Liza Deshaini dan Evi Oktarina, Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi,  Halaman 322-335

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ABORSI
Liza Deshaini 1 dan Evi Oktarina 2
1 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda E-mail: lizadeshaini@gmail.com
2 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda E-mail: evioktarina255@gmail.com

## Abstract
Legal  Protection  for  Abortion  Criminals  is  the  suspect  has  the  right  to  immediately  be examined by the investigator and can then be submitted to the public prosecutor, the suspect has  the  right  to  have  his  case  immediately  brought  to  trial  by  the  public  prosecutor,  the defendant has the right to be tried immediately by the court. Factors that cause abortion are economic  factors,  hereditary  diseases,  psychological  factors,  age  factors,  actors  of  maternal diseases, other factors.
Keywords : Legal Protection; Perpetrators; Abortion

## Abstrak
Perlindungan  Hukum  Bagi  Pelaku  Tindak  Pidana  Aborsi  adalah  tersangka  berhak  segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum, tersangka  berhak  perkaranya  segera  dimajukan  ke  pengadilan      oleh      penuntut    umum, terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan. Faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya tindak  pidana    aborsi    adalah    faktor  ekonomi,  faktor  penyakit  herediter,  faktor  psikologis, faktor usia,  aktor penyakit ibu, faktor lainnya
Kata Kunci : Perlindungan Hukum;  Pelaku; Tindak Pidana Aborsi

## PENDAHULUAN
Tuntutan    hukum  di  Indonesia terhadap tenaga kesehatan dengan tuduhan atau dakwaan melakukan malpraktik  yang  makin  meningkat.  Ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan pada  kesadaran  hukum  dan  masyarakat lebih  menyadari  akan  haknya.  Di  sisi lain para tenaga kesehatan dituntut untuk melaksanakan  tugas  dan  kewajiban profesinya dengan lebih hati-hati (profesional dan proposional) dan penuh tanggung jawab. Seorang tenaga
kesehatan,  khususnya  dokter  hendaknya dapat  menegakkan  atau  memberikan diagnosis  dengan  benar  dan  tepat  sesuai dengan prosedur yang berlaku, memberikan  terapi,  dan  melakukan pelayanan (tindakan medik) sesuai dengan  standar  pelayanan  medik  dan tindakan itu dilakukan untuk kepentingan  pasien.  Di  negara-negara maju,  5  (lima)  besar  Dokter  spesialis yang  menjadi  sasaran  utama  tuntutan ketidaklayakan  dalam  praktik,  yaitu Dokter  spesialis  bedah  ortopedi  dan
Liza Deshaini dan Evi Oktarina, Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi,  Halaman 322-335
traumatologi,  bedah  plastik,  dan  bedah syaraf,  Dokter  spesialis  anestesi,  serta Dokter spesialis kebidanan dan kandungan.  Dokter  spesialis  kebidanan dan kandungan  mempunyai kewenangan untuk melakukan pengguguran kandungan  (aborsi)  yang  dimaksudkan untuk  menyelamatkan  jiwa  ibu  dan  atau janin yang dikandungnya ( abortus provocatus medicinalis).
Menjalani  kehamilan  merupakan hal  yang  sangat  diidam-idamkan  oleh kebanyakarn  pasangan  suami  istri  di seluruh  dunia.  Akan  tetapi,  ada  wanita yang  tidak  menghendaki  kehamilannya, misalnya karena perkosaan, jenis kelamin  janin  tidak  sesuai  dengan keinginan, adanya kegagalan dari program Keluarga Berencana, dan sebagainya.  Terlepas  dari  alasan  apapun yang menyebabkan terjadinya kehamilan tersebut,  terkadang  aborsi  dilakukan karena  adanya  kehamilan  yang  tidak diinginkan,  ataupun  keterpaksaan  yang dilakukan  oleh  pihak  Dokter  dalam rangka  penyelematan  jiwa  ibu,  sehingga mengakibatkan  terjadi  keguguran  janin serta  dilakukan  tanpa  ada  ijin  ataupun tanpa  ada  penjelasannya  terlebih  dahulu pada  ibu  yang  mengandung  atau  pihak keluarga.  Hal  ini  dimungkinkan  apabila dalam  situasi  gawat  darurat  dengan
maksud  untuk  menyelamatkan  jiwa  ibu dan  atau  mencegah  kecacatan,  tidak diperlukan persetujuan tindakan kedokteran, sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan  Nomor  290  Tahun  2008 Tentang
Persetujuan
Tindakan Kedokteran.
Pelaksanaan tindakan aborsi harus  mendapatkan  ijin  terlebih  dahulu dari ibu yang mengandung atau keluarga dekatnya, kecuali dalam keadaan darurat yang dimaksudkan untuk menyelamatkan  jiwa  ibu  dan  atau  janin yang dikandungnya. Sebelum melakukan tindakan aborsi, Dokter akan menjelaskan tata cara atau prosedur yang akan  dilakukan  kemudian  dilanjutkan dengan  persetujuan  dari  pasien  atau keluarga.  Perjanjian  antara  Dokter  dan pasien  atau  keluarga  itu  dinamakan dengan perjanjian terapeutik .
