## PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM KASUS PENGANIAYAAN (STUDI PADA TINGKAT KEJAKSAAN NEGERI DELI SERDANG)
Oleh:

## Alpi Sahari 1)
Nanci Yosepin Simbolon 2)
Daniel Oktavianus Sinaga 3) Universitas Darma Agung, Medan 1)
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2,3)
E-mail:
alpisahri@umsu.ac.id 1) Nancisimbolon123@gmail.com 2 )

## Danioktav@yahoo.com 3)

## ABSTRACT
In Indonesia, in the implementation of punishments or crimes against perpetrators of abuse cases, law enforcers are more likely to process their crimes by ensnaring and punishing  the perpetrators by putting the perpetrators in prison without seeing how the cause of the abuse case could occur. This study aims at analyzing the application of restorative justice in cases of persecution (study at the Deli Serdang District Attorney level). The details of this research are normative or doctrinal legal research which is also known as bibliography research. The nature of this research is descriptive analytical, which is to get a complete and real reflection of the problems that exist in the community which are then related to legal provisions or legal regulations,  as  a  result  of  which  conclusions  can  be  drawn.  From  the  results  of  research conducted with library and interview techniques and using qualitative analysis methods, the results  obtained  are  the  first;  forms  of  criminal  acts  of  persecution  in  the  application  of restorative justice at the Deli Serdang district attorney's office are mild maltreatment, abuse of child perpetrators, abuse whose perpetrators and victims have an emotional relationship, secondly;, inhibiting factors in resolving criminal acts of persecution through the application of restorative justice at the Attorney General's Office Deli Serdang State is a law enforcement factor,  a  legal  substance  factor,  and  a  cultural  factor,  third;  the  application  of  restorative justice in the settlement of criminal acts of persecution at the Deli Serdang District Attorney is based on Prosecutor's Regulation No. 15 of 2020. Through the Prosecutor's Regulation, it is the authority of the Public Prosecutor to close cases for legal purposes on the grounds that there has been an out-of-court settlement (afdoening buiten process).
Keywords: Restorative Justice, Crime of Persecution

## ABSTRAK
Di  Indonesia  dalam  pelaksanaan  hukuman  ataupun  pidana  terhadap  pelaku  kasus penganiayaan  oleh  para  penegak  hukum  lebih  cenderung    memproses  pidananya  dengan menjerat  dan  menghukum  memasukkan  pelaku  ke  dalam  penjara  tanpa  melihat  bagaimana sebab  kasus  penganiayaan  terbebut  bisa  terjadi.  Studi  ini  bertujuan  untuk  menganalisis penerapan restorative justice dalam kasus penganiayaan (studi pada tingkat Kejaksaan Negeri Deli Serdang). Detail riset ini ialah riset hukum normatif ataupun dokrinal yang diucap pula riset  daftar  pustaka.  Watak  dari  riset  ini  merupakan  deskritif  analitiss  ialah  unutk mendapatkan  cerminan  yang  komplit  serta  nyata  mengenai  permaslahan  yang  terdapat  pada masyrakat  yang  setelah  itu  berhubungan  dengan  ketentuan-  ketentuan  ataupun  perartuan- peraturan  hukum  yang  legal,  alhasil  kesimpulannya  bisa  didapat  sesuatu  kesimpulan. Dari hasil penelitian yang dilakukan dengan teknik kepustakaan dan wawancara dan menggunakan
metode analisis kualitatif, maka diperoleh hasil penelitian yaitu pertama; bentuk tindak pidana penganiayaan dalam penerapan restorative justice pada tingkat Kejaksaan negeri Deli Serdang adalah  penganiayaan  ringan,  penganiayaan  terhadap  pelaku  anak,  penganiayaan  yang pelakunya dan korbannya mempunyai hubungan emosional, kedua;, faktor-faktor penghambat dalam  penyelesaian  tindak  pidana  penganiayaan  melalui  penerapan  restorative  justice  pada Kejaksaan  Negeri  Deli  Serdang  adalah  faktor  penegak  hukum,  faktor  substansi  hukum,  dan faktir budaya, ketiga; penerapan restorative justice penyelesaian tindak pidana penganiayaan pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang adalah berdasarkan Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020.  Melalui  Peraturan  Kejaaksaan  Tersebut  bahwa  kewenangan  Penuntut  Umum  untuk menutup perkara demi kepentingan hukum dengan alassan telah adanya penyelesaian perkara di luar pengadilan (afdoening buiten process).
