Submission Review Process Revised Accepted Published 15-02-2021 19-02 s/d 19-04-2021 24-04-2021 28-04-2021 28-04-2021
Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization, Vol. 2  No.2, April 2021 (143-156)
Published by: Politik Islam UIN Raden Fatah Palembang
Politik Lokal dan Patronase di Pilkada Serentak 2019 Desa Aremantai Semende Darat Muara Enim

## Gentam Gemuruh
Politik Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Email: umarbinibnukasi@gmail.com

## Kiki Mikail
Politik Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Email: kikimikail@radenfatah.ac.id

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  research  is  to  see  the  true  existence  of  local  politics  that  forms patronage does not always hinder the progress of modern democracy. Then his research also  refutes  the  allegations  against  the  locality  which  is  claimed  to  be  a  traditional authority  that  hinders  the  pace  of  modern  democracy  development.  This  research  is  a research with  a descriptive case study approach. Researchers went  directly to  the field using observation and interview methods. Based on the results of the study, the researcher concludes  that  the  existence  of  local  wisdom  is  not  only  an  activity  to  create  human works,  but  also  a  social system  that  is  solutive  in  holding  a just  democracy  Pancasila. More than that, local wisdom is also interpreted as the fruit of consensus that constructs an order of value systems and gives potential political weight. These local wisdom values become an alternative to solve social problems that are normative in nature or even go beyond that (constitutional).
Keywords: local election, patronage

## ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bahwa sejatinya  eksistensi politik lokal yang membentuk patronase tidak selamanya menghambat laju perkembangan demokrasi modern.  Kemudian  peneltian  ini  juga  membantah  tuduhan  terhadap  lokalitas  yang diklaim  sebagai  otoritas  tradisional  yang  menghambat  laju  perkembangan  demokrasi modern. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan deskriptif studi kasus. Peneliti  langsung  terjuan  ke  lapangan  dengan  melakkan  metode  observasi  dan wawancara. Berdasarkan hasil kajian, peneliti menyimpulkan bahwa eksistensi kearifan
Gentam Gemuruh, M. Syawaluddin & Kiki Mikail, Poliik Lokal dan Patronase di Pilkada Serentak 2019 di Desa Aremantai, Semende Darat Muara Enim, Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization,  Vol. 2 No. 2 April 2021
lokal tidak sekedar menjadi aktivitas cipta karya manusia saja, melainkan juga menjadi sistem  sosial  yang  solutif  dalam  menggandeng  demokrasi  pancasila  yang  berkeadilan. Lebih dari itu, kearifan lokal juga dimaknai sebagai buah mufakat yang mengkonstruk tatanan sistem nilai  dan memeberikan bobot  politis yang potensial.  Nilai-nilai  kearifan lokal ini menjadi alternatif untuk mengatasi problematika sosial yang bersifat normatif atau bahkan malampaui dari pada itu (konstitusional).
Keywords: Pilkada, Patronase

