## Wajah Hukum

## Perlindungan Hukum Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Batanghari

## M. Rudi Hartono*, Ryan Aditama, Ananda Rizky Putra
Fakultas Hukum Universitas Batanghari *Correspondence: mrudihartono700@gmail.com
Abstrak. Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT) sebagai  wujud  tindak  kekerasan  yang  dalam  lingkungan suatu rumah tangga yang bersandar pada jenis kelamin perempuan gender sebagai korban yang menderita dan sengsara akibat dari perbuatan kekerasan tersebut yang secara umum dilakukan oleh suami. Pada penelitian ini, penulis  mengacu  pada    metode  Deskriptip  Analistis  yakni    pemecahaan  permasalahan  didasarkan  data  atau fakta  yang  dikumpulkan    sebagaimana  adanya  pada  waktu  penelitian  dilaksanakan,  dan  memakai  metode Purposive Sampling yakni  sampel yang dipakai didasarkan pada pandangan subjektif dari penelitian, responden yang ditentukan oleh  peneliti untuk mewakili kesemua populasi. Berdasarkan dari penelitian didapat simpulan sementara,  bahwa  budaya  patriarki  sebagai  faktor    didalam  timbulnya    kekerasan  dalam  rumah  tangga,  yang mempunyai  pandangan  bahwa seseorang pria  memiliki kedudukan lebih dominan didalam rumah tangga yang tidak  dapat  disamakan  kedudukannya  dengan  perempuan    dan  hal  ini  sudah      sama    pada    pandangan  sosial kebudayaan  yang  dimiliki  oleh  masyarakat  Indonesia.  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT)  dipandang sebagai permasalahan pribadi, sebab dikarenakan permasalahan privat seharusnya disosialisasikan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan tindak Kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini memiliki tujuan agar mendapatkan pemahaman   lebih dalam mengenai faktor penyebab terjadinya tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga  di  wilayah  hukum  kepolisian  resort  Batanghari,  upaya penyelesaian  terhadap  tindak  pidana  dan  kendala  yang  di  temukan  dalam  proses  penyelesaian  tindak  pidana kekerasan  dalam  rumah  tangga.  Metode  penelitian  yang  dipakaia  adalah    penelitian  empiris  dengan  jenis penelitian  studi  kasus.  Metode  pengumpulan  data  mamakai  cara  wawancara.  Simpulan  pada  penelitian  ini adalah kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dikarenakan oleh faktor  sipelaku  merasa adanya  kekesalan dan amarah pada  istri  yang sering memarahi  sipelaku sebagai suami, sehingga sipelaku berbuat  KDRT  pada isterinya. Jalan penyelesaiaian perkara ini   adalah dilakukan  dengan upaya perdamaian kedua belah pihak.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kekeasan Dalam Rumah Tangga.
Abstract. Domestic Violence (KDRT) as a form of violence in a household environment that relies on the gender of women as victims who suffer and suffer as a result of these acts of violence which are generally perpetrated by  husbands.  In  this  study,  the  authors  refer  to  the  Analytical  Descriptive  method,  namely  solving  problems based on data or facts collected as they were at the time the research was carried out, and using the Purposive Sampling  method,  namely  the  sample  used  is  based  on  the  subjective  views  of  the  research,  the  respondents were  determined  by  the  researcher  to  represent  all  population.  Based  on  the  research,  it  is  concluded  that patriarchal culture is a factor in the emergence of domestic violence, which has the view that a man has a more dominant position in the household which cannot be equated with women and this has the same socio-cultural views.  by  the  Indonesian  people.  Domestic  Violence  (KDRT)  is  seen  as  a  personal  problem,  because  due  to private issues it should be socialized in accordance with the provisions of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. This study aims to gain a deeper understanding of the factors that cause domestic  violence  in  the  jurisdiction  of  the  Batanghari  resort  police,  efforts  to  resolve  crimes  and  obstacles found  in  the  process  of  resolving  domestic  violence  crimes.  The  research  method  used  is  empirical  research with the type of case study research. Methods of data collection using interviews. The conclusion of this study is that domestic violence occurs because the perpetrator feels that there is annoyance and anger at his wife who often  scolds  the  perpetrator  as  a  husband,  so  that  the  perpetrator  commits  domestic  violence  to  his  wife.  The way to resolve this case is to do it with peace efforts of both parties.
Keywords: Legal Protection, Domestic Violence.

## PENDAHULUAN
Tindakan  kekerasan    sudah  jadi    peristiwa    umum    didalam  kehidupan  warga  di  lingkungan tempat  tinggal.    Kekerasan  timbul  tidak  hanya  didalam    tempat  umum,  tetapi  juga  sering  terjadi didalam    tempat  tinggal  masyarakat    itu  sendiri      yang    menyebabkan      kekerasan  dalam    rumah tangga,  yang  menjadikan    perempuan  sebagai    korban  dari  tindak  kekerasan.  Hubungan    suami  dan istri  yang  diharuskan  diidealkan  harus  harmonis  bahagia  dan  menyenangkan,  tetapi  terkadang    istri
yang  menjadi    korban      tindak  kekerasan  suami,  baik    kekerasan  fsikis,  sexual,  pisik  juga penelantaraan ekonomi.
