## IMPLEMENTASI HASIL EVALUASI KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH
Ida Dahlia 1
Nurul Anriani 2
Program Pascasarjana Ilmu Pendidikan  Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten idadahlia282@gmail.com 1 , nurul_anriani@untirta.ac.id 2

## ABSTRACT
Government  agencies  in  improving,  adjusting,  and  perfecting  organisational  structures  and processes  in  accordance  with  their  strategic  environment,  need  to  evaluate  institutions,  policies, programs so that they can be adaptive according to their needs while at the same time being able to realise the vision and mission of the organisation, so that the organisation can meet the needs of the community as part of the realisation of good governance. The method of institutional evaluation of regional apparatus in Serang City refers to the Regulation of the Minister of Administrative Reform and Bureaucratic Reform Number 20 of 2018 concerning Guidelines for Institutional Evaluation of Government Agencies. The data collection process is carried out with a multi-level approach, namely two levels (levels) of the organisation, namely at the highest organisational level (organisation wide level),  and  at  a  level  one  level  below  (suborganisation  wide  level)  To  obtain  an  analysis  of  the answers,  in-depth  interviews  were  conducted  with  32  regional  apparatus  and  hospitals  of  each regional apparatus consisting of 4 respondents, namely the Secretary of the Service / Agency, the head of the field, the head of the section / employee in charge of staffing and 1 functional employee, the evaluation results show the average composite value achieved by the blood device 24 regional apparatus  have  a  final  composite  value  above  80  or  are  in  the  P5  category. This  means  that organisational  structures  and processes  are  considered  very  effective.  have  a  very  high ability  to accommodate  the  internal  needs  of  the  organisation  and  are  very  capable  of  adapting  to  the dynamics of changes in the organisation's external environment and 9 Regional Apparatus that get a final composite score between 61-80 or the P4 category, meaning that organisational structures and processes are considered effective, considered capable of accommodating the internal needs of the organisation and being able to adapt to the dynamics of changes in the organisation's external environment, but organisational structures and processes still have minor constraints /  weaknesses that must be corrected immediately through marginal routine actions.
Keywords: Evaluation, Institutional, Regional Working Unit

## ABSTRAK
Instansi pemerintah dalam memperbaiki, menyesuaikan, dan menyempurnakan struktur dan proses  organisasi  yang  sesuai  dengan  lingkungan  strategisnya,  perlu  melakukan  evaluasi kelembagaan,  kebijakan,  program-program  agar  bisa  adaptif  sesuai  dengan  kebutuhan sekaligus dapat meraliasikan visi dan misi organisasinya, sehingga organisasi tersebut dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai bagian dari realiasi tata kelola pemerintahan yang baik.  Metoda  evaluasi  kelembagaan  perangkat  daerah  di  Kota  Serang  mengacu  pada Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  Nomor  20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah. dilakukan proses pengumpulan  data  dengan  pendekatan  multilevel,  yakni  dua  level  (tingkatan)  organisasi,
yaitu pada tingkatan organisasi tertinggi (organization wide level), dan pada tingkatan satu tingkat  di  bawahnya  (suborganization  wide  level) Untuk  mendapatkan  analisis  jawaban, dilakukan  wawancara  mendalam  kepada 32  perangkat  daerah  dan  RSUD  masing-masing perangkat  daerah  terdiri  dari    4  orang  responden  yaitu  Sekretaris  Dinas/Badan,  kepala bidang,  kepala  seksi/pegawai  yang  membidangi  kepegawaian  dan  1  orang  pegawai fungsional, hasil evaluasi menunjukan rata-rata nilai komposit yang dicapai perangkat darah 24  perangkat  daerah    memiliki  nilai  komposit  akhir  di  atas  angka  80  atau  berada  pada kategori  P5.  artinya  struktur  dan  proses  organisasi  dinilai  sangat  efektif.  memiliki kemampuan  yang  sangat  tinggi  untuk  mengakomodir  kebutuhan  internal  organsiasi  dan sangat  mampu  beradaptasi  terhadap  dinamika  perubahan  lingkungan  eksternal  organisasi dan 9  Perangkat  Daerah    yang  mendapatkan  nilai  komposit  akhir  diantara  61-80  atau kategori  P4  artinya    struktur  dan  proses  organisasi  dinilai  efektif,  dinilai  mampu mengakomodir  kebutuhan  internal  organisasi  dan  mampu  beradaptasi  terhadap  dinamika perubahan  lingkungan  eksternal  organisasi,  namun  struktur  dan  proses  organisasi  masih memiliki  kendala/kelemahan  minor/kecil  yang  harus  segera  dapat  diperbaiki  melalui tindakan rutin yang marjinal.
