Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , April 2024, Volume 10, Nomor 1
(e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
Kemitraan Multipihak Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus Program Gandeng Gendong Kota Yogyakarta)
Rusna Eva Linda 1* , Suryo Sakti Hadiwijoyo 2 , Daru Purnomo 3
1,2,3 Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi, Universitas Kristen Satya Wacana, Indonesia

## Abstract
Gandeng Gendong Program is a program to solve the issue of poverty in the city of Yogyakarta. In the implementation of activities, the governance structure of the Gandeng Gendong program involves  5K  which  consists  of  the  Village  (Yogyakarta  City  Residents),  Campus  (Tridarma), Yogyakarta City Government, Corporate (private), and Community. The purpose of  research is to analyze Multi-Party partnerships and the implementation of the Gandeng Gendong program in poverty reduction in the city of Yogyakarta. This research uses a descriptive qualitative method. The  results  of  this  study  show  that  in  Giddens'  structural  theory,  the  relationship  between "Gandeng Gendong Program" and "5K '' is a social practice. Especially if "Gandeng Gendong Program '' is understood as a structure and "5K" as an agency.  The Gandeng Gendong Program uses a structure of legitimacy that can be in the form of social norms, values and standards. The structure formed is an agreement in the form of an MoU and has forums and work mechanisms that  have  been  stated  in  the  Yogyakarta  City  Regent  Regulation  No.23/2018.  The  Gandeng Gendong program in poverty alleviation uses a Multi-Party Join Program collaboration. There is  a  collaborative  relationship  between 5K  partners  who  run  the  Gandeng  Gendong  program. Implementation  of  the  Gandeng  Gendong  Program  through  Nglarisi  activities  in  Jogja  Smart Service (JSS) for MSMEs providing food and beverages.

## Keywords: gandeng gendong, multi-stakeholder, poverty, yogyakarta

## Abstrak
Program Gandeng Gendong merupakan sebuah program untuk penyelesaian isu dari kemiskinan di Kota Yogyakarta. Dalam pelaksanaan kegiatan struktur tata kelola Program Gandeng Gendong melibatkan  5K  terdiri  dari  Kampung  (Warga  Kota  Yogyakarta),  Kampus  (  Tridharma), Pemerintahan Kota Yogyakarta, Korporasi (Swasta), dan Komunitas. Tujuan penelitian adalah menganalisis  kemitraan  Multi  Pihak  dan  Implementasi  Program  Gandeng  Gendong  dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan dalam teori strukturasi Giddens memiliki hubungan “Program Gandeng Gendong” dan “5K” adalah social practice . Terutama jika “Program Gandeng Gendong” dipahami sebagai struktur dan “5K” sebagai agensi. Program tersebut menggunakan struktur legitimasi berupa norma, nilai dan standar sosial. Ada struktur kesepakatan berupa MoU dan memiliki forum-forum serta mekanisme kerja yang tertuang dalam Perwal Kota Yogyakarta No.23  Tahun  2018. Program  Gandeng  Gendong  menggunakan    kerjasama  Multi  pihak Join Program. Program  Gandeng  Gendong  merupakan  hubungan  kolaborasi  antara  mitra  5K  yang menjalankan  Program  Gandeng  Gendong.  Implementasi  Program  Gandeng  Gendong  melalui kegiatan Nglarisi pada Jogja Smart Service (JSS) pada UMKM penyedia makanan dan minuman.
Kata kunci: gandeng-gendong, kemiskinan, multi-stakeholder, yogyakarta
* rusnaevaa@gmail.com
https://doi.org/10.26618/kjap.v10i1.14467
h tt p ://jo u rn al.u n is mu h .ac .id /in d ex .p h p /ko lab o ras i
Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , April 2024, Volume 10, Nomor 1 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)

## PENDAHULUAN
Kemiskinan  adalah  suatu  situasi atau rumah tangga mengalami kesulitan untuk  memenuhi  kebutuhan  dasar, sementara  lingkungan  penduduknya kurang  memberikan  peluang  untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkesinambungan  atau  untuk  keluar dari  kerentanan  (Priseptian  &  Priana Primandhana,2022). Kemiskinan merupakan  masalah  yang  disebabkan oleh banyak faktor  yang tidak hanya di bidang ekonomi saja, tetapi juga politik, sosial, budaya dan sistem sosial lainnya (Reza Attabiurrobbi Annur, 2013).
Strategi  pengentasan  kemiskinan telah berevolusi dari penciptaan lapangan  kerja,  adanya  peningkatan pendapatan, adanya pengembangan kesehatan dan pendidikan, perlindungan hingga pemberdayaan masyarakat miskin. Strategi kemiskinan bisa dilakukan  dalam  jangka  pendek  dengan cara  memindahkan sumber daya kepada kaum  miskin  dalam  jumlah  yang memadai  (Rasbin,  2018).  Perbaikan keadaan  kemiskinan  dalam  jangka pendek diantaranya menciptakan lapangan pekerjaan baru, meningkatkan pendapatan  rakyat,  dan  memperbaiki distribusinya,  strategi  jangka  panjang dengan menumbuhkan swadaya setempat.  Perbaikan  dalam  jangka
panjang  dengan  memperbaiki  dan memenuhi harkat hidup secara individual  dan  sosial  yang  bermartabat
(Jamil norzita. Hadijah siti, 2014). Strategi Penanggulangan
Kemiskinan yang diterapkan oleh Pemerintah  melindungi  keluarga  dan kelompok  masyarakat  yang  mengalami kemiskinan  sementara,  dan  yang  kedua membantu  mereka  yang  mengalami kemiskinan parah dengan memberdayakan  mereka  dan  mencegah timbulnya kemiskinan baru (Sari Wulandari et al., 2022).
Berdasarkan data yang
dikeluarkan  oleh  Badan  Pusat  Statistik tahun 2021 kondisi kemiskinan indonesia,  Persentase  penduduk  miskin pada  September  2021  sebesar  9,71 persen,  menurun  0,43  persen  poin terhadap Maret 2021 dan menurun 0,48 persen  poin  terhadap  September  2020. Jumlah penduduk miskin pada September  2021  sebesar  26,50  juta orang, menurun 1,04 juta orang terhadap Maret 2021 dan menurun 1,05 juta orang terhadap  September  2020.  Sementara itu,  kondisi  kemiskinan  di  Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri pada tahun 2021 ada sebanyak 506.450 orang.
