## ANALISIS HUKUM PRODUK KOSMETIKA YANG DI IMPOR UNTUK DIGUNAKAN SECARA PRIBADI OLEH KONSUMEN

## Nabila Sari, Winsherly Tan
Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia Email: 1851020.nabila@uib.edu , winsherly@uib.ac.id

## ABSTRAK
Beredarnya  produk  kosmetika  dari  luar  negeri  ke  Indonesia  melalui transaksi e-commerce telah  menimbulkan  suatu  permasalahan  hukum dimana  Pelaku  usaha  mendapatkan  celah  untuk  memasukkan  produk kosmetika  asing  tanpa  mendaftarkan  terlebih  dahulu  kepada  BPOM. Adapun,  Jenis  penelitian  yang  penulis  implementasikan  dalam  artikel ilmiah ini adalah penelitian yuridis normative. Penelitian ini ditujukan untuk menjawab  permasalahan  hukum  yakni  untuk  mengetahui  bentuk perlindungan konsumen terhadap produk kosmetika yang berasal dari luar negeri saat ini serta perlindungan hukum konsumen atas produk kosmetika yang  di  impor  untuk  digunakan  sendiri/pribadi  oleh  konsumen.  Maka, diketahui  bahwa Perlindungan hukum  bagi  konsumen terhadap peredaran kosmetik impor tanpa izin edar di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen,  yaitu  pada  Pasal  4 tentang  hak-hak  konsumen  dan  Pasal  7  tentang  kewajiban  pelaku  usaha. Dan apabila suatu produk kosmetik tersebut tidak sesuai dengan standar dan persyaratan yang telah ditentukan, maka sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (4) UUPK, produk kosmetik tersebut wajib ditarik dari peredaran. Dan dalam hal  perlindungan  konsumen  atas  produk  kosmetik  impor  yang  telah dikonsumsinya dan pada akhirnya menimbulkan kerugian maka hal tersebut merupakan tanggung jawab dari pelaku usaha yang harus bertanggungjawab memberikan ganti rugi terhadap konsumen sesuai dengan ketentuan Pasal 19 UUPK.
Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Kosmetik, Indonesia

## ABSTRACT
The circulation of cosmetic products from abroad to Indonesia through e- commerce transactions has created a legal problem where business actors get a loophole to enter foreign cosmetic products without registering them with  BPOM  first.  Meanwhile,  the  type  of  research  that  the  author implements  in  this  scientific  article  is  normative  juridical  research.  This research is intended to answer legal issues, namely to find out the form of consumer protection for cosmetic products originating from abroad at this time as well as consumer legal protection for imported cosmetic products for  personal/personal  use  by  consumers.  Thus,  it  is  known  that  the  legal protection  for  consumers  against  the  circulation  of  imported  cosmetics without a distribution permit in Indonesia is regulated in Law No. 8 of 1999 concerning  Consumer  Protection,  namely  Article  4  concerning  consumer
rights and Article 7 concerning the obligations of business actors. And if a cosmetic product is not in accordance with the standards and requirements that  have  been  determined,  then  according  to  the  provisions  of  Article  8 paragraph  (4)  UUPK,  the  cosmetic  product  must  be  withdrawn  from circulation.  And  in  terms  of  consumer  protection  for  imported  cosmetic products that have been consumed and in the end caused a loss, this is the responsibility of the business actor who must be responsible for providing compensation to consumers in accordance with the provisions of Article 19 UUPK.
Keywords : Consumer Protection, Cosmetics, Indonesia

## A. LATAR BELAKANG
Indonesia sebagai negara yang selalu mengikuti perkembangan jaman sudah sepatutnya  juga  membuka  akses  terhadap  hubungan  bisnis  Internasional  dengan Negara  lain.  Dengan  adanya  hal  tersebut,  saat  ini  banyak  produk  –  porduk  yang berasal  dari  luar  negeri  yang  dikonsumsi  oleh  masyarakat  Indonesia  yanag  salah satunya  adalah  produk  Kosmetika.  Dengan  perkembangan  zaman  saat  ini  telah bermunculan produk-produk kosmetika dari luar negeri yang beredar dimasyarakat. Banyaknya produk kosmetika dari luar negeri yang hadir dimasyarakat diakibatkan oleh  perkembangan  pasar  ekonomi  bebas  yang  sedang  tumbuh  di  negara berkembang. 1
Rasa  ingin  mencoba  dan  keingintahuan  konsumen  untuk  mencoba  produk kosmetika asing didukung oleh perkembangan teknologi yang semakin pesat. 2 Pada penggunaan alat gadget yang semakin tinggi membuat konsumen dapat melihat hal- hal  baru  diluar  dari  lingkungan  sekitarnya  seperti  melihat  iklan-iklan  pada  situs online, hiburan yang berada diluar negeri ataupun artis yang sedang mengulas atau mereview mengenai produk kosmetika asing yang telah ia beli di luar negeri. Akibat dari hal  tersebut  naiklah suatu  popularitas produk kosmetika  yang belum adanya kepastian  hukum  yang  menjaga  produk  tersebut  aman  dikonsumsi  dan  benar  itu sehingga  konsumen  ingin  mencobanya  tanpa  mencari  lebih  rinci  apa  produk tersebut  telah  terdaftar  pada  BPOM  untuk  resmi  beredar  dimasyarakat  Indonesia atau layak dikonsumsi. 3 Biasanya bahasa yang digunakan pada produk kosmetika asing sangat rumit, seperti contoh apabila produk kosmetika asing lokal Thailand yang bahasanya sulit dimengerti. Pesatnya suatu produk dan besarnya permintaan para  konsumen  untuk  mencoba  produk  kosmetika  asing,  membuat  pelaku  usaha terutama  pelaku  usaha online untuk  menjajakan  keinginan  konsumen  tanpa memberikan  kepastian  hukum  yang  menjamin  produk  kosmetika  tersebut  layak dikonsumsi atau tidak membahayakan jika dikonsumsi. 4
Indonesia  telah  mengadopsi  perjanjian World  Trade  Organization (WTO), sehingga membuat banyaknya pula produk luar negeri dapat masuk ke Indonesia,
1 . Az. Nasution, 2002, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Jakarta, Diadit Media, hlm. 92.
