Article History Received September, 2017 Accepted September, 2017
JOURNAL OF APPLIED MANAGERIAL ACCOUNTING Vol. 1, No. 2, 2017, 216-224 ISSN: 2548-9917 (online version)
PENERAPAN AZAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (STUDI KASUS : DESA TEMBORO KECAMATAN KARAS KABUPATEN MAGETAN)
Dewi Kirowati 1 , Qimyatussa’adah 2 , Sugiharto 3
Email: dewik@pnm.ac.id 1 , qsaadahhafidz@gmail.com 2 , sugiharto_seak@yahoo.co.id 3
Politeknik Negeri Madiun Jl. Serayu No. 84 Madiun

## Abstract
Village  as  a  direct  government  in  contact  with  the  community  becomes  the  main  focus  in  government development,  this  is  because  most  of  Indonesia  is  in  rural  area.  Something  special  President  Bambang Susilo Yudhoyono ratified the new Law No. 6 of 2014 on Villages signed on 15 January 2015. This law explains that villages receive funding of 10% of the state budget, where the funds will not pass through intermediaries. The funds will go straight to the village. But the nominal amount is different depending on the village's geography, population, and death rate. Increased village revenue is certainly required to have accountability reports in a transparent and accountable manner. Village finance gleaned from Permendagri No. 113 Year 2014 are all the rights and obligations of the Village which can be assessed with money and everything in the form of money and goods related to the implementation of the rights and obligations of the Village. This research is a researcher wants  to  describe  the  implementation  of  village  financial  management  principle  and  know  accountability  of accountability report of village fund in Temboro Village, Karas District, Magetan Regency

## Keywords: Village Finance, Village Financial Management, Accountability

## Abstrak
Desa  sebagai  pemerintahan  yang  langsung  bersentuhan  dengan  masyarakat  menjadi  fokus  utama  dalam pembangunan  pemerintah,  hal  ini  dikarenakan  sebagian  besar  wilayah  Indonesia  ada  di  perdesaan.  Sesuatu yang istiwewa Presiden Bambang Susilo Yudhoyono mengesahkan Undang-Undang baru Nomor 6 Tahun 2014 tentang  Desa  yang  ditandatangani  tanggal  15  Januari  2015.  UU  ini  menjelaskan  bahwa  desa  mendapatkan kucuran  dana  sebesar  10%  dari  APBN,  dimana  kucuran  dana  tersebut  tidak  akan  melewati  perantara.  Dana tersebut  akan  langsung  sampai  kepada  desa.  Tetapi  jumlah  nominal  yang  diberikan  berbeda  tergantung  dari geografis  desa,  jumlah  penduduk,  dan  angka  kematian.  Penerimaan  desa  yang  meningkat  ini  tentunya diperlukan  adanya  laporan  pertanggungjawaban  secara  transparan  dan  akuntabel.  Keuangan  desa  yang dipetik  dari  Permendagri  No.  113  Tahun  2014  adalah  semua  hak  dan  kewajiban  Desa  yang  dapat  dinilai dengan  uang  serta  segala  sesuatu  berupa  uang  dan  barang  yang  berhubungan  dengan  pelaksanaan  hak  dan kewajiban  Desa.  Penelitian  ini  adalah  peneliti  ingin  mendeskripsikan  penerapan  azas  pengelolaan  keuangan desa  dan  mengetahui  akuntabilitas  laporan  pertanggungjawaban  dana  desa  di  Desa  Temboro  Kecamatan Karas Kabupaten Magetan
Keywords: Keuangan Desa, Pengelolaan Keuangan Desa, Akuntabilitas

## Pendahuluan
Menurut  Permendagri  No.  113  tahun 2014  desa  adalah  kesatuan  masyarakat  umum yang  memiliki  batas  wilayah  yang  berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,  kepentingan  masyarakat  setempat berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  hak  asal  usul, dan/atau  hak  tradisional  yang  diakui  dalam sistem  pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.Desa  sebagai  pemerintahan  yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam  pembangunan
pemerintah,  hal  ini  dikarenakan  sebagian  besar wilayah  Indonesia  ada  di  perdesaan.  Sesuatu yang istiwewa Presiden Bambang Susilo Yudhoyono  mengesahkan  Undang-Undang  baru Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  yang ditandatangani  tanggal  15  Januari  2015.  UU  ini menjelaskan  bahwa  desa  mendapatkan  kucuran dana  sebesar  10%  dari  APBN,  dimana  kucuran dana  tersebut  tidak  akan  melewati  perantara. Dana  tersebut  akan  langsung  sampai  kepada desa.  Tetapi  jumlah  nominal  yang  diberikan berbeda  tergantung  dari  geografis  desa,  jumlah penduduk, dan angka kematian. Penerimaan  desa
yang  meningkat  ini  tentunya  diperlukan  adanya laporan  pertanggungjawaban  secara  transparan dan akuntabel.
Kajian Literatur

