Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, dan Keuangan Publik Vol 18 No. 1 Januari 2023 : 111 - 138 ISSN : 2685-6441 (Online) Doi : http://dx.doi.org/10.25105/jipak.v18i1.15811 ISSN : 1907-7769 (Print)

## DETERMINAN KINERJA LEMBAGA ZAKAT: PERAN PENCEGAHAN KECURANGAN SEBAGAI VARIABEL MEDIASI DENGAN PENDEKATAN AKUNTANSI FORENSIK SYARIAH
1 Mutiara Rizqi Nur Rachmi
2 Reskino
1 Universitas Trisakti
2 Universitas Islam Negeri Syarif Hidatullah Jakarta
reskino@uinjkt.ac.id

## Abstract
As a country with the first largest Muslim population in the world, it should be able to  make  zakat  funds  paid  by  muzakki  to address  the  problem  of  poverty  in  Indonesia. However, the Muslim community is still reluctant to channel their zakat funds to official zakat institutions. They prefer to pay their zakat to ustadz or mosques whose financial reports are still informal. This is also due to zakat institutions that have not adopted good governance  and  institutional  inconsistencies  in  providing  services  and  poor management.  the  purpose  of  the  influence  of  governance,  internal  control,  and institutional  culture  affects  fraud  prevention,  and  fraud  prevention  can  mediate  the relationship  between  governance,  internal  control,  and  institutional  culture  on  the performance  of  zakat  institutions.  the  method  in  this  research  is  qualitative  by distributing  questionnaires.  The  difference  between  this  research  is  the  addition  of internal  control  variables  and  institutional  culture  which  are  expected  to  affect  the performance of zakat institutions. The results of this study are that internal control affects fraud prevention, fraud prevention affects the performance of zakat institutions and fraud prevention can mediate the relationship between internal control and zakat institution performance.  This  is  because  the  internal  controls  that  have  been  carried  out  zakat institutions  have  carried  out  the  process  of  selecting  human  resources  efficiently  and effectively.  besides  that,  the  institution  has  given  appreciation  to  employees  for  their performance  and  has  committed  to  integrity  by  implementing  applicable  policies  and procedures to improve the performance of zakat institutions.
Keywords : Fraud Prevention; Governance; Internal Control; Institutional Culture; Performance Of Zakat Institutions.

## JEL Classification : D23,G34,L31
Submission date : January 8, 2023
Accepted date : January 27, 2023

## 1. PENDAHULUAN
Kasus  kecurangan  di  bidang  keuangan  dan  akuntansi  bagaikan  suatu  fenomena yang tiada habisnya (Reskino et al., 2021). Termasuk kecurangan yang terjadi di banyak lembaga keuangan Islam, seperti Badan Amil Zakat (BAZ) ataupun Lembaga Amil Zakat (LAZ). Saat ini kinerja lembaga zakat sedang menjadi sorotan (Abidin, 2020; Hoque et al., 2015; Mahmood et al., 2021; Pericoli, 2022; Sunarya & Al Qital, 2022) setelah kasus penyelewengan dana zakat yang dilakukan oleh oknum lembaga zakat yang tertangkap karena menyelewengkan dana zakat (Heryanto, 2016; Mubtadi et al., 2015; Mudhiiah, 2016; Redytha et al., 2022). Modus operandinya yaitu menghimpun dana dari pembayar zakat (muzakki), namun dana yang dihimpun tersebut tidak disetorkan ke rekening resmi lembaga zakat seperti kasus yang terjadi di Baznas Kota Dumai Riau (detik.com, 2022). Berkaca  dari  kasus  penyelewengan  tersebut  maka  timbul  pertanyaan  apakah  lembaga zakat  sebagai  salah  satu  lembaga  terpercaya  dalam  pengelolaan  dana  zakat  tidak  ada jaminan bebas dari kemungkinan fraud ?
Menurut  pandangan  masyarakat  bahwa  lembaga-lembaga  Islam  sendiri  sudah dikelola dengan baik (Abidin, 2020; Bin-Nashwan et al., 2021; Khasandy & Badrudin, 2019; Samba Mohamed et al., 2018; Sawandi et al., 2019; Sunarya & Al Qital, 2022). Namun,  kurangnya  tata  kelola  yang  baik  bahkan  salah  urus  lembaga  zakat  sering menjadikan lembaga zakat kurang dipercaya oleh masyarakat (Lubis & Azizah, 2018; Owoyemi, 2020; Sawmar & Mohammed, 2021; Wahyuni, 2017; Wibisono et al., 2023). Hal  ini  mengakibatkan  kinerja  lembaga  zakat  di  Indonesia  dipandang  menjadi  buruk. Kasus penyelewengan dana zakat tersebut membuat rendahnya kepercayaan masyarakat muslim di Indonesia untuk memberikan zakatnya kepada lembaga zakat resmi sehingga menyebabkan menurunnya kinerja lembaga zakat (Ahmad et al., 2015; Atiya et al., 2020; Mutamimah et al., 2021; Wahyuni, 2017).
Berbagai  macam  modus  penipuan  dengan  memanfaatkan  rasa  iba  orang  masih sering  ditemukan.  Pelaku  seringkali  menyasar  instansi  pemerintah  maupun  lembaga swasta  yang  bergerak  di  bidang  keagamaan  seperti  lembaga  zakat.  Seperti  yang diungkapkan oleh Alie Sauty (2023), Kepala Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Alie Sauty  mengaku  seringkali  menemukan  modus-modus  penipuan  beberapa  oknum  yang memanfaatkan rasa iba orang lain untuk memperoleh keuntungan sendiri.
Penelitian yang dilakukan oleh Ghani et al., (2018); Hudayati & Tohirin (2019); Nasri  et  al.  (2019);  Saad  &  Farouk  (2018);  Sari  et  al.  (2013);  Sawandi  et  al.  (2019) menyatakan  bahwa  rendahnya  kinerja  lembaga  zakat  diakibatkan  oleh  lemahnya  tata kelola lembaga zakat tersebut. Hal ini disebabkan tidak adanya standar akuntansi zakat, kurangnya  pengetahuan  dan  pengalaman dalam  administrasi,  manajemen  dan  perilaku kepatuhan yang masih rendah di dalam lembaga zakat.
Selanjutnya,  Wahyuni-TD  et  al.,  (2021)  menyatakan  prinsip  tata  kelola (transparansi  dan  keadilan)  menjadi  penyebab  kinerja  lembaga  zakat  yang  belum maksimal  karena  tidak  adanya  transparansi  antara  pengelola  zakat  dan  pemangku kepentingan  (misalnya  penerima  zakat,  masyarakat,  pemerintah  dan  lainnya)  dalam
mengelola dana zakat s masyarakat akan tidak percaya apakah dana zakat yang mereka bayarkan akan tersalurkan  dengan adil atau  tidak.  Hal  ini  diperkuat  dengan  penelitian yang dilakukan oleh Bin-Nashwan et al. (2021); Noor & Saad (2016); Saad et al. (2020) yang menyatakan bahwa kepercayaan pada lembaga zakat memiliki hubungan yang kuat dan  positif  dengan  kepatuhan  zakat  karena  mengingat  pentingnya  fungsi  kepercayaan sebagai elemen kelangsungan hidup dalam organisasi nirlaba Islam.
Tata kelola lembaga zakat yang belum baik, menjadikan sebuah masalah. Seperti yang  disampaikan  oleh  Hamidah  &  Reskino  (2021)  mengungkapkan  penerapan good corporate  governance memiliki  keterkaitan  dengan  kecenderungan  kecurangan. Terjadinya kecurangan yang mengakibatkan kinerja lembaga zakat belum maksimal. Hal ini dikarenakan bahwa masyarakat muslim di Indonesia hanya beberapa persen saja yang belum  mengetahui  lembaga  zakat  resmi  sehingga  banyak  dari  mereka  membayarkan zakatnya  kepada  lembaga  yang  bersifat  informal.  Tambahan  lagi,  Syaadi  (2018) mengungkapkan lembaga zakat belum banyak memiliki professional yang latar belakang pendidikan akuntansi syariah, sehingga hal ini akan berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas  yang  seharusnya  dipraktikan  pengelola  dalam  menangani  dana  zakat sehingga akan berpotensi meningkatkan penipuan atau pun praktik yang tidak jujur dari lembaga zakat tersebut.
Evaluasi terhadap praktik tata kelola yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat  sehingga  meningkatkan  kinerja  lembaga  Islam  dan  membuat  fungsi akuntansi syariah menjadi efektif. Hal ini akan menciptakannya permintaan yang tinggi terhadap  peraturan  akuntansi  syariah  dan  membuat  standar  akuntansi  syariah  untuk lembaga  zakat.  Dalam  hal  ini  akuntansi  forensik  terhadap  kepatuhan  syariah  belum berkembang  dengan  baik,  dan  tidak  ada  konsensus  tentang  bagaimana  hal  tersebut dikonseptualisasikan.  Tentu  hal  ini  menjadi  tanggung  jawab  peneliti  muslim  dalam memulai  inisiatif  dan  mengisi  kesenjangan  tersebut.  Oleh  karena  itu,  penting  untuk mempelajari  pengaruh  dari  tata  kelola  dan  pencegahan  kecurangan  terhadap  kinerja lembaga zakat dari perspektif akuntansi forensik syariah.
Untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat, penelitian ini berusaha menjelaskan bagaimana  lembaga  zakat  dapat  meningkatkan  tata  kelola  zakatnya.  Kelangsungan organisasi  dijamin  oleh  tata  kelola  yang  kuat,  yang  tidak  dapat  dibantah  (Cadbury Committee,  1993).  Lembaga  zakat  yang  efektif  mampu  menanamkan  inspirasi  ini  ke dalam budaya tempat kerjanya. Studi tentang tata kelola zakat dan bagaimana memitigasi kecurangan  dengan  melakukan  pencegahan  sebelum  terjadinya  kecurangan  sangat penting karena memberikan peluang untuk meminimalkan kesenjangan yang ada dalam literatur.  Saat  ini  belum  banyak  kajian  tentang  tata  kelola  zakat  (Wahab  &  Abdul Rahman, 2011), sehingga pengetahuan tentang topik tersebut masih terbatas.
Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dibahas tata kelola zakat lebih detail dan menambah pemahaman tentang tata kelola zakat. Tujuan utama dari paper ini adalah (i) menguji secara empiris tata kelola perusahaan, pengendalian internal, budaya lembaga terhadap  pencegahan  kecurangan,  (ii)  menganalisis  peran  pencegahan  kecurangan terhadap  kinerja  lembaga  zakat.  (iii)  menguji  secara  empiris  pencegahan  kecurangan
memediasi  hubungan  antara  tata  kelola,  pengendalian  internal,  dan  budaya  lembaga terhadap  pencegahan  kecurangan.  Sedangkan  pertanyaan  penelitian  dalam paper ini adalah  (i)  apakah  tata  kelola,  pengendalian  internal,  dan  budaya  lembaga  zakat berpengaruh  terhadap  pencegahan  kecurangan?  (ii)  Apakah  pencegahan  kecurangan berpengaruh  terhadap  kinerja  lembaga  zakat?  (iii)  Apakah  pencegahan  kecurangan mampu  memediasi  hubungan  antara  tata  kelola,  pengendalian  internal,  dan  budaya lembaga  terhadap  kinerja  lembaga  zakat? Paper ini  berfokus  pada  peran  pencegahan kecurangan  dalam  meningkatkan  kinerja  lembaga  zakat  dengan  dengan  pendekatan akuntansi forensik syariah.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## Teori Pemangku Kepentingan
Teori  ini  menjelaskan  bahwa  lembaga  bukanlah  entitas  yang  hanya  beroperasi untuk  kepentingan  sendiri  namun  harus  memberikan  manfaat  bagi  pemegang  saham, kreditor,  konsumen, supplier ,  pemerintah,  masyarakat,  analis  dan  pihak  yang  lain. Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh stakeholder kepada perusahaan tersebut.
Teori  pemangku  kepentingan  menyatakan  bahwa  suatu  entitas  mencoba menyelaraskan  kegiatannya  dengan  harapan  pemangku  kepentingan  akan  merakan dampak positif dari kegiatan lembaga tersebut sehingga adanya tekanan eksternal dari beberapa  kelompok  pemangku  kepentingan,  termasuk  pelanggan,  lembaga  swadaya masyarakat (LSM), media dan komunitas lokal, cenderung meningkat secara stabil dalam hal  masalah  lingkungan  dan  sosial.  Tekanan  dari  pemangku  kepentingan  memaksa manajemen  perusahaan  untuk  mengungkapkan  lebih  banyak  informasi  (Parmar  et  al., 2010).  Oleh  karena  itu,  para  pemangku  kepentingan  memiliki  peran  penting  dalam pengungkapan  kinerja  lembaga  zakat.  Hal  tersebut  mendorong  manajemen  lembaga zakat  untuk  mengungkapkan  kinerjanya  guna  menanggapi  tekanan  dari  para stakeholders .

