eISSN 2656-8209 | pISSN 2656-1565

## JURNAL INOVASI ILMU SOSIAL DAN POLITIK (JISoP)
Vol. 3, No. 1 (2021) pp. 58-67
http://riset.unisma.ac.id/index.php/JISoP/article/view/9344 DOI: 10.33474/jisop.v3i1.9344

## Analisis  Kebijakan
Smart  City Pada  Among  Tani  untuk  Menumbuhkan Partisipasi Masyarakat dalam Rangka Mewujudkan Good Governance
Bewa Dangu Wole 1 *, Anisa Purwaningsih 2 , Cahyo Sasmito 3
1 Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang, Indonesia, email: bewadanguwole@gmail.com
2 Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang, Indonesia, email: annisa.pn97@gmail.com
3 Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang, Indonesia, email:Cahyosasmito1970@gmail.com *Koresponden Penulis
Info Artikel

## Abstract
Submit: 05 Jan 2021
Accepted: 04 Mar 2021 Publish: 23 Mar 2021
Keywords: Smart City; Community Participation; Good Governance
Kata Kunci: Smart City; Partisipasi Masyarakat; Good Governance
Lisensi: cc-by-sa
To realize good governance is inseparable from community participation, the  government  initiated  a  concept  of  smart  city  implementation.  Smart city is a form of structuring and managing the City using technology-based resources. Batu City Government, the term smart city was changed to Batu Among Tani Teknologi. The purpose of the research is to analyze smart city policies  in  Among  Tani  to  increase  community  participation  in  order  to realize good governance in batu city  government, to know the supporting factors  and  inhibitions  and  to  know  the  smart  city  policy  analysis  model. The method in this research is qualitative research approach of literature study  using  secondary  data  derived  from  books,  journals,  and  other scientific critical studies coming from institutions according to the focus of research  topics.  The  results  of  the  research  obtained  are  the  application among farmers in Batu city community participation is increasing because farmers  can  market  agricultural  products  and  survive  the  practice  of middlemen,  consult  and  report  complaints  on  the  application  Among Farmers  and  also  farmers  empowered  through  farmer  groups.  Not  only farmers  who  use  the  application,  the  general  public  as  buyers  have  also used Among Tani. The supporting factor of smart city policy in Among Tani is the organization of farmers who are empowered in farmer groups so that the needs of the people of Batu city the results of agriculture are fulfilled.
The  inhibition  factor  is  the  lack  of  evenly  distributed  socialization  of  the government  so  that  there  are  still  many  people  who  do  not  understand what  smart  city  is  and  the  presence  of  farmers  lose  the  motivation  of farming that results in agricultural land being switched because of the lack of protection from the government.

## Abstrak
Untuk  mewujudkan  good  governance  tidak  terlepas  dari  partisipasi masyarakat,  maka  pemerintah  menggagas  sebuah  konsep  penerapan smart  city.  Smart  city  merupakan  sebuah  bentuk  penataan  dan pengelolaan  Kota  menggunakan  sumber  daya  yang  berbasis  teknologi. Pemerintah Kota Batu, istilah smart city diganti menjadi Batu Among Tani Teknologi. Tujuan penelitian untuk menganalisis kebijakan smart city pada Among  Tani  untuk  meningkatkan  partisipasi  masyarakat  dalam  rangka mewujudkan  good  governance  dipemerintahan  Kota  Batu,  untuk mengetahui  faktor  pendukung  dan  penghambat  serta  untuk  mengetahui model  analisis  kebijakan  smart  city.  Metode  pada  Penelitian  ini  adalah penelitian kualitatif pendekatan studi literatur dengan menggunakan data sekunder  yang  berasal  dari  buku,  jurnal,  dan  kajian  kritis  ilmiah  lainnya
yang  berasal  dari  instansi  sesuai  fokus  topik  penelitian.  Hasil  penelitian yang diperoleh yaitu adanya aplikasi Among Tani di Kota Batu partisipasi masyarakat  semakin  meningkat  karena  petani  bisa  memasarkan  hasil pertanian  dan  selamat  dari  praktik  tengkulak,  berkonsultasi  serta melaporkan  keluhan  pada  aplikasi  Among  Tani  dan  juga  petani diberdayakan  melalui  kelompok  tani.  Tidak  hanya  petani  yang menggunakan  aplikasi  tersebut,  masyarakat  umum  sebagai  pembeli  juga telah  menggunakan  Among Tani.  Faktor  pendukung kebijakan  smart  city pada Among Tani adalah terorganisirnya petani yang diberdayakan dalam kelompok  tani  sehingga  kebutuhan  masyarakat  kota  Batu  hasil  dari pertanian  tercukupi.  Faktor  penghambat  kurang  meratanya  sosialisasi pemerintah  sehingga  masih  banyak  masyarakat  yang  belum  memahami apa  itu  smart  city  dan  adanya  petani  kehilangan  motivasi  bertani  yang mengakibatkan  lahan  pertanian  dialih  fungsikan  karena  kurangnya perlindungan dari pemerintah.

