## Tinjauan Yuridis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efetivitas Penegakan Hukum Di Masyarakat

## Mohd. Yusuf DM,
Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Indonesia; yusufdaeng23@gmail.com
Sugianto lmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Indonesia; sugianto050988@gmail.com
Roland Latarsa Pangaribuan lmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Indonesia; roland_lawfirm@gmail.com
Andi Wahyu Putra Utama
Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Indonesia; andiwahyu961@gmail.com

## Geofani Milthree Saragih
Ilmu Hukum, Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia; geofanimilthree@gmail.com
*Coresponding Author Info Artikel: Dikirim: --- ; Direvisi: ---; Diterima: --- Cara  sitasi: Nama  Belakang,  Inisial  Nama  Depan.  Inisial  Nama  Tengah.,  Nama  Belakang, Inisial Nama Depan., & Nama Belakang, Inisial Nama Depan. Inisial Nama Tengah. (Tahun). Judul Artikel. JPIn: Jurnal Pendidik Indonesia , vol(yy), xx-yy.
Abstrak . Hukum merupakan suatu hal yang abstrak, karena tidak dapat dilihat dan disentuh,  namun  dapat  dirasakan  keberadaannya.  Hal  ini  karena  hukum  bukan suatu benda, melainkan tindakan (setelah dimplementasikan). Untuk mengkaji hal tersebut,  maka  kita  harus  memperhatikan  eksistensi  hukum  melalui  efektivitas hukum  yang  ada  di  tengah-tengah  masyarakat.  Membahas  mengenai  efektivitas hukum  di  tengah-tengah  masyarakat  berarti membahas mengenai daya kerja  atau pengimplementasian suatu hukum dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk  patuh  dan  taat  terhadap  hukum.  Maka,  sudah  pasti  terdapat  faktor-faktor yang  mempengaruhi  tingkat  efektivitas hukum  tersebut.  Kemudian, juga  terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut benar-benar berfungsi di dalam masyaralat.  Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  normatif  yuridis  dengan mengaitkan pokok pembahasan terhadap topik utama di dalam penelitian ini. Hasil dari  penelitian  ini  memperlihatkan  ada  beberapa  faktor  yang  mempengaruhi efektivitas  penegakan  hukum  di  masyarakat  yaitu  kaidah  hukum  (peraturan), penengak hukum, sarana atau fasilitas dan kesadaran masyarakat itu sendiri. Kata Kunci : Efektivitas, Penegakan Hukum, Masyarakat.
Abstract. Law  is  an  abstract  thing,  because  it  cannot  be  seen  and  touched,  but  its existence  can  be  felt.  This  is  because  the  law  is  not  an  object,  but  an  action  (after being implemented). To examine this, we must pay attention to the existence of law through  the  effectiveness  of  the  law  in  the  midst  of  society.  Discussing  the
effectiveness of the law in the midst of society means discussing the working power or  implementation  of  a  law  in  regulating  and/or  forcing  people  to  obey  and  obey the law. So, it is certain that there are factors that affect the level of effectiveness of the  law.  Then,  there  are  also  factors  that  affect  the  law  actually  functioning  in society. This study uses a type of juridical normative research by linking the subject matter to the main topic in this study. The results of this study show that there are several  factors  that  affect  the  effectiveness  of  law  enforcement  in  the  community, namely  the  rule  of  law  (regulations),  law  enforcement,  facilities  or  facilities  and public awareness itself.
Keywords : Effectiveness, Law Enforcement, Society.

## Pendahuluan
Hukum  oleh  Ronald  M.  Dworkin  didefenisikan  sebagai  dari  suatu masyarakat,  yakni  suatu  perangkat  aturan-aturan  khusus  yang  digunakan oleh  masyarakat  tersebut  baik  secara  langsung  ataupun  tidak  langsung dengan tujuan-tujuan yang menentukan perilaku mana yang dapat dihukum atau perilaku mana yang diidentifikasi dan dibedakan dengan menggunakan kriteria yang spesifik dengan tidak menguji pada isinya, melainkan pada asal usul atau dengan cara apa ia pakai untuk dikembangkan (Achmad Ali, 2009). Kemudian,  Eugen  Ehrlich  mengatakan  bahwa  pusat  kegiatan  dari perkembangan  hukum  tidak  terletak  pada  undang-undang,  tidak  pula  di dalam ilmu hukum dan juga tidak di dalam putusan pengadilan, melainkan di dalam masyarakat itu sendiri.
