https://doi.org/10.26593/jihi.v0i00.5969.1-15

## Klaim Kerajaan Majapahit dan Penyemaian Nasionalisme  Indonesia di Kaimana

## Bernarda Meteray
Universitas Cenderawasih, Indonesia bercimeterai@yahoo.co.id

## ABSTRACT
The beginning of the sowing of the Indonesianness seeds into the life of Papuans in the northern part of Papua, either  in  Jayapura  or  in  Serui  has  nothing  to  do  with  the  claim  that  Papua  had  become  part  of  Majapahit's territory in the XIV century. On the contrary, the claim of the kingdom of Majapahit in the XIV century showed that  Papua  was  actually  considered  part  of  the  territory  of  the  Nusa  Majapahit  State  as  seen  in  the  book Negarakertagama by Prapanca. This book reveals the names of the Majapahit territories, including Wwanin and Srandan in Papua. The word Wwanin is another name for Onin (near Fak-Fak), while Sran is another name for Kowiai or Kaimana.  Thus, such a claim was, in fact, not able to make Kaimana and Fakfak the initial nurseries for  planting  the  seeds  of  Indonesianness  in  Papua.  Kaimana  just  began  to  be  mentioned  in  various  historical studies when it became one of the bases for the Indonesian government's military operations against the Dutch government in Papua in 1962. This paper discusses two main issues, that is, who were the actors involved in the process  of  seeding  Indonesian  nationalism  in  Kaimana  1946-1964  and  how  was  the  process  of  seeding  and growing awareness of Indonesian nationalism in the life of Papuans in Kaimana 1946-1964 taking place?
Keyword: Majapahit, Kaimana, Seeding, Process and Indonesian Nationalism

## ABSTRAK
Awal bersemainya bibit keindonesiaan di antara orang Papua   di bagian utara Papua baik di Jayapura maupun Serui  tidak  ada  kaitannya  dengan  adanya  klaim  Papua  bahwa  telah  menjadi  bagian  dari  wilayah  kekuasaan Majapahit  sejak  abad  XIV.  Sebaliknya,  klaim  kerajaan  Majapahit  abad  XIV    menunjukkan  bahwa  Papua merupakan bagian dari wilayah negara nusa Majapahit terlihat dalam kitab Negara Kertagama karya Prapanca. Kitab ini  mengungkapkan nama wilayah kekuasaan Majapahit termasuk  Wwanin dan Srandan di Papua. Kata Wwanin  adalah  nama  lain  dari  Onin  (dekat  Fak-Fak),  sedangkan  Sran  adalah  nama  lain  untuk  Kowiai  atau Kaimana. Namun, klaim Majapahit ini ternyata tidak dapat menjadikan Kaimana dan Fakfak  menjadi pusat awal persemaian  keindonesiaan  di  Papua.  Kaimana  baru    disinggung  dalam  sejarah  Indonesia  ketika  pada  1962 menjadi salah satu basis operasi militer pemerintah Indonesia menghadapi Pemerintah Belanda di Papua. Tulisan ini  membahas  dua  hal  pokok,    siapa  aktor  yang  terlibat  dalam  proses  penyemaian  nasionalisme  Indonesia  di Kaimana 1946-1964 dan bagaimana proses penyemaian dan pertumbuhan kesadaran nasionalisme Indonesia di antara orang Papua di Kaimana 1946-1964?
Kata Kunci: Majapahit, Kaimana, Penyemaian, Proses dan  Nasionalisme Indonesia

## I. Pendahuluan
Rupanya  ancaman  disintegrasi  terus  membayangi  perjalanan  keutuhan  Negara  Bangsa Indonesia  dengan    masih  munculnya  konflik  yang  berkepanjangan  di  Papua  hingga  dewasa  ini. Berbagai  pendekatan  seperti  keamanan,  sosial  budaya  dan  ekonomi  telah  dilaksanakan  termasuk kebijakan pemerintah menyangkut implementasi Otonomi Khusus (OTSUS) serta pembentukan Unit
Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B). Namun, berbagai pendekatan dan kebijakan tersebut belum mampu meminimalisir konflik di Papua.
Ketika konflik terjadi, terutama pasca kongres rakyat Papua 2000 hingga dewasa ini, sejumlah demonstrasi  masih  diwarnai  dengan  pengibaran  bendera  Bintang  Kejora  dan  bukan  bendera  Merah Putih di wilayah-wilayah lainnya di Papua dan juga di Denpasar, Jogja dan Jakarta. Melihat kondisi ini,  dalam  kajiannya  tentang  Pola  Pergerakan  Nasionalisme-Sakralitas  Aliansi  Mahasiswa  Papua  di Yogyakarta,  Hutubessy dan  Engel (2019: 77) berpendapat bahwa berbagai aksi yang semakin masif terjadi  menentang  pemerintah  Indonesia  cenderung  digerakan  oleh  mahasiswa  di  berbagai  kota termasuk Yogyakarta. Situasi problematik Papua dengan Republik Indonesia telah berlangsung cukup lama pasca integrasi dengan Indonesia di tahun 1969 dan telah menjadi perhatian penting bagi dunia internasional.
Pandangan  Hutubessy  dan  Angel  di  atas  ini  menunjukkan  bahwa  sebenarnya    pemahaman nasionalisme Indonesia di antara orang Papua  di Papua  pasca integrasi merupakan salah satu aspek penting    yang  tidak  boleh  diabaikan  dalam  upaya  mencari  penyebab  konflik  di  Papua  dewasa  ini. Kajian  LIPI    di  tahun  2007 1 pernah  mempertanyakan  mengapa  sudah  62  tahun  Indonesia  merdeka, nasionalisme  Indonesia  di  Papua  mulai  dipertanyakan  kembali).  Kajian  LIPI  lainnya  di  tahun 2009 2 menemukan  penyebab  pertama  dari  4  (empat)    sumber  konflik  di  Papua    adalah    sejarah  integrasi, status  dan  identitas  politik.  Kajian  ini  memperlihatkan  bahwa    terdapat  perbedaan  tajam  dalam konstruksi  nasionalisme  Indonesia  dan  Papua.    Bagi  nasionalis  Indonesia,  Papua adalah  bagian  dari masyarakat Indonesia terlepas dari perbedaan -perbedaan ras maupun kebudayaan. Sementara menurut nasionalis Papua,  kePapuaan berdasarkan pada orang Papua yang memiliki ras Melanesia.
Kajian  LIPI  lainnya  ditahun  2013  oleh  Thung  Ju  lan 3 menjelaskan  bahwa  ketika  berbicara tentang nasionalisme di Papua, “kita perlu berhati-hati karena pemahaman ‘nasionalisme, di wilayah ini bisa mempunyai  arti yang berbeda dengan  apa yang kita maksudkan, terutama jika nasionalisme yang kita bicarakan lebih mengacu pada nasionalisme Indonesia.” Thung Ju lan juga dalam kajian ini 4 menunjukkan  kajian  Chauvel  dan  Widjojo,  dkk,  yang  menyatakan  bahwa  “nasionalisme  Papua  juga semakin  terkonstruksi  sebagai  akibat  dari  “kekecewaan  sejarah  terhadap  proses  integrasi  ke Indonesia.”  Bahkan    lebih  lanjut  Thung  Ju  lan 5 tidak  hanya  menyatakan  bahwa  kehadiran  adanya nasionalisme  Papua  ini  sesungguhnya  tidak  kondusif  bagi  pengembangan  nasionalisme  Indonesia tetapi  juga  memperlihatkan    pernyataan  Benny  Giay  bahwa  ”pada  diri  orang  Papua  ada  perasaan menolak sejarah dan nasionalisme Indonesia.”
Kajian-kajian  LIPI  di  atas  ini  semakin  jelas  menunjukkan  bahwa  sebenarnya  ada  persoalan yang  mendasar  menyangkut  munculnya  konflik  dengan  perjalanan  dua  nasionalisme  baik  Papua maupun Indonesia di Papua. Menurut Meteray 6 selama ini, dalam mengatasi konflik di Papua, masalah nasionalisme  cenderung  diabaikan  oleh  banyak  pihak.  Dalam  kajian  tentang  Penyemaian  dua Nasionalisme:  Papua  dan  Indonesia  di  Nederlands  Nieuw Guinea pada  masa  pemerintahan  Kolonial Belanda  1925-1962,  Meteray 7 menunjukkan  perjalanan  dua  nasionalisme  ini.  Menurut  Muridan, seharusnya kajian Meteray  diharapkan dapat digunakan untuk melihat salah satu akar permasalahan konflik di Papua. Muridan 8 juga menyatakan bahwa Meteray telah menemukan perbedaan mendasar antara nasionalisme Papua dan Indonesia di Papua khususnya menyangkut proses dan karakteristiknya.