Persetujuan tindakan medik oleh pasien atau keluarganya dituangkan dalam informed consent yang ditandatangani oleh pasien atau keluarga sebagai  tanda bahwa  pasien  atau keluarga  menyetujui tindakan  yang akan dilakukan oleh Dokter. 1 Informed consent merupakan  perjanjian  khusus
1 Trini Handayani, Aji Mulyana, Tindak Pidana Aborsi (Jakarta: Indeks, 2019).
Liza Deshaini dan Evi Oktarina, Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi,  Halaman 322-335
antara  Dokter  dengan  pasien  atau keluarga  pasien,  meskipun  demikian pasien  memiliki  hak  untuk  memutuskan apakah  akan  menerima  tindakan  Dokter sepenuhnya,  atau  menerima  sebagian, bahkan  menolak  tindakan  medis  yang akan  dilakukan  oleh  Dokter.  Hal  itu sangat  tergantung  pada  keterangan  dan komunikasi aktit yang didapatkan mengenai rencana tindakan Dokter. 2
Informed  consent menurut  jenis tindakannya  atau tujuannya  dapat  dibagi 3 (tiga), yaitu:
1. Bertujuan  untuk  penelitian  (pasien diminta menjadi subjek penelitian);
2. Bertujuan untuk menegakkan diagnosis;
3. Bertujuan  untuk  penatalaksanaan suatu penyakit atau pengobatan/terapi.
Pelaksanaan  semua  tindakan  di  atas harus mendapakan persetujuandari pihak pasien, baik oleh pasien secara  langsung ataupun  oleh  keluarga  pasien. World Medical  Association (WMA)  dalam deklarasi  Helsinki  1964  menegaskan  hal itu.Dalam deklarasi itu disebutkan bahwa.
Riset klinik terhadap manusia tidak
boleh dilaksanakan tanpa
2 Ratna  Suprapti  Samil, Etika  Kedokteran Indonesia (Jakarta: YBP-SP, 2001).
persetujuan  yang  bersangkutan, setelah  ia  mendapat  penjelasan. Kalaupun  secara  hukum  ia  tidak mampu, persetujuan harus diperoleh dari otoritas yang sah. Pada  Undang-Undang  Nomor  36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 75: Ayat  (1)  disebutkan  bahwa  setiap  orang dilarang  melakukan  aborsi.  Kemudian, disebutkan  Ayat  (2)  bahwa  larangan tersebut dapat dikecualikan atau diabaikan berdasarkan indikasi kedaruratan  medis  yang  dideteksi  sejak usia dini kehamilan dan pengecualian ini diperkuat dengan Pasal 77, bahwa:
Pemerintah  wajib  melindungi  dan mencegah  perempuan  dari  aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak  bermutu,  tidak  aman,  dan tidak  bertanggung  jawab  serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Maka  sebagaimana  bunyi  pasal  di atas  pemerintah  wajib  memberikan Perlindungan  demi  keselamatan  ibu ataupun janin yang dikandung danmencegah  segala  tindakan  aborsi sebagaimana dimaksud baik itu permintaan ibu yang mengandung ataupun  orang  yang  membantu  tindakan
Liza Deshaini dan Evi Oktarina, Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi,  Halaman 322-335
aborsi  yang  dapat  membahayakan  ibu atau  janin  tersebut  (tidak  berutu,  tidak bertanggung jawab, tidak aman, bertentangan  dengan  norma  agama  dan ketentuan peraturan perundang- undangan).
Apabila  melihat  dalam  aturan  ada perbedaan  antara  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana  dan  Undang-Undang Kesehatan  Nonmor  36  Tahun  2009 tentang  aborsi.  P'erbedaan  itu  adalah dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009  tentang  Kesehatan,  tenaga  medis diperbolehkan  untuk  melakukan  aborsi legal  pada  perempuan  hamil  karena alasan medis dengan persetujuan perempuan  yang  bersangkulan  disertai suami dan keluarganya.
Ada  beberapa  definisi  tentang negara  hukum dari  beberapa ahli  filsafat dan  hukum,  di  antaranya  adalah  sebagai berikut.

