Volume 6 Nomor 1, September 2020 e-ISSN: 2580-1678 dan ISSN: 2355-4657 Open Access : http://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/index

## ANALISA HUKUM PERALIHAN HAK TANAH ULAYAT KAUM YANG BELUM DIDAFTARKAN DI KABUPATEN DHARMASRAYA 
* Ratih Agustin Wulandari 1 , Muhammad Sukron 2 , Raimon Efendi 3
Fakultas Hukum dan Ekonomis Bisnis, Universita Dharmas Indonesia, Dharmasraya
* e-mail: ratihagustinwulandari@undhari.ac.id 1
e-mail: muhammadsukron20@gmail.com 2
e-mail: raimon.efendi@gmail.com 3

## Abstract
Ulayat land has a social function passed down from ancestors. Tanah Ulayat is a customary community  right  that  cannot  be  transferred  to  outsiders,  in  the  Minangkabau  kinship  system,  it  is only used for 4 things: gadang girly house, dead body lying in the middle of the house, unmarried girls, upholding the heirloom title. However, at the moment there are a lot of transfers of customary land rights, both  sale  and purchase.  The  research  uses  an empirical juridical  approach.  The data used are primary data obtained by interview and secondary data obtained through literature study. The results of research into the existence of the transfer of rights to customary land that have not been  registered  are  increasingly  high,  namely  in  the  form  of  buying  and  selling,  which  has  an impact  on the  social  function  of  customary land  has been  lost.  The  practice  of buying  and  selling communal land for people in Koto Baru in the Dharmasraya Regency consists of buying and selling a plot of land and buying and selling a plot of land followed by a customary land grant. Collective Rights  on  customary  land  will  change  to  individual  rights  if  there  is  a  transfer  of  rights  to  the communal land. This will result in ulayat land which will become private / individual land that will automatically cause harm to the people themselves. Customary philosophical values  will fade both high  pusako  property  and  low  pusako  property.  And  no  longer  subject  to  the  provisions  of customary law.
Keywords : The Transfer Of Rights; Ulayat Land; Races Has Not Been Registered.

## Abstrak
Tanah ulayat mempunyai fungsi sosial yang diturunkan nenek moyang. Tanah Ulayat adalah hak masyarakat  adat  yang  tidak  dapat  dialihkan  pada  pihak  luar,  dalam  system  kekerabatan Minangkabau  hanya  digunakan  untuk  4  hal  :  rumah  gadang  ketirisan,  mayat  terbujur  di  tengah rumah,  anak  gadis  belum  kawin,  menegakkan  gelar  pusaka.  Namun  saat  ini  banyak  sekali  terjadi peralihan hak atas tanah ulayat baik jual beli maupun hibah. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dengan wawancara serta data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian  eksistensi peralihan hak atas  tanah  ulayat  yang  belum  didaftarkan  semakin  tinggi  yaitu  dalam  bentuk  jual  beli,  yang berdampak  pada  fungsi  sosial    tanah  ulayat  telah  hilang.  Praktek  jual  beli  tanah  ulayat  kaum  di Koto  Baru  Kabupaten  Dharmasraya  terdiri  dari  jual  beli  sebidang  kebun  dan  jual  beli  sebidang kebun  diikuti  hibah  tanah  ulayat.  Hak  Kolektif  pada  tanah  ulayat  akan  berubah  menjadi  hak individual  jika  terjadi  peralihan  hak  pada  Tanah  ulayat  kaum.  Ini  semua  akan  berakibat  dimana tanah ulayat akan menjadi tanah milik individu / pribadi yang otomatis menimbulkan kerugian bagi kaum  itu  sendiri.  Nilai-nilai  falsafah  adat  akan  luntur  baik  harta  pusako  tinggi,  maupun  harta pusako rendah. Dan tidak lagi tunduk pada ketentuan hukum adat.
Kata Kunci: Peralihan Hak; Tanah Ulayat; Kaum; Belum Didaftarkan.
 Naskah diterima: 10 Juli 2020, direvisi: 14 September 2020, disetujui untuk terbit: 28 September 2020 Doi: 10.3376/jch.v6i1.274

## PENDAHULUAN
Tanah  mempunyai  kedudukan  yang penting bagi bangsa Indonesia. Tanah dan masyarakat  saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Pentingnya tanah dalam kehidupan  manusia  dapat  dilihat  dimana tidak hanya dalam hidupnya saat matipun manusia masih membutuhkan tanah.
Asset Negara Indonesia yang penting dan mendasar adalah Tanah, dan tak dapat dipungkiri diatas tanahlah
berkembangnya  Negara  dan  bangsa.
Masyarakat Indonesia memposisikan tanah  pada  kedudukan  yang  sangat penting  dan  dalam  produktivitas  agrarian tanah  adalah  faktor  pendukung  utama. Benda tidak bergerak  yang mutlak sangat diperlukan  dalam  kehidupan  manusia adalah  tanah,  berakibat  tanah  menjadi objek jual beli yang sangat diminati.
