## JIUBJ
Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 22(3), Oktober 2022, 2306-2311 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat universitas Batanghari Jambi ISSN 1411-8939 (Online), ISSN 2549-4236 (Print) DOI 10.33087/jiubj.v22i3.2621

## Penentuan Utang yang Telah Jatuh Waktu pada Click-Wrap Agreement Yang Tidak Mencantumkan Klausul Jatuh Waktu Utang

## Louis Alfred Hasudungan*, Elisatris Gultom, Nyulistiowati Suryanti
Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran *Correspondence email: louis18001@mail.unpad.ac.id
Abstrak .  Kepailitan  atau  PKPU  merupakan  sebuah  solusi  atau  jalan  keluar  bagi  debitor  yang  sedang  mengalami  permasalahan utang-piutang  dengan  para  kreditornya.  Debitor  dapat  diberikan  pernyataan  pailit  atau  PKPU  apabila  debitor  terbukti  secara sederhana memiliki utang kepada 2 (dua) atau lebih kreditor, yang mana salah satu utangnya telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Keberadaan  “utang  yang  telah  jatuh  waktu  dan  dapat  ditagih”  merupakan  salah  satu  hal  yang  fundamental  dalam  perkara kepailitan atau PKPU. Pada perkembangannya, menentukan keberadaan “utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih” menjadi semakin  sulit. Banyaknya  bentuk  perjanjian  dan  klausul  yang  baru dalam dunia  hukum  bisnis,  menimbulkan kesulitan-kesulitan baru  untuk  membuktikan  keberadaan  “utang  yang  telah  jatuh  waktu  dan  dapat  ditagih”  dalam  perkara  kepailitan  dan  PKPU. Kesulitan-kesulitan  di  atas  dapat  ditemukan  pada click-wrap  agreement.  Click-wrap  agreement merupakan  suatu  perjanjian elektronik  yang  menggunakan  klausul  baku.  Penentuan  klausul  secara  sepihak  pada click-wrap  agreement seringkali menimbulkan  permasalahan  dalam  praktik.  Salah  satu  permasalahan  yang  terjadi  adalah  adanya  perselisihan  tentang  penentuan jatuh  waktu  utang  yang  berasal  dari click-wrap  agreement antara  debitor  dengan  kreditor.  Hal  ini  disebabkan  karena  seringkali pembuat click-wrap  agreement tidak  menetapkan  tanggal  jatuh  waktu  utang pada  perjanjian.  Berangkat dari pemaparan di atas, penelitian  ini  akan  mengkaji  dan  mengalisis  tentang  penentuan  adanya  “utang  yang  telah  jatuh  waktu  dan  dapat  ditagih”  yang berasal dari click-wrap agreement yang tidak mengatur klausul jatuh waktu utang.
Kata Kunci : Click-Wrap Agreement ; Utang yang Telah Jatuh Waktu dan Dapat Ditagih.
Abstract . Bankcruptcy and Suspension of Payment law is a great solution for debitor who have debt problems with their creditors. Debtors  can  be  declared  bankrupt  or  Suspension  of  Payment  if  the  debtor  is  simply  proven  to  have  debts  to  2  (two)  or  more creditors and is simply proven to have "a debts that has become due and payable”. The existence of "a debts that has become due and payable” is one of the fundamental things in bankruptcy or Suspension of Payment cases. In today's  world, determining the existence of “a debts that has become due and payable” becomes difficult. The many new forms of agreements and clauses in the world of business law make new difficulties in proving the existence of “a debts that has become due and payable” in bankruptcy and  Suspension  of  Payment  cases.  These  difficulties  can  be  found  in  the  click-wrap  agreement.  Click-wrap  agreement  is  an electronic agreement that uses  standard clauses.  The unilateral determination of clauses in click-wrap agreements often creates problems  in practice.  One  of  the  problems  that occur is  a  dispute about the  determination of  a debts  that  has  become  due  and payable  that  comes  from  the  click-wrap  agreement  between  the  debtor  and  the  creditor.  This  is  because  click-wrap  agreement makers often don't specify a debt maturity date in the agreement. Based on the explanation above, this research will examine and analyze the determination of the existence of "a debts that has become due and payable" from click-wrap agreements that do not regulate the debt maturity clause.
Keywords: A debts that has become due and payable; Click-Wrap Agreement.

