Syntax Idea: P–ISSN: 2684-6853 E-ISSN: 2684-883X Vol. 2, No. 4 April 2020

## PENEGAKAN  HUKUM  PENGUASAAN  TANAH  TANPA  HAK  DI  WILAYAH JAKARTA UTARA
Elvlyn, Chatarina Dwi Agista dan Margaretha Andini Oktavina Universitas Tarumanagara, Jakarta Email: elvlyns@gmail.com, agistachatarina@gmail.com, dan oktavinandini@gmail.com

## Abstrak
Penegakan hukum di Indonesia sampai saat ini masih belum berjalan sebagaimana semestinya,  sangat  memprihatinkan  dan  masih  membutuhkan  banyak  perhatian, salah  satunya  adalah  penegakkan  hukum  atas  kejahatan  terhadap  tanah.  Setiap Warga  Negara  Indonesia,  masing-masing  memiliki  hak-hak  atas  tanah.  Hak  atas tanah diatur dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1960 mengenai Peraturan Dasar Pokok-pokok  Agraria  (UUPA).  Diantara  tujuan  pokok  dibentuknya  Undang- Undang Pokok Agraria (UUPA) yakni menempatkan asas-asas untuk memberikan kepastian  hukum  terkai  hak  atas  tanah.  Guna  mewujudkan  kepastian  hukum  hak atas  tanah  serta  memperkecil  kemungkinan  terjadinya  tindak  kejahatan  terhadap tanah,  pemerintah  mengeluarkan  sebuah  peraturan  yaitu,  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  51  Tahun  1960  tentang  Larangan  Pemakaian Tanah  Tanpa  Izin  Yang  Berhak  Atau  Kuasanya.  Namun,  nyatanya  masih  banyak warga  Indonesia  yang  tidak  peduli  dengan  peraturan  itu.  Dalam  penelitian  yang dilakukan  di  wilayah  Jakarta  Utara,  penguasaan  tanah  tanpa  hak  yang  sudah terbukti akan ditindaklanjuti dengan sebuah penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP  dengan  merujuk  pada  Peraturan  Gubernur  Provinsi  Daerah  Khusus  Ibukota Jakarta  Nomor  27  Tahun  2016  tentang  Penertiban  Pemakaian  atau  Penguasaan Tanah  Tanpa  Izin  Yang  Berhak.  Tujuan  dari  penertiban  yang  dilakukan  untuk mengajak  masyarakat  agar  lebih  tertib  dan  bijak,  sehingga  terciptanya  tatanan kota yang sebagaimana mestinya.
Kata kunci : Penegakan hukum, penguasaan tanah, tanah tanpa hak

## Pendahuluan
Dalam  cakupan  agraria,  tanah  adalah  suatu  bagian  yang  ada  di  bumi,  yang kemudian disebut dengan permukaan bumi. Tanah yang dimaksud ialah mengatur tanah dalam suatu aspek, yaitu tanah dalam arti yuridis yang disebut hak (Urip Santoso & SH, 2017). Dalam berbagai (aspek/perspektif), tanah memiliki banyak sekali kegunaan. Bila ditinjau melalui aspek/prespektif sosial, tanah yang merupakan tempat atau lahan dapat dimanfaatkan  oleh  manusia  untuk  membangun  tempat  tinggal  sehingga  mereka  dapat melindungi dirinya dan mengadakan kegiatan sosial.  Selain itu, pemanfaatan tanah oleh masyarakat yang ditinjau dalam aspek/perspektif  ekonomi, antara lain digunakan untuk mencari  nafkah  dengan  cara  melakukan  jual-beli  tanah  ataupun  melakukan  jual-beli barang (Doly, 2017). Sehingga mereka bisa mencukupi kebutuhan hidup.
Boedi  Harsono  dalam  buku  Hukum  Agraria  Indonesia:  Sejarah  Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya menyatakan bahwa pengertian penguasaan dan menguasai tanah bisa digunakan dalam arti fisik, pun dalam arti secara yuridis.  Pun  bisa  diartikan  berperspektif  perdata  serta  publik  (Boedi,  2005).  Boedi Harsono mengatakan bahwa aneksasi yuridis didasari hak, yang dijaga oleh hukum serta hakikatnya  memberi  kewenangan  kepada  pemegang  hak  untuk  mendominasi  secara fisik  tanah  yang  dihaki,  melainkan  terdapat  pula  penguasaan  yuridis  yang  meskipun memberi kewenangan untuk menguasai tanah yang dihaki secara fisik, pada  realitanya penguasaan fisiknya dilakuksanakan pihak lain.
