Pengaruh Rezim Ekonomi Politik Terhadap Keamanan Ekonomi Pasca Perang Sipil di Nepal
Hidayat Chusnul Chotimah 1
1 Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Teknologi Yogyakarta, hidayat.chotimah@staff.uty.ac.id atau hidayat.chusnul@gmail.com

## ABSTRAK
Perang  sipil  atau  yang  disebut  sebagai People’s  War selama  sepuluh  tahun  di  Nepal  (1996-2006)  telah mengakibatkan human  insecurity khususnya  terkait  ancaman  keamanan  ekonomi  dan  keamanan  individu ( person )  bagi  masyarakat  di  Nepal.  Keberadaan  rezim  ekonomi  politik  yang  dibawa  pasca  berakhirnya  perang sipil di Nepal telah menimbulkan adanya kekerasan struktural yang dialami oleh masyarakat seperti perampasan hak  politik,  ekonomi  maupun  sosial.  Tulisan  ini  akan  menjelaskan  bagaimana  pengaruh  sindikat  rezim  politik dan  ekonomi  yang  dibawa  setelah  perang  sipil  di  Nepal  terhadap  keamanan  manusia  khususnya  pada  aspek keamanan  ekonomi  dan  bagaimana  upaya  pemerintah  untuk  mengatasi  hal  tersebut.  Kajian  dalam  tulisan  ini menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  melalui  studi  pustaka  yang  dikumpulkan  dari  artikel  jurnal  maupun laporan penelitian terdahulu. Hasil kajian menunjukkan bahwa keberadaan rezim ekonomi politik di Nepal telah membawa  Nepal  sebagai  salah  satu  negara  termiskin  di  dunia  dalam  dimensi  kemiskinan  moneter  dan  non- moneter. Dari segi kemiskinan moneter, ada perbedaan pendapatan yang lebar yang dirasakan oleh penduduk  di Nepal.  Sedangkan  dari  segi  kemiskinan  non-moneter  dapat  dilihat  dari  kondisi  kerawanan  pangan  yang membawa  implikasi  terhadap  memburuknya  kondisi  kesehatan  dan  gizi  akibat  dari  akses  yang  buruk  terhadap pelayanan dasar dan perlindungan sosial.
Kata Kunci: Rezim ekonomi politik, Perang Sipil , Keamanan Manusia, Keamanan Ekonomi, Nepal

## ABSTRACT
The  ten  years  People’s  war  or  civil  war  in  Nepal  during  1996-2006,  has  resulted  in  human  insecurity particularly  the  threat  of  economic  security  and  personal  security.  The  existence  of  political  and  economic regime  brought  after  the  end  of  civil  war  in  Nepal  has  led  to  structural  violence  for  communities  such  as  the deprivation of political,  economic and  social  rights.  This  paper  will  explain  how  the influence  of political  and economic regime syndicate brought after Nepal's civil war to human security, particularly on economic security dimensions  and  how  the  efforts  of  government  to  overcome  it.  The  study  uses  qualitative  research  method through literature study that collected from journal articles and previous research reports. The results show that the  existence  of  political  and  economic  regime  in  Nepal  has  brought  Nepal  as  one  of  the  world's  poorest countries in the dimensions of monetary and non-monetary poverty. In terms of monetary poverty, there are wide income differences experienced by the population in Nepal. While in terms of non-monetary poverty can be seen from  the  condition  of  food  insecurity  which  has  implications  for  deteriorating  health  and  nutrition  conditions due to poor access to basic services and social protection.
Keywords: Political economic regimes, People’s war, Human Security, Economic Security, Nepal

## Pendahuluan
Nepal  merupakan  salah  satu  negara dengan  tingkat  keberagaman  yang  tinggi  di mana  ada  103  kasta  dan  etnis  kelompok  serta 92  bahasa. 1 Ketika  Nepal  memutuskan  untuk menganut  sistem  demokrasi  multipartai  dari tahun  1990-an  yang  disertai  dengan  penerapan ekonomi  liberal,  sistem  ini  ternyata  dianggap tidak  bisa  mengatasi  eksklusi  dan  kerentanan sosial  yang  ada.  Hal  ini  menimbulkan ketidaksetaraan  dalam  distribusi  sumber  daya produktif termasuk tanah, modal dan teknologi (yang  diukur  dengan  tingkat  kemiskinan  atau koefisien  Gini  dari  pendapatan  atau  aset sumber  daya  produktif).  Proses  pembangunan di  Nepal  sendiri  telah  mengabaikan  sektor pertanian.  Sementara  itu,  kemiskinan  di pedesaan  diperburuk  oleh  tingginya  tingkat kepemilikan tanah akibat upaya untuk melakukan  reformasi  tanah  di  tahun  1950-an dan 1960-an yang telah gagal. 2
Selain  itu,  patronase  elit  negara  di Nepal  terbentuk  berdasarkan  permasalahan kepemilikan  tanah  oleh  penguasa  atau  disebut sebagai “ state landlordism ” dengan memberikan  imbalan terhadap pegawai  negeri, bangsawan  dan  pendeta  atas  kesetiaan  politik serta  layanan  kepada  negara.  Sistem  ini kemudian menciptakan kelas elit tanah sebagai kasta tinggi dan kelas petani sebagai kasta
negara  yang  melindungi  kelompok  etnis tertentu dan kasta tinggi di Nepal. 3
Perpaduan  antara  unsur  politik  dan ekonomi  inilah  yang  menjadi  dasar  permulaan atas  kekecewaan  sipil  dan  konflik  bersenjata yang  telah  menelan  korban  jiwa  dan  sumber daya  selama  satu  dekade  di  Nepal. 4 Langkah reformasi yang lambat dan dangkal pada paruh pertama  tahun  1990-an  menjadi  alasan  bagi Maois  ( Communist  Party  of  Nepal-Maoist / CPN-M)  yaitu  salah  satu  partai  komunis  di Nepal  yang  ideologinya  lebih  condong  pada ajaran  Mao  Tse  Tung  dan  dipengaruhi  oleh Revolusi  Kebudayaan  dari  China 5 untuk memulai  Perang  Sipil  atau  “ People’s  War “ pada  tahun  1996. 6 Pada  saat  melancarkan perang  sipil,  anggota  Maois  yang  duduk  di Parlemen  Nepal  hanya  ada  4  dari  205  kursi. Maois  melancarkan  perang  tersebut  karena Perdana  Menteri  Nepal  saat  itu  (Sher  Bahadur Deuba)  menolak  40  poin  tuntutan  yang mensyaratkan  restrukturisasi  negara  termasuk penyusunan  konstitusi  baru  melalui  pemilihan majelis konstituante di Nepal. 7
People’s  war atau  perang  sipil  yang dikembangkan  oleh  Mao  merupakan  bentuk perang yang tidak biasa ( unusual war ) di mana perang ini mengintegrasikan antara masyarakat, politik, partai komunis, dan urusan militer. Menurut Mao, perang  bukan
bawah.  Pola  elit  anggota  kasta  tinggi masyarakat  menunjukkan  keengganan  untuk bekerja,  tetap  puas  dengan  tidak  melakukan apa  pun  selain  mengumpulkan  uang  sewa  dan dipuji  secara  sosial,  bahkan  mereka  mendapat perlindungan dari paternalisme ekonomi
1 Yuba Raj Khatiwada, Cooperatives, economic democracy and human security: Perspectives from Nepal. Paper presented at 1st National Cooperative Congress Kathmandu, Nepal. March 27. 2014. Retrieved from https://www.nrb.org.np/ofg/events_ofg/Governor's_ Speeches-- Governor's_Presentation_Paper_at_1st_National_C ooperative_Congress_a.pdf
2 Ibid .
3 Andrew Nelson, Betrayed by the Neoliberal State, Neglected by the “Jangali” Company: The Anxiety of Autonomy in an Elite Housing Colony in Kathmandu, Nepal, City & Society, Vol. 29, Issue 1. 2017
4 Yuba Raj Khatiwada, Loc. Cit .
5 Arjun Karki dan David Seddon, Chapter 1 People in Historical Context. Dalam Karki, Arjun dan Seddon, David (ed.), The People’s War in Nepal
Left Perspectives (pp. 3-48) . Delhi: Adroit Publishers. 2003
6 Richard  A.  Mathew  dan  Bishnu  Raj  Upreti, Environmental  change  and  human  security  in Nepal,  Dalam  Matthew,  Richard  A.  dkk.  (Eds.), Global  environmental  change  and human security. Cambridge,  Massachusetts:  MIT  Press. 2010
7 Basnett, Yurendra. From Politicization of
Grievances to Political Violence: An Analysis of the Maoist Movement in Nepal, Working Paper Series, March. 2009
merupakan  kejahatan  moral  melainkan  sebuah tindakan politik yang dilakukan untuk menghancurkan status quo yang sudah mengakar  dan  untuk  memajukan  masyarakat serta  merupakan  bentuk  perang  pembebasan dari  negara  semi-kolonial. 8 Dengan  demikian, perang  sipil  di  sini  merupakan  model  perang yang  berpusat  pada  kelas  pekerja  sebagai kekuatan  utama  dan  kaum  tani  sebagai pendukung  utama  revolusi.  Sementara  pusat gravitasinya berada di pedesaan yang mengelilingi  kota-kota,  dan  revolusi  dilakukan melalui  Perang  Rakyat  yang  berkepanjangan ( Protacted People’s War ).