## IMMANUEL KANT
Untuk  dapat  disebut  negara  hukum, harus memiliki dua unsur pokok, yaitu:
a. Adanya  perlindungan  terhadap hak-hak asasi manusia.
b. Adanya  pemisahan  kekuasaan
dalam  negara.  Dengan  demikian muncul  pe  negara  hukum  yang pertama  yang  hanya  bertindak
memisah kalau terjadi perselisihan diantara warga negaranya dalam menyelenggarakan kepentingannya yang disebut sebagai "Negara penjaga  malam" atau Nachtwachter  staff atau "Negara  polisi"  atau  L 'etat gendrame . 3

## SUDARGO GAUTAMA
Sudargo  Gautama  mengemukakan  tiga ciri  atau  unsur-unsur  dari  negara  hukum adalah:
a) Terdapat  pembatasan  kekuatan negara terhadap perorangan, maksudnya  negara  tidak  dapat bertindak sewenang-wenang, tindakan  negara  dibatasi  oleh hukum,  individu  mempunyai  hak terhadap  negara  atau  rakyat mempunyai hak terhadap
penguasa b) Azas  Legalitas.  Bahwa  setiap tindakan negara harus berdasarkanhukum  yang  telah diadakan  terlebih  dahulu  yang harus ditaati juga oleh pemerintah atau aparaturnya.
c) Pemisahan kekuasaan. 4
3 Kusnadi,  Bintan  R.  Saragih ,  Ilmu  Negara (Jakarta: Gaya Media Pratama,  2000).
4 Abdul  Azis  Hakim, Negara  Hukum  dan Demokrasi di Indonesia (Pustaka Pelajar, 2011).
Liza Deshaini dan Evi Oktarina, Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi,  Halaman 322-335

## A.V. DICEY
Bahwa  negara  hukum  mempunyai unsur:
a. Supremacy  of  Law (penegakan hukum)
b. Equality before the Law (kedudukan  yang  sama  di  depan hukum)
c. Human Right (Hak asasi). 5

## WIRJONO PROJODIKORO
Penggabungan  kata-kata  "Negara dan  Hukum"  yaitu  istilah  "Negara Hukum"  yang  berarti  suatu  negara  yang di dalam wilayahnya:
a. "Semua alat perlengkapan negara, khususnya alat-alat perlengkapan  pemerintah  dalam tindakan-tindakannya baik terhadap  para  warga  negara maupun dalam saling berhubungan masing-masing tidak  boleh  sewenang-wenang,
melainkan  harus  memperthatikan peraturan-peraturan  hukum  yang berlaku".
b. "Semua  orang  dalam  hubungan kemasyarakatan  harus  tunduk pada  peraturan  hukum  yang berlaku". 6
Abortus provocatus di Indonesia Abortus  provocatus atau  yang  lebih populer  di  Indonesia  disebut  aborsi (pengguguran  kandungan)  adalah  suatu
5 Abdul Azis Hakim
6 Didi  Nazmi  Yunas, Konsepsi  Negara  Hukum , (Padang: Angkasa Raya Padang, 1992).
kejahatan  dengan  fenomena  seperti gunung  es.  Kasus-kasus  pengguguran kandungan banyak ditemukan di masyarakat, namun yang diproses sampai  ditingkat  pengadilan  hanya sedikit  sekali.Hal  ini  tak  terlepas  dari sulitnyasulitnya  para  penegak  hukum dalam  mengumpulkan  bukti-bukti  yang dapat  menyeret  para  pelaku abortus provocatus ke meja hijau.
Menurut
Paulina
Makinwa- Adebusoye  yang  dikutip  Paulinus  Soge, diperkirakan  diseluruh  dunia  setiap tahun dilakukan 20 juta abortus provocatus tidak aman dan mengakibatkan  kematian  70  ribuwanita dan kebanyakan terjadi di  negara-negara yang  sedang  berkembang.  Di  Afrika khususnya, diperkirakan 3,7 juta abortus provocatus tidak  aman  dilakukan  setiap tahun dan mengakibatkankematian sekitar 35 ribu wanita.
Abortus  provocatus yang  dilakukan secara  perorangan  oleh  wanita  hamil yang  bersangkutan  pada  saat  usia kehamilan  masih  muda  (dalam  trimester pertama kehamilan) dengan cara meminum  berbagai  macam  ramuan tradisional  atau  obat  peluruh  haid, hampir  tidak  berbekas  sama  sekali. Sebab  yang  keluar  dari  rahim  wanita tersebut  hanyalah  darah  atau  gumpalan
Liza Deshaini dan Evi Oktarina, Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi,  Halaman 322-335
darah  mirip  seperti  darah  yang  keluar saat haid.Kadangkala embrio yang keluar dibuang ke WC atau dikuburkan.Ini  juga  tidak  meninggalkan bekas,  karena  embrio  mudah  hancur menjadi  tanah  dan  tidak  terdapat  sisa- sisa tulang belulang.Kecuali jika kandungan  yang  digugurkan  sudah berupa  janin.  Janin  sudah  berbentuk manusia, sehingga sekalipun dikuburkan tetap akan meninggalkan bekas. Kuburan bisa  dibongkar  oleh  aparat  penegak hukum  untuk  dilakukan  otopsi  guna melengkapi proses hukum selanjutnya.