Kata Kunci : Evaluasi, Kelembagaan , Perangkat Daerah

## Pendahuluan
Otonomi  memberi  pemerintah  daerah  lebih  banyak  kebebasan  untuk  membangun sistem  mereka  sendiri.  Salah  satu  alasan  utama  mengapa  perangkat  daerah  harus diorganisasikan  adalah  karena  mereka  memiliki  kewenangan  untuk  melakukan  urusan pemerintahan, yang terdiri dari pilihan dan tugas  yang harus dilakukan. Namun, ini tidak berarti  bahwa  organisasi  tertentu  harus  menangani  semua  tugas  pemerintahan.  Karena Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  mengubah  istilah yang  digunakan  untuk  membagi  urusan  pemerintah  yang  bersifat  kompetitif,  fungsi pemerintahan  ini  setidaknya  terwadahi  di  masing-masing  tingkat  pemerintahan  dalam operasi kelembagaan.  (Udiyati Ardiani, Supardal, 2021)
Semua orang berharap ada tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  Nomor  20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah adalah salah satu dari banyak undang-undang yang mengatur langkah-langkah tersebut. Salah satu tujuan dari Good  Governance  adalah  untuk  mendekatkan  pemerintah  dengan  rakyat,  sehingga pemerintah dapat memahami dengan baik dan benar apa yang menjadi kebutuhan, masalah, keinginan,  dan  aspirasi  masyarakat,  sehingga  pemerintah  dapat  menyediakan  layanan masyarakat  secara  efisien,  efektif,  responsif,  akuntabel,  dan  transparan.  (Sinaga,  2019; Thaha, 2009)
Kebijakan  Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi Birokrasi  Nomor  20  Tahun  2018  tentang  Pedoman  Evaluasi  Kelembagaan  Instansi Pemerintah  bertujuan  untuk  dijadikan  landasan  bagi  instansi  pemerintah  dalam memperbaiki,  menyesuaikan,  dan  menyempurnakan  struktur  dan  proses  organisasi  yang sesuai  dengan  lingkungan  strategisnya.  Sedangkan  tujuannya  adalah  Pertama, tersedianya indikator  indikator  evaluasi  berdasarkan  dimensi  struktur  dan  proses  organisasi;  Kedua, tersedianya  tata  cara  pelaksanaan  evaluasi  yang  sistematis  dan  efektif;  dan  Ketiga, tersedianya  informasi  yang  lebih  lengkap  untuk  dianalisis  menjadi  rekomendasi  bagi penataan  organisasi  sesuai  dengan  hasil  penilaian  evaluasi  kelembagaan.  (Reformasi  & Republik, 2018)
Sejatinya  semua  instansi  pemerintah  wajib  melakukan  evaluasi  kelembagaan, kebijakan,  program-program  agar  bisa  adaptif  sesuai  dengan  kebutuhan  sekaligus  dapat merealiasikan  visi  dan  misi  organisasinya.  Sehingga  organisasi  tersebut  dapat  memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai bagaian dari realiasi tata kelola pemerintahan yang baik. Ada beberapa isu terkait ketidakefektifan kelembagaan di Pemerintah, khususnya di Pemerintah Daerah, yaitu : Pertama, Pemerintah identik dengan kelembagaan yang besar sehingga akan memungkinkan terjadinya overlap implementasi tugas pokok dan fungsi organisasi; Kedua, banyaknya  keragaman  kelembagaan  yang  dibangun  pemerintah  daerah  menyebabkan duplikasi pelaksanaan tugas organisasi; (Thaha, 2009) Ketiga, secara normatif pembentukan organisasi  perangkat  daerah  telah  mengakomodasi  ketentuan  yang  berlaku,  namun  dalam kenyataannya,  organisasi  yang  ada  justru  memberikan  beban  keuangan  bagi  daerah. Anggaran  lebih  banyak  dipakai  untuk  biaya  operasional  pegawai  daripada  pelaksanaan pembiayaan urusan itu sendiri atau biaya pembangunan; dan Keempat, semangat penataan organisasi perangkat daerah selama ini lebih sering berimplikasi, secara langsung maupun tidak  langsung,  terhadap  penambahan  jabatan  struktural.  Semakin  besar  organisasi  maka semakin  besar  struktur  yang  ada  sehingga  semakin  besar  peluang  seseorang  pegawai menduduki jabatan. Kehadiran organisasi yang dibentuk seolah hanya ingin mengakomodasi kepentingan  pegawai  negeri  atau  birokrat  di  daerah,  semua  instansi  pemerintah  wajib melakukan evaluasi. (Sinaga, 2019)
Evaluasi  kelembagaan  bertujuan    untuk  melihat  eksisting  perangkat  daerah  di Pemerintah  Daerah  Kota  Serang.  Hasilnya  menjadi  bahan  rekomendasi  bagi  Pemerintah Daerah Kota Serang untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja kelembagaan
Evaluasi ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi  Birokrasi  Nomor  20  Tahun  2018  tentang  Pedoman  Evaluasi  Kelembagaan Instansi Pemerintah,  yang melingkupi:

## 1. Struktur Organisasi  dan  Proses Organisasi
Organisasi dapat dipahami sebagai suatu sistem interaksi dinamis dari beberapa aspek pokok yang terdapat didalamnya. Beberapa aspek pokok organisasi antara lain subjek atau pelaku,  struktur,  tata  hubungan,  fungsi,  proses  atau  aktivitas,  tata  nilai,  prosedur  dan  tata aturan,  serta  tujuan  yang  hendak  dicapai.  Secara  umum,  termininologi  organisasi  dapat diidentikkan  dengan  terminologi  lembaga.  Dengan  demikian,  yang  dimaksud  dengan lembaga  instansi  pemerintah  dalam  pedoman  ini  dapat  disamakan  dengan  organisasi  atau instansi pemerintah (Reformasi & Republik, 2018). Sedangkan pengertian organisasi adalah unit sosial yang sengaja didirikan untuk jangka waktu yang relatif lama, beranggotakan dua orang  atau  lebih  yang  bekerja  bersama-sama  dan  terkoordinasi,  mempunyai  pola  kerja tertentu yang terstruktur, dan didirikan untuk mencapai tujuan bersama atau satu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. (Sobirin, 2014)
