AKUNTABILITAS Vol. VII No. 3, Desember 2014 P-ISSN: 1979-858X Halaman 162 - 176

## PENGARUH KEADILAN, NORMA EKSPEKTASI, SANKSI DAN RELIGIUSITAS TERHADAP NIAT DAN KETIDAK PATUHAN PAJAK
Yesi Mutia Basri 1

## Raja Adri Satriawan Surya

## Universitas Riau
ABSTRACT: This  study  aimed  to  analyze  the  effect  of  perceived  tax  equity,  normative expectations (social and moral norms), legal sanctions (detection risk and penalty magnitude) and religiosity  on Intention non tax compliance and non compliance behavior . In this study, Ajzen’s (1991) Theory of Planned Behavior is used as a theoretical framework to extend and complement tax research.The data set of the study was obtained from the survey applied to 100  individual  taxpayers  in  KPP  Pratama  Tampan-Pekanbaru.  The  results  show  equity perception of the tax system and moral norm have significant effect on intention but social norm,  detection  risk,  penalty  magnitude,  and  religiosity  do  not  have  effect  on  intention. Penalty  magnitude,  religiosity  and  intention  have  significant  effect  on  non  compliance behavior.
Keywords: Theory  of  Planned  Behavior,  Intention  non  tax  compliance,  Non  compliance behavior, perceived tax equity, normative expectation, legal sanction, religiosity
ABSTRAK: Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  pengaruh  keadilan  pajak,  norma ekspetasi (norma-norma sosial dan moral), sanksi hukum (risiko deteksi dan sanksi legal) dan religiusitas terhadap niat dan ketidakpatuhan pajak. Dalam penelitian ini, (1991) Teori Ajzen  tentang  perilaku  terencana  digunakan  sebagai  kerangka  teoritis  untuk  memperluas dan  melengkapi  penelitian  perpajakan.  Data  penelitian  diperoleh  dari  survei  ditetapkan untuk 100 wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Tampan-Pekanbaru. Hasil penelitian menunjukkan persepsi keadilan dari sistem pajak dan norma moral berpengaruh signifikan terhadap niat untuk berperilaku tidakpatuh, tapi norma sosial, risiko deteksi, sanksi legal, dan  religiusitas  tidak  memiliki  pengaruh  terhadap  niat  untuk  berperilaku  tidak  patuh, besarnya sanksi, religiusitas dan niat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku tidak patuh.
Kata  kunci: Teori  Perilaku,  Niat  Untuk  Berperilaku  Tidak  Patuh,  Keadilan  Pajak,  Norma Ekspetasi, Sanksi Hukum, Religiusitas
Draft pertama: 20 Agustus 2014; Revisi: 15 September 2014; Diterima: 17 Oktober 2014 Penulis dapat dikontak melalui: yesi.mutia@yahoo.co.id

## PENDAHULUAN
Pajak merupakan alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan,  baik  yang  bersifat  langsung  maupun  tidak  langsung  dari  masyarakat  guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat. Peran serta wajib pajak dalam sistem pemungutan pajak sangat menentukan tercapainya rencana penerimaan pajak. Meskipun jumlah wajib pajak dari tahun ke tahun semakin bertambah namun  terdapat  kendala  yang  dapat  menghambat  upaya  peningkatan tax  ratio ,  kendala tersebut adalah kepatuhan wajib pajak.  Kenyataan menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib  pajak  untuk  melaporkan  pajaknya  masih  rendah.  Hal  ini  dinyatakan  oleh Martowardojo  (2012)  bahwa  orang  pribadi  yang  menyerahkan  SPT-nya  pada  tahun  2011 hanya 8,5 juta wajib pajak. Padahal  penduduk yang aktif bekerja ada 110 juta orang. Artinya rasio SPT terhadap kelompok pekerja aktif  hanya 7,7 persen.
Kepatuhan  perpajakan  pada  prinsipnya  adalah  tindakan  Wajib  Pajak  dalam memenuhi  kewajiban  perpajakannya  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang undangan  dan  peraturan  pelaksanaan  perpajakan  yang  berlaku  dalam  suatu  negara (Siahaan, 2005). Predikat Wajib Pajak patuh dalam arti disiplin dan taat, tidak sama dengan Wajib  Pajak  yang  berpredikat  pembayar  pajak  dalam  jumlah  besar,  karena  tidak  ada hubungan  antara  kepatuhan  dengan  jumlah  nominal  setoran  pajak  yang  dibayarkan  pada kas negara. Dengan demikian, pembayar pajak terbesar sekalipun belum tentu memenuhi kriteria  sebagai  Wajib  Pajak  patuh,  karena  meskipun  Wajib  Pajak memberikan kontribusi besar pada negara jika masih memiliki tunggakan maupun keterlambatan penyetoran pajak maka tidak dapat diberi predikat Wajib Pajak patuh.
Beberapa penelitian  terdahulu yang meneliti faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak  diantaranya  dilakukan  oleh  Verboon  dan  Dijke  (2007)  yang  meneliti  pengaruh kepentingan  pribadi  dan  keadilan  pajak    terhadap  kepatuhan  pajak.  Pengaruh  kualitas pelayanan, power dan trust terhadap kepatuhan pajak juga diteliti oleh Alabede et al., (2011), mereka  meneliti  kualitas  pelayanan  pemerintah  terhadap  kepatuhan  pajak  di  Nigeria. Kemudian  Meulbhacher  dan  Kirchler  (2010)  dan  Kamleitner,  Korunka,  Kirchler  (2012) meneliti kepatuhan pajak pada perusahaan kecil di Hongkong dll.
Siahaan  (2005)  dan  Mustikasari  (2007)  melakukan  kajian  empiris  mengenai kepatuhan pajak badan menunjukkan bahwa t ax professional yang memiliki sikap terhadap ketidakpatuhan  positif,  niat  ketidakpatuhan  pajaknya  tinggi,    pengaruh  orang  sekitar ( perceived social pressure) yang kuat mempengaruhi niat tax professional untuk berperilaku patuh, tax  professional yang  memiliki  kewajiban  moral  yang  tinggi,  niat  ketidakpatuhan pajaknya  rendah  atau  sebaliknya,    semakin  rendah  persepsi tax  professional atas  kontrol yang dimilikinya akan mendorong tax professional berniat patuh.
Benk  et.al.,  (2011)  melakukan  penelitian  mengenai  perilaku  Wajib  Pajak  yang mempengaruhi  niat  terhadap  kepatuhan  pajak  di  Nigeria.  Penelitiannya  menggunakan sikap keadilan ( equity attitude ),  norma ekspektasi yang terdiri dari norma sosial dan moral serta kontrol perilaku berupa resiko deteksi dan besarnya sanksi dalam mempengaruhi niat berperilaku tidak patuh. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa bahwa norma sosial dan norma  moral  serta  sanksi  yang  diberlakukan  oleh  pemerintah  mempengaruhi  niat  Wajib Pajak untuk berperilaku tidak patuh.
Penelitian  ini  menggunakan Theory  of  Planed  Behavior (Ajzen,  1991). Theory  of Planned  Behavior  (TPB) menjelaskan  bahwa  adanya  niat  untuk  berperilaku  dapat menimbulkan perilaku yang ditampilkan oleh individu. Sedangkan niat untuk berperilaku itu  muncul  karena  ditentukan  oleh  3  faktor  penentu  yaitu:  (1) behavioral  beliefs ,  yaitu keyakinan  individu  akan  hasil  dari  suatu  perilaku  dan  evaluasi  atas  hasil  tersebut  ( beliefs strength  and  outcome  evaluation ),  (2) normatif  beliefs ,  yaitu  keyakinan  tentang  harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (normatif beliefs and motivation to comply ), dan (3) control beliefs , yaitu keyakinan tentang keberadaan hal-hal
yang  mendukung  atau  menghambat  perilaku  yang  akan  ditampilkan  ( control  beliefs )  dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut ( perceived power ).
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  pengaruh  persepsi  keadilan  sistem perpajakan  terhadap  niat  untuk  berperilaku  tidak  patuh,  norma  ekspektasi  (norma  sosial dan moral)  berpengaruh terhadap niat untuk berperilaku tidak patuh, sanksi legal berupa risiko  terdeteksinya  kecurangan  dan  bersarnya  sanksi    berpengaruh  terhadap  niat  untuk berperilaku  tidak  patuh  dan  perilaku  ketidak  patuhan  pajak,  religiusitas  berpengaruh terhadap niat untuk berperilaku tidak patuh dan  ketidak patuhan pajak, niat berperilaku tidak patuh berpengaruh terhadap ketidak patuhaan  pajak.