Secara  umum,  hak  atas  tanah  diatur  dalam  Undang-undang  No.  5  Tahun  1960 mengenai  Peraturan  Dasar  Pokok-pokok  Agraria  (UUPA).  Diantara  tujuan  pokok dibentuknya  Undang-Undang  Pokok  Agraria  (UUPA)  yakni  menempatkan  asas-asas untuk  memberikan  kepastian  hukum  terkait  hak  atas  tanah.  Kepastian  hukum  yang dimaksudkan  mencakup:  kepastian  mengenai  subjek  hukum  atas  tanah  (orang  atau badan  hukum);  kepastian  mengenai  letak,  batas,  ukuran  atau  luas  tanah  ataupun kepastian  terkait  objek  hak;  serta  kepastian  terkait  status  hak  atas  tanah  yang  menjadi fundamen relasi antar tanah  dengan orang atau badan hukum (Boedi, 2005). Sehingga, untuk menjamin adanya kepastian hukum oleh pemerintah, diselenggarakan pendaftaran tanah  disemua  wilayah  Republik  Indonesia  berdasarkan  Pasal  19  Undang-Undang Pokok  Agraria.  Penyelenggaraan  pendaftaran  tanah  dilaksanakan  oleh  Pemerintah  dan teknis pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997. Badan Pertanahan  Nasional  dan  pelaksanaannya  dilakukan  oleh  seluruh  kepala  kantor pertanahan  di  tingkat  Kabupaten/kota  dimana  letak  objek  tanah  itu  berada  (Kesuma, 2016).
Pendaftaran  tanah  tersebut  bertujuan  untuk  memberikan  kepastian  hukum  serta perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah, serta untuk memberikan informasi kepada  pihak  yang  berkepentingan.  Adapun  tujuan  lain  adalah  terselenggaranya  tertib administrasi  pertanahan,  sehingga  memudahkan  dalam  merumuskan  kebijakan  di bidang pertanahan (Parlindungan, 1990).
Pada  dasarnya  negara  itu  tidak  memiliki  tanah,  tetapi  negara  menguasai  tanah untuk  kepentingan  rakyat  yang  berperan  sebagai  kepala  ulayat  yang  mengatur sedemikian  rupa.  Menurut  peraturan  perundang-undangan,  sertifikat  tanah  merupakan surat  tanda  bukti  hak  yang  berlaku  sebagai  instrumen  pembuktian  yang  kokoh  atas penguasaan atau pemilikan hak atas tanah seseorang. Sehingga yang diakui oleh negara dan  pemerintahan  mengenai  kepemilikan  tanah  yaitu  adanya  sertifikat  hak  milik  atas tanah tersebut. Menurut Moch. Isnaini, sertifikat hak atas tanah bukan merupakan satu- satunya  alat  bukti  yang  bersifat  mutlak,  justru  sebaliknya  baru  merupakan  alat  bukti awal  yang  setiap  saat  dapat  digugurkan  pihak  lain  yang  terbukti  memang  lebih berwenang (Isnaeni, 2000).
Jika  seandainya  dalam  kasus  sengketa  tanah,  seseorang  yang  membawa  girik, petok,  atau  surat  keterangan  tanah  (SKT)  dan  sebagainya,  maka  hal  tersebut  bukanlah surat  tanda  bukti  yang  berlaku menjadi instrumen  pembuktian  atas  kepemilikan tanah.
Melainkan,  hanya  merupakan  asal  mula  lahirnya  sebuah  hak  penguasaan  tanah  yang sifatnya  tidak  dapat  dialihkan  karena  tidak  ada  instrumen  yang  dapat  mengalihkannya kecuali  sertifikat.  Sehingga  dalam  kasus  ini,  seseorang  yang  memiliki  sertifikat  hak milik atau bukti kepemilikan tanah ialah pemilik tanah atau pemegang kekuasaan tanah yang sah, karena sifat sertifikat yang diakui oleh negara merupakan hak yang terkokoh serta  terpenuh.  Sedari  dulu  tanah  mempunyai  daya  tarik  tersendiri  serta  selalu berhubungan  dengan  kekuasaan.  Seorang  bangsawan  disebutkan  kaya  apabila  dia mempunyai sejumlah tanah yang luas.
