## KEWAJIBAN DAN AKIBAT HUKUM KREDITUR DALAM KREDIT SINDIKASI

## Joko Tri Suroso
Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, suroso@paramarta.web.id

## ABSTRAK
Kredit  sindikasi  merupakan  salah  satu  bentuk  inovasi  yang  ditujukan  untuk  mendanai  penyediaan pembiayaan proyek-proyek tersebut belum dikenal dan dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Tidak ada peraturannya yang mengatur tentang rincian pinjaman sindikasi, termasuk tanggung jawab debitur  terhadap  kreditur  dalam  pembiayaan  proyek  yang  disindikasikan.  Regulasi  yang  ada  hanya bahasa  Indonesia  Peraturan  Bank  Sentral  dan  Surat  Edaran  Bank  Sentral  Indonesia.  Bentuk  debitur kewajiban  kepada  kreditur  adalah  memberikan  jaminan  dan  masing-masing  kreditur  sindikasi  akan berpartisipasi dalam setiap pencairan Kredit dalam jumlah yang sesuai dengan proporsi terhadap total Komitmen dari seluruh kreditur sindikasi sampai jangka waktu penyediaan kredit. Meskipun jaminan adalah  praktik  umum  di  perjanjian  kredit,  tetapi  perbedaannya  adalah  bentuk  jaminan,  dalam pinjaman  sindikasi,  proyek  yang  didanai  sindikasi  biasanya juga  dijaminkan  oleh  debitur.  Biasanya, proyek  itu  sendiri  juga  diasuransikan,  sehingga  nilai  ekonominya  tidak  berkurang  dan  laba  yang diproyeksikan  tetap  ada.  Prinsip  kehati-hatian  dalam  kaitannya  dengan  pelaksanaan  kredit  sindikasi sesuatu mutlak yang harus diterapkan oleh Bank dalam pemberian kredit sindikasi. Hal ini bertujuan untuk menjaga keamanan, kesehatan, dan kestabilan sistem perbankan peraturan perundang-undangan ketentuan yang berlaku secara konsisten.
Kata kunci: Kredit Sindikasi, Debitur, Kreditur, Penjaminan, Tanggung Jawab

## PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG
Kredit,  sebagai  salah  satu  cara  memperoleh  modal,  keberadaan  dan  manfaatnya  telah dirasakan oleh masyarakat sejak zaman dahulu kala. Entah itu kredit dari lembaga perbankan, ataupun kredit (pinjaman) yang diperoleh dari perorangan. Menurut Undang- Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, dalam Pasal 1 butir 11, kredit adalah:
“Penyediaan  uang  atau  tagihan  yang  dapat  dipersamakan  dengan  itu,  berdasarkan persetujuan  atau  kesepakatan  pinjammeminjam  antara  bank  dengan  pihak  lainyang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”
Perkembangan  yang  makin  meluas  dari  kebutuhan  pembiayaan,  menuntut  adanya upaya dan tindakan untuk menciptakan suatu sistem pembiayaan baru. Dalam dekade terakhir ini  berkembanglah  pemberian  kredit  sindikasi  yang  dilakukan  secara  gabungan  antara beberapa bank  yang secara bersama membiayai proyek dalam skala besar.
Masalah pembiayaan pembangunan biasanya terkait dengan modal  yang  besar. Modal tesebut  biasanya meminjam  pada kreditur seperti bank maupun lembaga  keuangan. Peranan yang  diharapkan  dengan  adanya  kerjasama  pemerintah  dengan  bank  maupun  lembaga keuangan tersebut agar memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya guna meningkatkan pertumbuhan  ekonomi  dan  melakukan  pemerataan  atas  hasil-hasilnya  sehingga  tercipta stabilitas nasional yang mengarah kepada peningkatan kesejahteraan rakyat.
Besarnya jumlah kredit, keterbatasan likuiditas dan keinginan untuk  membiayai  usaha nasabah membuat bank membentuk suatu sindikasi. Melalui kredit sindikasi perbankan dapat memberikan  peluang  bagi  dunia  usaha  untuk  memperoleh  dana  dalam  jumlah  besar  serta untuk  jangka  waktu  yang  cukup  panjang.  Pertimbangan  lain  pemberian  kredit  sindikasi karena  kredit  tersebut  mencapai  jumlah  yang  besar  dan  juga  membawa  risiko  yang  terlalu besar bagi  bank. Pemberian kredit  yang terlalu  besar pada suatu  debitur  mengandung risiko yang  tinggi.  Meskipun  kreditur  mampu  membiayai  kredit  dalam  jumlah  besar  tetapi  karena pertimbangan  risiko  maka  diperlukan  upaya  pemerataan  risiko  dari  fasilitas  kredit  yang diberikan. 1 Adanya  aturan  mengenai  legal  lending  limit  atau  Batas  Maksimum  Pemberian Kredit (BMPK), juga merupakan pertimbangan bank dalam membentuk sindikasi untuk dapat membiayai kredit nasabah.
