Jurnal Dinamika Sosial Ekonomi Vol.22 No.1, Juni 2021 : 103-113 ISSN 1411-593X (print); ISSN 2721-3137 (online)

## Sinergi Pemerintah dan Masyarakat Dalam Pengelolaan Wisata Di Kawasan Hutan Lindung
Synergy of Government and Community in Tourism Management in Protected Forest Area
Wawan Setiyo Tjahjono 1)* , Eko Murdiyanto 2) , Budi Widayanto 2)
1) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta
2) Program Studi Magister Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta
1) Jalan Arulobang 13, Baciro, Yogyakarta, Indonesia
2) Jalan SWK 104, Condong Catur, Yogyakarta, Indonesia *Email korespondensi : wawan.setiyo.jogja@gmail.com
Diterima tanggal : 15 Juni 2021 ; Disetujui tanggal : 30 Juni 2021

## ABSTRACT
This study aims to examine the form of synergy between the government and the community  in  the  collaborative  use  of  protected  forests  carried  out  by  the  Bukit Pengger Tourism Manager. This study uses a qualitative method in collecting data using observations and interviews. The research uses a qualitative method with a case study approach. The results of the study indicate that the synergy between the government  and  the  community  in  forest  management  has  been  implemented through the form of cooperation in the use of protected forests for Bukit Pengger Tourism  management  activities.  The  synergy  between  the  government  and  the community in forest management can be used as a solution for solving problems in forest  management  by  other  regions  to  achieve  the  main  goal  of  preserving  the benefits of forest functions in the context of improving people's welfare.
Keywords: cooperation, protected forest, synergy, tourism

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk  mengkaji bentuk sinergi pemerintah dan masyarakat dalam  kerjasama  pemanfaatan  hutan  lindung  yang  dilakukan  Pengelola  Wisata Bukit  Pengger.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  yang  dalam pengumpulan  datanya  menggunakan  observasi  dan  wawancara.  Penelitian menggunakan  metode  kualitatif  dengan  pendekatan  studi  kasus.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  sinergi  antara  pemerintah  dengan  masyarakat    di  dalam pengelolaan  hutan  telah  terlaksana  melalui  bentuk  kerjasama  pemanfaatan  hutan lindung untuk kegiatan pengelolaan Wisata Bukit Pengger. Sinergi pemerintah dan masyarakat  dalam  pengelolaan  hutan  dapat  dijadikan  suatu  solusi  pemecahan kendala permasalahan pengelolaan hutan oleh daerah lain untuk mencapai  tujuan utama  kelestarian  manfaat  fungsi  hutan  dalam  rangka  peningkatan  kesejahteraan masyarakat.
Kata Kunci: kerjasama, hutan lindung, sinergi, wisata

## PENDAHULUAN
Keberlangsungan  suatu  pelaksanaan  pembangunan  tidak  dapat  dilakukan sendiri oleh pemerintah, namun membutuhkan sinergi dengan stakeholders lainya. Namun  kendala  permasalahan  di  lapangan  seringkali  kurangnya  keterlibatan stakehoders  lainnya  begitu  juga  yang  sering  terjadi  pada  pengelolaan  hutan. Sinergitas  sebagaimana  disampaikan  Mutis  (1992)  dalam  Parji  (2017)  adalah perpaduan  beberapa  inti  atau  beberapa  elemen  kalau  dipadukan  secara  bersama memberikan hasil yang lebih baik dan lebih baik manakala mereka berkeja sendiri- sendiri  untuk  dapat  mencapai  tujuan  sosial  politik  tertentu  yang  semakin  lama semakin  kompleks,  termasuk  untuk  mewujudkan  pengelolaan  hutan  yang berkeadilan  dengan  mempertahankan  manfaat  fungsi  lingkungan,  sosial  dan ekonomi  secara  seimbang  dan  berkelanjutan,  maka  negara  perlu  berbagi  peran, berbagi kekuasaan dan kerjasama dengan kekuatan-kekuatan sosial masyarakat.