2 Ibid. Hlm. 77
3 Zulham,  2013, Hukum  Perlindungan  Konsumen, Jakarta,  Kencana  Prenada  Media  Group, hlm.30.
4 Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, 2000, Hukum Perlindungan Konsumen, Bandung, Mandar Maju, hlm. 23
terutama  produk  kosmetika  asing.  Pelaku  usaha  mendapatkan  celah  pada  hal  ini dengan memasukkan produk kosmetika asing tanpa mendaftarkan terlebih dahulu pada  BPOM,  padahal  aturan  di  Indonesia  disebutkan  bahwa  harus  terdaftarnya produk kosmetika pada  BPOM sebelum diedarkan ke masyarakat.  Dalam  hal  ini produk kosmetika tergolng dalam Obat dan Makanan sebagaimana Pasal 1 angka 1 Peraturan BPOM Nomor 30 tahun 2017 tentang Pengawasan Pemasukan Obat Dan Makanan  Ke  Dalam  Wilayah  Indonesia  yang  berbunyi, 5 “Obat  dan  Makanan adalah  obat,  obat  tradisional,  obatkuasi,  kosmetika,  suplemen  kesehatan,  dan pangan olahan.” Sehingga berdasarkan hukum, Produk kosmetika asing tergolong objek yang diatur dalam Peraturan BPOM Nomor 30 tahun 30 tahun 30 tahun 2017 tentang Pengawasan Pemasukan Obat Dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia. Oleh  karenanya  produk  kosmetika  yang  berasal  dari  luar  negeri  yang  masuk  ke wilayah Indonesia untuk diedarkan wajib memiliki izin Edar sebagaimana dalam Pasal  2  Peraturan  BPOM  Nomor  30  2017  tentang  Pengawasan  Pemasukan  Obat Dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia yang berbunyi, 6 “Obat dan Makanan yang dapat dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia untuk diedarkan merupakan Obat dan Makanan yang telah memiliki Izin Edar.”
Sehingga produk kosmetika yang akan masuk di Indonesia untuk diedarkan maka  wajib  dilengkapi  dengan  izin  edar.  Adapun  produk  kosmetika  yang  akan diimpor harus memenuhi ketetuan impor dan harus mendapatkan persetujuan dari Kepala BPOM berupa Surat Keterangan Impor sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan BPOM Nomor 30 tahun 2017 tentang Pengawasan Pemasukan Obat Dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia yang berbunyi, 7 ”Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemasukan Obat dan Makanan juga harus mendapat persetujuan dari Kepala Badan.” Dengan adanya hal tersebut, pembelian produk kosmetika dari luar negeri harus melalui prosedur yang ketat untuk  dapat  diedarkan di  Indonesia. Namun  hal  tersebut  dikecualikan bilamana  produk  kosmetika  luar  negeri  dibeli  oleh  konsumen  untuk  digunakan sendiri/ pribadi oleh konsumen tersebut. Produk Kosmetika dari luar negeri tersebut dapat  dimiliki  oleh  konsumen  tanpa  harus  memiliki  izin  edar  yang  mendapat persetujuan dari Kepala BPOM terlebih dahulu. Hal tersebut diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Peraturan BPOM Nomor 30 tahun 2017 tentang Pengawasan Pemasukan Obat Dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia yang berbunyi: 8 “Dikecualikan dari  ketentuan  sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan  Badan  ini  untuk  pemasukan Obat  dan  Makanan  yang  tidak  memiliki  Izin  Edar  Badan  Pengawas  Obat  dan Makanan  untuk  keperluan  sampel  untuk  registrasi;  penelitian,  pengembangan produk dan/atau ilmu pengetahuan (riset); donasi; pameran untuk Obat Tradisional, Kosmetika,  Suplemen  Kesehatan  dan  Pangan  Olahan;  Obat  untuk  kepentingan Nasional  yang mendesak (Kejadian Luar Biasa (KLB), wabah dan bencana); dan penggunaan  sendiri/pribadi  untuk  Obat,  Produk  Biologi,  Obat  Tradisional, Kosmetika, Suplemen Kesehatan dan Pangan Olahan”. Dengan adanya teknologi
5 Pasal 1 angka 1 Peraturan BPOM Nomor 30 tahun 2017 tentang Pengawasan Pemasukan Obat Dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia
6 Pasal  2  Peraturan  BPOM  Nomor  30  tahun  2017  tentang  Pengawasan  Pemasukan  Obat  Dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia
7 Pasal 3 ayat (1) Peraturan BPOM Nomor 30 tahun 2017 tentang Pengawasan Pemasukan Obat Dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia
8 Pasal 28 ayat (1) Peraturan BPOM Nomor 30 tahun 2017 tentang Pengawasan Pemasukan Obat Dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia
yang berkembang saat ini pembelian produk – produk kosmetika dapat dilakukan dengan pembelian online yang mana pembelian produk-produk online kosmetika dari luar negeri banyak diminati oleh seluruh kalangan masyarakat mulai dari yang muda  hingga  orang  tua.  Keinginan  masyarakat  terhadap  suatu  produk  yang  baru terus  terjadi  terutama  produk  yang  belum  pernah  mereka  coba  atau  produk  yang tidak  ada  diwilayah  mereka,  mengakibatkan  masyarakat  ingin  mencoba  produk- produk tersebut khususnya produk kosmetika yang baru. Dengan keleluasaan yang diberikan  oleh  peraturan  hukum  yang  ada,  Konsumen  dengan  bebas  membeli produk  kosmetika  dari  luar  negeri  secara online padahal  nyata  –  nyata  produk kosmetika tersebut belum tentu memenuhi standar BPOM dan tidak terdaftar pada BPOM  atau  tidak  mengikuti  aturan  yang  berlaku  di  indonesia.  masyarakat  ingin mencoba produk baru tersebut muncul diakibatkan oleh perkembangan teknologi yang memudahkan masyarakat mendapat informasi baik itu hiburan, berita, produk, jasa maupun hal lainnya.  Padahal produk kosmetika yang tidak terdaftar di BPOM dan  tidak  mengikuti  aturan  hukum  yang  berlaku  di  indonesia  dapat  berpotensi mengakibatkan  munculnya  kerugian  pada  konsumen.  Hal  tersebut  disebabkan setiap  manusia  memiliki  tingkat  sensitifitas  yang  berbeda  beda  terhadap  suatu produk kosmetika yang pada dasarnya produk tersebut menggunakan bahan-bahan kimia, Tidak adanya label yang menunjukan produk kosmetika tersebut didaftarkan pada  BPOM  menimbulkan  keraguan  dan  tidak  adanya  lembaga  yang  menjamin produk  kosmetika  tersebut  aman  untuk  dikomsumsi.  Hal  tersebut  dapat menimbulkan  kerugian  bagi  konsumen  yang  menggunakan  produk  kosmetika tersebut  karena  tidak  adanya  kejelasan  bahwa  produk  yang  dikonsumsi  tersebut aman. Pelaku usaha menjual produk kosmetika tersebut hanya untuk meraih untung dikarenakan  naiknya  popularitas  produk  baru  itu  pada  situs online ,  sehingga keingintahuan masyarakat semakin meningkat.
