## PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KENAKALAN ANAK

## TRI  WAHYU  WIDIASTUTI Dosen Fakultas Hukum UNISRI
Abstract:Law enforcement to juvenile delinquency, need looking children with all distinctiveness characteristic  although  child  was  maturation  but  situation  or  environment  can influence  his  behaviour.  So  we  must  different  appreciation  and  sanction  treatment  to child  and  mature.  The  goal  of  law  enforcement  are  defence  (protection)  to  children with concern to the best children, in order to the best future for children.
Key word:  Law enforcement, juvenile delinquency.

## PENDAHULUAN
Anak  sebagai  bagian  dari  generasi  muda  merupakan  penerus  cita-cita  perjuangan  bangsa dan  sumber  daya  manusia  dalam  pembangunan  nasional.  Dalam  rangka  mewujudkan  sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin  serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan  Undang-Undang  Dasar  1945,  diperlukan  pembinaan  secara  terus-menerus  demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari  segala  kemungkinan  yang  akan  membahayakan  mereka  dan  bangsa  di  masa  depan.  Dalam berbagai  hal  upaya  pembinaan  dan  perlindungan  tersebut,  dihadapkan  pada  permasalahan  dan tantangan  dalam  masyarakat  dan  kadang-kadang  dijumpai  penyimpangan  perilaku  di  kalangan anak,  bahkan  lebih  dari  itu  terdapat  anak  yang  melakukan  perbuatan  melanggar  hukum  tanpa mengenal status sosial dan ekonomi mereka. Selain itu terdapat pula,  yang karena satu dan lain hal tidak mempunyai kesempatan memperoleh perhatian baik secara fisik, mental maupun sosial. Karena  keadaan  diri  yang  tidak  memadai  tersebut,  maka  baik  sengaja  maupun  tidak  sengaja sering  juga  anak  melakukan  tindakan  atau  perbuatan  yang  merugikan  dirinya  dan  atau masyarakat.
Penyimpangan  tingkah  laku  atau  perbuatan  melanggar  hukum  yang  dilakukan  oleh  anak, disebabkan  oleh  berbagai  faktor,  antara  lain  adanya  dampak  negatif  dari  perkembangan pembangunan  yang  cepat,  arus  globalisasi  di  bidang  telekomunikasi  dan  informasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan  gaya dan cara hidup orang tua, telah  membawa  perubahan  sosial  yang  mendasar  dalam  kehidupan  masyarakat  yang  sangat berpengaruh  terhadap  nilai  dan  perilaku  anak.  Selain  itu,  anak  yang  kurang  atau  tidak
memperoleh  kasih  sayang,  asuhan,  bimbingan  dan  pembinaan  dalam  pengembangan  sikap, perilaku, penyesuaian diri serta pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh akan mudah terseret  dalam  arus  pergaulan  masyarakat  dan  lingkungan  yang  kurang  sehat  dan  merugikan perkembangan pribadinya.
Dalam  menghadapi  dan  menanggulangi  berbagai  perbuatan  dan  tingkah  laku  anak  nakal, perlu  dipertimbangkan  kedudukan  anak  dengan  segala  ciri  dan  sifatnya  yang  khas.  Walaupun anak  telah  dapat  menentukan  sendiri  langkah  perbuatannya  berdasarkan  pikiran,  perasaan  dan kehendaknya, tetapi keadaan atau lingkungan sekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya. Oleh karena  itu  dalam  menghadapi  masalah  anak  nakal,  pemerintah,  orang  tua  dan  masyarakat  di sekelilingnya  seharusnya  lebih  bertanggung  jawab  terhadap  pembinaan,  pendidikan  dan pengembangan perilaku anak tersebut.
Hubungan  antara  orang  tua  dengan  anaknya  merupakan  hubungan  yang  hakiki,  baik hubungan  psikologis  maupun  mental  spiritualnya.  Mengingat  ciri  dan  sifat  anak  yang  khas tersebut,  maka  dalam  menjatuhkan  pidana  dan  tindakan  terhadap  anak  nakal  atau  anak  yang melakukan  tindak  pidana  diusahakan  agar  anak  yang  dimaksud  jangan  dipisahkan  dari  orang tuanya.  Apabila  karena  hubungan  antara  orang  tua  dan  anak  kurang  baik,  atau  karena  sifat perbuatannya sangat merugikan masyarakat sehingga perlu memisahkan anak dari orang tuanya, hendaklah tetap dipertimbangkan bahwa pemisahan tersebut semata-mata demi pertumbuhan dan perkembangan anak secara sehat dan wajar.
Selain  pertimbangan  tersebut  di  atas,  demi  pertumbuhan  dan  perkembangan  mental  anak, perlu  ditentukan  pembedaan  perlakuan  di  dalam  hukum  acara  dan  ancaman  pidananya.  Dalam hubungan ini pengaturan pengecualian dari ketentuan  yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum  Acara  Pidana  yang  lama  pelaksanaan  penahanannya  disesuaikan  dengan  kepentingan anak  dan  pembedaan  ancaman  pidana  bagi  anak  yang  ditentukan  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana yang penjatuhannya ditentukan ½ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana yang  dilakukan  oleh  orang  dewasa,  sedangkan  penjatuhan  pidana  mati  dan  pidana  penjara seumur hidup tidak diberlakukan terhadap anak.