Sinergi antara pemerintah dan masyarakat untuk melaksanakan pengelolaan hutan  dengan  paradigma  yang  baru  menuntut  kesungguhan  dan  komitmen  dari semua  pihak,  tidak  terkecuali  masyarakat  lokal  sebagai  aktor  utamanya.  Oleh karena  itu  pembangunan  dimulai  dari  desa  dan  pemberdayaan  masyarakat  desa pinggir dan sekitar hutan hendaknya menjadi prioritas dan dilakukan secara sinergis antara  pemerintah  dan  masyarakat  dan  terintegrasi.  Tantangan  bagi  kita  ialah mempersiapkan  penguatan  kelembagaan  lokal  dan  kemampuan  sumberdaya manusia di tingkat desa.
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) DIY dalam hal ini Balai Kesatuan  Pengelolaan  Hutan  (KPH)  Yogyakarta  melaksanakan  kegiatan pengelolaan hutan lindung melibatkan masyarakat sekitar hutan dengan mekanisme kerjasama dengan organisasi masyarakat. Perjanjian Kerjasama antara DLHK DIY dengan Koperasi Noto Wono yang telah diperbarui dengan Perjanjian Kerjasama Nomor ∶ 119/01600 4 Tahun 2019 Pengelola  Wisata  Bukit  Pengger  merupakan  salah  satu pengelola wisata dari Koperasi Noto Wono yang secara administrasi berkedudukan di Dusun Sendangsari, Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul
Pengelolaan  Wisata  Bukit  Pengger  yang  dilaksanakan  sampai  tahun keempat  pelaksanaan  kerjasama  sangat  minim  dari  akses  kegiatan-kegiatan
pemberdayaan  masyarakat  dan  di  sekitar  wilayah  yang  dikelola  muncul  obyek- obyek  wisata  yang  dikembangkan  berbagai  pihak  yang  dapat  dianggap  sebagai pesaing  bagi  Wisata  Bukit  Pengger,  namun  pengelolaan  wisata  alam  yang  telah dilakukan dapat dikatakan terbangun dengan baik dan stabil dibandingkan dengan 8 pengelola yang lain sesuai dengan tujuan pengelolaan hutan berkelanjutan. Hal tersebut  terlihat  pada  jumlah  masyarakat  yang  terlibat,  banyaknya  kegiatan- kegiatan dari konsumen yang menggunakan lokasi wisata alam, jumlah pengunjung yang  banyak  terutama  saat  musim  liburan,  terbangunnya  berbagai  fasilitas  bagi pengunjung,  berkembangnya  fasilitas  akomodasi  dan  kuliner  di  luar  kawasan wisata alam, meningkatnya kualitas aksesbilitas menuju lokasi wisata alam.
Penelitian ini bertitik tolak dari sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam  pelaksanaan  kerjasama    dalam    Pemanfaatan  Hutan  Lindung  di  Bukit Pengger  Kecamatan  Dlingo,  Kabupaten  Bantul,  Daerah  Istimewa  Yogyakarta sebagai wisata alam yang keberadaan dan keberlangsungan pengelolaannya dapat berjalan dengan baik sampai dengan saat ini. Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Untuk itu perlu dikaji sinergi pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan hutan lindung dengan mekanisme kerjasama.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  dilaksanakan  di  Pengelola  Wisata  Bukit  Pengger,  DesaTerong, Kecamatan  Dlingo,  Kabupaten  Bantul  pada  RPH  Mangunan  BDH  Kulon  Progo Bantul  Balai  KPH  Yogyakarta.  Tahapan  pelaksanaan  kegiatan  penelitian  secara keseluruhan  dilakukan  kurang  lebih  selama  6  (enam)  bulan,  mulai  bulan  Bulan Januari sampai Juni 2021. Penelitian ini menggunakan penelitiaan kualitatif dengan pendekatan  studi  kasus.  Penelitian  kualitatif    ini  pengumpulan  datanya menggunakan  observasi  dan  wawancara.  Subyek  penelitian  yang  dipilih  untuk diamati adalah Pengelola Wisata Bukit Pengger yaitu  Sumar selaku ketua,  Galfa selaku Sekretaris,  Sugiri selaku bendahara dan  Giyarto sebagai anggota Pengelola Wisata Bukit Pengger yang mengetahui awal mula kerjasama pemanfaatan hutan lindung untuk wisata alam dan sampai saat ini masih terlibat secara langsung dalam pengelolaan wisata alam Bukit Pengger. Dalam penelitian ini pengujian keabsahan
