## Peran Jejaring Feminis Asia Pacific Forum on Women, Law, and Development

## (APWLD) dalam Merepresentasikan Hak Asasi Perempuan

## Lathiefah Widuri Retyaningtyas Universitas Indonesia

## Abstrak
Konstruksi gender yang berbicara mengenai peran perempuan dan laki-laki seringkali menempatkan perempuan pada posisi yang tidak menguntungkan dan cenderung terdieksploitasi. Eksploitasi seperti perdagangan manusia, kekerasan seksual, mutilasi alat kelamin, dan korban pernikahan di bawah umur sangat umum terjadi pada perempuan. Dengan latar belakang situasi yang sangat tidak memihak perempuan tersebut, penelitian ini berusaha menjelaskan latar belakang pentingnya membangun sebuah jejaring feminis untuk menghadapi situasi yang tidak memihak perempuan akibat langgengnya hegemoni patriarki di kawasan tersebut. Asia Pacific Forum on Women, Law, and Development (APWLD) sebagai salah satu jejaring feminis dipilih sebagai contoh untuk melihat peran yang dimiliki jejaring feminis dalam merepresentasikan hak asasi perempuan beserta gambaran tantangan yang dihadapi dalam menghadapi hegemoni patriarki yang terlegitimasi pada aspek kehidupan manusia. Melalui dua strategi yang digunakan oleh APWLD, yaitu strategi atas dan strategi bawah, penulis menyimpulkan bahwa APWLD memiliki peran yang cukup signifikan dalam merepresentasikan hak asasi perempuan dan menghadapi hegemoni patriarki. APWLD juga sekaligus dapat mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan kesetaraan bagi perempuan karena fokusnya tidak hanya sebatas identitas namun dalam bidang politik, ekonomi, hukum, dan lingkungan.
Kata kunci: APWLD, Hak Asasi Perempuan, TFNs
Gender constructions which The construction of gender that talks about the role of women and mwenn often put women atin a disadvantageous position and tend to b be exploited. Exploitation, such as human trafficking, sexual violence, women’s genital mutilation, and child marriage, generally happens to women. AgainstBased on such backgroud, this study aims to explain  the  importance  of  finding  an  impartial  gap  for  women  due  to persistence patriarchal  hegemony.  The  Asia  Pacific  Forum  on  Women, Law and Development (APWLD) is one of the feminist networks selected as an example to look at feminists’ role in representing women’s rights in the context of legitimated hegemony of patriarchy in various aspects of human life. APWLD uses legal instruments for research, training, advocacy, and democracy outcomes in claims and explores women’s rights in every sphere of dialogue related to local, national, regional and international sizes. Through two strategies used by APWLD, the upper and lower strategies, the authors conclude that APWLD has a significant role in representing women’s rights and facing patriarchal hegemony. APWLD also at the same time can realize justice, prosperity, and equality for women because the focus is not only limited to identity but in the field of politics, economy, law, and environment.
Keywords : APWLD, women’s right, TFNs
Peace in patriarchy is war against women.
- Maria Mies -
Konstruksi  gender  mengenai  pembagian  peran,  ciri,  sifat,  posisi, fungsi, serta identitas perempuan dan laki-laki berdasarkan kualitas maskulin  dan  feminin  membuat  perempuan  mengalami  situasi yang tidak menguntungkan. Situasi yang tidak menguntungkan ini sangat  erat  kaitannya  dengan  dominasi  patriarki  sebagai  sistem sosial-politik  yang  menganggap  laki-laki  lebih  unggul  diatas segala hal. Istilah patriarki sendiri berasal dari bahasa Latin pater (father /ayah)  dan arch (rule/ aturan)  yang  berarti  ‘aturan  ayah’, namun  dalam  manifestasi  perwujudannya  saat  ini  patriarki  telah mengalami  perluasan  makna  pada  dominasi  laki-laki  yang  lebih luas pula. Dominasi yang dimaksud termasuk aturan suami, aturan bos laki-laki, aturan laki-laki yang berkuasa di kebanyakan institusi sosial, politik, ekonomi dan sebagainya sehingga organisasi, institusi maupun  sistem  dalam  masyarakat  menjadi  sedemikian  rupa mempromosikan supremasi laki-laki.
Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika kita menghubungkan  patriarki  dengan  konteks  neoliberalisme  global saat ini, dimana patriarki tidak berdiri sendiri melainkan terintegrasi dalam sistem ekonomi, politik, dan sosial-budaya melalui institusi- institusi  keluarga,  agama,  pendidikan  hingga  negara.  Globalisasi saat ini telah memberikan landasan bagi perluasan dan peningkatan hubungan ekonomi, sosial, politik dan budaya neoliberalisme yang ditandai oleh liberalisasi pasar, liberalisasi perdagangan, privatisasi pelayanan  publik,  serta  pembatasan  bagi  negara  untuk  terlibat dalam  proses  ekonomi.  Hal  tersebut  juga  turut  menimbulkan dampak  langsung  pada  perempuan  dimana  peran  dan  posisi perempuan  diletakkan  pada  kondisi  yang  dapat  menghasilkan keuntungan  sebesar-besarnya  bagi  ‘pasar’,  mulai  dari  dijadikan sebagai cadangan buruh murah, dieksploitasi kerja dan tubuhnya, domestifikasi kemampuan perempuan sebagai pekerja reproduktif dan pelaksana rumah tangga, kontrol atas seksualitas perempuan, dan  masih  banyak  hal-hal  serupa  lainnya  terjadi  dan  menimpa perempuan secara sistematis.
Situasi-situasi  yang  tidak  memihak  perempuan  akibat  hegemoni patriarki  tersebut  ditunjukkan  dengan  data-data  sebagai  berikut. Perempuan  dewasa  terlibat  dalam  separuh  perdagangan  manusia yang  dideteksi  secara  global.  Perempuan  dewasa  dan  anak-anak terhitung  hingga  sekitar  70%,  dengan  anak  perempuan  mewakili
