Analisis Pelaksanaan Putusan terhadap Kepala Desa dalam Kasus Narkoba dari Perspektif

## Hukum Tata Usaha Negara

## Fitria Dewi Navisa
Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang, Indonesia E-mail: na visa @unisma .a c.id Info Artikel

## Abstract
Masuk:  2023-03-21 Diterima:  2023-05-12 Terbit:  2023-09-25 Keywords: Administrative  Law; Decision; analyze The  State  Administrative  Court  has  the  authority  to  examine, decide, and resolve state  administrative disputes when  it receives a  submission,  by  carrying  out  an  action  in  the  form  of consideration which is based on two things, namely consideration of the case or  event / fact  revealed at  trial, and consideration  of a case or a fact of occurrence  that is determined  in the trial process. law.  Legal  reasoning  includes  legal  justification  or argumentation,  as well as judicial reasoning. It  offers a summary of the  relationship between  the legal facts  proven during the  trial and the laws on which the case is based in terms of legal reasoning. The case has been described and the legal arguments have also been described  in the analysis carried  out  in accordance  with decision No. 074/G/2015/PTUN SMG  of the State  Administrative  Court. The concept  or legal reference  in the form of Lex Superior Derogat Lege Inferior  has become  a legal basis used by the panel of judges to analyze the position of the Boyolali Regent Decree regarding the dishonorable dismissal of the village head. Abstrak
Kata  kunci: PTUN;  Putusan;  Menganalisa
Corresponding  Author: Fitria Dewi Navisa
E-mail: navisa@unisma.ac.id
DOI: https://doi.org/10.38043/jah.44 72 PTUN  memiliki  kewenangan  dalam  hal  memeriksa,  memutus , dan  menyelesaikan  sengketa  Tata  Usaha  Negara  apabila mendapatkan  sebuah  pengajuan,  dengan  melakukan  sebuah tidakan berupa pertimbangan yang mana itu didasarkan pada dua hal, yakni pertimbangan  tentang perkara peristiwa dan/atau fakta yang  terungkap  di  persidangan,  dan  pertimbangan  mengenai sebuah  perjara  atau  sebuah  fakta  kejadian  yang  tekuak  didalam proses  persidangan  hukum.  Pertimbangan  hukum  meliputi pembenaran atau argumentasi hukum serta penalaran yudisial. Ia menawarkan  ringkasan  hubungan  diantara  kenyataan  hukum yang terbukti selama persidangan dan peraturan Undang-undang yang menjadi landasan perkara dari segi pertimbangan  hukum. Perkara  telah  diuraikan  dan  dalil-dalil  hukumnya  juga  telah diuraikan  dalam  analisis  yang  dilaksanakan  sesuai  dengan keputusan  Nomor  074/G/2015/PTUN  SMG  Pengadilan  Tata Usaha  Negara.  Konsep  atau  acuan  hukum  berupa  Lex  Superior Derogat Lege Inferior telah menjadi sebuah landasan hukum yang digunakan  majelis  hakim  untuk  menganalisis  kedudukan  SK Bupati  Boyolali  mengenai  pemberhentian  secara  tidak  hormat kepada kepala desa.

## I. Pendahuluan
Berdasarkan Undang-undang RI 1945 sebagai satu dari landasan sebuah negara yang  berprinsip  hukum  menyatakan  bahwa kekuasaan  kehakiman  yang  berada  di Indonesia ialah kekuasaan yang berbeda atau terpisah dengan lembaga (baik itu  DPR maupun  Presiden  sekalipun).  Hal  ini  bertujuan  untuk  memberikan  jaminan  atas terselenggaranya suatu pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang merdeka dengan artian memiliki  kebebasan  yang  independen.  Melalui  suatu  kekuasaan  atas  kekuatan penyelenggaraan keadilan lain bertujuan untuk menjaga supremasi hukum dan keadilan. Pembatasan semacam itu tidak lebih dari referensi teori konstitusional klasik Aristoteles, yang menurutnya bahwa konsep negara hukum memiliki  sebuah pertetangan dengan konsep negara hokum yang aturanya dibuat oleh manusia.
Mahkamah  Agung  beserta  kekuasaan  kehakiman  yang  berkedudukan  di bawahnya  menyelenggarakan  peradilan  sebagai  pelaksana  kekuasaan  kehakiman. Peradilan menggambarkan proses ajudikasi, di sisi lain pengadilan adalah lembaga yang mengadili.  Tujuan  dari  administrasi  peradilan  adalah  untuk  melindungi  supremasi hukum. Memberi perlakuan dan tindakan yang adil itulah artinya menghakimi. Putusan pengadilan, yang sering  disebut  dengan putusan hakim,  merupakan hasil  akhir dari proses hukum.
Pengadilan  tata  usaha  negara  secara  independen  melaksanakan  kekuasaan kehakiman di  mana memiliki  kesetaraan dalam posisinya  dengan pengadilan lainnya, dan dipengaruhi oleh  kekuatan lain dalam  hal terjadi perselisihan  yang menyangkut salah satu penyelenggara negara dan putusan tertulis  yang merugikan rakyat sebagai dasar peradilan. perselisihan. Menurut Soenaryati Hartono, tata usaha negara merupakan yang dikenal layaknya tempat perlindungan hukum, bukan sekedar sebagai penjaga dan tempat  menemukan  keadilan,  tetapi  juga  sebagai  peradilan  yang  berkuasa  dengan memiliki kedudukan yang setara dengan peradilan lain secara merdeka serta tidak terikat dengan pengaruh dari kekuasaan di luarnya dalam hal pertentangan, diantaranya tata usaha negara dan aturan ketentuan tertulis yang bisa menimbulkan kerugian bagi rakyat sebagai dasar sengketa. Akibatnya, tata usaha negara sebagai peradilan bisa menawarkan perlindungan terhadap hukum sebagaimana menurut Soenaryati Hartono, tidak hanya menjaga  ketertiban  dan  tempat  menemukan  keadilan,  tetapi  juga  untuk  menjaga kestabilan  dalam  hukum  untuk  menjalankan  tugasnya  sebagai  lembaga  yang menegakkan hukum. 1
Satjipto  Rahardjo  berpendapat  bahwa  jumlah  tanggung  jawab  yang  perlu dilakukan pemerintah dalam hal ini berkaitan dengan keperluan warga saat ini semakin meningkat sepanjang masa pembangunan ini, sehingga perlu dibentuknya suatu lembaga yang  berwenang  dalam  mengontrol  rakyat  di  wilayahnya atau  saat  ini  kita  sebut Peradilan Tata Usaha Negara. 2 Berdasarkan  hal  tersebut  di  atas,  PTUN  atau  Peradilan  Tata  Usaha  Negara diperlukan  dalam  hal  memberikan  keputusan  yang  definitif  guna  memberikan perlindungan dan kejelasan hukum tidak hanya kepada masyarakat tetapi juga kepada tata usaha negara (dalam hal ini  bisa berupa sebuah lembaga atau para pejabat di  tata usaha negara). Kehadiran PTUN diharapkan agar bisa memberi  sebuah perlindungan untuk seseorang yang mencari kesetaraan dan berasa dirugikan oleh suatu putusan TUN,
1 (Ma na n, 2018)
2 Teguh Sa tya  Bha kti da n M H SH, Pembangunan Hukum Administrasi Negara Melalui Pemberdayaan Yurisprudensi Peradilan Tata Usaha Negara (Penerbit Alumni,  2022).
