E-ISSN:
2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 9, September 2022

## MANAJEMEN JARINGAN DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERKAWINAN ANAK DI KABUPATEN MAROS

## Andi Nur Alam Rezeki, Alwi, Suryadi Lambali
Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Hasanuddin, Indonesia Email: alamrezeki98@gmail.com, alwi@unhas.ac.id, surlam2006@yahoo.co.id

## Abstrak
Tujuan  penelitian  adalah  untuk  menjawab  dan  menganalisis  manajemen  jaringan dalam  implementasi  kebijakan  perkawinan  anak  di  kabupaten  maros.  Metode penelitian  yang  digunakan  adalah  kualitatif  dengan  teknik  pengumpulan  data meliputi  wawancara,  observasi,  dan  dokumentasi.  Teknik  analisis  data  melalui reduksi  data,  penyajian  data,  dan  penarikan  kesimpulan.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan perkawinan anak di kabupaten maros berjalan  efektif  dengan  adanya  peraturan  bupati  maros  nomor  21  tahun  2020 tentang pencegahan perkawinan anak, kasus perkawinan anak dapat menurun selain itu  dalam  proses  implementasi  kebijakan  perkawinan  anak  melibatkan  beberapa organisasi perangkat daerah yang ada di kabupaten maros dan manajemen jaringan dapat  di  katakan  berhasil. Network  Structure terbagi  atas  dua  model  yaitu self governance dimana  proses  kerjasama jika  sesama  pemerintah  di  kabupaten maros berdasarkan peraturan bupati nomor 21 tahun 2020 dan Lead Organization dimana jika  pihak  yang  terlibat  bukan  pihak  dari  pemerintah  seperti  lembaga  swadaya masyarakat  memiliki  perjanjian  kerjasama. Commitment  to  a  common  purpose sudah  berjalan  efektif  ditandai  dengan  adanya  komitmen  yang  baik  dari  masing- masing  pihak  yang  terlibat  dan  menjalankan  seluruh  pekerjaan  yang  telah disepakati. Trust  among  the  participants sudah  berjalan  efektif  ditandai  masing- masing  pihak  yangterlibat  telah  memiliki  kepercayaan  terhadap  instansi  yang terlibat dengan adanya kegiatan bersama seperti sosialisasi yang di lakukan. Access to  authority sudah  berjalan  dengan  efektif  ditandai  dengan  masing-masing  pihak yang  terlibat  memiliki  otoritas  masing-masing  atau  wewenang  yang  telah  diatur mengenai  apa  saja  yang  akan  di  lakukan  untuk  mencegah  perkawinan  anak  di kabupaten maros dapat terus menurun dari tahun ke tahun.
Kata Kunci: Manajemen Jaringan, Implementasi, Kebijakan Perkawinan Anak

## Abstract
The purpose of this research is to answer and analyze network management in the implementation of child marriage policies in Maros Regency. The research method used  is  qualitative  with  data  collection  techniques  including  interviews, observation, and documentation. Data analysis techniques through data reduction, data  presentation,  and  drawing  conclusions.  The  results  showed  that  the implementation  of  the  child  marriage  policy in  Maros  Regency  was  effective  with the  Maros  Regent's  regulation  number  21  of  2020  concerning  the  prevention  of
child  marriage,  child  marriage  cases  could  decrease.  and  network  management can  be  said  to  be  successful.  The  Network  Structure  is  divided  into  two  models, namely  self-governance,  where  the  cooperation  process  occurs  when  fellow governments  in  Maros  Regency  are  based  on  regent's  regulation  number  21  of 2020 and Lead Organization where if the parties involved are not parties from the government  such  as  non-governmental  organizations,  they  have  a  cooperation agreement. Commitment to a common purpose has been running effectively marked by a good commitment from each party involved and carrying out all the work that has been agreed upon. Trust among the participants has been running effectively, marked by each party involved having trust in the agencies involved through joint activities such as the socialization that was carried out.

## Keywords: Network Management, Implementation, Child Marriage Policy

## Pendahuluan
Negara  Indonesia  telah  memiliki  jaminan  terhadap  hak  anak  yang  telah  di  atur dalam UUD 1945. Pasal 3 undang-undang nomor 35 tahun 2014 mengenai perlindungan anak  berbunyi”  perlindungan  anak  bertujuan  untuk  menjamin  terpenuhinya  hak-hak anak  agar  dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang,  dan  berpartisipasi  secara  optimal  sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.
Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  perlindungan  anak  yang mendefinisikan  bahwa  yang  di  katakan  anak  adalah  sebagai  seseorang  yang  belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. Pemerintah juga mengeluarkan  kebijakan  mengenai  batas  usia  perkawinan,  dilihat  dari  tingginya  kasus perkawinan anak.
Undang-Undang Negara Indonesia telah mengatur batas usia perkawinan.  Pasal 7  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019.  Dalam  Undang-Undang  tersebut telah mencantumkan perubahan usia minimal perkawinan dari 16 tahun bagi perempuan dan  laki-laki  menjadi  19  tahun.  Perkawinan  usia  anak  adalah  pernikahan  yang  terjadi sebelum anak berusia  19  tahun  serta  belum  memiliki  kematangan  fisik,  fisiologis,  dan psikologis.  Khususnya  pemerintah  indonesia  memiliki  komitmen  dalam  perlindungan terhadap  anak  salah  satunya  mencegah  perkawinan  anak  yang  marak  terjadi.  Masalah perkawinan  anak  atau  pernikahan  usia  dini  merupakan  masalah  yang  menjadi  skala nasional dan bukan merupakan sebuah masalah yang baru khususnya di Indonesia.
Banyaknya dampak buruk yang kemungkinan besar dapat terjadi pada anak yang belum  cukup  umur  untuk  menikah.  Perkawinan  anak  memiliki  dampak  buruk  di antaranya pada masalah kesehatan reproduksi dimana anak yang berusia kurang dari 17 tahun    kehamilan  dapat  meningkatkan  risiko  komplikasi  medis  baik  pada  ibu  maupun anak  disebutkan  bahwa  anak  perempuan  yang  baru  berusia  10-14  tahun  beresiko  lima kali  lipat  meninggal  saat  hamil  maupun  bersalin,  berisiko  anak  terlahir  premature  dan kematian  bayi  sebelum  1  tahun  dan  masalah  kurang  gizi  pada  bayi  (Stunting),  85  %
anak perempuan mengakhiri pendidikan setelah menikah, kekerasan dalam keluarga dan rentan berujung pada perceraian (UNICEF,2020).
Pemerintah  Indonesia  telah  berupaya  membuat  beberapa  regulasi  kebijakan mengenai permasalahan perkawinan anak tersebut, antara lain perubahan usia minimum menikah  untuk  perempuan,  perkawinan  anak  sebagai  prioritas  di  dalam  RPJMN,  dan kampanye nasional. Indikator ini sebagai salah satu dasar pengambilan kebijakan untuk perlindungan anak dari praktik perkawinan serta menekan laju pertumbuhan penduduk di Indonesia. Sebab, jika proporsi perkawinan anak tetap tinggi, maka beberapa tujuan dalam TPB yang lain akan sulit untuk dicapai. Permasalahan kompleks mengenai anak yang  terjadi  di  kabupaten  Maros  yaitu  masalah  perkawinan  anak,  dimana  perkawinan anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak anak.
Jaringan  pemerintahan  ( Governance  Network) pada  dasarnya  diharapkan  dapat membantu  pemerintah  dalam  menyelesaikan  permasalahan  dengan  berbagai  jenis kesulitan yang berbeda-beda. Tentunya dibutuhkan sebuah pengelolaan atau manajemen jaringan  antar  aktor  sehingga  masalah  publik  dapat  diatasi  dan  terselesaikan  secara maksimal  serta  tujuan  yang  diharapkan  tercapai.  Adanya  pengelolaan  jaringan  yang baik  dari  masing-masing Stakeholders juga  diharapkan  mampu  mengatasi  terbatasnya sumberdaya  yang  dimiliki  suatu  organisasi  publik.  Salah  satunya  kebijakan perlindungan anak mengenai pencegahan perkawinan anak.
Provan dan Kennis (2007) mengemukakan definisi jaringan atau network adalah sebagai kelompok yang terdiri dari tiga atau lebih badan otonomi yang bekerja bersama untuk  mencapai  tujuan  bersama  atau  kolektif.  Karakteristik  manajemen  jaringan menurut Scharpf (1978) dan O’Toole (1988) dalam Hendrikus (2013) menjelaskan ciri penting  dari  pengelolaan  jaringan,  Scharpf  mengatakan  membangun  citra  bersama  dan pemecahan  masalah  ( Problem  Solving ),  sedangkan  O’Toole  menyebutnya  dengan penggerakan untuk tindakan bersama.
