## URGENSI PENGATURAN PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN DALAM PERKARA GRATIFIKASI PADA TINDAK PIDANA KORUPSI
Yulia Monita 1 , Andi Najemi 2 , Nys. Arfa 3
Fakultas Hukum, Universitas Jambi yuliamonita@unja.ac.id

## ABSTRAK
Salah jenis tindak pidana korupsi yang banyak juga terjadi adalah gratifikasi yang banyak terjadi dalam birokrasi.  Perbuatan penerimaan gratifikasi oleh pegawai  negara  atau  penyelenggara  negara  yang  dianggap  sebagai perbuatan suap apabila perbuatan tersebut dilakukan karena berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Dari berbagai  cara  yang  diimplementasikan dalam hal pemberantasan korupsi termasuk  tindak  pidana  gratifikasi,  salah satu  diantaranya  adalah  sistem pembalikan  beban  pembuktian  yaitu  beban  pembuktian  dilimpahkan kepada  terdakwa  dan  proses  pembuktian  ini  hanya  berlaku  pada  saat pemeriksaan            di  sidang  pengadilan.  Namun  bagaimana  dan  seperti  apa yang  dimaksud  dengan  pembuktian  terbalik,  serta  bagaimana  cara pengaturannya  dalam  UU  korupsi  saat  ini,  yang  menimbulkan  beberapa permasalahan  dalam  pengaturannya,  karena  jika  pengaturan  tidak  tepat akan  sulit  untuk  diterapkan.  Penelitian  ini  ditujukan  untuk  melihat  apakah perangkat hukum sudah cukup memandai untuk  di terapkan  pada pelaku tindak pidana korupsi terutama gratifikasi. Permasalahan dalam penelitian adalah: Bagaimanakah Pengaturan tentang pembalikan beban pembuktian dalam perkara gratifikasi pada tindak pidana korupsi menurut UU Korupsi? dan Bagaimana pengaturan tentang pembalikan beban pembuktian dalam perkara  gratifikasi  pada  tindak  pidana  korupsi  yang  lebih  tepat?  Untuk menjawab  permasalahan  tersebut,  maka  tipe  penelitian  yang  digunakan dalam penelitian  ini adalah tipe penelitian hukum normatif yaitu suatu tipe penelitian  yang  mengkaji  hal-hal  yang  bersifat  teoritis,  asas,  konsepsi, doktrin hukum serta kaidah hukum yang berhubungan dengan pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi. Sedangkan bahan hukum yang  dipergunakan  adalah  bahan  hukum  primer,  sekunder  dan  tertier beserta  sumbernya.  Dari hasil  penelitian  di  peroleh  bahwa  sudah  ada pengaturan  dalam  UU  Korupsi  saat  ini,  namun  masih  ada  permasalahan dan  perlu  ada  pembaharuan  hukum  pidana  ke  depan  berkaitan  dengan jenis  tindak  pidana  korups  yg  bisa  diterapkan  pembalikan  beban pembuktian, cara dan bentuk pembalikan beban pembuktian tersebut harus diatur  lebih  tepat  lagi.    Jika  pengaturan  untuk  baik  dan  tepat  maka pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi bisa diterapkan
Kata  Kunci :  Urgensi,  Beban  Pembuktian,  Gratifikasi,  Tindak  Pidana

## Korupsi

## PENDAHULUAN
Dari  tahun  ketahun  kasus  tindak  pidana  korupsi  masih  menjadi permasalahan,  dari berbagai  jenis  korupsi  yang  diatur  dalam  undang- undang  korupsi  salah  satu  jenis  adalah  gratifikasi  merupakan  salah  satu dari  tindak  kejahatan  korupsi  yang  banyak  dipraktikkan  dalam  birokrasi. Gratifikasi  di  dalam  Pasal  12  b  dan  Pasal  12  c  Undang-Undang  No.31 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 1 . 1
Gratifikasi  banyak  yang  tidak  disadari  oleh  pemegang  kekuasaan atau pejabat dan menggangap hal itu wajar hanya sekedar pemberian atau ucapan  terima  kasih,  padahal pemberian  pasti  diberikan  karena  berkaitan dengan  jabatan  si  penerima  dan  kemungkinan ada  kepentingan  dari  si pemberi yang akan di minta sebagai balas jasa atas pemeberian tersebut. Hal  di  khawatirkan  dari  perbuatan  gratifikasi  adalah  si  penerima  menajdi sungkan dan mau  melakukan  apa  yang di  minta  oleh  si  penerima,  berarti dengan gratifikasi tersebut bisa saja mempengaruhi keputusan pejabat yang penerima tersebut. Pada dasar perbuatan gratifikasi bisa diartikan sebagai perbuatan  ”suap  terselubung”  dari  pemberi  dan  akan  berbahaya  kalo dijadikan kebiasaan dan mempengaruhi pejabat tersebut, karena gratifikasi ini bisa membuat si pejabat mengambil keputusan tidak adil, tidak objektif dan  tidak  sesuai ketentuan  dalam  pekerjaannya.  Pengaturan  tentang gratifikasi  diatur  dalam  Undang-  Undang  Nomor  31  Tahun  1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 12B ayat (1).
Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang
1 Kristian dan Yopi Gunawan, Tindak Pidana Korupsi Kajian terhadap Harmonisasi antara  Hukum  Nasional dan The Unite Nations Convention Againts Corruption (UNCAC) , PT. Reflika Aditama, Bandung, 2015, Hal. 187.
Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  ada  penambahan  Pasal  12B mengatur  tentang  nilai  gratifikasi  yang  diterima  dan  siapa  yang  harus membuktikan  apakah  gratifikasi  itu  termasuk  suap  dan  juga mengatur ketentuan  pidana  bagi  yang  melakukannya.  Dalam  UU  Korupsi  diatur tentang gratifikasi  yaitu  dalam  yaitu  pada  Pasal  12C,  mengatur  tentuan ketentuan  jika  penerima melaporkan gratifikasi yang di terimanya ke KPK sesuai waktunya yaitu paling lambat 30 hari dari waktu menerimanya maka tidak termasuk gratifikasi dan KPK yang menetapkan apakah gratifikasi itu menjadi  milik  penerima  atau  milik  negara.  Dalam  pasal  tersebut  juga mengatur tentang tata cara pelaporannya sesuai ketentuan dalam UU KPK. Dari  ayat  12  C ini  bisa  di  simpulkan  jika  penerima  melaporkan  gratifikasi yang di terima maka tidak melanggar apa yang diatur dalm Pasal 12B ayat 1,  namun  jika  tidak  melaporkan  bisa  di  kenakan  sanksi  pidana  sesuai ketentuan tersebut.
Secara  normatif,  perbuatan  gratifikasi  ini  termasuk  dalam  delik pidana yang tidak hanya memiliki sifat melawan hukum formil, namun juga melawan hukum materiil. Perbuatam  Gratifikasi  diatur  dalam Pasal   12B ayat   (1) UU No.31/1999   Jo UU No. 20/2001. yaitu: “Setiap gratifikasi kepada  pegawai  negeri  atau  penyelenggara  negara  dianggap  pemberian suap,  apabila  berhubungan  dengan  jabatannya  dan  berlawanan  dengan kewajiban atau tugasnya”.
Banyak Perbuatan Gratifikasi yang terjadi di Indonesia bisa di lihat dari  ini,  pada tahun  2021  sesuai  sumber  dari  KPK  yaitu  yang  dilakukan Kementerian sebanyak 703 kasus, BUMN 481 Lembaga Negara lainnya ada 430 kasus  Pemerintah Propinsi 227 kasus Pemerintah kabupaten ada 182 kasus dan Pemerintah Kota 103 Kasus 22 .
Dalam  Pembahasan  diatas  di  jelaskan  pengaturan  tentang  apa  itu perbuatan  gratifikasi,  ketika  ada  seseorang  yang  melakukan  perbuatan gratifikasi dan di proses dipersidangan pada hukum acara pidana jaksa yang
2 https://databoks.katadata.co.id,  Tahun  Kedua  Pandemi,  Ada  703  Kasus Gratifikasi di Kementrian, diakses tanggal 10 Maret 2022
harus membuktikannya  kesalahan bagi terdakwa,  namun  untuk  beberapa jenis tindak pidana korupsi khususnya gratifikasi ada perbedaan dari tindak pidana pada umumnya yaitu adanya pembalikan beban pembuktian, dimana terdakwa lah yang harus membuktikan bahwa tidak melakukan perbuatan tersebut,  khusus  bagi  penerima  gratifikasi  yang  nominalnya  dibawa 10.000.000,-  (sepuluh  juta  rupiah).  Pembalikan  beban  pembuktian  ini dilakukan  pada  proses  di  pemeriksaan  pengadilan  saat  perkara  sudah  di limbahkan dan disidang, Pembalikan beban pembuktian dimaksudkan agar Jaksa lebih mudah menjerat pelaku gratifikasidan miminimalisir terjadi tindak pidana korupsi lainnya,
Pembalikan  beban  pembuktian  dalam  perkara  korupsi,  di Indonesia, karena di adopsi dari sistem hukum beberapa negara terutama negara negara dengan sistem anglo saxon seperti  Inggris,  Malaysia  dan Singapura Dalam hukum pembuktian kasus  korupsi dalam beberapa pasal diatur  khususnya  mengenai  pembebanan  pembuktian  yang  berbeda dengan  ketentuan  pada  KUHAP.  Dalam  hal-hal  tertentu  dan  pada  tindak pidana  tertentu  terdapat  penyimpangan,  beban  pembuktian  tidak  mutlak pada jaksa penuntut umum, tetapi ada pada terdakwa 3 . 3
Pelimpahan beban pembuktian kepada terdakwa untuk membuktikan  ketidak  bersalahannya  dalam  tindak  pidana  korupsi  yang didakwakan  kepadanya  dan  apabila terdakwa  tidak  membuktikan  ketidak bersalahannya maka hal tersebut akan digunakan untuk memperkuat alat bukti  yang  sudah  ada  jika  benar  terwaksa  melakukan  korupsi.  Disinilah terjadinya  penyimpangan  dari  KUHAP.  Sebagaimana  diketahui  dalam sistem  hukum  pidana  formil  Indonesia  khususnya  KUHAP,  sudah dimaklumi  bahwa  beban  pembuktian  mengenai  ada  atau  tidaknya  tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa terletak pada Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini ada penyimpangan dari Pasal 137 KUHAP yang memberikan wewenang pada Jaksa melakukan penuntutan terhadap terdakwa.