Kata Kunci:  Restorative Justice, Tindak Pidana Penganiayaan

## 1. PENDAHULUAN
Menurut Pasal 1 (satu) ayat  3 (tiga) Undang-  Undang  Dasar  Negara  RI  Tahun 1945  menyatakan  kalau  Negeri  Indonesia merupakan  negeri  yang  bersumber  pada hukum,  perihal  itu  memaknakan  kalau  di dalam  Negeri  Indonesia  yang  berupa Kesatuan wajib menjunjung besar ketentuan hukum yang mana ialah instrumen, perlengkapan  penting  ataupun  alat  dalam melaksanakan kegiatan pada seluruh pandangan atau lini kehidupan bermasyarakat,  berbangsa  serta  bernegara. Perihal ini bisa dimaknai kalau hukum yang menjunjung  besar  Hak  Asas  Manusia( HAM)  serta  menjamin  peran  yang  serupa( tidak  berbeda-  beda)  dimata  hukum. bersumber  pada  perihal  itu,  kalau  negeri Indonesia menjamin serta menjunjung besar HAM, tercantum mencegah tiap masyarakat negaranya  dari  seluruh  wujud  perbuatan kejahatan semacam kekerasan, pengniayaan,  serta  lain  serupanya,  dimana proteksi  hukum  kepada  permasalahan  atau kasus  perbuatan  pidana  sudah  diatur  dalam hukum  kejahatan  yang  kita  tahu  kini  ini diantarnya  diatur  oleh  Buku  peraturan Hukum Kejahatan( KUHP). Sudarto beranggapan  serta  membagikan  penafsiran kalau kejahatan selaku beban yang terencana diberatkan pada orang atau orang per orang perbuatannya yang penuhi syarat- syarat  khusus.  Sebaliknya  Toeslan  Saleh beranggapan  atau  memaknakan  kalau kejahatan  selaku  respon  atau  reaksi  atas melotot, serta ini berbentuk atau
terinprestasikan  sesuatu  nesrtapa  yang dengan  terencana  ditimpakan  Negeri  pada pelakon atau orang per orang melotot itu.
Hukum kejahatan tidak cuma menitikberatkan buat mencegah atau peerlindungan  pada  warga,  namun  pula mencegah  orang  perseorangan,  alhasil hendak terwujud atau terkabul penyeimbang  serta  keserasian.  Terfokus pada kebutuhan warga hendak bisa melupakan  kebutuhan  orang  atau  individu, sebaliknya  menitikberatkan  pada  proteksi orang  bisa  ialah  sesuatu  bayangan  dari pandangan  barat  yang  egois,  yang  tidak cocok  dengan  alam  Indonesia.  Pada  negara Indonesia, dalam pelaksanaan/eksekusi hukuman  ataupun  pidana  terhadap  pelaku kasus  penganiayaan  oleh  para  penegak hukum lebih cenderung memproses pidananya dengan menjerat dan menghukum  memasukkan  pelau  ke  dalam penjara  tanpa  melihat  bagaimana  sebab kasus  penganiayaan  tersebut  bisa  terjadi, yang  mana  para  penegak  hukum  dapat melakukan upaya restorative justice dengan mediasi  para  pihak  antara  pelaku  terhadap korban  tanpa  harus  melakukan  proses hukum  pidana  akan  tetapi  dengan  memberi snaksi/  hukuman  ganti  rugi  atau  biaya pengobatn yang telah  diderita oleh korban.
Penulis fokus untuk meneliti  tindak pidana  penganiayaan  yang  ditangani  di Kejaksaan Negeri Deli Serdang sejak tahun 2020 dampai dengan 2021 yaitu:
NO .
Tahun Jumlah Kasus Pengania yaan Proses Penyelesai an P-21 Proses Penyelesai an SP- 3/SKPP 1 2020 179 95 - 2 2021 151 80 2
Seperti  pada  salah  satu  kasus penganiayaan  yang  terjadi  pada  Tingkat Kejaksaan  Negeri  Deli  Serdang,  kasus penganiayaan  dikarenakan  hutang-piutang, dimana korban mendatangi pelaku penganiayaan  untuk  menagih  htangnya, korban  pada  saat  menjumpai  pelaku  dalam kondisi  marah  (emosi)  karena  pelaku  tidka membayar  hutnagnya  kepada  korban  dan sudah  beberapa  kali  korban  mendatangi/ menjumpai pelaku, pelaku menjadi terpancing amarahnya karena merasa diintimidasi  oleh  korban  sehingga  pelaku memukul  korban  hingga  terjadi  ekkerasan dena  penganiayaan  menyebabkan  memar pada  wajah  dan  luka  pada  tangan  korban, yang  pada  akhirnya  pelaku  menjalani penahanan  pada  tahap  preses  pemeriksaan, serta  kemudian  perdamaian  dengan  korban dan membayar uang enggantian pengobatan kepada korban.
Kesamarataan  Retorative  justice berpengertian  ialah  sesuatu  aktivitas  yang bisa memunculkan kepulihan atau memperbaiki ikatan serta pelunasan kekeliruan  yang  mau  dicoba  oleh  pelakon atau  orang  per  orang  perbuatan  kejahatan( keluarganya)  kepada  korban  perbuatan kejahatan  itu  yang  dilaksanakan  di  luar majelis  hukum  yang  berarti  supaya  kasus hukum yang mencuat dampak terbentuknya aksi  kejahatan  itu  bisa  dituntaskan  dengan bagus  dengan  tercapainya  persetujuan  serta perjanjian diantara para pihak.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Filosofi  yang  dipergunakan  buat menanggapi riset dalam melaksanakan riset ini  merupakan  filosofi  kesamarataan  serta filosofi penguatan hukum( law enforcement).  Penguatan  hukum  pada dasarnya  wajib  bisa  berikan  kejelasan hukum, kemanfaatan ataupun berakal untuk
untuk  warga,  tetapi  disamping  itu  warga pula  menginginkan  adanya  penguatan hukum buat menggapai sesuatu tujuan ialah seimbang  atau  kesamarataan.  Indonesia merupakan negeri yang menganut rancangan  negeri  hukum  ataupun  rule  of law  ialah  rancangan  negeri  yang  dikira sempurna  atau  layak  dikala  ini,  walaupun rancangan  itu  dijalani  atau  dilaksanakan dengan  anggapan  yang  berbeda-  beda, sebutan rule of law ini kerap diterjemahkan atau  dimaksud  selaku  daulat  hukum ataupun penguasa bersumber pada hukum. Dicey berendapat kalau sebutan rule of law mulai  popular  atau  populer  semenjak diterbitkannya  Introduction  to  the  study  of the  law  the  constitusion  mempunyai sebagian  maksud:  awal,  Supremasi  of  law( kekuasaan hukum yang meniadakan kesewenang- wenangan maksudnya seorang yang  cuma  bisa  dihukum  bila  melanggar hukum),  kedua,  Equality  before  the  law( Peran Yang serupa di hadapan hukum untuk orang  ataupun  administratur),  ketiga,  The contitution  based  on  individual  right( terjadinya  hak-  hak  orang  oleh  undang- undangan serta keputusan- keputusan majelis hukum)
Demikian  juga  seseorang  akademikus Aristoteles  memilah  kesamarataan  dalam sebagian wujud, ialah: pertama; Kesamarataan  tertimbun  ialah  menganggap seorang dengan tidak memandang pelayanan  yang  dikerjakannya,  ialah  tiap orang menemukan haknya, kedua; Kesamarataan Distributif merupakan menganggap seorang cocok dengan jasanya yang  sudah  diperbuatnya,  ialah  tiap  orang menemukan  kapasitas  dengan  kemampuan tiap-  tiap,  ketiga;  Kesamarataan  Vindikatif merupakan  memperlakuan  seorang  cocok kelakuannya,  ialah  selaku  jawaban  atau reaksi kesalahan yang dicoba.
Pada  intinya,  kesamarataan  merupakan menaruh atau memposisikan seluruh sesuatunya pada tempatnya, sebutan kesamarataan  berawal  dari  bahasa  Arab. Tutur  seimbang  berarti  tengah.  Seimbang
pada  hakikatnya  kalau  kita  membagikan
suatu  pada  siapa  saja  apa  yang  sepatutnya
jadi  milik  atau  haknya.  Kesamarataan berarti  tidak  berat  sisi(  berpihak),  menaruh suatu  ditengah-  tengah.  Kesamarataan  pula dimaksud  selaku  sesuatu  kondisi  kalau  tiap orang bagus dalam kehidupan bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara mendapatkan  apa  yang  jadi  haknya,  alhasil bisa melakukan kewajibannya.
Penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo  adalah  suatu  proses  untuk mewujudkan  keinginan-keinginan  hukum menjadi kenyataan. Dalam rangka mewujudkan penegakan hukum ada 3 unsur yang  harus  diperhatikan,  yaitu;  Kepastain hukum dengan  kata  lain  rechtssicherheit , Kemanfaatan  atau disebut zweckmassigkeit, dan Keadilan atau  yang  disebut  dengan kata lain gerechtigkeit.
Kejelasan hukum, kedisiplinan serta proteksi  hokum  bisa  terkabul  bila  bisa dilaksanakannya  penagakan  hukum  pada masa pembaharuan serta kesejagatan dikala ini bisa terselenggara, keserasian, penyeimbang serta keserasian dalam format kehidpan  hukum  antara  etiket  awam  yang didasarkan  oleh  nilai-  nilai  faktual  yang hidup  di  dalam  warga  beradat.  Selaku  cara atau  ekspedisi  aktivitas  yang  mencakup bermacam  pihak  tercantum  warga  dalam bagan menggapai tujuan merupakan keharusan  atau  telak  buat  memandang penguatan  hukum  kejahatan  selaku  sesuatu sistem peradilan kejahatan. Terdapat sebagian  aspek  yang  pengaruhi  tahap penguatan  hukum  ialah:  awal;  aspek ketetapannya  sendiri,  ialah  pihak-  pihak yang  hendak  dibatasi  pada  hukum  saja, kedua;  Aspek  penguatan  hukum  ialah pohak-  pihak  yang  membuat  ataupun mempraktikkan  hukum,  ketiga;  Aspek anjuran  ataupun  sarana  yang  mensupport penguatan  hukum,  keempat;  Aspek  warga ialah  area  dimana  hukum  itu  legal  ataupun diaplikasikan,  keima;  Aspek  kultur  ialah selaku  hasil  buatan,  membuat  serta  rasa yang didasarkan pada karsa orang di dalam pergaulan hidup.

## 3. METODE PELAKSANAAN
Riset  hukum  merupakan  sesuatu riset  yang  memiliki  subjek  hukum,  bagus hukum selaku sesuatu ilmu ataupun aturan- aturan yang karakternya diktatorial ataupun hukum  yang  berhubungan  dengan  sikap serta  kehidupan  mayarakat.  Detail  riset  ini ialah riset hukum normatif ataupun dokrinal yang  diucap  pula  riset  daftar  pustaka. Adapaun  informasi  inferior  yang  dipakai selaku  pangkal  materi  data  bisa  berbentuk materi hukum pokok, materi hukum inferior serta materi hukum tersier. Watak dari riset ini merupakan deskritif analitiss ialah unutk mendapatkan  cerminan  yang  komplit  serta nyata  mengenai  permaslahan  yang  terdapat pada masyrakat yang setelah itu berhubungan  dengan  ketentuan-  ketentuan ataupun  perartuan-  peraturan  hukum  yang legal,  alhasil  kesimpulannya  bisa  didapat sesuatu  kesimpulan.  Penelitan  ini  dicoba dengan  pendekatan  perundang-  undangan, pendekatan abstrak serta pendekatan permasalahan. Pendekatan perundang- undangan  dalam  riset  ini  menelaah  serta mempelajari menegnai peraturan- peraturan hukum, ialah:
a.
Undang-Undang  Dasar  Negara  RI Tahun 1945 b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  16  Tahun  2004  Tentang  kejaksaan Republik Indonesia
e.
Peraturan Kejaskaan Republik Indonesia  Nomor  15  Tahun  2020  Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Bentuk Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Penerapan restorative Justice Pada Tingkat

## Kejaksaan Negeri Deli Serdang
Proses  restorative  justice  pada  dasarnya dilakukan  melalui  diskresi  (kebijaksanaan), yang  merupakan  upaya  peralihan  dari proses  peradilan  pidana  di  luar  proses hukum  pidana  untuk  diselesaikan  melalui
mediasi  secara  bermusyawarah.  Adapun
prinsip  utama  pelaksanaan  konsep  diskresi yaitu  tindakan  persuasif  atau  pendekatan media  penal  dan  memberikan  kesempatan kepasa seseorang untuk memperbaiki kesalahan.
Beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi  terselenggaranya  restorative  justice anatara lain adalah:
1. mengidentifikasi korban 2. Kesukarelaan korban untuk berpartisipasi
agar terlakananya
musyawarah  untuk  pelaksanaan  restorative justice
3. Adanya  keinginan/kemauan  pelaku untuk bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya
4. Tidak ada paksaan pada pelaku Adapun  bentuk  kasus  tindak  pidana penganiayaan  yang  berpotensial  dapat diterapkan  malalui  upaya  penyelesaian restorative  justice  dan  ditopang  oleh tindakan diskresi Jaksa di Kejaksaan Negeri Deli Serdang,
Ada  beberapa  kasus/tindak  pidana  yang penyelesaiannya  dapat  ditempuh  dengan restorative  justice,  salah  satunya  yaitu tindak pidana penganiayaan antara lain; a. Tindak pidana penganiayaan ringan Menurut  R.  Soesilo,  dalam  Pasal  352 KUHP  disebut  bahwa  penganiayaan  ringan dan masuk kategori kejahatan ringan karena perbuatan  tersebut  tidak  menjadikan  sakit dan  perbuatannya  tidak  sampai  membuat korban  terhalang  untuk  melakukan  jabatan atau pekerjaannnya sehari-hari.
b. Tindak pidana penganiayaan terhadap pelaku anak Bagi  pelaku  tindak  pidana  penganiayaan adalah  anak  yang  menyebabkan  luka-luka, maupun  penganiayaan  yang  menyebabkan kematian, maka pelaku anak dapat diupayakan  diversi.  Hal  ini  dikarenakan tindak  pidana  penganiayaan  pidana  penjara paling  lama  7  tahun,  sementara  pada Undang-undang  Sistem  Peradilan  Pidana Aank mensyaratkan diversi dapat dilakukan kepada  pelaku  anak  jika  masih  di  bawah umur  dan  bukan  pengulangan  tindak pidana.
c. Bila  korban  serta  pelakon  dalam perbuatan kejahatan penganiayaan mempunyai  ikatan  dengan  cara  emosional Ikatan  penuh  emosi  disini  bisa  dimaksud mempunyai ikatan darah atau kekeluargaan, ikatan  pertemanan,  atau  ikatan  etnis  serta lain serupanya. bila permasalahan penganiayaan  terjalin  antara  keluarga, ikatan  pertemanan  ataupun  yang  lain  bisa dituntaskan dengan konferensi perundingan, terlebih  diantara  pelakon  serta  korban  ada ikatan darah. Umumnya terjalin disebabkan marah  sedetik,  alhasil  sehabis  marah mereda,  pelakon  serta  korban  bisa  balik kerak,  hingga  usaha  penanganan  perbuatan kejahatan  penganiayaan  dengan  memakai restorative  justice  bisa  dilakukan  Aplikasi restorative justice pada permasalahan penganiayaan  di  kejaksaan  negara  Deli Serdang  yang  aksi  penganiayaan  memakai Pasal 351 ayat 1 KUHP, dimana penganiayaan  diancam  dengan  kejahatan kurungan sangat lama 2( dua) tahun delapan bulan ataupun kejahatan kompensasi sangat banyak  Rp4.  500,-.  Restorative  justice  bisa dilaksanakan  atau  diaplikasikan  pada  Pasal 351  ayat  1  KUHP  disebabkan  ganjaran pidananya  tidak  lebih  dari  5  tahun  begitu juga cocok dituangkan dalam Artikel 5 graf b  Peraturan  Kejaksaan  Nomor.  15  Tahun 2020  mengenai  Penghentian  Penuntutan berdaarkan Kesamarataan Restoratif.
Dalam  aplikasi  restorative  justice  pada penanganan masalah kejahatan penganiayaan  anatara  korban  serta  pelakon di  Kejaksaan  Negara  Deli  Serdang  dicoba dengan cara- cara, ialah: Pertama; menyelenggarakan atau melaksanakan pertemuan  yang  mengundang  korban, pelakon  serta  keluarga  yang  mensupport mereka,  Kedua;  berikan  peluang  pada seluruh pihak buat menggambarkan gimana kesalahan yang sudah terjalin serta menganjurkan  pemecahan  ataupun  konsep kelakuan,  ketiga;  pelakon  serta  keluarga sudah mencermati opini pihak lain, mereka berpeluang  buat  menganjurkan  pemecahan akhir yang bisa disetujui oleh seluruh pihak yang muncul., keempat; memantau penerapan  atau  pemberian  ganti  rugi  buat
korban.
B. Kendala Dalam
Penyelesaian Kasus  Penganiayaan  Melalui  Penerapan Restorative  Justice  Pada  Kejaksaan Negeri Deli Serdang
Restorative  Justice  dalam  pelaksanaannya, terdapat  beberapa  kendala,  yaitu;  Pertama; Restorative Unstice hanya dapat diterapkan/diimplementasikan  pada  pelaku yang mengakui perbuatannya, kedua; Belum  adanya  undang-undang/  peraturan yang  mengatur  secara  tegas  tentang Restorative Justice, ketiga; pengkalsifikasian/  kategori  tindak  pidana yang  dapat  dilakukan  dengan  penyelesaian Restorative Justice,  keempat; adanya sikap keluarga  korban  yang  berpartisipasi  dalam menyelesaikan  perkara  melalui  konsep Restorative Justice.
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di kejaksaan Negeri Deli Serdang terhadap  penanganan  kasus-kasus  pidana yang  dilakukan  Restorative  Justice  oleh Penuntut  Umum  di  Kejaksaan  Negeri  Deli Serdang  bahwa  penerapan  Restorative Justice  dalam  penyelesaian  kasus-kasus pidana  di  Kejaksaan  Neeri  Deli  Serdang dipengaruhi 3 faktor, yaitu:
a. Faktor Penegak Hukum Dalam  aspek  pegetahuan  dan  pemahaman peraturan-peraturan, mempunyai pengaruh/impact  yang  berarti  dalam  proses penghentian  penunttan  kasus  penganiayaan tersebut, ketika menangani kasus penganiayaan tersebut dengan tidak dibekali dengan pengetahuan dan pemahaman yang memadai terhadap ketentuan  peraturan  perundan-undangan yang  berlaku  maka  pelaksanaan  tugas penuntut umum ketika menerapkan Restorative  Justice  dalam  penyelesaian kasus penganiayaan akan terjadi ketidaksesuaian dengan aturan hukum yang berlaku karena kurangnya pemahaman atau ketidaktahuan penuntut umum yang menangani kasus penganiayaan tersebut. b. Faktor Substansi Hukum Ditinjau  dari  hirarki  peraturan  perundang- undangan  (tata  urutan)  sebagaimana  diatur
dalam
Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan    Nomor  15  tahun  2019  tentang perubahan  atas  UU  no.  12  tahun  2011, maka  peraturan  Kejaksaan  tersebut  adalah tidak termasuk kategori peraturan perundang-undanag  sebagaimana  diatur dalam  Pasal  7  dan  Pasal  8  UU  tersebut, sehingga  ketentuan  yang  tercantum  pada peraturan  Kejaksaan  hanya  bersifat  aturan/ peraturan  kebijakan  yang  dikeluarkan berdasarkan  kewenangan  diskresi  yang dimiliki  oleh  penuntut  umum  dalam melaksanakan tugasnya.
c. Faktor Budaya
Terdapatnya  kemajuan  hidup  yang  terus menjadi modern berakibat minus pula sebab bisa  pengaruhi  adat  hukum  warga  di  satu wilayah  dengan  wilayah  yang  lain  alhasil meningkatkan  atau  memunculkan  tindakan serta  sikap  yang  individualistis  dalam kehidupan tiap hari yang pengaruhi metode penglihatan serta tindakan dalam menuntaskan permasalahanyang dirasakannya  dalam  kehidupan  warga  yang mempunyai  keinginan  buat  menuntaskan kasus  yang  dirasakan  lewat  cara  peradilan kejahatan  yang  dikira  lebih  membagikan kejelasan hukum dibanding dengan penanganan  secarakekeluargaan  ataupun konferensi  perundingan  alhasil  penerapan Restorative  Justice  tidak  bisa  menuntaskan masalah itu.
Namun secara umum dalam penanganan  perkara  melalui  penyelesaian Restorative Justice terhadap kasus penganiayaan  di  Kejaksaan  Negeri  Deli Serdang dalam penelitian ini, tidak ditemukan  kendalakendala  yang  berarti dalam  proses  penyelesaian  kasus  tersebut, diantaranya yaitu:
a. Mulai  dari  aspek  hukumyang  sudah mengatur  untuk  dilakukan  Restorative Justice  di  kejaksaan  Negeri  Deli  Serdang dalam  menangani  kasus  penganiayaan sesuai dan berdasarkan dengan
PeraturanKejaksaan  No.  15  Tahun  2020 tentangPenghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. b. Aspek  penegak  hukumnyasendiri
juga  dalam  menanganikasus  penganiayaan
telah  melakukan  penyelesaian  dengan pendekatan secara kekeluargaan dan musyawarah untuk penyelesaian permasalahan  antara  korban  dan  pelaku, melibatkan keluarga kesua belah pihak serta peran  masyarakat,  dan  tidak  menggunakan pendekatan  secara  sistem  peradilan  pidana sehingga  menghindarka  pelaku  dari  proses hukum pidana c. Aspek  sarana  danprasarana,  pihak kejaksaaan  sudahmenyiapkan  sarana  dan prasarana  untuk  memproses  penyeleaian kasus penganiayaan secara transparan untuk mempermudah dalam menerapkan Restorative  Justice.  Seperti  memfasilitasi tempat  untuk  mengadakan  pertemuan korban  dan  pelaku,  dan  pihak-pihak keluarga  serta  masayakat  di  Kantor Kejaksaan  Negeri  Deli  Serdang,  dan kebutuhan-kebutuhan lainnya yang dibutuhkan untuk mempermudah
penyelesaian  kasus  penganiayaan  tersebut secara V d. Aspek kebudayaan, konsep penerapan Restorative Justice sangat kental sekali  dengan  kultur  masayrakat  di  Kab. Deli  Serdang  yang  sangat  kekeluargaan. Dari  aspek  masyarakat  sendiri  mendukung penuh  oenyelesaian  secara  Restorative Justice,  hal  ini  dapat  dilihat  dengan  keikut sertaan perwakilanmasyarakat saat prosesperdamaian berlangsung dan berjalan cukup baik tanpa ada kendala-kendala yang berarti.

## 5. SIMPULAN
Adapun  yang  menjadi  kesimpulan  dari enelitian ini yaitu:
a. Kasus  tindak  pidanapenganiayaan yang  dapat  diterapkan  penyelesaian  secara Restorative  Justice  di  Kejaksaan  Negeri Deli  Serdang  antara  lain:  Penganiayaan ringan,  penganiayaan  terhadap  pelakuanak dan  penganiayaan  yangpelakunya  dan korbannya mempunyai hubungan secaraemosional.
b. Ditinjau dari penanganan kasuspenganiayaan dengan penerapan Restorative  Justice  di  Kejaksaan  Negeri
Deli  Serdang,  jaksa  penuntut  umum  tisak menemukan  kendala-kendala  yang  berarti dalam proses penyelesaian kasus
penganiayaan tersebut.
Adapun yang menjadi saran dari pembahasan di atas, yaitu: a. Sistem perundang-undangan
masihlemah, dituding menjadi lebih seringnya  kasus  penganiayaan  cenderung lebih diperhadapkan denganproses peradilan  pidana  yang  akhirnya  menyeret pelaku  harus  sampai  meja  pengadilan  dan divonispenjara.  Bagi  pemerintah  RI,  perlu dibuat  suatu  peraturan/  aturan  hukum  yang mengikat secara keseluruhan saling berkaitan  bagi  sesama  aparat  penegak hukum  untuk  memberikan  dasar  hukum peraturan  yang  sama  dalam  pennagnana terhadaps  eluruh  tindak  pidana  yang termasuk  kategori  yang  dapat  diterapkan Restorative  Justice  dalam  penyelesaian pidana
b. Agar  Kejaksaan  RI  memberikan pelatihan  dan  pendidikan  khusus  kepada seluruh  Jaksa  di  Indonesia  khususnya  yang menjadi  jaksa  dalam  perkara  tindak pidanayang penanganannya secara
Restorative Justice,
seyogianya RestorativeJustice  dapat  dijalankan  dengan berprinsip penegakan hukum yang humanis, agar setiap perkara menyentuh kepentingan masyarakat dilaksanakan dengan berpedoman  pada  sisi  kemanusiaan  dan tidak  mencederai  rasa  keadilan  masyarakat itu sendiri.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Buku : Abdussalam  dan  DPM  Sitompul, Sistem Peradilan  Pdiana, Jakarta:  Restu Agung, 2007.
Afif. Afhonul, Pemaafan, Rekonsiliasi, dan Restorative
Justice,
Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2015.
Ali.  Mahrus, Dasar-Dasar  Hukum  Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 2012. Arifin  Muhammad, Teori  dan  Filsafat Hukum  dalam  Buku  Telaah  Kritis atas  Teori-Teori  Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
Chazawi. Adami, Pelajaran Hukum Pdiana
I, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
Dellyana. Shant, Konsep Penegakan Hukum, Yogyakarta: Liberty, 1998.
Ediwarman, Monograf  Metode  Penelitian Hukum  (Panduan  Penulisan  Tesis dan  Disertasi), Medan,  UMSU, 2012. Friedman.  Lawrence  M., Sistem  Hukum:
Perspektif  Ilmu  Sosial  (The  Legal System: A Social Science Perspective), Bandung: Nusa Media, 2009. Hadisuprapto,  Paulus, Delinkuensi  Anak, Pemahaman dan Penanggulangannya), Malang: Bayumedia Publishing, 2008.
Hadjon.  Philipus. Negara  Hukum  Dalam Sitem  Ketatanegaraan  RI, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1996.
Hamzah.
Andi, Penegakan Hukum Terhadap  Tindak  Pidan  Bermotif Ringan  Dengan  Restorative  Justice, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2017.
Marlina, Peradilan  Pidana  Anak  DI
Indonesia, Bandung: Reflika Aditama, 2009.
Moleong,  Lexy, Metodologi  Penelitian Kualitatif, Bandung: remaja
Rosdakarya, 2002.
Rahardjo.  Satjipto, Masalah  Penegakan Hukum  (Suatu  Tijauan  Sosiologis), Bandung: Sinar Baru, 1983. Soekamto.  Soerjono, Faktor-Faktor  Yang Mempengaruhi  Penegakan  Hukum, Jakarta:  Raja  Grafinfo  Persada, 2004.
Zulfa.  Eva  Achjani, Keadilan  Restoratif, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
Artikel Jurnal :
Effendi. Tolib, Re-Evaluasi Sistem Penuntutan  Dalam  KUHAP, Jurnal Media Hukum, Vol. 19,  No. 1, Juni 2012 Hanafi. Arief Ningrum Ambarsari, Penerapan Prinsip Restorative Justice  Dalam  Sistem  Peradilan
Pidana  Di  Indonesia, dalam  Jurnal
Al’Adl, Vol. X Nomor 2, Juli 2018. Marlina, Pengembangan  Konsep  Diversi
dan  Restorative  Justice  Dalam Sitem  Peradilan  Pidana  Anak  Di Indonesia  (Suat  Studi  di  Kota Medan), Medan:  Disertasi,  Sekolah Pascasarjana  Universitas  Sumatera Utara, 2006.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Kitab  Undang-Undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Peraturan  kejaksaan  Republik  Indonesia Nomor  15  Tahun  202  Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

## Wawancara
Wawancara  terhadap  Bapak  Muhardani Budi  Septian,  SH.,  Jaksa  Penuntut Umum Seksi Pidana Umum, tanggal
28 Maret 2022 Wawancara terhadap Bapak Olowan
Ikhwan  M.  A  Sinaga,  SH.,  Jaksa Penuntut  Umum  Seksi  Penyidikan, tanggal 28 Maret 2022

## Internet
https;//mediaindonesia.com/politik-dan- hukum/334518/peraturan-kejaksaan- 152020-jawaban-suara-keadilan- masyarakat, diakses pada tanggal 20 Maret 2022 Eka.  Yuda. Hukum  Pidana  di  Indonesia, (17 November 2013), http;/alumniuntag2012.blogspot.co m/2013/11/restorative-justice.html.
diakses pada tanggal 30 Maret 2022