## POLITIK KORUPSI :

## Kendala Sistemik Pemberantasan Korupsi di Indonesia

## Puji Astuti

## Abstract
Corruption  is  a  phenomenon  that  always  arise  in  a  variety  of reports.  Especially  these  days when  politicians  become  suspect  of corruption  and  fled  to neighboring  countries.  SBY's  government committed  to  combating  corruption,  but  until  the  second  period  of  his  leadership  has  not  shown encouraging results. Corruption became so difficult to eradicate. Even corruption that caused so much suffering to the people, not to be used as a common  enemy. Systemic corruption committed  indeed be  an  obstacle  for  efforts  to  eradicate  corruption  in  Indonesia.  Systemic  corruption  is  actually politicize  of corruption  which  is  practicing  with  strategy  to make  your  higher  official   feel  comfortable and  subordinate  to  enjoy.  Systemic  corruption  is  what  causes  the  corruptor  being  untouchable. Moreover, corruption also involves a number of  law enforcement  official like policse, prosecutors and judgdes,  even  justice  of  the  supreme  court.  But   the  most  difficult  part  is  the  emergence  of  the permissive attitude of society towards corruption. Therefore the handling of corruption also requires a systemic way,including  the revitalization of ethical standards.
Keywords: Corruption, Political Corruption, Revitalization of Ethical Standards

## A. PENDAHULUAN
Korupsi barangkali menjadi kata yang paling populer di Indonesia, karena sejak berpuluh tahun yang lalu orang tidak berhenti memperbincangkan. Korupsi menjadi semakin populer  ketika kita memasuki era reformasi karena bagitu banyak pejabat publik  tersandung  kasus  korupsi  dan  harus  dimeja  hijaukan.  Dengan  era keterbukaan  saat  ini,   publikasi  tentang  korupsi  semakin  mendapat  ruang pemberiatan baik melalui media elektronik, surat kabar bahkan melalui pemberitaan di  internet  ( cyber  news ).  Hal  ini  sesungguhnya  sangat  menguntungkan  bagi masyarakat  karena  dapat  secara  langsung  melakukan  pengawasan  terhadap penanganan  korupsi.   Namun   berhasil  tidaknya  penanganan  korupsi  sangatlah tergantung  pada  komitmen  dan  kemauan  politik  ( political  will )  segenap  aparat penegak  hukum  yang  bertanggungjawab  menanganinya.  Sayangnya  korupsi  telah menyebar dan berakar pinak sampai ke  aparat penegak hukum,  baik di kepolisian, kejaksaan dan juga pengadilan. Ini adalah sebuah tantangan yang tidak mudah dan memerlukan  kerja  keras,  bahkan  jika  perlu  adalah  hadirnya   tangan  besi  dari  sang pemimpin (presiden).
Pemerintah  orde  reformasi  memang   menjanjikan  untuk  melakukan penanganan korupsi secara sungguh-sungguh.    Namun sampai saat  ini setelah 12 tahun  reformasi  berjalan  korupsi  masih  menjadi  momok  bagi  kita.  Tiap  tahun Transperancy  International  mempublikasikan  hasil  penelitiannya  mengenai  indeks korupsi  dan Indonesia selalu muncul  sebagai negara yang  korup, bahkan terkorup di  kawasan  Asia  Tenggara.  Ini  sungguh  melukai   hati  rakyat  yang  dipaksa kehilangan  hak-hak  sosial  dan  ekonomi  karena  pencurian  uang  negara   yang seharusnya  dapat digunakan  untuk  berbagai  kebijakan  intervensi  yang  “ pro  poor ”. Setelah  32  tahun  rakyat  tercabik  dan  terperangkap  kemiskinan  akibat  rejim  Orde Baru  yang  otoriter  dan  korup,  reformasi  diharapkan  menjadi  titik  balik  untuk membangun pemerintahan yang lebih bersih dan adil. Sayangnya pemerintah Orde Reformasi  sejak    jaman   Gus  Dur  sampai   SBY  yang  telah  memasuki  periode kedua  kepemimpinannya  ternyata   masih  sulit  untuk  keluar  dari  jeratan  korupsi. Mengapa  korupsi  begitu   sulit  ditangani  ?  Bagaimana  kita  dapat  memutus  rantai
korupsi  yang   telah  membudaya  di  negeri  ini  ?  Benarkah  kita  tidak  cukup  hanya menyandarkan pada penanganan secara hukum ?

