## Legalitas

## Problematika Produk Hukum Daerah Terkait Perizinan di Pemerintah Kota Jambi
1 Ikhwannul Fajri, 2 Abdul Bari Azed, dan 2 M. Muslih
1 Sekretariat Daerah, Pemerintah Kabupaten Tebo
2 Fakultas Hukum, Universitas Batanghari Jambi
1 Correspondence email : ikhwannulfajri@yahoo.com
Abstract, Implementation  of  Jambi  City  Regional  Regulation  Number  9  of  2010  concerning  the  Implementation  of  One-Stop Integrated Services (PTSP), is currently no longer relevant to the dynamics of changing times and the contents of the Regional Regulation do not contain a chapter that regulates supervision as regulated in Minister of Home Affairs Regulation Number 25 of 2021 concerning DPMPTSP and BKPM Regulation Number 2 of 2021 concerning Guidelines and Procedures for Supervising Risk-Based  Business  Licensing.  This  study  explains  the  implementation  of  legal  products  related  to  licensing  in  Jambi  City Government, the problems of legal products related to licensing in Jambi City Government and the impact of the implementation of legal products related to licensing in Jambi City Government.
Keywords: Problems; Regional Legal Products; Related to Licensing; Jambi City Government
Abstrak, Implementasi  Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), saat ini sudah tidak relevan lagi dengan dinamika perubahan zaman dan terlebih isi dalam Peraturan Daerah tidak memuat  BAB  yang  mengatur  tentang  pengawasan  sebagaimana  diatur  dalam  Permendagri  Nomor  25  Tahun  2021  tentang DPMPTSP  dan  Peraturan  BKPM  Nomor  2  Tahun  2021  tentang  Pedoman  dan  Tata  Cara  Pengawasan  Perizinan  Berusaha Berbasis  Risiko.  Kajian  ini  menjelaskan  tentang  implementasi  produk  hukum  terkait  perizinan  di  Pemerintah  Kota  Jambi, problematika produk hukum terkait perizinan di Pemerintah Kota Jambi dan dampak implementasi produk hukum hukum terkait perizinan di Pemerintah Kota Jambi.
Kata kunci : Problematika; Produk Hukum daerah; Terkait Perizinan; Di Pemerintah Kota Jambi

## PENDAHULUAN
Dinas  Penanaman  Modal  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (DPMPTSP)  merupakan  dinas  yang  memiliki kewenangan  dalam  memberikan  pelayanan  perizinan  dan  non-perizinan  berusaha,  investasi,  pengembangan  usaha, penanaman  modal,  dan  pengembangan  ekonomi  daerah.  Struktur  organisasi  Dinas  Penanaman  Modal  Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) terdiri dari kepala, sekretaris, dan bidang kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dinas  Penanaman  Modal  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (DPMPTSP)  juga  wajib  melakukan  pengawasan  dan evaluasi yang selanjutnya dilaporkan kepada kepala daerah dan instansi terkait.
Pemerintah Kota Jambi dalam pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko hanya memiliki 2 (dua) regulasi di antaranya Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  dan  Peraturan  Walikota  Jambi  Nomor  2  Tahun  2018  tentang  Pelimpahan  Kewenangan  Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dari Walikota Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Hal ini belum selaras dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dijadikan pedoman dalam pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  Satu  Pintu  (DPMPTSP)  yang  tidak  serumpun  atau  di  rumpunkan  dengan  urusan  pemerintahan  lainnya. Peraturan ini berlaku untuk pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di seluruh Pemerintah Daerah di Indonesia.
Implementasi  Peraturan  Daerah  Kota  Jambi  Nomor  9  Tahun  2010  tentang  Penyelenggaraan  Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), saat ini sudah tidak relevan lagi dengan dinamika perubahan zaman yang serba modern dan  masifnya  era  digitalisasi.  Terlebih  isi  dalam  Peraturan  Daerah  tersebut  tidak  memuat  BAB  yang  mengatur tentang pengawasan, sangat berbeda jauh dengan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menekankan  peran  penting  pengawasan  agar  pelaksanaan  perizinan  terlaksana  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan.
