## Asmawati & Shofian Ahmad
Impact of Islamic Microfinance on Improving the Income and Poverty Reduction on Microenterprises in Province Aceh : Case Study in Baitul Qiradh

## Baharuddin Bin Sayin & Muhammad Hamizan Bin Ab Hamid
Waqf Higher Education: Implementation Model In University College Bestari (UCB), Terengganu, Malaysia

## Hasanuddin Yusuf Adan

## Eksistensi Kota Madani dalam Perspektif Siyasah Syar‟iyyah (Kajian Eksplisit
Kota Madani Banda Aceh)

## Izzatur Rusuli, Zakiul Fuady, Zulfikar & Rahma Nurzianti
Peran Lembaga Kampong dalam Manajemen Konflik Keluarga di Kabupaten Aceh Tengah
Jabbar Sabil & Juliana Ĥadīŝ Aĥād Sebagai Sumber Hukum Islam (Pemikiran Imam al-Sarakhsī dan Imam al-Ghazālī, Pendekatan Epistemologi)

## Muslim Zainuddin
Peran dan Fungsi Kelembagaan Mukim dalam Penyelesaian Perselisihan: Analisis Praktek Hukum Adat di Aceh

## Ridwan Nurdin & Muslina
Konsep dan Teori Manajemen Aset dalam Islam

## NAMA PENULIS
JUDUL

## Vol. 19, No. 2, Juli-Desember 2017

## FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
MEDIA SYARI’AH

## MEDIA SYARI’AH

## Wahana Kajian Hukum Islam Pranata Sosial
Vol.  19,  No.  2,  2017
EDITOR-IN-CHIEF Ihdi Karim Makinara

## EDITORS
Agustin Hanafi Ali Abubakar Analiansyah Bismi Khalidin Jamhir Mijaz Iskandar Mursyid Mutiara Fahmi

## INTERNATIONAL EDITORIAL BOARD
A. Hamid Sarong (Universitas Islam Negery Ar-Raniry , BANDA ACEH ) Al Yasa‟ Abubakar (Universitas Islam Negery Ar-Raniry , BANDA ACEH ) Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad (Universitas Islam Negery Ar-Raniry , BANDA ACEH) Ridwan Nurdin (Universitas Islam Negery Ar-Raniry, BANDA ACEH))
ASISSTEN TO THE EDITOR Ainun Hayati Musliadi Syarbunis

## ENGLISH LANGUAGE ADVISOR
M. Syuib
ARABIC LANGUAGE ADVISOR Fakhrurrazi M. Yunus
COVER DESIGNER Ikhlas Diko
MEDIA  SYARI'AH , is a  six-monthly  journal  published by the  Faculty of  Sharia and  Law  of the State Islamic University of Ar-Raniry Banda Aceh. The journal is published since February 1999  (ISSN.  1411-2353)  and  (ESSN.2579-5090)  Number.  0005.25795090  /  Jl.3.1  /  SK.ISSN  / 2017.04.  earned  accreditation  in  2003  (Accreditation  No.  34  /  Dikti  /  Kep  /  2003).  Media Syari‟ah has been indexed Google Scholar and other indexation is processing some.
MEDIA SYARI'AH , envisioned as the Forum for Islamic Legal Studies and Social Institution, so  that  ideas,  innovative  research  results,  including  the  critical  ideas,  constructive  and progressive  about  the  development,  pengembanan,  and  the  Islamic  law  into  local  issues, national,  regional  and  international  levels  can  be  broadcasted  and  published  in  this  journal. This  desire  is  marked  by  the  publication  of  three  languages,  namely  Indonesia,  English,  and Arabic to be thinkers, researchers, scholars and observers of Islamic law and social institutions of various countries can be publishing an article in Media Syari'ah
MEDIA SYARI'AH , editorial Board composed of national and international academia, part of which are academicians of the Faculty of Sharia and Law of the State Islamic University of Ar- Raniry Banda Aceh. This becomes a factor Media Syari'ah as prestigious journals in Indonesia in the study of Islamic law.
Recommendations  from  the  editor  to  scope  issues  specific  research  will  be  given  for  each publishing Publishing in January and July.

## Editor Office : MEDIA SYARI’AH
Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial Fakultas  Syariah  dan  Hukum  Islam  UIN  Ar-
Raniry  Banda Aceh, Provinsi Aceh – Indonesia Email: mediasyariah@ar-raniry.ac.id ihdimakinara@ar-raniry.ac.id Webs: jurnal.ar -raniry.ac.id/index.php/medsyar Telp.+62 (651)7557442,Fax. +62 (651) 7557442 HP : 0823 0400 8070

## Table of Contents

## Articles
195 Asmawati & Shofian Ahmad
Impact of Islamic Microfinance on Improving the Income and Poverty Reduction on Microenterprises in Province Aceh : Case Study in Baitul Qiradh
215 Baharuddin Bin Sayin & Muhammad Hamizan Bin Ab

## Hamid
Waqf Higher Education: Implementation Model In University College Bestari (UCB), Terengganu, Malaysia

## 235 Hasanuddin Yusuf Adan
Eksistensi Kota Madani dalam Perspektif Siyasah
Syar‟iyyah (Kajian Eksplisit Kota Madani Banda Aceh)
261 Izzatur Rusuli, Zakiul Fuady, Zulfikar & Rahma Nurzianti Peran Lembaga Kampong dalam Manajemen Konflik Keluarga di Kabupaten Aceh Tengah
289 Jabbar Sabil & Juliana
Ĥadīŝ Aĥād Sebagai Sumber Hukum Islam (Pemikiran Imam al-Sarakhsī dan Imam al-Ghazālī, Pendekatan Epistemologi)

## 319 Muslim Zainuddin
Peran dan Fungsi Kelembagaan Mukim dalam Penyelesaian Perselisihan: Analisis Praktek Hukum Adat di Aceh
357 Ridwan Nurdin & Muslina
Konsep dan Teori Manajemen Aset dalam Islam

## Eksistensi Kota Madani dalam Perspektif Siyasah Syar‟iyyah
(Kajian Eksplisit Kota Madani Banda Aceh)

## Hasanuddin Yusuf  Adan
Abstrak : Istilah  Kota  Madani  sering  dikaitkan  dengan keberadaan  kota  Madinah  di  zaman  Nabi  dan  Khulafaurrasyidin sehingga  sebahagian  orang  cenderung  mengartikan  kata  madani sebagai  padanan  kata  madinah.  Dalam  memimpin  kota  Banda Aceh  Illiza  Sa‟aduddin  Jamal  sering  sekali  mengkampanyekan istilah  kota  madani  untuk  Banda  Aceh  sehingga  istilah  kota madani sudah sangat akrab bagi warga kota tersebut. Pertanyaan yang muncul di sini adalah; bagaimana konsep kota madani yang sebenarnya?  Dan  mana  contoh  konkrit  kota  madani  yang  pernah wujud  dalam  kehidupan  ummat  manusia  di  dunia?  Serta bagaimana  kedudukannya  dalam  konteks  siyasah  syar‟iyyah.
Untuk  menjawab  semua  pertanyaan  tersebut  perlu  kehadiran teknis dan metodologi penulisan sebagai penguat keabsahan suatu tulisan  ilmiah  seperti  metode  kualitatif  yang  sangat  layak digunakan  untuk  tulisan  ini  sebagai  jenis  penelitian  ilmu  sosial.
Dari hasil kajian yang ada ditemukan bahwa konsep kota madani merupakan  sebuah  kota  yang  dihuni  dan  dipimpin  oleh  ummat Islam  yang  berlaku  amalan  ketauhidan,  amalan  syari‟ah,  dan amalan  akhlak  karimah  di  dalamnya  sebagaimana  yang  pernah wujud  dalam  wilayah  Madinah  yang  dipimpin  Rasulullah  SAW dan  para  khulafaurrasyidin  dahulu  kala,  kota  tersebut  harus dipimpin  oleh  pemimpin  muslim  yang  tha‟at,  beriman,  dan bersyari‟ah.  Dengan  demikian  kota  Banda  Aceh  yang  sering disebut-sebut sebagai kota madani perlu dipersiapkan unsur-unsur kemadaniannya sehingga ia layak disebut Kota Madani.
Kata Kunci: eksistensi, kota madani, perspektif, siyasah

