## PRINSIP DASAR HUKUM ISLAM (STUDI TERHADAP FLEKSIBILITAS DAN ADABTABILITAS HUKUM ISLAM)

## Husnul Fatarib STAIN Jurai Siwo Metro

## Abstract
The  longevity  of  a  legal  product  is  based  on  the  truth  of  its  core teaching, the users and the makers of that law. Islamic law is a product of syariah from Allah the human creator. Its core teaching is for the benefit of human being in the world and the after world. The slogan is reflected in the various  principles  of  Islamic  law  both  general  principles  and  specific principles.  These  principles  include  the  principle  of  tawhid,  Justice,  amar ma.ruf nahi mungkar, freedom, equality, and the ta.awun principles. Those principles  exceed  the  principles  from  other  law  so  that  the  existance  of Islamic  law  should  be  defended  for  it  is  suitable  with  the  modern  life enthusiasm. If there is any who states that the syariah law is old-fashioned or syariah law can.t lead human to the happiness in life, the person ought to comprehend the principles of Islamic law so that he would acknowledge it. In this paper I shall briefly discuss how and what are the principles of Islamic law.
Keywords : Principle , Islamic law , Perpetuity

## A. Pendahuluan
Diskursus  mengenai  fleksibilitas  hukum  Islam  sangat berkaitan  dengan  sejumlah  aspek  atau  variabel  hukum,  seperti bahasan sumber hukum, metode istinbanth hukum serta aspek maqashid dari  perumusan  hukum  tersebut.  Dan  di  sisi  lain, fleksiblitas  hukum  Islam  ini  juga  tidak  bisa  dipisahkan  dari ma’alul  af’al (domino  effect  dari  pemberlakuan  sebuah  hukum ijtihadi)  yang  merupakan  –  secara  alur  administratif  –  tindak lanjut dari penetapan maqshid tasyri’ yang telah diyakini. Deskripsi tentang fleksibitas ( murunah ) dalam hukum Islam dapat  dilihat  dari  karakterisitk  ( khashaish )  syariat  Islam  yang selanjutnya dalam tulisan ini akan dielaborasi di bawah sub judul prinsip-prinsip  dasar  hukum  Islam,  hal  ini  sejalan  dengan sebuah  adagium  hukum  Islam  yaitu  “ al-nushsush mutanahiyah  wa al-waqa’i’ ghairu mutanahiyah ”. Syariat  Islam  merupakan  pedoman  hidup  yang  ditetapkan Allah  SWT  untuk  mengatur  kehidupan  manusia  agar  sesuai dengan  keinginan  Al-Qur’an  dan  al-Sunnah.  Sebagai  sebuah aturan,  syariat  Islam  mempunyai  prinsip-prinsip  dan  asas tersendiri yang mesti dipahami sebagai titik tolak pemberlakuan hukum-hukum  demi  kemaslahatan  manusia.  Pemahaman terhadap prinsip-prinsip dan asas-asas hukum Islam secara luas melalui  kacamata  filsafat  sangat  urgen  sebagai  upaya  untuk membentengi  dan  membumikan  syariat  Islam  sesuai  dengan semangat  zaman.  Namun  dalam  proses  pengistinbatan hukumnya tetap memperhatikan ruh syariat atau dengan bahasa lain  tidak  menggadaikan ke- qath’i -an  syariat  Islam hanya  untuk dapat  dikatakan  bahwa  hukum  Islam  itu up  to  date atau  tidak ketinggalan zaman.