Didalam  perkembangan      secara  umum    korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga  susah  untuk melaporkan   derita yang dialami   pada  aparat  penegak  hukum, dikarenakan  pengaruh  pandangan yakni      kekerasan    dalam    rumah    tangga  suami      pada  istri  sebagai    permasalahan  pribadi  dalam rumah  tangga,    sehingga  jarang  sekali    peristiwa  ini    dilaporkan  pada    pihak    kepolisian,      yang mengakibatkan  derita  yang  dialami    korban  terus  berlanjut  tanpa  perlindungan.  Dan  mereka  pun enggan  untuk  melaporkan  karena  khawatir  diejek  melalui  masyarakat  dan  rumah  tangga  mereka sendiri.  Oleh  karena  itu,  keluarga  sendiri  menginginkan    kelompok  yang    terpisah    dan    berharap bagian  atas keluarga sebagai individu yang penting dalam kerluarga, anggota keluarga sendiri  seperti orangtua  dan anak adalah unit yang memiliki peran luar biasa.
Keadaan    korban    kekerasan    dalam    rumah  tangga      yang    masih  dilemma,  perlu  sekiranya mendapatkan suatu bentuk  perlindungan hukum dengan lahirnya  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004  sebagaimana   disebutkan didalam  Pasal 1 tentang  Kekerasan Dalam Rumah Tangga   (KDRT) adalah  setiap  perbuatan melawan  seseorang,  khususnya  perempuan,  yang  mengakibatkan  pergulatan atau perjuangan fisik, seksual, intelektual, dan/atau melupakan rumah tangga.
Pada     bagian    konsiderans  penjelasan, UU No.23 Tahun 2004 dihasilkan melalui  3 (tiga) pertimbangan pokok ,yakni :
1. Semua wujud  kekerasan,   khususnya   kekerasan dalam rumah tangga,adalah  pelanggaran HAM dan kejahatan bagi  martabat manusia  dan wujud diskriminasi yang wajib  dihapus.
2. Korban    KDRT,    secara  umum    ialah      perempuan        wajib        mendapatkan    perlindungan  dari negara  dan/atau  masyarakat  agar  terhindar  dan  terbebas  dari  kekerasan  ataupun      ancaman kekerasan,    disiksa  ,ataupun      diperlakuan    dengan    rendah    terhadap    derajat  dan  martabatnya sebagai  manusia.
3. Secara  faktanya      perkara    KDRT  banyak  terjadi,  sedangkan    sistim  hukum  di  Indonesia  belum memberikan  jaminan  maksimal  untuk    perlindungan  pada  korban  KDRT  seperti  isteri  maupun anaknya. 1
Berdasarkan    konsiderans  diatas,  diketahui  bahwa    Negara  Indonesia  dalam  hal  ini  adalah pemerintah  juga ikut    bertanggung jawab  untuk  menyediakan fasilitas perempuan dan  anak guna menjamin  tumbuh  kembang  anak    secara  maksimal  terhadap  pengaruh-pengaruh  negatif  yang ditimbulkan akibat perkelahian atau keributan yang seringkali terjadi antara kedua orangtuanya.
UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,  memberikan  ancaman  hukuman  pidana untuk  setiap orang yang melakukan   KDRT  sebagaimana disebutkan dibawah ini:
1. Di pidana  penjara  maksimal 5  tahun  ataupun  denda maksimal  Rp.15.000.000,-, untuk tiap orang yang  berbuat  kekerasan fisik dalam rumah tangga.
2. Di pidana  penjara    maksimal  10    ataupun    denda  maksimal    Rp.  30.000.000,-  apabila  kekerasan fisik itu mengakibatkan  korbannya  sakit ataupun  luka-luka berat.
3. Di pidana  penjara    maksimal    lima  belas    tahun  atau  denda  maksimal    Rp.45.000.000  apabila kekerasan fisik itu mengakibatkan korbannya  meninggal dunia.
4. Dipidana    penjara  paling  lama    4    bulan  ataupun    denda  maksimal  Rp.5.000.000    apabila kekerasan  fisik  itu  dilaksanakan    sisuami  pada    isterinya    ataupun    sebalik  itu    yang    tidak menyebabkan  sakit  ataupun rintangan guna melakukan  kerja  ataupun  kewajiban setiap hari.. 2 Upaya  perlindungan  pada    Istri  sebagai    kaum      perempuan      akibat  dari  suatu    tindakan kekerasan    yang  dilakukan    suami,  merupakan    kewajiban  setiap  anggota  keluarga  maupun masyarakat  guna  menghindarkan  terjadinya  tindakan  yang  menciderai  martabat  dan  kedudukan seorang perempuan yang pada dasarnya memiliki kedudukan yang sama dimata hukum dan undang- undang  serta  wajib  mendapatkan  perlindungan  secara  hukum  jika  merasakan  adanya  tindakan kekerasan  yang  dialami,  dan  setiap  pelaku  yang  melakukan  kekerasan  sudah  seharusnya  dimintai pertanggungjawaban baik secara materil maupun immateril.
