## PENERAPAN UNSUR TINDAK PIDANA PERBUATAN CURANG DALAM PERIKATAN OLEH PENYIDIK PADA DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA SUMBAR

## Fenni Gusman
Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia Email: fenni.gusman21@gmail.com

## ABSTRACT
The investigation by the West Sumatra Regional Police's Ditreskrimum was carried out by a contractor who purchased building materials at several shops and did not pay any payment for  the  purchase  of  building  materials,  thus  causing  the  loss  of  building  materials  shop owners.  The  application  of  the  elements  of  the  criminal  act  of  fraudulent  acts  in  the engagement by investigators at the West Sumatra Regional Police's Ditreskrimum consists of subjective  and  objective  elements.  Subjective  elements  are  people  who  can  be  held accountable  for  their  actions.  The  presence  of  "Intent"  is  an  element  of  error.  While  the Objective Elements. Is an act of buying.Elements as livelihood (beroep) or habit (gewoonte). This  means  that  a  livelihood  is  done  only  once,  but  from  other  things  he  does,  it  can  be concluded that he will do it again and the elements of habit, done more than once. Based on these elements, the main evidence that must be available is evidence stating that the act was repeated and there were many or more than one victim.
Keywords: Investigation, Fraudulent Acts, Elements of Crime

## ABSTRAK
Penyidikan  oleh  Ditreskrimum  Polda  Sumbar  dilakukan  oleh  seorang  kontraktor  yang membeli  bahan  bangunan  pada  beberapa  toko  dan  tidak  melunasi  sama  sekali  pembayaran atas  pembelian  bahan  bangunan  tersebut  sehingga  merugikan  pemilik  toko  bahan bangunan.Penerapan Unsur Tindak Pidana Perbuatan Curang Dalam Perikatan Oleh Penyidik Pada  Ditreskrimum  Polda  Sumbar  adalah  terdiri  dari  unsur  subyektif  dan  obyektif.  Unsur Subyektif  adalah  Orang  yang  dapat  mempertanggung  jawabkan  perbuatannya.  Terdapatnya “Maksud”  berupa  unsur  kesalahan.  Sedangkan  unsur-unsur  objektif  adalah  perbuatan Membeli.  Unsur  sebagai  mata    pencaharian (beroep) atau  kebiasaan (gewoonte). Artinya mata  pencaharian,  dilakukan  cukup  hanya  satu  kali  namun  dari  hal  lain  yang  dilakukannya dapat disimpulkan akan dilakukannya kembali dan unsur Kebiasaan, dilakukan lebih dari satu kali.  Berdasarkan  unsur  unsur  tersebut  bukti  utama  yang  harus  ada  adalah  bukti  yang menyatakan  bahwa  perbuatan  tersebut  dilakukan  berulang  ulang  dan  terdapat  banyak  atau lebih dari satu korban.
Kata Kunci: Penyidikan, Perbuatan curang, Unsur Tindak Pidana

## PENDAHULUAN
Manusia  sebagai  makhluk  sosial  tentu  tidak  mungkin  dapat  memisahkan  hidupnya dengan  manusia  lain.  Sudah  bukan  rahasia  lagi  bahwa  segala  bentuk  kebudayaan,  tatanan hidup,  dan  sistem  kemasyarakatan  terbentuk  karena  interaksi  dan  benturan  kepentingan antara  satu  manusia  dengan  manusia  lainnya. 1 Menurut  Bimo  Adi  Wicaksono  pergaulan dalam hidup, bertujuan untuk mempertahankan diri, mendapat kehidupan yang aman, damai, tertib termasuk dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. 2
Pelaku  ekonomi  menurut  L.  R.  Dicksee  dalam  menjalankan  kegiatan  bisnis  tujuan utamanya untuk memperoleh keuntungan yang sebesarnya dengan pengorbanan yang sekecil- kecilnya.3Bahkan  untuk  mendapatkan  keuntungan  tersebut,  para  pelaku  bisnis  terkadang melakukan  bisnis  curang  dengan  melanggar  etika  bisnis,  karena  para  pelaku  bisnis  tersebut berpandangan  bahwa  bisnis  merupakan  kegiatan  usaha  yang  di  dalamnya  penuh  persaingan dan  semua  perilaku  dari  pihak-pihak  yang  bersaing  tersebut  ingin  keluar  sebagai pemenangnya.
