## PERPAJAKAN ATAS AKSI KORPORASI BANK SYARIAH INDONESIA
Benny Ambarita 1) , Reihan Hasiholan 2) , Salamah Faizah 3) , Suparna Wijaya 4) *
1) benny.ambarita@pajak.go.id , Direktorat Jenderal Pajak
2) reihan.hasiholan@pajak.go.id , Direktorat Jenderal Pajak
3) salamah.faizah@pajak.go.id , Direktorat Jenderal Pajak
4) suparnawijaya@upnvj.ac.id , Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta *penulis korespondensi

## Abstract
Islamic  banking  is  one  of  the  nation's  economic  solutions because  economic  activities  are  the  driving  force  of national stability, and now it must begin national economic activities that move towards a sharia-based economy. The development of Islamic banking in Indonesia is realized by the merger of three existing Islamic banks, namely Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS) and Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS). This article aims to analyze the corporate actions of Bank Syariah Indonesia in general and specifically on its taxation aspects. This article uses qualitative data analysis with descriptive method and through literature study approach. The analysis technique in this article uses a technique in which studies of data sources are studied so as to produce actual conclusions in accordance with the research topic. Based on the results of the research, the formation of Bank Syariah Indonesia (BSI) which is the result of a merger provides many opportunities such as more complete services, expansion of market penetration, and better capital capacity. In terms of taxation, there is a potential for Value Added Tax and Income Tax on Transfer of Assets arising from this BSI corporate action. Keywords: Islamic Bank, Merger, Tax Potential

## Abstrak
Perbankan  Syariah  merupakan  salah  satu  solusi  perekonomian  bangsa  dikarenakan  kegiatan  perekonomian merupakan motor penggerak stabilitas nasional, dan saat ini sudah harus dimulai kegiatan perekonomian nasional yang  bergerak  menuju  perekonomian  berbasis  syariah.  Perkembangan  perbankan  syariah  di  Indonesia  salah satunya diwujudkan dengan merger atau penggabungan tiga perbankan syariah yang sudah ada yaitu Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS) dan Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS). Artikel ini bertujuan untuk menganalisis aksi korporasi Bank Syariah Indonesia secara umum dan spesifik terhadap aspek perpajakannya. Artikel ini menggunakan analisis data kualitatif dengan metode deskriptif dan melalui pendekatan studi literatur. Teknik analisis dalam artikel ini menggunakan teknik di mana studi-studi sumber data dipelajari sehingga  menghasilkan  kesimpulan  yang  aktual  sesuai  dengan  topik  penelitian.  Berdasarkan  hasil  penelitian, pembentukan  Bank  Syariah  Indonesia  (BSI)  yang  merupakan  hasil  dari  penggabungan  memberikan  banyak peluang seperti pelayanan yang lebih lengkap, perluasan penetrasi pada pasar, serta  kapasitas permodalan yang lebih  baik.  Kemudian  dilihat  dari  segi  perpajakannya,  terdapat  potensi  Pajak  Pertambahan  Nilai  dan  Pajak Penghasilan atas Pengalihan Harta yang timbul atas aksi korporasi BSI ini.
Kata Kunci: Bank Syariah, Merger, Potensi Pajak

