SELEKSI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) TAHUN 2020 DI KOTA MANADO (STUDI DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO)
SELECTION OF THE DISTRICT ELECTION COMMITTEE IN THE 2020 REGIONAL HEAD ELECTION IN MANADO CITY (STUDY AT MANADO CITY GENERAL ELECTION COMMISSION)
Yerik Agama (1) , Burhan Niode (2) , Donald K. Monintja (2)
1) Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan, Universitas Sam Ratulangi, Manado 2) Staf Pengajar dan Peneliti pada Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan, Universitas Sam Ratulangi, Manado *Penulis untuk korespondensi : yerhitagama51@gmail.com Naskah diterima melalui Website Jurnal Ilmiah agrisosioekonomi@unsrat.ac.id : 27 November 2021 Disetujui diterbitkan : 28 November 2021

## ABSTRACT
This  research  aims  to  study  and  analyze  scientifically  the  Selection  of  the  District  Election Committee in the 2020 Regional Head Election in Manado City, viewed from the regulatory aspect. The research  method  used  in  this  study  is  a  qualitative  approach  with  a  descriptive  analysis  method  to comprehensively disclose the selection of the District Election Committee in the 2020 Regional Head Election in Manado City. Respondents in this study amounted to 13 people were determined by purposive sampling with a research focus using the theory of Mifta Thoha (2008), namely the patronage system, merit system and career system.  Data  was  collected  by  means  of  interviews,  observation  and  documentation.    Data  analysis  used  a triangulation  approach.  The  results  show  that  of  the  three  recruitment  systems  that  have  been  analyzed  by researchers related to the patronage system, the Merit System and the career system of these three systems, of course, each of them has an influence, weakness and strength. This becomes a recommendation for the selection  process  of  the  upcoming  sub-district  election  committee  so  that  in  the  selection  process,  the General Ellections Comission will be truly professional and accountable, not looking at one interest.
Keywords: district election committee selection; regional head election

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  dan  menganalisis  secara  ilmiah  tentang  Seleksi  Panitia Pemilihan  Kecamatan  (PPK)  Pada  Pemilihan  Kepala  Daerah  Tahun  2020  di  Kota  Manado,  dilihat  dari aspek regulasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif untuk mengungkapkan secara komprehensif mengenai seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Di Kota Manado. Responden dalam penelitian ini berjumlah  13  orang  yang  ditentukan  secara  Purposive  Sampling  dengan  fokus  penelitian  menggunakan teori  dari  Mifta  Thoha  (2008)  yaitu  patronik  sistem,  merit  sistem  dan  karir  sistem.  Pengumpulan  data dilakukan  dengan  cara  wawancara,  observasi  dan  dokumentasi.  Analisis  data  menggunakan  pendekatan triangulasi.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  dari  tiga  sistem  rekruitmen  yang  telah  dianalisis  oleh peneliti terkait sistem patronik, sistem merita dan sistem karir dari ketiga sistem ini tentunya masing-masing memiliki  pengaruh,  kelemahan  dan  kelebihan.  Hal  ini  menjadi  bahan  rekomendasi  untuk  proses  seleksi panitia pemilihan kecamatan yang akan datang sehingga dalam proses seleksi nantinya KPU benar-benar profesional dan akuntabel tidak melihat pada satu kepentingan.
Kata Kunci : seleksi panitia pemilihan kecamatan; pemilihan kepala daerah

## Seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan…………………………………….(Yerik Agama Burhan Niode, Donald Monintja)

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Penyelenggara  pemilihan  umum,  Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara  (PPS),  dan  Kelompok  Penyelenggara Pemungutan  Suara  (KPPS)  selanjutnya  disingkat dengan badan adhoc yang memiliki peran strategis dalam menentukan  kualitas  demokrasi  bangsa ini.  Rekruitmen  keanggotaan  panitia  pemilihan kecamatan (PPK) yang profesional pun merupakan  jeminan  pelaksanaan  pemilihan kepala  daerah  yang  demokratik.  Sebab,  panitia pemilihan  kecamatan  yang  notabene  sebagai penyelenggara  di  wilayah  kecamatan  memiliki berbagai  tugas,  kewajiban  dan  kewenangan kepemiluan.
Panitia  Pemilihan  Kecamatan  (PPK)  oleh berbagai  elemen  dianggap  sebagai  pintu  masuk terjadinya  kecurangan  mulai  dari  pemungutan, perhitungan  suara  sampai  pada  rekapitulasi. Seperti kita ketahui bersama kunci keberhasilan dari proses pemilu ada pada badan penyelenggara sebagai mana  yang  dijelaskan  dalam  perundang-undangan. PPK memiliki peran yang krusial dalam penyelenggara  pemilu  karena  mereka  mengemban amanat tugas teknis penyelenggara yang bersentuhan langsung  dengan  pemungutan,  perhitungan  suara serta  pemuktahiran  data  pemilih  dinilai  sebagai tahapan  yang  sangat  krusial,  oleh  banyak  pihak dianggap kerap bermasalah.
Sebagai badan yang independen, PPK wajib menjaga marwa demokrasi yang suci dan bermartabat dalam  mengejahwantakan  nilai-nilai  keadilan  di masyarakat  serta  mengupayakan agar  supaya  rakyat pun ikut berpartisipasi masuk sebagai penyelenggara lewat rekruitmen PPK, PPS dan KPPS. Seleksi PPK pada  ajang  pilkada  masyarakat  pun  diberikan kesempatan dan hak secara konstitusi untuk dapat ikut  berpartisipasi  mengambil  bagian  pada tingkatan PPK, PPS dan KPPS. Panitia pemilihan kecamatan  (PPK)  yang  merupakan  perpanjang tangan dari komisi pemilihan umum (KPU) yang di dalamnya  masyarakat  luas,  terdiri  dari  PNS, karyawan  swasta  dan  masyarakat  luas.  Melihat dari  konteks  permasalahan  terkait  dengan keterlibatan  PNS  atau  ASN  untuk  bisa  atau tidaknya  menjadi  anggota  penyelenggara  PPK atau PPS. Dalam kondisi ini pandangan persoalan pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara yang diikutsertakan menjadi anggota PPK atau PPS itu sah-sah  saja  sebab,  tidak  ada  larangan  atau  pun
regulasi yang secara tegas dalam komisi pemilihan umum  (KPU)  maupun  dalam  undang-undang Aparatur  Sipil  Negara  yang  melarang  untuk menjadi penyelenggara PPK. Selagi tidak bertentangan  dengan  aturan  maka  kehadiran  dari PNS  pada  badan adhoc dapat  diterima  untuk diakomodir  menjadi  anggota  PPK  lewat  proses rekrutmen.  Tapi  keberadaan  mereka  secara otomatis terintegrasi sebagai PNS dalam Pemerintah Daerah.
Berdasarkan  UU  dan  PKPU  tentang pembentukan anggota badan adhoc PPK dan PPS, oleh  KPU  kabupaten/kota  selaku  pengambilan keputusan  dalam  rangka  pembentukan  PPK  di wilayah  kecamatan,  PPK  mempunyai  wewenang dalam  pembentukan  PPS  pada  wilayah  kelurahan dan  desa.  Hal  ini  dapat  kita  lihat  pada  persiapan pembentukan PPS ditingkatan kelurahan dan desa, keberadaan PPK juga ikut mendominasi keputusan ada dan tidaknya PPS. Oleh karena itu sangat wajar bila  keberadaan  PPK  menjadi  perhatian  dari banyak pihak menarik untuk diajak kerja sama.
Selain itu, masalah lain yang dijumpai oleh penulis  dalam  observasi  di  lapangan  menyangkut batas  usia  PPK  dalam  regulasi  batas  usia  yang diatur  yaitu  17  tahun,  namun  hal  ini  menjadi masalah  manakala  PPK  diperhadapkan  pada kondisi  tekanan,  seperti  unjuk  rasa,  atau  konflik lainnya sehingga ini menjadi problem pada kerja- kerja  PPK.  Batas  usia  PPK  yang  diatur  dalam regulasi jika dibandingkan dengan tugas dan fungsi maka  sangat  tidak  relevan  karena  sebagai penyelenggara pemilu harus memiliki kemampuan pemahaman kepemiluan,  kondisi  ini  dapat berdampak  pada  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi PPK.  Pertanyaannya  oleh  banyak  pihak  kenapa batas  usia  PPK  berbeda  dengan  Komisioner. Regulasi  jelas  mengatur  tentang  persyaratan PPK  termasuk  batas  usia  yang  hanya  dibatasi pada  tujuh  belas  tahun,  tetapi  dalam  konteks tugas  dan  fungsi  maka  PPK  mestinya  lebih disejajarkan dengan komisioner komisi pemilihan umum (KPU) yang notabene sebagai penyelenggara  pemilihan  umum.  Menyangkut dengan batas usia badan adhoc panitia pemilihan kecamatan (PPK) memang perlu untuk dipertegas  dalam  regulasi  kepemiluan  supaya tidak  menimbulkan  masalah  dalam  seleksi penyelenggara.  Dari  pengamatan  peneliti  juga dilapangan  bahwah  tak  hanya  batas  usia  yang menjadi masalah, peneliti juga menemukan bahwa
pada  proses  seleksi  panitia  pemilihan  kecamatan ada  terindikasi  bahwa  komisioner  KPU  tidak objektif  dalam  menentukan  kelulusan  calon anggota PPK karena lebih diutamakan teman atau sudara  yang  dianggap  ada  hubungan  keluarga sehingga  KPU  lebih  mengutamakan  sistim  blas budi  hal  ini  yang  kemudian  menjadi  perhatian sehingga menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat secara luas. KPU secara kelembagaan mestinya  lebih  melihat  kualitas  bukan  melihat hubungan sosiologis antar golongan dan balas budi sehingga  benar-benar  hasil  dari  seleksi  dapat menetapkan anggota PPK yang punya kemampuan secara keilmuan. Sebagai penyelenggara ditingkat kecamatan mestinya ukuran pendidikan yang ideal itu  D3  dan  atau  S1,  pun  dengan  besik  ilmu pemerintahan dan politik sehingga tercipta kualitas sumberdaya  yang  kuat  dari  panitia  pemilihan kecamatan, sebab PPK lebih banyak mendominasi kerja-kerja  kepemiluan  sebagai  penyelenggara ketimbang KPU.
Dalam  konteks  regulasi  badan adhoc penyelenggara  pemilu  PPK  dibentuk  oleh  KPU Kabupaten/Kota  paling  lambat  enam  bulan sebelum  penyelenggara  pemilu  dan  dibubarkan paling lambat dua bulan setelah pemungutan suara, pun masa kerja dari PPK sebagaimana yang diatur dalam peraturan komisi pemilihan umum (PKPU), satu  tuhun  maksimal  dan  minimal  10  (sepuluh) bulan setelah pelantikan. Nah, ini rentang waktu yang  cukup  pendek  sebenarnya  karena,  kinerja PPK  itu  sangat  menguras  banyak  tenaga sehingga  PPK  ini  mestinya  perlu  mendapat perhatian  lebih  dari  KPU,  pun  demikian  jika dilihat  dari  sudut  pandang  tugas  dan  kerja. Sebab, mulai dari melakukan pemuktahiran data pemilih,  daftar  pemilih  sementara  dan  daftar pemilih  tetap,  menyampaikan  serta  menerima daftar pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota untuk mengumpulkan  hasil  perhitungan  suara  dari seluruh  Panitia  Pemungutan  Suara  (PPS)  di wilayah pemilihan dengan melakukan rekapitulasi suara sampai membuat berita acara perhitungan  suara  serta  membuat  sertifikat perhitungan suara, dengan begitu maka seharusnya  badan adhoc diposisikan  setara dengan komis pemilihan umum dalam tugas-tugas sebagai penyelenggara kepemiluan.
Dalam  konteks  penyelenggara  bahwa kedudukannya sebagai badan adhoc PPK memiliki tupoksi, wewenang dan kewajiban yang
diamanatkan oleh konstitusi. Berdasarkan regulasi yang tercantum dalam undang-undang menyebutkan bahwa KPU Kabupaten/Kota membentuk badan adhoc PPK disetiap kecamatan. Kerja penyelenggara, sebagai ujung tombak untuk mengerjakan tugas-tugas teknis kepemiluan seperti,  sosialisasi,  pemuktahiran  data  pemilih, verifikasi  faktual  dukungan  calon  perseorangan, pemetaan TPS, Pengumuman dan membuat berita acara,  perhitungan  suara  dan  pemungutan, penerimaan dan pendistribusian logistik, menjalankan  undang  pada  pemilih,  rekapitulasi hasil  perhitungan  suara  dan  tugas  lainnya  yang termuat  dalam  perundang-undangan.  Selain  dari tugas dan fungsi PPK, juga memiliki peran dalam melaksanakan  pendidikan  politik  bisa  dipahami sebagai  pelaksanaan  tugas  dan  wewenang mengsosialisasikan kegiatan politik yang diembannya, baik PPK kecamatan sampai dengan tingkat PPS desa/ kelurahan, memiliki melakukan sosialisasi  penyelenggara  pemilu  terkait  dengan tugas dan wewenang kepada masyarakat.
Dengan melihat perjalanan penyelenggara PPK,  mulai  dari  proses  tahapan  sampai  pada seleksi  rekruitmen  PPK  maka  ini  menarik  untuk ditelusuri  menjelang  pemilihan  kepala  daerah tahun  2020.  Kota  Manado  sebagai  salah  satu daerah  kerawanan  pemilihan  kepala  daerah  yang disebabkan  oleh  berbagai  masalah  dalam  pilkada salah  satunya  menyangkut  soal  rekruitmen  badan adhoc PPK.  Mercermati  proses  seleksi  panitia pemilihan  kecamatan  pada  komisi  pemilihan umum  kota manado,  penulis  menemukan  beberapa masalah terkait dengan seleksi PPK pada pemilihan kepala  daerah  tahun  2020.  Pada  kondisi  itu  juga, penulis dalam observasi di lapangan mencermati soal proses seleksi PPK yang bawasahnya dari tes secara CAT  dan  wawancara,  KPU  melakukan  pola-pola dengan  menggunakan  metode  mengbengkap diantara calon anggota PPK yang dianggap orang dukungan  dari  komisioner  KPU  nah,  ini  yang penulis  menyoroti  soal  seleksi  dari  pada  panitia pemilihan  kecamatan  dimana  proses  itu  sudah keluar dari prinsip regulasi. Untuk mengejawantahkan  dari  proses  seleksi  ini  maka prinsip  demokrasi  harus  menjadi  hal  yang terpenting dalam pelaksanaan kerja-kerja penyele nggaraan  oleh  panitia  pemilihan  kecamatan (PPK)  menjelang  pilkada,  untuk  itu  KPU  sebagai penyelenggara harus mengedepankan profesionalitas  dan  transparasi  dalam  penentuan (PPK).

## Seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan…………………………………….(Yerik Agama Burhan Niode, Donald Monintja)

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  diatas maka  penulis  merasa  perlu  untuk  mengkaji  dan menganalisis permasalahan ini berdasarkan pendekatan  yang  ilmiatif,  objektif  dan  secara komprehensif  untuk  kemudian  boleh  mendapatkan solusi untuk dibahas secara luas dan mendalam, dari permasalahan  tersebut  penulis  tertarik  untuk melakukan  penelitian  tesis  ini,  dengan  topik. Bagaimana  tahapan  dan  proses Seleksi  Panitia Pemilihan  Kecamatan  (PPK)  pada  Pemilihan Kepala  Daerah  (pilkada)  Tahun  2020  di  Kota Manado?

## Tujuan Penelitian
Penelitian  ini  bertujuan  mengkaji  dan menganalisis  secara  ilmiah  tentang  Bagaimana Seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Pemilihan  Kepala  Daerah  (pilkada)  di    Kota Manado Tahun 2020, dilihat dari aspek regulasi.

## Manfaat Penelitian
Melalui  penelitian  ini  diharapkan  dapat memberikan  kontribusi  pemikiran  yang  positif secara  akademik  kearah  pengembangan  ilmu pengetahuan, khususnya bagi pengembangan ilmu yang  berkaitan  dengan  seleksi  panitia  pemilihan kecamatan  pada  pemilihan  kepala  daerah  tahun 2020.
a. Manfaat Teoritis adalah hasil penelitian ini yang diharapkan  dapat  bermanfaat  bagi  upaya pengembangan  dan  perluasan  fokus  kajian dibidang  minat  kepemiluan  pada  seleksi pemilihan kecamatan (PPK).
b.  Manfaat  Praktis  dari  hasil  penelitian  ini diharapkan  dapat  memberikan  masukan  bagi KPU  sebagai  penyelenggara  dan  masyarakat Kota  Manado,  dalam  melaksanakan  proses seleksi panitia pemilihan kecamatan (PPK).

## METODE PENELITIAN

## Lokasi dan Waktu Penelitian
Lokasi  penelitian  yang  peneliti  ambil yakni  Kantor  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU) Kota  Manado  yang  merupakan  Ibu  Kota  dari Sulawesi  Utara.  Kota  Manado  yang  memiliki  11 Kecamatan yakni, Kecamatan Bunaken, Kecamatan  Bunaken  Kepulauan,  Kecamatan Tuminting, Kecamatan Singkil, Kecamatan Mapanget,  Kecamatan  Paal  Dua,  Kecamatan
Tikala,  Kecamatan  Wenang,  Kecamatan  Sario, Kecamatan  Wanea  dan  Kecamatan  Malalayang. Waktu penelitian dilakukan selama dua bulan.
Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan  kualitatif  dengan  metode  analisis deskriptif untuk mengungkapkan secara komprehensif  mengenai  “Seleksi  Panitia  Pemilihan Kecamatan  (PPK)  Pada  Pemilihan  Kepala  Daerah Tahun  2020  Di  Kota  Manado”  dengan  fokus  pada faktor-faktor  yang  menjadikan  lembaga  menjadi optimal  dalam  penyelenggaraan  pemilihan  kepala daerah  (PILKADA)  antara  lain,  adanya  partisipasi masyarakat  dalam  seleksi  PPK,  dukungan  serta sumberdaya  manusia  yang  mumpuni.  Dengan  hal inilah  yang  kemudian  menjadi  ukuran  untuk menganalisis dalam menjabarkan penelitian ini.
Penelitian  kualitatif  sebagai  proses  suatu penelitian  ilmiah  yang  lebih  simpel  dimaksudkan untuk  dapat  menguasai  dan  memahami  masalah- masalah  dari  manusia  dalam perspektif  sosial dengan  menciptakan  gambaran  secara  universal dan  kompleks  untuk  disajikan,  memberikan pandangan  secara  eksplisit  dari  para  sumber informasi  serta  dilakukan  dalam  settingan  yang alamiah  tanpa  adanya  intervensi  dari  apa  pun penelitian. (Creswell 1998).

## Fokus Penelitian
Fokus  penelitian  ini  dimaksudkan  untuk membatasi  studi  kualitatif  sekaligus  membatasi penelitian  guna  memilih  mana  data  yang  relevan dan  mana  yang  tidak  relevan  (Moleong,  2010). Pembatasan  dalam  penelitian  kualitatif  ini  lebih didasarkan  pada  tingkat  kepentingan/urgensi  dari masalah  yang  dihadapi  dalam  penelitian  ini. Penelitian ini akan difokuskan pada “Tahapan dan proses Seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada  Pemilihan  Kepala  Daerah  (pilkada)  di  Kota Manado Tahun 2020” (Studi di Komisi Pemilihan Umum Kota Manado).