## KERANGKA TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS
Adams (1965)  menyatakan equity dalam istilah input dan outcome . Ketika seseorang mempunyai  rasio outcome terhadap  input  yang  berbeda  dengan  yang  seharusnya  maka terjadilah inequity ( distributive justice ). Asas equality menyatakan bahwa pemungutan pajak harus bersifat final, adil, dan merata. Asas ini kemudian dibedakan menjadi dua: (1) Benefit principle (prinsip  manfaat  yang  diperoleh)  dan  (2) Ability  principle (prinsip  biaya) (Wentzel,2003).  Keadilan  ( equity  attitude )  merupakan  persepsi  ekuitas  individu  sebagai sistem  pajak.  Ketika  wajib  pajak  merasa  tidak  adil  dengan  pajak  yang  dibayar  maka  akan mempengaruhi niat untuk berperilaku tidak patuh.  Hubungan antara keadilan pajak dan kepatuhan pajak menunjukkan  reaksi negatif terhadap pajak tersebut (Torgler, 2006). Pada pajak masyarakat luas  tingkat kepatuhan  pajak  mengkin kurang  jika persepsi terhadap sistem  perpajakan  yang  tidak  adil  (Allingham  dan  Sandmo,  1972).  Sebaliknya,  jika masyarakat  memahami  bahwa  sistem  pajak  yang  adil,  kepatuhan  sukarela  diharapkan meningkat. (Kirchler, Hoelzl dan Wahl, 2008).
Wentzel  (2003)  meneliti  mengenai  keadilan  procedural  dalam  kepatuhan  pajak. Elemen utama untuk keadilan yang dirasakan adalah netralitas prosedur yang digunakan, jaminan  mutu  dari  otoritas  pajak,  sopan  bermartabat,  dan  penghormatan  terhadap pembayar  pajak  sebagai  individu  atau  kelompok.  (Tyler  dan  Lind,  1997.    Wajib  Pajak mengharapkan  yang  berwenang  terhadap  pajak    akan  memberikan  informasi  yang  cukup tentang hukum pajak dan peraturan sehingga mereka dapat menyelesaikan pengembalian pajak mereka seakurat mungkin.
Spicer  dan  Becker  (1980)  menguji  hubungan  antara  ketimpangan  fiskal  dan penggelapan  pajak  dengan  melakukan  eksperimen  pada  57  siswa  Universitas  Colorado. Hasil  penelitiannya  menunjukkan  kelompok  berpenghasilan  tinggi  memiliki  persentase tertinggi  kasus  penggelapan  pajak  dibandingkan  ke  kelompok  lain  (pajak  rendah  dan kelompok pajak menengah). Mereka juga menyatakan bahwa penggelapan pajak meningkat ketika pembayar pajak melihat ketimpangan fiskal (ekuitas) karena mereka merasa menjadi korban  ketidakseimbangan  redistribusi  pendapatan.  Jackson  dan  Milliron  (1986)  dan Richardson (2008) menemukan bahwa keadilan dari sistem pajak juga memiliki pengaruh terhadap kecenderungan terhadap penggelapan pajak.
Hasil  penelitian  Benk  et  al.,  (2011)  menunjukkan  bahwa  keadilan  ( equity  attitude) tidak mempengaruhi niat untuk berperikau tidak patuh. Sedangkan Teik Hai dan Ming See (2011)  menemukan  hubungan  yang  negatif  antara equity  attitude dan  niat  untuk berperilaku tidak patuh  Hipotesa penelitian yang diajukan adalah:
H1: Persepsi  terhadap  keadilan  sistem  perpajakan  berpengaruh  terhadap  niat  untuk berperikau tidak patuh

## Pengaruh norma  ekspektasi  terhadap niat berperilaku tidak patuh
Norma ekspektasi terdiri dari norma sosial dan norma moral. Norma sosial adalah persepsi  individu  tentang  pengaruh  sosial  dalam  membentuk  perilaku  tertentu  (Ajzen,
1991).  Norma  sosial  merupakan  fungsi  dari  harapan  yang  dipersepsikan  individu  dimana satu  orang  atau  lebih  orang  di  sekitarnya  (misalnya,  saudara,  teman  sejawat)  menyetujui perilaku tertentu dan memotivasi individu tersebut untuk mematuhi mereka (Ajzen, 1991). Norma  sosial    dibangun  melalui  tekanan  sosial  dan  pengaruh  orang-orang  sekitar  wajib pajak yang  dianggap  penting,  contohnya  petugas  pajak  dan  pimpinan  perusahaan.  Jika orang-orang  di  sekitar  wajib  pajak  yang  dianggap  penting  memiliki  sikap  positif  terhadap kepatuhan pajak, maka  Wajib Pajak tersebut akan patuh membayar pajak. Sebaliknya, jika orang-orang di sekitar Wajib Pajak yang dianggap penting memiliki sikap negatif terhadap kepatuhan pajak, maka Wajib Paja k akan menghindari pajak.
Penelitian  tentang  kepatuhan  Wajib  Pajak  yang  lalu  menunjukkan,  bahwa  teman sejawat  mempunyai  pengaruh  penting  untuk  memprediksi  perilaku  Wajib  Pajak  (Jackson dan Milliron, 1986). Bobek dan  Hatfield (2003)  telah membuktikan secara empiris bahwa norma subyektif dalam secara positif signifikan mempengaruhi niat ketidakpatuhan Wajib Pajak.  Norma  moral  merupakan  norma  individu  yang  dipunyai  oleh  seseorang,  namun kemungkinan tidak dimiliki oleh orang lain. Jika seorang Wajib Pajak memiliki moral yang tinggi, maka Wajib Pajak tersebut akan berfikir positif dan melakukan suatu hal yang dinilai baik dan perlu dilakukan, dan akan menghindari perbuatan yang dinilai buruk Wajib Pajak yang  memiliki  moral  yang  tinggi  akan  memahami  pentingnya  pajak  bagi  kehidupan manusia  dalam  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.  Dengan  demikian  Wajib  Pajak tersebut  akan  segera  memenuhi  kewajiban  perpajakannya,  dengan  meninggalkan  asumsi- asumsi negatif yang ada dimasyarakat tentang pajak. Sebaliknya, Wajib Pajak yang memiliki moral  yang  rendah  memandang  pajak  sebagai  suatu  hal  yang  tidak  penting  serta menghindari kewajiban perpajakannya. Benk et al., (2011)
Blanthorne  (2000),  Kaplan,  Newbery  dan  Reckers  (1997),  Hanno  &  Violette  (1996) telah  membuktikan  secara  empiris,  bahwa  kewajiban  moral  berpengaruh  secara  negatif signifikan  terhadap  niat  ketidakpatuhan  pajak.  Hasil  penelitian  Mustikasari  (2007) menunjukkan  hubungan  yang  negatif  signifikan  antara  kewajiban  moral  dengan  niat berperikau tidak patuh. Sementara   Benk et al., (2011) menunjukkan hubungan yang positif antara norma social dan norma moral dengan niat berperilaku tidak patuh. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesa  yang diajukan adalah:
H2a: Norma sosial berpengaruh terhadap niat untuk berperilaku tidak patuh Wajib Pajak. H2b: Norma moral  berpengaruh terhadap niat  untuk berperilaku tidak patuh Wajib Pajak.

