Artikel diterima: 31 Maret 2021, artikel diterbitkan: 30 Juni 2021

## Kriteria Lokasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja dan Optimasi Cakupan Layanan Menggunakan Sistem Informasi Geografis (Studi Kasus Kota Bandung)
Location Criteria of Faecal Sludge Treatment Plant and Optimization of Service Coverage Using Geographic Information System (Case Study Bandung City)
Ahmad Soleh Setiyawan 1* , Happy Tesyana Widodo 2 , Dyah Wulandari Putri 3 dan Moch. Zaelani 4 1,2,3,4 Pengelolaan Infrastruktur Air Bersih dan Sanitasi, Institut Teknologi Bandung, Jalan Let. Jen. Purn. Mashudi No.1 Sumedang 45363 *E-mail : ahmad_setiyawan@ftsl.itb.ac.id
Abstrak: Lokasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang tidak direncanakan dengan tepat dapat mengakibatkan tingkat  pelayanan IPLT  menjadi rendah,  kurangnya pasokan  lumpur tinja  ke IPLT, dan masalah  pencemaran  lingkungan  akibat illegal  dumping .  Pada  studi  ini,  dilakukan  analisis  terhadap aspek-aspek  penting  dalam  penentuan  lokasi  IPLT  serta  penerapan  Sistem  Informasi  Geografis  (SIG) dalam mengoptimalkan cakupan layanan IPLT di Kota Bandung. Identifikasi kriteria dan bobot kriteria dalam  penentuan  lokasi  IPLT  dilakukan  dengan  menggunakan  metode pairwase  comparison terhadap kriteria  dan  subkriteria  yang  diperoleh  dari  kajian  literatur  dan  hasil  diskusi  dengan  pemangku kepentingan.  Hasil  identifikasi  kriteria  kemudian  dipetakan  dan  dianalisis  dengan  aplikasi  ArcMAP 10.8.1. Berdasarkan hasil identifikasi, terdapat 5 kriteria yang dinyatakan penting dalam pemilihan lokasi IPLT  yaitu  teknis,  kelembagaan,  regulasi  dan  kebijakan,  keuangan,  serta  penerimaan  masyarakat. Identifikasi lebih lanjut dari 5 kriteria  ditemukan 22 subkriteria  dan terdapat  10 subkriteria  diantaranya yang  dapat  digunakan  dalam  pemilihan  lokasi  dan  optimasi  cakupan  layanan  IPLT  pada  studi  ini. Berdasarkan pemetaan SIG, diperoleh cakupan layanan optimum untuk melayani seluruh wilayah di Kota Bandung  yang  belum  terlayani  sistem  perpipaan  air  limbah  dengan  penggunaan  3  lokasi  IPLT  yaitu Kecamatan  Gedebage,  Kecamatan  Cinambo,  dan  Kecamatan  Andir.  Total  kebutuhan  luas  IPLT  Kota Bandung  pada  tahun  2041  yaitu  IPLT  26.400  m 2 .  Cakupan  layanan  optimum  diperoleh  berdasarkan subkriteria jarak terdekat dan waktu tempuh tercepat dari lokasi IPLT ke wilayah pelayanan terjauh.
Kata  kunci: cakupan  layanan,  Instalasi  Pengolahan  Lumpur  Tinja,  kriteria  lokasi,  Sistem  Informasi Geografis
Abstract: The location of Faecal Sludge Treatment Plant (FSTP) that is not planned properly can result in a low level of FSTP service, a lack of supply of faecal sludge to the FSTP, and environmental pollution problems  due  to  illegal  dumping.  In  this  study,  an  analysis  of  important  aspects  in  determining  the location of the FSTP and the application of the Geographical Information Systems (GIS) was carried out in optimizing the coverage of FSTP services in Bandung City. The identification of criteria and weight of criteria in determining the  FSTP  location was performed  using a pairwise  comparison method against the criteria and sub-criteria obtained from literature  review and result of discussion with stakeholders. The results of the identification criteria were then mapped and analyzed using ArcMAP 10.8.1. Based on the  identification  results,  there  are  5  criteria  that  are  declared  important  in  selecting  FSTP  locations, namely  technical,  institutional,  regulatory  and  policy,  financial,  and  public  acceptance.  Further identification of the 5 criteria found 22 sub-criteria and there are 10 sub-criteria including those that can be used in selecting and optimize the service coverage of the FSTP locations in this study. Based on the GIS mapping, an optimum service coverage to serve all areas in Bandung City that has not been served by a wastewater piping system was obtained by using 3 FSTP locations, namely Districts of Gedebage, District of Cinambo, and District of Andir. The total required area of FSTP in Bandung City is 26,400 m 2 in 2041. The optimum service coverage is obtained based on the sub-criteria of the shortest distance and the fastest travel time from the FTST location to the farthest service areas.
Keywords: Faecal Sludge Treatment Plant, Geographical Information System, location crtieria, service coverage

