Volume 2 Nomor 1, Juli-Desember 2018 e-ISSN : 2597-5234 https://doi.org/10.31539/costing.v2i1.368

## KEBIJAKAN PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI DANA DESA DAN PENGUAT OTONOMI DESA

## POVERTY REDUCTION POLICY THROUGH VILLAGE FUNDS AND VILLAGE AUTONOMY STRENGTHENERS

## Citra Etika
STIE Prabumulih etikacitra@ymail.com

## ABSTRACT
The  Village  Fund  is  one  of  the  policies  made  by  the  government  to  alleviate  poverty  in  the village and strengthen village autonomy. The use of Village Funds is used in the field of village development and the field of community empowerment, of the total Village Funds channeled to the Village 75 percent for the development sector while for the community empowerment sector only 25 percent so that the way to overcome poverty is still relatively small. The objectives to be achieved in this study are to find out about poverty reduction policies through the Village Fund and  strengthening  village  autonomy  in  Prabumulih  City.  The  research  was  conducted  in  the villages  of  Jungai,  Sinar  Rambang,  Rambang  Senuling,  Karangan,  Talang  Batu,  Kemang Tanduk. The method in this study is a qualitative method using Focus Group Disussion (FGD), interviews with parties related to poverty alleviation issues (officials of the Village Consultative Body,  Village  Chief,  Village  Treasurer,  Village  Secretary,  Planning  Head,  Head  of  Public division,  head  of  finance  division,  Head  of  Government,  Head  of  People's  Welfare,  Head  of construction division, community leaders). The results of this study are that the Prabumulih City Government has implemented policies by gradually channeling Village Funds based on village performance.  However,  villages  in  Prabumulih  City  have  not  fully  focused  on  poverty alleviation  efforts.  This  can  be  seen  from  the  APB  Village  Responsibility  Report  at  the expenditure  point  in  the  field  of  community  empowerment  which  is  used  for  “posyandu” empowerment activities, Up2K, SisKeuDes training activities. Furthermore, the number of poor people in Prabumulih City is still high, namely BPS data of 43,464 people.
Keywords : Poverty Alleviation Policies, Village Funds, Village Autonomy

## ABSTRAK
Dana  Desa  merupakan  salah  satu  kebijakan  yang  dibuat  pemerintah  untuk  pengentasan kemiskinan  di  desa  dan  memperkuat  otonomi  desa.  Penggunaan  Dana  Desa  digunakan  untuk bidang pembangunan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat, dari total Dana Desa yang di salurkan ke Desa 75 persen untuk bidang pembangunan sedangkan untuk bidang pemberdayaan masyarakat  hanya  25  persen  sehingga  cara  untuk  mengatasi  kemiskinan  masih  relatif  kecil. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yakni untuk mengetahui kebijakan pengentasan kemiskinan  melalui  Dana  Desa  dan  penguatan  otonomi  Desa  di  Kota  Prabumulih.  Adapun penelitian ini dilakukan di desa Jungai, Sinar Rambang, Rambang Senuling, Karangan, Talang Batu,  Kemang  Tanduk.  Metode  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif  yakni menggunakan Focus  Group  Disussion (FGD) ,  wawancara  dengan  pihak-pihak  yang berhubungan dengan masalah pengentasan kemiskinan (pejabat Badan Permusyawaratan Desa, Kepala  Desa,  Bendahara  Desa,  Sekretaris  Desa,  Kaur  Perencanaan,  Kaur  Umum,  Kaur Kauangan,  Kaur  Pemerintah,  Kaur  Kesejahteraan  Rakyat,  Kaur  Pembangunan,  tokoh
masyarakat).  Hasil  penelitian  ini  adalah  Pemerintah  Kota  Prabumulih  telah  melakukan kebijakan  dengan  cara  penyaluran  Dana  Desa  secara  bertahap  berdasarkan  pada  kinerja  desa. Namun  desa-desa  di  Kota  Prabumulih  belum  sepenuhnya  fokus  pada  upaya  pengentasan kemiskinan.  Hal  ini  dapat  terlihat  dari  Laporan  Pertanggungjawaban  APBDesa  pada  poin belanja  bidang  pemberdayaan  masyarakat  yang  digunakan  untuk  kegiatan  pemberdayaan posyandu,  Up2K,  Kegiatan  pelatihan  SisKeuDes.  Selanjutnya  jumlah  penduduk  miskin  yang ada di Kota Prabumulih masih tinggi yakni data BPS sejumlah 43.464 jiwa.
Kata Kunci : Kebijakan Pengentasan Kemiskinan, Dana Desa, Otonomi Desa

