## UPAYA HUKUM KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK)
Oleh :
SUPIANTO, S.H., M.H.

## Abstract
One  of  the  efforts  to  resolve  disputes  that  arise  between  businesses  and  the consumers,  the  government  established  the Consumer  Dispute  Settlement  Body (BPSK).  BPSK  formed  to  handle  the  settlement  of  consumer  disputes  based  on  the principle  of  efficient,  fast,  inexpensive  and  professional.  Any  consumer  who  feels aggrieved by the business can file complaints through Consumer Dispute Settlement Body (BPSK). Settlement of consumer disputes filed with the BPSK must be completed no later than twenty-one working days after the claim is received by BPSK. At the end of the settlement process, the results are set forth in a BPSK decision which is final and binding. Against this decision, the parties do not accept or not satisfied with the content of BPSK decision may appeal to the District Court.
Keywords : consumers, objection, ruling BPSK.

## BAB 1 PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang
Salah  satu  tujuan  pembangunan nasional  adalah  untuk  mewujudkan masyarakat yang  adil  dan  makmur. Pembangunan  tersebut  tentunya  harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha yang dapat menghasilkan barang dan jasa yang  dapat  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat. Disisi lain konsumen sebagai pengguna  produk  yang  dihasilkan oleh pelaku usaha tersebut juga memiliki hak- hak  yang  harus  dilindungi.  Hak-hak konsumen  tersebut  diantaranya  mengenai kepastian  mutu,  jumlah  atau  kuantitas barang  atau  jasa,  maupun  dari  segi keamanan  dalam  mengkonsumsi  produk- produk yang dihasilkan.
Untuk dapat menjamin upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen  ini, Pemerintah  dengan
persetujuan  DPR  mengeluarkan  Undang-
Undang  No.  8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan Konsumen (untuk selanjutnya  disebut  UUPK). Undang- Undang perlindungan Konsumen memang sengaja  dibentuk  dengan  beberapa pertimbangan, antara lain karena ketentuan hukum  yang  melindungi  kepentingan konsumen  di  Indonesia  belum  memadai, sehingga perlu adanya perangkat peraturan perundang-undangan  untuk  mewujudkan
keseimbangan  perlindungan kepentingan konsumen  dan  pelaku  usaha  demi terciptanya  perekonomian  yang  sehat. Selain  itu,  dalam  era  globalisasi, pembangunan  perekonomian  nasional harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha  sehingga  mampu  menghasilkan beraneka barang dan atau jasa yang dapat meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat banyak. 1
Upaya  perlindungan  konsumen  ini menjadi  penting  karena  dalam  praktek, pelaku  usaha  dan  konsumen  tidak  berada dalam  posisi  yang  seimbang,  konsumen selalu  berada  dalam  posisi  yang  lemah. Konsumen  hanya menjadi  objek  aktifitas bisnis  untuk  meraup  keuntungan  oleh pelaku  usaha . Salah  satu  faktor yang menjadi  penyebab  kelemahan  konsumen ini  adalah  tingkat  kesadaran  konsumen akan  haknya  masih  rendah,  hal  ini disebabkan  oleh  rendahnya  tingkat pendidikan konsumen. 2
Salah satu upaya untuk menyelesaikan  sengketa  yang  timbul antara pelaku usaha dan pihak konsumen, pemerintah membentuk Badan Penyelesaian
Sengketa
Konsumen
(BPSK). BPSK adalah badan  yang bertugas  menangani  dan  menyelesaikan
1 Gunawan Widjaja  dan  Ahmad  Yani, Hukum Tentang  Perlindungan  Konsumen ,  Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 98.
2 Penjelasan Umum UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)
sengketa  antara  pelaku  usaha  dan konsumen. 3 BPSK  dibentuk  untuk menangani penyelesaian sengketa konsumen  berdasarkan  prinsip  efisien, cepat,  murah  dan  professional. Setiap konsumen  yang  merasa  dirugikan  oleh pelaku  usaha  dapat  mengajukan  gugatan melalui  Badan  Penyelesaian  Sengketa Konsumen (BPSK).
Berdasarkan Pasal 52 UUPK, bahwa salah  satu  tugas  dan  wewenang BPSK adalah  melaksanakan  penanganan  dan penyelesaian  sengketa  konsumen  melalui 3  cara  yaitu  mediasi atau arbitrase atau konsiliasi. Apabila ditinjau dari perspektif Undang-Undang No.  30  Tahun  1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian  Sengketa,  penyelesaian dengan  metode  konsiliasi  dan  mediasi merupakan  bagian  dari  cara  penyelesaian sengketa  melalui  Alternatif  Penyelesaian Sengketa (APS), sedangkan cara penyelesaian  sengketa  melalui  arbitrase merupakan  cara  penyelesaian  tersendiri diluar Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Penyelesaian  sengketa  konsumen yang  diajukan  kepada  BPSK  wajib diselesaikan  paling  lambat  dalam  waktu dua  puluh  satu  hari  kerja  terhitung  sejak gugatan  diterima  oleh  BPSK. Diakhir proses  penyelesaian  tersebut, hasilnya dituangkan  dalam  bentuk  putusan BPSK
yang bersifat final dan mengikat. Terhadap putusan  tersebut,  para  pihak yang  tidak menerima  atau  tidak  puas  terhadap  isi putusan  BPSK dapat  mengajukan keberatan  kepada  Pengadilan  Negeri paling  lambat empat  belas hari  setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.
Dalam  hal ini  terdapat inkonsistensi norma  antara  sifat  putusan  BPSK  yang final  dan  mengikat,  disisi  lain masih diperbolehkannya  para  pihak yang  tidak menerima  isi  putusan  BPSK  untuk mengajukan upaya  hukum keberatan kepada  Pengadilan  Negeri. Melihat permasalahan  tersebut,  diperlukan  suatu analisis  mengenai  apa  yang  dimaksud dengan  upaya hukum keberatan  terhadap putusan  BPSK  dan  mengenai  ruang lingkup upaya  hukum keberatan  tersebut dapat  diajukan  terhadap  semua  bentuk penyelesaian  di  BPSK  yaitu  konsiliasi, mediasi dan arbitrase.

