## Menyoal Capaian Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri
EcceS:

## Economics Social and Development Studies
Edwin Setya Parahita 1 Junaedi 2
1,2 Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Darul „Ulum Jombang
Jl. Abdurahman Wahid 29 A Jombang Email: eparahita@yahoo.com; junaedibinhm@gmail.com
(Article history) Received: 2019-11-14, Revised: 2019-11-24, Accepted: 2020-06-19, Available online: 2020-06-23, DOI: 10.24252/ecc.v7i1.11087

## Abstrak: Menyoal Capaian Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri
Capaian realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Kabupaten Jombang beberapa tahun  terakhir  tercatat  cukup  tinggi.  Namun  diduga  bahwa  validitas  capaian  yang  tinggi tersebut  masih  banyak  dipertanyakan  karena  adanya  permasalahan  penyusunan  dan pelaporan data investasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis data capaian realisasi penanaman  modal  dalam  negeri  (PMDN)  di  Kabupaten  Jombang.  Metode  yang  digunakan adalah  penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif.  Data  diperoleh  dari  hasil penelusuran  langsung,  wawancara,  dan  laporan  realisasi  PMDN  periode  2010-2018.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  penyusunan  data  capaian  realisasi  PMDN  di  Kabupaten Jombang  diindikasikan  terjadi  kesalahan  prosedur.  Pertama,  data  yang  digunakan  dalam penyusunan  tidak  bersumber  dari  Laporan  Kegiatan  Penanaman  Modal  (LKPM).  Kedua, penggunaan data perizinan berusaha dalam penyusunan data capaian realisasi PMDN tanpa verifikasi  dan  validasi  ke  lapangan.  Ketiga,  ketidaktelitian  dalam  mengolah  data  sehingga terjadi  duplikasi  dan  data  tidak  valid.  Implikasi  dari  penlitian  ini  adalah  penyusunan  data target dan realisasi nilai investasi oleh pemerintah, untuk perencanaan pembangunan agar lebih  logis  dan  berhati-hati  dalam  proses  penyusunannya.  Lebih  dari  itu,  penting  untuk memperhatikan  data  investasi  yang  tampak  sangat  tinggi,  agar  lebih  presisi  dalam menentukan  angka  nilai  riil  investasi,  dan  tidak  terjebak  dalam  angka-angka  proyeksi investasi semata.
Kata Kunci : LKPM, Perizinan Berusaha, PMDN, Realisasi

## Abstract: Questioning of Realization Achievement of Domestic Investment
Achievement of the realization of Domestic Investment (PMDN) in Jombang in recent years recorded quite high. However, it is suspected that the high validity of these achievements is still questionable due to problems in the preparation and reporting of investment data. This study aims to analyze data on the achievement of domestic investment realization (PMDN) in  Jombang.  The  method  used  is  descriptive  research  with  a  qualitative  approach.  Data obtained from direct search results, interviews, and PMDN realization reports for the 2010- 2018 period. The results showed that the preparation of PMDN realization data in Jombang District  indicated  procedural  errors.  First,  the  data  used  in  the  preparation  did  not  come from  the  Investment  Activity  Report  (LKPM).  Second,  the  use  of  licensing  data  seeks  to compile PMDN realization data achievements without verification and validation to the field. Third,  inaccuracy  in  processing  the  data  resulting  in  duplication  and  invalid  data.  The implication  of  this  research  is  the  preparation  of  target  data  and  the  realization  of investment  value  by  the  government,  for  development  planning  to  be  more  logical  and careful  in  the  preparation  process.  More  than  that,  it  is  important  to  pay  attention  to investment data that appear to be very high, so that they are more precise in determining the  real  value  of  investment,  which  is  actually  and  not  trapped  in  investment  projection figures alone.
Keywords: Business Licensing, LKPM, PMDN, Realization.

## PENDAHULUAN / INTRODUCTION
Dalam  rangka  meningkatkan  perekonomian  Indonesia,  salah  satu  upaya  yang  di lakukan  oleh  pemerintah  adalah  dengan  membuka  kesempatan  investasi  atau  penanaman modal.    Dengan  adanya  penanaman  modal  ini  dapat  menggerakkan  serta  meningkatkan pertumbuhan  ekonomi,  memperbanyak  lapangan  pekerjaan  dan  kesempatan  kerja, peningkatan pendapatan, dan peningkatan kesejahteraan penduduk. Banyak hasil penelitian yang  menyinggung  dan  mendukung    masalah  ini,  dalam  temuan  Prasetyo  (2009),    Asiyan (2013), Aulia (2013), Maharani (2016), Mahrisa dan Syamsul (2019) mengungkapkan bahwa terciptanya  barang  modal  dari  kegiatan  investasi  akan  menciptakan  faktor  produksi  dan lapangan  kerja  baru  sehingga  siklus  perekonomian  akan  berlangsung  kearah  yang  positif. Investasi menjadi faktor krusial bagi berlangsungnya proses pembangunan ekonomi, dimana pembangunan ekonomi merupakan keterlibatannya kegiatan-kegiatan produksi barang dan jasa  di  semua  sektor  ekonomi.  Terciptanya  kegiatan-kegiatan  produksi  dapat  mendorong terciptanya  lapangan  pekerjaan  sehingga  kesempatan  kerja  penduduk  menjadi  meningkat yang kemudian akan berimbas pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat.
Selaras dengan peranan investasi dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, maka salah satu komponen dalam menentukan capaian pertumbuhan ekonomi di suatu daerah juga berasal dari sektor penanaman modal. Hal ini berkenaan dengan upaya untuk  menciptakan  keberlanjutan  pertumbuhan  ekonomi  secara  terus-menerus,  dimana pertumbuhan ekonomi tidak hanya dapat didorong oleh konsumsi tanpa adanya konstribusi yang berarti dari penanaman modal (Tambunan, 2001).
Kegiatan  investasi  ini  secara  umum  dapat  dibedakan  menjadi  dua  kategori  yaitu berupa  Penanaman  Modal  Asing  (PMA)  dan  Penanaman  Modal  Dalam  Negeri  (PMDN). Dimana  PMA  adalah  kegiatan  pengeluaran  atau  pembelanjaan  barang-barang  modal  oleh investor  untuk  menambah  kemampuan  produksi  barang  dan  jasa  yang  dilakukan  oleh investor  asing  dengan  menggunakan  modal  asing.  Sedangkan  PMDN  merupakan  kegiatan pengeluaran  atau  pembelanjaan  investor  atau  perusahaan  untuk  membeli  barang-barang produksi,  untuk  menambah  kemampuan  memproduksi  barang  dan  jasa  yang  tersedia dimana  investor  dan  modal  yang  digunakan  berasal  dari  dalam  negeri  (Setyowati  dan Fatimah,  2007).  Penanaman  modal  yang  mampu  direalisasikan  oleh  suatu  negara  atau daerah,  baik  berupa  PMA  ataupun  PMDN  memegang  peranan  penting  dalam  upaya menciptakan  pertumbuhan  perekonomian  serta  menggerakan  sektor-sektor  riil perekonomian baik di tingkat nasional maupun di daerah.
Peningkatan  realisasi  penanaman  modal  dan  investasi  di  daerah  yang menggairahkan,  selalu  diupayakan  setiap  pemerintah  daerah  dengan  menciptakan  iklim investasi yang kondusif bagi investor. Iklim investasi adalah semua hal yang terkait dengan lingkungan,  kelembagaan  dan  kebijakan,  baik  yang  saat  ini  dilaksanakan  maupun  yang diharapkan dan diprediksikan terjadi di masa datang, yang bisa berpengaruh terhadap risiko dan tingkat pengembalian suatu investasi yang ditanamkan.
Pemerintah  Indonesia  saat  ini  telah  mengeluarkan  beberapa  paket  kebijakan ekonomi  yang  terkait  upaya  meningkatkan  investasi  melalui  percepatan  izin  berusaha, deregulasi  peraturan  dan  insentif  penanaman  modal  yang  kesemuanya  diharapkan  dapat meningkatkan  capaian  investasi  nasional.  Sementara  capaian  investasi  di  masing-masing daerah menjadi tugas kepala daerah untuk mewujudkannya, dimana dalam pelaksanaannya harus  sinkron  dan  selaras  dengan  kebijakan  pemerintah  pusat  dengan  tidak  membatasi inovasi  yang  dilakukan  oleh  masing-masing  daerah  sepanjang  tidak  bertentangan  dengan aturan  yang  berlaku.  Daerah-daerah  di  Indonesia  dalam  pelaksanaan  capaian investasinya membentuk  kelembagaan  penanaman  modal  yang  merupakan  kepanjangan  tangan  dari
kepala  daerah  tersebut.  Apalagi  dengan  diterbitkannya  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  100  Tahun  2016  Tentang  Pedoman  Nomenklatur  Dinas  Penanaman  Modal  dan Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Provinsi  dan  Kabupaten  atau  Kota  maka  hampir  dipastikan seluruh Indonesia nomenklatur kelembagaan yang melaksanakan fungsi-fungsi penanaman modal di daerah adalah sama.
Upaya  untuk  menciptakan  dan  mendukung  peningkatan  iklim  investasi  kondusif menjadikan faktor kelembagaan menjadi sangat penting peranannya. Karena itu agar proses penanaman  modal  bisa  berjalan  efektif  dan  efisien  serta  tidak  berbelit-belit  maka kelembagaan  yang  terkait  dengan  penanaman  modal  dangan  kelembagaan  yang  terkait perizinan  harus  disatukan.  Hal  ini  dalam  upaya  menciptakan  kemudahan  untuk  memulai berusaha  bagi  masyarakat (easy  of  doing  business).  Upaya  untuk  melakukan  reformasi kelembagaan  penanaman  modal  dan  perizinan  telah  dilaksanakan  oleh  pemerintah  pusat sejak ditetapkannya UU 25/2007 tentang Penanaman Modal dan sejalan dengan hal tersebut pada tahun 2017 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang  pembentukan  dan  susunan  perangkat  daerah  Kabupaten  Jombang,  pemerintah Kabupaten  Jombang  menyatukan  Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  yaitu  kantor penanaman  modal  dan  PPD  Kabupaten  Jombang  dengan  Badan  Pelayanan  Perizinan Kabupaten Jombang menjadi satu OPD yang dikenal sebagai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kabupaten  Jombang  (DPM  PTSP).  Dengan  perubahan struktur kelembagaan ini diharapkan kinerja investasi di Kabupaten Jombang dapat berjalan optimal.
Menurut  data  BPS  Kabupaten  Jombang  (2017)  capaian  realisasi  Penanaman  Modal Dalam Negeri (PMDN) di Kabupaten Jombang pada periode tahun 2012-2016 menunjukkan tren peningkatan, walaupun pada tahun 2015 terjadi penurunan capaian hingga 28,1 % dari tahun 2015 yaitu dari 389,86 milyar rupiah di tahun 2014 menjadi 280, 23 milyar rupiah di tahun  2015.  Akan  tetapi  di  tahun  2016  capaian  realisasi  PMDN  meningkat  hingga  115  % persen dari tahun 2015 atau mencapai 603,11 milyar rupiah.
Perlunya  kejelasan  dalam  prosedur  pengolahan  data  dan  pencatatan  capaian realisasi  investasi  PMDN  ini  perlu  untuk  dicermati  karena  data  tersebut  menjadi  sumber rujukan pertumbuhan perekonomian di suatu daerah. Hal penting lainnya dari data realisasi capaian realisasi investasi PMDN ini selalu menjadi acuan pembuatan laporan pertanggung jawaban  kepala  daerah  setiap  tahunnya  yang  disampaikan  dihadapan  DPRD  dan  menjadi sumber rujukan dari pihak-pihak yang membutuhkan data tersebut untuk digunakan sebagai data pokok indikator perekonomian. Oleh karena itu validitas data capaian realisasi PMDN ini
menjadi sangat penting, jangan sampai data yang disampaikan, disusun dan menjadi bahan laporan tersebut belum sesuai dengan kenyataan di lapangan. Bisa jadi data tersebut baru merupakan  data  bayangan (shadow  data)  bukan  data  nyata  (real  data)  jumlah  investasi yang  telah  ditanamkan  investor  untuk  usaha  yang  dijalankan.  Data  bayangan  yang dimaksudkan  ini  kemungkinan  bisa  merupakan  angka  proyeksi  investasi,  angka  perkiraan investasi dan angka pendeklarasian investor.  Apabila data bayangan ini digunakan sebagai basic  data  dalam  penyusunan  capaian  realisasi  PMDN  maka  dapat  dipastikan  tingkat validitasnya rendah dan sangat absurd apabila data bayangan sebagaimana dimaksudkan di atas digunakan sebagai data utama dalam laporan capaian realisasi investasi PMDN di suatu daerah.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  maka  artikel  ini  berupaya  menganalisis bagaimana  data  capaian  realisasi  penanaman  modal  dalam  negeri  di  Kabupaten  Jombang yang meliputi cara mendapatkan data capaiannya, proses capaiannya, metode penyusunan dan metode pelaporan data capaian, dan kriteria dalam penyusunan data capaian. Dengan analisis capaian realisasi ini akan diketahui apakah capaian relaisasi investasi ini benar-benar realistis atau tidak, valid atau tidak.