Kesulitan  para  penegak  hukum dalam  mencari  dan  mengumpul-  kan bukti-bukti dilapangan ini juga berpengaruh  pada  upaya  penegakan hukum  di  Indonesia.  Banyak  pelaku abortus  provocatus di  Indonesia  yang lolos  dari  jeratan  hukum  karena  tidak didukung  bukti  permulaan  yang  cukup. Penulis  pernah  mengadakan  survey  ke Polda  DIY  dan  menemukan  kenyataan bahwa  Polda  DIY  seringkali  menerima laporan dari masyarakat tentang penemuan jasad orok yang diduga adalah hasil  abortus  provocatus  di  wilayah hukumnya  Namun  penemuan  jasad  orok tersebut  seringkali  juga  tidak  disertai dengan penemuan barang bukti lain yang dapat digunakan oleh polisiuntuk
melacak  pelakunya.  Bahkan  sejak  Polda DIY  didirikan  beberapa  waktu  lalu (sekitar  tahun  1992)  sampai  dengan tahun  1999  belum  pernah  terungkap kasus-kasus abortus  provocatus karena Kurangnya  barang  bukti  sebagai  bahan pengembangan penyelidikan dan penyidikan  oleh  polisi.  Angka  kejahatan abortus  provocatus di  Polda  DIY  per tahun 1999 masih nihil.
Sementara itu, data lain menyebutkan  bahwa  kasus abortus provocatus  criminalis yang  dilaporkan kepada  Polri  dalam  lima  tahun  terakhir di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  (1993- 1997) setelah dikeluarkannya UU No.23/1992  tentang  Kesehatan  hanya terjadi satu kali di wilayah hukum Polres Sleman.  Janin  yang  digugurkan  itupun bukan merupakan hasil perkosaan, namun merupakan hasil hubungan gelap. Data selengkapnya sebagai berikut:
Kasus abortus provocatus massal juga  hampir  saja  terjadi  di  ndonesSia menyusul  teriadinva  kasus  perkosaan massal  pada  tanggal  13-15  Mei  1998  di Jakarta.  Akibat  terjadinya  perkosaan massal  itu  adalah  kehamilan  yang  tidak diinginkan pada beberapa orang korban.Menurut  Drs.Ita  F.Nadia,  salah seorang  anggota  Tim  Relawan  untuk Kemanusiaan  yang  menangani  secara
Liza Deshaini dan Evi Oktarina, Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi,  Halaman 322-335
langsung  kordan  pemerkosaan  massal tesebut, mereka  yang hamil minimal ada tiga orang. Padahal kondisi fisik maupun psikhis  korban  perkosaan  1tu  sendiri amat  memprihatinkan.  Berbagai  upaya dicoba untuk dilakukan guna meringankan  beban  penderitaan  para korban.Salah  satunya  adalah  dengan mengusahakan abortus  provocatus atas kehamilanyang tidak diinginkan tersebut.
Usulan seperti itu akhirnya menjadi bahan perdebatan ramai berbagai  ditengah  masyarakat.pro  dan kontra muncul dengan berbagai argumentasinya  masing-masing.  Forum Kesehatan  Perempuan  pada  Diskusi Panel  "Aborsi  Dalam  Kasus  Perkosaan pada tanggal 13 Agustus 1998 di Jakarta mengeluarkan  pernyataan  terbuka  agar pemerintah melegalkan abortus provocatus bagi  korban  perkosaan  18 Pernyataan tersebut ditanggapi oleh para ahli  yang  menganalisis  persoalan  dari disiplin ilmunya masing-masing. Namun demikian  perdebatan  ini  belum  final karena  tidak  tercapainya  kesepakatan atau kesatuan pendapat. Apalagi mayoritas  para  ahli  sendiri  terlanjur menganut  doktrin  "ilegal  tanpa  kecuali" bagi abortus provocatus (versi KUHP).