Tanah  menjadi  target  penguasaan  sebuah  resim  atau  dinasti  yang  berkuasa, perang selalu berakhir dengan hasil yang mengakibatkan pihak kalah memberikan tanah mereka  kepada  pihak  yang  menang  (Mustamid,  2019).  Penguasaan  dalam  arti  hukum ialah  penguasaan  yang  didasari  hak  yang  dijaga  oleh  hukum  serta  pada  hakikatnya memberi  kewenangan  bagi  pemegang  hak  untuk  menguasai  secara  fisik  tanah  yang dihaki,  contohnya  pemilik  tanah  memakai  atau  mengambil  manfaat  dari  tanah  yang dihaki, tidak diserahkan  pada pihak lain (Urip Santoso & SH, 2017).  Berdasarkan hal tersebut,  maka  dapat  dikatakan  bahwa  penguasaan  seseorang  terhadap  tanah  dapat diberikan untuk melakukan sesuatu hal terhadap tanah tersebut dengan diikuti tanggung jawab atas pengelolaan dan pemanfaatan tanah.
Penguasaan tanah tanpa hak merupakan tindak pidana ringan dimana seseorang yang telah menguasai sebidang tanah tanpa memiliki bukti kepemilikan hak atas tanah, ternyata  di  atas  tanah  tersebut  terdapat  pemegang  hak  atas  tanah  yang  sah.  Ketika  si penguasa  tanah  telah  diperingati  dan  ternyata  dia  tetap  ingin  bertahan  dan  tidak  ingin keluar  dari  tanah  yang  dimaksud,  maka  tindakan  seperti  ini  termasuk  tindak  pidana “penguasaan  tanah  tanpa  izin  yang  berhak  atau  kuasanya”,  sebagaimana  dimaksud  di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya.
Tindak  penguasaan  tanah  tanpa  hak  merupakan  sebuah  tindakan  pidana  yang dapat  dilakukan  oleh  seseorang  maupun  sekelompok  orang  untuk  kepentingan  pribadi atau kepentingan bersama.
Pemakaian  tanah  perlu  disinkronkan  dengan  sifat,  tujuan,  dan  keadaannya hingga aspek kemanfaatannya baik dalam kesejahteraan maupun kebahagiaan bagi yang bersangkutan  maupun  untuk  rakyat  serta  negara.  Antara  kepentingan  masyarakat  serta kepentingan  individu  semestinya  saling  proporsional  hingga  tercapai  tujuan  utama, yakni  kemakmuran,  keadilan,  serta  kebahagiaan  bagi  semua  rakyatnya.  Tanah semestinya  dipelihara  dengan  baik  supaya  bertambah  kesuburan  serta  dicegah kerusakannya.  Kewajiban  memelihara  ini  tidak  hanya  dibebankan  bagi  pemegang haknya, tetapi menjadi beban juga untuk setiap orang, badan hukum, ataupun organisasi yang  mempunyai  suatu  relasi  dengan tanah  itu  (Urip  Santoso,  2015).  Sebagai  langkah pertama  pemerintah  dalam  menindaklanjuti  tindakan  untuk  mencegah  meluasnya permasalahan perbuatan pemakaian tanah secara tidak sah dan mengeluarkan peraturan sebagai dasar hukumnya dalam bentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
(PERPU) Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya.
Pemakaian  tanah  yang  melanggar  norma-norma  hukum  serta  tata-tertib  yang nyatanya  masih  banyak  terjadi  di  wilayah  Jakarta  Utara,  tentunya  menghambat pemerintah, sehingga tidak berjalannya pelaksanaan rencana pembangunan tata kota di lapangan.  Tidak  adanya  tanggung-jawab  dari  para  pihak  yang  menguasai  tanah  untuk melaksanakan  kegiatan  seperti  berjualan,  mendirikan  tempat  tinggal  dan  hal  lainnya, tentu  akan  berdampak  buruk  bagi  pihak  yang  bersangkutan,  masyarakat  dan  juga negara.  Jika  diperhatikan  dari  sudut  pandang  tata  tertib,  penguasaan  tanah  tanpa  hak harus ditindaklanjuti secara mendalam. Kemudian jika diperhatikan dari sudut pandang kesehatan,  beberapa  daerah  memang  sudah  tidak  layak  untuk  ditinggali  karena  bukan tempat  yang  seharusnya  untuk  didirikan  bangunan,  bahkan  akan  menjadi  sarang  dari berbagai penyakit. Tindakan seperti ini, membuat kerugian bagi negara dan masyarakat lainnya, seperti kerusakan lahan yang merupakan salah satu hasil produksi yang penting dalam perekonomian negara (Lowing, 2017).