## PENDAHULUAN
Dewasa  ini  budaya,  agama  dan  politik  selalu  menjadi  diskursus  hangat  dikalangan akademisi.  Agama  yang  berelaborasi  dengan  budaya  dan  dibintangi  oleh  Kiai,  tidak hanya  berperan  sebagai  legitimasi  teokulturalis  dalam  sketsa  keberagamaan  dan kebermasyarakatan. Asimilasi agama dan budaya perlahan menjadi kearifan lokal yang kontributif terhadap negara dalam merealisasikan program kerja yang telah disusun oleh pemerintah  secara  sistematis.  Secara  historis,  Kiai  dengan  kapasitasnya  sebagai agamawan juga memiliki andil besar dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia.
Lebih  dari  itu,  Kiai  juga  berperan  aktif  dalam  perumusan  Idiologi  dan  bentuk Negara pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Karenanya, kontibusi ulama di negri ini tidak  boleh  diapandang  sebelah  mata.  Tanpa  perjuangan  mereka  mungkin  kita  masih disibukkan  dengan  perjuangan  kemerdekaan  dan  diskursus  kenegaraan  yang  tidak berkesudahan hingga saat ini Namun pada perkembangannya, peran Kiai hari ini mulai bergeser secara ovolutif. Adaptifnya Islam dengan kondisi antropologi masyarakat pada setiap daerah, tentu bukan mustahil memberi peluang kepada Kiai untuk berperan ganda atau bahkan lebih. Jika umumnya Kiai  hanya berkiprah pada ranah teososiologis, maka di  beberapa  tempat  tertentu  seperti  di  desa  Aremantai  kecamatan  Semende  Darat  Ulu kabupaten  Muara  Enim.  Selain  berperan  sebagai  episentrum  teososiologis,  Kiai  juga berperan sebagai ketua adat dan ahli keluarga (Meraje) . Lebih dalam lagi berbicara tentang Semende dengan sistem ke-merajean dan adat Tunggu  Tubangnya.  Peneliti  akan  mencuplikan  sekilas  tentang  Semende  yang  ditinjau dari aspek antropologi. Semende adalah salah satu bentuk kearifan lokal yang menganut garis  keturunan  ibu  (matreliniar).  Artinya  bahwa,  Semende    mendudukkan  perempuan (Tunggu Tubang) pada kondisi dan posisi tehormat terutama dalam hal kepemilikan waris dan kekerabatan kekeluarga. Kendati demikian, Tunggu Tubang tidak memiliki hak untuk melakukan pelelangan atau penjualan terhadap harta  waris yang ia dapat  secara turun- temurun. Sebab kuasa tertinggi dari harta pusaka adalah saudara laki-laki dari perempuan itu sendiri (Muanai/Meraje). Uniknya, Kiai yang ada di Semende juga berpotensi menjadi menjalankan tiga status (agamawan, ketua adat, meraje) dalam waktu bersamaan.
Dari sinilah kemudian Kiai memiliki peran secara kompleks. Baik peran sebagai tokoh agama, tokoh masyarakat, figur keluarga atau bahkan penarik massa saat perhelatan kontestasi berlangsung. Karenanya, peneliti akan mengurai dan menjelaskan bagaimana siasat politisi dan Kiai yang sekaligus juga menjadi budayawan serta Meraje dalam adat Tunggu Tubang. Tiga entitas yang termanunggalkan di atas, menjadi mitra politisi dan dipanggil dengan sebutan Tuan Guru Kiai (Selanjutnya ditulis: TGK). Kemudian peneliti juga akan melihat bagaimana TGK dapat bersinergi dengan politisi dan memanfaatkan status  sosial  mereka. Sehingga, proses sosialisasi,  persuasi,  dan penetrasi yang mereka kemas  dengan  nilai-nilai  agama  dan  budaya  dapat  berimplikasi  pada  progresivitas partisipasi  politik  secara  masip.  Oleh  sebab  itu,  tidaklah  menjadi  suatu  hal  yang berlebihan ketika isu agama dan primordialisme dihembuskan saat pemilu berlangsung.
Sebab,  kedua  entitas  ini  memiliki  bobot  politis  yang  sama  kuat  dan  perlu  untuk diperhitungkan.
Sebagai wujud dari Warosatul Ambiya’ , maka dewasa ini ulama (TGK) menjadi konsultan  umat  ketika  umat  mengalami  kebingungan  dalam  menyelsaikan  prsoalan. Terkhusus problematika yang bersifat teologis. Karenanya, labelitas TGK pada seseorang bukanlah  hal  main-main.  Seorang  TGK  tidak  hanya  dilihat  dari  segi  faktivitas  dan karakteristik  pribadinya  saja,  namun  yang  terpenting  adalah  sejauh  mana  masyarakat memberikan  pengakuan  dan  kepercayaan  kepadanya  sebagai  teladan  serta  publik  figur bagi orang banyak.
Perlu diketahui bahwa, saat ini peran TGK di Semende tidak melulu sebatas tokoh agama saja. Melainkan juga berperan sebagai ketua adat dan Meraje di dalam sistem adat Tunggu  Tubang.  Secara  leksikal,  Meraje  diterjemahkan  sebagai  raje  atau  raja.  Sedang secara  terminologi,  Meraje  adalah  status  yang  di  terima  oleh  setiap  anak  laki-laki (Muanai)  dan  berperan  sebagai  ahli  keluarga  serta  pengawas  langsung  atau  pengawas pelaksana  pada  tingkat  pertama.  Selain  itu  Meraje  juga  berperan  sebagai  pemimpin musyawarah,  menjadi  juru  bicara  atau  besuare,  membimbing,  mengayomi,  dan mengawasi  para  Anak  Belai,  mengawasi  harta  pusaka,  memberi  hukuman  atau  sanksi, dan melestarikan adat Tunggu Tubang. Konstruktivitas inilah yang kemudian membuat Semende dengan semua kekayaannya menjadi objek kajian menarik bagi para sosiolog dan  antropolog  serta  para  politisi  untuk  mengeksploitasi  potensialitas  suara  melalui kampanye yang aspiratif, religius, kulturatif, dan akomodatif.
Sinergisitas politisi dan TGK menjadi aktor utama dalam perubahan pola pemilih di  desa  Aremantai  kecamatan  Semede  Darat  kabupaten  Muara  Enim.  Struktur  budaya yang mengikat tentu menjadi magnet untuk membendung suara menjadi homogen dalam jumlah  yang  besar.  Namun  di  lain  sisi,  aktivitas  seperti  ini  juga  turut  serta  membuka oportunitas bagi oknum untuk memperkaya diri sendiri. Kondisi ekonomi yang kurang bersahabat  tentu  menjadi  alasan  kuat  kenpa  sifat  oportunis  ini  tidak  dapat  di  iklaskan begitu  saja.  Marx  dalam  bukunya  Hadegger  yang  berjudul  “Hantu-hantu  Marx” mengatakan  bahwa  lemahnya  ekonomi  menjadi  sebuah  akar  persoalan  serius  dalam menjaga  kestabilitasan  hidup.  Max  menegaskan,  bahwa  urgensi  ekonomi  menjadi  titik vital dan penentu dalam menjawab semua sektor permasalahan masyarakat. Sebab pada keberlanjutannya, ketidak maksimalan mengatasi permasalahan sistem ekonomi ini akan berdampak  pada  ketidak  teraturan  sosial.  Alhasil  praktik  nakal  seperti  kirminal, kekerasan,  dan  intervensi  atas  hak  orang  lain,  menjadi  suatu  hal  yang  lumrah  sebagai determinan dari kemiskinan itu sendiri. Bahkan parahnya lagi, agama juga menjadi bahan komoditas untuk memenuhi kebutuhan hidup atau meningkatkan status sosial di dalam masyarakat.  Agama  yang  seharusnya  dibunyikan  sebagai  daya  demokratisasi  untuk menjaga  equality,  egality,  dan  HAM  agar  meningkatkan  partisipasi  masyarakat  dalam bernegara. Malah menjadi alat untuk mengeksploitasi peluang demi memenuhi kebutuhan secara praktis dan personal.

