Content from this work may be used under the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International. Any further distribution of this work must maintain attribution to the author(s) and the title of the work, journal citation and DOI.
Published under Department of Communication and Community Development Science, IPB University and in association with Ikatan Sosiologi Indonesia E-ISSN: 2302-7525 | P-ISSN: 2302-7157

## Pengaruh Aktor Lokal Dominan dalam Pengelolaan Keuangan Desa

## The Influence of Dominant Local Actors in Villages Financial Management
Hanifah Firda Fauzia Gunadi 1,*) , Sofyan Sjaf 1,*) , Lala M. Kolopaking 1,*)
1 Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Institut Pertanian Bogor, Bogor 16680, Indonesia
*) E-mail korespondensi: hanifah_gunadi3795@apps.ipb.ac.id; sofyansjaf@apps.ipb.ac.id; lalakolopaking@gmail.com

## ABSTRACT
Based on a sociological perspective, problems in a village financial management are not only administrative but  also  structural, which is an intervention from the government, so that access to  the village financial management is only owned by a handful of people. It has implications for the community participation space, so the village development is not in accordance with the real hopes and needs of the village community. This study aims to identify local people who control the village financial management and measure the influence index of  these actors in  carrying  out  their respective roles in  Purwabakti Village (rural) and Sukadamai Village  (semi-urban)  in  Bogor  Regency.  The  research  was  conducted  using  mixed  methods.  The  results showed  that  there  were  six  dominant  local  actors  in  the  village  financial  management.  Five  of  them  are village government officials. The educational backgrounds and experiences of actors in different villages influence their actions and strategies to gain community support and maintain their position in the arena. Institutional capital and economic capital are the highest capital used by actors in the village – village type, while moral capital is the highest capital used by actors in the rural-urban type village.
Keywords: actor’s action, actor’s capital, domination, local actor, village financial management

## ABSTRAK
Berdasarkan  perspektif  sosiologis,  kendala  dalam  pengelolaan  keuangan  desa  tidak  hanya  bersifat administratif melainkan bersifat struktural berupa intervensi pemerintah melalui kebijakan sehingga akses terhadap  pengelolaan  keuangan  desa  hanya  dimiliki  oleh  segelintir  orang  saja.  Hal  ini  menyebabkan efektivitas  pengelolaan  keuangan  desa  sangat  bergantung  pada  tindakan  dan  integritas  aktor  dalam menjalankan  peran  strukturalnya.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  mengidentifikasi  para  aktor  lokal  yang mendominasi arena pengelolaan keuangan desa dan mengukur indeks pengaruh para aktor tersebut dalam menjalankan perannya dalam arena ini di Desa Purwabakti (tipe “desa-desa”) dan Desa Sukadamai (tipe “desa-kota”), Kabupaten Bogor. Penelitian yang mendasari tulisan ini dilakukan dengan metode kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat enam aktor lokal dominan dalam pengelolaan keuangan  desa.  Lima  di  antaranya  adalah  aparatur  pemerintahan  desa.  Latar  belakang  pendidikan  dan pengalaman  aktor  di  desa  yang  berbeda  memengaruhi  tindakan  dan  strategi  aktor  untuk  memperoleh dukungan masyarakat dan menjaga posisi mereka dalam arena pengelolaan keuangan desa. Modal institusi dan modal  ekonomi menjadi modal  tertinggi  yang digunakan  aktor  di desa  tipe “desa-desa”, sedangkan modal moral menjadi modal tertinggi yang digunakan aktor di desa tipe “desa-kota”.
Keywords : aktor lokal, dominasi,  modal aktor, pengelolaan keuangan desa, tindakan aktor

## PENDAHULUAN
Pengelolaan  keuangan  desa  merupakan  satu  proses  penting  yang  menentukan  tercapainya  tujuan pembangunan  desa.  Terdapat  banyak  faktor  yang  menyebabkan  pengelolaan  keuangan  desa  masih belum  efektif.  Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia  mencatat  kendala  penggunaan Dana  Desa yang dituangkan dalam “Buku Pintar Dana Desa”, di antaranya adalah: (1) penggunaan di luar bidang prioritas, (2) pengeluaran tidak didukung bukti, (3) pekerjaan oleh pihak ketiga, (4) pajak tidak sesuai ketentuan,  (5)  desa  belum  mengenal  mekanisme  uang  persediaan,  dan  (6)  belanja  di  luar  anggaran. Kendala-kendala tersebut disebabkan oleh sebagian besar sumber daya manusia, dalam hal ini perangkat desa  yang  mengelola  dana,  belum  memiliki  kapasitas  dan  pengetahuan  yang  memadai  dalam  bidang tersebut  (Meutia  &  Liliana,  2017).  Studi  mengenai  pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  yang dilakukan oleh Thomas (2013) memberikan hasil bahwa rendahnya kapasitas aparat desa dan rendahnya intensitas koordinasi terkait pengelolaan ADD antara pemerintah desa dan pemerintah pusat merupakan hambatan  dalam  proses  pengelolaan  ADD  di  desa  lokasi  penelitiannya,  yaitu  Desa  Sebawang, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung, Kalimantan Utara. Untuk mengatasi permasalahan yang disebabkan  oleh  rendahnya  kapasitas  SDM  di  desa,  selain  dengan  melakukan  bimbingan  teknis, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengeluarkan Peraturan Menteri Desa (Permendes) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa sebagai dasar penugasan kepada seseorang yang ditunjuk dan memenuhi kriteria untuk mendampingi desa. Namun, pada pelaksanaannya di  beberapa  desa  di  Jawa  Timur,  tenaga  pendamping  desa  tidak  memiliki  kemampuan  dan  keahlian terkait pengelolaan Dana Desa sehingga pendamping desa tersebut justru menjadi beban desa (Triani & Handayani, 2018).
Jika  dilihat  dari  sudut  pandang  sosiologis,  kendala-kendala  dalam  pengelolaan  keuangan  desa  tidak hanya bersifat administratif yang disebabkan oleh kapasitas sumber daya masyarakat (SDM) di desa, melainkan  juga  kendala  yang  bersifat  struktural  berupa  intervensi  pemerintah  melalui  kebijakan  dan peranannya  dalam  mengatur  pengelolaan  keuangan  desa  yang  menyebabkan  ruang  partisipasi  bagi masyarakat  semakin  sempit.  Hal  ini  dibuktikan  oleh  banyaknya  peraturan  pemerintah  yang  telah memberikan  arahan  mengenai pembentukan  tim  khusus dalam  pengelolaan keuangan  desa  sejak  dari tahap perencanaan berupa kegiatan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)  hingga  Rencana  Kerja  Pemerintah  Desa  (RKP  Desa).  Proses  ini  didominasi  oleh  aparatur pemerintah desa dan elit lokal saja sehingga partisipasi masyarakat menjadi rendah. Sjaf (2019a) juga menyampaikan  bahwa  berkas  administrasi  yang  harus  segera  disiapkan  untuk  penyaluran  dana menyebabkan RPJM Desa dan RKP Desa disusun oleh segelintir orang saja, tidak partisipatif, bahkan menggunakan  jasa  konsultan  yang  tidak  mengetahui  harapan  dan  kebutuhan  warga  desa  yang sebenarnya. Selain itu, pergeseran pola penyaluran dana dari pemerintah pusat—yang tadinya bertahap melalui  pemerintah  daerah  berubah  menjadi  langsung  ditransfer  ke  pemerintah  desa—menyebabkan hanya  aktor-aktor  tertentu  saja  yang  memiliki  akses  terhadap  pengelolaan  keuangan  desa.  Padahal, partisipasi  masyarakat  sangat  dibutuhkan  agar  pengelolaan  keuangan  desa  dapat  dilakukan  sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga memberikan manfaat yang lebih berarti bagi masyarakat dalam rangka mencapai keberhasilan program pembangunan desa.
Indonesia  Corruption  Watch (ICW)  mencatat  bahwa  pada  tahun  2016-2017  terdapat  sedikitnya  110 kasus korupsi anggaran desa yang melibatkan 107 kepala desa, 30 aparatur pemerintah desa dan 2 istri kepala  desa.  Hal  ini  salah  satunya  disebabkan  oleh  kurangnya  pelibatan  masyarakat  dalam  proses perencanaan dan pengawasan dana desa serta dibatasinya akses masyarakat untuk mendapatan informasi dan  terlibat  aktif  dalam  pengelolaan  dana  desa. 1 Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  berdasarkan kajiannya terhadap Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) pada tahun 2015 menyatakan bahwa salah  satu  potensi  masalah  dalam  pengelolaan  keuangan  desa  adalah  pengawasan  yang  rendah  dan saluran  pengaduan  masyarakat  yang  tidak  optimal. 2 Berdasarkan  hasil  studinya,  Tumbel  (2017)  juga menyatakan  bahwa  penggunaan  dan pengelolaan  keuangan  desa  yang  sedikit  melibatkan  masyarakat berdampak pada kecilnya dukungan masyarakat terhadap berbagai program yang dilaksanakan dengan menggunakan  dana  desa.  Pelibatan  sedikit  masyarakat  memungkinkan  pengelolaan  keuangan  desa hanya didominasi pihak-pihak tertentu saja.
