ISSN (print) : 2722-7316 E-ISSN         : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora
PEMIDANAAN TERHADAP NOTARIS YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN (Studi Kasus Nomor: 300/Pid.B/2015/PN.DPs dan Nomor: 65/PK/Pid/2019)
Kartika Ratna Sari * , Ediwarman 2 , Madiasa Ablizar 3 , Keizerina Devi A 4
Fakultas Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia kartikatampubolon31@gmail.com 1 , annisazaneza@gmail.com 2, ablisar@yahoo.co.id 3 , deviazwar@yahoo.com 4

## Abstract
A notary is a public official of the legal profession who has the authority to render  public  service  to  the  public  in  accordance  with  morals, professional  ethics  and  laws.  As  an  ordinary  human  notary  in  the discharge of his office was not free of a fault or a violation. A notary who is convicted of a violation of duties and prohibitions contained in chapters 16  and  17  of  the  laws  of  notary  office  (uujn)  can  be  charged  with  civil sanctions,  administrative  sanctions,  sanctions  of  a  code  of  ethics  and criminal  penalties.  But  sanctions  contained  in  the  uujn  consisted  of only civil  sanctions,  administrative  sanctions  and  code  penalties,  notarial sanctions  against  notaries  were  not  contained  but  were  subject  to  the current criminal legislation of criminal legislation. As for the problem with this paper to discuss more in regard to notary conduct of embezzlement, it  is  how  the  legal  arrangement  relates  to  notary  conduct  of embezzlement, how the enforcement of judicial misconduct on the notary which committed the crimes of embezzlement was how the enforcement of law dealt with the notary that committed the crimes of embezzlement was conducted, how the policing of criminal law on the notary that committed the crimes of embezzlement.
The method used in this study was normative-juridical, a method based on literature  studies  to  obtain  materials  that  fit  the  material. This  study  is done with a two-judge analysis of the ruling.
Based  on  research  and  discussions,  legal  arrangements  regarding  the embezzlement  of  the  notary  public  are  regulated  in  section  372  of kuhpenal. The notary guidelines for incorporation which did so in the light of the judge's terms of jurisdiction and nonjurisdiction. The penal policy on the  penal  penal  penal  has been  the penal  policy  and  the nonpenal  policy before the crime took place.

## Abstrak
Notaris  merupakan pejabat umum  yang  menjalankan  profesi hukum  yang memiliki  kewenangan  memberikan  pelayanan  umum  kepada  masyarakat sesuai dengan moral, etika profesi dan undang-undang. Sebagai manusia biasa notaris dalam melaksanakan jabatannya tidak  terlepas dari sebuah kesalahan  atau  pelanggaran.  Notaris  yang  terbukti  melakukan  suatu pelanggaran atas kewajiban dan larangan yang dimuat  dalam Pasal 16 dan 17 Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) dapat dikenakan sanksi berupa sanksi  perdata,  sanksi  administratif,  sanksi  kode  etik  dan  sanksi  pidana.

## Info Artikel
Diterima :  12 November 2022 Revisi     :  25 November 2022 Terbit     :  28 Desember 2022
Key words: Notary, Impeachement, Embezzlement
Kata Kunci: Notaris, Pemidanaan, Penggelapan
Corresponding Author :
Kartika Ratna Sari * , Ediwarman 2 , Madiasa Ablizar 3 , Keizerina Devi A 4 Email: kartikatampubolon31@gmail.co m 1 , annisazaneza@gmail.com 2, ablisar@yahoo.co.id 3 , deviazwar@yahoo.com 4
ISSN (print) : 2722-7316 E-ISSN         : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora
Namun pemberian sanksi yang dimuat dalam UUJN  hanya berupa sanksi perdata,  sanksi  administratif  dan  sanksi  kode  etik,  pemberian  sanksi pidana  terhadap  notaris  tidak  dimuat  melainkan  tunduk  terhadap peraturan  perundang-undangan  pidana  yang  berlaku  yaitu  KUHP.  Adapun permasalahan  dalam  tesis  ini  untuk  membahas  lebih  dalam  mengenai pemidanaan  terhadap  notaris  selaku  pelaku  tindak  pidana  penggelapan adalah bagaimana pengaturan hukum terkait pemidanaan terhadap notaris yang  melakukan  tindak  pidana  penggelapan,  bagaimana  pedoman penjatuhan  pemidanaan  terhadap  notaris  yang  melakukan  tindak  pidana penggelapan,  bagaimana  kebijakan  hukum  pidana  terhadap  notaris  yang melakukan tindak pidana penggelapan.
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  yuridis normatif, yaitu  suatu  metode  yang  berdasarkan studi  kepustakaan  untuk memperoleh  bahan-bahan  yang  sesuai  dengan  materi  yang  diperlukan. Penelitian ini dilakukan dengan manganalisis 2 putusan Hakim. Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan,  pengaturan  hukum mengenai  tindak  pidana  penggelapan  yang  dilakukan  oleh  notaris  diatur dalam  Pasal  372  KUHPidana.  Pedoman  penjatuhan  pemidanaan  terhadap notaris  yang  melakukan  tindak  penggelapan  dengan  mempertimbangkan syarat yuridis dan syarat non yuridis oleh hakim. Kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana penggelapan yaitu kebijakan penal (kebijakan yang memberlakuka  hukum  positif)  dan  kebijakan  hukum  non    penal  (bersifat pencegahan) sebelum terjadinya kejahatan.

