PERBANDINGAN ASAS IKTIKAD BAIK: DALAM PERJANJIAN MENURUT SISTEM HUKUM CIVIL LAW (EROPA CONTINENTAL) DAN COMMON LAW (ANGLOSAXON)
Ariyanto Advokat & Kandidat Doktor Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Email :  lawfirm93@gmail.com

## ABSTRAK
Prinsip  iktikad  baik  ini  mengandung  makna  berbeda-beda  di  antara  sistem hukum.  Pengertian  dan  pemahaman  iktikad  baik  tampak  berbeda  khusunya  di  antara sistem  hukum common  law dan civil  law .  Menurut  subekti,  esensi  (prinsip)  ini merupakan  salah  satu  sendi  yang  terpenting  dalam  hukum  perjanjian.  Iktikad  baik tampak  berbeda  khususnya  di  antara  sistem  hukum common  law dan  sistem  hukum civil  law .  Sekilas  mengenai  perbedaan  antara civil  law (Eropa  Continental) dengan common  law (Anglosaxon)  dapat  dilihat  dari  segi  perkembangan  keduanya. Perkembangan sistem civil law diilhami oleh para ahli hukum dalam menentukan atau membuat  peraturan  hukum  secara  sistematis  dan  utuh.  Sedangkan  perkembangan sistem common  law terletak  pada  putusan-putusan  hakim,  yang  bukan  hanya menerapkan hukum tetapi juga menetapkan hukum.
Dalam sistem hukum common law arti iktikad baik tidak lain adalah “kejujuran” dalam  perilaku  atau  kejujuran  dalam  bertransaksi  dagang,  termasuk  di  dalamnya adalah kejujuran dalam fakta dan penghormatan terhadap standar-standar dagang yang wajar  dan  transaksi  dagang  yang  jujur.  Sedangkan  dalam civil  law ,  iktikad  baik  itu diartikan, bahwa iktikad baik adalah suatu tindakan atau prilaku yang diharapkan dari seorang yang terhormat atau jujur yang diminta dalam setiap bentuk transaksi. Iktikad baik  tersebut  tidak  hanya  mengacu  kepada  iktikad  baik  para  pihak,  tetapi  harus  pula mengacu kepada nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat.

## Kata kunci : Prinsip itikad baik, comman law, civil law

## ABSTRACT
The  principle  of  good  faith  implies  vary  among  legal  systems.  Insight  and understanding of different looks in good faith especially among the common law system and civil law. According subekti, essence (principle) is one of the most important joints in contract law. Good faith looked different, especially among the common law system and civil law system. Overview of the differences between civil law (Continental Europe) with common  law  (Anglo-Saxon)  can  be  viewed  in  terms  of  the  development  of  both.  The development  of  civil  law  system  inspired  by  legal  experts  in  determining  or  making  the rule of law in a systematic and intact. While the development of the common law system lies in the decisions of judges, which is not only applied the law but also laid down the law.
In  a  common  law  system  sense  of  good  faith  is  none  other  than  "honesty"  in behavior or honesty in trade transactions, including the honesty in fact and respect for the standards of fair trade and honest trade transactions. Whereas in civil law, is interpreted in  good  faith,  that  good  faith  is  an  act  or  behavior  that  is  expected  of  a  respectable  or
honest requested in any form of transaction. The good faith does not only refer to the good faith of the parties, but should also refer to the values that flourish in society.
Keywords: principle of good faith, comman law, civil law
Pendahuluan
Perkembangan  hukum  kontrak atau  perjanjian  di  dalam  praktik khususnya  bisnis,  termasuk  juga perjanjian  telah  semakin  pesat  dan memiliki  persoalan  yang  kompleks. Istilah  hukum  perjanjian  atau  kontrak merupakan  terjemahan  dari  bahasa Inggris  yaitu contract  law ,  sedangkan dalam  bahasa  Belanda  disebut  dengan istilah overeenscomsrecht  ( Salim  H.S, 2004).  Suatu  perjanjian  adalah  suatu peristiwa  dimana  seseorang  berjanji kepada  seorang  lain  atau  dimana  dua orang  itu  saling  berjanji  untuk melaksanakan  sesuatu  hal  (Subekti, 1990).  Sedangkan menurut Abdul Kadir Mohammad  bahwa  Perjanjian  adalah suatu  persetujuan  dengan  mana  dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk  melakukan  suatu  hal  dalam lapangan  harta  kekayaan  (Mohammad, 1992).  Dari  peristiwa  ini,  timbullah suatu  hubungan  antara  dua  orang tersebut  yang  dinamakan  perikatan. Dengan demikian perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya.
Dalam  bentuknya,  perjanjian  itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan  yang  diucapkan  atau ditulis.  Perjanjian  bersumber  dari perikatan.  Perikatan  adalah  suatu perhubungan  hukum  antara  dua  orang atau dua pihak, berdasarkan yang mana pihak  yang  satu  berhak  menuntut sesuatu  hal  dari  pihak  yang  lain,  dan pihak  yang  lain  berkewajiban  untuk memenuhi  tuntutan  itu.  Hubungan hukum dua pihak merupakan hubungan yang  menimbulkan  akibat  hukum. Akibat  hukum  disebabkan  karena
timbulnya  hak  dan  kewajiban,  dimana hak  merupakan  suatu  kenikmatan, sedangkan kewajiban merupakan beban.  Maka  hubungan  hukum  antara perikatan  dan  perjanjian  adalah  bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan.
Di  dalam  suatu  perjanjian  harus adanya iktikad baik. Norma iktikad baik ini  merupakan  salah  satu  sendi  yang terpenting  dari  hukum  perjanjian, demikian  dikatakan  Soebekti  dan Vollmar  (Adiwimarta,  1984).  adapun yang dimaksud dengan perjanjian harus dilaksanakan  dengan  iktikad  baik adalah bahwa perjanjian harus dilaksanakan  menurut  kepatutan  dan keadilan (Setiawan, 1979).
