Status Hukum dan Hak Waris Bagi Anak Angkat yang Tidak Dimohonkan dengan Penetapan Pengadilan
Ida Ayu Kade Irsyanti Nadya Saraswati
Universitas Brawijaya cacanadya07@gmail.com

## Abstract
The purpose of a marriage is to form a family and continue offspring. But not all familes are lucky to have a child. One way to overcome this is by adopting a child. Adoption of a child can be carried out based on national law or customary  law.  Adoption  of  children  based  on  customs  in  Government  Regulation  Number  54  of  2007  is  not required to obtain a court order. This will cause problems relaed to inheritance rights for adopted children who are not requested for a court order. On the one side, this provides legal certainty for customary lawbecause is is recognized by national law. But on the other side wthout wrtitten evidence, if there is a dispute over inheritance rights in court, the position of the adopted child is not strong enough if it does not have written evidence.

## Keywords: child adoption; court decision; inheritance right

## Abstrak
Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga dan meneruskan keturunan. Namun tidak semua keluarga beruntung  memiliki  anak.  Salah  satu  cara  untuk  mengatasinya  adalah  dengan  mengadopsi  anak.  Pengangkatan anak dapat dilakukan berdasarkan hukum nasional atau hukum adat. Pengangkatan anak berdasarkan adat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tidak perlu melalui penetapan pengadilan. Hal ini akan menimbulkan permasalahan terkait hak waris bagi anak angkat yang tidak dimintakan penetapan pengadilan. Di satu sisi, hal ini memberikan kepastian hukum bagi hukum adat karena diakui oleh hukum nasional. Namun di sisi lain tanpa bukti tertulis, jika terjadi sengketa hak waris di pengadilan, kedudukan anak angkat tidak cukup kuat jika tidak ada bukti tertulis.
Kata Kunci: adopsi anak; putusan pengadilan; hak mewar is
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 16, Nomor 1 2022 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 7
Published: 25/02/2022
How To Cite: Saraswati,  I,  A,  K,  I,  N,  S. ( 2022).  Status  Hukum  dan  Hak  Waris  Bagi  Anak  Angkat  yang  Tidak  Dimohonkan dengan Penetapan Pengadilan. KERTHA W ICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa . Pp 7 - 14. https://doi.org/10.22225/kw.16.1.2022.7-14

## I.  PENDAHULUAN
Manusia merupakan makhluk sosial ( zoon po- liticon). Dalam  menjalani  hidupnya  manusia selalu membutuhkan orang lain. Walaupun sering terdapat ungkapan adanya manusia yang mandiri, namun tidak dapat dipungkiri dalam beberapa hal manusia yang satu dengan manusia yang lain sal- ing  membutuhkan  untuk  saling  melengkapi. Adanya  naluri dari  manusia  yang  selalu  membu- tuhkan orang lain secara tidak langsung melahirn- ya  sebuah  ikatan.  Dari  ikatan  tersebut  kemudian terbentuklah  suatu  kelompok,  komunitas,  atau perkumpulan-perkumpulan  yang  beranggotakan orang-orang  dengan  tujuan  yang  sama  namun tetap  membutuhkan  orang  lain  di  luar  komuni-
tasnya untuk memenuhi hal-hal yang tidak dimili- ki  oleh  komunitasnya.  Salah  satu  komunitas terkecil adalah keluarga. Keluarga adalah kesatu- an  masyarakat  terkecil  yang  terdiri  atas  suami, istri,  dan  anak  yang  berdiam  dalam  satu  tempat tinggal. Ada pula kemungkinan dalam suatu tem- pat  tinggal  tersebut  berdiam  pula  pihak  lain  se- bagai  akibat  dari  adanya  ikatan  perkawinan,  se- hingga  terbentuklah  suatu  kelompok  anggota keluarga  yang  terdiri  atas manusia-manusia  yang mempunyai  hubungan  karena  perkawinan  dan hubungan  darah.  Kelompok  anggota  keluarga yang dimaksud dapat terdiri atas suam, istri, anak, orang tua, mertua, adik atau kakak, dan adik atau kakak ipar.
Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974  tentang  Perkawinan  (selanjutnya  disebut UU  Perkawinan)  Perkawinan  adalah  ikatan  lahir batin  antara  seorang  pria  dan  seorang  wanita  se- bagai  suami  istri  dengan  tujuan  membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Dari pengertian  perkawinan  tersebut,  dapat  dikatakan bahwa  sebagai  mahkluk  sosial  untuk  melakukan sebuah perkawinan seorang wanita membutuhkan seorang laki-laki dan seorang laki-laki juga mem- butuhkan seorang wanita. Perkawinan bila dilihat berdasarkan hukum adat memiliki bentuk dan tata cara yang berbeda-beda setiap daerahnya. Bahkan dalam suatu daerah bisa terdapat berbagai bentuk dan  cara  perkawinan  yang  dilakukan  oleh masyarakat  yang  ada  di  daerah  tersebut.  Dalam masyarakat adat khususnya yang bersifat kekera- batan  tujuan  perkawinan  adalah  untuk  memper- tahankan dan meneruskan keturunan menurut gar- is kebapakan dalam kekerabatan patrilineal, garis keibuan dalam kekerabatan matrilineal, atau garis keibu-bapakan  dalam  kekerabatan  parental  untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga, untuk mem- peroleh  nilai-nilai  adat  budaya  dan  kedamaian dan  untuk  mempertahankan  kewarisan.  Oleh  ka- rena  itu  sistem  kekerabatan  antara  suku  bangsa yang  satu  dengan  suku  bangsa  yang  lain  ber- lainan,  daerah  satu  dengan  daerah  lainnya  ber- beda, serta akibat hukum dan upacara perkawinan yang  berbeda-beda.  Meskipun  perkawinan  dil- aksanakan  menurut  hukum  adat  yang  berbeda- beda  di  setiap  daerah  maupun  hukum  nasional, namun  secara  umum  tujuan  dilaksanakannya perkawinan adalah salah satunya untuk melanjut- kan keturunan dalam sebuah keluarga yang baha- gia.
