## JURNAL INTERPRETASI HUKUM
| ISSN: 2746-5047 Vol.  5  No  1  2024,  Hal.  934-941  |  Tersedia  online  di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.55637/juinhum.5.1.8412.934-941

## RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI PENANGGULANGAN JUVENILE DELINQUENCY DI KELURAHAN KAMPUNG BUGIS
Ayu Efritadewi 1 , Heni Widiyani 2 , Andi Najemi 3 , Gabriella Evita Sihombing 4
1,2,4 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang, Indonesia
3 Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Jambi, Indonesia ayuefritadewi@umrah.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  membahas  tentang  perilaku  menyimpang  dari  norma  Masyarakat  yang  dilakukan  oleh  remaja, Dimana  remaja  melakukan  tindak  pidana,  dan  sangat  disayangkan  jika  remaja  langsung  dimasukkan  kedalam penjara.  Karena,  akan  adanya  dampak  negatif  yang  akan  menjadi  penghambat  terhadap  tumbuh  kembang dimasa  yang  akan  datang.  Dengan  adanya  UU  SPPA  upaya  hukum  yang  dapat  dilakukan  dalam  menangani permasalahan  yang  dilakukan  oleh  remaja  yaitu Restorative  Justice. Adapun  tujuan  penelitian  untuk  dapat mengevaluasi terhadap keefektivitasan Restorative Justice dalam menanggulangi Juvenile Deliquency terutama aktivitas mengelem terhadap remaja di Kampung Bugis. Metode penelitian ini merupakan metode empiris para penegak hukum dapat melakukan Restoratif justice dengan secara bersama-sama dalam menanggulangi Juvenile Deliquency terhadap  remaja  di  Kampung  Bugis.  Sehingga,  tidak  ada  lagi  ketidakseragaman  terhadap penanggulangan Juvenile  Deliquency melalui restoratif  justice. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  dalam beberapa  tingkatakan  penegak  hukum  dapat  dikatakan  sudah  efektif  dilakukannya Restoratif  justice untuk remaja  yang  melakukan  aktifitas ngelem. Akan  tetapi,  terkadang  remaja  yang  melakukan  perbuatan  yang melanggar  norma  tetap  saja  mengulangi  perbuatan  tersebut.  Sehingga,  menurut  pihak  Kelurahan  Kampung Bugis  pendekatan restoratif  justice dianggap  masih  belum  memberikan  efek  jera.  Dan  tujuan  untuk dilakukannya restoratif justice belum sepenuhnya terpenuhi.
Kata Kunci: Kenakalan Remaja, Kampung Bugis, Keadilan Restoratif

## Abstract
This research discusses deviant behavior from community norms committed by adolescents, where adolescents commit criminal acts, and it is unfortunate if adolescents are immediately put in prison. Because, there will be a negative impact that will be an obstacle to growth and development in the future. With the SPPA Law, the legal efforts  that  can  be  made  in  dealing  with  problems  committed  by  adolescents  are  Restorative  Justice.  The purpose  of  the  research  is  to  be  able  to  evaluate  the  effectiveness  of  Restorative  Justice  in  tackling  Juvenile Deliquency,  especially  gluing  activities  against  teenagers  in  Kampung  Bugis.  This  research  method  is  an empirical  method  of  law  enforcers  can  carry  out  Restorative  justice  together  in  tackling  Juvenile  Deliquency against teenagers in Kampung Bugis. Thus, there is no more non-uniformity in overcoming Juvenile Deliquency through  restorative  justice.  The  results  showed  that  at  some  level  law  enforcement  can  be  said  to  have effectively  carried  out  Restorative  justice  for  adolescents  who  do  ngelem  activities.  However,  sometimes teenagers who commit acts that violate the norm still repeat these actions. So, according to the Kampung Bugis Village,  the  restorative  justice  approach  is  still  considered  not  to  have  a  deterrent  effect.  And  the  purpose  of restorative justice has not been fully fulfilled.

## Keywords: Juvenile Delinquency, Kampung Bugis, Restorative Justice

## I. PENDAHULUAN
Akhir-akhir ini dapat kita perhatikan baik di televisi, media cetak maupun media sosial banyak sekali perbuatan kriminalitas yang dilakukan oleh para remaja.  Seperti, remaja yang meniduri teman perempuannya,  remaja  yang  memperkosa  anak  gadis  dibawah  umur,  perkelahian  antar  sesama pelajar,  tawuran  antar  sekolah,  penyalahgunaan  narkoba  dan  minum-minuman  keras  (Jannah,  n.d.).
Melalui  obsevasi  data  awal,  dapat  dilihat  beberapa  data  kenakalan  yang  dilakukan  remaja  di kelurahan  Kampung  Bugis  berdasarkan  jenis  pelanggarannya:  Ngelem  (menghirup  lem)  12  (60%); Balap  liar  4  (20%);  Merokok  2  (10%);  dan  Mencuri  2  (10%).  ( sumber:  observasi  penulis ). Berdasarkan  data  yang  dihasilkan  dari  observasi  dapat  dilihat  bahwa  aktivitas  menghirup  lem (mengelem)  merupakan  pelanggaran  norma  yang  paling  tinggi  dilakukan  oleh  remaja  di  Kampung Bugis.