Kelebihan  dari  tanah  dilihat  dari harga  tanah  yang  terus  meningkat  dan mudah  dijual  dan  dapat  dijadikan  objek jaminan  bagi  perjanjian  kredit.  Saat  ini banyak  sekali  terdapat  tanah  ulayat  yang diperjual  belikan  dengan  berbagai  alasan, dan  sudah  tidak  mengacu  lagi  kepada ketentuan adat.
Hukum  agraria  yang  berlaku  atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan  nasional  dan  negara,  yang berdasarkan atas persatuan bangsa dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan perundang-undangan yang tercantum  dalam  undang-undang  ini dengan  peraturan  perundang-undangan
lainnya.
Segala
sesuatu dengan
mengindahkan unsur-unsur yang bersandar  pada  hukum  agama.(Undang- Undang Nomor 50 Tahun 1960)
Hak  ulayat  adalah  hak  tertinggi dalam  hukum  adat  dan  tak  jarang  selalu dikaitkan dengan tanah yang biasa dikenal dengan hak tanah ulayat. Dalam Undang- undang  Pokok  Agraria  (UUPA)  tidak dijelaskan  secara  implisit  tentang  tanah ulayat,  namun  sejak  adanya  Undang- undang  No  5  Tahun  1960  Tentang Peraturan  dan  Dasar  Pokok  Agraria (UUPA). Hak Ulayat diakui sebagai suatu hak  atas  tanah  apabila  memenuhi  suatu persyaratan  yang  telah  ditentukan.  (Ilyas Ismail, 2010)
Persekutuan  hukum  seperti  nagari, desa maupun suku mempunyai  hak untuk menguasai  tanahnya  yang  juga  disebut dengan Hak ulayat seperti yang dijelaskan dalam  Pasal  1  ayat  (1)  Peraturan  Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional  Nomor  5  Tahun  1999  Tentang Pedoman  Penyelesaian  Masalah  Hak Ulayat  Masyarakat  Hukum  Adat.  Namun semua  pelaksanaannya  diatur  oleh  ketua persekutuan atau kepala kaum.
Tanah dan perairan merupakan objek dari  hak  ulayat.  Tanah  yang  dimiliki secara  bersama  adalah  Tanah  ulayat,  hak ulayat sebagai istilah teknis hukum adalah hak yang melekat sebagai kompetensi hak pada  masyarakat  hukum  adat  berupa wewenang/kekuasaan mengurus dan mengatur tanah seisinya dengan daya laku ke  dalam  maupun  keluar.(L.  H.  Sigiro,
2016)
UUPA  bersumber  dari  hukum  adat dimana  dalam  Pasal  3  UUPA  bahwa  hak ulayat diakui sebagai suatu hak atas tanah apabila  dalam  kenyataannya  memang masih  ada  dan  pelaksanaan  hak  tersebut harus sesuai dengan kepentingan nasional serta  tidak  boleh  bertentangan  dengan ketentuan  perundang-undangan.  (Ilyas Ismail, 2010)
Persyaratan  dalam  Pasal  3  UUPA tersebut
dalam kenyataannya mengandung  multi  tafsir,  karena  adanya kesamaan  pemahaman  dan  penafsiran, dan  masih  ditemui  berbagai  ketentuan perundang-undangan masih menempatkan hak  ulayat  pada  posisi  yang  berbeda  dan bertentangan.  Hal  ini  yang  dapat  memicu terjadinya  konflik  dalam  penguasaan tanah ulayat. (D. K. Kobu, 2017)
Warga  negara  Indonesia  mempunyai kebebasan  untuk  memiliki  penguasaan hak-hak  atas  tanah  seperti  hak  milik bahkan  atas  tanah  yang  dikuasai  negara berdasarkan  UUPA.  Permohonan  hak milik  tersebut  dapat  dilakukan  atas  dasar Pasal 8 sampai dengan Pasal 16 Peraturan Menteri  Agraria/Kepala  BPN  Nomor  9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan  Pembatalan  Hak  Atas  Tanah  Negara dan  Hak  Pengelolaan  (untuk  selanjutnya disebut  Permen  Agraria  No.  9  Tahun 1999).[( S. R. Fatmi and U. Jember, 2018)
Namun  saat  ini  ada  perkembangan pengaturan  tentang  tanah  ulayat  yang terdapat  dalam  Pasal  8  Peraturan  Daerah
Sumatera  Barat  Nomor  16  Tahun  2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya  dimana  untuk  menjamin kepastian hukum
dan keperluan
penyediaan  data/informasi  pertanahan, tanah  ulayat  sebagaimana  yang  dimaksud dalam  Pasal  5  dapat  didaftarkan  pada kabupaten /kota.