## TINJAUAN TEORITIK / LITERATURE REVIEW
Adam  Smith  dalam  Skousen  (2009)  secara  teguh  dan  konsisten  mempertahankan teorinya  bahwa  aktivitas  ekonomi  mesti  diserahkan  dalam  mekanisme  pasar,  permintaan akan  menciptakan  penawarannya  sendiri,  termasuk  masuknya  investasi  dalam  sebuah negara.  Hal  itu  secara  teknikal  dapat  diwujudkan  dengan  kebijakan  harga  alamiah  yang harus dibiarkan berlaku sesuai dengan mekanisme pasar. Harga alamiah akan berlaku tanpa perlu  dibakukan  oleh  penguasa  sipil.  Apa  yang  akan  dibakukan  oleh  pemerintah  bukanlah harga  alamiah  atau  harga  yang  fair,  tetapi  harga  yang  pada  akhirnya  hanya  akan menguntungkan  segelintir  orang  yang  kaya  dan  berkuasa  dan  bukannya  menguntungkan semua  pihak.  Karena  itu,  jalan  terbaik  untuk  bisa  mewujudkan  harga  yang  fair  adalah dengan membiarkan harga alamiah berkembang sesuai dengan mekanisme pasar.
Namun  gagasan  itu  ditentang  Keynes  dalam  Deliarnov  (2010)  bahwa  apa  yang disarankan  Smith  tentang  permintaan  menciptakan  penawarannya  sendiri  justru  tidak terbukti dengan mekanisme pasar. Pasar tidak bekerja secara bebas, tapi butuh regulasi dan intervensi pemerintah untuk menciptakan keseimbangan di dalam pasar, yaitu dengan jalan
pengeluaran  pemerintah  untuk  membeli  barang-barang  modal  dan  peralatan-peralatan produksi  dengan  tujuan  untuk  mengganti  dan  terutama  menambah  barang-barang  modal yang  akan  digunakan  untuk  memproduksi  barang  dan  jasa  di  masa  yang  akan  datang. Investasi  adalah  suatu  komponen  dari  PDB  =  C  +  I  +  G  +  (X-M).  Investasi  adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang.
Lebih  lanjut  Harrod-Domar  dalam  Mankiw  (2012)  mencoba  menengahi  perdebatan teoritik  itu  bahwa  peranan  pertumbuhan  modal  dalam  menciptkan  pertumbuhan  ekonomi. Teori  Harrod-Domar  memandang  bahwa  pembentukan  modal  dianggap  sebagai pengeluaran  yang  akan  menambah  kemampuan  suatu  perekonomian  untuk  menghasilkan barang  dan/atau  jasa,  maupun  sebagai  pengeluaran  yang  akan  menambah  permintaan efektif  seluruh  masyarakat.  Dimana  apabila  pada  suatu  masa  tertentu  dilakukan  sejumlah pembentukan  modal,  maka  pada  masa  berikutnya  perekonomian  tersebut  mempunyai kemampuan untuk menghasilkan barang-barang dan/atau jasa yang lebih besar.
Pembentukan modal merupakan pokok persoalan pembangunan yang membedakan antara  negara  sedang  berkembang  dengan  negara  maju.  Meningkatkan  kapasitas  negara- negara  sedang  berkembang  untuk  mengalihkan  sebagian  dari  sumberdaya  yang  tersedia untuk kepentingan peningkatan cadangan modal untuk menjamin peningkatan output yang bisa  dikonsumsi  di  masa  datang,  dan  menurunkan  rasio  kenaikan  modal  output  menjadi fokus  utama  para  perencana  pembangunan.  Secara  empiris  cukup  banyak  temuan  yang mendukung  teori  Harrord-Domar,    Nurkse  maupun  Lewis.  Misalnya  Haryanto  (2005)  yang menyimpulkan  bahwa  kunci  utama  untuk  mencapai  peningkatan  pertumbuhan  ekonomi yang  tercermin  dari  kemampuannya  meningkatkan  laju  pertumbuhan  dan  tingkat pendapatan. Semakin besar tingkat investasi maka semakin besar pula tingkat pertumbuhan ekonomi  yang  bisa  dicapai.  Demikian  juga  dengan  penelitian  Humaini  et.  al.  (2007); Setyowati dan Fatimah (2007); Prasetyo (2009); Asiyan (2013); Aulia (2013); Malau, et. al. (2015); Maharani (2016); serta Mahrisa dan Syamsul (2019).

