## EFEKTIVITAS KEJAKSAAN NEGERI CILACAP DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP ALIRAN KEPERCAYAAN YANG BERKEMBANG DALAM MASYARAKAT CILACAP
Daikan Aolia Arfan
a Universitas Jenderal Soedirman, Email: da.arfan@gmail.com
Naskah diterima: 18 Maret 2024; revisi: 22 Maret 2024; disetujui: 6 April 2024
DOI: 10.55551/jip.v5i1.89

## Abstrak:
Tulisan  ini  bertujuan  untuk  menganalisa  efektivitas  pelaksanaan  program pengawasan  terhadap  aliran  kepercayaan  MLKI  di  masyarakat  Cilacap  dan mengetahui hambatan-hambatan pada pelaksanaan program pengawasan terhadap aliran  kepercayaan  MLKI  di  masyarakat  cilacap.  Untuk  menghetahui  hal  tersebut penelitian  ini  menggunakan  metode  pendekatan  yuridis-sosiologis,  dengan spesifikasi  peneltian  yang  bersifat  deskriptif-analitis.  Adapun  sumber  data  pada penelitian ini yakni sumber data primer dan data sekunder yang berisi bahan hukum primer,  sekunder  dan  tersier.  Adapun  penelitian  dilakukan  di  Kejaksaan  Negeri Cilacap dengan subjek penelitian Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa (MLKI).  Teknik pengumpulan data dengan cara menelaah data dari  data primer  yang  dikumpulkan  melalui  proses  wawancara  terhadap  informan,  kemudian data  sekunder  melalui  teknik  studi  pustaka  terkait  kejaksaan.  Kemudian  disajikan dalam  bentuk  teks  naratif  dengan  data-data  tersebut  akan  diolah  dan  dianalisis secara  sistematis,  objektif  dan  kualitatif.  Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan  dapat  ditarik  tiga  kesimpulan.  Pertama,  Program  pengawasan terhadap  aliran  Aliran  Kepercayaan  Dan  Aliran  Keagamaan  oleh  Majelis  Luhur Kepercayaan  Indonesia  (MLKI)  berdasarkan  Peraturan  Jaksa  Agung  Republik Indonesia  Nomor:  PER-009/A/JA/01/2011  Tentang  Organisasi  Dan  Tata  Kerja Kejaksaan  Republik  Indonesia.  Namun  pelaksanaannya  masih  belum  dapat terlaksana  secara  penuh  dikarenakan  budaya  yang  masih  kompromistis  baik  pada masyarakat  maupun  dilakukan  oleh  pemerintah.  Hal  ini  dapat  dikatakan  bahwa dalam sistem hukum belum sepenuhnya efektiv. Kedua, Hambatan-hambatan pada pelaksanaan  program  pengawasan  terhadap  aliran  Aliran  Kepercayaan  Dan  Aliran Keagamaan oleh Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia (MLKI) diantaranya: karena koordinasi  koordinasi  dan  kerjasama  tidak  berjalan  dalam  koridor  yang  benar, dikarenakan  sumber  daya  manusia  penegak  hukum  terkait  masalah  agama  dan aliran kepercayaan masih rendah; Disisi lain terdapat pengaruh dan intervensi politik dan  kekuasaan  ke  dalam  dunia  caturwangsa,  terutama  ke  badan  kepolisian, kejaksaan  dan  kehakiman;  Kurangnya  dukungan  sarana  atau  fasilitas  yang memadai, yakni tenaga manusia yang berpendidikan tinggi dan terampil, organisasi yang  baik,  peralatan  yang  memadai,  keuangan  yang  cukup,  dan  seterusnya; Masyarakat  yang  belum  sadar  atas  hak  kebebasan  beragama  dan  hak  menganut
kepercayaan;  masih  terdapat  kecenderungan  budaya  masyarakat  cilacap  untuk meloloskan diri dari aturan yang berlaku menjadi-jadi.

