Volume 4 Number 2, December 2020, page 192-201

## Model Analisis Kebijakan Pendidikan
Asep Abdul Aziz 1 , Rida Nurfarida 2 , Nurti Budiyanti 3* , Qiqi Yuliati Zakiah 4 124 Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
3 Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia
nurtibudiyanti@upi.edu *

## ARTICLE INFO
Article history:
Received November 08, 2020 Revised November 29, 2020 Accepted December 05, 2020

## Abstract
Education  was  very  important  in  human  intelligence.  This  article  aimed  to describe the model of education policy analysis. This research used a qualitative approach  in  library  studies.  The  results  showed  that  the  education  policy  model consisted  of  three  things namely  (1)  formulation model,  (2)  analysis  model, and (3)  implementation  model.  The  formulation  model  consists  of  institutional models, system models, mixed investigation models, process models, elite theory models,  rational  models,  critical  models,  strategic  models,  deliberative  models. Meanwhile,  the  education  policy  analysis  model  consists  of  a  prospective, retrospective, and integrative models. The implementation model consists of top- down  and  bottom-up  models.  The  results  of  education  policy  analysis  used  in Indonesia  use  more  political  policy  analysis  models  based  on  political assumptions.
Keywords : Educational Model, Policy of Educational Model, Policy Education
Published by Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Metro Website http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/tapis/index This is an open access article under the CC BY SA license
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

## PENDAHULUAN
Pendidikan  merupakan  hal  yang  sangat  penting  untuk  dibicarakan  sebab  biasanya kecerdasan  manusia  dilihat  dari  seberapa  tinggi  seseorang  tersebut  mengenyam  pendidikan. Dengan adanya pendidikan, manusia juga dapat mencapai kebutuhan hidupnya dengan berbagai cara.  Dalam  hal  ini  pemerintah  juga  tidak  serius  dalam  menggalakkan  pendidikan,  terbukti dengan adanya salah satu peraturan yang mengatur pendidikan yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 1,2 an 3 (Iskandar, 2019; Suhono & Sari, 2020; Irianisyah, 2020) . Dalam hal  ini jelas terlihat bahwa pendidikan dipengaruhi oleh hasil dari suatu kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kebijakan adalah aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi, yang bersifat  mengikat,  yang  mengatur  perilaku  dengan  tujuan  untuk  menciptakan  tata  nilai  baru dalam  masyarakat  (Costantina,  2018).  Dalam  hal  ini,  kebijakan  akan  menjadi  rujukan  utama para  anggota  organisasi  atau  anggota  masyarakat  dalam  berprilaku  (Dunn  2003).  Kebijakan pada  umumnya  bersifat problem  solving dan  proaktif.  Berbeda  dengan  Hukum  ( Law )  dan Peraturan  ( Regulation), kebijakan  lebih  adaptif  dan  interpratatif,  meskipun  kebijakan  juga mengatur “apa yang boleh, dan apa yang tidak boleh”. Kebijakan juga diharapkan dapat bersifat umum  tetapi  tanpa  menghilangkan  ciri  lokal  yang  spesifik  (Darwis  2013).  Kebijakan  harus memberi peluang diinterpretasikan sesuai kondisi spesifik yang ada.
Kebijakan  sering  dipergunakan  dalam  konteks  tindakan-tindakan  atau  kegiatan- kegiatan  yang  dilakukan  oleh  para  aktor  dan  institusi-institusi  pemerintah  serta  perilaku  pada umumnya. Makna kebijakan juga sering dikonotasikan dengan sebagai politik karena membawa konsekwensi  politis  dan  perilaku  politik.  Dengan  makna  lain  kebijakan  adalah a  means  to  an end ,  alat  untuk  mencapai  sebuah  tujuan.  Kebijakan  publik  pada  akhirnya  menyangkut pencapaian  tujuan  publik.  Menurut  Lester  dan  Stewart,  studi  kebijakan  publik  kini  telah

## Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah
meliputi berbagai tahap seperti terangkum dalam lingkaran kebijakan publik (public cycle) yang meliputi  tahapan  yaitu  1)  agenda  setting,  policy  formulation,  3)  policy  implementation,  4) policy  evaluation,  5)  policy  change,  dan  6)  policy  termination (Lester  &  Stewart,  2000;  Arlita dkk.,  2020).  Sementara  menurut  Dunn  tahap dalam  melakukan  policy  melalui  lima  langkah yaitu  1)  penyusunan  agenda,  2)  melalui  formulasi  kebijakan,  3)  adopsi  kebijakan,  4) implementasi  kebijakan,  5)  penilaian/  evaluasi  kebijakan  (Dunn,  2003).  Kelima  tahapan  ini menjadi  berurutan  secara  hirarkhi,  kesemuanya  tahapan  perlu  dikelola  dan  dikontrol  oleh pembuat  yang  sekaligus  pelaksana  kebijakan  publik.  Langkah-langkah  membuat  kebijakan  di atas  memberikan  makna  bahwa  sebuah  kebijakan  harus  dilakukan  secara  bertahap  dan  melalui sebuah proses yang perencanaa, implementasi dan evaluasi.
Realita kini, kebijakan tidak didasai oleh kelima nilai di atas, maka ini  menjadi sebuah pengingat  bagi  peneliti  sebagai  praktisi  serta  pemangku  kebijakan  agar  dapat  menyelesaikan berbagai  persoalan  melalui  formulasi  kebijakan  yang  baik.  Berdasarkan  kajian  terdahulu, konsep  analisis  kebijakan  digambarkan  secara  umum  dalam  berbagai  disiplin  bidang  ilmu pengetahuan (Bintari dkk., 2016). Perlu adanya fokus pembahasan mengenai pendidikan secara khusus.  Analsisis  model  kebijakan  sangat  penting  untuk  difahami  agar  kebijakan  yang dihasilkan  dapat  mengantarkan  keberhasilan  tujuan  pendidikan.  Terdapat  berbagai  model formulasi  kebijakan  dalam  pendidikan  untuk  memecahkan  permasalahan  yang  ada.  Dengan demikian,  penulis  merasa  penting  untuk  menuangkan  artikel  yang  berjudul  tentang  model formulasi  kebijakan  pendidikan,  agar  dapat  memahami  berbagai  model  yang  ada  dan    dapat diaplikasikan dalam dunia pendidikan.