## METODE PENELITIAN / METHODS
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  kualitatif,  sebagaimana  yang diungkapkan  Raco  (2013)  bahwa  metode  kualitataif  merupakan  pendekatan  untuk mengeksplorasi dan memahami suatu fenomena. Penelitian kualitatif yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus, yang bertujuan untuk mengungkapkan
suatu  masalah  atau  keadaan  tertentu  sebagaimana  adanya  sehingga  dapat  memberikan gambaran  secara  tetap  tentang  keadaan  yang  sebenarnya  dari  objek  yang  diteliti  dalam rangka  memecahkan  masalah  tertentu  yang  spesifik.  Dalam  penelitian  ini,  peneliti  terlibat langsung  di  dalam  kondisi  atau  obyek  yang  sedang  diteliti.  Metode  wawancara  dan observasi  menjadi  cara  utama  dalam  penelitian  ini.  Variabel-variabel  atau  faktor  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  antara  lain;  faktor  predisposisi  yang  diasumsikan  dapat mempengaruhi data capaian realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Kabupaten Jombang, faktor pendukung merupakan pendukung terlaksananya penyusunan data capaian realisasi  PMDN  di  Kabupaten  Jombang,  faktor  penguat  merupakan  faktor  pendorong tersusunnya data capaian realisasi PMDN di Kabupaten Jombang.
Sementara  itu  untuk  instrumennya  adalah  peneliti  sendiri  yang  bertindak  sebagai penggali  data  melalui  pengamatan  atau  observasi,  pengumpulan  data  dan  dokumentasi serta melakukan pendalaman kajian melalui wawancara pada sumber data dan obyek yang akan  diteliti.  Dalam  penelitian  ini,  data  primer  diperoleh  peneliti  dari  kegiatan  wawancara dengan  pihak-pihak  yang  terlibat  secara  langsung  dengan  tugas  terkait  pembuatan pendataan PMDN, yaitu pejabat struktural dan staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  Satu  Pintu  (DPM  PTSP)  Kabupaten  Jombang.  Awal  wawancara  ada  empat  orang sebagai  narasumber  kunci  yang  terkait  dengan  tugas  tersebut.  Sedangkan  data  sekunder bersumber  dari  dokumen-dokumen  resmi,  catatan-catatan,  serta  arsip  pada  DPM  PTSP Kabupaten  Jombang  yang  berkaitan  dengan  fokus  penelitian.  Alasan  utama  peneliti mengambil  lokasi  di  Kabupaten  Jombang  adalah  karena  Pemerintah  Kabupaten  Jombang telah  menyusun  laporan  perkembangan  Capaian  PMDN  setiap  tahunnya,  dengan  capaian yang  termasuk  kategori  tinggi  di  Jawa  Timur,  yaitu  peringkat  kedua  setelah  Surabaya, meskipun Jombang bukan ketegori kota besar.
Setelah semua data terkumpul maka dilakukan pengujian terhadap keabsahan data. Keabsahan  data  disini  sangatlah  penting  untuk  menjamin  validitas  sebuah  data.  Dalam penelitian  ini,  peneliti  menggunakan  triangulasi,  yaitu  teknik  pemeriksaan  keabsahan  data yang memanfaatkan sesuatu yang lain selain data itu sebagai data pembanding (Moleong, 2005). Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan model interaktif.  Dalam  model  analisis  ini  terdapat  tiga  komponen  analisis,  yaitu:  reduksi  data, salinan data dan penarikan kesimpulan (Miles dan Huberman, 2007).

## HASIL DAN PEMBAHASAN / DISCUSSION

## Mekanisme Penetapan Capaian Realisasi PMDN
Tidak  terdapatnya  data  capaian  realisasi  penanaman  modal  dalam  sistem  LKPM online  untuk  Kabupaten  Jombang  membuat  bidang  pengolah  data  dan  sistem  informasi hanya  memperoleh  satu  masukan  sumber  data  yaitu  data  perizinan  berusaha  yang disampaikan oleh bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan. Keterbatasan dalam sumber data dalam  penyusunan realisasi PMDN ini menjadikan kendala untuk penyusunan laporan realisasi  PMDN  karena  data  yang  didapatkan  bukan  merupakan  data  realisasi  PMDN  akan tetapi data perizinan berusaha. Dalam data perizinan berusaha meskipun terdapat besaran modal  usaha  yang  disampaikan  oleh  penanaman  modal  akan  tetapi  hal  tersebut  tidak menggambarkan realisasi penanaman modal yang disampaikan.
Laporan  realisasi  penanaman  modal  merupakan  amanah  yang  harus  disusun  dan dipublikasikan  untuk  itu  dalam  penyusunan  harus  detail,  cermat  dan  kredibel.  Akan  tetapi karena  tidak  adanya  proses  verifikasi  ulang  terhadap  pelaku  penanam  modal  yang memproses perizinan berusaha maka data tersebut memiliki relevansi yang  tinggi terhadap capaian  realisasi  PMDN.  Argumentasi  pemakaian  data  perizinan  berusaha  sebagai  data capaian  realisasi  penanaman  modal  mengacu  pada  ketentuan  pasal  3  Peraturan  Menteri Perdagangan  Republik  Indonesia  Nomor  36/M-DAG/PER/9/2007  tentang  Penerbitan  Surat Izin  Usaha  Perdagangan  dimana  disebutkan  bahwa:  “perusahaan  dengan  modal  dan/atau kekayaan bersih”. Dari ketentuan ini menjadi acuan bahwa modal yang disampaikan dalam pengajuan  perizinan  berusaha  (SIUP)  merupakan  besaran  penanaman  modal  yang ditanamkan untuk menjalankan usaha.
Berkenaan dengan hal tersebut maka sejak tahun 2010 disusunlah capaian realisasi PMDN  di  Kabupaten  Jombang  atas  dasar  permohonan  pengajuan  SIUP  dengan  membagi kedalam  18  sektor  bidang  usaha.  Metode  pembagian  sektor  bidang  usaha  ini  didasarkan atas  barang  atau  jasa  dagangan  utama  yang  terdapat  dalam  SIUP.  Petugas  di  Bidang Pengolahan Data dan Sistem Informasi melakukan sorting terhadap data softfile rekapitulasi permohonan  berusaha  dan  mengumpulkan  penanam  modal  kedalam  18  sektor  bidang usaha.
Hasil proses sorting yang dilakukan adalah dengan melakukan proses filter terhadap softfile yang diperoleh dari Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan. Proses filter yang dilakukan  rawan  terjadinya  duplikasi  data  karena  dalam  sebuah  perusahaan  penanaman modal bisa jadi dan sangat dimungkinkan melakukan kegiatan usaha lebih dari satu bidang
usaha.  Dengan  proses  filterisasi  yang  tidak  cermat  maka  akan  terjadi  pencatatan penanaman  modal  ganda,  yaitu  penanam  modal  dicatatkan  penanaman  modalnya  di  satu sektor  usaha  dan  juga  lainnya.  Dengan  metode  ini  maka  didapatkan  laporan  capaian realisasi PMDN di Kabupaten Jombang. Data tersebut digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS)  sebagai  laporan  statistik  daerah  maupun  oleh  pemangku  kebijakan  sebagai  laporan pertanggungjawaban tahunan.
Selama  periode  tahun  2010-2018  didapatkan  bahwa  terdapat  17.127  perusahaan penanaman  modal  dengan  total  jumlah  investasi  yang  ditanamkan  sebesar  Rp. 7.786.694.970.619.-  adapun  jumlah  tenaga  kerja  yang  dapat  diserap  adalah  sejumlah 107.871  orang.  Perkembangan  capaian  realisasi  Penanaman  Modal  Dalam  Negeri  di Kabupaten Jombang pada 2010-2018 dapat di lihat pada gambar berikut:
Gambar 1. Perkembangan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Periode 2010-2018

## Sumber: Hasil Pengolahan Data Capaian Realisasi PMDN Kabupaten Jombang
Perkembangan  PMDN  di  Kabupaten  Jombang  sebagaimana  ditunjukkan  dalam Gambar  tersebut  diperoleh  bahwa  pada  2015  merupakan  tahun  dimana  realisasi  PMDN  di Kabupaten Jombang mencapai titik tertinggi dengan mencapai realisasi 2,9 triliun rupiah dan pada  2018  menjadi  tahun  dimana  realisasi  PMDN  mencapai  titik  terendah  dengan  hanya sebesar  310  milyar  rupiah.  Dari  gambar  itu  juga  dapat  diperoleh  bahwa  perkembangan realisasi PMDN di Kabupaten Jombang cenderung stabil pada kisaran angka 300-400 milyar rupiah tiap tahunnya.
474,00 1.720,99 474,00 362,26   389,87
2.947,11
693,11 415,06 310,30 - 500,00 1.000,00 1.500,00 2.000,00 2.500,00 3.000,00 3.500,00 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 JU M LA H ( D A LA M M IL YA R R U P IA H ) PMDN
Capaian  realisasi  PMDN  dalam  rentang  2010–2018  setidaknya  menyerap  tenaga kerja  sejumlah  107.871  orang  atau  rerata  tiap  tahunnya  sejumlah  11.986  orang.  Gambar berikut menunjukan perkembangan serapan tenaga kerja dari hasil capaian realisasi PMDN di Kabupaten Jombang.