## MUKADDIMAH
iyasah  syar‟iyyah  merupakan  cabang  dari  pada  ilmu syari‟ah  dan  syari‟ah  itu  sendiri  menjadi  bahagian  yang tidak  terpisahkan  dari  pada  al-Islam.  Islam  merupakan agama  Allah  yang  sangat  benar  dan  satu-satunya  agama  yang diakui Allah di dunia hari ini, firman Allah SWT surah Ali Imran ayat 19 yang artinya: “ Sesungguhnya agama (yang diridai) di sisi Allah  hanyalah  Islam.  Tiada  berselisih  orang-orang  yang  telah diberi  Al  Kitab  kecuali  sesudah  datang  pengetahuan  kepada mereka, karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. Barang siapa  yang  kafir  terhadap  ayat-ayat  Allah  maka  sesungguhnya Allah  sangat  cepat  hisab-Nya ”. Ayat ini juga menegaskan bahwa siapa  saja  yang  kafir  terhadap  ayat-ayat  Allah  maka  Allah  sangat cepat hisapnya, artinya siapa saja yang tidak beriman kepada Allah dan  kepada  agama  Allah  (Islam)  maka  Allah  akan  memberikan balasan kepada mereka kapan saja Allah mau.
Kalaupun  ada  orang  yang  masih  meyakini  agama  lain selain  Islam  untuk  dianut  dalam  kehidupan  ini  maka  Allah menolaknya  lewat  firman  surah  Ali  Imran  ayat  85  yang  artinya:
“ Barang  siapa  mencari  agama  selain  agama  Islam,  maka  sekali- kali  tidaklah  akan  diterima  (agama  itu)  daripadanya,  dan  dia  di akhirat  termasuk  orang-orang  yang  rugi ”.  Maka  rugilah  orang- orang  yang  sampai  hari  ini  belum  masuk  kedalam  agama  Islam baik  di  dunia  maupun  di  akhirat  kelak.  Bagi  ummat  Islam  yang berada dalam agama Islam dimintakan agar bertaqwa kepada Allah dan  tidak  mati  kecuali  matinya  dalam  keadaan  seorang  muslim (Ali Imran ayat 102).
Allah  sudah  menyempurnakan  Islam  dengan  berbagai konsep  kehidupan  bagi  hamba-hambanya  lewat  seorang  rasul bernama  Muhammad  ibn  Abdullah  SAW.  selaras  dengan  firman Allah surah al-Maidah ayat 3 yang artinya: “… Pada hari ini telah Kusempurnakan  untuk  kamu  agamamu,  dan  telah  Ku-cukupkan kepadamu  nikmat-Ku,  dan  telah  Ku-ridhai  Islam  itu  jadi  agama

## S
bagimu.  Maka  barang  siapa  terpaksa  karena  kelaparan  tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha  Penyayang :.  Dengan  demikian  tidak  ada  alasan  bagi siapapun di dunia ini untuk menyalahkan Islam, mengatakan Islam tidak  sempurna  dan  seumpamanya  melainkan  orang-orang  yang jahil terhadap Islam atau orang-orang yang jahat terhadap Islam.
Sebagai  agama  yang  sempurna  Islam  telah  mengatur persoalan  hidup  ummatnya  dari  berbagai  konsep  kehidupan termasuklah  konsep  politik  yang  dalam  bahasa  Islam  disebut siyasah  syar‟iyyah.  Siyasah  syar‟iyyah  sebagai  konsep  politik dalam  Islam  memiliki  kesempurnaan  dimensi  sosial  politik  baik yang  berkenaan  dengan  prihal  kenegaraan,  prihal  ekonomi, prihal konstitusi,  prihal hubungan luar maupun persoalan lain  yang baik secara  langsung  terkait  dengan  politik  maupun  tidak.  Jadi  Islam memiliki  konsep  syari‟ah  yang  sangat  lengkap  yang  salah  satu dimensinya adalah siyasah syar‟iyyah yang kita bahas di sini.

## MAKNA SIYASAH SYAR’IYYAH
Kata siyasah syar‟iyyah terdiri dari dua kata yakni siyasah dan  syar‟iyyah  yang  sering  diartikan  para  pakar  politik  Islam dengan  politik  hukum  Islam.  Selain  perkataan  siyasah  syar‟iyyah ada  juga  perkataan  fiqh  siyasah  yang  selalu  disingkronkan  para pakar  politik  Islam  dengan  makna  politik  Islam.  Baik  siyasah syar‟iyyah  maupun  fiqh  siyasah  sudah  lazim  dan  ma‟ruf diperbincangkan para ilmuan muslim dan juga ilmuan non muslim sebagai landasan dan rumusan ilmu politik dalam Islam.
Perkataan  siyasah  berasal  dari  bahasa  Arab  yang  asal katanya sasa ,  dan  fi‟il  mudhari‟nya yasusu ,  terus  menjadi siyasatan sebagai  mashdarnya (Thaib,  1998:  Xi). Kalau  diartikan secara harfiah atau literlek ia bermakna mengatur, mengendalikan, mengurus,  membuat  keputusan,  sebagaimana  yang  tercantum dalam  kalimat  “ sasa  al-qaum ”  yang  bermakna  mengatur  kaum atau  memerintah  dan  memimpin  sesuatu  bangsa (Situmorang,
2012: 16) . Jadi pengertian siyasah secara linguistik itu sama sekali bukan politik sebagai mana yang disinyalir oleh sebahagian orang secara gamblang selama ini. Namun ia dapat disinonimkan dalam aplikasinya  dengan  prilaku  politik  secara  terminology.  Hal  ini terjadi karena tidak ditemukan istilah politik  secara khusus  dalam aplikasi politik Islam selain siyasah.
Sementara  perkataan  syar‟iyyah  berasal  dari  kata  syara‟a, yasyra‟u,  syar‟iyyan  atau  syar‟iyyatan  yang  secara  literlek bermakna  jalan  kecil.  Secara  terminology  ia  bermakna  hukum Allah yang diturunkan kepada seluruh ummat manusia yang sering disebut  dengan  hukum  Islam,  hukum  syara‟  atau  syari‟at  Islam.
Dalam tinjauan ushul fiqh hukum syara‟ diartikan dengan; khithab (kalam) Allah yang mengatur amal perbuatan orang mukallaf baik berupa iqtidhak (perintah, larangan, anjuran untuk melakukan atau anjuran  untuk  meninggalkan), takhyir (kebolehan  bagi  orang mukallaf  untuk  memilih  antara  melakukan  dan  tidak  melakukan), atau  wadh‟i  (ketentuan  yang  menetapkan  sesuatu  sebagai  sebab, syarat atau mani‟/penghalang) (M. Zein, 2014: 36).
Kalau  digabungkan  antara  perkataan siyasah dengan syar‟iyyah yang  menjadi siyasah  syar‟iyyah secara  harfiah  pula bermakna  politik  syari‟ah (al-„Utsaimin,  2014:  13). Ia  juga  sering disebut  dengan  politik  hukum  Islam  yang  mengandung  makna prilaku atau perlakuan politik Islam  yang terikat dengan pantauan hukum  Islam  sendiri  (syari‟ah).  Dalam  bahasa  lain  politik  Islam juga  sering  disebut  dengan Fiqh  siyasah yang  juga  mengandung nilai  dan  makna  hukum  di  dalamnya  pada  dataran  operasional. Dalam  konsep  Islam,  syari‟ah  merupakan  rumusah  hukum  yang berada  pada  dataran  konsepsional  dan  fiqh  sebagai  rumusan hukum  Islam  pada  dataran  operasional. Oleh  karenanya  nampak dengan  jelas  beda  antara  politik  biasa  yang  lepas  dari  tatanan hukum Islam dengan politik Islam yang terkait dan terikat dengan hukum Islam.
Dalam  siyasah  syar‟iyyah  sebagai  politik  hukum  Islam mempunyai  tiga  ilmu  penting  yang  perlu  diketahui  seseorang adalah: pertama , ilmu taqnin al-ahkam yang membahas teori-teori legislasi  hukum  Islam  dan  penerimaannya  sebagai  sumber otoritatif dalam tata hukum suatu negara. Kedua , ilmu tathbiq al- ahkam ,  yaitu  ilmu  yang  membahas  tata  atur  penerapan  hukum Islam  setelah  dilegislasi,  diterima  sebagai  sumber  otoritatif  dan tertuang dalam bentuk qanun. Ketiga , ilmu taghyir al-ahkam yaitu ilmu  yang  membahas  perubahan  (amandemen)  atas  hukum  yang telah  dijalankan,  tetapi  dinilai  tidak  memenuhi  aspek-aspek keadilan  dan  kemaslahatan  (kepentingan)  publik.  (Suntana,  2014: 1)
Ilmu  pertama  dan  kedua  tersebut  berkaitan  erat  dengan tugas  dan  tanggung  jawab  pihak  legislatif  dan  eksekutif  dalam sistem pemerintahan modern hari ini yang menjadi perancang dan pelaksana  undang-undang  yang  sedia  ada  dalam  sesuatu  negara. Sementara  khusus  menyangkut  dengan  ilmu taghyir  al-ahkam pada urutan ketiga mengatur tentang perubahan sesuatu ketentuan yang sedang berlaku namun dianggap tidak representatif, tidak adil atau kurang muslihat bagi keperluan rakyat dan negara.

