## Research Article

## Implikasi Hukum Status Kewarganegaraan Asing Pada Calon Terpilih Dalam Pemilihan Kepala Daerah
Bonaventura Pradana Suhendarto 1* , Retno Saraswati 2
1 Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2 Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
* bonaven97@gmail.com *

## ABSTRACT
The dynamics of problems in the regional head election process continue to develop, such as the Sabu Raijua Regency election in 2020. The phenomenon of legal facts of violations of the administration of the  elected  candidate  was  only  discovered  after  the  determination  of  the  elected  candidate  for  the election became an actual problem that had not been able to be accommodated in the Regional Head Election Law. The purpose of this study is to conduct a study on the status of the elected candidate and evaluate  the  implementation  of  the  regional  election  against  administrative  violations  of  the  election participants as a new legal fact that is known after the determination of the elected candidate by the KPUD. The research uses a normative juridical method through a case approach and legislation. This study reveals that the existence of other citizenship documents causes Indonesian citizenship status to fall automatically, because Indonesia does not adhere to dual citizenship. The loss of this status causes a  person  to  be  unable  to  obtain  political  rights  in  Indonesia  and  the  determination  of  the  elected candidate must be canceled due to the loss of Indonesian citizenship status. This fact occurs because there  are  legal  loopholes  and  the  lack  of  synergy  between  the  organizers  and  the  concern  for  the election participants and the community.
Keywords : Citizen Ctatus; The Elected Candidate; Regional Head Election; Democracy.

## ABSTRAK
Dinamika  permasalahan  dalam  proses  pilkada  terus  berkembang,  seperti  pilkada  Kabupaten  Sabu Raijua  tahun  2020.  Fenomena  fakta  hukum  pelanggaran  administrasi  calon  terpilih  baru  diketahui pasca penetapan  calon  terpilih  pilkada  menjadi  persoalan  aktual  yang  belum  mampu  diakomodasi dalam Undang-Undang Pilkada. Tujuan penelitian ini  untuk melakukan kajian mengenai status calon terpilih  dan  evaluasi  penyelenggaraan  pilkada  terhadap  pelanggaran  administrasi  peserta  pilkada sebagai  fakta  hukum  baru  yang  diketahui pasca penetapan  calon  terpilih  oleh  KPUD.  Penelitian menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan kasus dan perundang-undangan. Penelitian ini  mengungkapkan  bahwa  adanya  dokumen  kewarganegaraan  lain  menyebabkan  status kewarganegaraan  Indonesia  gugur  dengan  sendirinya,  karena  Indonesia  tidak  menganut kewarganegaraan ganda. Gugurnya status tersebut menyebabkan seseorang tidak dapat memperoleh hak politik di Indonesia dan penetapan calon terpilih tersebut harus dibatalkan karena hilangnya status kewarganegaraan  Indonesia.  Fakta  ini  terjadi  karena  ada  celah  hukum  dan  kurangnya  sinergitas penyelenggara serta kepedulian peserta pilkada maupun masyarakat.
Kata kunci : Status Warga Negara; Calon Terpilih; Pilkada; Demokrasi.

## A. PENDAHULUAN
Cakupan wilayah Negara Indonesia sangat luas  sehingga  terdapat  pembagian  daerah meliputi  provinsi  yang  di  dalamnya  terbagi  atas kabupaten atau kota.  Masing-masing pemerintah daerah  memiliki  kewenangan  untuk  mengurus dan  mengelola  urusan  pemerintahan  sesuai porsi nya  dengan  asas  otonomi  serta  tugas pembantuan. Amanat ini menunjukkan keseriusan negara  guna  mencapai  tujuan  besar  yaitu kesejahteraan  masyarakat  yang  merata  hingga pelosok negeri melalui pengelolaan pemerintahan baik pusat hingga daerah. Peran strategis setiap pemerintah  daerah  menjadi  sentral  dalam menunjang tercapainya kesejahteraan masyarakat  daerah  tersebut.  Keberhasilan daerah  untuk  mencapai  tujuan  tersebut  salah satunya  juga  ditentukan  dengan  adanya  kepala daerah  yang  mampu  memimpin  dengan komitmen mensejahterakan serta memperhatikan kepentingan maupun aspirasi masyarakat daerah tersebut (Yusyanti, 2015).
Pemilihan  kepala  daerah  (Pilkada)  dipilih secara  demokratis  sebagai  wujud  nyata  dari kedaulatan  rakyat  guna  memilih  kepala  daerah yang  berkompeten  memimpin  daerahnya.  Meski Pilkada merupakan rezim pemerintah daerah dan bukan  termasuk  dalam  rezim  pemilu  pada  UUD NRI Tahun 1945 (Kennedy, & Suhendarto, 2020), namun  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 sebagaimana  diubah  dengan  Undang-Undang Nomor  9  Tahun  2015  tentang  Pemerintahan
Daerah  dan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 2015  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  (Perppu)  Nomor  1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana  diubah  dengan  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang tersebut (Undang-Undang Pilkada)  telah  menegaskan  pemilihan  dilakukan langsung  oleh  rakyat.  Pilkada  juga  dilaksanakan berdasarkan asas-asas yang sama dengan asas- asas  pemilihan  umum  (pemilu)  (Wardhani, Ibrahim, & Christia, 2020).
Pilkada  menjadi  momentum  demokrasi lokal  daerah  yang  mengundang  antusiasme politik  dan  perhatian  besar  dari  masyarakat. Undang-Undang  Pilkada  menjadi  salah  satu peraturan  perundang-undangan  yang  seringkali diubah  untuk  mencari  formula  penyelenggaraan pilkada  yang  tepat.  Meski  telah  mengalami beberapa  perubahan,  sejumlah  persoalan penyelenggaraan  pilkada  hingga  saat  ini  masih kerap terjadi bahkan hingga selalu memunculkan konflik  (Respationo,  2013).  Undang-Undang Pilkada sebagai regulasi terkadang tidak mampu mengakomodasi  sejumlah  persoalan  yang  selalu berkembang mengikuti dinamika sosial yang ada dalam  kehidupan  masyarakat.  Seperti  fenomena kasus yang baru-baru ini terjadi akhir tahun 2020 lalu  yaitu  pilkada  Kabupaten  Sabu  Raijua,  Nusa Tenggara Timur (NTT).
Komisi  Pemilihan  Umum  Daerah  (KPUD) Kabupaten  Sabu  Raijua  telah  menetapkan sebagai  kepala  daerah  terpilih  bagi  pasangan Orient Patriot Riwu Kore dan Thobias Uly dengan perolehan  suara  48,3%  mengalahkan  dua pasangan  lainnya  dalam  Pilkada  tahun  2020. Persoalan  muncul  ketika  baru  diketahui  bahwa Orient  P.  Riwu  Kore  menyandang  status kewarganegaraan  Negara  Amerika  Serikat dengan  adanya  kepemilikan  paspor  Amerika Serikat.  Status  kewarganegaraan  tersebut  juga telah  terkonfirmasi  kebenarannya  oleh  Kedutaan Besar  Amerika  Serikat  di  Jakarta.  Pasangan tersebut terbukti lolos di setiap tahapan termasuk verifikasi persyaratan calon kepala daerah dalam pilkada. Ia juga dapat menunjukkan kelengkapan berkas termasuk e-KTP yang terbukti masih aktif dan telah dikonfirmasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang (Paat, 2021).
Status  kewarganegaraan  tidak  hanya sekadar tanda saja, melainkan sebagai bukti dan timbulnya  ikatan  dengan  negara.  Setiap  warga negara  memperoleh  hak  maupun  kewajiban termasuk  dalam  pemerintahan  (Isdiyanto,  2015). Kewarganegaraan  sangat  penting  dalam  pilkada untuk  membuktikan  loyalitasnya  pada  negara serta  ikatan  sosiologis  dengan  masyarakatnya. Kepala  daerah  tentu  harus  dipegang  oleh  orang yang  loyal  atau  setia  pada  negara  dan  memiliki ikatan emosional dengan masyarakat daerahnya. Sebaliknya,  jika  kepala  daerah  tidak  setia  atau memiliki  ikatan  secara  sosiologis  dengan
masyarakat  daerah  tersebut,  maka  tidak  ada jaminan  kepemimpinan  kepala  daerah  tersebut nantinya  benar-benar  merepresentasikan  dan berpihak  pada  masyarakat  tersebut.  Terpilihnya warga  negara  asing  menunjukkan  adanya  celah dalam persyaratan Pilkada yang berakibat cukup fatal. Fenomena ini menjadi masalah baru dalam dinamika  Pilkada  karena  fakta-fakta  hukum pelanggaran  persyaratan  administrasi  calon kepala  daerah  baru  ditemukan  atau  diketahui pasca ditetapkannya  pasangan  tersebut  sebagai kepala daerah terpilih oleh KPUD.
