## PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PENGUNGKAPAN IDENTITAS ANAK OLEH APARAT PENEGAK HUKUM

## M. Hufron Fakih, Subekti
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret E-mail : Muhammadhufron77@gmail.com , Subektifhuns@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan membahas pengungkapan identitas Anak yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan perlindungan secara hukum terhadap tindakan yang dilakukan. Metode penelitian yang digunakan normatif dengan sifat preskriptif. Pendekatan penelitian ini yaitu pedekatan perundang- undangan dan konsepsual. Bahan hukum  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis data menggunakan logika deduktif. Hasil dari penelitian ini menunjukan dari bentuk pengungkapan identitas Anak yang dilakukan oleh aparat penegak hukum baik di sosial media atau di website aparat penegak hukum serta penegakan hukum atas pengungkapan identitas Anak oleh aparat penegak hukum yang belum dilakukan dalam praktik hukumnya, sehingga Anak tidak mendapat perlindungan.
Kata Kunci: Anak, Pengungkapan Identitas Anak, Aparat Penegak Hukum.

## Abstract
This research aimed to discuss the disclosure of children’s identity by law enforcement officials and law enforcement against the actions taken. The research method used is normative with prescriptive properties. This research approach is a statutory and conceptual approach. The legal materials used in this research are primary and secondary legal materials. The data analysis technique uses deductive logic. The results of this study indicate the form of disclosure of children’s identities carried out by law enforcement officials both on social media or on websites of law enforcement officials as well as law enforcement on disclosure of children’s identities by law enforcement officials that have not been carried out in legal practice, so that children are not protected.
Keywords : Children, Identity Disclosure Children, Law Enforcement Official.

## A.    Pendahuluan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa negara telah men- cantumkan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdasakan kehidupan bangsa ter- utama anak sebagai generasi penerus bangsa. Anak merupakan anugrah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dijaga, dirawat, dan dilindungi Karena memiliki Hak Asasi yang harus dijunjung tinggi oleh setiap manusia. Pasal 28 B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa yakni setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang. Anak perlu dididik dan dibimbing dengan cara yang tepat agar kecil kesempatan untuk menjadi Anak yang berhadapan dengan Hukum khususnya menjadi pelaku tindak pidana. Istilah Anak berhadapan dengan hukum termaktub dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang selanjutnya disebut dengan UU SPPA. Anak berhadapan dengan hukum terdiri dari Anak yang berkonflik dengan hukum, Anak yang menjadi saksi tindak pidana, dan Anak yang menjadi korban tindak pidana, namun Anak yang berkonflik dengan hukum atau anak sebagai pelaku tindak pidana dalam UU SPPA disebut dengan istilah Anak.
Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 Ayat (3) dijelaskan bahwa pengertian Anak adalah anak yang telah berusia 12 ( dua belas) tahun
tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. sejak tahun 2011 sampai 2019 kasus anak berhadapan dengan hukum yang dilaporkan ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia ( KPAI ) mencapai 11.492 kasus, jauh lebih tinggi dari pada kasus anak terjerat masalah  kesehatan dan  narkotika  (2.820  kasus), pornografi  dan cyber crime (3.232 kasus), serta trafficking dan eksploitasi (2.156 kasus).
Perlindungan hukum Anak yaitu ketika proses peradilan berlangsung baik sebelum atau setelah, terutama perlindungan terhadap hak atas kerahasiaan identitas bagi Anak karena marak terjadi pengungkapan identitas Anak melalui media cetak atau elektronik. Pengungkapan identitas Anak umumnya dilakukan oleh wartawan atau non-profesi sebagai wartawan. Secara yuridis perlindungan Anak tercantum pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 19 Ayat (1) dan (2) berbunyi : “1) Identitas Anak, Anak Korban, dan/ atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik. (2) Identitas sebagaimana  dimaksud  pada  Ayat  (1)  meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak  Saksi, nama  orang  tua, alamat,  wajah,  dan  hal lain  yang  dapat  mengungkapkan  jatidiri Anak, Anak  Korban, dan/atau Anak Saksi.” Sanksi dari pengungkapan identitas Anak tecantum pada Pasal 97 di dalam UU SPPA yaitu :” setiap orang yang melanggar kewajiban  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  19  Ayat  (1)  dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 ( lima ratur juta rupiah ).