## Pengaruh  Sanksi Legal terhadap niat berperilaku tidak patuh
Secara  konvensional  sanksi  digunakan  untuk  meningkatkan  kepatuhan. Pajak bagaimanapun  merupakan  pungutan  yang  sah  yang    merupakan  pemaksaan  pengambilan kekayaan  (Doran,2009) . Sanksi  hukum  mengacu  pada  sikap  yang  dianut  oleh  hukum terhadap  perilaku  yang  tidak  kompatibel  dari  individu-individu  tentang  pajak  yang dievaluasi. Sanksi yang dihadapi dapat berupa  (1) risiko penahanan dan (2) besarnya penalti (Efebera  et al., 2004). Adanya sanksi yang ditetapkan oleh pemerintah mempengaruhi niat Wajib  Pajak  untuk  tidak  melakukan  penggelapan  pajak.  Sanksi  merupakan  faktor pengontrol untuk tidak terjadinya niat dan terhadap perilaku. Oleh sebab itu sanksi yang ditetapkan  tidak  hanya  mennpengaruhi  niat  berperperilaku  tidak  patuh  tetapi  juga mempengaruhi perilaku tidak patuh secara langsung.
Ajzen  (1991)  menyatakan  bahwa  kontrol  keperilakuan  mempengaruhi  secara langsung  maupun  tidak  langsung  (melalui  niat)  terhadap  perilaku.  Pengaruh  langsung dapat terjadi jika terdapat actual control di luar kehendak individu sehingga mempengaruhi perilaku.  Sesuai  dengan  kondisi  pengendalian  yang  nyata  di  lapangan  ( actual  behavioral control) niat  tersebut  akan  diwujudkan  jika  kesempatan  itu  muncul.  Namun  sebaliknya, perilaku  yang  dimunculkan  bisa  jadi  bertentangan  dengan  niat  individu  tersebut.  Hal tersebut  terjadi  karena  kondisi  di  lapangan  tidak  memungkinkan  memunculkan  perilaku
yang  telah  diniatkan  sehingga  dengan  cepat  akan  mempengaruhi perceived  behavioral control individu  tersebut. Perceived  behavioral  control yang  telah  berubah  akan mempengaruhi perilaku yang ditampilkan sehingga tidak sama lagi dengan yang diniatkan. Sanksi merupakan salah satu cara untuk mengontrol perilaku wajib pajak. Besarnya risiko untuk  terdeteksinya  kecurangan  dapat  mempengaruhi  niat  dan  perilaku  wajib  pajak disebabkan  risiko yang dihadapi yang dihadapi akan merugikan wajib pajak yaitu adanya denda  ataupun  sanksi  hukum  yang  lebih  berat.  Namun  jika  sanksi  yang  dirasakan  tidak terlalu  berat  oleh  wajib  pajak  maka  hak  ini  memungkinkan  untuk  terjadinya  niat  dan perilaku yang tidak patuh dari Wajib Pajak.
Hasil  penelitian  empiris  Bobek  &  Hatfield  (2003)  dan  Blanthorne  (2000) menemukan  bahwa  pengaruh  kontrol  keperilakuan  yang  dipersepsikan  terhadap ketidakpatuhan  pajak  tidak  cukup  signifikan.  Dubin  dan  Wilde  (1988),  Franzoni  (2000), Scholz  (2007)  Cummings  et  al,  (2009)    menemukan    bahwa  terjadinya  penurunan penggelapan  pajak  dan  sebagai  hasilnya  terjadi  peningkatan  kepatuhan    pajak  ,  paralel dengan peningkatan risiko penahanan. Demikian juga, kenaikan  dan besarnya sanksi  akan menyebabkan    berkurangnya    penggelapan  pajak  dan  meningkatkan  tingkat  kepatuhan pajak  melalui  efek  jera  nya  (MacCaleb,  1976;  Witte  &  Woodbury,  1985;  Cummings    et.  al, 2009.).  Hasil  penelitian  Benk  et.al.,  (2011)  menunjukkan  bahwa  sanksi  yang  diberikan mempengaruhi  niat  untuk  berperilaku  Wajib  Pajak.  Berdasarkan  hal  diatas  maka dihipotesiskan :
H3a: Risiko terdeteksinya kecurangan berpengaruh terhadap niat untuk berperilaku tidak patuh Wajib Pajak
H3b: Risiko  terdeteksinya  kecurangan  berpengaruh  terhadap  ketidakpatuhan  pajak  Wajib Pajak
H4a: Besarnya  sanksi  berpengaruh  terhadap  niat  untuk  berperilaku  tidak  patuh  Wajib Pajak
H4b: Besarnya sanksi berpengaruh terhadap ketidak patuhan pajak Wajib Pajak

## Pengaruh religiusitas terhadap niat tidak patuh dan ketidakpatuhan pajak.
Religiusitas merupakan nilai-nilai agama yang dianut oleh seseorang. Semua agama umumnya  memiliki    tujuan  yang  sama  dalam  mengontrol  perilaku  yang  baik  dan menghambat  perilaku  buruk.  Agama  diharapkan  memberikan  kontrol  internal  untuk pemantauan  diri  penegakan  dalam  perilaku  moral  (Anderson  &  Tollison,  1992).  Studi sebelumnya  telah  mengungkapkan  dampak  dari  religiusitas  di  berbagai  bidang  termasuk kepatuhan  pajak  .  Komitmen  agama  digunakan  sebagai  variabel  kunci  untuk  mengukur tingkat religiusitas individu berdasarkan pada penerapan nilai-nilai agama, keyakinan dan praktek dalam kehidupan sehari-hari.
Thomas dan Dalton (989) menyatakan bahawa  banyak orang mengandalkan  nilai- nilai  agama  sebagai  sumber  moralitas  untuk  membentuk  sikap  dan  perilaku  mereka. Menurut Pope dan Mohdali (2010) bahwa faktor religiusitas merupakan faktor yang sangat menentukan  perilaku  seseorang  dalam  kepatuhan  membayar  pajak.  Stack  dan  Kposowa (2006)  menemukan  bahwa  seseorang  yang  tidak  memiliki  afiliasi  agama  lebih  cenderung untuk melakukan penipuan pajak .Richardson (2008)  melakukan penelitian dengan ukuran sampel yang cukup besar menemukan bahwa   dari 47 negara menemukan bahwa terdapat hubungan  yang  negatif      antara  individu  dengan  tingkat    religiusitas  yang  tinggi    dengan penggelapan  pajak.  Welch  et  al,.  (2005)  menemukan  bahwa  persepsi  penggelapan  pajak dalam  masyarakat  memiliki  efek  yang  sama  pada  anggota  masyarakat  tanpa  memandang tingkat mereka religiusitas.
Studi  tentang  kepatuhan  pajak  atau  penggelapan  pajak  yang  mencakup  ukuran religiusitas    sangat  terbatas.  Di  antara  yang  paling  awal,  Tittle  dan  Welch  (1983)  yang meneliti   hubungan  religiusitas dan tindakan  individu yang  menyimpang. Penelitiannya
menggunakan wajib pajak  dan salah satu dari mereka adalah yang melakukan  penggelapan pajak.  Mereka  berpendapat  bahwa  karakteristik  komunitas  agama  akan  mengetahui pengaruh  religiusitas  individu    terhadap    perilaku    yang  menyimpang  di  masa  yang  akan datamg.  Welch,  Tittle  dan  Petee  (1991)  menggunakan  data  yang  dikumpulkan  dari  umat Katolik  dan  terbukti  bahwa  penghindaran  pajak  secara  negatif  berhubungan  dengan religiusitas pribadi seseorang.
Torgler telah melakukan penelitian yang luas tentang peran religiusitas dan awalnya mengungkapkan bahwa semangat pajak bergantung secara positif pada religiusitas . Survey data  untuk  tahun  1990  di  Kanada  (Torgler,  2003)  dan  melanjutkan  survey    lebih  dari  30 negara  dan  menegaskan  temuan  yang  sama  (Torgler,  2006).  Penelitiannya  kemudian mengeksplorasi  faktor-faktor  penentu  moral  pajak  di  berbagai  negara  dan  menemukan dampak yang kuat terhadap moral religiusitas pajak di Jerman (Feld & Torgler, 2007).
Uadiale  et.al.,  (2010)  melakukan  penelitian  terhadap  religiusitas  individu  terhadap perilaku penggelapan pajak di Nigeria. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa religiusitas berhubungan  dengan  perilaku  seseorang  untuk  menggelapkan  pajak.  Berdasarkan  hal tersebut maka dihipotesiskan :
H5a: Religiusitas berpengaruh terhadap niat untuk tidak membayar pajak Wajib Pajak H5b: Religiusitas berpengaruh  terhadap perilaku ketidak patuhan pajak Wajib Pajak

