Konseptualisasi Otonomi Khusus dalam Tinjauan Otonomi Daerah: Konstruksi dan Formulasi

## KONSEPTUALISASI OTONOMI KHUSUS DALAM TINJAUAN OTONOMI DAERAH: KONSTRUKSI DAN FORMULASI

## Askari Razak
Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
Correspondent email : askari.razak@umi.ac.id
| Article History :
| Submission | Last Revissions | Accepted | Copyedits Approved
: : : :
10  Oktober 2023 16  November 2023
23 November 2023 30 November 2023

## Abstract
The  development  of  the  government  system  in  Indonesia  has  resulted  in  significant changes in the form of granting autonomy to the regions. Regional autonomy includes the granting of authority to regions to regulate local issues in accordance with the needs and characteristics  of  the  region.  Special  autonomy  is  a  variation  of  the  concept  of  regional autonomy  that  gives  special  authority  and  responsibility  to  regions  with  certain characteristics.  The  purpose  of  this  research  is  to  analyze  the  way  the  concept  and implementation of special autonomy is interpreted in the situation of regional autonomy. This  research  uses  a  normative  legal  approach  method  to  examine  relevant  legal regulations and literature related to this topic. The results show that special autonomy is an  important  step  in  building  governance  that  is  responsive  to  local  needs.  While recognizing  the  privileges  of  regions  with  special  characteristics,  special  autonomy  must still maintain the unity of the state and respect the values of diversity. The implementation of special autonomy has had a positive impact on regional empowerment, but needs to be improved to remain in line with national goals and human rights. The interaction between the  central  and  local  governments  in  the  context  of  special  autonomy  also  needs  to  be maintained and strengthened to achieve sustainable and inclusive development throughout Indonesia.
Keywords: Conceptualization; Construction; Formulation; Regional.

## Askari Razak
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023. Hlm. 315-332 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179

## A. PENDAHULUAN
Cita Negara Indonesia sebagaimana Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UUD  NRI  1945)  yaitu  menjadi  sebuah  negara  yang independen, bersatu, berdaulat, adil, dan sejahtera. Salah satu tujuan penting adalah mencapai  keadilan  dan  kemakmuran  dalam  negara  Indonesia. 1 Mewujudkan  visi  ini memerlukan  usaha  khusus,  termasuk  perlunya  perlindungan  yang  terorganisir, terarah, dan berkelanjutan. Hal ini bertujuan untuk memastikan pemenuhan hak-hak dan  kebutuhan  dasar  setiap  warga  negara  serta  mencapai  negara  yang  adil  dan sejahtera. 2
Transformasi  yang  signifikan  dalam  sistem  pemerintahan  Indonesia  telah menjadi  cerminan  dari  perkembangan  seiring  berjalannya  waktu. 3 Dalam  konteks pembangunan suatu negara, konsep otonomi daerah telah menjadi isu yang mendalam dan  substansial.  Otonomi  daerah  merujuk  pada  pemberian  kewenangan  kepada wilayah-wilayah  atau  daerah  tertentu  untuk  mengurus  dan  mengelola  urusan  dalam cakupan  lokal,  yang  disesuaikan  dengan  kebutuhan  dan  ciri  khas  setempat. 4 Prinsip inti dari otonomi daerah adalah memberikan kesempatan bagi daerah untuk memiliki kendali  yang  lebih  besar  terhadap  isu-isu  lokal,  sejalan  dengan  prinsip-prinsip desentralisasi  yang  mengakui  keanekaragaman  geografis,  sosial,  budaya,  dan ekonomi.  Prinsip  ini  memungkinkan  daerah  atau  wilayah  tertentu  untuk  memiliki kebebasan  dan  kewenangan  dalam  mengatur  urusan-urusan  lokalnya  sesuai  dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing. Otonomi daerah juga dapat menjadi alat yang  efektif  dalam  menjaga  keragaman  budaya,  ekonomi,  sosial,  dan  politik  suatu negara.  Dengan  tujuan  memberikan  ruang  gerak  yang  lebih  luas  bagi  daerah  dalam mengurus  urusan  lokalnya  sendiri,  konsep  otonomi  daerah  menjadi  sarana  yang memungkinkan implementasi prinsip-prinsip tersebut dalam praktik pemerintahan.
1 Anik  Iftitah,  ‘Pancasila  versus  Globalisasi:  Antara  Konfrontasi  dan  Harmonisasi?’,  in Pancasila  dalam Pusaran Globalisasi , ed. by Manunggal Kusuma Wardaya Al Khanif, Mirza Satria Buana (LKiS, 2017), p. 35.
2 Yasser  Arafat  and  Fakhry  Amin,  ‘Strategi  Perlindungan  Hukum  Bagi  Nelayan  dalam  Menjamin Keberlanjutan  Usaha  Perikanan  Tangkap  Universitas  Borneo  Tarakan,  Sekolah  Tinggi  Ilmu  Ekonomi Enam Enam Kendari’, 11.1 (2023), 1–14.
3 Hukum Tata Negara , Ed. By Anik Iftitah (Sada Kurnia Pustaka, 2023) <Https://Books.Google.Com/Books?Hl=Id&Lr=&Id=4LTSEAAAQBAJ&Oi=Fnd&Pg=PA1&Ots=Z53sxqejx_ &Sig=Ko9qbc7sisbkwjusxrioxysscom>.
4 Faisal  T,  ‘Analisis  Implementasi  Kebijakan  Otonomi  Daerah’, Jurnal  Ilmu  Administrasi:  Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi , 10.3 (2013), 343–59.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023. Hlm. 315-332 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Di  Indonesia,  gagasan  mengenai  otonomi  daerah  telah  berkembang  seiring dengan perubahan dalam kerangka hukum yang mengatur administrasi pemerintahan di  tingkat  lokal.  Salah  satu  evolusi  yang  lebih  dalam  dari  konsep  otonomi  daerah adalah  ide  otonomi  khusus,  yang  memberikan  wilayah-wilayah  tertentu  wewenang dan  tanggung  jawab  yang  lebih  besar  untuk  mengelola  aspek  yang  sesuai  dengan karakteristik  uniknya. 5 Otonomi  khusus  telah  menjadi  elemen  yang  signifikan  dalam perdebatan  seputar  otonomi  daerah,  mengacu  pada  pemberian  hak  istimewa  dan wewenang  kepada  daerah-daerah  tertentu  untuk  mengatur  urusan-urusan  khusus yang  sesuai  dengan  ciri  khas  dan  kebutuhan  lokal. 6 Dalam  konteks  ini,  peraturan perundang-undangan  memainkan  peran  sentral  dalam  merumuskan  konstruksi  dan formulasi otonomi khusus, mengatur parameter serta batasan-batasan yang mengikat dalam pelaksanaannya.
Dalam  konteks  inilah,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendalami konseptualisasi  otonomi  khusus  dalam  tinjauan  otonomi  daerah.  Fokus  utama penelitian  ini  adalah  mengkaji  konstruksi  dan  formulasi  otonomi  khusus  dalam kerangka  peraturan  perundang-undangan  yang  relevan.  Berdasarkan  konteks  yang telah  dijelaskan  sebelumnya,  maka  perumusan  isu  dalam  studi  ini  fokus  pada konstruksi konseptual otonomi khusus di dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur otonomi daerah di Indonesia dan formulasi pelaksanaan otonomi khusus di daerah-daerah  yang  memiliki  karakteristik  khusus,  telah  memengaruhi  tata  kelola pemerintahan daerah serta interaksi antara pemerintah pusat dan daerah.
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  memberikan  wawasan  berharga mengenai dinamika dan dampak dari otonomi khusus dalam konteks otonomi daerah secara lebih luas. Dengan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konseptualisasi dan  penyusunan  otonomi  khusus,  pemerintah  dan  masyarakat  dapat  mengambil langkah-langkah yang lebih akurat dalam merancang kebijakan yang mempertimbangkan  kepentingan  semua  pihak  sambil  tetap  menjaga  keseimbangan dan persatuan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, penelitian  ini  memiliki  relevansi  yang  signifikan  dalam  mendorong  perkembangan
5 Abdul Rauf Alauddin Said, ‘Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat-Pemerintah Daerah dalam Otonomi Seluas-Luasnya Menurut UUD 1945’, Fiat Justisia:Jurnal Ilmu Hukum , 9.4 (2016) <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no4.613>.
6 Debora  Sanur,  ‘Implementasi  Kebijakan  Otonomi  Khusus  di  Aceh  [Implementation  of  Special  Autonomy Policies In Aceh]’, Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik dalam Negeri dan Hubungan Internasional , 11.1 (2020), 65–83 <https://doi.org/10.22212/jp.v11i1.1580>.