dua  dari  setiap  tiga  anak  korban  perdagangan  anak.  Perempuan dan anak perempuan mewakili 55 persen dari perkiraan 20,9 juta korban  kerja  paksa  di  seluruh  dunia,  dan  98  persen  dari  sekitar 4,5  juta  orang  dieksploitasi  secara  seksual.  Sekitar  120  juta  anak perempuan di dunia (setiap satu dari sepuluh anak) telah mengalami pemaksaan  persetubuhan  atau  pemaksaan  perilaku  seksual  lain dalam hidupnya. Sejauh ini, pelaku terbanyak kekerasan terhadap anak perempuan adalah suami, mantan suami, atau pasangan.
Secara  global,  lebih  dari  700  juta  perempuan  yang  hidup  saat ini  melakukan  pernikahan  dini  (usia  dibawah  18  tahun).  Dari perempuan-perempuan tersebut, setiap satu dari tiga—sekitar 250 juta—menikah  dibawah  usia  15  tahun.  Pengantin  anak  seringkali tidak  dapat  bernegosiasi  secara  efektif  perihal  seks  yang  aman— membuat  mereka  rentan  terhadap  kehamilan  dini  dan  penularan infeksi  secara  seksual,  termasuk  HIV.  Sekitar  140  juta  anak perempuan dan perempuan di dunia mengalami pemotongan alat kelamin perempuan. Data terbaru bahkan menunjukkan sedikitnya 200 juta perempuan dan anak perempuan mengalami pemotongan alat  kelamin  perempuan  di  30  negara,  menurut United Nations’ International Day of Zero Tolerance for Female Genital Mutilation ditahun 2016. Di sebagian besar negara, mayoritas anak perempuan disunat sebelum  berusia 5 tahun (UN Women 2017).
Situasi-situasi  tersebut  hanyalah  sebagian  kecil  dari  masalah yang  menimpa  perempuan.  Masih  banyak  lagi  persoalan  lainnya yang  terdapat  dalam  ranah  personal,  publik  hingga  negara seperti  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  perkosaan  dalam  rumah tangga,  perkosaan  berkelompok,  kekerasan  ekonomi,  pemiskinan perempuan,  upah  yang  tidak  setara,  kekerasan  terhadap  buruh migran perempuan, pelecehan di tempat kerja, kekerasan terhadap perempuan  difabel  dan  sebagainya  menunjukkan  patriarki  telah mengakar  secara  sistematis  dan  politis  dalam  kehidupan  sehari- hari  serta  menghambat  kesetaraan  perempuan.  Pada  wilayah Asia  Pasifik  sendiri,  United  Nations  Population  Fund  (UNFPA) menyatakan  bahwa  sebanyak  15-68%  perempuan  mengalami kekerasan  fisik  ataupun  se ksual.  Beberapa  negara  di  Asia  Pasifik sendiri termasuk negara fundamentalisme agama ataupun ekstrimis sayap  kanan  yang  sangat  membatasi  dan  mengontrol  seksualitas perempuan.  Diantaranya  ialah  Bangladesh  sebagai  negara  dengan jumlah  perdagangan  manusia  dan  prostitusi  yang  cukup  besar, India yang terkenal dengan banyak kebudayaan dan praktik tradisi yang mendiskriminasi perempuan, Korea Utara dengan masyarakat
militeristik yang didominasi laki-laki namun meletakkan perempuan sebagai penghasil terbesar pendapatan rumah tangganya, Myanmar dengan  potensi  perang  saudara  yang  besar  dan  menargetkan tubuh  perempuan  sebagai  serdadu,  ataupun  negara  dengan fundamentalisme  agama  yang  kuat  seperti  Indonesia  dan  Filipina juga masih menjadi hambatan bagi kebebasan perempuan.
Dalam  prosesnya  sosialnya,  hambatan-hambatan  terhadap kesetaraan perempuan tersebut telah melahirkan feminisme sebagai kesadaran  untuk  melawan  dominasi  patriarki.  Feminisme  adalah wujud perlawanan dari beragam penindasan dan eksploitasi terhadap perempuan dalam berbagai konteks yang b erangkat dari pengalaman beragam  perempuan  dalam  memahami  ketidaksetaraan  yang  terjadi melalui pembangunan kapasitas kelompok dan jaringan untuk menantang kekuasaan hegemoni  patriarki. Kelahiran feminisme  sebagai gerakan pembebasan  perempuan  merefleksikan  perubahan  struktural dalam  kehidupan  sebagian  besar  perempuan.  Gerakan  feminis berhasil membangun karakter sosial atas situasi kaum perempuan dan  mendapatkan  pengakuan  atas  kesetaraan  gender  perempuan. Walaupun sudah banyak terjadi perubahan dan terdapat kesetaraan, realitanya  eksploitasi  dan  penindasan  terhadap  perempuan  masih tetap  berlanjut ( Macdonald  1997,  77).  Pada  perkembangannya, jejaring dan solidaritas feminis dibangun sebagai upaya perempuan untuk terus membangun tatanan baru dalam menentang hegemoni patriarki dengan menciptakan ruang publik bagi perempuan lintas batas negara untuk berkumpul dan mengeluarkan pendapat serta berorganisasi sebagai salah satu bentuk perluasan partisipasi perempuan dalam konteks transnasional.
Dari  beberapa  uraian  diatas,  pertanyaan  penelitian  yang  diangkat dalam  makalah  ini  ialah “Bagaimana peran jejaring feminis transnasional dalam perjuangan untuk merepresentasikan hak asasi perempuan (tahun 2010-2015)?” Pertanyaan ini akan dijawab dengan mengambil Asia Pacific Forum on Women, Law and Development (APWLD) sebagai salah satu contoh jejaring feminis yang  berada  pada  tingkat  regional  dan  mengidentifikasi  program perjuangan yang mereka bangun, serta tantangan dan hambatan yang mereka hadapi. APWLD menilai bahwa hubungan patriarki dengan militerisme,  fundamentalisme  dan  globalisasi  ekonomi  neoliberal bertanggung  jawab  atas  pelanggaran  berat  hak-hak  perempuan. Oleh karena itu, kesetaraan, keadilan pembangunan, dan realisasi hak  asasi  perempuan  hanya  dapat  terjadi  apabila  perempuan  itu sendirilah  yang  menjadi  penggerak  untuk  memimpin  perdebatan
kebijakan dan hukum serta menentukan solusinya. Untuk mencapai perubahan yang berkelanjutan, keterlibatan perempuan di tingkat akar  rumput  dan  tingkat  pembuatan  kebijakan  diperlukan  untuk membawa  pendekatan  feminis  dan  perspektif  terhadap  advokasi yang dilakukan.

