El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/index Vol. 1 No. 1. Januari-Juni 2018 ISSN: 2549 – 3132 ║ E-ISSN: 2620-8083

## Faktor-Faktor Gugurnya Hak Hadhanah Kepada Ibu
(Analisis Enakmen Keluarga Islam Pulau Pinang No. 5 Tahun 2004 Ditinjau Menurut Kajian Fiqh)
Arifin Abdullah Siti Nursyafiqah Binti Ismail Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Email: Arifin_bdllh@yahoo.com

## Abstrak
Dalam hukum Islam telah ditetapkan bahwa orang yang paling berhak dalam hal  hadhanah  adalah  pihak  ibu,  karena  ibu  dipandang  lebih  mampu  untuk merawat,  menjaga,  mendidik  anak  dan  ibu  juga  lebih  dekat  dengan  anak ketimbang  ayah.  Namun,  terdapat  beberapa  beberapa  hal  yang  bisa menyebabkan gugurnya hak hadhanah kepada ibu. Secara khusus penelitian ini, ingin mengkaji faktor-faktor gugurnya hak hadhanah kepada ibu menurut enakmen  dan  kajian  fiqh.  Untuk  itu,  masalah  yang  ingin  diteliti  adalah bagaimana  ketentuan  Enakmen  Keluarga  Islam  Pulau  Pinang  tentang gugurnya  hak  hadhanah  dan  bagaimana  tinjauan  fikih  terhadap  Enakmen No.5  tahun  2004  mengenai  hadhanah.  Dengan  menggunakan  metode penelitian  kepustakaan  (Library  Research)  dan  jenis  penelitian  ini  adalah penelitian  deskriptif.  Dari  hasil  penelitian  tersebut,  dapat  diperolehi  bahwa menurut  kajian  fiqh  dan  Enakmen  Keluarga  Islam  Pulau  Pinang,  terdapat persamaan  dalam  menetapkan  hal-hal  yang  bisa  mengugurkan  hak  ibu sebagai pengasuh anak. Menurut kajian fiqh, hal-hal yang bisa mengugurkan hak  ibu  adalah  jika  ibu  dengan  sengaja  pergi  tempat  yang  jauh,  jika  ibu mengidap  penyakit  yang  merbahaya,  dan  jika  ibu  seorang  yang  fasik  atau pengetahuan agamanya kurang dan jika ibu sudah menikah lagi. Dan menurut Enakmen  Keluarga  Islam  Pulau  Pinang,  terdapat  lima  hal  yang  bisa mengugurkan hak ibu sebagai hadhinah. Pertama, jika ibu bernikah dengan seseorang  yang  bukan  mahram  anak  tersebut.  Kedua,  jika  ia  berkelakuan buruk secara keterlaluan dan terbuka. Ketiga, jika ia menukar tempat tinggal dengan tujuan untuk mencegah bapak anak tersebut mengawasinya. Keempat, jika  ia  murtad.  Kelima,  jika  ia tidak  memperdulikan  atau  menganiaya  anak tersebut. Jadi hal-hal ini bisa mengugurkan hak ibu sebagai hadhinah jika ibu dengan  sengaja  melakukan  hal-hal  tersebut.  Maka  dengan  ini,  dapat disimpulkan bahwa ketetapan enakmen ini mengikuti ketentuan fiqh Islam dan pendapat para ulama mazhab.
Kata Kunci: Hadhanah, Gugur, Ibu, Enakmen, Kajian Fiqh
Arifin Abdullah dan Siti Nursyafiqah, Faktor-faktor Gugurnya…