Pembedaan  perlakuan  dan  ancaman  yang  diatur  dalam  undang-undang  No.  3  Tahun  1997 tentang  pengadilan  anak  dimaksudkan  untuk  lebih  melindungi  dan  mengayomi  anak  tersebut agar  dapat  menyongsong  masa  depannya  yang  masih  panjang.  Selain  itu,  pembedaan  tersebut dimaksudkan  untuk  memberi  kesempatan  kepada  anak  agar  melalui  pembinaan  akan  diperoleh
jati  dirinya  untuk  menjadi  manusia  yang  mandiri,  bertanggung  jawab  dan  berguna  bagi  diri, keluarga,  masyarakat,  bangsa  dan  negara.  Selanjutnya  akan  dibahas  mengenai  bagaimana penegakan hukum terhadap kenakalan anak ?

## PEMBAHASAN

## 1. Konsepsi Kenakalan Anak
Kenakalan anak memang diperlukan dalam upaya anak mencari jati diri namun ada batas- batas  yang  harus  dipatuhi,  sehingga  suatu  kenakalan  masih  relevan  untuk  digunakan  sebagai wahana  menentukan  atau  mencari  identitas  diri.  Bila  batas-batas  itu  dilanggar,  maka  perbuatan tersebut masuk ke dalam ranah hukum pidana.
Faktor-faktor penyebab terjadinya kenakalan anak pada umumnya karena expectation gap atau tidak adanya persesuaian antara cita-cita dengan sarana  yang dapat menunjang tercapainya cita-cita  tersebut.  Secara  teoritis  upaya  penanggulangan  masalah  kejahatan  termasuk  perilaku kenakalan  anak  sebagai  suatu  fenomena  sosial,  sesungguhnya  titik  berat  terarah  kepada mengungkapkan  faktor-faktor  korelasi  terhadap  gejala  kenakalan  anak  sebagai  faktor kriminogen.
Pengertian  anak  nakal  adalah  anak  yang  melakukan  tindak  pidana  atau  anak  yang melakukan  perbuatan  yang  dinyatakan  terlarang  bagi  anak,  baik  menurut  peraturan  perundang- undangan  maupun  peraturan  hukum  lain  yang  hidup  dan  berlaku  dalam  masyarakat  yang bersangkutan. (Singgih Gunarso, 1999:30)
Dalam hukum yang berlaku di Indonesia terdapat pluralisme mengenai kriteria atau batasan umur  yang  dapat  dikatakan  termasuk/disebut  anak,  hal  ini  sebagai  akibat  setiap  peraturan perundang-undangan  mengatur  secara  tersendiri  kriteria  tentang  anak  yaitu  sebagai  berikut (Darwan Prinst, 2003:3):
a. Berdasarkan Agama Islam.
“Sudah balig atau dewasa jika sudah ada tanda-tanda perubahan batiniah pada dirinya, yaitu wanita jika sudah mendapatkan haid dan laki-laki jika sudah bermimpi”.
b. Menurut Hukum Adat.
Menurut hukum adat tidak ada ketentuan yang pasti kapan seseorang dapat dianggap dewasa dan wenang bertindak.  Dalam hukum adat masyarakat Jawa Barat dijelaskan bahwa ukuran kedewasaan seorang anak diukur dari segi :

## 1) Dapat bekerja sendiri
2) Cakap  untuk  melakukan  apa  yang  disyaratkan  dalam  kehidupan  bermsyarakat  dan bertanggung jawab
3) Dapat mengurus harta kekayaan sendiri.
c. Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
Pasal  330  KUHPerdata  dinyatakan  “bahwa  belum  dewasa  adalah  mereka  yang  belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.
d. Berdasarkan Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
Dalam Pasal 1 angka 1 dirumuskan bahwa anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah  mencapai  umur  8  (delapan)  tahun,  tetapi  belum  mencapai  umur  18  (delapan  belas) tahun  dan  belum  pernah  menikah.  Jadi  anak  dibatasi  dengan  umur  antara  8  (delapan)  tahun sampai  berumur  18  (delapan  belas)  tahun.  Sedangkan  syarat  kedua,  si  anak  belum  pernah kawin.  Maksudnya  tidak  sedang  terikat  dalam  perkawinan  ataupun  pernah  kawin  dan kemudian cerai. Apabila si anak sedang terikat dalam perkawinan atau perkawinannya putus karena perceraian, maka si anak dianggap sudah dewasa, walaupun umurnya belum genap 18 (delapan belas) tahun.
e. Anak dalam Hukum Perburuhan.
Hukum perburuhan mendefinisikan anak adalah orang laki-laki atau perempuan berumur 14 (empat belas) tahun ke bawah.
f. Anak menurut KUHP.
Pasal 45 KUHP mendefinisikan anak  yang belum dewasa  apabila belum berumur 16 (enam belas)  tahun.  Oleh  karena  itu,  apabila  ia  tersangkut  dalam  perkara  pidana  hakim  boleh memerintahkan  supaya  si  tersalah  itu  dikembalikan  kepada  orang  tuanya,  walinya  atau pemeliharanya  dengan  tidak  dikenakan  suatu  hukuman,  atau  memerintahkannya  supaya diserahkan  kepada  pemerintah  dengan  tidak  dikenakan  suatu  hukuman.  Namun  ketentuan dalam  Pasal  35,  46  dan  47  KUHP  ini  sudah  dihapus  dengan  lahirnya  Undang-undang  No.3 Tahun 1997.
g. Anak menurut Undang-undang Perkawinan.