## Kerangka Pemikiran
Baik  literatur  globalisasi  maupun  gerakan  sosial  menilai feminisme sebagai gerakan sosial transnasional dengan organisasi transnasional yang menghubungkan perempuan dalam menangani isu-isu kebijakan sosial, ekonomi dan kebijakan luar negeri secara supra-nasional  (Moghadam  2000,  59).  Kerangka Transnational Feminist Networks coba  digunakan  untuk  menjelaskan  upaya jejaring  feminis  dalam  menghadapi  hegemoni  patriarki.  Menurut Mogadham,  feminisme  transnasional  sebagai  gerakan  untuk kesetaraan  sosial,  politik,  dan  ekonomi  bagi  perempuan  melintasi seluruh  batas  negara  menggarisbawahi  adanya  peluang  kuat  yang terkait dengan pengembangan bentuk baru dari aliansi internasional dan  jaringan  untuk  emansipasi  dan  pemberdayaan  perempuan. Sebagian  besar  setuju  bahwa  gerakan  perempuan  dalam  berbagai bentuknya  adalah  fenomena  global  yang  mengadvokasi  keadilan gender terlepas dari perbedaan budaya dan prioritas nasional, aktivis hak-hak perempuan tidak hanya membangun jaringan lintas batas nasional  dan  menunjukkan  solidaritas  dalam  perjuangan  mereka, tapi menunjukkan kesamaan dalam cara membingkai keluhan dan tuntutan,  membentuk  jaringan  dan  organisasi,  serta  bagaimana mereka terlibat atau mengikutsertakan  negara dan institusi antar pemerintah. Mogadham membahas aktivisme feminis transnasional ini  melalui  fokus  yang  disebut  jaringan  feminis  transnasional/ Transnational Feminist Networks (TFNs):  bentuk  kolektif  yang terorganisir  dan  berkelanjutan  untuk  emansipasi  perempuan  di seluruh dunia.
Mogadham  memaparkan  strategi  yang  digunakan  oleh  TFNs untuk  mencapai  tujuan.  Pertama,  memobilisasi  tekanan  terhadap serangan  dan  institusi  luar  yang  berusaha  merongrong  status perempuan.  Seperti  gerakan  sosial  transnasional  lainnya,  mereka juga  menciptakan,  mengaktifkan,  bergabung  dengan  jaringan global atau koalisi dalam perjuangan mereka untuk keadilan gender dengan memobilisasi tekanan melawan kekuatan luar. Kedua , TFNs bertindak dan melakukan agitasi di perbatasan dan juga lintas negara-
bangsa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong partisipasi masyarakat. Mereka bekerja sama dengan tenaga kerja dan  kelompok  agama  progresif,  media,  dan  kelompok  hak  asasi manusia mengenai kebijakan sosial yang mencakup kemanusiaan, pembangunan,  dan  isu  militerisasi.  Mereka  terhubung  dengan mitra lokal, berpartisipasi dalam koalisi lokal, dan membangkitkan atau mengambil bagian dalam demonstrasi publik. Ketiga , jaringan TFN  satu  sama  lain  ada  dalam  proses inter-networking dan internet-working yang  berkelanjutan.  Dengan  semua  cara  ini, aktivisme mereka mencakup wilayah lokal, nasional, regional, dan transnasional.  “ Gift ”  dari  internet  telah  memungkinkan  mereka untuk  melampaui  batasan  dan  hambatan  bagi  tindakan  kolektif mereka  melawan  kekuatan  yang  berusaha  membuat  perempuan tertindas. Keempat, TFNs berpartisipasi di tingkat multilateral dan antar pemerintah. (Mogadham 2005, 24-25)
Dalam  melihat  jejaring  feminis  APWLD,  perlu  juga  memahami mengenai  feminisme  multikultural  atas  dasar  asumsi  bahwa feminisme  tidak  bersifat  tunggal  sehingga  pemaknaan  mengenai definisi  kultur  juga  berbeda-beda.  Feminisme  multikultural didasarkan  pada  pandangan  bahwa  dalam  satu  negara,  semua perempuan  tidak  diciptakan  atau  dikonstruksikan  secara  setara, setiap perempuan memiliki pengalaman yang berbeda bergantung kepada  ras  dan  kelas,  juga  kecenderungan  seksual,  usia,  agama, pencapaian  pendidikan,  pekerjaan,  status  perkawinan,  kondisi kesehatan  dan  sebagainya.  Oleh  karena  itu,  penjelasan  penyebab dari diskriminasi gender tidaklah bersifat universal.