Apabila  terjadinya  tindak  kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang  mengakibatkan  seorang  isteri merasa  terancam  keselamatan  dirinya  maupun  anak-anaknya  didalam  hidup  rumah  tangga,  maka
1 Dr.Aziz Syamsuddin, SH., S.E., M.H., MAF, Tindak Pidana Khusus ,Sinar Grafika cetakan ke-3 tahun 2013 hal 101
2 Ibid.,
korban  dapat  meminta  pertolongan  kepada  setiap  orang  yang  mengetahui  telah  terjadinya  tindak kekerasan tersebut. Biasanya korban kekerasan dalam rumah tangga diperlakukan dengan tidak wajar, dipukul,  ditarik,  diungkap  dengan  perkataan  yang  kasar,  hingga  dapat  mengarah  perbuatan  yang menimbulkan  luka-luka  ataupun    kematian.  Jika  hal  ini  terjadi,  maka  korban  dapat  meminta perlindungan  tokoh  masyarakat  setempat,  tetangga  dekat  ataupun  bisa  melaporkan  langsung  kepada aparat  kepolisian  untuk  ditindak  lanjuti.  Jika  terbukti  dan  memenuhi  unsur  telah  terjadinya  tindak pidana,  maka  aparat  penegak  hukum  dapat  melakukan  tindakan-tindakan  hukum  sesuai  dengan kewenangan  yang  diberikan  oleh  undang-undang,  seperti  melakukan  pemeriksaan,  penangkapan, penahanan,  penggeledahan  badan,  menyita  barang  bukti,  memeriksa  saksi-saksi  ataupun  tindakan hukum lainnya. 3
Dari  data  yang  diperoleh  di  Kepolisian  Resort  Batanghari  jumlah  kasus  Kekerasan  Dalam Rumah  Tangga  (KDRT)    yang  terjadi    pada    tahun  2020  berjumlah  5    kasus  dan  pada  tahun  2021 mengalami  peningkatan  menjadi  12  kasus  ,dan  pada  tahun  2022  menjadi  14  kasus.    Kejadian    ini seringkali  terjadi  di  masyarakat  batanghari  dari  beberapa  kasus  tersebut  punya  berbagai  macam bentuk  masalah  contohnya:  masalah  ekonomi,masalah  pihak  ketiga  dalam  rumah  tangga,dan  juga narkoba  dari  contoh  tersebut  bisa  kita  nilai  bahwa  KDRT  masih  rentan  terjadi  di  masyarakat, khususnya  dalam  masyarakat  Batanghari,  dan  yang  tidak  tercatat  lebih  banyak    dari  yang  dicatat karena banyak pertimbangan korban untuk melaporkannya.
Dari  penjabaran  diatas  berikut  salah  satu  kasus  yang  pernah  terjadi  di  Kabupaten  Batanghari pada tahun 2022  Pada  hari  Selasa  tgl  1 Maret 2022 stengah  4  saudara  AM  yang  merupakan    suami korban  yang  bekerja  sebagai  supir  truck  membuat  janji  pada  istrinya  E  sebagai  untuk    mengajak makan ke saimen,tapi pas saudara E sampai di Batanghari suara am mengatakan   ketemuan di hotel gemilang namun saudari E menolak akan tetapi saudara am memaksa ketemu di hotel gemilang dan akhirnya  saudara  E  beserta  anaknya  pergi  menyusul  ke  hotel  gemilang  kemudian  sampai  di  hotel saudara am mengambil HP saudara E dari tangan anaknya, saudara am mengecek Handphone  saudari E  akan  tetapi  tidak  menemukan  hal  aneh    kemudian    saudara    E    mengecek  saudara  am  ke  dalam saudara  AM  terdapat  aplikasi  michat  setelah    saudara    E    mengatakan    kepasa    saudara  AM  ‘”kau boking cewek sebatang 5 kali yo?”, mendengar perkataan  saudara  E  saudara AM tidak terima dan mengayun  makna  tangan    kanan  ke  arah    mulut      korban    saudara      E  sampai  berdarah  di  hotel gemilang tersebut.

## METODE
1. Tipe Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian Yuridis  Empiris. Penelitian  empiris  yuridis mengkaji  aturan-aturan  yang  dikonseptualisasikan  sebagai  perilaku  aktual,  sebagai  fenomena sosial yang tidak tertulis, yang terampil dengan bantuan penggunaan kita semua dalam kehidupan sosial.  Dalam      hal  ini  kita  lihat  penggunaan  studi  hokum  empiris  (kualitatif),  atau  studi  subjek, khususnya studi subjek yang dilakukan melalui wawancara, dan dokumentasi. 4 2. Spesifikasi Penelitian
Spesifikasi Penelitian  mempunyai ciri sebagai deskriftive analistis , yaitu mendeskripsikan dan  menganalisis  adanya  fenomena-fenomena  hukum  yang    ada    dan    menjelaskan      peristiwa- peristiwa   yang terjadi, didalam kaitan pada penelitian    tentang Perlindungan Hukum terhadap korban    tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga    di  Wilayah  Hukum  Kepolisian  Resort Batanghari
3. Sumber Data
Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam merumuskan penelitian ini, maka diperoleh data-data seperti :
3 Ishak , Dasar-Dasar Hukum , Sinar Grafika, Jakarta 2008, hal.9
4 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum , Mataram University press 2020, hal.80
a. Data Primer Adalah  data  utama    dalam  mendukung    suatu  penelitian  yang  dilakukan    mengenai  darimana data tersebut didapatkan.  Didalam   penelitian  ini penulis menggunakan   sumber data 5 primer yakni      data  dilapangan (Field  Research) yang  didapat  dari    proses      wawancara  yaitu dilakukan  dengan 1 Kanit    Reskrim   Polres  Batanghari, 1 Penyidik.Polres Batanghari.