Dalam  organisasi  terjadi    perkembangan    melalui    proses  pengumpulan,  diagnosis, perencanaan  tindakan,  intervensi  dan  evaluasi  sistem  secara  luas  ditujukan  untuk meningkatkan  keselarasan  antara  struktur  organisasi,  proses,  strategi,  orang  dan  budaya; mengembangkan  solusi  organisasi  yang  baru  dan  kreatif;  dan  mengembangkan  kapasitas pembaruan diri organisasi. (Beer,1990)
Struktur  dapat  didefinisikan  sebagai  pengelompokan  atau  menspesifikasikan pembagian  kerja  yang  dihubungkan  dengan  hubungan  antara  sub  unit  organisasi  serta digambarkan  dalam  bagan  organisasi.  (Udiyati  Ardiani,  Supardal,  2021b)  Sementara  itu, konsep lain membahasakan struktur organisasi adalah menetapkan cara bagaimana tugas dan pekerjaan  dibagi,  dikelompokkan  dan  dikoordinir  secara  formal.  Pernyataan  ini  mengacu pada  enam  unsur  kunci  yang  terdiri  dari  elemen-elemen  spesialisasi  pekerjaan, departementalisisi,  rantai  komando,  rentang  kendali,  sentralisasi  dan  desentralisasi  serta formalisasi.(Budiasih, 2018; Sentot Imam Wahyono, 2022)
Mintzberg (1980)  mengungkapkan  struktur organisasi terdapat   5 unsur dasar yaitu: Strategic  Apex;  Middle  Line;  Techno  structure;  Supporting  Staff;  Operating  Core .  Lebih lanjut,  Mintzberg  menguraikan  bahwa Strategic  Apex adalah  sebagai  penanggungjawab
berhasil tidaknya organisasi mencapai tugas pokoknya adalah pimpinan puncak The Middle Line adalah    bertugas  membantu  menterjemahkan  kebijakan  top  manajemen  untuk disampaikan  kepada  unit  pelaksana. The  Techno  Structure adalah  bertugas    menganalisis kebijakan pimpinan dengan mengeluarkan berbagai pedoman atau standardisasi yang harus dijadikan  acuan  oleh  seluruh  perangkat  lainnya.  T he  Supporting  Staff adalah  bertugas memberikan dukungan kepada  perangkat lainnya secara keseluruhan. The Operating Core adalah bertugas   melaksanakan tugas pokok organisasi  yang berkaitan dengan pelayanan langsung kepada masyarakat. Fungsi ini dijalankan oleh dinas-dinas daerah.
Selanjutnya  dalam  dimensi  struktur  organisasi  terdapat  3  (tiga)  subdimensi, (1) subdimensi  kompleksitas (2) Formalisasi  dan (3) Sentralisasi  .  Kompleksitas  berasal  dari banyaknya  tingkat  perbedaan  yang  dilakukan  dalam  pembagian  kerja.  Karena  banyaknya tugas  dan  fungsi  yang  dijalankan,  organisasi  pemerintah  biasanya  sangat  kompleks. Kompleksitas merujuk pada seberapa berbeda (pemisahan tugas) suatu organisasi. Seiring kompleksitas  organisasi,  koordinasi,  kontrol,  dan  komunikasi  yang  efektif  menjadi  lebih penting bagi unit-unit yang ada. Dengan demikian, para pimpinan dapat memastikan bahwa setiap unit bekerja dengan baik. Untuk membedakan atau memisahkan tugas-tugas, ada tiga hal  yang  relevan :  pertama Diferensiasi Horisontal adalah  pemisahan  tugas-tugas  dalam struktur  horizontal  antar  unit  organisasi  berdasarkan  perbedaan  orientasi,  tugas,  fungsi, pendidikan,  keahlian,  dan  faktor  lain.  Organisasi  pemerintah  dibagi  menjadi  kategori horisontal berdasarkan tujuannya: a. Visi dan misi pemerintah pusat atau daerah; b. Urusan yang  diselenggarakan  oleh  pemerintah;  c.  Kewenangan  yang  dimiliki;  dan  d. Pengelompokan bidang tugas organisasi. Kedua Diferensiasi Vertikal mengacu pada tingkat hierarki  dalam  struktur  organisasi.  Semakin  tinggi  tingkat  hierarki,  semakin  kompleks struktur dan kemungkinan distorsi komunikasi akan meningkat dari unit organisasi paling rendah  hingga  manajemen  tingkat  tinggi.  Di  antara  perbedaan  ini,  satu  hal  yang  perlu diperhatikan adalah rentang kendali, yaitu jumlah unit organisasi yang dapat dibentuk secara efektif  oleh  unit  organisasi  yang  di  atasnya.  Semakin  kompleks  pekerjaan,  semakin  kecil rentang  kendali  yang  diperlukan  untuk  pengawasan.  Komponen  diferensiasi  vertikal  ini harus  dipertimbangkan  saat  mengatur  organisasi  pemerintah. Ketiga Diferensiasi Spasial mengacu  pada lokasi,  fasilitas,  dan  penyebaran  unit  organisasi  secara  geografis.  Semakin jauh  lokasi,  fasilitas,  dan  penyebaran  unit  organisasi  secara  geografis,  semakin  kompleks organisasi.  Dalam  operasi  pemerintahan  Indonesia,  diferensiasi  ruang  sangat  penting,
Vol. 8 No. 1, November 2023 ISSN 2541-6995 e-ISSN 2580-5517
terutama dalam struktur kelembagaan instansi pemerintah. Ini karena geografis Indonesia, yang terdiri dari banyak pulau.