## Kata Kunci: Efektivitas, Pengawasan, Aliran Kepercayaan

## LATAR BELAKANG
Indonesia  dari  Sabang  hingga  Merauke  penuh  dengan  keberagaman  suku, adat  istiadat,  agama,  dan  budaya.  Keberagaman  budaya  dan  agama  ini  telah melahirkan sedikitnya 833 aliran agama dan 215 aliran agama. 1 , yang dapat dengan dianut secara bebas dan bertanggung jawab oleh masyarakat Indonesia. Tegasnya, hal  ini  karena  Indonesia  adalah  negara  yang  berdasarkan  hokum,  bukan  sekedar kekuasaan  negara  yang  secara  tegas  tercantum  dalam  Undang-Undang  Dasar 1945.
Hukum  dan  penegak  hukum  menurut  soerjono  soekanto  menjelaskan  bahwa kehadiran Kejaksaan RI sebagai lembaga penegak hukum mempunyai posisi sentral dan  strategis  dalam  negara  hukum,  karena  kejaksaan  berperan  sebagai  penyaring karena institusi kejaksaan menjadi sebuah filter antar proses penyidikan  dan proses pemeriksaan  di  persidangan,  sehingga  keberadaannya  dalam  kehidupan masyarakat harus mampu mengemban tugas penegakan hokum.
Enam  agama  resmi  didirikan  di  Indonesia  (Islam,  Kristen,  Katolik,  Hindu, Budha,  dan  Konghucu),  sehingga  menyulitkan  kelompok  agama  lokal  untuk  diakui sebagai  agama.  Akibat  ditetapkannya  enam  agama  resmi  oleh  pemerintah,  banyak kelompok  pemeluk  agama  yang  mengalami  diskriminasi.  Seperti  halnya  penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP), pemerintah hanya  menawarkan enam pilihan agama resmi. Hal ini tentu menyulitkan kelompok penganut kepercayaan.
Bentuk  perlakuan  berbeda  yang  paling  umum  terhadap  kelompok  penganut agama  adalah  stigmatisasi  negatif,  marginalisasi,  dan  pengucilan  di  ruang  publik. Hal  ini  terjadi  karena  kelompok  pemeluk  agama  tersebut  tidak  dianggap  sebagai agama, melainkan hanya aliran kepercayaan. 2 Seperti yang kita ketahui sekarang ini banyak  bermunculan  aliran  kepercayaan  baru  di  lingkungan  masyarakat  yang dianggap  menyimpang  diantarannya  aliran  ahmadiyah,  gafatar,  Al-Qiyadah  al- islamiyah,  Salamulloh,  kerajaan  Ubur-Ubur  dan  salah  satunya  yang  banyak
1 DPR  RI, Laporan  Singkat  Rapat  Kerja  Komisi  III  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia (DPR R.I.) Dengan Jaksa Agung Republik Indonesia , 2016, hlm. 5.
2 Engkus Ruswana,  “Kasus-Kasus  Pelanggaran  Hukum  Dan  HAM  Yang  Dialami  Mayarakat Adat/Penghayat  Kepercayaan  Terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa”, Makalah  Seminar  Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Hukum , 2008
dipegang  oleh  sebagian  masyarakat  Cilacap  yakni  Majelis  Luhur  Kepercayaan terhadap  Tuhan  yang  Maha  Esa  (MLKI),  serta  masih  banyak  yang  lainnya.  Yang mana  aliran  kepercayaan  tersebut  menarik  perhatian  dari  berbagai  kalangan, dimana  terjadi  perbedaan  pandangan  dan  persepsi  tentang  keberadaan  aliran kepercayaan  tersebut  di  Indonesia,  yang  pada  akhirnya  banyak  menimbulkan keresahan  dan  permasalahan  hukum  dan  tentunya  hal  ini  membawa  konsekuensi trerhadap situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. 3
MLKI  merupakan  aliran  kepercayaan  kepada  Tuhan  yang  Maha  Esa  yang dipegang oleh Sebagian masyarakat Cilacap. Ajaran ini sama halnya dengan agama Islam  dimana  diberikan  pencerahan  kepada  orang  lain  dengan  memasukkan Urip/Roh/Hidup Manusia ke dalam tubuh anda agar mereka mendapat hidayah dan bimbingan  mengenai  Urip/Roh/Kehidupan  dan  jalan  Urip/Roh/Kehidupan  menuju Sumber Urip/Roh tersebut.
Meskipun  aliran  kepercayaan  MLKI  sudah  mendapat  pengakuan  dari  Negara, namun tetap Keberadaan MLKI, masih Meski sebagian masyarakat mengakui aliran sesat  ini  mempunyai  manfaat  dan  merugikan  masyarakat,  namun  masih  ada sebagian  lagi  yang  menganggap  MLKI  merupakan  aliran  sesat  yang  menimbulkan konflik  dan  diskriminasi  di  kalangan  anggotanya.  Berita  yang  dikutip  KBR  Cilacap: “Penganut dan penganut agama lokal di Cilacap, Jawa Tengah tidak diperkenankan mengikuti  seleksi  perangkat  desa  dan  PNS  lainnya  oleh  Pemerintah  Kabupaten Cilacap, namun menurut Ridlo, di Cilacap, jumlah orang percaya relatif tinggi. 4
Pada  prinsipnya,  hak  beragama  adalah  hak  asasi  manusia  (“HAM”),  yang digambarkan  sebagai  hak  yang  tidak  dapat  dibatasi  atau  diremehkan  dalam keadaan  apa  pun.  Oleh  karena  itu,  kebebasan  menganut  suatu  agama  atau kepercayaan  adalah  hak  setiap  warga  negara,  dan  negara  menjamin  kebebasan setiap  penduduk  untuk  memeluk  agama  dan  beribadah  sesuai  dengan  agama  dan kepercayaannya.Konstitusi  memberikan  hak  kebebasan  memeluk  agama  di Indonesia  diatur  pada Pasal  28E  ayat  (1) UUD  1945 yang  berbunyi: “Setiap orang bebas  memeluk  agama  dan  beribadat menurut  agamanya,  memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat  tinggal  di  wilayah  negara  dan  meninggalkannya,  serta  berhak  Kembali ”.
3 Hartono  Ahmad  Jais, Aliran  Dan  Paham  Sesat  Di  Indonesia ,  Jakarta:  Pustaka  Al-  Kautsar,  2010, hlm. 54
4 M uhamad  Ridlo  Susanto,  ‘Di  Cilacap,  Penghayat  Kepercayaan  Tak  Boleh  Jadi  Perangkat  Desa’, KBR Cilacap, 2016 diakses di https://kbr.id/nasional/11-2016/di_cilacap__penghayat_ kepercayaan_tak_boleh_jadi_ perangkat_ desa/ 86877.html Pada 10 Oktober 2023
Selanjutnya, kebebasan memeluk kepercayaan tercantum dalam Pasal 28E ayat (2) UUD  1945 yaitu: “Setiap  orang  berhak  atas kebebasan  meyakini  kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya ”.
Kebebasan  beragama  dan  menganut  kepercayaan  juga  diatur  dalam Pasal 22 UU  HAM yang  berbunyi: “(1)  Setiap  orang  bebas  memeluk  agamanya masing- masing  dan  beribadat  menurut  agamanya  dan  kepercayaannya  itu,  (2)  Negara menjamin kemerdekaan  setiap  orang  memeluk  agamanya  masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.
Berdasarkan  uraian  diatas,  maka  penulis  dalam  penelitian  ini  tertarik  untuk menganalisa  efektifitas  kejaksaan  negeri  cilacap  dalam  pelaksanaan  pengawasan terhadap  aliran  kepercayaan  yang  berkembang  dalam  masyarakat  cilacap  dan hambatan-hambatan  pada  pelaksanaan  program  pengawasan  yang  diberikan Kejaksaan Negeri Cilacap terhadap aliran kepercayaan MLKI di Masyarakat Cilacap.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  pendekatan  yuridis-sosiologis,  dengan spesifikasi  peneltian  yang  bersifat  deskriptif-analitis.  Adapun  sumber  data  pada penelitian ini yakni sumber data primer dan data sekunder yang berisi bahan hukum primer,  sekunder  dan  tersier.  Kemudian  teknik  pengumpulan  data  primer  dengan cara  wawancara  dan  data  sekunder  dengan  menelaah  data  dari  bahan-bahan pustaka  yang  relevan.  Data-data  tersebut  diolah  dan  dianalisis  secara  sistematis, objektif dan kualitatif.