3 Ibid.,Hal. 8
Adanya  penerapan  sistem  pembebanan  pembuktian  terbalik  bisa menimbulkan persoalan lain yaitu akan bertentangan dengan asas praduga tidak  bersalah  ( presumption  of innocence ),  karena  meletakkan  beban pembuktian kepada terdakwa. Sebagaimana yang diatur didalam Pasal 18 ayat (1) dari UU HAM Nomor 39 Tahun 1999 dengan tegas memberlakukan prinsip praduga tidak bersalah dan juga Pasal 66 KUHAP juga menyatakan bahwa “Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian 4 .
Sementara  itu  asas non-self  incrimination ditemui  dalam  praktik  dan peraturan tertulis seperti UU Hak Asasi Manusia. Asas non-self incrimination adalah seseorang tidak dapat dituntut secara pidana atas dasar keterangan yang  diberikannya  atau  dokumen  yang  ditunjukkannya.  Sebagai konsekuensinya, tersangka atau terdakwa dapat diam dan tidak menjawab pertanyaan yang diajukan.
Penerapan pembalikan beban pembuktian menimbulkan permasalahan juga  bagaimana  pembalikan beban pembuktian tersebut dalam penerapannya,  bagaimana  terdakwa  harus  membuktikan  ketidak bersalahan dia di muka sidang. Hak dan kewajiban yang di miliki terdakwa dalam proses pembuktian terbalik tersebut., Dengan banyak persoalan yang timbul dalam  menerapkan  sistem  pembalikan  beban  pembuktian  dalam perkara  gratifikasi  ini  menjadi  dasar  peneliti  untuk  meneliti  bagaimana sesungguhnya  pengaturan  sistem  pembalikan beban pembuktian dalam perkara  gratifikasi  pada  tindak  pidana  korupsi,  apakah  sudah  tepat aturannya  atau  masih  memerlukan  yang  aturan  hukum  lebih  khusus  lagi untuk  mengatur  permasalahn  ini,  sehingga  jika  di  terapkan  tidak menimbulkan berbagai permasalahan hukum.
Permasalahan dalam penelitian ini di batasi agar peneliti lebih fokus dalam  Pembahasan  objek  yang  diteliti  yaitu:  Bagaimana  Urgensi Pengaturan  Pembalikan  Beban  Pembuktian  Dalam  Perkara  Gratifikasi
4 Munir Fuady dan Sylvia Laura L. Fuady, Hak Asasi Tersangka Pidana , Prenada Media Group, Jakarta, 2015, Hal. 217
Pada Tindak Pidana Korupsi menurut UU Korupsi? Bagaimana pengaturan tentang  Pengaturan  Pembalikan  Beban  Pembuktian  Dalam  Perkara Gratifikasi Pada Tindak Pidana Korupsi yang lebih tepat di masa yang akan datang ?

## METODOLOGI
Penelitian  ini  termasuk  jenis  tipe  penelitian  hukum  yuridis  normatif, yaitu  penelitian  yang  dikaitkan  dengan  karakter  dari  keilmuan  hukum  itu sendiri. Jadi pemilihan tipe penelitian ini akan membatasi rumusan masalah, obejek penelitian juga karakter keilmuan hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Urgensi  Pengaturan  Pembalikan  Beban  Pembuktian  Dalam  Perkara Gratifikasi  Pada  Tindak  Pidana  Korupsi  Menurut  Undang  Undang Korupsi
Tindak Pidana Korupsi adalah suatu kejahatan yang luar biasa yang membutuhkan  instrument  hukum  yang  berbeda  dari  kejahatan  pada umumnya.  Dalam  Perkara  Pidana  pada  umumnya,  beban  pembuktian dibebankan  pada  Jaksa  Penuntut  Umum  untuk  membuktikan  kesalahan terdakwa memenuhi unsur-unsur yang didakwakan pada terdakwa. Namun dalam tindak pidana korupsi, untuk tindak pidana korupsi termasuk dengan perbuatan gratifikasi maka beban pembuktian dibebankan pada terdakwa untuk membuktikan bahwa barang yang dia peroleh bukan hasil dari tindak pidana  korupsi.  Sistem  Pembuktian  terbalik  adalah  aturan  khusus  yang dibentuk  pemerintah  yang    pengaturannya  ada  dalam  UU  No.  31  Tahun 1999  yang  sebagaimana  telah  diubah  dalam  UU  No.  20  Tahun  2002 Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.  Dalam  Sistem Pembuktian  yang  diberlakukan  dalam  tindak  pidana  korupsiini  berbeda dengan yang diberlakukan secara umum dalam hukum acara pidana untuk perbuatan lainnya. Dalam Penjelasan UU No. 31 Tahun 1999, menjelaskan bahwa  pembuktian  terbalik  digunakan  bersifat  terbatas  dan  berimbang
yakni,  terdakwa  mempunyai  hak  untuk  membuktikan  bahwa  ia  tidak melakukan  tindak  pidana  korupsi  dan  wajib  memberikan  keterangan tentang  seluruh  harta  bendanya,  harta  benda  istrinya,  atau  suami,  anak, dan  harta  benda  setiap  orang  atau  korporasi  yang  diduga  mempunya hubungan dengan perkara yang bersangkutan.