## PENDAHULUAN
Hukum  kepailitan  diciptakan  merupakan  solusi dalam  mengatasi  permasalahan  utang  piutang  antara debitor dengan para kreditornya. Dengan adanya hukum kepailitan,  pelunasan  utang  melalui  pembagian  harta debitor kepada para kreditornya dapat dilakukan dengan adil,  cepat  dan  efektif  (Suyatno,  2012).  Keterlibatan kurator  dan  hakim  pengawas  selaku  pihak  independen akan  memastikan  pelaksanaan  putusan  pailit  dan  proses pembagian  utang  dilakukan  secara  adil  sesuai  dengan ketentuan perundang-undangan (Subhan, 2008). Pernyataan  pailit  atau  PKPU  akan  diberikan  kepada debitor  apabila  debitor  terbukti  secara  sederhana mempunyai  2  (dua)  atau  lebih  kreditor  ( concursus creditorium ),  yang  mana  salah  satu  utang  tersebut  telah jatuh  waktu  dan  dapat  ditagih  ( due  and  payble ) (Sjahdeini, 2018). Jika permohonan pailit ataupun PKPU
tidak  memenuhi  salah  satu  syarat  yang  telah  ditentukan tersebut,  maka  permohonan  pailit  atau  PKPU  akan ditolak  oleh  pengadilan  niaga.  Oleh  karena  itu,  unsur- unsur  kepailitan  di  atas  sangat  penting  untuk  dipahami oleh pemohon pailit atau PKPU.
Keberadaan  utang  yang  telah  jatuh  waktu  dan dapat  ditagih  merupakan  salah  hal  yang  penting  dalam perkara  kepailitan  dan  PKPU.  Berdasarkan  Penjelasan Pasal  2  ayat  (1)  UU  Nomor  37  Tahun  2004  tentang Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran Utang (UU K-PKPU), utang yang telah jatuh waktu dan dapat  ditagih  adalah  kewajiban  untuk  membayar  utang yang  telah  jatuh  waktu,  baik  karena  telah  diperjanjikan, karena  percepatan  waktu  penagihannya  sebagaimana diperjanjikan,  karena  pengenaan  sanksi  atau  denda  oleh instansi  yang  berwenang,  maupun  karena  putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase.
Louis  Alfred  Hasudungan  et  al.,  Penentuan  Utang  yang  telah  Jatuh  Waktu  Pada  Click-Wrap  Agreement  yang  tidak Mencantumkan Klausul Jatuh Waktu Utang
Meskipun  UU  K-PKPU  telah  memberikan definisi  “utang  yang  telah  jatuh  waktu  dan  dapat ditagih”,  definisi  tersebut  tetap  saja  memiliki ketidakjelasan sehingga seringkali menimbulkan kekeliruan  dalam  penerapannya.  Definisi  utang  yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih yang diatur pada UU K-PKPU  tidak  mengatur  mengenai  jatuh  waktu  utang pada  perjanjian  yang  tidak  mengatur  jangka  waktu pemenuhan prestasi, sehingga terhadap perkara kepailitan  yang  utangnya  berasal  dari  perjanjian  yang tidak  mengatur  klausul  jatuh  waktu  utang,  maka  hakim akan  menolak  permohonan  pailit  atau  PKPU  yang diajukan  kepadanya  dengan  alasan  jatuh  waktu  utang tidak  dapat  dibuktikan  secara  sederhana.  Kasus  antara PT.  Kam  and  Kam  selaku  perusahaan  yang  memiliki aplikasi  investasi online bernama  “Memilies”,  melawan para anggota/ member dari aplikasi Memiles. Berdasarkan click-wrap agreement yang disepakati, para member diharuskan  untuk  melakukan top-up dengan sejumlah  uang  tertentu  untuk  bisa  mendapatkan hadiah/ reward yang  dijanjikan  oleh  pihak  aplikasi Memiles.  Pihak  aplikasi  Memiles  akan  membagikan reward kepada para member -nya apabila omset nasional telah  tercapai.  Namun,  setelah  omset  nasional  yang ditentukan  oleh  pihak  aplikasi  Memiles,  pihak  aplikasi Memiles  tidak  kunjung  membagikan reward kepada Para member .  Para member sudah  melakukan  berbagai macam usaha  untuk menagih reward kepada  pihak Para member .  Para member juga  sudah  2  (dua)  kali mengirimkan  surat  somasi  kepada  pihak  pihak  aplikasi Memiles  agar  membayar  utangnya.  Namun  pihak aplikasi  Memiles  tidak  kunjung  juga  bayar.  Pada akhirnya,  para member aplikasi  Memiles  mengajukan permohonan PKPU terhadap PT. Kam and Kam. Melalui Putusan Nomor 227/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst.,  hakim  menolak  permohonan  PKPU tersebut  dengan  pertimbangan  yang  menyatakan  tidak ada alat bukti yang bisa dijadikan parameter jatuh waktu utang pada click-wrap agreement .