Hukum  merupakan  keseluruhan  aturan  maupun  kaidah  yang  berlaku  di dalam  kehidupan  bersama  yang  mengatur  mengenai  tingkah  laku  dimana dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan hadirnya suatu saksi (Asifah Elsa  Nurahma  Lubis  &  Farhan  Dwi  Fahmi,  2021) . Beberapa pemarapan defenisi diatas mempertegas  bahwa  hukum  sangat  erat  kaitannya  dengan  masyarakat, dimana  kajian  dalam  hukum  yang  membahas  demikian  adalah  sosiologi hukum.
Soerjono  Soekanto  mendefenisikan  sosiologi  hukum  sebagai  suatu  cabang ilmu  pengetahuan  yang  secara  analitis  empiris  menganalisis  atau mempelajari  hubungan  timbal  balik  antara  hukum  dengan  gejala-gejala sosial  lainnya  (Soerjono  Soekanto,  1989).  Satjipto  Rahardjo  kemudian  juga mengatakan  bahwa  sosiologi  hukum  sebagai  suatu  pengetahuan  hukum terhadap  pola  perilaku  masyarkat  dalam  konteks  sosialnya  (Satjipto Rahardjo,  1982).  Dengan  demikian,  pembahasan  mengenai  efektivitas hukum  di  tengah-tengah  masyarakat  sangat  erat  kaitannya  dengan pembahasan  yang  dikaji  di  dalam  sosiologi  hukum,  karena  pada  dasarnya
hal  yang  dibahas  di  dalam  sosiologi  hukum  adalah  mengenai  penerapan hukum dalam kenyataan di tengah-tengah masyarakat.
Pembahasan  mengenai  efektivitas  hukum  di  tengah-tengah  masyarakat menjadi  salah  satu  pembahasan  yang  sangat  penting  di  dalam  kajian  ilmu hukum.  Hal  ini  karena  ilmu  hukum  sebagai  salah  satu  ilmu  pengetahuan yang  meneliti  gejala  hukum  dalam  masyarakat  telah  berlangsung  selama berabad-abad yang menjadi fokus utama kajian ilmu hukum (Mohd. Yusuf Daeng M & Siti Yulia Makkinnawa YD, 2022) . Hukum dalam perkembangannya mengikuti kepentingan  dan  keperluan  yang  dibutuhkan  oleh  manusia,  karena  pada dasarnya  hukum  ada  untuk  manusia,  bukan  manusia  untuk  hukum. Sehingga,  dalam  perkembangannya  aspek  hukum  semakin  luas  dalam perkembangannya,  hal  ini  dapat  dilihat  dari  adanya  bagian-bagian  hukum yang secara khusus mengatur tentang hal-hal tertentu seperti hukum pidana, hukum  perdata,  hukum  administrasi  negara,  hukum  dagang,  hukum  adat dan  sebagainya.  Fakta  demikian  juga  semakin  mempertegas  pentingnya kedudukan  sosiologi  hukum  yang  pada  dasarnya  memang  membahas mengenai hukum dalam tataran implementasi (kenyataannya).
Dari  beberapa  poin  yang  disebutkan  di  dalam  latar  belakang  tersebut, penelitian  ini  akan  membahas  tentang  hubungan  antara  sosiologi  hukum dengan  pembahasan  mengenai  efektivitas  hukum  di  tengah-tengah masyarakat,  kemudian  pembahasan  selanjutnya  adalah  mengenai  apa  saja yang  menjadi  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  efektivitas  penegakan hukum di masyarakat.