Dalam  sistem  beban  pembuktian  terbalik  ini,  terdakwa  dapat membuktikan      bahwa  ia  tidak  melakukan  tindak  pidana  korupsi  setelah diperkenankan oleh Hakim, namun pembuktian terbalik ini tidaklah bersifat imperative yang artinya, apabila terdakwa tidak menggunakan kesempatan ini,  maka  hal  itu  akan  memperkuat  dugaan  penuntut  umum  bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan. Sedangkan sebaliknya kalo  terdakwa  dapat  membuktikan  bawa  ia  tidak  melakukan  korupsi, dengan  memberikan  semua  keterangan  tentang  asal  usul  harta  yang  di dakwakan sebagai perbuatan korupsi sesuai dengan penjelasan dalam UU Korupsi, maka keterangan tersebut dapat dipergunakan menjadi hal yang menguntungkan  bagi  terdakwa,  jadi  dalam  hal  ini  bahwa  jaksa  penuntut umum dalam membuktikan bahwa terdakwa  bersalah  melakukan  tindak pidana  korupsi. Jadi  tetap  ada beban pembuktian pada jaksa penuntut umum untuk membuktikan dakwaannya, bukan berarti semua diserahkan pada  terdakwa,  sesuai  penjelasan  dalam  Pasal  17  ayat  (1)  UU  No.  31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Dalam sistem ini terjadi pergeseran dari beban pembuktiannya dari jaksa penuntut umum menjadi ada didakwa dan menjadi ketentuan khusus atau  dikenal  dengan  pembalikan  beban  pembuktian.  Pembalikan  beban pembuktian ini, bukan hanya ada dalam tindak pidana korupsi namun juga ditemui  dalam  kasus  kasus  tindak  khusus  diantaranya,  narkotika  dan pencucian  uang,  dimana  terdakwa  berhak  untuk  membuktikan  bahwa  dia tidak bersalah.
Dalam  pengaturan  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  Jo Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001,  mengenai  pembuktian  perkara korupsi terdapat dalam Pasal 12B ayat (1) huruf a, Pasal 37, Pasal 37A dan
Pasal 38B. Dalam Pasal 12B ayat (1) huruf a diatur mengenai pembalikan beban pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa untuk membuktikan dirinya  tidak  melakukan  tindak  pidana  korupsi.  Pembalikan  beban pembuktian ini berlaku untuk tindak pidana suap menerima gratifikasi yang nilainya  sebesar  Rp.  10.000.000,00  (sepuluh  juta)  rupiah  atau  lebih. Sedangkan Pasal 38B mengatur mengenai pembalikan beban pembuktian terhadap  harta  benda  yang  belum  didakwakan  yang  ada  hubungannya dengan  tindak  pidana  korupsi.  Selanjutnya  dalam  ketentuan  Pasal  12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, diatur tentang gratifikasi berkaitan dengan Pegawai Negeri Sipil yang menjelaskan bahwa sistem pembalikan beban  pembuktian  dalam  pasal  ini  tidak  secara  murni  menganut  sistem pembalikan beban pembuktian, sebab tidak dijelaskan yang menjadi delik inti,  seharusnya  jelas  dulu  delik  inti  untuk  menentukan  perbuatan  yang dapat dipidana dan siapa yang harus membuktikannya. Dalam pengaturan lain, yaitu pada Pasal 37 mengatur tentang; “(1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak  melakukan tindak pidana korupsi.  (2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai  dasar  untuk  menyatakan  bahwa  dakwaan  tidak  terbukti .”  Dalam pasal ini memberikan hak bagi terdakwa untuk membuktikan bahwa harta yang  ada  padanya  bukanlah  merupakan  hasil  dari  tindak  pidana  korupsi sebagaimana yang dituduhkan kepadanya.
Rumusan  Pasal  12B  di  atas  menjelaskan  pembalikan  beban pembuktian tersebut hanya terbatas dengan hadiah yang wajar bagi pejabat (gratifikasi)  yang  hanya  diterapkan  kepada  pemberian  (gratifikasi)  dalam delik  suap,  pemberian  tersebut  harus  berada  dalam  jumlah  Rp. 10.000.000,00 atau lebih, yang berhubungan dengan jabatannya dan yang melakukan pekerjaan yang bertentangan dengan kewajiban tersebut, harus melapor  ke  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK).  Dalam  perbuatan tersebut  yang  dikategorikan  sebagai  gratifikasi,  maka  terdakwa  dibebani kewajiban untuk membuktikan ia tidak melakukan korupsi atau menerima
gratifikasi  yang  didakwakan  kepadanya.  Sedangkan  dalam  Pasal  38B  di atas,  maka  beban  pembuktian  terbalik  dapat  dilakukan  terhadap  harta kekayaan  pelaku  korupsi  yang  titik  beratnya  adalah  pengembalian  harta negara yang dikorupsi oleh pelaku dengan berbasis putusan. Jadi  bahwa setiap  orang  yang  didakwa  melakukan  salah  satu  tindak  pidana  korupsi wajib untuk membuktikan sebaliknya  terhadap harta  benda miliknya yang belum didakwakan yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Dalam hal  terdakwa  tidak  dapat  membuktikan  bahwa  harta  benda  yang diperolehnya  bukan  karena  tindak  pidana  korupsi,  maka  harta  benda tersebut  dianggap  diperoleh  juga  dari  tindak  pidana  korupsi  dan  hakim berwenang  memutuskan  seluruh  atau  sebagian  harta  benda  tersebut dirampas untuk negara.
