu  yang  dapat  memicu  persaingan  usaha  yang  tidak  sehat  yang mana  dilakukan  setelah  suatu  perusahaan-perusahaan  melakukan  merger  dengan  perusahaan lain  yang  hal  tersebut  memungkinkan  terjadinya  monopoli.  Pada  dasarnya,  regulasi  dan kebijakan  persaingan  biasanya  sama-sama  mengakomodasi  kerangka  berfikir  sesuai paradigma  SCP  ( structure,  conduct,  and  performance ).  Namun  dalam  penentuan  objek  atau sasarannya  sering  berbeda. 45 Sehingga  pengaruh  spesifik  dari  masa  lalu  terhadap  sistem hukum  persaingan  yang  ada  saat  ini  perlu  mendapat  perhatian  saat  ini,  karena  hal  tersebut tidak  hanya  memperjelas  tentang  karakteristik  sistem  hukum,  tapi  juga  mempermudah pemahaman tentang keunikan tujuan-tujuan kebijakan tersebut. 46

## KESIMPULAN
Penggabungan, peleburan serta pengambilalihan dari sudut pandang ekonomis sangat efisien dan efektif untuk diterapkan pada suatu perusahaan guna menekan pembengkakan atau pemborosan biaya. KPPU melakukan pengaturan penggabungan, peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham dalam 2 (dua) bentuk,  yaitu Post-Evaluasi (Pemberitahuan) dan Pra- Evaluasi  (Konsultasi).  Pra-Evaluasi  atau  Konsultasi  dilakukan  secara  sukarela  oleh  pelaku usaha kepada KPPU, baik secara tertulis maupun lisan sebelum dilaksanakan penggabungan, peleburan  atau  pengambilalihan  saham  perusahaan  sedangkan  Post-evaluasi  dimaksudkan sebagai  pemberitahuan  oleh  pelaku  usaha  kepada  komisi,  sesudah  transaksi  penggabungan, peleburan,  atau  pengambilalihan  saham  dilaksanakan.  Berdasarkan  pemberitahuan  tersebut komisi kemudian melakukan analisis, dan apabila hasil analisis menunjukkan bahwa transaksi
45 Benny  Pasaribu,  “Regulasi  dan  Persaingan  Sehat  Dalam  Sistem  Ekonomi  Indonesia”. Jurnal  Persaingan Usaha 4 (2010): 54.
46 Yoyo  Arifhardhani,  “Peraturan  Merger  Masyarakat  Eropa  (EU):  Definisi,  Uraian  &  Justifikasi  Kebijakan Persaingan”. Jurnal Persaingan Usaha 2 (2009): 197.
penggabungan,  peleburan,  atau  pengambilalihan  saham  berpotensi  menimbulkan  dampak negatif terhadap persaingan, maka transaksi tersebut harus direvisi atau justru dibatalkan.
Bahwa  Penggabungan,  Peleburan  dan  Pengambilalihan  yang  dilakukan  oleh  pihak asing  terhadap  pelaku  usaha  Indonesia  (seperti  akuisisi  saham  perusahaan  lokal  oleh perusahaan  asing),  tidak  dianggap  sebagai  Penggabungan,  Peleburan  dan  Pengambilalihan asing,  namun  dianggap  sebagai  Penggabungan,  Peleburan  dan  Pengambilalihan  pada umumnya, karena Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan tersebut tidak terjadi di luar yurisdiksi Indonesia. Maka apabila suatu perusahaan asing yang melakukan pengambilalihan di  luar  wilayah  indonesia  namun  memiliki  anak  perusahaan  di  Indonesia  pengambilalihan asing tersebut memiliki kewajiban hukum yang sama untuk melakukan pemberitahuan kepada Komisi  dan  berhak  untuk  melakukan  Konsultasi  atas  rencana  Penggabungan,  Peleburan  dan Pengambilalihannya kepada Komisi. Lalu Komisi akan melakukan penilaian kasus per-kasus dan  menilai  apakah  Penggabungan,  Peleburan  dan  Pengambilalihan  bersangkutan  memiliki dampak  terhadap  persaingan  pada  pasar  domestik  serta  apakah  kewenangan  Komisi  dapat efektif untuk dilaksanakan. Notifikasi Merger, baik itu Pra-Notifikasi maupun Post-Notifikasi, memiliki  fungsi  sebagai  fungsi  preventif  yaitu  mengantisipasi  terjadinya  monopoli  dan persaingan  tidak  sehat  dari  perusahaan  atau  bank  terkait  dan  fungsi  pengawasan  dari  KPPU terhadap persaingan usaha sehat atau anti monopoli, termasuk pemenuhan hak bagi pemegang saham minoritas, pekerja dan masyarakat selaku konsumen/nasabah.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggraini,  Anna  Maria  Tri.  “Pengendalian  Merger  di  Indonesia  dalam  Prespektif  Hukum Persaingan Usaha”. Jurnal Hukum Bisnis 30, No. 3 (2011): 5
Arifhardhani,  Yoyo.  “Peraturan  Merger  Masyarakat  Eropa  (EU):  Definisi,  Uraian  &
Justifikasi Kebijakan Persaingan”. Jurnal Persaingan Usaha 2 (2009): 197
Emirzon,  Joni.  “Analisis  Hukum  Pengalihan  Saham  PT.  Alfa  Retailindo  oleh  PT.  Carrefour Indonesia  dari  Perspektif  UU  Perseroan  Terbatas,  UU  Antimonopoli,  dan  UU Penanaman Modal”. Jurnal Hukum Bisnis 27 No. 1, (2008): 16
Fuady, Munir, Hukum Tentang Merger, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.