## Pemerintahan Desa
Menurut  Permen  No.113  tahun  2014 Pemerintahan  Desa  adalah  penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.  Pemerintah  desa  adalah  kepala desa  atau  yang  disebut  dengan  nama  lain dibantu  perangkat  desa  sebagai  unsur penyelenggara pemerintahan desa.
Akuntansi Dan Pengelolaan Keuangan Desa
Pengertian/definisi  keuangan  desa yang  dipetik  dari  Permendagri  No.  113 Tahun  2014  adalah  Semua  hak  dan kewajiban  Desa  yang  dapat  dinilai  dengan uang  serta  segala  sesuatu  berupa  uang  dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
Pengertian  Pengelolaan  Keuangan Desa  berdasarkan  Permendagri  No.  113 Tahun  2014  adalah  seluruh  rangkaian kegiatan yang dimulai dari tahap perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan, pelaporan  hingga  pertanggungjawaban  yang dilaksanakan  dalam  satu  tahun  anggaran, terhitung mulai 01 Januari sampai dengan 31 Desember.
Manajemen Keuangan Daerah
Memahami sebuah pengelolaan keuangan  daerah  semuanya  berpijak  dari pemahaman  tentang  anggaran  daerah.  Salah satu  pilar  keberhasilan  keuangan  otonomi daerah  adalah  bagaimana  pemerintah  baik pusat  maupun  daerah  mampu  menggunakan dan  memanfaatkan  sumber  daya  yang dimiliki  secara  lebih  efektif  dan  efisien melalui  sumber-sumber  daya  publik  dalam membiayai  aktifitas  pembangunan  yang dilakukan  (Waluyo,  2007:205).  ).  Artinya bahwa dengan pengelolaan sumber keuangan daerah  yang  efektif  dan  efisien  maka program-program dalam  pelaksanaan
otonomi  daerah  akan  semakin  mencapai suatu keberhasilan.
Sehingga pengelolaan keuangan daerah  tersebut  dikenal  dengan  manajemen keuangan daerah. Anggaran daerah merupakan bagian dari manajemen keuangan daerah  yang  secara  garis  besar  dibagi menjadi  dua  bagian  yaitu  manajemen penerimaan daerah dan manajemen pengeluaran daerah.
Sesuai  dengan  Mardiasmo  (2004:9) bahwa Anggaran daerah atau APBD (Anggaran  Penerimaaan  dan  Pendapatana Daerah)  adalah  rencana  kerja  pemerintah daerah  dalam  bentuk  uang  (rupiah)  dalam satu periode tertentu (satu tahun).
Anggaran  Penerimaan  dan  Belanja  Desa