Adapun permasalahan-permasalahan pada implementasi Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2010 tentang  Penyelenggaraan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu,  mengakibatkan  timbulnya  beberapa  permasalahan  di antaranya ;  aspek kewenangan dan kelembagaan, kurangnya komitmen Kepala Daerah dan DPMPTSP Kota Jambi untuk  memperbaharui  Peraturan  Daerah  sesuai  dengan  peraturan  perundangan-undangan  yang  terbaru  dan  aspek pengawasan,  peran  serta  fungsi  pengawasan  belum  diatur  dalam  Peraturan  Daerah  kemudian  berdampak  masih
Ikhwannul  Fajri, Abdul  Bari Azed,  dan  M.  Muslih. Problematika  Produk  Hukum  Daerah Terkait  Perizinan  di  Pemerintah Kota Jambi
banyak  Nomor  Induk  Berusaha  (NIB)  belum  migrasi  ke  OSS  dan  Surat  Izin  Tempat  Usaha  (SITU)  yang  masih diterbitkan.
Regulasi  mengenai  pentingnya  peran  pengawasan  dalam  perizinan  yang  mana  telah  dikeluarkan  oleh  Badan Koordinasi  Penanaman  Modal  Republik  Indonesia  yaitu  Peraturan  Badan  Koordinasi  Penanaman  Modal  Nomor  5 Tahun  2021  tentang  Pedoman  dan  Tata  Cara  Pengawasan  Perizinan  Berusaha  Berbasis  Risiko.  Peraturan  ini bertujuan  untuk  mewujudkan  standardisasi  dan  informasi  pengawasan  perizinan  berusaha  yang  berbasis  risiko. Pedoman dan tata cara pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko berlaku untuk pengawasan perizinan berusaha yang dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan instansi terkait.
Pengawasan  perizinan  berusaha  berbasis  risiko  dilakukan  dengan  prinsip-prinsip  proporsionalitas, transparansi,  dan  akuntabilitas.  Proses  pengawasan  perizinan  berusaha  berbasis  risiko  meliputi  identifikasi  risiko, penilaian  risiko,  penetapan  prioritas  pengawasan,  pelaksanaan  pengawasan,  dan  tindak  lanjut.  Risiko  dalam pengawasan  perizinan berusaha  dikelompokkan  menjadi  tiga  kategori,  yaitu  risiko  tinggi,  risiko  sedang,  dan  risiko rendah.  Hasil  pengawasan  perizinan  berusaha  berbasis  risiko  dilaporkan  secara  berkala  kepada  pimpinan  Badan Koordinasi  Penanaman  Modal  (BKPM)  dan  instansi  terkait.  Peraturan  ini  juga  mengatur  sanksi  bagi  pelaku  usaha yang melanggar peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perizinan berusaha.

## PEMBAHASAN
1. Implementasi  produk  hukum  terkait  perizinan  di  Pemerintah  Kota  Jambi  berlandaskan  2  (dua)  regulasi  yaitu Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan  Walikota  Jambi  Nomor  2  Tahun  2018  tentang  Pelimpahan  Kewenangan  Penyelenggaraan  Pelayanan Perizinan Dari Walikota Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang mana belum  memedomani  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  25 Tahun  2021  tentang  Dinas  Penanaman  Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik. Dalam pelaksanaannya  difokuskan  pada  5  (lima)  aspek  yaitu  :  a).  aspek  kewenangan  dan  kelembagaan,  regulasi  di daerah  berdasarkan  Peraturan  Daerah  tahun  2010;  b).  aspek  perencanaan  dan  anggaran,  terlibat  dalam perencanaan  program  dan  didukung  dengan  anggaran  yang  memadai;  c).  aspek  sumber  daya  manusia,  seacara umum  cukup  baik  dari  segi  kuantitas,  kualitas  dan  kompetensinya;  d).  aspek  sarana  dan  prasarana,  memiliki gedung  Mal  Pelayanan  Publik  (MPP)  bahkan  memiliki  aplikasi  SILANCAR;  dan  e).  aspek  pengawasan, memedomani regulasi Pemerintah yaitu peraturan BKPM tentang pedoman dan tata cara pengawasan.
