## Al-Mizan
Jurnal Pemikiran Hukum Islam ISSN 1907-0985,  E ISSN 2442-8256 Vol. 14, No. 2, 2018, h. 220-239 DOI: https://doi.org/10.30603/am.v14i2.936

## Perkara Syiqaq Perspektif Hakim di Pengadilan Agama Gorontalo

## Fauzan Nento dan Titin Samsudin
Pengadilan Agama Kwandang; IAIN Sultan Amai Gorontalo Email: fauzannento1992@gmail.com; nurulhubbi@gmail.com
Abstract: This study discusses judges' perceptions in the Gorontalo Religious
Court  regarding  the  case  of  syiqaq.  This  research  is  a  field  research  with data collection methods such as observation, interviews and documentation. The  collected  data  is  processed  and  analyzed  with  qualitative  descriptive. The results showed that the application of the case of syiqaq in the Religious Courts caused friction of perceptions between Islamic law, marriage law and the  Supreme  Court  Regulations  of  the  Republic  of  Indonesia,  making  it controversial  in  this  era.  Divorce  because  syiqaq  has  the  characteristics, which involves two peacemakers from both sides, but in actualization within the Religious Courts institution has changed so that the syiqaq is no longer visible and only becomes one theoretical discourse.
Keywords: Syiqaq, Gorontalo Religious Court, Judge
The Case of Syiqaq  in Judges’s Gorontalo Religion Court Perspective
Abstrak: Penelitian  ini  membahas  persepsi  hakim  di  Pengadilan  Agama Gorontalo  tentang  perkara  syiqaq.  Penelitian  ini  adalah  penelitian  lapangan dengan  metode  pengumpulan  data  berupa  pengamatan,  wawancara  dan dokumentasi.  Data  yang  terkumpul  diolah  dan  dianalisis  dengan  deksriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa p enerapan perkara syiqaq di Pengadilan  Agama  menimbulkan  gesekan  persepsi  antara  syariat  Islam, undang-undang  perkawinan  serta  Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia  sehingga  menimbulkan  kontroversial  di  era  sekarang  ini. Perceraian  karena  syiqaq  mempunyai  karakteristik,  yaitu    melibatkan  2 orang  hakam  atau  juru  damai  dari  kedua  belah  pihak,  namun  dalam aktualisasi  di  dalam  lembaga  Peradilan  Agama  telah  berubah  sehingga syiqaq tidak nampak lagi dan hanya menjadi satu wacana teori saja.
Kata Kunci: Syiqaq, Pengadilan Agama Gorontalo, Hakim

## A. Pendahuluan
Eksistensi manusia di bumi merupakan hasil berkesinambungan dari proses  regenerasi  keturunan  yang  berlangsung  secara  terus-menerus  dalam ikatan  keluarga yang diraih melalui perkawinan. Hal ini tidak terlepas dari sifat  dasar  manusia  sebagai makhluk  sosial  yang  saling membutuhkan  satu sama lain guna memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya, baik yang bersifat lahiriah maupun rohaniah.
Aristoteles,  seorang  filsuf  Yunani  yang  terkemuka  pernah  berkata bahwa  manusia  itu  adalah zoonpolitikon,  yaitu  selalu  mencari  manusia lainnya  untuk  hidup  bersama  dan  kemudian  berorganisasi. 1 Dalam bentuknya  yang  terkecil,  hidup  bersama  tersebut  dimulai  dengan  adanya keluarga  sebagai  organisme  sosial (socialorganism)  yang  terbentuk  dari proses  perkawinan.  Hakikat  manusiawi  juga  dikemukakan  oleh  Wirjono Prodjodikoro sebagaimana dikutip Lili Rasjidi bahwa:
Sudah  menjadi  kodrat  alam,  bahwa  dua  orang  manusia  dengan  jenis kelamin yang berlainan,seorang perempuan dan seorang laki- laki,ada daya saling menarik satu sama lain untukhidup bersama. 2
Esensi  pembentukan  keluarga  merupakan  implikasi  dari  nilai pentingnya arti sebuah perkawinan. Secara sosiologis, Islam sebagai agama mayoritas penduduk Indonesia juga mengakui perkawinan sebagai salah satu aspek  yang  sangat  penting  dalam  kehidupan  manusia.  Perkawinan  bahkan menjadi kebutuhan dasar (basic demand ) bagi setiap manusia normal. Tanpa perkawinan,  kehidupan  seseorang  akan  menjadi  tidak  sempurna  dan  lebih dari itu menyalahi fitrahnya. Sebab Allah swt. telah menciptakan makhluk- Nya secara berpasang-pasangan. 3
Rasulullah  saw.  juga  mengingatkan  bahwa  perkawinan  merupakan sunnahnya  dan  bernilai  ibadah.  Oleh  karena  itu  bagi  yang  melaksanakan perkawinan  berarti  mengikuti  sunnahnya.  Sebagaimana  sabdanya  yang berarti:
1 Lili  Rasjidi, Hukum  Perkawinan  dan  Perceraian  di  Malaysia  dan  Indonesia
(Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), 1.
2 Lili Rasjidi, Hukum Perkawinan dan Perceraian, 3.
3 Andi  Syamsu  Alam, Usia  Ideal  Memasuki  Dunia  Perkawinan  (Jakarta:  Kencana Mas, 2005), 3.
ْتَلاَق َةَشِئاَع ْنَع
- : َمَّلَس َو ِوْيَلَع ُالله ىَّلَص ِالله ُلوُسَر َلاَق ( ْنِم ُحاَكَّنلا ِتَِّنُس . َلم ْنَمَف ِّ ِم َ ْيَلَيَف  ِتَِّنُ ِ  ْ َمْ َيَ ( وجام ن إ هاور ). 4 Artinya:
Dari  Aisyah  berkata  bahwa  Rasulullah  bersabda:  pernikahan  adalah Sunnahku,  barang  siapa  yang  mengingkari  sunnahku  maka  ia  bukan dari golonganku (HR Ibnu Majah).