## Pendahuluan
Setiap pasangan yang melakukan perkawinan, pasti menginginkan sebuah keluarga  yang  sakinah,  mawaddah,  dan  rahmah.  Namun  tidak  semua  perkawinan yang  dilakukan  akan  berakhir  indah,  pasti  salah  satu  penghujungnya  adalah perceraian. Apabila terjadinya perceraian, maka akan timbul beberapa permasalahan, salah satunya adalah pemeliharaan anak.
Pemeliharaan  anak  akibat  perceraian  dalam  bahasa  Fikih  adalah  disebut dengan hadhanah .  Al-shah’ani,  mengatakan  bahwa hadhanah adalah  memelihara seseorang  (anak)  yang  tidak  bisa  mandiri,  mendidik,  dan  memeliharanya  untuk menghindarkan  dari  segala  sesuatu  yang  dapat  merusak  dan  mendatangkan mudharat kepadanya. 1
Pemeliharaan  anak  pada  dasarnya  menjadi  tanggungjawab  kedua  orang tuanya.  Hal  ini  meliputi  berbagai  hal,  masalah  ekonomi,  pendidikan,  dan  segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak. Dalam Islam, tanggungjawab ekonomi berada di pundak suami sebagai kepala rumah tangga. Meskipun dalam hal ini, tidak menutup  kemungkinan  bahwa  istri  dapat  membantu  suami  dalam  menanggung kewajiban  ekonomi  tersebut.  Karena  itu  yang  terpenting  adalah  kerjasama  dan tolong-menolong  antara  suami  dan  istri  dalam  memelihara  anak  dan mengantarkannya hingga anak tersebut dewasa. 2
Jika  suami  dan  istri  bercerai,  yang  paling  berhak  untuk  mengasuh  anak adalah  istri  atau  perempuan  lainnya  yang  telah  ditetapkan  dalam  syarat-syarat, sampai anak  berusia  tujuh  tahun.  Setelah  berusia tujuh tahun, anak  diperbolehkan untuk  memilih  antara  ayah  dan  ibu.  Siapa  yang  dipilih  oleh  anak,  si  anak  harus dipasrahkan  dan  diasuh  olehnya. 3 Biaya  pengasuhan  seperti  biaya  menyusui, dibebankan  kepada  ayah  karena  biaya  tersebut  penyokong  aktivitas  pengasuhan sebagaimana  halnya  nafkah.  Namun,  dalam  hal  pengasuhan  ini  lebih  diutamakan kaum  perempuan  karena  mereka  lebih  lemah  lembut,  penyayang,  pendidik,  lebih perhatian, merawat, dan lebih akrab dengan anak yang diasuh. 4
Oleh sebab itu, syariat menjelaskan hukum-hukum pengasuhan: siapa yang paling berhak mengasuh anak, dan memberlakukan sejumlah persyaratan bagi pihak yang  memegang  otoritas  sebagai  pengasuh.  Syariat  ini  menunjukkan  betapa pentingnya merawat, menjaga, dan mendidik anak kecil dengan baik. Tapi sayang, ada  saja  ibu  yang  mengabaikan  perkara  ini.  Ada  yang  tidak  memerhatikan  anak, meskipun ia masih berstatus sebagai istri dan lebih menyerahkan urusan anak kepada baby sitter atau pembantu. Perbuatan ini membuat si kecil bergantung pada yang lain dalam  segala  halnya.  Andai  dikatakan  kepada  ibu  tersebut,  bahwa  hak  asuh  akan dicabut darinya, pasti ia menolak terus dan berkata bahwa ia berhak mengasuh dan
1 H.Ahmad  Rofiq, Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia ,  (cet.1,  Jakarta:  Rajawali  Pers, 2013), hlm. 197.
2 Ibid , hlm. 189.
3 Wahbah Zuhaili, Fiqih Imam Syafi’i , Terj. Muhammad Afifi, Abdul Hafiz, cet.1, (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 66.
4 Ibid , hlm. 65.
Arifin Abdullah dan Siti Nursyafiqah, Faktor-faktor Gugurnya…
merawat si anak. Tapi realitanya, ia menyatakan seperti itu dengan kesadaran atau tidak. 5
Pengasuhan  disyariatkan  demi  menjaga  dan  mengurus  semua  keperluan anak. Pihak yang berwenang harus memenuhi sejumlah persyaratan yang ditetapkan. Dan  ibu  termasuk  pihak  yang  berwenang  untuk  itu.  Oleh  karena  itu,  ia  harus memenuhi  sejumlah  persyaratan  agar  dapat  memiliki  hak  pengasuhan  anak. 6 Menurut  pendapat  para  ulama,  terdapat  beberapa  perkara  yang  bisa  mengugurkan pengasuhan,  antaranya  adalah  agama,  terhindar  dari  penyakit  yang  menular  dan menikahnya seorang wanita dengan laki-laki lain. Menurut pendapat Imamiyah  dan Syafi’i, orang kafir tidak boleh mengasuh orang Islam. Manakala, mazhab lainnya tidak  mensyaratkannya.  Hanya  saja  ulama  mazhab  Hanafi  menyatakan  bahwa kemurtadan bisa mengugurkan hak pengasuhan. Selain itu, para ulama juga berbeda pendapat tentang sakitnya seorang pengasuh. Menurut Imamiyah, seorang pengasuh harus terhindar dari penyakit yang menular dan manakala menurut Hambali, seorang pengasuh harus bebas dari penyakit lepra dan belang dan yang paling penting tidak membahayakan kesehatan si anak. 7
Di  Malaysia,  mengenai  faktor  gugurnya  hak  pengasuhan  terhadap perempuan  sudah  diatur  dalam  setiap  enakmen  undang-undang  keluarga  Islam  di Malaysia. Antara salah satu wilayah tersebut adalah Pulau Pinang. Dalam Enakmen Undang-Undang  Pulau  Pinang  No.5  Tahun  2004, seksyen 84  dinyatakan  bahwa bagaimana hak penjagaan hilang. Menurut seksyen tersebut hak seorang perempuan tersebut bisa hilang jika perempuan itu menikah lagi dengan laki-laki lain yang tidak mempunyai  pertalian  darah  dengan  anak,  maka  haknya  hilang  dan  akan dikembalikan jika perkawinan tersebut bubar. Seterusnya, hak seorang perempuan itu bisa hilang karena berkelakuan buruk secara terbuka dan keterlaluan, dan dengan sengaja menukar tempat tinggal dengan tujuan menjauhkan anak dari penglihatan si ayah.  Selain  itu,  hak  seorang  perempuan  juga  bisa  hilang  jika  beliau  murtad,  dan beliau melakukan pengabaian kepada si anak. Jika terjadinya hal-hal tersebut, pihak yang  berwenang  bisa  mengugurkan  haknya  seorang  ibu  dalam  pengasuhan  anak. 8
Adanya penetapan seksyen tersebut adalah untuk menjaga kebajikan 9 si anak.
Kajian  ini  mencoba  untuk  mengetahui bagaimana  ketentuan  Enakmen Keluarga Islam Pulau Pinang tentang gugurnya hadhanah dan bagaimana tinjauan
5 Wafa’ binti Abdul Aziz As-Suwailim, Fikih Ummahat Himpunan Hukum Islam Khusus Ibu , terj. Umar Mujtahid, (Jakarta: Ummul Qura, 2013), hlm. 337-338.
6 Ibid , hlm. 340.
7 Muhammad  Jawad  Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab:  Ja’fari,  Hanafi,  Maliki,  Syafi’i, Hambali ,(penerjermah:masykur A.B,afif Muhammad,idrus al-kaff),(cet.13 jakarta lentera,2005,hlm 415-416.
8 Portal Mahkamah Syari’ah, Mahkamah Syari’ah di Malaysia, diakses pada tanggal 16 Desember 2016 dari situs http://www2.esyariah.gov.my/esyariah/mal.
9 Sesuatu  yang  mendatangkan  kebaikan  (keselamatan,  keberuntungan,  dan  sebagainya); perbuatan baik.
Arifin Abdullah dan Siti Nursyafiqah, Faktor-faktor Gugurnya…
fikih terhadap Enakmen Keluarga Islam Pulau Pinang No. 5 tahun 2004 mengenai hadhanah .
Adapun  metode  yang  digunakan  dalam  kajian  ini  adalah  penelitian deskriptif. Deskriptif berarti menemukan fakta seadanya. Tujuan penelitian adalah untuk membuat pemecahan masalah secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi. 10 Penulisan artikel ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat deskriptif.