## Shariah Enterprise Theory (SET)
Shariah  Enterprise  Theory (SET)  merupakan  teori  yang  melandasi  akuntansi syariah,  yang  dikembangkan  dan  dimodifikasi  dari enterprise  theory. Menurut Triyuwono  (1996) Shariah  Enterprise  Theory ,  Allah  SWT adalah  pusat alam  semesta dan tempat di mana setiap orang dan segala sesuatu akan kembali. Karena itu, manusia di  sini  hanya  sebagai  wakil-Nya  ( khalifatul  fil  ardh ),  dan  dengan  demikian,  mereka memiliki tanggung jawab untuk mematuhi semua hukum Allah untuk memenuhi tugas menghasilkan dan menyebarkan kesejahteraan bagi manusia dan alam.
Menurut  Harahap  (2002)  postulat,  konsep,  dan  prinsip  akuntansi  syariah  lebih tepat  menggunakan enterprise  theory karena  lebih  mencakup  aspek  sosial  dan berorientasi pada kepentingan stakeholders daripada stockholders. Konsep SET menurut
adalah Allah sebagai pencipta dan pemilik tunggal dari seluruh sumberdaya yang ada di dunia  ini.  Konsep  SET  didorong  kepada  pemahaman  bahwa  dalam  harta  sebenarnya tersimpan hak orang lain. Pemikiran ini berlandaskan premis yang mengatakan bahwa manusia  adalah khalifatullah  fii  ardh yang  membawa  misi  menciptakan  dan mendistribusikan  kesejahteraan  bagi  seluruh  manusia  dan  alam.  Premis  inilah  yang mendorong  muslim  untuk  memberikan  rezeki  yang  diperoleh  untuk  orang  lain  yang membutuhkan.  Konsep  SET  digunakan  untuk  mewujudkan  nilai  keadilan  terhadap manusia dan lingkungan alam sehingga konsep ini akan membawa kemaslahatan bagi stockholders, stakeholders, masyarakat dan lingkungan (Triyuwono, 1996).
Berdasarkan  penjelasan  diatas  dapat  digambarkan  konsep  pertanggungjawaban yang dibawa oleh sharia enterprise theory (SET). Pada prinsipnya memberikan bentuk pertanggung  jawaban  utama  manusia  kepada  Allah  SWT  (akuntabilitas  vertical)  yang kemudian  dijabarkan  lagi  pada  bentuk  pertanggungjawaban  pada  manusia  dan  alam (akuntabilitas  horizontal).  Premis  yang  terakhir  adalah  falah,  kesuksesan  yang  hakiki dalam  bisnis  berupa  tercapainya  kesejahteraan  yang  mencakup  kebahagian  (spiritual) dan kemakmuran (material) pada tingkatan individu dan masyarakat (Triyuwono, 2001).

## Akuntansi Forensik Syariah
Menurut Rezaee & Lander (1991) menyatakan akuntansi forensik sebagai praktik pengumpulan  data  akurat  dan  analisisnya  dalam  kaitannya  dengan  sengketa  hukum, konsultasi,  kasus  kesaksian  pakar,  dan  penipuan.  Curtis  &  Williams,  (2014) mendefinisikan akuntansi forensik sebagai cabang dari tugas akuntansi yang digunakan untuk  pembuktian  melalui  tindakan  seperti  pengidentifikasian,  merekam, menetapkan, pengadilan, pemilahan, pelaporan, dan verifikasi data keuangan masa lalu atau kegiatan akuntan. Senada dengan definisi yang diberikan oleh Crumbley et al. (2009), akuntansi forensik  adalah  suatu  proses  menetapkan,  mendokumentasikan,  mengevaluasi, mengkategorikan,  melaporkan,  dan  mengonfirmasi  data  keuangan  historis  atau  proses akuntansi lainnya untuk menyelesaikan tantangan hukum yang sedang berlangsung atau potensial.
Konsep  pencegahan  penipuan  pertama  kali  dimunculkan  dalam  ajaran  Islam tentang  amar  ma'ruf  nahi  mungkar,  meskipun  tidak  secara  eksplisit  tercakup  dalam akuntansi  syariah,  Al-Qur'an,  maupun  Hadits.  Aturan  nilai  dalam  konsepsi  islam  jika membahas adanya tindakan fraud atau kecurangan yaitu lesi atau keliru (Ghabn), Ghabn Fahish, penipuan (shushsh), ketidakseimbangan (gharar), dan tipu daya (taghrir), yang digunakan  secara  bergantian  untuk  maksud  melakukan fraud .  Beberapa  kata  dalam bahasa Arab, yaitu khallab, khiyanah, ihtiyol, tahayul, tadlil, iham, NASB, dan khadi'a, mengacu pada arti penipuan, ketidakseimbangan, kesesatan, dan penipuan.
Pendekatan Islam untuk mencegah penipuan jauh lebih luas dipelajari dalam studi akuntansi  forensik  karena  pencegahan  lebih  disukai  daripada  pendeteksian.  Menurut akuntansi forensik tradisional, pencegahan dimulai dengan pengendalian internal yang baik untuk seluruh organisasi, dari level manajemen puncak hingga bagian paling bawah, dan sistem pengendalian internal selalu ditingkatkan (Rifai, 2021).
Karena  pencegahan fraud lebih  disukai  daripada  pengungkapan,  maka  hal  ini mendapat  perhatian  lebih  besar  dalam  studi  akuntansi  forensik  dari  perspektif  Islam. Menurut  akuntansi  forensik  tradisional  dalam  syariah,  pencegahan  dimulai  dengan pengendalian  internal  yang  baik  untuk  semua  komponen  organisasi,  mulai  dari  level manajemen puncak hingga komponen terbawah, dan selalu ada ruang untuk perbaikan. Korupsi  pada  masa  Rasulullah  menghasilkan  beberapa  cerita  tentang  Ghulul  yang dibenci dan ditentang.
Dari penjelasan diatas dapat dipahami akuntansi forensik di lihat dari perspektif Islam merupakan suatu praktik dari ilmu akuntansi yang membutuhkan pembuktian dan analisis  di  bidang  dukungan  litigasi  yang  dilakukan  melalui  pendokumentasian, pengidentifikasian,  pengaturan,  perekaman,  penetapan,  pelaporan,  pengkonfirmasian dan  verifikasi  data  keuangan  masa  lalu  yang  akan  digunakan  di  pengadilan  yang mencakup tidak hanya pendeteksian akan tetapi juga pencegahan dan investigasi sesuai dengan syariat dan etika islami.

## Pengembangan Hipotesis Penelitian Tata Kelola terhadap Pencegahan Kecurangan
Berdasarkan teori Shariah Enterprise Theory (SET), bahwa setiap manusia adalah khalifatullah fii ardh yang mana harus menciptakan kesejahteraan bagi orang lain. Dalam penelitian ini hubungan SET dengan tata kelola sebuah lembaga zakat sangat erat karena di dalam prinsip tata kelola yang baik terdiri dari pertama transparansi yang mana pada prinsip ini menjelaskan bahwa lembaga zakat harus menyediakan informasi yang relevan dan  mudah  diakses  atau  mudah  dipahami  oleh  pemangku  kepentingan,  sehingga informasi  tersebut  akan  berguna  pada  pemegang  saham,  kreditur,  dan  pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan. kedua akuntabilitas yaitu pertanggungjawaban kinerja lembaga dengan transparan. Prinsip ini mengajarkan agar lembaga  bisa  dikelola  secara  terukur  sesuai  kepentingan  lembaga  zakat  dengan  tetap memperhitungkan  kepentingan  pemegang  saham  dan  pemangku  kepentingan  lainnya. ketiga responsibilitas yang mana lembaga zakat harus mematuhi peraturan perundang – undagan  yaitu  undang  –  undang  No  23  tahun  2011  tentang  pengelolaan  zakat  dan pertanggung jawabannya kepada masyarakat dalam hal ini pihak yang akan distribusikan dana zakatnya agar lembaga zakat bisa memelihara kesinambungan operasional lembaga dalam jangka panjang dan kembali mendapatkan kepercayaan sebagai good corporate citizen , keempat independensi yang mana lembaga zakat dikelola secara independen dan tidak  terafiliasi  dengan  pihak  lain  dan  terakhir  keadilan  yaitu  menunjukkan  adanya jaminan dana zakat yang akan distribusikan akan sama atau non-diskriminasi. Kelima prinsip tata kelola ini harus berkorelasi dengan teori SET dimana lembaga zakat harus dijalankan dengan sangat baik sehingga masyarakat lain dapat merasakan manfaat dari lembaga tersebut.
Kamaliah et al. (2018) menemukan hubungan yang positif signifikan antara tata kelola  yang  efektif  dan  program  pencegahan  kecurangan  dan  kejadian  kecurangan  di dalam  entitas  pemerintah.  Pada  tingkat  praktis,  studi  ini  menginformasikan  pegawai
publik  tentang  efektivitas  dan  kegunaan  tata  kelola  yang  baik,  prosedur  pengendalian internal, dan program pencegahan kecurangan di sektor publik. Artikel ini memberikan perspektif yang menarik untuk pengetahuan kita tentang insiden penipuan dalam entitas pemerintah.
Penelitian  yang  dilakukan  dengan  Boonyamanond  &  Chaiwat  (2020)  sejalan dengan  penjabaran  diatas  dimana  menunjukkan  bahwa  semua  unsur  tata  kelola berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan kecurangan karena tata kelola yang baik  akan  meminimalisir  tindak  kecurangan  di  dalam  suatu  lembaga  (Halbouni  et  al., 2016;  Herawaty  &  Hernando,  2020;  Syamsudin  et  al.,  2017;  Taufik,  2019).  Sesuai dengan temuan pada penelitian ini adalah adanya perilaku pembayaran zakat cenderung kearah  positif  selain  itu  juga  adanya  korelasi  antara  wilayah  dan  pembayaran  zakat. Selain itu juga faktor pendapatan pembayar zakat akan meningkatkan kesadaran dalam membayar  zakatnya  dan  faktor  agama  menjadi  penentu  juga  sehingga  hipotesis  yang dapat  dibentuk  berdasarkan  penjelasan  teori  serta  hasil  penelitian  terdahulu  sebagai berikut:
H1: Tata kelola berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan kecurangan

## Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Kecurangan
Berdasarkan  teori  dari  pemangku  kepentingan  yang  menyatakan  bahwa  suatu entitas  mencoba  menyelaraskan  semua  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  lembaga  zakat dengan harapan pemangku kepentingan akan merasakan efek positifnya maka haruslah adanya pengendalian internal di dalam lembaga itu sendiri. Pengendalian internal akan meminimalisir kasus pencegahan kecurangan.
Tuanakotta (2012) menyatakan bahwa pengendalian internal merupakan langkah awal  dalam  mencegah  terjadinya  kecurangan.  Pengendalian  internal  yang  dilakukan dengan  tepat  akan  menciptakan  lingkungan  yang  terkendali  dan  dapat  mencegah terjadinya  kecurangan.  Kebijakan  dan  pengawasan  akan  berjalan  lurus  dan meminimalkan  nilai-nilai  risiko  yang  nantinya  akan  terjadi,  misalnya  risiko  pegawai melakukan  kecurangan.  Pencegahan  penipuan  dipengaruhi  oleh  ada  atau  tidaknya kesempatan untuk melakukan hal tersebut (Rahmawati, et al ,. 2012).
Sebagian  besar  peneliti  setuju  bahwa  salah  satu  faktor  pencegahan  kecurangan adalah  dengan  menerapkan  pengendalian  internal  yang  efektif.  Lembaga  zakat  perlu menetapkan  dan  mengevaluasi  metode  dan  prosedur  pengendalian  internal  yang  ada untuk  mengurangi  insiden  yang  tidak  diinginkan  dan  kerugian  penipuan.  Beberapa kontrol yang paling efektif perlu dilakukan, seperti rotasi pekerjaan, cuti wajib, pelatihan, hotline  penipuan,  dan  audit  mendadak,  tidak  perlu  mahal  dan  harus  digunakan  oleh semua bisnis (Mirinaviciene, 2014).
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Andraeny  &  Narulitasari  (2018)  menyatakan bahwa  lembaga  zakat  telah  memiliki  menerapkan  sistem  pengendalian  intern,  tetapi masih  terdapat  kelemahan  terkait  dengan  pemisahan  tugas  yang  belum  sepenuhnya diterapkan, khususnya kegiatan penghimpunan dana. Selain itu, ketiga organisasi zakat yang  diteliti  belum  memiliki  flowchart  keuangan  transaksi.  Penelitian  mereka  juga
menemukan  bahwa  di  BAZNAS  Solo,  sistem  perizinan  dan  dokumen  bernomor  urut cetak belum dilaksanakan.
Penelitian yang dilakukan oleh Dharmawati, et al., (2022); Ibrahim et al. (2017); I. Putra et al. (2022); Widilestariningtyas & Karo (2016); Yusuf et al. (2020) menemukan pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan kecurangan, artinya jika pengendalian dari internal yang kuat maka meminimalisir tindak kecurangan karena lembaga akan lebih memperhatikan mekanisme lembaganya sehingga hipotesis yang dapat dibentuk berdasarkan penjelasan teori serta hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:
H2:  Pengendalian  internal  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  pencegahan kecurangan

## Budaya Lembaga Terhadap Pencegahan Kecurangan
Berdasarkan teori Shariah Enterprise Theory (SET) menjelaskan pada prinsipnya setiap  manusia  ataupun  lembaga  haruslah  memberikan  pertanggungjawaban  atas  apa yang sudah diamanahkan dari Allah SWT kepada pihak yang membutuhkan, dalam hal ini budaya lembaga yang merupakan sistem keyakinan bersama yang dianut oleh para anggota lembaga yang menentukan sebagian besar cara mereka bertindak. Jika di suatu lembaga  islam  menganut  budaya  yang  kuat,  maka  pencegahan  kecurangan  juga  akan meningkat karena jika di dalam lembaga salah satu anggota ada yang berniat melakukan kecurangan  maka  anggota  lain  yang  akan  mengingatkan  guna  untuk  mencapai  tujuan lembaga bersama.
Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hendri et al. (2020); I. M. Y.  D.  Putra  et  al.  (2022);  Suh  et  al.  (2018);  Suharto  (2020)  yang  menjelaskan  bahwa adanya  pengaruh  signifikan  budaya  suatu  lembaga  maka  akan  semakin  tinggi  juga tindakan  pencegahan  kecurangannya.  Hal  ini  dikarenakan,  adanya  penerapan  budaya organisasi  yang  jujur  pada  pegawai  lembaga  zakat  resmi  pemerintah  ataupun  non pemerintah menyebabkan tindakan rasionalisasi dapat dikurangi dan kecurangan dapat dicegah  karena  pegawai  menganggap  tindakan  kecurangan  merupakan  hal  yang  tidak wajar.  Budaya  lembaga  khususnya  dalam  manajemen  lembaga  zakat  yang  baik  akan menurunkan tindak kecurangan yang dilakukan lembaga zakat. Sehingga hipotesis yang dapat  dibentuk  berdasarkan  penjelasan  teori  serta  hasil  penelitian  terdahulu  sebagai berikut:
H3: Budaya lembaga berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan kecurangan.

## Pencegahan Kecurangan Terhadap Kinerja Lembaga Zakat
Berdasarkan  teori  pemangku  kepentingan  dimana  setiap  lembaga  dipaksa  oleh manajemen untuk mengungkapkan banyak informasi terkait kegiatan ataupun keuangan lembaga sehingga lembaga meningkatkan pencegahan kecurangan agar muzakki lebih percaya  kepada  lembaga  zakat  resmi  pemerintahan  atau  non  pemerintahan  untuk membayarkan  zakatnya  kepada  lembaga  tersebut.  Meningkatnya  pencegahan kecurangan akan meningkatkan kinerja lembaga zakat.
Sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Ozili  (2020)  yang  menyatakan bahwa masyarakat muslim tidak yakin dengan keandalan informasi yang diungkapkan dalam  laporan  keuangan  lembaga  zakat.  Karena  beranggapan  bahwa  tidak  pantas mempersoalkan zakat yang dikelola oleh lembaga-lembaga Islam. Itu dapat mengurangi pahala dari melakukan hal-hal baik karena tidak tulus. Namun sudah sewajarnya lembaga zakat harusnya melaporkan setiap kegiatan sebagai bentuk pertanggungjawaban lembaga kepada  para  muzakki,  karena  walaupun  masyarakat  muslim  dirasa  tidak  etis memperdebatkan perihal amal yang mereka berikan ke lembaga zakat akan terdistribusi dengan sesuai atau tidak. Idealnya, lembaga berbasis Islam terutama lembaga zakat harus mengelola secara profesional dan mengadopsi tata kelola yang baik, nilai-nilai syariah dan kepatuhan dalam hal pencegahan kecurangan sehingga hipotesis yang dapat dibentuk berdasarkan penjelasan teori serta hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:
H4:  Pencegahan  kecurangan  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  kinerja  lembaga zakat.

## Tata Kelola terhadap Kinerja Lembaga Zakat melalui Pencegahan Kecurangan
Berdasarkan  teori  akuntansi  forensik  syariah  dimana  setiap  lembaga  Islam terutama lembaga zakat resmi pemerintah ataupun non pemerintah perlu adanya praktik akuntansi  forensik  syariah  karena  untuk  meminimalisirkan  tindak  kecurangan  yang dilakukan  pegawai  lembaga  tersebut  dengan  menyiapkan  tata  kelola  yang  sedemikian baik  nya  agar  dapat  meningkatkan  kinerja  lembaga  zakat  tersebut.  Dengan  itu, harapannya  para  muzakki  akan  lebih  percaya  terhadap  lembaga  zakat.  Sehubungan dengan praktik tata kelola yang baik dapat mempengaruhi kekuatan masa depan suatu lembaga.  Bagus  kinerja  dapat  meningkatkan  kepercayaan  publik  ketika  kinerja  ini mengarah pada pemenuhan tujuan organisasi dan kegiatan yang mencapai output yang efisien.
Dalam  konteks  lembaga  berbasis  Islam,  isu-isu  yang  terkait  dengan  pengukuran Institusi  Islam  lebih  kompleks  karena  cara  kinerja  diukur  untuk  lembaga-lembaga  ini berbeda dari rekan-rekan konvensional. Syariah tata kelola telah terbukti mempengaruhi kinerja perusahaan secara positif (Alam et al., 2021; Alhammadi et al., 2020; Buallay et al., 2017; Hamdani et al., 2019; Jan et al., 2021; Mallin et al., 2014). Meskipun demikian, pengukuran kinerja lembaga zakat yang akurat penting untuk menjaga kepercayaan umat Islam  di  masyarakat.  Di  lembaga  zakat,  seperti  di  lembaga  lain,  pengukuran  kinerja merupakan  bagian  dari  proses  penentuan  seberapa  baik  suatu  institusi  bekerja.  Dalam proses ini, tata kelola dapat mempengaruhi hasil lembaga Zakat dalam mengoptimalkan kinerjanya. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Reskino & Sidik (2016) menunjukkan bahwa  zakat  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  reputasi  perusahaan  sehingga hipotesis  yang  dapat  dibentuk  berdasarkan  penjelasan  teori  serta  hasil  penelitian terdahulu sebagai berikut:
H5: Tata kelola berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja lembaga zakat memalui pencegahan kecurangan.

## Pengendalian  Internal  terhadap  Kinerja  Lembaga  Zakat  melalui  Pencegahan Kecurangan
Menurut  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Putri  &  Endiana  (2021)  menyatakan bahwa  pengendalian  internal  lembaga  tergantung  situasi  serta  jenis  dari  lembaganya. Pengendalian  internal  mempunyai  5  elemen  dasar  yaitu  lingkungan  pengendalian, penilaian  risiko,  aktivitas  pengendalian,  informasi  dan  komunikasi  serta  aktivitas pengawasan.  Pengendalian  internal  memberikan  keyakinan  memadai  bukan  mutlak kepada manajemen dan dewan komisaris tentang tujuan entitas sehingga hipotesis yang dapat  dibentuk  berdasarkan  penjelasan  teori  serta  hasil  penelitian  terdahulu  sebagai berikut:
H6:  Pengendalian  internal  lembaga  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  kinerja lembaga zakat.