Selanjutnya  jika  dipelajari  lagi,  maka  norma  dalam  Pasal  12B  ayat (1) huruf a dan b, terlihat bahwa rumusan huruf a berelasi dengan dengan Pasal  37.    Oleh  karena  itu,  dalam  melaksanakan  beban  pembuktian menurut  Pasal  12B  ayat  (1)  huruf  a  setiap  unsur-unsur  tindak  pidananya tetap harus disodorkan oleh Jaksa kepada terdakwa dan di dalam sidang kewajiban  terdakwalah  untuk  membuktikan  ketidakbenaran  dakwaan  itu. dengan cara seperti yang diatur dalam Pasal 38B ayat 1 dan 2, sehingga dakwaan jaksa penuntut umum tidak bisa dibuktikan, namun sebaliknya jika terdakwa tidak mampu membuktikan perolehan hartanya maka jaksa akan membuktikan bahwa harta tersebut diperoleh dari tindak pidana korupsi.
Dalam  praktiknya,  jaksa  penuntut  umum  yang  wajib  menentukan lebih dahulu  adanya  penerimaan gratifikasi dan  nilainya Rp. 10.000.000,- juta atau lebih, yang diuraikan dalam surat dakwaan. Jaksa penuntut umum tidak wajib membuktikan penerimaan itu benar-benar berupa tindak pidana korupsi  suap  menerima gratifikas i,  akan  tetapi  terdakwalah  yang  wajib membuktikan  sebaliknya  bahwa  penerimaan  itu  bukan  berupa  tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi . Dalam sistem pembuktian yang diatur  dalam  UU  Korupsi  saat  ini,  seakan-akan  menganut  sistem pembebanan  pembuktian  terbalik  murni,  namun  sebenarnya  sistem
pembuktian  seperti  ini  dalam  praktiknya  lebih  tepat  disebut  sebagai pembuktian  berimbang  bersyarat  yang  bergantung  pada  syarat-  syarat tertentu,  karena  tidak  semua  tindak  pidana  korupsi  dapat  diterapkan pembalikan beban pembuktian hanya perbuatan perbuatan korupsi tertentu sesuai pengaturan pasal dalam UU Korupsi yang dapat diterapkan sistem tersebut dan  yang memenuhi syarat, itulah yang dibebani kewajiban untuk membuktikan.
Dari  paparan  diatas  kedudukan  jaksa  penuntut  umum  bukanlah sekedar bertugas mengusung perkara korupsi ke sidang saja, tetapi dalam sistem  terbalik  pun  jaksa  tetap  harus  mendapatkan  fakta-fakta  awal  dari sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang telah dicatat dalam berita acara penyidikan. Dari fakta-fakta itulah baru   kemudian disusunlah surat dakwaan  dan  disodorkan  kepada  terdakwa  dan  dalam  sidang  terdakwa wajib untuk membuktikan ketidakbenaran dakwaan itu. Inilah dasar pijakan dari beban pembuktian terbalik. Dari sistem pembalikan beban pembuktian yang diatur dalam UU Korupsi saat ini, tidaklah mungkin dalam praktiknya beban  pembuktian  terbalik  bisa  dilaksanakan  secara  murni  dan  lebih mengarah  pada  beban  pembuktian  berimbang,  karena  terdakwa membuktikan, jaksa penuntut umum juga membuktikan dakwaannya.
Berdasarkan  pembuktian  yang  sudah  dilakuka  oleh  terdakwa maupun  jaksa  penuntut  umum,  maka  hakim  dalam  menjatuhkan putusannya  selain  menggunakan  dasar-dasar  hukum,  dan  landasan filosofis, maka nilai-nilai yang ada di masyarakat juga dapat dijadikan dasar hukum. Mengingat dalam ketentuan Pasal 27 UU No. 4 Tahun 1970 jo UU No. 4 Tahun 2004 yang menyatakan “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib mengali, mengikuti dan memahami nilai hukum yang berlaku di  masyarakat.  Peranan  sistem  pembuktian  terbalik  dalam  penjatuhan putusan  hakim  dalam  tindak  pidana  korupsi  akan  semakin  berpengaruh karena  sesuai  dengan  pendapat  Evi  Hartati  yang mengatakan  “dalam pemeriksaan  tindak  pidana  khusus  korupsi  digunakan  aturan  khusus dan serta lembaga yang khusus pula.
Dalam pengaturan dalam beberapa pasal dalam UU Tindak Pidana Korupsi  sesuai  paparan  sebelumnya,  maka  sistem  pembuktian  terbalik yang  diatur  dalam  UU  Tindak  Pidana  Korupsi  di  Indonesia  masih  sistem pembuktian  terbalik  yang  terbatas  dan  berimbang,  dimana  pembuktian terdakwa tidak dapat dijadikan dasar penghukuman, karena jaksa penuntut umum masih wajib membuktikan dakwaannya, namun sistem pembuktian terbalik  sebagai  suatu aturan  khusus  akan  semakin  berpengaruh  dalam penjatuhan  putusan  oleh  hakim.  Jika  terdakwa  mampu  membuktikan hartanya  bukan  hasil  korupsi  maka  akan  jadi  pertimbangan  hakim  untuk memutuskan perkaranya.