## PENDAHULUAN
Bank  merupakan  salah  satu  lembaga  keuangan  yang  memegang  peranan  penting sebagai  perantara  keuangan  dalam  perekonomian  suatu  negara.  Bank  bertanggung  jawab menghimpun  dana  dari  masyarakat  dalam  bentuk  simpanan  dan  menyalurkannya  kembali kepada  masyarakat  dalam  bentuk  pinjaman  atau  lainnya  dalam  rangka  meningkatkan  taraf hidup  masyarakat.  Selain  itu,  hampir  di  seluruh  dunia,  bank  telah  menjadi  bagian  tidak terpisahkan  dari  kehidupan  masyarakat.  Pasalnya,  kebutuhan  akan  bank  baik  sebagai penyimpanan uang oleh masyarakat maupun penguatan modal sudah menjadi hal yang lumrah. Keberadaan  dan  fungsi  perbankan  di  Indonesia,  baik  masyarakat  lokal,  industri  besar, menengah maupun kecil, memegang peranan dan pengaruh yang sangat signifikan (Marimin, 2015).
Bank  Syariah  pada  awalnya  dikembangkan  untuk  melayani  berbagai  pihak  yang  ingin memberikan layanan transaksi keuangan yang dilakukan sesuai dengan nilai moral dan prinsip syariah  Islam.  Keberadaan  bank  syariah  merupakan  salah  satu  solusi  untuk  meningkatkan
kepercayaan masyarakat terhadap perbankan khususnya di Indonesia. Bank syariah didirikan untuk memberikan kesejahteraan material dan spiritual (Marimin, 2015).
Beberapa  aspek  yang  menopang  kemampuan  Indonesia  untuk  mengembangkan keuangan  syariah  sangat  besar.  Pertama,  populasi  umat  Muslim  di  Indonesia  yang  besar menjadi potensi nasabah di industri keuangan syariah. Selanjutnya, prospek ekonomi yang baik tercermin  dari  pertumbuhan  ekonomi  yang  relatif  tinggi  (sekitar  6,0%  hingga  6,5%)  yang didukung oleh fundamental ekonomi yang kokoh. Lebih lanjut, peningkatan sovereign credit rating Indonesia  menjadi investment  grade akan  meningkatkan  minat  investor  untuk berinvestasi  di  sektor  keuangan  domestik,  termasuk  keuangan  syariah.  Terakhir,  Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah yang dapat dijadikan sebagai underlying transaksi industri keuangan syariah ( Ulfa, 2021).
Untuk menjadi pilar baru kekuatan ekonomi nasional dan menjadikan Indonesia sebagai pusat  ekonomi  dan  keuangan  syariah  global,  Menteri  Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN) Erick Thohir telah mengumumkan rencana penggabungan atau merger bank syariah BUMN. Tiga bank syariah milik negara, BRI Syariah, BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri, telah menandatangani Conditional  Merger  Agreement (CMA)  ( Ulfa,  2021). Analisis  ini  disusun dengan tujuan: (1) Mengetahui aksi korporasi yang dilakukan Bank Syariah Indonesia secara umum;  dan  (2)  Mengetahui  dampak  dari  aksi  korporasi  Bank  syariah  Indonesia  di  bidang perpajakan.

## KAJIAN PUSTAKA Aksi Korporasi
Aksi korporasi merupakan sejumlah tindakan yang dilakukan oleh perusahaan penerbit saham yang berdampak pada saham yang diterbitkannya. Menurut Darmadji dan Fakhruddin (2006), aksi korporasi adalah aktivitas emiten yang berpengaruh terhadap jumlah saham yang beredar maupun terhadap harga saham di pasar. Untuk melakukan kegiatan aksi korporasi harus mendapat  persetujuan  oleh  pemegang  saham  yang  diadakan  pada  Rapat  Umum  Pemegang Saham  (RUPS)  maupun  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  Luar  Biasa  (RUPSLB).  Hal  ini disebabkan persetujuan dari pemegang saham adalah hal yang mutlak untuk berlakunya suatu kegiatan aksi korporasi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia (Jati, 2020).
Keputusan  emiten  untuk  melakukan  aksi  korporasi  untuk  memenuhi  tujuan-tujuan tertentu seperti meningkatkan modal kerja perusahaan, ekspansi usaha, meningkatkan likuiditas saham, hingga pembayaran utang emiten. Umumnya, aksi korporasi mengacu pada kebijakan merger,  right  issue,  stock  split,  stock/cash  dividend  IPO,  private  placement,  warrant  atau penerbitan obligasi.
Secara umum, ada dua jenis aksi korporasi, yaitu Aksi korporasi yang berpengaruh pada jumlah  saham  beredar  dan  aksi  korporasi  berupa  restrukturisasi  perusahaan.  Aksi  korporasi yang berpengaruh pada jumlah saham beredar misalnya pembagian dividen saham, stock split , reverse  stock  split ,  saham  bonus, buy  back , right  issue .  Sedangkan  aksi  korporasi  berupa restrukturisasi perusahaan seperti merger dan konsolidasi, tender offer , dan spin off .

## Merger
Pasal 109 ayat (1) UU No 11 Tahun 2020 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatakan bahwa  Merger  merupakan  perbuatan  hukum  yang  dilakukan  oleh  satu  Perseroan  atau  lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah da yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. Menurut Akuntansi merger merupakan penyatuan dua atau lebih perusahaan  terpisah  menjadi  satu  entitas  ekonomi  karena  satu  perusahaan  menyatu  dengan perusahaan lain atau memperoleh kendali (kontrol) atas aktiva dan operasional perusahaan lain.
Merger  dapat  dibedakan  menjadi  dua,  yaitu  akuisisi  dan  penyatuan  kepemilikan.  Akuisisi adalah  penggabungan  usaha  dimana  salah  satu  perusahaan,  yaitu  pengakuisisi  memperoleh kendali  atas  aktiva  neto  dan  operasi  perusahaan  yang  diakuisisi,  dengan  memberikan  aktiva tertentu,  mengakui  suatu  kewajiban  atau  mengeluarkan  saham.  Sedangkan  penyatuan kepemilikan adalah suatu penggabungan usaha dimana para pemegang saham perusahaan yang bergabung  secara  bersama-sama  memiliki  kendali  atas  seluruh  aktiva  dan  operasional perusahaan yang tergabung serta memiliki tanggung jawab bersama sehingga tidak ada pihak yang dapat diidentifikasikan sebagai pengakuisisi Budi (2014).