## PENDAHULUAN
Menurut  data  Menkominfo  (2017)  internet  ( interconnection  networking )  telah menjadi  bagian  dari  kehidupan  sehingga  mampu  mempermudah  setiap  aspek  kehidupan manusia. Ditengah cepatnya laju perkembangan teknologi, berbagai kota diseluruh penjuru dunia berlomba-lomba untuk menjadi yang tercepat dan terbaik dalam implementasi smart city .  Tentu  saja  yang  menjadi  tujuan  utama  adalah  untuk  mewujudkan  kota  yang berkelanjutan dan mendukung peningkatan kualitas hidup warga. Namun, lebih jauh kota- kota  tersebut  juga  terus  bersaing  demi  menyandang  predikat  atau  penghargaan  sebagai smart city atau Kota Pintar. Menurut  Insani  (2017)  s mart  city merupakan  sebuah  konsep  untuk  memperbaiki tatanan  kehidupan  sosial,  politik,  ekonomi  dan  pemerintahan  perkotaan  baik  dengan memanfaatkan teknologi maupun tidak. Untuk menciptakan strategi-strategi yang terbaru tentu  harus  bertransformasi  dalam  birokrasi  melalui  setiap  kota  karena  kota  memiliki keunggulan  mulai  dari  kuantitas  penduduk,  infastruktur,  tatanan  masyarakat,  dan teknologi (Rohayatin, 2017). Oleh karena itu, dalam memanfaatkan teknologi akan menjadi jawaban  dalam  melakukan  pelayanan  publik  untuk  memperoleh  informasi,  sehingga pemanfaatan  Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi  (TIK)  memiliki  peran  yang  sangat penting.
Jumlah  provinsi  di  Indonesia  34,  namun  yang  terlibat  dalam  menggunakan  dan menerapan e-government 33  provinsi.  Dari  total  Provinsi  tersebut  telah  dinilai  dari  segi penerapan  dan  pengembangan e-government ,  dan  berdasarkan  penilaian  PeGi (Pemeringkatan e-Government Indonesia)  terdapat  10  Provinsi  yang  mewakili  tingkat nasional,  dimana  Provinsi  Jawa  Timur  menempati  urutan  ketiga  dengan  poin  3,01.  Hasil tersebut  menunjukkan  Provinsi  Jawa  Timur  merupakan  salah  satu  Provinsi  yang mengimplementasikan e-Government dengan  baik  dan  mendapat  dukungan  dari masyarakat sebagai pengguna layanan, karena target utama untuk melaksanakan layanan e-Government adalah  masyarakat.  Dan  juga  pemanfaatan  teknologi  disetiap  kota  melalui penerapan smart  city menjadi  suatu  terobosan  baru  untuk  pelayanan  publik  yang  lebih baik (Widodo, 2016; Azkiya, 2018).
Saat  ini  setiap  Kota  bersama-sama  melaksanakan  penerapan smart  city dalam pemanfaatan  teknologi  guna  mencapai  pelayanan  publik  demi  kepentingan  masyarakat luas. Pada tahun 2017 Pemerintah Kota Batu menyiapkan anggaran sepuluh milyar untuk pengadaan sarana prasarana berupa komputer dan sebagainya, namun banyak masyarakat yang  menantikan  program  itu  bisa  terwujud  sesuai  dengan  waktu  yang  dijanjikan  oleh Pemerintah,  disisi  lain  program  tersebut  mengalami  banyak  kendala  seperti: keterlambatan  finalisasi  Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD),  membutuhkan  waktu  lama
saat pergantian nama dari smart city menjadi Batu Among Tani Teknologi (BATT), hingga kelengkapan  data  dan  barang  penunjang  lainnya  yang  terbilang  lama.  Ketidakterbukaan pemerintah  pada  masyarakat  akan  menimbulkan  masalah  baru  yaitu  dukungan masyarakat yang kurang.
Dari semua perencanaan pemerintah harus transparan dan mensosialisasikan agar kesiapan masyarakat ikut berpartisi. Sebagian besar masyarakat Kota Batu  adalah  petani sehingga  keterlibatan  petani  harus  bisa  terlayani  dengan  baik  sehingga  petani  bisa sejahtera  dan  makmur  untuk  mendukung smart  city dalam  mewujudkan  tata  kelola pemerintahan  yang  baik.  Walaupun  implementasi smart  city dilaksanakan  dengan  baik, masih  banyak  kendala  yang  dialami  oleh  pengguna  portal web khususnya  masyarakat dalam bentuk cara menggunakan aplikasi, kurang proaktif dan pemahaman tentang smart city masih kurang.
Kota Batu memiliki Perwali Kota Nomor 78 Tahun 2017 Tentang Masterplan Smart City .  Dengan  adanya  regulasi  tersebut  Kota  Batu  telah  menjadi rolemodel smart  city dan telah  terdaftar  dalam  25  Kota  paling smart di  Indonesia  dalam  penerapannya  di  tahun 2020.  Kota  Batu  memiliki  tiga  aplikasi  andalan  yang  sudah  dipublikasikan  untuk masyarakat dan pihak-pihak lain di Kota Batu. Menurut (Raffi et al., n.d. 2020) menyatakan bahwa Tiga aplikasi yang ada di Kota Batu adalah Among Tani, Among Warga dan Among Kota yang memiliki fungsi masing-masing dan semuanya adalah program smart city . Khususnya  Kota  Batu  sektor  pertanian  dan  pariwisata  tergolong  unggul,  tapi pemerataan  infastruktur  untuk  memperkuat  jaringan  internet  ke  pedesaan  dan  daerah- daerah  yang  belum  terjangkau  masih  kurang.  Penerapan smart  city tentu  tidak  akan berjalan  dengan  baik  bila  tidak  didukung  oleh  dukungan  institusi  pemerintah  yang terintegrasi,  hubungan  antar-instansi  pemerintah  dan  kesadaran  masyarakat  dalam berpartisipasi.  Tidak  adanya  standarisasi  infastruktur  juga  menjadi  kendala  karena penerapan smart  city ini  berbasis  internet  sehingga  membutuhkan  kekuatan  koneksi jaringan  di  masing-masing  daerah.  Pengetahuan  dan  kesiapan  masyarakat  dalam memanfaatkan smart  city masih  kurang  dalam  keterlibatan  menerima  informasi pemerintahan  atau  sumber  informasi  yang  mereka  butuhkan  karena  keakuratan  data penyedia layanan belum merata di Kota Batu.
