## PANCASILA DAN SUMPAH “PALAPA” GADJAH MADA

## Oleh: Djaja Hendra 1

## ABSTRACT
The presence of Pancasila nowadays and in the future or the spirit of “Palapa” oath in the past, is functioned as the attaching base and the unity – device for Indonesian nation and  its  archipelago.  We  realize  truly  that  this  nation  consists  of  various  tribes, religions,  languages,  ethnics,  groups,  ecology,  etc;  it  needs  to  be  kept,  to  be preserved,  to  be conserved. If it  is ignored, it can ‘explode’ in anytime so that it needs in depth thinking and strategies to handle and to finish it. That thing has to be done so that it will not make any difficulty in the next day, so it has to be on a passion, maintained and fought for about the Pancasila and the spirit of “Palapa” oath. As the attachment device  of  the  nation,  both  Pancasila  and  Palapa  oath  are  taken  from  the  root  of  the culture  of  the  nation  itself:  so  that  it  become  familiar,  close  and  usual  for  us  as  a nation.  Though,  both  of  them  present  according  to  the  situation  of  the  era,  they  are believed be able to be the  ideology  of  a country, Indonesia nation.
Keyword: Pancasila, Oath, explode, unity-device, ideology

## ABSTRAKSI
Hadirnya Pancasila di masa kini dan di masa depan maupun roh Sumpah “Palapa” di masa  lampau,  sebagai  landasan  perekat  dan  alat-pemersatu  bagi  bangsa  Indonesia dan  nusantara.  Sadar  sedalam-dalamnya  bahwa  bangsa  ini  terdiri  dari  aneka  suku, agama, bahasa,  etnis,  golongan,  ekologi dan lain sebagainya; perlu  dijaga, dipelihara dan  dilestarikan.  Jika  diabaikan  sewaktu-waktu  dapat  ‘meledak’,  sehingga  menuntut pemikiran dan strategi-strategi yang mendalam buat mengatasi dan menuntaskannya. Agar tidak menyulitkan dikemudian hari maka perlu terus digelorakan, dipertahankan dan diperjuangkan  mengenai Pancasila  dan roh  Sumpah “Palapa”  itu. Sebagai perekat  dan
alat-pemersatu  bangsa,  memang  keduanya  diambil  dari  akar-budaya  bangsa  sendiri; sehingga  menjadi  akrab,  dekat  dan  tidak  asing  bagi  kita  sebagai  negara-bangsa. Meskipun,  keduanya  hadir  sesuai  dengan  keadaan  zamannya,  mereka  dipercayai  dan diyakini mampu sebagai ideologi negara-bangsa Indonesia
Key Words: Pancasila, Sumpah, meledak, alat-pemersatu, ideologi
1 Universitas Widya Mataram Yogyakart

## Pendahuluan
Baik,  Pancasila  maupun  roh
sumpah “Palapa” oleh Mahapatih Gadjah  Mada  (Munoz,  P.M,  2013: 398), keduanya digunakan sebagai perekat  dan  alat  pemersatu  negara- bangsa  Indonesia  sekarang  maupun nusantara  di  masa  dahulu.  Bedanya, pada  Pancasila,  sebagai  perekat  dan  alat pemersatu, dilakukan setelah kemerdekaan  negara  Indonesia  tanggal 18  Agustus  1945  dan  bersifat  kolektif; sementara, roh sumpah “Palapa” di masa kerajaan  Majapahit,  sebagai  perekat  dan alat pemersatu di nusantara dan dilakukan  secara  perorangan.  Juga, Pancasila terjadi pada masa kini maupun masa  depan  dan  roh  sumpah  “Palapa” pada  masa  lampau,  dan  seterusnya. Perbedaan-perbedaan  tersebut,  mungkin, masih banyak yang lain sesuai peruntukannya;  tetapi  hubungan  dengan perekat  dan  alat-pemersatu  negara- bangsa,  agaknya  masih  tidak  mudah bila  kita  mau  mengingat  kondisi  pada negara-bangsa  lain  yang  hingga  kini masih terus bertikai maupun pemberontakan.  Bahkan  sebelum  ini, negara-bangsa  yang  semula  bersepakat atau  disepakati  untuk  bersatu  dapat sampai  terpecah-belah  serta  ada  yang
sampai  mendirikan  negara-bangsa  baru yang  lain  sama  sekali,  sesuai  dengan kesamaan  agama,  ras,  bahasa,  suku maupun  ekologi  dan  lain-lain;  di  mana negara  yang  semula  besar  kemudian menjadi  negara-bangsa  yang  kecil-kecil namun  bersifat  otonom  dari  pengaruh negara-bangsa-asal  mereka  atau  negara- bangsa  lain.  Atau,  mungkin  sekarang sedang  jadi  mode  (negara-  bangsa);  atau suatu ketika, mungkin nanti akan bersatu kembali-utuh; atau, justru negara- bangsa yang  semakin  kecil-kecil  tadi  malah semakin bertambah mungil, tidak tahulah kita  apa  yang  bakal  terjadi  kelak  di kemudian  hari.  Pastinya,  kita  merasa bangga sebagai perekat dan alat pemersatu,  Pancasila  dan  roh  sumpah “Palapa”  telah  teruji  dari  berbagai cobaan  dan  tantangan  serta  rong-rongan baik dari dalam maupun dari luar negara- bangsa  sendiri.  Dengan  segala  cobaan dan tantangan serta rong-rongan tersebut  tentu  akan  semakin  kuat,  jaya dan  kebal.  Tidak  satu  pun  negara- bangsa  di  dunia  yang  mengalami tantangan  dan  cobaan  sera  rong-rongan akan semakin terpuruk dan jatuh berkeping- keping.