terutama pada keseimbanganadengan kepentingannmasyarakat serta
kepentinganiindividu.
Peradilan  Tata  Usaha  Negara  berbeda  dengan  peradilan  lainnya.  Keunikan putusan PTUN dibandingkan dengan putusan pengadilan lainnya, seperti dikemukakan Yos Johan Utama, adalah pada skenario putusan PTUN tidak yang luas dengan segala ketidaksesuaian keadilan.
Sistem Peradilan Tata Usaha Negara membatasi pilihan hakim untuk menyatakan objek  gugatan  tidak  sah,  yaitu  putusan  Tata  Usaha  Negara  yang  digugat,  atau menyatakan keabsahan sengketa yang digugat.
NKRI merupakan negara hukum, artinya setiap kegiatan yang dilakukan di  Indonesia oleh orang, lembaga hukum, atau penyelenggara TUN harus sah. Dalam negara hukum, hubungan penguasa dengan rakyatnya didasarkan pada kesinambungan yang setara atau sederajat yang diatur menurut suatu hukum dan bukan pada kekuasaan. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 UU Nomor 48 Tahun 2008 mengenai Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum dan kekuasaan kehakiman didefinisikan sebagai suatu kuasa yang merdeka dalam penyelenggaraannya di  peradilan  untuk  menegakkan  hukum  yang  sesuai  Pancasila  serta  UUD  Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3 UUD 1945, khususnya Bab XIV mengenai Kesejahteraan Sosial dan Pembukaan UUD 1945, secara implisit mengandung konsep negara hukum untuk membangun negara kesejahteraan.  Tujuan  negara  Indonesia  tercermin  dalam  ayat  4  UUD  1945  yang mengungkapkan bahwa negara  ada  untuk  dapat  memberikan  perlindungan kepada seluruh bangsa serta tumpah darah Indonesia, yang bertujuan memajukan kesejahteraan masyarakat,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan  untuk  berpartisipasi  dalam pelaksanaannya. ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan kondisi sosial. Aturan ketentuan tersebut di atas memiliki  dampak yang signifikan terhadap upaya pemerintah yang ditujukan untuk mencapai tujuan nasional. Dampak yang dihasilkan itu  merupakan kewenangan para pihak administrasi negara terhadap sistem  penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional di mana berkaitan langsung dengan seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia kedepannya. 4 Peradilan Tata Usaha Negara wajib dimiliki pada sebuah konsep negara hukum (Rechtsstaat)  karena  merupakan  barometer  derajat  demokrasi  dalam  pembagian kekuasaan  negara  (machtsverdeling).  Tidak  perlu  menampik  pendapat  bahwa keberadaan PTUN di Indonesia dipengaruhi oleh Conseil De'etat Prancis dan Nederlands Administraieve Rechtspraak, yang keduanya dipengaruhi oleh sebuah kebudayaan dan histori dari hukum yang bersumber atas negara asal atau negaranya masing-masing.
Pengadilan tata usaha negara yang  dibentuk  dengan  UU No.  5  Tahun 1986 bertujuan untuk mengawasi pelaksanaan tanggung jawab dan wewenang badan atau pejabat  TUN.  Badan/pejabat  TUN  berperan  sebagai  pelaku  hukum  publik  yang memegang kekuasaan hukum publik, yang dinyatakan dalam kualitas pengusaha seperti badan  tata usaha  negara dan  jabatan lain  yang  diserahi  kemampuan menggunakan kekuasaan  publik  dalam  melaksanakan  kegiatan  hukum  publik.  Kegiatan  materiil maupun perbuatan hukum yang beraneka ragam berupa keputusan hukum tata usaha negara dapat digunakan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan. Peranan yang dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara sangatlah penting khususnya pada fungsi
3 H M Arba  da n M SH, Hukum tata ruang dan tata guna tanah: prinsip -prinsip hukum perencanaan penataan ruang dan penatagunaan tanah (Sina r Gra fika , 2022).
4 Nur Asiya h, “Hukum Administra si Nega ra ” (Ceta ka n Perta ma,(Ja karta: Deepublish, 2018), hlm, 2018).
controlling terhadap perilaku  sebuah lembaga atau pejabat administrasi negara, yang bertujuan untuk  mengawasi gerak  agar tidak  menggunakan kewenangannya dengan semena-mena. 5 Paragraf kedua  Pasal  24 UUD 1945 Perubahan mengatur tentang kekuasaan kehakiman yang sebelumnya diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, kemudian diganti dengan UU No. UU No. 4 Tahun 2004 sebelum diganti dengan UU No. 48 Tahun 2009. Mahkamah Agung sekarang memiliki  yurisdiksi  atas kekuasaan  kehakiman  berdasarkan  undang-undang  baru  ini.  Berdasarkan  Pasal  18 mengatur kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dengan lembaga peradilan  yang  berkedudukan  di  bawahnga.  Peraturan  ini  berlaku  di  lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan Mahkamah Konstitusi. Yahya Harahap menyebutkan beberapa karakteristik mengenai kewenangan yang absolut, diantaranya:
a. Ditinjau berdasarkan ruang lingkup kewenangannya.
b. Setiap  lingkungan  memiliki  yurisdiksinya  sendiri,  sering  dikenal  sebagai yurisdiksi yang beragam.
c. Dalam setiap konteks, kekuasaan ini menetapkan otoritas absolut atau yurisdiksi absolut sesuai dengan subyek yurisdiksi.
d. Akibatnya, setiap lingkungan hanya diizinkan untuk menilai masalah yang telah didelegasikan kepadanya oleh undang-undang.
