## ANALISIS IMPLEMENTASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA KUPANG

## Ernel Gustino Susang
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana email: reno.chrisben@gmail.com
Sarinah Joyce Margaret Rafael Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana email: joyce.rafael@staf.undana.ac.id

## ABSTRACT
This research aims to find out the suitability between the performance of the Government Agency Performance  Accountability  Report  (LAKIP)  of  the  Environment  and  Clean  Departement  of  the Kupang  City  in  the  field.  This  research  is  a  descriptive  qualitative  study.  Data  collection  uses interview  methods,  documentation,  and  questionnaires.  The  data  analysis  technique  used  is analysis with a comparative method. The results showed that the performance of OPD in the field was not in line with the performance in LAKIP 2017.

## Keywords: LAKIP, OPD, Environmental and Clean Departement

## PENDAHULUAN
Instansi  sektor  publik  adalah  instansi yang dibentuk oleh pemerintah dengan tujuan agar  pemerintah  dapat  menjalankan  tanggung jawab  mereka  dalam  melayani  masyarakat secara maksimal. Setiap instansi dituntut agar dapat  menjalankan  program  yang  telah disusun  secara  efektif  dan  efisien.  Selain  itu, setiap  instansi  juga  dituntut  untuk  dapat mempertanggungjawabkan  semua  kegiatan mereka kepada masyarakat umum dan kepada pemerintah  yang  terkait.  Hal  ini  dlakukan dengan tujuan agar dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diberikan  dapat  digunakan  secara  maksimal, tepat  sasaran  dan  dapat  mengurangi  potensi kecurangan  atau fraud .  Tanggung  jawab instansi  sektor  publik  kepada  pemerintah inilah yang disebut akuntabilitas.
Penguatan akuntabilitas
kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi  untuk  mewujudkan  pemerintahan yang  bersih  dan  bebas  dari  Korupsi,  Kolusi, dan Nepotisme (KKN), meningkatnya kualitas
pelayanan  publik  kepada  masyarakat,  dan meningkatnya  kapasitas  dan  akuntabilitas kinerja  birokrasi.  Penguatan  akuntabilitas  ini hasilnya dapat dilihat dalam Laporan
Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah (LAKIP)  sebagaimana  dijelaskan  dalam Instruksi  Presiden  Nomor  7  Tahun  1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan  dan  Peraturan  Menteri  Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi  Birokrasi  Nomor  29  Tahun  2010 tentang  Pedoman  Penyusunan  Penetapan Kinerja  dan  Pelaporan  Akuntabilitas  Kinerja Instansi Pemerintah.
Laporan  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan produk akhir Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah  (SAKIP)  yang  menggambarkan kinerja  yang  dicapai  oleh  suatu  instansi pemerintah  atas  pelaksanaan  program  dan kegiatan  yang  dibiayai  APBD.  Penyusunan LAKIP  berdasarkan  siklus  anggraan  yang berjalan  1  tahun.  Manfaat  dari  LAKIP  bisa dijadikan  bahan  evaluasi  terhadap  instansi pemerintah yang bersangkutan selama 1 tahun anggaran.
Susang et al : Analisis Implementasi Laporan Akuntabilitas Kinerja……….
LAKIP  umumnya  diimplementasikan pada  sektor  pemerintah,  BUMN,  dan  BUMD yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat.  Dinas  Lingkungan  Hidup  dan Kebersihan Kota Kupang
merupakan Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  yang bergerak  di  bidang  kebersihan  kota  Kupang, dengan harapan agar kebersihan Kota Kupang dapat  selalu  terjaga  dengan  baik  karena dengan  kota  yang  bersih  maka  masyarakat dapat menjalani  aktivitas dengan nyaman dan dapat  terhindar  dari  penyakit.  Sebagai  salah satu OPD, maka Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan  Kota  Kupang  wajib  untuk mengukur  dan  menyampaikan  keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang
kebersihan  dalam  LAKIP  kepada  kepala daerah  sebagai  media  evaluasi  dan  untuk mempertanggungjawabkan pencapaian kinerja dari instansi yang terkait.
Pencapaian  kinerja  OPD  pada  tahun 2017 dengan rincian 1 IKU memenuhi kriteria cukup  baik,  1  IKU  memenuhi  kriteria  baik,  1 IKU  mencapai  kriteria  memuaskan,  dan  2 IKU  memenuhi  kriteria  sangat  memuaskan. Pencapaian  kinerja  tersebut  adalah  bukti bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan  Kota  Kupang  telah  menjalankan tugasnya  dengan  baik  sehingga  mencapai target  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya. Rincian  kinerja  OPD  pada  tahun  2017  dapat dilihat pada tabel 1. Tabel 1 Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kebersihan dan Pertamanan Tahun 2017 No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Realisasi 2017 Capaian (%) 2015 2016 Target  Realisasi 1. Tersedianya sarana prasarana lingkungan yang  memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jumlah  pembinaan  dan pengawasan terkait ketaatan penanggungjawab  usaha dan/atau  kegiatan  yang diawasi  terhadap  ijin lingkungan,  ijin  PPLH dan PPU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Jumlah usaha 6 6 11 6 60% Persentase pengaduan masyarakat  terkait  ijin lingkungan,  ijin  PPLH dan PPU LH yang diterbitkan oleh OPD % 100 100 100 100 100% 2. Mewujudkan kuantitas dan kuali  tas  udara, air  dan  tanah sesuai baku mutu lingkungan Jumlah taman kota yang tertata dan terpelihara Jumlah taman 13.5 13.5 14 13.5 96.43% 3. Menyediakan ruang kota yang bersih dan indah Luas wilayah yang bebas timbunan sampah Luas wilayah 119.46 Km 2 122.46 Km 2 180.27 Km 2 122.46 Km 2 67.93% Volume sampah yang terangkut setiap hari Jumlah sampah yang terangkut 480 m 3 504 m 3 563.00 m 3 504 m 3 89.52%
Sumber:  Data  Sekunder,  Laporan  Akuntabilitas  Instansi  Pemerintah  Dinas  Lingkungan  Hidup  dan Kebersihan Kota Kupang, 2017
Dalam  laporan  tersebut  dijelaskan bahwa  kinerja  dari  Dinas  Kebersihan  dan Lingkungan  Hidup  Kota  Kupang  sudah tergolong memuaskan, tetapi fakta di lapangan  menunjukkan  bahwa  masih  ada beberapa  daerah  yang  sampahnya  tidak diangkut oleh Dinas Kebersihan, dan masyarakat  menilai  bahwa  daerah  yang mereka  tinggali  masih  belum  bebas  dari masalah sampah sehingga masyarakat mempertanyakan kinerja dari Dinas
Kebersihan.  Hal  ini  menimbulkan  rasa penasaran  bagi  peneliti  mengapa  hal  tersebut bisa  terjadi,  dan  bagaimana  kesesuaian LAKIP dengan kondisi di lapangan.
Berdasarkan  latar  belakang  diatas, maka  peneliti  tertarik  untuk  melakukan penelitian  tentang  “Analisis  Implementasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  Pada  Dinas  Lingkungan  Hidup dan Kebersihan Kota Kupang”.