2. Beberapa  problematika  produk  hukum  daerah  terkait  perizinan  di  Pemerintah  Kota  Jambi  dapat  dilihat  dari  3 (tiga) aspek yaitu : a). aspek kewenangan dan kelembagaan, kurangnya komitmen Kepala Daerah dan DPMPTSP Kota  Jambi  untuk  memperbaharui  Peraturan  Daerah  dan  membentuk  pedoman  Standar  Operasional  Prosedur (SOP)  sesuai  dengan  peraturan  perundangan-undangan;  b).  aspek  sarana  dan  prasarana,  jaringan  server  OSS perizinan  sering  down  atau  tidak  dapat  diakses  sementara  waktu;  dan  c).  aspek  pengawasan,  peran  dan  fungsi pengawasan belum diatur dalam Peraturan Daerah.
3. Adapun dampak yang ditimbulkan dari implementasi produk hukum terkait perizinan di Pemerintah Kota Jambi dapat dilihat dari 3 (tiga) aspek yaitu : a). aspek kewenangan dan kelembagaan, Peraturan Daerah Kota Jambi No. 9  tahun  2010  dirasa  tidak  mampu  mengatur  perizinan  sesuai  perubahan  zaman  dan  peraturan  perundang- undangan terbaru; b). aspek sarana dan prasarana, menghambat capaian kinerja organisasi dan masyarakat tidak terlayani  dengan  optimal;  c).  Aspek  pengawasan,  lemahnya  pengawasan  banyak  ditemukan  permasalahan perizinan seperti masih banyak Nomor Induk Berusaha (NIB) belum migrasi dan  Surat Izin Tempat Usaha yang masih diterbitkan.

## SARAN
1. Pada  dasarnya,  harmonisasi  peraturan  perundang-undangan  di  tingkat  daerah  merupakan  langkah  yang  sangat penting  dalam  memastikan  bahwa  sistem  hukum  berjalan  dengan  baik  dan  memberikan  kepastian  bagi  semua pihak terkait, termasuk investor dan pelaku usaha. Ketika peraturan daerah tidak mematuhi harmonisasi tersebut, dapat timbul sejumlah masalah yang dapat merugikan berbagai pihak. Salah satu tindakan yang bisa diambil oleh pemerintah ketika peraturan daerah tidak  mematuhi harmonisasi peraturan perundang-undangan adalah menarik atau  memperbaharui  kembali  peraturan  tersebut.  Hal  ini  penting  dilakukan  karena  ketidaksesuaian  antara peraturan  daerah  dengan  peraturan  nasional  atau  peraturan  di  tingkat  yang  lebih  tinggi  bisa  menciptakan ketidakpastian  hukum  dan  hambatan  dalam  investasi  serta  pengembangan  usaha.  Jika  peraturan  daerah  secara konsisten  tidak  mematuhi  harmonisasi  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi  dan  tidak  dapat diperbaiki,  maka  pilihan  terakhirnya  adalah  menarik  atau  memperbaharui  kembali  peraturan  tersebut. Penghapusan  atau  pembekuan  peraturan  dapat  dilakukan  untuk  menghindari  konflik  hukum  dan  ketidakpastian bagi  investor  dan  pelaku  usaha.  Dengan  mengambil  langkah-langkah  di  atas,  pemerintah  dapat  memastikan
Ikhwannul  Fajri, Abdul  Bari Azed,  dan  M.  Muslih. Problematika  Produk  Hukum  Daerah Terkait  Perizinan  di  Pemerintah Kota Jambi
bahwa  peraturan  daerah  mematuhi  harmonisasi  peraturan  perundang-undangan  yang  ada,  sehingga  memberikan kepastian hukum bagi semua pihak dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