Hal  ini  tentu  membuka  peluang  bagi masyarakat di Sumatera Barat  yang mana tidak  dapat  dipungkiri  sebagian  besar tanahnya merupakan tanah ulayat. Transaksi  jual  beli  tanah  ulayat  di Sumatera  Barat  khususnya  Kabupaten Dharmasraya semakin marak dan berkembang  baik  tanah  ulayat  yang  telah didaftarkan maupun yang belum didaftarkan.  Kondisi  ini  bertentangan dengan sifat tanah ulayat yang tidak boleh diperjualbelikan atau dipindahtangankan.
Sumatera  Barat  yang  disebut  dengan Minangkabau  dimana  mamak  kepala waris  adalah  pucuk  penentu,  dimana segala  sesuatu  menyangkut  tanah  ulayat perlu mendapat persetujuan mamak kepala  waris  dan  anggota  kaum  sebagai pemilik  dari  tanah  ulayat  tersebut.  Untuk melakukan  perbuatan  dan  hubungan hukum  terhadap  tanah  ulayat  diwakilkan kepada  mamak  kepala  waris  atas  nama kaumnya.
Di  minangkabau  tanah  pusaka  tinggi dapat digadaikan atas 4 alasan berikut: (1) Rumah  gadang  katirisan  (rumah  gadang ketirisan),  (2)  Mayik  tabujua  ditangah rumah  (mayat  terbujur  di  tengah  rumah), (3)  Gadih gadang tak balaki ( anak gadis belum  kawin),  (4)  Mambangkik  batang tarandam (menegakkan gelar pusaka).
Sertifikat adalah tanda bukti hak yang kuat  atas  tanah.  Sertifikat  didaftarkan pada  Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN)
atau  telah  bersertifikat.  Namun,  masih banyak masyarakat yang tidak mendaftarkan  tanah  mereka  terutama
Tanah  Ulayat.  Tanah  Ulayat  atau  dikenal dengan  ‘’ communal  bezitrecht ’’  adalah tanah  milik  bersama  dimana  yang  berhak atas  tanah  tersebut  adalah  anggota kaumnya.
Resiko  hukum  peralihan  hak  atas tanah  yang  belum  terdaftar  (bersertifikat) tergolong rendah. Namun, saat ini banyak sekali  terjadi  peralihan  hak  tanah  ulayat yang  belum  didaftarkan  termasuk  di Kabupaten Dharmasraya.
Tanah  ulayat  di  Minangkabau  terdiri dari:  (Sjahmunir,  2000)  (1).Tanah  Ulayat kaum  ialah  tanah  ulayat  yang  dimiliki oleh suatu kaum dengan ke penguasaannya  oleh  Kapala  Kaum  atau Mamak  Kepala  Waris,  (2)  Tanah  Ulayat Suku ialah tanah ulayat yang dimiliki oleh sesuatu  suku  dengan  penguasaannya  oleh kepala  suku  atau  Penghulu  suku,  (3) Tanah  Ulayat  Nagari  ialah  tanah  ulayat yang  dimiliki  oleh  seluruh  anak  nagari atau anak kemenakan dengan penguasaannya  penghulu-penghulu  suku yang ada di nagari bersangkutan.
Tanah ulayat merupakan tanah merupakan  harta  pusaka  tinggi  kaum, yang  bersifat  hak  public,  ditujukan  untuk kaum  demi  kepentingan  kaum,  yang  tak dapat  dikuasai  oleh  orang  di  luar  kaum. Namun saat ini telah mengalami perkembangan, dimana tanah harta pusaka tinggi banyak yang telah dialihkan atau  dijual  sehingga  menjadi  bersifat keperdataan.  Ini  sangat  bertentangan dengan
ketentuan hukum adat
Minangkabau yang menganut garis keturunan matrilineal.