Syariat  Islam  memiliki  sifat-sifat  yang  meliputi;  sifat sempurna, yaitu hukum Islam diturunkan dalam bentuk umum dan mengglobal. Ini memberikan peluang kepada fuqaha untuk berijtihad dalam rangka penetapan hukum sesuai dengan ruang dan waktu. Sifat universal dimana hukum Islam berlaku untuk semua,  tanpa  dibatasi  oleh  klaim  geografis  dan  kawasan tertentu,  karena  pemilik  hukum  Islam  adalah  Allah.  Sifat elastisitas  hukum  Islam  mencakup  seluruh  aspek  kehidupan
manusia. Hukum Islam hanya memberikan patokan dan kaedah yang  umum  dan  perinciannya  diserahkan  kepada  kekuatan ijtihad  para  fuqaha.  Sifat  sistematisnya  terlihat  dari  sejumlah dokrin yang bertalian dan berhubungan antara satu dengan yang lainnya secara logis. Terakhir sifat ta’abbudi dalam bidang ibadah merupakan bagian yang terkadang tidak dapat dinalar, dia hanya bentuk  kepatuhan  dan  ketundukan  kepada  Tuhan.  Sedangkan sifat ta’aqquli bersifat  duniawiyah  yang  maknanya  dapat dipahami oleh nalar manusia. 1
Oleh karena begitu lengkap kandungan hukum Islam, maka hukum  Islam  akan  selalu  eksis  sepanjang  zaman,  selama manusia  menggunakannya  sebagai  pedoman  hidupnya  dan mesti  menggunakan  di  dunia.  Tidaklah  berlebihan  sekiranya dikatakan  bahwa  hukum  Islam  merupakan  hukum  yang diciptakan  oleh  Tuhan  untuk  hambanya  dalam  rangka kebahagian manusia di dunia dan akhirat.
Berdasakan  penjelasan  tersebut,  maka  dipandang  perlu untuk  memahami  prinsip-prinsip  dan  asas-asas  hukum  Islam secara substansial melalui cara pandang filsafat karena memiliki urgensi yang penting sebagai upaya untuk membentengi syariat dari  berbagai  pemahaman  yang  tidak  bertanggung  jawab. Melihat  begitu  pentingnya  masalah  ini  maka  dalam  tulisan  ini, penulis akan membahas beberapa prinsip-prinsip hukum Islam sehingga  pada  gilirannya  tulisan  ini  diposisika  sebagai  pre- leminary  research  yang  akan  ditindaklanjuti  secara  lebih metodologis dan yuridis normatif.

## B. Prinsip Hukum Islam
Kata  prinsip  secara  etimologi,  adalah  dasar,  permulaan, atau  aturan  pokok.  Juhaya  S.  Praja  memberikan  pengertian prinsip sebagai berikut, bahwa prinsip adalah permulaan; tempat pemberangkatan;  titik  tolak;  atau al-mabda .  Secara  terminologi, kata prinsip adalah kebenaran universal yang inheren di dalam hukum  Islam  dan  menjadi  titik  tolak  pembinaannya;  prinsip yang membentuk hukum dan setiap cabang-cabangnya. 2 Prinsip
1 Abdul  Wahab  Khallaf, Sejarah  Pembentukan  dan  perkembangan  Hukum Islam , (Jakarta: Raja Grfindo Persada, 2002), hal. 2 2 Juhaya S. Praja, Filsafat Hukum Islam, (Bandung: LPPM, 1995 ), hal 69.
hukum  Islam  meliputi  prinsip-prinsip  umum  dan  prinsip- prinsip khusus. Prinsip umum ialah prinsip keseluruhan hukum Islam  yang  bersifat  universal.  Adapun  prinsip  khusus  ialah prinsip-prinsip setiap cabang hukum Islam.
Juhaya  S.  Praja  lebih  lanjut  mengatakan, ada  tujuh  prinsip umum  hukum  Islam;  prinsip  tauhid,  prinsip  keadilan,  prinsip amar ma’ruf nahi munkar , prinsip kebebasan, persamaan, prinsip ta’awun dan  prinsip  toleransi.  Ketujuh  prinsip  tersebut dijabarkan sebagai berikut:
a. Prinsip  Tauhid .  Tauhid  adalah  salah  satu  prinsip  umum hukum Islam yang merupakan fondasi ajaran Islam. Prinsip ini  menyatakan  bahwa  semua  manusia  ada  di  bawah  satu ketetapan  yang  sama,  yaitu  ketetapan  tauhid  yang dinyatakan  dalam  kalimat La  Ilaha  Illa  Allah (Tidak  ada tuhan  selain  Allah).  Segala  ciptaan  Allah  di  muka  bumi memiliki tujuan yang merupakan bagian dari kebermaknaan wujud. Di antara tujuan tersebut adalah ibadah. Prinsip ini dipahami dari firman Allah QS. Ali Imran Ayat 64:
     
                                                                                    
                                                                           
                                                         
Artinya :    Katakanlah:  "Hai  ahli  Kitab,  Marilah  (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara Kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita  menjadikan  sebagian  yang  lain  sebagai  Tuhan  selain  Allah". jika  mereka  berpaling  Maka  Katakanlah  kepada  mereka: "Saksikanlah,  bahwa  Kami  adalah  orang-orang  yang  berserah  diri (kepada Allah)".