Selayaknya yang dinyatakan pada Pasal 1  ayat 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 mengenai Perubahan Kedua terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara merupakan lembaga peradilan yang bersifat  mutlak  di  mana PTUN  berkewang untuk  memeriksa  sangketa  yang  muncul akibat tata usaha negara di dalam penyelenggaraan pemerintahan diantara orang atau badan hukum pertada bersama dengan badan atau pejabat tata usaha negara (pusat atau daerah) akibat dari diterbitkannya surat perintah.
Selanjutnya Pasal 25 ayat 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Pasal 47 Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986,  yang  mengatur  bahwa  pengadilan  TUN mempunyai  kewajiban dan  wewenang untuk  menilai,  memutus,  dan  menyelesaikan masalah tata  usaha negara, mencerminkan Tata  Usaha Negara. kewenangan mutlak pengadilan.
Agar  negara  hukum  dapat  ditegakkan,  maka  negara  Indonesia  memerlukan sebuah  kekuatan atas  kekuasaan  yang  mendampingi  negara  hukum  yang  dinaksud supaya bisa berjalan pada jalur yang telah ditentukan yaitu oleh kekuasaan kehakiman. Hal ini  diatur dalam BAB IX Pasal 24 dan 25 UUD yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman.
Hakim  wajib  menjaga  independensi  lembaga  peradilan  dalam  menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, campur tangan dalam perkara pengadilan oleh pihak-pihak yang tidak berada di bawah kekuasaan peradilan dilarang (Pasal 3 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009). Lalu, disebutkan dalam pasal 4 bahwa pengadilan tidak membeda-bedakan rakyat dalam rangka mengadili menurut undang-undang  yang  berlaku.  Pengadilan  mendukung  para  pencari  keadilan  dan
5 Suwa ri Akhma ddhia n, “Asa s-Asa s da la m Penyelengga ra a n Pemerinta han ya ng Ba ik untuk Mewuj udkan Good Governance,” LOGIKA:  Jurnal Penelitian Universitas Kuningan , 9.01 (2018), 30–38.
melakukan  segala  upaya  untuk  mengatasi  hambatan apa  pun  untuk  mendapatkan keadilan yang cepat dan murah. Hakim harus memiliki  karakter yang sempurna, jujur, adil, dan profesional, serta memiliki keahlian hukum sebelumnya. (pasal 5 ayat 2 tentang Kekuasaan Kehakiman yang tercantum dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009).
Tujuan sengketa telah ditetapkan dalam proses pengajuan perkara ke Peradilan Tata Usaha Negara. Menurut pasal tersebut, “Keputusan Tata Usaha Negara merupakan suatu hasil kesimpulan secara tertulis yang dibuat oleh badan atau pejabat tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat  pasti, perseorangan, dan final, serta mempunyai akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata”. 6

## II. Metode Penelitian
Penelitian  ini  mengambil  pendekatan  hukum  normatif  dan  menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian hukum doktrinal, yang sering disebut  dengan penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Penelitian ini umumnya dilakukan pada data sekunder  di  perpustakaan seperti  penelitian kepustakaan atau studi  dokumen. studi kepustakaan ini sering dikenal sebagai kebalikan dari penelitian empiris. Dalam penelitian ini,  terdapat dua sumber pokok  yang digunakan oleh penulis  diantaranya sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder, yakni sumber hukum primer ialah bahan hukum yang memiliki  sifat autoritatif di mana suatu hukum memiliki  otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari Putusan PTUN Nomor: 23/G/2019/PTUN-SRG. Dan sumber  hukum sekunder paling utama ialah jenis buku  yang termasuk jurnal-jurnal hukum yang menggunakan pendekatan yuridis normatif. 7
Teknik analisis yang digunakan penulis pada penelitian ini. Analisis kualitatif memerlukan  penggambaran data  berkualitas  tinggi  dalam  bentuk  kata-kata  yang teratur, kohesif,  logis,  tidak  tumpang tindih,  dan efektif,  hal  ini  dapat memberikan kemudahan dalam melakukan interpretasi dan pemahaman terhadap data penelitian. Menurut  luasnya  penyelidikan,  komprehensif  menunjukkan  analisis  data  yang mendalam dari berbagai perspektif. Lengkap menandakan bahwa tidak ada detail yang terlewatkan dan bahwa analisis telah memperhitungkan segalanya. Teknik analisis data serta interpretasi yang dilakukan pada penelitian ini mampu memberikan hasil berupa produk penelitian hukum normatif yang memiliki mutu dan tidak ada kekurangan.

## III. Hasil Dan Pembahasan
Pemerintah  desa  merupakan  lembaga  yang  berwenang untuk  mengatur  dan mengurusi urusan sejumlah masyarakat desa sesuai  dengan latar belakang dan adat istiadat. Wewenang ini merupakan perintah langsung dari pihak pusat yang bertujuan agar pemerintah desa bisa membantu terwujudnya penyelenggaraan negara yang bijak sesuai  dengan perundang-undangan yang  berlaku.  Adapun didalam suatu  wilayah
6 Yodi Ma rtono Wa hyuna di da n M H SH, “Kompetensi Penga dila n Ta ta  Usa ha  Nega ra  da la m Sistem Peradilan di Indonesia,” Diakses dari: https://ptun-jakarta. go. id/wp- content/uploads/file/berita/daftar_artikel/Kompetensi% 20Pengadilan% 20Tata% 20Usaha% 20Negara% 20Dalam% 20Sistem% 20Peradilan% 20Di% 20Indonesia. pdf , 2016.
7 Geofa ni Milthree Sa ra gih, “Pa nca sila  Seba ga i La nda san Filosofis Pembentuka n Pera turan Perunda ng- Undangan Di Indonesia,” Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan (JUPANK) , 2.1 (2022), 18–34.
sistem  pemerintah ada yang  namanya seorang kepala desa  yang mana itu  tertuang dalam peraturan perundang-undangan
Menyebutkan bahwa sebutan kepala desa  adalah merupakan bagian dari  dari masyarakat yang telah diangkat secara sah oleh  pemerintah yang berwenang untuk menjadi perangkat penyelenggara pemerintahan di desa sebagai salah satu tujuan dari sistem pemerintahan yang baik. Adapun dalam melaksanakan tugas Kepala desa dalam menyelenggarakan  sistem  pemerintahan  dibantu  oleh  beberapa  unsur-unsur pemerintah guna mendukung pelaksanaan serta tugas dan wewenang yang dibawa antara lainnya, yaitu Sekretaris Desa, Kepala-Kepala Urusan, dan Kepala Wilayah atau biasa dikenal dengan sebutan RT dan RW.