## Pengaruh niat berperilaku tidak patuh terhadap perilaku ketidakpatuhan pajak
Niat berperilaku merupakan variabel perantara dalam membentuk perilaku (Ajzen, 1988).  Hal  ini  berati,  pada  umumnya  manusia  bertindak  sesuai  dengan  niat  atau tendensinya.  Variabel  laten  niat  diukur  dengan  2  indikator  sebagaimana  yang  pernah dilakukan  oleh  beberapa  peneliti  kepatuhan  WP,  yaitu  kecenderungan  dan  keputusan (Blanthorne,  2000;  Bobek,  2003).  Kecenderungan  adalah  kecondongan  atau  tendensi pribadi  wajib  pajak  untuk  patuh  atau  tidak  patuh  dalam  melaksanakan  kewajiban perpajakannya.  Keputusan  adalah  keputusan  pribadi  yang  dipilih  wajib  pajak  untuk mematuhi atau tidak mematuhi peraturan perpajakan. Bobek & Hatfield (2003), Blanthorne (2000) dan Hanno & Violette (1996), Mustikasari (2007)  telah membuktikan secara empiris, bahwa  niat  berpengaruh  secara  positif  signifikan  terhadap    perilaku.  Hipotesa  penelitian yang diajukan adalah:
H6:   Niat untuk berperilaku tidak patuh berpengaruh terhadap ketidakpatuhan pajak

## METODE PENELITIAN
Populasi  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh  Wajib  Pajak    orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tampan kota Pekanbaru. Jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tampan sampai tahun 2011 adalah  76.784  (sumber  KPP  Tampan).  Sampel  dalam  penelitian  ini  adalah  Wajib  Pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tampan Pekanbaru yang dipilih dengan teknik incidental  sampling .  Teknik incidental sampling  adalah  teknik  penentuan  sampel berdasarkan  kebetulan  yaitu  siapa  saja  yang  secara incidental bertemu  dengan  peneliti dapat  digunakan  sebagai  sampel,  apabila  orang  yang  kebetulan  ditemui  cocok  sebagai sumber data (Amirin, 2009).
Pengumpulan data dilakukan dengan cara survey kuisioner. Kuisioner berisi daftar pertanyaan yang harus dijawab dan yang harus diisi oleh responden. Kuesioner penelitian ini diberikan langsung ke Wajib Pajak yang menjadi sampel dalam penelitian. Pengumpulan kuisioner dilakukan dengan perjanjian yang disepakati dengan responden.

## Definisi Operasional Variabel Persepsi terhadap keadilan sistem perpajakan
Persepsi terhadap keadilan sistem pajak terdiri dari 3 dimensi yaitu vertic al equity, horizontal  equity  dan  Exchange  equity . Vertikal  equity merupakan  kewajaran  pajak  yang dibayarkan  wajib  pajak  dibandingkan  orang  lain  yang  memiliki  kekayaan  yang  lebih. H orizontal equity adalah persepsi kewajaran pajak yang dibayar dibanding orang lain yang memiliki  jumlah  kekayaan  yang  sama  dan, exchange  equity adalah  kewajaran  pajak  yang dibayar  dibandingkan  dengan  servis/pelayanan  yang  diberikan  oleh  pemerintah.  Setiap pertanyaan  diukur  dengan  skala  likert  7  poin  dengan  skala  1=  sangat  tidak  wajar  sampai dengan  7  =  sangat  wajar.  Kecuali  untuk horizontal  equity pertanyaan  diukur  dungan menggunakan  skala  likert  7  poin  yang  menunjukkan  poin  1  =  sangat  tidak  setuju  sampai dengan 7 = sangat setuju. Kuisioner ini menggunakan kuisioner yang telah digunakan oleh Benk et al., (2011).

## Norma sosial
Norma  sosial  merupakan  kekuatan  pengaruh  pandangan  orang-orang  di  sekitar Wajib Pajak terhadap perilaku ketidakpatuhan wajib pajak.  Seseorang dapat terpengaruh atau  tidak  terpengaruh  sangat  tergantung  dari  kekuatan  kepribadian  orang  yang bersangkutan  dalam  menghadapi  orang  lain.  Norma  sosial  mengukur  pengaruh  keluarga dan  pengaruh  teman  terhadap  kepatuhan  pajak.  Untuk  mengukur  norma  sosial menggunakan  instrument  yang  digunakan  oleh  Benk  et  al.,  (2011)  yang  terdiri  dari  2 pertanyaan  yang  mengukur  pengaruh  keluarga  dan  teman  sejawat.  Pertanyaan  diukur dengan skala likert 7 poin, poin 1 = sangat tidak setuju sampai dengan 7 = sangat setuju.

## Norma moral
Norma moral moral adalah norma individu yang dipunyai oleh seorang wajib pajak, namun kemungkinan tidak dimiliki oleh wajib pajak yang lain. Indikator norma moral yang digunakan dalam penelitian ini merupakan 2 indikator yang mengukur  sikap seseorang jika tidak melaporkan kewajiban. Pertanyaan diukur dengan menggunakan skala likert 7 poin, poin  1  =  sangat  tidak  setuju  sampai  dengan  7  =  sangat  setuju.  Instrument  ini  juga digunakan oleh Benk et al., (2011)

## Risiko Deteksi
Risiko  deteksi mengukur seberapa besar petugas pajak dan sistem administrasi dan komputerisasi petugas pajak  dapat mendeteksi jumlah pendapatan kena pajak yang tidak dilaporkan. Untuk mengukur risiko deteksi menggunakan 2 pertanyaan yang diukur dengan menggunakan  skala  likert  7 poin. Pertanyaan pertama skala dengan range 1= sangat tidak mungkin  sampai  dengan    7  =  sangat  mungkin.  Pertanyaan  kedua  poin  1  =  sangat  tidak setuju  sampai  dengan  7  =  sangat  setuju.  Instrument  ini  juga  digunakan  oleh  Benk  et  al., (2011)