Kehadiran seorang anak dalam sebuah keluar- ga  di  masyarakat  dianggap  penting,  karena  pada beberapa  golongan  masyarakat  adanya  seorang anak  mempengaruhi  status  sosial  suatu  keluarga dalam melanjutkan generasinya agar tidak punah. Namun,  tidak  semua  keluarga  beruntung  dapat dikaruniai  seorang  anak.  Ada  beberapa  keluarga yang  kurang  beruntung  karena  tidak  memiliki anak. Padahal kehadiran anak dalam suatu keluar- ga  sangatlah  diharapkan.  Salah  satu  yang  bisa dilakukan adalah dengan melakukan pengangkatan  anak  atau  adopsi.  Pengangkatan anak  menimbulkan  akibat  hukum  baik  bagi keluarga angkat maupun anak yang diangkat. Hal ini  berkaitan  dengan  hak  dan  kewajiban,  status sosial, hingga masalah harta kekayaan yang men- jadi  hak  si  anak.  Anak  yang  diangkat  haruslah
dirawat  dan  dipelihara  sebagaimana  anak  kan- dung  sebagai  bentuk  tujuan  dari  pengangkatan anak yaitu demi kesejahteraan anak tersebut.
Pengangkatan anak di Indonesia antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Indone- sia  dapat  dilakukan  dengan  dua  cara,  yaitu  ber- dasarkan  hukum  adat  dan  berdasarkan  peraturan perundang-undangan.  Menurut  Bushar  Muham- mad,  secara  umum  tata  cara  pengangkatan  anak menurut adat dilakukan dengan terang dan tunai. Yang dimaksud dengan terang adalah suatu prin- sip  legalitas  yang  berarti  perbuatan  itu  di- umumkan  dan  dilakukan  di  hadapan  banyak orang  dengan  tujuan  agar  khalayak  ramai  dapat mengetahui  bahwa  terjadi  pengangkatan  anak. Sedangkan  tunai  adalah  perbuatan  itu  langsung selesai  pada  saat  itu  juga  dan  tidak  dapat  ditarik kembali. (Muhammad, 2006)
Secara  hukum  adat  pengangkatan  anak  dari keluarga  atau  kerabat  dekat  adalah  sah  karena telah  dilaksanakan  menurut  tradisi  adat,  namun secara  hukum  nasional  masih  dipertanyakan mengenai  status  hukum  anak  angkat  yang  ber- dasarkan  hukum  adat  kebiasaan  tanpa  dimohon- kan penetapan pengadilan. Merujuk pada Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan  Pengangkatan  Anak  menyebutkan bahwa :
(1)  Pengangkatan  anak  berdasarkan  adat  ke- biasaan  setempat  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  8  huruf  a,  yaitu  pengangkatan  anak  yang dilakukan dalam satu komunitas yang nyata-nyata masih  melakukan  adat  dan  kebiasaan  dalam  ke- hidupan bermasyarakat.
(2)  Pengangkatan  anak  berdasarkan  adat  ke- biasaan  setempat  dapat  dimohonkan  penetapan pengadilan
Menjadi  permasalahan  adalah  kata  “dapat” yang ada di Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.  54  Tahun  2007  tentang  Pelaksanaan Pengangkatan  Anak  (selanjutnya  disebut  PP Pelaksanaan  Pengangkatan  Anak).  Menurut  Ka- mus  Besar  Bahasa  Indonesia  kata  “dapat”  mem- iliki  arti  mampu,  sanggup,  bisa.  Dari  pengertian tersebut dapat dikatakan Pasal 9 ayat (2) PP ten- tang  Pelaksanaan  Pengangkatan  Anak  mengan- dung  kekaburan  makna  sehingga  belum tercapainya sebuah kepastian hukum. Dalam Per- aturan  Pemerintah  ini  juga  tidak  disebutkan mengenai akibat hukum yang akan timbul apabila seorang  anak  yang  diangkat  berdasarkan  hukum adat kebiasaan tidak dimohonkan penetapan pen-
Halaman 8 KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 16, Nomor 1 2022 — CC-BY-SA 4.0 License

## Status Hukum dan Hak Waris Bagi Anak Angkat yang Tidak Dimohonkan dengan Penetapan Pengadilan
gadilan.  Sehingga  di  sini  muncul  adanya  suatu kekaburan  norma.  Hal  tersebut  dapat  men- imbulkan  kerancuan,  apalagi  sebagian  besar masyarakat  adat  di  pedesaan  tidak  begitu mengenal  prosedur  permohonan  penetapan  anak angkat di pengadilan karena secara adat kebiasaan anak tersebut telah sah diangkat untuk masuk  ke keluarga mereka. Bunyi pasal yang rancu tersebut dapat  menimbulkan  efek  di  kemudian  hari  pada saat  pemenuhan  hak-hak  dari  anak  angkat,  salah satunya adalah hak mewaris dari keluarga angkat.