## B. PEMBAHASAN

## B.1. Korupsi dan Politik Korupsi
Mendengar  kata  korupsi  tentu  kita  sepakat  bahwa  korupsi  adalah  perbuatan yang  telah  menghasilkan     banyak  kesengsaran  bagi  rakyat  Indonesia.   Korupsi secara  kosakata  berasal  dari  kata corruptio  atau  corruptus (bahasa  latin  ).  Dalam bahasa  Inggris  dikenal  dengan  istilah corruption atau corrupt. Secara  harfiah korupsi berarti  penyelewengan  atau  penggelapan  uang   negara  atau  perusahaan untuk  kepentingan  pribadi  atau  kepentingan  orang  lain.  Sedangkan  kata “korup” dapat  bermakna  buruk,  busuk,  rusak,  suka  memakai  uang  yang  dipercayakan kepadanya,  dapat  disogok  (melalui  kekuasaanya)  untuk  kepentingan  pribadi. Korupsi  terjadi  karena  penyelewengan  terhadap  standar-standar  etis  mengenai perilaku yang diharapkan. Menurut Brasz (Dalam Mochtar Lubis dan James C. Scott, 1995:  2-8)  korupsi  tidak  dapat  dilepaskan  dari  kekuasaan,   karena  korupsi  adalah hasil praktek kekuasaan tanpa aturan hukum,   dimana kekuasaan digunakan untuk tujuan  lain  selain  tujuan  yang  telah  ditetapkan  dalam  kekuasaan  yang  telah dilimpahkan. Yang terpenting menurut Brasz  korupsi adalah pemakaian wewenang dan  kekuasaan  formal  secara  tersembunyi  dengan  dalih  menurut  hukum.  Dalam istilah hukum  korupsi merupakan bagian dari tindakan penyalahgunaan kekuasaan ( detournement de pouvoir ).
Korupsi  sebagai  gejala  yang  universal,   sudah  ada  sejak  ratusan  tahun  lalu yang  timbul  karena  ketidakmampuan  seseorang  atau  sekelompok  orang  untuk menahan hawa nafsu dan ketamakannya untuk memperkaya diri sendiri. Ketamakan ini  didukung  oleh  adanya  sistem   akuntabilitas  pemerintahan   yang  lemah. Sementara menurut Krisna Harahap (2009: 9-13) korupsi di Indonesia dari tahun ke tahun  terus  meningkat  karena  adanya  sejumlah  faktor  baik  internal  maupun eksternal.  Faktor  internal  mencakup  dua  hal  yaitu  adanya  dorongan  kebutuhan ( corruption  by  needs )  dimana  seseorang  berbuat  korup  karena  terpaksa  akibat desakan  kebutuhan  (misalnya  gaji  yang  diterima  tidak  mencukupi)   dan  dorongan ketamakan  ( corruption  by  greeds ),  dimana  orang  melakukan  tindakan  korup  bukan karena desakan kebutuhan melainkan karena keinginan untuk hidup mewah. Faktor eksternal  antara  lain  adalah  lingkungan  yang  mendukung  misalnya  sikap  permisif masyarakat  terhadap  tindakan  korupsi.  Disamping  itu  juga  adanya  peluang  untuk melakukan  korupsi  karena   pengawasan  yang  tidak  memadai.  Sikap  permisif masyarakat terhadap  korupsi  yang meluas memang sebuah tantangan yang berat. Kecenderungan  sikap  masyarakat  ini  tidak  lepas  dari  budaya  materialistik  yang mengukur   keberhasilan  seseorang  dari  kekayaan  yang  dimilikinya  tanpa  melihat asal muasal kekayaan didapatkan.
Menurut  Klitgaard  (1998:99)  korupsi  terjadi  karena  praktek  kekuasaan  yang monopolistik, dengan peluang untuk melakukan tindakan diskresi yang cukup besar, tetapi  tidak  ada  pengawasan  yang  memadai  melalui  kinerja  sistem  akuntabilitas atau   (Corruption  =  (  Monopoly  +  Discretion) –  Accountability.  Wajar  apabila  di Indonesia  korupsi  merajalela,  terlebih  dalam  pelayanan  sektor  publik  yang  hampir semuanya  menggunakan  pendekatan  monopoli.  Jadi  kalau  ada  kekuasaan  yang menjalankan  kewenangan  secara  monopoli,   disertai  dengan  adanya  ruang  yang cukup  besar  untuk  melakukan  tindakan  atas  inisiatif  sendiri  karena  ketidakpastian pengaturan  dalam  pemberian  wewenang,  dan  sekaligus  tidak  disertai  adanya
tuntutan  akuntabilitas  yang  kuat,   maka  dapat  dipastikan  disitu  korupsi  akan bermunculan.  Korupsi  terjadi  karena  penyelewengan  terhadap  standar-standar  etis mengenai  perilaku  yang  diharapkan  dari  seorang  pegawai.  Oleh  karena  itu  untuk melakukan  perlawanan  terhadap  tindakan  korupsi  perlu  dilakukan  revolusi  etis. Revolusi  etis  berarti  melakukan  transformasi  nilai  tentang  hal-hal  yang  boleh  dan tidak  boleh  dilakukan  oleh  pegawai,  dan  penyimpangan  terhadapnya  akan dikenakan  sanksi  yang  berat.  Dengan  demikian  akan  terbangun  nilai  dalam  diri pegawai  sebagai  nilai  baru  bahwa  pelanggaran   atas  nilai-nilai  etis  harus ditinggalkan  bahkan  haram  hukumnya.  Transformasi  nilai  etis  di  kalangan  pegawai (birokrasi) adalah sebuah conditio sine quanon sebagai kunci pembuka yang sangat penting dalam pemberantasan korupsi.
Korupsi  memang  bukan  sekedar  dicurinya  uang  negara,  karena  dampaknya begitu  banyak   yang  harus  ditanggung  oleh  rakyat.  Akibat  korupsi  kita  menjadi bangsa  yang  terpaksa   kehilangan  martabat  karena  dipandang  sebelah  mata  oleh bangsa lain. Korupsi menyebabkan kita kehilangan daya saing dalam mendatangkan investor.  Sekarang  bahkan  sudah  banyak  investor   potensial    memindahkan investasinya ke negara lain.   Banyaknya pungutan liar yang menyebabkan ekonomi biaya  tinggi  ( high  cost  economy )  menjadi  alasan  mereka  memindahkan  usaha, disamping masalah keamanan aset akibat demo buruh yang tidak jarang mengarah pada  tindakan   anarkis.  Yang  menyedihkan  adalah  korupsi   menyebabkan kemiskinan  massal  dan  memaksa  begitu  banyak  rakyat  kita  harus  mengadu  nasib menjadi  buruh  migran.  Ini  tentu  bertentangan  dengan  cita-cita  luhur   para  pendiri republik  ( the  founding  father )  yang  memimpikan  Indonesia  dan  rakyatnya  mampu menggapai kemakmuran.  Mereka juga   bercita-cita rakyatnya  keluar dari martabat kuli  sebagaimana  yang  terjadi  selama  hidup  terjajah.  Mereka    tidak  bermimpi rakyatnya  menjadi  kuli  di  negerinya  sendiri,  apalagi  menjadi  kuli  di  negara  lain. Kenyataannya   korupsi  telah  membuyarkan  mimpi  tersebut,   dan  merapuhkan kemampuan  negara  untuk  melaksanakan  kewajiban-kewajiban  konstitusioanlnya memberikan  kesejahteraan  bagi  rakyatnya,  terutama  mereka  yang  miskin.  Korupsi pendek kata telah   menyebabkan rakyat  miskin tidak dapat  memperoleh pelayanan pendidikan,  kesehatan  dan   ekonomi,  yang  seharusnya  disediakan  oleh  negara. Yang  lebih  menyakitkan  adalah  rakyat  harus  menerima  kenyataan  bahwa  para pencuri  uang  negara  masih  bisa  menikmati  uang  jarahan  dengan  hidup  bebas  di negara  tetangga  sperti  Singapura,  Hongkong,  Taiwan  dan  RRC,  tempat  dimana mereka  sekarang  menjadi  TKI.  Itulah  sebabnya  korupsi  sesungguhnya  merupakan kejahatan  yang  luar  biasa  ( extra  ordinary  crime )  sekaligus  kejahatan  terhadap kemanusiaan  ( crime  againts  humanity ).  Oleh  karena  itu  selayaknya  pelaku  tindak pidana korupsi dihukum berat.
Kejengkelan   masyarakat  terhadap  penanganan  korupsi   yang   diskriminatif, tebang  pilih  dan  kurang  sungguh-sungguh  nampaknya  sudah  sulit  terbendung. Terlebih  ketika  terkuak  ke  permukaan  adanya  perlakuan   istimewa  terhadap  para koruptor  selama hidup di tahanan.  Sejumlah koruptor dengan alasan pemeriksaan kesehatan  bisa  keluar  masuk  penjara  sesuai  keinginan.  Dalam  kasus  Artalyta Suryani  publik  harus  menyaksikan  bagaimana  seorang  pelaku  suap  bisa memperoleh  fasilitas  mewah  yang  memberikan  kenyamanan  bahkan  mampu menegndalikan  bisnisnya  dari  balik  penjara..  Beberapa  wacana  penanganan terhadap  pelaku korupsi terlihat dalam tabel beriktu ini :

