## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia

## Perlindungan Hukum Rumah Sakit Yang Belum Memenuhi Kelas Rawat Inap Standar JKN
Deny Sulistyorini 1 , Mokhamad Khoirul Huda, 2
1 Program Studi Magister Hukum, Universitas Hangtuah Surabaya., Jalan Keputih Blok E Nomor 150, Surabaya, 60111 E-mail : magister.hukum@hangtuah.ac.id
2 Program Studi Magister Hukum, Universitas Hangtuah Surabaya., Jalan Keputih Blok E Nomor 150, Surabaya, 60111 E-mail : magister.hukum@hangtuah.ac.id
Abstract— This study aims to analyze the parameters of the JKN standard inpatient class and the legal consequences for the hospital if it cannot meet the JKN standard inpatient class rules. This research uses descriptive normative research method. The approach used is the statutory  approach,  conceptual  approach,  and  comparative  approach.  The  results  show  that  the  definition  and  criteria  for  standard inpatient  classes  have  not  been  regulated  in  the  regulations  on  standard  classes  for  JKN  participants,  either  in  the  form  of  laws, government  regulations,  presidential  regulations  or  ministerial-level  regulations.  The  process  of  phasing  the  application  of  standard inpatient classes and the consequences of the hospital if it cannot meet these rules also there is no regulation that regulates it. The current regulations are considered to be insufficient to provide protection for hospitals in implementing standard inpatient classes. Strengthening regulations governing the parameters of standard inpatient classes and the phasing process for implementing standard inpatient classes, which is then followed by outreach to stakeholders, hospitals and JKN participants, as well as the role of ministries/agencies in overseeing the phasing process.
Keywords: Legal protection; Hospital; Standard Inpatient Class; National health insurance.

## I. PENDAHULUAN
Kesehatan  merupakan  salah  satu  kebutuhan  dasar  manusia,  oleh  karena  itu  kesehatan  merupakan  hak  bagi  setiap  warga masyarakat  yang  dilindungi  oleh  undang-undang. 1 Hak  tersebut  telah  di  atur  dalam  Pasal  28C  Undang-Undang  Dasar  1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) bahwa setiap orang mempunyai hak untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Di dalam Pasal 28H secara  spesifik  juga  mengatur  tentang  kebutuhan  dasar  manusia  khususnya  dalam  bidang  kesehatan,  dimana  setiap  orang mempunyai  hak  mendapatkan  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat  serta  berhak  untuk  memperoleh  pelayanan  kesehatan dalam kerangka jaminan sosial. Jaminan sosial menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (selanjutnya disingkat dengan UU SJSN)  merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
Sebagaimana amanah Pasal 23 ayat (4)  UU SJSN menyebutkan bahwa dalam hal peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) membutuhkan  pelayanan  rawat  inap  di  Rumah  Sakit,  maka  kelas  pelayanan  yang  diberikan  berdasarkan  kelas  standar.  Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) JKN memberikan manfaat tunggal bagi peserta JKN dimana paket pelayanan rawat inap yang sama antara manfaat medis dan non medis (kelas perawatan), tidak ada pembedaan sebagai perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. 2
Penerapan  KRIS  JKN  akan  berdampak  pada  besaran  tarif  tunggal  yang  diberlakukan  untuk  semua  Rumah  Sakit  yang melaksanakan kebijakan KRIS JKN.   Filosofi dasar penerapan KRIS JKN adanya kebijakan perbedaan kelas rawat inap yang berlaku  saat  ini  yang  menimbulkan  polemik  mengenai  pembebanan  biaya  rawat  inap  yang  berbeda.  Ketidakmerataan  beban pelayanan  di  setiap  segmen  menjadi  beban  bagi  keberlangsungan  finansial  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  (BPJS) Kesehatan. 3 Di  sisi  lain  dalam  amanah  UU  SJSN  Pasal  19  ayat  1  disebutkan  bahwa  penyelenggaraan  JKN  menganut  prinsip ekuitas, dimana setiap peserta JKN memiliki hak yang sama dalam memperoleh pelayanan sesuai dengan kebutuhan medisnya dan tidak terikat dengan besaran iuran yang telah dibayarkan peserta tersebut.