Melihat  kondisi  kemiskinan  di Kota  Yogyakarta  yang  relatif  masih tergolong  tinggi,  Pemerintah  Kota berupaya  untuk  membuat  inovasi-
Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , April 2024, Volume 10, Nomor 1 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
inovasi program penanggulangan kemiskinan  yang  diharapkan  mampu menurunkan angka kemiskinan yang ada di  Kota  Yogyakarta.  Strategi  yang dilakukan  pemerintah  Kota  Yogyakarta yaitu  dengan  melakukan  pengurangan beban  pada    masyarakat  miskin, meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin,
mengembangkan dan menjamin keberlanjutan  usaha  mikro  dan  kecil (UMKM),  serta  membentuk  sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan (Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 11, 2019).
Strategi penanggulangan kemiskinan     yang     dilakukan  oleh Pemerintah    DIY    adalah    program reguler (PKH, Sembako, PIP, PBI-JKN). tambahan bantuan sosial oleh Kementerian  Sosial.  Program  PEN
(Prakerja, BPUM, dan BLT-DD) (Sumadi,  2022).  Dalam  menjalankan program  penanggulangan  kemiskinan pemerintahan  melakukan  evaluasi  agar target  dari  penurunan  kemiskinan  bisa mencapai.
Program  yang  pada  saat  ini digunakan  oleh  pemerintah  kota  untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan  perekonomiannya  salah satunya adalah Program Gandeng Gendong, dimana program ini melibatkan  5K  yang  terdiri  dari
Kampung  (Warga  Kota  Yogyakarta), Kampus  (Tri  Darma),  Pemerintahan Kota  Yogyakarta,  Korporasi  (Swasta), Komunitas yang saling bersinergi untuk mensukseskan program ini sesuai dengan  perannya  masing-masing  yang telah  diatur  oleh  Walikota.  Program Gandeng Gendong  diperkuat  dengan  4 landasan  hukum utama   yaitu  Peraturan Daerah    No.11  Tahun      2017    tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah  Daerah  (RPJMD)  Kota Yogyakarta  tahun  2017-2022,  Rencana Strategis  BAPPEDA  Kota  Yogyakarta tahun    2017-2022,    Peraturan    Daerah No.  23  Tahun    2009    Tentang Penanggulangan  Kemiskinan  di  Kota Yogyakarta,  dan  Peraturan  Walikota Tentang  Program  Gandeng  Gendong No.  23  Tahun  2018.  Program  Gandeng Gendong  adalah  program  kerjasama antara stakeholder pembangunan,  baik dilakukan secara bersama-sama maupun sebagian di antara stakeholder pembangunan, dalam rangka pemberdayaan  dan      peningkatan ekonomi masyarakat khususnya percepatan penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan    lingkungan  dengan    melihat potensi yang ada dengan pengembangan kebersamaan dan kepedulian  semua stakeholder sesuai
h tt p ://jo u rn al.u n is mu h .ac .id /in d ex .p h p /ko lab o ras i
Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , April 2024, Volume 10, Nomor 1 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
kapasitasnya  (Peraturan  Walikota  No. 23, 2018).
Segoro  Amarto  dari  Pemerintah Kota  Yogyakarta  meluncurkan  Inovasi Gandeng  Gendong  pada  tahun  2018, yang  merupakan  perwujudan smart  city dalam  dimensi smart  society .  (Herjuna Rasyid  &  Suprajan,  2020).  Konsep  ini memotivasi
Pemerintah Kota Yogyakarta  untuk  berkolaborasi  dan bekerja  sama  secara  harmonis  dengan semua pihak demi memajukan kesejahteraan warga kota (A. B. Nugraha
& Angeningsih, 2022).
Program Gandeng Gendong bertujuan untuk meningkatkan
partisipasi  para  pemangku  kepentingan dan mendorong seluruh lapisan masyarakat  untuk  bekerja  sama  dalam membantu  sesama  warga  negara  yang masih  mengalami  kesulitan  dalam berbagai  aspek  kehidupan,  terutama masyarakat prasejahtera. Dalam berjalannya Program Gandeng Gendong juga  bekerjasama  dengan Corporate
Social  Responsibility ( CSR)  dalam bentuk saluran dana untuk pemberdayaan  kelompok  masyarakat
Kota Yogyakarta. Program bantuan dana CSR  terbagi  dalam  tiga  sektor  yaitu penyedia sarana prasarana,
pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan  kualitas  lingkungan  hidup. Program    Gandeng    Gendong    juga
memiliki  aplikasi  Nglarisi( agustinus B. Nugraha,  2022).    Aplikasi  Nglarisi diharapkan  dapat  mewujudkan  tujuan Pemerintah  Kota  Yogyakarta  untuk mempercepat upaya pengentasan kemiskinan,  dengan  memberdayakan masyarakat,  khususnya  anggota  KMS (Kartu Menuju Sejahtera) (Wulan Dari et al., 2022).
Program Gandeng Gendong dibentuk dalam mewujudkan
masyarakat  yang  sejahtera  dengan menanam  dan  mengembangkan  nilai- nilai kerja sama, kepedulian, kebersamaan, kemandirian, dan kedisiplinan  (Jarlit,  2020).  Berdasarkan jurnal penelitian pengentasan kemiskinan Sebelum pandemi Covid-19,
Program Gandeng Gendong telah berhasil  mengikutsertakan  masyarakat secara  bertahap.  Pada  masa  pandemi Covid-19,  Program  Gandeng  Gendong semakin dioptimalkan melalui pembentukan Forum Gandeng Gendong dan implementasi master plan di seluruh kelurahan.  Filosofi  panduan  Program Gandeng Gendong menggunakan pendekatan jalan tengah yang menyeimbangkan antara sentralisasi dari Pemerintah  Kota  Yogyakarta  dan  kerja sama  lintas  komunitas  warga  Kota Yogyakarta. (A. B. Nugraha & Angeningsih, 2022).
Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , April 2024, Volume 10, Nomor 1 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
Pemberdayaan masyarakat melalui  program  Gandeng    Gendong  di Kelurahan
Cokrodiningratan,
Kecamatan  Jetis,  Yogyakarta  bahwa dalam pengentasan kemiskinan Program Gandeng  Gendong  berhasil  dalam memberikan  manfaat  yang  berupa tambahan pangsa pasar dan penghasilan masyarakat  yang  tidak  mampu  melalui anggaran yang disiapkan oleh pemerintah kota Yogyakarta  (Miftakhul Iza & Dwi Astuti Nurhaeni, 2021). Dari penelitian yang dilakukan diatas membahas mengenai implementasi Program  Gandeng  Gendong  dalam menanggulangi kemiskinan maka dalam penelitian ini akan menganalisis konsep multi-stakeholder pada Program Gangeng  Gendong  yang  ada  di  Kota Yogyakarta  serta  melihat  implementasi dari Program Gandeng Gendong. Multi- stakeholder adalah  struktur  tata  kelola yang  berusaha  mempersatukan  para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam dialog, pengambilan keputusan dan pelaksanaan solusi  dari  suatu  masalah  atau  tujuan bersama (Putri, 2021). pemangku kepentingan  adalah  bentuk  kolaborasi yang  bergantung  pada  persetujuan sukarela, kebutuhan bersama, persahabatan,  dan  partisipasi  aktif  para pemangku  kepentingan  dari  berbagai lembaga,  termasuk  pemerintah,  sektor
bisnis,  masyarakat  sipil,  LSM,  dan pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan langsung terhadap isu yang sedang  dikerjakan  (Okitasari  et  al., 2020). Stakeholder adalah setiap kelompok yang berada di dalam maupun di  luar  perusahaan  yang  mempunyai peran  dalam  menentukan  keberhasilan suatu perusahaan (Tresiana & Duadji,).
Melihat  hubungan  kerja  sama Multi  Pihak  dari  Program  Gandeng Gendong  dan  dianalisis  menggunakan teori  Strukturasi  dari Anthony  Giddens. Teori Strukturasi dari Giddens menggambarkan  corak  pemikiran  yang cenderung ontologis dibanding epistemologis (Dibina & Siahaan, 2015). Dijelaskan bahwa kata kunci dalam teori strukturasi  yaitu  ada    “struktur”  dan “agensi”.  Menurut  Anthony  Giddens yang dimaksud dengan “struktur” adalah “rules and resources” yang dipakai pada produksi dan reproduksi sistem (Whittington, 2015). Berdasarkan pandangan Giddens dalam teori strukturasi yang menjadi pusat perhatian bukanlah  hanya  struktural  dan  bukan juga  agensi  tetapi  juga  “ Social Practices ” (Achmad, 2020). Berdasarkan  pada  pandangan  Giddens yang menjadi struktur pada penelitian ini pusat  perhatian  berupa    praktik  sosial dan  ada  norma  yang  berlaku,  maka dalam  pembahasan  ini  yang  menjadi
h tt p ://jo u rn al.u n is mu h .ac .id /in d ex .p h p /ko lab o ras i
Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , April 2024, Volume 10, Nomor 1
(e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
praktik  sosial  yaitu  untuk  mengatasi masalah  kemiskinan  (Royana  Putri,
2013). Melihat
permasalahan
kemiskinan yang masih tergolong tinggi di  Kota  Yogyakarta  maka  pemerintah melakukan praktik sosial untuk mengurangi  angka  kemiskinan,  pada Program  Gandeng  Gendong  juga  ada norma yang berlaku, nilai, regulasi serta mekanisme  pelaksanaan.  Dalam  agensi Program  Gandeng  Gendong  melibatkan 5  agensi  yang  terdiri  dari  Kampung, Kampus,  Kota  Yogyakarta,  Korporasi dan  Komunitas.  Program  Gandeng Gendong menggunakan peluang dari 5K membantu penyelesaian isu dari pengurangan kemiskinan Kota Yogyakarta.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami  fenomena  tentang  apa  yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku,  motivasi,  tindakan,  dan  lain- lain,  secara holistic dan  dengan  cara deskripsi  dalam  bentuk  kata-kata  dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah  dan  dengan  memanfaatkan berbagai  metode  ilmiah  (Sugiyono, 2018). Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang
mendeskripsikan  kerjasama  Kemitraan
Multi  Pihak  dalam  penanggulangan kemiskinan  dengan  menggunakan  studi kasus Program Gandeng Gendong Kota Yogyakarta, yang meliputi implementasi penanggulangan  kemiskinan  Program Gandeng  Gendong  di  kota  Yogyakarta dan  analisis  Kemitraan  Multi  Pihak dalam program penanggulangan kemiskinan  Gandeng  Gendong  di  Kota Yogyakarta.
Unit amatan dalam penelitian ini adalah  kerjasama lintas aktor kemitraan multipihak Program Gandeng Gendong, yang  melihat  kampung  (masyarakat), kampus (Tridharma), pemerintahan Daerah  (Pemerintah  Kota  Yogyakarta), Korporasi  (Swasta),  dan  komunitas (Kelompok Masyarakat dari pekerja atau profesi).  Unit  analisis  dalam  penelitian ini  adalah  bagaimana  implementasi multi pihak  program Gandeng Gendong dalam  menanggulangi  kemiskinan  di Kota Yogyakarta.
Pengumpulan data pada penelitian dilakukan melalui
wawancara, studi literatur dan dokumentasi.  Wawancara  dilakukan secara  mendalam (in  depth  interview) dengan  pertanyaan  yang  disiapkan  dan dokumentasi  penelitian  ini  berupa  surat penting,  arsip-arsip  data  serta  gambar untuk  melengkapi  data  penelitian. Analisis  data  pada  penelitian  ini menggunakan  teori  strukturasi  dari
Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , April 2024, Volume 10, Nomor 1
(e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
Giddens  yang  menjelaskan  bahwa  kata kunci  dalam  teori  strukturasi  yaitu  ada “struktur”  pada  Program  Gandeng Gendong  dan  “agensi”  pada  Kampung, Kampus,  Korporasi,  Pemerintah  Kota dan  Komunitas.  Kemudian  dilakukan reduksi data dari hasil wawancara untuk mendapatkan hal-hal pokok dan penting. Setelah  dilakukan  reduksi  data  yang kemudian ditarik kesimpulan dan keputusan  yang  akan  disajikan  dalam bentuk uraian singkat dengan teks yang bersifat naratif (Sugiyono, 2018) .

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kemiskinan Kota Yogyakarta
Kemiskinan  merupakan  standar hidup  umum  dalam  masyarakat  yang berbeda, pada kenyataannya kemiskinan tidak hanya dikategorikan karena standar hidup  rendah  melainkan  karena  standar hidupnya  lebih rendah daripada standar hidup  orang  lain,  maka  dari  itu  garis kemiskinan bisa berubah seiring dengan perkembangan ekonomi.