## Gambar 2. Perkembangan Penyerapan Tenaga Kerja dari Capaian PMDN Periode 2010-2018
Sumber: Hasil Pengolahan Data Capaian Realisasi PMDN Kabupaten Jombang
Selaras  dengan  capaian  realisasi  PMDN  dimana  pada  2015  menjadi  titik  tertinggi maka  pada  2015  serapan  tenaga  kerja  mencapai  titik  tertinggi  pula.  Pada  2015  sejumlah 36.281 tenaga kerja dapat terserap dari 18 sektor bidang usaha penanaman modal. Jumlah tenaga  kerja  yang  terserap  tersebut  melonjak  lebih  dari  350  persen  apabila  dibandingkan 2014.  Pada  2013  merupakan  fase  dimana  penyerapan  tenaga  kerja  dari  capaian  realisasi PMDN menjadi titik terendah yaitu sebesar 5.404 tenaga kerja yang terserap. Hal ini tentu berbeda  dengan  hasil  capaian  realisasi  PMDN,  dimana  pada  tahun  2018 merupakan  tahun dengan capaian realisasi PMDN terendah.
Capaian  realisasi  PMDN  periode  2010-2018  diperoleh  dari  17.127  unit  usaha  yang melakukan  penanaman  modal  pada  18  bidang  usaha.  Rata-rata  tiap  tahun  terdapat  1.903 unit usaha penanaman modal yang memberikan kontribusi terhadap capaian realisasi PMDN di  Kabupaten  Jombang.  Unit  usaha  yang  berkontribusi  dalam  capaian  realisasi  PMDN tersebut  dapat  berupa  perusahaan  berbentuk  perorangan  (UD,  toko  dan  sejenisnya), perusahaan berbadan usaha (CV, Firma dan sejenisnya) dan  perusahaan berbadan hukum
9760 11376 9760 5404 9741 36281 13094 6289  6166 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TE NA GA K ER JA ( O R A NG ) Tenaga Kerja
(PT,  koperasi,  yayasan  dan  sejenisnya).  Berikutnya  menggambarkan  perkembangan  unit usaha PMDN di Kabupaten Jombang periode 2010-2018.

## Gambar 3.  Perkembangan Unit Usaha dari Capaian PMDN Periode 2010-2018

## Sumber: Hasil Pengolahan Data Capaian Realisasi PMDN Kabupaten Jombang
Pada  2015  menjadi  fase  dimana  pertumbuhan  unit  usaha  PMDN  menjadi penyumbang  terbesar  dalam  capaian  realisasi  PMDN  pada  2010-2018  yaitu  sebesar  5.995 unit usaha. Dengan jumlah 1.089 unit usaha penanaman modal yang dapat direalisasi pada 2018 menjadikan  tahun  tersebut  merupakan  titik  terendah  dalam  fase  perkembangan  unit usaha.
Uraian  terkait  dengan  perkembangan  PMDN  di  Kabupaten  Jombang  yang  secara umum  berdampak  positif  terhadap  pertumbuhan  ekonomi,  usaha  atau  aktivitas  ekonomi, dan penyerapan tenaga kerja tentu hal ini sejalan dengan banyak studi yang menyoroti arti pentingnya PMDN terhadap perekonomian suatu Negara ataupun daerah. Misalnya dengan kajian  Prasetyo  (2009)  yang  mengemukakan  bahwa  terdapat  hubungan  positif  antara pembentukan penanaman modal dengan pertumbuhan ekonomi pada suatu negara. Sejalan dengan hal tersebut dalam pasal 3 ayat  (2) UU PM  diterangkan bahwa terdapat  beberapa arti  penting  penanaman  modal,  termasuk  didalamnya  adalah  PMDN  dalam  kegiatan  dan perkembangan perekonomian Indonesia, yaitu: meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha  nasional;  meningkatkan  pembangunan  ekonomi  berkelanjutan;  meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional; menciptakan lapangan pekerjaan; mengolah
1520  1729  1520 1301  1445 5995 1411 1117  1089 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 JU M LA H ( U NI T) Unit Usaha
ekonomi  potensial  menjadi  ekonomi  riil;  mendorong  pengembangan  ekonomi  kerakyatan; dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Demikian  juga  riset  Setyowati  dan  Fatimah  (2007)  yang  menunjukan  bahwa  dalam jangka  pendek  capaian  investasi  dalam  negeri  tahun  sebelumnya  sangat  berpengaruh terhadap  capaian  investasi  dalam  negeri  tahun  berikutnya  dan  untuk  estimasi  jangka panjang  variabel  yang  signifikan  berpengaruh  terhadap  investasi  dalam  negeri  adalah tingkat  suku  bunga.  Hasil  ini  diperoleh  dari  hasil  kajian  yang  dilakukan  di  Provinsi  Jawa Tengah pada periode tahun 1980-2002 terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi investasi dalam negeri di provinsi tersebut.
Sementara  itu  Asiyan  (2013)  menyimpulkan  bahwa  secara  simultan  terdapat pengaruh  signifikan  antara  PMDN  dan  PMA  dan  ekspor  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  di Jawa Timur. Ini berarti keberadaan investasi (termasuk didalamnya PMDN) merupakan salah satu  faktor  yang  dapat  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  di  suatu  wilayah  ataupun negara.  Jika  iklim  investasi  yang  dilanjutkan  dengan  capaian  realisasi  investasi  berjalan dengan  kondusif  dan  baik,  maka  dapat  dipastikan  hal  tersebut  dapat  meningkatkan pertumbuhan  ekonomi.  Hal  ini  juga  sejalan  dengan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  Aulia (2013)  Maharani  (2016)  maupun  Mahrisa  dan  Syamsul  (2019)  menunjukkan  bahwa penanaman  modal  dalam  negeri  mempunyai  pengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap pertumbuhan  perekonomian.  Sedangkan  Humaini  el  al.  (2007)  menyimpulkan  bahwa penanaman  modal  dalam  negeri  berpengaruh  signifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi.
Namun  demikian  ada  beberapa  kajian  yang  sedikit  berbeda  atau  tidak  sejalan, misalnya Candra (2012) menyatakan bahwa variabel PMDN berpengaruh positif namun tidak signifikan  pengaruhnya  terhadap  pertumbuhan  ekonomi.  Demikian  juga  dengan  penelitian yang  dilakukan  oleh  Mokodompis, et  al (2014),  dimana  PMDN  berpengaruh  positif  namun tidak signifikan terhadap PDRB. Demikian juga dengan penelitian Cahyono dan Siska (2017) menunjukan  bahwa  penanaman  modal  dalam  negeri  Jawa  Timur  tidak  berpengaruh terhadap  pertumbuhan  ekonomi  Kota  Surabaya  dan  Kabupaten  Banyuwangi.  Hal  yang  tak jauh  berbeda  juga  dengan  penelitian  Prasetyo  (2011)  yang  mengatakan  bahwa  PMDN mempunyai pengaruh negatif dan tidak siginifkan.  Sementara Yunarko (2007) menunjukkan bahwa investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah, hal  ini  diakibatkan  karena  proses  perijinan  yang  sangat  rumit  di  sehingga  menyebabkan ekonomi biaya tinggi (high cost economy).
Merujuk hasil riset tersebut, meskipun ada yang berbeda namun secara umum dapat disimpulkan  bahwa  PMDN  sangat  penting  dalam  rangka  upaya  untuk  meningkatkan perekonomian di suatu wilayah dimana efek keberlanjutannya adalah mendorong penurunan angka  kemiskinan  di  wilayah  tersebut.  Modal  memegang  peranan  penting  dalam  upaya pembangunan  ekonomi,  cepat  atau  lambatnya  pertumbuhan  ekonomi  dan  bergairahnya pembangunan ekonomi suatu daerah terjadi karena akumulasi modal yang berputar di suatu wilayah.  Dimana  akumulasi  modal  yang  dihimpun  merupakan  investasi  atau  penanaman modal  yang  dapat  digunakan  untuk  mendatangkan  peralatan,  membangun  sejumlah gedung,  mengembangkan  teknologi  dan  kegiatan  pembangunan  lainnya  yang  berguna dalam  rangka  kegiatan  produktif.  Sehingga  dari  rangkaian  kegiatan  ini  didapatkan peningkatan  atau  penambahan  output  potensial  daerah  dan  peningkatan  pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