## ANALISIS DAN DISKUSI
Efektivitas  Pelaksanaan  Program  Pengawasan  Terhadap  Aliran  Kepercayaan

## MLKI di Masyarakat Cilacap
Pelaksanaan  merupakan  suatu  tindakan  yang  dilakukan  oleh  individu  atau kelompok di pemerintahan dan sektor swasta dengan tujuan mencapai tujuan yang telah  ditetapkan  dalam  keputusan  kebijakan  sebelumnya  tentang  pengawasan kelompok  agama  oleh  penuntut  umum  dan  pedomannya  diatur  dalam Peraturan Jaksa  Agung  Republik  Indonesia  Nomor:  PER-009/A/JA/01/2011  Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, yang mengatur mengenai pengawasan  terhadap  Aliran  Kepercayaan.  Pengawasan  menurut  Basu  Swasta merupakan fungsi yang menjamin bahwa kegiatan-kegiatan dapat memberikan hasil seperti yang diinginkan.
Kegiatan-kegiatan  keputusan  kebijakan  dalam  melaksanakan  pengawasan terhadap  aliran  kepercayaan  oleh  kejaksaan  sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan Jaksa  Agung  Republik  Indonesia  Nomor:  PER-009/A/JA/01/2011  Tentang Organisasi  Dan  Tata  Kerja  Kejaksaan  Republik  Indonesia    merupakan  bagian  dari kegiatan-kegiatan intelijen dan/atau operasi intelijen sesuai dengan kebutuhan yang meliputi penyelidikan (LID), pengamanan (PAM) dan penggalangan (GAL). 5
1.  Penyelidikan  (LID)  yaitu “ semua  usaha,  pekerjaan  maupun  kegiatan  yang dilakukan  secara  berencana  dan  terarah  untuk  memperoleh  informasi  yang dibutuhkan  terkait  dengan  masalah  yang  dihadapi,  untuk  selanjutnya  dapat ditentukan  kebijaksanaan,  beserta  tindakan  dengan  perhitungan  risiko  yang matang. ”
2.  Pengamanan  (PAM)  yakni “ semua  usaha,  pekerjaan,  maupun  kegiatan  yang bertujuan  untuk  mencegah  ataupun  memberantas  setiap  usaha  pekerjaan, kegiatan  dan  operasi  dari  pihak  musuh/lawan,  yang  bertujuan  untuk menghalangi penyelidikan. ”
3.  Penggalangan (GAL) adalah “ semua usaha, yang dilakukan oleh intelijen, untuk mendukung  kebijaksanaan  yang  ditempuh  dan  untuk  menghilangkan  setiap hambatan dalam penyelidikan. ”
Kegiatan pengawasan terhadap aliran kepercayaan secara khusus merupakan tugas  pokok  dan  fungsi  Jaksa  Agung  Muda  Bidang  Intelijen,  diatur  dalam  Bagian Kelima, Direktorat II, Pasal 158, menyebutkan bahwa “Direktorat II mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen berkaitan dengan cegah tangkal, pengawasan media massa, barang cetakan, orang asing, pengawasan aliran kepercayaan masyarakat dan keagamaan meliputi aliran- aliran  keagamaan,  kepercayaan-kepercayaan  budaya,  mistik-mistik  keagamaan, mistik-mistik  budaya,  perdukunan,  pengobatan  pertabiban  secara  kebatinan, peramalan  paranormal,  akupuntur,  shin-she,  metafisika  dan  lain-lain  yang  dapat membahayakan  masyarakat  dan  negara,  pencegahan  penyalahgunaan  dan/atau penodaan  agama,  ideologi,  politik,  sosial,  budaya,  pertahanan  dan  keamanan, persatuan  dan  kesatuan  bangsa,  pelanggaran  hak  asasi  manusia,  pencarian  dan penangkapan  buron  Kejaksaan,  pemberian  dukungan  kinerja  pelaksanaan  tugas
5 Wawancara dengan Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Cilacap Wawan Rusmawan, S.H., M.H. tanggal 22 November 2023.
bidang  pembinaan  dan  bidang  pengawasan  serta  pelaksanaan  tugas  lain  sesuai petunjuk Jaksa Agung Muda Intelijen.”
Jaksa  Agung  Muda  Bidang  Intelijen  dalam  hal  aliran  kepercayaan  memiliki tugas untuk mencegah dan mengawasi media massa, barang cetakan, orang asing berkaitan  dengan  aliran  kepercayaan  khususnya  dalam  hal  ini  Aliran  Kepercayaan Majelis  Luhur  Kepercayaan  Indonesia  (MLKI)  apakah  aliran  kepercayaan  tersebut dapat dianggap melakukan penodaan agama atau tidak, dalam hal ini tentunya akan membahayakan  pertahanan  dan  keamanan,  serta  meruntuhkan  persatuan  bangsa dan  negara  Indonesia.  Sebagai  upaya  mencegah  dan  mengawasi  aliran kepercayaan  Jaksa  Agung  Muda  Bidang  Intelijen  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal 159 tentunya harus menyelenggarakan fungsi:
1. Perumusan rencana dan program kinerja serta laporan pelaksanaanya;
2. Penyiapan  perumusan  kebijakan  dan  pemberian  bimbingan  dan  pembinaan teknis  intelijen  yang  berkaitan  dengan  cegah  tangkal,  pengawasan  media massa,  barang  cetakan,  orang  asing,  pengawasan  aliran  kepercayaan masyarakat  dan  keagamaan  meliputi  aliran-aliran  keagamaan,  kepercayaan- kepercayaan  budaya,  mistik-mistik  keagamaan,  mistik-mistik  budaya, perdukunan, pengobatan pertabiban secara kebatinan, peramalan paranormal,  akupuntur,  shin-she,  metafisika  dan  lain-lain  yang  dapat membahayakan  masyarakat  dan  negara,  pencegahan  penyalahgunaan dan/atau  penodaan  agama,  ideologi,  politik,  sosial,  budaya,  pertahanan  dan keamanan, persatuan dan kesatuan bangsa, pelanggaran hak asasi manusia, pencarian  dan  penangkapan  buron  Kejaksaan,  pemberian  dukungan  kinerja pelaksanaan tugas bidang pembinaan dan bidang pengawasan;