Masa  remaja  merupakan  masa  dimana  anak-anak  mengalami  transisi  dan  juga  banyak mengalami perubahan diri baik dari segi fisik, emosional maupun sosial. Hal yang paling berpengaruh terhadap pembentukkan sikap dan sifat remaja adalah lingkungannya, karena apabila remaja tersebut salah untuk memilih tempat atau teman dalam bergaul bisa saja terjadi dampak yang negatif terhadap perkembangan  dirinya  sendiri.  Dampak  yang  terjadi  apabila  seorang  anak  melakukan  suatu pelanggaran  norma  di  tengah  masyarakat  adalah  seperti  hilangnya  rasa  aman,  meningkatnya ketakutan,  timbulnya  trauma  yang  melekat  pada  diri  anak,  dan  adanya  stigmatisasi.  Upaya  dalam pendekatan terhadap kenalakan remaja dapat dilakukan dengan Restoratif Justice yang mana Menurut ahli  hukum  pidana  Muladi,  pengertian  dari Restorative  justice dalam  filosofi  keadilan,  penekanan diberikan  pada  kompensasi  atas  kerugian  yang  diakibatkan  oleh  aktivitas  illegal.  Semua  stackholder (pihak yang berkepentingan) akan berpartisipasi dalam proses kooperatif untuk memulihkan kerugian ini (Muladi, 1995). Pendekatan Restorative Justice pada dasarnya sejalan dengan prinsip-prinsip dan tujuan  sistem  peradilan  pidana  yang  dirumuskan  oleh  Madjono,  yaitu:  dan  tujuan  sistem  peradilan pidana  yang  dirumuskan  oleh  Madjono,  yaitu:  1).  Mencegah  warga  masyarakat  menjadi  korban tindak  kejahatan.  2).  Menyelesaikan  kasus  kejahatan  sehingga  masyarakat  merasa  bahwa  keadilan telah  ditegakkan  dan  pelaku  tindak  kejahatan  dikenai  sanksi;  dan  3).  Berupaya  agar  individu  yang terlibat dalam tindak kejahatan tidak mengulangi perilaku kriminal mereka (Atmasasmita, 1996).
Kampung  Bugis  merupakan  salah  satu  kampung  pesisir  yang  terletak  di  wilayah  Senggarang, Kota  Tanjungpinang,  Kepulauan  Riau.  Batas  wilayah  sebelah  utara  adalah  Kelurahan  Tembeling Bintan,  sebelah  selatan  berbatasan  dengan  Kelurahan  Tanjungpinang  Kota,  sebelah  barat  berbatasan dengan  Kelurahan  Penyengat,  sebelah  timur  berbatasan  dengan  Kelurahan  Air  Raja.  Tipografi  dari Kampung  Bugis  merupakan  dataran  rendah  dan  berbukit-bukit  kecil.  Penduduk  di  Kampung  Bugis sangatlah  beragam  ada  yang  merupakan  penduduk  asli  atau  tempatan,  ada  juga  pendatang  yang dominan  berasal  dari  daerah  Madura  dan  Padang.  Mata  pencaharian  penduduk  kampung  bugis  pun beragam,  yaitu  nelayan,  pengemudi  perahu,  dan  pekerja  kantoran.  Kampung  Bugis  memiliki  sarana dan  prasana  yang  memadai  mulai  dari  puskesmas,  taman  kanak-kanak,  sekolah  dasar,  sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan posyandu.
Oleh karena itu, perlu diadakannya pendampingan dan penanganan khusus dari orang tua untuk para  remaja  agar  tidak  terjerumus  dalam  kenakalan  remaja.  Dalam  kenakalan  remaja  atau juvenile delinquency adalah  segala  perilaku  yang  menyimpang  dari  norma-norma  pada  masyarakat,  baik  itu pelanggaran status maupun pelanggaran terhadap hukum pidana. Mengingat rata-rata pekerjaan orang tua yang ada di lingkungan kampung bugis merupakan nelayan dan juga ibu rumah tangga, sehingga kurangnya  pengawasan  sehinga  sering  terjadinya juvenile  delinquency .  Dengan  dilakukannya pendekatan Restoratif  Justice terhadap juvenile  delinquency maka  diharapkan  adanya  sinkronasi penyelesaian yang dilakukan oleh penegak hukum mulai dari tingkatan lebih rendah hingga tingkatan yang lebih tinggi. Sehingga, dalam menanggulangi juvenile delinquency memiliki hasil yang sama. Penelitian  ini  memiliki  rumusann  masalah  yakni  :  mengevaluasi  bagaimana  efektivitas Restoratif  Justice terhadap juvenile  delinquency dikelurahan  kampung  bugis?  Maksud  dan  tujuan dilakukan  penelitian  ini  adalah  melihat  penerapan Restoratif  Justice terhadap juvenile  delinquency dikelurahan  kampung  bugis  sudah  sejalan  antara  penegak  hukum  dan  sudah  sesuai  dengan  aturan yang ada atau tidak.