Kredit  sindikasi  hadir  di  Indonesia  dalam  rangka  menjembatani  antara  keterbatasan jumlah  modal  dan  kemajuan  pembangunan.  Besarnya  jumlah  kredit  dan  mengingat  bisnis perbankan,  khususnya  perkreditan,  mempunyai  tingkat  risiko  yang  cukup  tinggi  membuat perbankan  menerapkan  prinsip-prinsip  kehati-hatian  serta  memperhatikan  asas-asas perkreditan yang sehat dalam menyalurkan kredit.
Kredit  sindikasi  sendiri  adalah  kredit  yang  diberikan  oleh  sindikasi  kredit. 2 Sindikasi sendiri  adalah  salah  satu  bentuk  kredit.  Sindikasi  sebagai  bentuk  kredit  sebenarnya  sudah eksis keberadaannya dalam praktek. Sindikasi ini lahir sebagai konsekuensi perputaran modal yang  cepat  dengan  jumlah  modal  yang  besar.  Hanya  saja  kredit  sindikasi  ini  nampaknya belum  begitu  terkenal  di  Indonesia,  karena  tidak  bisa  dipungkiri,  hanya  kalangan  tertentu sajalah  yang  kerap  menggunakan  kredit  bentuk  ini  dari  perkembangan  dunia  bisnis,  yang menuntut.
Mendengar kata ‘kredit’ akan mengingatkan kepada ‘jaminan’. Begitupula dalam kredit sindikasi,  tentu saja harus  ada jaminan dari  debitur dan jaminan tersebut  dapat  menjadi  hak milik kreditur dalam hal debitur melakukan wanprestasi terhadap perjanjian kredit yang telah dilakukan. Jaminan lain yang lazimnya diberikan dalam rangka kredit sindikasi ialah garansi yang dapat berupa Personal Guarantee dan/atau Corporate Guarantee. Dalam hal Personal Guarantee biasanya  diberikan  oleh  pemegang  saham  mayoritas  (pemilik)  perusahaan  yang menjadi debitur dalam kredit sindikasi.
Dalam  hal Corporate  Guarantee biasanya  diberikan  oleh  perusahaan  dari  group debitur  yang  oleh  para  kreditur  sindikasi  mempunyai  aset  yang  cukup  untuk  menjamin pelunasan hutang debitur. Misalnya, grup perusahaan XYZ terdiri dari PT. X, PT. Y dan PT. Z,  PT.  Z  menjadi  debitur  dari  suatu  kredit  sindikasi,  sedangkan  PT.  Y  merupakan perusahaan  terbesar  dan  terkuat  dari  grup  perusahaan  XYZ.  Maka  lazimnya  para  kreditur sindikasi meminta PT. Y menjadi guarantor dari PT. Z dalam rangka kredit sindikasi. Dalam hal    ini    selain  daripada  ketentuan-ketentuan  garansi  dalam  KUHPerdata,  harus  juga dipatuhi ketentuan Bank Indonesia dalam rangka pemberian bank garansi. 3 Dalam hal bank
1 Herlina Suryati Bachtiar, Aspek Legal Kredit Sindikasi, cetakan pertama, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm.2.
2 Sutan Remy Sjahdeini, Kredit Sindikasi Proses Pembentukan dan Aspek Hukum; sambutan J. Sudradjad Djiwandono, cetakan pertama, (Pustaka: PT Pustaka Utama Grafiti, 1997), hlm. 65
3 Gunawan Wijaya, Penanggungan Utang dan Perikatan Tanggung Menanggung , (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm.1.
garansi diberikan oleh cabang dari suatu bank  yang berbadan hukum  Indonesia, patut pula diperhatikan/dipatuhi  ketentuan-ketentuan  hukum  setempat  dimana  cabang  bank  tersebut berada.  Misalnya  saat  ini  peraturan  Bank  Indonesia  melarang  sebuah  bank  memberikan garansi dalam valuta asing, sedangkan ketentuan hukum setempat dari cabang bank tersebut berada  membolehkan  bank  garansi  diberikan  dalam  valuta  asing,  maka  ketentuan  hukum asing itulah yang berlaku.