## METODE
Metode  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Model  penelitian  ini menggunakan library  research ,  dengan  analisis  inductive  deduktif  yang  berasal  dari  beberapa analsisis  literature  (O’Dwyer  &  Bernauer,  2013;  Moser  &  Korstjens,  2018).      Penelitian  ini disebut  sebagai  penelitian  kepustakaan  ( library  research )  sebagai  proses understanding dari data  teks  tersebut,  penulis  kemudian  menginterpretasikannya  menggunakan  metode  deskripsi analisis,  yakni  dimulai  dengan  pengumpulan  data  secara  sistematis  dan  konsisten,  yang kemudian  dianalisis,  diseleksi  serta  digabungkan  untuk  kemudian  diambil  kesimpulan menggunakan  analisis  yang  deduktif,  dari  masalah  yang  bersifat  umum  kemudian  diambil kesimpulan  bersifat  khusus.  Sedangkan  sumber  data  yang  dipergunakan  yaitu  data  primer sebagai  penguat  dan  pelengkap  data-data  yang  dirasa  valid  dan  data  sekunder  yaitu  berupa buku-buku dan jurnal-jurnal yang relevan dalam judul penelitian. Sumber data yang digunakan adalah  berasal  dari  Jurnal  dan  buku  diantaranya  di  tulis  oleh  Azis  dkk.,  2017.  dkk.,  2019, Parsons, Wayne. 2006, Sabri dkk., 2013, Muhdi  dkk., 2017, dan sumber  lainnya yang relevan. Sedangkan  metode  analisis  dan  interpretasi  data  yang  digunakan  oleh  peneliti  mengacu  pada langkah-langkah  analisis  yang  diajukan  oleh  Creswell  (2016),  Pertama,  Memproses  dan menyiapkan data untuk ditinjau; Kedua, membaca seluruh data; Ketiga, Mulai mengkode semua data penelitian; Keempat, mendeskripsikan  kategori dan pengaturan tema yang akan dianalisis; Kelima,  Menyajikan  laporan  naratif  kualitatif,  dan  Keenam,  Membuat  interpretasi  dalam penelitian kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Model Perumusan Kebijakan Pendidikan
-Model Kelembagaan (institusionalisme)
Model  kelembagaan  berpendapat  bahwa  tugas  membuat  kebijakan  publik  adalah  tugas pemerintah,    jadi  apapun  yang  telah  dibuat  pemerintah,  dengan  cara  apapun  adalah  kebijakan publik.  Model  ini  mendasarkan  kepada  fungsi-fungsi  kelembagaan  dari  pemerintah,  di  setiap sektor  dan  tingkat,  di  dalam  perumusan  kebijakan.  Menurut  Dye  lembaga  pemerintah memberikan  kebijakan  dengan  tiga  ciri  utama  yaitu  (1)  lembaga  Negara  itu  memberikan pengesahan  (legitimasi),  (2)  kebijakan  Negara  itu  bersifat  universal  dalam  arti  bahwa  hanya kebijakan-kebijakan  negara  yang  dapat  disebarluaskan,  (3)  hanya  pemerintah  yang  memegang hak  monopoli  untuk  memaksakan  secara  sah  kebijakan  kepada  masyarakat  (Dye  2011,  20).
dengan  demikian  model  kelembagaan  ini  merupakan  model  yang  bisa  diterapkan  dalam membuat kebijakan pendidikan pada tataran pemerintahan.
-Model Sistem
Paine dan Naumes menawarkan suatu model proses pembuatan kebijakan merujuk pada model  sistem  yang  dikembangkan  oleh  David  Easton.  Model  ini  menurut  Paine  dan  Naumes merupakan  model  deskripitif  karena  lebih  berusaha  menggambarkan  senyatanya  yang  terjadi dalam  pembuatan  kebijakan.  Menurut  Paine  dan  Naumes,  model  ini  disusun  hanya  dari  sudut pandang para pembuat kebijakan. Dalam hal ini para pembuat kebijakan dilihat perannya dalam perencanaan  dan  pengkoordinasian  untuk  menemukan  pemecahan  masalah  yang  akan  (1) menghitung  kesempatan  dan  meraih  atau  menggunakan  dukungan  internal  dan  eksternal,  (2) memuaskan  permintaan  lingkungan,  dan  (3)  secara  khusus  memuaskan  keinginan  atau kepentingan para pembuat kebijakan itu sendiri.
Dengan  merujuk  pada  pendekatan  sistem  yang  ditawarkan  oleh  Easton,  Paine  dan Naumes  menggambarkan  model  pembuatan  kebijakan  sebagai  interaksi  yang  terjadi  antara lingkungan  dengan  para  pembuat  kebijakan  dalam  suatu  proses  yang  dinamis.  Model  ini mengasumsikan  bahwa  dalam  pembuatan  kebijakan  terdiri  dari  interaksi  yang  terbuka  dan dinamis  antar  para  pembuat  kebijakan  dengan  lingkungannya.  Interaksi  yang  terjadi  dalam bentuk  keluaran  dan  masukan  (inputs  dan  outputs)  (Toha  &  Hilmy,  2020).  Keluaran  yang dihasilkan  oleh  organisasi pada akhirnya akan  menjadi bagian  lingkungan  dan seterusnya akan berinteraksi  dengan  organisasi.  Paine  dan  Naumes  memodifikasi  pendekatan  ini  dengan menerapkan langsung pada proses pembuatan kebijakan sebagai beriku:

## Gambar 1. Model Paine dan Naumes
Menurut model sistem, kebijakan politik dipandang sebagai tanggapan dari suatu sistem politik  terhadap  tuntutan-tuntutan  yang  timbul  dari  lingkungan  yang  merupakan  kondisi  atau keadaan  yang  berada  diluar  batas-batas  politik.  Kekuatan-kekuatan  yang  timbul  dari  dalam lingkungan  dan  mempengaruhi  sistem  politik  dipandang  sebagai  masukan-masukan  (inputs) sebagai  sistem  politik,  sedangkan  hasil-hasil  yang  dikeluarkan  oleh  sistem  politik  yang merupakan tanggapan terhadap tuntutan-tuntutan tadi dipandang sebagai keluaran (outputs) dari sistem  politik.  Untuk  mengubah  tuntutan-tuntutan  menjadi  hasil-hail  kebijakan  (kebijakan- kebijakan publik), suatu sistem harus mampu mengatur penyelesaian-penyelesaian pertentangan atau konflik  dan  memberlakukan penyelesaian-penyelesaian ini pada pihak yang bersangkutan, oleh karena suatu sistem dibangun berdasarkan elemen-elemen yang mendukung sistem tersebut dan  hal  ini  bergantung  pada  interaksi  antara  berbagai  subsistem,  maka  suatu  sistem  akan melindungi  dirinya  melalui  tiga  hal,  yakni:  1)  menghasilkan output yang  secara  layak memuaskan, 2) menyandarkan diri pada ikatan-ikatan yang berakar dalam sistem itu sendiri, dan 3) menggunakan atau mengancam untuk menggunakan kekuatan (penggunaan otoritas). Dengan demikian,  model  sistem  ini  jika  di  aplikasikan  dalam  dunia  pendidikan,  perlu  adanya keterlibatan  masyarakat  secara  luas,  untuk  memetakan  permasalahan  yang  timbul  sehingga analisis kebijakan yang dikeluarkan dalam menjadi problem solving yang tepat dan bijak.