Pasal  7  ayat  (1)  Undang-undang  Pokok  Perkawinan  (Undang-undang  No.1  Tahun  1974) mengatakan,  bahwa  seorang  pria  hanya  diijinkan  kawin  apabila  telah  mencapai  usia  19 (Sembilan  belas)  tahun  dan  pihak  wanita  telah  mencapai  umur  16  (enam  belas)  tahun.
Penyimpangan  atas  hal  tersebut  hanya  dapat  dimintakan  dispensasi  kepada  Pengadilan Negeri.
h. Menurut Undang-undang Kesejahteraan Anak.
Dalam  Undang-undang  tentang  kesejahteraan  anak  dinyatakan  bahwa  belum  dewasa  adalah mereka yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
i. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Pasal  1  ayat  (1)  menyatakan  bahwa  anak  adalah  seseorang  yang  belum  berusia  18  (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
Dalam mengkaji masalah anak harus dikaitkan dengan aspek-aspek kejiwaan anak tersebut, di  samping  perlu  juga  diperhatikan  aspek  dari  luar  yang  dapat  mempengaruhi  anak  menjadi nakal.  Kenyataan  menunjukkan  bahwa  anak  menjadi  nakal  di  lingkungan  keluarga,  namun  di lingkungan  sekolah  anak  tersebut  tidak  nakal.  Sebaliknya  banyak  anak  di  lingkungan  keluarga merupakan  anak  penurut,  namun  di  lingkungan  sekolah  atau  pergaulannya  menjadi  anak  nakal, berbuat  melanggar  tata  tertib  bahkan  melakukan  perbuatan  melanggar  hukum.  Mengetahui tingkah  laku  anak  yang  sebenarnya  perlu  dipelajari  keadaan  kehidupan  sehari-hari  anak  yang ditinjau dari lingkungan sosialnya, baik di lingkungan rumah maupun lingkungan di luar rumah. Dengan diperolehnya fakta-fakta tentang kehidupan anak, maka dapt dicari penyelesaian ataupun jalan keluar untuk menghindarkan anak dari tindak pidana.
Masa  anak-anak  merupakan  fase  perkembangan  anak  yang  ditandai  dengan  terjadinya perubahan  yang  menonjol,  baik  fisik  maupun  psikis.  Setiap  anak  selalu  mengalami  perubahan fisik  seperti  perubahan  tinggi  badan,  berat  badan,  perkembangan  seksualitas  primer  dan  tanda- tanda perkembangan seksualitas sekunder. Biasanya anak yang menginjak usia remaja ini kurang menyadari akan perkembangan fisik yang dialaminya sendiri, sehingga dapat merisaukan dirinya karena dirasakan sebagai kelainan. Masa perkembangan tersebut pada  anak sering mengalami : a. Kegelisahan.
Kegelisahan  ini  merupakan  keadaan  yang  tidak  tenang,  yang  menguasai  diri  anak,  dimana mereka  mempunyai  banyak  keinginan  yang  tidak  selalu  dapat  dipenuhi.  Mereka  ingin mencari  pengalaman  namun  belum  mempunyai  banyak  kemampuan  untuk  menyelesaikan berbagai  permasalahan.  Akibatnya  mereka  hanya  dikuasai  oleh  perasaan  gelisah  karena keinginan yang tidak tersalurkan.
b. Pertentangan.
Pada umumnya timbul perselisihan antara anak dan orang tua, pertentangan ini menyebabkan keinginan  yang  hebat  pada  diri  anak  untuk  melepaskan  diri  dari  orang  tua,  namun  di  pihak lain  mereka  belum  berani  hidup  mandiri  tanpa  bantuan  orang  tua  atau  keluarga  dalam keuangan maupun fasilitas hidup.
c. Keinginan untuk mencoba.
Dalam  hal  ini  anak  ingin  melakukan  segala  hal  yang  belum  diketahuinya  dan  mencoba  apa yang  dilakukan  oleh  orang  dewasa.  Keinginan  ini  baik  dalam  hal  positf  maupun  dalam  hal yang bersifat negatif.
Hal  yang bersifat kekangan dari luar  yang berupa larangan dari orang tua dan terbatasnya kemampuan anak, seringkali melemahkan semangat anak. Namun demikian mereka menemukan jalan  keluar  dengan  berkumpul  melakukan  kegiatan  secara  bersama.  Jadi  dapat  disimpulkan bahwa  terbentuknya  sifat-sifat  umum  anak  di  samping  ditentukan  oleh  lingkungan  dalam keluarga, lingkungan pergaulan dan lingkungan sekolah juga turut berperan.
Mengenai  kenakalan,  dalam  literatur  asing  sering  disebut  delinquency  sehingga  sebutan kenakalan  anak  sering  juga  disebut  juvenile  delinquency.  Juvenile  artinya  muda,  atau  belum dewasa;  dan  delinquency  artinya  kelalaian  atau  kealpaan.  Jadi  dari  kedua  kata  itu  diartikan sebagai  kenakalan  anak  remaja.  Bebarapa  ahli  mendefinisikan  bahwa  kenakalan  anak  dari berbagai sudut pandang berdasar segi yuridis rumusan kenakalan ditekankan pada :”tingkah laku anak yang melanggar hukum yang bersifata sosial atau anti sosial yang melanggar norma-norma sosial, agama serta ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat”.