## Pembahasan Pengertian Hadhanah
Kata hadhanah berasal dari kata َ َنَضَح yang berarti menempatkan sesuatu di antara  ketiak  dan  pusar.  Seekor  burung  betina  yang mengerami  telurnya  di  antara sayap  dan  badannya  disebut  juga hadhanah .  Demikian  juga  seorang  ibu  yang membuai anaknya dalam pelukan. Atau lebih tepat jika kata hadhanah ini diartikan dengan  pemeliharaan  dan  pendidikan.  Yang  dimaksud  mendidik  dan  memelihara disini  adalah  menjaga,  memimpin,  dan  mengatur  segala  hal  yang  anak-anak  itu belum sanggup mengatur. 11 Selain itu, hadhanah juga mempunyai beberapa arti lain menurut  terjemahan  Bahasa  Arab,  yaitu:  hal  memelihara,  mendidik,  mengatur, mengurus segala kepentingan/urusan anak-anak yang belum mumayyiz (belum dapat membedakan baik dan buruknya sesuatu atau tindakan bagi dirinya). 12
Hadhanah menurut bahasa adalah, kewajiban memelihara, mendidik, dan mengatur  segala  kepentingan  atau  keperluan  anak  yang  belum mumayyiz . 13 Sedangkan  menurut  istilah, hadhanah adalah  pemeliharaan  anak  bagi  orang  yang berhak  untuk  memeliharaanya  atau  biasa  juga  diartikan  dengan  memelihara  atau menjaga orang yang tidak mampu menguruskan kebutuhannya sendiri karena belum mumayyiz , seperti anak-anak, atau orang dewasa tetapi gila. Selain itu, pemeliharaan disini  juga  mencakup  segala  kebutuhan  harian  anak  seperti  makanan,  mencuci pakaian,  memandikan,  membersihkan,  dan  lain-lainnya 14 .  Manakala, hadhanah menurut syara’ , ianya bermaksud memelihara seseorang yang belum mampu untuk mengurus  diri  dan  mendidiknya  dengan  pelbagai  cara  yang  sesuai  dengan pembesarannya.  Bagi  anak-anak  yang  masih  kecil, hadhanah berakhir  sehingga umur mumayyiz . 15
Para ulama fikih mendefinisikan: hadhanah sebagai tindakan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar
10 Cholid  Narbuko,  Abu  Achmadi, Metodologi  Penelitian ,  (cet.13,  Jakarta:  Bumi Aksara,2013), hlm.44.
11 Syaikh  Hasan  Ayyub, Fikih  Keluarga (terj.  Abdul  Gofar  EM),  (Jakarta:  Pustaka  Al- Kautsar, 2001), hlm. 451.
12 Tihami, Sohani Sahrani, Fikih Munakahat Kajian …, hlm. 215. 13 Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia …, hlm. 387.
14 Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam Waadillatuhu Jilid 10 …, hlm. 59-60.
15 Zulkifli Mohamad al-Bakri, Sistem Kekeluargaan Dalam Islam, (Selangor: Darul Syakir Enterprise), hlm. 403.
tetapi  belum mumayyiz ,  menyediakan  sesuatu  yang  menjadikan  kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan  akalnya,  agar  mampu  berdiri  sendiri  menghadapi  hidup  dan  memikul tanggungjawab. 16
Dalam istilah fiqh digunakan dua kata namun ditujukan untuk maksud yang sama yaitu kafalah dan hadhanah . Yang dimaksud dengan hadhanah atau kafalah dalam arti sederhana ialah “pemeliharaan” atau “pengasuhan”. Dalam arti yang lebih lengkap  adalah  pemeliharaan  anak  yang  masih  kecil  setelah  terjadinya  putus perkawinan. 17 Tetapi,  menurut  al-Mawardi,  pengasuhan  dikategorikan  selesai  bila anak yang diasuh telah tamyiz (pandai, bisa membedakan). Sedangkan pengasuhan yang dilakukan sejak tamyiz sampai baligh itu tidak dinamakan pengasuhan tetapi dinamakan  tanggungan  ( kafalah ).  Berbeda  dengan  ulama  lainnya  yang  masih mengategorikan sebagai pengasuhan. 18
Berdasarkan  uraian  yang  penulis  kemukakan  di  atas  dapat  disimpulkan bahwa  anak-anak  merupakan  tanggung  jawab  orang  tuanya  dalam  memenuhi kebutuhan hariannya. Selain itu, hadhanah juga adalah hak anak untuk mendapatkan perlindungan  dan  pendidikan  sepenuhnya  dari  orang  tuanya  setelah  terjadinya perceraian. Supaya anak tersebut bisa membesar dengan baik dan menjadi manusia yang berguna untuk agama, bangsa dan negara.

## Dasar Hukum Hadhanah
Dalam  Islam, hadhanah hukumnya  adalah  wajib  sebagaimana  wajibnya memberi  nafkah  kepadanya, 19 karena  anak  yang  tidak  dipelihara  akan  terancam keselamatannya.  Mengasuh  anak  yang  masih  kecil  adalah  wajib,  sebab mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan. 20 Selain  itu, hadhanah juga  adalah  hak  bersama  antara  pihak  yang memelihara dan pihak yang kena pelihara. Ia merupakan hak anak yang masih kecil ke  atas  orang  yang  sanggup  memeliharanya.  Oleh  karena  ia  merupakan  hak  anak tersebut, maka ibunya boleh dipaksa untuk memelihara anak itu, lebih-lebih lagi di saat tidak ada orang lain yang sanggup melaksanakan tanggung jawab tersebut. 21
Dasar  hukum hadhanah telah  dijelaskan  dalam  al-Qur’an  dan  hadist, diantaranya firman Allah dalam surah at-Tahrim ayat 6: 22
16 Tihami, Sohani Sahrani, Fikih Munakahat Kajian …, hlm. 215-216.
17 Amir Syarifuddin , Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan , (Jakarta: kencana, 2009). Hlm. 327.
18 Wahbah Zuhaili, Fiqih Imam Syafi’i …, hlm. 65.
19 Wahbah  Az-Zuhaili, Fiqih  Islam  Wa  Adillatuhu  10 (terj.  Abdul  Hayyie  al-Kattani), (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm.60.
20 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah jilid 8 (terj. Moh. Thalib), (Bandung: Alma’arif, 1996), hlm.
160.
21 Basri  Ibrahim, Pemantapan Sistem Kekeluargaan Perkahwinan  dan Perceraian  Serta Kesan-kesannya , (Kuala Lumpur: Darul Nu’man, 1997), hlm. 310.
22 Tihami, Sohari Sahrani, Fikih Munakahat Kajian …, hlm. 216.
Arifin Abdullah dan Siti Nursyafiqah, Faktor-faktor Gugurnya…
                                                                                                                 
                                                                

Artinya: “Hai  orang-orang  yang  beriman,  peliharalah  dirimu  dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya  malaikat-malaikat  yang  kasar,  keras,  dan  tidak  mendurhakai Allah  terhadap  apa  yang  diperintahkan-Nya  kepada  mereka  dan  selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (Q.S. At-Tahrim, ayat: 6)
Pada  ayat  ini,  orang  tua  diperintahkan  Allah  SWT,  untuk  memelihara keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya itu melaksanakan  perintah-perintah  dan  larangan-larangan  Allah,  termasuk  anggota keluarganya dalam ayat ini adalah anak.
Dalam  hal  ini,  terdapat  banyak  dalil  dari  al-quran,  hadist,  dan  ijma’  para ulama  yang  menunjukkan  kewajiban hadhanah kepada  mereka  yang  mempunyai kelayakan-kelayakan  tertentu,  sebagaimana  yang  telah  diperjelaskan  di  atas.  Dan berdasarkan kepada hadist yang rasulullah saw bersabda.:
َناَك اَذَه  ِنِْبا َّنِإ ِالله  َلوُسَر َيَ :ْتَلاَق ًةَأَرْما َّنَأ ,وٍرْمَع ِنْب ِالله ِدْبَع ْنَع ًءاَعِو ُهَل  ِنِْطَب
ُهَل  ِبِْدَثَو َو ,ًءاَوِح ُهَل يِرْجِحَو ًءاَقِس َداَرَأَو  ِنَِقَّلَط ُهَبََأ َّنِإ َلوُسَر اََلَ َلاَقَ ف  ِِنِّم ُهَعِزَتْ نَ ي ْنَأ هيبو دواد وباو دحما هاور ( يِحِكْنَ ت َْلَاَم ِهِب ُّقَحَأ  ِتْنَأ :َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُالله ىَّلَص ِالله ىق
)هححصو مكالحاو 23
Artinya :  “Dari  Abdullah  bin  Umar  bahwasanya  seorang  wanita  berkata: “ya Rasulullah, bahwasanya anakku ini perutkulah yang mengandungnya, yang  mengasuhnya,  yang  mengawasinya,  dan  air  susukulah  yang diminumnya.  Bapaknya  hendak  mengambilnya  dariku.”  Maka,  berkata Rasullulah: “engkau lebih berhak atasnya (anak itu) selama engkau belum menikah  (dengan  laki-laki  lain). ََ (HR.  Ahmad,  Abu  Daud,  Baihaqi,  hadits shahih menurut Al-Hakim).
Hadits  tersebut  menjadi  dalil  bahwa  ibu  lebih  berhak  untuk  mengasuh anaknya, jika  bapak  ingin  merebutnya  darinya,  wanita  dalam  hadits ini  juga  telah menyebutkan  tentang  sifat-sifat  khusus  bagi  seorang  wanita  yang  menguatkan keutamaannya mengasuh anak sendiri. Kandungan hadist ini juga merupakan suatu peringatan  bahwa  penetapan  suatu  hokum  itu  tetap  dalam  pengertian  nurani  yang
23 Muhammad  Nashiruddin  Al-Albani, Shahih  Sunan  Abu  Daud  (jilid  dua) (terj.  Abd Mufid Ihsan, M.Soban Rohman), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 47.
Arifin Abdullah dan Siti Nursyafiqah, Faktor-faktor Gugurnya…
sehat.  Para  sahabat  yaitu  Abu  Bakar  dan  Umar  memutuskan  perkara  yang  sama berdasarkan  hadist  tersebut,  dan  juga  memberi  tanggapan  bahwa  hak  ibu  gugur dalam masa pemeliharaan dan asuhan anaknya. 24
Jadi  disini,  dapat  penulis  simpulkan  adalah hadhanah merupakan  suatu kewajiban  kepada  orang  tua  dalam  pemeliharaan    anak.  Sebagaimana  wajibnya nafkah  sama  juga  dengan hadhanah .  Dalam hadhanah ini,  pihak  ibu  lebih diutamakan karena ibu mempunyai sifat yang lemah lembut dan sanggup melayani karakter-karakter anak. Namun, terdapat juga hal-hal yang bisa menhilangkan hak ibu  dalam  pemeliharaan  anak  ini.  Wajibnya  memelihara  anak  ini  karena  ingin menjaga  anak  dari  segala  kebinasaan  yang  dapat  menghancurkan  dirinya  dan menjadikan dirinya tidak berguna di pandangan masyarakat.