## Metode
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur ( library research ) (P. Andi, 2012). Jenis pendekatan penelitian yang digunakan oleh  peneliti  di  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif dengan pendekatan teori dan asas hukum, terkhususnya dalam penelitian ini difokuskan  pada  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  efektivitas  hukum  di tengah-tengah  masyarakat.  Penelitian  hukum  normatif  didefinisikan penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan  perundang-undangan  maupun  putusan  pengadilan.  Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doctrinal (Jonaedi Effendi  &  Johnny  Ibrahim,  2018) .  Metode  penelitian  tersebut  digunakan  untuk mengkaji  serta  menganalisis  bagaimana  hubungan  antara  sosiologi  hukum dengan  pembahasan  mengenai  efektivitas  hukum  di  tengah-tengah masyarakat,  kemudian  pembahasan  selanjutnya  adalah  mengenai  apa  saja
yang  menjadi  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  efektivitas  penegakan hukum di masyarakat.
Prosedur  dalam  penelitian  ini  dilaksanakan  dengan  tahapan-tahapan  yaitu mengumpulkan data Pustaka, membaca, mencatat, menelaah, mengumpulkan  konsep  atau  naskah  kemudian  dilakukan  elaborasi  dan eksplanasi terhadap data atau teks yang  terkumpul  berkaitan dengan topik pembahasan utama di dalam penelitian ini. Hal ini sesuai dengan pendapat Zed  (M.  Zed,  2008)  yang  mengatakan  bahwa  riset  Pustaka  tidak  hanya sebatas  urusan  membaca  dan  mencatat  literatur  atau  buku,  melainkan serangkaian  kegiatan  yang  berkenaan  dengan  metode  pengumpulan  data Pustaka, membaca, mencatat serta mengolah bahan penelitian.

## Hasil dan Pembahasan

## A. Hubungan Sosiologi Hukum Dengan Efektivitas Hukum
Ilmu  hukum  sebagai  suatu  ilmu  pengetahuan  yang  meneliti  gejala  hukum dalam  masyarakat.  Dalam  perkembangan  sejarah,  hal  inilah  yang  menjadi fokus utama pembahasan yang ada. Soerjono Soekanto berpandangan bahwa sosiologi  hukum  diperlukan  dan  bukan  merupakan  penamaan  yang  baru bagi  suatu  ilmu  pengetahuan  yang  telah  lama  ada.  Ilmu  hukum  maupun sosiologi  hukum  memiliki  pusat  perhatian  yang  sama  yaitu  hukum  itu sendiri.  Namun,  terdapat  perbedaan  sudut  pandang  antara  ilmu  hukum dengan  sosiologi  hukum.  Hukum  merupakan  gejala-gejala  sosial  sosial budaya  yang  berfungsi  untuk  menerapkan  kaidah-kaidah  dan  pola-pola perikelakuan  tertentu  terhadap  individu-individu  di  dalam  masyarakat (Soerjono Soekanto, 1994).
Sosiologi  hukum  pada  dasarnya  berorientasi  pada  hukum.  Para  sosiolog yang meorientasikan pandangannya secara khusus terhadap isu-isu sosiologi hukum antara lain adalah Emile Durkheim, Max Weber dan Roscoe Pound. Emelie  Durkheim  misalnya  yang  mengatakan  bahwa  dalam  setiap masyarakat pasti selalu ada solidaritas, di dalam solidaritas tersebut terbagi dua  ada  solidaritas  organis  dan  ada  pula  solidaritas  mekanis.  Solidaritas organis akan didapati pada model masyarakat modern, dimana hukum yang terdapat di dalamnya adalah hukum yang bersifat restitutif, yaitu seperti apa yang  kita  dapati  di  dalam  hukum  perdata.  Sedangkan  solidaritas  mekanis akan  ditemukan  di  dalam  masyarakat  yang  lebih  sederhana,  hukumnya bersifat represif yang diasosiasikan seperti di dalam hukum pidana.
Untuk  mengetahui  letak  atau  ruang  lingkup  sosiologi  hukum  terdapat  dua hal yakni sebagai berikut:
1. Dasar-dasar  sosial  dari  hukum  atau  basis  sosial  dari  hukum. Contohnya hukum nasional Indonesia, dasar sosial berlakunya adalah ideologi  Pancasila  dengan  ciri-ciri  utama  yaitu  gotong  royong, musyawarah dan kekeluargaan;
2. Efek-efek  hukum  terhadap  gejala-gejala  sosial  lainnya.  Contohnya adalah sebagai berikut:
a. Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan, yang  memiliki  kaitan  dengan  gejala-gejala  kehidupan  rumah tangga;
b. Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1997  Tentang  Narkotika, yang  memiliki  kaitan  dengan  gejala  konsumsi  obat-obat terlarang dan semacamnya;
c. Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  Tentang  Hak  Cipta, yang memiliki kaitan dengan gejala budaya;
d. Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  Tentang  Pemilihan Umum, yang memiliki kaitan dengan gejala politik.