Hambatan yang akan timbul dalam penerapan KRIS JKN diantaranya adalah  belum ada regulasi yang menjelaskan tentang definisi dan kriteria KRIS JKN sebagai acuan oleh Rumah Sakit untuk menjalankan kebijakan tersebut.  Selain itu terkait juga dengan  kesiapan  Rumah  Sakit  dalam  memenuhi  penyediaan  jumlah  tempat  tidur  sesuai  standar World  Health  Organization (WHO)  akan  mempengaruhi  kemampuan  daya  tampung  Rumah  Sakit  untuk  memberikan  pelayanan  rawat  inap  bagi  peserta JKN.
1 Mikho Ardinata. (2020). “Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”. . Jurnal HAM , 11 (2) : 319.
2 Golda  Kurniawati,dkk.  (2021).  “Kesiapan  Penerapan  Pelayanan  Kelas  Standar  Rawat  Inap  dan  Persepsi  Pemangku Kepentingan” . Jurnal Jaminan Kesehatan Nasional , 1 (1) : 33-43.
3 Faozi Kurniawan. (2019). “Penetapan Kelas Standar Pelayanan JKN sebagai Amanah UU SJSN”. Policy Brief , 03, 1.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
Penerapan  KRIS  dilaksanakan    oleh  pemerintah  melalui  BPJS  Kesehatan  paling  lambat  tahun  2022  secara  bertahap  dan berkesinambungan untuk meningkatkan tata kelola jaminan kesehatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 54B Peraturan Presiden Republik  Indonesia  Nomor  64 Tahun  2020  tentang  Perubahan  Kedua  atas  Peraturan  Presiden  Nomor  82  Tahun  2018 tentang Jaminan Kesehatan. Pemerintah berharap pelayanan KRIS dapat diterapkan paling lambat 1 Januari 2023, sesuai dengan  Pasal 84 huruf b Peraturan Presiden Republik Indonesia  Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan.

## A. Rumusan Masalah
Berdasarkan  penjelasan  pada  pendahuluan  penelitian  diatas,  maka  rumusan  masalah  pada  penelitian  ini  dapat  dijelaskan sebagai berikut:
1. Bagaimana parameter penetapan kelas rawat inap standar JKN?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap rumah sakit yang tidak dapat memenuhi aturan kelas rawat inap standar JKN?

## B. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Untuk menganalisis parameter penetapan kelas rawat inap standar JKN.
2. Untuk menganalisis akibat hukum terhadap rumah sakit yang tidak dapat memenuhi aturan kelas rawat inap standar JKN?

## II. TINJAUAN TEORITIS
Mencermati pembahasan diatas mengenai penetapan kelas rawat inap standar JKN peneliti menggunakan beberapa teori yang digunakan  sebagai  pisau  analisis  dalam  meneliti  penetapan  kelas  rawat  inap  standar  JKN.  Beberapa  teori  yang  digunakan diantaranya adalah:
1. Teori Perlindungan Hukum.
Perlindungan  Hukum  berasal  dari  dua  kata  yaitu  perlindungan  dan  hukum.  Dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia (selanjutnya disebut KKBI) kata perlindungan berasal dari kata “lindung” yang mempunyai arti  menempatkan dirinya di bawah (di balik, di belakang) sesuatu supaya tidak terlihat; bersembunyi (berada) di tempat yang aman supaya terlindung, sehingga  makna  kata  perlindungan  adalah  suatu  proses,  cara,  perbuatan  melindungi. 4 Kata  hukum  dalam  KKBI mempunyai  arti  a.  peraturan  atau  adat  yang  secara  resmi  dianggap  mengikat,  yang  dikukuhkan  oleh  penguasa  atau pemerintah; b. undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; c. patokan (kaidah, ketentuan)  mengenai  peristiwa  (alam  dan  sebagainya)  yang  tertentu;  c.  keputusan  (pertimbangan)  yang  ditetapkan  oleh hakim (dalam pengadilan). 5
Teori Perlindungan  Hukum  menurut  para  ahli,  diantaranya  teori  perlindungan  hukum  menurut  Satjipto  Raharjo  yang terinspirasi  dari  tujuan  hukum  yang  dikemukan  Fitzgerald.  Tujuan  hukum  menurut  Fitzgerald  adalah  untuk mengintegrasikan  dan  mengkoordinasikan  berbagai  kepentingan  dalam  masyarakat  dengan  cara  mengatur  perlindungan dan  pembatasan  terhadap  berbagai  kepentingan  tersebut.  Dari  konsep  itu,  Satjipto  Raharjo  mendefinisikan  perlindungan hukum  adalah  memberikan  pengayoman  kepada  hak  asasi  manusia  yang  dirugikan  orang  lain  dan  perlindungan  tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum. 6
