## FENOMENA MUTLIKULTURALISME DALAM SEJARAH ISLAM KLASIK

## Oleh:

## Dudung Abdurahman

## Dosen Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

## Abstract
Multiculturalism  today  become  an  issue  and  study  materials  are  attractive  for  a  wide range of knowledge about pluralism in the social order, including in relation to the lives of muslims. This study examines the relationship between Islam and multiculturalism, based  on  the  premise  that  Islam  as  a  system  of  doctrine  that  comes  from  God's revelation  is  always  growing  and  developing  appropriate  socio-cultural  context  of  its adherents, as shown in the history of the classical period. Therefore, the main problem of this study, how the life of multiculturalism in muslim society in that period. So the study aims  to  map  patterns  of  multiculturalism  within  the  Muslim  communities.  The research was developed by the historical method, with socio-cultural approach. Based on  this  study  found  patterns  of  multiculturalism  as  follows: First ,  the muslim community during the period of the Prophet and the Khulafa al-Rashidun-based Arab culture,  and  Islam  is  growing  with  the  development  pattern  of  teaching  that accommodate  the  cultural  forms  that  are  rooted  in  the  tradition  of  al-qabaliyyah al'ashabiyyah. Second ,  the  pattern  of  growing muslim  community  in  the  politics  of Arabism,  as  at  the  time  of  the  Umayyad  Daula,  acculturation  would  encourage  the growth of the Muslim-Arab Muslim communities against non-Arabs to the expansion of Islam during this time. Third , multiculturalism patterns more apparent as the reality of pluralism in Muslim society is indicated by the role of communities in the context of non-Arab Islamic culture and civilization construction, as developed Abbasid.

## Keywords: Multiculturalism, Muslim Community, Classical Islamic History

## Abstrak
Multikulturalisme  dewasa  ini menjadi isu dan bahan  kajian yang  menarik untuk pengetahuan  tentang  pluralisme  dalam berbagai  tatanan  sosial,  termasuk  kaitannya dengan kehidupan umat Islam. Paper ini mengkaji hubungan Islam dan multikultralisme itu, didasarkan pada alasan bahwa Islam sebagai sistem doktrin yang berasal dari wahyu Tuhan  selalu tumbuh  dan berkembang sesuai konteks sosial-budaya pemeluknya, sebagaimana  ditunjukkan  dalam  sejarah periode  klasik. Karena  itu  masalah utama
kajian ini, bagaimanakah kehidupan multikulturalisme dalam masyarakat muslim pada periode tersebut. Studi bertujuan memetakan pola multikulturalisme dalam komunitas- komunitas muslim  itu.  Adapun  penelitiannya  dikembangkan  dengan  metode  historis dan pendekatan  sosial-budaya. Berdasarkan kajian ini ditemukan corak multikulturalisme sebagai berikut: Pertama , komunitas muslim pada periode Nabi dan Khulafa  al-Rasyidin berbasis  kebudayaan  Arab,  dan Islam tumbuh dengan pola pengembangan  ajarannya  yang  akomodatif  terhadap  bentuk-bentuk budaya yang berakar  pada tradisi al’ashabiyyah  al-qabaliyyah . Kedua , corak  komunitas  muslim yang berkembang dalam politik arabisme, sebagaimanaa pada masa Daulah Umayyah, justru mendorong pertumbuhan akulturasi muslim-arab terhadap komunitas-komuntias muslim  non-Arab  akibat  perluasan  wilayah  Islam pada  masa  ini. Ketiga , corak multikulturalisme lebih  nyata  sebagai  realitas  pluralisme  dalam  masyarakat  muslim ditunjukkan dengan peran komunitas-komunitas non-Arab dalam konteks pembangunan kebudayaan dan peradaban Islam, sebagaimana dikembangkan Dinasti Abbasiyah.
Kata Kunci: Islam , Multikulturalisme, Komunitas-komunitas Muslim.

## A. PENDAHULUAN
Masalah  multikulturalisme,  yang  secara  umum  berarti  “pandangan  atau  faham akan  keragaman budaya  dan  perilaku  yang  disebabkan  perbedaan  ras,  agama,  dan struktur  sosial”,  kini  terus  menjadi  bahan  kajian  dan  pembahasan  dalam  melihat berbagai  tatanan  sosial,  termasuk  juga  kaitannya  dengan  perkembangan  Islam.  Maka hubungan Islam dan multikultralisme itu merupakan masalah yang menarik untuk dikaji karena Islam sebagai sistem doktrin yang berasal dari wahyu Tuhan selalu berkembang dalam  konteks  keragaman  pemeluknya,  sehingga  sejarah  agama  ini  juga  selalu menunjukkan perbedaan dalam pemahaman dan perilaku sosial-budaya pemeluknya itu.
Perkembangan  Islam  dan  multikulturalisme sebetulnya telah  berlangsung semenjak masa Nabi Muhammad saw., karena selain Islam pada masanya berhadapan dengan  keragaman  budaya  masyarakat  Arab, juga  banyak  cara  yang  dilakukan  Nabi menyebarkan  ajaran  tauhid  itu secara akomodatif  dengan  sistem  budaya  masyarakat tersebut.  Demikian  seterusnya  proses  multikularisme  tumbuh  dan  berkembang  hingga zaman  keemasan  Islam. Kajian  masalah ini  dilakukan terhadap gejala-gejala sejarah Islam pada periode  klasik, yang  diharapkan  menjadi  fenomena  awal  serta perspektif sejarah yang lebih fundamental untuk memahami Islam dan multikulturalisme.
Periode klasik dalam sejarah Islam bisa dikatakan sebagai periode pertumbuhan untuk  sistem  komunitas  muslim. Konsepsi  komunitas  di  sini adalah  sama  maksudnya dengan “ummat” , yakni pemeluk agama Islam dalam tatanan sosial dengan segala pranata dan  struktur  yang  tumbuh  di  dalamnya  menunjukkan  identitas  atas kesamaan kepercayaan,  pandangan, dan  perilaku  masyarakat berdasarkan sistem  ajaran  Islam. Karena itu komunitas muslim mempunyai pemahaman, kepentingan, dan tujuan-tujuan politik yang  dilakukan  bersama,  yakni  oleh  umat  Islam  dalam  wilayah  dan  zaman  tertentu. 1 Komunitas muslim  pada  masa  Nabi  Muhammad  saw.  sendiri mulai  terbentuk  dari kelompok  kecil  para  penganut  Islam  pertama  yang  datang  dari  keluarga  Nabi  dan sejumlah anggota masyarakat dari berbagai latar etnis ( qabilah ) pada masyarakat Arab di Mekkah. Selama pembinaan Islam di sana sekitar 13 tahun, komunitas muslim sudah menunjukkan  keragaman  kultur,  sehingga  ajaran  Islam  pun  telah  mulai  akulturatif dengan budaya masyarakat pemeluknya itu. Pada gilirannya dakwah Nabi di Madinah yang berlangsung sekitar 10 tahun, sistem komunitas muslim semakin terbentuk dalam keragaman  kultur  yang  mulai  meluas,  sehingga  pengembangan  ajaran  Islam  semakin beriringan dengan tatanan komunitas yang mengakomodasi sejumlah kelompok, etnis, dan agama yang berbeda-beda.
