Volume 7, Nomor 2, Agustus  2019 135

## PENGARUH PENDAPATAN SENDIRI, JENIS PEMERINTAH DAERAH DAN LETAK PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PERILAKU OPORTUNISTIK LEGISLATIF DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA
Murhaban 1 , Aris Munandar 2
1,2 Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh  Lhokseumawe
murhaban@unimal.ac.id 1 , arismunndar74@gmail.com 2
Abstract: The  purpose  of  this  study  was  to  learn  to  find  out  their  own  income,  types  of  regional  government  and regional  government  related  to  opportunistic  legislatures  in  the  North  Aceh  District  People's  Representative Council (DPRK). The sample in this study amounted to 45 respondents taken from 45 members of the North Aceh District Representative Council. Data obtained by collecting questionnaires. The data analysis technique used is a simple  linear  regression  analysis  technique.  The  results  of  the  study  indicate  their  own  expenditure  on  legislative opportunistic  policies  in  North  Aceh  District.  From  the  results  of  the  research  conducted  with  the  facts  issued regarding  the  contribution  to  the  opportunistic  legislature  because  of  this,  the  income  itself  is  related  to  the importance  of  development  in  development  in  North  Aceh  District.  The  type  of  regional  government  towards legislative opportunistic behavior has a positive and significant influence. The results of the study indicate that there are  differences  between  the  types  of  regional  government which  will  facilitate  the  government  in  carrying  out  the duties of the board members who regulate the budget allocation process in each development as expected. Regional laws  related  to  legislative  opportunistic  behavior  have  a  positive  and  significant  relationship.  The  results  of  the study  indicate  that  there  is  a  regularity  of  regional  government  that  will  make  it  easier  for  the  government  to supervise legislative opportunists that are as expected. The calculated F value is 12,534 with a significance level of 0,000. While Ftable with a confidence level of 95% (α = 5%) on the probability of 0.05 and df2 = n-k-1 (45-4 = 41) and obtained the value of Ftable of 3.998. Then the F-test results show that Fcount> Ftable (12,534> 4,078).
Keywords: Own Income, Type of Regional Government and LocationRegional government, legislative opportunistic behavior.

## PENDAHULUAN
Kebijakan  autonomi  daerah  di  Indonesia  telah membawa  perubahan  yang  sangat  mendasar  terhadap hubungan  Pemerintah  Daerah  (eksekutif)  dengan Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  atau legislatif.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  di  antara legislatif  dan  eksekutif  terjadi  hubungan  keagenan (Halim, 2002; Halim & Abdullah, 2006). Perubahan ini juga  berimplikasi  pada  kian  besarnya  peran  legislatif dalam pembuatan kebijakan publik, termasuk penganggaran daerah.
Secara  faktual  di  Indonesia  saat  ini  banyak mantan  dan  anggota  legislatif  yang  divonis  bersalah oleh  pengadilan  karena  menyalahgunakan  APBD. Kemungkinan  hal  ini  terkait  dengan  peran  legislatif yang  sangat  besar  dalam  penganggaran,  terutama  pada tahap  perencanaan  atau  perumusan  kebijakan  anggaran dan  pengesahan  anggaran.  Dugaan  adanya  misalokasi dalam  anggaran  karena  politisi  memiliki  kepentingan pribadi  dalam  penganggaran  dinyatakan  oleh  Keefer  & Khemani  (2003),  Mauro  (1998a,  1998b),  dan  Tanzi  & Davoodi (2002).Kondisi powerful yang dimiliki legislatif  menyebabkan  tekanan  kepada  eksekutif menjadi  semakin  besar.  Posisi  eksekutif  yang  “lebih rendah” dari legislatif membuat eksekutif sulit menolak “rekomendasi” legislatif dalam pengalokasian sumberdaya  yang  memberikan  keuntungan  kepada legislatif,  sehingga menyebabkan outcome anggaran dalam  bentuk  pelayanan  publik  mengalami  distorsi  dan
merugikan publik. Dengan demikian, meskipun penganggaran  merupakan  bagian  dari  sistem  informasi yang  dapat  digunakan  untuk  mengurangi  oportunisme agen  (Eisenhardt,  1989),  kenyataannya  dalam  proses pengalokasian  sumberdaya  selalu  muncul  konflik kepentingan  di  antara actors (Jackson,  1982).  Untuk menjelaskan fenomena self-interest dalam penganggaran  publik  tersebut,  teori  keagenan  dapat dipakai  sebagai  landasan  teoretis  (Christensen,  Smith dan Bertozzi, 1998).
Alokasi sumberdaya dalam anggaran mengalami  distorsi  ketika  politisi  berperilaku  korup. Perilaku  korup  ini  terkait  dengan  peluang  untuk mendapatkan  keuntungan  pribadi  pada  proyek-proyek yang akan dibiayai dengan anggaran, yakni pengalokasian  akan  lebih  banyak  untuk  proyek-proyek yang  mudah  dikorupsi  (Mauro,  1998)  dan  memberikan keuntungan  politis  bagi  politisi  (Keefer  &  Khemani, 2003).  Artinya,  korupsi  dan rent-seeking  activities di pemerintahan  berpengaruh  terhadap  jumlah  dan komposisi pengeluaran pemerintah.
Menurut  Garamfalvi  (1997),  korupsi  dapat terjadi  pada  semua  level  dalam  penganggaran,  sejak perencanaan  sampai  pada  pembayaran  dana-dana publik.  Korupsi  secara  politis  ( political  corruption ) terjadi  pada  fase  penyusunan  anggaran  di  saat  mana keputusan  politik  sangat  dominan,  dengan  cara mengalihkan  alokasi  sumberdaya  publik.  Sementara korupsi  yang  terjadi  dalam  pelaksanaan  anggaran
disebut korupsi
administratif ( administrative corruption )  karena  keputusan  administrasi  lebih dominan. Pada akhirnya korupsi politik akan menyebabkan
korupsi administratif.Dalam perkembangannya kemudian,  posisi legislatif  yang  kuat berdasarkan  Undang-UndangNomor  22  Tahun1999 mengalami  perubahan  setelah  Undang-Undang  tersebut diganti  dengan  Undang-UndangNomor  tahun  2004. Salah  satu  perubahan  terpenting  adalah  dalam  hal pemilihan  kepala  daerah,  yang  dipilih  langsung  oleh rakyat  tanpa  melalui  perantaraan  legislatif,  sehingga pemberhentian  kepala  daerah  juga  bukan  kewenangan dari  legislatif.  Selain  itu,  Peraturan  PemerintahNomor 110  tahun  2000  yang  mengatur  kedudukan  keuangan Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD),  yang mengandung  kemungkinan  bias  interpretasi  atas anggaran  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD), diganti  dengan  Peraturan  PemerintahNomor  24  Tahun 2004,  perubahan  ini  diharapkan  mengurangi  perilaku oportunistik legislatif dengan memanfaatkan discretionary  power yang  dimilikinya (Halim & Abdullah, 2006).
Kemudianuntuk  mengadakan  penelitian  lebih lanjut  yang  dituangkan  dalam  bentuk  sebuah  skripsi, dengan  judul “Pengaruh  Pendapatan  Sendiri,  Jenis Pemerintah  Daerah  Dan  Letak  Pemerintah  Daerah Terhadap Perilaku Oportunistik Legislatif Di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara”.

## TINJAUAN PUSTAKA Penganggaran Publik dan Politik Anggaran
Hubungan  eksekutif  dan  legislatif  dapat dipandang  sebagai  hubungan principal-agent (Fozzard,
2001;  Halim,  2004b;  Moe,  1984;  Smith  &  Bertozzi,
1998;  Yuhertiana,  2003).  Dalam  hubungan  tersebut, pemerintah  daerah  sebagai  eksekutif  adalah agent, sementara  DPRD  sebagai  legislatif  adalah principal . Menurut  Elgie  &  Jones  (2001),  yang  berperilaku oportunistik kemungkinan tidak hanya agent, tetapi juga principal. Mardiasmo  (2003)  berpandangan  bahwa DPRD  berada  dalam  posisi dual  accountability, akuntabilitas  ganda  atau  dua  arah,  yang  dapat  diartikan DPRD  sebagai  prinsipal  bagi  eksekutif  sekaligus sebagai agent bagi  publik  atau  masyarakat  yang memilihnya.
Penganggaran  setidaknya  mempunyai  tiga tahapan,  yakni  (1)  perumusan  proposal  anggaran,  (2) pengesahan proposal anggaran, dan
(3)
pengimplementasian  anggaran  yang  telah  ditetapkan sebagai  produk  hukum  (Samuels,  2000).Sedangkan menurut  Von  Hagen  (2002)  penganggaran  terbagi  ke dalam empat tahapan, yaitu executive planning, legislative  approval,  executive  implementation,  dan  ex post accountability. Pada kedua tahapan pertama terjadi interaksi  antara  eksekutif  dan  legislatif  dan  politik anggaran  paling  mendominasi,  sementara  pada  (dua) tahap terakhir hanya melibatkan birokrasi sebagai agent .