Adapun  Proses  Organisasi  meliputi (a)  Subdimensi  Tata  kelola  (Governance)  dan Kepatuhan  (Compliance)  Tata  kelola  (governance)  dan  kepatuhan  (compliance) yang dimaksudkan  untuk  memastikan  apakah  seluruh  elemen  pokok  di  dalam  organisasi  telah menempati kedudukan dan menjalankan peran sesuai dengan struktur yang disepakati dan berlaku di organisasi. Dalam perspektif ini seluruh pengambilan dan pelaksanaan keputusan organisasi  telah  berjalan  sesuai  dengan  prinsip  tata  kelola  (governance)  yang  mencakup transparansi,  akuntabilitas,  responsibilitas,  independensi  (kemandirian),  dan  kewajaran (fairness).  Di  dalam  penerapannya,  aspek  tata  kelola  organisasi  tidak  dapat  dipisahkan dengan  aspek  kepatuhan  (compliance),  yakni  sejauh  mana  seluruh  elemen  organisasi bersinergi di dalam melaksanakan proses organisasi sesuai dengan aturan dan patuh terhadap berbagai  ketentuan  dan  regulasi  yang  berlaku,  baik  secara  internal  maupun  eksternal. (b) Subdimensi  Perbaikan  dan  Peningkatan  Proses Dimensi  proses  harus  menyesuaikan terhadap tuntutan perubahan lingkungan. Dalam perspektif ini proses organisasi umumnya berlaku  efektif  hanya  dalam  kurun  waktu  tertentu.  Akibat  perubahan  lingkungan,  proses organisasi dapat menjadi tidak relevan dan membutuhkan pembaharuan. Dalam kaitan ini, setiap  organisasi  dituntut  untuk  melakukan  evaluasi  dan  inovasi  secara  berkelanjutan terhadap  proses  yang  diterapkan.  Melalui  evaluasi  dan  inovasi  metode  kerja  diharapkan proses organisasi dapat tetap relevan dan optimal untuk menciptakan rangkaian nilai (value chain)  dalam  rangka  mencapai  tujuan  organisasi .    (c) Subdimensi  Manajemen  Risiko adalah upaya untuk melakukan identifikasi, penilaian,  dan penentuan prioritas risiko dan diikuti  oleh  penerapan  sumber  daya  yang  terkoordinasi  serta  ekonomis  untuk meminimalkan, memantau, dan mengendalikan probabilitas   atau dampak   kejadian yang   tidak  menguntungkan.  Tujuan  manajemen  risiko  adalah  untuk  memastikan ketidakpastian  agar  tidak  menghalangi  pencapaian  tujuan  organisasi. (d) Subdimensi Teknologi  Informasi  , kemajuan  teknologi  membawa  peluang  besar  serta  tantangan  bagi semua bentuk organisasi tidak terkecuali organisasi pemerintah.  Dalam skenario ekonomi global  yang  kompetitif  saat  ini,  organisasi  yang  gagal  maju  secara  teknologi  berpotensi mengalami risiko tertinggal dibandingkan dengan organisasi lain dalam hal persaingan dan produktivitas. Oleh karena itu, saat ini seluruh organisasi pemerintah telah berupaya untuk mengadopsi  teknologi  di  dalam  membantu  pelaksanaan  tugas  dan  fungsinya,  khususnya
teknologi informasi. Di dalam penggunaan teknologi informasi bagi organisasi pemerintah, agar implementasinya dapat berjalan dengan baik,  memerlukan adanya suatu perencanaan yang strategis mulai dari kebijakan pengaturan, integrasi, dan interoperabilitas.