Begitu selanjutnya pertumbuhan komunitas muslim pasca Nabi Muhammad saw. yang  kemudian  disebut  sebagai  periode  Khulafa  al-Rasyidin,  selain  dilatarbelakangi perubahan  sistem  sosial-politik  pada  masanya  juga  perkembangan  komunitas  muslim meluas  dalam  wilayah-wilayah  etnis  di  jazirah  Arab  dan  sekitarnya.  Upaya Empat Khalifah pada  periode  ini  menunjukkan  perbedaan  orientasi  pengembangan  Islam maupun  kehidupan  umatnya  berhadapan  dengan  situasi  masyarakat  serta  kebudayaan yang kompleks. Kemudian perkembangan umat Islam pada masa Daulah Umayyah di Damaskus  (661-750)  dan  Daulah  Umayyah  di  Andalusia  (750-1031),  kompleksitas masyarakat muslim kian meluas baik yang terjadi dalam pertumbuhan komunitas aliran- aliran keagamaan maupun komunitas muslim dalam wilayah-wilayah kebudayaan etnis yang beragam.
Kekhalifahan  Umayyah di Damaskus  memang  mengembangkan  politik arabisme,  namun  formalitas  politik  kebudayaan  itu  tidaklah  serta  merta  menjadikan komunitas  yang  berbasis  monokultur,  melainkan  kebudayaan  Arab-muslim  yang
bebasis    kebudyaaan  etnis  lokal,  sehingga  komunitas  muslim  berkembang  dalam fenomena  kebudayaannya  yang  bercorak  multikultur  pada  lingkup  hegemoni  politik Arab.  Dominasi  politik  Arab  bagi  pengembangan  kebudayaan  Islam  itu  sendiri  pada masa  ini  mengalami  keterbatasan,  terutama  pada  segi  interaksi  Arab-muslim  dengan kebudayaan  masyarakat  luar  Arab,  sehingga  kecenderungan  multikulturalisme  masih bersifat endogen. Pada masa ini pertumbuhan multikulturalisme muncul di dalam komunitas muslim  sendiri,  baik  terjadi  atas  keragaman  aliran-aliran  agama  maupun  terjadi  dalam keragaman basis etnisitas Arab.
Multikulturalisme  pada komunitas  muslim  menemukan  coraknya  yang  bersifat eksogen  pada masa  Daulah  Abbasiyah  (750-1258). Periode  ini  menunjukkan multikulturalisme  mulai  berkembang  melampaui  batas-batas  keragaman  pada  internal  Arab- muslim, yakni keragaman budaya mereka juga terjadi karena interaksi dengan budaya luar Islam dan  luar  budaya  Arab. Pada  masanya  kebudayaan  Islam  bergumul  dalam  hubungan- hubungan  antara  kebudayaan  Arab  dengan  kebudayaan  Persia,  Romawi,  dan  India. Universalitas  kabudayaan  Islam  didorong  oleh  keinginan  para  khalifah  untuk memperkenalkan kebudayaan luar Arab ke dalam komunitas-komunitas muslim melalui penterjemahan  dan  pengembangan  ilmu  pengetahuan  yang  berasal  dari  peradaban- peradaban besar itu. Kecenderungan multikulturalisme juga bertolak dari keterbukaan para  khalifah  untuk  menerima  pengaruh  kebudayaan  luar  Arab, disamping  itu keterlibatan masyarakat luar Arab sendiri bagi proses pembentukan serta pengembangan kebudayaan Islam.
Oleh  karena  itu  kajian ini  memfokuskan pembahasannya  mengenai  sistem komunitas muslim dan kehidupan multikulturalisme yang tumbuh dan berkembang pada periode klasik. Penelusuran masalah ini dipandu berdasarkan pertanyaan pokok sebagai berikut: bagaimanakah  pola  pembentukan  serta  pengembangan sistem  komunitas muslim?; bagaimanakah kehidupan multikulturalisme pada setiap komunitas muslim?; dan  mengapa  terjadi  keragaman  dan  perubahan  multikulturalisme  dalam  komunitas muslim? Studi ini  bertujuan  untuk  menjelaskan  dan  menganalisis  kehidupan multikulturalisme  dalam  sistem  komunitas  muslim  pada  setiap  episode  sejarah  Islam klasik tersebut, dengan target pencapaian pengetahuan sejarah di sekitar: betuk-bentuk dan  perkembangan  komunitas  muslim;  pola-pola  multikulturalisme  dalam  sistem komunitas muslim; dan faktor-faktor yang menyertai dinamika multikulturalisme pada setiap  sistem  komunitas  muslim. Kajian  ini  diharapkan dapat  melahirkan  model  baru
dalam  historiografi  Islam,  juga dapat memberikan  konstribusi  bagi kelengkapan historiografi Islam pada umumnya, dan khususnya sebagai referensi tentang pembinaan umat Islam di tengah keragaman sosial dan budayanya.
Studi ini berdasarkan perspektif  sejarah, yaitu  penelusuri  segala  permasalahan serta  penjabaran  faktanya  atas  peristiwa-peristiwa  masa  lampau,  yakni  pada  Sejarah Islam klasik. Namun penelusuran masalah sejarah ini lebih ditekankan pada fenomena sosial  budaya,  sehingga  dalam pengkajiannya dipergunakan  perspektif  sosiologi  dan kebudayaan. Berdasarkan pendekatan sosial di sini konsep komunitas dijadikan acuan utama, sedangkan berdasarkan perspektif kebudayaan itu konsep utama yang dijadikan acuan  adalah  konsep  multikulturalisme. Sejumlah  permasalahan sosial  dan  budaya dalam serjarah tersebut dianalisis secara evolusioner dan komparatif sekaligus,  yakni dalam empat babakan sejarah Islam (masa Nabi, Khulafa Rasyidun, Daulah Umayyah, dan  Daulah  Abbasiyah).  Dengan  pendekatan  tersebut,  studi  ini  diarahkan kepada  dua dimensi  utama. Pertama ,  dalam  dimensi  sejarah  dan  perubahan,  yakni  upaya  untuk memperhatikan  pembentukan  masyarakat  Islam  dan  perubahannya sepanjang  zaman klasik. Kedua ,  dengan  dimensi  analitis  dan  komparatif  dalam  memahami  timbulnya keragaman budaya dalam sistem komunitas muslim . 2

## B. MULTIKULTURALISME PADA AWAL ISLAM
Terdapat berbagai pandangan ahli yang menggambarkan kondisi keyakinan yang dianut penduduk Arab pada masa sebelum kedatangan Islam. Seperti yang dikutip oleh Abdul Aziz, apapun pendapat para ahli, pada masa menjelang kedatangan Islam (masa jahiliyah), bahwa orang Arab digambarkan menganut beraneka agama dan kepercayaan. Di  antara  mereka  ada  yang  mengimani  Allah  dan  ke-Esa-an-Nya.  Ada pula  yang beriman kepada Allah sekaligus menyembah berhala dengan keyakinan bahwa berhala- berhala  itu  mendekatkan  mereka  kepada  Allah.  Tetapi  ada  juga  yang  semata-mata menyembah  berhala dan menganggapnya  sebagai  pemberi  manfaat serta rejeki  dalam kehidupan.  Di antara mereka ada yang memeluk agama Yahudi, Nasrani dan Majusi. Sebagian  mereka  tidak  menentukan  sikap,  dan  karena  itu  tidak  mengimani  apapun.