Potensi  permasalahan  sebagaimana  dimaksud  di  atas  mulai  dapat  dilihat  dari  aspek hak dan kewajiban dalam kredit sindikasi. Hak dan kewajiban dari masing-masing kreditur dalam perjanjian sindikasi adalah terpisah. Jumlah yang terutang setiap waktu oleh debitur kepada masing-masing kreditur atau agen adalah hutang  yang terpisah, dan berdiri sendiri, masing-masing kreditur dan agen berhak untuk melindungi dan melaksanakan haknya yang timbul dari perjanjian tersebut, dengan kata lain jika suatu Bank telah komitmen untuk ikut dalam  sindikasi,  masing-masing  bank  tetap  harus  menilai  kelayakan  proyek  tersebut sebagaimana  halnya  penilaian  kredit  dalam  perjanjian  bilateral  (hanya  satu  Bank  dan  satu debitur),  dan  tidak  bisa  menggantungkan  diri  bahwa  karena  kredit  sindikasi  maka merupakan  tanggung  jawab  bersama.  Artinya,  tanggung  jawab  debitur  terhadap  kreditur perlu  ditinjau  lebih  lanjut,  mengenai  sejauh  apa,  bagaimana  bentuk  dari  tanggung  jawab tersebut,  dan  apakah tanggung jawab  yang demikian sudah cukup melindungi  kepentingan kreditur.  Hal  ini  penting  kiranya  untuk  dikaji  lebih  jauh  karena  tanggung  jawab  dalam perjanjian kredit sindikasi bukan merupakan tanggung renteng.
Berdasarkan  uraian  diatas,  maka  perlu  dibahas  lebih  lanjut  mengenai  akibat  hukum dan  kewajiban  kreditur  dalam  kredit  sindikasi  tersebut  dalam  hal  kreditur  melakukan wanprestasi  dan  dibahas  pula  pelaksanaan  kredit  sindikasi  dalam  kaitanya  dengan  prinsip kehati- hatian perbankan .

## B. RUMUSAN MASALAH
1. Bagaimana akibat hukum dan kewajiban kreditur dalam kredit sindikasi?
2. Bagaimana  pelaksanaan  kredit  sindikasi  dalam  kaitannya  dengan  prinsip  kehati- hatian perbankan?

## C. MANFAAT DAN TUJUAN
1. Untuk mengetahui akibat hukum dan kewajiban kreditur dalam kredit sindikasi
2. Mengetahui pelaksanaan kredit sindikasi berkaitan prinsip kehati-hatian perbankan

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  akan  digunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif.  Penelitian hukum  dikonsepkan  sebagai  apa  yang  tertulis  dalam  peraturan  perundang-undangan  ( law  in books )  atau  hukum  yang  dikonsepkan  sebagai  kaidah  atau  norma  yang  merupakan  patokan perilaku  manusia  yang  dainggap  pantas10.  Penelitian  hukum  normatif  menggunakan pendekatan  normatif-yuridis,  artinya  penelitian  hukum  ini  berfokus  pada  norma  hukum positif. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data utama.
Penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum normatif, karena itu penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data utama, dan sumber data tersebut antara lain:
1. Bahan Hukum Primer:
a. Undang-Undang Dasar 1945
b. Kitab Undang Undang Hukum Perdata
c. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan
d. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia
e. Undang-Undang No. 3 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23
f. tahun 1999 tentang Bank Indonesia 6) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011
g. tentang Otoritas Jasa Keuangan) Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum
h. Peraturan Bank Indonesia No. 7/14/PBI/2005 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing oleh Bank
2. Bahan Hukum Sekunder:
a. Buku-buku Hukum Perbankan
b. Buku-buku tentang Kredit Sindikasi
c. Jurnal
d. Website dari Internet
e. Majalah dan surat kabar

## PEMBAHASAN

## A. Akibat Hukum Dan Kewajiban Kreditur Dalam Kredit Sindikasi
Sebelum lebih dalam membahas Akibat Hukum Dan Kewajiban Kreditur Dalam Kredit Sindikasi  kita  harus  mengetahui  apa  itu  perjanjian,  pejanjian  sindikasi,  dan  wanprestasi. Perjanjian  dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata  (KUHPer)  diatur  dalam  Buku  III tentang  perikatan.  Perkataan  ‘Perikatan’  mempunyai  arti  yang  lebih  luas  dari  perkataan ‘Perjanjian’, perihal perikatan yang timbul dari perbuatan yang melanggar hukum dan perihal perikatan  yang  timbul  dari  pengurusan  kepentingan  orang  lain  yang  tidak  berdasarkan persetujuan.  Dalam  pasal  1313  KUH  Perdata  “ perjanjian  adalah  suatu  perbuatan  dengan mana satu orang atau lebih dengan mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. 4
Setelah sindikasi dari kredit yang diinginkan oleh calon nasabah debitur terbentuk dan kesepakatan  mengenai  syarat-syarat  dari  pemberian  kredit  itu  antara  bank-bank  pemberi kredit  dan  calon  penerima  kredit  telah  pula  dicapai,  dituangkanlah  kesepakatan  itu  dalam suatu  perjanjian  yang  disebut  “perjanjian  kredit  sindikasi”  atau syndicated  loan  agreement . Perjanjian  kredit  sindikasi  merupakan  dokumen  yang  paling  penting  di  antara  dokumen- dokumen lain yang menyangkut pemberian kredit sindikasi tersebut. Dalam perjanjian kredit diatur  segala  hak  dan  kewajiban  dari  masing-masing  pihak,  baik  pihak  pemberi  kredit maupun  penerima  kredit.  Juga  ditentukan  kewenangan  dan  kewajiban  dari agent  bank yang ditunjuk. Bila terjadi perbedaan pendapat atau sengketa di antara para pihak berkaitan dengan pelaksanaan  fasilitas  kredit  sindikasi  ini,  maka  perjanjian  kredit  sindikasi  itulah  yang  akan dijadikan  dasar  dan rujukan bagi para pihak untuk menyelesaikan perbedaan pendapat atau sengketa di antara mereka.