## Proses Penyusunan Anggaran di Indonesia
Penerapan  autonomi  daerah  di  Indonesia  tak terlepas  dari  perubahan  paradigma  dalam  pengelolaan dan  penganggaran  daerah.  Penganggaran  kinerja ( performance  budgeting )  merupakan  konsep  dalam
penganggaran  yang  menjelaskan  keterkaitan  antara pengalokasian  sumberdaya  dengan  pencapaian  hasil yang dapat diukur. Penganggaran berbasis kinerja mulai diterapkan  di  Indonesia  berdasarkan  PP  105/2000  dan Kepmendagri  29/2002  pada  tahun  anggaran  2003  atau 2004. Anggaran kinerja mendorong partisipasi dari stakeholders sehingga  tujuan  pencapaian  hasil sesuai  dengan  kebutuhan  publik.  Legislatif  diberi kesempatan untuk berperan aktif dalam penyusunan dan penetapan anggaran sebagai produk hukum.
Proses penyusunan anggaran dalam penganggaran  kinerja  dimulai  dari  satuan  kerja-satuan kerja  yang  ada  di  Pemda,  melalui  dokumen  usulan anggaran  yang  disebut  Rencana  Kerja  dan  Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RK SKPD). RK SKPD kemudian  diteliti  oleh  tim  anggaran  eksekutif  untuk dinilai kelayakannya (berdasarkan urgensi dan ketersediaan  dana)  diakomodasi  dalam  RAPBD  yang akan  disampaikan  kepada  legislatif.  RAPBD  kemudian dipelajari  oleh  panitia  anggaran  legislatif  dan  direspon oleh  semua  komisi  dan  fraksi  dalam  pembahasan anggaran.Dalam  pembahasan  anggaran,  eksekutif  dan legislatif membuat kesepakatan-kesepakatan yang dicapai  melalui bargaining (dengan  acuan  KUA  dan SP)  sebelum  anggaran  ditetapkan  sebagai  suatu peraturan  daerah.Anggaran  yang  telah  ditetapkan menjadi  dasar  bagi  eksekutif  untuk  melaksanakan aktivitasnya  dalam  pemberian  pelayanan  publik  dan acuan  bagi  legislatif  untuk  melaksanakan  fungsi pengawasan  dan  penilaian  kinerja  eksekutif  dalam  hal pertanggungjawaban kepala daerah.

## Penganggaran Daerah Hubungan Keagenan dalam Penganggaran Sektor Publik
Teori  keagenan  yang  menjelaskan  hubungan prinsipal  dan  agen  berakar  pada  teori  ekonomi,  teori keputusan,  sosiologi,  dan  teori  organisasi.  Teori keagenan  menganalisis  susunan  kontraktual  di  antara dua  atau  lebih  individu,  kelompok,  atau  organisasi. Salah  satu  pihak  ( principal )  membuat  suatu  kontrak, baik secara implisit maupun eksplisit, dengan pihak lain ( agent ) dengan harapan bahwa agen akan bertindak/melakukan  pekerjaan  seperti  yang  diinginkan oleh prinsipal. Lupia & McCubbins (2000) menyatakan: delegation  occurs  when  one  person  or group,  a  principal,  select  another  person  or  group,  an agent,  to  act  on  the  principal’s  behalf .  Menurut  Ross (1973)  contoh-contoh  hubungan  keagenan  sangat universal.
Teori  keagenan  berfokus  pada  persoalan asimetri  informasi:  agents  mempunyai  informasi  lebih banyak  tentang  kinerja  aktual,  motivasi,  dan  tujuannya yang sesungguhnya,
yang
berpotensi
menciptakan moral hazard dan adverse selection . Prinsipal  sendiri  harus  mengeluarkan  biaya  ( costs ) untuk memonitor kinerja agents dan menentukan struktur  insentif  dan  monitoring  yang  efisien  (Petrie, 2002).  Adanya  asimetri  informasi  di  antara  eksekutif- legislatif dan legislatif-pemilih menyebabkan terbukanya  ruang  bagi  terjadinya  perilaku  oportunistik dalam  proses  penyusunan  anggaran,  yang  justru  lebih besar daripada di dunia bisnis yang  memiliki automatic checks berupa persaingan (Kasper & Streit, 1999).

## Hubungan Keagenan Antara Eksekutif dan Legislatif
Dalam  hubungan  keagenan  antara  eksekutif dan legislatif, eksekutif adalah agen dan legislatif adalah prinsipal  (Halim  &  Abdullah,  2006;  Fozzard,  2001; Moe,  1984;  Strom,  2000).  Lupia  &  McCubbins  (1994) menyatakan  bahwa: the  legislator’s  problem  can  be characterized  as  one  of  a  broad  class  of  phenomena known  as  agency  problems…  In  the  legislative  policy- making  setting,  a  legislature  as  a  whole  acts  as principal that delegates to an expert agent (such as the government  or  a  congressional  committee)  the  task  of proposing  alternatives  to  an  existing  policy.  The principal-agent  interaction  in  which  we  are  interested begins after the agent makes a proposal and ends when the  principal-the  full  legislature  either  accepts  the proposal or rejects it in favor of the existing policy.”
Hubungan  Keagenan  Antara  Legislatif  dan  Publik (Voters)
Groehendijk (1997) menyatakan
bahwa without  doubt,  the  relationship  between  voters and  politicians  in  a  representative  democracy  can  be considered  to  be  a  principal-agent  relationship . Legislatif  (politisi)  adalah  agen  dan  publik  (pemilih) adalah  prinsipal  (Fozzard,  2001;  Moe,  1984).  Lupia  & McCubbins  (2000)  dan  Andvig  et  al.  (2001) menyatakan  bahwa citizens atau voters adalah  prinsipal bagi perlemen. Mitchell (2000) lebih tegas  menyatakan bahwa voters adalah the ultimate principals . Von Hagen (2002) berpendapat bahwa hubungan keagenan antara voters-legislatif pada dasarnya menunjukkan bagaimana voters memilih politisi  untuk  membuat  kebijakan  publik  bagi  mereka dan mereka memberikan dana dengan membayar pajak. Dengan demikian, politisi diharapkan mewakili kepentingan prinsipalnya ketika legislatif terlibat dalam pengalokasian  anggaran.  Pada  kenyataannya,  legislatif tidak  selalu  memiliki  preferensi  yang  sama  dengan publik  (Groehendijk,  1997).  Oleh  karena  itu,  Lupia  & McCubbins  (2000)  mengingatkan  bahwa  pendelegasian memiliki konsekuensi terjadinya abdication, yakni agents  are  unconstrained  by  how  their  actions affect  their  principals .  Persoalan  abdication  menjadi semakin  nyata  ketika  tidak  ada  institusi  formal  yang berfungsi mengawasi kinerja legislatif.

## Perilaku Oportunistik Legislatif

## Peran Legislatif dalam Penganggaran
Selama  dua  dekade  terakhir  peran  legislatur dalam  pembuatan  kebijakan  publik  dan  penganggaran semakin meningkat (Schick, 2001). Dengan menggunakan  studi  kasus  pada  empat agency ,  Johnson (1994)  menemuka  bahwa  birokrasi  merespon  tekanan yang  diberikan  oleh  legislatur  dalam  proses  pembuatan kebijakan  dan  anggaran.  Hyde  &  Shafritz  (1978:324) menyatakan bahwa penganggaran adalah  sebuah proses legislatif.  Apapun  yang  dibuat  eksekutif  dalam  proses anggaran,  pada  akhirnya  tergantung  pada  legislatif karena legislatif mempunyai kekuasaan untuk
mengesahkan  atau  menolak  usulan  anggaran  yang diajukan eksekutif.
Dobell  &  Ulrich  (2002)  menyatakan  bahwa peran  penting  legislatif  adalah  mewakili  kepentingan masyarakat, pemberdayaan pemerintah, dan  mengawasi kinerja  pemerintah.  Ketiga  peran  ini  menempatkan legislatur berkemampuan memberikan pengaruh signifikan  terhadap  kebijakan  pemerintah.  Sementara menurut  Havens  (1996),  tidak  ada  keharusan  bagi legislatif  untuk  mempunyai  preferensi  yang  sama dengan pemerintah atas kebijakan, termasuk anggaran.