Manusia  dalam  pergaulan  sehari-harinya  tidak  terlepas  dari  aturan- aturan  negara  dan  norma-nomra  hukum  agama  bertujuan  untuk  mengatur kehidupan  manusia  tertib,  aman  dan  damai  dari  seluruah  aspek  kehidupan manusia,  tak  terkecuali  hal  perkawinan.  Perkawinan  dengan  akad  nikah secara  sah  melahirkan  hak  dan  kewajiban  bagi  suami  isteri,  sehingga dituntut  untuk  menunaikan  kewajibannya  masing-masing,  sehingga  tidak terjadi  pengabaian  terhadap  hak  dan  kewajiban  tersebut.  Di  sinilah pentingnya ke arah keserasian dan pemahaman bahwa hubungan suami istri tak  ubahnya  sebagai  busana  yang  saling  menutupi  (QS  al-Baqarah/2:  187). Kesadaran  inilah  yang  mencegah  terjadinya  perselisihan  dan  percekcokan dalam kehidupan rumah tangga. 5
Pada prinsipnya tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) adalah untuk membentuk keluarga yang  bahagia  dan  kekal  dan  ditegaskan  pula  bahwa  perkawinan  ialah sebuaha ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita yang diikat  dengan  hubungan  suami  istri  dan  tujuan  membentuk  rumah  tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. 6
Untuk  itu  penjelasan  umum  dari  UUP  point  4  huruf  a  menyatakan, suami  istri  perlu  saling  membantu  dan  melengkapi  agar  masing-masing dapat  mengembangkan  kepribadiannya  membantu  mencapai  kesejahteraan spiritual  dan   material.  Oleh  karena itu, UUP menganut asas atau prinsip
4 Muh}ammad  Ibn  Yazi>d  Abu>  ‘Abdilla>h  al-Qazwaini>, Sunan  Ibnu  Ma>jah,  Juz  I (Beirut: Da>r al-Fikr, 2011), 592.
5 Rizal Darwis, ‚Hak Nafkah Batin Isteri dan Kesetaraan Jender dalam Perkawinan: Analisis  Terhadap  Konsep  Hukum  Islam  dan  Hukum  Nasional  Indonesia,‛  dalam  Abdul Wahid, et.al., Islam Indonesia Pasca Reformasi: Dinamika Keagamaan pada Ranah Sosial,
Politik, Budaya, Hukum dan Pendidikan (Cet. I; Surabaya: Imtiyaz, 2015), 137.
6 Republik  Indonesia, Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan, pasal 1.
mempersukar  terjadinya  perceraian.  Perceraian  hanya  bisa  dilakukan,  jika ada alasan-alasan tertentu serta dilakukan di depan sidang pengadilan. 7
Islam  pada  prinsipnya  tidak  melarang  perceraian,ini  dapat  dilihat pada isyarat Rasulullah saw. Bahwa talak atau perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah.
ٍرَثَِد ِنْ   ِبِراَُمُ ْنَع ٍ ِصاَو ِنْ   ِفِّرَ ُم ْنَع ٍدِلاَخ ُنْ  ُدَّمَُمُ اَنَيَثَّدَح ٍدْيَيَبُع ُنْ  ُيرِثَك اَنَيَثَّدَح
ِِّبَّنلا ِنَع َرَمُع ِنْ ا ِنَع - صلى الله عليه وسلم - َلاَق « ُقَلاَّطلا  َلَاَ َيَت َِّللَّا  َلَِإ  ِلَلاَْلْا ُضَغْيَ َأ » 8 Artinya: Telah menceritakan kepada kami Kas\ir ibn ‘Ubaid, menceritakan kepada kami Muh}ammad ibn Kha>lid diterima dari Mu’arrif ibn Wa>s}il dari  Muharib  ibn  Dina>r  dari  Ibnu  ‘Umar  ra.,  Rasulullah  saw., bersabda: Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah ialah talak. (HR Abu Daud dan Ibnu Majah).
Hadis tersebut menunjukkan bahwa talak atau perceraian, merupakan alternatif    terakhir  sebagai  pintu  darurat  yang  boleh  ditempuh,  manakala bahtera  kehidupan  rumah  tangga  tidak  dapat  lagi  dipertahankan  keutuhan dan  kesinambungannnya.  Karena  kebolehan  talak  adalah  sebagai  alternatif terakhir,  Islam  menunjukkan  agar  sebelum  terjadi  talak  atau  perceraian, ditempuh  usaha-  usaha  perdamaian  antara  kedua  belah  pihak,  baik  melalui h}aka>m (arbitrator) dari kedua belah pihak. 9
Berbagai  arti  penting  tersebut menjadi  dasar  diakuinya perkawinan dan melanjutkan keturunan sebagai hak dasar atau hak asasi manusia yang harus dilindungi dan dihormati. Hak tersebut secara universal diakui dalam Deklarasi  Universal  Hak  Asasi  Manusia (Universal Declaration of  Human Rights)  artikel/pasal  16  ayat  (1)  yang  menyatakan  bahwa  laki-laki  dan perempuan  yang  sudah  dewasa  dengan  tidak  dibatasi  kebangsaan kewarganegaraan,    atau    agama,    berhak    untuk    menikah    dan    untuk membentuk keluarga.
7 Ahmad  Rofiq, Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia  (Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, 2013), 213.
8 Abu>  Da>ud  Sulaima>n  ibn  al-‘Asy’as\  al-Sijista>ni, Sunan  Abi>  Da>ud,  Juz  II, (Beirut: Da>r  al-Kita>b  al-‘Arabi>,  1994),  220.  Lihat  juga  Muh}ammad  ibn  Yaz\i>d  Abu  ‘Abdilla>h  al-
Qazawaini>, Sunan Ibnu Ma>jah, Juz I, (Beirut: Da>r al-Fikr; 2011), 650.
9 Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam diIndoneia,  214.

## Fauzan Nento dan Titin Samsudin
Hak menyangkut perkawinan diatur secara mendasar dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945  Pasal 28  B ayat (1) yang  merumuskan    bahwa  setiap  orang  berhak  membentuk  keluarga  dan melanjutkan  keturunan  melalui  perkawinan  yang  sah.  Dasar  konstitusional inilah yang menjadi rujukan bagi regulasi turunannya untuk mengatur lebih jauh  mengenai perkawinan. Salah  satu yang  utama, yakni Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) dan juga Kompilasi Hukum Islam  Buku  Pertama  yang  dilegitimasi melalui Instruksi  Presiden  Nomor  1 Tahun 1991. 10
Hubungan  emosional  dan  komunikasi  antara  pasangan  suami  isteri terjalin  dengan  mesra  tanpa  hambatan  psikologis.  Para  anggota  keluarga tersebut  dapat  menikmati  hak-haknya    secara    baik  sekaligus  dapat menjalankan  kewajibannya-kewajibannya  secara  baik  pula. 11 Perkawinan merupakan ikatan yang sangat kuat (miitsaaqan gholiidhan) antara seorang laki-laki  dan  seorang  perempuan. 12 Perkawinan  yang  juga  diartikan  sama dengan  pernikahan  adalah  suatu  perjanjian  suci  antara  seorang  laki-laki dengan  seorang  perempuan  untuk  membentuk  keluarga.  Sebagai  sesuatu yang suci dan sakral, perkawinan hendaknya dilakukan dengan tujuan yang luhur  dan  suci  pula.  Guna  memelihara  sakralitas  (kemuliaan,  kesucian) perkawinan  tersebut,  senantiasa  perlu  diciptakan    suasana    harmonis  yang bersifat  kontinyu    (terus-menerus)  dalam  kehidupan  keluarganya  sehingga perkawinan tersebut tetap lestari dan bermanfaat. 13
Perkawinan  tidak hanya merupakan  ikatan  antara  suami dan  isteri, melainkan  juga  menjalin  hubungan  antara  keluarga  kedua  belah  pihak. Suami  dan  isteri  menyatu  dalam  rumah  tangga  dengan  segala  macam dinamika  kehidupan  didalamnya.  Suka  duka  kehidupan  keluarga  yang menyertai  kehidupan  suami  isteri  harus  dijalani  bersama.  Dalam  proses inilah  kadangkala  terjadi  goncangan-goncangan  hebat  yang  tidak  jarang dapat  menyebabkan  hancurnya  kehidupan  rumah  tangga  yang  berujung pada terjadinya perceraian.