## Tabel 1 Wacana Penanganan Terhadap Pelaku Korupsi
Waktu Usul penanganan Keterangan Juli 2002 Pelaku  korupsi  tidak  disholatkan  sampai uang hasil jarahan dikembalikan Diusulkan  oleh  Masyarakat Alim  Ulama  dan  Konferensi Nahdatul Ulama Februari 2008 Koruptor  diberikan  kerja  sosial  sebagai hukuman tambahan Dalam KUHP terbuka peluang kerja sosial Juli 2008 KTP Pelaku diberi tanda khusus Diusulkan Ketua KNPI Hasanudin Yusuf Agustus 2008 Tersangka  korupsi  diborgol  dan  diberi  baju khusus saat menjalani proses hukum Berdasarkan survey KPK Agustus 2009 Tidak  memberikan  remisi  dan  pengurangan masa tahanan Menurut  ICW  dikarenakan korupsi  sebagai  kejahatan luar biasa April 2010 Memiskinkan  koruptor  dengan  menyita  harta kekayaan pelaku korupsi Diusulkan oleh Arifin Muchtar Direktur Pusat kajian Anti Korupsi UGM April 2011 Hukum Mati Usulan  Ketua  Umum  PP Muhamadiyah Din Syamsudin April 2011 Pencabutan hak politik sebagai penyelenggara negara seumur hidup Rekomendasi Muktamar PPP
Sumber:Kompas, 16 Juni 2011
Kenyataan  ini   sangat  berbeda  dengan  perlakuan  negara  tetangga  yang berhasil melakukan penanganan korupsi seperti Thailand, China, Singapura, Korea, bahkan  Malaysia.  China  dulu  juga  dikenal  sebagai  negara  yang  korup,  tapi kemudian menyadari bahwa korupsi akan menghancurkan kemampuan  daya saing yang  semakin  ketat.  Oleh  karena  itu  dalam  penanganan  korupsi  China  kemudian mengambil  langkah-langkah  yang  sangat  fundamental,  termasuk  melaksanakan hukuman mati. Hukuman  keras yang tidak memberikan peluang bagi koruptor untuk menghindar  dari  ancaman  hukuman  telah  membawa  China  keluar   dari  negara korup  ke  negara    yang  paling  kompetitif  untuk  tujuan  investor.  China  memberikan berbagai  kemudahan  bagi  investor  untuk  mengoperasikan  usahanya  melalui kepastian  aturan  dalam  perijinan  dan  juga  pembangunan  infrastruktur  jalan  yang memudahkan akses bagi dunia usaha.
Mengapa  korupsi  di  Indonesia  menjadi  begitu  sulit  diberantas  ?  Benarkan korupsi telah membudaya ? Tepatkah pernyataan korupsi sebagai bagian budaya ? Bukankah  budaya  terkait  dengan  nilai-nilai  keluhuran   yang  sepakat  dipertahankan karena dapat meningkatkan harkat martabat kita, sebagaimana kita dikenal sebagai masyarakat  yang  penuh  toleransi,  sopan  santun,  dan  juga   ramah.   Bagi  saya korupsi  bukanlah  bagian  budaya  masyarakat  kita,  tapi  merupakan  penyakit  akut yang  menggerogoti  masyarakat  sehingga  kehilangan  kemampuan   untuk  melihat korupsi  sebagai  tindakan  yang  hina.  Oleh  karena  itu  barangkali  lebih  tepat pernyataan bahwa korupsi adalah wabah dan endemi yang harus dibasmi. Meskipun kita telah terus menerus melakukan upaya penangan korupsi tetapi korupsi ternyata masih merajalela. Dalam bukunya Korupsi di Daerah: Kesaksian, Pengalaman, dan Pengakuan (2009) ,  Hadi  Supeno  sebagai  mantan  Wakil  Bupati  Banjarnegara mengungkapkan  secara  detil  dan  gamblang  bagaimana  praktek  korupsi  di  Daerah.
Menurutnya  korupsi  di  daerah  pada  era  Otonomi  menjadi  semakin  tak  terbendung karena sesungguhnya  korupsi  menjelma menjadi sebuah  aktivitas yang terencana, yang disusun secara sistemik sehingga tidak mudah dideteksi. Inilah yang kemudian dikenal  sebagai  politik  korupsi,   sebuah  usaha  terstruktur  dan  sistemik  untuk melanggengkan  tindakan  korupsi.  Politik  korupsi   yang  sangat  populer  dilakukan dengan cara membuat penguasa diatasnya merasa nyaman dan orang-orang yang berada  dibawah  ikut  menikmati  hasil  korupsi.  Dalam  ist ilah  jawa  keatas  ”mangku” dan  kebawah  ”ngayemi”.  Politik  korupsi  inilah  yang  menyebabkan  pelaku  korupsi menjadi  “ untouchable ”  atau  tak  tersentuh.  Maka  wajar  apabila  korupsi  menjadi fenomena yang sulit diberantas, termasuk di era reformasi sekarang ini. Sampai saat ini  negara  kita  tidak  pernah  beranjak  sebagai  negara  terkorup  sebagaimana dilaporkan  oleh  Tranperancy  International  maupun  Political  &  Economic  Risk Consultancy (PERC) berikut ini :
Tabel 2

## Indeks Persepsi Korupsi Indonesia
Tahun Jumlah negara Peringkat Indonesia Capaian Indeks 2000 90 85 1,7 2001 91 88 1,9 2002 102 96 1,9 2003 133 122 1,9 2004 146 133 2,0 2005 159 137 2,2 2006 163 130 2,4 2007 180 143 2,3 2008 180 126 2,6 2009 180 111 2,8 2010 178 110 2,8 Sumber : Transperancy International
Keterangan :Indek pengukuran memiliki skala 0(sangat korup) sampai 10 (sangat  bersih)