Adapun Tugas  dan wewenang yang dimiliki  kepala  desa yaitu  melaksanakan urusan pemerintahan baik  melakukan pengaturan atas kehidupan masyarakat yang mana itu disesuai dengan kewenangan desa seperti,melakukan pembuatan peraturan desa  guna  perkembangan dan kemsalahatan masyarakat tersebut,  membuat sebuah lembaga  kemasyarakatan guna  untuk  mengebankan pontesi  yang  ada  didesa  serta mengelolahnya, mebuah inovasi atas Badan Usaha Milik Desa yang itu sebuah program yang ditujukan untuk peningkatan taraf perekonomian masyarakat desa, dan mejalin kerjasama antar desa guna pengebangan sector sector yang produktif guna kemajuan semua wilayah.
Dalam hal mejalankan tugas wewenang tersebut tidak lah selalu mudah ada saja hambatan yang selalu dihadapi baik itu tetang infrasturktur desa,pedidikan,kesehatan dan sector lain yang sering dikeluhkan oleh karena disini  diperlukan sesosok  kepala desa yang bisa mejadi sebuah teladan di lingkup masyarakat guna perkembangan sector wilayah yang dipimpin, banyak kepala desa yang telah sukses mengebangkan desa baik itu dari segi ekonomi maupun secto lainnya yang mana itu sesuai dengan geografi yang ada, Tetapi  tidak kurang juga oknum kepala desa  tersadung beberapa masalah dari adanya  sebuah  gratifikasi,  adanya  sebuah  korupsi  hingga  adanya  peyalahgunaan narkotikan yang mana tidakan tidakan tersebut tidak dibenarkan menuruk hukum yang berlaku serta termasuk perbuatan yang telah melanggar nurma dan asas asas yang ada dimasyarakat menjadi tercemar akibat perbuatan oknum tersebut.

## a) Narkotika dan Dasar Hukumnya
Indonesia sebagai negara berkembang merupakan target yang sangat menarik bagi  produksi  dan  peredaran  narkotika  ilegal.  Penyalahgunaan  narkotika  dan peredarannya yang melanggar hukum, yang sebagian besar menyasar generasi muda, telah menyebar ke seluruh wilayah dan merata di semua strata sosial, dari strata sosial terendah hingga strata sosial tertinggi pejabat pemerintah.
Kata "narkotika" berasal dari kata Yunani "narke", yang berarti "dibius sampai titik  ketidakpedulian." Definisi  narkotika  adalah "obat  yang  menumpulkan  indera, mengurangi rasa sakit,  menyebabkan tidur,  dan  dapat mengembangkan kecanduan dalam  berbagai  tingkat,"  menurut  Encyclopedia  Americana.  "Agen  kimia  yang digunakan  secara  terapeutik  untuk  mengobati  penyakit,"  menurut  definisi  obat menengah.  Obat  juga  dapat  digambarkan  sebagai  "zat  kimia  apa  pun  yang
memengaruhi protoplasma hidup." Akibatnya, "narkotika" mengacu pada bahan kimia yang menumpulkan indera perasa, mengurangi rasa sakit, dan sebagainya.
Narkotika pada mulanya ditujukan untuk  tujuan pengobatan, namun seiring berjalannya waktu, dan terutama dengan semakin majunya teknologi obat, jenis-jenis narkotika telah diolah sedemikian rupa sehingga tidak sesuai lagi  dengan fungsinya yaitu dalam bidang kedokteran, dan bahkan mengancam kelangsungan hidup dimasa yang akan datang.
Penyalahgunaan  narkoba  tidak  hanya  menimpa  mereka  yang  tidak berpendidikan, tetapi juga mereka yang berpendidikan, mulai dari anak sekolah, yang kebetulan dari kalangan terpelajar, hingga pedagang, bahkan pejabat negara. Aparat penegak hukum juga terlibat dalam situasi penyalahgunaan narkotika. Banyak gerakan anak muda Indonesia yang dipahami dikendalikan dan dikendalikan oleh narkotika, yang  seharusnya memiliki  efek  yang  besar  dan  baik  bila  digunakan  untuk  tujuan pengobatan atau dalam bidang ilmu  pengetahuan, tetapi telah disalahgunakan untuk berbagai tujuan selama beberapa dekade saat ini.
Di  satu  sisi,  perkembangan  teknologi  dan  informasi,  serta  perkembangan teknologi  di  bidang  kedokteran dan farmasi  berdampak baik  terhadap peningkatan derajat kesehatan manusia, namun di  sisi  lain  kemajuan teknologi  yang  sama juga berdampak negatif. Hal ini berdampak negatif bagi masyarakat, khususnya di bidang kefarmasianMisalnya, tanpa pengawasan dokter dan tenaga kesehatan, mengedarkan, membeli, dan menjual obat-obatan yang merusak kesehatan.
Narkotika adalah pedang bermata dua: di satu sisi, mereka sangat penting dalam dunia medis dan ilmiah; di sisi  lain, penyalahgunaannya sangat berbahaya bagi masa depan  generasi  muda,  ketentraman masyarakat, dan  keamanan nasional,  sehingga diperlukan regulasi berupa undang-undang yang mengatur untuk mengurangi jumlah penyalahgunaan. serta  peredaran narkoba,  khususnya  di  Indonesia.  Karena zat-zat tersebut telah banyak dikonsumsi dari usia anak-anak hingga orang dewasa, fenomena tersebut  di  atas  harus  menjadi  perhatian  serius  bagi  pemerintah  dan  masyarakat Indonesia. Obat-obatan yang dimaksud merupakan obat yang digolongkan sebagai obat berbahaya atau disebut  narkotika dan  penggunaannya berisiko  membuat kesehatan menjadi buruk.
Dalam  bidang  medis,  penggunaan  narkotika  hanya  dimanfaatkan  untuk membius pasien tepatnya pada sebelum  dilakukannya tindakan pembedahan. Hal ini disebabkan  kandungan yang  dimiliki  oleh  narkotika  bisa  mempengaruhi perasaan, pikiran, dan kesadaran pasien demi  kelancaran tindakan operasi. Dengan demikian, penggunaan  narkotika  ini  haruslah  sesuai  dengan  kebutuhan  sementara  saja. Berdasarkan  Pasal  4  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  narkotika, menjelaskan  bahwa  dalam  peredarannya  difokuskan  untuk  keperluan  pelayanan kesehatan, kemajuan penelitian dan teknologi,  serta  dilarang keras untuk keperluan berdagang maupun dilakukannya distribusi.