Pada  Tahun  2018  kasus  perkawinan anak  di  kabupaten  maros  dapat  di  katakan meningkat dari empat belas kecamatan yang ada di kabupaten maros. Berdasarkan data dari  dinas  pemberdayaan  perempuan  dan  perlindungan  anak  kabupaten  maros  dan penelitian  Institute  community  of  justice  (ICJ),  angka  perkawinan  anak  yang  terjadi pada tahun 2018 sangat meningkat sebelum adanya peraturan bupati tersebut. Data dari 14 kecamatan yang ada di kabupaten maros menunjukkan angka 225 kasus perkawinan anak pada Tahun 2018

## Tabel 1
Data Perkawinan Anak  Tahun 2018 NO KECAMATAN PERKAWINAN ANAK 1 MANDAI 13 2 CAMBA 10 3 BANTIMURUNG 33 4 MAROS BARU 22 5 BONTOA 28
6 MALLAWA 6 7 TANRALILI 15 8 MARUSU 17 9 SIMBANG 11 10 CENRANA 11 11 TOMPOBULU 20 12 LAU 24 13 MONCONGLOE 2 14 TURIKALE 13 JUMLAH 225 Sumber: Penelitian media ICJ, 2018
Meningkatnya  kasus  perkawinan  anak  pada  tahun  2018,  membuat  pemerintah kabupaten maros segera mengeluarkan kebijakan berupa peraturan yang bertujuan untuk pencegahan  perkawinan  anak  di  kabupaten  maros  sehingga  kasus  perkawinan  anak  di kabupaten  maros  dapat  dikendalikan.  Pada  Tahun  2020  pemerintah  kabupaten  maros mengeluarkan  kebijakan  mengenai  pencegahan  perkawinan  anak  yang  tertuang  dalam peraturan bupati maros nomor 21 tahun 2020. Sanksi yang di keluarkan oleh pemerintah kabupaten  maros  jika  ada  yang  melanggar  peraturan  tentang  perkawinan  anak  sejalan dengan  adanya  undang-undang  nomor  16  tahun  2019  tentang  batas  usia  perkawinan adalah sanksi administrasi adalah tidak adanya izin pesta dan sanksi sosial ialah tidak di hadirinya oleh masyarakat atau took adat pesta tersebut.
Grindle  dalam  winarno  (2016)  juga  memberikan  pandangannya  tentang implementasi  dengan  mengatakan  bahwa  “secara  umum,  tugas  implementasi  adalah membentuk  suatu  kaitan  ( linkage )  yang  memudahkan  tujuan-tujuan  kebijakan  bisa direalisasikan  sebagai  dampak  dari  suatu  kegiatan  pemerintah”.  Sementara  itu,  Ripley dan Franklin dalam winarno (2016) mengemukakan bahwa: “Implementasi adalah apa yang  terjadi  setelah  undang-undang  ditetapkan  yang  memberikan  otoritas  program, kebijakan,  keuntungan  ( benefit ),  atau  suatu  jenis  keluaran  yang  nyata  ( tangible output")”.
Pemerintah  daerah  kabupaten  maros  memerintahkan  untuk  seluruh  pihak  dapat mendukung  gerakan  pencegahan  perkawinan  anak,  untuk  bekerjasama  hingga  kasus perkawinan  anak  dapat  menurun  di  kabupaten  maros,  baik  dari  pihak  pemerintah, masyarakat,  maupun  lembaga  swadaya  masyarakat  untuk  dapat  berkontribusi  dan mendukung  penuh  gerakan  pencegahan  perkawinan  anak.  Sejalan  dengan  adanya peraturan  bupati,  berbagai  bentuk  implementasi  kebijakan  terkait  pencegahan perkawinan  anak  yaitu  dengan  adanya  pemberian  edukasi,  dan  sosialisasi  kepada masyarakat  terkait  perkawinan  anak  khususnya  dampak  dari  adanya  perkawinan  anak hingga mengenai sanksi jika melanggar peraturan tersebut.