Sampai  saat  ini  tidak  diperoleh data-data resmi mengenai korban perkosaan  massal  Mei  1998  yang terpaksa  menggugurkan  kandungannya. Semuanya  seolah  tenggelam  ditelan waktu, terkubur  oleh  situasi  dan  kondisi perpolitikan nasional serta mulai dilupakan orang. Namun ada upaya yang patut dihargai sebagai langkah bijak sana untuk  menghindari  semakin  bertambah panjang daftar kasus abortus provocatus di Indonesia. Berdasarkan hasil konsultasi  dengan  dokter  dan  para psikolog  luar  negeri  yang  terbiasa menangani  korban  perkosaan  akibat konflik  peperangan,  mereka  tidak  perlu mengugurkan  kandungannya.    Namun kehamilan  yang  tidak  diinginkan  itu harus  diusahakan  untuk  dilanjutkan. Pada usia kehamilan tertentu ketika janin sudah  cukup  berumur,  kandungan  itu dibedah  caesar.  Bayi  diambil,  dirawat oleh  orang  lain  dan  tidak  temukan dengan  ibunya.  Hal  ini  seperti  yang pernan Ita F.Nadia:
Upaya bijaksana tersebut telah dirasakan  manfaatnya  oleh  duaorang korban  perkosaan  massal  13-15  Mei 1998  vang  sama-sama  berinisial  M. Selama  proses  kehamilan  berlanssung, mereka  beraua  nemang  tampak  stress dan  mengalami  depresi  berat  dengan
Liza Deshaini dan Evi Oktarina, Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi,  Halaman 322-335
memukul atau mencakar-cakar perutnya. Namun  setelah  dioperasi  caesar  dan tidak pernah dipertemukan dengan anaknva,  lambat  laun  kondisi  psikhis mereka telah pulih kembali.Kedua korban  telah  kembali  ke  sekolahnya masing-masing.Bahkan  menurut  catatan matra,  salah  satu  M  mulai  menjalin hubungan  yang  lebih  dekat  dengan seorang  laki-laki.Itu  menandakan  bahwa rasa  percaya  diri  korban  telah  pulih kembali. Dengan demikian, upaya pemulihan  korban  yangpulih  dilakukan secara susah payah telah membawa hasil seperti yang diharapkan banyak orang.
Kenyataan seperti itu tentu menggembirakan  semua  pihak.Dari  segi yuridis  dapat  dikatakan  tidak  ada pelanggaran hukum. Dari segi sosiologis pun  tidak  ada  norma-norma  yang dilanggar.  Bahkan  upaya  bijaksana tersebut  telah  membantu  memulihkan kondisi korban perkosaan yang hamil.Namun  itu  hanyalah  contoh  kecil bernilai positif yang mewarnai fenomena abortus  prouocatus di  Indonesia.Selain itu  masih  banyak  contoh  kasus  yang tidak  tertanggulangi  dan  berakhir  pada diambilnya keputusan untuk
menggugurkan  kandungan.  Fenomena- fenomena
seperti inilah yang memprihatinkan  semua  pihak.Berbagai
upaya  telah  dilakukan  untuk  mencegah perbuatan-  perbuatan  kriminal  seperti itu.Bahkan untuk menyempurnakan berbagai  ketentuan  mengenai abortus provocatus pun  telah  dilakukan.  Namun semua  itu  belum  mampu  mengakomoar seluruh kepentingan masyarakat, khususnya  kepentingan  perempuan  yang berkaitan.
Berdasarkan    uraian    tadi,  maka yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini adalah Bagaimanakah perlindungan hukum  bagi pelaku tindak pidana aborsi. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan  terjadinya  tindak  pidana aborsi.

## PEMBAHASAN

## A. Perlindungan  Hukum  Bagi  Pelaku Tindak Pidana Aborsi
Secara  leksikal,  poerlindungan diartikan  sebagai  tempat  berlindung,  hal atau perbuatan memperlindungi. Perlindungan diartikan sebagai perbuatan    memberi  jaminan  atau keamanan,  ketentraman,  dan  kedamaian dari  pelindung  kepada  yang  dilindungi atas  segala  bahaya  atau  resiko  yang mengancamnya. 7
7 Sudikno  Mertokusumo, Mengenal  Hukum (Yogyakarta: Liberty, 1990).
Liza Deshaini dan Evi Oktarina, Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi,  Halaman 322-335
Berdasarkan    penjelasan  atas Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2006 tentang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban, keberhasilan  proses  peradilan  pidana sangat  bergantung  pada  alat  bukti  yang berhasil  di  ungkap  atau  ditemukan. Dalam  proses  persidangan,    terutama yang  berkenaan  dengan  saksi,  banyak kasus  yang tidak terungkap  akibat tidak adanya  saksi  yang  dapat  mendukung tugas  penegak  hukum.  Padahal,  adanya saksi  dan  korban  yang  merupakan unsur yang  sanbgat  menentukan  dalam  proses ini kurang mendapat perhatian masyarakat dan penegak hukum.
Kasus-kasus yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan banyak disebabkan oleh Saksi dan  Korban takut memberikan  kesaksian  kepada  penegak hukum  karena  mendapatkan  ancaman dari  pihak  tertentu.  Dalam  rangka menumbuhkan  partisipasi  masyarakat untuk mengungkapkan tindak pidana,perlu  di  ciptakan  miklim  yang kondusif dengan cara memberikan perlindungan  hukum  dan  keamanan kepaqda  setiap  orang  yangt  mengetahui atau  menemukan  suatu  hal    yang  dapat membantu  mengungkap  tindak  pidana yang  telah  terjadi  dan  melaporkan  hal tersebut kepada penegak hukum.