-Model Penyelidikan Campuran ( Mixed Scanning )
Model  yang  telah  dipaparkan  sebelumnya,  yakni  model  sistem,  model  kelembagaan pada  dasarnya  mempunyai  keunggulann  dan  kelemahannya  masing-masing,  oleh  karena  itu, dalam  rangka  mencari  model  yang  lebih  komprehensif,  Amitai  Etzioni  mencoba  membuat gabungan    dengan  menyarankan  penggunaan mixed  scanning (Ismail  & Sofwani,  2016)  . Pada dasarnya  ia  menyetujui  model  rasional,  namun  dalam  beberapa  hal  ia  juga  mengkritiknya. Demikian juga, ia melihat pula kelemahan-kelemahan model pembuatan keputusan inkremental. Etzioni  memperkenalkan  mixed  scanning  sebagai  suatu  pendekatan  terhadap  pembuatan keputusan yang memperhitungkan keputusan-keputusan pokok dan inkremental (Mulyana dkk., 2019),  menetapkan  proses-proses  pembuat  kebijakan  pokok  urusan  tinggi  yang  menentukan petunjuk-petunjuk  dasar,  proses-proses  yang  mempersiapkan  keputusan-keputusan  pokok  dan menjalankannya setelah keputusan itu tercapai.
Strategi  penyelidikan  campuran  ( mixed  scanning  strategy )  menggunakan  elemen- elemen  dari  dua  pendekatan  dengan  menggunakan  dua  kamera,  yakni  sebuah  kamera  dengan sudut  pandang  lebar  yang  mencakup  semua  bagian  luar  angkasa,  tetapi  tidak  sangat  terperinci dan  kamera  yang  kedua  membidik  dengan  tepat  daerah-daerah  yang  diambil  oleh  kamera pertama  untuk  mendapatkan  penyelidikan  yang  mendalam.  Menurut  Etzioni,  daerah-daerah tertentu mungkin luput dari penyelidikan campuran ini, namun pendekatan ini masih lebih baik dibandingkan  dengan  inkrementalisme  yang  mungkin  tidak  dapat  mengamati  tempat-tempat yang  kacau  di  daerah-daerah  yang  tidak  dikenal.  Dalam  penyelidikan  campuran  para  pembuat keputusan dapat memanfaatkan teori-teori rasional komprehensif dan inkremental dalam situasi- situasi yang berbeda. Dalam beberapa hal, mungkin pendekatan inkrementalisme mungkin telah cukup  memadai  namun  dalam  situasi  yang  lain  dimana  masalah  yang  dihadapi  berbeda,  maka pendekatan yang lebih cermat dengan menggunakan rasional komprehensif mungkin jauh lebih memadai.  Dengan  demikian,  model  penyelidikan  campuran  ini  merupakan  model  yang  bisa diterapkan dalam dunia pendidikan yang berusaha untuk menetapkan berbagai keputusan secara rasional dan inkremental.
-Model Proses
Model  proses  berasumsi  bahwa  politik  merupakan  sebuah  aktivitas  sehingga mempunyai  proses.  Untuk  itu,  kebijakan  publik  merupakan  juga  proses  politik  yang menyertakan  rangkaian  kegiatankegiatan  secara  berurutan  :  (1)  identifikasi  permasalahan,  (2) menata  agenda,  (3)  perumusan  proposal  kebijakn,  (4)  legitimasi  kebijakan,  (5)  implementasi kebijkan,  (6)  evaluasi  kebijakan  (Dye,  2011).  Dengan  demikian  penulis  berpendapat  bahwa model  proses  harus  senantiasa  diterapkan  dalam  dunia  pendidikan,  agar  kebijakan  yang diberikan mengikuti alur yang ditetapkan dalam menghasilkan kebijakan yang baik dan tepat.

## -Model Teori Elite
Teori elite berkembang dari teori politik elit-massa yang melandaskan diri pada asumsi bahwa  di  dalam  setiap  masyarakat  pasti  terdapat  dua  kelompok,  yaitu  pemegang  kekuasaan (elit) dan yang tidak memegang kekuasaan (massa). Teori ini beranggapan bahwa sedemokratis apapun selalu ada bias di dalam formulasi kebijakan, karena pada akhirnya kebijakan-kebijakan yang  dilahirkan  merupakan  preferensi  politik  dari  para  elit.  Dalam  model  elite  lebih  banyak mencerminkan  kepentingan  dan  nilai-nilai  elit  dibandingkan  dengan  memperhatikan  tuntutan- tuntutan  rakyat  banyak  ( Masyitoh  dkk.,  2020) ,  sehingga  perubahan  kebijakan  publik  hanyalah dimungkinkan  sebagai  suatu  hasil  dari  merumuskan  kembali  nilai-nilai  elite  tersebut  yang dilakukan oleh elite itu sendiri. Dalam model ini ada 3 lapisan kelompok sosial: 1. Lapisan atas, dengan  jumlah  yang sangat kecil  (elit)  yang selalu  mengatur. 2. Lapisan tengah adalah pejabat dan  administrator.  3.  Lapisan  bawah  (massa)  dengan  jumlah  yang  sangat  besar  sebagai  yang diatur.  Dengan  demikian  penulis  berpendapat  bahwa  isu  kebijakan  yang  akan  masuk  agenda perumusan  kebijakan  dalam  dunia  pendidikan  merupakan  kesepakatan  dan  juga  hasil  konflik yang terjadi di antara elit politik sendiri. Sementara masyarakat tidak  memiliki  kekuatan untuk mempengaruhi  dan  menciptakan  opini  tentang  isu  kebijakan  yang  seharusnya  menjadi  agenda politik  di  tingkat  atas,  sementara  birokrat/administrator  hanya  menjadi  mediator  bagi  jalannya informasi  yang  mengalir  dari  atas  ke  bawah.  Untuk  itu  perlu  adanya  sikap  bijak  dalam menentukan kebijakan agar dirasakan manfaatnya untuk kepentingan umum.