b. Data Skunder Didapat dengan cara pendekatan studi  dokumentasi terhadap adanya  data laporan  KDRT di Kepolisian Resor Batanghari.
4. Analisys Data
Berdasarkan      data    yang  telah    terkumpul,    melalui      data  primer    ataupun  data  skunder, dilakukan  kegiatan    penyeleksian    dan    diklarifikasikan  didalam    wujud  data    yuridis  yang  akan dianalisis.  Langkah  lebih    lanjut,  maka      dilakukan  analisa  secara  Kualitative,  yakni  “sesuatu proses    yang  dikerjakan    oleh  peneliti   guna menganalisa isi  ataupun    makna  ketentuan      hukum yang dijadikan  referensi didalam penyelesaian  masalah  hukum yang menjadi objek kajian”. 6

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Faktor  Penyebab  Tindak  Pidana  kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  di  Wilayah  Resort Batanghari.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, masih dianggap  kurang efektif  dalam mencegah terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga.   Keadaan    ini didorong dengan  menggunakan  kepercayaan  di  masyarakat  bahwa  kekerasan    dalam    rumah    tangga  di lingkungan sanak saudara sendiri adalah masalah sanak saudara sendiri dan tidak boleh diungkap.
Sementara itu, beberapa rumah tangga    menutupi   kerumitan kekerasan dalam rumah tangga karena   faktanya,   pertama, mereka (suami dan istri) menjaga reputasi sosial bagi rumah tangganya. Kedua, tindakan kekerasan yang  muncul di lingkungan sanak saudara sendiri dianggap sebagai suatu aib yang perlu dan perlu terus-menerus ditutup-tutupi.
Menurut  Ketentuan    undang  -  undang        yang  berlaku,  berbagai  peristiwa  yang  menimbulkan penderitaan  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  maka    terhadap  korban    berhak  mendapatkan perlindungan  dari  keluarganya  sendiri,  kepolisian,  kejaksaan,  advokat,  dan  lembaga  sosial  yang berbeda,  masing-masing  sekaligus  dan terutama  berdasarkan  sepenuhnya  atas  perintah  perlindungan hukum  yang ditetapkan oleh pengadilan.
Diketahui   jumlah   kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di wilayah Kepolisian Resort Batanghari yang    masih saja terjadi, hal ini  diakibatkan  oleh  beberapa factor. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum  Kepolisian Resort Batanghari adalah :
1. Faktor Ekonomi
Faktor  yang  menyebabkan  kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang  terjadi  di  dalam masuyarakat  adalah masalah  ekonomi.  Sebagai akibat  dari tekanan  keuangan  yang  menyebabkan kebutuhan hidup untuk pertumbuhan sehari-hari melalui sarana sehari-hari, orang yang zalim yang merupakan puncak keluarga kehilangan akal sehatnya.Dan dalam kasus ini diakibatkan suami yang selingkuh  menyebabkan  nafkah  kepada  keluarganya  berkurang  menyebabkan  cekcok  dan  terjadi kekerasan dalam rumah tangga.
Hasil  wawancara  dengan    Bpk.  Aipda  Mustafa  Kemal  Penyidik  Polres  Batanghari  yang mengatakan bahwa :
“Situasi sosial-ekonomi adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan perkumpulan keinginan masyarakat,  antara  lain:  sandang,  pangan,  papan,  pendidikan,  kesehatan,  dan  lain-lain. Berdasarkan hal ini, manusia dapat dikategorikan ke dalam posisi sosial ekonomi rendah, sedang, dan  tinggi.  Karena  hal  tersebut  tidak  terpenuhi  dalam  klehidupamn  rumah  tangga,  maka  sering terjadi kekerasan dalam rumah tangga”. 7
5 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2010, Hal.61.
6 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, Hal.48.
7 Aipda Mustafa Kemal,  Penyidik Polres Batanghari, wawancara pada tanggal, 1 Agustus 2022.
Hal ini menunjukkan kondisi sosial ekonomi yang sangat rendah dalam kasus KDRT  yang terjadi.  Dikatakan    rendah   sosial-ekonomi   karena minimnya masalah keuangan dalam keluarga karena banyaknya kebutuhan hidup sehari-hari, serta minimnya    sekolah  sehingga    tidak cukup besar untuk mendapatkan pekerjaan dengan   penghasilan yang besar.  biaya dan juga usia minimal saat  memutuskan  untuk  menetap.  Seorang  pria    yang  digunakan  sebagai  puncak  keluarga  yang dianggap  sebagai  cara  untuk  berurusan  dengan  orang-orang  lingkaran      kerabatnya  sendiri  dan membantu   lingkaran   kerabatnya   sendiri dalam   keadaan apa pun.