## II.  METODE
Dalam  penulisan  ini  menggunakan  penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ada- lah  meneliti  hukum  dengan  objek  penelitiannya adalah norma hukum. Penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberikan argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan norma, kekaburan nor- ma,  dan/atau  konflik  norma. (Diantha,2017) Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian normatif karena dalam penelitian ini menganalisis makna kata “dapat dimohonkan penetapan penga- dilan” pada Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor  54  tahun  2007  tentang  Pelaksanaan Pengangkatan  Anak  mengenai  hak  mewaris  dari seorang  anak  angkat  yang  tidak  dimohonkan penetapan  pengadilan  terhadap  orang  tua angkatnya.

## III.HASIL DAN PEMBAHASAN
Dilaksanakannya  sebuah  perkawinan  dengan tujuan  untuk  membentuk  suatu  keluarga  yang bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang Maha Esa. Keluarga yaitu terdiri dari suami, istri, dan anak-anak. Dalam sebuah keluarga kehadiran seorang  anak  tentu  sangat  ditunggu-tunggu.  Na- mun  tidak  semua  keluarga  beruntuk  dapat dikaruniai  keturunan.  Untuk  mengatasi  permasa- lahan  tersebut,    di  Indonesia  yang  mengenal pengangkatan anak dan melakukan pengangkatan anak dengan alasan untuk melanjutkan keturunan.
Seorang  anak  merupakan  penerus  keturunan dari  suatu  keluarga  agar  garis  keturunan  dari keluarga  tersebut  tidak  putus  atau  punah. Pengangkatan  anak  di  Indonesia  dapat  dilakukan berdasarkan hukum nasional maupun berdasarkan hukum adat. Walaupun pengangkatan anak secara hukum  nasional  telah  memiliki  payung  hukum yaitu  Undang-Undang  No.  35  Tahun  2014  ten- tang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 ta- hun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  jo.  Pera- turan  Pemerintah  No.  54  Tahun  2007  tentang Pelaksanaan  Pengangkatan  Anak,  namun  karena
Indonesia  masih  mengakui  keberadaan  hukum adat sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik In- donesia  Tahun  1945  yang  berbunyi  “Negara mengakui  dan  menghormati  kesatuan-kesatuan masyarakat  hukum  adat  beserta  hak-hak  tradi- sionalnya  sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai dengan  perkembangan  masyarakat  dan  prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”, maka pengangkatan anak yang  dilakukan  dengan  tata  cara  prosesi  adat sesuai dengan hukum adat masing-masing daerah tetap diakui.
Pada masyarakat yang masih memegang teguh hukum  dan  tradisi  adat,  jenis  kelamin  dari seorang  anak  juga  turut  menjadi  petimbangan demi  melanjutkan  garis  keturunan.  Contohnya dalam  masyarakat  adat  yang  memegang  prinsip kekerabatan  patrilineal,  jenis  kelamin  anak  laki- laki  yang  lebih  diutamakan  karena  garis  ke- turunan  dalam  suatu  keluarga  pada  masyarakat tersebut  dilanjutkan  oleh  anak  laki-laki,  begitu juga  dengan  masyarakat  adat  yang  memegang prinsip sistem kekerabatan matrilineal yang lebih mengutamakan  anak  dengan  jenis  kelamin  per- empuan  sebagai  penerus  garis  keturunan.  Untuk mengatasi  permasalahan  tersebut,  pada  beberapa daerah di Indonesia yang mengenal pengangkatan anak  dan  melakukan  pengangkatan  anak  dengan alasan untuk melanjutkan keturunan.
Menurut hukum adat, pengangkatan anak ada- lah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri demikian rupa, sehing- ga  antara  orang  yang  memungut  anak  dan  anak yang  dipungut  itu  timbul  suatu  hubungan kekeluargaan yang sama, seperti ada antara orang tua dengan anak kandung sendiri. (Meiliala,2016) Adapun  tujuan  dari  pengangkatan  anak  kalau dilihat dari sisi hukum adat lebih ditekankan pada kekhawatiran  (calon  orang  tua  angkat)  akan  ke- punahan,  maka  calon  orang  tua  angkat  mengam- bil  anak  dari  lingkungan  kerabatnya,  dan berkedudukan sebagai anak kandung dari ibu dan bapak  yang  mengangkatnya,  terlepas  dari  golon- gan sanak saudaranya semula .(Bakri, dkk, 2017)
Tata  cara  pengangkatan  anak  yang  dilakukan berdasarkan hukum adat menurut Pasal 9 ayat (2) PP  Pelaksanaan  Pengangkatan  Anak  menyebut- kan bahwa “Pengangkatan Anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dapat dimohonkan penetapan pengadilan”.  Apabila  dimaknai  maka  seorang anak  yang  diangkat  berdasarkan  hukum  adat setempat  boleh  dimohonkan  penetapan  pengadi-
Status Hukum dan Hak Waris Bagi Anak Angkat yang Tidak Dimohonkan dengan Penetapan Pengadilan
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 16, Nomor 1 2022 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 9
lan  ataupun  tidak  dimohonkan  pengadilan. Menurut  Pasal  9  ayat  (2)  PP  Pelaksanaan Pengangkatan  Anak  tidak  ada  keharusan  dan kewajiban  bagi  seorang  anak  yang  diangkat  ber- dasarkan  hukum  adat  kebiasaan  untuk  dimohon- kan penetapan pengadilan.