## Besarnya Sanksi
Sanksi  yang  diberikan  oleh  pemerintah  terhadap  wajib  pajak  dikarenakan  ketidak patuhan pajak. Sanksi  terdiri dari 2 indikator, indikator pertama sanksi yang diberikan jika wajib pajak tidak melaporkan tambahan penghasilan kena pajak  yang diukur dengan  skala likert  7  poin,  range  1  =  sangat  tidak  setuju  sampai  dengan  7=  sangat  setuju.  Pertanyaan kedua  mengukur  seberapa  serius  sanksi  yang  diberikan  pemerintah  kepada  wajib  pajak yang diukur dengan skala likert 7 poin, poin 1 = sangat ringan  sampai dengan 7 = sangat berat. Instrument ini juga menggunakan instrument dari Benk et al., (2011)

## Niat untuk berperilaku tidak patuh
Niat atau intensi adalah kecenderungan atau wajib pajak untuk melakukan perilaku ketidakpatuhan pajak. Dalam mengukur variabel laten niat untuk berperilaku tidak patuh, responden akan dimintai pendapatnya tentang 2 pernyataan yang mewakili 2 variabel niat, yaitu:  (1)  kecenderungan  dan  (2)  keputusan  untuk  tidak  patuh  terhadap  ketentuan perpajakan Setiap pertanyaan diukur dengan skala likert 7 point yang dimulai dengan poin 1 menunjukkan  sangat  tidak  setuju  sampai  dengan  poin  7  menunjukkan  sangat  setuju. Kuesioner  ini  menggunakan  kuisioner  yang  digunakan  oleh  peneliti  sebelumnya (Mustikasari, 2007)

## Ketidakpatuhan pajak
Ketidakpatuhan  pajak  adalah  ketidakpatuhan  wajib  pajak    dalam  memenuhi kewajiban  perpajakan  .  Variabel  laten  ini  diukur  dengan  menggunakan  instrumen  yang direplikasi  dari  penelitian  Brown  dan  Mazur  (2003)  dan  sesuai  dengan  definisi  kepatuhan pajak IRS yang terdiri dari 3 variable: (1) kepatuhan penyerahan SPT (filing compliance), (2) kepatuhan  pembayaran  (payment  compliance),  dan  (3)  kepatuhan  pelaporan  (reporting compliance).  Indikator  ketiga  variabel  kepatuhan  mengacu  definisi  kepatuhan  material pada  KMK  No.  235/KMK.03/2003  tentang  kriteria  Wajib  Pajak  Patuh  dalam  rangka pengembalian  pendahuluan  kelebihan  pembayaran  pajak.  Pertanyaan  terdiri  dari  3  item pertanyaan  yang  diukur  dengan  skala  liket  7  poin,  poin  1  =  Sangat  setuju  sampai  dengan poin  7  =  Sangat  Setuju.  Kuisioner  ini  sebelumnya  pernah  digunakan  oleh  Mustikasari (2007).

## Religiusitas
Religiusitas  menunjuk  pada  tingkat  keterikatan  individu    dengan  agama.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  individu  telah  menghayati  dan  menginternalisasi  ajaran  agamanya sehingga berpengaruh dalam segala tindakan dan pandangan hidupnya. Religiusitas dapat dibagi  menjadi  lima  dimensi  (Glock,  1962).  Pertama,  dimensi  ideologis,  dimana  para pengikut  agama-agama  diharapkan  untuk  mematuhi  set  tertentu  dari  keyakinan.  Kedua, dimensi ritualistik - praktek keagamaan tertentu dianut oleh pengikut seperti shalat, puasa dan meditasi. Ketiga, dimensi pengalaman yang menekankan pengalaman religius sebagai indikator  tingkat  religiusitas.  Keempat,  dimensi  intelektual  yang  berfokus  pada pengetahuan agama digunakan untuk memperkuat satu adalah keyakinan agama. Akhirnya, dimensi  konsekuensial  mengidentifikasi  efek  dari  kepatuhan  terhadap  empat  dimensi pertama yang individu. Panduan untuk berperilaku berdasarkan keyakinan agama, praktek, pengalaman dan pengetahuan. Untuk mengukur religiusitas menggunakan kuisioner yang didiadopsi dari o Pope dan Mohdali (2010). Pertanyaan  terdiri dari 6 item pertanyaan yang diukur dengan skala likert 7 poin. Poin 1 = Sangat  penting sampai dengan 7 = Sangat tidak Penting.
Pengujian  hipotesis  penelitian  dilakukan  dengan  pendekatan Structural  Equation Model (SEM) dengan menggunakan software Partial Least Square (PLS) . PLS adalah model persamaan  struktural  (SEM)  yang  berbasis  komponen  atau  varian  ( variance ).  Menurut Ghozali (2006) PLS merupakan pendekatan alternatif yang bergeser dari pendekatan SEM berbasis covariance menjadi  berbasis  varian . SEM  yang  berbasis  kovarian  umumnya menguji  kausalitas/teori    sedangkan  PLS    lebih  bersifat predictive  model. PLS  merupakan metode analisis yang powerfull (Wold, 1985 dalam Ghozali, 2006) karena tidak didasarkan pada  banyak  asumsi.  Misalnya,  data  harus  terdistribusi  normal,  sampel  tidak  harus  besar. Selain  dapat  digunakan  untuk  mengkonfirmasi  teori,  PLS  juga  dapat  digunakan  untuk menjelaskan ada tidaknya hubungan antar variabel laten.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Pengujian Outer Model
Pengujian  outer  model  atu  model  pengukuran  yaitu  dengan  menggunakan  uji validitas  dan  reliabilitas.  Uji  validitas  yaitu  menggunakan convergent  validity (besarnya loading factor untuk masing-masing konstruk). Convergent validity dari measurement model dengan  indikator  refleksif  dapat  dilihat  dari  korelasi  antara  masing-masing  skor  indikator dengan skor konstruknya (Ghozali, 2006). Ukuran refleksif individual dikatakan tinggi jika berkorelasi lebih dari 0,60 dengan konstruk yang ingin diukur. Hasil korelasi antar konstruk dapat dilihat pada tabel cross loading dibawah:

