## ANALISIS PENDAPATAN RETRIBUSI DALAM MENUNJANG PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA METRO
Oleh :
Diah Rosanti Email: dia_rosanti@yahoo.co.id Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Metro

## Abstract
In  the  framework  of  the  implementation  of  regional  autonomy  in accordance with the Act-Act 32 of 2004 on local government. Local governments are  required  to  be  able  to  organize  and  manage  his  household  broadly  and comprehensively  based  on  existing  regulations  and  develop  and  increase  local revenue. The purpose of this study was to determine how much contribution levy of  public  services,  business  services,  licensing  certain  to  support  the  Local Revenue Metro City. The method used in this research is descriptive quantitative method is to do research on the object of the research that produced the data - the data information that is associated with the research that will be studied.
The contribution of each type of area to PAD revenues in the period 2010 to  2014  fiscal  year  very  flukuatif.  Contributions  contained  in  a  levy  of  General Services  is  the  average-average  contribution  of  five  years  by  27%,  the  levy Business  Services  4%,  Levy  Licensing  Certain  2%,  while  67%  is  the  result  of PAD  others  sourced  from  the  Hotel  Tax,  Amusement  Tax,  Advertisement  Tax, Tax Street Lighting (PLN and ULC Siwo Mego), Income Tax Minerals Group C and Tax concession Swallow nests and Seriti.

## Keywords: Revenue, Levy, PAD

## PENDAHULUAN Latar Belakang
Pada masa sekarang ini dengan perubahan paradigma pemerintah ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 yang kemudian di revisi dengan  Undang-  Undang  Nomor  32  tahun  2004  dan  Undang-Undang  Nomor  25 tahun  1999  yang  kemudian  di  revisi  dengan  Undang-Undang  Nomor  33  tahun 2004,  pemerintah  pusat  mencoba  meletakan  arti  penting  otonomi  daerah  pada posisi  yang  sebenarnya,  yaitu  bahwa  otonomi  daerah  adalah  kewenangan  daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendri  berdasarkan  aspirasi  masyarakat  sesuai  aturan  perundangan.  Kewenangan daerah  tersebut  mencakup  seluruh  bidang  pemerintahan,  kecuali  bidang
kewenangan  dalam  bidang  politik  luar  negeri,  pertahanan  keamanan,  peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain.
Kota  Metro  sebagai  daerah  otonom  yang  turut  melaksanakan  otonom dituntut  kemandiriannya  dalam  semua  bidang,  khususnya  dalam  hal  pendanaan penyelengaraan  pemerintah  Kota  Metro  harus  mampu  berperan  aktif  dalam pengelolaan  sumber-sumber  keuangan  yang  dikuasainya,  dan  retribusi  daerah sebagai salah satu pendanaan yang bukan semata untuk mencari profit tetapi juga memberikan manfaat/imbalan balik langsung kepada masyarakat.

## RUMUSAN MASALAH
Bertitik tolak pada masalah seperti itu, perumusan masalah retribusi pada PAD ini adalah sebagai berikut:
1. Berapa  besar  pendapatan  retribusi  jasa  umum  yang  bersumber  dari  retribusi pelayanan  persampahan/kebersihan,  retribusi  pelayanan  parkir  ditepi  jalan umum, retribusi pelayanan pasar dalam menunjang PAD Kota Metro?
2. Berapa  besar  pendapatan  retribusi  jasa  usaha  yang  bersumber  dari  retribusi pasar  grosir/pertokoan,  retribusi  tempat  khusus  parkir,  retribusi  penyedotan kakus dalam menunjang PAD Kota Metro?
3. Berapa  besar  pendapatan  retribusi  perizinan  tertentu  yang  bersumber  dari retribusi  izin  mendirikan  bangunan  (IMB),  dan  retribusi  izin  peruntukan penggunaan tanah (IPPT) dalam menunjang PAD Kota Metro?