## PENDAHULUAN
Instalasi  Pengolahan  Lumpur  Tinja  (IPLT)  merupakan  mata  rantai  sistem  pengelolaan air limbah domestik sistem setempat.  IPLT menerima dan mengolah lumpur tinja dari fasilitas-fasilitas  pengolahan  air  limbah  domestik  sistem  setempat  (Oktarina  &  Haki, 2013;  PUPR,  2017a).  Keberadaan  IPLT  sangat  penting  sebagai  infrastuktur  sanitasi untuk  memutus  praktek  Buang  Air  Besar  Sembarangan  (BABs)  sebagaimana  yang ditargetkan  oleh Sustainable  Development  Goals (SDGs)  dan  Rencana  Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Perencanaan IPLT juga sebagai salah satu  cara  untuk  dapat  mengelola  air  limbah  domestik  dari  sistem  setempat  yang mendukung  target  Pemerintah  Indonesia  dalam  mencapai  90%  akses  sanitasi  layak rumah  tangga  termasuk  di  dalamnya  15%  akses  sanitasi  aman  yang  tertuang  dalam RPJMN 2020-2024.
Pada saat ini, banyak IPLT di Indonesia yang tidak beroperasi secara optimal (Aspirant dkk.,  2010).  Dalam  kurun  waktu  20  tahun  trerakhir,  terdapat  lebih  dari  150  IPLT terbangun  di  Indonesia  namun  kurang  dari  10%  yang  dioperasikan  dengan  baik (Abfertiawan  dkk.,  2018).  IPLT  tidak  dapat  menjangkau  seluruh  area  pelayanan  yang diharapkan berpotensi untuk dilayani baik karena keterbatasan jarak, waktu, dan akses jalan  (Aspirant  dkk.,  2010;  Schoebitz  dkk.,  2017).  IPLT  mengalami  kekurangan pasokan lumpur tinja yang berakibat pada penurunan kinerja IPLT (Tayler, 2018; Zulfi dkk., 2018), baik terkait proses pengolahan, maupun finansial bagi keberlanjutan IPLT itu  sendiri.  Selain  itu,  timbul  masalah  pencemaran  lingkungan  akibat  truk  tinja  yang membuang lumpur tinja secara ilegal ke badan air karena tidak dapat menjangkau lokasi IPLT  (Harada  &  Strande,  2016;  Tayler,  2018).  Masalah-masalah  ini  menciptakan tantangan  kepada stakeholders terkait  untuk  merencanakan  IPLT  dengan  lebih  baik, salah satunya yaitu dengan penentuan lokasi IPLT yang tepat agar IPLT dapat berfungsi secara optimal.
Sistem  Informasi  Geografis  (SIG)  sudah  banyak  digunakan  dalam  pemetaan  dan penentuan  lokasi-lokasi  infrastruktur  strategis  untuk  mengoptimalkan  pelayanan fasilitas publik contohnya  yaitu penentuan lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Kabupaten  Demak  (Daniyal  dkk.,  2017).  Namun,  masih  belum  banyak  informasi spesifik terkait penerapan SIG untuk optimasi cakupan layanan dari IPLT. Oleh karena itu,  pada  penelitian  ini  dilakukan  penentuan  kriteria  lokasi  IPLT  dan  penerapan  SIG dalam  upaya  memetakan  lokasi  IPLT  dan  mengoptimalkan  cakupan  layanan  IPLT  di lokasi studi yaitu Kota Bandung yang memiliki kompleksitas dalam pengelolaan lumpur tinja dan memiliki keterbatasan lahan.

## METODOLOGI PENELITIAN
Skema  kerangka  berpikir  dalam  identifikasi  lokasi  dan  cakupan  layanan  IPLT  dengan menggunakan metode SIG disajikan pada Gambar 1 .