Berdasarkan  uraian  permasalahan  diatas  maka  diperlukan  pendekatan  untuk menganalisis  proses  berjalannya  kebijakan smart  city khususnya  Among  Tani  sehingga peneliti menjadikan fokus penelitian.

## METODE
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur atau studi kepustakaan.  Dimana  data  yang  digunakan  data  sekunder  yang  berasal  dari  penelitian terdahulu, dan laporan hasil penelitian dari instansi serta kajian kritis ilmiah lainnya yang berasal  dari  suatu  intansi  sesuai  fokus  topik  penelitian.  Pada  tahap  awal  akan  dilakukan pengumpulan data dan tahap selanjutnya mengelompokkan atau mengorganisasikan data. Nantinya  sebelum  semua  data  di  analisis,  peneliti  juga  akan  melakukan  batasan  tahun dalam pengambilan sumber dengan minimal sepuluh tahun kebelakang mulai penelitian ini dilakukan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Analisis Kebijakan Smart City Pada Among Tani
a. Pendekatan Proses Penerapan smart  city Kota  Batu  merupakan  salah  satu  konsep  yang disediakan untuk melakukan  pelayanan publik yang berbasis teknologi menjawab
setiap  kesulitan  atau  persoalan  yang  dialami  masyarakat.  Semenjak smart  city diterapkan  banyak  masalah  sosial  yang  eksis  ke  publik  karena  adanya  peran jaringan  sehingga  mudah  terekspos  ke  media  dan  mendapat  perhatian  dari pemerintah  disertai  tuntutan  dari  masyarakat  yang  dijadikan  masalah  sosial sebagai masalah kebijakan lalu dijadikan suatu kebijakan untuk mengatasi masalah tersebut.  Kesadaran  masyarakat  petani  Kota  Batu  akan  pentingnya  penggunaan teknologi masih kurang, hal tersebut dapat dibuktikan dari total 17.005 petani laki- laki  yang  menggunakan  internet  berjumlah  5.486  dan  yang  tidak  menggunakan internet berjumlah 11.519 (BPS Jatim, 2019). Hal ini menjadi suatu masalah yang terjadi  yang  harus  diatasi  Pemerintah  Kota  Batu.  Oleh  karena  itu,  adanya  Among Tani  sebagai  kebijakan smart  city bentuk  pengejawantahan  laporan  petani  terkait masalah pertanian.
Petani  yang  tergabung  dalam  kelompok  tani  adalah  pelaku  kebijakan  di bidang  pertanian  dan  juga  telah  aktif  dalam  kegiatan  sosial  dengan  tujuan  untuk keluar dari ketidakberdayaan secara kolektif yang diperankan oleh setiap individu. Menurut  Noor  (2011)  dalam  penelitiannya  menjelaskan  salah  satu  tujuan pemberdayaan  masyarakat  adalah  upaya  memperjuangkan  ketidakberdayaan dimulai  dari  kalangan  bawah  supaya  harkat  dan  martabatnya  sebagai  individu bagian  dari  kelompok  dapat  meningkat  untuk  bangkit  dari  keadaan  miskin, kebodohan, dan ketertinggalan sehingga nantinya bukan hanya individu saja  yang diperkuat tetapi akan memperkuat lembaga sosial.
Hasil pertanian dijual melalui Among  Tani dan bisa bertransaksi langsung dengan  pemebeli  secara  online,  dengan  pengalaman  transaksi  tersebut  menjadi pengalaman  dan  pelajaran  bagi  masyarakat  petani  sehingga  mampu  memperoleh pengetahuan  baru  dalam  berwirausaha.  Dengan  pengetahuan  yang  berasal  dari pengalaman petani tersebut akhirnya banyak petani kota Batu yang menggunakan internet  untuk  meningkatkan  pendapatan  sesuai  keterampilan  yang  ia  miliki. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan  Rejeki dan  Yusup, (2020) menunjukkan bahwa  membaca  online  yang  dilakukan  ibu  rumah  tangga  dapat  memperkuat motivasi  berwirausaha,  meningkatnya  keterampilan  mengolah  produk,  dan memperoleh keterampilan memasarkan produk.
Among  Tani  dalam  prosesnya  sebagai  produk smart  city merupakan jawaban  dari  masalah-masalah  yang  dialami  petani,  dan  partisipasi  masyarakat khususnya  petani  semakin  meningkat  karena  bermanfaat  di  bidang  ekonomi  dan pertanian  bagi  dirinya-sendiri  dan  kelompok  sosialnya.  Masyarakat  petani memanfaatkan smart  city adalah  bagian  dari  partisipasi,  walaupun  masih  ada masyarakat  yang  belum  mengetahui  apa  itu smart  city .  Namun,  mereka  dalam kegiatan  sosial  melalui  kelompok  tani  dan  kelompok  sosial  lainnya  cukup  aktif keterlibatannya sebagai tempat proses belajar berbagi ide dan gagasan.