Pelapor  yang  demikian  itu  harus diberi perlindungan hukum dan keamanan yang memadai atas laporannya,  sehingga  ia  tidak  merasa tertancam  atau  terintimidasi  baiki  hak maupun jiwanya. Dengan jaminan perlindungan  hukum  dan  keamanan tersebut,  diharapkan  tercipta  keadaan yang  memungkinkan  masyarakat  tidak lagi  merasa  takut    untuk  melaoprkan tindak  pidana  yang  diketahui  kepada penegak  hukum,  karena  khawatir    atau takut  jiwanya  terancam  oleh  pihak tertentu.
Upaya  perlidungan  hukum  bagi pelaku tiundak pidana diatur dalam Pasal 50  sampai  dengan  Pasal  68  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1981  Tentang Hukum  Acara  Pidana,  yang  mengatur perlindungan  terhadap  tersangka  atau terdakwa  untuk  mendapat  perlindungan dari  berbagai  kemungkinan  pelanggaran Hak Asasi Manusia.
Hak  tersangka  dan  terdakwa tercantum  pada  Pasal  50  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1981  ayat  (1) hingga  (3)  yang  berbunyi  sebagai berikut:
Pasal 50
Ayat  (1)  Tersangka  berhak  segera mendapat  pemeriksaan  oleh  penyidik
Liza Deshaini dan Evi Oktarina, Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi,  Halaman 322-335
dan    selanjutnya  dapat  diajukan  kepada penuntut umum.
Ayat  (2)  Tersangka  berhak  perkaranya segera  dimajukan  ke  pengadilan  oleh penuntut umum.
Ayat (3) Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  61 Tahun 2014 Tentang kesehatan Reproduksi  Pasal  31  sampai  dengan Pasal  39  yang  menjelaskan  tentang
indikasi kedaruratan medis dan perkosaan  sedbagai  pengecualian  matas larangan aborsi. Dengan kata lain, pasal- pasal  tersebutmemperbolehkan  aborsi berdasarkan  indikasi  medis  dan  atau akibat  dari  pemerkosaan.  Dari  pasal- pasal  itu  dapat  diketahui  bahwa  pelaku tindak  aborsi    atas  indikasi  medis  tidak dapat  dipidana,  walaupun  tindakan tersebut dilakukan tanpa persetujuan  ibu yang  mengandung  atau  keluarganya dalam rangka menyelamatkan jiwa ibu. 8
Apabila  terjadi  ketidakpuasan pasien  atas  tindakan  dokter    yang disanggap  merugikan  tersebut,  pasien berhak mengadukan secara  tertulis kepada  Majelis  Kehormatan  Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) sebagaimana  amanat  yang  tercantum
8 Trini Handayani, Aji Mulyana, Tindak Pidana Aborsi
dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor  29  Tahun  2004  tentangh  Praktik Kedokteran.
Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor  13  Tahun    2006  tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan saksi dan korban berasaskan pada :
1. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
2. Rasa aman;
3. Keadilan;
4. Tidak diskriminatif; dan
5. Kepastian hukum.
Menurut Pasal 5 Undang-Undang
Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan  Saksi  dan  Korban  yaitu: Ayat  (1)  Seorag  Saksi  dan  Korban berhak:
a. Memperoleh perlindungan atas keamana  pribadi,  keuarga,  dan  harta bendanya,  serta  bebas  dari  ancaman yang  berkenaan  dengan  kesaksian yang  akan,  sedang,    atau  telah diberikannya.
b. Ikut  serta  dalam  proses  memilih  dan menentukan  bentuk  perlindungan dan dukungan keamanan.
c. Memberikan keterangan tanpa tekanan.
d. Mendapat penerjemah.
Liza Deshaini dan Evi Oktarina, Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi,  Halaman 322-335
e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat.
f. Mendapatkan  informasi  mengenai perkembangan kasus.
g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan.
h. Mengetahui  dalam  hal  terpidana dibebaskan.
i. Mendapatkan identitas baru.
j. Mendapatkan tempat kediaman baru.
k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.
l. Mendapat  nasihat  hukum  dan/atau
memperoleh  bantuan  biaya  hidup sementra ampai batas waktu perlindungan berakhir.
Ayat  (2)    hak  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  diberikan  kepada  Saksi dan/atau Korban tindak pidana
dalamkasus-kasustertentu  sesuai  dengan keputusan LPSK (Lembaga
Perlindungan Saksi dan Korban).
B. Faktor – Faktor Yang
Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Aborsi
Permasalahan yang dihadapi manusia seringkali amat kompleks
sehingga menyulitkan kitauntuk mengambil  keputusan  yang  tepat.  Ibarat makan buah simalakama, segala
keputusan  yang  kita  ambil  mengandung banyak  resiko.  Termasuk  jika  kita  ingin melakukan  abortus  spontan  atau  abortus natural.  Kguguran  seperti  ituc  murni kehendak Tuhan.  Bahkan dalam praktek dunia  kedoteran  biasa  didapati  seorang wanita yang setiap kali hamil mengalami keguguran.  Keguguran  seperti  diatas biasa terjadi pada kandungan minggu ke- 5  (haid  terlambat  satu  minggu)  sampai minggu ke-16. Keguguran seperti inilazim disebut sebagai abortus habitualis dan penyebabnya tidak diketahui secara pasti.
Abortus dapat juga terjadi karena kelalaian manusia. Adakalanya ibu hamil kurang hati-hati menjaga kandungannya, sudah  tahu  hamil,  tetapi  melakukan pekerkaan  yang  menyiksa  fisik  dan mengakibatkan kelelahan tubuh.
Kelelahan  ini  dapat  juga  menjadi  faktor utama penyebab abortus spontan terutama  pada  saat  kandungan  masih berusia  sangat  muda.  Embrio  yang dikeluarkan  masih  berupa  gu  dan  belum berbentuk manusia (janin/fetus)
Fakor-faktor  penyebab  wanita memilih terminasi kehamilan atau melakukan aborsi, antara lain: 9

## 1. Faktor ekonomi
9 Trini Handayani, Aji Mulyana, Tindak Pidana Aborsi
Liza Deshaini dan Evi Oktarina, Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi,  Halaman 322-335
Keluarga    bersangkutan  merasa anaknya  sudah  cukup  banyak  dan  tidak mungkin  dapat  membesarkan  seorang anak  lagi,  dengan  alasan  tidak  mampu membiayai  anak  yang  akan  dilahirkan, tetapi  pasangan  tersebut  tidak  mau memakai  kontrasepsi,  atau  sekadar memakai  kontrasepsi  dengan  tingkat kegagalan  yang  tinggi  Seperti  pil Keluarga  Berencana  (KB).  Selain  itu, keluarga  tersebut  ingin  berkonsentrasi pada pekerjaan untuk menunjang kehidupan bersama keluarganya.
2. Faktor penyakit herediter
Ada  kasus  khusus,  yakni  janin ternyata  teleh  terekspos  oleh  substansi teratogenik.  Ibu  yang  mengandungnya sudah melakukan pemeriksaan kehamilan  dan  mendapatkan  kenyataan bahwa  bayi  yang  di  kandungnya  cacat secara  fisik.  Dapat  juga,  wanita  yang mengandung tersebut menderita penyakit jantung yang berat. Atau keluarga wanita tersebut  tidak  ingin  bayinya  mengalami cacat  bawaan.  Dengan  adanya  teknologi kedokteran  sekarang  ini,  dimungkinkan pemeriksaan kondisi
janin dalamkandungan.
3. Faktor Psikologis
Aborsi dapat  terjadi karena kehamilan yang terjadi di luar pernikahan  akibat hubungan seks bebas; kehamilan  dari  pemerkosaan;  dapat  juga kehamilan  dari  hasil  hubungan  saudara sedarah( incest ),  atau  kehamilan  karena di  hamili  oleh  ayah  kandung,  ayah  tiri, ataupun anggota keluarga dalam lingkup rumah  tangganya.  Aborsi  juga  dapat terjadi dari kehamilan dari hasil perselingkuhan.  Atau  kehamilan  ketika wanita yang mengandung tersebut sedang ada masalah dengan suaminya.
4. Faktor Usia
Aborsi    dapat  terjadi  dari pasangan  muda  mudi  yang  masih  muda dan  belum  dewasa  serta  belum  matang secara psikologis karena pihak perempuannya  terlanjur  hamil  dan  harus membangun  keluarga  yang  prematur. Aborsi  dapat  pula  terjadi  karena  ayah anak  yang  dikandung    bukan  pria/suami yang  diidamkan      untuk  perkawinannya, karena ingin mmenyelesaikan pendidikan,  atau  karena  merasa  terlalu tua/muda untuk mempunyai anak 5. Faktor penyakit ibu.
Aborsi dapat terjadi ketika perjalanan kehamilan ternyata berkembang  menjadi  pencetus  penyakit seperti  pre-eklampsia  atau  eklampsia yang  mengancam  nyawa  ibu,  atau    ibu terinfeksi HIV.
6. Faktor lainnya.
Aborsi  dapat  terjadi  pada  para pekerja  seks  komersial,  “pewrempuan simpanan”,  pasangan  yang  belum menikah  dengan  kehidupan  seks  bebas, pasanagn  yang  salah  satu/keduanya sudah bersuami/beristri (perselingkuhan) yang  terlanjur  hamil,  atau  katena kegagalan  metodekontrasepsi.  Penyebab lain adalah karena suami menginginkan aborsi.
Seorang  korban  Perkosaan  tidak akan  merasa  berdosa  sekalipun  telah menggugurkankandungannya. Sebab janin  yang  berada  dalam  perutnya dianggap  sebagai  sumber  malapetaka
Liza Deshaini dan Evi Oktarina, Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi,  Halaman 322-335
yang  harus  di  buang jauh-jauh. 10
Sedemikian  besarnya  keinginan  untuk menggugurkan kandungan tersebut, korban  perkosaan  yang  hamil  kadang- kadang  menenpuh  segala  macam  cara, termasuk cara-cara yang amat berbahaya bagi keselamatan jiwa sendiri. Salah satu contoh  kasus  terjadi  pada  salah  satu contoh  kasus  terjadi  pada  salah  seorang korban  perkosaan  massal  13  –  15  Mei 1998  di  Jakarta  yang  hamil.  Usaha pengguguran  kandungan  itu  dilakukan dengan  cara  memukul-mukul    pertnya sendiri dengan tangan kosong  setiap ada kesempatansambil menangis dan berteriak berteriak histeris. Untuk menghindari hal-hal yangtidak di inginkan, si korban tepaksa diamankan.
Alasan-alasan yang
dikemukakan  diatas  merupakan  faktor- faktor  utama  penyebab  abortus  yang sering  terjadi  di  Indonesia.  Memang masih  banyak  alasan-alasan  lain,  tetapi alasan yang lain masih menempati  yang dikemukakan diatasskala minoritas dibanding dengan alasan. Melihat realita tersebut.  Kita  seharusnya  ikutnprihatin, terutama jika penyebab abortus provocatus lebih didasarkan pada
10 Suryono Ekotama, Harum Pudjiarto, Widiartana, Abortus  Provocatus    Bagi  Korban Perkosaan  Persfektif    Victimologi      dan  Hukum Pidana (Yogyakarta: Universitas   Atmajaya).
keinginan wanita hamil yang bersangkutan  tanpa  didukung  alasan yang kuat di luar dirinya.
Oleh karena itu induk permaslahanini  sebenarnya  terletak  pada wanita,  sudah  seharusnya  kalau  mpara wanita memberikan porsi perhatian yang lebih  terhadap  masalah  reproduksi  ini. Hal  ini  amat  penting  mengingat  akibat nyang nditimbulkan bisa multi kompleks dan  menyulitkan  pencarian  solusinya. Sebaliknya  kmaum  pria  jangan  lepas tanggung  jawab  begitu  saja.  Kita  harus ingat  bahwa  kita  semua  dilahirkan  dari wanita,  sudah  seharusnya  kalau  para wanita diberikan porsi perhatian yang  lebih  terhadap  masalah  reproduksi ini.

## KESIMPULAN
Perlindungan Hukum Bagi Pelaku  Tindak  Pidana  Aborsi  adalah tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut  umum.  Tersangka  berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum. Terdakwa  berhak  segera  diadili  oleh pengadilan.
Faktor-faktor  yang  menyebabkan terjadinya  tindak  pidana  aborsi  adalah
Liza Deshaini dan Evi Oktarina, Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi,  Halaman 322-335
faktor ekonomi, faktor penyakit herediter,  faktor  Psikologis,  faktor  usia, faktor penyakit ibu serta faktor lainnya.
Disarankan agar dirumuskan aturan  yang  lebih  jelas  mengenai  sanksi terhadap dokter atau   ahli    medis, baik itu  sanksi  pidana,  perdata  maupun administrasi serta peningkatan pelayanan Kesehatan reproduksi.
Dokter  atau    ahli      medis  yang berkompeten  tidak  usah  ragu  lagi  bila menangani pasien dalam keadaan darturat,  khusnya  dalam  menangami aborsi.    Demikian  pula,  dengan    ibu yang      mengandung    (pasien)  atau keluarganya  tidak  perlu  takut  akan tindakan  dokter  jika  si  pasien  dalam keadaan  darurat    Nomor    290    Tahun 2008  tentang  Persetujuan  Tindakan Kedokteran,  karena  sudah  diatur  dalam Pasal  4  ayat  (1)  sampai  dengan  (3) Peraturan Menteri Kesehatan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Azis  Hakim, Negara  Hukum  dan Demokrasi  di  Indonesia. Pustaka Pelajar, 2011.
Didi  Nazmi  Yunas, Konsepsi  Negara Hukum .  Padang:  Angkasa  Raya Padang, 1992.
Kusnadi,  Bintan  R.  Saragih ,  Ilmu Negara .  Jakarta:  Gaya  Media Pratama,  2000.
Ratna  Suprapti  Samil, Etika  Kedokteran Indonesia. Jakarta: YBP-SP, 2001. Sudikno Mertokusumo, Mengenal
Hukum .  Yogyakarta:  Liberty,
1990.
Suryono  Ekotama,  Harum  Pudjiarto,
Widiartana, Abortus  Provocatus Bagi Korban Perkosaan Persfektif    Victimologi      dan Hukum Pidana . Yogyakarta:
Universitas   Atmajaya.
Trini  Handayani,  Aji  Mulyana, Tindak Pidana  Aborsi .  Jakarta:  Indeks, 2019.