Pasal  379a  KUHPidana  sebagai  salah  satu  pasal  sisipan  yang  mengatur  adanya kriminalisasi  bagi  seseorang  yang  menjadikan  sebagai  mata  pencaharian  atau  kebiasaan membeli  barang  dengan  cara  berutang,  dengan  maksud  sengaja  tidak  akan  membayar  lunas barang  tersebut.  Oleh  karena  itu,  kegiatan  bisnis  dilakukan  dengan  tidak  memperhatikan moral  atau  etika. 3 bahkan  untuk  mendapatkan  keuntungan  yang  sebesar-besarnya  tersebut, terkadang dilakukan dengan merugikan pihak lain.
Sebagai  contoh,  kasus  yang  terjadi  pada  perusahaan  X  yang  bergerak  di  bidang agribisnis peternakan ayam, khususnya penyediaan sarana produksi ternak (pakan ayam, anak ayam, obat obatan). Perusahaan tersebut membangun kemitraan dengan pihak perusahaan Y untuk  menyuplai  sarana  produksi  ternak  (pakan  ayam,  anak  ayam,  obat-obatan).  Setelah perusahaan X beberapa kali menyuplai pakan ayam  tersebut, pihak perusahaan Y tidak secara penuh melakukan  pembayaran hutang atas sarana produksi ternak (pakan ayam, anak ayam, obat-obatan)  tersebut  dan  hal  tersebut  dilakukan  secara  berulang-ulang.  Bahkan  perbuatan tersebut, bukan hanya dilakukan pada perusahaan X saja, tetapi juga perusahaan-perusahaan lainnya.Hubungan kemitraan antara perusahaan X dan perusahaan Y, dan tidak dipenuhinya pembayaran  tersebut  merupakan  konsep  hukum  privat  yang  dikenal  dengan  istilah wanprestasi.  Namun  penyelesaian  persoalan  tersebut  tidak  selalu  berhubungan  dengan penyelesaian  hukum  privat,  tetapi  melalui  instrumen  hukum  pidana,  sebagaimana  diatur dalam  Pasal  379a  KUHPidana.  Perusahaan  Y  melakukan  tindakan  penipuan  yang  sudah dijadikan  mata  pencaharian  atau  kebiasaan  dengan  modus  operandi  mengambil  barang dengan  membayar  setengah  dari  kewajiban  yang  harus  dibayar,  sementara  sisanya  tidak dilunasi.
Sesuai  dengan  Pasal  7  KUHAP  tentang  kewenangan-kewenangan  penyidik  dalam melaksanakan  kewajibannya  dan  Pasal  14  ayat  (1)  huruf  g  Undang-undang  Nomor  2  tahun 2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  yang  menyatakan  bahwa  dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara
1 Abi Anwar Rasyid, Ilmu Sosial Dasar; Manusia Sebagai Makhluk Sosial , Bina Cipta, Bandung, 2013, hlm. 17.
2 Bimo  Adi  Wicaksono, Pengaruh Iptek Dalam Kehidupan  Sehari-hari , Gema Insani Pers, Jakarta, 2011, hlm 38
3 Es. Mahmoedin, Etika Bisnis Perbankan , Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994, hlm. 72-76
Republik  Indonesia  yang  bertugas  melakukan  penyelidikan  dan  penyidikan  terhadap  semua tindak  pidana  harus  sesuai  dengan  hukum  acara  pidana  dan  peraturan  perundang  undangan lainnya.  Penyidikan  dilakukan  untuk  mengumpulkan  bukti-bukti  sesuai  dengan  unsur-unsur yang  terdapat  pada  tindak  pidana  yang  disangkakan.  Direktorat  Reserse  Kriminal  Umum Polda Sumbar adalah satuan kerja di Mapolda Sumbar yang mempunyai tugas dan wewenang dalam penyidikan tindak pidana umum.