## Metode Penelitian
Dalam penyusunan jurnal hukum ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode  penelitian  kualitatif,  karena  bertujuan  untuk  menganalisa  dan  mendeskripsikan terhadap  suatu  variabel,  keadaan  atau  fenomena  sosial  tertentu.  Dalam  hal  ini  guna untuk menganalisis  data serta data yang didapatkan secara mendalam dan menyeluruh, dengan  harapan  dapat  mengetahui  landasan  hukum  yang  sesuai  mengenai  penguasaan tanah tanpa hak.

## Hasil dan Pembahasan
1. Kebijakan Pemerintah Dalam Menangani Kasus Ini
Dalam menindaklanjuti kasus pemakaian tanah tanpa izin, Pemerintah dengan tegas  mengeluarkan  suatu  peraturan  yaitu  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- undang (PERPU) Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin  Yang  Berhak  Atau  Kuasanya  yang  bertujuan  untuk  memberikan  perlindungan terhadap  hak  atau  kepentingan  warga  masyarakat,  serta  mencegah  terjadinya pemakaian  tanah  tanpa  izin  kuasanya.  Peraturan  ini  mulai  berlaku  pada  tanggal  16 Desember 1960 dan berlaku bagi seluruh wilayah di Indonesia.
Dalam  Pasal  1  PERPU  No.51/1960  dijelaskan  bahwa  seseorang  atau  badan hukum  yang  berhak  untuk  memakai  tanah  harus  disertai  dengan  suatu  hak  sebagai bukti kepemilikan tanah yang sah oleh perseorangan atau badan hukum. Sedangkan yang berhak untuk memakai tanah milik negara adalah Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk.
Jika  seandainya  ada  seseorang  atau  sekelompok  orang  yang  memakai  tanah tanpa  izin  kuasanya,  maka  suatu  saat  Walikota/  Bupati  yang  bersangkutan  dapat mengambil  tindakan  untuk  menyelesaikan  permasalahan  tersebut.  Penyelesaian permasalahan  berupa  penertiban  atau  penataan  lahan  untuk  mengosongkan  tanah
yang  dimaksud  dengan  mengikuti  proses  dan  pelaksanaan  penertiban  yang tertuang dalam  Peraturan  Gubernur  Provinsi  Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta  Nomor  207 Tahun 2016 tentang Penertiban Pemakaian atau Penguasaan Tanah Tanpa Izin Yang Berhak. Tetapi untuk penyelesaian penguasaan lahan milik negara, harus diusahakan menggunakan penyelesaian jalur musyawarah dengan pihak-pihak yang bersangkutan.  Menteri  Agraria  harus  memperhatikan  kepentingan  masyarakat  yang memakai  tanah  tersebut,  serta  kepentingan  penduduk  lainnya  di  area  sekitar. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 5 Ayat (4) PERPU No.51/1960.
Sesuai  dengan  ketentuan-ketentuan  yang  terdapat  dalam  Pasal  3,  4  dan  5, barangsiapa  yang  sebagaimana  dimaksud  telah memakai tanah tanpa izin  yang  sah, mengganggu  yang  berhak  untuk  menggunakan  tanahnya,  mengajak,  serta  memberi bantuan untuk melakukan tindakan pemakaian tanah tanpa hak, maka dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak- banyaknya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Berdasarkan Pasal 6 PERPU No.51/1960, dikatakan bahwa tindakan pidana ini termasuk tindakan pelanggaran Pasal 6 PERPU No. 51 Tahun 1960.
2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Timbulnya Penguasaan Tanah Tanpa Hak Penyebab  timbulnya  permasalahan  tanah  dikarenakan  terjadinya  migrasi,
yaitu perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lainnya dengan tujuan untuk menetap,  terutama  bagi  sekelompok  masyarakat  tertentu  dan  yang  berpenghasilan rendah  (Jo  Santoso  &  Sukowati,  2010).  Perpindahan  masyarakat  ini  menyebabkan banyak  pihak  yang  saling  mengakui  dan  merasa  berkuasa  atas  haknya  untuk menduduki  serta  menguasai  tanah  yang  sebagai  objek  dari  sengketa.  Biasanya pengakuan pihak ini didorong oleh faktor historis  yang artinya lahan tersebut sudah ditempatkan  sejak  nenek  moyang  mereka  dan  akhirnya  diturunkan  kepada  anak- cucunya. Sehingga masyarakat yang menempati tanah tersebut merasa bahwa tanah yang dijadikan objek sengketa merupakan tanah miliknya. Sedangkan kenyataannya, mereka  tidak  dapat  membuktikan  haknya  dalam  memiliki  tanah  tersebut.  Seperti yang sudah dibahas sebelumnya dalam Pasal 1 PERPU No.51/1960 dikatakan bahwa dalam  hal  ini  yang  berhak  memakai  tanah  milik  negara  yaitu  Menteri  Agraria  atau pejabat  yang  ditunjuk.  Berarti  dalam  permasalahan  ini,  penduduk  yang  tidak memiliki  bukti  hak  kepemilikan  atas  tanah  merupakan  sebuah  tindakan  pemakaian atau penguasaan tanah tanpa izin kuasanya.