## KAJIAN TEORITIK

## Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pendapatan  daerah  adalah  semua  hak  daerah  yang  diakui  sebagai penambah  nilai  kekayaan  bersih  dalam  periode  anggaran  tertentu  (UU  No.  32 Tahun  2004  tentang  pemerintahan  daerah),  pendapatan  daerah  berasal  dari penerimaan dari dana perimbangan pusat dan daerah, juga yang berasal daerah itu sendiri yaitu pendapatan asli daerah serta lain-lain pendapatan yang sah.

## Retribusi Daerah
Retribusi  Daerah,  adalah  pungutan  daerah  sebagai  pembayaran  atas  jasa atau  pemberian  izin  tertentu  yang  khusus  disediakan  dan/atau  diberikan  oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

## Golongan Retribusi Daerah
Undang-Undang Nomor 34 tahun 2003 Pasal 18 ayat 1 menentukan bahwa objek  retribusi  adalah  berbagai  jasa  tertentu  yang  disediakan  oleh  pemerintah daerah. Tidak semua jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya,  hanya  jasa-jasa  tertentu  yang  merupakan  pertimbangan  sosial ekonomi layak dijadikan objek retribusi.
Jasa retribusi daerah tersebut dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:
1. Retribusi Jasa Umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah  untuk  tujuan  kepentingan  dan  kemamfaatan  umum  serta  dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
2. Retribusi Jasa Usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah  dengan  menganut  prinsip  komersial  karena  pada  dasarnya  dapat disediakan oleh sektor swasta.
3. Retribusi  Perizinan  Tertentu,  yaitu  retribusi  atas  kegiatan  tertentu  Pemerintah Daerah  dalam  rangka  pemberian  izin  kepada  orang  pribadi  atau  badan  yang dimaksudkan  untuk  pembinaan,  pengaturan,  pengendalian,  dan  pengawasan atas  kegiatan  pemamfaatan  ruang,  penggunaan  sumber  daya  alam,  barang, sarana,  prasarana,  atau  fasilitas  tertentu  guna  melindungi  kepentingan  umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
Jenis-jenis retribusi daerah tersebut adalah sebagai berikut: 1. Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum:
a) Retribusi Pelayanan Kesehatan
b) Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan
c) Retribusi  Penggantian  Biaya  Cetak  Kartu  Tanda  Penduduk  dan  Akta Catatan Sipil
d) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat
e) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
f) Retribusi Pelayanan Pasar
g) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
h) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
i) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
j) Retribusi Pengujian Kapal Perikanan.
2. Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha:
a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
b) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
c) Retribusi Tempat Pelelangan
d) Retribusi Terminal
e) Retribusi Tempat Khusus Parkir
f) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggraha/Villa
g) Retribusi Penyedotan Kakus
h) Retribusi Rumah Potong Hewan
i) Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal
j) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
k) Retribusi Penyeberangan di Atas Air
l) Retribusi Pengolahan Limbah Cair
m) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

## 3. Jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu:
a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
b) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
c) Retribusi Izin Gangguan
d) Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah

## Kriteria Retribusi Daerah
Kriteria retribusi jasa umum:
1. Termasuk  dalam  kelompok  urusan  pemerintah  yang  diserahkan  kepda  daerah dalam rangka desentralisasi.
2. Selain  melayani  kepentingan  umum  dan  kemanfaatan  umum  juga  member manfaat khusus bagi pribadi atau badan yang dikenakan retribusi.
3. Akan dianggap layak jika retribsusi tersebut hanya disediakan bagi pribadi atau badan yang membayar retribusi.
4. Tidak bertentangan dengan kebijaksanaan nasional mengenai penyelenggaraan jasa.
5. Dipungut  secara  efektif  dan  efisien  serta  sumber  pendapatan  daerah  yang potensial.
6. Menguntungkan penyediaan jasa dengan kualitas pembayaran yang memadai.
Kriteria retribusi jasa usaha:
1. Bersifat  komersial  yang  seharusnya  disediakan  sektor  swasta  tetapi  belum memadai.
Contoh: sarana pasar.
2. Terdapat harta yang dimiliki daerah belum dimanfaatkan.
Kriteria retribusi perizinan tertentu:
1. Merupakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi.
2. Perizinan benar digunakan untuk melindungi kepentingan umum.
3. Perizinan  tidak  bertentangan  dengan  perizinan  yang  diselenggarakan pemerintah yang lebih tinggi.
4. Biaya  yang  menjadi  beban  daerah  dalam  menyelenggarakan  perizinan  cukup besar,  sehingga  layak  untuk  dibiayai  sebagaian  atau  seluruh  dari  retribusi perizinan.