3. Perencanaan  dan  pelaksanaan  teknis  kegiatan  dan  operasi  intelijen Kejaksaan  berupa  penyelidikan,  pengamanan  dan  penggalangan  untuk mendukung kebijakan penegakan hukum baik preventif maupun represif guna menanggulangi  hambatan,  tantangan,  ancaman  dan  gangguan  berkaitan dengan  cegah  tangkal,  pengawasan  media  massa,  barang  cetakan,  orang asing,  pengawasan  aliran  kepercayaan  masyarakat  dan  keagamaan  meliputi aliran-aliran  keagamaan,  kepercayaankepercayaan  budaya,  mistik-mistik keagamaan,  mistik-mistik  budaya,  perdukunan,  pengobatan  pertabiban secara kebatinan, peramalan paranormal, akupuntur, shinshe, metafisika dan lain-lain  yang  dapat  membahayakan  masyarakat  dan  negara,  pencegahan
penyalahgunaan dan/atau  penodaan  agama,  ideologi,  politik,  sosial,  budaya, pertahanan  dan  keamanan,  persatuan  dan  kesatuan  bangsa,  pelanggaran hak asasi manusia, pencarian dan penangkapan buron Kejaksaan, pemberian dukungan  kinerja  pelaksanaan  tugas  bidang  pembinaan  dan  bidang pengawasan;
4. Pengendalian  dan  penilaian  terhadap  pelaksanaan  kegiatan  dan  operasi intelijen Kejaksaan agar lebih berdaya dan berhasil guna;
5. Penerapan  dan  pelaksanaan  prinsip  koordinasi  kerja  dengan  bidang  teknis terkait di lingkungan Kejaksaan;
6. Pelaksanaan  kerjasama  dengan  kementerian,  lembaga  pemerintah  non kementerian,  lembaga  negara,  instansi  dan  organisasi  lain  terutama  dengan aparat intelijen lainnya;
7. Penyusunan  Laporan  Uraian  Situasi  Intelijen  berkala,  insidentil  dan pembuatan perkiraan keadaan berkaitan dengan cegah tangkal, pengawasan media massa, barang cetakan, orang asing, pengawasan aliran kepercayaan masyarakat  dan  keagamaan  meliputi  aliran-aliran  keagamaan,  kepercayaan- kepercayaan  budaya,  mistik-mistik  keagamaan,  mistik-mistik  budaya, perdukunan, pengobatan pertabiban secara kebatinan, peramalan paranormal,  akupuntur,  shin-she,  metafisika  dan  lainlain  yang  dapat membahayakan  masyarakat  dan  negara,  pencegahan  penyalahgunaan dan/atau  penodaan  agama,  ideologi,  politik,  sosial,  budaya,  pertahanan  dan keamanan, persatuan dan kesatuan bangsa, pelanggaran hak asasi manusia, pencarian  dan  penangkapan  buron  Kejaksaan,  pemberian  dukungan  kinerja pelaksanaan tugas bidang pembinaan dan bidang pengawasan;
8. Penyiapan  bahan  evaluasi  dan  laporan  pelaksanaan  rencana  dan  program kinerja,  pengumpulan,  penelitian,  pengolahan  dan  penelaahan  serta pengadministrasian  laporan  berkaitan  dengan  cegah  tangkal,  pengawasan media massa, barang cetakan, orang asing, pengawasan aliran kepercayaan masyarakat  dan  keagamaan  meliputi  aliran-aliran  keagamaan,  kepercayaan- kepercayaan  budaya,  mistik-mistik  keagamaan,  mistik-mistik  budaya, perdukunan, pengobatan pertabiban secara kebatinan, peramalan paranormal,  akupuntur,  shin-she,  metafisika  dan  lain-lain  yang  dapat membahayakan  masyarakat  dan  negara,  pencegahan  penyalahgunaan dan/atau  penodaan  agama,  ideologi,  politik,  sosial,  budaya,  pertahanan  dan
keamanan, persatuan dan kesatuan bangsa, pelanggaran hak asasi manusia, pencarian  dan  penangkapan  buron  Kejaksaan,  pemberian  dukungan  kinerja pelaksanaan tugas bidang pembinaan dan bidang pengawasan yang berasal dari  Kejaksaan  Agung,  Kejaksaan  di  daerah,  Kejaksaan  pada  Perwakilan Negara Republik Indonesia di luar negeri dan instansi lain untuk diteliti, diolah, ditelaah dan disertai dengan pendapat untuk bahan pertimbangan pimpinan;
9. Pemberian  bimbingan,  pembinaan  dan  pengendalian  terhadap  pejabat fungsional dan staf di lingkungan kerjanya. ”
Pada Pasal 160 huruf b angka 2, Direktorat II yang memiliki tugas pengawasan berkaitan  aliran  kepercayaan  masyarakat  dan  keagamaan  yakni  Subdirektorat Pengawasan  Media  Massa,  Barang  Cetakan,  Aliran  Kepercayaan  Masyarakat  dan Keagamaan,  sehingga  dalam  hal  ini  tugas  pengawasan  yang  dilakukan  oleh Subdirektorat  Pengawasan  Media  Massa,  Barang  Cetakan,  Aliran  Kepercayaan Masyarakat  dan  Keagamaan  antara  lain  merumuskan  rencana  kerja,  laporan pelaksanaan. menyiapkan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis, perencanaan dan  pelaksanaan  kegiatan,  melakukan  pengendalian  dan  penilaian  terhadap kegiatan  pengawasan,  melakukan  koordinasi  secara  internal,  kemudian  melakukan koordinasi dengan lembaga pemerintah maupun non pemerintah. laporan, evaluasi.
Tugas  Pengawasan  Aliran  Kepercayaan  Masyarakat  oleh  Kejaksaan  dapat dikatakan memiliki dimensi pencegahan  dengan menggunakan teknik intelijen, yang pada  dasarnya  masuk  dalam  sistem  hukum.  Lawrence  M.  Friedman  menjelaskan bahwa  untuk  melihat  suatu  sistem  hukum  yang  mana  dalam  hal  ini  penguatan intelijen  Kejaksaan  dalam  pengawasan  aliran  kepercayaan  dan  aliran  keagamaan dalam  masyarakat  demi  ketertiban dan  ketenteraman  umum  dapat  dilihat  melalui  3 pendekatan yaitu: struktur hukum, subtansi hukum dan budaya hukum. 6