## TINJAUAN LITERATUR
Sejatinya  riset  yang  terkait  dengan  relasi  agama,  budaya,  dan  politik  seperti  peneliti jelaskan  pada  lembar  sebelumnya  ini  telah  banyak  di  teliti  oleh  peneliti  sebelumnya. Hanya saja terdapat distingsi tempat dan waktu serta formasi kajian penelitian di antara
peneliti.  Dalam  buku  Politik  Kewarganegaraan  di  Indonesia,  Muhammad  Arif  telah menuangkan  secara  komprehensif  di  dalam  skripsinya  yang  berjudul  “Identitas  Sosial Tokoh Adat Islam ’Wetu Telu’ di Bayan, Lombok Utara”. Ia menjelaskan bahwa di ruang sosial  dan  politik,  kabupaten  Lombok  Utara  diwarnai  oleh  pertemuan  dua  arus  besar. Yakni kebangkitan adat dan demokrasi elektoral. Interaksi antara keduanya masih belum menemukan  bentuk  yang  ideal.  Benar  bahwa  demokrasi  termasuk  desentralisasi  dan otonomi daerah yang memberikan kesempatan luas bagi kebangkitan adat. Namun, bukan hanya adat yang memperoleh kesempatan itu. Demokrasi juga memberikan kesempatan yang  luas  kepada  setiap  individu  untuk  mengikuti  kontestasi  politik  yang  terbuka. Kejadian  di  Lombok  Utara  membuktikan  betul  bahwa  politik  tidak  terhegemoni  oleh religiusitas dan budaya setempat yang ada. Metode persuasif dengan cara blusukan agar masyarakat terpikat akhirnya membuahkan hasil yang maksial dan tentu oportunity dari sistem  adat  dan  agama  menjadi  tidak  potensial  untuk  digunakan  Sebagai  bentuk penegasan  dari  penelitian  diatas,  riset  senada  juga  pernah  dikemukakan  oleh  Imrotul Hasanah yang sama-sama berorientasi untuk melihat bahwa meskipun masyarakat masih membutuhkan  figure  dari  seorang  petua  adat  atau  agamawan  dalam  meyakinkan  suara yang  mereka  pilih  adalah  pilihan  yang  tepat.  Akan  tetapi  meningkatnya  demokratisasi dan modernisasi tentu berimbas juga pada sikap masyarakat itu sendiri. Karena dewasa ini masyarakat sudah mulai cerdas dan sudah bisa menilai tokoh mana yang bisa dijadikan panutan yang benar. Masyarakat sudah lebih mandiri dalam menentukan pilihannya. Jadi bisa di katakan pengaruh Kiai bagi masyarakat perkotaan sangat rendah di bandingkan dengan  masyarakat  pedesaan.  Namun  meskipun  demikian,  masih  terdapat  perbedaan yang sangat mencolok dari hasil perolehan suara antara calon pejabat yang berasal dari kalangan agamawan dan calon yang bukan dari kalangan agamawan. Ini dibuktikan oleh Imrotul Hasanah dalam risetnya pada tahun 2013 di Kabupaten Pamekasan.
H. Sadi memaparkan bagaimana sikap politik kiai dan juga menjawab motif apa yang  melatarbelakangi  kiai  sehingga  terlibat  pada  Pemilihan  Umum  Tahun  2009  di Kecamatan  Glenmore  Banyuwangi.  Sebetulnya,  keterlibatan  kiai  dalam  politik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam sejarah politik Indonesia. Modal dasar sebagai  legitimator  teologis,  tentu  mengangkat  marwah  mereka  sebagai  sosok  pewaris para nabi (Al-Ulama’ Warasatul An Biya’). Karenanya tidak heran kemudian posisi yang sangat  strategis  ini  menjadi  basis  peneguhan  legitimasi  di  tengah-tengah  masyarakat. Ikhtilafiyah mengenai perlu tidaknya kiai berpolitik nyatanya selalu hadir dalam setiap denyut perubahan zaman dan permasalahan masyarakat. Sadi menambahkan bahwa, akan menjadi  sangat  kontradiktif  ketika  kiai  yang  seharusnya  menjadi  teladan  profesional malah memanfaatkan status sosialnya yang didasari atas motif ekonomi, pragmatis, dan kemudian berdalih dengan pendekatan sosiologis-teologis.
Masykuri  Abdullah  dalam  jurnalnya  yang  berjudul  “Hubungan  Agama  dan Negara  dalam  Konteks  Modernisasi  Politik  di  Era  Reformasi”  juga  ikut  menjelaskan bagaimana  dialek  antara  agama  dan  politik  dalam  konteks  kekinian.  Ia  menyimpulkan bahwa  modernisasi  politik  merupakan  suatu  keniscayaan  sebagai  upaya  untuk mewujudkan negara modern yang menerapkan sistem demokrasi yang lebih substantif. Namun dalam konteks Indonesia yang berideologi Pancasila, modernisasi politik itu tidak akan mengarah kepada negara sekuler, walaupun negara ini dalam hal dan tingkat tertentu telah melalukan sekularisasi politik. Hubungan antara agama dan negara tetap merupakan hubungan  yang  bersifat  intersectional,  yang  berarti  hubungan  persinggungan  antara agama  dan  negara,  tidak  sepenuhnya  terintegrasi  dan  tidak  pula  sepenuhnya  terpisah. Bahkan legitimasi agama tetap diperlukan dalam aspek kehidupan berbangsa dan negara.
Gentam Gemuruh, M. Syawaluddin & Kiki Mikail, Poliik Lokal dan Patronase di Pilkada Serentak 2019 di Desa Aremantai, Semende Darat Muara Enim, Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization,  Vol. 2 No. 2 April 2021
Dalam suatu  negara, seyogyanya agamawan dapat  memberikan kontribusi yang positif dengan  memberikan  input  bagi  perumusan  dan  sosialisasinya  serta  menjadikan  agama sebagai faktor integratif yang menghargai kemajemukan masyarakat dan bukan sebagai faktor disintegratif yang mendukung eksklusifisme dalam masyarakat. Sehingga apa yang kita harapkan menjadi masyarakat madani dapat terealisasi dengan maksimal.
Demokrasi adalah sebuah proses rasionalisasi logis dalam menciptakan pemilih yang  berkualitas.  Demokrasi  membunuh  panatisme  berlebihan  seperti  etnosentrisme, primordialisme,  atau  bahkan  seorang  publik  figur  (Premanisme)  yang  tidak  memiliki rekam  jejak  yang  jelas.  Sejatinya,  demokrasi  memberikan  penuh  kebebasan  bagi  para penganutnya untuk melakukan kreasi dan inovasi semaksimal mungkin selagi itu tidak mengintervensi hak orang lain dan tidak bertentangah dengan aturan Negara. Namun pada keberlanjutannya,  demokrasi  juga  membuka  keran  politik  non-etis  di  kalangan  Elite maupun  di  kalangan  bawah.  Demokrasi  yang  harusnya  mendewasakan  agama  budaya, etnografi primordialisme, dan lain-lain sebagainya. Malah menjadi dalih yang digunakan oleh oknum untuk melakukan sebuah tindakan yang mendegradasi kualitas demokrasi itu sendiri. Pada perkembangannya, demokrasi memberikan peluang kepada siapa saja untuk berekspresi dengan leluasa. Demokrasi memfasilitasi setiap entitas yang ingin berinovasi membangun  negri  baik  secara  materil  maupun  moril.  Karenanya  tidak  jarang  para agamawan ikut serta memberikan kontribusi mereka supaya negri ini memiliki imun yang kuat  dalam  menghadapi  tantangan  zaman  yang  sudah  mulai  cendrung  sekular.  Jika penelitian  terdahulu  hanya  berbicara  tentang  relasi  kiai  dan  politik  dalam  konteks kekinian.  Maka  penelitian  yang  dikaji  kali  ini    adalah  tentang  TGK  yang  melampawi otoritas keagaaman. Penelitian ini kemudian melihat bagaimana politisi dan TGK dengan semua kapasitasnya yang dimilikinya mampu memaksimalkan status sosial mereka dalam membangun dukungan sehingga grafik partisipasi politik dapat mengalami peningkatan yang signifikan.

## METODE PENELITIAN
Sebagaimana  yang  dikutip  oleh  Moleong  bahwa  penelitian  kualitatif  merupakan penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi  dan  dilakukan  dengan  jalan  melibatkan  berbagai  metode  yang  ada.  Dalam penelitian kualitatif ini ditujukan untuk memahami fenomena sosial dan partisipan atau orang yang diajak wawancara, diobservasi,  diminta memberikan data untuk  penelitian. Dengan  demikian,  data  akan  terkumpul  apabila  dilakukan  pengumpulan  data  dengan sebaik mungkin.

## 1. Pendekatan Penelitian
Mengingat  penelitian  ini  menggunakan  teknik  pendekatan  eksploratif.  Yaitu teknik  yang  bersifat  eksplorasi,  maka  peneliti  akan  mentadabburi  tempat  penelitian dengan  melakukan  penjelajahan  lapangan  agar  memperoleh  pengetahuan  lebih  banyak (tentang keadaan), terutama sumber-sumber data yang terdapat di tempat itu; penjajakan. Peneliti mengidentifikasi orang-orang potensial dan urgen untuk diwawancarai sehingga data  yang  peneliti  butuhkan  dapat  diterima  secara  optimal.  Dari  kategori-kategori  itu peneliti  mengeksplorasi  data  seekploratif  mungkin  sesuai  dengan  keadaan  yang  ada  di lapangan.  Pendekatan  eksploratif  merupakan  pendekatan  penelitian  yang  berusaha mencari ide-ide atau hubungan-hubungan yang baru. Sehingga peneliti bisa memerikan
hasil  kajian  anyar  yang  jelas  perhal  relasi  patron  (politik)  dan  klion  (budaya)  di  desa Aremantai  kecamatan  Semende  Drat  Ulu  ketika  perhelatan  pemilihan  umum  serentak tahun 2019.

## 2. Tempat Penelitian
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  desa  Aremantai  Jl.  KH.  Abdul  Jabbar  desa  Aremantai Kecamatan  Semende  Darat  Ulu  Kabupaten  Muara  Enim.  Adapun  sebeb  peneliti mengambil tempat ini karena: Pertama, Desa ini adalah Desa kelahiran peneliti dan secara otomatis peneliti akan ikut terlibat dalam setip agenda aktivitas politik merkipun hanya secara  formal.    Kedua,  Desa  ini  merupakan  salah  satu  Desa  yang  menghelat  pemiliha umum  serentak  pada  tahun  2019.  Tercatat  pemilu  serentak  tahun  2019  diikuti  oleh anggota legeslatif dan Anggota eksekutif. Kemudian yang ketiga peneliti memilih lokasi penelitian di Desa ini karena belum adanya penelitian yang sama oleh peneliti lain tentang topik  yang  dibahas  oleh  peneliti  di  desa  Aremanai  yaitu  Politik  Lokal  dan  Patronase. Lokasi  yang  strategis  dan  mudah  dijangkau  oleh  peneliti  juga  meruapakan  salah  satu alasan  peneliti  memilih  melakukan  penelitian  di  desa  Aremantai  kecamatan  Semende Darat Ulu.

## 3. Sumber Data Penelitian

## a. Data Primer
Data  primer  adalah  data  inti  yang  menjadi  penguat  bagi  peneliti  untuk menunjukkan dan menpertegas hasil penelitian. Data ini umunya berbentuk verbal bagi para  peneliti  yang  meggukanan  metode  pendekatan  studi  kasus.  Selain  itu  data  primer juga  bisa  berbentuk  lakun  informatif  yang  dilakukan  oleh  objek  terpercaya  (informan) dan berkenaan dengan variabel yang diteliti.

## b. Data Sekunder
Adapun  data  sekunder  adalah  data  data  pelengkap  yang  digunakan  sebagai analisis dan bersifat sebagai data pendukung data primer.

## 4. Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  merupakan  langkah  utama  dalam  penelitian,  sebab nstrument dalam membangun pembahasan yang argumentative adalah data yang kridibel. Karenanya  mengetahui  teknik  pengumpulan  data  merupakan  suatau  hal  yang  sangat urgen  oleh  seorang  peneliti  dalam    mendapatkan  data  yang  maksimal  dan  memenuhi standar data yang ditetapkan. Berikut metode yang di gunakan untuk memperoleh data dalam penulisan Skripsi ini adalah:
a. Observasi
Observasi  diartikan  sebagai  pengamatan  dan  pencatatan  secara  sistematik terhadap  gejala  dan  fenomena  yang  tampak  pada  objek  penelitian.  Pengamatan  dan pencatatan langsung yang dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau berlangsungnya
Gentam Gemuruh, M. Syawaluddin & Kiki Mikail, Poliik Lokal dan Patronase di Pilkada Serentak 2019 di Desa Aremantai, Semende Darat Muara Enim, Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization,  Vol. 2 No. 2 April 2021
peristiwa, sehingga observasi berada bersama objek yang diselidiki. Karenanya teknik ini sangat  mengedepankan  dua  indra  yag  sangat  vital  yakni  mata  dan  telinga.  Dalam melakukan pengamatan, mata lebih dominan dibandingkan dengan telinga, sebab mata tergolong idra yang cepat letih.

## b. Wawancara
Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi dan  digali  dari  sumber  data  secara  langsung  melalui  dealiktika  atau  tanya  jawab. Berlangsungnya  wawancara  ini  berarti  terjadinya  proses  interaksi  antara  pewawancara dan informan untuk mendapatkan informasi.

## c. Dokumentasi
Teknik  pengumpulan  data  dengan  dokumentasi  ialah  pengambilan  data  yang diperoleh  melalui  dokumen-dokumen.  Baik  dokumen  yang  telah  tersedia  di  lapangan maupun  dokumen  yang  dibuat  oleh  peneliti  berupa  gambar,  salinan  berkas,  rekaman gambar bergerak dan lain sebagainya.

## 5. Teknik Analisis Data

## a. Reduksi Data
Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya serta membuang yang tidak perlu. Reduksi  data  dilakukan  sebelum,  sedang  dan  setelah  kontestasi  pemilihan  umum berlangsung.