Tabel 2 Data Perkawinan Anak Tahun 2020 NO KECAMATAN PERKAWINAN ANAK 1 MANDAI 11 2 CAMBA 9 3 BANTIMURUNG 19 4 MAROS BARU 20 5 BONTOA 13 6 MALLAWA 2 7 TANRALILI 7 8 MARUSU 15 9 SIMBANG 9 10 CENRANA 1 11 TOMPOBULU 4 12 LAU 16 13 MONCONGLOE 7 14 TURIKALE 16 JUMLAH 149
Pada  Tahun  2020  kasus  perkawinan anak  di  kabupaten  maros  dapat  di  katakan menurun jika di bandingkan pada tahun 2018. Adanya peraturan bupati maros di anggap mampu  menekan  kasus  perkawinan  anak  di  kabupaten  maros.  Bukan  hanya  itu pemerintah daerah kabupaten maros juga melakukan kerjasama dengan berbagai pihak baik  dari  pihak  pemerintah  itu  sendiri  hingga  pihak  non  pemerintah  agar  kebijakan tersebut  dapat  efektif  dan  berhasil  dengan  adanya  kerjasama  dari  berbagai  pihak  yang diharapkan  mampu  mendukung  gerakan  pencegahan  perkawinan  anak  hingga  terus menurun dari tahun ke tahun.
Berdasarkan  uraian  tersebut,  maka  peneliti  tertarik  untuk  melakukan  penelitian dengan  judul  “manajemen  jaringan  dalam  implementasi  kebijakan  perkawinan  anak  di kabupaten maros”

## Metode Penelitian
Waktu  penelitian  ini  di  laksanakan  dari  bulan  juni  hingga  September  2022. Adapun penelitian ini di laksanakan di kabupaten maros, provinsi Sulawesi selatan dan kota Makassar provinsi Sulawesi selatan. Spesifiknya penelitian ini di lakukan di dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten maros dan beberapa dinas di  kabupaten  maros  yang  terlibat  dalam  pencegahan  perkawinan  anak  dan  lembaga swadaya masyarakat yaitu Institute community of justice (ICJ) Kota Makassar.
Jenis  penelitian  yang  digunakan adalah  kualitatif,  analisis  data  bersifat  induktif yang digunakan untuk menggambarkan mengenai manajemen jaringan. fokus penelitian ini  mengarah  pada  manajemen  jaringan  dalam  implementasi  kebijakan  pencegahan perkawinan anak  di  kabupaten  maros,  untuk  menilai  keberhasilan manajemen  jaringan kerjasama antar pemerintah dan masyarakat terkait pencegahan perkawinan anak. Pada penelitian ini dapat dilihat  dengan merujuk pada teori yang di kemukakan oleh Desave
(2007)  mengenai  manajemen  keberhasilan  dalam  kolaborasi  yang  terdiri  dari  struktur jaringan,  komitmen  terhadap  tujuan,  kepercayaan  antar  partisipan,  akses  terhadap kekuasaan.
Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah dinas pemberdayaan perempuan  dan  perlindungan  anak  kabupaten  maros,  dinas  sosial  kabupaten  maros, forum anak buttasalewangang kabupaten maros, puspaga kabupaten maros, pengadilan agama  kelas  1B  Kabupaten  maros,  dan Institute  community  of  justice (ICJ)  Kota Makassar.  Jenis  sumber  data  data  yang  di  gunakan  berupa  data  primer  dan  data sekunder. Data primer di peroleh secara langsung dari sumber aslinya yang di lakukan melalui wawancara, observasi serta dokumentasi. Adapun data sekunder diperoleh dari sumber  yang  ada  di  lakukan  melalui  studi  pustaka,  naskah  peraturan  perundang- undangan serta referensi yang di peroleh dari lokasi penelitian.
Teknik pengumpulan data  berupa jurnal dan buku terbaru yang relevan dengan manajemen  jaringan.  Observasi  dilakukan  untuk  mengumpulkan  data  dengan mengadakan  pengamatan  langsung  di  beberapa  lokasi  penelitian  di  kabupaten  maros, kemudian  wawancara  lebih  mendalam  dengan  beberapa  informan  terkait  untuk mendapatkan  informasi  mengenai  manajemen  jaringan  implementasi  kebijakan perkawinan  anak  yang  di  jalankan.  Hasil  wawancara  kemudian  di  olah  dengan menggunakan  teknik  analisis  data  berupa  reduksi  data  dengan  melakukan penyederhanaan hasil penelitian, selanjutnya melakukan penyajian data, dengan maksud agar lebih mudah dipahami sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan yang benar.