## II. METODE PENELITIAN
1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian
Jenis  maupun  sifatnya  dilaksanakan  penelitian  ini  menggunakan  metode  empiris,  yang  merupakan metode  ilmiah  hukum  melalui  pendekatan  dengan  melihat  kenyataan  hukum  yang  ada  didalam Masyarakat (data primer)  (Ali, 2009). Dan penelitian empiris ini juga dilakukan dengan berhadapan dengan tatap muka untuk membuktikan hukum nyata atau juga dengan meneliti cara kerja hukum di lingkup  penegak  hukum.  Misalnya  pada  metode  ini  dilakukannya  observasi  terlebih  dahulu  ke
kelurahan  kampung  bugis,  kemudian  dilakukannya  wawancara  kepada  pihak  kelurahan, bhabinkantibmas, polisi, kejaksaan hingga pengadilan untuk mengklarifikasi terkait penanggulangan juvenile delinquency melalui pendekatan Restoratif Justice.

## 2. Bahan Hukum
Sumber bahan hukum yang di ambil untuk mengerjakan penelitian ini yaitu melalui data primer dan data  hukum  sekunder.  Data  sekunder  yang  merupakan  informasi  yang  didperoleh  dari  perpustakaan yaitu,  buku-buku,  jurnal  maupun  skripsi.  Data  primer  yaitu  langsung  dari  narasumber  yang  sudah ditentukan  seperti  kelurahan  kampung  bugis,  bhabinkantibmas  kelurahan  kampung  bugis,  polisi sektor kampung bugis, kejaksaan kota Tanjungpinang hingga pengadilan kota Tanjungpinang.
3. Teknik Pengumpulan Data
Dokumen yang studinya memakai studi lapangan, pengambilan data dilakukan dengan menanyakan beberapa pertanyaan kepada informan ataupun narasumber dengan menggunakan alat rekam dan juga alat tulis.
4. Analisis Data
Data  awal  saat  dilakukannya  observasi  kemudian  dilihat,  jenis  pelanggaran  mana  yang  lebih  tinggi dari pelanggaran lainnya. Hasil observasi kemudian dilakukan Analisa dengan menggunakan metode kualitatif seperti  mengklarifikasi  data  kepada  informan  atupun  narasumber  dilapangan  untuk mencegah  adanya  persoalan  dikemudian  hari  (Adhayanto,  2015).  Kemudian  hasil  observasi diselesaikan dengan metode berfikir deduktif, yakni dengan mengelompokkan data pelanggaran yang ada  di  kampung  bugis,  dan  kemudian  di  sesuaikan  dengan  hasil  wawancara  dengan  informasn ataupun  narasumber  seperti  kelurahan  kampung  bugis,  polisi  sektor  kampung  bugis,  kejaksaan  kota Tanjungpinang hingga pengadilan kota Tanjungpinang (Efritadewi, 2022).

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Evaluasi  Efektivitas  Restoratif  Justice  Dalam  Penanggulangan  Juvenile  Delinquency  di Kelurahan Kampung Bugis
Permasalahan mengenai Delinquency atau kenakalan pada anak remaja semakin meningkat dan berkembang.  Banyak  perilaku  menyimpang  yang  telah  dilakukan.  Anak  yang  berkonflik  dengan hukum (Juvenile Delinquency) rata-rata masih dibangku tingkat sekolah yaitu  akhir  SD, SMP, SMA dimana mereka masih mencari jati diri dengan melakukan hal-hal yang mereka anggap sesuatu yang tidak biasa (Agustiani, 2009). Kurangnya pengawasan dari orangtua dan pengetahuan membuat anak- anak sering lepas kendali sehingga melakukan kenakalan yang melebihi batas wajar. Kenakalan yang dilakukan  dapat  merugikan  banyak  pihak  bahkan  anak  itu  sendiri,  mereka  bisa  saja  dilaporkan  ke pihak berwenang jika sudah melakukan suatu hal yang fatal (Kartono, 2011).
Dewasa  ini,  hukuman  pidana  tidak  selamanya  bertujuan  untuk  memberi  hukuman  bagi  setiap pelaku kenakalan remaja. Banyaknya anak yang berurusan dengan sistem pengadilan dan ditempatkan dipenjara  dengan  orang  dewasa,  sehingga  mereka  menjadi  sasaran  kekerasan  yang  tentu  saja bertentangan  dengan  prinsip  perlindungan  anak  yang  secara  khusus  menangani  prinsip  ini.  Jelas bahwasanya,  anak  yang  ditempatkan  dalam  penjara  akan  mendapatkan  efek  negatif  jangka  panjang dalam  tumbuh  kembangnya  dikemudian  hari  (Subroto,  2022).  Salah  satu  model  strategi  yang  dapat digunakan untuk memberikan hukuman kepada anak adalah restorative justice , proses diskusi antara korban  dengan  pelaku  bisa  menjadi  salah  satu  hal  penting  dalam  menentukan  keadilan.  Percakapan langsung  antara  korban  dengan  pelaku  membuat  korban  bisa  mengatakan  apa  yang  sedang  ia  alami, menjelaskan  keinginan  akan  terwujud  hak  serta  harapannya  dari  kenakalan  yang  dilakukannya. Melalui  diskusi  ini  juga  pelaku  diharapkan  dapat  sadar  dan  memperbaiki  diri  sehingga  tidak mengulangi hal tersebut lagi. Masyarakat pun bisa turut berpartisipasi dalam proses restorative justice untuk mencapai hasil keputusan serta mengawasi kelangsungannya.
Diskursus  mengenai Juvenille  Deliquency di  Kelurahan  Kampung  Bugis-Kepulauan  Riau cukup menyita perhatian. Masalah tantangan generasi muda semakin berat. Sebab, media komunikasi tidak lagi sepenuhnya menggunakan verbal, tapi ditopang dengan keberadaan dunia maya dan banyak informasi  yang  tidak  baik  sehingga  membuat  para  remaja  melakukan  kenakalan  yang  melampaui batasnya. Cavan dalam bukunya menyebutkan bahwasanya “juvenile delinquency refers to the failure
of children and youth to meet certain obligation expected of them by the society in which they live” yang  artinya  “Kenakalan  remaja  mengacu  pada  kegagalan  anak-anak  dan  remaja  untuk  memenuhi kewajiban  tertentu  yang  diharapkan  dari  mereka  oleh  masyarakat  di  mana  mereka  tinggal” (Cavan, 1986).  Yang  mana  kenakalan  remaja  disebabkan  karena  adanya  kegagalan  dalam  mendapatkan pengharagaan  dari  orang  disekitranya.  Mereka  menuntut  suatu  peranan  sebagaimana  yang  dilakukan oleh orang-orang dewasa, tetapi orang dewasa justru tidak percaya untuk memberikan peran tersebut dengan dalih mereka yang belum bisa berfikir secara matang.
Berdasarkan  hasil  kuisioner  yang  diisi  oleh  anak-anak  dan  masyarakat  Kampung  Bugis, ditemukan kenakalan remaja yang sering terjadi, sebagai berikut :
Tabel 1. Karateristik Responden Variabel Frekuensi % Kelompok Umur Remaja Awal 11 55 % Remaja Pertengahan 3 15 % Remaja Akhir 4 20 % Dewasa 2 10 % Kelompok Kenakalan Ngelem 12 60 % Balap Liar 4 20 % Merokok 2 10 % Mencuri 2 10 % Kelompok Pengaduan RT 4 20 % Kelurahan 3 15 % Orangtua 10 50 % Guru 3 15 %
Sumber : Data Olahan Peneliti 2023
Berdasarkan  hasil  survei  tersebut  dapat  dilihat  bahwa  kenakalan  remaja  yang  paling  sering dilakukan adalah menghirup lem cair atau biasa mereka sebut nngelem sebesar 60%. Dimana mereka akan membeli lem cair yang kemudian akan mereka hirup. Efek dari ngelem tersebut yaitu halusinasi dan akan mengakibatkan ketergantungan (Achmad, 2017). Aktivitas ngelem ini merupakan hal yang dianggap  biasa  bagi  remaja  di  daerah  Kampung  Bugis,  ketergantungan  yang  kuat  terhadap  aktivitas tersebut  membuat  mereka  sulit  untuk  melepaskannya.  Kemudian  yang  sangat  disayangkan  anak remaja yang melakukan aktivitas ngelem tersebut antara usia 12-18 tahun. Ngelem ini pun dilakukan di  daerah  yang  jauh  dari  keramaian  dan  biasanya  akan  dilakukan  pada  malam  hari  dimana  mereka akan berkumpul di satu tempat dan kemudian melakukan aktivitas ngelem.
Dari  hasil  penelitian,  kemudian  didapati  informasi  bahwasanya  kenakalan  remaja  yang dilakukan di wilayah Kampung Bugis dapat dilaksanakan upaya secara Restorative Justice dan tidak perlu sampai ke pihak yang berwajib. Jika mengacu pada Pasal 3 dan 4 Peraturan Jaksa No 15 Tahun 2020  tentang  Penghentian  Penuntutan  Berdasarkan  Keadilan  Restoratif  yang  menyebutkan bahwasanya  tindak  pidana  yang  dilakukan  terhadap  orang,  tubuh,  nyawa,  dan  kemerdekaan  orang tidak dapat dilakukan penyelesaian secara Restorative Justice.
Bapak M. Febrian Ramadhan selaku Sekretaris Kelurahan Kampung Bugis, mengatakan bahwa aktivitas ngelem sering dilakukan oleh para remaja. Ketika mereka ketahuan melakukan  hal tersebut maka  masyarakat  akan  membawa  mereka  ke  Kelurahan  dan  akan  dibicarakan  secara  bersama. Orangtua remaja yang bermasalah akan dipanggil dan dilakukan diskusi bersama dengan masyarakat dan Babinkamtibmas, sehingga permasalahan ini tidak perlu sampai pada pihak yang berwajib. Pihak Kelurahan  Kampung  Bugis  merasa  bahwasanya restorative  justice bukanlah  suatu  hal  yang  efektif untuk mengatasi kenakalan remaja di Kampung Bugis, karena akibat perbuatan yang mereka lakukan tidak memiliki efek jera yang ditimbulkan sehingga mereka akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.