## Budaya  Lembaga  terhadap  Kinerja  Lembaga  Zakat  melalui  Pencegahan Kecurangan
Budaya lembaga merupakan jenis aktiva yang tidak berwujud yang dimiliki oleh lembaga dan dapat meningkatkan kinerja lembaga. Budaya lembaga dapat didefinisikan dengan  instrumen  yang  berguna  untuk  melaksanakan  penentuan  arah  lembaga mengarahkan  untuk  apa  yang  diperkenankan  atau  tidak  serta  berguna  untuk menyelesaikan berbagai permasalahan (Amanda dan Saputra 2019).
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Asara & Febriani (2019) menemukan bahwa organisasi pengelola zakat (OPZ) telah menerapkan praktik pengendalian internal pada OPZ di Indonesia dengan baik. Praktik pengendalian internal ini sebagai salah satu upaya pencegahan  kecurangan  yang  bertujuan  untuk  memitigasi  terjadinya  kecurangan sehingga kinerja lembaga zakat bisa ditingkatkan.
Dalam  hal  ini  budaya  lembaga  yang  kuat  akan  meminimalisirkan  tindak kecurangan  yang  akan  dilakukan  oleh  oknum  yang  berniat  jahat  kepada  lembaga sehingga  dengan  budaya  lembaga  yang  kuat  akan  meningkatkan  kinerja  lembaga  dan pencegahan  kecurangan.  Hipotesis  yang  dapat  dibentuk  berdasarkan  penjelasan  teori serta hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:
H7:  Budaya  lembaga  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  kinerja  lembaga  zakat melalui pencegahan kecurangan

## 3. METODOLOGI
Penelitian ini menggunakan data kualitatif yang diambil dari sumber data primer yaitu  penyebaran  kuesioner  yang  dilakukan  kepada  para  responden.  Kuesioner merupakan  suatu  mekanisme  pengumpulan  data  yang efisien  jika  peneliti  mengetahui dengan cepat apa yang diperlukan dan bagaimana mengukur variabel penelitian (Sekaran &  Bougie,  2019).  Kuesioner  bersifat  tertutup  dengan  menggunakan  skala  interval (berskala 1 – 5). Populasi penelitian ini meliputi lembaga zakat yang saat ini beroperasi
di  Indonesia  yang  terdaftar  di  bawah  Badan  Zakat  Nasional  (BAZNAS)  dan  lembaga non pemerintahan yang diakui oleh pemerintah (LAZ).
Responden  terdiri  dari  akuntan  atau  bagian finance atau  manajer  atau  pimpinan muslim  yang  memiliki  pengetahuan  manajemen  institusinya.  Responden  juga merupakan orang – orang yang terlibat langsung dalam pengelolaan dan pelaporan zakat seperti distribusi, pengumpulan zakat dan lain sebagainya.
Dalam penelitian ini pengambilan sampel dilakukan secara non probabilitas atau pemilihan  non  random  yaitu  dengan convenience  sampling  technique.  Convenience sampling  technique merupakan  teknik  pengambilan  sampel  dari  kumpulan  responden yang  tersedia.  Indikator  dari  setiap  variabel  menggunakan  indikator  reflektif,  dimana ketika ada indikator yang tidak valid akan dibuang indikator tersebut tanpa membuang 1 variabel. Hal ini karena ada indikator  – indikator lain yang mempunyai karakteristik sama.
Penelitian  ini  menggunakan  alat  statistik  yaitu Structural  Equation  Modeling (SEM) pada software SmartPLS untuk menganalisis variabel – variabel dalam penelitian. Tahapan analisis terdiri dari statistik deskriptif variabel, uji validitas dan reliabilitas data, uji measurement model, mengidentifikasi goodness of fit , dan uji structural model untuk menjawab  hipotesis  teori  yang  terdiri  dari direct  effect  model yaitu  untuk  menguji variabel  tata  kelola  lembaga,  pengendalian  internal  lembaga  dan  budaya  lembaga, pencegahan kecurangan terhadap kinerja lembaga zakat dan indirect effect model yaitu untuk menguji variabel tata kelola lembaga, pengendalian internal lembaga dan budaya lembaga terhadap kinerja lembaga zakat melalui pencegahan kecurangan.

## Instrumen Penelitian
Total  instrumen  dalam  penelitian  ini  sebanyak  23  indikator.  Adapun  semua indikator  mengacu  pada  Reskino  (2022)  yang  terdiri  dari  transparansi,  akuntabilitas , responsibilitas,  independensi,  keadilan,  budaya  lembaga,  lingkungan  pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, aktivitas pengawasan, kejujuran, keterbukaan &  saling  membantu,  proses  rekrutmen,  lingkungan  kerja,  kode  etik,  sanksi  terhadap kecurangan, tujuan keuangan tercapai, kepuasan stakeholder dan kemampuan.

## Metode Penelitian
Metodologi deskriptif statistik digunakan dalam penelitian ini. Untuk mempelajari populasi atau kelompok tertentu, peneliti menggunakan prosedur penelitian kuantitatif yang didasarkan pada filsafat positivisme (Sugiyono, 2010). Metode pengumpulan data dalam  penelitian  ini  menggunakan  kuesioner,  yaitu  sejumlah  pertanyaan  tertulis  yang digunakan  untuk  memperoleh  data  dari  responden  berupa  data  profil  dan  pertanyaan yang  menyangkut  tema  dan  masalah  yang  diteliti.  Data  yang  akan  diperoleh  meliputi variabel  tata  kelola  lembaga,  pengendalian  internal  lembaga,  budaya  lembaga,  dan pencegahan kecurangan pada kinerja lembaga zakat di BAZ maupun LAZ di Jakarta.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Demografi Responden
Sebanyak 50 responden menjawab kuesioner yang didistribukan ke lembaga zakat yang berasal dari pemerintahan dan non pemerintahan yang terdiri dari 21 lembaga zakat dari pemerintahan (42%) dan 29 lembaga zakat dari non pemerintahan (58%). Gambar dua menjelaskan karakteristik responden.

## Gambar 2 Karakteristik Responden
(Sumber: Data diolah, 2022)
Dari gambar dua di atas dapat dijelaskan bahwa masa lembaga zakat < 5 Tahun sebanyak 10 responden (20%), 5-10 Tahun sebanyak 8 responden (16%), 11-20 Tahun sebanyak  7  responden  (14%),  dan  >  20  Tahun  sebanyak  25  responden  (50%).  Untuk posisi  lembaga  zakat  terdiri  dari  divisi  monitoring  dan  evaluasi  internal  sebanyak  21 responden  (42%),  divisi  keuangan  sebanyak  8  responden  (16%),  dan  divisi  kepala bagian/manajer/direktur sebanyak 21 responden (42%). Dan untuk pendidikan responden terdiri  dari  pendidikan  diploma  sebanyak  5  responden  (10%),  sarjana  sebanyak  33 responden (66%), dan magister sebanyak 12 responden (24%).

## Evaluasi Model
Model  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan menggunakan  pendekatan Partial  Least  Square (PLS).  Menurut  tujuan  PLS  adalah membantu  peneliti  untuk  memprediksi  sebuah  model  penelitian.  Untuk  menghasilkan residual  varians  dari  variabel  dependen  atau  endogen,  menggunakan  hasil  dati  tiga kategori estimasi parameter. Pertama weight estimate , kedua path estimate, ketiga nilai konstanta  regresi.  Untuk  memperoleh  ketiga  estimasi  ini,  PLS  menggunakan  proses literasi  tiga  tahap  dan  setiap  tahap  literasi  menghasilkan  estimasi  untuk  dilakukan analisis.  Ketiga  tahap  tersebut  yaitu  tahap  pertama  dengan  analisis outer model, selanjutnya tahap kedua dengan i nner model dan yang terakhir tahap ketiga dengan uji hipotesis.
21 10 21 5 29 8 8 33 7 21 12 25 JENIS LEMBAGA MASA LEMBAGA POSISI
JABATAN PENDIDIKAN

## Analisis Model Pengukuran (Outer Model)
Pada  tahap  ini,  pengujian  dilakukan  dengan  menggunakan  program  SmartPLS versi 3.0. Dan uji validitas yang dilakukan adalah validitas konstruk. Pengujian validitas konstruk dapat dilakukan dengan memperhatikan kuat tidaknya korelasi antara konstruk dan  indikator  pembentuk  konstruk,  serta  hubungannya  yang  lemah  dengan  konstruk lainnya. Validitas konstruk terdiri atas validitas konvergen dan validitas diskriminan.

## a) Validitas Konvergen (Convergent Validity)
Pada prinsipnya validitas konvergen berhubungan dengan pengukuran korelasi suatu konstruk,  validitas  konvergen  terjadi  jika  skor  yang  diperoleh  dari  dua  instrumen yang berbeda mempunyai korelasi tinggi.

## Tabel 1
Uji Validitas dengan Outer Loading Indikator VIF Indikator VIF Transparansi 0,914 Lingkungan Pengendalian 0,918 Akuntabilitas 0,769 Penilaian Resiko 0,820 Responsibilitas 0,867 Aktivitas Pengendalian 0,904 Independensi 0,736 Aktivitas Pengawasan 0,831 Keadilan 0,89 Kejujuran, Keterbukaan & Saling Membantu 0,925 BL 1 0,816 Proses Rekuitmen 0,917 BL 2 0,0869 Lingkungan Kerja 0,897 BL 3 0,896 Kode Etik 0,922 BL 4 0,951 Sanksi terhadap Kecurangan 0,854 BL 5 0,955 Tujuan Keuangan Tercapai 0,949 BL 6 0,969 Kepuasan Stakeholder 0,93 Kemampuan 0,884 Sumber : Data Diolah PLS v3 (2022)
Validitas  konvergen  dapat  dilihat  dari loading  factor untuk  setiap  indikator konstruk. Rule of thumb yang digunakan untuk menilai validitas konvergen adalah nilai outer loading >  0.7, communality >  0.5,  dan Average  Variance  Extracted (AVE) > 0.5. Berdasarkan hasil yang ada untuk komponen pengukuran tata kelola dapat  diketahui  bahwa  nilai outerloading diatas  0.7,  sehingga  dapat  disimpulkan bahwa seluruh indikator yang ada pada penelitian ini adalah valid.

## b)  Discriminant Validity
Setelah pengujian outer loading , selanjutnya dilakukan discriminant validity dengan  melihat  nilai communality dan Average  Variance  Extracted (AVE). Berdasarkan hasil perhitungan yang dijalankan oleh PLS Algorithm diperoleh nilai communality dan AVE seperti pada tabel 2.
Tabel 2 Discriminant Validity dengan Communality dan Akar AVE Variabel Communality Akar AVE Tata Kelola 0,923 0,703 Pengendalian Internal 0,899 0,756 Budaya Lembaga 0,971 0,830 Pencegahan Kecurangan 0,944 0,816 Kinerja Lembaga Zakat 0,913 0,849 Sumber : Data Diolah PLS v3 (2022) Berdasarkan Tabel 2 dengan melihat nilai Communality dan AVE diperoleh hasil  bahwa  semua  variabel  dinyatakan  valid  karena  nilai  dari Communality dan AVE  0,5. Dengan memperhatikan nilai outer loading pada Tabel 2 dan nilai AVE maka dapat dinyatakan bahwa indikator yang digunakan dalam penelitian ini telah memenuhi  persyaratan  uji  validitas  konvergen,  dan  dapat  diuji  analisis  tahap berikutnya.

## c)  Uji Reliabilitas
Setelah  menguji  validitas  konstruk,  pengujian  selanjutnya  adalah  uji reliabilitas dengan menggunakan dua kriteria yaitu Composite Reliability (CR) dan Cronbach’s  Alpha  (CA) .  Suatu  konstruk  dinyatakan  reliabel  jika  nilai composite reliabilty maupun Cronbach’s Alpha 0.7
Tabel 3

## Composite Realibility dan Cronbach Alpha
Variabel Composite Reliability Cronbach Alpha Tata Kelola 0,921 0,894 Pengendalian Internal 0,925 0,892 Budaya Lembaga 0,967 0,959 Pencegahan Kecurangan 0,957 0,943 Kinerja Lembaga Zakat 0,944 0,910 Sumber : Data Diolah PLS v3 (2022)
Berdasarkan  Tabel  3  bahwa  hasil  pengujian composite  reliability dan Cronbach alpha menunjukan nilai  0.7 artinya nilai pada tiap instrumen reliabel, yang  berarti  instrumen  memiliki  akurasi,  konsistensi  dan  ketepatan  ukur  untuk melakukan pengukuran.