Penjatuhan pidana kepada setiap penyalahguna narkotika tidak  lagi  menjadi dasar  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  yang  dinilai  tidak  efektif  dalam pemberantasan atau pengurangan tindak pidana narkotika. Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2009 semakin  meningkatkan peran Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam pencegahan dan  pemberantasan kecanduan  narkotika,  dengan  tujuan  agar  kinerja badan  tersebut  meningkat  sebagai  akibat  dari  undang-undang  ini,  karena  BNN diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. kasus narkoba.
Setiap negara terus menjadi target perdagangan ilegal dan penggunaan narkoba. Banyak kasus perdagangan orang yang melanggar hukum dan penyalahgunaan oleh aparatur sipil  negara sendiri,  yang notabene merupakan bagian dari pemerintah itu sendiri,  dapat  ditemukan  dalam  kasus  ini.  Hal  ini  disebabkan  maraknya transaksi produksi  obat-obatan terlarang dan  peredarannya yang  luas,  yang  mempengaruhi hampir semua aspek masyarakat dan mengarah pada pertumbuhan dan peningkatan penggunaan narkoba di kalangan birokrat pemerintah.
Dari  pejelasan  terlihat  bahwa narkoba  semakin  tahun  terlihat  makin  tidak terkendali yang  mana dahulu hanya anak muda dan orang orang  ditepi  jalan yang diincar oleh  para pengedar akan tetapi  dizaman sekarang pengedar narkoba makin gencar melakukan niat buruknya untuk menghacurkan negara ini.yang mana berawal pada generasi muda hingga sekarang para oknum yang ada di  sistem  pemerintahan dikarenakan dalam pengedaranya tidaklah terang terang seperti dahulu sekarang para pengedar lebih  cerdik dalam memoles  sebuah narkoba guna dipasarkan dinegara ini sehingga disinilah terlihat bahwa aturan yang ada sudah lah tidak dapat mengcover kejadian ini  sehingga  perlulah  campur tangan semua  pihak  untuk  membasmi  dan membersihkan  negara ini  dari  pengedaran narkoba dengan  selalu  mengedepankan bersosialisa,  berkumpul  dengan orang  orang  itlek  dan  cedekiwan serta  tokoh  atau pemuka  agama sebagai  salah satu  benteng  pertahanan agar tidak  terpengaruh oleh barang yang di larang oleh perundangan yang ada.

## b) Konsep Hakim Aktif pada PTUN
Beberapa  asas  menjadi  landasan  normatif  bagi  operasional  hukum  dalam peraturan perundang-undangan acara Peradilan Tata Usaha Negara. Karena tergugat adalah pejabat tata usaha negara  dan  penggugat adalah orang  atau  badan h ukum perdata, maka tindakan hakim dimaksudkan untuk menyeimbangkan kedudukan para pihak. Pasal 58.63 ayat 1 dan 2, serta pasal 80 dan 85, membahas penerapan prinsip ini. Hakim jelas berperan aktif dalam menentukan dan memimpin persidangan dari awal sampai akhir dalam acara pemeriksaan menurut peraturan perundang-undangan acara tata usaha negara. Bahkan sebelum proses dimulai, khususnya tahap persiapan untuk menyelesaikan gugatan dengan meminta penjelasan dari  instansi  atau pejabat TUN terkait, guna memastikan keakuratan data yang diperlukan untuk kasus tersebut. Maka dari  itu,  seorang  hakim bisa  mengajukan KTUN yang  sedang  disangketakan untuk dikirim  ke  pengadilan TUN (pasal 56 ayat 3, pasal 63 ayat 1, dan pasal 80 Undang- Undang No.5 Tahun 1986). 8
8 Ni  Koma ng Dewi  Novita  Indriya ni Weda , I Ma de Arja ya , da n I Putu Gede Seputra , “Penera pa n Asa s Ha kim Aktif (Dominus Litis)  Da la m Persida nga n Di  Penga dila n Ta ta  Usa ha  Nega ra  (Studi Ka sus Putusan No. 1/G/2017/PTUN. DPS.),” Jurnal Preferensi Hukum ,  2.1 (2021), 27–32.

## c) Konsep Penyelesaian Konflik
Apabila peraturan perundang-undangan tidak bisa dengan cepat menyelesaikan kondisi  saat  ini  atau  tidak  ada  peraturan yang  diterapkan  sehingga  menimbulkan terjadinya  kekosongan  kekuasaan  (recht  vacuum)  atau  kekosongan  hukum  (wet vacuum), maka dilakukan konstruksi hukum.
Hakim biasanya memanfaatkan penalaran logis mereka untuk lebih membangun teks  hukum  untuk mengisi  kekosongan  hukum  atau hukum  ini.  Asas  penyelesaian konflik (asas preferensi) akan berlaku jika dihadapkan pada antinomi hukum (konflik antar hukum) diantaranya:
a. Lex posterior  derogat legi  prior sebagai  peraturan perundang-undangan saat ini telah menjatuhkan peraturan yang dibuat sebelumnya.
b. Hukum yang secara tegas menentang peraturan perundang-undangan yang luas dikenal dengan istilah lex specialis derogat legi generali.
c. Higher  legislation  derogates  lower  law,  i.e.  higher  legislation  defeats  lower legislation.
d. Terdapat beberapa permasalahan yang ditemui  saat asas tersebut dikemukakan, antara lain:
1. Apakah ada sebuah hukum positif yang mengatur akan hal tersebut?
2. Apakah ada ketentuan hukum postif yang dapat melemahkan asas tersebut?
3. Apakah sebuah aturan hukum positif  dapat dibatalkan jika penerapan asas tersebut diimplementasikan?
Dari  pejelasan diatas terlihat  adanya sebuah  kebingungan dalam  penerapan aturan yang mana dalam melaksanakan peyelesaian sebuah permasalahan hakim harus bisa melihat aturan mana yang lebih dominan digunakan dari pada aturan umumnya selama  hal  tersebut  tidak  meyalahi  aturan  formilnya.akkan  tetap  dalam  hal penerapanya sering terjadinya sebuah masalah baru dalam peyelesain masalah karena ketika aturan yang diacu teryata memiliki sifat bertetangan dengan asas-asas yang ada maka asas – asas tersebut  akan dikesampikan  yang mana dampak dari  itu  muncul sebuah masalah baru yang mana akibat dari putusan yang dikeluarkan mengakibatkan sebuah  kerugian  yang  diderita  tergugat  tidak  sesuai  sebagaimana  mestinya  oleh karenya  perlu  adanya  sebuah  koridor  guna  mengatur  keseimbangan  dalam melaksanakan tugas baik itu didasarkan perundangan yang berlaku maupun asas atau kaidah  nurma  yang  ada  dilikungan  masyarakat  tersebut  sehingga  tidak  terjadi kebingungan dalam penerpanya dalam peyelesainya sebuah perkara.

## d) Konsep Administrasi Negara
Hukum Tata Usaha Negara sangatlah penting dalam suatu negara, baik bagi ketatanegaraan maupun bagi  masyarakat umum. Penyelenggara negara diharapkan dapat mengetahui batas-batas dan sifat kekuasaannya, tujuan dan sifat kewajibannya, serta jenis-jenis sanksi yang diberikan apabila aparatur pemerintah melanggar hukum, berkat hadirnya Hukum Tata Usaha Negara. Hukum Tata Usaha Negara, di sisi  lain,
adalah seperangkat aturan yang dapat digunakan untuk membela kepentingan dan hak masyarakat. 9
Melalui  Pasal 3 UU  No.  28 tahun 1999 mengenai  penyelenggaraan  pemerintahan yang bersifat bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme telah dijelaskan sebagai berikut:
a. Gagasan kepastian hukum merupakan asas dalam lubang hukum, yang menjadi landasan bagi peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan pemerintah.
b. Pengertian  tertib  administrasi  negara  merupakan  landasan  untuk  menjaga ketertiban, keserasian, dan keseimbangan dalam penyelenggaraan negara.
c. Asas kepentingan umum merupakan asas yang aspiratif, akomodatif, dan selektif yang mengutamakan kemaslahatan umum.
d. Asas keterbukaan adalah asas yang mengakui hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang akurat, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai penyelenggaraan pemerintahan  dengan  tetap  melindungi  hak  pribadi,  golongan,  dan  rahasia negara.
e. Pengertian profesionalisme didasarkan pada kode  etik  dan aturan perundang- undangan yang ada, serta mengutamakan kompetensi.
f. Sebagai  pemegang  kekuasaan  negara,  konsep  akuntabilitas  mengatur  bahwa setiap  kegiatan  dan  hasil  akhir  penyelenggaraan ketatanegaraan harus  dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 10
Berikut  merupakan  fungsi  kebermanfaatan  yang  dihasilkan  dari  asas-asas pemerintahan tersebut, diantaranya:
a) Digunakan  sebagai  acuan/pedoman  untuk  dilakukannya  penafsiran  dan penentuan akan kebijakan perundang-undangan yang bersifat abstrak (tidak jelas) bagi  lembaga administrasi negara. Ditambah, penggunaanya digunakan untuk memberikan  batasan  serta  menjauhkan  perilaku  freis  ermessen  (perilaku menyimpang dari perundang-undangan) oleh aparatur negara.
b) Berfungsi sebagai alat keadilan dalam melakukan gugatan bagi para masyarakat Indonesia.
c) Berfungsi  bagi  hakim  PTUN  untuk  melakukan  pengujian  dan  pembatalan keputusan yang diberikan oleh badan atau pejabat TUN.
d) Berfungsi bagi lembaga legislatif untuk merancang sebuah undang-undang.
Dari pejelasan diatas terlihat jelas bahwa asas memiliki  sebuah peranan peting dalam pelaksanaan penegakan keadilan dilingkup PTUN yang mana lembaga tersebut dibuat untuk memberikan sebuah keadilan kepada masyarakat yang mencari keadilan
9 Opcit,  Asiya h.
10 H R Ridwa n, Despa n Herya nsya h, da n Dia n Kus Pra tiwi,  “Perlua sa n Kompetensi Absolut Penga dila n Ta ta  Usa ha  Nega ra  Da la m Unda ng-Unda ng Administra si Pemerinta ha n,” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum , 25.2 (2018), 339–58.
atas sebuah hak atau keputusan yang dianggap merugikan mereka,oleh karenaya sudah sepatutanya bagi para penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan wewenang wajib mempertimbangkan aturan yang ada dengan asas dan nurma yang berlaku yang mana dengan  melakukan penerapan keduanya itu  diharapkan keputusan  yang  diberikan lebih bijaksana serta bisa memberikan sebuah keadilan yang mana itu telah didasarkan dalam peraturan mana fungsi dari dikeluarkan keputusan guna memperoleh hasil dari sebuah  sengketa  atau  perbuatan yang  dianggap merugikan  orang  banyak  maupun merugikan perorangan saja.

## e) Posisi Kasus
Sangketa pemberhentian kepala desa merupakan salah satu permasalahan yang di  bawa  dalam  kasus  di  peradilan  tata  usaha  negara.  Sebagai  contohnya,  PTUN Semarang  mendapatkan  sangketa  mengenai  pemberhentian  kepala  desa  pada tahunn2015  tentang  Pemberhentian  Dengan  Tidak  Hormat  Kepada  Saudara  Budi Raharjo,  ST  yang  menjabat  sebagai  Kepala  Desa  Guwokajen  Kecamatan  Sawit Kabupaten Boyolali  pada tanggal 2 September  2015. Dikarenakan Budi  Raharjo, ST, Kepala Desa Guwokajen yang diduga melakukan suatau tindak pidana penggelapan yang mana dimaksud dalam rumusan Pasal 372 KUHP. dikarenakan dianggap tidak mampu  melakukan  tugasnya  sebagai  kepala  desa  disebabkan  berada  di  fase penyelesaian hukum serta sedang ditahan oleh Polres Klaten.
PJ.  Bupati  memberi  putusan  pemberhentian  sementara  untuk  Budi  Raharjo dengan  pertimbangan  oleh  Bupati/Walikota  setelah  dinyatakan  diancam  dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun. berdasarkan Menurut Pasal 41 Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2014.  Dan  Kepala  Desa  mengajukan perkara  ke  PTUN Semarang yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan.