Faktor lainnya adalah adanya keinginan untuk memiliki yang tinggi, disertai dengan  adanya  niat  dan  kesempatan  untuk  menguasai  tanah  yang  jelas  bukan miliknya.  Sehingga  penguasaan  tanah  tanpa  hak  oleh  seseorang  dapat  terjadi.  Pada akhirnya  mereka  merasa  nyaman  untuk  tinggal  menetap  di  atas  lahan  tersebut  dan telah  menyesuaikan  diri  dengan  lingkungan  hunian  yang  ditempati  (Asvada,  2013). Kemudian, saat Walikota/Bupati yang bersangkutan meminta penduduk sekitar untuk melakukan  pengosongan  lahan,  biasanya  mereka  akan  menolaknya,  dan  dapat menghambat proses penertiban.

## 3. Dampak Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak
Dengan melihat faktor yang menimbulkan terjadinya penguasaan tanah tanpa hak. Kemudian apa saja yang telah pemerintah lakukan untuk mendorong masyarakat agar  semakin  taat  pada  hukum  yang  berlaku  di  negara  kita  ini.  Namun,  pada kenyataannya  masih  terdapat  lahan  yang  biasanya  digunakan  untuk  fasilitas  umum dan  fasilitas  sosial  tidak  dapat  digunakan  sesuai  dengan  fungsinya,  karena disebabkan oleh adanya permasalahan pemakaian atau penguasaan tanah secara tidak sah.  Sehingga  dalam  hal  ini,  pihak  yang  dirugikan  biasanya  adalah  negara.  Hal  ini dikarenakan  Pemerintah  tidak  dapat  menggunakan  tanah  yang  sebagaimana dimaksud  untuk  kepentingan  umum,  seperti  contohnya  yang  pernah  terjadi  di  Jalan Agung  Perkasa  VIII,  Jakarta  Utara.  Lokasi  tersebut  merupakan  salah  satu  tempat yang menunjukkan adanya warga masyarakat yang menghuni atau menduduki lahan tanpa adanya keterangan Hak Kepemilikan Tanah. Terdapat pembangunan liar yang menutup saluran sehingga saluran tidak dapat terkoneksi dan membuat daerah sekitar kerap  tergenang  jika  terjadi  hujan  dengan  intensitas  tinggi.  Maka  dari  itu,  agar Pemerintah dapat menggunakan tanah tersebut secara efisien dan efektif, diperlukan sebuah proses dan pelaksanaan penertiban atau penataan ruang.
Menurut  Bapak  Luasman  Manihuruk,  penguasaan  tanah  tanpa  izin  harus ditindaklanjuti  dengan  langkah-langkah  penertiban  yang  telah  ditetapkan.  Beliau menekankan bahwa tidak ada penggusuran, tetapi yang ada adalah penertiban, karena nyatanya masih banyak masyarakat yang menganggap kinerja dari Satpol PP adalah sebuah penggusuran. Tujuan dari penertiban yang dilakukan adalah untuk mengajak masyarakat  agar  lebih  tertib  dan  bijak,  sehingga  terciptanya  tatanan  kota  yang sebagaimana  mestinya.  Dalam  Pasal  3    PERGUB  No.207/2016  dijelaskan  tujuan dilaksanakannya  penertiban,  yaitu  untuk:  (a)  mencegah  terjadinya  pemakaian  atau penguasaan  tanah  tanpa  izin  yang  berhak;  (b)  mewujudkan  tertib  administrasi pertanahan,  administrasi  pemakaian  dan  pemanfaatan  tanah;  dan  (c)  memberikan kepastian hukum pengimplementasian penertiban pada pemakaian/penguasaan tanah tanpa izin yang berhak.