## Rukun dan Syarat-Syarat Hadhanah
Pemeliharaan  atau  pengasuhan  anak  itu  berlaku  antara  dua  unsur  yang menjadi rukun dalam hukumnya, yaitu: 25
1) Hadhin (orang tua yang mengasuh)
2) Mahdhun (anak yang diasuh)
Kedua-duanya  harus  memenuhi  syarat  yang  ditentukan  untuk  wajib  dan sahnya tugas pengasuhan itu. Dalam masa ikatan perkawinan ibu dan ayah secara bersama  berkewajiban  untuk  memelihara  anak  dari  hasil  perkawinan  itu.  Namun, setelah terjadinya perceraian dan keduanya harus berpisah, maka ibu dan atau ayah berkewajiban memelihara anaknya secara sendiri-sendiri.
Bagi  orang  yang  hendak  melaksanakan  pemeliharaan  anak  atau  menjadi hadhin , baik laki-laki maupun perempuan ditetapkan syarat-syarat sebagai berikut:
a. Baligh Anak kecil atau yang belum baligh tidak boleh menjadi hadhin untuk orang  lain,  karena  dia  sendiri  belum  mampu  mengurus  keperluannya sendiri.
b. Berakal
Orang gila dan idiot tidak boleh menjadi hadhin karena keduanya juga membutuhkan  orang  lain  untuk  mengurus  keperluan  mereka.  Untuk mengurus diri sendiri saja mereka tidak mampu, apalagi untuk mengurus keperluan orang lain. 26 c. Mampu mendidik dan mengurus
Berdasarkan  hal  ini,  hak  asuh  tidak  dapat  diberikan  kepada  orang yang tidak dapat melaksanakan pengasuhan. Mengenai ketidakmampuan ini, tidak ada penyebab tertentu. Pasalnya, ketidakmampuan itu kadang disebabkan oleh usia yang telah tua atau kesehatan yang lemah. Namun,
24 Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, Subulus Salam Syarah Bulughul Maram (jilid tiga) , (terj. Ali Nur Medan, dkk), (Jakarta: Darus Sunnah, 2013), hlm. 192.
25 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia …, hlm. 328.
26 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu …, hlm. 66.
Arifin Abdullah dan Siti Nursyafiqah, Faktor-faktor Gugurnya…
kadang pula ketidakmampuan itu disebabkan oleh penyakit ganas yang membuat  seseorang  yang  tidak  berdaya,  sehingga  ia  tidak  mampu mengurus dirinya ataupun orang lain. Kadang pula, ketidakmampuan itu disebabkan oleh tuntutan kerja. 27
d. Amanah
Orang yang mengasuh anak haruslah dapat menjaganya dari segala sesuatu yang dapat merusak kesehatan, perilaku, mental, atau agamanya. Sehinggakan orang yang tidak dapat dipercaya tidak berhak mengasuh anak. Dengan demikian, apabila orang fasik (laki-laki atau perempuan) yang kefasikannya menghalanginya untuk mengasuh anak kecil maka ia tidak  berhak  mengasuh.  Sedangkan  apabila  kefasikannya  tidak menghalanginya  untuk  menjaga  anak  kecil,  maka  ia  berhak mengasuhnya. 28 e. Beragama Islam
Orang  kafir  tidak  berhak  mengurus  hadhanah  anak  orang  Islam karena  orang  kafir  tidak  punya  kuasa  atas  orang  Muslim. 29 Ini  adalah pendapat yang dianut oleh jumhur ulama, karena tugas pengasuhan itu termasuk  tugas  pendidikan  yang  akan  mengarahkan  agama  anak  yang diasuh. Kalau ia diasuh oleh orang bukan Islam dikhawatirkan anak yang diasuh akan jauh dari agamanya. 30
f. Ibu belum bernikah dengan orang lain
Apabila perempuan pengasuh itu menikah dengan orang asing bagi anak atau dengan kerabatnya yang bukan muhrim, maka ia tidak berhak untuk mendapat hak pengasuhan. 31
g. Merdeka
Seorang budak biasanya sangat sibuk dengan urusan-urusan tuannya sehingga ia tidak memiliki kesempatan untuk mengasuh anak kecil. 32
Adapun syarat untuk anak yang akan diasuh ( mahdhun ) itu adalah: 33
a) Ia masih berada dalam usia kanak-kanak dan belum dapat berdiri sendiri dalam mengurus hidupnya sendiri.
b) Ia berada dalam keadaan tidak sempurna akalnya dan oleh karena itu tidak dapat berbuat sendiri, meskipun telah dewasa, seperti orang idiot.
Orang yang telah dewasa dan sehat sempurna akalnya tidak boleh berada di bawah pengasuhan siapa pun.
27 Abdul Majid Mahmud Mathlub, Panduan Hukum Keluarga Sakinah (terj. Harits Fadly dan Ahmad Khotib), (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 590.
28 Ibid , hlm. 591. 29 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam …, hlm. 67. 30 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan …, hlm. 329.
31 Abdul Majid Mahmud Mathlub, Panduan Hukum Keluarga …, hlm. 593
32 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah …, hlm. 170.
33 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan …, hlm. 329.
Arifin Abdullah dan Siti Nursyafiqah, Faktor-faktor Gugurnya…
Bila  kedua  orang  tua  si  anak  masih  lengkap  dan  memenuhi  syarat,  maka yang paling berhak melakukan hadhanah atas anak adalah ibu. Alasannya adalah ibu lebih memiliki rasa kasih sayang dibandingkan dengan ayah, sedangkan dalam usia yang sangat muda itu lebih dibutuhkan kasih sayang. Bila anak berada dalam asuhan seorang ibu, maka segala biaya yang diperlukan itu tetap berada di bawah tanggung jawab si ayah. Hal ini, sudah merupakan pendapat yang disepakati oleh ulama.