Seseorang atau Lembaga Hukum Perdata yang dirugikan oleh suatu keputusan TUN bisa  mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang menyatakan bahwa keputusan TUN tidak dinyatakan batal. Adapun didalam   Pasal 53 ayat (1) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang hanya orang pribadi atau badan hukum yang berkedudukan sebagai subjek hukum yang bisa melakukan pengajuan perkara di PTUN bertujuan  mempersoalkan  putusan  TUN.  Orang  pribadi  atau  badan  hukum  yang kepentingan menganggap dirugikan, serta boleh menggugat keputusan TUN, menurut Pasal 53 ayat (1), Penggugat dalam hal ini dapat mengajukan gugatan ke PTUN karena merasa dirugikan.
f) Analisa Dalam sebuah sengketa TUN ini, dapat diketahui:
a. Terdapat Penggugat  yang  telah mengajukan Gugatan terhadap Bupati  Boyolali yang  pokoknya  Surat  Keputusan  Nomor  :  141/387  Tahun  2015  tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Kepala Desa, yang diterbitkan oleh Pj  pada  tanggal  2  September  2015 kepada  Bupati  Boyolali.  Namun,  tergugat mengeluarkan keberatan litis khususnya pada "status terpidana" di mana hal ini bisa  menyebabkan  diberhentikannya  beliau  untuk  sementara  waktu  sehingga membuat  penggugat  merasa  dirugikan.  Berdasarkan aturan Pasal  41  UU  No.6 Tahun 2014 telah menyatakan bahwasanya "Kepala desa akan diberhentikan dalam waktu tertentu apabila telah dinyatakan bersalah sebagai terdakwa yang diancam
dengan pidana penjara paling sedikit 5 (lima) sesuai dengan masuknya perkara ke pengadilan."
b. Perkara tersebut  didasarkan pada surat  penyelesaian sengketa  yang  melanggar peraturan perundangan yang berlaku, yang menjadi dasar gugatan;
c. Lebih  lanjut,  perbuatan  terdakwa  melanggar  norma  umum  good  governance, khususnya konsep kebenaran.
g) Pertimbangan dari Majelis Hakim:
a. Menimbang bahwa dari segi  hukum normatif, penerbitan Surat Keputusan dari peraturan perundang-undangan tentang  hal  yang  disengketakan  sudah  sesuai dengan persyaratan yang berlaku, yaitu pejabat yang memberikan dasar wewenang penugasan kepada Bupati;
b. Mengingat  dalam  konteks  perkara  ini,  berdasarkan  fakta-fakta  hukum  yang terungkap dipersidangan, maka Penilaian Penerbitan Surat Keputusan tentang hal yang  disengketakan harus dinilai  tidak  hanya dari sudut  yuridis  normatif atau peraturan  perundangan  yang  berlaku,  tetapi  juga  dari  sudut  segi  nilai-nilai kemasyarakatan dan  asas-asas  Asas  Umum  sebagaimana  sistem  Pemerintahan yang Baik yang harus diperhatikan oleh Badan atau PTUN.
Persidangan dinilai dari segi  substansi oleh fakta-fakta hukum yang diberikan oleh orang dalam. Menurut beberapa bahan yang diproduksi dan termasuk dalam kasus ini.  Untuk menanggapi keadaan seperti itu,  pendekatan hukum dan peraturan yang telah ditetapkan secara luas,  yang  dikenal  sebagai  asas Lex  Superiore  Derogat Legi Inferiore, harus digunakan. Aturan di tingkat bawah tidak boleh berbenturan dengan aturan di  tingkat  atas. Saat terjadi benturan antara peraturan perundang-undangan yang lebih  rendah terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih  tinggi  yang dalam  hal  ini  mengatur  suatu  unsur  yang  sama,  maka  yang  akan  didahulukan penggunaannya ialah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Tujuan hukum dapat diuraikan melalui  3 (tiga) sudut pandang yang berbeda, antara lain:
1. Tujuan  hukum  difokuskan  atas  sebuah  kepastian  hukum  dari  perspektif  ilmu normatif positif atau dogmatis yuridis.
2. Tujuan hukum ditonjolkan dari segi keadilan dari sisi pandanganyang bersifat ada didalam filsafat hukum.
3. Tujuan hukum disorot dalam hal kemanfaatan dari perspektif sosiologi hukum.
Akibatnya,  tujuan  hukum  sama  dengan  tiga  (tiga)  nilai  inti  hukum  Gustav Radbruch, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Lebih lanjut, Radbruch
mempromosikan  penggunaan sistem  prioritas  tiga  prinsip,  di  mana keadilan selalu diprioritaskan, diikuti oleh keuntungan, dan terakhir kepastian hukum. 11
Seorang  hakim  saat  praktik  hukumnya  mengalami  kebimbangan  dalam menentukan faktor-faktor yang akan digunakannya saat pengambilan keputusan. Saat menghadapi  keadaan tersebut,  hakim  harus  menentukan satu  diantara tiga  faktor terbaik yang bisa memutuskan sebuah perkara secara adil karena tidak diperkenankan untuk menggunakan ketiganya. Apabila dilambangkan dengan sebuah garis,  hakim terbelah  antara dua  titik  pada  garis  ketika  menganalisis  dan  menyelesaikan  suatu perkara yakni harus berdiri di manakah antara posisi keadilan atau sebuah kepastian di mana terdapat kebermanfaatan di antara keduanya.
Majelis  Hakim  secara  implisit  telah  menciptakan  kondisi  yang  bertentangan dengan kepastian hukum dengan memutuskan untuk “menerima gugatan penggugat”. Hal ini terlihat dalam prose pertimbangan yang dilakukan oleh seorang Majelis Hakim yang menyatakan: Menimbang bahwa dalam konteks perkara ini, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di  Pengadilan Penilai Penerbitan Surat Putusan, objek harus dinilai dari sudut pandang kaidah dan nilai kehidupan yang ada di dalam masyarakat serta menerapkan asas yang baik di dalam Pemerintahan yang mana itu harus dipatuhi, tidak cukup hanya berdasarkan yuridis normatif atau berdasarkan UU yang berlaku, tetapi juga harus dinilai.
Keberatan  terhadap  pokok  sengketa,  yaitu  kemacetan,  juga  diperhitungkan. Karena suatu Keputusan TUN harus bersumber dan berdasarkan peraturan perundang- undangan  sebagai  pelaksanaan  asas  legalitas  dalam  suatu  negara  hukum,  maka disinilah  dilakukan  penilaian  terhadap suatu  Keputusan TUN  terhadap kepatuhan terhadap  peraturan  perundang-undangan.  Setelah  mengetahui  syarat-syarat pembentukan undang-undang, penilaian Tata Usaha Negara akan diuji dengan prinsip- prinsip tata pemerintahan yang baik.
Tidak menutup kemungkinan bahwa suatu keputusan TUN yang dibuat sesuai dengan peraturan UU yang berlaku tidak memenuhi syarat. Demikian pula jika suatu putusan TUN dianggap tidak sesuai atas peraturan yang ada . Maka Tentu saja, jika ini masalahnya,maka terlihat bahwa norma-norma yang ada dalam sistem pemerintahan yang baik telah dilanggar.