Berdasarkan  atas  prinsip  tauhid  ini,  maka  proses  dan pelaksanaan  hukum  Islam  merupakan  ibadah.  Dalam  arti perhambaan  manusia  dan  penyerahan  dirinya  kepada  Allah
sebagai  manifestasi  rasa  syukur  kepada-Nya.  Dengan  demikian tidak  boleh  terjadi  penuhanan  antar  sesama  manusia  dan  atau sesama  makhluk  lainnya.  Pelaksanaan  hukum  Islam  adalah ibadah dan hanya kepada-Nyalah seluruh perhambaan manusia. Ini tercermin dari firman Allah dalam surat Adz-Dzariyaat, ayat 56
                                               
Artinya : Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku.
Prinsip  tauhid  ini  juga  menghendaki  dan  memposisikan untuk  menetapkan  hukum  sesuai  dengan  apa  yang  diturunkan Allah  (Al-Qur’an  dan  As-Sunah).  Barang  siapa  yang  tidak menghukumi dengan hukum Allah, maka orang tersebut dapat dikategorikan  ke  dalam  kelompok  orang-orang  yang  kafir, dzalim  dan  fasiq  sesuai  dengan  firman  Allah  dalam  Surat  al- Maidah ayat, 44, 45 dan 47.
Dari prinsip umum tauhid ini lahir prinsip-prinsip khusus dalam bidang  ibadah,  yaitu:  a)  Prinsip pertama :  Berhubungan  langsung dengan  Allah  tanpa  perantara  -  Artinya  bahwa  tak  seorang  pun manusia  dapat  menjadikan  dirinya  sebagai  zat  yang  wajib  disembah. Nabi  dan  Rasulpun  hanya  sebatas  penyampai  pesan-pesan  Allah semata.  Intinya  adalah  yang  berhak  disembah  adalah  hanya  Allah. Prinsip ini menegaskan bahwa tak ada perantara antara hamba dengan tuhannya  seperti  yang  terdapat  dalam  agama  lain.  Prinsip  ini berlandaskan  kepada  firman  Allah  dalam  Surat  Ghafir  ayat  60  dan Surat al-Baqarah ayat 186. b) Prinsip beban hukum ( taklif ) ditujukan untuk  memelihara  akidah  dan  iman,  penyucian  jiwa  ( tazkiyat  al-nafs ) dan  pembentukan  pribadi  yang  luhur.  Artinya  hamba  Allah dibebani ibadah sebagai bentuk aktualisasi dari rasa syukur atas nikmat  Allah.  Berdasarkan  prinsip  tauhid  dan  prinsip-prinsip yang  mendukung-nya  maka  lahirlah  asas  hukum  seperti  asas kemudahan. Hukum Islam selalu memberikan kemudahan dan, menjauhi  kesulitan  sehingga  semua  hukum  Islam  dapat dikerjakan oleh manusia. 3
3 Faturrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam , (Jakarta: Logos, 1997), hal. 66
Dalam  hukum  Islam  dikenal  beberapa  bentuk  keringanan hukum seperti, rukhsah dan dharurah. 4 Semuanya bermuara dari nash-nash  al-Qur.an  seperti,  (QS.2:286),  (QS:1:185),  dan  (QS: 5:6).
Dari  azas  hukum  tersebut  dirumuskan  kaidah-kaidah hukum  dalam  aspek  ibadah  sebagai  berikut  :  a) al-ashlu  fi  al- ‘ibadat at-tauqif wa al-ittiba , yaitu pada pokoknya ibadah itu tidak wajib dilaksanakan, dan pelaksanaan ibadah itu hanya mengikuti apa  saja  yang  diperintahkan  Allah  dan  Rasul-Nya. 5 b) al- masyaqqah  tajlib  at-ta ysir,  yaitu  kesulitan  (dalam  melaksanakan ibadah) akan mendatangkan kemudahan. 6
b. Prinsip Keadilan. Dalam banyak ayat, Allah memerintahkan hambaNya  untuk  berbuat  adil.  Di  antaranya  adalah  Surat al-Maidah ayat 8, Al-Hujarat ayat 9, Kata al-adalah dalam al- Qur.an  adalah  sinonim al-mizan (keseimbangan/moderasi) dan al-qist yang  berarti  keadilan. 7 Term  keadilan  pada umumnya  berkonotasi  dalam  penetapan  hukum  atau kebijaksanaan  dari  pemangku  kebijakan.  Akan  tetapi,
4 Rukhsah  (concessionary  law)  merupakan  keringanan  dalam melaksanakan  sesuatu  yang  sebelumnya  terlarang,  seperti  ibadah  menjamak shalat, memendekkan shalat dan lain sebagainya dalam rangka menghindari kesukaran  (masyaqqah).  Sedangkan  Dharurat  (necessity/exigency)  adalah keadaan  kritis/serius  yang  mendorong  seseorang  untuk  melakukan  sesuatu agar  terhindar  dari  kerusakan  yang  fatal  atau  kebinasaan.  Lihat  Qutub Musthafa  Sanu,  Mu’jam  Musthalahat  Ushul  Fiqh,  Dar  al-Fikr  al-Mu’ashir 2000, hal. 217 dan 265.