## Tentang Asia Pacific Forum on Women, Law and Development (APWLD)
A sia  Pacific  Forum  on  Women,  Law  and  Development (APWLD) adalah jaringan organisasi feminis dan  individu di Asia Pasifik. 211 anggota nya mewakili kelompok perempuan yang  beragam dari 26 negara  di  Asia  Pasifik  dengan  konteks  situasi  yang  beragam  pula. Selama 30 tahun terakhir, APWLD telah secara aktif bekerja untuk memajukan  hak  asasi  perempuan  dan  keadilan  pembangunan. APWLD  adalah  organisasi  independen,  non-pemerintah,  nirlaba dan memiliki status konsultatif dengan Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa.
APWLD  mendorong  gerakan  feminis  di  Asia  Pasifik  untuk
memengaruhi  hukum,  kebijakan  dan  praktik  di  tingkat  lokal, nasional,  regional  dan  internasional.  APWLD  mengembangkan kapasitas,  memproduksi  dan  menyebarkan  analisis  feminis, melakukan  advokasi  dan  mendorong  jaringan  dan  membangun gerakan untuk mengklaim serta memperkuat hak asasi perempuan. APWLD  telah  memberdayakan  perempuan  untuk  menggunakan hukum  sebagai  instrumen  perubahan  untuk  kesetaraan,  keadilan, perdamaian dan pembangunan. APWLD menggunakan penelitian, pelatihan,  advokasi  dan  aktivisme  untuk  mengklaim  dan memperkuat  hak  asasi  perempuan.  Berikut  ini  adalah  gambaran singkat mengenai program-program yang dijalankan APWLD yang dapat mengantarkan pada pembahasan dan analisis selanjutnya.
Pertama, Feminist Law And Practice. : Program  ini  berfokus pada  membangun  kapasitas  organisasi  dan  advokat  perempuan untuk  mengubah  undang-undang,  kebijakan,  dan  praktik  yang diskriminatif,  serta  meningkatkan  akses  perempuan  terhadap keadilan. Program ini baru saja memberi tanggapan mendesak dan dukungan solidaritas kepada pembela hak asasi perempuan melalui strategi litigasi feminis, observasi, dan kampanye.
Kedua, Women in Power . : P rogram  ini  bertujuan  untuk memperkuat  kepemimpinan  politik  perempuan  dan  partisipasi demokratis  perempuan  dalam  pengambilan  keputusan.  Dilakukan dengan  memberikan  pelatihan  politik  feminis  kepada  para pemimpin  perempuan,  mendukung  pembentukan  mandat kebijakan  perempuan,  mendukung  anggota  parlemen  perempuan progresif  seperti  adanya  kaukus  perempuan,  dan  memfasilitasi keterlibatannya dengan gerakan hak-hak perempuan.
Ketiga, Labour and Migration yang:p memiliki dua tujuan yaitu:, (1) Pekerja perempuan memajukan hak mereka atas pekerjaan yang layak dan demokrasi partisipatif dengan membentuk dan mendorong adanya  isu  perempuan  dalam  gerakan  buruh;  dan  (2)  Perempuan migran  menikmati  kesetaraan  substantif  dan  mampu  membuat pilihan berdasarkan informasi tentang migrasi (program migrasi). Program  ini  fokus  pada  peningkatan  kapasitas  kepemimpinan pekerja  perempuan  dan  migran  dengan  memberikan  pelatihan pengorganisasian  feminis, feminist participatory action research, dan jaringan pendukung untuk pengembangan gerakan buruh dan migran  bersama, termasuk United for Foreign Domestic Workers ‘Rights (UFDWR).
Keempat, Breaking Out Of Marginalization yang : pfokus  pada pembangunan kapasitas dan gerakan perempuan akar rumput yang paling terpinggirkan (perempuan pedesaan, penduduk asli, migran dan urban poor ). Program ini juga melakukan Feminist Participatory Action Research untuk  mendokumentasikan  pelanggaran  hak, serta secara kolektif merancang solusi dan strategi advokasi untuk perubahan di tingkat lokal, nasional, regional dan internasional.
Kelima, Climate Justice yang  berusaha  mpembangun  kapasitas perempuan  yang  paling  terkena  dampak  perubahan  iklim  dan mengumpulkan bukti mengenai dampak yang dihadapi masyarakat. Advokasi  ini  bertujuan  untuk  memastikan  kerangka  kerja  dan kebijakan dari tingkat lokal sampai global memasukkan suara dan tuntutan  perempuan  Asia  Pasifik  mengenai  keadilan  iklim,  dan menerapkan kebijakan lingkungan yang lebih adil dan berkelanjutan. Program ini melakukan FPAR dengan organisasi wanita akar rumput dan komunitas mereka, serta memobilisasi kolaborasi lintas-gerakan untuk memajukan Keadilan Iklim.
Keenam, Grounding the Global yang : pmemantau pengembangan mekanisme  dan  kebijakan  regional  dan  internasional  untuk mengidentifikasi peluang advokasi strategis bagi anggota dan mitra APWLD.  Hal  ini  bertujuan  untuk  memastikan  hukum,  norma, standar, dan prosedur internasional dan regional mencerminkan isu hak asasi perempuan di Asia Pasifik dan dimanfaatkan secara efektif oleh perempuan di wilayah ini. Program ini dibangun berdasarkan warisan APWLD dalam melakukan konsultasi tahunan Asia Pasifik dengan Pemegang Mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan terus mendukung Kaukus Perempuan Asia Tenggara di Association of Southeast Asia Nations (ASEAN).
Ketujuh, Feminist Development Justice yang : bertujuan  untuk membawa  perubahan  dalam  kebijakan  dan  praktik  pembangunan di  tingkat  lokal,  nasional,  regional,  dan  internasional  dan menantang model pembangunan tradisional dan mempromosikan pembangunan  yang  adil  dan  transformatif,  bertujuan  untuk mengurangi ketidaksetaraan antar negara, antara kaya dan miskin dan antara laki-laki dan perempuan. Program ini memprioritaskan pengembangan  kapasitas  organisasi  perempuan  untuk  memantau dan  memengaruhi  prakarsa  dan  kebijakan  pembangunan, termasuk implementasi Sustainable Development Goals (SDG) dan akuntabilitasnya.
Terakhir, Women  Interrogating Trade & Corporate Hegemony yang berfokus untuk memajukan kapasitas gerakan feminis dalam mempromosikan  model  kesepakatan  perdagangan  dan  investasi berbasis hak asasi manusia yang adil secara internasional, regional, dan nasional. Program ini akan bekerja dengan anggota APWLD dan gerakan sosial lainnya untuk membangun kapasitas, sumber daya, dan  ruang  permintaan  untuk  memajukan  kesepakatan  yang  adil, transformatif, dan mengatasi ketidaksetaraan.