## 2. Penegakan Hukum Terhadap Kenakalan Anak
Setiap masyarakat mempunyai norma, norma berarti anggapan bagaimana seseorang harus berbuat  atau  tidak  harus  berbuat.  Tiap  masyarakat  menghendaki  norma  yang  berlaku  dalam masyarakat  tersebut  dipatuhi,  akan  tetapi  tidak  semua  bisa  dan  mampu  serta  mau  mematuhi norma  tersebut.  Agar  normanya  dipatuhi  maka  masyarakat  mengadakan  sanksi  yang  bersifat negatif  bagi  mereka  yang  berperilaku  menyimpang  dari  norma  dan  memberikan  sanksi  yang bersifat positif bagi mereka yang mentaati norma. Disamping itu ada sanksi yang bersifat formil yang dirumuskan lebih pasti dalam perundang-undangan dan sanksi yang bersifat informal, yaitu sanksi yang tidak dirumuskan secara pasti dalam undang-undang.
Sebagian  dari  norma  adalah  norma  hukum.  Disebut  sebagai  norma  hukum  apabila masyarakat  dengan  aparat  perlengkapannya  dapat  memaksakan  berlakunya  norma  tersebut. Norma hukum ini akan menjadi aturn hukum, jika  sudah berbentuk suatu rumusan tertent, yang membedakan hukum pidana dari hukum lain adalah sanksi yang berupa pidana yang diancamkan kepada pelanggaran normanya. Sanksi dalam hukum pidana adalah sanksi yang bersifat negatif, oleh karena itu hukum pidana sistem sanksi yang negatif. Hukum pidana baru diterapkan apabila sarana lain sudah tidak memadai, maka dapat dikatakan bahwa hukum pidana mempunyai fungsi yang subsidier.
Pidana  merupakan  suatu  pranata  sosial  kontrol  yang  dikaitkan  dengan  dan  selalu mencerminkan nilai dan struktur masyarakat, sehingga merupakan suatu reafirmasi simbolis atas pelanggaran  terhadap  “hati  nurani  bersama”  atau  collective  conscience.  Oleh  sebab  itu  hukum pidana  yang  merupakan  the  punitive  style  of  social  control  dan  sebagai  produk  politik,  sudah sepantasnya merupakan sublimasi dari semua nilai masyarakat yang dirangkum dan dirumuskan serta diterapkan oleh aparat dalam sistem peradilan pidana.
Dengan  demikian  filosofi  pemidanaan  yang  dikembangkan  dalam  Konsep  KUHP  tidak semata-mata ditujukan pada bagaimana memperlakukan pelaku pelanggaran, namun berorientasi pula pada pemikiran sejauh mana pemidanaan dapat memberikan perlindungan, baik bagi pelaku maupun  korban.  Pada  akhirnya  pemidanaan  yang  dijatuhkan  dapat  menciptakan  perlindungan serta  kesejahteraan  bagi  masyarakat.  Konsep  pemidanaan  demikian  berpijak  dari  filosofi pemidanaan yang berdasarkan pada falsafah restorat
Berdasarkan  instrumen  internasional  yang  mengatur  masalah  perilaku  delikuensi  anak, dilihat dari jenis-jenis perilaku delikuensi anak dapat dikualifikasikan ke dalam criminal offence dan  status  offence.  Criminal  offence  adalah  perilaku  delikuensi  anak  yang  merupakan  tindak pidana  apabila  dilakukan  oleh  orang  dewasa,  sedang  status  offence  adalah  perilaku  delikuensi anak  yang  erat  kaitannya  dengan  statusnya  sebagai  anak,  perilaku-perilaku  tersebut  pada umumnya  tidak  dikategorikan  sebagai  suatu  tindak  pidana  bila  dilakukan  oleh  orang  dewasa. Sebagai  contoh  pergi  meninggalkan  rumah  tanpa  izin  orang  tua,  membolos  sekolah,  melawan orang tua, mengonsumsi minuman beralkohol dll. Namun secara hakiki perilaku delikuensi anak hendaknya dilihat bukan semata-mata sebagai perwujudan penyimpangan perilaku karena iseng atau  mencari  sensasi,  melainkan  harus  dilihat  sebagai  perwujudan  produk  atau  akibat ketidakseimbangan lingkungan sosial.
Beradasar  hal  tersebut  maka  tidak  tepat  apabila  tujuan  pemidanaan  terhadap  anak disamakan  dengan  tujuan  pemidanaan  terhadap  orang  dewasa.  Pada  umumnya  pemidanaan hanya  dipandang  sebagai  pengobatan  simtomatik,  bukan  kausatif  yang  bersifat  personal  bukan struktural/fungsional. Pengobatan dengan pidana sangat terbatas dan bersifat pragmentair, yaitu terfokus  pada  dipidananya  si  pembuat.  Efek  preventif  dan  upaya  penyembuhan  lebih  diarahkan pada tujuan pencegahan agar orang tidak melakukan tindak pidana atau kejahatan, bukan untuk mencegah  agar  kejahatan  secara  struktural  tidak  terjadi.  Pidana  yang  dijatuhkan  bersifat kontradiktif/paradoksal  dan  berdampak  negatif  terhadap  pelaku.  Oleh  karena  itu  tidak  heran apabila  penggunaan  hukum  pidana  sampai  saat  ini  selalu  mendapat  kritikan  bahkan  kecaman, termasuk  munculnya  pandangan  radikal  yang  menentang  hukum  pidana  sebagaimana dipropagandakan kaum abolisionis.
Tujuan  pemidanaan  tersebut  akan  lebih  berbahaya  apabila  yang  menjadi  objek  adalah seorang anak yang dalam tindakannya memiliki motivasi dan karakteristik tertentu yang berbeda dengan pelaku orang dewasa. Bahkan Konvensi Hak-hak Anak secara tegas menyatakan bahwa dalam  semua  tindakan  yang  menyangkut  anak  yang  dilakukan  oleh  lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, kepentingan terbaik anak akan merupakan pertimbangan utama.