5 Dasar  dalam  ibadah  adalah  menyembah  dan  mengikuti  teks. Menyembah  semata-mata  karena  Allah  meskipun  terkadang  tidak  sejalan dengan logika. Menurut as-Syatibi, secara umum hikmah dari ibadah adalah melaksanakan  perintah  Allah,  taat,  mengagungkan  dan  menghadap  hanya kepada-Nya.  Lihat,  Yusuf  Al-Qaradhawi, Fiqih  Maqashid  Syariah ,  terj:  Arif Munandar ( Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), hal. 217
6 Kaidah ini merupakan salah satu dari empat kaidah dasar dalam fiqh. Pengertian kesukaran adalahmengandung unsur-unsur terpaksa.
Keterpaksaan  mengandung  pengertian  sesuatu  yang  berkenaan  dengan keharusan  atau  kepentingan  orang  untuk  menjaga  agamanya,  jiwanya,  hak milik  ataupun  keluarga  dari  dari  kerusakan.  Maksud  kelonggaran  adalah keringan  hukum  yang  disebabkan  oleh  adanya  kesukaran  sebagai pengecualian  dari  kaidah  umum.  Lihat  Sobhi  Mahmasani, Filsafat  Hukum Dalam Islam , terj. Ahmad Sujdono, (Bandung: Al-Ma.rif, tth), hal. 294 7 Juhaya S. Praja, Filsafat Hukum …, hal.  72
keadilan  dalam  hukum  Islam  meliputi  berbagai  aspek, seperti  keadilan  dalam  hubungan  antara  individu  dengan dirinya  sendiri,  hubungan  antara  individu  dengan masyarakat,  hubungan  antara  individu  dengan  hakim  dan lain-lain  selama  prinsip  keadilan  dimaknai  sebagai  prinsip moderasi.  Menurut  Wahbah  Al-Zuhaili  bahwa  perintah Allah ditujukan bukan karena esensinya, sebab Allah tidak mendapat  keuntungan  dari  ketaatan  dan  tidak  pula mendapatkan  kemudharatan  dari  perbuatan  maksiat manusia.  Namun  ketaatan  tersebut  hanyalah  sebagai  jalan untuk memperluas perilaku dan cara pendidikan yang dapat membawa  kebaikan  bagi  individu  dan  masyarakat. Penggunaan  term  “adil/keadilan”  dalam  al-Qur’an  di antaranya:  Manusia  yang  memiliki  kecenderungan mengikuti  hawa  nafsu,  adanya  kecintaan  dan  kebencian memungkinkan  manusia  tidak  bertindak  adil  dan mendahulukan  kebatilan  dari  pada  kebenaran  (dalam bersaksi), perintah kepada manusia agar berlaku adil dalam segala  hal  terutama  kepada  mereka  yang  mempunyai kekuasaan  atau  yang  berhubungan  dengan  kekuasaan  dan dalam  bermuamalah/berdagang;  kemestian  berlaku  adil kepada  isteri;  keadilan  sesama  muslim  dan  keadilan  yang berarti keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi manusia  (mukallaf)  dengan  kemampuan  manusia  untuk menunaikan kewajiban tersebut.