## -Model Rasional
Mengedepankan  gagasan  bahwa  kebijakan  publik  sebagai  perolehan  sosial  maksimum (maximum  social  gain )  yang  berarti  pemerintah  sebagai  pembuat  kebijakan  harus  memilih kebijakan  yang  memberikan  manfaat  optimum  bagi  masyarakat.  Model  rasional  memberikan preskripsi berbagai prosedur pengambilan keputusan yang akan menghasilkan pilihan cara yang paling efisien untuk mencapai tujuan kebijakan Teori-teori rasionalis berakar dalam aliran-aliran pemikiran  positifisme  dan  rasionalisme  jaman  pencerahan  yang  berusaha  untuk mengembangkan pengetahuan yang ilmiah untuk meningkatkan kondisi hidup manusia. Ide-ide ini  didasarkan  pada  keyakinan  bahwa  berbagai  permasalahan  sosial  seharusnya  diselesaikan melalui cara yang ilmiah dan rasional, melalui pengumpulan segala informasi yang relevan dan berbagai  alternatif  solusi,  dan  kemudian  memilih  alternatif  yang  dianggap  terbaik.  Dengan demikian penulis berpendapat bahwa model rasional menyimpulkan bahwa berbagai keputusan publik  pada  prakteknya  tidak  memaksimalkan  manfaat  di  atas  beban,  tetapi  hanya  cenderung untuk  memenuhi  kriteria  yang  ditetapkan  oleh  para  pengambil  keputusan  untuk  diri  mereka sendiri dalam masalah yang sedang menjadi perhatian sebagai sesuatu yang muncul dari hakekat rasionalitas manusia yang terbatas.
-Model Inkrimentalis
Model  ini  merupakan  kritik  terhadap  model  rasional.  Model  inkrimentalis  berpendapat bahwa  para  pembuat  kebijakan  tidak  pernah  melakukan  proses  seperti  yang  disyaratkan  oleh pendekatan  rasional  karena  mereka  tidak  cukup  waktu,  intelektual,  maupun  biaya  ada kekhawatiran muncul dampak yang tidak diinginkan akibat kebijakan yang belum pernah dibuat sebelumnya. Model ini mencoba untuk menyesuaikan dengan realitas kehidupan praktis dengan mendasarkan  pada  pluralitas  dan  demokrasi,  maupun  keterbatasan-keterbatasan  kemampuan manusia (Dye, 2011). Landasan pokok rasional  model ini adalah bahwa perubahan inkrimental memberikan  tingkat  maksimal  keamanan  dalam  proses  perubahan  kebijakan.  Semua pengetahuan  yang  bisa  dipercaya  didasarkan  pada  acara  satu-satunya  untuk  mengambil keputusan tanpa menimbulkan resiko  dengan  melanjutkan  kebijakan sesuai  dengan arah tujuan kebijakan  lama  membatasi  pertimbangan-pertimbangan  kebijakan  alternatif  dengan  kebijakan- kebijakan  yang  secara  relatif  mempunyai  tingkat  perbedaan  yang  kecil  dengan  kebijakan sekarang  yang  berlaku.  Dengan  demikian,  model  kebijakan  ini  merupakan  model  yang  tidak melakukan  proses,  sementara  pendidikan  memerlukan  proses  yang  sangat  lama  dan berkelanjutan, jadi hemat peneliti model ini kurang tepat diterapkan dalam dunia pendidikan. -Model Strategis
Disebut  strategis  adalah  intinya  pendekatan  ini  menggunakan  rumusan  runtutan perumusan strategis sebagai basis perumusan kebijakan. Perumusan makna strategis yaitu upaya yang  di  disiplinkan  untuk  membuat  keputusan  dan  tindakan  penting  yang  membentuk  dan memandu  bagaimana  menjadi  organisasi  (atau  entitas  lainya)  apa  yang  dikerjakan  organisasi, dan  mengapa  organisasi  mengerjakan  hal  seperti  itu.  Perencanaan  strategis  mensyaratkan pengumpulan  informasi  secara  luas,  eksplorasi  alternatif,  dan  menekankan  implikasi  masa depan  dengan  keputusan  sekarang.  Perencanaan  strategis  lebih  memfokuskan  pada  identifikasi dan  pemecahan  isu-isu,  lebih  menekankan  kepada  penilaian  terhadap  lingkungan  luar  dan  di dalam organisasi, dan berorientasi pada tindakan. Dengan demikian, model strategis merupakan sebuah model yang dapat diterapkan dalam dunia pendidikan, karena pada hakikatnya kebijakan yang  dibuat  harus  berdasar  pada  alternatif  pemecahan  masalah  yang  terjadi  dilapangan, sehingga ketepatan  strategi dapat membawa perbaikan di kemudian hari.