Kondisi  kemiskinan  di  Daerah Istimewa  Yogyakarta  pada  tahun  2021 menduduki  nomor  11  dengan  angka kemiskinan  terbanyak  di  Indonesia dengan persentase 11,91 %.
Tabel 1. Angka Kemiskinan Kota Yogyakarta 2018-2021
Variabel Kemiskinan Kemiskinan Kota Yogyakarta 2018 2019 2020 2021 Jumlah Penduduk Miskin 30.000 29.000 32.000 34.070 Sumber: BPS Kota Yogyakarta 2021 Diketahui jumlah penduduk miskin  semakin  meningkat  dikarenakan oleh wabah virus Covid-19 yang terjadi di  Indonesia  sehingga  banyak  orang yang  kehilangan  pekerjaan  maupun usaha  wiraswasta  sehingga  pendapatan menurun  dan  susahnya  untuk  mencari pekerjaan baru.
Kondisi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, atau gini ratio, masih  terjadi  di  Kota  Yogyakarta. Tingkat  kemiskinan  Kota  Yogyakarta
lebih rendah dibandingkan DIY, meskipun  ketimpangannya  lebih  tinggi dibandingkan  DIY.  Berdasarkan  data yang  dikeluarkan  oleh  Pemerintahan Kota  Yogyakarta  pada  tahun  2021 Kecamatan Mergangsan memiliki tingkat  angka  kemiskinan  paling  tinggi yaitu  sebanyak  6.361  jiwa,  kedua  ada Kecamatan  Umbulharjo  dengan  4.848 Jiwa  dan  yang  ketiga  Kecamatan Gondokusuman  dengan  4.831  Jiwa. Kecamatan Mergangsan merupakan
h tt p ://jo u rn al.u n is mu h .ac .id /in d ex .p h p /ko lab o ras i
Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , April 2024, Volume 10, Nomor 1 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
Kecamatan  yang  terletak  di  bagian selatan  Kota  Yogyakarta  dan  kawasan yang  dilintasi  oleh  sungai  Code. Kecamatan Mergangsan merupakan pemukiman yang padat penduduk selain itu  di  Kecamatan  Mergangsan  sendiri memiliki  wilayah  yang  digunakan sebagai  perkantoran,  kegiatan  usaha, perhotelan dan juga masih terdapat tanah persawahan. Di Kecamatan Mergangsan sendiri terdapat 3 Bangunan Museum, 98 bangunan  Hotel,  3  bangunan  pasar permanen,  dan  15  minimarket.  Melihat kondisi pembangunan dan letak wilayah tingkat kemiskinan yang ada di Kecamatan  Mergangsan  dipengaruhi oleh  adanya  kesenjangan  pendapatan pada penduduk (Widodo, 2021).
Gandeng  Gendong  Sebagai  Upaya Penanggulangan Kemiskinan
Program Gandeng Gendong merupakan  program  di  tingkat  Kota
Yogyakarta  yang  memiliki  tujuan  sama seperti program penanggulangan kemiskinan  lainnya  dimana  untuk mensejahterakan  masyarakat.  Program Gandeng  Gendong  hadir  pada  tahun 2018  dan  masih  ada  sampai  sekarang. Program  Gandeng  Gandeng  memiliki filosofi yang setara dengan bergandengan untuk menggendong masyarakat yang kurang mampu. Program  Gandeng  Gendong  adalah
program  kerjasama  antara stakeholder pembangunan  dan  sebuah  pedoman untuk  semua  kegiatan,  baik  dilakukan secara  bersama-sama  maupun  sebagian di  antara stakeholder pembangunan, dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat khususnya  percepatan  penanggulangan kemiskinan,  melakukan  peningkatan kesejahteraan dan kemajuan lingkungan dengan melihat potensi yang ada dengan pengembangan kebersamaan dan kepedulian  semua stakeholder sesuai kapasitasnya  (Peraturan  Walikota  No. 23, 2018).
Program  Gandeng  Gendong  hadir karena adanya kebutuhan, oleh sebab itu pemerintahan Kota Yogyakarta berusaha untuk  semaksimal  mungkin  dalam membentuk Program Gandeng Gendong yang diharapkan bisa membantu masyarakat  miskin  dalam  memperbaiki perekonomian keluarga.
Dalam penerapan
Program
Gandeng Gendong melibatkan  5K yang dimana    Pemerintah  Kota  Yogyakarta mengembangkan kebijakan,
merencanakan
anggaran, mengimplementasikan  program,  serta memonitor dan mengevaluasinya.
Korporasi berperan dalam mempromosikan dan memfasilitasi forum  TSLP  (Tanggung  Jawab  Sosial dan  Lingkungan  Perusahaan),  serta
Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , April 2024, Volume 10, Nomor 1 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
menggunakan  dan  menciptakan  produk lokal. Peran masyarakat dalam implementasi  dan  sosialisasi  program adalah  melakukan  konsolidasi  inter  dan intra komunitas. Melalui wadah Lembaga  Penelitian  dan  Pengabdian Masyarakat (LPPM), kampus dan perguruan tinggi berperan dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia, khususnya pelaku UMKM dan litbang.  Desa  atau  komunitas  berperan sebagai  pengembang  dan  pelaksana utama program.
Program Gandeng Gendong
tidak  hanya  memberikan  pelatihan  dan penelitian tetapi juga mewadahi masyarakat  dalam  memasarkan  produk yang  telah  diproduksi.  Sebagai  contoh hasil  dari  Program  Gandeng  Gendong yaitu  ada  di  bidang  kuliner  dan  produk kerajinan dimana ada kegiatan Ngalirisi yang melalui Jogja Smart Service (JSS) yang terdapat kelompok-kelompok penyedia makanan dan minuman (Hasil Wawancara,  Bagian  Kesra  Setda,  Kota Yogyakarta, 4 April 2023). Aplikasi JSS ( Jogja Smart Service ) mencakup layanan  Nglarisi.  Sebagai  bagian  dari Program Gandeng Gendong, Pemerintah Kota Yogyakarta menggunakan aplikasi JSS  untuk  memesan  nasi  kotak  dan makanan ringan untuk rapat. Pada tahun 2019-2021 sudah terbentuk 253
kelompok Nglarisi (BAPPEDA
Yogyakarta, 2021).