## Analisis Data Capaian Realisasi PMDN Periode 2010-2018
Data  capaian  realisasi  secara  sederhana  menurut  Vercellis  (2011)  dapat  dimaknai sebagai  suatu  file  yang  berisi  hasil  pelaksanaan  kegiatan.  Dimaksudkan  file  di  sini  adalah bentuk  dokumen  baik  berupa hardcopy  maupun  digital  yang  menjadi  sumber  untuk menyusun  laporan.  Adapun  pelaksanaan  kegiatan  adalah  rangkaian  proses  untuk mengumpulkan,  menverifikasi  dan  menyusun  laporan.  Sehingga  apabila  diselaraskan dengan bentuk penelitian yang dilakukan maka semua proses ini adalah yang terkait dengan kegiatan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).
Realisasi  dapat  diwujudkan  dengan  hasil  kerja  atau  capaian  dari  kegiatan  atau program  yang  telah  direncanakan  sebelumnya,  adapun  sasaran  dan  tujuan  realisasi  telah ditetapkan  oleh  suatu  organisasi.  Pelaksanaan  realisasi  mengikuti  periode  waktu  tertentu dan dalam proses untuk mencapainya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Efektivitas capaian realisasi  khususnya  di  Indonesia  menurut  Keban  (2004)  dipengaruhi  beberapa  faktor:  (a) Adanya  kejelasan  ketentuan  hukum  dan  peraturan  perundang-undangan;  (b)  Manajemen sumberdaya  manusia  yang  kredibel;  (c)  Adanya  keselarasan  dan  kesesuaian  antara paradigma  yang  dianut  oleh  manajemen  suatu  organisasi  dengan  tujuan  capaian  realisasi; dan  (d)  Komitmen  yang  kuat    dari  pimpinan  organisasi  publik  terhadap  pentingnya mendapatkan data yang akurat.
Terlepas dari usaha meningkatkan capaian realisasi investasi yang dilaksanakan oleh pemerintah  ternyata  terdapat  permasalahan  mendasar  berkenaan  dengan  ketersediaan regulasi  yang  dapat  memberikan  jaminan  kepastian  hukum  kepada  calon  investor  atau
investor.  Kepastian  hukum  merupakan  syarat  mutlak  agar  dalam  pelaksanaan  penanaman modal yang dilakukan mendapatkan jaminan dan tidak menimbulkan pesimistis di kalangan investor. Kepastian hukum dalam berinvestasi ini seharusnya menjadi perhatian serius dari pemangku kebijakan. Menurut Abib et. al (2016) seringkali terjadi tumpang tindih dan tidak singkronnya  peraturan  penanaman  modal  sehingga  penanaman  modal  tidak  dapat berlangsung optimal.
Selama  2010-2018  data  capaian  realisasi  PMDN  di  Kabupaten  Jombang  bersumber dari pengajuan permohonan izin berusaha yang berproses di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kabupaten  Jombang.  Dari  hasil  pengolahan  data  yang dilakukan  didapatkan  3  informasi  utama  dalam  capaian  realisasi  PMDN  yaitu  jumlah  unit usaha, PMDN, dan besaran tenaga kerja yang terserap. Gambaran fluktuasi ketiga informasi tersebut dapat dilihat dalam gambar berikut:

## Gambar 4. Capaian Realisasi PMDN Periode 2010-2018

## Sumber: Hasil Pengolahan Data Capaian Realisasi PMDN Kabupaten Jombang
Pada  tahun  2015  menjadi  tahun  dimana  capaian  realisasi  PMDN  di  Kabupaten Jombang  mencapai  nilai  tertinggi  dan  pada  2018  menjadi  tahun  dimana  capaian  realisasi PMDN  mendapatkan  nilai  terendah.  Pencapaian  realisasi  PMDN  pada  2015  yang  tertinggi selama  periode  2010-2018  menjadi  menarik  untuk  dianalisis  yang  melatarbelakangi  hal tersebut  bisa  terjadi.  Secara  umum  faktor  kualitatif  yang  menjadi  penyebab  tingginya realisasi  PMDN  pada  2015  adalah  jumlah  penanam  modal  yang  melakukan  investasi  di Kabupaten Jombang sangatlah besar. Hal ini bisa dilihat dari jumlah unit usaha yang ada.
0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1520  1729 1520  1301 1445 5995 1411 1117 1089 474    1.721 474    362 390    2.947 693 415 310 9760  11376 9760 5404 9741 36281 13094 6289 6166
Unit Usaha (buah)
PMDN (milyar rupiah)
Tenaga Kerja (orang)
Faktor berikutnya yang berpengaruh adalah perpindahan pabrik atau  unit usaha dari daerah ring 1 (Upah Minimum Provinsi yang tinggi) ke Kabupaten Jombang. Perpindahan pabrik dari daerah ring 1 dilatarbelakangi besarnya UMP sehingga pengusaha akan lebih kompetitif jika berinvestasi di Kabupaten Jombang. Dari hasil penelusuran data perusahaan yang dilakukan melalui  proses  pengunduhan  dari  aplikasi  SIMYaniz  setidaknya  terdapat  beberapa perusahaan/penanam  modal  yang  sebelumnya  berada  di  daerah  ring  1  kemudian mendirikan usaha di Kabupaten Jombang.
Penanam modal yang memindahkan investasi ke Kabupaten Jombang beberapa yang terbesar  seperti  PT.  Trijaya  Admix  di  Desa  Kertorejo  Kecamatan  Ngoro  yang  bergerak  di industri  konstruksi,  PT.  Terang  Mandiri  Hanjaya  di  Desa  Betek  Kecamatan  Mojoagung bergerak di industri alas kaki, PT. Sari Agro Solution di Desa Betek Kecamatan Mojoagung bergerak di bidang industri bahan kimia, PT. Gemilang inti Sukses yang bergerak di industri pemotongan dan pengepakan unggas dan beberapa perusahaan atau penanam modal yang tidak  dapat  disebutkan  satu  persatu.  Selain  penanam  modal  dari  luar  daerah  Kabupaten Jombang, juga terdapat penanaman modal lokal yang menanamkan modalnya diantaranya yang  terbesar  antara  lain  CV.  Wahana  Sejahtera  Foods  di  Desa  Mojokrapak  Kecamatan Tembelang  yang  bergerak  di  industri  pemotongan  dan  pengepakan  unggas,  PT.  Karya Mekar  Dewatamali  yang  melakukan  perluasan  usaha  di  Kelurahan  Jelakombo,  Kecamatan Jombang  bergerak  di  industri  alas  kaki,  PT.  Samudera  Gemilang  Plastindo  di  Desa Balongbesuk Kecamatan Diwek yang bergerak di industri plastik.
Adanya  penanaman  modal  dalam  jumlah  besar  tersebut  secara  otomatis  dapat mendongkrak capaian realisasi  PMDN di  Kabupaten Jombang  khususnya yang terjadi  pada 2015. Hal ini tentu sejalan dengan  Soesilo dalam Nagi (2005), bahwa untuk mendapatkan hasil  pekerjaaan  (capaian/realisasi)  yang  efektif,  terdapat  beberapa  faktor-faktor  yang berpengaruh  dalam  organisasi  atau  lembaga  tersebut  yaitu  struktur  organisasi,  kebijakan pengelolaan,  sumberdaya  manusia, sistem  informasi  manajemen,  dan  ketersediaan  sarana dan  prasarana  yang  layak.  Begitu  juga  dengan  penelitian  lain,  misalnya  Ambarita  (2012) Ilham  (2013)  dan  Saleh, et  al    (2014),  yang  juga  menekankan  pada  efektifikas  capaian investasi maupun efesiensi investasi di suatu wilayah dengan memperhatikan banyak faktor, salah  satunya  dengan  melihat  indikator  nilai Incremental  Capital  Output  Ratio  atau  ICOR. Selain itu hasil penelitian Yunarko (2007) menunjukkan bahwa proses perijinan yang sangat rumit  di  Jawa  Tengah  menyebabkan  ekonomi  biaya  tinggi  sehingga  berpengaruh  pada tingkat investasi dan hasilnya.
Namun  demikian,  hasil  pengolahan  data  realisasi  PMDN  pada  2015  yang diselenggarakan  oleh  DPM  PTSP  Kabupaten  Jombang  tersebut  terdapat  beberapa penyimpangan  yang  dampaknya  sangat  signifikan  terhadap  hasil  laporan  capaian  realisasi PMDN. Penyimpangan tersebut diantaranya:
1. Pendataan ulang realisasi PMDN tahun sebelumnya di tahun berjalan.
Perusahaan  penanam  modal  telah  melaksanakan  realisasi  PMDN  apabila  telah operasional.  Perusahaan  yang  telah  beroperasional  dan  telah  melakukan  pelaporan realisasi  PMDN  di  tahun  berjalan  maka  di  tahun  berikutnya  hanya  berkewajiban melaporkan kegiatan operasional yang sedang berjalan. Laporan kegiatan operasional di tahun  berjalan  inilah  yang  menjadi  nilai  untuk  dimasukan  kedalam  laporan  realisasi PMDN.  Perusahaan  yang  mendaftarkan  ulang  izin  usahanya  dikarenakan  habis  masa berlakunya, dipersyaratkan untuk melampirkan total investasi yang telah dilakukan. Total investasi  ini  merupakan  nilai  akumulasi  dari  keseluruhan  investasi  yang  telah  dilakukan selama  berjalan  dan  operasionalnya  perusahaan.  Jika  nilai  tersebut  dimasukkan  dalam realisasi PMDN pada tahun berjalan maka tingkat validasinya sangat diragukan.
Pencermatan yang dilakukan terhadap proses pengolahan data realisasi PMDN yang dilakukan oleh DPM PTSP Kabupaten Jombang khususnya pada tahun 2015, didapatkan anomoli  berkenaan  dengan  pengulangan  data  PMDN  sebuah  perusahaan.  Sebagai  hasil uji petik terhadap hasil pengolahan data tersebut adalah dimasukkannya PT. Perkebunan Nusantara  X  (Persero)  PG.  Djombang  Baru  dalam  hasil  realisasi  PMDN.  Sebagaimana dimaklumi  PG.  Djombang  Baru  tidaklah  mungkin  berdiri  di  tahun  2015,  sehingga kepentingan  perusahaan  di  tahun  2015  adalah  dalam  rangka  pendaftaran  ulang perusahaan. Akan tetapi di tahun 2015, data rekapitulasi penanaman modal perusahaan tersebut  dilakukan  proses  pendataan  ulang  sehingga  masuk  dalam  laporan  realisasi PMDN  yang  dilakukan  oleh  DPM  PTSP  Kabupaten  Jombang.  Hasil  screenshot pengunduhan database izin berusaha dari aplikasi SIMYaniz pada 2015.
2. Penanaman Modal belum operasional namun sudah di data realisasi PMDN nya. Penanam  modal  dalam  proses  untuk  mendapatkan  fasilitas  fiskal  dan  bea  masuk dari  negara  membutuhkan  legalitas  berupa  izin  usaha  yang  telah  diterbitkan  sebagai persyaratan.  Untuk  itu  perusahaan  mendaftarkan  usahanya  untuk  memperoleh  izin  di DPM  PTSP  Kabupaten  Jombang.  Sebagaimana  penjelasan  terdahulu  bahwa  dalam memperoleh  izin  usaha  tersebut  perusahaan  akan  mendeklarasikan  nilai  penanaman modal yang akan direalisasikan terkait usaha yang dilakukan.
Laporan realisasi PMDN dari sebuah perusahaan, tentunya berasal nilai capaian dari deklarasi  penanaman  modal  yang  telah  terwujud.  Setidaknya  realisasi  PMDN  tersebut akan menyampaikan informasi berupa besaran nilai penanaman modal dan tenaga kerja yang  terserap.  Hasil  filter  penelusuran  pada  database  aplikasi  SIMYaniz  yang  menjadi bahan masukan dalam pengolahan capaian realisasi PMDN di tahun 2015, diperoleh hasil bahwa  beberapa  perusahaan  belum  operasional  akan  tetapi  sudah  dimasukkan  nilai realisasi PMDN-nya.