## Model Struktural (Inner Model)
Setelah melakukan pengukuran model dan diperoleh bahwa setiap konstruk telah memenuhi  syarat  validitas  dan  reliabilitas,  selanjutnya  dilakukan  pengujian  model struktural. Dengan menggunakan PLS pengujian model struktural dengan menggunakan Koefisien  R  kuadrat  (R 2 )  untuk  konstruk  dependen,  dan  koefisien Path untuk  uji signifikansi antar konstruk dalam model.
a)  Variansi Konstruk Endogen pada Nilai R 2 (R- Square) Nilai R 2 digunakan untuk menilai pengaruh variabel laten independen tertentu terhadap  variabel  laten  dependen.  Semakin  tinggi  nilai  R 2 maka  semakin  besar kemampuan variabel laten indipenden dapat menjelaskan variabel laten dependen. Hasil R 2 sebesar 0.67, 0.33, dan 0.19 mengindikasi bahwa model “baik”, “moderat”, dan “lemah”.
Tabel 4 Koefisien R Kuadrat (R 2 ) Variabel R Square Pencegahan Kecurangan 0,762 Kinerja Lembaga Zakat 0,593 Sumber : Data Diolah PLS v3 (2022)
Berdasarkan  Tabel  4.  diperoleh  nilai  R  kuadrat  (R 2 )  untuk  variabel  kinerja lembaga  zakat  (KLZ)  sebesar  0.593  hal  ini  berarti  59,3%  variasi  atau  kinerja lembaga  zakat  dipengaruhi  oleh  tata  kelola,  pengendalian  internal,  dan  budaya lembaga  sedangkan  sisanya  sebanyak  41.5  %  dijelaskan  oleh  variasi  lain  seperti motivasi  muzakki, behavior muzakki, management  programs  cultural  system . Berdasarkan hal tersebut maka hasil perhitungan R 2 termasuk moderat.
Koefisien  R  kwadrat  Variabel  Output  nilai  perusahaan  0.762  hal  ini  berarti 76,2  %  variasi  atau  pencegahan  kecurangan  dipengaruhi  oleh  tata  kelola, pengendalian  internal,  dan  budaya  lembaga,  sedangkan  sisanya  sebanyak  23,8  % dijelaskan  oleh  variasi  lain  seperti  moralitas  dari  internal  lembaga  dan whistleblowing  system .  Berdasarkan  hal  tersebut  maka  hasil  perhitungan  R 2 termasuk kuat.
b)  Predictive Relevance on Q 2 (Q-Square)
Disamping melihat nilai R kuadrat, model juga dievaluasi dengan melihat Q kuadrat prediktif relevansi untuk model konstruktif. Q kuadrat mengukur seberapa baik nilai observasi dihasilkan oleh model dan juga estimasi parameternya. Besaran Q 2 memiliki  nilai  rentang  0    Q 2 1,  dimana  semakin  mendekati  1  berarti  model semakin baik. Besaran Q 2 ini setara dengan koefisien determinasi total pada analisis jalur  path  (path  analysis).  Nilai  Q 2 0  menunjukan  model  memiliki  prediktif relevansi, sebaliknya jika nilai Q 2 ≤ 0 menunjukan model kurang memiliki prediktif relevansi.
Perhitungan Q-Square predictive relevance untuk model struktural, dilakukan dengan rumus:
Q 2 = 1 – (1- R 1 2 ) (1- R 2 2 )
Q 2 = 1 – (1- 0.593 2 ) (1- 0.762 2 ) Q 2 = 1- (0.648) (0.420) = 0.727
Nilai Q kuadrat tersebut adalah 0.727 dimana mendekati angka 1, hal menunjukkan bahwa model masuk dalam kategori baik.

## c)  Metode Bootstrapping
Dalam  PLS,  pengujian  setiap  hubungan  dilakukan  dengan  menggunakan simulasi  dengan  metode bootstrapping terhadap  sampel.  Pengujian  ini  bertujuan untuk meminimalkan masalah ketidak normalan dalam penelitian. Hasil pengujian dengan metode bootstrapping dari PLS sebagai berikut:

## Gambar 3 Diagram Path
(Sumber : Data Diolah PLS v3, 2022)
Pada gambar 3 merupakan model struktural dari penelitian, dimana setiap variabel menunjukkan lingkaran biru, dengan tanda panah yang menunjuk ke arah hipotesis yang sudah dibuat yaitu GCG (Tata Kelola), PI (Pengendalian Internal), BL (Budaya Lembaga), PK (Pencegahan Kecurangan) dan KLZ (Kinerja Lembaga Zakat). nilai angka yang terdapat pada gambar 3 merupakan bobot nilai pengaruh setiap variabel, dilihat dari gambar 3 nilai variabel yang dihasilkan bernilai positif, dalam arti model ini dapat dilanjutkan untuk diuji analisa.

## Uji Hipotesis
Dari model struktural setelah proses bootstraping dihasilkan nilai t-statistik untuk pengujian  hipotesis,  hasil  t-statistik  tersebut  dibandingkan  dengan  t-tabel  (1.96). Dikatakan  ada  pengaruh  langsung  jika  nilai  t-statistik    1.96  dan  dikatakan  tidak  ada pengaruh jika t-statistik  1.96.
Tabel 5 Koefisien Path (Direct Model) Hipotesis T Statistic P Value Keputusan H1 = GCG – PK 1,372 0,176/2 = 0,88 Ditolak H2 = PI – PK 2,796 0,007/2 = 0,004 Diterima H3 = BL – PK 0,863 0,392/2 = 0,196 Ditolak H4 = PK - KLZ 3,271 0,002/2 =0,001 Diterima Sumber : Data Diolah PLS v3 (2022)
Berdasarkan Tabel 5 pengujian hipotesis diperoleh hasil sebagai berikut: Dari  hasil  pengolahan  data  diketahui  nilai  Tata  Kelola  ( good  corporate  governance ) terhadap  pencegahan  kecurangan adalah  sebesar  0.88,  menunjukkan  bahwa  nilai  t- statistik  1,372    nilai  t-tabel  1.96,  maka  nilai  ini  menunjukkan  hasil  tidak  signifikan sehingga  dapat  disimpulkan good  corporate  governance tidak  berpengaruh  terhadap pencegahan  kecurangan.  Variabel  pengendalian  internal  terhadap  pencegahan kecurangan adalah  sebesar  0.004,  menunjukkan  bahwa  nilai  t-statistik  2.796   nilai  t- tabel  1.96,  maka  nilai  ini  menunjukkan  hasil  signifikan,  sehingga  dapat  disimpulkan pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan kecurangan. Selanjutnya  Nilai  budaya  lembaga  terhadap  pencegahan  kecurangan adalah  sebesar 0.196,  menunjukkan  bahwa  nilai  t-statistik  0.863    nilai  t-tabel  1.96,  maka  nilai  ini menunjukkan hasil tidak signifikan sehingga dapat disimpulkan budaya lembaga tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan. Terakhir, nilai budaya lembaga terhadap pencegahan kecurangan adalah sebesar 0.002, menunjukkan bahwa nilai t-statistik 3.271 nilai t-tabel 1.96, maka nilai ini menunjukkan hasil positif signifikan sehingga dapat disimpulkan pencegahan kecurangan berpengaruh terhadap kinerja lembaga zakat.
Tabel 6

## Koefisien Path (Indirect Model)
Hipotesis T Statistic P Value Keputusan H5 = GCG – PK - KLZ 1,297 0,201/2 = 0,100 Ditolak H6 = PI – PK - KLZ 2,101 0,041/2 = 0, 02 Diterima H7 = BL – PK - KLZ 0,902 0,371/2 = 0,185 Ditolak Sumber : Data Diolah (2022)
Berdasarkan Tabel 6 pengujian hipotesis diperoleh hasil pengolahan data diketahui nilai good corporate governance (GCG) terhadap kinerja lembaga zakat melalui pencegahan kecurangan  adalah  sebesar  0.100,  menunjukkan  bahwa  nilai  t-statistik  1.297   nilai  t- tabel 1.96, maka nilai ini menunjukkan hasil tidak signifikan sehingga dapat disimpulkan pencegahan  kecurangan  tidak  dapat  memediasi  hubungan good  corporate  governance terhadap  kinerja  lembaga  zakat.  Nilai  pengendalian  internal  terhadap  kinerja  lembaga zakat melalui pencegahan kecurangan adalah sebesar 0.02, menunjukkan bahwa nilai t- statistik 2.101  nilai t-tabel 1.96, maka nilai ini menunjukkan hasil signifikan sehingga dapat  disimpulkan  pencegahan  kecurangan  dapat  memediasi  hubungan  pengendalian internal terhadap kinerja lembaga zakat. Nilai budaya lembaga terhadap kinerja lembaga zakat melalui pencegahan kecurangan adalah sebesar 0.185, menunjukkan bahwa nilai t- statistik  0.902    nilai  t-tabel  1.96,  maka  nilai  ini  menunjukkan  hasil  tidak  signifikan sehingga  dapat  disimpulkan  pencegahan kecurangan  tidak  dapat memediasi  hubungan budaya lembaga terhadap kinerja lembaga zakat.

## Pembahasan Tata Kelola terhadap Pencegahan Kecurangan
Tujuan  pertama  mengungkapkan  pengaruh  signifikan  antara  tata  kelola  dan pencegahan  kecurangan.  Temuan  ini  berarti  bahwa  jika  lembaga  zakat  menerapkan prinsip  tata  kelola  dengan  efektif,  kemungkinan  terjadinya fraud bisa  dicegah.  Tata kelola lembaga merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mengarahkan pengelolaan lembaga  secara  profesional  berdasarkan  prinsip  –  prinsip  nya  yaitu  transparansi, akuntabilitas,  responsibilitas,  independen,  dan  keadilan.  Dengan  prinsip  –  prinsip tersebut  berguna  untuk  mengarahkan  dan  mengendalikan lembaga  agar  sesuai  dengan peraturan  perundang  undangan  dalam  hal  ini  karena  berkaitan  dengan  lembaga  zakat maka  tata  kelola  harus  sesuai  dengan  undang  –  undang  No  23  tahun  2011  tentang Pengelolaan  Zakat  dan  pertanggungjawabannya  kepada  masyarakat,  sesuai  dengan harapan  pemangku  kepentingan  ( stakeholder )  dan  memenuhi  norma  dan  etika  bisnis yang berlaku. Hal ini sesuai dengan teori SET yang menyatakan bahwa setiap manusia terutama  lembaga  zakat  resmi  pemerintah  ataupun  non  pemerintah  seharusnya memberikan bentuk pertanggungjawaban pada Allah SWT (akuntabilitas vertical) dan manusia  (akuntabilitas  horizontal)  agar  dapat  kepercayaan  kepada  para  muzakki sehingga dapat meningkatkan kinerja lembaga zakat tersebut.
Namun  ternyata  hasil  penelitian  ini  mematahkan  asumsi  tersebut  hipotesis  yang telah  dibentuk  karena  ternyata  5  prinsip  tata  kelola  tersebut  tidak  mutlak  menjadikan tindak pencegahan kecurangan akan berhasil di dalam suatu lembaga namun ada sisi lain yang menjadi pertimbangannya yaitu integritas dan likuiditas sumber daya manusia yang ada  (Dominikus,  2014).  Selain  itu  lembaga  zakat  belum  secara  rutin  menyampaikan laporan  keuangan  dan  laporan  kinerja  kepada  khalayak  publik  sehingga  masyarakat masih mempertimbangkan kemungkinan terjadinya kecurangan di dalam lembaga zakat tersebut.

## Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Kecurangan
Tujuan kedua untuk menyelidiki pengaruh signifikan antara pengendalian internal dan pencegahan kecurangan. Seperti yang diajukan dalam hipotesis kedua; pengendalian internal  berpengaruh  terhadap  pencegahan  kecurangan.  Dalam  PP  No  60  tahun  2008 tentang  Sistem  Pengendalian  Internal  Pemerintah  menjelaskan  sistem  pengendalian internal pemerintah ini terdiri dari empat unsur yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian dan aktivitas pengawasan. Peraturan ini juga seharusnya diikuti oleh lembaga – lembaga di luar pemerintahan. Tujuan dari pengendalian internal ini  adalah  agar  semua  kegiatan  dalam  pemerintahan  ataupun  non  pemerintahan khususnya  lembaga  zakat  resmi  berjalan  secara  efektif  dan  efisien  sehingga  tujuan lembaga dapat tercapai. Hal ini berkaitan dengan teori pemangku kepentingan dimana setiap  lembaga  zakat  bukan  hanya  entitas  yang  beroperasi  untuk  kepentingan  pribadi karena  harus  bermanfaat  bagi  pemegang  saham,  kreditor,  konsumen, supplier , pemerintah, masyarakat, analis dan pihak yang lain. Dengan itu pengendalian internal
sangat  erat  hubungannya  dengan  pencegahan  kecurangan  guna  meningkatkan  kinerja lembaga zakat.
Dalam  penelitian  ini,  lembaga  zakat  resmi  pemerintahan  ataupun  non pemerintahan telah melakukan analisis risiko sebagai penentuan dasar agar menurunkan tingkat  kecurangan  pada  lembaga  zakat  yaitu  dimulai  dalam  proses  rekrutmen  yaitu lembaga melakukan seleksi yang ketat pada saat interview pegawai baru. Selain itu divisi HR  mengecek  latar  belakang  dari  setiap  pegawai  baru  sebelum  dipekerjakan  untuk menduduki  suatu  jabatan.  Jika  proses  tersebut  telah  efektif  dijalankan  maka  pegawai tersebut diberikan pemahaman tentang kebijakan / peraturan lembaga zakat tersebut yang harus  mereka  patuhi  serta  diberikan  pelatihan  secara  rutin  kepada  seluruh  pegawai mengenai  nilai  –  nilai  lembaga  tanpa  terkecuali.  Setelah  mereka  menjalankan  tugas masing – masing, lembaga menjalankan evaluasi yang objektif atas kontribusi pegawai dalam  menjalankan  peraturan  lembaga  yang  berlaku.  Dalam  menghindari  tindak kecurangan yang akan terjadi di lembaga zakat, lembaga juga memberikan reward dan punishment atas apa yang telah pegawai telah lakukan sehingga dengan itu pegawai akan loyal kepada lembaga dan mengakibatkan kinerja lembaga zakat akan meningkat. Selain itu kreativitas pegawai akan meningkat dan akan tercipta ide – ide yang akan memberikan produk berupa pelayanan yang mudah dan menyenangkan bagi para muzakki.

## Budaya Lembaga terhadap Pencegahan Kecurangan
Adapun  hipotesis  ketiga  yaitu  budaya  lembaga  berpengaruh  signifikan  terhadap pencegahan  kecurangan.  Budaya  lembaga  adalah  norma  –  norma,  nilai,  asumsi, kepercayaan,  kebiasaan  yang  dibuat  dalam  suatu  lembaga  dan  disetujui  oleh  semua anggota  lembaga  sebagai  pendoman  atau  acuan  dalam  lembaga  dalam  melakukan aktivitas  nya  baik  yang  diperuntukan  untuk  kepentingan  internal  lembaga  maupun eksternal  lembaga  (Widiyarta,  Trisna,    Atmadja,  2017).  Apabila  dikaitkan  dengan masalah kecurangan, salah satu faktor yang dapat mencegah terjadinya kecurangan yaitu budaya yang baik serta etika yang tinggi dan konsisten. Dalam hal ini kaitannya dengan teori  SET  adalah  dengan  budaya  lembaga  zakat  yang  baik  akan  memberikan pertanggungjawaban yang baik pula atas apa yang telah Allah SWT berikan kepada kita dalam hal ini lembaga zakat.
Hasil penelitian ini menyatakan bahwa budaya lembaga tidak memiliki pengaruh terhadap  pencegahan  kecurangan  karena  disebabkan  budaya  lembaga  yang  tumbuh  di lembaga zakat resmi pemerintahan ataupun non pemerintahan sudah baik, karena tindak penyelewengan dana zakat atau kecurangan yang dilakukan oleh internal lembaga zakat hanya  beberapa  oknum  yang  tidak  bertanggung  jawab  saja  yang  melakukan  kegiatan kecurangan dalam hal ini penyelewengan dana zakat seperti yang terjadi di Kota Dumai Riau.  Selain  itu,  lembaga  belum  mengukur  individu  dan  tim  sehingga pertanggungjawaban kinerja belum dilaporkan pada rapat anggota.

## Pencegahan Kecurangan terhadap Kinerja Lembaga Zakat
Pencegahan  kecurangan  adalah  suatu  upaya  atau  usaha  untuk  menghalangi tindakan  ilegal  yang  melawan  hukum  atau  perbuatan  curang  yang  dilakukan  oleh pegawai  yang  berdampak  merugikan  bagi  organisasi  (COSO,  2009).  Hal  ini  sejalan dengan teori pemangku kepentingan dimana dengan meningkatnya tindak pencegahan kecurangan  akan  berefek  positif  bagi  lembaga.  Jika  tingkat  pencegahan  kecurangan meningkat, maka akan meningkatkan pula kinerja lembaga zakat.
Dalam  penelitian  ini  pencegahan  kecurangan  berpengaruh  terhadap  kinerja lembaga  zakat  karena  dalam  mencegah  kecurangan  pada  lembaga  zakat  resmi pemerintah  ataupun  non  pemerintahan,  lembaga  memberikan  penghargaan  terhadap kinerja  pegawai  sehingga  lembaga  zakat  telah  mempertahankan  pegawai  dan  tetap melakukan penghematan biaya dengan tidak banyak melakukan pengrekrutan pegawai baru karena untuk menjalankan proses tersebut lembaga akan menyiapkan rangkaian tes masuk yang akan memakan biaya cukup mahal dan secara tidak langsung lembaga zakat tersebut telah menjalin hubungan baik dengan komunitas internal lembaga.

## Pencegahan Kecurangan tidak Mampu Memediasi Tata Kelola terhadap Kinerja Lembaga Zakat
Dalam  penelitian  ini,  pencegahan  kecurangan  tidak  mampu  mempengaruhi hubungan tata kelola terhadap kinerja lembaga zakat. Hal ini karena, tata kelola lembaga yang  baik  mengharuskan  dewan  komisaris  untuk  melakukan  pengawasan  terhadap kegiatan perusahaan secara terus menerus. Secara umum, terdapat beberapa komite yang dijadikan  sebagai  fungsi  pengawasan  oleh  dewan  komisaris.  Salah  satu  komite  yang dijadikan  sebagai  alat  pengawas  adalah  komite  audit.  Peran  komite  audit  sebagai penunjang  tugas  dari  dewan  komisaris  adalah  membantu  dewan  komisaris  untuk mengkaji  laporan  keuangan  yang  akan  diterbitkan  kepada  pihak  eksternal,  mengkaji kebijakan  akuntansi  untuk  memastikan  bahwa  perusahaan  telah  mengikuti  peraturan yang  berlaku,  membahas  laporan  dari  audit  internal  dan  tugas  lain  yang  diminta  oleh dewan  komisaris.  Penerapan  tata  kelola  sangatlah  penting  untuk  meningkatkan  nilai perusahaan.  Dengan  adanya  penerapan  teori  akuntansi  forensik  syariah  yang  baik seharusnya  membuat  fungsi  dari  dewan  komisaris  sebagai  pengawas  lembaga,  maka tupoksi mereka tidak akan fokus mengurusi perihal pencegahan kecurangan.

## Pencegahan  Kecurangan  Memediasi  Pengendalian  Internal  terhadap  Kinerja Lembaga Zakat
Dalam  penelitian  ini  lembaga  zakat  resmi  pemerintah  maupun  non  pemerintah sudah  menunjukkan  komitmen  terhadap  integritas  dengan  cara  mengimplementasi pengendalian internal sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditentukan dalam pencegahan kecurangan dengan memberitahukan visi, misi dan tujuan kepada pengawas dalam hal ini divisi monitoring dan evaluasi internal, pengurus serta kepada pimpinan seperti kepala bagian/ manajer/ direktur sehingga lembaga dapat meningkatkan kinerja lembaga  zakat  yaitu  karena  lembaga  zakat  dapat  mempertahankan  muzakki  yang
potensial tinggi atau yang loyal terhadap lembaga tersebut. Selain itu juga lembaga telah mengimplementasikan  upaya  teknik  dalam  membawa  harapan  kepada  investor,  cara tersebut ditempuh sebagai bentuk menjalin hubungan baik dengan komunitas internal.
Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ananta dan Sutjipto (2016) mengatakan pengendalian internal di desain untuk mengatur aktivitas anggota organisasi agar  sesuai  dengan  tujuan  yang  diinginkan  oleh  suatu  lembaga.  Faktor  pengendalian internal  seperti  lingkungan  pengendalian  yang  baik  akan  memberikan  kontribusi  baik dalam  menciptakan  suasana  kerja  sehingga  dapat  mendorong  terciptanya  kreativitas sehingga akan mengurangi tindak kecurangan dan dapat meningkatkan kinerja lembaga, dalam hal ini lembaga zakat.

## Pencegahan  Kecurangan  Tidak  Mampu  Memediasi  Pengaruh  Budaya  Lembaga Terhadap Kinerja Lembaga Zakat
Berdasarkan  hasil  kuesioner  yang  diolah  menggunakan  PLS  diperoleh  hasil pencegahan kecurangan belum mampu mem penelitian ini, lembaga belum membangun kerja  tim  dan  komunikasi  dua  arah  antara  pimpinan  dan  pegawai  melalui  dengan menegakkan tugas kepada semua pegawai dengan sebaik mungkin untuk melatih moral dan  etika  yang  baik  sehingga  lembaga  zakat  resmi  pemerintahan  ataupun  non pemerintahan  belum  memaksimalkan  keuntungan  hal  ini  dilihat  dari  persentase pengembalian untuk investor dan belum menjalankan strategi manajemen dengan baik, namun  lembaga  zakat  akan  berusaha  meningkatkan  kualitas  produk  dan  pelayanan sehingga  lembaga  dapat  membantu  perekonomian  Indonesia  dalam  mengentaskan kemiskinan.