Perang sipil yang dilancarkan Maois di Nepal  berpusat  pada  enam  distrik  yaitu Rukum, Rolpa, Jajarkot, Salyan dan Gorkha di daerah midwestern dan western Nepal  serta  di Sindhuli  bagian centre-east Nepal.  Empat distrik  pertama  merupakan  basis  area  inti  dan dukungan  bagi  Maois.  Serangan  Maois  mulai dilancarkan yaitu pada hari pertama saat milisi rakyat  dan  pasukan  komando  CPN  (Maoist) berhasil menduduki kantor polisi, termasuk pos polisi  Athbiskot  di  Distrik  Rukum  dan  pos polisi  Holeri  di  Distrik  Rolpa.  Pada  hari  yang sama,  di  Distrik  Gorkha  mereka  berhasil menduduki Small  Farmers'  Development Project office dan menyita dokumen kepemilikan  tanah  yang  disimpan  sebagai jaminan  oleh Agriculture  Development  Bank . Dokumen  tersebut  kemudian  didistribusikan kepada  pemilik  tanah,  sedangkan  dokumen pinjaman  resmi  dan  catatan  yang  disimpan oleh bank tersebut dihancurkan. 9
Adanya  konflik  bersenjata  dalam perang sipil yang terus berlanjut di Nepal pada akhirnya mendorong kesepakatan untuk mengadakan dialog antara Seven-party Alliance (SPA)  dan  Maois  pada  22  November 2005 untuk  mematuhi 12-Point Understanding in  term  of  Agreement .  Pihak-pihak  yang terlibat dari SPA ini terdiri dari Girija  Prasad
Koirala  (Nepali  Congress),  Madhav  Kumar Nepal  (CPN-UML),  Sher  Bahadur  Deuba (Nepali Congress-Democratic), Amik
Sherchan  (People’s  Front),  Bharat  Bimal Yadav  (NSP),  Narayan  Man  Bijukchhe (NWPP) dan C.P. Mainali (United Left Front). Sementara  dari  Maois  diwakili  oleh  Prachanda (CPN-M). 10 Kesepakatan  antara  SPA  dan Maois  ini  menjadi  basis  untuk  melaksanakan ‘ People  Movement ’  karena  Raja  Nepal  masih ingin  mempertahankan  kekuasaannya  dengan mencari  dukungan  baik  secara  internasional maupun  dari  masyarakat  Nepal.  Gerakan damai bersama masyarakat yang telah direncanakan  tersebut  akhirnya  memaksa  raja melepaskan kekuasaan eksekutif dan mengembalikannya pada rakyat melalui parlemen.  Gerakan  damai  ini  berlangsung selama  sembilan  belas  hari  hingga  tanggal  24 April  2006,  yang  selanjutnya  menandai  masa transisi  sejarah  Nepal  dengan  peresmian Perjanjian Perdamaian Komprehensif ( Comprehensive Peace Agreement/ CPA) pada 16 November 2006.
Perjanjian  perdamaian  yang  telah disepakati  untuk  mengakhiri  perang  sipil selama  satu  dekade  sebelumnya  dilakukan dalam  upaya  transformasi  ekonomi  dan  sosial. Namun,  pemerintah  masih  belum  mampu mencapainya. Konflik di Nepal sendiri berakar dari  kemiskinan  yang  ekstrim,  masyarakat feodal,  marjinalisasi  dan  pengucilan  dalam aspek  politik,  ekonomi  dan  sosial.  Pengucilan politik, ekonomi dan sosial dilakukan berdasarkan  pada  kelas,  kasta,  gender,  etnis, serta geografi dan telah berkembang sebelumnya menjadi konflik bersenjata. Hal ini menandakan  bahwa  masyarakat  Nepal  belum mampu  mencapai freedom  from  fear maupun freedom  from  want. Bahkan,  kekerasan struktural  masih  terjadi  di  mana  pasca  transisi konflik  tersebut  telah  muncul  sistem  pasar yang baru lahir melalui sektor swasta namun
8 Prashant Kumar Singh, Changing Contexts of Chinese Military Strategy and Doctrine. IDSA Monograph Series No. 49 March. 2016
9 Arjun Karki dan David Seddon, Op.Cit.
10 Padma Prasad Khatiwada, The Nepalese Peace Process: Faster Changes, Slower Progress, Inclusive Political Settlements Paper 9. Berlin: Berghof Foundation. 2014.
belum  dapat  memberikan  dasar  kesetaraan kepada  orang-orang  yang  dikecualikan  dalam golongan tersebut. 11
Dari segi kebijakan yang ada di Nepal, setelah  Perjanjian  Damai  pada  tahun  2006, High  Level  Commission  for  Scientific  Land Reform  2008 dan High  Level  Commission  for Land  Reform  2009 dibentuk  sebagai  bentuk teknis  dan  rencana  aksi  dalam  kepemilikan lahan  serta  kebijakan  pertanian.  Sementara Undang-undang  Tanah  1964,  sebelumnya sebenarnya  telah  mengakhiri  tradisi  panjang dalam menawarkan hibah tanah untuk bangsawan  dan  fungsionaris  negara.  Karena nexus  elite (sebagai  akibat  dari  struktur kekuasaan  yang  ada)  ketentuan-ketentuan konstitusional  masih  belum  dilaksanakan secara  adil  sehingga  program  reformasi  tanah tersebut secara konsisten gagal untuk menyampaikan  komitmen  mereka.  Padahal dalam  konteks  sosial  yang  tinggi  seperti  kasta, suku  dan  jenis  kelamin  dan  keragaman geografis, memerlukan strategi reformasi tanah yang jelas untuk identifikasi penerima  manfaat atas  kelompok  yang  secara  historis  rentan dikecualikan  dari  akses  yang  aman  terhadap lahan dan kepemilikannya. 12
Dengan  aturan  yang  jelas,  termasuk dalam  tata  kelola  kepemilikan  lahan  yang memiliki  prinsip-prinsip  universalitas  jaminan kepemilikan,  partisipasi  yang  adil,  kepatuhan terhadap  aturan  hukum,  keberlanjutan,  dan efektivitas  dan  efisiensi,  maka  orang  miskin dan kelompok yang dikecualikan akan memiliki  akses  ke  sumber  daya  dan  lahan tersebut. 13 Namun,  pemerintah  Nepal  telah gagal  untuk  mengatasi  ketidaksetaraan  sosial- ekonomi  berdasarkan  sistem  tanah  yang  ada, sistem  kasta dan relasi gender. Hal disebabkan terutama  oleh  kurangnya  kemauan  politik untuk mengatasi masalah struktural yang
11 Yuba Raj Khatiwada, Op.Cit.
12 Bharat  Nepali,  Negotiating  access  to  land  and tenure  security  for  economic  growth  in  Nepal. Paper  Prepared  for  Presentation  at “Conference On  Land  And  Poverty”  The  World  Bank  - Washington Dc, March 23-27, 2015.
13 Ibid , 12.
terkait  dengan  kepemilikan  tanah  untuk memastikan lahan hak atas tanah petani miskin dan  kaum  proletar  pedesaan  yang  tidak memiliki  lahan. 14 Oleh  sebab  itu,  tulisan  ini akan  menjelaskan  bagaimana  pengaruh  rezim politik  dan  ekonomi  terhadap  keamanan manusia  di  Nepal  khususnya  yang  terkait dengan aspek keamanan ekonomi pasca perang sipil tahun 1996-2006.
Selama  ini  kajian  yang  menganalisis tentang  Perang  Sipil  di  Nepal  lebih  banyak menganalisis  tentang  konteks  sejarah  perang dan  bagaimana  perang  berlangsung  seperti kajian  dari  Karki  dan  Seddon 15 ,  Verma  dan Navlakha 16 ,  dan  Mage 17 .  Beberapa  tulisan  lain juga  hanya  menekankan  bagaimana  kaitan antara  peran  militer  dengan  proses  perdamaian di  Nepal  pasca  konflik  misalnya  tulisan  dari Upreti. Namun masih jarang ditemukan kajian- kajian  yang  menganalisis  tentang  pendekatan rezim  ekonomi  dan  politik  sebagai  akar  dari munculnya  ketidakamanan  ekonomi  pasca Perang  Sipil  di  Nepal.  Oleh  sebab  itu,  Penulis berusaha  mengisi  gap  dalam  kajian  tentang Perang Sipil di Nepal dari perspektif tersebut.
Untuk  menjawab  rumusan  masalah dalam  penelitian  ini,  penulis  menggunakan pendekatan  kualitatif  dimana  pengumpulan datanya  menggunakan  studi  pustaka.  Menurut Snape  dan  Spencer,  pendekatan  kualitatif berfungsi untuk membahas pertanyaan penelitian  yang  membutuhkan  penjelasan  atau pemahaman  tentang  fenomena    maupun konteks  sosial. 18 Untuk  menjelaskan  konteks sosial di sini dibutuhkan sebuah teori  sebagai
14 Ibid , 14.
15 Arjun Karki dan David Seddon, Op.Cit.
16 A.S. Verma dan Gautam Navlakha, People’s War in Nepal: Genesis and Development. Economic and Political Weekly, May 19. 2007.