Hal ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa keluarga yang bahagia dan  kekal  pada  dasarnya  membutuhkan  kesepahaman  dan  kesepakatan
10 Andi Syamsu Alam, Usia  Ideal  Memasuki Dunia Perkawinan, 3.
11 Andi Syamsu Alam, Usia  Ideal  Memasuki Dunia Perkawinan, 3.
12 Andi Syamsu Alam, Usia  Ideal  Memasuki Dunia Perkawinan, 4.
13 Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia  (Cet. V; Jakarta: UI Press, 2009),
47.
antara  dua  pihak,yakni  suami  dan  isteri.  Jika  salah  satu  atau  kedua  belah pihak  sudah  tidak  sepakat  dan  tidak  mampu  saling memahami  lagi,  maka ikatan rumah tangga tersebut bisa putus melalui perceraian. 14
Sama  halnya  dengan  perkawinan,    perceraian  di  Indonesia  tidak hanya  diatur  oleh  hukum  nasional  melainkan  juga  oleh  hukum  Islam  serta hokum  adat  setempat.  Dalam  UUP  pasal  39  ayat  (1)  disebutkan,  bahwa Perceraian  hanya  dapat  dilakukan  di  depan  sidang  pengadilan,  setelah pengadilan    yang  bersangkutan  berusaha  dan  tidak  berhasil  mendamaikan kedua  belah  pihak. 15 Ini  menunjukkan  bahwa  UUP  Perkawinan  menganut prinsip    untuk  mempersukar    terjadinya  perceraian, 16 di  mana  sekalipun terjadi  perseteruan  antara  pihak  suami  dan  isteri,  tetap  dibutuhkan  alasan yang  logis  agar  perseteruan  tersebut  dapat  dikabulkan  untuk  menjadi perceraian oleh majelis hakim pengadilan bersangkutan.
Putusnya  perkawinan  yang  disebabkan  perceraian  dapat  terjadi karena  beberapa  sebab,  diantaranya  adalah syiqa>q.  Menurut  Rasyid  Ridha, al-Syiqa>q  adalah  perselisihan    yang  terjadi  antara  suami  istri  disebabkan karena  istri nusyu>z  atau  disebabkan  karena  suami  berbuat  kejam  dan  suka melakukan  penganiayaan  kepada  istrinya. 17 Sementara  Sayyid  Sabiq menjelaskan  bahwa  perceraian  yang  terjadi  karena al-syiqaq  tergolong sebagai perceraian yang membahayakan ( l-dharar). Juga dikemukakan bahwa Imam  Malik  dan  Ahmad  berpendapat  apabila  seorang  istri  mendapat perlakuan  kasar  dari  suami,  maka  dapat  mengajukan  gugatan  cerai  ke Pengadilan. 18
Kemudaratan  yang  terjadi  akibat  perbuatan  suami  misalnya menyakiti  istri,  baik  perkataan  maupun  perbuatan,  dan  istri  tidak  rela  lagi hidup bersama. Inilah salah satu alasan  mengapa hakim boleh  memutuskan jatuh  talak  seorang  istri.  Pada  prinsipnya  setiap  pasangan  suami  istri  yang mengikatkan  diri  dalam  ikatan  perkawinan  menginginkan  kebahagiaan
14 Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, 4.
15 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor1 Tahun 1974 tentang  Perkawinan, pasal 39 ayat (1).
16 Rachmadi  Usman, Aspek-aspek  Hukum  Perorangan  dan  Kekeluargaan  di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 400.
17 Rasyid Ridha, Tafsir al-Manar, Juz V(Beirut: Darul Ma ‟ rifah,1367 H.),  77.
18 Sayid S ā biq, Fiqh as-Sunnah, Juz II (Cet. III; Beirut: D ā r al-Kit ā b al-‘Arab ī , 1977 M/1397 H), 289.

## Fauzan Nento dan Titin Samsudin
berumah  tangga,  kebahagiaan  bergantung  kepada  kedamaian,  dan  tanpa kedamaian, kehidupan berumah tangga tiada artinya. 19
Adapun    bentuk al-dharar      menurut    Imam    Malik    dan    Ahmad adalah    berupa  pemukulan,  yang  sering  dilakukan  suami  terhadap  istrinya, baik  menyakiti  jasmani  maupun  pemaksaan  berbuat  mungkar  terhadap istri. 20 Di  kalangan  Syafi’iyah, al-syiqaq  merupakan  perselisihan  yang terjadi antara suami istri yang sangat memuncak serta dikhawatirkan terjadi mudharat  bila  perkawinan  itu  diteruskan. 21 Pengertian  ini  juga  telah dirumuskan  dalam  penjelasan  pasal  76  ayat  (1)  Undang-  Undang  Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa al-syiqaq adalah perselisihan atau persengketaan yang tajam dan terus menerus terjadi antara  suami  istri. 22 Hal  ini  dipertegas  dalam  QS.  al-Nisa’/4:  35  yang terjemahnya:
Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakamdari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga  perempuan.  jika  kedua  orang  hakam  itu  bermaksud mengadakan  perbaikan,  niscaya  Allah  memberi  taufik  kepada  suami- isteri  itu.  Sesungguhnya  Allah  Maha  mengetahui  lagi  Maha Mengenal. 23
Ayat  tersebut  merupakan  langkah  sistematis  dari  ayat  sebelumnya yang  mengatur  tentang  kedudukan  suami  istri  dan  masalah nusyuz-nya istri,sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Nisa / 4: 34 yang terjemahnya:
Kaum  laki-laki  itu  adalah  pemimpin  bagi  kaum  wanita,  oleh  karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang  lain  (wanita),  dan  karena  mereka  (laki-laki)  telah  menafkahkan sebagian  dari  harta  mereka,  sebab  itu  maka  wanita  yang  saleh,  ialah
19 Rizal  Darwis,  ‚Hak  Nafkah  Batin  Suami  Istri  dalam  Perkawinan:  Telaah  Fikih dan Hukum Nasional Perspektif Jender,‛ Disertasi (Makassar: UIN Alauddin, 2016), 219.