## Oportunisme Legislatif dalam Penganggaran
Teori prinsipal-agen menjelaskan bahwa pihak- pihak  yang  terlibat  dalam  proses  penyusunan  anggaran memiliki kecenderungan untuk memaksimalkan utilitasnya  melalui  pengalokasian  sumberdaya  dalam anggaran  yang  ditetapkan  (Magner  &  Johnson,  1995). Eksekutif  atau agency yang  menjadi  pengusul  anggaran dan  juga  pelaksana  atau  pengguna  dari  anggaran tersebut  berupaya  untuk  memaksimalkan  jumlah anggaran (Smith & Bertozzi, 1998). Di sisi lain, publik memilih  politisi  untuk  membuat  keputusan  tentang penggunaan  sumberdaya  bagi  mereka  di  pemerintahan sehingga  belanja  publik  sesungguhnya  adalah  cerita tentang  beberapa  politisi  yang  menghabiskan  uang orang lain (Von Hagen, 2002).
Politisi  dapat  memanfaatkan  posisinya  untuk memperoleh rents .  Manipulasi  politis  atas  kebijakan publik  menyebabkan  pengalokasian  sumberdaya  dalam anggaran  tidak  efektif  dan  efisien.Politisi  sebagai  agen publik berlaku shirking karena adanya asimetri informasi dan konflik kepentingan dengan konstituennya.  Menurut  Garamfalvi  (1997),  politisi menggunakan pengaruh dan kekuasaan untuk menentukan alokasi sumberdaya, yang akan memberikan  keuntungan  pribadi  kepada  politisi. Martinez-Vasquez et al. (2004) menyatakan bahwa “Political  corruption  arises  when  politicians  or senior-level  bureaucrats  are  able  to  capture  the  state apparatus for their own private benefit or for the benefit of  those  close  to  them.  Political  corruption  does  not regularly  involve  the  direct  execution  of  openly  illegal or  fraudulent  activities,  but  rather  the  use  of  political power  to  influence  the  resource  allocation  process  or the  regulatory  framework  so  that  private  gains  are obtained  as  a  result  of  public  power  under  the  veil  of “legal” means.”
Teori ekonomi dan common sense menunjukkan bahwa jenis-jenis belanja pemerintah membuka peluang untuk lucrative opportunities (Mauro,  1998a).  Isu-isu  penting  dalam pengalokasian  sumberdaya  ke  dalam  belanja  publik adalah (1) rent-seeking behavior (Krueger, 1974) dan (2) pemilihan  barang  atau  pelayanan  untuk  program- program  yang sulit  untuk dimonitor orang  lain (Mauro, 1998a;  1998b).  Misalnya,  belanja  untuk  barang-barang khusus  dan  berteknologi  tinggi  merupakan  contoh belanja yang mudah dikorupsi karena tidak banyak atau tidak  ada  orang  yang  memahami  barang  tersebut (Shleifer & Vishny, 1993).
Representasi  politik  yang  tidak  layak  dan institusi  yang  lemah  mengakibatkan  banyak  peluang untuk  melakukan  political  corruption.Menurut  Camarer (1997)  tindakan  korup  tidak  demokratis.  Beberapa faktor  institusional  dapat  memberi  peluang  bagi terjadinya political corruption ini, yakni: 1. Adanya discretionary
systems dalam
pembuatan keputusan dan kurangnya mekanisme perencanaan partisipatif;
2. Ketidaklengkapan  dalam  formulasi  anggaran; dan
3. Ketiadaan  regulasi  mengenai  rent-seeking (Martinez-Vasquez et al., 2004).
Kecenderungan  misalokasi  dalam  pengeluaran pemerintah  merupakan  bagian  dari  pertarungan  politik di  antara  politisi,  yang  tidak  pernah  menguntungkan kaum  miskin.Ketika  keputusan  pengalokasian  dibuat, motivasi  terhadap  preferensi  pengeluaran  terkait dengan moral hazard legislatif.Preferensi legislatif adalah  pada  proyek  infrastruktur  karena  lebih  mudah digunakan  sebagai  bentuk  pemenuhan  atas  janji kepada voters -nya  (Keefer  &  Khemani,  2003).Sektor pendidikan  dan  kesehatan  merupakan  kebutuhan  dasar rakyat  yang  semestinya  diberikan  oleh  pemerintah  dan sangat  berpengaruh  terhadap  pertumbuhan  ekonomi (Davoodi  et  al.,  2003;  Gupta  et  al.,  2002),  sehingga keberpihakan  legislatif  kepada  sektor  ini  merupakan keniscayaan.  Penjelasan  teoretis  atas  ketidakberpihakan legislatif  pada  sektor-sektor  tersebut  dapat  dilihat  dari konsep  hubungan  keagenan  karena  anggota  parlemen memiliki kecenderungan menciptakan rente (rent creation) . Mauro (1998a, 1998b) dan Tanzi & Davoodi (2002)  menemukan  bahwa  anggaran  untuk  investasi publik  lebih  disukai  karena  dapat  memberikan  komisi lebih  besar  daripada  belanja  untuk  pelayanan  sosial, pendidikan, dan kesehatan.Preferensi legislatif mengarah pada alokasi belanja  yang dapat  memberikan rente  lebih  besar.  Artinya,  kecenderungan  legislatif untuk lebih prefer pada alokasi belanja modal merupakan realisasi dari self-interest mereka.

## Penelitian Terdahulu
Penelitian  sebelumnya  dilakukan  oleh  Ikhsan Budi Riharjo dan Isnadi, (2009), “Perilaku Oportunistik Pejabat  Eksekutif  Dalam  Penyusunan  APBD  (Bukti Empiris  atas  Penggunaan  Penerimaan  Sumber  Daya Alam)”.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  belanja pegawai  langsung  dan  belanja  modal  yang  ditetapkan dalam  APBD  berpengaruh  terhadap slack anggaran untuk kemakmuran rakyat yang berasal dari pendapatan sumber  daya  alam.  Belanja  barang  dan  jasa  yang ditetapkan  dalam  APBD,  tidak  berpengaruh  terhadap slack anggaran  dalam  penetapan  alokasi  belanja  untuk kemakmuran  rakyat  yang  berasal  dari  pendapatan sumber  daya  alam,  hal  ini  disebabkan  pemerintah daerah  membebankan  lebih  besar  ke  dalam  pos  belanja modal,  yang  ditunjukkan  dengan  data  belanja  modal pada 3 tahun terakhir, sebesar sekitar satu setengah kali belanja  barang  dan  jasa.  Pilihan  pejabat  eksekutif mengalokasikan  belanja  modal  lebih  besar  karena proses  realisasi  pos  ini,  lebih  banyak  memberi kesempatan  bagi  pejabat  eksekutif  untuk  berperilaku oportunistik.  Hal  ini  tidak  menyebabkan  gagalnya pembuktian  pernyataan  bahwa  banyak  penyimpangan
penggunaan keuangan pada pengadaan barang dan jasa, karena yang dimaksud belanja barang dan jasa menurut Kepres  No  80  tahun  2003  adalah  belanja  barang,  jasa dan  modal  yang  pengadaannya  menggunakan  dana APBN ataupun APBD.

## Kerangka Penelitian Perilaku Oportunistik Legislatif dalam Pengalokasian Belanja
Terjadinya  misalokasi  dalam  anggaran  belanja pemerintah  terkait  dengan  perilaku  oportunistik  politisi dan  aparat  pemerintah.  Besarnya  kewenangan  legislatif dalam  proses  penyusunan  anggaran  (UU  22/1999) membuka  ruang  bagi  legislatif  untuk  “memaksakan” kepentingan  pribadinya.  Posisi  legislatif  sebagai pengawas  bagi  pelaksanaan  kebijakan  pemerintah daerah,  dapat  digunakan  untuk  memprioritaskan preferensinya dalam penganggaran.
Preferensi legislatif ini memiliki tiga kemungkinan  konsekuensi  pada  belanja  sektor  lain, yakni:
1. Mengurangi  alokasi  untuk  belanja  lain  apabila jumlah  belanja  secara  keseluruhan  tidak bertambah.
2. Tidak  merubah  alokasi  sektor  lain  jika  jumlah belanja  bertambah;  atau  kombinasi  keduanya, yakni  alokasi  untuk  sektor  lain  berkurang walaupun  jumlah  belanja  secara  keseluruhan bertambah.

## Pengaruh Pendapatan Sendiri terhadap Perilaku Oportunistik Legislatif
Secara konseptual, perubahan pendapatan akan berpengaruh  terhadap  belanja  atau  pengeluaran,  namun tidak selalu seluruh tambahan pendapatan tersebut akan dialokasikan  dalam  belanja.  Secara  empiris  juga ditemukan  adanya flypaper  effect (Moisio,  2002),  yakni adanya  perbedaan  dalam  pola  pengeluaran  untuk pendapatan  dari  effort  sendiri  dengan  pendapatan  yang diberikan pihak lain (seperti grants atau transfer).
Dari  uraian  diatas  dapat  dibuat  kerangka konseptual sebagai berikut:
Uji-F Uji-t Uji-t

## Gambar 1 Kerangka Konseptual

## Hipotesis Penelitian
Berdasarkan  kerangka  pemikiran,  maka  hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:
Pendapatan
Sendiri (X 1 )
Jenis Pemerintah
Daerah (X 2 ) Perilaku Oportunistik
Legislatif (Y)
Letak Pemerintahan
Daerah (X 2 )
H 1 : Pendapatan  sendiri berpengaruh  terhadap perilaku  oportunistik  legislatif di  Dewan Perwakilan  Rakyat  Kabupaten  (DPRK)  Aceh Utara.
H 2 : Jenis  pemerintah  daerah berpengaruh  secara parsial terhadap perilaku oportunistik legislatif di Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten (DPRK) Aceh Utara.
H 3 : Letak  pemerintah  daerah berpengaruh  secara parsial terhadap perilaku oportunistik legislatif di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Utara.
H 4 : Pendapatan sendiri, jenis pemerintah daerah dan letak pemerintah
daerah berpengaruh  secara  simultan  terhadap
perilaku  oportunistik  legislatif di  Dewan
Perwakilan  Rakyat  Kabupaten  (DPRK)  Aceh
Utara.

## METODE PENELITIAN

## Objek dan Lokasi Penelitian
Objek  penelitian  adalah  anggota legislatif, sedangkan lokasi penelitian dilakukan pada kantor Dewan  Perwakilan  Rakyat  Kabupaten  (DPRK) Aceh Utara.Penelitian ini melihat pengaruh pendapatan sendiri, jenis pemerintah daerah dan letak pemerintah daerah berpengaruh secara simultan terhadap perilaku  oportunistik  legislatif di  Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten
(DPRK) Aceh
Utara.Data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang  disebarkan  kepada  anggota  legislatif  Kabupaten Aceh Utara.

## Populasi dan Sampel Populasi
Menurut  Sugiyono  (2014:80)  populasi  adalah wilayah  generalisasi,  obyek/subyek  yang  mempunyai kualitas  dan  karakteristik  tertentu  yang  ditetapkan  oleh peneliti  untuk  dipelajari  dan  kemudian  ditarik kesimpulannya.Jika  elemen  populasi  homogen  artinya populasi  tersebut  mempunyai  kriteria  yang  sama, sehingga  tidak  perlu  mempersoalkan  berapa  banyak jumlah  ukuran  sampel  harus  diambil,  penelitian terhadap  seluruh  elemen  dalam  populasi  menjadi  tidak masuk  akal,  dan  apabila  keadaan  populasi  adalah homogen,  maka dapat  menggunakan sampel  yang lebih kecil. (Sugiyono, 2014:82). Populasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah anggota legislatif Kabupaten Aceh Utara sebanyak 45 orang.