Kata  “dapat”  sendiri  menurut  Kamus  Besar Bahasa  Indonesia  memiliki  makna  mampu, sanggup,  bisa.  Dilansir  dari  berita  CNN  Indone- sia,  DR.  Yayah  Basariah  seorang  ahli  bahasa hukum  menerangkan  bahwa  makna  kata  “dapat” yaitu  “bisa”  atau  “boleh”.  Kata  “dapat”  digo- longkan sebagai kata bantu sehingga haus dibaca dengan kata kerja yang mengikutinya. Beliau juga memaknai kata “boleh” sebagai sinonim dari kata “dapat”. Kata “boleh” juga sejalan maknanya dan bersinonim  dengan  “diizinkan”  atau  berpadanan dengan  “tidak  dilarang”.  Sehingga  kata  “dapat” dalam  Pasal  9  ayat  (2)  PP  Pelaksanaan Pengangkatan  Anak  dapat  dimaknai  bahwa pengangkatan  anak  yang  dilakukan  berdasarkan hukum adat kebiasaan boleh dimohonkan peneta- pan  pengadilan  ataupun  tidak  dimohonkan penetapan pengadilan.
Frasa dapat dimohonkan penetapan pengadilan bermakna dapat/boleh dilakukan atau boleh/dapat juga  tidak  dilakukan.  Apa  pun  yang  dipilih,  hal itu  dibenarkan  secara  hukum. Sehingga  secara implisit  kata  “dapat  dimohonkan  penetapan  pen- gadilan”  dapat  diartikan  bahwa  pengangkatan anak  secara  adat  istiadat  boleh  dimohonkan penetapan  pengadilan  ataupun  tidak  dimohonkan penetapan pengadilan. PP Pelaksanaan
Pengangkatan  Anak  tidak  menentukan  akibat hukum apabila pengangkatan anak dilakukan ber- dasarkan adat kebiasaan tanpa melalui penetapan pengadilan
Pengangkatan  anak  yang  dilakukan  berdasar- kan  hukum  adat  kebiasaan  setempat  berarti  tun- duk pada norma-norma hukum adat yang berlaku di  daerah  tersebut.  Hukum  adat  memiliki  bentuk yang  berbeda  dengan  bentuk  hukum  yang  dibuat oleh  negara.  Kata  tertulis  dalam  hukum  adat  di- ganti  dengan  kata  tercatat  karena  ada  beberapa bagian  dalam  hukum  adat  di  Indonesia  di  catat pada daun lontar ataupun kitab-kitab raja. Hukum adat  merupakan  nilai-nilai  yang  hidup  dan berkembang  di  dalam  masyarakat  suatu  daerah. Walaupun sebagian besar Hukum Adat tidak ter- tulis,  namun  ia  mempunyai  daya  ikat  yang  kuat dalam masyarakat .( M. Saleh, 2013)
Pengangkatan anak yang berdasarkan adat ke- biasaan setempat pada masing-masing daerah ber-
beda-beda. Ada beberapa daerah yang tanpa me- lalui  acara  apapun,  kemudian  ada  yang melakukan  laporan  saja  kepada  kepala  adat,  ada pula  yang  hanya  dengan  upacara  selamatan dengan  dihadiri  oleh  para  tetangga,  kerabat bahkan di banyak daerah acara pengangkatan ha- rus  disaksikan  dan  dihadiri  oleh  kepala  adat  dan pemuka-pemuka  adat.  Tetapi  pada  umumnya pengangkatan  anak  yang  dilakukan  berdasarkan hukum  adat  kebiasaan  dilakukan  dengan  terang dan tunai. Pengangkatan secara terang dan tunai, artinya pengangkatan anak yang dilakukan secara terbuka  dihadiri  oleh  segenap  keluarga,  pemuka- pemuka  adat  /  pejabat  adat  (pengertian  terang) dan seketika itu juga diberikan pembayaran uang adat  (pengertian  tunai). (Ghina  Kartika  Ardiyati, Hj. Liliek Istiqomah, Yusuf Adiwibowo, 2014)
Pengangkatan  anak  yang  dilakukan  berdasar- kan adat kebiasaan juga berkaitan erat dengan hak mewaris  serta  sistem  kekerabatan  yang  dianut oleh  masyarakat  adat  tersebut.  Pada  masyarakat yang  masih  memegang  teguh  hukum  dan  tradisi adat,  jenis  kelamin  dari  seorang  anak  juga  turut menjadi  petimbangan  demi  melanjutkan  garis keturunan.  Contohnya  dalam  masyarakat  adat yang  memegang  prinsip  kekerabatan  patrilineal, jenis  kelamin  anak  laki-laki  yang  lebih  diuta- makan  karena  garis  keturunan  dalam  suatu keluarga  pada  masyarakat  tersebut  dilanjutkan oleh anak laki-laki, begitu juga dengan masyara- kat  adat  yang  memegang  prinsip  sistem  kekera- batan matrilineal yang lebih mengutamakan anak dengan jenis kelamin perempuan sebagai penerus garis  keturunan.  Sistem  kekerabatan  ini  juga menentukan  siapa  yang  berhak  mewaris  dalam suatu  keluarga,  tergantung  dari  garis  keturunan yang diutamakan.