## Initial Public Offering (IPO)
Menurut Hartono & Ali (2002), IPO merupakan penawaran saham di pasar perdana yang dilakukan  perusahaan  yang  hendak go-public .  Proses  penjualan  saham  perdana  dilakukan melalui Bursa Efek Indonesia (BEI).

## Pembagian Dividen
Dividen  adalah  bagian  laba  perusahaan  yang  dibagikan  secara  proporsional  kepada pemegang  saham.  Pembagian  dividen  dapat  dilakukan  satu  hingga  empat  kali  per  tahun. Dividen dapat dibagikan dalam bentuk: (1) Dividen Tunai, yaitu dividen yang dibagikan dalam bentuk uang tunai; (2) Dividen Saham, yaitu dividen yang dibagikan dalam bentuk saham; (3) Dividen Properti, yaitu dividen yang dibagikan dalam bentuk barang; (4) Dividen Script , yaitu dividen yang dibayarkan dalam bentuk surat janji utang ( script ); (5) Liquidating Dividend yaitu dividen  yang  dibagikan  berdasarkan  pengurangan  modal  perusahaan,  bukan  berdasarkan keuntungan yang diperoleh perusahaan.
Stock Split (SS) Menurut Pancawati  &  Reni  (2012), stock split adalah suatu bentuk  dari  aksi  korporasi yang  dapat  dilakukan  perusahaan  dengan  memecah  saham  menjadi  lebih  banyak,  sehingga harga per lembar sahamnya berubah menjadi lebih murah dari harga sebelumnya. Tujuan Stock Split adalah  memecah  nilai  agar  harganya  secara  nominal  menjadi  lebih  terjangkau  bagi kebanyakan orang. Hal ini merupakan sentimen positif, karena setelah SS biasanya harga saham naik.

## Right Issue
Right issue merupakan kebijakan perusahaan untuk mencari tambahan dana dengan cara melakukan penjualan saham terbatas yang khusus diperuntukkan kepada pemegang saham lama dan jika pemegang saham lama tidak membelinya, makan hak tersebut akan hilang (Irham & Yovi, 2009).
Right  issue dilakukan  dengan  dua  cara;  yaitu  HMETD  (Hak  Memesan  Efek  Terlebih Dahulu) yang termasuk dalam mandatory corporate action dan Non-HMETD yang termasuk dalam voluntary corporate action . HMETD adalah hak yang diperoleh para pemegang saham yang  namanya  telah  tercatat  dalam  daftar  pemegang  saham  suatu  perseroan  terbatas  untuk menerima  penawaran  terlebih  dahulu.  Sedangkan  Non-HMETD  adalah  Penambahan  Modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ( Private Placement ), sehingga yang belum memiliki saham, masih bisa memiliki Right issue- nya.

## Perpajakan
Penghasilan  merupakan  setiap  tambahan  kemampuan  ekonomis  yang  diterima  atau diperoleh yang dapat digunakan untuk konsumsi dan menambah kekayaan, baik dari Indonesia maupun  dari  luar  Indonesia  dalam  bentuk  nama  dan  bentuk  apapun.  Pajak  penghasilan merupakan  pajak  subjektif  yang  dikelola  oleh  pemerintah  pusat  yang  bersifat  langsung  dan tidak dapat dibebankan kepada orang lain (Barata, 2011).
Menurut  Mardiasmo  dalam  penjelasan  yang  terdapat  dalam  bukunya  dengan  judul “Perpajakan” bahwa hak atas kepemilikan bangunan dan tanah atau hak atas kepemilikan tanah saja adalah hak terhadap tanah yang termasuk di dalamnya hak terhadap pengelolaan tanah atau
beserta pengelolaan bangunan di atasnya sebagaimana terkandung dalam undang-undang tahun 1960  Nomor  5  mengenai  Peraturan  Dasar  yang  berkaitan  dengan  Pokok-pokok  Agraria  dan ketentuan perundang-undangan yang lain (Rizkina, 2019).
Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  atau  NPWP  merupakan  tanda  pengenal  diri  atau  identitas wajib pajak sebagai sarana yang digunakan dalam administrasi perpajakan. Selain itu, NPWP juga berguna untuk menjaga ketertiban dalam pebayaran pajak serta pengawasan administrasi perpajakan. Oleh karena itu, wajib pajak akan dikenai sanksi apabila tidak mendaftarkan  diri untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan (Nasution, 2019).