## Identifikasi Kriteria dan Bobot Kriteria
Kriteria dan subkriteria dalam penentuan lokasi IPLT diperoleh dari hasil studi literatur dan bobot kriteria diperoleh dari analisis pairwise comparison dengan membandingkan nilai  kepentingan  antarkriteria  dan  nilai  kepentingan  antarsubkriteria  dalam  kriteria yang  sama.  Daftar  kriteria  dan  subkriteria  penentuan  lokasi  IPLT  hasil  studi  literatur dan diskusi dengan pemangku kepentingan ditunjukkan pada Tabel 1 . Diskusi dengan salah  satu  pemangku  kepentingan  sebelum  penyebaran  kuesioner  menghasilkan subkriteria  kepadatan  lalu  lintas  sebagai  salah  satu  hal  yang  dianggap  harus dipertimbangkan dalam penentuan lokasi  IPLT. Seluruh subkriteria digunakan sebagai dasar  dalam  penyusunan  kuesioner  yang  disebarkan  kepada  31  responden  dari pemangku  kepentingan  di  lima  kota  di  Indonesia  yang  memiliki  IPLT  dengan  status beroperasi, baik optimal maupun tidak optimal. Responden diharapkan dapat mewakili pengelola  air  limbah  di  kota/kabupaten  di  Indonesia,  badan  perencana  pembangunan baik daerah maupun nasional, dinas yang secara langsung ikut dalam penentuan lokasi IPLT  di  kota/kabupaten  di  Indonesia,  serta  USAID  IUWASH  selaku  perwakilan lembaga  independen  non  pemerintahan  di  bidang  air  bersih,  sanitasi,  dan  higiene. Berdasarkan data Kementerian PUPR  yaitu DKI Jakarta, Kota Bandung, Kota Bekasi, Kota Depok, dan DI Yogyakarta. Kuesioner terdiri atas tiga tahapan dengan dua tahap awal ditujukan untuk menilai kriteria dan subkriteria yang harus dipertimbangkan dalam penentuan  lokasi  IPLT,  kemudian  kuesioner  tahap  ketiga  ditujukan  untuk  mengetahui bobot dari kriteria dan subkriteria. Bobot hasil pairwise comparison terbagi atas bobot kriteria dan bobot subkriteria pada kriteria yang sama. Bobot subkriteria terbagi menjadi bobot lokal dan global.  Bobot  global didapatkan dengan mengalikan bobot subkriteria pada  suatu  kriteria  dengan  bobot  kriterianya.  Bobot  global  digunakan  sebagai pembanding antarsubkriteria pada kriteria yang berbeda.
Gambar 1. Skema kerangka berpikir dalam identifikasi lokasi dan cakupan layanan IPLT dengan menggunakan metode SIG
Tabel 1. Kriteria dan subkriteria penentuan lokasi IPLT berdasarkan hasil studi literatur dan masukan dari pemangku kepentingan tahap I Kriteria Kode  Subkriteria Atribut                   Nilai Teknis T1 Jarak tempuh IPLT ke wilayah pelayanan terjauh 1,2 > 15 km 10-15 km 5-10 km 3-5 km < 3 km 3 5 7 9 11 T2 Waktu tempuh IPLT ke wilayah pelayanan terjauh 1 45-60 menit 30-45 menit < 30 menit 3 5 7 T3 Kemiringan lahan 1,7 16-25% 8-15% 3-7% 9 7 5 T4 Jarak ke badan air penerima 1,7 > 30 km 20-29 km 10-19 km 3-9 km < 3 km 3 5 7 9 11 T5 Jenis tanah 1,3 Pasir Lanau Lempung 2 5 10 T6 Keamanan lokasi dari bencana banjir 2,3,7 Tidak berpotensi banjir Daerah berpotensi banjir 10 0 T7 Luas lahan 1,4 - - T8 Kedalaman muka air tanah 3 - - T9 Jarak IPLT ke permukiman terdekat 3 - - T10 Kemudahan jalan akses menuju lokasi IPLT 5,7 - - T11 Kepadatan lalu lintas 6 - - T12 Ketersediaan fasilitas pendukung (air, listrik, dll) 1,7 - - Kelembagaan  K1 Koordinasi antar SKPD - - Regulasi dan Kebijakan R1 Jenis tata guna lahan sesuai RTRW 1 Permukiman Industri Perkebunan Pertanian 3 5 7 9 R2 Kesesuaian dengan dokumen terkait (masterplan, outline plan, dll) 1 Dapat disesuaikan Sesuai 5 10 R3 Batas administrasi wilayah 1,2 Di luar batas administrasi cakupan pelayanan Di dalam batas administrasi cakupan pelayanan 2 10 R4 Legalitas lahan 1 Swasta Milik Masyarakat 3 7
Kriteria Kode  Subkriteria Atribut                   Nilai Milik Pemerintah 10 Keuangan U1 Harga tanah 4,7 > Rp10.000.000 Rp5.000.000-Rp10.000.000 Rp2.000.000-Rp5.000.000 < Rp2.000.000 2 5 8 11 Penerimaan/ dukungan masyarakat M1 Penerimaan masyarakat sekitar terhadap rencana IPLT 1 Negosiasi Didukung 5 10 M2 Kesadaran masyarakat dalam mengelola air limbah domestik 5 - - M3 Kesediaan masyarakat untuk melakukan pengurasan lumpur tinja 5 - - M4 Kesediaan masyarakat untuk membayar pengurasan lumpur tinja 5 - -
Sumber: 1 (Kementerian  PUPR,  2017a); 2 (Samsuhadi,  2012); 3 (Bassan  &  Robbins,  2014); 4 (Jajac  dkk.,  2019);
5 (Pratiwi, 2019); 6 Wawancara PDAM Tirtawening; dan 7 (Tayler, 2018).
Catatan: Atribut yang tercantum hanya atribut subkriteria yang digunakan untuk pemetaan.

## Pemetaan Daerah Studi
Daerah studi dalam penelitian ini adalah wilayah di Kota Bandung yang belum terlayani oleh sistem perpipaan air limbah perkotaan. Pemetaan terhadap daerah studi dilakukan dengan menggunakan aplikasi ArcMAP 10.8.1. Proses pemetaan diawali dengan operasi georeferencing terhadap  gambar  peta  pelayanan  air  limbah  Kota  Bandung  dengan menggunakan acuan peta rupa bumi (RBI) tahun 2001 dari Badan Informasi Geospasial (BIG)  dengan  skala  1:25.000.  Tahap  berikutnya  adalah  melakukan  digitasi  peta  untuk menentukan  wilayah  pembagian  peta  sesuai  dengan  gambar  peta  sistem  pelayanan  air limbah  Kota  Bandung.  Setelah  peta  berhasil  didigitasi,  dilakukan  penggabungan  peta dengan  peta  batas  kecamatan  tahun  2015  dan  peta  persebaran  titik  pembuangan  Kota Bandung  tahun  2020  sebagai  dasar  dalam  validasi  peta  dengan  pihak  PDAM Tirtawening  selaku  pengelola  air  limbah  di  Kota  Bandung.  Langkah  terakhir  yaitu perhitungan luas pada setiap daerah pelayanan air limbah Kota Bandung sebagai dasar dalam proyeksi timbulan lumpur tinja di daerah studi.