## (APBDes)
APBDes  merupakan  suatu  rencana keuangan  tahunan  desa  yang  ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung  prakiraan  sumber  pendapatan dan  belanja  untuk  mendukung  kebutuhan program pembangunan desa yang bersangkutan  (Sumpeno,  2011:213).  Dengan adanya
APBDes
penyelenggaraan pemerintahan  desa  akan  memiliki  sebuah rencana  strategis  yang  terukur  berdasarkan anggaran yang tersedia dan yang dipergunakan. Anggaran desa tersebut dipergunakan  secara  seimbang  berdasarkan prinsip  pengelolaan  keuangan  daerah  agar tercipta cita-cita good governance .
Salah  satu  sumber  pendapatan  desa berupa  dana  perimbangan  keuangan  pusat dan daerah yang sudah dianggarkan 10% dari APBD. Hal tersebut juga dijelaskan Sumpeno  (2011:216)  bahwa  dalam  rangka meningkatkan  pemberdayaan,  kesejahteraan dan  pemerataan  pembangunan  dipedesaan melalui dana APBD kabupaten, propinsi  dan pemerintah (nasional), maka perlu direalisasikan  dalam  APBD  masing-masing sebesar 10% untuk dana alokasi desa.
Alokasi Dana Desa
Tugas  pembantuan  dari  pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kepada desa harus disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta
sumber  daya  manusia  (Solekhan,  2012:79) oleh  karena  itu  terdapat  anggaran  sebagai modal  pembangunan  untuk  kesejahteraan masyarakat  yang  dikenal  dengan  Alokasi Dana  Desa.  Terkait  dengan  ADD  (Alokasi Dana  Desa)  sebenarnya  merupakan  lanjutan dari  program  bantuan  desa  sejak  tahun  1969 yang  disediakan  oleh  pemerintah    pusat dalam bentuk inpres pembangunan desa.
Namun  Sejak  diberlakukan  otonomi daerah  ADD  kemudian  dialokasikan  melalui APBDes  (Solekhan,  2012:80).  Oleh  karena itu pemerintah kabupaten wajib memberikan kepercayaan kepada pemerintah desa sebagai desa  otonom  untuk  mengelola  anggaran suatu  kegiatan  sesuai  dengan  tugas  pokok dan fungsinya.
Keuangan  desa  adalah  hak  dan kewajiban desa dalam rangka
penyelengaraan  pemerintahan  desa  yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya  segala  bentuk  kekayaan  yang berhubungan  dengan  pelaksanaan  hak  dan kewajiban  desa  tersebut,  sehingga  perlu dikelola  dalam  suatu  sistem  pengelolaan keuangan desa (Solekhan, 2012:86).
Oleh  karena  itu  dalam  pengelolaan keunagn  desa  diperlukan  suatu  standart pengaturan yang dimulai dari aspek perencanaan,  dan  penganggaran  maupun aspek  pelaksanaan,  penatausahaan,  dan keuangan  desa.  Tahap-tahap  pengelolaan ADD (Solekhan,
2012:81)
meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan.
Metode Penelitian Jenis dan Sumber Data Dalam penelitian ini peneliti
menggunakan  metodologi  penelitian  deskriptif dengan  pendekatan  kualitatif  karena  peneliti ingin menjelaskan akuntabilitas pertanggungjawaban  alokasi  dana  desa  tahun 2015  sesuai  dengan  azas  pengelolaan  keuangan desa.
Adapun informasi yang digunakan sebagai  narasumber  ( key  informan )  dalam penelitian  ini  adalah  sumber  data  primer,  yaitu Kepala Desa Temboro, perangkat Desa Temboro yang  menjadi  tim  pelaksana  ADD,  Ketua  BPD (Badan Permusyawaratan Desa) di Desa
Temboro, Ketua  PKK  (Penggerak  Kesejahteraan Keluarga)  di  Desa  Temboro,  dan  Koordinator Posyandu serta masyarakat di Desa Temboro.
Hasil Dan

## Pembahasan

## Perencanaan Keuangan Desa
Pemerintah  Desa  Temboro  menyusun perencanaan  pembangunan  desa  sesuai  dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan  pembangunan  kabupaten  Magetan meliputi:
1. Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah
Desa (RPJM Desa) Dalam  menyusun  RPJM  Desa,  pemerintah desa  Temboro  menyelenggarakanMusyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) secara partisipatif.
Musrenbangdes  diikuti  oleh  pemerintah  desa, BadanPermusyawaratan Desa dan unsur masyarakat  desa,  yang  terdiri  atastokoh  adat, tokoh  agama,  tokoh  masyarakat  dan/atau  tokoh pendidikan.
2. Rencana  Kerja  Pemerintah  Desa  (RKP  Desa)
RKP Desa disusun oleh pemerintah  desa Temboro sesuai dengan informasi
daripemerintah daerah kabupaten Magetan berkaitan dengan pagu indikatif desadan rencana kegiatan pemerintah kabupaten. RKP Desa mulai disusun  olehPemerintah  Desa  pada  bulan Julitahun 2015
dan telah
ditetapkan  paling  pada  bulan  Septembertahun 2015.Rancangan  RKP  Desa  yang  telah  dibuat berisi uraian sebagai berikut:
1) Evaluasi  pelaksanaan  RKP  Desa  tahun sebelumnya;
2) Prioritas  program,  kegiatan,  dan  anggaran desa yang dikelola oleh desa; 3) Prioritas  program,  kegiatan,  dan  anggaran desa yang dikelola melalui kerja sama antar-desa dan pihak ketiga; 4) Rencana  program,  kegiatan,  dan  anggaran desa yang dikelola oleh desa  sebagai  kewenangan  penugasan  dari pemerintah, pemerintah
daerah  provinsi,  dan  pemerintah  daerah kabupaten/kota;
5) Pelaksana  kegiatan  desa,  yang  terdiri  atas unsur perangkat desa dan/ atau unsur masyarakat desa. Rancangan RKP Desa dilampiri Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran  Biaya  (RAB),  yang  telah  diverifikasi oleh tim verifikasi.
Selanjutnya,  Kepala  Desa  menyelenggarakan Musrenbangdes yang diadakan  untuk  membahas  dan  menyepakati rancangan RKP Desa. Rancangan RKP Desa memuat rencana penyelenggaraan pemerintahan desa,  pelaksanaan  pembangunan,  pembinaan kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat desa.
RKP Desa menjadi dasar dalam penyusunan  rancangan  APB  Desa  (RAPBDesa). Rancangan  peraturan  Desa  tentang  RKP  Desa dibahas dan disepakatibersama oleh Kepala Desa dan Badan
Permusyawaratan
Desa untukditetapkan  menjadi  Peraturan  Desa  tentang RKP Desa.
Setelah  RKP  Desa  ditetapkan  maka dilanjutkan  proses  penyusunan  APB  Desa. Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang telah ditetapkan dalam RKP Desa dijadikan
pedoman
dalam proses  penganggarannya.  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Desa  (APB  Desa)  merupakan rencana  anggaran  keuangan  tahunan  pemerintah desa
yang
ditetapkan untuk menyelenggarakan  program  dan  kegiatan  yang menjadi kewenangan desa.
Proses  Penyusunan  APB  Desa  dimulai dengan urutan sebagai berikut:
1. Pelaksana  Kegiatan  menyampaian  usulan anggaran  kegiatan  kepada  Sekretaris  Desa berdasarkan RKP Desa yang telah ditetapkan;
2. Sekretaris Desa menyusun rancangan
Peraturan  Desa  tentang  APB  Desa  (RAPB Desa)  dan  menyampaikan  kepada  Kepala Desa;
3. Kepala  Desa  selanjutnya  menyampaikan kepada  Badan  Permusyawaratan  Desa  untuk dibahas dan disepakati bersama. RancanganPeraturan  Desatentang  APB  Desa disepakati  bersama  paling  lambat  bulan Oktobertahun  berjalan  antara  Kepala  Desa dan BPD;
4. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama sebagaimana selanjutnya disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati Magetan melalui Camat untuk dievaluasi.
5. Bupati  menetapkan  hasil  evaluasi  Rancangan
APB Desa paling lama  20  (dua  puluh)  hari  kerja  sejak diterimanya Rancangan Peraturan
Desa  tentang  APB  Desa.  Dalam  hal  Bupati/
Walikota  tidak  memberikan  hasil  evaluasi dalam batas waktu maka Peraturan Desa tersebut berlaku dengansendirinya. Adapun proses perencanaan dan penganggaran keuangan desa, dapat digambarkan dalam gambar sebagai berikut :