4 Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , (Jakarta: Balai Pustaka, 2014) ps. 1313
Menurut  Prof.  Subekti  yang  dimaksud  dengan  wanprestasi  adalah  “Apabila  si berhutang (debitur) tidak melakukan apa yang diperjanjikan, maka ia dikatakan melakukan ‘wanprestasi’,  alpa  atau  lalai  atau  ingkar  janji  atau    juga  ia  melanggar  perjanjian,  bila  ia melakukan  atau  berbuat  sesuatu  yang    tidak  boleh  dilakukannya.” 5 Sedangkan  menurut Yahya Harahap mengartikan wanprestasi  sebagai  “Pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada  waktunya  atau  dilakukan  tidak  menurut  selayaknya.  Seorang  debitur  disebutkan  dan berada  dalam  keadaan  wanprestasi,  apabila  dia  dalam  melakukan  pelaksanaan  perjanjian telah lalai sehingga terlambat dari jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi tidak menurut sepatutnya atau selayaknya.” 6
Telah  disebutkan  sebelumnya,  bahwa  perjanjian  mengikat  pihak  yang  membuatnya. Hal  tersebut  berarti  bahwa  hak  dan  kewajiban  yang  timbul  dari  perjaniian  tersebut  adalah untuk  para  pihak-pihak  yang  terkait  dalam  perjanjian  tersebut,  sebagaimana  disebutkan dalam Pasal 1315 KUHPerdata
“ pada  umumnya  tak  seorangpun  dapat  mengikatkan  diri  atas    nama  sendiri  atau meminta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri .” 7
Sesudah  perjanjian  terbentuk,  menimbulkan  konsekuensi  para  pihak  yang  sudah bersepakat. Menurut J. Satrio akibat pejanjian adalah: 3
a. Perjanjian  mengikat  para  pihak  sebagai  undang-undang  Pada  Pasal  1338 KUHPerdata  disebutkan  bahwa  semua  perjanjian  yang  dibuat  secara  sah  berlaku sebagai  undang-undang  bagi  mereka  yang  membuatnya.  Dari  ketentuan  pasal tersebut,  kata-kata  ‘berlaku  sebagai  undang-undang’  berarti  mengikat  para  pihak yang  menutup  perjanjian,  seperti  undang-undang  juga  mengikat  terhadap  siapa undang-undang  berlaku.  Dengan  demikian,  dapat  disimpulkan  bahwa  perjanjian bersifat memaksa para pihak untuk memenuhi prestasi seperti yang telah disepakati dalam perjanjian.
b. Kebebasan berkontrak
Berdasarkan Pasal 1320 jo. Pasal 1338 KUHPer, setiap orang berhak untuk menutup kontrak mengatur isi perjanjian  yang kaan mengikat para pihak  yang membuatnya. Akan  tetapi,  kebebasan  berkontrak  ini  dibatasi  oleh  Pasal  1337  KUHPer  yang menyatakan suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum,  dan  undang-undang.  Apabila  isi  perjanjian  tersebut  bertentangan  dengan Pasal 1337 KUHPerdata, maka perjanjian tersebut batal demi hukum.
c. Perjanjian tidak dapat dibatalkan secara sepihak
Para  pihak  tidak  dapat  menarik  diri  dari  akibat-akibat  suatu  perjanjian,  baik merupakan hak ataupun kewajiban, secara sepihak tanpa adanya sepakat.
Abdul  Kadir  Muhammad  mengatakan  bahwa  perjanjian  adalah  suatu  persetujuan dengan  mana  satu  orang  atau  lebih  saling  mengikatkan  diri  untuk  melaksanakan sesuatu  hal  dalam  lapangan  harta  kekayaan. 8 Sedangkan  yang  dimaksud  dengan kontrak baku adalah suatu kontrak tertulis yang dibuat hanya oleh salah satu pihak
5 Subekti (c), Pokok-Pokok Hukum Perdata , (Jakarta: Intermasa, 2003), hlm. 122
6 Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian , (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 60.