Fakta  hukum  dalam  sengketa pembatalan perjanjian ditenggarai sering  dimanfaatkan  oleh  salah  satu pihak  dalam  perjanjian  (biasanya penggugat)  dengan  merancang  dalil- dalil  sedemikian  rupa  yang  merasa kepentingannya dirugikan. Bahkan tidak jarang salah satu pihak dalam perjanjian kemudian meminta kepada hakim untuk menyatakan  bahwa  perjanjian  tersebut batal  demi  hukum  ( void  ab  initio atau rechtswegenieteg )  (Nindyo  Pramono,
2010).  Oleh  sebab  itu,  suatu  hal  yang utama yang harus benar-benar diperhatikan oleh hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara yang  di  dalamnya  terhadap  tuntutan pembatalan  perjanjian  adalah  apakah benar  penggugat  beriktikad  baik  atau justru beriktikad buruk.
Secara  teoritis  menjadi  hak seseorang  untuk  mengajukan  gugutan apapun  jika  memang  ia  mempunyai alasan yang kuat untuk itu. Terbukanya kemungkinan untuk memohon
pembatalan suatu perjanjian merupakan  suatu  sarana  penting  bagi suatu  sistem  hukum  modern  untuk menjamin terlaksananya prinsip-prinsip acces  to  justice atau  akses  kepada keadilan  dan  memastikan  terjaganya prinsip rule of justice atau keadilan yang berkuasa.  Karenanya,  kemungkinan  ini merupakan  suatu  hal  yang  lumrah  dan bahkan  wajib  ada  di  negara-negara dengan sistem hukum yang modern dan demokratis.  Hukum  harus  berfungsi sebagai pelindung kepentingan manusia.  Dengan  demikian,  agar kepentingan  manusia  terlindungi  maka hukum harus ditegakkan.
Asas  yang  berlaku  dalam  hukum perjanjian  dipengaruhi  oleh  dua  sistem hukum,  yaitu  sistem  hukum civil  law dan  sistem  hukum common  law .  Sistem hukum  di  Indonesia  menganut  sistem hukum civil  law karena  banyak dipengaruhi  oleh  Belanda  mengenai ketentuan  yang  mengikat  antara masyarakat  dengan  penguasa  maupun masyarakat dengan masyarakat sendiri. Sedangkan Sistem common law bersumber dari hukum Inggris yang berkembang dari ketentuan atau hukum yang  ditetapkan  oleh  Hakim  ( Judge ) dalam  keputusan-keputusan  yang  telah diambilnya  ( judge  made  law ).  Sistem hukum common  law menganut  asas hukum  yang  bernama the  rule  of precedent yaitu  keputusan-keputusan hakim  yang  sudah  ada  harus  dijadikan pegangan  atau  keputusan  hakim  itu harus  mengikuti  keputusan  hakim sebelumnya. The rule of precedent sering disebut  juga  sebagai  doktrin stare decisis yang  berarti  sebagai to  stand  by (previous) decisions (berpegang/berpatokan  pada putusan-putusan sebelumnya) (Hardijan Rusli, 1996).
Asas iktikad baik dalam perjanjian, dimaknai  berbeda  oleh  negara-negara yang  menganut  sistem  hukum common
law dengan negara-negara yang menganut  sistem  hukum civil  law . Dengan  adanya  perbedaan  dalam penerapan  asas  iktikad  baik  di  sistem hukum common  law dengan  sistem hukum civil law, maka penulis membuat rumusan masalah bagaimana perbandingan  asas  iktikad  baik  dalam perjanjian yang dianut di sistem hukum common law dengan sistem hukum civil law .
Asas  Iktikad  Baik  Perjanjian  Dalam
Sistem Hukum Common Law (ANGLOSAXON) Sistem  hukum common  law ini dianut oleh negara-negara yang berbahasa  Inggris  beserta  dengan persemakmurannya,  seperti  negara Inggris,  Amerika  Serikat,  Hongkong, India,  Republik  Irlandia,  Pakistan, Sekendia  Baru,  Peranap,  Kanada  dan Australia. Kecuali negara bagian Lousiana  di  Amerika  Serikat  dan provinsi  Quebec  di  Kanada  yang menganut  sistem  hukum civil  law . Perkembangan sistem common law terletak pada putusan-putusan hakim,  yang  bukan  hanya  menerapkan hukum tetapi juga menetapkan hukum.
Madjedi Hasan mengatakan, bahwa  fokus  perhatian  dalam  hukum perjanjian  baik  dalam common  law umumnya  diberikan  pada  tiga  asas penting  yang  memilki  keterjalinan  satu sama  lain,  yakni  asas  konsensualisme, asas  kekuatan  yang  mengikat,  dan  asas kebebasan  berkontrak  (Hasan,  2009). Dari berbagai pandangan yang dikemukakan,  ternyata  asas  kebebasan berkontrak merupakan domain terpenting  dalam  hukum  kontrak.  Asas kebebasan berkontrak merupakan prinsip  yang  bersifat  universal,  karena diakui  dalam  sistem civil  law dan common law , yang
dalam perkembangannya  cenderung  dipenuhi dengan pembatasan-pembatasan.
Diasumsikan,  bahwa  kebebasan  tanpa batas akan cenderung terjadi penyalahgunaan dan perbuatan merugikan bagi satu pihak yang berada dalam  posisi  tawar  yang  lemah (Harnoko, 2008).
Dalam  berbagai  sistem  hukum, bangunan  hukum  kontrak  didirikan  di atas  landasan  aturan  yang  bersifat heteronom  yang  dikeluarkan  negara maupun  otonom  yang  didasarkan  atas kesepakatan  para  pihak.  Kesepakatan yang dicapai dalam kontrak mempunyai kedudukan  dan  karena  itu  memilki kekuatan  mengikat  sama  seperti undang-undang.  Selanjutnya,  setiap pelaksanan  kontrak  harus  dilakukan dengan  iktikad  baik.  Perjanjian  atau kontrak  tersebut  tidak  dapat  ditarik kembali,  selain  dengan  sepakat  kedua belah  pihak  atau  karena  alasan-alasan yang  oleh  undang-undang  dinyatakan cukup  untuk  itu.  Kontrak  harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Perlu dikemukakan  lebih  dahulu,  bahwa meskipun sebagian sarjana menempatkan  kontrak  dalam  makna yang  lebih  sempit,  karena  ditujukan kepada  perjanjian  yang  tertulis  saja (Subekti, 1979), namun dalam kesempatan  ini  perkatan  kontrak  dan perjanjian ditempatkan dalam arti yang sama (Ahmadi Miru, 2007).
