## PEMENUHAN HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PENGUASAAN HUTAN ADAT DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Hadri
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro
Email : hadrilawfirm@gmail.com

## Abstract
Forests  are  very  complex  natural  ecosystems  containing  various species  of  plants  ranging  from  small  to  large-sized  plants. Indigenous peoples are cultural entities that inhabit certain areas. The lives of indigenous people are subject to the customary norms that they agree to as the norm of mutual agreement to regulate the patterns  of  life  of  indigenous  groups.  The  birth  of  law  no.  41  of 1999  concerning  forestry  has  changed  the  status  of  customary forests  not  State  forests.  The  law  by  the  alliance  of  indigenous peoples  (safe)  was  conducted  judicial  review  and  through  the constitutional court decision No: 35 / PUU-X / 2012, returning the legal status of customary land from state land to customary land. The study was  conducted  in a normative juridical  manner in the West  Lampung  regency  indigenous  peoples  to  find  out  the implementation  of  the  rights  of  indigenous  peoples  in  the management  and  use  of  customary  lands  in  West  Lampung Regency after the decision of the Constitutional Court Number: 35 / PUU-X / 2012. From the results of the study, it was said that the management and utilization of the customary forests in the West Lampung  Regency  area  had  been  made  and  implemented  in  the
West Lampung District Regulation No. 18 of 2004 concerning the management  of  natural  resources  and  community-based environment,  so  that  the  customary  law  community  in  West Lampung can manage customary forests as a source of livelihood for people who live as mayors.
Keyword : Customary Law Society, Customary Forest, Customary
Rights

## Abstrak
Hutan  merupakan  ekosistem  alamiah  yang  sangat  kompleks mengandung  berbagai  spesies  tumbuhan  mulai  dari  tumbuhan kecil hingga berukuran besar. Masyarakat adat merupakan entitas kebudayaan  yang  mendiami  wilayah  tertentu.  Kehidupan masyarakat  adat  tunduk  pada  norma-norma  adat  yang  mereka sepakati  sebagai  norma  kesepakatan  bersama  untuk  mengatur pola  kehidupan  kelompok  masyarakat  adat.  Lahirnya  undang- undang  no.  41  tahun  1999  tentang  kehutanan  telah  mengubah status  hutan  adat  bukan  hutan  Negara. Undang-undang  tersebut oleh  aliansi  masyarakat  adat  nusantara  (aman)  dilakukan  uji materil  (judicial  review)  dan  melalui  keputusan  mahkamah konstitusi  No:35/PUU-X/2012,  mengembalikan  status  hukum tanah  adat  dari  tanah  negara  menjadi  tanah  adat.  Penelitian dilakukan  secara  yuridis  normatif    pada  masyarakat  adat Kabupaten  Lampung  Barat  guna  mengetahui  Implementasi  hak- hak  masyarakat  adat  dalam  pengelolaan  dan  pemanfaatan  tanah adat  di  Kabupaten  Lampung  Barat  pasca  putusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor  :  35/PUU-X/2012.  Dari  hasil  penelitian
dikeathui  bahwa  pengelolaan  dan  pemanfaatan  hutan  adat  yang ada  di  wilayah  Kabupaten  Lampung  Barat,  telah  dibuat  dan diberlakukan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat No. 18 tahun  2004  tentang  pengelolaan  sumber  daya  alam  dan lingkungan  berbasis  masyarakat,  sehingga  masyarakat  hukum adat  di  lampung  barat  dapat  mengelola  hutan  adat  sebagai sumber  penghidupan  masyarakat  yang  mayoritanyas  hidup sebagai petani.
Kata Kunci : Masyarakat Hukum Adat,Hutan Adat, Hak Ulayat.
Pendahuluan .
Istilah  masyarakat  adat  diambil  dari  terjemahan  Bahasa Belanda  yakni  Indigenous  Peoples,  sedangkan istilah  masyarakat
hukum adat adalah merupakan terjemahan
istilah
Rechtgemenschap.    Penggunaan  istilah  masyarakat  adat  makna nya  lebih  luas  jika  dibandingkan  dengan  istilah  masyarakat hukum  adat,  karena  masyarakat  adat  tidak  hanya  terbatas  pada sekedar  aspek  hukum  melainkan  sangat  erat  kaitanya  dengan dimensi  cultural,  religi  dan  sebagainya.  Banyak  Ahli  yang menyatakan  istilah  masyarakat  hukum  adat  hanya  akan mempersempit  entitas-entitas  masyarakat  adat  sebatas  entitas hukum akan tetapi secara yuridis justru istilah masyarakat hukum adat  merupakan  istilah  yang  tepat  dalam  kaitannya  terhadap kajian ilmu  hukum.
Kelaziman  istilah  yang  digunakan  dalam  ilmu pengetahuan  hukum  adalah  masyarakat  hukum  adat  karena memiliki  ciri-ciri  komprehensif,  hal  ini  didasarkan  bahwa  hak
masyarakat adat hanya akan ada di masyarakat hukum adat oleh karena  itu  aspek  hukum  adatlah  yang  menjadi  penentu.  Kedua istilah  masyarakat  adat  dan  masyarakat  hukum  adat  memiliki sejarah  pemaknaan  yang  berbeda,  dimana  masyarakat  hukum adat  dilahirkan  dan  dirawat  oleh  pakar  hukum  adat  yang  lebih banyak  di  fungsikan  untuk  keperluan  teoritis  akademis  yang membedakan  identitas  pada  golongan  pribumi  yang  memiliki system  dan  tradisi  hukum  sendiri  dengan  golongan  eropah  dan timur  jauh  yang  memiliki  system  dan  tradisi  hukum  secara tertulis 1 .