Keamanan produk kosmetika yang dikonsumsi konsumen sangatlah penting untuk  diketahui,  komposisi  ataupun  bahan-bahan  yang  digunakan  dalam pembuatan produk tersebut. 9 Pemerintah sebagai pihak yang diberikan wewenang oleh undang  –  undang seharusnya hadir untuk  memberikan perlindungan  kepada warga  negaranya  dalam  bentuk  pengaturan  yang  lebih  rigid  terhadap  masuknya produk  kosmetik  dari  luar  negeri,  sekalipun  tujuannya  untuk  digunakan sendiri/pribadi.  Karena  dalam  beberapa  kasus  penyelundupan  produk  kosmetik yang  terungkap  di  Jakarta  pada  bulan  Agustus  2019  dimana  barang  bukti  yang diamankan dalam pengungkapan kasus tersebut yakni, 1.024.193 kosmetik dalam berbagai  jenis  dan  merek,  4.350  bungkus  makanan  dengan  berbagai  jenis  dan merek, 774.036 suku cadang kendaraan dari berbagai jenis dan merek dan 48.641 barang elektronik dalam berbagai jenis. 10

## B. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  penulis  implementasikan  dalam  artikel  ilmiah  ini adalah  penelitian  yuridis  normatif.  Adapun  sudut  pandang  yang  digunakan  pada prosedur  jenis  penelitian  yakni  peneliti  melihat  dari  sudut  pandang  normative.
9 . Ni Putu Ria Dewi, 2017, “Perlindungan hukum bagi konsumen berkaitan dengan komposisi produk makanan dalam bahasa asing ” Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 01, No. 02, Desember 2017
10 Faturrohman. 2019. Waspadai Obat Dan Produk Kosmetik Chna Berbaya . www.fin.co.id diakses pada tanggal  24 September pukul 08.00 WIB
Penelitian  Hukum  Normatif  atau  yang  dalam  Bahasa  Inggrisnya  disebut  dengan Normative  Law  Reseacrh dalam  konteks  ini  merupakan  penelitian  hukum normative  yang  mana  penelitian  ini  memanfaatkan  studi  kasus  normative  yang berupa  kajian  hukum  positif  yang  mana  ini  terdapat  pada  Undang-Undang. 11 Sementara itu, pokok kajian dalam penelitian ini menggunakan data sekunder atau berupa bahan Pustaka seperti kaidah hukum yang berlaku di lingkungan masyarakat atau dengan kata lain dikenal dengan hukum positif. Sehubungan dengan focus dari penelitian  hukum  normative  ini  yakni  adalah  berupa  Undang-Undang  Hukum Positif,  Penemuan  Hukum,  sejarah  hukum,  Asas-Asas  hukum  dan  juga perbandingan Hukum.
Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui suatu aturan atau prinsip hukum dan atau doktrin hukum  yang mana ini bertujuan untuk menjawab permasalahan hukum yang sedang di hadapi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis data sekunder yang mana bahan hukum  primer  yang  di  manfaatkan  adalah  peraturan  perundang-undangan. Sedangkan bahan hukum sekunder yang peneiliti gunakan adalah studi kepustakaan yang  mana  data  ini  di  peroleh  dengan  cara  mengumpulkan,  memeriksa  dan menelusuri  dokumen  kepustakaan  yang  berkekuatan  hukum  tetap  serta  bersifat mengikat layaknya peraturan peraturan perundang-undangan. Buku referensi juga peneliti  gunakan  dalam  penelitian  ini.  Demi  ditemukannya  jawaban  terhadap permasalahan  yang  melatarbelakangi  penelitian  ini,  maka  pengumpulan  bahan hukum diimplementasikan guna untuk mencapai pemahaman yang lebih mendalam terhadap aturan hukum positif yang mana kemudian diteruskan dengan melakukan proses identifikasi terhadap bahan Pustaka seperti laporan hasil penelitian, jurnal hukum  serta  sumber  hukum  lainnya  yang  memiliki  keterkaitan  dengan permasalahan  hukum  yang  tercantum  dalam  penelitian  artikel  ilmiah  ini  yakni untuk mengetahui bentuk perlindungan konsumen terhadap produk kosmetika yang berasal dari luar negeri saat ini serta  perlindungan hukum konsumen atas produk kosmetika yang di impor untuk digunakan sendiri/pribadi oleh konsumen. Metode analisis data yang peneliti gunakan pada penelitian hukum ilmiah ini yakni metode analisis  kualitatif  data  yang  mana  pada  metode  ini  penulis  dapat  menemukan jawaban berdasarkan kepada hasil temuan riset serta penelusuran secara normative dan sehubungan dengan hal-hal lainnya. Hal ini dikarenakan metode analisis data kualitatif  diketahui  sebagai  metode  analisis  yang  perolehan  datanya  dilakukan dengan  cara  mengelompokkan  data  dan  menyeleksi  data  hasil  penemuan  dari penelitian  ini  yang  selanjutnya  hasil  temuan  ini  akan  di  susun  secara  sitematis. Selanjutnya,  perolehan  data  ini  akan  di  hubungkan  dengan  teori-teori  yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan yang kemudian akan di telaah dengan metode berpikir  yang  berguna  untuk  memperoleh  kesimpulan  yang  bertujuan  untuk menjawab permasalahan yang di bahas pada penelitian ini.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Bentuk  Perlindungan  Konsumen  terhadap  Produk  Kosmetika  yang Berasal dari Luar Negeri Saat Ini
Istilah  “Pelaku  Usaha”  terdapat  dalam  Pasal  1  angka  (3)  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yaitu setiap orang
11 H. Zainudin. Metode Penelitian Hukum, Jakarta:Sinar Grafika . 2003, hlm 24
perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan  hukum  yang  didirikan  dan  berkedudukan  atau  melakukan  kegiatan  dalam wilayah  hukum  negara  Indonesia,  baik  sendiri  maupun  bersamasama  melalui perjanjian  menyelenggarakan  kegiatan  usaha  dalam  berbagai  bidang  ekonomi. 12 Sehubungan dengan hal tersebut Az. Nasution menyatakan bahwa dalam penjelasan undang-undang yang termasuk dalam pelaku usaha adalah perusahaan, korporasi, BUMN,  koperasi,  importir,  pedagang,  distributor  dan  lainlain.  Produsen  atau pelaku  usaha  sering  diartikan  sebagai  pengusaha  yang  menghasilkan  barang  dan jasa. Dalam pengertian ini termasuk di dalamnya pembuat grosir, leveransir, dan pengecer  profesional  yaitu  setiap  orang/badan  yang  ikut  serta  dalam  penyediaan barang dan jasa hingga ke tangan konsumen. 13
Dengan  demikian  produsen  tidak  hanya  diartikan  sebagai  pihak pembuat/pabrik  yang  menghasilkan  produk  saja,  tetapi  juga  yang  terkait  dengan penyampaian/peredaran  produk  sampai  ke  tangan  konsumen. 14 Dari  beberapa pengertian dapat  disimpulkan bahwa pelaku usaha tidak hanya orang perorangan dan pelaku usaha tidak hanya produsen/pabrik melainkan distributor eksportir atau importir, dan pengecer. Pelaku usaha baik  yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum turut bertanggung jawab atas akibat-akibat negatif berupa kerugian yang ditimbulkan oleh usahanya terhadap pihak ketiga yaitu konsumen. 15 Perlindungan  Hukum  bagi  konsumen  sudah  diatur  di  dalam  Pasal  1  angka  (1) UUPK  yang  menyatakan  bahwa “Perlindungan  konsumen  adalah  segala  upaya yang  menjamin  adanya  kepastian  hukum  untuk  memberi  perlindungan  kepada konsumen.” Perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  pada  dasarnya  adalah melindungi  hak-hak  konsumen.  Hak-hak  konsumen  secara  jelas  dan  terinci dirumuskan  di  dalam  Peraturan  Perundang-Undangan  yang  semestinya diperhatikan  dan  dilindungi  oleh  pihak  pelaku  usaha,  dalam  prakteknya  hal  ini sering terabaikan karena itikad tidak baik dari pelaku usaha serta dalam melakukan usaha  hanya  didorong  untuk  mendapatkan  keuntungan  yang  sebesar-besarnya. Konsumen berhak mendapatkan hak-haknya sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 4  UUPK.  Konsumen  berhak  untuk  dapat  suatu  kenyamanan,  dan  keselamatan dalam menggunakan produk kosmetik yang ditawarkan kepadanya.