## Sampel
Sampel  adalah  bagian  dari  jumlah  dan karakteristik  yang  dimiliki  oleh  populasi  tersebut (Sugiyono,  2014:83).  Untuk  menentukan  besarnya sampel, maka perlu dipertimbangkan pendapat beberapa ahli  tentang  penentuan  besarnya  sampel.  Dalam menentukan  besarnya  sampel  terdapat  perbedaan argumentasi  tentang  besarnya  sampel  penelitian  yang diungkapkan oleh para pakar penelitian.
Teknik  pengambilan  sampel  dalam  penelitian ini  adalah  totalsampling.  Total  sampling  adalah  teknik pengambilan  sampel  dimanajumlah  sampel  sama dengan populasi (Sugiyono, 2014:85). Alasan mengambiltotal  sampling  karena  menurut  (Sugiyono, 2014:87)  jumlah  populasi  yangkurang  dari  100  seluruh populasi  dijadikan  sampel  penelitian  semuanya.Dalam penentuan  jumlah  sampel  pada  penelitian  ini  sesuai dengan  jumlah  populasi  yaitu  45  responden  untuk anggota  legislatif.  Adapun  nama  anggota  dewan,  nama partai dan daerah pemilihan seperti dibawah ini :
Tabel 1
Nama-Nama Anggota DPRK Aceh Utara No Nama Anggota Dewan Nama Partai Daerah Pemilihan
1 Tgk. Junaidi Partai Aceh
Dapil I 2 Fauzi 3 M. Dahlan Ilyas
4 Mukhtar
5 Sulaiman
Dapil II 6 Supianuddin
7 Arafat
8 Tgk. Fauzan
Hamzah, SHi
9 Nurdin Hasbi
10 Abdul Mutaleb,
S.Sos
Dapil III 11 Tgk. Abdullah Ben Yunus 12 Tgk. Maimunsyah 13 Saifuddin Dapil IV 14 Riyanti 15 Tgk.  Muhammad
Nasir
16 Ismail Arahman
Dapil V 17 Mawardi
18 Samsuddin JS
19 Syahril Indra
20 Ismail A Jalil, SE Dapil VI 21 Syarwani 22 Muhammad Nasir
23 Drs. Ismail Kamil
24 Jamaluddin Jalil
25 Tgk.  H  Saifannur
H. Cut Partai Persatuan Pembangunan 26 Zainuddin Iba, SE, MM,
27 Zulfadhli A.
Taleb, SE,
28 Tgk. Marhaban Habibi,S.Pd.I
29 H.  Ismed  Nur  Aj. Hasan, S.Sos
30 H. Mulyadi CH 31 Saiful, A.Md Partai Nasdem 32 Anzir, SH
33 H. Saifuddin, SH
34 Iskandar
35 T. Bakhtiar
36 M. Sani Ishak
Partai Amanat Nasional 37 Saifullah 38 Hasanusi

## 39 H. Hasanuddin
Partai Golkar 40 Drs. As'adi
41 Sofiyan Hanafiah
Partai Nanggroe Aceh
42 Misbahul  Munir, ST 43 Muhammad Waly Partai Kebangkitan Bangsa 44 Tantawi, A.Md. Partai Demokrat
45 H. Anwar Risyen. Partai Gerindra
Sumber : KIP Kabupaten Aceh Utara, (2018)

## Jenis, Sumber danTeknik Pengumpulan Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah  data  subjek.  Sumber  data  dalam  penelitian  ini adalah  data  primer.  Data  untuk  penelitian  ini dikumpulkan  dengan  cara  menyebarkan  kuesioner kepada populasi dalam penelitian ini.Metode pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan dengan  cara  memberikan  seperangkat  pertanyaan  atau pertanyaan  tertulis  kepada  responden  agar  dijawabnya (Sugiyono,  2012:199).  Data  yang  diambil  tersebut berupa  data  primer.  Data  primer  diperoleh  melalui penyebaran  kuisioner  ke  Dewan  Perwakilan  Rakyat Kabupaten  (DPRK)  Aceh  Utara.Kuesioner  dalam penelitian  ini  dibuat  dalam  bentuk  skala likert .  Setiap pernyataan  disediakan  5  (lima)  alternatif  jawaban  yang memiliki skor 1-5, yaitu Sangat Setuju (SS), dan Setuju (S), Kurang Setuju (KS), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS).

## Definisi Operasional Variabel
Sesuai  dengan  judul  penelitian  terdapat  tiga variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini, variabel
ini  dibagi  dalam  bentuk  variabel  independen  dan variabel  dependen,  diantaranya  adalah pendapatan sendiri, jenis pemerintah daerah dan letak pemerintah daerah
dan perilaku oportunistik legislatif.

## Uji Validitas dan Reliabilitas Uji Validitas
Untuk  mengetahui  instrumen  yang  dipakai cukup  layak  digunakan  sehingga  menghasilkan  data yang  akurat,  maka  dilakukan  uji  validitas.Validitas adalah  suatu  ukuran  yang  menunjukkan  tingkat kesahihan  suatu  instrumen.  Instrumen  yang  sahih  atau valid  berarti  memiliki  validitas  tinggi,  demikian  pula sebaliknya.  Sebuah  instrumen  dikatakan  sahih,  apabila mampu mengukur apa yang diinginkan atau mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat. Singarimbun  dan  Effendi  (2005:141)  mengatakan bahwa “Uji validitas dilakukan dengan melihat korelasi product  moment (r hitung ),  apabila  korelasi  tiap  item pertanyaan  > critical  value (r tabel )  maka  item  tersebut dinyatakan valid (sahih)”.

## Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas untuk mengukur suatu kuesioner yang  merupakan  indikator  dari  variabel  atau  konstruk. Suatu  kuesioner  dikatakan  reliabel  atau  handal  jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten  dan  stabil  dari  waktu  kewaktu.  Pengukuran reliabilitas  dapat  dilakukan  dengan one  shot atau pengukuran  sekali  saja  (Ghozali,  2005).  Suatu  kontruk atau  variabel  dikatakan  reliabel  apabila  nilai Cronbach Alpha (  ) > 0,60 (Nunnally dalam Ghozali, 2005).

## Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas
Uji  normalitas  bertujuan  untuk  mengetahui apakah  dalam  model  regresi,  variabel  terikat  dan variabel  bebas  memiliki  distribusi  yang  normal  atau tidak,  karena  model  regresi  yang  baik  memiliki distribusi  data  yang  normal  atau  mendekati  normal. Pembuktian  apakah  data  tersebut  memiliki  distribusi normal  atau  tidak  dapat  dilihat  pada  bentuk  distribusi datanya,  yaitu  pada  histogram  maupun normal probability  plot .  Pada  histogram,  data  dikatakan memiliki  distribusi  yang  normal  jika  data  tersebut berbentuk  seperti  lonceng.  Sedangkan  pada normal probability  plot ,  data  dikatakan  normal  jika  ada penyebaran  titik-titik  disekitar  garis  diagonal  dan penyebarannya  mengikuti  arah  garis  diagonal.  Ghozali (2005:89)  menyebutkan  jika  data  menyebar  disekitar garis  diagonal  dan  mengikuti  arah  garis  diagonal  maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

## Uji Multikolinieritas
Pengujian  ini  dilakukan  untuk  menunjukkan adanya  hubungan  linier  antara  variabel-variabel  bebas dalam  model  regresi.Model  regresi  yang  baik  tidak menghendaki  adanya  masalah  multikolinieritas  ini.Uji multikolinieritas  menggunakan  nilai tolerance dan Variance  Inflation  Factor  (VIF). Kedua  ukuran  ini menunjukkan  setiap  variabel  bebas  manakah  yang
dijelaskan  oleh  variabel  bebas  lainnya.  Dalam pengertian  sederhana  setiap  variabel  bebas  menjadi variabel  terikat  dan  diregresi  terhadap  variabel  bebas lainnya. Tolerance mengukur variabilitas variabel bebas yang  terpilih  yang  tidak  dapat  dijelaskan  oleh  variabel bebas  lainnya.  Jadi  nilai tolerance yang  rendah  sama dengan nilai VIF tinggi (karena VIF = 1/ tolerance ) dan menunjukkan  adanya  kolonieritas  yang  tinggi.  Lebih ditegaskan  oleh  Ghozali  bila  korelasi  antara  dua variabel  bebas  melebihi  95%  maka  VIF-nya  diatas  5 maka  dapat  dikatakan  bahwa  model  tersebut  terkena multikolinieritas (Ghozali,2005:63).

## Uji Heterokedastisitas
Tujuan pengujian ini adalah  untuk  mengetahui apakah  dalam  model  regresi  terjadi  ketidaksamaan variance dari  residual  satu  pengamatan  ke  pengamatan yang  lain.  Jika variance dari  residual  satu  pengamatan ke  pengamatan  yang  lain  tetap  maka  disebut homokedastisitas,  namun  jika  berbeda  disebut  dengan heterokedastisitas.  Untuk  mendeteksi  ada  atau  tidaknya heteroskedastisitas  dilakukan  dengan  cara  melihat grafik. Menurut Ghozali (2005:105) jika tidak ada pola yang  jelas,  serta  titik-titik  menyebar  di  atas  dan  di bawah  angka  0  pada  sumbu  Y,  maka  tidak  terjadi heteroskedastisitas.

