## SEJARAH PERADII-AN AGAMA DI INDONESIA
Andi Akranx

## Abstract
The q and doan  of Islanic nsrl in hdoteria is nlated  to the @nanic of :oeial ail politic. In abnialisn er4 tltis matt is cononed or! it naniagq ditorce, and nanitge nconcilialion. Noruday,
acarding tu W na 4 th. 2lW, itt jnaion is diyi&d ira ltne
?arts exe titv, legishliw, and jsdicial
Kata kunci: sgarah, Peradilan Agana, /eekuauan peradilan

## A. Pendahuluan
Peradilan  Agama di Indonesia yang kemudian dikenal dengan Pengadilan Agama, keberadaannya jauh  sebelum Indones.ia merdeka. Karena  ketika Islam mulai tersebar di bumi Indonesia,  Pengadilan Agama-pun  telah ada bersamaan dengan  perkembangan  kelompok masyarakat  kala itu, kemudian  memperoleh bennrk ketatanegaraan
),ang sempurna  dalam  kerajaan  Islam.l
Peradilan Islam di Indonesia  merupakan  salah  satu instirus.i Islam  Indonesia  yang sangat  tua. Ia memiliki betbagai landasan rang
*Penulis adalah Hakim  Pergadilao Agarrra Depok dan Dosen Llniversitas Islam rF Thahitilah Jakana. rAlrmad  Zaini  dan Abdul  Basit  r\dnan, Sclarah tingk/rl Ptngadilaa Agtaa l an di Irulonuia,  (Sutrbaya: Bina llrnu, 1983), hal. 29.
Al Manihii, Vol. 2 No.
I Januari Juni 20r)8 103
Andi Akram
sangat kuat. Secara filosofis, ia dibentuk dan  dikembangkan  untuk memenuhi tuntutan penegakan hukum  dan keadiian Allah dalam pergaulan ludup masyarakat.  Secara pridis, ia berkembang mengacu kepada konstitusi  dan peraturan  perundang-undangan  yang bedaku.
Secara histories,  ia merupakan salah satu mat^ r^ntd peradilan  Islam yang  berkesinambungan sejak  masa Rasulullah. Secara sosiologis, ia didukung dan dikembangkan  oleh dan di masyarakat Islam  Indonesia.
Dalam perjaiananrrya  yang paslttgperadilan Islam  mengalami pasang surut mengikuti  perkembangan sosial politik yang  berkem- bang  Oleh karenanya tr-rlisan ini mencoba untuk melihat perkem- bangan  Peradilan  Agama di Indonesia.

## B. Peradilan Agama  Sebelum  Kemerdekaan
Pada saat kolonial  menjajah  Indonesia, Pengadilan  Agama  di- biarkan  tumbuh dan berkembang sesuai dengan  keadaan masyarakat.2
Namun setelah kekuasaan  mereka bertambah  kuat,  maka pada tahun 1820  keberadaan  Pengadilan Agama mulai diatur,r dan kemudian pada tahun 1882  yang dimuat di salah  saru staatblaad Nomor 152 yang berlaku mulai unggal  01 Agustus 1882 dibentuklah lembaga
Peradilan  Agama  di Jawa dan NIadura.a
i\Ieskipun sctelah kebiiakan pemerintah Belanda  tersebut ditentang oleh Snouck Hurgronye,  namun sesungguhnva  dengan ad.anya staalblaal tersebut mengindikasikan  siasat pemerintah Belanda unn:li mengambil  simpati  umat Islam bahu,a  mereka juga memperhatikan lembaga Peradilan  Agama.  Padahal sebetulnya
'?Syed Habibul Haq Nedvi, Dinanila khn, terj. Asep  Hikmat  (Bandring: tusalalL 1982\, h^1. 212.