## 2. Evaluasi Kelembagaan

## Aspek-Aspek Evaluasi Kelembagaan
Ada  beberapa  aspek  yang  akan  dievaluasi  meliputi  beberapa  indikator-indikator  yang terkandung  di  dalam  masing-masing  dimensi  dan  subdimensi.  Keseluruhan  indikator tersebut diuraikan sebagai berikut
a. Aspek Evaluasi Struktur Organisasi
Aspek-aspek  yang  dievaluasi  dalam  dimensi  struktur  organisasi  mencakup  tiga subdimensi pokok, yakni kompleksitas, formalisasi, dan sentralisasi. Masing-masing subdimensi memiliki indikator sebagai berikut :
1) Subdimensi Kompleksitas, dengan indicator :
a) Kompleksitas struktur organisasi.
b) Tingkat spesialisasi atau jabatan.
c) Tata hubungan antar spesialis atau pejabat.
d) Tingkat pembagian pelayanan berdasarkan   tempat (daerah / wilayah).
2. Subdimensi Formalisasi, dengan indikator :
a. Tingkat  kejelasan  dan  ketegasan  “peraturan”  mengenai  pelaksanaan  tugas masing-masing unit kerja dan bagaimana cara kerjasamanya.
b. Tingkat kejelasan “prosedur kerja” secara praktis (langkah kerja yang berurutan secara logis dan terkait dalam pelaksanaan tugas masing-masing unit kerja).
c. Tingkat kejelasan “kebijakan kerja” sehingga pejabat atau pegawai memperoleh kebebasan  memutuskan  menurut  pendapat  sendiri  tanpa  melanggar  prinsip peraturan  atau  hukum  yang  berlaku  dalam  pelaksanaan  tugas  masing-masing unit kerja.
d. Tingkat pembakuan proses kerja.
e. Tingkat  pembakuan  dimensi-dimensi  produk  (pelayanan)  yang harus dihasilkan.
Vol. 8 No. 1, November 2023 ISSN 2541-6995 e-ISSN 2580-5517
f. Tingkat pembakuan keterampilan kerja

## 3. Subdimensi Sentralisasi, dengan indicator :
Tingkat  keseimbangan  antara  sentralisasi  dan  desentralisasi  atau  tingkat  kejelasan “kebijakan kerja” sehingga pejabat atau pegawai memperoleh kebebasan memutuskan menurut pendapat sendiri tanpa melanggar prinsip peraturan atau hukum yang berlaku dalam pelaksanaan tugas masing-masing unit kerja.

## b. Aspek Evaluasi Proses Organisasi
Aspek-aspek yang dievaluasi dalam dimensi proses organisasi mencakup lima subdimensi dengan masing-masing indikator sebagai berikut :
a. Subdimensi Keselarasan (Alignment), dengan indikator :
1) Keterkaitan sasaran strategis organisasi dengan visi, tujuan dan misi organisasi.
2) Keterkaitan proses kerja dengan sasaran strategis organisasi.
3) Keterkaitan proses kerja dengan struktur organisasi.
4) Harmonisasi proses kerja secara vertikal dan horizontal.
5) Pendokumentasian proses kerja.
b. Subdimensi Tata Kelola (Governance) dan Kepatuhan (Compliance), dengan indikator :
1). Kesesuaian struktur organisasi dan tata kerja dengan ketentuan yang berlaku.
2). Kejelasan pemetaan kepentingan dari para pemangku kepentingan yang terdapat di dalam struktur organisasi.
3) Transparansi informasi di dalam pengambilan keputusan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan.
4) Akuntabilitas di dalam wujud kejelasan struktur, fungsi dan peran/tanggung-jawab.
5) Responsibilitas mekanisme pertanggungjawaban dan pelaporan.
6) Independensi setiap fungsi di dalam struktur sesuai dengan kewenangannya.
7) Perlakuan  yang  proporsional  sesuai  dengan  kedudukan,  fungsi,  dan  peran  setiap elemen di dalam struktur organisasi.
Vol. 8 No. 1, November 2023 ISSN 2541-6995 e-ISSN 2580-5517
c. Subdimensi Perbaikan dan Peningkatan Proses, Dengan Indikator :
1) Evaluasi Metode Kerja.
2) Pembaharuan Metode Kerja.
d. Subdimensi Manajemen Risiko, dengan indicator :
1) Budaya Risiko.
2) Kematangan Penerapan manajemen risiko.
e. Subdimensi Teknologi Informasi, dengan indicator :
1). Kecukupan kebijakan teknologi informasi.
2). Rancangan arsitektur teknologi informasi.
3). Pemanfaatan teknologi informasi.