Berbeda  dengan  kasus  di  atas,  pada  Putusan Kasasi  Mahkamah  Agung  RI  Nomor:  654  K/Pdt.Sus- Pailit/2020,  hakim  pada  kasus  tersebut  mengabulkan permohonan  pailit  yang  dasar  perjanjiannya  tidak menentukan jatuh waktu utang. Pada kasus tersebut, jual beli  yang  dilakukan  oleh  pemohon  pailit  dengan termohon  pailit  tidak  disertai  dengan  pembuatan perjanjian  khusus,  melainkan  hanya  nota  pembayaran yang tidak menetapkan tanggal jatuh waktu pembayaran. Hakim menyatakan bahwa  apabila pada perjanjian tidak ditetapkan  tanggal  jatuh  waktu  utang,  maka  berlakulah ketentuan  mengenai  perikatan  tanpa  ketetapan  waktu sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1238  KUHPer.  Pasal 1238  KUHPer  menyatakan  bahwa  apabila  dalam perjanjian  tidak  ditentukan  tanggal  jatuh  waktu  utang, maka  parameter  yang  dijadikan  tanggal  jatuh  waktu sebuah  utang  adalah  tanggal  yang  ditentukan  oleh kreditor  di  dalam  surat  peryataan  lalai  atau  surat
teguran/somasi yang dikirimkan kepada debitor (Muljadi dan  Widjaja,  2003).  Pada  fakta  persidangan,  terbukti bahwa  pemohon  pailit  telah  melakukan  penagihan dengan  mengirimkan  2  (dua)  kali  surat  pernyataan  lalai atau  somasi  kepada  termohon  pailit,  namun  sampai tanggal  permohonan  pailit  diajukan,  termohon  pailit tetap  tidak  membayar  utangnya.  Berdasarkan  hal tersebut  hakim  menyatakan  bahwa  termohon  pailit terbukti  secara  sederhana  memiliki  utang  yang  telah jatuh  waktu  dan  dapat  ditagih.  Penelitian  ini  akan mengkaji  dan  menganalisis  cara  penentuan  keberadaan “utang  yang  telah  jatuh  waktu  dan  dapat  ditagih” berdasarkan click-wrap  agreement yang  tidak  mengatur klausul jatuh waktu utang.

## METODE
Penelitian ini merupakan sebuah kegiatan ilmiah berupa  penulisan  hukum  yang  didasarkan  pada sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari  satu  atau  beberapa  gejala  hukum  tertentu dengan cara menganalisisnya (Soekanto, 2005). Penelitian  ini  menggunakan  metode  pendekatan  yuridis normatif. Metode pendekatan penelitian yuridis normatif merupakan  suatu penelitian yang dilakukan dengan  cara meneliti dan mengkaji bahan pustaka atau data sekunder belaka.  Oleh  karena  itu,  penelitian  difokuskan  untuk mengkaji  data  berupa  data  sekunder  yang  terdiri  dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum  tersier  yang  berkaitan  cara  untuk  menentukan jatuh  waktu  sebuah  utang  dalam  hukum  kepailitan. Spesifikasi  penelitian  yang  digunakan  adalah  deskriptif analitis,  yaitu  suatu  penelitian  yang  bertujuan  untuk menggambarkan  dan  menganalisis  fakta-fakta  yang  ada secara  sistematis,  faktual,  dan  akurat  dengan  kaidah- kaidah  hukum  positif  yang  menyangkut  permasalahan yang  diteliti  (Sumardjono,  1989)  Penelitian  ini  akan menggambarkan  kajian  hukum  mengenai  utang  yang jatuh  waktu  dan  dapat  ditagih  dalam  perkara  kepailitan. Metode analisis data yang diterapkan pada penelitian ini adalah metode analisis yuridis kualitatif, yang mana data yang  telah  dikumpulkan,  disusun  secara  kualitatif  untuk memperjelas  masalah  yang  dibahas  dengan  tidak menggunakan  rumus.  Data  yang  berkaitan  dengan penentuan  jatuh  waktu  utang  yang  ditimbulkan  dari click-wrap  agreement akan  dikumpulkan  lalu  disusun dengan  sistematis  agar  dapat  dianalisis  sehingga  dapat ditarik suatu kesimpulan.

