## SISTEM PEMERINTAHAN

## PRESIDENSIAL DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 1

## PRESIDENTIAL  GOVERNMENT  SYSTEM  IN  THE  UNITARY OF REPUBLIC OF INDONESIA
Arnita,SH.,MH. 2 Email : arnita@unimal.ac.id

## ABSTRACT
The  existence  of  an  element  of  the  President's  accountability  to  the  People's  Consultative Assembly  actually  shows  the  parliamentary  character  of  the  presidential  system  of government  adopted  by  the  1945  Constitution  before  the  amendment,  thus  giving  rise  to  a normative meaning that the system adopted by the 1945 Constitution at that time was not a purely  presidential  system  but  rather  a  quasi  presidential  system.  As  for  now  the  1945 Constitution has been amended but the Presidential Government System in the Unitary State of the Republic of Indonesia is still very interesting to be studied and discussed in a scientific paper.
The author uses normative legal research, namely research that places law as a norm system building. The system of norms in question is about the principles, norms, rules of legislation. The approach used in this legal research is the statute approach. The author collects secondary data in the form of primary legal materials in the form of related laws and regulations, and secondary  legal  materials  in  the  form  of  books,  scientific  journals,  and  legal  dictionaries related to issues which are then discussed and analyzed.
After the amendments to the 1945 Constitution from 1999 to 2002 the spirit strengthened the characteristics of the presidential government system when compared to before. This can be seen, among others, from the strong position of the President where the President and / or the Vice President are directly elected by the people, the President is no longer responsible to the MPR, the president is a single executive where the vice president and ministers are assistant to  the  president  who  responsible  to  the  president,  the  president  holds  office  for  five  years (fixed).  The  President  and  /  or  Vice  President  may  no  longer  be  appointed  for  reasons  of political  or  government  policies  but  can  only  be  imposed  for  violations  of  the  law (impeachment).
Keywords : Presidential  Government  System,  The  Unitary  State  of  the  Republic  of Indonesia

## ABSTRAK
Adanya  unsur  pertanggungjawaban  Presiden  kepada  Majelis  Permusyawaratan Rakyat  ini  justru  memperlihatkan  ciri  parlementer  dalam  sistem  pemerintahan presidensial  yang  dianut  oleh  UUD  1945  sebelum  diamandemen,  sehingga
1 Diterima 12 Oktober. Direvisi 20 Oktober 2020
2 Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Provinsi Aceh
menimbulkan  makna  secara  normatif  sistem  yang  dianut  oleh  UUD  1945  masa  itu adalah  bukanlah  murni  sistem  presidensial  akan  tetapi  lebih  kepada  quasi presidensial. Adapun sekarang UUD 1945 telah diamandemen akan etapi mengenai Sistem Pemerintahan Presidensial dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia masih sangat menarik untuk ditelaah dan dibahas dalam sebuah tulisan ilmiah.
Penulis menggunakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang meletakkan hukum  sebagai  sebuah  bangunan  sistem  norma.  Sistem  norma  yang  dimaksud adalah mengenai asas-asas , norma, kaidah dari peraturan perundangan. Pendekatan yang  digunakan  dalam  penelitan  hukum  ini  adalah  pendekatan  undang-undang ( statute  approach ).  Penulis  mengumpulkan  data  sekunder  berupa  bahan  hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait,dan bahan hukum sekunder berupa  buku-buku,  jurnal-jurnal  ilmiah,  dan  kamus-kamus  hukum  yang  berkaitan dengan masalah yang kemudian dibahas dan dianalisis.
Setelah  amandemen  UUD  1945  dari  tahun  1999  sampai  tahun  2002  semangat menguatkan  ciri-ciri  sistem  pemerintahan  presidensial  jika  dibandingkan sebelumnya. Hal ini dapat dilihat di antaranya dari kedudukan Presiden yang kuat dimana  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  dipilih  langsung  oleh  rakyat,  Presiden tidak  lagi  bertanggung  jawab  kepada  MPR,  presiden  adalah  penyelenggara pemerintahan bersifat tunggal (single executive) dimana wakil presiden dan menteri merupakan pembantu presiden yang bertanggung jawab kepada presiden, Presiden memangku  jabatan  selama  lima  tahun (fixed). Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden tidak boleh lagi dijatuhkan karena alasan kebijakan politik atau pemerintahan tetapi hanya dapat dijatuhkan karena pelanggaran hukum (impeachment). Kata  Kunci :  Sistem  Pemerintahan  Presidensial,  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia
A. PENDAHULUAN istem pemerintahan yang
bertumpu  pada  jabatan  presiden merupakan  sistem  pemerintahan presidensial.  Presiden  sebagai  kepala pemerintahan  ( head  of  goverment ) sekaligus  sebagai  kepela  negara  ( head of  state ).  Sedangkan  dalam  sistem pemerintahan  parlementer  kepala negara  ( head  of  state )  dan  kepala pemerintahan  ( head  of  goverment ) dibedakan.  Dalam  Tulisan  ini  yang akan  menjadi  pokok  pikiran  adalah mengenai sistem pemerintahan presidensial.  Dimana  sebelum  adanya amandemen  Undang  Undang  Dasar (UUD)  1945,  “Pelaksanaan  UUD  1945 secara  murni  dan  konsekuen”.  Saking murni  dan  konsekuennya  UUD  1945
