## Jurnal Legal Reasoning
Vol. 4, No. 1, Desember 2021. P-ISSN 2654-8747

## IMPLIKASI DAN IMPLEMENTASI PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK
( Implication and Implementation Against of Child Marriage )
Titing Sugiarti titingsugiarti2107@gmail.com
Kunthi Tridewiyanti thiebs17@gmail.com

## Fakultas Hukum Universitas Pancasila

## Abstrak
Perkawinan  Anak  di  Indonesia  sudah  menjadi  gejala  sosial,  apalagi  ketika  di  masa  Pandemi Covid  -19  telah  memberikan  dampak  serius  terhadap  laju  penambahan  angka  perkawinan anak.  Beberapa  penemuan  di  lapangan,  kasus  perkawinan  anak  meningkat  tajam  di  masa Pandemi  Covid  -19. Atas  dasar  itu  peneliti  akan  mempertanyakan  Bagaimana  implikasi  dan implementasi  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  terkait  pencegahan perkawinan  anak.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis  normatif,  dengan mengumpulkan  data  sekunder,  berupa  bahan  hukum  primer,  sekunder  dan  tersier.  Hasil Penelitian  menunjukkan  bahwa  Implikasi  dalam  upaya  pemetaan  dan  harmonisasi  kebijakan terus  dilakukan  oleh  Pemerintah  untuk  mencegah  perkawinan  anak.  Harmonisasi  diperlukan agar  berbagai  regulasi  tingkat  pusat  dan  daerah  dapat  selaras,  saling  mendukung  dan  efektif dalam  pelaksanaannya  di  lapangan.  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  Tentang Perkawinan  masih  perlu  disinkronisasikan  dengan  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  5 Tahun  2019  Tentang  Pedoman  Mengadili  Permohonan  Dispensasi  Perkawinan.  Upaya  ini dilakukan untuk konsistensi dan ketegasan para hakim dalam memutuskan perkara dispensasi sesuai  dengan  semangat  mencegah  atau  menolak  perkawinan  anak.  Walaupun  Pemerintah berupaya untuk  mencegah terjadinya Perkawinan  anak dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor  16  Tahun  2019,  ada  aturan  dispensasi  dan  diikuti  dengan  dikeluarkannya  Peraturan Mahkamah  Agung  Nomor  5  Tahun  2019,  namun  dalam  implementasi  nya  masih  ditemui beberapa  kasus  perkawinan  anak  apalagi  di  masa  pandemi  Covid    -19  data  yang  diperoleh meningkat dengan beberapa faktor penyebabnya yaitu faktor sosial, agama, ekonomi, budaya, penerapan  kegiatan  belajar  mengajar  secara  daring  yang  tidak  efektif,  dan  akses  terhadap konten  negatif  media  sosial  dan  internet  telah  meningkatkan  perilaku online yang  berisiko, seperti kekerasan siber, predator dan sebagainya.
Kata kunci: Perkawinan; Pencegahan Perkawinan Anak; Implikasi; Implementasi

## ABSTRACT
Child marriage in Indonesia has become a social phenomenon, especially when the Covid -19 pandemic has had a serious impact on the rate of increase in the number of child marriages. Several findings in the field show that child marriage cases have increased sharply during the Covid -19 pandemic. On that basis, the researcher will question what are the implications and implementation  of  the  enactment  of  Law  Number  16  of  2019  regarding  the  Prevention  of Child Marriage. This study uses a normative juridical method, by collecting secondary data,

## Jurnal Legal Reasoning
in  the  form  of  primary,  secondary  and  tertiary  legal  materials.  The  results  of  the  study indicate that the Government continues to carry out efforts to map and harmonize policies to prevent  child  marriage.  Harmonization  is  needed  so  that  various  regulations  at  the  central and  regional  levels  can  be  aligned,  support  each  other  and  be  effective  in  their implementation  in  the  field.  Law  Number  16  of  2019  concerning  Marriage  still  needs  to  be synchronized  with  Supreme  Court  Regulation  Number  5  of  2019  concerning  Guidelines  for Adjudicating Applications for Marriage Dispensation. This effort is made for the consistency and  firmness  of  the  judges  in  deciding  dispensation  cases  in  accordance  with  the  spirit  of preventing  or  rejecting  child  marriage.  Although  the  Government  is  trying  to  prevent  child marriage  by  issuing  Law  No.  16  of  2019,  there  is  a  Dispensation  rule  and  followed  by  the issuance of Supreme Court Regulation No. 5 of 2019, but in its implementation there are still several cases of child marriage, especially during the Covid -19 pandemic, the data obtained has increased. with several contributing factors, namely social, religious, economic, cultural factors,  the  application  of  ineffective  online  teaching  and  learning  activities,  and  access  to negative social media and internet content has increased risky online behavior, such as cyber violence, predators and so on.
Keywords : Marriage; Prevention of Child Marriage; Implications; Implementation