data menggunakan triangulasi sumber dan waktu. Analisis data dalam penelitian ini adalah : data reduction , data display dan conclusion sebagaimana yang dinyatakan oleh Miles and Hubermen (1984) dalam Hariyanti (2015).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sinergi antara pemerintah dengan masyarakat  di dalam pengelolaan hutan telah  terlaksana  dengan  kerjasama  pemanfaatan  hutan  lindung  untuk  kegiatan pengelolaan wisata antara DLHK DIY dengan Koperasi Noto Wono dimana dalam pengelolaan  wisata  Blok  Pengger  diserahkan  pelaksanaannya  kepada  Pengelola Wisata Bukit Pengger. Proses sampai terlaksananya kerjasama pemanfaatan hutan lindung sudah melalui tahapan koordinasi untuk berbagi peran dengan masyarakat sekitar  hutan  mengelola  wisata  pada  hutan  lindung.  Pembagian  peranan  tersebut secara garis besar posisi pemerintah dalam perjanjian kerjasama pemanfaatan hutan lindung  adalah  sebagai  pemilik  program  dan  pengelola  kawasan  hutan  adalah menyediakan  lahan  kawasan  hutan  sedangkan  Pengelola  Wisata  Bukit  Pengger sebagai  pelaksana  pengelola  wisata  dalam  kerjasama  pemanfaatan  hutan.  Dalam pembagian  peranan  tersebut  juga  dikomunikasikan  dan  disepakati  mengenai  hak dan  kewajiban  antara  DLHK  DIY  dan  Pengelola  Wisata  Bukit  Pengger  dimana peran, hak dan kewajiban dari masing-masing pihak dituangkan dalam kesepakatan sebagaimana tertuang dalam perjanjian kerjasama dan hingga saat ini dilaksanakan dengan baik.
DLHK  DIY  dalam  hal  ini  Balai  KPH  Yogyakarta  dengan  terbitnya Peraturan Daerah DIY Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Gubernur DIY No. 5 Tahun 2018 bersinergi  dengan Koperasi  Noto Wono untuk  secara bersama-sama melaksanakan  pemanfaatan  hutan  lindung  untuk  kegiatan  wisata  alam  setelah melalui  proses  koordinasi  bagaimana  terhadap  posisi  pemerintah  sebagai  pihak yang  berwenang  dan  masyarakat  yang  sangat  bergantung  kepada  hutan  untuk pemenuhan  kebutuhan  hidupnya  dalam  pengelolaan  hutan.  Menurut  Stephen  R. Covey  dalam  Hayati  (2014),  sinergi  ( Synergy )  adalah  saling  mengisi  dan melengkapi perbedaan untuk mencapai hasil lebih besar daripada jumlah bagian per bagian. Sinergi  merupakan suatu  kerjasama  yang dapat  terwujud ketika kita bisa
mensinkronkan bermacam alternatif keinginan dengan cara komunikasi yang baik antar anggota tim. Dalam bersinergi, kita juga harus berkoordinasi satu sama lain sehingga  terwujudnya  suatu  kegiatan  yang  efisien.  Menurut  Moekijat  dalam bukunya  Koordinasi  (Suatu  Tinjauan  Teoritis)  (2002)  koordinasi  merupakan penyelarasan secara teratur atau penyusunan kembali kegiatan-kegiatan yang saling bergantung dari individu-individu untuk mencapai tujuan bersama.