-Model Deliberatif
Pada  intinya  kebijakan  publik  yang  dibuat  oleh  pemerintah  harus  merupakan  pilihan publik  yang  menjadi  pengguna  (Beneficiaries  atau  consumer  dalam  konsep  ekonomi).  Dengan demikian,  proses  formulasi  kebijakan  publik  melibatkan  publik  melalui  kelompok-kelompok kepentingan.  Secara  umum,  ini  adalah  konsep  formulasi  kebijakan  publik  yang  paling demokratis  karena  memberi  ruang  luas  kepada  publik  untuk  mengontribusikan  pilihan- pilihannya kepada pemerintah sebelum pengambilan keputusan (Parsons, 2006). Proses analisis kebijakan  publik  model  “musyawarah”  ini  jauh  berbeda  dengan  model-model  teknokratik karena  peran  analisis  kebijakan  hanya  sebagai  fasilitator  agar  masyarakat  menemukan  sendiri
keputusan  kebijakan  atas  dirinya  sendiri.  Model  deliberatif  ini  juga  dikenal  sebagai  model kebijakan  argumentatif,  yang  merupakan  model  perumusan  kebijakan  dengan  melibatkan argumentasi-argumentasi dari pihak, atau dengan mempelajari argumentasi-argumentasi tertulis dari  berbagai  pihak,  sebagai  dasar  perumusan.  Model  argumentatif  atau  deliberatik dikembangkan dari keyakinan kaum Shopia di Yunani Kuno yang menyakini bahwa kebenaran dapat dicapai melalui diskusi dan perdebatan yang intens di antara para pihak. Di dalam model deliberatif dibutuhkan peran dari publik, tanpa publik  proses  kebijakan akan  kering  dan sangat berbau teknokratis, maka penulis berpendapat bahwa model  deliberatif  merupakan  model yang bisa  digunakan  oleh  pemerintah  dalam  menentapkan  serta  merumuskan  kebijakan  yang  tepat dengan melipatkan stakeholder yang ada dalam dunia pendidikan.

## -Model Analisis Kebijakan Pendidikan
William  Dunn,  sebagaimana  Nanang  Fatah  membuat  satu  pengertian  tentang  analisis kebijakan dengan menyatakan sebagai suatu disiplin ilmu sosial terapan melalui metode inkuiri dan  argumentasi  berganda  dalam  rangka  menghasilkan  dan  mendayagunakan  informasi kebijakan  sesuai  dengan  suatu  proses  pengambilan  keputusan  yang  bersifat  politis,  sehingga mampu  memecahkan  masalah  dalam  kebijakan  (Khoiruddin,  2016)..  Kegiatan  analisis digunakan untuk  melibatkan pemahaman dasar bagi  manusia dalam upaya pemecahan  masalah secara praktis. Tidak lagi hanya sebuah argumentasi sekedar rasional.
Ada tiga bentuk atau model analisis  kebijakan  menurut Dunn,  yaitu  model prospektif, retrospektif  dan  integratif.  Model  prospektif,  yaitu  model  analisis  kebijakan yang  dilakukan sebelum  sebuah  kebijakan  diterapkan.  Atas  pengertian  tersebut,  maka  model  ini  lalu diidentikkan  dengan  model  prediktif,  atau  dalam  bahasa  lain  disebut  dengan  ramalan (forecasting). Karena sifatnya sebagai ramalan  maka model  melakukan prediktif kemungkinan- kemungkinan  penerapan  kebijakan  yang  akan  diusulkan.  Sedangkan  model  retrospektif,  yaitu kebalikan dari model prospektif, bagaimana setelah kebijakan itu dilaksanakan. Model ini sering dinamakan  model  analisis  evaluatif,  menganalisa  dampak  terhadap  pelaksanaan  kebijakan. Adapun model integratif, yaitu memadukan kedua model di atas (Khoiruddin, 2016).. Model ini juga  dinamakan  dengan  model  analisis  komprehenshif  atau  holistic,  karena  analisisnya dilakukan  atas  konsekuensi  sebelum  maupun  sesudah  suatu  kebijakan  dioperasikan.  Model  ini biasanya menggunakan teknik ramalan dan evaluasi secara integrative. Sejalan dengan tuntutan perkembangan jaman, kurikulum madrasah juga mendapat tantangan yang sangat berat. Apabila tidak  melakukan  reformulasi  terhadap  kurikulum  pendidikan  madrasah  yang  ada,  maka keberadaan  madrasah  lambat  laun  akan  ketinggalan,  yang  pada  gilirannya  ditingggalkan  umat sebagai peminat pendidikan madrasah.
Pendidikan  Islam  sebenarnya  telah  berlangsung  selama  berabad-abad  yang  merupakan tradisi  pembelajaran  Islam  sebagai  sebuah  akar.  Bahkan  pendidikan  pesantren  yang  kemudian ada  sistem  madrasah  telah  banyak  diakui  sebagai  karakteristik  pendidikan  asli  Indonesia. Modernisasi  madrasah  dimulai  sejak  kedatangan  penjajah  dari  bangsa  Eropa,  Belanda khususnya  yang  menerapkan  sistem  pendidikan  klasikal,  sebagian  orang  mengatakan pendidikan  berbasis  sekuler.  Pendidikan  pesantren  dengan  kurikulum  pembelajarannya  ilmu- ilmu  naqliyah  seperti  al-  qur’an,  hadist,  ilmu-ilmu  tauhid,  fiqh  dan  sejarah  Nabi  Muhammad serta mantiq yang dipelajari secara tradisional, dan dilakukan seadanya. Sistem hafalan menjadi primadona  pembelajaran  hampir  semua  pesantren,  yang  didalamnya  tentu  madrasah  telah berjalan  sejak  pesantren  itu  ada  hingga  hari  ini  (Khoiruddin,  2016).,  maka  penulis  mengambil kesimpulan  bahwa  model  analisis  kebijakan  pendidikan  yang  terjadi  saai  ini  memadukan analisiss  prospektif,  retrospektif  dan  integratif.  Karena  kebijakan  dalam  dunia  pendidikan merupakan  kebijakan  serius  untuk  membangun  perbaikan  dalam  dunia  pendidikan  secara komprehensif dan integratif.
-Model Pendekatan Implementasi Kebijakan Publik
Model  pedekatan  implementasi  kebijakan  publik  menurut  Lester  dan  Stewart  dalam Agustino  (2012)  adalah  dijelaskan  adanya  dua  pendekatan  guna  memahami  implementasi kebijakan,  yaitu:  “pendekatan top  down dan bottom  up .  Istilah  itu  dinamakan  dengan the commond  and  control  approach (pendekatan  control  dan  komando,  yang  mirip  dengan top down  appoarch )”  dan the  market  approach (pendekatan  pasar,  yang  mirip  dengan bottom  up
approach ).  Masing-masing  pendekatan  mengajukan  model-model  kerangka  kerja  dalam membentuk keterkaitan antara kebijakan dan hasilnya (Bintari & Pandiangan, 2016).
Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat diketahui bahwa pendekatan top down dapat disebut  sebagai  pendekatan  yang  mendominasi  awal  perkembangan  implementasi  kebijakan, kemudian keputusannya diambil dari tingkat pusat. Implementasi kebijakan dengan pendekatan bottom  up muncul  sebagai  kritik  terhadap  model  pendekatan  rasional.  Menurut  Smith  dalam Islamy (2001) mengatakan bahwa implementasi kebijakan dipandang sebagai suatu proses atau alur.  Model  ini  memandang  proses  implementasi  kebijakan  dari  proses  kebijakan  adalah  dari prespektif  perubahan  sosial  dan  politik,  dimana  kebijakan  yang  dibuat  pemerintah  bertujuan untuk  mengadakan  perbaikan  atau  perubahan  dalam  masyarakat  sebagai  kelompok  sasaran (Meilina  dkk.,  2019).  Dengan  demikian,  anggapan  penulis  berkenaan  dengan  penggunaan model  implementasi  kebijakan  ini  harus  disesuaikan  dengan  tujuan  serta  kebutuhan  yang hendak dicapai dan kedua pendekatan ini dalam di aplikasikan dalam dunia pendidikan. -Analisis Model Kebijakan Pendidikan di Indonesia
Kebijakan  dalam dunia pendidikan  sering disebut dengan beberapa istilah yang  hampir memiliki  kesamaan.Diantara  istilah  itu  adalah  perencanaan  pendidikan  ( educational  planning ), rencana  induk  tentang  pendidikan  ( master  plan  of  education ),  pengaturan  pendidikan ( educational regulatuion ), kebijakan tentang pendidikan ( policy of education ). Beberapa istilah di atas memiliki perbedaan dan penggunaan yang berbeda pula (Azis, 2017).
Kebijakan pendidikan adalah menyangkut efisiensi dan efektifitas anggaran pendidikan (Sabri, 2013). Artinya kebijakan pada aspek proses dan implementasinya, dimana harus melihat sumber  daya  manusia,  dana,  fasilitas  dan  manfaat  kebijakan  (Muhdi  dkk.,  2017).  Pendapat Devine  yang  dikutip  oleh  Munadi  dan  Barnawi  bahwa  kebijakan  pendidikan  memiliki  empat dimensi  kebijakan,  yaitu  dimensi  normatif,  struktural,  konstituentif,  dan  teknis.  Dimensi normatif  terdiri  atas  nilai,  standar,  dan  filsafat.  Dimensi  ini  memaksa  masyarakat  untuk melakukan  peningkatan  dan  perubahan  melalui  kebijakan  pendidikan  yang  ada.  Dimensi tersebut  perlu  dukungan  dari  dimensi  struktural  (Munadi  &  Barnawi,  2011)..  Dimensi  ini berkaitan  dengan  ukuran  pemerintah  dan  satu  struktur  organisasi,  metode  dan  prosedur  yang menegaskan  dan  mendukung  kebijakan  bidang  pendidikan.  Dimensi  konstituentif  terdiri  dari individu,  kelompok  kepentingan  dan  penerima  yang  menggunakan  kekuatan  untuk  proses kebijakan.
Sementara  itu  kebijakan  pendidikan  yang  digunakan  di  Indonesia  seperti  yang diungkapkan  oleh  Yoyon  yaitu  lebih  banyak  mmenggunakan  model  analisis  kebijakan  politik yang  didasarkan  pada  asumsi-asumsi  politis.  Hal  ini  bisa  dilihat  dari  beberapa  indikator- indikator.  Pertama,  ketidakjelasan  dalam  asumsi-asumsi  yang  digunakan  terhadap permasalahan-permasalahan pendidikan. Kompleksitas dan heterogenitas, sifat dan situasi  yang disebut  sekolah  selalu  diidentikan  dengan  pendidikan.  Sehingga  tidak  heran  manakala membicarakan sistem pendidikan ternyata yang dibahas adalah sistem persekolahan.
Temuan  dari  penelitian  ini  adalah  bahwa  hasil  analisis  kebijakan  pendidikan  yang digunakan di Indonesia sebagian para praktisi mengatakan lebih banyak mmenggunakan model analisis  kebijakan  politik  yang  didasarkan  pada  asumsi-asumsi  politis.  Namun  tidak  semuanya demikian,  banyak  pula  kebijakan  pendidikan  yang  diputuskan  berbasarkan  analisis  serta kebutuhan  yang  terjadi  di  lapangan.  Untuk  itu  perlu  strategi  yang  tepat  dalam  memetakan permasalahan  yang  terjadi,  menganalisis  berbagai  faktor  yang  mempengaruhi,  serta merumuskan  beberapa  alternatif  pemecahan  masalah  yang  tentunya  disajikan  dalam  formulasi model  anaslisis  kebijakan  pendidikan,  sehingga  kebijakan  yang  diberikan  bukan  hanya menguntungkan  sebelah  pihak,  namuan  kebijakan  harus  dapat  memberikan  manfaat  untuk seluruh stakeholder yang  terlibat  dalam  dunia  pendidikan.    Karena  kebijakan  dalam  dunia pendidikan  merupakan  kebijakan  yang  perlu  dianalisa  dengan  serius  untuk  membangun perbaikan dalam dunia pendidikan secara komprehensif dan integratif.