Penerapan  kolaborasi  Gandeng
Gendong dalam 5K juga saling bekerjasama  dalam  merancang master plan untuk  setiap  kelurahan  sehingga sudah memiliki rancangan kerja untuk 5 tahun  kedepan.  Pembuatan Masterplan di  kelurahan  berbeda  antara  kelurahan yang  satu  dengan  kelurahan  yang  lain dimana  menyesuaikan  dengan  potensi dari  daerah  masing  (Hasil  Wawancara Bidang Penelitian Pengembangan, Inovasi  dan  Pengendalian  BAPPEDA, Kota Yogyakarta, 19 April 2023).
Dalam implementasi Program Gandeng  Gendong  tidak  semuanya terlaksanakan  dengan  optimal  pada Kelurahan. Seperti di Kelurahan Wirobrajan masyarakat merasa Program Gandeng Gendong yang berjalan terlihat tidak  sesuai  dengan  tujuan  utamanya yaitu  untuk  mengentaskan  kemiskinan. Kenyataan  pada  lapangan  penerapan Program  Gandeng  Gendong  masih sering  ditemukan  usaha  yang  tidak melibatkan  tenaga  warga  KMS  yang sudah  mengikuti  pelatihan.  Tetapi  pada Kelurahan Terban Penanggulangan kemiskinan  melalui  Program  Gandeng Gendong  sudah  cukup  terlaksanakan dengan  baik  karena  pada  penerapannya sudah  memberikan  perbedaan  pada masyarakat miskin dan terdampak Covid
h tt p ://jo u rn al.u n is mu h .ac .id /in d ex .p h p /ko lab o ras i
Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , April 2024, Volume 10, Nomor 1 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
19 (Hasil Wawancara, TKPK Kelurahan Wirobrajan dan Kelurahan Terban, Kota Yogyakarta, 11 Juli 2022).

## Kemitraan  Multi  Pihak  Melalui Program Gandeng Gendong
Stakeholder pembangunan  adalah pemangku  kepentingan  pembangunan sebagai  segenap  pihak  yang  terkait dengan  isu  dan  permasalahan  Program Gandeng Gendong yang meliputi Pemerintah  Daerah  (Kota),  Korporasi (Swasta),  Kampus  (Perguruan  Tinggi), Komunitas dan Kampung (masyarakat).
Program Gandeng Gendong
adalah program kerjasama antara stakeholder pembangunan  dan  sebuah pedoman  untuk  semua  kegiatan,  baik dilakukan secara bersama-sama maupun sebagian di antara stakeholder pembangunan, dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan
ekonomi masyarakat
khususnya percepatan penanggulangan kemiskinan, melakukan  peningkatan  kesejahteraan dan kemajuan lingkungan dengan melihat  potensi  yang  ada  dengan pengembangan kebersamaan dan kepedulian  semua stakeholder sesuai kapasitasnya  (Peraturan  Walikota  No. 23, 2018).
Nugraha  &  Angeningsih  (2022) dalam  penelitiannya  Sebelum  pandemi Covid-19,  Program  Gandeng  Gendong
telah berhasil mengikutsertakan masyarakat  secara  bertahap.  Pada  masa pandemi  Covid-19,  Program  Gandeng Gendong semakin dioptimalkan melalui pembentukan Forum Gandeng Gendong dan implementasi master plan di seluruh kelurahan.  Pada  hasil  penelitian  ini Filosofi  panduan  Program  Gandeng Gendong menggunakan pendekatan jalan  tengah  yang  menyeimbangkan antara sentralisasi dari Pemerintah Kota Yogyakarta  dan  gotong  royong  dari penduduk  setempat.  Sedangkan,  Pada penelitian  yang  dilakukan  oleh  Wulan (2022).  Pengimplementasian    pada pengentasan    kemiskinan    Program Gandeng  Gendong  di  Kota  Yogyakarta telah berjalan dengan baik sesuai dengan standar  yang  telah  ditetapkan,  namun masih  ada  beberapa  hal  yang  perlu ditingkatkan.    Standar  Operasional Prosedur (SOP), pelibatan pelaku media massa,  dan  pembentukan  badan  yang bertugas mengkoordinasikan dan mengelola  kegiatan  para  pelaku  yang berpartisipasi  dalam  Program  Gandeng Gendong merupakan beberapa hal yang masih harus ditingkatkan. Untuk melengkapi  dua  penelitian  diatas  maka pada  penelitian  ini  melihat  mekanisme pengentasan  kemiskinan  menggunakan kemitraan  multi  pihak    pada  Program Gandeng  Gendong  menggunakan  teori strukturasi Anthony Giddens.
Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , April 2024, Volume 10, Nomor 1 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
Program Gandeng Gendong merupakan sebuah inovasi yang digunakan oleh pemerintah Kota Yogyakarta sebagai wadah praktik sosial untuk  membantu  masyarakat  Kota Yogyakarta  dalam  mengembangkan usaha  UMKM  dan  potensi  dari  setiap Kemantren di Kota Yogyakarta.
Pola  relasi  Program  Gandeng Gendong mengikuti argumentasi Giddens.  Menurut  Giddens,  hubungan “Program Gandeng Gendong” dan “5K” adalah social  practice .  Terutama  jika “Program  gandeng  Gendong”  dipahami sebagai  struktur  dan  “5K”  sebagai agensi.  Selain  melihat  praktik  sosial dalam  teori  strukturasi  Giddens,  pada penelitian  ini  menggunakan  struktur legitimasi yang bisa berupa norma, nilai dan  standar  sosial.  Berdasarkan  hasil wawancara  yang  dilakukan  bersama Kasi Kesejahteraan dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)  Kota  Yogyakarta  bahwa Program  Gandeng  Gendong  merupakan Kemitraan  Multi  Pihak  yang  memiliki bentuk  kerja  sama  yang  tertuang  pada Peraturan  Walikota  No.  23  tahun  2018, yang  berlandaskan  kesepakatan  yang memiliki  tujuan  dalam  menurunkan angka  kemiskinan  Kota  Yogyakarta yang pemangku kepentingan berasal dari Kampus, Kampung, Korporasi, Kota dan Komunitas.  Dalam  kemitraan  multi
pihak Program Gandeng Gendong setiap pemangku  kegiatan  memiliki  peran  dan tanggung  jawab  masing-masing  dan saling  berkoordinasi  serta  menanggung risiko secara bersama-sama dan menggabungkan  sumber  daya  manusia, finansial,  pengetahuan  dan  pengalaman yang  dimiliki  untuk  memaksimalkan potensi dalam mencapai tujuan bersama. Program Gandeng Gendong juga memiliki memorandum of
understanding (MoU)  dalam  kerjasama yang  berkaitan  dengan  penelitian  dan pelatihan.  Program  Gandeng  Gendong juga memiliki forum bersama Corporate Social Responsibility (CSR) yang terdiri dari pengusaha-pengusaha dan perusahaan yang ada di Kota Yogyakarta.  (Hasil  Wawancara,  Bagian Kesra  Setda,  Kota  Yogyakarta,  4  April 2023).