Untuk mengkaji aspek-aspek hukum tersebut yang berkenaan dengan gejala sosial,  maka  penilaian  yang  harus  dilakukan  adalah  mengarah  pada efektivitas  hukum.  Efektivitas  hukum  memiliki  arti  bahwa  orang  benar- benar  berbuat  sesuai  dengan  norma-norma  atau  aturan-aturan  hukum sebagaimana  mereka  harus  berbuat,  bahwa  norma-norma  itu  benar-benar diterapkan  dan  dipatuhi  (Sabian  Usman,  2009).  Hans Kelsen  berpandangan bahwa  dalam  membahas  mengenai  efektivitas  hukum,  juga  berkaitan dengan  pembahasan  mengenai  validitas  hukum.  Validitas  hukum  sendiri berarti  norma-norma  hukum  itu  pada  dasarnya  mengikat,  bahwa  orang harus berbuat sesuai dengan undang-undang (norma-norma hukum positif) (Nur Fitriyani Siregar, 2018).
Efektivitas  hukum  pada  dasarnya  merupakan  suatu  kemampuan  hukum untuk  menciptkan  atau  melahirkan  keadaan  atau  situasi  yang  dikehendaki oleh hukum atau diterapkan oleh hukum (Ria Ayu Novita et al., 2017). Dapat disimpulkan bahwa antara sosiologi hukum dan efektivitas hukum memiliki kaitan  yang  sangat  erat,  karena  apa  yang  akan  dibahas  di  dalam  sosiologi hukum tidak akan terlepas dari penilaian terhadap seberapa jauh efektivitas hukum  yang  ada  di  tengah-tengah  masyarakat  sebagai  bagian  dari  gejala sosial.
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum Di Masyarakat
Dalam  proses  penegak  hukum,  terdapat  beberapa  faktor-faktor  yang mempengaruhinya.  Menurut  Soerjono  Soekanto,  terdapat  lima  hal  penting yang  menjadi  faktor-faktor  yang  sangat  mempengaruhi  penegakan  hukum yaiu sebagai berikut:
1. Hukum
Isu  utama  yang  paling  sering  ditemukan  di  dalam  faktor  hukum  ini adalah  pertentangan  antara  kepastian  hukum  dan  keadilan.  Hal  ini karena  pada  dasarnya  keadilan  merupakan  suatu  rumusan  yang bersifat  abstrak,  sedangkan  kepastian  hukum  merupakan  suatu prosedur  yang  telah  ditentukan  secara  normatif.  Hukum  memiliki peranan yang sangat penting di dalam kehidupan masyarakat, karena hukum bukan hanya menjadi parameter untuk keadilan, keteraturan, ketentraman  dan  ketertiban,  tetapi  juga  untuk  menjamin  adanya kepastian  hukum  di  tengah-tengah  masyarakat  (Ayu  Veronica  et  al., 2020).  Dalam  perkembangannya,  hukum  juga  diarahkan  sebagai sarana  untuk  memajukan  kesejahteraan  daripada  masyarakat  (Andi Hamzah, 2001).