Demikianlah, Pancasila  dan  roh
sumpah  “Palapa”,  juga  telah  mengalami pasang-  surut  sedemikian-rupa.  Segala cobaan  dan  tantangan  serta  rong-rongan tentu  tidak  kecil,  tak  perlu  diungkapkan lagi.  Bagaimana  tidak!  Beragam  suku, agama, bahasa, pulau-pulau, etnis ekologi  dan  lain  sebagainya,  malah diminta  untuk  berhimpun  dan  bersatu dalam  suatu  wadah  tersendiri  yaitu nusantara  di  masa  lalu  yang  mandiri, otonom  dan  berdaulat,  bukan  suatu perkara mudah dan sederhana. Di tengah gejolak  suatu  bangsa  yang  masih  alot mempersoalkan  masalah  perut,  masalah tanah, masalah politik dan lain sebagainya,  tentu  suatu  pekerjaan  rumah yang sangat  berat  dan harus diselesaikan pula.  Di  sini,  kalau  bukan  ada  seorang atau  lembaga  yang  ‘kuat’  sekali  atau menyisihkan terlebih dahulu kepentingan-kepentingan
pribadi maupun kelompoknya, maka sulit dipercaya  jika  ada  orang  yang  masih mau  memikirkan  anak-bangsanya  untuk disegani  dan  dihormati.  Bisa  jadi  roh sumpah “Palapa”  yang  digemakan memang  tidak  terlalu  menuntut  banyak, asalkan  mengakui  kerajaan  Majapahit (masa  Hayam  Wuruk)  sebagai  pusat politik dan pemerintahan, sudah cukuplah.  Itulah sebabnya  kerajaan
tersebut  luas  sekali  pengaruhnya  hingga sampai ke Sailon (dulu) dan Madagaskar  (pulau  Harapan)  di  Afrika sana.  Melampaui  laut  yang  sangat  luas (samudra)  dan  jauh  sekali  hingga  ribuan kilometer  dan  kita  menjadi  takjub karenanya.  Teknologi,  pengetahuan  dan diplomasi  ulung  dan  canggih  masa  itu, sekarang,  mungkin  sulit  dipercaya  dan mungkin kita tidak akan mampu menyanggupi  untuk  berbuat  seperti  itu. Bagaimana          dengan Pancasila? Meskipun, tidak seluas wilayah kekuasaan  kerajaan  Majapahit  tetapi cobaan  dan  tantangan  serta  rong- rongan  yang  dihadapi  juga  tidak  kecil bahkan  jauh  lebih  besar  dan  mendalam. Tidak  saja  kekuatan  diplomasi  yang dimainkan  tetapi  juga  kekuatan  fisik ketentaraan.  Apa  akibatnya?  Dengan alasan  perdamaian  dunia  dan  lain sebagainya,  negara-bangsa  kita  makin mengecil  dan  menciut  dibandingkan  di masa  kerajaan  Majapahit  tempo  dahulu. Tentu,  kita  tidak  ingin  besar  dan  luas semata tanpa diimbuhi oleh persenjataan yang memadai dan diplomasi  yang  tangguh,  tetapi  masa demikian,  entah  sampai  kapan  dapat terwujud.  Keluhan,  tidak  kreatif-inovatif dan  mungkin juga kebodohan dan
kemiskinan  masih  sangat  besar  menjadi kendala.  Bahkan  kesenjangan  ekonomi masih jelas  menganga dan makin lambat untuk  mengecil  hingga  hilang  sama sekali.  Kesenjangan  kaya  semakin  kaya dan  miskin  semakin  miskin  membuat persatuan  dan  kesatuan  semakin  berliku- liku  menanjak  untuk  sejahtera  dalam realitas sosialnya. Tiga kata yaitu cobaan, tantangan dan mungkin juga rong-rongan masih terus-menerus menghinggapi  pada negara-bangsa  kita  sehingga  sewaktu- waktu  dapat  saja  mengancam  dan mengintai  kita  sebagai  negara-bangsa yang beradab dan berkeadilan.
Kewaspadaan dan kesiap-siagaan menjadi menu-utama dalam setiap pergantian pimpinan pemerintah-an.
Tetapi  puncuk  pimpinan  di  negeri  ini seakan  lupa  diri.  Siapapun  dia.  Mereka nampaknya  masih  bernostalgia  dengan masa lalu dengan dibungkus masa kini.

## Pancasila sebagai Ideologi
Tokoh yang selalu membicarakan  perlunya  suatu  ideologi dalam  suatu  negara-  bangsa  sudah banyak  dilakukan.  Ambil  saja  contoh, tokoh paling klasik yaitu Aristoteles juga pernah  membicarakan  perlunya  landasan yang  kokoh-kuat bagi suatu  negara-
bangsa  yang  bersangkutan.  Landasan yang kokoh-kuat tersebut disebut sebagai ideologi.  Secara  umum  dapat  dikatakan bahwa  ideologi  adalah  seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan yang diorganisir  menjadi  suatu  sistem  yang teratur.  Dalam  ideologi  terkandung beberapa  unsur .  Pertama ,  adanya  suatu penafsiran,  Memang  ideologi  berbicara mengenai  atau  pemahaman  terhadap kenyataan. Pancasila kalau kita tempatkan  dalam  keseluruhan  konteks Pembukaan  UUD  1945  menunjukkan adanya  interpretasi  terhadap  sejarah bangsa  Indonesia  di  masa  lampau  serta bagaimana  seharusnya  sejarah  itu  kita bentuk  di  masa  depan. Kedua ,  setiap ideologi  memuat  seperangkat  nilai-nilai atau  suatu  preskripsi  moral.  Pancasila dengan jelas merupakan seperangkat nilai dan  atas  dasar  nilai  itu  masyarakat  ingin ditata.  Ideologi  secara  implisit  memuat penolakan  terhadap  sistem  lainnya. Misalnya  sistem  demokrasi  memuat penolakan  terhadap  sistem  kekuasaan mutlak .  Ketiga ,  ideologi  memuat  suatu orientasi pada tindakan, ideologi merupakan  suatu  pedoman  kegiatan untuk  mewujudkan  nilai-nilai  yang termuat  di  dalamnya (Sastrapratedja,
1991:  142).  Di  sini,  ideologi  bersifat filosofis  bukan  empiris.  Menyangkut pendapat  (keyakinan)  yang  dipakai (dicita-citakan)  (Poerwadarminta,  WJS, 1976: 369). Dari hasil pemikiran, dengan demikian,  tanpa  diikuti  landasan  yang kokoh-  kuat  dengan  sendirinya  negara tersebut,  yang  pada  gilirannya,  akan hancur-luluh.  Demikian  kata  Aristoteles, untuk sekadar mengingatkan kita. Walaupun kemudian orang segera berbondong-bondong  untuk  membuat landasan  suatu  bangsa  yang  kokoh-kuat agar  tidak  terpencah-pecah  dan  tercabik- cabik lagi.