## PENDAHULUAN
Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas Hukum (rechstaat, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machstaat). Pernyataan tersebut tercantum dalam penjelasan umum Undang-Undang Dasar 1945.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  Indonesia adalah  negara Hukum,  Indonesia  menerima  hukum  sebagai  suatu ideologi  untuk  menciptakan  ketertiban,  keamanan,  keadilan  serta  kesejahteraan  bagi  warga  negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia. 1
Oleh  karena  itu,  hukum  menuntun  jalan  tentang  cara  berperilaku  dengan  baik  di  dalam  kehidupan bermasyarakat, dengan cara ini hukum merupakan norma, biasa kita sebut dengan norma hukum. Norma hukum tumbuh dan melekat pada diri masyarakat, maka dari itu hukum  tidak lepas dari kejahatan yang menjadi salah satu  kajian  yang  terdapat  dalam  hukum.  Salah  satu  kajian  hukum  yang  sangat  penting  adalah  kajian  hukum pidana.  Hukum  pidana  dapat  diartikan  sebagai  sejumlah  peraturan  hukum  yang  mengandung  larangan  dan
1 C.T.S Kansil. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia.Jakarta :Balai Pustaka,1998.halaman.26
ISSN (print) : 2722-7316 E-ISSN         : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora
perintah atau keharusan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana (sanksi hukum) bagi mereka yang mewujudkannya.
Notaris  merupakan  pejabat  umum  yang  menjalankan  profesi  hukum  yang  memiliki  kewenangan memberikan  pelayanan  umum  kepada  masyarakat  sesuai  dengan  moral,  etika  profesi  dan  undang-undang. Seorang  Notaris  sebelum  melaksanakan  jabatannya  sebelumnya  menempuh  pendidikan  formal  dan  pelatihan serta  pelayanan  kepada  kepentingan  masyarakat.  Masyarakat  sebagai  pengguna  jasa  dibangun  atas  dasar kepercayaan  penuh  kepada  keahlian  seorang  professional  yaitu  notaris.  Sehingga  apabila  seorang  Notaris melakukan pelanggaran akan mengakibatkan kerugian terhadap kepentingan para pihak, serta akan berakibat buruk terhadap hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap notaris tersebut dalam melaksanakan jabatannya. Sebagai manusia biasa tentunya notaris dalam melaksanakan jabatannya tidak terlepas dari sebuah kesalahan atau pelanggaran. Notaris yang terbukti melakukan suatu pelanggaran atas kewajiban dan larangan yang dimuat dalam Pasal 16 dan 17 Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) dapat dikenakan sanksi berupa sanksi perdata, sanksi administratif, sanksi kode etik dan sanksi pidana. Namun pemberian sanksi yang dimuat dalam Undang- undang  Jabatan  Notaris  (UUJN)    hanya  berupa  sanksi  perdata,  sanksi  administratif  dan  sanksi  kode  etik, pemberian sanksi pidana terhadap notaris tunduk terhadap peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku yaitu  KUHP.  Ketiadaan  sanksi  pidana  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  (UUJN)  dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dimata masyarakat, menimbulkan ketidak teraturan hukum yang sehingga dapat  memunculkan  persepsi  bahwa  sepanjang  tidak  diaturnya  suatu  tata  cara  yang  jelas  dalam  suatu perundang-undangan berarti bukan tidak boleh dilakukan. 2
Sebagaimana pengertian perbuatan pidana menurut Moeljatno adalah bahwa perbuatan yang dilarang oleh  suatu  aturan  hukum,  larangan  tersebut  disertai  ancaman atau  sanksi  yang  berupa pidana  tertentu  bagi yang melanggar larangan tersebut. 3 Oleh karena itu Pemberian sanksi pidana terhadap Notaris yang melakukan perbuatan  pidana  diberlakukan  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana.  Dewasa  ini  banyak  oknum  Notaris  yang mengalami  permasalahan hukum,  baik permasalahan  yang  disadari  maupun  yang  tidak disadari  oleh  Notaris. Salah  satu  permasalahan  hukum  yang  terjadi  terhadap  notaris  yaitu  tindak  pidana  penggelapan  uang  untuk pengurusan  BPHTB  atas  suatu    proses  peralihan  hak,  sebagaimana  hal  tersebut    diatur  dalam  pasal  372 KUHPidana.  Adapuun  kasus  yang  diangkat  yaitu  ada  dua.  Dalam  kedua  putusan  tersebut  notaris  terbukti melakukan  tindak  pidana  penggelapan  .  dan penjatuhan sanksi  atas apa  yang dilakukan  oleh  notaris  tersebut tidak berdasarkan Undang-Undang JabataNotaris (UUJN) melainkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2 Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, Sendi-sendi Ilmu Hukum dan tata hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, halaman 89.
3 Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1983. halaman. 2
ISSN (print) : 2722-7316 E-ISSN         : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora
(KUHP),   dalam  kedua   putusan  tersebut juga  notaris  melakukan perbuatan pidana  yang  sama,  namun dalam penerapan pidananya terdapat perbedaan. Sehingga dengan tidak adanya aturan hukum pemidanaan yang diatur dalam UUJN, serta bagaimana bisa berbeda penerapan pidana terhadap perbuatan yang sama yang dilakukan notaris  menjadikan  putusan  ini  menarik  untuk  dikaji.  Tujuannya  supaya  memberikan  pemahaman  kepada masyarakat  bahwa  walaupun  penjatuhan  sanksi  pidana  tidak  dimuat  dalam  Undang-Undang  Jabatan  Notaris bukan berarti seorang notaris dapat melakukan suatu perbuatan pelanggaran atau kejahatan yang tidak dimuat dalam Undang-undang Jabatan Notaris. Dengan memperhatikan hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam  mejatuhkan  pemidanaan.  Dengan  demikian,  berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  diuraikan  diatas, penelitian  tesis  ini  bertujuan  untuk  meneliti  tindak  pidana  penggelapan  yang  dilakukan  oleh  Notaris  dengan mengangkat  judul: PEMIDANAAN  TERHADAP  NOTARIS  YANG  MELAKUKAN  TINDAK  PIDANA  PENGGELAPAN (Studi Putusan Nomor: 300/Pid.B/2015/PN.DPS dan  Nomor: 65/PK/Pid/2019).