## Hasil dan Pembahasan
Keterlibatan  aktor  dari  organisasi  lintas  sektor  membutuhkan  mekanisme pengelolaan  yang  mampu  menjawab  kebutuhan  masing-masing  aktor  yang  terlibat dalam suatu jaringan, sebagai program kebijakan yang melibatkan multiaktor, tentunya tingkat kompleksitas dalam mengelola jaringan meningkat selaras dengan meningkatnya jumlah  aktor  yang  terlibat.  Manajemen  diartikan  sebagai  sebuah  aktivitas,  atau pengelolaan  (Klijin,  1996).  Dalam  membahas  konsep  jaringan  tidak  terlepas  dari beberapa teori yang membahas jaringan antar organisasi. Menurut Hill ( Alwi, 2018:48), Salah satu karakteristik jaringan antar organisasi yaitu Collaborative, dimana dijelaskan didalamnya jika sebenarnya inti dari sebuah jaringan antar organisasi adalah kolaborasi, semua kegiatan di mulai dengan perencanaan dan dilaksanakan dalam proses interaksi, termasuk  kesepakatan  yang  dapat  berbentuk  aturan  dan  program  yang  akan  dilakukan secara  bersama-sama.  Manajemen  jaringan  adalah  proses  pengelolaan  mengenai kerjasama  antara  masing-masing  organisasi  yang  terlibat  kemudian  membentuk  suatu hubungan  kerja  yang  mengikat  aktor-aktor  yang  berkepentingan  di  dalamnya  agar bersama-sama menjalankan pekerjaan yang sudah disepakati hingga tujuan yang telah di tetapkan secara kolektif dapat tercapai dengan maksimal.
1. Network Structure (Struktur Jaringan)
DeSeve  (2007)  Menjelaskan  tentang  deskripsi  konseptual  suatu  keterkaitan antara  satu  institusi  dengan  institusi  lain  yang  menyatu  secara  bersamasama  yang mencerminkan unsur-unsur fisik dari jaringan yang ditangani yang terdiri dari  Self Governance  adanya  struktur  dimana  tidak  terdapat  entitas  administratif,  namun demikian masing-masing stakeholders berpartisipasi dalam network dan manajemen dilakukan oleh semua anggota yang terlibat dan Lead Organization adanya etentitas administratif.
Dalam  mencegah  perkawinan  anak  di  kabupaten  maros,  pemerintah  daerah bekerjasama dengan seluruh SKPD di kabupaten maros, dan juga lembaga swadaya masyarakat  untuk  bersama-sama  ikut  berpartisipasi  dalam  mengurangi  tingginya kasus  perkawinan  anak  yang  ada.  Dalam  hal  ini  Dinas  pemberdayaan  perempuan dan perlindungan anak sebagai leading sektor bekerjasama dengan beberapa instansi yang ada di kabupaten maros.
Proses  kerjasama  antar  pihak  yang  berkepentingan   tentunya  memiliki  aturan sebelum  memulai  proses  kerjasama  dari  masing-masing  instansi,  ada  yang  melalui perjanjian  kerjasama  yang  tertuang  dalam  nomor  MOU,  dan  ada  juga  melalui peraturan  bupati  kabupaten  maros  untuk  seluruh  SKPD  yang  berada  di  kabupaten maros  mengenai  langkah  yang  harus  di  tempuh  dalam  berpartisipasi  mencegah perkawinan anak meningkat.
Dalam  proses  kerjasama  dinas  pemberdayaan  perempuan  dan  perlindungan anak di kabupaten maros terdapat dua jenis yaitu jika SKPD yang ada di kabupaten maros  lebih  merujuk  kepada  peraturan  bupati  kabupaten  maros  nomor  21  tahun 2020 dan untuk lembaga non pemerintah lebih kepada perjanjian kerjasama adanya nomor MOU dari pihak yang terlibat. Berdasarkan penjelasan diatas model struktur jaringan dalam manajemen jaringan kebijakan perkawinan anak di kabupaten maros terdapat  dua  model  tergantung  dari  instansi  yang  terlibat,  jika  instansi  pemerintah modelnya yaitu self governance dan jika organisasi non pemerintah modelnya yaitu Lead organization.