Anak  remaja  yang  telah  dilakukan  pendekatan Restoratif  justice tidak  menutup  kemungkinan mereka  akan  melakukan  lagi  perbuatan  tersebut,  karena  itulah  pihak  Kelurahan  Kampung  Bugis merasa,  bahwa  untuk  melakukan  pendekatan Restoratif  Justice sangat  tidaklah  mudah.  Pihak Kelurahan  Kampung  Bugis  telah  berupaya  untuk  melakukan  sosialisasi  di  sekolah-sekolah  yang  ada
di  Kampung  Bugis,  namun  tetap  saja  anak  remaja  yang  ada  di  kampung  Bugis  melakukan  aktifitas yang dianggap melanggar norma.
Beda halnya dengan Kejaksaan Negeri Kota Tanjungpinang, merasa Restorative Justice sangat bermanfaat  untuk  menanggulangi  kenakalan  remaja  yang  ada  di  Kota  Tanjungpinang,  khususnya daerah Kampung Bugis. Karena sudah ada kekuatan hukumnya, yaitu Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia  Nomor  15  Tahun  2020  tentang  Penghentian  Penuntutan  Berdasarkan  Keadilan  Restoratif. Menurut  Jaksa  Kasubsi  Penuntutan  Bapak  Bambang  Wiratdany,  pihak  kejaksaan  menyampaikan bahwasanya Restorative  Justice tidak  dapat  dilakukan  pada  kenakalan  remaja  yang  bersifat  asusila atau persetubuhan. Untuk kenakalan remaja di taraf biasa seperti mencuri dengan kriteria umur sudah dewasa, sudah ada syarat untuk melakukan Restorative Justice seperti yang tertulis pada Pasal 5 Ayat (1)  Perja  No  15  Tahun  2020 “Perkara  tindak  pidana  dapat  ditutup  demi  hukum  dan  dihentikan penuntutanya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut: a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
b. Tindak  pidana hanya diancam dengan  pidana  denda  atau  diancam  dengan pidana  penjara  tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
c. Tindak  pidana dilakukan dengan nilai  barang  bukti  atau  nilai  kerugian  yang ditimbulkan  akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
Proses  untuk Restorative  Justice dapat  dilakukan  ketika  kasus  dianggap  sudah  lengkap  dan menyatakan  bahwa  berkas  tersebut  P21  maka  Kejaksaan  akan  melakukan Restorative  Justice. Akan tetapi,  jika  kasus  tersebut  sesuai  dengan  kriteria restorative maka  keputusan  untuk  melakukan Restorative  Justice berasal  dari  Pimpinan  yang  berada  di  Kejaksaan  Agung,  walaupun Restorative Justice tercapai di daerah tetapi pihak yang menentukan berhasil atau tidak adalah Kejaksaan Agung Pusat.
Dengan  adanya Restorative  Justice pada  masa  ini,  sangat  bermanfaat  dikarenakan  ada  kriteria tindakan  pidana  yang  tidak  perlu  dibawa  ke  Pengadilan  untuk  usia  18  tahun  ke  bawah  dan  bisa diselesaikan  secara  musyawarah.  Langkah  ini  pun  merupakan  salah  satu  bentuk  pemulihan  korban dengan  mendengarkan  alasan  pelaku  dan  memaafkan  tindakan  yang  dilakukan  oleh  pelaku.  Untuk kriteria  anak  telah  ada  aturan  hukumnya  yaitu  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  yang  mana  wajib  dilakukan  diversi,  disaat  pelaku  dibawah  18  tahun wajib  dilakukan  diversi.  Diversi  adalah  pengalihan  penyelesaian  perkara  anak  dari  proses  peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Dimana ada tiga tingkatan diversi, yaitu diversi di tingkat penyidik,  diversi  ditingkat  penuntutan,  diversi  ditingkat  pengadilan.  Kalau  untuk Restorative  Justice tidak  ada  kewajiban  penuntut  umum  untuk  melakukan Restorative  Justice hanya  saja  harus  melihat disposisi  kasus  tersebut.  Tidak  tercapainya Restorative  Justice antara  pelaku  dan  korban  maka  akan diteruskan  ke  tingkat  penuntutan.  Jika  dalam  tingkat  masyarakat  bisa  dilakukan Restorative  Justice lebih baik diselesaikan secara kekeluargaan, karena Restorative Justice dasarnya diambil dari lingkup penyelesaian pada masyarakat hanya saja diberi kekuataan hukum.
Menurut  Lawrence  M.  Friedman  mengemukakan  bahwa  efektif  dan  berhasil  tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yaitu :
1. Struktur hukum ( struktur of law )
Restiratif  Justice telah  dilakukan  di  setiap  tingkatannya,  baik  dari  tingkatan  kepolisian, kejaksaan  maupun  pengadilan.  Sebelum  suatu  perbuatan  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak  remaja  di selesaikan  oleh  pihak  kepolisian,  pihak  kelurahan  dan  Babinkantibmas  harus  melakukan  pendekatan restoratif justice terlebih dahulu, agar tindak  pidana ringan tidak  harus diselesaikan oleh pihak yang berwajib.  Dari  Kelurahan  Kampung  Bugis  sendiri  telah  melakukan  pendekatan restoratif justice tersebut bersama dengan masyarakat sekitar dan Babinkantibmas.