Keamanan suatu produk kosmetik sangat penting dan harus diperhatikan bagi para  konsumen  untuk  kegiatan  sehari-hari  dimana  suatu  produk  memiliki  harga yang  terjangkau  yang  cukup  untuk  memenuhi  kebutuhan  produk  kosmetik  di masyarakat yang harus memenuhi kelayakan untuk digunakan yang mementingkan kesehatan, keamanan dan memiliki sertifikat halal. Di dalam produk kosmetik tidak boleh mengandung bahan-bahan berbahaya. Kosmetik yang beredar dimasyarakat harus  terdaftar  berdasarkan  peraturan  BPOM  Nomor  44  Tahun  2013  tentang Persyaratan Kosmetika mengenai penandaan yang merupakan keterangan lengkap mengenai keamanan dan informasi suatu produk kosmetika yang akan dinyatakan
12 Salsabilla, M., 2015. Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Yang  Dijual  Secara Online Di Kota Banda Aceh, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, hlm.. 7
13 Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.8
14 Rahmi Ayunda and Viola Zahra Ananda Kusuma, 2021, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Produk Kosmetik Yang Memiliki Kandungan Non-Halal Di Indonesia. Maleo Law Journal 5.1, 123-138., hlm. 129.
15 Hari Sutra Disemadi, and Paramita Prananingtyas, 2019, Perlindungan hukum terhadap nasabah perbankan pengguna CRM (Cash  Recycling Machine)." Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) 8.3, 286-402, hlm. 289.
pada brosur yang akan dipasarkan. Perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengkonsumsi produk kosmetik impor ilegal yang mengandung bahan berbahaya dapat menuntut ganti kerugian. Dalam hal ini ganti rugi tersebut bukan merupakan tugas  pokok  Badan  Pengawas  Obat  Dan  Makanan  (BPOM),  karena  Badan Pengawas  Obat  Dan  Makanan  (BPOM)  hanya  melakukan  pengawasan.  Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) dalam melakukan pengawasan, berkaitan dengan  ius  poenandi  apabila  ditemukan  kosmetik  yang  mengandung  bahan berbahaya  maka  kosmetik  tersebut  akan  disita  dan  apabila  sudah  mendapatkan persetujuan  dari  Pengadilan  kemudian  penyidik  melakukan  pemusnahan  untuk kemudian dibakar di tempat pembuangan akhir. Pengawasan yang dilakukan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) hanya melakukan pengamanan produk dan penyitaan terhadap produk atau barangnya.
Berdasarkan  UUPK,  beberapa  peraturan  yang  dapat  ditetapkan  untuk melindungi konsumen terdapat pada Pasal 4 huruf a menyatakan bahwa “Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.” Maksud dari Pasal 4 a diartikan sebagai “perlindungan dari segala hal yang bisa  menjadi  hilangnya  rasa  aman,  nyaman  dari  diri  konsumen  ini  berarti peredaran  dari  kosmetik  ilegal  harus  di  tanggulangi  dengan  baik  agar  dalam menggunakan produk kosmetik masyarakat bisa tetap terlndungi haknya.” Pasal 4 huruf c yang menyatakan bahwa “Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur, mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.” Maksud dari Pasal 4 huruf c  diartikan “keterbukaan  informasi  yang  diberikan  produsen  atau  pelaku  usaha kepada  konsumen  merupakan  hak  yang  harus  dimiliki  konsumen.” Untuk mengimplementasikan  Pasal  4  huruf  c  maka  produsen  juga  harus  memenuhi kewajiban. Oleh karena itu penting bagi konsumen untuk selalu membaca kemasan atau tabel informasi pada setiap produk yang dibelinya, konsumen juga harus teliti mengenai informasi produk atau barang yang tidak sesuai dengan informasi yang tertera pada produk. Sehingga dari hal ini bisa dikatakan produsen belum memenuhi kewajibannya  dalam  memberikan  informasi  yang  benar,  jelas  dan  jujur  pada konsumen barang dan/atau jasa dalam hal ini khususnya produk kosmetik impor. Pasal 4 huruf d menyatakan “Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.” “Setiap konsumen berhak atas  jaminan dari  poduk  kosmetik  yang  digunakannya  termasuk  saat  konsumen  mengalami keluhan dari produk tersebut pelaku usaha wajib menyediakan layanan konsumen yang dapat menanggapi keluhan tersebut agar masyarakat tetap terpenuhi haknya atas setiap produk kosmetik yang digunakan, namun pada produk-produk kosmetik ilegal tidak akan tercantum kontak layanan konsumen dari kosmetik tersebut maka hal  tersebut  sudah  menunjukkan  sebuah  itikad  tidak  baik  dari  sisi  pelaku  usaha yang  tidak  ingin  bertanggung  jawab  jika  adanya  keluhan  dari  konsumen  atas produk yang mereka gunakan.”
Pasal  4  huruf  e  menyatakan  bahwa “Hak  untuk  mendapatkan  advokasi, perlindungan,  dan  upaya  penyelesaian  sengketa  perlindungan  konsumen  secara patut.” Saat  konsumen  mengalami  kerugian  atau  permasalahan  maka  konsumen wajib  untuk  mendapatkan  adokasi  dan  perlindungan  dalam  upaya  penyelesaian sengketa tersebut, pemerintah sudah memberikan fasilitas berupa lembaga-lembaga yang  dapat  menanggulangi  masalah  tersebut  salah  satunya  Yayasan  Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) konsumen yang memiliki sengketa bisa mendapatkan bantuan hukum atau advokasi dari permaslaahan yang mereka hadapi serta bantuan
dari  beberapa  pakar  atau  ahli  dalam  bidang  tersebut.  Hal  ini  diperkuat  dengan adanya  Teori  Perlindungan  Hukum,  menurut Phillipus  M.  Hadjon bahwa “perlindungan  hukum  bagi  rakyat  adalah  sebagai  tindakan  pemerintah  yang bersifat  preventif  dan  refresif.” Perlindungan  hukum  yang  preventif  bertujuan untuk  mencegah  terjadinya  sengketa 16 ,  yang  mengarahkan  tindakan  pemerintah bersikap  hatihati  dalam  pengambilan  keputusan  berdasarkan  diskresi,  dan perlindungan  hukum  yang  bersifat  refresif  bertujuan  untuk  menyelesaikan terjadinya sengketa termasuk penanganannya di Lembaga Pengadilan. Dijelaskan didalam Pasal 4 huruf h “Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian  apabila  barang  dan/atau  jasa  yang  diterima  tidak  sesuai  dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.” Saat konsumen memutuskan untuk membeli  produk  kosmetik  pastilah  karena  adanya  iming-iming  atau  janji  yang diberikan  produsen  atas  produknya  tersebut,  produk  dijanjikan  resmi  dan  tidak mengandung  bahan-bahan  berbahaya  yang  dapat  menyebabkan  kerusakan  pada kulit namun jika pada kenyataanya saat pemakaian konumen justru mengalami hal yang sebaliknya maka pelaku usaha wajib bertanggung jawab dengan memberikan kompensasi  atau  ganti  rugi  dari  kerugian  yang  dialami  konsumen  baik  secara materiil maupun imateriil.