itu dilaksanakan, presiden pun berkembang  menjadi  diktator  yang tidak pernah berganti selama 32 tahun. Hal  itu  dimungkinkan  terjadi,  karena UUD  1945  berisi  ketentuan  yang sangat  umum  dan  abstrak,  sehingga pengertiannya sangat tergantung kepada  penafsiran  sepihak  oleh  siapa saja  yang  berkuasa.  Di  masa  Orde Baru, sistem pemerintahan presidensial  yang  dianut  dalam  UUD 1945  juga  diterapkan  penuh  dengan memusatkan tanggung jawab kekuasaan  pemerintahan  negara  di tangan  presiden.  Akan  tetapi  adanya unsur  pertanggung  jawaban  presiden kepada  Majelis  Permusyawaratan Rakyat (MPR) itu justru
memperlihatkan ciri parlementer
S
dalam sistem pemerintahan
presidensial  yang  dianut  oleh  UUD 1945, karena itulah UUD 1945 sebelum amandemen bukanlah menganut murni sistem presidensial tetapi hanya quasi presidensial. 3 Undang-Undang
Dasar (Grondwet) sebagai  konstitusi  tertulis merupakan  sebuah  sebuah  dokumen formal yang berisi: 1). Hasil perjuangan  politik  bangsa  di  waktu yang  lampau.  2).  Tingkatan  tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa. 3).  Pandangan  tokoh-tokoh  bangsa yang hendak diwujudkan baik saat ini maupun  untuk  masa  yang  akan datang.  4)  suatu  keinginan  dengan nuansa  perkembangan  kehidupan ketatanegaraan bangsa sesuai
kehendak  yang  ingin  di  pimpin. 4 Konstitusi/Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya UUD 1945) merupakan  dokumen  formal  yang merupakan  hasil  perjuangan  politik bangsa
indonesia. UUD 1945 ditetapkan  oleh  panitia  persiapan kemerdekaan  indonesia  (PPKI)  pada tanggal  18  Agustus  1945.  Materi muatan  undang-undang  dasar  dalam rangka  untuk  mengatasi  kekuasaan dalam  negara  sekurang-kurangnya berisi: 1). Jaminan adanya perlindungan  Hak  Asasi  Manusia;  2) susunan kekuasaan suatu negara yang mendasar; 3). Pembagian dan pembatasan tugas-tugas ketatanegaraan yang juga mendasar. 5
Soekarno  sebagai  ketua  Panitia Persiapan  Kemerdekaan  Indonesia (PPKI) mengatakan disadari UUD 1945
3 Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi , Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007, hlm. 326
4 Abu  Tamrin,  Perubahan  Konstitusi  dan Reformasi  Ketatanegaraan  Indonesia, Jurnal  Cita Hukum, Vol..3 No.1, 2015 , hlm. 92. 5 Ibid, hlm.93.
kurang lengkap dan kurang sempurna. Ketidaksempurnaan  UUD  1945  juga diungkapkan Sri Soemantri, menurutnya  ketidaksempurnaan  itu patut dipahami karena proses pembuatan UUD 1945 hanya berlangsung 45 hari dan itupun hanya berlangsung  dalam  suasana  bulan puasa. Akan tetapi hal itu tidak  harus dipahami  bahwa  proses  pembuatan dalam  waktu  yang  cukup  panjang akan menghasilkan UUD yang sempurna,  sebab  pada  prinsipnya sebuah  UUD  harus  terus  disesuaikan dengan  perkembangan  zaman.  Salah satu  akibat  dari  UUD  yang  tidak mengikuti perkembangan zaman ialah munculnya produk hukum yang tidak responsif. 6
Jika  keadaan  ingin  berubah, dalam arti produk hukum benar-benar memberikan  keadilan  bagi  seluruh rakyat  maka  konfigurasi  politik  harus dirubah dari otoriter ke demokrasi. Ide demokrasi  bukanlah  hal  baru  bagi Bangsa  Indonesia  karena  sejak  berdiri ide utama penyelenggaraan pemerintahan  dan  pola  hubungannya pemerintah-rakyat  sudah  didasarkan pada  konsep  demokrasi.  Namun demokrasi  yang  dimaksud  ialah sebuah  model  demokrasi  yang  bukan liberal  melainkan  terikat  dengan  nilai bangsa.  Dengan  demikian  akan dihasilkan  produk  hukum  yang berkarakter responsif. 7
Reformasi  yang  terjadi  di Indonesia  pada  tahun  1999  telah menyebabkan  banyak  perubahan  di negeri  ini,  termasuk  terhadap  sistem dan  praktik  ketatanegaraan.  Setiap
6 Ahmad Yani, Sistem Pemerintahan Indonesi: Pendekatan Teori dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.15.No.2-Juli 2018 .,hlm,55.
7 Ibid.
gagasan
perubahan tersebut dituangkan  dalam  amandemen  I-IV UUD 1945. Banyak pokok pikiran baru diadopsi  di  dalam  UUD  1945,  empat diantaranya  adalah  (a)  Penegasan dianutnya cita demokrasi dan nomokrasi secara sekaligus dan saling melengkapi  secara  komplementer;  (b) Pemisahan  kekuasaan  dan  prinsip
“ check  and  balances ”;  (c)  Pemurnian sistem  pemerintahan  presidensial;  (d) Penguatan cita persatuan dan keragaman  dalam  wadah  negara kesatuan Republik Indonesia. 8
Berdasarkan  uraian  di  atas Penulisan  jurnal  ini  memfokuskan kepada Apakah setelah Amandemen I- IV  UUD  1945  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  telah  murni menganut Sistem Pemerintahan Presidensial?
B. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  ini  adalah “penelitian  hukum  normatif  yaitu penelitian  yang  meletakkan  hukum sebagai  sebuah  bangunan  sistem norma.  Sistem  norma  yang  dimaksud adalah  mengenai  asas-asas  ,  norma, kaidah dari peraturan perundangan,...” 9 Pendekatan  yang  digunakan dalam  penelitan  hukum  ini  adalah pendekatan  undang-undang    ( statute approach ),  yaitu  pendekatan  dengan menelaah  semua  undang-undangdan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang 8 Jimly Asshiddiqie, “Stuktur Ketatanegaraan Indonesia Sejarah Perubahan Keempat  UUD  tahun  1945”  dalam  Dinoroy Marganda  Aritonang,  Penerapan  sistem  presidensi di  Indonesia  Pasca  Amandemen  UUD  1945, Mimbar  Hukum  Volume  22,  Nomor  2,  Juni  2010 , hlm., 391.