1 Soewarsono, ed. . Nasionalisme Indonesia dalam Konteks Otonomi Daerah. LIPI: Jakarta.36.2007
2 Widjojo, S.Muridan. Ed.. Papua Road Map Negotiating the Past, Improving the Present and Securing the Future . LIPI TIFA Yayasan Obor: Jakarta, 8 .2009
3 Soewarsono,  Herman  Hidayat,  dkk. Jejak  Kebangsaan  Kaum  Nasionalis  di  Manokwari  dan  Boven  Digul. Obor: Jakarta.113-114,2013.
4 Ibid,114
5 Ibid 6 6 Bernarda  Meteray, Nasionalisme Ganda Orang Papua. Kompas: Jakarta.. X1.2012
7 Ibid, 285
8 Ibid, xvii

## II. Analisis
a. Awal penyemaian nasionalisme Indonesia di Papua
Kesadaran  keindonesiaan  di  Papua  baru  disemai  pada  1945  ketika  hadirnya  Soegoro Atmoprasodjo, kemudian disusul oleh J. Gerungan dan G.S.S.J. Ratulangi 1946, Stefanus Joseph dan Petero Jandi 1948. Sasarannya mengindonesiakan orang Papua mengacu  pada proklamasi 17 Agustus 1945.  Para  penggagas  awal  nasionalisme  Indonesia  berasal  dari  luar  Papua  yang  tidak  dipersiapkan untuk  mengindonesiakan  orang Papua.  Proses  membangun  keindonesiaan  di  Papua  pun  berlangsung sangat  singkat  tanpa  melalui  pendidikan  formal,  perencanaan  yang  matang  dan  menggunakan  pola asrama.  Upaya  yang  dilakukan  umumnya  adalah  secepat  mungkin  menyebarkan  nasionalisme Indonesia  melalui  himbauan,  diskusi,  rapat,  dan  pembentukan  partai  politik.  Soegoro  misalnya membentuk  kelompok  belajar  di  kursus  Pamong  Praja  di  kota  Nica  untuk  menyampaikan  ide keindonesiaan  sementara  Gerungan  menggunakan  waktu  luangnya  sebagai  seorang  dokter  di  rumah sakit  pemerintah  di  Jayapura  untuk  mempengaruhi  orang  Papua  agar  mendukung  Indonesia  dengan dibentuknya  Komite  Indonesia  Merdeka  (KIM).  Begitupun  dengan  Ratulangi  yang  diasingkan  oleh pemerintah Belanda di Serui, berusaha menyampaikan ide keindonesiaan kepada orang Papua di Serui dengan cara himbauan, rapat dan membentuk Partai Kemerdekaan Indonesia Irian (PKII).
Dalam  kajian  Lumintang  dan  Meteray 9 tentang  Pertumbuhan  Nasionalisme  Indonesia  di Jayapura 1963-1965, Meteray dan Jamal 10 tentang Pertumbuhan Nasionalisme Indonesia di Jayapura 1966-1969 serta Meteray dan Wabiser 11 tentang Pertumbuhan Nasionalisme Indonesia di Biak 1963- 1969, menunjukkan bahwa umumnya para aktor yang dominan dalam mengindonesiakan orang Papua di  Jayapura  dan  Biak  adalah  para  aparat  pemerintah  asal  luar  Papua  seperti  guru  dan  pegawai  di berbagai  dinas  termasuk  militer.  Sedangkan  proses  yang  dilakukan  pemerintah  Indonesia  di  Papua untuk  menumbuhkan  nasionalisme  Indonesia  baik  di  Jayapura  dan  Biak  adalah  mendatangkan  guru dari Maluku, Jawa, Manado dan Batak untuk mengajar dan bekerja di di berbagai sekolah  dan dinas.
Berdasarkan kajian Hutubessy dan  Engel, McGibbon (dalam Muridan dkk), Lumintang dan Meteray  serta  Meteray  dan  Wabiser,  berbagai  upaya  yang  dilakukan  pemerintah  Indonesia  belum mampu  memperkuat  nasionalisme  Indonesia  sejak  1963  hingga  kini  di  kalangan  orang  Papua  di berbagai  tempat  di  Papua  termasuk  Kaimana.  Kaimana  yang  terletak  di  bagian  selatan  pulau  Papua merupakan  salah  satu  bagian  dari  Papua  merupakan  salah  satu  wilayah  di  Papua  yang  menjadi wilayah  terluar  dari  kekuasaan  Majapahit.  Dalam  kitab  Negarakertagama    karya  empu  Prapanca terungkap bahwa sejak abad XIV, wilayah kerajaan Majapahit juga mencapai Papua. Ketika menyebut wilayah Papua,  nama yang disebut adalah wilayah Wwanin dan Srandan. Kata Wwanin adalah nama lain dari Onin (dekat Fak-Fak), sedangkan Sran adalah nama lain untuk Kowiai atau Kobiai  (Kaimana sekarang)  dan  sekitarnya  terdapat  di  Papua 12 ,  Harsja  Bachtiar  dalam  Koentjaraningrat 13 dan Muhamad  Yamin 14 ,  Pernyataan  Parapanca  ini  mengindikasikan  bahwa  sudah  ada  hubungan  antara Jawa dan daerah luar Jawa termasuk Kaimana.
9 Lumintang Onie Mentang dan Meteray Bernarda hasil penelitian, UNCEN. 41-42, 2017
10 Bernarda dan Jamal Ode , Pertumbuhan Kesadaran Nasionalisme Indonesia Di antara Orang Papua di Jayapura 1945-1949, hasil penelitian, UNCEN. 33, 2018
11 Meteray Bernarda dkk, Wabiser Y.D, dan Timisela Marthen(2018), Pertumbuhan Nasionalisme Indonesia Di Jayapura 1966-1969, hasil penelitian, UNCEN.34.2019
12 Slamet Muljana, Tafsir Sejarah Nagara Kretagama , LKIS Yogyakarta . 162, 2006
13 Harsja Bachtiar dalam Harsya Bachtiar dan Koentjaraningrat.. Penduduk Irian Barat, Pt.Penerbitan Universitas Jakarta. 1961: 55
14 Yamin, Muhamad,. Perdjuangan Irian Barat Atas Dasar Proklamasi , N.V.   Nusantara, Bukit Tinggi . 1956: 24-25.
Selain  itu,  hubungan  antara  Papua  dengan  daerah  Maluku    telah  lama  terjalin  dan  hal  ini disinggung  oleh  Haga 15 ,  Leirissa 16 dan  Zuhdi 17 .  Hubungan  ini  telah  berlangsung  ratusan  tahun melalui hubungan politik dan perdagangan antara Raja Ampat, Fakfak dan daerah sekitarnya dengan Tidore.  Jika  telah  ada  hubungan  antara  Fak  fak  dan  Kaimana  dengan  wilayah  Indonesia  lainnya sebagaimana  diungkapkan  Prapanca  dalam  kitab  Negarakertagama    maka  seharusnya  Kaimana  dan bukan  di  Jayapura,  Biak  dan  Serui  menjadi  pusat  pertumbuhan  nasionalisme  Indonesia  yang mempunyai  peranan  penting  dalam  sejarah  Indonesia.  Kaimana  baru  diperhitungkan  pemerintah Indonesia pasca Trikora diumumkan pada 19 Desember 1961. Kaimana menjadi basis penting sebagai wilayah yang akan diintegrasi karena menjadi satu dari tiga wilayah utama yaitu Fak Fak, dan Sorong sebagai sasaran infiltrasi tentara Indonesia melawan pemerintah Belanda di Papua selatan.
Dalam  buku  “52  tahun  Infiltrasi  PGT  di  Irian  Barat,  Adrian 18 menegaskan  bahwa  operasi pembebasan Irian Barat sebagai sebuah peristiwa besar yang memiliki pengaruh bagi perjalanan hidup bangsa Indonesia di kemudian hari, operasi pembebasan Irian Barat tetap merupakan sejarah penting yang  perlu    dan  dituliskan  utuh  dan  akan  menjadi  pengetahuan  bagi  generasi    sesudahnya.  Ketika menyinggung  operasi  Banteng  II  di  Kaimana,  Adrian 19 juga  menjelaskan  bahwa  penerjunan  di Kaimana yang pertama terdiri dari tiga pesawat Dakota  yang bertujuan untuk menghancurkan radar di Kaimana.  Di  bagian  lain,  Adrian  menyatakan  bahwa    para  gerilyawan  mengalami  kesulitan mendapatkan makan namun, dalam perjalanan, mereka menjumpai tanaman rakyat  seperti talas atau pisang,  terpaksa  dimakan  oleh  pasukan  dan  sebagai  gantinya  ditinggalkan  uang  gulden  untuk pembayaran.    Perkampungan  penduduk  yang  ada  disekitar  Kaimana  telah dijaga  ketat  oleh  pasukan Belanda.