Pengaturan  tentang  Pengaturan  Pembalikan  Beban  Pembuktian Dalam  Perkara  Gratifikasi  Pada  Tindak  Pidana  Korupsi  yang  Lebih Tepat di Masa Yang Akan        Datang
Masih  banyak  kelemahan  dalam  pengaturan  pembalikan  beban pembuktian yang diatur dalam UU No. 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2001,  tentang  Perubaha  atas Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi, dimana dalam beberapa pasal dijelaskan hanya beberapa perbuatan  korupsi  yang  bisa  di  terapkan  pembalikan  beban  pembuktian tidak  untuk  semua  jenis  korupsi,  kemudian  belum  dapat  dikatakan  murni sistem  pembuktian  terbalik  yang  diterapkan  karena  selain  terdakwa  di bebankan untuk membuktikan bahwa hartanya bukan hasil korupsi sesuai dengan  pengaturan  Pasal  12B,  Pasal  37A.  dan  Pasal  38AB  UU    Tindak Pidana  Korupsi.    Dalam  pasal-pasal  diatas  dijelaskan  bahwa  selain terdakwa  yang  membuktikan  hartanya,  ada  kewajiban  juga  pada  jaksa penuntut  umum  untuk  membuktikan  dakwaannya.  Hal  ini  menunjukan  di Indonesia masih sistem pembuktian terbalik yang diatur dalam UU Korupsi saat  ini  masih  menerapkan  pembalikan  beban  pembuktian  yang  terbatas dan  berimbang,  karena  pembuktian terdakwa  tidak  dapat  dijadikan  dasar penghukuman  langsung  oleh  hakim,  karena  jaksa  penuntut  umum  masih
wajib  membuktikan  dakwaannya.  Namun  sistem  pembuktian  terbalik sebagai suatu aturan khusus akan semakin berpengaruh dalam penjatuhan putusan oleh hakim.
Secara konvensional, kewajiban melakukan pembuktian, atau siapa yang  harus  membuktikan,  dibebankan  kepada  penuntut  umum.  Sesuai dengan prinsip umum pembuktian, yakni siapa yang mendakwakan sesuatu in casu jaksa penuntut umum yang dibebani kewajiban untuk membuktikan tentang kebenaran apa yang didakwakan. Pada dasarnya, tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian, inilah yang disebut sebagai sistem  pembebanan  pembuktian  biasa.  Sistem  pembebanan  pembuktian biasa  maksudnya  bahwa  beban  pembuktian  untuk  membuktikan  tindak pidana  dan  kesalahan  terdakwa  sepenuhnya  ada  pada  jaksa  penuntut umum.  Dengan  demikian,  tersangka  atau  terdakwa  tidak  dibebani kewajiban  pembuktian  karena  sistem  hukum  Indonesia  menganut  asas praduga  tidak  bersalah  ( presumption  of  innocence )  maka  kewajiban pembuktian tersebut dibebankan kepada penuntut umum. Oleh karena itu, penuntut  umum  sangat  berperan  penting  untuk  meyakinkan  hakim  agar menjatuhkan  putusan  sesuai  dengan  alat-alat  bukti  yang  telah  diajukan penuntut umum di muka sidang pengadilan, Pada sistem beban pembuktian biasa berlaku cara menggunakan alat-alat bukti menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tanpa kecuali, ialah membuktikan semua unsur tindak pidana dengan menggunakan alat- alat  bukti  yang  mengacu  pada  syarat  minimal  pembuktian.  Dalam perkembangannya, muncul sistem pembuktian baru yang digunakan dalam tindak  pidana  korupsi,  yang  disebut  sebagai  sistem  pembebanan pembuktian  terbalik  dan  beban  pembuktian  seimbang  atau  beban  semi terbalik .
Beban pembuktian terbalik biasa disebut sebagai asas pembalikan beban  pembuktian atau pembuktian  terbalik (Indonesia)  yaitu  s hifting  of burden  of  proof atau  r eversal  burden  of  proof (Inggris),  o mkering  van  de bewijslast (Belanda),  dan  o nus  of  proof (Latin)  yang  diartikan  sebagai
pembalikan  beban  pembuktian  yang  dibebankan  kepada  terdakwa  untuk membuktikan  dirinya  tidak  melakukan  tindak  pidana.  Sedangkan  beban pembuktian  seimbang  atau  beban  semi  terbalik  diartikan  sebagai  beban pembuktian  diletakkan  baik  terhadap  terdakwa  maupun  jaksa  penuntut umum secara berimbang terhadap objek pembuktian yang berbeda secara berlawanan. Pembalikan Beban Pembuktian seimbang, lebih mengedepankan  keseimbangan  secara  proporsional  antara  perlindungan kemerdekaan  individu  di  satu  sisi,  dan  perampasan  hak  individu bersangkutan  di  sisi  lainnya.  Teori  pembalikan  beban  pembuktian keseimbangan  juga  tetap  mempertahankan  prinsip  pembuktian “beyond reasonable  doubt” yang  diterapkan  kepada  terdakwa,  akan  tetapi  secara bersamaan  sekaligus  menerapkan  prinsip  pembalikan  beban  pembuktian oleh terdakwa.
Apa yang telah diatur dalam  UU Korupsi terkait pembalikan  beban pembuktian  walaupun  belum  murni  tapi  lebih  kepada  sistem  pembalikan beban  pembuktian  yang  berimbang,  dinilai  masih  harus  di  revisi  kembali agar  bisa  sesuai  antara  aturan  hukumnya  dengan  penerapannya  dalam praktiknya. Sesuai paparan diatas, berarti masih diperlukan pembaharuan hukum pidana berkaitan dengan pengaturan dalam UU Korupsi, khususnya tentang pembalikan beban pembuktian, sehingga tujuan adanya sistem ini bisa  dicapai  yaitu  terdakwa  memiliki  hak  untuk  membuktikan  bahwa dakwaan  jaksa  tidak  benar  dan  semua  harta  yang  didakwakan  padanya bukan hasil korupsi dan pembuktian itu bisa menjadi dasar pertimbangan hakim  dalam  memutuskan  perkara  terdakwa  dengan  pertimbangan  yang adil dan tepat.