'Instruksi Pemerintah Kolonial Tahun 1810 kepada bupati adalah:  "hrtadaP  nlttdrr- *asan agzma  orang Jara tidaA  ahzn dihhtknn gngtan-gargui'  l\hat, Amrullah  Ahmad SF, d*, Dincnti Htk/r, I an dalan  Silt n Htktn Natiotal, (laketr.a: Gema Insani Press, 1996), hal. 3.
'Iahun 1820 Pemerinah Belan la ingin  mcncrmpuri  urusafl peradilan Aglnr4 yaitu dengan  meogeluarkan  instrulcsi  yaog &lam instruksi  tersebut pada pasal 13  disebutkao: 'hab,a p*l*ibaa nagnzi pcnbagian aarit di kabryar ruk1at  kndakrrya dnaahlan bPada ali', aaa Llan", lihat  Alunad  Zaiai dan AMul Basit Adnan, Slarab Singbt, hd.. 23.
704 Al Manihii, \'ol. 2 No. 1 Januari - Juoi  2008
pemerintah  Belanda  tidak  pemah  menseialarkan  Pengadilan  Agama dengn kndraad  (Pengadilan Negeri),  yaitu  tidak  pernah  menl'ediakan
^n1g^tzn belanja  atau membetikan gaji kepada  petugas-petugas sebagaimana h nya  latdraad.s Bahkan  lebih dati itu, pemerintah Belanda  berusaha  mengurangi  kewenangan lembaga Peradilan Agama dengan  dikelutrVannya,  $aatblaad nomor 53 Tahun 1 93 1 . Dan dengan slaatblaad tersebut meskipun dibentuk  Mahkamah Islam Tinggi sebagai peradilan Agama tingkat banding  vang karena mendapat  protes  dari masyarakat baru  dibedakukan pada tahun 1937 sesuai dengan  Keputusan Gubernur  Jenderal Nomot 9 Tahun 1937 tertanggal  19 Februari 7937 yang dimuat dalam $aatblaad Nomor 116 Tahun 1937 yang menyebutkan  bahwa  Peradilan  Agama hanya berwenang mengadili perkara-perkara di sekitar nikah, talak,  dan rujuk termasuk mahar dan pembagian naflah wajib  bagi suami terhadap  isterinya.6 Nlenurut  Bustanul Arifin dengan  berlakunl,a $aatblaad tahun 1931 merupakan  puktia;n  knock o ba$ Peraditn Agama dan sejak itu pula  Peradilan  Agama menjadi qui peradilan.T

## C. Peradilan  Agama  Pasca Kemetdekaan
Pasca kemerdekaan, keberadaan Peradilan  Agama  tetap diakui eksistensinya  berdasarkan  pasal 11 Arutan Peralihan Undang-Undang Dasar 7945 yang menyebutkan bahwa segala badan  negara dan peraturan yzng ada masih bedaku selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang  dasar  ini.
Berdasarkan aturao  peralihan tersebut,  maka keberaclaan Peradilan  Agama yang sudah ada di masa pra kemerdekaan  tetap dipertahankan apalagi didukung oleh mal.oritas  penduduk yang beragama Islam. Setelah Departemen Agama  dibentuk  pada tanggal
3 J anuari I 946, maka pembinaan Peradilan Agama diserahkan  kepada
Departemen  Agama melalui  Peranrran  Pemerintah Nornor 5/SD/
Ibid., h . 32. uBustanul Ari6n,  Pcbnbagar H*tn Llan di laloruia: Alat Sjaab,  Hanfular,  laa PnQ.kDa, $^kan^': (iema  lnsani Press, 1996), h.L 78. Tlbid-, hal. 19.
Al Manihii, \'ol. 2 No. l Januari -Juoi 2008
10s
Andi Akram
1946; meskipun  Undang-Undang Nomor 190 Tahun 1948 mema- sukkan Peradilan Agama ke dalam  peradilan  umum  yang masa bedakunya ditentukan oleh menteri kehakiman.  Namun karena penetapan tersebut tidak pernah  terealisir,  maka  peradilan  Agama di bavah pembinaan Departemen  Agama.
Selama masa pemerintahan Otde Barr:,  keberadaan lembaga Peradilan Agama tidak  jauh berbeda  sebagaimana  pada masa  pra kemerdekaan.  Padahal  dengan dikeluarkannya  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964, lembaga  peradilan  secara  tegas bertugas menyelenggarakan  kekuasaan kehakiman di samping peradilan umum,  peradilan  militer,  dan  peradilan tata  usaha  negara. Meskipun demikian,  pada pemerintahan Orde Lama,  pemerintah  telah meng- atur Peradilan Agama di luar Jawa dan Madura serta Kal-imantan Selatan melalui Peraturan Pemerinah Nomor 45 Tahun 1957  sehing- ga seiak itu keberadaan Peradilan  Agama  diatur dalam tiga peraturan.
Pada awal hingga  menlelang akhir pemerinahan  Orde Baru, lembaga peradilan Agama masih sama sepeni pada  masa Orde Lama.
Meskipun telah diberlakukan  Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 sebagai  Pengganti  Undang-Undang Nomor .19 Tahun 1964 qrcsi peradilan  masih tetap berjalan. Sehingga dapat dikaakan bahwa sejak
Per2dilal dg6x diatur  oleh  Pemerintah  Hindia Belanda  berdasarkan staatblaad 1882 hingga akhir tahun  1989, keberadaan  Peradilan Agama sebagai petadilan semu yang lumpuh dan  telah betlangsung sekitar  setatus tahun lebih. Sebab secara formil dan  legislasi  Peradilan Agama dilimpahi kekuasaan melaksanakan kekuasaan  kehakiman tetapi secara realistik  Peradilan  Agama lumpuh, pincang, dan tak sempuma.s
Setelah melalui perjuangan cukup panjang dan melelahkan, pada akhL tahun 1989 pemerintah  Indonesia mengesahkan Undang- Undang Nomot 7 Tahun 1989. Bustanul Arifin menyatakan: 'Bahwa dt antar manfaat dad undang-undang tersebut  adalah  menjadikan
3M, Yahya  Haralle;p, Keded*24 Kcucaazgn  fua  Acara Pcradilaa -fuffid, lakutat [tlst2l^ Kartini, 1990), hel. 32-33.
106 Al Manahii,  Vol.2 No I Januari -Juoi 2008
Sejarah Peradilan  Agama  di Indonesia
Peradilan  Agama benar-benar sebagai aparat  kekuasaan kehakiman menuut Undang-Undang  Dasar 1945".e
Dengan  demikian, adanya legitimasi undang-undang  tersebug Peradilan  Agama  benar-benar  telah sejajar dengan  peradilan umum.
Sebab undang-undang tersebut  mempertegas  kedudukan dan kekuasaan Peradilan Agama sebagai  kekuasaan kehakiman, mencip- takan  kesatuan hukum Peradilan  Agama dan memurnikan fungsi peradilan  Agama. Namun demikian,  selama  beberapa tahun pasca ditetapkannya  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perbaikan fasilitas dan sarana pendukung lainnya  belum  telperhatikan sebagai- mana peradilan umum dan peradilan tata usaha  negara.

## D. Peradilan Agama di Masa Reformasi
Pada  masa reformasi, seirhg dengan upaya  mengembalikan kedaulaan hukum yang selama ini berdaulat di bawah pemerintah akibat  uodang-undang yang  memberikan  peluang kepada  eksekutif untuk ikut campur tangan meskipun secara klausal  menyebutkan tidak mengurangi  kebebasan hakim, maka melalui siding  istimewa Nopembe r 1998, Malelis Permusyawatatan Rakyat (IvIPR)  telah mengesahkan  salah satu ketetapan, yaitu Tap MPR Nomor X/MPR/ 1998 tenang Pokok-pokok  Reformasi Pembangunan  dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi  Kehidupan Sosial sebagai  Haluan Negara  yang di dalamnya l.ntxa laio menegaskan bahwa  pembinaan lembaga peradilan  oleh  eksekutif  merupakan  peluang bagi  penguasa melakukan  intetvensi  ke dalam proses  peradilan serta berkembang- nya kolusi dan praktek-praktek  negatif  pada  proses peradilan.r0
Dengan adanya Tap MPR tersebug  maka  langkah  yang harus diambil oleh  pemerintah  adalah  melakukan  pemisahan secara  tegas antara kekuasaan pemedntah  dengan kekuasaan kehakiman sebagai jaminan kea rah  supremasi hukum. Oleh karena inrlah  pada anggal 30 JuIi 1999 disahkan Rancangan  Undang-Undang  (X.ULI)  tentang
'Busanut Arifin, Pebnbagaan Htktn, hal84. r"Ketetapan-ketetagan  NIPR RI Hasil Sidang Istimcwa  Tahun 1998.
Al Manahij, \bl. 2 No.  l Januari -Juni 2008
707
Andi Akram
Perubahan  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 (khusus pasal 11 dzr 22) oleh DPR. Dan dengan  disahkannya  undang-undang tetsebut,  maka secara otomatis lembaga Peradilan Agama juga terke- na imbasnva. Namun ketika  rancangan  perubahan undang-undang tersebut dibahas,  sandungan Petadilan Agama  adalah  mengenai organisatoris dan finansial  sena  pembinaan hakim sebagai  Pegawai Negeri Sipil  (PNS) menjadi kontroversial sehingga ada lzng  berpenda- plt zgzt Peradiian Agama tetap di bawah  naungan  Departemen Agama, di samping itu Peradilan Agama akan terlepas dari akar ulama dan  tiadanya  pengawasan  para hakim selain korpsnya sendiri.rr
Kekhawatiran  tersebut wajar, karena kemungkinan dengan satu atap membuat hakim-hakim  menjadi tidak dikontrol, selain  ada kemungkinan lain adanya campur  tangan  dari intemal yang mengu- rangi kebebasan dan kemandirian hakim sebagaimana kasus  surat sakti  Ketua  Mahkamah  Agung pada  masa Orde  Baru.  Oleh karena- nya Abdul  Gxni Abdullah  mengharapkan adanl.a paradigma  baru di Iembaga peradilan berupa:  a. Memberikan starus khusus di luar kategori  kepegawainegerian; b. Memberikan  tuniangan yang khusus dari aparatur pemerintah lainnya; c. Sumber  daya  manusia  harus melalui  mekanisme rekruitmen yang  bedzpis; dan d. Melaksanakan pengav'asan dan evaluasi  sebagai  kemudakan  pada tiap aktivitas pelaksanaan, pelayanan, dan  penegakkan  hukum.l2
Bahkan  dalam  hal memi.lih  dan  mengangkat  hakim  agung dan Ketua Mahl<amah Agung menutut  Yusril Ihza  Mahen&a seyogvanya yang melantiknlz adalah I\{ajelis  Permusyawatatan Rakyat  (MPR) bukan  Presiden  maupun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).'3
Dengan ilustrasi  tersebut,  maka  pemisahan  lembaga yudikatif dan eksekutif secara tegas  sangat  sesuai dengan tuntutan  reformasi,
ltBusonul Ati6n, 'Imruloouti  Slai'ab b Dalaa H*tn Natioaal, falarta: Yapsan d-Hikmah, 1999), hd. 17. l'Abdul Gani  Abdullah.  "Paradigma Indonesia Baru", lvlinbar fl*tt Nomor 42 Tahun 1999, hel 57. "Yusdl Ihza Mahendrq dalem waszocam di Maialah Srura Hilayallah, Oktol>et, 1996.
108 Al Manihii, VoL 2 No. 1 Januad - Juni 2008
Sejarah Pendilan Agama  di Indonesia
sehingga pisahnya lembaga Peradilan  Agama dari Departemen Agama ke N{ahkamah Agung merupakan  sesuatu yz;ng wiar ytng keberadaannya diatur  menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970  sebagai  lembaga yudikatif. Apalagi lika.lilihat dari sejarah,
Peradilan Agama sejak dibentuk adalah berdiri sendiri.
E. Implikasi Kekuasaan  Satu Atap Mahkamah  Agung
Menurut pasal  10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, ada empat  (4) Iingkung kekuasaan kehakiman,  yaitu: a. Peradilan Umum; b. Peradilan Agama; c. Peradilan N[iliteq dan d. Peradilan Tata Usaha negata.  Pasal 11 empat (O lingkung kekuasaan kehakiman tersebut secara administratif,  organisatoris,  dan  finansial  di bawah departemen  masing-masing. Dengan demikian, Departemen Kehakiman membawahi  Peradilan Umum dan  Petadilan  Tata Usaha negara, Departemen  Agama membar*'ahi Peradilan Agama, dan Departemen Pertahanan dan Keamanan  (dahulu) memba*'ahi Peradilan Militer.
Dengan berlakunya  Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, pasal  11 ayat  (1) menl'ebutkan bthwa " badan-badar peradihn abagai mata dimakstd dalan pasal 10 ayt O secara organisatois dat fnansial berada di banab Mahkanah Agtng". La'tz-t belakang pengztu^n Mt,l at@  zntara lain rntuk menunjang  kemandirian  haikm.  Nlenurut Tahir Azhari, sesungguhnya kemandirian hakim  tidak semata-mata tergan- tung pada penyatuan Peradilan Agama ke Mahkaman  Agung. Kekua- saan kehaliiman  banyak  ditentukan  kemandiriannya  dalam mengam- bil putusan. Artinya suatu putusan hakim tidak boleh  dicampuri oleh apa-pun dan  siapa-pun.l{
Sebelum  ada pengalihan ke Mahkamah  Agung, Peradilan Agama  masih  berada di bawah Departemen Agama  berdasarkan
'lTahir  Azhari,  "Posisi Peradilan  Agama  dalam Undaq-Undaog  Nomor 35 Tahun 1999, Perspektif Hukum Masa &ting", Seatittar l0 Tabtn UadaagLhdang Paa&lat Agan4 l^kana 2003.
Al Manihil, \'ol. 2 No.  l Jrnuari ',luni 2008
109
Andi iikram
penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 pasal 1 angka (2) ayat Q) yang mengatur: 'sehma behm dihkakan pengalihan naka organisasi, administrad, dan fnarial bagi  Peradilan Agana tetap berada di bapah  keksasaan departemen Agama"-
Meskipun ada perubahan terhadap  pasal  11 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970  yang menyaakan  bahwa secara organisatoris, administatif, dan finansial  Petadilan  Agama berada di Mahkamah Agung,  Peradilan  Agama tidak mengalami perubahan  seperti yang ditentukan terhadap lingkungan  peradilan  yang [ain yaitu  dalam wak- tu lima tahun secara bertahap sesudah berada di bawah  Mahkamah
Agung.
Pasal 11 Undang-Undang Nomor 35 Tahun  1999 berbunl:
(1) Badan-badan  peradilan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal
I ayat (1) secara organisatoris, administtatif,  dan Enansial betada di bawah Mahlamah Agung;
(2) Ketentuan  mengenai organisasi, adminisrasi,  dan Enansial seba- gaimana yang dimaksud  dzlzm ryzt (1) untuk masing-masing lingkungan  peradilan diatur lebih lanjut dengan  undang-undang sesuai dengan  kekhususan lhgkungan peradilan  masing-masing.