Peraturan  Presiden  Nomor  29  Tahun  2014  Tentang  Sistem  Akuntabilitas Kinerja  Instansi  Pemerintah,  Kota  Batu  memiliki  Peraturan  Walikota  Batu  Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan Tata  Cara  Review  Atas  Laporan  Kinerja  Instansi  Pemerintah.  Berdasarkan peraturan  tersebut  sebagai  bentuk  pemerintahan  yang  transparan  dengan  sistem infomasi  sesuai  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2008  Tentang  Keterbukaan Informasi  Publik.  Maka  Kota  Batu  dalam  akuntabilitas  hukum  dan  peraturan, akuntabilitas  program,  akuntabilitas  anggaran,  dilakukan  melalui website https://batukota.go.id yang bisa diakses oleh suluruh masyarakat kota Batu.
Berdasarkan  pendekatan  proses  dalam  penelitian  ini,  terwujudnya good governance di Pemerintahan Kota Batu dapat dilihat dari salah satu prinsip seperti adanya  transparansi  kebijakan  yang  diinformasikan  melalui  akun  media  sosial ( facebook,  whatsapp,  instagram ),  melibatkan stakeholder dan  tim  penyuluh. Penggunaan Among Tani sebagai wadah untuk pihak yang memiliki kepentingan di pertanian  dan  khususnya  petani  dalam  partisipasinya  sudah  efektif  karena  bukan hanya partisipasi pada aplikasi tapi partisipasinya dalam kelompok tani, kelompok sadar wisata, dan kelompok sosial lainnya. Setiap informasi yang diperoleh petani didengar  atau  didiskusikan  kebijakan  yang  ada  di  bidang  pertanian  dalam kelompok  tani  tersebut.  Disisi  lain  Pemerintah  Dinas  Pertanian  bekerja  sama dengan  tim  penyuluh  dan  pihak  lainnya  untuk  sosialisasi  ke  masyarakat  dan  juga melibatkan stakeholder .
Berdasarkan  penjelasan  tersebut  sesuai  dengan  penelitian  yang  dilakukan oleh  Maryam  (2016)  menjelaskan  bahwa  dalam  suatu  pemerintahan  yang menyelenggarakan good  governance sebenarnya  harus  melakukan  suatu  tindakan untuk  melibatkan  semua  pihak  yang  punya  kepentingan  mulai  dari  lingkungan birokrasi, lingkungan masyarakat, dan dalam suatu pelayanan harus sesuai dengan kebutuhan  masyarakat.  Pemkot  Batu  dalam  memberi  kebijakan smart  city untuk petani  telah  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat,  hal  tersebut  dapat  dibuktikan dengan  adanya  among  tani  adalah  jawaban  dari  keluhan  petani  sebelumnya  dan untuk  menjawab  keluhan  masyarakat  saat  ini  melalui  aplikasi  dan  kelompok  tani yang terorganisir dan kelompok sosial lainnya.

## b. Pendekatan Partisipasi
Peranan  masyarakat  sangat  penting  menuju  pembangunan  yang berkelanjutan,  agar  masyarakat  dapat  terorganisir  maka  pemerintah  harus melakukan  pemberdayaan  atau  memberi  kekuatan  pada  masyarakat  supaya menciptakan kebijakan yang sifatnya bottom up melalui aktifnya masyarakat dalam kegiatan  sosial.  Kebijakan smart  city Kota  Batu  di  bidang  pertanian  benar-benar sesuai  kondisi  masyarakat  yang  mengharapkan  hadirnya  pemerintah  mengatasi keluhan  tersebut.  Hal  ini  dapat  dibuktikan  dengan  adanya  Among  Tani  sehingga petani dapat sejahtera di bidang ekonomi melalui transaksi online .