Pada negara yang didominasi oleh sistem  hukum common  law asas perjanjiannya bertumpu pada kepastian dan  prediktibiltitas,  sehingga  lebih cenderung menggunakan asas kebebasan  berkontrak.  Asas  kebebasan berkontrak  merupakan  asas  dimana orang bebas untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas menentukan isi,  berlakunya  dan  syarat-syarat perjanjian, dengan bentuk tertentu atau tidak  dan  bebas  perjanjian  itu (Purwahid  Patrik,  1986).  Dalam  hukum Inggris, asas ini dikenal dengan (Mariam Darus , 2001)
“  A  promise  more  than  a  mere statement of intention for it imports a willingness on the part of the promise to be bound to the person to whom it is made”
Menurut  Sudikno  Mertokusumo, bahwa  kontrak  atau  perjanjian  sebagai perbuatan hukum yang bersisi dua ( een tweezijdige overeenkomst ) yang didasarkan kata sepakat untuk menimbulkan  akibat  hukum.  Walaupun dengan adanya kata sepakat dari kedua belah  pihak  dalam  perjanjian,  tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pelaksanaan  kontrak  atau  perjanjian harus  didasarkan  dengan  asas  iktikad baik.
Iktikad  baik  dalam  kontrak merupakan  asas  yang  paling  penting, namun menimbulkan banyak penafsiran yang  berbeda  pada  setiap  negara. Seperti  halnya  negara  yang  menganut sistem hukum common law yang melihat iktikad  baik  bukan  dimulai  dari prakontrak  melainkan  dari  isi  kontrak. Padahal  dalam  perjanjian  atau  kontrak, Iktikad  baik  pada  tahap  prakontrak merupakan kewajiban untuk memberitahukan  atau  menjelaskan  dan meneliti  fakta  material  bagi  para  pihak yang  berkaitan  dengan  pokok  yang dinegosiasikan  itu.  Tetapi  hal  ini berbeda  dengan  sistem  hukum  di common  law .  Di  dalam  menghadapi ketidakrasionalan  dan  ketidakpatutan baik  dalam  negosiasi  dan  penyusunan kontrak,  di  negara-negara  dengan sistem common  law tidak  selamanya dianut  perluasan  iktikad  baik  ke  dalam hubungan prakontrak.
Hukum  di  negara  Amerika  Serikat (AS)  berpendapat  bahwa  iktikad  baik hanya ada setelah kontrak ditandatangani.  Dalam  sistem common law ,  arti  iktikad  baik  tidak  lain  adalah “kejujuran” dalam perilaku atau kejujuran  dalam  bertransaksi  dagang, termasuk di dalamnya adalah kejujuran
dalam fakta dan penghormatan terhadap  standar-standar  dagang  yang wajar  dan  transaksi  dagang  yang  jujur. Kejujuran dalam pelaksanaan perjanjian terletak  pada  keadaan  jiwa  manusia, akan tetapi titik berat dari kejujuran ini terletak  pada  tindakan  yang  dilakukan kedua belah pihak dalam hal melaksanakan janji. Dalam melaksanakan tindakan inilah kejujuran harus  berjalan  dalam  hari  sanubari seorang manusia berupa selalu mengingat,  bahwa  manusia  itu  sebagai anggota  masyarakat  harus  jauh  dari sifat  menipukan  pihak  lain  dengan menggunakan  secara  membabi  buta kata-kata  yang  dipakai  pada  waktu kedua  belah  pihak  membentuk  suatu persetujuan.  Kedua  belah  pihak  harus selalu  memperhatikan  hal  ini  dan  tidak boleh  mempergunakan  kelalaian  pihak lain  untuk  menguntungkan  diri  pribadi (Prodjodikoro, 1983).
Sama  halnya  dengan  hukum  di negara  Inggris,  tidak  mengenal  proses negosiasi,  para  pihak  tidak  terikat  oleh prinsip beriktikad baik. Menurut hukum inggris,  masuknya  para  pihak  ke  dalam negosiasi  tidak  dengan  serta  merta melahirkan  kewajiban  iktikad  baik. Menurut hukum inggris, selama kontrak belum  ditandatangani,  para  pihak  tidak terikat  satu  sama  lain  dan  tidak memiliki  kewajiban  apapun  terhadap pihak  lainnya  hingga  kontrak  tersebut akhirnya  ditandatangani  ( Grace  Xavier, 2004) . Secara  tradisonal  hukum  kontrak common law tidak mengakui keberadaan suatu
kewajiban (kontraktual)  hingga  proses  negosiasi telah  mengkristal  dalam  pembentukan kontrak.  Salah  satu  pihak  yang mengadakan negosiasi setiap saat dapat menghentikan negosiasi tersebut dengan  alasan  apa  pun  juga  tanpa adanya suatu tanggung jawab. Tidak ada kewajiban  untuk  bertanggungjawab
terhadap  kerugian  yang  timbul  atas segala biaya dikeluarkan dan keuntungan  yang  diharapkan  akibat penghentian  negosiasi  dalam  fase prakontrak ini. Hukum kontrak common law Inggris  masih  belum  dapat menerima  kewajiban  bahwa  negosiasi kontrak  harus  didasarkan  pada  iktikad baik ( A.F. Mason, 2002; Ridwan, 2010) . Hukum  kontrak  Inggris  secara tradisional menolak pembebanan kewajiban menjelaskan dalam negosiasi dan  penyusunan  kontrak.  Di  dalam sistem hukum common law , Asas caveat emptor  ( Shidarta ,  2006) masih  menjadi salah  satu  asas  yang  fundamental. Hanya  ada  beberapa  pengecualian terhadap  asas  tersebut,  seperti  kontrak ubrrimae  fidei atau  dalam  kondisi tertentu  yang  secara  tegas  diwajibkan oleh  undang-undang.  Sistem  hukum Common  law mengikuti  asas caveat emptor yang berkembang dalam kontrak  jual  beli  pada  abad  Sembilan belas.  Dalam  kasus  Smith  v.  Hughes dinyatakan  bahwa  tidak  ada  kewajiban hukum bagi vendor untuk memberitahukan  kekeliruan  pembeli yang  tidak  disebabkan  perbuatan vendor. Dengan demikian, secara umum tidak  ada  dasar  iktikad  baik  yang mewajibkan  salah  satu  pihak  dalam kontrak  untuk  menjelaskan  fakta material  ketika  akan  mengadakan kontrak ( Ridwan Khairandy) . Dalam common law Inggris dikenal dua  makna  itikad  baik  yang  berbeda, yakni good  faith  performance dan good faith  purchase . Good  faith  performance berkaitan  dengan  kepatutan  (yang objektif), atau reasonableness pelaksanaan  kontrak.  Di  dalam  makna yang demikian itu, itikad baik digunakan  sebagai implide  term ,  yang digunakan  dalam  hukum  Romawi, mensyaratkan adanya kerjasama diantara  para  pihak  untuk  tidak menimbulkan kerugian dari
reasonableness  expectation . Good  faith purchase ,  di  lain  pihak,  berkaitan dengan  a  contracting  party’s  subjective state  of  mind ;  apakah  seseorang membeli dengan itikad baik sepenuhnya digantungkan  pada  ketidaktauannya, kecurigaan,  dan  pemberitahuan  yang berkaitan dengan kontrak.