2. Faktor Internal Dan Eksternal
Keluarga  bahagia      merupakan    dambaan  bagi  setiap  pasangan  suami  istri  mulai  dari menikah  hingga  meninggal  dunia.  Namun  pada  kenyataannya  banyak  pasangan  suami  istri  yang tidak  mampu      mempertahankan  rumah  tangganya  karena  berbagai  faktor  internal  dan  eksternal yang mengakibatkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.
Dalam kasus ini yang terjadi pada pasangan suami istri tersebut diakibatkan suami selingkuh yang  mengakibatkan  kurangnya  kasih  saying  dihati  suami  terhadap  keluarganya  ketimbang selingkuhannya  di  aplikasi  michat  yang  mengakibatkan  terjadinya  kecemburuan  dari  istri  akibat perubahan sikap suaminya dan juga awal mula atau akar terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.
Kanit Reskrim PPA Polres Batanghari melalui IPDA Ferdinan Ginting mengatakan bahwa : “Ada banyak  hal  yang   menjadi   penyebab   keretakan   keluarga yang harus diwaspadai. Salah satunya  adalah  perbedaan  dalam  visi  dan  dalam  mengarungi  bahtera  keluarga.  Setiap  karakter umumnya memiliki visi eksklusif dan misi dalam kehidupan. Perbedaan dalam visi dan misi inilah yang menjadi alasan banyak pasangan untuk bercerai”. 8
Hasil  wawancara  dengan  Aipda  Mustafa  Kemal  Penyidik  PPA  Polres  Batanghari  yang mengatakan bahwa :
“Akibat tidak adanya kesamaan   visi  ataupun  prinsip  dalam mengarungi rumah tangga, maka suami  isteri  seringkali  mengedepankan  ego  masing-masing  sehingga  timbul  perselisihan  dan pertengkaran  yang  berujung  di  pengadilan.  Faktor  lain  yang  menjadi  penyebab  hancurnya perkawinan  menurut  pria  berkacamata  ini  yakni  kekerasan  dalam  rumah  tangga.  Umumnya, kekerasan tersebut berkaitan dengan kekerasan fisik dan KDRT dan akhirnya korban mengadukan kepihak  Kepolisian.  Karena  tak  mampu  dadapi  kekerasan,  banyak  diantarapasangan memutusakan untuk bercerai”. 9
Maka  dalam  faktor  penyebab  terjadinya  tindak  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT) dalam hal ini dapat dibagi menjadi 2 Faktor yakni :
a. Faktor Internal
Berdasarkan kasus diatas dapat kita simpulkan bahwa faktor internalnya sehingga terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga  adalah  sebagai berikut:
1) Suami Selingkuh dengan wanita idaman lain
2) Suami Jarang Pulang sehingga jarang memberikan nafkah lahir dan batin;
3) Kurangnya keimanan dan ketaqwaan  juga mempengaruhi suami mekakukan perselingkuhan sehingga berujug melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap isteri.
b. Faktor Ekternal
Lingkungan    pekerjaan    yang    kurang  baik  serta  teman  pelaku  atau  suami  mengakibatkan perubahan  mental  dan  perilaku  seorang suami menjadi kasar dan terbawa sampai di keluarga menyebabkan pelaku melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya.

## Penyelesaian  Kasus  Tindak  Pidana  KDRT  Suami  Pada  Istri  di  Wilayah  Hukum  Kepolisian Resort Batanghari.
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun    2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga  masih dianggap lemah.  Keadaan  ini didorong  dengan adanya suatu anggapan, pandangan atau  kepercayaan  didalam   masyarakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga di lingkungan sanak saudara sendiri  adalah   masalah   sanak saudara sendiri dan tidak boleh diungkap.
8 Ipda Ferdinan Ginting, Kanitreskrim PPA Polres Batanghari , wawancara pada tanggal, 10 Februari 2022
9 Aipda Mustafa Kemal, Penyidik PPA  Polres Batanghari, wawancara pada tanggal 1 Agustus 2022
Sementara  itu,  beberapa  rumah  tangga  menutupi    kerumitan  kekerasan  dalam  rumah  tangga karena faktanya, pertama,  mereka (suami dan istri)  menjaga  reputasi sosial bagi rumah tangganya. Kedua, tindakan kekerasan yang muncul di lingkungan sanak saudara sendiri dianggap sebagai suatu aib yang perlu dan perlu terus-menerus ditutup-tutupi.