## b. Penyajian Data
Setelah  data  direduksi,  maka  langkah  selanjutnya  adalah  mendisplaykan  data. Penyajian  data  bisa  dilakukan  dalam  bentuk  uraian  singkat,  bagan,  hubungan  antar kategori flowchart dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah  dipahami  tersebut.  Penyajian  data  dalam  penelitian  ini  yaitu  dengan mensistematiskan  data  dengan  baik  dalam  bentuk  yang  jelas  untuk  mengungkap bagaimana  siasat  politisi  dan  TGK  dalam  memanfaatkan  status  sosial  mereka  ketika kontestasi politik berlangsung.

## c. Verifikasi Data dan Penegasan Kesimpulan
Langkah  ketiga  dalam  analisis  data  kualitatif  menurut  Miles  and  Huberman  adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke  lapangan  mengumpulkan  data,  maka  kesimpulan  yang  dikemukakan  merupakan kesimpulan yang kredibel

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada  bagian  ini  peneliti  akan  mengeksplorasi  pembahasan  melalui  pemanfaatan  hasil observasi, wawancara, analisa dokumen secara kritis dan komperhensif. Observasi yang dilakukan  oleh  peneliti  yakni  dengan  cara  terjun  langsung  ke  lokasi  penelitian  agar mendapatkan data yang valid. Selain itu, pengumpulan data juga dilakukan dengan teknik wawancara  semistruktur.  Maksudnya  adalah  pertanyaan  yang  diajukan  ditanya  secara lepas  sehingga  ada  perluasan  topik  dan  penyempitan  pertanyaan  kepada  informan. Kemudian  yang  terakhir,  peneliti  melakukan  kajian  pustaka  melalui  analisa  dokumen- dokumen terkait dengan kajian penelitian. Analisa eksploratif pada penelitian ini sengaja disajikan sebagai bentuk argumentasi peneliti dalam menjawab semua pertanyaan yang termaktub di dalam rumusan masalah pada bab pertama sebelumnya. Dewasa ini banyak orang  menganggap  bahwa  sistem  demokrasi  adalah  usaha  negara  untuk  menghormati hak-hak individu setiap warganya. Selain itu demokrasi juga ditafsirkan sebagai formasi negara yang berusaha menjembatani kemajemukan ke dalam satu kesepakatan bersama seperti Pancasila.
Namun  meskipun  demokrasi  memberi  ruang  kepada  entitas  lain,  bukan  berarti demokrasi  mengesampingkan  proses  filtrasi  yang  disiplin  ketika  mempersilahkan kearifan  lokal  eksis  bebas  di  dalamnya.  Oleh  sebab  itu,  dibutuhkan  komunikasi  yang interaktif agar keduanya saling memberi profit atau paling tidak terhindarkan dari gesekan yang dapat memecah belah satu sama lain. (Poloma, 2015)
Sejatinya  eksistensi  kearifan  lokal  tidak  selamanya  menghambat  laju perkembangan  demokrasi  modern.  Politik  lokal  tidak  bisa  dinilai  secara  tendensius, seolah  menjadi  trigger  kemajuan  zaman  dan  laju  nilai-nilai  demokrasiyang  logis  dan rasional. Pada kajian ini peneliti akan menjelaskan bagaimana politik lokal dan patronase dapat  menjadi  alternatif  demokrasi  modern  dalam  memproduksi  operator  negara  yang relegius,  akomodatif,  dan  proporsional.  Kemudian  yang  tidak  kalah  penting  dari  itu, peneliti  juga  akan  memaparkan  bagaimana  relasi  antara  patron  dan  klien  dalam membangun kerjasama politis ketika pemilihan umum serentak tahun 2019. Dari sini juga secara bertahap kita dapat meilhat masyarakat Desa Aremantai mulai termodernkan dari tradisional menjadi masyarakat madani yang rasional.

## 1. Politik Lokal
Jika kita tarik ulur ke belakang, peristiwa reformasi tahun 1998 jelas memberi angin segar bagi  kearifan  lokal  untuk  bergerak  bebas  pasca  runtuhnya  rezim  orde  baru.  Saat  ini eksistensi lokalitas tidak sekedar menjadi aktivitas cipta karya manusia saja, melainkan juga  menjadi  sistem  sosial  yang  solutif  dalam  menggandeng  demokrasi  Indonesia menjadi  lebih baik.  Lebih  dari itu, kearifan lokal juga dimaknai  sebagai  buah mufakat dari masyarakat dalam menciptakan keteraturan sosial. Namun yang perlu diperhatikan bahwa, kearifan lokal juga wajib menjadi adabtif terhadap kondisi modernitas dewasa ini. Sebab  agresivitas  arus  globalisasi  dan  modernisasi  bukan  tidak  mungkin  dapat mendisrtorsi niali-nilai kebajikan lokal yang sudah tertanam kuat dan masip sejak lama.
Gentam Gemuruh, M. Syawaluddin & Kiki Mikail, Poliik Lokal dan Patronase di Pilkada Serentak 2019 di Desa Aremantai, Semende Darat Muara Enim, Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization,  Vol. 2 No. 2 April 2021
Frans  Budi  Hardiman  dalam  bukunya  Demokrasi  dan  Sentimentalitas mencuplikkan  bahwa,  kearifan  lokal  merupakan  suatu  keniscayaan  bagi  negara  yang memiliki varian budaya yang heterogen. Konsep kemajemukan ini muncul dalam konteks mayarakat  kultural  yang menuntut pengakuan akan eksistensi mereka, misalnya dalam menjalankan  norma-norma  yang  mereka  percayai.  Satu  sisi  kita  memahami  jika kemajemukan  meminta  hak-hak  kolektif  yang  sama  kepada  semua  kelompok  kultural untuk  memelihara  dan  mengungkapkan  tradisi  serta  identitas  kolektif  mereka.  Dalam perjalannya, perlahan kearifan lokal dapat bertransformasi menjadi suatu pentolan politis yang kuat. Political power ini beranjak dari sistem nlilai yang diimplementasikan oleh masyarakat dan membentuk kesepakatan masip secara tegas. Dari sinilah kemudian nilai- nilai kearifan lokal menjadi alternatif untuk mengatasi problematika sosial yang bersifat normatif atau bahkan malampaui dari pada itu (konstitusional).
Sejatinya  eksistensi  kearifan  lokal  tidak  selamanya  menghambat  laju perkembangan  demokrasi  modern.  Politik  lokal  tidak  bisa  dinilai  secara  tendensius, seolah  menjadi  trigger  kemajuan  zaman  dan  laju  nilai-nilai  demokrasiyang  logis  dan rasional. Pada kajian ini peneliti akan menjelaskan bagaimana politik lokal dan patronase dapat  menjadi  alternatif  demokrasi  modern  dalam  memproduksi  operator  negara  yang relegius,  akomodatif,  dan  proporsional.  Kemudian  yang  tidak  kalah  penting  dari  itu, peneliti  juga  akan  memaparkan  bagaimana  relasi  antara  patron  dan  klien  dalam membangun kerjasama politis ketika pemilihan umum serentak tahun 2019. Dari sini juga secara bertahap kita dapat meilhat masyarakat Desa Aremantai mulai termodernkan dari tradisional menjadi masyarakat madani yang rasional.