Pengangkatan  anak  berdasarkan  hukum  adat kebiasaan seringkali tidak memiliki bukti tertulis, kecuali  saksi-saksi  dari  kerabat  dekat,  tetangga, atau  dari  ketua  adat  yang  menyaksikan  prosesi pengangkatan  anak.  Dalam  hukum  adat pengangkatan  anak  yang  telah  disaksikan  oleh ketua  adat  dianggap  sah,  namun  jika  dilihat  dari pandangan hukum nasional hal ini tidak memiliki kepastian  hukum  karena  tidak  ada  bukti  tertulis yang  menyatakan  memang  benar  telah  terjadi pengangkatan  anak.  Apalagi  jika  dikaitkan dengan  kekuatan  alat  bukti  dalam  persidangan, menurut  Pasal  1866  KUH  Perdata  mengemuka- kan  bahwa  urutan  pertama  alat  bukti  adalah  alat bukti tulisan. Hal ini jelas bahwa alat bukti tulisan ini  merupakan  alat  bukti  utama  dan  paling  pent- ing  pada  tahap  pembuktian  dipengadilan.  Dalam
Halaman 10
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 16, Nomor 1 2022 — CC-BY-SA 4.0 License
Status Hukum dan Hak Waris Bagi Anak Angkat yang Tidak Dimohonkan dengan Penetapan Pengadilan
hukum acara perdata, penyebutan alat bukti tertu- lis merupakan alat bukti utama, karena surat dibu- at untuk membuktikan suatu keadaan, atau kejadi- an yang telah terjadi, atau perbuatan hukum yang harus dilakukan oleh seseorang nantinya. Dikare- nakan  tidak  adanya  bukti  tertulis  hal ini  menjadi lebih  rawan  terhadap  peluang  terjadinya  suatu masalah. Terutama apabila berkaitan dengan ma- salah  pewarisan.  Anak  yang  diangkat  dan  sudah sah  secara  hukum  adat  memang  berhak  untuk menerima  warisan  dari  orang  tua  angkatnya,  na- mun akan menjadi masalah apabila kerabat dekat dari orang tua angkatnya yang menyangkal adan- ya pengangkatan anak. Tidak adanya bukti tertu- lis menyebabkan kedudukan anak angkat menjadi tidak kuat.
Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Re- publik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  1983  tentang Penyempurnaan  Surat  Edaran  Nomor  2  Tahun 1979  oleh  karena  kebutuhan  akan  pengangkatan anak  dalam  masyarakat  makin  bertambah  dan dirasakan  bahwa  unutk  memperoleh  jaminan kepastian hukum, untuk itu hanya didapat setelah memperoleh suatu putusan pengadilan. Demikian pula, dengan berlakunya Undang-Undang No. 35 tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlin- dungan  Anak,  undang-undang  ini  menetapkan bahwa pengangkatan anak dilakukan berdasarkan putusan  atau  penetapan  pengadilan  negeri.  Na- mun  demikian  pengangkatan  anak  berdasarkan adat kebiasaan yang dilakukan sesuai dengan tata cara yang berlaku di dalam masyarakat yang ber- sangkutan dianggap sudah sah, tanpa putusan atau penetapan pengadilan negeri.
Pada  SEMA  No.  2 Tahun 1979  menyebutkan bahwa  pengangkatan  anak  hanya  sah  sifatnya, apabila diberikan oleh badan peradilan penetapan atau  keputusan  pengadilan  itu  merupakan  syarat esensial bagi sahnya pengangkatan anak. Dijelas- kan  pula  bahwa  perbuatan  mengangkat  anak bukanlah suatu perbuatan hukum yang bisa terjadi pada  satu  saat  seperti  halnya  dengan  penyerahan sesuatu  barang,  melainkan  merupakan  suatu rangkaian  kejadian  hubungan  kekeluargaan  yang menunjukkan  adanya  kesungguhan,  cinta  kasih, kerelaan  dan  kesadaran  yang  penuh  akan  segala akibat  selanjutnya  dari  pengangkatan  tersebut bagi  semua  pihak,  yang  sudah  berlangsung  / berjalan untuk beberapa lama, karena itu harusnya putusan  Pengadilan  dalam  hal  ini  disamping benar-benar  merupakan  suatu  konstatering  dari rangkaian  keadaan  hubungan  kekeluargaan  yang sebenarnya,  merupakan  hal  yang  sahnya  per-
buatan pengangkatan anak tersebut. Konstatering maksudnya  adalah  melakukan  pencocokan mengenai  keadaan  hubungan  kekeluargaan  yang sebenarnya. Hal ini dapat diartikan bahwa peneta- pan  pengadilan  sebenarnya  diwajibkan  dalam prosedur  pengangkatan  anak,  hal  ini  untuk menghindari penyelundupan hukum dan manipu- lasi data kependudukan.
Penting  adanya  penetapan  pengadilan  dalam pengangkatan  anak  karena  penetapan  pengadilan dianggap  sebagai  akta  otentik.  Akta  otentik  ada- lah akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat publik  yang  berwenang  untuk  itu,  sebagai  bukti yang lengkap (sempurna) bagi para pihak dan ahli warisnya serta orang yang mendapat hak darinya tentang segala hal yang tetulis dalam alta itu dan bahkan  tentang  apa  yang  tercantum  di  dalamnya sebagai  pemberitahuan  saja,  sepanjang  langsung mengenai  pokok  dalam  akta  tersebut.  Pejabat Publik  yang  diberi  wewenang  oleh  undang- undang  untuk  membuat  akta  otentik,  antara  lain notaris,  pegawai  catatan  sipil,  panitera  pengadi- lan, dan juru sita. (Abdulkadir Muhammad,2012) Penetapan  pengadilan  dengan  kedudukannya  se- bagai akta otentik dibuat oleh pejabat publik yang berwenang menerangkan dalam akta otentik yang dibuat, dilakukan, dilihat, dan dialaminya sehing- ga apa yang tercantum dalam akta autentik diang- gap  benar  terjadi  di  hadapannya  menurut  ken- yataan yang sebenarnya.