2. Penegak hukum
Berfungsinya  suatu  hukum  akan  sangat  dipengaruhi  oleh  faktor mentalitas  atau  kepribadian  dari  para  penegak  hukum.  Apabila hukum  yang  telah  dibentuk  sudah  baik,  maka  dalam  tataran implementasinya  akan  ditentukan  oleh  para  penegak  hukum. Sebagaimana  yang  disampaikan  oleh  J.E  Sahetapy,  dalam  rangka penegakan  hukum  dan  implementasi  penegakan  hukum  bahwa menegakkan  keadilan  tanpa  kebenaran  adalah  suatu  kebijakan. Penegakan  kebenaran  tanpa  kejujuran  adalah  suatu  kemunafikan. Dalam  kerangka  penegakan  hukum  oleh  setiap  Lembaga  penegak hukum  keadilan  dan  kebenaran  harus  dinyatakan,  harus  terasa  dan terlihat,  harus  diaktualisasikan  (J.E  Sahetapy,  1992).  Hukum  baru akan dapat ditegakkan secara maksima apabila para penegak hukum dapat  melakukan  penegakan  terhadap  hukum  tersebut  secara maksimal  (Ika  Darmika,  2016).  Namun  dalam  proses  penegakan hukum  oleh  penegak  hukum  terkadang  akan  menghadapi  suatu gangguan,  yang  dimana  kemungkinan  terjadi  apabila  ada ketidakserasian antara tritinggal yaitu nilai, kaidah dan pola perilaku.
3. Sarana Dan Fasilitas
Tanpa  adanya  dukungan  sarana  dan  fasilitas  tertentu  dalam penegakan  suatu  hukum,  maka  tidak  akan  mungkin  usaha  dalam penegakan  hukum  akan  berlangsung  dengan  baik  dan  lancar. Adapun  yang  dimaksud  dengan  sarana  dan  fasilitas  dalam  usaha
penegakan  hukum  adalah  tenaga  manusia  yang  berpendidikan  dan terampil,  organisasi  yang  baik,  peralatan  yang  memadai,  keuangan yang  cukup,  dan  sebagainya  (Soerjono  Soekanto,  2016).  Oleh  karena penegakan  hukum  adalah  suatu  proses  untuk  mewujudkan keinginan-keinginan  dalam  hukum  agar  menjadi  kenyataan  dan ditaati oleh masyarakat (Fadhlin  Ade  Candra  &  Fadhilatu  Jahra  Sinaga,  2021) , tentu harus didukung oleh sarana dan fasilitas yang mendukung pula.
4. Masyarakat
Tujuan  dari  penegakan  hukum  itu  sendiri  adalah  karena  adanya masyarakat.  Masyarakat  juga  memiliki  peranan  penting  dalam  hal penegakan hukum itu sendiri. Semakin sesuai apa yang telah diatur di dalam  hukum  tersebut  dirasa  oleh  masyarakat  adalah  sesuai,  maka akan semakin bagus usaha dalam penegakan hukum.  Semakin sadar masyarakat  terhadap  hukum,  maka  akan  semakin  bagus  juga keberlakuan hukum di tengah-tengah masyarakat.
5. Kebudayaan
Soerjono  Soekanto  menegaskan  kebudayaan  memiliki  fungsi  yang sangat  besar  bagi  manusia  dan  masyarakat,  yaitu  mengatur  agar manusia  dapat  mengerti  bagaimana  seharusnya  bertindak,  berbuat dan menentukan sikapnya apabila melakukan interaksi dengan orang lain  (Soerjono  Soekanto,  n.d.).  Semakin  baik  budaya  suatu masyarakat,  maka  akan  semakin  baik  pula  penerapan  hukum  yang akan diimplementasikan di tengah-tengah masyarakat.
Pada dasarnya, kelima faktor tersebut memiliki peranan yang sangat penting dalam  upaya  penegakan  hukum  di  tengah-tengah  masyarakat.  Kelima faktor-faktor penegakan hukum tersebut menjadi satu kesatuan sistem yang saling mendukung demi terwujudnya masyarakat yang sadar akan hukum. Semakin  baiknya  kesesuaian  antara  kelima  faktor  penegakan  hukum tersebut akan meningkatkan efektivitas penegakan hukum di tengah-tengah masyarakat.