Minangkabau mempunyai sistem kekerabatan  matrilineal  yang  berbeda dengan daerah lain yang banyak menganut patrilineal, dimana garis keturunan  berdasarkan  garis  keturunan ibu.  Ini  adalah  ciri  khas  kebudayaan Minangkabau  dengan  sistem  kekerabatan matrilineal yang tumbuh dan berkembang dalam  masyarakat  Sumatera  Barat.  (  M. Munir, 2015)
Pembagian  tanah  ulayat  secara  utuh, tidak  terbagi  dan  tidak  boleh  dibagi dengan  cara  turun  temurun,  dari  generasi ke  generasi.  Terlihat  dalam  fatwa  adat yang  menyatakan  Babrik-birik  tabang  ka sawah (Birik-birik terbang ke sawah) Dari sawah  tabang  ka  halaman  (Dari  sawah terbang  ke  halaman)  Basuo  di  tanah  bato (Bertemu di tanah bata) Dari niniak turun ka  mamak  (Dari  ninik  turun  ke  mamak) Dari  mamak  turun  ke  kamanakan  (Dari mamak  turun  ke  kemanakan)  Patah tumbuah  hilang  berganti  (Patah  tumbuh hilang berganti) Pusako baitu juo   Pusaka begitu juga ). ( Nasroen. M, 1971)

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan    Yuridis  Empiris,  pendekatan Yuridis  (Hukum  dilihat  sebagai  Norma atau  das  solen)  karena  dalam  membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan  hukum  tertulis,  kemudian bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum sekunder  pendekatan  empiris  (Hukum sebagai kenyataan social, cultural atau das sein), karena dalam penelitian ini
menggunakan data premier yang diperoleh  dari  lapangan.  (R.  Syarfina, 2019) Pelitian ini bersifat Deskriptif, yaitu penelitian  yang  memberikan  data  tentang sesuatu  atau  gejala-gejala  sosial  yang berkembang  di  tengah-tengah  masyarakat sehingga  dengan  adanya  penelitian  ini diharapkan  dapat  memperoleh  gambaran yang  menyeluruh,  lengkap  dan  sistematis tentang  objek  yang  akan  di  teliti.  Jenis data yang digunakan untuk mengumpulkan informasi terdiri dari data primer  dan  data  sekunder.  (  HS  Salim,
2016) Data Primer didapat dari masyarakat, pemegang ulayat di Kabupaten  Dharmasraya  sedangkan  data sekunder  dari  berbagai  literatur  atau peratutran perundang-undangan yang terkait.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Eksistensi  Peralihan  Hak  Atas
Tanah Ulayat Yang Belum Didaftarkan di Kabupaten Dharmasraya. Peralihan  hak  tanah  ulayat  yang sering  terjadi  adalah  jual  beli,  gadai  dan hibah. Di Kabupaten Dharmasraya peralihan  hak  yang  sering  dilakukan masyarakat  adatnya  adalah  jual  beli  dan gadai.  Beberapa  alasan  diizinkannya menggadai  tanah  ulayat  di  Kabupaten Dharmasraya  yaitu  (1)  Jika  ada  yang meninggal tetapi si mayat tidak mempunyai  harta  yang  ditinggalkan, maka  kaum  dapat      menjual  tanah  harta pusako  tinggi  untuk  menutup  biaya penyelenggaraan jenazah sampai
terkuburkan,  (2)  Jika  ada  rumah  adat milik  kaum  yang  rusak  maka  tanah  harta
pusako tinggi di jual untuk memperbaikinya, (3) Jika ada utang kaum yang  membuat  malu  kaum  maka  tanah harta pusako tinggi dijual untuk menutupinya, (4) Biaya batagak panghulu,  (5)  Jika  ada  kemenakan perempuan,  cucu  perempuan  kaum  yang telah berumur tapi belum berumah tangga, maka tanah harta pusako tinggi digunakan untuk memberikan imbalan kepada seseorang laki-laki yang mau menikahinya.
Namun saat ini alasan untuk menggadaikan  tanah  ulayat  kaum  sudah beragam, tanah ulayat kaum bisa digadaikan  dengan  alasan  apapun  juga, tidak hanya menyangkut 5 (lima) tersebut. Seperti  biaya  memperbaiki  irigasi,  biaya naik  haji,  biaya  sekolah  anak,  membayar hutang darah ataupun hutang bersama dan lain-lain.
Ketentuan adat Minangkabau menjelaskan  jika  kaum  hampir  punah maka  tanah  ulayatnya  dapat  dialihkan kepada  pihak  luar.  Punah  dalam  hukum adat  di  minangkabau  artinya  tak  ada  lagi ahli waris sesuai garis keturunan ibu.
Sebagian  besar  tanah  ulayat  di Kabupaten Dharmasraya belum didaftarkan  (bersertifikat).  Tanah  yang letaknya jauh dari pemukiman atau rimba adalah  milik  kaum,  dimana  kemanakan maupun  cucu-cucu  dari  pemegang  ulayat dapat  mengolah  tanah  ini  baik  berkebun maupun  bertani  inilah  yang  disebut  tanah ulayat  kaum  sebagai  harta  pusaka  tinggi sedangkan  ranah,  sawah  dan  ladang  yang berada di sekitar kampung yang penguasaannya secara turun temurun oleh
kelompok dalam satu  kaum  disebut tanah ulayat sebagai harta pusaka rendah.
Bentuk  Peralihan  hak  tanah  ulayat  di Kabupaten  Dharmasraya  berupa  jual  beli kebun  dan  jual  beli  yang  diikuti  hibah. Dahulu  semua  bentuk  peralihan  hak  atas tanah  ulayat  di  Kabupaten  Dharmasraya berawal secara lisan.