Sekalipun  calon  terpilih  tersebut  lolos verifikasi  persyaratan  dan  pada  akhirnya  terpilih dengan suara terbanyak,  namun  apabila temuan fakta hukum pelanggaran tersebut diabaikan dan terhadapnya tetap dilantik sebagai kepala daerah maka  justru  akan  menciderai  semangat demokrasi.  Permasalahannya  Undang-Undang Pilkada  pun  tidak  mengakomodasi  pengaturan dan tindakan apa yang harus dilakukan terhadap ketidakabsahan  persyaratan  kepala  daerah terpilih  yang  baru  diketahui pasca penetapan tersebut.  Belum  ada  dasar  hukum  terkait pembatalan  penetapan  kepala  daerah  terpilih akibat  pelanggaran  ketika  pendaftaran  atau verifikasi kelengkapan dokumen bakal calon yang telah lewat. Lagi pula  berdasarkan Pasal 13  dan 30  Undang-Undang  Pilkada  menyatakan  bahwa tugas-tugas pengawasan penyelenggaraan pilkada  oleh  Bawaslu  telah  berakhir  ketika penetapan  kepala  daerah  terpilih  oleh  KPU,
sehingga  Bawaslu  tidak  berwenang  dalam pembatalan tersebut.
Sejumlah  penelitian  sebelumnya  terkait pilkada  banyak  mengulas  tentang  implikasi penetapan status tersangka calon kepala daerah terhadap  keabsahan  sebagai  peserta  pilkada maupun  apabila  terpilih  sebagai  kepala  daerah. Status  tersangka  pada  calon  kepala  daerah bukan menjadi penghambat gugurnya kepesertaan  dalam  pilkada  dan  terhadapnya tetap dapat dilantik sebagai kepala daerah terpilih (Novyan,  Wisnaeni,  &  Indarja,  2019)  (Sintha, 2016).  Kemudian  penelitian  lain  menunjukkan tentang  adanya  ambang  batas  yang  didasarkan pada  jumlah  penduduk  daerah  pilkada  atau selisih  suara  berdasar  prosentase  sebagaimana ditentukan  oleh  undang-undang  sebagai  syarat dalam  mengajukan  permohonan  penyelesaian sengketa  pilkada.  Atas  dasar  itu,  permohonan sering  tidak  diterima  oleh  Mahkamah  Konstitusi karena  ambang  batas  tidak  terpenuhi  (Bahri,  & Mazhar,  2020).  Ada  pula  penelitian  yang mengulas  mengenai  pelanggaran  pilkada  yang kerap kali terjadi yakni tindak pidana politik uang yang  hingga  kini  sulit  untuk  diproses  maupun ditekan  karena  keterbatasan  kewenangan Bawaslu  (Ananingsih,  2016).  Politik  uang nyatanya masih menjadi faktor yang mempengaruhi  partisipasi  sebagian  masyarakat dalam  proses  demokrasi  di  berbagai  daerah bahkan  disejumlah  negara  (Mukulika,  2020). Pada  penelitian  di  berbagai  negara  yang
menerapkan pemilu maupun pemilihan pemimpin wilayah/  daerah  tertentu  juga  menunjukkan kondisi serupa yang tak bisa dihindari yaitu masih ditemukan  beberapa  kecurangan  bahkan  hingga terjadi  kekerasan  dalam  masyarakat  yang  belum sepenuhnya  mampu  diatasi  oleh  penyelenggara pemilu (Asunka dkk, 2017).
Dari sejumlah penelitian mengenai pilkada yang  pernah  dilakukan,  penelitian  tentang persoalan  pilkada  terkait  fakta  hukum  calon terpilih  berstatus  sebagai  warga  negara  asing yang  baru  diketahui pasca penetapan  kepala daerah  terpilih  oleh  KPUD  belum  pernah dilakukan.  Tidak  dipungkiri  karena  fenomena  ini belum  pernah  terjadi  sebelumnya  dalam penyelenggaraan  pilkada.  Atas  hal  itu,  maka tulisan  ini  akan  menganalisa  mengenai  (1) bagaimana  implikasi  status  kewarganegaraan asing  pada  calon  terpilih  yang  diketahui pasca penetapan  calon  terpilih  oleh  KPUD?  dan  (2) bagaimana evaluasi terhadap terjadinya pelanggaran administrasi tentang status kewarganegaraan  yang  baru  diketahui pasca penetapan calon terpilih oleh KPUD?

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif  yang  berlandaskan  pada  ketentuan  dan norma  hukum  yang  berlaku  (Marzuki,  2005). Pendekatan  yang  digunakan  ialah  pendekatan perundang-undangan  dan  kasus  yang  terjadi dalam  perkembangan  dinamika  pilkada  dengan
analisis  peskriptif.  Data  yang  digunakan  ialah data  sekunder  dengan  studi  kepustakaan berdasar  pada  bahan  hukum  primer  yaitu peraturan  perundang-undangan  maupun  teori hukum dan juga bahan hukum sekunder meliputi buku  maupun  jurnal  yang  berkaitan  dengan pilkada.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Implikasi  Status  Kewarganegaraan  Asing pada  Calon  Terpilih  yang  Diketahui Pasca
Penetapan Calon Terpilih Oleh KPUD
Pada  sistem  ketatanegaraan  terkait daerah,  dikenal  adanya  sistem  desentralisasi yang  menyerahkan  sebagian  urusan  pemerintah pusat  pada  daerah  guna  mengelola  secara mandiri urusan rumah tangga daerahnya dengan didasarkan  pada  asas  otonomi  dalam  kerangka Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI). Otonomi daerah pada dasarnya bukanlah bentuk upaya  kemerdekaan  absolut  bagi  daerah. Otonomi merupakan upaya yang diberikan dalam rangka  pengembangan  daerah  (termasuk masyarakatnya) dengan didasarkan pada potensi lokal  yang  dimiliki  daerah  tersebut.  Pemberian otonomi  pada  daerah  sebenarnya  ingin mendorong percepatan terwujudnya kesejahteraan  masyarakat.  Proses  tersebut memperhatikan dan mengakomodasi kepentingan,  peran,  dan  aspirasi  masyarakat daerah yang bersangkutan guna mencapai tujuan
otonomi  daerah  dalam  kerangka  NKRI  yaitu kesejahteraan masyarakat (Simandjuntak, 2015).
Keterlibatan  masyarakat  inilah  yang mengkaitkan  desentralisasi  dan  otonomi  daerah dengan konsep kedaulatan rakyat atau demokrasi khususnya  tingkat  lokal.  Konsep  kedaulatan rakyat  sebagaimana  dikatakan  oleh  Moh.  Hatta dimaknai sebagai hak yang  dimiliki rakyat bukan sekadar  untuk  menentukan  nasib  pemerintah pusat  negeri  ini,  melainkan  juga  setiap  tempat baik  desa,  kota  ataupun  daerah-daerah  dalam kerangka NKRI (Simandjuntak, 2015). Hal ini juga diyakini oleh Robert Putnam, dimana desentralisasi  akan  menumbuhkan  demokrasi lokal  berupa  partisipasi  masyarakat  dan  tradisi warga masyarakat lokal (Suyatno, 2016). Dengan demikian  peran  dan  aspirasi  masyarakat  guna memajukan daerah dan kesejahteraan masyarakat sangat diperhatikan, sebab kebutuhan setiap daerah juga berbeda-beda.