Ideologi suatu bangsa,
sebenarnya,  dapat  dipergunakan  sebagai semangat atau dorongan untuk kepentingan-kepentingan apapun terutama  digunakan  di  masa  perang maupun  pemberontakan  (menurut  siapa, pemberontak  akan  mengatakan  mereka tidak  memberontak  tetapi  pemerintahan yang  sedang  berkuasa  sekarang  itulah yang  memberontak).  Oleh  karena  itu, ideologi,  dalam  konteks  tertentu,  dapat naik  atau  turun,  tergantung  pada  situasi dan  kondisi  yang  sedang  mewarnainya. Jika  begitu,  ideologi  dapat  digunakan untuk memotivasi orang, suatu organisasi  atau suatu negara-bangsa
dalam mempertahankan, memompa ataupun  mungkin  juga  menggerogoti, yang paling ekstrim dengan menghilangkan  atau  membunuh  yang tidak  sesuai  dengan  ideologi  yang ditawarkan. Jika demikian, ideologi betul- betul  sangat  penting,  urgen  dan  sangat diperlukan  sebagai  negara-bangsa  yang menghendaki kemerdekaan maupun sebagai  negara-bangsa  yang  berdaulat. Masing-masing  negara-  bangsa,  dengan begitu,  segera  mencari  unsur-unsur tertentu  dalam  rangka  memperkuatnya dengan  unsur-unsur  lain  yang  terkadang tidak rasional berdasarkan logika- formal.  Tujuannya,  tidak  lain,  agar negara-  bangsa  yang  bersangkutan  tetap kokoh-kuat  serta  abadi.  Meskipun  harus kita  akui  pula,  memang  ada  negara- bangsa  yang  tidak  memiliki  landasan ideologi tetapi tetap kokoh-kuat pula,  atau,  ada  negara-bangsa  yang memiliki  landasan  ideologi  tetapi  pecah berantakan, begitu seterusnya.
Jadi  ideologi  dapat  dipergunakan dalam  banyak  hal,  selain  dipergunakan sebagai perekat dan alat-pemersatu bangsa, ideologi dapat juga diimplementasikan sebagai landasan aturan-aturan formal dalam kita bernegara
dan  berbangsa.  Ideologi  jika  begitu, sangat  tinggi  atau  mungkin  tertinggi  di suatu  negara-bangsa.  Tidak  ada  aturan- aturan  hukum-formal yang  bergerak serampangan-liar begitu saja tanpa dibingkai  oleh  ideologi  suatu  negara- bangsa.  Meskipun  ideologi  hanyalah sebentuk  kesepakatan  bersama  tetapi bekerjanya  ideologi  bersifat  menyeluruh dalam  aturan-aturan  hukum-formal  yang disepakati  bersama  pula.  Mungkin  ada yang  salah  mengenai  ideologi  suatu negara-bangsa  jika  dilihat  dari  negara- bangsa  lain  misalnya,  tetapi  karena ideologi  merupakan  hasil  kesepakatan bersama atas negara-bangsa yang bersangkutan,  namun  sepanjang  itu  pula kesepakatan  demikian  bisa  dipegang  dan dijunjung  tinggi,  tidak  ada  masalah  bagi negara- bangsa yang bersangkutan.
Contohnya  Jepang.  Bendera  Matahari Terbit  dan  bendera  bulat-merah,  dipakai secara bergantian sesuai dengan peruntukannya.  Untuk  kepentingan  di dunia  internasional,  untuk  bela-sungkawa atau untuk memperingati hari kemerdekaan, tentu bendera yang dikibarkan  akan  berlainan  pula.  AS  juga misalnya,  agak  sulit  juga  kita  menyebut hari  kemerdekaannya,  yang  menurut sejarah  pada  bulan  Juli,  padahal  mereka
pindah  dari  Inggris  serta  mengambil  alih dari  orang-orang  Indian  yang  bermukim terlebih  dahulu  di  Amerika  sana  sebelum orang-orang  itu  pindah  dari  Inggris.  Itu menurut  sejarah  dan  menurut  versi  kita. Tetapi  bagi  orang  Amerika  tentu  punya versi  sendiri,  kenapa  hari  kemerdekaan mereka  dijatuhkan  di  bulan  Juli  itu. Kalau kita bertanya lebih lanjut, kemerdekaan  Amerika  itu  dari  siapa. Bagaimana mengatasi disintegrasi bangsa, pemberontakan dan lain sebagainya,  dan  lain  sebagainya.  Apakah memang  benar  demikian  kejadiannya? Jika  sedang  berkuasa  maka secara subjektif  membuat  sejarah.  Sejarah  dan kekuasaan itu berimpit menjadi satu. Oleh karena  itu,  tergantung  dari  argumentasi- argumentasi orang Amerika sendiri.
