Status  dan  Kedudukan  Perempuan  sebagai  Saksi  (Studi  Komparatif Hukum Islam dan KUHAP)
Habib  Ismail 1* ,  Ahmad  Wahyudi 2 ,  Suryadi 2 ,  Fatimatul  Zuhroh 2 ,  Bahroni 2 , Mufid Arsyad 1 , Rohimah 1 , Agus Setiawan 1 1 Universitas Ma’arif Lampung, Indonesia
2 Institut Al- Ma’arif Way Kanan, Indonesia
habibismail65@gmail.com*

## Abstract
The issue of provisions that differentiate between men and women has colored many studies of Islamic law, based on the Al-Qur'an and Hadith. These differences are stated in the verses of the  Koran that are two  basic characteristics that only  women have and are fundamental biological  differences  between  women  and  men.  This  positions  women  differently  in  the context of testimony in court. For this reason, it is important that this research be carried out with the main issue of what is the position of female witnesses and the evidentiary strength of their testimony in the evidentiary system in religious court procedural law? With a qualitative research model, this research is a literature study using a philosophical approach. Based on comparative  research  results,  the  status  and  position  of  women  as  witnesses  in  religious courts from the perspective of Islamic law, the status of one man's testimony is the same as that of two women. The essence of this difference is not meant to doubt women's abilities, it's just  that  in  the  business  world  it  is  carried  out  from  day  to  night  so  signing  and  testifying about all kinds of business is like being done by men. If there are women who are witnesses, they  must  have  one  additional  woman  whose  function  is  to  strengthen  their  testimony, because it could happen that one of the two of them cannot be present to give testimony or has  forgotten  the  object  that  he  witnessed  in  the  past.  .  Meanwhile,  in  the  Civil  Procedure Code, the value of male and female testimony is the same. The value of the testimony of men and  women  is  the  same  in  the  Civil  Procedure  Code  in  Religious  Courts  because  witnesses serve as a means of evidence, the task of witnesses in the Civil Procedure Code is to prove the existence or non-existence of a legal action.
Keywords : Status Women as Witnesses, Position of Women as Witnesses, Islamic Law Diterbitkan oleh Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar ISSN 2622-5212 Website https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/ Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

## PENDAHULUAN
Terlepas dari perdebatan tentang anggapan bahwa posisi dan kualitas perempuan lebih  rendah  dari  laki-laki.  Perempuan  kurang  bisa  dipercaya  secara  penuh  dalam beberapa urusan publik Hal inilah yang menjadi penyebab kesaksian perempuan dihargai setengah dari kesaksian laki-laki.(MIFTAKHUL, 2021) Pada dasarnya ada dua pandangan terkait dengan kesaksian perempuan : Pertama , perempuan tidak mempunyai hak untuk menjadi  saksi  dalam  banyak  persoalan  hukum  seperti  masalah  pernikahan,  perceraian, dan hudud (masalah  pidana). Kedua ,  kesaksian  perempuan  diterima  untuk  semua permasalahan  hukum  dengan  ketentuan  nilai  kesaksiannya  dihargai  setengah  dari kesaksian  laki-laki,  yaitu  kesaksian  dua  orang  perempuan  sama  dengan  kesaksian  satu orang laki-laki.(Asnawi, 2012)
Mayoritas fuqaha dan masyarakat muslim secara umum menganggap bahwa harga seorang  saksi  perempuan  hanyalah  "setengah"  saksi  laki-laki,  dan  oleh  karenanya  dua

## Jurnal Tana Mana
Vol. 4 No. 1, April 2024 https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/
orang saksi perempuan adalah sama dengan seorang saksi laki-laki.(Asriaty, 2016) Dasar utama yang digunakan umumnya merujuk kepada surat Al-Baqarah ayat (282).
ُهوُبُ تْكااف ىًّماسُم ٍلاجاأ ٰالَِإ ٍنْيادِب ْمُتْ نا ياادات ااذِإ اوُنامآ انيِذَّلا ااهُّ ياأ ايَ ,
ِلْداعْلِبِ ٌبِتااك ْمُكانْ يا ب ْبُتْكايْلاو , َُّللّا ُهامَّلاع ااماك ابُتْكاي ْناأ ٌبِتااك ابْايَ  الَاو , ِلِلْمُيْلاو ْبُتْكايْلا ف اًئْ ياش ُهْنِم ْساخْبا ي  الَاو ُهَّبار اَّللّا ِقَّتا يْلاو ُّقاْلْا ِهْيالاع يِذَّلا , ِبِ ُهُّيِلاو ْلِلْمُيْلا ف اوُه َّلُِيُ ْناأ ُعيِطاتْساي  الَ ْواأ اًفيِعاض ْواأ اًهيِفاس ُّقاْلْا ِهْيالاع يِذَّلا انااك ْنِإاف ِلْداعْل , اوُدِهْشاتْسااو ْمُكِلااجِر ْنِم ِنْياديِهاش , اذُتا ف ااُهُاادْحِإ َّلِضات ْناأ ِءااداهُّشلا انِم انْواضْرا ت ْنَِّمِ ِناتَاأارْمااو ٌلُجارا ف ِْيْالُجار انَوُكاي ْالَ ْنِإاف ٰىارْخُْلْا ااُهُاادْحِإ ارِ ك , اوُعُد اام ااذِإ ُءااداهُّشلا ابْايَ  الَاو , ِهِلاجاأ ٰالَِإ اًيرِباك ْواأ اًيرِغاص ُهوُبُ تْكات ْناأ اوُماأْسات  الَاو
, اوُباتَْرا ت  َّلَاأ ٰانَْداأاو ِةادااهَّشلِل ُماوْ قاأاو َِّللّا ادْنِع ُطاسْقاأ ْمُكِلٰاذ , اسْيالا ف ْمُكانْ يا ب ااانَوُريِدُت ًةارِضااح ًةارااِتِ انوُكات ْناأ  َّلَِإ ااهوُبُ تْكات  َّلَاأ ٌحاانُج ْمُكْيالاع , ْمُتْعا ياابا ت ااذِإ اوُدِهْشاأاو , ْمُكِب ٌقوُسُف ُهَّنِإاف اوُلاعْفا ت ْنِإاو ۚ ٌديِهاش  الَاو ٌبِتااك َّرااضُي  الَاو , اَّللّا اوُقَّ تااو , َُّللّا ُمُكُمِ لاعُ ياو , ٌميِلاع ٍءْياش ِ لُكِب َُّللّااو
. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis  enggan menuliskannya sebagaimana  Allah  mengajarkannya,  meka  hendaklah  ia  menulis,  dan  hendaklah  orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang  berhutang  itu orang  yang  lemah  akalnya  atau  lemah  (keadaannya)  atau  dia  sendiri tidak  mampu  mengimlakkan,  maka  hendaklah  walinya  mengimlakkan  dengan  jujur.  Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua  oang  lelaki,  maka  (boleh)  seorang  lelaki  dan  dua  orang  perempuan  dari  saksi-saksi yang  kamu  ridhai,  supaya  jika  seorang  lupa  maka  yang  seorang  mengingatkannya. Janganlah  saksi-saksi  itu  enggan  (memberi  keterangan)  apabila  mereka  dipanggil;  dan janganlah  kamu  jemu  menulis  hutang  itu,  baik  kecil  maupun  besar  sampai  batas  waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan  lebih  dekat  kepada  tidak  (menimbulkan)  keraguanmu.  (Tulislah  mu'amalahmu  itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual  beli;  dan  janganlah  penulis  dan  saksi  saling  sulit  menyulitkan.  Jika  kamu  lakukan (yang  demikian),  maka  sesungguhnya  hal  itu  adalah  suatu  kefasikan  pada  dirimu.  Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.