## Sebab-sebab Gugurnya Hak Hadhanah
Pengasuhan  dilarang  bagi  ibu  yang  tidak  memenuhi  syarat  yang  telah dijelaskan seperti gila, budak, kafir, fasik, tidak dipercayai, dan menikah dengan pria lain, terkecuali ia menikah dengan pria yang berhak untuk mengasuh anak tersebut, seperti paman anak itu atau seperti ayah menikahkan anaknya dengan anak istri yang dihasilkan dari suami lain, dan kemudian melahirkan anak, hasil dari pernikahan itu. Lalu  ayah  dan  ibu  si  anak  meninggal  maka  istri  dari  bapaknya  itu  berhak  untuk mengasuh anak tersebut. 34
Terdapat beberapa hal yang bisa menyebabkan gugurnya hak hadhanah ke atas hadhin , menurut ulama Malikiyyah, hak hadhanah  gugur dengan empat sebab antaranya: 35

## a. Perginya hadhin ke tempat yang jauh
Ulama hanafiyyah berpendapat bahwa hak mengasuh dianggap gugur jika hadhinah yang berstatus janda pergi ke tempat lain yang jauh, sehingga ayah anak diasuh  tidak  dapat  melihat  anaknya  dalam  jangka  setengah  hari,  untuk  kemudian kembali lagi sampai rumah.
Adapun  bagi hadhinah selain  ibu,  maka  haknya  gugur  hanya  dengan berpindah  tempat.  Ulama  syafi’iyyah  berpendapat  bahwa  hak  seseorang  untuk mengasuh  anak  menjadi  gugur  jika  ia  pergi  ke  tempat  yang  membahayakan  atau pergi dengan niat untuk pindah, baik jaraknya jauh maupun dekat. Ulama hanabilah berpendapat bahwa hak mengurus anak dianggap gugur jika orang yang mengurus itu berpergian jauh dengan menempuh jarak yang membolehkan shalat qashar.

## b. Hak seseorang dalam hadhanah gugur jika ia mengidap penyakit yang membahayakan
Hak  seseorang  dalam hadhanah gugur  jika  ia  mengidap  penyakit  yang membahayakan seperti gila, lepra, dan kusta. Pendapat ini dipersetujui oleh ulama hanabilah.
c. Hak seseorang untuk mengurus anak juga gugur jika ia fasik atau pengetahuan agamanya kurang
34 Ibid , hlm. 69.
35 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam …, hlm. 70-71.
Arifin Abdullah dan Siti Nursyafiqah, Faktor-faktor Gugurnya…
Hak  seseorang  untuk  mengurus  anak  juga  gugur  jika  ia  fasik  atau pengetahuan  agamanya  kurang,  seperti  misalnya  ia  tidak  dapat  dipercaya  untuk mengurus  anak  karena  tidak  tercapainya  kemaslahatan  anak  dalam  asuhannya. Pendapat ini telah disepakati oleh ulama.

## d. Hak seorang hadinah gugur jika ia sudah menikah lagi
Hak  seorang hadhinah gugur  jika  ia  sudah  menikah  lagi,  kecuali  jika neneknya anak asuh adalah istri kakeknya, atau hadhinah menikah dengan paman anak tersebut. Dalam konteks ini, haknya sebagai hadhinah tidak gugur karena kakek atau paman termasuk mahramnya si anak. Dan pendapat ini sudah disepakati oleh para ulama sebagaimana telah dijelaskan di atas.