Dalam  penerapakan  asas  iktikad baik  yang  dianut  oleh  sistem  hukum common  law ini,  tidak  terlepas  dari adanya  kekurangan-kekurangan  dan kelebihan-kelebihan  yang  dianut  oleh setiap Negara. Kekurangan dari penerapan  asas  iktikad  baik  dalam sistem  hukum common  law hanya menerapkan  iktikad  baik  pada  tahap pelaksanaan  kontrak  saja  (dengan melihat  isi  kontrak).  Padahal  dalam perjanjian  atau  kontrak,  iktikad  baik pada  tahap  prakontrak  itu  sangat penting  untuk  memberitahukan  atau menjelaskan dan meneliti fakta material bagi  para  pihak  yang  berkaitan  dengan pokok  yang  dinegosiasikan  itu.  Dalam pelaksanaan  tahap  prakontrak  ini, apabila  salah  satu  pihak  membatalkan sepihak  perjanjian  tersebut  maka  ia dapat  dikenai  ganti  kerugian.  Dengan adanya  penawaran  dan  permintaan, dalam  tahap  prakontrak  ini  masing- masing  pihak  harus  menegakkan prinsip itikad baik, yang oleh karena itu jika  salah  satu  pihak  beriktikad  buruk, maka  haruslah  disediakan  sarana hukum berupa hak gugat dan hak untuk menuntut  ganti  rugi  dalam  tahap prakontrak. Jika hanya menerapkan fase pelaksanaan kontrak saja, maka tuntutan  ganti  kerugian  dari  salah  satu pihak  yang  membatalkan  perjanjian hanya  sebatas  pada  isi  kontrak  bukan dari tahap prakontrak.
Kelebihan  diterapkannya  asas iktikad  baik  dilihat  dari  isi  kontrak dalam  sistem  hukum common  law ,  hal ini  untuk  menghindari  adanya  salah satu  pihak  yang  mengadakan  negosiasi
yang  setiap  saat  dapat  menghentikan negosiasi  tersebut  dengan  alasan  apa pun  juga  tanpa  adanya  suatu  tanggung jawab.  Menurut  sistem  hukum common law ,  tidak  ada  kewajiban  untuk bertanggungjawab  terhadap  kerugian yang timbul atas segala biaya dikeluarkan  dan  keuntungan  yang diharapkan akibat penghentian negosiasi  dalam  fase  prakontrak  ini. Selama  kontrak  belum  ditandatangani dalam  bentuk  isi  kontrak,  maka  para pihak  tidak  terikat  satu  sama  lain  dan tidak  memiliki  kewajiban  apapun terhadap  pihak  lainnya  hingga  kontrak tersebut akhirnya ditandatangani.
Asas  Iktikad  Baik  Perjanjian  Dalam Sistem  Hukum  Civil  Law  (Eropa Continental)
Perkembangan sistem civil law diilhami  oleh  para  ahli  hukum dalam  menentukan  atau  membuat peraturan hukum secara sistematis dan utuh.  Iktikad  baik  ( good  faith )  dalam pelaksanaan kontrak merupakan lembaga  hukum  ( rechtsfiguur )  yang berasal  dari  hukum  Romawi  yang kemudian diserap oleh civil law . Karena prinsip  iktikad  baik  di  negara-negara Civil  Law banyak  dipengaruhi  tradisi hukum  Romawi  dan  Kanonik.  doktrin iktikad  baik  dalam  hukum  Romawi berkembang  seiring  dengan  diakuinya kontrak konsensual yang pada mulanya hanya  meliputi  kontrak  jual-beli,  sewa- menyewa,  persekutuan  perdata  dan mandate  ( Alan  Watson,  1995) .  Doktrin iktikad  baik  berakar  pada  etika  sosial Romawi  mengenai  kewajiban  yang komprehensif  akan  ketaatan  dan keimanan  yang  berlaku  bagi  warga negara  maupun  bukan  ( Martin  Joseph Schermaier) .
Iktikad baik dalam hukum kontrak  Romawi  mengacu  kepada  tiga bentuk  perilaku  para  pihak  dalam kontrak. Pertama ,  para  pihak  harus
memegang teguh janji atau perkataannya, kedua ,  para  pihak  tidak boleh  mengambil  keuntungan  dengan tindakan  yang  menyesatkan  terhadap salah  satu  pihak. Ketiga ,  para  pihak mematuhi kewajibannya dan berprilaku sebagai  orang  terhormat  dan  jujur, walaupun  kewajiban  tersebut  tidak secar tegas diperjanjikan ( Razaq Faraid) . Perkembangan  iktikad  baik  dalam hukum  Romawi  tidak  lepas  kaitannya dengan  evolusi  hukum  kontrak  itu sendiri.  Pada  mulanya  hukum  Romawi hanya  mengenal iudiciastricti  iuris , yakni kontrak yang lahir dari perbuatan menurut hukum ( negotium ) yang secara ketat  dan  formal  mengacu  ke ius  civile . Apabila  hakim  menghadapi  kasus kontrak  semacam  itu,  ia  harus memutusnya  sesuai  dengan  hukum. Hakim  terikat  kepada  apa  yang  secara tegas dinyatakan dalam kontrak ( express  term ).  Berikutnya  berkembang iudicia  bonae  fidei .  Perbuatan  hukum yang didasarkan iudicia bonae fidei disebut negotia bonae fidei . Konsep negotia berasal  dari ius  gentium yang mensyaratkan pihak-pihak yang membuat  dan  melaksanakan  kontrak harus  sesuai  dengan  iktikad  baik (Warmelo, 1976).