Beberapa pendapat Ahli memberikan pengertian mengenai istilah  masyarakat  hukum  adat  diantaranya  Djamanat  Samosir dalam buku yang berjudul Hukum Adat Indonesia menyebutkan bahwa  “Masyarakat  Hukum  Adat”  juga  disebut  juga  dengan istilah  “Masyarakat  Tradisional  atau  Indigenous  People  yang sehari-harinya  secara  populer  disebut  dengan  istilah  masyarakat adat”.
Istilah  masyarakat  adat  mulai  mendunia  setelah  pada tahun  1950an  Badan  Perserikatan  Bangsa  Bangsa  (PBB) mempopulerkan isu tentang Indegenous Peoples atau masyarakat adat, dimana isu masyarakat adat tersebut berawal dari  berbagai gerakan protes masyarakat asli (Native Peoples) di Amerika Utara yang meminta keadilan pembangunan setelah kehadiran sejumlah perusahaan  trans  nasional  yang  mereka  kelola  serta
1 Husen Alting. 2010. Dinamika Hukum Dalam Pengakuan Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah (Masa Lalu, Kini Dan Masa Akan Datang). LaksBang PRESSindo. Yogyakarta. Hal. 80.
pengembangan  sejumlah  wilayah  konserpasi  oleh  Pemerintah Amerika dan Kanada 2 .
Dalam  Kongres  Masyarakat  Adat  Nusantara  Pertama (KMAN 1) tanggal 17 Maret 1999 di hotel Indonesia Jakarta, yang dihadiri oleh lebih dari 400 pimpinan adat nusantara menyepakati istilah  “Masyarakat  Adat  adalah  kelompok  masyarakat  yang memiliki  asal  usul  leluhur  atau  turun  temurun  yang  mendiami wilayah  geografis  tertentu  serta  memiliki  system  nilai,  ideologi, ekonomi, politik, budaya, social dan wilayah sendiri 3 ”
Berdasarkan  pendapat  tersebut  di  atas,  Penulis  dalam tulisan  ini  mengikuti  pendapat  hasil  Kongres  Masyarakat  Adat Nusantara  dengan  menggunakan  istilah  Masyarakat  Adat, dikarenakan istilah tersebut lebih luas menyangkut identitas nilai- nilai  kelompok  masyarakat  bukan  hanya  terbatas  pada  tatanan hukum  belaka  dan  Penulis  dalam  penelitian  mengambil  obyek sample  pada  masyarakat  adat  dengan  system  hukum  adat  yang ada di Kabupaten Lampung Barat.
Kabupaten Lampung Barat adalah salah satu Kabupaten di Provinsi  Lampung  Indonesia  yang  dibentuk  beradasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 1991 Tanggal 16 Agustus 1991 yang merupakan  pemerkaran  dari  Kabupaten  Lampung  Utara  yang ibukotanya terletak di Liwa.
Luas    wilayah  Kabupaten  Lampung  Barat  lebih  kurang 3.368, 14 KM ∩2 setelah pemekaran Kabupaten Pesisir barat  atau
2 Besse Sugiswati. Perlindungan Hukum Terhadap Eksistensi Masyarakat Adat Di Indonesia. Jurnal Perspektif . Volume XVII No. 1 Tahun 2012 Edisi Januari. Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kesuma Surabaya. Hal. 32.
3 Abrar Saleng. 2004. Hukum Pertambangan. UII Press Andico Multiplay.
Yogyakarta. Hal. 4.
seluas  10.  6%  dari  luas  wilayah  Provinsi  Lampung  dengan  batas wilayah  sebelah  Utara:  Kabupaten  Ogan  Komering  Ulu  Selatan (Provinsi  Sumatera  Selatan).    Sebelah  Selatan  Kabupaten  Pesisir Barat  dan  Kabupaten  Tanggamus.Sebelah  Barat  Kab.  Pesisir Barat.Sebelah Timur Kabupaten Lampung Utara Kabupaten Way Kanan dan Kabupaten Tanggamus.
Daerah  Kabupaten  Lampung  Barat  didominsi  tanah perbukitan  pegunungan  yang  merupakan  punggung  bukit barisan, masyarakat yang mendiami wilayah Kabupaten Lampung Barat  terdiri  dari  masyarakat  pribumi  asli  suku  lampung  dan masyarakat pendatang (trans local) dari berbagai masyarakat suku luar  seperti,  Palembang,  Padang,  Jawa,  Batak,  dan  sebagainya, yang  kehidupannya  Bertani  mengelola  dan  memanfaatkan  lahan hutan.
Luas  kawasan  hutan  di  Indonesia  saat  ini  diperkirakan sekitar  124.023.000  hektar. 4 Terbagi  atas  hutan  lindung  sekitar 29.917.000  hektar,  suaka  alam  dan  pelestarian  alam    sekitar 27.399.000  hektar,  hutan  produksi  terbatas    sekitar  27.687.000 hektar,    hutan  produksi  tetap  sekitar  28.897.000  hektar,  hutan produksi yang dapat dikonversikan  sekitar 15. 525 hektar. 5
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari  Kementerian Kehutanan dan Badan Pusat Statistik (BPS), desa yang berinteraksi dengan  hutan  di  Indonesia  ada  sekitar  31.957  dan  71,06  %  dari desa-desa tersebut menggantungkan hidupnya dari  sumber daya
4 BPS,  Luas  Kawasan  Hutan  dan  Perairan 1 Menurut  Provinsi  (ribu  ha), https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1716 ,  diakses  pada  16-05-2016 pukul 14.15 Wib.