## 1. Struktur hukum
Struktur  hukum  adalah  pola  yang  menunjukkan  tentang  bagaimana  hukum dijalankan  menurut  ketentuan-ketentuan  formalnya.  Struktur  ini  menunjukkan bagaimana  pembuat  hukum  dan  badan  serta  proses  hukum  itu  berjalan  dan
6 O. I.  Darmika,  “Budaya  Hukum  (  Legal  Culture  )  Dan  Pengaruhnya,” J.  Huk.  tô-râ ,  vol.  Vol.  2  No, 2016, hlm. 430, [Online]. Available: http://ejournal.uki.ac.id/index.php/tora/article/view/1114/941
dijalankan. 7 Di  Indonesia  misalnya  jika  berbicara  tentang  struktur  sistem  hukum Indonesia, Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER- 009/A/JA/01/2011  Tentang  Organisasi  Dan  Tata  Kerja  Kejaksaan  Republik Indonesia  kejaksaan  sebagai  organisasi  yang  memiliki  kewenangan  untuk melakukan  pengawasan  terhadap  aliran  kepercayaan  yang  mana  dalam  hal  ini terhadap aliran kepercayaan MLKI.

## 2. Subtansi hukum
Substansi hukum adalah aspek kedua sebagai suatu aspek dari sistem hukum, merupakan  refleksi  dari  aturan-aturan  yang berlaku,  norma  dan  prilaku  masyarakat dalam  sistem  tersebut.  Tercakup  dalam  konsep  tersebut  adalah  bagaimana apresiasi  masyarakat  terhadap  aturan-aturan  formal  yang  berlaku. 8 Secara  aturan hukum  yang  berlaku  untuk  kejaksaan  melakukan  pengawasan  telah  diatur  dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-009/A/JA/01/2011 Tentang Organisasi  Dan  Tata  Kerja  Kejaksaan  Republik  Indonesia  dengan  melalui Subdirektorat  Pengawasan  Media  Massa,  Barang  Cetakan,  Aliran  Kepercayaan Masyarakat dan Keagamaan dengan melakukan upaya non penal, sebagai langkah pencegahan, serta penanggulangan penyimpangan norma agama yang ditimbulkan sebagai  akibat  multi  tafsir  ajaran  atau  aliran  kepercayaan  tertentu,  meliputi  upaya preemtif, dan preventif.
Upaya  preemtif  yang  dilakukan  dengan  cara  memberikan  himbauan  kepada masyarakat,  penyuluhan,  pengajian  serta  memasang  spanduk  dan  stiker  di  tempat strategis  untuk  dibaca,  disisi  lain  juga  membentuk  kerjasama  yang  baik  dengan masyarakat untuk memperoleh  informasi  yang  berkembang  di  lingkungan masyarakat,  khususnya  mengenai  penyimpang-penyimpangan  norma  agama,  serta sikap  intoleransi.  Sedangkan  upaya  preventiv  yang  dilakukan  dengan  Kegiatan Sosialisasi  di  Lingkungan  Masyarakat.  Kegiatan  sosialisasi  dilaksanakan  secara rutin  dan  berkala  memberikan  edukasi  dan  pencerahan  kepada  masyarakat mengenai toleransi, kerukunan antar umat beragama, dan pentingnya menghormati keberagaman  kepercayaan  sehingga  dapat  mencegah  praktik-praktik  ekstrem  atau tindakan  intoleran  yang  dapat  merugikan  masyarakat.  Selesai  memberikan sosialisasi  kepada  masyarakat  dilanjutkan  dengan  melakukan  tanya  jawab  tentang
7 M.  Rafif  dan  Zakki  Adlhiyati,  “Tujuan  Penerapan  E-Court  Di  Pengadilan  Negeri  Yogyakarta Berdasarkan  Teori  Hukum  Lawrence  M.  Friedman ,”  Verstek,  Vol,  11,  No.  4,  hlm.  685-695  DOI: https://doi.org/10.20961/jv.v11i4.76143
8 Lutfil Ansori, “Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif”, Jurnal Yuridis Vol. 4, No. 2, Desember 2017, p. 148-163, E-ISSN: 2598-5906
tema  yang  diangkat  yaitu  aliran  kepercayaan  MLKI.  Selain  itu,  masyarakat diperkenankan  untuk  memberikan  saran  dan  kritiknya.  Disisi  lain  dalam  kejaksaan melaksanakan  kegiatan  pengawasan  melakukan  kerjasama  dengan  kepolisian, tentara, lembaga keagamaan serta para tokoh keagamaan di wilayah Cilacap untuk melakukan  pengawasan  agar  tidak  terjadi  kerusuhan  yang  diakibatkan  perbedaan kepercayaan.