## Enakmen Keluarga Islam Pulau Pinang, Malaysia

## Latar Belakang Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia
Undang-undang Keluarga Islam ini telah wujud sejak kedatangan Islam ke Tanah  Melayu  pada  abad  ke  empat  belas  Masehi  yang  membawa  satu  perubahan besar  kepada  kepulauan  Melayu  baik  dari  sudut  kebudayaan,  sosial,  dan  undang- undang yang pada ketika itu dimulai di Malaka, dan setelah itu seluruh Kepulauan Melayu ikut menganut agama Islam. Terjadinya hal ini karena, Malaka merupakan pusat pemerintahan bagi Kepulauan Melayu dan setiap perilaku yang dilakukan oleh pemerintah akan di ikut oleh rakyat. 36
Suatu  maklumat  asas  yang  tidak  pernah  diragukan  dalam  Islam  adalah bahwa pemerintahan dan pelaksanaan undang-undang merupakan bagian yang tidak terpisah dari agama. Dengan kata lain, sebaik agama tersebut bertapak dengan baik di mana-mana saja, pemerintahan Islam mesti ditubuhkan. Di bawah pemerintahan Islam  yang  ditubuhkan  itu  undang-undang  Islam  perlu  dilaksanakan  dengan sebaiknya.  Berasaskan  kepada  kepercayaan  ini  undang-undang  islam  dipercayai telah dilaksanakan sejak dari zaman awal pemerintahan Islam di Malaka lagi, tetapi ia tidak pernah ditulis dalam sebuah kode undang-undang sehingga undang-undang Malaka berkenaan ditulis. 37
Untuk  pengetahuan  semua,  adanya  penulisan  undang-undang  ini  Malaka menjadi  kerajaan  Melayu  pertama  menyusun  undang-undang  bertulis  yang mengandung  unsur-unsur  syariat  Islam.  Walau  bagaimanapun,  tidak  dinafikan terdapat pengaruh adat Melayu dalam undang-undang tersebut terutama dalam versi- versi yang awal. Undang-undang Malaka ini mengandungi 44 pasal yang meliputi tanggungjawab  para  pembesar,  pantang  larang  dikalangan  anggota  masyarakat, hukuman-hukuman  untuk  kesalahan  jinayah  dan  sivil, masalah  ibadat,  muamalah, dan  kekeluargaan  serta  juga  acara  dan  keterangan.  Dalam  melaksanakan  undang- undang ini tentunya institusi-institusi tertentu telah diadakan termasuk para pegawai
36 Mahmood Zuhdi Bin Hj. Abdul Majid, Pengantar Undang-Undang Islam di Malaysia ,
(Kuala Lumpur: Universiti Malaya, 1997), hlm. 45.
37 Ibid , hlm. 47.
Arifin Abdullah dan Siti Nursyafiqah, Faktor-faktor Gugurnya…
dan mahkamah. Tanpa institusi-institusi seperti ini sukar untuk dipikirkan bagaimana undang-undang berkenaan dilaksanakan. 38
Namun,  kedudukan  undang-undang  Islam  sebagai  undang-undang  negara di  Malaysia  ini  tergugat  dengan  kedatangan  para  penjajah  Eropah.  Sebagaimana yang diketahui, Malaka telah ditakluki oleh Portugis pada tahun  1511. Pada tahun 1641, Belanda juga datang berkuasa setelah mengusir Portugis. Kemudian Inggris pula  datang  dengan  melakukan  campur  tangan  di  Pulau  Pinang  pada  tahun  1786, menduduki Singapura pada 1819, menerima penyerahan Malaka dari Belanda pada tahun 1824. 39
Bagaimanapun  efek  kedatangan  para  penjajah  tersebut  atas  kedudukan Undang-Undang Keluarga Islam jelas berbeda antara satu sama lain. Walaupun telah memerintah  Malaka  lebih  dari  seratus  tahun,  penjajah  Portugis  tidak  banyak mengganggu  kedudukan  undang-undang  Islam  di  kalangan  para  penganutnya. Mereka hanya melaksanakan undang-undang mereka kepada orang-orang Portugis saja,  sedangkan  ke  atas  orang  lain, termasuk  Islam  diserahkan  saja  kepada  kepala kaum  mereka.  Hal  yang  sama  juga  dilakukan  oleh  Belanda.  Sebagai  lanjutan  dari tindakan  mereka  di  Jawa  untuk  membiarkan  bumiputera  mengamalkan  adat  dan undang-undang mereka sendiri, kedudukan undang-undang Islam di kalangan orang Melayu di Malaka tidak disentuh. Sebaliknya mereka menggunakan undang-undang mereka untuk orang Eropah saja. 40
Berbeda  dengan  penjajah  Inggris.  Sesudah  menduduki  Pulau  Pinang, berasaskan  satu  perjanjian  dengan  Sultan  Kedah  pada  tahun  1786,  mereka  terus berusaha  melaksanakan  undang-undang  mereka  di  pulau  itu  atas  alasan  pulau tersebut  belum  mempunyai  apa-apa  sistem  perundang-undangan  karena  belum pernah  diduduki  oleh  siapapun  sebelum  itu.  Bagi  tujuan  tersebut  mahkamah- mahkamah telah dibentuk dan hakim-hakim telah dilantik. 41
Dengan  terlaksananya  Undang-Undang  Inggris  tersebut,  Undang-Undang Islam yang dulunya diamalkan sebagai Undang-Undang tempatan telah disisihkan dan telah hilang sebagian besar dari kewibawaannya. Walaupun hal ini telah terjadi sebelum  Piagam  Keadilan  Pertama  diperkenalkan  lagi,  tetapi  pada  umumnya undang-undang  Islam  masih  berjalan  dengan  baik.  Sama  seperti  Portugis  dan Belanda,  undang-undang  Islam  masih  terus  dilaksanakan  bersama  adat  setempat. Cuma  perbedaannya  ialah  bahwa  pelaksanaan  tersebut  hendaklah  disesuaikan dengan  undang-undang  Inggris.  Hal  ini,  berbeda  sekali  dengan  keadaan  sesudah piagam  tersebut  dilaksanakan,  undang-undang  Islam  telah  ditepikan  dan  hanya digunakan  dalam  keadaan  supaya  tidak  terjadi  kezaliman  sewaktu  melaksanakan undang-undang  Inggris  tersebut.  Dengan  arti  kata  lain,  undang-undang  Inggrislah yang  dikuatkuasakan  dengan  syarat  dibuat  penyesuaian  agar  undang-undang  itu
38 Ibid , hlm. 48.
39 Ibid , hlm. 52.
40 Ibid , hlm. 53. 41 Ibid , hlm. 53.
Arifin Abdullah dan Siti Nursyafiqah, Faktor-faktor Gugurnya…
tidak membawa kezaliman dan penindasan ke atas para penduduk terutamanya yang beragama Islam. 42
Fakta  diketepikannya  hukum  Islam  dari  kedudukan  asal  sebagai  undang- undang  negara  ini,  maka  pada  tahun  1880,  satu  Ordinan  Perkawinan  Islam  telah dikuatkuasakan  (diberlakukan)  di  negeri-negeri  tersebut  untuk  mengatur  hal-hal perkawinan dan perceraian masyarakat Islam. Dengan ordinan tersebut hukum Islam telah  secara  resmi  dipisahkan  dari  sistem  perundangan  biasa  dengan  membatasi penggunaannya dalam hal nikah cerai saja. 43
Tindakan-tindakan  penjajah  Inggris  menguatkuasakan  undang-undang mereka dengan menyingkirkan hukum Islam bukan saja menjadikan hukum Islam terkurung dalam bidang kuasa yang sempit, yaitu dalam bidang hukum personal saja, tetapi  juga  telah  menukarkan  corak  undang-undang  itu  kearah  bentuk  Inggris. Dengan kata lain, hukum Islam bukan lagi boleh disifatkan sebagai undang-undang Islam  dalam  pengertian  yang  sebenarnya,  karena  undang-undang  tersebut  sudah banyak  dipengaruhi  oleh  undang-undang  Inggris.  Atas  dasar  inilah  kemudian undang-undang bagi orang Islam dimajukan dari semasa sehingga hari ini. 44
Di  zaman  penjajahan  Inggris,  aturan  hukum  bagi  orang  Islam dikembangkan melalui yurisprudensi dan melalui statut. Sebelum tahun 1880, semua undang-undang bagi orang Islam dikembangkan melalui yurisprudensi. Dengan arti kata  lain,  yurisprudensi  tersebut  diambil  ketika  mahkamah  membuat  keputusan. Statut yang paling awal diperkenalkan dalam sifat undang-undang bagi orang Islam ini  ialah Mohammadan  Marriage  Ordinance  1880 yang  telah  diperkenalkan  di negeri-negeri  selat.  Ia  bertujuan  untuk  mengatur  pentadbiran  nikah  cerai  Islam, termasuk  soal  pendaftran,  pelantikan  kadi,  dan  harta  yang  diperoleh  melalui perkawinan.  Dengan  pengenalan  undang-undang  bertulis  ini  perhatian  terhadap yurisprudensi mulai dikurangi. 45
Ternyata  dari  keterangan-keterangan  secara  ringkas  di atas  banyak  sekali undang-undang bagi orang Islam telah diadakan di Malaysia pada masa penjajahan British. Walau bagaimanapun, secara keseluruhannya undang-undang tersebut tidak terkeluar  dari  keadaannya  sebagai  undang-undang  yang  dibentuk  bagi  kalangan tertentu saja dan tidak mempunyai sifat pemakaian umum. Oleh karena itu, beberapa banyak sekalipun undang-undang seperti itu diadakan ia berlegar di sekitar persoalan tertentu  saja.  Perubahan  dari  semasa  ke  semasa  nampaknya  tidak  lebih  dari penyesuaian sedikit sebanyak tentang teknik dan prosedur. 46
Bermula dari akhir tahun 1970 sampai 1990, negeri-negeri di Malaysia telah mula  mengkaji  semula  undang-undang  bagi  orang  Islam  masing-masing  dengan tujuan menjadikannya lebih kemas dan berkesan. Hasilnya, sesetengah negeri telah melaksanakan enakmen-enakmen baru, sama ada sebagai pembaruan kepada semua
42 Ibid , hlm 54-55.
43 Ibid , hlm. 55.
44 Ibid , hlm. 62.
45 Ibid , hlm. 63.
46 Ibid , hlm. 75.
Arifin Abdullah dan Siti Nursyafiqah, Faktor-faktor Gugurnya…
bagian  enakmen  yang  ada  sebelumya  ataupun  pengembangan  kepada  sesetengah peruntukan yang sebelumnya sudah ada dalam enakmen terdahulu. 47
Faktor-faktor  Gugurnya  Hak  Hadhanah  Menurut  Enakmen  Keluarga  Islam Pulau Pinang
Enakmen Keluarga  Islam,  adalah  sebuah enakmen yang  telah  ditetapkan oleh  pemerintah  sebagai  rujukkan  untuk  menyelesaikan  masalah  yang  berkaitan dengan  kekeluargaan  ataupun  bisa  dikatakan  juga  sebagai  penyelesaian  masalah pernikahan dan perceraian. Enakmen ini, telah ditetapkan untuk setiap negeri yang berada di Negara Malaysia.
Di sini, penulis ingin membahas mengenai tentang faktor-faktor gugurnya hak hadhanah kepada  ibu  menurut Enakmen Keluarga  Islam,  Pulau  Pinang.  Pada umumnya, kita semua tahu bahwa jika berlakunya perceraian di antara suami dan istri, istri lebih mempunyai hak untuk mendapatkan hak hadhanah tersebut, karena ibu lebih mempunyai rasa kasih sayang, ibu lebih memahami anak dan sebagainya. Tetapi, untuk pengetahuan kita terdapat beberapa perkara yang bisa mengugurkan hak hadhanah kepada ibu menurut Enakmen Keluarga Islam, Pulau Pinang. Di  dalam enakmen tersebut,  telah  dinyatakan  pada  Pasal  84  tentang hilangnya hak penjagaan apabila: 48
a) Jika seorang perempuan menikah dengan seseorang yang bukan mahram anak tersebut dan jika penjagaannya dalam hal sedemikian akan menjejaskan kebajikkan anak dan hak itu akan kembali semula jika perkawinan itu dibubarkan.
b) Jika seorang perempuan berkelakuan buruk secara keterlaluan dan terbuka.
c) Jika seorang perempuan menukar tempat tinggal dengan bertujuan untuk mencegah bapak anak itu mengawasi anak itu, kecuali seseorang perempuan yang bercerai boleh mengambil anaknya sendiri ke tempat lahirnya.
d) Jika perempuan itu murtad; atau
e) Jika seorang perempuan tidak memperdulikan atau menganiaya anak itu.
Dari penjelasan di atas, dapat kita lihat bahwa Islam telah menyediakan satu garis panduan yang lengkap berkenaan dengan hadhanah . Para ulama terdahulu telah membincangkan setiap persoalan hadhanah dengan panjang lebar. Kita juga dapat lihat bahwa hadhanah bukanlah hanya hak yang hendak diperebutkan tetapi adalah lebih  penting  untuk  dipahami  bahwa hadhanah ialah  suatu  tanggung  jawab  yang mesti disempurnakan dengan sebaik mungkin demi masa depan anak-anak.
47 Ibid , hlm. 76.
48 Portal  Resmi  E-Syariah, Undang-Undang  Syariah ,  http://www.esyariah.gov.my/, diakses pada tanggal 3 Disember 2017, 7.30 am.
Arifin Abdullah dan Siti Nursyafiqah, Faktor-faktor Gugurnya…
Undang-undang Islam dari dulu lagi telah menetapkan secara jelas maupun tersirat  bahwa  perkara  yang  sangat  diambil  berat  dalam  menentukan  persoalan hadhanah adalah kebajikan dan kepentingan anak-anak tersebut. Dalam banyak hal, apabila kepentingan anak-anak bertembung dengan kepentingan pihak-pihak yang bertikai,  maka  kepentingan  anak-anak  yang  lebih  diutamakan.  Demi  memastikan kebajikan anak-anak terjaga, Islam telah menggariskan beberapa syarat penting yang mesti dipenuhi sebelum seseorang itu layak untuk mendapatkan hak hadhanah. Yang dimaksudkan dengan kebajikan anak-anak tersebut dari kaca mata Islam bukanlah hanya dari sudut duniawi tetapi juga untuk ukhrawi. 49