## Tabel 1. Cross Loading
Keadilan  Sosial  Moral  Deteksi  Sanksi Religi usitas Niat Perila ku D1 0.062 0.199 0.295 0.853 0.261 0.27 0.001 0.275 D2 0.088 0.28 0.319 0.941 0.206 0.363  -0.207 0.246 k1 0.873 0.631 0.421 -0.037 0.502 0.379  -0.571 0.572 k2 0.855 0.46 0.485 0.158 0.611 0.394  -0.622 0.502 K3 0.837 0.3 0.354 0.062 0.385 0.133  -0.421 0.434 M1 0.645 0.577 0.959 0.414 0.609 0.336  -0.482 0.577 M2 0.602 0.549 0.943 0.363 0.633 0.39  -0.382 0.528 N1 -0.513  -0.281 -0.37 -0.173  -0.267 -0.231 0.923 -0.218 N2 -0.629  -0.243  -0.256 -0.048  -0.269  -0.318 0.922 -0.229 P1 0.434 0.206 0.288 0.298 0.335 0.23  -0.139 0.847 P2 0.471 0.183 0.281 0.232 0.406 0.332  -0.143 0.88 P3 0.49 0.306 0.377 0.311 0.432 0.269  -0.096 0.871 P4 0.69 0.519 0.588 0.132 0.687 0.471  -0.449 0.622 R1 0.245 0.241 0.157 0.212 0.164 0.866 -0.19 0.229 R2 0.141 0.214 0.166 0.199 0.123 0.827 -0.118 0.135 R3 0.373 0.296 0.255 0.173 0.24 0.718  -0.335 0.347 R4 0.281 0.24 0.228 0.269 0.232 0.834  -0.167 0.282 R5 -0.058 0.112 0.035 0.215 0.008 0.521 -0.113 0.168 S1 0.597 0.277 0.552 0.288 0.927 0.349  -0.256 0.635 S2 0.624 0.3 0.474 0.193 0.931 0.209  -0.354 0.477 SO1 0.58 0.96 0.469 0.292 0.286 0.366  -0.349 0.382 SO2 0.429 0.843 0.374 0.149 0.243 0.327  -0.163 0.271
Berdasarkan  dari  table  1  di  atas  dapat  disimpulkan  seluruh  pertanyaan  dalam kuesioner  yang  digunakan  untuk  mengukur  variabel  mampu  untuk  mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Uji reliabitas dilakukan dengan melihat nilai composite  reliability yang  dihasilkan  dengan  perhitungan  PLS  untuk  masing-masing konstruk. Nilai suatu konstruk dikatakan reliabel jika memberikan nilai composite reliability >0,70 (Ghozali, 2006). Hasil uji reliabilitas disajikan pada tabel 2 berikut :
Yesi Mutia Basri: Pengaruh Keadilan, Norma Ekspektasi, Sanksi Dan
Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas Konstruk Composit e Reliability Average Variance Extracted(AV E) Akar AVE Ketera ngan Keadilan 0.891 0.731 0.85 Reliabel Norma Sosial 0.898 0.816 0.90 Reliabel Norma Moral 0.95 0.905 0.95 Reliabel Deteksi Risiko 0.893 0.807 0.89 Reliabel Besarnya Sanksi 0.927 0.863 0.92 Reliabel Religiusitas 0.872 0.583 0.76 Reliabel Niat berperilaku tidak patuh 0.919 0.851 0.92 Reliabel Perilaku ketidakpatuhan pajak 0.884 0.66 0.812 Reliabel
Hasil  pengujian  menunjukkan  bahwa  semua  konstruk  atau  variabel  penelitian  ini sudah  menunjukkan  sebagai  pengukur  yang fit ,  hal  ini  berarti  bahwa  semua  item pertanyaan yang digunakan untuk mengukur masing-masing konstruk adalah reliabel. Nilai composite  realibility masing-masing  konstruk  sangat  baik  di  atas  0.80  dan  nilai Average Variance  Extracted (AVE)    yang  cukup  tinggi.  Suatu  konstruk  dibandingkan  dengan  nilai korelasi  antar  konstruk  lainnya.  Jika  nilai  akar  AVE  lebih  tinggi  dari  pada  korelasi  antar konstruk  yang  lain,  maka  dapat  disimpulkan  konstruk  memiliki  tingkat  realibilitas  yang baik . Tabel 3 dibawah menunjukkan korelasi antar laten variabel :

## Tabel 3. Korelasi antar konstruk
Keadilan  N Sosial  N Moral Deteksi  Sanksi Religi usitas  Niat Peril aku Keadilan 1 N Sosial 0.516 1 N Moral 0.526 0.445 1 Deteksi 0.087 0.216 0.45 1 Sanksi 0.509 0.245 0.595 0.285 1 Religiusitas         0.320 0.263 0.335 0.384 0.249 1 Niat 0.581 0.346 0.442 0.142 0.32 0.298 1 Perilaku 0.443 0.245 0.449 0.298 0.48 0.312  0.184 1
Pengujian Model Struktural ( Inner Model ) Pengujian inner  model atau  model  struktural  dilakukan  untuk  melihat  hubungan antara  variabel,  nilai  signifikansi  dan R-square dari  model  penelitian.  Model  struktural dievaluasi dengan menggunakan R-square untuk variabel dependen, Stone-Geisser Q-square test untuk predictive  relevance dan  uji  t  serta  signifikansi  dari  koefisien  parameter  jalur struktural.  Tabel    4  ini  menunjukkan  nilai R-square konstruk Niat sebesar  0,425  dan konstruk Perilaku sebesar  0,466.  Semakin  tinggi  nilai  R-square,  maka  semakin  besar kemampuan  variabel  independen  tersebut  dapat  menjelaskan  variabel  dependen  sehingga semakin baik persaman struktural.
Tabel 4. R-Square R-square Niat 0.425 Perilaku 0.466

## Structural Equation Model (SEM)
Metode  analisis  utama  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan Structural  Equation Model (SEM).  Pengujian  dilakukan  dengan  bantuan  program Smart PLS.  Hasil  pengujian diperoleh dilihat pada gambar 1.
Gambar 1 : Full Struktural Equation Model .

## Pengujian Hipotesis
Pengujian  hipotesis  yang  diajukan,  dapat  dilihat  dari  besarnya  nilai  statistik. Signifikasi  parameter  yang  diestimasi  memberikan  informasi  yang  sangat  berguna mengenai  hubungan  antara  variabel-variabel  penelitian.  Batas  untuk  menolak  dan menerima  hipotesis  yang  diajukan  adalah    ±1,645  (  1-tailed)  dan    ±1,960  signifikan  pada p<0.05   ( 2-tailed ). Tabel 5  berikut ini menyajikan output estimasi untuk pengujian model struktural.
Tabel 5. Hasil Pengujian Hipotesis Hipotesis Original sample estimate Mean of sub samples Standard deviation T- Statisti c Ket. H1 Keadilan -> Niat -0.448 -0.438 0.146 3.077  Diterima H2a Sosial -> Niat 0.019 0.001 0.142 0.133 Ditolak H2b Moral -> Niat -0.207 -0.207 0.095 2.182  Diterima H3a Deteksi -> Niat 0.051 0.055 0.16 0.318 Ditolak H3b Deteksi -> Perilaku -0.019 -0.016 0.146 0.131 Ditolak
Yesi Mutia Basri: Pengaruh Keadilan, Norma Ekspektasi, Sanksi Dan
Hipotesis Original sample estimate Mean of sub samples Standard deviation T- Statisti c Ket. H4a Sanksi -> Niat -0.079 -0.112 0.175 0.45 Ditolak H4b Sanksi -> Perilaku 0.437 0.447 0.154 2.831  Diterima H5a Religiusitas -> Niat -0.188 -0.182 0.173 1.087 Ditolak H5b Religiusitas -> Perilaku -0.217 -0.233 0.114 1.962 Diterima H6 Niat -> Perilaku 0.248 0.243 0.104 2.373  Diterima

## Hasil pengujian hipotesis 1
Hasil  pengujian  hipotesis  1  yaitu  persepsi  terhadap  keadilan  sistem  perpajakan berpengaruh  terhadap  niat  berperilaku  tidak  patuh  pada  tabel  5  dengan  nilai  t  statistik 3.077 berada diatas t nilai kritis  ±1,96 (2-tailed) yang berari hipotesis dapat diterima. Hasil penelitian  ini  konsisten  dengan  Teik  Hai  dan  Ming  See  (2011)  yang  menemukan  keadilan sistem  perpajakan  berpengaruh  terhadap  niat  untuk  berperilaku  tidak  patuh.  Hasil penelitian  ini  juga  selaras  dengan  (Kirchler,  Hoelzl  dan  Wahl  ,2008)  yang  menunjukkan bahwa semakin tinggi keadilan yang dirasakan oleh wajib pajak terhadap pajak maka akan meningkatkan  kesukarelaan  untuk  membayar  pajak  dengan  kata  lain  semakin  kecil keinginan  untuk  berperilaku  tidak  patuh  dan  sebaliknya  semakin  rendah  keadilan  yang dirasakan terhadap sistem perpajakan maka niat untuk tidak patuh makin tinggi.