Teori  perlindungan  hukum  menurut  Philipus  M.  Hadjon  adalah  perlindungan  akan  harkat  dan  martabat,  serta pengakuan  terhadap  hak-hak  asasi  manusia  yang  dimiliki  oleh  subyek  hukum  berdasarkan  ketentuan  hukum  dari kesewenangan. 7 Selanjutnya  menurut  Soerjono  Soekanto  perlindungan  hukum  merupakan  suatu  perlindungan  yang diberikan  terhadap  subyek  hukum  dalam  bentuk  perangkat  hukum.  Dalam  pemberian  perlindungan  hukum  terhadap subyek  hukum  dalam  bentuk  perangkat  yang  bersifat  preventif  maupun  yang  bersifat  represif,  baik  lisan  maupun  yang tertulis. 8 Perlindungan  hukum  pada dasarnya  merupakan suatu  tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan  sewenang-wenang  oleh  penguasa  yang  tidak  sesuai  dengan  aturan  hukum,  untuk  mewujudkan  ketertiban  dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. 9
Ketiga  Teori  Perlindungan  Hukum  di  atas,  yang  akan  dipakai  sebagai  rujukan  dalam  penulisan  ini  adalah  Teori Perlindungan  Hukum  dari  Philipus  M.  Hadjon  dengan  bukunya  yang  berjudul  Pelindungan  Hukum  Bagi  Rakyat.  Teori Perlindungan  Hukum  Philipus  M.  Hadjon  menitikberatkan  pada  perlindungan  dan  pengakuan  hak  asasi  manusia  yang dimiliki oleh subyek hukum. Subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum, yaitu orang. Orang dalam subyek hukum dibedakan menjadi 2 (dua) pengertian, yaitu : Natuurlijke Persoon yang disebut
4 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI), https://kbbi.web.id/lindung. Diakses pada tanggal 3 Februari 2021, Jam 11.03 WIB.
5 Ibid . 6 Satjipto Rahardjo, 2000,  “Ilmu Hukum, Bandung”, Cetakan ke-V, Citra Aditya Bakti, hal. 53.
7 Philipus M. Hadjon, 1987,  “Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia”, PT.Bina Ilmu , Surabaya, hal.1-2.
8 Soerjono Soekanto, 1984, “Pengantar Penelitian Hukum”, UI Press, Jakarta, hal.133.
9 Setiono, 2004, Rule of Law ( Supremasi Hukum ), Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hal.3.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
orang  dalam  bentuk  manusia  atau  manusia  pribadi,  dan Rechts  Persoon yang  disebut  orang  dalam  bentuk  badan  hukum baik berupa bahan hukum privat maupun badan hukum publik. 10
Perlindungan    hukum      memberikan      gambaran      tentang      fungsi  hukum,  yaitu  konsep  dimana  hukum  dapat memberikan suatu  keadilan, ketertiban, kepastian,  kemanfaatan dan  kedamaian. Perlindungan  hukum bagi rakyat terbagi menjadi 2, yaitu : 11
a. Perlindungan  Hukum  Preventif,  yakni  bentuk  perlindungan  hukum  dimana  rakyat  diberi  kesempatan  untuk mengajukan  keberatan  atau  pendapatnya  sebelum  suatu  keputusan  pemerintah  mendapat  bentuk  yang  definitif. Pada  perlindungan  hukum  preventif  ini,  subyek  hukum  diberi  kesempatan  untuk  mengajukan  keberatan  atau pendapatnya  sebelum  suatu  keputusan  pemerintah  mendapat  bentuk  yang  definitif.  Tujuannya  adalah  mencegah terjadinya  sengketa.  Perlindungan  hukum  preventif  sangat  besar  artinya  bagi  tindakan  pemerintahan  yang didasarkan  pada  kebebasan  bertindak  karena  dengan  adanya  perlindungan  hukum  yang  preventif  mendorong pemerintah untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.
b. Perlindungan  Hukum  Represif,  yakni  bentuk  perlindungan  hukum,  dimana  lebih  ditujukan  dalam  penyelesaian sengketa. Philipus M. Hadjon dalam bukunya juga lebih menitikberatkan kepada sarana perlindungan hukum yang represif, ini berarti bahwa perlindungan hukum baru diberikan ketika  masalah atau sengketa sudah terjadi dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa.
