## JIUBJ
Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 22(3), Oktober 2022, 1367-1375 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat universitas Batanghari Jambi
ISSN 1411-8939 (Online), ISSN 2549-4236 (Print)

## Pendaftaran Hak Atas Tanah Lebak Lebung Warisan Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Pelaksanaannya

## Abdul Hamid Usman
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang Correspondence email: abdulhamidusman1163@gmail.com
Abstrak. Di Provinsi Sumatera Selatan ada suatu  lembaga adat  yang  masih  hidup  hingga  saat  ini,  yaitu usaha  menangkap  ikan dan  hasil perairan  lainnya di  areal Lebak Lebung . Lebak Lebung adalah  suatu areal tanah  yang  menurun di  sekitar sungai  yang secara  alami  pada  musim  hujan  semua  tergenang  air  sehingga  menjadi  tempat  berkembang-biaknya  ikan  serta  biota  perairan lainnya. Sedangkan di musim panas areal tanah ini menjadi kering, sehingga tempat orang mengerjakan sawah atau usaha lainnya. Di  areal  tanah  ini  terdapat  bagian  yang  cukup  dalam  yang  airnya  tidak  kering  walaupun  di  musim  panas,  inilah  yang  disebut dengan Lebung . Lebak  Lebung ini  ada  dua  macam,  yaitu Lebak  Lebung  Umum yang  berada  di  atas Tanah  Marga dan Lebak Lebung  Warisan yang  berada  di  atas  tanah  milik  adat.  Berdasarkan  ketentuan  Pasal  19  UUPA  dan  peraturan  pelaksanaannya, setiap hak atas tanah harus didaftarkan ke Kantor Pertanahan setempat, tak terkecuali hak atas tanah Lebak Lebung Warisan . Oleh karena  itu  yang  menjadi  pusat  pembahasan  tulisan  ini  adalah  pelaksanaan  pendaftaran  hak  atas  tanah Lebak  Lebung  Warisan berdasarkan  Undang-Undang  Pokok  Agraria  (UUPA)  dan  peraturan  pelaksanaannya.  Dengan  memperhatikan  UUPA  dan peraturan  pelaksanaannya  serta  pendapat  para  ahli  di  bidang  yang  terkait,  maka  pelaksanaan pendaftaran  hak  atas  tanah Lebak Lebung Warisan berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria dan peraturan pelaksanaannya dilakukan dengan cara pemilik lahan mengajukan permohonan penegasan konversi dan pendaftaran bekas hak-hak Indonesia atas tanah ke Kantor Pertanahan setempat, dengan ketentuan: (1) Mengenai hak-hak yang telah diuraikan dalam suatu surat hak tanah, permohonan harus dilampiri: (a) tanda buktinya  (kalau  ada  disertakan  pula  surat  ukurnya);  (b)  tanda  bukti  kewarganegaraan  yang  sah  dari  yang  mempunyai  hak;  (c) keterangan  dari  pemohon  bahwa  tanahnya  adalah  tanah  pertanian  yang  menjadi  areal Lebak  Lebung  Warisan ,  yaitu  jika  hal  itu tidak ternyata dari tanda bukti hak tersebut di atas. Setelah persyaratan dinyatakan lengkap, lalu diumumkan kepada masyarakat selama  dua  bulan.  Bila  tidak  ada  sanggahan,  maka  Kepala  Kantor  Pertanahan  memberikan  penegasan  konversi  hak  atas  tanah tersebut  dengan  sekaligus  mendaftar  hak  yang  bersangkutan  dalam  buku  tanah.  Atas  permohonan  yang  berhak,  lalu  diterbitkan sertipikat hak atas tanah; 2) Sementara itu untuk hak-hak yang tidak diuraikan di dalam suatu surat hak tanah, permohonan harus dilampiri:  (a)  tanda  bukti  haknya,  yaitu  bukti  surat  pajak  hasil  bumi/verponding  Indonesia  atau  bukti  surat  pemberian  hak  oleh instansi yang berwenang (kalau ada disertakan pula surat ukurnya); (b) surat keterangan Kepala Desa, yang dikuatkan oleh Camat setempat,  yang  membenarkan  surat  atau  surat-surat  bukti  hak  itu,  menerangkan  bahwa  tanahnya  adalah  tanah  pertanian  yang menjadi areal Lebak Lebung Warisan , menerangkan siapa yang mempunyai hak itu, kalau ada disertai turunan surat-surat jual-beli tanahnya;  (c)  tanda  bukti  kewarganegaraan  yang  sah  dari  yang  mempunyai  hak.  Setelah  persyaratan  dinyatakan  lengkap,  lalu dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksaan Tanah A, hasilnya diumumkan kepada masyarakat selama dua bulan. Bila tidak ada sanggahan, kepada pemohon diberikan pengakuan hak. Di dalam surat keputusan pengakuan hak tersebut ditegaskan konversi haknya menjadi hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, atau hak pakai, yang atas permohonan yang berkepentingan, akan didaftarkan  oleh  Kepala  Kantor  Pertanahan  yang  bersangkutan.  Kemudian  atas  permohonan  yang  berhak,  lalu  diterbitkan sertipikat hak atas tanah.
Kata Kunci: Pendaftaran hak atas tanah; Lebak Lebung Warisan , UUPA.
Abstract. In South Sumatra Province, there is a traditional institution that is still alive today, namely the business of catching fish and other aquatic products in the Lebak Lebung  area. Lebak Lebung is an area of  land that declines around the river  which is naturally in the rainy season all waterlogged so that it becomes a breeding ground for fish and other aquatic biota. Meanwhile, in summer this area of land becomes dry, making it a place for people to work on rice fields or other businesses. In this area of land there is a fairly deep part  where the water does not dry out even in summer, this is called Lebung. There are two types of Lebak Lebung, namely the General Lebak Lebung which is located on the Tanah Marga and the Lebak Lebung Heritage which is located on customary land. Based on the provisions of Article 19 of the UUPA and its implementing regulations, any land rights must be registered with the local Land Office, including the rights to the Lebak Lebung Heritage land. Therefore, the center of discussion in this paper is the implementation of the registration of land rights in Lebak Lebung Heritage based on the Basic Agrarian Law (UUPA)  and  its  implementing  regulations.  By  taking  into  account  the  UUPA  and  its  implementing  regulations  as  well  as  the opinions of experts in related fields, the implementation of the registration of land rights in Lebak Lebung Heritage based on the Basic  Agrarian  Law  and  its  implementing  regulations  is  carried  out  by  means  of  the  land  owner  submitting  an  application for confirmation  of  conversion  and  registration  of  former  Indonesian  land  rights  to  the  local  Land  Office,  provided  that:  1) Regarding  the  rights  that  have  been  described  in  a  land  title  certificate, the  application  must  be  accompanied  by:  (a)  proof  of evidence  (if  any,  a  letter  of  measurement  is  also  included);  (b)  proof  of  valid  citizenship  of  the  person  having  the  right;  (c)  a statement from the applicant that the land is agricultural land  which is the area of Lebak Lebung Heritage, that is, if this is not evident from the proof of the rights mentioned above. After the requirements are declared complete, then announced to the public for two months. If there is no objection, the Head of the Land Office confirms the conversion of the land rights by registering the rights concerned in the land book. At the request of the entitled, then a certificate of land rights is issued; 2) Meanwhile, for rights

## Abdul Hamid Usman, Pendaftaran Hak Atas Tanah Lebak Lebung Warisan Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Pelaksanaannya
that are not described in a land title certificate, the application must be accompanied by: (a) proof of entitlement, namely proof of Indonesian  plantation/verponding  tax  certificate  or  proof  of  letter  of  granting  rights  by  the  competent  authority  (if  any,  a measurement letter is also included); (b) a letter  from the Village Head, confirmed by the local Camat, confirming the letter or letters of proof of the right, explaining that the land is agricultural land which is the Lebak Lebung Heritage area, explaining who has the right, if any, accompanied by a derivative letter - letter of sale and purchase of the land; (c) proof of valid citizenship of the  person  who  has  the  right.  After  the  requirements  are  declared  complete,  then  an  examination  is  carried  out  by  the  Land Examination Committee A, the results are announced to the public for two months. If there is no objection, the applicant is given a recognition  of  rights.  In  the  decision  letter  on  the  recognition  of  the  right,  it  is  confirmed  that  the  conversion  of  the  right  to property rights, building use rights, business use rights, or use rights will be registered by the Head of the relevant Land Office. Then at the request of the entitled, then a certificate of land rights is issued.