Jika  dalam  pelaksanaan  penertiban  wilayah  yang  memang  harus  ditertibkan dan  masyarakat  wilayah  tersebut  enggan  untuk  ditertibkan  dan  memaksa  untuk menetap  di  atas  tanah  yang  sebagaimana  dimaksud,  maka  akan  dilaksanakan penertiban  secara  paksa  dengan  didampingi  TNI-Polri,  agar  mencegah  perihal  yang tidak  diinginkan.  Sebelum  melaksanakan  penertiban  secara  paksa,  Walikota/Bupati akan  mengadakan  rapat  teknis  penertiban  atau  koordinasi  dengan  SKPD/UKPD terkait,  pihak  Kepolisian,  TNI,  Kejaksaan,  Pengadilan  serta  Instansi terkait lainnya, untuk memutuskan (a) waktu yang pas untuk melaksanakan aktivitas penertiban; (b) memastikan  jumlah  personil  yang  hendak  dikerahkan;  (c)  prasarana  serta  sarana pendukung  yang  dibutuhkan;  (d)  instansi  yang  terlibat;  dan  (e)  pola  operasi penertiban  yang  hendak  diberlakukan.  Hal  ini  tertuang  di  dalam  Pasal  12  Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 207 Tahun 2016.
Proses  dan  pelaksanaan  penertiban  terhadap  pemakaian  atau  penguasaan tanah  tanpa  izin  yang  berhak  termuat  dalam  Peraturan  Gubernur  Provinsi  Daerah Khusus  Ibukota  Jakarta  Nomor  207  Tahun  2016.  Dalam  Pasal  4  dijelaskan  bahwa penertiban  terhadap  penguasaan  tanah  tanpa  izin  yang  berhak  atas  tanah  milik Pemerintah,  Pemerintah  Daerah  dan  BUMN/BUMD  diajukan  oleh  pengguna  aset kepada  Gubernur.  Artinya,  proses  penertiban  terhadap  pemakaian  tanah  tanpa  izin yang berhak atas kuasanya akan mulai diselidiki jika saat pemilik tanah  mengajukan permohonan  atau  bersurat  kepada  Gubernur.  Kemudian,  akan  dilakukan  penelitian serta validasi data yuridis dan data fisik oleh SKPD/UKPD yang mendapat disposisi Gubernur  Data  yuridis  berupa  surat  bukti  kepemilikan  tanah,  riwayat  perolehan tanah, serta dokumen pendukung lainnya. Sedangkan data fisik berupa luas, letak dan batas  tanah,  benda-benda  yang  terdapat  diatas  tanah  yang  dimaksud,  pihak-pihak yang  menguasai  tanah  tanpa  izin  yang  berhak,  dan  sebagainya.  SKPD/UKPD  yang bersangkutan  melakukan  penelitian  dan  verifikasi  data  dan  wajib  melakukan  rapat- rapat  koordinasi.  Hasil  penelitian  dan  verifikasi  data  diajukan  kepada  Asisten Pemerintahan  dan  Kepala  SKPD/UKPD  untuk  mendapatkan  rekomendasi.  Lalu, hasil rekomendasi akan diajukan ke Gubernur untuk ditindaklanjuti.
Setelah  memperoleh  persetujuan  dari  Gubernur  untuk  melaksanakan penertiban, Walikota/Bupati yang dibantu Satpol PP melakukan kegiatan pembinaan, pemberitahuan dan peringatan, serta penertiban. Pertama, pembinaan dilakukan oleh Walikota/Bupati  dan  menugaskan  Camat,  serta  melakukan  sosialisasi  seperti mengunjungi dan mengundang warga yang menguasai tanah tanpa izin atas kuasanya dan  memberikan  arahan  serta  dihimbau  untuk  mematuhi  ketentuan  peraturan perundang-undangan.  Kegiatan  pembinaan  tersebut  dilakukan  dalam  waktu  paling lambat  14  (empat  belas)  hari  kerja,  dan  setelah  itu  Walikota/Bupati  akan mengeluarkan  surat  pemberitahuan  dan  peringatan  kepada  pihak-pihak  yang memakai  tanah  tanpa  izin  yang  berhak  untuk  melakukan  pengosongan  tanah  atau bangunan. Surat peringatan pertama diberikan waktu selama-lamanya 7 (tujuh) hari kalender  dan  jika  tidak  diindahkan,  maka  surat  peringatan  kedua  diberikan  oleh Walikota/Bupati  dengan  jangka  waktu  3  (tiga)  hari  kalender.  Apabila  tidak dilaksanakan juga, maka surat peringatan ketiga diberikan dalam waktu 1 (satu) hari. Tetapi  apabila  surat  ketiga  tetap  tidak  dilakukan,  maka  Walikota/Bupati  akan melakukan penertiban secara paksa..