9 Mukti Fajar, Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum  Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Cetakan III,  Jakarta, 2015, hlm.34
ditangani. 10 Selain pendekatan undang- undang,  juga  melakukan  pendekatan historis, pendekatan ini sangat membantu  untuk  memahami  filosofi aturan  hukum  dari  waktu  ke  waktu. Di  samping  itu,  melalui  pendekatan historis ini dapat memahami perubahan  dan  perkembangan  filosofi yang melandasi atiran hukum tersebut. 11
Sumber-sumber penelitian hukum  adalah  berupa  bahan-bahan hukum  primer  dan  bahan-  bahan hukum  sekunder.  Bahan-  bahan hukum  primer  merupakan  bahan hukum  yang  bersifat  autoritatif,  yang artinya  mempunyai  otoritas.  Bahan- bahan  hukum  primer  terdiri  dari perundang-undangan  dan  putusan- putusan  hakim.  Adapun  bahan-bahan hukum  sekunder  berupa  semua publikasi  tentang  hukum  yang  bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, publikasi  tentang  hukum  meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum,  jurnal-jurnal  hukum,  dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. 12 Penulis
mengolah pengumpulan  bahan  dengan  mencari peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan isu dalam penulisan ini,  perundang-undangan  tersebut adalah  Undang-Undang  Dasar  1945 pasca  amandemen  dan  peraturan perundang-undangan  lainnya  yang terkait  untuk  memecahkan  suatu  isu hukum.
C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Negara Hukum
10 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum,  Kencana, Cetakan III, Jakarta, 2013, hlm. 133
11 Ibid, hlm. 166
12 Ibid , hlm. 181.
Undang-Undang  Dasar  Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 secara eksplisit
menyebutkan “Negara Indonesia  adalah  Negara  hukum”. 13
Dalam  sistem  konstitusi  negara  kita, cita negara hukum itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perkembangan  gagasan  kenegaraan Indonesia sejak kemerdekaan. Meskipun  dalam  Pasal-pasal  UUD Negara Indonesia Tahun 1945 sebelum perubahan,  ide  Negara  hukum  tidak dirumuskan  dalam  batang  tubuh, melainkan dalam Penjelasannya dituliskan bahwa Indonesia menganut rechtsstaat bukan machsstaat .  Dalam Konstitusi RIS Tahun 1949, ide Negara hukum itu bahkan tegas dicantumkan. Demikian  pula  dalam  UUDS  Tahun 1950, kembali rumusan bahwa Indonesia  adalah  negara  hukum dicantumkan  pada  Perubahan  Ketiga Tahun  2001  terhadap  UUD  Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Gagasan Negara Hukum dalam sejarah  moderen  dibangun  dengan mengembangkan  perangkat  hukum sebagai sistem fungsional dan berkeadilan, dengan menata suprastruktur dan infrastruktur kelembagaan  politik,  ekonomi  dan sosial  yang  tertib  dan  teratur,  serta membangun budaya kesadaran
hukumyang  rasional  dan  impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, benggsa  dan  bernegara.  Untuk  itu sistem  hukum  perlu  dibangun  ( law making )  dan  ditegakkan  ( law  enforcing ) sebagaimana mestinya, dimulai dengan  konstitusi  sebagai  hukum yang  tertinggi.  Untuk  menjamin tegaknya konstitusi itu sebagai hukum dasar,  dibentuk  pula  Mahkamah Konstitusi  yang  berfungsi  sebagai the
13 Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
guardian dan  sekaligus  sebagai the ultimate interpreter of the constitution . 14 Gagasan, cita, atau ide Negara Hukum,  selain  terkait  dengan  konsep rechtsstaat dan rule  of  law, juga berkaitan  dengan nomocracy yang berasal  dari  kata nomos dan cratos. Perkataan nomokrasi itu dapat dibandingkan dengan demos dan cratos atau kratien dalam  demokrasi.  Nomos berarti norma, sedangkan cratos adalah kekuasaan.  Istilah  nomokrasi  itu berkaitan  erat  dengan  ide  kedaulatan hukum  atau  prinsip  hukum  sebgai kekuasaan  tertinggi.  Namun,  prinsip kedaulatan  hukum  atau the  rule  of  law itu  sendiri  tidak  selalu  baik,  karena hukum  itu  sendiri  dapat  dibuat  dan ditetapkan  secara  semena-mena  oleh penguasa.  Contoh  Jerman  di  bawah pemerintahan  Hitler  juga  menganut prinsip rechtsstaat atau Negara hukum, tetapi  hukum  yang  diakui  berdaulat itu  ditetapkan  secara  sewenang- wenang  oleh  Hitler  sebagai  diktator dan demagog .  Karena  itu  berkembang pula istilah democratic rule of law dalam bahasa  Inggris  atau democratische rechtsstaat dalam bahasa Belanda.
Teori  tentang  Negara  hukum, rule  of  law ,  dan rechtsstaat pada pokoknya tidak dapat dipisahkan dari teori tentang demokrasi. Kedua, harus dilihat sebagai dua sisi dari mata uang yang  sama.  Bahkan  menurut  Michel Tropper,  “The strength  of  the  theory  of the  Rechtsstaat  comes  from  its  relation with  democratic  theory .”  Kekuatan  teori rechtsstaat itu  tidak  terletak  dalam dirinya  sendiri  melainkan  justru terletak  dalam  hubungannya  dengan teori  demokrasi.  Dengan  demikian,
14 Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata  Negara  Indonesia  Pasca  Reformasi ,  Bhuana Ilmu  Populer  kelompok  Gramedia,  Jakarta,  2007, hlm., 298
dapat dikatakan bahwa pandanganyang menolak
istilah democratische  rechtsstaat itu  jelas mengabaikan  kenyataan  bahwa  istilah ini  biasa  dipakai  oleh  ribuan  sarjana sejak  dulu  sampai  sekarang,  seperti halnya  istilah democracy  t elah  dipakai oleh  jutaan  sarjana  dengan  pengertian yang  boleh  jadi  berbeda-  beda  dari satu  era  ke  era  yang  lain.  Jika  orang bertitik  tolak  dari  konsep  Negara hukum  ( rechtsstaat) ,  maka  orang  akan tiba  pada  pemberian  kualifikasi kepada konsep rechtsstaat yang diidealkan, yaitu antara lain rechtsstaat yang demokrasi ( democratische rechtssataat ).  Sebab  banyak  Negara hukum yang tidak demokratis.
