## Research Article
Dampak Pelaksanaan Presidential Threshold pada Pemilu Serentak terhadap Demokrasi di Indonesia
Yasinta Dyah Paramitha Hapsari 1*, Retno Saraswati 2
1 Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2 Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro *yasintadyahp27@gmail.com

## ABSTRACT
The presidential threshold in the Presidential General Election in Indonesia provides an insight into the views on responsibility for improving people's rights and political rights that have been guaranteed in the constitution. The presidential threshold is allegedly capable  of silencing the  people's expressions and aspirations to nominate an alternative presidential candidate which has the potential to marginalize the people's rights to express their aspirations. The purpose of this paper is to find out the relevance and  impact  of  the  enactment  of  the  presidential  threshold  on  the  implementation  of  simultaneous elections  in  Indonesia  using  normative  juridical  research  methods.  The  research  results  can  be obtained  that  the  implementation  of  the  presidential  threshold  is  an  endeavor  in  order  to  realize  a confederation  of  upper  class  parliaments  that  is  strong  into  a  single  party  conceptually  but  in  its implementation,  the  presidential  threshold  also  needs  to  realize  the  right  of  each  political  party  to nominate  a  presidential  candidate  in  the  general  election  so  as  to  minimize  the  occurrence  of  a democratic recession which is unable to provide meaning for the success of all parties, especially small political  parties.  So  it  is  necessary  to  have  a  legal  reconstruction  by  accommodating  the  rights  of political parties without exception, one of which is by lowering the presidential threshold in a benchmark that guarantees that every political party can participate in the contestation of the Presidential General Election.
Keywords: Democratic Recession; Presidential Threshold; Simultaneous Elections.

## ABSTRAK
Presidential  threshold dalam  Pemilihan  Umum  Presiden  di  Indonesia  memberi  wawasan  pandangan tentang tanggung jawab terhadap penyempurnaan hak masyarakat serta hak politik yang telah dijamin dalam  konstitusi. Presidential  threshold disinyalir  mampu  membungkam  ekspresi  dan  aspirasi  rakyat untuk  mencalonkan  calon  presiden  alternative  yang  berpotensi  memarginalkan  hak-hak  rakyat  untuk dalam  mengekspresikan  aspirasinya.  Tujuan  dari  penulisan  ini  adalah  mengetahui  relevansi  beserta dampak diberlakukannya presidential threshold terhadap pemberlakuan Pemilu Serentak di Indonesia dengan  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normative.  Hasil  penelitian  bahwa  pelaksanaan presidential threshold menjadi ikhtiar dalam rangka mewujudkan konfederasi golongan atas parlemen yang  kokoh  menjadi  partai  tunggal  secara  konseptual  namun  dalam  pelaksanaanya presidential threshold juga  perlu  mewujudkan  hak  tiap-tiap  Partai  Politik  guna  mengusung  calon  Presiden  dalam Pemilihan  Umum  sehingga  meminimalisir  terjadinya  resesi  demokrasi  yang  tidak  mampu  memberi makna  bagi  kesuksesan  semua  pihak  terutama  pada  Partai  Politik  kecil.  Maka  diperlukan  adanya rekonstruksi  hukum  dengan  mengakomodir  hak  Parpol  tanpa  terkecuali,  salah  satunya  dengan
menurunkan angka presidential threshold dalam tolok ukur yang menjamin setiap Partai Politik dapat ikut serta kontestasi Pemilihan Umum Presiden.
Kata kunci: Resesi Demokrasi; Presidential Threshold; Pemilu Serentak.

## A. PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  yang menjunjung  tinggi  demokrasi  sebagai  bentuk perwujudan terhadap tuntutan masyarakat  terkait pengakuan  atas  persamaan  hak  dan  kedudukan di hadapan hukum. Demokrasi dimaknai sebagai suatu dasar hidup bernegara. Bahwa pada tingkat terakhir masyarakat berkontribusi dalam hal yang berkaitan  dengan  kehidupannya  termasuk  dalam rangka  menilai  kebijakan  pemerintah  yang menentukan  jalannya  kehidupan  masyarakat (Rais,  1986).  Untuk  itulah,  Indonesia  sebagai negara penganut sistem demokrasi, penyelenggaraannya harus berlandaskan harapan  serta  keinginan  masyarakat  secara keseluruhan,  tanpa  memarginalkan  kelompok kecil (Burns, 1989).
Adanya perkembangan zaman mengakibatkan  terkikisnya  ideologi  yang  dianut oleh  bangsa  Indonesia  yang  berdampak  pada pemerosotan  demokrasi.  Hal  ini  didukung  pula oleh  pendapat  Aristoteles  mengenai  demokrasi yang  dinilai  sebagai  sistem  pemerintahan  dan politik paling buruk dan mudah tergelincir menjadi mobokrasi  (Irawan,  2007).  Meski  terdapat keberagaman  demokrasi  yang  berlaku  di Indonesia  membuktikan  bahwa  tidak  selamanya suatu  demokrasi  dilaksanakan  sesuai  dengan
konstitusi.  Hal  ini  terlihat  dari  pergantian  sistem demokrasi dari awal kemerdekaan sampai saat ini mulai  dari  demokrasi  terpimpin  sampai  dengan demokrasi pancasila (Gaffar, 1992).
Demokrasi dianggap sebagai alat seremoni yang  menjadikan  pemilu  sebagai  suatu kesempatan  dalam  rangka  perampasan  hak warga negara dalam pemungutan pendapat (MD, 2017).  Pemilu  merupakan  sarana  atas pelaksanaan kedaulatan rakyat pada hakekatnya merupakan pengakuan dan perwujudan dari pada hak-hak  politik  rakyat  dan  sekaligus  merupakan pendelegasian hak-hak oleh rakyat kepada wakil- wakilnya  untuk  menjalankan  pemerintahan. (Ansori,  2017).  Demokrasi  merupakan  suatu prosedural  sistem  pemerintahan  sebuah  negara terkait  usaha  memanifestasikan  yurisdiksi masyarakat  (kedaulatan  rakyat)  terhadap  negara agar dilaksanakan oleh pemerintah.