Kelurahan  Kampung  Bugis  setelah  menerima  laporan  dari  masyarakat,  jika  ada  perbuatan ngelem yang  dilakukan  oleh  anak  remaja,  maka  yang  terlebih  dahulu  dilakukan  adalah  anak  remaja tersebut  dipanggil  oleh  pihak  Kelurahan  Kampung  Bugis,  dan  kemudian  bersama  Babinkantibmas melakukan  pendekatan restoratif  justice .  Selain  pihak  kelurahan  kampung  Bugis,  Babinkantibmas, ada  juga  pihak  keluarga  yang  dipanggil.  Para  pihak  melakukan  kesepakatan  untuk  menyelesaikan kasus  yang  dialami  oleh  anak  remaja  yang  menjadi  terlapor  oleh  warga  masyarakat.  Setelah mendapatkan kesepakatan dari pihak keluarga dan juga terlapor, mereka melakukan perjanjian untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar norma tersebut.
Pihak  Kelurahan  Kampung  Bugis  melakukan restoratif  justice dengan  tujuan  untuk memulihkan  hubungan  yang  rusak,  menebus  kesalahan,  dan  mencegah  kejahatan  berulang.  Hanya saja, apa yang telah dilakukan oleh pihak kelurahan kampung bugis terkadang memang terasa sia-sia. Karena,  setelah  dilakukannya  pendekatan restoratif  justice anak  remaja  yang  telah  melakukan perbuatan yang melanggar norma tersebut mengulangi aktifitas ngelem tersebut.
Dari  tingkatan  kepolisian  menurut  SE  Polri  No.  8/VII/2018  tentang  penerapan  Keadilan Restoratif  Justice  dalam  Perkara  Pidana,  menyebutkan  bahwa  perkembangan  konsep  penegakan hukum dalam sistem penegakan hukum pidana di berbagai negara yang mengadopsi prinsip keadilan restoratif  srta  seiring  dengan  timbulnya  berbagai  permasalahan  dalam  proses  penegakan  hukum pidana  di  Indonesia  seperti  lembaga  pemasyarakatan  yang over  capacity ,  tunggakan  perkara  yang semakin  meningkat,  jumlah  penegakan  hukum  yang  tidak  seimbang  dengan  perkembangan  perkara, biaya  perkara  yang  tidak  mendukung  peningkatan  perkara  dan  sebagainya,  membawa  dampak  pada perubahan  kultur  hukum  masyarakat  terutama  cara  pandang  masyarakat  Indonesia  terhadap  proses penegakan  hukum  pidana  ini.  Maka  dari  itu  dapat  dikatakan  bahwa,  untuk  proses  keadilan  restoratif dalam tingkatan kepolisian sangat efektif dilakukan.
Pada  tingkatan  kejaksaan  sendiripun,  telah  menerapkan  keadilan  restoratif dalam  menangani setiap  permasalahan  kenakalan  remaja  yang  masuk  kedalam  kategori,  sesuai  aturan  yang  termuat dalam  peraturan  tersebut.  Berdasarkan  Peraturan  Jaksa  No.  15  Tahun  2020  tentang  Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif menyebutkan dalam Pasal 3 Ayat 2 Huruf b “ telah ada penyelesaian  perkara  diluar  pengadilan  (afdoening  buiten  process) ”.  Namun,  dalam  penyelesaian perkara  diluar  pengadilan  dapat  dilakukan  dengan  ketentuan  yang  terdapat  didalam  Pasal  3  Ayat  3 “ untuk  tindak  pidana  tertentu,  maksimum  pidana  denda  dibayar  dengan  sukarela  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan;  atau  telah  ada  pemulihan  kembali  keadaan  semula dengan  menggunakan  pendekatan  Keadilan  Restoratif.” Maknanya  adalah,  penyelesaian  perkara diluar  pengadilan  dilakukan  dengan  keadilan  restoratif,  dan  apabila  telah  terjadi  kesepakatan  antara keduabelapihak  maka  proses  hukum  harus  dilakukan  penghentian  atau  menghentikan  penuntutan. Penghentian penuntutan dilakukan oleh pihak penuntut umum, dan kemudian diajukan kepada kepala kejaksaan tinggi.
Sarana  yang  dapat  mendukung  penegakan  hukum  terdapat  keadilan  restoratif  ini  pun  sudah dilaksanakan  di  kota  Tanjungpinang  sendiri,  yang  mana  telah  ada  rumah Restorative  Justice untuk menangani  kasus-kasus  yang  memang  tidak  memerlukan  tingkatan  yang  lebih  tinggi  lagi.  Sehingga, kesepakatan yang dilaksanakan oleh masyarakat, pihak penegak hukum, korban maupun pelaku dapat terlaksana  dengan  baik.  Kota  Tanjungpinang  telah  menetapkan  2  rumah Restorative  Justice yang mana  rumah  tersebut  terletak  di  LAM  Kota  Tanjungpinang  dan  Pulau  Penyengat.  Dengan  adanya rumah restoratif justice ini dapat dikatakan bahwa pemerintah telah mendukung dengan penuh bahwa anak  yang  melakukan  suatu  tindak  pidanadapat  diselesaikan  tanpa  harus  memberikan  sanksi  pidana penjara terhadap mereka. Karena, harus memperhatikan kelangsungan hidup dan masa depan si anak.