## Askari Razak
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023. Hlm. 315-332 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
tata kelola pemerintahan daerah dan memastikan pelaksanaan otonomi sesuai dengan semangat konstitusi dan kepentingan nasional.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif 7 untuk menganalisis konseptualisasi otonomi khusus dalam tinjauan otonomi daerah. Metode ini  bertujuan  untuk  mengkaji  peraturan  perundang-undangan  yang  relevan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif-analitis, di mana peneliti  akan  menguraikan  secara  terperinci  isi  dan  konteks  peraturan-peraturan tersebut,  serta  menganalisis  implikasi  konseptualisasi  otonomi  khusus  dalam kerangka  otonomi  daerah  yang  lebih  luas.  Sumber  bahan  penelitian  utama  dalam penelitian  ini  adalah  peraturan  perundang-undangan  yang  terkait  dengan  otonomi daerah, khususnya yang berkaitan dengan otonomi khusus. Selain itu, sumber bahan penelitian  juga  melibatkan  literatur  hukum,  dokumen  resmi,  dan  literatur  terkait konsep  otonomi  daerah  dan  otonomi  khusus,  baik  di  tingkat  nasional  maupun internasional. 8
Bahan  hukum  dikumpulkan  melalui  proses  identifikasi,  pengumpulan,  dan analisis  berbagai  peraturan  hukum  yang  relevan  dan  juga  sumber-sumber  literatur yang  terkait 9 dengan  konsep  otonomi  daerah  dan  otonomi  khusus.  Bahan-bahan hukum diperoleh melalui studi dokumen dan analisis terhadap teks-teks hukum yang berkaitan,  serta  literatur-literatur  yang  mendukung  pemahaman  tentang  konsep otonomi khusus. Bahan hukum yang telah dikumpulkan akan diolah secara kualitatif melalui  pendekatan  deskriptif-analitis.  Analisis  akan  dilakukan  dengan  menguraikan isi  peraturan  perundang-undangan  yang  relevan,  mengidentifikasi  konstruksi  dan formulasi otonomi khusus dalam peraturan tersebut, serta menganalisis implikasi dan dampaknya  dalam  konteks  pelaksanaan  otonomi  daerah  secara  umum.  Analisis  juga akan melibatkan perbandingan dengan praktik otonomi daerah di negara-negara lain untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif.
7 Anik Iftitah, ed., Metode Penelitian Hukum , Mei 2023 (Sada Kurnia Pustaka, 2023).
8 Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Malang: Bayumedia Publising, 2011).
9 E.  Dyah,  O,  S.,  &  A’an, Penelitian  Hukum  (Legal  Research):  Upaya  Mewujudkan  Hukum  yang  Pasti  dan Berkeadilan (Sinar Grafika, 2015).
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023. Hlm. 315-332 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Konstruksi  Konseptual  Otonomi  Khusus  di  dalam  Peraturan  Perundang- Undangan yang Mengatur Otonomi Daeriah di Indonesia
Pemahaman  konseptual  tentang  otonomi  khusus  dalam  kerangka  peraturan hukum yang mengatur otonomi daerah di Indonesia terlihat dalam Pasal 76A hingga Pasal  76D  dari  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah.  Otonomi  khusus  merupakan  bentuk  pelaksanaan  otonomi  daerah  yang diberikan  kepada  daerah-daerah  tertentu  yang  memiliki  karakteristik  khusus berdasarkan aspek budaya, adat istiadat, sosial, dan  politik. Konsep ini diwujudkan melalui  pemisahan  kewenangan  dan  hak  istimewa  bagi  daerah-daerah  tersebut. 10 Otonomi khusus diatur dalam pasal-pasal berikut:
1. Pasal 76A
Pasal  76A  dalam  konteks  konstitusi  atau  perundang-undangan  Indonesia menegaskan bahwa daerah-daerah yang memiliki karakteristik khusus diberikan hak istimewa dan kewenangan khusus. Pemahaman ini berdasarkan pada prinsip- prinsip  asli,  asli  dan  khusus,  serta  faktor-faktor  bersejarah  yang  membedakan daerah-daerah  tersebut  dari  wilayah  lainnya.  Prinsip  asli  dan  asli  serta  khusus mengacu pada pengakuan bahwa daerah-daerah ini telah ada sejak lama dengan karakteristik  uniknya.  Ini  mencerminkan  pentingnya  menghormati  dan melindungi  warisan  lokal  serta  identitas  daerah  tersebut.  Selain  itu,  faktor bersejarah  juga  memiliki  peran  penting  dalam  penentuan  hak  istimewa  dan kewenangan  khusus.  Beberapa  daerah  mungkin  memiliki  pengalaman  sejarah yang  berbeda,  seperti  peran  dalam  perjuangan  kemerdekaan  atau  interaksi dengan  budaya-budaya  asing,  yang  dapat  mempengaruhi  status  dan  kedudukan khususnya.
2. Pasal 76B
Pasal  76B  merupakan  bagian  dari  kerangka  hukum  yang  mengatur kewenangan  khusus  daerah-daerah  yang  memiliki  otonomi  khusus  di  Indonesia. Pasal  ini  secara  rinci  menguraikan  ruang  lingkup  kewenangan  yang  diberikan kepada  daerah-daerah  ini.  Salah  satu  aspek  yang  diatur  oleh  Pasal  76B  adalah pembentukan  peraturan  daerah.  Selain  itu,  Pasal  ini  juga  mengatur  mengenai pelaksanaan  otonomi  khusus.  Ini  berarti  daerah-daerah  tersebut  memiliki
10 Ardika Nurfurqon, ‘Politik Hukum Otonomi Daerah Studi terhadap Desentralisasi Asimetris di Indonesia’, Khazanah Hukum , 2.2 (2020), 73–81 <https://doi.org/10.15575/kh.v2i2.8504>.