2 Lapidus, Ira M.. Sejarah Sosial Ummat Islam, 2 jilid, Terj. Ghufron A.  Mas’udi. (Jakarta: Rajawali Pers, 2000), hlm. xi-xii.
Sebagian lagi meyakini hukum Tuhan hanya berlaku dalam kehidupan dunia dan tidak ada kehidupan setelah mati. Sementara itu sebagian mereka juga beriman kepada roh- roh dan menyembah benda langit. 3
Masyarakat Arab pra Islam dikenal dengan kehidupan sosialnya dalama sistem qabilah . Ciri  masyarakat  kekabilahan tersebut,  terutama dapat  ditemukan  pada masyarakat Arab di Mekah dan Madinah, dua kota yang memiliki kaitan historis sangat kuat  dengan  kelahiran  Islam.  Meskipun  pada  perkembangannya terjadi  perubahan struktur  sosial  secara  perlahan  yang  diakibatkan  pengaruh  faktor  internal  maupun eksternal, hal  mana qabilah tetap  merupakan  unit  politik  utama  di  kedua  kota  itu. Hingga  menjelang  kedatangan  Islam,  tidak  ditemukan  kesatuan  unit  politik  atau kelompok  sosial  antar qabilah yang  bersifat  terpusat  di  tingkat  kota,  baik  di  Mekkah maupun  Madinah.  Melalui qabilah itu,  Nabi  Muhammad  juga  memanfaatkannya sebagai  sarana  dakwah.  Penyebaran  ajaran Islam  yang  awalnya  sembunyi-sembunyi dilakukan kepada keluarga dan kerabat terdekat.  Nabi Muhammad saw. adalah anggota Bani  Hasyim,  suatu qabilah yang  kurang  berkuasa  dalam  Suku  Quraisy,  yang memegang  jabatan siqayah. Muhammad  lahir  dari  keluarga  terhormat  yang  relatif miskin. Ayahnya bernama Abdullah anak Abdul Muthalib, seorang kepala suku Quraisy yang besar pengaruhnya. Ibunya adalah Aminah binti Wahab dari Bani Zuhrah. Tahun kelahiran Muhammad dikenal dengan nama tahun Gajah (570 M).
Dakwah Nabi Muhammad saw. pada awal kerasulannya memperoleh sambutan luas  dari  masyarakat  lapisan  bawah, terutama para  budak.  Hal  ini  mudah  dipahami mengingat  kondisi  sosial  mereka  memamg  sangat  membutuhkan  pembebasan. Sebaliknya,  sambutan  dari  masyarakat  lapisan  atas  sangat  sedikit,  khususnya  hanya datang dari istri Nabi, keluarga dan kerabat dekat saja. Tatkala Nabi Muhammad saw. berdakwah secara terbuka, yakni tiga tahun setelah kerasulannya, tidak banyak pemuka Quraisy  yang  bersedia  menyambutnya.  Bahkan,  pemimpin  Quraisy  mulai  berusaha menghalangi  dakwah  Rasulullah.  Semakin  bertambahnya  jumlah  pengikut  Nabi semakin keras tantangan dilancarkan kaum Quraisy.
Bagaimanapun, keselamatan Nabi Muhammad dan tugas awal kerasulan selama di Mekah sungguh tertolong oleh tradisi al’ashabiyyah al-qabaliyyah ,  yang berperan
3 Abdul, Aziz, Chiefdom  Madinah  Salah  Paham  Negara  Islam, ( Jakarta: Pustaka  Alvabeta, 2011), hlm. 165
penting dalam menarik keluarga Bani Hasyim  dan Bani Al-Muthalib untuk menjamin keselamatannya.  Selama  perlindungan  kepadanya  diberikan  oleh  anggota  terkemuka Quraisy seperti Abu Thalib atau Khadijah, selama itu pula Muhammad aman dari upaya kekerasan  fisik  bukan  hanya  dari qabilah selain  Quraisy,  tetapi  juga  dari kalangan Quraisy sendiri. Di bawah naungan tradisi kekabilahan, hanya anggota sukunya sendiri yang  berani  menentang dengan  cara-cara  yang  dapat  diterima  di  dalam qabilah bersangkutan, dalam hal ini Quraisy, sementara qabilah lain tidak mungkin melakukan hal itu karena akan menimbulkan aksi balas dendam kekabilahan. 4
Kekejaman yang dilakukan oleh penduduk Mekah terhadap komunitas muslim pada  saat  itu,  mendorong  Nabi  Muhammad saw. untuk  mengungsikan  sahabat- sahabatnya  ke  luar  Mekah.  Permusuhan  yang  kian  hebat  antar qabilah menyebabkan kaum  muslimin  meninggalkan  Mekah  demi  menyelamatkan  diri.  Bagi  mereka  yang tidak  mempunyai qabilah pelindung,  seperti para budak, mereka  berhijrah  ke  tempat lain adalah jalan terbaik. Sejarah mencatat sebagian besar muslimin yang hijrah pertama kali  ke  Habsyi  (Ethiopia)  terdiri  dari  warga  Mekah  kelas  bawah.  Tetapi,  hijrah  yang fenomenal ke Yatsrib sekitar tahun 622 M. bukan hanya memberikan tempat aman bagi muslimin  Mekah,  tetapi  juga  menyatukan  kekuatan  elemen  Quraisy  dengan  kekuatan elemen Arab terkemuka di kota itu yang selalu terlibat permusuhan, yaitu al-Aus dan al- Khazraj. 5
Selain  sebagai  kota  suci  yang  ditunjuk  Allah  SWT,  keistimewaan  Madinah bukan  terjadi  begitu  saja,  akan  tetapi  melalui  proses  transformasi  sosial  yang  tidak sederhana.  Setelah  mengganti  nama  Yastrib  dengan  Madinah,  Nabi  kemudian melakukan pemetaan dan sensus penduduk. Barangkali ini merupakan sensus penduduk pertama di dunia. Dalam sensus tersebut ditemukan kenyataan bahwa Madinah adalah sebuah kota  yang multikultural. Heterogenitas masyarakat kota Madinah  dapat dilihat dari  hasil  cacah  penduduk  yang  dilakukan  atas  perintah  Nabi, yaitu dari  10.000  jiwa penduduk  Madinah  kala  itu  kaum  muslim  adalah  minoritas  yakni  1500  orang  (15%). Mayoritas  adalah  orang  musyrik  Arab  4.500  orang  (45%)  dan  orang Yahudi 4.000 orang (40%) . 6