## Penentuan Lokasi IPLT
Pemetaan  dilakukan  terhadap  delapan  subkriteria  yang  dapat  digunakan  dari  total  dua puluh dua subkriteria yang perlu dipertimbangkan untuk menentukan lokasi IPLT. Hasil dari  pemetaan  tersebut  digunakan  sebagai  peta  dasar  dalam  penentuan  lokasi  IPLT. Delapan  subkriteria  yang  digunakan  sebagai  peta  dasar  dalam  penentuan  lokasi  IPLT yaitu  kemiringan  lahan  (T3),  jarak  ke  badan  air  penerima  (T4),  jenis  tanah  (T5), keamanan  lokasi  dari  bencana  banjir  (T6),  tata  guna  lahan  sesuai  RTRW  (R1), kesesuaian  dengan  dokumen  terkait  (R2),  batas  administrasi  wilayah  (R3),  dan  harga tanah  (U1).  Seluruh  peta  dasar  diproses  dengan  menggunakan intersect untuk mendapatkan  peta  kelayakan  lokasi  IPLT.  Skor  lokasi  yang  digunakan  sebagai  dasar dalam penentuan lokasi IPLT, didapatkan dari hasil kali antara nilai atribut peta masing- masing  subkriteria  dengan  bobotnya.  Klasifikasi  wilayah  pada  peta  kelayakan  lokasi IPLT  mengacu  pada  persentase  rentang  kelas  penerimaan  lokasi  IPLT  menurut
(Kementerian  PUPR,  2017a)  yaitu  wilayah  yang  dapat  diterima  dengan  skor  205-335 atau > 62%, wilayah yang dapat dipertimbangkan dengan skor 150-205 atau 45%-62%, dan wilayah yang tidak dapat diterima dengan skor 0-150 atau < 45%.

## Perhitungan Timbulan Lumpur Tinja
Proyeksi timbulan lumpur tinja dilakukan dengan periode perencanaan 20 tahun yakni tahun  2022-2041.  Proyeksi  timbulan  lumpur  tinja  digunakan  sebagai  dasar  dalam penentuan  kebutuhan  luas  IPLT  pada  akhir  tahun  perencanaan.  Tahapan  ini  diawali dengan proyeksi penduduk dan membaginya menjadi 4 kelompok yaitu penduduk yang terlayani perpipaan air limbah perkotaan, penduduk yang masih melakukan BABs, serta penduduk yang menggunakan fasilitas onsite individual dan komunal berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Bandung dan PDAM Tirtawening. Tahapan dilanjutkan dengan perhitungan timbulan lumpur tinja yang dihasilkan di daerah studi dengan laju timbulan lumpur  tinja  diasumsikan  berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  pihak  pengelola  yaitu 2,5  m 3 /SR/3  tahun  dengan  1  SR  terdiri  atas  6  orang.  Penggunaan  asumsi  timbulan lumpur tinja tersebut memiliki nilai  yang dekat dengan hasil dari penelitian Mills dkk (2014) di beberapa kota di Indonesia yaitu akumulasi lumpur tinja yang terbentuk pada unit  pengolahan  setempat  berkisar  antara  13  l/orang/tahun  –  130  l/orang/tahun  atau setara  dengan  0,234  m 3 /SR/3  tahun  –  2,34  m 3 /SR/3  tahun.  Setelah  diketahui  timbulan lumpur tinja, kemudian dilakukan skenario peningkatan pelayanan IPLT dari data tahun 2020 yaitu 6,29% menjadi 100% pada tahun 2041. Hasil Proyeksi timbulan lumpur tinja kemudian  dikonversi  menjadi  kebutuhan  luas  IPLT  dengan  pendekatan  data  IPLT compact Gumuruh yaitu kapasitas 20 m 3 /hari dengan luas 800 m 2 .