Prinsip  perlindungan  hukum  terhadap  tindakan  pemerintah  bertumpu  dan  bersumber  dari  konsep  tentang  pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan  keberadaan  manusia  sebagai  mahkluk  Tuhan  Yang  Maha  Esa  dan  merupakan  anugerah-Nya  yang  wajib  dihormati, dijunjung  tinggi  dan  dilindungi  oleh  negara,  hukum,  Pemerintah,  dan  setiap  orang  demi  kehormatan  serta  perlindungan harkat  dan  martabat  manusia,  sebagaimana  dijelaskan  dalam  Pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM). Pasal 4 UU HAM menyebutkan bahwa yang termasuk dalam Hak Asasi Manusia meliputi hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak  dituntut  atas  dasar  hukum  yang  berlaku  surut.  Dengan  demikian,  prinsip  perlindungan  hukum  terhadap  tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. 12 Perlindungan  hukum  menjadi  bagian  yang  sangat  penting  untuk  mewujudkan  kepastian  hukum  bagi  masyarakat sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 angka (2) dan (3) UU HAM, bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dan  perlakuan  hukum  yang  adil  di  depan  hukum  agar  mendapatkan  kepastian  hukum,  serta  perlindungan  hak  asasi manusia  dan  kebebasan  dasar  manusia,  tanpa  diskriminasi.  Tujuan  dari  perlindungan  hukum  tersebut  dalam  rangka memastikan subyek hukum  memperoleh setiap haknya, apabila ada pelanggaran  hak tersebut  maka adanya perlindungan hukum dapat melindungi subyek hukum yang menjadi korban.
2. Teori Keadilan
Keadilan berasal dari kata adil, menurut KKBI adalah sama berat; tidak berat sebelah; tidak memihak; berpihak kepada yang benar; berpegang pada kebenaran; sepatutnya; tidak sewenang-wenang. 13 Adil  mengandung  makna suatu keputusan dan  tindakan  yang  didasarkan  pada  norma-norma  objektif.  Keadilan  pada  dasarnya  adalah  suatu  konsep  yang  relative. Persepsi  adil  pada  setiap  orang  tidak  sama,  adil  menurut  salah  satu  orang  belum  tentu  adil  bagi  yang  lainnya,  ketika seseorang  menganggap  telah  melakukan  suatu  keadilan,  maka  persepsi  tersebut  harus  relevan  dengan  ketertiban  umum dimana  suatu  skala  keadilan  diakui.  Skala  keadilan  sangat  bervariasi  dari  satu  tempat  ke  tempat  lain,  setiap  skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut. 14 Teori  Keadilan  menurut  Plato,  yang  menekankan  pada  harmoni  atau  keselarasan.  Plato  mendefinisikan  keadilan sebagai “ the supreme virtue of the good state ”, sedang orang yang adil adalah “ the self diciplined man whose passions are controlled  by  reasson ”.  Plato  berpendapat  bahwa  pengertian  keadilan  adalah  diluar  kemampuan  manusia  biasa  dimana keadilan  hanya  dapat  ada  di  dalam  hukum  dan  perundang-undangan    yang  dibuat  oleh  para  ahli  yang  khususnya memikirkan hal  itu. 15 Bagi Plato keadilan tidak dihubungkan secara langsung dengan hukum. Baginya keadilan dan tata hukum merupakan substansi umum dari suatu masyarakat yang membuat dan menjaga kesatuannya. 16
10 Kansil, C.T.S. et al , 1995 , “ Modul Hukum Perdata ”, Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 82.
11 ,O p.Cit., hal.4. 12 O p.Cit. , h.38. 13 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI), https://kbbi.web.id/adil. Diakses pada tanggal 8 Februari 2021, Jam 10.03 WIB.
14 M. Agus Santoso, 2014, “ Hukum,Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum ”, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta, hal.
85.
15 I Gde Suranaya Pandit. (2016), Konsep Keadilan Dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik, Jurnal Administrasi Publik, 1 (1) : 15.