## Teknik Analisis Data
Analisis  regresi  berganda  digunakan  sebagai alat  untuk  mengukur  seberapa  besar  pengaruh  antara variabel  independen  (X)  dengan  variabel  dependen (Y).metode  ini  juga  bisa  dijadikan  ramalan,  sehingga dapat  diperkirakan  antara  baik  dan  buruknya  suatu variabel  (X)  terhadap  turunnya  tingkat  variabel  (Y), begitu  juga  sebaliknya.  Analisis  regresi  ini  mempunyai persamaan sebagai berikut:
Y = a + b 1 X 1 + b 2 X 2 + b 3 X 3 + è Keterangan:
Y = Perilaku Oportunistik Legislatif
X 1
=  Pendapatan Sendiri X 2
=  Jenis Pemerintah Daerah
X 3 =  Letak Pemerintah Daerah a =  Konstanta
b1 =    Nilai  koefisien  regresi  berganda antara variabel independen X1
terhadap variabel dependen Y, bila
variabel independen X2 dianggap konstan
b2 =    Nilai  koefisien  regresi  berganda antara variabel independen X2
terhadap  variabel  dependen  Y,  bila  variabel independen X1
dianggap konstan b3 =    Nilai  koefisien  regresi  berganda antara variabel independen X2
terhadap  variabel  dependen  Y,  bila  variabel independen X1 dianggap konstan è = error  term yaitu  faktor-faktor  lain yang mempengaruhi variabel dependen Y

## Koefisien Determinasi (R
2 )
Koefisien  determinasi  (R 2 )  dimaksudkan untuk  mengetahui  tingkat  ketepatan  paling  baik  dalam analisa  regresi  dimana  hal  yang  ditunjukan  oleh besarnya koefisien determinasi (R 2 ) antara 0 (nol) dan 1 (satu).  Koefsien  determinasi  ((R 2 )  nol  variabel independen sama  sekali  tidak  berpengaruh  terhadap variabel dependen. Apabila koefisien determinasi semakin  mendekati  satu,  maka  dapat  dikatakan  bahwa variabel independen berpengaruh  terhadap  variabel dependen ,  Selain  itu  koefisien  determinasi  (R 2 ) dipergunakan  untuk  mengetahui  prosentase  perubahan variabel  tidak  bebas  (Y)  yang  disebabkan  oleh  variabel bebas (X).

## Pengujian Hipotesis Uji-t (Uji Parsial)
Uji-t  dilakukan  untuk  mengetahui  apakah  ada pengaruh  variabel  independen  secara  parsial  yaitu pendapatan  sendiri,  jenis  pemerintah  daerah dan letak  pemerintah  daerah terhadap  variabel  dependen yaitu perilaku  oportunistik  legislatif dengan  tingkat kepercayaan  95%(α=5%).  Pengujian  ini  dilakukan dengan membandingkan hasil perhitungan t hitung dengan t tabel pada  taraf  signifikan  0,05.  Apabila  kriteria  hasil perhitungan menunjukkan:
1. Jika    t hitung >  t tabel ,  maka  menolak  H o dan menerima H 1 ,yang berarti pendapatan sendiri, jenis pemerintah
daerah dan letak pemerintah daerah secara parsial berpengaruh signifikan  terhadap  variabel  dependen  yaitu perilaku oportunistik legislatif .
2. Jika  t hitung <  t tabel ,  maka  menerima    H o dan menolak H 1 , yang berarti pendapatan sendiri, jenis pemerintah
daerah dan letak pemerintah  daerah secara  parsial    tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu perilaku oportunistik legislatif .

## Uji-F (Uji Simultan)
Uji-F  dilakukan  untuk  mengetahui  apakah  ada pengaruh  variabel  independen  secara  simultan  yaitu pendapatan
sendiri, jenis
pemerintah daerah dan letak  pemerintah  daerah terhadap  variabel dependen yaitu perilaku oportunistik legislatif dengan tingkat  kepercayaan  95%  (α=5%).  Pengujian  uji-F adalah dengan membandingkan F hitung dengan F tabel pada probabilitas
0,05 apabila kriteria pengambilan keputusan menunjukkan:
1. Jika    F hitung >  F tabel ,  maka  menolak  H o dan menerima  H 1 ,    yang  berarti pendapatan sendiri,  jenis  pemerintah  daerah dan letak pemerintah  daerah secara  bersama-sama (simultan)  berpengaruh  signifikan perilaku oportunistik legislatif .
2. Jika    F hitung <  F tabel ,  maka  menerima    H o dan menolak  H 1 ,  yang  berarti pendapatan  sendiri, jenis pemerintah daerah dan letak pemerintah  daerah secara  bersama-sama
(simultan) tidak berpengaruh signifikan Terhadap perilaku oportunistik legislatif .

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Uji Validitas
Uji  validitas  digunakan  untuk  mengukur  sah atau  valid  tidaknya  suatu  kuesioner.  Adapun  kriteria pengambilan  keputusan  uji  validitas  instrument  dalam penelitian  ini  adalah  membandingkan  nilai Corrected Item – TotalCorrelation pada  setiap  butir  pertayaan dengan  nilai  r  tabel.  Jika  nilai Corrected  Item – TotalCorrelation (r hitung )  >  r tabel dan  nilainya  positif, maka  butir  pertanyaan  pada  setiap  variabel  tersebut dinyatakan  valid.  Sebalikya  jika Corrected  Item – TotalCorrelation (r hitung )  <  r tabel dan  nilainya  negatif, maka  pertanyaan  pada  setiap  variabel  tersebut dinyatakan tidak valid, hasilnya pada tabel 4.7. dibawah ini:
Tabel 2 Hasil Pengujian Validitas No Indikator Pertanyaan Correcte d Item- Total Correlati on /r hitung r tabel Ketera ngan 1. Pendapatan Sendiri
- P1
- P2 - P3 0,565 0,432 0,412 0.308 0.308 0.308 Valid Valid Valid 2. Jenis Pemerintahan Daerah
- P4
- P5 - P6 0,354 0,425 0,454 0.308 0.308 0.308 Valid Valid Valid 3 Letak Pemerintahan Daerah - P7 - P8 - P9 0,425 0,322 0,432 0.308 0.308 0.308 Valid Valid Valid 4. Perilaku Oportunitis Legislatif - P10 - P11 - P12 0,413 0,322 0,453 0.308 0.308 0.308 Valid Valid Valid
Sumber: Hasil Penelitian, Data diolah (Januari, 2019).
Berdasarkan  Tabel  2  dapat  diketahui  bahwa seluruh  butir  pernyataan  adalah  valid  karena  r hitung > r tabel .  Nilai  r tabel dilihat  pada  df=45-3=41  sebesar  0.308. Dari hasil tersebut  menunjukkan bahwa  masing-masing pertanyaan adalah valid.

## Uji Reliabilitas
Uji  reliabilitas  adalah  alat  untuk  mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau  konstruk.  Suatu  kuesioner  dikatakan  reliabel  atau handal  jika  jawaban  seseorang  terhadap  pernyataan adalah  konsisten  atau  stabil  dari  waktu  ke  waktu. Pengukuran reliabilitas dapat dilakukan dengan one shot atau  pengukuran  sekali  saja  (Ghozali,  2005:42).  Suatu
kontruk  atau  variabel  dikatakan  reliabel,  apabila (Nunally dalam Ghozali, 2005:43):
1. Hasil Alpha Cronbach (α)> 0,60 = reliabel 2. Hasil Alpha  Cronbach (α)<  0,60  =  tidak reliabel.
Adapun  secara  ringkas  hasil  uji  reliabilitas ditunjukkan dalam Tabel 4.8 berikut ini:
Tabel 3 Hasil Pengujian Reliabilitas Cronbach’s Alpha Jumlah Pertanyaan 0,853 12
Sumber: Hasil Penelitian, Data diolah (Januari, 2019).
Berdasarkan  Tabel  4.8  diatas,  dapat  diketahui bahwa  dari  ke  12  (Dua  Belas)  pertanyaan  nilai cronbach’s  alpha >  0.6,  dengan  demikian  pengukuran reliabilitas  menunjukkan  bahwa  ke  12  pernyataan tersebut  telah  reliabel  dan  dapat  disebarkan  kepada responden untuk dijadikan sebagai instrumen penelitian.

## Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas Data
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam  model  regresi  variabel  pengganggu  atau  residual memiliki  distribusi  normal.  Untuk  melihat  normalitas residual  dapat  dilakukan  dengan  análisis  grafik normal probability  plot  (PP-Plot)  of  regression  standarized residual yang membandingkan distribusi komulatif dari distribusi  normal.  Distribusi  normal  akan  membentuk satu garis lurus diagonal, dan ploting data residual akan dibandingkan dengan garis lurus diagonal.
Hasil  pengujian  normalitas  dapat  dilihat  pada Gambar dibawah ini:

## Gambar 2 Uji Normalitas P-P Plot
Sumber: Hasil Penelitian, Data diolah (Januari, 2019).
Berdasarkan  Gambar  diatas,  menunjukkan bahwa titik-titik residual model regresi sudah berdistribusi normal karena titik-titik tersebut menyebar di  sekitar  garis  diagonal.  Dengan  demikian,  syarat kenormalan sebagai pengujian statistik dengan menggunakan regresi dapat terpenuhi.

## Uji Multikolinieritas
Uji  multikolinieritas  bertujuan  untuk  menguji apakah  terdapat  korelasi  yang  sempurna  diantara beberapa  variabel  bebas  yang  digunakan  dalam persamaan  regresi  digunakan  uji  multikolinieritas.  Uji multikolinieritas  menggunakan nilai  tolerance dan  VIF
(varian Inflation Factor ). Hasil pengujian
multikolinieritas  dapat  dilihat  pada  Tabel  4.9  dibawah ini:
Tabel 4 Uji Multikolinieritas Coefficients a Model Unstandardi zed Coefficients Standa rdized Coeffici ents t Si g. Collinearit y Statistics B Std. Error  Beta Toler ance  VIF 1  (Constant) 4.383 2.86 9 1.5 28 .1 3 4 X1pendapatan sendiri .115  .221 .076 .52 1 .6 0 5 .8 94 1 ,11 9 X2jenispemeri ntahandaerah .130  .170 .122 .76 5 .4 8 8 .7 45 1 ,34 3 X3letakpemeri ntahandaerah .405  .169 .373 2.4 01 .0 2 1 .7 89 1,2 67

## a. Dependent Variable: Yperilakuoportunistiklegislatif
Sumber: Hasil Penelitian, Data diolah (Januari, 2019).
Berdasarkan Tabel menunjukkan bahwa variabel  pendapatan  sendiri,  jenis  pemerintahan  daerah dan  letak  pemerintahan  daerah  yang  digunakan  sebagai prediktor  model  regresi  menunjukkan  nilai  VIF  yang cukup kecil, dimana semuanya berada di bawah 10 dan tolerance >  0.1,  hal  ini  menandakan  bahwa  model regresi  yang  dihasilkan  tidak  terjadi  multikolinieritas dan baik untuk digunakan.

## Uji Heteroskedastisitas
Uji  Heteroskedastisitas  bertujuan  menguji apakah  dalam  model  regresi  terjadi  ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang  lain.  Jika variance dari  residual  satu  pengamatan kepengamatan  lain  tetap  disebut  homokedastisitas  dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi  ada  atau  tidaknya  heteroskedastisitas dilakukan  dengan  cara  melihat  grafik.  Pengujian heteroskedastisitas  dapat  dilihat  pada  Gambar  4.2 dibawah ini:

## Gambar 4.2 Uji Heteroskedastisitas
Sumber: Hasil Penelitian, Data diolah (Januari, 2019).
Berdasarkan  Gambar    diatas  dapat  dilihat bahwa titik-titik data menyebar di atas dan dibawah atau sekitar  angka  0  pada  sumbu  Y,  maka  berdasarkan metode  grafik  tidak  terjadi  heteroskedastisitas  pada model regresi.

## Pembahasan Hasil Regresi Linier Berganda
Penelitian  ini  mengenai  tentang  pengaruh pendapatan sendiri, jenis pemerintahan daerah dan letak pemerintahan  daerah  terhadap  perilaku  oportunistik anggota  legislatifdi  DPRK  Aceh  Utara.  Hasil  analisis dengan  menggunakan  model  regresi  linier  berganda yang  telah  memenuhi  uji  normalitas  antara  variabel pendapatan  sendiri  (X 1 )jenis  pemerintahan  daerah  (X 2 ), letak pemerintahan daerah (X 3 ) dan perilaku oportunistik  legislatifdi  DPRK  Aceh  Utara(Y),  dapat dilihat pada tabel 4.10 dibawah ini:
Tabel 4
Hasil Regresi Linier Berganda Coefficients a Model Unstandar dized Coefficient s Standa rdized Coeffici ents t Si g. Collinearity Statistics B Std. Error  Beta Tolera nce VIF 1  (Constant) 4.38 3 2.86 9 1.5 28 .1 3 4 X1pendapatans endiri .115  .221 .076 .52 1 .6 0 5 .89 4 1, 119 X2jenispemerint ahandaerah .130  .170 .122 .76 5 .4 8 8 .74 5 1, 343 X3letakpemerint ahandaerah .405  .169 .373 2.4 01 .0 2 1 .78 9 1,26 7
a. Dependent Variable: Yperilakuoportunistiklegislatif Sumber: Hasil Penelitian, Data diolah (Januari, 2019).
Berdasarkan  hasil  pengolahan  data  seperti terlihat  pada  Tabel  4.10,  Kolom unstandardized Coefficients bagian B diperoleh persamaan regresi linier Berganda sebagai berikut:
Y = a + b 1 X 1 + b 2 X 2+ b 3 X 3 + e Y =4,383 + 0,115 X 1 + 0,130 X 2 + 0,405 X 3
Berdasarkan persamaan tersebut dapat dianalisiskan sebagai berikut:
a. Konstanta  (a)  =  4,383, ini  mempunyai  arti bahwa  variabel  pendapatan  sendiri,  jenis pemerintahan  daerah  dan  letak  pemerintahan
daerahterhadap perilaku
oportunistik legislatif(Y) memiliki hubungan positif sebesar 4,383.  Diinterprestasikan  apabila  variabel pendapatan  sendiri  (X 1 ),  jenis  pemerintahan daerah (X 2 ), dan letak pemerintahan daerahsama dengan 0 maka perilaku oportunistik  legislatifdi  DPRK  Aceh  Utara akan tetap sebesar 4,383.
b. Nilai  Koefisien  X 1 ( b 1 )  = 0,115, pengaruh variabel  pendapatan  sendiri  terhadap  perilaku oportunistik legislatifmemiliki hubungan positif    sebesar  0,115.  Diinterprestasikan  jika nilai pendapatan sendiri meningkat sebesar 1%, maka  perilaku  oportunistik  legislatifdi  DPRK Aceh  Utara  akan  meningkat  sebesar  0,115 (dengan  asumsi  pendapatan  sendiri  dianggap konstan).
c. Nilai  Koefisien  X 2 ( b 2 )  = 0,130, pengaruh variabel  jenis  pemerintahan  daerah  terhadap perilaku oportunistik legislatifmemiliki hubungan positif sebesar 0,130.
Diinterprestasikan jika nilai jenis pemerintahan daerah  meningkat  sebesar  1%,  maka  perilaku oportunistik  legislatifdi  DPRK  Aceh  Utara akan  meningkat  sebesar  0,130  (dengan  asumsi jenis pemerintahan daerah dianggap konstan).
d. Nilai  Koefisien  X 3 ( b 3 )  = 0,405, pengaruh variabel  letak  pemerintahan  daerah  terhadap perilaku oportunistik legislatifmemiliki hubungan positif sebesar 0,405.
Diinterprestasikan jika nilai letak pemerintahan daerah  meningkat  sebesar  1%,  maka  perilaku oportunistik  legislatifdi  DPRK  Aceh  Utara akan  meningkat  sebesar  0,405  (dengan  asumsi letak pemerintahan daerah dianggap konstan).

## Koefisien Determinasi ( R² )
Koefisien  determinasi  pada  regresi  linear sering  diartikan  sebagai  seberapa  besar  kemampuan semua  variabel  bebas  dalam  menjelaskan  varians  dari variabel terikatnya. Secara sederhana koefisien determinasi dihitung dengan mengkuadratkan Koefisien Korelasi (R). Koefisien determinasi ini digunakan untuk mengetahui  seberapa  besar  pengaruh  variabel-variabel bebas  memiliki  pengaruh  terhadap  variabel  terikatnya. Nilai  koefisien  determinasi  ditentukan  dengan  nilai adjusted R  square .  Dalam  output  SPSS,  koefisien determinasi terletak pada tabel Model Summary b . Untuk hasil  koefisien  korelasi  dan  determinasi  dapat  dilihat pada Tabel 4.11 dibawah ini:

## Tabel 6
Hasil Koefisien Korelasi dan Determinasi a  Predictors: (Constant), pendapatan sendiri, jenis pemerintahan daerah dan letak pemerintahan daerah b  Dependent Variable: perilaku oportunistik legislatif Sumber: Hasil Penelitian, Data diolah (Januari, 2019).
Berdasarkan  Tabel  4.11  di  atas,  koefisien korelasi  (R)  sebesar  0,468  atau  46,8%  yang  bermakna eratnya  hubungan  (korelasi)  antara  pendapatan  sendiri, jenis  pemerintahan  daerah  dan  letak  pemerintahan daerah  dengan  perilaku  oportunistik  legislatif  di  DPRK Aceh Utara artinya hubungan antara pendapatan sendiri, jenis  pemerintahan  daerah  dan  letak  pemerintahan daerah  terhadap  perilaku  oportunistik  legislatifsebesar
0,468. Sedangkan koefisien determinasi ( R Square) sebesar  0,219  atau  21,9%,  artinya  variabel pendapatan sendiri, jenis pemerintahan daerah dan letak pemerintahan  daerah  mampu  memengaruhi  perilaku oportunistik legislatifsebesar 21,9%, sedangkan selebihnya  88,1%  perilaku  oportunistik  legislatif dipengaruhi  oleh  variabel-variabel  lainnya  yang  tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

## Pembuktian Hipotesis
Uji  t  dilakukan  untuk  menguji  secara  parsial variabel  bebas  atau  independen  yang  terdiri  dari variabel  pendapatan  sendiri  (X 1 ),  jenis  pemerintahan daerah  (X 2 ),  letak  pemerintahan  daerah  dan  yang menjadi  variabel  terikat  atau  dependen  yaitu perilaku oportunistik  legislatif di  Dewan  Perwakilan  Rakyat Kabupaten  (DPRK)  Aceh  Utara.(Y).  Hasil  uji-t  dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:
Tabel 7 Hasil Pengujian Secara Parsial (Uji-t)
Coefficients a Model Unstandar dized Coefficient s Standar dized Coeffici ents t Si g. Collinearit y Statistics B Std. Error Beta Tolera nce VI F 1 (Constant) 4.38 3 2.869 1.5 28 .1 34 X1pendapatanse ndiri .115  .221 .076 .52 1 .6 05 .89 4 1 ,1 19 X2jenispemerinta handaerah .130  .170 .122 .76 5 .4 88 .74 5 1 ,3 43 X3letakpemerinta handaerah .405  .169 .373 2.4 01 .0 21 .78 9 1, 26 7
a. Dependent Variable: Yperilakuoportunistiklegislatif
Sumber: Hasil Penelitian, Data diolah (Januari, 2019).