## Keywords: Registration of land rights; Lebak Lebung Heritage, UUPA

## PENDAHULUAN
Tanah  merupakan  salah  satu  dari  demikian banyaknya  karunia  Allah  SWT.,  Tuhan  Yang  Maha Kuasa,  untuk  memenuhi  hajat  hidup  manusia  di  muka bumi ini.  Setiap manusia memerlukan tanah,  baik untuk tempat  mencari  sumber  penghidupan,  untuk  tempat mendirikan  bangunan  sebagai  tempat  tinggal,  untuk tempat  mendirikan  fasilitas-fasilitas  umum,  seperti tempat  areal  pasar,  perkantoran,  sekolah,  rumah  sakit, jalan,  dan  lain-lain.  Bahkan  setelah  matipun  manusia masih  memerlukan  sebidang  tanah  untuk  tempat penguburannya. Dalam Hukum Adat,  antara  masyarakat hukum sebagai kesatuan dengan tanah yang didudukinya,  terdapat  hubungan  yang  erat  sekali,  yaitu hubungan yang bersumber pada pandangan yang bersifat religio-magis .
Hubungan  yang  erat  dan  bersifat religio-magis ini,  menyebabkan  masyarakat  hukum  memperoleh  hak untuk  menguasai  tanah  tersebut,  memanfaatkan  tanah itu,  memungut  hasil  dari  tumbuh-tumbuhan  yang  hidup di  atas  tanah  itu,  juga  berburu  terhadap  hewan-hewan yang hidup liar di situ. Para penulis lazim menyebut hak tanah  dari  masyarakat  hukum  adat  itu  sebagai Hak Ulayat (Usman,  2015).  Selanjutnya  dari hak  ulayat inilah lahir hak-hak perseorangan atas tanah. Di Provinsi Sumatera  Selatan  ada  suatu  lembaga  adat  yang merupakan  bagian  dari  hak  ulayat  yang  masih  hidup hingga  saat  ini,  yaitu  usaha  menangkap  ikan  dan  hasil perairan  lainnya  di  areal Lebak  Lebung . Lebak  Lebung adalah suatu areal tanah yang menurun di sekitar sungai yang  secara  alami  pada  musim  hujan  semua  tergenang air  sehingga  menjadi  tempat  berkembang-biaknya  ikan serta  biota  perairan  lainnya.  Sedangkan  di  musim  panas areal  tanah  ini  menjadi  kering,  sehingga  tempat  orang mengerjakan  sawah  atau  usaha  lainnya.  Di  areal  tanah ini  terdapat  bagian  yang  cukup  dalam  yang  airnya  tidak kering  walaupun  di  musim  panas,  inilah  yang  disebut dengan Lebung . Lebak Lebung ini ada dua macam, yaitu Lebak  Lebung yang  berada  di  atas Tanah  Marga (Hak Ulayat) disebut Lebak Lebung Umum dan Lebak Lebung di  atas  tanah  hak  perseorangan  disebut Lebak  Lebung Perseorangan . Areal Lebak Lebung Umum dikelola oleh Pasirah selaku Kepala Marga , sedangkan Lebak Lebung Perseorangan dikelola  sendiri  oleh  pemilik  lahan. Setelah  pemilik  tanah Lebak  Lebung  Perseorangan ini
meminggal dunia, maka tanah yang menjadi areal Lebak Lebung  Perseorangan ini  diwariskan  kepada  anak keturunannya,  sehingga  namanya  berubah  menjadi Lebak Lebung Warisan , hingga sekarang masih ada.
Berkaitan  dengan  penguasaan  dan  kepemilikan hak  atas  tanah  ini,  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  19 Undang-Undang  Pokok  Agraria,  selanjutnya  disebut UUPA,  bahwa untuk  menjamin  kepastian  hukum  oleh Pemerintah  diadakan  pendaftaran  tanah  diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan- ketentuan  yang  diatur  dengan  Peraturan  Pemerintah {Pasal 19 ayat (1) UUPA}. Pendaftaran tersebut meliputi pendaftaran  hak-hak  atas  tanah  dan  peralihan  hak-hak tersebut.  Oleh  karena  itu  berarti  hak  atas  tanah  yang menjadi  areal Lebak  Lebung  Warisan juga  harus didaftarkan.  Pendaftaran  tanah  tersebut  dilakukan  di Kantor  Pertanahan  Kabupaten/Kota  tempat  areal  tanah tersebut  berada.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  pelaksanaan  Pendaftaran  Hak  Atas  Tanah Lebak  Lebung  Warisan  Berdasarkan  Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Pelaksanaannya.

## Hak-hak Atas Tanah
Hukum Agraria di Indonesia sebelum berlakunya  UUPA  bersifat  dualistis,  yaitu  di  samping berlakunya  Hukum  Agraria  Adat  juga  berlaku  Hukum Agraria  Barat  (Perdata).  Demikian  pula  halnya  dengan hak-hak  atas  tanah,  di  samping  adanya  hak-hak  atas tanah menurut  hukum  adat, juga ada hak-hak atas tanah yang berdasarkan hukum perdata (barat).
1. Hak atas tanah menurut Hukum Adat
a. Hak Ulayat Dalam  Hukum  Adat  hak  penguasaan  atas  tanah yang  tertinggi  menurut  Harsono  (1997)  adalah Hak  ulayat,  yang  mengandung  dua  unsur  yang beraspek  hukum  keperdataan  dan  hukum  publik. Dari  hak  ulayat  inilah,  baik  secara  langsung ataupun  tidak  langsung,  akan  melahirkan  hak-hak atas  tanah  yang  dikuasai  oleh  para  warga masyarakat  hukum  adat  yang  bersangkutan. Dalam  literatur  hak  ulayat  ini  oleh  Cornelis  van Vollenhoven  disebut  beschikkingsrecht  (Cornelis van Vollenchoven dalam Bushar, 1985).