## METODOLOGI PENELITIAN
1. Spesifikasi Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  spesifikasi  penelitian  hukum  normatif,  yakni  penelitian  hukum  yang mempergunakan penelitian sumber data sekunder. 4 Penelitian hukum dalam penelitian ini menggunakan jenis  penelitian  yuridis  normatif,  yakni  penelitian  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka (data sekunder atau penelitian hukum perpustakaan). 5

## 2. Metode Pendekatan
Metode  pendekatan  yang  diterapkan  dalam  penelitian  ini  memakai  pendekatan  normatif  ( Legal Research) yaitu dengan menggunakan pendekatan kasus (case approach). 6

## 3. Alat Pengumpulan Data
Alat  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  berupa  studi  kepustakaan/Studi dokumen  ( Documentary  Study).  Penelitian  yang  penelitian  hukum  normatif  merupakan  penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. 7
4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data
4 Ediwarman, Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi), Genta Publishing, Yogyakarta 2016, halaman 68.
5 Ediwarman, Monograf  Metodologi  Penelitian  Hukum  (Panduan  Penulisan  Skripsi,  Tesis,  dan  Desertasi),  Sofmedia,  Medan,  2015, halaman. 25
6 Ediwarman, Op. Cit, halaman 70.
7 Ibid, halaman80-81
ISSN (print) : 2722-7316 E-ISSN         : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora
Prosedur  pengambilan  data  dan  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  studi kepustakaan ( Library Research).

## 5. Analisis Data
Semua  data  akan  dianalisis  berdasarkan  tingkat  relevansi  data  dengan  perumusan  masalah  yang diteliti yang disebut dengan analisis data kualitatif, bukan berdasarkan banyaknya data (kuantitatif). 8

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaturan Hukum Terkait Pemidanaan Terhadap Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana Penggelapan

## Berdasarkan Hukum Positif Indonesia
Dalam  undang-Undang  Jabatan  Notaris  (UUJN)  diatur  bahwa  ketika  notaris  dalam  menjalankan jabatannya terbukti melakukan pelanggaran maka notaris dapat dikenai sanksi baik itu berupa sanksi perdata, sanksi administratif serta sanksi kode etik notaris. Sanksi-sanksi tersebut telah pula diatur di dalam Undang- Undang Jabatan Notaris (UJUJN), namun baik di Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) maupun di Kode Etik Jabatan  Notaris  tidaklah  diatur  tentang  sanksi  pidana  bagi  noteris.  Dalam  kenyataan  kerap  ditemukan pelanggarann  maupun  kejahatan  yang  dilakukan  oleh  notaris,  salah  satu  pelanggaran  atau  kejahatan  yang dilakukan oleh notaris ketika melaksanakan jabatannya yaitu melakukan tindak pidana penggelapan uang BPHTB yang  dititipkan  oleh  para pihak  kepada  notaris.  Dengan begitu penyelesaian  perbuatan  pidana  yang dilakukan seorang notaris dilakukan dengan menggunakan pengaturan tindak pidana penggelapan yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Sebagaimana  dari  pengertian  tindak  pidana  maka  akibat  dari  perbuatan  pidana  ialah  melahirkan pertanggungjawaban pidana. Dalam hukum pidana dikenal dengan istilah geen straf zonder schuld yang artinya tiada pidana tanpa kesalahan, adapun kesalahan yang dimaksud yaitu kesalahan berupa kesengajaan ( dolus) dan kealpaan  ( culpa).  Hal  yang  sama  berlaku  bagi  seorang  notaris  yang  juga  merupakan  subjek  hukum,  ketika seorang  notaris  melakukan  kesalahan  baik  itu  secara  sengaja  (dolus)  maupun  tidak  sengaja  (culpa)  maka pertanggungjawaban  pidana  akan  hadir  disana.  Dalam  penelitian  ini  mengangkat  kasus  tentang  pemidanaan terhadap seorang notaris yang melakukan tindak pidana penggelapan.
1) Tindak Pidana Penggelapan
a. Aturan Hukum Tindak Pidana Penggelapan
8 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad ,opcit  halaman. 160.
ISSN (print) : 2722-7316 E-ISSN         : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora
Menurut Cleiren et.al., inti delik penggelapan adalah penyalahgunaan kepercayaan. Selalu menyangkut secara melawan hukum memiliki suatu barang yang dipercayakan kepda orang yang menggelapkan itu. Batas klasik antara pencurian dan penggelapan ialah pada pencurian “mengambil” ( wegnemen) barang yang belum ada padanya, sedangkan pada penggelapan barang itu sudah ada di dalam kekuasaannya. Delik penggelapan adalah delik dengan berbuat ( gedragsdelictem) atau delik komisi. Waktu dan tempat terjadinya penggelapan ialah waktu dan tempat dilaksanakannya kehendak yang sudah nyata. 9
Dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Hukum Pidana (KUHP) dijelaskan bahwa, 10 “Baragsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman selama-lamanyaempat tahun atau denda sebanyak- banyaknya Rp. 900.”
Adami Chazawi menambahkan penjelasan mengenai penggelapan berdasarkan Pasal 372 KUHPidana yang dikemukakan sebagai berikut:
“Perkataan  verduistering  yang  kedalam  bahasa  kita  diter jemahkan  secara  harfiah  dengan penggelapan itu, bagi masyarakat Belanda diberikan secara arti luas (figurlijk), bukan diartikan seperti arti kata yang sebenarnya sebagai membikin sesuatu menjadi tidak terang atau gelap. Lebih mendekati pengertian bahwa petindak  menyalahgunakan  haknya  sebagai  yang  menguasai  suatu  benda  (memiliki),  hak  mana  tidak  boleh melampaui dari haknya sebagai seorang yang diberi kepercayaan untuk menguasai benda tersebut bukan karena kejahatan.” 11
Berdasarkan  hal tersebut C.S. T. Kansil memberikan pengerti an tentang penggelapan yaitu “ barang siapa secara tidak sah memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, ia pun telah bersalah melakukan tindak pidana eks. Pasal 372 KUHPidana yang diku alifikasikan sebagai “verduistering” atau “penggelapan”.” 12