Program Gandeng Gendong
merupakan kerjasama Multi Stakeholder
bergaya Join Program dimana Program Gandeng Gendong merupakan hubungan  kolaborasi  antara  mitra-mitra seperti Kampung, Kampus, Kota Yogyakarta,  Korporasi  dan  Komunitas yang  menjalankan  Program  Gandeng Gendong  dalam  mengimplementasikan penanggulangan  kemiskinan  di  Kota Yogyakarta. Dalam berdirinya kerjasama Multi  Stakeholder Gandeng Gendong terdapat struktur yang
h tt p ://jo u rn al.u n is mu h .ac .id /in d ex .p h p /ko lab o ras i
Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , April 2024, Volume 10, Nomor 1 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
disepakati  dimana  secara  regulasi  ada Peraturan  Walikota  yang  menjelaskan tugas,  peran  dan  fungsi  dari  setiap pemangku  kegiatan  yang  ada  pada Program Gandeng Gendong.
Dalam  mencapai keberhasilan strategi  pelaksanaan  Program  Gandeng Gendong menggunakan strategi kolaborasi yang  partisipatif,  adanya struktur kelembagaan formal tetapi tetap fleksibel dan sederhana, serta fokus pada penyelesaian  program  secara  lebih efektif  untuk  menyelesaikan  masalah kemiskinan  dan  ketimpangan  yang terjadi  di  Kota  Yogyakarta.  Dinamika kolaborasi  berjalan  cukup  baik  dengan terpenuhinya  aspek  dalam  dinamika kolaboratif  yakni  adanya  keterlibatan berprinsip  antar stakeholder ,  motivasi bersama yang cukup kuat, serta pemenuhan kapasitas aksi bersama yang memiliki
tantangan dalam memaksimalkan  distribusi  pengetahuan dan sumber daya.
Dalam  menerapkan  analisis  teori Strukturasi Giddens tidak hanya melihat pada  struktur  tetapi  juga  agensi  maka dalam  Penerapan  Program  Gandeng Gendong memiliki Agensi. Jika Program Gandeng Gendong sebagai struktur yang menggandeng  semua  upaya  dalam penanggulangan  kemiskinan  di  kota Yogyakarta  maka  dalam  penerapan Program Gandeng Gendong 5K sebagai
agensi memiliki hak untuk menyampaikan  perubahan,  perubahan yang  dimaksud  ialah  model  interaksi dengan  lingkungan  maupun  dalam pengambilan  keputusan.  5K  sebagai agensi  memiliki  peran  dan  tugas tersendiri, seperti:
Kampung, adalah kawasan wilayah  atau  masyarakat  warga  Kota Yogyakarta  yang  menjadi  sasaran kegiatan  Gandeng  Gendong  agar  bisa lebih berdaya, meningkat kesejahteraannya  dan  maju.  Dalam implementasi  sebagai  agensi  kampung melaksanakan pendataan pada masyarakat yang kurang mampu, melakukan  pemetaan  potensi  serta memberikan usulan atau  penataan usaha kecil,  melakukan  pendampingan  pada usaha  kecil,  melaksanakan  promosi sesuai  dengan  potensi  wilayahnya. Kampung  sebagai  agensi    melakukan koordinasi  antar  kampung  dalam  satu wilayah dan yang membantu pelaksanaan Program Gandeng Gendong secara teknis. Dalam pengumpulan data laporan penanggung jawab banyak usaha yang  terlambat  menyerahkan  laporan tersebut sehingga menghambat pemantauan dan monitoring oleh pemerintah  Kota.  Berdasarkan  hasil wawancara  bersama  Kelurahan  banyak masyarakat dalam mengembangkan usaha  UMKM  merasa  kesulitan  dalam
Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , April 2024, Volume 10, Nomor 1 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
menemukan inovasi baru sehingga usaha yang  dijalankan  kelihatan  monoton (Hasil  Wawancara  TKPK  Kelurahan Ngampilan,  Kota  Yogyakarta,    19  Juli 2022).
Kampus, atau  perguruan  tinggi adalah Institusi pendidikan tinggi negeri dan  swasta  yang  menjalankan  program Tridharma untuk pemberdayaan masyarakat  dan  mendapat  pengakuan hukum dari pemerintah Indonesia dianggap  sah.  Implementasi  Kampus sebagai agensi yaitu melakukan pengembangan kemampuan pengembangan  usaha  kecil  masyarakat dan  sumber  daya  manusia  desa; pelatihan  dan  pendampingan  dalam manajemen,  pemasaran,  dan  produksi perusahaan  kecil,  melakukan  evaluasi dan monitoring dalam produksi, pemasaran,  manajemen  usaha  kecil  dan mikro  di  masyarakat  dan  kampung, melaksanakan  studi  potensi  lokal  untuk pengembangan
peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kampung, melaksanakan studi
untuk pengembangan  pangsa  pasar  lokal, regional dan internasional. Kampus juga memfasilitasi kebutuhan pengembangan dan  pemberdayaan  usaha  kecil  dan menyalurkan dana dan kegiatan pengabdian masyarakat sebagai
pelaksanaan
Tridharma perguruan tinggi,  dalam  rangka  pemberdayaan
masyarakat  kota  Yogyakarta.  Dalam melakukan  kegiatan  pelatihan  oleh Kampus tidak semua masyarakat berminat  untuk  mengikuti  pelatihan karena  masyarakat  yang  sudah  terbiasa menerima  bantuan  dari  pemerintah sehingga  sulit  untuk  dilepaskan  (Hasil (Hasil  Wawancara  TKPK  Kelurahan Wirobrajan,  Kota  Yogyakarta,  11  Juli 2022).
Pemerintahan Kota Yogyakarta, dalam  implementasi sebagai  agensi
membantu pelaksanaan Program Gandeng  Gendong  dengan  membentuk forum Gandeng Gendong di tingkat kota yang melibatkan para pemangku kepentingan untuk memutuskan program tahunan dan roadmap kegiatan.