4 Ibid., hlm. 214.
5 Ibid ., hlm. 215
6 ,  Sami  bin  Abdullah, al-Maghluts. Al-Ayhlas  At-Taikhi  li  Sirah  ar-Rasul,  Atlas  Perjalanan Hidup Nabi Muhamamd. (Jakarta: Al-Mahira, 2008), hlm. 95.
Tingkat heterogenitas ini lebih tinggi lagi manakala dipaparkan bahwa masing- masing  kelompok  Muslim,  Musyrik  Arab,  dan  Yahudi  itu  di  dalamnya  terdiri  dari berbagai qabilah atau sub-kelompok. Kaum muslim sendiri terdiri dari dua kelompok besar  Muhajirin  (migran)  dan  Anshor  (non-migran),  yang  masing-masing  terdiri  dari berbagai qabilah yang punya tradisi bermusuhan karena kuatnya akar sukuisme dalam masyarakat  Arab. Meski begitu,  uniknya kehidupan  di  Madinah  dapat  berlangsung dengan damai. Tidak mengherankan jika Madinah telah menjadi kota yang maju pada masa itu.
Nabi  Muhammad  saw. adalah  tokoh  yang  patut  dijadikan  teladan  dalam  hal membumikan  multikulturalisme.  Ketika  Nabi  saw. hijrah  ke  Madinah,  beliau  mulai memimpin berbagai komunitas yang berbeda latar belakang agama, suku, politik yang disatukan  dalam  satu  bingkai kepemimpinan  agama sebagai  payung  hukum  utama  di atas  tata  sosial  berdasarkan qabilah tertentu. Muhammad saw. adalah  orang  yang berhasil  menjadi  pemimpin seluruh  komponen  masyarakat. Di  Madinah,  berbagai budaya,  agama  dan  aliran  politik  bisa disatukan  sehingga  kehidupan  Madinah  pada waktu  itu  dapat  berlangsung  damai.  Muhammad  saw. memimpin  komunitas  besar Yahudi yang banyak menguasai aspek ekonomi, politik dan kultur Madinah.
Nabi Muhammad saw. mampu menciptakan kedamaian di kalangan masyarakat multikultural  dikarenakan  beliau  berhasil  meletakkan  dasar  hubungan  persahabatan yang  baik  dengan  pihak-pihak  lain yang  tidak  beragama  Islam.  Agar  stabilitas masyarakat dapat diwujudkan, Nabi Muhammad mengadakan ikatan perjanjian dengan mereka.  Ikatan  perjanjian  itu  dituangkan  dalam  sebuah  piagam  yang  menjamin kebebasan  beragama  orang-orang  Yahudi  sebagai  suatu  komunitas.  Setiap  golongan masyarakat memiliki hak tertentu dalam bidang politik dan keagamaan. Kemerdekaan agama  dijamin,  dan  seluruh  anggota  masyarakat  berkewajiban  mempertahankan keamanan negeri dari serangan luar. Dalam perjanjian itu jelas disebutkan bahwa Nabi Muhammad menjadi kepala pemerintahan karena sejauh menyangkut peraturan dan tata tertib umum, otoritas mutlak diberikan kepada beliau. Dalam bidang sosial, beliau juga meletakkan dasar persamaan antar sesama. 7
7 Badri Yatim. Sejarah peradaban Islam Dirasah Islamiyah II. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 26.
Dengan  menempatkan  semua  manusia  pada  derajat  yang  sama, Islam  hendak memberikan  ruang  dan  kesempatan  yang  sama pada semua  manusia.  Semua  manusia berhak  eksis  dengan  keragaman  budaya,  adat,  dan  keyakinan  masing-masing.  Nuansa demokratis dalam berkehidupan, berbangsa, dan bernegara menjadi ajaran yang sangat inheren  dengan  Islam.  Nabi  Muhammad saw.  bersama para  sahabatnya  telah membangun Negara  Madinah  yang  demokratis. Dalam  pasal-pasal  Piagam  Madinah, misalnya, ditemukan spirit-spirit demokrasi yang mengental.
Refleksi  multikultural  yang  terkandung  dalam  Piagam  Madinah  mengalami gejolak  yang  beragam.  Kejelasan  akan  hak  dan  kewajiban  muslim  dan  non-muslim mulai  diporsikan  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  kepentingannya  dalam  dakwah  Islam. Pada  masa  peperangan,  tujuan  dari  gerakan  milisi  bukan  hanya  memerangi  kaum Quraisy Mekah yang menentang Islam, namun juga sebagai bentuk perluasan kekuasan Islam baik secara geografis maupun perluasan area dakwah. Maka dari itu, bukan hanya penduduk  Mekah,  namun  semua  kabilah  Arab  (non-muslim)  terlibat  permusuhan dengan Madinah baik langsung ataupun karena terikat dalam perjanjian.

## C. MULTIKULTURALISME PADA MASA UMAYYAH
Sebagai  dinasti  pertama  dalam  Islam,  Daulah  Umayyah  memiliki  peran  yang sangat penting dalam menentukan fondasi-fondasi kekuasaan  Islam, khususnya dalam konteks  pembangunan  kebudayaan  Islam. Telah  umum  diketahui  bahwa  Daulah Umayyah, khususnya yang berpusat di Damaskus terkenal dengan kebijakan Arabisasi. Namun,  sebagaimana dijelaskan Gerald  Hawting,  arus  “Arabisasi” tidak  lebih  dari sekedar konstruksi dan ekspansi kebudayaan yang ditandai dengan penggunaan bahasa Arab  di  seluruh  wilayah  kekuasaan  Islam Daulah  Umayyah saat  itu.  Meskipun seringkali  diasosiasikan  dengan  arus Islamisasi , tetapi Arabisasi,  lanjut  Hawting, berbeda  dengan  Islamisasi.  Perbedaan ini  ditunjukan  oleh  fakta  bahwa  beberapa komunitas, seperti golongan Yahudi dan Kristen tetap menjadi bagian penting dari kota Damaskus  sejak  dikuasai  Daulah  Umayyah . Baik  golongan  Yahudi  maupun  Kristen tetap mempertahankan tradisi keagamaan mereka meskipun mereka telah meninggalkan
bahasa sehari-hari yang mereka gunakan sebelum kedatangan Islam, dan menggantinya dengan bahasa Arab. 8
Meskipun terkenal dengan kebijakan politik Arabisasi, heterogenitas sosial dan kultural  telah  terwujud  di  bawah  kekuasaan  Daulah  Umayyah.  Muslim-Arab  mulai melakukan kontak budaya dengan berbagai peradaban dunia yang lebih tua, misalnya Persia dan Mesir, bahkan Eropa di semenanjung Iberia. Kondisi ini mendorong adanya saling-pinjam  dan  saling  pengaruh-mempengaruhi  antar  entitas budaya. Proses akulturasi  tentu  tidak  terlepas  dari  peran  para  khalifah  Daulah  Umayyah  yang  juga mendorong  terjadinya  akulturasi  budaya  tersebut.  Aspek-aspek  budaya  yang  paling menonjol  dalam  merepresentasikan  bentuk-bentuk  kreatif  sebagai  hasil  dari  silang- budaya di antaranya dalam aspek ilmu pengetahuan dan seni bangunan-arsitektural.