Dari  prinsip  keadilan  ini  lahir  kaidah  yang  menyatakan hukum Islam dalam praktiknya dapat berbuat sesuai dengan ruang dan waktu ( shalih li kulli zaman wa makan ), yakni suatu kaidah  yang  menyatakan  elastisitas  hukum  Islam  ( murunah ) dan kemudahan dalam melaksanakannya sebagai kelanjutan dari  prinsip  keadilan  ( yusr  wa  raf’i  al-haraj ),  yaitu;  perkara- perkara dalam hukum Islam apabila telah menyempit maka menjadi luas; apabila perkara-perkara itu telah meluas maka kembali menyempit.
c. Prinsip  Amar  Makruf  Nahi  Mungkar.  Hukum  Islam digerakkan untuk merekayasa umat manusia untuk menuju tujuan  yang  baik  dan  benar  yang  diridhai  Allah.  Dalam filsafat  hukum  Barat  dikenal  sebagai  fungsi social  engineering
atau rekayasa sosial. 8 Menurut Hasbi Ash Shiddieqy, prinsip ini  juga  dilihat  pada  peran  negara  dalam  Islam  sehingga negara  tidak  boleh  memaksa  masyarakat  untuk  melakukan sesuatu  sesuai  dengan  kehendaknya  yang  semena-mena. Apa  lagi  yang  menyalahi  dengan  hukum  Islam. Pengkategorian  Amar  Makruf  Nahi  Mungkar  dinyatakan berdasarkan  wahyu  dan  penalaran  logis  yuridis  terhadap kontek dimana persoalan hukum tengah terjadi.
d. Prinsip  Kemerdekaan  atau  kebebasan.  Prinsip  kebebasan dalam  hukum  Islam  menghendaki  agar  agama/  hukum Islam  disiarkan  tidak  berdasarkan  paksaan,  tetapi berdasarkan penjelasan,
demonstrasi, argumentasi. Kebebasan  yang  menjadi  prinsip  hukum  Islam  adalah kebebasan  dalam  arti  luas  yang  mencakup  berbagai  aspek, baik  kebebasan  individu  maupun  kebebasan  komunal. Kebebasan  beragama  dalam  Islam  dijamin  berdasarkan prinsip  tidak  ada  paksaan  dalam  beragama.  Kebebasan bertindak,  berekspresi  dan  berimajinasi  merupakan  kebe- basan yang melekat pada tiap-tiap individu manusia, bahkan merupakan  hak  paling  asasi.  Kebebasan  ini  tidak  boleh bertentangan dengan kemaslahatan umum, akidah dan lain- lain.  Disinilah  yang  membedakan  antara  kebebasan  yang dianut  hukum  Islam  dengan  hukum  positif.  Firman  Allah dalam surat Al-Baqarah, ayat 256 berbunyi:
8 Teori  ini  disebut  oleh  Rescoe  Pound  sebagai a  tool  of  engineering. Ini merupakan  bentuk  rekayasa  hukum  dalam  masyarakat  untuk  mengubah perilaku  masyarakat  dari  perilaku  negatif  menjadi  perilaku  positif.  Sebagai contoh bahwa sebelum Nabi Hijrah ke Madinah penduduk yang mendiami kota  Madinah  selalu  berperang  (suku  Aus  dan  Khazraj).  Namun  sesudah Nabi hijrah ke Madinah, penduduk Madinah tidak lagi ditemukan berperang karena tunduk dan patuh terhadap kepada kepemimpinan Muhammad yang mengayomi  seluruh  penduduk  Madinah.  Melihat  hal  ini  tampak  bahwa hukum  dijadikan  sebagai  acuan  oleh  penduduk  Madinah  di  bawah kepemimpinan Muhammad yang kondisi masyarakat kota  Madinah saat itu dan  mereka  bersatu  di  bawah  satu  payung  hukum.  Lihat  Zainuddin  Ali, Sosiologi Hukum , ( Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 38.
NIZAM, Vol. 4, No. 01 Januari - Juni 2014
                                                                               
                                                                                   
           
 
Artinya: tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena  itu  Barangsiapa  yang  ingkar  kepada  Thaghut  dan  beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali  yang  Amat  kuat  yang  tidak  akan  putus.  dan  Allah  Maha mendengar lagi Maha mengetahui.