20 Sayid S ā biq, Fiqh as-Sunnah, Juz II, 289.
21 Sulaeman Jajuli, ‛Fenomena al-Syiqaq dalam Putusan Perkawinan di Pengadilan Agama Kota Bogor,‛ Misykat al-Anwar: Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat, Vol. 28, No. 1 (2017) 22 Republik  Indonesia, Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan Agama,  pasal  76  ayat  (1)  sebagaimana  telah  diubah  keduakalinya  dengan  Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
23 Kementerian  Agama  RI., Al-Qur’an  dan  Terjemahnya  (Jakarta:  CV  Naladana, 2004), 109.
yang  taat  kepada  Allah  lagi  memelihara  diri  ketika  suaminya  tidak ada,  oleh  karena  Allah  telah  memelihara  (mereka).  Wanita-wanita yang  kamu  khawatirkan  nusyuznya,  maka  nasehatilah  mereka  dan pisahkanlah  mereka  di  tempat  tidur  mereka,  dan  pukullah  mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan  untuk  menyusahkannya.  Sesungguhnya  Allah  Maha  Tinggi  lagi Maha besar. 24
Maksud  dengan  memberi  nasihat  akan    kekhawatiran nusyuz  istri adalah    untuk  memberi  pelajaran  kepada  istri  yang  dikhawatirkan pembangkangannya,  haruslah  mula-mula  diberi  nasihat.  Bila  nasihat tidak bermanfaat  barulah  dipisahkan  dari  tempat  tidur  mereka,  bila  tidak bermanfaat      juga  barulah  dibolehkan  memukul  mereka  dengan  pukulan yang  tidak  meninggalkan  bekas,  bila  cara  pertama  telah  ada  manfaatnya janganlah dijalankan cara yang lain dan seterusnya.
Terjadinya  pertentangan  antara  suami  istri,  maka  solusi  yang  harus segera  diambil  hendaklah yang  berkepentingan  mengadukan  halnya  kepada hakim.  Dengan  pengaduan  tersebut,  maka  hakim  terlebih  dahulu  menunjuk dua  orang  pendamai  yaitu  seorang  dari  pihak  keluarga  suami  dan  seorang lagi  dari  pihak  keluarga  istri  yang    bertugas  mendamaikan.  Atau  dalam bahasa fikih dikenal dengan hakamain. 25
Ketentuan perceraian dengan alasan syiqaq telah diatur dalam pasal 76  Undang-Undang  Nomor  7  tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama,dDan penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f)  UUP jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975 26 dan  pasal  116  huruf  (f)  Kompilasi Hukum Islam (KHI). 27
24 Kementerian Agama RI., Al-Qur’an dan Terjemahnya, 109.
25 Hakamain  adalah  2  (dua)  orang  (pihak  keluarga)  yang  ditunjuk  oleh  majelis hakim  mewakili  kedua  belah  pihak  (baca:  suami-istri),  satu  mewakili  suami  dan  satu  lagi mewakili  istri,  dengan  tugas  mendamaikan  keduanya  dari  perselisihan  dan  pertengkaran. Lihat  Wahbah  al-Zuhaili, Al-Fiqh  al-Isla>m  wa’adilatuhu,  Juz  IX  (Lebanom:  Dar  al-Fikr, 1985),  495.  Selanjutnya  menurut  Yahya  Harahap, hakamain  tidak  selamanya  berasal  dari keluarga  suami-istri,  tetapi  kadangkala  berasal  dari  pihak  lain  yang  tidak  ada  hubungan keluarga sama sekali dengan keduanya. Lihat Yahya Harahap, Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, UU No 7 Tahun 1989 (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 244- 255.
26 Pasal tersebut berbunyi: Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran  dan  tidak  ada  harapan  akan  hidup  rukun  lagi  dalam  rumah  tangga. Selanjutnya,  dalam  penjelasan  pasal  76  ayat  (2)  dikatakan:  Hakam  ialah  orang  yang

## Fauzan Nento dan Titin Samsudin
Kaitannya  dengan  perkara syiqaq,  maka  Pengadilan  Agama Gorontalo  sebagai  salah  satu  Peradilan  yang  berada  di  wilayah  Gorontalo dalam  menerima  perkara  perceraian  tidak  luput  dari  model  perceraian dengan alasan syiqaq. Akan tetapi dari hasil penelitian di Pengadilan Agama Gorontalo  ditemukan  fakta  bahwa  kasus  perceraian  dengan  alasan  yang terindikasi syiqa>q  semuanya  diselesaikan  dengan  persidangan  biasa,  tidak lagi melalui penunjukan hakamain sebagaimana lazimnya acara persidangan kasus perkara syiqa>q, sehingga di sini ada ketimpangan antara teori (hukum materiil syiqa>q)  dengan  fakta  (hukum  formil  syiqa>q),  sehingga  inilah persoalan yang akan dibahas dalam artikel ini.
B. Perspektif  Hakim  terhadap  Perkara Syiqaq  di  Pengadilan  Agama Gorontalo
Praktek  Peradilan  Agama  di  Indonesia,  khususnya  di  Pengadilan Agama  Gorontalo  fungsi hakam  terbatas  mencari  upaya  penyelesaian perselisihan  dan  fungsi  tersebut  tidak  dibarengi  dengan  kewenangan  untuk menjatuhkan  putusan.  Berarti  setelah hakam  berupaya  mencoba  mencari penyelesaian  di  antara  suami  istri,  fungsi  dan  kewenangannya  berhenti sampai  di  situ.  Hal  inilah  menjadi  sumber  rujukan  bagi  Pengadilan  untuk lebih  membuka  diri  dalam  mengefektifkan  kedudukan  dan  fungsi kewenangan  para  hakam  untuk  berperan  membantu  kinerja  hakim pengadilan agama untuk menekan angka perceraian masyarakat diakibatkan minimnya pengetahuan masyarakat tentang apa arti pernikahan dan apa efek yang akan terjadi setelah perceraian tersebut.
Hakam  merupakan  karakteristik  berfungsi  melaporkan  kepada Pengadilan atas usaha yang telah dilakukannya. Hakam hanya sekedar usaha penyelesaian perselisihan diantara suami istri bukan berwenang mengambil putusan,  oleh  karena  itu  lembaga  Peradilan  di  Indonesia  mereformasi internal lembaga dengan merubah fungsi hakamain tersebut dengan menjadi hakim tunggal untuk memediasi dikarenakan tuntutan asas hukum positif di
ditetapkan pihak pengadilan dari pihak keluarga suami atau pihak keluarga istri atau pihak lain  untuk  mencari  upaya  penyelesaian  perselisihan  terhadap syiqa>q.Yahya  Harahap, Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama: UU No 7 Tahun 1989, 244.