## Penentuan Cakupan Layanan IPLT
Setelah lokasi IPLT ditentukan, analisis jaringan terhadap setiap lokasi IPLT dilakukan untuk  mengetahui  cakupan  layanan  IPLT.  Cakupan  layanan  IPLT  merupakan  wilayah yang  penduduknya  memiliki  akses  pelayanan  IPLT.  Pada  penelitian  ini,  cakupan layanan IPLT ditentukan dengan mengacu pada dua subkriteria penentuan lokasi IPLT yakni  jarak  dan  waktu  tempuh  dari  lokasi  IPLT  ke  daerah  pelayanan  dengan  batasan jenis jalan yang digunakan yakni hanya jalan arteri, kolektor, dan lokal karena tiga jenis jalan  ini  memiliki  lebar  rencana  lebih  dari  3  meter  (Kementerian  PUPR,  2017b). Analisis jaringan untuk penentuan jarak lokasi IPLT ke daerah pelayanan memerlukan peta  jalan  dengan  atribut  panjang  jalan.  Analisis  jaringan  untuk  menentukan  waktu tempuh dari lokasi IPLT ke daerah pelayanan membutuhkan peta jalan dengan atribut panjang  jalan,  kecepatan,  dan  waktu  tempuh.  Waktu  tempuh  yang  digunakan  pada penelitian  ini  menggunakan  hubungan  antar  jarak,  wkatu,  dan  kecepatan  yang  terbagi atas  tiga  jenis  jalan  yaitu  arteri,  kolektor,  dan  lokal.  Persamaan  yang  digunakan  yaitu sebagai berikut.
𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑢ℎ = (𝐹 𝑎 × ∑ 𝐽 𝑎𝑠 𝑣 𝑎𝑠 ) + (𝐹 𝑘 × ∑ 𝐽 𝑘𝑠 𝑣 𝑘𝑠 ) + (𝐹 𝑙 × ∑ 𝐽 𝑙𝑠 𝑣 𝑙𝑠 )
Keterangan:
J as =  Jarak tempuh di jalan arteri dari IPLT ke cakupan layanan pada setiap kelas kemiringan lahan (km) v as =   Kecapatan truk di jalan arteri pada setiap kelas kemiringan (km/jam) F a =   Faktor koreksi waktu tempuh di jalan arteri
J ks =   Jarak tempuh di jalan kolektor dari IPLT ke cakupan layanan pada setiap kelas
kemiringan lahan (km) v ks =   Kecapatan truk di jalan kolektor pada setiap kelas kemiringan (km/jam)
F k =   Faktor koreksi waktu tempuh di jalan kolektor J ls =   Jarak tempuh di jalan lokal dari IPLT ke cakupan layanan pada setiap kelas kemiringan lahan (km) v ls =   Kecapatan truk di jalan lokal pada setiap kelas kemiringan (km/jam) F l =   Faktor koreksi waktu tempuh di jalan lokal
Kecepatan  truk  tinja  mengacu  pada  kecepatan  rencana  sesuai  klasifikasi  fungsi  dan medan  jalan  menurut  (Kementerian  PUPR,  2017b)  yang  dikalikan  dengan  faktor perbandingan  antara  waktu  tempuh  truk  dengan  mobil  berpenumpang  pada  jarak  dan kondisi  jalan  yang  sama  yaitu  1,14  (Novandi  dkk.,  2010).  Selanjutnya,  untuk mendapatkan waktu tempuh yang telah mempertimbangkan faktor kepadatan lalu lintas, digunakan  faktor  koreksi  waktu  di  Kota  Bandung  yang  didapatkan  dari  hasil perbandingan antara waktu tempuh hasil analisis jaringan dengan waktu tempuh aplikasi Google Maps pada rute yang sama.
Setelah  jarak  dan  waktu  tempuh  dari  lokasi  IPLT  ke  wilayah  pelayanan  terjauh diketahui maka dapat ditentukan skor cakupan layanan dari masing-masing IPLT pada setiap  skenario  dengan  mengalikan  bobot  global  subkriteria  dengan  nilai  atributnya. Skor cakupan layanan masing-masing IPLT yang dijumlahkan dengan skor lokasi IPLT disebut dengan skor akhir yang menunjukan tingkat kelayakan lokasi IPLT. Selain data jarak  dan  waktu  tempuh  dari  titik  IPLT  ke  daerah  pelayanan  terjauh,  didapatkan  juga data luas wilayah  yang dapat dilayani oleh masing-masing  IPLT pada setiap skenario. Data  tersebut  digunakan  sebagai  dasar  untuk  mengetahui  kebutuhan  luas  IPLT  yang kemudian  dibandingkan  dengan  ketersediaan  lahannya  untuk  mengetahui  kelayakan lokasi IPLT terhadap cakupan layanannya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kriteria dan Sub Kriteria Lokasi IPLT
Berdasarkan  hasil  kuesioner  tahap  dua,  terdapat  4  input  subkriteria  tambahan  dalam penentuan lokasi IPLT yaitu kemungkinan lokasi yang sama dengan tempat pemrosesan akhir/TPA (T13), biaya  pematangan lahan (U2),  kompensasi  ke masyarakat  (U3), dan kompensasi dampak lingkungan (U4). Bobot global ying didapatkan dengan mengalikan antara  bobot  kriteria  dengan  bobot  lokal  subkriteria,  disajikan  pada Tabel  2 .  Dalam penentuan  bobot  kriteria  dan  subkriteria  penentuan  lokasi  IPLT,  seluruh  responden memiliki  bobot  yang  sama.  Sistem  mayoritas  ditentukan  sebagai  batasan  dalam pengambilan  keputusan  yaitu  suara  responden  di  atas  50%  dapat  menyatakan  bahwa subkriteria perlu untuk dipertimbangkan. Terdapat tiga subkriteria yang dianggap tidak perlu  dipertimbangkan  dalam  penentuan  lokasi  IPLT  yakni  kemungkinan  lokasi  yang sama  dengan  TPA  (T13),  kompensasi  ke  masyarakat  (U3),  dan  kompensasi  dampak lingkungan (U4). Sementara, s ubkriteria koordinasi antar SKPD (K1) walaupun dinilai perlu  dipertimbangkan  dalam  penentuan  lokasi  IPLT,  namun  subkriteria  ini  tidak dimasukan pada daftar matriks berpasangan karena para responden menyatakan bahwa
subkriteria  ini  sulit  dalam  penilaian  dan  pengkategoriannya.  Bobot  global  merupakan bobot  keseluruhan  yang  menggambarkan  tingkat  prioritas  dari  subkriteria  terhadap seluruh  subkriteria  dalam  penentuan  lokasi  IPLT.  Terdapat  22  subkriteria  yang  perlu dipertimbangkan  dalam  penentuan  lokasi  IPLT  dari  total  26  subkriteria  dengan  harga tanah,  penerimaan  masyarakat,  legalitas  tanah,  tata  guna  lahan,  kesesuaian  dengan dokumen  terkait,  serta  keamanan  lokasi  dari  bencana  banjir  merupakan  6  subkriteria teratas.