Sekalipun diakui bahwa sebelum dan sesudah integrasi, terdapat keterlibatan orang Papua di Kaimana 20 namun  peran  serta  orang  Papua  Kaimana  di  dalam  proses  menjadi  Indonesia  kurang mendapat perhatian selama ini baik dalam konteks lokal maupun nasional. Bahkan keterlibatan orang Kaimana  pada  masa  sebelum  dan  sesudah  integrasi  juga  kurang  banyak  dikaji.    Akibatnya keindonesiaan orang Papua di Papua sering dipertanyakan bahkan diragukan seperti yang diungkapkan Soewarsono dan  Thung Ju lan di atas.

## Klaim Sriwijaya dan Majapahit atas  Papua
Hubungan  antara  Papua  dan  wilayah  lainnya  di  Indonesia  diperkirakan  berlangsung  sejak permulaan abad VIII di masa kerajaan Sriwijaya. Menurut  Harsja Bachtiar dalam Koentjaraningrat 21 , “pada  permulaan    abad  ke  VIII,  terlihat  adanya  hubungan  antara  Irian  Barat  dan  negara-nusa Sriwijaya,  langsung  ataupun  tidak  langsung,  hal  mana  terbukti  pada  burung2,  asal  dari  Irian,  yang dibawa  oleh  perutusan-perutusan  maharaja  Sri  Indrawarman  dari  Sriwidjaja  untuk  dipersembahkan kepada  kaisar  Tiongkok.  Dalam  masa  kerajaan  Sriwijaya,  pulau  Irian  disebut  Djanggi  oleh  para penulis berita”.  Lebih lanjut, Harsja Bachtiar  juga menyatakan  bahwa “lima abad kemudian, abad XIII, seorang musafir Tionghoa bernama Chau Ju Kua menulis berita bahwa di kepulauan Indonesia didapati suatu daerah bernama Tung-ki yang merupakan bagian dari suatu negara di Maluku. Menurut
15 Haga, A. Nederlandsch Nieuw Guinea en De Papoesche Eilanden. Historische Bijdrage 1500-1883, Deel I; Batavia HAGA, 1-5. 1884 16 Leirissa,RZ, (etal) Sejarah proses Integrasi Irian  Jaya , Depdikbud – Diksjara Proyek Inventarisasi dan Dokumen Sejarah Nasional. 60-61, 1990
17 Zuhdi Susanto, Labu Rope Labu Wana: Sejarah Butun Abad XVII- XVII
(Disertasi, Fakultas Sastra Universitas Indonesia, Jakarta, 68.1990
18 Adrian Beny, 52 Tahun Infiltrasi PGT di Irian Barat. Gramedia : Jakarta, IX. 2014
19 Ibid. 67-71
20 Ibid, 7.2014
21 Harsja Bachtiar dalam Harsya Bachtiar dan Koentjaraningrat.. Penduduk Irian Barat, Pt.Penerbitan Universitas Jakarta. 55.1961
Harsja Bachtiar 22 , “jika Tung-ki adalah sebutan Tionghoa untuk Djanggi, maka berita Chau Ju Kua ini memperlihatkan lagi bahwa ada hubungan  erat antara Irian dan Maluku”.
Dalam buku “ Penyelesaian persengketaan Irian Barat 1950 23 diungkapkan bahwa ” negara Indonesia bernama Sriwidjaja berkuasa kira-kira sedjak abad ke-6 dan runtuh kira-kira pada penghabisan  abad  ke  12.  Sudah  sejak  permulaan  abad  ke  -8  pulau  Irian  dan  Maluku  masjur  dan dikenal sebagai daerah tempat terdapat burung kakatua dan diduduki oleh orang asli berambut berintik. Pulau  Irian  dinamai  Djanggi  perkataan  jang  djuga  dikenal  djuga  dalam  bahasa  Djawa  lama.  Pada ketika keradjaan Sriwidjaja dikuasai oleh Maharadja  bernama Seri INdrawarman, maka dalam tahun 702, 716 dan 724 berangkatlah ke istana Tiongkok beberapa orang duta membawa burung kakatua dan puteri  Djanggi.  Dan  mungkinlah    pula,  bahwa  lukisan  artja  orang  berambut  keriting  jang  didapat ditjandi  Barabudur  (lukisan  pahat  di  Barabudur,  II  B.33)  dibuat  pada  kira  kira  tahun  800  itu,  jalah orang Indoensia dari Irian Barat atau Maluku.  Sanatlah pula menarik hati kabar jang diberitakan oleh Chau-Ju-Kua dalam buku pelajarannja, bahwa pada permulaan abad ke 13 di Indoensia Timur orang memakan asagu dan mukanja bertatu; pengarang Tionghoa itu mengabarkan pula bahwa adalah daerah Tung-ki  itu  ialah  Djanggi,  pulau  Irian  (dalam  Rouffaer  dan  Yzerman:  ‘De  eerste  scheepvaart  der Nederlandaers naar Oost-Indie, 1925,II, Katja 410).
Kemudian, pada masa kerajaan Majapahit abad XIV, masa pemerintahan Hayamwuruk, Papua dianggap merupakan bagian dari wilayah negara nusa Majapahit. Menurut Slamet Mulyana 24 , daerah- daerah  yang  dikuasai  Majapahit  pada  pertengahan  abd  14  seperti  diberitakan  oleh  Nagarakretagama pupuh 13 dan 14  adalah sebagai berikut:
1. Di  Sumatra:  Jambi  ,  Palembang,  Dharmasraya,  Kandis,  Kahwas,  Siak,  Rokan,  Mandailing, Panai, Kampe, Haru, Temiang, Parlak, Samudra, Lamuri, Barus, Batan, Lampung
2. Di  Kalimantan  (Tanjung  Pura):  Kapuas,  Katinghan,  Sampit,  Kota  Lingga,  kota  Waringin, Sambas, Lawai, Kandangan, Singkawang, Tirem, Landa, Sedu, Barune, Sukadane, Seludung, Solot, Pasir, Barito, Sawaku, Tabalong Tanjung Kutei, Malano
3. Di  Semeanjung  Tanah  Melayu  (  Hujung  Medini);  Pahang,  Langkasuka,  Kelantan,  Saiwang, Nagor, Paka, Muar, Dungun, Tumasik, Kelang, Kedah Jerai.
4. Sebelah  timur  Jawa,  Bali,  Badahulu,  Lo  gajah,  Gurun,  Sukun,  Taliwung,  dompo,  Sapi, Gunung Api, Seram, Hutan Kadali, Sasak, Bantayan, Luwuk, Makassar, Buton, Banggawai, Kunir, Galian, Salayar, Sumba, Muar (Saparua), Solor, Bima, Wandan (Banda), Ambon atau Maluku, Wanin, Seran, Timor.
Mengacu pada karya  Prapanca maka, Slamet Mulyana menyatakan bahwa  Wwanin adalah nama lain dari Onin (dekat Fak-Fak), sedangkan Sran adalah nama lain untuk Kowiai atau Kaimana dan sekitarnya yang masing-masing terdapat di Papua. Begitupun dengan pendapat  ahli sejarah Kern dan Krom 25 menyatakan bahwa “Wwanim jalah Onim di pantai Irian- Barat dekat Kokas di sebelah Barat  -Laut  di  teluk  Maccluer  Gulf;  Seran  jalah  Kowiai  di  pulau  Irian  disebelah  Selatan”.  Menurut Slamet  Muljana 26 ,  mungkin  daftar  daerah  bawahan  di  atas  dirasakan  agak  berlebih-lebihan,  namun
22 Harsja Bachtiar dalam Harsya Bachtiar dan Koentjaraningrat.. Penduduk Irian Barat, Pt.Penerbitan Universitas Jakarta. 1961: 55
23 Penyelesaian pesengketaaan Irian Barat. 1950 , Rentjana Pendirian Komisi -  Gabungan  Irian  Barat  Bagian  Komisi Indonesia, diangkat oleh Kedua
Negara-Peserta Uni
Indonesia  -  Belanda  oleh  pemerintah  Republik Indonesia Serikat. 64.1950 24 Slamet Muljana, Tafsir Sejarah Nagara Kretagama , LKIS Yogyakarta.  161-162. 2006
25 Penyelesaian pesengketaaan Irian Barat. , Rentjana Pendirian Komisi - Gabungan  Irian  Barat  Bagian  Komisi
Indonesia, diangkat oleh Kedua Negara-Peserta Uni
Indonesia  -  Belanda  oleh  pemerintah  Republik Indonesia Serikat. 65. 1950
26 Slamet Muljana, Tafsir Sejarah Nagara Kretagama , LKIS Yogyakarta. 162.2009
perlu dipahami bahwa  pengertian daerah bawahan pada abad 14 berbeda  dengan pengertian koloni dalam zaman modern.
Persembahan  upeti  tidak  banyak  nilainya,  oleh  daerah  tertentu  kepada  Majapahit,  sudah dianggap sebagai bukti pengakuan kekuasaan Majapahit atas daerah yang bersangkutan dan karenanya daerah  itu  dianggap  sebagai  daerah  bawahan.    Selanjutnya    Slamet  Muljana 27 menyatakan  bahwa pemerintahan di seberang lautan tidak mengalami perubahan apapun setelah menjadi daerah bawahan Majapahit.  Dalam  urusan  negara,  raja-raja  atau  pembesar  bahwa  di  seberang  lautan  itu  berdaulat penuh.  Kewajiban  utama  daerah  bawahan  terhadap  pusat  ialah  menyerahkan  upeti  tahunan  dan menghadap  raja  Majapahit  pada  waktu  yang  ditetapkan  sebagai  tanda  kesetiaan  dan  pengakuan kekuasaan Majapahit.  Pemerintah pusat tidak mencampuri urusan daerah.Pernyataan  Slamet Muljana di  atas  memperlihatkan  bahwa   sekalipun  daerah-daerah  di luar  Jawa yang  dikuasai  Majapahit  pada abad 14  dan diharuskan menyerahkan upeti namun tidak mencampuri urusan di daerahnya dan daerah mempunyai kedaulatan penuh. Apabila, Slamet Muljana 28 menyinggung Seran dan Wanin dan Yamin 29 mengaitkan  Wwanin  dan  Srandan  terdapat    di  Papua,  maka  Wanin  dan  Saran  merupakan  daerah berdaulat penuh.
Harsja  W.  Bachtiar  mengutip  pernyataan  H.Kern  di  tahun  1903  dan  1919 30 tentang    klaim Majapahit  di  Papua  dalam  kitab  Negarakertagama.    Harsja  W.  Bachtiar  menyatakan  bahwa  “ pudjangga Prapantja jang menyelesaikan  karyanya ini pada tahun 1365.  Dalam sjair XIV dari kitab maha penting ini dapatlah dibaca, antara lain, baitnya” sebagai berikut:
Mawah tang I Gurun sanusa mangaram ri lombok mirah  awang tikang I saksakadi nikalun kahaiyan kabeh  muwah  taxah  I  Batayan  pramuka  Batayan  len  Luwuk  teken  Udamakatrayadhi  nikanang sanusapupul.  Ikang  sakasanusanusa  Makasar  Butun  Banggarawai  Kuni    Ggaliyao  mwang  I  (ng) Salaya Sumba, Solot Muar muwah tigang I wandan Ambwan athawa Maloko Ewanin ti Sran in Timur ning angeka nusa tutur.
Menurut Harsja Bachtiar dengan mengutip pernyataan  Yamin 31 , ‘ di antara sejumlah nama2 daerah lainnya yang terletak di bagian timur kepulauan Indonesia  disebut nama2 Wwanim, Sran dan Timur.  Wwanim  menurut  sejumlah  sardjana bahasa,  ialah  nama  lain  untuk  daerah  Onin,  sedangkan Sran nama lain untuk daerah Kowiai, kedua-duanya di Pulau Irian. Timur mungkin merupakan nama lain  untuk  pulau  Timor,  tetapi  mungkin  pula  merupakan  nama  lain  untuk  daerah  bagian  timur  Irian Barat.  Taklah  dapat  disangkal  bahwa  beberapa  daerah  di  Irian  barat  dalam  abad  ke  -XIV  dianggap merupakan bagian dari wilayah kedaulatan negara-nusa Majapahit”.
Sementara,  Onim 32 berpendapat  bahwa  apabila  klaim  Prapanca  ini  benar  sampai  di Papua:  “Persoalannya  sekarang  adalah  apakah  benar  benar  bahwa  Majapahit  pernah  menguasai  dan memerintah dataran Onin atau  Papua. Hal ini tidak jelas sebab belum ditemukan adanya inskripsi atau prasasti  di tanah Papua, bahkan tak pernah ada satupun infrastruktur yang memperlihatkan (menjadi bukti  legitimasi)  bahwa  kekuasaan  Majapahit  di  tanah  Papua  benar  benar  telah  terjadi”.    Karena menurut Onim, tanah Papua sebenarnya hanyalah suatu wilayah yang menjadi tujuan perjalanan para pedagang mancanegara untuk mencari rempah rempah, sama halnya seperti Maluku. Tak ada satu pun kekuasaan yang pernah benar-benar ada disini dalam rangkah memerintah dan membangun wilayah ini sesuai prinsip-prinsip ketatanegaraan dan kerajaan yang demokratis pada zamannya.
27 Ibid , 164
28 Ibid,162
29 Yamin, Muhamad, . Perdjuangan Irian Barat Atas Dasar Proklamasi , N.V. Nusantara,  Bukit  Tinggi.24-25, 1956.
30 Harsja Bachtiar dalam Harsya Bachtiar dan Koentjaraningrat.. Penduduk Irian Barat, Pt.Penerbitan Universitas Jakarta. 1961: 55
31 Ibid.56
32 Onim, J.F., Islam dan Kristen di Tanah Papua , Bandung, Jurnal Info media.58-59,2006
Klaim Onim  ini didasarkan atas asumsi bahwa “ Onin atau Papua masa itu sungguh sungguh masih  merupakan  suatu  wilayah  yang  sangat  berat  dan  menakutkan  bagi  bangsa  manapun.  Hal  ini karena sifat alamnya yang berat dan dunia manusianya yang sangat kasar dan jahat. Mereka tak akan pernah membiarkan orang asing menginjak kakinya pada wilayah-wilayah kehidupannya. Terkecuali orang  yang  yang  mereka  sudah  kenal  melalui  cara  cara  relasi  atau  hubungan  tertentu 33 Penjelasan Onim  di  atas  ini  menurut  Meteray 34 memperlihatkan  indikasi  adanya  hubungan  Sriwijaya  dan Majapahit  dengan    bagian  barat  Papua  belum  diperkuat  dengan  berbagai  peninggalan  di  Papua. Apalagi    bila  mengacu  pada pandangan  Slamet  Mulyana  yang  menyatakan  bahwa  daerah  luar  Jawa tetap berdaulat dan tidak mendapat intervensi dari pusat maka tidak keliru apabila Onim dan Meteray di atas menegaskan klaim Majapahit atas Onin dan Kaimana tidak dapat dibuktikan dengan kehadiran fisik  berupa  bangunan.  Pernyataan    Onim  dan  Meteray    ini  tepat  karena  Slamet  Muljana  sendiri menyatakan  bahwa    pemerintahan  di  seberang  lautan  tidak  mengalami  perubahan  apapun  setelah menjadi  daerah  bawahan  Majapahit.  Menurut    Slamet  Mulyana,  kewajiban  utama  daerah  bawahan terhadap pusat hanya menyerahkan upeti setiap tahun dan menghadap raja Majapahit pada waktu yang ditetapkan sebagai tanda kesetiaan.
Dengan  demikian,  dapat  disimpulkan  bahwa  bila  Majapahit  merasa  wilayahnya  mencapai Papua  maka sebenarnya yang berperan membawa upeti adalah para penguasa  di wilayah Indonesia Timur  yang  sejak  lama  telah  melakukan  kontak  dengan  Papua  seperti  antara  lain  orang-  orang  di Maluku  terutama  dari  Seram  dan  Goram.  Orang  Maluku  khususnya  Seram  dan  Goram  menjadi perantara  antara  daerah  Onin  dan  Kaimana.  Menurut  Onim  di  atas,  wilayah  Onin  pada  masa  lalu sungguh  merupakan suatu wilayah  yang  sangat berat dan menakutkan bagi bangsa manapun. Onim juga  berpendapat  bahwa  karena  geografis  wilayahnya  berat  dan  manusianya  yang  sangat  kasar  dan jahat maka masyarakat di daerah ini tak akan pernah membiarkan orang asing menginjak kakinya di wilayahnya. “Terkecuali orang yang yang mereka sudah kenal melalui cara cara relasi atau hubungan tertentu”.
Adanya pendapat yang mengatakan bahwa Maluku dianggap sebagai perantara  antara Papua dan  luar  Papua  juga  didukung    oleh  Patiara  dan  Renwarin  dkk.  Menurut  Patiara  dan  Renwarin  dkk 35 daerah Maluku juga menjadi bagian yang dikuasai Majapahit. Pernyataan  ini dapat dilihat sebagai berikut:
Menurut  Pouwer  (Patiara,  Renwarin  dkk:1983/1994:22),  sungguhpun  demikian  pengarauh kesultanan Tidore di Irian Jayaa tidaklah lebih baik dari hubungan Sriwijaya dan Mojopahit dengan daerah Irian Jya karena gelar-gelar yang disandang oleh pemuka-pemuka masyarakat sedikit banyak bermakna sebagai macam “perantara”.  Pemikiran Pouwer inilah yang mendorong  (Patiara, Renwarin dkk:1983/1994:22)    keadaan  ini  menandakan  bahwa  pengaruh  dunia  luar  tidaklah  diterima  dengan mudah    oleh  rakyat  pesisir  pantai,    sungguhpun  penduduk  bagian  barat  dan  utara  Irian  Jaya  lebih terbuka  terhadap  perubahan-perubahan  kultur  bila  dibandingkan  dengan  daerah  selatan.  Pernyataan Pouwer  yang  didukung  Patiara,  Renwarin  dkk  memperlihatkan    orang  Papua  tidak  serta  merta menerima orang luar. Hubungan antara orang Papua dengan dunia luar melalui proses dan waktu yang panjang sangat tergantung dari bagaimana peran  awal orang non Papua ke Papua.

## Pengaruh  Orang Maluku  di Kaimana
Onim 36 berpendapat bahwa sebelum terdapat sistem kesultanan yang diperkenalkan Islam di Maluku,  telah  terjalin  hubungan  tradisional  antara  daerah-daerah  lainnya  di  Maluku  dengan  Raja
33 Ibid,  59
34 Meteray, Bernarda,. Nasionalisme Ganda Orang Papua. Kompas: Jakarta. 4.2012
35 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.. 'Zaman Kebangkitan   Nasional  Daerah  Irian  Jaya' Pusat  Penelitian  Sejarah dan Budaya Proyek.22.   1979/1980
36 Onim, J.F. Islam dan Kristen di Tanah Papua , Bandung, Jurnal Info media 84, 2006
Ampat dan Fak-Fak. Hubungan yang terjadi tersebut sebagai akibat dari adanya kedekatan etnik dan kultural akibat migrasi atau perpindahan penduduk yang berlangsung secara silih berganti dari dan ke Maluku dan Papua. Kedekatan etnik dan kultural dapat ditemui melalui cerita mitos dan legenda dari berbagai suku baik di Maluku maupun Papua.
Hubungan  orang  Maluku  dengan  Papua  sebelum  masuknya  Islam  di  Maluku    dibuktikan dengan  pernyataan  Wallace  di  atas  bahwa  orang  Goram  dan  Seram    di  masa  itu  sudah  memahami dengan  baik  watak  orang  Papua  yang  terdapat  di  Onin  dan  Kowiai.    Sementara  Andaya 37 dan Widjojo, 38 menyatakan bahwa hubungan Maluku dengan Papua semakin jelas mulai terlihat pada awal abad  ke  -16  ketika  terjadi  persaingan  antara  para  Sultan  di  Maluku  khususnya  Ternate  dan  Tidore memperoleh  pengaruh  atas  Raja  Ampat  di  Papua.  Abad  ke  -16  inilah  diperkirakan  Tidore  mulai mengintensifkan hubungan dan pengaruhnya di Raja Ampat.  Widjojo 39 juga menegaskan bahwa pada Agustus 1636 banyak orang Seram yang membawa kulit massoi yang diperkirakan dari Onin. Hal ini juga nampak dari laporan pegawai VOC yang tiba di Goram pada 1653 yang mendapati kapal yang berasal dari Onin. Laporan ini memperlihatkan adanya hubungan barter antara Seram dan Onin .
Kemudian,  Andaya 40 memperlihatkan  dokumen  VOC  yang  menyebutkan  bahwa  pada  1705 pasukan  Belanda  telah  mengadakan  ekspedisi  ke  kepulauan  Raja  Ampat  dan  untuk  pertama  kali didapatkan penjelasan secara mendetail tentang pulau-pulau di Papua serta terdapatnya pemeluk Islam di Raja Ampat informasi tertua yang menyebut nama ‘Papua’ muncul dalam perjalanan Pigafetta pada 1521.

## Awal Penyemaian Kepapuaan dan Keindonesiaan di Kaimana
Dalam  Riwayat  hidupnya, 41 Muhamad  Achmad  Aitarau,  menjelaskan  bahwa    gema proklamasi 17 Agustus 1945 baru diketahui  langsung dari Frans Kaisiepo ketika berada di Biak pada Desember 1946.  Muhammad Achmad Aituarau  menyatakan  bahwa  kehadirannya di Biak berawal ketika  mendapat  informasi  dari  rakyat  di  Teluk  Arguni  bahwa  sebagian  besar  masyarakatnya  telah meninggal kampungnya dan berkumpul di Tiwara.. Mendengar berita ini  maka Muhammad Achmad Aituarau  segera    menuju  Tiwara.    Setelah  tiba  di  Tiwara  dan    mendapat  informasi  bahwa  seorang Jenderal  Amerika  sekarang  berada    di  pulau  Yamkani  (Wandamen)  akan  memberi  senjata    kepada rakyat  Irian  untuk  mengusir  pemerintah  Belanda  dan  akan  memperoleh  kemerdekaan  bagi  orang Papua.  Muhammad  Achmad  Aituarau  dari  Tiwara  membawa  kurang  lebih  200  orang  berangkat dengan jalan kaki menuju Wandamen. Namu ketika tiba di  kampung Ambumi ( Wandamen) ternyata tentara Amerika sudah berpindah ke Biak maka perjalanan dilanjutkan  dari Arguni ke  Biak. Dengan membawa rombongan  yang hanya 19 orang diantar ke Biak  melalui pulau Ron,   pulau Yapen, dan akhirnya tiba di Biak tepatnya di Bosnik.
Kehadiran  Mohamad Achmad Aitatarau di Biak  membuka babak baru dalam sejarah orang Kaimana berkaitan dengan keberadaan berita proklamasi  kemerdekaan Indonesia.  Menurut  catatan Mohamad  Achmad  Aitatarau 42 ,  “Kebetulan  pada  waktu  itu  saudara  Frans  Kaisiepo  mendapat informasi    dari  konferensi  antara  pemerintah  Belanda  dan  Indonesia    untuk  membahas  penyerahan kemerdekaan  Indonesia,  tidak  termasuk  Irian  Jaya  dan  pembicaraan  selanjutnya  untuk  penyerahan kemerdekaan akan diadakan di Denpasar (Bali) dengan tidak diikuti wakil dari Irian Jaya. Berdasarkan peristiwa  tersebut  maka  pada  tanggal  24  Desember  1946  kami  sejumlah  tokoh-tokoh  rakyat  Irian
37 Andaya, L.Y. . The World of Maluku . Hawai. 106. 1993\
38 Widjojo,  S.Muridan.  Ed.. Papua  Road  Map  Negotiating  the  Past,  Improving  the  Present  and  Securing  the  Future .  LIPI TIFA Yayasan Obor: Jakarta. 95-108.2009:
39 Widjojo S. Muridan. The Revolt of Prince Nuku: Cross- Cultural Alliances Making in Maluku, ca. 1780 - 1810, Disertasi , Leiden. 98-99. 2005
40 Andaya, L.Y. . The World of Maluku . Hawai.106. (1993)
41 Daftar Riwayat Hidup Muhamad Achmad Aitarau 1990.
42 Ibid
adakan  konferensi-bertempat  di  gudang  Kantor  Distrik  Bosnik  dengan  dihadiri  oleh;  Dr.  De  Bruyn (onderfd Lingchef Geelvink baai) dan District Hoofd Bosnik (Dano Said) sebagai peninjau. Hasil dari konferensi tersebut adalah sebuah resolusi yang dikirim kepada:
1. Koningen Wilhelmina di Den Haag
2. Presiden Indonesia (Ir,, Soekarno) di Jakarta.
3. Mr. Lovink (Komisaris Tinggi pemerintah Belanda di Jakarta
4. Resident Nieuw Gunia  (van Eichot) di Hollandia.
Yang  berisi pernyatan :
1. Rakyat Papua tidak mau dijajah lagi
2. Rakyat Papua berkemauan untuk merdeka bersama dengan daerah lain dalam satu Negara
Republik Indonesia
3. Supaya diadakan pertemuan dengan  saudara-saudara dari Indonesia.. 43
Setelah  pertemuan  tersebut,  maka  rombongan  yang  dipimpin  oleh  Mohamad  Achmad Aitatarau kembali ke Kaimana pada 27 Desember 1946  dengan menggunakan kapal perang Belanda. Makna  dari  kehadirannya  di  Biak  ini  memberi  dampak    bagi  perjuangan  Muhammad  Achmad Aituarau  sekembalinya  di  Kaimana  pada  Januari  1947.  Sejak  Januari    Muhamad  Achmad  Aituarau mulai mengadakan propaganda untuk melanjutkan perjuangan mendukung Indonesia 44 . Upaya untuk menyebarluaskan  berita  proklamasi  mendapat    tantangan    dari    pemerintah  Belanda  di  Kaimana terutama  ketika    1947,  pemerintah  Belanda  di  Jayapura  mengirim  Inspektur  Le  .Klasse  Rolands bersama satu kompi polisi ke Kaimana.
Akhirnya upaya menyebarkan berita proklamasi dilakukan melalui gerakan bawah tanah yaitu lewat  seruan  dan  himbauan  kepada  para  pemuda.    Pamungkas 45 mengaku  adanya  keterlibatan Muhamad  Achmad  Aitarau    dalam  upaya  melakukan  propaganda  keindonesiaan  di  Kaimana. Pendukung Indonesia di Kaimana adalah tokoh pro Indonesia Muhammad Achmad Aituarauw, putra Raja Komisi. Namun seperti sudah dijelaskan di atas bahwa pemerintah Belanda sangat ketat  maka upaya  Muhamad  Achmad  Aituarau    dalam  rangka    mensosialisasikan  proklamasi  di  Kaimana  tidak dapat leluasa. Dalam  surat yang disampaikan Abubakar Tjan Kok Tjiang  kepada pada Silas Papare di Yogya    21  Februari  1949  memperlihatkan  bahwa  upaya  untuk  melakukan  aktivitas  mendukung proklamasi  17  Agustus  1945  di  Kaimana  tidak  dapat  terlaksana  akibat  dari  masih  berkuasanya Belanda.  Maka  kegiatan  yang  dilakukan  lebih  bersifat  gerakan  bawah  tanah.  Isi  surat  di  bawah  ini memberikan  gambaran  dinamika  orang  Kaimana  merespon  proklamasi  kemerdekaan  di  Kaimana sebagai berikut:
Kaimana 21 Februari 1949 Sodara S. Papare. Jang terhormat Jogyakarta Selamat berdjoeang
43 Ibid
44 Daftar Riwayat hidup Muhamad Achmad Aitarau 1990.
45 Cahyo  Pamungkas  ,  Sejarah  lisan  Integrasi  Papua  ke  Indonesia:  Pengalaman  Orang  Kaimana  pada  Masa  Trikora  dan Pepera , Paramita Vol. 25 No. 1 - Januari 2015 [ISSN: 0854-0039, E-ISSN: 2407-5825] ( 2015)
Hisalat dari toean ttg 21 November 1949 soedah saja mafhoen rentjananja keadaannya keadaan disini tak  mengizinkan  keterangan-keterangannja  sebagai  mana  maksoed  soudara  disitoe  tiap-tiap  langkah jang  kita  hendak  menoendjoek  dengan  seterang-terangnya  dianggap  berdosa  kepada  keradjaan  tiga warna  ini,oleh  kerna  itoe  saja mengambil  tindakan  dengan  sistem  actie  dibawah  tanah  ini  saja  pikir lebih  berhatsil  dari  keteranganketerangannja.  Pada  tanggal  21  ini  boelan  rapat  besar  diadakan  oleh pemerentah  kepala2  kpg  dari  bahagian  Radja  di  Kaimana  dan  Radja  diNamatota  hadir  dalam  rapat terseboet,maksoed  ini  rapat  di  boeka  hendak  mengatahoei  hati  rajat  terhadap  soeasana  sekarang  ini, Dengan  kodrat  dari  J.M.K.  meskipoen  waktoe  tidak  mengizinkan  dapatlah  djoega  kami  bekerdja setdjepat moenkin hatsilnja kedoea radja dan kepala2 kpg tetap berdiri disamping R.I.S. hal ini soedah di  poetoeskan  deng  an  soeara  boelat  tiga  oetoesan  jaitoe  moehammad  Ambair  bahagian  Radja Namatota Achmad Radja Comisi Kaimana da Nataniel Goeroe Lobo berangkat pada boelan April-Mei ini  ke  Hollandia,..  Kariman  dari  soudara2  sebagaimana  tertoelis  sampai  kini  saja  beloem  tarimah satoenja  terisi  satoe  boekoe  Lingngar  Djati  irian  dan  jang  lain,  disini  saja  dapat  beroesaha  dengan kedoea Radja  sedjoemlah  wang besarnja F 100,- (seratoes roepiah) wang jang mana kami ada kirim via Toeal dengan pengantaraan post kantoor disini, bisa kami beroesaha lebih dari itu tetapi Kondisi Awal Orang Papua di Kaimana Mengenal Indonesia | 55 ta dapat berteroes terang dengan kapala2 jang ada dipihak kita, besok saja soedah berangkat kambali ke Sorong dan semoea oeroesan saja kasih over kepada  kedoea  Radja  harap  makloem.  Apakah  tidak  lebih  baik  soedara2  beroesaha  disitoe  dengan seterangterangnja  kepada  pemerentah  Belanda  menoendjoek  seorang  jang  tjakap  boeat  oeroesan dibahagian selatan ini? Soepaja dapatlah dia bekerdja dengan seterang-terangnja menoeroet Instructie dari soudara-soudara disitoe, djika ada perloe kaimi bisa mengirim seorang kesitoe jang benar keadaan sebelah selatan ini, satoe kali merdeka tetap merdeka.
Sekianlah sampai ketemoe poelah Selamat berdjoeang Abubakar Tjan Kok Tjian
Dengan  adanya  surat  yang  ditujukan    Abubakar  Tjan  Kok  Tjiang  di  atas  ini  menunjukkan  bahwa sebenarnya  selama  itu  telah  terjadi  kontak  antara  Abubakar  Tjan  Kok  Tjiang  dengan  Silas  Papre  di Djogya.  Surat  ini  dikirim  dari  melalui    para  Kurir  kapal  KPM  (yang  menghubungkan  Kiaman  dan daerah  lainnya  di  luar  Papua.  Peran  Abubakar  Tjan  Kok  Tjiang  Abubakar  Tjan  Kok  Tjiang  sangat penting  di  di  Kaiman  karena  menjadi  mediator  antara  orang  Kaimana  dengan  Silas  Papre  di  Jawa dalam rangka menyatakan Papua bagian dari Indonesia.  Hal ini dapat dilihat dari pernyataan  Meteray 46 bahwa  Pengiriman  surat  menyurat  dilakukan  dengan  kapal  laut  KPM  dan  dengan  memanfaatkan warga keturunan Cina yang mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia di Papua.  Abubakar Tjan koh  Tjiang  salah  satu  warga  ketururnan  Cina  dan  beragama  Islam  bersama  para  pendukung  RI  di Kaimana  terus  melakukan  berbagai  aksi  bawah  tanah  untuk  menyebarkan  informasi  tentang  ide keindonesiaan terutama menyangkut kiriman yang berisi  teks Linggarjati. Peran Silas Papre di Yogya sangat besar dalam membangtun keindonesiaan dari Jawa dengan orang papua di di Papua termasuk Kaimana.
Ternyata  keterlibatan  Muhammad  Achmad  Aituarau  dalam  upaya  menyuarakan  gema  proklamasi Indonesia  di  Kaimana  diketahui  pemerintah  Belanda  maka  pemerintah  Belanda    memindahkan Muhammad Achmad Aituarau ke Inanwatan  bersama keluarga ke Inanwatan dan kemudian diangkat sebagai kepala Distrik Ayamaru di Sorong.
Kaimana di Masa Operasi Trikora
46 Bernarda  Meteray,. Nasionalisme Ganda Orang Papua. Kompas: Jakarta. 102,2012
Pada  19  Desember  1961,  tepatnya  pukul  09.42  hari  Selasa  tanggal  19  Desember  1961  Presiden Soekarno memulai pidatonya. Dikatakan bahwa dipilihnya Yogyakarta oleh  Presiden Soekarno  untuk menyampaikan  isi Tri Komando yang isinya antara lain adalah  sebagai berikut :
I. Gagalkan pembentukan Negara Boneka Papua buatan Belanda Kolonial
II. Kibarkanlah Sang Merah Putih di Papua Tanah Air Indonesia
III. Bersiaplah  untuk  mobilisasi  umum  mempertahankan  kemerdekaan  dan  kesatuan  Tanah  Air dan Bangsa.
Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati perdjoeangan kemerdekaan Indonesia.”
Tindak  lanjut  dari  pelaksanaan  TRIKORA  dibentuklah  Komando  pelaksana  utama    dengan Keputusan  Presiden/Panglima  Tertinggi  Angkatan  Perang  RI/Panglima  Besar  Komando  Tertinggi Pembebasan  Papua  Nomor  01/Kpts./1962  tanggal  2  Januari  1962.  Komando  mandala  ini  bersifat gabungan  dan  meliputi  wilayah  Indonesia  bagian  Timur  yaitu  Kodam  XIII/Merdeka,  Kodam XIV/Hasanuddin, Kodam XV/Pattimura, Kodam XVI/Udayana, Kodam V, Kodamar VI, Korud II dan Korud IV, Pusat kedudukan Komando Mandala di Makassar (Ujung Pandang). Pada  11 Januari 1962, Brigadir jenderal Soeharto ditunjuk sebagai Panglima.
Menurut Leirisa 47 , strategi pokok Komando mandala  untuk merebut Papua yang  dilakukan melalui infiltrasi pasukan-pasukan ke Papua dan serangan umum didasarkan atas keinginan Presiden Soekarno  adalah    sebelum  tahun  1963  Papua  telah  masuk  ke  tangan  RI.  Sementara  Drooglever 48 menyatakan bahwa sejak awal limapuluhan para infiltran telah menyusup masuk Papua  termasuk di teluk Etna secara teratur ditemukan buruh-buruh lama perminyakan.
Dalam  buku  Catur  Windu  Kemenangan  Perjuangan  Trikora, 49 dijelaskan  bahwa  Komando  Mandala Pembebasan Papua dengan semua komponennya dalam waktu sesingkat singkatnya secara berangsur- angsur harus menduduki bagian–bagian tertentu dari wilayah Papua, yang memungkinkan berjalannya pemerintah  daerah  RI.  Oleh  karena  itu,  untuk  dapat  merealisasikan  kampanye  Trikora  disusunlah pentahapan  kampanye  dalam  tiga  tahap,  yaitu:  pertama  tahap  Infiltrasi,  tahap    kedua  penghancuran (eksploitasi dan tahap Konsolidasi. Rencana pentahapan ini dibuat dan ditandatangani oleh Panglima Komando Mandala Mayjen TNI Soeharto pada tanggal 6 Februari 1962 pukul 10.00 50
Tahapan infiltrasi di Papua sebenarnya sudah dilaksanakan secara terbatas sejak akhir 1950 dan awal tahun  1960.    Infiltrasi  dalam  skala  terbatas  dan  kecil  pernah  dilakukan  di  pulau  Gag  pada  1952 dipimpin  oleh  Ali  Kahar.  Setahun  kemudian  pada  1954  di  Fakfak  oleh  Sersan  Kalalo  ML  dengan wakil Kopral BPX Sauth.  Adapun infiltrasi ke teluk Etna (Kaimana) pada tahun 1954 dipimpin oleh JA. Dimara. Pendaratan ini membawa 42 orang bersenjata lengkap. Kemudian pada 9 November 1960, diberangkatkan dari pulau Buru 29 0rang yang diberi sandi PG-100 (pasukan Gerilya) dipimpin oleh Lettu Inf, Antaribaba 51
Pada tahap Infiltrasi direncanakan bahwa pada akhir tahun 1962, sudah tersedia 10 kompi inti APRI (Angkatan Perang Republik Indonesia) di kantong-kantong daerah bebas di Papua. Sedangkan Tahap Penghancuran,  selambat  lambatnya  pada  permulaan  tahun  1963  jika  perjuangan  diplomatik menginginkan. Tujuannya adalah melumpuhkan kekuatan militer Belanda, agar dapat seluruh wilayah Papua  dikembalikan  pada  kekuasaan  RI.  Jika  tahap  kedua    sukses,  tahap  konsolidasi  hanyalah  fase
47 Leirissa,RZ, (etal). Sejarah proses Integrasi Irian  Jaya , Depdikbud – Diksjara Proyek Inventarisasi dan Dokumen Sejarah Nasional. 39, 1990
48 Drooglever Pieter, J., An Act of Free Choice decolonization and the Right to  Self  determination  in  West  Papua. Terj. Theresa Stantin, Maria van   Yperen dan
Marjolijn de jager, England. 560, 2010:
49 Yayasan Badan Kontak Keluarga Besar Perintis Irian Barat,  Catur Windu Kemenangan Perjuangan Trikora, 37,1995
50 Adrian Beny, 52 Tahun Infiltrasi PGT di Irian Barat. Gramedia : Jakarta, 30, 2014
51 Ibid.31-32
penyelesaian, dimana Komando Mandala akan mengkonsolidasikan semua kekuatan APRI di seluruh Irian  Barat 52
Mengingat  geografis  Papua  pada  masa  itu  maka  operasi  penyusupan  hanya  dapat  dilakukan melalui  laut  dengan  dukungan  Angkatan  Udara.  Maka  dalam  operasi  penyusupan  melalui  udara, Angkatan  Udara  telah  melakukan  beberapa  operasi    dan    yang  berkaitan  dengan  Kaimana  sebagai salah  satu  sasaran  operasi  di  Papua  bagian  selatan.  Untuk  melaksanakan  operasi  ini  maka  berbagai operasi dilakukan yang antara lain  menuju sasaran Kaimana adalah: Operasi Banteng
Operasi  ini  merupakan  operasi  penerjunan  pasukan  pertama  di  daerah  lawan  yang  dilakukan  pada tanggal 26 April 1962 dengan sasaran daerah Kaimana dan Fak-Fak. Operasi ini langsung di bawah pimpinan  Panglima  AULA  Komodor  Udara  Leo  Wattimena.  Pasukan  yang  diterjunkan  terdiri  dari PGT dan RPKAD dilakukan dalam 2 gelombang yaitu: pertama, Operasi Banteng I (Banteng Putih) dibawah pimpinan Mayor Udara Nayoan dengan daerah sasaran semenanjung Fak-Fak. Pasukan yang diterjunkan sebanyak 40 orang dibawah pimpinan Lettu Hernoto. Operasi Banteng II (Banteng Merah) dibawah  pimpinan  Kapten  Udara  Santoso  dengan  daerah  sasaran  Kaimana.  Penerjunan  di  Kaimana yang pertama terdiri dari tiga pesawat Dakota yang masing-masing diterbangkan oleh Kapten Udara Santoso dan Kopilot LU II Siboen. LU I Suhardjo dengan LU II M. Diran, dan LU I Nurman Munaf dengan LU I Suwarta. Penerbangan ini dipimpin oleh Kapten Santoso. Operasi ini menerjunkan satu tim gabungan PGT dan RPKAD (23 RPKAD, 9 PGT, dan satu perwira Zeni di bawah pimpinan Letda Heru  Sisnodo  dan  Letda  Zipur  Moertedjo  sebagai  pimpinan  penghancur  radar  di  Kaimana. Kedua,Operasi Garuda dilaksanakan pada tanggal 15-25 Mei, yang dipecah ke dalam Operasi Garuda Merah I untuk menerjunkan 38 prajurit di Fakfak dari Yon 454 Brawijaya menggunakan tiga Dakota; Garuda Putih I menerjunkan gabungan masing-masing 27 personil dari Yon 454 dan PGT di Kaimana; ketiga Operasi Kancil , Operasi Kancil menurut  rencana dilakukan pada tanggal 15, 16 dan 17 Mei 1962 dibagi dalam 3 flight, ialah :Kancil I dengan daerah  sasarannya Sorong, Kancil II dengan daerah sasarannya Fak-Fak,Kancil III dengan daerah sasarannya Kaimana.
Operasi Garuda
Operasi ini merupakan pelaksanaan dari Perintah Operasi No. PO-02 tanggal 13 Maret 1962. Sesuai dengan Operasi Kancil, maka daerah sasaran penyerangan yang dilakukan Operasi ini ialah di Sorong.,  Fak-Fak  dan  Kaimana.  Operasi  Garuda  dibagi  dalam  dua  penerbangan,  ialah  :  Operasi Garuda Merah dengan pesawat Dakota pada tanggal 15 Mei 1962, menerjunkan pasukan sebanyak 40 orang dan 38 orang pada tanggal 16 Mei 1962 di bawah pimpinan Kapten Atani. Daerah sasarannya ialah Fak-Fak. Operasi Garuda Putih di daerah Kaimana menerjunkan 27 orang pada tanggal 15 Mei 1962 dan 27 orang lagi pada tanggal 17 Mei 1962 yang seharusnya dilaksanakan tanggal 16 Mei 1962 karena cuaca jelek terpaksa ditunda.
Operasi Rajawali Operasi ini dilakukan pada tanggal 26 Juli untuk menerjunkan 71 anggota di Kaimana Yon 328 dari Hercules  dan    31  Juli  1962,  yang  bertugas  melakukan  penambahan  kekuatan  pasukan  dan perlengkapan  logistik  di  daerah  droping  Merauke  dan  Kaimana.    Akhirnya  dilaksanakanlah  operasi pamungkas yaitu Operasi Jatayu. Operasi Jatayu dilaksanakan tiga kali di bawah sandi Elang dengan daerah  penerjunan  di  Klamono-Sorong  menurunkan  132  prajurit  PGT;  Gagak  dengan  sasaran  di Kaimana  menerjunkan  141  orang  dari  Yon  454;  dan  Alap-alap  yang  diterbangkan  langsung  dari Bandung untuk menerjunkan 132 anggota PGT di Merauke.
Penerjunan yang dilakukan di Kaimana menyebabkan kehadiran ratusan prajurit di Kaimana. Menurut Pamungkas 53 kita  dapat  mengetahui  bahwa  sejarah  Kaimana  pada  masa  awal  integrasi  dengan
52 Ibid , 20-21
53 Cahyo Pamungkas  Sejarah lisan Integrasi Papua ke Indonesia: Pengalaman Orang Kaimana pada Masa Trikora dan Pepera
, Paramita Vol. 25 No. 1 - Januari 2015 [ISSN: 0854-0039, E-ISSN: 2407-5825] (2015:106)
Indonesia  adalah  sejarah  perlawanan  terhadap  Belanda  yang  melibatkan  para  pejuang  dan  pasukan- pasukan  TNI  yang  bergabung  dengan  Pasukan  Trikora.  Jika  dilihat  dari  fenomena  tersebut,  maka sejarah politik Kaimana pada masa Orde Baru adalah sejarah membangun representasi ke-Indonesia- an yang dihadapkan pada identitas politik ke-Papuaan hasil konstruksi pemerintahan kolonial Belanda. Pamungkas 54 menyatakan  bahwa  orang-orang  Kaimana  bukanlah  subjek  yang  tidak  berdaya  karena mereka juga mengalami proses sosialisasi politik, terutama pada level elit yakni orang-orang  Kaimana yang  dibuang  di  Digul  dan yang  berinteraksi  dengan  para  pendatang    lainnya.  Sosialisasi  politik itu memberikan orang-orang Kaimana alternatif  untuk mendukung integrasi dengan Indonesia.  Raja-raja Kaimana  dan  para  ulama  di  Kaimana  terbukti  berperan  aktif  dalam  mendukung  integrasi  Papua  ke Indonesia,  sekaligus  membangun  identitas  politik  ke-Indonesia-an.  Kalangan  nasionalis  Papua menganggap kenyataan  ini bisa terjadi karena mereka adalah  orang-orang yang berdarah campuran antara orang Papua dan orang Maluku.

## Penutup
Klaim    kerajaan  Majapahit  pada  abad  XIV    hanya  menunjukkan  bahwa  Papua  pernah    merupakan bagian dari wilayah negara nusa Majapahit.  Namun hubungan itu hanya dilakukan  melalui perantara orang  Maluku  terutama  dari  Seram  dan  Goram.  Wilayah  Onin  pada  masa  itu  sungguh    merupakan suatu wilayah yang sangat berat dan menakutkan bagi bangsa manapun maka hanya orang yang yang mereka  sudah  kenal  melalui  cara  cara  relasi  atau  hubungan  tertentu”.  Sementara,  para  aktor  yang menyemai dan menumbuhkan nasionalisme Indonesia di Kaimana pada 1946 hingga 1964 bukanlah tokoh yang dipersiapkan oleh nasionalis Indonesia. Para aktor Kaimana antara lain Muhamad Achmad Aituarauw, Muhamad Ombair dan  Abubakar Tjan Kok Tjiang serta Muhammad Al Hamid. Aktor lain yang  juga  berperan  sejak  1962  hingga  1964  umumnya  berasal  dari  luar  Kaimana  adalah  pasukan- pasukan  APRI  yang  bergabung    dengan  Pasukan  Trikora  bersama  para  sukarelawan  seperti  guru, pegawai di berbagai instansi pemerintah yang dikirim dari Jakarta. Proses menumbuhkan nasionalisme Indonesia  dikalangan orang Papua di Kaimana umumnya instan, tidak terencana (tidak dipersiapkan), tanpa  proses  pendidikan,  hanya  melalui  rapat/himbauan  dilakukan  melalui  gerakan  bawah  tanah terkecuali pada  pengiriman pasukan tempur .
54 Ibid,106

## Referensi:
Adrian Beny,2014. 52 Tahun Infiltrasi PGT di Irian Barat. Gramedia : Jakarta
Andaya, L.Y. (1993). The World of Maluku. Hawai.
Chauvel, Richard. (2005). Constructing  Papuan Nationalism: History, Etnicity   and  Adaption,  East- West center, Washington.
Yayasan  Badan  Kontak  Keluarga  Besar  Perintis  Irian  Barat,  1995,  Catur  Windu  Kemenangan Perjuangan Trikora
Drooglever Pieter, J. (2009), An Act of Free Choice decolonization and the Right to Self determination in West Papua.Terj. Theresa Stantin, Maria van   Yperen dan Marjolijn  de jager, England.
Departemen Angkatan Darat, Staf Umum Angkatan Darat, (1961)Tinjauan Situasi Irian Barat , Jakarta. Harsya Bachtiar dan Koentjaraningrat. (1961). Penduduk Irian Barat, Pt.Penerbitan   Universitas
Jakarta.
Haga, A. (1884). Nederlandsch Nieuw Guinea en De Papoesche Eilanden.
Historische
Bijdrage 1500-1883, Deel I; Batavia.
Leirissa,RZ,  (etal)  (1992).  Sejarah  proses  Integrasi  Irian    Jaya,  Depdikbud  –  Diksjara  Proyek Inventarisasi dan Dokumen Sejarah Nasional.
Meteray, Bernarda. (2012).  Nasionalisme Ganda Orang Papua.  Kompas: Jakarta.
Onim, J.F., 2006, Islam dan Kristen di Tanah Papua, Bandung, Jurnal Info media
Pigay, D.N. (2000).Evolusi Nasionalisme dan Sejarah Konflik Politik di Papua   Jakarta.
Yamin, Muhamad, (1956). Perdjuangan Irian Barat Atas Dasar Proklamasi,
N.V.   Nusantara,
Bukit Tinggi .
Wallace, A. R. (1890). The Malay archipelago is the Land of the Orang-Utan and the Bird paradise .London and New York.
Widjojo,  S.Muridan.  Ed.(2009).Papua  Road  Map  Negotiating  the  Past,  Improving  the  Present  and Securing the Future. LIPI TIFA Yayasan Obor: Jakarta.
Widjojo, Muridan. (2013), Pemberontakan Nuku. Komunitas Bambu, Depok.
Slamet Muljana, (2006) Tafsir Sejarah Nagara Kretagama, LKIS Yogyakarta.
Soewarsono, ed. (2007).Nasionalisme Indonesia dalam Konteks Otonomi Daerah. LIPI: Jakarta.
Soewarsono,  Herman  Hidayat,  dkk.  (2013).  Jejak  Kebangsaan  Kaum  Nasionalis  di  Manokwari  dan Boven Digul. Obor: Jakarta.
Jurnal, Disertasi ,  & Hasil Penelitian
Cahyo  Pamungkas  (2015),  Sejarah  lisan  Integrasi  Papua  ke  Indonesia:  Pengalaman  Orang  Kaimana pada Masa Trikora dan Pepera , Paramita Vol. 25 No. 1 - Januari 2015 [ISSN: 0854-0039, E- ISSN: 2407-5825]
Meteray Bernarda,  Wabiser dan  Timisela (2018), Pertumbuhan Nasionalisme Indonesia   Di Jayapura 1966-1969, hasil penelitian, UNCEN
Meteray  Bernarda  dan    Jamal  (2018),  Pertumbuhan  Kesadaran  Nasionalisme  Indonesia  Di  antara Orang Papua di Jayapura 1945-1949,  hasil penelitian, UNCEN
Meteray  Bernarda  dan  Yan  D,  Wabiser,  Pertumbuhan  Nasionalisme  Indonesia  di  Kalangan  Orang PAPUA 1963−1969, 2019/6, jmi.ipsk.lipi.go.id
Lumintang dan Meteray (2017, Pertumbuhan Nasionalisme Indonesia  Di Jayapura 1963-1965,  hasil penelitian, UNCEN
Widjojo S. Muridan. (2009). The Revolt of Prince Nuku: Cross- Cultural Alliances Making in Maluku, ca. 1780 - 1810, Disertasi, Leiden.
Zuhdi Susanto, Labu Rope Labu Wana: Sejarah Butun Abad XVII-XVII  (Disertasi, Fakultas Sastra Universitas Indonesia, Jakarta,1990).