Kasus perbuatan curang dalam perikatan disangka dilakukan oleh seorang kontraktor yang  membeli  bahan  bangunan  pada  beberapa  toko  kemudian  tidak  melunasi  sama  sekali pembayarannya,  akibatnya  para  pemilik  toko  bangunan  mengalami  kerugian.  Pada penyidikan tindak pidana ini penyidik kesulitan dalam mengumpulkan alat bukti sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 379a KUHPidana.
Berdasarkan  latar  belakang  pemikiran  di  atas,  maka  permasalahan  adalah  penerapan unsur perbuatan curang pada penyidikan oleh  Ditreskrimsus Polda Sumbar.

## METODE PENELITIAN
Spesifikasi  penelitian  adalah deskriptif  analitis ,  dengan  metode  pendekatan  yuridis normative  didukung  oleh yuridis  empiris .  Jenis  data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder. Data  sekunder  diperoleh  dari  studi  dokumen  dan  studi  kepustakaan.  Data  yang  diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif.

## PEMBAHASAN

## A. Penerapan  Unsur  Tindak  Pidana  Perbuatan  Curang  Dalam  Perikatan  Oleh Penyidik Pada Ditreskrimum Polda Sumbar
Setiap perbuatan subjek hukum yang bertentangan dengan subjek hukum lainnya (hubungan  antar  individu  maupun  golongan)  akan  menjadi  ranah  perkara  perdata. Kendati  demikian,  tidak  jarang  sebuah  kasus  perdata  kini  dibuat  bias  penafsiran  dan batas-  batasnya  sehingga  seolah-olah  membuat  kasus  tersebut  menjadi  sebuah  tindak pidana. Pertanyaannya,  mungkinkah  dua buah perkara yang sudah jelas memiliki ruang berbeda  dapat  menjadi  sedemikian  tipis  batasannya  antara  perkara  perdatakah  atau termasuk pada perkara pidana.
Kasus  perdata  tidak akan  bisa  berubah menjadi  sebuah  kasus  pidana,  bila  dalam prosesnya  terjadi  perubahan  kasus  perdata  yang  ditindaklanjuti  di  lembaga  peradilan sebagai  delik  pidana,  hal  ini  tidak  berarti  kedudukan  kasus  tersebut  berubah.  Alasan munculnya delik pidana yang diproses adalah tidak lain karena pada dasarnya ditemukan unsur tindak pidana yang memang terjadi dalam kasus perdata  yang  tenga  diperkarakan. Contoh yang paling banyak terjadi untuk kasus ini adalah perjanjian jual beli atau utang piutang  antar  individu.Secara  hukum,  urusan  jual  beli  dan  utang  piutang  sudah  jelas menjadi  ranah  hukum  perdata.  Kendati  demikian  dalam  kenyataannya,  apabila  dalam perjalanan  kerja  sama  tersebut  ditemukan  bukti  penipuan,  maka  barulah  kasus  tersebut dapat diproses secara pidana.