Sinergi  pemerintah  dan  masyarakat  dalam  pengelolaan  hutan  dengan adanya kerjasama DLHK DIY dengan Koperasi Noto Wono dimana pengelolaan wisata diserahkan kepada Pengelola Wisata Bukit Pengger yang telah berlangsung hingga  saat  ini  dapat  dijadikan  suatu  solusi  pemecahan  kendala  permasalahan pengelolaan  hutan  dengan  mempertimbangkan  karakteristik  masyarakat  dan potensi pemanfaatan hutan yang dimiliki oleh daerah lain untuk mencapai  tujuan utama  kelestarian  manfaat  fungsi  hutan  dalam  rangka  peningkatan  kesejahteraan masyarakat.,sebagaimana  pendapat  Rhodes  (2007)  dalam  Sudirman  dkk  (2021) kunci dari keberhasilan sinergi dapat dilihat dari 3 hal yaitu: 1) Pemecahan Masalah (Problem Solving) yaitu kemampuan dalam pemecahan masalah yang diantaranya adalah  usaha  menemukan  urutan  yang  benar  dari  alternatif  jawaban,  sehingga menggerakan  kita  agar  lebih  dekat  dengan  tujuan  kita  juga  proses  yang  dapat membantu seseorang untuk menemukan apa yang mereka inginkan dan bagaimana mencapainya dengan cara yang paling efektif dengan cara merumuskan masalah, menyusun  rencana  tindakan,  dan  melaksanakan  tindakan  yang  mengarah  pada penyelesaian masalah; 2) Peran Pemerintah (intergovermental games) yaitu bahwa keterpaduan  interaksi  yang  konstruktif  antar  pemerintah,  sektor  swasta  dan masyarakat;  dan  3)  Jaringan  Komunikasi.  Dalam  bentuk  bagan  proses  Sinergi Pemerintah dan Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan dapat dilihat pada Gambar 1.
Gambar 1. Proses Sinergi Pemerintah dan Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Sumber : Data primer (2021)
Sinergi pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan hutan dalam bentuk kerjasama memiliki kelebihan yaitu adanya pembagian peranan dan tanggungjawab secara seimbang, pemahaman yang searah dalam pengelolaan hutan, terbentuknya mekanisme koordinasi dan komunikasi yang baik, masyarakat diposisikan sebagai pelaku utama, masyarakat diberi keleluasaan dalam mengelola hutan, fungsi hutan dapat  terjaga  kelestariaannya,  mempertahankan  musyawarah  dan  gotong  royong sebagai  nilai  kearifan  budaya  lokal  masyarakat  dan  secara  ekonomi  masyarakat mendapatkan porsi yang lebih besar untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sinergi  pemerintah  dan  masyarakat  yang  diwujudkan  dengan  kerjasama pengelolaan wisata alam dapat terlaksana dengan baik ditunjukkan dengan obyek wisata, sarana prasarana dan sarana kuliner Wisata Bukit Pengger tersedia, tertata, terpelihara dan terkelola dengan baik sehingga menjamin kenyamanan pengunjung wisata.  Lokasi  Wisata  Bukit  Pengger  sudah  menjadi  titik  lokus  pengembangan wisata dengan peningkatan dan perkembangan aksesibiltas dan transportasi baik di sekitar  lokasi  maupun  lokasi  lain  di  sekitar  dan  menuju  lokasi  wisata  alam  yang dapat  mendongkrak  perekonomian  masyarakat  dengan  berkembangnya  usaha masyarakat di bidang sarana akomodasi, kuliner, transportasi dan obyek wisata lain. Dari  manfaat  fungsi  hutan  dengan  terjaganya  kelestarian  hutan,  secara  sosial
budaya  masyarakat  meskipun  di  tengah  perkembangan  modernisasi  masyarakat dapat mempertahankan musyawarah dan gotong royong sebagai nilai sosial budaya masyarakat  lokal.  Manfaat  ekonomi  dengan  adanya  sinergi  pemerintah  dan masyarakat  sejauh  ini  meskipun  telah  dapat  mendongkrak  ekonomi  masyarakat baik  Pengelola  Wisata  Bukit  Pengger,  masyarakat  sekitar  hutan  maupun masyarakat  daerah  lainnya  juga  tidak  meninggalkan  sisi  sosial  dari  pengelolaan wisata  alam  dimana  hingga  saat  ini  dari  Pengelola  Wisata  Bukit  Pengger  tetap menyisihkan  sebagian  keuntungan  untuk  santunan  anak  yatim  dan  orang  jompo serta pembanguna sarana pendidikan bagi masyarakat sekitar hutan.