## Objek Retribusi
Menurut Mardiasimo (2003:103) objek retribusi daerah terdiri dari:
1. Jasa umum, yaitu berupa pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah  untuk  kepentingan  uum  dan  mafaat  umum  serta  dapat  di  nikmati  oleh orang pribadi atau badan
2. Jasa  usaha,  yaitu  berupa  pelayanan  yang  disediakan  oleh  pemerintah  daerah dengan menganut sistem komersil.
3. Perizinan  tertentu,  yaitu  kegiatan  tertentu  pemerintah  daerah  dalam  rangka pemberian  izin  kepada  orang  pribadi  atau  badan  yang  dimaksud  untuk pembinaan,  pengaturan,  pengadilan,  dan  pengawasan  atas  kegiatan pemanfaatan  ruang,  penggunaan  sumberdaya  alam,  barang,  prasarana,  sarana atau  fasilitas  tertentu  guna  melindungi  kepentingan  umum  dan  menjaga kelestarian lingkungan.

## Wajib Retribusi
Wajib  retribusi  daerah  adalah  orang  pribadi  atau  badan  yang  menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi,  termasuk  pungutan  atau  pemotongan  retribusi  daerah,  berdasarkan Peraturan  Pemerintah  Nomor  66  tahun  2001  wajib  retribusi  dapat  merupakan subjek retribusi tersebut.

## METODOLOGI PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif  kuantitatif dengan menggunakan data-data berbentuk angka baik secara langsung digali dari hasil penelitian maupun pengolahan data kualitatif menjadi data kuantitatif.

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  dengan field  research dan library  research ,  yaitu  menggunakan  data  primer  dan  sekunder.  Data  primer dikumpulkan  di  tempat  usaha  yang  menjadi  objek  penelitian.  Pengumpulan  data dilakukan  dengan  melakukan  wawancara  dengan  pihak  Dinas  Tata  Kota  dan Lingkungan  Hidup  Kota  Metro  dan  Dinas  Pendapatan  Daerah  Kota  Metro.  Dan menggunakan  data  sekunder,  yaitu  anggaran  realisasi  pendapatan  dan  belanja dinas tata kota dan lingkungan hidup Kota Metro dan realisasi retribusi/PAD Kota Metro pada Dinas Pendapatan Kota Metro.