Cornelis van Vollenhoven merumuskan hak ulayat sebagai  hak  yang  dimiliki  suatu  masyarakat
Abdul Hamid Usman, Pendaftaran Hak Atas Tanah Lebak Lebung Warisan Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Pelaksanaannya
hukum  adat  (suku,  desa,  serikat  desa)  untuk menguasai  seluruh  tanah  seisinya  di  dalam lingkungan wilayahnya
(Cornelis van Vollenhoven  dalam  Sumardjono,  1982).  Menurut Wiradiputra  (1951)  Hak-beschikking  ini  adalah kepunyaan  suatu  daerah  atau  badan,  misalnya Desa,  Marga  atau  Suku,  untuk  membuka  dan mempergunakan  tanah-tanah  yang  terletak  di dalam  lingkungan  yang  tertentu  dengan  leluasa, sedang orang dari daerah lain untuk mengerjakannya  itu  harus  mendapat  izin  lebih dulu,  dan  harus  membayar.  Sementara  itu Ardiwilaga  (1960)  menyatakan  bahwa  hak  ulayat adalah  hak  dari  persekutuan  hukum  untuk menggunakan  dengan  bebas  tanah-tanah  yang masih merupakan hutan-belukar di dalam lingkungan wilayahnya, guna kepentingan persekutuan  hukum  itu  sendiri  dan  anggota- anggotanya,  atau  guna  kepentingan  orang-orang luaran  (orang  pendatang,  orang  asing)  akan  tetapi dengan izinnya dan senantiasa dengan pembayaran  pengakuan  rekognisi,  dalam  pada  itu persekutuan  hukum  itu  tetap  campur  tangan, secara keras atau tidak, juga atas tanah-tanah yang telah  diusahakan  orang  yang  terletak  di  dalam lingkungan wilayahnya.  Kemudian  Harsono (1997) menyebutkan bahwa hak ulayat merupakan seperangkaian  wewenang  dan  kewajiban  suatu masyarakat  hukum  adat,  yang  berhubungan dengan  tanah  yang  terletak  dalam  lingkungan wilayahnya.  Wewenang  dan  kewajiban  tersebut yang  termasuk  bidang  hukum  perdata,  yaitu  yang berhubungan dengan hak kepunyaan bersama atas tanah  tersebut.  Sedangkan  yang  termasuk  hukum publik, berupa tugas kewenangan untuk mengelola,  mengatur  dan  memimpin  penguasaan, pemeliharaan, peruntukan dan penggunaannya.
b. Hak Perseorangan Dalam  hukum  adat  hak  penguasaan  atas  tanah yang  tertinggi  adalah  Hak  Ulayat,  sebagaimana telah  diterangkan  di  atas.  Selanjutnya  dari  hak ulayat  inilah  lahir  hak-hak  perseorangan  atas tanah.  Hak  Ulayat  menjadi  kabur,  apabila  tanah yang bersangkutan telah digarap secara individual oleh  keluarga  tetap  secara  turun  temurun (Muslimin,  1986).  Makin  banyak  usaha  yang dilakukan  seseorang  atas  suatu  bidang  tanah, maka  makin  eratlah  hubungannya  dengan  tanah yang  bersangkutan  dan  makin  kuat  pula  haknya atas  tanah  tersebut.  Dengan  bertambah  kuatnya penguasaan bagian-bagian tanah-bersama tersebut oleh para warganya, secara alamiah kekuatan Hak Ulayat  tambah  lama  menjadi  tambah  lemah, hingga  akhirnya  hilang  sama  sekali  (Harsono, 1997).  Menurut  Ardiwilaga  (1960),  hak-hak perseorangan  atas  tanah  menurut  hukum  adat, yaitu:  (a)  hak  milik;  (b)  hak  memungut  hasil
tanah;  (c)  hak  wenang  pilih  atau  hak  pilih  lebih dahulu; (d) hak wenang beli; dan (e) hak penjabat adat.  Sementara  itu  Ridwan  (1982)  menyebutkan tujuh  macam  hak-hak  perseorangan  atas  tanah menurut hukum adat, yaitu: (a) hak milik; (b) hak membuka tanah; (c) hak memungut hasil atau hak menarik  hasil;  (d)  hak  wenang  pilih;  (e)  hak wenang  beli  atau  hak  membeli  pertama;  (f)  hak keuntungan jabatan atau hak penghasilan (di Jawa disebut Tanah Bengkok); dan (g) hak pakai. Berdasarkan  urut-urutan  penguasaan  hak  atas tanahnya, diuraikan sebagai berikut.
1) Hak  Untuk  Membuka  Tanah  Hutan  Berlukar adalah  hak  dari  anggota  persekutuan  hukum untuk menguasai sebidang tanah tertentu, guna keperluannya, dengan terlebih dahulu memberitahukannya kepada Kepala
Persekutuan  Hukum  (Pasirah/Kerio)  yang bersangkutan,  dan  dengan  pemberian  tanda (larangan/batas) bahwa tanah itu akan digarap.
2) Hak  Wenang  Pilih  (Voorkeurecht)  adalah  hak seorang  anggota  masyarakat  hukum  adat  atas sebidang  tanah  yang  timbul  karena  hak membuka tanah atau karena pernah menggarapnya, sepanjang tanda-tanda pengarapan masih ada. Orang yang mempunyai  hak  wenang  pilih  ini  mencegah orang  lain  yang  akan  memiliki  bidang  tanah tersebut.
3) Hak  Memungut  hasil  (Genotrecht)  adalah  hak yang  timbul  karena  hak  pembukaan  tanah, dalam  hal  menggarap  sebidang  tanah  secara tidak  tetap  atau  sementara.  Dalam  arti penggarap  akan  berpindah  sesudah  tanah  itu tertimbang tidak akan mendatangkan hasil lagi. Jadi  hanya  dalam  waktu  sementara,  pada umumnya  satu  musim/satu  tahun.  Namun dalam jangka waktu 7 sampai dengan 10 tahun berpindah-pindah penggarap akan kembali lagi ke  tanah  pertama  yang  pernah  digarapnya sepanjang  tanda-tanda  penggarapannya  masih ada.
4) Hak  Milik  adalah  suatu  hak  atas  tanah  yang dipunyai  seseorang  untuk  menggunakan  tanah tersebut  sesuai  dengan  keperluaannya,  dan dengan  menghormati  hak  ulayat,  hak-hak pemilik  tanah  sekitarnya,  aturan-aturan  adat serta aturan-aturan dari pemerintah.
Hak  milik  didapat  dari  pembukaan  tanah (seperti  diuraikan  di  atas),  karena  pembawaan lumpur,  atau  karena  pemberiaan  dari  Kepala Desa/Kepala Persekutuaan.
5) Hak  Wenang  Beli  (Naastingsrecht)  adalah suatu hak mendahului untuk membeli sebidang tanah; artinya mempunyai hak untuk didahulukan  dari  orang  lain,  yang  berakibat mengesampingkan pihak ketiga dalam
Abdul Hamid Usman, Pendaftaran Hak Atas Tanah Lebak Lebung Warisan Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Pelaksanaannya
pembelian  tanah  tersebut.  Yang  mempunyai hak  wenang  beli  atas  tanah  terdiri  dari:  sanak- keluarga  dari  pihak  yang  akan  menjual  tanah; tetangga  tanah  yang  berbatasan,  anggota persekutuaan  hukum  yang  bersangkutan. Keluarga  mempunyai  hak  wenang  beli  yang pertama,  ini  dimaksudkan  agar  tanah  yang bersangkutan  masih  dimiliki  keluarga  sendiri. Sedangkan  tetangga  tanah  yang  berbatasan mempunyai  hak  wenang  beli  yang  kedua, dimaksudkan  agar  tanah  tidak  terlantar. Kemudian anggota persekutuan hukum mempunyai  hak  wenang  beli  yang  ketiga, maksudnya  agar  tanah  tidak  jatuh  kepada bukan  anggota  persekutuan.  Apabila  ketiga pemegang  hak  wenang  beli  tersebut  tidak  ada yang bersedia membeli tanah itu, maka pemilik tanah  harus  membatalkan  menjual  tanahnya tersebut.  Ia  harus  mengganti  tanah  lain  yang akan  dijual.  Hal  ini  berkaitan  dengan  sifat hubungan  tanah  dengan  yang  empunya  hak yang religio-magis.
6) Hak  Pakai  adalah  hak  memakai  (mengerjakan dan memungut hasilnya) atas tanah  kepunyaan famili  atau  orang  lain  untuk  dipakainya, tegasnya, atas tanah yang bukan kepunyaannya sendiri.
7) Hak Keuntungan Jabatan atau Hak Penghasilan (Tanah  Bengkok)  adalah  hak  dari  pejabat- pejabat  persekutuan  hukum  atas  tanah  yang diberikan  oleh  persekutuaan  hukum  selama menjalankan tugasnya guna mencukupi penghidupannya.
2. Hak atas tanah menurut Hukum Perdata (Barat) Pokok-pokok  hukum  agraria  di  Indonesia  menurut hukum  perdata  (barat)  yang  merupakan  peninggalan pemerintah  kolonial  Belanda,  antara  lain:  Undang- undang Agraria Tahun 1870 (Agrarische Wet S.1870- 55);  Keputusan  Agraria  Tahun  1870  (Agrarische Besluit  S.1870-1180);  Peraturan  tentang  Larangan Pengasingan Tanah Tahun 1875
(Vervreemdingsverbord  S.1875-179)  dan  Buku  II Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (BW). Berdasarkan buku II BW hak-hak atas tanah menurut hukum  barat  (perdata)  terdiri  dari:  (1)  Hak Eigendom; (2) Hak Opstal; (3) Hak Erfpacht, (4) Hak Pakai (Recht van Gebruik); dan (5) Hak Pinjam Pakai (Bruikleen).
a. Hak  Eigendom.  Hak  Eigendom  adalah  hak terhadap suatu benda untuk mengenyam kenikmatan  secara  bebas  dan  menguasai  atau mempergunakannya secara tidak terbatas, asal saja tidak dipergunakan yang bertentangan dengan UU atau  peraturan-peraturan  umum  yang  diadakan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya,  dan  asal  tidak  menganggu  hak- hak  orang  lain;  tetapi  hak  itu  dapat  dicabut  untuk
kepentingan  umum  dengan  syarat  akan  dibayar ganti  kerugian  yang layak berdasarkan  ketentuan- ketentuan yang sah (Pasal 570 BW).
b. Hak  Opstal.  Hak  Opstal  adalah  suatu  hak kebendaan untuk mempunyai bangunan, pekerjaan atau  tanaman  di  atas  sebidang  tanah  orang  lain (Pasal 711).
c. Hak  Erfpacht.  Hak  Erfpacht  adalah  suatu  hak kebendaan,  untuk  mengenyam  kenikmatan  yang penuh  atas  suatu  benda  yang  tidak  bergerak kepunyaan  orang  lain,  dengan  wajib  membayar suatu pacht (canon) tiap tahun, sebagai pengakuan eigendom,  kepada  yang  empunya,  baik  berupa uang  maupun  hasil  pendapatannya  (Pasal  720 BW).
d. Hak  Pakai  (Recht  van  Gebruik).  Hak  pakai menurut  hukum  barat  (Perdata)  adalah  suatu  hak kebendaan  atas  benda  orang  lain,  bagi  seseorang yang  tertentu,  untuk  memakai  benda  itu  sendiri (dengan  harus  memelihara  bentuk  dan  sifat  serta selaras  dengan  peruntukkannya)  dan  mengambil hasilnya  (bila  ada),  sekedar  buat  keperluannya sendiri dan keluarganya (lihat Pasal 818 s.d. Pasal 829 BW).
e. Hak  Pinjam  Pakai  (Bruikleen).  Hak  Pinjam  Pakai adalah  suatu  perjanjian,  satu  pihak  (yang meminjam)  menyerahkan  benda  dengan  cuma- cuma  kepada  pihak  lain  (yang  pinjam)  untuk dipakainya, dengan kewajiban bagi yang meminjam  setelah  benda  itu  terpakai  untuk mengembalikannya  dalam  waktu  yang  tertentu (Pasal 1740 BW).
3. Hak atas tanah menurut UUPA
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  16,  hak-hak  atas  tanah menurut  UUPA  terdiri  dari:  (a)  Hak  Milik  (HM), lihat  Pasal  20  s.d.  Pasal  27  UUPA;  (b)  Hak  Guna Usaha (HGU), lihat Pasal 28 s.d. Pasal 34 UUPA; (c) Hak Guna Bangunan (HGB), lihat Pasal 35 s.d. Pasal 40  UUPA;  (d)  Hak  Pakai  (HP),  lihat  Pasal  41  s.d. Pasal  43  UUPA;  (e)  Hak  Sewa  Untuk  Bangunan, lihat Pasal 44 s.d. Pasal 45 UUPA; (f) Hak Membuka Tanah,  lihat  Pasal  46  UUPA;  (g)  Hak  Memunggut Hasil  Hutan,  lihat  Pasal  46  UUPA;  dan  (h)  Hak-hak lain dan hak-hak yang bersifat sementara.
Hak  milik  merupakan  hak  privat  pokok  (Abdul Hamid  Usman,  2011b:143),  sedangkan  selain  hak milik  disebut  hak  privat  sekunder.  Kemudian  untuk hak-hak lain yang dimaksudkan dalam angka 8 Pasal 16  UUPA  di  atas,  diatur  dengan  Peraturan Perundangan  tersendiri,  terdiri  dari:  (a)  Hak Pengelolaan; (b) Hak Pengusahaan Hutan (HPH); dan (c) Hak Pertambangan.
Sementara itu untuk hak-hak yang bersifat sementara sebagaimana tersebut dalam angka 8 Pasal 16 UUPA di  atas,  diatur  dalam  Pasal  53  UUPA,  terdiri  dari: Hak Gadai, Hak Usaha Bagi Hasil, Hak Menumpang, dan Hak Sewa Tanah Pertanian.
Abdul Hamid Usman, Pendaftaran Hak Atas Tanah Lebak Lebung Warisan Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Pelaksanaannya

## METODE
Dalam  rangka  menjawab  rumusan  masalah tersebut  di  atas,  penulis  menggunakan  jenis  penelitian yuridis-normatif  dengan  studi  kepustakaan  melalui pendekatan  peraturan  perundang-undangan  serta  bahan- bahan  hukum lain  yang berkaitan dengan permasalahan. Jenis  data  yang  digunakan  yaitu  data  sekunder,  yang mencakup  dokumen-dokumen  resmi,  buku-buku,  hasil- hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya. Sumber utama yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.  Pada  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan pendekatan kualitatif untuk memecahkan dalam permasalahan ini, pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang digunakan untuk mendeskripsikan, menggambarkan  secara  sistematis,  faktual  dan  akurat tentang fakta-fakta serta sifat hubungan antara fenomena yang diselidiki.

## HASIL
Lebak  Lebung adalah  suatu  areal  yang  terdiri dari  lebak,  lebung  dan  sungai  yang  secara  alami  pada musim  air  dalam sebagai  tempat  berkembang-biaknya ikan  dan  pada  musim  air  surut  tempat  orang mengerjakan  sawah  atau  untuk  keperluan  lainnya (Nulhakim,  1994).  Pada  saat  air  tergenang  semua  jenis dan ukuran ikan yang hidup alami di sungai-sungai besar sekitarnya,  masuk  ke  wilayah Lebak  Lebung dan kemudian  hidup  dan  berkembang  biak.  Setelah ketinggian air mencapai titik maksimum, di bagian hulu dan  hilir Lebak  Lebung ditutup  dengan empang (rangkaian  bambu)  atau  menggunakan  jaring,  semua hewan air (khususnya  ikan dan udang) tidak  bisa keluar dari  areal  tersebut  ketika  air  mulai  surut.  Hewan-hewan air  itu  dengan  sendirinya  akan  terkumpul  di  tempat- tempat  yang  airnya  cukup  dalam,  yaitu  yang  disebut Lebung .  Mulanya  areal Lebak  Lebung berada  di  atas Tanah  Marga (Hak  Ulayat),  pada  perkembangannya areal Lebak  Lebung tersebut  dapat  pula  berada  di  atas tanah  hak  perseorangan .  Para  anggota  masyarakat membuat  sendiri lebung di  atas  tanah  yang  telah dikuasainya,  hal  ini  mereka  lakukan  karena  hasil  yang diperoleh  dari Lebak  Lebung tersebut  sangat  besar  dan sekaligus  untuk  memanfaatkan  lahan  yang  tidak  dapat dipergunakan  untuk  bercocok  tanam  pada  musim  hujan karena tergenang air yang cukup tinggi.
Dengan  demikian Lebak  Lebung tersebut  ada dua  macam,  yaitu Lebak  Lebung yang  berada  di  atas Tanah  Marga disebut Lebak  Lebung  Umum dan Lebak Lebung di  atas  tanah  hak  perseorangan  disebut Lebak Lebung  Perseorangan . Lebak  Lebung  Perseorangan ini apabila  pemiliknya  meninggal  dunia,  maka  dapat diwariskan  kepada  ahli  warisnya,  sehingga Lebak Lebung ini dinamakan Lebak Lebung Warisan . Selain itu dapat  pula  dipindahtangankan  (serah  lepas)  atau digadaikan  oleh  yang  mempunyai.  Memperhatikan uraian di atas, jelas terlihat bahwa Tanah Lebak Lebung
Warisan ini merupakan bagian dari areal tanah hak milik adat dari yang empunya hak.

## Pendaftaran Tanah
Berkaitan dengan pengaturan masalah keagrariaan,  akhirnya  negara  dan  bangsa  Indonesia mengalami  tonggak  sejarah  baru  yang  luar  biasa  dalam Hukum  Agraria,  tepatnya  pada  “hari  Sabtu  tanggal  24 September  1960”  (Usman,  2011a),  yaitu  dengan diberlakukannya  UU  Nomor  5  Tahun  1960  tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, dan dapat disebut sebagai  Undang-Undang  Pokok  Agraria  disingkat UUPA.  Menurut  Muchsin  dan  Koeswahyono  (2008), “pelaksanaan  UUPA  ini  mempunyai  arti  ideologis  yang sangat  penting.  Sebab,  undang-undang  ini  merupakan penjabaran langsung dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.”
Dengan  berlakunya  UUPA  ini,  maka  hilanglah masa  dualisme  dan  pluralisme  hukum  agraria  di Indonesia,  sejak  saat  itu  di  Indonesia  telah  terjadi unifikasi  hukum  agraria .  Tidak  ada  lagi  hukum  agraria adat  dan  tidak  ada  lagi  hukum  agraria  perdata  (barat), yang  ada  adalah  hukum  agraria  berdasarkan  UUPA  dan peraturan pelaksanaannya. Demikian juga halnya dengan hak-hak  atas  tanah,  tidak  ada  lagi  hak-hak  atas  tanah menurut  hukum  adat  dan  tidak  ada  lagi  hak-hak  atas tanah  menurut  hukum  perdata  (barat),  yang  ada  adalah hak-hak  atas  tanah  menurut  UUPA  sebagaimana  diatur dalam  Pasal  16  UUPA,  sebagaimana  telah  diuraikan pada bagian terdahulu. Sehubungan dengan hak-hak atas tanah  ini  dan  dalam  rangka  memberikan  kepastian kepada yang mempunyai hak, maka UUPA mengamanatkan  untuk  dilakukannya  pendaftaran  tanah, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UUPA.
Pasal 19 UUPA menyatakan:
(1) Untuk menjamin kepastian  hukum oleh Pemerintah diadakan  pendaftaran  tanah  diseluruh  wilayah Republik  Indonesia  menurut  ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
(2) Pendaftaran  tersebut  dalam  ayat  (1)  pasal  ini meliputi: (a) pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;  (b)  pendaftaran  hak-hak  atas  tanah  dan peralihan hak-hak tersebut; dan (c) pemberian surat- surat  tanda  bukti  hak,  yang  berlaku  sebagai  alat pembuktian yang kuat.
(3) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan
mengingat  keadaan  Negara  dan  masyarakat, keperluan lalu-lintas sosial ekonomis serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria.
(4) Dalam  Peraturan  Pemerintah  diatur  biaya-biaya yang  bersangkutan  dengan  pendaftaran  termaksud dalam  ayat  (1)  di  atas,  dengan  ketentuan  bahwa rakyat  yang  tidak  mampu  dibebaskan  dari pembayaran biaya-biaya tersebut.
Dalam  Penjelasan  Umum  IV  UUPA  disebutkan bahwa Pasal 19 UUPA ini ditujukan kepada  pemerintah
Abdul Hamid Usman, Pendaftaran Hak Atas Tanah Lebak Lebung Warisan Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Pelaksanaannya
sebagai  suatu  instruksi,  agar  di  seluruh  wilayah Indonesia  diadakan  pendaftaran  tanah  yang  bersifat " rechts  kadaster ",  artinya  yang  bertujuan  menjamin kepastian  hukum.  Adapun  pendaftaran  itu  akan diselenggarakan  dengan  mengingat  pada  kepentingan serta  keadaan  negara  dan  masyarakat,  keperluan  lalu- lintas sosial ekonomi dan kemungkinan- kemungkinannya dalam bidang personil dan peralatannya.  Oleh  karena  itu,  maka  akan  didahulukan penyelenggaraannya di kota-kota untuk lambat-laun me- ningkat  pada  kadaster  yang  meliputi  seluruh  wilayah negara.
Sesuai dengan tujuannya yaitu akan memberikan kepastian  hukum  maka  pendaftaran  itu  diwajibkan  bagi para  pemegang  hak  yang  bersangkutan.  Jika  tidak diwajibkan  maka  diadakannya  pendaftaran  tanah,  yang terang  akan  memerlukan  banyak  tenaga,  alat  dan  biaya itu,  tidak  akan  ada  artinya  sama  sekali.  Setelah berlakunya UUPA pada tanggal 24 September 1960 dan kemudian  untuk  menindak-lanjuti  ketentuan  Pasal  19 UUPA,  maka  diberlakukanlah  Peraturan  Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran  Tanah, pada tanggal 23 Maret 1961.
Dalam  kenyataannya  pendaftaran  tanah  yang diselengarakan  berdasarkan  PP  Nomor  10  Tahun  1961 tersebut  selama  lebih  dari  30  tahun  belum  cukup memberikan  hasil  yang  memuaskan.  Hal-hal  yang merupakan  kendala  dalam  pelaksanaan  pendaftaran tanah, di samping kekurangan anggaran, alat dan tenaga, adalah  keadaan  objektif  tanah-tanahnya  sendiri.  Selain jumlahnya  besar  dan  tersebar  di  wilayah  yang  luas, sebagian besar penguasaannya tidak didukung oleh alat- alat  pembuktian  yang  mudah  diperoleh  dan  dapat dipercaya  kebenarannya.  Selain  itu  ketentuan  hukum untuk  dasar  pelaksanaannya  dirasakan  belum  cukup memberikan kemungkinan untuk terlaksananya pendaftaran  tanah  dalam  waktu  singkat  dengan  hasil yang  lebih  memuaskan.  Sehubungan  dengan  itu  maka dalam  rangka  meningkatkan  dukungan  yang  lebih  baik pada  pembangunan  nasional  dengan  memberikan kepastian  hukum di bidang pertanahan, dipandang perlu untuk mengadakan penyempurnaan pada ketentuan yang mengatur pendaftaran tanah.
Berhubung karena itu, maka pada  tanggal 8  Juli 1997  ditetapkan  dan  diundangkan  Peraturan  Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran  Tanah, menggantikan  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  10 Tahun  1961.  PP  Nomor  24  Tahun  1997  tersebut diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696. Dalam Ketentuan Penutup Pasal 65  dan  66  ditetapkan,  bahwa  PP  yang  baru  itu  mulai berlaku  3  bulan  sejak  tanggal  diundangkan  dan  bahwa sejak  tanggal  tersebut  PP  Nomor  10  Tahun  1961 dinyatakan  tidak  berlaku  lagi.  Kemudian  dalam Ketentuan  Peralihan  Pasal  64  dinyatakan,  bahwa  semua peraturan  perundang-undangan  pelaksana  PP  Nomor  10 Tahun  1961  yang  telah  ada  tetap  berlaku,  sepanjang
tidak  bertentangan  atau  diubah  ataupun  diganti berdasarkan PP yang baru. Juga dinyatakan, bahwa hak- hak  yang  didaftarkan  serta  hal-hal  lain  yang  dihasilkan dalam kegiatan pendaftaran tanah berdasarkan ketentuan PP  Nomor  10  Tahun  1961  tetap  sah  sebagai  hasil pendaftaran  tanah  menurut  PP  yang  baru.  Ketentuan peralihan  tersebut  memungkinkan  pendaftaran  tanah tetap  dilaksanakan  tanpa  ditunda  menunggu  tersedianya secara lengkap peraturan-peraturan pelaksanaannya yang baru.
Dalam  Pasal  1  butir  1  PP  No.24/1997  diberikan rumusan  mengenai  pengertian  pendaftaran  tanah. Pendaftaran  tanah adalah  rangkaian  kegiatan  yang dilakukan oleh  Pemerintah  secara  terus-menerus, berkesinambungan  dan  teratur,  meliputi  pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan  data  fisik  dan  data  yuridis,  dalam  bentuk peta  dan  daftar,  mengenai  bidang-bidang  tanah  dan satuan-satuan  Rumah  Susun,  termasuk  pemberian  surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak  tertentu  yang  membebaninya.  Bidang  Tanah adalah  bagian  permukaan  bumi  yang  merupakan  suatu bidang yang berbatas (Usman, 2011a).
Pendaftaran  tanah  ini  sebagaimana  ditentukan dalam  Pasal  19  UUPA  antara  lain  meliputi  pendaftaran hak-hak  atas  tanah  dan  peralihan  hak-hak  tersebut. Pendaftaran  tanah  yang  dimaksudkan  di  sini  tentu  juga termasuk hak-hak atas tanah sebelum berlakunya UUPA, baik  berdasarkan  hukum  adat  maupun  hukum  perdata (barat).  Terkait  dengan  pendaftaran  hak-hak  atas  tanah sebelum  berlakunya  UUPA,  di  sini  harus  dilakukan konversi hak-hak atas tanah terlebih dahulu, sebagaimana  ditentukan  dalam  Ketentuan  Konversi Pasal  I  sampai  dengan  Pasal  IX  UUPA.  Konversi  hak- hak  atas  tanah  yang  tunduk  kepada  hukum  adat  diatur dalam  Pasal  II,  Pasal  VI,  dan  Pasal  VII  Ketentuan- ketentuan  Konversi  UUPA  serta  peraturan  pelaksanaan lainnya. Dalam Pasal  II  ayat  (1) dinyatakan  bahwa hak- hak  atas  tanah  yang  memberi  wewenang  sebagaimana atau  mirip  dengan  hak  yang  dimaksud  dalam  pasal  20 ayat  (1)  seperti  yang  disebut  dengan  nama  sebagai  di bawah, yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang ini,  yaitu:  hak agrarisch  eigendom ,  milik,  yayasan, andarbeni,  hak  atas druwe ,  hak  atas druwe desa,  pesini, grand Sultan, landerijenbezitrecht, altijddurende erfpacht ,  hak  usaha  atas  bekas  tanah  partikelir  dan  hak- hak lain dengan nama apapun juga yang akan ditegaskan lebih  lanjut  oleh  Menteri  Agraria,  sejak  mulai berlakunya  Undang-undang  ini  menjadi  hak  milik tersebut  dalam  pasal  20  ayat  (1),  kecuali  jika  yang mempunyainya  tidak  memenuhi  syarat  sebagai  yang tersebut dalam pasal 21.
Lebih  lanjut  diberlakukan  Peraturan  Menteri Pertanian  dan  Agraria  (PMPA)  Nomor  2  Tahun  1962 tentang  Penegasan  Konversi  dan  Pendaftaran  Bekas Hak-hak  Indonesia  Atas  Tanah.  Lalu  ditetapkan  pula
Abdul Hamid Usman, Pendaftaran Hak Atas Tanah Lebak Lebung Warisan Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Pelaksanaannya
Surat  Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  (SKMDN) Nomor  SK26/DDA/1970  tentang  Penegasan  Konversi dan  Pendaftaran  Bekas  Hak-hak  Indonesia  Atas  Tanah. Pasal 1 PMPA Nomor 2 Tahun 1962 dinyatakan bahwa atas  permohonan  yang  berkepentingan,  maka  konversi hak-hak  yang  disebut  dalam  Pasal  II  dan  Pasal  VI Ketentuan-ketentuan  Konversi  UUPA  menjadi  hak milik,  hak  guna  bangunan,  hak  guna  usaha  atau  hak pakai  dapat  ditegaskan  menurut  ketentuan-ketentuan peraturan  ini  dan  didaftarkan  menurut  ketentuan- ketentuan PP No.10/1961, sepanjang Peraturan Pemerintah  itu  sudah  mulai  diselenggarakan  di  daerah yang  bersangkutan.  Perkembangan  berikutnya,  PP No.10/1961  dinyatakan  tidak  berlaku  lagi  setelah ditetapkannya  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Penegasan  konversi  tersebut  di  atas  baru  dapat diselenggarakan  setelah  ada  kepastian  tentang  hak  yang akan  dikonversi  itu.  Oleh  karena  itu  mengenai  hak-hak yang  belum  ada  atau  tidak  ada  lagi  tanda  buktinya penegasan  konversinya  harus  didahului  dengan  suatu penegasan  mengenai  macam  haknya.  Jadi  untuk pembukuan  bekas  hak-hak  Indonesia,  diperlukan  lebih dahulu penegasan tentang macam haknya dan kemudian penegasan  tentang  konversinya.  Jika  mengenai  hal-hal itu  sudah  diperoleh  ketegasan,  barulah  diselenggarakan pembukuannya.  Berdasarkan  Pasal  2  PMPA  Nomor  2 Tahun 1962 bahwa permohonan penegasan konversi dan pendaftaran  bekas  hak-hak  Indonesia  atas  tanah, mengenai  hak-hak  yang  telah  diuraikan  dalam  suatu surat  hak  tanah  yang  dibuat  menurut  Peraturan  Menteri Agraria  Nomor  9  Tahun  1959,  Ordonnantie  tersebut dalam  S.1873-38,  Peraturan-peraturan  yang  khusus  di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Keresidenan Surakarta, Sumatera Timur, Riau, dan Kalimantan Barat, diajukan  kepada  Kantor  Pendaftaran  Tanah  (sekarang Kepala  Kantor  Pertanahan)  yang  bersangkutan  dengan disertai:  (a)  tanda  buktinya  (kalau  ada  disertakan  pula surat  ukurnya);  (b)  tanda  bukti  kewarganegaraan  yang sah  dari  yang  mempunyai  hak,  yang  menyatakan kewarganegaraannya  pada  tanggal  24  September  1960; (c)  keterangan  dari  pemohon  apakah  tanahnya  tanah perumahan  atau  tanah  pertanian,  yaitu  jika  hal  itu  tidak ternyata dari tanda bukti hak tersebut di atas.
Kemudian untuk permohonan penegasan konversi  mengenai  hak-hak  yang  tidak  diuraikan  di dalam  suatu  surat  hak  tanah  sebagaimana  yang dimaksudkan  dalam  Pasal  2,  diajukan  kepada  Kepala Kantor  Pendaftaran  Tanah  (sekarang  Kepala  Kantor Pertanahan)  yang  bersangkutan  (Pasal  3  PMPA No.2/1962)  dengan  disertai:  (a)  tanda  bukti  haknya, yaitu  bukti  surat  pajak  hasil  bumi/verponding  Indonesia atau  bukti  surat  pemberian  hak  oleh  instansi  yang berwenang (kalau ada disertakan pula surat ukurnya); (b) surat  keterangan  Kepala  Desa,  yang  dikuatkan  oleh Asisten  Wedana  (sekarang  Camat),  yang  membenarkan surat atau surat-surat bukti hak itu, menerangkan apakah
tanahnya  tanah  perumahan  atau  tanah  pertanian, menerangkan  siapa  yang  mempunyai  hak  itu,  kalau  ada disertai  turunan  surat-surat  jual-beli  tanahnya;  (c)  tanda bukti  kewarganegaraan  yang  sah  dari  yang  mempunyai hak.
Kemudian  dalam  Pasal  4  ayat  (1)  PMPA No.2/1962  dinyatakan  bahwa  di  dalam  hal  perbuatan hukum yang disebutkan dalam Pasal 19 PP No.10/1961, yaitu  pemindahan  hak  atas  tanah,  pemberian  hak  baru atas  tanah,  penggadaian  tanah  atau  peminjaman  uang dengan  hak  atas  tanah  sebagai  tanggungan,  maka permohonan  penegasan  konversi  dan  pendaftaran tersebut  Pasal  1  diajukan  dengan  perantaraan  pejabat pembuat akta tanah yang bersangkutan, yang disampaikan  kepada  Kepala  Kantor  Pendaftaran  Tanah (sekarang  Kepala  Kantor  Pertanahan)  bersama  dengan akta yang dibuat olehnya,  yang membuktikan perbuatan hukum  tersebut  di  atas.  Di  dalam  akta  tersebut  hak-hak itu  disebut  dengan  nama  bekas  hak  yang  dimintakan penegasan  konversinya.  Selanjutnya  Kepala  Kantor Pendaftaran Tanah (sekarang Kepala Kantor Pertanahan) bersangkutan,  menurut  Pasal  5  ayat  (1)  PMPA No.2/1962,  memberikan  penegasan  konversi  tersebut dengan  sekaligus  mendaftar  hak  yang  bersangkutan dalam  buku  tanah  menurut  PP  No.10/1961,  dengan mengingat  ketentuan-ketentuan  sebagai  disebut  dalam Pasal  6.  Sedangkan  dalam  Pasal  5  ayat  (2)  disebutkan bahwa  untuk  hak-hak  yang  disebutkan  dalam  Pasal  3, maka penegasan  konversi dan pendaftaran itu dilakukan setelah  permohonan  yang  bersangkutan  diumumkan menurut  ketentuan-ketentuan  dalam  Pasal  18  PP No.10/1961,  yaitu  di  Kantor  Kepala  Desa  dan  Asisten Wedana serta kalau perlu di tempat lain, selama 2 bulan berturut-turut.
Sementara  itu  untuk  hak-hak  atas  tanah  yang tidak  ada  bukti  atau  tidak  ada  lagi  tanda  buktinya, berdasarkan  Pasal  7  ayat  (1)  PMPA  No.2/1962,  maka atas  permohonan  yang  berkepentingan  diberikan pengakuan  hak,  atas  dasar  hasil  pemeriksaan  Panitia Pemeriksaan Tanah A tersebut dalam Keputusan Menteri Agraria  Nomor  Sk.113/Ka/1961.  Pengakuan  hak tersebut  diberikan  sesudah  hasil  pemeriksaan  Panitia  itu diumumkan  selama  dua  bulan  berturut-turut  di  Kantor Kepala  Desa,  Asisten  Wedana  dan  Kepala  Agraria Daerah (sekarang Kanntor Pertanahan) yang bersangkutan dan tidak ada yang menyatakan keberatan, baik mengenai macam haknya, siapa yang empunya hak, maupun letak, luas, dan batas-batas tanahnya. Pengakuan  hak  yang  dimaksudkan  itu  diberikan  oleh Kepala Inspeksi Agraria yang bersangkutan (Pasal 7 ayat (2) PMPA No.2/1962). Jika menurut Keputusan Menteri Agraria  Nomor  Sk.112/Ka/1961  jo.  Sk.4/Ka/62  yang berwenang  memberikan  hak  yang  diakui  itu  instansi yang  lebih  randah,  maka  instansi  itulah  yang memberikan pengakuan tersebut.
Selanjutnya  dalam  ayat  (3)  dinyatakan  bahwa dengan  mengingat  ketentuan-ketentuan  dalam  Pasal  6,
Abdul Hamid Usman, Pendaftaran Hak Atas Tanah Lebak Lebung Warisan Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Pelaksanaannya
maka  di  dalam  surat  keputusan  pengakuan  hak  tersebut ditegaskan konversi haknya menjadi hak milik, hak guna bangunan,  hak  guna  usaha,  atau  hak  pakai,  yang  atas permohonan yang berkepentingan, akan didaftarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan. Di daerah  di  mana  PP  No.10/1961  sudah  mulai diselenggarakan,  maka  pengakuan  hak  itu  baru  mulai berlaku,  jika  haknya  telah  didaftarkan  pada  Kantor Pendaftaran  Tanah.  Atas  permintaan  yang  berhak, diberikan kepadanya sertipikat atau sertipikat sementara. Dalam  Surat  Menteri  Pertanian  dan  Agraria  Nomor Unda.4/2/16  tanggal  14  Agustus  1962,  perihal Penjelasan  PMPA  No.2/1962,  angka  (8)  alinea  ketiga disebutkan  bahwa  surat  keputusan  pengakuan  hak  yang dimaksudkan  dalam  Pasal  7  itu  sekaligus  memuat  dua hal,  yaitu  penegasan  mengenai  haknya  yang  lama  dan penegasan  mengenai  konversinya.  Atas  dasar  keputusan tersebut,  Kepala  Kantor  Pendaftaran  Tanah  (sekarang Kepala Kantor Pertanahan) menyelenggarakan pendaftarannya.

## SIMPULAN
Kajian  ini  mengungkapkan  bahwa  pelaksanaan pendaftaran  hak  atas  tanah Lebak  Lebung  Warisan berdasarkan  Undang-Undang  Pokok  Agraria  dan peraturan pelaksanaannya dilakukan dengan cara pemilik lahan  mengajukan  permohonan  penegasan  konversi  dan pendaftaran  bekas  hak-hak  Indonesia  atas  tanah  ke Kantor Pertanahan setempat, dengan ketentuan: 1. Mengenai  hak-hak  yang  telah  diuraikan  dalam  suatu surat hak tanah, permohonan harus dilampiri:
a. tanda  buktinya  (kalau  ada  disertakan  pula  surat ukurnya);
b. tanda  bukti  kewarganegaraan  yang  sah  dari  yang mempunyai hak;
c. keterangan  dari  pemohon  bahwa  tanahnya  adalah tanah pertanian yang menjadi areal Lebak Lebung Warisan ,  yaitu  jika  hal  itu  tidak  ternyata  dari tanda bukti hak tersebut di atas.
Setelah persyaratan dinyatakan lengkap, lalu diumumkan  kepada  masyarakat  selama  dua  bulan. Bila  tidak  ada  sanggahan,  maka  Kepala  Kantor Pertanahan memberikan penegasan konversi hak atas tanah  tersebut  dengan  sekaligus  mendaftar  hak  yang bersangkutan  dalam  buku  tanah.  Atas  permohonan yang  berhak,  lalu  diterbitkan  sertipikat  hak  atas tanah.
2. Sementara itu  untuk hak-hak  yang tidak diuraikan di dalam  suatu  surat  hak  tanah,  permohonan  harus dilampiri:
a. tanda  bukti  haknya,  yaitu  bukti  surat  pajak  hasil bumi/verponding  Indonesia  atau  bukti  surat pemberian  hak  oleh  instansi  yang  berwenang (kalau ada disertakan pula surat ukurnya);
b. surat  keterangan  Kepala  Desa,  yang  dikuatkan oleh  Camat  setempat,  yang  membenarkan  surat atau surat-surat bukti hak itu, menerangkan bahwa
tanahnya  adalah  tanah  pertanian  yang  menjadi areal Lebak  Lebung  Warisan ,  menerangkan  siapa yang  mempunyai  hak  itu,  kalau  ada  disertai turunan surat-surat jual-beli tanahnya;
c. tanda  bukti  kewarganegaraan  yang  sah  dari  yang mempunyai hak.
Setelah persyaratan dinyatakan lengkap, lalu dilakukan  pemeriksaan  oleh  Panitia  Pemeriksaan Tanah  A,  hasilnya  diumumkan  kepada  masyarakat selama  dua  bulan.  Bila  tidak  ada  sanggahan,  kepada pemohon  diberikan  pengakuan  hak.  Di  dalam  surat keputusan  pengakuan  hak  tersebut  ditegaskan konversi  haknya  menjadi  hak  milik,  hak  guna bangunan, hak guna usaha, atau hak pakai, yang atas permohonan  yang  berkepentingan,  akan  didaftarkan oleh  Kepala  Kantor  Pertanahan  yang  bersangkutan. Kemudian  atas  permohonan  yang  berhak,  lalu diterbitkan sertipikat hak atas tanah.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Hamid  Usman,  2011a, Dasar-dasar  Hukum Agraria, Tunas Gemilang, Palembang. Abdul  Hamid  Usman,  2011b, Politik  Hukum  Agraria Indonesia, Tunas Gemilang Press, Palembang. Abdul  Hamid  Usman,  2015, Pokok-pokok  Hukum  Adat , Tunas Gemilang, Palembang.
Ahmad Fauzie Ridwan, 1982, Hukum Tanah Adat Multi Disiplin  Pembudayaan  Pancasila ,  Dewaruci Press, Jakarta.
Amrah Muslimin, 1986, Sejarah Ringkas Perkembangan Pemerintahan Marga/Kampung, Menjadi Pemerintahan  Desa/Kelurahan  Dalam  Propinsi Sumatera  Selatan, Pemerintah  Daerah  Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Palembang. Boedi  Harsono,  1997, Hukum  Agraria  Indonesia (Sejarah  Pembentukan  Undang-Undang  Pokok Agraria,  Isi  dan  Pelaksanaannya), Djambatan, Jakarta.
Bushar  Muhammad,  1985, Pokok-Pokok  Hukum  Adat,
Cetakan Ketiga, Pradnya Paramita, Jakarta.
Lukman Nulhakim, 1994, Lebak Lebung dan Permasalahannya ,  Dinas  Perikanan  Provinsi Sumatera Selatan, Palembang.
Maria  S.W.  Sumardjono,  1982, Puspita  Serangkum Aneka  Masalah  Hukum  Agraria, Andi  Offset, Yogyakarta.
Muchsin  dan  Imam  Koeswahyono,  2008, Aspek Kebijaksanaan  Hukum  Penatagunaan  Tanah dan Penataan Ruang , Sinar Grafika, Jakarta. R.  Roestandi  Ardiwilaga,  1960, Hukum  Agraria Indonesia, Masa Baru, Bandung-Jakarta. R.Wiradiputra,  1951, Agraria  Hukum  Tanah  Seperti Jang Masih Berlaku Sampai Sekarang, Djambatan, Djakarta.
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA).
Abdul Hamid Usman, Pendaftaran Hak Atas Tanah Lebak Lebung Warisan Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Pelaksanaannya
Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  24  Tahun  1997 tentang Pendaftaran Tanah . Peraturan  Menteri  Pertanian  dan  Agraria  (PMPA) Nomor  2  Tahun  1962  tentang Penegasan Konversi  dan  Pendaftaran  Bekas  Hak-hak Indonesia Atas Tanah .
Surat  Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  (SKMDN) Nomor  SK26/DDA/1970  tentang Penegasan Konversi  dan  Pendaftaran  Bekas  Hak-hak Indonesia Atas Tanah .