## 1.2. Identifikasi Masalah
Berdasarkan uraian  latar  belakang yang berkaitan  dengan  penyelesaian sengketa  konsumen diatas,  permasalahan yang  akan  dibahas  dalam penulisan ini dapat dirumuskan sebaga berikut :
1. Bagaimana  eksistensi  upaya hukum keberatan  yang  dilakukan oleh para pihak  yang tidak  menerima  putusan BPSK, jika dikaitkan dengan putusan BPSK bersifat final dan mengikat?
2. Putusan  BPSK  dalam  bentuk  apakah yang  dapat  dimintakan  upaya hukum keberatan kepada Pengadilan Negeri ?

## 1.3. Metode Penelitian
Metode  dan  prosedur  dalam  ilmu- ilmu  alamiah  dan  ilmu-ilmu  sosial  tidak dapat  diterapkan  untuk  ilmu  hukum, 4 sehingga  metode  dalam  penelitian hukum hendaknya menggunakan metode penelitian  hukum normatif.  Dengan demikian  metode  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  metode  penelitian hukum  normatif yaitu  mengkaji  dan menganalisa  bahan-bahan  dan  isu-isu hukum yang terkait dengan perkembangan dan  permasalahan.  Penelitian  hukum dilakukan  untuk  memecahkan  masalah hukum  yang  timbul  dalam  bentuk  bentuk preskripsi  mengenai  apa  yang  seharusnya dilakukan.

## BAB. 2 PEMBAHASAN
Istilah  konsumen  berasal  dari  alih bahasa  dari  kata consumer (Inggris /Amerika)  atau consument /konsument
(Belanda).  Pengertian  dari  consumer  atau consument  itu  tergantung  dalam  posisi dimana ia berada. Secara harafiah arti kata consumer adalah  (lawan  dari  produsen)
4 Peter  Mahmud  Marzuki ,  Penelitian  Hukum , Prenada Media, Jakarta, 2010, hal. 28
setiap  orang  yang  menggunakan  barang. Tujuan  penggunaan  barang  barang  atau jasa nanti menentukan termasuk konsumen kelompok  mana  pengguna  tersebut. 5 Pengertian  konsumen  menurut  UU  No.  8 Tahun  1999  Tentang  Perlindungan Konsumen  pasal  1  ayat  (2)  adalah  : ”Konsumen  adalah  setiap  orang pemakai barang  dan/atau  jasa  yang  tersedia  dalam masyarakat,  baik  bagi  kepentingan  diri sendiri  keluarga,  orang  lain  maupun makhluk  hidup  lain  dan  tidak  untuk diperdagangkan.”
Berdasarkan  pengertian  tersebut maka pengertian  konsumen  memiliki unsur-unsur sebagai berikut : 6
a. Setiap orang
Subjek  yang  disebut  sebagai  konsumen berarti setiap orang yang berstatus sebagai pemakai  barang  dan  /atau  jasa.  Istilah orang  sebetulnya  menimbulkan  keraguan, apakah hanya orang individual yang lazim disebut natuurlijke persoon atau termasuk juga badan hukum ( rechtspersoon ).
b. pemakai kata  pemakai  menekankan,  konsumen adalah konsumen akhir ( ultimate consumer ).  Istilah  pemakai  dalam  hal  ini tepat digunakan dalam rumusan ketentuan tersebut,  sekaligus  menunjukkan  barang dan/atau  jasa  yang  dipakai  tidak  serta
5 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen , Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal.22
6 Shidarta, Hukum  Perlindungan  Konsumen , Grasindo, Jakarta, 2000, hal.4-9
merta  berarti  transaksi  jual  beli.  Artinya, sebagai  konsumen  tidak  selalu  harus memberikan  prestasinya  dengan  cara membayar uang untuk memperoleh barang dan/atau  jasa  itu.  Dengan  kata  lain,  dasar hubungan  hokum  antara  konsumen  dan pelaku usaha tidak perlu harus kontraktual ( the privity of contract ).
c. barang dan/atau jasa
Berkaitan  dengan  istilah  barang  dan/atau jasa,  sebagai  pengganti  terminology tersebut  digunakan  kata  produk.  Saat  ini “produk”  sudah  berkonotasi  barang  atau jasa. Semula  kata  produk  hanya  mengacu pada  pengertian  barang.  Dalam  dunia perbankan, misalnya istilah produk dipakai juga untuk menamakan jenis-jenis layanan perbankan.
d. yang tersedia dalam masyarakat Barang  dan/atau  jasa  yang  ditawarkan kepada  masyarakat  sudah harus  tersedia dipasaran.  Dalam  perdagangan  yang kompleks  dewasa  ini,  syarat  itu  tidak mutlak  lagi  dituntut  lagi  oleh  masyarakat konsumen. Misalnya perusahaan
pengembang ( developer ) perumahan sudah biasa  mengadakan  transaksi  terlebih dahulu sebelum bangunannya jadi.
e. bagi kepentingan diri sendiri, keluarga,
orang lain, makhluk hidup lain.
Transaksi  konsumen  ditujukan  untuk kepentingan  diri  sendiri,  keluarga,  orang lain  dan  makhluk  hidup  lain.  Unsur  yang diletakkan  dalam  definisi  itu  mencoba
untuk memperluas pengertian kepentingan.
f. barang  dan/atau  jasa  itu  tidak  untuk diperdagangkan
Pengertian  konsumen  dalam  UUPK  ini dipertegas  yakni  hanya  untuk  konsumen akhir.  Batasan  itu  sudah  biasa  dipakai dalam  peraturan  perlindungan  konsumen di berbagai Negara.
Sedangkan pengertian  sengketa konsumen  adalah suatu  sengketa  atau perselisihan yang terjadi antara konsumen sebagai pihak  yang  dirugikan dengan pelaku  usaha  sebagai pihak  yang memproduksi,  menjual  atau  menyediakan barang/jasa yang dikonsumsi konsumen. 7