## Informan Penelitian
Penentuan informan dilakukan oleh peneliti itu  sendiri  menurut  tujuan  dan  saran  yang diharapkan  oleh  peneliti  sendiri  dan  ditentukan secara proposive  sampling yaitu  informan  yang dipilih  berdasarkan  kriteria-kriteria  yang  telah ditetapkan sebelumnya dengan menentukan jumlah informan yang akan diwawancara oleh peneliti dan pihak-pihak yang akan dijadikan sebagai informan
dalam  penelitian  ini  berjumlah  13  orang  yang menurut peneliti mereka berkompeten, antara lain. 1.  Unsur  KPU  :  Ketua  KPU  Kota  Manado  dan Anggota KPU Kota Manado
2.  Unsur  PPK  di  11  kecamatan  Kota  Manado  : Ketua  PPK  Malalayang,  Sario,  Singkil,  Paal Dua, Bunaken Kepulauan, Bunaken, Mapanget, Tikala, Tuminting, Wanea, Wenang.

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan dalam  penelitian  kualitatif  ini  bertujuan  untuk menunjang  data  atau  informasi  yang  dibutuhkan oleh  peneliti.  Dalam  penelitian  ini  dilakukan dengan beberapa cara yaitu;
1. Observasi Salah  satu  teknik  penelitian  yang  dilakukan dalam  penelitian  ini  adalah  observasi.  Peneliti melakukan  observasi  lapangan  dalam  rangka untuk turun langsung melihat lokasi penelitian yang akan diteliti oleh peneliti.
2. Wawancara
Wawancara  merupakan  bagian  dari  salah  satu bentuk teknik pengumpulan data yang dilakukan  oleh  peneliti  itu  sendiri  dalam penelitian  kualitatif  dengan  cara  mengajukan pertanyaan-pertanyaan berakhir terbuka kepada partisipan.  Bagian  sentral  dari  wawancara haruslah berupa pertanyaan-pertanyaan turunan atau  sub-pertanyaan  yang  ditanyakan  selama penelitian berlangsung.
3. Dokumentasi
Data  yang  digunakan  untuk  keperluan  analisis penelitian  diperoleh  dari  dokumen  yang  ada  di kantor/ sekretariat dan pihak terkait, dokumentasi yang ada diwebsite dan dokumen- dokumen lainnya. Hasil penelitian dari observasi dan  wawancara  akan  semakin  baik  bila  itu dilengkapi  dengan  foto-foto  atau  karya  tulis akademis  yang  telah  ada,  agar  hasil  dari penelitian tersebut semakin berkualitas.

## Teknik Analisis Data
Analisis  data  ialah  upaya  yang  dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan  apa  yang  penting  dan  apa  yang dipelajari  dan  memutuskan  apa  yang  dapat diceritakan  ke  orang  lain.  Dalam  analisis  data mencakup tiga tahap :
a. Reduksi data, berarti merangkum, memilih hal- hal  pokok  dan  memfokuskan  pada  hal-hal penting.
b. Penyajian data adalah tahap setelah reduksi data dilakukan, tahap ini disebut juga dengan tahap mendisplay  data  atau  menyajikan  data. Penyajian  data  dilakukan  dalam  bentuk  uraian singkat,  bagan,  hubungan  antar  kategori  dan sejenisnya sehingga memudahkan untuk memahami dan mengetahui apa yang terjadi. c.  Verifikasi  merupakan  tahap  akhir  dari  analisis data  yang  merupakan  tahapan  penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Deskripsi Objek Penelitian

## Profil KPU Kota Manado
Komisi  Pemilihan  Umum  Kota  Manado (KPU) merupakan lembaga negara yang menyelenggarakan  pemilihan  umum  di  Daerah Provinsi  Sulawesi  Utara  Kota  Manado.  Komisi pemilihan  umum  adalah  sebutan  yang  diberikan oleh  Undang-Undang  Dasar  1945  tentang  pemilu untuk  lembaga  penyelenggara  pemilu.  Undang- undang Dasar 1945 Amandemen pasal 22E ayat 5, menjelaskan  Pemilihan  Umum  diselenggarakan oleh  suatu  komisi  pemilihan  umum  yang  bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

## Gambaran Tentang Informan
Jumlah  informan  dalam  penelitian  ini berjumlah  13  (tiga  belas)  orang,  yang  dianggap mampu  dan  mengetahui  tentang  rekruitmen pembentukan  badan adhoc panitia  pemilihan kecamatan pada pemilihan kepala daerah (PILKADA) tahun 2020 di Kota Manado.

## Hasil Wawancara Penelitian
Proses  seleksi  PPK  oleh  KPU  menurut informan,  sudah terlaksana  secara ril  berdasarkan regulasi  yang  ada  ataupun  ketentuan  undang- undang  pemilu  dan  PKPU,  tetapi  dalam  proses penerapan  mekanisme  sering  terjadi  kejanggalan disana  soal  titip  menitip  orang  pada  proses rekruitmen  itu  sehingga  secara  kasat  mata  orang melihat bahwa proses itu jalan, padahal dibalik itu ada  oknum-oknum  yang  saling  menitipkan kepentingannya secara tertutup, banyak persoalan yang  terjadi  saat  proses  itu  berjalan  sehingga
Seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan…………………………………….(Yerik Agama Burhan Niode, Donald Monintja)
kondisi-kondisi  lapangan  yang  menimbulkan terjadinya  pelanggaran.  Pelanggaran  itu  secara keseluruhan  atau  pun  secara  umum  yang menjadikan kesenjangan antara aturan dan kondisi lapangan,  ini  yang  tidak  sejalan  dengan  regulasi terkait  proses  rekruitmen  PPK  pada  pemilihan kepala daerah tahun 2020 kemarin. Terkait hal ini maka nilai sebuah demokrasi terus terkikis dan bisa akan  menjadi  kemunduran  pada  suatu  proses pemilu yang akan datang.
Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya  indikasi  penyimpangan  dalam  proses rekruitmen  badan adhoc PPK  menurut  informan, karena para komisioner KPU saling mengamankan kepentingan pada penyelenggara panitia pemilihan kecamatan, faktor politis yang nampak pada proses seleksi  misalkan  calon  PPK  backgroundnya  dari organisasi  tertentu,  ini  yang  kemudian  menjadi salah  satu  faktor  kenapa  ada  penyimpangan  dan kebanyakan  dalam  prakteknya  dia  mengamankan orang-orang  yang  sevisi  dengannya,  contohnya calon  PPK  berasal  dari  organisasi  HMI,  ini  yang nantinya  jadi  rujukan  para  komisioner  untuk meloloskan calon anggota PPK, secara umum jika ditarik kesimpulannya mengapa oknum-oknum di komisi pemilihan umum (KPU) itu harus menitip orang- orang  yang  di  kecamatan  melalui  lembaga PPK  sebab,  mereka  harus  yang  sevisi  dengannya sehingga  ini  menjadi  catatan  buruk  dalam  proses seleksi  yang  akan  datang,  yang  sebetulnya  adalah mereka  ingin  mencari  orang-orang  yang  dibawah level  KPU  dalam  hal  ini  PPK  artinya  bahwa  orang tersebut  bisa  loyal  terhadap  komisioner  yang  telah meloloskan tersebut bukan lagi koperatif tetapi yang mudah untuk diatur sehingga operasi-operasi yang sifatnya  politis  dan  rahasia  ini  berkemungkinan dilakukan secara simultan atau  konspirasi kepentingan dan persengkokolan ini yang menjadi pintu  masuk  terjadinya  penyimpangan  dalam proses rekruitmen badan adhoc.