## KAJIAN TEORI

## Pengertian Akuntabilitas
Akuntabilitas  publik  adalah  kewajiban pihak  pemegang  amanah  untuk  memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan  dan  mengungkapkan  segala aktivitas kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya  kepada  pihak  pemberi amanah  yang  memiliki  hak  dan  kewenangan untuk pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2002). Seiring dengan munculnya  tuntutan  dari  masyarakat  agar organisasi  sektor  publik  mempertahankan kualitas,  profesionalisme  dan  akuntabilitas publik serta value for money dalam
menjalankan
aktivitasnya serta untuk menjamin  dilakukannya  pertanggungjawaban publik  oleh  organisasi  sektor  publik,  maka diperlukan  audit  terhadap  organisasi  sektor publik tersebut.

## Dimensi Akuntabilitas Publik
Menurut Mardiasmo (2002),
akuntabilitas publik yang dilakukan organisasi sektor  publik  terdiri  atas  lima  dimensi akuntabilitas  yang  harus  dipenuhi  organisasi sektor  publik,  diantaranya  Akuntabilitas Kejujuran  dan  Hukum,  Akuntabilitas  Proses, Akuntabilitas Program, Akuntabilitas
Kebijakan, dan Akuntabilitas Finansial.

## Kinerja Instansi Pemerintah
Menurut  Srimindarti  (2006)  kinerja yaitu  suatu  hasil  kerja  yang  dihasilkan  oleh seorang  karyawan  diartikan  untuk  mencapai tujuan yang diharapkan. Kinerja didefinisikan juga sebagai hasil-hasil
fungsi
pekerjaan/kegiatan  seseorang  atau  kelompok
dalam suatu organisasi yang dipengaruhi oleh berbagai  faktor  untuk  mencapai  tujuan organisasi  dalam  periode  waktu  tertentu. Kinerja  dapat  juga  didefinisikan  sebagai penentuan secara periodik efektivitas operasional  organisasi,  bagian  organisasi  dan karyawannya  berdasarkan  sasaran,  standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.
Kinerja  instansi  pemerintah  adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran  ataupun  tujuan  instansi  pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi  pemerintah  yang  mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan  kegiatan-kegiatan  sesuai  dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