Dalam  KUHPidana  perbuatan  curang  diatur  pada  bab  XXV  Pasal  378  sampai dengan  Pasal  395,  yang  sanksi  pidananya  Pasal  379a  KUHPidana  diuraikan  sebagai berikut :
Barang  siapa  menjadikan  sebagai  mata  pencaharian  atau  kebiasaan  untuk membeli  barang  barang,  dengan  maksud  supaya  tanpa  pembayaran  seluruhnya memastikan  penguasaan  terhadap  barang-barang  itu  untuk  diri  sendiri  maupun orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
Adapun  Penerapan  unsur-unsur  terhadap  pelaku  yang  melakukan  perbuatan curang dalam bisnis, khususnya Pasal 379a KUHP adalah terdiri dari unsur obyektif dan subyektif.  Unsur  Subyektif  adalah    orang    atau    badan  Hukum  sebagai  subyek  hukum yang dimaksud adalah subyek hukum yang harus dipastikan bahwa kekuasaan atas benda bagi  dirinya  sendiri  maupun  orang  lain  tanpa  membayar  lunas.  Yang  dimaksud  barang siapa  dalam  pasal  ini  pada  penyidikan  yang  dilakukan  oleh  Polda  Sumbar  adalah tersangka sebagai orang yang dapat mempertanggung  jawabkan  perbuatannya.  Pada perkara  ini  Subyek  hukum  adalah  orang  secara  natural  bukan  badan  hukum.  Terbukti pelaku  berbuat  atas  nama  dirinya  sendiri  bukan  atas  nama  suatu  badan  hukum. Terdapatnya “Maksud” berupa unsur kesalahan. Maksud ditujukan pada :
a) Memastikan  menguasai  bahan-bahan  bangunan  tersebut  untuk  pembangunan proyeknya hal ini baik bagi dirinya maupun orang lain;
b) Unsur menguasai sama dengan unsur menguasai dalam penggelapan;
c) Orang lain/ pelaku pembantu yang mempermudah terjadinya jual beli;
d) Tidak membayar lunas padahal memiliki kemampuan untuk melakukan pembayaran. Sedangkan unsur-unsur Objektif adalah :
1) Unsur  “Membuat  sebagai  mata  pencaharian  (beroep)  atau  kebiasaan  (gewoonte) membeli  barang-barang”  Jual  beli,  sesuai  Pasal  1457  KUHPerdata  adalah  suatu persetujuan  dimana  pihak  yang  satu  (disebut  penjual)  mengikatkan  dirinya  untuk menyerahkan  suatu  benda  dan  pihak  yang  lain  (disebut  pembeli)  untuk  membayar harga yang telah dijanjikan.
2) Unsur  “dengan  maksud  supaya  iya  sendiri  atau  orang  lain  mendapatkan  barang- barang itu dengan tidak melunaskan sama sekali pembayarannya”
Arti  dari  unsur  ini  adalah  terhadap  perbuatan  membeli  barang-barang  untuk  dirinya maupun  orang  laindengan  tidak  melakukan  pembayaran  secara  penuh  atau keseluruhan.  Dalam  perkara  ini  terlihat  niat  untuk  tidak  membayar  lunas  yang dilakukan  oleh  pada  fakta  penyidikannya  tersangka  memiliki  kemampuan  untuk melakukan pembayaran dibuktikan dengan jumlah uang yang diterima oleh tersangka.
Apabila  konsep  penerapan  unsur  tindak  pidana  perbuatan  curang  sebagaimana diatur  dalam  Pasal  379a  KUHP  maka  meskipun  perbuatan  pelaku  bisnis  tersebut  telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 379a KUHPidana, bahwa  perbuatan  itu  dilakukan  sebagai  mata  pencaharian  atau  kebiasaan,  karena perbuatan  itu  dilakukan  berulang-ulang  bukan  hanya  kepada  satu  pelaku  usaha  tetapi kepada pelaku usaha lainnya, sehingga memiliki indikasi adanya maksud tidak membayar lunas.  Namun  demikian,  pada  prakteknya  lembaga  penegak  hukum  kebanyakan  tidak menindaklanjuti lebih jauh karena alasan perkara merupakan kasus perdata bukan pidana, sehingga tujuan penerapan ketentuan Pasal 379a KUHPidana terhadap pelaku usaha yang melakukan  perbuatan  curang  tidak  tercapai  dalam  hal  memberi  kepastian  hukum  dan memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang terkait.