## 3. Pemasukan data perusahaan yang sama
Perusahaan terwaralaba dapat mendirikan cabang-cabang sesuai hasil kontrak kerja dengan mitra usaha. Terkait pencatatan  realisasi penanaman modal dilakukan terhadap mitra  usaha  perusahaan  terwaralaba.  Hal  ini  disebabkan  nilai  investasi  perusahaan terwaralaba  seharusnya  dicatatkan  pada  wilayah  dimana  kantor  pusat  perusahaan terwaralaba berdiri. Adapun wilayah dimana mitra usaha perusahaan terwaralaba berdiri mencatatkan  nilai  investasi  dari  mitra  usaha  bukan  nilai  investasi  perusahaan terwaralaba.
Pencatatan realisasi PMDN perusahaan terwaralaba selain tidak sesuai penempatan wilayahnya maka pencatatan berulang dengan besaran investasi dan tenaga kerja yang sama juga menyebabkan nilai kredibilitas laporan capaian realisasi PMDN sangat rendah. Di  Kabupaten  Jombang  pada  2015  terdapat  sebuah  perusahaan  terwaralaba  yang memilik  mitra  usaha  di  tiga  lokasi  yang seharusnya  dalam  laporan  realisasi  PMDN  yang dicatatkan  adalah  besaran  penanaman  modal  adalah  tiap-tiap  mitra  usaha  tersebut, bukan perusahaan terwaralaba.
4. Modal Kantor Pusat dimasukan dalam realisasi PMDN
Perusahaan  yang  telah  berdiri  suatu  wilayah  dan  menetapkan  lokasi  usahanya tersebut  sebagai  kantor  pusat  perusahaan  dapat  mendirikan  kantor  cabang  perusahaan di  seluruh  wilayah  Indonesia.  Persyaratan  pendirian  kantor  cabang  telah  diatur sebagaimana  ketentuan  dalam  Permendag  46/2009.  Nilai  penanaman  modal  yang dilakukan  perusahaan  di  kantor  pusat  tentu  berbeda  dengan  di  kantor  cabang.  Untuk mempermudah  dalam  administrasi  keuangan  dan  perpajakan  umumnya  dilakukan pemisahan  sehingga  dapat  diketahui  besaran  investasi  yang  dilakukan  antara  kantor pusat  dan  kantor  cabang.  Terkait  permasalahan  hal  tersebut  perusahaan  sebagaimana hasil  screenshoot  dari  filter  database  hasil  pengunduhan  dari  aplikasi  SIMYaniz, seyogyanya tidak dimasukan dalam capaian realisasi PMDN di Kabupaten Jombang.

## Edwin, Junaedi, Menyoal Capaian Realisasi Penanaman Modal…
Hal menarik berikutnya dari gambar  sebelumnya, pada 2018 capaian realisasi PMDN di  Kabupaten  Jombang  menjadi  yang  terendah  selama  periode  tahun  2010–2018.  Capaian realisasi  PMDN  pada  2018  yang  hanya  mencapai  Rp.  310.297.594.103,-  turun  Rp. 104,764,634,108,-  dibangdingkan  tahun  2017  atau  mencapai  25  %.  Faktor  kualitatif  yang secara umum menjadi penyebab turunnya capaian realisasi PMDN pada 2018 adalah capaian realisasi PMDN di Provinsi Jawa Timur yang secara umum menurun. Data yang dirilis BKPM jumlah  realisasi  PMDN  di  Provinsi  Jawa  Timur  tahun  2018  hanya  mencapai  33,3  triliyun rupiah atau turun 26 persen dari tahun 2017 dengan capaian realisasi PMDN yang mencapai 45 triliyun rupiah. Selain faktor secara makro tersebut, setidaknya terdapat beberapa faktor yang  menyebabkan  terjadinya  penurunan  capaian  realisasi  PMDN  di  Kabupaten  Jombang, antara lain: Pertama, Penerapan Online Single Submission (OSS). OSS merupakan kebijakan baru  dalam  pelaksanaan  perizinan  berusaha  yang  berlaku  secara  nasional.  Dilaksanakan berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2018  tentang  Pelayanan  Perizinan Berusaha  Terintegrasi  Secara  Elektronik,  mengharuskan  pemangku  kewenangan  perizinan baik  di  tingkat  pusat  dan  daerah  untuk  segera  mensingkronkan  proses  pelayanan perizinannya  dengan  membuat  peraturan  teknisnya  di  masing-masing  tingkatan  dan melaksanakan implementasi penerapan OSS. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui DPM PTSP Kabupaten Jombang segera mengimplementasikan penerapan OSS dalam pemrosesan izin  berusaha.  Penerapan  OSS  di  DPM  PTSP  Kabupaten  Jombang  secara  tidak  langsung menon-operasionalkan  aplikasi  SIMYaniz  yang  selama  ini  menjadi  tulang  punggung  dalam memproses  pelayanan  perizinan.  Dengan  penerapan  OSS  maka  tidak  ada  inputan  pada aplikasi  SIMYaniz  sehingga  tidak  ada  data  perizinan  berusaha  yang  dapat  diolah  dari SIMYaniz. Menjadi permasalahan lanjutan dimana input data yang dilakukan pelaku usaha di OSS  tidak  dapat  dilakukan  proses  pengunduhan  bahkan  oleh  level  admin  di  tingkat kabupaten.
Kedua,  minimnya  industri  padat  modal  yang  berinvestasi.  Kompilasi  data  yang dilakukan sebelum penerapan OSS dan setelah penerapan OSS di DPM PTSP tidak diperoleh adanya  industri  padat  modal  yang  melakukan  investasi  di  Kabupaten  Jombang.  Realisasi PMDN terbesar yang dicatatkan adalah pendirian perusahaan di wilayah Kecamatan Bareng yang berinvestasi dibidang Industri pembuatan kertas dan packing box dengan nilai sebesar 15 milyar rupiah.
Ketiga, deregulasi peraturan perundang-undangan. Efek samping dari penerapan OSS adalah  perubahan  beberapa  peraturan  perundang-undangan  khususnya  terkait  perizinan.
Perubahan peraturan perundang-undangan yang terjadi tidak hanya menyangkut perubahan mekanisme dan prosedur perizinan akan tetapi juga menyangkut tidak berlakunya beberapa izin  yang  sebelum  penerapan  OSS  berlaku.  Salah  satu  izin  yang  tidak  berlaku  setelah  PP 24/2018 diberlakukan adalah izin gangguan (HO). Dalam ketentuan pendaftaran HO pelaku usaha  harus  mencantumkan  besaran  nilai  investasi  yang  dilakukan  termasuk  di  dalamnya memuat penggunaannya. Dalam penyusunan data capaian realisasi PMDN data HO menjadi data pembanding. Data HO  disandingkan dengan data izin berusaha yang diajukan pelaku usaha.