Fakta  multikulturalisme  pada  masa  ini  juga  dapat dilihat  dari  struktur  sosial. Masyarakat  di  Damaskus  terdiri  dari  empat  komponen  utama,  yaitu  bangsa  Muslim- Arab, bangsa-bangsa Muslim non-Arab, bangsa-bangsa non-Arab, dan budak. Bangsa Muslim-Arab menempati kelas tertinggi dalam stratifikasi sosial di Damaskus, mereka adalah  para  elit  penguasa  Daulah  Umayyah,  baik  dari  keluarga  kerajaan  maupun kelompok  aristokrat  Arab.  Pengeluaran  negara  untuk  membiayai  golongan  teratas  ini cukup tinggi. Ketika Khalifah al Walid I berkuasa, anggaran pemerintah untuk subsidi golongan atas yang berada di Damaskus mencapai 45.000. Sedangkan ketika Marwan I menjadi  khalifah,    kota  Hims  beserta  distriknya  menganggarkan  dana  sebesar  20.000 untuk  biaya  pensiun  pada  pejabat  kekhalifahan.  Meskipun  menempati  strata  tertinggi dalam pelapisan sosial di kota Damaskus, bukan berarti golongan Muslim-Arab adalah golongan mayoritas. Philip K. Hitti mencatat bahwa meskipun Damaskus --sebagai ibu kota kekhalifahan Daulah Umayyah Timur-- telah bertransformasi menjadi sebuah kota dengan ciri khas Islam, secara umum penduduk Damaskus, bahkan hingga ke kota-kota kecil, pedesaan, dan daerah pegunungan, adalah penganut agama Kristen.
Dalam  catatan  sejarah,  konflik  antar  agama  dalam  kehidupan  sosial  di Damaskus  relatif  tidak  ditemukan.  Konflik  sosial  yang  ada  hanya  terjadi  di antara beberapa suku. Dua suku yang seringkali terlibat dalam konflik adalah suku Himyariyah dan  Mudariyah.  Kerukunan  antar  umat  beragama  ini  didorong  oleh  kebijakan
8 Hawting, G. R.. The First Dynasty of Islam: The Umayyad Caliphate AD 661-750. (Suthern Illinois: Southern Illinois University Press 1987), hlm.8.
pemerintah  Daulah  Umayyah  yang  memiliki  perhatian  berimbang  dan  adil  terhadap penganut  agama  lainnya.  Para khalifah  Daulah  Umayyah  memberikan  perlindungan secara  proporsional  terhadap  tempat-tempat  suci  agama-agama  di  Damaskus,  seperti gereja, katedral, sinagoge, dan tempat suci lainnya. Pihak penguasa Daulah Umayyah bahkan  pernah  mengambil  kebijakan  perbaikan  bangunan  gereja  Kristen  di  wilayah Edessa yang rusak karena bencana gempa bumi. Biaya rehabilitasi bangunan itu diambil dari dana yang dihimpun dari umat Islam. 9
Terkait  dengan  eksistensi  perempuan  pada  masa  Daulah  Umayyah  di Damaskus,  hal  tersebut  memiliki  relevansi  tersendiri  dengan  nilai-nilai kesejajaran dalam  konsep  multikulturalisme.  Secara  umum,  perempuan  di  Damaskus  memang ditempatkan secara terpisah dengan laki-laki di ruang publik. Namun hal tersebut tidak berarti  mendorong  terjadinya  diskriminasi  dan  penindasan.  Bahkan  perempuan- perempuan di Damaskus memiliki kesempatan dan akses yang sama dengan laki-laki, khususnya  dalam  pengembangan  keilmuan  dan  pendidikan.  Pihak  Daulah  Umayyah memberikan  kebebasan  kepada  perempuan  untuk  mengembangkan  minat  dan  hasrat mereka yang tinggi terhadap aktifitas di bidang pendidikan. Sejarah mencatat bahwa ada beberapa  ilmuan  populer  dari  kalangan  perempuan  di  Damaskus  pada  masa  Daulah Umayyah,  seperti  Putri  Husain dan Sakhina.  Hal  ini  tidak  lepas  dari  kebijakan pemerintah  Daulah  Umayyah  yang  cenderung  egaliter  dan  tidak  diskriminatif, khususnya terkait dengan keberadaan dan peran perempuan di sektor publik.
Demikian pula dengan struktur masyarakat pada masa Umayyah di Andalusia. Komposisi  penduduk  Andalusia  saat  Daulah  Umayyah  berkuasa  sangat  beragam. Kelompok penduduk muslim utama yang berdiam diri di Andalusia adalah komunitas Muslim-Arab  dan  suku  Berber.  Keduanya  merupakan  aktor  penting  dalam  proses pembebasan  Andalusia  untuk  menjadi  pusat  kekuasaan  Daulah  Umayyah  di  Barat. Kelompok  penduduk  lainnya  adalah  komunitas  Kristen  sebagai  penduduk  asli Andalusia. Sebagian anggota komunitas ini ada yang kemudian memeluk Islam setelah pembebasan Andalusia dari penindasan bangsa Ghotia Barat. Komunitas Muslim-Arab yang menetap di Andalusia pasca pembebasan berasal dari wilayah selatan Arab (Suku Yamani) dan wilayah utara Arab (Suku Mudhari). Mayoritas Suku Mudhari mendiami
9 Kees De Jong. “Al  Andalus di Bawah Kekuasaan Daulah Umayyah di Cordoba (756-1031): Suatu  Masyarakat  Pluralistik  yang  Beradab”. ( Gema  Teologia (Jurnal  Fakultas  Theologia  Universitas Kristen Duta Wacana). Vol. 34 No. 1 April 2010), hlm. 21.