## Askari Razak
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023. Hlm. 315-332 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
kewenangan  lebih  dalam  mengelola  urusan-urusan  pemerintahan  yang  menjadi cakupan  otonomi  khususnya.  Mereka  dapat  mengambil  langkah-langkah  yang lebih  sesuai  dengan  kondisi  dan  aspirasi  masyarakat  setempat  dalam  mengatur berbagai  sektor  penting  seperti  ekonomi,  pendidikan,  budaya,  dan  lain sebagainya. Tidak hanya berfokus pada ranah ekonomi dan sosial, Pasal 76B juga mengakomodasi peran daerah dalam pemeliharaan keamanan.
3. Pasal 76C
Pasal 76C merupakan ketentuan yang memberikan arah yang jelas terkait dengan  pemberian  otonomi  khusus  kepada  daerah  di  Indonesia.  Ini menggarisbawahi pentingnya menjaga integritas dan  kesatuan Indonesia, sambil memberikan  ruang  bagi  daerah  untuk  mengatur  urusan-urusan  tertentu  sesuai dengan  karakteristik  dan  kebutuhan  mereka.  Dengan  demikian,  Pasal  76C merupakan  landasan  hukum  yang  mengakomodasi  otonomi  khusus  sambil  tetap mempertahankan kedaulatan dan persatuan NKRI.
4. Pasal 76D
Pasal  76D  menegaskan  niat  untuk  memberikan  petunjuk  lebih  lanjut mengenai  implementasi  otonomi  khusus  melalui  undang-undang  tambahan. Dalam  hal  ini,  langkah  tersebut  menunjukkan  kesungguhan  dalam  merincikan serta  mengatur  secara  lebih  terperinci  mengenai  cara  dan  mekanisme pelaksanaan otonomi khusus dalam praktiknya. Pentingnya perincian lebih lanjut ini  dapat  diartikan  sebagai  upaya  untuk  menghindari  kerancuan  dan  ambiguitas yang mungkin timbul dalam pelaksanaan otonomi khusus.
Dengan  adanya  undang-undang  tambahan,  pemerintah  memiliki  alat  yang kuat  untuk  menguraikan  langkah-langkah  konkret  yang  akan  diambil  dalam mengimplementasikan otonomi khusus di wilayah yang bersangkutan. Konstruksi ini memperhatikan  prinsip  kesatuan  negara  dan  kebhinekaan  serta  memberikan  dasar hukum  yang  mengatur  pelaksanaan  otonomi  khusus.  Selain  itu,  UU  No.  35  Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juga mencerminkan konsep otonomi khusus. UU ini merupakan sebuah manifestasi konkret  dari  konsep  otonomi  khusus  di  Indonesia.  Hal  ini  dapat  ditemukan  dalam pasal-pasal  yang  terkandung  di  dalamnya.  Salah  satu  pasal  yang  mencerminkan konsep otonomi khusus adalah Pasal 251 ayat (2) dari UU tersebut. 11 Tidak hanya itu,
11 Kementrian Bidang Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, Pemantapan Wawasan Kebangsaaan dalam Persatuan dan Pesatuan Bangsa (Dilengkapi 45 Sifat Karakter Bangsa) dalam Bentuk Tanya-Jawab (Jakarta: Kementrian Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, 2016).
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023. Hlm. 315-332 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
UU  tersebut  juga  mengandung  ketentuan-ketentuan  lain  yang  mengatur  cara pemberian  kewenangan  dan  hak  istimewa  kepada  daerah-daerah  tertentu.  Setiap daerah  diberikan  peluang  untuk  memperoleh  hak  istimewa  dan  kewenangan  yang sesuai  dengan  karakteristik  dan  kebutuhan  khususnya.  Dalam  hal  ini,  UU  tersebut menciptakan sebuah mekanisme yang fleksibel untuk menyesuaikan pemberian hak istimewa dan kewenangan dengan konteks lokal yang berbeda-beda. 12
Sebagai hasil dari pengaturan ini, UU No. 35 Tahun 2008 memberikan ruang bagi  keberagaman  karakteristik  dan  kebutuhan  antardaerah  di  Indonesia.  Ini memberikan  landasan  hukum  bagi  otonomi  khusus  yang  lebih  luas  dan  lebih akomodatif, yang memungkinkan daerah-daerah tertentu untuk memiliki peran yang lebih  signifikan  dalam  mengelola  urusan  pemerintahan  mereka  sendiri. 13 Dengan demikian, UU ini tidak hanya mengakui hak istimewa daerah-daerah tertentu, tetapi juga  menggarisbawahi  pentingnya  penyesuaian  pemberian  kewenangan  sesuai dengan dinamika setempat.
Pada  dasarnya,  konsep  otonomi  khusus  mengacu  pada  pengakuan pemerintahan  daerah  tertentu  dengan  karakteristik  dan  kekhasan  tertentu,  yang memungkinkan  mereka  memiliki  wewenang  lebih  besar  dalam  mengelola  urusan pemerintahan di wilayahnya. 14 Dalam Undang-Undang Otonomi Khusus bagi daerah- daerah  yang  mendapatkan  kewenangan  tersebut  memiliki  hak  istimewa  untuk mengatur beberapa aspek tertentu dalam pemerintahan dan  urusan  sosial ekonomi berdasarkan  prinsip-prinsip  otonomi,  kesetaraan,  dan  perlindungan  hak  asasi manusia. 15
Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2001  merupakan  peraturan  memberikan pengaturan tentang otonomi khusus bagi wilayah Papua. Dalam undang-undang ini, terdapat  ketentuan  yang  memberikan  Papua  hak  istimewa  untuk  mengatur  dan mengelola  berbagai  aspek  kehidupan,  mulai  dari  politik,  hukum,  sosial,  budaya, hingga  ekonomi,  dengan  memperhatikan  aspirasi  dan  kebutuhan  unik  masyarakat
12 Ibnu Sam Widodo and others, Kajian Akademik : Hubungan Pusat dan Daerah (Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI, 2022).
13 Lintje Anna Marpaung and others, Hukum Otonomi Daerah dalam Perspektif Kearifan Lokal , 2019.
14 Jefri  S  Pakaya,  ‘Pemberian  Kewenangan  Pada  Desa  Dalam  Konteks  Otonomi  Daerah  (The  Providing  of Authority to Village in The Context of Regional Autonomy)’, Jurnal Legislasi Indonesia , 13.1 (2016), 73–84.
15 Suharyo  Suharyo,  ‘Otonomi  Khusus  di  Aceh  dan  Papua  di  Tengah  Fenomena  Korupsi,  Suatu  Strategi Penindakan Hukum’, Jurnal Penelitian Hukum De Jure , 18.3 (2018), 305 <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.305-318>.