e. Prinsip  Persamaan  atau  Egalite.  Prinsip  persamaan  yang paling  nyata  terdapat  dalam  Konstitusi  Madinah  ( al- Shahifah ),  yakni  prinsip  Islam  menentang  perbudakan  dan penghisapan  darah  manusia  atas  manusia.  Prinsip persamaan ini merupakan bagian penting dalam pembinaan dan pengembangan hukum Islam dalam menggerakkan dan mengontrol  sosial,  tapi  bukan  berarti  tidak  pula  mengenal stratifikasi sosial seperti komunis. Bukti konkrit dari prinsip egalite dalam hukum Islam adalah penghapusan perbudakan dan  penindasan  manusia  atas  manusia.  Dalam  konteks sesama muslim,  Islam menjamin bahwa tak ada perbedaan suku  Arab  dengan  suku-suku  lainnya.  Dalam  pandangan hukum  Islam  semua  manusia  diperlakukan  sama  di  mata hukum. Tidak ada yang didhalimi atau diuntungkan dengan alasan apapun. Rasul dengan tegas menyatakan “ tidak ada perbedaan  antara  orang  Arab  dan  orang  ajam  kecuali amalannya”.  Hukum  Islam  telah  menerapkan  apa  yang disebut equality before the law sejak empat belas abad yang lalu jauh  sebelum  hukum  modern. 9 . Garansi  egalite  dalam  al- Qur.an  terdapat  dalam  Surat  al-Hujarat  ayat  13,  Surat  al- Isra. ayat 70.
9 Topo  Santoso, Membumikan  Hukum  Pidana  Islam ,  (Jakarta:  Gema Insani, 2003), hal. 18
f. Prinsip  al-Ta’awun.  Prinsip  ini  memiliki  makna  saling membantu  antar  sesama  manusia  yang  diarahkan  sesuai prinsip  tauhid,  terutama  dalam  peningkatan  kebaikan  dan ketaqwaan.  Prinsip  ini  menghendaki  agar  orang  muslim saling  tolong  menolong  dalam  kebaikan  dan  ketaqwaan. Prinsip  ini  merupakan  suatu  prinsip  yang  mulia  dan mengandung nilai tinggi dan terabaikan oleh ummat Islam. Pengabaian  ini  disebabkan  oleh  pembekuan  daya  ijtihad oleh  sebagian  fuqaha  dan  bertaqlid  kepada  warisan  lama, menghilangkan  kemaslahatan  masyarakat  dengan  aneka macam  adat  istiadatnya.  Allah  berfirman  dalam  Surat  al- Mujadalah ayat 9
        
     
                                                                         
                                                                                        
        
 
Artinya: Hai  orang-orang  beriman,  apabila  kamu Mengadakan pembicaraan rahasia, janganlah kamu membicarakan tentang  membuat  dosa,  permusuhan  dan  berbuat  durhaka  kepada Rasul.  dan  bicarakanlah  tentang  membuat  kebajikan  dan  takwa, dan  bertakwalah  kepada  Allah  yang  kepada-Nya  kamu  akan dikembalikan.
g. Prinsip Toleransi. Prinsip toleransi yang dikehendaki Islam adalah toleransi yang menjamin tidak terlanggarnya hak-hak Islam  dan  ummatnya,  tegasnya  toleransi  hanya  dapat diterima apabila tidak merugikan agama Islam. Wahbah Al- Zuhaili,  memaknai  prinsip  toleransi  tersebut  pada  tataran penerapan  ketentuan  al-Qur’an  dan  Hadits  yang menghindari  kesempitan  dan  kesulitan,  sehingga  seseorang tidak  mempunyai  alasan  dan  jalan  untuk  meninggalkan syariat  ketentuan  hukum  Islam.  Dan  lingkup  toleransi tersebut  tidak  hanya  pada  persoalan  ibadah  saja  tetapi mencakup seluruh ketentuan hukum Islam, baik muamalah sipil,  hukum  pidana,  ketetapan  peradilan  dan  lain sebagainya. Tasamuh atau toleransi dalam hukum Islam lebih
tinggi nilainya dari hanya sekedar rukun dan damai. Tasamuh yang  dimaksudkan  adalah  tidak  memaksakan  atau  tidak merugikan  sesama.  Peringatan  Allah  berkaitan  dengan toleransi dinyatakan dalam Surat al-Mumtahanah ayat 8 dan 9.