Kebijakan dalam pendidikan pun tidak terlepas dari nilai-nilai yang harus melekat pada seorang  pembuat  kebijakan,  di  antara  nilai-nilai  tersebut  James  Anderson  menjabarkannnya menjadi  lima  nilai  yakni  nilai  politik,  nilai  organisasi,  nilai  partai,  nilai  kebijakan,  dan  nilai ideologi.  Kelima  nilai  ini  akan  sedikit  banyak  berpengaruh  pada  hasil  keputusan.  Salah  satu
nilai  yang  sangat  berpengaruh  akan  bisa  dilihat  pada  sisi  evaluasi  kebijakan  ( Dewi,    2017). Evaluasi  dengan  menggunakan  sistem  sistematis  atau  juga  sering  disebut  sebagai  evaluasi ilmiah  merupakan  evaluasi  yang  mempunyai  kemampuan  lebih  baik  untuk  menjalankan evaluasi kebijakan dibandingkan dengan tipe evaluasi yang lain (Winarno, 2012). Menganilisis kebijakan  pendidikan  yang  dianalisis  ternyata  kebijakan  penyelenggaraan  persekolahan. Akibatnya  paradigma  pendidikan  yang  universal  dipandang  secara  sempit  dan  lebih  banyak adaptif  daripada  inisiatif.  Kedua,  dalam  melakukan  analisis  kebijakan  pendidikan  kurang kontekstual  sebagai  suatu  kebijakan  yang  utuh  dan  terintegrasi  secara  empirical,  evaluative, normative,  predictive  yang  memberikan  pedoman  jelas  bagi  pengejawentahan  formulasi, implementasi  dan  evaluasi  kebijakan.  Sebagai  suatu  produk,  kebijakan  pendidikan  tidak diformulasikan  berdasarkan  elemen-elemen  yang  perlu  diintegrasikan  secara  “sinergi”  bukan sebagai komponen yang “terdikotomi”. Artinya apakah rumusan-rumusan kebijakan pendidikan tersebut telah memenuhi kriteria kebijakan yang utuh atau masih ada butir-butir yang lepas dari ruang  lingkupnya  (Irianto,  2011; Saihu,  2020 ).  Berkaitan  dengan  hal  ini,  penulis  berpendapat bahwa  tidak  semua  kebijakan  pendidikan  didasari  oleh  asumsi-asumsi  politis,  banyak  pula kebijakan  pendidikan  yang  diputuskan  berbasarkan  analisis  serta  kebutuhan  yang  terjadi  di lapangan.  Untuk  itu  perlu  strategi  yang  tepat  dalam  memetakan  permasalahan  yang  terjadi, menganalisis  berbagai  faktor  yang  mempengaruhi,  serta  merumuskan  beberapa  alternatif pemecahan  masalah  yang  tentunya  disajikan  dalam  formulasi  model  anaslisis  kebijakan pendidikan,  sehingga  kebijakan  yang  diberikan  bukan  hanya  menguntungkan  sebelah  pihak, namuan  kebijakan  harus  dapat  memberikan  manfaat  untuk  seluruh stakeholder yang  terlibat dalam dunia pendidikan.

## KESIMPULAN
Pendidikan  dipengaruhi  oleh  hasil  dari  suatu  kebijakan  yang  ditetapkan  oleh pemerintah,  oleh  sebab  itu  pemiliham  model  formulasi  kebijakan  yang  tepat  dapat mengahasilkan  kebijakan  yang  baik.  Terdapat  beberapa  model  kebijakan  pendidikan  yang dibagi  menjadi  tiga  bagian  yakni  (1)  model  perumusan,  (2)  model  analisis  dan  (3)  model implemetasi.  Model  perumusan  terdiri  dari  model  kelembagaan,  model  sistem,  model penyelidikan  campuran,  model  proses,  model  teori  elit,  model  rasional,  model  inkrimentalis, model  strategis,  model  deliberative.  Sementara  itu,  model  analisis  kebijakan  pendidikan  terdiri dari  model  prospektif,  retrospektif  dan  integrative.  Adapun  model  implementasi  terdiri  dari model top  down dan bottom  up .  Model  analisis  kebijakan  pendidikan  yang  terjadi  saai  ini memadukan analisiss prospektif, retrospektif dan integratif.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terimaka  kasih  kepada  seluruh  dosen  UIN  Sunan  Gunung  Djati Bandung yang talah memberikan wawasan kepada penulis dalam mengkaji  konsep pendidikan secara  komprehensif  dan  integratif.  Terlebih  kajian  tentang  analisis  kebijakan  pendidikan, khususnya  kepada  Bapak  Prof.  Dr.  H.  A.  Supiana,  M.Ag  dan  Ibu  Dr.  Hj.  Qiqi  Yuliati  Zakiah, M.Ag serta rekan rekan mahasiswa S3 program doktor Ilmu Pendidikan Islam Angkatan 2019.

## KONTRIBUSI PENULIS
Penulis  pertama  ialah  Asep  Abdul  Aziz  sebagai  salah  satu  mahasiswa  S3  UIN  Sunan Gunung  Djati  Bandung.  Penulis  kedua  ialah  Rida  Nurfarida  sebagai  salah  satu  mahasiswa  S3 UIN  Sunung  Gunung  Djati  Bandung.  Penulis  ketiga  ialah  Nurti  Budiyanti  sebagai  salah  satu mahasiswa  S3  UIN  Sunan  Gunung  Djati  juga  sebagai  praktisi  pendidik  di  Universitas Pendidikan  Indonesia. Penulis  keempat  ialah  Dr.  Qiqi  Yuliati  Zakiah  sebagai  dosen  pengampu mata  kuliah  analisis  kebijakan  pendidikan  yang  telah  banyak  memberikan  kontribusi  positif dalam menuangkan ide serta gagasan dalam tulisan in.

## DAFTAR PUSTAKA
Arlita,  S.  E.,  Ahyani,  N.,  &  Missriani,  M.  (2020).  Pengaruh  Kompetensi  Akademik  dan Motivasi Guru Terhadap Kinerja Guru. Attractive: Innovative Education Journal , 2 (3), 8- 14. Google Scholar
Azis,  A.  (2017).  Manajemen  Perumusan  Kebijakan  Pendidikan  di  Pondok  Pesantren  Al- Munawwir  Komplek  Q  Krapyak  Yogyakarta. TADRIS:  Jurnal  Pendidikan  Islam , 12 (2), 181-195. http://dx.doi.org/10.19105/tjpi.v12i2.1377
Bintari,  Antik,  and  Landrikus  Hartarto  Sampe  Pandiangan.  2016.  “Formulasi  Kebijakan Pemerintah  Tentang  Pembentukan  Badan  Usaha  Milik  Daerah  (Bumd)  Perseroan Terbatas  (Pt)  Mass  Rapid  Transit  (Mrt)  Jakarta  Di  Provinsi  Dki  Jakarta.” Jurnal  Ilmu Pemerintahan :CosmoGov 2(2): 220. Google Scholar
Costantina, Yustika Caprilin. 2018. “Model Pengambilan Kebijakan Sekolah Di SDN Grobogan 2 Madiun.” Muslim Heritage 2(2): 235. Goolge Scholar Creswell,  J.  W.  (2016).  Research  design:  pendekatan  metode  kualitatif,  kuantitatif,  dan campuran. Yogyakarta: Pustaka Pelajar . Google Scholar Dewi,  R.  (2017).  Studi  Kasus  Penolakan  Publik  Atas  Kebijakan  Publik. Publikauma:  Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area , 5 (1), 6-12.
https://doi.org/10.31289/publika.v5i1.1165
Darwis.  2013.  “Formulasi  Kebijakan  Pendidikan  Gratis  Kabupaten  Pelalawan  Tahun  2013.”