## 3. Budaya hukum
Budaya  hukum  dimaksudkan  sebagai  perilaku  orang  terhadap  sistem  hukum dan hukumnya yang dipercayai atau merupakan iklim pemikiran sosial dan paksaan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan.  Kebudayaan  mencakup  nilai-nilai  yang  mendasari  hukum  yang berlaku, nilai-nilai mana yang  merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa saja yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).  Namun  dalam  hal  ini  tingkat  kepatuhan  masyarakat  terhadap  ketataan aturan  masih  rendah  baik  masyarakat  itu  sendiri  maupun  Pemerintah  Kabupaten Cilacap  itu  sendiri  yang  mendiskriminasikan  dalam  pelayanan  terhadap  aliran kepercayaan MLKI. Hal ini, dikarenakan adanya budaya kompromistis sering terjadi masyarakat  Indonesia  khususnya  di  Cilacap.  Kenyataannya,  akan  terdapat kecenderungan  budaya  masyarakat  untuk  meloloskan  diri  dari  aturan  yang  berlaku menjadi-jadi.
Secara sistem hukum dapat terlihat bahwa pelaksanaan program pengawasan terhadap  aliran  kepercayaan  MLKI  di  masyarakat  cilacap  masih  belum  dapat terlaksana  secara  penuh  dikarenakan  budaya  yang  masih  kompromistis  baik  pada masyarakat  maupun  dilakukan oleh  pemerintah.  Hal ini  dapat  terlihat bahwa  dalam sistem  hukum  belum  sepenuhnya  efektiv.  Meskipun  belum  efektiv  namun perlindungan  dan  pembimbingan  telah  diupayakan  oleh  Kejaksaan  Negeri  Cilacap khususnya  Subdirektorat  Pengawasan  Media  Massa,  Barang  Cetakan,  Aliran Kepercayaan  Masyarakat  dan  Keagamaan  terhadap  aliran  kepercayaan  MLKI, semaksimal  mungkin  yang  didasarkan  pada  Pasal  158,  Pasal  159,  dan  Pasal  160 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-009/A/JA/01/2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, yang mengatur mengenai pengawasan  terhadap  Aliran  Kepercayaan.  Secara  khusus,  bentuk  perlindungan dan  bimbingan  terhadap  aliran  kepercayaan  MLKI  di  masyarakat  Cilacap,  Pada
dalam bentuk perlindungan hukum dan pembimbingan terhadap aliran kepercayaan MLKI di masyarakat Cilacap: 9

## 1. Perlindungan Terhadap Diskriminasi
Kejaksaan harus memberikan perlindungan terhadap setiap bentuk diskriminasi terhadap penganut aliran kepercayaan. Ini termasuk tindakan diskriminatif di tempat kerja, dalam pelayanan publik, dan di berbagai lapisan masyarakat.
2. Pendidikan Hukum dan Kesadaran/Penyuluhan Hukum
Kejaksaan  memberikan  penyuluhan  hukum  kepada  masyarakat,  termasuk penganut  aliran  kepercayaan,  untuk  memberikan  pemahaman  yang  lebih  baik tentang hak-hak dan kewajiban mereka di bawah hukum.

## 3. Perlindungan Terhadap Kebhinekaan
Kejaksaan  memiliki  peran  dalam  melindungi  dan  mempromosikan  prinsip kebhinekaan,  memastikan  bahwa  setiap  individu,  termasuk  penganut  aliran kepercayaan,  dapat  hidup  berdampingan  dalam  keragaman  tanpa  takut  atas penganiayaan atau diskriminasi.
Berdasarkan  pengawasan  penegakan  hukum  oleh  Subdirektorat  Pengawasan Media  Massa,  Barang  Cetakan,  Aliran  Kepercayaan  Masyarakat  dan  Keagamaan terhadap aliran kepercayaan MLKI Kejaksaan Negeri Cilacap dapat dikatakan  telah melakukan  perlindungan  dan  bimbingan  yang  dilakukan  oleh  kejaksaan  terhadap masyarakat cilacap diantaranya upaya represif dan preventif, baik diberikan sebelum terjadinya  ada  suatu  tindak  pidana  maupun  diberikan  ketika  sudah  terjadi  suatu tindak pidana.

## Hambatan-Hambatan Pada Pelaksanaan Program Pengawasan Yang Diberikan Kejaksaan Terhadap Aliran Kepercayaan MLKI di Masyarakat Cilacap
Pelaksanaan  program  pengawasan  terhadap  aliran  kepercayaan  MLKI  di masyarakat cilacap masih belum efektif yang mana tentu diakibatkan oleh beberapa hambatan,  sebagaimana  diketahui  hambatan  merupakan  suatu  hal  yang menghalangi  terlaksananya  suatu  program  yang  pada  dasarnya  suatu  hambatan muncul  faktor  internal  dan  eksternal. 10 Apabila  dikaitkan  dengan  teori  efektivitas hukum  menurut  Soerjono  Soekanto,  terdapat  faktor  yang  mempengaruhi
9 Wawancara dengan Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Cilacap Wawan Rusmawan, S.H., M.H. tanggal 25 November 2023.
10 M. P. Tampubolon, Change Management Manajemen Perubahan : Individu, Tim Kerja Organisasi . Bogor: Mitra Wacana Media, 2020, hlm. 3-5
pelaksanaan  program  pengawasan  oleh  Subdirektorat  Pengawasan  Aliran Kepercayaan  Masyarakat  dan  Keagamaan  terhadap  aliran  kepercayaan  MLKI  di masyarakat  cilacap  efektiv  atau  tidaknya  dapat  dilihat  dari  beberapa  faktor diantaranya: “ Faktor  hukumnya  itu  sendiri;  Faktor  penegak  hukum;  Faktor  sarana dan fasilitas; Faktor masyarakat; Faktor kebudayaan. ”
Mengacu  pada  teori  yang  mempengaruhi  efektivitas  pelaksanaan  program pengawasan  terhadap  aliran  kepercayaan  MLKI  yang  merupakan  bukan  sebuah aliran  kepercayaan,  melainkan  hanya  sebuah  wadah  perkumpulan,  agar  kesemua anggotanya  mampu  menjalin  komunikasi  dan  beradaptasi  dengan  lingkungan masyarakat  diluar  organisasi-organisasi  Kepercayaan Terhadap  Tuhan  Yang  Maha Esa,  untuk  melestarikan  nilai-nilai luhur  spiritual  bangsa, dan ikut  serta  membentuk dan  membangun  karakter  manusia  Indonesia  seutuhnya  di  bidang  mental-spiritual. Sehingga  MLKI  bukan  merupakan  ancaman  keutuhan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia,  justru  keberadaannya  merupakan  perekat  kesatuan  dan  persatuan bangsa,  dari  risiko  terjadinya  perpecahan  akibat  sentimen negatif  bagi  agama tertentu di masyarakat Cilacap, yaitu sebagai berikut:

## 1. Hukum itu sendiri
Secara  peraturan  perundang-undangan  penghentian  penuntutan  pada pelaksanaan  program  pengawasan  terhadap  aliran  kepercayaan  MLKI  di masyarakat  Cilacap,  Kejaksaan  Negeri  Cilacap  mengacu  Peraturan  Jaksa  Agung Republik  Indonesia  Nomor:  PER-009/A/JA/01/2011  Tentang  Organisasi  Dan  Tata Kerja  Kejaksaan  Republik  Indonesia  yang  didasari  atas  dasar  hukum  jaminan kebebasan  memeluk  agama  dan  kepercayaan  yang  diberikan  oleh  konstitusi  pada Pasal  28  E  serta  kebebasan  beragama  dan  menganut  kepercayaan  yang  diatur dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia pada Pasal 22.

## 2. Penegak Hukum
Jaksa  di  bidang  Subdirektorat  Pengawasan  Media  Massa,  Barang  Cetakan, Aliran  Kepercayaan  Masyarakat  dan  Keagamaan  sebagai  penegak  hukum  yang melaksanakan  Jaksa  Agung  Republik  Indonesia  Nomor:  PER-009/A/JA/01/2011 Tentang  Organisasi  Dan  Tata  Kerja  Kejaksaan  Republik  Indonesia  mempunyai wewenang  untuk  melakukan  pengawasan  terhadap  aliran  kepercayaan  MLKI  di Cilacap,  dalam  melaksanaan  pengawasan  dapat  berkoordinasi  dan  kerjasama dengan  penegak  hukum  lainnya,  namun  pada  pelaksanaanya  penegakan  hukum tidak  berjalan  dalam  koridor  yang  benar,  sehingga  penegakan  hukum  mengalami
kendala dalam tingkatan teknis operasional di masing-masing penegak hukum yang mana pemahaman  mengenai keagamaan dan kepercayaan  Sumber Daya  Manusia penegak  hukum  masih  rendah.  Kemudian,  kuatnya  pengaruh  dan  intervensi  politik dan  kekuasaan  ke  dalam  dunia  caturwangsa,  terutama  ke  badan  kepolisian, kejaksaan dan kehakiman.

## 3. Sarana dan fasilitas
Tanpa  adanya  atau  dukungan  sarana  atau  fasilitas  yang  memadai,  maka penegakan  hukum  tidak  akan  berlangsung  dengan  baik.  Sarana  maupun  fasilitas yang dimaksud antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan tinggi dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.  Kalau  hal-hal  tersebut  tidak  dipenuhi,  maka  sulitlah  penegakan  hukum akan dapat mencapai tujuannya.
4. Masyarakat
Dari  sudut  sosial  dan  budaya  dalam  masyarakat,  Cilacap  merupakan  suatu masyarakat yang majemuk dengan sekian banyaknya golongan etnik dengan ragam kebudayaan-kebudayaan  yang  berbeda  dalam  perbedaan  tersebut  masih  belum seutuhnya  masyarakat  cilacap  sadar  atas  hak  kebebasan  beragama  dan  hak menganut kepercayaan. Sedangkan jika dilihat berdasarkan tipologi terhadap kriteria aliran  yang  sah  dan  diperbolehkan    MLKI  bukanlah  sebuah  aliran  kepercayaan, melainkan  hanya  sebuah  wadah  perkumpulan,  agar  kesemua  anggotanya  mampu menjalin  komunikasi  dan  beradaptasi  dengan  lingkungan  masyarakat  diluar organisasi-organisasi  Kepercayaan  Terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  untuk melestarikan  nilai-nilai  luhur  spiritual  bangsa,  dan  ikut  serta  membentuk  dan membangun  karakter  manusia  Indonesia  seutuhnya  di  bidang  mental-spiritual. Sehingga  MLKI  bukan  merupakan  ancaman  keutuhan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia,  justru  keberadaannya  merupakan  perekat  kesatuan  dan  persatuan bangsa,  dari  risiko  terjadinya  perpecahan  akibat sentimen negatif  bagi  agama tertentu.
5. Kebudayaan
Tingkat  kepatuhan  masyarakat  terhadap  ketataan  aturan  masyarakat  masih rendah. Hal ini, dikarenakan adanya budaya kompromistis sering terjadi masyarakat Indonesia.  Kenyataannya,  akan  terdapat  kecenderungan  budaya  masyarakat  untuk meloloskan diri dari aturan yang berlaku menjadi-jadi.
Kelima  faktor  tersebut  di  atas,  dalam  realitas  hubungannya,  akan  saling berkaitan  erat  antara  satu  dengan  lainnya.  Hal  ini,  karena  di  dalam  efektivitas pelaksanaan  program  pengawasan  terhadap  aliran  MLKI  di  Cicalap  oleh  penegak hukum  satu  faktor  dengan  faktor  lainnya  saling  mempengaruhi.  Kelemahan  yang satu  berdampak  kepada  kendala  yang lainnya,  karena  keseluruhannya  menjadi  hal pokok  dalam  penegakan  hukum,  serta  dalam  rangka  memperoleh  tolak  ukur  dari efektifitas  penegakan  hukumnya,  maupun  efektivitas  pelaksanaan  program pengawasan terhadap aliran kepercayaan MLKI di masyarakat Cilacap. Sedangkan pada kenyataannya masih banyak faktor yang belum mendukung keefektivan dalam pelaksanaan  program  pengawasan  terhadap  aliran  MLKI  di  Cicalap  seperti  halnya, pada  faktor  penegak  hukum,  sarana  dan  fasilitas,  masyarakat  bahkan kebudayaannnya itu sendiri yang mengakibatkan pelaksanaan program pengawasan terhadap  MLKI  di  Cilacap  belum  efektiv  dapat  berjalan  efektif  yang  mengakibatkan masih ada tindakan tindakan intoleransi terhadap kepercayaan MLKI di Cilacap