1 Siaran pers hasil kajian ICW. Sumber: https://antikorupsi.org/id/article/cegah-korupsi-dana-desa
2 Laporan kajian pengelolaan ADD dan DD. Sumber: https://acch.kpk.go.id › component › bdthemes_shortcodes
Bourdieu menyatakan bahwa aktor menempati suatu lingkungan yang akan mempersiapkan bagi aktor tersebut strategi yang dapat digunakan untuk kedudukan tertentu. Lingkungan atau arena menjadi tempat di  mana  aktor  bertindak  berdasarkan  dialektika  struktur  yang  objektif  dan  keagenan  serta  fenomena subjektif  (Ritzer  &  Goodman, 2007). Fenomena  subjektif  yang  dimaksud dapat  berupa pengetahuan, pengalaman, latar belakang yang kemudian membentuk tindakan aktor. Oleh karena itu, aktor dengan latar belakang, pengalaman dan motivasi diri yang berbeda akan memiliki tindakan yang berbeda juga. Berdasarkan hasil studinya terhadap masyarakat multietnik, Bumulo et al. (2018) menyebutkan bahwa setiap  etnik  memiliki  cara  pandang  yang  berbeda  dalam  memaknai  lahan  pertanian.  Perbedaan pemaknaan ini menentukan kepentingan lahan bagi setiap etnik yang akan mendorong untuk menguasai lahan  pertanian  tersebut.  Sjaf  (2017)  dalam  tulisannya  mengenai  politik  etnik  di  Makassar  juga menyebutkan  bahwa  relasi  antar  etnis  ditentukan  oleh  sejarah  etnisitas,  struktur  demografi  etnik  dan dinamika politik etnik lokal berbasis etnik. Hal tersebut kemudian berimplikasi pada struktur politik dan ekonomi dalam kerangka politik etnik.
Berdasarkan studi-studi yang telah dilakukan sebelumnya, penelitian ini dilakukan di dua desa dengan karakteristik yang berbeda. Desa Purwabakti memiliki ciri-ciri yang mendekati karakteristik tipe “desa- desa”  (masyarakat  lebih  tertutup)  karena  lokasinya  yang  jauh  dari  pusat  kota  sehingga  lebih  sedikit berinteraksi  dengan  pihak  luar  desa.  Sedangkan  Desa  Sukadamai  memiliki  ciri-ciri  yang  mendekati karakteristik tipe  “desa-kota” (masyarakat lebih terbuka) karena lokasinya yang mendekati wilayah kota dan  perguruan  tinggi  sehingga  masyarakatnya  lebih  sering  berinteraksi  dengan  pihak  luar  desa  yang cenderung heterogen. Perbedaan ini tentu akan memengaruhi pengalaman aktor-aktor yang berada di kedua desa dan pada akhirnya berdampak pada tindakan sosial yang dilakukan aktor.
Dalam  tulisan  ini,  pengelolaan  keuangan  desa  merupakan  arena  dimaksud  yang  menjadi  ajang pertarungan antar aktor di desa. Anheir, Gerhards dan Romo menyatakan bahwa kedudukan berbagai agen  atau  aktor  dalam  lingkungan  ditentukan  oleh  jumlah  dan  bobot  relatif  dari  modal  yang  mereka miliki (Ritzer & Goodman, 2007). Casey (2008) menjadi orang pertama yang melakukan kuantifikasi teori Bourdieu untuk menghitung indeks pengaruh aktor berdasarkan modal yang dimiliki setiap aktor. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengidentifikasi  para  aktor lokal dominan  dan  indeks  pengaruhnya  berdasarkan  modal  yang  mereka  miliki  dalam  konteks penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  studi  ini  ini  dilakukan  dengan  rumusan  permasalahan  sebagai berikut: (1) Siapa saja aktor lokal yang mendominasi pengelolaan keuangan desa di Desa Purwabakti dan  Desa  Sukadamai?  (2)  Bagaimana  indeks  pengaruh  para  aktor  tersebut  berdasarkan  kepemilikan modalnya dan pengaruhnya terhadap tindakan para aktor dalam menjalankan perannya masing-masing di arena pengelolaan keuangan desa? Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi para aktor lokal yang mendominasi pengelolaan keuangan desa, mengukur indeks pengaruh dan kepemilikan modal  serta  tindakan  sosial  para  aktor  tersebut  dalam  menjalankan  perannya  masing-masing  dalam pengelolaan keuangan desa.

## METODE PENELITIAN
Penelitian yang mendasari tulisan ini adalah penelitian dengan metode campuran antara kuantitatif dan kualitatif.  Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  beberapa  cara,  yaitu wawancara  terstruktur, wawancara mendalam dan focus group discussion (FGD). Arena yang dipilih dalam  penelitian  ini  adalah  arena  pengelolaan  keuangan desa  untuk  melihat  keterlibatan  aktor  dalam mengakses  sumber  daya  keuangan  desa.  Penelitian  ini  dilakukan  di  Desa  Purwabakti,  Kecamatan Pamijahan dan Desa Sukadamai, Kecamatan Dramaga, keduanya di Kabupaten Bogor. Kabupaten ini memiliki jumlah penduduk terbanyak, jumlah desa kedua terbanyak dan pendapatan asli daerah (PAD) tertinggi di Provinsi Jawa Barat (BPS Jabar, 2019). Kedua desa tersebut dipilih berdasarkan perbedaan karakteristik “desa-desa” dan “desa-kota” di Kabupaten Bogor. Mengacu pada Lanjouw et al. (2001), Desa Purwabakti berjarak sekitar 30 km dari batas terluar wilayah Kota Bogor sehingga dikategorikan sebagai desa rural (desa tipe desa-desa). Sedangkan Desa Sukadamai termasuk ke dalam desa dengan karakteristik semi-urban (desa  tipe  desa-kota)  karena  letaknya  berjarak  kurang  dari  20 km  dari  batas Kota Bogor dan merupakan Desa yang sering bekerja sama dengan Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan  Pedesaan  (PSP3  IPB)  dalam  pelaksanaan  pembangunan  desa.  Selain  itu,  Kecamatan  Dramaga merupakan kecamatan yang berbatasan langsung dengan wilayah Kota Bogor.
Pelaksanaan tahap pertama rangkaian pengumpulan data adalah identifikasi aktor lokal yang dominan dalam  pengelolaan  keuangan  desa  yang  dilakukan  dengan  dua  metode,  yaitu  wawancara  mendalam kepada sepuluh orang tokoh masyarakat dan aparatur pemerintah desa serta FGD dengan tujuh peserta. Tahap  ini  menghasilkan  nama-nama  tokoh  yang  berbeda  karena  setiap  informan  diminta  untuk menyebutkan tiga orang aktor lokal yang dianggap dominan dalam pengelolaan keuangan desa beserta alasannya. Pengukuran indeks pengaruh aktor merupakan tahap penelitian kedua yang dilakukan setelah ketiga  aktor  di  kedua  desa  teridentifikasi.  Pengukuran  indeks  pengaruh  aktor  dilakukan  dengan melakukan  wawancara  terstruktur  terhadap  responden  di  Desa  Purwabakti  dan  Desa  Sukadamai, Kabupaten  Bogor  sebanyak  masing-masing  30  orang  responden  sehingga  total  responden  dalam penelitian  ini  berjulah  60  responden  dengan  unit  analisisnya  individu.  Penentuan  responden  di  Desa Purwabakti menggunakan teknik accidental , yaitu menjadikan orang yang ditemui secara tidak sengaja di lokasi penelitian dan dianggap sesuai sebagai sumber data (Sugiyono, 2019). Kriteria responden yang ditentukan adalah penduduk yang berusia 15-64 tahun. Teknik ini digunakan karena tidak tersedianya kerangka sampling di Desa Purwabakti. Penentuan responden di Desa Sukadamai menggunakan teknik simple random sampling dikarenakan kerangka sampling yang tersedia bersifat homogen berdasarkan karakteristik penduduk desa usia produktif (15-64 tahun) dengan asumsi mereka merupakan warga desa yang  sadar  dan  bahkan  terlibat  dalam  perencanaan  dan  pelaksanaan  pembangunan  desa.  Penelitian dilakukan  sejak  September  2019  hingga  Agustus  2020.  Data-data  yang  terkumpul  ditabulasi  untuk menghitung setiap modal yang dimiliki aktor, kemudian pengukuran indeks pengaruh aktor dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Casey, 2008):
𝐈𝐧𝐝𝐞𝐤𝐬 𝐏𝐞𝐧𝐠𝐚𝐫𝐮𝐡 𝐀𝐤𝐭𝐨𝐫 (𝐈𝐧𝐝𝐞𝐤𝐬 𝐂𝐚𝐬𝐞𝐲)   =  𝐌𝐦 + 𝐌𝐬 + 𝐌𝐞 + 𝐌𝐢 + 𝐌𝐬𝐢 + 𝐌𝐛 + 𝐌𝐫 ……(1)
Keterangan:
Mm = Modal Manusia Ms = Modal Sosial Me = Modal Ekonomi Mi = Modal Institusi Msi = Modal Simbolik Mb = Modal Budaya Mr = Modal Moral
Nilai  indeks  pengaruh  setiap  aktor  merupakan  akumulasi  dari  nilai  ketujuh  modal  (modal  manusia, modal sosial, modal ekonomi, modal institusi, modal simbolik, modal budaya dan modal moral). 3 Setiap indikator modal akan diberi skor oleh responden dalam rentang -2 hingga +2. Skor positif dan negatif tersebut dibutuhkan untuk menggambarkan kesalingtergantungan antar modal. Skor modal aktor yang dinilai  negatif  oleh  responden  akan  mengurangi  skor  positif  aktor.  Hal  ini  sejalan  dengan  pemikiran Bourdieu  bahwa  tidak  ada  bentuk  modal  yang  murni  berdiri  sendiri.  Setiap  modal  (kapital)  pasti mengandung elemen dari ragam lainnya dan saling berkaitan (Casey, 2008).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tahapan  pertama  dalam  pengumpulan  data  berupa  identifikasi  aktor  lokal  dominan  dalam  arena pengelolaan keuangan desa memberikan hasil yang berbeda di antara dua lokasi penelitian. Pada kasus di Desa Purwabakti, nama-nama aktor yang disebutkan oleh kesepuluh informan adalah sekretaris desa, bendahara desa, tim pelaksana kegiatan (TPK) tingkat desa atau kepala urusan (Kaur) perencanaan, TPK
3 Bourdieu (1986) mendefinisikan modal budaya sebagai watak, kebiasaan khas yang diakui dan kepemilikan atas benda-benda budaya. Modal sosial diartikan sebagai kumpulan sumber daya baik aktual maupun potensial terkait dengan kepemilikan jaringan yang tahan lama dan diakui. Modal ekonomi diartikan sebagai kepemilikan yang terkait  atas  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  alat-alat  produksi,  materi  dan  uang.  Sedangkan  modal  simbolik diartikan sebagai berbagai bentuk keistimewaan, status, kewenangan dan kekuasaan. Dalam mengukur pengaruh aktor, Casey (2008) kemudian menambahkan tiga modal lagi, yaitu modal manusia, modal institusi dan modal moral. Modal manusia diartikan sebagai gabungan dari kapasitas dan keterampilan, pengalaman dan pendidikan individu/aktor. Modal institusi adalah keterkaitan antara aktor dengan institusi yang menaunginya yang meliputi ideologi,  dukungan,  dan  pengaruh  institusi  terhadap  aktor.  Modal  moral  adalah  kemampuan  yang  digunakan untuk mendapat penilaian positif dari orang lain dan untuk mencapai tujuan yang diharapkan orang lain.
lapang  kegiatan  pembangunan  dan  ketua  perlindungan  masyarakat  (Linmas),  sedangkan  aktor  lokal dominan yang disepakati dalam kegiatan diskusi kelompok terarah dan merupakan aktor dengan jumlah penyebutan terbanyak adalah sekretaris desa dengan inisial WY, bendahara desa dengan inisial AS dan TPK lapang kegiatan pembangunan infrastruktur desa dengan inisial MF (Tabel 1).