## Askari Razak
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023. Hlm. 315-332 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Papua. 16 Hal  ini  mencerminkan  komitmen  untuk  menghormati  identitas  dan keberagaman  Papua,  serta  memberikan  ruang  bagi  mereka  untuk  menentukan jalannya  pembangunan  sesuai  dengan  konteks  lokalnya.  Di  samping  itu,  undang- undang ini juga secara tegas mengakui pentingnya hak-hak adat dan warisan budaya yang  dimiliki  oleh  masyarakat  Papua.  Pengakuan  ini  mencerminkan  nilai-nilai historis dan tradisional yang menjadi bagian integral dari kehidupan mereka. Melalui UU  ini,  upaya  dilakukan  untuk  menciptakan  kerangka  hukum  yang  mendukung pembangunan  yang  berkelanjutan  dan  harmonis  di  Papua,  sekaligus  menjaga  serta memperkaya warisan budaya yang melekat pada identitas masyarakat Papua.
Sementara  itu,  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2006  merupakan  payung hukum yang mengatur otonomi khusus  bagi  Provinsi Aceh di Indonesia. Dalam UU ini diberikan kewenangan yang luas dalam mengatur berbagai aspek pemerintahan di  wilayahnya.  Bidang-bidang  seperti  agama,  adat  istiadat,  pendidikan,  kesehatan, lingkungan  hidup,  dan  bahasa  daerah  menjadi  fokus  utama  dalam  pengaturan otonomi  khusus  ini. 17 Melalui  undang-undang  ini,  Aceh  memiliki  kebebasan  untuk mengelola  urusan-urusan  tersebut  sesuai  dengan  karakteristik  dan  kebutuhan masyarakat Aceh yang unik. Selain itu, Undang-undang tersebut juga mengakui hak adat  dan  keistimewaan  Aceh dalam berbagai aspek tertentu. Hal ini mencerminkan penghargaan  terhadap  warisan  budaya  dan  tradisi  yang  dimiliki  oleh  masyarakat Aceh.  Adanya  pengakuan  terhadap  hak  adat  dan  keistimewaan  ini  membantu memelihara  identitas  lokal  dan  menjaga  keberagaman  budaya  di  tengah  proses pembangunan  dan  modernisasi. 18 Oleh  karena  itu,  UU  ini  memberikan  landasan hukum  yang  kokoh  bagi  Aceh  untuk  mengurus  urusan  pemerintahannya  sendiri, sambil  tetap  memperhatikan  warisan  nilai-nilai  adat  serta  budaya  yang  terdapat pada  komunitasnya.  Hal  ini  berkontribusi  pada  upaya  menjaga  harmoni  antara otonomi daerah dan keutuhan negara, serta memberikan peluang bagi pembangunan yang  berkelanjutan  dan  inklusif  di  provinsi  Aceh. 19 Dalam  merancang  konsep otonomi khusus, terdapat prinsip-prinsip dasar yang memiliki peranan sentral dalam menjaga  keseimbangan  antara  kebutuhan  daerah  otonom  dan  integritas  negara
16 J H Frasawi, J Tinangon, and ..., “Analisis Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Pada Pemerintah Kabupaten Sorong,” Jurnal Riset … 2, no. November 2001 (2021): 1–3.
17 Zahlul Pasha Karim, ‘Sengkarut Lembaga Pemilu diantara Tiga Aturan: Studi terhadap Kip Aceh’, Call for Paper Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Bidang Evaluasi Aspek Hukum Pemilu , 2019.
18 Mizaj Iskandar and Emk Alidar, Otoritas Lembaga Adat dalam Penyelesaian Kasus Khalwat di Aceh (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2020).
19 Mukhlis R., ‘Keistimewaan dan Kekhususan Aceh dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia’, Jurnal Ilmu Hukum Riau , 4.1 (2014).
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023. Hlm. 315-332 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
kesatuan.  Pertama-tama,  prinsip  keutuhan  NKRI  harus  senantiasa  dijaga  dengan penuh  kehati-hatian.  Meskipun  memberikan  ruang  gerak  yang  lebih  besar  kepada daerah  otonom,  otonomi  khusus  tidak  boleh  pernah  menjadi  ancaman  terhadap kesatuan  dan  integritas  bangsa.  Kedua,  pentingnya  prinsip  kesetaraan  tidak  dapat diabaikan  dalam  konteks  ini.  Kesetaraan  antara  berbagai  daerah  otonom  dan antarwarga negara merupakan landasan yang tak bisa diganggu gugat.
Otonomi  khusus  harus  dijalankan  dengan  mengedepankan  prinsip-prinsip kesetaraan ini, sehingga tidak akan terjadi perlakuan diskriminatif terhadap daerah- daerah lain atau warga negara yang berbeda. Ketiga, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya daerah merupakan pilar penting yang harus dijamin dalam konsep otonomi khusus. Dengan adanya hak istimewa, perlu ada mekanisme yang  kuat  untuk  mencegah  penyalahgunaan  kekuasaan  dan  sumber  daya.  Dengan memastikan  prinsip-prinsip  ini  ditegakkan  secara  konsisten,  otonomi khusus  dapat memberikan  manfaat  yang  seimbang  tanpa  mengorbankan  stabilitas  dan  keadilan. Dalam implementasinya, konstruksi konseptual otonomi khusus harus tunduk pada aturan  hukum  yang  jelas  dan  proporsional.  Mekanisme  pengambilan  keputusan, alokasi  anggaran,  serta  pengawasan  harus  tunduk  pada  prinsip-prinsip  demokrasi dan supremasi hukum. Tindakan ini diharapkan dapat memastikan bahwa otonomi khusus  tidak  hanya  menguntungkan  daerah  terkait,  tetapi  juga  mendorong pertumbuhan  yang  berkelanjutan  dan  kesejahteraan  bagi  seluruh  warga  negara Indonesia.  Dengan  memastikan  transparansi,  partisipasi  publik,  dan  akuntabilitas yang  kuat  dalam  pelaksanaannya,  otonomi  khusus  dapat  menjadi  alat  untuk mengatasi  disparitas  regional,  mempromosikan  perkembangan  ekonomi  yang merata,  dan  memperkuat  ikatan  nasional.  Selain  itu,  penekanan  pada  nilai-nilai demokrasi  dan  supremasi  hukum  akan  membantu  menghindari  penyalahgunaan kekuasaan di tingkat daerah dan meminimalkan risiko konflik yang mungkin timbul.
2. Formulasi  Pelaksanaan  Otonomi  Khusus  di  Daerah-Daerah  yang  Memiliki Karakteristik  Khusus,  Telah  Mempengaruhi  Tata  Kelola  Pemerintahan  Daerah