27 Bunyi  pasal  tersebut  adalah  ‚Antara  suami  dan  istri  terus  menerus  terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup  rukun lagi dalam rumah tangga.‛
antaranya  asas  sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan  menuju  transparansi publik.
Kekuatan  dan  kekuasaan  politik  juga  sangat  mempengaruhi  dan bersifat  memaksakan  untuk  perkembangan  dari  semua  lini  tak  terkecuali lembaga  Peradilan  yang  ada  di  Indonesia,  seperti  sosial,  ekonomi,  budaya dan lain sebagainya. Berkenaan dengan ini, maka Hakim Pengadilan Agama di  Indonesia  yang  terlibat  secara  langsung  dengan  proses  hukum, akan berhadapan  dengan  suatu persoalan.  Di satu  sisi,  Hakim Pengadilan  Agama harus  memegang  teguh  tugas  dan  fungsi  hukum  yang  berlaku  dan diberlakukan.  Sedangkan  di  sisi  lain  harus  memperhitungkan  tingkat kesadaran masyarakat terhadap fungsi dan tugas hukum tersebut.
Fungsi Peradilan berperan penting, maka sunnah Nabi menampilkan hadist-hadist  yang  banyak  yang  memalingkan  orang  dari qadlâ  dan menjauhkan  darinya,  dengan  tujuan  menjauhkan  orang  yang  menginginkan mencampuri  urusan  ini,  padahal  ia  ahlinya,  baik  ia  seorang  alim  yang menyeleweng  atau  seorang  yang  tidak  memiliki  kemampuan  secara  baik menerapkan  keputusan-keputusan  hukumnya  atas  kasus  yang  terjadi. Sebagaimana diriwayatkan bahwa Rasulullah saw. Bersabda yang artinya:
Hakim-hakim itu terbagi  itu (terbagi menjadi ) tiga (golongan): yang dua (golongan) masuk surga, yang satu (golongan) berbuat adil dalam keputusan hukumnya,maka mereka masuk surga, yang satu (golongan) mengetahui  keadilan  itu  tapi  mereka   menyelewengkan  dengan sengaja,  maka  mereka  masuk  neraka,  dan  yang  satu  (golongan) memutuskan  ( perkara) tanpa  ilmu tetapi  mereka  malu  mengatakan ‚aku tidak tahu‛maka mereka ( pun) masuk neraka‛. 28
Kedudukan hakim pada pengadilan agama  kedudukan hakim adalah sebagai  pejabat  yang  melakukan  kekuasaan  kehakiman  yang  diatur  dalam undang-undang. Kedudukan  hakim  juga  di  jelaskan  pada UUD  1945  Pasal 24 ayat (2) yang menyatakan: ‚ Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah  Agung  dan  badan  peradilan  yang  ada  di  bawahnya  dalam lingkungan  Peradilan  Umum,  lingkungan  Peradilan  Agama,  lingkungan Peradilan  Militer,  Lingkungan  Peradilan  Tata  Usaha  Negara,  dan  oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.‛ 29
28 Muhammad  Salam  Mazkur, Al-Qadha  fi  Al-Islam,  terj.  Imron  A.M.,  Peradilan dalam Islam (Surabaya: Bina llmu, 1993), 76.
29 Muhammad Salam Mazkur, Al-Qadha fi Al-Islam, 12.

## Fauzan Nento dan Titin Samsudin
Berdasarkan  pasal  di  atas  telah  didukung  dengan  Undang-Undang Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  sebagaimana  telah  diubah untuk  kedua  kalinya  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009, pasal  2  menyatakan: ‚ Peradilan Agama  merupakan  salah  satu  pelaksana  kekuasaan  kehakiman  bagi  rakyat pencari  keadilan  yang  beragama  Islam  mengenai  perkara  perdata  tertentu yang diatur dalam undang-undang ini.‛ 30
Dengan  demikian  calon  peneliti  beranggapan  bahwa  hakim  harus melaksanakan  semua  tugas  yang  menjadi  tanggung  jawabnya  dalam memberikan  kepastian  hukum  perkara  yang  masuk,  baik  perkara  tersebut telah  diatur  dalam  undang-undang  maupun  yang  tidak  terdapat  dalam ketentuannya dan sebagai pejabat negara yang diangkat oleh kepala negara sebagai penegak hukum dan keadilan yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang telah diembannya menurut undang-undang yang berlaku. Hakim  merupakan  unsur  utama  di  dalam  Pengadilan, 31 dan  hakim  dalam memutuskan  perkara  berdasarkan  pada  Pasal  38  UUP  yang  menjelaskan bentuk putusnya perkawinan dengan rumusan, yaitu Perkawinan dapat putus karena: a. Kematian; b. Perceraian; dan c. Atas Keputusan Pengadilan.‛ 32
Pasal  ini  dipertegas  kembali  dengan  bunyi  yang  sama  dalam Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  pasal  113  dan  kemudian  diuraikan  dalam pasal  114  dengan  rumusan: ‚Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.‛ 33
Dalam  perihal  perceraian  Talak  pun  masuk  kedalam  kategori  gugatan dimana  Pengertian talak dalam Pasal 114 ini ini dijelaskan dalam Pasal 117:
Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi  salah  satu  sebab  putusnya  perkawinan  dengan  cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, 130, dan 131. 34
Sebagai  hakim  harus  bisa  mengkategorikan  karakteristik  para  pihak berperkara  berdasarkan  alasan  perceraian  mereka  disaat  mengajukan
30 Republik  Indonesia, Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  tentang  Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pasal 2.
31 Cik  Hasan  Bisri, Peradilan  Agama  di  Indonesia  (Cet.  II;  Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada,1998), 180.
32 Mahkamah Agung RI, Himpunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan
Peradilan Agama (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2016), 518.