## Analisis dan Pembahasan
Untuk  membahas  peran  jejaring  feminis  APWLD  dalam merepresentasikan  hak  asasi  perempuan  serta  melawan  dominasi patriarki,  terlebih  dulu  perlu  dilihat  bahwa  eksploitasi  dan penindasan perempuan masih menimpa perempuan, baik di negara maju  maupun  di  negara  berkembang.  Eksploitasi  dan  penindasan terhadap  perempuan  bukanlah  masalah  yang  dapat  disimplifikasi dengan  penyelesaian  secara  personal  karena  hal  tersebut  bersifat historis. Perjuangan perempuan untuk melawan dominasi patriarki merupakan perjuangan transnasional dan  lintas sektor.
Patriarki merupakan sebuah fenomena universal, meski karakternya tidaklah  universal.  Hal  ini  mengakibatkan  sebagian    masyarakat jauh  lebih  patriarkis  dibandingkan  dengan  lainnya.  Karakteristik patriarki  juga  sangat  tergantung  pada  konteks  yang  berbeda-beda berkaitan dengan kelas sosial, ras, etnis, agama, usia, dan berbagai sturktur sosial lainnya. Secara khusus korban utama patriarki ialah perempuan  namun  secara  umum  semua  masyarakat  sebenarnya juga merupakan korban patriarki (laki-laki, perempuan, anak-anak, LGBTI). Oleh karena itu, dalam melihat keberanian dan kemandirian perempuan  untuk  membangun  perlawanan  terhadap  hegemoni patriarki  tidak  ditentukan  oleh  akses  terhadap  sumber  daya alam  dan  kekayaan  (misal,  perempuan  kaya  di  negara  maju  lebih progresif dibandingkan dengan perempuan di negara terbelakang), namun dilihat dari sejauh mana ia sadar dan mau memperjuangkan kepentingan dan hak-haknya sebagai perempuan.
Argumen  dalam  tulisan  ini  dibangun  dengan  menempatkan APWLD  dalam  kerangka  TFNs  yang  menunjukkan  kematangan dalam  jejaring  solidaritas  feminis  di  regional  Asia  Pasifik  dalam menyatukan perjuangan perempuan dengan berbagai latar belakang persoalan  dengan  konteks  yang  berbeda  -ke  dalam  satu  wadah.
Penghargaan  terhadap  perbedaan  konteks  penindasan  yang  menimpa dan perbedaan strategi perjuangan, dan kesadaran bahwa setiap manusia berbeda,  namun  dapat  bersatu  untuk  membangun  perlawanan  kolektif dalam rangka menciptakan alternatif terhadap hegemoni patriarki. Salah satu  caranya  adalah  dengan  mengadakan  forum  konsultasi  secara nasional maupun regional yang menghasilkan rekomendasi kepada institusi-institusi  berwenang,  sseperti  memberikan  akses  kepada organisasi  pembela  hak  perempuan  untuk  melakukan  advokasi ke  tingkat  internasional  dengan  memanfaatkan  mandat  dan  cara kerja Pelapor Khusus PBB tentang kekerasan terhadap perempuan. Konsultasi ini sekaligus memberikan pemahaman yang menyeluruh bagi  Pelapor  Khusus  PBB  tentang  persoalan  kekerasan  terhadap perempuan serta berbagai inisiatif untuk menanganinya.
Dalam rangka mengidentifikasi program perjuangan yang APWLD bangun  dan  hubungannya  dengan  perubahan  sosial  yang  terjadi dapat  dilihat  bagaimana  APWLD  memetakan  masalah  pada urutan  level  individu  dan  komunitas  ( grassroots ),  organisasi perempuan  lokal,  jaringan  nasional  hingga  solidaritas  dukungan transnasional  yang  saling  berkontribusi  terhadap  pola  perubahan perilaku,  dan  kebijakan  ataupun  perubahan  sosial  lain  yang lebih  luas.  Perubahan  sosial  tidak  hanya  merupakan  hasil  dari kebijakan-kebijakan  terencana,  tetapi  dapat  juga  berupa  respon atau  perlawanan  perempuan.  Keberhasilan  APWLD  menjalankan program  perjuangannya  memberi  gambaran  mengenai  perubahan posisi perempuan pada konteks sosial tertentu.
APWLD  dilihat  sebagai  jejaring  feminis  dengan  perjuangan yang  cukup  komplit  dalam  artian  tidak  hanya  sebatas  identitas tetapi  juga  perjuangan  dalam  ranah  ekonomi,  politik,  hukum, lingkungan, dan segala kebijakan yang bias gender. Strategi TFNs yang  digambarkan  oleh  Mogadham  terlihat  dalam  gambaran program  yang  dijalankan  oleh  anggota  APWLD.  APWLD  turut memobilisasi  perlawanan  mengenai  serangan-serangan  terhadap perempuan  dengan  berkolaborasi  bersama  gerakan  sosial  lainnya (misal  gerakan  buruh,  masyarakat  adat,  media,  ataupun  gerakan HAM dan demokrasi lainnya). Kemudian, APWLD juga mendorong partisipasi perempuan mulai dari level grassroot hingga melintasi batas  negara.  APWLD  otomatis  terhubung  dengan  mitra  lokal organisasi-organisasi  anggotanya,  dimana  kecanggihan  teknologi komunikasi  dan  infromasi  juga  menjadi  bagian  penting  dalam jejaring  dan  solidaritas  dalam  APWLD.  Selain  menyebarkan informasi melalui akun sosial medianya sendiri, media massa juga
turut  menjadi  bagian  penting  dari  APWLD  dalam  mengedukasi publik  maupun  membangun  gerakan.  Hal  ini  disebabkan  karena media  berkontribusi  langsung  dalam  menyebarkan  gagasan  serta menyokong proses advokasi dengan jangkauan pemirsa serta siaran yang luas. Selain itu, APWLD juga memiliki mekanisme hubungan antar institusi pemerintah dan multilateral.