## serta Interaksi antara Pemerintah Pusat dan Daerah
Pemberian  otonomi  khusus  kepada  daerah-daerah  yang  memiliki karakteristik  khusus  merupakan  langkah  penting  dalam  membangun  tata  kelola pemerintahan  yang  lebih  responsif  terhadap  kebutuhan  lokal.  Otonomi  khusus merupakan  suatu  mekanisme  di  mana  pemerintah  pusat  memberikan  kewenangan

## Askari Razak
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023. Hlm. 315-332 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
lebih luas kepada daerah-daerah yang memiliki karakteristik khusus, seperti budaya, agama,  adat  istiadat,  atau  geografis  yang  unik. 20 Otonomi  khusus  memberikan fleksibilitas  lebih  kepada  daerah  dalam  mengelola  urusan-urusan  pemerintahan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lokal. 21
Di  Indonesia,  beberapa  daerah  memiliki  karakteristik  khusus  seperti  Aceh, Papua,  dan  daerah  perbatasan,  yang  memerlukan  pendekatan  yang  lebih  fleksibel dalam  pengaturan  pemerintahannya.  Pelaksanaan  otonomi  khusus  ini  telah berdampak  signifikan  terhadap  tata  kelola  pemerintahan  daerah  serta  interaksi antara  pemerintah  pusat  dan  daerah. 22 Upaya  untuk  mengakomodasi  keunikan tersebut  tercermin  dalam  pemberian  otonomi  khusus  yang  diatur  melalui perundang-undangan.  Langkah  ini  memberikan  kewenangan  tambahan  kepada daerah-daerah  tersebut,  memungkinkan  mereka  untuk  mengatur  urusan  internal dengan  lebih  mandiri.  Namun  demikian,  pentingnya  mempertahankan  kesatuan nasional juga tetap menjadi pertimbangan utama dalam memberikan otonomi ini.
Otonomi  khusus  ini  memengaruhi  tata  kelola  pemerintahan  daerah  dengan cara  memperkuat  otoritas  daerah  dalam  pengambilan  keputusan  terkait  kebijakan lokal. 23 Pemerintah  lokal  diberikan  kelonggaran  yang  lebih  besar  untuk merencanakan  dan  melaksanakan  inisiatif  pembangunan  yang  cocok  dengan tuntutan  masyarakat  di  wilayahnya.  Namun,  hal  ini  juga  memerlukan  kemampuan administratif dan pengelolaan yang lebih baik untuk memastikan pelaksanaan yang efektif. 24
Di  Aceh,  diberlakukan  otonomi  khusus  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Otonomi khusus yang diterapkan di Aceh melalui UU ini memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan di  daerah  tersebut.  Dengan  memberikan  kewenangan  yang  lebih  luas  kepada  Aceh dalam  mengatur  sebagian  besar  aspek  pemerintahan,  termasuk  dalam  bidang
20 M  Agus  Santoso,  ‘Otonomi  Daerah  di  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia’, Jurnal  Ilmu  Administrasi ,  6 (2009), 413–25.
21 Adissya Mega Christia And Budi Ispriyarso, ‘Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indonesia’, Law Reform , 15.1 (2019), 149 <Https://Doi.Org/10.14710/Lr.V15i1.23360>.
22 Al Yasa’ Abubakar & M. Daud Yoesoef, “Qanun Sebagai Peraturan Pelaksanaan Otonomi Khusus Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam,” Jurnal Legislasi Indonesia 1, no. 3 (2004): 15–30.
23 Mohammad  A.  Musa’ad,  ‘Kontekstualisasi  Pelaksanaan  Otonomi  Khusus  di  Provinsi  Papua:  Perspektif Struktur dan Kewenangan Pemerintahan’, Jurnal Kajian: Menjembatani Teori dan Persoalan Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan , 16.2 (2011) <https://doi.org/https://doi.org/10.22212/kajian.v16i2.528>.
24 Satria Mentari Tumbel, ‘Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Tumaluntung Satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan’, Politico: Jurnal Ilmu Politik , 6.1 (2017).
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023. Hlm. 315-332 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
syariah  dan  agama,  pemerintah  pusat  memberikan  pengakuan  terhadap keberagaman budaya dan agama di Indonesia. 25
Salah satu dampak utama dari pemberian otonomi khusus ini terlihat dalam sistem  peradilan  agama  di  Aceh.  Seiring  dengan  pemberian  kewenangan  lebih  luas kepada Aceh dalam mengatur bidang syariah,  sistem peradilan agama di Aceh juga mengacu  pada  hukum  syariah.  Hal  ini  tercermin  dalam  pengadilan  dan  hukuman yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yang mencakup berbagai aspek kehidupan,  seperti  perkawinan,  warisan,  dan  tindak  pidana  tertentu.  Meskipun kontroversial  dan  sering  mendapatkan  kritik  dari  berbagai  pihak,  implementasi hukum syariah dalam sistem peradilan agama di Aceh merupakan bagian dari upaya untuk memenuhi kewenangan otonomi yang telah diberikan.
Namun,  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  pemberian  otonomi  khusus  ini  juga menimbulkan  berbagai  kontroversi.  Beberapa  pihak  telah  mengkritik  pelaksanaan aspek-aspek tertentu dari otonomi khusus ini, terutama terkait dengan pelanggaran hak  asasi  manusia.  Dalam  beberapa  kasus,  implementasi  hukum  syariah  di  Aceh dianggap  melanggar  hak-hak  individu,  terutama  terkait  dengan  hukuman  yang dianggap keras dan tidak manusiawi. Oleh karena itu, perlu dilakukan keseimbangan antara  menghormati  identitas  daerah  dan  budaya  dengan  menjaga  hak-hak  asasi manusia yang mendasar.
Sehingga,  meskipun  ada  kritik  terhadap  pelaksanaan  tertentu  dari  otonomi khusus  ini,  pemberian  kewenangan  lebih  luas  kepada  Aceh  telah  memberikan dampak  positif  dalam  memperkuat  identitas  daerah  dan  meningkatkan  partisipasi masyarakat  dalam  tata  kelola  pemerintahan.  Otonomi  khusus  ini  memungkinkan Aceh  untuk  mengembangkan  kebijakan  yang  sesuai  dengan  nilai-nilai  budaya  dan agama  yang  dianut  oleh  masyarakatnya.  Namun,  tetap  penting  untuk  terus memantau  dan  mengevaluasi  implementasi  otonomi  khusus  ini  guna  memastikan bahwa hak-hak asasi manusia tetap dihormati dan keberagaman tetap dijaga.
Di  Papua,  diterapkan  otonomi  khusus  melalui  Undang-Undang  Nomor  21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. UU ini telah diberlakukan untuk  memberikan  kerangka  hukum  bagi  pengaturan  otonomi  khusus  di  wilayah Papua.  Langkah  ini  diambil  untuk  mengakomodasi  keragaman  budaya,  sosial,  dan politik yang ada di daerah tersebut. Melalui pendekatan otonomi khusus, pemerintah berupaya memberikan kebijakan yang lebih tepat sasaran guna mengatasi masalah-
25 Al  Yasa`  Abubakar, Pelaksanaan  Syariat  Islam  di  Aceh  Sebagai  Otonomi  Khusus  yang  Asimetris  (Sejarah dan Perjuangan) (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2020).