Menurut  peraturan    yang    berlaku,  berbagai  peristiwa  yang  merupakan  penderita  kekerasan dalam  rumah  tangga  berhak  mendapatkan  perlindungan  dari  keluarganya  sendiri,  kepolisian, kejaksaan,  advokat,  dan  lembaga  sosial  yang  berbeda,  masing-masing  sekaligus  dan  terutama berdasarkan sepenuhnya atas perintah perlindungan dari pengadilan.
Terkait bagi setiap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, maka terhadap pelaku dapat  diminta  pertanggungjawaban  pidana  sesuai  dengan  ketentuan  yang  diatur  didalam  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah tangga,  dimana  setiap  orang  yang  melakukan  kekerasan  atau  perbuatan  kekerasan  dalam  rumah tangga dapat dikenakan sanksi pidana.
Namun,  didalam     implementasinya, terhadap  suami yang melakukan kekerasan  dalam  rumah tangga  pada isteri  di  wilayah  hukum  Kepolisian  Resort  Batanghari  pada  umumnya  dilakukan  upaya penyelesaian secara damai melalui pendekatan Restorative Justice.
Hal  ini  dilakukan    mengingat    bahwa    didalam  kasus  tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah tangga  yang  umumnya  menjadi  korban  adalah  isteri.  Pada  saat  isteri  sebagai  korban  melaporkan tindak  kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang  dialaminya  kepada  Penyidik  Kepolisian  Resort Batanghari, maka langkah pertama akan dilakukan suatu  tindakan penyelidikan dan penyidikan untuk menemukan dugaan telah terjadinya tindak pidana dan guna menemukan siapa tersangkanya.
Terhadap  suami  sebagai  terlapor  yang  menjadi  pelaku  tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah tangga,  akan  dilakukan  upaya  pemeriksaan  sebagai  saksi  terlapor.  Selanjutnya  berdasarkan  hasil perkembangan  pemeriksaan  dalam  penyidikan,  maka  Penyidik  akan menentukan  apakah  benar  telah terjadi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dilaporkan oleh korban .
Apabila ditemukan adanya cukup bukti telah terjadinya dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah  tangga,  maka  Penyidik  akan  menetapkan  suami  terlapor  sebagai  tersangka  untuk  dilakukan tindakan  penangkapan  dan  penahanan  demi  proses  hukum  selanjutnya  sebagai  bentuk pertanggungjawaban atas tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang telah dilakukan terhadap isteri yang menjadi korban.
Terhadap  kasus  kekerasan  rumah  tangga    yang  terjadi  di  wilayah  hukum  Kepolisian  Resort Batanghari,  kasus  ini  jarang  sekali  naik  sampai  proses  persidangan.  Hal  ini  dikarenakan  pada umumnya  isteri  sebagai    korban  yang  melaporkan  kasus  kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang dialaminya, terkadang melakukan upaya perdamaian dengan suami sebagai pelaku/terlapor.
Mengingat  dalam  kasus  kekerasan  dalam  rumah  tangga  merupakan  delick  aduan,  dimana korban yang mengalami, atau  merasa dirugikan atas suatu tindak kejahatan atau tindak pidana  yang melapor  dan  korban  juga  yang  dapat  menarik  laporannya.  Penarikan  laporan  dilakukan  oleh  korban biasanya  dilakukan    setelah      pelaku    dan  korban  melakukan  upaya  perdamaian  dengan  disaksikan oleh  masing-masing  pihak  keluarga  suami  dan  isteri  dan  difasilitasi  oleh  pihak  Penyidik    yang memediasi kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian.
Pada   kasus  kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang terjadi  di  wilayah  hukum  Kepolisian  Resort Batanghari,  pada  umumnya  diselesaikan  secara  kekeluargaan,  meskipun  isteri  sebagai  korban  telah melaporkan  kasus  yang  dialaminya  kepada  pihak  Kepolisian,  akan  tetapi  tidak  menutup  adanya penyelesaian  secara  damai.  Hal  ini  dikarenakan  berbagai  bentuk  pertimbangan  yang  menjadi  alasan sehingga kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan jarang sampai ke tahap proses pemeriksaan  di  pengadilan.    Pertimbangan-pertimbangan  yang  menjadi  alasan  dilakukannya perdamaian hingga penutupan kasus di Kepolisiannya yakni diantaranya :
1. kedua belah pihak sepakat untuk saling memaafkan dan berdamai;
2. kedua belah pihak sepakat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka kembali;
3. isteri sebagai korban memberikan kesempatan pada suami sebagai pelaku untuk berubah lebih baik terhadapnnya;
4. adanya anak-anak sebagai alasan untuk kembali hidup bersama secara damai;
5. suami  sebagai  pelaku  berjanji tidak  akan mengulangi  kembali  perbuatan  kekerasan  dalam rumah tangga yang dilakukannya.

## Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban  Tindak  Pidana  kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Batanghari
Rasa aman  yang diharapkan  melalui  penderita adalah  rasa aman  yang dapat memberikan rasa keadilan  bagi  penderita.  KDRT  yang  sebagian  besar  penderitanya.  Masalah  kasus  di  ruang  sidang adalah  hal  yang  sangat    sulit      dilakukan  oleh  korban  karena  faktanya  melalui  pelaporan  tindakan kekerasan  yang dilakukan oleh kekerasan yang menimpanya akan menimbulkan emosi  aib  jika  rasa malu dalam lingkungan kerabatnya sendiri dapat diketahui melalui masyarakat.