## Gambar 1.1 Pemberitaan Media Online Mengenai Aktivitas APWLD

## Sumber: Laporan Tahunan APWLD tahun 2014
Fokus  utama  dalam  perjuangan  APWLD  ialah  bagaimana perempuan  menggunakan  analisis  feminis  dalam  membedah, melibatkan,  dan  mentransformasikan  praktik  serta  sistem  hukum (tidak terbatas pada undang-undang tetapi juga mencakup praktik adat  dan  keagamaan).  APWLD  membingkai  hukum  sebagai alat  yang  dapat  digunakan  untuk  menegakkan  dan  memastikan terjaminnya  hak  asasi  perempuan  serta  mendorong  pengalaman perjuangan  perempuan  itu  sendiri  sebagai  motor  pendorong transformasi  keadilan  sosial  dan  pembangunan.  Dalam  proses  ini perlu dilihat bagaimana hubungan feminisme dengan hukum serta bagaimana  kritik  feminisme  terhadap  hukum  itu  sendiri,  dimana hukum  ditempatkan  pada  sebuah  hal  yang  bersifat  dinamis  dan dapat  dirubah,  apalagi  masih  banyak  undang-undang  yang  belum mengakomodasi  kepentingan  perempuan.  APWLD  memastikan bahwa  perempuan  memahami  undang-undang  dalam  negerinya,
apakah  ada  yang  perlu  dirubah  karena  ketidaksesuaian  dengan Konvensi  Internasional  lain  yang  berstatus  lebih  tinggi  diatasnya, ataukah ada undang-undang yang justru perlu ditambahkan karena belum mengatur jaminan terhadap kondisi perempuan pada konteks tertentu  (misalnya  Undang-Undang  Perlindungan  Pekerja  Rumah Tangga,  Undang-Undang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga,  dan  lain  sebagainya).  APWLD  bersama  dengan  jaringan yang  dimilikinya  akan  mendorong  aksi  dan  kampanye  untuk bergerak  bersama  meratifikasi  ataupun  mempopulerkan  undang- undang yang dibutuhkan oleh perempuan. Selain itu APWLD juga mengadvokasi kasus-kasus langsung yang berkaitan dengan hukum dan pembelaan terhadap hak asai perempuan seperti berikut ini:
Tabel 1.1 Contoh Kasus yang diperjuangkan APWLD
Nama Pembela HAM
Perempuan,
Negara, Pemasalahan kekerasan terhadap perempuan secara singkat Hasil Imrana  Jalal,  Fiji,  pengacara ternama  yang  mengkritik  Rezim militer Fiji Pengadilan  membatalkan  semua tuduhan Mary  Jane  Veloso,  Filipina, perempuan  yang  dituduh  sebagai pengedar narkoba di Indonesa dan dijatuhi eksekusi hukuman mati Eksekusinya dihentikan
Ain  O  Salish  Kendra  (ASK);  nama dari  sebuah  organisasi  bantuan hukum  dan  HAM),  Bangladesh, Percobaan  Penculikan  terhadap direktur ASK Mendapatkan  perhatian  penegak hukum dalam masalah ini