kota  Toledo,  Saragosa,  Sevilla,  Valencia,  dan  lain-lain.  Sementara  itu,  Suku  Yamani kebanyakan menetap di Granada, Cordoba, Sevilla, Murcia, dan Badajoz. 10
Baik  komunitas  Muslim-Arab, Kristen,  maupun  Yahudi  memerankan  peranan penting dalam perkembangan kebudayaan di kota Cordoba. Kolaborasi budaya antara Islam,  Kristen,  dan  Yahudi  merupakan  salah  satu  identitas  kebudayaan  di  Andalusia, khususnya kota Cordoba pada masa Daulah Umayyah. Khalifah Abdurrahman I bahkan menggunakan  sebagian  gereja  Santo  Vinsensius  sebagai  tempat  ibadah  umat  Islam, sedangkan  bagian  gereja  lainnya  dipergunakan  oleh  komunitas  Kristen.  Hal  tersebut merupakan  simbol  kerukunan  antar-umat  beragama  di  Andalusia.  Komunitas  Kristen tetap  diperbolehkan  menggunakan  gereja-gereja  mereka  dan  para  pemuka  agama Kristen tetap diizinkan untuk menggunakan pakaian keagamaan mereka.
Pemerintahan  Daulah  Umayyah  di  Andalusia  juga  mengeluarkan  kebijakan yang  mendorong  terjadinya  proses  imitasi  dan  akulturasi  budaya  antara  entitas  sosial yang ada di Andalusia. Daulah Umayyah terkenal dengan kebijakan-kebijakannya yang sangat  menghormati  pemeluk  agama  non-Islam,  khususnya  Kristen  dan  Yahudi.  Baik komunitas Kristen, Yahudi, maupun Muslim-Arab dapat berinteraksi secara bebas dan setara  dalam  aturan  sosial  yang  berlaku.  Khusus  terhadap  komunitas  Kristen  dan Yahudi, pemerintah Daulah Umayyah bahkan menempatkan keduanya ke dalam jabatan pejabat  sipil  maupun  militer.Terhadap  komunitas  Kristen, pemerintah  Umayyah memilihkan seorang pemimpin komunitas ( Count ) yang berasal dari anggota komunitas mereka  sendiri.  Komunitas  Kristen  juga  memiliki  perwakilan  untuk  menyampaikan aspirasi mereka di istana kekhalifahan Daulah Umayyah, sedemikian pula ihak Daulah Umayyah juga menunjuk orang tertentu sebagai pemungut pajak  terhadap komunitas Kristen. 11

## D. KOMUNITAS-MULTIKULTURALISME MASA ABBASIYAH
Situasi Irak pada umumnya dan Baghdad – sebelum Bani Abbasiyah berkuasa– pada khususnya telah memiliki tradisi tua dan realtif mapan. Dua tradisi besar sebelum Islam  yaitu  tradisi  Romawi  Timur  (Bezantium)  dan  tradisi  Persia  telah  tumbuh  dan
10 Lapidus, Ira M.. Sejarah Sosial Ummat Islam, 2 jilid, Terj. Ghufron A.  Mas’udi. (Jakarta: Rajawali Pers, 2000), hlm. 45.
11 Kees De Jong. “Al Andalus di Bawah Kekuasaan Daulah Umayyah di Cordoba (756-1031): Suatu Masyarakat Pluralistik yang Beradab”. ( Gema Teologia (Jurnal Fakultas Theologia Universitas Kristen Duta Wacana). Vol. 34 No. 1 April 2010), hlm.50.
berakar kuat dalam kehidupan masyarakat di Irak. Budaya pra-Islam di wilayah yang dikuasai berlangsung dalam  berbagai  bidang  seperti  struktur  keluarga  dan  ideologi patriarki,  tatanan  masyarakat  pertanian,  masyarakat  pendatang,  ekonomi  pasar, dan beberapa  ajaran  monoteisme. 12 Di wilayah  bekas emperium  Romawi  Timur  tersebut juga  berkembang  tradisi  Kristen  Ortodoks;  daerah  lain  seperti  Abesinia  dan  Gassania beraliran  Kristen  Monofit; sedangkan di wilayah  lainnya  seperti Syiria  dan  Irak berkembang  aliran  Kristen  Nestorian.  Kenyataan  ini  menggambarkan Islam masa Dinasti  Abbasiyah  berhadapan    dengan  situasi  keragaman  baik  keagamaan,  ideologi, kebudayaan, maupun tradisi hirarkhis sosial di tengah masyarakatnya.
Kehidupan  keagamaan  di  wilayah  Dinasti  Abbasiyah juga didukung  oleh berbagai kelompok keagamaan lokal maupun pendatang. Agama yang dianggap sebagai pendatang  yang  masuk  ke  wilayah Persia  adalah  agama  Buddha.  Bahkan  dalam perkembangannya  keluarga  Bani  Abbasiyah  membangun  jalinan  yang  sangat  intensif dengan satu keluarga Buddha, yaitu Barmaki. 13 Keluarga Buddha yang pada akhirnya memeluk  agama  Islam  ini  mendapat  kepercayaan  penting  dalam  pemerintahan  Bani Abbasiyah,  yaitu  sebagai  gubernur  dan  menteri  keuangan.  Bahkan  proses  pendidikan khalifah  Harun  al-Rasyid dipercayakan  kepada  eks  keluarga  Bikhu  Buddha  ini. Meskipun pada akhirnya karena pertimbangan politik, keluarga Bikhu itu dimusnahkan oleh salah seorang khalifah dari Bani Abbasiyah.
Terhadap  realitas  masyarakat  yang  heterogen  tersebut  Ignasz  Goldziher menggambarkan  adanya  dua  faktor  yang  mrnjadikan  tradisi  Arab  dan  tradisi  di  luar Arab saling melengkapi satu sama lain sehingga menjadi sebuah formula baru.  Dalam hal  ini  orientalis  Barat tersebut menuliskan  dinamika  kebudayaan  yang  memproduksi formula  budaya  baru  itu  sebagai  berikut: Dua  macam  pengaruh  menentukan  sejarah suatu institusi. Ada yang di antaranya bersifat internal: impuls-impuls  yang berasal dari institusi  itu,  dan  yang  daya  pendorongnya  telah  menggerakkan sepanjang  perjalanan historisnya.  Yang  lain  lagi  ialah  pengaruh-pengaruh  intelektual  dari  luar,  yang memperkaya  dan  mempersubur  inti  ide  yang  asli, sehingga telah  melahirkan perkembangan historisnya. Akan tetapi, tahap-tahap paling penting di dalam sejarahnya
12 Lapidus, Ira M.. Sejarah Sosial Ummat Islam, 2 jilid, Terj. Ghufron A.  Mas’udi. (Jakarta: Rajawali Pers, 2000), hlm. 4.