Perlindungan Hak Privasi  Anak  tercantum  juga  dalam Beijing Rules “8. Protection of privacy 8.1 The juvenile’s right to privacy shall be respected at all stages in order to avoid harm being caused to her or him by undue publicity or by the process of labelling.  8.2 In principle, no information that may lead to the identification of a juvenile offender shall be published” (Beijing Rules, 1985:5). Pada aturan ke-8 (delapan) tentang perlindungan privasi yaitu : 8.1 Hak nak atas privasi harus dihormati di semua tahap untuk menghindari kerugian yang ditimbulkan kepadanya oleh publitas yang tidak semestinya atau oleh proses pelabelan. 8.2 Pada prinsipnya tidak ada informasi yang dapat mengarah pada identifikasi pelaku remaja yang akan dipublikasikan. Sehingga, per- lindungan identitas Anak penting untuk mendapatkan perlindungaan dari tindakan yang dapat merugikan Anak karena menyangkut kelangsungan hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Pengungkapan identitas Anak dapat dilakukan oleh siapa saja termasuk oknum dari aparat penegak hukum yang seharusnya menjaga hak privasi Anak  tetap aman namun  justru  melakukan  tindakan pengungkapan identitas Anak yang dapat diakses oleh publik.

## B.    Perumusan Masalah
Berdasarkan  uraian diatas maka rumusan masalahnya yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap pengungkapan identitas Anak oleh aparat penegak hukum ?

## C.    Metode Penelitian
Sebagai kegiatan ilmiah yang berdasarkan pada metode dan sistematika untuk dapat mem- berikan jawaban atas permasalahan yang dihadapi, maka diperlukan metode penelitian yang tepat. Berikut merupakan metode yang penulis gunakan:
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau doctrinal . Sifat penelitian ini adaah prespektif atau terapan. Penelitian prespektif bertujuan untuk mendapatkan saran guna memecahkan suatu permasalahan.  Pendekatan  yang digunakan  penelitian  ini  adalah pendekatan  konsepsual ( conseptual approach ), yaitu berangkat dari gagasan dan pemikiran serta doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini dijadikan sebagai pijakan untuk membangun argumentasi hukum dan mengatasi persoalan yang penulis bahas dalam penelitian ini. Jenis penelitian   yang digunakan adalah penelitian normatif dimana menggunakan data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer dan sekunder. Selanjutnya teknik pengumpulan bahan hukum berasal dari bahan hukum primer dan sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan
( library research ). Penulis mengumpulkan bahan-bahan yang berasal dari gagasan serta doktrin ahli hukum, perundang-undagan, buku, artikel, jurnal ilmiah, makalah, hasil penelitian pakar hukum, serta browsing internet  mengenai  hal-hal  yang terkait  dengan  permasalahan  kemudian dianalisis sebagai dasar untuk menjawab persoalan perlindungan hukum atas pengungkapan identitas Anak oleh aparat penegak hukum. Penelitian hukum ini  mengambil  informasi dan bahan hukum  yang  relevan, kemudian dari hasil bahan hukum tersebut dilakukan pembahasan secara deskriptif analitis bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh tentang fakta-fakta yang berhubungan dengan penelitian.

## D.    Hasil penelitian dan pembahasan

## Peraturan perlindungan hukum terhadap pengungkapan identitas Anak yang dilakukan oleh aparat penegak hukum
Identitas Anak adalah hak asasi manusia yang harus dirahasiakan dan tidak untuk disebar- luaskan baik dimedia cetak atau elektronik maka perlu adanya perlindungan yang tegas dan tidak memandang yang mengungkapkan identitas Anak tersebut ke masyarakat terutama aparat penegak hukum yang sudah seharusnya lebih mengerti dan menegakkan perlindungan tersebut. Bentuk pengungkapan identitas Anak yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu melalui video di media sosial. Contoh kasus yaitu pengungkapan identitas Anak yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam proses penyidikan yang dilakukan di Polresta Suarakarta, yaitu seorang Anak berinisial Hk berumur 16 ( enam  belas )  tahun  diduga  telah  menyerang  petugas dengan menggunakan ketapel dan kelereng, sehingga mengakibatkan 4 ( empat ) Polwan terluka saat sedang mengamankan Demo di DPRD Surakarta pada hari senin, 30 September 2019 lalu. Postingan video dengan durasi 30 detik tersebut menunjukan proses penyidikan polisi terhadap Anak, meskipun identitas wajah Anak telah di- blur atau disamarkan namun nama dari  Anak  tersebut masih  dapat  di  dengar ketika video diputar. Video tersebut terdapat tulisan atau caption yang menerangkan  tempat   Anak   sekolah   yaitu   di   SMK   5   Surakarta. Postingan video yang diunggah telah ditonton sebanyak 15.177 kali di akun isntagram Polresta Surakarta. Pengungkapan identitas Anak yang dilakukan polisi ketika melakukan penyidikan melanggar peraturan perundangan yang melindungi hak atas identitas Anak.