## Tinjauan Fikih Terhadap Enakmen Keluarga Islam Pulau Pinang No. 5 Tahun 2004 Mengenai Hadhanah
Dalam Bagian VII, yaitu Pengasuhan Anak-Anak telah disebutkan dalam seksyen 82: 50
(1) Tertakluk kepada seksyen 83, ibu adalah orang yang paling berhak dari orang lain untuk menjaga anak kecilnya dalam masa ibu masih dalam perkawinan dan juga selepas perkawinan dibubarkan.
(2) Jika Mahkamah berpendapat bahwa ibu adalah hilang kelayakan di bawah Hukum Syara’ dari mempunyai hak terhadap hadhanah atau penjagaan anaknya, maka hak itu, tertakluk kepada subseksyen (3), hendaklah berpindah kepada salah seorang yang berikut mengikut susunan keutamaan yang berikut, yaitu:
(a) Nenek sebelah ibu dan ke atas,
(b) Bapak,
(c) Nenek sebelah bapak dan ke atas,
(d) Saudara perempuan seibu dan sebapak,
(e) Saudara perempuan seibu,
(f) Saudara perempuan sebapak,
(g) Anak perempuan dari saudara perempuan seibu sebapak,
(h) Anak perempuan dari saudara perempuan seibu,
(i) Anak perempuan dari saudara perempuan sebapak,
(j) Bibi sebelah ibu,
(k) Bibi sebelah sebapak,
(l) Waris laki-laki yang menjadi asabah
Dengan syarat penjagaan orang itu tidak menjejaskan kebajikan anak-anak itu.
(3) Tiada seorang laki-laki berhak terhadap penjagaan seorang anak- anak perempuan melainkan laki-laki itu adalah seorang mahram, yaitu dia
49 Ibid , hlm. 214.
50 Portal  Resmi  E-Syariah, Undang-Undang  Syariah ,  http://www.esyariah.gov.my/, diakses pada tanggal 3 Disember 2017, 7.30 am.
Arifin Abdullah dan Siti Nursyafiqah, Faktor-faktor Gugurnya…
mempunyai pertalian dengan anak-anak perempuan itu dalam mana dia dilarang berkawin dengannya.
(4) Tertakluk kepada seksyen 83 dan 85, jika ada beberapa orang dari keturunan atau peringkat yang sama, kesemuanya sama berkelayakan dan sanggup menjaga anak-anak itu, maka penjagaan itu hendaklah diamanahkan kepada orang yang mempunyai sifat-sifat paling mulia yang menunjukkan perasaan paling kasih sayang kepada anak-anak itu, dan jika kesemuanya sama mempunyai sifat-sifat kemulian, maka yang tertua antara mereka adalah berhak mendapat keutamaan.
Seksyen 83: Seseorang yang mempuyai hak terhadap penjagaan seseorang anak-anak, adalah layak menjalankan hak itu jika:
(a) Dia adalah seorang Islam,
(b)Dia adalah sempurna akal,
(c) Dia berumur yang melayakkan dia memberi kepada anak-anak itu jagaan dan kasih sayang yang mungkin diperlukan oleh anak-anak itu,
(d)Dia berkelakuan baik dari segi akhlas Islamiyah, dan
(e) Dia tinggal di tempat di mana anak-anak itu tidak mungkin menghadapi apa-apa akibat buruk dari segi akhlak atau jasmani
Seksyen 85: Batas Hadhanah
(1) Hak Hadhinah bagi menjaga seseorang anak-anak akan selesai setelah anak-anak itu mencapai umur tujuh tahun, jika anak-anak itu laki-laki, dan umur Sembilan tahun, jika anak-anak itu perempuan, tetapi
Mahkamah boleh memutuskan, atas permohonan hadhinah, membenarkan dia menjaga anak-anak itu sehingga anak-anak itu mencapai umur Sembilan tahun, jika anak-anak itu laki-laki, dan umur sebelas tahun, jika anak-anak itu perempuan.
(2) Setelah tamatnya hak hadhinah, penjagaan adalah diberikan kepada bapak, dan jika anak-anak itu telah mumayyiz , maka anak-anak itu
berhak untuk memilih tinggal bersama ibu atau bapaknya, kecuali jika Mahkamah memerintahkan selamanya.
Secara  ringkasnya,  penetapan  Enakmen  Keluarga  Islam  Pulau  Pinang mengenai hadhanah bersumberkan kepada al-Quran dan hadits dan juga pendapat para  ulama  mazhab.  Dan  untuk  pengetahuan  semua,  di  Malaysia  pendapat  ulama mazhab Syafi’i menjadi sumber rujukkan utama setelah al-Quran dan hadits. Jika kita dapat lihat dalam penetapan enakmen tersebut penentuan hukum tersebut tidak bertantangan  dengan  hukum  Islam,  walaupun  telah  berlakunya  perkembangan zaman. Cumanya, apabila terjadinya suatu hal yang menjadi suatu pertanyaan, maka pihak  mahkamah  akan  mencoba  untuk  memutuskan  perkara  tersebut    menurut kaedah maqasid syariah.
Tetapi,  tidak  semua  penetapan enakmen tersebut  hanya  tertumpu  kepada pendapat  ulama  mazhab  Syafi’i,  karena  terdapat  beberapa  hal  yang  membuatkan
Arifin Abdullah dan Siti Nursyafiqah, Faktor-faktor Gugurnya…
pendapat  ulama  yang  lain  diperlukan  supaya  tidak  terjadinya  kecacatan  dalam hukum tersebut.