## METODE
Penelitian ini mengambil locus pada Bank Syariah Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan  kuantitatif  deskriptif.  Data  penelitian  ini  merupakan  data  sekunder  publikasi laporan  keuangan  tahunan  Bank  Syariah  Indonesia  Tahun  2021  serta  Ringkasan  Rancangan Penggabungan  Bank  BRI  Syariah,  Bank  Syariah  Mandiri,  dan  Bank  BNI  Syariah  yang dipublikasikan  di  website  Bank  Syariah  Indonesia  dan  website  Indonesia  Stock  Exchange (IDX). Metode penelitian dilakukan dengan mempelajari sejumlah literatur berupa peraturan perundang-undangan  perpajakan,  jurnal,  buku,  artikel,  disertasi,  dan  skripsi  terkait  merger ataupun hal lain yang relevan dengan topik penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Aksi Korporasi Bank Syariah Indonesia
Tujuan Merger Bank Syariah Indonesia 1) Modal dan Aset
Dengan  adanya  rencana  Penggabungan,  diharapkan  Bank  Hasil  Penggabungan  akan memiliki  modal  dan  aset  yang  cukup,  dari  segi  finansial,  sumber  daya  manusia,  sistem teknologi  informasi  maupun  produk-produk  untuk  dapat  memenuhi  kebutuhan  nasabah sesuai dengan prinsip syariah
2) Daya Saing
Hal ini diharapkan akan dapat meningkatkan penetrasi aset syariah serta meningkatkan daya  saing  Bank  Hasil  Penggabungan  sehingga  dapat  bersaing  secara  global  dengan  10 bank syariah terbesar di dunia
3) Ekosistem Halal
Bank  Hasil Penggabungan juga sejalan dengan upaya Pemerintah dalam mewujudkan ekosistem halal, dimana dengan adanya bank syariah dengan skala yang besar akan dapat menjadi pilar penting dalam mensukseskan integrasi keuangan syariah di Indonesia.
Nilai Ekuitas
1) BRIS
Nilai pasar wajar dari 100,00% ekuitas BRIS pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sejumlah Rp7,59 Triliun atau Rp781,29 per saham
2) BSM
Nilai pasar wajar dari 100,00% ekuitas BSM pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sejumlah Rp16,33 Triliun atau Rp27,321.67 per saham.
3) BNIS
Nilai pasar wajar dari 100,00% ekuitas BSM pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sejumlah Rp7,99 Triliun atau Rp2,734.87 per saham.

## Akibat Hukum Merger
Sesuai dengan Pasal 122 UUPT, Peraturan Pemerintah No. 28/1999 dan Peraturan OJK No. 74/2016, sebagai akibat dari Penggabungan, BSM dan BNIS akan berakhir demi hukum pada Tanggal Efektif Penggabungan, tanpa dilakukannya likuidasi sebelumnya, dan karenanya:
a) Seluruh aktiva dan pasiva BSM dan BNIS beralih demi hukum kepada BRIS sebagai Bank yang menerima penggabungan dan,
b) Pemegag  saham  BSM  dan  BNIS  karena  hukum  menjadi  pemegang  saham  bank  yang menerima penggabungan secara hukum

