## DAMPAK PENCEMARAN LINGKUNGAN LAUT TERHADAP INDONESIA AKIBAT TUMPAHAN MINYAK MONTARA DI LAUT TIMOR
Ni Putu Suci Meinarni STIKI INDONESIA Jalan Tukad Pakerisan No. 97 Denpasar Email : sucimeinarni@gmail.com

## ABSTRAK
Dalam  pembahasan  tentang  aturan  internasional  dan  legislasi  nasional  untuk mencegah, mengurangi, dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut, Pasal 207-212 UNCLOS  1982  menyebutkan  secara  khusus  enam  jenis  pencemaran  laut,  yaitu: pencemaran  dari  sumber  daratan,  pencemaran  dari  aktivitas  dasar  laut  yang  termasuk dalam  yurisdiksi  nasional,  pencemaran  dari  aktivitas  dalam  area  terkait,  pencemaran oleh dumping, pencemaran dari kapal, dan pencemaran dari atau melalui atmosfer.
Banyak  negara  yang  melakukan  eksploitasi  berlebih,  tanpa  memperhatikan kelestarian  laut  dan  sumber  daya  yang  ada  di  dalamnya.  Ditambah  lagi,  tindakan- tindakan  pelestarian  dan  perlindungan  lingkungan  laut  seringkali  diabaikan  dan  tidak dilaksanakan  secara  optimal.  Tindakan-tindakan  semacam  ini  tidak  hanya  merugikan negara terkait, melainkan juga negara lain yang terletak di sekitar negara terkait. Lebih lanjut lagi, kondisi tersebut memicu terjadinya sengketa antara negara atau pihak  yang disinyalir sebagai penyebab kerusakan atau pencemaran dengan negara atau pihak lain yang terkena imbas kerusakan atau pencemaran tersebut.
Menurut Pemerintah Republik  Indonesia, Kasus  Minyak Montara  yang terjadi  di Laut  Timor  juga  berakibat  pada  wilayah  perairan  Indonesia  khususnya  di  wilayah Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur.  Hanya  saja,  PTTEP  Australasia,  berdasarkan partnership  research dengan  beberapa  perguruan  tinggi  di  Australia,  menyatakan bahwa  dampak  dari  Kasus  Minyak  Montara  tidak  menimbulkan  dampak  negatif  ke wilayah perairan Indonesia.
Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut : sebaiknya dibentuk suatu konvensi internasional atau aturan hukum internasional  yang khusus  berkaitan dengan pencemaran lingkungan laut akibat pengeboran  minyak lepas pantai.  Seperti  contohnya  MARPOLyang  khusus  mengatur  mengenai  pencemaran minyak dari
Kata  kunci  :  Pencemaran  Lingkungan,  Kasus  Minyak  Montara,  Perairan Indonesia.

## ABSTRACT
In this discussion of the rules of international and national legislation to prevent, reduce and control pollution of the marine environment, Articles 207-212 of UNCLOS in 1982 specifically mention six types of marine pollution, namely: pollution from land- based sources, pollution from seabed activities within the jurisdiction  of the national , pollution  from  activities  in  the  area  concerned,  pollution  by  dumping,  pollution  from ships, and pollution from or through the atmosphere.
Many  countries  are  doing  excessive  exploitation,  without  regard  to  the preservation of the sea and the resources in it. Moreover, measures of conservation and
protection of the marine environment are often ignored and not implemented optimally. Such  actions  are  not  only  detrimental  to  the  countries  concerned,  but  also  other countries  located  around  the  country  concerned.  Furthermore,  the  condition  causing disputes between states or parties pointed out as the cause of damage or contamination to the state or other party affected by damage or pollution.
According  to  the  Government  of  the  Republic  of  Indonesia,  Montara  Oil  Cases that occurred in the Timor Sea has also resulted in the territorial waters of Indonesia, especially in  the area of  East  Nusa Tenggara province. However, PTTEP Australasia, based on research partnerships with several universities in Australia, suggests that the impact of the Montara Oil case did not cause a negative impact to the territorial waters of Indonesia.