## Pemetaan Daerah Studi
Hasil pemetaan Kota Bandung berdasarkan sistem pelayanan air limbah Kota Bandung disajikan pada Gambar  2 . Kota Bandung dibagi menjadi dua  yaitu daerah  yang telah terlayani  sistem  terpusat  dan  daerah  yang  belum  terlayani  sistem  terpusat  (lain-lain). Luas wilayah yang belum terlayani sistem air limbah terpusat untuk wilayah Bandung Utara, Timur, Barat, dan Tengah-Selatan masing-masing adalah 2.210,97 Ha, 3.031,29 Ha, 2.037,11 Ha, dan 4.809,39 Ha. Wilayah di Kota Bandung yang belum terlayani oleh sistem  perpipaan  air  limbah  perkotaan  ini  merupakan  wilayah  sebagai  dasar  dalam proyeksi timbulan lumpur tinja di daerah studi yang nantinya akan dilayani oleh sistem setempat dan IPLT.
Tabel 2. Bobot global seluruh subkriteria (tahap I dan II) dalam penentuan lokasi IPLT
Kriteria (Bobot Kriteria) Kode Subkriteria  % Responden Bobot Global Teknis (37) T1 90,3 3 T2 93,5 3 T3 90,3 3 T4 96,8 3 T5 80,6 3 T6 100,0 7 T7 87,1 3 T8 87,1 3 T9 90,3 3 T10 100,0 3 T11 80,6 2 T12 100,0 2 T13 35,5 - Kelembagaan K1 93,5 - Regulasi dan Kebijakan (27) R1 100,0 8 R2 100,0 7 R3 83,9 4 R4 100,0 8 Keuangan (16) U1 74,2 10 U2 61,3 6 U3 45,2 - U4 38,7 - Penerimaan/ dukungan masyarakat (21) M1 100,0 9 M2 93,5 5 M3 90,3 4 M4 74,2 3

## Kebutuhan Luas Lahan IPLT
Kebutuhan luas lahan IPLT berdasarkan jumlah proyeksi timbulan lumpur tinja dengan periode  perencanaan  tahun  2022-2041  disajikan  pada Tabel  3 .  Hasil  proyeksi  total penduduk  dengan  metode  logaritmik  pada  tahun  2041  yaitu  sebesar  2.734.497  jiwa dengan jumlah penduduk yang dilayani sistem perpipaan air limbah sebanyak 778.638 jiwa, serta jumlah penduduk yang menggunakan fasilitas onsite dan komunal sebanyak 1.955.860.  Timbulan  lumpur  tinja  yang  dihasilkan  pada  akhir  perencanaan  yaitu 239.430 m 3 /tahun. Timbulan lumpur tinja dihitung berdasarkan jumlah penduduk yang menggunakan fasilitas onsite dan komunal serta direncanakan tidak ada praktik BABs pada akhir tahun perencanaan dan rencana peningkatan pelayanan IPLT menjadi 100% dari seluruh fasilitas sanitasi onsite di Kota Bandung. Hasil proyeksi timbulan lumpur tinja  kemudian  dikonversi  menjadi  kebutuhan  luas  lahan  IPLT  dengan  pendekatan sistem IPLT compact Gumuruh yaitu kapasitas 20 m 3 /hari dengan luas 800 m 2 sehingga diperoleh total kebutuhan luas lahan IPLT sebesar 26.400 m 2 .
Gambar 2. Hasil pemetaan sistem pelayanan air limbah di Kota Bandung
Tabel 3. Proyeksi timbulan lumpur tinja dan kebutuhan luas lahan IPLT di Kota Bandung Tahun 2022-2041
Tahun Proyeksi timbulan lumpur tinja (m 3 /tahun) Kebutuhan luas lahan IPLT (m 2 ) Tahun Proyeksi timbulan lumpur tinja (m 3 /tahun) Kebutuhan luas lahan IPLT (m 2 ) 2022 3.169 800 2032 75.152 8.800 2023 6.244 800 2033 87.588 9.600 2024 10.661 1.600 2034 101.042 11.200 2025 15.451 2.400 2035 115.530 12.800 2026 21.147 2.400 2036 131.063 14.400 2027 27.765 3.200 2037 147.657 16.800 2028 35.317 4.000 2038 165.326 18.400 2029 43.817 5.600 2039 184.084 20.800 2030 53.281 6.400 2040 216.650 24.000 2031 63.721 7.200 2041 239.430 26.400

## Kelayakan Lokasi IPLT
Peta  kelayakan  lokasi  IPLT  berdasarkan  hasil intersect delapan  subkriteria  disajikan pada Gambar 3 . Rentang nilai yang ditentukan pada peta ini yaitu lokasi dapat diterima bila memiliki nilai lebih besar dari 341, lokasi dapat dipertimbangkan apabila memiliki nilai 308-341, dan lokasi tidak dapat diterima apabila memiliki nilai lebih rendah dari 308.  Berdasarkan  rentang  nilai  tersebut,  terdapat  tiga  rencana  lokasi  IPLT  yang  dapat diterima dengan skor di atas 341  yaitu di Kecamatan Gedebage, Cinambo, dan Andir. Karakteristik dari masing-masing lokasi rencana IPLT ditunjukkan pada Tabel 4 . Titik lokasi  rencana  IPLT  Gedebage  memiliki  nilai  skor  lokasi  tertinggi  yaitu  395,  diikuti dengan  titik  lokasi  rencana  IPLT  Cinambo  dan  Andir  dengan  skor  lokasi  yang  sama yaitu 345.
Tabel 4. Karakteristik kelayakan lokasi IPLT Gedebage, IPLT Cinambo, dan IPLT Andir berdasarkan subkriteria yang digunakan dalam pemetaan lokasi IPLT.
Subkriteria IPLT Gedebage IPLT Cinambo IPLT Andir Skor lokasi 395 345 345 Ketersediaan luas lahan (m 2 ) ±30.000 ±20.000 ±12.000 Kemiringan lahan < 3% 3-7% 3-7% Jarak ke badan air penerima < 3 km < 3 km < 3 km Jenis tanah Lempung Lempung Lempung Berada di lokasi banjir Tidak Tidak Tidak Jalan akses Kecil dan melalui permukiman Besar dan tidak melalui permukiman Besar dan tidak melalui permukiman Tata guna lahan Pertanian Pertanian Lahan kosong Kesesuaian dengan Masterplan Ya Tidak Tidak Zona Nilai Tanah (ZNT) Rp2.000.000– Rp5.000.000 Rp5.000.000– Rp10.000.000 Rp5.000.000– Rp10.000.000
Gambar 3. Peta kelayakan lokasi IPLT berdasarkan hasil intersect delapan subkriteria