## PENDAHULUAN
Otonomi daerah merupakan perwujudan  dari  pelaksanaan  kebijakan pemerintah yang didasarkan pada pertimbangan bahwa daerah lebih mengetahui  kebutuhan  dan  standar pelayanan bagi masyarakat didaerahnya, sehingga  pemberian  otonomi  daerah diharapkan dapat memacu kesejahteraan masyarakat  didaerah  (Johanna,  2011). Pelaksanaan  otonomi  daerah  tidak seutuhnya  sesuai  dengan  harapan  untuk kesejahteraan  masyarakat,  hal  ini  dapat dilihat  dari  masih  tingginya  tingkat kemiskinan di Indonesia.
Kemiskinan  merupakan  masalah kompleks dan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi tetapi juga kegagalan memenuhi hak dasar dan perbedaan  perlakuan  bagi  seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan  secara  bermatabat.  Hak-hak dasar yang diakui secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan
pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan,  air  bersih,  pertanahan, sumber  daya  alam  dan  lingkungan hidup,  rasa  aman  dari  perlakuan  atau ancaman  tindak  kekerasan  dan  hak untuk  berpartisipasi  dalam  kehidupan sosial  politik,  baik  bagi  perempuan maupun laki-laki (Aneta, 2010). Pemerintah daerah melakukan pengetasan  kemiskinan  mulai  dari elemen terkecil di daerah yakni pembangunan desa.
Menurut  Undang-undang  No.  6 Tahun  2014  tentang  desa  adalah
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan pemerintah,  kepentingan  masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,  hak asal  usul,  dan/atau hak tradisional  yang  diakui  dan  dihormati dalam sistem pemerintah Negara Republik Indonesia. Pemerintah memberikan  kesempatan  kepada  desa untuk  mengurus  rumah  tangganya sendiri  dengan  diberikannya  kebijakan tentang  dana  desa.  Menurut  peraturan pemerintah  Nomor  22  Tahun  2012 tentang  dana  desa  yang  bersumber  dari pendapatan  dan  belanja  negara.  Dana desa  adalah  dana  yang  bersumber  dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN)  yang  diperuntukan  bagi  desa, yang transfer melalui anggara pendapatan  belanja  daerah  (APBD) kota. Otonomi Kota Prabumulih dimulai  pada  tahun  2001,  ditandai dengan diberlakukannya Undang-
Undang  Nomor  6  Tahun  2001  tentang pembentukan  Kota  Prabumulih.  Kota
Prabumulih  merupakan  pemekaran  dari kabupaten Muara Enim. Jumlah
penduduk  Kota  Prabumulih  tahun  2015 adalah  sebanyak  177.078  jiwa  dengan penduduk  miskin  sebanyak  43.464  jiwa (Badan  Pusat  Statistik,  2017).    Hal  ini mendorong pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan mengenai penguatan otonomi desa, ditandai
dengan  Undang-Undang  Nomor  06 Tahun 2014 tentang Desa.
Kota  Prabumulih  terdiri  dari enam  kecamatan,  yaitu  kecamatan Prabumulih  Timur,  Prabumulih  Barat, Prabumulih  Selatan,  Prabumulih  Utara, Cambai  dan  Rambang  Kapak  Tengah. Jumlah  penduduk  Kota  Prabumulih tahun  2015  adalah  sebanyak  177.078 jiwa dengan penduduk miskin sebanyak 43.464  jiwa  (Badan  Pusat  Statistik, 2017). Hal ini menunjukan bahwa Kota Prabumulih  masih  memiliki  masalah kemiskinan. Sejak tahun 2015 Pemerintah  Kota  Prabumulih  telah mendapatkan  dana  desa  yang  salurkan ke  desa-desa  yang  ada  di  Kota Prabumulih. Pemerintah Kota
Prabumulih  mendapatkan  dana  desa pada  tahun  2017  adalah  sebesar  Rp 12.836.000.000,-  dibagikan  ke  desa- desa  di  Kota  Prabumulih  dipergunakan untuk  mengurangi  tingkat  kemiskinan melalui penggunaan dibidang pembangunan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan permasalahan diatas  maka  penelitian  ini  bertujuan untuk mengetahui kebijakan
pengentasan  kemiskinan  melalui  dana desa  dan  penguatan  otonomi  desa  di Kota Prabumulih.

