JURNAL INFORMASI, PERPAJAKAN, AKUNTANSI DAN KEUANGAN PUBLIK Vol. 4, No. 2, Juli 2009 Hal. 171 - 179

## MANAJEMEN  KEUANGAN   DAERAH : OPTIMALISASI  PENGELOLAAN DANA  ALOKASI UMUM (DAU) BAGI PEMBANGUNAN DAERAH

## Isti'anah Ditjend Perbendaharaan Departemen Keuangan RI

## ABSTRACT
The implementation of fiscal balance policy is done through budget allocation for local governments, include balance fund. Furthermore, the policy has also been meant to reduce imbalance fund resources between central and local governments and to minimize fiscal gap among local governments as well.
The general allocation fund (DAU) is allocated with aim to even distribution of financial capability interregional. The allocation is to finance local governments' need regarding implementation of decentralization system. The use fund is adjusted to priority and need each local government (block grant)
Keywords : general allocation fund, fiscal balance, local &  central government
1. Pendahuluan

## 1.1. Latar Belakang
Proses untuk mewujudkan otonomi daerah di Indonesia memerlukan waktu yang cukup lama, yaitu mulai periode tahun 1980-an melalui study dan diskusi yang dilakukan oleh instansi pusat dan daerah. Fiscal imbalance yang terjadi antara pemerintah pusat dan daerah selama ini telah menyebabkan ketergantungan Pemerintah Daerah kepada bantuan dari Pemerintah Pusat yang mencapai lebih dari 70 %. Tahun 2001 merupakan tahun awal dari  “  daerah  membangun”,  ditandai  dengan  digulirkannya  desentralisasi  fiskal  yang didasari  dengan  UU  No,25  tahun  1999.  Dengan  adanya  Undang-Undang  tentang Perimbangan Keuangan Pempus dan Daerah ini, daerah diberikan keleluasaan (descretion) penuh untuk melaksanakan otonomi dan menjalankan roda pembangunan. Selain daripada itu, melalui kebijakan tersebut diharapkan akan terjadi pembagian kue nasional yang adil dan rasional.
Perimbangan  keuangan  antara  Pemerintah  dan  Pemerintahan  Daerah  pada hakekatnya mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah secara  proporsional,  demokratis,  adil,  dan  transparan  dengan  memperhatikan  potensi, kondisi dan kebutuhan daerah. Hal ini sebagai konsekuensi dari adanya pembagian tugas antara  Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah.  Dengan  demikian,  perimbangan  keuangan antara  Pemerintah  dan  Pemerintahan  Daerah  adalah  merupakan  suatu  sistem  yang menyeluruh dalam rangka penyelenggaraan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, maupun Tugas Pembantuan.
Pembiayaan  daerah  otonom,  sebelumnya  ditetapkan  oleh  Pemerintah  Pusat dalam APBN yang dialokasikan sebagian dalam Subsidi Daerah Otonom (SDO) atau Dana Rutin  Daerah  (DRD)  dan  sebagian  lainnya  dalam  Bantuan  Inpres/Dana  Pembangunan Daerah (DPD) serta Dana Bagi Hasil. Pada saat itu sebagian besar DRD dan DPD telah
ditetapkan arah penggunaannya oleh Pusat sebagai bantuan khusus (specific grant) dan hanya  sebagian  kecil  saja  yang  keleluasaan  penggunaannya  diserahkan  kepada  daerah berupa bantuan umum (block grant). Setelah otonomi daerah dana-dana tersebut diganti dengan Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil yang cakupannya lebih luas. Perubahan ini secara langsung maupun tidak langsung akan turut berpengaruh terhadap manajemen kebijakan fiscal secara umum. Semakin besar dana yang ditransfer ke daerah semakin terbatas jumlah dana yang dapat dialokasikan bagi kegiatan-kegiatan Pemerintah Pusat, di sisi lain pemerintah daerah akan memperoleh ruang  gerak yang  lebih luas  untuk  berperan dalam menentukan formulasi pengeluaran melalui kewenangan dan fleksibilitas yang diperoleh dari hak otonomi dan desentralisasi tersebut.
Untuk  lebih  mendukung  dan  menyempurnakan  penyelenggaraan  otonomi daerah, pemerintah mengganti UU Nomor 25 tahun 1999 dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah  yang    mengatur  pembagian  keuangan  antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintah daerah  secara  proporsional,  demokratis,  adil,  dan  transparan  dengan  memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah. UU ini merupakan hasil upaya pemerintah dalam menyempurnakan  mekanisme  penetapan  alokasi,  penyaluran,  dan  penerimaan  dana perimbangan seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) pajak dan sumber daya alam (SDA).
Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan  dengan  tujuan  pemerataan  kemampuan  keuangan  antar  Daerah  untuk mendanai  kebutuhan  daerah  dalam  rangka  pelaksanaan  Desentralisasi.  DAU  bertujuan untuk  pemerataan  kemampuan  keuangan  antar  daerah  yang  dimaksudkan  untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang  mempertimbangkan  kebutuhan  dan  potensi  daerah.    Besar  kecilnya  celah  fiskal ( fiscal gap) suatu daerah merupakan penentu besar kecilnya DAU yang diterima daerah tersebut.
Celah  fiskal    merupakan  selisih  antara  kebutuhan  fiskal  daerah  ( fiscal  need ) dikurangi  dengan  kapasitas  fiskal  ( fiscal  capacity ),  sedangkan  alokasi  dasar  dihitung berdasarkan jumlah gaji pegawai negeri sipil daerah (PNSD). Sedangkan kebutuhan fiskal daerah  adalah  kebutuhan  pendanaan  daerah  untuk  melaksanakan  fungsi  layanan  dasar umum, yang antara lain berupa penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, penyediaan infrastruktur, dan pengentasan masyarakat dari kemiskinan. Daerah dengan potensi fiskal besar  tetapi  kebutuhan  fiskal  kecil  akan  memperoleh  alokasi  DAU  relatif  kecil. Sebaliknya, bagi daerah yang mempunyai potensi fiskal kecil, namun kebutuhan fiskalnya besar  akan  memperoleh  alokasi  DAU  relatif  besar.  Secara  implisit,  prinsip  tersebut menegaskan  fungsi  DAU  sebagai  faktor  pemerataan  kapasitas  fiskal  baik  antar  daerah maupun antar tingkat pemerintahan
Besarnya  jumlah  alokasi  DAU  pada  tahun  2007  dituangkan  dalam  Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2006  tentang Alokasi dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota TA 2007 sebesar Rp.164.787.400 juta dialokasikan kepada 33 daerah provinsi dan 434 daerah kabupaten/kota seluruh Indonesia. Jumlah tersebut merupakan prosentase 26% dari Pendapatan  Dalam Negeri Netto yang ditetapkan dalam APBN. Dari proporsi  alokasi  DAU  tersebut  kemudian  dibagi  untuk  provinsi  sebesar  10%  dan kabupaten kota sebesar 90%. Mekanisme penyaluran DAU tahun 2007 dilakukan melalui penerbitan  DIPA  oleh  Direktorat  Jenderal  Perbendaharaan.  Sedangkan  pencairan  DIPA tersebut dilakukan setiap awal bulan sebesar 1/12 dari alokasi DAU setahun untuk setiap Provinsi/Kabupaten/kota. Untuk memenuhi kebutuhan pencairan dana pada bulan Januari yang harus diterima Pemda setiap tahun anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan
menerbitkan alokasi sementara DAU sebagai dasar pembayaran bagi KPPN. Untuk DAU tahun 2007 Alokasi pagu sementara tersebut dituangkan dalam Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-8833/PB/2006 tanggal 6 Desember 2006 dan disampaikan ke seluruh Pemerintah Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran DAU dan KPPN di seluruh Indonesia selaku Kuasa BUN.

## 1.2. Rumusan Masalah.
UU 22/199 dan UU 25/1999 yang mendasari implementasi otonomi daerah telah direvisi dengan UU 32/2004 dan UU 33/2004. Pemerintah juga senantiasa menyesuaikan Formula  celah  fiskal  dan  penambahan  variabel  DAU  dengan  perkembangan  dan pertimbangan  dewan  yang  bertugas  memberikan  saran  dan  pertimbangan  terhadap kebijakan  otonomi  daerah.  Bahkan  empat  universitas  terkemuka  yaitu  Universitas Indonesia,  Universitas Andalas,  Universitas  Gadjah  Mada  dan  Universitas  Hasanuddin juga  dilibatkan  dalam  penyesuaian-penyesuaian  masalah  ini,  namun  mekanisme penyaluran DAU masih menjadi satu di antara kekecewaan daerah terhadap pemerintah pusat. Terkait dengan masalah tersebut maka masalah dirumuskan dengan “Bagaimana mengoptimalkan Dana Alokasi Umum untuk pembangunan di daerah”.
1.3.  Tujuan Riset.
Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka secara umum tujuan riset ini memberikan masukan pada pemerintah dalam rangka menentukan besaran DAU  untuk  daerah  sesuai  dengan APBD  yang  berdasarkan  kinerja   Sedangkan  tujuan khusus adalah :
1. Mengindentifikasikan  faktor-faktor  pendorong  dan  penghambat  efektifnya  peran DAU bagi pembangunan daerah.
2. Mencari mekanisme yang paling tepat atas perhitungan dan penyaluran DAU DIPA DAU TA 2007  disusun atas permintaan Dirjen Perimbangan Keuangan a.n. Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran BA 070. DIPA DAU dibuat per Propinsi menggunakan format khusus dan ditandatangani oleh Dirjen Perbendaharan berdasarkan Perpres  Perincian  APBN.  Pada  TA  2007  sebanyak    33  Provinsi  dengan  rincian sebagaimana  tercantum  pada tabel  1 berikut:  Dana  perimbangan  ini  juga  memegang peranan  penting  sebagai  perekat  negara  kesatuan  Republik  Indonesia.  Dalam pengelolaannya  sangat  diperlukan  kehati-hatian,  karena    kesalahan  pengelolaan  dapat menyebabkan perpecahan.
.
Isti'anah
Tabel  1 Alokasi  Dana Alokasi Umum 175

## 2. Kerangka Teoritis
Riset  mengoptimalkan  Dana Alokasi  Umum  untuk  pembangunan  daerah  ini berbasis  pada  konsep  negara  kesejahteraan.  Beberapa  ahli  menyatakan  bahwa  peran negara juga dimungkinkan untuk ikut serta dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Tujuan  negara  dalam  konsep  negara  kesejahteraan  adalah  mewujudkan  kesejahteraan setiap  warganya.  Upaya  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat  adalah  dengan meningkatkan  pelayan  umum.  Tjosvold  sebagaimana  dikutip  Wasistiono  (2003  :  42) menyatakan melayani masyarakat baik sebagai kewajiban maupun sebagai kehormatan merupakan dasar bagi terbentuknya masyarakat yang manusiawi.
Hal  itu  sejalan  dengan  pemberian  otonomi  daerah  yang  diarahkan  untuk mempercepat  terwujudnya  kesejahteraan  masyarakat  melalui  peningkatan  pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat (Darise 2006 : 14). Pemberian otonomi kepada daerah dituangkan dalam Undang-Undang No.22 tahun 1999 dan disempurnakan dengan Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintah  Daerah.  Pelimpahan wewenang  ini  dibarengi  dengan  pelimpahan  keuangan  dari  pemerintah  pusat  kepada daerah  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  25  tahun  1999  dan  disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Tanpa adanya otonomi keuangan daerah tidak akan pernah ada otonomi bagi pemerintah daerah. Jadi kedua Undang-undang ini saling melengkapi (Ismail, 2002).
Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana suatu masyarakat menciptakan suatu lingkungan yang mempengaruhi  hasil-hasil indikator ekonomi seperti kenaikan kesempatan kerja. Lingkungan yang dimaksud adalah sumber daya perencanaan yang  meliputi  lingkungan  fisik,  peraturan  dan  perilaku  (Bakley,  1989).  Konteks perencanaan pembangunan ekonomi daerah bukanlah perencanaan dari suatu daerah akan tetapi  perencanaan  untuk  suatu  daerah  yang  bisa  dianggap  sebagai  perencanaan  untuk memperbaiki  berbagai  sumber  daya  publik  yang  tersedia  di  daerah  tersebut  dan  untuk memperbaiki  kapasitas  sektor  swasta  dalam  menciptakan  sumber-sumber  daya  swasta yang bertanggung jawab (Kuncoro, 2004).
Pada  era  otonomi,  terjadi  pergeseran  wewenang  dan  tanggung  jawab  dalam pengalokasian sumber daya dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Pergeseran baru dalam hal pertanggungjawaban masih belum sepenuhnya komplit (World Bank, 2003). Desentralisasi “bing bang” mungkin telah meninggalkan perangkat checks and balances yang belum memadai; sesuatu yang tidak mempertimbangkan kapasitas dalam berbagai hal (Kaiser and Hofman, 2002). Dalam banyak hal, masih belum jelas apakah konstituensi local  benar-benar  telah  merefleksikan  keinginan  public  yang  sesungguhnya  (Usman, 2001).
Penyelenggaraan otonomi daerah yang digulirkan pada awal tahun 2001 telah memberikan  berbagai  implikasi  baik  nasional  maupun  regional.  Pada  tingkat  regional, kebijakan ini merupakan upaya kemandirian daerah untuk memberdayakan sumber daya yang tersedia. Bagi daerah yang surplus, otonomi daerah atau dikenal juga desentralisasi fiscal  merupakan  sumber  kesejahteraan  masyarakat  untuk  lebih  meningkatkan  taraf hidupnya.  Sebaliknya  bagi  pemerintah  daerah  yang  minus  dan  masih  mengharapkan kucuran dana dari pemerintah   pusat, kebijakan ini sangat memberatkan. (Siregar 2001 : 298) mengemukakan bahwa bagi banyak daerah, pengeluaran untuk pembangunan tahun 2001 (setelah otonomi daerah/desentralisasi) lebih rendah dari pos pengeluaran yang sama tahun anggaran 2000 (sebelum desentralisasi).
Isti'anah
Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana Perimbangan, Pinjaman daerah dan lain- lain pendapatan yang sah (hibah dan dana darurat) merupakan sumber-sumber keuangan untuk pembiyaaan pembangunan ekonomi daerah. (Kuncoro, 2004). Setelah tujuh tahun (2001-2008)  pelaksanaan  otonomi  daerah,  komponen  dana  perimbangan  masih mendominasi  pendanaan  pembangunan  di  daerah.  Hal  ini  menunjukkan  tingginya ketergantungan  fiskal  pemerintah  daerah  terhadap  uluran  tangan  pemerintah  pusat. Keberhasilan  pengelolaan  keuangan  daerah  mempunyai  dampak  langsung  terhadap keberhasilan otonomi daerah dan sumbangan yang besar dalam upaya mewujudkan good governance.