Menurut  Julius  Stahl,  konsep Negara  hukum  yang  disebutnya dengan istilah rechtsstaat itu mencakup empat elemen penting, yaitu:
1) Perlindungan Hak Azasi Manusia
2) Pembagian kekuasaan
3) Pemerintahan berdasarkan undang-undang
4) Peradilan Tata Usaha Negara 15 Sedangkan A.V. Dicey
menguraikan  adanya  tiga  ciri  penting dalam  setiap  negara  hukum  yang disebutnya  dengan  istilah The  Rule  of Law , yaitu:
1) Supremacy of Law ;
2) Equality before the law ;
3) Due Process of law . 16

## 2. Sistem Pemerintahan
Sistem  pemerintahan  berkaitan erat  dengan  pengertian regeringsdaad
penyelenggaraan pemerintahan eksekutif dalam hubungannya dengan fungsi legislative. Sistem
pemerintahan  yang  dikenal  di  dunia
15 Jimly Asshiddiqie, Ibid, hlm. 304
16 Ibid
secara  garis  besar  dapat  dibedakan dalam tiga macam, yaitu:
1) System pemerintahan
presidensial ( presidential system ) 2) System pemerintahan
parlementer (parliamentary system )
3) Sistem  campuran (mixed  system atau hybrid system ).

## 3. Sistem Pemerintahan Presidensiil
Sistem  presidensial  merupakan sistem  pemerintahan  yang  terpusat pada  jabatan  presiden  sebagai  kepala pemerintahan (head  of  government ) sekaligus  sebagai  kepala  negara  ( head of  state ).  Dalam  sistem  parlementer, jabatan  kepala  negara  ( head  of  state ) dan sebagai kepala pemerintahan (head of  government )  itu  dibedakan  dan dipisahkan  satu  sama  lain.  Kedua jabatan  kepala  Negara  dan  kepala pemerintahan  itu,  pada  hakikatnya, sama-sama merupakan cabang kekuasaan  eksekutif.  Oleh  karena  itu, oleh  C.F.  Strong,  kedua  jabatan eksekutif ini dibedakan antara pengertian nominal  executive dan real executive .  Kepala  Negara  disebut  oleh C.F.  Strong  sebagai nominal  executive , sedangkan kepala pemerintahan disebut dengan real executive . 17
Dalam  sistem  pemerintahan presidensial  juga  terdapat  beberapa prinsip  pokok  yang  bersifat  universal, yaitu:
1) Terdapat  pemisahan  kekuasaan yang jelas antara cabang kekuasaan eksekutif dan legislative
17 CF. Strong, Modern Political Constitutions ,  Sidgwick,  London,  1960,  LIhat  juga dalam  terjemahannya    dalam  Bahasa  Indonesia, Konstitusi-Konstitusi Politik Modern .
2) Presiden  merupakan  eksekutif tunggal.  Kekuasaan  eksekutif presiden  tidak  terbagi  dan  yang ada  hanya  presiden  dan  wakil presiden saja.
3) Kepala  pemerintahan  adalah sekaligus  kepala  Negara  atau sebaliknya, kepala Negara adalah sekaligus  merupakan  kepala pemerintahan
4) Presiden mengangkat para menteri  sebagai  pembantu  atau sebagai bawahan yang bertanggung jawab kepadanya
5) Anggota  parlemen  tidak  boleh menduduki jabatan eksekutif dan demikian pula sebaliknya
6) Presiden tidak dapat membubarkan ataupun memaksa parlemen 7) Jika  dalam  system  parlementer berlaku prinsip supremasi parlemen,  maka  dalam  system presidensial berlaku prinsip supremasi  konstitusi.  Karena  itu, pemerintahan eksekutif bertanggung jawab kepada konstitusi;
8) Eksekutif  bertanggung  jawab langsung  kepada  rakyat  yang berdaulat;
9) Kekuasaan  tersebar  secara  tidak terpusat  seperti  dalam  system parlementer  yang  terpusat  pada parlemen. 18
Menurut  S.L  Witman  dan  J.J Wuest  dalam  ada  empat  ciri  mengenai sistem pemerintahan presidensial 19 :
1. It  is  based  upon  the  separation  of power principles.
18 Jimly  Assiddiqie, Pokok-Pokok  Hukum Tata  Negara  Indonesia  Pasca  Reformasi ,  Buana Ilmu Populer, Jakarta, 2007, hlm.316.
19 Inu  Kencana  Syafiie, Pengantar  Ilmu Pemerintahan ,.  PT.  Refika  Aditama,  Bandung, 2011, hlm. 90
2. The  executive  has  no  power  to disolve  the  legislature  nor  must  be resign when he loses the supp of the majority of its membership.
3. There  is  no  mutual  responsibility between  the  president  and  his cabinet,  the  latter  is,  wholly responsible to the chief executive.
4. The  executive  is  chosen  by  the electorate
Terjemahan  ciri-ciri  dari sistem  presidensial  menurut  S.L. Witman  dan  J.J  Wuest  adalah sebagai berikut:
1. Hal  tersebut  berdasarkan  atas prinsip-prinsip pemisahan kekuasaan.
2. Eksekutif tidak mempunyai kekuasaan  untuk  membubarkan parlemen juga tidak perlu berhenti sewaktu  kehilangan  dukungan dari mayoritas anggota parlemen.
3. Dalam hal ini tidak ada tanggungjawab  yang  berbalasan antara  presiden  dan  kabinetnya, karena  pada  akhirnya  seluruh tanggung  jawab  sama  sekali tertuju  pada  presiden  (sebagai kepala pemerintahan).