## KESIMPULAN
Program  pengawasan  terhadap  aliran  Aliran  Kepercayaan  Dan  Aliran Keagamaan  oleh  Majelis  Luhur  Kepercayaan  Indonesia  (MLKI)  berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-009/A/JA/01/2011 Tentang Organisasi  Dan Tata  Kerja  Kejaksaan  Republik  Indonesia.  Namun  pelaksanaannya masih  banyak  faktor  yang  belum  mendukung  keefektivan  dalam  pelaksanaan program  pengawasan  terhadap  aliran  MLKI  di  Cicalap  seperti  halnya,  pada  faktor penegak  hukum,  sarana  dan  fasilitas,  masyarakat  bahkan  kebudayaannnya  itu sendiri  yang  mengakibatkan  pelaksanaan  program  pengawasan  terhadap  MLKI  di Cilacap  belum  efektiv  dapat  berjalan  efektiv  yang  mengakibatkan  masih  ada tindakan tindakan intoleransi terhadap kepercayaan MLKI di Cilacap.
Hambatan-hambatan pada pelaksanaan program pengawasan terhadap aliran Aliran  Kepercayaan  Dan  Aliran  Keagamaan  oleh  Majelis  Luhur  Kepercayaan Indonesia (MLKI) diantaranya: Pertama, karena koordinasi koordinasi dan kerjasama tidak  berjalan  dalam  koridor  yang  benar,  dikarenakan  sumber  daya  manusia penegak hukum terkait masalah agama dan aliran kepercayaan masih rendah. Disisi lain  terdapat  pengaruh  dan  intervensi  politik  dan  kekuasaan  ke  dalam  dunia caturwangsa,  terutama  ke  badan  kepolisian,  kejaksaan  dan  kehakiman.  Kedua, kurangnya  dukungan  sarana  atau  fasilitas  yang  memadai,  yakni  tenaga  manusia yang  berpendidikan  tinggi  dan  terampil,  organisasi  yang  baik,  peralatan  yang
memadai,  keuangan  yang  cukup,  dan  seterusnya.  Ketiga,  Masyarakat  yang  belum sadar  atas  hak  kebebasan  beragama  dan  hak  menganut  kepercayaan.  Keempat, masih  terdapat  kecenderungan  budaya  masyarakat  cilacap  untuk  meloloskan  diri dari aturan yang berlaku menjadi-jadi.

## DAFTAR PUSTAKA
A.  Triwati,  “Pengesampingan  Perkara  Demi  Kepentingan  Umum  Pascaputusan Mahkamah  Konstitusi,” J.  Ius  Const. ,  vol.  6,  no.  2,  pp.  32 –54,  2020,  doi: 10.26623/jic.v6i1.2092.
DPR RI, Laporan Singkat Rapat Kerja Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR R.I.) Dengan Jaksa Agung Republik Indonesia , 2016; Engkus  Ruswana,  “Kasus-Kasus  Pelanggaran  Hukum  Dan  HAM  Yang  Dialami Mayarakat  Adat/Penghayat  Kepercayaan  Terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa”, Makalah Seminar Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Hukum , 2008; Hartono  Ahmad  Jais, Aliran  Dan  Paham  Sesat  Di  Indonesia ,  Jakarta:  Pustaka  Al- Kautsar, 2010, hlm. 54
Muhamad  Ridl o  Susanto,  ‘Di  Cilacap,  Penghayat  Kepercayaan  Tak  Boleh  Jadi Perangkat  Desa’,  KBR  Cilacap,  2016  diakses  di  https://kbr.id/nasional/11- 2016/di_cilacap__penghayat_  kepercayaan_tak_boleh_jadi_  perangkat_  desa/ 86877.html Pada 10 Oktober 2023
O.  I.  Darmika,  “Budaya  Hukum  (  Legal  Culture  )  Dan  Pengaruhnya,” J.  Huk.  tô-râ , vol. Vol. 2 No, 2016, hlm. 430, [Online]. Available: http://ejournal.uki.ac.id/index.php/tora/article/view/1114/941
M.  Rafif  dan  Zakki  Adlhiyati,  “Tujuan  Penerapan  E-Court  Di  Pengadilan  Negeri Yogyakarta Berdasarkan Teori Hukum Lawrence M. Friedman,” Vol, 11, No. 4, hlm. 685-695 DOI:  https://doi.org/10.20961/jv.v11i4.76143
Lutfil  Ansori,  “Reformasi  Penegakan  Hukum  Perspektif  Hukum  Progresif”, Jurnal Yuridis Vol. 4, No. 2, Desember 2017, p. 148-163, E-ISSN: 2598-5906 M.  P.  Tampubolon, Change  Management  Manajemen  Perubahan :  Individu,  Tim Kerja Organisasi . Bogor: Mitra Wacana Media, 2020;