Asbab al-Nuzul ayat ini berkaitan dengan ba'y al-Silm , yakni jual beli pesanan yang pembayaran secara tunai dilakukan ketika barang pesanan telah sempurna. Redaksi lain menyebutkan  bahwa  ayat  ini  berkenaan  dengan  hutang  piutang  dalam  batas  waktu tertentu.(Anshori,  2013)  Secara  tektual,  ayat  282  tersebut  memberikan  pemahaman bahwa kesaksian dua orang perempuan dinilai setara dengan kesaksian seorang laki-laki, ini pun dengan catatan sudah tidak ditemukan lagi dua orang laki-laki.(Muhammad, 2021) Oleh  mayoritas  ulama,  ayat  ini  kemudian  ditafsirkan  dengan  hadis  yang  menjelaskan kekurangan/kelemahan  akal  perempuan  dibanding  laki-laki  sebagai  alasan  terhadap otoritas kesaksian laki-laki. Berbeda dengan mayoritas ulama salaf yang menganggap nash tentang kesaksian sudah final, para pemikir kontemporer menunjukkan kekurangan akal dalam  hadis  ini  tidak  berarti  perempuan  secara  potensial  tidak  mampu  menyamai  atau melampaui prestasi kreativitas akal laki-laki.
Isu  ketentuan  yang  membedakan  antara  laki-laki  dan  perempuan  telah  banyak mewarnai  kajian  hukum  islam  dengan  mendasar  dalam  al- Qur’an  maupun Hadis.(Wahyudi,  2009)  Perbedaan  tersebut  dinyatakan  dalam  ayat  al-Quran  bahwa  dua sifat  dasar  yang  hanya  dimiliki  oleh  perempuan  dan  merupakan  perbedaan  biologis mendasar antara perempuan dan laki-laki, sebagaimana dinyatakan dalam surat ar- Ra’du ayat 8.
ٍراادْقِِبِ ۥُهادنِع ٍءْىاش ُّلُكاو ۖ ُداادْزا ت ااماو ُمااحْراْلْٱ ُضيِغات ااماو ٰىاثنُأ ُّلُك ُلِمْاتَ اام ُمالْعا ي َُّللّٱ “Allah  mengetahui  apa  yang  dikandung  oleh  setiap  perempuan,  dan  kandungan rahim yang kurang sempurna dan yang bertambah. Dan segala sesuatu pada sisi-Nya ada ukurannya”.
Hal  ini  menimbulkan  asumsi  bahwa,  penilaian  agama  terhadap  perempuan tersebut  berawal  dari  tiga  buah  asumsi  dasar  tentang  keyakinan  dalam  beragama. Pertama,  asumsi  dogmatik  yang  secara  eksplisit  menempatkan  perempuan  sebagai pelengkap.(Hisyam  &  Abou-Bakr,  2023)  Kedua,  dogma  bahwa  bakat  moral  etik perempuan  lebih  rendah.  Ketiga,  pandangan  materialistik,  ideologi  masyarakat  Makkah pra-Islam yang memandang rendah peran perempuan dalam proses produksi.(Ulumuddin, 2015) Oleh karenya, isu kesetaraan jender yang timbul pada hakikatnya terletak pada hak asasi manusia ( al-kulliyyât al-khamsah ), dengan lebih memempatkan persamaan di muka hukum  ( equality  before  the  law )  sebagai  inti  dari  persamaan  dalam  memperoleh kesempatan ( equality of opportunity ).(Abdurrahman & Kosmopolitan, 2007) Sekilas umat Islam bisa melihat betapa setting kemunculan fiqh  dalam peradaban Arab sangat kental dengan  budaya patriarkhi ,  yang  melahirkan  fiqh  yang  tidak  adil  dan  bias gender.(Hermanto & Ismail, 2020) Perempuan dinilai separoh dari laki-laki (aqiqah, waris, kesaksian),  mendapat  label  negatif  (saat  haid),  dibatasi  dan  diproteksi  (mahrom)  dan masih  banyak  diskriminasi  lain  terhadap  hak-hak  perempuan.  Semua  itu  tentu  sangat tidak  relevan  dengan  perkembangan  realitas  sosial  budaya  yang  semakin egaliter.(Ikhsanudin, 2002)
Dalam pandangan lain, Nasaruddin Umar memberikan asusmsi bahwa  perbedaan antara laki-laki dengan  perempuan, ada  dua teori besar yaitu, nature dan nurture .(Umar, 2010)  Teori  pertama, nature ,  mengatakan  bahwa  perbedaan  peran  laki-laki  dan perempuan  ditentukan  oleh  faktor  biologis.  Anatomi  biologi  laki-laki  dengan  sederet perbedaannya  dengan  perempuan  menjadi  faktor  utama dalam  penentuan  peran  sosial kedua jenis kelamin ini. Teori kedua, nurture , mengatakan bahwa perbedaan peran sosial laki-laki  dan  perempuan  lebih  ditentukan  oleh  faktor  budaya.  Menurut  teori  ini, pembagian  peran  laki-laki  dan  perempuan  dalam  masyarakat  tidak  ditentukan  oleh faktor biologis, tetapi sesungguhnya dikonstruksikan oleh budaya masyarakat.(Wathani et al., 2022)
Alat  bukti  jika  dilihat  dari  pengertian  terminologi  berarti  orang  yang mempertunjukkan,  memperlihatkan,  sebagai  bukti.(Werluka,  2019)  Sedangkan  menurut istilah  syara’  ialah  orang  yang  menyaksikan  dengan  mata  kepala  sendiri.  Saksi  adalah sebuah  kata  benda  dalam  bahasa  Indonesia  yang  berarti  ”orang  yang  melihat  atau mengetahui”.  Kata  saksi  dalam  bahasa  arab  adalah  ” syahadah "  yaitu  orang  yang mengetahui yang menerangkan apa yang diketahuinya.Jadi saksi yang dimaksud dalam hal ini  adalah  manusia  hidup.  Sedangkan  menurut  Sayid  Sabiq  dalam  kitab  sunnah  bahwa yang  dimaksud  dengan  saksi  itu  adalah  memberitahukan  seseorang  tentang  apa  yang disaksikan dan dilihatnya. Maknanya ialah pemberitahuan seseorang tentang apa yang dia ketahui dengan sebenarnya.(Ismanto, 2022)
Hukum  Islam  mengatur  bahwa  saksi  yang  akan  dilangsungkan  harus  sesuai dengan syarat materil dan syarat formil. Syarat materil yang dimaksud adalah keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri, keterangan yang  diberikan  saksi  mempunyai  sumber  pengetahuan  yang  jelas  sebagaimana  maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg, dan keterangan yang diberikan saksi saling bersesuaian satu sama lain  atau  dengan  alat  bukti  yang  lain.(Rasyid  &  Syaifuddin,  2009)  Selain  syarat  materil saksi juga harus memenuhi syarat formil yaitu memberi keterangan didepan persidangan, bukan  yang  dilarang  untuk  didengar  sebagai  saksi,  bagi  kelompok  yang  berhak mengudurkan diri sebagai saksi menyatkan kesediaan untuk diperiksa sebagai saksi dan mengucapkan sumpah menurut agama yang dianut.(Manan, 2005)