## Sumber: APWLD
Dalam memberikan alternatif-alternatif pandangan yang memihak perempuan,  APWLD  juga  termasuk  cukup  aktif  melibatkan  diri
pada  berbagai  forum-forum  antar  pemerintah,  baik  dengan mengajukan  penyajian  proposal,  aplikasi,  atau  dokumen  lain untuk  pertimbangan  terhadap  kondisi  perempuan  dalam  konteks tertentu.  Sebagai  contoh,  pertama,  menjadi co-secretariats of the CSO steering commitee untuk  memastikan  bahwa  masyarakat sipil  Asia  Pasifik  memiliki  peran  penting  dalam  mengkaji  ulang kemajuan Beijing Platform for Action (BPfA).  Kedua,  pengiriman Kaukus  Perempuan  atas  Deklarasi  Hak  Asasi  Manusia  ASEAN. Ketiga,  pengiriman  Kaukus  Perempuan  pada  konferensi  Rio+20. Keempat, pengiriman Kaukus Perempuan ke Komisi ASEAN untuk Promosi  dan  Perlindungan  Hak  Perempuan  dan  Anak.  Kelima, terlibat  dalam  mekanisme  internasional  dan  pelaporan  kepada komite CEDAW, Dewan HAM PBB, dan sebagainya yang berkaitan dengan  mekanisme  advokasi,  reformasi  hukum,  dan  peningkatan kesadaran sesuai dengan prinsip hak asasi manusia. Keenam, pada tahun 2014, APWLD memainkan peran utama dalam proses Post- 2015 dan Beijing+20, dan secara aktif terlibat dalam UNFCCC dan Climate  Summit.  Ketujuh,  di  luar  proses  PBB,  APWLD  bekerja sama  dengan  Lembaga  Hak  Asasi  Manusia  Nasional  (NHRI)  Asia Tenggara untuk mengadopsi Deklarasi Bangkok dan meminta NHRI untuk menangani kewajiban luar biasa negara. APWLD membangun dampak yang cukup besar di tingkat lokal terus mendorong agenda progresif  mengenai  standar  ketenagakerjaan,  hak  atas  tanah, pernikahan,  tanggap  bencana  dan  pengurangan,  dan  perubahan iklim. Kedelapan, APWLD juga terlibat dalam menguatkan koalisi masyarakat  sipil  seperti  Kaukus  Perempuan  ASEAN,  Kaukus Perempuan  Kepulauan  Pasifik,  mendukung  konferensi  negara- negara  berkembang  kepulauan  kecil  (SIDS),  serta  membantu membentuk  Aliansi  Perdamaian  dan  Keamanan  Perempuan  Asia Pasifik  (APWAPS)  untuk  menantang  militerisme  dan  memajukan prioritas  perempuan  lokal  pada  lingkungan  yang  terkena  dampak konflik. Melalui berbagai keterlibatannya, APWLD mempromosikan posisi  dan  analisisnya  mengenai  hubungan  antara  globalisasi, fundamentalisme, militerisme, dan patriarki global neoliberal.
Ketika  menyoroti Convention on the Elimination of All form of Discrimination Against Women (CEDAW) sebagai  konvensi tertinggi  dalam  komitmen  untuk  menghapus  segala  bentuk diskriminasi terhadap perrempuan, salah satu tantangan yang cukup jelas bagi APWLD dalam merepresentasikan hak asasi perempuan dalam  kerangka  legal  ialah  bagaimana  CEDAW  beserta  protokol opsionalnya  dapat  diratifikasi  oleh  seluruh  negara  di  Asia  Pasifik (beberapa negara Asia Pasifik belum meratifikasi CEDAW). Selain
itu,  bagi  negara  yang  telah  meratifikasinya  tantangannya  adalah bagaimana  agar  CEDAW  dapat  diterapkan  dan  bersinergi  dengan keberadaan hukum adat, hukum lokal, dan hukum nasional. Hal ini disebabkan  karena  hukum-hukum  tersebut  mengatur  relasi-relasi personal seperti keluarga, pernikahan, ataupun hukum waris yang seringkali  memojokkan  perempuan  sehingga  menjadi  tantangan yang  serius  bagi  pemenuhan  hak  asasi  manusia  perempuan. T antangan  lain  dalam  memilih  kerangka  legal  sebagai  kerangka isu yang diperjuangkan ialah masih banyak undang-undang dalam negeri berbagai negara anggota yang masih anti kesetaraan ataupun bias  gender,  seperti  halnya  Hukum  Syariah  di  Brunei  maupun Undang-Undang  Perkawinan  di  Indonesia  yang  masih  merugikan perempuan  (Bahkan  hingga  Agustus  2016,  Komnas  Perempuan mencatat sebanyak 421 aturan perundang-undangan dan kebijakan di  Indonesia  bersifat  diskriminatif  terhadap  perempuan  dan kelompok minoritas lainnya).
Dua situasi negara tersebut sebenarnya telah dapat menjadi gambaran bagaimana aturan-aturan yang me ndiskriminasi perempuan menjadi sebuah tantangan dalam mengadvokasi melalui jalur hukum. Bahkan undang-undang yang mengklaim aturan di dalamnya sebagai aturan yang ‘netral gender’ justru dapat pula digolongkan sebagai aturan yang  mempertahankan  ketidaksetaraan  gender  dan  menjadikan kelompok perempuan sebagai kelompok rentan. Hal ini disebabkan karena pandangan ‘netral’ disini berarti tidak dapat melihat adanya perbedaan  situasi  dan  kondisi  antara  perempuan  dan  laki-laki dalam interaksi sosialnya, sehingga melahirkan asumsi bahwa latar belakang  kebutuhan  perempuan  dan  laki-laki  pada  dasar  adalah sama  dan  tidak  memiliki  perbedaan  secara  khusus.  Hal  ini  sering menjadi  kegagalan  dalam  mempertimbangkan  dan  menangani ketidaksetaraan gender yang terjadi.
Penulis  sejatinya  menyadari  bahwa  patriarki  sendiri  tidak  dapat diselesaikan  hanya  dengan  kebijakan,  hukum,  ataupun  undang- undang. Melawan dominasi patriarki harus dimulai dari perspektif dasar  yang    melihat  bagaimana  adanya  relasi  kuasa  yang  tidak setara  antara  posisi  perempuan,  baik  terhadap  laki-laki,  terhadap masyarakat,  maupun  terhadap  negara. Dokumentasi  terhadap kasus  eksploitasi  dan  penindasan  terhadap  perempuan  juga  masih  perlu dilakukan  secara  terus-menerus  sebagai  basis  data  untuk  mengadvokasi berbagai  kebijakan  agar  menjadi  lebih  ramah  terhadap  perempuan. Upaya yang dilakukan APWLD untuk merepresentasikan hak asasi perempuan  dan  melawan  patriarki  merupakan  salah  satu  upaya
dari sekian banyaknya upaya yang dilakukan oleh beragam jejaring feminis yang ada dan patut diapresiasi keberadaannya.
Tantangan    yang  dihadapi  APWLD  secara  luas  dalam  melakukan advokasi  di  tingkat  regional  ialah  bagaimana  menyatukan perempuan dengan berbagai perbedaan diantara berbagai  negara yang  memiliki  sejarah  dan  latar  belakang  identitas  yang  berbeda- beda,  perbedaan  kondisi  geografi,  perbedaan    pembangunan dalam  negeri,  kesenjangan  ekonomi,  ideologi,  bahkan  perbedaan kadar  demokrasi  hingga  nasionalisme  pada  masing-masing negara  menjadi  hal  penting  yang  harus  diperhatikan  APWLD dalam  advokasi  regionalnya.  Masih  rendahnya  tingkat  partisipasi politik  perempuan  di  Asia  Pasifik  juga  menjadi  sebuah  tantangan tersendiri dimana data Social Science Research Centre tahun 2012 menunjukkan  rata-rata  representasi  politik  perempuan  di  sub- region Pasifik ialah sebesar 3,65%, Asia Timur 17,6% Asia Tenggara sebesar 18,09%, dan Asia Selatan dengan 19,76%. Pada Juni 2016, UN  Women  menyatakan  kepemimpinan  dan  partisipasi  politik perempuan di parlemen di Asia sebesar 19,2 persen dan di pasifik sebesar  13,5  persen.  Angka  –angka  tersebut  masih  menunjukkan pencapaian yang rendah padahal peran dan partisipasi perempuan dalam kehidupan politik dan pengambilan keputusan publik sangat penting  dalam  membentuk  masyarakat  yang  adil,  pemerintahan yang efektif, dan peningkatan hasil pembangunan manusia. Apabila semakin  banyak  perempuan  berkontribusi  pada  keputusan  yang memengaruhi  kehidupan  mereka  dan  memunculkan  berbagai kebijakan yang lebih responsif terhadap gender tentu hal ini akan bermanfaat bagi seluruh masyarakat.
Tingginya  partisipasi  angkatan  kerja  perempuan  diwilayah  Asia Pasifik  juga  belum  menunjukkan  hasil  yang  berbanding  lurus dengan pendapatan perkapita yang dihasilkan perempuan. Hal ini ditengarai terjadi karena kesempatan akses yang diraih perempuan masih sangat terkait dengan norma budaya yang cenderung masih menomorduakan perempuan sehingga masih terdapat celah dalam peluang kerja ataupun pendapatan antara perempuan dan laki-laki.
Grafik1.1 Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Asia dan Pasifik tahun
2013