## METODE
Metode  yang  digunakan  dalam  evaluasi  adalah  adalah  penelitian  deskriptif  dengan pendekatan kualitatif, yang melalui survey dan wawancara untuk  menggambarkan secara rinci apa yang  sebenarnya terjadi di lapangan dan mencari jawaban mengapa hal tersebut terjadi  (Gunawan,  2003),  yang  terkait  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  perangkat  daerah melalui struktur yang telah ditetapkan.  Survey dan wawancara serta penyertaan dokumen sebagai  pendukung  data  berdasarkan  kuesioner  terstruktur  dan  pedoman  wawacara  yang disusun  berdasarkan  indikator  dimensi-dimensi  struktur  dan  proses  organisasi.  Kuesioner dalam hal ini digunakan sebagai instrumen dalam proses pengumpulan data. Kuesioner akan dibuat dalam bentuk cetak untuk kemudian disebarkan kepada Perangkat Daerah Pemerintah Kota Serang. Untuk mendapatkan analisis jawaban, dilakukan wawancara mendalam dengan 4  orang  responden  tiap  perangkat  daerah    yaitu  Sekretaris  Dinas/Badan,  kepala  bidang, kepala seksi/pejabat yang menangan urusan kepegawaian dan 1 orang pegawai fungsional. Verifikasi hasil kuesioner dan wawancara juga dilengkapi dengan pengumpulan dokumen- dokumen kegiatan sebagai bentuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  hasil  perhitungan  bobot  dan  nilai  pada  setiap  dimensi  hasil  evaluasi  terkait kelembagaan dengan struktur penilaian sebagai berikut:
Hasil evaluasi dikategorikan :
Peringkat Komposit 5 (P-5) Skor 81-100
Peringkat Komposit 4 (P-4) Skor 61-80
Peringkat Komposit 3 (P-3) Skor 41-60
Peringkat Komposit 2 (P-2) Skor 21-40
Peringkat Komposit 1 (P-1) Skor 0-20
Sebagaimana  dipaparkan  sebelumnya  bahwa  penelitian  evaluasi  kelembagaan dilakukan  sebagai  upaya  mengevaluasi  kinerja  penyelenggaraan  pemerintahan  dan pelayanan publik yang selama ini dijalankan oleh organisasi perangkat daerah Kota Serang. Dengan menggunakan 2 indikator utama yaitu mengevaluasi struktur dan proses organisasi. Indikator  Struktur  terbagi  dalam  subindikator  kompleksitas,  formalisasi  dan  sentralisasi. Sedangkan indikator proses terbagi atas subindikator keselarasan, tata kelola dan kepatuhan, perbaikan  dan  peningkatan  proses,  manajemen  risiko  serta  teknologi  informasi  dan komunikasi.. Berikut ini deskripsi jawaban responden terhadapa pertanyaan terbuka sesuai
dengan  pedoman  evaluasi  Permenpan  RB  untuk  kemudian  dilakukan  triangulasi  sumber berupa dokumen-dokumen yang diserahkan dan wawancara mendalam terkait jawaban yang diberikan.
Hasil evaluasi kelembagaan perangkat daerah pemerintah Kota Serang  menunjukan kategori  P-5 artinya  berdasarkan struktur dan proses sangat efektif, struktur perangkat daerah yang ada di Pemerintah Kota Serang saat ini sudah menyesuaikan desain organisasi sesuai semangat grand  design  reformasi  birokrasi  serta  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  sehingga diharapkan  bisa  beradaptasi  dengan  lingungan  luar  dan  bersifat  agile,dalam  hal  penempatan  dan pembagian kewenangan sudah sesuai dengan kompetensi masing-masing personil untuk ditempatkan di masing-masing perangkat daerah sehingga diharapkan proses pelayanan dan pelaksanaan urusan bisa dilakukan secara efektif dan efesien
Pemerintah  Kota  Serang  juga  sudah  melakukan  penyederhanaan  birokrasi  dengan  sudah diselenggarakan alihfungsi jabatan fungsional di masing-masing perangkat daerah. Namun demikian harus lebih mengedepankan tugas dan fungsi perangkat daerah  serta disesuaikan dengan kompetensi masing-masing  ASN.  Sebab  keberhasilan  organisasi  dalam  mewujudkan  visi,  misi  dan  tujuannya sangat tergantung pada peran sumber daya manusia yang tersedia
Hasil evaluasi kelembagaan pada perangkat daerah kota serang nilai komposit kategori P-5 sebanyak 24 perangkat daerah, adapun nilai komposit tertinggi adalah Bappeda dengan nilai 93,51, Dinas Perhubungan 92,57 dan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 91,53, namun demikian terdapat 9 perangkat daerah yang kategori  indeks komposit akhir pada P-4 dengan skor 70,24 – 78,43
Adapun hasil Evaluasi dapat dilihat pada table berikut :
Tabel 1. Indeks Komposit Akhir Hasil Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Kota Serang Tahun 2023
No UNIT KERJA INDEKS KOMPOSIT