Sesuai perkembangan dan kebutuhan dan dituntut  peraturan,  maka  peralihan  hak atas  tanah  secara  tertulis  dan  dibawah tangan.  Di  Kabupaten  Dharmasraya peralihan  hak  tanah  ulayat  banyak berdasarkan    alas  hak  yang  ditanda tangani oleh penguasa kaum.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran Tanah,  dasar  penerbitan  sertifikat  dapat berupa  alas  hak  di  bawah  tangan  yang dapat  dibuktikan.  Jika  data  yang  ada  di dalam  alas  hak  benar  maka  dapat digunakan sebagai dasar penerbitan Sertifikat  Hak  Milik,  walaupun  alas  hak tidak mempunyai kekuatan hukum.
Tidak  dapat  dipungkiri  peralihan  hak tanah  ulayat  yang  berupa  jual  beli  akan berujung pada pendaftaran tanah tersebut, dimana  secara  alamiah  kepemilikan bersama  semakin  menyempit  akibat individualisasi  tanah  (HS  Salim  ,  2016). Tanah-tanah  ulayat  kaum  (harta  pusaka tinggi  maupun  harta  pusaka  rendah)  di Kabupaten  Dharmasraya  banyak  yang sudah  beralih  kekuasaan  pada  pihak pendatang  maupun  pihak  asing  dan perusahaan perusahaan besar yang mengelola  tanah  tersebut  menjadi  lahan perkebunan perusahaan (seperti PT. SMP,
AWB  dan  Incasi  Raya),  pabrik  dan  lain- lain.
Tanah  yang  belum  didaftarkan  hak kepemilikannya atau tidak ada sertifikatnya,  memiliki  resiko  hukum  dan kerawanan yang lebih tinggi (A. Hartanto,
2012).  Peralihan  hak  tanah  ulayat  di
Kabupaten
Dharmasraya banyak dilakukan melalui alas hak yang dikeluarkan  oleh  kepala  suku  atau  kaum yang  biasa  disebut  datuk  penghulu  atau mamak kepala waris.
Alas  hak  atas  tanah  adalah    dasar untuk  dapat  memiliki  hak  atas  tanah,  ini merupakan persoalan yang sangat penting bagi  masyarakat.  Alas  hak  merupakan surat di bawah tangan dimana keberadaannya,    sebagai    salah    satu pembuktian    hak  dalam      penerbitan sertifikat   pada   kantor pertanahan, dapat menimbulkan ketidakpastian bagi pemegang  hak.  Akibatnya,    meskipun sertifikat    merupakan  alat      bukti      yang kuat      bagi      pemegangnya,  namun    hal tersebut    belum    bisa    memberikan jaminan        adanya        kepastian        hukum bagi  mereka.  (K.  Mohammad  Jeffry Maulidi, 2017)
2. Hak Kaum Sebagai  Pemilik Tanah Ulayat  yang  Belum  Didaftarkan Terhadap  Harta  Pusaka  Tinggi Kaum  yang  Telah  Mengalami Peralihan Hak.
Dalam  falsafah  adat  Minangkabau ulayat merupakan kekuasan turun temurun  atas  tanah  dan  segala  sesuatu yang  ada  diatas  tanah  tersebut,  dan menikmati  segala  sesuatu  yang  ada dilingkungan
hidupnya dan
memanfaatkan  sumber  daya  yang  ada untuk  bertahan  hidup  dan  berkembang. Hubungan  yang  terjalin  antara  kaum  dan tanah  menimbulkan  Istilah beschikkings ( hak  ulayat  )  yang  dapat  diterima masyarakat.  Menurut  Van  Vollenhoven hak ulayat  adalah merupakan tiang kedua dari  tiang-tiang  hukum’’.  Sebagai  tiang pertamanya  adalah  persekutuan  hukum, hal  ini  dapat  dipahami  bahwa  memang untuk  adanya  suatu  hak  ulayat  harus  ada persekutuan  hukum  yang  mengklaim suatu  wilayah  tertentu  atau  areal  tanah tertentu  sebagai  daerah  yang  dimiliki bersama. (B. Muhammad, 1991)
Berdasarkan hukum adat yang berlaku  di  Minangkabau,  ruang  lingkup hak  ulayat  itu  tak  dapat  dipisahkan  baik antara  tanah,  air,  dan  sumber  daya  alam yang  terkandung  di  dalamnya.  Ibarat pepatah  adat sekalian  nego  hutan  tanah, mulai  dari  batu/pasie  nan  saincek, rumpuik  nan  sahalai,  jirek  nan  sabatang, ka  atehnyo  taambun  jantan,  ka  bawah sampai  takasiak  bula,  pangkek  penghulu punyo  ulayat (sekalian  yang  ada  di  tanah hutan,  mulai  dari  batu/pasir  sebutir, rumpuik  sehelai,  pohon  jarak  yang sebatang,  ke  atasnya  sampai  ke  angkasa, ke  bawahnya  sampai  ke  dalam  bumi adalah ulayat). (Titin Fatimah dan Hengki Andora, tth)
Kebutuhan  kaum  dapat  dipenuhi dengan tanah ulayat kaum, yang merupakan hak kolektif (bersama) anggota  kaum  yang  bersangkutan  bukan hak  individu,  yang  tidak  dapat  dipindah tangankan  secara  permanen,  kecuali dalam  keadaan  terdesak.  Keberadaan  hak
ulayat  dapat  dilihat  dari  3  (  tiga  )  unsur yaitu:  unsur  masyarakat  adat,  unsur wilayah dan unsur masyarakatnya dengan wilayah. (Nasroen. M, 1971)
Pasal 26 ayat (1) UUPA memberikan perlindungan  terhadap  warga  negaranya yang  benar-benar  mempunyai  hak  atas tanah,  dimana  “jual  beli,  penukaran, penghibahan, pemberian wasiat, pemberian  menurut  adat  dan  perbuatan- perbuatan  lain  yang  dimaksudkan  untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya  diatur  dengan  peraturan pemerintahan’’.
Pihak  lain  selain  dari  anggota  kaum dapat  memanfaatkan  tanah  ulayat,  tapi harus  mendapatkan  persetujuan  dari pimpinan dan anggota kaum, dan membayar recognitie kepada  pemilik tanah  ulayat.  Namun  saat  ini  banyak sekali terjadi jual beli tanah ulayat karena kebutuhan lahan untuk pertanian, perkebunan,  kawasan  industri  dan  lain- lain.  Dan  tidak  dapat  dipungkiri  tanah ulayat  saat  ini  dapat  beralih  pada  pihak lain di luar kaumnya.
Dalam  prakteknya  di  Kabupaten Dharmasraya, berdasarkan surat pelepasan  hak  tanah  ulayat  kaum  dapat dikuasai  dan  dimiliki,  seperti  melalui hibah,  pemberian  adat  atau  wasiat (sebagaimana tertera  dalam  UUPA) dengan  prosedur  pertama  tanda  tangan kepala  kaum  (ampek  jinih),  kedua  Ketua Kerapatan  Adat  Nagari  (KAN)  beserta Wali  Nagari  mengetahui.  Jika  prosedur diatas dilakukan maka hilanglah hak cucu kemenakan  dan  tidak  dapat  menuntut. Tapi  anggota  kaum  dapat  menuntut  dan
membatalkan jual beli jika prosedur diatas tidak dilakukan.
Karena  pada  dasarnya  tanah  ulayat sebagai  harta  pusaka  tinggi  adalah  hak bersama.  Jika  tanah  ulayat  yang  telah dilakukan  peralihan  hak,  berdasarkan surat  jual  beli  saja,  dapat  dituntut  karena dianggap belum memiliki hak penguasaan penuh,  karena  kebanyakan  dalam  surat jual  beli  dibawah  tangan  klausanya  tidak dibuat  secara  jelas  hanya  tertera  jual  beli sebidang kebun yang dapat diartikan tidak beserta  tanahnya.  Lain  halnya  dengan orang yang menerima hibah dari pemegang hak ulayat.
Surat  hibah  atas  tanah  ulayat  yang diberikan  oleh  penguasa  ulayat  tidak dapat diganggu gugat.  Tanah ulayat yang telah  dihibahkan  tidak  dapat  dituntut  jika penerima hibah memegang surat hibah.
Etika adat minangkabau barang siapa yang  telah  mendapat  hibah  atau  tanah yang diperuntukkan secara khusus tersebut  diharapkan  tidak  melakukan  jual beli,  agar  tanah  ulayat  yang  bersifat komunal  selalu  terjaga  kelestariannya. Hibah dari kepala kaum sebagai penguasa ulayat diperuntukkan bagi cucu kemenakannya,  untuk  kesejahteraan  cucu kemenakannya dalam menopang
perekonomian  dan  tanah  yang  diberikan tersebut  tidak  diganggu  gugat  oleh  pihak lain.
Pendaftaran tanah ulayat oleh pembeli  dimana  Tanah  ulayat  yang  telah dilakukan  peralihan  hak  yang  sebagian besar  dalam  bentuk  jual  beli  berakibat hilangnya  hak  kolektif  (bersama)  yang
melekat  pada  tanah  ulayat  menjadi  hak individual.  Otomatis  berdampak  kerugian pada  kaumnya  dan  tidak  dapat  lagi menguasai  dan  tidak  lagi  berfungsi  untuk kepentingan bersama.
Peralihan hak tanah ulayat mengakibatkan lunturnya nilai-nilai falsafah adat dalam hal tanah ulayat, baik harta pusako tinggi, maupun harta pusako rendah.  Tanah  ulayat  yang  merupakan kebanggaan kaum, akan dengan mudahnya  dialihkan  kepada  pihak  lain.
Seiring  perkembangan  zaman  dapat dilihat sekarang di Kabupaten Dharmasraya  tanah  ulayat  sudah  jarang ditemukan  karena  banyak  yang  sudah mengalami  peralihan  hak  walau  belum didaftarkan.
Peralihan  hak  tanah  ulayat  marak terjadi di Kabupaten Dharmasraya terutama  Nagari  Bonjol.  Suku  melayu mempunyai  tanah  ulayat  paling  luas  di Nagari  Bonjol,  dimana  yang  berhak memanfaatkan tanah ulayat mereka adalah  kaum  suku  melayu  tersebut.  Suku melayu bonjol tetap berpegang teguh pada sistem adat dimana tanah ulayat diperbolehkan dijual dengan syarat tertentu  sesuai  dengan  aturan  adat  dan persetujuan ninik mamak.
Sengketa  pernah  terjadi  di  Bonjol dimana masyarakat melakukan perlawanan  dengan  merebut  kembali tanah  ulayat  mereka  yang  telah  dikuasai oleh  perusahaan  HTI  (DS  dan  Inhutani) sebagai  pemegang  izin  dari  pemerintah (KPHP  Dharmasraya)  dengan  menebang semua  pohon  milik  perusahaan  HTI, diawali  dengan  penebangan  pohon  jabon
(Anthocephalus  cadamba)  milik  DS  dan meranti ( Shorea leprosula ) milik Inhutani. Tanah tersebut kemudian ditanami  masyarakat  dengan  sawit  dan karet.
Hal  ini  terjadi  akibat  tidak  semua masyarakat  adat  atau  kaum  dari  suku melayu merasakan manfaat atau keuntungan  dari  Pihak  DS  dan  Inhutani, hanya  penguasa  adat  dan  orang-orang terdekatlah yang dapat merasakan keuntungannya. Walaupun sebelum
menanam  tanah  tersebut  pihak  DS  dan Inhutani    sudah  mendapat  izin  dari  pihak adat  melalui  perjanjian  antara  perusahaan dengan  pihak  adat  dengan  pemberian sejumlah  uang  dari  pihak  perusahaan kepada pihak adat.
Setelah  masyarakat  menanami  lahan dengan  karet  dan  kelapa  sawit,  berarti lahan  tersebut  telah  menjadi  milik masyarakat  dan  apabila  perusahaan  ingin mengambil  lahan  yang  telah  ditanami masyarakat,  pihak  perusahaan  harus membayar sejumlah uang kepada masyarakat  sebagai  syarat  mengambil lahan.  Apabila  perusahaan  tidak  bersedia membayar berarti perusahaan harus merelakan  tanah  tersebut  menjadi  hak milik masyarakat.( Nasroen. M, 1971)

## SIMPULAN
Tidak  dapat  dipungkiri  di  Kabupaten Dharmasraya eksistensi peralihan hak atas tanah  ulayat  yang  belum  didaftarkan semakin  tinggi  yaitu  dalam  bentuk  jual beli kebun dan hibah lahan perkebunan.
Peralihan  hak  tanah  ulayat  dilakukan hanya  dengan  menggunakan  alas  hak
yang  dikeluarkan  oleh  datuk  penguasa ulayat  atau  kepala  kaum.  Tidak  semua masyarakat  kaum  merasakan  keuntungan dari  peralihan  tersebut.  Inilah  yang mengakibatkan terjadinya sengketa dalam masyarakat,  hanya  penguasa  adat  dan orang terdekatnyalah yang dapat menikmati  keuntungan,  yang  akhirnya masyarakat  kaum  yang  lain  menjadi memberontak sehingga menimbulkan sengketa.
Hal ini berdampak pada fungsi  sosial tanah  ulayat  telah  hilang.  Sejatinya  tanah ulayat  digunakan  untuk  kepentingan kaumnya, Tanah ulayat merupakan warisan dari nenek moyang pasukuan dan mempunyai makna sakral dalam kaum.
Peralihan  hak  atas  tanah  ulayat menimbulkan kerugian bagi kaum pemegang  ulayat  itu  sendiri,  nilai-nilai falsafah  adat  akan  luntur  baik  bagi  harta pusaka  tinggi  maupun  harta  pusaka rendah.  Hak  Kolektif  pada  tanah  ulayat akan berubah menjadi  hak individual jika terjadi  peralihan  hak  pada  Tanah  ulayat kaum.  Ini  semua  akan  berakibat  dimana tanah  ulayat  akan  menjadi  tanah  milik individu / pribadi.