Sinergi  pemerintah dan  masyarakat  dalam pengelolaan hutan sudah dapat terlaksana dengan baik namun dalam suatu sinergi tetap ada kelemahan yang dapat berdampak pada tujuan dari sinergi itu sendiri. Kelemahan sinergi pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan hutan yaitu  prosedur yang kompleks sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan yang berlaku dalam pengelolaan hutan, masyarakat dalam  mengembangkan  inovasi  dalam  pemenuhan  kebutuhan  akan  sarana prasarana    terkendala  jenis  infrastruktur  sesuai  peraturan  daerah  yang  berlaku, permodalan  yang  rendah  menyebabkan  cukup  tingginya  biaya  operasional  dan pemeliharaan  sarana  prasarana  obyek  wisata,  fasilitas  di  dalam  lokasi  kerjasama pengelolaan  hutan  menjadi  hak  privat  yang  dapat  menimbulkan  permasalahan  di masa  datang.  Kelemahan  sinergi  pemerintah  dan  masyarakat  dalam  pengelolaan hutan tersebut perlu dilakukan upaya-upaya untuk meminimalisir potensi timbulnya masalah yaitu kerjasama harus dibuat dengan seksama dan disepakti terutama untuk mengantisipasi  dinamika  perubahan  peraturan  pengelolaan  hutan  ke  depannya, perencanaan untuk jangka pendek, menengah dan panjang  yang baik, melakukan penilaian manajemen risikosecara sebelum melaksanakan sinergi pemerintah dan masyarakat  dalam  pengelolaan  hutan  agar  tidak  terjadi  kerugian  dari  pihak pemerintah  maupun  masyarakat  yang  dapat  menggagalkan  tujuan  sinergi pemerintah    dan  masyarakat  dalam  pengelolaan  hutan  yaitu  kelestarian  hutan terjaga dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kerjasama  pengelolaan  Wisata  Bukit  Pengger  merupakan  suatu  bentuk pemanfaatan hutan lindung selain dari hasil hutan bukan kayu yaitu Jasa lingkungan
dan  Wisata  Alam  dengan  salah  satu  bentuk  pengelolaannya  dengan  mekanisme kerjasama.  Hal yang mendasarinya adalah Peraturan Daerah DIY Nomor 7 Tahun 2015  tentang  Pengelolaan  Hutan  Produksi  dan  Hutan  Lindung  DIY  yang  dalam pelaksanaanya diterbitkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kerjasama Pemanfaatan Hutan Lindung yang telah diubah dan diperbaharui dengan Peraturan  Gubernur  DIY  Nomor  5  tahun  2018  tentang  Kerjasama  Pemanfaatan Hutan Produksi, Hutan Lindung dan Perizinan Tahura.
Pengelolaan  hutan  lindung  untuk  wisata  alam  sebagai  bentuk    kerjasama antara  Koperasi  Noto  Wono  dengan  DLHK  DIY  sebagaimana  yang  telah dilaksanakan mulai tahun 2017 hingga saat ini. Dalam hal pelaksanaan kerjasama untuk  mengelola  Bukit  Pengger  Koperasi  Noto  Wono  menyerahkan  pelaksanaan pengelolaan  wisata  alam  dalam  kerjasama  pemanfaatan  hutan  lindung  tersebut kepada  Pengelola  Wisata  Bukit  Pengger.  Menurut  pendapat  Amirullah  (2015) dalam Rustam (2018) kerjasama dapat juga diartikan sebagai bekerja luar biasa atau mewajibkan  diri  sendiri  untuk  berbuat  lebih  daripada  yang  menjadi  kewajiban sendiri karena dengan cara itu berarti juga ikut menolong atau memberi keuntungan bagi kepentingan bersama.