Fuady,  Munir.  “Tinjauan  Yuridis  tentang  Akuisisi  Perusahaan  Satu  Grup  dalam  Kaitannya dengan Pasar Modal”. Jurnal Hukum dan Pembangunan 23 No. 1 (1993): 2
Ginting, Elyta Ras, Hukum Anti Monopoli Indonesia , Jakarta: Citra Aditya, 2004.
Ginting,  Sryani.  “Dampak  Hukum  Notifikasi  Merger  Menciptakan  Persaingan  Usaha  yang Sehat”. Jurnal Law Pro Justitia 1 No. 1 (2015): 13
Hansen,  Knud, Undang-Undang  Larangan  Praktek  Monopoli  Dan  Persaingan  Usaha  Tidak Sehat: Law Concerning Prohibition Of Monopolistic Practices And Unfair Business Competition , Jakarta: Tema Baru, 2002.
Harahap, Yahya, Hukum Perseroan Terbatas, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
Iskandar,  Verry.  “Akuisisi  Saham  oleh  Perusahaan  Terafiliasi  dalam  Perspektif  Persaingan
Usaha”, Jurnal Persaingan Usaha 5 (2011): 14
Juwana,  Hikmahanto.  “Menyambut  Berlakunya  UU  No.  5  Tahun  1999:  Beberapa  Harapan dalam Penerapannya Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha”. Jurnal Hukum dan Pembangunan 29 No. 4 (1999): 2
Lubis,  Andi  Fahmi, Hukum  Persaingan  Usaha  Antara  Teks  dan  Konteks, Jakarta:  KPPU, 2009.
Ma‟arif,  Syamsul, Merger  Dalam  Perspektif  Hukum  Persaingan  Usaha ,  Jakarta:  Dengan Publishing, 2010.
Massimiliano,  Montini.  “Globalisation  and  International  Antitrust  Co-Operation”, Journal University of Siena . (2000):1
Nugroho,  Susanti  Adi, Hukum  Persaingan  Usaha  di  Indonesia:  Dalam  Teori  dan  Praktik Serta Penerapan Hukumnya, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012.
Nurviani, Novi. “Analisis Perbandingan Merger Control Beberapa Negara Sebagai Pedoman Dalam  Penyusunan  Rumusan  Sistem  Pengendalian  Merger  di  Indonesia”. Jurnal Persaingan Usaha 1 (2009): 123
Pasaribu, Benny. “Regulasi dan Persaingan Sehat Dalam Sistem Ekonomi Indonesia”. Jurnal Persaingan Usaha 4 (2010): 54
Purba,  A.  Zen  Umar.  “Pokok-Pokok  Pikiran  Mengenai  Pengaturan  Persaingan  Sehat  Dalam Dunia Usaha”. Jurnal Hukum dan Pembangunan 25 No. 1 (1995): 19
Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan  Badan  Usaha  dan  Pengambilalihan  Saham  Perusahaan  Yang  Dapat Mengakibatkan  Terjadinya  Praktik  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2010 No. 89.
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 1999 No. 33, dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) No. 3817.
Ross,  David, Industrial  Market  Structure  and  Economic  Performence, Boston:  Houghton Mifflin Company, 1990.
Saputro,  Perdana, Hukum  Merger  Indonesia  Dalam  Konteks  Hukum  Persaingan  Usaha, Tangerang: CR Publishing, 2012.
Sardjono, Agus. “Antimonopoli atau Persaingan Sehat”. Jurnal Hukum dan Pembangunan 29 No. 1 (1999): 2
Simanjuntak,  Cornelius, Hukum  Merger  Perseroan  Terbatas:  Teori  dan  Praktek ,  Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
Sjahdeini,  Sutan  Remy. Merger, “Konsolidasi  dan  Akuisisi  Bank”. Jurnal  Hukum  Bisnis 4 (1998): 6
Suhara,  Jimat  Jojiyon.  “Redefinisi  Asas  dan  Tujuan  UU  No.  5  Tahun  1999  Sebagai  Dasar Hukum dan Kebijakan Persaingan Usaha di Indonesia”. Jurnal Persaingan Usaha 1 (2009): 101
Toha,  Kurnia.  “Urgensi  Amandemen  UU  Tentang  Persaingan  Usaha  di  Indonesia:  Problem dan Tantangan”. Jurnal Hukum dan Pembangunan 49 No. 1 (2019): 3
Usman, Rachmadi, Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
Widjaja, Gunawan, Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
Yosefa,  Diana.  “Efisiensi  dan  Pelaksanaan  Hukum  Persaingan  Usaha”. Jurnal  Persaingan Usaha 3 (2010): 115-116
Zakir,  T.  M, Derajat  Urgensi  Regulasi  Merger:  Mencegah  Pengaturan  yang  Berlebihan dalam  Efektifitas  Regulasi  Merger  dan  Akuisisi ,  Jakarta:  Pustaka  Sinar  Harapan, 2010.