Selain  tujuh  prinsip  hukum  di  atas  Hasbi  Ash  Shiddieqy menyebutkan  dalam  bukunya  enam  prinsip  lain  menyangkut hukum Islam yaitu:
a) Prinsip  menghadapkan khitab kepada  akal.  Bahwa  dalam hukum  Islam  akallah  yang  menjadi  sebab  dibebaninya kewajiban  seorang  mukallaf.  Oleh  karenanya  ilmu  menjadi pokok  dalam  menambah  cahaya  akal.  Islam  merangsang manusia  untuk  mencari  ilmu.  Manusia  mempunyai kemampuan  akal  baik  dalam  tataran  akal  praktis  maupun akal  murni.  Akal  murni  terbentang  luas,  hanya  Allah  yang maha  tahu.  Ketika  Allah  memberikan  penjelasan  melalui akal murni maka manusia akan mampu memahami berbagai hal.  Pada  tataran  inilah  seyogyanya  fuqaha  senantiasa mendasarkan  pikirannya  atas  kebenaran  wahyu,  kemudian mereka menetapkan bahwa yang Maha pembuat hukum itu adalah Allah.
b) Prinsip  memagari  akidah  dengan  akhlak  yang  utama  yang dapat  menjaga  kesucian  jiwa  dan  meluruskan  kepribadian seseorang.  Prinsip  ini  berkaitan  dengan  kehormatan manusia  seperti  dinyatakan  dalam  berbagai  ayat  al-Qur’an dan  hadis.  Kehormatan  tersebut  tidak  hanya  terbatas  pada individu, ras, suku tertentu tapi milik semua manusia.
c) Prinsip  menjadikan  segala  macam  beban  hukum  untuk kebaikan  jiwa  dan  kesuciannya,  sekali-kali  bukan  untuk memberatkan badan.
d) Prinsip  mengawinkan  agama  dengan  dunia  dalam  masalah hukum.  Prinsip  ini  menunjukkan  bahwa  seluruh  hukum Islam–yang di dalamnya terdapat berbagai bidang- bertujuan meraih maslahat dan  menolak mafsadat .  Islam  mengajak umatnya untuk melakukan integrasi antara pekerjaan dunia dengan  akhirat.  Prinsip  ini  sangat  menonjol  dalam  hukum Islam.  menyerahkan  masalah ta’zir (hukuman)  kepada pertimbangan  penguasa  atau  para  hakim.  Hukum  Islam
sudah  menentukan  batas-batas  hukuman  yang  dijatuhkan atas  pelaku  tindak  pidana,  seperti  pembunuhan  dan pencurian. Bentuk hukuman ini sangat sedikit ketetapannya jika  dibandingkan  dengan  penetapan  hukum  yang diserahkan  kepada  pertimbangan  hakim.  Hukum  atas pertimbangan inilah yang disebut dengan hukum ta’zir . 10
e) Prinsip tahkim . Tahkim dibolehkan  perlakuannya  atas masalah-masalah hukum yang disengketakan oleh dua belah pihak  dengan  meminta  seseorang  hakim  yang  dipandang terhormat  di  kalangan  mereka  dan  keputusannya-pun mengikat,  tanpa adanya  ketetapan  atau  legalitas  atas  hakim resmi. Penjabaran  prinsip  atau  karakterisitik  hukum  Islam  dalam dua  perspektif  di  atas,  pada  dasarnya  memiliki  alur  pikir  dan pola  logika  hukum  yang  relatif  searah,  yaitu  semua  ketetapan hukum  dalam  Islam  berorientasi  pada  pemurniaan  tauhid  dan penyajian  hukum  sebagai  sebuah  instrumen  agama  dalam menjaga  dan  mewujudkan  kemaslahatan  dan  kebahagiaan  bagi umat manusia, dan di waktu yang bersamaan, model /prinsip ini mendialogkan  secara  kritis  bahwa  perumusan  hukum  dalam syari’at  Islam  itu  adalah  untuk  menyelamatkan  manusia  dari kesukaran dan kesulitan ( masyaqqah ). Jika  dibandingkan  cabaran  prinsip-prinsip  hukum  Islam yang  dikemuka-kan  oleh  Juhaya  S.  Praja  dengan  Hasbi  Ash Shiddieqy maka tampak keduanya saling melengkapi. Meskipun demikian,  terdapat  perbedaan  dalam  sisi-sisi  tertentu,  yaitu Hasbi tidak menyebutkan prinsip keadilan sebagai prinsip yang berdiri  sendiri  seperti  Juhaya  S.  Praja.  Sementara  tujuh  prinsip yang  dikemukakan  Hasbi  tidak  terdapat  dalam  prinsip-prinsip
10 Ta’zir  adalah  jarimah  yang  diancam  dengan  hukum  ta’zir.  Ta’zir mengandung pengertian hukuman pendidikan atas tindak pidana yang belum ditentukan hukumannya oleh syara. Pemberian hukuman ta’zir untuk meng- hambat si pelaku dari mengerjakan kejahatan sesudah dijatuhkan hukuman. Adapun  landasan  penentuan  hukumannya  adalah  ijma.  (konsensus)  atau diserahkan  pada  pertimbangan  hakim.  Lihat,  Hasbi  Ash  Shiddieqy, Pidana Mati dalam Syariat Islam, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1998) , h. 6. Lihat Hasbi Ash Shiddieqy, Falsafah Hukum Islam , (Semarang: Pustaka Rizki Putra,
2001),  h.  85.  Lihat  juga  Amrullah  Ahad  dkk, Dimensi  Hukum  Islam  Dalam Sistem Hukum Nasional , (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hal. 101
yang  dikemukakan  oleh  Juhaya  S.  Praja,  sehingga  dari  segi kuantitatif Juhaya S. Praja membaginya menjadi tujuh sementara Hasbi membaginya menjadi enam.