13 Philip  K.  Hitti. The  History  of  The  Arabs. Terjemahan  R.  Cecep  Lukman  Hakim  dan  Dedi Slamet Riyadi. (Bandung: Serambi. 2008), hlm. 365-368.
ditandai  oleh  asimilasi  dengan  pengaruh  asing.  Perkembangan  dogmatik  Islam berlangsung    menurut  jejak  alam  pikiran    Yunani;  di  dalam  sistem  hukumnya atas pengaruh hukum  Romawi;  organisasi  kenegaraan  seperti  yang  terbentuk    semasa khaklifahan Abbasiyah menunjukkan adaptasi ide-ide politik Persia; dan ilmu tasawuf Islam menggunakan cara-cara berpikir Neoplatonisme dan Hindu.
Perekonomian  masa  Bani  Abbasiyah  di  antara  yang  paling  menonjol  adalah perdagangan  dan  industri.  Pada  mulanya  laju  perdagangan  dikendalikan  oleh  orang- orang Kristen, Yahudi, dan pengikut Zoroaster. Namun pada akhirnya laju perdagangan itu  digantikan  oleh  orang  Arab  Islam,  menjadikan  pelabuhan-pelabuhan  seperti Baghdad, Bashrah, Siraf, Kairo, dan Iskandariyah menjadi pusat perdagangan.  Wilayah perdagangan  yang  dijelajahi  para  pedagang muslim pada masa itu  meliputi  Cina, Maroko,  dan  Spanyol.  Di  antara  barang  dagangan  yang  mereka  bawa  adalah  kurma, gula,  kapas,  kain  wol,  serta  peralatan  dari  baja  dan  gelas.  Dari  wilayah  Asia  mereka mengambil gading, kayu eboni, sedangkan dari Afrika mereka mengambil budak kulit hitam (Hitti, 2008: 428-430). 14
Potret  lalu  lintas  perdagangan  masa  Abbasiyah  menjadi  bukti  bahwa kekhalifahan di Baghdad membangun relasi dengan berbagai kelompok masyarakat dari berbagai latar kalangan  ideologi dan kebudayaan untuk satu tujuan kesuksesan dalam perdagangan. Kenyataan ini memungkinkan diterapkannya etika multikultural yang bisa disepakati oleh semua kalangan. Nilai Islam bukanlah satu-satunya nilai yang menjadi pertimbangan dalam membangun etika multikultural di kalangan masyarakat pedagang. Namun  dengan  berpijak  pada  latar  belakang  keagamaan  yang  berkembang  di  Persia sejak kuna sampai dengan kehadiran Islam, bisa diasumsikan bahwa etika yang mereka majukan dibangun di atas nilai-nilai keagamaan yang berkembang di Persia, seperti dari Yahudi, Kristen, Buddha, agama Persia Kuno, dan nilai etika agama Islam sendiri.
Meskipun  Bani  Abbasiyah  memerintah  dengan  menyadarkan  pada  hukum Islam,  namun tetap  memberikan perlakuan yang  bebas terhadap  masyarakat  setempat yang  masih  menjunjung  tinggi  budaya  dan  nilai-nilai  lokal. Pendukung  dari  pelaku budaya lokal ini datang dari warga masyarakat yang disebut dengan dzimmy . Menurut Hitti, bahwa di kota maupun di desa, orang dzimmy berpegang teguh pada budaya dan
14 Philip  K.  Hitti. The  History  of  The  Arabs. Terjemahan  R.  Cecep  Lukman  Hakim  dan  Dedi Slamet Riyadi. (Bandung: Serambi. 2008), 428-430.
memelihara  bahasa  asli  mereka,  misalnya budaya  dan  bahasa  Aram  serta  Suriah  di Suriah dan Irak, budaya dan bahasa Iran di Persia, dan bahasa serta budaya Koptik di Mesir. Kebanyakan dari mereka yang masuk Islam kemudian pindah ke kota. 15
Sementara itu potret bertahannya budaya lokal terlihat pada penggunaan bahasa asli masyarakat bersangkutan.  Penggunaan  bahasa  Arab  di  kalangan  masyarakat  baru berjalan  secara  massif  dan  merata  pada  akhir  pemerintahan  Dinasti  Abbasiyah. Meskipun bahasa Arab pada masa itu dijadikan sebagai bahasa pengetahuan dan bahasa masyarakat, namun  ia  tidak  pernah  berhasil  menggantikan  bahasa  Iran  yang  telah menjadi bahasa percakapan yang sudah mapan. Fenomena ini juga terjadi di kalangan Kristen  Lebanon,  bahwa  bahasa Suriah  asli  menolak  kuat  pengaruh  bahasa  Arab. 16 Fakta ini menunjukkan bahwa pengaruh budaya Arab – terutama bahasa Arab – tidak mampu mempengaruhi budaya lokal, dan budaya lokal bisa tumbuh secara leluasa.
Selain  bahasa  Arab  tidak  mampu  menggantikan  bahasa  lokal,  pada  saat  yang bersamaan  dinasti  Abbasiyah  mengadopsi  konsepsi,  tradisi,  dan  kultur  politik  Persia. Fenomena ini  menegaskan  bahwa  nilai-nilai  Islam  yang  universal  tetap  mampu berdialog  bahkan  berkolabaroasi  dengan  budaya  setempat. Adopsi  budaya  setempat, terutama  warisan raja-raja  Sasania,  menjadi  bagian  yang  menyatu  dalam  kehidupan Dinasti Abbasiyah. Hal itu sebagaimana dituliskan Goldziher s e bagai berikut: ” di bawah Abbasiyah  terlepas  dari  kegemaran  mereka  yang  makin  menjadi-jadi  terhadap kemegahan dan kebesaran raja-raja Sasan, kata-kata kesalehan merupakan acara sehari- hari. Ideal pemerintahan Persia, yang menyatukan antara agama dan Negara, merupakan rencana Abbasiyah yang jelas” (Goldziher: 1991: 44).

## E. PENUTUP
Fakta multikulturalisme dalam sejarah Islam klasik menampilkan coraknya yang beragam pada  tiga  perkembangan  komunitas  muslim. Pertama ,  periode  awal  Islam (masa  Nabi  dan  Khulafa  al-Rasyidin), komunias muslim  berbasis  kebudayaan  Arab, aatau komunitas muslim yang berakar pada tradisi al’ashabiyyah al-qabaliyyah . Tradisi ini berperan penting dalam merintis pembentukan sistem komunitas muslim, baik untuk
15 Philip K. Hitti. The History of The Arabs. Terjemahan R. Cecep Lukman Hakim dan Dedi Slamet Riyadi. (Bandung: Serambi. 2008), hlm. 441.
16 Ibid ., hlm. 452.
penumbuhan struktur  sosial maupun  pengembangan kebudayaannya. Potensi  sosial- budaya Arab bukan saja menjadi sasaran obyektif dalam penyatuan identitas komunitas muslim,  melainkan hal itu  juga  terakomodasi  dalam  proses  kehidupan  mereka, sebagaimana  tercermin  dalam  masyarakat  Madinah serta  pengaruhnya  di wilayah- wilayah kekuasaan Islam.