2. Commitment to Common Purpose (Komitmen Terhadap Tujuan)
Mengacu  pada  alasan  mengapa  sebuah  network  atau  jaringan  harus  ada. Alasan  mengapa  network  harus  ada  adalah  karena  perhatian  dan  komitmen  untuk mencapai tujuan-tujuan positif. Tujuan-tujuan ini biasanya terartikulasikan di dalam misi umum (DeSeve, 2007).
Pencegahan  perkawinan  anak  di  kabupaten  maros,  instansi  yang  terlibat tentunya  berkomitmen  dengan  tujuan  masing-  masing  instansi  mereka  dan  tujuan bersama.  Berbagai  upaya  di  lakukan  dimulai  dari  edukasi,  kepada  masyarakat, diadakannya  sosialiasi  sehingga  masyarakat  dapat  sadar  kalau  perkawinan  anak merupakan  sebuah  masalah  yang  multidimensional  dimana  seluruh  pihak  di harapkan  dapat  berpartisipasi  dengan  baik.  Untuk  menjawab  apa  saja  hambatan yang  terjadi  dalam  penanganan  perkawinan  anak  adanya  case  conference  yang  di lakukan baik dari internal maupun eksternal dari pihak dinas sosial itu sendiri yang
merupakan  salah  satu  bentuk  komitmen  terhadap  berpartisipasi  menurunkan perkawinan anak.
Institute  community  of  justice  (ICJ)  selaku  Lembaga  masyarakat  terus berpartisipasi  dengan  mendampingi  organisasi  perangkat  daerah  yang  ada  di kabupaten  maros  agar  terus  meningkatkan  kerjasama.  Hal  tersebut  terlihat  ICJ mengadakan  perjanjian  nota  kesepakatan  bersama  pemerintah  kabupaten  maros terkait  pencegahan  perkawinan  anak,  setelah  itu  wujud  komitmen  ICJ  yaitu  terjun langsung  dalam  proses  penyusunan  strategi  daerah  pencegahan  perkawinan  anak bersama  dinas  pemberdayaan  perempuan  dan  perlindungan anak  kabupaten  maros, bersama  membuat  peraturan  desa  dan  juga  peraturan  bupati  maros  terkait pencegahan perkawinan anak.
Institute  Community  of  Justice (ICJ)  juga  bersama  instansi  daerah  rutin mengadakan  pertemuan  untuk  mensosialisasikan  gerakan  stop  perkawinan  anak,  di dukung dengan adanya kampanye di media sosial. Secara bersama-sama membahas jika  ada  masalah  perkawinan  anak  yang  terjadi  guna  mencari  solusi.  Masalah perkawinan  anak  bukan  masalah  yang  sepele,  banyak  dampak  yang  dapat  terjadi sehingga  merugikan  anak  yang  seharusnya  usia  mereka  dapat  digunakan  untuk sekolah atau menambah wawasan harus terhenti karena dihadapkan dengan masalah keluarga, mengurus anak, dan kasus kekerasan dalam rumah tangga.
Perkawinan  bukan  merupakan  sebuah  ajang  kompetensi  untuk  anak,  bukan merupakan sebuah tempat bermain banyak resiko yang kemungkinan dapat terjadi. Forum anak selaku pelapor dan pelopor gerakan stop perkawinan anak mendukung penuh pencegahan perkawinan anak khususnya kabupaten maros, komitmen mereka untuk  terus  mensosialisasikan  khususnya  kepada  remaja  yang  masih  duduk  di bangku sekolah dasar ataupun sekolah menengah, bukan hanya itu forum anak juga menginformasikan  kepada  anak-anak  atau  remaja  baik  yang  masuk  dalam  forum anak  maupun  tidak  untuk  segera  melaporkan  kepada  forum  anak  jika  di  sekitar mereka terjadi kasus perkawinan anak.
Dalam komitmen terhadap tujuan dari instansi yang terlibat yaitu dinas sosial, dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, forum anak, ICJ, Puspaga, Pengadilan  Agama  kelas  1B,  dapat  dikatakan  sudah  berjalan  efektif  karena  adanya komitmen yang jelas dari masing-masing instansi dalam mencegah perkawinan anak dan  juga  terus  bekerjasama  dengan  instansi  yang  lainnya  seperti  mengadakan sosialisasi dan pemberian edukasi kepada masyarakat.