## HASIL
Kepailitan  Sebagai  Solusi  Bagi  Debitor  yang  Sedang Melangami Kesuitan Keuangan
Dewasa  ini,  perkembangan  ilmu  pengetahuan dan teknologi banyak membawa dampak positif terhadap berbagai  sektor  pembangunan  nasional,  terutama  pada sektor  perekonomian  dan  perdagangan.  Segala  kegiatan perekonomian dan perdagangan dapat dilakukan dimana- pun,  kapan-pun,  dengan  siapa-pun  dan  dalam  bentuk
Louis  Alfred  Hasudungan  et  al.,  Penentuan  Utang  yang  telah  Jatuh  Waktu  Pada  Click-Wrap  Agreement  yang  tidak Mencantumkan Klausul Jatuh Waktu Utang
apa-pun.  Namun  disisi  lain,  cepatnya  perubahan perkembangan  perekonomian  dan  perdagangan  juga menimbulkan  beberapa  permasalahan,  di  antaranya banyak  pelaku  usaha  yang  mengalami  kebangkrutan karena  kesulitan  dalam  mempertahankan  kelangsungan usahanya.  Para  pelaku  usaha  yang  sedang  mengalami kesulitan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya,  tidak  memiliki  kemampuan  untuk  membayar utang-utangnya  sehingga  biasanya  para  pelaku  usaha akan  menunda  beberapa  pembayaran  utang  kepada  para kreditornya.  Kesulitan  dan  ketidakmampuan  tersebut pada  akhirnya  akan  menimbulkan  masalah  baru  yaitu permasalahan mengenai penyelesaian pembayaran utang-piutang.  Berangkat  dari  hal  tersebut,  pemerintah mengeluarkan UU K-PKPU sebagai kaidah hukum yang dapat  memfasilitasi  dan  mengatasi  permasalahan penyelesaian  utang-piutang  secara  adil,  cepat,  terbuka dan efektif.
Jika hukum kepailitan tidak ada atau dikesampingkan  oleh  para  kreditor,  maka  kreditor  akan mengajukan  gugatan  melalui  jalur  perdata  biasa  ke pengadilan  negeri  guna  mendapatkan  putusan  sebagai dasar kreditor untuk melakukan penagihan utang kepada debitor. Namun praktik seperti ini banyak menimbulkan kerugian, baik dari sisi debitor maupun kreditor. Adapun beberapa  kekurangan  apabila  debitor  yang  memiliki lebih dari satu kreditor tidak menyelesaikan permasalahan  utang  piutang  menggunakan  pranata hukum  kepailitan,  di  antaranya:  (1)  terjadi  perebutan harta debitor sebagai pelunasan utang oleh para kreditor, baik  dengan  cara  yang  sesuai  ataupun  tidak  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan;  (2)  terdapat kreditor yang tidak mendapatkan bagian pelunasan utang karena  harta  debitor  sudah  habis  digunakan  untuk membayar  utang  kepada  kreditor  yang  melakukan penagihan utang terlebih dahulu; (3) terjadi ketidakadilan  dalam  proses  pembagian  utang  yang disebabkan karena belum jelasnya mekanisme pembagian harta debitor dan tidak ada pihak independen yang  mengawasi  kegiatan  pembagian  harta  debitor kepada para kreditor; (4) debitor bisa terus memindahkan  atau  bahkan  menyembunyikan  segala hartanya  dalam  proses  pembayaran  utang  kepada  para kreditor.  Hal  ini  disebabkan  karena  debitor  masih mempunyai  kekuasaan  yang  penuh  atas  seluruh  harta kekayaannya;  dan  (5)  proses  pemeriksaan  perkara penyelesaian utang akan memakan waktu yang lama.
Lembaga  kepailitan  merupakan  solusi  dari beberapa  kekurangan  yang  terdapat  pada  proses penyelesaian  utang-piutang  biasa.  Dengan  adanya lembaga  kepailitan  perebutan  harta  debitor  oleh  para kreditor  dapat  terhindarkan  karena  sifat  putusan  pailit atau  PKPU  dapat  mengangkat  segala  jenis  sita  terhadap harta debitor. Lembaga kepailitan juga melibatkan pihak independen  yaitu  kurator  dan  hakim  pengawas  guna memastikan  proses  pembagian  harta  debitor  dilakukan dengan  jujur,  adil  dan  sesuai  prosedur  hukum.  Lebih
lanjut,  lembaga  kepailitan  menerapkan  sistem  peradilan yang  lebih  cepat  dari  peradilan  lainnya,  yang  mana paling  lambat  60  (enam  puluh)  hari  sejak  permohonan didaftarkan,  putusan  pailit  harus  sudah  dibacakan  oleh majelis  hakim.  Oleh  karena  alasan-alasan  di  atas,  dapat disimpulkan  bahwa  lembaga  kepailitan  merupakan sebuah lembaga yang bertujuan untuk menyelenggarakan  proses  penyelesaian  utang  dengan adil dan cepat.

## Menentukan  Utang  Yang  Telah  Jatuh  Waktu  Dalam Perkara Kepailitan Dan PKPU
Keberadaan  utang  yang  telah  jatuh  waktu  dan dapat  ditagih  merupakan  salah  satu  unsur  yang  penting dalam  permohonan  pailit  atau  PKPU.  Para  pihak  yang hendak mengajukan permohonan pailit atau PKPU harus cermat  dalam  memahami  pemenuhan  unsur  tersebut dalam permohonan yang hendak diajukannya. Berdasarkan  Penjelasan  Pasal  2  ayat  (1)  UU  K-PKPU, "utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih" adalah kewajiban  untuk  membayar  utang  yang  telah  jatuh waktu,  baik  karena  telah  diperjanjikan,  karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan,  karena  pengenaan  sanksi  atau  denda  oleh instansi  yang  berwenang,  maupun  karena  putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase. Berangkat dari ketentuan  di  atas,  salah  satu  parameter  yang  digunakan untuk  menentukan  jatuh  waktu  utang  dalam  perjanjian adalah  kesepakatan  tanggal  jatuh  waktu  utang  pada perjanjian. Utang dikatakan telah jatuh  waktu dan dapat ditagih ketika debitor tidak kunjung membayar utangnya kepada  kreditor  sesuai  dengan  tanggal  yang  ditetapkan dalam perjanjian.
Di  lain  sisi,  Penjelasan  Pasal  2  ayat  (1)  UU  K- PKPU  dirasa  belum  memberikan  penjelasan  secara lengkap  mengenai  klasifikasi  “utang  yang  telah  jatuh waktu  dan  dapat  ditagih”  dalam  perkara  kepailitan  dan PKPU.  Ketentuan  mengenai  cara  untuk  menentukan jatuh  waktu  sebuah  utang  berdasarkan  perjanjian  yang tidak  mengatur  tanggal  jatuh  waktu  pelaksaaan  prestasi, tidak  diatur  secara  jelas  dalam  UU  KPKPU.  Hal  ini menimbulkan  beberapa  permasalahan  dalam  praktik. Pada  praktiknya,  banyak  hakim  yang  menolak permohonan  pailit  atau  PKPU  jika  perjanjian  yang menjadi  dasar  Pemohon  mengajukan  permohonan  pailit atau  PKPU,  tidak  menentukan  tanggal  jatuh  waktu pembayaran  utang.  Penerapan  seperti  ini  merupakan sebuah  kekeliruan  nyata  yang  dilakukan  oleh  para penegak  hukum.  Para  penegak  hukum  seolah-olah menutup sebelah matanya karena hanya menjadikan UU K-PKPU  sebagai  dasar  hukum  untuk  menentukan adanya  utang  yang  telah  jatuh  waktu  dan  dapat  ditagih dalam  perkara  kepailitan  dan  PKPU.  Seharusnya  para penegak  hukum  juga  mempertimbangkan  ketentuan KUHPer  dalam  penerapan  hukum  kepailitan  karena berdasarkan  asas  integrasi  yang  dianut  oleh  UU  K- PKPU, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUHPer,
Louis  Alfred  Hasudungan  et  al.,  Penentuan  Utang  yang  telah  Jatuh  Waktu  Pada  Click-Wrap  Agreement  yang  tidak Mencantumkan Klausul Jatuh Waktu Utang
dapat  juga  dijadikan  dasar  hukum  untuk  menentukan pemenuhan  syarat-syarat  pemberian  pernyataan  pailit atau PKPU.
UU  K-PKPU  menerapkan  asas  integrasi  untuk memperjelas  penggunaan  kaidah-kaidah  yang  berkaitan dengan  perkara  kepailitan.  Asas  integrasi  bermakna bahwa  sistem  hukum  perdata  dan  hukum  acara  perdata nasional  merupakan  satu  kesatuan  yang  utuh  dengan ketentuan  hukum  formil  maupun  materil  yang  diatur dalam  UU  K-PKPU.  Hal  ini  dikarenakan  UU  K-PKPU merupakan lex specialist dari hukum perdata dan hukum acara  perdata  nasional  sehingga  apabila  ada  ketentuan yang  tidak  diatur  secara  khusus  atau  jika  tidak  jelas diatur  dalam  UU  K-PKPU,  maka  yang  berlaku  adalah peraturan-peraturan yang bersifat umum (Ginting, 2018). Muljadi  dan  Widjaja  (2003)  berpendapat  bahwa  apabila dalam  perkara  kepailitan  atau  PKPU  ditemukan perjanjian  yang  tidak  menentukan  tanggal  jatuh  waktu utang,  maka  untuk  menentukan  tanggal  jatuh  waktu utang,  para  penegak  hukum  harus  mengacu  kembali  ke Pasal  1238  KUHPer  tentang  perikatan  tanpa  ketentuan waktu.  Pasal  1238  KUHPer  secara  tersirat  menyatakan bahwa apabila dalam perjanjian tidak ditentukan tanggal jatuh  waktu  utang,  maka  parameter  yang  dijadikan tanggal  jatuh  waktu  sebuah  utang  adalah  tanggal  yang ditentukan  oleh  kreditor  di  dalam  surat  peryataan  lalai atau  surat  teguran/somasi  yang  dikirimkan  kepada debitor.  Oleh  karena  itu,  utang  dikatakan  menjadi  jatuh waktu  apabila  debitor  tidak  kunjung  membayar kewajibannya  sesuai  dengan  tanggal  yang  ditentukan oleh kreditor dalam surat teguran/somasi.
Ketentuan di atas sejalan dengan pedoman yang terdapat  dalam  SKKMA  No.109/2020.  SKKMA No.109/2020  merupakan  pedoman  Ketua  Mahkamah Agung  yang  diberikan  untuk  memperjelas  ketentuan yang bersifat teoritis atau teknis dalam perkara kepailitan dan  PKPU.  Berdasarkan  Poin  5.1.3  huruf  e  dan  Poin 5.12  huruf  c  SKKMA  No.109/2020,  terdapat  3  (tiga) cara  untuk  menentukan  jatuh  waktu  sebuah  utang,  yaitu dengan  cara;  (1)  melihat  ketentuan  waktu  yang dicantumkan  dalam  perjanjian,  termasuk  dengan percepatan jatuh waktu (akselerasi). Utang menjadi jatuh waktu  apabila  debitor  tidak  melakukan  kewajibannya sesuai  dengan  tanggal  pemenuhan  prestasi  yang ditentukan  dalam  perjanjian;  (2)  melihat  isi  putusan pengadilan atau putusan arbitrase yang telah berkekuatan hukum  tetap;  dan  (3)  melihat  tanggal  saat  kreditor melakukan  penagihan  kepada  debitor.  Ketentuan  ini berlaku apabila dalam perjanjian  terkait tidak disepakati tanggal  jatuh  waktu  utang.  Seharusnya  hakim  pada Putusan Nomor 227/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst. menyatakan bahwa utang termohon PKPU telah  jatuh  waktu  dan  dapat  ditagih  karena  Termohon PKPU telah terbukti telah menerima 2 (dua) surat somasi dari  pemohon  PKPU  namun  tetap  tidak  memenuhi kewajibannya pada pemohon PKPU.
Kualifikasi  Pembuktian  Sederhana  Terhadap  Unsur Utang  yang  Telah  Jatuh  Waktu  dan  Dapat  Ditagih Dalam Perkara Kepailitan atau PKPU
Pada pemeriksaan perkara kepailitan dan PKPU, utang  haruslah  dapat  dibuktikan  secara  sederhana (Fakhriah,  2017).  Berdasarkan  Pasal  8  ayat  (4)  UU  K- PKPU,  permohonan  pailit  atau  PKPU  harus  dikabulkan apabila  syarat-syarat  pailit  atau  PKPU  dapat  dibuktikan secara  sederhana.  Penjelasan  Pasal  8  ayat  (4)  UU  K- PKPU menyatakan bahwa fakta atau keadaan yang dapat dibuktikan  secara  sederhana  adalah  adanya  fakta  dua atau  lebih  kreditor  dan  fakta  utang  yang  telah  jatuh waktu. Lebih lanjut, penjelasan pasal tersebut menjelaskan bahwa terhadap perbedaan besarnya jumlah utang  yang  dipermasalahkan  debitor  dengan  kreditor, tidak membuat pembuktian menjadi tidak sederhana. Hal ini disebabkan karena permasalahan tersebut bisa diatasi pada  tahap  rapat  kreditor  dengan  mata  acara  rapat verifikasi utang.
Sejalan  dengan  Muljadi  dan  Widjaja  (2003) menyatakan  pembuktian  sederhana  dalam  perkara kepailitan  dan  PKPU  hanya  meliputi  2  (dua)  hal  saja. Pertama,  mengenai  eksistensi  satu  atau  lebih  utang debitor yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Kedua, mengenai eksistensi utang debitor kepada dua atau lebih kreditornya. Eksistensi atau keberadaan utang merupakan  hal  yang  penting  dalam  pembuktian sederhana.  Suatu  utang  dikatakan  eksis  keberadaannya apabila  suatu  utang  tidak  dapat  dibantah  lagi keberadaannya  oleh  debitor.  Usaha  untuk  membuktikan atau  membantah  keberadaan  utang  haruslah  disertai dengan alat bukti valid. Apabila debitor mengajukan alat bukti  yang  cukup  untuk  membantah  keberadaan  utang, maka pembuktian menjadi tidak sederhana.
Dewasa ini, menentukan keberadaan utang yang telah  jatuh  waktu  dan  dapat  ditagih  menjadi  semakin sulit.  Banyaknya  bentuk  perjanjian  dan  klausul  yang baru dalam dunia hukum bisnis, menimbulkan kesulitan- kesulitan  baru  untuk  membuktikan  keberadaan  suatu utang  dalam  perkara  kepailitan  dan  PKPU.  Salah  satu contohnya  ialah click-wrap  agreement yang  merupakan perjanjian  elektronik  dengan  klausul  baku  yang  biasa ditemukan  dalam  kegiatan  perdagangan  melalui  sistem elektronik  (Santoso,  2018).  Sifat  klausul  baku  dalam click-wrap agreement seringkali menimbulkan permasalahan dalam praktik. Permasalahan ini disebabkan  karena  penentuan  klausul  dalam click-wrap agreement hanya  ditentukan  secara  sepihak  sehingga sering  kali  ditemukan  ketidakjelasan  pada  klausul  yang ditetapkan  di click-wrap  agreement .  Jangka  waktu pemenuhan prestasi, spesifikasi obyek prestasi serta  hak dan  kewajiban  para  pihak  dalam  perjanjian  seringkali tidak jelas diatur dalam click-wrap agreement . Hal inilah yang menyebabkan timbulnya kesulitan dalam menentukan  keberadaan  atau  eksistensi  sebuah  utang yang  telah  jatuh  waktu  yang  berasal  dari click-wrap agreement sehingga seringkali debitor dan kreditor yang
Louis  Alfred  Hasudungan  et  al.,  Penentuan  Utang  yang  telah  Jatuh  Waktu  Pada  Click-Wrap  Agreement  yang  tidak Mencantumkan Klausul Jatuh Waktu Utang
bersangkutan  berselisih  paham  akan  hal  tersebut. Berangkat  dari  permasalahan  di  atas,  terdapat  3  (tiga) aspek  yang  harus  diperhatikan  untuk  mengkualifikasi keberadaan  utang  yang  telah  jatuh  waktu  dan  dapat ditagih  berdasarkan click-wrap  agreement agar  utang tersebut dapat terbukti secara sederhana.
Aspek  pertama  yang  harus  diperhatikan  adalah mengenai  keabsahan  click-wrap  agreement.  Seringkali perselisihan mengenai keberadaan utang yang telah jatuh waktu  terjadi  karena  debitor  mempermasalahkan  atau tidak  mengakui  keabsahan click-wrap  agreement . Debitor  tidak  mengakui  suatu  utang  telah  jatuh  waktu karena dasar perjanjian lahirnya utang tidak sah menurut hukum sehingga tidak ada  utang  yang  telah  jatuh  waktu menurut  debitor.  Demi  memperjelas  hal  tersebut,  kita harus  mengacu  kembali  ke  syaratsyarat  perjanjian  yang diatur  dalam  Pasal  1320  KUHPer  karena  bagaimanapun juga, click-wrap  agreement termasuk  ke  dalam perjanjian  yang  diatur  dalam  KUHPer.  Aspek  kedua yang harus diperhatikan untuk mengkualifikasi keberadaan  utang  yang  telah  jatuh  waktu  dan  dapat ditagih  berdasarkan click-wrap  agreement adalah kedudukan  para  pihak  dalam click-wrap  agreement . Aspek  ini  patut  untuk  diperhatikan  karena  pada praktiknya,  perselisihan  atas  eksistensi  utang  yang  telah jatuh  waktu  disebabkan  karena  adanya  kesalahpahaman kedudukan para pihak dalam perjanjian.
Berdasarkan  hal  tersebut,  Termohon  Pailit  akan membantah  hak  Pemohon  Pailit  untuk  mengajukan permohonan  Pailit  atau  PKPU  kepada  Termohon  Pailit. Termohon  Pailit  akan  menyatakan  bahwa  Termohon bukanlah  debitor  melainkan  kreditor.  Alasan  Termohon Pailit  tidak  bisa  melaksanakan  kewajibannya  adalah karena Pemohon Pailit belum melakukan kewajibannya, sehingga  tidak  ada  utang  yang  telah  jatuh  waktu  karena utang  telah  menjadi  jatuh  waktu  disebabkan  oleh Pemohon  Pailit  sendiri.  Bukan  suatu  hal  yang  mudah untuk  menentukan  kedudukan  kreditor  ataupun  debitor dalam  suatu  perjanjian  karena  setiap  pihak  adalah kreditor  dan  debitor  dalam  porsi  yang  berbeda.  Seperti misalnya  pada  perjanjian  jual  beli,  penjual  merupakan kreditor atas uang pembelian dari pembeli dan sekaligus merupakan  debitor  atas  penyerahan  barang  yang  dijual kepada  pembeli.  Cara  untuk  menentukan  kedudukan kreditor  dan  debitor,  dapat  dilihat  dari  obyek  perikatan dan  pihak  yang  dirugikan  pada  akhirnya.  Debitor merupakan  pihak  yang  pada  tahap  terakhir  memiliki kewajiban  untuk  melakukan  prestasi  kepada  kreditor, dalam  hal  kreditor  sudah  terlebih  dahulu  melakukan prestasinya kepada debitor sedangkan kreditor merupakan  pihak  yang  sebelumnya  sudah  melakukan kewajibannya  kepada  debitor  sehingga  memiliki  hak untuk  menagih  pemenuhan  prestasi  kepada  debitor. (Satrio, 1993).
Aspek  ketiga  yang  harus  diperhatikan  untuk mengkualifikasi  keberadaan  utang  yang  telah  jatuh waktu  dan  dapat  ditagih  berdasarkan click-wrap
agreement adalah  ketentuan  jatuh  waktu  utangnya. Apabila  tanggal  atau  batas  waktu  pemenuhan  prestasi atau  pembayaran  utang  ditentukan  dalam click-wrap agreement ,  maka  tanggal  tersebutlah  yang  menjadi acuan  untuk  menentukan  jatuh  waktunya  sebuah  utang. Namun,  apabila  dalam  click-wrap  agreement  tidak ditentukan  dengan  jelas  tanggal  jatuh  waktunya  sebuah utang,  maka  berdasarkan  Pasal  1238  KUHPer,  tanggal jatuh waktu yang ditentukan dalam surat pernyataan lalai atau  somasi  yang  menjadi  acuan  untuk  menentukan sebuah  jatuh  waktu  utang  pada click-wrap  agreement . Apabila  debitor  dalam click-wrap  agreement tetap  tidak membayar  utangnya  sesuai  tanggal  yang  ditentukan dalam surat somasi, maka saat itulah utang menjadi jatuh waktu. Berdasarkan aspek tersebut, pembuktian menjadi tidak  sederhana  apabila  debitor  berhasil  membuktikan kalau  tanggal  waktu  yang  menjadi  acuan  berprestasi belum  jatuh  waktu.  Selain  itu,  pembuktian  juga  dapat dikatakan  menjadi  tidak  sederhana  apabila  debitor  bisa membuktikan bahwa kreditor tidak pernah mengirimkan surat pernyataan  lalai sebelum mengajukan permohonan pailit atau PKPU.

## SIMPULAN
Tidak setiap perselisihan mengenai tanggal jatuh waktu  sebuah  utang  yang  berasal  dari click-wrap agreement dapat  menyebabkan  pembuktian  menjadi tidak  sederhana.  Keabsahan,  kepastian  kedudukan  para pihak  dan  ketentuan  jatuh  waktu  sebuah  utang, merupakan  beberapa  aspek  yang  harus  diperhatikan untuk  mengkualifikasi  pembuktian  sederhana  terhadap “utang  yang  telah  jatuh  waktu  dan  dapat  ditagih”.  Jika ketiga  aspek  tersebut  tidak  dibantah  atau  dapat dibuktikan  di  tengah  perselisihan  yang  terjadi,  maka “utang  yang  telah  jatuh  waktu  dan  dapat  ditagih”  dapat tetap  dibuktikan  dengan  sederhana.  Terhadap  perjanjian yang  tidak  menetapkan  klausul  jatuh  waktu  utang, tanggal  jatuh  waktu  utangnya  didasarkan  pada  tanggal atau  waktu  pelunasan  utang  yang  ditetapkan  kreditor pada surat somasi yang dikirimkan kepada debitor.

## DAFTAR PUSTAKA
Fakhriah,  Efa  Laela.  2017. Pembuktian  sederhana Dalam Perkara Kepailitan di Pengadilan Niaga .
Bandung: Corleone Books.
Ginting,  Elyta  Ras.  2018, Hukum  Kepailitan:  Teori Kepailitan . Jakarta: Sinar Grafika.
Muljadi,  Kartini  &  Gunawan  Widjaja.  2003. Pedoman
Menangani Perkara Kepailitan . Jakarta: Rajagrafindo Persada.
Santoso,  Edy.  2018. Pengaruh  Era  Globalisasi Terhadap  Hukum  Bisnis  di  Indonesia .  Jakarta: Kencana.
Satrio,  J.  1993.  Hukum  Perikatan: Perikatan  Pada Umumnya . Bandung: Alumni.
Sjahdeini,  Sutan  Remy.  2018. Sejarah,  Asas,  dan  Teori Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang
Louis  Alfred  Hasudungan  et  al.,  Penentuan  Utang  yang  telah  Jatuh  Waktu  Pada  Click-Wrap  Agreement  yang  tidak Mencantumkan Klausul Jatuh Waktu Utang
No.  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang . Jakarta: Prenadamedia. Soekanto, Soerjono. 2005. Pengantar Penulisan Hukum . Jakarta: UI-Press. Subhan,  M.  Hadi.  2008.  Hukum  Kepailitan: Prinsip, Norma,  dan  Praktik  di  Peradilan .  Jakarta: Kencana. Sumardjono,  Maria  S.W.  1989. Pedoman  Pembuatan Usulan Penelitian . Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM. Suyatno,  R.  Anton.  2012. Pemanfaatan  Penundaan Kewajiban  Pembayaran  Utang  Sebagai  Upaya Mencegah Kepailitan . Jakarta: Kencana Prenada Meida Group.