## Sistem  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah (SAKIP)
Sistem  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.
Fungsi  dari  SAKIP  adalah:  sarana melaksanakan  Reformasi  Birokrasi  dalam penyelenggaraan  tugas-tugas  pemerintahan, pembangunan  dan  pelayanan  publik;  sarana meningkatkan  disiplin  dalam  menerapkan prinsip  prinsip good  governance dan  fungsi- fungsi  manajemen  modern  secara  taat  asas; sarana  pengelolaan  dana  dan  sumber  daya lainnya  menjadi  efisien  dan  efektif  dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan  pelayanan  publik  secara  terukur  dan berkelanjutan; sarana mengukur tingkat keberhasilan  dan  atau  kegagalan  dari  setiap pemimpin  dalam  menjalankan  misi,  tujuan,
Susang et al : Analisis Implementasi Laporan Akuntabilitas Kinerja……….
dan  sasaran  strategis  sebagaimana  telah ditetapkan  dalam  Rencana  Strategis  dan Rencana Kerja Tahunan;
sarana penyempurnaan  organisasi,  kebijakan  publik, sistem perencanaan dan penganggaran, ketatalaksanaan,  metode  kerja  dan  prosedur pelayanan  masyarakat,  mekanisme  pelaporan serta pencegahan praktik-praktik KKN; sarana mendorong kreativitas, produktivitas, sensitivitas, disiplin  dan tanggung jawab para pegawai  dalam  melaksanakan  tugas/jabatan berdasarkan  aturan/kebijakan,  prosedur  dan tata kerja yang telah ditetapkan.
SAKIP  terdiri  dari:  Rencana  Strategis Organisasi  Perangkat  Daerah  (Renstra  OPD) merupakan  satu  dokumen  rencana  resmi daerah yang dipersyaratkan
untuk mengarahkan
OPD khususnya dan
pembangunan  daerah  pada  umumnya  dalam jangka  waktu  5  (lima)  tahun  kedepan  masa kepemimpinan  Kepala  Daerah.  Penyusunan Renstra OPD sangat ditentukan oleh kemampuan OPD
dalam mengimplementasikan  Visi,  Misi,  Tujuan, Strategi  Kebijakan  dan  capaian  program Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah Daerah  (RPJMD)  ke  dalam  penyusunan Renstra  OPD  yang  disesuaikan  dengan  tugas pokok  dan  fungsi  OPD;  Indikator  Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari  suatu  tujuan  dan  sasaran  strategis operasional.  Setiap  lembaga  atau  Instansi pemerintah  wajib  merumuskan  Indikator Kinerja  Utama  sebagai  suatu  prioritas program  dan  kegiatan  yang  mengacu  pada sasaran  strategis  dalam  RPJMD  dan  Renstra Organisasi  Perangkat  Daerah.  Penetapan Indikator Utama harus memenuhi
karakteristik  dan  kriteria  Indikator  Kinerja yang  memadai  untuk  pengukuran  kinerja Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  yaitu: Spesifik, Measurable,  Achievable,  Relevant, Timelines ; Rencana  Kinerja  Tahunan  (RKT) merupakan  dokumen  yang  berisi  informasi tentang  tingkat  atau  target  kinerja  berupa output atau outcome yang  ingin  diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu.
Laporan  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah (LAKIP)
Menurut Santoso  (2013) Laporan Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah
(LAKIP) adalah sebuah laporan yang berisikan  akuntabilitas  dan  kinerja  dari  suatu instansi  pemerintah  untuk  pemerintah  daerah tingkat kabupaten/kota. Yang dimaksud instansi pemerintah adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Organisasi Perangkat  Daerah  (OPD)  adalah  suatu  unit kerja  pemerintah  yang  diberikan  hak  dan tanggung  jawab  untuk  mengelola  sendiri administrasi  dan  keuangan.  Penyusunan LAKIP  berdasarkan  siklus  anggaran  yang berjalan yaitu 1 tahun. secara lengkap memuat laporan  yang  membandingkan  perencanaan dan  hasil  dalam  penyusunan  suatu  kegiatan belanja,  dibuat  suatu  masukan  yaitu  besaran dana  yang  dibutuhkan,  hasil  yaitu  sesuatu hasil atau bentuk nyata yang didapat dari dana yang dikeluarkan.
LAKIP  berperan  sebagai  alat  kendali, alat  penilai  kualitas  kinerja,  dan  pendorong terwujudnya good  governance .  LAKIP  juga berfungsi  sebagai  media  pertanggungjawaban kepada publik. LAKIP disusun, dan disampaikan  secara  tertulis,  periodik,  dan melembaga.  OPD  mempertanggungjawabkan dan  menjelaskan  keberhasilan  dan  kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

## Evaluasi  Laporan  Akuntabilitas  Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Evaluasi  LAKIP  merupakan  evaluasi terhadap kinerja suatu OPD untuk memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan  amanat  yang  diberikan  oleh masyarakat  sebagai  pemberi  amanat.  Manfaat dari evaluasi LAKIP adalah: untuk meningkatkan  mutu  pelaksanaan  pengelolaan aktivitas  organisasi  yang  lebih  baik;  untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan  Lembaga  Administrasi  Negara (LAN);  memberikan  informasi  yang  lebih memadai dalam menunjang proses pengambilan keputusan; meningkatkan pemanfaatan  alokasi  sumber  daya  yang tersedia;  sebagai  dasar  peningkatan  mutu informasi  mengenai  pelaksanaan  kegiatan  di lingkungan  LAN;  dan  mengarahkan  pada sasaran  dan  memberikan  informasi  kinerja. Menurut  Imron  (2005)  dalam  konteks Laporan  Akuntabilitas  Kinerja,  evaluasi kinerja  dilakukan  setelah  tahapan  Penetapan
Indikator  Kinerja  dan  Penetapan  Capaian Kinerja.  Agar  dapat  mengukur  meninjau kinerja  OPD,  lingkup  evaluasi  dapat  dibagi menurut  Indikator  Kinerja  Kegiatan  (IKK) OPD. Menurut Lembaga Administrasi Negara (2003)  Indikator  Kinerja  Kegiatan  (IKK) adalah  ukuran  kualitatif  dan  kuantitatif  yang menggambarkan  tingkat  pencapaian  suatu kegiatan  yang  telah  ditetapkan.  Indikator kinerja  kegiatan  dibagi  menjadi:  Masukan (input), Keluaran (output) ,  Hasil (outcome), Manfaat (benefit), Dampak (impact).
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010
Laporan akuntabilitas kinerja (Pasal 12) adalah  laporan  kinerja  tahunan  yang  berisi pertanggungjawaban  kinerja  suatu  instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategi instansi. Laporan akuntabilitas kinerja sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  12  berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen pencapaian kinerja dan  dokumen  perencanaan  (Pasal  16  ayat  1). Dalam  Pasal  16  ayat  2  dijelaskan  pencapaian sasaran  yang  dimaksud  pada  ayat  (1) sekurang-kurangnya  menyajikan  informasi tentang:  pencapaian  tujuan  dan  sasaran organisasi;  realisasi  pencapaian  indikator kinerja  utama  organisasi;  penjelasan  yang memadai  atas  pencapaian  kinerja;  dan pembandingan  capaian  indikator  kinerja sampai  dengan  tahun  berjalan  dengan  target kinerja lima tahunan yang direncanakan. Pasal 18  dijelaskan  Laporan  Akuntabilitas  Kinerja dimanfaatkan untuk: bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan; penyempurnaan dokumen
perencanaan  periode  yang  akan  datang; penyempurnaan  pelaksanaan  program  dan kegiatan yang akan datang; dan penyempurnaan  berbagai  kebijakan  yang diperlukan.