3. Trust Among The Participants (Kepercayaan Antar Partisipan)
Berdasarkan pada adanya hubungan professional atau sosial, keyakinan bahwa para  partisipan  mempercayakan  pada  informasi  atau  usaha-usaha  dari  stakeholders lainnya  dalam  suatu  jaringan  untuk  mencapai  tujuan  bersama.  Bagi  lembaga- lembaga  pemerintah,  unsur  ini  sangat  esensial  karena  harus  yakin  bahwa  mereka memenuhi  mandat  legislatif  atau  regulatori  dan  bahwa  mereka  bisa  “percaya” terhadap  partner  (rekan  kerja  dalam  jaringan)  lainnya  yang  ada  di  dalam  sebuah pemerintahan  (bagian-bagian,  dinas-dinas,  badan-badan  dalam  satu  pemerintahan
daerah,  misalnya)  dan  partner-partner  di  luar  pemerintah  untuk  menjalankan aktivitas-aktivitas yang telah disetujui bersama, DeSeve (2007).
Dinas  pemberdayaan  perempuan  dan  perlindungan  anak  kabupaten  maros bentuk  kepercayaan  terhadap  partisipan  ialah  dengan  adanya  data  yang  jelas  dari instansi  yang  bekerjasama,  seperti  data  dispensasi  kawin  dari  pengadilan  agama terkait sejauh mana proses pencegahan dari masing-masing perangkat daerah. Selain itu dengan adanya peraturan desa yang dibuat merupakan bentuk nyata jika arahan dilaksanakan dengan baik serta adanya koordinasi antar pihak yang terlibat.
ICJ  sangat  percaya  kepada  pemerintah  daerah  kabupaten  maros  karena  sejak awal  kerjasama  dimulai  pihak  dari  Dinas  pemberdayaan  perempuan  dan perlindungan  anak,  pengadilan  agama,  dan  dinas  lainnya  sangat  intens berkomunikasi dengan pihak ICJ, setiap di adakan diskusi bersama perangkat daerah membahas perkawinan anak, instansi yang terlibat selalu menghadiri kegiatan yang diadakan.  Adanya  pemahaman  bersama  terkait  perkawinan  anak  merupakan  hal yang penting dibahas dan suatu hal yang harus dihilangkan khususnya di kabupaten maros karena dampaknya yang sangat berbahaya.
Dalam  kepercayaan  antar  partisipan  sudah  berjalan  dengan  efektif,  setiap instansi  memiliki  cara  tersendiri  untuk  membangun  kepercayaan  antar  partisipan dan  adanya  koordinasi  dan  komunikasi  yang  terjalin  dengan  baik  untuk  kegiatan yang  akan  di  lakukan  bersama,  sehingga arahan  pekerjaannya  sesuai  dengan  peran masing-masing instansi.
4. Access to Authority (Akses Terhadap Kekuasaan)
Menurut  DeSeve  (2007)  menjelaskan  jika  akses  terhadap  kekuasaan  adalah tersedianya  standar-standar  atau  ukuran-ukuran  ketentuan  atas  prosedur-prosedur yang  jelas  dan  diterima  secara  luas.  Bagi  kebanyakan  network,  mereka  tersebut harus memberi kesan kepada salah satu anggota network untuk memberikan otoritas guna  mengimplementasikan  keputusan-keputusan  atau  menjalankan  pekerjaannya. Adanya  aturan  yang  jelas  untuk  setiap  instansi  yang  terlibat,  sehingga  masing- masing  instansi  memiliki  ketentuan-ketentuan  yang  jelas  seperti  apa  yang  akan mereka kerjakan.
Setiap  instansi  ataupun  lembaga  telah  memiliki  otoritas  masing-masing,  baik itu lembaga swadaya masyarakat dalam hal ini ICJ bentuk otoritasnya yaitu sebagai fasilitator  dimana  ICJ  dapat  memfasilitasi  apa  yang  di  perlukan  untuk  jalannya kegiatan  seperti  sosialisasi  yang  akan  di  lakukan  pemerintah  daerah  kabupaten maros, motivator, hingga bersama membuat keputusan- keputusan dalam menyusun peraturan  bupati  hingga  peraturan  desa  terkait  pencegahan  perkawinan  anak  di kabupaten maros.