Penetapan anak  angkat  di Indonesia  termasuk dalam  kategori  Putusan  Deklarator  yaitu  putusan yang bersifat menyatakan atau menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata. putusan yang bersi- fat  deklarator  atau  deklaratif  (declaratoir  vonnis) adalah  pernyataan  hakim  yang  tertuang  dalam putusan yang dijatuhkannya. Pernyataan itu meru- pakan  penjelasan  atau  penetapan  tentang  sesuatu hak  atau  titel  maupun  status.  Dan  pernyataan itu dicantumkan  dalam  amar  atu  diktum  putusan, dengan  adanya  pernyataan  itu,  putusan  telah menentukan dengan pasti siapa yang berhak atau siapa yang  mempunyai kedudukan atas permasa- lahan  yang  disengketakan.  Putusan  “declaratoir”, yaitu  yang  amarnya  menyatakan  suatu  keadaan sebagai suatu keadaan yang sah menurut hukum. (Dessy Balaati, 2013)
Dimohonkannya  penetapan  pengadilan  ter- hadap  peristiwa  pengangkatan  anak  merupakan salah  satu  bentuk  perlindungan  hukum  terhadap hak-hak  anak  angkat.  Menurut  Sudikno  Merto Kusumo,  perlindungan  hukum  merupakan  suatu perlindungan  yang  diberikan  kepada  subyek
Status Hukum dan Hak Waris Bagi Anak Angkat yang Tidak Dimohonkan dengan Penetapan Pengadilan
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 16, Nomor 1 2022 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 11
hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat  preventif  (pencegahan)  maupun  dalam bentuk  yang  bersifat  represif  (pemaksaan).
(Sudikno Mertokusumo,2009) Dimohonkan penetapan pengadilan merupakan salah satu ben- tuk perlindungan hukum secara preventif. Karena pengangkatan anak ini erat kaitannya dengan per- masalahan  mengenai  hak  mewaris,  maka  dengan adanya  penetapan  pengadilan  maka  memberikan sebuah kepastian hukum bagi anak angkat bahwa ia  sah  untuk  mendapatkan  hak  waris  dari  orang tua angkatnya.
Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Re- publik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  1983  tentang Penyempurnaan  Surat  Edaran  Nomor  2  Tahun 1979  oleh  karena  kebutuhan  akan  pengangkatan anak  dalam  masyarakat  makin  bertambah  dan dirasakan  bahwa  unutk  memperoleh  jaminan kepastian hukum, untuk itu hanya didapat setelah memperoleh suatu putusan pengadilan. Demikian pula, dengan berlakunya Undang-Undang No. 35 tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlin- dungan  Anak,  undang-undang  ini  menetapkan bahwa pengangkatan anak dilakukan berdasarkan putusan  atau  penetapan  pengadilan  negeri.  Na- mun  demikian  pengangkatan  anak  berdasarkan adat kebiasaan yang dilakukan sesuai dengan tata cara yang berlaku di dalam masyarakat yang ber- sangkutan dianggap sudah sah, tanpa putusan atau penetapan pengadilan negeri.
Kata  “dapat  dimohonkan  penetapan  pengadi- lan”  dalam  Pasal  9  ayat  (2)  PP  Pelaksanaan Pengangkatan  Anak  jika  ditelaah  lebih  dalam mencerminkan suatu kepastian hukum. Dikaitkan dengan  teori  kepastian  hukum  bahwa  nilai  yang hendak  dicapai  dengan  adanya  suatu  kepastian hukum  adalah  keadilan  dan  kebahagiaan. Menekankan  pada  terwujudnya  suatu  keadilan, makna  kata  “dapat”  yang  berarti  boleh  dil- aksanakan  atau  boleh  tidak  dilaksanakan  mem- berikan  keadilan  bagi  masyarakat  hukum  adat bahwa tradisi dan hukum adat yang telah mereka yakini dan jalani selama bertahun-tahun tetap di- akui  oleh  negara.  Hal  ini  terbukti  bahwa pengangkatan  anak  yang  tidak  dimohonkan penetapan pengadilan tetap dianggap sah. Hal ini juga  sejalan  dengan  pengakuan  negara  terhadap kesatuan  masyarakat  hukum  adat.  Kepastian hukum  merupakan  jaminan  bahwa  hukum  yang berlaku  mengandung  keadilan.  Gustav  Radbruch mengemukakan  bahwa  keadilan  dan  kepastian hukum merupakan bagian yang tetap dari hukum. Hukum positif harus selalu ditaati demi keamanan
dan ketertiban suatu bangsa. Menurut teori kepas- tian  hukum  dan  nilai  yang  ingin  dicapai  yaitu nilai  keadilan  dan  kebahagiaan. (Achmad Ali,2002)
Tetapi  di  satu  sisi,  pengangkatan  anak  ber- dasarkan hukum adat kebiasaan yang tidak mem- iliki  bukti  tertulis  akan  berpeluang  menimbulkan sengketa  dan  akan  menemui  kendala  dalam  hal melakukan  pembuktian  telah  dilakukannya pengangkatan  anak.  Dalam  PP  Pelaksanaan Pengangkatan Anak dalam hal kata “dapat dimo- honkan  penetapan  pengadilan”  dilaksanakan maka  penetapan  pengadilan  tersebut  yang  akan memberikan  kepastian  hukum  kepada  orang  tua angkat  maupun  anak  angkat  sebagai  bukti  yang kuat  bahwa  memamg  benar  telah  terjadi pengangkatan anak dan atas dasar penetapan pen- gadilan  tersebut  menguatkan  hak-hak  dari  anak angkat dalam hal menerima harta warisan apabila salah  satu  atau  kedua  orang  tua  angkatnya meninggal dunia.