Di antata  pasal 11 dan pas 12 disisipkan  satu  pasal yakni pasal 11A  yang  berbunyi sebagai berikut:
(1) Pengalihan  organisasi,  administrasi, dan finansial sebagaimana
dimaksudkan  dalam pasal  11 ayat  (1) secara bertahap paling lama lima ahun sejak undang-undang ini mulai  berlaku;
(2) Pengalihan  organisasi,  administrasi,  dan  finansial bagi  Peradilan Agama  waktunya tidak &entukan sebagaimana dimaksud dalam ayat  (1);
(3) Ketentuan  mengenai tata  cara pengalihan secata bertahap sebagai- mana  dimaksudkan  dalam alzt (1) ditetapkan dengan keputusan presiden.
Setelah Undang-Undang Nomor 35 ahun 1999 diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun  2004 tentang Kekuasaan 110 AI Manitrii, Vol. 2 No. I Januari - Juni  2008
Sejanh Peradilan Agama di Indonesia
Kehakiman, terjadi perubahan ^ntara.lain dalam  pasal  10 ayat (1) yaitu:  "Kekuasaan kehakiman dilakukan  oleh sebuah Mahkamah agung  dan  badan peradilan yang  berada di bawahnya dan oleh sebuah
Mahkamah Konstitusi".
Beberapa implikasi yang mungkin timbul dari kebijakan atau aap lembaga peradilan di bar*'ah Mahkamah Agung,  antara  lain:
1 . Ditin)au  dari uias politica, dengan  satu atap pemisahan kekuasaan kehakiman dari cabang-cabang  kekuasaan legislative dan eksekutif  menjadi  lebih mumi. Hubungan cbecks and bahna hatya ada pada  proses pengangkatan. Dewan Perwakilan  Rakyat  @PR) dan  Presiden  diikutsertakan  dalam pengangkatan hakim agung. Adapun  pengangkatan ketua, wakil ketua, dan ketua muda Mahkamah Agung hanya mengikutsertakan  Presiden. Tidak a& hubungan checkt and balata  dalam  memberhentikan  ketua, wakil ketua, ketua muda,  dan hakim agung.  Pranata impeachment  yang diatur dalam Undang-Undang  Dasar  1945  hanya  berlaliu untuk Presiden dan V'akil Presiden dan tidak berlaku pada  peiabat
negara  lain;
2. Sistem peradilan saru atap (one roof Enen)  menimbulkan puia konsekuensi  cakupan  pertanggungjawab,an  kekuasaan  kehakim- an. Kekuasaan  kehakiman  tidalt hanya beranggung  jawab  dalam menjalankan  kekuasaan aau fungsi ludisial, tetapi juga  kekua- saan atau fungsi adminisrasi negara seperti mengxngkat  dan memberhentikan  pegawai, mengelola  keuangan, dan sebagainya;
3. Adanya  kekhawatiran  sistem  satu  atap melahtkan kese*'enang- wenangan (tiran) per.gadtl,a:n dan  hakim;
4. Sistem  satu aap akan mempersingkat berbagai urusan dan memu- dahkan komunikasi. Tata peradilan  dapat betjalan  efisien dan terpusat.  Upava  meningkatkan  anggaran dan berbagai  fasilitas akan lebih mudah.r5
t!A.lt'I.  Muiahidin, 'Kemandtian  kmbaga Peradilan  dalam  Upaya Penegaltao  Hukum di lndonesia: Sndr atas  Penerapan Konsep ()ne Roof System  I-embaga Peradilan  di Batnh Kekuasaan  N'tahkamah ltgrgi'.llinbar H*w Nomor 66 Tahun 2005,  hal.  29-30-
Al Manihij, Vol.  2 No. 1 Januati - Juni 2008 111

## F. Kesimpulan
Dari pembahasan tentang  sejarah Peradilan  Agama di Indo- nesia dapat ditarik benang merah, antara lain:
1 . Keberadaan Peradilan Agama  telah  melekat  dalam  masyarakat
Indonesia bersamaan dengan  masuknya  Islam  ke Nusantara;
2. Pasang surut  peran dan  kekuasaan  Peradilan Agama  di Indonesia dalam  menjalankan fungsi kekuasaannya terkait dengan sosial politik yang  berkembang yang secara umum mas.ih dipengatuhi oleh stigma kebijakan Pemetintah Hindia Belanda yang menempatkan  Peradilan  Agama sebagai sub sistem dari lembaga peradilan umum;
3. Pada  masa Reformasi  petan dan kekuasaan Peradilan Agama di bawah  Mahkamah Agung dengan  keluarnya  Undang-Undang Nomot  4 tahun  2004 tentang Kekuasaan  Kehakiman,  memun- culkan harapan  bagi  penegakan  keadilan  yang tidak  terkait dengan sistem pemerintahan.