Guna menunjang penyelenggaraan otonomi  daerah  yang  mengakomodasi  aspirasi masyarakat,  maka  salah  satunya  diperlukan warga  negara  Indonesia  (WNI)  yang  mampu menjabat  sebagai  kepala  daerah.  Adanya  warga negara  baik  sebagai  pejabat  pemerintahan maupun  masyarakat  sebenarnya  membuat eksistensi negara terbangun dan hidup, sehingga negara tanpa warga negara adalah hal yang tidak mungkin,  begitu  sebaliknya  (Manan,  2009). Status kewarganegaraan penting dalam kehidupan  bernegara  karena  akan  mengikatkan
hubungan  seseorang  dengan  negaranya, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.  Negara  wajib  untuk  mengakui, menghormati,  memfasilitasi,  melindungi,  dan memenuhi  hak-hak  warga  negaranya.  Sama halnya  dengan  warga  negara  yang  harus mengakui,  menghormati,  dan  melaksanakan kewajiban  sebagai  warga  negara  terhadap negara  (Asshiddiqqie,  2006).  Ikatan  tersebut ditandai  dengan  aspek  legalitas  hukum  seperti adanya  dokumen-dokumen  kewarganegaraan, serta  secara  sosiologis  dengan  adanya  ikatan emosional (Cynthia, 2021).
Status  kewarganegaraan  aktif  akan memberikan hak-hak termasuk hak politik terlibat dalam  pemerintahan  dalam  suatu  negara.  Hak tersebut hanya dapat diperoleh di negara dimana warga negara tersebut berkewarganegaraan aktif, sehingga tidak dapat terlibat dalam pemerintahan di  negara-negara  lain  (Isdiyanto,  2015).  Status kewarganegaraan tersebut menjadi sangat berarti ketika  disyaratkan  dalam  syarat  pencalonan sebagai  kepala  daerah  maupun  pejabat pemerintahan  serta  bagi  warga  negara  sebagai pemilih  seperti  pada  pilkada.  Hal  tersebut  bukan sekadar  syarat  belaka,  namun  sesungguhnya dengan  status  kewarganegaraan  dapat  melihat loyalitas atau kesetiaannya terhadap negara serta membuktikan  adanya  ikatan  emosional  secara sosiologis  terhadap  masyarakat  daerahnya. Loyalitas  atau  kesetiaannya  terhadap  negara menjadi  penting  supaya  ketika  menjabat  dalam
pemerintahan akan mampu membawa daerahnya menuju  tujuan  otonomi  daerah  dalam  kerangka NKRI  yaitu  kesejahteraan  masyarakat.  Seorang kepala daerah juga harus mampu merepresentasikan masyarakat pemilihnya karena  nasib  masa  depan  daerah  juga  akan bergantung  pada  kebijakan-kebijakan  yang  akan diambil  oleh  kepala  daerah  yang  bersangkutan. Maka,  secara  sosiologis  perlu  ada  kedekatan, ikatan  emosional  baik  karena  kesamaan  nasib, asal daerahnya, cita-citanya antara kepala daerah tersebut dengan masyarakatnya.
Status kewarganegaraan Indonesia sendiri dapat  hilang  karena  sifat  umum,  kehilangan karena  hubungan  darah  antara  ayah  dan  ibu, atau  kehilangan  karena  terjadinya  pernikahan (Arief, & Kustiwa, 2020). Pasal 23 huruf h Undang -Undang  Kewarganegaraan  mengakomodasi sebab-sebab hilangnya kewarganegaraan dengan sifat umum salah satunya karena terbukti memiliki  dokumen-dokumen  tertentu  yang  dapat dimaknai  sebagai  tanda  termasuk  paspor  dari negara lain. Selain karena seseorang menginginkan  untuk  mendapatkan  paspor  atau dokumen tertentu dari negara lain, tak jarang pula paspor  atau  dokumen  tertentu  tersebut  justru diberikan  oleh  negara  asing  karena  alasan tertentu  misalnya  karena  penghargaan  atas  jasa yang  dilakukan  oleh  seseorang  tersebut. Terhadap hal tersebut, setiap orang memiliki hak untuk  menolak  pemberian  paspor  atau  dokumen tertentu  dari  negara  asing  ataupun  menerima
pemberian  tersebut  dengan  konsekuensi kehilangan  status  WNI  sebagaimana  Pasal  23 huruf b Undang-Undang Kewarganegaraan.
Pada  pilkada  Kabupaten  Sabu  Raijua, Orient  yang  ditetapkan  sebagai  bupati  terpilih terbukti  memiliki  dokumen  paspor  negara  lain. Bukti tersebut  baru terungkap setelah ditetapkan dan  secara  jelas  mendapat  konfirmasi  statusnya dari  Kedutaan  Besar  Amerika  Serikat  di  Jakarta tanggal  1  Februari  2021  melalui  surat  jawaban kepada  Bawaslu  Sabu  Raijua.  Orient  diketahui telah  lama  memiliki  paspor  Negara  Amerika Serikat  dan  tidak  pernah  diakui  hingga  proses pilkada.  Sesungguhnya  ketika  mendapat  paspor negara  lain,  setiap  warga  negara  berhak  untuk menolak pemberian tersebut, namun hal ini tidak dilakukan oleh Orient.
Kasus tersebut termasuk memenuhi kriteria hilangnya  status  kewarganegaraan  Indonesia pada  Pasal  23  huruf  b  karena  tidak  menolak pemberian  dokumen  kewarganegaraan  dari negara  lain  dimana  secara  tidak  langsung menyebabkan  lepasnya  kewarganegaraan  dan Pasal  23  huruf  h  yaitu  bukti  kepemilikan  paspor itu  sendiri.  Konsekuensi  terhadap  perbuatan Pasal  23  tersebut  adalah  gugurnya  status  WNI pada  seseorang  dengan  sendirinya.  Artinya secara  otomatis  status  WNI  Orient  gugur  dan hilang sejak memperoleh paspor tersebut.
Terhadap Orient, tidak dapat menyandang kewarganegaraan  ganda  sebab  Indonesia menganut  sistem  tunggal.  Undang-Undang
Kewarganegaraan hanya mengakomodasi kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak-anak akibat  keadaan  khusus  (Pasal  4  huruf  c,  d,  h,  l, dan  Pasal  5)  hingga  usia  18  tahun,  kemudian selebihnya  harus  memilih  kewarganegaraan. Hilangnya  kewarganegaraan  Indonesia  bagi Orient  menyebabkan  hilangnya  pula  pemenuhan hak-hak  sebagai  warga  negara  Indonesia termasuk  hak  politik  untuk  dipilih  dan  memilih dalam  pilkada.  Apabila  ingin  mendapatkan  hak untuk  dipilih  dalam  pilkada,  maka  Orient  perlu mendaftarkan  kembali  dirinya  sebagai  WNI terlebih dahulu.
Kasus tersebut merupakan fenomena baru sebab pelanggaran yang seharusnya diselesaikan  dan  diputus  pada  tahapan  pilkada, justru  baru  diketahui  ketika  KPUD  telah menetapkan calon terpilih sebagai kepala daerah berdasarkan  suara  sah  terbanyak.  Hal  ini membuat penyelenggara pilkada dan pemerintah mengalami  dilema  karena  regulasi  yang  ada belum  mampu  mengakomodasi.  Berdasarkan Pasal 13 dan 30 Undang-Undang Pilkada, KPUD dan  Bawaslu  tidak  memiliki  kewenangan  untuk membatalkan kepala daerah tersebut, kewenangannya  telah  usai  setelah  proses penetapan calon terpilih. Pada akhirnya Bawaslu hanya menyampaikan rekomendasi melalui surat kepada  KPU  RI  dan  Kementerian  Dalam  Negeri (Kemendagri)  untuk  menunda  dilantiknya  kepala daerah terpilih tersebut.
Disisi  lain  Kemendagri  juga  tidak  memiliki dasar  untuk  membatalkan  atau  tidak  melantik calon  kepala  daerah  terpilih  tersebut.  Persoalan ini  tentu  berbeda  dengan  kasus  dimana  calon kepala  daerah  terjerat  perbuatan  tindak  pidana. Pasal  164  Undang-Undang  Pilkada  menyatakan bahwa terhadap kepala daerah terpilih baik calon bupati/  walikota  dan/  atau  wakilnya  sedang menjadi  tersangka,  maka  tetap  dapat  dilantik. Berbeda  pula  ketika  calon  bupati/  walikota  dan/ atau  wakilnya  sedang  menjadi  terdakwa,  maka terhadap  yang  bersangkutan  tetap  dilantik  dan diberhentikan  sementara  saat  itu  juga. Sedangkan  ketika  pada  saat  dilantik,  terdapat putusan  pengadilan  berkekuatan  hukum  tetap telah menetapkan sebagai terpidana, maka tetap akan dilantik dan diberhentikan saat itu juga.