Sesuai  dengan  pengertian  diatas  bahwa  kesakisan  yang  diatur  oleh  negara memiliki  hubungan  dengan  agama.  Hal  mengenai  kesaksian  diatur  dalam  hukum  positif melalaui  Pasal  139-1852  HIR,  168-172  HIR,  165-179  R.  Bg,Pasal  306-309  R.  Bg,  Pasal 1895,  1902-1912  KUHAP.  Menurut  ketentuan  Pasal  163  Herzien  Inlandsch  Reglement yang selanjutnya disebut dengan HIR, Pasal 283 Rechtreglement voor de Buitengewesten
yang selanjutnya disebut dengan R.bg dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum yang selanjutnya  disebut  dengan  KUHAP,  diatur  hal-hal  yang  terikat  dengan  asas-asas pembuktian.  Dalam  Pasal  1865  KUHAP  dijelaskan  ”Barang  siapa  yang  mengaku mempunyai hak atau mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya dan menyangkal  hak  orang  lain  harus dibuktikan”.  Adanya  hak  atau  peristiwa ini maka  baik penggugat  atau  tergugat  dibebani  pembuktian,  terutama  penggugat  wajib  memuktikan peristiwa  yang  diajukan.(Mertokusumo,  2009)  Saksi  yang  didatangkan  ke  muka persidangan  adalah  seorang  yang  melihat  dan  mendengar  sendiri  secara  langsung kejadian atau peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara.
Tidak  adanya  batasan  dalam  KUHAP  tersebut  memberikan  asumsi  bahwa kemungkinan  pembaharuan  terhadap  pemahaman  tentang  kesaksian  perempuan  dalam hukum  Islam.  Mengenai  masalah  kesaksian  dalam  suatu  perkara  atau  suatu  masalah, kedudukan antara pria dan wanita sama-sama memiliki  tanggungjawab dan fungsi yang sama, karena masalah kesaksian sangatlah penting menurut Islam.(Fauzi et al., 2022)
Di  dalam  lingkup  lembaga-lembaga  peradilan  di  Indonesia,  lembaga  Peradilan Agama adalah lembaga peradilan yang khusus mengakomodir atau memfasilitasi masalah- masalah  perdata  tertentu  seperti  perkawinan,  perceraian,  rujuk,  hibah,  wasiat,  wakaf, waris  dan  perbankan  syari`ah  bagi  umat  Islam  yang  berwarganegara  Indonesia. Pandangan bahwa hubungan hukum sebagai salah satu institusi sosial yang menjanjikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum jelas akan bertumpu pada pertukaran antara dinamika  masyarakat  dan  penegakan  hukum  dengan  kesadaran  hukum  masyarakat. Masalah kesaksian perempuan dalam hukum positif di Indonesia tidak begitu diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akan tetapi hanya diatur mengenai teknis, hak-hak, siapa  saja  yang  boleh  menjadi  saksi  dan  kewajiban  menjadi  saksi  tidak  diatur  secara spesifik  mengenai  bagaimana  hukum  kesaksian  perempuan.  Hal  ini  mengindikasikan bahwa  dalam  sistem  hukum  positif  di  Indonesia  kedudukan  saksi  laki-laki  maupun perempuan sama dan tidak ada perbedaan antara keduanya.
Pembuktian merupakan penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum dalam yang  memeriksa  suatu  perkara  guna  memberi  kepastian  tentang  kebenaran  peristiwa yang  dikemukakan,  akan  tetapi,  di  dalam  Hukum  Acara  pada  lembaga  Peradilan  Agama sampai  saat  ini  masih  mengacu  kepada  HIR  ( Het  Herziene  Indonesisch  Reglement )  yang menjadi sumber rujukan bagi ketentuan hukumberacara pada setiap lembaga peradilan di Indonesia.  Ketentuan-ketentuan  di  dalam  HIR  khususnya  mengenai  masalah  saksi, tidaksedikit terdapat perbedaan dengan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh hukum Islam. Di dalam HIR tersebut tidak diatur mengenai klasifikasi saksi, maka peneliti tertarik  untuk  mengkaji  “ Status  Dan  Kedudukan  Perempuan  Sebagai  Saksi  Dalam  Sistem Peradilan Agama (Studi Komparatif Hukum Islam dan KUHAP).

## METODE
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kepustakaan  ( library  research )  yaitu  penelitian yang dilakukan di kepustakaan dengan menelaah bahan-bahan pustaka berupa buku, kitab- kitab  fiqih,  majalah  atau  dokumen-dokumen  lainnya  yang  relevan  dengan  topik  yang dikaji.(Abubakar, 2021).
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  atau  penelitian  kualitatif  berupa studi dokumen atau teks yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena atau gejala sosial dengan  lebih  benar  dan  lebih  objektif,  dengan  cara  mendapatkan  gambaran  yang  lengkap tentang  fenomena  yang  dikaji.  Dengan  menggunakan  metode  ini,  penulis  akan membandingkan pendapat antara hukum Islam dan KUHAP tentang status dan kedudukan perempuan sebagai saksi.(Soekanto, 2006)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisia  Komparatif  Status  dan  Kedudukan  Perempuan  Dalam  Hukum  Islam  dan KUHAP
Keberadaan saksi dalam suatu peristiwa sebagaimana yang di pahami pada firman Allah  Q.S.  al-Baqarah  [2:  282]  bahwa  keberadaan  saksi  memiliki  peran  yang  sangat penting. Kehadiran saksi tersebut selain diperintahkan Alquran kepada para pihak pihak yang  melakukan  sebuah  akad  atau  transaksi  untuk  meng  hadirkan  saksi,  juga  sebagai upaya preventif.(Ahmad, 2020) Apabila pada masa yang akan datang terjadi perselisihan antara  orang-orang  yang  mengadakan  akad  atau  transaksi,  maka  dengan  adanya  saksi pada waktu akad atau transaksi dahulu saksi tersebut dapat mem berikan keterangan.