Tindakan yang dilakukan oleh oknum polisi Polresta Surakarta tersebut merupakan tindakan pengungkapan identitas Anak yang seharusmya dan wajib untuk dirahasiakan agar tidak diketahui oleh publik. Salah satu perlindungan hukum terhadap Anak yang menjadi pelaku tindak pidana adalah dengan menerapkan pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak khususnya dalam hal penyidikan. Proses penyidikan diatur dalam KUHAP. Pasal 1 butir 2 (Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana)  KUHAP  diuraikan bahwa :  “  penyidikan adalah tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Penyidikan bertujuan untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan pembuktian-pembuktin mengenai masalah yang telah dilakukannya. Untuk mencapai maksud tersebut maka penyidik akan menghimbau dengan fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu (Hamid, Husein, 1991:58). Perkara Anak diatur lebih khusus mengenai penanganannya karena anak tidak dapat disamakan dengan orang dewasa maka pihak kepolisian wajib untuk memperhatikan tata cara penyidikan yang ada dalam Undang- Undang Sistem Peradilan Pidana Anak agar dapat memenuhi hak-hak Anak, salah satunya adalah tidak dipublikasikan identitasnya. Oleh sebab itu, dalam proses penyidikan terhadap Anak adalah penyidik Anak. Hak ini termaktub dalam  Pasal  26  Ayat  (3)  Undang-Undang  Sistem  Peradilan Pidana Anak,
Pengungkapan nama Anak dalam putusan oleh Hakim  yang diunggah oleh Mahkamah Agung di Website Direktori Putusan Mahkamah Agung  Republik  Indonesia  pada perkara  Pidana  khusus Anak masih terdapat perbedaan pencantuman identitas Anak yang dapat dikatakan sebagai upaya
pengungkapan identitas Anak kepada publik karena dapat diakses secara umum. Contohnya dalam putusan nomor 37/Pid.Sus-Ank/2020/PN.Mnd. yang mencantumkan nama Anak yaitu Rivaldo Muhammad berusia (17 tahun) putusan tersebut secara langsung mengungkapkan identitas Anak putusan Nomor 38/pid.Sus-Anak/2020/PN.Kis. untuk nama Anak tidak ditulis nama lengkap hanya ditulis ANAK berusia (13 tahun) yang berarti Anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) dan Putusan Nomor 60/pid.Sus/2014/PN.Tli. Nama Anak ditulis dengan sebutan TERDAKWA berusia (17 tahun) di dalam peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang format ( template ) dan penulisan putusan/penetapan Mahkamah Agung, tidak membahas secara khusus terkait penulisan nama dari  tindak  pidana khusus  Anak  hanya  format  dalam  bentuk kasasi  yaitu pada halaman 111 – 121. Maka penulisan nama Anak dalam putusan dapat dikatakan sebagai upaya pengungkapan identitas Anak yang seharusnya dilindungi dan wajib untuk dirahasiakan. Pengungkapan identitas  Anak  yang tertulis di dalam putusan hakim merupakan tindak pidana karena telah melanggar ketentuan undang-undang yang melindungi hak atas kerahasiaan identitas Anak yang wajib untuk dilindungi. Perbedaan penulisan istilah nama Anak di dalam putusan hakim yang ditemukan oleh penulis memiliki 3 (tiga) versi  pertama nama Anak ditulis secara terang yaitu  nama  panjang Anak, kedua nama Anak ditulis dengan inisial Terdakwa, dan ketiga nama Anak ditulis dengan istilah Anak. 3 (tiga)  versi penulisan Anak tersebut di dalam draf penyusunan putusan hakim tidak dijelaskan secara  detail  terkait  penulisan  dari  nama  Anak,  namun  di  dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa  Anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  atau  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana  disebut dengan istilah Anak. Istilah Anak pada penulisan nama anak jika menerapkan ketentuan Undang- Undang Sistem Peradilan Pidana Anak maka ditulis dengan istilah Anak bukan nama terang anak atau Terdakwa. Proses peradilan pidana Anak mengatur mengenai hakim yang akan mengadili Anak. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dikatakan bahwa hakim adalah hakim Anak serta diperkuat dengan adanya Pasal 43 Ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan  Pidana Anak.