Mempelajari beberapa aturan hukum beberapa negara yang sudah menerapkan  pembalikan  beban  pembuktian  untuk  menjadi  pedoman  jika atuuran  hukum  tentang  pembalikan  beban  pembuktian  yang  ada  di  UU tindak pidana korupsi Indonesia perlu di perbaharui lagi. Pembalikan beban pembuktian  bermula  dari  sistem  pembuktian  yang  dikenal  dari  negara penganut  rumpun  Anglo-Saxon  dan  hanya  terbatas  pada “certain  cases”
khususnya  terhadap  tindak  pidana “gratification” atau  pemberian  yang berkorelasi  dengan “bribery” (suap).  Hal  ini  dimungkinkan  karena  hampir tidak mungkin kejahatan tersebut dibuktikan dengan menggunakan sistem pembuktian biasa.
Dalam  pembalikan  beban  pembuktian  juga  ada  kelemahannya, diantaranya pembuktian Terbalik membuka kesempatan kepada terdakwa koruptor  untuk  memanipulasi  sebagai  jalan  agar  tidak  terjadi  pembuktian harta  korupsi.  Kebohongan  tersebut  tentunya  membuat  jaksa  penuntut umum bekerja lebih keras untuk membenarkan dakwaanya. Adapun Jaksa harus  memastikan  tentang  nilai  uang  dan  kekayaan  terdakwa  sebelum terjadi peralihan atau aliran uang atau kekayaan negara kepadanya melalui tindak  pidana  korupsi.  Hal  ini  harus  jadi  pertimbangan  jika  ada pembaharuan hukum dalam UU Tindak Pidana Korupsi berkenaan dengan pembalikan beban pembuktian tersebut, harus jelas pengaturannya, jenis- jenis  tindak  pidana  korupsi  yang  bisa  dilakukan  pembalikan  beban pembuktian, apa memungkinkan untuk semua jenis tindak pidana korupsi, tata  cara  pembuktian  terbaliknya  seperti  apa  juga  harus  diatur  lebih  jelas sehingga nantinya bisa di terapkan ketika ada kasus tindak pidana korupsi termasuk jenis tindak pidan korupsi yang termasuk kategori gratifikasi.
Dalam  hukum  acara  pidana  yang  berkaitan  dengan  pembuktian suatu  perkara  termasuk  perkara  tindak  pidana  korupsi  dikenal  Asas praduga  tidak  bersalah  yang  merupakan  suatu  doktrin  bahwa  seseorang tidak  dapat  dianggap  bersalah  atau  diberlakukan  sebagai  pihak  yang bersalah  sebelum  terbukti  di  pengadilan  tingkat  terakhir  yang  sudah berkekuatan  hukum tetap secara meyakinkan tanpa keraguan yang patut ( beyond  reasonable  doubt )  yang  membuktikan  bahwa  tersangka  tersebut memang  bersalah  secara  hukum.  Asas  ini  secara  tegas  telah  diatur  oleh KUHAP dan Undang – Undang lainnya, sebagai contoh sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 66 KUHAP yang menyatakan bahwa :
“Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”
Lantas  Pasal  18  ayat  (1)  dari  UU  HAM  No.  39  tahun  1999  dengan  tegas
memberlakukan prinsip praduga tidak bersalah, menyatakan bahwa:
“Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan    sesuatu    tindak    pidana    berhak    dianggap    tidak bersalah,  sampai  dibuktikan  kesalahannya  secara  sah  dalam  suatu sidang  pengadilan  dan  diberikan  segala  jaminan  hukum  yang diperlukan    untuk    pembelaannya,    sesuai    dengan  ketentuan peraturan perundang- undangan.”
Namun,   disamping     didasarkan     dengan   asas  praduga  dak bersalah  maka  kalo dikaitkan dengan pembalikan beban pembuktian maka adanya  bertentangannya  dari  asas  tersebut,  karena    dengan  pembalikan beban pembuktian terhadap terdakawa maka asas praduga tidak bersalah milik      terdakwa yang meletakkan pembuktian berada di tangan terdakwa, sebenarnya terdapat  konsekuensi logis bahwa kedudukan Penuntut Umum yang tidak dibebani kewajiban untuk  membuktikan   keseluruhan.   Unsur. Tindak    pidana  korupsi  menerima  gratifikasi,  maka  terdakwa  mempunyai kesempatan  yang  seluas  luasnya  untuk  melaksanakan  kewajiban hukumnya dalam persidangan   untuk.   membuktikan bahwa dirinya telah menerima barang atau uang yang bukan berasal dari tindak pidana korupsi. Berbeda.      dengan  kedudukan  Penuntut  Umum  dalam  pembuktian  pada umumnya  yang  mempunyai  kewenangan  absolut  untuk  membuktikan bahwa  terdakwa  telah  melakukan  tindak  pidana.  Hal  ini  juga  perlu  di pertimbangkan  kedepannya  karena  Ketika  ada  pembalikan  beban pembuktian pada terdakwa maka berlaku asas praduga bersalah pada.  Diri terdakwa  dan  terdakwa  jarus  membuktikan  bahwa  harta  yang  diperoleh bukan  dari  tindak.    pidana        korupsi  gratifikasi.  Penerapan  asas  praduga bersalah  tersebut,  sebaiknya  dibatasi  hanya  dalam  hal  pembuktian  di persidangan   saja melalui metode pembalikan beban pembuktian. Penerapan asas  praduga  bersalah  melalui  metode  pembalikan.  beban   pembuktian tersebut diharapkan mampu mengeliminasi tingkat kesulitan pembuktian yang dihadapi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Selayaknya, sistem pembalikan  beban  pembuktian  dijadikan  asas  pondasi/landasan  filosofis dalam  payung  hukum  UUPTK.  Kemudian  dari  tataran  asas  diturunkan menjadi  norma  sehingga  ketentuan  mengenai  pembalikan  beban
pembuktian  dapat  dicantumkan          dalam klausul  pasal   demi  pasal  dalam UUPTK. Aturan-aturan  hukum  dalam  rangka pemberantasan  korupsi  pun seharusnya  selalu  dikembangkan  secara  progresif  sesuai  perkembangan zaman,  agar  tidak  ketinggalan  dan  kalah  dengan  modus-  modus korupsi yang semakin mutakhir. Sehingga kedepan Pengaturan tentang pembalikan beban pembuktiannya benar benar diatur sesuai dengan aturan yang lebih tepat dan bisa di terapkan dengan baik.