Tindak  pidana ngelem yang  dilakukan  oleh  para  remaja  Kampung  Bugis  dapat  diketahui dengan cepat oleh masyarkat. Sehingga, dengan banyaknya masyarakat melihat perbuatan remaja saat melakukan ngelem masyarakatpun  selalu  mengingatkan  dan  bahkan  melaporkan  kepada  ketua  RT atau  Kelurahan  untuk  dapat  ditindak.  Selain  itu,  dalam  proses  kesepakatan  keadilan  restoratif  dapat dikatakan  bahwa  peran  masyarakat  disini  sangatlah  penting  untuk  memberikan  saran  dan  masukan. Hal ini juga merupakan salah satu bentuk transparani kepada masyakat. Sehingga, siapapun anak yang melakukan  tindak  pidana ngelem dilingkungan  Kampung  Bugis  sendiri,  akan  dilakukan restoratif justice dengan sebaik-baiknya. Tidak perduli anak siapa yang melakukan tindakan tersebut, tetap akan dilakukan restoratif justice terlebih dahulu untuk membuat anak-anak tidak lagi melakukan tindakan tersebut.
2. Substansi hukum ( substance of the law )
Adapun  beberapa  aturan  hukum  yang  mengatur  tentang  penerapan Restorative  Justice di Indonesia,  yang  mana  setiap  tingkatan  penegakan  hukum  telah  memiliki  dasar  hukum  dalam melakukan upaya Retorative justice . aturan hukum tersebut adalah sebagai berikut : a. Surat  Edaran  Polri  No.  8/VII/2018  tentang  penerapan  Keadilan  Restoratif  Justice  dalam  Perkara Pidana.
Surat  edaran  polri  ini  merujuk  kepada  beberapa  aturan  hukum  yang  menjadikan  dasar  seperti KUHAP, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negeri RI, Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana  Anak,  Undang-Undang  No.  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi  Pemerintahan,  dan  yang terakhir  Peraturan  Kapolri  No.  14  Tahun  2012  tentang  Menejemen  Penyidikan  Tindak  Pidana.  Dari beberapa  aturan  diatas  yang  menjadi  dasar  dalam  upaya restoratif  justice disebutkan  bahwa  proses penyelidikan  dan  penyidikan  merupakan  pintu entry  point dari  suatu  penegakan  hukum  pidana melalui  sistem  peradilan  pidana  di  Indonesia.  sehingga,  dalam  perkembangan  sistem  dan  metode penegakan  hukum  di  Indonesia  menunjukkan  adanya  kecenderungan  mengikuti  perkembangan keadilan  masyarakat  terutama  berkembangnya  prinsip restoratif  justice yang  merefleksikan  keadilan sebagai  bentuk  keseimbangan  hidup  manusia,  sehingga  perilaku  menyimpang  dari  pelaku  kejahatan dinilai  sebagai  perilaku  yang  menghilangkan  keseimbangan.  Oleh  karena  itu,  model  penyelesaian perkara yang dilakukan adalah mengembalikan keseimbangan tersebut, dengan membebani kewajiban terhadap  pelaku  kejahatan  dengan  kesadarannya  mengakui  kesalahan,  meminta  maaf,  dan mengembalikan  kerusakan  dan  kerugian  korban  seperti  semula  atau  setidaknya  menyerupai  kondisi semula, yang dapat memenuhi rasa keadilan korban.
b. Peraturan  Jaksa  No.  15  Tahun  2020  tentang  Penghentian  Penuntutan  Berdasarkan  Keadilan Restoratif.
Selain aturan dari kepolisian, pihak kejaksaan jugua membentuk suatu aturan tentang keadilan restoratif  dalam  bentuk  peraturan  jaksa.  Penghentian  penuntutan  berdasarkan  keadilan  restoratif dilaksanakan dengan berasaskan yang terdapat didalam Pasal 2, yaitu :
a. keadilan;
b. kepentingan umum;
c. proporsionalitas;
d. pidana sebagai jalan terakhir; dan
e. cepat, sederhana, dan biaya ringan.
c. Keputusan  Direktur  Jenderal  Badan  Peradilan  Umum  Mahkamah  Agung  RI  No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif. Tingkatan  Pengadilan  juga  membentuk  suatu  aturan  tentang  keadilan  restoratif  yang  ada  di Indonesia, yang menjadi dasar untuk dilakukannya upaya keadilan restoratif tersebut. Oleh sebab itu, dari setiap tingkatan peradilan memiliki dasar hukum tersendiri dalam melakukan keadilan restoratif kepada  para  pelaku  tindak  pidana.  Dari  mahkamah  agung  sendiri,  memiliki  dasar  tersendiri  untuk menjadikan suatu keadilan restoratif menjadi upaya diluar pengadilan.