Tabel 1 Jumlah penyebutan aktor dominan dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Purwabakti dan Desa Sukadamai tahun 2020
No Aktor lokal yang disebutkan Jumlah penyebutan aktor (kali) Desa Purwabakti Desa Sukadamai 1 Kepala Desa - 1 2 Sekretaris Desa 10 10 3 Bendahara Desa 10 10 4 TPK Desa atau Kepala Urusan (Kaur) Perencanaan 2 3 5 TPK Lapang kegiatan pembangunan 7 - 6 Ketua Perlindungan Masyarakat (Linmas) 1 - 7 Ketua lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) - 6
Saat ini, kegiatan pembangunan infrastruktur menjadi prioritas utama di Desa Purwabakti sehingga TPK lapang yang memimpin kegiatan pembangunan infrastruktur skala desa seperti balai desa dan jalan desa adalah  orang  yang  sama.  Pada  kasus  di  Desa  Sukadamai,  nama-nama  aktor  yang  disebutkan  oleh kesepuluh informan adalah kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, ketua lembaga pemberdayaan masyarakat  (LPM)  dan  kepala  urusan  (Kaur)  perencanaan,  sedangkan  aktor  lokal  dominan  yang disepakati dalam kegiatan diskusi kelompok terarah  dan merupakan aktor dengan jumlah penyebutan terbanyak adalah sekretaris desa dengan inisial DK, bendahara desa dengan inisial SJ dan ketua LPM dengan  inisial  MS  (Tabel  1).  Nama  ketua  LPM  seringkali  disebut  karena  masyarakat  merasa  bahwa setiap saran program desa sering disampaikan kepada ketua LPM sehingga beliau dianggap selalu ikut serta juga dalam berbagai pengelolaan keuangan desa.
Secara garis besar, sekretaris desa dan bendahara desa selalu disebutkan oleh informan di kedua desa dikarenakan  kedua  aktor  tersebut  merupakan  aparatur  pemerintahan  desa  yang  memang  disebutkan dalam aturan pemerintah pusat, salah satunya Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, untuk melaksanakan tugas tertentu dalam  rangkaian pengelolaan keuangan desa dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa. Tidak heran jika kedua aktor tersebut memang dianggap pasti  terlibat  dalam  pengelolaan  keuangan  desa.  Adapun  aktor  ketiga  seringkali  disebutkan  oleh informan karena tingginya intensitas keterlibatan aktor tersebut dalam program desa dan pengelolaan keuangan desa yang bersentuhan langsung dengan masyarakat atau setidaknya kegiatan yang diketahui oleh  masyarakat.  Kepala  desa  tidak  muncul  dalam  penyebutan  informan  di  Desa  Purwabakti  karena informan menganggap Kepala Desa Purwabakti tidak terlibat aktif dalam pengelolaan keuangan desa, melainkan  hanya  memberi  arahan  dan  mengetahui  saja.  Sedangkan  di  Desa  Sukadamai,  seorang informan merasa Kepala Desa Sukadamai ikut serta berperan aktif dalam pengelolaan keuangan desa dengan  ikut  serta  mengecek  langsung  pengelolaan  keuangan  di  desa  mulai  dari  tahap  perencanaan hingga  pelaporan.  Keterlibatan  Kepala  Desa  Sukadamai  dalam  pengelolaan  kepala  desa  dianggap sebagai  bentuk  pendampingan  seorang  ayah  untuk  membimbing  putra  kandungnya  (sekretaris  desa) untuk melaksanakan tugasnya dalam pengelolaan keuangan desa.
Terpilihnya lima di antara enam orang aktor yang merupakan aparatur pemerintahan desa dan disahkan oleh  kepala  desa  berdasarkan  peraturan  formal  dan  sesuai  dengan  peraturan  pemerintah  pusat menunjukkan  bahwa  berbagai  peraturan  yang  datang  dari  pemerintah  pusat  memberikan  ruang  yang sempit bagi masyarakat untuk ikut serta secara langsung dalam pengelolaan keuangan desa. Jika melihat kuadran power dan interest dari  Kolopaking et  al.  (2019),  pemerintah  desa  menempati  kuadran high power dan high interest . Hal  ini memperkuat posisi kelima orang aktor dalam pengelolaan keuangan desa. Kepala desa dalam memilih staff di bawahnya pun memiliki kecenderungan untuk memilih orang- orang yang telah dikenal baik dan memiliki kedekatan dengan dirinya supaya kinerja staff tersebut dapat sesuai  harapan.  Contohnya  adalah  Bendahara  Desa  Purwabakti  dan  Sekretaris  Desa  Sukadamai  yang merupakan putra dari kepala desa yang sedang menjabat. Jika dilihat berdasarkan lokasi tempat tinggal, rumah bendahara desa dan Ketua LPM Desa Sukadamai juga berdekatan dengan tempat tinggal kepala desa  yang  saat  ini  menjabat  sehingga  memiliki  kemungkinan  yang  besar  untuk  sering  berinteraksi.
Dengan adanya kondisi seperti ini,  masyarakat hanya bisa berpartisipasi  secara tidak langsung dalam pengelolaan keuangan desa melalui aktor-aktor tersebut.
Aktor dan modal tidak dapat terpisahkan dalam sebuah arena pertarungan. Posisi aktor ditentukan oleh modal yang dimilikinya (Bourdieu, 1993, 2005, 2008a). Neveu (2018) mendefinisikan modal sebagai kumpulan  barang,  keterampilan,  pengetahuan  dan  pengakuan  yang  dimiliki  individu  atau  kelompok yang  dapat  digunakan  untuk  mengembangkan  pengaruh  dan  mendapatkan  kekuasaan.  Berdasarkan pengukuran indeks pengaruh aktor yang dilakukan di kedua desa, nilai indeks pengaruh aktor dari 30 responden  di  setiap  desa  kemudian  dihitung  nilai  rata-ratanya  sehingga  menghasilkan  nilai  rata-rata indeks pengaruh aktor (Tabel 2). Status aktor paling berpengaruh di Desa Purwabakti dimiliki oleh TPK lapang  (MF),  sedangkan  aktor  paling  berpengaruh  di  Desa  Sukadamai  adalah  sekretaris  desa  (DK) (Tabel  2).  Responden  Desa  Purwabakti  menilai  bahwa  TPK  lapang  yang  paling  sering  berinteraksi dengan  masyarakat  karena  memang  MF  merupakan  aktor  yang  diusulkan  oleh  masyarakat  untuk menjadi  TPK  lapang  di  bidang  pembangunan  infrastruktur.  Begitupun  dengan  responden  di  Desa Sukadamai  yang  menilai  bahwa  sekretaris  desa  adalah  aktor  yang  paling  berpengaruh  di  Desa Sukadamai karena DK merupakan penduduk asli desa dan memiliki kinerja serta kepribadian yang baik sehingga dihormati dan dipatuhi oleh warganya.
Tabel 2 Rata-rata indeks pengaruh aktor di Desa Purwabakti dan Desa Sukadamai tahun 2020
Aktor Rata-Rata Indeks Pengaruh Aktor Desa Purwabakti Desa Sukadamai Sekretaris Desa 2.93 28.20 Bendahara Desa 1.53 20.13 TPK Lapang/ Ketua LPM* 7.47 23.73
* ) : TPK Lapang di Desa Purwabakti dan Ketua LPM di Desa Sukadamai
Penilaian  dari  respoden  di  kedua  desa  menunjukkan  bahwa  pengaruh  aktor  sangat  dipengaruhi  oleh kedekatan antara aktor dengan masyarakat. Semakin baik dan semakin dekat relasi sosial antara aktor dengan  masyarakat,  maka  pengaruh  aktor  tersebut  juga  akan  semakin besar  bagi  masyarakat.  Hal  ini sejalan dengan pernyataan Bourdieu bahwa modal aktor dapat berupa hubungan sosial, yaitu energi yang hanya ada dan hanya berdampak pada arena di mana modal tersebut diproduksi dan direproduksi. Modal tersebut  juga  dapat  digunakan  untuk  memetakan  pola  hubungan  kekuasaan  dalam  masyarakat (Bourdieu,  2008b,  2018).  Dalam  penelitian  ini  hubungan  kekuasaan  yang  digambarkan  adalah kekuasaan antara aktor lokal dominan dengan masyarakat dalam arena pengelolaan keuangan desa.