33 Mahkamah Agung RI, Himpunan Peraturan Perundang-undangan, 518.
34 Mahkamah Agung RI, Himpunan Peraturan Perundang-undangan, 521.
perkaranya  apakah  masuk  kedalam  syiqaq  maupun  terindikasi  syiqaq, sebagaimana diatur dalam UUP pasal 19 dan KHI pasal 116 poin (f):
Pasal 19
Perceraian dapat terjadi karena alasan :
a. Salah  satu  pihak  berbuat  zina  atau  menjadi  pemabok,  pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
b. Salah  satu  pihak  meninggalkan  pihak  lain  selama  2  (dua)  tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
c. Salah  satu  pihak  mendapat  hukuman  penjara  5  (lima)  tahun  atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
d. Salah  satu  pihak  melakukan  kekejaman  atau  penganiayaan  berat yang membahayakan pihak yang lain;
e. Salah  satu  pihak  mendapat  cacat  badan  atau  penyakit  dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
f. Antara  suami  dan  istri  terus-menerus  terjadi  perselisihan  dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; 35
Alasan perceraian menurut KHI:

## Pasal 116
a. Salah  satu  pihak  berbuat  zina  atau  menjadi  pemabok,  pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
b. Salah  satu  pihak  meninggalkan  pihak  lain  selama  2  (dua)  tahun berturut-  turut  tanpa  izin  pihak  lain  dan  tanpa  alasan  yang  sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
c. Salah  satu  pihak  mendapat  hukuman  penjara  5  (lima)  tahun  atau hukumanyang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
d. Salah  satu  pihak  melakukan  kekejaman  atau  penganiayaan  berat yang membahayakan pihak yang lain;
e. Salah  satu  pihak  mendapat  cacat  badan  atau  penyakit  dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
35 Abdurahman Ghazali, Fiqh Munakahat (Cet. II; Jakarta: Kencana Media Group,
2006), 249. Lihat juga Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia  (Cet VI; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 275.
f. Antara  suami  dan  istri  terus-menerus  terjadi  perselisihan  dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
g. Suami melanggar taklik-talak;
h. Peralihan  agama  atau  murtad  yang  menyebabkan  terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga; 36
Menurut  H.  Patte  berpendapat  bahwa syiqaq  merupakan pertengkaran  yang  tajam  antara  suami  isteri  hingga  ke  tahap  kekerasan dalam rumah tangga dan penyelesaiannya terbagi dalam 2 versi yaitu:
1. Fiqih  konvensional,  apabila  terjadi  pertengkaran  tajam  maka hakim mengangkat hakamain dari kedua belah pihak tersebut dan penerapan  hakamain  di  Pengadilan  Agama  Gorontalo  sebagai saksi saja untuk didengarkan hasil kinerja mereka.
2. Hukum  acara,  dimana  perkara  syiqaq  dengan  melibatkan hakamain  ini  telah  bertransformasi  kedalam  hakim  mediator tunggal,  Majelis  hakim  memberi  kesempatan  kepada  hakim mediator tersebut selama 2 minggu untuk berupaya mendamaikan kedua  pihak  yang  bercerai  tersebut.setelah  itu  Majelis  hakim mengambil  keterangan  2  orang  saksi  dari  kedua  belah  pihak sebagai penjabaran dari hakamain untuk memperkuat gugatan dari salah satu pihak yang mengajukan perkara itu. 37
Mencermai  hal  tersebut  diketahui  bahawa  terhadap  penyelesaian perkara  perceraian  terindikasi  syiqaq,  penyelesaiannya  hanya  ke  hukum acara biasa saja tergantung dari perkembangan kasus dikarenakan salah satu pihak berperkara tidak hadir, sehingga Majelis hakim tidak bisa memediasi dan  untuk  pembuktiannya  kebanyakan  hanya  dari  pihak  yang  mengajukan tanpa hadirnya pihak lawan tanpa melanggar asas dari Mahkamah Agung RI tersebut  karena  sebagai  aparatur  negara  di  dalam  wilayah  hukum  di Indonesia  hakim  diharuskan  berpegang  teguh  pada  asas  kelembagaannya yaitu  lembaga  Pengadilan  Agama  maupun  Pengadilan  Umum  serta Pengadilan  lainnya  untuk  bisa  memberikan  pelayanan  prima  kepada  para pencari keadilan.
36 Amir  Syarifuddin, Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia  Antara  Fiqh Munakahat  dan  Undang-Undang  Perkawinan    (Cet.  2;  Jakarta:  Kencana  Media  Group, 2007) , 228.
37 Drs.  H.  Patte,SH.  MH,  Ketua  Pengadilan  Agama  Gorontalo, Wawancara  di Pengadilan Agama Gorontalo tanggal 2 Juli 2018.

## C. Perkara Syiqaq di Pengadilan Agama Gorontalo
Hakim  sering  dihadapkan  ketika  menjatuhkan  putusan  pada kenyataan antara menolak permohonan dengan konsekuensi perkawinan para pihak  dipertahankan  dan  mengabulkan  permohonan  dengan  konsekuensi para pihak bercerai dengan dalih kemadharatan.  Mempertimbangkan apakah yang  muncul  kemudaratan  dan  kemaslahatan  dapat  menggunakan  metode maqashid al-syariah.
Penerapan maqashid  al-syari’ah  dalam  memutuskan  perkara,  maka yang  menjadi  pertimbangan  hakim  adalah  teori  kemashlahatan  hukum, dalam  artian,hakim  sebagai  penterjemah  atau  pemberi  makna  melalui penemuan  hukum (rechtschepping)  dan  menciptakan  hukum  baru  melalui putusannya (judge  made  law),  harus  bisa  mewujudkan  kemashlahatan  bagi masyarakat  (terutama  pihak  yang  berpekara)  dalam  setiap  putusannya. Sehingga  tidak  ada  pihak-pihak  yang  merasa  menang  dan  yang  merasa kalah, karena putusan hakim sudah memberikan kemashlahatan dan menolak kemudharatan bagi pihak-pihak yang berpekara.
Pertimbangan  hakim  dalam  memutus  perceraian  dengan  alasan perselisihan  dan  pertengkaran  yang  terus  menerus  itu  seringkali  dilandasi oleh  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  Nomor:  38.K/AG/1990  Tanggal  5 Oktober 1991. Yurisprudensi ini melahirkan kaidah hukum bahwa dalam hal perceraian  didasarkan  atas  alasan  syiqaq  dengan  adanya  keretakan  yang tidak dapat diperbaiki, bahwa dengan terbuktinya adanya keadaan tersebut, maka  tidak  perlu  lagi  dipertimbangkan  siapa  yang  bersalah.Yurisprudensi inilah  yang  banyak  dipakai  sebagai  rujukan  para  hakim  dalam  memutus perkara perceraian.
Pengadilan  setelah  mendengar  keterangan  saksi  tentang  sifat persengketaan antara suami-istri dapat  mengangkat seorang atau lebih dari keluarga  masing-masing  pihak  ataupun  orang  lain  untuk  menjadi  hakam. Berdasarkan  pasal  di  atas  untuk  dapat  dikabulkannya  suatu  gugatan perceraian  yang  menggunakan  alasan  perselisihan  dan  pertengkaran  yang terus menerus apabila Majelis Hakim telah:
1. Meneliti  dan  terbukti  tentang  ada  tidaknya  perselisihan  dan pertengkaran, serta bagaimana bentuk perselisihan dan pertengkaran itu.
2. Meneliti dan terbukti sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran.
3. Mempertimbangkan  sebab  perselisihan  dan  pertengkaran  itu,  apakah berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri.
4. Mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang terdekat dengan suami istri. Sebagai saksi, mereka harus disumpah.