## Hasil pengujian hipotesis 2
Hasil  pengujian  hipotesis  2a  yaitu  norma  sosial  berpengaruh  terhadap  niat berperilaku  tidak  patuh  dapat  dilihat  pada  tabel  5  dengan  nilai  t  statistic  0.133  berada dibawah    ±    t  1.96  yang  berari  hipotesis  dapat  ditolak.  Hasil  pengujian  hipotesis  2b  yaitu norma  moral  berpengaruh  terhadap  niat  berperilaku  tidak  patuh  menunjukkan  nilai  t statistik  2.183  yang  berada  diatas  nilai  kritis  ±  1,96  ( 2-tailed )    yang  berarti  hipotesis  dapat diterima.
Hasil  penelitian  ini  membuktikan  bahwa  lingkungan  sosial  yang  meliputi  teman, teman  sejawat  dan  keluarga  tidak  mempengaruhi  wajib  pajak  untuk  berniat  tidak  patuh, tetapi norma moral menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap niat berperilaku tidak patuh. Makin tinggi norma moral yang dimiliki seseorang maka makin rendah niat untuk berperilaku  tidak  patuh.  Hal  ini  sejalan  dengan  Blanthorne  (2000),  Kaplan,  Newbery  dan Reckers (1997), Hanno & Violette (1996)

## Hasil pengujian hipotesis 3
Hasil  pengujian  hipotesis  3a  yaitu  resiko  terdeteksinya  kecurangan  terhadap  niat menunjukkan nilai t statistic 0.138 berada dibawah titik kritis ± 1,96 ( 2-tailed ) yang berarti hipotesis  ditolak.  Sementara  hipotesis  3b  yaitu  resiko  terdeteksinya  kecurangan berpengaruh  terhidap  perilaku  ketidakpatuhan  pajak  menunjukkan  nilai  t  statistik  0.131 yang berada dibawah titik kritis ± 1,96 ( 2-tailed ) yang berarti hipotesis 4b juga ditolak. Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  terdeteksinya  resiko  kecurangan  oleh petugas  pajak  tidak  mempengaruhi  niat  dan  perilaku  Wajib  Pajak  untuk  tidak  patuh. Penelitian  ini  tidak  konsisten  dengan  Benk  (2011),  hal  ini  disebabkan    kemungkinan  bagi Wajib  Pajak  orang  pribadi  deteksi  risiko  kecurangan  sulit  untuk  dilakukan.  Jika  terdapat
tambahan  penghasilan Wajib Pajak pribadi susah dideteksi oleh sistem perpajakan kecuali Wajib Pajak tersebut secara sukarela melaporkannya.

## Hasil pengujian hipotesis 4
Hasil pengujian hipotesis 4a yaitu sanksi berpengaruh terhadap niat memiliki nilai t statistik  0.45 yang berada di bawah  titik  kritis ± 1,96 ( 2-tailed ) yang berarti hipotesis 4a ditolak.  Hipotesis  4b  yaitu  besarnya  sanksi  berpengaruh  terhadap  perilaku  menunjukkan nilai  t  statistik    2.831  yang  menunjukkan  hipotesis  4b  diterima.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  sanksi  yang  diberikan  oleh  pemerintah  tidak  mempengaruhi  niat seseorang  untuk  tidak  patuh,  tetapi  berpengaruh  terhadap  perilaku  tidak  patuh.  Sanksi yang  diberlakukan  pemerintah  berpengatuh  terhadap actual  action. Sejalan  dengan penelitian Benk et al (2011) bahwa sanksi mempengaruhi seseorang untuk berperilaku tidak patuh.  Hal  ini  disebabkan  wajib  pajak    memiliki  perasaan  takut  diberikan  sanksi  oleh pemerintah.    Sejalan  dengan  Cummings  et  al,  (2009)  yang  menemukan  bahwa  terjadinya penurunan penggelapan pajak sejalan dengan peningkatan risiko penahanan.

## Hasil pengujian hipotesis 5
Hasil  pengujian  hipotesis  5a  yaitu  religiusitas  berpengaruh  terhadap  niat menunjukkan  nilai  t  statistik  1.087  yang  berada  bawah  titik  kritis  ±  1,96  ( 2-tailed ),  yang berarti  hipotesis  ditolak.    Hasil  pengujian  hipotesis  5b  yang  menyatakan  religiusitas berpengaruh terhadap perilaku wajib pajak menunjukkan nilai t statistik  1.962 yang berada diatas  titik    kritis  ±  1,96  ( 2-tailed )    yang  berarti  hipotesis  diterima.  Hasil  penelitian  ini mengindikasikan  bahwa  tingkat  religiusitas  Wajib  Pajak  tidak  berpengaruh  terhadap  niat berperilaku tidak patuh. Hal ini dikarenakan niat untuk tidak patuh tidak mempengaruhi nilai  religiusitas  mereka.  Sementara  pengaruh  religiusitas  terhadap  perilaku  tidak  patuh berpengaruh. Sejalan dengan   Grasmick, Bursik, & Cochran (1991) yang menyatakan bahwa keyakinan agama yang kuat diharapkan mencegah perilaku ilegal melalui perasaan bersalah terutama dalam hal penghindaran pajak.

## Hasil pengujian hipotesis 6
Hasil  pengujian  hipotesis  6  yang  menyatakan  bahwa  niat  berperilaku  tidak  patuh berpengaruh terhadap perilaku menunjukkan nilai t 2.373 berada diatas niali kritis  ± 1,96 ( 2-tailed )  yang  berarti  hipotesis  diterima.  Hasil  ini  menunjukkan  bahwa  wajib  pajak  yang memiliki niat tidak patuh jika terdapat kesempatan berperilaku maka kesempatan tersebut akan direalisasikan dengan action mereka. Hal ini sejalan dengan Bobek & Hatfield (2003), Blanthorne (2000) dan Hanno & Violette (1996), Mustikasari (2007)

## SIMPULAN
Penelitian ini berusaha menguji faktor yang mempengaruhi ketidak patuhan wajib pajak. Dengan menggunakan Theory of Planned Behavior . Penelitian ini  menguji  pengaruh sikap  yang  menggunakan  keadilan,  norma  ekspektasi  (sosial  dan  moral)    dan  kontrol perilaku  (  sanksi  legal  dan  religiusitas)    terhadap  niat  berperiku  tidak  patuh  dan  ketidak patuhan  pajak . Dari  hasil  pengujian  SEM  ( Structural  Equation  Modeling )  dengan menggunakan bantuan software statistik Smart PLS, disimpulkan bahwa: Persepsi terhadap keadilan sistem perpajakan berpengaruh terhadap niat berperilaku tidak patuh wajib pajak. Hasil  penelitian  ini  konsisten  dengan  Teik  Hai  dan  Ming  See  (2011)  dan  (Kirchler,  Hoelzl dan  Wahl  ,2008).  Norma  sosial    tidak  berpengaruh  terhadap  niat  berperilaku  tidak  patuh wajib pajak. Sedangkan  norma moral berpengaruh terhadap  niat berperilaku  tidak patuh. Hasil  penelitian  ini  konsisten    dengan  Blanthorne  (2000),  Kaplan,  Newbery  dan    Reckers (1997),  Hanno  &  Violette  (1996).  Resiko  terdeteksinya  kecurangan  tidak  berpengaruh terhadap niat berperilaku tidak patuh. Penelitian ini tidak konsisten dengan Benk (2011), hal
Yesi Mutia Basri: Pengaruh Keadilan, Norma Ekspektasi, Sanksi Dan
ini disebabkan kemungkinan bagi Wajib Pajak orang pribadi deteksi risiko kecurangan sulit untuk dilakukan. Besarnya sanksi  tidak berpengaruh terhadap niat berperilaku tidak patuh wajib pajak. Religiusitas  tidak berpengaruh terhadap niat  berperilaku tidak patuh, tetapi religiusitas berpengaruh terhadap perilaku ketidak patuhan pajak. Penelitian ini konsisten dengan Grasmick, Bursik, & Cochran (1991), Pope dan Mohdali (2011). Niat berperilaku tidak patuh  berpengaruh  terhadap  perilaku  ketidakpatuhan  wajib  pajak.  Hasil  penelitian konsisten dengan Bobek & Hatfield (2003), Blanthorne (2000) dan Hanno & Violette (1996), Mustikasari (2007)

## PUSTAKA ACUAN
Adam  ,1965. Inequity  in  social  exchange.  In  L.  Berkowitz  (Ed.). Advances  in  experimental social Alabede  J,  Arifin  Z,  Idris.  2011. Public Governance Quality and  Tax  Compliance  Behavior  in Nigeria:  The  Moderating  Role  of  Financial  Condition  and  Risk  Preference . Issues  in Social and Environmental Accounting Vol. 5, Allingham, M.G. and A. Sandmo. 1972., Income Tax Evasion: A Theoritical Analysis. Journal of Public Economics, 1.
Ajzen,  I.,  1991. The  Theory  of  Planned  Behavior . Organizational  Behavior  and  Human Decision Processes . 50 , pp. 179–211.
Benk  S,  Cakmank  AF  dan  Budak  T. 2011. An Investigation of Tax Compliance intention : A Theory of Planned Behavior Approach, European Journal of Economics . Finance and Administrative Sciences : ISSN 1450-2275 Issue 28 180-188 Blanthorne,  Cynthia  M.  2000. The  Role  of  Opportunity  and  Beliefs  On  Tax  Evasion:  A Structural Equation Analysis . Dissertation. Arizona State University. Bobek, D., & Hatfield, R. .2003. An Investigation of the Theory of Planned Behaviorand the Role of Moral Obligation in Tax Compliance . Behavioral Research in Accounting, 15 (1), 13-38.
Cummings, R., J. Martinez-Vazquez, M. McKee and B. Torgler, 2009. Tax Morale Affects Tax Compliance:  Evidence  from  Surveys  and  an  Artefactual  Field  Experiment.  Journal  of Economic Behavior & Organization, 70, pp. 447–457.
Dubin,  J.  and  L.  Wilde,.  1988. An  Empirical  Analysis  of  Federal  Income  Tax  Auditing  and Compliance . National Tax Journal, 16(1), pp. 61-74.
Efebera,  H.D.,  C.  Hayes,  J.  E.  Hunton,  and  C.  O’Neil,  2004. Tax  Compliance  Intentions  of Low-Income  Individual  Taxpayers . Advances  in  Accounting  Behavioral  Research ,  7, pp. 1-25.
Feld, L. P., & Frey, B. S. 2002. Trust Breeds Trust: How Taxpayers Are Treated. Economics of Governance, 3 (2), 87-99. Franzoni, L.A., 2000. “ Tax Evasion and Tax Compliance. Encyclopedia of Law and Economics . Volume IV. The Economics of Public and Tax Law”, Edward Elgar , Cheltenham. Ghozali, Imam .2006. Struktural Equation Modeling, Metode Alternatif dengan Partial Least Square . Universitas Diponegoro Grasmick, H. G., Kinsey, K., & Cochran, J. K. 1991. Denomination, Religiosity and Compliance with the Law: A Study of Adults . Journal for the Scientific Study of Religion, 30 (1), 99- 107.
Hanno, D.M. and G.R. Violette 1996. An Analysis of Moral and Social Influences on Taxpayer Behavior . Behavioral Research in Accounting , 8 (supplement).
Jackson,  B.  R.,  &  Milliron,  V.  C.  1986 .  Tax  Compliance  Research:  Findings,  Problems  and Prospects . Journal of Accounting Literature, 5 , 125-165.
Kamleitne  B,    Korunka  C,    Kirchler  E.  2012. Tax  compliance  of  small  business  owners:  A review . International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research
Kaplan,  S.E.,  K.J.  Newberry  and  P.M.J.  Reckers  1997. On  the  Visibility  of  Income  Tax  Law Violations.  In  J.A.  Roth  and  J.T.  Scholz,  eds.  Taxpayer  Compliance,  Social  Science Perspective. 2. Philadelphia, PA: University of Pennsylvania Press. Kirchler,  E.,  &  Hoelzl,  E.  2006. Modelling  taxpayers  behaviour  as  a  function  of  interaction between  tax  authorities  and  taxpayers .  In  H.  Elffers,  P.  Verboon,  &  W.  Huisman (Eds.), Managing and maintaining compliance. The Hague: Boom Legal Publishers. MacCaleb, T.S., 1976. Tax Evasion and the Differential Taxation of Labor and Capital Income , Public Finance , 31 (2), pp. 287-294. Martowardojo A.2012. Tingkat kepatuhan masyarakat rendah . Kompas.com . Mustikasari E .2007. Kajian Empiris tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Perusahaan di Perusahaan Industri Pengolahan di Surabaya . SNA X , Makassar Riahi-Belkaoui, A. 2004. Relationship between Tax Compliance Internationally and Selected Determinants  of  Tax  Morale . Journal  of  International  Accounting,  Auditing and Taxation, 13 (2), 135-143. Richardson,  G.  2008. The  Relationship  between  Culture  and  Tax  Evasion  across  Countries: Additional  Evidence  and  Extensions . Journal  of  International  Accounting, Auditing and Taxation, 17 (2), 67-78. Scholz, J. T., 2007. Contractual Compliance: Tax Institutions and Tax Morale in the U.S”. In N.  Hayoz  and  S.  Hug  (Eds. ), Tax  Evasion,  Trust,  and  State  Capacities ,  Peter  Lang, Bern.
Spicer, M. W., & Lundstedt, S. B. 1976 . Understanding tax evasion. Public Finance , 21, 295– 305.  Spicer,  M.  W.,  &  Becker,  L.  A.  (1980).  Fiscal  inequity  and  tax  evasion:  An experimental approach. National Tax Journal , 33, 171–175.
Teik  Hai  dan  Meng  See.  2011. Behavioral  Intention  of  Tax  Non-Compliance  among  Sole- Proprietors in Malaysia . Centre for Promoting Ideas, USA Tittle, C. R., & Welch, M. R. 1983. Religiosity and Deviance: Toward a Contingency Theory of Constraining Effects . Social Forces, 61 (3), 653-682. Torgler,  B.  2003. To  Evade  Taxes  or  Not  to  Evade:  That  Is  the  Question . Journal  of    Socio- Economics, 32 (3), 283-302. Torgler, B. 2006. The Importance of Faith: Tax Morale and Religiosity . Journal of Economic Behavior & Organization, 61 (1), 81-109. Tyler,  T.  R.  1997. The  psychology  of  legitimacy:  A  relational  perspective  on  voluntary deference to authorities . Personality and Social Psychology Review, 1, 323–345.
Uadiale,  Fagbemi. Ogunleye 2010. An Empirical Study of the Relationship between Culture and Personal Income Tax Evasion in Nigeria , European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences
Tyler,  T.  R.  1990. Why  people  obey  the  law:  Procedural  justice,  legitimacy,  and  compliance. New Haven, CT: Yale University Press.
Violette, G., 1989. Effect of Communication Sanctions on Taxpayer Compliance . The Journal of American Taxation Association (Fall). Wenzel,  M.  (2003). Tax  compliance  and  the  psychology  of  justice:  Mapping  the  field.  In  V . Braithwaite (Ed.), Taxing democracy: Understanding tax avoidance and evasion (pp. 41–69). Hants, UK: Ashgate.
Welch, M. R., Tittle, C. R., & Petee, T. (1991). Religion and Deviance among Adult Catholics: A  Test  of  the  “Moral  Communities”  Hypothesis. Journal  for  the  Scientific Study  of Religion, 30 (2), 159-172.