Pasal ini sengaja ditambahkan pada tahun 1930 (stb.1930 No. 19) dengan tujuan
untuk  melindungi  pedagang-  pedagang  kecil,  pemilik  warung,  toko  kelontong  kecil  dan sebagainya  dari  “Tukang  Bon  Abadi” (flessentrekkerij) yang  tidak  melunasi pembayarannya. Dalam perkembangannya istilah bahasa asing “flessentrekkeri” menjadi penamaan  terhadap  kejahatan a  quo .  Alasan  penambahan  Pasal  ini  di  dalam  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  adalah  karena  Pasal  379  KUHP  dipandang  kurang mujarab,  bahkan  kadang  kala  tidak  “berdaya”  menghadapi  si  “tukang  bon  abadi” tersebut.
Kejahatan ini biasanya banyak terjadi di kota-kota besar walaupun tidak menutup kemungkinan  ada  juga  kejahatan  tersebut  terjadi  di  “desa-desa  kecil”  namun  untuk kejahatan  tersebut  jika  terjadi  di  wilayah  desa,  biasanya  para  korban  enggan mempermasalahkan  kejahatan  tersebut  melalui  prosedur  hukum  di  karenakan  beberapa faktor diantaranya minimnya pengetahuan hukum para korban, jumlah nominal kerugian yang di alami dan anggapan proses hukum yang terlalu “berbelit”.
Pelaku  dalam  kejahatan  ini  biasanya  membeli  secara  ngutang  tulis  (baca:  Bon) untuk  dirinya  sendiri  dengan  maksud  dan  memang  sengaja  tidak  akan  membayar  lunas pembelian yang dilakukannya tersebut. Bentuk modus operandi yang dilakukan biasanya dengan  mencicil  atau  kredit  (tidak  dibayar  lunas)  terhadap  suatu  barang  yang  dibeli sehingga apabila pembeli
melakukannya  secara  terus-  menerus  sehingga  menjadi  sebuah  kebiasaan  (mata pencaharian)  tanpa  melunasi  setiap  barang  yang  dibeli  bahkan  dengan  maksud  semula tidak ingin membayar lunas maka dapat merugikan penjual.
Seperti  diketahui  bahwa  di  dunia  perdagangan  sudah  tidak  asing  lagi  masalah pembayaran  kemudian.  Dikenal  misalnya  sistem  konsinyasi,  sistem  bon  bulanan terutaman  bagi  pegawai-pegawai  yang  “panen”  pada  akhir  bulan.Dan  apabila  tepat dibayar  pada  waktu  yang  diperjanjikan,  biasanya  para  pedagang  masih  memperoleh keuntungan.  Menurut  hukum  yang  berlaku  seandainya  terjadinya  kekasipan pembayarannya  dan  selama  hutangnya  itu  masih  diakui  oleh  si  pengebon,  maka  hal  ini belum  merupakan  delik.Artinya  masih  terletak  di  bidang  hukum  perdata.  Apabila kekasipan  (lewat  waktu)  itu  tiada  batasnya,  apalagi  lantas  tidak  ada  pelunasan  sama sekali, maka pedagang kecil terutama akan “gulung-tikar”.
Yang  dimaksud  sebagai  suatu  pekerjaan  atau  menjadikan  sebagai  suatu  mata pencahariandi  sini,  tidak  harus  sudah  berbulan-  bulan  atau  tahunan  melakukan “pengebonan”  dan  kemudian  tidak  melunasinya.  Tetapi  cukuplah  apabila  dari  suatu rangkaian  perbuatannya  mengindikasikan  bahwa  yang  dilakukan  itu  adalah  suatu pekerjaan pengebonan yang nantinya tidak akan dilunasinya. Maka pada keadaan tersebut delik ini telah sempurna terjadi.