Penetapan  pengadilan  tentang  pengangkatan anak  merupakan  penegasan  dan  sebagai  penguat dari  prosesi-prosesi  adat  yang  dilakukan  dalam tata acara pengangkatan anak. Jika dalam prosesi pengangkatan  anak  telah  mendapat  surat  ket- erangan  dari  ketua  adat  atau  camat  setempat, maka  penetapan  pengadilan  ini  sebagai  penguat dari  surat  keterangan  tersebut.  Dikarenakan penetapan pengadilan dapat dipersamakan dengan putusan pengadilan pada tingkat pertama dan ter- akhir dan sesuai dengan doktrin dan praktik yang berlaku  bahwa  penetapan yang  dijatuhkan  dalam perkara  yang  berbentuk  permohonan  pada umumnya  dapat  dipersamakan  dengan  putusan pada  tingkat  pertama  dan  terakhir,  maka  fungsi dari penetapan pengadilan yang dimohonkan pada pengangkatan anak yang berdasarkan adat kebia- saan adalah memberikan kekuatan mengikat pada peristiwa pengangkatan anak yang dilakukan ber- dasarkan adat kebiasaan sehingga meminimalisir- kan  peluang  untuk  terjadinya  sengketa  tentang hak-hak anak angkat.
Kata  “dapat  dimohonkan  penetapan  pengadi- lan”  pada  Pasal  9  ayat  (2)  PP  Pelaksanaan Pengangkatan  Anak  sebagai  hukum  memberikan kepastian hukum  bagi  berlakunya  hukum  adat  di tengah-tengah  masyarakat,  namun  dikemudian hari  dapat  menimbulkan  resiko  mengenai  status hukum dari anak angkat yang hanya diangkat ber- dasarkan  adat  kebiasaan  karena  tidak  ada  bukti tertulis dari upacara adat pengangkatan anak. Se- hingga kefektivitasan berlakunya Pasal 9 ayat (2)
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 16, Nomor 1 2022 — CC-BY-SA 4.0 License
Status Hukum dan Hak Waris Bagi Anak Angkat yang Tidak Dimohonkan dengan Penetapan Pengadilan
PP Pelaksanaan Pengangkatan Anak menjadi ku- rang  sempurna,  karena  pada  faktanya  meskipun pengangkatan  anak  berdasarkan  hukum  adat  ke- biasaan  diakui  oleh  negara  namun  di  sisi  lain tetap harus ada bukti tertulis sebagai penguat bah- wa  memang  benar  telah  terjadi  pengangkatan anak, dalam peraturan perundang-undangan tidak mewajibkan  harus  ada  bukti  tertulis  mengenai pengangkatan  anak,  dan  akhirnya  akan  menjadi sebuah permasalahan apabila terjadi sengketa an- tar anak angkat mengenai siapa yang berhak me- waris dalam keluarga tersebut.
Pada  permasalahan  ini  Pasal  9  ayat  (2)  PP Pelaksanaan  Pengangkatan  anak  tidak  me- wajibkan  apabila  seorang  anak  angkat  yang  di- angkat  berdasarkan  hukum  adat  kebiasaan  harus dimohonkan penetapan pengadilan atau tidak juga diwajibkan  memperoleh  bukti  tertulis  dari  ketua adat setempat yang menerangkan bahwa memang benar  telah  terjadi  pengangkatan  anak.  Dengan tidak  adanya  suatu  kewajiban  dari  PP  Pelaksa- naan Pengangkatan Anak maka akan membentuk pola  pikir  di  masyarakat  bahwa  apabila melakukan pengangkatan anak secara hukum adat maka  hanya  cukup  dilakukan  upacara  adat  tanpa harus  ada  sebuah  bukti  tertulis  dari  ketua  adat setempat. Padahal bukti tertulis tersebut menguat- kan kedudukan dari anak yang diangkat.
Walaupun dan Pasal 9 ayat (2) PP Pelaksanaan Pengangkatan  Anak  tidak  mewajibkan  adanya penetapan  pengadilan  tetapi  dalam  prakteknya penetapan  pengadilan  menjadi  syarat  yang  men- dasar dalam mengurus dokumen-dokumen terkait anak angkat. Sehingga dalam Pasal 9 ayat (2) PP Pelaksanaan Pengangkatan Anak sebaiknya harus diikuti  dengan  tindakan  selanjutnya  berupa penetapan  pengadilan,  atau  sekurang-kurangnya mewajibkan  bagi  orang  tua  angkat  untuk  mem- iliki  surat  pernyataan  dari ketua  daerah  setempat sebagai bukti tertulis yang bisa dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan.