## Optimasi Cakupan Layanan IPLT
Optimasi  cakupan  layanan  dilakukan  dengan  mengembangkan  beberapa  skenario dengan  jumlah  IPLT  dan  lokasi  IPLT  tertentu,  kemudian  membandingkan  jarak  dan waktu tempuh, serta persentase daerah terlayani untuk masing-masing lokasi IPLT pada setiap  skenario  yang  disajikan  dalam  bentuk  peta  cakupan  layanan  IPLT.  Optimasi cakupan layanan IPLT di Kota Bandung dilakukan dengan mengembangkan 3 skenario pelayanan  yaitu  Skenario  A  dengan    menggunakan  1  IPLT  yaitu  IPLT  Gedebage, Skenario B dengan menggunakan 2 IPLT yaitu IPLT Gedebage dan IPLT Cinambo, dan Skenario  C  dengan  menggunakan  3  IPLT  yaitu  IPLT  Gedebage,  IPLT  Cinambo,  dan IPLT  Andir.  Analisis  jaringan  terhadap  subkriteria  jarak  dan  waktu  tempuh  IPLT  ke titik lokasi pelayanan terjauh untuk masing-masing skenario ditunjukan pada Gambar 4 .  Pada  ketiga  skenario  diketahui  bahwa  jarak  tempuh  terdekat  dan  waktu  tempuh tercepat  terjadi  pada  Skenario  C  dengan  skor  cakupan  layanan  terbesar.  Hasil  analisis jaringan untuk masing-masing skenario disajikan pada Tabel 5 . Skor akhir pada Tabel 5 merupakan  skor  yang  telah  mengakomodasi  delapan  subkriteria  dalam  penentuan lokasi  IPLT  dan  dua  subkriteria  dalam  optimasi  cakupan  layanan  IPLT.  Berdasarkan subkriteria jarak dan waktu tempuh IPLT ke wilayah pelayanan terjauh diperoleh bahwa skenario C mendapatkan skor akhir tertinggi yakni 369-437 dan diikuti oleh skenario B dan  A  dengan  skor  akhir  354-413  dan  404  serta  seluruh  lokasi  IPLT  pada  setiap skenario  layak  karena  dapat  memenuhi  kebutuhan  luas  untuk  melayani  cakupan layanannya.
b c d a
Gambar 4. Peta cakupan layanan menurut jarak dan waktu pada masing-masing skenario yaitu Skenario A menurut jarak (a) dan waktu (b), pada Skenario B  menurut jarak (c) dan waktu (d), dan pada Skenario C menurut jarak (e) dan waktu (f).
Tabel 5. Hasil analisa jaringan untuk masing-masing skenario menurut jarak tempuh,
waktu tempuh, dan cakupan layanan IPLT. Lokasi IPLT Jarak tempuh terjauh (km) Waktu tempuh terlama (menit) Cakupan layanan (%) Kebutuhan luas lahan (m 2 ) Skor lokasi Skor cakupan layanan Skor akhir Skenario A Gedebage 23,65 78,29 100 26.400 395 9 404 Skenario B Gedebage 16,70 56,29 34,91 9.600 395 18 413 Cinambo 21,59 75,38 65,09 17.600 345 9 354 Skenario C Gedebage 9,09 29,98 18,44 5.600 395 42 437 Cinambo 9,20 32,50 35,89 9.600 345 36 381 Andir 14,00 45,84 45,67 12.000 345 24 369

## KESIMPULAN
Penentuan lokasi  yang tepat  bagi  Instalasi Pengolahan  Lumpur Tinja (IPLT)  memiliki peran yang sangat penting dalam upaya meningkatkan akses sanitasi, mengoptimalkan lumpur tinja yang masuk ke IPLT, dan mencegah terjadinya pembuangan lumpur tinja secara  illegal  akibat  lokasi  IPLT  yang  tidak  terjangkau.  Hasil  identifikasi  terhadap aspek-aspek  pemilihan  lokasi  IPLT  menyarankan  bahwa  12  subkriteria  dalam  kriteria teknis, 4 subkriteria dalam kriteria regulasi dan kebijakan, 2 subkriteria dalam kriteria keuangan,  dan  4  subkriteria  dalam  kriteria  penerimaan  masyarakat  perlu dipertimbangkan dalam penentuan lokasi IPLT. Sistem Informasi Geografis (SIG) telah berhasil memetakan lokasi IPLT yang mengakomodasi 10 subkriteria dalam penentuan lokasi dan optimasi cakupan layanan  IPLT di Kota Bandung untuk melayani 12.089,8 Ha  wilayah  yang  belum  terlayani  oleh  sistem  perpipaan  air  limbah.  Cakupan  layanan optimum  diperoleh  dengan  menempatkan  3  lokasi  IPLT  yang  tersebar  di  Kecamatan Gedebage,  Kecamatan  Cinambo,  dan  Kecamatan  Andir  dengan  total  kebutuhan  luas area  26.400  m 2 untuk  melayani  timbulan  lumpur  tinja  hingga  proyeksi  tahun  2041. .
e
f
Cakupan layanan optimum diperoleh berdasarkan subkriteria jarak terdekat dan waktu tempuh  tercepat  dari  lokasi  IPLT  ke  daerah  pelayanan  terjauh  dengan  jarak  tempuh 9,09-14,00 Km dan waktu tempuh 29,98-45,84 menit.