## b. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan
Pedoman  Pemidanaan  Terhadap  Notaris  Yang  Melakukan  Tindak  Pidana  Penggelapan  (Studi  Putusan Nomor: 300/Pid.B/2015/PN.DPS dan  Nomor: 65/PK/Pid/2019)
1) Pedoman Pemidanaan
9 Andi Hamzah, Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP, Jakarta, Sinar Grafika,2017, halaman 97.
10 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),  Politeia, Bogor, 1994, halaman 258
11 Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Harta Benda. Bayu Media,Jakarta, 2006, Halaman. 70
12 C.S.T. Kansil dan Christine S.T., Kamus Istilah Aneka Hukum. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta, 2000 Halaman. 252
ISSN (print) : 2722-7316 E-ISSN         : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora
Hakim  dalam  memutuskan  menjatuhkan  pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana  mempertimbangkan  syarat yuridis dan non yuridis.
a. Pertimbangan yuridis.
Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis di antaranya: 13
1) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
2) Keterangan Saksi
3) Keterangan Terdakwa
4) Barang Bukti
b. Pertimbangan Non Yuridis
Pertimbangan  Non-Yuridis  adalah  pertimbangan  dengan  melihat  latar  belakang  dilakukannya  tindak pidana, yang meliputi yaitu latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi terdakwa dan faktor agama terdakwa.
Selain pertimbangan Yuridis dan pertimbangan Non-Yuridis tersebut hal yang paling utama ialah, dalam memutus perkara hakim mempunyai kebebasan dari campur tangan atau intervensi dari pihak manapun. Hakim  juga  harus  berpendirian  jujur,  berpandangan  yang  benar  atau  sesuai  dengan  keadaan  yang sebenarnya  serta  hakim  tidak  boleh  memihak  kepada  siapapun.  Penjatuhan  Pidana  sejatinya  tidak terlepas dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mana dalam KUHAP telah diatur bagaimana pidana seharusnya dilakukan dengan mempertahankan hukum materil. Dalam hukum acara pidana  memiliki  cakupan  mencari  kebenaran  materil,  penyelidikan, penyidikan  dan  pelaksanaan  pidana oleh hakim.
Dalam pasal 197 ayat (1) butir f KUHAP menyebutkan “pasal peraturan perundang -undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa”. Berangkat dari pasal 197 ayat  (1)  butir  f  KUHAP  ini  memerintahkan  bahwa  hakim  haruslah  mempertimbangkan  keadaan  yang memberatkan  dan  keadaan  meringankan  terdakwa,  karena  dalam  keadaan  memberatkan  dan meringankan tersebut menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan lama pidananya bagi terdakwa.
13 Marlina , Op. Cit, halaman 147
ISSN (print) : 2722-7316 E-ISSN         : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora
Berikut dijelaskan lebih lanjut keadaan yang meringankan dan memberatkan yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana.
1) Keadaan Memberatkan ( Aggravating Circumstances)
Dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI)  arti  keadaan  adalah  sifat;  perihal  (suatu  benda); suasana;situasi yang sedang berlaku 14 . Sedangkan Keadaan memberatkan yaitu yang menjadi berat, dalam berat merupakan ukuran dalam hal ini ukuran pidana yang dijatuhkan.
Pedoman pemidanaan yang lebih bersifat khusus dalam memilih atau menjatuhkan jenis-jenis pidana ( straafsoort) tertentu, tersebar dalam pasa-pasal yang mengatur jenis pidana itu masing-masing.
Untuk pedomaan penjatuhan pidana penjara  diatur dalam pasal 68, pidana tutupan Pasal 74, Pidana Pengawasan  Pasal  76-77,  Pidana  Penjara  Pasal  77-81  dan  pidana  sosial  pada  Pasal  85.  Pidana Penjara pada KUHP Nasioanal yang baru memuat ketentuan tentang Pidana Denda yaitu: 15
a. kategori I, Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
b. kategori II, Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
c. kategori III, R p50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
d. kategori IV, Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
e. kategori V, Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah;
f. kategori VI, Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
g. kategori VII, Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
h. kategori VIII, Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
Pengesahan  Undang-Undang  Hukum  Nasional  yang  baru  ini  hakim  dalam  menjatuhkan  pemidanaan lebih adil, manusiawi dan mempunyai rambu-rambu yang bersifat yuridis, keadilan moral dan keadilan sosial. Pedoman  Pemidanaan  Terhadap  Notaris  yang  Melakukan  Tindak  Pidana  Penggelapan  (Studi  Putusan Nomor: 300/Pid.B/2015/PN.DPs dan Nomor 65/PK/Pid./2019)
Bahwa  terdakwa  Notaris  Agus  Satoto  (selanjutnya  disebut  sebagai  AS)  dalam  putusan  Nomor: 300/Pid.B/2015/PN.DPS,  bermula  pada  tahun  2011  saat  PT.  Pegadaian  (selanjutnya  disebut  sebagai  PT.P) melakukan pembelian tanah  milik Ni Luh Kompiang Wedanti (selanjutnya disebut sebagai NLKW). Kemudian PT.P memakai  jasa  terdakwa  notaris  AS  untuk  melakukan  peralihan  hak  atau  balik  nama  dilanjutkan  dengan pendaftaran. Untuk melakukan peralihan hak atau balik nama dilanjutkan dengan pendaftaran, terdakwa notaris
14 https://kbbi.web.id/keadaan 24/01/23 23.10
15 Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 79.
ISSN (print) : 2722-7316 E-ISSN         : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora
AS  menjelaskan  biaya-biaya  yang  harus  dikeluarkan  PT.P  yaitu  berupa  Pajak  Pembeli  dan  biaya  yang  harus dikeluarkan oleh NLKW untuk pajak pembeli. Adapun biaya yang dibebankan kepada PT.P selaku  pembeli yaitu berupa Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp. 114.500.000 (seratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah, biaya untuk pengurusan sertifikat dan biaya balik nama sebesar Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah), biaya penurunan hak sebesar Rp. 23.500.000 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), biaya untuk akta notaris sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan biaya untuk jasa blanko dan materai sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). Sehingga  total menjadi sebesar Rp. 149.000.000 (seratus  empat  puluh  sembilan  juta  rupiah)  dan  telah  dibayar  oleh  PT.P  pada  tanggal  03  Januari  2012.  PT.P selaku  pembeli  merupakan  suatu  badan  hukum  yang  dalam  undang-undang  tidak  diperbolehkan  memiliki  hak milik, maka haruslah dilakukan terlebih dahulu penurunan hak dari SHM ke SHGB dan telah dilakukan penurunan hak  dari  SHM  atas  nama  NLKW  ke  SHGB  atas  nama  NLKW.  Setelah  PT.P  membayarkan  biaya-biaya  tersebut, terdakwa notaris AS tidak segera membayarkan biaya BPHTB yang menjadi pajak pembeli dari PT.P sebesar Rp. 114.500.000  (seratus  empat  belas  juta  lima  ratus  ribu  rupiah)  ke  kas  pemerintah  daerah  karena  terdakwa Notaris  AS gunakan  untuk  kepentingan pribadi.  Oleh  sebab  itu, proses  balik  nama  SHGB  tersebut  tidak dapat diproses lebih lanjut atas nama atas nama PT.P, sehingga SHGB tersebut masih atas nama NLKW. Atas perbuatan terdakwa notaris AS, PT.P telah mengalami kerugian sebesar Rp. 114.500.000 (seratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) dan proses balik nama SHGB tidak dapat diproses. Terdakwa notaris AS dituntut pasal 372. Berdasarkan proses peradilan terdakwa notaris AS terbukti melakukan tindak pidana pada pasal 372. Majelis hakim  menjatuhkan  pidana  penjara  terhdapa  terdakwa  notaris  AS  selama  6  (enam)  bulan  dengan  ketentuan tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa AS kecuali dalam tempo 10 (sepuluh) bulan, dari yang sebelumnya tuntutan jaksa penuntut umum yaitu pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan ketentuan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa kecuali dalam tempo selama 1 (satu) tahun ada perintah lain dalam putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap terdakwa melakukan tindak pidana.