Based on the above conclusions, the author can give the following advice: should set  up  an  international  convention  or  rule  of  international  law  that  specifically  deals with  pollution  of  the  marine  environment  as  a  result  of  offshore  oil  drilling.  For example MARPOLyang specifically regulating oil pollution from
Keywords: Environmental Pollution, Oil Case Montara, Indonesian waters.

## Pendahuluan
Sebelum tahun 1960, permasalahan polusi laut kurang
mendapat perhatian. Situasi ini
kemudian  berubah  sejak  terjadinya kecelakaan  pada  kapal  tanker Torrey Canyon (1967), Amoco  Cadiz milik Britania (1978), Exxon Valdez di Alaska (1989),  dan Sea  Empress milik  Wales
Barat  Daya  (1996)  yang  menyebabkan tumpahnya  minyak  mentah  ke  dalam laut.
Peristiwa-peristiwa
tersebut menggerakkan  para  pembuat  kebijakan, legislator, dan masyarakat, untuk mengangkat permasalahan tentang
pencemaran laut (Churchill;1999). Pencemaran laut akibat tumpahan  minyak  yang  terjadi  di perairan  Indonesia  akibat  meledaknya ladang  minyak  PTTEP  Australasia  di Platform Montara  telah  memperoleh perhatian  dari  berbagai  pihak  baik  dari masyarakat  di  pesisir  laut  timor,  LSM
Pemerhati Lingkungan, Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Australia dan PTTEP Australasia Masing-masing  pihak  telah  melakukan pemetaan  terhadap  pencemaran  yang terjadi. Berikut penulis mencoba merangkum beberapa data yang
diperoleh  dari  Kementrian  Lingkungan Hidup  Republik  Indonesia  mengenai Perhitungan  Total  Klaim  Ganti  Rugi Pencemaran di Laut Timor (2010).
Peristiwa  tumpahan  minyak  yang terjadi di ZEE Australia hingga melewati  ZEE  Indonesia  diawali  pada tanggal  21  Agustus  2009.  Awalnya, terjadi  ledakan  di the  Montara  Well Head  Platform yang  berlokasi  di  blok
West Atlas -Laut Timor perairan Australia,  tepatnya  pada  posisi  12°  41’ LS  124°  32’  BT.  Terjadi  tumpahan minyak  dengan  estimasi  tumpahan 2.000  barel/hari    (318.000  liter/hari), yang berdampak pada kebocoran minyak  ( light  crude  oil )  dan  gas hydrocarbon .
Pada  tanggal  31  Agustus  2009, butiran  kecil  minyak  ( small  patches weathered  oil )  telah  memasuki  wilayah ZEE  Indonesia  pada  posisi  11°  50’  LS 125°  10’  BT.  Jejak  tumpahan  minyak mentah  tersebut  ( weathered  light  crude oil )  memasuki  sebagian  kecil  Zona Ekonomi  Eksklusif  Indonesia  yang berbatasan  dengan  Zona  Ekonomi Eksklusif  Australia,  pada  tanggal  1 September  2009.  Hal  ini  tertulis  dalam
surat  resmi  kedutaan  Australia  No. P053/2009  tertanggal  3  September 2010,  yang  ditujukan  kepada  kedutaan Indonesia.
Tanggal  14  September  2009, pemerintah Australia telah menempatkan drilling  rig tambahan ( west  Triton) di  dekat Montara  well head  platform yang  akan  memotong original well pada kedalaman 2.6 km di bawah  permukaan  laut  dan  melakukan injeksi heavy  mud sebagai  upaya menutup kebocoran.
Setelah  dilakukan  pemantauan udara ( aerial surveillance ), pada tanggal  21  September  2009,  diperoleh informasi  bahwa  sebagian  tumpahan minyak telah  berada pada lokasi  51 mil laut  di  tenggara  pulau  Rote  (Rotendau) Indonesia.