## Askari Razak
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023. Hlm. 315-332 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
masalah  yang  unik  di  Papua.  Meskipun  demikian,  pelaksanaan  otonomi  khusus  di Papua  tidak  selalu  berjalan  mulus.  Tantangan  utama  meliputi  konflik  sosial, ketidaksetaraan  dalam  pemberian  pelayanan  publik,  dan  perlunya  pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Konflik terkait klaim sejarah, hak atas tanah, serta  isu  politik  dan  identitas  sering  kali  memengaruhi  dinamika  daerah  ini. Disparitas  dalam  akses  terhadap  layanan  kesehatan,  pendidikan,  infrastruktur,  dan lapangan kerja juga masih menjadi isu yang perlu diatasi.
Interaksi antara pemerintah pusat dan daerah Papua terus diperkuat melalui berbagai  mekanisme  dialog  dan  negosiasi.  Hal  ini  penting  untuk  mengatasi perbedaan  pendapat  serta  memastikan  kebijakan  yang  diambil  sensitif  terhadap aspirasi  masyarakat  setempat.  Pembahasan  dan  dialog  antara  kedua  pihak memberikan  kesempatan  untuk  merumuskan  solusi  bersama  guna  mengatasi permasalahan  dan  mencapai  konsensus  dalam  upaya  memajukan  daerah  Papua. Diperlukan  pendekatan  yang  holistik  dan  inklusif  dalam  menghadapi  tantangan otonomi khusus di Papua. Ini mencakup peningkatan pengelolaan sumber daya alam yang  berkelanjutan,  pemenuhan  hak  asasi  manusia,  perbaikan  pelayanan  publik. Hanya  dengan  pendekatan  komprehensif  dan  kolaboratif,  potensi  Papua  dapat dioptimalkan untuk kesejahteraan seluruh penduduknya.
Sementara  itu,  Yogyakarta  memiliki  keunikan  sebagai  satu-satunya  provinsi di Indonesia yang masih mempertahankan sistem monarki. Undang-Undang Nomor 13  Tahun  2012  tentang  Keistimewaan  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  mengatur  tata kelola  pemerintahan  daerah  ini.  Otonomi  khusus  ini,  terutama  dalam  konteks keberlanjutan  sistem  monarkinya,  memberikan  aspek  unik  dalam  tata  kelola pemerintahan  di  Indonesia.  Dengan  berlakunya  UU  ini,  provinsi  ini mempertahankan  sistem  monarki  yang  dipimpin  oleh  seorang  Sultan.  Sultan Yogyakarta  tidak  hanya  berperan  sebagai  kepala  negara  tradisional,  tetapi  juga menjabat sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. 26
Salah  satu  aspek  yang  cukup  penting  dari  otonomi  khusus  ini  yakni pemberian  hak  khusus  kepada  Yogyakarta  dalam  hal  penguasaan  tanah.  Ini mencerminkan  pentingnya  kedaulatan  tanah  bagi  identitas  dan  keberlanjutan monarki  di  daerah  ini.  Meskipun  Indonesia  secara  umum  menerapkan  prinsip kepemilikan  tanah  oleh  negara,  Yogyakarta  memperoleh  pengecualian  dengan  hak
26 Triwahyuningsih, Eksistensi  Kasultanan  Ngayogyakarta  Hadiningrat  dan  Implikasinya  terhadap Keistimewaan  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  dalam  Struktur  Ketatanegaraan  Republik  Indonesia (Suarakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020).
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023. Hlm. 315-332 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
istimewa  dalam  mengelola  tanahnya  sendiri.  Hal  ini  mencerminkan  pengakuan terhadap nilai historis, budaya, dan tradisi yang melingkupi sistem pemerintahan ini.
Konsekuensinya,  keberadaan  Sultan  sebagai  Gubernur  dan  sistem pemerintahan  monarki  memberikan  dampak  terhadap  dinamika  hubungan  antara pemerintah  pusat  dan  Yogyakarta.  Meskipun  masih  di  bawah  payung  negara kesatuan Republik Indonesia, provinsi ini memiliki struktur pemerintahan yang unik dan tata kelola yang berbeda dari provinsi-provinsi lainnya. Hal ini menciptakan tata hubungan  antara  pemerintahan  pusat  dan  daerah  yang  memerlukan  pendekatan khusus.
Pentingnya  otonomi  khusus  ini  dalam  membentuk  tata  kelola  pemerintahan Yogyakarta juga menegaskan peran budaya dan tradisi dalam identitas provinsi ini. Sistem monarki dan nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya menjadi bagian integral  dari  tata  kelola  pemerintahan.  Keputusan-keputusan  pemerintahan  dan regulasi-regulasi  yang  dibuat  di  Yogyakarta  tercermin  dari  nilai-nilai  budaya  dan tradisi yang dijunjung tinggi. Hal ini tidak hanya mengokohkan identitas lokal, tetapi juga  menjadikan  budaya  sebagai  komponen  penting  dalam  pengambilan  keputusan yang berkaitan dengan tata kelola provinsi.
Oleh  sebab  itu,  keunikan  Yogyakarta  sebagai  satu-satunya  provinsi  di Indonesia  dengan  sistem  monarki  dan  otonomi  khusus  memberikan  kontribusi signifikan  dalam  mempertahankan  dan  memajukan  warisan  budaya  dan  tradisi. Peran Sultan sebagai Gubernur dan hak istimewa dalam penguasaan tanah menjadi pijakan  dalam  menghubungkan  masa  lalu  dengan  masa  depan  provinsi  ini,  sambil tetap berada dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam konteks ini, dapat  dilihat  bahwa  pelaksanaan  otonomi  khusus  di  daerah-daerah  dengan karakteristik  khusus  telah  memainkan  peran  penting  dalam  tata  kelola pemerintahan  lokal  dan  interaksi  dengan  pemerintah  pusat.  Undang-undang  yang relevan,  seperti  yang  disebutkan  di  atas,  memberikan  kerangka  hukum  yang mengatur  dan  memandu  pelaksanaan  otonomi  khusus.  Walau  ada  rintangan  yang masih  harus  dihadapi  dan  perlu  dilakukan  peningkatan  terus-menerus,  konsep otonomi  khusus  telah  memberikan  peluang  yang  lebih  luas  bagi  daerah  dalam mengelola aspek internal sesuai dengan ciri khas dan keperluan yang spesifik. Dalam hubungan  antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah,  otonomi  khusus  ini menghasilkan  perubahan  dinamika.  Pada  satu  sisi,  pemerintah  pusat  masih memegang peran  dalam memantau implementasi otonomi khusus  untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia dan penyalahgunaan. Namun, di sisi lain, kolaborasi