Sejalan  dengan  kebijakan-  kebijakan  yang  di  keluarkan  pemerintah  daerah kabupaten maros dan adanya perjanjian kerjasama bersama ICJ. Lembaga swadaya masyarakat  ICJ  yang  berada  di  kota  Makassar  terus  mendampingi  dinas pemberdayaan  perempuan  dan  perlindungan  anak  kabupaten  maros  dalam  terus
memberikan sosialisasi maupun edukasi kepada masyarakat mengenai gerakan stop perkawinan anak.
Dalam  akses  terhadap  kekuasaan  dari  masing-masing  instansi  sudah  efektif karena  adanya  aturan  yang  jelas,  prosedur-  prosedur  yang  di  buat  serta  masing masing-masing  Stakeholders  memiliki  otoritas  untuk  mengimplementasikan keputusan serta kebijakan yang telah di buat bersama dengan sebaik-baiknya.

## Kesimpulan
1. Berdasarkan  penjelasan  diatas  model  struktur  jaringan  dalam  manajemen  jaringan kebijakan perkawinan anak di kabupaten maros terdapat dua model tergantung dari instansi yang terlibat, jika instansi pemerintah modelnya yaitu self governance dan jika organisasi non pemerintah modelnya yaitu Lead organization.
2. Dalam komitmen terhadap tujuan dari instansi yang terlibat yaitu dinas sosial, dinas pemberdayaan  perempuan  dan  perlindungan  anak,  forum  anak,  ICJ,  Puspaga, Pengadilan  Agama  kelas  1B,  dapat  dikatakan  sudah  berjalan  efektif  karena  adanya komitmen yang jelas dari masing-masing instansi dalam mencegah perkawinan anak dan  juga  terus  bekerjasama  dengan  instansi  yang  lainnya  seperti  mengadakan sosialisasi dan pemberian edukasi kepada masyarakat.
3. Dalam  kepercayaan  antar  partisipan  sudah  berjalan  dengan  efektif,  setiap  instansi memiliki cara tersendiri untuk membangun kepercayaan antar partisipan dan adanya koordinasi  dan  komunikasi  yang  terjalin  dengan  baik  untuk  kegiatan  yang  akan  di lakukan  bersama,  sehingga  arahan  pekerjaannya  sesuai  dengan  peran  masing- masing instansi.
4. Dalam  akses  terhadap  kekuasaan  dari  masing-masing  instansi  sudah  efektif  karena adanya  aturan  yang  jelas,  prosedur-  prosedur  yang  di  buat  serta  masing  masing- masing Stakeholders memiliki otoritas untuk mengimplementasikan keputusan serta kebijakan yang telah di buat bersama dengan sebaik-baiknya.

## BIBLIOGRAFI
Alwi,  (2018). Kolaborasi  dan  Kinerja  Kebijakan  “Tantangan  dan  Strategi  dalam Penentuan dan Implementasi Kebijakan”. Makassar: Kedai Buku Jenny.
Goldsmith, Stephen., & Donald F.Kettl. (2020). Unlocking The Power of Network , Keys to High Performance Government. Washington D.C: Brookings Institution Press.
Sugiyono.  (2019). Metode  Penelitian  Pendidikan  Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif, dan R&D . Bandung:Penerbit Alfabeta.
DeSeve,  G.Edward  (2007).”Creating  Managed  Networks  as  a  Response  to  Societal Challenges”, Journal Spring Providing Cutting-EDGE Knowledge to Government Leaders “The Business of Government ” , 45, 47-52.
Herranz,  Joaquin,  &  Jr..  (2007).”The  Multisectoral  Trilemma  of  Network Management”, Jurnal  of  Public  Administration  Research  and  Theory ,  18, doi:10.1093/jopart/mum004, 1-31.
Winarno, B. (2016). Kebijakan Publik Era Globalisasi . Sleman: CAPS.
Bryson,  John.,  &  Barbara,  C.Crosby.  (2015).  ”Designing  and  Implementing  Cross- Sector Collaborations:Needed and Challenging”, Public Administration Review , 3, 648-656.
Kusumaningrum,  Santi,  &  Basorudin.  (2020).”Pencegahan  Perkawinan  Anak, Percepatan  yang  tidak  bisa  ditunda  data  oleh  BPS  dan  Kementrian  PPA”,
ResearchGate, 8-25.

## Copyright holder:
Andi Nur Alam Rezeki, Alwi, Suryadi Lambali (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: