Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 8165-8179 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Studi Kelayakan Lahan Budidaya Abalone (Mata Tujuh) di Kecamatan Lapandewa, Sampolawa Dan Batauga
Adi Imam Wahyudi 1 ✉ , La Ode Muhammad Arsal 2 ,  A. Ginong Pratikino 3
La Ode Khairum Mastu 4 , Disnawati 5 , Ari Sandy Muchtar 6
(1) Manajemen Sumberdaya Perairan, FPIK Universitas Halu Oleo (2) Budidaya Perairan, FPIK Universitas Halu Oleo
(3) Ilmu Kelautan, FPIK Universitas Halu Oleo (4) lmu Perikanan, ITBM Wakatobi
(5) Manajemen Sumberdaya Perairan, FPIK Universitas Khairun (6) Dinas Perikanan Kabupaten Kolaka
Email : adicoastal@uho.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Abalone merupakan salah satu moluska laut yang memiliki nilai eksotik dan ekonomis tinggi karena cangkangnya  dapat digunakan  sebagai  hiasan  dan  dagingnya  sangat  digemari  sebagai  salah  satu makanan yang lezat dan bergizi tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kelayakan budidaya abalone  (Mata  Tujuh)  di  Kecamatan  Lapandewa,  Sampolawa  dan  Batauga.  Metode  penelitian  ini menggunakan analisis kesesuaian lahan perairan, analisis sosial budaya dan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan kelayakan budidaya abalone di lokasi Kecamatan Batauga kategori S3 kategori sesuai marjinal dan Kecamatan Sampolawa dan Lapandewa kategori S2 Cukup Layak.  Berdasarkan kajian pengembangan  usaha  budidaya  abalone  bahwa  perlunya  kajian  tahapan  perencaanan  dalam kelayakan usaha budidaya dari aspek sosial keamanan dan ekonomi, serta integrasi zona budidaya pada RZWP3K.
Kata Kunci : Abalone, Kesesuaian Lahan, Usaha Budidaya, Integrasi Zona.
Abalone is one of the marine mollusks that has high exotic and economic value because the shell can be used as decoration and the meat is very popular as one of the delicious and highly nutritious foods. This study aims to assess the feasibility of abalone (Mata Tujuh) cultivation in Lapandewa, Sampolawa and Batauga Districts. This research method uses water land suitability analysis, socio-cultural and economic analysis. The results showed the feasibility of abalone cultivation in the location of Batauga District S3 category marginal suitable category and Sampolawa and Lapandewa District S2 category Moderately Feasible. Based on the study of the development of abalone aquaculture business that the need  for  a  study  of  the  planning  stages  in  the  feasibility  of  aquaculture  from  social  security  and economic aspects, as well as the integration of aquaculture zones in the RZWP3K.
Keywords: Abalone, Land Suitability, Aquaculture Business, Zone Integration.

## PENDAHULUAN
Secara umum Kabupaten Buton Selatan memiliki kawasan perairan atau wilayah pesisir di semua kecamatan, dimana luas perairannya secara kelseluruhan sebesar 2.478,73 km2 dengan panjang garis pantai 151 km yang terdiri dari 5 buah pulau dan 2 pulau diantaranya tidak berpenduduk. Kabupaten Buton Selatan memiliki potensi perikanan dan wisata bahari yang cukup menjanjikan.Berdasarkan potensi yang ada maka sektor perikanan khususnya perikanan  budidaya  serta  pengembangannya  akan  menjadi  potensi  unggulan  sebagai lokomotif  pembangunan  ekonomi  daerah  yang  mampumeningkatkan  kesejateraan masyarakat diatas kontribusi sumberdaya.
Abalon (haliotis squamata) merupakan komoditi perikanan yang memiliki prospek dan nilai ekonomis tinggi serta pangsa pasar yang cukup baik.Pengembangan budidaya abalon sendiri sangat potensial dilakukan di Indonesia. Perairan laut Indonesia yang luas dan juga potensi pakan abalon yang bisa diproduksi sepanjang tahun merupakan faktor yang sangat mendukung  untuk  budidaya  abalon.  Budidaya  abalon  dapat  menjadi  alternatif  atau tambahan penghasilan bagi masyarakat pesisir dan sekaligus memberikan dampak positif secara ekologis, yaitu mengurangi tekanan terhadap eksploitasi sumber daya abalon dari alam (WWF, 2015).
Pentingnya melakukan penelitian tentang lahan pesisir yang tepat di Kabupaten Buton Selatan  untuk  budidaya  perikanan.  Penelitian  kesesuaian  lahan  bertujuan  untuk menganalisis dan mengevaluasi kesesuaian lahan pesisir Kabupaten Buton Selatan untuk budidaya abalone serta memberikan informasi penting kepada pelaku usaha budidaya juga sebagai  salah  satu  dasar  perencanaan  pembuatan  keputusan  terkait  penggunaan  lahan yang sesuai dengan kesesuaiannya/kelayakannya.

## METODE PENELITIAN
Kajian kelayakan budidaya abalone dilakukan di Kecamatan Lapandewa, Sampolawa dan  Batauga.  Kabupaten  Buton  Selatan  yang memiliki  luas  wilayah  daratan  ±  348  km 2 . Kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah Kecamatan Sampolawa dengan luas 153,57 km 2 , Batauga 75,83 km 2 serta Kecamatan Lapandewa dengan luas 45,25 km 2 atau masing- masing sebesar 44,13% dan 21,79%. serta 13% terhadap total luas wilayah Kabupaten Buton Selatan.  Sedangkan  wilayah  yang  paling  kecil  adalah  Kecamatan  Batu  Atas  dengan  luas wilayah  7,18  km 2 atau  2,06%  dari  Gambar  1.  Peta  Wilayah  Administrasi  Kabupaten  Buton Selatan.
Sumber: Draft RTRW Kabupaten Buton Selatan 2017-2037
1. Pendekatan
Pendekatan  yang  akan  digunakan  dalam  pelaksanaan  penelitian  ini  adalah;
(i)pendekatan  partisipatif  ( participatory  approach),  (ii)  pendekatan  kolaborasi
( colaborative  approach)  dan  (iii)  pendekatan  berkelanjutan  (sustainable  approach) Partisipatif  yakni  proses  yang  menekankan  keterlibatan  dan  peran  serta  pihak-pihak terkait. Dengan menggunakan pendekatan-pendekatan tersebut, diharapkan proses akan berjalan dengan baik dan efektif, sehingga tujuan dan hasil dari pelaksanaan penelitian ini dapat dicapai dengan bobot/kualitas seperti yang diharapkan.
Lokasi  pengembangan  budidaya  abalone  mempunyai  kriteria  yang  dikelompokan sebagai berikut:
1) Variabel Primer
Merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam usaha pengembangan budidaya baik  kelangsungan  hidup  maupun  keberlangsungan  usaha.  Jika  syarat  ini  tidak terpenuhi  dapat  menyebabkan  kegagalan  dari  usaha  budidaya  yang  diinginkan. variabel primer tersebut   terdiri dari: Suhu perairan, salinitas dan DO.
2) Variabel Sekunder
Variable ini merupakan syarat optimal yang harus dipenuhi oleh suatu kegiatan usaha budidaya. Syarat ini diperlukan oleh biota, agar kehidupan lebih baik. Variable tersebut meliputi: Kedalaman, material dasar perairan, kecerahan, kecepatan arus, pH, fosfat dan nitrat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode matching  dan  skoring. Analisis data dalam penelitian ini terdiri dari analisis kesesuaian perairan dengan pembuatan matrik kesesuaian untuk parameter kualitas air dan teknis budidaya, serta penentuan tingkat kesesuaian.  Tingkat  kesesuaian  dibagi  atau  empat  kelas  (Kangkan  2006)  yaitu:  Kelas  S1; Sangat  Sesuai  (Highly  Suitable),  Kelas  S2;  Cukup  Sesuai  (Moderately  Suitable),  Kelas  S3; Sesuai Marjinal (Marginally Suitable), Kelas N ; Tidak Sesuai (Not Suitable). Evaluasi kelas kesesuaian didasari Kangkan 2006 yaitu S1 (85 – 100 %), S2 (75 – 84 %), S3 (65 - 74 %) dan N (< 65 %).