Dapat  terlihat  bahwa  pengadilan di Romawi selain mengakui keberadaan atau kekuatan hukum kontrak konsensual,  pada  saat  yang  sama  juga membebankan adanya kewajiban iktikad  baik  bagi  para  pihak.  Jika seorang tergugat melakukan wanprestasi  dalam  suatu  kontrak konsensual,  dia  langsung  dapat  digugat ke pengadilan oleh Penggugat atas dasar melanggar  kewajiban  iktikad  baik (Anderson, 1995).
Sistem hukum civil law bertumpuh pada  tujuan  hukum  keadilan,  maka tidak  mengherankan  jika  asas  yang mencolok di sini adalah asas itikad baik, dan  kesepakatan  ( Pacta  Sun  Servanda ).
Pada  mulanya  pengadilan  memegang teguh  asas pacta  sunt servanda ,  tetapi belakangan  sikap  ini  bergeser ke  arah kepatutan atau iktikad baik. Iktikad baik bahkan kemudian  digunakan  hakim untuk  membatasi  atau  meniadakan kewajiban  kontraktual  apabila  ternyata isi dan pelaksanaan perjanjian bertentangan dengan keadilan.
Tidak  seperti  pengadilan common law yang  secara  tradisional  memiliki kewajiban  untuk  menafsirkan  kontrak berdasarkan isi kontrak untuk menentukan maksud para pihak, hakim dan  sarjana  hukum  Romawi  memiliki tanggung  jawab  untuk  menentukan apakah  para  pihak  telah  bertindak sesuai  dengan  iktikad  baik.  Inti  hukum kontrak  Romawi  adalah  ketentuan (maksim) Pacta  sunt  servanda ,  yang dijadikan  ketentuan  dasar  iktikad  baik. Dengan  demikian  para  pihak  tidak hanya terikat pada isi perjanjian ( term ) yang secara jelas disepakati, tetapi juga kepada semua isi yang naturally implied dalam  perjanjian  (Ridwan  Khairandy, 2003).
Di  negara-negara  maju  yang menganut civil  law sistem,  pengadilan memberlakukan  asas  itikad  baik  bukan hanya  dalam  tahap  penandatanganan dan  pelaksanaan  saja  tetapi  juga  dalam tahap  perundingan.  Iktikad  baik  dalam kontrak  dibedakan  antara  iktikad  baik prakontrak  ( precontractual  good  faith ) dan  iktikad  baik  pelaksanaan  kontrak ( good  faith  on  contract  performance ).
Iktikad  baik  di  dalam  fase  prakontrak disebut  juga  sebagai  iktikad  baik subjektif.  Iktikad  baik  prakontrak, adalah iktikad yang harus ada saat para pihak  melakukan  negosisasi.  Iktikad baik  prakontrak  bermakna  kejujuran ( honesty ).  Iktikad  baik  ini  disebut iktikad  yang  bersifat  subjektif,  karena didasarkan  pada  kejujuran  para  pihak yang  melakukan  negosiasi.  Sedangkan iktikad  baik  dalam  fase  pelaksanaan
kontrak  disebut  iktikad  baik  obyektif. Iktikad  baik  pelaksanaan  kontrak  yang disebut  sebagai  iktikad  baik  objektif mengacu  kepada  isi  perjanjian.  Isi perjanjian  harus  rasional  dan  patut.  Isi kontrak adalah kewajiban dan hak para pihak  yang  mengadakan  kontrak, kewajiban  dan  hak  tersebut  harus rasional dan patut ( Ridwan Khairandy) . Bentuk  iktikad  baik  dalam  hukum kontrak  romawi  bermakna  bahwa iktikad baik adalah suatu tindakan atau prilaku  yang  diharapkan  dari  seorang yang terhormat atau jujur yang diminta dalam  setiap  bentuk  transaksi.  Iktikad baik  tersebut  tidak  hanya  mengacu kepada  iktikad  baik  para  pihak,  tetapi harus  pula  mengacu  kepada  nilai-nilai yang  berkembang  dalam  masyarakat ( Ridwan Khairandy) . Pencantuman kewajiban iktikad baik di dalam kontrak yang  diatur  di  Pasal  1134  ayat  (3) Civil Code Perancis  yang  menyatakan  bahwa kontrak  harus  dilaksanakan  dengan iktikad  baik  ( contract  doivent  etre executes  de  bonna  foi ).  Makna  umum iktikad  baik  di  sini  mengacu  kepada standar  perilaku  yang reasonable yang tidak lain bermakna bahwa orang harus mematuhi  janji  atau  perkataannya dalam segala keadaan.
Di  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata  Belgia,  negara  ini msyaratkan semua kontrak dilaksanakan  dengan  iktikad  baik  baik dan  penafsiran  (kontraktualnya)  pun harus disertai dengan kebiasaan. Dalam hukum Belgia, Perancis serta Venezuela hubungan  prakontraktual  umumnya diletakkan  pada  perbuatan  melawan hukum.  Di  beberapa  negara  seperti Cheko  dan  Belanda  hubungan  kontrak tidak  terlalu  diperhatikan.  Hal  yang sama  juga  terjadi  di  Jepang,  dalam yurisprudensi  Jepang  dijumpai  bahwa kadang hubungan hukum dalam prakontraktual didasarkan pada perbuatan melawan hukum dan kadang
pula didasarkan pada kontrak pendahuluan  atau  Quasi  kontrak ( Ridwan Khairandy) .