Standard  Minimum  Rule  Juvenile  Justice  (SMR-JJ)  Beijing  Rule,  menegaskan  beberapa prinsip  sebagai  pedoman  dalam  mengambil  keputusan.  Berdasarkan  Rule  17.1,  dinyatakan bahwa  pengambilan  keputusan  harus  berpedoman  pada  prinsip-prinsip  sebagai  berikut  (Barda Nawawi Arief, 1992:121) :
a. Bentuk-bentuk reaksi/sanksi yang diambil selamanya harus diseimbangkan tidak hanya pada keadaan-keadaan  dan  keseriusan/berat  ringannya  tindak  pidana,  tetapi  juga  pada  keadaan- keadaan dan kebutuhan-kebutuhan si anak serta pada kebutuhan-kebutuhan masyarakat;
b. Pembatasan-pembatasan  terhadap  kebebasan  pribadi  anak  hanya  dikenakan  setelah pertimbangan yang hati-hati dan dibatasi seminimal mungkin;
c. Perampasan  kemerdekaan  pribadi  jangan  dikenakan  kecuali  anak  melakukan  tindakan kekerasan  yang  serius  terhadap  orang  lain  atau  terus-menerus  melakukan  tindak  pidana serius dan kecuali tidak ada bentuk sanksi lain yang lebih tepat;
d. Kesejahteraan anak harus menjadi faktor pedoman dalam mempertimbangkan kasus anak.
Berdasarkan    pertimbangan  tersebut  di  atas,  tampak  jelas  bahwa  dalam  penjatuhan  sanksi terhadap  anak,  tujuan  yang  hendak  dicapai  adalah  perlindungan  hukum  yang  harus mengedepankan  yang  terbaik  bagi  kepentingan  anak,  sehingga  dapat  tercapainya  kesejahteraan bagi anak.
Tujuan dan dasar pemikiran dari penanganan anak tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama untuk  mewujudkan  kesejahteraan  anak  yang  pada  dasarnya  merupakan  bagian  integral  dari kesejahteraan  sosial,  dalam  arti  bahwa  kesejahteraan  atau  kepentingan  anak  berada  di  bawah kepentingan  masyarakat.  Akan  tetapi  harus  dilihat  bahwa  mendahulukan  kesejahteraan  dan kepentingan  anak itu pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha mewujudkan kesejahteraan sosial.
Dalam  Undang-undang  Nomor  3  Tahun  1997  tentang  Pengadilan  Anak,  tidak  secara eksplisit mengatur tujuan pemidanaan, namun secara umum dapat dilihat dalam konsiderannya. Tujuan  yang  hendak  dicapai  adalah  dalam  upaya  melindungi  dalam  rangka  menjamin pertumbuhan  dan  perkembangan  fisik,  mental,  dan  sosial  secara  utuh,  serasi,  selaras  dan seimbang.
Disamping  itu  dalam  penjelasan  diuraikan  bahwa  dengan  dikeluarkannya  Undang-undang tentang Pengadilan Anak, dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang. Selain itu dimaksudkan juga untuk memberi kesempatan  kepada  anak  agar  melalui  pembinaan  akan  diperoleh  atau  menemukan  jati  dirinya untuk  menjadi  manusia  yang  mandiri,  bertanggung  jawab,  dan  berguna  bagi  diri,  keluarga  , masyarakat, bangsa dan negara.
Penjatuhan  pidana  bukan  semata-mata  sebagai  pembalasan  dendam,  yang  paling  penting adalah  pemberian  bimbingan  dan  pengayoman.  Pengayoman  sekaligus  kepada  masyarakat  dan kepada terpidana sendiri agar menjadi insyaf dan dapat menjadi anggota masyarakat  yang baik. Demikianlah konsepsi baru fungsi pemidanaan yang bukan lagi sebagai penjeraan belaka, namun juga  sebagai  upaya  rehabilitasi  dan  reintegrasi  sosial.  Konsepsi  demikian  di  Indonesia  disebut pemasyarakatan.
Akibat  kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi,  kemajuan  budaya  dan  perkembangan pembangunan    pada  umumnya  bukan  hanya  orang  dewasa,  tetapi  anak-anak  juga  terjebak melanggar  norma    terutama  norma  hukum.  Anak-anak  terjebak  dalam  pola  konsumerisme  dan asosial  yang  makin  lama  dapat  menjurus  ke  tindakan  kriminal,  seperti  ekstasi,  narkotika,
pemerasan,  pencurian,  penganiayaan,  perkosaan,  dan  sebagainya.  Kondisi  sekarang  ini  banyak orang  tua  yang  terlalu  disibukkan  mengurus  pemenuhan  duniawi  (meteriil)  sebagai  upaya mengejar  kekayaan,  jabatan  maupun  gengsi.  Dalam  kondisi  demikian  anak  sebagai  buah  hati sering  dilupakan  dalam  pemberian  kasih  sayang,  bimbingan,  pekembangan  sikap  dan  perilaku serta pengawasan orang tua.