5 Ibid
hutan. 6 Hal ini menunjukkan bahwa kawasan hutan di Indonesia menjadi  sumber  penghidupan  bagi  masyarakat  pedesaan.  Hutan menjadi soko guru mata pencaharian masyarakat pedesaan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Masyarakat hukum adat secara legal formil  diakui  keberabadaanya  melalui  Undang-Undang  Dasar 1945  sebagaimana  tersebut  dalam  pasal  18B  (2)  menyebutkan “Negara  mengakui  dan  menghormati  kesatuan-kesatuan masyarakat  hukum  adat  serta  hak-hak  tradisionalnya  sepanjang masih  hidup  dan  sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat  dan prinsip  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesiayang  diatur  dalam undang-undang”. 7 Berkaitan  dengan  hak  adat  atas  tanah  adalah merupakan hak yang diatur dan dilindungi oleh Undang-Undang sebagaimana  tersebut  dalam  Undang-Undang  No.  5  tahun  1960 tentang  undang-undang  pokok  agraria  Pasal  2  menyebutkan “bahwa  pelaksanaan  hak  menguasai  dari  negara  dalam pelaksanaannya bisa dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan  masyarakat  hukum  adat  sekedar  diperlukan  dan  tidak bertentangan  dengan  kepentingan  nasional  menurut  ketentuan peraturan pemerintah” demikian juga disebutkan didalam pasal 3 UUPA. “Bahwa pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu  dari  masyarakat  hukum  adat,  sepanjang  menurut  kenyataan masih  ada  dan  sesuai  dengan  kepentingan  nasional  dan  negara dan  tidak  bertentangan  dengan  undang-undang  dan  peraturan yang  lebih  tinggi”.Dengan  adanya  legitimasi  aturan  yang mengatur  dan  melindungi  tentang  hak  masyarakat  hukum  adat
6 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 35/PUU-X/2012
7 Pasal  18B  Ayat  (2)  UUD  1945. PASAL  ini  menjadi  Dasar  Melegitimasi Atas Keberadaan Masyarakat Adat Di Indonesia.
atas pengelolaan tanah atau hutan, maka masyarakat hukum adat terlibat secara langsung dalam hal mengelola, memanfaatkan dan menjaga serta pelestarian hutan berikut ekosistemnya.
Dengan  lahirnya  Undang-Undang  No.  41  tahun  1999 tentang  kehutanan,  dimana  didalam  pasal  1  sub  f  menyebutkan “Hutan Adat Adalah Hutan Negara Yang Berada Dalam Wilayah Masyarakat  Hukum  Adat”.Dengan  lahirnya  undang-undang kehutanan  tersebut  telah  memicu  terjadinya  konflik  kepentingan dalam  penguasaan  tanah  atau  hutan  antara  pemerintah  dengan masyarakat  adat  khususnya  mengenai  tanah  adat  atau  tanah ulayat  yang  sebelumnya  dikelola,  dimanfaatkan  serta  dinikmati hasilnya oleh masyarakat adat secara turun temurun.
Akibat dari perubahan aturan mengenai pengelolaan hutan adat  berdasarkan  ketentunan  undang-undang  kehutanan dimaksud  banyak  masyarakat  ter-kriminalisasi  dihukum  pidana penjara karena telah dianggap terbukti melakukan tindak pidana kehutanan, seperti contohnya beberapa konflik perselisihan antara masyarakat  adat    dengan  pihak  perhutani  yang  telah menimbulkan  korban  yakni  BAKHTIAR  yang  merupakan  warga masyarakat  adat  Turungan  di  desa  Turungan  Baji  Sinjai  Barat yang  telah  dijadikan  Terdakwa  dengan  tuduhan  merusak  hutan yang  di  klaim  Dinas  Kehutanan  Kabupaten  Sinjai  sebagai  hutan produksi terbatas di tahun 2014, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai Sulawesi Selatan dalam amar putusannya telah menyatakan BAHTIAR  terbukti  bersalah  dengan  menjatuhkan  hukuman penjara  selama  1  (Satu)  tahun  1  (Satu)  bulan  dan  denda  sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (Tiga) bulan penjara. Dalam pemeriksaan persidangan BAHTIAR merasa tidak
bersalah dan tidak mengetahui jika tanah kebunnya tersebut telah menjadi  hutan  kawasan  produksi  sebagaimana  yang  telah  di klaim  oleh  Dinas  Kehutanan  Kabupaten  Sinjai  Sulawesi  Selatan, karena lokasi tanah tersebut merupakan kebun milik sendiri yang masuk  dalam  hutan  adat  Bonto  Baru  wilayah  masyarakat  adat Turungan  yang  dikelola  secara  turun  temurun  sejak  nenek moyang.  Kasus  serupa  sudah  banyak  terjadi  di  daerah-daerah termasuk juga terjadi dalam wilayah masyarakat adat Kabupaten Lampung Barat.
Dengan  banyaknya  terjadi  korban  kasus  seperti  halnya yang  dialami  oleh  BAHTIAR  tersebut  maka  Aliansi  Masyarakat Adat  Nusantara  (AMAN)  mengajukan  gugatan  uji  materil (Judicial  review)  terhadap  undang-undang  No.  41  tahun  1999 tentang kehutanan ke Mahkamah Konstitusi,  dan atas uji  materil terhadap  undang-undang  kehutanan  tersebut  maka  Mahkamah Konstitusi  dalam  putusannya  No.  35/PUU-X/2012,  Kamis Tanggal 16 Mei 2013 telah mengabulkan sebagian dari gugatan uji materil tersebut khusunya mengenai ketentuan pasal 1 sub f yang semula berbunyi “Hutan Adat Adalah Hutan Negara Yang Berada Dalam Wilayah Masyarakat Hukum Adat” menjadi “Hutan Adat Bukan Merupakan Hutan Negara”.