Begitu juga dalam hadis Nabi Muhammad yang menyatakan bahwa sebaik-baik saksi adalah  orang  yang  memberikan  ke  terangan  walaupun  tidak  diminta  dalam  hal  saksi tersebut  pada  dasarnya  mengetahui  dengan  baik  persoalan  yang  dihadapi  dan  dikenal juga tingkat keadilan serta kejujurannya. Namun pada hadis berikutnya Nabi Muhammad pun juga mencela saksi dalam hal saksi tersebut memberikan keterangan palsu. Terlepas dua  kondisi  hadis  Nabi  Muhammad  saw  itu,  tetapi  pada  dasarnya  adanya  perhatian Alquran dan hadis Nabi terhadap saksi sebenarnya menunjukkan tentang arti pentingnya saksi, bahkan dalam riwayat lain kedudukan saksi semakin terlihat sangat penting karena menjadi unsur yang tidak boleh tidak harus ada dalam suatu akad khususnya akad nikah. Pada  hadis  tersebut  ke  dudukan  saksi  sebagai  salah  satu  rukun  yang  mesti  ada  waktu berlangsungnya  akad  nikah,  sehingga  apabila  ketinggalan  mengakibatkan  tidak  sahnya akad nikah.
Berdasarkan  hal  di  atas  dapat  dipahami  bahwa  pada  intinya  saksi  adalah  sebagai rukun  akad  nikah,  bahkan  menjadi  rukun  pula  dalam  suatu  perbuatan  hukum.  Hal  ini sebagaimana pada firman Allah Q.S. al-Baqarah [2: 282 dan 283] bahwa walaupun objek kesaksian  pada  firman  tersebut  hanya  berkaitan  dengan  perkara  muamalah  (bisnis), tetapi  yang  mesti  ditangkap  adalah  adanya  perintah  untuk  mencari  dan  mendatangkan saksi.  Perintah  dari  Allah  pada  awalnya  selalu  dapat  dipahami  sebagai  hal  yang  wajib dilakukan. Oleh karena itu penulis memahami tidak keliru pula apabila dikatakan bahwa eksistensi  saksi  pada  QS.  al  Baqarah  [2:  282]  juga  menjadi  salah  satu  rukun  dalam transaksi  bisnis,  sehingga  kehadiran  saksi  menjadi  wajib  dilakukan.  Untuk  mendukung keberadaan saksi dalam dunia bisnis adalah termasuk rukun, tampaknya hal ini dapat pula dikaitkan  dengan  pendapat  Imam  Hanafi  sebagaimana  akan  dibahas  pada  bahasan tersendiri.
Berbeda halnya dengan kedudukan saksi dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata. Berdasarkan Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1866 KUH Perdata dan Pasal 164 HIR serta pasal 284 R.Bg. saksi dalam hukum acara ini termasuk sebagai salah satu dari beberapa alat bukti (bewijsmiddel). Alat bukti saksi inilah yang di jadikan para pihak yang  berperkara  untuk  membuktikan  ke  benaran  dalil  gugatan  atau  fakta-fakta  yang mereka kemukakan kepada pihak tergugat atau sebagai dalil bantahan terhadap gugatan penggugat bahwa ia bukan sebagai orang yang salah atau melakukan kesalahan.
Peran  Saksi  dalam  Hukum  Islam  dan  Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Perdata sebagaimana deskripsi di atas dapat dipahami dengan jelas bahwa kedudukan saksi dalam Alquran  dan  dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Perdata  sebenarnya berbeda.(Iqbal,  2023)  Saksi  dalam  Alquran  dipahami  sebagai  rukun  suatu  perbuatan hukum,  sementara  saksi  dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Perdata  adalah sebagai salah satu alat bukti. Adanya perbedaan tersebut sebenarnya menunjukkan bahwa fungsi  pada  dua  kedudukan  tersebut  juga  berbeda.  Saksi  sebagai  rukun  adalah menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum, sementara saksi sebagai alat bukti adalah untuk membuktikan apakah perbuatan hukum tersebut telah dilakukan secara sah atau  tidak,  atau  untuk  membuktikan  tentang  ada  atau  tidak  adanya  perbuatan  hukum yang telah dilakukan. Begitu juga untuk membuktikan bersalah atau tidaknya seseorang,
ada atau tidak adanya perbuatan hukum, atau telah terjadi atau tidaknya suatu perbuatan hukum.
Dalam  Instruksi  Presiden  Nomor  1  Tahun  1991  tentang  Kompilasi  Hukum  Islam juga menganut bahwa saksi juga termasuk rukun. Hal tersebut telah diatur sebagaimana pada  pasal  24  ayat  (1)  Kompilasi  Hukum  Islam  yang  tertulis  "Saksi  dalam  perkawinan merupakan  rukun  pelaksanaan  akad  nikah",  Selanjutnya  pada  ayat  berikutnya  yaitu  (2) disebutkan  "setiap  perkawinan  harus  disaksikan  oleh  dua  orang  saksi"  Dua  orang  saksi yang dimaksudkan di sini tentu adalah dua orang saksi yang memenuhi persyaratan dan yang jelas adalah dua orang saksi laki-laki.(Herlina, 2019) Dalam hal saksi sebagai rukun hukum seperti yang dikemukakan dalam pasal tersebut, tampaknya Peradilan Agama pun tidak  memiliki  hak  untuk  mencampuri  ketentuan  saksi  sebagai  rukun  yang  mesti  ada ketika langsungnya suatu akad.
Berbeda  halnya  apabila  saksi  tersebut  sebagai  alat  bukti.  Misalnya  terkait  dengan masalah pernikahan, maka saksi sebagai alat bukti berfungsi untuk membuktikan ada atau tidak  adanya  pernikahan  seseorang.(Afandi,  2018)  Jika  dikaitkan  dengan  keotentikan pernikahan,  saksi  digunakan  untuk  membuktikan  apakah  se  seorang  menikah  secara resmi  atau  hanya  pernikahan  "bawah  tangan".  Jika  dikaitkan  dengan  kekerasan  dalam rumah  tangga,  maka saksi  digunakan  untuk  membuktikan  ada  atau  tidak adanya  tindak kekerasan  yang  dilihat  saksi.  Jika  dikaitkan  dengan  per  ceraian,  maka  saksi  digunakan untuk membuktikan apakah suami isteri yang dimaksud apakah telah bercerai atau tidak yang di sertai dengan bukti lainnya. (Mubādalah, n.d.)