## Penyusunan Data Realisasi PMDN Tahun 2019
Penyampaian  data  realisasi  PMDN  oleh  pelaku  usaha  melalui  LKPM  online  yang terpantau  hingga  30  September  2019  atau  Tribulan  3  Tahun  2019  masih  sangat  minim sehingga dalam penyusunan laporan realisasi PMDN yang diselenggarakan oleh DPM PTSP Kabupaten  Jombang  masih  berbasis  pengolahan  data  perizinan  berusaha.  Hal  yang membedakan  adalah  penyusunan  data  realisasi  PMDN  berbasis  perizinan  berusaha  ini menggunakan  basis  data  dari  sistem  OSS.  Berbeda  dengan  tahun  2018  saat  pertama  kali sistem  OSS  berjalan,  dimana  sistem  OSS  baru  bisa  mengakomodasi  laporan  perizinan berusaha  pada  akhir  tahun,  maka  di  tahun  2019  sistem  OSS  telah  menfasilitasi  laporan perizinan  berusaha  di  tiap  bulannya.  Data  perizinan  berusaha  dari  sistem OSS  ini  menjadi acuan DPM PTSP Kabupaten Jombang untuk menyusun laporan realisasi PMDN.
Laporan realisasi PMDN yang disampaikan oleh DPM PTSP Kabupaten Jombang hingga tribulan 3 Tahun 2019 terdapat 302 perusahaan PMDN yang mendaftar dengan 722 tenaga kerja  yang  terserap  dengan  capaian  nilai  realisasi  investasi  sebesar  Rp.  43.040.032.361,-. Pada  periode  yang  sama  di  Tribulan  3  Tahun  2018  tercatat  890  perusahaan  PMDN  yang mendaftar dengan 5.488 tenaga kerja yang terserap dengan capaian nilai realisasi investasi sebesar  Rp.  299.868.806.461,-.  Memperhatikan  data  capaian  realisasi  PMDN  sebagaimana diatas maka terdapat penurunan yang signifikan dari capaian realisasi PMDN di Kabupaten Jombang  pada  tahun  2019  apabila  dibandingkan  dengan  tahun  2018.  Gambar  yang  ada menunjukkan perbandingan capaian realisasi PMDN pada tribulan ketiga di setiap tahunnya.

## Gambar 5.  Capaian Realisasi PMDN Triwulan 3 Tahun 2018 dan Triwulan 3 pada 2019

## Sumber: Hasil Pengolahan Data Capaian Realisasi PMDN Kabupaten Jombang
Penurunan  hasil  rekapitulasi  realisasi  capaian  PMDN  disebabkan  karena  basis pengolahan data menggunakan data yang bersumber dari sistem OSS. Dengan sumber data dari  sistem  OSS  maka  data  bersifat  terpusat  di  BKPM,  sehingga  validasi  data  dilakukan secara berjenjang yaitu oleh DPM PTSP Kabupaten, DPM PTSP Provinsi dan BKPM.
Penggunaan  data  perizinan  berusaha  walaupun  belum  sesuai  kaidah  ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penyusunan penyusunan data capaian realisasi  PMDN  oleh  DPM  PTSP  Kabupaten  Jombang  di  Tahun  2019,  akan  tetapi  melihat proses  validasi  yang  dilakukan secara  berjenjang  maka  realisasi  PMDN  dapat  digambarkan besarannya. Kelemahan penggunaan data perizinan berusaha adalah tidak menggambarkan perkembangan  capaian  realisasi  secara  berkala  dari  pelaku  usaha,  akan  tetapi  berupa deklarasi  investasi  awal  dari  pelaku  usaha.  Sehingga  nilai  perkembangan  berkala  dari deklarasi investasi awal tersebut tidak terdata dan/atau benar-benar terealisasi seluruhnya ataukah belum.

## Implikasi Penyusunan Data Capaian Realisasi PMDN
Implementasi  kebijakan  prinsipnya  adalah  merupakan  suatu  metode  supaya  sebuah kebijakan  yang  diambil  dapat  mencapai  tujuannya.  Penyusunan  Data  Realisasi  PMDN  oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang merupakan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  Tahun  2008  Tentang  Tahapan,  Tatacara  Penyusunan, Pengendalian,  dan  Evaluasi  Pelaksanaan  Rencana  Pembangunan  Daerah,  yang  merupakan sebuah  aturan  pelaksana  bagi  pemerintah  daerah  diterbitkan  dengan  tujuan  menjadi
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 Unit Usaha (buah) PMDN (milyar rupiah) Tenaga Kerja (orang) 890 230 5488 302 43 722 PERBANDINGAN REALISASI PMDN T-3 2018 DAN T-3 2019 Tribulan 3-2018 Tribulan 3-2019
pedoman bagi pemerintah daerah untuk menyusun dan mempublikasikan besaran investasi yang terjadi di daerahnya. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut maka pemerintah daerah harus  melakukan  perhitungan  dengan  seksama  yaitu  total  investasi  PMDN  diperoleh  dari nilai  proyek  yang  teralisasi,  sehingga  apabila  investor  belum  melaksanakan  realisasi komitmen  yang  tertuang  di  izin  prinsip  atau  pendaftaran  penanaman  modal  maka  belum dapat dikatakan sebagai proyek yang sudah berjalan. Implementasi Permendagri 54/2010 di Kabupaten  Jombang  dalam  praktiknya  tidak  bisa  berjalan  dengan sempurna  karena  dalam penyusunan  data  capaian  realisasi  PMDN,  DPM  PTSP  selaku  operator  tidak  melakukan proses verifikasi besaran realisasi PMDN yang benar-benar sudah terealisasi.
Pemerintah  Kabupaten  Jombang  melalui  DPM  PTSP  dalam  penyusunan  data  capaian realisasi  PMDN  seharusnya  melakukan  proses  pengkajian  yang  mendalam,  melakukan verifikasi  dan  validasi  data  sebelum  laporan  tersebut  disusun  kemudian  dipublikasikan. Penggunaan  data  perizinan  berusaha  dalam  penyusunan  data  capaian  realisasi  PMDN menambahkan  permasalahan  baru  terkait  validitasnya.  Seharusnya  penggunaan  data perizinan  berusaha  digunakan  dalam  laporan  perkembangan  perizinan  berusaha  bukan sebagai  laporan  realisasi  PMDN.  Sehingga  dengan  berbagai  permasalahan  dalam penyusunan data capaian realisasi PMDN yang terjadi tersebut, serta disarikan dari informasi yang  didapatkan  dalam  penelitian  yang  dilakukan  maka  penyusunan  realisasi  PMDN  yang tidak  memperhatikan  kaidah  yang  benar  akan  menimbulkan  permasalahan  antara  lain: Pertama,  kesalahan  dalam  pengambilan  kebijakan  oleh  pemerintah  terutama  terkait kebijakan di sektor penanaman modal. Sebagai salah satu item dalam penyusunan Produk Domestik  Regional  Bruto  (PDRB)  maka  nilai  capaian  realisasi  menjadi  sangat  krusial peranannya.  Data  yang  memiliki  tingkat  validasi  yang  rendah  berpengaruh  besar  terhadap penyelenggaraan  dan  pengambilan  kebijakan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah; Kedua,  gambaran  semu  perkembangan  realisasi  PMDN,  nilai  investasi  yang  didata  tanpa melakukan  verifikasi  dan  validasi  terhadap  besaran  realiasi  PMDN  yang  terjadi, menggambarkan  jumlah  yang  tidak  sesuai  dari  keseluruhan  pencatatan  dan  penyusunan yang  dilakukan.  Implikasi  awal  yang  terjadi  adalah  nilai  capaian  realisasi  PMDN  yang dicatatkan lebih rendah dari hasil pengolahan dan penyusunan data yang dilakukan; Ketiga, penurunan  kredibilitas  pemerintah  daerah,  data  capaian  realisasi  PMDN  yang  disusun  dan dipublikasikan tanpa adanya proses verifikasi dan validasi yang ketat apabila data tersebut diindikasikan  memiliki  validasi  rendah  akan  membawa  dampak  terhadap  kredibilitas pemerintah  daerah  oleh  publik.  Masyarakat  luas  akan  beranggapan  bahwa  pemerintah
daerah  tidak  memiliki  keseriusan  dalam  penyusunan  data  capaian  realisasi  PMDN  padahal sebagaimana diketahui data tersebut sangat penting dalam rangka menggambarkan kondisi perekonomian suatu wilayah.
Implikasi penyusunan capaian realisasi PMDN yang begitu besar dan luas dampaknya kepada publik, maka seharusnya Pemerintah Kabupaten Jombang dalam kegiatan tersebut benar-benar  memperhatikan  kaidah  peraturan  sesuai  ketentuan  yang  ada.  Menerapkan Peraturan  BKPM  Nomor  7  Tahun  2018  tentang  Pedoman  dan  Tata  Cara  Pengendalian Pelaksanaan  Penanaman  Modal  dalam  menyusun  data  capaian  realisasi  PMDN  akan mengurangi  kesalahan.  Penggunaan  Laporan  Kegiatan  Penanaman  Modal  (LKPM) merupakan solusi utama dalam penyusunan laporan realisasi PMDN. Karena basis data LKPM merupakan  sumber  data  yang  memberikan  gambaran  sesungguhnya  dari  perkembangan realisasi  PMDN  yang  telah  diwujudkan  oleh  pelaku  usaha.  Selanjutnya  dengan  mengkaji secara sederhana kesalahan dalam penyusunan laporan realisasi PMDN yang dilakukan oleh DPM  PTSP  Kabupaten  Jombang  sebagaimana  uji  petik  yang  dilakukan  pada  tahun  2015 maka tingkat kesalahan yang terjadi dapat mencapai 70 % untuk itu perlu langkah kongkrit dari  pihak  berkepentingan  dalam  upaya  melakukan  pembenahan  dalam  penyusunan  data capaian realisasi PMDN di Kabupaten Jombang.