Penertiban  yang  dilakukan  oleh  Satpol  PP  selalu  saja  membuat  masyarakat marah,  hingga  sampai  terjadi  kericuhan.  Seperti  yang  terjadi  saat  Penertiban bangunan  liar  di  Jalan  Agung  Perkasa  VIII  Kelurahan  Sunter  Jaya,  Kecamatan Tanjung  Priok  Jakarta  Utara.  Pasalnya  warga  yang  menolak  untuk  ditertibkan melakukan  perlawanan  kepada  pihak  Satpol  PP,  yang  kemudian  berhasil  dileraikan oleh TNI-Polri. Penertiban yang dilakukan adalah untuk mengembalikan fungsi jalur hijau.  Apabila  tidak  dilakukan  penertiban,  masyarakat  yang  menempati  lahan  jalur hijau  atau  di  atas  sungai  akan  terkena  dampak  banjir  saat  musim  hujan  tiba.
Penertiban  yang  dilakukan  itu  bermaksud  baik  demi  kepentingan  bersama.  Namun, terkadang tidak ditanggapi dengan baik oleh beberapa pihak.
Ketetapan  MPR  No.IX/MPR/2001  mengenai  Pembaruan  Agraria  dan Pengelolaan  Sumber  Daya  Alam  yakni  “menghormati  dan  menjunjung  tinggi  hak asasi  manusia”  merupakan  sebuah  prinsip  yang  wajib  ditegakkan  oleh  (aparat) negara  dalam  penanganan  sengketa  agraria.  Dengan  mengacu  pada  Tap  MPR  ini, langkah-langkah yang dilalui oleh (aparat) negara itu pastinya menjadi perilaku yang tragis-ironis.  Dapat  diperlihatkan,  betapa  buruknya  implementasi  hukum  kita,  serta betapa  masyarakat  yang  seharusnya  dilindungi  selalu  berada  dalam  posisi  tidak berdaya, selalu dipersalahkan, serta menjadi korban.  Ironisnya, hampir dalam setiap kasus  sengketa  tanah,  posisi  masyarakat  selalu  lemah  ataupun  dilemahkan. Masyarakat  sering  tidak  mempunyai  dokumen-dokumen  legal  yang  dapat membuktikan kepemilikan tanahnya. Kemampuan masyarakat hanya bersandar pada “kepemilikan historis” dimana tanah yang mereka miliki telah ditempati dan  digarap secara turun temurun (Perangin, n.d.).
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Boni Satrio Simarmata, S.H,  M.Hum.,    beliau  mengatakan  mengenai  permasalahan  penguasaan  tanah  tanpa hak  merupakan  suatu  tindak  pidana  yang  dalam  kategori  seperti  ini  di  kualifikasi tindak  pidana  adalah tindak  pidana “penguasaan  lahan  tanpa  izin  yang  berhak  atau kuasanya  yang  sah”,  sebagaimana  dimaksud  di  dalam  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-undang  (PERPU)  No.  51  tahun  1960  tentang  Larangan Pemakaian  Tanah  Tanpa  Izin  Yang  Berhak  Atau  Kuasanya.  Permasalahan  tanah yang  seringkali  berlangsung  di  masyarakat  berupa  sengketa  tanah,  penyerobotan tanah,  menempati  lahan  tanpa  izin,  penanaman  di  atas  milik  orang  lain,  perusakan tanaman,  perusakan  pagar  milik  orang  lain,  serta  tindakan  lainnya  yang  berkaitan dengan masalah tanah.
Sampai  saat  ini  masih  banyak  masyarakat  serta  pihak  aparat  yang menyelesaikan masalah tanah menggunakan pendekatan penyelesaian dengan proses perdata  yang  pastinya  menghabiskan  waktu  serta  biaya  yang  tidak  sedikit.  Menurut beliau  pihak  yang  dirugikan  dapat  melakukan  pendekatan  pidana  yang  lebih  efektif dan  memiliki  efek  jera,  meskipun  masalah  pokoknya  adalah  masalah  tanah  yang masuk  dalam  wilayah  hukum  perdata,  namun  di  dalamnya  jelas  terkandung perbuatan pidana seseorang yang bisa diproses serta dijerat dengan pasal-pasal yang ada  dalam  KUHP  antara  lain  Pasal  Pemalsuan  (Jika  pelaku  memalsukan  surat menyurat  yang  ada),  Pasal  Perusakan  (Jika  Pelaku  melakukan  perusakan  tanaman, pagar, patok kepunyaan pemilik yang sah, pasal penyerobotan lahan (Apabila pelaku menjual  lahan  milik  orang  lain  yang  legal),  Pasal  Penipuan  (Apabila  ada  unsur menipu orang lain dengan tipu muslihat serta melawan hukum).