Dalam konteks putusan a quo, Majelis Hakim berpendapat bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan semua aspek pelaksanaan sesuai aturan yang berlaku, yang tidak hanya mencakup pertimbangan Bupati, tetapi juga pertimbangan lainnya.  Berupa  pendapat  yang  digunakan  sebagai  dasar  untuk  menggugat  para Penggugat. Hanya mempertimbangkan pemenuhan seperti  yang  diharapkan dalam kebaikan umum.
Namun demikian, apabila ditentukan bahwa dasar sebuah gugatan tidak cocok atau  malah  menimbulakn  sebuah  pertetangan dengan  peraturan  perundang  yang berlaku,  penulis  berpendapat tidak  perlu  mempertimbangkan tata kelola  yang baik karena ketentuan peraturan perundang-undangan tidak diikuti. Tentu saja, itu jauh dari kemampuan pemerintah yang baik.Penulisan bagian Hasil dan Pembahasan memuat
11 Arba  da n SH.
hasil-hasil  atau  temuan  penelitian  ( scientific  finding )  yang  diikuti  dengan pembahasannya secara ilmiah. Uraian pembahasan pada bab Hasil dan Pembahasan bersifat deskriptif,  analitis dan kritis.  Uraian pembahasan harus disesuaikan dengan urutan permasalahan hukum yang menjadi unsur utama dalam kajian. Teori-teori yang dimasukkan  dalam  kerangka  teori  harus  dikutip  dalam  bab  ini. State  of  art 12 yang dicantumkan dalam Bagian Pendahuluan juga kembali dikaji dan dielaborasi dapada Bagian  Hasil  dan  Pembahasan. Analisis  pada  bagian  Hasil  dan  Pembahasan dapat didukung dengan Tabel yang disajikan secara horizontal. Penyajian Tabel dilengkapi dengan “Judul  Tabel” dan “Sumber Tabel.” Setiap Ta bel diikuti  dengan kajian serta komentar penulis  sebagai  bagian dari analisis  terhadap Tabel yang  disajikan. Selain tabel,  ketentuan Undang-Undang atau peraturan lainnya yang  disajikan dilengkapi dengan kajian dan pendapat penulis  dalam memperkuat dan mempertajam analisis artikel yang diajukan untuk dipublikasikan. 13

## IV. Kesimpulan
Pertimbangan tentang kasus atau kejadian melibatkan pemahaman dan analisis mendalam terhadap fakta-fakta yang ada dalam perkara atau peristiwa yang sedang diadili.  Dalam hal  ini,  pengadilan atau lembaga  yang berwenang harus memahami secara  menyeluruh  tentang  apa  yang  terjadi,  siapa  yang  terlibat,  bagaimana kronologinya, dan  bukti-bukti  yang  relevan. Fakta-fakta ini  akan membentuk  dasar untuk memahami esensi dari perkara dan memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada informasi yang akurat.
Pertimbangan tentang hukum  melibatkan penerapan prinsip-prinsip  hukum, peraturan,  dan  norma-norma  yang  relevan  terhadap  fakta-fakta  yang  telah diungkapkan dalam persidangan. Ini meliputi beberapa aspek penting, Pengadilan atau lembaga  peradilan harus mempertimbangkan apakah tindakan atau peristiwa yang terjadi  sesuai  dengan  hukum  yang  berlaku.  Dalam  hal  ini,  pertimbangan  apakah pelanggaran hukum telah terjadi dan apakah pihak tertentu bertanggung jawab akan menjadi pokok perhatian. Kemudian para pihak dalam kasus tersebut akan menyajikan argumen-argumen hukum  mereka. Pertimbangan tentang argumen  ini  memerlukan penelaahan mendalam untuk memastikan bahwa argumen tersebut didasarkan pada hukum  yang  berlaku  dan  relevan  terhadap fakta-fakta yang  ada.  Serta  Penalaran yudisial atau penerapan logika hukum oleh hakim menjadi penting dalam menentukan bagaimana hukum diterapkan pada kasus tertentu. Hakim harus mampu memutuskan bagaimana prinsip-prinsip hukum harus diterapkan pada fakta-fakta konkret dalam kasus

## V. Daftar Pustaka / Daftar Referensi
Akhmaddhian, Suwari, “Asas -Asas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik untuk  Mewujudkan  Good  Governance,” LOGIKA: Jurnal  Penelitian  Universitas Kuningan , 9.01 (2018), 30 – 38
Arba, H  M,  dan M  SH, Hukum  tata ruang dan  tata guna  tanah: prinsip-prinsip hukum
perencanaan penataan ruang dan penatagunaan tanah (Sinar Grafika, 2022)
Asiyah, Nur, “Hukum Administrasi Negara” (Cetakan Pertama,(Jakarta: Deepublish, 2018), hlm, 2018)
Bhakti, Teguh Satya, dan M  H  SH, Pembangunan Hukum Administrasi Negara Melalui Pemberdayaan Yurisprudensi Peradilan Tata Usaha Negara (Penerbit Alumni, 2022)
Manan, H Abdul, dan S SH, Aspek-aspek pengubah hukum (Prenada Media, 2018)
Ridwan, H  R,  Despan Heryansyah, dan  Dian  Kus  Pratiwi, “Perluasan Kompetensi Absolut  Pengadilan  Tata  Usaha Negara  Dalam  Undang-Undang Administrasi Pemerintahan,” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum , 25.2 (2018), 339 – 58
Sarag ih,  Geofani  Milthree,  “Pancasila  Sebagai  Landasan  Filosofis  Pembentukan Peraturan  Perundang- Undangan  Di  Indonesia,” Jurnal  Pancasila  dan Kewarganegaraan (JUPANK) , 2.1 (2022), 18 – 34
Wahyunadi, Yodi Martono, dan M H SH, “Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Sistem Peradilan di  Indonesia,” Diakses dari: https://ptun-jakarta. go. id/wp- content/uploads/file/berita/daftar_artikel/Kompetensi% 20Pengadilan% 20Tata% 20Usaha% 20Negara% 20Dalam% 20Sistem% 20Peradilan% 20Di% 20Indonesia. pdf , 2016
Weda, Ni Komang Dewi Novita Indriyani, I Made Arjaya, dan I Putu Gede Seputra, “Penerapan Asas Hakim Aktif (Dominus Litis) Dalam Persidangan Di Pengadilan Tata Usaha Negara (Studi  Kasus  Putusan No. 1/G/2017/PTUN. DPS.),” Jurnal Preferensi Hukum , 2.1 (2021), 27 – 32