712 Al Manihil, Vol. 2 No. 1 -|anuari -Juni 2008

## Andi Akram
Penyelesaian sengketa hukum oleh suatu kekuasaan  keha- kiman  yang merdeka (lrakim yang  bebas) merupakan dasar  bagi berfungsinya  sistem hukum.  Keterkaitan kekuasaan kehakiman yang merdeka  dengan penyelenggaraan  pemerintah  akan menimbullian fungsi kontrol kekuasaan kehakiman (rechteQke controll terhrdzp penyelenggaraan pemerintah.  Fungsi control ini berupa kewenangan kekuasaan kehakiman  yang merdeka untuk  menilai kebebasan  secara hukum (recbtnatigheiQ  tindaka,n atau perbuatan penyelenggaraan pemerintah.
Dengan demikian, kehadiran kekuasaan kehakiman yang merdeka tidak  lagi ditentukan oleh stelsel pemisahan atau pembagian kekuasaan, tetapi sebagai conditiott sire qtanon bagi terwujudnya negata berdasarkan  hukum, terlaminnya kebebasan sera pengenda- lian atas jalannya  pemerintah.

## DAFIAR PUSTAKA
Adnan, Abdul Basit. dan Zaini, Sqjaab Singkzt Pngadihn Agama Ishn
di Indoruda.  Surabaya: Bina Ilrnu, 1983.
Arifin, Bustanul. Pebnbagaar Htbrn Islam di Indonesia: Akar S/arah,
Hambatar, dar Protpektla. Jakarta:  Gema Insani
Press,1996.
Tmnsfomasi Slai'ah ke Dahm Htbtm Nasional. Jaktz:
Yayasan al-Hikm^h, 1999.
Abdullah, Abdul Gani. *Paradigma Indonesia Baru",  Minbm Hsktn
Nomor 42 Tahun 1999.
Azhari,  Tahir.  "Posisi Peradilan Agama dalam  Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999: Perspektif  Hukum Masa Datang." Seninar  10 Tabu Undang-Urdang Peredilet
Agana,  Jakara, 2003.
Alrmad SE, Amrullah, dk*.. Dinetii Hukffi Islan dalan Sistcn Huktn Nasional  Jakarta:  Gema Insani Press, 1996.
Harahap, M. Yahya.  Ktdudakan, Kcumangn dan Acara  Pnadilen  Agama.
Jakara: Pustaka Kaftini, 1990.
Nadvi, Syed Habibul  Haq.  Dinanika blan, terl. Asep Hikmat Jaktrtz:. Risalah, 1982.
Mujahidin, AM. "Kemandirian Lembaga  Peradilan dalam Upaya Penegakkan Hukum di Indonesia:  Studi aas Penerapan Konsep One Roof System l-embaga Peradilan di Bawah Kekuasaan Mahkamah  Agang." Minbar Htktm Nomor
66 Tahun  2005, hlm. 29-30.
Ketetapan-Ketetapan MPR RI Hasil Sidang  Istimewa Tahun 1998.
Yusril Ihza IUahendra,  dalam  rvawancar^ dt M^i^lah Skra
Hidaytullah,  Oktober, 1 996.
Al Maninl, Vol.  2 No. 1 Januati - Juni 20O8 113
114
Al Manahii, Vol. 2 No. 1 Januari - Juni  2008