Implementasi  pasca  putusan  MK  No.  35/PUU-X/2012 terhadap  undang-undang  41  tahun  1999  tentang  kehutanan tersebut,  Pemerintah  dalam  penerapan  hukumnya  masih  sangat jauh  dari  apa  yang  diharapkan  oleh  masyarakat  adat  nusantara, Pemerintah  masih  memandang  kawasan  hutan  steril,  dan masyarakat tidak boleh berada dalam hal pengelolaan, menikmati hasil  hutan  adat  tersebut  termasuk  dalam  pengelolaan  serta
pemanfaatan tanah atau hutan adat pada masyarakat hukum adat di Kabupaten Lampung Barat.  Dengan latar belakang tersebut di atas,  timbul  permasalahan  yakni  :  Bagaimana  pemenuhan  hak masyarakat  adat  dalam  penguasaan  hutan  adat  di  Kabupaten Lampung Barat.
Pembahasan.

## Masyarakat Adat Di Indonesia
Masyarakat adat
berdasarkan pengertianKongres Masyarakat Adat Nusantara Pertama (KMAN 1) tanggal 17 Maret 1999  di  hotel  Indonesia Jakarta,  yang  dihadiri  oleh  lebih  dari  400 pimpinan  adat  nusantara  menyepakati  istilah  “Masyarakat  Adat adalah kelompok masyarakat yang memiliki asal usul leluhur atau turun  temurun  yang  mendiami  wilayah  geografis  tertentu  serta memiliki  system  nilai,  ideologi,  ekonomi,  politik,  budaya,  social dan  wilayah  sendiri”  merupakan  entitas  kebudayaan  yang mendiami  wilayah  tertentu.  Umumnya  masyarakat  adat  hidup dalam satu wilayah secara turun temurun. Kehidupan masyarakat hukum  adat  tunduk  pada  norma-norma  adat  yang  mereka sepakati sebagai norma kesepakatan bersama untuk mengatur pola kehidupan kelompok masyarakat adat.
Istilah  masyarakat  adat  diatur  didalam  dasar  konstitusi Negara  Republik  Indonesia  Undang-Undang  Dasar  1945  dimana konstitusi  memuat  hukum  dasar  penyelenggaraan  negara Indonesia  yang  merupakan  payung  bagi  lahirnya  peraturan perundang-undangan  di  bawahnya.  Pengakuan  terhadap masyarakat  hukum  adat  dalam  ketentuan  pasal  18B  (2)
menyebutkan  bahwa  “Negara  Mengakui  dan  meghormati kesatuan-kesatuan  masyarakat  hukum  adat  serta  hak-hak tradisionalnya  sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai  dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia  yang  diatur  didalam  undang-undang”.Lebih  lanjut diterangkan  dalam  pasal  281  (3)  menyebutkan  bahwa  “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”
Terkait  dengan  masyarakat  adat  di  daerah-  daerah  dalam wilayah  NKRI  masih  terdapat  kelompok  masyarakat  adat  yang hidup dengan aturan-aturan lokak yang disepakati oleh kelompok masyarakat  adat  tersebut,  baik  masyarakat  adat  dengan  tradisi hukum  adat  di  Pulau  Jawa  maupun  masyarakat  hukum  dengan tradisi hukum adat yang ada diluar Pulau Jawa.
Hak masyarakat adat dalam kaitannya dengan penguasaan hak  atas  tanah  adat  dijamin  dan  diatur  oleh  undang-undang sebagaimana  disebutkan  didalam  pasal  2  dan  pasal  3  Undang- Undang No. 5 tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria yang menyebutkan bahwa “Pelaksanaan hak menguasai tanah dari negara  dalam  pelaksanaanya  bisa  dikuasakan  kepada  daerah- daerah  swatantra  dan  masyarakat  hukum  adat”.  Serta  diatur dalam  Undang-Undang  No.  6  Tahun  2015  Tentang  Desa, Sedangkan terhadap hak-hak ulayat dan hak-hak yang serupa dari masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataan masih ada dan  sesuai  dengan  kepentingan  nasional  dilaksanakan  oleh masyarakat adat setempat.
Masyarakat Adat Di Lampung Barat.
Kabupaten Lampung Barat adalah salah satu kabupaten di
provinsi  Lampung,  Indonesia.  Ibu  kota  kabupaten  ini  terletak  di Liwa.  Kabupaten  ini  dibentuk  berdasarkan  Undang-Undang Nomor  6  Tahun  1991  tanggal  16  Agustus  1991yang  merupakan hasil  pemekaran  dari  Kabupaten  Lampung  Utara.  Kabupaten  ini dominan  dengan  perbukitan  dengan  pantai  di  sepanjang  pesisir barat Lampung. Daerah pegunungan yang merupakan punggung Bukit  Barisan,  ditempati  oleh  vulkanik  quarter  dari  beberapa formasi.  Daerah  ini  berada  pada  ketinggian  50  -  >  1000  mdpl. Daerah ini dilalui oleh sesar Semangka, dengan lebar zona sebesar ±  20  Km.  Pada  beberapa  tempat  dijumpai  beberapa  aktivitas vulkanik dan pemunculan panas bumi. Dengan luas wilayah lebih kurang  2.064  km 2 (61.5%  merupakan  kawasan  hutan,  terdiri  dari 39.231,27 hektar Hutan Lindung dan 87.725 hektar TNBBS). Wilyah lampung  barat  secara  administratif  meliputi  15  Kecamatan,  131
Pekon (Desa) dan 5 Kelurahan
Wilayah Kabupaten Lampung Barat berbatasan dengan:
a. Sebelah  Utara:  Kab.  Ogan  Komering  Ulu  Selatan (Provinsi Sumatera Selatan);
b. Sebelah  Selatan:  Kab.  Pesisir  Barat  dan  Kab. Tanggamus;
c. Sebelah Barat: Kab. Pesisir Barat;
d. Sebelah  Timur:  Kab.  Lampung  Utara,  Kab.  Way Kanan, dan Kab. Tanggamus.