Persoalannya,  kasus  pilkada  Sabu  Raijua, calon  terpilih  bukanlah  sebagai  tersangka/ terdakwa/  atau  terpidana  sehingga  tidak terakomodasi  dalam  peraturan  pasal  undang- undang  tersebut.  Terdapat  opsi  untuk  tetap melantik  Orient  sebagai  Bupati  Sabu  Raijua  dan pada  saat  itu  juga  diberhentikan  sebagai  kepala daerah  dengan  dasar  Pasal  78  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah  yang  mengakomodasi  pemberhentian kepala  daerah  karena  penggunaan  dokumen palsu  saat  pencalonan.  Akan  tetapi,  pasal tersebut tidak dapat mengakomodasi permasalahan  calon  terpilih  yang  belum  dilantik sebagai  kepala  daerah  karena  hanya  berlaku
untuk  pemberhentian  kepala  daerah  dengan pelanggaran tersebut saja. Maka, terhadap Orient belum  dapat  dikenakan  pemberhentian  ataupun pembatalan  atas  dasar  pelanggaran  pasal tersebut kecuali dilantik terlebih dahulu.
Akan  tetapi  jika  Orient  tetap  dilantik,  tentu pelantikan  tersebut  tidak  sah  karena  telah diketahui  secara  jelas  sebelum  dilantik  bahwa Orient  menyandang  status  warga  Negara Amerika Serikat. Artinya, Kabupaten Sabu Raijua akan  mencetak  sejarah  kepemimpinan  daerah oleh  seorang  warga  negara  asing.  Lagipula pelantikan  Orient  dapat  menciderai  hak  politik masyarakat  karena  dapat  dianggap  melegalkan warga  negara  asing  menjadi  kepala  daerah  dan juga melegalkan ketidakabsahan dalam kontestasi  politik  pilkada.  Konsekuensi  adanya status  kewarganegaraan  negara  lain  adalah gugur  dengan  sendirinya  status  WNI  yang melekat  tersebut  sehingga  menghilangkan  pula hak politik pada yang bersangkutan. Maka, tentu menjadi  tidak  sah  apabila  Orient  tetap  dilantik sekalipun  akan diberhentikan pada saat  itu juga. Disisi  lain  apabila  tidak  dilantik  akan  terjadi kekosongan  kepala  daerah  Kabupaten  Sabu Raijua.  Lagipula  belum  ada  dasar  kewenangan dari  penyelenggara  pilkada  maupun  pemerintah melalui  Kemendagri  untuk  membatalkan  calon terpilih tersebut sebelum pelantikan.
Harapan  penyelesaian  kebuntuan  atas persoalan  tersebut  bertumpu  pada  Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi ( guardian of
the  constitution )  sekaligus  sebagai  penjaga demokrasi  ( guardian  of  the  democracy ) (Setiawan, Wisnaini, & Asy’ari, 2016). Setidaknya Mahkamah Konstitusi akan berkepentingan untuk menyelesaikan  persoalan  demokrasi  lokal  yang terjadi  pada  pilkada  Kabupaten  Sabu  Raijua tersebut.  Meskipun  demikian,  Mahkamah Konstitusi  memiliki  keterbatasan  dalam  hal kewenangan. Pasal 157 Undang-Undang Pilkada menyatakan  bahwa  Mahkamah  Konstitusi memiliki  kewenangan  terbatas  pada  pembatalan penetapan  hasil  penghitungan  perolehan  suara oleh  KPUD  yang  dimohonkan  3  hari  sejak penetapan tersebut diumumkan.
Disisi  lain  adapula  prasyarat  dalam pengajuan permohonan tersebut oleh para pihak. Pasal 158 menyatakan prasyarat tersebut khusus untuk tingkat kabupaten/ kota permohonan dapat diajukan apabila selisih suara tidak lebih dari 2% (jika  jumlah  penduduk  sampai  250.000);  1,5% (jika jumlah penduduk 250.000 sampai 500.000); 1%  (jika  jumlah  penduduk  500.000  sampai 1.000.000); dan 0,5% (jika jumlah penduduk lebih dari 1.000.000) dari hasil penghitungan perolehan suara yang ditetapkan.
Apabila  disandingkan  dengan  persoalan pilkada  Kabupaten  Sabu  Raijua,  sebenarnya persoalan  tersebut  bukan  menjadi  kewenangan Mahkamah  Konstitusi.  Persoalan  yang  terjadi  di Kabupaten  Sabu  Raijua  mengenai  syarat pencalonan  calon  kepala  daerah  yaitu  tentang kewarganegaraan calon terpilih, bukan persoalan
mengenai  hasil  penghitungan  perolehan  suara pilkada.  Kemudian  syarat  ambang  batas pengajuan  permohonan  pembatalan  juga  tidak dapat terpenuhi, sebab pasangan Orient P. Riwu Kore  dan  Thobias  Uly  memperoleh  suara  jauh dari  pasangan  lainnya  yaitu  48,3%.  Sedangkan untuk  pasangan  lain  Nikodemus  N.  Rihi  dan Yohanis  Uly  memperoleh  30,1%  suara,  serta 21,6% suara untuk pasangan Taken Irianto Radja Pono dan Herman Hegi Radja Haba (Bere, 2020). Selisih  suara  yang  ada  terpaut  cukup  jauh  dan melebihi ambang batas selisih maksimal yaitu 2% (sebab  hanya  terdapat  94,546  jiwa  penduduk Kabupaten  Sabu  Raijua),  sehingga  jelas  tidak memenuhi  prasyarat  pengajuan  permohonan tersebut.  Oleh  karena  itu  secara  prasyarat, persoalan  tersebut  tidak  dapat  diajukan  kepada Mahkamah Konstitusi.
Terlepas  dari  itu,  Mahkamah  Konstitusi tetap  mengakomodasi  dan  telah  memutus persoalan pilkada Kabupaten Sabu Raijua melalui Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor
135/PHP.BUP-XIX/2021. Pada putusannya, Mahkamah  Konstitusi  membatalkan  beberapa Keputusan  KPU  Kabupaten  Sabu  Raijua diantaranya  Keputusan  Nomor  25/HK/03.1- Kpt/5420/KPU-Kab/2021  mengenai  Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam  Pemilihan  Bupati  dan  Wakil  Bupati  Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 23 Januari 2021; Keputusan  Nomor  152/HK.03.1-Kpt/5320/KPU- Kab/IX/2020  mengenai  Penetapan  Pasangan
Calon  Bupati  dan  Wakil  Bupati  yang  Memenuhi Syarat  Sebagai  Peserta  Pemilihan  Bupati  dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 23  September  2020;  Keputusan  Nomor  : 153/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020  terkait Penetapan  Nomor  Urut  dan  Daftar  Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu  Raijua  Tahun  2020,  bertanggal  24 September  2020;  serta  Keputusan  Nomor 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020  terkait Penetapan  Rekapitulasi  Hasil  Penghitungan Suara  Pemilihan  Bupati  dan  Wakil  Bupati  Sabu Raijua  Tahun  2020,  bertanggal  16  Desember 2020.  Pasangan  calon  Orient  P.  Riwu  Kore dengan  Thobias  Uly  telah  didiskualifikasi  dari kepesertaan  Pilkada  Sabu  Raijua  tahun  2020 karena  melanggar  persyaratan  calon  peserta pilkada.  Pada  persidangan  terungkap  bahwa Orient  telah  berkewarganegaraan  Amerika Serikat  sejak  tahun  2007  dan  tidak  jujur menyangkut status kewarganegaraannya.
Akibat  dibatalkannya  sejumlah  keputusan tersebut, maka berimplikasi pada batalnya status pasangan  tersebut  sebagai  bupati  dan  wakil bupati  terpilih  pada  Pilkada  Sabu  Raijua. Mahkamah  kemudian  memerintahkan  adanya pemungutan suara ulang tanpa mengikutsertakan pasangan  tersebut  untuk  menentukan  pemimpin daerah yang dikehendaki masyarakat Kabupaten Sabu  Raijua.  Putusan  tersebut  diambil  oleh Mahkamah Konstitusi atas sejumlah pertimbangan sehingga mengesampingkan
prasyarat  pengajuan  permohonan  sengketa pilkada  menurut  Undang-Undang  Pilkada  yaitu tenggang waktu dan ambang batas permohonan.