Bahwa  notaris  Herniati  (yang  selanjutnya  disebut  sebagai  notaris  H)  pada  putusan  Nomor 65/PK/Pid/2019.  Bermula    ketika  Amalia  Puswita  Sari  (selanjutnya  disebut  sebagai  APS)  membeli  sebidang tanah milik Adrian Elisant Paulo Marpaung (selanjutnya disebut sebagai AEPM) pada tahun 2013. Lalu di tahun 2015 APS menggunakan jasa terdakwa Notaris H untuk mengurus balik nama dari kepemilikan AEPM menjadi APS. Bahwa untuk pengurusan balik nama sertifikat APS harus membayar terlebih dahulu biaya PBB, biaya BPHTB, biaya PPh,  dan biaya kekurangan Pembayaran PNBP agar sertifikat tanah dapat dibalik namakan menjadi nama APS. Melalui bantuan adik kandung dari APS yaitu Satrio Adi Nugroho (selanjutnya disebut sebagai SAN), APS
ISSN (print) : 2722-7316 E-ISSN         : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora
meminta bantuan SAN untuk mentransfer biaya-biaya yang telah diuraikan termasuk biaya untuk pembayaran BPHTB.  SAN  telah  mentransfer  pembayaran  seluruh  biaya-biaya  yang  dimaksudkan  secara  bertahap  kepada terdakwa  notaris  H yaitu  pada  tanggal  29  Januari 2013  sebesar  Rp.  40.000.000,-  (empat  puluh  juta  rupiah) untuk  kekurangan pengurusan  PBB, Pada  10  februari  2015  ditransfer  uang sebesar Rp.  46.650.000,-  (empat puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kekurangan pengurusan BPHTB. Pada 10 Februari 2015 ditransfer uang sebesar Rp. 49.650.000,-  (empat puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kekurangan  pengurusan  PPh.  Pada  10  Februari  2015  ditransfer  uang  sebesar  RP.  3.500.000,-  (tiga  juta  lima ratus  ribu  rupiah)  untuk  pengurusan  PNBP.  Bahwa  terdakwa  notaris  H  menjanjikan  bahwa  pengurusan  balik nama sertifikat tanah tersebut akan selesai dalam kurun waktu 1 bulan. Hingga pada bulan Mei 2013 pengurusan balik nama tidak dapat terlaksana. Setelah SAN menjumpai terdakwa notaris H, terdakwa notaris H mengakui bahwa biaya yang dikirimkan oleh SAN untuk pembayaran BPHTB yang seharusnya disetor ke DISPENDA tidak dilaksanakan oleh terdakwa notaris H melainkan terdakwa notaris H telah menggunakan biaya tersebut untuk keperluan  pribadi  terdakwa  notaris  H  tersebut.  Akibat  perbuatan  terdakwa  notaris  H,  APS  telah  mengalami kerugian sebesar Rp. 46.230.500 (empat puluh enam juta dua ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah) serta proses  peralihan hak  dari  AEPM  ke  APS  tidak dapat  terlaksana.  Terdawa  notaris H dituntut  melakukan  tindak pidana  dakwaan  pasal  372  KUHP.  Melalui  proses  peradilan  terdakwa  notaris  H  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan  melakukan  tindak  pidana  penggelapan.  Akibat  perbuatannya  terdakwa  notaris  H  majelis  hakim menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dari 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan tuntutan jaksa penuntut umum.
Berdasarkan  pedoman  penjatuhan  pemidanaan  terhadap  kedua  notaris  pada  kedua  kasus  yang diangkat,  Majelis  Hakim  telah  menjelaskan  yang  menjadi  pertimbangan-pertimbangan  hakim  sebelum menjatuhkan pemidanaan. Adapun penjatuhan pemidanaan sebagaimana yang telah dijatuhkan terhadap kedua terdakwa  yakni  kepada  Terdakwa  Notaris  AS  dan  terdakwa  Notaris  H  tujuannya  bukanlahh  hanya  sebagai memberi  pembalasan  terhadap  masing-masing  terdakwa  notaris  AS  dan  terdakwa  Notaris  H.  Penjatuhan Pemidanaan  terhadap  terdakwa  Notaris  AS  dan  terdakwa  Notaris  H  diharapkan  agar  terdakwa  sadar  akan kesalahannya  dan  tidak  mengulanginya  lagi,  sebagaimana  masing-masing  terdakwa  yang  berprofesi  sebagai Notaris kiranya dapat menjaga nama, harkat dan martabatnya sebagai pejabat publik.
Didalam kedua kasus ini, terlihat adanya disparitas pidana terhadap mereka para pelaku kejahatan yang sama-sama melakukan suatu delik. Berkaca dari kronolgis serta fakta-fakta hukum yang terdapat dalam kasus  yang  kedua  ini  hakim dalam  menjatuhkan hukuman  dengan dasar  pembenar  yang jelas.  Kita  tahu  jelas
ISSN (print) : 2722-7316 E-ISSN         : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora
sebenarnya  bahwa  dalam  memutus  sebuah  perkara  di  persidangan  hakim  memiliki  kewenangan  untuk  bebas memutuskan berapa lama terdakwa untuk menjalani hukuman atau pemidanaan sesuai dengan batas maksimal yang  ditentukan  oleh  undang-undang  yang  mengatur,  maka  dengan  adanya  kewenangan  bebas  menjatuhkan pidana tersebut sehingga sering terjadi penerapan hukum yang berbeda-beda daripada masing-masing hakim dengan jenis tindak pidana yang sama. Hal tersebutlah yang mendasari adanya perbedaan pemidanaan antara kasus yang pertama dengan kasus yang kedua.
Kebijakan  Hukum  Pidana  Mengenai  Pemidanaan  Terhadap  Notaris  Sebagai  Pelaku  Tindak  Pidana Penggelapan (Studi Putusan Nomor 300/Pid.B/2015/PN.DPs dan Putusan  Nomor 65/PK/Pid/2019)
1. Kebijakan Penal
Marc  Ancel  pernah mengatakan  bahwa  “ modern  criminal  science” terdiri  dari  tiga  komponen “ Criminology”, “Criminal Law”, dan “Penal Policy”. Dikemukakan olehn ya bahwa “ Penal Policy” adalah suatu ilmu sekaligus  seni  yang  pada  akhirnya  mempunyai  tujuan  praktis  untuk  memungkinkan  peraturan  hukum  positif dirumuskan secara lebih baik dan tuntuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga  kepada  pengadilan  yang  menerapkan  undang-undang  dan  juga  kepada  penyelenggara  atau  pelaksana putusan pengadilan. 16
Pada dasarnya, terdapat ada 2 (dua) masalah sentral yang perlu diperhatikan dalam kebijakan hukum pidana (penal policy, khususnya dalam tahap formulasi yaitu: 17
1. Masalah penentuan tindak perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
2. Masalah penentuan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.
Jenis-jenis  hukuman  yang  dapat  dijatuhkan  pengadilan  (hakim)  terhadap  pelaku  tindak  pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 10, dibagi dalam dua jenis yaitu, hukuman pokok dan hukuman tambahan: 18
1. Hukuman Pokok
1. Hukuman mati
2. Hukuman penjara
3. Hukuman kurungan
2. Hukuman Tambahan
1. Pencabutan beberapa hak tertentu
16 Barda Nawawi Arief. 2016. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Semarang :Kencana, Halaman 23.
17 Ibid, Halaman. 22
18 H.M Hamdan. Opchit. Halaman 18
ISSN (print) : 2722-7316 E-ISSN         : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora

## 2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman.
Dalam  KUHP  Nasional  yang  baru  jenis-jenis  hukuman  yang  dapat  dijatuhkan  pengadilan  (Hakim) terhadap pelaku tindak pidana diatur dalam pasal 64 sampai pasal 66, dibagi kedalam dua jenis yaitu, hukuman pokok dan hukuman tambahan: 19
a. Hukuman Pokok terdiri atas:
1. Pidana Penjara;
2. Pidana Tutupan;
3. Pidana Pengawasan;
4. Pidana Denda, dan;
5. Pidana Kerja Sosial
b. Pidana Tambahan
Pencabutan hak- hak tertentu’
a. Perampasan barang-barang tertentu dan/atau tagihan;
b. Pengumuna putusan hakim;
c. Pembayaran ganti kerugian
d. Pencabutan surat ijin mengemudi; dan
e. Pemenuhan  kewajiban  adat  setempat  atau  kewajiban  menurut  hokum  yang  hidup  dalam masyarakat.
Dapat  disimpulkan  kebijakan  hukum  pidana  dengan  menggunakan  kebijakan  penal  artinya menggunakan  peraturan  perundang-undangan  pidana  dalam  mewujudkan  keadilan  dan  kemanfaatan  dalam menanggulangi kejahatan, serta menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat dari kejahatan. Apabila dikaitkan dengan kasus yang diangkat, terhadap masing-masing kasus dimana pelaku tindak pidana penggelapan tersebut merupakan seorang Notaris, maka kebijakan penal yang dilakukan ialah diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukm Pidana (KUHP) untuk mewujudkan keadilan dan kemanfaatan baik terhadap korban, pelaku serta terhadap msyarakat.  Dengan  menerapkan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  sebagai  payung  hukumnya,  dan menjatuhkan  Pasal  tentang  Penggelapan  yang  dibarengi  dengan  sanksi  pemidanaan  berupa  pidana  penjara terhadap  masing-masing  notaris  selaku  pelaku  tindak  pidana  penggelapan  diharapkan  kebijakan  penal  yang diterapkan dapat juga menggambarkan apa itu tujuan dari pemidanaan. Kebijakan menggunakan sarana-sarana
19 Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 64-66.
ISSN (print) : 2722-7316 E-ISSN         : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora
penal  di  dalam  menanggulangi  tindak  pidana  penggelapan,  pada  dasarnya  menitik  beratkan  pada  tindakan represif.