Lampung  Barat  dikenal  dengan  sebutan  Tanah  Saibetik atau  Tanah  Yang  Indah  dengan  tatanan  kehidupan  masyarakat adat  dengan  system  Patrilineal  atau  mengikuti  garis  kekerabatan dari keturunan ayah/bapak dimana harta pusaka, gelar dan nama suku  diturunkan  menurut  garis  ayah/bapak.  Masyarakat  adat
Lampung Barat tergabung dalam 6 (Enam) kebuayan yakni :
1. Buay Belunguh yang berpusat di Pekon Kenali.
2. Buay Pernong yang berpusat di Pekon Batu Bekhak.
3. Buay  Bejalan  Diway  yang  berpusat  di  Pekon  Negeri Ratu Kembahang.
4. Buay Nyerupa yang berpusat di Pekon Sukau.
5. Buay Bulan/Nerima berpusat di Cenggiring.
6. Buay Menyata/Anak Metuha berpusat di Pekon Luas.
Dari  6  (Enam)  kebuayan  tersebut  di  atas  hanya  4  (Empat) yang  menjadi  raja  (Paksi  Pak)  yang  secara  Bersama-sama memerintah Kerajaan Sekala Bekhak sedangkan 2 (Dua) kebuayan yang  tidak  memerintah  yaitu  Buay  Menyata/Anak  Metuha merupakan  penghuni  terdahulu  sebelum  masuknya  agama  islam yang  banyak  mendapat  pengaruh  dari  kerajaan  Minangkabau Sumatera  Barat,  sedangkan  Buay  Nerima  adalah  Nabbai/Mirul atau  anak  perempuan  yang  menikah  di  luar  kebuayan 8 .  Dengan demikian  maka  masyarakat  hukum  adat  Kabupaten  Lampung Barat  pasca  Pemerintahan  Islam  terbagi  menjadi  4  (Empat) kepaksian atau yang disebut dengan Paksi Pak yang terdiri dari :
1. Kepaksian  Buay  Belunguh  yang  berpusat  di  Pekon Kenali.
2. Kepaksian Buay Pernong yang berpusat di Pekon Batu Bekhak.
3. Kepaksian Buay Bejalan Diway yang berpusat di Pekon Negeri Ratu Kembahang.
4. Kepaksian  Buay  Nyerupa  yang  berpusat  di  Pekon

## Sukau.
Sedangkan  masyarakat  adat  di  wialyah  Pesisir  Kabupaten Lampung  Barat  yang  sebelumnya  adalah  wilayah  Kabupaten Lampung Barat terdapat 16 (Enam belas) masyarakat hukum adat yang  disebut  dengan  Marga.  Wilayah  pemerintahan  adat  marga- marga di Pesisir Barat memiliki batas yang cukup jelas antara satu marga dengan marga lainnya dan dipimpin oleh seorang Saibatin atau Kepala Marga.
Masyarakat adat Lampung Barat, memiliki hutan adat yang sering  disebut  dengan  hutan  marga  atau  ulayat  sebagai  tempat sumber  mata  pencaharian  masyarakat  yang  mayoritas  sebagai petani.  Dalam  pengelolaan  hutan  adat  tersebut  sebelum  lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 pengelolaannya diatur  oleh  Pesirah  Marga  yang  sekaligus  adalah  merupakan Tokoh Adat setempat.
Hutan  adat  tersebut  pengelolaannya  diserahkan  kepada Kepala Suku Adat masing-masing kampung, seperti hal contohnya pengelolaan hutan adat di Kepaksian Buay Belunguh oleh Pasirah Kenali  yang  juga  adalah  merupakan  Kepala  Adat  Tertinggi Kepaksian  Buay  Belunguh  menentukan  pembagian  tanah  adat tersebut ke masing-masing Kepala Suku Adat Kampung, misalnya tanah marga / ulayat yang sekarang menjadi wilayah Kecamatan Sekincau  serta  Kecamatan  Batu  Ketulis  dahulunya  adalah merupakan  tanah  adat  perladangan  Kampung  Batin  Kenali, Kampung  Bumi  Agung  (Luppak  Way),  Kampung  Bakhu, Kampung Kejadian, Kampung Sukarami, Kampung Bedudu, akan tetapi  saat  sekarang  tanah-tanah  adat  atau  tanah  marga  tersebut sudah banyak didiami oleh masyarakat pendatang.
Sementara hutan adat yang berada di lereng bukit gunung Pesagi dikelola oleh masyarakat adat mulai dari Pematang Pekon Hujung,  Pematang  Pekon  Luas,  Pematang  Pekon  Serungkuk, Pematang  Pekon  Bumi  Agung  (Luppak  Way),  Pematang  Pekon Turgak,  Pematang  Pekon  Sukaraja  (Kecamatan  Batu  Brak), Pematang Pekon Jajawi (Kecamatan Balik Bukit), Pematang Pekon Bukit  Sawa  (Kecamatan  Pagar  Dewa  Dan  Kecamatan  Sukau) dikelola oleh Pemangku Adat Pekon masing-masing tersebut.
