## DOI 10.37600/ekbi.v7i1.1433

## DAMPAK REGULASI FINTECH TERHADAP OPERASIONAL SPAYLATER SERTA KAJIAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN SPAYLATER
Sentarina Damanik 1) , Bonaraja Purba 2) , Roni Sianturi 3) , Muhammad Raihan Noer 4) , Khairul Adli Batubara 5) 1-5 Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan email: sentarina02@gmail.com, bonarajapurba@gmail.com, ronisianturisianturi3@gmail.com, raihannoer9@gmail.com, adlibatubaraa@gmail.com

## Abstract
This research aims to see the impact of fintech regulations on Shopee Paylater online loan operations as well as studying consumer protection laws in Shopee Paylater services. The method used in this research is the normative legal method, namely a research approach that focuses on the norms or legal regulations that  apply  and  must  be  obeyed  by  society.  The  results  of  the  analysis  show  that  Financial  Technology operates under the auspices of the central bank, namely Bank Indonesia, while also being supervised by applicable laws. The law that oversees financial technology is Law no.4 of 2023 concerning Development and Strengthening of the Financial Sector which regulates the financial technology industry. This law is the latest instrument in dealing with increasingly developing fintech. One type of Fintech that is popularly used by people today is Shopee Paylater. Fintech developments such as Shopee Paylater can also raise problems related to consumer protection. Therefore, the importance of regulations in consumer protection. The law that regulates consumer protection is Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. There are also policies or efforts that have been made by the government related to consumer protection, namely by establishing a Financial Services Authority.

## Keywords: Fintech Regulation, Online Loans, Spaylater Consumer Protection

## 1. PENDAHULUAN
Dalam  era  digital,  teknologi  keuangan (fintech)  telah  mengalami  perkembangan  yang sangat cepat dan memberikan banyak pengaruh di berbagai sektor, termasuk sektor  jasa  keuangan. Salah  satu  contoh  fintech  yang  sangat  populer adalah Shopee Paylater, yaitu sebuah fitur sistem pembayaran pada aplikasi Shopee yang memberikan  pinjaman  uang  atau  cicilan  pada konsumen    saat  berbelanja  tanpa  harus mempunyai  rekening  bank.  Aplikasi  ini  telah menjadi  bagian  dari  Financial  Technology (Fintech) yang menawarkan kemudahan berbelanja  dengan  sistem  peminjaman  secara online. Dengan demikian, Shopee Paylater telah menjadi bagian dari sistem pembayaran elektronik yang digunakan dalam bertransaksi di e-commerce.
Aplikasi  Paylater  ini  mempunyai  system yang  sama  seperti  kartu  kredit.  Adapun  prinsip utama dari paylater ini ialah beli sekarang bayar nanti.  Dengan  adanya  konsep  cicilan  pada paylater, maka orang sekarang mampu memenuhi keinginan  serta  berbagai  keperluan  meskipun belum  mempunyai  keuangan  yang  cukup  untuk membeli  produk  yang  diinginkan.  Pada  saat  ini Shopee  Paylater  semakin  popular  sebab  adanya fitur bayar nanti yang sangat memudahkan dalam berbelanja online. Fitur Paylater akan memungkinkan  konsumen  untuk  memanfaatkan layanan  serta  fasilitas  dengan  membayarnya  di penghujung hari.
Saat  ini  semakin  banyak  pelanggan  atau konsumen yang menggunakan metode pembayaran  paylater,  sebab  fungsi  pembayaran Paylater yang dapat digunakan untuk membayar nanti  dalam  berbagai  transaksi  seperti  belanja

## DOI 10.37600/ekbi.v7i1.1433
online  hingga  kebutuhan  perjalanan  seperti membeli  tiket  pesawat,  untuk  memesan  hotel serta dapat mengisi paket data interenet. Dengan adanya  kemajuan  serta  keberadaan  teknologi sekarang  ini  dapat  membuat  semuanya  menjadi lebih mudah praktis.
Namun,  perkembangan  fintech  seperti Shopee Paylater juga menimbulkan permasalahan  terkait  perlindungan  konsumen. Kasus-kasus  peretasan  akun  dan  tidak  adanya perlindungan  konsumen  terhadap  pengguna aplikasi Shopee Paylater telah menjadi perhatian utama. Dalam beberapa kasus, pengguna aplikasi Shopee  Paylater  tidak  dipenuhi  tanggung jawabnya terhadap konsumen, sehingga menimbulkan  permasalahan  yang  kompleks. Oleh  karena  itu,  perlu  dilakukan  kajian  hukum perlindungan  konsumen  dalam  layanan  Shopee Paylater  untuk  memastikan  bahwa  hak-hak konsumen terjamin dan perlindungan konsumen yang  efektif  dapat  diterapkan.  Dalam  beberapa tahun  terakhir,  regulasi  fintech  telah  menjadi sangat  penting  untuk  mengatur  operasional pinjaman  online  Shopee  Paylater.  Regulasi  ini bertujuan  untuk  memastikan  bahwa  aplikasi pinjam-meminjam  secara  online  ini  beroperasi secara transparan dan aman.
Dalam  beberapa  kasus,  regulasi  fintech telah menimbulkan permasalahan terkait perlindungan  konsumen,  seperti  ketika  aplikasi Shopee  Paylater  tidak  dipenuhi  tanggung jawabnya  terhadap  konsumen.  Oleh  karena  itu, perlu  dilakukan  kajian  hukum  perlindungan konsumen dalam layanan Shopee Paylater untuk memastikan  bahwa  hak-hak  konsumen  terjamin dan  perlindungan  konsumen  yang  efektif  dapat diterapkan.  Sehingga  permasalahan  yang  dilihat pada  penelitian  ini  ialah  bagaimana  dampak adanya  regulasi  finansial  technology  terhadap operasional  pinjaman  online,  shopee  pay  later dan  media  keuangan  lain.  Penelitian  ini  juga dilaksanakan  dengan  kajian  hukum  untuk mengetahui perlindungan konsumen dalam setiap
regulasi dan pembaruan finansial technology dan layanan media keuangan seperti shopee paylater.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian ini  adalah  metode  hukum  normatif  yaitu  suatu pendekatan  penelitian  yang  berfokus  pada norma-norma  atau  atauran  hukum  yang  berlaku dan harus ditaati oleh masyarakat. Adapun tujuan utama  dari  metode  normatif  ini  yaitu  untuk menginterpretasikan, memahami, serta menganalisis  norma-norma  hukum  yang  ada. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang diperoleh dari beberapa penelitian  hukum  terdahulu,  laporan,  berita  dan media internet.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
KATEGORI

## UNDANG-UNDANG
Financial technology (Keuangan digital) 1. UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) 2. POJK
10/POJK.05/2022 tentang Layanan
Pendanaan Bersama berbasis Teknologi dan Informasi
3. Permenkominfo No. 10 Tahun 2021
tentang perubahan atas Permenkominfo No. 5 Tahun 2020 Pinjaman Online 1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi. Shopee Pay Later 1. Pasal 62 Undang- Undang  No.8  Tahun
1999.

## DOI 10.37600/ekbi.v7i1.1433
Perlindungan Konsumen 1. Peraturan BI No. 19/12/PBI/2017 dan No.  22/20/PBI/2020 yang  menjamin  hak-
hak  pengguna  fintech sebagai konsumen.
Sumber: Undang-Undang Finansial Technology Teknologi  Financial  (Fintech)  adalah sebuah  inovasi  teknologi  yang  dioptimalkan untuk memperbaiki penggunaan sistem keuangan dengan mengikuti perkembangan jaman khususnya  pada  era  digital.  Fintech  dibuat  dan didesain untuk melayani sistem keuangan secara digital dengan bantuan teknologi.
Berkembangnya  Teknologi  Financial  telah diikuti  oleh  adanya  pembaruan  pola  hidup masayarakat yang semakin modern. Penggunaan Teknologi  Financial  yang  dilakukan  sehari-hari diharapkan mampu melayani dan mempermudah pekerjaan manusia khsusunya dalam melakukan kegiatan keuangan dalam dunia digital.
Teknologi ini juga diharapkan mampu mengatasi permasalahan  dalam  transaksi  barang  ke  tempat pasar  dengan  keterbatasan  waktu  dan  lokasi untuk  mentransfer  dana  ataupun  menukarkan biaya  belanja.  Teknologi  ini  digunakan  sebagai bantuan  transaksi  jual  beli  dengan  sistem pembayaran  yang  didesain  semudah  mungkin agar pembayaran sistem digital lebih efisien dan efeketif  serta  lebih  efisien  terhadap  kegiatan manusia sehari-hari.
Pinjaman online merupakan bentuk layanan  keuangan  yang  dapat  di  akses menggunakan  teknologi  keuangan,  pinjaman online  dilakukan  untuk  memperoleh  dana pinjamana  secara  cepat  dan  mudah  yang dilakukan  melalui  platform  digital  atau  aplikasi mobile. Proses yang diperlukan untuk melakukan pinjaman online yaitu melibatkan aplikasi online, verifikasi data lengkap konsumen secara online, dan  pencairan  dana  yang  terjadi  beberapa  jam atau hari. Pinjaman online adalah satu dari sekian banyak  contoh  atas  perkembangan  financial
technology yang menawarkan kemudahan akses untuk  masyarakat  yang  mengalami  kesulitan dalam  peminjaman  lansung,  pinjaman  ini  juga menguntungkan karena menyediakan suku bunga yang kompetitif dan fleksibilitas dalam persyaratan pinjaman.
Shopee Paylater adalah layanan keuangan yang  merupakan  salah  satu  bagian  dari perkembangan  financial  technology,  media  ini menawarkan pengguna untuk melakukan pembelian  dengan  membayar  secara  dicicil dalam  bulanan  atau  jangka  waktu  tertentu  [1]. Layanan ini juga dibentuk serta dirancang dengan fleksibelitas  finansial  untuk  memungkinkan konsumen  mendapatkan  barang  dan  jasa  tanpa harus  melunasi  lansung  ketika  pembelian. Meskipun  demikian  pengguna  tetap  perlu melakukan  verifikasi  data  lengkap  dengan persetujuan  kredit  yang  cepat  dan  dikenakan bunga  atau  biaya  layanan  sesuai  dengan  jenis pinjaman yang dipilih.
Perlindungan konsumen dalam perkembangan  finansial  technology  merupakan hal krusial dengan memastikan pengguna layanan keuangan  digital  terlindungi  dari  praktik  yang merugikan, penipuan, dan penyalah gunaan data pribadi.  Perlindungan  konsumen  juga  dilakukan dengan  naungan  Undang  Undang  negara Indonesia.  Regulasi  perlindungan  konsumen dilakukan dengan pengawasan terhadap perusahaan fintech, transparansi pada kegiatan di fintech penawaran produk, penetapan suku bunga serta  berbagai  ketentuan  dan  kewajiban  selama pinjaman.  Perlindungan  konsumen  ini  dibuat untuk  memastikan  setiap  konsumen  yang melakukan  transaksi  tidak  merasa  tertekan  dan dapat merasa aman karena memeperoleh undang undang perlindungan tanpa khawatir data pribadi tersebar atau terjadi hal merugikan lainnya terjadi Ruang lingkup financial technology
Teknologi  Finansial  (Fintech)  merupakan teknologi  keuangan  yang  menghasilkan  produk,

## DOI 10.37600/ekbi.v7i1.1433
pertukaran  produk  dengan  sistem  pembayaran, layanan  keuangan,  dan  model  bisnis  yang berdampak  pada  stabilitas  moneter,  stabilitas keuangan  dan  efisiensi  serta  kelancaran  sistem pembayaran  dengan  mengikuti  perkembangan zaman.  Ruang  lingkup  Finansial  Technologi berada dibawah naungan Bank Sentral negara, di Indonesia  penyelenggara  sistem  ini  mengikuti ketentuan  dari  Bank  Indonesia  yang mengawasi atau mengelola proses transaksi. Bank Indonesia juga  mengkalsifikasikan  fintech  tersebut  pada  4 bagian, yaitu:
1.  Pembayaran,  Seteem,  dan  Kliring,  yang merupakan kategori dengan memberikan layanan sistem pembayaran terbuka bagi siapa saja yang ingin  melakukan  transaksi  pembayaran  antar bank yang dilakukan dan diawasi oleh teknologi Bank Indonesia atau BI;
2. ⁠Market Aggregator yang merupakan teknologi dengan  penyajian  data  finansial  sehingga  dapat digunakan  oleh  pengguna  untuk  melakukan perbandingan  dalam  memilih  produk  keuangan yang paling tepat untuk dimiliki.
3.  ⁠Manajemen  risiko  dan  investasi,  yang berfungsi  sebagai  perencana  keuangan  bagi pengguna, memudahkan pengguna dalam memiliki  aset,  dan  membantu  pengguna  atau konsumen  dalam  memilih  produk  yang  tepat dalam membeli produk investasi.
4.  ⁠ Peer  to  Peer  Lending (L2P  Lending)  adalah penawaran pinjaman dalam skala online dengan dukungan  aplikasi  yang  digunakan  untuk membantu  pengguna  dan  konsumen  ketika memerlukan bantuan lansung dengan bunga yang ditetapkan tanpa merugikan pihak manapun [2].
Bank  Indonesia  berperan  penting  dalam menjaga  ruang  lingkup  Finansial  Technology melalui  ketertiban  pembayaran  antar  bank ataupun transaksi dalam penukaran barang yang seluruhnya  dilakukan  melalui  teknologi.  Bank Indonesia juga memastikan perlindungan
konsumen  agar  tetap  merasa  aman  setiap melakukan transaksi, pinjaman, tabungan, penyertaan  modal.  Hal  ini  tidak  terlepas  dari Bank  Indonesia  sebagai  bank  sentral  yang memiliki  hak  atas  peraturan  makrokrudensial keuangan  negara,  penjagaan  siber  keamanan transaksi,  dan  menjaga  data  dan  informasi konsumen.  Tujuan  dari  kegiatan  ini  adalah membantu  layanan  konsumen  dalam  transaksi khususnya  dalam  mengikuti  perkembangan zaman  dengan  era  digital  oleh  karenanya  bank sentral  mewajibkan  setiap  pelaku  usaha  untuk memaksimalkan  penggunaan teknologi finansial technology karena memiliki banyak manfaat dan mampu  bekerja  sebagai  penyelesaian  masalah dan  kliring  serta  memastikan  perlindungan konsumen  tanpa  diskriminasi  antara  konsumen dengan transaksi kecil maupun besar.
Regulasi operasional financial technology,
Finansial  Technology  bergerak  dibawah naungan  bank  sentral  yaitu  Bank  Indonesia dengan tetap diawasi juga oleh Undang Undang yang  berlaku.  Adapun  Undang-Undang  yang mengawasi Finansial Technology tersebut adalah UU No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan  Sektor  Keuangan  (P2SK)  yang mengatur  Industri  financial  technology.  UU tersebut  merupakan  instrumen  terbaru  dalam menghadapi  fintech  yang  semakin  berkembang. Pengaturan  Finansial  Technology  tersebut  juga disebutkan  pada  level  POJK  10/POJK.05/2022 tentang  Layanan  Pendanaan  Bersama  Berbasis Teknologi Informasi dan Permenkominfo No. 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Permenkominfo  No.  5  Tahun  2020  tentang Penyelenggaraan  Sistem  Elektronik  Lingkup Privat.  Peraturan  ini  dibuat  untuk  memastikan keamanan  transaksi  khususnya  dalam  transaksi pinjaman  dan  keperluan  dana  serta  kegiatan dengan memggunakan aplikasi lainnya.
Selain  itu  terdapat  juga  Peraturan  Bank Indonesia (PBI) Nomor 18/40/PBI/2016 tentang penyelenggaraan pemrosesan
Transaksi

## DOI 10.37600/ekbi.v7i1.1433
Pembayaran  yang  memiliki  tujuan  untuk memenuhi  kebutuhan  masyarakat,  seperti  di bidang jasa sistem pembayaran, baik instrumen, penyelenggaraan, mekanisme maupun infrastruktur penyelenggaraan transaksi pembayaran. Bank Indonesia juga telah
menerbitkan pelaksanaan Penyelenggaraan
Teknologi Finansial yang diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No. 19/14/PADG/2016  tentang  ruang  uji  coba terbatas  yang  memuat  tentang  tata  cara pendaftaran, penyampaian informasi, dan pemantauan Penyelanggaraan Teknologi Finansial. Bank Indonesia juga
menyelenggarakan  dorongan  inovasi  dengan memanajamen  resiko  untuk  meningkatkan bidang  keuangan  negara  serta  melindungi kestabilan  moneter,  keamanan  sistem  finansial serta menciptakan sistem pembayaran yang lebih baik, efisien, aman, dan terpercaya

## Regulasi operasional shopee pay later
Secara  fundamental,  ada  dua  instrumen hukum  yang  sangat  penting  dalam  peraturan perlindungan  konsumen  di  Indonesia.  Pertama yaitu  Undang-undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai groundnorm, yang menjadi  dasar  hukum  utama  di  Indonesia  dan menyatakan bahwa yang menjadi target
pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan  keadilan  dan  kemakmuran  dalam masyarakat  berdasarkan  sistem  ekonomi  yang demokratis. Kedua yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen,  UU  ini  memberi  keyakinan  kepada masyarakat  dalam  memperoleh  perlindungan akibat  kerugian  pembelian  barang  maupun  jasa dan  memastikan  perlindungan  hukum  bagi konsumen
Meskipun transaksi e-commerce menyediakan  kemudahan,  keamanan  akun pengguna  tetap  menjadi  aspek  yang  sangat krusial yang harus diamati oleh para pebisnis. Hal tersebut  terjadi  karena  transaksi  perdagangan
dilaksanakan melalui platform e-commerce, akan tetapi selaras dengan peraturan "Undang-undang Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen  (UUPK)",  "hak-hak  dan  kewajiban konsumen serta pelaku usaha yang diatur dalam UUPK tetap berlaku dan tidak dapat diabaikan". Dalam Pasal 4 angka 1 UUPK dikatakan bahwa "konsumen  memiliki  hak  untuk  merasakan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa". Di sisi lain, pebisnis  memiliki  kewajiban,  antara  lain,  untuk memperlakukan  konsumen  dengan  baik,  adil, terbuka, dan tidak ada tindakan kekerasan, serta berkewajiban  memberikan  ganti  rugi  atas penggunaan,  pemanfaatan,  atau  eksploitasi barang dan/atau layanan yang diperoleh melalui transaksi perdagangan.
Hak konsumen atas keselamatan transaksi daring  menjadi  tanggung  jawab  penyelenggara sistem,  sebagaimana  tercantum  dalam  "Pasal  3 Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2019 tentang  Penyelenggaraan  Sistem  dan  Transaksi Elektronik" menyatakan bahwa:
(1)  "Tiap  penyelenggara  sistem  elektronik diwajibkan menjalankan sistemnya dengan andal dan  aman,  serta  bertanggung  jawab  atas operasionalnya;
(2)  Pengelola  Sistem  Elektronik  memiliki kewajiban  yang  harus  dipertanggungjawabkan atas pengelolaan sistem elektronik
(3) Klausul yang dinyatakan pada ayat (2) tidak memiliki  kekuatan  apabila  dapat  disubstansikan melalui  bukti  yang  memadai  bahwa  pengguna Sistem Elektronik terpaksa, melakukan kesalahan, atau melakukan kelalaian."
Dalam  Pasal  26  ayat  (1)  Peraturan Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2019  tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik  dijelaskan  bahwa  pengelola  sistem elektronik diwajibkan untuk memastikan privasi, kejujuran,  kebenaran,  keaslian,  kemudahan,

## DOI 10.37600/ekbi.v7i1.1433
kelengkapan, dan keberlangsungan dalam pemantauan  informasi  elektronik  dan  dokumen elektronik sejalan dengan peraturan hukum yang berlaku.  Selain  itu,  pengelola  sistem  elektronik perlu  memberikan  pelatihan  kepada  orang  yang memakai  sistem  elektronik  mengenai  betapa pentingnya untuk mengawasi keamanan password serta menyampaikan informasi mengenai berbagai modus kejahatan
Pada  pasal  1  angka  27  Undang-Undang No. 82 Tahun 2012 dijelaskan bahwa data pribadi merupakan  data  seseorang  secara  khusus disimpan serta  dijaga  privasinya.  Sesuai  dengan KUHPerdata,  pelanggaran  tindak  pindana,  dan pelanggaran  hak  asasi  manusia,  tindakan pengambilan data nasabah merupakan salah satu bentuk tindakan yang melawan hukum. Sehingga sangat  penting  untuk  menjaga  data  pribadi  dan menjamin  bahwa  data  yang  telah  terkumpul dimanfaatkan  sesuai  dengan  tujuan  yang  baik serta  tidak  digunakan  untuk  hal  yang  dapat merugikan pihak tertentu
Perlindungan  konsumen  adalah  segala upaya yang dilakukan untuk menjamin kepastian hukum  dan  memberikan  perlindungan  hukum kepada  konsumen  [3].  Pemahaman  akan  saling ketergantungan antara konsumen, perilaku usaha, dan pemerintah serta keterkaitan antara berbagai faktor  yang  saling  berhubungan  merupakan  hal yang  penting  untuk  memahami  perlindungan konsumen.  Diharapkan  dengan  adanya  Undang- Undang Perlindungan Konsumen mampu memberikan  dampak  yang  baik  bagi  konsumen maupun pelaku usaha. Undang-Undang Perlindungan  Konsumen  tidak  hanya  untuk melindungi konsumen saja, akan tetapi Undang- Undang  ini  juga  bermanfaat  bagi  pelaku  usaha. Pada hukum perlindungan konsumen, keterkaitan antara  pelaku  usaha  dilaksanakan  berdasarkan asas  perlindungan,  kegunaan,  keseimbangan, keamanan  konsumen,  dan  adanya  kejelasan hukum.  Hal  ini  dimaksudkan  agar  perkara  yang
menyangkut  perjanjian  hanya  dapat  diputuskan oleh  pengadilan  perdata.  Oleh  karena  itu  perlu memperhatikan  hukum  Indonesia  yang  berlaku untuk  perjanjian  sebelum penandatanganan.  Hal ini  dilakukan  sebagai  upaya  untuk  mengurangi wanprestasi  yang  merugikan  salah  satu  pihak. Masing-masing  pihak  dapat  menyelesaikan kesepakatan  sesuai  dengan  kesepakatan  yang relevan
Terdapat  juga  kebijakan  atau  upaya  yang telah  dilakukan  pemerintah  terkait  dengan perlindungan konsumen yaitu dengan membentuk  Otoritas  Jasa  Keuangan.  Adapun pengertian dari Otoritas Jasa Keuangan ini diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011,  dijelaskan  bahwa  Otoritas  Jasa  Keuangan merupakan  suatu  lembaga  yang  mandiri  atau independen serta tidak terikat dengan pihak lain yang memiliki peran, tanggung jawab, pemeriksaan,  pemantauan,  pengelolaan  serta penyelidikan  sesuai  dengan  apa  yang  telah dijelaskan  dalam  Undang-Undang  tersebut. Otoritas  Jasa  Keuangan  merupakan  badan  yang mengawasi pelayanan finansial yang diharapkan mampu melaksanakan peran, tanggung jawab dan fungsinya  untuk  menggapai  proses  koordinasi dengan efisien untuk mengatasi berbagai kendala atau problem yang ada pada tata kelola keuangan dan  lebih  menyatu  pada  pengendalian  dan pemantauan yang dilakukan.
Pada kebijakan pemerintah tersebut terkait lembaga  Otoritas  Jasa  Keuangan,  diharuskan untuk semua perusahaan yang telah mempunyai sistem  peminjaman  uang  agar  menjalankan ketentuan atau pedoman yang telah dimiliki oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan tersebut. Sehingga dengan  adanya aturan  tersebut, maka  konsumen tidak  perlu  khawatir  lagi  jika  ingin  menyutujui perjanjian pinjaman online. Sama halnya seperti Shopee Pay Later karena sistem pembayaran ini telah  didaftarkan  pada  lembaga  Otoritas  Jasa Keuangan.  Dengan  adanya  pengawasan  atau

## DOI 10.37600/ekbi.v7i1.1433
pemantauan dari lembaga Otoritas Jasa Keuangan  tersebut,  maka  fitur  paylater  tersebut dapat  digunakan  dengan  baik,  terbuka,  serta transparan  berdasarkaan  peraturan  yang  berlaku [4].  Sehingga  lembaga  ini  sangat  berperan penting  dalam  pengawasan  Shopee  Pay  Later agar  konsumen  dan  juga  perusahaan  fintech terlindungi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung  jawab  dan  pada  akhirnya  tidak merugikan  konsumen  dan  perusahaan  fintech tersebut.

## Regulasi operasional pinjaman online
Dengan perkembangan teknologi finansial merupakan  manfaat  yang  luas  bagi  konsumen khususnya konsumen yang belum mampu untuk melakukan  pembayaran  lansung  atau  sedang butuh  keuangan  tanpa  bisa  memperoleh  secara lansgung  dalam  bentuk  fisik.  Oleh  karenanya terbentuk  sistem  teknologi  berupa  pinjaman onlina  dan  shoopee  pay  later  yang  diharapkan mampu  menjadi  solusi  atas  permasalahan tersebut.  Meskipun  demikian  regulasi  dan peraturan  harus  kuat  dan  ketat  agar  tidak merugikan  pihak  konsumen  dan  penyedia layanan  oleh  karenanya  terdapat  beberapa regulasi yang mengatur hal tersebut diantaranya:
1.  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  1999 tentang Bank Indonesia, Undang-Undang Nomor 6  tahun  2009  tentang  peraturan  pemerintah, Undang-Undang  Nomor  2  tahun  2008  tentang perubahan kedua atas Undang Undang nomor 23 tahun 1999.
2.  ⁠Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008 tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2008  tentang  informasi elektronik.
3. ⁠Undang-Undang Nomor 3 tahun 2011 tentang transfer dana khususnya elektronik.
4.  ⁠Undang  Undang  Negara  Republik  Indonesia Tahun  2022  Nomor  64,  (Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223)
Dengan regulasi peraturan dan pengawasan  yang  kuat  dari  Undang-Undang yang  telah  disediakan  diharapkan  mampu menjaga  keamanan  dan  melindungi konsumen dari  pihak-pihak  yang  tidak  bertanggungjawab serta  melindungi  kestabilan  moneter,  keamanan sistem  finansial  serta  menciptakan  sistem pembayaran  yang  lebih  baik,  efisien,  aman,  dan terpercaya. Bank Indonesia juga berperan penting dalam mengawasi keberlansungan dan pengawasan  terhadap  segala  transaksi  online yang  dilakukan.  Dan  untuk  perlindungan pinjaman online serta shopee pay later diatur oleh regulasi  yang  diverifikasi  agar  tidak  merugikan pihak manapun.
Kebijakan  untuk  melindungi  konsumen  dan finansial  technology,  Shopee  Pay  Later, Pinjaman Online
Kebijakan Finansial Technology di Indonesia  perlu  diperhatikan  dan  dilaksanakan untuk  keperluan  bersama  agar  tidak  merugikan pihak  manapun.  Adapun  beberapa  kebijakan yang  dibuat  di  Indonesia  untuk  mengawasi  hal tersebut diantaranya:
1. Penguatan regulasi dan kebijakan dari Otoritas Jasa  Keuangan  (OJK)  dan  Bank  Indonesia  (BI) dan  pengeluaran  peraturan  terkait  pembayaran digital,  termasuk  regulasi  mengenai  biaya penyelenggara  jasa  sistem  pembayaran  dan dompet elektronik.
2. ⁠Fintech, shopee pay, dan pinjaman online harus beroperasi di Indonesia dengan izin dari OJK atau BI,  tergantung  pada  jenis  layanan  yang ditawarkan,  proses  perizinan  ini  nantinya  akan mencakup  evaluasi  aspek  legalitas,  keamanan teknologi dan kelayakan bisnis.
3. ⁠Perlindungan Konsumen, regulasi mewajibkan fintech  melakukan  kegiatan  sevara  transparan

## DOI 10.37600/ekbi.v7i1.1433
termasuk  menjaga  informasi  konsumen  dan menjaga nilai biaya, suku bunga dan risiko serta membuat ketentuan mengenai mekanisme pengaduan konsumen yang harus disediakan oleh penyedia layanan fintech.
4. ⁠Membuat kebijakan terkait perlindungan data pribadi  konsumen  yang  diatur  secara  sah  dalam Undang-Unsang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).  Fintech  juga  wajib  menjaga  kerahasiaan segala  jenis  transaksi  termasuk  keamanan  data konsumen  dan  memastikan  tidak  disalah gunakan.
5.  ⁠Fintech  juga  dibuat  dengan  diawasi  oleh kebijakan  yang  mewajibkan  untuk  mematuhi peraturan  terkait  APU/PPT,  termasuk  verifikasi identitas pengguna dan memastikan tidak adanya pencucian uang yang merugikan pihak
6.  ⁠Membuat  kebijakan  yang  terus  mendorong pengembangan  inovasi  sektor  fintech agar  lebih bermanfaat  sebagai  penyedia  layanan  keuangan digital  dan  mengkolaborasikan  fintech  dengan bank  atau  institusi  keuangan  lainnya  agar menciptakan ekosistem yang inklusif dan lebih efisien.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisis  pembahasan artikel yang telah dilakukan maka penulis dapat menyimpulkan  bahwa finansial  technology dirancang  serta  didesain  untuk  melayani  sistem keuangan secara digital dengan bantuan teknologi. Finansial Technology bergerak dibawah  naungan  bank  sentral  yaitu  Bank Indonesia dengan tetap diawasi juga oleh Undang Undang  yang  berlaku.  Adapun  Undang-Undang yang  mengawasi  Finansial  Technology  tersebut adalah  UU  No.  4  tahun  2023  tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK)  yang  mengatur  Industri  financial technology. Undang-Undang tersebut merupakan instrumen  terbaru  dalam  menghadapi  fintech yang  semakin  berkembang.  Salah  satu  jenis
Fintech  yang  popular  digunakan  masyarakat sekarang  ini  yaitu  Shopee  Paylater.  Banyaknya masyarakat yang menggunakan sistem pembayaran ini sebab kemudahan yang diberikan dalam melakukan transaksi belanja online. Akan tetapi,  perkembangan  fintech  seperti  Shopee Paylater  dapat  juga  menimbulkan  permasalahan terkait  perlindungan  konsumen.  Oleh  sebab  itu, pentingnya regulasi dalam perlindungan konsumen.  Secara  fundamental,  ada  dua instrumen  hukum  yang  sangat  penting  dalam peraturan  perlindungan  konsumen  di  Indonesia. Pertama  yaitu  Undang-undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  sebagai groundnorm, yang menjadi dasar hukum utama di Indonesia dan menyatakan bahwa yang menjadi target  pembangunan  nasional  adalah  untuk mewujudkan  keadilan  dan  kemakmuran  dalam masyarakat  berdasarkan  sistem  ekonomi  yang demokratis. Kedua yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen,  UU  ini  memberi  keyakinan  kepada masyarakat  dalam  memperoleh  perlindungan akibat  kerugian  pembelian  barang  maupun  jasa dan  memastikan  perlindungan  hukum  bagi konsumen.Terdapat  juga  kebijakan  atau  upaya yang  telah  dilakukan  pemerintah  terkait  dengan perlindungan konsumen yaitu dengan membentuk Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga ini sangat  berperan  penting  dalam  pengawasan Shopee  Pay  Later  agar  konsumen  dan  juga perusahaan  fintech  terlindungi  dari  pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan pada akhirnya tidak  merugikan  konsumen  dan  perusahaan fintech tersebut.

## 5. REFERENSI
[1] N. S. Meidiosa, L. Permanasari, and U. B. Surabaya, “PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA  PAYLATER  APABILA TERJADI WANPRESTASI (STUDI KASUS  DI  SHOPEE  PAYLATER),” Jurnal Judiciary , vol. 12, no. 8, 2023.
[2] B.  Parsaulian,  “REGULATION  OF
FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH  )  IN  INDONESIA,” Jurnal Ilmiah  Hukum ,  vol.  10,  pp.  167–178,
2021.
[3] N.  A.  Sinaga  and  N.Sulisrudatin, “PELAKSANAAN  PERLINDUNGAN KONSUMEN,” Jurnal  Ilmiah  Hukum Dirgantara , vol. 5, no. 2, pp.71-87, 2015.
[4] S. B. S. Lantini et al. , “Peran otoritas jasa keuangan  dalam  pengawasan  pay  later pada aplikasi shopee,” Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, dan Akuntansi , vol. 2, no. 2, pp. 929–936, 2023.
[5] KURNIAWAN, Itok Dwi, et al.
Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna
Pinjaman  Uang  Elektronik  Shopee  Pay Later. Jurnal  Global  Citizen:  Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan , 2021, 10.2: 24-30. [6] CAHYASABRINA, Ghea Tyagita; WINANTI,  Atik.  Perlindungan  Hukum Terhadap Perjanjian Pinjam Nama Penggunaan Paylater Jika Terjadi
Wanprestasi. Jurnal  USM  Law  Review ,
2023, 6.2: 673-688.
[7] WULAN, Tri Suryani. PERLINDUNGAN
HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA JASA LAYANAN PINJAMAN  ONLINE  PAYLATER  DI PADANG (STUDY PADA PERUSAHAAN GOJEK  DAN  FINDAYA) .  2022.  PhD Thesis. Program Magister Kenotariatan. [8] CHRISTIANA, Stefani Avelia. Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen dalam Penggunaan Layanan “s” Paylater. 2022.
[9] SONNIA,  Sonnia.  Tanggung  Jawab Hukum Pengguna Paylater Pada Aplikasi Shopee  Sebagai  Bagian  Dari  Financial Technology Jika Melakukan Wanprestasi. Lex LATA , 2022, 4.1.
[10] KHARISMA,  Dona  Budi.  Urgency  of financial  technology  (Fintech)  laws  in Indonesia. International  Journal  of  Law and Management , 2021, 63.3: 320-331.