Perbedaan  ini  menurut  penulis  terjadi  karena  Hasbi  tidak menjabarkannya  dalam  bentuk  prinsip-prinsip  khusus  seperti halnya  Juhaya  S.  Praja.  Sehingga  pembagian  Hasbi  meluas dalam  prinsip-prinsip  umum  hukum  Islam.  Semua  prinsip- prinsip  hukum  Islam  baik  prinsip  umum  ataupun  prinsip khusus  merupakan  kekuatan  yang  melingkupi  hukum  Islam menjadi  hukum  yang up  to  date di  tengah  tengah  masyarakat Islam  dan  akan  mampu  dijabarkan  dalam  kehidupan  yang profan,  mencakup  segala  ruang  dan  dimensi  serta  tidak  akan ketinggalan  zaman.  Tidak  ada  alasan  bagi  ummat  Islam  untuk tidak  menerapkan  hukum  Islam  dalam  kehidupannya  sehingga tercipta  kehidupan yang harmonis  dan  akan  membawa  kepada kemaslahatan dan kebahagiaan dunia akhirat.

## C. Simpulan
Penetapan  hukum  dalam  Islam  tidak  pernah meninggalkan  aspek  kemaslahatan  bagi  manusia  sesuai  dengan prinsip maqasid  syari’ah .  Bukti-bukti  tersebut  tercermin  dalam prinsip-prinsip yang dituangkan dalam perumusan hukum Islam di  atas.  Di  antara  keutamaan  mendasar  dalam  hukum  Islam terletak pada kesempurnaan segala hal yang dibutuhkan berupa kaidah-kaidah  dasar  yang  umum  dan  semua  itu  meliputi kebutuhan  manusia  baik  pada  masa  sekarang  maupun  masa yang akan datang. Kesempurnaan lain terletak pada keagungan prinsip sehingga tingkat dan derajat manusiapun akan terangkat. Terakhir,  nilai  kesempurnaan  terletak  pada  keabadian  dan kontinyuitas dimana nas-nas tidak dapat diubah ataupun diganti meskipun  masa  terus  berganti  dengan  demikian  hukum  Islam akan terus relevan di setiap ruang dan waktu.

## DAFTAR PUSTAKA
Amrullah Ahad dkk, Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional , Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
Abdul  Wahab  Khallaf, Sejarah  Pembentukan  dan  perkembangan Hukum Islam , Jakarta: Raja Grfindo Persada, 2002.
Faturrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam , Jakarta: Logos, 1997
Hasbi Ash Shiddieqy, Falsafah Hukum Islam , Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
Juhaya S. Praja, Filsafat Hukum Islam, Bandung: LPPM, 1995.
Qutub  Musthafa  Sanu, Mu’jam  Musthalahat  Ushul  Fiqh ,  Beirut: Dar al-Fikr al-Mu’ashir 2000.
Sobhi  Mahmasani, Filsafat  Hukum  Dalam  Islam ,  terj.  Ahmad
Sujdono, Bandung: Al-Ma.rif, tth
Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam , Jakarta: Gema Insani, 2003,
Yusuf  Al-Qaradhawi, Fiqih  Maqashid  Syariah ,  terj:  Arif Munandar, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.
Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum ,  Jakarta: Sinar Grafika, 2008.