## Simpulan
Pada dasarnya, sosiologi hukum dan efektivitas hukum memiliki hubungan yang  sangat  erat,  hal  ini  karena  kajian  terhadap  sosiologi  hukum  dan efektivitas  hukum  memiliki  kaitan  yang  sangat  erat.  Apa  yang  dibahas  di dalam sosiologi hukum tidak akan terlepas dari penilaian terhadap seberapa jauh  efektivitas  hukum  yang  ada  di  tengah-tengah  masyarakat  sebagai bagian  dari  gejala  sosial.  Karena  pada  dasarnya,  titik  temu  antara sosiologi hukum  dan  efektivitas  hukum  akan  ditemukan  pada  gejala-gejala  sosial
yang menjadi objek utama penelitian sosiologi hukum. Kemudian, dalam hal penegakan  hukum  di  tengah-tengah  masyarakat,  terdapat  beberapa  faktor- faktor  penting  yang  mempengaruhinya  antara  lain  faktor  hukum,  penegak hukum,  sarana  dan  fasilitas,  masyarakat  dan  kebudayaan.  Kelima  faktor tersebut  harus  saling  mendukung  demi  terwujudnya  suatu  penerapan hukum yang ideal dan efektif di tengah-tengah masyarakat.

## Ucapan Terima Kasih
Penulis  mengucapkan  terimakasih  terhadap  semua  pihak  yang  sudah  ikut serta  dalam  penyusunan  penelitian  ini.  Keempat  penulis  yang  telah meluangkan  waktu  dan  pikiran  sehingga  penelitian  dalam  bentuk  karya ilmiah jurnal ini dapat selesai dengan baik dan tepat pada waktunya, semoga penelitian  ini  dapat  berguna  bagi  perkembangan  hukum  di  Indonesia terutama dalam hal pembahasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum di tengah-tengah masyarakat.

## Daftar Pustaka
Achmad Ali. (2009). Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan . Kencana.
Andi  Hamzah.  (2001). Bunga  Rampai  Hukum  Pidana  Dan  Hukum  Acara  Pidana . Ghalia Indonesia.
Asifah Elsa Nurahma Lubis, & Farhan Dwi Fahmi. (2021). Pengenalan Dan Defenisi Hukum  Secara  Umum  (Literatur  Review  Etika). Jurnal  Ilmu  Manajemen Terapan , 2 (6), 768.
Ayu  Veronica,  Kabib  Nawawi,  &  Erwin.  (2020).  Penegakan  Hukum  Pidana Terhadap  Penyeludupan  Baby  Lobster. PAMPAS  Law  Journal  Of  Criminal Law , 1 (3), 47.
Fadhlin  Ade  Candra,  &  Fadhilatu  Jahra  Sinaga.  (2021).  Peran  Penegak  Hukum Dalam Penegakan Hukum Di  Indonesia. Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat , 1 (1), 43.
Ika  Darmika.  (2016).  Budaya  Hukum  (Legal  Culture)  Dan  Pengaruhnya  Terhadap Penegak Hukum Di Indonesia. Jurnal Hukum to Ra , 2 (3), 433. J.E Sahetapy. (1992). Teori Kriminologi Suatu Pengantar . Citra Aditya Bakti. Jonaedi Effendi, & Johnny Ibrahim. (2018). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris . Kencana.
M. Zed. (2008). Metode Penelitian Kepustakaan . Yayasan Obor  Indonesia. Mohd.  Yusuf  Daeng  M,  &  Siti  Yulia  Makkinnawa  YD.  (2022). Sosiologi  Hukum . Taman Karya.
Nur Fitriyani Siregar. (2018). Efektivitas Hukum. Al-Razi : Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Masyarakat , 18 (2), 2.
P. Andi. (2012). Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan  Penelitian . Ar-Ruzz Media.
Ria  Ayu  Novita,  Agung  Basuki  Prasetyo,  &  Suparno.  (2017).  Efektivitas Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  1960  Tentang  Perjanjian  Bagi
Hasil  Tanah  Pertanian  (Tanah  Kering)  Di  Desa  Bringin,  Kecamatan  Bayan, Kabupaten Porworejo. Diponegoro Law Journal , 6 (2), 4. Sabian Usman. (2009). Dasar-Dasar Sosiologi . Pustaka Belajar. Satjipto Rahardjo. (1982). Ilmu Hukum . Alumni.
Soerjono Soekanto. (n.d.). Sosiologi Suatu Pengantar . Rajawali Pers.
Soerjono Soekanto. (1989). Mengenal Sosiologi Hukum . Citra Aditya Bakti. Soerjono Soekanto. (1994). Pokok-Pokok Sosiologi Hukum . Raja Grafindo Persada. Soerjono Soekanto. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum . Raja Grafindo Persada.