Dalam  penelitian  lapangan  Penulis  mengambil  sample tanah adat Kepaksian Buay Benlunguh yang berada di lereng bukit gunung  Pesagi  yakni  hutan  adat  Pekon  Hujung,  Pekon  Luas, Pekon  Serungkuk,  Pekon  Bumi  Agung  (Luppak  Way),  Pekon Turgak  Kecamatan  Belalau  dan  Pekon  Sukaraja  Kecamatan  Batu Brak  Kabupaten  Lampung  Barat.  Diambilnya  sample  hutan  adat pekon-pekon  tersebut  dikecamatan  Belalau  dan  Kecamatan  Batu Brak dikarenakan hutan adat tersebut keberadaannya masih diakui serta  mayoritas  masih  dikelola  dan  merupakan  sumber penghidupan  masyarakat  setempat  baik  untuk  hunian  tempat tinggal  berupa  kampung  maupun  sawah  dan  perladangan  serta masih ada sebagian tanah adat tersebut yang diperuntukkan bagi masyarakat  lokaluntuk  mengambil  kayu  sebagai  bahan  untuk pembuatan  rumah,  sedangkan  yang  lainnya  pengelolaannya diperuntukkan  untuk  tanah  persawahan  dan  tanah  perladangan kebun kopi dan tanaman keras lainnya.
Masyarakat  adat  setempat  masih  berpegang  teguh  pada tradisi  bertanitradisional  secara  turun  temurun  dari  nenek moyangnya  terdahulu,  demikian  juga  dengan  pelestarian ekosistemnya masyarakat adat masih mematuhi petata petiti atau
aturan yang diwarisi dari nenek moyangnya seperti pamali apabila menjual tanah dan sebagainya.
Akan tetapi masyarakat adat yang masih berpegang teguh dengan  aturan  adat  tradisional  dalam  hal  pengelolaan  dan pemanfaatan hutan adat terusik dengan lahirnya Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan dimana  pasal  1 sub f yang berbunyi “Hutan Adat Adalah Hutan Negara Yang Berada Dalam Wilayah  Masyarakat  Hukum  Adat”.  Dengan  undang-undang kehutanan  tersebut  Pemerintah  melalui  Dinas  Kehutanan melakukan  pelarangan-pelarangan  pada  sebagian  tanah  adat masing-masing  kampung  tersebut  dan  dijadikan  menjadi  hutan- hutan  negara  dibawah  kekuasaan  Dinas  Kehutanan  Provinsi Lampung,  sehingga  dengan  adanya  ketentuan  tersebut menimbulkan konflik kepentingan antara masyarakat adat dengan pemerintah  yang  mengakibatkan  adanya  masyarakat  yang  ter- kriminalisasi  dengan  tuduhan  penyerobotan  atau  pengerusakan tanah  negara,  salah  satu  contoh  kasus  adalah  masyarakat  adat Pekon  Serungkuk  Kecamatan  Belalau  Kabupaten  Lampung  Barat yang    dijatuhi  pidana  penjara  dan  denda,  dinyatakan  terbukti bersalah  melakukan  pengerusakan,  perambahan  hutan  di Pematang  Pekon  Serungkuk  Kecamatan  Belalau  Kabupaten Lampung Barat oleh Pengadilan Negeri Liwa. Regulasi Dan Peran Pemerintah  Lampung  Barat  Dalam  Melindungi  Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat.
Dalam konstitusi Negara Republik Indonesia Pasal 18B (2) Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 menyatakan  bahwa  :  “Negara  mengakui  dan  menghormati
kesatuan-kesatuan  masyarakat  hukum  adat  beserta  hak-hak tradisionalnya  sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai  dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”
Sebagai  implementasi  konstitusi  tersebut  masyarakat  adat nusantara yang diperkirakan beranggotakan 2.304 komunitas adat dengan  visi  untuk  mewujudkan  kehidupan  yang  adil  dan sejahtera  bagi  semua  masyarakat  adat  di  Indonesia  telah membentuk  organisasi  kemasyarakatan  indevenden  yang  diberi nama  Aliansi  Masyarakat  Adat  Nusantara  (AMAN),  dan organisasi  masyarakat  adat  nusantara  telah  melakukan  kongres yang  pertama  pada  tanggal  17  Maret  1999  di  Hotel  Indonesia, tahun 2003 kongres dilakukan di Tanjung Lombok Utara provinsi Nusa Tenggara Barat, pada Tahun 2007 Kongres dilaksanakan di Pontianak  Kalimantan  Barat,  pada  Tahun  2012  Kongres dilaksanakan  di  Tobelo  Maluku  Utara,  termasuk  juga  dalam kongres  Aliansi  Masyarakat  Adat  Nusantara  (AMAN)  turut dihadiri  oleh  perwakilan  masyarakat  adat  Kepaksian  Pak  Sekala Bekhak.