Pasal 7 huruf a “Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.” Setiap pelaku  usaha  wajib  beritikad  baik  dalam  menjalankan  setiap  usaha  khususnya  di bidang  kosmetik.  Salah  satu  tanda  seorang  pelaku  usaha  beritikad  baik  adalah dengan  cara  menggunakan  jalur  resmi  dalam  mengedarkan  produk-  produk kosmetik impornya serta dengan jelas mencantumkan nomor registrasi dari Badan Pengawas  Obat  dan  Makanan  (BPOM).  Pasal  8  ayat  1  “ Pelaku  usaha  dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan atau jasa”. Pasal ini benar mengatur tentang larangan produksi  bagi  produk khususnya kosmetik  yang tidak mengikuti peraturan namun pada kenyataannya produk kosmetik impor ilegal yang beredar di pasaran tidak memenuhi poin-poin dari penjelasan Pasal 8 ayat 1 karena produk kosmetik impor ilegal sudah pasti tidak akan memiliki izin edar resmi yang berlaku di Indonesia, isi dan kandungan yang terdapat dalam produk tersebut tidak bisa dipertanggung jawabkan karena tidak adanya kepastian dari keaslian produk tersebut, tidak adanya label halal, serta tidak adanya pencantuman label kadaluarsa menjadikan  produk  tersebut  benar-benar  telah  menyalahi  aturan  yang  berlaku dalam peredaran kosmetik di Indonesia.
Upaya untuk menghindarkan akibat negatif pemakaian barang dan atau jasa, maka UUPK menentukan berbagai larangan bagi pelaku usaha yang diatur dalam 10  Pasal.  UUPK  menetapkan  tujuan  perlindungan  konsumen  antara  lain  adalah untuk  mengangkat  harkat  kehidupan  konsumen,  maka  untuk  maksud  tersebut berbagai  hal  yang  membawa  akibat  negatif  dari  pemakaian  barang  dan  atau  jasa harus dihindarkan dari aktivitas perdagangan  pelaku usaha. Sebagai  upaya untuk menghindarkan  akibat  negatif  pemakaian  barang  dan/atau  jasa  tersebut  maka undang-undang menentukan berbagai larangan sebagai berikut:
Pasal 8 - 1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; tidak sesuai dengan berat  bersih,  isi  bersih  atau  netto,  dan  jumlah  dalam  hitungan  sebagaimana  yang
16 Asri Elies  Alamanda, and Darminto Hartono, 2021, "Perlindungan Konsumen atas Pencabutan Izin Usaha BPR oleh Otoritas Jasa Keuangan." Journal of Judicial Review 23.1, 57-70, hlm. 60.
dinyatakan  dalam  label  atau  etiket  barang  tersebut;  tidak  sesuai  dengan  ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran sebenarnya; tidak sesuai  dengan  kondisi,  jaminan,  keistimewaan,  atau  kemanjuran  sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut; tidak sesuai  dengan  mutu,  tingkatan,  komposisi,  proses  pengolahan,  gaya,  mode,  atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut; tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan,  iklan  atau  promosi  penjualan  barang  dan/atau  jasa  tersebut;  tidak mencantumkan  tanggal  kadaluarsa  atau  jangka  waktu  penggunaan  atau pemanfaatan  yang  paling  baik  atas  barang  tertentu;  tidak  mengikuti  ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label; tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang,  ukuran,  berat/isi  bersih  atau  netto,  komposisi,  aturan  pakai,  tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk  penggunaan  yang  menurut  ketentuan  harus  dipasang/dibuat;    dan  tidak mencantumkan  informasi  dan/atau  petunjuk  penggunaan  barang  dalam  bahasa Indonesia  sesuai  dengan  ketentuan  perundangan  yang  berlaku;  2)  pelaku  usaha dilarang  memperdagangkan  barang  yang  rusak,  cacat,  atau  bekas,  dan  tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud; 3)  pelaku  usaha  dilarang  memperdagangkan  sediaan  farmasi  dan  pangan  yang rusak,  cacat  atau  bekas  dan  tercemar,  dengan  atau  tanpa  memberikan  informasi secara lengkap dan benar; dan 4) pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran”.
Pada  dasarnya  substansi  Pasal  8  terdapat  dua  hal,  yaitu  larangan memproduksi  barang  dan/atau  jasa,  dan  larangan  memperdagangkan  barang dan/atau  jasa.  Larangan  yang  dimaksud,  hakikatnya  untuk  mengupayakan  agar barang  dan/atau  jasa  yang  beredar  di  masyarakat  merupakan  produk  layak  edar, antara lain asal usul, kualitas sesuai dengan informasi pengusaha baik melalui label, etiket,  iklan,  dan  lain  sebagainya. 17 Berbeda  dengan  produk-produk  lainnya, terhadap barang-barang yang berupa sediaan farmasi mendapat perlakuan khusus, karena barang jenis tersebut jika rusak, cacat, bekas, atau tercemar maka dilarang untuk diperdagangkan, meskipun disertai dengan informasi yang lengkap dan benar atas  barang  tersebut. 18 Larangan  yang  tertuju  pada  “produk”  adalah  untuk memberikan  perlindungan  terhadap  kesehatan/harta  konsumen  dari  penggunaan barang  dengan  kualitas  yang  di  bawah  standar  atau  kualitas  yang  lebih  rendah daripada nilai harga yang dibayar. Dengan adanya perlindungan, maka konsumen tidak akan diberikan barang dengan kualitas yang lebih rendah daripada harga yang dibayarnya, atau yang tidak sesuai dengan informasi yang diperolehnya. Pasal yang perlu diperhatikan dari UUPK adalah larangan-larangan yang diatur dalam Pasal 9, Pasal  10,  Pasal  12  dan  Pasal  13  yang  berhubungan  dengan  berbagai  macam larangan dalam mempromosikan barang dan/atau jasa tertentu, serta Pasal 17 yang
17 Edtriani  Meliza,  2014.  Pelaksanaan  Pengawasan  Balai  Besar  Pengawasan  Obat  Dan  Makanan (BBPOM) Terhadap Peredaran Makanan Dan Minuman Tanpa Izin Edar (TIE) Di Kota Pekanbaru Tahun 2012, Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, h. 10
18 Rahmi  Ayunda  and  Rusdianto  Rusdianto,  2021,  "Perlindungan  Data  Nasabah  Terkait Pemanfaatan  Artificial  Intelligence  dalam  Aktifitas  Perbankan  di  Indonesia." Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) 7.2, 663-677., hlm. 668.