Menurut  Hamid  (2018)  menyatakan  bahwa  pemberdayaan  masyarakat membutuhkan partisipasi setiap individu namun sifatnya bukan hanya kepentingan individu yang diutamakan melainkan kepentingan masyarakat melalui kelompoklah yang  paling  penting  sebagai  tempat  eksisnya  setiap  individu  yang  teraktualisasi. Pemerintah  Kota  Batu  lebih  mengutamakan  kepentingan  kelompok,  hal  itu  dapat dibuktikan dengan adanya kelompok tani. Sehingga kebijakan-kebijakan mengarah pada kepentingan kelompok  dibandingkan individu karena melalui kelompok tani setiap  individu  bisa  eksis  melaporkan  keluhan  berdasarkan  pengetahuan  yang  ia peroleh dari kelompok tani atau kelompok sosial lainnya. Petani yang melaporkan keluhan  di  Among  Tani  secara  individu  akan  ditindaklanjuti  oleh  dinas  terkait sesuai tingkat urgensi laporan tersebut. Pemerintah  dibantu  oleh stakeholder memberikan  informasi  tentang kondisi  masyarakat  petani  dengan  cara  musyawarah  dalam  Gabungan  Kelompok Tani  (Gapoktan)  dimana  penyuluh  pertanian  dan  pihak  pemerintah  terkait  ikut terlibat.  Karena  sebelum  Pemerintah  Kota  Batu smart maka  masyarakat  harus menjadi smart people dulu supaya peran masyarakat tidak sebatas peran yang pasif yang hanya menunggu kebijakan pemerintah. Hal tersebut sesuai dengan penelitian
Faidat  &  Khozin  (2018)  yang  menyatakan  bahwa  untuk  menerapkan smart  city yang  menjadi  penunjang  utama  adalah  warga  Yogyakarta  yang  menjadi smart people .  Berdasarkan  penjelasan  tersebut,  masyarakat  Kota  Batu  telah  terorganisir dalam  bentuk  kelompok-kelompok  sosial  masyarakat  sesuai  dengan  kebutuhan dalam  bidang  usaha,  petani,  bisnis,  peduli  lingkungan  dan  lain  sebagainya. Kesempatannya untuk menjadi smart people perlahan-lahan akan terwujud melalui proses  belajarnya  dalam  kelompok  organisasi  tersebut,  mendiskusikan  suatu rencana  atau  ikut  menyumbang  ide-ide  dalam  berorganisasi  sudah  termasuk  ikut berpartisipasi  agar  tercapainya  tujuan  bersama  dalam  kelompok-kelompok masyarakat.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Handy  (2017)  yang  mendapatkan  hasil penelitian  yaitu  keenam  indikator  seperti smart  economy,  smart  mobility,  smart living,  smart  people,  smart  environment,  dan  smart  governance ,  yang  menjadi landasan  utama  dalam  penerapan  konsep smart  city adalah smart  people .  Karena sesuai  dengan  pengertian  adaptasi  yang  merupakan  usaha  yang  dilakukan  oleh individu untuk terlibat secara aktif dalam menghadapi kondisi dilingkungan sekitar yang  terus  mengalami  perubahan,  sehingga smart  people yang  terorganisasi  dan terstruktur  memiliki  inovasi  dan  kreativitas  sebagai  bentuk  penyatuan  ide.  Cara masyarakat Kota Batu berpartisipasi dalam kebijakan smart city bermacam-macam tindakan  seperti  memanfaatkan  fasilitas,  menyumbang  ide  melalui  diskusi kelompok sosial masyarakat, dan memberi tenaga atau materi seperti ikut terlibat dalam program atau kegiatan yang ada dalam lingkungan masyarakat. Sebenarnya partisipasi  yang  paling  esensial  dalam  suatu  penbangunan  adalah  mengambil bagian atau peran dalam pembangunan mulai dari menyampaikan sesuatu saat ikut kegiatan,  memberi  saran  berupa  ide,  jasa,  waktu,  keterampilan,  modal,  serta  ikut memanfaatkan dan menikmati hasil dari pembangunan seperti smart city . Banyak  masyarakat  Kota  Batu  yang  menggunakan  produk smart  city dan partisipasi yang paling banyak dalam penggunaan teknologi adalah Among Tani dan Among  Kota  karena  sesuai  dengan  potensi  pertanian  dan  pariwisata  yang  dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Teknologi diciptakan untuk memudahkan aktivitas manusia, dengan adanya smart city yang diterapkan di Kota Batu  dapat  memudahkan  aktivitas  pemerintah  dalam  melakukan  pelayanan  pada masyarakat. Menurut Bahua (2018) masyarakat dalam pembangunan berhasil atau tidaknya dapat dilihat dari peran masyarakat dan peran pemerintah sebagai subyek dan  sekaligus  obyek  pembangunan.  Dengan  adanya  teknologi  sebagai pembangunan  menjelaskan  dimana  peran  pemerintah  semakin  defisit  atau berkurang karena sebagian diambil alih oleh teknologi sebagai jalan alternatif bagi masyarakat  melalui  hasil-hasil  pembangunan,  sehingga  hal  tersebut  harus dikembangkan oleh  pemerintah dalam mereduksi apa yang menjadi utama dalam pembangunan masyarakat.
Pemkot  Batu  dengan  inovasi  dan  kemajuan  teknologi  yang  sangat membantu kinerja pemerintah dalam  mewujudkan good governance cukup efektif karena muncul kesadaran dari masyarakat khususnya petani dalam menggunakan Among  Tani  dan  akun  media  sosial  lainnya  untuk  memperoleh  informasi  dengan cara  aktif  menggunakan  gawai  dan  banyak  masyarakat  yang  tergabung  dalam kelompok-kelompok tani. Dari penjelasan diatas dapat diperkuat oleh Tahir (2014) untuk  mewujudkan  pemerintah  yang  akuntabilitas  pada  publik,  penggunaan prinsip  transparansi  adalah  cara  yang  paling  efektif  karena  penyelenggaraan pemerintah  memiliki  arti  khusus  dimana  masyarakat  diberi  kesempatan  untuk
mengetahui  kebijakan  yang  akan  dan  diambil  pemerintah.  Adanya  transparansi dalam  penyelenggaraan  pemerintah  maka  masyarakat  akan  menerima  informasi kebijakan  tersebut  dan  memberikan feedback pada  kebijakan  yang  diambil pemerintah.