Anak  yang  kurang  atau  tidak  mendapatkan  perhatian  secara  fisik,  mental  maupun  sosial, sering berperilaku dan bertindak asosial dan bahkan anti sosial yang merugikan dirinya, keluarga dan  masyarakat.  Untuk  itu  salah  satu  pertimbangan  (consideran)  Undang-Undang  Nomor  3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak menyatakan, bahwa anak adalah bagian dari generasi muda sebagai  salah  satu  sumber  daya  manusia  yang  merupakan  potensi  dan  penerus  cita-cita perjuangan  bangsa,  yang  memiliki  peranan  strategis  dan  mempunyai  ciri  dan  sifat  khusus, memerlukan  pembinaan  dan  perlindungan  dalam  rangka  menjamin  pertumbuhan  dan perkembangn fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.
Jadi penjatuhan pidana sebagai upaya pembinaan dan perlindungan anak merupakan faktor penting. Salah satu upaya pemerintah bersama DPR adalah terbitnya Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-undang ini diundangkan pada tanggal 3 Januari 1997  (Lembaran  Negara  1997  Nomor  3,  Tambahan  Lembaran  Negara  Nomor  3668)  dan  mulai diberlakukan satu tahun kemudian yaitu tanggal 3 Januari 1998.
Melalui  Undang-undang  No.  3  Tahun  1997  diatur  perlakuan  khusus  terhadap  anak  nakal, yang  berbeda  dengan  pelaku  tindak  pidana  orang  dewasa.  Misalnya  ancaman  pidana  ½  (satu perdua) dari ancaman maksimum pidana bagi orang dewasa, tidak dikenal pidana penjara seumur hidup  ataupun  pidana  mati.  Hal  ini  bukan  berarti  menyimpang  dari  prinsip  equality  before  the law. Ketentuan demikain dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang bagi anak.
Sebelum  lahir  Undang-undang  No  3  Tahun  1997,  pada  tahun  1979  telah  ada  undang- undang  yang  mengatur  mengenai  kesejahteraan  anak,  yaitu  Undang-undang  Nomor  4  Tahun 1979.  Tentu  saja  aparat  penegak  hukum  tidak  boleh  mengabaikan  penegasan  Undang-undang No. 4 Tahun 1979 Pasal 6 yang menyatakan :
a. Anak  yang  mengalami  masalah  kelakuan  diberi  pelayanan  dan  asuhan  yang  bertujuan menolongnya  guna  mengantisipasi  hambatan  yang  terjadi  dalam  masa  pertumbuhan  dan perkembangannya.
b. Pelayanan  dan  asuhan  tersebut  juga  diberikan  kepada  anak  yang  telah  dinyatakan  bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim.
Adanya  kekhususan  dan  hal-hal  yang  relatif  baru  sebagaimana  diatur  dalam  Undang- undang No. 3 Tahun 1997 tersebut, melahirkan perbedaan dalam proses pidana dan pemidanaan. Perbedaan tersebut meliputi hal  yang berkaitan  dengan jenis-jenis pidana dan tindakan maupun prosedur  pemidanaan.  Dalam  hal  ini  terdapat  perbedaan  jenis  pidana  dan  tindakan  yang  dapat dijatuhkan  kepada  orang  dewasa  dan  kepada  anak  nakal.  Demikian  pula  proses  peradilannya yang bagi anak nakal menjadi wewenang Pengadilan Anak.
Pidana  adalah  hukuman  yang  dijatuhkan  atas  diri  seseorang  yang  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan  melakukan  suatu  tindak  pidana.  Berdasarkan    ketentuan  Pasal  10  KUHP  hukuman itu  terdiri  dari  hukuman  pokok  dan  hukuman  tambahan.  Hukuman  pokok  terdiri  dari  hukuman mati, hukuman penjara yang dapat berupa hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara waktu, hukuman kurungan dan hukuman denda. Sementara hukuman tambahan dapat berupa  pencabutan  beberapa  hak  tertentu,  perampasan  barang  tertentu  dan  pengumuman keputusan hakim.
Undang-undang  Pengadilan  Anak  No.  3  Tahun  1997  tidak  mengikuti  ketentuan  pidana pada  Pasal  10  KUHP,  dan  menetapkan  sanksinya  secara  tersendiri.  Pidana  Pokok  menurut Undang-undang No. 3 Tahun 1997 diatur dalam Pasal 23 ayat (2) yang terdiri dari :
1. Pidana penjara (maksimum 10 tahun);
2. Pidana kurungan;
3. Pidana denda;
4. Pidana pengawasan
Anak  nakal  tidak  dapat  dijatuhkan  pidana  mati  maupun  penjara  seumur  hidup,    tetapi pidana penjara bagi anak nakal maksimal 10 tahun. Jenis pidana baru dalam undang-undang ini adalah  pidana  pengawasan  yang  tidak  diatur  dalam  KUHP.  Pidana  tambahan  bagi  anak  nakal dapat berupa perampasan barang-barang tertentu, dan atau pembayaran ganti rugi.
Secara  khusus  ketentuan  yang  mengatur  masalah  hukum  pidana  anak  ditetapkan  dalam Undang-undang  Nomor  3  tahun  1997  tentang  Pengadilan  Anak.  Dibentuknya  undang-undang tentang  Pengadilan  Anak  antara  lain  didasarkan  bahwa  walaupun  kenakalan  anak  merupakan perbuatan  anti  sosial  yang  dapat  meresahkan  masyarakat,  namun  hal  tersebut  diakui  sebagai suatu  gejala  umum  yang  harus  diterima  sebagai  suatu  fakta  sosial.  Oleh  karena  itu  perlakuan
terhadap  anak  nakal  sebaiknya  berbeda  dengan  perlakuan  terhadap  orang  dewasa.  Anak  yang melakukan  kenakalan  berdasarkan  perkembangan  fisik,  mental  maupun  sosial  mempunyai kedudukan  yang  lemah  dibandingkan  dengan  orang  dewasa,  sehingga  perlu  ditangani  secara khusus.  Anak  nakal  perlu  dilindungi  dari  tindakan-tindakan  yang  dapat  menghambat perkembangannya,  sehingga  dalam  penanganannya  perlu  dibuat  hukum  pidana  anak  secara khusus,  baik  menyangkut  hukum  pidana  materiil,  hukum  pidana  formal  maupun  hukum pelaksanaan pidananya.