3. Budaya hukum ( legal culture )
Budaya  hukum  dapat  dimaknai  sebagai  suasana  pikiran  sosial  dan  kekuatan  sosial  yang menentukan  bagaimana  hukum  digunakan,  dihindari,  atau  disalahgunakan. Selanjutnya  Friedman merumuskan  budaya  hukum  sebagai  sikap-sikap  dan  nilai-nilai  yang  ada  hubungan  dengan  hukum dan sistem hukum, berikut sikap-sikap dan nilai-nilai yang memberikan pengaruh baik positif maupun negatif  kepada  tingkah  laku  yang  berkaitan  dengan  hukum.  Demikian  juga  kesenangan  atau ketidaksenangan  untuk  berperkara  adalah  bagian  dari  budaya  hukum.  Oleh  karena  itu,  apa  yang disebut  dengan  budaya  hukum  itu  tidak  lain  dari  keseluruhan  faktor  yang  menentukan  bagaimana sistem  hukum  memperoleh  tempatnya  yang  logis  dalam  kerangka  budaya  milik  masyarakat  umum. Maka  secara  singkat  dapat  dikatakan  bahwa  yang  disebut  budaya  hukum  adalah  keseluruhan  sikap dari warga masyarakat dan sistem nilai yang ada dalam masyarakat yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan
Kegiatan yang paling banyak dilakukan oleh anak remaja di kelurahan kampung bugis adalah ngelem . Kegiatan ngelem ini yaitu kebiatan menghirup lem dengan merek fox atau lem lainnya. Kegiatan ini dilakukan  jauh  dari  tempat  keramaian,  dan  sering  dilakukan  di  tempat-tempat  gelap.  Aktivitas  ini dapat  mengakibatkan  suatu  kecanduan  terhadap  lem  tersebut,  sehingga  memiliki  dampak  yang  tidak baik  untuk  Kesehatan.  Pihak  kelurahan  telah  melakukan  pendekatan restoratif  justice, hanya  saja terkadang  anak  yang  melakukan  perbuatan  yang  melanggar  norma  tetap  mengulangi  perbuatan
tersebut. Sehingga, menurut pihak Kelurahan Kampung Bugis pendekatan restoratif justice dianggap masih  belum  memberikan  efek  jera  sehingga  anak-anak  tersebut  melakukan  perbuatan  tersebut dikemudian hari. Dan tujuan untuk dilakukannya restoratif justice belum sepenuhnya terpenuhi.

## 2. Saran
Dalam menanggulangi kenakalan remaja yang ada di kampung bugis, sebaiknya tidak hanya terfokus pada bahaya ngelem, akan tetapi juga melakukan edukasi tentang penyebab dan factor resiko yang dapat menimbulkan perilaku kenakalan remaja itu sendiri. Pendidikan yang seimbang juga akan dapat  membantu  anak-anak  lebih  memahami  tentang  akibat  dari  Tindakan  yang  mereka  lakukan, seperti konsekuensi hukum, dampak social dan juga resiko Kesehatan yang lebih dalam lagi. Adanya Kerjasama dengan psikolog dan pihak yang terkait dan lebih komprehensif dalam menangani juvenile delinquency.  Setelah  semua  dilakukan,  maka  hendaknya  diadakan  sosialisasi  lanjutan  sekaligus dilakukannya pemantauan dan evaluasi terhadap langkah-langkah  yang diambil  sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad,  D.  (2017).  Fenomena  “Ngelem”  Oleh  Anak  Jalanan  Di  Kota  Makassar. Prosiding  Penelitian  Dan Pengabdian Kepada Masyarakat , 4 (2). Https://Doi.Org/10.24198/Jppm.V4i2.14395 Adhayanto,  O.  (2015). Eksistensi  Hak  Preogratif  Presiden  Dalam  Sistem  Pemerintahan  Presidensial  Setelah Amandemen Uud 1945 . Agustiani.  (2009). Psikologi  Perkembangan  Pendekatan  Ekologi  Kaitannya  Dengan  Konsep  Diri  Dan Penyesuaian Diri Pada Remaja . Ali, Z. (2009). Metode Penelitian Hukum . Cavan. (1986). Juvenile Delinquency .
Efritadewi, D. (2022). Penyelesaian Tindak Pidana Ilegal Fishing: Asas Manfaat Diwilayah Hukum Pengadilan Perikanan
Tanjungpinang. Progresif: Jurnal Hukum , 16 (1), 59–85.
Https://Doi.Org/10.33019/Progresif.V16i1.2931 Jannah, R. (N.D.). Kenakalan Remaja Disebabkan Hilangnya Nilai-Nilai Pergaulan . I , 104–113. Kartono, K. (2011). Patologi Sosial 3 : Gangguang-Gangguan Kejiwaan .
Subroto, W. (2022). Perlunya  Keadilan  Restoratif Dalam Sistim Peradilan  Anak Terhadap  Kenakalan Remaja.
Jurnal Kelola: Jurnal Ilmu Sosial , 5 (1), 23–30. Https://Doi.Org/10.54783/Jk.V5i1.491 Sumara,  D.  (2021).  Kenakalan  Remaja  Dan  Penanganannya. Jisip  (Jurnal  Ilmu  Sosial  Dan  Pendidikan) , 5 (1). Https://Doi.Org/10.58258/Jisip.V5i1.1727