Sejalan dengan upaya perwujudan otonomi daerah dan good governance, maka tepatlah untuk memerhatikan masalah akuntabilitas. Dalam konteks birokrasi pemerintah, akuntanbilitas  adalah  perwujudan  kewajiban  suatu  instansi  pemerintah  untuk mempertanggungjawabkan  keberhailan  atau  kegagalan  pelaksanaan  misi  instansi  yang bersangkutan (LAN dan BPKP,   2000). Hakikat otonomi daerah harus tercermin dalam pengelolaan  keuangan  daerah  yang  dimulai  dari  perencanaan,  pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

## 3. Metodologi  Riset
3.1. Lokasi Riset ini berada di dalam lingkup Ditjen Perbendaharaan baik yang di pusat maupun  instansi  daerahnya  khususnya  yang  berkenaan  dengan  mekamisme penyaluran
3.2. Teknis Pengumpulan Data.
Teknis  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  riset  ini  adalah  menggunakan wawancara  tidak  terstruktur  berupa  pertanyaan  pada  responden.  Selain  itu,  juga menggunakan  pengematan  bebas  terstruktur  dengan  pihak  terkait  guna memperdalam  hasil  yang  didapatkan  dalam  sebaran  wawancara  dari  responden, sehingga mempertajam dan memperjelas hasil dari wawancara. 3.3.    Teknik Analisis Data
Untuk  menjawab  Permasalahan,  analisis  riset  ini  menggunakan  analisis  data kualitatif,  untuk  menghasilkan  data  deskriptif-analitis.  (Soemitro,  1993  :  93). Analisis  ini  dipilih  karena  sangat  fleksibel  dan  tidak  terstruktur  sehingga memudahkan pencarian ide serta petunjuk mengenai situasi permasalahan.

## 4.  Pembahasan
Meskipun  sistem  desentralisasi  sudah  diimplementasikan  dan  sebagian kebijakan pengelolaan keuangan sudah diberikan kepada daerah namun upaya untuk lebih meningkatkan  kesejahteraan  rakyat  belum  juga  menampakkan  hasilnya.  Hal  tersebut disebabkan sebagian besar pemda belum bisa menggunakan DAU secara optimal. Mereka masih merasa bingung untuk menetukan prioritas penggunaan dana selain membayar gaji pegawai.
Awal sekali diterapkannya DAU tahun 2001 banyak daerah yang mengajukan klaim  kepada  pusat  yang  menyatakan  bahwa  DAU  mereka  tidak  mencukupi  untuk membayar gaji pegawai. Alasannya karena limpahan pegawai pusat dan propinsi yang jumlahnya  demikian  besar    tidak  disertai  dengan    pembiayaannya.  Di  tahun-tahun berikutnya  senantiasa  terjadi  mismatch  pembiayaan  :  ketidaksesuaian  antara  sumber pembiayaan daerah dengan beban riil daerah sebagai akibat luasnya grey area pembagian kewenangan pempus-propinsi-kab/kota. Bahkan sampai dengan tahun 2007 (enam tahun setelah penerapan otonomi) pemerintah masih juga memberikan alokasi dana penyesuaian
seperti halnya yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No,129/PMK.07/2006 yang dialokasikan kepada daerah propinsi yang menerima alokasi DAU Tahun 2007 lebih rendah daripada DAU 2005 dan kepada Daerah yang menerima alokasi DAU Tahun 2007 lebih rendah dari penerimaan DAU 2006.
Dana Penyesuaian DAU tahun 2007 berjumlah Rp.842.913.000.000. Dari total tersebut  Rp774,442.000.000  dialokasikan  pada  3  propinsi  dan  Rp.  68.471.000.000,- dibagikan  kepada    5  kabupaten.  Pemerintah  juga  mengalokasikan  Dana  Penyesuaian Infrastruktur Jalan dan lainnya (DPIL) yaitu sejumlah dana yang bersumber dari Dana Penyesuaian  pada  Anggaran  Belanja  negara  untuk  daerah  dalam  APBN  2007  yang digunakan untuk kegiatan penyediaan prasarana fisik infrastruktur jalan serta sarana dan prasarana  fisik  lainnya  yang  merupakan  kebutuhan  daerah.  DPIL  hanya  dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan penyediaan prasarana fisik infrastruktur   jalan serta  sarana  dan  prasarana  fisik  lainnya  sesuai  dengan  bidang  yang  ditetapkan  yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Hasil kegiatan fisik yang dibiayai DPIL harus selesai dan dapat dimanfaatkan pada akhir TA 2007.