## METODE PENELITIAN Waktu dan tempat pelaksanaan
Waktu  pelaksanaan  dimulai  dari tanggal  25 Januari 2018 sampai dengan 25  Juli  2018.  Tempat  pelaksanaan  di desa-desa  Kota  Prabumulih  yakni  desa Jungai,  Sinar  Rambang,  Rambang Senuling,  Karangan,  Talang  Batu, Kemang Tanduk.
Teknik Pengumpulan Data Penelitian ini menggunakan Focus  Group  Disussion (FGD) dan Wawancara. Focus  Group  Disussion (FGD) digunakan  disetiap  desa  (Desa Jungai,  Sinar  Rambang,  Rambang Senuling,  Karangan,  Talang  Batu, Kemang  Tanduk),  dengan  menyiapkan
moderator yang berperan sebagai Fasilitator  dalam  diskusi  dan  diikuti oleh  4  orang  responden  ahli  yakni kepala desa, Sekretaris desa, Bendahara desa,  Badan  Permusyawaratan  Desa (BPD).
Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara yang terstruktur  secara  tatap  muka  kepada sejumlah responden disetiap desa dengan  memfokuskan  pada  kebijakan pengentasan  kemiskinan  melalui  dana desa. Adapun pihak-pihak yang berhubungan dengan masalah pengentasan  kemiskinan  (pejabat  BPD, Kepala Desa, Bendahara Desa, Sekretaris  Desa,  Kaur  Perencanaan, Kaur  Umum,  Kaur  Kauangan,  Kaur Pemerintah, Kaur Kesejahteraan Rakyat,  Kaur  Pembangunan,  tokoh masyarakat). Metode Analisis Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan metode analisi deskriptif kualitatif, yakni mendeskriptifkan  kebijakan  pengetasan kemiskinan melalui dana desa.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Keinginan pemerintah Kota Prabumulih yang terbesar adalah menuju kesejahteraan masyarakat didaerah  Kota  Prabumulih.  Hal  ini sesuai  dengan  visi  Kota  Prabumulih yang  tertuang  dalam  RPJMD  (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Prabumulih, yakni “Terwujudnya Kota Prabumulih sebagai kota Prima dan berkualitas” selanjutnya misi  Kota  Prabumulih  “Mewujudkan peningkatan kualitas dan profesionalisme  aparatur  dalam  tata pemerintah  yang  baik  inovatif  dan enterpreneurship”.
Perwujudan visi dan misi tersebut  tidaklah  mudah  harus  disertai dengan kebijakan dan usaha yang tepat.
Dilihat  dari  jumlah  penduduk  Kota
Prabumulih  dan  jumlah  penduduk miskin Kota Prabumulih dapat digambarkan dengan grafik dibawah ini
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Prabumulih, 2013 Gambar  1.  Perkembangan  Jumlah Penduduk  dan  Penduduk Miskin Kota Prabumulih Berdasarkan  gambar  1  dapat diketahui  bahwa  jumlah  penduduk miskin  di  Kota  Prabumulih  meningkat dari tahun 2014-2015, yakni dari 37.935 jiwa  menjadi  43.464  jiwa.  Padahal pemerintah  Kota  Prabumulih  telah melakukan upaya pengentasan kemiskinan. Melalui kebijakan-
kebijakan  berikut,  yakni:  Program Indonesia  Pintar  (PIP),  Program  Kartu Indonesia Sehat (KIS), Program Raskin, Program  beda  rumah  yang  dilakukan bagi  masyarakat  Kota  Prabumulih  yang dananya berasal dari zakat mal pegawai negeri  sipil  Kota  Prabumulih  dibawah naungan Baznas Kota Prabumulih. Selain kebijakan diatas pemerintah Kota Prabumulih menggeluarkan kebijakan untuk mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat Kota  Prabumulih  melalui  dana  desa yang  digunakan  oleh  desa-desa  di  Kota Prabumulih. Kebijakan pemerintah tersebut tertuang dalan Peraturan Walikota  Prabumulih  Nomor  7  Tahun 2017  tentang  Tata  Cara  Pembagian  dan Penetapan Rincian Dana Desa. Sebelumnya  kebijakan  ini  merupakan kebijakan Presiden Joko Widodo
melalui  program  dana  desa.  Berikut rincian  dana  desa  yang  dibagikan didesa-desa Kota Prabumulih, yakni:
Tabel 1. Rincian Dana Desa Tahun 2017 Kota Prabumulih No Kecamatan Desa Pagu Dana Desa Per-Desa (Rp) 1. Rambang Kapak Tengah Rambang Senuling Rp.      959.623.000,- 2. Rambang Kapak Tengah Jungai Rp.   1.174.511.000,- 3. Rambang Kapak Tengah Talang Batu Rp.   1.044.966.000,- 4. Rambang Kapak Tengah Karangan Rp.   1.092.405.000,- 5. Rambang Kapak Tengah Sinar Rambang Rp.      952.651.000,- 6. Rambang Kapak Tengah Kemang Tanduk Rp.   1.114.523.000,- Sumber  : Lampiran Perwako No. 7 Tahun 2017 Berdasarkan  tabel  1.  Dana  Desa yang  diterima  desa  terbesar  yakni  di desa Jungai yakni sebesar Rp 1.174.511.000.  Pemerintah  desa  jungai menggunakan  dana  desa  di  bidang pembangunan desa, bidang pemberdayaaan  masyarakat.  Adapun rincian  penggunaan  dana  desa  di  desa Jungai yakni untuk kegiatan pengembangan  budidaya  cabe,  kegiatan pemberdayaan posyandu, Up2K, Kegiatan  pelatihan  SisKeuDes,  usaha pangkas rambut, usaha kelompok menjahit, bimtek perencanaan desa. Tahun 2015 pemerintah melalukan  kebijakan  mengenai  dana desa,  hal  ini  juga  yang  diterapkan  di Kota  Prabumulih.  Dana  desa  Kota Prabumulih sebesar Rp 12.839.000.000,-  yang  dibagikan  ke desa-desa di Kota Prabumulih, berdasarkan hasil Focus Group
Disussion (FGD) dan  wawancara  di desa  Jungai,  Sinar  Rambang,  Rambang Senuling,  Karangan,  Talang  Batu  dan Kemang  Tanduk,  maka  dapat  diketahui
0 50000 100000 150000 200000 Tahun 2014 Tahun 2015
Jumlah Penduduk
Jumlah
Penduduk Miskin
bahwa  penggunaan  dana  desa  untuk bidang  pembangunan  desa  sebesar  Rp 9.629.250.000,-  atau  sebesar  75  persen,
bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp 3.209.759.000,- atau sebesar 25 persen.
Desa  Jungai,  Sinar  Rambang, Rambang  Senuling,  Karangan,  Talang Batu  dan  Kemang  Tanduk  belum mengoptimalkan  sumber  daya  yang tersedia  di  desa  tersebut.  Hal  ini  dilihat dari  belum  optimalnya  Badan  Usaha Milik  Desa  (BUMDES)  dan  belum dibentuknya Koperasi milik desa.
Kedua badan usaha ini dapat  di  jadikan wadah memberdayakan masyarakat dalam  pengelolaannya  sehingga    dapat membantu pendapatan individual masyarakat. BUMDES diharapkan juga mampu menstimulasi dan menggerakkan  roda  perekonomian  di pedesaan.  Aset  ekonomi  yang  ada  di desa  harus  dikelola  sepenuhnya  oleh masyarakat  desa.  Substansi  dan  filosofi BUMDes harus dijiwai dengan semangat  kebersamaan  dan  self  help sebagai upaya memperkuat aspek
ekonomi  kelembagaannya.  Pada  tahap ini,  BUMDes  akan  bergerak  seirama dengan  upaya  meningkatkan  sumber- sumber pendapatan asli desa, menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat  di  mana  peran  BUMDes sebagai institusi payung dalam menaungi.  Upaya  ini  juga  penting dalam kerangka mengurangi peran free- rider  yang  seringkali  meningkatkan biaya transaksi dalam kegiatan ekonomi masyarakat melalui praktek rente (Nurcholis 2011;Ni Wayan, 2007).
Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)  di  desa  Jungai,  Sinar Rambang, Rambang Senuling, Karangan,  Talang  Batu  dan  Kemang Tanduk digunakan untuk tempat menyimpan barang sewaan yakni menyewakan  peralatan  catering  dan
tenda,  tempat  usaha  pulsa  elektrik. Sedangkan  diwilayah  desa  tersebut banyak  sumber  daya  alamnya  yang dapat  dieksplor  seperti  memberdayakan nanas  Kota  Prabumulih,  kerajinan tangan dan jenis usaha lainnya.
Sehingga  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDES)  dapat  berfungsi  secara optimal.
Selanjutnya  Koperasi  dari  desa Jungai,  Sinar  Rambang,  Rambang
Senuling,  Karangan,  Talang  Batu  dan Kemang  Tanduk  belum  ada  yang membuat koperasi milik desa. Alasannya  adalah  penduduk  setempat lebih memilih bertani karet dibandingkan dengan menjadi pengurus Koperasi.  Padahal,  dengan  adanya koperasi,  maka  rakyat  kecil  terbebas dari lintah darat yang memberi pinjaman  dengan  bunga  tinggi.  Selain itu,  rakyat  pedesaan  terbebas  dari tengkulak  yang  membeli  hasil  panen dengan  harga  rendah.  Pada  akhirnya, mereka  bisa  mengelola  keuangan  atau hasil  panen  secara  gotong  royong  dan berdasar  asas  kekeluargaan  (Alfred, 1989).

## PENUTUP Kesimpulan
Pemerintah  Kota  Prabumulih telah melakukan beberapa upaya
peretasan  kemiskinan,  seperti  kebijakan
Program Indonesia Pintar (PIP),
Program  Kartu  Indonesia  Sehat  (KIS), Program  Raskin,  Program  beda  rumah bagi  masyarakat  Kota  Prabumulih, namun  upaya-upaya  tersebut  belum mampu  mengurangi  tingkat  kemiskinan yang  ada.  Pada  tahun  2015  kebijakan Pemerintah  Kota  Prabumulih  yakni menyalurkan dana desa guna memaksimalkan upaya pengentasan kemiskinan Penyaluran Dana Desa dilakukan  secara  bertahap  berdasarkan kinerja desa-desa masing-masing.
Namun  desa-desa  di  Kota  Prabumulih belum  mengoptimalkan  penggunaan dana  desa  dalam  upaya  pengentasan kemiskinan.  Hal  ini  dapat  terlihat  dari Laporan Pertanggungjawaban APBDesa pada poin belanja bidang pemberdayaan masyarakat  yang  digunakan  untuk kegiatan pemberdayaan posyandu,
Up2K,  Kegiatan  pelatihan  SisKeuDes, usaha pangkas  rambut, usaha kelompok menjahit,  bimtek  perencanaan  desa .Selanjutnya  jumlah  penduduk  miskin yang  ada  di  Kota  Prabumulih  masih tinggi  yakni  data  BPS  sejumlah  43.464 jiwa.

## Saran
Sebaiknya tiap-tiap desa di Kota Prabumulih dapat mengoptimalkan dana desa  dengan  memberdayakan  Badan Usaha  Milik  Desa  (BUMDES)  dan mendirikan kopersi dalam upaya pengentasan kemiskinan.

## DAFTAR PUSTAKA
Aneta,  Asna,  (2010).  Implementasi Kebijakan Program Penanggulanga Kemisikinan Perkotaan (P2KP) di Kota
Gorontalo, Jurnal  Administrasi Publik , 1(1),55-65. Badan  Pusat  Statistik.  (2017). Kota Prabumulih  dalam  angka .  Kota
Prabumulih. Budiani,  Ni  Wayan,  (2007).  Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran  Karang  Taruna “Eka  Taruna  Bhakti”  Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar, Jurnal  Ekonomi  dan  Sosial ,
2(1),49-57.
Hanel Alfred. (1989). Organisasi Koperasi:  Pokok-pokok  Pikiran Mengenai  Organisasi  Koperasi dan Kebijaksanaan Pengembangannya  di  Negara- Negera  Berkembang ,  UNPAD, Bandung Peraturan Pemerintah. (2012). Peraturan  Pemerintah  Nomor 22  Tahun  2012  tentang  dana desa yang bersumber dari pendapatan dan belanja negara. Peraturan Walikota Prabumulih, (2017).
Peraturan  Walikota  Prabumulih Nomor  7  Tahun  2017  tentang Tata  Cara  Pembagian  dan
Penetapan Rincian Dana Desa. Johanna, Maria. (2011). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pensdidikan dan Kesehatan Terhadap Pengetasan Kemiskinan Melalui Peningkatan Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah. Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan , 1(1). Undang-Undang. (2011). Undang Undang  Nomor  6  Tahun  2001 tentang pembentukan Kota Prabumulih. Undang-Undang. (2014) . Undang Undang  Nomor  06  Tahun  2014 tentang Desa.