Demikian  pula  dengan  Pancasila baik  sebagai  perekat  dan  alat-pemersatu juga  sebagai  ideologi.  Di  sini,  secara akademik,  selain  sebagai  landasan  untuk manusia  Indonesia  dalam  bertingkah-laku juga  sebagai  landasan  pokok  dalam aturan-aturan  di  dalam  negara-bangsa Indonesia,  makanya  jangan  dipersoalkan. Ideologi bangsa Indonesia itu. Sudah final. Tentu,  negara-bangsa  lain  pun,  sedianya haruslah menghor-mati adanya perbedaan- perbedaan itu. Negara-bangsa lain tidak
berhak untuk ikut-campur dan tidak boleh menggerogoti  kedaulatan  negara-bangsa kita.  Semakin  runyam  persoalan  ini, karena  demi  Hak  Azasi  Manusia,  sering dipakai  sebagai  kedok  atau  alasan  untuk mengintervensi negara-bangsa lain. Kesepakatan  bersama  ini  sebenarnya sudah ada lama. Tetapi lagi-lagi Perserikatan  Bangsa-Bangsa      (PBB), yang  seharusnya  menjadi  polisi-  dunia, pada  kenyataan  tidak  dapat  berbuat banyak, melempem. Mirip dengan istilah,  ‘anjing  menggonggong  kafilah tetap berlalu’. Seakan-akan tidak berfungsi  apa-apa,  mandul.  Wajar,  jika kemudian,  khalayak  melihatnya  hanya dengan  ‘sebelah  mata’.  Untuk  apa didirikan  lembaga  yang  bernama  PBB, yang  seharusnya  mampu      mengayomi dan membuat nyaman bagi negara-bangsa sebagai anggota  yang eksis namun lemah, menjadi  berat-sebelah  dan  tidak  adil dalam melakukan penilaian-penilaian. Mungkin agak sulit jika kita berharap dan menghendaki organisasi PBB dapat bersikap netral, karena keberadaannya ada di  dalam  suatu  negara-bangsa  yang merdeka dan berdaulat.

## Konseptualisasi Sumpah
Mungkin  tidak  mudah  untuk
menunaikan  janji  dari setiap lafal sumpah yang diucpkan di dalam kehidupan kita sehari-hari maupun organisasi-organisasi. Dalam lafal sumpah,  ada  kesan,  seolah-olah  ada pesan yang  ingin  disampaikan  di dalamnya.
Sesungguhnya memang pesan-pesan itu yang ingin disampaikan. Mirip, dengan lafal sumpah  “Insyaallah”,  juga  adalah  suatu janji  atau  pesan,  bahkan  janji  atau  pesan tersebut  langsung  ditujukan kepada Tuhan  Yang  Maha  Esa.  Artinya,  selain bermakna  dalam  lafal  sumpah  yang ditujukan  kepada  diri  sendiri,  juga dengan  mengucapkan  lafal  demikian dengan  sendirinya  telah  melibatkan Tuhan  Yang  Maha  Esa.  Tujuannya, untuk  membuat  orang  lain  semakin yakin dengan ucapan-ucapan kita. Berbeda  dengan  lafal  sumpah  “Palapa” yang  diucapkan  Maha  Patih  Gadjah Mada,  khusus  ditujukan  kepada  diri sendiri  belaka.  Sebenarnya  jauh  lebih berat  konsekuensinya  kalau  kita  telah melibatkan  Tuhan  Yang  Maha  Esa  yaitu Allah  SWT.  Tetapi,  tidak  jarang,  dalam kehidupan kita sehari-hari justru keterlibatan Allah SWT telah
‘direndahkan’  oleh  kita  sendiri  dan khalayak bahkan diletakkan jauh lebih
rendah  dari  hirarkhi  lafal  sumpah  yang disebutkan  itu.  Katakanlah,  jika  kita membuat  suatu  janji  kepada  seseorang maka  sering  yang  terucap  kalimat, “Nanti,  sekitar  pukul  10.00  malam  kita bertemu  di  café  x”.  Apakah  kita  akan datang  sesuai  janji  tersebut?  Hampir dipastikan  kita  akan  datang  di  dalam pertemuan sesuai janji. Kita akan merasa puas  sekali  setelah  menunaikan  janji tersebut. Berbeda dengan kalimat, ”Nanti,  ‘Insyaallah’  sekitar  pukul  10.00 malam kita akan bertemu di café x”. Apa yang  kemudian  terjadi?  Kemungkinan besar  kita  akan  mengabaikan  janji tersebut.  Terasa  tanpa  dosa  sama  sekali dan  ringan-ringan  saja  tanpa  sesuatu kesalahan yang berarti. Melihat kenyataan  demikian,  seolah-olah  kita menomor-duakan  Allah  SWT.  dengan mengucapkan  kata-kata  seperti  itu,  ada kesan  seolah-olah  kita  merasa  lebih Islami  daripada  mereka  yang  tanpa mengucapkan  kata  “Insyaallah”.  Puas rasanya,  telah  mengucapkan  lafal  seperti itu.  Padahal,  sebaiknya,  kita  hendaknya jangan  terlalu  melibatkan  Allah  SWT dalam  setiap  perjanjian  yang  kita  buat, kalau  kita  sendiri  merasa  ragu-ragu untuk  menunaikan  janji  tersebut.  Lebih- lebih, lafal  sumpah  atau  janji  itu
hanyalah  persoalan  duniawi  semata, bukan akhirat.