17 John Mage, The Nepali Revolution and Internasional Relations, Economic and Political Weekly, May 19. 2007.
18 D. Snape, dan L.Spencer, The Foundation of Qualitative Research. Dalam Ritchie, Jane dan Lewis, Jane (Ed.), Qualitative Research Practice:
A Guide for Social Science Student and Researchers (pp.1-23) . London, UK: Sage Publication. 2003, p. 5
pijakan  analisis.  Seperti  yang  dijelaskan  oleh Creswell  bahwa  dalam  desain  penelitian kualitatif,  teori  dapat  muncul  di  awal  sebagai lensa analisis terhadap sebuah fenomena sosial atau  konteks  sosial  dan  dapat  dimodifikasi sesuai  kebutuhan  peneliti. 19 Oleh  sebab  itu, penulis  menggunakan  teori  dan  konsep keamanan  ekonomi  dan  rezim  ekonomi  politik sebagai  lensa  analisis  dalam  konteks  pasca- Perang Sipil di Nepal.

## Hubungan  antara  Rezim  Ekonomi  Politik dengan Konsep Keamanan Manusia
Fenomena  perang  pasca  berakhirnya Perang  Dunia  II  sebagian  besar  tidak  lagi diwarnai oleh konflik antar negara namun lebih mengarah  kepada  perang  sipil  yang  terjadi  di dalam  negara  itu  sendiri.  Oleh  sebab  itu, konsep  keamanan  dari  ancaman  eksternal menjadi  kurang  relevan  apabila  dikaitkan dengan para korban akibat perang saudara atau perang sipil tersebut. 20
Pergeseran  isu  keamanan  dari high politic issues ke low politic issues berimplikasi pada  konstelasi  global  di  tiap  negara  yang menanggapi perubahan tersebut secara berbeda-beda.  Munculnya  pemikiran  Mahbub ul-Haq
yang meluncurkan Human
Development  Report pada  tahun  1990  di  PBB menyebutkan  bahwa  pembangunan  harus berfokus pada masyarakat, peningkatan kesehatan,  pendidikan,  dan  kebebasan  politik, maupun  kesejahteraan  ekonomi.  Pemikiran tersebut kemudian mendasari perubahan terhadap isu keamanan yang bergeser  dari
Berdasarkan  Laporan  UNDP  (1994) keamanan  manusia  ( human  security )  pada dasarnya mencakup dua hal yaitu “perlindungan  dari  gangguan  tiba-tiba  dan berbahaya  dalam  pola  kehidupan  sehari-hari” dan  “keamanan  dari  ancaman  kronis  seperti kelaparan,  penyakit  dan  represi”,  atau  yang sering  disebut  sebagai freedom  from  fear dan freedom  from  want . 22 Hal  ini  mendasari  tujuh kategori  penting  dalam  keamanan  manusia yaitu  ekonomi,  pangan,  kesehatan,  pribadi, lingkungan, masyarakat, dan keamanan politik. Keamanan  manusia  merupakan  “ people- centered ” yang  menempatkan individu sebagai pusat  analisis  sehingga  menyoroti  ancaman yang  mengancam  kelangsungan  hidup  dan martabat  manusia.  Dalam  hal  ini,  manusia menjadi  tujuan  pembangunan  sehingga  tidak hanya  sebagai  alat  untuk  meningkatkan produktivitas  ekonomi  atau  hukum  koherensi semata. 23
Jika  mengacu  pada  Laporan  UNDP
(1994),  istilah  keamanan  manusia  pada dasarnya  telah  meminggirkan  wacana  dan praktik  keamanan  nasional  (negara)  yang berfokus  pada  aspek  penggunaan  kekuatan militer  dan  ancaman  eksistensial  terhadap teritorial  negara.  Dalam  hal  ini,  konsep keamanan  manusia  justru  mengkhawatirkan keberadaan  negara  yang  sering  mengancam bukannya  melindungi  warga  negaranya. 24 Hal ini  sejalan  dengan  pendapat  Newman  yang menyebutkan  bahwa  untuk  sebagian  orang, ancaman terbesar bukan berasal dari  musuh
negara  menjadi  individu sehingga  ide tentang keamanan manusia ini membuat keamanan dan pembangunan menjadi saling bersinggungan. 21
19 J.W. Creswell, Research Design: Qualitative, quantitative and mixed methods approaches , 4th Edition. London, UK: Sage Publications. 2014, p. 67.
20 Nikolaos Tzifakis, Problematizing human security: a general/ contextual conceptual approach. Southeast European and Black Sea Studies , Vol 11 No 4 (pp. 353-368). 2011.
21 Hidayat Chusnul Chotimah, et al. Perkembangan Aspek Keamanan Ekonomi dalam Konsep Human
Security. Transformasi Global, Vol 4 No 1 (pp. 65-66). 2017, 68.
22 United Nation Development Programme. Human Development  Report  1994. New  York:  Oxford University Press. 1994
23 Sabina Alkire, A conceptual framework for human security,” Working Paper 2 , (Oxford: Centre for Research on Inequality, Human Security and Ethnicity (CRISE), 2003) p. 3.
24 Pauline Ewan, Deepening the Human Security Debate: Beyond the Politics of Conceptual Clarification. Politics, Vol 27 No. 3 (pp. 182- 189). 2007, p. 182.
eksternal melainkan datang dari negara mereka sendiri. 25
Banyak  sekali  konflik  yang  terjadi  di suatu  negara  yang  berakar  dari  masalah  sosial dan  ekonomi  serta  yang  menyangkut  bentuk- bentuk politik identitas yang saling berkompetisi  sehingga  menambah  penderitaan bagi  warga negaranya. Terlebih adanya perang sipil  yang  terjadi  di  dalam  suatu  negara  akan memaksa  warga  negara  untuk  melakukan migrasi  ke  daerah  atau  negara  lain  yang  lebih aman. 26
Purnendra  Jain  menjelaskan  bahwa ancaman  terhadap  keamanan  manusia  dapat datang  dari  eksternal  yaitu  ancaman  negara lain  dalam  bentuk  perang  di  mana  warga  sipil ikut  menderita, maupun secara internal dengan adanya  represi  politik,  pemerintahan  yang gagal,  pemerintahan  yang  buruk,  atau  melalui bencana  alam  seperti  tsunami  atau  gempa bumi. 27 Sementara Pauline Ewan menyebutkan bahwa  rezim  politik  yang  represif  dapat menimbulkan  rasa  tidak  aman  bagi  warganya dengan  melakukan  penolakan  hak  asasi manusia  dari  warga  negaranya,  distribusi sumber daya  yang  tidak merata,  atau penggunaan  angkatan  bersenjata  sebagai  cara penindasan  untuk  mewujudkan  tujuan  politik dari elit yang berkuasa. 28
Menurut Sadoko Ogata, gagasan tentang  keamanan  manusia  merupakan  sarana yang  digunakan  untuk  menerapkan  hak  asasi manusia.  Di  sini,  keamanan  manusia  secara konseptual  berarti  memberikan  kesetaraan dalam  mengakses  hak  sipil,  politik,  ekonomi dan  sosial  budaya.  Hal  ini  diperkuat  oleh Alkire yang menyebutkan bahwa untuk
25 Edward Newman, Human Security and Constructivism, International Studies Perspectives, 2 (pp. 239-251). 2001, p. 240.
26 Ibid, 243-244.
27 Mohammad Kamrul Ahsan, Revisiting the concept of human security, Philosophy and
Progress , 59 (1-2), pp. 9-42. 2018, p. 16.
28 Pauline Ewan, The Human Security Agenda in World Politics. Dalam Bilgin, P. et al, Global Security and International Political Economy - Vol. I (pp. 133-157). United Kingdom: Eolss Publishers/ UNESCO. 2010.
mengoperasionalkan konsep keamanan manusia,  negara  memiliki  tanggung  jawab dalam  menghormati  hak  asasi  manusia  bagi warganya  dan  apabila  negara  tidak  mampu menjalankan  fungsi  tersebut  maka  organisasi internasional wajib menggantikan fungsi negara  mengingat  bahwa  pemenuhan  terhadap hak asasi manusia sendiri merupakan kewajiban universal. 29
Melihat  beberapa  studi  terdahulu  yang mempertentangkan  antara  konsep  keamanan manusia dan keamanan nasional, memunculkan  gagasan  bahwa  peran  negara seharusnya  tetap  hadir  dalam  memenuhi kebutuhan  dasar  manusia  dari  ancaman- ancaman  yang  dimungkinkan  timbul.  Melalui tata  kelola  rezim  ekonomi  dan  politik  yang baik,  penulis  beranggapan  bahwa  negara seharusnya  hadir  dalam  memenuhi  kebutuhan dasar  warganya  sehingga freedom  from  fear dan freedom  from  want pun  tercapai.  Dengan demikian, tidak  hanya faktor dari rezim politik yang  ada  di  suatu  negara  tetapi  keberadaan sebuah  rezim  ekonomi  yang  diterapkan  juga akan  berdampak  terhadap  kebebasan  warga negara  dalam  mengakses  kebutuhan  dasar mereka.
Jika  mengutip  pendapat  Bernholz, rezim  ekonomi  politik  ( a  political-economic regime ) merupakan “ the set of relatively stable and  long-lasting  rules  (including  the  legal system),  rights  and  government  organizations within  and  through  which  it  operates ”. 30
Seperangkat  aturan  dan  kewenangan  lembaga pemerintah  di  sini  tidak  hanya  mencakup sistem  politik  yang  diterapkan  dan  aktor-aktor politik  yang  terlibat  di  dalamnya  tetapi  juga menyangkut  sistem  ekonomi  yang  ada  di negara tersebut.