## 5. SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

## Simpulan
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  peran  pencegahan  kecurangan  pada lembaga zakat. Penelitian ini penting dilakukan karena lembaga zakat baik pemerintah dan non pemerintah merupakan lembaga yang berfungsi mengumpulkan sedekah, infaq, dan zakat untuk disalurkan kepada yang berhak menerima. Tentunya sebagai badan yang dipercaya mengelola dana zakat, pengelola zakat perlu menjaga amanah dari masyarakat terhadap dana yang diterima dan kemudian dipertanggungjawabkan pendistribusiannya. Untuk  menghindari  penyalahgunaan  dan  pendistribusian  yang  tidak  tepat  maka pengelola zakat perlu melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dana zakat tersebut. Pencegahan kecurangan bisa dilakukan dengan mengimplementasikan internal control yang efektif di lembaga Islami ini.
Berdasarkan  jawaban  responden  dari  pendistribusian  kuesioner  yang  telah dilakukan  kepada  lembaga  zakat  resmi  pemerintah  maupun  non  pemerintah  dapat disimpulkan bahwa tata kelola tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan, hal ini  karena  5  prinsip  dalam  tata  kelola  yaitu  transparan,  akuntabilitas,  responsibilitas,
independensi dan keadilan tidak mutlak menjadikan tindak pencegahan kecurangan akan berhasil  di  dalam  suatu  lembaga,  masih  ada  pertimbangan  lain  seperti  integritas  dan likuiditas Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada.
Namun  pengendalian  internal  berpengaruh  terhadap  pencegahan  kecurangan. Masalah  pemantauan  dan  pelaporan  dapat  diselesaikan  melalui  pengendalian  internal, sehingga  menghasilkan  akuntabilitas  dan  keterbukaan  yang  dituntut  oleh  masyarakat. Selain itu pengendalian internal yang dilakukan lembaga zakat resmi pemerintah ataupun non pemerintah telah menjalankan proses pemilihan SDM yang cukup efisien dan efektif mulai saat proses rekrutmen – pemberdayaan SDM.
Budaya  lembaga  tidak  berpengaruh  terhadap  pencegahan  kecurangan  karena budaya  pada  lembaga  zakat  sudah  menerapkan  budaya  yang  berprinsip  pada  manusia sebagai Khalifatul  fil  Ardh yang  membawa  misi  menciptakan  dan  mendistribusikan kesejahteraan  bagi  seluruh  manusia  dan  alam  di  antara  bentuk  pendistribusian kesejahteraan.  Pengendalian  internal  yang  dimediasi  oleh  pencegahan  kecurangan membuktikan  bahwa  penerapan  pengendalian  internal  yang  efektif  mampu  mencegah kecurangan yang akan terjadi.  Kinerja lembaga zakat bisa ditingkatkan melalui upaya pencegahan  kecurangan  yaitu  dengan  memberikan  penghargaan  atas  kinerja  pegawai sehingga  pegawai  merasa  diperhatikan  dan  diapresiasi  kinerjanya.  Lembaga  zakat berkomitmen  terhadap  integritas  dengan  cara  mengimplementasikan  kebijakan  dan prosedur  yang  berlaku  sehingga  lembaga  zakat  dapat  meningkatkan  kinerjanya  dan mempertahankan  muzakki  yang  berpotensi  tinggi  atau  loyal  dalam  membayarkan zakatnya  kepada  lembaga  zakat  tersebut  dan  akan  berpotensi  akan  meningkatkan muzakki baru.

## Implikasi
Penelitian  ini  memiliki  implikasi/kontribusi  untuk  berbagai  pihak, pertama kontribusi untuk teoritis yaitu dapat mengintegrasikan dan memperluas literatur empiris dari teori pengendalian internal lembaga, pencegahan kecurangan dalam kinerja lembaga zakat. Kedua, kontribusi untuk kebijakan atau pemerintah yaitu dapat memberikan saran agar lembaga zakat harus mengetatkan controlling yang dilakukan oleh Dewan pengawas Syariah (SSB). SBB dapat diwakili pemangku kepentingan untuk memberikan saran dan pengawasan  terhadap  pelaksanaan  tata  kelola  yang  baik  di  lembaga  zakat  sehingga dengan adanya tata kelola yang baik dapat lebih memberdayakan zakat secara efektif dan melahirkan  inovasi-inovasi  lembaga  zakat  agar  dapat  menyalurkan  zakat  secara  tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkannya.

## Saran
Sebagaimana lazimnya  penelitian  yaitu  hanya mencakup  BAZ  atau LAZ  namun belum dapat mencakup lembaga lain selain keduanya yang sebenarnya cocok dijadikan responden dalam penelitian ini seperti Koperasi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Yayasan  Dana  Sosial,  dan  Baitulmaal.  Disarankan  juga  lembaga  zakat  untuk menggunakan big data agar aktivitas pendistribusian zakat terekam dalam format digital
seiring dengan maraknya penggunaan teknologi untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam pendistribusian zakat dan kesalahan dalam pemberian zakat kepada orang yang tidak  tepat.  Selain  itu  agar  dapat  memaksimalkan  hasil  penelitian  ini,  penelitian selanjutnya  dapat  menambahkan  variabel  independen  lain  yaitu  motivasi  muzakki, behavior muzakki, management  programs  cultural  system, moralitas  dari  internal lembaga dan whistleblowing system.