## Pengaruh  Pendapatan  Sendiri  Terhadap  Perilaku Oportunistik Legislatif
Berdasarkan  hasil  penelitian  pendapatan sendiriberpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap tingkat  penyerapan  anggaran di Kabupaten  Aceh Utara.Dari  hasil  penelitian  jika  dikaitkan  dengan kenyataan bahwa pendapatan sendirisangat berpengaruh terhadap  tingkat  perilaku  oportunistik  legislatifkarena dengan  demikian  pendapatan  sendiri  selama  ini
Model R
R
Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .468(a) .219 .164 121075
dianggap  penting  dalam  merencanakan  pembangunan- pembangunan di Kabupaten Aceh Utara.Secara konseptual,  perubahan  pendapatan  akan  berpengaruh terhadap  belanja  atau  pengeluaran,  namun  tidak  selalu seluruh tambahan pendapatan tersebut akan dialokasikan  dalam  belanja.  Secara  empiris  juga ditemukan  adanya flypaper  effect yakni  adanya perbedaan  dalam  pola  pengeluaran  untuk  pendapatan dari effort sendiri  dengan  pendapatan  yang  diberikan pihak  lain  (seperti grants atau transfer ).  Dalam  hal pengalokasian berkaitan dengan sumber pembiayaannya dari  pendapatan,  maka  besaran  pendapatan  akan dimanfaatkan untuk mengatur alokasi belanja.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian yang  dilakukan  oleh  Ikhsan  Budi  Riharjo  dan  Isnadi, (2009)  dan  Syukriy  Abdullah,  (2016)yang  menyatakan bahwa pendapatan sendiri berpengaruh positif signifikan  terhadap perilaku  oportunistik  legislatif di Dewan  Perwakilan  Rakyat  Kabupaten  (DPRK)  Aceh Utara.

## Pengaruh Jenis Pemerintahan Daerah Terhadap Perilaku Oportunistik Legislatif
Berdasarkan  hasil  penelitian menyatakan bahwa  pengaruh  jenis  pemerintahan  daerah  terhadap perilaku  oportunistik  legislatif memiliki  pengaruh yang positif dan signifikan. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa  dengan  adanya  kejelasan  tentang jenis pemerintahan daerah akan memudahkan pemerintah  dalam  melakukan  perilaku  anggota  dewan yang  bersikap  oportunistik  sehingga  penyerapan anggaran  sesuai  dengan  yang  diharapkan.  Dari  hasil penelitian  jika  dikaitkan  dengan  kenyataan  bahwa pengaruh  jenis  pemerintah  daerah  dalam  penelitian  ini perlu  untuk  memberikan  bukti  bahwa  intensitas oportunisma  legislatif  berkaitan  dengan  status  daerah sebagai kota atau kabupaten. Pandangan bahwa perilaku oportunistik  legislatif  di  luar  kota  atau  kabupaten bersumber  dari  anggapan  bahwa social  control dari stakeholders di luar pemerintahan terhadap pelaksanaan pelayanan  publik  dan  perilaku  anggota  legislatif  tidak sebaik di dikota. Misalnya, di kota  gerakan mahasiswa dan  pers  sangat  efektif  dalam  mengungkap  berbagai penyimpangan  anggaran  untuk  mendorong  aparat penegak  hukum  menindaklanjuti  berbagai  laporan tentang  korupsi  dan  yang  terjadi  di  lingkungan pemerintahan  daerah.  Hal  yang  sama  juga  terjadi  di pemerintahan kabupaten, dimana perbedaan karakteristik  masyarakat  dan  struktur  pendapatan berimplikasi pada kontrol sosial yang berbeda pula.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian yang  dilakukan  oleh  Ikhsan  Budi  Riharjo  dan  Isnadi, (2009)  dan  Syukriy  Abdullah,  (2016)yang  menyatakan bahwa  jenis  pemerintahan  daerahberpengaruh  positif signifikan  terhadap perilaku  oportunistik  legislatif di Dewan  Perwakilan  Rakyat  Kabupaten  (DPRK)  Aceh Utara.

## Pengaruh Letak Pemerintahan Daerah Terhadap
Perilaku Oportunistik Legislatif
Berdasarkan  hasil  penelitian menyatakan bahwa  pengaruh  letak  pemerintahan  daerah  terhadap perilaku  oportunistik  legislatif memiliki  pengaruh yang positif dan signifikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya letak pemerintahan daerah  yang jelas  akan  memudahkan pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap perilaku oportunistik legislatif yang sesuai dengan yang diharapkan.
Dari  hasil  penelitian  jika  dikaitkan  dengan kenyataan bahwa sama halnya dengan jenis pemerintahan daerah, pengaruh letak pemerintah daerah dalam  penelitian  ini  perlu  untuk  memberikan  bukti bahwa intensitas oportunistik legislatif berkaitan dengan status  daerah  sebagai  kota  atau  kabupaten.  Pandangan bahwa  perilaku  oportunistik  legislatif  di  luar  kota  atau kabupaten  bersumber  dari  anggapan  bahwa social control dari stakeholders di luar pemerintahan terhadap pelaksanaan  pelayanan  publik  dan  perilaku  anggota legislatif  tidak  sebaik  di  dikota.  Perilaku  oportunistik yang  diperlihatkan  legislatif  dalam  proses  penyusunan anggaran  tidak  berbeda  antara  legislatif  di  kota  dengan di  kabupaten.  Artinya,  oportunistik  melalui  anggaran, apakah  disebut  pencarian  rente  ( rent-seeking )  ataupun korupsi,  dilakukan  oleh  legislatif  di  seluruh  Indonesia, baik  oleh  legislatif  di  pemerintahan  kabupaten  maupun di pemerintahan kota.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian yang  dilakukan  oleh  Ikhsan  Budi  Riharjo  dan  Isnadi, (2009)  dan  Syukriy  Abdullah,  (2016)yang  menyatakan bahwa  letak  pemerintahan  daerahberpengaruh  positif signifikan  terhadap perilaku  oportunistik  legislatif di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara.

## Pengaruh Pendapatan Sendiri, Jenis Pemerintahan Daerah dan Letak Pemerintahan Daerah Terhadap Perilaku Oportunistik Legislatif
Uji-F  (uji  simultan)  dilakukan  untuk  melihat secara  bersama-sama  pengaruh  positif  dan  signifikan yang  terdiri  dari  variabel  pendapatan  sendiri,  jenis pemerintahan  daerah  dan  letak  pemerintahan  daerah terhadap perilaku  oportunistik  legislatif di  Dewan Perwakilan  Rakyat  Kabupaten  (DPRK)  Aceh  Utara. Hasil uji-F dapat dilihat pada Tabel 4.13 dibawah ini:
Tabel 8 Hasil Pengujian Secara Simultan (Uji-F)
Model Sum of Squa res df Mean Square F Sig. 1 Regr essio n 16.87 6 3 5.625 3.83 7 .016( a) Resi dual 60.10 2 41 1.466 Total 76.97 8 44
a  Predictors: (Constant), pendapatan sendiri, jenis pemerintahan daerah dan letak pemerintahan daerah b  Dependent Variable: perilaku oportunistik legislatif Sumber: Hasil Penelitian, Data diolah (Januari, 2019).
Berdasarkan  hasil  Tabel  4.13  diatas  terlihat nilai  F hitung sebesar  3,837  dengan  tingkat  signifikansi sebesar  0,000.  Sedangkan  F tabel dengan  tingkat kepercayaan  95%  (α=5%)  pada  probabilitas  0,05  dan df2=n-k-1  (45-4=41)  serta  diperoleh  nilai  F tabel sebesar 3,998.  Maka  hasil  uji-F  menunjukkan  bahwa  F hitung < F tabel (3,837<3,998). Hasil tersebut membuktikan bahwa tidak  menerima  H 3 dalam  artinya  pendapatan  sendiri, jenis  pemerintahan  daerah  dan  letak  pemerintahan daerah  berpengaruh  signifikan  terhadap perilaku oportunistik  legislatif di  Dewan  Perwakilan  Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Utara.
Perilaku oportunistik merupakan perilaku yang berusaha  mencapai  keinginan  dengan  segala  cara bahkan  cara  ilegal  sekalipun  yang  dipengaruhi  oleh adanya  kekuatan  ( power )  dan  kemampuan  ( ability ). Dalam proses penganggaran daerah, perilaku oportunistik  anggaran  ( fiscal  opportunism )  berkaitan dengan perilaku dalam  menentukan alokasi belanja dan preferensi  yang  mengarah  pada  upaya  memberikan keuntungan  bagi  pihak  penyusun  anggaran  itu  sendiri, sehingga  kebutuhan  masyarakat  tidak  menjadi  prioritas utama.
Perilaku oportunistik pemerintah daerah dalam proses penyusunan anggaran daerah sudah lama menjadi topik kajian akademik. Perilaku oportunistik penganggaran  daerah  biasanya  wujud  pada  pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran daerah. Perilaku menyimpang tersebut tidak hanya dimulai dari perencanaan,  tetapi  juga  berujung  pada  proses pelaksanaan  anggaran  daerah.  Munculnya  perilaku oportunistik  dalam  proses  penganggaran  daerah sebenarnya  sudah  dibuktikan  dalam  banyak  penelitian empiris.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian yang  dilakukan  oleh  Ikhsan  Budi  Riharjo  dan  Isnadi, (2009) yang menyatakan bahwa belanja barang dan jasa yang  ditetapkan  dalam  APBD,  tidak  berpengaruh terhadap slack anggaran  dalam  penetapan  alokasi belanja untuk kemakmuran rakyat.

## PENUTUP Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan,  maka  penulis  dapat  mengambil  beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Pendapatan sendiriberpengaruh terhadap perilaku  oportunistik  legislatif di  Kabupaten Aceh Utara. Dari hasil penelitian jika dikaitkan dengan kenyataan bahwa pendapatan sendirisangat  berpengaruh  terhadap perilaku oportunistik legislatif karena dengan demikian pendapatan sendiri selama ini dianggap penting dalam merencanakan pembangunan- pembangunan di Kabupaten Aceh Utara.
2. Jenis pemerintahan daerah berpengaruh terhadap perilaku  oportunistik  legislatif di Kabupaten  Aceh  Utara.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  dengan  adanya  kejelasan tentang  jenis  pemerintahan  daerah  akan memudahkan  pemerintah  dalam  melakukan perilaku anggota dewan yang bersikap
oportunistik sehingga proses pembagian anggaran  dalam  setiap  pembangunan  sesuai dengan yang diharapkan.
3. Letak  pemerintahan  daerah  terhadap perilaku oportunistik  legislatif memiliki  pengaruh yang  positif  dan  signifikan.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  dengan  adanya  letak pemerintahan daerah akan memudahkan pemerintah  dalam  melakukan  pengawasan terhadap perilaku oportunistik legislatif yang sesuai dengan yang diharapkan.

## Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  kesimpulan, maka  terdapat  beberapa  saran  yang  penulis  sampaikan sehubungan penelitian ini:
1. Disarankan agar data anggaran yang diusulkan eksekutif  (APBK)  dan  yang  disahkan  (APBK) yang  digunakan  dalam  studi  ini  dapat dikembangkan  dengan  menghubungkannya dengan  anggaran  setelah  perubahan  (ABT), anggaran realisasi (laporan perhitungan APBK),  dan  anggaran  tahun  berikutnya  untuk menganalisis  bagaimana  proses  perubahan terjadi dan bagaimana perilaku atau preferensi legislatif terhadap anggaran tersebut.
2. Bagi peneliti selanjutnya, perlu penelitian yang lebih komprehensif untuk membuktikan apakah  anggaran  belanja  yang  disahkan  akan terealisir  seluruhnya  sampai  ke  pelaksana  di lapangan.  Hal  ini  untuk  membuktikan  apakah budget  does  matter dalam  proses  pembuatan kebijakan  publik.  Hal  ini  akan  masuk  atau bersinggungan dengan area administrasi publik ( public administration ) karena sangat berkaitan dengan aspek pemberian pelayanan,
transparansi  dan  akuntabilitas  pemerintah daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Arens,  A.A,  R.  J.  Elder  dan  M.  S.  Beasley.  2008 .
Auditing and Assurance Services an
Integrited  Approach.  9th Edition .  New Jersey: Person Education, Inc. Asian  Development  Bank,  2006. Indonesian  Key Indicators . www.adb.org/statistics . Allard,  Richard  J.  1995. The  measurability  of  budget related  rent-seeking .  Public  Choice  85: 389-394.
Andvig,  Jens  Chr., Odd-Helge  Fjeldstad,  Inge Amundsen,  Tone  Sissener  &  Tina Søreide.  2001.  Corruption:  A  review  of contemporary  research .  Chr.  Michelsen Institute  Development  Studies  and  Human Rights Report R 2001: 7. Web: http//www.cmi.no/ Albert C. Hyde. 1997. Classics of Public Administration . Fourth edition. Fort Worth: Harcourt Brace College Publisher.
Account  of  Delegation. Working  documents  in  the Study of European Governance Number:
5 .  Center  for  the  Study  of  European Governance (CSEG).
Colombatto, Enrico. 2001. Discretionary power, rent- seeking  and  corruption .  University  di Torino & ICER, working paper.
Davoodi, Hamid R., Erwin R. Tiongson, & Sawitree S. Asawanuchit.  2003. How  Useful  Are Benefit  Incidence  Analyses  Of  Public Education  And  Health  Spending? IMF Working Paper WP/03/227.
Deller,  Steven,  Craig  Maher,  &  Victor  Lledo.  2002.
Wisconsin  Local  Government,  State Shared  Revenues  And  The  Illusive Flypaper  Effect .  University  of  Wisconsin- Madison, working paper.
Devarajan,  Shantayanan,  Vinaya  Swaroop,  &  Heng-fu
Zou.  1996. The  Composition  Of  Public Expenditure  And  Economic  Growth .
Journal  of  Monetary  Economics  37:  313- 344.
Elgie,  Robert  &  Erik  Jones.  2000. Agents,  Principals And The Study
Of Institutions : Constructing a Principal-Centered
Feyzioglu, Tarhan, Vinaya Swaroop, & Min Zhu. 1998.
A Panel Data Analysis Of The Fungibility  Of  Foreign  Aid. World  Bank
Economic Review 12(1): 29-58. Fozzard, Adrian. 2001. The Basic Budgeting Problem: Approaches  To  Resource  Allocation  In The Public Sector And Their
Implications  For  Pro-Poor  Budgeting. Center  for  Aid  and  Public  Expenditure, Overseas  Development  Institute  (ODI). Working paper 147.
Garamfalvi,  L.  1997. Corruption  In  The  Public
Expenditures Management Process.
Paper  presented  at  8th  International
Anti-Corruption Conference , Lima, Peru, 7-11 September.
Ghozali, Imam. (2005). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan  Program  SPSS ,  Badan  Penerbit
Universitas Diponegoro, Semarang. Gilardi,  Fabrizio.  2001. Principal-Agent  Models  Go To  Europe:  Independent  Regulatory Agencies As Ultimate Step Of Delegation .
Paper  presented  at  the  ECPR  General Conference, Canterbury (UK), 6-8
September 2001.
Groehendijk, Nico. 1997. A Principal-Agent Model Of Corruption .  Crime,  Law  &  Social  Change 27: 207-229.
Imbeau, Louis M. 2003. Transparency In The Budget Process Of A Bureaucratic Organization:
A  Principal-Agent  Model  Of  Budgeting . Paper presented at the annual conference of the  European  Public  Choice  Society Aarhus, 26-28 April 2003.
Jackson,  P.  M.  1982. The  Political  Economy  of Bureaucracy . Oxford: Philip Allan.
Jaya, Wihana Kirana. 2005. Dysfunctional Institutions
In The Case Of Local Elite Behaviour In Decision-Making About Local Government Budgets In Indonesia . Jurnal Ekonomi  dan  Bisnis  Indonesia  20(2):  120- 135.
Johnson,  Cathy  Marie.  1994. The  Dynamics  of Conflict between Bureaucrats and Legislators.  Armonk,  New  York:  M.E. Sharpe .,  Wolfang  &  Manfred  E.  Streit. 2001. Institutional Economics: Social Order and Public Policy. Cheltham, UK:
Edward  Elgar.,  Philip  &  Stuti  Khemani.  2003. The Political Economy Of Public
Expenditures.  Background  paper  for WDR  2004:  Service  Work  for  Poor
People . The World Bank.
_________  &  _________.  2004. Democracy,  public expenditure  and  the  poor.  World  bank research  observer  (forthcoming) .  Key, V.O.  1940.  The  lack  of  budgetary  theory. American  Political  Science  Review  34 (December).
Krueger, A. 1974. The Political Economy of the Rent- Seeking  Society .  American  Economic Review 64 (3), 291–303.
Lane,  Jan-Erik.  2003. Management  And  Public
Organization: The Principal-Agent
Framework. University  of  Geneva  and National University of Singapore. Working Paper.
Lee, Robert D. Jr. & Ronald W. Johnson. 1998. Public Budgeting Systems. Sixth edition. Gaithersburg,  Maryland:  Aspen  Publishers, Inc. Lupia, Arthur & Mathew McCubbins. 2000. Representation  Or  Abdication?  How Citizens Use Institutions To Help Delegation  Succeed .  European  Journal  of Political Research 37: 291-307.
Mushtaq  H.  &  Jomo  Kwame  Sundaram  (Eds.).  2000. Rents, Rent-Seeking and Economic Development  –Theory  and  Evidence  in Asia.  Singapore :  Cambridge  University Press.
Magner,  Nace  &  Gary  G.  Johnson.  1995. Municipal Officials’  Reactions  To  Justice  In Budgetary  Resource  Allocation .  Public Administration  Quarterly  (Winter):  439- 456.
Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan
Mauro,  Paolo.  1998a.  Corruption  and  the  composition of  government  expenditure.  Journal  of Public Economics 69: 263-279. Moisio,  Antti.  2002.  Essays  on  Finish  Municipal Finance  and  Intergovernmental  Grants. Helsinki: Government Institute for Economic Research. http://vatt.fi .
Mueller,  Bernardo  &  Carlos  Pereira.  2003.  Democratic governance  and  budget  allocation  in  Latin America:  Electoral  rules  and  legislative organization – Two complementary dimensions  of  the  cost  of  governing. Universidade  de  Brasilia  &  University  of
Oxford, working paper.
Petrie,  Murray.  2002.  A  framework  for  public  sector performance contracting. OECD Journal on Budgeting: 117-153.
Rubin, Irene S. 1993. The Politics of Public Budgeting: Getting  and  Spending,  Borrowing  and Balancing.  Second  edition.  Chatam,  NJ: Chatham House Publishers, Inc.
Samuels, David. 2000. Fiscal horizontal accountability? Toward  theory  of  budgetary  “checks  and balances” in presidential systems. University  of  Minnesota,  working  paper presented  at  the  Conference  on  Horizontal Accountability in New Democracies, University of Notre Dame, May.s Shleifer,  A.  &  R.  Vishny.  1993.  Corruption.  Quarterly Journal of Economics 108: 599-617. Smith, Robert  W.  &  Mark  Bertozzi.  1998. Principals  and  agents:  An  explanatory model  of  public  budgeting.  Journal  of
Public
Budgeting, Accounting and
Financial Management (Fall): 325-353.
Stiglitz,  Joseph  E.  1999.  Economics  of  the  Public Sector.  Third  edition.  New  York:  W.W. Norton & Company.
Strom,  K.  2000.  Delegation  and  accountability  in parliamentary democracies. European Journal of Political Research 37: 261-289.
Tanzi, Vito & Hamid Davoodi. 2002. Corruption, public investment,  and  growth,  dalam  Abed, George  T.  &  Sanjeev  Gupta  (eds.).  2002. Governance,  Corruption,  &  Economic Performance. Washington,
D.C.: International Monetary Fund.
Von  Hagen,  Jurgen.  2002.  Fiscal  rules,  fiscal institutions,  and  fiscal  performance.  The Economic and  Social  review  33  (3):  263- 284.