29 Taylor Owen, The Uncertain future of human security in the UN . Oxford, UK: Blackwell Publishing Ltd. 2008, p.121
30 Peter Bernholz, Causes of Change in Political- Economic Regimes. In Borner, Silvio dan Paldam, Martin (Ed.), The Political Dimension of Economic Growth (pp. 74-94). Proceedings of the lEA Conference held in San Jose, Costa Rica. London: Palgrave Macmilan. 1998 .
Banyak  sekali  perdebatan  para  ahli mengenai  sistem  ekonomi  dan  politik  yang perlu  diterapkan  oleh  sebuah  negara.  Studi yang  dilakukan  oleh  Przeworski  et  al. 31 menelaah tentang hubungan antara pertumbuhan  ekonomi  dan  rezim  politik  yang diterapkan  oleh  negara.  Selanjutnya  Winters 32 lebih menekankan pada aspek hubungan antara liberalisasi  perdagangan  dan  pertumbuhan ekonomi.  Sementara  Imam  dan  Salinas menyebutkan  bahwa  laporan  terhadap  22 negara  Afrika  bagian  barat  selama  periode 1960-2006  menjelaskan  bahwa  pertumbuhan ekonomi  sangat  terkait  erat  dengan  guncangan eksternal, liberalisasi ekonomi, stabilitas politik  serta  keterlibatan  dari  partai  politik dalam sebuah pengambilan  kebijakan  ekonomi dan  politik. 33 Literatur-literatur  tersebut  masih berbicara aspek dominan dari negara dan pasar sebagai titik tolak  dalam  mencapai kemapanan ekonomi.  Sementara  aspek  individu  masih diabaikan dalam analisisnya.
Salah  satu  literatur  yang  sedikit membahas  tentang  peran  rezim  ekonomi dengan  keamanan  ekonomi  dapat  penulis temukan  dari  studi  yang  dilakukan  oleh Branco. Menurut Branco, rezim ekonomi pasar tidak  mampu  memenuhi  hak  asasi  manusia karena  memiliki  dimensi  rasionalitas  yang berbeda  sehingga  pasar  dalam  hal  ini  tidak mampu memenuhi hak-hak ekonomi dan sosial dari masyarakat. 34
Berpijak  dari  studi  yang  dilakukan oleh  Branco  dan  sintesis  dari  penelitian- penelitian sebelumnya, penulis berusaha
31 A. Przeworski, M. Alvarez, J. A. Cheibub & F. Limongi, Democracy and development: Political regimes and economic well-being in the world 1950–1990 . New York: Cambridge University Press. 2000.
32 L. A. Winters, Trade liberalisation and economic performance: An overview. The Economic Journal , 114 (493). 2004.
33 P. Imam & G. Salinas, Explaining episodes of growth accelerations, decelerations, and collapses in Western Africa . IMF Working Paper, 08/287.
2008.
34 M.C. Branco, Can Markets Secure Economic and Social Human Rights?. International Critical Thought , 5:1 (pp. 80-94). 2015.
menganalisis  antara  variabel  rezim  ekonomi dan politik yang dihubungkan dengan mengambil  salah  satu  elemen  keamanan manusia  yaitu  keamanan  ekonomi  sebagai fokus  analisisnya.  Keamanan  ekonomi  di  sini tidak berfokus pada aspek makroekonomi yaitu pada  pertumbuhan  ekonomi  suatu  negara, melainkan  lebih  menekankan  pada  bagaimana individu  mampu  mengakses  pendapatan  dan terbebas  dari  kemiskinan  sehingga  mereka mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.

## Dampak  Perang  Sipil  Terhadap  Keamanan Ekonomi di Nepal
People’s  War yang  terjadi  di  Nepal telah  mengakibatkan human  insecurity yang menyebabkan kebinasaan masyarakat setempat.  Akibat  dari  perang  selama  sepuluh tahun  tersebut  menyebabkan  13.000  jiwa meninggal,  lebih  dari  200.000  orang  terlantar, dan  emigrasi  dari  sekitar  1,8  juta  jiwa. Sementara  hasil  penelitian  dari Ministry  of Peace and Reconstruction (2005) menyebutkan  bahwa  dari  73  kabupaten setidaknya  terdapat  16.278  korban  yang  tewas akibat  pemberontakan  dan  perang  tersebut.  Di antara  distrik-distrik  yang  mengalami  dampak terparah  dengan  jumlah  korban  meninggal tertinggi  adalah  Rolpa,  Rukum  dan  Achham. 35
Selain itu, selama perang terjadi, sebanyak dua belas ribu perempuan muda diperdagangkan ke India setiap tahun, sementara sarana infrastruktur  seperti  ratusan  sekolah  juga hancur  dan  terjadi  pelecehan  seksual  terhadap guru dan mahasiswa.
Setelah  penandatanganan  CPA,  isu dalam  konteks  keamanan  ( security )  di  Nepal sempat  dibahas  tetapi  hanya  melibatkan segelintir  kelompok  dan  masih  terbatas  pada mantan pejabat pasukan keamanan dan birokrat di  Nepal  sehingga  isu  keamanan  yang  dibahas pun  terkonsentrasi  dalam  masalah  keamanan tradisional (militer bukan individu/ rakyat). Di
35 Birendra Mishra, Strength and weaknesses  of the Nepalese  peace  process.  Paper  submitted  to Seminar  on  “Building  Bridges  for  Peace  in Nepal” pada 6-7 Oktober 2009, 9.
sini,  kebijakan  keamanan  dipandu  oleh kebijakan  dan  program ad  hoc dan  bersifat tidak  transparan.  Hal  ini  disebabkan  oleh rendahnya  tingkat  kesadaran  akan  kebijakan keamanan  maupun  strategi  dan  isu-isu  tata kelola  sektor  keamanan  di  antara  elit  yang memerintah  di  Nepal  maupun  keberadaan Dewan Keamanan Nasional di bawah Kementerian Pertahanan
yang belum dilembagakan dengan baik. 36
Seperti  telah  dijelaskan  sebelumnya bahwa human  security memiliki  tujuh  aspek atau  komponen  yang  terdiri  dari economic security, food security, health security, environmental  security,  personal  security, community  security dan political  security . Namun demikian, aspek atau komponen dalam human security masih perlu diperluas ke dalam isu-isu  yang  semakin  menjadi  ancaman  bagi negara-bangsa  dan  manusia  dewasa  ini. Meningkatnya  perselisihan  sipil  ( civil  strife ), konflik  bersenjata  ( armed  conflicts )  dan intra- state war merupakan peristiwa yang membutuhkan concern dalam  pembahasan human security . 37
Dari  perspektif  keamanan  manusia, konflik  di  Nepal  menjadi  semakin  brutal selama  periode  perang  ini  terjadi,  sehingga banyak  penelitian  yang  dilakukan  oleh  PBB dan  berbagai  kelompok  hak  asasi  manusia untuk  membantu  menyelesaikan  permasalahan yang ada seperti melalui bantuan dana maupun bentuk  aksi  sosial  yang  melibatkan  jasa mereka. 38 Dalam  konteks  ini,  keamanan manusia  di  Nepal  tidak  akan  pernah  tercapai tanpa  adanya  pemenuhan  terhadap  kebutuhan dasar ( basic needs ) masyarakat untuk memperoleh  kehidupan  yang  layak  melalui jaminan  dalam  aspek  kegiatan  politik,  sosial dan ekonomi. Adanya ketakutan  terhadap
36 Bishnu Raj Upreti et al., Human Security in Nepal: Concepts, Issues and Challenges. Kathmandu: Nepal Institute for Policy Studies (NIPS) and South Asia Regional Coordination Office of NCCR (North-South) . 2013
37 Upreti, Bishnu Raj, et al. Op.Cit, 5.
38 Richard A. Mathew dan Bishnu Raj Upreti,
Op.Cit , 142-143.
kelaparan,  penyakit,  kejahatan  maupun  represi di  sinilah  yang  patut  diperhatikan  oleh  semua pihak.
Salah  satu  isu  yang  menjadi  perhatian dalam  aspek  keamanan  manusia  adalah keamanan ekonomi. Menurut UNDP keamanan ekonomi  merupakan  sebuah  kondisi  yang mensyaratkan  pemasukan  tetap  yang  layak bagi  setiap  orang  yang  bisa  dicapai  dari pekerjaan  yang  layak  maupun  dari  jaringan pengamanan  sosial  yang  dibiayai  publik (negara). 39
Jika dilihat dari pendekatan tradisional, keamanan  ekonomi  merupakan  instrumen  dari suatu  negara  untuk  mempengaruhi  pembuatan kebijakan di negara lain, sehingga ketidakamanan ekonomi menyangkut ketergantungan  ekonomi  yang  tinggi  terhadap negara  lain.  Definisi  keamanan  ekonomi tersebut kemudian bergeser dan mengarah pada situasi  dimana  seseorang  memiliki  sumber pendapatan keuangan yang stabil dan memungkinkan terpeliharanya standar pemenuhan  kehidupannya  dalam  waktu  dekat sehingga  tidak  terjadi  kesenjangan  di  tengah masyarakat,  khususnya  dalam  pemenuhan kebutuhan  dasar  ( basic  needs ). 40 Dengan demikian,  ketidakamanan  ekonomi  dalam perspektif keamanan manusia ( human security ) berkaitan  erat  dengan  minimnya  penghasilan seseorang  dan  ketidakmampuan  mereka  untuk memenuhi  kebutuhan  dasar  ( basic  needs ). Dengan kata lain, keamanan ekonomi mengacu pada  standar  hidup  manusia  (individu  maupun komunitas  individu)  termasuk  perlindungan terhadap kemiskinan dan ketersediaan terhadap jaminan sosial. 41
Dalam  hal  ini,  keamanan  ekonomi memiliki hubungan yang erat dengan komponen  keamanan  manusia  lainnya  seperti keamanan pangan, keamanan personal, keamanan  komunitas,  keamanan  politik,  dan keamanan  lingkungan  sehingga  keamanan ekonomi dapat menjadi sarana untuk mencapai
39 Chotimah, HC, et al. Op.Cit, 68.
40 Ibid, 69.
41 Ibid, 74
freedom  from  want yaitu  kebebasan  untuk memperoleh makanan, tempat tinggal, akses ke perawatan kesehatan, dan sebagainya. Bahkan, aspek  keamanan  ekonomi  yang  diabaikan  di suatu  negara  dapat  memicu  terjadinya  konflik sipil seperti yang terjadi di Nepal.
Konflik  bersenjata  yang  dilancarkan melalui People’s  War di  Nepal  memiliki dampak  yang  luas  pada  ekonomi  nasional  dan lokal  di  zona  konflik.  Terlebih  konflik  yang terjadi  di  Nepal  salah  satunya  dipicu  oleh adanya  ketidaksetaraan  ekonomi  di  kalangan masyarakat,  sehingga  pemulihan  terhadap keamanan  ekonomi  menjadi  aspek  penting untuk  meminimalkan  risiko  konflik  lebih lanjut.  Adanya  hubungan  yang  tidak  dapat dipisahkan  antara  konflik  dan  akar  penyebab konflik yaitu salah satunya ekonomi, pemulihan ekonomi dan pembangunan menjadi prasyarat sekaligus penentu dalam membangun perdamaian di Nepal. 42
Ketidakamanan Ekonomi
sebagai Kelanjutan  Rezim  Ekonomi  dan  Politik  di Nepal
Setelah  berakhirnya  konflik  bersenjata selama satu dekade yang dipelopori oleh Maois (CPN-M)  Nepal,  telah  mengantarkan  negara ini  menuju  transisi  politik  yang  sangat  rapuh. Sejak penandatanganan CPA, proses perdamaian  di  Nepal  berbasis  pada  tiga  pilar menuju  perdamaian  yaitu  reintegrasi  mantan pejuang Maois, restrukturisasi negara berdasarkan  prinsip-prinsip  federalisme,  dan menyusun  konstitusi  baru  untuk  Nepal. Sementara  itu,  dimensi  ekonomi  sebagai  salah satu  aspek  penting  yang  sebelumnya  juga menjadi  legitimasi  Maois  untuk  melancarkan People’s War ini dipinggirkan. 43
Nepal  merupakan  salah  satu  negara termiskin di  dunia  dengan PDB per  kapita US
42 D.B. Subedi, Economic dimension of peacebuilding: Insight into Post-conflict Economic Recovery and Development in Nepal. South Asia Economic Journal, 13, 2 (p.314). 2012 43 Ibid.
$  624  dan  tingkat  pengangguran  46  persen. 44
Setelah  berakhirnya  perang  sipil  yang  telah berlangsung  selama  satu  dekade,  Nepal menderita kelanjutan dari sindikat rezim politik dan  ekonomi.  Yang  dimaksud  sindikat  rezim politik  jika  dilihat  dalam  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia  adalah  gabungan  (kerja  sama) beberapa  orang  (perusahaan  dan  sebagainya) yang bergerak dalam bidang politik (pemerintahan). 45 Dengan  demikian  yang dimaksud  sindikat  rezim  politik  dan  ekonomi di  Nepal  adalah  orang-orang  di  Nepal  yang berkuasa  baik  yang  duduk  di  dalam  kursi pemerintahan maupun yang memiliki pengaruh terhadap pemerintahan di Nepal serta menguasai aspek ekonomi dan politik di sana.
Sindikat  rezim  politik  dan  ekonomi  di Nepal  tidak  terlepas  dari  transformasi  sosial dan  politik  dalam  proses  perdamaian  Nepal yang  telah  disepakati  antara  Maoist  dan  SPA yang berisi tentang aspirasi dan visi berikut:
 Common Minimum Programme (CMP) untuk transformasi sosial-ekonomi dalam rangka mengakhiri semua bentuk feodalisme  harus disiapkan dan dilaksanakan berdasarkan prinsip saling pengertian.
 Merumuskan kebijakan untuk melaksanakan land reform programme dengan menghapus praktik kepemilikan tanah feodal.
 Kebijakan  untuk melindungi dan mempromosikan  industri  dan  sumber daya nasional harus diikuti.
 Kebijakan harus dibentuk untuk menetapkan  hak-hak  semua  warga negara  atas  pendidikan,  kesehatan, tempat tinggal, pekerjaan dan ketahanan pangan.
44 Ramesh Sunam dan Keshab Goutam, The rise of Maoists in Nepali politics: from ‘people’s war’ to democratic politics. East Asia Forum (Economics, Politics and Public Policy in East Asia and the Pacific, 2013). Retrieved from http://www.eastasiaforum.org.
45 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Retrieved from https://kbbi.web.id/sindikat
 Kebijakan pemerintah harus diupayakan  untuk  menyediakan  tanah/ lahan  dan  keamanan  sosial-ekonomi bagi  masyarakat  terbelakang  seperti penghuni  liar  yang  tidak  memiliki tanah,  buruh  kontrak,  penggarap, pekerja  rumah  tangga  dan  kelompok- kelompok  lainnya  khususnya  yang masih bersifat kontrak.
 Konsep pembangunan bersama ( common  development  concept )  harus diadopsi  untuk  transformasi  sosial- ekonomi  negara  dan  untuk  membuat negara  maju  dan  makmur  secara ekonomi  dalam  cara  yang  adil  dalam rentang waktu yang singkat.
Meskipun  visi  tersebut  terdapat  dalam  CPA yang  telah  ditandatangani  dan  disepakati bersama,  visi  pembangunan  ekonomi  yang diartikulasikan  dalam  CPA,  sebagian  besar lebih  menekankan  pada  upaya  mereformasi kepemilikan  tanah  dan  pembangunan  industri. Dalam  hal  ini,  pemerintahan  baru  di  Nepal masih  sangat  lemah  dan  rentan  terhadap masalah  pembagian  kekuasaan  di  tingkat nasional.  Hal  ini  terlihat  dalam  Pemilihan Majelis  Konstitusi  ( Constitution  Assembly / CA)  yang  diadakan  pada  bulan  April  2008 tidak  memberikan  suara  mayoritas  absolut kepada partai manapun di CA dan menghasilkan pembentukan aktor politik berbasis  regional  dan  identitas  baru,  seperti Madhesi  Jana  Adhikar  Forum  (MJF),  Terai Madhesh  Democratic  Party  (TMDP),  dan Nepal  Sadhbahawana  Party  (NSP),  sebagai pemain  kunci  dalam  pemerintahan  nasional. Ketidakjelasan  transformasi  ekonomi  dalam CPA tersebut pada saat yang sama meninggalkan  ambiguitas  dan  kebingungan  di antara  para  aktor  politik  dalam  menyusun strategi  dan  rencana  pembangunan  ekonomi Nepal. 46
Aktor  politik  utama  yang  bermain  di dalam  pemerintahan  Nepal  adalah  para pemimpin partai politik. Dengan tidak adanya
46 D.B. Subedi, Op.Cit, 326
partai  yang  memiliki  suara  mayoritas,  maka ada  tawar-menawar  yang  berkelanjutan  antara berbagai  kelompok  partai  yang  kemudian menumbuhkan  sistem  pemerintahan  sebagai kartel  partai  ( party-cartel ).  Tiga  kekuatan utama  dalam  partai  di  Nepal  ini  adalah Kongres,  UML  dan  Maois,  dengan  dukungan bergeser  dari  partai-partai  monarkis,  dan/  atau partai-partai  Madhesi  regional/  lokal.  Istilah kartel  menjadi  sangat  cocok  mengingat  aktor politik tersebut terkait erat dengan kepentingan bisnis  yang  pada  gilirannya  beroperasi  sebagai kartel  di  banyak  sektor,  baik  yang  dilakukan melalui  jalur  hukum  maupun  di  luar  batas hukum. 47 Oleh  sebab  itu,  agenda  dalam  CPA terkait  pencapaian  keamanan  ekonomi  yang sebelumnya  menjadi  akar  penyebab  konflik dan People’s  war di  Nepal  termasuk  di dalamnya menyangkut ketidaksetaraan ekonomi  atau  kemiskinan  yang  dialami  oleh masyarakat  menjadi  bukan  prioritas  bagi sindikat  rezim  politik  dan  ekonomi  dalam lingkungan kartel tersebut.
Munculnya  Kemiskinan  Moneter  dan  Non- Moneter sebagai Dampak Kegagalan Rezim
Ekonomi Neoliberal di Nepal
Persepsi  kemiskinan  sendiri  sebagai aspek dalam keamanan ekonomi telah berkembang  dan  sangat  bervariasi  dari  satu budaya  ke  budaya  lain. 48 Namun,  definisi tersebut  telah  melebur  dan  mencakup  berbagai masalah, bergerak menuju fenomena perbaikan ekonomi untuk  mengambil sejumlah fenomena sosial.  Seperti  disebutkan  oleh  Amartya  Sen yang  memperkenalkan  konsep  “ deprivation  of basic  capabilities ”  sebagai  pelengkap  dari
“ lowness  income ” 49 di  mana  kemiskinan memiliki dua dimensi yang luas yaitu: moneter
47 Magnus Hatlebakk, Nepal: A Political Economy Analysis, Oslo: Norwegian Institute of
International Affairs. 2017.
48 N.  P.  Joshi,  K.  L.  Maharjan  dan  Luni  Piya, Poverty  and  food  insecurity  in  Nepal:  A  review. Journal  of  International  Development  and Cooperation , Vol. 16, No.2 (pp. 1-19). 2010.
49 Armartya  Sen, Development  as  Freedom, New York: Alfred A. Knopf. 1999.
dan  non-moneter.  Dalam  hal  ini,  kemiskinan moneter  adalah  ukuran  kuantitatif  kemiskinan yang  menggunakan  indikator  pendapatan  atau konsumsi,  sedangkan  kemiskinan  non-moneter dikaitkan dengan hasil yang cukup sehubungan dengan kesehatan, gizi, melek huruf, hubungan sosial, rasa tidak aman, rendahnya kepercayaan diri dan ketidakberdayaan. 50
Meskipun pendapatan per kapita mencapai US $ 388 per tahun pada tahun 2008, negara  ini  masih  tetap  menjadi  salah  satu negara  termiskin  di  dunia  dengan  perbedaan pendapatan  yang  lebar,  dan  akses  yang  buruk bagi  sebagian  besar  penduduk  terhadap pelayanan dasar dan sosial (Asian Development  Bank,  2008).  Dalam  hal  ini, kemiskinan menjadi penyebab serta akibat dari kerawanan pangan. Indikator kerawanan pangan  di  Nepal  menjadi  lebih  buruk  setelah bergeser dari negara swasembada pangan yaitu eksportir makanan bahkan sampai tahun 1970- an  kemudian  menjadi  negara  defisit  makanan sejak  awal  1980-an.  Sementara  pada  tahun 2010, sebesar 17 persen dari populasi di Nepal menderita  kekurangan  gizi. 51 Kerentanan  ini tidak hanya menjadi komponen kemiskinan itu sendiri,  tetapi  juga  merupakan  salah  satu penyebab utama kemiskinan dimana
ketidakmampuan untuk mengatasi risiko sering mendorong  orang  terperangkap  lebih  dalam kemiskinan. Sebuah kegagalan untuk mengelola  risiko  memiliki  dampak  yang berlangsung jauh melampaui keadaan kekurangan  terkait  pendapatan  yang  diterima. Hal  ini  yang  kemudian  juga  mempengaruhi modal  manusia  dan  aspek  sosial  serta membatasi peluang untuk meningkatkan kondisi hidup mereka. 52 Menurut Dahal, salah
produktivitas pertanian, peningkatan kemiskinan  di  pedesaan,  dan  kelangkaan pangan. 53 Nepal  mulai  menerapkan  kebijakan neo-liberal melalui program penyesuaian struktural  ( structural  adjustment  program / SAP)  IMF  dan World  Bank sejak  pertengahan 1980-an, dengan harapan mempercepat pembangunan  dan  pertumbuhan  ekonomi setelah  menghadapi  defisit  neraca  pembayaran ( balance  of  payments /  BOP)  secara  terus- menerus  di  paruh  pertama  tahun  1980-an. Selain SAP, Nepal  juga  melaksanakan Poverty Reduction  and  Growth  Facility atau  program PRGF  dari  IMF  pada  tahun  2007  yang dimaksudkan  untuk  mengurangi  tekanan  BOP. Namun  dalam  praktiknya,  dimensi  tingkat kemiskinan  masih  tinggi  bahkan  setelah PRGF. 54
Bisa dilihat bahwa lebih dari 30 persen dari populasi yang aktif secara ekonomi benar- benar  menganggur  dan  hanya  10  persen  hak- hak  minimum  pekerja  yang  terjamin.  Bahkan rata-rata  upah  minimum  bulanan  bagi  pekerja (gaji pokok $87,32: $50 dan tunjangan $37,32) hampir  tidak  cukup  untuk  memberi  makan termasuk  dalam  keluarga  inti  mereka.  Tingkat inflasi  tahunan  rata-rata  lebih  dari  10  persen.
Sementara  upah  harian  untuk  pekerja  industri adalah $3,25 sedangkan untuk pekerja pertanian belum ditentukan (sebelumnya adalah $1,08). Dahal juga menyebutkan bahwa di  antara  jumlah  penduduk  yang  dipekerjakan, sebesar  46  persen  dari  mereka  mendapatkan gaji  bulanan,  sisanya  bekerja  kontrak,  gaji mingguan dan upah harian. Hal ini menyebabkan kondisi yaitu 78 persen penduduk  hidup  dengan  kurang  dari  $2  per hari. 55
satu  penyebab  munculnya  ketidakamanan ekonomi  di  Nepal  disebabkan  oleh  kebijakan neo-liberal  yang  diadopsi  oleh  Nepal  dalam penghapusan  subsidi  pupuk,  benih  unggul, irigasi,   dan   kredit   yang   telah   mengurangi
50 N.  P.   Joshi,  K.   L.   Maharjan   dan Luni  Piya, Loc.Cit.
51 Ibid , 2.
52 Ibid , 17.
53 Dev Raj Dahal. Shaping tomorrow’s economy: Challenges and Choices for Nepal, Paper
Presented at a High-Level Seminar organized by FES and GEFONT on July 10-11, Kathmandu, Nepal . 2011.
54 Prakash Kumar Shrestha, Structural Changes and Economic Growth in Nepal (October 19, 2010)
p.5. Retrieved From https://www.peri.umass.edu/fileadmin/pdf/confere nce_papers/newschool/prakash.pdf.
55 Dev Raj Dahal, Loc . Cit.
Sementara  Hatlebakk  menyebutkan bahwa tingkat kemiskinan meningkat khususnya untuk masyarakat etnis  Rai,
Tamang,  Libbu  dan  Sarki  yaitu  antara  1995- 1996  dan  2003/2004  di  mana  sebagian  besar masyarakat  tersebut  hidup  di  wilayah Eastern Hills . 56 Dengan  melihat  kondisi  kemiskinan yang  ada  di  Nepal,  di  lain  pihak,  estimasi moneter  pendapatan  penduduk  tidak  memadai dalam  memproyeksikan  kemiskinan  yang timbul  dari  kurangnya  kesempatan  terhadap akses mata pencaharian, pendidikan, perawatan kesehatan, air bersih, sanitasi, dan perlindungan  sosial.  Kontribusi  pajak  terhadap PDB  pun  hanya  12  persen  dan  tidak  cukup untuk mensubsidi kesejahteraan maupun dalam menciptakan  akuntabilitas  pemerintah  yang bertanggung  jawab.  Dalam  konteks  tersebut, pemerintah  memiliki  sedikit  insentif  untuk membangun  kapasitas  politik  dan  organisasi untuk bernegosiasi dan mengumpulkan pendapatan maupun pengeluaran secara efektif. 57

## Kegagalan  Rezim  Politik  di  Nepal  dalam Menjaga Keamanan Ekonomi
Kurangnya tata kelola yang baik ( good governance)  dan  tidak  adanya  supremasi hukum telah mendorong elit politik pemerintahan  Nepal  yang  berkuasa  untuk melakukan  korupsi.  Dalam  hal  ini,  Indeks korupsi di Nepal yang dirilis oleh
Transparency  International pada  tahun  2014 adalah  29  pada  skala  0  hingga  100  di  mana  0 menunjukkan paling korup dan 100 menunjukkan sangat bersih. Dengan  demikian, kebijakan  ekonomi  yang  didasarkan  pada sistem  ekonomi  liberal  dan  ketergantungan pemerintah  Nepal  terhadap  bantuan  asing dengan  tidak  didukung  oleh good  governance, telah  melumpuhkan  kapabilitas  pemerintah Nepal dalam menangani  masalah
56 Madhab  Karkee,  Nepal  economic  growth assessment  agriculture, Nepal,  Kathmandu : USAID, 2008.
57 Dev Raj Dahal, Loc . Cit.
ketidakamanan ekonomi yang dialami masyarakat. 58

## Upaya Penanggulangan  Ketidakamanan Ekonomi di Nepal
Berdasarkan laporan MDGs tahun 201, Nepal  dapat  mencapai  sebagian  besar  target ekonominya jika pemerintah mampu mengelola  sumber  daya  dan  membangun kelembagaan  serta  kapasitas  pelaksanaan kebijakan  intervensi  yang  strategis.  Nepal bagaimanapun,  menghadapi  tantangan  yang cukup besar dalam mencapai target pencapaian penuh  dan  lapangan  kerja  produktif  serta pekerjaan  yang  layak  untuk  semua  kalangan, termasuk perempuan dan kaum muda. Perdagangan  dan  industri  Nepal  yang  berada dalam  krisis  dan  produktivitas  pertanian  yang rendah seperti kurangnya akses terhadap kredit yang  terjangkau  dan  ketertiban  hukum  yang lemah  menandakan  situasi  perekonomian Nepal  yang  lemah.  Akibatnya,  sebagian  besar penduduk Nepal masih terjebak dalam kemiskinan sementara perlindungan dan layanan  sosial  keamanan  untuk  pekerja mengalami  tantangan  karena  lebih  dari  90 persen  dari  total  angkatan  kerja  beroperasi  di luar  ekonomi  formal. 59 Salah  satu  upaya  yang dilakukan pemerintah Nepal untuk menanggulangi  ketidakamanan  ekonomi  yaitu melalui perlindungan sosial.

## Perlindungan Sosial
Perlindungan  sosial  ( social  protection ) dapat  didefinisikan  sebagai  tindakan  publik dalam merespon tingkat kerentanan ( vulnerability ),  risiko  ( risk ),  dan  perampasan
( deprivation )  yang  dianggap  tidak  dapat diterima secara sosial dalam suatu
58 Kamal Raj Dhungel, Contribution of Foreign Aid in Nepal's Economy (2015-04-01), Retrieved from
http://www.newbusinessage.com/MagazineArticle s/view/1137.
59 D.R. Khanal, Social security/Social protection in Nepal: Situation analysis , Nepal: ILO. 2013.
pemerintahan atau masyarakat tertentu. 60
Menurut  International  Labour  Organization (ILO),  perlindungan  sosial  berkaitan  dengan sejumlah  institusi  publik,  norma-norma  dan program-program yang ditujukan untuk melindungi  para  pekerja  dan  keluarganya  dari kemungkinan  yang  dapat  mengancam  standar dasar  kehidupan  mereka.  Dalam  hal  ini,  ILO membagi  jenis  perlindungan  sosial  dalam  tiga kelompok yaitu asuransi sosial ( social insurance ),  bantuan  sosial  ( social  assistance ) dan labour market regulation . Social insurance mencakup  perlindungan  terhadap  kehamilan ( maternity ), lansia ( old age ), maupun pengangguran ( unemployment ). Social assistance
berkaitan erat dengan penanggulangan kemiskinan ( poverty ). Sementara labour market regulation merupakan  aspek  yang  digunakan  untuk memastikan  standar  dasar  di  tempat  kerja (termasuk  sistem  upah,  jam  kerja,  dan sebagainya),  serta  memperluas  hak  untuk berorganisasi dan berpendapat. 61
Upaya perlindungan sosial akan meningkatkan manajemen risiko dan memfasilitasi  pengembalian  yang  lebih  tinggi atas  investasi  terhadap  orang-orang  miskin dengan cara mendukung pengembangan sumber  daya  manusia  dengan  memperluas kemampuan individu yang rentan dan membantu  mereduksi  kemiskinan.  Di  negara- negara maju perlindungan sosial lebih menekankan pada aspek pemeliharaan pendapatan  dan  perlindungan  standar  hidup untuk  semua  orang  (khususnya  pekerja). Berbeda  halnya  di  negara-negara  berkembang, di mana fokus perlindungan sosial  tidak
60 Andy Norton, Tim Conway dan Mick Foster, Social Protection Concepts and Approaches: Implications for Policy and Practice in
International Development. Working Paper 143 , Centre for Aid and Public Expenditure, Overseas Development Institute, UK, February (p. 21-22). 2001.
61 Armando Barrientos, Social Protection and Poverty, Social Policy and Development Programme Paper No. 42 , United Nations Research Institute for Social Development, January. 2010.
terbatas  pada  kompensasi  terkait  keterbatasan pendapatan  pekerja,  tetapi  mereduksi  tingkat kemiskinan  dan  memberikan  dukungan  bagi golongan  termiskin  berdasarkan  risiko  dan kerentanannya.  Dengan  kata  lain,  penyebab kemiskinan  perlu  ditangani  dan  tidak  hanya gejalanya saja. Hal ini juga dapat meningkatkan  keterlibatan  masyarakat  miskin dalam  pertumbuhan  ekonomi,  melindungi golongan  yang  paling  rentan,  dan  memberikan kontribusi  dalam  menjaga  stabilitas  sosial masyarakat. 62
Nepal  menempati  peringkat  terburuk dibandingkan dengan negara-negara lain dalam hal  perlindungan  sosial  termasuk  pengeluaran, cakupan,  target  kemiskinan  dan  dampaknya. Demikian  pula,  indeks  yang  dikembangkan oleh  Bank  Pembangunan  Asia  (ADB)  pada tahun  2007  di mana  peringkat  sistem perlindungan  sosial  Nepal  pada  0.19  skala  0 hingga  1.  Meskipun  pendekatan  universal  dari skema  tersebut  bervariasi,  tingkat  cakupan untuk  kelompok  kunci  perlindungan  sosial seperti  30  persen  untuk  lansia,  maupun  di bawah 10 persen untuk orang cacat atau orang- orang yang berhak mendapat asuransi kesehatan.  Laporan  ADB  menjelaskan  bahwa hanya 2,3 juta orang  menerima bentuk transfer perlindungan  sosial  yang  meliputi  kurang  dari 10  persen  populasi  di  Nepal.  Oleh  sebab  itu, inisiatif  perlindungan  sosial  pemerintah  Nepal yang  telah  dirintis  dianggap  masih  kurang efektif dari yang diharapkan. 63
Perlindungan  sosial  di  Nepal  tersebut dapat  ditelusuri  dalam  komponen  kebijakan sosial  di  Nepal  tahun  2008  dan  beberapa  di antaranya  telah  ada  di  Nepal  sejak  periode sebelum  konflik  ( People’s  war ).  Misalnya Karnali  Employment  Programme (KEP)  yang merupakan  program  khusus  di  daerah  paling terpencil  dan  kurang beruntung  di Nepal, yaitu Zona  Karnali  (terdiri  dari  Distrik  Dolpa, Humla,  Jumla,  Kalikot  and  Mugu)  dengan menawarkan program ‘one family one job’ atau ‘satu keluarga satu pekerjaan’. Tujuan program
62 D.R. Khanal, Op.Cit, 12.
63 Ibid, 39.
tersebut  adalah  memberikan  perlindungan sosial  melalui  pekerjaan  jangka  pendek  dan menciptakan aset sosial dan ekonomi di daerah terpencil tersebut. 64
Skema ini sebenarnya diadopsi sebagai kebijakan di Nepal dengan mencontoh
Undang-Undang Jaminan Ketenagakerjaan
Pedesaan  Nasional  Mahatma  Gandhi  di  India ( Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act of India ). Di India, program ini menyediakan 100 hari kerja dengan bayaran 180  rupee  hingga  350  rupee  per  hari  pada program  infrastruktur  pemerintah  untuk  orang yang  bersedia  melakukan  pekerjaan  manual yang  tidak  terampil,  dengan  upah  tetap  di tingkat distrik. Mirip dengan pendekatan India, di  Nepal  program  tersebut  menjamin  transfer sosial  jika  pekerjaan  pada  skema  pekerjaan umum  tidak  tersedia.  Dalam  KEP  ini  terdapat komitmen  tidak  adanya  diskriminasi  dengan memasukkan  semua  kasta  untuk  dapat terlibat. Selain KEP, Nepal juga menyediakan perlindungan  sosial  dalam  bentuk block  grant di  tingkat  distrik  yang  diperkenalkan  pada akhir  2007  di  20  distrik  dan  kemudian ditingkatkan  ke  75  distrik  lainnya  untuk mendanai  pembangunan  infrastruktur,  dan didistribusikan  dengan  formula  berdasarkan jumlah  populasi,  luas  distrik,  HDI,  indeks biaya  hidup,  dan  tingkat  pendapatan.  Pada dasarnya,  KEP  dan block  grant dapat  menjadi elemen  dalam  perlindungan  sosial  yang  dapat berkontribusi pada perubahan struktural, asalkan  pilihan  skema  infrastruktur  dan  lokasi tertentu diputuskan secara demokratis, mengatasi  permasalahan  pengucilan  sosial  dan ketidaksetaraan  lokasi,  dan  menaikkan  batas minimum upah lokal. 65

## Kesimpulan
Perang Sipil di Nepal terjadi karena permasalahan ekonomi yang dialami warga
64 Gabriele Koehler, Social Protection and Socioeconomic Security in Nepal, IDS WORKING PAPER , Volume 2011 Number 370 (p. 12). 2011.
65 Ibid.
dan  adanya  penolakan  politik  dari  oposisi pemerintah  atas  tuntutan  yang  diajukan. Setelah  berakhirnya  Perang  Sipil  di  Nepal melalui kesepakatan perdamaian yang ditandatangani  pada  tahun  2006  menjanjikan adanya  perubahan  ekonomi  dan  sosial  di negara tersebut.
Upaya  pencapaian  keamanan  ekonomi pasca  berakhirnya  perang  sipil  di  Nepal  tidak mampu  dicapai  mengingat  tingginya  angka korupsi  dan  ketidakmampuan  pemerintah Nepal  dalam  supremasi  hukum.  Munculnya kartel  partai  yang  melahirkan  sindikat  rezim politik  dan  ekonomi  yang  berkuasa  dan mengontrol  kebijakan  politik,  ekonomi  dan sosial  secara  oportunis  telah  mengakibatkan meningkatnya  kemiskinan  moneter  dan  non- moneter  dan  taraf  hidup  masyarakat  yang kurang layak.
Selain  itu,  penerapan  rezim  ekonomi neoliberal  di  Nepal  juga  ikut  menjadi    salah satu  faktor  penyebab  munculnya  kemiskinan moneter dan non-moneter sehingga menimbulkan  ketidakamanan  ekonomi  di negara  tersebut.  Dari  segi  penerapan  rezim politik,  terlihat  bahwa  kapabilitas  pemerintah Nepal  dalam  menyediakan  perlindungan  sosial pasca berakhirnya Perang Sipil bagi masyarakat  masih  tergolong  buruk  termasuk dalam hal pengeluaran anggaran, jenis perlindungan  sosial  yang  diberikan,  target kemiskinan  maupun  dampak  dari  kebijakan tersebut.

## Referensi
Ahsan,  M.  K.  (2018).  Revisiting  The  Concept of  Human  Security. Philosophy  and
Progress , 59 (1-2), 9-42. https://doi.org/10.3329/pp.v59i1- 2.36679 Alkire, Sabina. (2003). A conceptual framework  for  human  security. Working Paper 2 . Oxford: Centre for Research  on  Inequality,  Human Security and Ethnicity (CRISE).
Barrientos, Armando. (2010). Social Protection and  Poverty. Social  Policy  and
Development  Programme  Paper  No. 42 , United Nations Research
Institute  for  Social  Development, January. Basnett,  Yurendra.  (2009).  From  Politicization of  Grievances  to  Political  Violence: An Analysis of the Maoist
Movement  in  Nepal. Working  Paper Series, London  School  of  Economy,
March (pp.1-33).
Bernholz,  Peter.  (1998).  Causes  of  Change  in Political-Economic Regimes. In Borner,  Silvio  dan  Paldam,  Martin
(Ed.), The  Political  Dimension  of Economic Growth (pp. 74-94).
Proceedings  of  the  lEA  Conference held  in  San  Jose,  Costa  Rica. London: Palgrave Macmilan.
Branco,  M.C.  (2015).  Can  Markets  Secure
Economic and Social Human Rights?. International Critical
Thought , 5:1 (pp. 80-94).
Creswell,  J.W.  (2014). Research  Design:
Qualitative,  quantitative  and  mixed methods  approaches ,  4th  Edition. London, UK: Sage Publications.
Chotimah,  Hidayat  Chusnul,  et  al.  (2017).
Perkembangan  Aspek  Keamanan Ekonomi  dalam  Konsep  Human Security. Transformasi Global 4, 1 (pp. 65-66).
Dahal,  Dev  Raj.  (2011).  Shaping  tomorrow’s economy:  Challenges  and  Choices for  Nepal.  Paper  Presented  at a High-Level  Seminar  organized  by FES  and  GEFONT  on  July  10-11,
Kathmandu, Nepal, 2011.
Dhungel,  Kamal  Raj.  (2015).  Contribution  of
Foreign  Aid  in  Nepal's  Economy. Retrieved from http://www.newbusinessage.com/Ma gazineArticles/view/1137.
Ewan, Pauline. (2007). Deepening the Human Security Debate: Beyond the Politics
of Conceptual Clarification. Politics, Vol 27 No. 3 (pp. 182-189).
Ewan,  Pauline.  (2010).  The  Human  Security Agenda  in  World  Politics.  Dalam Bilgin,  P.  et  al, Global  Security  and International  Political  Economy - Vol. I (pp. 133-157). United Kingdom: Eolss Publishers/ UNESCO.
Hatlebakk, Magnus. (2017). Nepal: A Political Economy  Analysis. Oslo:  Norwegian Institute of International Affairs.
Imam,  P.,  &  Salinas,  G.  (2008).  Explaining episodes  of  growth  accelerations, decelerations, and collapses in Western Africa . IMF Working
Paper, 08/287.
Joshi,  N.  P.,  Maharjan,  K.  L.,  dan  Piya,  Luni.
(2010).  Poverty  and  food  insecurity in  Nepal:  A  review. Journal  of
International Development and
Cooperation , Vol. 16, No.2 (pp. 1-
19).
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  Retrieved from https://kbbi.web.id/sindikat
Karkee,  Madhab.  (2008).  Nepal  economic growth assessment agriculture. (2008 , August 12). Nepal, Kathmandu: USAID.
Karki,  Arjun  dan  David  Seddon.  (2003).
Chapter  1  People  in  Historical Context. Dalam The People’s War in Nepal  Left  Perspectives ,  Karki,
Arjun  dan  David  Seddon  (ed.) .
Delhi: Adroit Publishers.
Khanal,  D.  R.  (2013). Social  security/Social protection  in  Nepal:  Situation  analysis . Nepal: ILO.
Khatiwada,  Padma  Prasad.  (2014).  The
Nepalese Peace Process: Faster Changes,  Slower  Progress. Inclusive Political  Settlements  Paper  9 .  Berlin: Berghof Foundation.
Khatiwada,  Yuba  Raj.  (2014).  Cooperatives, economic democracy and human
security: Perspectives from Nepal. Paper presented at 1st National Cooperative Congress, March 27, 2014, Kathmandu, Nepal . Retrieved from: https://www.nrb.org.np/ofg/events_o fg/Governor's_Speeches-- Governor's_Presentation_Paper_at_1 st_National_Cooperative_Congress_ a.pdf.
Koehler,  Gabriele.  (2011).  Social  Protection and  Socioeconomic  Security  in Nepal. IDS WORKING PAPER , Volume 2011 Number 370.
Mage,  John.  (2007).  The  Nepali  Revolution
and Internasional Relations.
Economic and Political Weekly, May 19.
Mathew,  Richard  A  dan  Bishnu  Raj  Upreti.
(2010).  Environmental  change  and human  security  in  Nepal.  Dalam Global  environmental  change  and human  security, Matthew,  Richard A., dkk. (Eds.), 137-154. Cambridge: MIT Press.
Mishra,  Birendra.  (2009).  Strength  and weaknesses  of  the  Nepalese  peace process.  Paper  submitted  to  Seminar on  “Building  Bridges  for  Peace  in Nepal” pada 6-7 Oktober 2009.
Nelson,  Andrew.  (2017).  Betrayed  by  the Neoliberal  State,  Neglected  by  the “Jangali”  Company:  The  Anxiety  of Autonomy  in  an  Elite  Housing Colony  in  Kathmandu,  Nepal. City & Society, Vol.  29,  Issue  1  (pp.  35- 58).
Nepali,  Bharat.  (2015).  Negotiating  access  to
land and tenure security for economic  growth  in  Nepal.  Paper Prepared  for  Presentation  at the “2015  World  Bank  Conference  on Land and Poverty” The World  Bank - Washington DC , March 23-27.
Newman,  Edward.  (2001).  Human  Security and Constructivism. International
Studies Perspectives, 2 (pp. 239- 251).
Norton,  Andy,  Tim  Conway  dan  Mick  Foster. (2001).  Social  Protection  Concepts and  Approaches:  Implications  for Policy  and  Practice  in  International Development. Working  Paper  143 ,
Centre for Aid and Public
Expenditure,  Overseas  Development Institute, UK, February.
Owen, Taylor. (2008). The Uncertain future of human  security  in  the  UN .  Oxford,
UK: Blackwell Publishing Ltd.
Przeworski, A., Alvarez, M., Cheibub, J. A., & Limongi,  F.  (2000). Democracy  and development:  Political  regimes  and economic  well-being  in  the  world 1950–1990 .  New  York:  Cambridge University Press.
Sen,  Armartya.  (1999). Development  as Freedom .  New  York:  Alfred  A.
Knopf.
Shrestha,  Prakash  Kumar.  (2010).  Structural Changes  and  Economic  Growth  in Nepal (October 19) . Retrieved From https://www.peri.umass.edu/fileadmi n/pdf/conference_papers/newschool/ prakash.pdf.
Singh,  Prashant  Kumar.  (2016).  Changing Contexts of Chinese Military Strategy and Doctrine . IDSA Monograph  Series No.  49  March 2016.  New  Delhi:  Institute  for Defence Studies and Analyses.
Snape,  D  dan  Spencer,  L.  (2003).  The Foundation  of  Qualitative  Research. Dalam Ritchie, Jane dan Lewis, Jane
(Ed.), Qualitative Research
Practice: A Guide for Social Science Student  and  Researchers (pp.1-23) . London, UK: Sage Publication.
Subedi,  D.B.  (2012).  Economic  dimension  of peacebuilding:  Insight  into  Post- conflict  Economic  Recovery  and Development  in  Nepal. South  Asia Economic Journal, 13, 2.
Sunam,  Ramesh  dan  Keshab  Goutam.  (2013).
The  rise  of  Maoists  in  Nepali politics:  from  ‘people’s  war’  to democratic politics. East Asia Forum (Economics,  Politics  and  Public Policy  in  East  Asia  and  the  Pacific. Retrieved
from
http://www.eastasiaforum.org.
Tzifakis,  Nikolaos.  (2011).  Problematizing
human security: a general/ contextual conceptual approach.
Southeast  European  and  Black  Sea Studies , Vol 11 No 4 (pp. 353-368).
United  Nation  Development  Programme. (1994). Human  Development  Report
1994 .  New  York:  Oxford  University Press.
Upreti  BR,  Bhattarai  R,  Wagle  GS.  (2013).
Human Security in Nepal: Concepts, Issues and Challenges. Kathmandu: Nepal Institute for Policy  Studies  (NIPS)  and  South Asia  Regional  Coordination  Office of NCCR (North-South).
Verma,  A.S  dan  Navlakha,  Gautam.  (2007).
People’s  War  in  Nepal:  Genesis  and Development.
Economic and
Political Weekly, May 19.
Winters,  L.  A. (2004). Trade  liberalisation  and
economic
performance:
An
overview. The  Economic  Journal ,
114 (493).