## 2. Politik Lokal
Jika  kita  tarik  ulur  ke  belakang,  peristiwa  reformasi  tahun  1998  jelas  memberi angin segar bagi kearifan lokal untuk bergerak bebas pasca runtuhnya rezim orde baru. Saat  ini  eksistensi  lokalitas  tidak  sekedar  menjadi  aktivitas  cipta  karya  manusia  saja, melainkan  juga  menjadi  sistem  sosial  yang  solutif  dalam  menggandeng  demokrasi Indonesia menjadi lebih baik. Lebih dari itu, kearifan lokal juga dimaknai sebagai buah mufakat  dari  masyarakat  dalam  menciptakan  keteraturan  sosial.  Namun  yang  perlu diperhatikan  bahwa,  kearifan  lokal  juga  wajib  menjadi  adabtif  terhadap  kondisi modernitas  dewasa ini. Sebab agresivitas arus globalisasi  dan modernisasi  bukan tidak mungkin  dapat  mendisrtorsi  niali-nilai  kebajikan  lokal  yang  sudah  tertanam  kuat  dan masip sejak lama.
Frans  Budi  Hardiman  dalam  bukunya  Demokrasi  dan  Sentimentalitas  mencuplikkan bahwa, kearifan lokal merupakan suatu  keniscayaan bagi  negara yang memiliki  varian budaya  yang  heterogen.  Konsep  kemajemukan  ini  muncul  dalam  konteks  mayarakat kultural yang menuntut pengakuan akan eksistensi mereka, misalnya dalam menjalankan norma-norma  yang  mereka  percayai.  Satu  sisi  kita  memahami  jika  kemajemukan meminta hak-hak kolektif yang sama kepada semua kelompok kultural untuk memelihara dan mengungkapkan tradisi serta identitas kolektif mereka. Dalam perjalannya, perlahan kearifan lokal dapat bertransformasi menjadi suatu pentolan politis yang kuat. Political power ini  beranjak  dari  sistem  nlilai  yang  diimplementasikan  oleh  masyarakat  dan membentuk  kesepakatan masip  secara tegas.  Dari  sinilah kemudian nilai-nilai  kearifan lokal menjadi alternatif untuk mengatasi problematika sosial yang bersifat normatif atau bahkan malampaui dari pada itu (konstitusional).
Seperti yang peneliti jelaskan dimuka, eksistensi politik lokal di Desa Aremantai sudah terefleksi oleh faktivitas peran yang dimiliki TGK. Peran ini tidak hanya menjadi tugas
Gentam Gemuruh, M. Syawaluddin & Kiki Mikail, Poliik Lokal dan Patronase di Pilkada Serentak 2019 di Desa Aremantai, Semende Darat Muara Enim, Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization,  Vol. 2 No. 2 April 2021
pokok  dan  fungsi  TGK  secara  personal,  namun  peran  ini  juga  menjadi  simbol  dan  di dalamnya  terdapat  konstruk  sosial  yang  diproduksi  secara  mufakat  oleh  masyarakat. Untuk  itu,  agar  kita  tergambar  jelas  bagaimana  metapor  terkait  kajian  di  atas,  maka peneliti telah menkodifikasikannya ke dalam dua sub-pembahasan. Pengkodifikasian ini dibuat secara detil supaya pembaca mendapatkan informasi yang komperhensif sehingga tumbuh rasa ketertarikan untuk melakukan kajian lebih dalam lagi. (Ritzer, 2011)
Seperti  penelitian  pada  umumnya,  Kiai  dalam  hal  ini  TGK  dipandang  sebagai agen  perubahan  sosial  yang  dominan  bermain  pada  tatanan  religi  dan  kultural.  Hiroko Horikosi memandang bahwa Kiai menjadi tolak ukur dalam menunjukkan kewaspadaan terhadap  prinsip  otoritas,  terlebih  jika  kemudian  terjadi  kemerosotan  moral  atau tersandung suatu perkara tertentu. Maka Kiailah yang menjadi figur penetralisir konflik hingga kondisi menjadi tentram. Sama halnya dengan penelitian Hiroko Horikosi. Kajian yang  peneliti  eksplor  juga  mendudukan  Kiai  sebagai  agen  dalam  mentransformasikan nilai-nilai  kultural  ke  dalam  sistem  demokrasi  modern.  Hanya  saja  atribusi  yang digunakan  oleh  TGK  tidak  melulu  terkait  aspek  budaya  dan  agama,  namun  juga menyentuh aspek kekeluargaan secara mendalam (Seghumah Ghaye).
Selaras dengan sebutan nama belakangnya (Kiai), sekilas sudah sangat tergambar betul bahwa TGK tentunya memiliki ilmu agama yang mumpuni, tidak hanya itu, mereka juga menguasai beberapa cabang ilmu tradisional lainnya. Baik itu yang bersifat kultural maupun berbentuk keterampilan. Terbukti dengan kemampuan spiritualnya yang adaptif, TGK dapat  memadukan  antara sistem nilai  kearifan lokal Desa Aremantai tanpa harus terjadi  pertentangan  yang  kontradiktif  dengan  nilai-nilai  ajaran  Islam.  Selain  itu,  TGK juga menjadi mentor dalam pengajian ibu-ibu dan bapak-bapak. Mulai dari kajian aqidah, syariat, akhlak, ataupun wirid yang lazim digunakan dalam beribadah sehari-hari. Artinya bahwa,  TGK  telah  menjadi  edukator  yang  baik  bagi  masyarakat  Desa  Aremantai. Kehadirannya  menjadi  sangat  fundamental  dalam  menstimulus  nilai-nilai  kebajikan sehingga  potensi  keamanan,  kenyamanan,  dan  kemaslahatan  bersama  dapat  dirasakan dengan  hikmat.  Lebih  dari  itu  TGK  juga  berperan  penting  dalam  mengkaderisasi  para muridnya. Bukan hanya  kawula tua, TGK juga  meng-cover kaum  milenial untuk  turut serta secara aktif dalam menjaga nilai-nilai keagamaan, kebudayaan, dan kebangsaan.