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Analisis Kebijakan Smart City
a. Faktor Pendukung
Dalam  menganalisis  kebijakan smart  city untuk  menumbuhkan  partisipasi masyarakat  tidak  hanya  dinilai  dari  partisipasi  masyarakat  menggunakan  aplikasi smart  city dimana  Kota  Batu  memiliki  tiga  aplikasi  andalan  yaitu  Among  Tani, Among Kota, dan Among Warga. Karena smart city tidak hanya membahas konteks teknologi  maka smart  city juga  membahas  bagaimana  sumber  daya  yang  ada mampu dikelola dengan baik secara efektif dan efisien untuk menuju pembangunan yang berkelanjutan melalui pengelolaan dan pengembangan kota. Oleh karena itu, yang  menjadi  faktor  pendukung  adanya  partisipasi  masyarakat  pada  Among  Tani yang  digunakan  petani  adalah  kesadaran  masyarakat  akan  masalah  yang  dialami sehingga  partisipasinya  pada  aplikasi  Among  Tani  semakin  meningkat  dalam memasarkan  produk  hasil  pertanian  untuk  memperoleh  keuntungan.  Hal  inilah sebagai  alasan  pemerintah  menciptakan  Among  Tani  khusus  petani  supaya  para tani tidak lagi menjual hasil pertanian pada para tengkulak dengan harga murah. Adanya smart  city Kota  Batu  untuk  mengatasi  masalah  pertanian  karena sebagian  besar  masyarakat  berasal  dari  petani,  hal  tersebut  yang  menjadi  tugas utama  pemerintah  agar  petani  bisa  sejahtera.  Semua  pihak  yang  memiliki kepentingan  di  sektor  pertanian  dipertemukan  dalam  among  tani  untuk  berbagi informasi, data, dan sebagai media pembelajaran bagi petani. Petani yang memiliki masalah  pertanian  atau  ingin  konsultasi  langsung  dengan  ahli  tani,  keluahannya dilaporkan melalui menu keluhan dan menu-menu lainnya sesuai tujuan laporan.
Menurut  Gunawan  (2016)  mendefinisikan  sumber  daya  manusia  adalah aset sekaligus modal yang paling penting dalam melakukan kegiatan hidup setiap individu.  Sumber  daya  manusia  sebagai  obyek  dan  subyek  pembangunan  karena dalam diri setiap individu memiliki kemampuan untuk dimanfaatkan dengan baik demi  kepentingan  kelompok  maupun  diri  sendiri.  Kualitas  SDM  pada  petani semakin  meningkat  semenjak smart  city diterapkan,  karena  banyak  pelayanan berbasis  jaringan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  melalui  pemberdayaan masyarakat seperti adanya kelompok tani sehingga secara tidak langsung mindset masyarakat  akan  pentingnya  menggunakan  internet,  dengan  sendirinya  merasa senang  jika  pelayanan  yang  dibutuhkan  terbilang  cepat  dan  murah.  Partisipasi petani  juga  semakin  meningkat  karena  bergabungnya  setiap  individu  dalam kelompok  tani  dan  kelompok  sosial  lainnya  yang  semakin  terlembaga  dan terorganisir. Di setiap desa juga terdapat tim penyuluh tani yang nantinya berperan sebagai pemberi informasi kebijakan pada petani yang sekaligus mensosialisasikan smart city dan memberi pelatihan cara penggunaan aplikasi.
Sarana  dan  prasarana  teknlogi  penunjang smart  city juga  menjadi  faktor pendukung  sebagai  perantara  yang  membuat  kedekatan  masyarakat  dengan pemerintah  dalam  melakukan  pelayanan  publik  yang  berbasis  online.  Bentuk akuntabilitas  Pemerintah  Kota  Batu  juga  semakin  terstuktur  dan  terarah  dalam kelembagaannya  seperti  adanya website bahwa  semua  laporan  akuntabilitas pemerintah  di upload ke website pada  menu  SAKIP  (Sistem  Akuntabilitas  Kinerja Instansi  Pemerintah)  dan  LAKIP  (Laporan  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi
Pemerintah) dan semua organisasi perangkat daerah sudah saling terkoneksi dalam website untuk saling bertukar informasi dan data yang terintegrasi.
b. Faktor Penghambat
Pada  faktor  penghambat  dalam  kebijakan smart  city sehingga  partisipasi masyarakat berkurang  terdapat dua faktor yaitu faktor internal peran masyarakat itu sendiri dan faktor eksternal diluar peran masyarakat kota Batu. Faktor internal peran  masyarakat  dalam  mengisi  pembangunan  sehingga  partisipasi  menjadi terhambat adalah di bidang pertanian minat masyarakat petani menjadi menurun karena usaha sebagai petani tidak menjanjikan sehingga banyak masyarakat yang melakukan alih fungsi lahan menjadi bangunan  dan generasi  petani juga semakin menurun  karena  banyak  faktor  yang  menyebabkan,  hal  tersebut  dapat  terjadi seperti  kurang  sejahteranya  hasil  tani  yang  diperoleh,  padatnya  investasi  dan kurangnya perlindungan dari pemerintah. Masih ada warga kota Batu yang belum mengetahui apa itu smart city sehingga ruang untuk melakukan review atau sejenis memberi saran dan kritik pada pemerintah menjadi terhalang. Faktor eksternal diluar peran masyarakat adalah dalam instansi pemerintah konsep smart  city yang  di  implementasikan  selama  ini  masih  terfokus  pada kemajuan  teknologi  dan  melakukan  pelayanan  yang  berbasis  online.  Karena kurangnya  sosialisasi  yang  tidak  merata  maka  masyarakat  juga  akan  terhambat dalam  berpartisipasi  atau  memanfaatkan  fasilitas  yang  disediakan  pemerintah, sehingga masyarakat yang berada di pelosok Desa atau diluar dari pusat Kota Batu masih  mengalami  keterlambatan  mendapatkan  informasi  bahkan  tidak  bisa memanfaatkan  pelayan  publik  yang  berbasis  online.  Hal  tersebut  disebabkan karena  pembangunan  infastruktur  masih  terfokus  di  pusat  Kota  dan  kurang meratanya  tranparansi  pemerintah  dalam  mengelola  informasi  terhadap masyarakat yang tidak menggunakan media menjadi terhambat dalam memperoleh informasi sehingga untuk berpartisipasi atau melakukan pelayanan yang  berbasis online tidak bisa ia jangkau.