## 2.  Kebijakan Non-Penal ( Non- Penal Policy)
Kebijakan  penanggulangan  kejahatan  lewat  jalur  “ non  penal” lebih  bersifat  tindakan  pencegahan sebelum  terjadinya  kejahatan.  Oleh  karena  itu,  sasaran  utamanya  adalah  menangani  faktor-faktor  kondusif penyebab  terjadinya  kejahatan  yang  berpusat  pada masalah-masalah atau  kondisi-kondisi sosial  yang  secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari kebijakan penanggulangan kejahatan, maka usaha-usaha non-penal ini mempunyai kedudukan yang strategis untuk memegang peran kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan. 20

## KESIMPULAN
a. Pengaturan  Hukum  Terkait  Pemidanaan  Terhadap  Notaris  Yang  Melakukan  Tindak  Pidana  Penggelapan Berdasarkan Hukum Positif Indonesia
Dalam  undang-Undang  Jabatan  Notaris  (UUJN)  diatur  bahwa  ketika  notaris  dalam  menjalankan jabatannya terbukti melakukan pelanggaran maka notaris dapat dikenai sanksi baik itu berupa sanksi perdata, sanksi administratif serta sanksi kode etik notaris. Sanksi-sanksi tersebut telah pula diatur di dalam Undang- Undang Jabatan Notaris (UJUJN), namun baik di Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) maupun di Kode Etik Jabatan  Notaris  tidaklah  diatur  tentang  sanksi  pidana  bagi  noteris.  Dalam  kenyataan  kerap  ditemukan pelanggarann  maupun  kejahatan  yang  dilakukan  oleh  notaris,  salah  satu  pelanggaran  atau  kejahatan  yang dilakukan oleh notaris ketika melaksanakan jabatannya yaitu melakukan tindak pidana penggelapan uang BPHTB yang  dititipkan  oleh  para pihak  kepada  notaris.  Dengan begitu  penyelesaian  perbuatan  pidana  yang dilakukan seorang notaris dilakukan dengan menggunakan pengaturan tindak pidana penggelapan yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Pedoman Pemidanaan terhadap Notaris yang Melakukan Tindak Pidana Penggelapan
Pedoman penjatuhan pemidanaan terhadap kedua notaris pada kedua kasus tersebut, Majelis Hakim telah menjelaskan yang menjadi pertimbangan-pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan pemidanaan. Adapun penjatuhan  pemidanaan  sebagaimana  yang  telah dijatuhkan  terhadap  kedua  terdakwa  yakni  kepada Terdakwa Notaris AS dan terdakwa Notaris H tujuannya bukanlahh hanya sebagai memberi pembalasan terhadap masing- masing terdakwa notaris AS dan terdakwa Notaris H. Penjatuhan Pemidanaan terhadap terdakwa Notaris AS dan
20 Mahmud Mulyadi, Ibid,. Halaman. 55
ISSN (print) : 2722-7316 E-ISSN         : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora
terdakwa  Notaris  H  diharapkan  agar  terdakwa  sadar  akan  kesalahannya  dan  tidak  mengulanginya  lagi, sebagaimana  masing-masing  terdakwa  yang  berprofesi  sebagai  Notaris  kiranya  dapat  menjaga nama,  harkat dan martabatnya sebagai pejabat publik. Penjatuhan pemidanaan terhadap masing-masing terdakawa notaris AS dan  terdakwa  notaris  H  juga  memberikan  gambaran  tentang  tujuan  pemidanaan  yang  menggabungkan  teori absolue dan relative atau yang biasa disebut dengan teori gabungan
3. Kebijakan  Hukum  Pidana  Mengenai  Pemidanaan  terhadap  Notaris  sebagai  Pelaku  Tindak  Pidana Penggelapan
a. Kebijakan Penal
Dapat  disimpulkan  kebijakan  hukum  pidana  dengan  menggunakan  kebijakan  penal  artinya menggunakan peraturan perundang-undangan pidana dalam mewujudkan keadilan dan kemanfaatan dalam menanggulangi  kejahatan, serta  menjamin  perlindungan  hukum  bagi  masyarakat  dari  kejahatan.  Apabila dikaitkan  dengan  kasus  yang  diangkat,  terhadap  masing-masing  kasus  dimana  pelaku  tindak  pidana penggelapan  tersebut  merupakan  seorang  Notaris,  maka  kebijakan  penal  yang  dilakukan  ialah diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukm Pidana (KUHP) untuk mewujudkan keadilan dan kemanfaatan baik terhadap korban, pelaku serta terhadap msyarakat. Dengan menerapkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  sebagai  payung  hukumnya,  dan  menjatuhkan  Pasal  tentang  Penggelapan  yang  dibarengi  dengan sanksi pemidanaan  berupa pidana penjara  terhadap  masing-masing notaris selaku  pelaku  tindak pidana penggelapan diharapkan kebijakan penal yang diterapkan dapat juga menggambarkan apa itu tujuan dari pemidanaan.  Kebijakan  menggunakan  sarana-sarana  penal  di  dalam  menanggulangi  tindak  pidana penggelapan, pada dasarnya menitik beratkan pada tindakan represif. Tindakan terhadap seseorang yang melakukan  tindakan  pidana  penggelapan  yaitu  berupa  hukuman,  maka  hal  ini  juga  merupakan penanggulangan bagi orang lain yang mungkin akan  melakukan penggelapan untuk tidak melakukannya lagi karena akibatnya akan dihukum. Namun dalam upaya represif ini perlu diperhatikan dengan baik sebelum memberikan hukuman. Upaya pencegahan ini berarti bahwa hukum pidana juga harus menjadi salah satu sistem  instrumen  pencegah  kemungkinan  terjadinya  kejahatan.Ini  juga  berarti  bahwa  penerapan  hukum pidana harus mempunyai pengaruh yang efektif untuk mencegah sebelum suatu kejahatan terjadi.
b. Kebijakan Non-Penal
Penerapan kebijakaon Non-penal terhadap seorang notaris yang melakukan tindak pidana penggelapan  yaitu  pencegahan  kejahatan  tanpa  menggunakan  sarana  pemidanaan  yang  diatur  dalam kebijakan penal. Namun dapat dilakukan dengan cara pencegahan dibidang ekonomi, pendidikan, lingkungan
ISSN (print) : 2722-7316 E-ISSN         : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora
atau strategi lain yang dapat mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan. Salah satu cara yang dapat berpengaruh dalam kebijakan non penal ini yaitu menerapkan pendidikan atau menerapkan ilmu keagamaan terhadap pelaku kejahatan.