## Alat Analisis Data
Studi  kuantitatif,  studi  komparatif,  serta  dapat  juga  menjadi  sebuah  studi korelasional  satu  unsur  bersama  unsur  lainnya.  Biasanya  kegiatan  penelitian  ini meliputi pengumpulan data, menganalisis data, meginterprestasi data, dan diakhiri dengan sebuah kesimpulan yang mengacu pada penganalisisan data tersebut.
1. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan Untuk  mengukur  besarnya  kontribusi  retribusi  ini  selain  menggunakan  data beberapa realisasi retribusi pelayanan persampahan/kebersihan terdapat pula biaya oprasional
sebagai pengurang realisasi retribusi pelayanan
persampahan/kebersihan,  yang  terdiri  dari:  biaya  pemeliharaan  kendaraan,  biaya BBM,  biaya  cetak  kartu  retribusi,  biaya  alat  kebersihan,  biaya  honor  pekerja kebersihan.
Yang digambarkan dengan rumus:
Kontribusi retribusi pelayanan persampahan/kebersihan terhadap PAD tahun-n = Kontribusi retribusi pelayanan persampahan/kebersihan tahun-n - Biaya-biaya oprasional tahun-n
Sumber: Dasir Munir (2004:49)
Sedangkan untuk mengetahui persentase kontribusi ini terhadap PAD Kota Metro digambarkan dengan rumus:
% kontribusi retribusi pelayanan persampahan/kebersihan terhadap PAD tahun-n = Kontribusi retribusi pelayanan persampahan/kebersihan tahun- n X  100%
Realisasi PAD tahun-n
Sumber: Dasir Munir (2004:49)
2. Kontribusi reribusi jasa usaha penyedotan kakus Untuk  mengukur  besarmya  kontribusi  retribusi  ini  selain  menggunakan  data berupa realisasi retribusi jasa usaha penyedotan kaskus terdapat pula biaya-biaya oprasional  sebagai  pengurang  realisasi  retribusi  jasa  usaha  penyedotan  kaskus, yang  terdiri  dari:  biaya  pemeliharaan  kendaraan,  biaya  BBM,  biaya  honor pegawai.
Digambarkan dengan rumus:
% kontribusi retribusi jasa penyedotan kaskus tahun-n = Realisasi retribusi jasa usaha penyedotan kaskus tahun-n - Biaya- biaya oprasional tahun-n
Sumber: Dasir Munir (2004:49)
Sedangkan untuk mengetahui persentase kontribusi ini terdapat PAD Kota Metro digambarkan dengan rumus:
% kontribusi retribusi jasa penyedotan kakus tahun-n = Kontribusi retribusi jasa usaha penyedotan kaskus tahun-n X 100% Realisasi PAD tahun-n
Sumber: Dasir Munir (2004:49)
3. Kontribusi retribusi izin mendirikan bangunan (IMB)
Untuk  mengukur  besarya  kontribusi  retribusi  ini  selain  menggunakan  data berupa  realisasi  retribusi  izin  mendirikan  bangunan  (IMB)  terdapat  pula  biaya- biaya oprasional sebagai pengurangan realisasi retribusi izin mendirikan bangunan (IMB), yang terdiri dari biaya cetak kartu digambarkan dengan rumus:
% kontribusi retribusi izin mendirikan bangunan tahun-n = Realisasi retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) tahun-n - Biaya- biaya oprasional tahun-n
Sumber: Dasir Munir (2004:49)
Sedangkan untuk mengetahui persentase kontribusi ini terdapat PAD Kota Metro digambarkan dengan rumus:
% kontribusi retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) tahun-n = Kontribusi retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) tahun-n X  100% Realisasi PAD tahun-n
Sumber: Dasir Munir (2004:49)
4. Kontribusi retribusi izin peruntukan penggunaan tanah (IPPT) Untuk  mengukur  besarnya  kontribusi  retribusi  ini  selain  menggunakan  data berupa  realisasi  retribusi izin  peruntukan penggunaan tanah (IPPT) terdapat  pula biaya-biaya  oprasional  sebagai  peruntukan  realisasi  retribusi  izin  peruntukan penggunaan tanah (IPPT), yang terdiri dari: Biaya cetak kartu  yang digambarkan dengan rumus:
% kontribusi retribusi izin peruntukan penggunaan tanah (IPPT) tahun-n = Realisasi retribusi izin peruntukan penggunaan tanah (IPPT) tahun-n - Biaya - biaya oprasional tahun- n
Sumber: Dasir Munir (2004:49)
Sedangkan untuk mengetahui persentase kontribusi ini terhadap PAD Kota Metro digambarkan dengan rumus:
% kontribusi retribusi izin peruntukan penggunaan tanah (IPPT) tahun-n = Kontribusi retribusi izin peruntukan penggunaan tanah (IPPT) tahun-n X  100% Realisasi PAD tahun-n
Sumber: Dasir Munir (2004:49)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hingga tahun 2014 Kota Metro mengelola 3 jenis retribusi daerah.
1. Retribusi Jasa Umum
 Retribusi  Jasa  Pelayanan  Persampahan/Kebersihan  yaitu:  Pembayaran  atas jasa  pelayanan  persampahan/kebersihan  yang  khusus  disediakan  dan  atau diberikan  oleh  Pemerintah  Daerah  untuk  kepentingan  orang  pribadi  atau badan.
 Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum yaitu: Penyediaan pelayanan parkir  di  tepi  jalan  umum  yang  ditentukan  oleh  pemerintah  daerah  sesuai dengan  ketentuan  Peraturan  Perundang-Undangan  (Pasal  115  Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009).
 Retribusi Pelayanan Pasar yaitu: penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana  berupa  pelataran,  los,  kios  yang  dikelola  pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang (Pasal 116 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).
2. Retribusi Jasa Usaha
 Retribusi  Pasar  Grosir/Pertokoan  yaitu:  penyediaan  fasilitas  pasar  grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan  oleh  Pemerintah  Daerah  (Pasal  129  Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009).
 Retribusi Tempat Khusus Parkir yaitu: pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan,  dimiliki,  dan/atau  dikelola  oleh  Pemerintah  Daerah  (Pasal  132 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009)
 Retribusi  Penyedotan  Kakus  yaitu:  pelayanan  penyediaan  dan/atau penyedotan  kakusyang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Daerah  (Pasal  120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).
3. Retribusi Perizinan Tertentu.
 Retribusi  Izin  Mendirikan  Bangunan  yaitu:  pemberian  izin  untuk mendirikan  suatu  bangunan.  Pemberian  izin  meliputi  kegiatan  peninjauan desain  dan  pemantauan  pelaksanaan  pembangunannya  agar  tetap  sesuai dengan  rencana  teknis  bangunan  dan  rencana  tata  ruang,  dengan  tetap memperhatikan  koefisien  dasar  bangunan  (KDB),  koefisien  luas  bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan  yang  meliputi  pemeriksaan  dalam  rangka  memenuhi  syarat keselamatan  bagi  yang  menempati  bangunan  tersebut  (Pasal  142  Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009).
 Retribusi  Izin  Peruntukan  Penggunaan  Tanah  yaitu:  Ijin  Perencanaan dan/atau rekomendasi perencanaan bagi penggunaan tanah yang didasarkan pada Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) dan/atau Rencana Teknik Ruang Kota (RTRK)
Kontribusi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan terhadap
Retribusi Jasa Umum Kota Metro tahun 2010 – 2014
Cara  perhitungan  kontribusi  Retribusi  Pelayanan  Persampahan/kebersihan terhadap Retribusi Jasa Umum
= Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Tahunan X  100%    =  % Hasil Pendapatan Retribusi Jasa Umum Tahunan Tabel. 1 Tahun Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Tahunan Pendapatan Retribusi Jasa Umum Tahunan % Hasil 2010 281.000.000 18.923.995.956 01,49% 2011 177.242.000 634.336.000 27,94% 2012 221.242.400 995.702.000 22,22% 2013 254.400.000 2.092.223.000 12,16% 2014 281.000.000 1.524.989.000 18,43%
Sumber: data diolah 2015
Dari data diatas dapat diketahui bahwa kontribusi terbesar dari penerimaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan terhadap retribusi jasa umum selama 5  tahun  terjadi  pada  tahun  2011  yaitu  sebesar  27,94%,  sedangkan  kontribusi terendahnya terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar 01,49%

## Kontribusi  Retribusi  Pelayanan  Parkir  Ditepi  Jalan  Umum  terhadap Retribusi Jasa Umum Kota Metro tahun 2010 – 2014
Cara  perhitungan  kontribusi  Retribusi  Pelayanan  Parkir  Ditepi  Jalan  Umum terhadap Retribusi Jasa Umum
= Pendapatan  Retribusi  Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum Tahunan X100% = Hasil % Pendapatan Retribusi Jasa Umum Tahunan

## Tabel. 2
Tahun Pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan UmumTahunan Pendapatan Retribusi Jasa Umum Tahunan % Hasil 2010 46.000.000 18.923.995.956 0,24% 2011 46.000.000 634.336.000 7,25% 2012 75.000.000 995.702.000 7,53% 2013 85.000.000 2.029.223.000 4,18% 2014 90.000.000 1.524.989.250 5,90%
Sumber: data diolah 2015
Dari  tabel  diatas  dapat  diketahui  bahwa  kontribusi  terbesar  dari  penerimaan retribusi  jasa  parkir  di  tepi  jalan  terhadap  retribusi  jasa  umum  selama  5  (lima) tahun terjadi pada tahun 2012, yaitu sebesar 7,53% dan kontribusi terendah terjadi pada tahun 2010, yaitu sebesar 0,24%.
Kontribusi  Retribusi  Retribusi  Pelayanan  Pasar  terhadap  Retribusi  Jasa Umum Kota Metro tahun 2010 – 2014
Cara  perhitungan  kontribusi  Retribusi  Pelayanan  Pasar  terhadap  Retribusi  Jasa Umum
= Pendapatan  Retribusi  Pelayanan Pasar Tahunan X100% = Hasil % Pendapatan Retribusi Jasa Umum Tahunan Tabel.3 Tahun Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar Tahunan Pendapatan Retribusi Jasa Umum Tahunan % Hasil 2010 112.000.000 18.923.995.956 0,59% 2011 117.594.000 634.336.000 18,53% 2012 392.360.000 995.702.000 39,40% 2013 400.000.000 2.029.223.000 19,71% 2014 800.000.000 1.524.989.250 52,46%
Sumber: data diolah 2015
Dari  tabel  diatas  dapat  diketahui  bahwa  kontribusi  terbesar  dari  penerimaan retribusi  pelayanan  pasar  terhadap  retribusi  jasa  umum  selama  5  (lima)  tahun terjadi pada tahun 2014, yaitu sebesar 52,46% dan kontribusi terendah terjadi pada tahun 2010, yaitu sebesar 0,59%.
Kontribusi Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan terhadap Retribusi Jasa Usaha Kota Metro tahun 2010 – 2014
Cara  perhitungan  kontribusi  Retribusi  Pasar  Grosir/Pertokoan  terhadap  Retribusi Jasa Usaha
= Pendapatan  Retribusi  Pasar Grosir/Pertokoan Tahunan X100% = Hasil % Pendapatan  Retribusi  Jasa Usaha Tahunan Tabel. 4 Tahun Pendapatan Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan Tahunan Pendapatan Retribusi Jasa Usaha Tahunan % Hasil 2010 699.900.000 1.650.656.650 42,40% 2011 99.900.000 1.031.282.000 9,68% 2012 530.000.000 1.881.349.625 28,17% 2013 600.000.000 1.956.445.875 30,66% 2014 600.000.000 1.654.778.000 36,25%
Sumber: data diolah 2015
Dari  tabel  diatas  dapat  diketahui  bahwa  kontribusi  terbesar  dari  penerimaan retribusi  jasa  usaha  tahunan  dari  realisasi  retribusi  pasar  grosir/pertokoan pelayanan  selama  5  (lima)  tahun  terjadi  pada  tahun  2010,  yaitu  sebesar  42,40% dan kontribusi terendah terjadi pada tahun 2011, yaitu sebesar 9,68%.
Kontribusi Retribusi Tempat Khusus Parkir terhadap Retribusi Jasa Usaha Kota Metro tahun 2010 – 2014
Cara  perhitungan  kontribusi  Retribusi  Tempat  Khusus  Parkir  terhadap  Retribusi Jasa Usaha
= Pendapatan Retribusi Tempat Khusus Parkir Tahunan X100%  =  Hasil % Pendapatan Retribusi Jasa Usaha Tahunan
Tabel.5 Tahun Pendapatan Retribusi Tempat Khusus Parkir Tahunan Pendapatan Retribusi Jasa Usaha Tahunan % Hasil 2010 730.393.250 1.650.656.650 44,24% 2011 730.393.250 1.031.282.000 70,82% 2012 1.074.393.250 1.881.349.625 57,10% 2013 1.074.393.250 1.956.445.875 54,91% 2014 774.480.000 1.654.778.000 46,80%
Sumber: data diolah 2015
Dari  tabel  diatas  dapat  diketahui  bahwa  kontribusi  terbesar  dari  penerimaan retribusi  jasa  usaha  tahunan  dari  realisasi  retribusi  pasar  grosir/pertokoan pelayanan  selama  5  (lima)  tahun  terjadi  pada  tahun  2011,  yaitu  sebesar  70,82% dan kontribusi terendah terjadi pada tahun 2010, yaitu sebesar 44,24%.
Kontribusi Retribusi Penyedotan Kakus terhadap Retribusi Jasa Usaha Kota Metro tahun 2010 – 2014
Cara perhitungan kontribusi  Retribusi Penyedotan Kakus terhadap Retribusi Jasa Usaha
= Pendapatan Retribusi Penyedotan Kakus Tahunan X 100% = Hasil % Pendapatan Retribusi Jasa Usaha Tahunan Tabel.6 Tahun Pendapatan Retribusi Penyedotan Kakus Tahunan Pendapatan Retribusi Jasa Usaha Tahunan % Hasil 2010 6.000.000 1.650.656.650 0,36% 2011 6.500.000 1.031.282.000 0,63% 2012 7.500.000 1.881.349.625 0,39% 2013 10.000.000 1.956.445.875 0,51% 2014 12.000.000 1.654.778.000 0,72% Sumber: data diolah 2015
Dari  tabel  diatas  dapat  diketahui  bahwa  kontribusi  terbesar  dari  penerimaan retribusi  jasa  usaha  tahunan  dari  realisasi  retribusi  penyedotan  kakus  selama  5 (lima) tahun terjadi pada tahun 2014, yaitu sebesar 0,72% dan kontribusi terendah terjadi pada tahun 2010, yaitu sebesar 0,36%.
Kontribusi  Retribusi  Izin  Mendirikan  Bangunan  (IMB)  terhadap  Retribusi Perizinan Tertentu Kota Metro tahun 2010 – 2014
Cara  perhitungan  kontribusi  Retribusi  Izin  Mendirikan  Bangunan  terhadap Retribusi Jasa Perizinan Tertentu
=
Pendapatan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Tahunan X 100% = Hasil % Pendapatan Retribusi Jasa Perizinan Tertentu Tahunan Tabel. 7 Tahun Pendapatan Retribusi IMB Tahunan Pendapatan Retribusi Jasa Perizinan Tertentu Tahunan % Hasil 2010 302.241.740 512.191.740 59% 2011 310.000.000 442.500.000 70,05% 2012 355.000.000 522.500.000 64, 11% 2013 500.000.000 810.000.000 61,72% 2014 1.104.660.000 1.512.160.000 73,05%
Sumber: data diolah 2015
Dari  tabel  diatas  dapat  diketahui  bahwa  kontribusi  terbesar  dari  penerimaan retribusi  IMB  tahunan  dari  realisasi  retribusi  jasa  perizinan  tertentu  tahunan selama  5  (lima)  tahun  terjadi  pada  tahun  2014,  yaitu  sebesar  73,05%  dan kontribusi terendah terjadi pada tahun 2010, yaitu sebesar 59%.