## 3. Model Analisis Kebijakan Smart City
Melalui kebijakan tersebut karena masyarakat Kota Batu sebagian besar berasal dari  petani  maka smart  city dirubah  namanya  menjadi  Batu  Among  Tani  Teknologi (BATT) yang memiliki tiga aplikasi khusus yaitu Among Tani, Among Kota, dan Among Warga.  Dari  ketiga  aplikasi  tersebut  yang  paling  khusus  adalah  Among  Tani  untuk kesejahteraan  petani,  dan  aplikasi  penunjang  bidang  pertanian  yang  berbasis pariwisata  adalah shining Batu.  Dalam  melakukan  pemberdayaan  masyarakat Pemerintah  Kota  Batu  membentuk  Gabungan  Kelompok  Tani  (Gapoktan)  dan menyiapkan wadah untuk semua komponen yang berkepentingan di sektor pertanian dipertemukan dalam aplikasi Among Tani.
Untuk  petani  yang  mengembangkan  dan  mempertahankan  pertanian  mulai menjarah  ke  bidang  pariwisata  menggunakan shining Batu.  Disisi  lain  petani  juga mengikuti event ,  festival,  karnaval  dan fashion dengan  menampilkan  atribut  atau ornamen pertanian yang bertujuan untuk mempertahankan image Kota Batu sebagai kota pertanian. Yang menjadi faktor pendukung adanya partisipasi masyarakat petani adalah  kesadaran  serta  meningkatnya  pengetahuan  yang  diperoleh  melalui penggunaan internet dan bergabungnya setiap individu dalam kelompok tani sehingga pengalamnnya semakin bertambah. Petani juga telah disiapkan wadah berjualan online untuk  menghindari  praktek  tengkulak  dengan  cara  menggunakan  Among  Tani,  dan berdasarkan pengalaman itu mereka bisa kembangkan berjualan di sosial media.
Yang  menjadi  faktor  penghambat  adalah  kurang  meratanya  sosialisasi pemerintah pada setiap kebijakan smart city yang diimplementasikan dan juga masih ada  masyarakat  yang  belum  mengetahui  apa  itu smart  city .  Dan  dengan  adanya promosi  potensi  yang  ada  di  Kota  Batu  yaitu  sektor  pertanian  dan  pariwisata  untuk menarik  wisatawan  dan  investasi  mengakibatkan  dampak  negatif  karena  lajunya investasi  yang  mampu  mencederai  semangat  bertani  para  tani  karena  banyak  lahan pertanian  yang  beralih  fungsi  menjadi  non  pertanian.  Dengan  faktor  pendukung  dan pengahambat tersebut, untuk mewujudkan good governance sistem Pemerintahan Kota Batu  cukup  sesuai  dengan  aspek  analisis  kebijakan  pendekatan  proses  dimana kebijakan smart  city telah  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat  melalui  Among  Tani yang digunakan petani dan bentuk akuntabilitas pemerintah dilakukan menggunakan website . Dalam aspek analisis kebijakan pendekatan partisipasi ada peningkatan ketika pemerintah memberdayakan petani melalui kelompok tani dan selamatnya petani dari praktek tengkulak menggunakan Among Tani.

## KESIMPULAN
Smart  city pada  penelitian  ini  terfokus  pada  partisipasi  masyarakat  dalam pembangunan  mewujudkan smart  city khususnya  Among  Tani  melalui  kebijakan  dan sekaligus  pembangunan  yang  mampu  mengelola  dan  mengembangkan  sektor  pertanian dan pariwisata untuk menjadi Kota cerdas. Sebagai Kota pertanian maka Pemerintah Kota Batu menciptakan satu aplikasi khusus petani yaitu Among Tani demi kesejahteraan petani agar hasil pertanian tidak lagi dijual pada para tengkulak dengan harga yang murah.
Kebijakan smart  city yang  ada  di  Kota  Batu  telah  mampu  menumbuhkan partisipasi  masyarakat  memanfaatkan  layanan  teknologi  khususnya  Among  Tani  dimana petani sebagai penjual masyarakat umum sebagai pembeli disertai harga produk pertanian sudah  tertera,  pengalaman  berjualan  online  petani  sudah  menjarah  mengelola  dan mengembangkan  sektor  pertanian  berbasis  pariwisata  atau  agrowisata  menggunakan shining Batu.  Partisipasi  dalam  kegiatan  sosial  dilakukan  melalui  kelompok  tani. Transparansi kebijakan pemerintah diinformasikan menggunakan Among Tani pada menu forum diskusi dan dibantu oleh tim penyuluh tani kepada gabungan kelompok tani, bentuk sistem  dan  laporan  akuntabilitas  anggaran  yang  digunakan  pemerintah  dilakukan menggunakan website Kota Batu pada menu LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dan semua data bisa di download .