Pada pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa tidak mempersoalkan  semata-mata  pada  syarat sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang Pilkada,  melainkan  harus  melihat  secara kontekstual kasus per kasus pilkada. Pengesampingan  terhadap  persyaratan  pada Pasal  157  ayat  (3)  dan  (5)  serta  Pasal  158  ayat (2a)  Undang-Undang  Pilkada  sebenarnya  bukan terbatas  atas  dalih  menegakkan  keadilan substantif  saja.  Jika  hanya  sebatas  hal  tersebut akan  menjadikan  cerminan  penegakan  hukum dan  keadilan  yang  buruk  di  masa  mendatang terutama  dalam  penyelesaian  sengketa  pilkada. Mahkamah  memiliki  kewenangan  yang  secara konstitusional terhadap “hasil pemilu” sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  24C  ayat  (1) UUD  NRI  Tahun  1945,  sehingga  tidak  sekadar terhadap  “hasil  penghitungan  suara”  saja melainkan  juga  permasalahan  proses  pemilihan yang  mempengaruhi  hasil  (Faqih,  2013).  Hal  ini juga  menegaskan  fungsi  Mahkamah  Konstitusi sebagai  penjaga  demokrasi  ( guardian  of  the democracy )  dimana  peran  Mahkamah  tersebut disadari  tidak  hanya  mengakomodasi  para  pihak berkompetisi  saja,  melainkan  juga  akan menentukan  nasib  masyarakat  dan  demokrasi pada daerah pilkada tersebut (Zoelva, 2013).
Mahkamah  menyatakan  bahwa  fakta  dan kondisi  khusus  pilkada  Sabu  Raijua  baru diketahui  secara  resmi  dan  jelas  setelah selesainya  tahapan  pilkada  hingga  penetapan calon  terpilih.  Mahkamah  Konstitusi  juga mengakui  bahwa  kasus  tersebut  belum  pernah terjadi  dan  terantisipasi  dalam  undang-undang, sehingga  perlu  adanya  kejelasan  mengenai kondisi  tersebut.  Justru  apabila  tidak  menerima pengajuan permohonan tersebut atau memberikan  putusan  tidak  dapat  diterima,  akan mengakibatkan persoalan tersebut tidak terselesaikan  dan  menciptakan  ketidakpastian hukum  dalam  penyelesaian  tahapan  pemilihan pada  Pilkada  Kabupaten  Sabu  Raijua.  Oleh karena itu, putusan Mahkamah Konstitusi sangat diperlukan  guna  mengatasi  kekosongan  hukum ini.
Apa  yang  dilakukan  Mahkamah  Konstitusi adalah  langkah  progresif.  Terobosan  hukum dengan  melihat  kontekstual  persoalan  yang  ada ditempuh guna mencapai kemanfaatan, keadilan, dan juga kepastian hukum penyelesaian sengketa pilkada  tersebut.  Cara  berhukum  demikian menghindari  cara  berhukum  yang  minimalis. Satjipto  Rahardjo  menyatakan  bahwa  peraturan hukum  sesungguhnya  memiliki  jangkauan terbatas  sebab  hanya  memuat  kaidah  secara umum.  Oleh  karena  itu  perlu  penajaman  dan kreativitas  pada  penerapannya  dengan  melihat peristiwa  kontekstual  yang  terjadi  dalam
kehidupan masyarakat melalui akal sehat hukum (Samekto, 2013).
2. Evaluasi Terhadap Pelanggaran
Administrasi  Tentang  Kewarganegaraan Peserta  Pilkada  yang  Diketahui Pasca

## Penetapan Calon Terpilih Oleh KPUD
Peristiwa  baru  tersebut  menimbulkan kerugian besar baik materil maupun imateril bagi masyarakat  maupun  negara.  Terlepas  dari kerugian  tersebut,  peristiwa  yang  terjadi  juga menciderai  semangat  demokrasi  dalam  pilkada. Pilkada  menjadi  jalan  bagi  masyarakat  untuk berpartisipasi  secara  langsung  dengan  harapan hak politik dan mandat yang diberikan tidak akan disalahgunakan  dalam  proses  pilkada  maupun ketika calon yang bersangkutan terpilih. Terdapat ikatan  kepercayaan  yang  dibangun  oleh masyarakat  terhadap  calon  kepala  daerah tersebut,  sehingga  proses  kompetisi  dalam pilkada  seharusnya  dilakukan  secara fair dan tidak  memanipulasi  (Manar,  2016).  Maka  tak heran  jika  satu  suara  dari  masyarakat  sangatlah berharga nilainya dalam proses demokrasi.
Guna  mengantisipasi  terjadinya  peristiwa serupa, perlu adanya evaluasi secara menyeluruh terhadap  penyelenggaraan  pilkada.  Dalam kerangka  evaluasi  tersebut,  perlu  menganalisis alasan peristiwa tersebut terjadi serta bagaimana sistem hukum penyelenggaraan pilkada yang ada selama  ini  berjalan.  Terdapat  tiga  macam komponen pada sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman yaitu komponen substansi, struktur,
dan  kultur/  budaya. Pertama, komponen substansi  merupakan  luaran  dari  sistem  hukum yang  memuat  norma-norma  dan  diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan (Pujirahayu,  Rahayu,  &  Faisal,  2020).  Peraturan perundang-undangan tersebut mengatur bagaimana  suatu  institusi/  lembaga/  subjek hukum  dalam  berperilaku  atau  bertindak  serta memuat  tentang  prasyarat  atau  ketentuan  lain yang mendukungnya (Aswandi, & Roisah, 2019).
Terkait  dengan  komponen  substansi hukum,  Undang-Undang  Pilkada  menjadi pedoman  penyelenggaraan  pilkada.  Pasal  7 undang-undang  tersebut  mengatur  mengenai persyaratan calon peserta pilkada mulai dari hak bagi  setiap  warga  negara  hingga  persyaratan teknis  yang  harus  dipenuhi  oleh  setiap  calon peserta pilkada. Persyaratan merupakan hal yang penting  karena  menentukan  siapa  yang  layak secara  administrasi  untuk  menjadi  calon  peserta pilkada, oleh karenanya ketentuan tersebut harus jelas.  Kejelasan  persyaratan  dalam  undang- undang tersebut juga dilakukan agar tidak terjadi pelanggaran  administrasi  akibat  kebiasan penafsiran  maupun  teknis  dalam  persyaratan tersebut.  Berdasarkan  ketentuan  Pasal  7 tersebut,  apabila  dicermati  terdapat  syarat  yang tidak  jelas  meski  dianggap  remeh  atau  mungkin tidak penting. Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa yang memiliki hak untuk memperoleh kesempatan menjadi calon kepala daerah adalah “setiap  warga  negara”.  Frasa  tersebut
mengandung  ketidakjelasan  apakah  yang dimaksud  adalah  warga  negara  Indonesia  atau warga negara lain juga memiliki kesempatan yang terpenting  seseorang  tersebut  memiliki  status kewarganegaraan suatu negara.
Calon  kepala  daerah  harus  setia  kepada Pancasila,  UUD  NRI  Tahun  1945,  cita-cita Proklamasi  Kemerdekaan  17  Agustus  1945,  dan NKRI sebagaimana Pasal 7 ayat (2a) tidak cukup mengakomodasi  atau menunjukkan bahwa calon tersebut  adalah  WNI.  Bisa  saja  warga  negara asing  menganggap  dirinya  setia  terhadap  syarat tersebut  karena  telah  lama  tinggal  di  Indonesia namun belum mengurus status kewarganegaraannya  menjadi  WNI  atau  bahkan bisa  pula  seseorang  yang  berstatus  WNI  tetapi karena mendapat paspor dari negara lain dimana terhadap  status  WNI-nya  gugur,  namun  ia  tetap mengaku  kesetiaannya  pada  Negara  Indonesia. Ketentuan  tersebut  belum  mampu  menjustifikasi bahwa  yang  setia  terhadap  hal-hal  tersebut adalah  WNI.  Oleh  karenanya,  pada  syarat  calon kepala  daerah  perlu  ditegaskan  dengan menambahkan  frasa  “Indonesia”  pada  frasa “setiap  warga  negara”  Pasal  7  ayat  (1)  Undang- Undang Pilkada.