## Gambar 1 Proses Perencanaan Dan Penganggaran Keuangan Desa

## Pelaksanaan APBDes
1. Prinsip Pelaksanaan Keuangan Desa Prinsip umum yang dipakai mencakup penerimaan dan pengeluaran. Prinsip itudiantaranya  bahwa  seluruh  penerimaan  dan pengeluaran  desa  dilaksanakanmelalui  Rekening Kas  Desa.  Pencairan  dana  dalam  Rekening  Kas Desaditandatangani  oleh  Kepala  Desa  dan Bendahara  Desa.Dengan  pengaturan  tersebut, maka  pembayaran  kepada  pihak  ketiga  secara normatif  dilakukan  melalui  transfer  ke  rekening bank  pihak  ketiga,  selain  itu  Bendahara  Desa menyimpan  uang  dalam  kasdesa  pada  jumlah tertentu  untuk  memenuhi  kebutuhan  operasional pemerintah desa.
Agar  operasional  kegiatan  berjalan  lancar, pembayaran  kepada  pihak  ketiga  juga  dilakukan dengan menggunakan kas tunaimelalui pelaksana kegiatan  (panjar  kegiatan).  Pemberian  panjar kepadapelaksana  kegiatan  dilakukan  dengan persetujuan  terlebih  dahulu  dari  kepaladesa setelah  melalui  verifikasi  Sekretaris  Desa.Semua penerimaan dan pengeluaran desa didukung oleh bukti  yang  lengkapdan  sah  serta  ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa 2. Pelaksanaan Penerimaan Pendapatan Pelaksanaan penerimaan pendapatan yaitu proses menerima dan mencatat
pendapatan desa. Pendapatan desa yang bersifat
Pendapatan Asli Desa
berasal  dari  masyarakat  dan  lingkungan  desa, sedangkan pendapatan transferberasal dari pemerintah supra desa. Pihak yang terkait dalam prosespenerimaan  pendapatan  adalah  pemberi dana (Pemerintah
Pusat/Prov/Kab/Kota, Masyarakat, Pihak ketiga),
Penerima Dana (BendaharaDesa/Pelaksana Kegiatan/Kepala Dusun) dan bank.
a. Pendapatan Asli Desa Kelompok  Pendapatan  Asli  Desa  meliputi Hasil Usaha; Hasil Aset; Swadaya, dan Lain-Lain Pendapatan
AsliDesa.  Seluruh  pendapatan  yang  diterima oleh  Bendahara  Desa  harusdisetorkan  ke dalam Rekening Kas Desa.
Pendapatan yang masuk katagori Hasil Usaha adalahpendapatan  yang  berasal  dari  Badan Usaha  Milik  Desa,  pengelolaan  pasar  desa. Pencatatanpenerimaan dari BUM Desa berupa penerimaan  deviden  harus  disertaidengan bukti  antara  lain  berupa  bukti  transfer deviden,  hasil  RUPS,  danpengumuman  laba BUM  Desa.  Sedangkan  untuk  pendapatan sewa disertaidengan bukti antara lain kuitansi penerimaan  sewa.Pendapatan  yang  berasal dari  Aset  Desa  yaitu  pasar  desa.  Pendapatan darihasil  pemanfaatan  aset  desa  adalah  iuran parkir  dan  iuran  kebersihan  pasar.  Seluruh pendapatan  parkir  dan  kebersihan  desa  yang diterima oleh Bendahara Desa  harus  disetorkan  ke  dalam  Rekening Kas Desa. Seluruh pendapatanyang diterima oleh Petugas  Pemungut  harus  segera  disetorkan kepada Bendahara Desa.
b. Pendapatan Transfer Desa Pendapatan  Transfer  Desa  sebagaimana  telah diuraikan di atas berasal
dari  penyaluran  dana  desa,  bagian  dari  pajak dan  retribusi  daerah,  serta  alokasi  dana  desa. Atas  alokasi  anggaran  tersebut  selanjutnya dilakukan penyaluran danakepada desa secara bertahap sesuai ketentuan yang berlaku. Dana Desa ditransfer melalui APBD kabupaten untuk selanjutnya ditransfer  ke  APB  Desa.  Penyaluran  Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan  dari  RKUN  ke  RKUD, selanjutnya  darikabupatendisalurkan  ke  desa dilakukan  dengan  cara  pemindahbukuan  dari RKUD  keRekening  Kas  Desa.  Penyaluran Dana  Desa  dilakukan  secara  bertahappada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan: 1) Tahap I pada bulan April sebesar 40%
2) Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40%
3) Tahap  III  pada  bulan  November  sebesar 20%
Penyaluran Dana Desa setiap tahap dilakukan paling  lambat  pada  minggukedua,  yang dilakukan  paling  lambat  7  (tujuh)  hari  kerja setelah  diterima  diKas  Daerah.  Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD dilakukandengan syarat:
1) Peraturan  Bupati  mengenai  tata  cara pembagian  danpenetapan  besaran  Dana Desa telah disampaikan kepada Menteri.
2) APBD kabupaten telah ditetapkan. Penyaluran  Dana  Desa  dari  RKUD  ke Rekening Kas Desa dilakukan dengan  persyaratan  APBDesa  ditetapkan.
Untuk  mekanisme  penyaluran  Alokasi Dana Desa, diatur dalamPeraturan Bupati.
c. Pendapatan Lain-lain Kelompok  Pendapatan  Lain-Lain  meliputi Hibah  dan  Sumbangan  dari  PihakKetiga. Pelaksanaan  penerimaan  dari  Hibah  dan Sumbangan dari pihak ketiga berupa kasdilakukan melalui Bendahara
Desa. Pendapatan yang diterima dalam bentuk kas  tunai  oleh  Bendahara  Desa  disetorkan  ke Rekening    Kas    Desa.      Pencatatan penerimaan dari Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga  disertai  dengan  bukti  yang  lengkap dan sah antara lain kuitansi penerimaan.

## 3. Pelaksanaan Pengeluaran Belanja
Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan  pembangunan  yangdisepakati  dalam Musyawarah  Desa  dan  sesuai  dengan  prioritas Pemerintahbaik pemerintah pusat maupun pemerintahprovinsi/kabupaten/kota.  Haltersebut seluruhnya  tertuang  dalam  RKP  Desa  yang pelaksanaannya akandiwujudkan melalui APBDesa.Setelah  APBDesa  ditetapkan  dalam bentuk  Peraturan  Desa,  program  dankegiatan sebagaimana yang telah direncanakan baru dapat dilaksanakan.  Halini  dikecualikan  untuk  Belanja Pegawai  yang  bersifat  mengikat  danoperasional perkantoran yang diatur dalam Keputusan Kepala Desa.  Dengan  adanyaketentuan  dari  kepala  desa tersebut, maka belanja pegawai dan operasionaldapat dilakukan tanpa perlu menunggu  penetapan  APBDesa.  Pelaksanaan APBDesa  dilakukan  sesuai  dengan  kewenangan yang  dimiliki  oleh  desaberdasarkan  ketentuan yang berlaku.
4. Pelaksanaan Pembiayaan Pelaksanaan Pembiayaan mencakup Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran
Pembiayaan.

## Penerimaaan Pembiayaan
Penerimaan  Pembiayaan  di  desa  Temboro untuk  tahun  2015  nihil,  karena  penerimaan anggaran dana desa pada tahun 2014. Pengeluaran Pembiayaan Pengeluaran  Pembiayaan  di  desa  Temboro untuk  tahun  2015  nihil,  karena  penerimaan anggaran dana desa pada tahun 2014.
5. Penatausahan

## Keuangan
Desa
Penatausahaan Keuangan Desa  adalah kegiatan  pencatatan  yang  khususnyadilakukan oleh  Bendahara  Desa.  Bendahara  Desa  wajib melakukanpencatatanterhadap  seluruh  transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran.Bendahara Desa melakukan pencatatan  secara  sistematis  dan  kronologis atastransaksi-transaksi  keuangan  yang  terjadi. Penatausahaan  keuangan  desa  yangdilakukan oleh  Bendahara  Desa  dilakukan  dengan  cara sederhana,  yaitu  berupa  pembukuan  belum menggunakan jurnal akuntansi.
Penatausahaan baik penerimaan kas maupun pengeluaran kas, Bendahara Desamenggunakan: a. Buku Kas Umum;
b. Buku Kas Pembantu Pajak; dan
c. Buku Bank.
Bendahara Desa Temboro melakukan pencatatan atas seluruh penerimaan dan pengeluarandalam  Buku  Kas  Umum  untuk  yang bersifat  tunai.  Sedangkan  transaksipenerimaan dan  pengeluaran  yang  melalui  bank/transfer dicatat  dalam  Buku  Bank.Buku  Kas  Pembantu Pajak  digunakan  oleh  Bendahara  Desa  untuk mencatat  penerimaan  uang  yang  berasal  dari pungutan pajak dan mencatat pengeluaranberupa penyetoran  pajak  ke  kas  Negara.  Khusus  untuk pendapatan  dan  pembiayaan,  terdapat  buku pembantu  berupa  Buku  Rincian  Pendapatan  dan Buku Rincian Pembiayaan.
1. Penatausahaan Penerimaan Desa Penerimaan yang bersifat tunai yang diterima oleh  Bendahara  Desa  dibuatkan  buktikuitansi tanda  terima  dan  dicatat  oleh  Bendahara  Desa pada Buku Kas Umum.Sedangkan untuk penerimaan  yang  bersifat  transfer,  Bendahara Desa  akan  mendapat informasi  dari  bank  berupa Nota Kredit atas dana-dana yang masuk kedalam Rekening Kas Desa.
Berdasarkan  nota  kredit  ini  selanjutnya BendaharaDesa  melakukan  pencatatan  ke  dalam Buku  Bank.  Pencatatan  penerimaan  baik  kas maupun transfer harus disertai dengan bukti yang lengkap  dan  sah  serta  dicatatsecara  benar  dan tertib.Selain  pencatatan  pada  Buku  Kas  Umum atau Buku Bank, Bendahara Desa
juga membukukan realisasi pendapatan ke dalam Buku Rincian Pendapatan.
Pencatatan  dalam  Buku  Rincian  Pendapatan berguna untuk mengklasifikasi rinciandari realisasipendapatan  yang  diterima  agar  dapat dilaporkan ke dalam Laporan Realisasi APB Desa. Pencatatan seluruh penerimaan  tersebut  dilakukan  secarabenar  dan tertib.
2. Penatausahaan Belanja Desa Belanja  Kegiatan  yang  bersifat  tunai  yang dikeluarkan oleh Bendahara Desadibuatkan bukti kuitansi  pengeluaran  dan  dicatat  oleh  Bendahara Desa  pada  BukuKas  Umum.  Sedangkan  untuk Belanja  yang  bersifat  transfer  langsung  ke pihakketiga, Bendahara Desa melakukan pencatatan  ke  dalam  Buku  Bank  (tidak  dicatatdi BKU,  karena  BKU  untuk  transaksi  tunai). Pencatatan  penerimaan  baik  kasmaupun  transfer harus disertai dengan bukti yang lengkap dan sah serta dicatat secara benar dan tertib.
Selain  pencatatan  transaski  pada  Buku  Kas Umum  atau  Buku  Bank,  Bendahara  Desa  juga mencatat kewajiban perpajakan yang dipotong/dipungut  atas  transaksi  belanja  yang dilakukan.  Atas  pemotongan/  pungutan  pajak yang dilakukan, Bendahara Desa mencatat dalam Buku  Pajak  pada  kolom  penerimaan.  Nilai potongan/pungutan  pajak  didasarkan  pada  bukti kuitansi sebagaimana telah dibahas sebelumnya.
Ketika Bendahara Desa melakukan penyetoran ke Kas Negara dengan batasan waktu yang  diatur  dalam  ketentuan  perpajakanmelalui form Surat Setoran Pajak (SSP) maka Bendahara Desa mencatat dalam Buku Pembantu Pajak pada kolom Pengeluaran.
Khusus  untuk  pungutan  pajak  daerah disesuaikan  dengan  kondisi  daerah  masing- masing,  dan  jika  memang  diberlakukan  kepada desa  maka  dalam  peraturan  kepala  daerah tersebut  harus  terdapat  pemberian  kewenangan pemungutan  pajak  daerah  kepada  Bendahara Desa.  Jika  hal  tersebut  tidak  disebutkan  maka Bendahara Desa tidak boleh melakukan pemungutan karean tidak ada kewenangan.
3. Penatausahaan Pembiayaan Desa
Seperti  halnya  pencatatan  Pendapatan  pada BKU/Buku  Bank,  untuk  membukukanRealiasi Pembiayaan,
baik penerimaan
pembiayaanmaupun pengeluranpembiayaan dicatat dalam Buku Rincian Pembiayaan.
Pencatatan dalam Buku Rincian Pembiayaan berguna  untuk  mengklasifikasi  rincian  dari realisasi  pembiayaan.  Pencatatan  ini  diperlukan agar dapat dilaporkan ke dalam Laporan
Realisasi APBDesa. Pencatatan
seluruh penerimaan  pembiayaan  maupun  pengeluaran pembiayaan  tersebut  dilakukan  secara  benar  dan tertib.