## IV. SIMPULAN
Makna  frasa  “dapat  dimohonkan  penetapan pengadilan”  dalam  Pasal  9  ayat  (2)  PP  Pelaksa- naan  Pengangkatan  Anak  adalah  dalam melakukan pengangkatan anak secara hukum adat kebiasaan  tidak  diwajibkan  untuk  dimohonkan penetapan  pengadilan.  Frasa  dapat  dimohonkan penetapan  pengadilan  bermakna  dapat/boleh  dil- akukan  atau  boleh/dapat  juga  tidak  dilakukan. Apa  pun  yang  dipilih,  hal  itu  dibenarkan  secara hukum. Sehingga  secara  implisit  kata  “dapat dimohonkan  penetapan  pengadilan”  dapat  di-
artikan  bahwa  pengangkatan  anak  secara  adat istiadat  boleh  dimohonkan  penetapan  pengadilan ataupun tidak dimohonkan penetapan pengadilan. Hal ini sebagai kepastian hukum bagi hukum adat yang  berlaku  di  masyarakat  bahwa  tata  cara pengangkatan  anak  yang  dilakukan  dengan  tata cara  hukum  adat  kebiasaan juga  sah.  Di  sisi  lain frasa  “dapat  dimohonkan  penetapan  pengadilan” juga  memiliki  tujuan  dengan  dimohonkannya penetapan  pengadilan  maka  anak  yang  diangkat maupun  orang  tua  yang  mengangkat  anak  lebih memiliki  kepastian  dan  kekuatan  hukum  bila dibandingkan  dengan  anak  angkat  yang  hanya berdasarkan adat kebiasaan.
Pada  PP  Nomor  54  Tahun  2007  Tentang Pelaksanaan  Pengangkatan  Anak,  pengangkatan anak  melalui  hukum  adat  sudah  diakui,  namun untuk  antisipasi  kemungkinan  adanya  sengketa dikemudian  hari  hendaknya,  pendaftaran  anak juga melalui penetapan pengadilan. Hal ini untuk lebih  menjamin  kepastian  hukum  bagi  anak angkat yang diangkat berdasarkan adat kebiasaan agar memiliki bukti tertulis bahwa memang benar ia telah diangkat, sehingga ketika ada sengketa di kemudian  hari  bukti  tertulis  tersebut  dapat  men- guatkan  kedudukannya  sebagai  anak  yang  telah diangkat  dan  berhak  atas  waris  dari  orang  tua angkatnya. Perlu adanya penambahan frasa dalam Pasal 9 ayat (2) PP Nomor 54 Tahun 2007 yang mewajibkan  apabila  diangkat  berdasarkan  adat kebiasaan  disertai  dengan  surat  keterangan  dari Ketua adat, camat, ataupun lurah yang kemudian diikuti  dengan  tindakan  selanjutnya  dengan penetapan pengadilan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali,  A. (2002).  Menguak  Tabir  Hukum.  (Suatu Kajian  Filosofis  dan  Sosiologis) .  Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung.
Ardiyati, G, K., Istiqomah, H, L., Adiwibowo, Y.
(2014). Tinjauan  Yuridis  Pengangkatan Anak  Terhadap  Bagian  Waris  Anak  Angkat Menurut  Ketentuan  Hukum  Positif  Indone- sia .  Artikel  Ilmiah  Hasil  Penelitian  Maha- siswa. Fakultas Hukum Universitas Jember.
Balaati,  D.  (2013). Prosedur  dan  Penetapan  A nak Angkat Di Indonesia , Lex Privatum, Vol.I No.1, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.
Bakri, N, F., Sukirno., Sudaryatmi, S. (2017). Pelaksa- naan Pengangkatan Anak dan Dampaknya Da- lam Harta Warisan Pada Masyarakat Adat Bali Perantauan  di  DKI  Jakarta .  Diponegoro  Law Journal.  Volume  6  Nomor  2.  Fakultas  Hukum Universitas Diponegoro.
Diantha,  I,  M,  P.  (2017). Metodologi  Penelitian
Status Hukum dan Hak Waris Bagi Anak Angkat yang Tidak Dimohonkan dengan Penetapan Pengadilan
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 16, Nomor 1 2022 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 13
Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum . Jakarta:Kencana. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Meiliala,  D,  S.  (2016) Pengangkatan  Anak  (Adopsi) Berdasarkan  Adat  Kebiasaan  Setempat  dan Peraturan Perundang-Undangan . Ban- dung:Nuansa Aulia.
Mertokusumo,  S.  (2009). Penemuan  Hukum .  Ban- dung:Citra Aditya Bakti.
Muhammad,  B.  (2006). Pokok-Pokok  Hukum  Adat . Jakarta:Pradnya Paramita. Muhammad, M. (2021). Hukum Acara Perdata Indone- sia . Bandung:PT Citra Aditya Bakti.
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Pelaksa- naan  Pengangkatan  Anak .  3  Oktober  2007. Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2007 Nomor 123. Jakarta.
Saleh,  M.  (2013). Eksistensi  Hukum  Adat  Dalam Polemik  Hukum  Positif  Suatu  Kajian  Dalam Perspektif  Tata  Negara .  Jurnal  IUS  Kajian Hukum dan Keadilan. Vol I Nomor 3. Fakultas Hukum Universitas Mataram.
Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia Nomor  6  Tahun  1983  tentang  Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979.
Undang-Undang  No.  35  tahun  2014 Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  ten- tang  Perlindungan  Anak .  17  Oktober  2014. Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2014 Nomor 297. Jakarta.
Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974 Perkawinan .  2 Januari 1974. Lembaran Negara Republik Indo- nesia Tahun 1974 Nomor 1. Jakarta.

## Status Hukum dan Hak Waris Bagi Anak Angkat yang Tidak Dimohonkan dengan Penetapan Pengadilan