7 Subekti dan Tjitrosudibio , Op. Cit ., ps. 1315
8 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, Alumni, Bandung, hal. 17. 3 Munir Fuady, 2003, Hukum Kontrak, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1982), hal. 76.
dalam  kontrak  tersebut,  bahkan  sering  kali  kontrak  tersebut  sudah  tercetak (boilerplate)  dalam  bentuk  formulir-  formulir  tertentu  oleh  salah  satu  pihak. 9 Dengan  dipergunakannya  perjanjian  baku,  yang  menunjukkan  kecenderungan semakin bermanfaatnya perjanjian baku tersebut dalam kehidupan masyarakat pada setiap  kontrak/perjanjian  yang  dilakukannya.  Perlu  diketahui  dalam  setiap perjanjian  yang  dilakukan,  pastilah  akan  menimbulkan  suatu  akibat  hukum,  dan untuk  memberikan  rasa  kepastian  dan  penyelesaian  secara  yuridis  formal  dari akibat  hukum  yang  timbul  dari  perjanjian  baku  tersebut,  maka  diperlukan  adanya suatu aturan hukum sebagai dasar berlakunya perjanjian baku itu sendiri.
Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga  telah  mengatur  mengenai  ketentuan  pencantuman  klausula  baku,  yang dijelaskan  di  dalam  pasal  18  Ayat  (1)  yang  menyatakan  bahwa  :  “Pelaku  usaha dalam  menawarkan  barang  dan/atau  jasa  yang  ditujukan  untuk  diperdagangkan dilarang  membuat  atau  mencantumkan  klausula  baku  pada  setiap  dokumen dan/atau perjanjian apabila:
1) menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha;
2) menyatakan  bahwa  pelaku  usaha  berhak  menolak  penyerahan  kembali  barang yang dibeli konsumen;
3) menyatakan  bahwa  pelaku  usaha  berhak  menolak  penyerahan  kembali  uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
4) menyatakan  pemberian  kuasa  dari  konsumen  kepada  pelaku  usaha  baik  secara langsung,  maupun  tidak  langsung  untuk  melakukan  segala  tindakan  sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
5) mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
6) memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi
7) menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru,
8) Namun perjanjian yang beredar dalam masyarakat, dalam pandangan tambahan, lanjutan  dan/atau  pengubahan  lanjutan  yang  dibuat  sepihak  oleh  pelaku  usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya banyak pihak, masih banyak  yang  merugikan  masyarakat  dengan  klausula  baku  yang  ada  di dalamnya.  Isi  perjanjian  standar  umumnya  berat  sebelah,  dan  banyak menguntungkan  si  pembuatnya. 10 Pihak  penyusun  kontrak/perjanjian  (kreditur) dengan persyaratan-persyaratannya mempunyai kedudukan yang lebih kuat bila dibandingkan dengan pihak lain yang pada umumnya berada dalam posisi lemah (debitur). Pihak lainnya atau lawannya biasanya tidak ada pilihan lain dan akan menerima  begitu  saja  syarat-syarat  yang  diajukan  oleh  penyusun  kontrak (kreditur).    Dengan  demikian  kedudukan  debitur  dalam  perjanjian  sangatlah
9 Munir Fuady, Hukum Kontrak, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 76.
10 Ibid., hlm. 78.
lemah dikarenakan pihak debitur tidak memiliki kesempatan untuk bernegosiasi/ merundingkan  klausula  baku  yang  sifatnya  berat  sebelah  dan  lebih menguntungkan  pihak  pelaku  usaha  (kreditur),  sebab  kedudukan  ekonomi kreditur lebih tinggi dibandingkan dengan debitur.  Apabila si berutang (debitur) tidak  melakukan  apa  yang  dijanjikannya,  maka  dikatakan  debitur  melakukan wanprestasi,  debitur  alpa,  lalai,  atau  ingkar  janji,  atau  debitur  juga  melanggar perjanjian,  bila  debitur  melakukan  atau  berbuat  sesuatu  yang  tidak  boleh dilakukannya.  Wanprestasi  berasal  dari  istilah  aslinya  dalam  bahasa  Belanda “Wanprestatie”,  artinya  tidak  memenuhi  sesuatu  yang  diwajibkan  seperti  yang telah ditetapkan dalam perikatan.