5. Mendengar  keterangan  saksi-saksi  tentang  sifat  persengketaan  antara suami istri, dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing- masing ataupun orang lain untuk menjadi hakam. Hakam dapat ditunjuk oleh masing- masing pihak atau oleh hakim.
6. Membuktikan tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
Keyakinan hakim terhadap yurisprudensi diatas harus pula didukung oleh  keterangan  para  saksi.  Keterangan  saksi  yang  ada  dalam  perkara pembuktian  perceraian  karena  alasan  perselisihan  dan  pertengkaran  yang terus menerus memang berbeda dengan maksud Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal  146  HIR,  yang  justru  melarang  keluarga  sedarah  dan  semenda  untuk didengar sebagai saksi.
Saksi sebagai alat bukti dalam hukum perdata mempunyai jangkauan yang  sangat  luas  sekali  hampir  meliputi  segala  bidang  dan  segala  macam sengketa  perdata,  hanya  dalam  hal  yang  sangat  terbatas  sekali  keterangan saksi  tidak  diperbolehkan,  seperti  melarang  pembuktian  saksi  terhadap  isi suatu  akta  otentik,  rasio  pelarangan  adalah  karena  pada  umumnya keterangan  saksi  cenderung  kurang  dapat  dipercaya,  sering  berbohong, sehingga bisa terjadi pertentangan antara keterangan saksi dengan isi suatu akta  dan  jika  dibiarkan  maka  nilai  kekuatan  pembuktian  akta  otentik  bisa kehilangan  tempat  berpijak  yang  berakibat  hilangnya  kepercayaan masyarakat terhadap akta otentik.
Kehati-hatian  menerapkan  pembuktian  alasan  perceraian  dengan perselisihan  dan  pertengkaran  terus  menerus  sudah  semestinya  menjadi beban  moral  tersendiri  bagi  hakim  guna  mencegah  terjadinya  perceraian yang  alasan  hukumnya  masih  tidak  jelas.  Adakalanya,  alasan  gugatan  itu sepele,  misalnya  karena  tergugat  tidak  mau  lagi  datang  ke  tempat  mertua penggugat  ditambah  lagi  bahwa  tergugat  jarang  membereskan  rumah menjadi sebab terjadinya perselisihan. Kasus ini, hakim sering terbawa arus pada  kebenaran  formil  sehingga  atas  alasan  itu  saja  perkawinan  dapat berakhir dengan perceraian.
Penerapan  prinsip  mempersulit  perceraian  dalam  perkara  perceraian dengan  alasan  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  yang  terus  menerus hanya sedikit saja dari ratusan ribu perkara perceraian yang ditolak. Undang- undang  sesunguhnya  sudah  memberikan  rambu-rambu  yang  ketat  guna
mempersulit perceraian itu. Menyatakan bahwa perkawinan dalam keadaan syiqaq, sudah pecah mesti melewati proses pembuktian yang ketat. Dalam praktiknya alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  itu  tidak  selalu disebut syiqaq.
Jadi  syiqaq  itu  apabila  gugatan  perceraian  itu  dengan  alasan  telah terjadi  pertengkaran  yang  mengandung  unsur-unsur  yang  membahayakan kehidupan  suami-istri  dan  sudah  terjadi  pecahnya  perkawinan  ( broken marriage)  berakhirnya  perkawinan  mereka  dengan  putusan  pengadilan. Sedangkan  alasan  perceraian  yang  didasarkan  kepada  perselisihan  dan pertengkaran  yang  tidak  mengandung  unsur  unsur  membahayakan  dan belum  sampai  kepada  tingkat  darurat,  maka  hal  tersebut  belum  bisa dikatakan syiqaq.
Hal yang terakhir ini gugatan diajukan oleh salah satu pihak dengan alasan perselisihan dan pertengkaran itu dengan alasan perceraian yang lain, seperti salah satu pihak melakukan zina, mabuk,dan main judi. Terhadap hal ini  putusnya  perkawinan  bisa  berupa  perceraian  dan  bisa  dengan  putusan Pengadilan.
Semua  itu  dimaksudkan  agar  jangan  sampai  dalam  perkara perceraian,  keterangan  saksi-saksi  bahwa  suami  isteri  telah  terjadi pertengkaran  yang  terjadi  secara  terus  menerus,  diterima  mentah-mentah begitu  saja  tanpa  mempertimbangkan  alasan  bagaimana  saksi  mengetahui peristiwa  itu.  Karena  bagaimanapun  juga,  dalam  menilai  keterangan  saksi, Hakim  tetap  terikat  dengan  Hukum  Acara  yang  berlaku  sebagaimana digariskan  dalam  Pasal  306  sampai  dengan  Pasal  309  R.Bg,  sehingga keterangan-keterangan  mengenai  bagaimana  saksi  mengetahui  segala peristiwa  yang  diterangkannya  (peristiwa-peristiwa  yang  dialami  sendiri oleh saksi), harus termuat dalam Berita Acara Persidangan, karena bila tidak demikian,  maka  Hakim  akan  sulit  untuk  menilai  keterangan-keterangan saksi tersebut.
Berdasarkan  alasan-alasan  perceraian  tersebut  di  atas  jelas  sekali bahwa alasan itu ada penyebabnya dan setiap penyebab pasti ada pelakunya baik istri maupun suami. Oleh karena itu perlu dipermasalahkan dan masih perlu di gali oleh majelis hakim karena kesalahan suami atau istri berakibat besar  terhadap  penerapan  dan  akibat  hukumnya  sehingga  pada  kenyataan dilapangan  perspektif  Hakim  di  Pengadilan  Agama  Gorontalo  cenderung menggali perkara perceraian ke dalam point (f) dari awal pembuatan gugatan
pada posbakum maupun para petugas meja 1, sehingga penerapan syiqaq di Pengadilan  Agama  Gorontalo  telah  dilebur  ke  dalam  yurisprudensi  yang melahirkan  Peraturan  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  1  Tahun  2008  dan Peraturan  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  1  tahun  2016  tentang  Mediasi. Adapun  menjadi  pembeda  antara  aturan  Peraturan  Mahkamah  Agung  RI Nomor  1  Tahun  2008  bila  mediasi  tidak  dilaksanakan  sidang  tetap  akan dilanjutkan,  sedangkan  Perma  RI  Nomor  1  tahun  2016  jika  pihak  tidak  di mediasi maka sidang tidak bisa dilanjutkan.
Jadi  alangkah  beratnya  beban  hakim  mediator  tunggal  sebagai pengganti hakamain  sebagai  karakteristik  syiqaq  harus  bisa  mendamaikan para  pihak  berperkara  tersebut  dan  hasilnya  tidak  maksimal  dikarenakan asas-asas  di  atas,  hal  ini  mengakibatkan  jumlah  perkara  perceraian  yang putus lebih banyak dari pada perkara yang dicabut karena berhasil dimediasi oleh  Pengadilan  Agama  Gorontalo  dan  asas  mempersulit  perceraian  tidak maksimal.
Klasifikasi  jumlah  perkara  pada  pasal  19  Peraturan  Pemerintah Nomor  9 Tahun 1975 jo pasal 116 KHI merupakan transformasi dari perkara syiqaq  berubah  menjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  terus-menerus merupakan  salah  satu  bentuk  bagian  dari nusyuz  serta  merupakan  fakta bahwa perspektif hakim di Pengadilan Agama Gorontalo meletakkan semua persoalan  alasan  perceraian  ke  perselisihan  dan  pertengkaran  secara  terus menerus  sangat  tinggi  angka  perkaranya  ketimbang  alasan  lain,  dimana alasan  perceraian  tahun  2018  sebanyak  564  perkara  dan  untuk  tahun  2019 terhitung  Januari  sampai  bulan  Juni  sebanyak  238  perkara,  dan  di  sini eksistensi  hakim  terhadap  perkara  syiqaq  adalah  perselisihan  dan pertengkaran  terus  menerus  yang  bisa  membawa kemudaratan¸dan  bila disatukan lagi karena adanya tindak kekerasan rumah tangga.

## D. Penutup
Perspektif  hakim  terhadap syiqaq  di  Pengadilan  Agama  Gorontalo telah  tergantikan  dengan  Pasa1  22  ayat  2  menyebutkan  bahwa  gugatan perceraian karena alasan syiqaq sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 itu baru dapat diterima oleh Pengadilan, apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkarannya itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri yang mengajukan perceraian itu. Keberadaan syiqaq telah diterjemahkan ke dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan pasal 116  huruf (f) yaitu perselisihan dan pertengkaran yang  terjadi  secara  terus  menerus,  sehingga  tak  ada  jalan  lain  yang  bisa ditempuh selain perceraian.
Alasan  perceraian  karena syiqaq mempunyai  karakteristik,  yaitu: melibatkan  2  orang  hakam  atau  juru  damai  dari  kedua  belah  pihak  telah diubah  dengan  hakim  mediator  tunggal  saja  dan  apabila  para  pihak menginginkan  perkaranya  masuk  ke  dalam  kasus  syiqaq  maka  haruslah  dari awal  pendaftaran  gugatannya  kemudian  proses  jalannya  sidang  berikutnya untuk  hakamain  ini  statusnya  hanya  bukan  sebagai  saksi  melainkan  hanya didengarkan  keterangan  atas  usahanya  mendamaikan  pihak  tersebut,  sebab hakamain dari pihak tersebut harus mendapat persetujuan dari majelis hakim pengadilan.  Setelah  mendengarkan  keterangan  dari  hakamain  kemudian Majelis Hakim meminta dua orang saksi dari pihak berperkara tersebut untuk memperkuat gugatannya.

## Daftar Pustaka
Alam,  Andi  Syamsu. Usia  Ideal  Memasuki  Dunia  Perkawinan.  Jakarta:
Kencana Mas, 2005.
Bisri,  Cik  Hasan. Peradilan Agama di Indonesia. Cet. II;  Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,1998.
Darwis,  Rizal.  ‚Hak  Nafkah  Batin  Isteri  dan  Kesetaraan  Jender  dalam
Perkawinan:  Analisis  Terhadap  Konsep  Hukum  Islam  dan  Hukum Nasional  Indonesia,‛  dalam  Abdul  Wahid,  et.al., Islam  Indonesia Pasca Reformasi: Dinamika Keagamaan pada Ranah Sosial, Politik,
Budaya, Hukum dan Pendidikan. Cet. I; Surabaya: Imtiyaz, 2015.
______. ‚Hak Nafkah Batin Suami Istri dalam Perkawinan: Telaah Fikih dan Hukum  Nasional  Perspektif  Jender,‛ Disertasi.  Makassar:  UIN Alauddin, 2016.
Ghazali,  Abdurahman. Fiqh  Munakahat.  Cet.  II;  Jakarta:  Kencana  Media
Group, 2006.
Harahap, Yahya. Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, UU No 7 Tahun 1989. Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

## Fauzan Nento dan Titin Samsudin
Jajuli,  Sulaeman.  ‛Fenomena  al-Syiqaq  dalam  Putusan  Perkawinan  di Pengadilan  Agama  Kota  Bogor,‛ Misykat  al-Anwar:  Jurnal  Kajian
Islam dan Masyarakat, Vol. 28, No. 1 (2017).
Kementerian  Agama  RI. Al-Qur’an  dan  Terjemahnya.  Jakarta:  CV Naladana, 2004.
Mahkamah Agung RI. Himpunan Peraturan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Peradilan Agama (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2016.
Mazkur,  Muhammad  Salam. Al-Qadha  fi  al-Islam,  terj.  Imron  AM.,
Peradilan dalam Islam. Surabaya: Bina llmu, 1993.
Al-Qazawaini>, Muh}ammad ibn Yaz\i>d Abu ‘Abdilla>h. Sunan Ibnu Ma>jah, Juz I, Beirut: Da>r al-Fikr; 2011.
Rasjidi, Lili. Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.
Republik  Indonesia. Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan.
Republik  Indonesia. Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang Peradilan Agama
Republik  Indonesia. Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  tentang Perubahan  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
Republik  Indonesia. Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  tentang Perubahan  Kedua  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang Peradilan Agama.
Ridha, Rasyid. Tafsir al-Manar, Juz V. Beirut: Darul Ma ‟ rifah,1367 H..
Rofiq,  Ahmad. Hukum  Islam  di  Indonesia.  Cet.  VI;  Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada, 2003.
Rofiq, Ahmad.  Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia.  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, 2013.
S ā biq, Sayid. Fiqh as-Sunnah, Juz II. Cet. III; Beirut: D ā r al-Kit ā b al-‘Arab ī , 1977 M/1397 H.
Sijista>ni,  Abu>  Da>ud  Sulaima>n  ibn  al-‘Asy’as\. Sunan  Abi>  Da>ud,  Juz  II, (Beirut: Da>r al-Kita>b al-‘Arabi>, 1994
Syarifuddin,  Amir. Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia  Antara  Fiqh Munakahat  dan  Undang-Undang  Perkawinan.  Cet.  II;  Jakarta:
Kencana Media Group, 2007.
Thalib, Sayuti.  Hukum  Kekeluargaan Indonesia. Cet.  V;  Jakarta:  UI  Press, 2009.
Usman,  Rachmadi. Aspek-Aspek  Hukum  Perorangan  dan  Kekeluargaan  di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
Zuhaili, Wahbah. Al-Fiqh al-Isla>m wa’adilatuhu, Juz IX. Lebanom: Dar al- Fikr, 1985