## KESIMPULAN
Urgensi  pengaturan  pembalikan  beban  pembuktian  dalam  perkara gratifikasi    pada  tindak  pidana    korupsi  diatur  dalam  ketentuan  Pasal  12, 12A, 12B, Pasal 37 dan 37 A UU No. 31 tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap perbuatan- perbuatan  berupa  gratifikasi  Pegawai  Negeri,  memberikan  hak  untuk menerangkan dengan sejujurnya dari mana asal dari harta kekayaan yang dimiliki,  apakah  dari  hasil  korupsi  atau  murni  bukan  dari  korupsi. Pengaturan  tentang  pembalikan  beban  pembuktian  dalam  perkara gratifikasi  pada tindak  pidana korupsi yang  lebih tepat dimasa yang  akan datang, adalah dengan melihat beberapa kelemahan kelemahan  yang ada dalam pengaturan pembalikan beban pembuktian terbalik yang ada dalam UU  tindak  pidana  korupsi  saat  ini,  diantaranya  berkaitan  dengan  asas praduga  dak  bersalah  yang  ada  dalam  hukum  acara  pidana  saat  ini,  jika dikaitkan  dengan  pembuktian  terbalik  maka  tidak  tepat  karena  ketika diterapkan  asas  pembalikan  beban  pembuktian  dibebankan  kepada terdakwa  berarti  ada  asas  praduga  bersalah  yang  diterapkan.  Selain  itu sistem  pembalikan  beban  pembuktian  dijadikan  asas  pondasi/landasan filosofis dalam payung hukum UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Kemudian  dari  tataran  asas  diturunkan  menjadi    norma,  sehingga ketentuan     mengenai pembalikan beban pembuktian dapat dicantumkan dalam klausul pasal demi  pasal dalam UU  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi.  Aturan-aturan  hukum  dalam  rangka pemberantasan  korupsi  pun
seharusnya  selalu  dikembangkan  secara  progresif  sesuai  perkembangan zaman, agar pengaturan tentang pembalikan beban pembuktiannya benar benar  diatur  sesuai  dengan  aturan  yang  lebih  tepat  dan  bisa  di  terapkan dengan  baik.  Peneliti  menyarankan  agar  diatur  lebih  lengkap  tentang pembuktian  terbalik,  agar  dapat  diterapkan  dalam  pembuktian  perkara tindak pidana korupsi.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi , Cetakan Pertama, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
Febby  Mutiara  Nelson,  Sistem  Peradilan  Pidana  Dan  Penangulangan Korupsi Di Indonesia, Rajawali Pers, Depok, 2020.
Lilik Mulyadi, Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi , PT. Alumni, Bandung, 2000,
Munir  Fuady  dan  Sylvia  Laura  L.  Fuady, Hak  Asasi  Tersangka  Pidana , Prenada Media Grou p, Jakarta, 2015.
Kristian  dan  Yopi  Gunawan, Tindak  Pidana  Korupsi  Kajian  terhadap Harmonisasi  antara  Hukum  Nasional  dan  The  Unite  Nations Convention  Againts  Corruption  (UNCAC) ,  PT.  Reflika  Aditama, Bandung, 2015.
R Wiyono, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , Sinar Grafika, Jakarta, 2008,

## Jurnal
Nurhayani,  Pembuktian  Terbalik  Dalam  PemeriksaanTindak  Pidana Korupsi di Inonesia , Jurnal IUS , Vil III Nomor 7, April 2015, .
Supriyadi  Widodo  Eddyono,  Pembebanan  Pembuktian  Terbalik  Dan Tantangannya  (Verification  Reverse  Imposition  And  It’s  Challeng) Jurnal Legeslasi Indonesia , Vol 8 No. Juni 2011.

## Peraturan Perundang-undangan
Republik  Indonesia,  Undang –Undang  Nomor  8  Tahun  1981  Tentang Hukum Acara Pidana
, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
,  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001 Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

## Website
https://databoks.katadata.co.id,  Tahun  Kedua  Pandemi,  Ada  703  Kasus Gratifikasi  di Kementrian, diakses tanggal 10 Maret 2022.