Di beberapa negara dengan sistem civil  law ,  seperti  Italia  telah  memiliki ketentuan  legislasi  yang  mewajibkan negosiasi  dan  penyusunan  kontrak harus  dilakukan  dengan  iktikad  baik. Asas  iktikad  baik  dapat  disimpulkan dari  Pasal  1338  ayat  (3)  KUHPerdata yang berbunyi “Perjanjian harus dilaksanakan  dengan  itikad  baik”.  Asas iktikad  baik  merupakan  asas  dimana para  pihak  dalam  kontrak  harus melaksanakan substansi kontrak berdasarakan kepercayaan atau keyakinan  teguh  atau  kemauan  baik dari para pihak. Asas iktikad baik dibagi menjadi dua, yaitu iktikad baik nisbi dan iktikad  baik  mutlak.  Dalam  iktikad  baik nisbi,  orang  memperhatikan  sikap  dan tingkah  laku  yang  nyata  dari  subjek, sedang  iktikad  baik  mutlak  merupakan penilaiannya  terletak  pada  akal  sehat dan  keadilan,  dibuat  ukuran  yang objektif untuk menilai keadaan. Berdasarkan  asas  iktikad  baik,  maka para  pihak  dalam  kontrak  harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan  teguh  atau  kemauan  baik dari  para  pihak.  Kontrak  harus dilaksanakan  menurut  kepatutan  dan keadilan ( Salim HS, 2008) . Iktikad  baik  subjektif  ( subjectieve goede  trouw )  dikaitkan  dengan  hukum benda  ( bezit ).  Disini  ditemukan  istilah pemegang  yang  beriktikad  baik  atau pembeli
barang yang beriktikad baik dan sebagainya seb agai lawan dari orangorang yang berikti kad  buruk.  Seorang  pembeli  yang beriktikad  baik  adalah  seseorang  yang membeli barang dengan penuh kepercayaan  bahwa  si  penjual  benar- benar  pemilik  dari  barang  yang dijualnya  itu.  Ia  sama  sekali  tidak mengetahui  bahwa  ia  membeli  barang
dari  orang  yang  bukan  pemiliknya.  Ia adalah  seorang  pembeli  yang  jujur. Dalam  hukum  benda,  iktikad  baik diartikan  sebagai  kejujuran.  Pembeli yang beriktikad baik adalah orang yang jujur  yang  mengetahui  adanya  cacat yang  melekat  pada  barang  yang dibelinya  itu.  Artinya  cacat  mengenai asal usulnya. Dalam hal ini, iktikad baik merupakan  suatu  elemen  subjektif ( Subekti,  1984) .  Iktikad  baik  yang subjektif  ini  berkaitan  dengan  sikap batin atau kejiwaan ( psychische gestelheid ),  yakni  apakah yang bersangkutan  menyadari  atau mengetaui
bahwa
tindakannya bertentangan atau tidak iktikad baik.
Iktikad  baik  dalam  pelaksanaan kontrak  mengacu  kepada  iktikad  baik yang  objektif.  Standar  yang  digunakan dalam  iktikad  baik  objektif  adalah standar  yang  objektif  yang  mengacu kepada  suatu  norma  yang  objektif. Perilaku  para  pihak  dalam  kontrak harus  diuji  atas  dasar  norma-norma objektif  yang  tidak  tertulis  yang berkembang  di  dalam  masyarakat. Ketentuan  iktikad  baik  menunjuk kepada norma-norma tidak tertulis yang sudah  menjadi  norma  hukum  sebagai suatu sumber hukum tersendiri. Norma tersebut  dikatakan  objektif  karena tingkah  laku  tidak  didasarkan  pada anggapan  para  pihak  sendiri,  tetapi tingkah  laku  tersebut  harus  sesuai dengan anggapan umum tentang iktikad baik tersebut ( Razaq Faraid) . Berbagai putusan Hoge Raad (HR) yang  erat  kaitannya  dengan  penerapan asas  itikad  baik  dapat  diperhatikan dalam  kasus-kasus  posisi  berikut  ini. Kasus  yang  paling  menonjol  adalah kasus  Sarong  Arrest.  Kasus  arrest  ini berkaitan  dengan  turunnya  nilai  uang (devaluasi)  Jerman  setelah  Perang Dunia  I  Salim). Kasus  Sarong  Arrest, Pada  tahun  1918  suatu  firma  Belanda
memesan  pada  pengusaha  Jerman sejumlah  sarong  dengan  harga  sebesar 100.000  gulden.  Karena  keadaan memaksa  sementara,  penjual  dalam waktu tertentu tidak dapat menyerahkan pesanan. Setelah keadaan memaksa  berakhir,  pembeli  menuntut pemenuhan  prestasi.  Tetapi  sejak diadakan  perjanjian  keadaan  sudah banyak  berubah  dan  penjual  bersedia memenuhi pesanan tetapi dengan harga yang  lebih  tinggi,  sebab  apabila  harga tetap  sama  maka  penjual  akan menderita  kerugian,  yang  berdasarkan itikad  baik  antara  para  pihak  tidak dapat dituntut darinya.
Pembelaan  yang  penjual  ajukan atas  dasar  Pasal  1338  ayat  (3) KUHPerdata  dikesampingkan  oleh  HR dalam arrest tersebut. Menurut putusan HR tidak mungkin satu pihak dari suatu perikatan atas dasar perubahan keadaan bagaimanapun sifatnya, berhak berpatokan  pada  itikad  baik  untuk mengingkari  janjinya  yang  secara  jelas dinyatakan HR masih memberi harapan tentang
hal ini dengan memformulasikan, mengubah inti perjanjian atau mengesampingkan secara  keseluruhan.  Hal  ini  tidak  dapat diharapkan  suatu  putusan  yang  lebih ringan,  jika  hal  itu  bukan  merupakan perubahan  inti  atau  mengesampingkan secara  keseluruhan.  Putusan  HR  ini selalu  berpatokan  pada  saat  dibuatnya oleh para pihak. Apabila pihak pemesan sarong  sebanyak  yang  dipesan  maka penjual harus melaksanakan isi perjanjian  tersebut,  karena  didasarkan bahwa  perjanjian  harus  dilaksanakan dengan itikad baik.
Dalam perkembangannya, kelebihan  dan  kekurangan  dalam penerapan asas iktikad baik yang dianut oleh  sistem  hukum civil  law ini  yaitu, dengan  adanya  tahap  prakontrak  ini masing-masing pihak harus menegakkan prinsip itikad baik di awal
kesepakatan,  yang  oleh  karena  itu  jika salah  satu  pihak  beritikad  buruk,  maka haruslah  disediakan  sarana  hukum berupa  hak  gugat  dan  hak  untuk menuntut  ganti  rugi  dalam  tahap prakontrak.  Pada  tahap  prakontrak, apabila  salah  satu  pihak  membatalkan sepihak  perjanjian  tersebut,  maka  ia dapat  dikenai  ganti  kerugian.  Namun hanya  sebatas  pada  kerugian  yang timbul saat tahap perjanjian prakontrak saja. Jelas disini yang ada baru negosiasi prakontrak,  belum  ada  perikatannya. Penuntutan  hanya  dapat  dilakukan dengan menggunakan prinsip good faith dan fair  dealing yang  dapat  ditafsirkan bahwa  pihak  yang  dirugikan  hanya dapat  menuntut  pengembalian  atas biaya  yang  telah  dikeluarkan  dan  atas kehilangan kesempatan untuk melakukan  kontrak  dengan  pihak ketiga.  Selain  itu  juga  dengan  adanya fase  prakontrak,  tujuannya  untuk memperkecil  kemungkinan  terjadinya permasalahan  hukum  dikemudian  hari, maka saat-saat negosiasi menjadi sangat penting  untuk  dapat  mengemukakan keinginan masing-masing pihak sebelum  kontrak  itu  dibuat.  Dengan diterapkannya  asas  iktikad  baik  pada fase pelaksanaan kontrak, maka ia dapat menuntut  ganti  rugi  atas  keuntungan yang  diharapkan  dari  isi  kontrak  yang batal diadakan tersebut.