Dua hari kemudian, Australian  Maritime  Safety  Authority ( AMSA) melakukan langkah penanggulangan melalui operasi recovery ,  menggunakan oil  boom dan Skimmer pada  koordinat  11°  29,75’  LS dan 124° 08,09’ BT, setelah melakukan penyemprotan dispersant menggunakan dua pesawat  udara dan Oil  Cintainment serta  melakukan recovery dengan  tiga kapal.  Pada  tanggal  1  Oktober  2009, pemerintah  Australia  mengundang  Tim Ditjen Hubla-Kemhub untuk melakukan observsasi  bersama  ke  lokasi  tumpahan minyak.
Saat petugas kilang menyuntikkan lumpur  ke  dalam  sumur  Montara  untuk menekan  kebocoran  tak  terkendali  dari 2.600  meter  di  bawah  permukaan  laut, terjadi  kebakaran  (1  November  2009). Kebocoran  tersebut  akhirnya  dapat ditanggulangi pada tanggal 3 November 2009  pukul  17.15  waktu  setempat. Bersamaan  dengan  keberhasilan  ini, kebakaran  pada Montara  wellhead platform dan  sekitar  rig  pengeboran West  Atlas di  Laut  Timor  berhasil dipadamkan.
Kebocoran yang terjadi menimbulkan dampak pencemaran pada Propinsi  Nusa  Tenggara  Timur  (NTT). Dampak pencemaran terbesar dirasakan oleh  delapan  kabupaten/kotamadya  di NTT, yaitu: Kabupaten Kupang, Kotamadya  Kupang,  Kabupaten  Rote Ndao, Kabupaten Timor Tengah Selatan,  Kabupaten  Timor  Tengah Utara, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sabu Raijua, dan Kabupaten Belu.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang
masalah  diatas,  penulis  dapat  menarik suatu  permasalahan  yang  akan  dikaji dalam tulisan ini, yaitu : Bagaimanakah dampak  pencemaran  lingkungan  laut terhadap  Indonesia  akibat    tumpahan Minyak Montara di Laut Timor?

## Pembahasan
Para  Pihak  Yang  Terkait  dengan Kasus Minyak Montara
Perlu  untuk  melakukan  klarifikasi mengenai  para  pihak  yang  terlibat dalam  Kasus  Minyak  Montara  ini. Sebab,  perusahaan  minyak    yaitu PTTEP  Australasia,  yang  menyebabkan terjadinya  ledakan  di  ladang  minyak Montara  bukanlah  perusahaan  milik Australia.  PTTEP  Australasia  benama lengkap PTTEP  International  Limited (Company  Profile  PTTEP  Australasia ) merupakan  operator  sumur  minyak Montara  yang  merupakan  perusahaan Thailand yang memiliki hak operasional untuk kegiatan eksplorasi sumur minyak.  Australia  sendiri  merupakan negara yang memiliki konsesi eksplorasi  sumur minyak Montara  yang kemudian menyerahkan hak nya kepada PTTEP  Australasia.  Dalam  Kasus Minyak  Montara  ini,  Australia  sendiri juga  merupakan  korban,  disebabkan tumpahan minyak yang cukup luas juga mencemari  lingkungan  laut  Australia.
Oleh  karena  itu,  Pemerintah  Indonesia dalam  upayanya  untuk  menyelesaikan Kasus  Minyak  Montara  ini  melakukan komunikasi  dengan  dua  pihak,  yaitu Pemerintah  Australia  dan  Pemerintah Thailand.
Komunikasi yang dilakukan
dengan  Pemerintah  Australia  guna mendapatkan  informasi  yang  jelas mengenai  proses  penanggulangan  dan dampak  yang  terjadi  di  masing-masing negara.  Komunikasi  yang  dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah
dengan  mengirimkan  Tim  Kementerian Perhubungan  ke  Darwin  Australia sebagai focal  point seperti yang
disebutkan  dalam MoU  Oil  Pollution Preparedness and Response 1996 antara Indonesia-Australia.  Komunikasi inter- govermental antara Pemerintah Indonesia  dengan  Pemerintah  Thailand dan antara Pemerintah Australia dengan Pemerintah Thailand dilakukan dikarenakan  PTTEP  adalah  perusahan milik Thailand yang sebagian sahamnya dimiliki  oleh  Thailand.  Tindakan  yang dilakukan  dalam  komunikasi inter- govermental adalah dengan mengajukan klaim  ganti  rugi  kepada  PTTEP Australasia. Klaim Pemerintah
Indonesia  kepada  PTTEP  Australasia berujung  pada  ganti  rugi  dengannilai sebesar  ±  Rp.  291  miliar  atau  setara dengan  ±  US$  30  juta  (Report  of  the Incident Analysis Team;2010).