## Sumber: Asian Development Bank
APWLD  harus  cermat  dalam  mengusung  pendekatan  kulturalnya dan  menggalang  dukungan  strategis  dari  tokoh  agama,  tokoh masayarakat,  budayawan,  media,  aparat  hukum  dan  sebagainya hingga tingkal lokal serta penting meletakkan analisanya yang tepat dalam  menegosiasikan  “kesetaraan”  pada  konteks  situasi  negara yang berbeda-beda.

## Simpulan
P ersoalan  perempuan  tidak  dapat  dilihat  sebagai  sesuatu  yang umum,  tetapi  tidak  juga  cukup  jika  hanya  dilokalisasi.  Patriarki sendiri  tidak  dapat  diselesaikan  hanya  dengan  kebijakan,  hukum, ataupun undang-undang. Melawan dominasi patriarki harus dimulai dari perspektif dasar yang  melihat bagaimana adanya relasi kuasa yang tidak setara antara posisi perempuan, baik terhadap laki-laki, terhadap  masyarakat,  maupun  terhadap  negara. Jejaring  feminis memiliki  peran  yang  cukup  signifikan  dalam  merepresentasikan  hak asasi perempuan dan menghadapi hegemoni patriarki serta mewujudkan keadilan,  kesejahteraan  dan  kesetaraan  dalam  segala  sektor  kehidupan. Dalam membangun program perjuangannya untuk merepresentasikan hak asasi perempuan, penulis melihat bahwa APWLD menggunakan 2 strategi yaitu strategi atas yang berupa kampanye, advokasi, dan lobby terhadap framing issue yang difokuskan oleh APWLD (dalam hal ini kerangka legal dan  keadilan  pembangunan) ,  dan  strategi  bawah  yang  bergerak  pada
peningkatan kapasitas, advokasi, dan pengorganisiran di level akar rumput perempuan lokal masing-masing negara anggota.

## Referensi

## Buku
Eisenstein,  Hrster,  2009 . Feminism Seduced, How Global Elite Use Women’s Labor and Ideas to Exploit the World . London: Paradigm Publisher.
Friedan,  Betty,  1963. The Feminine Mystique. Australia:  Penguin Books Ltd.
Hooks, Bell, 1994. Teaching to Transgress, Education as the Practice of Freedom. New York: Routledge.
Mies, Maria, 1986. Patriarchy and Accumulation On A World Scale: Women In The International Division Of Labour. New Jersey: Zed Books Ltd.
Mogadham, Valentine M, 2000. Transnational Feminist Networks, Collectuve Action in an Era of Globalization. International Sociology. SAGE.
Mogadham,  Valentine  M,  2005.  “Globalizing  Women”,  dalam Mogadham,  Valentine  M  (ed.),  2005.  Globalizing  Women. Baltimore dan London: Johns Hoppkins University Press.
Novita,  Dian  dkk,  2014. Modul Sekolah Feminis Lanjutan #2, Membangun Gerakan Perempuan untuk Mengubah Dunia . Jakarta: Komite Nasional Perempuan Mahardhika.
Saptari,  Ratna,  2016. Perempuan, Kerja dan Perubahan Sosial.
Jakarta: Kalyanamitra.
Scott, Catherine V, 1995. Gender and Development. London: Lynne Rienner Publisher.
Thornham,  Sue,  2000. Teori Feminis dan Cultural Studies . Yogyakarta: Jalasutra.
Tong,  Rosemarie  Putnam,  1998. Feminist Thought. Yogyakarta: Jalasutra.

## Artikel daring
Asia Pacific Forum on Women, Law, and Development, n.d. “Who We Are” [online]. in http://apwld.org/about-apwld/ .
UN  Women,  2017.  “Facts  and  Figures:  Ending  Violence  Against Women’  [online].  in  http://www.unwomen.org/en/what-we- do/ending-violence-against-women/facts-and figures .

## Laporan tahunan
Asia Pacific Forum on Women, Law, and Development (APWLD), 2014. Growing the Power of Movements.
Asia Pacific Forum on Women, Law, and Development (APWLD), 2015. Advancing   Development Justice.
Asian  Development  Bank  (ADB),  2015.  Women  in  the  Workforce: An Unmet Potential in Asia and The Pacific.