## a. TGK Sebagai Meraje
Secara  leksikal  Meraje  diterjemahkan  sebagai  raje  atau  raja.  Sedang  secara terminologi, Meraje adalah status yang diterima oleh setiap anak laki-laki (Muanai) dan berperan sebagai ahli keluarga serta pengawas langsung atau pengawas pelaksana pada tingkat pertama. Selain itu Meraje juga berperan sebagai pemimpin musyawarah, menjadi juru  bicara  atau  besuare,  membimbing,  mengayomi,  mengawasi  para  Anak  Belai, mengawasi harta pusaka, memberi hukuman atau sanksi, dan yang pastinya melestarikan adat  Tunggu  Tubang.  Namun  yang  perlu  diketahui  juga  bahwa,  tugas-tugas  yang berkenaan dengan hak dan kewajiban selaku Meraje, biasanya Muanai tertua yang lebih di dahulukan, baru kemudian yang lebih muda dan sampai kepada yang termuda. Kecuali apabila yang tertua telah menyerahkan hal itu kepada yang lebih muda untuk mengambil kebijaksanaan dan melaksanakannya.
Adat Tunggu Tubang memiliki klasifikasi kepemimpinan dan pengawasan yang terstruktur secara sistemais. Yakni; Payung Meraje, Jenang Meraje, dan Meraje. Payung Meraje  berfungsi  sebagai  pengawas  tertinggi  terhadap  Tunggu  Tubang  dan  semua anggota Jurai atau keluarga besar. Kemudian Jenang Meraje berperan sebagai pengawas tingkat  kedua,  lalu  Meraje  berfungsi  sebagai  pengawas  langsung  atau  pengawas
pelaksana  pada  tingkat  pertama.  Sebagaimana  formasi  kedudukan  pada  umumnya,  di dalam adat Tunggu Tubang Meraje juga memiliki hak dan kewajiban untuk menciptakan kerukunan dan menjaga nama baik keluarga.

## b. TGK sebagai Ketua Adat
Sebelum tahun 2013, sistem kebudayaan di Desa Aremantai masih memiliki pola klasik  dengan  tidak  mengedepankan  mekanisme  formal  yang  administratif.  Namun meskipun  tidak  memiliki  struktur  kepengurusan  yang  baku,  mekanisme  kepengurusan adat  tetap  berjalan  dengan  tertib  dan  kondusif.  Peneliti  melihat  ada  dua  faktor  yang membuat  eksistensi  budaya  Desa  Aremantai  berjalan  dengan  hikmat.  Pertama; Kepengurusan adat dipimpin oleh orang-orang yang agamis, kharismatik, dan kompeten pada  bidangnya.  Dan  kedua  konstruk  lokalitas  yang  eksis  mensuport  TGK  dalam mengembangkan potensi mereka sebagai aparat kearifan lokal di Desa Aremantai.
Adalah  menjadi  sangat  etis  dan  rasional  jika  masyarakat  senantiasa mengedepankan dan menunjuk TGK dalam mendudukan perkara-perkara penting yang menyangkut  kemaslahatan  bersama.  Argumen  ini  peneliti  ambil  dari  hasil  wawancara dengan  seorang  pakar  sejarah  Desa  Aremantai  yang  bernama  bapak  Mukrim.  Bapak Mukrim merupakan seorang Tunggu Tubang yang sangat aktif dalam mengikuti kegiatan adat (Aguan Besak). Tidak hanya itu, beliau juga kerap bertukar pikir dengan para sepuh dan para pelajar yang merantau di wilayah perkotaan. Berikut hasil wawancara dengan bapak Mukrim yang peneliti peroleh.
Formalisasi  adat  di  sini  sebagain  bentuk  penguatan  adat  dengan  rakitan  sistem yang  sistematis  (Struktur)  dan  nantinya  membuat  adat  akan  lebih  terpoteksi.  Niklas Luhmann  mengatakan  bahwa,  sejatinya  suatu  sistem  tidak  pernah  sekompleks lingkungannya,  sistem  mengembangkan  subsistem-subsistem  baru  dan  membangun berbagai  hubungan  antara  subsistem  untuk  menangani  lingkungan  secara  efektif.  Jika tidak,  sistem  akan  dikuasai  oleh  kompleksitas  lingkungan.  Senada  dengan  Luhmann, kearifan lokal juga akan ikut terdistorsi oleh masipnya modernitas hari ini, oleh sebab itu eksistensi kearifn lokal harus tersistemasi dengan baku dan legal agar terproteksi secara menyeluruh  Berdasarkan  hasil  pengamatan  peneliti,  salah  satu  cara  untuk membentenginya yakni dengan memperkuat struktur.