Pada  tahun  anggaran  2007,  alokasi  DPIL  untuk  masing-masing  provinsi, kabupaten  dan  kota  penerima  tertuang  pada  Peraturan  Menteri  Keuangan  tentang Penetapan  Rincian  Dana  Penyesuaian  Tahun  2007  kepada  Daerah  Prov/Kab/Kota. Berdasarkan PMK tersebut alokasi DPIL TA 2007 sebesar Rp   3,563,186,500,000,-yang diberikan  kepada  25  Provinsi  dan  240  Kabupaten/kota.  Pelaksanaan  penyaluran  DPIL dilakukan melalui KPPN berdasarkan DIPA yang disusun oleh Gubernur/Bupati/Walikota selaku Kuasa Pengguna Anggaran. DIPA tersebut disahkan oleh Dirjen Perbendaharaan setelah  melakukan  penelaahan  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Keuangan No.128/PMK.07/2006  dan  Rencana  Definitif  yang  disusun  Gubernur/Bupati/Walikota dan telah disahkan Dirjen Perimbangan Keuangan.
Selain  dua  macam  dana  di  atas  masih  ada  satu  lagi  dana  Dana  Penyesuaian Tunjangan Kependidikan yang diberikan kepada daerah provinsi, kabupaten dan kota guna membantu keuangan daerah dalam rangka pemberian Tunjangan Kependidikan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah. Dana ini diberikan dengan maksud untuk pendanaan belanja pegawai atas kenaikan tunjangan kependidikan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 173/PMK.07/2007 tanggal 27 Desember 2007, Dana Penyesuaian Tunjangan Kependidikan yang diberikan  ke daerah sebesar Rp 1.141.360.776.400  dengan  rincian  Rp  32.228.310.400  untuk  Provinsi  dan  Rp 1.109.132.446.000,-    untuk  Kabupeten/Kota.  Alokasi  tersebut  tertuang  dalam  DIPA Nomor 0251.0/071.03.2/-/2007 sebesar Rp 1.141.360.776.400.
Salah satu hal yang paling penting dari sistem otonomi adalah daerah diberi kebebasan untuk mengatur dirinya. Satu sisi kita mendengar banyak daerah yang merasa kurang atas DAU-nya namun disisi lain kita juga melihat banyak pemerintah daerah yang tak  mampu  mengelolanya  DAU-nya  secara  baik.  Baru-baru  ini  kita  melihat  gelegar persepakbolaan Indonesia yang ternyata dananya diambil dari DAU. Media massa juga telah mendapatkan data bahwa banyak dana pembangunan daerah yang menganggur dan ditempatkan  di  SBI.  Berdasarkan  data  Bank  Indonesia  tahun  2007  ,  dana  pemda  yang parkir di SBI sudah mencapai Rp 90 triliun. Sungguh ironi memang, roda pembangunan berjalan begitu lambat, namun uang cukup untuk membayar pemain-pemain asing dan diendapkan di bank..
Dalam  kajian  ini  penulis  tidak  membahas  faktor-faktor  yang  menyebabkan ketidakmampuan  pemerintah  daerah  mengoptimalkan  DAU  yang  telah  diberikan  oleh pemerintah pusat, namun kajian ini membatasi dan menitikberatkan pada mekanisme yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat terhadap penggunaan DAU. Pertama, sudah saatnya pemerintah daerah dan pemerintah pusat  menerapkan anggaran
.
Isti'anah
berbasis kinerja. Maka dalam APBD yang disusun akan nampak kegiatan-kegiatan yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat dan bisa dirasakan hasilnya.
Kedua, setiap instansi di lingkungan pemda (dinas) harus sudah menyusun SOP sebagai bentuk tanggung jawab dan transparansi mekanisme kerja mereka. Dengan adanya SOP  ini  pelayanan  kepada  masyarakat  akan  menjadi  lebih  pasti  .  Tidak  ada  lagi pemborosan yang tidak perlu sehingga tercapai pekerjaan yang efektif dan efisien.