Atas  klaim  Pemerintah  Indonesia kepada  PTTEP  Australasia  ini,  PTTEP Australasia  beranggapan  tidak  terjadi kerusakan lingkungan di wilayah perairan  Indonesia  akibat  tumpahan minyak  Montara.  Pandangan  PTTEP Austalasia ini didasarkan pada
penelitian  yang  menyatakan  bahwa tidak  ada  bukti  yang  menunjukkan
adanya  minyak  dari  sumur  Montara  di sepanjang  garis pantai  pulau Timor  dan pulau  Rote.  Karena  sebagian  besar wilayah  yang  terdampak  oleh  minyak Montara  berada  dalam  radius  82  km dari  sumur  Montara  dan  tumpahannya sebagian  besar  ditahan  dalam  Zona
Ekonomi Eksklusif (ZEE) Australia. Pemerintah Australia juga mengumumkan bahwa tumpahan minyak Montara tidak mencemari
perairan  Indonesia,  dimana  98,6  persen wilayah  pencemaran  minyak  Montara berada  di  perairan  Australia.  Penelitian mengenai  penggunaan  dispersan  juga merupakan  prosedur  normal  untuk menanggulangi  tumpahan  minyak  skala besar  dengan  tujuan  mencegahatau meminimalisir  minyak  di  permukaan mencapai  garis  pantai,  dimana  minyak yang  dilarutkan  tidak  tenggelam  ke dasar laut tetapi akan tertahan di kolom air  antara  10  sampai  20  meter  dibawah permukaan  air  laut.  Sehingga  dapat disimpulkan  dari  penelitian  tersebut bahwa  menurut  AMSA  dan  PTTEP tidak  terjadi  kerusakan  lingkungan  di wilayah perairan Indonesia akibat tumpahan  minyak  Montara  (Report  of the Incident Analysis Team;2010).

## Dampak Pencemaran Minyak di Laut Timor
Pada analisis GC, hasil
chromatogram menunjukkan  bahwa tarball yang ditemukan di Perairan ZEE
Indonesia  mengandung  minyak  mentah ( crude  oil )  yang  memiliki  karakteristik yang sama dengan contoh  minyak  yang berasal dari Montara Wellhead Platform .  Minyak  yang  ditemukan  di Perairan Indonesia memiliki rantai C13- C34 yang memiliki sifat-sifat:
1. Secara umum bahwa rantai  karbon  yang  ringan  akan  mudah menguap  di  alam,  namun  sangat  toksik terhadap  kehidupan  di  laut  dan  mudah
terdegradasi.  Minyak  mentah  ringan ( light  crude  oil )  mengandung  2  –  20% komponen  aromatik  ringan  dimana
heavy crude  oil mengandung  sampai 2%. 2. Rantai karbon 10 sampai 24  (C10-C24)  biasanya  mudah  untuk mengalami metabolisme. 3. Rantai C29 dengan cabang  alkana  biasanya  lebih  sulit mengalami  biodegradasi  dari  pada alkana  normal  (n-alkana)  tapi  lebih mudah mengalami
biodegradasi
dibandingkan normal cycloalkana (naphthenes). 4. Rantai C30 dengan cabang  alkana  tahan  terhadap  mikroba pengurai.  Semakin  meningkat  jumlah alkana semakin resist. 5. Rantai C32 memiliki karakteristik  paling  sedikit  1  ring benzene. 6. Rantai C33 sejalan
dengan  meningkatnya  jumlah  molekul dan  kompleksitas,  kandungan  aromatik hanya  mengalami  sedikit  degradasi  di alam.  Sehingga  tingkat  degradasi  dari polyaromatics akan lebih lambat dibanding monoaromatics .  Aromatik
dengan  5  hingga  6  ring  tidak  mudah untuk  terurai  di  lingkungan  dan  akan bertahan dalam jangka waktu lama. 7. Rantai C34 biasanya hanya  mengandung  2  –  10%  minyak ringan dan 35% minyak berat.