4. Presiden  dipilih  langsung  oleh para pemilih.
4. Sistem Pemerintahan Parlementer
Sistem pemerintahan parlementer juga dapat dilihat dari ciri-cirinya sebagai berikut:
a. Presiden  dalam  sistem  parlementer lazimnya  dipilih  dan  diangkat  oleh atau menyertakan
badan perwakilan  rakyat,  tetapi  tidak bertanggung  jawab  kepada  Dewan Perwakilan Rakyat, dengan berbagai modifikasi. Presiden Republik  Federal  Jerman  dipilih ( Bundesversammlung) (Badan Pemilih)  yang  terdiri  dari  anggota Bundestag ditambah  anggota  lain
sebanyak  anggota Bundestag yang dipilih  badan  perwakilan  rakyat negara-negara  bagian.  Demikian pula  presiden  India  dipilih  oleh “ electoral  college .  Begitu  pula  di Italia.  Presiden  Italia  dipilih  dalam suatu rapat gabungan parlemen dan utusan  daerah  yang  dipilih  oleh dewan pemerintahan daerah.
b. Presiden  tidak  bertanggung  jawab atas penyelenggaraan pemerintahan.  Tanggung  jawab penyelenggaraan  pemerintahan  ada pada  kabinet  atau  dewan  menteri yang  bertanggung  jawab  kepada Dewan perwakilan Rakyat. Presiden tidak  dapat  diganggu  gugat.  Jadi semacam raja pada sistem pemerintahan  parlementer (the  king can do no wrong).
c. Presiden semata-mata sebagai kepala  negara (head  of  state), bukan sebagai kepala penyelenggara
pemerintahan (chief executive). Sebagai  kepala  negara,  presiden merupakan  simbol  dan  lebih banyak  melakukan  tugas-tugas seremonial  dan  beberapa  tugas
dalam lingkungan hak konstitusional yang bersifat progresif.
d. Setiap  tindakan  pemerintahan  atau tindakan  politik  yang  dilakukan presiden  diluar  hak  konstitusional yang bersifat progresif dipertanggung jawabkan oleh kabinet. Untuk menunjukkan pertanggungjawaban tersebut, setiap  keputusan  presiden  diluar hak  konstitusional  yang  bersifat prerogatif,  harus  ada  tanda  tangan serta  ( conteraseign,  counter  signature ) dari  perdana  menteri  dan  atau menteri  bersangkutan.  Undang- undang  yang  disahkan  Presiden
harus  ada  tanda  tangan  serta  ( mede ondertekend )  Perdana  Menteri  atau Menteri yang bersangkutan. 20 Sistem pemerintahan parlementer  ini  pernah  dijalankan  di Indonesia  pada  masa  berlakunya konstitusi  Republik  Indonesia  Serikat, Undang-Undang  Dasar  Sementara 1950,  bahkan  dimasa  berlakunya Undang-Undang  Dasar  1945  fase pertama.
Sementara  itu,  dalam  sistem campuran,  unsur-unsur  kedua  system itu  tercampur  dimana  ciri-ciri  kedua sistem  tersebut  di  atas  sama-sama dianut.  Oleh  karena  itu,  kedua  sistem pemerintahan presidensial dan pemerintahan  parlementer  tersebut pada  pokoknya  dibedakan  atas  dasar kriteria:
1) Ada  tidaknya  pembedaan  antara real executive dan nominal executive dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara; 2) Ada tidakya hubungan pertanggungjawaban antara cabang  eksekutif  dengan  cabang legislative.
5. Sistem Pemerintahan Campuran Di  lingkungan  negara-negara yang  menganut  sistem  pemerintahan campuran  yang  memiiki  presiden sekaligus  perdana  menteri,  seperti Perancis, kedudukan sebagai administrator  negara  tertinggi  dapat juga  dipegang  oleh  presiden  sebagai kepala  negara.  Akan  tetapi,  hal  itu terjadi, karena dalam sistem pemerintahan  Perancis,  kedudukan presiden  memang  hanya  sebagai kepala  negara.  Sedangkan  kedudukan kepala  pemerintahan  dipegang  oleh
20 Bagir  Manan, Bagir  Manan, Lembaga Kepresidenan , FH UII Press, Yogyakarta, cet.kedua, 2003, hlm.50-51.
Perdana  Menteri.  Khusus  mengenai sistem pemerintahan campuran, dapat disebutkan  beberapa  contohnya,  yaitu seperti telah disebutdi atas, antara lain adalah  Perancis.  Republik  Perancis mempunyai  presiden  dan  perdana menteri  sekaligus.  Presiden  bertindak sebagai  kepala  negara  yang  dipilih langsung  oleh  rakyat,  sedangkan perdana menteri diangkat oleh presiden  dari  partai  politik  atau gabungan partai politik yang menguasai kursi mayoritas di parlemen.  Dalam  beberapa  literatur sistem  ini  disebut  dengan hybrid system .  Dalam  sistem  ini,  yang  lebih utama adalah presiden sehingga dapat dikatakan elemen sistem pemerintahan parlementer dicangkokkan pada sistem pemerintahan presidensial yang disebut juga quasi presidensial.
Sebaiknya  dalam  praktik  di  Jerman, India, dan Singapura lebih menonjolkan  sistem  pemerintahan parlementer,  sehingga  disebut quasi parlementer. 21
Jika  jabatan  kepala  Negara  dan kepala  pemerintahan  disatukan  atau tidak  dibedakan  sama  sekali,  maka kedudukan sebagai kepala Negara dan kepala pemerintahan tersebut terintegrasi  atau  menyatu  dalam jabatan yang biasanya disebut presiden.  Presiden  adalah  pemegang kekuasaan pemerintahan Negara sebagai  kepala  Negara  sekaligus sebagai  kepala  pemerintahan  secara tidak  terpisahkan  dan  bahkan  tidak terbedakan  satu  sama  lain.  Presiden Negara yang menganut sistem presidensial  tidak  mempunyai  jabatan kepala eksekutif di luar presiden. Oleh sebab  itu,  ide  untuk  memfungsikan jabatan wakil presiden sebagai semacam  perdana  menteri  secara
21 Jimly Assiddiqie, Opcit , hlm. 319
prinsipil juga tidak mungkin diterima. Dengan  tugas  dan  wewenangnya masing-masing, presiden adalah presiden  dan  wakil  presiden  adalah wakil presiden.
Oleh  karena  jabatan  sebagai kepala  Negara  sekaligus  sebagai kepala pemerintahan, maka pemegang jabatan presiden ( ambtsdrager ) menjadi sangat kuat kedudukannya. Karena itu pula, system  republic yang  demokratis, kedudukan  presiden  selalu  dibatasi oleh  konstitusi,  dan  pengisian  jabatan presiden  itu  biasa  dilakukan  melalui prosedur  pemilihan.  Namun  dalam pratik,  banyak  juga  Negara  dikenal tidak demokratis, melainkan dipimpin oleh  para  diktator  yang  berkuasa mutlak dan sulit untuk diganti.
6. Sistem  Pemerintahan  Indonesia Berdasarkan Undang-Undang

## Dasar 1945
Sistem  pemerintahan  adalah hubungan  antara  lembaga  legeslatif dan  eksekutif.  Terdapat  perbedaan yang jelas antara sistem pemerintahan presidensial  dan  sistem  pemerintahan parlementer. 22 Sistem  pemerintahan adalah  suatu  sistem  tertentu  yang menjelaskan  bagaimana  hubungan antara  alat-alat  perlengkapan  negara yang  tertinggi  di  suatu  negara. Berkaitan dengan sistem pemerintahan,  pada  umumnya  dibagi kedalam  dua  sistem  yaitu  sistem presidensiil  dan  sistem  parlementer, diluar kedua sistem tersebut merupakan  sistem  campuran  atau kuasa parlementer atau kuasa presidensiil, ada juga menyebut sistem referemdum. 23
22 Sri  Soemantri,  Bunga  Rampai  Hukum Tata  Negara  Indonesia,  Bandung,  Alumni,  1992, hlm.90.
23 Ismail  Sunny ,  Mekanisme  Demokrasi Pancasila, Jakarta,  Aksara  Baru,  1987.hlm  9-10 dalam Ahmad Yani , Op.Cit., hlm.60.
Meskipun  tidak  ada  penegasan secara resmi dalam UUD 1945 tentang sistem pemerintahan yang dianut oleh negara  Indonesia  akan  tetapi  ciri-ciri sistem  presidensial  dapat  dilihat  dari batamg  tubuh  UUD  1945  itu  sendiri, diantaranya:
Penyebutan  istilah  Presiden sebagai  kepala  negara  dan  sekaligus kepala pemerintahan. Sedangkan dalam  sistem  parlementer  kepala pemerintahan  dan  kepala  negara  di bedakan antara keduanya. Pasal 4 ayat (1)  menyatakan  “Presiden  Republik Indonesia memegang kekuasaan
pemerintahan menurut Undang-
Undang Dasar”.
Jimly berpendapat, dalam sistem presidensiil saat ini tidak  perlu lagi  pembedaan  terhadap  kedudukan presiden  sebagai  kepala  negara  dan kepala  pemerintahan.  Sebab  sebagai pemegang  kekuasaan  pemerintahan negara  didalamnya  terkandung  status kepala  negara (head  of  state) sekaligus kepala pemerintahan (head of goverment) yang  menyatu  dan  tidak terpisahkan.  Namun  jika  dipandang dari  paham  negara  hukum,  dan prinsip rule  of  law ,  dapat  dikatakan secara  simbolik,  yang  dinamakan kepala negara dalam sistem presidensiil  adalah  konstitusi.  Dengan kata  lain  kepala  negara  dari  negara konstitusional Indonesia adalah UUD. 24
Selanjutnya  Pasal  6A  ayat  (1) “Presiden  dan  wakil  Presiden  dipilih dalam  satu  pasangan  secara  langsung oleh  rakyat”.  Selanjutnya  Pasal  7 menyatakan  Presiden  dan  Wakil Presiden  memegang  jabatan  selama
24 Jimly Assiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme,  dalam  Dinoroy  Marganda Aritonang, Op.cit . hlm.396.
lima  tahun,  dan  sesudahnya  dapat dipilih  kembali  dalam  jabatan  yang sama,  hanya  untuk  satu  kali  masa jabatan.
Ketentuan  tersebut  dalam  pasal 6A  ayat  (1)  menujukkan  bahwa Presiden  dan  Wakil  Presiden  dipilih langsung oleh rakyat, dengan demikian  hal  ini  juga  berdampak kepada pertanggung jawaban presiden bukan lagi kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
seperti  ketentuan  sebelum  UUD  1945 diamandemen.
Dalam  sejarah  ketatanegaraan Indonesia  Presiden  Soekarno  sebagai presiden  pertama  Indonesia  pernah dicabut  mandatnya  oleh  MPRS  pada tahun 1966 dan Presiden Abdurrahman  Wahid  pada  tahun 2001.  Ini  tidak  terlepas  dari  ketentuan Presiden
dipilih oleh Majelis Permusyawaratan  Rakyat  (MPR)  dan bertanggung  jawab  kepada  MPR. Disamping  itu ketentuan Pasal 7 yang menyebutkan  bahwa  jabatan  Presiden selama  lima  tahun,  hal  ini  mengarah kepada  salah  satu  sistem  presidensial yaitu (fixed  executive) dimana  presiden akan tetap sampai dengan habis masa jabatannya.  Meskipun  demikian  MPR masih  diberi  kewenangan  untuk memberhentikan  Presiden  dan/atau Wakil  Presiden  tetapi  hanya  dengan alasan  yang  diatur  dalam  UUD  1945, dan  alasan  tersebut  adalah  alasan- alasan  hukum  menyerupai  alasan Impeachment di Amerika Serikat. 25
25 Pasal  7B  UUD  1945  (1)  Usul pemberhentian  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden dapat  diajukan  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan  kepada  Mahkamah  Konstitusi  untuk memeriksa,  mengadili,  dan  memutus  Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden  telah  melakukan  pelanggaran  hukum berupa  pengkhianatan  terhadap  negara,  korupsi,
Lembaga  kepresidenan  sebagai penyelenggara  sistem  kepresidenan bersifat  tunggal (single  executive) . Wakil  Presiden  dan  menteri  adalah pembantu  Presiden  atau  dengan perkataan  lain  hubungan  Presiden, Wakil  Presiden  dan  Menteri  tidak bersifat  c ollegiaal. 26 Hal  ini  diatur dalam  Pasal  17  UUD  1945  yang menyatakan  Presiden  dibantu  oleh menteri-menteri negara, menteri- menteri  negara  itu  diangkat  dan diberhentikan  oleh  Presiden,  setiap menteri  membidangi  urusan  tertentu dalam pemerintahan dan
pembentukan, pengubahan,
dan pembubaran kementerian diatur dalam undang-undang.
Pasal 7C UUD 1945 menyatakan Presiden  tidak  dapat  membekukan dan/atau membubarkan
Dewan Perwakilan  Rakyat,  dan  dalam  Pasal 20  ayat  (1)  dinyatakan  bahwa  Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaaan membentuk
Undang- Undang.  Sebelum  Reformasi  Presiden memiliki  kekuasaann  untuk  membuat undang-undang.  Setelah  amandemen kekuasaan  membuat  undang-undang diberikan  kepada  Dewan  Perwakilan Rakyat (DPR).
Dalam ajaran Montesquieu (pembagian  kekuasaan),  kekuasaan membentuk  Undang-Undang  adalah kekuasaan  legeslatif,  karena  hanya berada  pada  badan  (organ)  legislatif (badan  pembentuk  undang-undang). Badan  eksekutif  tidak  mempunyai kekuasaan membentuk undang- undang.  Pemisahan  kekuasaan  yang prinsipil  ini  dicoba  terapkan  dalam
penyuapan,  tindak  pidana  berat  lainnya,  atau perbuatan  tercela,  dan/atau  pendapat  bahwa Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  tidak  lagi memenuhi  syarat  sebagai  Presiden  an/atau  Wakil Presiden.
26 Bagir Manan, Opcit , hlm.43.
UUD  Amerika  Serikat. Congress merupakan  satu-satunya  pemegang kekuasaan membentuk undang- undang. Presiden semata-mata menjalankan  kekuasaan  eksekutif  dan tidak mempunyai kekuasaan membentuk  atau  tidak  mempunyai hak inisiatif dan tidak mempunyai hak untuk  membahas  undang-undang. Dalam  UUD  1945  setelah  amandemen presiden  tidak  lagi  mempunyai kekuasaan membentuk undang- undang. Kekuasaan membentuk undang-undang ada pada DPR. 27
Dalam  kenyataan  hak  inisiatif presiden  lebih  banyak  digunakan,  hal ini disebabkan:
a. Sebagai  pihak  yang  merumuskan kebijaksanaan  dan  menjalankan pemerintahan, pemegang kekuasaan  eksekutif  mengetahui dan  mengalami  secara  lebih konkret berbagai kebutuhan undang-undang untuk menjalankan  kebijaksanaan  dan penyelenggaraan pemerintahan.
b. Eksekutif lebih mempunyai
kesempatan  untuk  mendapatkan tenaga-tenaga  dengan  keahlian khusus untuk menyusun rancangan  undang-undang  yang mengatur  bidang-bidang  tertentu dan kompleks.
c. Tata kelola eksekutif memungkinkan keputusan
diambil lebih cepat dibanding DPR yang bersifat kolegial. 28
Dalam  sistem  pemerintahan pemerintahan presidensial, basis legitimasi  kekuasaan  presiden  berasal langsung dari rakyat yang memilihnya,  bukan  dari  parlemen, sebagaimana dalam sistem parlementer. Maka sebagai
27 Ibid, hlm.128-129.
28 Ibid.hlm.133.
konsekuensi  dari  kekuasaan  langsung dari  rakyat,  maka  presiden  hanya dapat  diturunkan  oleh  rakyat  melalui mekanisme  pemilihan  umum  yang dilakukan  secara  periodik.  Dalam relasi dengan parlemen presiden tidak bertanggung  jawab  kepada  parlemen, serta  tidak  dapat  membubarkan parlemen.  Kedua  lembaga  ini  setara dalam  menjalankan  fungsi check  and balances roda pemerintahan. Andrew Heywood (1997) mengemukakan  3  karakteristik  utama dari  sistem  presidensial.  Pertama presiden  adalah  seorang  kepala negara, sekaligus kepala pemerintahan. Kedua, presiden menentukan secara langsung
komposisi  kabinet,  dan  menteri- menteri  bertanggung  jawab  kepada presiden. Ketiga, menteri-menteri kabinet  bukan  bagian  dari  parlemen, dan juga sebaliknya tidak ada anggota parlemen  yang  merangkap  jabatan sebagai menteri. 29
Apabila  melihat  pengaturan tentang  sistem  pemerintahan  yang dianut  oleh  UUD  1945  pasca amandemen  terlihat  bahwa  sangat bertolak  belakang  dengan  ciri-ciri sistem  pemerintahan  parlementer. Pada  masa  Orde  Baru,  dalam  UUD 1945  memusatkan  tanggung  jawab kekuasaan pemerintahan negara kepada  presiden.  Meskipun  MPR sebagai  Lembaga  tertinggi  masa  itu tempat  dimana  presiden  bertanggung jawab, akan tetapi pada kenyataannya kedudukan  MPR  tergantung  pada preseiden.  Sehingga  pada  masa  order
29 Muhammad  Ibrahim  Rantau,  Penguatan Sistem Presidensial di Indonesia: Analisis Terhadap Undang-Undang  Nomor  7  tahun  2017  tentang Pemilihan  Umum,  PELITA  Jurnal  Penelitian  dan Karya  Ilmiah,  Edisi  XIX  Volume  2  Juli-Desember 2019, hlm. 184.