Dalam  hal  ini  BAPPEDA  memiliki peran  untuk  melakukan  koordinasi  dan sinergitas pada kegiatan maupun anggaran  Program  Gandeng  Gendong bersama  Organisasi  Perangkat  Daerah. Selain  BAPPEDA  Kasi  Kesejahteraan juga  memiliki  peran  dalam  menyusun sebuah  kebijakan  yang  kemudian  akan diserahkan  kepada  Sekretaris  daerah untuk diambil keputusan yang eksekusinya akan dilakukan oleh bagian Dinas selaku unit kerja (Suwarna, 2023). Dalam  hal  ini  Pemerintah  daerah menyusun  peluang  dari  potensi  daerah dan  mengarahkan  kelompok  sasaran Program  Gandeng  Gendong  sesuai
h tt p ://jo u rn al.u n is mu h .ac .id /in d ex .p h p /ko lab o ras i
Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , April 2024, Volume 10, Nomor 1 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
dengan potensi daerah tersebut. Pemerintah Kota juga melakukan monitoring kegiatan  dan catatan secara berkala  pada  pelaksanaan  Program Gandeng Gendong (Akib et al., 2023).
Korporasi  atau  swasta, adalah Perusahaan  atau  lembaga  swasta  yang menjalankan  bisnis  untuk  mencari keuntungan dan peduli terhadap lingkungan  dapat  menggunakan  dana CSR  atau  dana  lainnya  dan  melakukan kegiatan  yang  bermanfaat  bagi  warga
Kota Yogyakarta. Implementasi Korporasi sebagai agensi adalah Memanfaatkan  tenaga  kerja  lokal  dan mengutamakannya  dalam  bisnis  atau kegiatan,  menggunakan  produk  usaha kecil lokal, mempromosikan dan memasarkan produk usaha kecil, memberikan  dukungan  pada  program
pemerintah yang
bertujuan memberdayakan dan meningkatkan kualitas  ekonomi  masyarakat,  dan menjalin kerja sama dengan usaha kecil di  wilayah  tersebut.  Kelurahan  harus dapat menggunakan lembaga pemangku di  wilayah  Kelurahan  karena  tidak semua Kelurahan memiliki Korporasi di Kecamatan.  (Hasil  Wawancara  TKPK Kelurahan
Wirobrajan,
Kota Yogyakarta, 11 Juli 2022).
Komunitas, adalah  kelompok masyarakat  dari  kumpulan  pekerja  atau profesi,  kumpulan  hobi  dan  minat,  dan
atau kumpulan pengamat masalah sosial, ekonomi  dan  seni-budaya,  dan  atau perkumpulan  lainnya  yang  mempunyai kepedulian untuk membantu masyarakat.  Implementasi  komunitas sebagai  agensi  memberikan  wadah, asosiasi,  forum  usaha  kecil  dalam pengembangannya, melakukan konsolidasi antar komunitas. Komunitas juga melakukan usulan kebutuhan dalam mengembangkan usaha kecil, melakukan  promosi  dan  pencantuman Logo  Gandeng  Gendong  pada  setiap kemasan  produk  yang  termasuk  dalam Program Gandeng Gendong, kerja sama dengan pihak-pihak terkait, dan partisipasi aktif dalam sosialisasi Program Gandeng Gendong.
Perkumpulan komunitas bisa dari berbagai  kalangan  dan  profesi  sehingga pada  saat  melakukan  pendampingan kepada  masyarakat  harus  berkoordinasi yang  baik  tetapi  pada  kenyataannya masih  sering  adanya  masalah  pada koordinasi bersama dengan pihak pemerintah  Kota  dan  Sekretaris  daerah. Pada  forum  komunitas  yang  sudah memiliki Surat Keputusan yaitu komunitas Chef, Guide lokal, Fotografi, dan  pecinta  lingkungan.  Dari  hasil wawancara dalam implementasinya adanya kekurangan minat oleh masyarakat  sehingga  sumber  daya manusia  yang  kurang  mempengaruhi
Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , April 2024, Volume 10, Nomor 1 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
gagasan  atau  inovasi  baru  dalam komunitas yang terbentuk (Hasil Wawancara TKPK Kelurahan Wirobrajan,  Kota  Yogyakarta,  11  Juli 2022).

## KESIMPULAN
Program Gandeng Gendong adalah program kerjasama antara
stakeholder pembangunan, baik dilakukan secara bersama-sama maupun sebagian di antara stakeholder pembangunan,
dalam rangka
pemberdayaan  dan      peningkatan ekonomi masyarakat khususnya percepatan penanggulangan kemiskinan. Program  Gandeng  Gendong  memiliki bentuk  kerja  sama  yang  tertuang  pada peraturan  Walikota  Kota  Yogyakarta No. 23 Tahun 2018. Pola relasi Program Gandeng  Gendong,  5K  dalam  teori strukturasi  Giddens  memiliki  hubungan “Program Gandeng Gendong” dan “5K” adalah social  practice .  Terutama  jika “Program  gandeng  Gendong”  dipahami sebagai  struktur  dan  “5K”  sebagai agensi.  Dalam  penerapannya  program Gandeng  Gendong  memiliki  5  Agensi yang meliputi Pemerintah Daerah (Kota),  Korporasi  (Swasta),  Perguruan Tinggi (kampus), Komunitas dan Kampung (masyarakat) dimana dalam 5 agensi yang memiliki perannya masing. Dalam  Program  Gandeng  Gendong
menggunakan  struktur  legitimasi  yang bisa  berupa  norma,  nilai  dan  standar sosial. Pada Program Gandeng Gendong struktur yang dibentuk adanya kesepakatan berupa  MoU dan memiliki forum-forum  serta  mekanisme  kerja yang sudah tertuang dalam Perwal Kota Yogyakarta No.23 Tahun 2018. Program Gandeng  Gendong  memiliki  kegiatan Nglarisi  yang  melalui Jogja  Smart Service (JSS)  yang  terdapat  kelompok- kelompok penyedia makanan dan minuman.  Program  Gandeng  Gendong merupakan  sebuah  inovasi  pengentasan kemiskinan  yang  menggunakan  konsep kemitraan
Multi Pihak yang menggunakan  model Join  Program dimana  Program  Gandeng  Gendong merupakan  hubungan  kolaborasi  antara mitra-mitra  seperti  Kampung,  Kampus, Pemerintah Kota Yogyakarta, Korporasi dan  Komunitas  yang  menjalankan Program  Gandeng  Gendong  dalam mengimplementasikan  penanggulangan kemiskinan di Kota Yogyakarta.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan terima  kasih  saya tujukan kepada
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Yogyakarta, Kepala Seksi
Kesejahteraan (Kesra) Kota Yogyakarta, serta seluruh pihak yang sudah bersedia menjadi narasumber dan membantu saya
h tt p ://jo u rn al.u n is mu h .ac .id /in d ex .p h p /ko lab o ras i
Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , April 2024, Volume 10, Nomor 1 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
pada penelitian ini.