## Askari Razak
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023. Hlm. 315-332 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
antara pemerintah pusat dan daerah menjadi semakin esensial dalam upaya meraih pembangunan berkelanjutan. Peran pemerintah pusat dalam memberikan dukungan finansial  dan  teknis  tetap  diperlukan  untuk  memastikan  daerah-daerah  dengan otonomi  khusus  memiliki  kapasitas  yang  memadai  dalam  mengelola  urusan pemerintahannya.  Dalam  situasi  ini,  otonomi  khusus  telah  menghasilkan  dampak positif  terhadap  pemberdayaan  daerah  dan  kapasitas  mereka  untuk  mengatur sumber daya dan kebijakan sesuai dengan karakteristik setempat. Namun, terdapat sejumlah  hambatan  dalam  pelaksanaannya,  termasuk  kesulitan  dalam  membangun kolaborasi  antara  pemerintah  pusat  dan  daerah,  serta  menghormati  hak  asasi manusia.  Oleh  karena  itu,  kolaborasi  yang  efektif  antara  pemerintah  pusat  dan pemerintah  daerah  menjadi  sangat  penting  guna  memastikan  bahwa  implementasi otonomi khusus sesuai dengan tujuan nasional dan kebutuhan masyarakat setempat.
Cara pengaturan interaksi antara pemerintah pusat dan daerah dalam situasi otonomi  khusus  juga  diuraikan  dalam  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini menyoroti signifikansi keselarasan antara pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  dalam  proses  pengambilan  keputusan yang bersifat strategis, dan juga dalam mengatasi kemungkinan konflik yang muncul karena  perbedaan  pandangan.  Secara  total,  penerapan  otonomi  khusus  di  wilayah- wilayah dengan karakteristik unik telah memberikan pengaruh yang signifikan pada manajemen  pemerintahan  daerah  dan  interaksi  antara  instansi  pusat  dan  lokal. Dengan  menjaga  keseimbangan  antara  otonomi  daerah  dan  kesatuan  negara  serta tetap mematuhi peraturan hukum yang relevan, diharapkan bahwa otonomi khusus akan  terus  menghasilkan  keuntungan  bagi  pertumbuhan  wilayah  dan  persatuan nasional. 27

## D. KESIMPULAN
Konstruksi konseptual otonomi khusus dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur otonomi daerah di Indonesia tergambar dalam Pasal 76A hingga Pasal 76D Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi khusus  memungkinkan  daerah  dengan  karakteristik  khusus  seperti  budaya,  adat istiadat, sosial, dan politik untuk memiliki hak istimewa dan kewenangan yang sesuai dengan  asas  asli,  asli  dan  khusus,  serta  bersejarah.  Prinsip  utama  konsep  ini  adalah
27 Anik  Iftitah,  ed., Hukum  Administrasi  Negara ,  Oktober  20  (Sada  Kurnia  Pustaka,  2023), https://books.google.co.id/books/about?id=Z2reEAAAQBAJ&redir_esc=y.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023. Hlm. 315-332 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
mempertahankan  kesatuan  negara  dan  menghargai  keragaman,  sambil  memberikan landasan  hukum  bagi  daerah  tertentu  untuk  mengelola  urusan  pemerintahan  sesuai kebutuhan  lokalnya.  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2008  dan  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2006  adalah  contoh  manifestasi  konsep  otonomi  khusus,  yang masing-masing  mengatur  hak  istimewa  bagi  provinsi  Papua  dan  Aceh.  Keduanya mengakui  keberagaman  karakteristik  dan  kebutuhan  antardaerah,  menghormati  hak adat,  dan  memastikan  pengelolaan  pemerintahan  yang  akuntabel.  Konstruksi konseptual  otonomi  khusus  dijalankan  dengan  mematuhi  prinsip-prinsip  keutuhan negara,  kesetaraan  antardaerah  dan  antarwarga,  serta  akuntabilitas  dalam pengelolaan  sumber  daya  daerah,  guna  mencapai  pembangunan  berkelanjutan  dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
Pemberian  otonomi  khusus  kepada  daerah  dengan  karakteristik  khusus  telah mengubah  dinamika  tata  kelola  pemerintahan  lokal  dan  interaksi  antara  pemerintah pusat  dan  daerah.  Otonomi  khusus  memberikan  fleksibilitas  bagi  daerah  dalam mengelola urusan-urusan pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan lokal, namun tetap  dalam  kerangka  kesatuan  negara.  Contoh-contoh  seperti  Aceh,  Papua,  dan Yogyakarta  menunjukkan  bagaimana  otonomi  khusus  memungkinkan  daerah menghormati  identitas  budaya  dan  adat  istiadatnya  sambil  menjalankan  tata  kelola yang  akuntabel.  Pelaksanaannya  menciptakan  kerja  sama  yang  semakin  penting antara  pemerintah  pusat  dan  daerah  serta  mendorong  partisipasi  masyarakat  dalam pengambilan  keputusan  lokal.  Meskipun  tantangan  masih  ada,  formulasi  otonomi khusus telah membuka peluang bagi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Abubakar,  Al  Yasa`. Pelaksanaan  Syariat  Islam  di  Aceh  Sebagai  Otonomi  Khusus  yang Asimetris (Sejarah dan Perjuangan) . Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2020.
Arafat,  Yasser,  and  Fakhry  Amin.  “Strategi  Perlindungan  Hukum  Bagi  Nelayan  dalam Menjamin  Keberlanjutan  Usaha  Perikanan  Tangkap  Universitas  Borneo  Tarakan  , Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari” 11, no. 1 (2023): 1–14.
Christia, Adissya Mega, and Budi Ispriyarso. “Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indonesia.” Law Reform
15, no. 1 (May 2019): 149. https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23360.
Dyah,  O,  S.,  &  A’an,  E. Penelitian  Hukum  (Legal  Research):  Upaya  Mewujudkan  Hukum yang Pasti dan Berkeadilan . Sinar Grafika, 2015.