AKHIR KATEGORI 1 Sekretariat  Daerah Kota Serang 85,82 P5 2 Inspektorat  Kota Serang 90,72 P5 3 Dinas  Pendidikan dan kebudayaan 83,45 P5
Vol. 8 No. 1, November 2023 ISSN 2541-6995 e-ISSN 2580-5517
4
Dinas    Pekerjaan  Umum  dan  Penataan
Ruang 87,02 P5 5 Dinas  Sosial 80,04 P5 6 Dinas  Tenaga Kerja dan Transmigrasi 87,53 P5 7 Dinas  Perempuan PA dan KB 91,12 P5 8 Dinas  Lingkungan Hidup 86,44 P5 9 Dinas  Kependudukan dan Catatan Sipil  88,75 P5 10 Dinas  Perhubungan 92,57 P5 11 Dinas  Komunikasi dan Informatika 85,12 P5 12 Dinas  Penanaman Modal (DPMPTSP) 85,72 P5 `3 Dinas  Pariwisata Pemuda dan Olahraga  91,53 P5 14 Dinas  Koperasi, UMKM Perindag 87,24 P5 15 Bappeda 93,51 P5 16 BPKAD 91,16 P5 17 BKPSDM 88,31 P5 18 Badan  Kesbangpol 82,79 P5 19 BPBD 83,94 P5 20 Kec.  Serang 90,83 P5 21 Kec.  Kasemen 88,47 P5 22 Kec.  Walantaka 91,44 P5 23 Kec.  Curug 83,45 P5 24 RSUD  KOTA SERANG 82,41 P5 25 Sekretariat  Dewan Kota Serang 75,85 P4 26 Dinas  Kesehatan 70,24 P4 27 Dinas    Perumahan  dan  Kawasan Permukiman 71,55 P4 28 Satuan  Polisi Pamong Praja 73,34 P4 29 Dinas  Perpustakaan dan Arsip 70,57 P4 30 Dinas  Ketahanan Pangan Pertanian dan peternakan 74,58 P4 31 BAPENDA 77,27 P4 32 Kec  Cipocok 72,83 P4 33 Kec  Taktakan 78,43 P4
Grafik 1. Radar Komposit Struktur Organisasi Perangkat Daerah
Kota Serang Tahun 2023
Grafik 2. Radar Komposit Proses Organisasi  Perangkat Daerah Kota Serang Tahun 2023
Grafik 3 Radar Hasil Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Kota Serang Tahun 2023
Nilai komposit Dimensi Struktur Organisasi Pemerintah Kota Serang dari gambaran jawaban  responden  yang  terkait  subdimensi  kompleksitas  menunjukkan  variasi  jawaban responden dengan nilai rata rata 17,86%.  Indeks komposit akhir dengan nilai komposit rata- rata  87,10  yang  mencerminkan  bahwa  dari  sisi  struktur  dan  proses,  organisasi  dinilai tergolong  sangat  efektif.  Struktur  dan  proses  organisasi  yang  ada  dinilai  mempunyai kemampuan  sangat  tinggi  untuk  mengakomodir  kebutuhan internal  organisasi  dan  sangat mampu  beradaptasi  terhadap  dinamika  perubahan  lingkungan  eksternal.  Dari  gambaran jawaban  responden  yang  terkait  subdimensi  Formulasi  Struktur  menunjukkan  variasi jawaban  responden  dengan  nilai  komposit  formalisasi  sebesar  11,61%.  Hasil  komposit subdimensi  strukrur  dan    proses  organisasi  perangkat  daerah  Kota  Serang  maka  terlihat masing-masing  subdimensi  rata-rata  berada  di  komposit  P-5  atau  struktur  dan  proses organisasi sangat efektif dengan nilai rata-rata  87,10.

## KESIMPULAN
Hasil evaluasi dapat disimpulkan bahwa semua Perangkat Daerah Kota Serang telah melakukan  keselarasan  dalam  melaksanakan  tupoksi  yang  melekat  pada  tiap  perangkat daerah  maupun  pelaksanaan  kegiatan  lintas  bidang/organisasi.  Hal  ini  tercermin  dalam subdimensi  tata  kelola  dan  kepatuhan,  bahwa  kepatuhan  kepada  peraturan  perundang- undangan atau regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat terkait penyelenggaraan tugas pemerintahan  dan  pelayanan  publik.  Reformasi  birokrasi  yang  telah  dijalankan  oleh Pemerintah  Kota  Serang  dinilai  sangat  berhasil  dalam  penyederhanaan  birokrasi  melalui kegiatan  kematangan  organisasi  dan  tersusunnya  dokumen  Roadmap  reformasi  birokrasi Pemerintah Kota Serang
Proses  berupa  perbaikan  dan  peningkatan  proses  telah  dilakukan  setiap  perangkat daerah  dalam  bentuk  evaluasi  program  kerja  yang  rutin  diselenggarakan  oleh  perangkat daerah  sesuai  dengan  jadwal  masing-masing.  Koordinasi  lintas  perangkat  daerah  juga dilakukan melalui kegiatan apel atau rapat bidang strategis lainnya.
Tantangan  lingkungan  eksternal  organisasi  yang  semakin  massif  mampu  dijawab oleh Pemerintah Koat Serang melalui proses perbaikan dan peningkatan atau proses upgrade kemampuan masing-masing  perangkat daerah. Termasuk juga dalam hal mengidentifikasi risiko pekerjaan yang akan dilakukan. Melalui Dokumen penilaian risiko, tiap bidang telah memiliki dokumen penilaian risiko yang bertujuan untuk mengantisipasi setiap perubahan dan tantangan internan dan eksternal yang dihadapi.
Dokumen  penilaian  risiko  tersebut  telah  dianalisis  dan  dikaji  mendalam  oleh Inspektorat  Pemerintah  Kota  Serang  sebagai  bukti  kolaborasi  antar  organisasi  demi terwujudnya Visi dan Misi Pemerintah Kota Serang.