Demokrasi  dinilai  sedang  mengalami  resesi dikarenakan fokus demokrasi yang dengan konstan membicarakan  mengenai  Pemilu  serta  tak  ada karakteristik  mendasar  lainnya  dari  demokrasi (Diamond,  2015).  Saat  ini  Indonesia  dianggap sedang  menemui  kemunduran  demokrasi  yang cukup  tajam.  Terdapat  peristiwa  kemunduran demokrasi  yang  kronis,  khususnya  di  sejumlah negara  yang  tengah  memperjuangkan  kiat
mendapatkan  dan  mengamalkan  nilai  -  nilai demokrasi  termasuk  Indonesia.  Resesi  demokrasi berlangsung  akibat  ketidak-berhasilan  Parpol menegakan  reformasi.  Disamping  itu  faktor  terkuat lain adalah merupakan dampak dari pemodifikasian otoritas  yang  berlangsung  di  Indonesia  selama  ini, pemimpin dengan wajar mengumbar berbagai janji politik  hasilnya  menjadikannya  merasa  tertawan yang  melahirkan  pemerintahan  yang  tak  mampu solid.
Sebab lainnya adalah terjadi kebebasan sipil serta  pengukuhan  masyarakat  sipil  telah  mulai melemah.  Indonesia  merupakan  negara  yang terkategori  sebagai  negara stable  democracy .
Menurutnya,  hal  ini  terefleksikan  dengan  tidak adanya  ancaman  dan  tantangan  terhadap demokrasi.  Namun,  sejumlah  studi  terbaru  kini menunjukkan bahwa Indonesia tengah menghadapi  kemunduran  demokrasi  (Diamond, 2002). Dapat dikatakan Parpol mendapat dampak paling  besar  dengan  adanya presidential threshold .  Hal  ini  dapat  dilihat  secara  konstitusi Partai  Politik  telah  dirugikan,  sebab  sebenarnya parpol  dilindungi  konstitusi  boleh  menganjurkan pasangan Capres dan Cawapres, tertuang dalam Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945 (Munarwaman, &  Novita,  2021).  Keberadaan presidential threshold membuat  hak  konstitusional  Parpol untuk  mengajukan  calon  Presiden  dan  Wakil Presiden  tercacati. Presidential  threshold pun dipandang  melakukan  diskriminasi  pada  Parpol: Pertama,  parpol  baru  tak  mampu  secara
independen  mengajukan  Capres  dan  Cawapres. Kedua,  Parpol  baru  tak  mampu  mengajukan Capres  dan  Cawapres  meski  berkoalisi  dan melengkapi  persyaratan presidential  threshold (Armia dkk, 2016) Kerugian Parpol baru semakin diperkeruh  dengan  tak  dicantumkannya  lambang Parpol  sebagai  pengusul  Capres  Cawapres (Fitria, & Wicipto, 2022)
Pengesahan  ambang  batas  pencapresan itu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang  Pemilihan  Umum  menjadi  salah  satu contoh  kemunduran  demokrasi  yang  terjadi  di Indonesia.  Pengesahan presidential  threshold sebesar  20%  kursi  di  parlemen  telah  menjadi permainan  partai  politik.  Penetapan  ambang batas  ini  sebuah  pertunjukan  yang  di  luar  nalar. Hal ini dikarenakan  pada Pemilihan Umum 2019 Pemilihan  Umum  Presiden  (Pilpres)  dan Pemilihan  Umum  Legislatif  (Pileg)  diadakan bersamaan,  batas  minimal  yang  dipakai  atas dasar  hasil  Pemilihan  Umum  2014.  Ambang batas  pencapresan  20%  ini  telah  membungkam ekspresi  dan  aspirasi  rakyat  untuk  mencalonkan calon  presiden  alternatif.  Hal  yang  berpotensi memunculkan  tokoh  alternatif  sudah  terlucuti, hak-hak rakyat untuk mengkespresikan aspirasinya tercuri oleh partai (Ghoffar, 2018).
Resesi  demokrasi  yang  berdampak  pada kerugian  yang  dialami  banyak  Parpol  karena termarginalkan  oleh presidential  threshold yang diterapkan  di  Indonesia  sebanyak  20  persen menjadi  fokus  penelitian  ini.  Penelitian
sebelumnya  yang  dilakukan  oleh  Aprilian Sumodiningrat  pada  tahun  2021  dengan  judul Meninjau Ulang Ketentuan Presidential Threshold dalam  Pemilihan  Presiden  dan  Wakil  Presiden yang  hasil  penelitiannya  bahwa presidential threshold akan  selalu  dipertahankan  dan mengalami  perubahan  pada  presentase  minimal ambang batas yang dilakukan guna mewujudkan stabilitas pemerintahan presidensial (Sumodiningrat,  2021).  Selanjutnya  penelitian yang  dilakukan  oleh  Dian  Fitri  Sabrina  dan Muhammad  Saad  pada  yang  berjudul  Keadilan dalam  Pemilihan  Umum  berdasarkan  Sistem Presidential Threshold yang membahas pentingnya  keterlibatan  masyarakat  tanpa menghilangkan hak minoritas setiap Parpol dalam pengusulan  calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden yang  berdasarkan  asas  demokrasi  (Sabrina,  & Saad, 2021). Penelitian yang selanjutnya dengan judul  Dampak  Penerapan Presidential  Threshold terhadap  Pencalonan  Presiden  dan  Wakil Presiden  dalam  Sistem  Pemilihan  Umum  di Indonesia  yang  ditulis  oleh  Nopit  Ernasari  dan Devi  Rakhmatika  dengan  hasil  bahwa  Pemilihan Umum serentak yang dilakukan pada tahun 2019 dengan  menerapkan presidential  threshold tidak logis  dikarenakan  menggunakan  presentase kuantitas  kursi  di  DPR  di  tahun  2014  padahal keduanya  merupakan  Pemilihan  Umum  yang berbeda  sehingga  banyak  mengesampikan  hak politik  sebagian  masyarakat  dan  menurunkan kohesi  sosial  (Ernasari,  &  Rakhmatika,  2021).
Kemudian  Asep  Wijaya  dkk  dalam  tulisannya berjudul Problematika  Hukum  Penerapan Presidential Threshold Dalam Pemilihan Umum di Indonesia yang  membahas  terkait  pemberlakuan sistem  presidential  threshold  bertentangan dengan  Pasal  6A  ayat  (2)  UUD  1945  serta inkonsistensi  Mahkamah  Konstitusi  dalam Putusan  Nomor  14/PUU-XI/2013  dan  menyalahi Hak  warga  Negara  dalam  UUD  1945  (Wijaya, Rosmini,  &  Erwinta,  2020).  Larry  Diamond dengan  jurnal  yang  telah  dituliskannya  yang berjudul Facing Up To The Democratic Recession yang  menggambarkan  bahwa  keadaan  suatu negara  acapkali  mengalami political  decay yang diakibatkan adanya korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga perlu peran dari masyarakat salah  satunya  dengan  adanya  konsolidasi  untuk membangun  pemerintahan  yang  efektif  dan efisien  (Diamond,  2015).  Teori  yang  digunakan dalam  penelitian ini adalah teori demokrasi yang merupakan  suatu  pendekatan  ke  arah  cita-cita penentuan  kehendak  sendiri  secara  sempurna yang melibatkan masyarakat dalam hal mayoritas dan  minoritas  sehingga  dijadikan  sebagai  suatu acuan  masyarakat  dalam  setiap  melakukan kegiatan berpolitik (Thalhah, 2009).