## Askari Razak
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023. Hlm. 315-332 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Faisal  T.  “Analisis  Implementasi  Kebijakan  Otonomi  Daerah.” Jurnal  Ilmu  Administrasi:
Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi 10, no. 3 (2013): 343–59.
Frasawi,  J  H,  J  Tinangon,  and  ...  “Analisis  Pengelolaan  Dana  Otonomi  Khusus  Pada Pemerintah Kabupaten Sorong.” Jurnal Riset … 2, no. November 2001 (2021): 1–3.
Ibrahim,  Johnny. Teori  &  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif .  Malang:  Bayumedia Publising, 2011.
Iftitah,  Anik,  ed. Hukum  Administrasi  Negara .  Oktober  20.  Sada  Kurnia  Pustaka,  2023. https://books.google.co.id/books/about?id=Z2reEAAAQBAJ&redir_esc=y.
———, ed. Hukum
Tata
Negara . Sada
Kurnia Pustaka,
2023.
https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=4LTSEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&ot s=Z53SXQeJx_&sig=kO9QBc7siSbkWjusxRIOXYSsCoM.
———, ed. Metode Penelitian Hukum . Mei 2023. Sada Kurnia Pustaka, 2023.
———.  “Pancasila  versus  Globalisasi:  Antara  Konfrontasi  dan  Harmonisasi?”  In Pancasila dalam  Pusaran  Globalisasi ,  edited  by  Manunggal  Kusuma  Wardaya  Al  Khanif,  Mirza Satria Buana, 35. LKiS, 2017.
Iskandar,  Mizaj,  and  Emk  Alidar. Otoritas  Lembaga  Adat  dalam  Penyelesaian  Kasus Khalwat di Aceh . Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2020.
Karim,  Zahlul  Pasha.  “Sengkarut  Lembaga  Pemilu  Diantara  Tiga  Aturan:  Studi  Terhadap KIP  Aceh.” Call  For  Paper  Evaluasi  Pemilu  Serentak  2019  Bidang  Evaluasi  Aspek Hukum Pemilu , 2019.
Kementrian  Bidang  Politik  Hukum  dan  Keamanan  Republik  Indonesia. Pemantapan Wawasan  Kebangsaaan  dalam  Persatuan  dan  Pesatuan  Bangsa  (Dilengkapi  45  Sifat Karakter  Bangsa)  dalam  Bentuk  Tanya-Jawab .  Jakarta:  Kementrian  Politik,  Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, 2016.
Marpaung, Lintje Anna, Zainab Ompu Jainah, Erlina, Intan Nurina Seftiniara, and Risti Dwi Ramasari. Hukum Otonomi Daerah dalam Perspektif Kearifan Lokal , 2019.
Mukhlis  R.  “Keistimewaan  dan  Kekhususan  Aceh  dalam  Perspektif  Negara  Kesatuan Republik Indonesia.” Jurnal Ilmu Hukum Riau 4, no. 1 (2014).
Musa’ad, Mohammad A. “Kontekstualisasi Pelaksanaan Otonomi Khusus di Provinsi Papua: Perspektif Struktur dan Kewenangan Pemerintahan.” Kajian 16, no. 2 (2010): 357–85. https://doi.org/https://doi.org/10.22212/kajian.v16i2.528.
Nurfurqon,  Ardika.  “Politik  Hukum  Otonomi  Daerah  Studi  Terhadap  Desentralisasi Asimetris  Di  Indonesia.” Khazanah  Hukum 2,  no.  2  (August  2020):  73–81. https://doi.org/10.15575/kh.v2i2.8504.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023. Hlm. 315-332 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Pakaya, Jefri S. “Pemberian Kewenangan Pada Desa dalam Konteks Otonomi Daerah (The Providing  of  Authority  to  Village  in  the  Context  of  Regional  Autonomy).” Jurnal Legislasi Indonesia 13, no. 1 (2016): 73–84.
Said,  Abdul  Rauf  Alauddin.  “Pembagian  Kewenangan  Pemerintah  Pusat-Pemerintah Daerah dalam Otonomi Seluas-Luasnya Menurut UUD 1945.” Fiat Justisia:Jurnal Ilmu Hukum 9, no. 4 (April 2016). https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no4.613.
Santoso, M Agus.  “Otonomi Daerah  di Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Jurnal Ilmu Administrasi 6 (2009): 413–25.
Sanur,  Debora.  “Implementasi  Kebijakan  Otonomi  Khusus  di  Aceh  [Implementation  of Special Autonomy Policies In Aceh].” Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional 11, no. 1 (July 2020): 65–83. https://doi.org/10.22212/jp.v11i1.1580.
Suharyo,  Suharyo.  “Otonomi  Khusus  di  Aceh  dan  Papua  di  Tengah  Fenomena  Korupsi,
Suatu  Strategi  Penindakan  Hukum.” Jurnal  Penelitian  Hukum  De  Jure 18,  no.  3 (September 2018): 305. https://doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.305-318.
Triwahyuningsih. Eksistensi  Kasultanan  Ngayogyakarta  Hadiningrat  dan  Implikasinya Terhadap Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia . Suarakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020.
Tumbel,  Satria  Mentari.  “Partisipasi  Masyarakat  dalam  Pengelolaan  Dana  Desa  di  Desa Tumaluntung Satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan.” Politico: Jurnal Ilmu Politik 6, no. 1 (2017).
Widodo,  Ibnu  Sam,  Anindita  Purnama  Ningtyas,  Ngesti  D.  Prasetyo,  Muhammad,  Najih Vargholy,  Bahrul Ulum  Annafi’, Ria Casmi Arrsa, et al. Kajian Akademik :  Hubungan Pusat dan Daerah . Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI, 2022.
Yoesoef,  Al  Yasa’  Abubakar  &  M.  Daud.  “Qanun  Sebagai  Peraturan  Pelaksanaan  Otonomi Khusus  Di  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam.” Jurnal  Legislasi  Indonesia 1,  no.  3 (2004): 15–30.

## Askari Razak
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023. Hlm. 315-332 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179