Kebiasaan yang dimaksud adalah bahwa sipelaku itu sudah sering di suatu tempat atau di sana-sini melakukan “pengebonan abadi”. Yang dimaksud dengan tanpa melunasi pembayarandi sini adalah baik seluruhnya maupun sebahagian lagi tidak dilunasi.Istilah ini  sengaja  dipilihkan  untuk  menutup  kemungkinan  “menyelundupi”  kelemahan  dari ketentuan ini.
Elemen dari pasal ini yang penting dan harus dibuktikan untuk dapat menghukum pelaku adalah:
a) Perbuatan itu harus di lakukan sebagai “pencaharian atau kebiasaanya” jika hanya satu
kali  saja  tidak  cukup.  Pembeli  barang  semacam  itu  harus  dilakukan  misalnya berulang-ulang dan di beberapa toko;
b) Pada  waktu  membeli  harus  sudah  ada  maksud  untuk  tidak  akan  membayar  lunas. Seorang  pegawai  negeri  yang  mengebon  barang  atau  bahan  makanan  keperluan sehari-hari  pada  beberapa  toko  yang  benar-benar  ada  maksud  untuk  membayarnya lunas  dengan  gajinya  tiap-tiap  bulan  itu  tidak  masuk  dalam  kejahatan  ini,  meskipun pada habis bulan ternyata tidak dapat melunasi karena gajinya kurang.
Pasal  379a  KUHP  sebagai  salah  satu  pasal  sisipan  untuk  mengatur  dan melindungi  korban  dalam  hal  ini  “Penjual”  dan  untuk  mengkriminalisasi  bagi  pelaku yang  memang  menjadikan  sebagai  mata  pencaharian  atau  kebiasaan  membeli  secara berhutang,  dengan  maksud  sengaja  tidak  akan  membayar  lunas  barang  tersebut,  untuk Delik  dalam  Pasal a  quo memerlukan  Pembuktian  Yang  Khusus  Yaitu:  “Seberapa Banyak Korban Yang Dihutangi Oleh Pelaku Dengan Cara Serupa”.Karena dalam Pasal a  quo unsur  “Sebagai  mata  pencaharian  atau  Kebiasaan”  yang  harus  terlaksana  dengan meyakinkan.
Mengenai  dampak  perbuatan  curang  dalam  bisnis  dimana  secara  dalam  hukum dapat dipisahkan menjadi dua klasifikasi, yakni kerugian materil dan kerugian immateril: a.  Kerugian  Materil,  yaitu  kerugian  yang  nyata-nyata  ada  yang  diderita;  b.  Kerugian Immateril, yaitu kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima dikemudian hari atau  kerugian  dari  kehilangan  keuntungan  yang  mungkin  diterima  dikemudian  hari. Kecurangan  atau  curang  identik  dengan  ketidakjujuran  atau  tidak  jujur,  dan  sama  pula dengan  licik,  meskipun  tidak  serupa  benar.  Curang  atau  kecurangan  artinya  apa  yang diinginkan tidak sesuai dengan hari nuraninya atau orang itu memang dari hatinya sudah berniat  curang  dengan  maksud  memperoleh  keuntungan  tanpa  bertenaga  dan  berusaha. Kecurangan  menyebabkan  orang  menjadi  serakah,  tamak,  ingin  menimbun  kekayaan yang  berlebihan  dengan  tujuan  agar  dianggap  sebagai  orang  yang  paling  hebat,  paling kaya, dan senang bila masyarakat disekelilingnya hidup menderita.
Bermacam-macam  sebab  orang  melakukan  kecurangan.  Ditinjau  dari  hubungan manusia  dengan  alam  sekitarnya,  ada  4  (empat)  aspek  yaitu  aspek  ekonomi,  aspek kebudayaan,  aspek  peradaban  dan  aspek  teknik.  Apabila  keempat  aspek  tersebut dilaksanakan  secara  wajar,  maka  segalanya  akan  berjalan  sesuai  dengan  norma-norma moral  atau  norma  hukum.  Akan  tetapi,  apabila  manusia  dalam  hatinya  telah  digerogoti jiwa tamak, iri, dengki, maka manusia  akan  melakukan  perbuatan  yang  melanggar norma tersebut dan jadilah kecurangan.