Dari penjelasan di atas maka penelitian ini mengangkat rumusan masalah:
Bagaimanakah  Relevansi  beserta  Dampak Presidential  Threshold terhadap  Pemberlakuan Pemilu Serentak di Indonesia?

## B. METODE PENELITIAN
Metode  yang  dipakai  dalam  penulisan  ini adalah  metode  yuridis  normatif,  yakni  penelitian dengan  pendalaman literatur melalui pendekatan yang  dilaksanakan  berlandaskan  bahan  hukum pokok  dengan  cara  menganalisis  berbagai  teori, konsep,  asas  hukum,  norma,  kaidah  dari ketetapan  undang-undang,  ataupun  putusan pengadilan  (Marzuki,  2014).  Dilakukan  tiga macam  pendekatan  dalam  penelitian  ini,  yakni pendekatan  konseptual (conceptual  approach) ; pendekatan perundang-undangan (statue approach) ,  serta  pendekatan  kasus (case approach) .

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Istilah  demokrasi,  secara  etimologi  datang dari  Bahasa  Yunani  “demos”  artinya  rakyat,  dan “kratos”  artinya  kekuasaan  atau  berkuasa. Sehingga demokrasi diartikan dengan pemerintahan oleh rakyat, dimana otoritas paling tinggi  ada  di  tangan  rakyat  serta  dilakukan langsung  oleh  rakyat  atau  beberapa  wakil  yang telah  mereka  pilih  dibawah  sistem  pemilihan independen.  Demokrasi  menjadi  angan-angan dan sistem yang terbaik dalam dunia perpolitikan dan  ketatanegaraan.  Intisari  ideologi  dan  pra- reformasi politik di berbagai negara menemui kata sepakat  terkait  hal  ini,  bahwa  demokrasi merupakan  opsi  paling  baik  daripada  opsi-opsi lain (Huda, 2014).
Demokrasi merupakan wujud pemerintahan  dari  sebuah  integritas  kehidupan yang  menginstrusikan  diri  sendiri,  dimana mayoritas komponen nya turut ambil bagian, baik secara  langsung  ataupun  tak  langsung,  serta dimana  terlindunginya  kebebasan  rohaniah  dan pemerataan dalam hukum (Purnama, 2007).
Otoritas  paling  tinggi  digenggam  oleh rakyat  yang  dipagari  oleh  kemufakatan  yang mereka tetapkan sendiri dengan serempak, buah kemufakatan  tertinggi  dari  segenap  masyarakat ini  lah  yang  menjadi  perjanjian  sosial  antara segenap  masyarakat  yang  dicurahkan  melalui peraturan  dan  puncaknya  adalah  perumusan konstitusi  yakni  UUD  NRI  Tahun  1945  yang memberikan pembatasan serta pengaturan dalam rangka menyalurkan, menjalankan serta menyelenggarakan  kekuasaan  rakyat  tersebut pada  aktivitas  kenegaraan  dan  pemerintahan, ajaran  ini  lah  yang  membuat  negara  Indonesia menjadi negara hukum.
Pemilihan  Umum  merupakan  sarana demokrasi guna mewujudkan sistem pemerintahan negara yang berkedaulatan rakyat. Melalui Pemilihan Umum, masyarakat menentukan  wakilnya  yang  bertahta  dalam parlemen serta dalam konstruksi pemerintahan.
Sistem  Pemilihan  Umum  hanyalah  satu diantara  alat  institusional  vital  dalam  negara demokrasi  yang  digunakan  sebagai  penentu sebuah  negara  menganut  demokrasi  atau  tidak karena  suatu  negara  yang  memberi  keleluasan
pada  rayatnya  dalam  menunjuk  siapa  yang dijadikan pemimpin atau perwakilan rakyat dalam parlemen menjadi pertanda bila negara itu sudah mengusahakan  sistem  demokrasi  (Mulyadi, 2019).
Pada sejumlah negara, partisipasi masyarakat  dalam  penyelenggaraan  Pemilihan Umum  acapkali  menjadi  pembahasan  pokok perbincangan  suatu  negara  demokrasi.  Hal  ini berhubungan  dengan  derajat  validasi  perolehan Pemilihan  Umum,  sebab  akan  menetapkan orang-orang  pilihan  rakyat  untuk  menempati jabatan  tertentu.  Disamping  itu,  partisipasi masyarakat  dalam  berpendapat  berhubungan pula dengan keyakinan warga kepada demokrasi dalam  wujud  Pemilihan  Umum  yang  akan mewakili  mereka  untuk  melaksanakan  amanat rakyat  serta  menjadi  perwakilan  dalam  badan legislatif.
Pasal  27  ayat  (1)  UUD  NRI  1945 mengamanatkan  bahwa  setiap  warga  negara berkedudukan  setara  di  mata  hukum  dan pemerintahan,  serta  wajib  menghormati  hukum dan pemerintahan itu tanpa terkecuali. Prinsip ini dikenal  dengan equality  before  the  law ,  yakni aturan yang memelihara hak asasi warga negara.
Selaku  negara  hukum,  sangat  mungkin terjadinya  transfigurasi  hukum  mengikuti  situasi dan kondisi yang ada. Berarti seharusnya hukum berselaras dengan pemenuhan kebutuhan rakyat. Kewenangan  kebijakan  hukum  terbuka  ( open legal policy ) yang dipercaya Mahkamah Konstitusi
merupakan hak total individual Dewan Perwakilan Rakyat  (DPR)  serta  otoritas  atribusi  dalam pembentukan undang-undang berbarengan dengan  presiden  yang  telah  tertuang  melalui Pasal  20  ayat  (2)  UUD  NRI  Tahun  1945  yang dipercaya Mahkamah Konstitusi the guardian and the  sole  and  the  highest  interpreter  of  the constitution atau  pengawal  dan  penafsir konstitusi. Ini lah yang berlaku dalam perumusan norma presidential  threshold baik  dalam  wujud kuantitas  hasil  suara  ataupun  kuantitas pendapatan  kursi  yang  mesti  diraih  oleh  parpol supaya  dapat  mengajukan  Capres  dan Cawapres.
Satu  setengah  dekade  belakangan  ini, dunia  tengah  dicengkeram  resesi  demokrasi, namun  untuk  mendapatkan  lagi  demokrasi illiberal  serta  pemerintahan  otoriter  masihlah menjadi keresahan (Diamond, 2020). Lain halnya pada  demokrasi  terdahulu,  dimana  tentara  atau pelaku  non-demokrasi  lain  merupakan  pemeran pokok  penggerak  resesi  demokrasi,  barisan depan  keunduran  demokrasi  masa  kini  yakni politisi  populis  yang  memperoleh  suport  meluas dari masyarakatnya. Resesi demokrasi merupakan  kemunduran  nilai-nilai  demokrasi yang  ada  hal  ini  tampak  melalui  adanya  gerak- gerik pemerintah yang otoriter disertai rendahnya kepercayaan  masyarakat  terhadap  tokoh  politik, sistem politik, dan penegakan keadilan yang ada.
Alasan  penerapan  aturan presidential threshold pencalonan  presiden  diberlakukan
dengan  sejumlah  tujuan:  Pertama,  memperkuat sistem presidensial. Sistem presidensial, presiden dan  wakil  presiden  yang  telah  dipilih  secara langsung  oleh  rakyat  akan  memiliki  kedudukan yang  kuat  secara  politik.  Hal  itu  membuat presiden  dan  wakil  presiden  tidak  dapat diberhentikan  secara  mudah  karena  alasan politik.  Kedua,  penerapan presidential  threshold adalah  demi  efektivitas  penyelenggaraan pemerintahan.  Jika  sistem  itu  tidak  diterapkan, maka memungkinkan presiden dan wakil presiden yang terpilih diusung oleh partai atau koalisi partai politik  yang  jumlah  kursinya  bukan  mayoritas  di parlemen.
Jika  hal  itu  terjadi,  maka  kemungkinan besar  presiden  dan  wakil  presiden  sebagai lembaga  eksekutif  akan  mengakami  kesulitan dalam  menjalankan  pemerintahan  karena  bakal diganggu  oleh  koalisi  mayoritas  di  parlemen. Yang  terakhir,  alasan  penerapan presidential threshold adalah  demi  menyederhanakan  sistem multipartai melalui seleksi alam. Jejak presidential threshold dalam  pencalonan  presiden  mulai diterapkan  di  Indonesia  sejak  Pemilihan  Umum 2004.  Saat  itu,  perdana  bagi  Indonesia menjalankan Pilpres secara langsung. Ketentuan presidential  threshold pencalonan  presiden menemui  sejumlah  transfigurasi  ketentuan. Manifestasi  pilpres  secara  langsung  itu  adalah buah  dari  Reformasi  lewat  UUD  1945 amandemen  ketiga,  Pasal  6A  ayat  (1),  yaitu
"Presiden  dan  Wakil  Presiden  dipilih  dalam  satu pasangan secara langsung oleh rakyat."
Kemudian  amandemen  UUD  NRI  1945, khususnya amandemen ketiga dan keempat, turut memutuskan  sejumlah  tolok  ukur  penentuan presiden  dan  wakil  presiden,  meliputi  waktu pelaksanaan;  partisipan  pemilihan;  prasyarat pengajuan;  sampai  penentuan  pasangan  calon terpilih.
Pasal  6A  ayat  (2)  UUD  1945 mengamanatkan  pasangan  capres  cawapres diajukan  oleh  parpol  ataupun  koalisi  Parpol partisipan Pemilihan Umum menjelang diadakannya  Pemilihan  Umum.  Peraturan  itu menegaskan  hanya  Parpol  dan  koalisi  Parpol partisipan  Pemilihan  Umum  yang  boleh mengajukan paslon presiden dan wakil presiden. Peranan  Parpol  dan  koalisi  Parpol  dalam mengajukan  paslon  presiden  dan  wakil  presiden itu  selanjutnya  ditetapkan  melalui  Undang- Undang  yang  melahirkan  peristilahan  „syarat ambang  batas  pemilihan  presiden/ presidential threshold ‟.
Menilik  Pasal  5  ayat  (4)  Undang-Undang No.  23  Tahun  2003  mengenai  Pemilihan  Umum Presiden  dan  Wakil  Presiden  disebutkan,  paslon presiden dan wakil presiden cuma boleh diajukan oleh  parpol  ataupun  koalisi  parpol  yang mendapatkan  minimal  15%  kuantitas  kursi  DPR ataupun 20% dari hasil suara sah nasional dalam Pemilihan  Umum  Legislatif.  Aturan  tentang presidential  threshold kembali  diubah  menjelang
Pilpres  2009.  Dalam  Undang-Undang  Nomor  42 Tahun  2008  disebutkan,  paslon  presiden  dan wakil  presiden  boleh  diusulkan  oleh  parpol ataupun koalisi Parpol yang mengantongi minimal 25%  kursi  dalam  DPR  ataupun  20%  suara  sah nasional  dalam  Pemilihan  Umum  Legislatif. Aturan ambang batas pencalonan presiden pada Pilpres  2014  tetap  sama  seperti  pada  Pilpres 2009.  Lantas  pada  Pilpres  2019,  aturan presidential  threshold kembali  berubah.  Melalui Pasal  222  Undang-Undang  No.  7  Tahun  2017 mengenai  Pemilihan  Umum  dijelaskan,  paslon diajukan  oleh  parpol  ataupun  koalisi  parpol anggota  Pemilihan  Umum  yang  melengkapi syaratan  perolehan  kursi  minimal  20%  dari kuantitas kursi DPR ataupun mendapat 25% dari suara  sah  nasional  dalam  Pemilihan  Umum Legislatif  terdahulunya.  Salah  satunya  Partai Ummat  Pada  pilpres  2004,  2009,  juga  2014, patokan yang dipakai adalah pendapatan kuantiti kursi  DPR  serta  suara  sah  nasional  dalam perolehan Pemilihan Umum Legislatif terdahulunya  sebagai presidential  threshold . Dalam  ketiga  pilpres  tersebut,  Pemilihan  Umum dijalankan  beberapa  bulan  menjelang  pilpres. Sedangkan  dalam  Pilpres  2019,  ambang  batas yang dipakai ialah hasil kuantitas kursi DPR serta suara  sah  nasional  dalam  Pemilihan  Umum legislatif masa sebelumnya.
Konsep  demokrasi  menjadi  komponen filsafat politik yang pelik dikarenakan tolok ukur ini melibatkan  atas  beragam  pertanyaan,  juga  atas
kericuhan  interpretasi  mengenai  ukuran  dan batasan  teori,  serta  sasaran  dan  tanggung jawabnya  (Suryanto,  2018).  Sejumlah  pakar hukum  demokrasi  empiris  menelaah  peranan pemerintahan  demokrasi  secara  praktikal  ialah mendalami  kebiasaan  bahkan  sampai  peraturan penarikan  ketetapan  apa  yang  cocok  dengan realisasinya  (Hobbs,  2017).  Presensi  pokok  dari pemerintahan  demokratis  tersentralisasi  pada keseluruhan kekuasaan kebanyakan. Kedaulatan mayoritas  menjadi  segenap  pertikaian  ataupun pemilihan  sesuatu  dalam  masyarakat  ditetapkan atas  dasar  pada  penaksiran  skor.  Ihwal  ini berujung  pada  kondisi  dimana  makin  banyaknya suara  dalam  keputusan,  maka  secara  absolut mengalahkan  suara  yang  lebih  sedikit,  meski  itu merupakan  persoalan  sosial  yang  tak  mudah serta menjadi perdebatan.
Menilik Second  Treatise  of  Government yang  ditulis  oleh  John  Locke,  demokrasi merupakan  segenap  vitalitas  publik  yang  secara alamiah  di  dalamnya  sehingga  sanggup dipergunakan seluruh vitalitas itu untuk menyusun peraturan  bagi  khalayak.  Jila  dipadankan  dalam pelaksanaan  tata  Negara  Indonesia,  demokrasi menjadi  vitalitas  yang  dimiliki  parpol  secara alamiah  didalamnya  jadi  kemudian  sanggup memakai  vitalitas  politik  itu  guna  menyusun undang-undang bagi publik (Arifin, 2015). Konsep politik  dalam  budaya  dominan  menolak  suatu tendensi  demokrasi  dengan  membuat  budaya “demokrasi elit” di abad 20 oleh Schumpeter, tapi
dengan  pokok  yang  tetap  bersumberkan Federalist  Paper ,  yakni  pemerintahan  dengan perwakilan  adalah  wujud  pemerintahan  elit  yang sanggup  disatukan  dengan  sejumlah  prinsip demokrasi.  Warga  negara  dalam  pandangan demokrasi  elit, sanggup mengadakan perwakilan yang  signifikan  serta  menyeder-hanakan  otoritas elit  melalui  Pemilihan  Umum  yang  independen. Melalui  cara  ini  demokrasi  elit  mengusulkan pemerintahan  perwakilan  bertentangan  dengan oligarki,  yang  secara  luas  dimengerti  sebagai peraturan  sekelumit  individu  demi  keperluan individual, sebagaimana diutarakan oleh Aristoteles.  Amerika  Serikat  merupakan  anutan yang cocok dalam demokrasi elit (Barker, 2013).
Tertanamnya  demokrasi  yang  terbagi kedalam  dua  metode:  Pertama,  secara  internal. Kaitan  atau  kedaulatan  distingtif  dari  sejumlah pemerintahan segmental demokrasi menyelamatkan presensi normatif dan fungsional.
Kedua, secara eksternal, pemerintahan segemental  ini  terukir  dalam  lingkungan  yang memperbolehkan  keadaan  demokrasi  yang menjaganya dari gejolak ekternal ataupun internal serta  kecondongan  tindakan  dan  sebagainya yang  menyebabkan  ketidakstabilan  (Merkel, 2004).
Demokrasi atau pemerintahan oleh rakyat, merupakan  wujud  pemerintahan  yang  tergolong sukar  ditegakkan  karena  rakyat  menjadi  unsur utama yang semestinya dijadikan akar kekuasaan teratas  (Haas,  2019).  Implementasi  pemilihan  di
Indonesia,  dalam  rangka  menyeimbangkan kompetisi  melalui  pembatasan  fragmentasi  serta mempersembahkan informasi perumusan undang-undang kepartaian dan Pemilihan Umum di Indonesia pasca-otoriter.
Di  tahun  1999,  tiap-tiap  Parpol  supaya terpilih dalam Pemilihan Umum wajib mempunyai cabang  pada  50%  atas  seluruh  provinsi  serta pada 50% kabupaten dalam sejumlah provinsi itu. Tujuan  peraturan  ini  guna  menuntut  Parpol partisipan  Pemilihan  Umum  mengusulkan program  lintas  daerah.  Penyebab  hal  ini  ialah, saat  perubahan  menjelang  demokrasi  tahun 1998,  muncul  200  Parpol  bahkan  lebih  di Indonesia,  sehingga  timbul  kecemasan  akan adanya fragmentasi berlebihan, dengan merebaknya  berbagai  parpol,  dikhawatirkan menjadi penyebab kurang berjalannya pemerintahan  yang  demokratis  secara  efektif (Fuqoha, 2017).
Secara  berbarengan  pula  kala  itu Pemerintah  meresmikan  peraturan  tentang pembatasan  yang  tak  lazim,  parpol  yang mendapat  suara  <  2%  tetap  memperoleh  kursi dalam  parlemen  tetapi  tak  dapat  menjejaki pemilihan  berikutnya.  Perihal  tersebut  tersirat melalui  Pasal  39  Undang-Undang  No.  3  Tahun 1999  mengenai  Pemilihan  Umum  yang mensyaratkan  Parpol  supaya  mampu  menjejaki Pemilihan  Umum  periode  selanjutnya  mesti mendapatkan 2% suara dari kuantitas kursi DPR atau  minimnya  mendapat  3%  kuantitas  kursi  di
DPRD  I  atau  DPRD  II  yang  minimal  pada setengah  kuantitas  dari  provinsi  serta  setengah kuantitas kabupaten/kotamadya seantero Indonesia atas dasar perolehan Pemilihan Umum (Wahyuni, Sari, & Mukhlis, 2018). Cara semacam ini  secara  umum  mendapat  pujian  karena mengintegrasi sistem kepartaian serta meminimalisir afeksi ethno-religious yang masuk.
Meski  begitu  perihal  tersebut  tak  berhasil  sesuai harapan sebab  dalam  praktiknya tercatat dari 48 partai  peserta  Pemilihan  Umum  1999,  20 diantaranya menduduki kursi parelemen (Wariyati,  2018).  Realita  tersebut  mendorong  elit politik konsisten menggarap pengetatan pemilihan,  melalui  pengubahan  ambang  batas pemilihan  menjadi  ambang  batas  parlemen  bagi Pemilihan Umum legislatif 2009 serta ditingkatkannya  skor  dari  2,5%  menjadi  3,5% dalam pileg 2014, lalu pada 2019 ditingkatkan lagi hingga  4%.  Pengaturan  yang  berangsur-angsur kiat mengetat dalam kesertaan Pileg ini semakin lamban  akibatnya  sukar  untuk  menetapkan  tolok ukur  yang  jitu,  dimana  kemajuan  dari  perangkat ini  membawa  efektifitas  demokrasi  dengan membentuk dispensasi atas parpol baru. Terlihat bahwa  terdapat  ambisi  Parpol  yang  menempati parlemen untuk makin memperkuat kedudukannya  dengan  adanya  pengaturan  yang mewajibkan  pendirian  Parpol  baru  dengan menghabiskan  anggaran  besar.  Begitupun penetapan ambang batas Pileg pada nominal 4% untuk Pileg 2019 mencerminkan ambisi elit dalam
rangka  menentukan  ambang  batas  yang  cuma sanggup  dilmpaui  sejumlah  partai  yang  sedang memegang jabatan, tapi justru menyulitkan parpol baru  untuk  masuk  dalam  legislatif.  Perihal  yang mendindingi  niat  para  elit  yang  sedang memegang  jabatan  ini  ialah  realita  bahwa  10 partai  legislatif  periode  2014-2019  sangat mungkin  untuk  berkukuh  serta  konsisten berkompetisi meributkan pendominasian. Umumnya  perihal  ini  memang  menjadi  elemen vital dalam demokrasi lewat ajeknya tingkat daya saing,  tetapi  saat  ini  lebih  menjurus  pada pergelutan  kontroversi intra-incumbent, dimana menyingkirkan kehadiran vitalitas pendatang baru yang  berusaha  menerobosnya.  Pelaksanaan serupa  pada  ambang  batas  ditemui  pula  dalam ambang  batas  pencalonan  Presiden.  Masa Pilpres pertama terlaksana secara langsung pada 2004,  ambang  batas  pencalonan  parpol ditentukan pada 3% dari kuantitas kursi DPR atau 5% dari hasil suara sah nasional perolehan Pileg tahun  2004  yang  diperbolehkan  mengajukan paslon.
Berikutnya  pada  pilpres  2009  dan  2014, angka tersebut ditingkatkan kembali jadi 20% dari kuantitas  kursi  DPR  atau  25%  dari  hasil  suara sah nasional dalam Pileg sebelumnya. Menjelang diadakannya  Pilpres  2019,  Mahkamah  Konstitusi memberi  putusan  atas  pelaksanaan  Pileg  dan Presiden  diadakan  secara  bersamaan.  Artinya barometer  pileg  2019  takkan  dipakai  serta  bakal memakai perolehan pileg 2014 (Power, 2018).
Meski  langkah  tersebut  diarahkan  menjadi usaha  peneguhan  konfederasi  serta  medukung mayoritas  parlemen,  pengetatan  ambang  batas melingsirkan  preferensi  kandidat  Presiden, dimana  pada  2004  ada  5  calon,  lalu  pada  2009 jadi  3  calon,  kemudian  menjadi  2  calon  pada 2014. Sampai pada 2019 paslon yang dihasilkan serupa  dengan  tahun  2014,  memperlihatkan kemerosotan  demokrasi  secara  konstitusional. Dalam  peluang  yang  amat  jelas,  demokrasi bertumpu pada transfigurasi otoritas. Probalnilitas paling radikal ialah pemerintahan satu partai yang terukir  tak  mampu  dikelompokkan  demokrasi yang  ekuivalen  cuma  karena  mereka  tak  punya preferensi lain. Meski begitu keberadaan pelawan signifikan,  penguasa  ataupun  konfederasi  anti- demokrasi  mempunyaii  bermacam  opsi  dengan masih  memelihara  kerelevansian  hukum  tapi menurunkan  efektifitasnya.  Perbuatan  semacam itu  mewujudkan  satu  komponen  “senjata”  yang dipergunakan golongan atas.
Disparitas  antara  Pemilihan  Umum demokratis  dan  Pemilihan  Umum  otoritarianisme sebagaimana  mengutip  Andreas  Schedler, amatlah bertumpu pada privilege ; kesamarataan; penyeluruhan; serta signifikansi Pemilihan Umum yang  kerapkali  terasa  sukar  dalam  menimbang, mengenai  sudah  bebas  dan  adil  kah  suatu Pemilihan Umum, baik itu dalam kekuatan partai pelawan  dan  calon  saat  berkampanye,  serta dalam memberikan dan menghitung suara. Sebab itulah  saluran  pembenaran  misi  pengamat
Pemilihan Umum internasional dalam pemerintahan  otoriter  Pemilihan  Umum  yang problematis,  acapkali  terbukti  mendapat  kritikan menjadi  dangkal,  prematur,  serta  disodok  oleh politik  (Diamond,  2002).  Kemudian  mutu Pemilihan  Umum  itu  boleh  dibilang  demokratis ataupun  kebalikannya  dengan  melihat  melalui tolok  ukur  privilge;  kesamarataan;  penyeluruhan; serta signifikansi Pemilihan Umum. Cendekiawan politik  sudah  mengumpulkan  pengarsipan serangkaian kasus dimana demokrasi kembali ke rezim  otoriter.  Contoh  sederhananya  adalah kanonik  pencabutan  demokrasi  Weimar  oleh partai  Nazi  yang  berlangsung  pada  permualaan 1930-an di Jerman. Tanggal 20 Mei 2014, Militer Thailand  membatalkan  pemberlakuan  konstitusi serta  mennyudahi  pemerintahan  demokratis  di bawah  pemerintahan  temporer  yang  sudah mencanangkan  Pemilihan  Umum.  Perihal tersebut  menjadi  suatu  gambaran  atas merosotnya  demokrasi  yang  kembali  mendekati pemerintahan  otoriter.  Transfigurasi  ke  arah pemerintahan  otoriter  dikenali  dari  adanya transfigurasi  secara  tiba-tiba  dalam  corak pemerintahan  demokratis.  Lazimnya  perihal  ini dihubungkan dengan perebutan kekuasaan militer ataupun penerapan kondisi genting yang formal.
Pelaksanaan presidential threshold menjadi  ikhtiar  dalam  rangka  mewujudkan konfederasi golongan atas parlemen yang kokoh menjadi partai tunggal secara konseptual. Terlihat dari  perolehan  Pileg  2014  dimana  tak
memperoleh  hasil  parpol  yang  mendapat  kursi 20% dari kuantiti kursi DPR atau mendapat 25% dari  suara  sah  nasional.  Perihal  tersebut berdampak  pada  Parpol  yang  merugi.  Lalu adanya  konstitusi  sebenarnya  menjamin  Parpol untuk  mengusulkan  pasangan  capres  cawapres, namun adannya presidential threshold
mematahkan  hak  konstitusional  parpol  untuk berpartisipasi  dalam  debat  Pemilihan  Umum capres  cawapres  (Syahuri,  &  Fahrozi  2020). Sejarah  pelaksanaan presidential  threshold tercatat,  peraturan  itu  tak  memjamin  pada terwujudnya  sistem  presidensial  murni,  lalu sistem  pemerintahan  dengan  presiden  selaku kepala pemerintahan akan kokoh secara absolut. Layaknya  saat  pemerintahan  Susilo  Bambang Yudhoyono periode kedua yangmana mempunyai gabungan  partai  yang  tangguh  dalam  legislatif. Meski  begitu,  kebijakan  yang  dikeluarkan eksekutif  masa  itu  tak  memperoleh  dukungan penuh  dari  partai  gabungan  dalam  partai. Konstitusi  yang  sudah  menjamin  partisipasi Parpol  dalam  kontroversi  pemilihan  Presiden seharusnya jadi hak yang diwujudkan. Keresahan penerapan presidential  threshold bermula  dari adanya  perolehan  vonis  antara  Presiden  dan legislatif  yang  sukar  dijadikan  asas  pokok, akibatnya  melalui  keberadaan presidential thereshold sanggup  mendirikan  gabungan  partai berkuasa  dalam  legislatif  guna  menyegerakan penarikan  ketetapan  dengan  Presiden.  Tetapi diperlukan  suatu  perumusan  ulang  yang
diselaraskan  dengan  tercukupinya  hak  Parpol, satu  diantaranya  dengan  menurunkan  angka presidential  threshold dalam  tolok  ukur  yang menjamin  setiap  partai  politik  dapat  ikut  serta kontestasi  Pemilihan  Umum  Presiden  (Fuqoha, 2017).

## D. SIMPULAN
Menilik  penjelasan  menyeluruh  yang memandang  dari  sejumlah  aspek  yaitu  arah pengaturan,  kemajuan  sejumlah  negara  lain, akibat,  juga  wawasan  konstitusional  atas presidential threshold dalam Pilpres di Indonesia, memberi  wawasan  pada  tanggung  jawab penyempurnaan  hak  warga  negara  serta  hak politik  yang  sudah  terjamin  dalam  konstitusi. Meskipun  pelaksanaan presidential  threshold bertujuan  melahirkan  sistem  Presidensial  yang kokoh  melalui  pembentukan  jalinan  antara Presiden selaku eksekutif bersama anggota DPR guna  mendapatkan  suara  mayoritas  yang mendukung  Presiden,  namun  di  sisi  lain mengakibatkan  fragmentasi  di  berbagai  Parpol. Presidential  threshold perlu  megindahkan  hak masing-masing  Parpol  guna  mengajukan  capres dalam  ajang  Pemilihan  Umum  layaknya  yang sudah  terjamin  dalam  konstitusi  sehingga Indonesia  mampu  menghindari  jeratan  sistem demokrasi  yang  tak  cukup  mampu  memberi makna  bagi  kesuksesan  semua  pihak  terutama pada  Parpol  kecil,  maka  diperlukan  adanya rekonstruksi  hukum  dengan  mengakomodir  hak
Parpol  tanpa  terkecuali,  salah  satunya  dengan menurunkan  angka presidential  threshold dalam tolok  ukur  yang  menjamin  setiap  partai  politik dapat  ikut  serta  kontestasi  Pemilihan  Umum Presiden.

## DAFTAR PUSTAKA JURNAL
Ansori,  L.  (2017).  Telaah  Terhadap  Presidential Threshold  dalam  Pemilu  Serentak  2019. Jurnal  Yuridis, Vol.4,  (No.1),  pp.15-27. https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridi s/article/view/124/99.
Armia,  Muhammad  Siddiq.,  Nafrizal.,  Fitriadi,  M.
Deni.,  &  Maulana,  Iqbal.  (2016). Penghapusan Presidential Threshold sebagai  Upaya  Pemulihan  Hak-Hak Konstitusional. Jurnal  Kajian  Ilmu  Hukum dan  Syariah ,  Vol.1,  (No.26),  pp.84-89. https://doi.org/10.22373/petita.v1i2.83.
Barker,  Derek  W.  M.  (2013).  Oligarchy  or  Elite Democracy? Aristotle and Modern Representative  Government. New  Political Science ,Vol.35,(No.4),pp.547-566.https:// doi.org/10.1080/07393148.2013.848701.
Diamond,  L.  (2002).  Elections  Without Democracy:  Thinking  About  Hybrid Regimes. Journal  of  Democracy ,  Vol.13,
(No.2),pp.21-35.https://www.journalof democracy.org/articles/elections-without- democracy-thinking-about-hybrid-regimes/
Diamond, L. (2020). Free Democracy’s Arc: From Resurgent to Imperiled (Expanded Edition).
Journal  of  Democracy ,  Vol.33,  (No.1), pp.63-79.https://www.journalof democracy.org/articles/democracys-arc- from-resurgent-to-imperiled/.
Ernasari,  Nopit.,  &  Rakhamatika,  Devi  (2021). Dampak Penerapan Presidential Threshold Terhadap  Pencalonan  Presiden  dan  Wakil Presiden  dalam  Sistem  Pemilu  di Indonesia. Jurnal Lex  Specialis ,  Vol.02,
(No.2),pp.329-340.http://openjournal. unpam.ac.id/index.php/jlsp/index
Sabrina, Dian Fitri., & Saad, Muhammad. (2021).
Keadilan  Pemilu  berdasarkan  Presidential Threshold. Jurnal  Kajian  dan  Penelitian Hukum ,Vol.3,(No.1),pp.15-37.https://doi. org/10.37631/widyapranata.v3i1.268 Fuqoha. (2017). Pengisian Jabatan Presiden dan Presidential  Threshold  Dalam  Demokrasi Konstitusional  di  Indonesia. Jurnal AJUDIKASI ,  Vol.1,  (No.2),  pp.27-37. https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v1i2.495.
Ghoffar,  A.  (2018).  Dispute  on  Presidential Threshold:  Decisions  of  the  Constitutional Court  and  Other  Countries‟  Experiences.
Jurnal  Konstitusi ,  Vol.15,  (No.3),  pp.480- 501. https://doi.org/10.31078/jk1532.
Hobbs,  H.  (2017).  Democratic  Theory  and Constitutional  Design:  Hearing  Persistent Electoral  Minorities. International  Journal on Minority and Group Rights , Vol. 24, (No.
4),pp.341-389.  https://www.jstor.org/stable/ 26557926.
Irawan,  Benny  B.  (2007).  Perkembangan
Demokrasi  Di  Negara  Indonesia. Jurnal Ilmiah:  Hukum  Dan  Dinamika  Masyarakat ,
Vol.5, (No.1), pp.54-64. http://dx.doi.org/10. 56444/hdm.v5i1.312
Merkel,  Wolfgang.  (2004).  Embedded  and Defective  Democracies. Democratization ,
Vol.11, (No.5), pp.33-58. https://doi.org/10. 1080/13510340412331304598
Mulyadi,  M.  (2019).  Membangun  Demokrasi
Dengan  Partisipasi  Masyarakat  Dalam Memilih  Pada  Pemilu  2019. Info  Singkat Kajian  Singkat  Terhadap  Isu  Aktual  dan Strategis, Vol.11,pp.52-56. https://10.0.86.209/jkh.2.1.2967.52-56
Munarwan,  Abdul.,  &  Novita,  Anggun.  (2021). Analisis  Terhadap  Presidential  Threshold dalam  Kepentingan  Oligarki. Jurnal Rechten ,Vol.3,(No.2),pp.22-30.  https://doi. org/10.52005/rechten.v3i2.85.
Power, Thomas P. (2018). Jokowi‟s Authoritarian Turn  and  Indonesia‟s  Democratic  Decline. Bulletin  of  Indonesian  Economic  Studies .
Vol.54,(No.3),pp.307-338.  https://doi.org/
10.1080/00074918.2018.1549918
Sumodiningrat,  A.  (2021).  Meninjau  Ulang Ketentuan  Presidential  Threshold  dalam
Pemilihan  Presiden  dan  Wakil  Presiden. Jurnal  Kajian  Pembaruan  Hukum, Vol.1,
(No.1),pp.49-74.https://doi.org/10.19184/ jkph.v1i1.23349
Syahuri, Taufiqurrohman., & Fahrozi, Muhammad Helmi. (2020). Konstitusionalitas Pasal 222 UU Nomor  7  Tahun  2017  Tentang  Pemilu (Presidential  Threshold). Al  WASATH ,
Vol.1,(No.1),pp.25-34.https://journal. unusia.ac.id/index.php/alwasath/article/dow nload/25/14.
Thalhah,  HM.  (2009).  Teori  Demokrasi  dalam
Wacana Ketatanegaraan Perspektif Pemikiran Hans Kelsen. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM , Vol.16, (No.3), pp.413-422. https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss3.a rt6.
Wahyuni,  Putri  Lina.,  Sari,  Elidar.,  &  Mukhlis.
(2020).  Presidential  Threshold  Terhadap Pemilihan  Presiden  dan  Wakil  Presiden Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan.  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa, Vol.1,(No.1),pp.38-58.  https://doi.org/10.29 103/jimfh.v1i1.2542.
Wariyati,  S.  (2018).  Urgensi  Presidential Threshold  dalam  Sistem  Pemilihan  Umum Serentak di Indonesia. Prosiding Nasional, Vol.1,(No.1),pp.175-188.
https://prosiding.iainkediri.ac.id/index.php/p ascasarjana/article/view/10.
Wijaya,  Asep.,  Rosmini,  &  Erwinta,  Poppilea.
(2020).  Problematika  Hukum  Penerapan Presidential  Threshold  Dalam  Pemilihan Umum  di  Indonesia. Risalah  Hukum ,
Vol.16,(No.1),pp.45-54. https://doi.org/10.30872/risalah.v16i1.316

## BUKU
Arifin,  A.  (2015). Perspektif  Ilmu  Politik .  Jakarta:
Raja Grafindo Persada.
Burns,  James  Mac  G.  (1989). Government  By The  People,  Thirteenth  Alternate  Edition . New Jersey: Prenntice Hall.
Diamond,  L.  (2015) Developing  Democracy toward  Consolidation (alih  bahasa  Tim Institute  for  Research  and  Empowerment (IRE), Yogyakarta: IRE Press.
Fitria,  Alfa  &  Setiadib,  Wicipto.  (2022).
Presidential  Threshold  dalam  Pemilihan
Umum  Serentak:  Kemunduran  Demokrasi Konstitusional? . Jakarta: Universitas
Pembangunan Nasional Veteran.
Gaffar,  A.  (1992). Kualitas  Pemilu  Menentukan Kualitas
DPR, Sebuah Sketsa”, “Pengantar”  dalam  Dahlan  Thaib  dan Ni’matul  Huda  (editor),  Pemilu  dan Lembaga Perwakilan
dalam
Ketatanegaraan  Indonesia .  Yogyakarta:
Jurusan HTN FH UI.
Haas, M. (2019). Why Democracies Flounder and Fail: Remedying Mass Society Politics . Los
Angeles: Palgrave macmillan.
Huda,  N.  (2014). Ilmu  Negara .  Jakarta:  Raja
Grafindo.
Marzuki,  Peter  M.  (2014 ).  Penelitian  Hukum, Cetakan  ke9. Jakarta:  Kencana  Media Group.
MD,  Moh  Mahfud.  (2017)  “Kata  Pengantar: Problema  Pemilu  dan  Demokrasi  Kita”, dalam Ni‟matul Huda  dan M. Imam Nasef,
Penataan  Demokrasi  dan  Pemilu  di Indonesia  Pasca  Reformasi .  Jakarta:
Kencana.
Purnama, E. (2007). Negara Kedaulatan Rakyat,
Nusamedia . Jakarta: Nusamedia.
Rais, A. (1986). Pengantar Dalam Demokrasi dan Proses Politik . Jakarta: LP3ES.
Suryanto.  (2018). Pengantar  Ilmu  Politik . Bandung: Pustaka Setia.