## B.2. Upaya Penanganan Korupsi
Korupsi memang bukan fenomena baru di Indonesia. Pada masa pemerintahan Orde  Lama  gejala  munculnya  penyakit  korupsi  juga  telah  nampak,  yang  kemudian melahirkan Peraturan Penguasa Perang Pusat  Kepala  Staf Angkatan Darat  berupa peraturan   Nomor  Prt/Peperpu/C13/1958  yang  dijadikan  dasar  untuk  melakukan pemberantasan  Korupsi.   Peraturan  ini  cukup  istimewa  karena  terdapat  sistem pendaftaran  harta  benda  pejabat  publik  oleh  Badan  penilik  Harta  Benda  dan  juga terdapat  peraturan  tentang  pengajuan  gugatan  perdata  berdasarkan  perbuatan melanggar  hukum  bagi  orang  yang  mempunyai  harta  benda  yang  tidak  seimbang dengan   pendapatannya.  Peraturan  ini  dinilai  lebih  lengkap  dibandingkan  peraturan sejenis  yang  lahir  sesudahnya  karena   memuat  upaya  pemberantasan  korupsi melalui  jalur  tuntutan  pidana  maupun  gugatan  perdata,   disertai  sistem  preventif berupa pendaftaran harta benda pejabat. Peraturan ini kemudian dikoreksi oleh UU No.  24  tahun  1960  yang  menghilangkan  jalur  preventif  dan  gugatan  perdata sehingga  praktis  upaya  pemberantasan  korupsi  masa  pemerintahan  Orde  Lama tidak efektif karena tidak mampu menyeret pelaku korupsi ke meja hijau.
Pada masa pemerintahan Orde Baru atas desakan   masyarakat  yang sangat kuat  pemerintahan  Soeharto  dituntut  memberikan  perhatian  terhadap  penanganan korupsi  yang  sudah  merajalela.  Secara  cerdik  Soeharto  merespon  dengan mengeluarkan   UU  No.  3  tahun  1971,  yang  didalamnya  memuat  ancaman  cukup berat  bagi  pelaku  korupsi.  Sayangnya  kegarangan  undang-undang  tersebut  hanya ada  di  atas  kertas  ( paper  tiger ),  akan  tetapi  lemah   dalam  implementasinya.  Pada periode  ini  bahkan  korupsi,  kolusi  dan  nepotisme  (KKN)  mendapatkan  lahan  yang sangat  subur  karena pemerintahan  yang  otoriter  dan tiadanya  transparansi.  Pilihan pendekatan pertumbuhan dan developmentalisme menjadi justifikasi bagi rejim yang berkuasa untuk melakukan intervensi di berbagai bidang, yang secara perlahan tapi pasti  menjadi  bibit  munculnya  persekongkolan  antara  birokrasi  dan  pengusaha. Disinilah marak apa yang disebut korupsi transaksional, yang melibatkan aparat dan juga  dunia  usaha.  Begitu  banyak  proyek  pembangunan  yang  ditenderkan  melalui “rekayasa”, yaitu pemufakatan atau kerjasama secara melawan hukum. Oleh karena itu  upaya pemberantasan  korupsi  pada  era  Orde  Baru  sesungguhnya  “mati  suri”, dimana  undang-undangnya  ada  tetapi  tidak  pernah  digunakan  untuk  menyeret pelaku korupsi ke meja hijau.
Memasuki  era  reformasi  hasrat  untuk  membangun  pemerintahan  yang  bersih sangat  menggebu.  Hal  ini  merupakan  kewajaran  mengingat  selama  32  tahun masyarakat  harus  menerima  kenyataan  tidak  mampu  berbuat  banyak  meskipun korupsi  marak  dimana-mana.  Beberapa  undang-undang  yang  bertujuan  untuk melakukan pemberantasan korupsi diterbitkan seperti UU No 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan  Pemerintahan  Yang  Bersih  dan  Bebas  KKN,  UU  No  31  tahun 2000 Jo UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi dan UU No 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana   Korupsi. Dalam era reformasi geliat pemberantasan  korupsi  cukup  kuat  dan  berdasarkan   pasal  2  UU  No.  30/2002 melahirkan  lembaga  Komisi  Pemberantasan  Korupsi.  Salah  satu  kewenangan lembaga  ini  sebagaimana  diatur  dalam  pasal  8  ayat  (2)  yakni  berwenang  untuk mengabil  alih  penyidikan  atau  penuntutan  terhadap  pelaku  tindak  pidana  korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan. dan juga Pengadilan Ad Hoc Tipikor. Melalui dua lembaga ini banyak pelaku korupsi tidak dapat menghindar dari jerat meja hijau, baik pejabat maupun para pengusaha yang melakukan suap.
Dalam   kasus  tindakan  suap  (suap  istilah  dalam  KUHP  dan  sekarang menggunakan  kata  gratifikasi)  sebelum  lahirnya  KPK   bisa  dideteksi  melalui pemantauan aliran dana perbankan.  Cara ini dinilai tidak aman sehingga pelakunya kemudian  melakukan  penyerahan  uang   secara  langsung  atau “ cash  and  carry ” dengan  tanpa  adanya  tanda  terima.  Cara  ini  pernah  menjadi  hambatan  bagi penegak hukum untuk mengungkap kasus suap. Tapi ketika Komisi Pemberantasan Korupsi diberikan kewenangan untuk melakukan penyadapan, berbagai kasus suap pun terangkat ke permukaan, termasuk dalam kasus Jaksa Urip Tri Gunawan. KPK dan  Pengadilan  Tipikor  menjadi  monster  yang  menakutkan  karena  berdasarkan pantauan  ICW  tidak  ada  satu  tersangka  korupsi  yang  dibebaskan  oleh  pengadilan Ad  Hoc  Tipikor.  Data  ICW  tahun  2009  menunjukan  dari  199  perkara  dan   222 terdakwa korupsi  yang diproses melalui pengadilan negeri 153 diantaranya divonis bebas.  Sebaliknya  31  perkara  yang  diproses  pengadilan  Ad  Hoc  Tipikor,  empat divonis  antara  1,1-2  tahun,  23  divonis  antara  2,1-5  tahun,  empat  divonis  5,1-10 tahun  dan  1  satu  perkara  divonis  lebih  dari  10  tahun.  Sayangnya  upaya  kedua lembaga  ini  kemudian  mendapat  berbagai  serangan  balik  yang  melemahkan kemampuan  keduanya  sebagai  garda  terdepan  dalam  pemberantasan  korupsi. Kekuatan-kekuatan  anti  pemberantasan  korupsi  melakukan  perlawanan  sistemik
dengan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi terutama pasal 53   UU No.  30  tahun  20 02  yang  menyatakan  “ dengan  UU  ini  dibentuk  Pengadilan  Tindak Pidana Korupsi yang bertugas memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang penuntutannya  diajukan  oleh  Komisi  pemberantasan  Korupsi ”.  Putusan  Mahkamah Konstitusi  menyatakan  pasal  53  UU  UU  No.  30  tahun  2002   yang  melahirkan  dua lembaga   jelas  bertentangan  dengan  UUD  1945.  Akan  tetapi  pembentukan Pengadilan Tipikor dalam UU tersebut  dan bukan dengan undang-undang tersendiri meskipun dari segi tehnik perundangan kurang sempurna, namun tidak serta merta bertentangan  dengan  UUD  1945  asal  norma  yang  diatur  secara  substansial didalamnya dan juga implikasinya tidak bertentangan dengan UUD 1945.
Dengan  keputusan  Mahkamah  Konstitusi  yang  berkekuatan  tetap  sejak dibacakanya  keputusan  tersebut,   praktis  keistimewaan  KPK  diperlemah,  terutama kewenangan  untuk  melakukan  penuntutan  melalui  Pengadilan  Ad  Hoc  Tipikor. Perkembangan  sekarang    bukan  hanya  kewenangan  KPK  yang  diperlemah,  tapi tidak  sedikit  kekuatan  anti  pemberantasan  korupsi  yang  menginginkan  KPK dibubarkan. Anehnya wacana pembubaran KPK dimulai dari DPR yang dulu dengan semangat menggebu ikut membidani lahirnya KPK.  Ternyata  memang tidak semua kelompok  masyarakat  ingin  melihat  keberhasilan  KPK  dan  Pengadilan  Tipikor memberantas  korupsi  sebagaimana  telah  diamanatkan  undang-undang.  Tapi serangan balik ( fight back )  ke KPK di masa yang akan datang tidak boleh terjadi lagi dan  kita  harus  melawannya  secara  sungguh-sungguh.  Menurut  Denny  Indrayana (2008:  195-199)  perlawanan  terhadap  setiap  serangan  balik  ini  harus  dilakukan secara konsisten oleh pejabat tinggi kita, terutama Presiden yang harus melakukan proklamasi anti korupsi. Kepemimpinan yang kuat sangat penting untuk menghadapi serangan balik yang semakin gencar dan yang tidak kalah penting adalah perlunya menumbuhkan budaya zero tollerance to corruption .

## B.3. Ancaman Kebangkrutan Nasional
Korupsi  pada  era  Orde  Baru  telah  menjadi  patologi  birokrasi,  penyakit  akut yang mewabah mulai dari pemerintahan   di level nasional sampai ke pemerintahan yang  paling  rendah  di  tingkat  desa.  Manipulasi,  kolusi,  bahkan  kemudian  menjadi tindakan  yang  diterima  sebagai  sebuah  kewajaran.  Oleh  karena  itu  korupsi  di Indonesia  ditengarai  telah  menjadi  bagian  dari  budaya  masyarakat.  Sikap masyarakat pun  menjadi permisif dan toleran terhadap tindakan korupsi. Inilah yang menyebabkan  tindakan  korupsi  begitu  massif.  Jika  pada  mulanya  korupsi  banyak dilakukan  dalam  ranah  negara  ( state ),  maka  sekarang  korupsi  juga  mewabah  di kalangan  masyarakat  ( society ).  Dalam  ranah  negara  birokrasi  dan  juga  jabatan- jabatan  politik  menjadi  sumber  dan  sarang  korupsi  yang   menyebabkan  hilangnya uang  negara  beitu  banyak.  Namun  yang  tidak  kalah  penting  adalah  korupsi  juga meluas  dalam  ranah  masyarakat  baik  melibatkan  pelaku  ekonomi  ( economic society )  maupun  masyarakat  sipil  ( civil  society ).  Masih  jelas  dalam  ingatan  kita bagaimana negara harus kehilangan dana segar triliunan rupiah dalam kasus BLBI, yang  sampai  saat  ini  pelakunya  pun  masih  bebas  menikmati  uang  jarahan  di berbagai negara.
Jerat korupsi ini juga menjadi hambatan bagi pemerintah untuk mrmpraktekan tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  ( good  governance ).  Tata  kelola  pemerintahan yang  baik  sampai  saat  ini  masih  jadi  sebuah  harapan.  Reformasi  birokrasi  sebagai pintu masuk untuk terwujudnya tata kelola yang baik juga masih belum menemukan bentuknya.  Presiden  memang   telah  mengeluarkan  KEPPRES  No.  14  tahun  2010 tentang  Pembentukan  Komite  Pengarah  Reformasi  Birokrasi  Nasional  dan  Tim
Reformasi Birokrasi Nasional. Namun upaya untuk melakukan reformasi birokrasi ini juga  belum  jelas  bagaimana  ” grand  design ”  yang  semestinya  akan  menjadi  cetak biru  ( blueprint )  dan   disosialisasikan  secara  luas  sehingga  akan  menjadi   pada   lini bagaimana  membuat langkah-langkah strategis dalam reformasi birokrasi.
Reformasi  birokrasi  saat  ini  justru  lebih  banyak  dikaitkan  dengan  isu “remunerasi”  yang  diharapkan  dapat  menekan  korupsi  di  birokrasi.  Perbaikan  gaji dan  kesejahteraan  pegawai  negeri  seolah  menjadi  satu-satunya  fokus  dalam persoalan  ini.  Padahal  sesungguhnya  rapuhnya  birokrasi  yang  digerogoti  oleh korupsi  juga  ada  persoalan  mentalitas  dan  integritas  moral.  Rendahnya  integritas moral  merupakan  penyakit  birokrasi  yang  membutuhkan  penanganan  secara sungguh-sungguh.  Sikap  toleran  terhadap  tindakan  korupsi   yang  meluas  di kalangan  birokrat  sesungguhnya  merupakan  ancaman  nyata  kebangkrutan  moral. Praktek  korupsi  birokrasi  bahkan  berlangsung  secara  sistemik,   dilakukan  secara berjamaah  dengan  prinsip  “tahu  sama  tahu”  diantara  pelakunya,  sehingga  sulit terdeteksi.  Sejalan  dengan  kemajuan  teknologi  dan  meningkatnya  kebutuhan masyarakat  karena  nilai-nilai  meterialitik,   ternyata  membuat   korupsi  juga  terus semakin  meningkat  karena  ketamakan  pelakunya.  Pemujaan  terhadap  segala keberhasilan  dan  kesuksesan  semata-mata  dari  perspektif “materi”  menyebabkan hilangnya  nilai-nilai  kejujuran.  Barangkali  benar  apa  yang  dikatakan  oleh Ronggowarsito  bahwa pada  saatnya  akan  datang  “ jaman  edan ”  dimana  setiap orang  berprinsip  lebih  baik  ikut  arus  karena  kalau  tidak  maka  tidak  akan  ikut menikmati  atau  akan  celaka.  Fenomena  ini  juga  masih   kental  dipraktekan  oleh pelaku  korupsi  di  birokrasi.  Semua  orang  tahu  bahwa  adanya   SPPD  yang dilebihkan,  penggelembungan  anggaran  adalah  contoh  nyata   dari  korupsi  yang diabsahkan atau “ pseudo corruption ”.
Pengalaman susahnya membersihkan korupsi di Birokrasi bukan hanya dialami oleh  Indonesia  saja.  Amerika  juga  pernah   mengalami  hal  serupa  sehingga  pada saat  Jimmy  Carter  dan  Ronald  Reagan  berkuasa  banyak  menerima  kecaman tentang buruknya perilaku pegawai pemerintahan Federal. Sheldon S. Steinberg dan David  T,  Austern  dalam  bukunya Government,  Ethics,  and  Managers (1990) mengulas  secara lengkap bagaimana munculnya  perilaku-perilaku tidak etis begitu kental mewarnai pejabat pemerintahan Federal (terutama pejabat yang dipilih)  pada masa  kepemimpinan   Reagan  yang  dikenal  sangat  baik.  Kurangnya  pengawasan terhadap  pejabat  publik  yang  dipilih  pada  masa  pemerintahan  Reagan menyebabkan penyelewenangan begitu banyak terjadi. Reagan dinilai banyak orang telah  melakukan   pembiaran  terhadap  pejabat  yang  melakukan  penyelewengan sehingga  menimbulkan  kecemburuan  di  kalangan  pegawai  dan  pejabat  karier. Mereka kemudian melakukan “pembocoran-pembocoran” informasi ke media massa tentang  berbagai  tindak  penyelewengan  sehingga   menjadi   skandal  ketidaksetiaan birokrat.  Mereka  yang  melakukan  pembocoran  diintimidasi  dan  dipaksa  menjalani uji  mesin  pendeteksi  kebohongan  ( lie  detector  machinen )  karena  melakukan pembocoran  rahasia  negara  tanpa  ijin.  Hal  inilah  yang   kemudian  memunculkan sikap  lebih  baik  ikut  arus,   tidak  peduli  terhadap  sikap  tidak  etis  rekan  sekerja  asal tidak mengganggu dirinya atau untuk melindungi diri secara mental.
Di  Indonesia  sikap  masa  bodoh  di  kalangan  birokrasi  juga  ada,  terutama mereka  yang  tid ak  mau  terlibat  dalam  arus”penyelewengan”.   Bagi  mereka  diam jauh  lebih  baik  daripada  membuat  kehebohan  yang  bisa  mengancam  dirinya, terlebih  apabila  penyimpangan  dilakukan  oleh  mereka  yang  punya  posisi  “kuat”, yang  bukan  tidak  mungkin  bisa  memindahkan  dan  memutasikan  dirinya.  Pada akhirnya  baik  yang  melakukan  penyimpangan  maupun  yang  tidak  melakukan
penyimpangan keduanya sesungguhnya sama-sama  kehilangan kemampuan untuk memaknai   arti pentingnya ”kejujuran”.  Menurut Alex Lanur (Kristiyanto, 2001:179- 185) kejujuran merupakan salah satu nilai keutamaan   yang mendasari kepribadian yang  mantap,  yang  integral  dan  bertanggungjawab.  Kejujuran  dan  ketidakjujuran merupakan  dua  pengertian  yang  dalam  keadaan  nyata  saling  berlawanan.   Terkait ketidak  jujuran  menurut  Lanur  dapat  dibedakan   menjadi  dua  yaitu pertama adalah peniadaan  pelbagai  pertimbangan  seperti  kesetiaan,  kejujuran  dan  kewajaran  atau fairness .  Peniadaan  pelbagai  petimbangan  itu  dilakukan  dengan  maksud  untuk mempertahankan  kekuasaan,  kedudukan,  jabatan  dan  sebagainya.  Yang kedua , adalah  penggunaan  serta  pertahanan  kekuasaan  dan  hal  yang  serupa  demi kepentingan serta pamrih penguasa atau pejabat itu sendiri yangt biasanya disebut dengan  korupsi.  Tindakan  ketidakjujuran   kedua  inilah  yang  mewabah  di  Indonesia dengan  berbagai  ragam  bentuknya,  yang  inti  masalahnya  adalah  sama  yaitu ketamakan.  Ketamakan  menyebabkan  korupsi  sulit  dibendung  karena  semakin bertambahnya  kebutuhan  yang  tidak  atau  belum  dipuaskan  menyebabkan  korupsi juga  semakin  bertambah.  Korupsi  yang  dinamis  inilah  dapat  dipastikan  mampu membinasakan seluruh sistem kemasyarakatan atau negara itu sendiri.
Tergerusnya  sendi-sendi  keutamaan  bagi  tegaknya  moralitas  bangsa  pada akhirnya  akan  membawa  Indonesia  memasuki  pembusukan  massal.  Ini  dibuktikan dengan makin  banyaknya  jumlah  pejabat  publik  yang  terseret  kasus  korupsi.  Baru- baru ini Mendagri mengumumkan 155 Kepala Daerah terancam pidana korupsi dan 10  diantaranya  adalah  Gubernur.  Diantara  Kepala  Daerah  yang  masuk  daftar tersangka  korupsi  ternyata  adalah  Kepala  Daerah  yang  pernah  mendapatkan penghargaan  sebagai  Kepala  Daerah  yang  inovatif  dan  memiliki  kemampuan  yang tidak  diragukan  lagi.  Publik  pun  bertanya-tanya  mengapa  begitu  banyak  Kepala Daerah terjerat kasus korupsi ? Padahal mereka adalah pejabat yang dipilih secara langsung oleh rakyat, yang artinya mendapat mandat dan legitimasi yang lebih kuat.
Menurut  Eko  Prasojo  (Kompas,  24  Januari  2011)  terkait  Kepala  Daerah  yang menjadi tersangka korupsi ini memang dapat dikategorika menjadi dua  yaitu mereka yang sejak awal memang diprediksi berpotensi menjadi koruptor, tapi ada juga yang sesugguhnya terjerat sangkaan  korupsi karena tidak mau terkungkung oleh aturan- aturan  standar  normfatif  yang  membatasi  ruang  gerak  kemajuan  daerah,  dan mereka  inilah  yang  biasanya  dijerat  dengan  pasal  penyalahgunaan  wewenang. Lebih  jauh  Eko  Prasojo  menyatakan    bahwa  banyaknya  Kepala  Daerah  yang terjerat  kasus  korupsi  disamping  karena  ongkos  politik  yang  mahal  juga  karena penggunaan  diskresi  kepala  daerah  yang  tidak  terkontrol,  oligarki  dan  dinasti kekuasaan  akibat  pilkada  langsung  tanpa  kontrol  masyarakat  yang  kuat  yang memunculkan  persekongkolan  antara  birokrasi,  politisi  dan  penegak  hukum, inkompatibilitas  sistem  politik  yang  tidak  berbasis  ideologi  politik  dan  merit  system yang  melahirkan  Kepala  Daerah  oportunitis,  lemahnya  pengawasan  pusat  dengan otonomi  daerah  yang  seluas-luasnya  dan  lemahnya  pengawasan  masyarakat madani.  Namun  bagi  Thomson  (2002:119-122)  adanya  Gubernur  atau  Kepala Daerah  yang  melakukan  korupsi  dan  penyelewengaan  adalah  karena  para  pejabat lupa  bahwa  mereka  terikat  oleh  standar-standar  perilaku  yang  berbeda  dengan kebanyakan  orang.  Jabatan  pemerintahan  dipahami  sebagai  kepercayaan  ( trust ), dengan  demikian  mengenakan  standar  perilaku  yang  lebih  tinggi  daripada  perilaku warga  negara  biasa.  Tindakan-tindaakn  yang  mungkin  masih  bisa  diperbolehkan atau secara sipil salah bila dijalankan oleh warga negara, dapat menjadi kesalahan kriminal  bila  dilakukan  oleh  pejabat.  Lemahnya  kesadaran  inilah  menyebabkan banyak  pejabat  melakukan  pelanggaran  moralitas,  dan  dari  sinilah  kebangkrutan
moral  bangsa  dimulai.  Pergeseran  penghargaan  atas  nilai-nilai  moralitas  telah menghambat  munculnya  semangat  untuk  menjadikan  korupsi  sebagai  musuh bersama atau “ common enemy ”.
Ancaman  kebangkrutan  moral  bagi  negeri  ini   dibuktikan  oleh   masih  kuatnya pro  dan  kontra  terhadap  penanganan  korupsi,  termasuk  tuntutan  pembebasan terhadap  para  koruptor.  Ini  adalah  sebuah  ironi,  mengapa  masyarakat   tidak  bisa melihat bahwa korupsi adalah sebuah perbuatan tercela dan juga hina,  karena tidak berbeda halnya dengan pencuri yang mengambil sesuatu tanpa hak. Pro dan Kontra yang  terus  mengiringi   upaya  penanganan  korupsi  di  Indonesia   menyebabkan penanganan korupsi seolah berjalan di tempat. Di satu sisi sekelompok masyarakat menghendaki  hukuman  berat  bagi  pelaku  korupsi,  namun  di  sisi  yang  lain  tidak sedikit  masyarakat  yang  menuntut  pembebasan  bagi  pelaku  korupsi.   Sungguh kenyataan  yang  menyedihkan   ketika  kita  harus  menyaksikan  masyarakat berbondong-bondong  melakukan  demo  menuntut  dibebaskannya  pelaku  korupsi sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

## Tabel 3

## Bentuk   Dukungan Masyarakat Terhadap Pejabat Yang Korupsi
Waktu Kejadian Bentuk Dukungan 23 Februari 2010 Masyarakat  berunjuk  rasa  di  Batam  menuntut  KPK  membebaskan  Ismet Abdullah  Gubernur  Kepulauan  Riau  yang  didakwa  Korupsi  5,9  Milyar  dalam kasus pengadaan mobil kebakaran
3 Agustus 2010 Warga  Tomohon  Sulut  mendukung  i   Jefferson  terpilih  kembali,  padahal  yang bersangkutan  telah  menjadi  tersangka  korupsi  APBD  2006-2008  sebesar  19,8 Milyar
31 Agustus 2010 Yusak Yaluwo memenangi Pilkada Kabupaten Baven Digoel Papua meski telah divonis 4,5 tahun penjara atas dugaan korupsi APBD 66 Milyar 10 Maret 2011 Warga  meluapkan  kegembiraan  ketika  wakil  Bupati  Non  Aktif  Kabupaten Jember divonis bebas atas tindakan penyimpangan dana operasional DPRD 29 Mei 2011 Gubernur  Bengkulu  Agusrin  disambut  meriah  setelah  divonis  bebas  di
Pengadilan Jakarta Pusat atas tuduhan korupsi 21, 3 Milyar
Sumber : Kompas

## B.4. Mengembangkan Budaya Anti Korupsi
Budaya anti korupsi sebagai nilai baru adalah sebuah kebutuhan mutlak yang harus  ditumbuhkan.  Belajar  dari  pengalaman  negara  lain  yang  berhasil  melakukan penanganan korupsi secara baik, menurut Hamzah (2005:5) bukan ancaman pidana yang  luar  biasa  beratnya  yang  diutamakan,  tetapi  sistem  manajemen  negara  yang rawan  korupsi  harus  ditanggulangi  lebih  dahulu  sebelum  mengambil  tindakan represif.  Institusi-institusi  yang  rawan  terjadinya  pembocoran  dana  harus  ditata terlebih  dahulu  bagaimana  standar  pengelolaanya  untuk  bisa  meminimalkan kebocoran. Sistem preventif harus diutamakan daripada sistem represif. Langkah ini tentu tidak mudah karena terlalu banyaknya jumlah orang yang terlibat  dan korupsi sudah  merasuk  terlalu  jauh  ke  dalam  kehidupan  masyarakat  dan  negara.  Oleh karena  itu  membangun  budaya  baru  yaitu   budaya  anti  korupsi  adalah  sebuah pilihan  tepat,  meskipun  membutuhkan  waktu  yang  lebih  panjang.  Untuk  kebutuhan ini tentu menjadi sangat  penting melibatkan keikutsertaan rakyat  dalam memerangi korupsi,  yang  dimulai  dengan  meningkatkan  kesadaran  hukum  juga  pendidikan tentang bahaya yang akan terjadi jika korupsi tetap meluas.
Mengembangkan budaya anti korupsi  guna menangkal tindakan korupsi yang telah  mengakar  tidak  bol eh  mengingkari  bahwa  aspek  “moral”  sangatlah  penting. Menurut  Wahyudi  Kumorotomo  (2002:216)  ada  tiga  aspek  penting  sebagai  cara untuk  menangakal  korupsi  yaitu  :1)  Aspek  struktur  sosial,  yaitu   sikap  konsisten merupakan modal utama. Jika dalam masyarakat ada perlawanan terhadap korupsi maka  akan  ditemukan  kekuatan  untuk  melawan  korupsi  dan  sebaliknya;  2)  Aspek Yuridis,  yaitu  penegakan  hukum  yang  tidak  diskriminatif;  3)  Aspek  etika/ahlak manusia,  yaitu  adanya  upaya-upaya  yang  mengarah  pada  faktor  moral.  Sikap permisif  dan  toleran  terhadap  tindakan  korupsi  yang  selama  ini  berkembang  di masyarakat  adalah  tantangan  terbesar  dalam  mengembangkan  budaya  anti korupsi.Toleransi  terhadap  korupsi  secara  masif  dapat  menyebabkan  korupsi menjadi  mendarah  daging.  Akibatnya  negara  dijejali  pejabat-pejabat  korup  yang membentuk apa  yang  disebut  ”kleptokrasi”.  Pada  kondisi  ini  maka  masyarakat menjadi  tidak  berdaya  mengatasi  korupsi,  sebaliknya  malah  mengidentifikasi  diri dengan tindakan-tindakan korup.
Sebagian  masyarakat  kita  memang  pesimistik  dengan   kesungguhan pemerintah  ataupun  masyarakat  dalam  memerangi  korupsi.  Setelah  kita  memasuki Orde  Reformasi  yang  berkomitmen  melakukan  pemberantasan  korupsi  dan melahirkan  lembaga super  body yaitu  KPK  yang  punya  kewenangan  besar  dalam pemberantasan  korupsi,  tanda-tanda  menguatnya  gerakan  anti  korupsi  belum muncul.  Namun  upaya  tersebut  tidak  boleh  surut  langkah,  karena  para  pelaku korupsi juga semakin berani melakukan perlawanan dengan  serangan balik kepada aparat  penegak  hukum.  Sebagaimana  dalam  kasus  terakhir  yang  menimpa Nazaruddin,  ia  dan  pengacaranya  dengan  lantang   menantang  KPK  untuk mengejarnya  ke  Singapura.   Dengan  bahasa  yang  terkesan  merendahkan   OC. Kaligis  bahkan  menyatakan  kalau  KPK  tidak  akan  mampu  memaksa  Nazaruddin pulang ke Indonesia karena akan terhalang oleh sistem hukum di Singapura. Kalau seorang  Lawyer  yang  tahu  hukum  hanya  berkomitmen  untuk  melindungi  kliennya tanpa  melihat  kepentingan  yang  lebih  besar  dari  negara  yang  terancam  bangkrut, maka lengkaplah betapa beratnya tantangan bangsa ini dalam membangun budaya anti  korupsi.  Meskipun  demikian  kita  tidak  harus  patah  arang  karena  selama  di negeri  ini  masih  ada  rakyat  yang   mau  berjuang  melawan  korupsi  maka  harapan tetaplah ada.
Yang  tidak  kalah  penting  untuk  membantu  upaya  pembentukan  budaya  anti korupsi  adalah  adanya  akses  informasi  yang  seluas-luasnya  kepada  masyarakat atas  segala  kegiatan  yang  berhubungan  dengan  penggunaan  uang  publik.  Untuk kepentingan  ini  maka  diperlukan  komunikasi  dan  arus  informasi  yang  baik  antara masyarakat  dan  pemerintah.  Tuntutan  adanya  pemerintahan  yang  terbuka  dan demokratis memang saat ini sangat kuat. Pemerintahan yang terbuka mensyaratkan adanya  enam  hak  publik  yaitu  :1)  hak  publik  untuk  mengetahui  perilaku  pajabat dalam menjalankan fungsi publiknya; 2) hak dan akses publik atas informasi;3) hak publik  untuk  berpartisipasi;  4)  hak  publik  untuk  dilindungi  dalam  pengungkapan kebenaran  ( whistle  blower  protection );  5)  kebebasan  pers  yang  bekualitas  dan  6) mekanisme hukum dalam mengajukan keberatan apabila hak-hak di atas dilanggar ( right to appeal ). Adanya keterbukaan informasi membuka peluang untuk melakukan kontrol,  karena  korupsi  terjadi  akibat  tiadanya  kontrol  terhadap  sistem  kekuasaan politik dan ekonomi. Menurut Muktiono (Dharma Setyawan Salam,2004: 240) untuk menggalang anti korupsi diperlukan referensi hukum menyangkut antara lain :
1) Reformasi  ketatanegaraan  untuk  memperkecil  monopoli  dan  diskresi kekuasaan  politik  dari  tangan  presiden,  sehingga  dimungkinkan  adanya power sharing dan check and balances dalam sistem politik.
2) Menjamin  adanya  transparansi  dan  akuntabilitas  dari  pejabat  negara  atau pemegang  kekuasaan  politik  melalui:  a)  kewajiban  pejabat  melaporkan kekayaan  pada  saat  memulai  dan  mengakhiri  jabatanya;  b)  kewajiban pejabat  membuktikan  harta  kekayaanya  bukan  hasil  korupsi;  c)  kewajiban pejabat  negara  menyediakan  informasi   penyelenggaraan  negara  kepada publik;  d)  perlindungan  hokum  terhadap  pejabat  atau  masyarakat  yang menyampaikan  informasi  tentang  korupsi;  e)  wajib  melaporkan  transaksi keuangan  dalam  jumlah  yang  mencurigakan;  f)  mengatur  asas  dan  kode etik pejabat publik.
3) Kriminalisasi suap dan praktek pencucian uang
4) Independensi lembaga peradilan.
5) Melengkapi  kelembagaan pengawasan  korupsi  dsi  setiap departemen  dan sekotr  jika  perlu  yang  dapat  berfungsi  melakukan  penyelidikan  dan pemeriksaan terhadap penyimpangan kekuasaan.
6) Dimungkinkan  terbentuknya  jaksa  independen  dan  badan  anti  korupsi untuk  kasus  tertentu  yang  penyidik  atau  penuntut  tidak  dapat  melakukan tugasnya.
7) Mengakomodasi  keterlibatan civil  society dalam  pengawasan  korupsi secara  kontinyu  dilakukan  oleh  semacam  lembaga public  inquiries dan menjadi bagian dari sistem judicial.
8) Adanya  prosedur  pemeriksaan  tindak  pidana  korupsi  yang  memudahkan penuntut menyeret koruptor ke pengadilan.
Dengan  demikian  jelas  bahwa  keterlibatan  masyarakat  dalam  membangun budaya  anti  korupsi  sangatlah  penting.  Secara  perlahan  harus  tertanam  di masyarakat  bahwa  korupsi  adalah  sebuah  kejahatan,  termasuk  kemungkinan dimasukannya  kurikulum  pendidikan  anti  korupsi  sebagimana  telah  dilakukan  oleh beberapa  perguruan  tinggi.   Revitalisasi  standar  etis  dengan  demikian  menjadi sebuah  kemutlakan  dimana  nilai-nilai  kebajikan  bukan  sekedar  dipahami  sebagai sebuah ajaran, tapi menjadi tuntutan dan tuntunan  yang harus dilaksanakan dalam perilaku masyarakat sehari-hari.

## C. PENUTUP
Sebagai bangsa yang besar dengan segala potensinya, Indonesia harus terus dipermalukan oleh korupsi yang telah merajalela. Label sebagai Negara yang korup masih  harus  disandang  sejak  puluhan  tahun,  bahkan  ketika  kita  masuk  di  era reformasi.  Karena  korupsi  kita  sebagai  bangsa   dipandang  sebelah  mata  karena selalu  hidup  dalam  kemiskinan.  Oleh  karena  itu  untuk  keluar  dari  jerat  korupsi dibutuhkan  sebuah  gerakan  yang  kolosal  dan  sistemik  untuk  perang  melawan korupsi.  Korupsi  yang  sudah  mengakar  hanya  dapat  diperangi  dengan  cara-cara yang fundamental, termasuk melakukan revitalisasi standar- standar etis agar nilai- nilai   untuk  berbuat  kebajikan  dan  meninggalkan  perbuatan-perbuatan  yang  buruk dan  hina  (seperti  korupsi,  mencontek,  plagiat)   bukan  hanya  sekedar   slogan,  tapi mengkristal dalam setiap  sanubari manusia Indonesia.

## DAFTAR RUJUKAN
Hamzah Andi, 2005, Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara , Jakarta, Sinar Grafika Harahap, Krisna, 2009, Pemberantasan Korupsi di Indonesia Jalan Tiada Ujung , Bandung, Grafiti
Indrayana, Denny,2008, Negeri Para Mafioso: Hukum di Sarang Koruptor , Jakarta, Kompas Ismail, 2009, Etika Birokrasi Dalam Perspektif Manajemen Sumber Daya Manusia , Malang, Averroes Press. Klitgaard , Robert, 1998 , Membasmi Korupsi , Jakarta, yayasan Obor Indoensia Kristiyanto, Eddy (editor),2001, Etika Politik dalam Konteks Indonesia , Jakarta, Kanisius Kumorotomo, Wahyudi, 2002, Etika Administrasi Negara , Jakarta, Raja Grafisndo Persada Lubis, Mochtar dan Scott J.C, (Editor), 1995, Bunga Rampai Korupsi , Jakarta, LP3ES Minarno,  Nur Basuki, 2009, Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah , Yogyakarta, Laksbang Mediatama Salam, Dharma Setyawan, 2004, Manajemen Pemerintahan Indonesia , Jakarta, Djambaytan Steinberg S. Sheldon & Austern,  T. David , 1990, Government, Ethics and Managers , Westport, CT.USA, Greenwood Publishing Group Inc. Subhilhar , dkk (editor), 2007, Reformasi Birokrasi Dan Korupsi Di Indonesia , Medan, USU Press Supeno, Hadi, 2009, Korupsi di Daerah: Kesaksian, Pengalaman, dan Pengakuan, Yogyakarta, total Media Tjokrowinoto, Moerljarto, 2004, Birokrasi Dalam Polemik , Yogyakarta, Pustaka pelajar Thomson F. Dennis, 2002, (terjemahan Benyamin Molan), Etika Politik Pejabat Negara , Jakarta, Yayasan Obor Indonesia Kompas, 24 Januari, 2011, Eko Prasojo, “ Republik Tersandera Korupsi ” Kompas, 16 Juni 2011, “ Wacana PenanganaTerhadap Pelaku Korupsi"