Di  Minangkabau  kebanggaan  sebuah kaum adalah tanah ulayat, yang mana saat ini  telah  dengan  mudahnya  berpindah kepada pihak lain. Dimana hampir semua peralihan  hak  atas  tanah  ulayat  dilakukan secara  bawah  tangan.  Peralihan  hak banyak  dilakukan  atas  tanah  ulayat  yang belum  didaftarkan  dan  hanya  demi kepentingan  sebagian  dari  anggota  kaum yang  otomatis  hanya  menguntungkan yang  berkepentingan  saja.  Jika  Jual  beli
dilakukan secara bawah tangan dan klausa dalam  surat  jual  beli  tidak  dibuat  dengan jelas maka kaum dapat menuntut kembali hak mereka.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Peneliti  mengucapkan  terima  kasih kepada Kementrian Riset dan Teknologi / Badan Riset Dan Inovasi Nasional Deputi
Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan  atas  dukungan  berupa dana penelitian yang membantu berlangsungnya penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Undang-Undang  No  5  Tahun  1960 Tentang  Peraturan  Dasar  Pokok- Pokok Agararia.
Ilyas Ismail, “Kedudukan Dan Pengakuan Hak  Ulayat  Dalam  Sistem  Hukum Agraria  Nasional,” KANUN ,  vol. No. 50 Edi, 2010.
F.  Andiki,  A.  P.  Prabandari,  P.  Studi,  M. Kenotariatan,  F.  Hukum,  and  U. Diponegoro,  “Peralihan  hak  tanah ulayat  di  kabupaten  dharmasraya,”
Notarius ,  vol.  12,  pp.  856–865, 2019.
L. H. SIGIRO, “Analisis Hukum Tentang Pendaftaran  Tanah  Ulayat  yang Menjadi  Hak  Perorangan  Pada Tanah  Ulayat  di  Kabupaten  Dairi,”
Premise Law J. , vol. 17, 2016.
D. K. Kobu, “Pelaksanaan Peralihan Hak Atas  Tanah  Berdasarkan  Hukum Adat  Suku  Tobelo  di  Kabupaten Halmahera Selatan,” vol. VI, no. 2, pp. 36–43, 2017.
S. R. Fatmi and U. Jember, “Permohonan Tanah  Ulayat  di  Minangkabau Menjadi Tanah Hak Milik,” Lentera
Huk. ,  vol.  5,  no.  3,  pp.  392–407, 2018, doi: 10.19184/ejlh.v5i3.8291.
Sjahmunir, Eksistensi  Tanah  Ulayat
dalam Perundang-undangan di
Indonesia . Padanh: PPIM, 2000. M.  Munir,  “Sistem  Kekerabatan  dalam kebudayaan Minangkabau Perspektif Aliran Filsafat Strukturalisme  Jean  Claude  Levi-
Strauss,” J. filsafat , vol. 25, no. 1, p.
1, 2015.
Nasroen.  M, Dasar  Falsafah  Adat Minangkabau . Jakarta: Bulan
Bintang, 1971.
R.  Syarfina,  “Pengaruh  Hukum  Adat
Dalam  Proses  Peralihan  Hak  Tanah Ulayat Pada Pembangunan Perluasan  Bandara  Di  Jayapura,”
Otentik’s J. Huk. Kenotariatan , vol.
1, no. 1, pp. 47–53, 2019.
HS  Salim  dan  Erlies  Septianan  Nurbaini,
Penerapan  Teori  Hukum  Pada Penelitian  Tesis  dan  Disertasi . Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada, 2016.
E.  Ikhsan, Konflik  Tanah  Ulayat  dan
Pluralisme Hukum . Jakarta:
Yayasan  Pustaka  Obor  Indonesia, 2016.
A.  Hartanto, Problematika  Hukum  Jual Beli  Tanah  Belum  Bersertifikat . Yogyakarta:  Laksbang  Mediatama, 2012.
K.  Mohammad  Jeffry  Maulidi,  M.  Arba, “Analisis Hukum Tentang Peralihan Hak  Milik  Atas  Tanah  Dengan Bukti  Akta  Di  Bawah  Tangan Sebagai  Dasar  Pendaftaran  Tanah Untuk  Pertama  Kali  (Studi  Di Kabupaten  Lombok  Tengah),” J.
Kaji.  Huk.  dan  keadilan ,  vol.
Desemeber, pp. 415–427, 2017.
B.  Muhammad, Pokok-Pokok  hukum adat .  Jakarta:  Pradnya  Paramitha,
1991.
Titin  Fatimah  dan  Hengki  Andora,  “Pola
Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Sumatera Barat (Sengketa antara Masyarakat dengan
Investor),” J. Ilmu Huk. , vol. 4 no 1, pp. 36–75.
H.  I.  Abdul  Mutolib  ,  Yonariza  ,  Mahdi, “Konflik  Agraria  Dan  Pelepasan Tanah  Ulayat  (  Studi  Kasus  Pada
Masyarakat  Suku  Melayu  di  Ke Satuan Pemangkuhan
Hutan
Dharmasraya , Sumatera Barat ),” J. Penelit.  Sos.  Ekon.  Kehutan. ,  vol.
12 Nomor 3, pp. 213–225, 2015.