## Kontribusi Retribusi Izin Peruntukan Pengunaan Tanah terhadap Retribusi Perizinan Tertentu Kota Metro tahun 2010 – 2014
Cara  perhitungan  kontribusi  Retribusi  Izin  Peruntukan  Penggunaan  Tanah terhadap Retribusi Jasa Perizinan Tertentu
= Pendapatan  Retribusi  Izin  Peruntukan Penggunaan Tanah Tahunan X100%  =  Hasil % Pendapatan  Retribusi  Jasa  Perizinan Tertentu Tahunan
Tabel. 8 Tahun Pendapatan Retribusi IPPT Tahunan Pendapatan Retribusi Jasa Perizinan Tertentu Tahunan % Hasil 2010 40.400.000 512.191.740 7,88% 2011 48.350.000 442.500.000 10,92% 2012 60.737.000 522.500.000 11,62% 2013 68.475.000 810.000.000 8, 45% 2014 80.950.000 1.512.160.000 5,35%
Sumber: data diolah 2015
Dari  tabel  diatas  dapat  diketahui  bahwa  kontribusi  terbesar  dari  penerimaan retribusi  IPPT  tahunan  dari  realisasi  retribusi  jasa  perizinan  tertentu  tahunan selama  5  (lima)  tahun  terjadi  pada  tahun  2012,  yaitu  sebesar  11,62%  dan kontribusi terendah terjadi pada tahun 2014, yaitu sebesar 5,35%.