Mengutip  pendapat  salah  seorang  pakar  hukum  Indonesia  yakni  Roihan  A.  Rasyid yang  mengatakan  bahwa  Peradilan  Agama  bukan  bermaksud  untuk  menikahkan  orang sehingga memerlukan saksi sebagai syarat, melainkan hanya untuk membuktikan ada atau tidak adanya akad nikah. Hal yang demikian, 'Satu hal yang perlu ditegaskan dari pendapat di atas bahwa Roihan A. Rasyid mengatakan adanya saksi sebagai alat bukti dan ada pula saksi  sebagai  syarat.  Menurut  hemat  penulis  saksi  tersebut  bukan  sebagai  syarat melainkan  sebagai  rukun.  Saksi  sebagai  rukun  juga  telah  diakui  oleh  para pakar  hukum Islam sejak dahulu. Alasan lainnya bahwa hakikat saksi adalah melihat atau menyaksikan, oleh karena itu saksi mesti ada saat berlangsungnya suatu akad. Apabila disebut sebagai syarat  maka  asalkan  adanya  saksi,  saksi  tersebut  bisa  saja  tidak  ikut  hadir  atau menyaksikan  suatu  akad.  Apabila  saksi  yang  ditunjuk  tidak  hadir,  maka  pertanyaannya bagaimana  ia  dapat  memberikan  keterangan  apabila  terjadinya  perselisihan  terhadap akad  yang  ditelah  dilakukan,  sementara  ia  sendiri  tidak  pernah  menyaksikan  saat  akad waktu itu berlangsung.(AGAMA, n.d.)
Dalam konteks ini, menurut hemat penulis karena urusan menikahkan orang adalah wewenang  yang  diberikan  Undang-Undang  kepada  Pegawai  Pencatat  Nikah  (PPN)  atau Pembantu  Pegawai  Pencatat  Nikah  (PPPN).  Jelasnya  saksi  sebagai  alat  bukti  adalah seseorang yang diminta memberikan keterangan untuk membuktikan kebenaran hak yang mesti  diperoleh  bagi  yang  berkepentingan  atau  untuk  membuktikan  berupa  penolakan tuntutan seseorang.(Damayanti, 2020)
Beberapa  deskripsi  di  atas,  menurut  hemat  penulis  bukan  berarti  melarang menggunakan  saksi  yang  berkedudukan  sebagai  rukun  untuk  digunakan  sebagai  alat bukti. Misalnya dua orang saksi yang berkedudukan sebagai rukun digunakan untuk mem buktikan  adanya  akad  nikah  yang  telah  dilangsungkan  beberapa  waktu  yang  lalu.  Hal seperti  ini  jelas  lebih  baik  dan  lebih  kuat  serta  tentu  diterima  oleh  semua  kalangan. Namun setelah sekian lama hidup berumah tangga, maka bisa jadi ketika diperlukannya saksi untuk membuktikan pernikahan suami isteri ini, saksi yang menyaksikan akad nikah keduanya waktu dahulu sudah tidak ada lagi atau tidak berada di daerah tersebut, tentu sudah  dipastikan  dibutuhkan  keterangan  oleh  orang  lain  yang  mengetahui  peris  tiwa pernikahan  kedua  suami isteri  itu.  Orang  yang mengetahui  itu,  bisa  jadi  adalah  laki-laki dan  bisa  jadi  pula  perempuan.  Intinya  adalah  saksi  dalam  Alquran  sebagai  rukun.
Kehadiran  saksi  sebagai  rukun  pada  saat  akad  berlangsung  adalah  wajib  dan ketidakhadiranya mengakibatkan tidak sahnya akad.  Adapun saksi dalam Kitab Undang- undang Hukum Acara Perdata bedudukan sebagai alat bukti. Kedudukan saksi sebagai alat bukti adalah untuk mem buktikan ada atau tidak adanya perbuatan hukum.
Dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Perdata  semua  pembuktian  disebut sebagai  alat  bukti.  Jika  dikaitkan  dengan  Islam,  apakah  dalam  Islam  juga  dikenal  istilah alat bukti sebagaimana Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata. Istilah alat bukti ini tampaknya  hanya  ditemukan  melalui  kata bayyinah (l)  yang  bermakna al-hujjah  al- wadihali (  )  yakni  "bukti  yang  jelas",  tetapi  ada  pula  di  antara  para  pakar  bahasa mengartikan bayyinah sebagai (l) yakni "saksi" Latar belakang dikenalnya istilah bayyinah adalah  karena  adanya  hadis  Nabi  Muhammad  saw  yang  terfokus  pada  istilah  tersebut. Hadis yang dimaksud adalah sebagai berikut:
}ىقهيبلا هاور { ركنأ نم ىلع يْميلاو ىعدلما ىلع ةئيبلا : لاق ملسو هيلع الله ىلص بينلا نأ هنع الله يضر سابع نبا نع Dari Ibn Abbas r.a, bahwasanya Nabi saw bersabda: Keterangan atas penggugat dan sumpah atas orang yang menolak gugatan . (H.R. Baihaqi).(As- Shan’ani & Al -Kahlani, 2005)
Apabila  lafal bayyinah dipahami  bermakna  sebagai  saksi,  maka  maksud  hadis tersebut  adalah  penggugat  berkewajiban  untuk  menghadirkan  saksi  ( bayyinah )  untuk memberikan ke terangan dan bagi yang menolak atau menyatakan dirinya tidak bersalah diwajibkan untuk bersumpah.(Muslimin, 2016) Akibat hukum dari makna lafal bayyinah sebagai saksi adalah proses untuk memperoleh ke terangan hukum di dalam Islam hanya dapat dilakukan melalui keterangan saksi dan bukan melalui keterangan-keterangan yang lain seperti pengakuan atau bukti dokumentasi. Oleh karena itu, tampaknya pemaknaan lafal bayyinah sebagai  saksi  mempersempit  gerak  ruang  pembuktian  hukum,  terutama pada kasus-kasus yang tidak ada yang menjadi saksi, tetapi ditemukan adanya bukti bukti yang lain.
Berdasarkan permasalahan di atas, Ibn al-Qayyim al Jauziyah tampaknya merasakan kegelisahan  hukum  pada  waktu  itu  sehingga  membuatnya  melakukan  konstruksi pemaknaan lafal bayyinah . Menurut Ibn al-Qayyim al-Jauziyah bahwa lafal bayyinah ( ةنيبلا ) adalah salah satu bagian dari syahadah ( ةداهشلا ) ruang lingkup lafal bayyinah lebih umum atau  lebih  luas  dibandingkan  dengan  lafal  syahadah,  sehingga  menurut  pakar  ini.(Al- Arabiyyah,  2004)  Dalam  konteks  ini  segala  apa  pun  yang  dapat  mengungkapkan  atau menyatakan  kebenaran  maka  dapat  disebut  sebagai  bayyinah,  Pendapat  ini  tampaknya sejalan  dengan  arti  yang  dikemukakan  pakar  bahasa  bahwa  kata  bayyinah  berarti  al- hujjah al-wadihah yakni bukti yang jelas sebagaimana disebutkan di atas.(al- Marāġī, 1946) Jika  dikaitkan  dengan  sistem  hukum  beracara  di peradilan,  tampaknya  pendapat  Ibn  al- Qayyim  al-Jauziyah  lebih  relevan  dengan  model  pembuktian  hukum  di  dunia  peradilan sekarang  yang  tidak  hanya  mengandalkan  saksi,  tetapi  dapat  dilakukan  melalui pembuktian-pembuktian  lain.  Sebagaimana  halnya  makna bayyinah sebagai al-hujjah al- wadiḥah ,  tentu  keterangan-keterangan  tidak  dapat  dibatasi  hanya  melalui  keterangan saksi  melainkan  mesti  pula  melalui  berbagai  macam  cara  baik  pembuktian  melalui dokumen atau pun melalui audio.
