## DUKUNGAN NORWEGIA TERHADAP PERDAMAIAN DI MYANMAR: Studi Kasus Myanmar Peace Support Initiatives (MPSI)

## Raden Mas Jerry Indrawan
Universitas Paramadina Email: jerry_indrawan18 @yahoo.co.id Diterima: 14-7-2016 Direvisi: 20-7-2016 Disetujui: 21-7-2016

## ABSTRACT
Myanmar is well-known of its military junta and their prolonged conflicts. Nobel Peace Prize winner Aung San Suu Kyi has fought for Myanmar democracy since the late 1990’s. Unfortunately, the military put her in prison after his party winning the election in 1990 . However, since constitutional change in 2008 and the general election in 2010 and 2012, Myanmar social and political condition has turned dramatically. Democracy has paved the way for Suu Kyi party to control the government, in such put Htin Kyaw as the first Myanmar President since the 1962 coup. As a result of this democratic condition, Norway support to Myanmar has increased significantly in the last few years. Support related to the promotion of democracy and emergency assistance has to be the focal point in this assistance. Peacemaking would be likely accepted if starts from democracy promotion efforts, including sending humanitarian assistance. Often, conflicts occur due to dissension among political elites, including the suffering of people experienced a shortage of daily needs because of the unresolved conflict. Norway main program in Myanmar is the  Myanmar Peace Support Initiative (MPSI) program.  MPSI is a program that aims to create peace in the regions that having ceasefire s , such as Myanmar for instance. This article will explain a little about the historical- political conditions of Myanmar in the beginning. After that, the main focus of this paper is to explain what efforts are made by Norway in several fields in Myanmar to support the efforts for peace through MPSI. The main data in this paper obtained directly during the authors overseas course in Oslo, Norway in 2013, and also through an interview via e-mail to several parties in Norway that the authors consider competent.
Keywords : democracy, Myanmar, Norwegia, and Myanmar Peace Support Initiatives (MPSI)

## ABSTRAK
Negara Myanmar dikenal dari junta militer dan konfliknya yang berkepanjangan. Pemenang hadiah Nobel Per - damaian Aung San Suu Kyi sejak akhir tahun 1990-an telah bertarung bagi demokrasi di Myanmar. Sayangnya, junta militer memasukkannya ke dalam penjara setelah partai yang dipimpinnya memenangi pemilihan umum tahun 1990. Akan tetapi, sejak perubahan konstitusi tahun 2008 dan pemilihan umum tahun 2010 dan 2012, kondisi sosial politik Myanmar berubah secara dramatis. Demokrasi telah melapangkan jalan bagi partai Suu Kyi untuk menguasai pemerintahan, dengan demikian menempatkan Htin Kyaw sebagai President sipil Myanmar pertama sejak kudeta tahun 1962. Sebagai akibat dari kondisi demokrasi Myanmar yang semakin membaik, dukungan Norwegia terhadap Myanmar meningkat secara signifikan sejak beberapa tahun terakhir. Dukungan terkait promosi terhadap demokrasi dan bantuan darurat di Myanmar menjadi fokus utama Norwegia. Upaya menuju perdamaian lebih memungkinkan untuk diterima apabila dimulai dari upaya-upaya promosi demokrasi, termasuk mengirimkan bantuan kemanusiaan. Terkadang, konflik terjadi karena pertikaian di antara para elit politik, termasuk penderitaan rakyat yang mengalami kekurangan bahan kebutuhan sehari-hari karena konflik yang tak terselesaikan. Program utama Norwegia di Myanmar adalah program Myanmar Peace Support Initiative (MPSI) . MPSI adalah program yang bertujuan untuk menciptakan perdamaian di wilayah-wilayah yang sedang terjadi gencatan senjata, seperti di Myanmar. Pada awal tulisan ini akan dijelaskan sedikit tentang kondisi sejarah dan politik Myanmar. Setelah itu, fokus utama dari tulisan ini adalah untuk menjelaskan upaya-upaya apa saja yang dilakukan Norwegia, di dalam beberapa bidang di Myanmar, untuk mendukung perdamaian melalui MPSI. Data utama dalam tulisan ini didapatkan saat penulis melakukan kuliah kerja luar negeri di Oslo, Norwegia tahun 2013, serta melalui wawancara melalui email dengan beberapa pihak di Norwegia yang penulis anggap kompeten.
Kata kunci : demokrasi, Myanmar, Norwegia, dan Myanmar Peace Support Initiatives (MPSI)

## PENDAHULUAN
Negara-negara berkembang dewasa ini merupakan suatu ajang pertarungan penting antara kekuatan kekuasaan dengan kekuatan kebebasan. Perjuangan  politik  mereka  meraih  kebebasan menjadi dasar pemikiran kita mempelajari latar belakang sejarah mereka, dampak dari pengalaman kolonial selama dijajah, dan banyaknya masalah- masalah sosial, ekonomi, dan politik di negara mereka.  Negara-negara  berkembang  menjadi esensial dipelajari untuk memperoleh masukan- masukan  tentang  politik  tradisional  maupun politik  modernisasi  yang  terjadi  pada  negara- negara tersebut, mengingat Indonesia pun masih dikategorikan sebagai negara dunia ketiga (Clark, 1989,  xi-xiii).
Masalah-masalah  pada  dunia  ketiga atau  yang  lazim  juga  disebut  sebagai  negara- negara berkembang memang sangat banyak dan kompleks. Salah satunya adalah masalah terkait instabilitas sosial dan politik, yang umumnya pasti berujung pada terjadinya konflik vertikal, maupun horisontal.  Ketika  sebuah  negara  mengalami konflik, maka kehidupan ekonomi negara tersebut pasti  berantakan.  Kita  bisa  melihat  beberapa contoh negara gagal di dunia ini karena konflik yang berkepanjangan, mengakibatkan ekonomi mereka morat marit.
Hal lain yang dominan ketika dibicarakan tentang negara berkembang adalah tidak berjalan dengan baiknya sistem politik di negara tersebut. Hal  ini  sejalan  dengan  pandangan  para  ahli modernisasi  klasik  macam  Lucian  Pye  atau Seymour Martin Lipset, yang intinya mengatakan bahwa dalam pembangunan sebuah negara bidang politik adalah bidang pertama yang harus dibenahi terlebih dahulu. Setelah selesai dan berjalan baik, maka bidang ekonomi akan berjalan baik dengan sendirinya,  dikarenakan  kondisi  politik  yang sudah kondusif. Keduanya memang menekankan akan pentingnya sinergitas antara sektor politik dengan sektor ekonomi (Suwarsono dan Alvin Y., 2000, 76).
Ketika sistem politik sudah berjalan dengan baik, maka ekonomi masyarakat pun akan tumbuh
karena kegiatan ekonomi akan diselenggarakan melalui perlindungan negara. Saat hal ini terjadi, otomatis konflik yang terjadi juga akan mereda. Seringkali penyebab konflik adalah kemiskinan. Hal ini ada benarnya karena jika sistem politik tidak berjalan sebagaimana mestinya, kehiduan perekonomani pun men galami stagnasi, sehingga kemiskinan  marajela.  Sebagai  akibatnya  pasti timbul konflik.
Myanmar  adalah  salah  satu  dari  banyak negara  berkembang  di  dunia  ini  yang  mulai mengenal dan memprakt ikkan demokrasi. Sejak kudeta  militer  tahun  1962,  praktis  kebebasan berpendapat,  berkumpul,  berserikat,  hak  asasi manusia (HAM), dan lain-lain menjadi hal yang tabu di negeri seribu Pagoda tersebut. Jika kita bi - cara mengenai hubungan antara konflik, ekonomi, dan  sistem  politik,  Myanmar  adalah  sebuah negara dengan paduan unik antara ketiganya.
Mengapa  unik?  Perubahan  konstitusi tahun 2008 dan pemilu tahun 2012 menandai perubahan besar dalam sistem politik Myanmar yang  tidak  lagi  militer-sentris.  Perubahan  di bidang politik ini pun diikuti di bidang ekonomi, di mana sejak tahun 2012 rata-rata pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Myanmar naik 8,3%  (Kabar24.com,  2015).  Di  saat  ekonomi Myanmar mengalami peningkatan, konflik pun perlahan mereda.
Selanjutnya,  sebelum  kita  masuk  ke pembahasan  tentang  dukungan  Norwegia terhadap upaya perdamaian di Myanmar, maka ada  baiknya  kita  pahami  dulu  sedikit  banyak tentang apa yang dimaksud dengan konflik dan perdamaian. Konflik sendiri dapat didefiniskan sebagai  hubungan  antara  dua  pihak  atau  lebih (individu  atau  kelompok)  yang  memiliki,  atau yang merasa memiliki, sasaran-sasaran yang tidak sejalan (Fisher, dkk. , 2001, 4). Secara sosiologis, konflik  mengacu  pada  perjuangan  terselubung antara individu-individu atau kelompok dalam masyarakat atau negara-bangsa. Hal ini mungkin terjadi antara dua orang atau lebih, gerakan sosial, kelompok kepentingan, kelas, gender, organisasi, partai politik, etnis, ras, atau perkumpulan keagamaan (Tholkhah, 2001 , 6-7).
Konflik  adalah  suatu  kenyataan  hidup yang  terjadi  ketika  tujuan  masyarakat  tidak sejalan. Berbagai perbedaan pendapat dan konflik sering  diselesaikan  tanpa  kekerasan,  karena itu  menghasilkan  situasi  yang  lebih  baik  bagi sebagian besar atau semua pihak yang terlibat. Dari  tingkat  antarpribadi  hingga  kelompok, masyarakat, dan negara mengalami pertumbuhan, perubahan, dan konflik. Konflik timbul karena ketidakseimbangan antara hubungan-hubungan itu, contohnya status sosial, kemakmuran tidak merata,  akses  terhadap  sumber  daya  kurang, kekuasaan yang tidak seimbang, d an lain-lain.
Sedangkan,  definisi  perdamaian  menurut Johan  Galtung  ada  dua. Pertama, negative peace yang  ditandai  dengan  ketiadaan  konflik antara  kedua  pihak  atau  lebih  yang  berusaha mencapai kepentingan masing-masing, ketiadaan asimetri  ketakutan,  dan  ketiadaan  perbenturan kepentingan. Ciri-ciri lainnya, adalah ketiadaan penunjukkan kekuatan ( show of force ) dan suasana yang terjadi bukan sekedar tanpa perang, tetapi ketidakadilan sosial dan penindasan ekonomi belum terselesaikan (Galtung, 1996 , 2). Kedua, positive peace , ditandai dengan keberadaan suatu perangkat  penyelesaian  konflik  yang  bersifat non-koersif untuk mencegah timbulnya konflik. Hal ini termasuk tidak adanya kondisi-kondisi yang  menekan  atau  menyengsarakan  manusia, yang meliputi spektrum kondisi yang sangat luas, terjaminnya kebutuhan lahiriah (keamanan dari kekerasan dan kelaparan) dan batiniah (keamanan dari rasa takut, jaminan untuk melakukan ibadah, serta kebebasan untuk berpikir dan berpendapat). Adanya  perangkat  penyelesaian  konflik  yang demokratis  dan  non-koersif,  situasi  ketiadaan perang, terciptanya keadilan sosial, kemakmuran ekonomi, dan pembagian politik yang luas adalah langkah awal terciptanya positive peace (Galtung, 1996, 3).
Konflik  yang  terjadi  di  Myanmar  adalah konflik  yang  sifatnya  dalam  negeri  ( internal armed conflict ), karena tidak melibatkan pihak- pihak lain di luar Myanmar yang ikut berkonflik. Konflik  dalam  negeri  biasanya  mencakup
perselisihan suku, agama, politik, sosial-ekonomi, dan  perselisihan  lain  berdasarkan  identitas kelompok. Dapat pula dikatakan bahwa sebagian besar konflik terjadi disebabkan oleh pertarungan memperebutkan sumber daya (Anwar, dkk ., 2005, 2-4).
Akan tetapi, kondisi perdamaian di Myanmar masih dalam status negative peace , menurut definisi Galtung tadi. Perang di Myanmar memang sudah berakhir, termasuk jumlah konflik bersenjata  yang  sudah  sangat  jauh  berkurang. Jika pun ada, pastinya hanya intrik-intrik kecil di  tingkat  akar  rumput,  yang  tidak  dilakukan dalam  skala  besar  maupun  direncakan  secara sistematis.  Gerakan  melawan  rezim  militer pun  sudah  beralih  dari  perjuangan  bersenjata ke  perjuangan  demokrasi  melalui  pemilu  dan instrumen-instrumen demokrasi lainnya.
Namun,  seperti  yang  Galtung  sebutkan terkait definisi perdamaian tadi, belum tercipta sebuah  kondisi  di  mayarakat  Myanmar,  di mana  pemenuhan  kebutuhan  lahiriah, batiniah,  keamanan,  kebebasan,  keadilan sosial, kemakmuran ekonomi, dan lain-lain berjalan secara maksimal. Demokrasi memang sudah  tercipta  di  Myanmar,  akan  tetapi  masih sebatas pro s edural. Demokrasi substantif yang mensyaratkan  hal  yang  sama  dengan  konsep positive peace ala Galtung tadi belum terjadi.
Mulai terjadinya perdamaian di Myanmar, apalagi setelah perbaikan terjadi di dalam sistem politik dan juga ekonominya, membuat banyak negara-negara mulai memberikan bantuan kepada Myanmar. Apalagi,  setelah  sempat mendapat sanksi banyak negara-negara maju karena kondisi HAM dan demokrasi yang buruk, sekarang yang terjadi justru kebalikannya. Negara-negara maju mulai memberikan bantuan bagi proses transisi Myanmar  menjadi  negara  demokratis,  tidak terlepas Norwegia.
Dukungan terhadap demokrasi, HAM, dan perdamaian di negara-negara berkembang sudah lama menjadi concern Norwegia.  Untuk  itu, politik luar negeri Norwegia banyak dilakukan melalui pemberian bantuan, baik lewat lembaga-
lembaga internasional, maupun dilalukan lang - sung melalui mekanisme G to G . Bantuan-ban - tuan di bidang kemanusiaan, lingkungan hidup, pemberdayaan perempuan, teknologi informasi, sampai reformasi politik dilakukan karena hal-hal tersebut  adalah  beberapa  cara  mempraktikkan demokrasi  secara  optimal.  Myanmar  tentunya menjadi salah satu negara berkembang yang mu - lai mempraktikkan demokrasi dan mewujudkan perdamaian di negaranya pascakonflik internal yang berkepanjangan. Proses transisi politik dan langkah  perdamaian  yang  cepat  di  Myanmar menjadi daya tarik tersendiri bagi Norwegia untuk meningkatkan kerjasama pemberian bantuannya kepada Myanmar.
Atas dasar itulah, Norwegia  mulai mengembangkan  strategi  kerjasama  dengan pemerintah Myanmar sejak tahun 2012. Strategi tersebut meliputi kerjasama pengembangan jangka panjang untuk bidang-bidang, seperti perdamaian, demokrasi, reformasi, serta manajemen sumber daya alam, utamanya sektor energi dan lingkungan (perubahan iklim). Tujuan pemerintah Norwegia menjalin hubungan kerjasama dengan pemerintah Myanmar  adalah  untuk  berkontribusi  dalam mewujudkan  perdamaian  dan  rekonsiliasi, termasuk  mengembangkan  kondisi  sosial  dan ekonomi Myanmar. Pada tahun 2013-2014, Norwegia  memberikan  dana  sebesar  319  juta Norwegian Kr oner (NOK), sekitar 37 juta dolar AS,  sebagai  bantuan  pengembangan  kepada Myanmar ( Norway the Official Site in Myanmar , 2015).
Fokus utama dalam tulisan ini adalah tentang  upaya-upaya  apa  saja  yang  dilakukan Norwegia, dalam beberapa bidang, di Myanmar untuk  mendukung  upaya-upaya  terjadinya perdamaian  di  negara  tersebut.  Sebelumnya, tulisan ini juga akan menjelaskan sedikit tentang kondisi historis-politis Myanmar. Data utama dalam  tulisan  ini  didapatkan  secara  langsung ketika penulis melakukan kuliah kerja luar negeri di  Oslo,  Norwegia  pada  tahun  2013,  dan  juga melalui wawancara via surat elektronik kepada beberapa pihak di Norwegia yang penulis anggap kompeten.

## TINJAUAN HISTORIS-POLITIS MYANMAR
Sejarah  Myanmar  memang  penuh dengan perang yang nyaris tanpa henti. Proses pembentukan  Myanmar  secara  tradisional berlangsung tengah peperangan antarkelompok. Di  samping  itu,  Myanmar  masa  lalu  juga berhadapan dengan invasi dari luar yang dilakukan oleh pasukan Mongol, Cina, dan juga Inggris. Myanmar merdeka dari Inggris pada 4 Januari 1948.
Sejak zaman dahulu, negara Myanmar lebih dikenal  dengan  nama  Burma.  Kemudian,  baru pada  tahun  1989  mengganti  namanya  menjadi Myanmar karena nama Burma lekat kaitannya dengan  etnis  terbesar  di  negara  itu.  Pada  era modern, Myanmar berhadapan dengan kekuatan imperialis Jepang dan nyaris tak pernah luput dari perang saudara. Kondisi perang terus menerus ini membuat konsepsi keamanan nasional dipenuhi dengan beban upaya mempertahankan kesatuan nasional dari ancaman dalam dan luar negeri.
Secara geografis, Myanmar merupakan negara yang membatasi wilayah Asia Tenggara dengan  Asia  Selatan,  berbatasan  dengan India  dan  Bangladesh.  Perbatasannya  dengan Republik Rakyat Cina (RRC) di sebelah utara menjadikannya  negara  di Asia Tenggara  yang memiliki  perbatasan  terpanjang  dengan  RRC. Karena itulah kedekatan pemerintahan militer di ibukota Yangon (sejak 2005 ibukota Myanmar pindah  ke  Naypyidaw)  dengan  Beijing  telah menimbulkan  spekulasi  sendiri  bagi  masalah kekuatan ekstra regional di Asia Tenggara.
Keragaman  etnis,  budaya,  dan  agama, walaupun  di  dalamnya  terdapat  satu  etnis dominan,  Burma,  yang  merupakan  69%  dari seluruh penduduk Myanmar. Faktor keragaman etnis yang cenderung sering terjadi pertentangan di antaranya, paling banyak menyedot energi politik dan ekonomi pemerintah pusat. Upaya pemerintah pusat,  yang  didominasi  etnis  Burma,  untuk melakukan Burmaisasi kelompok-kelompok etnis yang ada merupakan sumber utama konflik dan instabilitas domestik.
Etnis Burma, biasanya juga disebut Bamar, adalah kelompok mayoritas di antara etnis-etnis minoritas, seperti etnis Shan (9%), Karen (7%), Rachin (4%), China (3%), dan Mon (2%), dan sisa 5% dari etnis-etnis minoritas lain (Balitbang Deplu  &  Puslitbang  LIPI,  1997,  22).  Proses asimilasi  yang  dicanangkan  pemerintah  pusat mengakibatkan perlawanan fisik dan militer dari etnis-etnis minoritas yang menentang dominasi etnis  Burma.  Mereka  menentang  prospek penghapusan budaya mereka sendiri oleh rezim militer Burma.
Cukup  banyak  peristiwa  politis  yang mewarnai  sejarah  Myanmar.  Salah  satunya adalah  masalah  etnis  minoritas  yang  merasa terancam,  lalu  melakukan  perlawanan  militer melawan aparat militer pemerintah pusat. Suku Karen  misalnya,  membentuk Karen National Union (KNU) tahun 1947. Sayap militer KNU adalah Karen National Liberation Army (KNLA). Tahun  1976,  beberapa  kelompok  minoritas bergabung  dalam  sebuah  persekutuan  militer bernama National Democratic Front (NDF). NDF bertujuan untuk membela diri dari tekanan militer pasukan pemerintah Burma (Cipto, 2007, 159).
Rezim  SLORC  menganggap  organisasi- organisasi  di  atas  adalah  kelompok  pengacau bersenjata  dan  gerakan  komunis.  Mereka  ini adalah  ancaman  bagi  kesatuan  dan  kedaulatan bangsa.  Tetapi  sejak  1989,  kelompok  ini mengambil jalan damai dan bekerjasama dengan SLORC untuk menyelesaikan berbagai perbedaan pendapat antara kedua kelompok tersebut. Jalan perdamaian ini akhirnya juga menjadi pilihan bagi kelompok-kelompok bersenjata yang berada di wilayah perbatasan Myanmar-Thailand (Cipto, 2007, 160-1).
Selain  masalah  etnis  yang  telah  sedikit penulis singgung, militer memang menjadi biang keladi utama kisruh di Myanmar. Seperti yang sudah  disebutkan  di  awal,  pada  bulan  Maret 1962 setelah mendapatkan kekuasaan dari kudeta militer, Jenderal Ne Win membekukan konstitusi dan  dengan  cepat  menutup  negeri  dari  dunia internasional. Ia menelurkan ide politik isolasi
yang  ia  sebut  “cara  Burma  ke  sosialisme”.  Ia mengusir  wartawan  asing,  menasionalisasikan sebagian  besar  industri  dan  institusi  ekonomi negara,  mengekang  pers,  dan  membentuk kepolisian negara berdasarkan teror, represi, dan kekejaman.
Pada bulan Juli 1988 secara mengejutkan dalam sebuah siaran televisi nasional, Jenderal Ne Win  mengumumkan  pengunduran  dirinya dan  meminta  diadakannya  referendum  untuk menentukan masa depan politik Myanmar Setelah hampir 3 dekade pemerintahan tangan besi  Ne  Win,  rakyat  merasa  sangat  terkejut sekaligus menimbulkan semangat baru mendengar keputusan Ne Win yang tak pernah terbayangkan sebelumnya.
Tetapi,  harapan  akan  terselenggaranya suksesi kekuasaan dari kediktatoran Ne Win menuju demokrasi terancam karena partai Ne Win menolak permintaan Ne Win tersebut. Hasilnya, rakyat marah dan mengadakan demonstrasi besar- besaran  di  seluruh  kota  di  Myanmar  meminta adanya pemerintahan sipil sementara, sistem multi  partai  yang  demokratis  dengan  pemilu yang jurdil, dan restorasi akan kebebasan sipil di Myanmar. Demonstrasi ini didukung oleh partai pro demokrasi, yaitu Liga Demokrasi Nasional (NLD).
Akan  tetapi,  demonstrasi  ini  ditanggapi sebagai  sebuah  ancaman  terhadap  keamanan nasional oleh junta militer. Akhirnya, pemerintahan junta mengirim ribuan tentara dengan perintah membunuh untuk menghadapi para demonstran. Lahirnya  pembantaian  massal  terhadap  para demonstran yang mengakibatkan ribuan tewas dan luka-luka, serta banyak lagi yang dipenjarakan. Peristiwa ini dikenal dengan nama “Pembantaian 8-8-88” (Clements & Suu Kyi, 1997, xiv).
Pasca  penindasan  gerakan  demokrasi tahun 1988, muncul kelompok oposisi baru yang merupakan gabungan dari kelompok-kelompok etnis dan kelompok lain yang tidak puas dengan pemerintahan militer, termasuk tentunya NLD. Harapan  terselengaranya  proses  pemilu  yang demokratis di Myanmar sempat terlaksana
pada 27 Mei 1990 dan hasilnya memenangkan partai  pro  demokrasi,  yaitu  NLD.  Partai  yang dipimpin oleh aktivis pro demokrasi Aung San Suu Kyi ini memperoleh 392 kursi parlemen dari  485  kursi  yang  diperebutkan,  lebih  dari 80%  penguasaan  parlemen  (Clements  &  Suu Kyi, 1997, xv). Akan tetapi, junta militer berulah lagi, bukannya menyerahkan kekuasaan kepada Aung  San  Suu  Kyi  dan  NLD,  mereka  secara mengejutkan menangkap Aung San Suu Kyi dan aktivis pro demokrasi lainnya. Beberapa aktivis mengasingkan  diri  ke  luar  negeri  dan  banyak lainnya dibungkam junta dengan berbagai macam cara. Sebuah ciri khas pemerintahan militer yang otoriter, yaitu membungkam kebebasan sipil.
Rezim  militer  Myanmar  menolak kemenangan  NLD  pimpinan Aung  San  Suu Kyi  dalam  pemilihan  umum  tersebut,  dan seperti disebut di atas, bahkan kemudian justru menangkap Aung San Suu Kyi bersama aktivis demokrasi lainnya. Walaupun Aung San Suu Kyi mendapatkan Nobel Perdamaian tahun 1991, ia baru  dilepas  tahun  1995,  ditangkap  lagi  tahun 2000. Tahun 2002 rezim militer membebaskannya hanya untuk menangkapnya kembali tahun 2003, dan akhirnya kembali dilepaskan secara penuh pada tahun 2010
Pada tahun 2008, Myanmar mengadakan perubahan konstitusi akibat banyaknya desakan dari  komunitas  internasional  agar  Myanmar menghormati HAM dan demokrasi di negeri itu. Sekalipun  perubahan  konstitusi  tidak  merubah secara langsung sistem politik di Myanmar yang masih militer-sentris, paling tidak langkah awal menuju demokrasi dan perdamaian di sana sudah mulai  terlihat.  Sebagai  hasil  dari  perubahan konstitusi,  pada  bulan April  2012  Myanmar mengadakan pemilihan parlemen (pemilu sela) untuk mengisi 45 kursi kosong yang ditinggalkan pendahulunya setelah menjabat selama 4 tahun. Selain  itu,  amanat  perubahan  konstitusi  juga mensyaratkan dilakukannya pemilu nasional pada tahun 2010. Sekalipun diadakannya pemilu nasional  adalah  sebuah  langkah  maju  bagi berkembangnya  demokrasi  di  Myanmar,  NLD
tetap  memboikot  pemilu  tahun  2010  tersebut. Alasannya  adalah  karena  banyak  pemimpin mereka yang masih dipenjara oleh junta militer dan  juga  karena  mereka  tidak  setuju  dengan beberapa  elemen  penting  yang  tertuang  dalam konstitusi 2008.
Pemimpin  NLD  harus  lebih  memiliki kemampuan dalam negosiasi dengan pemerintah untuk  membuat  perubahan  konstitusi,  yang menurut  mereka  perlu  diubah  untuk  membuat parlemen  Myanmar  lebih  representatif  bagi seluruh masyarakat. Analis politik menyarankan bahwa  pemerintah  tidak  berkeinginan  untuk mengubah status quo dengan mengubah konstitusi secara substansial ( Institute of Human Rights and Busin ess, 2012, 3-4). Konstitusi 2008 sendiri dianggap kontroversial karena dirumuskan dan diberlakukan oleh pemerintah, sehingga muncul banyak tentangan dari pihak-piha k luar, seperti kelompok hak asasi manusia, dan tentunya termasuk NLD.
Atas dasar itulah, pada pemilu selanjutnya yaitu tahun 2012, NLD akhirnya memutuskan untuk berpartisipasi karena merasa bahwa kondisi politik  di  Myanmar  sudah  mulai  membaik. Hasilnya luar biasa, NLD memenangkan 43 dari 45 kursi yang diperebutkan, termasuk 4 kursi di ibukota baru negara itu, Naypyitaw. Secara total NLD  mendapat  hampir  66%  dari  total  jumlah suara  pada  pemilu  sela  tersebut. NLD dapat memperoleh suara mayoritas karena kehendak rakyat Myanmar sangat kuat untuk perubahan di Myanmar. Pemilu ini adalah pemilu demokratis pertama sejak 25 tahun terakhir, di mana selama ini rakyat selalu berada di bawah tekanan junta militer. NLD yang menawarkan demokrasi dan kesempatan yang sama bagi seluruh rakyat untuk berperan dalam politik negaranya, membuat pili - han rakyat jatuh kepada partai besutan Aung San Suu Kyi ini. Jangan lupakan juga faktor historis pemilu tahun 1990, saat NLD juga memenangi pemilu. sayangnya, kala itu kemenangan NLD dianulir junta militer yang tidak terima dengan kekalahannya. Rakyat sepertinya ingin mengem - balikan romantisme kejayaan NLD saat itu.
Kemenangan NLD ini juga menunjukkan bahwa Aung San Suu Kyi masih tetap populer di mata rakyat. Bahkan, apabila pemilu parlemen diselenggarakan  sekarang  NLD  kemungkinan besar akan menang mudah juga. Akan tetapi, saat itu NLD hanya memiliki kurang dari 8% dari total 664 kursi (dari dua kamar) di parlemen Myanmar, jumlah ini hanya seperempat dari jumlah kursi parlemen  yang  disiapkan  bagi  militer.  Selain itu, perlu juga dicatat bahwa pada tahun 2012, selain pemilu parlemen, pada bulan Januari dan April pemerintah Myanmar menandatangani dua perjanjian  gencatan  senjata  dengan  KNU.  Isi perjanjian umumnya berkisar tentang masalah- masalah militer dan keamanan (NORAD, 2012).
Pasca ditandatanganinya perjanjian gencatan senjata ini, kondisi demokrasi Myanmar semakin membaik,  termasuk  jumlah  konflik  bersenjata yang sudah sangat jauh berkurang. Sebagai salah satu akibat dari membaiknya kondisi demokrasi di  Myanmar,  pasca  pemilu  parlemen  di  bulan November 2015 kondisi negara Pagoda ini sudah berubah 180 derajat. NLD saat ini mendapatkan kursi mayoritas di parlemen Myanmar sehingga mampu  membentuk  pemerintahannya  sendiri, termasuk  mengusung  calon  presiden,  dan akhirnya memenangkannya.

## DUKUNGAN NORWEGIA
Dalam  beberapa  tahun  terakhir,  bantuan Norwegia  yang  mengalir  ke  Myanmar meningkatkan secara sangat signifikan. Dukungan terkait promosi terhadap demokrasi dan bantuan darurat ( emergency aid )  menjadi  yang  utama di  dalamnya.  Upaya  menciptakan  perdamaian memang  sangat  baik  jika  dimulai  dari  upaya promosi  demokrasi,  termasuk  mengirimkan bantuan-bantuan kemanusiaan. Seringnya konflik terjadi disebabkan pertikaian antar elit politik, termasuk  penderitaan  rakyat  yang  mengalami kekurangan bahan-bahan kebutuhan hidup karena pertikaian yang tak kunjung selesai.
Setelah  berdekade  mengalami  konflik, perubahan  konstitusi  tahun  2008  dan  pemilu tahun 2010 dan 2012, seperti yang sudah penulis
utarakan sebelumnya, melambangkan munculnya sebuah  jaman  baru  di  Myanmar.  Reformasi di  bidang  politik  dan  ekonomi  sudah  dimulai, perjanjian gencatan senjata sudah ditandatangani dengan kesepakatan dari dari seluruh kelompok- kelompok etnis, debat-debat publik dan kebebasan yang lebih luas dari media telah dimungkinkan, demonstrasi  telah  diizinkan,  sejumlah  besar tahanan-tahanan politik telah dibebebaskan.
Selain  itu,  yang  menjadi  sorotan  dunia internasional adalah mantan tahanan politik dan pemenang Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi, kini  dipilih  rakyat  sebagai  anggota  parlemen pascapemilu sela tahun 2012. Suu Kyi bahkan sangat berpeluang menjadi pemimpin Myanmar dalam  pemilu  Presiden  di  awal  2016  ini,  jika saja konstitusi tidak menghadangnya. Menurut Pasal 3 nomor 59(f) Konstitusi Myanmar, pres - iden adalah seseorang yang dirinya, salah satu orang tuanya, pasangannya, anak-anaknya, dan pasangan  anak-anaknya  tidak  bersumpah  setia kepada kekuatan asing. Suami Suu Kyi adalah warga negara asing berkebangsaan Inggris. Hal ini dimaknai bahwa Suu Kyi setia terhadap kekuatan asing karena bersumpah setia dalam pernikahan dengan  warga  negara  asing. Akibatnya,  dalam pemilu 2016 NLD mengajukan Ajudan dekat Suu Kyi selama berpuluh-puluh tahun bernama Htin Kyaw untuk menjadi calon presiden Myanmar berikutnya. Selanjutnya,  Htin  Kyaw  a khirnya terpilih sebagai Presiden Myanmar non-militer pertama sejak kudeta tahun 1962. Kondisi ini sangat mendukung terjadinya perdamaian abadi di Myanmar , dan ditandai dengan semakin kon - dusifnya kondisi Myanmar dalam 5 bulan terakhir pascapemilu presiden.
Dalam  beberapa  kesempatan  diskusi dengan  beberapa  pihak  di  dalam  Kementerian Luar Negeri Norwegia saat penulis melakukan kuli ah  kerja  di  sana,  pemerintah  Norwegia mengakui keinginan Myanmar untuk mereformasi negaranya. Lebih lanjut, Norwegia telah mencabut sanksi  bagi  Myanmar,  sekaligus  membuka jalan bagi sektor swasta dan turisme Norwegia untuk berinvestasi di Myanmar. Terkait proses
reformasi  politik,  Norwegia  berkontribusi dalam  menyediakan  bantuan  tenaga  ahli  dan juga membagi pengalaman-pengalaman dengan pemerintah Myanmar. Sebelum dibentuk MPSI (akan dijelaskan di subbab berikutnya) Norwegia memang  tidak  memberikan  bantuan  kepada Myanmar  secara G  to  G ,  dan  bantuan  dana yang  dikirimkan  umumnya  disalurkan  kepada organisasi-organisasi  relawan.  Karena  itulah Norwegia berencana untuk memulai hubungan bilateral antar negara mulai tahun 2012, pasca MPSI dibentuk.
Di  bidang  bantuan  kemanusiaan,  setelah bencana topan Nargis yang melanda Myanmar bagian selatan tahun 2008, serta berujung pada kematian dari sekitar 140 ribu warga Myanmar, Norwegia memberikan bantuan sebesar 550 juta NOK kepada negara itu. Bantuan Norwegia juga mencakup  perbaikan  infrastruktur  yang  rusak, membangun sarana penampungan bagi korban, membangun sekolah-sekolah, dan juga proyek- proyek untuk kesehatan dan pendidikan. Sekitar 80 persen dari bantuan Norwegia untuk korban topan  Nargis  diberikan  melalui  organisasi- organisasi yang berbasis di Norwegia, organisasi- organisasi  yang  berbasis  di  Myanmar,  dan juga PBB. Norwegian Church Aid, Norwegian Peoples’ Aid dan Norwegian Refugee Council adalah  beberapa  dari  organisasi  yang  berbasis di Norwegia yang bertanggung jawan terhadap penyaluran dan pemakaian dana bantuan tersebut.
Meskipun  perkembangan  di  Myanmar berjalan  positif,  masih  dibutuhkan  bantuan kemanusiaan yang cukup besar di berbagai daerah di  Myanmar.  Perbedaannya  adalah,  sekarang beberapa  daerah  sudah  bisa  diakses  bantuan. Banyak  dari  bantuan  kemanusiaan  yang  dulu disalurkan lewat perbatasan Thailand, sekarang bisa dibawa dari Myanmar langsung. Ini adalah kesempatan yang Norwegia ingin gunakan. Di saat  yang  sama,  Norwegia  masih  mendukung organisasi-organisasi yang beroperasi di Thailand untuk bekerja di beberapa daerah di Myanmar yang masih belum bisa diakses dari dalam. Usaha Norwegia  ini  patut  diacungi  jempol,  karena
umumnya  negara-negara  donor  lainnya  telah menghentikan tipe bantuan seperti ini.
Dalam  bidang  penanganan  pengungsi, Norwegia adalah salah satu negara donor bagi kamp-kamp pengungsi di Thailand melalui TBBC ( Thailand Burma Border Concortium ). Bantuan Norwegia  bagi  kamp-kamp  ini  meningkat sampai sekitar 9 juta NOK per tahun selama dua tahun terakhir ini. bantuan ini juga mengalami perluasan,  di  mana  di  saat  yang  sama  sedang dipertimbangkan  bentuk  bantuan  seperti  apa yang bisa digunakan untuk memungkinkan para pengungsi tersebut untuk kembali ke negara asal mereka.
Dalam  upaya-upaya  pembersihan  ranjau, Bantuan  Rakyat  Norwegia  ( The Norwegian People’s  Aid )  berencana  memetakan  dan membersihkan ranjau-ranjau darat di beberapa tempat  di  mana  perjanjian  gencatan  senjata sudah berjalan efektif, sebagai bagian dari proses mendukung perjanjian tersebut dan dengan niat untuk  memberikan  bantuan  yang  tepat  bagi pemulangan orang-orang yang kehilangan tempat tinggalnya. Sejauh ini, Norwegia telah mendukung kesadaran terhadap isu-isu pembersihan ranjau ini dan memberikan bantuan terhadap korban-korban ranjau melalui Geneva Call dan Danish Church Aid .
Dari  beberapa  tantangan  besar  yang dihadapi  Myanmar,  yang  paling  besar  adalah kurangnya  kapasitas  di  semua  sektor  publik. Dukungan  di  masa  depan  untuk  peningkatan kapasitas  sektor  publik  di  Myanmar  menjadi salah  satu  perhatian  Norwegia.  Sejauh  ini, Norwegian  Peoples’ Aid menjadi satu-satunya sarana yang membantu Myanmar meningkatkan kapasitas sektor publiknya. Selanjutnya, Norwegia berkontribusi  lebih  jauh  dengan  menyediakan ahli-ahli dan membagi pengalaman-pengalaman dengan pemerintah Myanmar terkait reformasi birokrasi.  Kerja-kerja  ini  juga  terkait  dengan master plan reformasi sektor publik, yang juga dapat membentuk landasan awal bagi kerjasama donor, sebagai tambahan dalam kerja-kerja untuk membantu  pemerintah  mempersiapkan master
plan untuk  sektor  pariwisata.  Norwegia  telah menandatangani perjanjian dengan Asian Institute of Technology di  Bangkok  untuk  mendanai tunjangan pendidikan untuk 120 orang mahasiswa pascasarjana dari Myanmar selama periode tiga tahun.
Melalui  PBB,  Norwegia  mendukung bantuan dana multilateral ( UNOPS/Three Diseases Fund ), untuk memerangi HIV/AIDS, tuberkolosis dan malaria. Melalui Doctors Without Borders , Norwegia mendukung pelayanan kesehatan utama di negara bagian Rakhine, dan melalui Norwegian Church Aid ,  pelayanan  kesehatan  di  wilayah- wilayah  yang  berbatasan  dengan  Thailand digalakkan melalui organisasi-organisasi lokal. Tahun 2011, Norwegia mengadakan kolaborasi dengan Health Poverty Action , sebuah organisasi yang bekerja di wilayah-wilayah yang berbatasan dengan Cina.
Di  bidang  lingkungan,  Norwegia mendukung  upaya  rehabilitasi  dan  konservasi Danau  Inle,  yang  sekarang  mulai  mengering. Organisasi-organisasi  lokal  mulai  melakukan upaya-upaya pelestarian lingkungan dan menjadi kekuatan  utama  untuk  mengubah  kebiasaan- kebiasaan buruk yang bisa menjadi ancaman bagi lingkungan danau tersebut. Norwegia mendukung UNDP, The Institute of International Development (IID),  dan  UN  Habitat,  dengan  berkolaborasi dengan pemerintah Myanmar, akan berkontribusi dalam  mengembangkan  rencana  nasional. Kementerian Lingkungan Hidup Norwegia dan otoritas di Myanmar terlibat dalam dialog untuk pemberian bantuan tenaga ahli dan peningkatan kapasitas terkait bio-diversitas dan REDD+ .
Dalam bidang HAM, Norwegia menaruh perhatian  besar  terhadap  banyaknya  tahanan politik yang ada di Myanmar. Bantuan perjalanan dan  uang  untuk  membeli  obat-obatan  telah diberikan kepada keluarga para tahanan politik tersebut, melalui Asosiasi Bantuan ( Assistance Association )  bagi  tahanan  politik.  Sebagian tahanan memang sudah dilepaskan pada Januari 2012 yang lalu, sehingga bantuan-bantuan seperti ini  akan  dihentikan.  Dalam  beberapa  tahun
terakhir, sangat vital untuk memberikan informasi tentang  situasi  masyarakat  sipil,  politisi  dan kelompok oposisi di Myanmar.
Perkembangan  yang  positif  di  Myanmar memungkinkan  bantuan  Norwegia  dialihkan untuk mengembangkan media lokal dan nasional di Myanmar. Selama bertahun-tahun, Norwegia adalah pendukung utama dari orang-orang Burma yang diasingkan dan gerakan solidaritas Burma, radio Democratic Voice of Burma yang berbasis di Oslo, komite Norwegia dan Burma, dan Kantor Euro-Burma.  Kegiatan-kegiatan  mereka  selalu berhubungan dengan upaya-upaya memperbaiki situasi  HAM  di  Myanmar,  serta  memberikan tekanan internasional kepada pemerintah junta militer Myanmar kala itu ( Norwegian Ministry of Foreign Affairs , 1999, 2). Di  dalam  bidang pencegahan  bencana,  melalui  UNDP  dan  UN Habitat, Norwegia mendukung pencegahan dan rencana respon darurat dalam masyarakat yang rentan  terjadi  bencana,  khususnya  di  daerah delta.  Melalui  bantuan  kepada Asian Disaster Preparedness Center di Bangkok, Myanmar telah diikutsertakan dalam kerjasama regional untuk peringatan dini bencana alam.
Terakhir, dukungan yang terkait langsung dalam  upaya  pembangunan  perdamaian  dan langkah-langkah rekonsiliasi, Norwegia sangat mendukung  berjalannya  perjanjian  gencatan senjata antar pihak-pihak yang bertikai. Selain itu, atas permintaan pemerintah Myanmar juga Norwegia  setuju  untuk  mengkoordinasikan mekanisme  dukungan  ke  daerah-daerah  yang sebelumnya tidak dapat diakses di mana perjanjian gencatan senjata telah dibuat. Di fase-fase awal, yang dibutuhkan adalah usaha untuk mendorong langkah-langkah  mendukung  kepercayaan ( confidence building measures ), seperti konsultasi antar kedua belah pihak di daerah masing-masing. Keterlibatan  Norwegia  bukanlah  pengganti proses politik, yang juga berjalan secara paralel dengan upaya Norwegia ini. Norwegia juga telah mengalokasikan  dana  sebesar  5  juta  dolar AS untuk proses ini.

## MYANMAR PEACE SUPPORT INITIATIVES (MPSI)
Program  utama  Norwegia  di  Myanmar adalah  apa  yang  dikenal  dengan  program Myanmar Peace Support Initiative (MPSI). Data-data tentang MPSI yang penulis dapatkan merupakan informasi dari Marte Nilsen, seorang peneliti senior di PRIO ( Peace Research Institute in Oslo )  yang  sedang  melakukan  penelitian tentang  Myanmar.  Selain  mengunjungi  kantor Kementerian Luar Negeri Norwegia, penulis juga mengunjungi PRIO, di mana penulis memiliki kesempatan  untuk  berdiskusi,  dan  kemudian berkorespondensi  dengan  beliau  via  surat elektronik, terkait tema tulisan ini.
MPSI sendiri adalah sebuah program yang bertujuan untuk menciptakan perdamaian dalam wilayah-wilayah gencatan senjata. Bertentangan dengan apa yang banyak orang ketahui, Norwegia tidak  terlibat  langsung  dalam  proses  negosiasi damai.  Program  ini  diinisiasikan  hanya  pada wilayah-wilayah  di  mana  baik  pemerintah, maupun  kelompok  bersenjata  setuju  untuk mengimplementasikannya.  Walaupun  begitu, Norwegia memberikan kontribusi yang substansial terhadap proses perdamaian, termasuk dukungan penuh terhadap segala upaya peacemaking dan rekonsiliasi yang akan dilakukan (referensi).
MPSI  sebenarnya  lebih  kecil  dari  yang orang  banyak  ketahui,  apabila  kita  ingin membandingkannya  dengan  program  serupa di  Jepang,  seperti The Nippon Foundation contohnya, MPSI hanya terlihat seperti sebuah proyek  kecil.  MPSI  diluncurkan  pada  musim semi  tahun  2012,  menindaklanjuti  kunjungan Menteri Luar Negeri Norwegia Jonas Gahr Støre (kala itu) ke Myanmar pada bulan Januari. MPSI memberikan  dukungan  yang  nyata  terhadap gencatan  senjata  dan  berkembangnya  proses perdamaian di Myanmar. Norwegian  People’s Aid (NPA)  adalah  Organisasi  Non-Pemerintah Internasional pertama yang mengambil alih peran koordinasi dalam proyek-proyek percobaan awal ( Myanmar Peace Monitor , 2012).
MPSI didasarkan pada fakta bahwa gencatan senjata  akan  menyediakan  kesempatan  yang berharga untuk membawa perdamaian, sekaligus kemauan  politik  untuk  mencari  cara-cara  pro- aktif  untuk  mendukung  upaya  itu.  Dalam  hal ini, MPSI mencoba untuk mendukung dua hal penting,  yaitu  untuk  membangun  kepercayaan dalam  proses  gencatan  senjata  dan  untuk memberikan  kesempatan  bagi  interaksi  secara positif antar semua stakeholder di lapangan. MPSI juga  memberikan  peran  untuk  koordinasi  dan fasilitasi antara kelompok-kelompok bersenjata, pemerintah Myanmar, militer, masyarakat dan komunitas  sipil,  lalu  berusaha  untuk  memulai kegiatan-kegiatan praktis di lapangan.
MPSI  sendiri  bukanlah  organisasi pendanaan, tetapi memainkan perannya untuk mencari donor yang tepat bagi proposal-proposal yang masuk. MPSI bersifat inisiatif sementara sampai  ada  program  lanjutan  yang  bersifat lebih  permanen.  Karena  MPSI  dibentuk  atas inisiatif  pemerintah  Norwegia,  ia  mempunyai dukungan  politik  dan  dana  yang  kuat  dari negara-negara donor lainnya. Tujuan dari MPSI adalah untuk membantu komunitas masyarakat di Myanmar untuk pulih dari konflik bersenjata, serta membangun kepercayaan antar pihak yang bertikai dalam proses perdamaian. Sejalan dengan kesepakatan antara pemerintah Myanmar dengan kelompok  bersenjata,  bantuan  langsung  yang pertama akan diberikan kepada pengungsi korban konflik.  Pembahasan  upaya  pemulangan  para pengungsi di level ini dalam proses perdamaian dianggap  terlalu  cepat  karena  memang  masih membutuhkan  proses  negosiasi  lebih  lanjut ( Norway the Official Site in Thailand , 2012).
Kemudian, menurut pemimpin Shan State Army South (SSA South), pemulangan pengungsi hanya akan dilakukan jika keamanan dapat dijamin. Jika sudah mendapat kepastian keamanan, baru akan diadakan langkah-langkah persiapan menuju fase kedua dari upaya pemulangan para pengungsi.  Proses  ini  pastinya  perlu  menjadi bagian dari kerangka kerja yang lebih luas antar seluruh stakeholder .
Proyek percobaan yang bernama the Kyauk Kyi adalah proyek pertama yang dibuat MPSI. NPA kemudian melanjutkan proyek ini dengan juga  bekerjasama  dengan  masyarakat  sipil  di Myanmar,  untuk  menyediakan  bantuan  yang sangat dibutuhkan oleh para pengungsi. Sebagai tindak lanjut, mereka melakukan penilaian terhadap kamp-kamp untuk pengungsi. Mereka akan  menilai  aspek-aspek,  seperti  kebutuhan pengungsi  apa  saja,  kepentingannya,  sampai aspirasinya untuk masa depan.
Sangat jelas bahwa dalam setiap gencatan senjata  membutuhkan  pendekatan  dan  respon yang berbeda, dan juga situasinya sendiri masih sangat  menantang  dan  rapuh.  Karena  alasan inilah perkembangan MPSI berjalan lambat dan hati-hati, dengan konsultasi yang ekstensif, dan memastikan bahwa proyek ini diarahkan dengan cara-cara  yang  tidak  membahayakan  rekan- rekan lokal dan masyarakat Myanmar sendiri. Yang terpenting, inisiatif ini tidak dilihat sebagai pengganti dialog politik atau juga proses politik. Malahan, adanya program ini semakin mengakui bahwa  hanya  proses  politik  yang  dimulai secepatnya,  yang  dapat  menjamin  terjadinya kesuksesan.
Proyek  Kyauk  Kyi  membantu  1500 pengungsi dengan anggaran sebesar 150 ribu dolar AS Diharapkan fase selanjutnya akan termasuk pemulihan komunitas lokal dan kegiatan-kegiatan pemberian  pekerjaan. Awal  mula  proyek  ini didahului  dengan  enam  bulan  berkonsultasi dengan KNU, pemerintah lokal dan nasional, dan personel Angkatan Darat Myanmar, bersamaan dengan  upaya-upaya  menyediakan  informasi tentang  inisiatif  ini  kepada  orang-orang  suku Karen dan aktor-aktor lain di dalam masyarakat. Sebagai  tambahan,  dan  yang  terpenting  juga penilaian terhadap partisipasi masyarakat secara langsung, dengan melakukan survei dan diskusi kelompok (FGD).
Pertemuan terkait proyek ini dilakukan secara rutin setiap bulan untuk menjaga semua stakeholder agar tetap terlibat dan juga mendapat informasi. Tidak akan ada kegiatan yang dilakukan
tanpa  dukungan  penuh  semua stakeholder . Seperti layaknya semua proyek MPSI, proyek ini diimplementasikan oleh organisasi lokal, dalam hal ini Committee for Internally Displaced Karen People (CIDKP),  dengan bantuan NPA dan the International Labour Organization (ILO). Di masa  depan,  keterlibatan  masyarakat  sipil  di Myanmar  sangat  memegang  peranan  terhadap keberlanjutan dari proyek ini.
Berdasarkan  bukti  yang  didapatkan  dari penilaian kebutuhan yang dilakukan oleh NPA, dibuat  desain  dua  fase  proyek  yang  bertujuan untuk  membantu  masyarakat  mempersiapkan proses recovery secara bertahap. Fase pertama adalah memberikan paket-paket bantuan langsung kepada  para  pengungsi.  Hal  ini  menandakan dukungan dari pemerintah Myanmar dan KNU terhadap proses perdamaian yang telah disepakati. Fase  kedua,  yang  sekarang  sedang  dibahas oleh stakeholders terkait,  bertujuan  untuk membersihkan ranjau darat dari pemukiman asli para pengungsi, agar pemukiman mereka bebas ranjau ketika nanti akan ditinggali kembali.
Pada  tanggal  26  September  2012,  NPA menandatangani  perjanjian  historis  dengan pemerintah  Myanmar  untuk  membersihkan ladang  ranjau  di  selatan  Myanmar,  termasuk wilayah Kyauk Kyi. NPA berharap dapat memulai program  komprehensif  untuk  membersihkan ranjau di seluruh Myanmar pada tahun-tahun ke depan. Akan tetapi, karena proses perdamaian masih dalam fase-fase awal, sangatlah penting untuk mengambil langkah maju dengan kehati- hatian  tinggi.  Tidak  ada  kegiatan  yang  akan dilakukan,  kecuali  memang  betul-betul  secara khusus diminta oleh pemerintah dan kelompok- kelompok etnis minoritas.
Sejak  awal,  proyek  Kyauk  Kyi  telah memfasilitasi sejumlah akses kepada organisasi lain untuk datang ke daerah-daerah yang terisolir. Di  bulan Agustus  dan  November  2012,    dan ILO berkunjung ke daerah terisolir tersebut dan melakukan penilaian teknis terhadap proyek rehabilitasi komunitas di sana, khususnya proyek seperti kanal-kanal irigasi dan bangunan sekolah.
Melalui  penilaian  tersebut,  dapat  disimpulkan bahwa  pembersihan  ranjau  harus  dilakukan sebelum  aktivitas  lain  bisa  dilakukan.  Proyek ini memberikan titik masuk bagi ILO di daerah- daerah terisolir seperti ini ( Norwegian People’s Aid , 2013).
Dalam  beberapa  tahun  ke  depan,  MPSI berharap  untuk  mendukung  proyek  serupa di  Mon  State,  Dawei  dan  Myeik  di  wilayah Taninthayi, negara bagian Shan, Chin dan Kayah. Langkah  selanjutnya  adalah  merencanakan proses  konsultasi  dengan stakeholder utama. MPSI  pastinya  juga  akan  tetap  bekerja  sama dengan  kelompok-kelompok  masyarakat  sipil di  Myanmar,  serta  terus  mencari  pendanaan internasional untuk mendukung kegiatan-kegiatan perdamaian. Proyek-proyek ini termasuk: pengawasan gencatan senjata berbasis masyarakat, proses konsultasi masyarakat, proyek-proyek peningkatan kapasitas, dan mendukung kantor- kantor penghubung.
Penting juga untuk dicatat, bahwa inisiatif dari MPSI ini tidak pernah dimaksudkan untuk mengurangi  atau  merusak  pekerjaan-pekerjaan yang  juga  sedang  dilakukan  oleh  kelompok- kelompok di perbatasan. Malah, MPSI dibentuk untuk bekerja menormalisasikan hubungan antara lembaga-lembaga yang memberikan bantuan di daerah-daerah konflik di Myanmar, dalam rangka memperluas ruang kemanusiaan untuk aktor-aktor yang beraneka ragam ( Norway the Official Site in Thailand , 2012).
Selanjutnya, sejak tahun 2012 sampai 2015, MPSI mendorong dan mengawali 15 program- program  percobaan  yang  bertujuan  untuk membangun kerjasama dan mendukung proses perdamaian.  Bentuk  dari  program-program  ini bervariasi tergantung dari konten kebutuhan lokal di  Myanmar.  Beberapa  proyek  awal  ditujukan untuk  mendekatkan  dan  mendukung  gencatan senjata dan proses perdamaian antara pihak-pihak yang  sempat  bersengketa  di  Myanmar,  seperti kelompok-kelompok  non-negara  (bersenjata maupun politik), pemerintah, militer Myanmar, aktor-aktor masyarakat sipil, dan juga masyarakat.
Ide untuk mendekatkan kelompok- kelompok non-negara, pemerintah, dan militer Myanmar melalui program-program di atas sangat berguna  dalam  proses  perdamiaan,  termasuk mengurangi  permusuhan  dan  ketakutan  antar mereka. Masyarakat juga dapat bergerak secara bebas,  tanpa  diliputi  rasa  takut,  baik  untuk melakukan kegiatan ekonomi, maupun politik. Kondisi Keamanan masyarakat dapat diwujudkan melalui program-program ini.
Selain itu, terpisah dari MPSI, Kementerian Luar  Negeri  Norwegia  juga  berperan  sebagai konsultan  bagi  pemerintah  terkait  manajemen sumber daya alam (di mana Norwegia memiliki kompetensi  di  bidang  telekomunikasi,  tenaga air, minyak dan gas) dan peningkatan kapasitas politik bagi pemerintah dan parlemen Myanmar. Perwakilan Pemerintah Norwegia, dalam hal ini melalui Kementerian Luar Negeri, bagi Myanmar ( Myanmar Coordinator ) adalah Hilde Haraldstad, yang  juga  sempat  berdiskusi  dengan  penulis terkait masalah ini ketika penulis melakukan kunjungan di Kementerian Luar Negeri Norwegia.
Terakhir,  bantuan  Norwegia  kepada Myanmar  juga  terlihat  dari  upaya  pemerintah Norwegia untuk membentuk Peace Support Group (PSG), yang sebelumnya bernama Peace Donor Support Group . Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya,  MPSI  banyak  mendapat  bantuan dari negara-negara donor. Untuk mempermudah koordinasi  dan  pemberian  bantuan  kepada Myanmar, maka PSG dibentuk untuk membantu kerja MPSI. PSG terdiri dari negara-negara donor dunia, yang diprakarsai oleh Norwegia, termasuk PBB dan Bank Dunia. Pembentukkan PSG, selain atas prakarsa Norwegia, juga karena permintaan Presiden Myanmar Thein Sein (kala itu) ketika berkunjung ke Noorwegia, yang bertujuan untuk menyediakan wadah bersama bagi para komunitas donor untuk berdialog.
PSG pertama kali berkumpul pada bulan Juni 2012, dengan tujuan awal pembentukkannya adalah untuk mempromosikan koordinasi yang lebih  baik  dari  para  komunitas  internasional untuk mendukung perdamaian secara umum dan
penyediaan  bantuan  kemanusiaan  di  wilayah- wilayah terkena konflik. Sejak bulan November 2015,  anggota  PSG  terdiri  dari  Norwegia, Australia, Inggris Raya, Uni Eropa, PBB, Bank Dunia,  Jepang,  Swiss,  Swedia,  dan  Denmark. Swiss  melanjutkan  kepemimpinan  PSG  dari Norwegia  pada  tahun  yang  sama.  Kelompok ini bertemu secara reguler, baik dalam tingkat operasional kerja di lapangan, maupun di tingkat yang  lebih  tinggi,  membahas  isu-isu  penting bagi  dukungan  internasional  terhadap  proses perdamaian di Myanmar.
Upaya PSG didasarkan pada kepercayaan bahwa  keadaan  dunia  saat  ini  memberikan kesempatan  bagi  komunitas  internasional untuk  menyelesaikan  konflik  di  Myanmar, sekaligus  mendukung  momentum  perdamaian dan membantu terciptanya rasa saling percaya di dalam proses peacemaking diantara pihak- pihak yang bertikai. Upaya ini juga berdasarkan pada  perlunya  konsultasi  dan  diskusi  lebih luas  dengan  masyarakat  sipil  dan  komunitas- komunitas  yang  terkena  konflik  di  Myanmar, termasuk memberikan penyadaran kepada mereka tentang pentingnya proses damai secara politik. Seperti  yang  sudah  penulis  sebutkan,  proses menuju perdamaian memang harus dimulai dari perubahan di bidang politik terlebih dahulu.
Pertemuan  PSG  dengan  pemerintah Myanmar,  kelompok-kelompok  non-negara (bersenjata  maupun  politik),  dan  kelompok- kelompok masyarakat sipil di Myanmar menunjukkan  dukungan  politik  PSG  terhadap proses  peacemaking.  Pertemuan  tersebut  juga diperlukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik terhadap kebutuhan mereka, dan juga memahami  perspektif  para stakeholder yang berbeda-beda.
PSG juga akan meningkatkan koordinasi dan dukungan dari para mitra-mitra donornya, termasuk  belajar dari pengalaman-pengalaman internasional lainnya terkait upaya rekonsiliasi dan perdamaian di sebuah negara yang pernah berkonflik.  Selain  bertemu  dan  berdiskusi dengan  semua stakeholder di Myanmar, PSG
tentunya  akan  terus  mengundang  komunitas donor yang lebih luas, di luar yang sudah ada, untuk berkontribusi dalam proses perdamaian di Myanmar ( Norway the Official Site in Myanmar , 2015).

## PENUTUP
Sejarah  Myanmar  memang  penuh dengan perang yang nyaris tanpa henti. Proses pembentukan  Myanmar  secara  tradisional berlangsung tengah peperangan antarkelompok. Konflik  yang  terjadi  di  Myanmar  di  adalah konflik yang sifatnya dalam negeri, karena tidak melibatkan  pihak-pihak  lain  di  luar  Myanmar yang  ikut  berkonflik.  Konflik  dalam  negeri biasanya  mencakup  perselisihan  suku,  agama, politik, sosial-ekonomi, dan perselisihan lain berdasarkan identitas kelompok. Selain masalah etnis  yang  telah  sedikit  penulis  kemukakan, seperti yang disebutkan di awal, militer memang menjadi biang keladi utama kisruh di Myanmar.
Keragaman  etnis,  budaya,  dan  agama, walaupun di dalamnya terdapat satu etnis dominan, Burma, yang merupakan 69 persen dari seluruh penduduk  Myanmar.  Faktor  keragaman  etnis yang  cenderung  sering  terjadi  pertentangan  di antaranya, paling banyak menyedot energi politik dan ekonomi pemerintah pusat. Upaya pemerintah pusat,  yang  didominasi  etnis  Burma,  untuk melakukan Burmaisasi kelompok-kelompok etnis yang ada merupakan sumber utama konflik dan instabilitas domestik.
Saat ini, kondisi demokrasi Myanmar semakin  membaik,  termasuk  jumlah  konflik bersenjata  yang  sudah  sangat  jauh  berkurang. Sebagai  salah  satu  akibat  dari  membaiknya kondisi  demokrasi  di  Myanmar,  pascapemilu parlemen di bulan November 2015 kondisi negara Pagoda ini sudah berubah 180 derajat. Myanmar saat ini sudah dipimpin oleh presiden sipil pertama sejak kudeta 1962, yaitu Htin Kyaw.
Dalam  beberapa  tahun  terakhir,  bantuan Norwegia  yang  mengalir  ke  Myanmar meningkatkan secara sangat signifikan. Dukungan
terkait promosi terhadap demokrasi dan bantuan darurat ( emergency aid )  menjadi  yang  utama di  dalamnya.  Upaya  menciptakan  perdamaian memang  sangat  baik  jika  dimulai  dari  upaya promosi  demokrasi,  termasuk  mengirimkan bantuan-bantuan kemanusiaan. Seringnya konflik terjadi  disebabkan  pertikaian  antarelit  politik, termasuk  penderitaan  rakyat  yang  mengalami kekurangan bahan-bahan kebutuhan hidup karena pertikaian yang tak kunjung selesai.
Setelah  berdekade  mengalami  konflik, pemilu  tahun  2010  melambangkan  munculnya sebuah  jaman  baru  di  Myanmar.  Reformasi  di bidang  politik  dan  ekonomi  sudah  di  mulai, perjanjian gencatan senjata sudah ditandatangani dengan  kesepakatan  dari  seluruh  kelompok- kelompok etnis, debat-debat publik dan kebebasan yang lebih luas dari media telah dimungkinkan, demonstrasi  telah  diizinkan,  sejumlah  besar tahanan-tahanan politik telah dibebebaskan.
Sejauh  ini  Norwegia  memang  tidak memberikan bantuan kepada Myanmar secara G to G , dan bantuan dana yang dikirimkan umumnya disalurkan kepada organisasi-organisasi relawan. Norwegia berencana untuk memulai hubungan bilateral  antar  negara  mulai  tahun  2013  ini. Peran  yang  lebih  aktif  di  PBB  dan  berbagai institusi  keuangan  internasional  lainnya,  juga akan  membawa  peningkatan  kemungkinan datangnya  bentuk-bentuk  lain  dari  bantuan internasional.  Bagi  Norwegia,  dukungan  bagi upaya-upaya peningkatan kapasitas tentunya akan sangat relevan terkait bantuan Norwegia kepada Myanmar.
Norwegia sangat mendukung berjalannya perjanjian  gencatan  senjata  antar  pihak-pihak yang  bertikai.  Selain  itu,  atas  permintaan pemerintah  Myanmar  juga  Norwegia  setuju untuk mengkoordinasikan mekanisme dukungan ke daerah-daerah yang sebelumnya tidak dapat diakses  di  mana  perjanjian  gencatan  senjata telah dibuat. Di fase-fase awal, yang dibutuhkan adalah usaha untuk mendorong langkah-langkah mendukung  kepercayaan  ( confidence  building measures ), seperti konsultasi antar kedua belah
pihak  di  daerah  masing-masing.  Keterlibatan Norwegia  bukanlah  pengganti  proses  politik, yang juga berjalan secara paralel dengan upaya Norwegia ini. Norwegia juga telah mengalokasikan dana sebesar lima juta dollar untuk proses ini.
Program  utama  Norwegia  di  Myanmar adalah  apa  yang  dikenal  dengan  program Myanmar Peace Support Initiative (MPSI). MPSI sendiri adalah sebuah program yang bertujuan untuk menciptakan perdamaian dalam wilayah- wilayah gencatan senjata. Bertentangan dengan apa yang banyak orang ketahui, Norwegia tidak terlibat dalam proses negosiasi damai. Program ini  diinisiasikan  hanya  pada  wilayah-wilayah di  mana  baik  pemerintah,  maupun  kelompok bersenjata setuju untuk mengimplementasikannya. Walaupun,  memberikan  kontribusi  yang substansial terhadap proses perdamaian. Tujuan dari  MPSI  adalah  untuk  membantu  komunitas masyarakat di Myanmar untuk pulih dari konflik bersenjata, serta membangun kepercayaan antar pihak  yang  bertikai  dalam  proses  perdamaian. Sejalan dengan kesepakatan antara pemerintah Myanmar dengan kelompok bersenjata, bantuan langsung yang pertama akan diberikan kepada pengungsi.
Dalam  beberapa  tahun  ke  depan,  MPSI berharap  untuk  mendukung  proyek  serupa di  Mon  State,  Dawei  dan  Myeik  di  wilayah Taninthayi, negara bagian Shan, Chin dan Kayah. Langkah  selanjutnya  adalah  merencanakan proses  konsultasi  dengan stakeholder utama. MPSI bekerja sama dengan kelompok-kelompok masyarakat sipil dan mencari pendanaan untuk mendukung kegiatan-kegiatan perdamaian.
Proses transisi sosial dan politik, serta lang - kah menuju perdamaian yang cepat di Myanmar harusnya dapat menjadi pelajaran yang baik bagi Indonesia. Kurang dari sepuluh tahun terakhir ini Myanmar berhasil mereformasi kondisi sosial dan politiknya sehingga membuka mata dunia bahwa demokrasi dan perdamaian bisa terjadi di negeri ini. Sebelumnya, Myanmar selalu dianggap seb - agai negara non-demokrasi, pelanggar HAM, dan puluhan tahun terlibat konflik bersenjata. Saat ini,
pertarungan berubah dari kotak mesiu ke kotak suara. Suara rakyat mulai terdengar nyaring di negeri yang awalnya kencang oleh suara militer.
Myanmar  sekarang  mulai  memikat  mata dunia  dengan  cepatnya  perubahan  terjadi.  Se - buah kondisi yang tentunya bisa Indonesia ambil hikmahnya karena negeri ini pun pernah terlibat dalam beberapa konflik separatis dan juga pernah dikuasai oleh rezim militer. Junta militer Myan - mar yang “ legowo ” memberikan kekuasaannya kepada  otoritas  sipil  menyadarkan  kita  bahwa dalam  demokrasi,  rakyatnya  yang  memegang kuasa. Kuasa yang harus digunakan secara bijak dan adil bagi seluruh komponen bangsa ini. Indo - nesia yang sudah lebih lama mengenal demokrasi, harusnya bisa lebih baik dari Myanmar. Harusnya!

## PUSTAKA ACUAN
Anwar, D.F, dkk (ed). (2005). Konflik kekerasan internal: tinjauan sejarah, ekonomi-politik, dan  kebijakan di Asia Pasifik . Jakarta:
Yayasan Obor Indonesia.
Badan Litbang Departemen Luar Negeri dengan Puslitbang Politik dan Kewilayahan LIPI. (1997). Pertumbuhan dan perkembangan negara-negara di kawasan Indocina (Vietnam, Kamboja, Laos dan Myanmar) pada  dasawarsa  90-an  dalam  hubungan dengan ASEAN: prospek dan antisipasi Indonesia .  Jakarta:  Badan  Litbang Departemen Luar Negeri dengan Puslitbang Politik dan Kewilayahan LIPI.
Cipto, B. (2007). Hubungan internasional di Asia Tenggara. teropong terhadap dinamika, realitas, dan masa depan . Yogyakarta:
Pustaka Pelajar.
Clark, R. (1989). Menguak kekuasaan dan politik di dunia ketiga . Jakarta: Erlangga.
Clements, A. dan Aung, A.S.S. (1997). The voice of hope. conversations with Alan Clements . London: Penguin Books.
Fisher, S, dkk. (2001). Mengelola konflik: ketrampilan dan strategi untuk bertindak . Jakarta: The British Council.
Galtung,  J. (1996). Peace  by peaceful means . London: SAGE Publications.
Institute of Human Rights and Business. (2012). Responsible investment  in Myanmar: the human rights dimension . London: Occasional Paper Series, Paper Number 1.
Kabar  24.com.  (2015 ). Inilah 13 n egara dengan  pertumbuhan  ekonomi  tertinggi. Tersedia  pada  http://kabar24.bisnis.com/ read/20150725/19/456344/inilah13-negara- dengan-pertumbuhan-ekonomi-tdunia . Diakses pada 29 Juni 2016.
Myanmar  Peace  Monitor. (2012). Myanmar peace support initiatives (MPSI) . Tersedia pada  http://www.mmpeacemonitor. org/#!myanmar-peace-support-initiative/ c53f . Diakses 10 Juni 2013.
Norway  the  Official  Site  in  Myanmar. (2015). About the peace building support . Tersedia pada  http://www.myanmar.norway.info/ NorwayMayanmar/MPSI/About-the-peace- building-support/#.V4aEw9KLTIU . Diakses pada 29 Juni 2016.
Norway  the  Official  Site  in  Myanmar. (2015). Development cooperation . Tersedia  pada  http://www.myanmar. n o r w a y. i n f o / N o r w a y M a y a n m a r / D e v e l o p m e n t C o o p e r a t i o n / # . V4aBR9KLTIU. Diakses pada 28 Juni 2016.
Norway the Official Site in Thailand. (2012). MPSI statement for information and clarification . Tersedia pada http://www.emb-norway. or.th/News_and_events/MPSI/MPSI-State - ment-for-Clarification-and-Information- August-2012/. Diakses 10 Juni 2013.
Norway  the  Official  Site  in Thailand. (2012). Myanmar peace support initiative memorandum  2nd  September  2012 . Tersedia  pada  http://www.emb-norway. or.th/News_and_events/MPSI/Myanmar- Peace-Support-Initiative-Memorandum- 2nd-September-2012/ . Diakses 7 Juni 2013.
NORAD.  (2012). Myanmar . Tersedia pada http://www.norad.no/en/countries/asia-and- oceania/myanmar . Diakses 7 Juni 2013.
Norwegian Ministry of  Foreign Affairs. (1999). Annual report on Norwegian efforts to pro- mote human rights .
Norwegian  People’s Aid. (2013). Norwegian People’s  Aid  Involvement  in  Myanmar Peace Process: The KyaukKyi Pilot Project . Tersedia  pada  http://www.npaid. org/News/2013/Norwegian-People-s-Aid-
Involvement-in-Myanmar-Peace-Process-
The-KyaukKyi-Pilot-Project .  Diakses 10 Juni 2013.
Suwarsono dan Alvin, Y. (2000). Perubahan sosial dan pembangunan . Jakarta: LP3ES.
Tholkhah, I. (2001). Anatomi  konflik  politik  di Indonesia . Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.