Penggunaan Teknologi informasi dan komunikasi dalam proses kerja hampir sebagian besar sudah terdigitalisasi dan berbasis sistem informasi dengan saling terintegrasi. Seperti sistem informasi  penyusunan  perencanaan,  sistem  anggaran/keuangan.  Dalam  bidang  pelayanan publik juga sudah banyak disediakan pelayanan publik berbasis digital yang memudahkan masyarakat untuk menerima pelayanan dari organisasi penyelenggara.
Adapun rekomendasi hasil evaluasi kelembagaan di pemerintah Kota Serang sebagai bahan tindak lanjut Pertama , lebih meningkatkan pemahaman kepada seluruh ASN tentang indikator-indikator terkait evaluasi kelembagaan. Kedua , mensukseskan gerakan reformasi
birokrasi  dengan  meralisasikan  beberapa  tujuan  akhir  dari  Reformasi  Birokrasi.  (1) mengurangi dan akhirnya menghilangkan setiap penyalahgunaan kewenangan publik oleh pejabat  di  instansi  yang  bersangkutan.  (2)  menjadikan  wilayah    yang  memiliki  most- improved  bureaucracy.  (3)  meningkatkan  mutu  pelayanan  kepada  masyarakat.  (4) meningkatkan  mutu  perumusan  dan  pelaksanaan  kebijakan/  program  instansi.  (5) meningkatkan efisiensi (biaya dan waktu) dalam pelaksanaan semua segi tugas organisasi. Ke (6) menjadikan birokrasi Indonesia antisipatif, proaktif, dan efektif dalam menghadapi globalisasi  dan  dinamika  perubahan  lingkungan  strategis. Ketiga, arsitektur  penerapan teknologi harus ditingkatkan sehingga seluruh informasi publik terkait dengan keberadaan dan tupoksi organisasi harus dipublikasikan secara periodik di dalam website Pemerintah Kota  Serang.  Dengan  demikian  diharapkan  proses  penyelenggaraan  pemerintahan  dan pelayanan  publik  bisa  lebih  transparan  dan  akuntabel.  Dan Kempat ,  ditengah  tuntutan lingkungan  organisasi  yang  sangat  rentan,  agile,  penuh  dengan  ketidakpastian  masing- masing  perangkat  daerah  di  Pemerintah  Kota  Serang  harus  memiliki  perencanaan  secara maksimal  terkait  kemungkinan-kemungkinan  terjadinya  resiko  pelaksanaan  pengelolaan pemerintahan .

## DAFTAR PUSTAKA
Budiasih,  Y.  (2018).  Struktur  Organisasi,  Desain  Kerja,  Budaya  Organisasi  Dan Pengaruhnya Terhadap Produktivitas Karyawan Studi Kasus Pada PT. XX Di Jakarta. Liquidity , 1 (2). https://doi.org/10.32546/lq.v1i2.139
Fahlefi, Z., Teknologi, P., Bagi, I., & Pelayanan, P. (2017). Penerapan Teknologi Informasi
Bagi Pelaksanaan Pelayanan Publik (Studi Kasus Pada Bp2Tsp Kota Samarinda). Jurnal Paradigma (JP) , 3 (2), 155–166. https://e- journals.unmul.ac.id/index.php/JParadigma/article/view/386
Joni,  R.  (2020).  The  Influence  of  Human  Resources  Competence  and  Description  of
Employees  on  Employee  Performance  in  the  Badan  Pendapatan  Daerah Kabupaten Pesisir Barat. Jurnal Ilmu Manajemen Saburai , 6 (1), 29–36.
Mintzberg, H. 1993. Structure in Fives: Designing Effective Organizations .
New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
Prabawa, D. W., & Lukiastuti, F. (2017). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan, Manajemen Risiko Dan Manajemen Modal Kerja Terhadap Return Saham.
Jurnal Manajemen Indonesia , 15 (1), 1.
https://doi.org/10.25124/jmi.v15i1.388
Reformasi, D. A. N., & Republik, B. (2018). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  No.  20  Tahun  2018  tentang  Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah . Sentot Imam Wahyono. (2022). Struktur Organisasi.
Pemerintahan.Malangkota.Go.Id , April .
https://pemerintahan.malangkota.go.id/?page_id=10
Sinaga,  J.  B.  B.  (2019).  Evaluasi  Kelembagaan  Perangkat  Daerah  Kabupaten  Sumedang.
Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP Dan KP) , 91–102. https://doi.org/10.33701/jpkp.v1i2.707
Sobirin,  A.  (2014).  Organisasi  dan  Perilaku  Organisasi. Budaya  Organisasi,  Pengertian, Makna Dan Aplikasinya , 1–72.
Thaha, R. (2009). Penataan Kelembagaan Pemerintahan Daerah. Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan , 2 (1), 24.
Udiyati Ardiani, Supardal.  (2021a). Evaluasi Struktur Organisasi Sekretariat Daerah  Kota Yogyakarta. Journal  of  Indonesian  Rural  and  Regional  Government , 5 (2), 148–162. https://doi.org/10.47431/jirreg.v5i2.142
Udiyati Ardiani, Supardal. (2021b). evaluasi struktur organisasi sekretariat daerah kota yogyakarta. Journal of Indonesian Rural and Regional Government , 5 (2). https://doi.org/10.47431/jirreg.v5i2.142