khusus diperuntukkan bagi perusahaan periklanan. Pasal 9 UUPK melarang setiap pelaku  usaha  untuk  menawarkan,  mempromosikan,  mengiklankan  maupun memperdagangkan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan seolah-olah: 19 “Barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu; Barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru; Barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesori tertentu; Barang dan/atau jasa  tersebut  dibuat  oleh  perusahaan  yang  mempunyai  sponsor,  persetujuan  atau afiliasi; Barang dan/atau jasa tersebut tersedia; Barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi; Barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu; Barang tersebut berasal dari daerah tertentu;  Secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain; Menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko, atau efek samping tanpa keterangan yang lengkap;  dan Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti”.
Pada  Pasal  16  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010  tentang  Izin  Produksi  Kosmetika,  pelaku  usaha dilarang  membuat/memproduksi  dan  mengedarkan  produk  kosmetika  yang mengandung  bahan  bahan  berbahaya  dan  atau  bahan-bahan  yang  tidak  sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Pelaku  usaha  dilarang mengiklankan produk kosmetik yang diproduksinya sebelum memperoleh izin edar sebagaimana terdapat pada Pasal 30 Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745 tentang Kosmetik. 20
2. Perlindungan  Hukum  Konsumen  atas  Produk  Kosmetika  yang  di
Impor untuk Digunakan Sendiri/Pribadi oleh Konsumen
Izin  edar  merupakan  bentuk  persetujuan  pendaftaran  makanan  ataupun kosmetik  yang  dikeluarkan  oleh  BPOM  agar  produk  tersebut  secara  sah  dapat diedarkan  di  wilayah  Indonesia.  Semua  produk  kosmetik  yang  akan  dijual  di wilayah Indonesia, baik yang berasal dari dalam negeri maupun yang diimpor dari luar  negeri  harus  melalui  pendaftaran  untuk  mendapatkan  nomor  izin  edar  yang dikeluarkan  BPOM.  Dimana  bagi  BPOM  nomor  pendaftaran  tersebut  berguna untuk mengawasi produk-produk yang beredar di pasaran, sehingga apabila terjadi suatu permasalahan akan mudah ditelusuri siapa pelakunya. Perlindungan hukum terhadap  konsumen  telah  diatur  di  dalam  “Undang-Undang  No.  8  Tahun  1999 tentang  Perlindungan  Konsumen.”  Hal-hal  yang  diatur  antara  lain  hak  dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha, perbuatan-perbuatan yang dilarang  pelaku  usaha,  tanggung  jawab  pelaku  usaha,  serta  pembinaan  dan pengawasan pemerintah. Perlindungan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-
19 Sutarman Yodo, 2011, Hukum Perlindungan Konsumen, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 65-66
20 Sri Arlina, 2018, “Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Produk Kosmetik (Pemutih Wajah) yang Mengandung Zat Berbahaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
hak konsumen termasuk konsumen yang membeli produk konsmetik impor yang dijual secara online.
Pelaku usaha memiliki “hak dan kewajiban  yang diatur dalam Pasal 6 dan Pasal  7  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen (UUPK)” Yang merupakan hak pelaku usaha diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dinyatakan bahwa: “Hak pelaku  usaha  adalah  a)  Hak  untuk  menerima  pembayaran  yang  sesuai  dengan kesepakatan  mengenai  kondisi  dan  nilai  tukar  barang  dan/atau  jasa  yang diperdagangkan;  b)  Hak  untuk  mendapat  perlindungan  hukum  dari  tindakan konsumen  yang  beritikad  tidak  baik;  c)  Hak  untuk  melakukan  pembelaan  diri sepatutnya  di  dalam  penyelesaian  hukum  sengketa  konsumen;  d)  Hak  untuk rehabilitasi  nama  baik  apabila  terbukti  secara  hukum  bahwa  kerugian  konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; e) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya”.
Sedangkan dasar hukum mengenai kewajiban pelaku usaha produk kosmetik pemutih  wajah  diatur  didalam  Pasal  7  UUPK  yaitu:  “Kewajiban  pelaku  usaha adalah  a)  Beritikad  baik  dalam  melakukan  kegiatan  usahanya;  b)  Memberikan informasi  yang  benar,  jelas  dan  jujur  mengenai  kondisi  dan  jaminan  barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; c)  Memperlakukan  atau  melayani  konsumen  secara  benar  dan  jujur  serta  tidak diskriminatif;  d)  Menjamin  mutu  barang  dan/atau  jasa  yang  diproduksi  dan/atau diperdagangkan  berdasarkan  ketentuan  standar  mutu  barang  dan/atau  jasa  yang berlaku;  e)  Memberi  kesempatan  kepada  konsumen  untuk  menguji,  dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan; e) Memberi kompensasi, ganti rugi  dan/atau  penggantian  atas  kerugian  akibat  penggunaan,  pemakaian  dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan”.
Dari salah satu ketentuan Pasal 7 UUPK bahwa pelaku usaha harus memiliki itikad baik dalam melakukan usahanya terutama itikad baik produsen dan penjual kosmetik  pemutih  wajah,  jangan  menjual  produk  kosmetik  pemutih  yang mengandung bahan-bahan yang berbahaya bagi tubuh khususnya wajah. Kejujuran informasi  mengenai  bahan,  komposisi  dan  cara  pemakaian  produk  kosmetik pemutih  wajah  merupakan  suatu  keharusan  yang  wajib  dilakukan  oleh  pihak produsen dan penjual kosmetik online. Mengenai hak konsumen diatur dalam Pasal 4 UUPK, pada huruf a dan huruf c yang menyatakan bahwa “konsumen berhak atas kenyamanan,  keamanan,  dan  keselamatan  dalam  mengonsumsi  barang/jasa  dan konsumen  berhak  atas  informasi  yang  jelas,  jujur  dan  benar  mengenai  kondisi jaminan  barang/jasa,  Konsumen  berhak  mendapatkan  keamanan  dari  barang/jasa yang ditawarkan kepadanya, produk barang/jasa itu tidak boleh membahayakan jika dikonsumsi  sehingga  konsumen  tidak  dirugikan  baik  secara  jasmani  dan  rohani, selain itu hak untuk keamanan ini penting untuk diutamakan.” Disamping hak-hak dalam Pasal 4, terdapat juga hak-hak konsumen yang dirumuskan khususnya dalam Pasal  7  UUPK  yang  mengatur  tentang  kewajiban  pelaku  usaha.  Dalam  Pasal  8 UUPK mengatur mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yang pada intinya Pasal ini ditujukan pada dua hal yaitu: “larangan memproduksi barang/jasa dan  larangan  memperdagangkan  barang/jasa  yang  tidak  sesuai  dengan  standar mutu.  Apabila  pelaku  usaha  memperdagangkan  kosmetik  impor  yang  termasuk
perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) UUPK, maka barang tersebut wajib ditarik dari peredarannya”.