## DAFTAR PUSTAKA
Abidin,  Z.  (2020).  Islamic  Economics  Development  in  Indonesia:  Reflection  on Contemporary Thoughts of Muslim Intellectuals. Shirkah: Journal of Economics and Business , 5 (3), 411–435.
Ahmad, R. A. R., Othman, A. M. A.,  Salleh, M. S. (2015). Assessing the Satisfaction Level of Zakat Recipients Towards Zakat Management. Procedia Economics and Finance , 31 (December), 140–151. https://doi.org/10.1016/s2212-5671(15)01141- 7
Alam,  M.  K.,  Islam,  F.  T.,    Runy,  M.  K.  (2021).  Why  does  Shariah  governance framework important for Islamic banks? Asian Journal of Economics and Banking . Alhammadi,  S.,  Archer,  S.,    Asutay,  M.  (2020).  Risk  management  and  corporate governance failures in Islamic banks: a case study. Journal of Islamic Accounting and Business Research .
Alie  Sauty.  (2023). Kepala  Baznas  Kukar  Ungkap  Banyak  Modus  Penipuan,  "Mau Dibelikan  Tiket  Pulang  Ditolak,  Maunya  Uang”  |  Korankaltim.com .  Koran Kaltim.  https://korankaltim.com/berita-terkini/read/24948/kepala-baznas-kukar- ungkap-banyak-modus-penipuan-mau-dibelikan-tiket-pulang-ditolak-maunya- uang?amp=1
Andraeny,  D.,    Narulitasari,  D.  (2018). The  Analysis  of  Internal  Control Implementation of Zakat Institutions . Asara,  Y.,    Febriani,  D.  (2019). Praktik  Pengendalian  Internal  Pada  Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia : Studi Perbandingan Antara OPZ Audited dan Non Audited . November 2018 .
Atiya, N., Widiastuti, T., Cahyono, E. F., Zulaikha, S.,  Mawardi, I. (2020). A Techno- Efficiency  Analysis  of  Zakat  Institutions  in  Indonesia. International  Journal  of Zakat , 5 (3), 30–43.
Bin-Nashwan,  S.  A.,  Abdul-Jabbar,  H.,    Aziz,  S.  A.  (2021).  Does  trust  in  zakat institution  enhance  entrepreneurs’  zakat  compliance? Journal  of  Islamic Accounting and Business Research .
Boonyamanond, S.,  Chaiwat, P. (2020). Investigating Zakat Payment of Thai Muslims. Journal  of  Islamic  Monetary  Economics  and  Finance , 6 (1),  1–20. https://doi.org/10.21098/jimf.v6i1.1201
Buallay,  A.,  Hamdan,  A.,    Zureigat,  Q.  (2017).  Corporate  governance  and  firm performance: evidence from Saudi Arabia. Australasian Accounting, Business and Finance Journal , 11 (1), 78–98. https://doi.org/10.14453/aabfj.v11i1.6
Cadbury Committee. (1993). The Report of the Cadbury Committee on The Financial Aspects  of  Corporate  Governance:  The  Code  of  Best  Practice. Corporate
Governance: An International Review , 1 (3), 124–124.
https://doi.org/10.1111/j.1467-8683.1993.tb00025.x Crumbley,  D.  L.,  Heitger,  L.  E.,    Smith,  G.  S.  (2009).  Forensic  and  investigative accounting. Wolters Kluwer .
Curtis, M. B.,  Williams, J. M. (2014). The Impact of Culture and Training on Code of Conduct  Effectiveness:  Reporting  of  Observed  Unethical  Behavior.  In Research on  Professional  Responsibility  and  Ethics  in  Accounting (Vol.  18,  pp.  1–31). Emerald Group Publishing Limited. https://doi.org/10.1108/S1574-
076520140000018001
Dharmawati, T., Kamal, I., Cakranegara, P. A.,  Revinzky, M. A. (2022). Mediation Effects  of Fraud Prevention  on  the  Relationship  of  Internal  Control,  Risk Management and Organizational Performance. Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi , 5 (2), 540–555.
Ghani, E. K., Aziz, A. A., Tajularifin, S. M.,  Samargandi, N. (2018). Effect of board management and governmental model on zakat payers’ trust on zakat institutions. Global Journal Al-Thaqafah , 1 , 73–86.
Halbouni, S. S., Obeid, N.,  Garbou, A. (2016). Corporate governance and information technology in fraud prevention and detection: Evidence from the UAE. Managerial Auditing Journal , 31 (6–7), 589–628. https://doi.org/10.1108/MAJ-02-2015-1163
Hamdani,  H.,  Basri,  Y.  Z.,    Surbakti,  S.  (2019).  Implementation  of  Islamic  Work Values  in  Realizing  Sharia  Good  Corporate  Governance  and  Its  Implications  in Stakeholders  Oriented  Values  (SOV)  and  Financial  Performance  of  Islamic Banking in Indonesia. Journal of Economics and Business , 2 (2).
Hamidah,  S.,    Reskino.  (2021).  Study  Of Fraud Tendency :  The  Role  Of  Unethical Behaviors. JEBIS :  Jurnal  Ekonomi  Dan  Bisnis  Islam , 7 (1),  14–33. https://doi.org/10.20473/jebis.v7i1.23554
Harahap,  S.  S.  (2002). Teori  Akuntansi  Laporan  Keuangan .  Bumi  Aksara. https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=7293
Hendri, H., Yuliantoro, Y.,  Ama, M. K. (2020). Determinats of Fraud Prevention and Financial  Performance  As  an  Intervening  Variable. International  Journal  of Economics and Financial Issues , 10 (1), 19–26. https://doi.org/10.32479/ijefi.8955 Herawaty, N.,  Hernando, R. (2020). Analysis of Internal Control of Good Corporate Governance and Fraud Prevention ( Study at the Regional Government of Jambi ). Sriwijaya International Journal of Dynamic Economics and Business , 4 (2), 103– 118.
Heryanto, H. (2016). Zakat: Harapan Dan Realita Zakat: Expectation And Reality (Study Kasus Di Kota Samarinda). Dinar: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam , 3 (2). Hoque, N., Khan, M. A.,  Mohammad, K. D. (2015). Poverty alleviation by Zakah in a transitional  economy:  a  small  business  entrepreneurial  framework. Journal  of Global Entrepreneurship Research , 5 , 1–20.
Hudayati, A.,  Tohirin, A. (2019). A Maqasid and Shariah Enterprises Theory-Based Performance  Measurement  for  Zakat  Institution. International  Journal  of  Zakat , 4 (2), 101–110.
Ibrahim,  S.,  Diibuzie,  G.,    Abubakari,  M.  (2017).  The  Impact  of  Internal  Control Systems on Financial Performance : The Case of Health Institutions in Upper West Region  of  Ghana. International  Journal  of  Academic  Research  in  Business  and Social Science , 7 (4), 684–696. https://doi.org/10.6007/IJARBSS/v7-i4/2840
Jan, A. A., Lai, F.-W.,  Tahir, M. (2021). Developing an Islamic Corporate Governance framework to examine sustainability performance in Islamic Banks and Financial Institutions. Journal of Cleaner Production , 315 , 128099.
Kamaliah, K., Marjuni, N.-S., Mohamed, N., Mohd-Sanusi, Z.,  Anugerah, R. (2018). Effectiveness of monitoring mechanisms and mitigation of fraud incidents in the public sector. Administratie Si Management Public , 30 , 82–95. https://doi.org/10.24818/amp/2018.30-06
Khasandy, E. A.,  Badrudin, R. (2019). The Influence of Zakat on Economic Growth and Welfare Society in Indonesia. Integrated Journal of Business and Economics , 3 (1), 65. https://doi.org/10.33019/ijbe.v3i1.89
Lubis,  M.,    Azizah,  A.  H.  (2018).  Towards  achieving  the  efficiency  in  zakat management  system:  interaction  design  for  optimization  in  Indonesia. International Conference on User Science and Engineering , 289–301. Mahmood, T. M. A. T., Din, N. M., Al Mamun, A.,  Ibrahim, M. D. (2021). Issues and challenges  of  zakat  institutions  achieving  Maqasid  Syariah  in  Malaysia. AZKA International Journal of Zakat  Social Finance , 119–137.
Mallin,  C.,  Farag,  H.,    Ow-Yong,  K.  (2014).  Corporate  social  responsibility  and financial  performance  in  Islamic  banks. Journal  of  Economic  Behavior Organization , 103 , S21–S38.
Mirinaviciene,  S.  (2014).  Internal  Control  and Fraud Prevention :  Prior  Research Analysis. Elektroninio Leidinio , 1 (9), 173–179.
Mubtadi,  N.  A.,  Susilowati,  D.,    Setyorini,  C.  T.  (2015).  Penggunaan  Zakat Disbursement  Efficiency  Dalam  Mencegah  Penyelewengan  Zakat. Seminar Nasional Dan The 4th Call for Syariah Paper , 18–30.
Mudhiiah,  K.  (2016).  Analisis  Sejarah  Pemikiran  Ekonomi  Islam  Masa  Klasik.
IQTISHADIA , 8 (2).
Mutamimah,  M.,  Alifah,  S.,  Gunawan,  G.,    Adnjani,  M.  D.  (2021).  ICT-based collaborative  framework  for  improving  the  performance  of  zakat  management organisations in Indonesia. Journal of Islamic Accounting and Business Research . Nasri,  R.,  Aeni,  N.,    Haque-Fawzi,  M. G.  (2019).  Determination  of  professionalism and  transparency  and  its  implications  for  the  financial  performance  of  zakat institutions. Journal of Islamic Monetary Economics and Finance , 5 (4), 785–806. Noor, A. M.,  Saad, R. A. J. (2016). The impact of attitude and perceived service quality on  zakah  compliance  behavior:  The  mediating  effect  of  trust. ISSC  2016: International Soft Science Conference The , 377–381.
Owoyemi, M. Y. (2020). Zakat management: The crisis of confidence in zakat agencies and the legality of giving zakat directly to the poor. Journal of Islamic Accounting and Business Research .
Ozili, P. K. (2020). Advances and issues in fraud research: a commentary. Journal of Financial Crime , 27 (1), 92–103. https://doi.org/10.1108/JFC-01-2019-0012 Parmar, B. L., Freeman, R. E., Harrison, J. S., Wicks, A. C., Purnell, L.,  de Colle, S. (2010). Stakeholder theory: The state of the art. Academy of Management Annals ,
4 (1), 403–445. https://doi.org/10.1080/19416520.2010.495581
Pericoli, A. (2022). The use of zakat in the pandemic response: the case of Islamic Relief and BAZNAS in Indonesia. Third World Quarterly , 1–18.
Putra,  I.  M.  Y.  D.,  Rasmini,  N.  K.,  Gayatri,  G.,    Ratnadi,  N.  M.  D.  (2022). Organizational  culture  as  moderating  the  influence  of  internal  control  and community participation on fraud prevention in village fund management during the COVID-19 pandemic. Linguistics and Culture Review , 6 , 351–362. Putra, I., Sulistiyo, U., Diah, E., Rahayu, S.,  Hidayat, S. (2022). THE INFLUENCE OF  INTERNAL  AUDIT,  RISK  MANAGEMENT,  WHISTLEBLOWING SYSTEM  AND  BIG  DATA  ANALYTICS  ON  THE  FINANCIAL  CRIME BEHAVIOR PREVENTION. Cogent Economics  Finance , 10 (1), 2148363. Putri, P. A. Y.,  Endiana, I. D. M. (2021). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Dan Sistem  Pengendalian  Internal  Terhadap  Kinerja  Perusahaan  (Studi  Kasus  Pada Koperasi  Di  Kecamatan  Payangan). MAPAN:  Jurnal  Manajemen  Akuntansi Palapa Nusantara , 5 (1), 63. https://doi.org/10.51774/mapan.v5i1.131
rahmawati,  Ardiana  Peni,    dan  I.  S.  (2012).  Analisis  Pengaruh  Faktor  Internal  dan Moralitas Manajemen Terhadap Kecenderungan Kecurangan. Undip .
Redytha,  N.  L.,  Azhar,  M.  K.  S.,    Nurmadi,  R.  (2022).  Analisis  Akuntanbilitas  dan Transparansi Atas Pengelolaan Dana Wakaf di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan SUMUT. JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen , 2 (2), 2818– 2837.
Reskino. (2022). Fraud Prevention Mechanism and their Influence on Performance of Islamic Financial Institutions. In PhD thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA . Reskino,  Harnovinsah,    Hamidah,  S.  (2021).  Analisis Fraud Tendency  Melalui Pendekatan  Pentagon Fraud :  Unethical  Behavior  Sebagai  Mediator. Ekuitas: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan , 5 (32), 98–117. https://doi.org/10.24034/j25485024.y2021.v5.i1.4675
Reskino,    Sidik,  I.  (2016).  Zakat  and  Islamic  Corporate  Social  Responsibility:  Do
These Effect the Performance of Sharia Banks? Shirkah Journal of Economics and Business , 1 (2), 161–184. http://www.shirkah.or.id/new- ojs/index.php/home/article/view/23/9 Rezaee,  Z.,    Lander,  G.  H.  (1991).  The  internal  auditor  —  education  and  training : Managerial Auditing Journal , 6 (2), 4–8. https://doi.org/10.1108/02686909110005445 Rifai, Y. A. (2021). Forensic Accounting in Islamic Concept of Fraud As Accounting Crime Prevention Means. Jurnal MONEX , 10 , 142–149.
Saad,  R.  A.  J.,    Farouk,  A.  U.  (2018).  A  comprehensive  review  of  barriers  to  a functional Zakat system in Nigeria: What needs to be done? International Journal of Ethics and Systems .
Saad,  R.  A.  J.,  Farouk,  A.  U.,    Kadir,  D.  A.  (2020).  Business  zakat  compliance behavioral intention in a developing country. Journal of Islamic Accounting and Business Research .
Samba  Mohamed,  N.  H.,  Mastuki,  N.,  Syed  Yusuf,  S.  N.,    Zakaria,  M.  (2018). Management Control System in Asnaf Entrepreneurship Development Program by Lembaga Zakat Selangor. Jurnal Pengurusan , 53 .
Sari, M. D., Bahari, Z.,  Hamat, Z. (2013). Review on Indonesian zakah management and obstacles. Social Sciences , 2 (2), 76–89.
Sawandi, N., Aziz, N. M. A.,  Saad, R. A. J. (2019). Discharging accountability: A case study  of  a  zakat  institution  in  Malaysia. International  Journal  of  Supply  Chain Management , 8 (1), 676–682.
Sawmar, A. A.,  Mohammed, M. O. (2021). Enhancing zakat compliance through good governance:  a  conceptual  framework. ISRA  International  Journal  of  Islamic Finance .
Sekaran,  U.,    Bougie,  R.  (2019).  Research  Methods  for  Business.  In Wiley (Vol.  7, Issue 9).
Suh,  J.  B.,  Shim,  H.  S.,    Button,  M.  (2018).  Exploring  the  impact  of  organizational investment  on  occupational fraud :  Mediating  effects  of  ethical  culture  and monitoring control. International Journal of Law, Crime and Justice , 53 (October 2017), 46–55. https://doi.org/10.1016/j.ijlcj.2018.02.003
Suharto,  S.  (2020).  the  Effect  of  Organizational  Culture,  Leadership  Style,
Whistleblowing  Systems,  and  Know  Your  Employee  on Fraud Prevention  in Sharia Banking. Asia Pacific Fraud Journal , 5 (1), 108.
https://doi.org/10.21532/apfjournal.v5i1.141
Sunarya, S. L.,  Al Qital, S. (2022). Digital management on zakat institutions: Mapping using Biblioshiny R. Review of Islamic Social Finance and Entrepreneurship , 97– 108.
Syaadi,
N. (2018). Problematika dalam Pengelolaan Zakat . https://www.kompasiana.com/nursyaadi/5a57bab6cbe5236c0658bf02/problemati ka-dalam-pengelolaan-zakat
Syamsudin,  S.,  Imronudin,  I.,  Utomo,  S.  T.,    Praswati,  A.  N.  (2017).  Corporate Governance in Detecting Lack of Financial Report. Jurnal Dinamika Manajemen ,
8 (2), 167–176. https://doi.org/10.15294/jdm.v8i2.12757
Taufik, T. (2019). The effect of internal control system implementation in realizing good governance and its impact on fraud prevention. International Journal of Scientific and Technology Research , 8 (9), 2159–2165.
Triyuwono,  I.  (1996).  Teori  Akuntansi  Berhadapan  dengan  Nilai-nilai  Islam. Jurnal Ulumul Qur’an IV .
Triyuwono, I. (2001). Metafora Zakat dan Shari’ah Enterprise Theory Sebagai Konsep Dasar  Dalam  Membentuk  Akuntansi  Syari’ah. Jurnal  Akuntansi  Dan  Auditing Indonesia (JAAI ) , 5 (2), 131–146.
Tuanakotta, T. M. (2012). Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif Edisi 2. In Salemba Empat (2nd ed., Issue 4). Salemba Empat.
Wahab, N. A.,  Abdul Rahman, A. R. (2011). A framework to analyse the efficiency and governance of zakat institutions. Journal of Islamic Accounting and Business Research , 2 (1), 43–62. https://doi.org/10.1108/17590811111129508
Wahyuni-TD, I. S., Haron, H.,  Fernando, Y. (2021). The Effects of Good Governance and Fraud Prevention  on  Performance  of  the  Zakat  Institutions  in  Indonesia:  a Sharīʿah  forensic  accounting  perspective. International  Journal  of  Islamic  and Middle Eastern Finance and Management , 14 (4), 692–712.
https://doi.org/10.1108/IMEFM-03-2019-0089
Wahyuni, I. S. (2017). Determinants of The Adoption of Good Governance: Evidences From  Zakat  Institutions  In  Padang,  Indonesia. Share:  Jurnal  Ekonomi  Dan Keuangan Islam , 6 (2), 118–139.
Wibisono,  C.,  Satriawan,  B.,    Khaddafi,  M.  (2023).  The  Effect  Of  Accountability, Transparency Of Financial Reporting And Quality Of Accounting Information On The  Level  Of  Receiving  Zakat  Funds  With  Accestability  As  A  Moderation Variable At Baznas In Batam City. International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) , 3 (1), 189–207.
Widilestariningtyas,  O.,    Karo,  R.  S.  K.  (2016).  The  influence  of  internal  audit and internal control on fraud prevention in Bandung regency government. Journal of Administrative and Business Studies , 2 (3), 143–150.
Yusuf, Z., Nawawi, A.,  Salin, A. S. A. P. (2020). The effectiveness of payroll system in  the  public  sector  to  prevent fraud . Journal  of  Financial  Crime , 1982 .
https://doi.org/10.1108/JFC-08-2017-0075