## ACKNOWLEDGEMENT
Penelitian ini didukung oleh “Global Sanitation Graduate School” yang didanai the Bill & Melinda Gates Foundation (OPP1192599) dan dikelola oleh  IHE Delft  Institute for Water Education. Penelitian ini juga didukung oleh Hibah Penelitian P3MI ITB 2021.

## DAFTAR PUSTAKA
Abfertiawan,  M.  S.,  Ghazali,  I.,  Al-Wahad,  T.  W.,  Hakim,  M.  F.,  Pahilda,  W.  R.,  &  Pratama,  R.  P. (2018). Septage Management: Situation Analysis and Bussiness Model Assessment in Urban Areas of Indonesia . Institute for Global Environmental Strategies & Ganeca Environmental Services.
Aspirant,  N.  G.  P.,  Panchayats,  G.,  Resource,  K.,  &  Krcs,  C.  (2010). A  Rapid  Assessment  of  Septage Management  in  Asia:  Policies  and  Pratices  in  India,  Indonesia,  Malaysia,  the  Phillippines,  Sri Lanka, Thailand, and Vietnam . January , 0–32. https://doi.org/10.13140/RG.2.1.4868.3602
Bassan,  M.,  &  Robbins,  D.  M.  (2014). Operation,  Maintenance  and  Monitoring  of  Faecal  Sludge Treatment Plant (p. 233). https://www.eawag.ch/fileadmin/Domain1/Abteilungen/sandec/publikationen/EWM/Book/FSM_C
h11_lowres.pdf
Daniyal, A., Wijaya, A. P., & Nugraha, A. L. (2017). ANALISIS PENENTUAN LOKASI DAN RUTE TPA  BERBASIS  SISTEM  INFORMASI  GEOGRAFIS  DI  KABUPATEN  DEMAK. Jurnal Geodesi Undip , 6 (4), 79–88.
Harada, H., & Strande, L. (2016). Challenges and Opportunities of Faecal Sludge Management for Global Sanitation.  In Towards  Future  Earth:  Challenges  and  Progress  of  Global  Environmental  Studies (Issue May 2019, pp. 81–100).
Jajac, N., Marović, I., Rogulj, K., & Kilić, J. (2019). Decision support concept to selection of wastewater treatment  plant  location-the  case  study  of  Town  of  Kutina,  Croatia. Water  (Switzerland) , 11 (4). https://doi.org/10.3390/w11040717
Kementerian PUPR. (2017a). Pedoman Perencanaan Teknik Terinci Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) (1st ed.).
Kementerian  PUPR.  (2017b).  Perencanaan  Jaringan  Jalan  dan  Perencanaan  Teknis  Terkait  Pengadaaan Tanah. In Perencanaan dan Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan .
Novandi,  E.  R.,  Aswad,  Y.,  Transportasi,  B.  S.,  Sipil,  D.  T.,  &  Usu,  F.  T.  (2010). Studi  manajemen perlintasan sebidang jalan raya dengan jalan kereta api . Universitas Sumatera Utara.
Oktarina,  D.,  &  Haki,  H.  (2013).  Sistem  Kolam  Kota  Palembang  (  Studi  Kasus :  IPLT  Sukawinatan  ). Jurnal Teknik Sipil Dan Lingkungan , 1 , 74–79.
Pratiwi,  Y.  (2019). Analisis  kebutuhan  instalasi  pengolahan  lumpur  tinja  (iplt)  di  kabupaten  blitar . Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
Samsuhadi.  (2012).  Tata  Cara  Pemilihan  Lokasi  IPLT  dan  IPAL  dengan  Menggunakan  Sistem  Skor. Teknik Lingkungan , ISSN 1441 - 318X , 157–168.
Schoebitz, L., Bischoff, F., Lohri, C. R., Niwagaba, C. B., Siber, R., & Strande, L. (2017). GIS analysis and optimisation of faecal sludge logistics at City-Wide Scale in Kampala, Uganda. Sustainability (Switzerland) , 9 (2), 1–16. https://doi.org/10.3390/su9020194
Tayler, K. (2018). Faecal Sludge and Septage Treatment A Guide for Low and Middle Income Countries.
In Faecal Sludge and Septage Treatment . https://doi.org/10.3362/9781780449869
Zulfi,  H.,  Syafrudin,  S.,  &  Sunarsih,  S.  (2018).  An  Overview  of  the  Fecal  Waste  Management  City  of Surabaya:  Challenges  and  Opportunities  to  Improve  Services. E3S  Web  of  Conferences , 73 . https://doi.org/10.1051/e3sconf/20187307011