Menurut hemat penulis, pendapat Ibn al-Qayyim yang dilahirkan pada tahun 1293 M dan wafat pada tahun 1350 M," jelas lebih dahulu dicetuskan, bahkan macam-macam alat bukti  yang  terdapat  dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Perdata  di  Peradilan Umum  sebenarnya  juga  terinspirasi  dari  definisi  bayyinah  yang  di  kemukakan  Ibn  al- Qayyim.  Oleh  karena  itu  tampaknya  apabila  makna  lafal  bayyinah  (A)  diartikan  sebagai apapun  yang  dapat  mengungkapkan  kebenaran,  termasuk  pula  bukti  dokumen  se bagaimana yang diperkenalkan Q.S. al-Baqarah [2: 282] tentang perintah pencatatan yang akan  dibahas  pada  bahasan  mendatang,  maka  sebenarnya  tidak  ada  yang dipermasalahkan  dalam  hukum  Islam.  Bahkan  Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara
Perdata  di  Peradilan  Umum  khususnya  dalam  pembuktian  terlihat  menerapkan  hukum pem buktian yang diperkenalkan Islam.(Pelu & Helim, 2015)
Dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Perdata  telah  ditentukan  bahwa  pihak pihak  yang  berperkara  berkewajiban  untuk  mencari  dan  hadirkan  saksi  di  muka persidangan. Para pihak yang ber kepentingan mesti secara maksimal mencari saksi dan berupaya  agar  saksi  yang  relevan  dapat  hadir  dengan  sukarela.  Apabila  saksi  tidak bersedia,  sementara  saksi  tersebut  adalah  orang  yang  tepat  untuk  memberikan keterangan,  maka  berdasarkan  ke  wenangan  yang  diberikan  undang-undang  kepada hakim bahwa hakim dapat memerintahkan untuk menghadirkan saksi tersebut di depan persidangan. Begitu juga apabila masih tidak bersedia, hakim pun dapat memerintahkan agar saksi tersebut dijemput secara paksa, bahkan saksi ini dapat dikenakan sanksi untuk mengganti biaya pemanggilan. Apabila kewajiban mencari dan menghadirkan saksi dalam Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Perdata  ditemukan  dengan  Islam,  tampaknya  hal tersebut  sejalan  dengan  hukum  kesaksian  dalam  hukum  Islam,  bahkan  relevan  pula dengan QS. al-Baqarah [2: 282). Dalam firman Allah tersebut orang-orang yang berperkara diwajibkan untuk meminta kepada orang yang mengetahui duduk perkara yang dihadapi agar bersedia menjadi saksi. Ayat Alquran yang dimaksud sebagaimana telah dibahas pada bagian  makna  ayat  ke  saksian  tertulis  yang  memerintahkan  kepada  pihak  yang berkepentingan  untuk  mencari  saksi  sebanyak  dua  orang.  Dalam  Kitab  Undang-undang Hukum  Acara  Perdata  jumlah  saksi  yang  dapat  diterima  juga  sekurang-kurangnya  dua orang.(Iqbal, 2023)
Begitu juga bagi saksi yang diminta untuk memberikan ke terangan diwajibkan pula memberikan  kesaksian.  Hal  ini  sesuai  dengan  firman  Allah  Q.S.  al-Baqarah  [2:  282]  13 yakni  saksi-saksi  yang  sudah  diminta  untuk  menyaksikan  suatu  transaksi  atau  untuk memberikan keterangan ketika diperlukan, hendaknya tidak merasa enggan memberikan kesaksian  yang  artinya  berkewajiban  memberikan  keterangan  agar  kebenaran  dapat ditegakkan.  Hal  ini  disebabkan  bahwa  apabila  saksi  mengetahui  informasi  yang sebenarnya maka dengan adanya ke saksian ini, kebenaran dapat ditegakkan. Pentingnya kedudukan  saksi  inilah  membuat  Allah  pun  melarang  kepada  orang  yang  me  nyimpan suatu  informasi  sebagaimana  dalam  Q.S.  al-Baqarah  [2:  283],  sementara  ia  mengetahui informasi tersebut.
Perbedaannya  hanya  terletak  bahwa  kewajiban  untuk  meng  hadirkan  saksi  dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata adalah agar dapat menjadi alat pembuktian hukum, sementara kewajiban untuk mencari dan menghadirkan saksi dalam Islam adalah karena  saksi  sebagai  rukun  (unsur  yang  tidak  boleh  tidak  harus  ada  waktu  ber langsungnya  suatu  akad).  Dalam  Islam  bahwa  saksi  sebagai  rukun  juga  dapat  dijadikan sebagai alat pembuktian hukum.
Pakar  lainnya  yaitu  Ibn  al-Qayyim  al-Jauziyah  sebagaimana  telah  dijelaskan  pula pada  bab  II  bahwa  kesaksian  adalah  salah  satu  bagian  dari  bayyinah  (pembuktian), sementara  bayyinah  sendiri  memang  diperkenalkan  Nabi  melalui  sabdanya,  sehingga menurut  pakar  ini  segala  apa  pun  yang  dapat  mengungkapkan  atau  menyatakan kebenaran  dapat  disebut  sebagai  bayyinah,  ter  masuk  di  dalamnya  adalah  saksi.  Oleh karena itu, lanjutnya, sangat dimungkinkan saksi dapat berasal dari orang yang berbeda agama  (non-muslim)  jika  hakim  berkeyakinan  bahwa  kebenaran  dapat  diungkapkan melalui kesaksiannya.(al- Marāġī, 1946)
Dalam  konteks jumlah  laki-laki  dan  perempuan,  dalam  keadaan  tertentu  yang  ada hanya  seorang  laki-laki,  sementara  yang  ada  pada  waktu  itu  hanya  perempuan,  maka kesaksian  tersebut  dapat  dilakukan  oleh  satu  orang  laki  dan  dua  orang  perempuan. Artinya  status  kesaksian  satu  orang  laki-laki  sama  statusnya  dengan  dua  orang perempuan. Adapun alasan tentang berbedanya status kesaksian ini tampaknya telah jelas dideskripsikan pada bagian makna ayat kesaksian terdahulu. Intinya perbedaan tersebut bukan  ber  maksud  meragukan  kemampuan  perempuan,  hanya  saja  karena  pada  dunia
usaha  yang  dilakukan  di  siang  hari  sampai  malam  serta  lagi  dengan  kegiatan-kegiatan meeting  lainnya  sehingga  penandatangan  dan  kesaksian  segala  macam  bisnis  layaknya dilakukan  oleh  laki-laki.  Apabila  ada  perempuan  yang  menjadi saksi,  ia mesti mendapat tambahan  satu  perempuan  lagi  yang  berfungsi  untuk  memperkuat  kesaksian  yang dilakukan mereka, karena bisa jadi suatu saat salah seorang di antara keduanya ada yang tidak bisa hadir memberikan kesaksian atau telah lupa dengan objek yang disaksikannya pada waktu dahulu.(Pelu & Helim, 2015)
Menurut  hemat  penulis  adanya  kemestian  dua  orang  perempuan  dan  satu  orang laki-laki sebenarnya tidak merugikan pihak perempuan. Alasan apa yang membuat kaum perempuan merasa keberatan terhadap ketentuan saksi ini. Sebaliknya hal ini lebih baik dilakukan  bahkan  tidak  hanya  perempuan  yang  mesti  sebanyak  dua  orang  atau  empat orang, laki-laki pun tidak ada dalil yang melarang apabila ingin lebih dari dua orang yang menjadi saksi. Bahkan pada hakikatnya, semua orang yang hadir pada akad atau transaksi berlangsung adalah menjadi saksi terhadap peristiwa itu.