## Rata – rata kotribusi retribusi daerah terhadap PAD Kota Metro
Rata  –  rata  kontribusi  retribusi  daerah  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  kota Metro selama kurun waktu lima tahun dari tahun 2010 hingga tahun 2014:
Tabel. 9 Rata – rata Kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD Kota Metro
No. Retribusi Daerah Rata – rata 1 Hasil PAD lain – lain 67,22% 2 Retribusi Jasa Umum 27,91% 3 Retribusi Jasa Usaha 3,77% 4 Reribusi Perizinan Tertentu 2,10%
Sumber: data diolah 2015
Kontribusi  tiap  jenis  retribusi  daerah  terhadap  penerimaan  PAD  dalam kurun  waktu  tahun  anggaran  2010  hingga  2014  sangat  flukuatif.  Kontribusi terdapat pada retribusi Jasa Umum yaitu dengan rata – rata kontribusi lima tahun sebesar  27%,  Retribusi  Jasa  Usaha  4%,  Retribusi  Perizinan  Tertentu  2% Sedangkan 67% adalah hasil dari PAD lainnya yang bersumber dari Pajak Hotel, Pajak  Hiburan,  Pajak  Reklame,  Pajak  Penerangan  Jalan  (PLN  dan  KLP  Siwo Mego),  Pajak  Penggalian  Bahan  Galian  Golongan  C  dan  Pajak  Pengusahaan Sarang Walet dan Seriti.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  dari  hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang  telah  dilakukan  dapat  di ambil kesimpulan sebagai berikut:
Kontribusi  terbesar  selama  lima  tahun  dari  tahun  2010  hingga  2014  dari retribusi  daerah  PAD  berasal  dari  retribusi  jasa  umum  yaitu  dengan  rata  –  rata sebesar  Retribusi  Jasa  Umum  27,  91%,  Retribusi  Jasa  Usaha  3,  77%,  Retribusi Perizinan  Tertentu  2,  10%,  Retribusi  Jasa  Umum  di  Kota  Metro  merupakan retribusi  yang  disediakan  atau  diberikan  oleh  pemerintah  daerah  untuk  tujuan kepentingan  dan  kemanfaatan  umum  yang  dapat  dinikmati  orang  pribadi  atau badan.  Sedangkan  dua  retribusi  lainnya  yaitu  retribusi  jasa  usaha  dan  retribusi perizinan tertentu tingkat kontribusinya belum sebesar retribusi jasa umum.

## DAFTAR PUSTAKA
Akbar,  Taufik,  2012. Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dan  Dana Alokasi  Umum  (DAU)  Terhadap  Belanja  Modal .  Skripsi  yang  tidak diterbitkan, Bandung: Univeristas Pasundan Bandung
Halim, Abdul. 2004. Akuntansi Sektor Publik Keuangan Daerah . Jakarta: penerbit Salemba Empat
Anita,  2012.” Kontribusi  retribusi  daerah  dalam  menunjang  PAD,  studi kasus:Dinas  Pendapatan  Kota  Bandar  Lampung ”.  Skripsi  Fisip  UNY, Yogyakarta.
Mardiasmo,  2003. Otonomi  Daerah  dalam  dan  Manajemen  Keuangan  Daerah . Yogyakarta, Andi Offiset.
Undang – Undang Otonomi 1999. Sinar Grafika, Jakarta.
Sulistiyorini,  Nety  Retraningdiyah.  2006,  “ Analisis  Penerimaan  Pajak  Daerah dan  Retribusi  Daerah  untuk  Meningkatkan  Kemampuan  Daerah Pemerintahan Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2000-2003 ”, Artikel
http://padjakdaerah.blogspot.com/2012/08/pengertian-pajak-daerah-dan- retribusi.html
http://kpmptsp.metrokota.go.id/index.php?option=comcontent&view=article&id= 180:artikel-ketentuan-im