Pengertian lafal sumpah,
meminjam Kamus Umum Bahasa Indonesia  (KUBI),  diartikan,  sebagai suatu  pernyataan  bahwa  yang  dikatakan itu  sesuatu  yang  tertentu  atau  berani menderita  sesuatu  kalau  pernyataannya itu tak benar. Memang banyak pengertian  tentang  lafal  sumpah  dalam KUBI,  tetapi  yang  paling  dekat  artinya seperti  yang  dikutipkan.  Jadi,  suatu pernyataan  benar  adanya,  yang  paling penting  dengan  pernyataan  demikian, seseorang  siap  untuk  menderita  karena pernyataan-pernyataannya. Apalagi sampai  mengingkari  atau  membatalkan tanpa  pemberitahuan  terlebih  dahulu. Untuk  mengikat  seseorang  (sesuai  janji), bahkan  ada  yang  dilakukan  sampai  di bawah  kitab  suci  yang  dianut  orang  itu, seperti  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN) misalnya.  Dengan  mengucapkan  lafal sumpah,  paling  tidak,  diharapkan  dari seseorang akan sadar jika segala tindakan dan perbuatan hubungan dengan pekerjaan,  ada  yang  mengawasi  yaitu Tuhan  Yang  Maha  Esa.  Di  sini,  seolah- olah ada yang mengawasi dan mengontrol agar  seseorang  diharapkan  tidak  akan berbuat  curang,  sewenang-wenang  dan
penyimpangan-  penyimpangan  lain  yang merugikan  negara  maupun  orang  lain. Dengan lafal sumpah demikian, seseorang  dapat  bekerja  dengan  lebih tenang, lebih fokus, lebh tenteram penuh dengan  kesabaran  atau  keikhlasan  dan lain  sebagainya;  sehingga  tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, dengan pertolongan  Tuhan  Yang  Maha  Esa, akan  mudah  terpenuhi  atau  tercapai. Demikian  pula  dengan  orang  yang bersaksi  di  pengadilan  misalnya.  Saksi juga  disumpah  dengan  kitab  suci  yang dianut seseorang dan diharapkan seseorang yang bersaksi akan menyampaikan  kebenaran  sesuai  dengan kesaksiannya.  Hakim,  dalam  hal  ini, seolah-olah  sudah  terlepas  dari  lafal sumpah  seseorang  manakala  seseorang yang  bersaksi  ternyata  telah  berbuat curang  atau  melakukan  sumpah-palsu. Di  sini,  hakim  melihat  tidak  sejauh  itu mengenai  kesaksian  seseorang.  Jika  pun dikemudian hari diketahui bahwa seseorang  (saksi)      menyampaikan sesuatu yang tidak
benar (palsu/bohong),  jika  terbukti,  maka seseorang itu akan menghadapi kesaksian  palsunya  pada  persidangkan berikutnya. Kali ini, bukan materi-materi yang sedang dipersengketa-  kan, tetapi
kesaksian  yang  tidak  benar  itu  yang disidangkan.  Apakah  ada  jaminan  bila seseorang  tidak  berbuat  nakal?  Sangat sulit  untuk  menjawabnya.  Banyaknya kepala  daerah  yang  disumpah,  tetapi tetap  saja  mereka  ada  yang  tertangkap tangan (OTT) oleh Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK).
Jadi  memang  berat  (konsekuensi) bilamana  seseorang  mau  bersaksi.  Dia harus  menyampaikan  sesuatu  kebenaran terhadap  apa  yang  dilihat  maupun  apa yang  didengarnya.  Sedikit  saja  keliru atau lupa, konskuensinya langsung mempertanggung jawabkan kepada Tuhan  Yang  Maha  Esa  dan  diri  sendiri. Makanya,  dalam  kehidupan  sehari-hari, banyak  orang  yang  tidak  mau  untuk bersaksi,  seseorang  akan  sulit  diminta untuk  bersaksi  manakala  seseorang  hanya melihat  sepintas  maupun  mendengarkan suatu  kejadian/perkara,  apalagi  seseorang itu tidak pernah melihat atau mendengarkan  kejadian  itu  sama  sekali. Demikian  pula  dengan  lafal  sumpah “Palapa”  oleh  Gadjah Mada itu. Meskipun bersifat individual tetapi konsekuensi  yang harus ditanggung Gajah  Mada  sungguh  berat.  Dia  siap untuk  menderita  “jika  nusantara  ini  tidak bersatu”.  Terlebih  dia  mempertaruhkan
nama  baiknya  dihadapan  orang  banyak. Maka  di  tengah  penderitaan,  dia  harus segera menunaikannya agar nama baiknya  tidak  tercoreng.  Itulah  Gajah Mada.  Tidak  perlu  kita  persoalkan kejadian-kejadian  sebelum  dinasti  Hayam Wuruk  dan  intrik-  intrik  politik  yang menyertainya.

## Perbedaan-perbedaan dalam Ideologi
Membandingkan masa lalu dengan  masa  sekarang  apalagi  dengan masa depan, sesungguhnya tidak relevan, kecuali  semacam grand  theory untuk mendesainnya. Mereka yang dimasukkan ke  dalam grand  theory adalah  berlaku pula  pada  tempat  berbeda-beda  dalam waktu  kapan  saja,  bisa  hari  ini,  masa lampau atau masa  yang  akan datang;  dia dapat  berlaku.  Sekali  lagi,  perbandingan dimaksud,  tidak  menunjukkan  akan kebesaran  dari  masing-masing  ideologi. Untuk  mempelajarinya,  harus  sesuai dengan tuntutan perubahan zaman.
Kehadiran  ketiga  dimensi  yang  saling berkaitan,  saling  mengisi  dan  saling memperkuat  akan  menjadikan  suatu ideologi  menjadi  kenyal  dan  tahan  uji dari  masa  ke  masa.  Ketiga  dimensi adalah:  (1)  dimensi  realitas;  (2)  dimensi idealisme; dan  (3) dimensi fleksibilitas
(pengembang)  (Alfian,  1991:  192). Pertama ,  dimaksud  dengan  dimensi realitas mengandung makna bahwa nilai- nilai  dasar  yang  terkandung  di  dalam dirinya  bersumber  dari  nilai-nilai  yang riil  hidup  di  dalam  masyarakatnya, terutama  pada  waktu  ideologi  tersebut lahir, sehingga mereka betul-betul merasakan  dan  menghayati  bahwa  nilai- nilai  dasar  itu  adalah  milik  mereka bersama. Dengan begitu, nilai-nilai dasar ideologi  tertanam  dan  berakar  di  dalam masya-rakatnya. Kedua , dimaksud dengan dimensi idealisme, suatu ideologi perlu  mengandung  cita-cita  yang  ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ketiga , dimaksud dengan dimensi fleksibilitas atau dimensi  pengem-bangan  hanya  mungkin dimiliki  secara  wajar  dan  sehat  oleh suatu ideologi yang terbuka atau ideologi yang demokratis.
Jika  demikian,  ideologi  yang diungkapkan  Alfian  menjadi  sangat  luas sifatnya.  Tidak  saja  aspek  manusianya tetapi  juga  ideologi  itu  sendiri.  Manusia (Indonesia)  dan  ideologi  saling  mengisi dan  bahu  membahu  dalam  kesamaan sikap dan tingkah-laku serta pandangannya dengan  dipandu oleh
ideologi. Pada dasarnya, manusia Indonesia  memang sebagai  objek
Sebagaimana
disebutkan,
perbedaaan-perbedaan  dalam  ideologi itu  tetap  ada  betapa  pun  sederhananya terutama  dari  aspek  subjektifnya.  Setiap orang relatif tidak sama apalagi berkenaan  dengan  ideologi  maka  tidak mengherankan  jika  di  dalam  suatu negara-  bangsa,  ada,  yang  merasa  tidak cocok,  dapat  berbuat ekstrim dan radikal,  dia  sangat  tergantung  dari pemahaman yang sangat subjektif itu. Di sini, kemudian, pemahaman dan sosialisasi harus digencarkan dan disebarkan-luaskan  ke  arah  objektif milik  bersama.  dengan  kebersamaan dan  kesatuan semua akan mudah teratasi  dan  mempercepat  kita  sampai ke  tujuan.  Itu  baru  masa  kini  atau  masa lampau  maupun  masa  depan.  Apalagi dengan membandingkan, adanya perbedaan  masa  kini  dan  ke  masa  depan dengan  masa  lampau,  tentu  lebih  rumit lagi.  Makanya  tidak  membandingkan mengenai  efektif  mana  dari  keduanya yaitu  Pancasila  dengan  roh  sumpah “Palapa”  di  dalam  kehidupan  kita berbangsa dan bernegara? Rumit memang. Namun, kita melihat dari aspek cakupan  saja bahwa roh  sumpah
“Palapa”
sangat luas. Borneo
(Kalimantan) keseluruhan, Melayu, Sailon  dan  Madagaskar  di  Afrika  sana merupakan bagian dari kerajaan Majapahit,  sungguh  luar-biasa  bukan. Walaupun mungkin dari aspek kedalamannya  tidak  terlalu.  Pancasila tidak  seperti  itu.  Dia  tidak  meluas. Singapura menjadi negara sendiri, demikian pula dengan Kalimantan sebagian  dimiliki  Brunai  Darusalam, Srilangka menjadi negara sendiri, demikian  pula  dengan  Melayu  menjadi Malaysia dan Madagaskar/Tanjung Harapan.
Tetapi,  bagaimana  dengan  aspek mendalamnya? Jangan ditanya lagi. Dahulu  dari  aspek  kemasyarakatan  kita telah  pula  sampai  kepengaturan  pada tingkah-laku  manusia  Indonesia  dalam bermasyarakat  dan  bernegara.  Dengan kondisi  itu,  mungkin  ada  yang  pro-kontra sekarang.  Tetapi  dahulu  ketika  baru pertama  kali  muncul  tidak  ada  yang mempersoalkan,  mungkin  tidak  ada  yang berani mengutak-ngatik bermasyarakatnya ideologi  Pancasila  itu.  Ideologi  Pancasila pada  dasarnya  sudah  cukup  baik  dan memadai  sebagai  negara-bangsa  yang berdaulat. Tafsiran Pancasila yang muncul  begitu  beraneka  sesuai  dengan
keinginan  masing-masing,  sehingga  perlu dibuat parameternya agar tidak keluar/tergelincir  dari  maksud-maksud pembentuknya. Mungkin terkesan terburu- buru  dan  belum  matang-benar.  Tetapi jauh  lebih  baik  daripada  tidak  ada  sama sekali. Kita sendiri tidak perlu mempermasalahkan  rezim  yang  sudah lama  lewat  itu.  Kita  mengang-  gapnya merupakan  bagian  dari  sejarah  saja  dan bilamana  perlu  harus  kita  pelajari  pula. Menyoalkan  rezim  yang  sudah  lewat tidak sepantasnya kita ungkapkan, apalagi ungkapan-ungkapan tersebut dipergunakan  sebagai  alasan  ‘pembenar’ ketika  seseorang  sedang  mempedebatkan sesuatu  masalah.  Sekarang  apa  yang dilakukan  terhadap  ideologi  Pancasila? Kita  terjebak,  lebih  banyak  menyoalkan perlunya  hari  kelahiran  1  Juni  ketimbang berdasarkan      hukum-formal      hari kelahiran  18      Agustus.      Substansinya apa?  Sebenarnya  masih  banyak  yang harus  dibicarakan  tetapi  rezim  yang sekarang kurang
antusias membicarakannya tetapi kompensasi yang berkaitan  dengan ideologi Pancasila masih tetap berjalan. Dengan dibentuknya lembagi BPIP (Badan
Pengelola Ideologi Pancasila) kita berharap  banyak,  tetapi  yang  kita  dengar,
ketuanya  malah  mengundurkan  diri.  dan subjek  dalam  pembangunan  (kini)  itu sendiri;  di  samping  ideologi  sebagai pengarah  atau  pedoman.  Manusia  sebagai subjek           dapat menilai dan mempersepsikan kebaikan dan
keburukan  dirinya  kaitan  dengan  moral dari  ideologi.  Demikian  pula,  manusia sebagai objek dapat bersama-sama dengan orang lain menilai baik dan buruk kehidupan  dengan  dikaitkan  moral  dari ideologi. Demikian pula, dengan ideologi. Dia, selain dapat memandu dan mengarahkan  manusia  maupun  orang  lain agar  tidak  tersesat  dan  berada  tepat  pada jalur  yang  benar;  juga  dalam  ideologi sebagai  lan-  dasan  dari  aturan-aturan dalam  bernegara.  Oleh  karena  itu,  jika terjadi  kesalahan,  dari  ideologi  itu, namun  kesalahan  tersebut dilakukan secara  bersama-sama  maka  dia  dapat diterima  dan  kemudian  berjalan  kembali pada  jalan  yang  benar.  Di  sini,  jika meminjam Alfian, disebut sebagai berdimensi fleksibilitas.

## Alat Pemersatu Sebagai Suatu Kenyataan Sosial
Agak  sulit  memang  kalau  kita berkehendak untuk meyakinkan seseorang, padahal piranti untuk itu relatif
sangat  sedikit  yang  dipunyai,  bahkan mungkin  tidak  dipunyai  sama  sekali. Masuk  akal  kemudian,  jika  mereka  ada yang  teryakini,  mereka  baru  merasa yakin  dengan  syarat  tertentu,  atau mereka  yang  sama  sekali  tidak  yakin. Pilihan-pilihan  semacam  itu,  biasa-biasa saja  dalam  kehidupan.  Kecuali,      jika ada  yang  berbeda  dari  (pandangan) mengenai banyak hal termasuk ideologi.  Entah  seperti  apa  jadinya nanti. Pastinya, segala perbedaan- perbedaan  tersebut  harus  disikapi  secara wajar,  demokratis  dan  bukan  otoritatif. Sangat  jarang  kita  temukan  ada  orang yang  bersikap  seperti  ini,  yaitu  dengan bersikap demokratis. Gampang diucapkan  tetapi  sangat  berat  untuk dijalankan.  Biasanya  seseorang  akan terjebak  ke  dalam  sikap  otoritatif. Jangankan  terhadap  orang  lain  terhadap anak  kandung  sendiri  pun  akan  bersikap otoritatif  tanpa  dia  rasakan.  Mungkin untuk  mengambil  kebijakan  sederhana dan  jalan  pintas.  Padahal  mungkin  ada yang  merasa  dilangkahi  oleh  anak kandung  sendiri;  ada  yang  merasa  lebih tua  sehingga  anak  tidak  dibolehkan membantah;  ada  yang  merasa  orang  tua yang melahirkan sehingga segala tingkah-laku  maupun  ucapan  orang  tua
harus  dituruti,  dipatuhi,  dan  seterusnya. Kepada  orang  lain  pun  nampaknya  tidak jauh  berbeda.  Orang  tua  akan  merasa lebih  unggul  dan  serba  tahu.  Pedahal perkembangan zaman terutama teknologi  informasi  luar-biasa  cepatnya termasuk  UU  tentang      informatika. Dulu dianggap biasa-biasa saja sekarang  masuk  delik  aduan  karena dianggap  telah  mencemarkan  nama  baik termasuk misalnya mengambil gambar/foto  seseorang  untuk  diunggah ke media elektronik dan lain-lain.
Sikap-sikap  semacam  ini  agak sulit  mau  dihilangkan;  karena  banyak faktor yang menentukan, terlebih keluarga  itu  (kalau  keluarga  sebagai contoh  misalnya)  merasa  lebih  ‘tinggi’ daripada  keluarga  yang  lain,  lebih  rumit lagi.  Kecuali  kalau  kita  mau  menghi- langkan  satu  generasi  terlebih  dahulu, kemudian  baru  dikocok-ulang.  Tetapi sampai  kapan?  Suatu  kenyataan  yang dihadapi maka hadapilah terlebih dahulu.  Jangan  meng-  hindar  apalagi sifat  kuping  (lari),  sampai  kapan  pun masalah  tetap  akan  mengejar.  Kecuali dimaksud melarikan diri sambil menyusun  strategi.  Seseorang  bisa  saja kuat-kokoh  tetapi  jika  tanpa  strategi tentu akan bisa dikalahkan. Di sinilah
kemudian  dalam  bentuk  yang  lebih  luas, strategi  bisa  disebut  ideologi.  Dalam  hal ini  ideologi  merupakan  strategi  di  dalam suatu          negara-bangsa. Ideologi merupakan  hasil  adaptasi  dari  lingkung- an budaya negara-bangsa yang bersangkutan. Dengan demikian, ideologi  suatu  negara-bangsa  hampir dipastikan  berbeda  satu  sama      lain. Bagi  Indonesia,  ideologi,  merupakan kumpulan-kumpulan dari budaya bangsanya  sehingga  tak  perlu  membuat yang  sama  sekali  baru.  Ideologi  sebagai alat  pemersatu  harus  dipertahankan  dan dijaga. Ideologi merupakan titik kulminasi budaya-budaya Indonesia yang ada. Di sinilah kemudian dapat dipergunakan untuk menjelaskan kenyataan-kenyataan sosial Indonesia. Untuk  menjelaskan  kenyataan-kenyataan sosial  di  Indonesia,  meminjam  Jonhson, paling  tidak  melalui  4  tingkatan.  Salah satu saja dari 4 tingkatan dapat mengungkapkan kenyataan-kenyataan sosial  yang  ada. Pertama, pada  tingkatan individual; Kedua , pada tingkatan interpersonal; Ketiga ,  pada  tingkatan struktur  sosial;  dan Keempat ,  pada tingkatan  budaya  (Johnson,  Paul,  Doyle, 1994;  61).  Dari  masing-masing  tingkatan, tentu  ada  saja  tokoh  yang mampu
menjelaskan  kenyataan-kenyataan  sosial yang  tergambar  itu.  Pada  aspek  budaya, misalnya,  dengan  tokoh  Auguste  Comte. Pada  tingkatan  struktur  sosial,  ada Durkheim dan Marx. Demikianlah masing-masing  kerjanya  dari  tingkatan- tingkatan itu. Tetapi tidak cukup demikian. Kenyataan-kenyataan  sosial  atau  realitas sosial  yang  ada  harus  dijelaskan  lagi sebagai  tambahan.  Comte,  mengawalinya dengan  cara  berpikir teologis .  Akal-budi manusia,  yang  mencari  kodrat  dasar manusia,  yakni  sebab  pertama  dan  sebab akhir  (asal  dan  tujuan)  dari  segala akibat  –  singkat  pengetahuan  absolute  – mengandiakan bahwa semua gejala dihasilkan oleh tindakan langsung dari hal- hal supernatural. Cara berpikir yang kedua yaitu metafisik adalah yang hanya merupakan  suatu  bentuk  lain  dari  yang pertama,  akal  budi  mengandaikan  bukan hal supernatural, melain kekuatan- kekuatan  abstrak,  hal-hal  yang  benar- benar  nyata  melekat  pada  semua  benda (abtraksi-abtraksi yang dipersonifikasikan) dan  yang  mampau  menghasilkan  semua gejala….  Dan  ketiga,  yaitu  cara  berpikir positivistik. Tentu,  cara  berpikir  yang terakhir  menentukan  bahwa  akal-budi telah  meninggalkan  pencarian  yang  sia- sia  terhadap pengertian-pengertian
absolut, asal dan tujuan alam semesta serta sebab-sebab  gejala  dan  memusatkan perhatiannya  pada  studi  tentang  hukum- hukumnya  –  yakni  hubungam-  hubungan urutan  dan  persamaannya  yang  tidak berubah.  Penalaran  dan  pengamatan, digabungkan  secara  tepat,  merupakan sarana-sarana  pengetahuan  ini  (Johnson, Paul,  Doyle,  1994;  85).  Di  dalam kesempurnaan,  manusia  dapat  bertindak dan bertingkah-laku menyesuaikan dengan keadaan. Dalam pengertian, sebagai  alat-pemersatu  bangsa,  sebagai suatu  realitas  ataukenyataan-kenyataan sosial.

## Kesimpulan
Pada  saat  kita  sedang  membicarakan Pancasila  dan  roh  sumpah  “Palapa” dari Maha Patih Gadjah Mada, sesungguhnya kita
sedang membicarakan  ideologi  negara-  bangsa. Di  dunia,  ideologi  dapat  bermacam- macam  bentuknya.  Bahkan  ada  suatu negara-  bangsa  tanpa  memiliki  ideologi sama  sekali  tetapi  ada  sosok  lain  yang dijadikan  ideologi.  Gunanya,  ideologi  di masa  lampau,  kini  dan  masa  datang sebagai  motivasi  negara-bangsa  yang bersangkutan  dan,  yang  paling  penting, sebagai dasar-dasar  atau  fondasi suatu
negara-bangsa.  Jadi,  tidak  pernah  ada suatu  negara-bangsa  yang  lahir  tanpa fondasi.  Paling  tidak,  semua  jenis  tata- hukum yang ada, akan berkiblat ke sana. Jika  demikian,  ideologi  menjadi  paling krusial  dalam  suatu      negara-bangsa yang akan menyusun ketatanegaraannya.  Ideologi  terkadang para pemikir negara-bangsa
menganggap sangat diperlukan
keberadaannya.  Bagi  bangsa  Indonesia, ideologinya  adalah  Pancasila;  sementara roh sumpah “Palapa” yang dimunculkan  jauh  sebelum  Indonesia merdeka.  Walau  keduanya  berbeda kelahiran  tetapi  tujuannya  tetap  sama yaitu  mempererat  atau  sebagai  alat- pemersatu bangsa.
Jika  dulu,  cakupannya  jauh  lebih luas  daripada  yang  sekarang,  bahkan hingga  ke  Sailon  (dulu)  ataupun  sampai ke  Madagaskar/Tanjung  Harapan  Afrika sana. Kondisi- kondisi demikian melampaui samudra dan pulau-pulau lain, sehingga,  jika  ada  orang  yang  kurang paham  terutama  mereka  yang  tidak pernah  mempelajari  sejarah  bangsa,  bisa jadi  malah  mempertanyakannya.  Dalam kondisi-kondisi  yang  sekarang,  dikenal dengan
Pancasila. Keduanya,
dipergunakan sebagai  perekat dan  alat-
pemersatu bangsa di atas kondisi negara- bangsa yang beraneka baik suku, agama, golongan, etnis, bahasa dan lain sebagainya.  Sebagai  perekat  dan  alat- pemersatu bangsa keduanya harus dipelihara  dan  dijaga  agar  dia  menjadi kokoh-kuat  dan  kebal.  Bedanya,  alat perekat  dan  pemersatu  bangsa  terjadi  di masa  lampau  dengan  roh  sumpah “Palapa”  dan  masa  kini  serta  masa depan  berkenaan  dengan  Pancasila. Sebagai  ideologi  negara-bangsa  akan sangat ideal dipergunakan sebagai landasan  hukum-formal  kita.  Mungkin, terlalu  jauh  jika  melihat  ke  roh  sumpah “Palapa”  yang  rohnya  masuk  ke  dalam Pancasila  terutama  dalam  sila-silanya.
Bagaimana  tidak,  ideologi  Pancasila  itu diambil  dari  budaya  bangsa  sehingga kita tidak terlalu asing karenanya.

## DAFTAR PUSTAKA
Alfian, 1991.”Pancasila sebagai Ideologi Dalam Kehidupan Politik”.
Pancasila sebagai Ideologi . Disunting oleh Oetojo Oesman dan Alfian. BP-7 Pusat Johnson,  Paul,  Doyle,  1994. Sosiologi
Klasik  dan  Modern .  Jilid  1.  PT
Gramedia.  Jakarta  Munoz,  Michel, Paul 2013. Kerajaan-kerajaan
Awal  Kepulauan  Indonesia  dan Semenanjuang Malaysia . Penerbit Media Abadi. Yogyakarta Poerwadarminta,  WJS,    1976. Kamus
Umum Bahasa Indonesia . PN Balai
Pustaka.  Jakarta  Sastrapratedja,  M, 1991.      “Pancasila        sebagai Ideologi dalam Kehidupan Budaya”. Pancasila  sebagai  Ideologi .  Disunting oleh  Oetojo  Oesman  dan  Alfian. BP-7 Pusat