## LINGKUPAN SIYASAH SYAR’IYYAH
Politik hukum Islam atau Siyasah Syar‟iyyah memiliki tiga dimensi  utama  yang  tidak  dapat  dipisahkan  daripadanya,  yaitu: pertama , Siyasah  Dusturiyah yang  membahas  undang-undang dasar  suatu  negara  yang  berkenaan  dengan  tiga  perkara  penting, yaitu;  bentuk  pemerintahan,  hak  serta  kewajiban  warga  negara, dan Sulthah (lembaga kekuasaan negara). Kedua , Siyasah maliyah yang  membahas  tentang  sumber-sumber  keuangan  negara  serta pengelolaan dan pengeluarannya. Ketiga , Siyasah Kharijiah yang bersamaan  makna  dengan Siyasah  Dauliyah adalah  bidang fiqih siyasah yang membahas tata hubungan internasional. ( Ensiklopedi Tematis Islam, 2004: 197-199)
Siyasah  Dusturiyah adalah  sistem  politik  Islam  yang berkaitan dengan persoalan konstitusi sesuatu negara dalam Islam. Dalam  bahasa  Persia  dustur  bermakna  seseorang  yang  memiliki otoritas  baik  dalam  bidang  politik  maupun  dalam  bidang  agama. Selaras dengan perkembangan masa kata dusturi digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan bagi agama Majusi
(Zoroaster).  Ketika  kata  tersebut  menjadi  salah  satu  kata  dalam bahasa  Arab  ia  berkembang  maknanya  menjadi  azas  dan pembinaan.  Dalam  pengertian  istilah  dustur  bermakna  kumpulan kaidah  yang  mengatur  dasar  dan  hubungan  kerja  sama  antar sesama  anggota  masyarakat  dalam  sebuah  negara,  baik  yang tertulis  dalam bentuk  konstitusi maupun  yang tidak tertulis  dalam bentuk konvensi (Situmorang, 2014: 19).
Jadi  bidang  garap Siyasah  Dusturiyah yang  paling mendasar  adalah  membahas  dan  menetapkan  konstitusi  negara menjadi  satu  pegangan  utama  bagi  sesuatu  negara  dalam  Islam. Konstitusi tersebut sering dinamakan undang-undang dasar seperti Undang-undang  Dasar  1945  (UUD  1945)  di  Indonesia.  Dalam kajian  siyasah  syar‟iyyah,  konstitusi  sesuatu  negara  haruslah Islami,  mulai  dari  bentuk  negara  harus  negara  Islam,  hukum  dan perundang-undangan  juga  harus  hukum  Islam,  sampai  kepada pemerintahan  dan  komponen  negara  lainnya  juga  harus  selaras dengan  ketentuan  Islam.  Jadi  tidak  relefan  konsep  siyasah syar‟iyyah  dengan  sesuatu  negara  yang  tidak  berdasarkan  Islam walaupun  dipimpin  oleh  orang  Islam  dan  mayoritas  penduduk negara tersebut beragama Islam.
Bentuk  pemerintahan  dalam  kajian  siyasah  syar‟iyyah adalah  pemerintahan  Islam  dalam  Negara  Islam.  Sistem pemerintahan  harus  mengikuti  sistem  pemerintahan  yang  pernah diasaskan  oleh  Rasulullah  SAW  di  Negara  Madinah  dahu  kala yang  kemudian  diteruskan  oleh  para  Khulafaurrasyidin,  yaitu pemerintahan  yang  berbentuk  khilafah  dengan  sistem  syura. Sistem  syura adalah suatu sistem pemerintahan dalam  Islam  yang
mengutamakan perundingan, dialog atau musyawarah dalam setiap keputusan  yang  diambil  oleh  negara.  Musyawarah  tersebut  tidak boleh  lepas  dan  tidak  boleh  keluar  dari  sumber-sumber  hukum Islam, terutama sekali Al-Qur‟an dan Al-Sunnah. Jadi sistem syura tersebut  merupakan  sisem  pemerintahan  yang  dijalankan  oleh ummat  Islam  berdasarkan  ketentuan  kalam  Allah  yang  tertera dalam  Al-Qur‟an  dan  sunnah  nabi  yang  terbukukan  dalam  kitab- kitab  hadis.  Hal  ini  berbeda  dengan  sistem  demokrasi  yang semata-mata  menghandalkan  pemikiran  manusia  dan  sistem monarkhi yang memberikan hak penuh kepada raja.
Dalam  konsep siyasah  dusturiyyah warga  negara mempunyai  hak  untuk  hidup,  hak  untuk  berkeluarga  dan berketurunan,  hak  berekspressi,  hak  membela  negara,  hak berpendidikan,  hak  berusaha,  dan  sejumlah  hak-hak  lainnya  yang terkafer  dalam  bingkai  syari‟ah  (hukum  Islam).  Hak-hak  tersebut semuanya tidak boleh berlawanan dengan ketentuan hukum  Islam sebagai  hukum  ciptaan  Allah  untuk  diamalkan  seluruh  ummat manusia. Oleh karena itu dalam konsep negara Islam yang berlaku hukum  Islam,  jual  beli,  menyimpan  dan  mengkonsumsi  khamar, shabu-shabu  dan  jenis  narkoba  apa  saja  sama  sekali  tidak dibenarkan. Praktik prostitusi, main judi, jual beli buntut, mengadu domba  juga  sangat  dilarang.  Praktik  korupsi,  nepotisme, diskriminasi  baik  perorangan  maupun  antar  kaum  dan  golongan sama sekali tidak dibenarkan.
Dalam konsep siyasah dusturiyyah, semua lembaga negara harus  berdasarkan  syari‟ah  dalam  menjalankan  tugas  dan tanggungjawabnya.  Pada  zaman  nabi  semua  kekuasaan  lembaga negara  dipegang  beliau  sendiri  karena  wilayah  dan  kekuasaan Islam  belum  meluas  lagi.  Namun  dalam  perjalanan  sejarah  baik pada  masa  Khulafaurrasyidin  maupun  masa  kekuasaan  Bani Umayyah  dan  Bani  Abbasiyah  kekuasaan  lembaga  negara  sudah didistribusikan kepada orang-orang yang berhak memegangnya.
Dalam  kehidupan  perpolitikan  modern  hari  ini  hampir semua  negara  sudah  menyatu  dengan  konsep  Trias  politica  yang dicetuskan oleh Montesquieu (Charles de secondat
Montesquieu/1689-1755)  yang  membagi  lembaga  negara  menjadi tiga, yaitu (1). Legislatif (kekuasaan membentuk undang-undang), (2).  Eksekutif  (kekuasaan  menjalankan  undang-undang),  (3). Judikatif (kekuasaan mengadili  pelanggaran-pelanggaran terhadap undang-undang  (Lubis,  1975:  59-60).    Kesemua  itu  dianggap sudah  representatif  untuk  menerajui  pengurusan  sesuatu  negara dalam  pandangan  sistem  demokrasi  yang  diagung-agungkan sebahagian besar para pemimpin negara di dunia hari ini.
Siyasah  Maliyah adalah  fiqh  siyasah  yang  membidangi sumber-sumber
kekayaan negara dalam Islam dan
pemberdayaannya.  Di  antara  sumber-sumber  ekonomi  Negara Islam adalah:
Zakat .  Makna  zakat  adalah  suci,  berkembang,  berkah, tumbuh, bersih dan baik. Dalam konsep Islam zakat dibagi kepada dua jenis: zakat maal dan zakat fithrah . Zakat maal didistribusikan kepada  delapan  golongan  (mustahiq),  yaitu:  fakir,  miskin,  amil, muallaf,  ar-Riqab  (untuk  memerdekakan  budak),  al-gharimin (orang  yang  berhutang),  sabilillah,  dan  ibnu  sabil.  (Ensiklopedi Hukum  Islam,  1997:  1985,  1996  –  1998).  Sumber  zakat  pada zaman  Nabi  terdiri  dari  hasil  pertanian,  hasil  ternak,  hasil perdagangan,  hasil  kerajinan  ( crafts ),  dan  hasil  perkebunan (Karim,  2002:  83).  Hari  ini  sumber  zakat  maal  diperluas  kepada benda-benda  dan  kekayaan  yang  tidak  wujud  pada  zaman  Nabi seperti:  saham  dan  ekuiti,  simpanan  dalam  bentuk  premium asuransi,  dan  tabungan  providen,  bangunan  dan  kenderaan  yang disewakan,  mesin  dan  barang-barang  modal  lainnya, (Nejatullah Siddiqi,  1989:  30) . pendapatan  dari  usaha  professional  seperti prakter  doktor  kesehatan,  pengacara,  gaji  pegawai  negeri  dan swasta,  serta  sumber-sumber  yang  sejenis  dengannya.  Dalam pembagian tersebut apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat
penerimaannya, maka sebahagian ulama sepakat untuk mengalihkannya  kepada Baitul  Maal .  Sementara zakat  Fitrah pendistribusiannya  lebih  cenderung  kepada  fakir  dan  miskin  saja sebagaimana  pendapat  ulama  mazhab  Maliki,  Imam  Ahmad  bin Hambal,  Ibnu  Taymiyah  dan  Ibnu  Qayyim  al-Jauziyah.  Selain mereka  ulama  mazhab  Syafi‟i  berpendapat  bahwa zakat  fithrah dibagikan kepada delapan golong yang disebutkan dalam surah at- Tawbah  (9);  60  ( Ensiklopedi  Hukum  Islam,  1997:  2001). Dalam  negara Islam    pendistribusian  zakat  sering  dilakukan  oleh  lembaga keuangan negara yang disebut Baitul Maal .
Shadaqah (infaq pada jalan Allah ) . Shadaqah yang berasal dari  perkataan Shadaqa (indonesia;  sedekah)  terdiri  dari  dua kategori;  sedekah  wajib  berupa  zakat  dan  sedekah  sunnat  seperti pemberian ikhlas  secara  cuma-cuma oleh seseorang kepada orang lain. i Sementara Infaq menurut  Raqib  al  Isfahani  (w.502  H/1108 M) ahli leksikografi berasal dari kata Nafaqa yang berarti sesuatu yang  telah  berlalu  atau  habis,  baik  dengan  sebab  dijual,  dirusak atau  karena  meninggal.  Dalam  pengertian  istilah  infak  adalah sesuatu  yang  diberikan  oleh  seseorang  guna  menutupi  kebutuhan orang  lain,  baik  berupa  makanan,  minuman,  dan  sebagainya; mendermakan  atau  memberikan  rezeki  atau  menafkahkan  sesuatu kepada  orang  lain  berdasarkan  rasa  ikhlas  dan  karena  Allah  swt. (Ensiklopedi  Hukum  Islam,  1997:716). Dalam  negara  Islam sumber-sumber seumpama itu juga bisa dikelola dan didistribusikan oleh Baital Maal .
Jizyah .  Jizyah  berasal  dari  kata  al-jaza  yang  bermakna balasan atas kekafiran non muslim yang hidup dalam Negara Islam sebagai balasan atas keamanan mereka yang diberikan pemerintah muslim  (Ibnu  Syarif  dan  Zada,  2008:  342).  Ia  Merupakan  sejenis pajak  tahunan  yang  dipungut  pada  warga  non  muslim  yang menghuni  sesuatu  Negara  Islam  sebagaimana  pembayaran  zakat oleh  ummat  Islam.  Pembayaran jizyah oleh  non  Muslim  tersebut mewajibkan  negara  Islam  untuk  memelihara  jiwa  raga  dan  harta
mereka  sebagaimana  menjaga  serta  memelihara  jiwa  dan  harta warga  negara  yang  beragama  Islam  lainnya.  Dengan  pembayaran jizyah tersebut  berarti  mereka  juga  telah  membela  negara  dan menyumbangkan  servis  militer  kepada bangsa.  Firman  Allah  swt yang  artinya: “Perangilah  orang-orang  yang  tidak  beriman kepada  Allah  dan  tidak  pula  kepada  hari  kemudian  dan  mereka tidak  mengharamkan  apa  yang  telah  diharamkan  oleh  Allah  dan Rasul-Nya  dan  tidak  beragama  dengan  agama  yang  benar,  yang diberikan  Al-Kitab  kepada  mereka.  Sampai  mereka  membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk”. (At- Taubah,  9:  29). Jizyah ,  asal  kata  Arab Jaza bermakna  membalas jasa;  mengganti  kerugian  (terhadap  sesuatu  hal  atau  sesuatu pekerjaan  yang telah dilakukan). Dalam ilmu fiqh ia berarti pajak yang  dipungut  oleh  negara  Islam  dari  rakyat  non  muslim  yang membuat  perjanjian  dengan  penguasa  Islam,  dengan  membayar pajak tersebut mereka mendapat jaminan perlindungan dari negara yang  bersangkutan.  Perjanjian  itu  disebut  perjanjian  “ Zimmah ”.
Sedangkan  non  muslim  yang  mengadakan  perjanjian  dengan penguasa  Islam  itu  disebut  “ Ahl  al-Zimmah ”  (“ Kaum  Zimmi ”) (Abu  Sulayman,  1988:  26  –  29).  Kelompok  pertama  yang  setuju membayar Jizyah kepada  Rasulullah  saw  adalah  Kristen  Najran. Kemudian  Baginda  juga  mengumpulkan Jizyah dari  masyarakat Bahrain yang menganut faham Zorotrisme . Orang yang melakukan pungutan Jizyah sa‟at  itu  adalah  Abu  Ubayd  bin  al-Jarra  dan Mu‟az  bin  Jabal.  Jumlahnya  pada  waktu  itu  satu  dinar  dan dipungut  setiap  tahun  dari  kaum  lelaki.  Perempuan,  anak-anak  di bawah  15  tahun,  kaum  lemah,  budak,  pendeta,  biara  yang  tidak memiliki harta tidak dipungut Jizyah (Karim, 2002: 83).
Kharaj .  Berasal  dari  akar  kata kharaja-yakhruju-khurujan yang  berarti  keluar  atau  pajak  tanah  yang  dikenakan  atas  tanah yang  ditaklukkan  oleh  pasukan  Islam  (Ensiklopedi  Hukum  Islam , 1997:  901). Kharaj  merupakan  sejenis tax atau  pajak  yang dikenakan  terhadap  hasil  produksi  pertanian  non  muslim  dalam
negara  Islam  seumpama  pembayaran  „Usyr  oleh  orang-orang Islam  terhadap  negaranya. Kharaj adalah  pendapatan  yang diperoleh  dari  biaya  sewa  atas  tanah  pertanian  dan  hutan  milik ummat.  Jika  tanah  yang  diolah  dan  kebun  buah-buahan  yang dimiliki  non  muslim  jatuh  ketangan  orang  Islam  akibat  kalah dalam  peperangan,  aset  tersebut  menjadi public  property ummat Islam.  Karena  itu  siapapun  yang  mengolah  tanah  tersebut  harus membayar  sewa,  pendapatan  sewa  tersebutlah  yang  dikatakan kharaj .  Contohnya;  sewa  yang  dipungut  atas  beberapa  lahan  di Khaybar  yang  merupakan  barang  rampasan  perang  dan  menjadi milik umum ummat Islam (Karim, 2002: 79). Kharaj dikumpulkan kedalam  Baitul  Mal  yang  menjadi  perbendaharaan  negara  Islam. Menurut  Abu  Yusuf; kharaj adalah  sejenis  Fa‟i  yang didistribusikan  kepada  orang-orang  tertentu  dalam  negara  Islam sebagaimana yang tertera dalam Al-Qur‟an yang artinya: ”Apasaja harta  rampasan  (Fa‟i)  yang  diberikan  Allah  kepada  Rasul-Nya yang  berasal  dari  penduduk  kota-kota  maka  adalah  untuk  Allah, Rasul,  kerabat  Rasul,  anak-anak  yatim,  orang-orang  miskin  dan orang-orang  yang  dalam  perjalanan,  supaya  harta  itu  jangan beredar  di  antara  orang-orang  kaya  saja  di  antara  kamu.  Apa yang diberikan Rasul  kepadamu maka ambillah ia,  dan apa yang dilarangnya maka  tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya  Allah  sangat  berat  hukumannya”). (Al-Hasyr,59: 7). „ Usyr .  Pembayaran  sepuluh  persen  kepada  negara  Islam dari  hasil  cocok  tanam  dengan  mengharapkan  siraman  hujan orang-orang  Islam  disebut „Usyr .  Namun  kalau  tanaman  tersebut diairi  seperti  dengan  irigasi  dan  seumpamanya,  maka  bayarannya mencapai  20  %.  Bayaran  tersebut  disetor  kepada  Baitul  Mal  agar didistribusikan  untuk  kesejahteraan  negara  dan  penghuni  negara Islam  yang  terdiri  dari  orang-orang  yang  memerlukannya  dalam kacamata  agama  baik  secara  individu  maupun  untuk  ummah secara keseluruhan. Firman Allah swt yang artinya: “(Dan Dialah
yang  menjadikan  kebun-kebun  yang  berjunjung  dan  yang  tidak berjunjung,  pohon  korma,  tanam-tanaman  yang  bermacam- macam  buahnya,  zaitun  dan  delima  yang  serupa  (bentuk  dan warnanya),  dan  tidak  sama  rasanya.  Makanlah  dari  buahnya (yang  bermacam-macam  itu)  bila  ia  berbuah,  dan  tunaikanlah haknya  di  hari  memetik  hasilnya  (dengan  dikeluarkan  zakatnya) dan  janganlah  kamu  berlebih-lebihan.  Sesungguhnya  Allah  tidak menyukai  orang  yang  berlebih  lebihan)”. (Al-An‟am,  6:  141). Jenis  pendapatan  negara  ini  diperkenalkan  pada  masa  Umar  bin Khattab,  ketika  para  saudagar  muslim  mengeluh  bahwa  negara- negara asing mengenakan cukai pada barang-barang mereka. Lalu Umar  memerintahkan  negara  Islam  pada  sa‟at  itu  untuk mengambil  kebijakan  yang  sama.  Karena  tidak  ada  ketentuan dalam  al-Qur‟an,  bea  cukai  itu  harus  disesuaikan  dengan perjanjian antara negara-negara asing dengan negara Islam. ii
Khums /  ghanimah .  Satu  prosentase  tertentu  yang didapatkan  seseorang  tentara  Islam  sebagai ghanimah pasca perang dengan orang kafir dan memperoleh kemenangan terhadap mereka  disebut Khumus . iii Sama  halnya  dengan  kepastian  sesuatu prosentase dari hasil sumber daya alam seperti mineral, petroleum dan  natural  tersembunyi  lainnya  yang  dimiliki  oleh  seseorang individu  juga  disebut Khumus .  Sebahagian  dari  itu  kembali  ke Baitul  Mal  agar  dapat  digunakan  untuk  keperluan  ummat. Petunjuk  Al-Qur‟an  tentang  poin  ini  adalah:  ( Ketahuilah, sesungguhnya  apasaja  yang  dapat  kamu  peroleh  sebagai rampasan  perang,  maka  sesungguhnya  seperlima  untuk  Allah, Rasul,  kerabat  Rasul,  anak-anak  yatim,  orang-orang  miskin  dan Ibnu Sabil. Jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari furqan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (Al-Anfal, 8: 41).
Fa’i .  Adalah  kekayaan  yang  diperoleh  dari  kekuatan musuh  tanpa  terjadinya  peperangan  dengan  mereka.  Perolehan
tersebut juga kembali ke Baitul Mal untuk didistribusikan terhadap kebutuhan-kebutuhan  ummat.  Terdapat  sedikit  perbedaan  antara fa‟i dengan ghanimah atau khums ,  di  mana fa‟i diperoleh  tanpa peperangan sementara Khums atau Ghanimah diperoleh dari hasil peperangan  dengan  orang  kafir  setelah  mereka  kalah  perang dengan muslim. iv Petunjuk Al-Qur‟an tentang Fa‟i terdapat dalam surat Hasy ayat 7 sebagaimana yang telah disebut sebelum ini.
Dharaa-‘ib . Dharaa-„ib merupakan  pajak  umum  untuk membela warga negara Islam dari serangan tiba-tiba pihak musuh dan  juga    dikumpulkan  untuk  kepentingan-kepentingan  umum lainnya  dari  warga  negara  tersebut  terutama  yang  berhubungan dengan kejadian-kejadian darurat. Al-Qur‟an menentukan persoalan  ini  sebagai  berikut: “Maka  berikanlah  kepada  kerabat yang terdekat akan haknya, demikian pula kepada fakir miskin dan orang-orang  yang  dalam  perjalanan.  Itulah  yang  lebih  baik  bagi orang-orang  yang  mencari  keridhaan  Allah;  dan  mereka  itulah orang-orang  yang  beruntung”. (Ar-Rum,  30:  38).  Abdullah  Ibn Umar  mengatakan: “Dalam  harta  kamu  terdapat  hak-hak  orang lain selain zakat” (Abdurrahman I, 1992:  390).
Waqaf . Waqaf merupakan  semacam  pemberian  ikhlas karena  Allah  yang  mengharapkan  pahala  dari  Allah  swt  oleh seseorang  kepada  pihak-pihak  tertentu,  seperti  pemberian  tanah (waqaf)  kepada  masjid,  menasah,  dayah,  Baitul  Mal  dan sebagainya (Yusuf Adan, suara Aceh, 1 – 15 Juli 2002).
‘Usyuur . „Usyuur merupakan pajak atau penghasilan yang dikumpulkan  dari  hasil  pendapatan  perdagangan  dan  bisnis  yang dikeluarkan  oleh  seluruh  warga  negara  Islam  terlepas  dari  agama dan kepercayaan mereka. Pendapatan ini juga dikumpulkan dalam Baitul Mal sebagai perbendaharaan negara Islam (Abdurrahman I, 1998:  391).
Kira al-ardh . Kira al-Ardh adalah inkam  yang dihasilkan daripada  pemerintah  atau  kerajaan  yang  juga  dikumpulkan  dan diurus oleh Baitul Mal (Abdurrahman I, 1998:  391).
Amwal  al-fadhilah ..  Setiap  inkam  dari  pemerintah  yang dimiliki  dari  sumber-sumber  alami  disebut Amwaal  al-faadhilah .
Dan ianya kembali ke Baitul Mal (Abdurrahman I, 1998:  391).
Semua sumber kekayaan tersebut pada prinsipnya menjadi sumber  kekayaan  negara  dalam  Islam  ketika  diurus  dan  dimenej sesuai  dengan  ketentuan  syari‟ah.  Kecuali  kalau  sumber-sumber tersebut  yang  diarahkan  langsung  oleh  pemberi  kepada  seseorang yang  khusus  seperti  sedekah  dari  seorang  kaya  kepada  seorang miskin,  waqaf  sepetak  tanah  dari  seorang  kepada  satu  masjid, infaq  dari  seorang  kepada  lembaga  pendidikan  Islam  dan seumpamanya.  Sementara  sumber-sumber  keuangan  lainnya  yang memerlukan urusan negara seperti „Usyuur , Kira al-Ardh, Amwaal al-faadhilah,  Dharaa-„ib ,  dan  semisalnya  langsung  diatur  oleh negara.
Siyasah  Kharijiyah atau Siyasah  Dauliyah adalah  politik Islam yang menangani dan mengurus keperluan luar negara dalam konteks  sebuah  Negara  Islam.  Bagaimana  Negara  Islam  mau berhubungan  dengan  negara  lain  baik  dengan  Negara  Islam  lain maupun  dengan  negara  bukan  Islam  untuk  kepentingan  ekonomi, kepentingan militer, kepentingan pendidikan, kepentingan dakwah dan  sebagainya  diatur  dalam  konsep Siyasah  Kharijiyah .  Sudah barang tentu pengaturan tersebut tidak boleh keluar dari ketentuan „aqidah  berkaitan  dengan  ideologi  negara,  ketentuan  syari‟ah berkaitan  dengan  hukum  dan  perundang-undangan,  dan  konsep akhlaq berkenaan dengan moral, adab dan etika.
Sebuah  Negara  Islam  boleh  saja  berhubungan  dengan negara  lain  asalkan  tidak  menjejaskan  ideologi  negaranya  yang berlandaskan  „aqidah  yang  meliputi  iman  dan  tauhid.  Hal  ini termasuklah  paham  dan  pemikiran  yang  melemahkan  keyakinan iman  dan  tauhid  warga  Negara  Islam  seperti  paham  komunisme, nasionalisme, sekularisme, pluralisme, liberalisme, dan semisalnya
yang  sangat  berbahaya  untuk  muslim  dan  negara  Islam. Normalnya hubungan negara Islam dengan negara lainnya, Negara Islam harus mampu meyakinkan negara lain akan kebenaran Islam dan  kebenaran  keyakinan  terhadap  Allah  sebagai  satu-satunya tuhan.
Demikian  juga  dengan  eksistensi  syari‟ah  (hukum  dan perundangan  Islam)  tidak  boleh  sama  sekali  terganggu  dengan sebab  terjadinya  hubungan  bilateral  antara  Negara  Islam  dengan negara  bukan  Islam.  Yang  normal  adalah  pihak  Negara  Islam harus  mampu  mensosialisasikan  syari‟ah  dan  mengkampanyekan kebenarannya kepada negara-negara bukan  Islam agar mereka tau bahwa hukum Islam yang datangnya dari Allah merupakan hukum yang  paling  benar,  adil,  objektif,  logis,  sesuai  zaman  dan representatif. Dengan demikian penghuni negara bukan Islam juga boleh  dan  tidak  takut  berkunjung  ke  negara-negara  yang  berlaku hukum Islam.
Prihal  akhlak  juga  harus  dikampanyekan  oleh  sesuatu Negara  Islam  lewat  jalur  hubungan  bilateral  dengan  negara  lain sehingga  warga  negara  bukan  Islam  juga  berakhlak  Islam sebagaimana  ketentuan  Islam.  Tidak  boleh  sama  sekali  dengan terbukanya  hubungan  bilateral  antara  suatu  Negara  Islam  dengan negara  bukan  Islam  lalu  warga  Negara  Islam  menjadi  peminum arak,  menjadi  pezina,  menjadi  perampok,  menjadi  peneror,  dan seumpamanya.  Di  sinilah  peran  siyasah  kharijiyah  dalam mengembangkan missi negara sehingga negara tetap eksis dengan konsep  Islam  dan  negara  lain  dapat  dipengaruhi  mengikuti kebaikan-kebaikan Islam.