Simpulan Prinsip iktikad baik ini mengandung  makna  berbeda-beda  di antara  sistem  hukum.  Pengertian  dan pemahaman  iktikad  baik  tampak berbeda  khusunya  di  antara  sistem hukum common  law dan civil  law . Menurut  subekti,  esensi  (prinsip)  ini merupakan  salah  satu  sendi  yang terpenting  dalam  hukum  perjanjian. Iktikad baik tampak berbeda khususnya di  antara  sistem  hukum common  law dan  sistem  hukum civil  law .  Sekilas
mengenai  perbedaan  antara civil  law (Eropa  Continental)  dengan common law (Anglosaxon) dapat dilihat dari segi perkembangan keduanya. Perkembangan  sistem civil  law diilhami oleh para ahli hukum dalam menentukan  atau  membuat  peraturan hukum  secara  sistematis  dan  utuh. Sedangkan
perkembangan sistem common law terletak pada putusan-putusan  hakim,  yang  bukan hanya  menerapkan  hukum  tetapi  juga menetapkan hukum.
Dalam sistem hukum common law arti  iktikad  baik  tidak  lain  adalah “kejujuran” dalam perilaku atau kejujuran  dalam  bertransaksi  dagang, termasuk di dalamnya adalah kejujuran dalam fakta dan penghormatan terhadap  standar-standar  dagang  yang wajar  dan  transaksi  dagang  yang  jujur. Sedangkan  dalam civil  law ,  iktikad  baik itu diartikan, bahwa iktikad baik adalah suatu  tindakan  atau  prilaku  yang diharapkan dari seorang yang terhormat  atau  jujur  yang  diminta dalam  setiap  bentuk  transaksi.  Iktikad baik  tersebut  tidak  hanya  mengacu kepada  iktikad  baik  para  pihak,  tetapi harus  pula  mengacu  kepada  nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat.
Negara  yang  menganut  sistem hukum common  law ,  melihat  iktikad baik bukan dimulai dari fase prakontrak melainkan  dari  fase  pelaksanaan kontrak  (  isi  kontrak).  Pada  fase pelaksanaan  kontrak  ini  sering  disebut sebagai  iktikad  baik  obyektif.  Iktikad baik  pelaksanaan  kontrak  yang  disebut sebagai  iktikad  baik  objektif  yang  lebih mengacu kepada isi perjanjian. Berbeda halnya  dengan  sistem  hukum civil  law . Dalam  sistem  hukum civil  law , pendekatan  terhadap  filosofi  dari kontrak  yang  menitikberatkan  atau memusatkan  pada  hubungan  para pihak.  Hubungan  ini  mensyaratkan kewajiban  iktikad  baik  bukan  saja
ketika  kontrak  ditandatangani,  tetapi juga  sebelum  kontrak  ditutup  yaitu pada saat negosiasi.
Hukum di negara dengan sistem civil law pada umumnya ditujukan  untuk  menetapkan  suatu kaidah atau norma yang berada di suatu lingkungan  masyarakat  untuk  diikuti dan  dipatuhi  oleh  masyarakat  itu sendiri. Dengan demikian, hukum merupakan bagian integral dari kehidupan bersama yang mengatur dan menguasai  sesama  manusia.  Jadi  dapat dikatakan  hukum  terdapat  dalam masyarakat  manusia  sehingga  dalam setiap  masyarakat  selalu  ada  sistem hukum.
Menurut  penulis,  penerapan  asas iktikad  baik,  sebaiknya  dilihat  secara utuh  mulai    dari  fase  prakontrak  dan fase  pelaksanaan  kontrak.  Karena  asas itikad  baik  ini  harus  memberikan  atau mencerminkan  prinsip  kemanfaatan ( beneficence ) yang diterjemahkan sebagai  keharusan  berbuat  baik  ( bona fidel ),  bahwa  hidup  bersama  harus mendatangkan kemanfaatan (kemashlahatan)  dan  sekali-kali  tidak boleh  merugikan  orang  lain.  Setiap orang  wajib  membantu  orang  lain  atau bekerjasama dalam memenuhi tuntutan kebutuhannya  sebagai  subjek  hukum. Hal  ini  dikarenakan  erat  kaitannya dengan  prinsip  keadilan  ( justice )  yang diterjemahkan  sebagai  prinsip  saling menguntungkan.  Prinsip justice ini menuntut agar setiap orang diperlakukan  secara  sama  sesuai dengan  aturan  yang  adil  dan  sesuai kriteria obyektif, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Jika  hanya  berpacu  pada  prinsip prakontrak  saja,  maka  tanpa  adanya  isi kontrak  akan  sulit  dalam  pembuktian jika  terjadi  wanprestasi  karena  iktikad buruk oleh salah satu pihak. Isi kontrak dapat  menjadi  pelindung  bagi  para pihak  dalam  menjalankan  kerjasama.
Dalam  tahapan  penyusunan  kontrak juga  akan  diperoleh  manfaat  mengenai terangnya  hak  dan  kewajiban  para pihak dalam penyelenggaraan kerjasama  yang  dimaksud.  Dengan mengikuti seluruh tahapan penyusunan kontrak,  termasuk  negosiasi  maka  para pihak  akan  lebih  saling  mengenal potensi  masing-masing  dan  akan  dapat saling  memanfaatkan  dengan  prinsip- prinsip  yang  sehat  demi  tercapainya keuntungan bersama.