## Kesimpulan
Setelah  membahas  tentang  masalah  faktor-faktor  gugurnya  hak  hadhanah kepada  ibu  (analisis  enakmen  keluarga  islam  Pulau  Pinang  No.5  Tahun  2004 Ditinjau menurut Kajian Fiqh), maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut:
1. Terdapat beberapa faktor yang bisa membuatkan hak hadhanah ibu gugur, di antara faktor-faktor tersebut adalah:
a. Jika ibu bernikah dengan laki-laki yang bukan mahram dari anak.
b. Jika ibu berkelakuan buruk secara terbuka dan keterlaluan.
c. Jika ibu dengan sengaja berpindah tempat tinggal untuk melarang bapak dari menjalankan tanggung jawabnya.
d. Jika ibu murtad.
e. Jika ibu tidak memperdulikan dan mengabaikan anak. Jika  berlakunya  hal-hal  di  atas,  maka  haknya  sebagai  hadhinah  bisa digugurkan,  dan  ia  akan  dikembalikan  setelah  ia  merubah  kepada kebaikkan.
2. Ketetapan enakmen tersebut telah di dasarkan kepada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Mazhab Syafi’i dan pandangan para ulama yang lainnya yang mana ia tidak bertentangan dengan Islam dan Undang- Undang Keluarga Islam tersebut. Selain itu, enakmen itu sendiri bergerak seiring dengan ketentuan hukum dalam Islam.

## Daftar Pustaka
Abdul  Majid  Mahmud  Mathlub, Panduan  Hukum  Keluarga  Sakinah ,  terj.  Harits
Fadly dan Ahmad Khotib, Surakarta: Era Intermedia, 2005.
Amir Syarifuddin , Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara fiqh  munakahat dan undang-undang perkawinan , Jakarta: kencana, 2009.
Basri  Ibrahim, Pemantapan  Sistem  Kekeluargaan  Perkahwinan  dan  Perceraian Serta Kesan-kesannya , Kuala Lumpur: Darul Nu’man, 1997.
Cholid  Narbuko,  Abu  Achmadi, Metodologi  Penelitian ,  cet.13,  Jakarta:  Bumi Aksara,2013.
H.Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia , cet.1, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
Mahmood  Zuhdi  Bin  Hj.  Abdul  Majid, Pengantar  Undang-Undang  Islam  di Malaysia , Kuala Lumpur: Universiti Malaya, 1997.
Muhammad  bin  Ismail  Al-Amir  Ash-Shan’ani, Subulus  Salam  Syarah  Bulughul Maram (jilid tiga) , terj. Ali Nur Medan, dkk, Jakarta: Darus Sunnah, 2013.
Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab: Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’i,
Hambali , Terj. Masykur A.B,afif Muhammad, Idrus al-kaff, cet.13 jakarta lentera,2005.
Arifin Abdullah dan Siti Nursyafiqah, Faktor-faktor Gugurnya…
Muhammad  Nashiruddin  Al-Albani, Shahih  Sunan  Abu  Daud, Jilid  II,  terj.  Abd Mufid Ihsan, M.Soban Rohman, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006. Portal Mahkamah Syari’ah, Mahkamah Syari’ah di Malaysia, diakses pada tanggal 16 Desember 2016 dari situs http://www2.esyariah.gov.my/ esyariah/mal Portal  Resmi  E-Syariah, Undang-Undang  Syariah ,  http://www.esyariah.gov.my/,
diakses pada tanggal 3 Disember 2017, 7.30 am.
Pusat  Bahasa, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia cet-2,  2008,  Jakarta:  Gramedia
Pustaka Utama.
Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Jilid 8 terj. Moh. Thalib, Bandung: Alma’arif, 1996. Syaikh Hasan Ayyub, Fikih Keluarga , terj. Abdul Gofar EM, Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2001.
Tihami,  Sohari  Sahrani, Fikih  Munakahat:  Kajian  Fikih  Nikah  Lengkap ,  cet.3,
Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
Wafa’  binti  Abdul  Aziz  As-Suwailim, Fikih  Ummahat  Himpunan  Hukum  Islam Khusus Ibu , terj. Umar Mujtahid, Jakarta: Ummul Qura, 2013.
Wahbah Zuhaili, Fiqih Imam Syafi’I , Terj. Muhammad Afifi, Abdul Hafiz), (cet.1, Jakarta: Almahira, 2010.
Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu 10 , terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011.
Zulkifli  Mohamad  al-Bakri, Sistem  Kekeluargaan  Dalam  Islam, Selangor:  Darul
Syakir Enterprise.