Perlindungan terhadap identitas Anak diperlukan untuk menghindari Anak dari dampak- dampak negatif dari masyarakat oleh sebab itu perlu adanya upaya untuk mendorong Anak agar tetap tumbuh dan berkembang serta  diterima  di  masyarakat  dengan  baik. Perlindungan  tersebut dapat menjadi lebih efektif apabila penyelenggara penegakan hukum dapat mengerti tentang Anak, maka perlu adanya peningkatan kapasitas dan sosalisasi tentang Undang-Undang Sistem Peradilan  Pidana Anak. Pasal 92  Undang-Undang Sistem Pradilan Pidana Anak dijelaskan bahwa : (1) pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi penegak hukum dan pihak terkait secara terpadu; (2) pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud  pada  Ayat  (1) dilakukan  paling  singkat  120  (seratus  dua puluh) jam,; (3) pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sebagimana dimaksud pada Ayat (1) dikoordinasikan oleh kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelatihan di bidang hukum; (4) ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) diatur perturan presiden.
Bentuk pemenuhan perlindungan hukum terhadap Anak yang terdapat pada Pasal ini menunjukan bahwa pelatihan diselenggarakan melalui Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia sangat perlu untuk dilaksanakan agar terciptanya proses peradilan Anak yang ideal. Pelatihan ini diatur dalam peraturan presiden Nomor 175 Tahun 2014 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Terpadu bagi penegak hukum dan pihak terkait mengenai Sistem Peradilan Anak. Salah satu tujuan dari pelatihan tersebut terdapat pada Pasal 3 Ayat (1), yaitu meningkatkan pengetahuan yang sama bagi penegak hukum dan pihak terkait tentang hak-hak Anak, keadilan restoratif, dan diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal a quo merupakan salah satu  cara untuk memenuhi hak-hak anak dalam proses peradilan pidana, salah satu hak anak adalah perlindungan terhadap identitas Anak tersebut. Upaya perlidungan identitas Anak kementrian Komunikasi dan Informatika mempunyai peran untuk melindungi  dengan  melakukan  pemblokiran  terhadap berita-berita di media sosial atau  akun-akun  yang  menyebarkan identitas Anak sebagai pelaku pidana. Batasan
mengenai larangan mempublikasikan identitas anak yang berhadapan dengan hukum dalam pemberitaan di media massa sebagaimana hak anak diatur dalam Pasal 64 huruf i Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun  2016 tentang Perlindungan Anak yaitu penghindaran dari publikasi atas identitas Anak.
Aparat penegak hukum sebagai pejabat pemerintah sudah semestinya untuk mematuhi peraturan perundang-undangan terlebih ketika sudah menjabat sebagai aparat penegakan hukum, oleh sebab itu tidak ada istilah kebal terhadap  hukum ( Equality  before  the  law principle) atau asas  persamaan  di  hadapan  hukum  yang  merupakan salah satu asas dalam deklarasi Universal HAM dan dianut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tercantum dalam Pasal 27 Ayat (1) berbunyi “ segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.
Aparat penegak hukum sebagai pejabat pemerintah yang menjadi garda terdepan dalam menerapkan dan menegakan peraturan perundangan yang menyangkut kepentingan umum termasuk dalam menjaga hak  atas  privasi  Anak.  Pasal  1  angka  3  Undang-Undang Nomor  30  Tahun  2014 tentang  Administrasi  Pemerintahan menerangkan bahwa pejabat pemerintah adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggra negara lainnya. Fungsi pemerintah sendiri adalah fungsi dalam melaksanakan administrasi pemerintah yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan pelindungan. Jika dikaitkan dengan fungsi sebagai pejabat pemerintah khususnya aparat penegak hukum dalam hal fungsi perlindungan maka sudah seharusnya untuk melindungi kepentingan Anak terutama hak kerahasiaan identitas Anak agar tidak disebar luaskan secara umum. Tindak pidana pengungkapan identitas Anak yang dilakukan oleh aparat penegak hukum baik  dalam  bentuk  video, caption atau artikel  dan dalam putusan hakim menunjukan bahwa masih lemahnya penegakan hukum terhadap pejabat pemerintah terlebih kepada aparat penegak hukum. Hal tersebut terjadi karena adanya konflik kepentingan hukum di dalam  sistem pemerintahan ( conflict of interest).
Konflik kepentingan (Conflict of Interest) terjadi antara dua pelaku yang disebut principal dan agen . Principal adalah orang yang memberikan  suatu  pertanggungjawaban  atau  mandat  kepada agen . Hubungan principal dan agen bisa terjadi antara manajer dengan bawahan, dewan komisiaris dengan  jajaran  direksi,  dan  lainnya.  konflik  kepentingan  ini  berdampak  pada  tumpulnya  sistem hukum yang berlaku karena akan menganggap sebagai suatu tindakan kelalaian yang dilakukan pejabat pemerintah dan tidak mendapat sanksi. Tindakan tersebut mencerminkan bahwa adanya ketidakberpihakan dan menyalahgunakan  kewenangan  demi  kepentingan  pribadi  atau kelompok tertentu  daripada  kepentingan  umum.  Dikaitkan  dengan aparat penegak hukum sebagai pejabat pemerintah bahwa tindakan penungkapan identitas Anak yang dilakukan dapat dikatakan sebagai tindakan kesalahan atau kelalaian yang semata terjadi karena adanya unsur ketidak sengajaan atau kurangnya wawasan terhadap yang dilakukan oleh oknum.
Pengungkapan identitas Anak yang dilakukan oleh pejabat pemerintah khususnya aparat penegak hukum melanggar adanya asas ketidakberpihakan dan asas tidak menyalahgunakan kewenangan. Asas ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan badan dan/atau pejabat pemerintah dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dengan mem- pertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminasi. Sedangkan asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap badan dan/atau pejabat pemerintah tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan. Selain adanya konflik kepentingan kurangnya sinergitas antar pejabat pemerintah atau aparat penegak hukum menjadi salah satu faktor tidak adanya penegakan hukum terhadap pengungkapan identitas Anak oleh Aparat penegak hukum. Sinergitas bertujuan agar tindakan yang melanggar  peraturan perundangan untuk ditegakkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga,  terjadinya  lolos  sanksi
hukum dapat diminimalisir karena aparat penegak hukum saling mengawasi keberjalanannya peraturan  perundang-undangan khususnya perlindungan terhadap hak privasi Anak.
Sanksi tindak pidana pengungkapan identitas Anak tercantum di dalam Pasal 97 Undang- Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 yang berbunyi “ Setiap orang yang  melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”. Peraturan komisi penyiaran Indonesia tentang Standar Program Siaran (SPS), pada Pasal 79 SPS menyebutkan  sanksi  terhadap pengungkapan  identitas  Anak yaitu dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis pertama dan kedua atas pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran paling sedikit 7 (tujuh) dari kalender. Apabila dalam penyiaran tidak menghiraukan teguran yang diberikan maka KPI akan memberikan sanksi administratif sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 75 Ayat (2) SPS yaitu:
(a)  Teguran tertulis;
(b)   Penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu;
(c)   Pembatasan durasi dan waktu;
(d)   Denda administratif;
(e)   Pembekuan siaran untuk waktu tertentu;
(f)    Tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran;atau
(g)   Pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.
Anak merupakan pribadi yang masih bersih dan peka terhadap rangksangan-rangsangan yang berasal dari lingkungan (Gunarsa, 1986:5). Anak menjadi subjek hukum akan berbeda dengan orang dewasa baik  secara  tingkah laku atau  perbuatan tersebut belum didasari dengan pemikiran dewasa. Sehingga, tidak mengerti terhadap  tindakan yang dilakukan untuk masa  akan datang, berdasarkan pandangan psikogenis terhadap anak yang berhadapan atau berkonflik dengan hukum disebabkan oleh dorongan konflik batin. Anak-anak yang delikuensi mempraktekan konflik batin mereka untuk  mengurangi  beban  tekanan  jiwa sendiri melalui tingkah laku agresif, impulsive, dan primitif. Tindakan kriminal anak pada umumnya berkaitan erat dengan temperamen, kejiwaan yang  chaos,  konflik batin, dan frekuensi yang akhirnya  ditampilkan  secara spontan  dalam bentuk kriminalitas (Gunarsa, 1986:6). Penanganan hukum terhadap Anak harus memperhatikan seperti aspek psikologis, mengedepankan sosialisasi hukum, pendampingan psikologis, pemisahan tempat penahanan hingga pendampingan pengacara. Hal tersebut harus dilakukan karena penanganan tanpa diimbangi program terpadu terkait pendidikan, kesehatan, bimbingan psikologis, dan keterlibtan komunitas akan mendorong kecenderungan anak untuk mengulangi perbuatan yang dapat melanggar hukum. Pemerintah agar dapat menjalankan langkah di atas, perlu untuk melakukan tindakan koordinasi lintas dinas khususnya dinas pendidikan, dinas sosial, dan dinas kesehatan yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum (Achmad Ratomi, 2013:134-135). Tindakan pengungkapan  identitas Anak  dapat  merugikan Anak, khususnya kerugian moril yaitu kerugian yang tidak bisa dinilai dalam jumlah yang pasti. Misalnya rasa ketakutan, kehilangan kesenangan atau cacat anggota tubuh. Hak atas ganti kerugian dalam perkara pidana terdapat pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 9 Ayat (3)  yaitu; ketentuan mengenai tata cara penuntutan ganti kerugian, rehabilitasi, dan pembebanan ganti rugi diatur dalam undang-undang. Hak untuk meminta ganti rugi ada dalam KUHAP Pasal 95  dan  Pasal  96,  dalam  praktiknya istilah  ganti  kerugian dalam hukum pidana tidak ditemukan dalam hukum pidana materil namun terdapat dalam hukum pidana formil. Anak sebagai korban pengungkapan identitas Anak seharusnya  mendapat  hak  untuk ganti  rugi  karena  telah  menderita kerugian moril  namun  hal tersebut hanya dapat dilakukan ketika dalam persidangan sesuai hukum pidana formil.
Pengaturan perlindungan terhadap Identitas Anak   dalam hukum Internasional telah termaktub dalam Beijing Rules dan Konvensi Hak Anak.
Beijing Rules “8. Protection of privacy 8.1 The juvenile’s right to privacy shall be respected at all stages in order to avoid harm being caused to her or him by undue publicity or by the process of labelling. 8.2 In principle, no information that may lead to the identification of a juvenile offender shall be published”.
( pada aturan ke-8 tentang perlindungan privasi yaitu : 8.1 Hak anak  atas  privasi   harus   dihormati di semua tahap untuk menghindari kerugian yang ditimbulkan kepadanya oleh publisitas yang tidak semestinya atau oleh proses pelabelan. 8.2 Pada prinsipnya, tidak ada informasi yang dapat mengarah pada identifikasi pelaku remaja yang akan dipublikasikan ) (Beijing Rules, 1985:5).
Hak privasi mempunyai cakupan ruang mendetail dengan setidaknya merujuk pada empat bentuk gangguan terhadap diri pribadi seseorang.
(a)  Gangguan terhadap  tindakan pribadi seseorang mengasingkan diri atau menyendiri, atau gangguan terhadap relasi pribadinya;
(b)   Pengungkapan fakta-fakta pribadi yang memalukan secara publik;
(c)   Publisitas menempatkan seseorang secara keliru dihadapan publik;
(d)   Penguasaan tanpa ijin atas kemiripan seseorang untuk keuntungan orang lain.
Pengungkapan terhadap fakta-fakta pribadi secara sepihak tanpa adanya izin dari pihak bersangkutan merupakan hal  yang dapat dikatakan sebagai tindakan yang melanggar hak privasi seseorang.