## A. Pendahuluan
Di tengah masa pandemi Covid  -19 yang belum usai, angka perkawinan perkawinan anak  semakin  tinggi.  Menurut World  Health  Organization (WHO),  pernikahan  anak  adalah pernikahan yang di lakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan yang masih dikategorikan anak-anak atau remaja yang berusia di bawah 19 tahun. Sedangkan pernikahan anak menurut Badan  Kependudukan  dan  Keluarga  Berencana  Nasional  (BKKBN)  adalah  pernikahan  yang berlangsung pada umur di bawah usia reproduktif yaitu kurang dari 20 tahun pada Wanita dan kurang dari 25 tahun pada pria. 1
Perkawinan  anak  di  Indonesia  sudah  menjadi  gejala  sosial,  apalagi  ketika  di  masa Pandemi  Covid  -19  telah  memberikan  dampak  serius  terhadap  laju  penambahan  angka perkawinan anak. Perkawinan usia anak kini telah berkembang menjadi sorotan sosial dan isu kebijakan  multi  aspek  karena  dapat  membawa  implikasi  besar  terhadap  kelangsungan pembangunan  nasional.  Keseriusan  Negara  tampak  dengan  dikeluarkan  Undang-Undang Nomor  16  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Perkawinan  (UU  No.  16 Tahun  2019)  yang  mengatur  tentang  perkawinan  dapat  dilakukan  pada  19  tahun,  namun berlangsungnya pembatasan sosial skala besar secara terus menerus dan intensitas kegiatan di dalam rumah di masa pandemi Covid -19 dapat memicu potensi kekerasan domestik terhadap
1 Mujiburrahman,  “ Pentingnya  Pendidikan  bagi  remaja  sebagai  Upaya pencegahan  pernikahan  dini, ” Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (Vol. 1 No 1, 1 Mei 2021): 37.

## Jurnal Legal Reasoning
anak  hingga  potensi  perkawinan  anak.  Beberapa  penemuan  di  lapangan,  kasus  perkawinan anak meningkat tajam di masa pandemi Covid  -19. 2
Banyak  faktor  penyebab  yang  mendorong  terjadinya  perkawinan  anak.  Faktor  sosial budaya, agama dan ekonomi cenderung lebih dominan dalam banyak kasus yang ditemukan, misalnya  untuk  menghindari  perzinaan,  terjadi  kehamilan  remaja,  atau  menjaga  nama  baik keluarga.  Penetapan  kegiatan  belajar  mengajar  secara  daring  yang  tidak  efektif,  kurangnya kegiatan  positif  dan  produktif  yang  dilakukan  oleh  anak,  turut  berkontribusi  pula  pada peningkatan pergaulan berisiko para remaja yang memicu terjadinya Perkawinan Anak.
Faktor ekonomi seperti orang tua yang kehilangan pekerjaan akan melihat perkawinan anak  sebagai  solusi  cepat  mengatasi  beban  ekonomi  keluarga.  Kemudian,  akses  terhadap konten  negatif  media  sosial  dan  internet  telah  meningkatkan  perilaku online yang  berisiko, seperti kekerasan siber, predator seksual dan sebagainya. 3
Pemerintah  saat  ini  sedang  dan  telah  banyak  berupaya  untuk  mencegah  perkawinan anak  ini.  Di  tataran  Nasional,  telah  ada  kebijakan  terkait  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor  18  Tahun  2020  (Perpres  No.  18  Tahun  2020).  Dalam  strategi  nasional  Pencegahan Perkawinan  Anak  (PPA),  pemerintah  secara  spesifik  menargetkan  penurunan  angka perkawinan anak dari 11,21 % (2018) menjadi 8,74% pada akhir tahun 2024.
Hal  ini  akan  berimplikasi  pada  kebijakan  baik  di  tingkat  pusat  maupun  daerah  terus dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai target penurunan angka perkawinan anak. Hal ini juga  akan  berpengaruh  pada  implementasi  di  lapangan  mengingat  pencegahan  praktik perkawinan  anak  sudah  diatur  dalam  undang-undang  yaitu  Undang-Undang  No  16  Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Anak dan berlaku di seluruh Indonesia.
Berdasarkan  uraian  tersebut,  penelitian  ini  memusatkan  kajian  pada  bagaimana implikasi  dan  implementasi  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  terkait Pencegahan Perkawinan Anak?

## B. Metode Penelitian
Dalam  melakukan  suatu  penulisan  karya  ilmiah  diperlukan  adanya  penelitian,  oleh karena penelitian merupakan suatu sarana bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2 Yayasan Plan Internasional Indonesia “ Perkawinan Anak di Masa Pandemik Covid  19“ 2021, hlm 1.
3 Ibid .