9) Faktor  penyebab  wanprestasi  ada  dua  kemungkinannya,  yaitu  faktor  dari  luar dan faktor dari dalam dari pihak 11 . Faktor dari luar adalah peristiwa  yang tidak diharapkan terjadi dan tidak dapat  diduga akan terjadi  ketika perjanjian  dibuat. Faktor ini disebut keadaan memaksa, yang menghalangi pihak dalam perjanjian memenuhi  kepada  pihak  lainnya.  Pihak  yang  tidak  memenuhi  kewajiban  itu tidak dapat dipersalahkan dan tidak dapat dikenal sanksi. Dalam hal ini tidak ada yang bertanggung jawab.  Akan tetapi,  dalam perjanjian baku pengusaha dapat merumuskan  syarat-syarat  yang  membebankan  tanggung  jawab  kepada  pihak konsumen.  Syarat  tersebut  dirumuskan  sedemikian  rapi,  sehingga  dalam  waktu relatif  singkat  konsumen  tidak  sempat  memahaminya.  Karena  diperlukan, konsumen menerima saja perjanjian yang disodorkan kepadanya. Padahal dalam Pasal  1245  KUHPerdata  ditentukan,  “Jika  karena  keadaan  memaksa  debitur berhalangan memenuhi  kewajibannya, debitur tidak diharuskan memikul beban kerugian”.  Dengan  penerimaan  perjanjian  yang  disodorkan  oleh  pengusaha, konsumen mengesampingkan pasal ini, sehingga akhirnya ia memikul kerugian walaupun  kerugian  tersebut  sebagai  akibat  dari  keadaan  memaksa.    Adapun akibat  hukum  bagi  debitur  yang  telah  melakukan  wanprestasi  dalam  suatu perjanjian adalah hukuman atau sanksi hukum berikut ini :
a) Debitur  diwajibkan  membayar  ganti  kerugian  yang  telah  diderita  oleh kreditur (pasal 1234 KUHPerdata).
b) Apabila perikatan itu timbal balik. Kreditur dapat menuntut pembatalan/dapat  dibatalkan  perikatannya  melalui  hakim  (pasal  1266 KUHPerdata ).
c) Dalam  perikatan  untuk  memberikan  sesuatu,  resiko  beralih  kepada  debitur sejak terjadi wanprestasi (pasal 1237 ayat 2 KUHPerdata).
d) Debitur  diwajibkan  memenuhi  perikatan  jika  masih  dapat  dilakukan,  atau pembatalan  disertai  pembayaran  ganti  kerugian  (pasal  1267  KUHPerdata) serta  wajib  membayar  biaya  perkara  jika  diperkarakan  di  muka  Pengadilan Negeri.
11 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perdata Tentang Perjanjian-Perjanjian Tertentu , (Bandung: Sinar Bandung, 1981)hlm. 32.
Kewajiban  Kreditur  dalam  Kredit  Sindikasi  Pembentukan  sindikasi  terjadi  melalui suatu proses  yang terdiri dari beberapa tahap yang diawali dengan permohonan kredit oleh nasabah  calon  debitur,  pembentukan  arrangers,  pembentukan  sindikasi  kredit, penandatanganan  perjanjian  kredit  sindikasi  hingga  pelaksanaan  publisitas 12 .  Proses sindikasi  diawali  dengan  pengajuan  permohonan  fasilitas  kredit  oleh  seseorang  nasabanh (calon debitur) kepada bank. Bank tersebut dinamankan arranger. Arranger dapat terdiri atas suatu  bank  saja  atau  sekelompok  bank,  maka  grup  arranger  ini  disebut  management group/bidding group. Koordinator dari management group disebut lead manager.
Dalam  perjanjian  kredit  sindikasi  diatur  segala  hak  dan  kerwajiban  dari  masing- masing  pihak  pemberi  kredit  maupun  penerima  kredit  (calon  debitur),  juga  ditentukan kewenangan  dan  kewajiban  dari  agen  yang  ditunjuk  serta  merupakan  dokumen  sebagai rujukan para pihak bila terjadi sengketa atau perbedaan pendapat diantara mereka. 13
Kewajiban kreditur sindikasi Seperti yang sudah dijelaskan di atas namun pada PKS No. 61 dan No. 62 diatur pada Pasal 2 (Fasilitas) 2.1 Jumlah dan Partisipasi. Huruf (b) :
Masing-masing  Kreditur  Sindikasi  akan  berpartisipasi  dalam  setiap  pencairan  Kredit dalam  jumlah  yang  sesuai  dengan  proporsi  terhadap  total  Komitmen  dari  seluruh  Kreditur Sindikasi,  sebagaimana  terdapat  dalam  Lampiran  2  (Daftar  Kreditur  Sindikasi),  dengan memperhatikan ketentuan didalam Perjanjian ini.