Sebaliknya,  aparat  penegak  hukum  tidak  dapat  menangani    kasus-kasus  kejahatan  kekerasan jika tidak ada proses hukum dari para penderita. Penegakan  pedoman peraturan perundang-undangan, dalam  hal  ini  perlindungan  terhadap  korban,  belum  dapat  terlaksana  secara  maksimal,  khususnya dalam memberikan sanksi kepada pelaku.
Perlindungan    terhadap  penderita  memerlukan  pemeriksaan  yang  lebih  baik  untuk  memilih unsur-unsur yang menyebabkan timbulnya tindak kekerasan terhadap  perempuan.
Penanggulangan  yang  dapat  dilakukan  melalui  perangkat  dan  warga  sama  dengan  batas-batas apa yang dihadapi dengan bantuan menggunakan aparat penegak hukum dalam menerapkan petunjuk hukum  yang  memberikan  keamanan  untuk  bagian  yang  lebih  baik  sebagai  pasien  tindak  pidana kekerasan dalam rumah tangga.
Kebanyakan  manusia  memahami  kekerasan  sebagai  tindakan  kekerasan  fisik,  bahkan  ketika ancaman dan berbagai jenis pelecehan mental secara teratur dihitung sebagai kekerasan.
Upaya-upaya  yang  dilakukan  dalam  perlindungan  hukum  bagi  korban  KDRT  melalui  bentuk kegiatan :
1. Melalui  upaya pihak dan kedudukan Polri (Pasal 16-20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Polri mendapatkan penelaahan atas kasus- kasus  kekerasan  dan  langsung  memberikan  penjelasan  tentang  hak-hak  penderita  untuk mendapatkan pelayanan dan bantuan.
2. Upaya  melalui  posisi  advokat  (pasal  25)    Advokat  sebagai  karir  yang  mengadvokasi  jaringan biasanya harus diarahkan untuk menjernihkan masalah atau kasus kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga. Hal ini diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.
3. Upaya  melalui  Perdamaian    secara  kekeluargaan      dalam  menawarkan  rasa  aman  kepada  para penderita,  khususnya  menyangkut  pelaksanaan  mekanisme  ketertiban  keamanan.  Hal  ini khususnya  kekerasan  suami  terhadap  istri,  menggunakan  ancaman  kepada  pelaku  dan  suka berdamai dengan memperhatikan  keutuhan dan reharmonisasi lingkungan kerabat sendiri.
Selain  itu,  berdasarkan    penelitian    yang  penulis  lakukan    mengenai  bentuk-bentuk perlindungan hukum  yang dapat diberikan  bagi istri  sebagai korban  kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)  di wilayah hukum   Kepolisian Resort Batanghari diantaranya yakni  sebagai berikut : 1. Perlindungan  dengan  bantuan  penggunaan  kepolisian  dalam  bentuk  pengamanan  sementara  yang diberikan paling lama tujuh hari dan dalam waktu 1 X 24 jam sejak pemberian pengamanan, polisi harus  meminta  surat  keterangan  kemauan  dari  perintah  keamanan  dari  pengadilan  ruang  sidang. Memberikan perawatan kepada korban dan pihak kepolisian juga melakukan visum serta langsung menangkap pelaku demi menjamin keselamatan korban.
2. Perlindungan dengan bantuan pengusulan diberikan dalam bentuk konsultasi
3. Berkas  acara  pemeriksaan  dan  bukti-bukti    untuk  dapat  menahan  pelaku    dengan  surat  perintah penahanan selama 30 hari setelah pelaku melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga.
4. Pelayanan kesehatan sangat penting. Pegawai kesehatan sesuai dengan karirnya diharuskan untuk memberikan dokumen tertulis sebagai konsekuensi dari ujian ilmiah dan membuat otopsi.
5. Pelayanan  sosial untuk meningkatkan dan menawarkan pengalaman keselamatan kepada korban, memberikan catatan tentang hak korban untuk memperoleh keselamatan.
6. Pelayanan  bantuan  sukarela  diberikan  kepada  korban  mengenai  hak  korban  untuk  mendapatkan seseorang  atau  sukarelawan  pendamping  dalam  ruang  sidang,  menentramkan  dan  menawarkan penguatan mental dan fisik kepada penderita.
7. Pelayanan  dengan    bantuan  pengurus  agama    atau    tokoh    masyarakat  disediakan  untuk memulihkan hak dan kewajiban korban kekerasan dalam rumah tangga.