Di dalam Konvensi Hak Anak (KHA) juga menetapkan kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap setiap anak yang dirampas kebebasannya karena berhadapan atau berkonflik dengn hukum. Diatur dalam Pasal 37 huruf d Konvensi Hak Anak (KHA) yang berbunyi “ setiap anak yang dirampas kemerdekaannya di depan pengadilan atau pejabat lain yang berwenang, independen, dan tidak memihak, dan berhak untuk dengan segera memperoleh keputusan mengenai tindakan perampasan kemerdekaan tersebut” (KHA,  1989:14).   Pada dasarnya saat identitas Anak sebagai pelaku tindak pidana tersebut ketika identitasnya disebarluaskan Anak akan kehilangan hak privasi kehidupan pribadinya. Pada Pasal diatas dijelaskan bahwa anak mempunyai hak untuk mendapat bantuan hukum atau bantuan yang dapat membantu anak termasuk penggugatan keabsahan perampasan kemerdekaan anak itu sendiri. Pasal 40 Ayat (1) dan (2) Konvensi Hak Anak (KHA) memperkuat pernyataan Pasal sebelumnya yang menyatakan; Negara-negara pihak mengakui hak setiap anak yang di sangka, dituduh, atau dinyatakan melanggar hukum pidana untuk diperlakukan dengan cara yang sesuai dalam rangka memberikan penghargaan anak pada hak asasi manusia dan kebebasan dasar orang lain.

## E. Penutup

## a.   Simpulan
Pengungkapan identitas Anak oleh   aparat   penegak  hukum memiliki bentuk-bentuk yang berbeda, yaitu dapat  melalui video di media sosial atau di dalam putusan hakim. Tindakan tersebut merupakan tindak pidana karena telah melanggar Pasal 19 Ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pengungkapan identitas Anak oleh aparat penegak hukum  belum dilakukan sehingga anak tidak mendapat perlindungan hak privasi terhadap identitas Anak. Seharusnya, aparat penegak hukum me- lindungi kepentingan dan hak-hak anak bukan melakukan tindakan yang dapat merugikan Anak dengan mengungkapkan identitas Anak baik yang dapat diakses oleh publik baik di media cetak atau elektronik.

## b.   Saran
Pengungkapan identitas Anak yang dilakukan oleh aparat penegak hukum wajib untuk ditegakkan dan diterapkan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yaitu dengan meningkatkan kualitas dan kapasitas para aparat penegak hukum tentang pentingnya menerapkan  perlindungan terhadap identitas Anak yang diungkapkan baik di media cetak atau elektronik dan menempatkan aparat penegak hukum yang sudah menjalani pelatihan tentang UU SPPA di setiap lembaga pemerintah hukum khususnya aparat penegak hukum.

## F. Daftar Pustaka
Abintoro Prakoso, 2013, Kriminologi dan Hukum Pidana,Yoyakarta, Laksbang Grafika.
Achmad Ratomi, 2013, penyelesaian Anak yang berkonflik dengan hukum dengan hukum dalam konteks masyarakat, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Vol. 5, No. 2.
Chairul Bariah, dkk. 2017.”perluasan pertanggungjawaban Terhadap Tindakan Pidana yang Dilakukan oleh Anak.” Syahkuala Law Jurnal , vol.1,No.3, 2017.
General  Asasembly  relution,1985, United  Nations  Standard  Minimum Rules  for  the  Administration of  Juvenile  Justice ( “The  Beijing Rules” ), Beijing.
Gunarsa,  Ny. Y. Singgih D. dan  Singgih  D.  Gunarsa,1986,  Psikologi Keluarga, (Jakarta: BPK Gunung Mulia,).
Hamrat Hamid dan Harun Husein, 1991, Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana, Jakarta, Rineka Cipta.
Majelis  Umum  Perserikatan  Bangsa-Bangsa,  1989,  Konvensi  Hak-hak Anak.
Sunarto, Kamanto,2004, Pengantar Sosiologi (edisi ketiga), Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016.
Wahyu Djafar, 2019, Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia : Laskap, Urgensi, dan kebutuhan Pembaruan , makalah disampaikan sebagai materi dalam kuliah umum “ Tantangan Hukum dalam Era Analisis Big Data”, program pasca sarjana Fakutas Hukum Universitas Gadjah ada, Yogyakarta.
William L. Prosser, 1960 “ Privacy: A Legal Analysis ”, California Law Review 48: 338-423.