Huruf (d) :
Kreditur  Sindikasi  tidak  berkewajiban  untuk  menyediakan  fasilitas  kredit  lebih  dari jumlah  yang  telah  disebutkan  dalam  Pasal  2.1  (a).  Selanjutnya  pada  Pasal  2.2  disebutkan Hak  dan  kewajiban  Kreditur  Sindikasi  berdasarkan  Perjanjian  ini  dan  Dokumen  Transaksi lainnya adalah terpisah dan karena itu :
1. jumlah  yang  terhutang  pada  setiap  waktu  dari  Debitur  kepada  setiap  Kreditur Sindikasi  adalah  hutang  yang  terpisah  dan  berdiri  sendiri  dan  setiap  Kreditur Sindikasi  berhak  untuk  melindungi  dan  melaksanakan  hak-haknya  yang  timbul berdasarkan Perjanjian ini  dan Dokumen Transaksi  lainnya termasuk hak masing- masing Kreditur Sindikasi untuk menempuh jalur hukum terhadap Debitur;
2. kegagalan  atau  kelalaian  dari  tiap  Kreditur  Sindikasi  untuk  melaksanakan kewajibannya  berdasarkan  Perjanjian  ini,  termasuk  kewajiban  untuk  menyediakan Kredit  tidak  akan  membebaskan  Kreditur  Sindikasi  yang  lain,  Agen  atau  Debitur dari masing-masing kewajibannya, dan hal tersebut juga tidak akan mengakibatkan Kreditur  Sindikasi  atau  Agen  bertanggung  jawab  atas  kewajiban  dari  Kreditur Sindikasi yang lalai tersebut maupun kewajiban lainnya yang belum dipenuhi. Dari klausula  tersebut  bisa  diasumsikan  bahwa  masing-masing  kreditur  memiliki kewenangan yang terpisah dan pemisahan utang masing-masing.

## B. Pelaksanaan  Kredit  Sindikasi  dalam  Kaitannya  Dengan  Prinsip  Kehati-  hatian Perbankan
Menurut  ketentuan  Pasal  2  Undang  –  undang  nomor  10  Tahun  1998  dikemukakan, bahwa  perbankan  Indonesia  dalam  melakukan  usahanya  berasaskan  Demokrasi  Ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati- hatian atau dikenal juga dengan
12 Marhainis Abdul Hay, Hukum Perbankan di Indonesia , (Jakarta: Pradnya Paramita, 1975), hlm. 23
13 Abdulkadir Nuhammad, Hukum Perikatan , cet.3, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992), hlm. 20
merupakan suatu prinsip yang penting dalam praktek dunia perbankan di Indonesia sehingga wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya.
Istilah prudent sangat terkait dengan pengawasan dan manajemen bank. Kata prudent itu sendiri secarara harafiah dalam bahasa  Indonesia berarti bijaksana, namun  dalam dunia perbankan  istilah  itu  digunakan  untuk  asas  kehati-  hatian.  Prinsip  kehati-hatian  tersebut mengharuskan pihak bank selalu berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya, dalam arti  harus  selalu  konsisten  dalam  melaksanakan  peraturan  perundang-undangan  di  bidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik.
Pengertian  prinsip  kehati-hatian  sendiri  adalah  prinsip  pengendalian  risiko  melalui penerapan peraturan perundang-undangan ketentuan yang berlaku secara konsisten. Tujuan dari  penerapan  prinsip  kehati-hatian  ini  adalah  untuk  menjaga  keamanan,  kesehatan,  dan kestabilan  sistem  perbankan  peraturan  perundang-undangan  ketentuan  yang  berlaku  secara konsisten.  Hal  menarik  dalam  ketentuan  prinsip  kehati-hatian  bank  adalah  kewajiban  bagi bank  menyediakan  informasi  mengenai  kemungkinan  timbulnya  resiko  kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank sebagaimana dinyatakan dalam pasal 29 ayat 4 diatas. Penyediaan informasi tersebut dimaksudkan agar akses untuk memperoleh  informasi  mengenai  bank  menjadi  lebih  terbuka. 14 Apabila  informasi  tersebut telah  dilaksanakan  maka  bank  dianggap  telah  melaksanakan  ketentuan  ini.  Ketentuan  ini juga menunjukkan bahwa bank benar-benar memiliki tanggung jawab dengan nasabahnya.
Ruang  lingkup  aturan  mengenai  prinsip  kehati-hatian  pada  masa  sekarang  telah banyak  disinggung  khususnya  dalam  peraturan  yang  dikeluarkan  oleh  Bank  Indonesia. Aturan-aturan tersebut antara lain :
1. Surat  Keputusan  Direktur  Bank  Indonesia  No.27/162/KEP/DIR  tanggal  31  Maret 1995  tentang  Kewajiban  Penyusunan  dan  Pelaksanaan  Kebijaksanaan  Perkreditan Bank (PPKPB) bagi Bank Umum.
2. Peraturan  Bank  Indonesia  No.9/16/PBI/2007  tentang  perubahan  atas  Peraturan Bank  Indonesia  No.7/15/PBI/2005  tentang  Jumlah  Modal  Inti  Minimum  Bank Umum.
3. Peraturan  Bank  Indonesia  No.8/13/PBI/2006  tentang  perubahan  atas  Peraturan Bank  Indonesia  No.7/3/PBI/2005  tentang  Batas  Maksimum  Pemberian  Kredit (BMPK).
4. Surat Edaran Bank Indonesia kepada Bank Umum No.9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) bagi Bank Umum.

## KESIMPULAN
Kewajiban  Kreditur  dalam  Kredit  Sindikasi  Pembentukan  sindikasi  terjadi  melalui suatu proses  yang terdiri dari beberapa tahap yang diawali dengan permohonan kredit oleh nasabah  calon  debitur,  pembentukan  arrangers,  pembentukan  sindikasi  kredit, penandatanganan  perjanjian  kredit  sindikasi  hingga  pelaksanaan  publisitas.  Dalam perjanjian  kredit  sindikasi  diatur  segala  hak  dan  kerwajiban  dari  masing-masing  pihak pemberi  kredit  maupun  penerima  kredit.  Selain  itu  juga  ditentukan  kewenangan  dan
14 M. Bahsan, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia , (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 83.
kewajiban  dari  agen  yang  ditunjuk  serta  merupakan  dokumen  sebagai  rujukan  para  pihak bila terjadi sengketa atau perbedaan pendapat  diantara mereka. Akibat  hukum  bagi  debitur yang  telah  melakukan  wanprestasi  dalam  suatu  perjanjian  adalah  hukuman  atau  sanksi hukum sesuai dengan KUH Perdata ataupun peraturan perundang-undangan lainnya.
Prinsip  kehati-hatian  dalam  kaitannya  dengan  pelaksanaan  kredit  sindikasi  sesuatu mutlak yang harus diterapkan oleh Bank dalam pemberian kredit sindikasi. Hal ini bertujuan untuk menjaga keamanan, kesehatan, dan kestabilan sistem perbankan peraturan perundang- undangan  ketentuan  yang  berlaku  secara  konsisten.  Ketentuan  prinsip  kehati-hatian  bank berkewajiban  menyediakan  informasi  mengenai  kemungkinan  timbulnya  resiko  kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank. Ketentuan ini lah yang menunjukkan bahwa bank benar-benar memiliki tanggung jawab dengan nasabahnya.

## SARAN
Kewajiban  kreditur  dalam  kredit  sindikasi  sebaiknya  diatur  lebih  terperinci  didalam suatu  klausula  pasal  tersediri  pada  suatu  Perjanjian  Kredit  Sindikasi  (PKS),  hal  ini  agar masing-masing  kreditur  dapat  memahami  kewajibannya  sebagai participant dalam  suatu kredit  sindikasi.  Sehingga  diantara  para  kreditur  dapat  tercipta  hubungan  yang  baik  sampai jangka waktu kredit sindikasinya berakhir.

## DAFTAR PUSTAKA

## SUMBER BUKU:
Bacthiar,  Herlina  Suryati.  2000, Aspek  Legal  Kredit  Sindikasi ,  cetakan  pertama,  Jakarta  :  PT  Raja Grafindo Persada Bahsan,  M.  2007, Hukum  Jaminan  dan  Jaminan  Kredit  Perbankan  Indonesia .  Jakarta  :  PT RajaGrafindo Persada.
Fuady, Munir. 2003, Hukum Kontrak . Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. Harahap, Yahya. 1986, Segi-Segi Hukum Perjanjian. Bandung: Alumni. Hay, Marhainis Abdul. 1975, Hukum Perbankan di Indonesia. Jakarta: Pradnya Paramita Muhammad, Abdulkadir. 1982, Hukum Perikatan , Bandung : Alumni Prodjodikoro,  Wirjono.  1991, Hukum  Perdata  Tentang  Persetujuan-Persetujuan  Tertentu ,  cet.  9. Bandung: Sumur Bandung Subekti dan Tjitrosudibio.2014, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , Jakarta: Balai Pustaka. Subekti, R. 2003, Pokok-Pokok Hukum Perdata . Jakarta: PT Intermasa. Sjahdeini, Sutan Remy. 1997, Kredit Sindikasi Proses Pembentukan dan Aspek Hukum, Jakarta : PT Pustaka Utama Grafiti Wiijaya, Gunawan. 2003, Penanggungan Utang dan Perikatan Tanggung Menanggung. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

## SUMBER PERATURAN:
Republik Indonesia. 1992. Undang-undang No.7 Tentang Perbankan. Jakarta : Sekretariat Negara. Republik  Indonesia.  1998.  Undang-undang  No.10  Tentang  Perubahan  atas  Undang-undang  no.  7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Jakarta : Sekretariat Negara.
Bank  Indonesia.  2005.  Peraturan  No.7/3/PBI/2005  Tentang  Batas  Maksimum  Pemberian  Kredit. Jakarta : Bank Indonesia.
Bank  Indonesia.  2006.  Peraturan  No.8/13/PBI/2006  Tentang  Peraturan  Perubahan  Bank  Indonesia no.7/3/PBI/2005