## Kerangka Berpikir
Sistem  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan  sistem  akuntabilitas  keuangan. Penyusunan SAKIP dimulai dari visi dan misi yang  telah  ditentukan  oleh  Walikota,  setelah itu  dibentuk  Rencana  Penganggaran  Jangka Menengah  Daerah  (RPJMD)  yang  berisi sasaran  strategis,  indikator-indikator,  dan penganggaran yang telah dibuat sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan sebelumnya.  Rencana  Strategis  (Renstra) dibuat  sesuai  dengan  RPJMD  disertai  dengan kebijakan-kebijakan  dan  program  yang  telah dibuat  oleh  OPD  yang  bersangkutan.  Renstra dibuat  untuk  jangka  waktu  5  (lima)  tahun, oleh  karena  itu  semua  sasaran  strategis  dan indikator-indikator  dibagi  dalam  Rencana Kinerja  Tahunan  (RKT)  agar  setiap  tahun OPD  dapat  menjalankan  program  yang berbeda-beda.  Setelah  semua  program  telah siap  maka  OPD  menjalankan  program  yang telah  disusun  sesuai  dengan  RPJMD  dan Renstra.  Produk  akhir  dari  SAKIP  adalah
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  (LAKIP)  yang  berfungsi  sebagai evaluasi kinerja instansi pemerintah dan untuk melihat apakah kinerja instansi telah mencapai  akuntabilitas  atau  belum.  Kerangka pemikiran  tersebut  digambarkan  sebagai berikut:
Susang et al : Analisis Implementasi Laporan Akuntabilitas Kinerja……….

## METODE PENELITIAN
Pendekatan  penelitian  yang  digunakan adalah pendeatan penelitian kualitatif deskriptif.  Jenis  data  yang  diambil  adalah jenis  data  primer  sumber  data  dan  data sekunder.  Objek  penelitian  adalah  Dinas Lingkungan  Hidup  dan  Kebersihan  Kota Kupang.  Teknik  pengumpulan  data  yang digunakan adalah teknik wawancara,
dokumentasi,  dan  kuesioner.  Narasumber wawancara  adalah  Kepala  Dinas  Kebersihan dan  Lingkungan  Hidup  Kota  Kupang,  dan Penjabat  Sekertaris  Daerah  Kota  Kupang. Responden  kuesioner  sebanyak  20  orang  dan dipilih  dengan  metode random  sampling. Teknik  analisis  data  yang  digunakan  adalah metode komparatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Perencanaan Kerja Tahunan
Sasaran  strategis  yang  ditentukan  oleh Dinas  Lingkungan  Hidup  dan  Kebersihan Kota  Kupang  dibuat  berdasarkan  visi  dari Walikota  Kupang  yaitu:  "Mewujudkan  Kota Kupang  Sebagai  Kota  Berbudaya,  Modern, Produktif  dan  Nyaman  yang  Berkelanjutan". Berdasarkan  visi  diatas,  Dinas  Lingkungan Hidup  dan  Kebersihan  memiliki  tanggung jawab  dalam  pencapaian  misi  “Mewujudkan tata ruang wilayah dan infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan".  Berdasarkan misi diatas, maka  seluruh  bidang  yang  terdapat  dalam OPD  menyusun  sasaran  strategis  yang  sesuai dengan  pelayanan  dan  tugas  dari  OPD diantaranya: Tersedianya Sarana dan
Prasarana Lingkungan yang Memenuhi Standar  Teknis/Standar  Pelayanan  Minimal (SPM);  Mewujudkan  Kuantitas  dan  Kualitas Udara,  Air  dan  Tanah  sesuai  Baku  Mutu Lingkungan;  Menyediakan  Ruang  Kota  yang Bersih dan Indah.
Pada  Tahun  2017    Dinas  Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang menjalankan 7 program yaitu : Meningkatkan kapasitas  SDM  dan  kelembagaan  di  Bidang Lingkungan Hidup;  meningkatan pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan; Meningkatkan  perencanaan,  penataan  dan pengkajian lingkungan dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang  berwawasan  lingkungan;  meningkatkan pemulihan  dan  perbaikan  kualitas  fungsi lingkungan  hidup;  mewujudkan  Standar
Gambar 1

## Kerangka Pemikiran
Sumber: Data diolah, 2018
Terdiri dari Perbandingan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kinerja Lapangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang
Visi dan Misi Rencana Penganggaran
Jangka Menengah Daerah
Rencana Strategis
Kinerja Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang Rencana Kinerja Tahunan OPD Menjalankan Program di Lapangan
Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan  Hidup;  mewujudkan  penegakan hukum di bidang lingkungan hidup; meningkatkan  partisipasi  masyarakat  dalam pengelolaan lingkungan hidup.
Indikator  Kinerja  dibuat  berdasarkan permasalahan  pelayanan  yang  terdapat  pada perangkat daerah, disesuaikan dengan sasaran strategis  yang  telah  ditentukan  sebelumnya, kemudian dicari faktor penghambat dan faktor pendorong  sehingga  dapat  ditemukan  solusi yang  sesuai  dengan  sasaran  strategis  yang telah ditetapkan.
Penentuan Target Realisasi Sasaran Strategis Target realisasi ditentukan dalam Rancangan  Pembangunan  Jangka  Menengah Daerah  (RPJMD)  dimana  target  disesuaikan dengan dana yang dianggarkan untuk menjalankan  program  yang  telah  ditentukan. Tujuan  dan  Sasaran  Jangka  Menengah Pelayanan  Dinas  Lingkungan  Hidup  dan Kebersihan  Kota  Kupang  Tahun  2017  dapat dilihat pada Tabel 2.

## Tabel 2

## Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kota Kupang Tahun 2017 No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Satuan Kondisi Awal Target Kinerja Sasaran Target Akhir Renstra Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 1  Tersedianya sarana dan prasarana lingkungan  yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tersedianya air bersih dengan kualitas dan kuantitas yang baik Jumlah pembinaaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan  yang diawasi terhadap ijin lingkungan, ijin  PPLH  dan PPU  LH  yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Jumlah usaha 0 3 5 7 9 11 11 Persentase pengaduan masyarakat terkait ijin lingkungan, ijin  PPLH  dan PPU  LH  yang diterbitkan oleh OPD yang terselesaikan 100% % 0 100 100  100 100  100 100 2  Mewujudkan kuantitas dan kualitas udara, air  dan  tanah sesuai baku mutu lingkungan Mempertahankan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebanyak  30%  dari luas  wilayah  Kota Kupang Jumlah  taman yang tertata dan terpelihara Jumlah taman 0 10 12 13 14 14 14
Susang et al : Analisis Implementasi Laporan Akuntabilitas Kinerja……….
No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Satuan Kondisi Awal Target Kinerja Sasaran Target Akhir Renstra Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 3  Menyediakan ruang  kota  yang bersih dan indah Meningkatkan cakupan  pelayanan kebersihan luas wilayah yang bebas timbulan sampah km2 0 180. 27 180.27 180. 27 180.27 180. 27 180.27 Volume sampah  yang terangkut setiap hari m 3 0 563 563  563 563  563 563
Sumber: Data Sekunder, Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang, 2017
Penerapan Sasaran Strategis Tersedianya Sarana dan Prasarana Lingkungan yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal Jumlah Persentase (%) Total Sarana Belum Memadai 5 25 Total Sarana Cukup Memadai 4 20 Total Sarana Sudah Memadai 11 55 Total 20 100 Jumlah Persentase (%) Total Sarana Tidak Digunakan Secara Baik 7 35 Total Sarana Cukup Digunakan Secara Baik 3 15 Total Sarana Sudah Digunakan Secara Baik 10 50 Total 20 100 Jumlah Persentase (%) Total Sarana Yang Tidak Baik 11 55 Total Sarana Yang Cukup Baik 4 20 Total Sarana Yang Sudah Baik 5 25 Total 20 100
Jumlah Persentase (%) Total Pelayanan Publik Belum Baik 5 25 Total Pelayanan Publik Cukup Baik 4 20 Total Pelayanan Publik Sudah Baik 11 55 Total 20 100 Sumber: Data diolah, 2018 Mewujudkan Kuantitas dan Kualitas Udara, Air, dan Tanah Sesuai Baku Mutu Lingkungan Jumlah Persentas e (%) Total Taman Kota Belum Tertata 12 60 Total Taman Kota Cukup Tertata 2 10 Total Taman Kota Sudah Tertata 6 30 Total 20 100
Jumlah Persentas e (%) Total Taman Kota Tidak Terawat 13 65 Total Taman Kota Cukup Terawat 2 10 Total Taman Kota Sudah Terawat 5 25 Total 20 100 Sumber: Data diolah, 2018
Menyediakan Ruang Kota yang Bersih dan Indah Jumlah Persentase (%) Total Daerah Banyak Sampah 10 50 Total Daerah Belum Bebas Dari Sampah 3 15 Total Daerah Tidak Ada Sampah 7 35 Total 20 100 Jumlah Persentase (%) Total Daerah yang Jarang dilakukan Pengangkutan Sampah 10 50 Total Daerah yang Cukup Sering dilakukan Pengangkutan Sampah 3 15 Total Daerah yang Sering dilakukan Pengangkutan Sampah 7 35 Total 20 100 Sumber: Data diolah, 2018

## HASIL DAN PEMBAHASAN Perencanaan Kerja Tahunan
Sasaran  strategis  adalah  sasaran  utama yang ingin dicapai oleh OPD berdasarkan visi dan  misi  Walikota  terpilih.  Sasaran  strategis yang  dibuat  oleh  Dinas  Lingkungan  Hidup dan  Kebersihan  Kota  Kupang  telah  sesuai dengan  dokumen  Rencana Strategis  (Renstra) dan  telah  dievaluasi  dan  disusun  oleh  bidang terkait  dan  mencakup  visi,  misi,  tujuan, strategi  kebijakan  dan  capaian  Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah (RPJMD) yang telah ditentukan sebelumnya.
Program  Dinas  disusun  berdasarkan penjabaran  sasaran  strategis  yang  telah ditentukan  sebelumnya  sehingga  OPD  dapat mengetahui  program  yang  harus  dikerjakan dan  dapat  mencapai  sasaran  yang  telah ditentukan.  Program  Dinas  yang  dibuat  oleh Dinas  Lingkungan  Hidup  dan  Kebersihan Kota  Kupang  telah  sesuai  dengan  Sasaran Strategis,  dan  sesuai  dengan  tugas  dan  fungsi dari OPD.
Indikator  Kinerja  Utama  (IKU)  adalah ukuran  keberhasilan  dari  suatu  tujuan  dan sasaran  strategis  operasional.  IKU  sendiri mengacu  pada  sasaran  strategis  dalam Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah Daerah  (RPJMD)  dan  Rencana  Strategis (Renstra)  dalam  OPD.  Penetapan  IKU  harus dapat  memenuhi  kriteria  dan  karakteristik yang  memadai  yaitu  spesifik,  measureable, achievable, relevant, dan timelines.
Berdasarkan  Tabel  2  dapat  dilihat  pada sasaran strategis nomor dua yaitu "Mewujudkan  Kuantitas  dan  Kualitas  Udara,
Air dan Tanah sesuai baku  mutu  lingkungan" dengan  indikator  kinerja "Jumlah  taman  yang tertata  dan  terpelihara"  tidak  sesuai  dengan karakteristik  IKU  spesifik  karena  persepsi antara  sasaran  dan  indikator  tidak  sesuai, measureable  karena  indikator  tidak  dapat diukur  secara  objektif  dan  tidak  relevan karena tingkat keberhasilan dari IKU tersebut tidak dapat diukur secara rinci.
Penentuan Target Realisasi Sasaran

## Strategis
Target  Indikator  Kinerja  adalah  target yang  ditetapkan  oleh  OPD  yang  dijelaskan dalam  RPJMD  dan  Renstra.  Target  Indikator Kinerja dibuat dengan tujuan agar OPD dapat memiliki target pencapaian kinerja yang perlu dicapai  agar  OPD  dapat  dikatakan  berhasil dalam  menjalankan  program  yang  telah ditentukan. Menurut tabel 1 dijelaskan bahwa sasaran  strategis  tidak  sesuai  dengan  target yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan pada tahun  2016  dan  2017  pencapaian  realisasi indikator  kinerja  "Luas  Wilayah  yang  Bebas Timbulan  Sampah"  dan  "Volume  Sampah yang Terangkut Setiap Hari" tidak mengalami peningkatan, hal  ini  tidak sesuai  dengan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup  dan  Kebersihan  Kota  Kupang  yang menyatakan  "Kinerja  OPD  harus  sesuai dengan target yang telah ditetapkan" dan tidak sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi  Birokrasi  Nomor  29  tahun  2010 Pasal  18  yang  mejelaskan  bahwa  Laporan
Akuntabilitas  Kinerja  dimanfaatkan  untuk
Susang et al : Analisis Implementasi Laporan Akuntabilitas Kinerja……….
penyempurnaan  pelaksanaan  program  dan kegiatan yang akan datang.
Penerapan Sasaran Strategis Tersedianya Sarana dan Prasarana Lingkungan  yang  Memenuhi  Standar Pelayanan Minimal Berdasarkan pendapat masyarakat dalam  hasil  kuesioner,  pencapaian  hasil kinerja  dari  sasaran  strategis  "Tersedianya Sarana  dan  Prasarana  Lingkungan  yang Memenuhi  Standar  Teknis/Standar  Pelayanan Minimal (SPM)" dinilai sudah cukup memuaskan.  Sarana  dan  prasarana  dinilai sudah cukup memadai tetapi belum maksimal. Hal  ini  disebabkan  karena  sarana  dan prasarana yang tersedia belum tersedia secara merata  di  seluruh  daerah  di  kota  Kupang. Solusi  yang  dapat  diberikan  adalah  dengan menambahkan  sarana  dan  prasarana  di  titik yang belum terjangkau oleh OPD.
Masyarakat  telah  menggunakan  sarana yang disediakan dengan baik, tetapi masih ada masyarakat  yang  masih  membuang  sampah sembarangan. Hal ini terjadi karena kesadaran masyarakat  yang  masih  rendah  mengenai kebersihan lingkungan maka masih ada orang- orang  yang  membuang  sampah  tidak  pada tempatnya. Solusi yang dapat diberikan adalah dengan memberikan sosialisasi atau himbauan agar  masyarakat  tidak  membuang  sampah  di sembarang tempat.
Sarana  yang  tersedia  dinilai  tidak terawat.  Hal  ini  dikarenakan  ada  beberapa sarana  yang  tidak  terawat  dan  bahkan  hingga tidak  layak  pakai.  Menurut  hasil  wawancara dengan  Bapak  Penjabat  Sekertaris  Daerah Kota  Kupang,  beliau  menjelaskan  bahwa "Sarana  yang  tersedia  seperti  bak  sampah selain  rusak  karena  tidak  dirawat,  ada  yang dirusak  oleh  masyarakat  secara  sengaja.  Hal ini  disebabkan  karena  masyarakat  kesal sampah dalam bak sampah tersebut seringkali dibiarkan  menumpuk  sehingga  masyarakat menilai  bahwa  bak  sampah  tersebut  tidak bermanfaat" .  Solusi  yang  dapat  diberikan adalah  dengan  memperbaiki  dan  mengganti sarana  yang  sudah  rusak  atau  tidak  layak pakai.
Pelayanan publik yang diberikan kepada  masyarakat  dinilai  sudah  cukup  baik
walaupun  tidak  menjangkau  seluruh  daerah. Solusi  yang  dapat  diberikan  adalah  dengan menambahkan layanan publik untuk masyarakat.
Mewujudkan Kuantitas dan Kualitas Udara,  Air,  dan  Tanah  Sesuai  Baku  Mutu Lingkungan
Berdasarkan  hasil  kuesioner  dapat dilihat  bahwa  kinerja  OPD  belum  dapat memuaskan  ekspetasi  masyarakat.  Hal  ini dapat dilihat dari masih ada taman yang kotor, dan  masih  terdapat  sampah  pada  taman tersebut.  Solusi  yang  dapat  diberikan  adalah dengan  melakukan  pengawasan  lebih  ketat, dan pembersihan taman secara rutin.
Taman  kota  yang  ada  dinilai  belum dirawat dengan baik. Pada beberapa titik jalur hijau masih ada tanaman yang sudah layu dan beberapa  taman  terdapat  kerusakan  dan  kotor karena  coretan  cat  semprot  oleh  pihak  yang tidak  bertanggung  jawab.  Solusi  yang  dapat diberikan  adalah  dengan  mengganti  tanaman yang  sudah  layu  dengan  tanaman  baru  dan memperbaiki  taman  yang  rusak  atau  tidak terawat.

## Menyediakan Ruang Kota yang Bersih dan Indah
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah dilakukan,  pencapaian  kinerja  dari  sasaran strategis  "Menyediakan  Ruang  Kota  yang Bersih  dan  Indah"  dinilai  belum  memuaskan. Daerah  yang  ditinggali  masyarakat  telah bebas  dari  sampah  yang  menumpuk  tetapi belum  semua  daerah  dapat  dijangkau  oleh OPD.    Menurut  hasil  wawancara  dengan Bapak  Penjabat  Sekertaris  Daerah  Kota Kupang,  beliau  menjelaskan  bahwa  "Sampah menumpuk disebabkan karena banyak masyarakat  yang  membuang  sampah  tidak pada  jam  yang  telah  ditentukan.  Sampah diangkut  pada  jam  6  pagi  dan  jam  5  sore tetapi  banyak  masyarakat  yang  membuang sampah  setelah  jam  tersebut  sehingga menimbulkan kesan sampah dibiarkan menumpuk".  Saran  yang  dapat  diberikan adalah  OPD  menambah  waktu  pengangkutan sampah  agar  dapat  menjangkau  lebih  banyak daerah dengan truk sampah yang tersedia.
Pengangkutan  sampah  dinilai  belum dapat  memenuhi  ekspetasi  masyarakat  karena tidak  semua  daerah  dapat  dijangkau  oleh OPD.    Menurut  hasil  wawancara  dengan Bapak  Penjabat  Sekertaris  Daerah  Kota Kupang,  beliau  menjelaskan  bahwa  "Dinas Lingkungan  Hidup  dan  Kebersihan  Kota Kupang juga kekurangan sarana dan prasarana
untuk menunjang proses pengangkutan sampah  terutama  truk  sampah  dan  motor sampah  untuk  menjangkau  daerah  yang  tidak terjangkau  truk  sampah".  Saran  yang  dapat diberikan  adalah  rute  truk  sampah  dapat dibagi  berdasarkan  volume  sampah  per kecamatan  agar  dapat  meningkatkan  efisiensi kinerja dari pengangkutan sampah.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  penelitian,  kinerja lapangan  Dinas  Lingkungan  Hidup  dan Kebersihan  Kota  Kupang  belum  sesuai dengan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah  (LAKIP).  Hal  tersebut  dapat dilihat  dari  unsur-unsur  Sistem  Akuntabilitas Instansi  Pemerintah  (SAKIP)  dan  LAKIP berikut:
1. Perencanaan Kerja Tahunan belum sesuai dengan  standar  penyusunan  yang  telah disusun.
a. Indikator kinerja pada Sasaran Strategis  "Mewujudkan  kuantitas  dan kualitas  udara,  air  dan  tanah  sesuai baku  mutu  lingkungan"  belum  sesuai dengan  sasaran  strategis  yang  ingin dicapai karena tidak memenuhi karakteristik indikator kinerja spesifik,  dan  indikatornya  tidak  dapat diukur secara rinci. b. Indikator  kinerja "Luas Wilayah yang Bebas Timbunan Sampah" dan "Volume  Sampah  yang  Terangkut
Setiap  Hari"  belum  dapat  mencapai target  yang  telah  ditetapkan  dalam
RPJMD.
2. Kinerja  OPD  dalam  LAKIP  belum  sesuai dengan ekspetasi masyarakat.
a. Dalam  pernyataan  "Sarana  yang Tersedia  dalam  Kondisi  Baik"  55% responden  menilai  bahwa  sarana yang  tersedia  dalam  kondisi  tidak
baik.
b. Sasaran strategis "Mewujudkan Kuantitas  dan  Kualitas  Udara,  Air dan  Tanah  Sesuai  Baku  Mutu Lingkungan" dalam LAKIP
menunjukkan  capaian  96.43%  tetapi hasil  penelitian  menunjukkan  60%
responden menilai taman kota belum tertata  dan  65%  responden  menilai taman kota tidak terawat.
c. Sasaran strategis "Menyediakan
Ruang  Kota  yang  Bersih  dan  Indah" dengan  indikator  kinerja  “Luas Wilayah  yang  Bebas  Timbunan Sampah” dalam LAKIP menunjukkan  capaian  67.93%  tetapi hasil  penelitian  menunjukkan  50% responden menilai masih ada wilayah dengan sampah yang menumpuk. Indikator kinerja “Volume  Sampah  yang  Terangkut Setiap  Hari”  menunjukkan  capaian 89.52% tetapi hasil penelitian menunjukkan 50% responden menilai  masih  ada  wilayah  yang jarang dilakukan pengangkutan sampah.
Saran  yang  dapat  diberikan  kepada
Dinas  Lingkungan  Hidup  dan  Kebersihan Kota Kupang adalah sebagai berikut:
1. Penyusunan indikator kinerja dapat disesuaikan dengan sasaran strategis yang ingin dicapai. 2. Dalam penyusunan LAKIP dapat memperhatikan  data  yang  ada  agar  tidak terjadi salah input data.
3. Disarankan  kepada  OPD  untuk  dapat menambah  dan  merawat  sarana  dan prasarana  yang  ada  terutama  bak  sampah dan kontainer sampah.
4. Melakukan  pengangkutan  sampah  pada daerah lain yang belum terjangkau dengan truk sampah yang ada.
5. Melakukan survei kepuasan kepada masyarakat agar masyarakat dapat menilai langsung  kinerja  dari  Dinas  Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang.
Susang et al : Analisis Implementasi Laporan Akuntabilitas Kinerja……….

## DAFTAR PUSTAKA
Andriani,  Wiwik,  Rosita,  Irda  dan  Ihsan,
Hidayatul.  2015. Penerapan  Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam Mewujudkan  Good  Governance  pada Politeknik  Negeri  Padang .  Padang: Jurnal Akuntansi & Manajemen Vol 10. No. 2. Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar . Jakarta: Erlangga.
___________.  2013. Audit  Sektor  Publik. Jakarta: Salemba Empat
Fairus, T. Muhammad, dan Seno Andri. 2014.
Perencanaan  Kinerja  Tahunan  Melalui Penilaian Evaluasi LAKIP . Riau: Jurnal Kebijakan Publik. Vol 5. No 1 Husein, Umar. 2008. Metode Penelitian Untuk Skripsi  dan  Tesis  Bisnis .  Jakarta.  PT Rajagrafindo Persada Imron,  Malik.  2005. Prosedur  Evaluasi Laporan  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah  (LAKIP)  Oleh  Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan  Dan  Pembangunan  (BPKP) Provinsi  Jawa  Tengah. Semarang:
Universitas Negeri Semarang
Irwan,  Z.  D.  2007. Prinsip-prinsip  Ekologi: Ekosistem Lingkungan dan Pelestarian . Jakarta: Bumi Aksara.
J. Supranto. 2001. Statistik Teori dan Aplikasi.
Edisi 6. Jakarta: Erlangga Keputusan Walikota Kupang Nomor 126/KEP/HK/2011 Tentang Jenis Usaha  Dan/Atau  Kegiatan  Yang  Wajib Dilengkapi Dengan Upaya Pengelolaan
Lingkungan  Hidup  (UKL)  Dan  Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) Lembaga  Administrasi  Negara  Republik Indonesia.  2003. Pedoman  Evaluasi AKIP .
Lembaga  Administrasi  Negara  Republik Indonesia.  2011. Pedoman  Evaluasi AKIP . Jakarta: Makarti Bhakti Nagari
Mardiasmo.  2002. Akuntansi  Sektor  Publik . Yogyakarta: Andi
_________.  2004. Akuntansi  Sektor  Publik . Yogyakarta: Andi
Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12  Tahun  2015  tentang Implementasi Evaluasi  Akuntabilitas  Kinerja Instansi Pemerintah
Peraturan  Menteri  Negara  Pendayagunaan
Aparatur Begara dan Reformasi Birokrasi  Nomor  29  Tahun  2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan  Kinerja  dan  Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  Tahun  2006
tentang Pelaporan  Keuangan  dan Kinerja Instansi Pemerintah
Peraturan  Presiden  Nomor  29  Tahun  2014 tentang Sistem  Akuntabilitas  Kinerja Instansi Pemerintah
Putri,  Wulan  Suci  Eka  .2016. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah . Surabaya:
Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi
STIESIA Vol. 5 No. 5 Ramadhan,  Arief  Rizki.  2014. Implementasi Laporan  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah dalam Rangka Mewujudkan  Kebijakan  Pengelolaan Keuangan  Daerah  Berdasarkan  Good Governance. Malang: Universitas Brawijaya
Renyowijoyo,  Muindro.  2008. Akuntansi
Sektor Publik Non Laba . Jakarta: Mitra Wacana Media.
Santoso,  Susan.  2013. Analisis  Laporan Akuntabilitas  Kinerja  Pada  Dinas Kebudayaan  Dan  Pariwisata  Provinsi Sulawesi Utara . Manado: Jurnal EMBA Vol. 1 No. 4 Sukmadinata,  Nana.  2009. Metode  Penelitian Pendidikan . Bandung: Remaja Rosdakarya Suryabrata, Sumadi. 1983. Metodologi
Penelitian . Jakarta: CV Rajawali Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 15  Tahun  2004  Tentang Pemeriksaan Pengelolaan  Dan  Tanggung  Jawab Keuangan Negara
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 32  Tahun  2009  Tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Yusrianti,  Hasni  dan  Safitri,  Rika  Henda. 2015. Implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  (SAKIP)  pada  Satuan Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)  Di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang . Palembang: Jurnal Manajemen & Bisnis Sriwijaya Vol. 13 No. 4.