Ketiga, setiap satker juga harus mempunyai RAB dan Renstra lima tahunan. Hal ini untuk memudahkan pengalokasian anggaran karena pada system anggaran berbasis kinerja  semua  pekerjaan  atau  program  yang  jelas  dan  dapat  dipertanggungjawabkan hasilnya akan menjadi prioritas Akhirnya, dengan mekanisme baru sepeti tersebut, tidak ada  lagi  pemerintah  daerah  yang  merasa  DAU  yang  diperoleh  masih  kurang  untuk melaksanakan program pembangunan mereka, sedangkan penmrintah pusat akan lebih mudah menentukan jumlah DAU masing-masing daerah. Mekanisme ini diharapkan akan semakin memacu masing-masing daerah menyusun program pembangunan yang benar- benar  nyata  untuk  kesejahteraan  rakyat.  Jadi  Daerah  baru  bisa  mendapatkan  dana  dari pusat setelah mekanisme tersebut dipenuhi?
Dengan  mekanisme  baru  ini,  daerah  akan  semakin  mandiri  untuk  menyusun program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tidak tergantung terlalu banyak pada pemerintah pusat. Bisakah ini diterapkan di Indonesia tercinta ini ??

## 5.  Simpulan
Meskipun  sistem  desentralisasi  sudah  diimplementasikan  dan  sebagian kebijakan  pengelolaan  keuangan  sudah  diberikan  kepada  daerah  belum  nampak dampaknya terhadap keserjahteraan masyarakat di daerah disebabkan belum otimalnya pengelolaan  DAU  oleh  dareah.  Daerah  harus  mempunyai  skala  prioritas  dalam penggunaan DAU.
Beberapa  daerah  ditengarai  masih  mempunyai  masalah  terkait  dengan kemampuan mengelola DAU guna menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat di dareah yang  bersangkutan.  Optimalisasi  pengelolaan  DAU  harus  menerapkan  prinsip good governace yang   antara lain berkaitan dengan prinsip transparancy, accountability, dan fairness

## . DAFTAR PUSTAKA
Blakley,  E,  (1989),  Planning  Local  Economic  Development  :  Theory  and  Practices  “ California : Sage Oublication, Inc
Darise N (2006), Pengelolaan Keuangan Daerah, PT Indeks  2006.
Depkeu, Nota Keuangan dan UU RI No. 19 tahun 2001 tentang APBN TA.2002.
Depkeu, Nota Keuangan dan UU nomor 18 tahun 2006 tentang APBN 2007
Hofman, B and Kaiser, K, (2004) “ The Making of Big Bang and its Aftermath : A Political
Economy  Perpective”  Georgia  :  Andrew  Young  School  of  Policy  Studies. Georgia State University
Ismail,  M,  (2002).  “  Pendapatan Asli  Daerah  Dalam  Otonomi  Daerah”.  Malang  :  FE Unibraw
Kuncoro, M., (2004) “ Otonomi Daerah : Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang”. Jakarta : Penerbit Erlangga
Lembaga Administrasi Negara dan BPKP (2000), Akuntabilitas dan good governance .
Sadu  Wasistiono  (2003),  Kapita  Selekta  Manajemen  Pemerintah  Daerah,  Fokusmedia, Bandung
Siregar, R.Y., (2001) “ Survey of Recent Developmenta” Bulletin of Indonesia Economic Studies, Vol 37, No.3 (Desember 2001)
Soemitro RH, (1994), Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta.
Usman, S., (2001) “ Indonesia's Decentralizing Policy : Initial Experiences and Emerging Problems” Semetu Working Paper.
World  Bank.,  (2003  A).  “  Decentralizing  Indonesia  :  A  Regional  Public  Expenditure
Review Overview Report” Report No.26191
Isti'anah