## 2.1.  Bentuk Penyelesaian  Sengketa Konsumen di BPSK
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen  (BPSK)  dibentuk  berdasarkan Undang-Undang No. 8  Tahun  1999 Tentang UUPK Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 2  Kepmenperindag  No.  350/MPP/ Kep/12/2001  yang  mengatur bahwa pemerintah membentuk badan penyelesaian  sengketa  konsumen  di Daerah  Tingkat  II  untuk  penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan.
Tugas  dan  wewenang  BPSK yang diatur dalam Pasal 52 UUPK meliputi :
7 Fendi  Setyawan, Materi    Hukum  Perlindungan Konsumen , Universitas Jember, 2011, hal.2
a. melaksanakan penanganan dan penyelesaian  sengketa  konsumen dengan  cara mediasi  atau  arbitrase atau konsiliasi;
b. memberikan  konsultasi  perlindungan konsumen;
c. melakukan  pengawasan  terhadap pencantuman klausula baku;
d. melaporkan  kepada  penyidik  umum apabila  terjadi  pelanggaran  ketentuan dalam undang-undang ini;
e. menerima  pengaduan baik  tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran
terhadap perlindungan konsumen;
f. melakukan penelitian dan pemeriksaan  sengketa  perlindungan konsumen;
g. memanggil  pelaku  uasaha  yang diduga  telah  melakukan  pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
h. memanggil  dan  menghadirkan  saksi, saksi  ahli  dan/atau  setiap  orang  yang dianggap  mengetahui  pelanggaran terhadap undang-undang ini;
i. meminta  bantuan  penyidik  untuk menghadirkan  pelaku  usaha,  saksi, saksi ahli atau setiap orang yang tidak bersedia memenuhi panggilan  BPSK;
j. mendapatkan, meneliti dan/atau menilai  surat,  dokumen,  atau  alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
k. memutuskan  dan  menetapkan  ada atau  tidak  adanya  kerugian  dipihak konsumen;
l. memberitahukan  putusan  kepada pelaku  usaha  yang  melakukan pelanggaran  terhadap  perlindungan konsumen;
m. menjatuhkan  sanksi  administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.
Konsumen yang merasa  dirugikan akibat  mengkonsumsi suatu produk  yang dihasilkan oleh pelaku usaha, maka pelaku usaha  bertanggungjawab  atas  kerugian yang  diderita  oleh  konsumen  sepanjang kerugian  tersebut  merupakan  akibat  dari mengkonsumsi  produk  tertentu.  Dipihak lain,  pelaku  usaha  yang  memproduksi produk  yang  diduga  telah  merugikan konsumen  akan mempertanyakan  apakah kerugian  konsumen  tersebut  memang diakibatkan karena mengkonsumsi produknya dan bukan karena sebab-sebab yang  lain.  Dalam  hal  ini akan menimbulkan  adanya  sengketa  antara konsumen  dan  pelaku  usaha  tersebut. UUPK  telah  memberikan  jalan  keluar dalam  menyelesaikan  sengketa antara konsumen dan  pelaku  usaha menjadi dua bagian, yaitu : 8
8 Susanti  Adi  Nugoho, Proses  Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara
1. Penyelesaian
sengketa diluar pengadilan
a. Penyelesaian  sengketa  oleh  para pihak  sendiri,  konsumen  dan pelaku usaha;
b. Penyelesaian  sengketa  melalui Badan  Penyelesaian  Sengketa Konsumen  (BPSK)  dengan menggunakan mekanisme konsiliasi, mediasi dan arbitrase. 2. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan.
Proses
penyelesaian sengketa konsumen diluar
pengadilan
diselenggarakan
untuk mencapai kesepakatan  mengenai  bentuk  dan besarnya  ganti  rugi  mengenai  tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali  atau  tidak  akan  terulang  kembali kerugian  yang  diderita  oleh  konsumen. Konsumen  yang  merasa  dirugikan  dapat mengajukan penyelesaian sengketa konsumen melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan  sengketa  antara  konsumen dan pelaku usaha yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) ditempat  tinggal  konsumen.  Permohonan dapat  dilakukan  oleh  konsumen  sendiri atau  oleh  kuasanya  atau  oleh  ahli warisnya.
Serta  Kendala  Implementasinnya ,  Kencana, 2008, hal. 14
Penyelesaian  sengketa  konsumen melalui BPSK  ditempuh  dengan  3  cara yaitu  konsiliasi,  mediasi  dan  arbitrase. Konsumen  memilih  salah  satu  cara penyelesaian  sengketa  konsumen  dan harus  disetujui  oleh pihak pelaku  usaha. Penyelesaian  sengketa  konsumen  dengan cara konsiliasi dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa dengan didampingi  oleh  majelis  yang  bertindak pasif  sebagai  konsiliator. Para  pihak sendiri  yang  aktif  dalam  mencari pemecahan  terhadap  sengketa  yang dihadapi.  Mengenai  berapa  jumlah besarnya  ganti  rugi  dan  kesepakatan- kesepakatan  lainnya  ditentukan  sendiri oleh  para  pihak.  Konsiliator  hanya memberi fasilitas dan mendampingi secara pasif dalam proses tersebut.
Bentuk  penyelesaian  kedua  adalah mediasi.  Mediasi    ini  dilakukan  sendiri oleh  para  pihak  yang  bersengketa  dengan didampingi  oleh  majelis  yang  bertindak aktif  sebagai  mediator.  Majelis  sebagai mediator bekerja sama dengan pihak yang bersengketa  untuk  mencari  kesepakatan bersama. Mediator tidak berwenang untuk memutus sengketa, tetapi hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi. 9
9 Khotibul  Umam, Penyelesaian  Sengketa  diluar Pengadilan , Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hal.10
Bentuk  penyelesaian  ketiga  adalah dengan  cara  arbitrase,  cara  ini  dilakukan sepenuhnya  dan  diputuskan  oleh  majelis arbitrase. Dalam  Undang-Undang No. 30 Tahun  1999 Tentang  Arbitrase  dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pengertian  Arbitrase  adalah  “  cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar pengadilan,  yang  didasarkan  pada perjanjian  arbitrase  yang  dibuat  secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”.
Dari  ketiga  metode  penyelesaian sengketa  konsumen  di  BPSK tersebut, konsumen  dan  pelaku  usaha  harus menyepakati untuk memilih salah satu dari tiga  cara penyelesaian  yang  ada.  Majelis BPSK  selanjutnya  akan  menangani  dan menyelesaikan  sengketa  konsumen  sesuai dengan  pilihan  dari  para  pihak  tersebut. Hal  ini dilakukan karena  penyelesaian sengketa  konsumen  di  BPSK  tidak berjenjang 10 , maksudnya  jika  para  pihak telah  memilih  cara  konsiliasi,  maka  jika dalam  proses  penyelesaiannya  gagal  atau tidak  memperoleh  kesepakatan  mengenai besarnya  ganti  rugi,  maka  para  pihak maupun majelis BPSK dilarang melanjutkan  penyelesaian  dengan  cara mediasi  atau  arbitrase,  demikian  pula sebaliknya.
Penyelesaian  sengketa  dengan  cara konsiliasi  dan  mediasi  memberikan
10 Susanti Adi Nugroho, Op. Cit ., hal. 243
kewenangan lebih besar kepada para pihak untuk  menyelesaikan  sengketa  dan menemukan  penyelesaian  masalahnya. Sedangkan  lembaga  mediator  maupun konsiliator sebagai pihak yang netral tidak berwenang untuk memutus.
Hasil  penyelesaian  sengketa  melalui mediasi  dan  konsiliasi  pada  prinsipnya adalah  hasil  kesepakatan  para  pihak, walaupun  dalam  prosesnya  dibantu  oleh mediator  maupun  konsiliator.  Putusan yang dikeluarkan oleh BPSK dalam hal ini tidak lebih dari suatu pengesahan terhadap kesepakatan  tersebut,  dan  tidak  akan ada putusan yang akan dikeluarkan oleh BPSK jika tidak ada kesepakatan dari para pihak. Putusan  BPSK  hanya  memberikan kekuatan  hukum  bagi  kesepakatan tersebut.
Dalam hal penyelesaian dengan cara arbitrase, cara ini merupakan suatu metode penyelesaian sengketa  yang diajukan oleh para  pihak  yang  diselesaikan  oleh  pihak ketiga  atau  arbiter  yang  bersifat  netral. Kewenangan arbiter untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan oleh para pihak  kepadanya diperoleh  berdasarkan kewenangan  yang  diberikan  oleh  para pihak. 11 Arbiter  dalam  majelis  BPSK
11 Moch. Basarah, Prosedur Alternatif Penyelesaian  Sengketa,  Arbitrase  Tradisional dan  Modern  (online) ,  Genta  Publishing,  2011, hal.14
terdiri unsur konsumen, pelaku usaha dan pemerintah. 12
3.2. Upaya Hukum Keberatan

## Terhadap Putusan BPSK

## A. Sifat Putusan BPSK
Penyelesaian  sengketa  konsumen diluar  pengadilan  diselenggarakan  untuk mencapai  kesepakatan  mengenai  bentuk dan besarnya ganti rugi mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali  atau  tidak  akan  terulang  kembali kerugian  yang  diderita  oleh  konsumen. Hasil akhir dari proses  penyelesaian sengketa  konsumen di  BPSK,  majelis BPSK akan mengeluarkan suatu putusan. Bentuk Putusan  majelis  BPSK  dapat dibedakan atas dua jenis putusan, yaitu : 13
1. Putusan BPSK dengan cara konsiliasi dan mediasi
Putusan  dengan  cara  konsiliasi  atau mediasi  pada  dasarnya  hanya mengukuhkan isi perjanjian perdamaian, yang telah disetujui dan ditandatangani  oleh  kedua  belah pihak yang bersengketa.
2. Putusan dengan cara arbitrase Putusan BPSK dengan cara arbitrase seperti  halnya  putusan  perkara perdata,  memuat  duduk  perkara  dan pertimbangan hukumnya.
12 Pasal 54 ayat (2) UUPK
13 Susanti Adi Nugroho, Op. Cit . hal.119
Dari kedua bentuk putusan BPSK tersebut, amar putusan BPSK dapat berupa : 14
a. perdamaian b. gugatan ditolak; atau c. gugatan dikabulkan
Berdasarkan  ketentuan  Kepmenperindag No.350/MPP/Kep/12/ 2001, BPSK berwenang menjatuhkan  ganti  kerugian sebagai sanksi administratif kepada pelaku usaha jika penyelesaian sengketa konsumen  diselesaikan  dengan  cara arbitrase,  sedangkan  jika  penyelesaian sengketa  konsumen  diselesaikan  dengan cara  konsiliasi atau mediasi,  BPSK  tidak memuat sanksi administratif.
Putusan  majelis  BPSK berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (3) UUPK bersifat final  dan  mengikat. Putusan  bersifat  final dalam  arti  bahwa  putusan  majelis  BPSK merupakan  putusan  akhir  yang  tidak memungkinkan  adanya  upaya  hukum banding  maupun    kasasi,  sedangkan putusan  bersifat mengikat  dalam  arti putusan  tersebut  mengikat  para  pihak, dalam hal ini pihak konsumen dan pelaku usaha, para  pihak  tersebut  wajib menaatinya.
Sifat  putusan  majelis  BPSK  yang bersifat  final  dan  mengikat  ini sesuai dengan  prinsip  dasar  bahwa penyelesaian sengketa konsumen di  BPSK  didasarkan pada kesepakatan antara  konsumen  dan
pelaku  usaha. Penyelesaian  dengan  cara konsiliasi  dan  mediasi,  pada  dasarnya merupakan kesepakatan para pihak sendiri untuk memilih cara penyelesaian tersebut. Majelis  BPSK  hanya  bersifat  membantu dan  memfasilitasi  para  pihak  dalam menyelesaikan  sengketa  yang  mengarah pada  kesepakatan  para  pihak  sendiri. Majelis  tidak  berwenang  mengeluarkan putusan  tanpa  disetujui  oleh  para  pihak. Hasil  dari  kesepakatan  tersebut  kemudian dituangkan  dalam  putusan  oleh  majelis BPSK. Putusan BPSK ini  hanya memberikan  kekuatan  secara  hukum terhadap kesepakatan tersebut.
Dalam  hal  putusan  majelis  BPSK yang dihasilkan dengan menggunakan cara penyelesaian arbitrase, sifat  putusan majelis  BPSK  yang  bersifat  final  dan mengikat sejalan  dengan  ketentuan  UU No.  30  tahun1999  Tentang  Arbitrase  dan APS Pasal 60, yang  menyatakan bahwa “Putusan  arbitrase  bersifat  final  dan mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  dan mengikat para pihak.”
Penyelesaian sengketa melalui arbitrase pada prinsipnya didasarkan pada perjanjian  arbitrase  yang  dibuat  secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. 15 Perjanjian  arbitrase  ini dapat dibuat bersamaan dengan perjanjian
15 Suyud  Margono, ADR  &  Arbitrase,  Proses Pelembagaan  dan  Aspek  Hukum ,  Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, hal.114
pokoknya,  dalam  arti  perjanjian  dibuat sebelum  adanya  sengketa  ( pactum  de compromittendo )  maupun  dibuat  secara tersendiri  setelah  timbul  sengketa  (akta kompromis). 16
Perjanjian  arbitrase  dapat  dibuat dengan mencantumkan  suatu  klausula arbitrase didalam perjanjian  pokoknya. Klausula arbitrase tersebut berisi kesepakatan  untuk  menyerahkan  sengketa yang  mungkin  timbul  diantara  para  pihak dikemudian  hari  kepada  arbitrase. Klausula  arbitrase  ini  dibuat  untuk menyelesaikan  sengketa  yang  mungkin timbul  dikemudian  hari,  jadi  pada  saat perjanjian  tersebut  dibuat,  belum  terjadi sengketa. Klausula arbitrase dibuat sebagai antisipasi apabila  terjadi  perselisihan dikemudian hari. Bentuk klausula arbitrase ini disebut Pactum de compromittendo .
Bentuk  kedua  dari  perjanjian arbitrase  adalah  perjanjian  arbitrase  yang dibuat setelah adanya sengketa, sedangkan dalam  perjanjian  pokoknya  tidak  terdapat klausula arbitrase. Dalam suatu perjanjian yang  dibuat  antara  para  pihak  yang didalamnya  tidak  tedapat  klausula arbitrase, maka apabila dalam pelaksanaan perjanjian  tersebut  timbul  sengketa,  maka para  pihak  dapat  menyepakati  untuk menyelesaikan  sengketa  tersebut  melalui
16 Yahya  Harahap, Arbitrase ,  Sinar  Grafika, Jakarta, 2004, hal.65
lembaga arbitrase dalam  suatu  perjanjian tersendiri.  Perjanjian  arbitrase  seperti  ini disebut  akta  kompromis atau compromise and settlement.
Sebagai  suatu bentuk perjanjian, maka kesepakatan  untuk    menyelesaikan sengketa  konsumen  baik  melalui  cara konsiliasi,  mediasi  maupun  arbitrase, harus  tunduk pada asas-asas  umum  yang terdapat  dalam  hukum  perjanjian, diantaranya asas pacta sun servanda. Asas pacta sun servanda merupakan salah satu asas perjanjian yang didasarkan pada pasal
1338  KUH  Perdata.  Kata pacta berasal dari  pactum  yang  dalam  bahasa  Latin berarti  perjanjian  atau agreement dalam bahasa  inggris. Dari  kata pactum lahir ungkapan pacta  sun  servanda yang berkembang dan diangkat menjadi kaidah hukum  yang  mengandung  makna  :  setiap perjanjian yang sah mengikat kepada para pihak,  oleh  karena  itu  para  pihak  harus menaatinya. 17 Adagium pacta  sun servanda diakui  sebagai  sebagai  aturan yang menetapkan bahwa semua perjanjian yang  dibuat  manusia  satu  sama  lain, mengingat kekuatan hukum yang terkandung  didalamnya,  dimaksudkan
17 Yahya Harahap, Op. Cit ., hal.42
untuk  dilaksanakan  dan  pada  akhirnya dapat dipaksakan penaatannya. 18
Ketentuan  pasal  1338 KUH  Perdata yang  menjadi  dasar  dari  asas pacta  sun servanda ini  menyatakan  : ”Semua persetujuan  yang  dibuat  sesuai  dengan undang-undang,  berlaku  sebagai  undang- undang  bagi  mereka  yang  membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain  dengan  kesepakatan  kedua  belah pihak, atau karena alasan yang ditentukan oleh  undang-undang.  Persetujuan  harus dilaksanakan dengan itikad baik”
Berdasarkan pasal tersebut dikaitkan dengan  asas pacta  sun  servanda ,  maka setidaknya  terdapat  tiga  hal  pokok mengenai  akibat  dari  suatu  perjanjian, yaitu :
a. suatu  perjanjian  yang  sah  mengikat para pihak
b. mengikatnya  perjanjian  tersebut sama dengan undang-undang;
c. perjanjian  hanya  dapat  ditarik  atau dibatalkan  dengan  kesepakatan kedua belah pihak.
Dengan  demikian,  sifat  putusan  majelis
BPSK,  baik  melalui  metode  konsiliasi, mediasi  maupun  arbitrase    bila  ditinjau dari  dasar  pelaksanaan  penyelesaian sengketa  konsumen  yaitu  perjanjian  yang
18 Herlien  Budiono, Asas  Keseimbangan  bagi Hukum Perjanjian Indonesia , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal.102
asasnya  berlaku  mengikat  para  pihak seperti  undang-undang,  maka hal  ini sesuai  dengan  sifat  putusan  BPSK  yang final dan mengikat bagi para pihak.

## B. Terminologi Upaya Hukum Keberatan dalam Hukum Acara
Ketentuan Pasal  56  ayat  (2)  UUPK disebutkan  bahwa  apabila  para  pihak, konsumen  maupun  pelaku  usaha tidak menerima  atau menolak  putusan  majelis BPSK,  dapat  mengajukan  keberatan kepada Pengadilan  Negeri paling  lambat 14 (empat  belas) hari  setelah  menerima pemberitahuan  putusan  tersebut.  Hal  ini menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaannya.  Istilah keberatan ini juga menimbulkan berbagai pengertian, apakah keberatan dapat ditafsirkan sebagai upaya banding  atau  apakah  keberatan  ini diartikan  sebagai  gugatan awal yang diajukan kepada pengadilan.
Timbulnya berbagai persepsi mengenai  pengertian  keberatan  ini disebabkan  karena  terminologi keberatan ini  tidak  dikenal  dalam  sistem  hukum acara  yang  ada. 19 Terminologi keberatan dapat  ditemukan  dalam Hukum  Acara Pidana yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 156. Setelah  berlakunya  KUHAP  tahun
19 Susanti Adi Nugroho, Op. Cit , hal 263
1981,  maka  tidak  lagi  dijumpai  istilah eksepsi  sebagai  tanggapan  atas  dakwaan Penuntut  Umum  yang  dikenal  pada  masa berlakunya  HIR.  Tanggapan  terhadap Dakwaan Penuntut Umum dikenal sebagai keberatan secara luas, yang diberikan oleh KUHAP  kepada  terdakwa atau  penasihat hukumnya. 20 Namun demikian,  makna keberatan  disini  tidak  dapat  dipadankan dengan upaya keberatan dalam penyelesaian sengketa di BPSK.
Implementasi upaya hukum keberatan  ini  menimbulkan  kebingungan dalam  lembaga  peradilan.  Tidak  jelas apakah upaya keberatan ini harus diajukan dalam  acara  gugatan,  perlawanan  atau permohonan.  Harus  diakui  bahwa  UUPK ini mengabaikan ketentuan yang melibatkan  peran  lembaga  peradilan. Pengaturan  peran  lembaga  peradilan  ini tidak  diatur  secara  jelas,  padahal pengaturan  tersebut  dapat  menimbulkan implikasi hukum yang penting.
Lazimnya  penyelesaian  sengketa  ke pengadilan  dapat  dibedakan  menjadi  dua, yaitu  peradilan volunteer dan  peradilan contentious , 21 dalam hal peradilan volunteer tidak  ada  sengketa  atau perselisihan. Perkara yang diajukan hanya
20 OC.  Kaligis, Kumpulan  Kasus  Menarik  jilid  5 , OC.Kaligis&Associates, Jakarta, 2009, hal424
21 Sudikno  Mertokusumo, Hukum  Acara  Perdata Indonesia , Liberty, Yogyakarta, 1985, hal.3-4
untuk meminta ketetapan dari hakim untuk memperoleh  kepastian  hukum,  seperti penetapan  waris.  Sedangkan  dalam peradilan contentious ada  sengketa  yang diajukan.  Sengketa  tersebut  diajukan  ke pengadilan  karena  para  pihak  tidak  dapat menyelesaikan  sengketa  tersebut  sendiri, sehingga dimohonkan kepada hakim untuk diselesaikan dalam bentuk putusan hakim.
Memperhatikan  adanya  perbedaan kewenangan  peradilan  diatas,  juga menimbulkan  bentuk  putusan  yang berbeda  pula,  bentuk  putusan  tersebut adalah  putusan condemnatoir yaitu putusan  yang  bersifat  menghukum  pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi. Kedua  putusan constitutif yaitu  putusan yang  meniadakan  atau  menciptakan  suatu keadaan  hukum,  misalnya  pemutusan perkawinan, pemutusan perjanjian. Ketiga dalah  putusan deklaratoir yaitu putusan yang  isinya  bersifat  menerangkan  atau menyatakan  apa  yang  sah,  misalnya putusan yang bersifat menolak gugatan. 22
Adanya perbedaan kewenangan dan bentuk-bentuk putusan  tersebut,  dapat disimpulkan bahwa putusan yang diajukan kepada  pengadilan untuk  memutus merupakan kewenangan peradilan contentieus dan putusan yang dimohonkan
22 Ibid, hal.189
adalah putusan yang bersifat condemnatoir.

## C. Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan Konsiliasi dan Mediasi BPSK
Metode penyelesaian sengketa konsumen melalui konsiliasi, mediasi dan arbitrase  di  BPSK  merupakan  pilihan hukum  bagi  para  pihak  ( choice  of  law ) bagi  para  pihak  yang  bersengketa.  Para pihak  bebas  memilih  cara  penyelesaian sengketa tersebut sesuai dengan kesepakatan.
Penyelesaian  sengketa  dengan  cara konsiliasi  dan  mediasi  pada  hakekatnya memberikan kewenganan yang lebih besar para  pihak  sendiri  untuk  menyelesaikan sengketa  tersebut.  Kedudukan  majelis BPSK hanya sebagai fasilitator baik secara aktif    bagi  mediator  maupun  secara  pasif bagi  konsiliator. Dengan demikian  hasil yang  diperoleh  dari  proses  tersebut,  jika berhasil,    merupakan  suatu  bentuk perjanjian  yang  sah  bila  ditinjau  dari syarat  sahnya  suatu  perjanjian, yang dinyatakan dalam  pasal  1320  KUH Perdata,  yaitu: 23 sepakat  mereka  yang mengikatkan dirinya,  kecakapan  untuk membuat  suatu  perikatan,  suatu  hal tertentu  dan  suatu  sebab  yang  halal. Terhadap perjanjian tersebut berlaku asas-
23 Ahmadi  Miru, Hukum  Kontrak  &Perancangan Kontrak ,  Rajagrafindo  Persada,  Jakarta,  2007, hal.13
asas  yang  mengikat  sebagai  undang- undang kepada para pihak
Jika tidak terjadi kesepakatan antara para  pihak  dalam  proses  tersebut,  maka majelis  BPSK  tidak  akan  mengeluarkan suatu putusan yang berisi akta perdamaian. Apabila  penyelesaian  sengketa  melalui konsiliasi dan mediasi ini oleh para pihak dinyatakan tidak berhasil, maka para pihak diberi  kesempatan  untuk  mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri. Hal ini dinyatakan dalam pasal 45 ayat (4) UUPK. Gugatan  yang  diajukan  ke  pengadilan  ini sifatnya  seperti  gugatan  perkara  pada umumnya.
Berdasarkan  analisis  tersebut,  maka gugatan  yang  diajukan  akibat  tidak berhasilnya penyelesaian sengketa konsumen  melalui  konsiliasi  dan  mediasi tidak  dapat  diposisikan  sebagai  upaya keberatan  sebagaimana  yang  dimaksud oleh  pasal  56  ayat  (2)  UUPK. Namun demikian,  dapat  terjadi  setelah  perjanjian disepakati oleh para pihak dan dituangkan dalam  putusan  BPSK,  kemudian  pelaku usaha  tidak  mau  menaati  isi  putusan tersebut,  maka  pihak  konsumen  dapat mengajukan  gugatan  kepada  pengadilan negeri  yang  didasarkan  atas  wanprestasi maupun perbuatan melanggar hukum.
Dengan  demikian  upaya hukum keberatan  tidak  dapat  diajukan  terhadap
putusan  BPSK  melalui  penyelesaian dengan cara konsiliasi dan mediasi.

## D. Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan Arbitrase BPSK
Telah  diuraikan diatas  bahwa  sifat putusan  majelis  BPSK  bersifat  final  dan mengikat, demikian pula putusan lembaga arbitrase menurut ketentuan UU Arbitrase bersifat  final  dan  mengikat  para  pihak. Terhadap putusan tersebut, hanya ada satu upaya  hukum  yang  memungkinkan  untuk dapat dilakukan, yaitu pembatalan putusan arbitrase, sebagaimana diatur dalam Pasal 70  UU No. 30  Tahun  1999  Tentang Arbitrase dan  APS  : “Terhadap  putusan Arbitrase,  para  pihak  dapat  mengajukan permohonan  pembatalan apabila putusan tersebut diduga  mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
a. surat  atau  dokumen  yang  diajukan dalam  pemeriksan,  setelah  putusan dijatuhkan,  diakui  palsu  atau dinyatakan palsu;
b. setelah  putusan  diambil,  ditemukan dokumen  yang  bersifat  menentukan, yang  disembunyikan  oleh  pihak lawan, atau;
c. putusan  diambil  dari hasil  tipu meslihat  yang  dilakukan  oleh  salah satu  pihak  dalam  pemeriksaan sengketa.”
Apabila  para  pihak  telah  bersepakat untuk  memilih  penyelesaian  sengketa mereka kepada  BPSK melalui  cara arbitrase, maka  putusan majelis  BPSK yang akan dihasilkan  tersebut  secara yuridis  harus  dipandang  sebagai  putusan badan  arbitrase. Sehingga  keberatan terhadap  putusan  BPSK  seharusnya mempertimbangkan upaya keberatan terhadap  putusan  arbitrase  yang  diatur dalam  UU  Arbitrase.  Apabila  para  pihak telah  memilih  cara  penyelesaian  sengketa melalui  arbitrase,  maka  akan  melahirkan kewenangan  mengadili  atau kompetensi absolut bagi lembaga arbitrase  sekaligus meniadakan wewenang lembaga pengadilan  untuk  mengadili  sengketa tersebut.
Disini  terdapat  benturan  norma antara pasal  54  ayat  (3) UUPK  yang menyatakan bahwa putusan majelis BPSK bersifat  final  dan  mengikat dan pasal  56 ayat  (2)  UUPK yang  menyatakan  para pihak  dapat  mengajukan  keberatan terhadap putusan BPSK tersebut.
Berdasarkan ketentuan Pasal  56  ayat  (2), seolah-olah  lembaga  BPSK  merupakan lembaga  pemutus  tingkat  pertama  dalam penyelesaian sengketa konsumen, sedangkan  pengadilan  negeri  merupakan pengadilan  tingkat  banding. selanjutnya apabila dicermati ketentuan Pasal 58 ayat (1)  yang  mewajibkan  pengadilan  negeri untuk  mengeluarkan  putusan  atas
keberatan tersebut dalam waktu hanya 21 hari, maka singkatnya waktu tersebut tidak memungkinkan untuk melakukan pemeriksaan  ulang  terhadap  perkara tersebut. Dengan  demikian,  apabila upaya  keberatan  dianalogikan  dengan upaya  hukum  banding  menurut  ketentuan hukum acara perdata menjadi tidak tepat.

## E. Upaya Hukum “Keberatan” dalam
Perma RI No.1  Tahun  2006 Tentang  Tata  Cara  Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BPSK
Terhadap  upaya  keberatan  atas putusan  BPSK  sebagaimana  ketentuan Pasal  56  ayat  (2) UUPK,  Mahkamah Agung  sebagai  penyelenggara  tertinggi kekuasaan  kehakiman,  mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No.1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BPSK.
Perma RI  No.1  Tahun  2006 ini mendasarkan  bahwa  putusan  BPSK  yang bersifat final dan mengikat sesuai pasal 54 ayat  (3)  UUPK pada  hakikatnya  tidak dapat  diajukan  keberatan.  Disisi  lain, ketentuan  pasal  56  ayat  (2)  UUPK memberikan  kesempatan  kepada  para pihak yang tidak menerima putusan BPSK tersebut  untuk  mengajukan  keberatan kepada  Pengadilan  Negeri  paling  lambat 14  (empat  belas)  hari  kerja  setelah menerima pemberitahuan putusan BPSK.
Dalam  hal bagaimana  tata  cara pengajuan  keberatan  terhadap putusan BPSK  ini,  belum  ada  ketentuan  yang mengaturdan  belum  adanya  ketentuan yang  mengatur  mengenai  tata  cara pengajuan  keberatan  tersebut,  sehingga menimbulkan  hambatan  bagi  Pengadilan Negeri  dalam  melakukan  pemeriksan terhadap upaya keberatan tersebut. Dengan demikian,  maka  Mahkamah  Agung memandang  perlu  mengatur  tata  cara pengajuan  keberatan  terhadap  putusan BPSK  dengan  suatu  Perma  RI  sampai adanya revisi terhadap UUPK.
Dalam Perma  tersebut,  dinyatakan bahwa  tidak  semua  putusan  BPSK  dapat diajukan upaya keberatan kepada Pengadilan Negeri. Dari  ketiga  cara penyelesaian sengketa konsumen di BPSK yaitu  konsiliasi,  mediasi  dan  arbitrase, upaya  keberatan yang  dapat  diajukan kepada  Pengadilan  Negeri hanya putusan BPSK melalui cara arbitrase. Dalam pasal 2 Perma RI No.1 Tahun 2006 menyatakan “Keberatan hanya dapat diajukan terhadap putusan  arbitrase  yang  dikeluarkan  oleh BPSK”.  Berdasarkan  ketentuan  ini  dapat dilihat bahwa Mahkamah Agung
berpendapat  bahwa  BPSK  merupakan suatu  lembaga  arbitrase yang  dapat mengeluarkan  suatu  putusan  arbitrase yang  bersifat  final  dan  mengikat sebagaimana  ketentuan  pasal  54  ayat  (3)
UUPK  dan  pasal  60  UU  No.30  Tahun 1999  Tentang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dengan demikian, upaya  keberatan  terhadap  putusan arbitrase  BPSK harus  dilihat  sebagai upaya  pembatalan  putusan  arbitrase sebagaimana ditentukan  dalam UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS.
Ketentuan pasal 6 ayat (3) Perma RI No.1 Tahun 2006 menyatakan “Keberatan atas  putusan  arbitrase  BPSK  dapat diajukan  apabila  memenuhi  persyaratan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur  dalam  pasal  70  UU No.30  Tahun 1999  Tentang Arbitrase dan  Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu :
a. surat  atau  dokumen  yang  diajukan dalam  pemeriksan,  setelah  putusan dijatuhkan,  diakui  palsu  atau dinyatakan palsu;
b. setelah  putusan  diambil,  ditemukan dokumen  yang  bersifat  menentukan, yang  disembunyikan  oleh  pihak lawan, atau;
c. putusan  diambil  dari  hasil  tipu muslihat  yang  dilakukan  oleh  salah satu  pihak  dalam  pemeriksaan sengketa.”
Dengan  demikian, upaya  keberatan terhadap  putusan  BPSK harus  memenuhi syarat-syarat  tertentu  sebagaimana diatur dalam Perma No.1 Tahun 2006 dan harus
dilihat  dalam  perspektif pembatalan putusan  arbitrase menurut  UU No.  30 tahun  1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

## BAB. 3 KESIMPULAN
Dari  uraian  mengenai  upaya  keberatan terhadap  putusan  BPSK  diatas,  dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Pada  prinsipnya  upaya  keberatan sebagai  mana  dimaksud  dalam pasal  56  ayat  (2)  UUPK  tidak dapat  diajukan  terhadap  semua bentuk  penyelesaian  sengketa konsumen di BPSK, karena semua bentuk  penyelesaian  sengketa konsumen, baik konsiliasi, mediasi maupun arbitrase, didasarkan pada adanya  perjanjian  para  pihak, sehingga para pihak tersebut harus tunduk dan taat pada perjanjian itu dan  didasarkan  atas  ketentuan bahwa putusan BPSK bersifat final dan mengikat.
2. Upaya  keberatan  dapat  diajukan terhadap  putusan  arbitrase  BPSK, apabila terminologi keberatan yang
terdapat dalam UUPK dianalogikan sebagai
upaya
pembatalan  putusan  arbitrase  dan apabila  memenuhi  persyaratan pembatalan  sebagai-mana  diatur
dalam Pasal 70  Undang-Undang No.
30 Tahun1999  Tentang
Arbitrase dan
Alternatif
Penyelesaian Sengketa.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmadi  Miru, Hukum  Kontrak  & Perancangan  Kontrak ,  Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007
Celina  Tri  Siwi  Kristiyanti, Hukum Perlindungan  Konsumen ,  Sinar  Grafika, Jakarta, 2008,
Fendi  Setyawan, Hukum  Perlindungan Konsumen , Universitas Jember, 2011
Gunawan  Widjaja  dan  Ahmad  Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen , Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
Herlien  Budiono, Asas  Keseimbangan bagi  Hukum  Perjanjian  Indonesia ,  Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
Khotibul Umam, Penyelesaian  Sengketa diluar  Pengadilan ,  Pustaka  Yustisia, Yogyakarta, 2010
Moch.  Basarah, Prosedur  Alternatif Penyelesaian Sengketa- Arbitrase Tradisional  dan  Modern  (online) ,  Genta Publishing, Yogyakarta, 2011
OC.  Kaligis, Kumpulan  Kasus  Menarik jilid  5 ,  OC.Kaligis&Associates,  Jakarta,
2009,
Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen , Grasindo, Jakarta, 2000.
Sudikno  Mertokusumo, Hukum  Acara Perdata  Indonesia ,  Liberty,  Yogyakarta,
1985
Susanti Adi Nugoho, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara  Serta  Kendala  Implementasinnya , Kencana, Jakarta, 2008
Suyud Margono, ADR & Arbitrase, Proses Pelembagaan  dan  Aspek  Hukum ,  Ghalia Indonesia, Bogor, 2004
Yahya  Harahap, Arbitrase ,  Sinar  Grafika, Jakarta, 2004
PERUNDANG-UNDANGAN :

## KUH Perdata
Herziene Indonesisch Reglement (HIR)
UU  No. 8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan Konsumen
UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

## BIODATA PENULIS
SUPIANTO,  S.H.,  M.H .  adalah  dosen pada  Fakultas  Hukum  Universitas  Islam Jember. Lahir di Sukarejo pada tanggal 7 April  1973. Memperoleh gelar  Sarjana Hukum  dari  Fakultas  Hukum  Universitas Islam    Jember (UIJ) 2007,  dan  gelar Magister  Hukum  dari  Fakultas  Hukum Universitas  Jember (UNEJ)  tahun 2012. Disamping  sebagai  akademisi,  penulis juga  menekuni  profesi  sebagai  Advokat sejak tahun 2010. Penulis dapat dihubungi di  alamat  : supiantosh@yahoo.com ,  dan No. HP. 08155108868.