## B. Saran
Berdasarkan  hasil  kesimpulan,  maka  saran  yang  dapat  dikemukakan  sebagai  alternatif penyelesaian permasalahan di masa yang akan datang adalah sebagai berikut:
1. Agar pemerintah dan DPR dapat merumuskan kembali pengaturan sanksi hukum pidana dalam Undang- Undang Jabatan Notaris, supaya kedepannya profesi Notaris menjadi lebih baik dan lebih disiplin serta terciptanya  kepastian  hukum  terhadap  masyarakat  dan  notaris,  dimana  penjatuhan  sanksi  pidana sebagai upaya terakhir yangpaling cocok untuk memberikan efek jera.
2. Sebaiknya  Notaris  dapat  lebih  menjaga  profesionalismenya,  bersikap  jujur,  melayani  masyarakat dengan berlandaskan moral dan etika tanpa melanggar peraturan profesi yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA
Arief,  Barda  Nawawi,  2016.  Bunga  Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Semarang :Kencana. Chazawi, Adami 2006, Kejahatan Terhadap Harta Benda. Jakarta,Bayu Media.
Ediwarman,  2015, Monograf  Metodologi  Penelitian  Hukum  (Panduan  Penulisan  Skripsi,  Tesis,  dan Desertasi),Medan, Sofmedia.
Ediwarman2016,, Monograf  Metodologi  Penelitian  Hukum  (Panduan  Penulisan  Skripsi,  Tesis  dan  Disertasi),
Yogyakarta, Genta Publishing.
Friedman, Lawrence M, American Law And Introduction, Second Edition, W.W. Norton & Company, New York, 1997, h. 8, Diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, Hukum Amerika Sebuah Pengantar,Jakarta, Tatanusa.
Hamzah Andi, 2017, Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP, Jakarta, Sinar Grafika.
HS, Salim, Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum, Jakarta.Rajawali Pers Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 64-66. Kansil, C.S.T. dan Christine S.T, 2000., Kamus Istilah Aneka Hukum. Jakarta, Pustaka Sinar Harapan. Kansil, C.S.T. dan Christine S.T., 2000, Kamus Istilah Aneka Hukum. Jakarta:Pustaka Sinar Harapan. Marwan Effendy, 2010, Pemberantasan Korupsi dan Good Governance, Jakarta, Timpani. Moeljatno, 1983, Azas-Azas Hukum Pidana, Jakarta: Bina Aksara.
R. Subekti dalam Ridwan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Bandung Citra Aditya Bakti. Rasjidi, Lili dan I.B Wyasa Putra,1993, Hukum sebagai Suatu Sistem, Bandung,Remaja Rosdakarya.
Salman H.R Otje Salman, 2012, Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah), Bandung : PT. Refika Aditama
.
Satjipto Rahardjo, 2006, Ilmu Hukum, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti Soekanto Soerjono, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta Rajawali Pers.
ISSN (print) : 2722-7316 E-ISSN         : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora
Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, 1993, Sendi-sendi Ilmu Hukum dan tata hukum, , Bandung, Citra Aditya Bakti. Soesilo, R 1994, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),  Bogor Politeia..
Sonny Keraf, 1998, Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya, Yogyakarta,Kanisius. Suherman Ade Maman, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, Jakarta, RajaGrafindo Persada Yrama Widya, Kamus Umum Bahasa Indonesia.Bandung, Grapika.