Tabel 1.1  Matriks Kesesuaian Perairan untuk Lokasi Budidaya Abalon dalam Karamba
Jaring Apung. Parameter Kelas Angka Penilaian (A) Bobot (B) Skor (A) x (B) Sumber Oksigen terlarut (mg/L) > 5 5 4 20 Menteri Lingkungan Hidup (2004) 3.0 - 5.0 3 12 < 3 1 4 Kedalaman Perairan (meter) 3.0 - 15.0 5 2 10 BBPBL Lampung (2001) 1.0 - 3.0 3 6 < 1 1 2 Material Dasar Perairan Batuan Berkarang 5 2 10 Lafferty and Jaeckel (2004) Batuan berpasir 3 6 Lumpur 1 2 Kecepatan Arus (m/s) 0.2 - 0.5 5 1 5 Tahang et al. (2006) 0.05 - 0.1 3 3 < 0.05 dan > 0.5 1 3 Kecerahan Perairan (m) 10 5 2 10 Menteri Lingkungan Hidup (2004) 5.0 - 9.0 3 6 < 5 1 2 27.5 - 28.5 5 4 20 Setyono (2010)
Parameter Kelas Angka Penilaian (A) Bobot (B) Skor (A) x (B) Sumber Suhu Perairan (oC) 25 - 27.4 dan 28.6 - 30 3 12 < 25 dan > 30 1 4 Salinitas (ppt) 30 - 33 5 4 20 Setyono (2010) 27 - 29.9 3 12 < 27 dan > 33 1 4 pH 7.5 - 8.5 5 1 5 (Effendi (2003) dan Setyono (2010) 7 - 7.4 3 3 ≤ 7 dan ≥ 33 1 1 Total Skor 100%
Berikut  ini  Tahapan    analisis  kesesuaian  perairan  dengan  pembuatan  matrik  kesesuaian sebagai berikut :
1. Analisis kesesuaian perairan untuk budidaya abalone Proses ini di awali dengan mengumpulkam berbagai referensi mengenai kondisi wilayah perairan yang harus dipenuhi untuk pembudidayaan abalone. Dalam penelitian ini parameter yang di amati antara lain: ph, suhu salinitas, oksigen terlarut,kecerahan, kedalaman, material dasar perairan, kecepatan arus, kandungan fosfat dan nitrat.
2. Analisis data ruang untuk kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Analisis ini bertujuan untuk mengkaji kelayakan budidaya abalone (mata tujuh) di Kecamatan  Lapandewa,  Sampolawa  dan  Batauga.  Analisis  dilakukan  secara  spasial dengan memanfaatkan data inderaja dan SIG. Analisis data spasial, yaitu suatu tahapan menentukan  spasial  data  untuk  menghasilkan  tema  atau  judul  peta  yang  akan  kita hasilkan, tahapan ini dapat dilakukan dengan berbagai proses yaitu:
➢ Melakukan tumpang susun atau overlay.
➢ Melakukan Query atau memilih daerah tertentu berdasarkan atribut datanya.
➢ Melakukan Buffer yaitu menentukan suatu daerah berdasarkan jarak tertentu dari obyek tertentu.
➢ Melakukan  analisa  jaringan  yaitu  menentukan  jarak  terpendek  dari  dua  titik, menentukan rute efektif.
➢ Melakukan analisa perubahan yaitu menentukan perubahan geometric maupun semantik obyek di permukaan bumi lebih mudah dilakukan.
➢ Pembuatan  dan  penyusunan layout  peta  yang  akan  dicetak  kedalam  bentuk hardcopy atau digital, hal ini disesuaikan dengan luasan kajian wilayah dan skala pada peta, standar layout peta.

## EVALUASI KELAYAKAN BUDIDAYA
Evaluasi Kesesuaian Budidaya
1. Aspek Lingkungan
Tabel 1.2. Pengamatan Kualitas Air Di Kecamatan Batauga, Sampolawa dan Lapandewa
Lokasi Pengamatan
Suhu ( o C) Salinita s (ppt) pH DO (mg/L) Keceraha n (m) Kedala man (m) Material Dasar Perairan Kecepatan Arus (m/s) Kec. Batauga 28 - 29 32-33 8.2 - 8.3 4.9 3 - 5 3 - 5 Batuan Berkarang 0-0.035 Kec. Sampolawa 28 - 29 32-33 8.3
-
8.4 5.7 – 5.1 3 - 5 3 - 5 Batuan Berkarang 0-0.035 Kec. Lapandewa 28 - 29 32-33 8.3 - 8.4 5.7 3 - 5 3 - 5 Batuan Berkarang 0-0.035 Sumber: Analisis Lab dan Tim 2019

## A. Kecamatan Batauga
Berikut  disajikan  matriks  kesesuaian  perairan  untuk  budidaya  abalon  di  kecamatan Batauga pada Tabel 5.2.
Tabel 1.3. Matriks Kesesuaian Perairan untuk Budidaya Abalon dalam Karamba Jaring Apung di Kecamatan Batauga.
Parameter Kelas Angka Penilaian (A) Bobot (B) Skor (A) x (B) Sumber Oksigen terlarut (mg/L) 3.0 – 5.0 3 4 12 Menteri Lingkungan Hidup (2004) Kedalaman Perairan (meter) 3.0 - 15.0 5 2 10 BBPBL Lampung (2001) Material Dasar Perairan Batuan Berkarang 5 2 10 Lafferty and Jaeckel (2004) Kecepatan Arus (m/s) 0.05 - 0.1 3 1 3 Tahang et al. (2006) Kecerahan Perairan (m) < 5 1 2 2 Menteri Lingkungan Hidup (2004) Suhu Perairan (oC) 25 - 27.4 dan 28.6 – 30 3 4 12 Setyono (2010) Salinitas (ppt) 30 – 33 5 4 20 Setyono (2010) pH 7.5 - 8.5 5 1 5 (Effendi (2003) dan Setyono (2010) Total Skor 100% Sumber: Analisis Tim 2019
Indeks Kesesuaian Budidaya abalone:
IKb  = Total Skor Total Skor Max 𝑥 100%
IKb  = 74 100 𝑥 100%
IKb  = 74%
Hasil tersebut menunjukan bahwa kondisi  lingkungan di  perairan Kecamatan Batauga Buton Selatan sesuai marginal (S3) untuk budidaya abalone

## B. Kecamatan Sampolawa
Berikut  disajikan  matriks  kesesuaian  perairan  untuk  budidaya  abalon  di  kecamatan Sampolawa pada Tabel 5.3.
Tabel 1.4. Matriks Kesesuaian Perairan untuk Budidaya Abalon dalam Karamba Jaring
Apung di Kecamatan Sampolawa. Parameter Kelas Angka Penilaian (A) Bobot (B) Skor (A) x (B) Sumber Oksigen terlarut (mg/L) > 5 5 4 20 Menteri Lingkungan Hidup (2004) Kedalaman Perairan (meter) 3.0 - 15.0 5 2 10 BBPBL Lampung (2001) Material Dasar Perairan Batuan Berkarang 5 2 10 Lafferty and Jaeckel (2004) Kecepatan Arus (m/s) 0.05 - 0.1 3 1 3 Tahang et al. (2006) Kecerahan Perairan (m) < 5 1 2 2 Menteri Lingkungan Hidup (2004) Suhu Perairan (oC) 25 - 27.4 dan 28.6 – 30 3 4 12 Setyono (2010) Salinitas (ppt) 30 – 33 5 4 20 Setyono (2010) pH 7.5 - 8.5 5 1 5 (Effendi (2003) dan Setyono (2010) Total Skor 100% Sumber: Analisis Tim 2019
Indeks Kesesuaian Budidaya abalone:
IKb  = Total Skor Total Skor Max 𝑥 100%
IKb  = 82 100 𝑥 100%
Hasil tersebut menunjukan bahwa kondisi lingkungan di perairan Kecamatan Sampolawa Buton Selatan cukup sesuai (S2) untuk budidaya abalone.

## C. Kecamatan Lapandewa
Berikut  disajikan  matriks  kesesuaian  perairan  untuk  budidaya  abalon  di  kecamatan Lapandewa pada Tabel 5.3.
Tabel 1.5. Matriks Kesesuaian Perairan untuk Budidaya Abalon dalam Karamba Jaring
Apung di Kecamatan Lapandewa. Parameter Kelas Angka Penilaian (A) Bobot (B) Skor (A) x (B) Sumber Oksigen terlarut (mg/L) > 5 5 4 20 Menteri Lingkungan Hidup (2004) Kedalaman Perairan (meter) 3.0 - 15.0 5 2 10 BBPBL Lampung (2001) Material Dasar Perairan Batuan Berkarang 5 2 10 Lafferty and Jaeckel (2004) Kecepatan Arus (m/s) 0.05 - 0.1 3 1 3 Tahang et al. (2006) Kecerahan Perairan (m) < 5 1 2 2 Menteri Lingkungan Hidup (2004) Suhu Perairan (oC) 25 - 27.4 dan 28.6 – 30 3 4 12 Setyono (2010) Salinitas (ppt) 30 – 33 5 4 20 Setyono (2010) pH 7.5 - 8.5 5 1 5 (Effendi (2003) dan Setyono (2010) Total Skor 100% Sumber: Analisis Tim 2019 Indeks Kesesuaian Budidaya abalone:
IKb  = Total Skor
Total Skor Max 𝑥 100%
IKb  = 82

## 100 𝑥 100%

## IKb  = 82%
Hasil  tersebut  menunjukan  bahwa  kondisi  lingkungan  di  perairan  Kecamatan Sampolawa  Buton  Selatan  cukup  sesuai  (S2)  untuk  budidaya  abalone.  Berdasarkan  hasil analisis  pada lokasi penentuan kawasan budidaya abalon maka diketahui  bahwa seluruh lokasi pada dasarnya sudah cukup layak untuk melakukan budidaya abalone. Khusus pada Kecamatan Batauga menjadi sesuai marginal hal ini diduga karena nilai oksigen terlaurut berada antara 3-5 mg/L sehingga kategori ini mencakup dalam nilai yang masih berada pada posisi rentan kekurangan ketika berada di bawah 3 mg/L karena nilai DO merupakan nilai yang dinamis. Hal lain juga berupa, beberapa faktor seperti lokasi pengambilan sample yang  berada  begitu  dekat  dengan  pemukiman  sehingga  hasil  analisis  memiliki  syarat marginal tersebut. Akan tetapi, di ke-3 kecamatan ini memang layak untuk menjadi lokasi budidaya  abalone.  Kemudian  berkaitan  dengan  preferensi  kelayakan  untuk  ke-3  lokasi tersebut maka Kecamatan Sampolawa menjadi pilihan dalam menjadi lokasi budidaya, hal tersebut  karena  pada  kecamatan  ini  merupakan  kawasan  budidaya  yang  mana  prilaku masyarakat budidaya telah terbentuk sehingga diharapkan lebih mudah dalam penyesuaian. Selain itu lokasi Kecamatan Sampolawa terintegrasi dengan pencanangan SKPT oleh pihak Kabupaten tentunya lebih memudahkan dalam aksesibilitas aktivitas budidaya abalone di Kecamatan Sampolawa.

## Aspek Kebijakan
Penilaian  aspek  kebijakan  terhadap  kelayakan  budidaya  abalone  merupakan penilaian  terhadap  atribut  kebijakan  pemerintah  dalam  rangka  pengembangan  dan peningkatan produksi perikanan baik lokal maupun nasional, berdasarkan RPJMN, RPJMD dan RTRW, dalam rangka memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi bangsa dan negara.
Tabel 1.6. Kelayakan budidaya abalone berdasarkan aspek kebijakan Kebijakan Uraian Kelayakan Budidaya Abalone RPJMN - Peningkatan  ekspor  perikanan dari USD 6,17 miliar tahun 2020
menjadi  USD  7,94  miliar  pada tahun 2024;
- Produksi perikanan dari 15,5 juta ton  2020  menjadi  19,6  juta  ton
pada tahun 2024. Sesuai dengan arahan RPJMN 2020- 2024 RPJMD Buton Selatan - Mengembangkan
Perekonomian Masyarakat yang
berbasis potensi lokal daerah;
- Indikator kinerja pembangunan
“Peningkatan produksi
perikanan budidaya”. Sesuai dengan arahan RPJMD Buton Selatan RTRW Buton Selatan - Struktur  ruang:  Membulu  di Kecamatan  Sampolawa  sebagai pusat pelayanan kawasan, sebagai pusat industri perikanan;
- Pola  ruang:  Lokasi  Budidaya
Abalone  termasuk  ke  dalam kawasan Minapolitan; Sesuai  dengan arahan RTRW  Buton selatan
Uraian
- Program  RTRW:  Penyusunan
RZR Minapolitan Sampolawa.

## Aspek Sosial Ekonomi Budaya
Penilaian aspek  sosial ekonomi dapat  dilihat dari jumlah rumah tangga  perikanan (RTP), sumberdaya manusia, tenaga kerja, serta usaha dan produksi budidaya perikanan. Kelayakan dari tinjauan aspek sosial ekonomi dapat dilihat pada tabel di bawah ini: pelatihan, pembinaan, pembentukan kelompok/paguyuban, pembuatan kerja sama, pendampingan
Tabel 1.7. Kelayakan budidaya abalone berdasarkan aspek sosial ekonomi budaya
Variabel Sosial Ekonomi Budaya Uraian Kelayakan Budidaya Abalone Jumlah  rumah tangga perikanan (RTP) - Peningkatan jumlah RTP budidaya dalam  kurun  waktu  2  tahun terakhir. Mendukung rencana pelaksanaan budidaya abalone. Sumberdaya Manusia - Rata-rata tingkat pendidikan nelayan budidaya tingkat SD, SMP
dan SMA;
- Keterbukaan  untuk  merima  dan menyerap aplikasi teknologi dalam budidaya perikanan.
Mendukung rencana pelaksanaan budidaya abalone.
Perlu peningkatan kapasitas SDM melalui  pelatihan,  pembinaan, pendampingan  serta  penguatan kelembagaan.
Ekonomi Budaya Uraian
Tenaga kerja - Ketersediaan  penduduk  dengan umur  produktif  di  Kecamatan Lapandewa,  Sampolawa,  dan Batauga masih tesedia. Mendukung rencana pelaksanaan budidaya abalone Usaha  budidaya laut dan produksi. - Masih  terbatas  pada  budidaya rumput laut; - Produksi  rumput  laut  tahun  2018 mencapai 2.35 ton. Perlu diversifikasi usaha budidaya untuk  meningkatkan  produksi sektor perikanan budidaya.