Secara  psikologis,  perlindungan  terhadap  anak  dengan  tujuan  memberikan  perlindungan agar  anak  terhindar  dari  kekerasan,  keterlantaran,  penganiayaan,  tertekan,  perlakuan  tidak senonoh  dan  kecemasan.  Atas  dasar  hal  tersebut,  maka  perlu  adanya  hukum  yang  melandasi sebagai  pedoman  dan  sasaran  tercapainya  kesejahteraan  dan  kepastian  hukum  guna  menjamin perlakuan  serta  tindakan  yang  diambil  terhadap  anak.  Usaha  mewujudkan  kesejahteraan  anak adalah bagian dari meningkatkan pembinaan bagi semua anggota masyarakat, yang tidak terlepas dari  kelanjutan  dan  kelestarian  peradaban  bangsa,  yang  penting  bagi  masa  depan  bangsa  dan negara.
Pandangan  dari  sudut  politik  kriminal,  tidak  terkendalikannya  perkembangan  kriminalitas yang semakin meningkat, dapat disebabkan oleh tidak tepatnya jenis sanksi pidana  yang dipilih dan  ditetapkan.  Setidaknya  perumusan  pidana  dalam  undang-undang  yang  kurang  tepat  dapat menjadi  faktor  timbul  dan  berkembangnya  kriminalitas  (faktor  kriminogen).  Penerapan  hukum pidana  untuk  menanggulangi  anak  nakal  sampai  saat  ini  belum  mempunyai  pengaruh  yang signifikan  terhadap  menurunnya  tingkat  kenakalan  anak  di  Indonesia.  Bahkan  akhir-akhir  ini kenakalan anak banyak terjadi di masayarakat.
Dengan  banyaknya  atau  meningkatnya  jumlah  kenakalan  anak,  tampak  esensi dikeluarkannya  Undang-undang  Pengadilan  Anak  sebagai  wujud  perlindungan  terhadap  anak bermasalah sangat jauh dari apa yang diharapkan. Adanya undang-undang yang baik belum tentu dapat  memberi  jaminan  akan  dapat  menghasilkan  hal  yang  baik,  tanpa  ditunjang  aspek-aspek struktur hukum, serta budaya hukum yang baik.  Oleh karena itu upaya pembaruan hukum harus dilakukan secara menyeluruh baik substansi, struktur maupun budaya.
Dalam konteks penerapan sanksi terhadap anak, kelemahan atau kekurangan  yang tampak dari  ketiga  faktor  tersebut,  sehingga  konsep  pemidanaan  yang  secara  substansial  lebih mengedepankan  aspek  perampasan  atau  pembatasan  kemerdekaan  sebagaimana  ditegaskan
dalam Undang-undang Pengadilan Anak, dirasakan manakala struktur yang menerapkan konsep itu,  ditambah  dengan  kurang  atau  bahkan  tidak  memahami  filosofi  dilaksanakannya  peradilan anak.  Berdasarkan hal tersebut, dorongan untuk  melakukan upaya pembaruan  atau rekonstruksi sistem  pemidanaan  terhadap  anak  yang  dapat  menyentuh  tujuan  perlindungan  terhadap  anak semakin  kuat.  Selain  itu  peningkatan  kualitas  struktur  penegak  hukum  juga  harus  dilakukan. Sebagai  lembaga  yang  memiliki  peran  yang  besar,  hakim  anak  mempunyai  fungsi  yang  sangat strategis dalam melindungi dan mensejahterakan anak. Dengan demikian hakim anak betul-betul harus  berkualitas  sebagaimana  ditegaskan  dalam  Beijing  Rule  maupun  peraturan  perundang- undangan yang telah ditetapkan.
Satu  hal  yang  perlu  diperhatikan  adalah  walaupun  hukum  positif  di  Indonesia  saat  ini bersumber  pada  KUHP  buatan  Belanda,  tetapi  dalam  penegakan  hukum  harus  berbeda  dengan filosofi  penegakan  hukum  pidana  seperti  di  jaman  Belanda.  Hal  ini  karena  kondisi  lingkungan atau  kerangka  besar  hukum  nasional  sebagai  tempat  dioperasionalisasikannya  sudah  jauh berubah.  Penegakan  hukum  pidana  positif  harus  berada  dalam  konteks  ke-Indonesiaan,  bahkan dalam  konteks  Pembangunan  Nasional  dan  Pembangunan  Hukum  Nasional.  Dalam  salah  satu kesimpulan Konvensi Hukum Nasional yang diselenggarakan pada Bulan Maret 2008 dinyatakan bahwa  penegakan  hukum  dan  sikap  masyarakat  terhadap  hukum  tidak  boleh  mengabaikan keadaan dan dimensi waktu saat hukum itu ditegakkan atau diberlakukan.