Secara keseluruhan, rata-rata indeks aktor di Desa Sukadamai jauh lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata indeks aktor di Desa Purwabakti (Tabel 2). Perbedaan yang signifikan antara rata-rata indeks di Desa Purwabakti dengan Desa Sukadamai disebabkan karena responden di Desa Purwabakti lebih banyak menilai aktor dengan skor “0” yang artinya rata-rata atau netral. Banyak juga responden yang memberi skor “0” karena tidak tahu atau tidak mengenal aktor yang ditanyakan pada responden tersebut. Ketidaktahuan responden terhadap aktor yang merupakan aparatur pemerintahan desa ini dikarenakan tempat  tinggalnya  yang  berjarak  jauh  dari  balai  desa  dan  tempat  tinggal  aktor.  Selain  itu,  responden merasa tidak pernah dilibatkan dalam proses pembangunan sehingga intensitas komunikasi dengan aktor pun sangat kecil. Berbeda halnya dengan kondisi responden di Desa Sukadamai yang hampir seluruhnya mengetahui ketiga aktor yang sedang dinilai. Selain karena jarak antar wilayah RW yang berdekatan, responden di Desa Sukadamai juga merasa selalu dilibatkan dalam berbagai tahapan pembangunan desa sehingga  mereka  sering  berkomunikasi  atau  setidaknya  mengenal  ketiga  aktor  yang  sedang  dinilai. Selain  kondisi  geografis,  tingkat  pendidikan  responden  juga  memengaruhi  tingkat  pemahaman responden  terhadap  pengelolaan  keuangan  desa  dan  aktor-aktor  yang  terlibat  di  dalamnya.  Tingkat pendidikan  responden  di  Desa  Sukadamai  cenderung  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  tingkat pendidikan responden di Desa Purwabakti. Hal ini menyebabkan responden di Desa Sukadamai lebih memiliki kesadaran dan pemahaman terkait pengelolaan keuangan di desanya masing-masing. Hal ini sejalan dengan hasil analisis pengaruh yang dilakukan oleh Olii et al. (2018) yang menunjukkan bahwa tingkat pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik.  Perbedaan  karakteristik  antara  Desa  Purwabakti  dan  Desa  Sukadamai  juga  memengaruhi transparansi  dalam  pengelolaan  keuangan  desa.  Semakin  sulit  akses  antar  wilayah  di  desa,  maka
masyarakat pun akan semakin jarang berinteraksi dengan pihak desa dan semakin jarang memperoleh informasi  terkait  pengelolaan  keuangan  di  desa.  Widhiastini  et  al.  (2019)  dalam  penelitiannya  juga menyebutkan bawa faktor geografis menjadi salah satu faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat dalam berpartisipasi politik.
Ruang  partisipasi  masyarakat  yang  sempit  menyebabkan  efektivitas  pengelolaan  keuangan  desa  dan pembangunan desa sangat bergantung pada integritas dari para aktor yang secara langsung terlibat. Jika para aktor tersebut bertanggung jawab atas tugasnya sebagai pelayan masyarakat, maka mereka akan melakukan  tugasnya  demi  memenuhi  kebutuhan  dan  menyelesaikan  permasalahan  yang  terjadi  di masyarakat.  Sedangkan  jika  para  aktor  tersebut  lebih  memanfaatkan  akses  yang  dimilikinya  dalam pengelolaan keuangan desa untuk kepentingan pribadi semata, maka tujuan pengelolaan keuangan desa dan pembangunan desa berupa kesejahteraan masyarakat secara merata tidak akan pernah tercapai.

## Modal Para Aktor di Desa Purwabakti
Salah satu aktor lokal dominan dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Purwabakti adalah sekertaris desa (WY). WY bersekolah hingga jenjang SLTA. Sebelum bekerja sebagai aparatur pemerintahan desa, WY  bermatapencaharian  sebagai  pedagang.  Sejak  tahun  2009,  WY  mulai  bekerja  di  Kantor  Desa Purwabakti  sebagai  kepala urusan  (Kaur)  pemerintahan.  Pada periode pemerintahan  desa  tahun 2013 hingga saat ini, WY dipercaya sebagai sekretaris desa. Sebagai sekretaris desa, tugas dalam pengelolaan keuangan  desa  adalah  sebagai  koordinator  tim  verifikator yang  akan  menentukan  program  prioritas untuk direalisasikan terlebih dahulu dalam satu tahun. Sebagai tim verifikator, langkah kerjanya adalah: (1) survai langsung ke lokasi diusulkannya program, (2) melakukan pengukuran untuk dimasukkan ke dalam  RKPDes,  (3)  bermusyawarah  untuk  menentukan  usulan  program  tersebut  masuk  ke  dalam kategori  penting  mendesak  sehingga  harus  direalisasikan  tahun  depan  atau  bisa  ditunda  tahun berikutnya.
Berdasarkan  penilaian  responden,  skor  modal  tertinggi  dibandingkan  keenam  modal  lainnya  yang dimiliki oleh WY terdapat pada modal institusi (MI), yaitu sebesar 2.90 (Tabel 3). Hal ini dapat terjadi karena  dalam  melaksanakan  tugasnya  sebagai  sekretaris  desa  dan  tim  verifikator  dalam  pengelolaan keuangan desa, WY sangat dipengaruhi oleh instruksi dan arahan pemerintah desa, pemerintah daerah dan lembaga-lembaga di desa. Seluruh pengaruh ini bersifat legal formal karena dilandasi oleh aturan yang ada.
Tabel 3 Skor modal aktor di Desa Purwabakti tahun 2020
Aktor Skor modal aktor Mm a Mi b Ms c Ms i d Me e Mb f Mr g Sekretaris Desa (WY) -0.63 2.90 -0.20 -0.43 -0.53 -0.13 1.53 Bendahara Desa (AS) -1.57 2.53 -1.37 1.50 0.97 -0.60 0.73 TPK Lapang Infrastruktur (MF) 1.37 1.27 1.20 -0.87 1.60 0.17 1.40
Keterangan: a Mm=Modal Manusia; b Mi=Modal Institusi; c Ms=Modal Sosial; d Ms i =Modal Simbolik; e Me=Modal Ekonomi; f Mb=Modal Budaya; g Mr=Modal Moral
Dalam  melaksanakan  perannya  sebagai  sekretaris  desa,  WY  pernah  membantu  mencari  solusi  atas permasalahan yang dihadapi masyarakat, salah satunya ketika warga Dusun 3 Kampung Hegarmanah ingin  membuat  drainase  namun  anggaran  desa  tidak  cukup.  WY  membantu  mengajukan  proposal kepada  PT.  Indonesia  Power  atas  nama  kelompok  masyarakat  dan  TPK  lapang.  Tindakan  yang dilakukan WY tersebut dinilai sangat positif oleh masyarakat sehingga responden menilai modal moral dengan skor 1.53 (Tabel 3). Selain modal institusi dan modal moral, kelima modal lainnya yang dimiliki oleh  WY  bernilai  negatif  yang  artinya  modal-modal  tersebut  dinilai  tidak  cukup  tinggi  bahkan  tidak dimiliki oleh WY sehingga tidak memiliki kontribusi positif kepada indeks pengaruh yang dimiliki WY (Tabel 3).
Kepemilikan modal sosial, modal simbolik dan modal budaya WY bernilai minus, yaitu berturut-turut sebesar  -0.20,  -0.43  dan  -0.13  ( lihat Tabel  3).  Hal  ini  karena  responden  menilai  WY  tidak  memiliki jaringan dengan pihak di luar desa, selain jaringan yang terkait dengan pekerjaannya sebagai sekretaris desa,  dan  tidak  memiliki  gelar  dan  keistimewaan  khusus.  Hal  ini  juga  diakui  oleh  WY  ketika dikonfirmasi  mengenai  kepemilikan  modal  tersebut.  Selain  itu,  WY  juga  belum  pernah  menerima penghargaan  dan  prestasi.  Namun,  beberapa  keturunan  sebelum  WY  juga  merupakan  sekretaris  desa
sehingga  WY  dipercaya  sebagai  sekretaris  desa.  Dalam  hal  budaya,  WY  juga  bukan  seorang  tokoh budaya dan mampu  memengaruhi orang lain dalam hal budaya. Namun, WY selalu mengikuti aturan dan budaya yang ada. Bahasa yang digunakan adalah bahasa lokal (Sunda) sehingga masyarakat dengan mudah  memahami  maksud  dan  tujuan  WY.  Pembawaan  dan  tata  krama  WY  juga  diterima  oleh masyarakat.
Selain  WY,  aktor  lokal  dominan  dalam  pengelolaan  keuangan  desa  di  Desa  Purwabakti  adalah bendahara desa (AS). Tingkat pendidikan AS hingga jenjang SLTA melalui  paket penyetaraan (Paket C). Sebelum menjadi bendahara desa, AS bekerja di Jakarta sebagai karyawan di perusahaan alat-alat teknik,  pembuatan  kunci  mobil  serta  pernah  juga  menjadi  tukang  cat  bagi  mitra-mitra  salah  satu perusahaan rokok di Indonesia. Bendahara desa juga berperan sebagai kaur keuangan desa. Beberapa tugas  AS  dalam  pengelolaan  keuangan  desa  adalah:  (1)  mengambil  uang  desa  dari  rekening  desa  ke bank  didampingi  oleh  kepala  desa  dengan  nominal  sesuai  dengan  permohonan  pencairan  dari  TPK Lapangan  yang  sedang  melaksanakan  pembangunan  serta  kebutuhan  desa  lainnya,  dan  (2) mendistribusikan uang yang diambil sesuai dengan kebutuhan tidak lebih dari  tiga hari. Sama seperti sekretaris desa, modal institusi yang dimiliki AS merupakan modal dengan skor tertinggi dibandingkan keenam modal lainnya, yaitu sebesar 2.53. Hal ini tidak terlepas dari kedudukan AS sebagai bendahara desa yang disahkan secara formal sehingga mendapat dukungan penuh dari pemerintah desa. Selain itu, seluruh tindakan AS sendiri dilandasi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku (Tabel 3). Hal ini  disampaikan  langsung  oleh  AS  bahwa  dalam  menjalankan  tugasnya  sebagai  bendahara  desa,  AS mengacu  pada Peraturan  Menteri  Desa  dan  PDTT,  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri,  Peraturan  Desa dan Peraturan Kepala Desa.
AS mulai menjadi bendahara desa pada periode pemerintahan desa tahun 2018 hingga saat ini di mana ayah tirinya menjabat sebagai kepala desa. Kakek kandung AS dulu bekerja sebagai penarik pajak bumi dan bangunan (PBB) dan menjadi sekretaris desa saat kepala desa pertama menjabat di Desa Purwabakti. Berdasarkan keturunan sebelumnya yang juga merupakan sekretaris desa dan ayah tiri sebagai kepala desa, AS dinilai oleh responden memiliki modal simbolik  yang cukup tinggi dengan skor 1.50 (Tabel 3). Selain modal institusi dan modal simbolik, modal ekonomi dan modal moral yang dimiliki AS juga bernilai positif, yaitu sebesar 0.97 dan 0.73 (Tabel 3). Artinya, modal ekonomi dan modal moral yang dimiliki  AS  dinilai  memiliki  pengaruh  meskipun  dalam  kekuatan  yang  rendah.  AS  sering  ikut  serta dalam  pembangunan  sukarela  setiap  seminggu  sekali  sehingga  responden  menganggap  hal  ini merupakan  alasan  memberikan  penilaian  positif  terhadap  modal  moral  yang dimiliki  AS. Sedangkan mengenai modal ekonomi, AS menjelaskan sebagai berikut.
“Kalau sebagai bendahara, [saya] ada pendapatan setiap tiga bulan sekali. Kalau rumah, saya ada 2 rumah, 1 untuk ditempati dan 1 untuk dikontrakkan. Kalau mobil ada 1 mobil keluaran 2016 warisan dari mertua. Lahan juga warisan dari mertua dan orang tua sekitar 2000 meter 2 tapi  digarap  sama  orang  lain,  bagi  hasil  aja,  Neng.  Kolam  ikan  juga  ada,  tapi  lagi  nggak dipakai”. (AS, 32 tahun)
Modal  manusia,  modal  sosial  dan  modal  budaya  yang  dimiliki  AS  bernilai  minus  secara  berurutan sebesar -1.57, -1.37 dan -0.60 yang artinya ketiga modal tersebut dinilai tidak cukup tinggi dimiliki oleh AS dan tidak memberikan kontribusi terhadap pengaruh yang dimiliki AS (Tabel 3). Hal ini juga diakui oleh AS bahwa dirinya tidak memiliki jaringan sosial di luar desa selain jaringan yang terkait persoalan pemerintahan  desa.  AS  juga  tidak  tergabung  dalam  kelompok  sosial  yang  ada  di  masyarakat  Desa Purwabakti. Modal budaya AS bernilai negatif karena AS bukan merupakan tokoh adat yang kental akan budaya lokal, tidak memiliki karya seni budaya dan tidak memengaruhi orang lain dalam aspek budaya. Namun,  AS  menggunakan  bahasa  lokal  (bahasa  Sunda)  dan  informal  dalam  berkomunikasi  dengan orang lain, memiliki kepribadian yang baik dan tidak pernah melakukan hal negatif yang mengganggu masyarakat.
Aktor lokal dominan ketiga di Desa Purwabakti adalah MF sebagai TPK lapang khusus untuk kegiatan pembangunan  infrastruktur.  MF  bersekolah  hingga  kelas  3  SD  di  Desa  Purwabakti.  Selama pembangunan infrastruktur di desa, MF selalu ditunjuk menjadi TPK lapang karena pengalamannya di bidang pembangunan fisik dan konstruksi yang cukup lama. Sebelum aktif di desa, MF juga memiliki riwayat pekerjaan di beberapa tempat seperti PT. Timah Bangka Belitung dan perusahaan pemasangan alat-alat berat di Jakarta. Berdasarkan pengalaman dan kemampuan MF di bidang konstruksi tersebut, responden menilai modal manusia yang dimiliki MF cukup mampu dengan skor 1.37 (Tabel 3).
S elain modal manusia, kepemilikan modal MF yang bernilai positif adalah modal institusi, modal sosial, modal  ekonomi,  modal  budaya  dan  modal  moral.  Meskipun  MF  bukan  bagian  formal  dari  institusi pemerintahan  desa,  MF  melaksanakan  tugas  sesuai  dengan  arahan  kepala  desa  dan  aparatur pemerintahan desa terkait sehingga modal institusi yang dimiliki MF masih bernilai positif sebesar 1.27 (Tabel 3). Modal sosial MF dinilai positif dengan skor sebesar 1.20 ( lihat Tabel 3) karena dipengaruhi salah satunya oleh pekerjaan utama MF sebagai peternak yang juga menjual hasil ternaknya sehingga MF  memiliki  jaringan para  penjual  ternak  di  desa-desa  lainnya.  MF  juga  menjalin  hubungan dengan banyak toko penyedia bahan bangunan terkait tugasnya sebagai TPK lapang bagian infrastruktur. Hal ini memberikan dampak positif berupa harga bahan bangunan yang lebih murah dibandingkan toko-toko lainnya.
Modal ekonomi menjadi modal dengan skor tertinggi di antara keenam modal MF lainnya, yaitu sebesar 1.60 (Tabel 3). Hal ini sejalan dengan jawaban MF ketika ditanyakan terkait aset atau barang berharga yang  dimiliki.  MF menyebutkan  di  antaranya  1  buah mobil  hasil  gadai, 1 unit  rumah yang dibangun sendiri, lahan seluas ½ hektar yang ditanami pohon pisang dan merupakan warisan, kambing sekitar 40 ekor yang ada di kandang dengan pekerja peternakan 5 orang, pekerja kebun 1 orang, serta membuka warung di rumahnya yang dijaga oleh istrinya. Hal ini juga yang menjadi landasan responden menilai bahwa MF memiliki modal ekonomi yang cukup tinggi. Modal budaya yang dimiliki MF juga bernilai positif namun dengan skor yang rendah, yaitu sebesar 0.17 ( lihat Tabel 3) karena MF bukan merupakan tokoh  yang  berpengaruh  dalam  hal  budaya.  Namun,  MF  menggunakan  bahasa  lokal  (Sunda)  dalam kesehariannya  sehingga  mudah  menjalin  kedekatan  dengan  masyarakat  lainnya.  Modal  moral  juga dinilai positif karena sebagian besar responden menilai MF memiliki pribadi dan sifat yang baik serta tidak pernah melakukan hal negatif yang mengganggu masyarakat.
Modal  simbolik  yang dimiliki  MF  menjadi  satu-satunya  modal  yang  bernilai  negatif,  yaitu  sebesar  - 0.87. Hal ini karena responden menilai MF tidak memiliki keistimewaan, tidak memiliki gelar, prestasi dan penghargaan serta MF bukan merupakan turunan dari tokoh yang berpengaruh di desa (Tabel 3).

## Modal Para Aktor di Desa Sukadamai
Salah satu aktor lokal dominan dalam pengolaan keuangan desa di Desa Sukadamai adalah sekretaris desa (DK). DK adalah putra kandung dari kepala desa yang saat ini sedang menjabat. Sebelum menjadi sekretaris desa, DK membantu ayahnya mengelola usaha sepatu bayi. Ayah DK yang juga kepala desa saat ini adalah pengusaha sepatu bayi semenjak tahun 1980 dan produknya berhasil diekspor sampai ke India  dan  Pakistan.  Responden  menilai,  walaupun  DK  adalah  putra  kandung  dari  kepala  desa,  DK melakukan  tugasnya  dengan baik, memiliki  kedekatan  dengan masyarakat  dan  memiliki  kemampuan yang baik di bidangnya. DK juga sempat mengenyam pendidikan di salah satu perguruan tinggi negeri di  Jakarta,  namun  tidak  sempat  menyelesaikannya  sehingga  ijazah  terakhir  yang  dimilikinya  adalah ijazah  SMA/SLTA.  Namun,  pengalaman  di  perguruan  tinggi  juga  diaplikasikan  selama  menjabat sebagai sekretaris desa sehingga masyarakat merasakan kinerja DK yang sangat baik. Hal ini dibuktikan dengan  penilaian  responden  terhadap  kepemilikan  DK  atas  modal  manusia,  modal  sosial  dan  modal moral dengan skor berturut-turut sebesar 4.27, 4.77 dan 5.08 (Tabel 4). Modal moral yang dimiliki oleh DK merupakan modal dengan skor tertinggi dibandingkan skor keenam modal lainnya. Artinya modal moral  yang  dimiliki  DK  dinilai  paling  memberikan  kontribusi  yang  sangat  besar  terhadap  indeks pengaruh yang dimiliki oleh DK.
Tabel 4 Skor modal aktor di Desa Sukadamai tahun 2020
Aktor Skor modal aktor Mm a Mi b Ms c Ms i d Me e Mb f Mr g Sekretaris Desa (DK) 4.27 4.77 4.77 3.07 2.60 2.93 5.80 Bendahara Desa (SJ) 3.07 3.37 3.60 1.00 1.37 2.17 5.57 Ketua LPM (MS) 2.77 3.70 4.47 2.23 1.50 2.90 6.17
Keterangan: a Mm = Modal Manusia; b Mi = Modal Institusi; c Ms = Modal Sosial; d Ms i = Modal Simbolik; e Me = Modal Ekonomi; f Mb = Modal Budaya; g Mr = Modal Moral Modal institusi DK juga memiliki  skor yang cukup tinggi, yaitu sebesar 4.77 ( lihat Tabel 4). Hal ini karena  tindakan  dan  ideologi  yang  dimiliki  DK  banyak  dipengaruhi  oleh  institusi.  Kedudukan  DK sebagai  sekretaris  desa  juga  memengaruhi  sikap  dan perilaku  DK dalam  kesehariannya. Kepala  desa yang juga ayah kandung DK memberikan dukungan moril yang besar terhadap DK.
Modal  ekonomi  dan  modal  budaya  memiliki  skor  yang  paling  rendah  di  antara  modal  lainnya  yaitu berturut-turut sebesar 2.60 dan 2.93 (Tabel 4). Penilaian responden tersebut diberikan kepada DK karena responden menilai DK memiliki pribadi yang sederhana. DK juga bukan merupakan tokoh yang kental nilai budaya dan adatnya. “Nu beunghar mah bapana, Neng. Putrana mah meunang pamere bapana.” (Yang kaya itu bapaknya, Dek. Kalau anaknya (DK) dapat pemberian (aset/lahan) dari bapaknya) (HI, 35 tahun).
Pernyataan  sebagian  besar  responden  hampir  sama  dengan  pernyataan  HI  ketika  ditanyakan  terkait modal ekonomi yang dimiliki oleh DK. Aktor lokal dominan kedua adalah bendahara desa (SJ). SJ sudah memiliki  pengalaman  yang  baik dalam  hal  pengelolaan  keuangan  karena  pernah  menjadi pegawai  di salah satu bank swasta di Kota Bogor. SJ juga merupakan lulusan sarjana jurusan ekonomi di salah satu universitas swasta di Bogor. Berdasarkan hal tersebut, responden menilai modal manusia dengan skor 3.07 yang artinya modal manusia yang dimiliki SJ memberikan kontribusi yang cukup tinggi terhadap indeks pengaruh SJ (Tabel 4). Responden menilai modal institusi yang dimiliki SJ dengan skor sebesar 3.37  (Tabel  4).  Skor  ini  diperoleh  karena  sebagian  besar  responden  melihat  kedudukan  SJ  sebagai bendahara  yang  semua  tindakannya  juga  pasti  sesuai  dengan  aturan  dan  instruksi  dari  pemimpin  di institusi  (pemerintahan  desa).  SJ  juga  menyatakan  bahwa  dirinya  tergabung  dengan  paguyuban bendahara  desa  di  Kabupaten  Bogor  untuk  saling  berkomunikasi  terkait  pekerjaannya  sebagai bendahara. Hal ini sangat bermanfaat dalam meningkatkan kinerja SJ sebagai bendahara desa. Jaringan dan intensitas komunikasi dengan jaringan yang dimiliki SJ dinilai sebagai modal sosial yang baik bagi SJ  sehingga  responden  juga  memberikan  skor  sebesar  3.60  dan  memberikan  kontribusi  yang  cukup tinggi terhadap indeks pengaruh SJ (Tabel 4).
Penilaian  responden  terhadap  tiga  modal  lainnya,  yaitu  modal  simbolik,  modal  ekonomi  dan  modal budaya, cenderung rendah berturut-turut sebesar 1.00, 1.37,  2.17 (Tabel 4). Hal ini karena responden menilai  bahwa  SJ  tidak  memiliki  keistimewaan,  prestasi  dan  penghargaan.  SJ  juga  hidup  sederhana dengan  suami  sebagai  penjahit  pakaian taekwondo dan  tinggal  bersama  orang  tua. SJ  juga  mengakui bahwa  dirinya  tidak  memiliki  lahan  dan  aset  lainnya  serta  tidak  ada  sumber  penghasilan  lain  selain penghasilan utama SJ dan suami. SJ juga bukan merupakan tokoh budaya yang masih memegang teguh budayanya dan mengajak orang lain untuk menerapkan budaya. Satu hal yang masih SJ terapkan adalah menggunakan bahasa lokal (Sunda) dalam berkomunikasi dengan orang-orang di sekelilingnya secara informal.  Modal  tertinggi  di  antara  keenam  modal  yang  dimiliki  SJ  yaitu  modal  moral  dengan  skor sebesar  5.57  (Tabel  4).  Menurut  sebagian  responden,  SJ  memiliki  kepribadian yang  baik, ramah  dan selalu bersosialisasi dengan masyarakat lainnya. SJ juga selalu transparan soal keuangan desa. Hal ini yang menjadikan SJ selalu mendapat dukungan dalam menjalankan tugasnya sebagai bendahara desa.
Aktor lokal dominan ketiga dalam pengelolaan keuangan di Desa Sukadamai adalah ketua LPM (MS) yang  menjadi  ketua  LPM  di  Desa  Sukadamai  sejak  tahun  2017  setelah  pensiun  dari  salah  satu perusahaan otomotif di Bogor pada tahun 2015. Tingkat pendidikan terakhir MS adalah jenjang SLTA. Sebagai  ketua  LPM,  MS  menempatkan  diri  sebagai  mitra  kepala  desa  dalam  hal  pemberdayaan  dan pembangunan  desa.  MS  juga  menjadi  orang  yang  paling  sering  dihubungi  oleh  masyarakat  ketika memiliki usulan atau keluhan terkait program pembangunan di desa. Berdasarkan kedekatan tersebut, sebagian besar responden menilai modal moral yang dimiliki MS dengan skor tertinggi, yaitu sebesar 6.17 (Tabel 4). Modal sosial merupakan modal dengan skor tertinggi kedua setelah modal moral yang dimiliki MS dengan skor sebesar 4.47 (Tabel 4). Hal ini sesuai dengan pernyataan MS sendiri bahwa dirinya aktif dalam kerjasama antar desa dalam hal pembangunan  yang kemudian kerjasama tersebut sering berlanjut dalam berbagai hal lainnya. Kerjasama tersebut memudahkan MS dalam menjalankan tugasnya  sebagai  Ketua  LPM  dengan  cara  saling  berbagi  informasi  dan  studi  banding  untuk meningkatkan kualitas pembangunan di Desa Sukadamai. Modal institusi yang dimiliki oleh MS juga cukup  tinggi  dengan  skor  sebesar  3.70  (Tabel  4).  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  responden  menilai tindakan  MS  sangat  dipengaruhi  oleh  institusi  pemerintahan  desa  dan  peraturan  terkait  pelaksanaan tugas dan kewajiban MS sebagai ketua LPM.
Modal  manusia,  modal  simbolik,  modal  budaya  memiliki  skor  yang  berdekatan,  yaitu  berturut-turut sebesar  2.77,  2.23,  2.90  (Tabel  4).  Skor  tersebut  menunjukkan  bahwa  ketiga  modal  tersebut  cukup memberikan kontribusi terhadap indeks pengaruh yang dimiliki MS. Responden yang menilai bahwa MS memiliki kemampuan dan pengalaman yang baik di bidangnya serta selalu menerapkan nilai budaya dan  memengaruhi  orang  lain  dalam  hal  budaya  masih  lebih  banyak  dibandingkan  responden  yang menilai sebaliknya. Menurut salah satu responden, MS juga pernah menjadi kepala sekolah di tempat
responden tersebut bersekolah sehingga MS dianggap sebagai tokoh yang berpengaruh di desa. Modal ekonomi MS memiliki skor paling rendah di antara enam modal lainnya, yaitu sebesar 1.50 (Tabel 4). MS  dinilai  memiliki  kondisi  ekonomi yang  sederhana  meskipun berdasarkan  pernyataan  MS  sendiri, MS memiliki lahan seluas 500 m 2 dan mempekerjakan orang lain sebagai buruh petanian sebagai sumber pendapatan bagi MS selain sebagai ketua LPM. Perbedaan antara penilaian responden dengan kondisi sebenarnya bisa jadi disebabkan oleh ketidaktahuan responden terhadap kepemilikan ekonomi MS yang sebenarnya.
Berdasarkan penilaian terhadap aktor di dua lokasi tersebut, terlihat perbedaan yang sangat mencolok pada  skor  tertinggi  yang  dimiliki  oleh  setiap  aktor.  Di  Desa  Purwabakti,  modal  aktor  tertinggi  yang dimiliki oleh setiap aktor adalah modal institusi (Mi) yang dimiliki oleh WY dengan skor modal sebesar 2.90 dan AS sebesar 2.53 serta modal ekonomi (Me) yang dimiliki oleh MF dengan skor modal sebesar 1.60 (Tabel 3). Sedangkan di Desa Sukadamai, modal aktor tertinggi yang dimiliki oleh DK, SJ dan MS adalah modal moral (Mr) berturut-turut sebesar 5.80, 5.57, 6.17 (Tabel 4).

## Tindakan Para Aktor dalam Arena Pengelolaan Keuangan Desa
Bourdieu  menyebutkan  bahwa  seorang  aktor  memiliki  kecenderungan  untuk  melakukan  praktik  atau tindakan sosial dengan cara tertentu dalam arena tertentu. Kecenderungan ini Bourdieu sebut sebagai habitus yang dapat dimaknai salah satunya sebagai “modus operandi”, yaitu tindakan yang dipengaruhi oleh  latar  belakang  dan  pengalaman  aktor.  Latar  belakang  aktor  ini  dapat  berupa  latar  belakang pendidikan, keluarga, motivasi menjadi aktor dalam arena serta pengalaman semasa hidup aktor yang berkaitan dengan kontestasi dalam arena.
Dari  keenam  aktor  lokal  dominan  di  kedua  desa,  terdapat  perbedaan  latar  belakang  pendidikan  yang cukup  mencolok:  tingkat  pendidikan  tertinggi  aktor  Desa  Purwabakti  adalah  sampai  pada  jenjang SLTA/SMA,  sedangkan  aktor  di  Desa  Sukadamai  memiliki  tingkat  pendidikan  terakhir  yang  paling rendah adalah SMA. Tingkat pendidikan terakhir sekretaris dan bendahara Desa Purwabakti (WY dan AS)  sampai  pada  jenjang  SMA,  sedangkan TPK  Lapang  Desa  Purwabakti  (MF)  sampai  kelas  3  SD. Tingkat pendidikan terakhir sekretaris dan ketua LPM Desa Sukadamai (DK dan MS)  adalah sampai jenjang SMA, meskipun khusus untuk DK sudah pernah mengenyam bangku perguruan tinggi negeri kendati  tidak  sampai  menyelesaikan  tugas  akhirnya.  Sedangkan  bendahara  Desa  Sukadamai  (SJ) memiliki  tingkat  pendidikan  terakhir  sampai  jenjang  sarjana  ekonomi  di  salah  satu  perguruan  tinggi swasta di Bogor.
Selain latar belakang pendidikan, pengalaman yang dimiliki para aktor di kedua desa tentu berbeda yang dipengaruhi terutama oleh jarak desa ke pusat kota. Desa Sukadamai sebagai desa yang memiliki jarak lebih  dekat  dengan  Kota  Bogor  dan  beberapa  perguruan  tinggi  di  Bogor  memungkinkan  warganya memiliki  pengalaman  bekerja  sama  dan  berinteraksi  dengan  pihak  luar  desa  yang  lebih  banyak dibandingkan para aktor di Desa Purwabakti yang berjarak jauh dari pusat Kota Bogor. Hal ini diakui para  aktor  di  Desa  Purwabakti  dan  tercermin  dari  skor  modal  sosial  mereka  yang  lebih  rendah dibandingkan skor modal sosial para aktor di Desa Sukadamai (lihat Tabel 13 dan 14).
Latar belakang dan pengalaman aktor tersebut kemudian mendorong aktor menggunakan modal-modal yang dimilikinya dalam menjalankan perannya di arena pengelolaan keuangan desa. Modal aktor juga menjadi hal penting untuk digunakan aktor ketika berkontestasi dalam sebuah arena untuk memperoleh kedudukan. Kepemilikan modal tersebut digunakan oleh aktor dalam mengambil kebijakan pengelolaan keuangan  desa.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  tindakan  para  aktor  dalam  menyiasati  pembiayaan pembangunan  infrastruktur  desa  yang  nilainya  melebihi  alokasi  yang  telah  ditetapkan,  baik  oleh pemerintah pusat maupun oleh keputusan dalam musyawarah desa bersama para tokoh masyarakat.
Pada  sekitar  bulan  Agustus-Desember  di  tahun  berjalan  penyelenggaraan  pemerintahan  desa,  pagu indikatif biasanya diturunkan dari pemerintah kabupaten ke pemerintah desa sebagai gambaran besaran anggaran yang akan turun di tahun depan. Pada tahap ini, desa membentuk tim khusus yang berjumlah 7 atau 11 orang yang diketuai oleh sekretaris desa untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa. Penyusunan APB Desa didasarkan pada rencana kegiatan pembangunan desa yang telah disepakati  dan  ditentukan  prioritasnya  oleh  masyarakat  mulai  dari  tingkat  RT  hingga  tingkat  desa. Dalam  penentuan  prioritas  kegiatan  pembangunan  tersebut  dibatasi  oleh  ketersediaan  anggaran  yang dimiliki  desa.  Oleh  karena  itu,  ada  kalanya  kegiatan  yang  diusulkan  masyarakat  tidak  dapat
direalisasikan di tahun yang sama. Para aktor lokal dominan di setiap desa memiliki strategi masing- masing untuk mengatasi persoalan keterbatasan anggaran tersebut.
Pada kasus di Desa Purwabakti, tindakan WY dan AS ditunjukkan melalui penggunaan kekuatan modal institusi  yang  dimiliki  dalam  mengatasi  terkendalanya  pembangunan  drainase  dan  gorong-gorong  di Dusun 3 Kampung Hegarmanah pada tahun 2019. Berdasarkan hasil musyawarah desa, pembangunan drainase  tersebut  tidak  bisa  dimasukkan  dalam  daftar  kegiatan  yang  direalisasikan  pada  tahun  2020 karena kurangnya anggaran desa. Namun, penduduk di Kampung Hegarmanah merasa pembangunan drainase dan gorong-gorong tersebut penting untuk segera direalisasikan. Sebagai sekretaris desa, WY tidak bisa semata-mata mengubah hasil musyawarah desa mengenai kegiatan yang akan direalisasikan di tahun 2020. WY juga tidak bisa mengubah batasan alokasi anggaran yang telah tertuang dalam pagu indikatif dari pemerintah kabupaten. Oleh karena itu, WY memberikan solusi berupa pengajuan proposal senilai 50 juta rupiah ke PT. Indonesia Power yang merupakan perusahaan di wilayah Desa Purwabakti untuk pembangunan drainase dan gorong-gorong di dusun 3. WY merasa, solusi tersebut sudah sesuai dengan kapasitas  WY  sebagai  sekretaris  desa  agar  dapat  mengakomodasi  kebutuhan masyarakat  dan sekaligus menjalankan peran sekretaris desa tanpa mengubah pagu indikatif dari pemerintah kabupaten dan  hasil  musyawarah  di  desa.  Sedangkan  AS  mengatasi  persoalan  tersebut  dengan  memberikan pengertian  kepada  masyarakat  untuk  menerima  keputusan prioritas  pembangunan,  sedangkan  agenda pembangunan yang belum terlaksana akan direncanakan lagi tahun depan. Adapun MF dengan modal ekonomi yang dimiliki seringkali mengeluarkan uang pribadi jika pengeluaran kebutuhan kegiatan yang dibawahinya melebihi anggaran yang ada.
Lin (2001) mengartikan modal institusional sebagai modal yang memiliki kaitan dengan ideologi dan kekuasaan yang berlaku serta dikaitkan dengan sumber daya yang dibawa oleh lembaga pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa modal WY dan AS sebagai aktor lokal dominan dalam pengelolaan keuangan desa sangat dipengaruhi oleh ideologi dan aturan pemerintahan desa, bukan dari modal yang bersumber dari individu kedua aktor tersebut. Hal ini sejalan dengan pernyataan Sjaf (2019a) mengenai besarnya pengaruh  pemerintah  pusat  ke  desa  melalui  peraturan  yang  ketat  telah  menyebabkan  otonomi penyelenggaraan  pemerintahan  desa  termasuk  dalam  pengelolaan  keuangan  desa  sangat  terbatas  dan memberikan  ruang  partisipasi  yang  rendah  kepada  masyarakat.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengenai asas rekognisi dan asas subsidiaritas desa belum sepenuhnya terlaksana. 4
Dalam  mengartikan  modal  moral,  Kane  (2001)  menyebutkan  bahwa  modal  moral  merupakan  modal yang berkaitan dengan orang lain untuk mencapai tujuan akhir. Terdapat perhatian juga terhadap prinsip, nilai dan aspek kehidupan lainnya. Pencapaian tujuan akan berhasil jika aktor dapat memadukan modal moral  dengan  kemampuan  politik  yang baik dan  dianggap  berharga  oleh  orang  lain. Pemberian  skor yang  tinggi  dari  responden  terhadap  modal  moral  sekretaris  desa,  bendahara  desa  dan  ketua  LPM  di Desa Sukadamai ( lihat Tabel 4) menunjukkan bahwa ketiga aktor tersebut dapat menggunakan modal moral  yang  dimiliki  dalam  menjalankan  perannya  sebagai  aparatur  pemerintahan  desa  sehingga responden  merasakan  kepuasan  dan  manfaat  dari  kinerja  ketiga  aktor  tersebut  khususnya  dalam  hal pengelolaan keuangan desa.
Hal ini dibuktikan oleh tindakan pemerintah desa termasuk ketiga aktor tersebut ketika kebutuhan desa atas  pembangunan  infrastruktur  khususnya  jalan  desa  melebihi  pagu  indikatif  yang  ditetapkan  oleh Bupati Bogor, yaitu persentase pembangunan fisik dalam anggaran desa tidak boleh melebihi 70 persen. Namun, karena kondisi Desa Sukadamai memang sedang fokus pada pembangunan infrastruktur, para aktor lokal memilih tidak membatasi pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur sebesar 70 persen semata. Sebaliknya, mereka berusaha untuk mengakomodasi kebutuhan desa yang melebihi persentase tersebut dengan memenuhi kelengkapan persyaratan yang telah ditentukan oleh Bupati Bogor. Langkah- langkah  yang  dilalui  para  aktor  tersebut  adalah  membahas  persoalan  perencanaan  penganggaran bersama para perwakilan masyarakat dalam musyawarah desa, melampirkan berita acara musyawarah yang  menunjukkan  kesepakatan  partisipan  atas  perencanaan  penganggaran  dan  melampirkan  daftar tanda  tangan  seluruh  peserta  musyawarah  desa.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  ketiga  aktor  di  Desa
4 Eko et al. (2014) menyebutkan bahwa subsidiaritas memiliki tiga makna, salah satunya adalah pemerintah tidak melakukan intervensi terhadap kewenangan lokal desa, sebaliknya memberikan dukungan dan fasilitasi terhadap penyelenggaran kewenangan dan pemerintahan desa. Intervensi yang dapat dilakukan pemerintah pusat adalah dengan pendekatan pemberdayaan desa yang sesuai dengan amanat UU Desa Nomor 6 tahun 2014 (Ra’is, 2017).
Sukadamai tidak semata-mata tunduk pada peraturan yang berasal dari pemerintah di atasnya, melainkan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang sebenarnya.
Berdasarkan perbedaan latar belakang dan pengalaman para aktor, terlihat bahwa aktor yang memiliki tingkat  pendidikan  tinggi dan  sering berinteraksi  dengan  pihak  luar  desa  terutama  instansi  perguruan tinggi seperti para aktor lokal di Desa Sukadamai (DK, SJ, MS) akan mengutamakan modal moral demi terciptanya  pemerintahan  yang  transparan  dan  dapat  dipercaya  oleh  masyarakat,  yaitu  dengan mengakomodasi kebutuhan masyarakat melalui perubahan terhadap peraturan yang ada sesuai dengan ketentuan perubahan tersebut. Sedangkan aktor yang memiliki interaksi lebih sedikit dengan pihak luar seperti  para  aktor  di  Desa  Purwabakti  (WY,  AS,  MF)  akan  memberikan  solusi  atas  permasalahan anggaran di desa secara praktis tanpa melakukan modifikasi pelaksanaan peraturan dari pemerintah di atasnya.
Perbedaan tindakan yang dilakukan dan modal dominan yang digunakan oleh setiap aktor menunjukkan bahwa  setiap  aktor  memiliki  strategi  yang  berbeda  untuk  mempertahankan  posisinya  dalam pengelolaaan  keuangan  desa  agar  masyarakat  merasa  puas  atas  kinerja  para  aktor  tersebut.  Ketika masyarakat  sudah  merasa  puas  dan  terpenuhi  kebutuhannya  dalam  kehidupan  di  desa,  maka  besar kemungkinan masyarakat akan mendukung para aktor untuk menjabat kembali di periode selanjutnya. Relasi  antara  aktor  dan  masyarakat  menunjukkan  bahwa  para  aktor  dengan  modal  yang  dimiliki berusaha mengendalikan masyarakat dan menjaga masyarakat agar tetap merasa puas dan memberikan dukungan kepada aktor. Hal ini sama dengan pengamatan yang dilakukan Bourdieu terhadap kehidupan profesor dan dosen muda di Fakultas Sastra bahwa profesor senior mengendalikan dosen calon profesor untuk  tunduk  dan  patuh  terhadapnya  sekaligus  menjaga  agar  dosen  tersebut  tidak  kecewa  dan  pergi untuk mendukung profesor lain saingannya (Ritzer & Goodman, 2007).

## KESIMPULAN
Berdasarkan  identifikasi  aktor  dan  pengukuran  pengaruh  aktor  yang  telah  dilakukan,  terdapat  enam aktor  lokal  dominan  dalam  pengelolaan  keuangan  desa.  Pada  kasus  di  Desa  Purwabakti,  aktor  lokal dominan  tersebut  adalah  sekretaris  desa  (WY),  bendahara  desa  (AS)  dan  TPK  lapang  kegiatan pembangunan (MF). Pada kasus di Desa Sukadamai, aktor lokal dominan tersebut adalah sekretaris desa (DK), bendahara desa (SJ) dan ketua LPM (MS).
Rata-rata indeks pengaruh tertinggi di Desa Purwabakti dimiliki oleh MF sebagai TPK lapang bidang pembangunan  dengan  kontribusi  tertinggi  berasal  dari  modal  ekonomi.  Sedangkan  rata-rata  indeks pengaruh tertinggi di Desa Sukadamai adalah DK sebagai sekretaris desa dengan kontribusi tertinggi berasal dari modal moral. Seluruh aktor tersebut memiliki strategi yang berbeda untuk mempertahankan posisinya dalam pengelolaan keuangan desa. Strategi tersebut tercermin dalam  tindakan yang berbeda ketika mengatasi persoalan dalam pengelolaan keuangan desa. Perbedaan tindakan tersebut dipengaruhi oleh  habitus  aktor berupa pengalaman  dan  latar  belakang  aktor.  Aktor  lokal  dominan  yang berada  di Desa  Sukadamai  dengan  tipe  “desa-kota”  memiliki  latar  belakang  pendidikan yang  cukup  tinggi dan memiliki  pengalaman  berinteraksi  dan  bekerjasama  dengan  berbagai  pihak  luar  desa,  termasuk perguruan tinggi. Hal ini mendorong para aktor tersebut untuk bertindak dengan mengutamakan prinsip transparansi  dan  partisipatif  agar  kebutuhan  masyarakat  dapat  terpenuhi.  Sedangkan  aktor  lokal dominan yang berada di Desa Purwabakti dengan tipe “desa-desa” memiliki latar belakang pendidikan yang lebih rendah dan pengalaman bekerja sama dengan berbagai pihak luar desa yang lebih sedikit. Hal tersebut menyebabkan para aktor tersebut sangat ketat mengikuti peraturan pengelolaan keuangan desa yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sehingga penyelesaian atas kendala berupa kekurangan dana untuk pembangunan desa dilakukan secara normatif dan praktis. Strategi dan tindakan yang dilakukan oleh para aktor tersebut dilakukan agar masyarakat merasa puas atas kinerja para aktor dan memperoleh dukungan dari masyarakat baik dalam menjabat periode saat ini ataupun untuk menjabat lagi di periode selanjutnya.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis mengucapkan terima kasih kepada aparatur pemerintah dan masyarakat di Desa Purwabakti dan Desa  Sukadamai  Kabupaten  Bogor  serta  pihak-pihak  lain  yang  telah  mendukung  penelitian  ini.
Penelitian  ini  juga  dapat  terlaksana  dengan  bantuan  pembiayaan  dari  Kementerian  Riset  dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (Ristek-BRIN) melalui skema Penelitian Tesis Magister (PTM) tahun anggaran 2020.

## DAFTAR PUSTAKA (RUJUKAN)
Bourdieu, P. (1986). The Forms of Capital. In John & G. Richardson (Eds.), Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education . Greenwood Press.
Bourdieu, P. (1993). The Field of Cultural Production (R. Johnson (ed.)). Columbia University Press.
Bourdieu, P. (2005). The Social Structures of The Economy . Polity Press.
Bourdieu, P. (2008a). Key Concepts (M. Grenfell (ed.)). Acumen.
Bourdieu,  P.  (2008b).  The  Forms  of  Capital.  In Readings  in  Economic  Sociology .  Routledge. https://doi.org/10.1002/9780470755679.ch15
Bourdieu,  P.  (2018).  The  forms  of  capital.  In The  Sociology  of  Economic  Life,  Third  Edition . https://doi.org/10.4324/9780429494338
BPS Jabar. (2019). Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi  dan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat 2019 .
https://jabar.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=MDgzNzQyMTlhZjAzNDRmZmM 5MTBlZmM4&xzmn=aHR0cHM6Ly9qYWJhci5icHMuZ28uaWQvcHVibGljYXRpb24vMjAx OS8xMS8yOS8wODM3NDIxOWFmMDM0NGZmYzkxMGVmYzgvc3RhdGlzdGlrLWtldWF uZ2FuLXBlbWVyaW50YWgtZGFlcmFoLXByb3ZpbnNpLW
Bumulo, S., Adiwibowo, S., & Sjaf, S. (2018). The Dynamics of Land Tenure in Multi-ethnic Society. Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan , 5 (3). https://doi.org/10.22500/sodality.v5i3.19395
Casey,  K.  L.  (2008).  Defining  Political  Capital:  A  Reconsideration  of  Bourdieu’s  Interconvertibility Theory. Critique:  A  Worldwide  Student  Journal  of  Politics , January  2005 ,  1–25. https://www.researchgate.net/profile/Kimberly_Casey2/publication/237710955_Defining_Politic al_Capital_A_Reconsideration_of_Bourdieu’s_Interconvertibility_Theory/links/5b16bddda6fdcc 6d3e04cb2b/Defining-Political-Capital-A-Reconsideration-of-Bourdieus-Inter
Eko,  S.,  Khasanah,  T.  I.,  Widuri,  D.,  Suci,  Handayani,  Handayani,  N.,  Qomariyah,  P.,  Aksa,  S., Hastowiyono,  Suharyanto,  &  Kurniawan,  B.  (2014). Desa  Membangun  Indonesia .  Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD). https://www.suryaden.com/sites/default/files//dokumen/buku_desa_membangun_indonesia_sutor o_eko.pdf
Kane, J. (2001). The Politics of Moral Capital . University Press, Cambridge. https://doi.org/10.1017/CBO9780511490279
Kolopaking,  L.  M.,  Septianto,  M.,  &  Ambarita,  E.  (2019).  The  Synergy  of  Village  Developing Management  through  Corporate  Social  Responsibility  Activities. Sodality:  Jurnal  Sosiologi Pedesaan , 7 (2), 102–109. https://doi.org/https://doi.org/10.22500/sodality.v7i2.26164
Lanjouw,  P.,  Quizon,  J.,  &  Sparrow,  R.  (2001).  Non-agricultural  earnings  in  peri-urban  areas  of Tanzania:  Evidence  from  household  survey  data. Food  Policy , 26 (4),  385–403. https://doi.org/10.1016/S0306-9192(01)00010-0
Lin, N. (2001). Social Capital: Structural Analysis in the Social Sciences . Cambridge University.
Meutia,  I.,  &  Liliana.  (2017). Pengelolaan  Keuangan  Dana  Desa. Jurnal  Akuntansi  Multiparadigma , 8 (2), 336–352. https://doi.org/10.18202/jamal.2017.08.7058
Neveu, E. (2018). Bourdieu’s capital (s): Sociologizing an economic concept. In T. M. and J. J. Sallaz (Ed.), The  Oxford  Handbook  of  Pierre  Bourdieu (pp.  347–371).  Oxford  University  Press. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199357192.013.15
Olii, R. R., Mahpudz, A., & Imran. (2018). Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Partisipasi Politik Masyarakat  di  Kelurahan  Tatura  Utara  Kecamatan  Palu  Selatan  pada  Pilkada  Kota  Palu  Tahun
2015. Edu Civic Media Publikasi Prodi PPKN , 6 (1), 42–52. http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/EduCivic/article/view/11201/8650
Ra’is,  D.  U.  (2017).  Kebijakan  Pemberdayaan  Masyarakat  dalam  Perspektif  Asas  Rekognisi  dan Subsidiaritas  Undang-Undang  Desa  Nomor  6  Tahun  2014. Reformasi , 7 (1),  29–46. jurnal.unitri.ac.id › article › download%0A
Ritzer, G., & Douglas J. Goodman. (2007). Teori Sosiologi Modern (T. W. B. Santoso (ed.); 6th ed.). Kencana Prenada Media Group.
Sjaf, S. (2017). Kanalisasi politik etnik di makassar. Sodality: Jurnal Sociologi Pedesaan , 92–97.
Sjaf, S. (2019). Involusi Republik Merdesa (O. Al-Mustofa (ed.); 1st ed.). IPB Press.
Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (2nd ed.). CV Alfabeta.
Thomas. (2013). Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Sebawang Kecamatan  Sesayap  Kabupaten  Tana  Tidung. Ejurnal Pemerintahan  Integratif , 1 (1), 51–64.
Triani, N. N. A., & Handayani, S. (2018). Praktik Pengelolaan Keuangan Dana Desa. Jurnal Akuntansi Multiparadigma , 9 (1), 136–155. https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9009
Tumbel, S. M. (2017). Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Tumaluntung Satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. Jurnal Politico , 6 (1), 1–21. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/view/16275/15778
Widhiastini, N. W., Subawa, N. S., Sedana, N., & Permatasari, N. P. I. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang  Mempengaruhi  Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Pilkada  Bali. Publik  (Jurnal  Ilmu Administrasi) , 8 (1), 1–11. https://doi.org/10.31314/pjia.8.1.1-11.2019