baru  ada  jargon  yang  mengatakan “Pelaksanaan  UUD  1945  secara  murni dan  konsekuen”  saking  murninya sampai  presiden  berkuasa  secara diktator  dan  otoriter  selama  32  tahun. Karena  itulah  sistem  pemerintahan presidensial  yang  dianut  oleh  UUD 1945  sebelum  diamandemen,  dimana adanya  unsur  pertanggungjawaban presiden  kepada  MPR  yang  justru memperlihatkan ciri parlementer dalam  sistem  presidensial,  dengan demikian  secara  normatif  sistem  yang dianut bukanlah murni sistem pemerintahan presidensial, tetapi hanya quasi presidensial. 30
Reformasi di Indonesia ditandai dengan  diamandemen  UUD  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  pada tahun  1999  sampai  tahun  2002,  di antara perubahannya adalah mengubah  kekuasaan  membentuk undang-undang  menjadi  kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat, mengubah kedudukan MPR dari lembaga tertinggi  negara  menjadi  lembaga negara yang sederajat dengan presiden. Hal ini senada dengan bunyi dari  Pasal  2  ayat  (1)  UUD  1945 menyatakan  “ Kedaulatan  berada  di tangan  rakyat  dan  dilaksanakan  menurut undang -  undang  dasar”.  Dimana sebelum  diamandemen  UUD  1945 sebagaimana tercantum dalam  Pasal 1 ayat  (2)  yang  berbunyi,  “ Kedaulatan adalah  di  tangan  rakyat  dan  dilakukan sepenuhnya oleh
Majelis Permusyawaratan Rakyat ”. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh  rakyat  melalui  pemilihan  umum dalam  periodik  lima  tahun  sekali. Semangat yang tampak dalam Perubahan  UUD 195  dari amandemen pertama  sampai  keempat  adalah
30 Jimly Assiddiqie, Opcit , hlm. 326
memurnikan  sistem  pemerintahan presidensial.

## D. KESIMPULAN
Negara  berdasarkan  hukum dalam  sebuah  negara,  menunjukan salah satu ciri negara modern, dimana dalam UUD sebagai konstitusi sebuah negara mengatur tentang perlindungan  Hak  Asasi  Manusia, pembagian  kekuasaan,  pemerintahan berdasarkan  undang-undang,  serta adanya  peradilan  tata  usaha  negara. Dalam  konstitusi  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  jelas  dinyatakan Indonesia  ialah  negara  berdasarkan hukum,  oleh  karena  itu  kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang- undang  dasar.  Sistem  pemerintahan pesidensil merupakan
sistem pemerintahan  yang  dianut  oleh Negara  Indonesia  sesuai  dengan amanat  dari  semangat  perubahan UUD  Negara  Republik  Indonedia 1945. Hal ini dapat dilihat diantaranya dari  kedudukan  Presiden  yang  kuat dimana  Presiden  dan/atau  Wakil Presiden  dipilih  langsung  oleh  rakyat, Presiden tidak lagi bertanggung jawab kepada  badan  perwakilan  (MPR), presiden adalah penyelenggara pemerintahan  bersifat  tunggal (single executive) dimana  wakil  presiden  dan menteri merupakan
pembantu presiden  yang  bertanggung  jawab kepada  presiden,  Presiden  memangku jabatan  selama  lima  tahun (fixed).
Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden tidak  boleh  lagi  dijatuhkan  karena alasan kebijakan politik atau pemerintahan  tetapi  hanya  dapat dijatuhkan karena pelanggaran hukum (impeachment). Itupun  tidak  mudah sebelum sampai ke MPR harus melalui DPR dan Mahkamah Konstitusi.
Untuk    menjalankan  sistem pemerintahan presidensial yang efektif akan lebih baik apabila parlemen tidak terdiri  dari  multi  partai,  seperti  hal  di Negara  Amerika  partai  politik  adalah partai  politik  pemerintah  dan  partai politik  oposisi  sehingga  proses  politik diparlemen lebih sederhana. Disarankan juga agar diatur lebih jelas tentang  kewenangan  Presiden  dan Wakil Presiden.

## DAFTAR PUSTAKA
A. BUKU-BUKU Bagir Manan, Lembaga Kepresidenan , FH
UII Press, Yogyakarta, cet.kedua, 2003
Heywood  Andrew.  1997. Politics . Hampshire: Palgrave Inu  Kencana  Syafiie, Pengantar  Ilmu Pemerintahan ,. PT. Refika
Aditama, Bandung, 2011 Ismail  Sunny ,  Mekanisme  Demokrasi Pancasila, Jakarta,  Aksara  Baru, 1987.
Jimly  Asshiddiqie, Pokok-Pokok  Hukum Tata  Negara  Indonesia  Pasca Reformasi ,  Bhuana  Ilmu  Populer kelompok  Gramedia,  Jakarta, 2007.
Mukti Fajar, Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif  dan  Empiris, Pustaka Pelajar,  Cetakan  III,    Jakarta, 2015.
Peter  Mahmud  Marzuki ,  Penelitian Hukum ,    Kencana,  Cetakan  III, Jakarta, 2013 Soerjono  Sukanto  dan  Sri  Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan  Singkat ,  Jakarta,  CV Rajawali, 1985.
Sri  Soemantri, Bunga  Rampai  Hukum Tata  Negara  Indonesia ,  Bandung, Alumni, 1992.

## B. Jurnal
Abu  Tamrin,  Perubahan  Konstitusi dan  Reformasi  Ketatanegaraan Indonesia, Jurnal  Cita  Hukum, Vol..3 No.1, 2015. Ahmad  Yani,  Sistem  Pemerintahan Indonesi: Pendekatan Teori dan Praktek  Konstitusi  Undang- Undang  Dasar  1945, Jurnal Legislasi  Indonesia,  Vol.15.No.2-
Juli 2018. Jimly Asshiddiqie, “Stuktur Ketatanegaraan Indonesia
Sejarah  Perubahan  Keempat UUD  tahun  1945”  dalam Dinoroy  Marganda  Aritonang, Penerapan  sistem  presidensial di Indonesia Pasca Amandemen UUD  1945, Mimbar  Hukum Volume 22, Nomor 2, Juni 2010 . Muhammad Ibrahim Rantau, Penguatan  Sistem  Presidensial di Indonesia: Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 7 tahun  2017  tentang  Pemilihan Umum, PELITA Jurnal
Penelitian  dan  Karya  Ilmiah, Edisi  XIX  Volume  2  Juli- Desember 2019. Sanusi,  “Penelusuran  Dokumen  dan
Informasi
Hukum
di Indonesia,” Jurnal  Ekonomi  dan
Pembangunan Vol.1 Nomor 1 Juli 2010.
C. Peraturan
Perundang – Undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.