## B. Kendala  Dalam  Penerapan  Unsur  Tindak  Pidana  Perbuatan  Curang  Dalam Perikatan Oleh Penyidik Pada Ditreskrimum Polda Sumbar
Adapun  kendala  dalam  penyidikan  dengan  menerapkan  unsur  Tindak  pidana perbuatan curang dalam perikatan, adalah kesulitan untuk mengumpulkan alat bukti. Hal ini  dikarena  perbuatan  curang  dalam  perikatan  harus  memenuhi  criteria  dilakukan  pada lebih  dari  satu  orang  korban  baru  dapat  dikatakan  memenuhi  unsure  sebagai  mata pencahariannya. Syarat bahwa terpenuhinya unsur “menjadi kebiasaan atau sebagai mata pencaharian”  juga  adalah  adanya  bukti  bukti  kecurangan  berupa  bon-bon  dari  toko tempat tersangka berutang dan toko tempat berutang harus lebih dari satu.
Kurangnya  sarana  dan  prasarana  yang  dimiliki  penyidik  dalam  hal  untuk melakukan  tes  atau  uji  coba  terhadap  keaslian  bon  hutang  dan  bukti  pembayaran  yang telah  dilakukan.Tanpa  adanya  peralatan  yang  cukup  maka  dapat  mempengaruhi kecepatan  serta  ketelitian  penyidik  dalam  mengumpulkan  alat  bukti  mengenai  suatu tindak  pidana  perbuatan  curang  dalam  perikatan.  Contohnya  dalam  memenuhi  unsur maksud tidak melunasi keseluruhan maka harus dibuktikan niat pelaku dengan alat bukti bon-bon utang pada beberapa toko yang menjadi korbannya.
Kendala  dalam  mendapatkan  menentukan  apakah  semua  unsur  tindak  pidana sudah terpenuhi sehingga berdasarkan hal tersebut jelas bahwa perkara ini adalah perkara pidana bukan perdata.Peristiwa yang semula kental dengan kasus perdata, tetapi berubah menjadi bukti pidana. Namun bila diamati secara hati-hati dan mendalam, pertimbangan hukum  perkara  yang  dialami  seseorang  masuk  ke  ranah  pidana  karena  biasanya  adanya temuan  dan  bukti-bukti  pidana.  Misalnya  pada  tindak  pidana  perbuatan  curang  dalam perikatan,  seseorang  berhutang  pada  beberapa  toko  dan  berupaya  melunasinya  namun tidak  keseluruhan  dilunasi  dan  sampai  pada  beberapa  waktu  tertentu  tidak  juga dilunasi.Padahal  dengan  bukti  yang  ada  dapat  diketahui  bahwa  pelaku  mempunyai kesanggupan  untuk  melunasi  hutang  tersebut.  Perbuatan  tersebut  dilakukan  pada beberapa  toko  yang  menjadi  korbannya.  Kelengkapan  alat  bukti  diperlukan  untuk memenuhi  bahwa  telah  terjadi  tindak  pidana  dan  bukan  lagi  sekedar  persoalan keperdataan.  Pada  tindak  pidana  ini  unsure-unsur  yang  akan  diterapkan  harus  lengkap dengan  alat  bukti  yang  menunjukan  adanya  mens  rea  dan  actus  reus  dari  pelaku. Kondisi  ini  yang  sering  menjadi  ketidak  sepahaman  antara  penyidik  dan  penuntut umum.Hingga  banyak  perkara  yang  diragui  sebagai  perkara  pidana  dianggap  hanya sebagai  persoalan  perdata.  Lemahnya  pemahaman  penegak  hukum  berkaitan  dengan kegiatan  bisnis  sehingga  ada  beberapa  perbuatan  yang  telah  memenuhi  unsur  tindak pidana tetapi tidak dapat dilakukan penegakkan hukumnya.
Sementara terkait  tudingan  adanya  unsur  pidana  yang  kerap  membayangi  dalam perikatan,  perjanjian  dan  kontrak  yang  terkadang  terjadi  ingkar  janji  atau  wanprestasi yang  berarti  prestasi  buruk  yang  timbul  dari  adanya  perjanjian  yang  dibuat  oleh  satu orang  atau  lebih.  Wanprestasi  dikategorikan  ke  dalam  perbuatan-perbuatan  sebagai berikut yaitu :
1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. Unsur pokok delik perbuatan curang dalam perikatan (Pasal 379a  KUHP) adalah terletak  pada  jumlah  korban  dan  perbuatan  tersebut  dilakukannya  berulang-ulang.  Oleh sebab  itu,  unsur  yang  harus  dipenuhi  apabila  perkara  perdata  berupa  wanprestasi  dapat dilaporkan  pidana  apabila  perjanjian  telah  dibuat  dan  pelaku  tidak  melaksanakan  isi perjanjian  yaitu  untuk  melunasi  pembayaran  barang  yang  dibelinya  pada  banyak  toko, sehingga  perbuatan  tersebut  dapat  dianggap  sebagai  kebiasaan  dan  menjadi  mata pencarian bagi pelaku.
Dalam kasus perdata, hal yang kerap diajukan sebagai gugatan adalah perbuatan ingkar  janji  (wanprestasi)  dan  perbuatan  melawan  hukum  (PMH).  Namun  perlu  juga
dibedakan  bahwa  maksud  dari  wanprestasi  yaitu  dilakukan  oleh  seseorang  ketika  dia tidak  memenuhi  perjanjian  yang  sebelumnya  telah  dibuat.  Sementara  itu,  PMH merupakan  tindakan  yang  memperlihatkan  tidak  adanya  itikad  baik  dari  seseorang kepada pihak lain.
Di  samping  itu,  saat  mengalami  gugatan  perdata  dari  seseorang,  tidak  ada salahnya  untuk  melakukan  persiapan  yang  memadai  atau  dengan  kata  lain  dapat mengikuti  proses  perkara  hukum  yang  tengah  dihadapinya.  Langkah  persiapan  ini  juga dapat dilakukan dengan meminta pertimbangan hukum atau pendapat hukum dari praktisi hukum.  Dengan  demikian,  diharapkan  masyarakat  tidak  kebingungan  saat  menghadapi adanya  kejanggalan  kasus  perdata  jadi  pidana,  bahkan  bisa  diantisipasi  sehingga kepentingan hukumnya dapat terjaga sesuai dengan hukum yang berlaku.

## KESIMPULAN
Penerapan  Unsur  Tindak  Pidana  Perbuatan  Curang  Dalam  Perikatan  Oleh  Penyidik Pada Ditreskrimum Polda Sumbar adalah kesulitan untuk mengumpulkan alat bukti. Hal ini dikarena  perbuatan  curang  dalam  perikatan  harus  menimbulkan  banyak  korban  dan  terjadi dalam rentang waktu yang lama. Syarat bahwa terpenuhinya unsur “menjadi kebiasaan atau sebagai mata pencaharian” adalah adanya bukti bukti kecurangan berupa bon-bon dari toko tempat tersangka berutang. toko tempat berutang harus lebih dari satu.

## DAFTAR PUSTAKA
Abi  Anwar  Rasyid, Ilmu  Sosial  Dasar;  Manusia  Sebagai  Makhluk  Sosial ,  Bina  Cipta, Bandung, 2013.
Bimo  Adi  Wicaksono, Pengaruh  Iptek  Dalam  Kehidupan  Sehari-hari ,  Gema  Insani  Pers, Jakarta, 2011
Es. Mahmoedin, Etika Bisnis Perbankan , Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994