Lebih  lanjut  untuk  membuktikan  bahwa calon  peserta  pilkada  merupakan  WNI  tidak cukup sekadar dengan bukti fotokopi Kartu Tanda Penduduk  (KTP)  sebagaimana  disebutkan  pada Pasal  42  ayat  (1)  huruf  o  mengenai  dokumen persyaratan  pencalonan  Peraturan  Komisi
Pemilihan  Umum  (PKPU)  Nomor  1  Tahun  2020 tentang  Perubahan  Ketiga  atas  PKPU  Nomor  3 Tahun  2017  tentang  Pencalonan  Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,  dan/  atau  Walikota  dan  Wakil  Walikota. Hal  ini  terungkap  dalam  peristiwa  yang  terjadi pada Pilkada Sabu Raijua tahun 2020 lalu dimana salah  satu  calon  peserta  pilkada  tetap  mampu menunjukkan  KTP  dan  telah  diklarifikasi kebenarannya  sebagai  warga  Kota  Kupang  oleh Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota (Disdukcapil) (Paat, 2021). Tentu perlu ketentuan atau  syarat  bukti  tambahan  yang  mampu menguatkan  status  WNI  seseorang.  Alternatif bukti  lain  yang  dapat  menguatkan  status  WNI ialah  bukti  kepemilikan  paspor  dan  pernyataan bahwa  calon  kepala  daerah  tersebut  merupakan WNI.  Paspor  menjadi  dokumen  penting  yang berfungsi  sebagai  penanda  identitas  WNI  yang akan atau berada di luar negeri. Paspor kemudian akan  diverifikasi  oleh  Kantor  Imigrasi  setempat untuk mengetahui kebenaran kepemilikan paspor tersebut dan riwayat perjalanan yang bersangkutan ke luar negeri. Begitu pula dengan surat pernyataan yang  menyatakan  bahwa calon tersebut  merupakan  WNI  digunakan  untuk memastikan  tidak  memiliki  paspor  negara  lain maupun  dokumen  yang  dapat  dimaknai  sebagai tanda  kewarganegaraan  negara  lain.  Surat pernyataan  tersebut  sebagai assessment bagi riwayat  kepemilikan  dokumen  sekaligus  status yang bersangkutan.
Terkait  dengan  status  kewarganegaraan, tidak  terlepas  juga  dari  Undang-Undang
Kewarganegaraan dimana
Indonesia menghendaki  adanya  status  kewarganegaraan tunggal. Status kewarganegaraan ini menimbulkan  kewajiban  bagi  negara  untuk melindungi  hak-hak  warga  negaranya,  termasuk hak politik. Hak-hak baik dalam HAM maupun hak warga  negara  melekat  pada  setiap  WNI sepanjang  status  WNI  pada  yang  bersangkutan belum  gugur  atau  lepas.  Hilangnya  status  WNI karena  alasan  yang  sifatnya  umum  diatur  dalam Pasal  23  Undang-Undang  Kewarganegaraan. Segala  perbuatan  yang  dilakukan  seseorang sesuai  Pasal  23  tersebut  mengandung konsekuensi  gugur  dengan  sendirinya  terhadap status  WNI  bagi  yang  bersangkutan.  Gugurnya status WNI tersebut tidak perlu harus dinyatakan oleh  yang  bersangkutan,  melainkan  berlaku otomatis  atau  secara  langsung  sejak  terjadinya tindakan atau perbuatan dalam Pasal 23 tersebut (Arief, & Kustiwa, 2020). Hal inilah yang menjadi problematika  dalam  tataran  pelaksanaan,  sebab dalam  undang-undang  tersebut  mengamanatkan gugur  dengan  sendirinya  tetapi  tidak  disertai dengan  keterangan  atau  dokumen  tertentu  yang menunjukkan  bahwa  status  WNI  telah  gugur. Negara  bersifat  pasif,  sehingga  hanya mengandalkan  keaktifan  setiap  warga  negara untuk  melaporkan  pada  negara  bahwa  status WNI  yang  bersangkutan  telah  gugur.  Apabila warga  negara  tersebut  tidak  melaporkan  status
barunya pada negara, maka yang diketahui  oleh publik  dan  bahkan  negara  bahwa  yang bersangkutan masih memiliki status WNI dengan bukti  kepemilikan  KTP.  Hal  inilah  yang  terjadi pada  calon  terpilih  Pilkada  Sabu  Raijua  tahun 2020  dimana  yang  bersangkutan  masih “dianggap”  sebagai  WNI  karena  memiliki  KTP aktif  hingga  ditetapkan  sebagai  calon  terpilih. Orient P. Riwu Kore tidak melaporkan perubahan status  kewarganegaraan  karena  memiliki  paspor Negara  Amerika  Serikat  sejak  tahun  2007, sehingga  negara  tidak  mengetahui  tentang perubahan tersebut. Sekalipun yang bersangkutan  pada akhirnya menganggap masih mengakui Bangsa Indonesia sebagai negaranya, namun  karena  terbukti  memiliki  paspor  negara lain dan tidak menolak pemberian paspor tersebut dari  negara  lain  maka  status  WNI  yang bersangkutan  tetap  gugur  dengan  sendirinya. Oleh karenanya, perlu pengaturan tambahan agar lepasnya  status  WNI  secara  otomatis  tersebut mampu diketahui oleh negara. Peran aktif negara dalam  hal  ini  mendesak  diperlukan,  sehingga negara  tidak  bergantung  pada  setiap  warga negaranya untuk melaporkan.
Satu  hal  lagi  mengenai  substansi  hukum penyelenggaraan pilkada yang belum diatur ialah ketentuan  dan  mekanisme  pembatalan  calon terpilih apabila melakukan pelanggaran administrasi  pilkada  atau  fakta-fakta  hukum  baru yang  diketahui  dalam  kurun  waktu pasca penetapan calon terpilih hingga pelantikan kepala
daerah.  Undang-Undang  Pilkada  sebagaimana Pasal  163  dan  164  baru  mengakomodasi peraturan  mengenai  mekanisme  pembatalan sebatas  untuk  calon  terpilih  sebagai  tersangka, terdakwa,  dan  terpidana,  sedangkan  untuk  fakta hukum lain yang baru diketahui pasca penetapan calon  terpilih  belum  terakomodasi.  Dengan demikian pembuat undang-undang dan pemerintah perlu mengatur ketentuan tentang hal tersebut dalam Undang-Undang Pilkada termasuk memberikan kewenangan pada lembaga tertentu baik  penyelenggara  pilkada,  Kementerian  Dalam Negeri,  atau  pengadilan  untuk  melakukan tindakan.
Selanjutnya,  komponen kedua yaitu mengenai struktur hukum. Friedman mengungkapkan bahwa struktur hukum merupakan  lembaga-lembaga  yang  dibentuk guna  mendukung  dan  memastikan  bekerjanya sistem  hukum  (Pujirahayu,  Rahayu,  &  Faisal, 2020).  Lembaga-lembaga  tersebut  umumnya berperan  baik  dalam  pembuatan  peraturan maupun  menerapkan  dan  melaksanakan  hukum tersebut  di  masyarakat  (Aswandi  &  Roisah, 2019).  Terkait  dengan  pilkada,  tentu  lembaga- lembaga  penyelenggara  pilkada  dan  pemerintah memiliki  peran  besar  dalam  proses  pilkada. Lembaga-lembaga  tersebut  perlu  dibekali kewenangan yang cukup untuk menyelenggarakan maupun menindak pelanggaran-pelanggaran  dalam  proses  pilkada. Selain  itu,  sinergitas  kesiapan  sumber  daya
manusia  antar  lembaga  baik  lembaga penyelenggara  pilkada  dengan  pemerintah  juga diperlukan.  Hal  ini  agar  tidak  terjadi permasalahan  seperti  pada  peristiwa  pilkada Kabupaten  Sabu  Raijua  tahun  2020,  dimana ketika Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua meminta informasi  dan  konfirmasi  dari  Direktorat  Jenderal Administrasi  Hukum  Umum  Kementerian  Hukum dan  HAM,  Direktorat  Lalu  Lintas  Keimigrasian Republik  Indonesia,  serta  Direktur  Sistem Teknologi  Informasi  Keimigrasian  tidak  direspon dengan  baik  sehingga  sampai  penetapan  calon terpilih dalam proses pilkada tidak ada kejelasan informasi  (Paat,  2021).  Tentu  sinergitas  antar lembaga  manapun  yang  berkaitan  dengan penyelenggaraan pilkada sangatlah penting untuk menghindari adanya kesalahan.
Komponen ketiga ,  kultur/  budaya  hukum ialah  nilai,  kebiasaan,  maupun  perilaku  yang mengikat  sistem  dan  menentukan  tempat  sistem tersebut  dalam  budaya  bangsa.  Komponen  ini cukup  berpengaruh  sebab  akan  mengubah komponen  struktur  dan  substansi  hukum  yang bersifat pasif menjadi sebuah hukum yang hidup. Budaya  hukum  akan  menentukan  mengapa, kapan, dan bagaimana masyarakat menolak atau melaksanakan hukum, menghendaki penggunaan lembaga  tertentu,  dan  peraturan  hukum  yang diterapkan  maupun  dikesampingkan  (Pujirahayu, Rahayu,  &  Faisal,  2020).  Penyelenggaraan pilkada  tidak  terlepas  dari  budaya/  kultur masyarakat  di  Indonesia.  Masyarakat  Bangsa
Indonesia telah sepakat memilih pemilu termasuk pilkada  langsung  sebagai  bentuk  demokrasi kedaulatan  rakyat.  Dalam  proses  pilkada langsung,  terbentuk  suatu  kebiasaan  yang menjadi  budaya  demokrasi  dalam  masyarakat (Syaputra,  &  Sihombing,  2020).  Agar  tercipta penyelenggaraan  pilkada  yang fair dan  tidak terjadi  peristiwa  seperti  pilkada  di  Kabupaten Sabu Raijua tahun 2020, tentu perlu membentuk kebiasaan masyarakat yang baik secara umum.
Dewasa ini tidak dipungkiri masih terdapat ketidakpedulian masyarakat dalam proses pilkada (Syaputra, & Sihombing, 2020). Masyarakat perlu didorong  agar  memiliki  sikap  kepedulian  dan perhatian  terhadap  proses  pilkada  agar pelanggaran-pelanggaran  tidak  terjadi,  termasuk lebih  cermat  melihat  rekam  jejak  dari  setiap pasangan  calon.  Peristiwa  pada  pilkada Kabupaten  Sabu  Raijua  seharusnya  tidak  akan terjadi  jika  masyarakat  juga  ikut  aktif  mencari kebenaran  dari  status  kewarganegaraan  calon tersebut.  Disisi  lain  keaktifan  penyelenggara pilkada, pejabat lembaga pemerintah terkait, dan aparat  penegak  hukum  juga  dibutuhkan  untuk mengungkap  kebenaran  dari  sebuah  peristiwa atau fakta hukum.
Kemudian, budaya kejujuran pihak peserta pilkada  juga  harus  terus  didorong,  sebab  masih banyak  pasangan  calon  yang  melakukan pelanggaran  atau  kecurangan  sehingga  terjadi kontestasi  pilkada  yang  tidak fair (Syaputra,  & Sihombing,  2020).  Budaya  kejujuran  menjadi  hal
yang  penting,  namun  seringkali  diabaikan  oleh pasangan  calon,  partai  politik,  maupun pendukungnya  demi  kepentingan  sendiri  untuk memenangkan  kontestasi  politik  tersebut.  Tak jarang  ada  pihak  yang  melakukan  segala  cara bahkan  melakukan  pelanggaran  hanya  untuk memenangkan  pilkada  asalkan  tidak  diketahui oleh  penyelenggara  pilkada  atau  pihak  lain. Seperti  pada  pilkada  Kabupaten  Sabu  Raijua tahun 2020, dimana terungkap ketidakjujuran dari salah  satu  calon  kepala  daerah  yang  memiliki paspor  negara  lain  ketika  verifikasi  berkas pencalonan  pasangan  calon  peserta  pilkada. Ketidakjujuran tersebut baru terungkap pada saat persidangan di Mahkamah Konstitusi.
Penyelenggaraan  pilkada  harus  dijalankan dengan  baik  tanpa  ada  rekayasa  dalam  bentuk apapun  termasuk  pelanggaran  atau  manipulasi keadministrasian  calon  peserta  pilkada.  Baik dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 maupun  Pasal  2  Undang-Undang  Pilkada sebenarnya  telah  mengamanatkan  asas-asas penyelenggaraan  pemilu  termasuk  pilkada  yaitu secara  langsung,  umum,  bebas,  rahasia,  jujur, dan  adil.  Kesadaran  terhadap  asas-asas penyelenggaraan pilkada tersebut perlu dijunjung tinggi  dan  diterapkan  baik  oleh  masyarakat, penyelenggara  pilkada,  maupun  para  pihak peserta pilkada sendiri guna terwujudnya pilkada yang  adil,  netral,  dan  demokratis.  Kesadaran terhadap  budaya  tersebut  perlu  dibangun  baik secara  aktif  dari  masyarakat  sendiri  maupun
didorong  dengan  adanya  sosialisasi  dan pendidikan  politik  bagi  masyarakat.  Salah  satu caranya ialah meningkatkan kegiatan penyuluhan oleh  penyelenggara  pilkada  guna  memberikan pemahaman  terhadap  hukum  dan  asas-asas pilkada  sehingga  terwujud  budaya  hukum demokrasi  yang  jujur  dan  adil  dari  masyarakat (Purba, 2017).
Ketiga  komponen  baik  substansi  hukum, struktur  hukum,  dan  budaya/  kultur  hukum menjadi  komponen  penting  dalam  menunjang penyelenggaraan  pilkada  yang fair .  Pemerintah, penyelenggara  pilkada,  dan  pembuat  undang- undang  perlu  memperbaiki  regulasi  pilkada  agar mampu  mengakomodasi  kekurangan  atau  celah yang saat ini terjadi dalam proses pilkada. Selain itu, peran serta masyarakat untuk peduli dan peka terhadap politik juga dibutuhkan untuk menunjang kontestasi  politik  yang fair .  Dengan  demikian, diharapkan peristiwa manipulasi atau pelanggaran dalam proses pilkada tidak terulang kembali.

## D. SIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  di  atas,  penulis menyimpulkan  bahwa  Negara  Indonesia  tidak menganut  sistem  kewarganegaraan  ganda. Adanya  dokumen  kewarganegaraan  negara  lain sesuai
Pasal 23 Undang-Undang
Kewarganegaraan menyebabkan status kewarganegaraan  Indonesia  menjadi  gugur dengan  sendirinya.  Calon  kepala  daerah  terpilih
Kabupaten  Sabu  Raijua  terbukti  menyandang status  WNA,  sebab  memiliki  paspor  dari  negara lain,  sehingga  konsekuensinya  status  WNI  pada dirinya  otomatis  gugur.  Terhadap  dirinya  tidak dapat  memperoleh  hak-hak  sebagai  WNI termasuk  hak  untuk  dipilih  sebagai  kepala daerah,  sehingga  penetapan  dirinya  sebagai calon  terpilih  dibatalkan  oleh  Mahkamah Konstitusi sekalipun belum ada peraturan hukum yang  mengakomodasi  pelanggaran  administrasi yang  baru  diketahui pasca penetapan  calon terpilih.
Lolosnya pelanggaran administrasi tentang kewarganegaraan  peserta  pilkada  pada  proses tahapan  pilkada  tidak  lepas  dari  adanya  celah substansi  hukum  seperti  lemahnya  syarat pencalonan  terkait  kebenaran  dan  penguatan bukti  status  WNI,  mekanisme  pembatalan  calon terpilih  karena  pelanggaran  administrasi  yang diketahui  dikemudian  hari,  serta  tidak  adanya dokumen yang menyatakan status kewarganegaraan telah gugur dengan sendirinya. Disisi  lain  kurangnya  sinergitas  penyelenggara pilkada  dan  kepedulian  peserta  maupun masyarakat  terhadap  pilkada  mendorong terjadinya pelanggaran administrasi.

## DAFTAR PUSTAKA

## JURNAL
Ananingsih,  Sri  W.  (2016).  Tantangan  Dalam
Penanganan  Dugaan  Praktik  Politik  Uang Pada  Pilkada  Serentak  2017. Masalah-
Masalah  Hukum ,  Vol.45 , (No.1),  pp.49–57. https://doi.org/10.14710/mmh.45.1.2016.49- 57
Arief,  Supriyadi  A.,  &  Kustiwa,  Iwa.  (2020).
Pemberatan Syarat Dan Prosedur Terhadap Warga  Negara  Dalam  Mendapatkan Kembali Kewarganegaraan Indonesia.
Jurnal  Rechts  Vinding  Media  Hukum Nasional ,  Vol.9 , (No.3),  pp.  443–459.
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33331/rec htsvinding.v9i3.471
Asunka,  Joseph.,  Brierley,  Sarah.,  Golden, Miriam.,  Kramon,  Eric.,  &  Ofosu,  George. (2017).  Electoral  Fraud  or  Violence:  The Effect  of  Observers  on  Party  Manipulation Strategies. British  Journal  of  Political Science ,Vol.49,(No.1),pp.129–151.  https://
doi.org/10.1017/S0007123416000491
Aswandi, Bobi., & Roisah, Kholis. (2019). Negara Hukum  dan  Demokrasi  Pancasila  dalam Kaitannya  Dengan  Hak  Asasi  Manusia (HAM). Jurnal  Pembangunan  Hukum Indonesia ,  Vol.1,  (No.1),  pp.  128–145. https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.128-145
Bahri,  Amin.,  &  Mazhar,  Ade.  (2020).  Implikasi Yuridis Ambang Batas Terhadap Pengajuan Permohonan  Sengketa  Pilkada. Jurnal  Lex Renaissance ,  Vol.5,  (No.3),  pp.  730–746. https://doi.org/10.20885/jlr.vol5.iss3.art14
Cynthia,  F.  (2021).  Status  Kewarganegaraan Ganda  Di  Indonesia. Jurnal  Hukum
Adigama ,Vol.4,(No.2),pp.2223–2245.  https:
//doi.org/10.24912/ADIGAMA.V4I2.17156 Faqih,  M.  (2013).  Konstruksi  Keyakinan  Hakim
Mahkamah  Konstitusi  dalam  Putusan Perselisihan  Pemilukada. Jurnal  Konstitusi ,
Vol.10,(No.1),pp.117–142.  https://jurnalkons titusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/98 Kennedy,  Richard.,  &  Suhendarto,  Bonaventura.
Pradana.  (2020).  Diskursus  Hukum: Alternatif  Pola  Pengisian  Jabatan  Kepala Daerah  di  Masa  Pandemi  Covid-19. Jurnal Pembangunan  Hukum  Indonesia ,  Vol.2,
(No.2),pp.188–204. https://doi.org/10.14710/ jphi.v2i2.188-205
Manar, Dzunuwanus G. (2016). Pilkada Langsung dan  Rekonstruksi  Demokrasi  Indonesia. Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Pemerintahan ,  Vol.2,
(No.2),pp.12–17.https://doi.org/10.14710/ jiip.v2i2.2118
Mukulika,  B.  (2020).  Money  and  Meaning  in Elections:  Towards  a  theory  of  the  vote. Modern  Asian  Studies ,  Vol.  54,  (No.1),  pp. 286–313.  https://doi.org/10.1017/S0026749 X17000798
Novyan,  Alif  Fary.,  Wisnaeni,  Fifiana.,  &  Indarja. (2019).  Tinjauan  Yuridis  Calon  Kepala Daerah  Yang  Berstatus  Tersangka  Menjadi Kepala  Daerah  (Studi  Kasus  Terhadap Pelaksanaan  Pilkada  Serentak  Tahun 2018). Diponegoro  Law  Journal ,  Vol.8,
(No.3),  pp.  848–861.  Retrieved  from https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/art icle/view/24556
Purba,  Imam  P.  (2017).  Penguatan  budaya hukum  masyarakat  untuk  menghasilkan kewarganegaraan  transformatif. Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan , Vol.
14,(No.2),pp.146–153.  https://doi.org/10.21 831/civics.v14i2.16050
Respationo,  H.  M.  Soerya.  (2013).  Pemilihan
Kepala Daerah Dalam Demokrasi Electoral.
Masalah - Masalah Hukum , Vol. 42, (No.3),
pp.356–361.  https://doi.org/10.14710/mmh. 42.3.2013.356-361
Samekto,  FX.  A.  (2013).  Relasi  Hukum  dengan Kekuasaan: Melihat Hukum dalam Perpektif Realitas. Jurnal  Dinamika  Hukum ,  Vol.13,
(No.1),pp.89–98.  http://dx.doi.org/10.20884/ 1.jdh.2013.13.1.157
Setiawan,  Heri.,  Wisnaini,  Fifiana.,  &  Asy’ari,
Hasyim.  (2016).  Kewenangan  Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan
Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor  97  /  PUU-XI  /  2013  Tentang Inkonstitusional  Kewenangan  Mahkamah Konstitusi untuk Menyelesaikan Perselisihan Hasil Pemilihan U. Diponegoro Law Journal ,
Vol.5,(No.2),pp.1–21. https://ejournal3.un dip.ac.id/index.php/dlr/article/view/10825
Simandjuntak,  R.  (2015).  Sistem  Desentralisasi Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif  Yuridis  Konstitusional. De  Jure,
Syariah Dan Hukum , Vol.07, (No.1), pp. 57– 67.  https://doi.org/https://doi.org/10.18860/j-
fsh.v7i1.3512
Sintha,  Dyah  K.  (2016).  Implikasi  Penetapan Status  Tersangka  Bagi  Bupati  Terpilih Terhadap  Pemilihan  Umum  Kepala  Daerah dalam  Sistem  Ketatanegaraan  Republik Indonesia. Idea  Hukum  Universitas  Jendral Soedirman ,Vol.2,(No.1),pp.40–48. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20884/1.ji
h.2016.2.1.28
Suyatno,  S.  (2016).  Pemilihan  Kepala  Daerah (Pilkada) dan Tantangan Demokrasi Lokal di
Indonesia. Politik  Indonesia:  Indonesian
Political  Science  Review ,  Vol.1,  (No.2),  pp. 212–230.  https://doi.org/10.15294/jpi.v1i2. 6586
Syaputra, Muhammad Yusrizal Adi., & Sihombing, Eka  N.  A.  M.  (2020).  Relasi  Aspek  Sosial dan  Budaya  Dengan  Politik  Hukum Pemilihan  Kepala  Daerah  Langsung  di Indonesia. Penelitian  Hukum  DE  JURE , Vol.20,(No.2),pp.205–220. https://doi.org/ 10.30641/dejure.2020.V20.205-220
Wardhani,  Lita  Tyesta  Addy  Listiya.,  Ibrahim, Farid.,  &  Christia,  Adissya  Mega.  (2020). Koherensi Sistem Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia Terhadap Nilai-Nilai Demokrasi Pancasila. Jurnal  Pembangunan  Hukum
Indonesia ,  Vol.2,  (No.3),  pp.  305–318. https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.305-318
Yusyanti,  D.  (2015).  Dinamika  Hukum  Pemilihan Kepala  Daerah  Menuju  Proses  Demokrasi Dalam  Otonomi  Daerah. Jurnal  Rechts
Vinding: Media Pembinaan
Hukum
Nasional ,Vol.4,(No.1),p.85.  https://doi.org/
10.33331/rechtsvinding.v4i1.49
Zoelva,  H.  (2013).  Problematika  Penyelesaian
Sengketa Hasil Pemilukada oleh Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi , Vol.10, (No.3),
pp.377–398.  https://doi.org/https://doi.org/ 10.31078/jk1031

## BUKU
Asshiddiqqie,  J.  (2006). Pengantar  Hukum  Tata Negara  (Jilid  II) (Pertama).  Jakarta:
Sekretariat  Jenderal  dan  Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
Isdiyanto,  Ilham  Y.  (2015). Prinsip  Umum Demokrasi dan Pemilu . Sleman: Indie Book Corner.
Manan,  B.  (2009). Hukum  Kewarganegaraan Indonesia  Dalam  Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 2006 . Yogyakarta: FH UII Press.
Marzuki,  Peter  M.  (2005). Penelitian  Hukum . Jakarta: Kencana Preneda Media Group.
Pujirahayu,  Esmi  Warassih.,  Rahayu,  Derita Prapti.,  &  Faisal.  (2020). Sosiologi  Hukum Suatu  Pengantar  Dimensi  Hukum  dan Masyarakat (Pertama). Yogyakarta: Litera.

## SUMBER ONLINE
Bere,  S.  M.  (2020,  December  15).  Real  Count KPU  Pilkada  Kabupaten  Sabu  Raijua  Data 100  Persen:  Paslon  Nomor  Urut  2  Unggul dari  Petahana. Kompas.Com .  Retrieved
from  https://regional.kompas.com/read/20 20/12/15/18294401/real-count-kpu-pilkada- kabupaten-sabu-raijua-data-100-persen- paslon-nomor?page=all
Paat,  Y.  (2021).  Ini  Kronologi  Lengkap Terbongkarnya  Status  WNA  Orient  Riwu
Kore. Berita  Satu .  Retrieved  from
https://www.beritasatu.com/nasional/728507 /ini-kronologi-lengkap-terbongkarnya-status- wna-orient-riwu-kore