## Pembahasan
Seleksi  sebagai  salah  satu  upaya  untuk melakukan  penjaringan  terhadap  publik,  yaitu suatu proses kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong,  pelamaran,  perencanaan,  pengumuman, penyaringan  sampai  dengan  pengangkatan  dan penempatan.  Seleksi  juga  dimaksudkan  untuk mampu  menyediakan  sekelompok  orang  atau kelompok  yang  sangat  besar  sehingga  organisasi tersebut  akan  mampu  menyeleksi  karyawan  yang telah  memenuhi  persyaratan  sesuai  dengan
ketentuan  dan  kebutuhan  yang  dibutuhkan  oleh organisasi. Hasil seleksi PPK yang dilakukan oleh KPU  Kota  Manado  masing-masing  kecamatan yang  lulus  seleksi  berjumlah  5  (lima)  orang anggota PPK, dan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
Tabel 1. Jumlah Anggota PPK No. Kecamatan Jumlah PPK 1. Malalayang 5 Anggota PPK 2. Bunaken 5 Anggota PPK 3. Bunaken Kepulauan 5 Anggota PPK 4. Tuminting 5 Anggota PPK 5. Singkil 5 Anggota PPK 6. Mapanget 5 Anggota PPK 7. Tikala 5 Anggota PPK 8. Paal Dua 5 Anggota PPK 9. Wenang 5 Anggota PPK 10. Sario 5 Anggota PPK 11. Wanea 5 Anggota PPK Jumlah Total 55 Anggota PPK
Sumber: KPU Kota Manado
Untuk  menjawab  permasalahan  pada proses  rekruitmen  badan adhoc PPK  di  Komisi Pemilihan  Umum  Kota  Manado,  maka  pada penelitian ini menggunakan pendekatan teori Mifta Thoha  (2008)  yaitu  menganalisis  tentang  sistem rekruitmen;  (1)  Sistem  patronik  ( patronage system ), (2) Sistem merit ( merit system ), (3) Sistem karir ( career system ).
1.  Sistem  patronik  dalam  penelitian  ini  yang dimaksud  dengan  sistem  patronik  adalah  sistem yang  mementingkan  kepentingan  individu  tanpa memikirkan  kepentingan  banyak  orang,  lebih kepada  siapa  yang  harus  diperjuangkan  dalam perekrutan  badan adhoc PPK.  Kepentingan  yang bermuara pada diri sendiri kerap digunakan dalam seleksi  penyelenggara  badan adhoc dengan menggunakan pendekatan dari sistem ini. Rekruitmen  sebagai  salah  satu  upaya  untuk melakukan  penjaringan  terhadap  publik,  yaitu suatu proses kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong,  pelamaran,  perencanaan,  pengumuman, penyaringan  sampai  dengan  pengangkatan  dan penempatan. Rekruitmen juga dimaksudkan untuk mampu  menyediakan  sekelompok  orang  atau kelompok  yang  sangat  besar  sehingga  organisasi tersebut  akan  mampu  menyeleksi  karyawan  yang telah  memenuhi  persyaratan  sesuai  dengan ketentuan  dan  kebutuhan  yang  dibutuhkan  oleh organisasi.  Berdasarkan  hasil  pengamatan  dan penelitian,  bahwa  Komisi Pemilihan  Umum  Kota Manado secara terbuka melakukan pola rekruitmen dengan  varian  yang  baru  yaitu,  menggunakan
sistem  tes  melalui  CAT  dan  wawancara. Rekruitmen seleksi badan adhoc merupakan proses yang  dilakukan  oleh  lembaga  Komisi  Pemilihan Umum (KPU) untuk menjaring para penyelenggara  di  tingkat  kelurahan/desa  dan kecamatan  dalam  rangka  untuk  melaksanakan pemilihan umum/pilkada di tingkat kabupaten/kota dengan jujur, adil dan bertanggung jawab. Proses rekruitmen  ini  secara  langsung  membuka  ruang bagi  masyarakat  untuk  ikut  berpartisipasi  sebagai penyelenggara  pada  pemilihan  kepala  daerah (Pilkada),  namun  ada  ruang  polemik  ditingkatan masyarakat terkait dengan sistem seleksi lewat tes cat dan wawancara karena pada saat mengikuti tes yang  ditentukan  KPU  hasilnya  simpansiur  dalam artian  bahwa  pemegang  kendali  dalam  proses kelulusan  badan adhoc itu  KPU  tidak  transparan dan jelas. Didalam pelaksanaan seleksi rekruitmen PPK secara regulasi  mestinya masyarakat dilibatkan  untuk  memberikan  tanggapan  terkait dengan hasil seleksi, secara tidak langsung bahwa proses untuk  menentukan kelulusan anggota PPK mestinya  KPU  juga  melibatkan  masyarakat sebagai  penentu  dalam  pengambilan  keputusan. Salah  satu  pendekatan  yang  dilakukan  komisi pemilihan  umum  (KPU)  Kota  Manado  dalam proses seleksi  anggota  PPK  adalah  sistem  yang kecenderungan mengutamakan kepentingan individu, misalnya ada keterkaitan hubungan sosiologis antara komisioner  dengan  calon  PPK.  Sejalan  dengan pendapat  dari  Mifta  Thoha  (2008)    tentang  sistem patronik  ( patronage  system ),  dimana  sistem  yang arah  pemikirannya  dalam  rekruitmen  berdasarkan kawan/teman  dalam  mengangkat  seseorang  untuk menduduki jabatan. Proses seleksi badan adhoc PPK oleh  KPU  Kota  Manado  masih  tergolong  dalam sebuah  sistem  yang  mengutamakan  kepentingan pribadi  ketimbang  kepentingan  kolektif.  Catatan penting bagi penyelenggara komisi pemilihan umum kota  manado  adalah  sistem,  dalam  penentuan kelulusan  badan adhoc PPK  harus  berdasarkan kompetensi yang dihasilkan melalui test computer assistted tes dan wawancara.
2.  Sistem  merita  ( merit  system )  Sebuah  sistem dalam penempatan atau promosi jabatan seseorang yang  memiliki  kualitas  sumber  daya  sehingga penilaian  secara  objektif  menjadi  landasan  untuk penentuan kedudukan panitia pemilihan kecamatan (PPK).  Yang  dimaksud  dengan  objektif  tersebut pada  umumnya  merupakan  tolak  ukur  yang digunakan  dalam  posisi  jabatan  berdasarkan
kemampuan  akademik  sehingga  tidak  terkesan tendensius  dalam  penempatan  posisi  atau  jabatan seseorang.  Merit  sistem  yang  dimaksud  Mifta Thoha  (2008)  adalah  sistem  ini  berdasarkan  atas jasa kecakapan seseorang dalam usaha mengangkat atau  menduduki  pada  jabatan  tertentu  sehingga sistem ini lebih bersifat objektif karena atas dasar pertimbangan kecakapan. Dengan dasar pertimbangan seperti ini, maka acapkali sistem ini di  Indonesia  dinamakan  sistem  jasa.  Penilaian objektif  tersebut  pada  umumnya  ukuran  yang dipergunakan  ialah  ijazah  pendidikan,  sistem seperti  ini  yang  mestinya  jadi  rujukan  untuk mengangkat sesorang menduduki jabatan. Dengan hasil  penelitian  oleh  peneliti  bahwa  penentuan kelulusan PPK tidak berdasarkan hasil test cat dan wawancara sehingga KPU gagal dalam penentuan kelulusan  PPK,  proses  seleksi  panitia  pemilihan kecamatan  (PPK)  adalah  berdasarkan  hasil  dari CAT  dan wawancara  yang  secara  objektif,  namun pada hasil pleno KPU menjadi penentuan untuk PPK itu  tidak  sesuai  dengan  hasil  CAT  dan  wawancara. Objektifitas  mestinya  menjadi  rujukan  KPU  pada keputusan-keputusan  pleno  yang  dilakukan  KPU secara  internal  untuk  menjauhi  potensi  kecurangan. Indikasi  semacam  ini  yang  perlu  diperbaiki  dalam seleksi  PPK  sehingga  tidak  ada  kesan  dari  publik yang  kurang  baik,  perberlakuan  pada  proses  seleksi harus  mengutamakan  objektifitas .  Seleksi  PPK memberi makna bahwa hasil dari test melalui CAT dan  wawancara  tidak  terlepas  dari  partisipasi masyarakat.  Selain  partisipasi,  masyarakat  juga berharap  kepada  komisi  pemilihan  umum  (KPU) Kota  Manado  agar  supaya  kedepan  dalam perekrutan  badan adhoc PPK  secara  terbuka  dan transparan dengan menggunakan sistem merit pada seleksi  penyelenggara  di  tingkat  kelurahan/desa dan kecamatan.
a. Partisipasi Masyarakat Dalam Seleksi           PPK.
Partisipasi masyarakat Kota Manado pada rekruitmen penyelenggara badan adhoc PPK, PPS dan KPPS di pilkada 2020 sangat tinggi meski di tengah  pandemi  covid,  tetapi  keterlibatan  dan partisipasi  masyarakat  untuk  menjadi  anggota PPK,  PPS  dan  KPPS  itu  sangat  tinggi  yang walaupun dibeberapa kecamatan atau kelurahan/desa  ada  sedikit  kesulitan  tersendiri karena  situasi  covid.  Tetapi  kalau  pada  tingkatan kecamatan  itu  banyak  masyarakat  yang  mau melibatkan  diri  sebagai  anggota  badan adhoc , terutama dalam pilkada kemarin bahwa masyarakat sebagian besar datang ke tempat pemungutan suara
Seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan…………………………………….(Yerik Agama Burhan Niode, Donald Monintja)
(TPS)  di  wilayah  kelurahan/desa  masing-masing untuk  menggunakan  hak  pilih  sebagai  warga negara.  Memilih  merupakan  bagian  dari  perintah konstitusi  karena  setiap  warga  negara  berhak secara  konstitusi,  dalam  pemilihan  kepala  daerah tahun  2020  kemarin  menjadi  catatan  tersediri khususnya kota manado, sebagian besar masyarakat ikut hadir memberikan hak suara pada pemilihan  kepala  daerah  terutama  dibeberapa kecamatan dan kelurahan ini yang harus diapresiasi entah itu mereka hadir atau ikut karena diarahkan atau  karena  keinginannya  sendiri.  Tingkat partisipasi masyarakat kota manado dalam pelaksanaan  rekruitmen  seleksi  badan adhoc serta dalam  pemilihan  kepala  daerah  (pilkada)  menjadi bagian  dari  kesuburan  demokrasi  di  Sulawesi Utara (Sulut),  partisipasi  masyarakat  secara  nyata  perlu dijaga dan didorong oleh penyelenggara pemilu yang akan datang nanti, sebab demokrasi terlihat subur jika nilai  partisipasi  dari  masyarakat  itu  meningkat. Partisipasi masyarakat kota manado dalam merespon pelaksanaan seleksi PPK, masyarakat secara tahapan diberikan  kesempatan  untuk  dapat  memberikan tanggapan terkait  hasil  seleksi.  Peran  masyarakat Kota  Manado  dalam  pemilihan  kepala  daerah sangat penting untuk menentukan masa depan kota dengan memilih pemimpin yang benar-benar lahir dari rakyat untuk membawah daerah menjadi kota yang  tinggi  tingkat  keterpilihan  pada  pemilihan kepala daerah kedepan. Selain dari itu, partisipasi masyarakat  juga  merupakan  peran  serta  atau keikutsertaan  dan  keterlibatan  seseorang  secara perseorangan  atau  berkelompok  dalam  kegiatan kepemiluan.
b.  Penundaan  Tahapan  Penyelengaga  Pilkada  Di Era Pandemi Covid-19.
Penyebaran
Covid-19 mengalami
peningkatan signifikan sejak Maret 2020 menyebabkan  penundaan  pilkada,  konsekuensi dari penundaan tersebut adalah menunda sejumlah tahapan  penyelenggaraan  pemilihan  termasuk rekruitmen penyelenggara badan adhoc PPK, PPS dan  KPPS  yang  seharusnya  segera  dilaksanakan, namun  akibat  pandemi  covid  19  maka  harus dihentikan. Konsekuensinya menonaktifkan penyelenggara adhoc yang  telah  melaksanakan tugasnya,  yakni  PPK,  maupun  yang  belum melaksanakan  tugasnya,  yakni  PPS.  Sebagian besar dari PPS yang dinyatakan terpilih bersamaan dengan  proses  penundaan  pemilihan  sudah dilantik, sebagian yang lain ditunda pelantikannya
sampai  tahapan  pemilihan  dilanjutkan  kembali. Tahapan  yang  harus  terhenti  akibat  covid-19 adalah  rekruitmen  panitia  pemuktahiran  data pemilih  (PPDP),  pemuktahiran  data  pemilih (coklit),  verifikasi  calon  perseorangan,  dan verifikasi  faktual  calon  perseorangan.  Begitu kebijakan  untuk  melanjutkan  tahapan  pemilihan diputuskan  bersama  antara  LPP,  DPR,  dan pemerintah,  langkah  pertama  yang  dilakukan penyelenggara pemilu adalah mengaktifkan penyelenggara adhoc yang  dinonaktifkan  sejak akhir maret 2020, serta melantik sejumlah PPS dan KPPS  yang  belum  sempat  dilantik  pada  bulan maret, dengan catatan bahwa PPS yang diaktifkan dan dilantik sebagai penyelenggara adhoc tersebut adalah  mereka  yang  masih  memenuhi  syarat sebagai  penyelenggara  pemilihan.  Pemilihan lanjutan  disepakati  antara  LPP,  DPR,  dan pemerintah  pada  RDP  akhir  mei  2020,  pada  saat RDP  tersebut,  KPU  menyampaikan  bahwa pengaktifkan  kembali  penyelenggaraan  pemilu ditingkat  kecamatan  dan  Desa/Kelurahan  (PPK, PPS, Panwascam dan Pengawas Desa/ Kelurahan) juga  wajib  memastikan  keterpenuhan  syarat penyelenggara pemilihan adhoc tersebut. KPU dan Bawaslu  membutuhkan  waktu  untuk  melakukan evaluasi  dan  update  terkait  dengan  status  dan keterpenuhan syarat penyelenggara Pilkada tersebut.  Di  tengah  pandemi  covid  19  akan mempertaruhkan tingkat partisipasi masyarakat dan kualitas  demokrasi  elektoral.  Apalagi  dalam  proses seleksi  PPK  yang  terkesan  banyak  penyimpangan yang  justru  melemahkan  animo  dari  masyarakat untuk ikut dalam rekruitmen badan adhoc PPK pada pemilihan  kepala  daerah  tahun  2020.  Seleksi  PPK ditengah pandemi covid 19 pun mempengaruhi angka keterpilihan  masyarakat  pada  pilkada  sebab, pemilihan  kepala  daerah  ditengah  pandemi  tidak semudah pemilihan dalam situasi atau keadaan yang normal,  pemilihan  memiliki  persepsi  tersendiri mengenai covid 19, yang terkesan ekstrim sebagai bagian  yang  kekhawatiran  terhadap  kemungkinan penyebaran  virus  corona.  Pesimisme  publik terhadap penyelenggaraan pilkada harus diantisipasi  oleh  penyelenggara  dalam  hal  ini komisi  pemilihan  umum  (KPU),  termasuk  peran dari  seleksi  PPK  dalam  mensosialisasikan pelaksanaan pilkada pada 9 desember 2020 di kota manado.  Dalam  konteks  bencana  non-alam, terdapat  beberapa  hal  yang  kemudian  menjadi pemicu  minimnya  atau  rendahnya  respons masyarakat  terhadap  penyelenggara  pemilihan
kepala  daerah  di  tengah  covid  19  pun  dalam rekruitmen  penyelenggara  badan adhoc panitia pemilihan kecamatan (PPK). Pertama, pembentukan  badan adhoc PPS  dan  KPPS terbengkalai dan ditunda karena penyebaran covid 19,  sehingga  aktivitas  penyelenggara  dalam pemilihan  kepala  daerah  pun  ikut  berhenti meskipun hanya beberapa bulan tetapi penundaan terhadap pembentukan badan adhoc dilaksanakan. Kedua, penyelenggara pemilu khususnya penyelenggara  badan adhoc yang  bersentuhan langsung  dengan  masyarakat  akan  mengalami kekhawatiran,  khususnya  ketika  harus  berurusan dengan pemilih yang terpapar covid 19, baik pada masa coklit maupun pada masa pemungutan suara dan  perhitungan  suara.  Ketiga,  dalam  situasi pandemi  juga  nampak  kekhwatiran  soal  manuver calon  kepala  daerah  ( incumbent )  yang  bisa memanfaatkan  proses  pilkada  di  masa  pandemi covid  untuk  menggaet  suara  rakyat  dengan memberikan  bantuan  sosial  yang  bersumber  dari anggaran  pendapatan  belanja  daerah  (APBD). Potensi pemberian bantuan sosial atau penyelegunaan  ini  tetap  terbuka  luas,  pengawas pemilu  yang  notabene  sebagai  benteng  dalam pemilu  akan  secara  maksimal  bekerja  untuk mengontrol  dan mengawal  setiap tahapan  pilkada agar lebih bermartabat.
3. Sistem Karir ( career system ). Dalam penelitian ini  yang  dimaksud  dengan  sistem  karir  adalah sebuah  sistem  sosial  yang  berkaitan  erat  dengan masa depan seseorang dalam suatu kemajuan yang dicapai lewat usaha dan tindakan untuk menduduki sebuah  jabatan  yang  dilakukan  secara  dini  dalam kehidupan baik dalam dunia kerja maupun politik. Hal  semacam  ini  yang  perlu  diikuti  dan disandingkan  pada  penyelenggara  badan adhoc PPK,  PPS  dan  KPPS  dalam  pemilihan  umum. Berdasarkan  hasil  penelitian,  bahwa  seleksi  PPK harus  berjenjang  maksudnya  sistem  karir  ini  bisa untuk  diterapkan  pada  badan adhoc PPK.
Penentuan  seseorang  untuk  menduduki  suatu jabatan  yang  lebih  tinggi  tentunya  dilihat  dari seberapa jauh proses atau pengalaman kerja yang dilaluinya  maka  dapat  dipastikan  berkompeten. Jika seleksi PPK dilakukan dengan menggunakan sistem  karir  maka  jenjang  karir  dari  pada penyelenggara badan adhoc berjalan sesuai dengan kualitas  dan  kecakapan,  ini  yang  penting  untuk didorong  oleh  lembaga  penyelenggara  dalam memberikan  ruang  bagi  penyelenggara  PPK.
Sistem karir dalam konteks penyelenggara ini tak hanya  pada  kalangan  birokrasi  tetapi  juga  bisa diterapkan  pada  penyelenggara  pemilu  untuk mendongkrak sumber daya dari pada penyelenggara  PPK  sampai  ke  KPU  maka  pantas diterapkannya  career  system  juga  bagian  dari perpaduan antara sistem karier dan sistem prestasi kerja begitu juga dalam potret seorang career akan menentukan  arahnya  sendiri  manakalah  memiliki latar belakang yang cukup berprestasi. Oleh karena itu  jenjang  karir  bukan  merupakan  fungsi  waktu secara kronologis semata, melainkan lebih sebagai suatu  rangkaian  terhadap  proses  belajar  yang berkesinambungan dengan tujuannya adalah bukan semata pada promosi atau posisi jabatan yang lebih tinggi melainkan karena kualitas dan kemampuan yang menjadi tolak ukur untuk jenjang karir.
Dari  tiga  sistem  rekruitmen  yang  telah dianalisis  oleh  peneliti  terkait  sistem  patronik, sistem merita dan sistem karir dari ketiga sistem ini tentunya  masing-masing  memiliki  pengaruh  dan menjadi bahan rekomendasi untuk proses rekruitmen  peyelenggara  badan adhoc yang  akan datang. Melihat pada kondisi ini juga bahwa dapat dikatakan bahwa proses rekruitmen penyelenggara badan adhoc PPK,  KPU  Kota  Manado  berhasil melakukan  seleksi  badan  adhoc  bahkan  sampai pada  tahapan  tes  secara  tertulis  maupun  tidak tertulis, namun masih ada beberapa hal yang perlu dibenahi  terkait  arah  kebijakan  penentuan kelulusan badan adhoc PPK.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarakan  hasil  penelitian  dan  studi analisis  yang  dilakukan,  bahwa  seleksi  Panitia Pemilihan  Kecamatan  (PPK)  pada  pemilihan Kepala  Daerah  tahun  2020  di  Kota  Manado, terdapat beberapa masalah yang perlu diberbaiki.
Pemilihan kepala daerah merupakan salah satu tolak ukur dalam pembangunan demokrasi di daerah.  Setiap  warga  negara  memiliki  hak konstitusi  secara  politik,  memilih  dan  dipilih  dan berupaya  untuk  dapat  menyelenggarakan  pilkada sebagai sarana untuk menentukan pemimpin yang berkualitas dan berintegritas, jujur dan adil. Untuk dapat menyelenggarakan pilkada yang benar-benar jujur dan adil maka dibutuhkan adalah penyelenggara  yang  profesional.  Keberadaan lembaga  penyelenggara  yang  terpercaya  dalam
Seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan…………………………………….(Yerik Agama Burhan Niode, Donald Monintja)
pilkada  adalah  hal  yang  sangat  penting  untuk mengawal  demokrasi  yang  murni.  Legitimasi pilkada dapat rusak apabila lembaga penyelenggara pilkada dalam hal ini KPU berpihak kepada  beberapa  kelompok  atau  individu  dalam pembentukan badan adhoc .
Melihat  pada  persoalan  terkait  dengan seleksi  PPK  di  Kota  Manado  maka  ada  beberapa poin yang akan dikemukakan dalam kesimpulan ini;
1.  Seleksi  PPK  oleh  KPU  Kota  Manado  masih terkesan  tendensius  dan  tidak  objektif  untuk menentukan  lulus  tidaknya  anggota  PPK  oleh sebab  itu  dalam  pengambilan  keputusan  pleno, komisi  pemilihan  umum  (KPU)  Kota  Manado dipengaruhi oleh sistem mengutamakan kepentingan  pribadi,  teman  atau  keluarga  yang memiliki  garis  kekeluargaan  tanpa  melihat kualitas  hasil  dari  orang  lain.  Ini  menunjukan bahwa  independensi  dari  Komisioner  KPU Manado tergadaikan lantaran kepentingan sehingga  mempengaruhi  proses  seleksi  calon panitia  pemilihan  kecamatan  (PPK).  Untuk memperoleh  penyelenggara  dalam  pilkada  yang berkualitas  dan  berintegritas  dibutuhkan  orang- orang yang benar-benar cakap dan mampu bekerja secara profesional dan konsisten.
2. Sesuai hasil wawancara yang dilakukan peneliti terkait  seleksi  PPK,  bahwa  Komisi  Pemilihan Umum  Kota  Manado  belum  secara  transparan memutuskan  kelulusan  PPK  pada  hasil keputusan pleno, karena hasil dari test CAT dan wawancara tidak sesuai dengan keputu san pleno oleh KPU.
3. Hasil seleksi PPK dalam penelitian peneliti adalah penting  untuk  melakukan  skema  yang  paten, artinya  bahwa  untuk  mencalonkan  sebagai  PPK harus  recam  jejak  jelas  maksudnya  pengalaman sebagai penyelenggara  ditingkat  kelurahan mulai dari PPS dan KPPS telah terukur sehingga dapat diperhitungkan ke level kecamatan.
4. Partisipasi serta peran masyarakat dalam seleksi
PPK begitu nampak sehingga banyak masyarakat  yang  berbondong-bondong  ikut seleksi  panitia  pemilihan  kecamatan  (PPK). Masyarakat perlu untuk dilibatkan dalam seleksi PPK sehingga ada sinergitas antara penyelenggara dan masyarakat. Selain itu, usia dari penyelenggara  PPK,  hal  ini  berarti  faktor  usia mempengaruhi daya serap pengetahuan penyelenggara ditingkat kecamatan dalam hal ini PPK  Kota  Manado,  sehingga  ini  berpengaruh terhadap  kerja-kerja    penyelenggara  pada pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2020.

## Saran
Dari  hasil  kesimpulan  diatas,  maka  ada beberapa saran yang diberikan sebagai berikut;
1.  Perlu  adanya  pola  seleksi  yang  bisa  menjamin munculnya  PPK  yang  berkualitas,  profesional dan  berintegritas  tanpa  ada  pola-pola  yag bermuara  pada  dukungan  dan  titipan  dari komisioner KPU. Sehingga dalam pelaksanaan penyelenggara pilkada PPK benar-benar mampu melakukan tugas-tugas sebagai penyelenggara.
2. Seleksi PPK perlu perbaiki mekanismenya agar lebih transparan  dan  adil. Dari tahapan  seleksi KPU perlu maksimal dalam merespon, menilai dan  melakukan  tiap  tahapan  secara  objektif sampai pada penentuan kelulusan badan adhoc PPK  guna  meminimalisir  kecurangan.  Hal  ini dimaksudkan  agar  masyarakat  benar-benar percaya  dan  mendapat  perlakuan  yang  sama, tidak memilah-milah.
3. Perlu adanya bimbingan teknis secara kontinyu dan  menyeluruh  bagi  penyelenggara adhoc yang  sudah  terpilih.  Selain  itu,  juga  waktu bimbingan  teknis  dari  PPK  perlu  maksimal dalam  satu  hari  mengingat  karena  masih terdapat anggota PPK yang belum secara tuntas memahami  tugas,  pokok  dan  fungsi  sebagai penyelenggara.
4.  Bagaimanapun  penelitian  ini  diakui  memiliki kekurangan,  khususnya  dalam  upaya  kerangka penulisan  tesis  ini.  Oleh  karenanya  penelitian ini  dirasakan  masih  perlu  untuk  melakukan pengkajian secara mendalam.

## DAFTAR PUSTAKA
Creswell,  John  W.  1998.  Research  Design: Qualitative and Quantitative Approach.
Miftah  Thoha.  2008.  Birokrasi  Pemerintahan Indonesia di Era Reformasi. Edisi ke-1. Cet-1. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Moleong,  L.  J.  2010.  Metodologi  Penelitian Kualitatif.  Bandung:  Remaja  Rosda Karya.