Oleh karena itu, demi menegakkan kepastian  hukum  dan  keadilan  agar memberi kemanfaatan bagi para pencari keadilan  yang  mengadukan  sengketa hukum  mereka  kepada  hakim,  hakim dituntut  untuk  mampu  secara  arif  dan bijaksana  menegakkan  hukum  dengan selalu  memperhatikan  tiga  tungku hukum : kepastian hukum ( rechtssicherheit ), kemanfaatan ( zweckmabigkeit ), dan keadilan ( gerechtigkeit )  ( Soedikno  Mertokusumo, 1984; Satrio, 2001) .
Riduan  Syahrani  menyebutkan bahwa  dalam  rangka  pelaksanaan perjanjian  peranan  iktikad  baik (te geder  trouw) sungguh  mempunyai  arti yang  sangat  penting  sekali.  Pemikiran ini  berpijak  dari  pemahaman  bahwa iktikad baik merupakan landasan dalam melaksanakan perjanjian dengan sebaik-baiknya  dan  semestinya  ( Riduan Syahrani,  2000) .  Asas  iktikad  baik menjadi  salah  satu  instrument  hukum untuk membatasi kebebasan berkontrak dan kekuatan mengikatnya perjanjian.
Dalam hukum kontrak iktikad baik memiliki  tiga  fungsi  yaitu,  fungsi  yang pertama, semua kontrak harus ditafsirkan  sesuai  dengan  iktikad  baik, fungsi  kedua  adalah  fungsi  menambah yaitu  hakim  dapat  menambah  isi perjanjian  dan  menambah  peraturan perundang-undangan  yang  berkaitan dengan perjanjian itu. Sedangkan fungsi ketiga  adalah  fungsi  membatasi  dan
meniadakan
(beperkende
en derogerende  werking  vande  geode trouw) .  Dengan  fungsi  ini  hakim  dapat mengenyampingkan  isi  perjanjian  yang telah dibuat oleh para pihak.
Daftar Pustaka A. Madjedi Hasan, 2009, Kontrak Minyak Dan Gas Bumi Berazas Keadilan Dan  Kepastian  Hukum ,  Jakarta,
Fikahati Aneska.
A.F.  Mason,  “Contract,  Good  Faith  and Equitable  Standards  in  Fair Dealing”,  The  Law  Qurterly Review, Vol. 116 Januari 2000. Abdul Kadir Mohammad, 1992, Hukum Perikatan , Bandung, Citra
Aditya Bhakti. Agus  Yudha  Harnoko,  2008, Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial , Yogyakarta,
LaksBang Mediatama.. Ahmadi Miru, 2007, Hukum Kontrak dan Perancangan  Kontrak ,  Jakarta,
Raja Grafindo Persada. Alan  Watson,  1995, Roman  Law  &
Commerce , University
Of Georgia Press, Athens. Budiono Kusumohamidjojo, 2001,
Panduan  Untuk  Merancang Kontrak , Jakarta, Grasindo.
Fikra Abdul Razaq Faraid,
“Hukum Perikatan”,  Fakultas  Hukum
Universitas  Krisna  Dwi  Payana, Jakarta.
Grace  Xavier,  ”Global  Harmonization  of Contract Laws Pact or Fiction?” Contruction  Law  Journal,  Vol. 20, NO. 1, 2004.
Hardijan  Rusli, Hukum  Perjanjian Indonesia  dan  Common  Law , Ctk.  Kedua,  Jakarta,  Pustaka Sinar Harapan, 1996.
I.  S.  Adiwimarta,  1984, Pengantar  Studi Hukum  Perdata  II ,  Jakarta,
Rajawali.
J.  Satrio,  2001, Hukum  Perikatan, Perikatan  Yang  Lahir  Dari
Perjanjian , Bandung, Citra
Aditya Bakti.
Jill  Pride  Anderson,  1995,  “Lender
Liability  for  Breach  of  the Obligation  of  Good  Faith Performance”,  Roman  Law  & Comparative Law, Athens,
University of Georgia Press.
Mariam Darus Badrulzaman, dkk, 2001,
Kompilasi  Hukum  Perikatan , Bandung, PT Citra Adtya Bakti. Martin Joseph Schermaier, Bona Fides in Roman Contract L aw ,  Reinhard  Zimmerman  dan Simon Whittaker, eds. Nindyo Pramono, “Problematika Putusan Hukum Dalam Perkara Pembatalan Perjanjian”.
Mimbar  Hukum  Volume  22  No.
2, Juni 2010. P.  van  Warmelo,  1976, An  Introduction to the Principles of Roman
Law , Juta and Co Ltd, Cape Town. Purwahid Patrik, 1986, Asas Iktikad Baik dan Kepatutan Dalam Perjanjian , Ctk. Pertama,
Semarang,  Fakultas  Hukum UNDIP.
R.  Setiawan,  1979, Pokok-Pokok  Hukum Perikatan , Bandung, Binacipta. R.  Subekti,  1984, Hukum Perjanjian, Jakarta, Intermasa.
R.Wirjono  Prodjodikoro,  1983, Azas- azas Hukum  Perdata , Bandung, Sumur.
Riduan Syahrani, 2000, Seluk Beluk dan
Azas-azas Hukum Perdata,
Bandung, Alumni. Ridwan  Khairandy, Hukum  Kontrak Indonesia  Dalam  Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama) , Ctk. Pertama, Yogyakarta, FH UII Press.
,  2003, Iktikad  Baik
Dalam  Kebebasan  Berkontrak ,
Jakarta, Fakultas
Hukum
Universitas Indonesia, Jakarta.
Salim H.S, 2004, Hukum Kontrak: Teori & Teknik  Penyusunan  Kontrak , Ctk.  Kedua,  Jakarta,  Sinar Grafika. Salim  HS,dkk,  2008, Perancangan Kontrak  dan  Memorandum  of Understanding  (MoU) ,  Jakarta, Sinar Grafika. Shidarta,  2006, Hukum  Perlindungan Konsumen  Indonesia ,  Jakarta,
Grasindo.
Soedikno  Mertokusumo,  1984, Bunga Rampai Ilmu Hukum ,
Yogyakarta, Liberty. Subekti,  1979, Hukum  Perjanjian ,
Jakarta, Intermasa.
, 1990, Hukum Perjanjian , Ctk. Ke dua belas, Jakarta, PT. Intermasa.