## Aspek Perpajakan atas Merger Bank Syariah Indonesia
1) Pajak Penghasilan atas Keuntungan Modal (Capital Gain) Bank yang melakukan penggabungan dapat  menggunakan nilai  buku atas pengalihan harta  dalam  rangka  penggabungan  usaha  setelah  mendapatkan  persetujuan  dari  Dirjen Pajak. Pada Agustus 2021 Bank Syariah Indonesia menerima Keputusan Direktur Jenderal Pajak  Nomor  KEP-145/WPJ.10/2021  tentang  persetujuan  penggunaan  nilai  buku  atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan usaha. Dalam pasal 10 ayat (3) UU PPh dan PMK-52 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK-205, Menteri Keuangan dalam hal ini Dirjen Pajak diberi kewenangan untuk menetapkan nilai lain selain harga pasar yaitu atas dasar nilai sisa buku (Polling of interest) sehingga potensi pajak atas pengalihan harta tetap ada namun  kecil. Hal  ini disebabkan juga  karena adanya nilai  residu  atas aset  dan masa penyusutan aset yang berbeda antara fiskal dengan PSAK.
2) Pajak Pertambahan Nilai
Dalam  ketentuan  UU  PPN  Tahun  1983  dan  perubahannya  tahun  1994  menyatakan bahwa  pengalihan  aktiva  perusahaan  dengan  merger  bukan  merupakan  pengertian  dari penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) sehingga tidak akan terutang PPN. Namun saat ini dalam pasal 1A  ayat  (2) huruf  (d)  UU PPN Tahun 2009 menyatakan bahwa pengalihan Barang  Kena  Pajak  (BKP)  dalam  rangka  penggabungan,  peleburan,  pemekaran, pemecahan,  dan  pengambilalihan  usaha  tidak  termasuk  dalam  pengertian  penyerahan barang kena pajak, dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah pengusaha kena pajak. BRIS, BNIS, dan BSM merupakan Pengusaha Kena  Pajak  maka  penggabungan  atau  merger  yang  dilakukan  tidak  termasuk  dalam pengertian penyerahan barang kena pajak.
3) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Peleburan  usaha  atau  merger  termasuk  objek  BPHTB  (UU  BPHTB).  Sehingga  atas transaksi  pengalihan  harta  berupa  tanah  dan  bangunan  terutang  BPHTB  dengan  tarif sebesar 5% dari Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP).
4) Aspek Perpajakan Lainnya
a. Pemeriksaan  Pajak.  BNIS  dan  BSM  telah  mengajukan  pencabutan  Nomor  Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan efektif pada 1 Februari 2021 NPWP BSM dan BNIS tidak lagi  digunakan.  Pencabutan  NPWP  ini  diberikan  setelah  otoritas  pajak  melakukan pemeriksaan  pajak  yang  dapat  dilakukan  terhadap  tahun  pajak  yang  masih  terbuka selama lima tahun terakhir
b. Kerugian  di  Tahun  berjalan  Apabila  terdapat  kerugian  pajak  dari  BNIS  dan  BSM, kerugian pajak tersebut tidak dapat dialihkan ke BRIS.

## PENUTUP
Penggabungan yang melahirkan Bank Syariah Indonesia ini bertujua untuk menyatukan kelebihan dari ketiga bank syariah, sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, dengan
jangkauan yang lebih luar, serta memiliki kapisistas permodalan yang lebih baik sehingga dapat bersaing dengan bank-bank syariah terbesar di dunia.
Merger  yang  dilakukan  BRIS,  BSM,  dan  BNIS  tidak    memiliki  implikasi  perpajakan Pajak Pertambahan namun masih ada potensi Pajak Penghasilan atas pengalihan harta dengan jumlahnya kecil.

## DAFTAR PSUTAKA
Amalia, O. H. (2022). Kinerja Keuangan PT. Bank Syariah Indonesia Tbk Sebelum Dan Efek Instan Merger. YUME: Journal of Management, 5(1), 08-17.
Darmadji, Tjiptono., dan Fakhruddin. (2006).Pasar Modal Indonesia.Edisi Kedua. Edisi Kedua.
Jakarta: Salemba Empat.
Jati, A. P., Amboningtyas, D., & Paramita, P. D. (2020). THE ANALYSIS OF STOCK PRICES DIFFERENCES,  STOCK  TRADE  FREQUENCY,  AND  STOCK  TRADE  VOLUME BEFORE AND AFTER THE EGMS (CASE STUDY: PT ANEKA TAMBANG TBK, PT BUKIT ASAM TBK, AND PT TIMAH TBK). Journal of Management, 6(1).
Marimin,  A.,  &  Romdhoni,  A.  H.  (2015).  Perkembangan  bank  syariah  di  Indonesia.  Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 1(02).
Nasution,  A.  E.  (2019).  Tata  Cara  Penghapusan  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  (NPWP)  Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) Di Kantor Pelayanan Pajak (PKP) (Doctoral dissertation).
Rizkina,  M.  (2019).  Pengaruh  Efektivitas  Pemungutan  Bea  Perolehan  Hak  Atas  Tanah  Dan Bangunan  (BPHTB)  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Dengan  Jumlah  Penduduk Sebagai Variabel Moderating. Jurnal Perpajakan, 1(1), 80-94.
Siregar, E. S., & Sissah, S. (2021). Analisis Dampak Kebijakan Merger Dalam Pengembangan Bank  Syariah  Di  Indonesia.  Jurnal  Ekonomi  Syariah,  Akuntansi  Dan  Perbankan (JESKaPe), 5(1), 16-24.
Ulfa,  A.  (2021).  Dampak  Penggabungan  Tiga  Bank  Syariah  di  Indonesia.  Jurnal  Ilmiah Ekonomi Islam, 7(2), 1101-1106.