## 3. Patronase
Sejatinya  kearifan  lokal  pada  kajian  ini  dimaknai  sebagai  simbol  integrasi  dan bertujuan  mengikat  masyarakat  melalui  mitos  bersama  yang  berupa  sistem  nilai  dan norma. Kearifan lokal juga dijadikan kendaraan bagi para TGK berjuang dalam menjaga dan melestarikan budaya. Selain itu, kerifan lokal Tunggu Tubang turut memberi ruang kepada para TGK agar dapat bergerak bebas mempersuasi masyarakat dan berujung pada keberhasilan  penggulungan  suara  satu  arah  secara  besar-besaran.  Dilihat  dari  sudut pandang  patronase,  meskipun  dalam  konteks  ini  masyarakat  berposisi  sebagai  kline. Namun bukan berarti masyarakat Desa Aremantai memiliki distingsi yang begitu tajam dengan para TGK. Perlu diketahui juga bahwa kontribusi mereka dalam pemilihan umum sangat menjadi perhatian khusus. Sebab berhasil atau tidaknya kearifan lokal berkontstasi dengan  demokrasi  modern,  yakni  ditentukan  oleh  perolehan  suara  ketika  pemilihan umum.  Karenanya  peran  TGK  menjadi  sangat  diuji  untuk  meyakinkan  para  pemilih bahwa  rekomendasi  mereka  adalah  usaha  yang  tepat  dalam  menjaga  dan  melestarikan budaya. Selain itu, TGK juga telah melakukan transformisasi nilai-nilai kebajikan lokal secara subtantif ke dalam nilai-nilai demokrasi modern.
Gentam Gemuruh, M. Syawaluddin & Kiki Mikail, Poliik Lokal dan Patronase di Pilkada Serentak 2019 di Desa Aremantai, Semende Darat Muara Enim, Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization,  Vol. 2 No. 2 April 2021
Senada  dengan  itu,  fenomena  politik  lokal  dan  patronase  yang  ada  di  Desa Aremantai hari ini menjadi bukti konkrit dari penjelasan Bourdieu dalam mentafsirkan teori kekuasaan Waber. Hal ini terlihat ketika kecakapan TGK yang dibekali ilmu agama dan budaya, menjadi modal besar dalam menghegemoi masyarakt banyak. Kedua modal itu  juga  menjadi  pertimbangan  serius  bagi  masyarakat,  sebab  hanya  orang  yang konsekuen  terhadap  nilai-nilai  agama  dan  yang  dapat  diterima  layak  tidak rekomendasinya  diikuti.  Lebih-lebih  lagi  ini  persoalan  memilih  pemimpin.  Bagi masyarakat  Desa  Aremantai,  pemimpin  tidak  hanya  berorientasi  pada  kecakapan  ilmu pemerintahan  dan  birokrasi  saja,  melainkan  juga  kompeten  dalam  mengakomodir kebutuhan masyarakat baik itu secara sosial dan kultural.
Kemudian  yang  kedua,  kita  juga  memahami  bahwa  keberpihakan  masyarakat kepada putra daerah bukanlah suatu hal yang tabu. Layaknya penduduk pada umumnya, putra daerah memiliki keterikatan emosional yang begitu erat dengan tanah kelahirannya. Contoh sederhana adalah terbentuknya paguyuban dan ikatan pelajar daerah di tengah- tengah  perguruan  tinggi  negeri  maupun  swasta.  Ini  semua  tergerak  karena  ada  ikatan emosional  terhadap  tanah  kelahiran  sehingga  menciptakan  rasa  sukacita  dan kekeluargaan antar sesama. Artinya bahwa, jika kaum muda memiliki sense of belonging yang  tinggi,  maka  sama  halnya  dengan  masyarakat  pedesaan,  mereka  juga  memiliki ikatan  emosional  yang  jauh  lebih  tinggi  ketimbang  kaum  pelajar  (Paguyuban).  Sebab mereka tidak hanya menjaga dan melestarikan adat di dalamnya, tetapi juga berkewajiban membendung  dampak  negatif  modernisasi  karena  secara  perlahan  telah  mendistorsi kearifan lokal mereka yang sudah eksis sejak lama.
Pungkasnya relasi patron dan klien tidak selalu disebabkan oleh motif ekonomi, ketergantungan,  atau  lain  sebagainya.  Lebih  dari  itu  relasi  parton  klien  juga  berdiri sebagai  dua  entitas  yang  dapat  membentuk  mitra  yang  kontributif  dan  solutif  dalam mengamalkan  nilai-nilai  Pancasila.  Khususnya  pengemplementasian  sila  kelima  yakni Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karenanya, menjadi tidak lebih bijak jika patron  klien  hanya  dilihat  secara  tendensius  dan  mengcualikan  potensialitasnya  yang dapat memberi perubahan secara signifikan bagi kemaslahatan orang banyak.

## KESIMPULAN
Dari beberapa uraian di atas, peneliti manarik benang merah bahwa, sejatinya eksistensi politik lokal tidak selamanya menghambat laju perkembangan demokrasi modern. Politik lokal tidak bisa dinilai secara tendensius, seolah menjadi trigger kemajuan zaman saat ini. Saat ini eksistensi kearifan lokal tidak sekedar menjadi aktivitas cipta karya manusia saja, melainkan  juga  menjadi  sistem  sosial  yang  solutif  dalam  menggandeng  demokrasi pancasila  menjadi  demokrasi  yang  berkeadilan.  Lebih  dari  itu,  kearifan  lokal  juga dimaknai  sebagai  buah  mufakat  yang  mengkonstruk  tatanan  sistem  nilai  dan memeberikan bobot politis yang potensial. Adapun yang menjadi konsen penelitian ini adalah  hubungan  patronase  antara  Dari  sinilah  kemudian  nilai-nilai  kearifan  lokal menjadi  alternatif  untuk  mengatasi  problematika  sosial  yang  bersifat  normatif  atau bahkan malampaui dari pada itu (konstitusional). fenomena ini juga kemudian memberi ruang  kepada  para  TGK  untuk  lebih  mudah  memprovokasi  masyarakat  dan  nantinya berimplikasi pada keberhasilan penggulungan suara satu arah secara besar-besaran.
Terakhir,  resultan  dari  penelitian  ini  menyatakan  bahwa  politik  lokal  dan patronase  tidak  selalu  harus  dimaknai  secara  tendensius.  Lokalitas  yang  ada  dapat diintegrasikan dan dikomunikasikan secara interaktif sehingga menjadi solusi dari suatu kecemasan demokrasi. Politik lokal dan Patronase menjawab bahwa kearifan lokal dapat
Gentam Gemuruh, M. Syawaluddin & Kiki Mikail, Poliik Lokal dan Patronase di Pilkada Serentak 2019 di Desa Aremantai, Semende Darat Muara Enim, Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization,  Vol. 2 No. 2 April 2021
menjadi alternatif ketika demokrasi modern tidak bisa memberikan produk yang solutif atas kegelisahan pemilih.
Gentam Gemuruh, M. Syawaluddin & Kiki Mikail, Poliik Lokal dan Patronase di Pilkada Serentak 2019 di Desa Aremantai, Semende Darat Muara Enim, Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization,  Vol. 2 No. 2 April 2021

## DAFTAR PUSTAKA
George Ritzer, 2012, Teori Sosiologi , Yogyakarta: Pustaka Belajar Loginna Novadona Bayo dkk, 2016, Rezim Lokal di Indonesia , Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Margaret M. Poloma,2015,  Sosiologi Kontemporer, Jakarta: PT Raja Grafindo Perseda Sugiyono, 2017, Metode Penelitian Pendidikan, Bandung: Alfabeta.