Dengan  demikian,  kesatuan  masyarakatadat  di  wilayah- wilayah Kabupaten Lampung Barat, diakui hak-hak adatnya baik yang menyangkut adat istiadat atau aturan-aturan yang berkaitan dengan  adat  itu  Sendiri  maupun  yang  berkaitan  dengan  tradisi adat  atau  etika  dalam  kehidupan  sehari-hari,  demikian  juga halnya  dalam  pengelolaan  hutan  adat  Pemerintah  Republik Indonesia  masih  mengakui  keberadaan  hutan  adat  hal  ini sebagaimana  disebutkan  didalam  UUPA  No.  5  Tahun  1960
demikian  juga  terhadap  pengelolaan  potensi  kelautan  secara umum dilakukan secara tradisional yang dikenal dengan hak adat kelautan.  Dibandingkan  dengan  hak  ulayat  atas  tanah,  maka tampak  bahwa  hak  ulayat  atas  laut  sebagai  tradisi  adat  yang sudah  berlangsung  secara   turun  temurun  dan  dihormati  oleh masyarakat  adat  setempat  .  Hal  ini  ternyata   belum  sepenuhnya diakui secara luas baik oleh pemerintah maupun pengusaha  yang sebenarnya merupakan mitra penting dalam proses pembangunan.
Dalam  konteks  Undang-Undang  yang  mengatur  tentang pengelolaan  wilayah  laut  dan  pesisir  adalah  Undang-Undang Nomor  27  Tahun  2007  tentang  Pengelolaan  wilayah  pesisir  dan pulau-pulau  kecil.  Di  dalam  undang-undang  tersebut  diatur  hak pengusahaan  Perairan  Pesisir  (HP-3),  yang  menurut  pasal  18 dapat diberikan kepada :
a. Orang perorangan warga Negara Indonesia;
b. Badan  hukum  yang  didirikan  berdasarkan  hukum Indonesia atau;
c. Masyarakat hukum adat
Adapun  tentang  jangka  waktu  pengelolaan,  pasal  19 menyebutkan bahwa HP-3 diberikan untuk jangka waktu 20 (dua puluh)  tahun  dan  dapat  diperpanjang  selama  20  (dua  puluh) tahun  untuk  tahap  pertama  serta  dapat  diperpanjang  lagi  untuk tahap kedua sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Terkait  kedudukan  masyarakat  hukum  adat  maka Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2007  pada  pasal  21  ayat  (4)
huruf  b  secara  tegas  menyebutkan:  “Mengakui,  Menghormati, Dan  Melindungi  Hak-Hak  Masyarakat  Hukum  Adat   Dan/Atau Masyarakat Lokal”. 9
Pasca  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia No.  35/PUU-X/2012  Tentang  Uji  Materil  (Judicial  Review) terhadap undang-undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Maka  berdasarkan  Permendagri  No.  52  Tahun  2014  Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, dimana  didalam  Permendagri  tersebut  menyebutkan  Gubernur dan  Bupati/Walikota  melakukan  perlakuan  dan  perlindungan terhadap  masyarakat  hukum  adat,  mem  bentuk  panitia masyarakat  hukum  adat  yang  terdiri  dari  perwakilan  intansi pemerintah terkait dan masyarakat hukum adat untuk melakukan identifikasi, verifikasi dan validitasi masyarakat hukum adat yang kemudian  ditetapkan  oleh  Bupati  atau  Walikota  berdasarkan rekomendasi  dari  panitia  masyarakat  hukum  adat  lebih  lanjut dalam  Permendagri  tersebut  menerangkan  bahwa  Gubernur  dan Bupati/Walikota  melakukan  pengakuan  dan  perlindungan masyarakat  hukum  adat  dimana  perlakuan  dan  perlindungan masyarakat hukum adat tersebut melalui tahapan :
a. Tahapan identifikasi masyarakat hukum adat.
b. Tahapan Verifikasi dan Validasi masyarakat hukum adat.
c. Tahapan penetapan masyarakat hukum adat
9 http://fhukum.unpatti.ac.id/artikel/hukum-pidana/364-perlindungan- hukum-terhadap-hak-hak-masyarakat-hukum-adat-lampgdalam-pengelolaan- sumber-daya-alam-di-wilayah-pesisir-dan-laut
Dalam  melakukan  identifiaksi  masyarakat  hukum  adat Bupati/Walikota  harus  mencermati  sejarah  masyarakat  hukum adat  setempat,  wilayah  hukum  adat,  harta  kekayaan  atau  benda benda adat, kelembagaan/system pemerintahaan adat.
Berkaitan  dengan  hal  tersebut  maka  Pemerintah Kabupaten  Lampung  Barat  menagcu  pada  ketentuan  undang- undang  No.  6  Tahun  2015  tentang  Pemerintahan  Desa  yang menyebutkan  bahwa  Pemerintah  Daerah  Provinsi,  dan Pemerintah DaerahKabupaten Kota melakukan penataan kesatuan masyarakat  hukum  adat  dan  dijadikan  menjadi  Desa  Adat. Kemudian  satu  kesatuan  masyarakat  hukum  adat  beserta  hak tradisionalnya  sesuai  dengan  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia apabila kesatuan masyarakat hukum adat tersebut tidak mengganggu  keberadaan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia sebagai sebuah kesatuan politik dan kesatuan hukum yang tidak mengancam kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia maka substansi norma hukum adatnya sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berkaitan  dengan  peran  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Lampung  Barat  dalam  memberdayakan  eksistensi  peran masyarakat adat Kabupaten Lampung Barat, salah satunya  adalah dengan  mengeluarkan  Perda  Kabupaten  Lampung  Barat  Nomor 18  Tahun  2004  Tentang  Pengelolaan  Sumber  Daya  Alam  Dan Lingkungan  Berbasis  Masyarakat.  Dengan  dibuat  dan ditetapkannya  Perda  ini,  dapat  diartikan  bahwa  PEMDA Lampung  Barat  secara  langsung  memberikan  legitimasi  sebagai
bentuk  pemberdayaan  masyarakat  adat  diKabupaten  Lampung Barat  baik  dalam  hal  pengelolaan  hutan  adat  maupun  dalam pelestarian tradisi-tradisi adat.

## Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  di  atas,  dapat  diketahui Pemenuhan Hak Masyarakat Adat dalam penguasaan hutan adat di  Kabupaten  Lampung  Barat  telah  diakomodir  oleh  Pemerintah Daerah  Kabupaten  Lampung  Barat.  Hal  ini  terbukti  dengan terbentuknya Peraturan Daerah KabupatenLampung Barat Nomor 18  Tahun  2004  Tentang  Pengelolaan  Sumber  Daya  Alam  dan Lingkungan  Berbasis  Masyarakat.  Dengan  adanya  Peraturan Daerah  Kabupaten  Lampung  Barat  tersebut,  telah  memberikan perlindungan  hak-hakkepada  masyarakat  adat  yang  ada  di wilayah Kabupaten Lampung Barat sesuai dengan apa yang telah dimaksudkan  oleh  konstitusi  Undang-Undang  Dasar  1945  dan sesuai  pula  dengan  apa  yang  dikehendaki  melalui  Putusan Mahkamah  Konstitusi  No.  35/PUU-X/2012.  Artinya  Pemerintah Daerah  Kabupatan  Lampung  Barat  telah  memenuhi  apa  yang menjadi  hak  masyarakat  adat  di  Kabupaten  Lampung  Barat  atas tanah ulayatnya.

## Daftar Pustaka
Beni  Ahmad  Saebani.  2009.  Metode  Penelitian  Hukum.  Pustaka Setia : Bandung.

## Hendra Nurtjahjo dan Fokky Fuad. 2010.Legal Standing Kesatuan
Masyarakat  Hukum  Adat  Dalam  Berperkara  di  Mahkamah Konstitusi.Salemba Humanika : Jakarta.
HusenAlting.  2010.Dinamika  Hukum  dalam  Pengakuan  dan
Perlindungan  Hak  Masyarakat  Hukum  Adat  Atas  Tanah.
LaksBangPRESSindo : Yogyakarta.
Hilman  Hadikusuma.  2003.Pengantar  Ilmu  Hukum  Adat
Indonesia.CV Mandar Maju : Bandung.
IndriyantoEkologi Hutan. 2010. Bumi Aksara : Jakarta.
Lexy  J.  Moleong.2011.  Metode  Penelitian  Kualitatif.  Rosda  :
Bandung.
LimeiPasaribu.
2011.KeberadaanHakUlayatdalamMasyarakatHukumAdatB
atakToba
diKecamatanNassauKabupatenTobaSamosir.Tesis.IlmuHuk um.ProgramStudiMagister KenotariatanUSU. Rikardo Simarmata. 2006.Pengakuan Hukum Terhadap
Masyarakat  Adat  di  Indonesia.UNDP  Regional  Centre  in
Bangkok : Jakarta.
Suharsimi  Ari  Kunto. 1998.Prosedur Penelitian suatu Pendekatan
Praktek. Edisi Revisi IV. Rineka Cipta : Jakarta.
Sulistyowati Irianto dan Shidarta (Editor). 2009.Metode Penelitian Hukum.Konstelasi  dan  Refleksi. Penerbit  Yayasan  Obor Indonesia : Jakarta.
Urip  Santoso.  2010.  Hukum  Agraria  Dan  Hak-Hak  Atas  Tanah.
Kencana : Jakarta. Wisnu Arya Wardhana. 2004.Dampak Pencemaran Lingkungan.Andi Offset : Yogyakarta.
Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia.Dua  Tahun  Usiamu. Putusan MK-35 Masih jadi MacanOmpong. http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/in dex.php?page=web.Berita&id=10879#.V0SQwxLy3IV .
senin.18 Mei 2015 17.01 WIB
Berton  Nababa.  Paper  berjudul  Pengakuan  Konstitusional Keberadaan  Wilayah  Hutan  Masyarakat  Adat  Yang  Masih Terabaikan  Hampir  2  Tahun  Perjalanan  Putusan  MK No.35/PUU-X/2012
BPS.  Luas  Kawasan  Hutan  dan  Perairan  Menurut  Provinsi  (ribu
ha). https://www.bps.go.id /linkTabelStatis/view/id/1716 .
diakses pada 16-05-2016 pukul 14.15 wib.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 35/PUU-X/2012
Uu No. 39 Tahun 1999 tentang HAM
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
UU No. 6 Tahun 2015 Tentang Desa.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor    52    Tahun  2014  Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Permendagri ini merupakan payungkan hukum yang
diperuntukkan sebagai pedoman dan pengakuan
Masyarakat Hukum Adat pasca putusan MK.
Peraturan  Menteri  Kehutanan  Republik  Indonesia  Nomor  :
P.62/MENHUT-II/2013 Tentang Perubahan Atas  peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/MENHUT-II/2012 Tentang Pengukuhan  Kawasan  Hutan.  Pasal  24A.    Pengukuan masyarakat  hukum  adat  masih  terkendala  karena  untuk
menerbitkan  Perda  diperlukan  biaya  dan  prosedur  hukum yang cukup panjang
Surat  Edaran  Menteri  kehutanan  nomor  :  SE.  1/Menhut-II/2013 tentang  Putusan  MK  No.  35/PUU-X/2012  tanggal  06  mei 2013
Peraturan  Menteri  Agraria  Dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan Pertanahan  Nasional  Nomor  9  Tahun  2015  Tentang  Cara Penetapan  Hak  Komunal  Atas  Tanah  Masyarakat  Hukum Adat  Dan  Masyarakat  Yang  Berada  Dalam  Kawasan Tertentu.