## 2. Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Keuangan Desa
Dalam  melaksanakan  tugas,  kewenangan, hak, dan kewajibannya dalampengelolaan keuangan  desa,  kepala  desa  memiliki  kewajiban untuk  menyampaikanlaporan.  Laporan  tersebut bersifat  periodik  semesteran  dan  tahunan, yangdisampaikan  ke  Bupati  dan  ada  juga  yang disampaikan  ke  BPD.  Rincianlaporan  sebagai berikut:
Laporan kepada Bupati (melalui camat):
1) Laporan Semesteran Realiasasi  Pelaksanaan APBDesa;
2) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran. 3) Laporan Realisasi Penggunaan Dana DesaLaporan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
4) Laporan  Keterangan  Pertanggungjawaban Realisasi  Pelaksanaan  APBDesaterdiri  dari Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
a.  Laporan  Realisasi  Pelaksanaan  APBDesa Laporan   Realiasasi   Pelaksanaan  APBDesa disampaikan
kepada Bupati melalui camat, terdiri dari:
a. Laporan  Semester  Pertama,  disampaikan paling  lambat  pada  akhir  bulanJuli  tahun berjalan;
b. Laporan  Semester  Akhir  Tahun,  disampaikan paling  lambat  pada  akhir  bulan Januari  tahun berikutnya.
Laporan  Realisasi  Pelaksanaan  APBDesa Semester Pertama menggambarkanrealisasi pendapatan,  belanja  dan  pembiayaan  selama semester  I  dibandingkandengan  target  dan anggarannya, sedangkanLaporan Realisasi PelaksanaanAPBDesa  Semester  Akhir  Tahun mengambarkan Realisasi pendapatan,belanja dan pembiayaan  sampaidengan  akhir  Tahun,  jadi bersifat akumulasi hingga akhir tahun anggaran.
Flowchart  Penyusunan  Laporan  Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semesteran
Gambar 2 Penyusunan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semesteran b. Laporan  Pertanggungjawaban  Realisasi Pelaksanaan APBDesa Laporan
Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan  APBDesa  Setiap  Akhir  Tahun Anggaran  disampaikan  kepada  Bupati  melalui camat  terdiri  dari  Pendapatan,  Belanja,  dan Pembiayaan  yang  telah  ditetapkan  dengan Peraturan  Desa.  Setelah  Pemerintah  Desa  dan BPD telah sepakat terhadap Laporan Pertanggungjawaban Realisasi
Pelaksanaan
APBDesa  dalam  bentuk  Peraturan  Desa,  maka Perdes  ini  disampaikan  kepada  Bupati  sebagai bagian tidak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa.  Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa  Temboro  sebagaimana  tercantum dalam  pada  pasal  41  Permendagri  No.113/2014, telah  disampaikan  paling  lambat  1  (satu)  bulan setelah tahun anggaran berkenaan.
c. Laporan  Realisasi  Penggunaan  Dana  Desa
Laporan Realisasi Penggunaan Dana  Desa Temboro  telah  disampaikan  kepadabupati  setiap semester. Penyampaian Laporan Realisasi
PenggunaanDana Desa dilakukan:
1) Untuk  semester  I  paling  lambat  minggu keempat bulan Juli tahun anggaranberjalan.
2) Untuk  semester  II  paling  lambat  minggu keempat          bulan          Januari            tahun anggaran berikutnya.
Hal  yang  bisa  menjadi  acuan  dalam pengelolaan dana desa
adalah  Peraturan  Menteri  Desa,  PDT  dan Transmigrasi  Nomor  5  Tahun  2015tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.
d. Laporan  Pertanggungjawaban  Realisasi Pelaksanaan APBDesa
Laporan Pertanggungjawaban Realisasi
Pelaksanaan  APBDesa  merupakanlaporan  yang disampaikan  secara  periodik  kepada  BPD terhadappelaksanaan APBDesa yang telah disepakati di awal tahun dalam bentuk Peraturan Desa.Laporan Pertanggungjawaban Realisasi
Pelaksanaan APB Desa dilampiri: 1) Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi  Pelaksanaan  APB  DesaTahun Anggaran berkenaan;
2) Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaranberkenaan; dan
3) Format  Laporan  Program  Pemerintah  dan
Pemerintah  Daerah  yang  Masukke  Desa. Rancangan Peraturan Desa tentang
Pertanggungjawaban
RealisasiPelaksanaan APBDesa  tidak  dilakukan  evaluasi  sebagaimana prosesperaturan desa untuk penetapan APBDesa. Hal  ini  didasarkan  padaPermendagri  Nomor  111 Tahun  2014  tentang  Pedoman  Teknis  Peraturan diDesa pada pasal 14 dimana dinyatakan hanya 4 (empat)  jenis  RancanganPeraturan  Desa  yang telah  dibahas  dan  disepakati  oleh  Kepala  Desa dan  BPDyang  dilakukan  evaluasi  oleh  Bupati melalui camat yaitu tentang:APB Desa,Pungutan,Tata
Ruang,
danOrganisasi Pemerintah Desa.
Gambar 3 Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban

## Kesimpulan Dan Saran

## Kesimpulan
1. Dalam  penyusunan  anggaran  dana  desa  dan pembuatan  laporan  pertanggungjawabannya Desa  Temboro  masih  menggunakan  program yang masih sederhana.
2. Penyusunan Anggaran Dana Desa yang dibuat di Desa Temboro telah menerapkan asas-asas dalam pengelolaan keuangan negara sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan Keuangan Negara.
3. Penyusunan  Laporan  Pertanggungjawaban Anggaran  Dana  Desa  yang  dibuat  oleh  Desa Temboro  sudah  sesuai  dengan  tata  kelola dalam pengelolaan keuangan negara sebagaimana dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Negara.

## Saran
1. Perlunya  suatu  upaya  untuk  memberikan kemudahan  dalam  proses  penyusunan  dan pembuatan laporan pertanggungjawaban laporan realisasi anggaran dan lainnya dengan menggunakan program / aplikasi komputer.
2. Perlunya  dukungan  dari  berbagai  elemen dalam  pemerintahan  Desa  Temboro  untuk lebih  bisa  meningkatkan  kualitas  SDM-nya terkait penguasaan IT.

## DAFTAR PUSTAKA
Mardiasmo.  2004.  Otonomi  dan  Manajemen Keuangan  Daerah.  Yogjakarta:  Andi Offset.
Moleong, Lexy. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung:  PT.  Remaja
Rosda Karya. Soejono,  dan  Abdurrahman.  1999. Metode Penelitian: Suatu Pemikiran dan Terapan. Jakarta: PT. Rineka Cipta. Solekhan ,  Moch.  2012. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat dalam Membangun  Mekanisme  Akuntabilitas. Malang: Setara Press. Sugiyono. 2011. Metode Penelitian
Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D. Bandung: Alfabeta.
Sumpeno,  Wahjudin.  2011.  Perencanaan
Desa Terpadu . Banda Aceh: Read.
Usman,  Husaini  dan  Purnomo,  Setiady. 2009.  Metodologi  Penelitian  Sosial. Jakarta: Bumi Aksara.
Undang-Undang  No.6  Tahun  2014  tentang
Desa.
Peraturan  Pemerintah  No.43  Tahun  2014 tentang Desa.
No.60  Tahun  2014
tentang Dana Desa.
Permendagri  No.113  Tahun  2014  tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Waluyo.  2007. Manajemen  Publik  (Konsep, Aplikasi,  dan  Implementasinya  dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah) . Bandung: CV. Mandar Maju. V.  Wiratna  Sujarweni,  2015 ,  Akuntansi Desa , Yogyakarta: Pustaka Baru  Press.