Kerjasama  menurut  pendapat  Prasojo  (2015)  memposisikan  kedudukan pemerintah  yang  awalnya  sebagai  pelaku  utama  dalam  pembangunan  mulai  dari tahap  perencanaan,  pelaksanaan  sampai  dengan  evaluasi,  berubah  menjadi  pola penyelenggaraan pelayanan dan fungsi pemerintah yang tidak lagi didominasi oleh satu  pihak  saja  (pemerintah).  Konsep  ini  menekankan  pemerintah  sebagai pengendali  sumber-sumber  yang  ada  di  masyarakat  dan  tidak  melakukan pembangunan  sendiri.  Selain  itu  pemerintah  juga  harus  mampu  memberdayakan masyarakat  dalam  pemberian  pelayanan,  sebagaimana  telah  dilaksanakan  dalam pengelolaan  hutan  lindung  untuk  wisata  alam  sebagai  bentuk    kerjasama  antara Koperasi  Noto  Wono  dengan  DLHK  DIY  sebagaimana  yang  telah  dilaksanakan mulai  tahun  2017  hingga  saat  ini.  Dalam  hal  pelaksanaan  kerjasama  untuk mengelola  wisata  alam  Bukit  Pengger  yang  terletak  di  blok  Terong  RPH Mangunan, BDH Kulon Progo – Bantul seluas 3,80 hektar Koperasi Noto Wono menyerahkan  pelaksanaan  pemanfaatan  hutan  lindung  kepada  Pengelola  Wisata
Bukit  Pengger  yang  berkedudukan  di  dusun  Sendangsari,  Kalurahan  Terong, Kapanewon  Dlingo,  Kabupaten  Bantul  dengan  tujuan  optimalisasi  usaha  wisata alam untuk memperoleh manfaat ekologi, sosial dan ekonomi baik bagi masyarakat maupun pemerintah.
Pengelolaan  hutan  dalam  hal  ini  pemanfaatan  hutan  lindung  dengan mekanisme  kerjasama  ditujukan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat sekitar hutan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan secara berkelanjutan dimana  masyarakat  sekitar  hutan  terlibat  langsung  secara  aktif  dalam  kerjasama pemanfaatan  hutan  lindung.  Pengelolaan  hutan  dengan  kerjasama  sebagai  wujud dari sinergi antara pemerintah dan masyarakat  merupakan paradigma baru untuk menjadikan  semua stakeholder dalam  pembangunan  mempunyai  peran  yang seimbang  guna  mencapai  tujuan  utama  pembanguan  yakni  kesejahteraan masyarakat.  Karena  yang  dimaksud  kesejahteraan  bukanlah  hanya  sekedar terpenuhinya kebutuhan pokok yang terdiri dari pangan, sandang, dan perumahan atau  pemukiman,  namun  lebih  dari  itu.  Pendapat  Goulet  yang  dikutip    Theresia (2014)  mengemukakan  bahwa  terdapat  tiga  nilai  yang  terkandung  dalam kesejahteraan,  yakni:  a)  tercapainya swasembada (kemampuan  masyarakat memenuhi  kebutuhan  dasar  seperti  sandang,  pangan,  pemukiman,  kesehatan, pendidikan  dasar,  keamanan,  dan  sebagainya;  b)  peningkatan  harga  diri (berkembangnya rasa percaya diri untuk hidup mandiri dan tidak tergantung pada pihak lain); c) diperolehnya kebebasan untuk mengembangkan usaha memperbaiki mutu  hidup  tanpa  adanya  tekanan  dari  pihak  lain.  Atau  dengan  kata  lain  dengan kerjasama  pemanfaatan  hutan  lindung  adalah  upaya  pemerintah  dalam pemberdayaan masyarakat sekitar hutan melalui pemanfaatan hutan lindung dengan pengembangan potensi yang ada pada hutan lindung dan masyarakat sekitar hutan lindung.