2. Masalah  server  Online  Single  Submission  (OSS)  yang  sering  mengalami  gangguan  atau  tidak  dapat  diakses dalam beberapa waktu merupakan hambatan serius dalam upaya meningkatkan efisiensi dan kemudahan berbisnis di Indonesia. Untuk mengatasi masalah ini, langkah-langkah perbaikan perlu dipertimbangkan secara serius oleh pihak  terkait.  Pertama,  diperlukan  investasi  yang  lebih  besar  dalam  infrastruktur  teknologi  informasi  yang mendasari  OSS.  Penyediaan  sumber  daya  yang  memadai,  termasuk  server  yang  dapat  menangani  jumlah  akses yang  besar  secara  bersamaan,  menjadi  krusial  untuk  menjaga  kelancaran  layanan  OSS.  Selain  itu,  pembaruan sistem  dan  perangkat  lunak  yang  terus-menerus  perlu  dilakukan  untuk  meningkatkan  stabilitas  dan  keandalan OSS.  Proses  ini  harus  mencakup  pemantauan  yang  cermat  terhadap  performa  sistem  secara  berkala  serta peningkatan  keamanan  cyber  untuk  melindungi  data  dan  informasi  sensitif  yang  terkait  dengan  perizinan  dan bisnis.  Kerja  sama  dengan  lembaga  dan  ahli  teknologi  informasi  dapat  membantu  pemerintah  dalam mengidentifikasi  dan  mengatasi  masalah  yang  muncul  dengan  cepat.  Terakhir,  penting  bagi  pemerintah  untuk memperkuat  koordinasi  antar  instansi  terkait  dalam  penyediaan  layanan  OSS.  Sinergi  yang  kuat  antara Kementerian  dan  lembaga  terkait  akan  memungkinkan  penanganan  masalah  teknis  dengan  lebih  efisien  dan efektif. Selain itu, kerja sama dengan  sektor swasta juga dapat membantu dalam  menyediakan solusi yang tepat waktu dan efektif.
3. Untuk  meningkatkan  efektivitas  pengawasan  perizinan,  diperlukan  regulasi  Peraturan  Daerah  yang  kuat  untuk memberikan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Ini akan membantu dalam menetapkan kerangka kerja yang  jelas  bagi  proses  pengawasan  dan  memberikan  pedoman  yang  dapat  diikuti  oleh  para  pemangku kepentingan.  Selanjutnya,  dalam  pelaksanaan  pengawasan,  strategi  proaktif  dan  responsif  seperti  pendekatan jemput  bola  perlu  diadopsi  oleh  petugas  pengawasan.  Hal  ini  memungkinkan  mereka  untuk  merespons  dengan cepat  dan  efektif  terhadap  pelanggaran  atau  masalah  yang  muncul  dalam  proses  perizinan. Penting  juga  untuk meningkatkan  koordinasi  antara  petugas  pengawasan  dengan  unit-unit  terkait  dalam  proses  perizinan. Pembentukan  tim  atau  forum  koordinasi  yang  melibatkan  berbagai  pihak  yang  terlibat  dapat  menjadi  langkah yang efektif dalam  memfasilitasi pertukaran informasi  yang lancar dan koordinasi  yang efisien. Dengan adanya koordinasi  yang  lebih  baik,  informasi  dan  masalah  terkait  perizinan  dapat  diidentifikasi  lebih  cepat, memungkinkan  tindakan  yang  tepat  waktu  dan  tepat  sasaran.  Dengan  demikian,  peningkatan  koordinasi  dan komunikasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam proses perizinan dapat membawa manfaat signifikan dalam meningkatkan efektivitas pengawasan.

## DAFTAR PUSTAKA
Angger Sigit Pramukti dan Melyani Chahyaningsih, Pengawasan Hukum Terhadaap Aparatur Sipil Negara, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2016.
Arnol  Ferdinan,  Jeane  Mantiri,  Cinthia  Maria  Siwi, Pemerintahan  Daerah,  Konsep  Teori  dan  Karakteristik, EUREKA MEDIA AKSARA, Purbalingga, 2023 Indrohato, Asas-Asas  Umum  Pemerintahan Yang  Baik,  dalam  Paulus  Efendie  Lotulung,  Himpunan  Makalah Asas- Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014. Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah, Alumni, Bandung, 2014 Ridwan HR , Hukum Administrasi Negara , Rajawali Pers, Jakarta, 2017 Tomo, Evaluasi Implementasi Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Di Daerah , INDOCAMP, Kota Tanggerang Selatan, 2019.
Y. Sri Pudyatmoko, Perizinan : Problem dan Upaya Pembenahan , Grasindo, Jakarta, 2009.
Yusriadi, Reformasi Birokrasi dalam Pelayanan Publik, Deepublish, Yogyakarta, 2018.