Dapat disimpulkan bahwa minyak yang  ditemukan  di  Perairan  Indonesia memiliki  kandungan  jenis  minyak ringan  dan  berat.  Pada  rantai  karbon yang  tinggi  akan  sulit  terdegradasi  di lingkungan laut dan akan bertahan pada periode waktu yang lama.
Dengan  tingginya  nilai  TPH  (T1, T2, dan T3) yaitu antara 705,100 hingga
932,800  ppm  sangat  membahayakan kehidupan di laut. Sementara temuan di Montara Wellhead Platform menunjukan  nilai  PAH  yang  mencapai 93,200  ppm.  Menurut  Peterson  (2001), dampak  TPH  pada  jangka  waktu  lama akan mengganggu reproduksi dan berdampak  kepada  penurunan  populasi dari  individu/spesies  penting  tertentu  di alam  yang  akan  menganggu  fungsi ekosistem.
Gambar : Perubahan Sifat Fisik Minyak Di Laut Saat Terjadi Pencemaran
(sumber: Tim Observasi terpadu-KLH).
Berdasarkan  contoh  kejadian  tumpahan minyak  Amoco  Cadiz  dan  Prestige, dapat  disimpulkan  bahwa  sebagian minyak  akan  terlarut  di  laut  dengan presentasi 3 –  40%.  Hal  ini
mengindikasikan  bahwa  walau  secara
kasat  mata  minyak  sudah  tidak  terlihat, akan  tetapi  pada  prosentase  tersebut minyak  menyatu  dengan  air  laut (terlarut). Sehingga dari besar kemungkinan  minyak  yang  terlarut  di perairan  akan  terbawa  arus  hingga sampai  di  pantai  yang  dibuktikan
dengan  tingginya  nilai  PAH  di  Pantai Nusa Tenggara yaitu mencapai 213 ppm pada Bulan Mei 2010. Berdasarkan arah angin  dan  arus  permukaan  menunjukan yaitu  bahwa  angin  dan  arus  pada  bulan oktober  2009  menunjukan  bahwa  arah menuju NTT.
Uji  dispersan  menunjukan  bahwa percampuran  dispersan  dengan  minyak memiliki  sifat  yang  lebih  toksik  bila dibandingkan  dengan  minyak  yang tidak  dicampur  dispersan.  Hal  ini ditunjukan  oleh  penggunaan  dispersan dengan jenis dagang Corexit@EC9500A dan Corexit@EC9527A yang  ternyata bersifat toksik dan membunuh.
Ditemukannya korelasi antara minyak  yang  ada  di  Montara  dengan minyak  yang  ditemukan  di  perairan
Indonesia,  menyebabkan  terganggunya ekosistem  dan  perairan  di  laut  Timor yang berdampak pada Wilayah
Pengelolaan  Perikanan  (WPP)  seluas
70.841,76  km 2 ,  Taman  Nasional  Laut Sawu seluas 34.089,87 km 2 ,
pengembangan  daerah  perikanan  seluas 135.799,93  km 2 ,  wilayah  distribusi dugong (duyung) seluas 15.712,11 km 2 , wilayah  distribusi  kura-kura  laut  seluas 4.096,40  km 2 ,  dan  wilayah  terumbu karang seluas 944,90 km 2 .
Tingginya  PAH  di  perairan  laut Timor  menimbulkan  toksik  pada  telur ikan  pada  konsentrasi  0,5  –  10  ppm, pertumbuhan  abnormal  pada  kepiting dan  larva barnacle pada  konsentrasi  10 –  100  ppb,  dan  bersifat  toksik  pada juvenile copepods pada  konsentrasi  1 ppb.  Konsentrasi  TPH  yang  lebih  besar dari  200  –  300  ppm  pada  organisme laut,  maka  akan  menurunkan  nilai  jual. Sementara  nilai  TPH  di  perairan  laut Timor  tercemar  tumpahan  minyak dengan kandungan nilai TPH 705,100 – 932,800 ppm.
Kerugian Sosial Ekonomi dan Dampak Lingkungan Kerugian  sosial  ekonomi  dan dampak  lingkungan  merupakan  akibat dari   terganggunya lingkungan perairan akibat tumpahan minyak yang berdampak  kepada  penurunan  hasil perikanan tangkap, terganggunya kenyamanan penduduk di pesisir,
penurunan  hasil  tangkap  ikan  karang, terganggunya  rumput  laut  (penurunan produksi  dan  kematian),  terganggunya ekosistem  (terumbu  karang, mangrove, dan  padang  lamun)  yang  merupakan tempat  ikan  dan  biota  laut  lainnya memijah  dan  membesarkan  anak  ikan (spawning-nursery ground) , terganggunya fungsi fisik mangrove dan terumbu karang yang mempunyai fungsi sebagai penyedia jasa lingkungan. Perhitungan nilai kerugian ekonomi ekologi dilakukan menggunakan  analisis  regresi,  yang meliputi : a. Penilaian kerugian lingkungan  perairan  dengan teknik  EOP  terhadap  nilai ekonomi  ekologi  sumberdaya perikanan, yaitu dengan menilai kemungkinan kerugian produktivitas lingkungan perairan akan sumberdaya  ikan  pelagis  dan demersal.  Potensi  kerugian nilai  ekonomi  yang  didekati dengan perhitungan net present value (NPV) sepanjang dua tahun terhitung sebesar Rp 11.443.455.251.939,10. b. Penilaian kerugian lingkungan  pantai  dengan teknik  CVM  terhadap  nilai ekonomi  ekologi  kawasan pantai,  yaitu  dengan  menilai kemungkinan  kerugian  atas nilai estetika keberadaan lingkungan  pantai.  Potensi kerugian  nilai  ekonomi  yang didekati  dengan  perhitungan
net present value (NPV) sepanjang satu tahun mencapai Rp 32.808.043.730,00. c. Penilaian kerugian lingkungan  terumbu  karang dengan  teknik  EOP  terhadap nilai ekonomi ekologi sumberdaya  perikanan,  yaitu dengan  menilai  kemungkinan kerugian produktivitas lingkungan  terumbu  karang akan sumberdaya ikan karang. Potensi kerugian nilai ekonomi yang didekati dengan perhitungan net present value (NPV) sepanjang lima tahun mencapai Rp 2.573.939.264.684,91. d. Penilaian kerugian lingkungan rumput laut dengan  teknik  EOP  terhadap nilai ekonomi ekologi sumberdaya rumput laut, yaitu dengan menilai kemungkinan kerugian produktivitas rumput laut akibat  pencemaran.  Potensi kerugian  nilai  ekonomi  yang didekati  dengan  perhitungan net present value (NPV) sepanjang  dua  tahun  adalah sebesar Rp 32.751.104.938,00. e. Penilaian fungsi fisik ekosistem  terumbu  karang dengan  pendekatan Benefit Transfer dengan  teknik Point Transfer terhadap fungsi ekologi terumbu karang sebagai  daerah  pemijahan
( spawning ground ).  Potensi kerugian  nilai  ekonomi  yang didekati  dengan  perhitungan net present value (NPV) sepanjang sepuluh tahun
menccapai Rp 9.252.108.339,80. f. Penilaian fungsi fisik ekosistem padang lamun dengan  pendekatan Benefit Transfer dengan  teknik Point Transfer terhadap produktivitas  primer.  Potensi kerugian  nilai  ekonomi  yang didekati  dengan  perhitungan net present value (NPV) sepanjang  dua  tahun  adalah sebesar Rp 33.889.444.667,14. g. Penilaian fungsi fisik ekosistem  hutan mangrove
dengan  pendekatan Benefit
Transfer dengan  teknik Point Transfer terhadap fungsi ekologi hutan mangrove sebagai  persediaan  karbon ( carbon stock )  dan  sebagai manfaat pilihan keanekaragaman hayati. Potensi kerugian nilai ekonomi yang didekati dengan perhitungan net present value (NPV) sepanjang sepuluh tahun adalah sebesar Rp 409.255.688.673,17 yang terdiri atas Rp 407.865.238.994,78  manfaat persediaan  karbon  dan  Rp 1.390.449.678,39 manfaat biodiversitas. Dari uraian di atas, diperoleh nilai kerugian ekonomi ekologi total berdasarkan  lama  dan  sebaran  dampak. Perhitungan  estimasi  total  sebesar  Rp 14.050.145.621.561,90  didasarkan  pada asumsi sebagai berikut:
a. Sebaran  dampak  diperoleh dari  hasil modelling dengan asumsi bahwa dampak terdistribusi merata pada kawasan yang terkena.
b. Lamanya dampak yang berlangsung  diperoleh  dari hasil modelling dan penelitian sebelumnya  tentang  lamanya kontaminan berada pada sumberdaya  tanpa  adanya rehabilitasi.
c. Lama  dampak  diasumsikan linier dengan nilai kerugian.
d. Sebaran  dampak  diasumsikan linier dengan nilai kerugian.

## Simpulan
Dari  hasil  penelitian  ini,  maka penulis  dapat  menyimpulkan,  antara lain  :  bahwa  menurut  Pemerintah Republik  Indonesia,  Kasus  Minyak Montara yang terjadi di Laut Timor juga berakibat pada wilayah perairan Indonesia khususnya di wilayah
Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur.  Hanya
saja,  PTTEP  Australasia,  berdasarkan partnership  research dengan  beberapa perguruan tinggi di Australia,
menyatakan  bahwa  dampak  dari  Kasus Minyak  Montara  tidak  menimbulkan dampak  negatif  ke  wilayah  perairan Indonesia.

## Saran
Berdasarkan  kesimpulan  diatas, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut  :  sebaiknya  dibentuk  suatu konvensi  internasional  atau  aturan hukum internasional yang khusus berkaitan dengan pencemaran lingkungan  laut  akibat  pengeboran minyak  lepas  pantai.  Seperti  contohnya MARPOLyang khusus mengatur mengenai  pencemaran  minyak  dari kapal.

## Daftar Pustaka
R.R.Churchill  and  A.V.Lowe,  1999,
The  Law  of  the  Sea ,  New  York, Juris Publishing, hlm. 328.
Lihat : Company Profile PTTEP Australasia, http://www.securities.com/Publi c/companyprofile/TH/PTTEP_In ternational_Limited_en_210279 0.html . Diakses pada tanggal 09 Agustus 2012.
Report  of  the  Incident  Analysis  Team,
Response to the Montara
Wellhead Platform Incident , 2010, Australian Maritime Safety Authority Light  Crude  Oil adalah  minyak  dengan gravitasi  di  bawah  28  derajat API(Gravitasi  API  adalah  skala sembarang mengekspresikan gravitasi  atau  kepadatan  produk minyak  bumi  cair  dirancang bersama oleh American Petroleum  Institute  dan  Badan Standar Nasional. Skala pengukuran  dikalibrasi  dalam hal API derajat. Lihat : www.trencome.com ), Canadian Association of Petroleum Procedurs, www.capp.ca . Diakses pada tanggal 09 Agustus
2012.
Heavy  Crude  Oil adalah  cairan  minyak bumi  yang  memiliki  kepadatan rendah  dan  mengalir  dengan bebas pada suhu kamar.  Minyak berat  adalah,  dengan  konvensi, biasanya  9,0-11  API  derajat. Lihat  : Canadian  Association  of
Petroleum Procedurs, ibid. Diakses pada tanggal 09 Agustus 2012.