Dalam hal perlindungan  konsumen atas produk kosmetik impor  yang telah dikonsumsi  dan  pada  akhirnya  menimbulkan  kerugian  kepada  konsumen,  maka telah diatur didalam ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan (2) UUPK mengenai Tanggung Jawab  Pelaku  Usaha,  yang  pada  intinya  menyatakan  bahwa  pelaku  usaha bertanggungjawab  memberikan  ganti  rugi  atas  kerusakan,  pencemaran,  dan kerugian  konsumen  akibat  mengkonsumsi  barang/jasa  yang  dihasilkan  atau diperdagangkan.  Ganti  rugi  ini  dapat  berupa  pengembalian  uang,  penggantian barang/jasa yang sejenis, perawatan kesehatan atau pemberian santunan yang sesuai dengan  ketentuan  Pasal  61  UUPK.  Mengenai  pemberian  ganti  rugi  sebagaimana diatur  dalam  Pasal  19  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  tidak  menghapuskan  kemungkinan adanya  tuntutan  pidana  berdasarkan  pembuktian  lebih  lanjut  mengenai  adanya unsur  kesalahan.  Dan  dapat  digugat  melalui  badan  penyelesaian  sengketa konsumen atau mengajukannya ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen sesuai dengan Pasal 23 dan Pasal 62 UUPK.
Balai  Besar  Pengawas  Obat  dan  Makanan  (BBPOM)  atau  dikenal  juga dengan  istilah  Organisasi  Unit  Pelaksana  Teknis  BPOM  yang  merupakan  unit organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan obat dan makanan di wilayah  kerjanya.  Dalam  ketentuan  Pasal  4  huruf  a  Peraturan  Presiden  No.  80 Tahun  2017  tentang  BPOM,  menyatakan  bahwa  “Dalam  melaksanakan  tugas pengawasan, BPOM mempunyai kewenangan untuk menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standard persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu, sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Kosmetik impor yang dijual secara online haruslah memiliki izin edar, namun hasil penertiban yang dilakukan oleh  Balai  Besar  Pengawasan  Obat  dan  Makanan  (BBPOM)  Denpasar,  berhasil menemukan  247  jenis  kosmetik  impor  setara  dengan  10.751  kemasan  kosmetik, yang tidak memiliki izin edar. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan pelaku usaha  tidak  mendaftarkan  produknya  untuk  mendapatkan  izin  edar  dari  BBPOM yaitu:  “Kurangnya  pemahaman  mengenai  prosedur-prosedur  sebelum  produk dipasarkan harus didaftarakan terlebih dahulu pada instansi terkait seperti BPOM dan Kemendag RI dan tata cara proses mengenai pendaftaran barang impor; Takut dikenanakan  bea  masuk  dan  pajak  sehingga  menambah  biaya  produksi mengakibatkan harga produknya menjadi tinggi; Ingin serba instan tanpa melalui proses  yang  panjang  karena  untuk  mendapatkan  barang  yang  murah  dan  cepat mendapat keuntungan yang diinginkan”.
Dalam  pengawasan  penjualan  kosmetik  melalui  media  elektronik  (online), dewasa  ini  masih  sulit  untuk  diawasi  secara  keseluruhannya,  namun  tindakan pengawasan  yang  dilakukan  oleh  BBPOM  Denpasar,  dalam  pelaksanaan pemeriksaan  terhadap  kegiatan  produksi,  impor,  peredaran,  penggunaan  dan promosi  kosmetik  meliputi  kewenangan  untuk:  “Memasuki  setiap  tempat  yang diduga  digunakan  dalam  kegiatan  produksi,  impor  distribusi,  penyimpanan, pengangkutan,  dan  penyerahan  kosmetik  untuk  memeriksa,  meneliti,  dan mengambil contoh segala sesuatu yang digunakan dalam kegiatan produksi, impor, distribusi,  penyimpanan,  pengangkutan  dan  penyerahan  kosmetik;  Melakukan pemeriksaan  dokumen  atau  catatan  lain  yang  memuat  atau  diduga  memuat keterangan  mengenai  kegiatan  produksi,  impor,  distribusi,  penyimpanan,
pengangkutan, dan penyerahan kosmetik; dan Memerintahkan untuk memperlihatkan izin usaha dan dokumen lainnya”.
Karena pengawasan tehadap kosmetik yang dijual melalui media elektronik (online) dewasa ini masih  sulit  untuk  diawasi  secara keseluruhan, maka menurut Bapak  I  Putu  Mahentoro selaku  staf  penyidikan  pada  BBPOM  Denpasar menyatakan bahwa BBPOM menghimbau kepada masyarakat apabila menemukan kosmetik  dan  dianggap  mengandung  bahan  berbahaya  didalamnya  maka diharapkan untuk melapor kepada BBPOM Denpasar, agar dapat dilakukan tindak lanjut.  Pelanggaran  terhadap  peredaran  kosmetik  yang  tidak  memenuhi  standar mutu  dan  tidak  memiliki  izin  edar  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  13  Peraturan Kepala  Badan  Pengawasan  Obat  dan  Makanan  Republik  Indonesia  “ Nomor HK.03.1.23.12.11.10052  Tahun  2011  tentang  Pengawasan  Produksi  dan Peredaran Kosmetika, dapat dikenakan sanksi administratif maupun sanksi pidana, diantaranya peringatan tertulis, larangan mengedarkan kosmetik untuk sementara, penerikan  kosmetik  dari  peredaran,  pemusnahan  kosmetik,  pemberhentian sementara kegiatan produksi dan importasi, pembatalan notofikasi atau penutupan sementara akses online pengajuan permohonan notifikasi”.
Perlindungan  hukum  wajib  diberikan  kepada  konsumen  produk  kosmetik (pemutih  wajah)  yang  mengandung  zat  berbahaya  adalah  merupakan  suatu keharusan  yang  harus  dilakukan  baik  oleh  pemerintah  pada  umumnya  dan khususnya oleh Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia sebagai  lembaga  yang  berwenang  untuk  hal  ini.  Badan  Pengawas  Obat  dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia sebagai suatu lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah  dalam  melakukan  pengawasan  terhadap  peredaran  kosmetik  di Indonesia. Produk kosmetik berbahaya yang mengandung zat-zat yang tidak aman bagi kesehatan dapat dengan mudah dijual oleh produsen online kepada konsumen. Untuk  memuluskan  langkah  para  produsen  dalam  menjual  produk  kosmetik berbahaya biasanya para produsen membuat para calon konsumen dan konsumen percaya  dengan  produk  kosmetik  yang  mereka  jual  dengan  mengatakan  bahwa produk  kosmetik  mereka  adalah  asli  dan  aman  untuk  digunakan,  memberikan banyak  testimoni  dari  konsumen  yang  telah  memakai  produk  kosmetik  mereka, hingga para produsen juga dengan mudah mencantumkan nomor izin edar Badan Pengawas Obat dan Makanan (selanjutnya disingkat BPOM) palsu, dimana nomor izin edar BPOM yang tercantum pada kemasan produk kosmetik tersebut tidak asli dikeluarkan  oleh  BPOM  dan  tidak  menggambarkan  informasi  yang  sebenarnya mengenai  keadaan  suatu  produk  kosmetik  tersebut.  Sebagai  konsumen  tentunya masyarakat  sangat  dirugikan  dengan  kondisi  produk  yang  tidak  sesuai  dengan standar  kesehatan  dan  beredar  tanpa  adanya  perizinan  dari  BPOM  yang  dapat membawa dampak buruk dalam kehidupan masyarakat.

## D. KESIMPULAN
Perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  yang  mengkonsumsi  produk kosmetik  impor  ilegal  yang  mengandung  bahan  berbahaya  dapat  menuntut  ganti kerugian.  Badan  Pengawas  Obat  Dan  Makanan  (BPOM)  dalam  melakukan pengawasan,  berkaitan  dengan  ius  poenandi  apabila  ditemukan  kosmetik  yang mengandung  bahan  berbahaya  maka  kosmetik  tersebut  akan  disita  dan  apabila
sudah  mendapatkan  persetujuan  dari  Pengadilan  kemudian  penyidik  melakukan pemusnahan untuk kemudian dibakar di tempat pembuangan akhir. Faktor-faktor yang membuat konsumen mengkonsumsi kosmetik impor ilegal yang mengandung bahan  berbahaya  adalah  pertama  kecenderungan  masyarakat  membeli  produk kosmetik  secara  online.  Kedua,  Pola  pikir  masyarakat  pada  hasil  instan  ini  bisa menjadi  pemicu  maraknya  peredaran  produk  kosmetik  yang  mengandung  bahan berbahaya.  Ketiga,  kurangnya  pengetahuan  masyarakat  mengenai  Produk Kosmetik.
Perlindungan  terhadap  konsumen  dalam  transaksi  jual  beli  online  produk kosmetik  (pemutih  wajah)  yang  mengandung  zat  berbahaya  berdasarkan  UUPK dapat  dilakukan  lebih  optimal.  Perlindungan  yang  diawali  dari  konsumen  online yang  menyikapi  dengan  lebih  hati-hati  dan  teliti  sebelum  memesan  produk kosmetik  (pemutih  wajah),  memeriksa  komposisi  bahan  yang  terkandung,  aman atau tidak bagi kulit dan yang paling penting sudah lulus dari uji balai BPOM. Hal ini dikarenakan transaksi pembelian hanya dilakukan melalui media online dengan penggunaan transaksi elektronik, hanya melihat produk dari gambarnya saja tidak bisa di cobakan dan dirasakan bahannya. Transaksi secara online bagi pihak para pelaku usaha maupun konsumen masing-masing harus memiliki iktikad baik dari awal.  Perlindungan  hukum  bagi  konsumen  terhadap  peredaran  kosmetik  impor tanpa izin edar di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu pada Pasal 4 tentang hak-hak konsumen dan Pasal 7  tentang  kewajiban  pelaku  usaha.  Dan  apabila  suatu  produk  kosmetik  tersebut tidak  sesuai  dengan  standar  dan  persyaratan  yang  telah  ditentuka,  maka  sesuai ketentuan  Pasal  8  ayat  (4)  UUPK,  produk  kosmetik  tersebut  wajib  ditarik  dari peredaran.  Dan  dalam  hal  perlindungan  konsumen  atas  produk  kosmetik  impor yang  telah  dikonsumsinya  dan  pada  akhirnya  menimbulkan  kerugian  maka  hal tersebut  merupakan  tanggung  jawab  dari  pelaku  usaha  yang  harus bertanggungjawab  memberikan  ganti  rugi  terhadap  konsumen  sesuai  dengan ketentuan UUPK.

## E. DAFTAR PUSTAKA
Asri Elies Alamanda, and Darminto Hartono, 2021, "Perlindungan Konsumen atas Pencabutan Izin Usaha BPR oleh Otoritas Jasa Keuangan." Journal of Judicial Review 23.1, 57-70.
Az. Nasution, 2002, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Jakarta, Diadit Media.
Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika,
Jakarta.
Edtriani Meliza, 2014. Pelaksanaan Pengawasan Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan (BBPOM) Terhadap Peredaran Makanan Dan Minuman Tanpa Izin Edar (TIE) Di Kota Pekanbaru Tahun 2012, Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik.
Faturrohman.  2019. Waspadai  Obat  Dan  Produk  Kosmetik  Chna  Berbaya . www.fin.co.id diakses pada tanggal  24 September pukul 08.00 WIB
H. Zainudin. Metode Penelitian Hukum, Jakarta:Sinar Grafika . 2003, hlm 24
Hari  Sutra  Disemadi,  and  Paramita  Prananingtyas,  2019,  Perlindungan  hukum terhadap nasabah perbankan pengguna CRM (Cash Recycling Machine)." Jurnal  Magister  Hukum  Udayana  (Udayana  Master  Law Journal) 8.3, 286-402.
Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, 2000, Hukum Perlindungan Konsumen, Bandung, Mandar Maju.
Ni Putu Ria Dewi, 2017, “ Perlindungan hukum bagi konsumen berkaitan dengan komposisi  produk  makanan  dalam  bahasa  asing” Jurnal  Magister  Hukum Udayana,  Vol.  01,  No.  02,  Desember  2017,  h.  8,  ojs.unud.ac.id,  URL: https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/36859/6849,
Peraturan BPOM Nomor 30 tahun 2017 tentang Pengawasan Pemasukan Obat Dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia.
Rahmi  Ayunda  and  Rusdianto  Rusdianto,  2021,  "Perlindungan  Data  Nasabah Terkait  Pemanfaatan  Artificial  Intelligence  dalam  Aktifitas  Perbankan  di Indonesia." Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) 7.2, 663-677.
Rahmi Ayunda and Viola Zahra Ananda Kusuma, 2021, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Produk Kosmetik Yang Memiliki Kandungan Non-Halal Di Indonesia. Maleo Law Journal 5.1, 123-138.
Salsabilla,  M.,  2015.  Perlindungan  Konsumen  Terhadap  Produk  Kosmetik  Yang Dijual  Secara  Online  Di  Kota  Banda  Aceh,  Jurnal  Fakultas  Hukum Universitas Syiah Kuala.
Sri  Arlina,  2018,  “Perlindungan  Konsumen  Dalam  Transaksi  Jual  Beli  Online Produk  Kosmetik  (Pemutih  Wajah)  yang  Mengandung  Zat  Berbahaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
Sutarman  Yodo,  2011,  Hukum  Perlindungan  Konsumen,  PT  Raja  Grafindo
Persada, Jakarta. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Zulham, 2013, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.