Jom FISIP 2(13): 1–13. Google Scholar Dunn,  William  N.  2003. Pengantar  Analisis  Kebijakan  Publik. Jogjakarta:  Gajah  Mada University Press. Google Scholar Dye, Thomas R. 2011. Understanding Public Policy. New Jersey: Prentice Hall. Google Scholar Iskandar,  Wahyu.  2019.  “Analisis  Kebijakan  Pendidikan  Dalam  Perspektif  Madrasah.” Al-
Madrasah: Jurnal Ilmiah Penididikan Madrasah Ibtidaiyyah 4(1): 1–22. http://dx.doi.org/10.35931/am.v4i1.109
Irianto, Yoyon Bahtiar. 2011. Kebijakan pembaharuan Pendidikan. Jakarta: Rajawali Press. Irianisyah,  S.,  Harapan,  E.,  &  Houtman,  H.  (2020).  Supervisi  Kepala  Sekolah  Dalam Penggunaan  Media  Pembelajaran  di  Sekolah  Dasar. Attractive:  Innovative  Education Journal , 2 (3), 1-7. Google Scholar
Ismail,  M.  H.,  &  Sofwani,  A.  (2016).  Konsep  dan  Kajian  Teori  Perumusan  Kebijakan Publik. Jurnal Review Politik , 6 (2), 195-224 . Google Scholar Lester, James P, and J Stewart. 2000. Public Policy: An Evaluation Approach . California: Wadsworth Thomson Learning.
Khoiruddin,  Moh.  2016.  “Analisis  Kebijakan  Kurikulum  Pendidikan  Islam  Di  Lembaga Pendidikan  Islam.” JOIES:  Journal  of  Islamic  Education  Studies 1(1):  3345–56. https://doi.org/10.15642/joies.v1i1.7
Masyitoh,  D.,  Mustika,  R.  D.,  Alfaza,  A.  S.,  Hidayatullah,  A.  F.,  &  Umar  Al  Faruq,  A.  H. (2020).  Amin  Abdullah  dan  Paradigma  Integrasi  Interkoneksi. Attractive:  Innovative Education Journal , 2 (1), 108-116. Google Scholar Meilina,  Duwi,  Irawan  Suntoro,  and  Sowiyah.  2019.  “Implementasi  Kebijakan  Pendidikan Program Bantuan Opersional Sekolah Daerah Sma Negeri 1 Kasui Way Kanan.” Jurnal 53(9): 1689–99. Google Scholar
Moser,  A.,  &  Korstjens,  I.  (2018).  Series:  Practical  guidance  to  qualitative  research.  Part  3: Sampling, data collection and analysis. European Journal of General Practice , 24 (1), 9– 18. https://doi.org/10.1080/13814788.2017.1375091
Muhdi,  Muhdi,  Nurkolis  Siri  Kastawi,  and  Suwarno  Widodo.  2017.  “Teknik  Pengambilan Keputusan  Dalam  Menentukan  Model  Manajemen  Pendidikan  Menengah.” Kelola: Jurnal  Manajemen  Pendidikan 4(2):  135. https://doi.org/10.24246/j.jk.2017.v4.i2.p135- 145 Munadi, Muhamaad, and Barnawi. 2011. Kebijakan Publik  di Bidang Pendidikan. Jogyakarta: Arruzmedia.
Mulyana,  Y.,  Huraerah,  A.,  &  Martiawan,  R.  (2019).  Kebijakan  pengembangan  destinasi pariwisata  Cianjur  Selatan  di  Kabupaten  Cianjur  Jawa  Barat. JISPO  Jurnal  Ilmu  Sosial dan Ilmu Politik , 9 (1), 490-511. https://doi.org/10.15575/jispo.v9i1.5857
O’Dwyer,  L.  M.,  &  Bernauer,  J.  A.  (2013). Quantitative  Research  for  the  Qualitative Researcher . SAGE Publications. Google Scholar Parsons,  Wayne.  2006. Public  Policy:  Pengantar  Teori  dan  Praktik  Analisis  Kebijakan. Jakarta:Kencana.
Saihu,  S.  (2020).  Konsep  pembaharuan  pendidikan  islam  menurut  fazlurrahman. Andragogi:
Jurnal Pendidikan Islam dan Manajemen Pendidikan Islam , 2 (1), 82-95.
https://doi.org/10.36671/andragogi.v2i1.76
Sabri,  Ahmad.  2013.  “Kebijakan  Dan  Pengambilan  Keputusan  Dalam  Lembaga  Pendidikan Islam.” Al-Ta lim Journal 20(2): 373–79. http://dx.doi.org/10.15548/jt.v20i2.34 Suhono, S., & Sari, D. A. (2020). Developing Students’ Worksheet Based Educational Comic for Eleventh Grade of Vocational High School Agriculture. Anglophile Journal , 1 (1), 29- 40. Google Scholar Toha,  M.,  &  Hilmy,  M.  (2020). Pendidikan  Islam  di  Kota  Metropolis:  Studi  Kebijakan Penyelenggaraan PAI di Surabaya . Inteligensia Media. Google Scholar Syafaruddin. 2008. Efektifitas Kebijakan Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta. Vedung, E. (2017). Public policy and program evaluation . Routledge. Google Scholar Wahab, Solichin Abdul. 2014. Analisis Kebijkaan : Dari Formulasi Ke Penyusunan Model- Model Implementasi Kebijakan Publik . Jakarta: Bumi Aksara. Google Scholar Winarno, Budi. 2012. Kebijakan Publik : Teori, Proses dan Studi Kasus. Yogjakarta: CAPS.
Copyright Holder :
© Aziz, A., Nurfarida, R., Budiyanti, N., & Zakiah, Q. (2020)
First Publication Right :
© Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah
This article is under: CC BY SA