## Jurnal Legal Reasoning
Hal ini disebabkan penelitian mempunyai tujuan, yaitu untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis,  metodologi  dan  konsisten,    melalui  proses  penelitian  tersebut  diadakan  analisis  dan konstruksi  terhadap  data  yang  telah  dikumpulkan  dan  diolah. 4 Dalam  penelitian  ini,  peneliti menggunakan penelitian normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

## C. Pembahasan
1. Implikasi  Berlakunya  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  Terkait  Pencegahan Perkawinan Anak.
Perkawinan  merupakan  hal  yang  penting  bagi  anak  manusia,  baik  laki-laki maupun  perempuan,  karena  perkawinan  berpengaruh  besar  pada  perjalanan  hidup seseorang  di  masa  selanjutnya.  Perkawinan  yang  disiapkan  secara  matang  punya probabilitas  lebih  besar  pada  tercipta  nya  keluarga  harmonis  yang  bahagia.  Sebaliknya, perkawinan tanpa persiapan dan perencanaan  yang matang acap kali membawa dampak tidak  baik  pada  kehidupan  keluarga  tersebut,  seperti  keluarga  yang  tidak  harmonis  dan tidak bahagia. 5
The  Convention  on  the  Right  of  the  Child (Konvensi  Hak-hak  Anak) mendefinisikan  anak  sebagai  setiap  manusia  yang  berusia  di  bawah  18  tahun  sehingga pernikahan  atau  perkawinan  dilakukan  oleh  seseorang  yang  belum  mencapai  usia  18 tahun tersebut secara internasional dikategorikan perkawinan anak. 6
Salah  satu  permasalahan  dalam  perkawinan  di  Indonesia  adalah  praktik perkawinan  anak.  Praktik  perkawinan  anak  telah  menimbulkan  keresahan  bagi masyarakat,  pemerhati  Kesehatan,  pemerhati  hak  asasi  manusia,  dan  pemerintah. Disamping permasalahan sosial  yang mengakibatkan praktek perkawinan  anak, masalah regulasi dan pengaturan usia perkawinan anak sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi “ Perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun “ dan dalam ayat 2 menjelaskan bahwa “  Dalam  hal  penyimpangan  terhadap  ayat  (1)  ini  dapat  meminta  dispensasi  kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
4 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , (Jakarta : UI-Press, 1996 ), hlm 21 .
5 Wakil Presiden Indonesia. Sambutan dan Deklarasi Gerakan Nasional Pendewasaan Usia Perkawinan Untuk Meningkatkan Kualitas Anak, Pemuda, Perempuan dan Keluarga. 18 Maret 2021.
6 Laporan  Penelitian  “ Perkawinan  Anak  Dalam  Perspektif  Islam,  Katolik,  Protestan,  Budha,  Hindu, Hindu Kaharingan. Studi Kasus di Kota Palangkaraya dan Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah ”, Jakarta, November 2016.

## Jurnal Legal Reasoning
Vol. 4, No. 1, Desember 2021. P-ISSN 2654-8747
Pada  tanggal  15  Oktober  2019,  Pemerintah  merevisi  ketentuan  dalam  Undang- Undang Perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Ketentuan yang direvisi oleh  Undang-Undang  tersebut  yakni  ketentuan  mengenai  syarat  batas  usia  minimum dalam melangsungkan perkawinan. Ketentuan yang sebelumnya memberikan syarat batas usia  calon  suami  sekurang-kurangnya  19  Tahun  dan  istri  umur  16  tahun  menjadi  19 tahun, baik untuk calon suami maupun calon istri.
Pengaturan  batas  usia  minimum  dalam  melangsungkan  perkawinan  merupakan syarat  penting  karena  suatu  perkawinan  disamping  menghendaki  kematangan  biologis juga  psikologis.  Sebagaimana  dinyatakan  dalam  Penjelasan  Pasal  7  ayat  1  Undang- undang  Perkawinan  yang  menyatakan,  “  Untuk  menjaga  Kesehatan  suami  istri  dan keturunan,  perlu  ditetapkan  batas-batas  umur  untuk  perkawinan”.  Dengan  demikian, dapat  disimpulkan  bahwa  dengan  adanya  revisi  batas  usia  minimum  untuk melangsungkan  perkawinan,  pemerintah  berusaha  untuk  menekan  angka  perkawinan dibawah  umur  dan  mengiplementasikan  hakikat  perkawinan  yang  terdapat  dalam Undang-Undang Perkawinan.
Selain itu Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami istri harus  telah  masak  jiwa  raganya  untuk  dapat  melangsungkan  perkawinan  agar  dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat sehingga timbul keharusan dicegahnya perkawinan antara calon  suami  istri  yang  masih  dibawah  umur.  Dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa kematangan  fisik  dan  psikis  calon  suami  dan  istri  merupakan  asas  yang  terdapat  dalam Undang-Undang Perkawinan.
Undang-undang  RI  No  16  Tahun  2019  tentang  Perubahan  atas  Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: 7
a. Pasal  7  ayat  (1),  Perkawinan  hanya  diizinkan  apabila  pria  dan  Wanita  sudah mencapai umur 19 tahun.
b. Pasal  7  (2)  Dalam  hal  terjadi  penyimpangan  terhadap  ketentuan  umur  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1),  orang  tua  pihak  dan/atau  orang  tua  pihak  Wanita  dapat meminta  dispensasi  kepada  Pengadilan  dengan  alasan  sangat  mendesak  disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
7 Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

## Jurnal Legal Reasoning
c. Pasal 7 (3) Pemberian Dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)  wajib  mendengarkan  pendapat  kedua  belah  pihak  calon  mempelai  yang  akan melangsungkan perkawinan.
d. Pasal  7  (4)  ketentuan-ketentuan  mengenai  keadaan  seorang  atau  kedua  orang  tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 3 dan ayat 4 berlaku juga ketentuan  mengenai  permintaan  dispensasi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 6.
Dari  perubahan  tersebut  dapat  diartikan  bahwa  terdapat  perubahan  kebijakan mengenai batas usia perkawinan untuk Wanita, dari batas usia 16 tahun menjadi 19 tahun. Namun,  perubahan  ketentuan  mengenai  batas  usia  tersebut  tidak  dapat  mengurangi  dan membatasi perkawinan dibawah umur mengingat terdapat ketentuan untuk menyimpangi syarat batas usia dalam melangsungkan perkawinan yaitu ketentuan dispensasi.
Ada  beberapa  peraturan  daerah  atau  kebijakan  daerah  yang  diterapkan  sebelum diterbitkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, antara lain 17 Peraturan Daerah di  Kota  dan  Kabupaten,  12  Peraturan  tingkat  desa,  20  Surat  Edaran  Tingkat Desa/Kelurahan,  semuanya  perlu  dilihat  dan  disesuaikan  dengan  perkembangan kebijakan  yang  ada,  dan  rata-rata  pengaturan  perkawinan  anak  dalam  peraturan  daerah masih  bersifat  imbauan,  pemberitahuan  jika  praktik  perkawinan  anak  adalah  hal  yang harus diwaspadai bersama. 8
Visi untuk melindungi hak anak dan pembangunan sumber daya manusia generasi masa  depan  bangsa  menjadi  aspek  fundamental  dari  3  kebijakan  nasional  terkait pencegahan perkawinan anak.:
a. Perpres  No  18  Tahun  2020  tentang  RPJMN  2020-2024.  Upaya  Pencegahan  anak dilakukan  melalui  penguatan  koordinasi  dan  sinergi  dengan  melibatkan  bernagai pemangku  kepentingan  indikator  kinerja  utamanya  yakni  penurunan  proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum berumur 18 tahun.
b. Sustainable  Development  Goals (SDGs).  Perkawinan  anak  masuk  kedalam  tujuam ke 5: mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan,  dimana  salah  satu  sasarannya  penghapusan  perkawinan  anak, perkawinan dini dan paksa. Indikator utamanya yakni proporsi perempuan umur 20- 24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup Bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun sebanyak 6,94 % (2030).
8 Koalisi Perempuan Indonesia “ Pencegahan Perkawinan Anak dan Covid -19 ”, Januari 2021.

## Jurnal Legal Reasoning
c. Strategi  Nasional  Pencegahan  Perkawinan  Anak  (Stranas  PPA).  Stranas  PPA bertujuan  untuk  membangun  sinergi  rencana  dan  program  pembangunan  disetiap tingkatan pemerintah melalui lima strategi  yakni: 1) Optimalisasi kapasitas anak; 2) lingkungan  yang  mendukung;  3)  aksesibilitas  layanan;  4)  penguatan  regulasi  dan kelembagaan;  5)  penguatan  koordinasi  pemangku  kepentingan  di  tingkat  nasional maupun daerah. 9
Sinergitas,  komitmen  dan  peran  aktif  pemerintah  daerah  akan  memberikan kontribusi  besar  trerhadap  efektivitas  pelaksanaan  PPA  ke  dalam  perncanaan pembangunan daerah dapat dilakukan melalui penggunaan beberapa instrument kebijakan perencanaan pembangunan daerah propinsi dan kabupaten kota sebagai berikut:
a. Pertama,  Undang-Undang  nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah (Pasal  260-262)  .  Pada  tahapan  perumusan  kebijakan  PPA,  pemerintah  daerah propinsi  dan  kabupaten  kota  dapat  mensinergikan,  mengharmonisasi  dan mengintegrasikan PPA kedalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ).
b. Kedua,  Permendagri  Nomor  90  tahun  2019  tentang  Penyusunan  Program  dan Kegiatan  Pembangunan  Daerah.  Penyusunan  program  dan  kegiatan  PPA  ditingkat propinsi  dapat  mengacu  pada  Nomenklatur  urusan  provinsi  yakni  urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
c. Ketiga, Permendagri Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja  Pemerintah  Daerah  (RKPD).  Pemerintah  Daerah  dapat  merumuskan  prioritas pembangunan  (PPA),  arah  kebijakan,  tujuan/sasaran  dan  target  PPA  dalam  RKPD tahun 2022.
d. Keempat,  Permendagri  nomor  64  Tahun  2020  Tentang  Penyusunan  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD).  Melalui  instrument  Kebijakan penganggaran  ini  pemerintah  daerah  dapat  Menyusun  merinci  pelaksanaan  urusan pemerintahan  dibidang  pemberdayaan  dan  perlindungan  anak  menjadi  6  program utama  yakni:  10  pengarusatamaan  gender  dan  perberdayaan  perempuan  ,  2) perlindungan perempuan, 3) peningkatan kwalitas keluarga, 4) penelolaan sitem data gender dan anak, 5) pemenuhan hak anak, dan 6) perlindungan khusus anak. 10
9 Yayasan Plan Internasional Indonesia, Op.Cit. , hlm. 2.
10 Ibid ., hlm. 3

## Jurnal Legal Reasoning
Selain itu, untuk memperkuat aspek kelembagaan PPA, pemerintah daerah dapat mengacu  pada  Surat  Edaran  (SE)  Mendagri  Nomor  060/1416/OTDA  tanggal  10  Maret 2020  tentang  Pembentukan  Kelembagaan  Unit  Pelaksana  Teknis  Daerah  (UPTD) Perlindungan  Perempuan  dan  Anak.  Pembentukan  UPTD  tersebut  diharapkan  dapat memperkuat  pelaksanaan koordinasi dan sinergitas program  dan kegiatan  PPA ditingkat Provinsi, kabupaten dan kota. 11
UU  No  16  Tahun  2019  masih  perlu  disinkronkan  dengan  Peraturan  Mahkamah Agung  Nomor  5  Tahun  2019  tentang  Pedoman  Mengadili  Permohonan  Dispensasi Perkawinan  (Perma  No.  5  Tahun  2019).  Upaya  ini  dilakukan  untuk  konsistensi  dan ketegasan  para  hakim  dalam  memutuskan  perkara  dispensasi  sesuai  dengan  spirit pencegahan atau menolak perkawinan anak
Tujuan pemberian Dispensasi perkawinan pada dasarnya diberikan kepada calon mempelai  yang  hendak  melaksanakan  perkawinan  yang  sebenarnya  belum  memenuhi syarat  sah  nya  perkawinan  yaitu  belum  mencapai  umur  yang  sesuai  dengan  yang ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, namun karena ada  tujuan  untuk  kemaslahatan  kehidupan  manusia,  maka  dispensasi  perkawinan  dapat diberikan  kepada  calon  mempelai.  Pemberian  dispensasi  terhadap  perkawinan  di  bawah umur  ini  diharapkan  dapat  mengurangi  akibat  yang  tidak  baik  dalam  kehidupan  yang akan dijalani calon mempelai bila tidak diberikan dispensasi. 12
Untuk memberikan standar pemberian dispensasi, kemudian ditetapkan Perma No 5  Tahun  2019.  Tujuan  diterbitkannya  Perma  ini  adalah  untuk  menjamin  standardisasi hakim  untuk  benar-benar  serius  dan  berhati-hati  dalam  memeriksa  perkara  dispensasi sesuai dengan pedoman yang ada. 13 Dalam Perma ini Hakim wajib mengidentifikasi dan memberikan  penjelasan  mengenai  dampak  perkawinan  anak  atas  keinginannya.  Pada kondisi  tersebut,  hakim  harus  bekerja  sama  dengan  Pemerintah  Daerah  setempat  untuk mendapatkan dan meminta rekomendasi Medik berupa surat keterangan sehat dari dokter dan  rekomendasi  dari  lembaga  yang  membawahi  bidang  perempuan  dan  anak.  Oleh
11 Ibid .
12 Titing Sugiarti, Putri Ayu Maharani, dan Chika Agishintya, Penelitian Internal, Analisis Perkawinan Di Bawah Umur Tanpa Dispensasi (Studi Kasus Kawin Bawah Umur Yang Terjadi Di Desa Cipenjo, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor) , (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pancasila), hlm. 24.
13 Mughniatul Ilma, Regulasi Dispemsasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca UU No 16 Tahun 2019 , Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, (Volume 2(2),2020):151.

## Jurnal Legal Reasoning
karena  nya  dimungkinkan  ada  2  macam  putusan  yang  dijatuhkan  oleh  Hakim,  yaitu Hakim mengabulkan dispensasi dan menolak dispensasi.
Contoh Penetapan Dispensasi :
a. Penetapan No 012/Pdt.P/2019/PA.Bb
Permohonan  di  tolak  karena  kurang  bukti-bukti  sehingga  perkawinan  tidak  dapat dilaksanakan dan anak yang di kandung merupakan anak luar kawin.
b. Penetapan No 636/Pdt.P/2020/PA.JS
Permohonan  di  kabulkan  sehingga  berakibat  hukum  dapat  melaksanakan perkawinan tersebut, di mana anak yang di kandung adalah anak sah.
c. Penetapan No 181/Pdt.P/2020/pa.Tas
Hakim menolak permohonan dispensasi
d. Penetapan No 165/Pdt.P/2020/pa.Ktg
Mengabulkan permohonan dispensasi
2. Implementasi  Berlakunya  Undang-  Undang  Nomor  16  Tahun  2019  terkait  Pencegahan Perkawinan Anak.
Revisi  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  menjadi  Undang-Undang  Nomor 16 Tahun 2019,  yang mengubah usia minimum  melangsungkan perkawinan menjadi  19 tahun  bagi  laki-laki  maupun  perempuan  di  masa  pandemi  sekarang  ini,  sepertinya  tidak berdampak terhadap pencegahan perkawinan anak. Hal ini dikarenakan adanya beberapa faktor antara lain faktor sosial, hukum, keluarga, ekonomi, teknologi informasi, budaya, pendidikan,  Agama  dan  lingkungan  masyarakat.  Dari  data  yang  diperoleh  bahwa  di Negara Asean,  Indonesia menduduki peringkat ke 2 terbanyak dan di  Dunia menduduki peringkat ke 8 dalam melangsungkan perkawinan anak. 14
Selain  faktor-faktor  tersebut  di  atas  ada  semacam  propaganda  nikah  muda dikalangan milenial yaitu: “ Kenapa harus nikah(muda): 15
a. karena ingin menyempurnakan separuh Agama;
b. karena ingin memadukan potensi;
c. karena ingin menghindari maksiat;
14 Webinar Penghapusan Praktik Perkawinan Anak Di Indonesia dari aspek Sosial, Agama dan Hukum Pasca Pengesahan Undang-Undang No 16 Tahun 2019.
15 Ibid .

## Jurnal Legal Reasoning
d. karena kebanyakan yang hizrah itu biasanya habis putus cinta, jadi nikah muda itu topik  yang  menarik  buat  mereka.  Mereka  diarahkan  untuk  tidak  pacaran  untuk menghindari zina, jadi nikah muda merupakan solusi untuk tidak berzina; dan/atau
e. media dan framing Perkawinan Anak.
Contoh:
1) Judul Sinetron “Suara Hati Istri“ di salah satu TV swasta, di mana artis remaja (usia 14 tahun) peran kan istri ke tiga.
2) Poster  dengan  kata-kata:  “Memberi  anak  anda  kesempatan  untuk  hidup  anda lebih  baik“;  atau  “Orang  tua  yang  ingin  mencarikan  suami  untuk  anak perempuannya,  silahkan  hubungi  kami,  kirimkan  foto  dan  biodata  anak perempuannya“
Perkawinan  anak  lebih  banyak mudharatnya ,  oleh  karena  itu  adanya pencegahan perkawinan anak hukumnya adalah wajib, seharusnya usia ada yang dapat melakukan pernikahan adalah 21 tahun di sisi lain penguatan hukum dalam pencegahan perkawinan anak harus ditingkatkan. Adapun upaya yang bisa dilakukan yaitu dengan: pendidikan  yang  berkualitas  untuk  semua  dari  berbagai  kalangan,  perlu  bekal  yang cukup  artinya  pendidikan  jenjang  perguruan  tinggi,  pencegahan  hamil  di  luar  nikah, dan selamatkan anak dari putus sekolah. 16
Upaya Tokoh Agama dalam mencegah Perkawinan anak antara lain :
a. Peran  Tokoh  Agama  sangat  penting  dalam  upaya  pencegahan  perkawinan  anak. Tokoh  Agama  harus  dapat  mencarikan  solusi  persoalan  ummatnya  untuk mendapatkan  kebaikan  dan  kemaslahatan  secara  komprehensif.  Fatwa  Agama banyak  digunakan  rujukan  oleh  ummatnya.  Memastikan  bahwa  fatwa  tidak membawa keresahan Ummat.
b. Merumuskan Fiqih perlindungan anak, pemahaman progresif
c. Mengkampanyeukan Pencegahan Pernikahan Anak
d. Pada  prinsipnya  agama  itu  dapat  dihindarkan  akibat  buruk.  Perkawinan  anak  jelas berakibat  buruk  pada  keluarga  muda  ini.  Masak  anak  melahirkan  anak,  nanti  main klereng bareng, rebutan boneka dan balon. 17
Pernikahan  Anak  menyalahi  prinsip  Pernikahan  dalam  Islam  yaitu  sebagai berikut :
16 Ibid .
17 Ibid .

## Jurnal Legal Reasoning
a. Pernikahan adalah perjanjian yang sacral bukan hanya untuk pelampiasan seksual dan mendekati perzinahan.
b. Pernikahan dalam Islam adalah untuk meningkatkan kwalitas pasangan suami-istri dan untuk mendapatkan kesakinahan, kerahmatan, dan kemawadahan (SAMAWA).
c. Pernikahan  anak  rentan  dengan  kespro,  kematangan  psikologis,  kemapanan ekonomi, social dan spiritual.
d. Pernikahan anak berdampak pada ketidak bahagiaan keluarga. 18
Menurut  pendapat  dari  Alimatul  Qibtiyah  tentang  pencegahan  dan  penanganan perkawinan anak sebagai berikut :
a. Sampaikan  ajaran  agama  yang  menentukan  tujuan  perkawinan  itu  SAMAWA dengan usia matang „ dan sampaikan dengan dalil-dalil yang jelas.
b. Sosialisasi  kurang  harus  banyak  terobosan  bisa  melalui  TV  sinetron-sinetron mengkampanyekan usia perkawinan harus sudah 19 tahun
c. Perlu adanya Pendidikan sexsual yang komprenhensif
d. Siswi hamil dikeluarkan dari sekolah ini tidak boleh aturannya hrs dirubah.
e. Peran Tokoh harus tidak setuju dengan adanya pernikahan anak. 19
Dalam  Undang-Undang  Perkawinan  No  16  Tahun  2019  dikatakan  bahwa dispensasi perkawinan merupakan keringanan  yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada  calon  mempelai  yang  belum  cukup  umur  untuk  melangsungkan  perkawinan, bagi  pria  dan  Wanita  yang  belum  mencapai  19  Tahun.  Sedangkan  dalam  Kamus Hukum,  Dispensasi  adalah  penyimpangan  atau  pengecualian  terhadap  ketentuan- ketentuan peraturan hukum atau Undang-Undang yang semestinya harus berlaku secara formil. 20
Menurut  Ahmad  Nur  (  Wakil  Ketua  Pengadilan  Jakarta  Selatan  )  Dimensi Hukum yang memberikan ruang untuk melakukan Perkawinan Anak yaitu Dispensasi. Dispensasi  merupakan  sarana  hukum  atau  bagian  pranata  hukum  untuk  memberikan perlindungan  hukum  bagi  anak  khususnya  perkawinan  anak,  namun  dispensasi  juga sebetulnya merupakan penyimpangan dari norma atau aturan yang sudah ditentukan. 21
18 Ibid .
19 Ibid .
20 Yan Pramadya, Hukum , (Semarang: Aneka Ilmu, 1977), hlm 321.
21 Webinar, Op . Cit .

## Jurnal Legal Reasoning
Fenomena  kondisi  pasca  perubahan  UU  Perkawinan,  harus  ada  bukti-bukti pendukung Ketika akan mengajukan Dispensasi perkawinan antara lain :
a. Pada sidang pertama harus dihadirkan anak-anak yang dimohonkan
b. Calon suami istri diminta dihadirkan untuk diminta keterangan yang bisa menjadi pertimbangan Hakim
c. Apabila tidak hadir sidang ditunda
d. Orang Tua dar anak juga harus dihadirkan dalam persidangan
e. Kalau sudah hamil harus dibuktikan dengan adanya surat keterangan dari dokter
f. Ada dialog antara Hakim dan kedua orang tua. 22
Menurut  Alimatul  Qibtiyah  Dispensasi  merupakan  kewenangan  Hakim,  disini Hakim  tidak  bisa  menolak  jadi  harus  diperketat  persyaratannya,  selain  itu  Pengadilan harus  bisa  membangun  pemahaman  yang  nyata,  pastikan  sebelum  ke  Pengadilan mereka harus melalui jalur konseling dulu agar lebih baik, dan mendapat alasan-alasan yang lebih baik. 23
Di  sisi  lain  ada  yang  mengartikan  bahwa  Dispensasi  Perkawinan  merupakan informasi dari orang/oknum yang tidak bertanggung jawab, karena ini menjadi peluang untuk melangsungkan perkawinan anak, karena beranggapan bahwa dengan dispensasi tidak  merasa  melakukan  pelanggaran  karena  akan  mendapatkan  pengesahan, mendapatkan akta nikah dsb dalam arti perkawinannya dianggap legal atau resmi. 24
Adapun yang dijadikan alasasan untuk menempuh jalur dispensasi sebagai berikut :
a. Terjadi kehamilan diluar perkawinan pada usia anak
b. Keinginan keras dari orang tua dan keluarga
c. Pertimbangan pasangan telah memasuki masa akil-baliq
d. Anak telah berpacaran dan bertunangan
e. Kemampuan ekonomi. 25
Untuk  memberikan  standar  pemberian  dispensasi,  kemudian  ditetapkan  Perma No 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Hakim memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan pantas atau tidaknya suatu permohonan  dispensasi  untuk  diterima.  Perma  No  5  Tahun  2019  ini  memuat  hal-hal
22 Ibid .
23 Ibid . 24 Ibid .
25 Koalisi Perempuan Indonesia, Op.Cit.

## Jurnal Legal Reasoning
baru  terkait  bagaimana  menyidangkan  perkara  dispensasi  sehingga  Hakim  memiliki pedoman dan standar atas pertimbangannya dalam memberikan penetapan dispensasi. 26
Perma  ini  merupakan  terobosan  hakim.  Hakim  wajib  mengindentifikasi  memberikan dampak  perkawinan  anak  atas  keinginannya  meminta  rekomendasi  ahli-ahli  dari pernyataan ini. Maka dimungkinkan ada 2 macam putusan yang dijatuhkan oleh Hakim yaitu Hakim mengabulkan Dispensasi dan menolak Dispensasi.
Perma No 5 Tahun 2019 dapat memberikan dampak negative perkawinan anak, mengindentifikasi kekerasan dan/atau unsur paksaan, Hakim dapat mendengarkan anak atas  keinginannya,  meminta  rekomendasi  medik  dll.  Tujuan  Perma  No  5  Tahun  2019 adala  untuk  memberikan  perlindungan  terhadap  anak  langkahnya  untuk  pencegahan perkawinan anak harus ada kerja sama dengan pemerintah daerah harus menambahkan persyaratan Dispensasi yaitu harus ada surat sehat dari dokter dan ada rekomendasi dari dinas atau lembaga yang membawahi bidang pemberdayaan perempuan dan anak. 27

## E. Simpulan
1.  Kebijakan  terus  dilakukan  oleh  pemerintah  untuk  mencegah  perkawinan  anak.
Harmonisasi  diperlukan  agar  berbagai  regulasi  pada  tingkat  pusat  dan  daerah  dapat selaras,  saling  mendukung  dan  efektif  dalam  pelaksanaannya  di  lapangan.  UU  No  16 tahun 2019  masih perlu disinkronisasikan dengan Perma No 5 tahun 2019. Upaya ini dilakukan untuk membentuk konsistensi dan ketegasan para Hakim dalam memutuskan perkara dispensasi sesuai spirit mencegah atau menolak perkawinan anak. Artinya, ada 2 (dua) macam keputusan yang akan dijatuhkan oleh Hakim yaitu Hakim mengabulkan Dispensasi dan menolak Dispensasi.
2.  Revisi  UU  No  1  Tahun  1974  menjadi  UU  No  16  Tahun  2019  yang  mengubah  usia minimum  melangsungkan  perkawinan  menjadi  usia  19  tahun  bagi  laki-laki  maupun perempuan, sepertinya tidak berdampak terhadap pencegahan perkawinan anak, hal ini dapat  terlihat  dalam  pelaksanaannya  yang  masih  ditemui  beberapa  kasus  perkawinan anak  apalagi  di  masa  pandemi  Covid  -19.  Data  yang  diperoleh  meningkat  dengan beberapa faktor penyebabnya  yaitu faktor sosial,  agama,  ekonomi, budaya, penerapan kegiatan belajar mengajar secara daring  yang tidak efektif, dan akses terhadap konten negatif  pada  media  sosial  dan  internet  telah  meningkatkan  perilaku online yang
26 Mohammad  Kamil  Ardiansyah, Pembaharuan  Hukum  Oleh  Mahkamah  Agung  Dalam  Mengisi Kekosongan Hukum Acara Perdata di Indonesia , Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol 14 No.2, Juli 2020.hlm 379.
27 Webinar, Op.Cit.

## Jurnal Legal Reasoning
Vol. 4, No. 1, Desember 2021. P-ISSN 2654-8747
berisiko, seperti kekerasan siber, predator dan sebagainya. Selain faktor-faktor tersebut ada  semacam  propaganda  nikah  muda  di  kalangan  milenial.“Kenapa  harus  Nikah Muda?”:  karena  ingin  menyempurnakan  separuh  Agama,  karena  ingin  memadukan potensi,  karena  ingin  menghindari  maksiat  dan  karena  kebanyakan  yang  hijrah  itu biasanya  habis  putus  cinta,  jadi  nikah  muda  itu  topik  yang  menarik  buat  mereka. Mereka  diarahkan  untuk  tidak  pacaran,  untuk  menghindari  zina,  maka  nikah  muda dianggap sebagai solusi untuk tidak berzina.

## Daftar Pustaka

## Jurnal
Ilma,  Mughniatul,  “Regulasi  Dispemsasi  Dalam  Penguatan  Aturan  Batas  Usia  Kawin  Bagi Anak Pasca UU No 16 Tahun 2019”, Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam , (Volume 2(2),2020).
Koalisi Perempuan Indonesia, Pencegahan Perkawinan Anak dan Covid -19 , Januari 2021.
Laporan  Penelitian  “Perkawinan  Anak  Dalam  Perspektif  Islam,  Katolik,  Protestan,  Budha, Hindu, Hindu Kaharingan. Studi Kasus di Kota Palangkaraya dan Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah”, Jakarta, November 2016.
Mujiburrahman, “Pentingnya Pendidikan bagi remaja sebagai Upaya pencegahan pernikahan dini”, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat , (Vol. 1 No 1, 1 Mei 2021).
Sugiarti,  Titing,  Putri  Ayu  Maharani,  dan  Chika  Agishintya,  Penelitian  Internal, Analisis Perkawinan Di Bawah Umur Tanpa Dispensasi (Studi Kasus Kawin Bawah Umur Yang Terjadi  Di  Desa  Cipenjo,  Kecamatan  Cileungsi,  Kabupaten  Bogor ),  Jakarta:  Fakultas Hukum Universitas Pancasila.
Wakil  Presiden  Indonesia.  Sambutan  dan  Deklarasi  Gerakan  Nasional  Pendewasaan  Usia Perkawinan Untuk Meningkatkan Kualitas Anak, Pemuda, Perempuan dan Keluarga. 18 Maret 2021.
Webinar Penghapusan Praktik Perkawinan Anak Di Indonesia dari aspek Sosial, Agama dan Hukum Pasca Pengesahan Undang-Undang No 16 Tahun 2019.
Yayasan  Plan  Internasional  Indonesia  “Perkawinan  Anak  di  Masa  Pandemik  Covid    19“,
2021.

## Buku
Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta: UI-Press, 1996.

## Peraturan perundang-undangan
Indonesia. Undang-Undang tentang Perkawinan , UU No. 1 Tahun 1974.
------------. Undang-Undang  tentang  Perubahan atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang Perkawinan , UU No, 16 Tahun 2019.