## MAKNA DAN EKSISTENSI KOTA MADANI
Istilah  Kota  Madani  pada  dasarnya  tidak  begitu  terkenal dalam  perjalanan  kehidupan  masyarakat  kita  sebelum  Walikota Banda  Aceh  Illiza  Sa‟aduddin  Jamal  melabelkan  istilah  tersebut kepada  kota  yang  dipimpinnya,  Banda  Aceh.  Sebelum  itu  malah
istilah  masyarakat  Madani  yang  ditarik  dari  istilah civil  society yang  lebih  popular  dalam  sejarah  peradaban  manusia  yang diangkat para ilmuan dari berbagai pandangan dan pemikiran baik dari timur maupun dari barat.
Filsuf  Yunani  Aristoteles (384-322)  memandang civil society sebagai  sistem kenegaraan  yang identik  dengan negara itu sendiri.  Pandangan  ini  merupakan  fase  pertama  sejarah  wacana civil society . Pada masa Aristoteles civil society dipahami sebagai sistem  kenegaraan  dengan  menggunakan  istilah  „‟koinonia politike‟‟,  yakni  sebuah  komunitas  politik  tempat  warga  dapat terlibat  langsung  dalam  berbagai  percaturan  ekonomi-politik  dan pengambilan  keputusan.  Rumusan civil  society selanjutnya dikembangkan  oleh  Thomas  Hobbes  (1588-1679  M  )  dan  John Locke  (1632-1704),  yang  memandangnya  sebagai  kelanjutan  dari evolusi natural  society .  Menurut  Hobbes,  sebagai  antitesa  negara civil  society mempunyai  peran  untuk  meredam  konflik  dalam masyarakat  sehingga  ia  harus  memiliki  kekuasaan  mutlak, sehingga ia mampu mengontrol dan mengawasi secara ketat pola- pola  interaksi  (prilaku  politik)  setiap  warga  negara.  Berbeda dengan  John  Locke,  kehadiran civil  society adalah  untuk melindungi kebebasan dan hak milik setiap warga negara. v
Dalam  kaitannya  dengan  peradaban  Islam  di  negara mayoritas  muslim,  istilah  Masyarakat  Madani  pertama  sekali dikembagkan  intelektual  yang  sekaligus  politikus  Melayu  muslim dari Malaysia, Anwar Ibrahim. Istilah masyarakat madani berawal dari  pendapat  Datuk  Sri  Anwar  Ibrahim,  dalam  ceramahnya  di Simposium  Nasional  pada  Festival  Iqtibal,  26  September  1995. Adapun  terminologi  masyarakat  madani  tersebut  awalnya merupakan terjemahan dari sebuah istilah Arab mujitama‟ madani yang  ditawarkan  Prof  Syed  Muhammad  Naquib  al-Attas,  seorang ahli sejarah dan peradaban Islam dari Institute for Islamic Thought and  civilization  (ISTAC)  Malaysia,  sebagai  padanan  kata civility atau civilization dalam  bahasa  inggris. vi Anwar  Ibrahim  sudah
mengkampanyekan  istilah  Masyarakat  Madani  untuk  negerinya Malaysia semenjak awal tahun 1990an dahulu dan beliau berharap masyarakat di dunia Islam menjadi Masyarakat Madani.
Berpijak  kepada  pengalaman  dari  konsep  Masyarakat Madani  maka  Kota  Madani  baru  dapat  diwujudkan  ketika Masyarakat Madani sudah menghuni sesuatu kota yang kemudian disebut Kota Madani. Maknanya, untuk mewujudkan sebuah Kota Madani  maka  harus  duluan  menciptakan  Masyarakat  Madani, tanpa  Masyarakat  Madani  tidak  akan  pernah  mungkin  wujudnya Kota  Madani.  Karena  Kota  Madani  itu  merupakan  sebuah  kota yang  di  dalamnya  dipenuhi  oleh  Masyarakat  Madani  yang bersyari‟ah  Islamiyyah,  yang  berperadaban  Islamiyyah,  yang berukhuwwah  Islamiyyah,  yang  bersiyasah  Islamiyyah,  di  bawah kepemimpinan muslim.
Sebahagian  orang  mengidentikkan  istilah  Kota  Madani dengan Kota Madinah  yang dibangun Rasulullah SAW tahun 622 M dahulukala. Kota Madinah adalah kota suci yang dibangun atas gagasan cemerlang Nabi Muhammad saw. Kota yang sebelumnya angker  menjadi  subur  makmur  dan  penuh  berkah  setelah kedatangan  Muhammad  SAW.  Masyarakat  Madinah  adalah masyarakat  yang  terkenal  dengan  keramahannya,  sehingga Rasulullah  SAW  memberikan  julukan  sebagai  kaum  Anshar kepada  mereka,  yang  artinya  orang-orang  yang  suka  menolong. Kota-kota di seluruh penjuru dunia ditaklukkan dengan perang dan darah  namun  kota  Madinah  adalah  kota  satu-satunya  yang ditaklukkan  dengan  ayat  suci  Al-Qur‟an.  Kota  yang  dibangun dengan  keteladanan  pemimpin  (Muhammad  SAW)  kepada masyarakatnya.  Beliau  membangun  Madinah  dengan  menjunjung keadilan,  kebersamaan  dan  menghargai  hak-hak  azasi  manusia (Santoso, serambi, 22 April 2014).
Dengan demikian, sebuah kota baru dapat dijuluki sebagai Kota  Madani  adalah  yang  penghuni  kota  tersebut  hidup  penuh kasih  sayang, saling membantu, saling mema‟afkan. Mereka juga
mengutamakan  „ubudiyah  kepada  Allah  dengan  melaksanakan shalat lima waktu sehari semalam, tidak membuang waktu kepada perbuatan  yang  sia-sia  dan  kurang  bermanfa‟at,  pemimpinnya disayangi oleh rakyat dan menyayangi rakyatnya dalam ke‟arifan.
Dalam  konteks  demokrasi  yang  mengedepankan  sistem  Trias Politica  karya  Montesquieu  hari  ini,  para  pelaku  politik  baik  dari lembaga  legislatif,  eksekutif,  maupun  yudikatif  harus  bekerja sinergi dengan kerja keras, kerja cerdas, kerja cergas, kerja tangkas untuk mengedepankan kemajuan agama, bangsa dan kota.
Dalam  konteks  kajian  siyasah  syar‟iyyah,  Kota  Madani wujud  berlandaskan  kepemimpinan  Islam  sebagaimana  yang pernah berlaku di zaman nabi dan Khulafaurrasyidin. Kota Madani dalam  konteks  ini  harus  berdimensikan  „aqidah,  syari‟ah  dan akhlaq  karimah  bagi  segenap  penghuninya.  Sesebuah  kota  tidak dapat  dijuluki  Kota  Madani  kalau  penghuni  kota  tersebut  tidak shalat  lima  waktu  sehari  semalam,  atau  penduduk  kota  tersebut tidak bertuhan kepada Allah dalam kontek iman dan tauhid. Tidak mungkin  pula  kota  tersebut  disebut  Kota  Madani  kalau  penghuni kota  tersebut  tidak  menjalankan  hukum  Allah  atau  syari‟at  Islam dalam  kehidupan  warga  kota,  apalagi  setelah  tidak  menjalankan syari‟at  Islam  lalu  melaksanakan  hukum  peninggalan  penjajah sebagai  hukum  thaghut.  Tidak  mungkin  pula  sesuatu  kota dianggap  sebagai  Kota  Madani  kalau  prilaku,  moral,  adab,  dan akhlak  warganya  berada  pada  level  hayawani  dan  syaithani  yang suka  minum  khamar,  suka  berjudi,  suka  berzina,  suka  buang- buang  waktu,  suka  meneror,  suka  menipu,dan  semisalnya  pada dataran akhlaq.

## KOTA MADANI DALAM PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH.
Ketika  kita  memahami  bahwa  siyasah  syar‟iyyah  adalah politik  hukum  Islam  yang  gerakan,  amalan,  dan  keputusan politiknya  harus  selaras  dengan  syari‟ah,  maka  sebuah  kota  baru
dapat  dikatagorikan  sebagai  Kota  Madani  minimal  mempunyai unsur-unsur: ketauhidan , kerasulan ,  dan kekhalifahan .  Unsur ketauhidan  berkaitan  dengan  eksistensi  semua  warga  kota  yang beragama  Islam  menuhankan  Allah  dalam  iqrar  (pengakuan), dalam  pelaksanaan  perintah  dan  peninggalan  larangan  (amalan), dan  dalam  mengembangkan  amar  ma‟ruf  nahi  mungkar  (dakwah Islamiyyah).
Unsur  kerasulan  berkenaan  dengan  aplikasi  unsur ketauhidan  yang  selaras  dengan  amalan  Rasulullah  SAW.  beliau sudah  memaparkan  contoh  model  Negara  Madinah  yang  bebas permusuhan,  bebas  pembunuhan,  bebas  terror,  bebas  zina,  bebas riba,  bebas  khamar/narkoba,  dan  seumpamanya.  Sebaliknya Madinah  terkenal  denan  kota  ramah  lingkungan,  ramah persahabatan,  dan  ramah  perekonomian.  Semua  itu  diikat  dan dihatur  oleh  Rasulullah  SAW  dalam  shahifah  Madinah  atau konstitusi  Madinah  atau  Piagam  Madinah.  Sebelum  Rasulullah SAW  hijrah  ke  Madinah,  kehidupan  masyarakat  di  sana  yang dahulu  bernama  Yatsrib  sangat  bringas,  sangat  brutal,  sangat biadab,  suka  berkelahi  sesama  sendiri,  dan  berlaku  hukum  rimba. Namun  berkat  keuramat  Piagam  Madinah  semua  kejahatan  dapat diatasi  sehingga  wilayah  Madinah  menjadi  platform,  model  dan bentuk  Kota Madani  paling awal,  paling utama,  dan paling tua di alam raya ini.
Semua  itu  dapat  terwujud  semata-mata  atas  kerja  nyata, kerja  keras,  kerja  cergas  kerja  tangkas,  dan  kerja  cerdas  seorang Muhammad  yang  bergelar  Rasul;ullah  SAW.  ada  empat  langkah utama  yang  dilakukan  Rasulullah  SAW  untuk  menuju  sebuah wilayah  Yatsrib  menjadi  Kota  Madani  adalah: pertama ,  ketika Beliau sampai di  Yatsrib  segera membangun masjid  yang hari ini terkenal  dengan  nama  Masjid  Nabawi  sebagai  masjid  terindah  di dunia. Kedua ,    beliau  mempersaudarakan  kaum  anshar  sebagai penduduk  asli  Yatsrib  dengan  kaum  muhajirin  sebagai  pendatang dari  Madinah,  dengan  demikian  beliau  sudah  mempunyai  rakyat
dan  warga  negara  yang  ril  di  sana. ketiga ,  beliau  segera mewujudkan  shahifah  Madinah  sebagai  konstitusi  kota  Madani yang  sampai  hari  ini  masih  diakui  oleh  setiap  pakar  politik  baik muslim  maupun  non  muslim  sebagai  konstitusi  terlengkap  dan tertua  di  dunia.  Dengan  konstitusi  tersebut  beliau  punya  legalitas yuridis  politis  untuk  bergerak  dan  bertindak  terhadap  penghuni wilayah Yatsrib/Madinah. keempat , Beliau merobah nama Yasrib menjadi  Madinah  sebagai  upaya  sistimatis  dan  politis  untuk menghilangkan  jejak-jejak  kekerasan  menuju  kealam  kelembutan yang  penuh  ukhuwwah.  Dengan  demikian  tidak  ada  lagi  wilayah yang dipimpin dan dikuasai kafir bernama Yasrib melainkan yang ada  adalah  wilayah  rapi  yang  dipimpin  dan  dikuasai  muslim bernama Madinah.
Unsur  kekhalifahan  melingkupi  kepemimpinan  ummah yang  representatif  dengan  khalifatullah  dan  khalifaturrasulullah SAW. Sebuah kota Madani mestilah dipimpin oleh seorang ulama (cendekiawan  atau  intelektual  muslim)  yang  menjunjung  tinggi ketauhidan,  menjunjung  tinggi  kerasulan  dan  menjunjung  tinggi persaudaraan.  Sebuah  kota  belum  dapat  dikategorikan  sebagai Kota  Madani  sebelum  wujud  kepemimpinan  yang  berwajah khalifatullah wa khalifaturrasulullah . Ciri dan model
kepemimpinan khalifatullah untuk  muslimin  ada  hanya  pada Rasulullah SAW. Sementara wajah dan format
khalifaturrasulullah hanya  ada  pada  khulafaurrasyidin  terutama dua  khalifah  terdahulu  yakni  Abubakar  dan  Umar.  Sifat-sifat khalifatullah  wa  khalifaturrasulullah  mestilah dimiliki  oleh  para pemimpin Kota Madani.
Dengan demikian, kepemimpinan Islami, unsur ukhuwwah (solidaritas,  persaudaraan  Islam),  unsur  kemakmuran,  unsur ummataw  wahidah ,  unsur  saling  menghargai  dan  menghormati akan  muncul  dan  wujud  dalam  sesuatu  kota  yang  berlabel  Kota Madani.  Jauh  dari  konsep  tersebut  sulitlah  sesebuah  kota  itu disebut  sebagai  Kota  Madani,  melainkan  ia  dapat  disebut  Kota
Madani  yang  sudah  punya  ciri-ciri  tersebut  dan  terus dipertahankan  dan  diperjuangkan  oleh  para  pemimpin  dan rakyatnya  menuju  Kota  Madani.  Nah  dalam  kontek  terakhir  ini, Banda  Aceh  dapat  disebut  sebagai  sebuah  kota  yang  sedang menuju  kearah  Kota  Madani,  insya  Allah  Banda  Aceh  segera menjadi Kota Madani.
Isyarat  dan  pendukung  kearah  Kota  Madani  bagi  Banda Aceh sudah sangat didukung oleh berbagai peroleh AWARD dari berbagai  pihak  baik  dalam  maupun  luar  negeri.  Pemerintah  Kota Banda  Aceh  berhasil  meraih AMPL  Award 2015  untuk  kategori pemerintah  atas  inovasi  Layanan  Pengangkutan  Sampah  Berbasis Website yang digagas oleh Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota (DK3)  Banda  Aceh.  AMPL  Award  merupakan  sebuah penghargaan  di  bidang air minum dan sanitasi yang  digelar  oleh Pokja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL), Bappenas . Kota Banda Aceh dinilai sebagai salah satu kota di Indonesia yan g berhasil dalam hal peningkatan akses sanitasi.
Pemerintah  Kota  Banda  Aceh  kembali  meraih  piagam penghargaan  keuangan  Wajar  Tanpa  Pengecualian  (WTP)  dari Kementerian  Keuangan  RI  atas  Laporan  Keuangan  Pemerintah Daerah  (LKPD)  2014.  Penghargaan  kali  ketujuh  yang  diraih Pemko Banda Aceh secara berturut-turut sejak 2007 itu diserahkan oleh  Menteri  Keuangan  RI  Bambang  Permadi  Sumantri Brodjonegoro, kepada Wali Kota Banda Aceh Hj Illiza Saaduddin Djamal SE di Jakarta, Jumat (2/10/2015).
RSUD  Meuraxa  menjadi  salah  satu  instansi  penerima Markplus  WOW  Service  Excellence  Award  (SEA)  2015  untuk kategori  rumah  sakit  umum  kelas  B.  Penghargaan  ini  diberikan oleh Markplus Inc sebagai bentuk apresiasi kepada local champion dalam  melakukan  pelayanan  untuk  meningkatkan  kepuasan masyarakat.  Rumah  sakit  milik  Pemko  Banda  Aceh  ini  dinilai memiliki  kualitas  layanan  terbaik  bagi  para  pasiennya.  Markplus mengukur tingkat  kepuasan pelanggan atau masyarakat  pada lima
dimensi  yakni calrity  of  communication,  favorability  of  brand, accessibility  of  channel,  suitability  of  offering dan quality  of sevice.
Wali  Kota  Banda  Aceh  Hj  Illiza  Saaduddin  Djamal  SE terpilih  sebagai  Chair  of  The  Standing  Committe  on  Women United Cities and Local Goverment Asia Pasifik (UCLG-ASPAC). Hal  tersebut  diumumkan  oleh  General  Secretary  of  United  Cities and  Local  Goverment  Asia  Pasifik  (UCLG-ASPAC)  Bernadia Irawati Tjandradewi berdasarkan persetujuan para anggota UCLG- ASPAC yang hadir dalam forum The 2nd Session of 2015 UCLG- ASPAC  Executive  Bureau  and  Council  Meetings,  Minggu (6/9/2015). vii
Semua  prestasi  kota  Banda  Aceh  dan  pemimpinnya  dapat mempercepat  realisasi  Banda  Aceh  sebagai  Kota  Madani  dalam konteks  kajian  siyasah  syar‟iyyah.  Walaubagaimanapun,  harapan sepenuhnya kepada kota dan Walikota saja tidaklah mungkin tanpa adanya  partisipasi  warga  kota  dengan  sungguh  dan  serius membenah serta mewujudkan Banda Aceh menjadi Kota Madani.

## KHATIMAH
Dalam  upaya  mewujudkan  sesuatu  kota  menjadi  Kota Madani dari sisi pandang siyasah syar‟iyyah, poin terpenting perlu wujud  dalam  kota  tersebut  adalah  format  ketauhidan,  format kerasulan,  dan  format  kekhalifahan  terhadap  para  pemimpin  dan warga kota dimaksud selaras  dengan zaman Rasulullah SAW dan Khulafaurrasyidin.  Kota  Madani  dalam  perspektif  siyasah syar‟iyyah  lebih  bercermin  kepada  komponen  sejarah  dan aplikasinya  dalam  kehidupan  warga  kota.  Komponen  sejarah tersebut terpacu kepada kepemimpinan Rasulullah SAW khusus di kota  Madinah  dan  umum  di  Makkah  dan  Madinah.  Selanjutnya disusuli oleh zamannya Khulafaurrasyidin wabil khusus zamannya Abubakar Ash-Shiddiq dan Umar bin Khattab. Dua masa tersebut menjadi rule of model bagi kewujudan sesuatu Kota Madani dalam
kehidupan  kita  hari  ini.  Oleh  karena  itu  para  penguasa  dan  para politikus  kota  menjadi  wajib  menguasai  sejarah  zaman  nabi  dan Khulafaurrasyidin guna  untuk  diaplikasikan dalam kepemimpinan mereka.  Selanjutnya  menjadi  sunnat  kepada  warga  kota  untuk menguasai  sejarah  tersebut.  Tanpa  pemahaman  sejarah  tersebut kehidupan para pemimpin dan juga rakyatnya persis seperti orang berdandan  tanpa  menggunakan  cermin,  maka  hasil  dandanannya disenyumi  orang  tetapi  bukan  karena  keindahan  dandanannya melainkan karena keanehan dandanannya akibat tidak menggunakan cermin ketika berdandan. Begitulah gambaran  yang mudah dipahami. Wallahu a‟lam.

## ENDNOTES:
i Untuk  kejelasan  lengkapnya  lihat  E.J.  Brill‟s, First  Encyclopedia  of Islam 1913  – 1936 , volume  VII, Leiden, New York: E.J. Brill, 1987, hal. 33  – 35.  Lihat  juga  Hasanuddin  Yusuf  Adan, Suara  Aceh ,  1  –  15  Juli  2002,  dan Abdurrahman  I.  Doi, Shari‟ah:  The  Islamic  Law ,  Kuala  Lumpur:  A.S.
Noordeen, 1992, hal. 388 – 389. Qur‟an surah 30; 38, 2; 255
ii Prof.  Dr.  Abdurrahman  Abdulkadir  Kurdi, Tatanan  Sosial  Islam , Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 200, hal. 244 – 245. Lihat juga Shahih Bukhari, vol. II,  Hadith  no.  560.  Dan  Dr.  Muhammad  Taqi-ud-Din  al-Hilaalii  &  Dr. Muhammad  Muhsin  Khan, Al-Qur‟an  al-Kariim  wa  tarjamah  ma‟aniyah  ila lughatil  Injiliziyyah, Madinah  al-Munawwarah:  Majmu‟  al-Malik  Fahd  li thaba‟atil mushhaf al-Syariif, t.t., hal. 888.
iii Ibid,  hal.  239  –  240.Untuk  lebih  jelas  masalah  ini  baca  juga  Ir. Adiwarman Karim, SE, MA (ed), Op Cit , hal. 92 – 94. iv Untuk  kesempurnaan  sejarahnya  silahkan  baca  E.J.  Brill‟s, First Encyclopedia of Islam 1913 – 1936 , volume III. v https://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat_madani
vi http://aceh.tribunnews.com/2014/04/22/banda-aceh-menuju-model- kota-madani?page=3 vii https://bandaacehkotamadani.wordpress.com/

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman  I,  1992.  “ The  Islamic  Law ,”  Doi, Shari‟ah, Kuala
Lumpur: A.S. Noordeen.
al-„Utsaimin,  Muhammad  bin  Shalih,,  2014. Politik  Islam, penjelasan  kitab  siyasah  syar‟iyyah  Ibnu  Taymiyyah (terjemahan), Jakarta: Griya Ilmu, cet. 2.
Ensiklopedi Hukum Islam . 1997. jilid 3, Jakarta: P.T. Ichtiar Baru Van Hoeve.
Ensiklopedi Hukum Islam . 1997. jilid 6, Jakarta: P.T. Ichtiar Baru Van Hoeve.
Ensiklopedi Tematis Islam . 2004.  vol. 3, Jakarta: PT. Ichtiar Baru
Vanhoeve.
Hamid  „A,  Abdul,  Abu  Sulayman.1988. Perhubungan  Antara
Bangsa , Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Ibnu Syarif, Mujar, Khamami Zada.. 2008. Fiqh Siyasah , Jakarta: Erlangga.
Karim,  Adiwarman.,  (ed).  2002. Sejarah  Pemikiran  Ekonomi Islam ,  Jakarta:  The  International  Institute  of  Islamic Thought  (IIIT) Indonesia.
M. Zein, Satria Effendi,  2014. Ushul Fiqh , Jakarta: Kencana, cet.
5.
Nejatullah  Siddiqi,  Muhammad.  1989. Pemikiran  Ekonomi  Islam ,
Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Situmorang,  Jubair,  2012. Politik  Ketatanegaraan  dalam  Islam (Siyasah Dusturiyyah) , Bandung: Pustaka Setia.
Solly  Lubis,  M.  1975. Azas-azas  Hukum Ttata Negara , Bandung: Alumni.
Suntana, Ija. 2014. Politik Hukum Islam , Bandung: Pustaka Setia.
Thaib,  Lukman,  1998. Politik  Menurut  Perspektif  Islam ,  Kajang Malaysia: Synergymate Sdn. Bhd.