Selain  itu    Upaya  yang  telah  dilaksanakan    oleh  Kepolisian  Resort  Batanghari  dalam memberikan  Perlindungan  bagi  Korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga  juga  dilakukan  melalui beberapa upaya seperti :

## Kepolisian Resort Batanghari
1. Upaya Preventif
Upaya  preventif  adalah  upaya  yang  dapat  dilakukan  sejak  dini  melalui  aktivitas instruksional  dengan  tujuan  memanfaatkan  unsur  dan  faktor  dari  tindak  pidana  kekerasan  dalam rumah  tangga,  dalam      rangka    menciptakan  kesadaran,  pencegahan,  dan  perluasan  serta menciptakan  situasi  perilaku atau norma anti kekerasan terhadap perempuan.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Ipda Ferdinan Ginting Kanitreskrim Polres Batanghari mengatakan bahwa :
Upaya  yang  kami  lakukan  untuk  mencegah  Kekeresan  Dalam  Rumah  Tangga  dengan  cara memberi  penyuluhan  yang  dilaksanakan  oleh  tim  kami  yaitu  Bhabin  Kamtibnas  yang pelaksanaannya setiap 1 minggu sekali diadakannya pertemuan bersama ketua RT  dari masing- masing  RT,  agar  masyarakat  Batanghari  dapat  mengerti  mengenai  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga. 10
Maka  dapat dikatakan  bahwa   pihak Kepolisian Resort Batanghari telah melakukan  upaya sebagaimana  mestinya    dengan    melaksanakan  penyuluhan  setiap  1  minggu  sekali    dalam mengedukasi tentang  pentingnya  hidup  anti   kekerasan   terhadap perempuan dan anak.
2. Upaya Represif
Upaya  Represif      adalah    upaya  yang  diberikan      berupa    sanksi,  denda  bahkan  pidana penjara  dan    hukuman  tambahan  bila terjadinya suatu Kekerasan Dalam Rumah Tangga  kepada Pelaku. Agar pelaku  menyadari  apa   yang   telah  ia lakukan  kepada korban dan membuat pelaku jera.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Aipda  Mustafa  Kemal  Penyidik  Polres  Batanghari mengatakan bahwa :
Upaya  yang  kami  lakukan  ialah  kami  menangkap  dan  menahan  pelaku  untuk  menjalani  proses pemeriksaan  kepada  pelaku  kemudian  menjalani  prosrs  mediasi  antara  polisi  keluarga  serta  RT setempat dengan mufakat jika pelaku melakukan KDRT lagi akan siap dikenakan sanksi hukum. 11 Penulis  mendukung  sepenuhnya  upaya  yang  telah  dilakukan  oleh  Kepolisian  Resort Batanghari dalam Upaya menekan kasus kekerasan dalam rumah tangga dan dalam memberikan rasa aman  kepada  korban.  Hal  ini  mengingat  bahwa  isteri  sebagai  korban  kekerasan  kekerasan  dalam rumah  tangga  merupakan  kaum  yang  lemah  yang  sudah  seharusnya  dilindungi  dan  diperlakukan sesuai  dengan  harkat  dan  kedudukannya  sebagai  wanita  yang  sudah  seharusnya  mendapatkan  kasih sayang dari suami, mendapatkan perlakuan yang baik dan mendapatkan hak-haknya sebagai seorang isteri.

## SIMPULAN
1. Faktor-faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT adalah, faktor perselingkuhan, faktor ekonomi, dan faktor perbedaan prinsip. Dari faktor- faktor tersebut yang memicu terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Batanghari.
2. Penyelesaian  tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga  oleh  suami  kepada  isteri  di  wilayah hukum Kepolisian Resort Batanghari yakni secara umum dilakukan dengan pendekatan restorative justice  yaitu  melakukan  upaya-upaya  penyelesaian  secara  kekeluargaan  antara  pihak  pelaku dengan korban dengan tujuan terciptanya perdamaian kedua belah pihak dan proses hukum secara pidana dapat dikesampingkan.
3. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap isteri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga    di  wilayah  hukum  Kepolisian  Resort  Batanghari  yakni  Perlindungan  dengan  bantuan penggunaan  kepolisian  dalam  bentuk  pengamanan,  bantuan  pengusulan  diberikan  dalam  bentuk konsultasi, pelayanan kesehatan, pelayanan sosial, dan pelayanan agama. Selain itu  Upaya-upaya yang  dilakukan  oleh  Kepolisian  Resort  Batanghari  dalam  mencegah  terjadinya  tindak  kekerasan dalam  rumah  tangga    ialah  Upaya  preventif  dengan  menciptakan  situasi  perilaku  atau  norma keberadaan  terhadap  kekerasan  terhadap  perempuan,  dan  Upaya  Represif  adalah  upaya  yang diberikan berupa sanksi kepada Pelaku.
10 Ipda Ferdinan Ginting, Kanitresktim Polres Batanghari , wawancara pada tanggal, 1 Agustus 2022
11 Aipda Mustafa Kemal, Penyidik Polres Batanghari , wawancara pada tanggal, 1 Agustus 2022

## DAFTAR PUSTAKA
Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2012. Dr.Aziz Syamsuddin, SH., S.E., M.H., MAF, Tindak Pidana Khusus ,Sinar Grafika cetakan ke-3 tahun 2013.
Ishak , Dasar-Dasar Hukum , Sinar Grafika, Jakarta 2008. Muhaimin, Metode Penelitian Hukum , Mataram University press 2020. Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2010. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.