Hal  yang  perlu  diperhatikan  bahwa  saksi  di  sini  adalah  ber  kedudukan  sebagai rukun. Oleh karena itu sangat wajar apabila saksi dipilih secara selektif. Berbeda halnya apabila  saksi  yang  di  butuhkan  adalah  saksi  sebagai  alat  bukti,  maka  yang  diutamakan adalah orang yang lebih mengetahui peristiwa yang sedang di perselisihkan dan apakah informasi yang diberikannya mengan dung kebenaran atau sebaliknya.
Adapun dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata, nilai kesaksian laki laki dan  perempuan  adalah  sama.  Samanya  nilai  kesaksian  laki  aki  dan  perempuan  dalam Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Perdata  di  Peradilan  Agama  karena  saksi berkedudukan sebagai salah satu alat bukti sebagaimana diterangkan di atas. Tugas saksi dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata adalah untuk membuktikan ada atau tidak  adanya  per  buatan  hukum.  Oleh  karena  itu  demi  kepentingan  untuk  me ngungkapkan  fakta  yang  sebenarnya,  siapa  pun  dapat  menjadi  saksi  dan  tidak membedakan saksi dari jenis kelamin.(Pelu & Helim, 2015)
Misalnya  di  suatu  daerah  ada  sepasang  laki-laki  dan  perempuan  yang  tinggal serumah tanpa diketahui apakah keduanya telah menikah atau belum. Adanya keraguan dari sebagian masyarakat  ini mengharuskan sepasang  laki-laki  dan  perempuan  tersebut menghadirkan  bukti.  Bukti  di  sini  dapat  berupa  surat  atau  buku  nikah,  dapat  berupa kesaksian saksi atau  bahkan melalui pengakuan keduanya yang disertai sumpah. Fungsi bukti di sini yang salah satunya adalah saksi adalah untuk memberikan keterangan atau melakukan  pembuktian  apakah  keduanya  benar  sebagai  suami  isteri  atau  merupakan pasangan yang tidak sah.
Sebagaimana pembuktian pun dapat dilakukan dengan berbagai cara maka menurut hemat penulis kesaksian juga tidak membedakan berdasarkan jenis kelamin dan termasuk pula agama. Semua dapat digunakan untuk membuktikan kebenaran yang ingin dicari. Hal yang  paling  penting  dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Perdata  menurut  yang dipahami  penulis  adalah  penguakan  atau  pengungkapan  kebenaran  dengan  macam- macam alat bukti itu yang salah satunya adalah saksi. Hal yang mesti diperhatikan adalah saksi  mesti  berjumlah  dua  orang  atau  lebih  tanpa  mem  bedakan  jenis  kelamin.  Namun apabila  kesaksian  hanya  diberikan  oleh  satu  orang,  maka  kesaksian  tersebut  tidak diterima  jika  tidak  dikuatkan  dengan  alat  bukti  lainnya.  Berdasarkan  hal  di  atas,  dapat dikatakan  bahwa  tampaknya  tidak  bertentangan  dengan  ayat  kesaksian  jika  dinyatakan bahwa  nilai  kesaksian  laki-laki  dan  perempuan  adalah  sama.  Hal  ini  disebabkan kedudukan  perempuan  yang  menjadi  saksi  adalah  sebagai  alat  bukti,  seperti  kesaksian perempuan  terhadap  ada  atau  tidak  adanya  tindak  kekerasan  yang  dilakukan  seorang suami  terhadap  dirinya.  Selain  itu  tampaknya  tidak  bertentangan  pula  dengan  ayat kesaksian  jika  yang  menjadi  saksi  terdiri  dari  satu  orang  laki-laki  dan  satu  orang perempuan  atau  hanya  terdiri  dari  dua  orang  perempuan,  asalkan  perempuan  yang
menjadi  saksi  mengetahui  ecara  pasti  tentang  pokok  persoalan  yang  dihadapi  pihak berperkara sehingga membutuhkan kesaksiannya.
Intinya  adalah  apabila  saksi  tersebut  diposisikan  sebagai  rukun,  maka  mesti mengikuti  seperti  yang  ditentukan  dalam  Alquran.  Namun  apabila  saksi  diposisikan sebagai  alat  bukti,  maka  penulis  lebih  cenderung  sependapat  dengan  ketentuan  Kitab Undang-undang  Hukum  Acara  Perdata.  Satu  hal  yang  penting  untuk  ditegaskan  di  sini bahwa samanya nilai kesaksian laki-laki dan perempuan di sini berbeda dengan samanya nilai kesaksian yang dirumuskan TIM Pengarusutamaan Gender. Samanya nilai kesaksian laki-laki  dan  perempuan  yang  ditawarkan  Pengarusutamaan  Gender  sebagaimana  pada pasal  11  ayat  (1)  adalah  saksi  berkedudukan  sebagai  rukun,  sementara  samanya  saksi dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Perdata  adalah  berkedudukan  sebagai  alat bukti yang dipastikan memiliki fungsi yang berbeda.

## KESIMPULAN
Secara  komparatif  satatus  dan  kedudukan  perempuan  sebagai  saksi  di  peradilan agama  dalam  sudut  pandang  hukum  Islam  status  kesaksian  satu  orang  laki-laki  sama statusnya  dengan  dua  orang  perempuan.  Inti  perbedaan  tersebut  bukan  bermaksud meragukan kemampuan perempuan, hanya saja karena pada dunia usaha yang dilakukan di siang hari sampai malam sehingga penandatangan dan kesaksian segala macam bisnis layaknya  dilakukan  oleh  laki-laki.  Apabila  ada  perempuan  yang  menjadi  saksi,  ia  mesti mendapat  tambahan  satu  perempuan  lagi  yang  berfungsi  untuk  memperkuat  kesaksian yang dilakukan mereka, karena bisa jadi suatu saat salah seorang di antara keduanya ada yang  tidak  bisa  hadir  memberikan  kesaksian  atau  telah  lupa  dengan  objek  yang disaksikannya pada waktu dahulu. Sedangkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata,  nilai  kesaksian  laki  laki  dan  perempuan  adalah  sama.  Samanya  nilai  kesaksian laki-laki dan perempuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama karena saksi berkedudukan sebagai salah satu alat bukti, tugas saksi dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata adalah untuk membuktikan ada atau tidak adanya perbuatan  hukum  sesuatu.  Secara  singkat  apabila  saksi  tersebut  diposisikan  sebagai rukun,  maka  mesti  mengikuti  seperti  yang  ditentukan  dalam  Alquran.  Namun  apabila saksi  diposisikan  sebagai  alat  bukti,  maka  sependapat  dengan  ketentuan  Kitab  Undang- undang  Hukum  Acara  Perdata.  Sebagai  kata  penutup  kami  ucapkan  terimakasih  kepada Universitas Ma’arif Lampung yang telah membiayai penelitian ini.