## KESIMPULAN / CONCLUSSION
Berdasarkan  uraian  sebelumnya,  dapat  disimpulkan  bahwa  data  sumber  dalam penyusunan  laporan  realisasi  PMDN  yang  dilaksanakan  oleh  Dinas  Penanaman  Modal  dan Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kabupaten  Jombang  diambil  dari  data  penyelenggaraan perizinan  berusaha  yang  berproses  dan  diterbitkan.  Penggunaan  Laporan  Kegiatan Penanaman  Modal  (LKPM)  sebagai  media  verifikasi  dan  validasi  data  dalam  proses penyusunan laporan realisasi PMDN tidak dapat dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kabupaten  Jombang  dikarenakan  belum  berjalannya pelaporan  oleh  perusahaan  melalui  media  LKPM  online  ataupun  pelaporan  secara  manual. Dalam penyusunan data capaian laporan realisasi PMDN oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kabupaten  Jombang  dilakukan  metode  filter  data  terhadap data perizinan berusaha. Sedangkan dalam verifikasi dan validasi data realisasi penanaman modal  kepada  setiap  pelaku  usaha  tidak  mungkin  dilakukan  dikarenakan  keterbatasan jumlah  personil  dengan  sebaran  kegiatan  usaha  yang  luas  dengan  jumlah  yang  besar  di seluruh wilayah Kabupaten Jombang.

## DAFTAR PUSTAKA / REFERENCES
Abib,  Agus Saiful,  Ani  Triwati,  Muhammad  Iftar  Aryaputra.  2016. Peranan Undang-Undang Nomor  25  Tahun  2007  Tentang  Penanaman  Modal  Dalam  Upaya  Menstimulasi Pertumbuhan Investasi di Provinsi Jawa Tengah Guna Menyongsong Globalisasi Dunia. Jurnal Dinamika Sosial Budaya, Volume 18 Nomor 2, Desember 2016.
Ambarita, F. 2012. Analisis Perkembangan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Sektor Industri Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2001 - 2008. Tesis. Yogyakarta: UPN Veteran.
Asiyan, Sri. 2013. Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri, Penanaman Modal Asing dan Ekspor  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  Jawa  Timur.  Jurnal  Pendidikan  Ekonomi. Volume 1 Nomor 3 Tahun 2013.
Aulia,  Anisa.  2013. Analisis  Pengaruh  Ekspor  Neto,  Inflasi,  PMA  dan  PMDN  Terhadap Pertumbuhan  Ekonomi  Indonesia  Periode  2000-2012 .  Skripsi.  FEB  UIN  Syarief Hidayatullah. Jakarta.
BPS.  2017. Kabupaten  Jombang  Dalam  Angka  (Jombang  Regency  in  Figures)  2017.  BPS Kabupaten Jombang.
BPS. 2017. Statistik Daerah Kabupaten Jombang 2017. BPS Kabupaten Jombang
Cahyono,  Hendry  dan  Siska  Anggraini  Putri.  2017. Pengaruh  PMDN,  PMA  dan  Belanja Daerah Jawa Timur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Surabaya dan Kabupaten Banyuwangi. Media Trend. Volume 12 (1) 2017. Halaman 63-75.
Candra, Eddy Wibowo. 2012. Analisis Peranan Pengeluaran Pemerintah, Tenaga Kerja Dan Penanaman  Modal  Dalam  Negeri  (PMDN)  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  Provinsi Jawa Timur 2001-2010. Universitas Brawijaya. Malang.
Deliarnov. 2010. Perkembangan Pemikiran Ekonomi. Jakarta: Rajawali Press.
Haryanto,  J.  2005. Analisis  Hubungan  Antara  Pertumbuhan  Ekonomi  dan  Investasi Pemerintah di Kabupaten Musi Banyuasin. Kajian Ekonomi, 4(1):56-80.
Hessel, Nagi. 2005. Manajemen Publik. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana.
Humaini,  Hayatullah,  M.  Safri,  dan  Etik  Umiyati.  2007. Analisis  Penanaman  Modal  Dalam Negeri  dan  Penanaman  Modal  Asing  dan  Pengaruhnya  terhadap  Pertumbuhan Ekonomi    Provinsi  Jambi.  Jurnal  Perspektif  Ekonomi  dan  Pembangunan  Daerah. Volume 6. No. 2,  Mei-Agustus 2017.
Ilham, M. 2013. Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Kota, ICOR , Investasi Terhadap Perekonomian  Daerah  Kota  Tebing  Tinggi.  Tesis.  Medan:  Sekolah  Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
Raco,  J.  R.  2013. Metode  Penelitian  Kualitatif  Jenis  Karakteristik  dan  Keunggulannya. Grasindo. Jakarta.
Keban,  T.  Yeremias.  2004. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu. Yogyakarta: Gava Media.
Maharani,  Dewi.  2016. Analisis  Pengaruh  Investasi  dan  Tenaga  Kerja  terhadap  Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Sumatera Utara. Intiqad. Vol. 8 No. 2 Desember 2016.
Mahrisa, Tevi dan Syamsul Amar B. 2019. Pengaruh Investasi dalam Negeri, Investasi Asing, Tenaga  Kerja  dan  Infrastruktur  terhadap  Perekenomian  di  Provinsi  Sumatera  Barat. Jurnal  Kajian  EKonomi  dan  Pembangunan.  Volume  1,  Nomor  3,  Agustus  2019. halaman 691-704.
Malau,  Alfencius  Mulatua.  I  Made  Sudarma,  I  Nyoman  Gede  Ustriyana.  2015. Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing Terhadap PDRB Sektor Pertanian di Provinsi Bali. Jurnal Agribisnis dan Agrowisata. Vol. 4, No. 5, Desember.
Mankiw N, Gregory, dkk.  2012. Pengantar Ekonomi Makro. Jakarta: Salemba Empat.
Miles, Matthew dan Huberman, A. Michael. 1992. Analisis Data Kualitatif: Tentang Metode- Metode Baru. Jakarta: UI Press.
Mokodompis, Rafika., Vekie Rumate, Mauna Maramis. 2014. Pengaruh Tingkat Investasi Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Pada Kota Manado Tahun 2003- 2012). Jurnal Berkala Efisiensi. IEP - FEB Unsrat Manado.
Moleong, Lexy J. 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Peraturan  BKPM  Nomor  7  Tahun  2018  tentang  Pedoman  dan  Tata  Cara  Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
Peraturan  Bupati  Jombang  Nomor  16  Tahun  2018  tentang  Pelimpahan  Wewenang Penyelenggaraan  Perizinan  kepada  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu Satu  Pintu  Kabupaten  Jombang sebagaimana  telah  dirubah  dengan  Peraturan  Bupati Jombang Nomor 36 Tahun 2018.
Peraturan Bupati Kabupaten Jombang Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,  Tugas  Pokok  dan  Fungsi  Serta  Tata  Kerja  Dinas  Penanaman  Modal  dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang.
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Jombang  Nomor  8  Tahun  2016  Tentang  Pembentukan  dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  100  Tahun  2016  Tentang  Pedoman  Nomenklatur Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Provinsi  dan Kabupaten/Kota.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  54  Tahun  2010  Tentang  Pelaksanaan  Peraturan Pemerintah  Nomor  8  Tahun  2008  Tentang  Tahapan,  Tatacara  Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
Prasetyo,  Eko.  2011. Analisis  Pengaruh  Penanaman  Modal  Dalam  Negeri  (PMDN), Penanaman  Modal Asing  (PMA),  Tenaga  Kerja, dan  Ekspor Terhadap  Pertumbuhan Ekonomi  di  Jawa  Tengah  Periode  Tahun  1985-2009. Skripsi.  Jurusan  Ekonomi Pembangunan. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang.
Prasetyo, P. Eko. 2009. Fundamental Makro Ekonomi. Yogyakarta: Beta Offset.
Rustiono,  Deddy.  2008. Analisis  Pengaruh  Investasi,  Tenaga  Kerja,  dan  Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah Periode Tahun 1985-2006. Tesis. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
Saleh,  I,  H.  Varmazyari,  and  H.  Moslemzadeh.  2008. Investigation  the  Potential  of Investment  in  Agricultural  Sector  of  Iran  (Emphasizing  on  National  Development Programs). American - Eurasian J. Agric. & Environ. Sci. 2 (Supple 1) : 108 - 112.
Setyowati, Eni dan Siti Fatimah. 2007. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Investasi Dalam Negeri di Jawa Tengah 1980-2002. Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 8 No. 1, Juni 2007 Hal. 62-84.
Skousen,  Mark.  2009.  Sejarah  Pemikiran  Ekonomi  Sang  Maestro:  Teori-Teori  Ekonomi Modern. Prenada Media Group.
Tambunan,  Tulus.  2001. Perekonomian  Indonesia:  Teori  dan  Temuan  Empiris.  Jakarta: Ghalia Indonesia.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.
Vercellis,  Carlo.  2011. Business  Intelligence:  Data  Mining  and  Optimization  for  Decision Making. Chichester: John Wiley & Sons.
Yunarko,  Arif  (2007). Analisis  Pengaruh  Tingkat  Investasi,  Pendapatan  Asli  Daerah  dan Tenaga Kerja terhadap Produk Domestik Regional Bruto Jawa Tengah. Skripsi. Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.