## Aspek Teknis
Penilaian aspek teknis kelayakan budidaya abalone merupakan penilaian terhadap atribut  ketersediaan  sarana  prasarana  pendukung,  kondisi  eksisting  kegiatan  budidaya perikanan,  dan  aksesibilitas  yang  mudah  ke  kawasan  budidaya.  Kelayakan  aspek  teknis abalone diuraikan pada tabel di bawah ini:
Tabel 1.8. Kelayakan budidaya abalen berdasarkan aspek teknis budidaya abalone
Variabel aspek teknis Uraian Kelayakan budidaya abalone Kondisi eksisiting lokasi - Rencana lokasi budidaya abalone terletak di Kecamatan Lapandewa,  Sampolawa  dan Batauga.
- Luas  lahan  budidaya  eksisting mencapai 56.14 ha.
- Sesuai  dengan  arahan  RTRW  Kab. Buton Selatan.
- Mendukung  rencana  pelaksanaan budidaya abalone.
teknis Uraian Kelayakan budidaya abalone Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung - Terdapat usaha budidaya rumput laut dan pembesaran ikan sistem KJA.
- Pada  masing-masing  wilayah target  tersedia  jaringan  listrik,
akses jalan dan air bersih.
Mendukung  rencana  pelaksanaan budidaya abalone dengan sistem KJA terintegrasi. Aksesibilitas Tersedia  akses  jalan  dari  dan menuju  Kecamatan  Lapandewa, Sampolawa dan Batauga. Mendukung  rencana  pelaksanaan
budidaya abalone.

## SIMPULAN
Berdasar kepada hasil Kajian Kelayakan Budidaya Abalone (mata tujuh) di Kecamatan Lapandewa, Sampolawa dan Batauga, maka dapat disimpulkan bahwa secara umum ketiga lokasi  penentuan  kawasan  budidaya  abalon  maka  pada  dasarnya  sudah  cukup  layak. Kecamatan Batauga S3 atau Sesuai Marginal, Kecamatan Sampolawa dan Batauga S2 atau Cukup sesuai Kecamatan Sampolawa sebagai lokasi paling sesuai yang didukung dengan aspek  sosial  budaya  masyarakat.  Kemudian  guna  mendukung  kelayakan  lokasi  tersebut integrasi  akan  rencana  SKPT  perlu  memperhatikan  zona  budidaya  pada  RZWP3K  atau dokumen lainnya terkait rencana budidaya abalone ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Balai  Besar  Pengembangan  Budidaya  Laut  (BBPBL)  Lampung.  2001.  Petunjuk  Teknis Pembesaran Kerapu Macan dan Kerapu Tikus. Direktorat Jendral Perikanan Budidaya Departemen Kelautan dan Perikanan. Jakarta.
Departemen  Kelautan  dan  Perikanan.2002.  Rencana  Strategis  Perikanan  dan  kelautan. Sulawesi Tenggara.
Effendi H. 2003. Telaah Kualitas Air: Bagi Pengolahan Sumberdaya dan Lingkungan Perairan. Kanisius: Yoyakarta.249 hlm.
Lafferty K D, and Jaeckel. 2004. Habitat of endangered white abalone, Haliotis sorenseni. Biological Conservation, 116: 191-194
Setyono D E D. 2010. Abalon : Teknologi Pembenihan. ISOI: Jakarta. xvi + 144h.
Tahang M, Imran dan Bangun. 2006. Pemeliharaan kerang Abalon ( Haliotis asinina) dengan metode Pen-culture (kurungan tancap) dan Keramba Jaring Apung (KJA). Departemen Kelautan dan Perikanan. Lombok.
Wardoyo, S.T.H., 2002. Water Analysis Manual Tropical Aquatic Biology Program. Biotrop. P. 81. Bogor
WWF. 2015. Budidaya Abalone (Haliotis sp.) Sistem Keramba Apung. Seri panduan Perikanan Skala Kecil. Better Management Practices. 46 hal. ISBN No. 978-979-1461-48-1