## REFERENSI
Abdurrahman,  W.,  &  Kosmopolitan,  I.  (2007).  Nilai-nilai  Indonesia  dan  Transformasi Kebudayaan. Jakarata: The Wahid Institute .
Abubakar, H. R. (2021). Pengantar metodologi penelitian . SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga. Afandi,  A.  T.  (2018). Kedudukan  Saksi  Dalaam  Undang-Undng  Nomor19Tahun  2016 Tentaang  Perubhan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  ITE . Universitas 17 AGUSTUS 1945. AGAMA, P. (n.d.). Hukum acara peradilan agama .
Ahmad,  S.  (2020). Transformasi  Hukum  Pembuktian  Perkawinan  Dalam  Islam .  Airlangga University Press.
Al-Arabiyyah, M. A.-L. (2004). Al- mu’jam al -wasit . Maktabat al-Khanji. al- Marāġī, A. M. (1946). Tafsīr al - Marāġī . Muṣṭafā al - Bābī al - Ḥalabī.
Anshori, A. (2013). Kesaksian Wanita dalam Pandangan Ulama Tafsir. AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah , 13 (2).
As- Shan’ani,  A. -I.  M.,  &  Al-Kahlani,  I.  I.  (2005).  Subul  As-Salam  Juz  III. Cairo:  Syarikah Makhtabah Wa Maghba’ah Musthafa Al -Baby . Asnawi,  H.  S.  (2012).  Membongkar  Patriarkhisme  Islam  sebagai  Kearifan  Budaya  Lokal: Sebuah Kritik terhadap UU. No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. ESENSIA: Jurnal
Ilmu-Ilmu Ushuluddin , 13 (2), 223 – 240.
Asriaty,  A.  (2016).  Kontroversi  Kesaksian  Perempuan  Dalam  Qs  Al-Baqarah  (2):  282 Antara  Makna  Normatif  Dan  Substantif  Dengan  Pendekatan  Hukum  Islam. YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam , 7 (1), 175 – 198. Damayanti, A. N. (2020). Penghulu dalam sorotan (alasan penghulu menikahkan pasangan dengan akad nikah bawah tangan di Kecamatan Jelai Kabupaten Sukamara) . IAIN Palangka Raya.
Fauzi, M. Y., Hermanto, A., Ismail, H., & Arsyad, M. (2022). Metode Ijtihad Dan Dinamika Persoalan  Di  Kalangan  Imam  Madzhab. At-Tahdzib:  Jurnal  Studi  Islam  Dan Muamalah , 10 (1), 67 – 79. Herlina, A. (2019). Penetapan Desa/Kelurahan Sadar Hukum Dihubungkan Dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak  Asasi Manusia Nomor:  M. 01-PR. 08.10 Tahun 2006  Tentang  Pola  Penyuluhan  Hukum:  Studi  Kasus  Di  Kelurahan  Sukagalih  Dan Desa Karyamukti Kabupaten Garut . UIN SUnan Gunung Djati Bandung. Hermanto,  A.,  &  Ismail,  H.  (2020).  Criticism  of  Feminist  Thought  on  the  Rights  and Obligations  of  Husband  and  Wife  from  the  Perspective  of  Islamic  Family  Law. J. Islamic L. , 1 , 182.
Hisyam, M. A., & Abou-Bakr, O. (2023). Application of Ex Officio Rights Based on Gender Justice  in  Divorce  Lawsuit  in  Surabaya  Religious  Court,  Indonesia. Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam , 8 (2), 187 – 202. Ikhsanudin, K. H. (2002). Panduan Pengajaran Fiqh Perempuan di Pesantren. Yogyakarta: YKF Dan Ford Foundation . Iqbal,  M.  (2023). Kekuatan  Alat  Bukti  Keterangan  Saksi  Anak  Tanpa  Sumpah  Dalam Pembuktian Perkara Pidana Pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Hukum Islam (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya) . Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
Ismanto, B. (2022). P ersyaratan saksi dalam pernikahan (pendapat imam syafi’i dan imam abu hanafi). Jurnal Tafkirul Iqtishodiyyah (JTI) , 2 (2), 282 – 289. Manan, H. A. (2005). Penerapan hukum acara perdata di lingkungan peradilan agama . Mertokusumo, S. (2009). Hukum acara perdata Indonesia .
Miftakhul,  H.  (2021). Kesaksian  perempuan  dalam  pernikahan  (analisis  pemikiran  husein muhammad dan musdah mulia) . universitas islam negeri raden intan lampung.
Mub ādalah, I. (n.d.). Discrimination against wife in the perspective of CEDAW and . Muhammad, K. H. H. (2021). Islam Agama Ramah Perempuan . IRCiSoD.
Muslimin,  A.  (2016).  Perkembangan  Hukum  Islam  Versus  Kehidupan  Sosial  Dalam Perspektif Al-Qawaid AL-Fiqhiyah. Jurnal Mahkamah , 1 . Pelu,  I. E.  A. S.,  &  Helim, A.  (2015). Konsep kesaksian  hukum  acara  perdata di  Peradilam Agama Islam . Setara Press. Rasyid,  C.,  &  Syaifuddin.  (2009). Hukum  acara  perdata  dalam  teori  dan  praktik  pada peradilan agama . UII Press.
Soekanto, S. (2006). Pengantar penelitian hukum. (No Title) .
Ulumuddin,  M.  (2015).  Kesaksian  Perempuan:  Telaah  Terhadap  Status  dan  Kedudukan Perempuan dalam Hukum Islam. EGALITA , 10 (2). Umar, N. (2010). Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al- Qur’an . Wahyudi, M. I. (2009). Nilai Pembuktian Saksi Perempuan dalam Hukum Islam. Musawa: Jurnal Studi Gender Dan Islam , 8 (1).
Wathani,  S.,  Ismail,  H.,  &  Abdillah,  A.  M.  (2022).  Reconstruction  of  Women’s  Fiqh:  An Analysis  of  Muhammad  Shahrur’s  Contemporary  Reading  in  a  Hermeneutic Perspective. J. Islamic L. , 3 , 159.
Werluka,  L.  (2019).  Alat  Bukti  Yang  Sah  Dalam  Pembuktian  Menurutundang-Undang Nomor  8  Tahun  1981  Tentang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP). Jurnal  Belo , 4 (2),
228 – 248.
Copyright Holder : © Habib Ismail, et al., (2024)
First Publication Right : © Jurnal Tana Mana
This article is under: