## PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAERAH, TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA, DAN INFLASI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI SUMATERA BARAT

## Aisyah Safitri, Ariusni
Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang Jl. Prof. Dr. Hamka Air Tawar Padang
Aisyahsafitriharahap454@gmail.com , ariusni@gmail.com
Abstract : This study aims to determine the effect of regional financial performance, labor force participation rates, and inflation on economic growth in West Sumatra. The data used are secondary data in the form of time series with a period of time from 1987 to 2017, with the technique of collecting data documentation and library studies obtained from the institutions and agencies concerned. The variables used are  government  expenditure, investment,  balance  funds,  labor  force  participation rates,  inflation  and  economic  growth.  The  research  methods  used  are:  (1) Ordinanry  Least  Square  (OLS),  (2)  Classical  Assumption Test.  The  results  of  the study show that (1) Government expenditure has a positive and significant effect on economic growth. (2) FDI investment has a negative and not significant effect on economic  growth.  (3)  Balancing  Funds  have  a  positive  and  significant  effect  on economic growth. (4) Work Force Participation Level has a negative and significant effect  on  economic  growth.  (5)  Inflation  has  a  negative  and  significant  effect  on economic  growth  (6)  Government  Expenditures,  Investment,  Balancing  Funds, Labor  Force  Participation  Levels  and  Inflation  have  a  significant  effect  on economic growth in West Sumatra.
Keywords : Child Welfare, Imcome, Female Literacy Rate, Goverment Expenditure and Ordianry Least Square (OLS).
Abstrak :  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  kinerja  keuangan daerah,  tingkat  partisipasi  angkatan  kerja,  dan  inflasi  terhadap  pertumbuhan ekonomi  di  Sumatera  Barat.  Data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder  yang berupa time series dengan kurun waktu dari tahun 1987 sampai 2017, dengan teknik pengumpulan data dokumentasi dan studi kepustakaan yang diperoleh dari lembaga dan  instansi  yang  terkait.  Variabel  yang  digunakan  adalah  pengeluaran pemerintah, investasi, dana perimbangan,tingkat partisipsi angkatan kerja, inflasi dan  pertumbuhan  ekonomi.  Metode  Penelitian  yang  dipakai    yaitu:  (1)  Analisis Regresi Berganda (OLS), (2) Uji Asumsi Klasik. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa  (1)  Pengeluaran  Pemerintah  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap pertumbuhan ekonomi. (2) Investasi PMA berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap  pertumbuhan  ekonomi.  (3)  Dana  Perimbangan  berpengaruh  positif  dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. (4) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja berpengaruh  negatif  dan  signifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi.  (5)  Inflasi berpengaruh  negatif  dan  signifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  (6) Pengeluaran  Pemerintah,  Investasi,  Dana  Perimbangan,  Tingkat  Partisipasi Angkatan Kerja dan Inflasi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumattera Barat.
352 Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan ,  Volume 1, Nomor 2, Mei 2019, Hal 351 - 364
Kata  Kunci :  Economic  Growth,  Investment,  Balancing  Funds,  TPAK,  Inflation, Ordinary Least Square (OLS).
Pertumbuhan  ekonomi  merupakan  salah  satu  indikator  yang  digunakan untuk  melihat  salah  satu  keberhasilan  suatu  negara.  Pemerintah  memiliki  peran penting  dalam  mempercepat  pertumbuhan  ekonomi.  Berbagai  kebijakan  yang diambil  oleh  pemerintah  bertujuan  untuk  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi. Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu bagian dari kebijakan fiskal yang dilakukan  pemerintah  untuk  mengatur  jalannya  perekonomian  dengan  cara menentukan  penerimaan  dan  penegeluaran  pemerintah  setiap  tahunnya  yang tercermin  dalam  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Negara  (APBN)  untuk  Nasional dan  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah  (APBD)  untuk  daerah  atau  regional. Salah satu tujuan adanya kebijakan fiskal adalah untuk menstabilkan harga, tingkat output, maupun kesempatan kerja yang dijadikan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi.
Pembangunan  yang  dilakukan  di  Sumatera  Barat  mengusahakan tercapainya  pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi,  yang  pada  akhirnya  akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2016 rata- rata pertumbuhan ekonomi  di  Sumatera  Barat  adalah  sebesar  5,49  persen  mengalami  penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 5,75 persen. Pada tahun yang sama pengeluaran pemerinah pada tahun tersebut mengalami peningkatan yaitu sebesar dari  Rp  4.022.256,960  menjadi  Rp  4.504.037,259  .  Hal  ini  menujukkan  bahwa kejadian  ini  tidak  sesuai  dengen  teori  yang  menyebutkan  bahwa  semakin  besar pengeluaran  pemerintah  daerah  yang  produktif  maka  akan  semakin  tinggi tingkatperekonomian suatu daerah (Wibisono, 2003).
Keberhasilah  pertumbuhan  ekonomi  tidak  terlepas  dari  peningkatan investasi. Dimana setiap peningkatan investasi akan memberikan kontibusi yang positif  terhadap  peningkatan  pertumbuhan  ekonomi  suatu  daerah.  Pada  model pertumbuhan  eksogen,  peranan  PMA  terhadap  perekonomian  adalah  sebagai penambahan  modal  yang  mendorong  pertumbuhan  sampai  mencapai  tingkat kondisi  mapan  ( steady  state )  yang  baru  namun  dampak  yang  ditimbulakan terhadap pertumbuhan tidak permanen (Worz,2006).
Pada  otonomi  daerah,  pememrintah  dharapkan  mampu  mandiri mengerangi  ketergantungan  terhadap  pemerintah  pusat,  baik  dalam  hal pembiayaan pembangunan maupun dalam hal pengelolaan keuangan daerahnya. Dalam Undang- Undang No. 33 tahun 2004 menjelaskan bahwa dana Perimbangan adalah dana yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam  rangka  pelaksanaan  desentralisasi.  Dana  perimbangan  bertujuan  untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah.
Faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat adalah tenaga kerja. Tenaga kerja sangat dipengaruhi oleh keadaan penduduk dan angkatan kerjanya. Tingginya jumlah angkatan kerja memerlukan lapangan kerja yang  luas.  Pada  masalah  kesempatan  kerja  mempunyai  kaitan  yang  erat  dengan pertumbuhan  ekonomi,  dimana  ketika  kesempatan  kerja  meningkat  maka pertumbuhan ekonomi juga akan semakin meningkat.
Inflasi adalah peningkatan harga barang secara keseluruhan. Inflasi terjadi ketika banyak harga barang naik secara serentak (Case and Fair, 2007). Inflasi ini dapat  dihitung  dengan  melihat  jumlah  barang  dan  jasa  serta  menghitung peningkatan rat- rata harganya selama beberaa periode waktu tertentu. Jika inflasi suatu  daerah  rendah  akan  memberikan  dampak  yang  baik  untuk  pertumbuhan ekonominya, dan segitu juga sebaliknya.