Kedua , Pada  masa  daulah Daulah  Umayyah,  khususnya  yang  berpusat  di Damaskus  terkenal  dengan  kebijakan  Arabisasi.  Kebijakan  Arabisasi --yang menekankan  mono-kulturalisme-- justru  merupakan  anti-tesa  dari  multikulturalisme. Namun,  kebijakan  politik-administratif  tersebut  tidak  serta-merta  meniadakan co- eksistensi  dan  signifikansi  peran  komunitas-komunitas  non-Arab  dalam  konteks pembangunan kebudayaan dan peradaban Islam pada masa kekuasaan Daulah Umayyah di Timur maupun di Barat.
Ketiga , Pada  masa pemerintahan Abbasiyah dilakukan  proses  penyadaran komunitas  muslim pada  hukum  Islam,  namun  masyarakat  setempat  yang  masih menjunjung  tinggi  budaya  dan  nilai-nilai  lokal  tetap diberi  kebebasan.    Pendukung budaya lokal datang dari warga masyarakat dzimmy ,  yaitu mereka masih berpegang teguh  pada  budaya  dan  memelihara  bahasa  asli  mereka, sehingga  keberadaan Bani Abbasiyah  di  bumi  Persia berperan sebagai  pengisi  dan  pelanjut  sejarah peradaban Persia, tetapi Bani Abbasiyah selama berkuasanya juga menghasilkan peradaban baru baik  di  bidang ilmu  pengetahuan,  pembangunan  etika,  model  pemerintahan,  maupun seni dan sastra, yang semuanya dibangun atas basis multikultur.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  M. Amin.,  dkk. Tafsir Baru Studi Islam dalam Era Multi Kultural.
Yogyakarta; IAIN Sunan kalijaga-Kurnia Kalam Se- mesta, 2002.
Abdurahman,  Dudung. Metodologi  Penelitian  Sejarah  Islam. Yogyakarta:  Ombak, 2011.
_________. Komunitas-multikultural dalam Sejarah Islam Periode Klasik. Yogyakarta: Ombak, 2014.
Aziz, Abdul, Chiefdom Madinah Salah Paham Negara Islam, Jakarta: Pustaka Alvabeta, 2011.
al-Maghluts, Sami bin Abdullah, Al-Ayhlas At-Taikhi li Sirah ar-Rasul, Atlas Perjalanan Hidup Nabi Muhamamd. Jakarta: Al-Mahira, 2008.
Burke, Peter. Sejarah dan Teori Sosial, terj. Mestika Zed & Zulfami.Jakarta: yayasan Obor Indonesia, 2001.
Coope,  Jessica  A.  “Religious  and  Cultural  Conversion  to  Islam  in  Ninth-Century Umayyad Cordoba”. Journal of World History , Vol. 4 No. 1 1993 University of Hawaii Press. 1993.
De Jong, Kees. “Al Andalus di Bawah Kekuasaan Daulah Umayyah di Cordoba (756- 1031):  Suatu  Masyarakat  Pluralistik  yang  Beradab”. Gema  Teologia (Jurnal Fakultas  Theologia  Universitas  Kristen  Duta  Wacana).  Vol.  34  No.  1  April 2010
Esposito,John  L. Islam  dan  Politik, terj.  HM. Joesoef  Sou’yb.Jakarta:  Bulan  Bintang,
1990.
Fauzi, Ihsan Ali. “Convivencia” di Andalusia. Democracy Project, Edisi 039 Desember 2011. Jakarta: Yayasan Abad Demokrasi.
Hassan, Hassan Ibrahim. Sejarah dan Kebudayaan Islam, terj. Djahdan Humam. Yogyakarta: Kota Kembang, 1989.
Hawting,  G.  R.. The  First  Dynasty  of  Islam:  The  Umayyad  Caliphate  AD  661-750. Suthern Illinois: Southern Illinois University Press. 1987.
Hitti, Philip K. The History of The Arabs. Terjemahan R. Cecep  Lukman Hakim dan Dedi Slamet Riyadi.  Bandung: Serambi. 2008.
Iqbal, Muhammad. The Reconstruction of Religious Thought in Is- lam .  Lahore: SH. Muhammad Ashraf, 1971.
Issawi, Charles. Filsafat Islam tentang Sejarah , terj. A. Mukti Ali.  Jakarta: Tintamas, 1976.
James  C.  Conroy.  “Do  the  Andalusian  Caliphates  offer  a  good  model  for intercultural  citizenship?”.  Makalah  pada Inaugural  Conference  of  the Jubilee Centre for Character and Values di Universitas Birmingham 2012.
Tidak dipublikasikan.
Kartodirdjo, Sartono. Pemikiran dan Perkembangan Hiostoriografi Indonesia Suatu Alternatif . Jakarta: PT. Gramedia, 1982.
. Kebudayaan Pembangunan dalam Perspektif Sejarah . Yogyakarta: Gadjah
Mada University Press, 1980.
. Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah . Ja- karta: PT Gramedia, 1992.
Kuntowijoyo. Metodologi Sejarah. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994.
_______, Identitas Politik Umat Islam. Bandung: Mizan, 1997.
Lapidus, Ira M.. Sejarah Sosial Ummat Islam, 2 jilid, Terj. Ghufron A.  Mas’udi. Jakarta: Rajawali Pers, 2000.
Mahfud, Choirul. Pendidikan Multikultural, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
Maria Rosa Menocal. “Culture in the Time of Tolerance: Al-Andalus as a Model for
Our time”.
Occasional Papers , Paper
1.
http://digitalcommons.law.yale.edu/ylsop_papers/1 .
Pulungan,  J.  Sayuthi. Prinsip-prinsip  Pemerintahan  dalam  Piagam  Madinah  Ditinjau dari Pandangan al-Qur’an. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
Sardar, Ziauddin. Rekayasa Masa Depan Peradaban Muslim, terj. Rahmani Astuti. Bandung: Mizan, 1986.
Shibel, Fuad Muhammad. Kebudayaan Islam menurut Tinjauan Toynbee, terj. Bustani A. Gani dan Chatibul Umam. Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
Shihab, Alwi. Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama. Bandung: Mizan, 1999.
Von Grunebaum, Gustave E. Modern: The Search for Cultural Iden- tity .  New York: Ancore, 1964.
Wahid, Abdurahman, Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan. Depok: Desantara, 2001.
Watt  ,  W.  Montgomery, Kejayaan  Islam:  Kajian  Kritis  dari  Tokoh  Orientalis ,  terj. Hartono Hadikusumo. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990.
Yatim,  Badri, Sejarah  peradaban  Islam  Dirasah  Islamiyah  II. Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, 1997 .