Sebagai  bagian  dari  proses  peradilan,  maka  proses  pemidanaan  tidak  hanya  didasarkan pada  peraturan  perundang-undangan  pidana  positif  saja,  tetapi  harus  memperhatikan  rambu- rambu  penegakan  hukum  dan  keadilan  dalam  sistem  hukum  nasional.  Rambu-rambu  tersebut banyak  kita  jumpai  dalam  UUD  1945  maupun  dalam  Undang-undang  Kekuasaan  Kehakiman, antara lain :
1 .  Pasal  18  ayat  (2)  UUD  1945  amandemen  menyatakan  bahwa  negara  mengakui  dan menghormati  kesatuan-kesatuan  masyarakat  hukum  adat  beserta  hak-hak  tradisionalnya sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat  dan  prinsip  negara kesatuan republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.
2. Pasal 28  D UUD 1945 amandemen menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
3. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
4.  Dalam  Pasal  3  ayat  (2)  Undang-undang  Kekuasaan  Kehakiman  Nomor  40  Tahun  2009 dinyatakan  bahwa  peradilan  negara  menerapkan  dan  menegakkan  hukum  dan  keadilan berdasarkan Pancasila.
5. Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 40 Tahun 2009 menyatakan bahwa  peradilan  dilakukan  “DEMI  KEADILAN  BERDASARKAN  KETUHANAN  YANG MAHA ESA “.
6.  Pasal  5  ayat  (1)  Undang-undang  Kekuasaan  Kehakiman  menyatakan  bahwa  pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.
7.  Dalam  Pasal  25  ayat  (1)  Undang-undang  Kekuasaan  Kehakiman  dinyatakan  bahwa  segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu  dari  peraturan  perundang-undangan  yang  bersangkutan  atau  sumber  hukum  tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
8.  Pasal  28  ayat  (1)  Undang-undang  Kekuasaan  Kehakiman  menyatakan  bahwa  hakim  wajib menggali,  mengikuti  dan  memahami  nilai-nilai  hukum  dan  rasa  keadilan  yang  hidup  dalam masyarakat.
Berdasarkan  beberapa  ketentuan  tersebut  di  atas,  maka  sesungguhnya  tujuan  penegakan hukum  bukan  hanya  menegakkan  undang-undang,  melainkan  juga  menegakkan  aturan  yang berlaku di masyarakat.

## P E N U T U P
Pelanggaran  hukum  yang  dilakukan  anak  merupakan  reaksi  dari  kondisi  sosial  dan individualnya,  termasuk  sebagai  ekspresi  dari  problem  transisi  psikologis  yang  dialaminya ataupun  sebagai  kesalahan  adaptasi  anak  terhadap  situasi  sulit  atau    tidak  menyenangkan  yang dihadapinya.  Penegakan  hukum  terhadap  anak  hendaknya  bertujuan  memberikan  perlindungan hukum  dengan  mengedepankan  yang  terbaik  bagi  anak,  demi  kesejahteraan  anak,  yang merupakan bagian integral dari kesejahteraan sosial.

## DAFTAR   PUSTAKA
Arief Gosita, 2004, Masalah Perlindungan Anak, Jakarta : Akademika Presindo. Barda Nawawi Arief, 1991, Kebijakan Hukum Pidana, Semarang : FH Undip. ______, 1991, Upaya Non Penal dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Semarang : FH Undip.
______, 1992, Bunga Rampai Hukum Pidana, Bandung : Alumni. Darwan Prinst, 2003, Hukum Anak Indonesia, Bandung : Citra Aditya Bakti. Delyana Shanty, 1988, Wanita dan Anak di Mata Hukum, Yogyakarta : Liberty. Gatot Supramono, 2000, Hukum Acara Pengadilan Anak, Jakarta : Djambatan.
J.E. Sahetapy, 1992, Teori-Teori Kriminologi, Suatu Pengantar, Bandung : Citra Aditya Bakti. M.  Pasaribu  &  B.  Simanjuntak,  1992,  Kitab  Undang-undang  Pengadilan  Anak,  Jakarta  :  Bumi Angkasa.
Maidin  Gultom,  2008,  Perlindungan  Hukum  terhadap  Anak,  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana
Anak di Indonesia, Bandung : Refika Aditama.
Maulana Hassan Wadong, 2000, Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia.
Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Bandung :  Alumni. Muladi, 1992, Lembaga Pidana Bersyarat, Bandung : Alumni.
______, 1995, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Semarang : Badan Penerbit Undip.
Nandang  Sambas,  2010,  Pembaharuan  Sistem  Pemidanaan  Anak  di  Indonesia,  Yogyakarta  :
Graha Ilmu.
Paulus  Hadisuprapto,  2003,”Pemberian  Malu  Integratif  sebagai  sarana  Non-Penal Penanggulangan Perilaku Delikuensi Anak, Disertasi Doktor Ilmu Hukum, UNDIP.
Paulus Hadisuprapto, 1997, Juvenile Delinquency, Pemahaman dan Penanganannya, Bandung : Citra Adithya Bakti.
Romli Atmasasmita, 1984, Problema Kenakalan anak dan Remaja, Bandung : Armico.
Sholehuddin,  Sistem  Sanksi  Dalam  Hukum  Pidana,  Ide  Double  Track  System  dan Implementasinya, 2004,  Jakarta : Radjawali Press.
Singgih Gunarso,1999, Psikologi Perkembangan, Bandung : Remaja Rosdakarya. Syamsu  Yusuf,  2000,  Psikologi  Perkembangan  Anak  dan  Remaja,  Bandung  :  Remaja Rosdakarya.

## Undang-Undang
Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.