## Kesimpulan
Secara  garis  besar,  hak-hak  atas  tanah  diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  5 Tahun  1960  mengenai  Peraturan  Dasar  Pokok-pokok  Agraria  (UUPA).  Tujuan dibentuknya  UUPA  tersebut  adalah  untuk  memberikan  kepastian  hukum,  berupa perlindungan  perorangan  maupun  badan  hukum  sebagai  pemegang  hak  atas  tanah. Dengan  adanya  perlindungan  bagi  pemegang  hak  atas  tanah,  hal  ini  setidaknya  dapat mencegah  serta  mengurangi  permasalahan-permasalahan  tindak  kejahatan  maupun pelanggaran  yang  dilakukan  seseorang  dan/atau  sekelompok  orang  untuk  kepentingan pribadi maupun bersama.
Kebijakan pemerintah terhadap permasalahan penguasaan tanah tanpa hak telah diamanatkan  dalam  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-undang  (PERPU)  Nomor 51  Tahun  1960  tentang  Larangan  Pemakaian  Tanah  Tanpa  Izin  Yang  Berhak  Atau Kuasanya.  Peraturan  Pemerintah  ini  berlaku  untuk  seluruh  wilayah  Indonesia. Barangsiapa yang melanggar isi dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam PERPU ini  maka  dapat  ditindaklanjuti  oleh  Walikota/Bupati  yang  bersangkutan  yang  didasari dengan prosedur penataan lahan. Proses dan pelaksanaan penertiban tersebut tercantum dalam  Peraturan  Gubernur  Provinsi  Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta  Nomor  27  Tahun 2016  tentang  Penertiban  Pemakaian  atau  Penguasaan  Tanah  Tanpa  Izin  Yang  Berhak. Tujuan  dari  penertiban  yang  dilakukan  antara  lain  adalah  untuk  mengajak  masyarakat agar  lebih  tertib  dan  bijak,  sehingga  terciptanya  tatanan  kota  yang  sebagaimana mestinya, serta mencegah terjadinya pemakaian atau penguasaan tanah tanpa izin yang berhak.

## BIBLIOGRAFI
Asvada,  Anne.  (2013).  Pengendalian  Pembangunan  Permukiman  Dibantaran  Kali Angke Kelurahan Rawa Buaya Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat. Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Kota) , 2 (4), 1029–1039.
Boedi,  Harsono.  (2005).  Hukum  Agraria  Indonesia,  Sejarah  Pembentukan  Undang- Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Djambatan. Jakarta .
Doly,  Denico.  (2017).  Kewenangan  Negara  Dalam  Penguasaan  Tanah:  Redistribusi Tanah Untuk Rakyat (The Authority Of The State In Land Tenure: Redistribution Of  Land  To  The  People). Negara  Hukum:  Membangun  Hukum  Untuk  Keadilan Dan Kesejahteraan , 8 (2), 195–214.
Isnaeni,  Moch.  (2000).  Benda  Terdaftar  dalam  Konstelasi  Hukum  Indonesia. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM , 7 (13), 47–64.
Kesuma, Derry Angling. (2016). Implementasi Pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang  Nomor  51  Tahun  1960  Tentang  Larangan  Pemakaian  Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya. Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum , 3 (1).
Lowing,  Fenia  Stepanie  Gabriella.  (2017).  Implementasi  Penegakan  Hukum  Terhadap Penyerobotan  Hak  Milik  Atas  Tanah  Menurut  UU  No.  51/PERPU/1960. Lex  Et Societatis , 5 (1).
Mustamid,  Mustamid.  (2019).  Penerapan  Pembelaan  Hak  Kepemilikan  Tanah  Oleh LBH SGJI di Desa Sukajadi Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang. Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia , 4 (9), 65–72.
Parlindungan, Adi Putera. (1990). Pendaftaran tanah di Indonesia . Mandar Maju.
Perangin, Effendi. (n.d.). Hukum Agraria di Indonesia, Raja Grafindo Persada . Jakarta.
Santoso, Jo, & Sukowati, Desi. (2010). Studi Proses Bermukim Komunitas Kolong Tol Kasus: Kolong Tol Harbour Road Rawa Bebek Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan–Jakarta Utara. Planesa , 1 (1).
Santoso,  Urip,  &  SH,  M.  H.  (2017). Hukum  Agraria:  Kajian  Komprehenshif .  Prenada Media.
Urip Santoso, S. H. (2015). Perolehan hak atas tanah . Prenada Media.