## TINJAUAN LITERATUR Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan  ekonomi  adalah  perkembangan  perekonomian  yang menyebabkan barang dan jasa yang di produksi dalam masyarakat bertambah dan kesejahteraan masyarakat juga meningkat. Menurut Jhingan (2012), pertumbuhan ekonomi  adalah  kenaikan  jangka  panjang  suatu  negara  untuk  menyediakan semakin banyak jenis barang- barang ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan ini  tumbuh  sesuai  dengan  kemajuan  teknolog,  penyesuaian  kelembagaan  dan ideologis yang diperlukan.
Menurut  Kuznet  dalam  Jhingan  (2012)  mendefinisikan  pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang- barang ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan  ini  tumbuh  seiring  dengan  kemajuan  teknologi,  penyesuaian kelembagaan dan ideology yang diperlukan. Oleh sebab itu, pertumbuhan ekonomi secara  umum  dapat  didefinisikan  sebagai  proses  kenaikan  output  suatu  negara dalam  jangka  panjang  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan penduduknya (Todaro, 2003).
Ouput  barang  dan  jasa  yang  dihasilkan  oleh  perekonomian  bergantung pada  kualitas input  yang  tersedia, seperti capital dan tenaga  kerja,  produktivitas dari  input  tersebut.  Hungungan  antara  output  dan  input  dijelaskan  dengan menggunakan fungsi produksi sebagai berikut (Nanga, 2005):
𝑌 = 𝐴 𝑓(𝐾, 𝑁)
(1)
Dimana Y adalah Total Output; K adalah Jumlah Kapital; N adalah Jumlah Tenaga Kerja; dan A adalah Produktivitas.
Faktor  penentu  utama  pertumbuhan  ekonomi  suatu  daerah  adalah hubungan  langsung  dengan  permintaan  barang  dan  jasa  dari  luar  daerah. Pertumbuhan  industri  yang  menggunakan  sumberdaya  lokal,  termasuk  tenaga kerja  dan  bahan  baku  untuk  di  ekspor  akan  menghasilkan  kekayaan  daerah  dan menciptakan peluang kerja (Arsyad, 2005).

## Pengeluaran Pemerintah
Pengeluaran pemerintah adalah pengeluaran- pengeluaran yang dilakukan pemerintah untuk membeli barang dan jasa akhir, dimana pengeluaran pemerintah untuk tunjangan siosial tidak termasuk dalam perhitungan konsumsi pemerintah (Manurung,  2008).  Jadi,  pengeluaran  pemerintah  merupakan  pembelian  berupa barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah untuk keperluan negaranya.
Pengeluaran pemerintah mempunyai dasar teori dari identitas pendapatan nasional  menurut  pandangan  Kynesian  dan  campur  tangan  pemerintah  dalam
354 Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan ,  Volume 1, Nomor 2, Mei 2019, Hal 351 - 364
perekonomian. Rumus pendapatan Nasional berasal dari identitas sebagai berikut (Mankiw, 2007):
𝑌 = 𝐶 + 𝐼 + 𝐺 + (𝑋 − 𝑀)
(2)
Dimana  Y  adalah  Pendapatan  Nasional;  C  adalah  Konsumsi;  I  adalah Investasi; G adalah Pengeluaran Pemerintah dan X-M adalah Net Ekspor.
Dapat  dilihat  bahwa  peningkatan  pengeluaran  pemerintah  akan berdampak pada kenaikan pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui pendapatan dan  tingkat  output.  Pengeluaran  Pemerintah  (G)  mempunyai  pengaruh  positif terhadap besaran pendapatan nasional (Y), semakin besar G maka akan semakin besar pula Y. Perekonomian akan tumbuh karena adanya peningkatan pengeluaran pemerintah sebagaimana diterangkan dalam Keynesian Cross (Mankiw, 2003).

## Investasi
Investasi  dapat  diartikan  sebagai  pengeluaran  atau  pembelanjaan penanaman  modal  atau  perusahaan  untuk  membeli  barang-  barng  modal  dan perlengkapan- perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian (Sukirno, 2004).
Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik mengartikan investasi sebagai suatu kegiatan penanaman modal pada berbagai kegiatan ekonomi dengan harapan untuk memperoleh keuntungan (benefit) pada masa yang akan datang.
Menurut  UNTACTTAD  dalam  World  Investment  Report  2002 Penanaman  Modal  Asing  (PMA)  merupakan  arus  modal  yang  berasal  dari  luar negeri  yang  mengalir  ke  sektor  swasta  baik  melalui  investasi  langsung  ( direct investment ) maupun investasi tidak langsung berbentuk portofolio. Investasi yang melibatkan hubungan jangka panjang dan merefleksikan kepentingan dan kontrol yang  abadi  dari  suatu  badan  hukum  di  suatu  perekonomian  (Investor  langsung asing atau perusahaan induk) terhadap perusahaan di suatu perekonomian diluar investor asing (perusahaan FDI atau perusahaan afiliasi atau afiliasi asing).

## Dana Perimbangan
Dana perimbangan adalah modal yang berasal dari perolehan APBN yang diperuntukkan  bagi  daerah  dan  upaya  membiayai  kepentingan  daerah  sebagai bentuk pengimplementasian atas desentralisasi. Perimbangan keuangan pusat dan daerah yang ideal adalah apabila setiap tingkat pemerintahan dapat independen di bidang  keuangan  untuk  membiayai  pelaksanaan  tugas  dan  wewenang  masing- masing, Sidik 2000 dalam (Halim, 2004).
Dalam  Undang-  undang  Nomor  22  dan  25  Tahun  1999  peraturan pemerintah Nomor 104 tahun 2000, tentang dana perimbangan, dijelaskan bahwa salah satu penerimaan daerah berasal dari dana perimbangan yang bersumber dari dana  APBN  yang  dialokasikan  ke  daerah  untuk  memenuhi  kebutuhan  daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dalam hal pembangunan daerah. Dana perimbangan  terdiri  dari  1)  Bagian  dari  penerimaan  Pajak  Bumi  dan  bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan dana penerimaan dari sumber daya alam, 2) Dana Alokasi Umum, dan 3) Dana Alokasi Khusus.
Dana  perimbangan  bertujuan  untuk  membantu  daerah  untuk  mendanai kewenangannya,  mengurangi  ketimpangan  sumber  pendanaan  pemerintah  antar
daerah  sehingga  setiap  daerah  mampu  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi dengan dana transfer dari pusat sebagai pendapatan daerahnya.

## Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Mulyadi  (2003)  mendefinisikan  Tingkat  Partisipasi  Angkatan  Kerja (TPAK)  adalah  menggambarkan  jumlah  angkatan  kerja  dalam  suatu  kelompok umur sebagai persentasi penduduk dalam kelompok umur tersebut. Tenaga kerja adalah salah saru pendorong untuk pertumbuhan ekonomi, jika di imbangi dengan lapangan kerja yang luas. Dimana ketika tenaga kerja yan banyak serta diimbangi dengan  lapangan  kerja  yang  luas  maka  produksi  akan  semakin  meningkat  yang akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi.
Modal  manusia  ( human  capital )  adalah  salah  satu  faktor  penting  dalam proses  pertumbuhan  ekonomi.  Dengan  adanya  modal manusia  yang  berkualitas, maka  kinerja  ekonomi  diyakini  juga  akan  lebih  baik.  Tingkat  pembangunan manusia  yang  tinggi  akan  mempengaruhi  perekonomian  melalui  peningkatan keterampilan  (skill)  penduduk  dan  yang  bedampak  pada  peningkatan  pada produktifitas  dan  kreatifitas  mereka.  Tingkat  Partisispasi  angkatan  Kerja digunakan sebagai indikator yang menggambarkan tantang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari- hari, dengan rumus (Badan Pusat Statistik):
𝑇𝑃𝐴𝐾 = 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐴𝑛𝑔𝑎𝑘𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐾𝑒𝑟𝑗𝑎 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝑈𝑠𝑖𝑎 𝐾𝑒𝑟𝑗𝑎(15 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑘𝑒 𝑎𝑡𝑎𝑠) × 100% (3)
Dengan  demikian  tingkat  partisipasi  angkatan  kerja  merupakan keikutsertaan  tenaga  kerja  dalam  bekerja  baik  secara  formal  maupun  secara informal.

## Inflasi
Menurut Manurung (2005), inflasi adalah kenaikan harga barang- barang yang  bersifat  secara  umum  dan  terus-  menerus.  Jadi  suatu  keadaan  dikatakan inflasi  jika  padawaktu  yang  lama  dan  berkelanjutan.  Inflasi  merupakan peningkatan keseluruhan barang barang dan jasa yang terjadi karena permintaan tambahan besar dibandingkan dengan penawaran barang di pasar (Mankiw, 2003).
Inflasi  adalah  keadaan  dimana  adanya  kecenderungan  kenaikan  harga barang dan jasa secara terus menerus dalam periode waktu tertentu. Inflasi terjadi karena  tidak  seimbangnya  arus  barang  dan  arus  uang  disebabkan  oleh  berbagai faktor. Inflasi adalah hal yang paling penting dalam perekonomian suatu negara. Ketika inflasi suatu negara tinggi akan berdampak pada pertumbuhan ekonominya, karena  inflasi  akan  menghambat  pembangunan  ekonomi  dan  aktifitas perekonomian bagi masyarakat. Sebaliknya, jika inflasi suatu negara rendah maka pertumbuhan ekonominya juga akan semakin baik.

## METODE PENELITIAN
Pengaruh  Kinerja  Keuangan  Daerah,  TPAK  dan  Inflasi  Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Barat
356 Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan ,  Volume 1, Nomor 2, Mei 2019, Hal 351 - 364
Data  yang  digunakan  dalam  ini  adalah time  series yaitu  data  dari tahun 1987  sampai  2017  di  Sumatera  Barat.  Variabel  yang    digunakan  adalah Pertumbuhan Ekonomi (Y), Pengeluaran Pemerintah (X 1 ), Investasi Swasta (X 2 ), Dana Perimbangan (X 3 ), TPAK (X 4 ), dan Inflasi (X 5 ).
Teknik  analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  Analisis Regresi  Linear  Berganda.  Analisis  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  kontribusi masing- masing variabel X mempengaruhi variabel Y. Kontribusi variabel bebas dan variabel terikat digambarkan dengan fungsi:
𝑌 𝑡 = 𝑓(𝑋 1𝑡 , 𝑋 2𝑡 , 𝑋 3𝑡 , 𝑋 4𝑡 , 𝑈 5𝑡 , 𝑈 𝑡 ) (4)
Model  ekonomi  tersebut  kemudian  ditransformasikan  kedalam  model persamaan Regresi Linear Berganda semi Logaritma sebagai berikut:
Y t =    β 0 +β 1 LogX 1t + β 2 LogX 2t +   β 3 X 3t + β 4 X 4t + β 5 X 5t + U t (5)
Dimana Y t adalah  pertumbuhan  Ekonomi; β 0 adalah  konstanta; β 1 , β 2 , β 3 , β 4 , β 5 adalah  Koefisien  Regresi  Variabel  X 1 ,  X 2 ,X 3 ,X 4 ,dan  X 5 ; U t adalah Error Term; X 1 adalah Pengeluaran Pemerintah; X 2 adalah Investasi Swasta ; X 3 adalah Dana Perimbangan; X 4 adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja ; dan X 5 adalah Inflasi.

## Defenisi Operasional
Tabel 1 Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah,TPAK dan Inflasi Terhadap
Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Barat Variabel Definisi Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi merupakan nilai pasar semua barang dan jasa  akhir  yang  diproduksi  dalam  perekonomian  selama  kurun waktu tertentu. Indikator yang digunakan untuk mengambarkan fluktuasi  pertumbuhan  ekonomi  di  Sumatera  Barat  adalah pertumbuhan  PDRB  Sumatera  Barat  dengan  mengambil  data PDRB Harga Konstan 2010 dari tahun 1987 hingga tahun 2017, dinyatakan dalam persentase. Pengeluaran Pemerintah Pengeluaran pemerintah adalah jumlah belanja yang dilakukan pemerintah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya kepada  masyarakat.  Belanja  yang  dilakukan  pemerintah  ini dinyatakan dalam jumlah satuan ribu rupiah pertahun. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Belanja Pemerintah Sumatera Barat dari tahun 1987 sampai dengan tahun 2017 dan satuan yang digunakan adalah rupiah. Investasi Swasta
Dengan adanya investasi yang dilakukan swasta yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melaui pembangunan perusahaan  dan  membuka  lapangan  pekerjaan.  Data  yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Realisasi Penanaman
Modal Asing (PMA) di Sumatera Barat dari tahun 1987 sampai 2017 dinyatakan dalam rupiah.
Dana Perimbangan
Dana  Perimbangan  merupakan  pendapatan  transfer  oleh pemerintah daerah dari pusat maupun provinsi ynag digunakan untuk  pembangunan  daerah  itu  sendiri.  Data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  Realisasi  Dana  Perimbangan  dari tahun 1987 sampai 2017 dengan saruan rupiah
TPAK Tingkat  Partisipasi  Angkatan  Kerja  merupakan  banyak  orang yang dapat tertampung untuk bekerja pada suatu unit usaha atau lapangan  pekerjaan.  Data  yang  digunakan  dama  penelitian  ini adalah jumlah tingkat partisipasi angkatan kerja dati tahun 1987 sampai 2017, dinyatakan dalam persentase. Inflasi Inflasi  merupakan  peningkatan  seluruh  harga  barang  dan  jasa yang  terjadi  karena  permintaan  tambahan  yang  besar dibandingkan  dengan  penawaran  barang  di  pasar.  Data  yang digunakan adalah laju inflasi yang di peroleh dari BPS dari tahun 1988- 2017 dinyatakan dalam persentase.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  Estimasi  Persamaan  Linear  Berganda  pada  Pengaruh  Kinerja Keuangan  Daerah,TPAK  dan  Inflasi  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  di Sumatera Barat
Untuk  mengetahui  pengaruh  variabel  indenpenden  terhadap  variabel dependen  digunakan  analisis Ordinary  Least  Square (OLS)  dengan  data time series dari  tahun  1987  sampai  2017.  Data  tersebut  diolah  dengan  menggunakan aplikasi eviews 8 dan hasil penelitian Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah,TPAK dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Barat dapat dilihat dari Tabel 2.
Tabel 2 memperlihatkan hasil estimasi adalah sebagai berikut: Y = 8,8126+0,6931X 1 –0.3404X 2 + 1,71E-12X 3 -0,2183X 4 -0,1371X 5
(6)
Dimana,  Pengeluaran  Pemerintah  (X 1 )  berpengaruh  positif  terhadap pertumbuhan ekonomi (Y). Dengan nilai koefisien regresi pengeluaran pemerintah sebesar  0,693126.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  apabila  terjadi  peningkatan pengeluran  pemerintah sebesar 1  satuan  maka  akan  meningkatkan  pertumbuhan ekonomi sebesar 0,693126 persen. Investasi Swasta (X 2 ) berpengaruh negatif dan terhadap  pertumbuhan  ekonomi  (Y)  dengan  nilai  koefisien  regresi  sebesar  - 0,340455.  Ini  memperlihatkan  apabila  investasi  meningkat  1  satuan,  maka  akan menurunkan pertumbuhan ekonomi sebesar -0,340455 persen. Dana Perimbangan (X 3 )  berpengaruh  positif  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  (Y)  dengan  nilai koefisien regresi sebesar 1,71E-12. Ini memperlihatkan apabila Dana Perimbangan naik  1  satuan,  maka    pertumbuahan  ekonomi  akan  meningkat  sebesar  0,71E-12 persen.  TPAK  (X 4 )  berpengaruh  negatif  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  (Y)  . Dengan  nilai  koefisien  -0,218300.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  apabila  terjadi peningkatan  TPAK  sebesar  1  satuan  maka  akan  menurunkan  pertumbuhan ekonomi  sebesar  -0,218300  persen.  Inflasi  (X 5 )  berpengaruh  negatif  terhadap pertumbuhan  ekonomi  (Y).  Dengan  nilai  koefisien  sebesar  -0,137190.  Hal  ini memperlihatkan  apabila  terjadi  peningkatan  inflasi  1  satuan  akan  menurunkan pertumbuhan ekonoi sebesar -0,137190 persen.
Tabel. 2 Hasil Estimasi Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah,TPAK Dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Barat
Dependent Variable: Y Method: Least Squares
358 Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan ,  Volume 1, Nomor 2, Mei 2019, Hal 351 - 364
Sample: 1987 2017 Included observations: 31 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 8.812603 3.782820 2.329639 0.0282 LOG(X1) 0.693126 0.314668 2.202722 0.0371 LOG(X2) -0.340455 0.306875 -1.109424 0.2778 X3 1.71E-12 8.15E-13 2.099855 0.0460 X4 -0.218300 0.070898 -3.079084 0.0050 X5 -0.137190 0.016931 -8.102841 0.0000 R-squared 0.777557     Mean dependent var 5.127419 Adjusted R-squared 0.733069     S.D. dependent var 2.594499 S.E. of regression 1.340459     Akaike info criterion 3.595886 Sum squared resid 44.92073     Schwarz criterion 3.873432 Log likelihood -49.73623     Hannan-Quinn criter. 3.686359 F-statistic 17.47768     Durbin-Watson stat 1.189772 Prob(F-statistic) 0.000000
Sumber: Hasil Olahan Eviews 8

## Pengaruh  Pengeluaran  Pemerintah  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  di Sumatera Barat
Berdasarkan  hasil  estimasi  yang  ada  pada  tabel  2  memperlihatkan  bahwa dalam pengaruh pengeluaran pemerintah positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi  di  Sumatera  Barat,  dimana  ketika  pengeluaran  pemerintah    meningkat maka pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat akan mengalami peningkatan. Hal ini  dapat  dilihat  dari  nilai  koefisien  sebesar  0,67  dengan  probabilitas  sebesar 0.0371 < 0,05 persen. Hasil ini menunjukan bahwa setiap kenaikan pengeluaran pemerintah  1  satuan,  maka  pertumbuhan  ekonomi  di  Sumatera  Barat  akan meningkat sebesar 0,67 persen.
Adanya  hubungan  positif  antara  pengeluaran  pemerintah  dengan pertumbuhan ekonomi memberikan pengaruh bahwa pengambilan kebijakan yang dilakukan  pemerintah  akan  membawa  dampak  yang  baik  bagi  pertumbuhan ekonomi  yang  semakin  meningkat  pada  tahun  yang  akan  datang.  Sejalan  pula dengan  beberapa  teori  yang  dikemukakan  oleh  Todaro  dan  Smith  (2012)    yang menyebutkan  bahwa  peran  aktif  kebijakan  publik  dalam  meningkatkan pembangunan ekonomi melalui investasi langsung maupu tidak langsung.
Pernyataan  yang  sama  juga  dikemukakan  pada  penelitian  yang  dilakukan oleh  Meri  Anitasari  dan  Ahmad  Soleh  (2015)  ditemukan  bahwa  pengeluran pemerintah  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi, dengan  kata  lain  peningkatan  pengeluaran  pemerintah  akan  memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.
Hasil  penelitian  ini  juga  sesuai  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Jamzani Sodik (2007) tentang pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi regional,  menekankan  pengaruh  pengeluaran  pemerintah  baik  belanja  barang maupun investasi pemerintah, yang disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional.
Pengaruh  Investasi  Swasta  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  di  Sumatera Barat
Berdasarkan  hasil  estimasi  yang  ada  pada  tabel  2  memperlihatkan  bahwa pengaruh  investasi  swasta  negatif  dan  tidak  signifikan  terhadap  pertumbuhan ekonomi  di  Sumatera  Barat,  dimana  ketika  investasi  swasta    meningkat  maka pertumbuhan ekonomi akan mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien sebesar -0,34 dengan probabilitas sebesar 0.2778 > 0,05 persen. Hasil ini menunjukan  bahwa  setiap  kenaikan  investasi  swasta  1  satuan,  maka  maka pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat akan menurun sebesar 0,28 persen.
Berdasarkan  hasil  regresi  menunjukkan  bahwa  nilai  Penanaman  Modal Asing (PMA) di Sumatera Barat tidak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap pertumbuhan  Ekonomi  di  Sumatera  Barat.  Hal  ini  disebabkan  karena  kondisi investasi di Sumatera Barat sangat berfluktuasi. Selain itu, karena Sumatera Barat belum  menjadi  salah  satu  bagian  dari    prioritas  sebagai  tempat  untuk menginvestasikan  modal  bagi  para  investor  asing.  Banyaknya  hambatan  masuk bagi investor asing,dan birokrasi yang kurang efisien juga merupakan salah satu penyebab investor asing tidak menanamkan modalnya di Sumatera Barat.
Hasil  penelitaian  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  diakukan  oleh  Eko Prasetyo (2011) dengan judul Analisis Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN),  Penanaman  Modal  Asing  (PMA),  Tenaga  Kerja  dan  Ekspor  terhadap Pertumbuhan  Ekonomi  di  Jawa  Tengah  yang  memberikan  keseimpulan  bahwa PMA  tidak  berpengaruh  positif  dan  tidak  signifikan  terhadap  pertumbuhan ekonomi.

## Pengaruh  Tingkat  Dana  Perimbangan  Terhadap  Perumbuhan  Ekonomi  di Sumatera Barat
Berdasarkan  hasil  estimasi  yang  ada  pada  tabel  2  memperlihatkan  bahwa pengaruh dana perimbangan positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di  Sumatera  Barat,  dimana  ketika  dana  perimbangan  meningkat  maka pertumbuhan ekonomi juga akan mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari nilai  koefisien  sebesar  1,71  dengan  probabilitas  sebesar  0.0460  <  0,05  persen. Hasil  ini  menunjukan  bahwa  setiap  kenaikan  dan  perimbangan  1  satuan  maka maka  pertumbuhan  ekonomi  di  Sumatera  Barat  akan  meningkat  sebesar  0,71 persen.
Hasil  pengujian  hipotesis  regresi  tersebut  menunjukkan  bahwa  variabel Dana  Perimbangan  (DP)  mempunyai  pengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap pertumbuhan  ekonomi  di  Sumatera    Barat.  Kontribusi  dari  masing-  masing komponen  penerimaan  dalam  total  APBD  Provinsi  Sumatera  Barat  bahwa penyumbang  terbesar  dalam  penerimaan  APBD  adalah  dana  perimbangan. Sehingga  memperlihatkan  bahwa  pelaksanaan  otonomi  Sumatera  Barat  dalam pemerintahannya masih sangat tergantung dana dari pusat.
Sesuai  pendapat  Bahl  dan  Oates  (Hadi  Sasana,  2009:106-107)  yang mengemukakan  bahwa  peranan  dana  perimbangan  sangat  penting  dalam pelaksanaan  desentralisasi.  Khususnya  dalam  desentralisasi  fiskal  dana perimbangan  akan  mampu  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  daerah,  dan
360 Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan ,  Volume 1, Nomor 2, Mei 2019, Hal 351 - 364
kesejaheraan masyarakat, karena pemerintah daerah lebih efesien dalam produksi dan penyediaan barang- barang publik.

## Pengaruh  Tingkat  Partisipasi  Angkatan  Kerja  Terhadap  Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Barat
Berdasarkan  hasil  estimasi  yang  ada  pada  tabel  2  memperlihatkan  bahwa dalam jangka panjang tingkat partisipasi angkatan kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien sebesar -0,22 dengan probabilitas sebesar 0.0050 < 0,05 persen. Hasil ini menunjukan bahwa setiap kenaikan tingkat patisipasi angkatan kerja 1 satuan,  maka  pertumbuhan  ekonomi  di  Sumatera  Barat  akan  menurun  sebesar  - 0,34 persen.
Hal  tersebut  bertolak  belakang  dengan  hipotesis  penelitian  dimana  TPAK berpengaruh  positif  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  di  Sumatera  Barat. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan TPAK berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan  ekonomi  di  Sumatera  Barat  salah  satu  penyebabnya  adalah pemerintah.  Dalam  hal  ini  pemerintah  belum  mampu  memenuhi  kebutuhan lapangan  kerja  yang  diharapkan.  Dimana  pertumbuhan  penduduk  semakin meningkat  tidak  diimbangi  dengan  persediaan  lapangan  pekerjaan  serta produktivitas tenaga kerja yang rendah. Yang akan meningkatkan pengangguran yang secara langsung dan akan menurunkan pendapatan perkapita dan berdampak pada menurunnya pertumbuhan ekonomi.
Penelitian  Anna  Amelia  (2010)  menunjukkan  bahwa  tingkat  partisipasi angkatan kerja memberikan pengaruh yang signifikan tetapi memiliki hubungan negatif terhadap  PBRD.  Tingginya  tingkat  partisipasi angkatan  kerja  tidak  akan memambah  keuntungan  suatu  daerah  tanpa  diimbangi  dengan  tercukupinya lapangan  kerja  yang  dibutuhkan  untuk  melakukan  kegiatan  perekonomian  yang dapat meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat

## Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera barat
Berdasarkan hasil estimasi yang ada pada tabel 2  memperlihatkan bahwa dalam  jangka  panjang  inflasi  negatif  dan  signifikan  terhadap  pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat, dimana ketika inflasi  meningkat maka pertumbuhan ekonomi  akan  menurun  .  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  nilai  koefisien  sebesar  -0,14 dengan probabilitas sebesar -0.0000 < 0,05 persen. Hasil ini menunjukan bahwa setiap kenaikan inflasi 1 satuan, maka maka pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat akan menurun sebesar -0,14 persen.
Terdapatnya  pengaruh  yang  signifikan  dan  negatif  ini  mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh inflasi. Karena ketika tingkat inflasi naik maka masyarakat cenderung mengurangi konsumsinya dengan meminimalisir pengeluarannya, sehingga hal ini akan berdampak pada menurunnya produktifitas kegiatan  perekonomian  yang  selanjutnya  akan  berimbas  pada  pertumbuhan ekonomi  yang  akan  semakin  menurun.  Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  tinggi rendahnya inflasi berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat.
Hasil penelitian yang didukung dalam Nopirin (2000:32) yang menyatakan bahwa efek inflasi terhadap pendapatan sifatnya tidak merata, ada yang dirugikan
tetapi  ada  pula  yang  diuntungkan  dengan  adanya  inflasi.  Jika  seseorang  yang pendapatannya tetap akan dirugikan dengan adanya inflasi. Demikian juga orang yang  menumpuk  kekayaan  dalam  bentuk  uang  kas  akan  merasa  merugi  dengan adanya  inflasi.  Namun  pihak  yang  mendapatkan  keuntungan  dari  adanya  inflasi adalah  mereka  yang  memperoleh  kenaikan  pendapatan  dengan  persentasi  yang lebih besar dari laju inflasi atau yang mempunyai kekayaan bukan uang dimana nilainya  naik  dengan  persentasi  lebih  besar  dari  laju  inflasi.  Sehingga,  dapat disimpulkan bahwa inflasi cenderung menurunkan taraf kemakmuran segolongan masyarakat  yang  berarti  pertumbuhan  ekonomi  suatu  negera  tersebut  juga  akan menurun.
Hasil penelitian ini sesuai dengan Sukirno (2000:16) yang juga menyatakan bahwa  prospek  pembangunan  ekonomi  jangka  panjang  akan  menjadi  semakin buruk jika inflasi tidak dikendalikan. Inflasi cenderung menjadi bertambah cepat apabila  tidak  dapat  diatasi.  Inflasi  yang  bertambah  serius    tersebut  akan mengurangi investasi yang produktif, mengurangi ekspor dan menaikkan impor. Sehingga, pertumbuhan ekonomi akan berjalan lambat seiring dengan penurunan produktifitas ekonomi di dalam suatu negara.
Penelitian  ini  juga  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Attari (2013) yang berjudul “Inflation, Economic Growth and Government Expenditure of  Pakistan:  1980-  2010”,  menyatakan  bahwa  adanya  hubugan  negatif  antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi di Pakistan.

## SIMPULAN
Simpulan  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  1)  Pengeluaran  pemerintah menggunakan  data  belanja  yang  dilakukan  pemerintah  Sumatera  Barat berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  di  Sumatera Barat. Pengeluaran pemerintah ini akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi, dimana  ketika  peningkatan  pengeluaran  pemerintah  akan  memberikan  peluang bagi masyarakat untuk memperoleh pekerjaan, sehingga dengan adanya pekerjaan maka  masyarakat  akan  memperoleh  pendapatan  yang  akan  meningkatkan konsumsinya serta akan mendorong peningkatan output dan memberikan dampak pada  peningkatan  pertumbuhan  ekonomi  di  Sumatera  Barat.  2)  Investasi  swasta menggunakan  data  Realisasi  PMA  berpengaruh  negatif  dan  tidak  signifikan. Ketika  investasi    penanaman  modal  asing  yang  dilakukan  di  Sumatera  Barat meningkat  maka  pertumbuhan  ekonomi  Sumatera  Barat    juga  akan  meningkat. Namun dalam penelitian ini peningkatan investasi PMA di Sumatera Barat tidak mampu meningkatkan Perekonomian di Sumatera Barat.    3) Dana perimbangan berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  di  Sumatera Barat.  Peningkatan  dana  perimbangan  akan  mampu  meningkatkan  pertumbuhan ekonomi  di  Sumatera  Barat.  Dengan  adanya  peningkatan  dana  perimbangan  ini akan  mendukung  peningkatan  pelayanan  publik  yang  mampu  mendorong pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat.          4) Tingkat pertisipasi angkatan kerja  berpengaruh  negatif  dan  signifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  di Sumatera  Barat.  Tingginya  tingkat  partisipasi  angkatan  kerja  tidak  akan menambah  keuntungan  bagi  suatu  daerah  tanpa  diimbangi  produktifitas  tenaga kerja  yang  tinggi  dan  tercukupinya  lapangan  kerja  yang  dibutuhkan  untuk
melakukan  kegiatan  perekonomian  yang  dapat  meningkatkan  pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat. 5) Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan  ekonomi  di  Sumatera  Barat.  Tingkat  inflasi  yang  tinggi  akan menurunkan  perekonomian  di  Sumatera  Barat.  6)  Pengaruh  pengeluaran pemerintah,  investasi,  dana  perimbangan  tingkat  partisipasi  angkatan  kerja  dan inflasi merupakan faktor pendorong pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat.

## DAFTAR RUJUKAN
Amelia,  Anna.  2010. Analisis  Pengaruh  Penanaman  Modal  Dalam  Negeri (PMDN),  Penanaman  Modal  Asing  (Pma),  Tenaga  Kerja,  Dan  Ekspor Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  Di  Jawa  Tengah  Periode  Tahun 1985. Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta.
Anitasari,  Meri  dan  Ahmad  Soleh.  2015.  Pe ngaruh  Pengeluaran  Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bengkulu. Fakultas Ekonomi dan Bisnis UniversitasBengkulu.
Badan Pusat Statistik. Sumatera Barat Dalam Angka , BPS.
Case, Karl E dan Fair Ray C. 2007. Prinsip-Prinsip Ekonomi . Edisi Kedelapan. Alih Bahasa Wibi Hardani dan Devri Barnadi. Jakarta: Erlangga.
Gujarati,  Damonar.  2006. Dasar-  Dasar  Ekonometrika .  Edisi  ke  Tiga, Erlangga:Jakarta.
Halim, Abdul.2004. Akuntasi Keuangan Daerah . Selemba Empat. Jakarta.
Hasan,  dkk.  2013.  “Pengaruh Investasi,  Angkatan  Kerja  Dan  Pengeluaran Pemerintah  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  Di  Provinsi  Sumatera Barat” . Jurnal Ekonomi Pembangunan. Vol. 3 No.1. 41-49.
Herlambang,  T.,  Sugiarto,  Bastoro  dan  Said  K,  2001. Ekonomi  Makro;Teori Analisis dan Kebijakan .Gramedia, Jakarta.
Jhingan, M.L. 2012. Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan .Jakarta : Rajawali Persada.
Kuncoro,Mudrajad. 2004. Otonomi dan Pembangunan Daerah . Jakarta : Erlangga.
Lincolin,  Arsyad.  2005. Pengantar  Perencanaan  dan  Pembangunan  Ekonomi Daerah. Yogyakarta : BPFE-UGM .
Mankiw, N.Gregory. 2003. Teori ekonomi Makro .Jakarta: Erlangga.
Mankiw, N.Gregory. 2007. Makroekonomi .Jakarta: Erlangga.
.
2006. Teori Ekonomi Makro .Jakarta: Erlangga.
Mutia,  dkk  .2016  .  “ Pengaruh  Investasi,  Tenaga  Kerja  dan  Pengeluaran Pemerintah  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  di  Indonesia” .Jurnal Ekonomi  Dan  Kebijakan  Publik  Volume  3  Nomor  2,  November  2016 ISSN. 2442-7411.
Nanga,  Mauna.  2005. Makro  Ekonomi  Teori,  Masalah  dan  Kebijakan .  Edisi Kedua. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.ISBN979-421-85-3.
Nopirin. 2000. Ekonomi Moneter Buku II. Yogyakarta: BPFE.
Paramita  dan  Purbadharmaja.  2015.  “ Pengaruh  Investasi  dan  Pengangguran terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  serta  Kemiskinan  di  Provinsi Bali” .Universiatas Udayana Bali.
Rahardja,  Pratama  dan  Mandala  Manurung.  2008. Pengantar  Ilmu  Ekonomi . Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Salhab,  Amira  dan  Lasmini  Soedjono.  2010. Pengaruh  Inflasi  Jumlah  Tenaga Kerja Dan Penegluran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi  Di Bali .
Samuel  dan  Nordhaus.  2004. Ilmu  Makro  Ekonomi .  Jakarta  :  PT  Media  Global Edukasi.
Sukirno,  Sadono.  2004. Makro  Ekonomi  Teori  Pengantar .  Jakarta:  PT  Raja Grafindo.
Sodik,  Jamzani.  2007. Pengeluaran  pemerintah  dan  pertumbuhan  ekonomi regional:  Studi  kasus  data  panel  di  Indonesia. Jurnal  Ekonomi Pembangunan Vol 12 No.1, April 2007 Hal: 27- 36 .Yogyakarta.
Tarigan  ,  Robinson.  2005. Perencanaan  Pembangunan  Wilayah .  Jakarta:  Bumi Aksara.
Todaro,  Michael  P,  2000, Pembangunan  Ekonomi  di  Dunia  Ketiga ,  Jilid  1, (diterjemahkan oleh Haris Munandar), Erlangga, Jakarta
Todaro, Michael P, 2003, Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga , Jilid 1, Edisi Kedelapan (diterjemahkan oleh Haris Munandar), Erlangga, Jakarta.
UNCTAD. (2002 ). World Invesment Report 2002: Transnational Corporation And Export Competitiveness .
Prasetyo,Eko. 2011. Analisis Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (Pmdn), Penanaman  Modal  Asing  (PMA),  Tenaga  Kerja,  Dan  Ekspor  Terhadap
364 Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan ,  Volume 1, Nomor 2, Mei 2019, Hal 351 - 364
Pertumbuhan Ekonomi Di Jawa Tengah Periode Tahun 1985. Universitas Negeri Semarang.
Wahyuni.  2014.  “ Pengaruh  Pengeluaran  Pemerintah  Dan  Investasi  Terhadap Pertumbuhan  Ekonomi  Dan  Kesenjangan  Pendapatan  Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali”. EJurnal Ekonomi dan Bisnis. Vol. 4. No.6: 112-123.
Wibisono,Yusuf.  2003 . “Kovergensi di Indoneisa, Beberapa Temuan Awal dan Implikasinya”. Jurnal  Ekonomi  Keuangan  Indonesia, Vol.  51(1).  LPEM, Jakarta.
Wijaya,H.A.W. “Otonomi  Daerah  dan  Daerah  Otonom”. 2004.  Raja  Grafindo Persada. Jakarta.
Wu,Shih- Ying dkk. (2010). “ The impact of government expenditure on economic growth:  How  sensitive  to   the  level  of  development”. Journal  of  Policy Modelling 32 ( 2010) 804- 817.
Zhiqiang,  dkk  .2000.  “ Fiscal  Decentralization  and  Economic  Growth  in China.Economic  Development  and  Cultural  Change” .  Vol..  49,  No.5: 114-121.