Faktor  pendukung  kebijakan smart  city adalah  adanya  payung  hukum  yang  jelas Peraturan  Walikota  Nomor  78  Tahun  2017  Tentang Masterplan  Smart  City .  Partisipasi masyarakat  petani  di  kelompok  tani,  inisiatif  petani  berjualan  di  aplikasi  Among  Tani. Sedangkan  yang  menjadi  faktor  penghambat  adalah  semakin  banyaknya  investasi  yang masuk  di  Kota  Batu  maka  semakin  masif  juga  lahan  pertanian  yang  alih  fungsi  menjadi bangunan  sehingga  generasi  petani  lambat  laun  akan  semakin  menurun  jumlahnya. Penghambat  partisipasi  masyarakat  lainnya  adalah  pemerintah  masih  kurang  dalam sosialisasi smart  city karena  tahap  sosialisasinya  masih  belum  merata  sehingga  masih banyak masyarakat di pelosok atau bahkan di perkotaan belum mengetahui apa itu smart city . Karena pemerintah mengaungkan kata smart city yang berasal dari bahasa inggris, dan pada  saat  masyarakat  diwawancara  atau  hanya  sekedar  bertanya  pada  masyarakat. Masyarakat bahkan belum mengetahui kalau di Kota Batu ada smart city . Terwujudnya  prinsip-prinsip good  governance di  Kota  Batu  dapat  dilihat  dari adanya  pelaksanaan  transparan,  akuntabilitas  dan  responsiblitas  kinerja  pemerintah melalui sarana dan prasarana yang tersedia. Seperti ketersediaan website portal resmi Kota Batu  dan  ketiga  aplikasi  andalan  yaitu  Among  Kota,  Among  Tani,  dan  Among  Warga
sebagai bentuk kemampuan sumber daya masusia menciptakan  produk smart city dalam melakukan pelayanan publik berbasis elektronik atau e-government .

## DAFTAR RUJUKAN
Aristovianie,  A.  H.  (2017).  Adaptasi  Masyarakat  Dalam  Dimensi  Smart  People  Kasus : Rusunawa  Kaligawe  Semarang. Prosiding  Seminar  Nasional  Inovasi  Dalam
Pengembangan SmartCity , 1 (1), 151–160.
http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/smartcity/article/view/1718
Azkiya,  H.  (2018). Penerapan  E-Government  Dalam  Peningkatan  Pelayanan  Publik  (Studi pada  Pelaksanaan  Program  e-Tax  Pajak  Restoran  di  Kota  Malang) [Universitas Airlangga]. http://repository.unair.ac.id/74502/ Bahua, M. I. (2018). Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat . Ideas Publishing. Faidat, N., & Khozin, M. (2018). Analisa Strategi Pengembangan Kota Pintar (Smart City): Studi  Kasus  Kota  Yogyakarta. JIP  (Jurnal  Ilmu  Pemerintahan) :  Kajian  Ilmu Pemerintahan Dan
Politik Daerah , 3 (2), 171–180. https://doi.org/10.24905/jip.3.2.2018.171-180
Gunawan, C. I. (2016). Teori Dasar Manajemen Produksi Dan Operasional : Disertai Contoh Penghitungan . CV. IRDH (Research & Publishing) Anggota IKAPI. Hamid, H. (2018). Manajemen Pemberdayaan Masyarakat (T. S. Razak (ed.); 1st ed.). De La Macca.
Insani, P. A. (2017). Mewujudkan Kota Responsif Melalui Smart City. Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik , 2 (1),
25–31. https://doi.org/https://doi.org/10.26905/pjiap.v2i1.1423
Maryam, N. S. (2016). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi , 6 (1), 1–18. https://doi.org/10.34010/JIPSI.V6I1.232 Menteri Komunikasi dan Informasi RI. (2017). Panduan Penyusunan Masterplan Smart City: Gerakan Menuju 100 Smart City . Noor,  M.  (2011).  Pemberdayaan  Masyarakat. Jurnal  Ilmiah  CIVIS , I (2),  87–99. https://doi.org/https://doi.org/10.26877/civis.v1i2/Juli.591
Raffi,  F.  A.,  Margareta,  F.,  &  Dewanti,  S.  (2020).  Upaya  Dalam  Mewujudkan  Good Governance  Melalui  Reformasi  Birokrasi  Guna  Meningkatkan  Pelayanan  Publik (Study  Kasus  Penerapan  Konsep  Smart  City  di  Kota  Batu  Berbasis  Teknologi). Prosiding  Simposium  Nasional  ''Tantangan  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Di  Era Revolusi  Indusri  4.O" ,  810–820.  https://doi.org/10.22219/PSNIP.Vol0.No0.II|810- 820
Rejeki, D. S., & Yusup, P. M. (2020). Pengalaman Berwirausaha Berbasis Membaca Online di Kalangan  Ibu  Rumah  Tangga. Jurnal  Ilmu  Sosial  Dan  Humaniora , 9 (2),  201–212. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.23887/jish-undiksha.v9i2.17731
Rohayatin,  T.  (2017).  Strategi  Reformasi  Birokrasi  Pemerintahan  Daerah :  Menuju  Era
Globalisasi. Jurnal Transformative ,
3 (1), 40–52. https://transformative.ub.ac.id/index.php/jtr/article/view/22 Tahir,  A.  (2014). Kebijakan  Publik  dan  Transparansi  Penyelenggaraan  Pemerintahan Daerah . ALFABETA, cv.
Widodo, N. (2016). Pengembangan e-Government di Pemerintahan Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Smart City (Studi di Pemerintah Daerah Kota Malang). Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP) , 2 (4), 58–67.
https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2016.002.04.15