## REFERENSI
Achmad,  Z.  A.  (2020).  Anatomi  Teori Strukturasi  dan  Ideologi  Jalan Ketiga Anthony Giddens Anatomy of Structuration Theory And  Ideology  of  The  Third  Way Of  Anthony  Giddens.  In  Jurnal
Translitera, 9(2).
BAPPEDA  Yogyakarta.  (2021).  Final
Laporan Akhir Nglarisi.
Dibina, Y., & Siahaan, H. (2015). Tugas Matakuliah  Penunjang  Desertasi
Teori Anthony Giddens Dan Teori
Strukturasi.
Herjuna Rasyid, & Drs. Suprajan, M. S. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Gandeng  Gendong  di  Kelurahan
Cokrodiningrat,  Kecamatan  Jetis,
Yogyakarta  (Skripsi,  Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta). Jamil, N, & Hadijah, S. (2014). Realiti
Kemiskinan. Jurnal Ekonomi Malaysia, 48(1), pp. 167–177. Jarlit,  J.  (2020).  Dewan  Redaksi Bappeda Kota Yogyakarta. www.bappeda.jogjakota.go.id Iza, S. M., & Nurhaeni, I. D. A. (2021). Proses Kolaborasi dalam Penanganan  Kemiskinan:  Studi Kasus  pada  Program  Gandeng Gendong  di  Yogyakarta.  Jurnal Mahasiswa  Wacana  Publik,  1(2), pp. 365-379.
Nugraha,  A.  B.,  &  Angeningsih,  L.  R.
(2022). Model Pengentasan Kemiskinan  Melalui  Program
Gandeng Gendong di Kota Yogyakarta. The Journalish:
Social and Government, 3(3), pp. 160–169. https://doi.org/10.55314/tsg.v3i3. 266 Nugraha,  A,  B.  (2022).  Program Gandeng Gendong Sebagai Model Pengentasan (Tesis, Sekolah  Tinggi  Pembangunan Masyarakat Desa STPMD, Yogyakarta). Okitasari,  M.,  Prabowo,  M.  H.,  & Santono, H. (2021). Multi- stakeholder partnerships: A tangible instrument to support the implementation  of  the  2030 agenda  at  the  local  level. Social Development  Issues,  42 (3),  pp. 61-86.
Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No.  11,  2019.  (2019).  Peraturan Daerah  Provinsi  DIY  Nomor  11 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan Kemiskinan. Peraturan  Walikota  No.  23.  (2018). Peraturan  Walikota  Yogyakarta
No  23  Tahun  2018  Tentang Program Gandeng Gendong Kota Yogyakarta.
Priseptian,  L.,  &  Priana  Primandhana, W.  (2022).  Analisis  faktor-faktor yang  mempengaruhi  kemiskinan. Forum  Ekonomi,  24 (1),  pp.  45– 53. http://journal.feb.unmul.ac.id/ind ex.php/FORUMEKONOMI Aulia, A. P. N. (2021). Analisis Model
Multi  Stakeholders  Governance Body dalam Merumuskan Kebijakan dan Program Pembangunan. Rasbin,  R.  (2020).  Peran  Pemerintah Daerah Dalam Mengurangi Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran:  Studi  di  Kota Yogyakarta Dan Malang. Kajian,
23 (2), pp. 129-142.
Annur, R. A. (2013). Faktor-faktor yang mempengaruhi  kemiskinan  di kecamatan  jekulo  dan  mejobo kabupaten  kudus  tahun  2013. Economics Development Analysis
Journal, 2 (4). http://journal.unnes.ac.id/sju/inde x.php/edaj
Putri,  G.  R.  (2013). Analisis  Teori Strukturasi Pada Proses Pembentukan Pandangan, Pemahaman dan Minat Terhadap
Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , April 2024, Volume 10, Nomor 1 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
Profesi Pustakawan (Studi Etnometodologi  tentang  Profesi Pustakawan di Kalangan Mahasiswa  Ilmu  Informasi  dan Perpustakaan Universitas Airlangga) (Skripsi,  Universitas Airlangga, Surabaya). Wulandari,  S.,  Dasopang,  A.  P., Rawani,  G.  A.,  Hasfizetty,  I., Sofian,  M.  Y.,  Dwijaya,  R.,  & Rachmalija, S. (2022). Kebijakan Anti Kemiskinan Program Pemerintah dalam Penananggulangan Kemiskinan di Indonesia. Jurnal Inovasi Penelitian, 2 (10), pp. 3209-3218. Sugiyono. (2018). Memahami
Penelitian Kualitatif (2018th ed.).
Bandung: Alfabeta. Sumadi, P. (2022). Strategi Penurunan
Kemiskinan  dan  Ketimpangan  di
Provinsi DI Yogyakarta . Disampaikan pada Forum Pembangunan Daerah (FPD) “Pengembangan  Usaha  Mikro Kecil dan Menengah dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Berkualitas untuk Pemulihan  Ekonomi,  Penurunan Kemiskinan & Ketimpangan Pasca Pandemi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)”. Tresiana,  N.,  &  Duadji,  D.  N.  (2016). Model Multi Stakeholders Governance Body Dalam Mewujudkan  Kebijakan  Publik Yang Unggul. Whittington, R.  (2015).  Giddens, Structuration Theory and Strategy As Practice. Cambridge Handbook of Strategy as Practice, Second  Edition (pp.  145–164). Cambridge: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CCO9781 139681032.009 Widodo, K. (2021). Kecamatan Mergangsan  Dalam  Angka  2021 (Badan  Pusat  Statistik  Kota
Yogyakarta,  Ed.).  BPS  Kota Yogyakarta. Dari,  D.  W.,  Apriliyani,  D.  D.,  & Handayani, W. (2022). Implementasi Pengentasan Kemisikinan  di  Kota  Yogyakarta Berbasis  Tata  Kelola  Kolaboratif dalam Program Gandeng Gendong. Publikauma:  Jurnal Administrasi  Publik  Universitas
Medan  Area,  10 (1),  pp.  1-8. https://doi.org/10.31289/publika. v10i1.6545