## SIMPULAN
Sinergi antara pemerintah dengan masyarakat  di dalam pengelolaan hutan dengan keseimbangan peranan antara pemerintah dan masyarakat telah diwujudkan dalam  bentuk  kerjasama  pemanfaatan  hutan  lindung  untuk  kegiatan  pengelolaan
wisata antara DLHK DIY dengan Koperasi Noto Wono dimana dalam pengelolaan wisata  blok  Pengger  diserahkan  pelaksanaannya  kepada  Pengelola  Wisata  Bukit Pengger  dengan  tujuan  tercapainya  nilai  kesejahteraan  yaitu  tercapainya swasembada,  peningkatan  harga  diri  melalui  berkembangnya  rasa  percaya  diri untuk  hidup  mandiri  dan  tidak  tergantung  pada  pihak  lain  dan  kebebasan  untuk mengembangkan usaha memperbaiki mutu hidup tanpa adanya tekanan dari pihak lain.
Perlu  dilakukan  upaya-upaya  untuk  meminimalisir  potensi  timbulnya masalah yaitu kerjasama harus dibuat dengan seksama dan disepakti terutama untuk mengantisipasi  dinamika  perubahan  peraturan  pengelolaan  hutan  ke  depannya, perencanaan untuk jangka pendek, menengah dan panjang  yang baik, melakukan penilaian manajemen risikosecara sebelum melaksanakan sinergi pemerintah dan masyarakat  dalam  pengelolaan  hutan  agar  tidak  terjadi  kerugian  dari  pihak pemerintah  maupun  masyarakat  yang  dapat  menggagalkan  tujuan  sinergi pemerintah    dan  masyarakat  dalam  pengelolaan  hutan  yaitu  kelestarian  hutan terjaga dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Hariyanti,  M.  (2015,  Juni  10). Analisis  Data  Kualitatif  Miles  dan  Hubermen .
Diperoleh dari
https://www.kompasiana.com/meykurniawan/556c450057937332048b456 c/analisis-data-kualitatif-miles-dan-hubermen
Hayati,N.  (2014).  Sinergi  Lembaga-Lembaga  Pemerintahan/Bumn  Dalam Penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kota Samarinda. eJournal Ilmu Pemerintahan , 2 (4), 3482-3496
Milles,  Matthew  B.  dan  Huberman,  Michael.  (1984). Qualitative  Data  Analysis . London: Sage Publication
Moekijat.  (2002). Koordinasi  (Suatu  Tinjauan  Teoritis) .  Bandung.  CV.  Mandar Maju.
Parji.  (2017).  Studi  Tentang  Sinergitas  Antar  Stakeholder  Dalam  Implementasi Kebijakan  Asi  Eksklusif  Di  Kawasan  Kecamatan  Rungkut  Berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif. Kebijakan dan Manajemen Publik , 5, (1), 1-13
Prasojo,R.A.  (2015). Peran  Pemerintah-Masyarakat  Dalam  Pembangunan  Desa (Studi  Di  Desa  Sedatigede  Kecamatan  Sedati  Kabupaten  Sidoarjo) . (Skripsi).  Fakultas  Ilmu  Sosial  Dan  Ilmu  Politik.  Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Sidoarjo
Rustam,R. (2018). Kerjasama Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Penanggulangan  Bencana  Di  Kabupaten  Luwu  Utara .  (Skripsi). Universitas Muhammadiyah Makassar. Makassar
Sudirman,  F,  Alyas,  Abdi.  (2021).  Sinergi  Pemerintah  Dan  Masyarakat  Dalam Penanggulangan  Persampahan  Di  Pasar  Sentral  Kabupaten  Enrekang. Journal Unismuh, 2, (1), 308-322
Theresia. A, Andini. KS, Nugraha. P.G.P, Mardikanto. T . (2014). Pembangunan Berbasis  Masyarakat:  Acuan  Bagi  Praktisi,  Akademis,  dan  Pemerhati Pengembangan Masyarakat . Bandung : Penerbit Alfabeta.