16 Bahder Johan Nasution. (2014), Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern , Jurnal Yustisia, 3 (2) : 120.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
Teori  Keadilan  Aristoteles,  yang  menekankan  pada  perimbangan  atau  proporsi.  Aristoteles mengungkapkan  keadilan dengan ungkapan “untuk hal-hal yang sama diperlakukan secara sama, dan yang tidak sama juga diperlakukan tidak sama, secara proporsional” ( justice consists in treating equals equally and unequalls unequally, in proportion to their inequality). Keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan  distributif  ialah  keadilan  yang  memberikan  kepada  tiap  orang  porsi  menurut  pretasinya.  Keadilan  komutatif memberikan  sama  banyaknya  kepada  setiap  orang  tanpa  membeda-bedakan  prestasinya  dalam  hal  ini  berkaitan  dengan peranan tukar menukar barang dan jasa. 17
Teori  Keadilan  Adam  Smith,  bahwa  keadilan  sesungguhnya  hanya  punya  satu  arti  yaitu  keadilan  komutatif    yang menyangkut  kesetaraan,  keseimbangan,  keharmonisan  hubungan  antara  satu  pihak  dengan  pihak  lainnya.  Penegakan keadilan komutatif membutuhkan peran negara yang harus bersikap netral dan memperlakukan semua pihak secara sama tanpa  terkecuali.  Adam  Smith  menolak  keadilan  distributif  sebagai  salah  satu  jenis  keadilan,  alasannya  karena  apa  yang disebut keadilan selalu menyangkut hak semua orang tidak boleh dirugikan haknya atau secara positif setiap orang harus diperlakukan sesuai dengan haknya. Ada 3 (tiga) prinsip pokok keadilan komutatif menurut Adam Smith, yaitu : 18 a. Prinsip No Harm
Prinsip no  harm mempunyai  makna  tidak  merugikan  dan  melukai  orang  lain  baik  sebagai  manusia,  anggota keluarga atau anggota masyarakat baik menyangkut pribadinya, miliknya atau reputasinya. Pertama, keadilan tidak hanya  menyangkut  pemulihan  kerugian,  tetapi  juga  menyangkut  pencegahan  terhadap  pelanggaran  hak  dan kepentingan pihak lain. Kedua, pemerintah dan rakyat sama-sama  mempunyai  hak sesuai dengan status sosialnya yang  tidak  boleh  dilanggar  oleh  kedua  belah  pihak.  Pemerintah  wajib  menahan  diri  untuk  tidak  melanggar  hak rakyat  dan  rakyat  sendiri  wajib  menaati  pemerintah  selama  pemerintah  berlaku  adil,  maka  hanya  dengan  inilah dapat diharapkan akan tercipta dan terjamin suatu tatanan sosial yang harmonis. Ketiga, keadilan berkaitan dengan prinsip  ketidakberpihakan  ( impartiality ),  yaitu  prinsip  perlakuan  yang  sama  didepan  hukum  bagi  setiap  anggota masyarakat
b. Prinsip Non Intervention
Prinsip non  intervention adalah  prinsip  tidak  ikut  campur  tangan.  Prinsip  ini  menuntut  agar  demi  jaminan  dan penghargaan  atas  hak  dan  kepentingan  setiap  orang  tidak  diperkenankan  untuk  ikut  campur  tangan  dalam kehidupan dan kegiatan orang lain. Prinsip tidak ikut campur tangan yang menuntut agar jaminan dan penghargaan atas hak dan kepentingan setiap orang, tidak seorangpun diperkenankan untuk ikut campur tangan dalam kehidupan dan  kegiatan  orang  lain  Campur  tangan  dalam  bentuk  apapun  akan  merupakan  pelanggaran  terhadap  hak  orang tertentu yang merupakan suatu harm (kerugian) dan itu berarti telah terjadi ketidakadilan. Dalam hubungan antara pemerintah dan rakyat, pemerintah tidak diperkenankan ikut campur tangan dalam kehidupan pribadi setiap warga negara tanpa alasan yang jelas, dan campur tangan pemerintah akan dianggap sebagai pelanggaran keadilan c. Prinsip Pertukaran yang Adil
Prinsip  keadilan  tukar  atau  prinsip  pertukaran  dagang  yang fair, terutama  terwujud  dan  terungkap  dalam mekanisme harga dalam pasar. Ini sesungguhnya merupakan penerapan lebih lanjut prinsip no harm secara khusus dalam pertukaran dagang antara satu pihak dengan pihak lain dalam pasar.

## III. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  bersifat  yuridis  normatif  atau  disebut  juga normative  legal  reseach, dimana  penelitian  ini  ditujukan  untuk menemukan dan  merumuskan argumentasi  hukum  melalui  analisis terhadap pokok permasalahan  yang dilakukan dengan cara meneliti  bahan  pustaka  atau  data  sekunder. 19 Pendekatan  penelitian  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  ( Statute Approach ), pendekatan konseptual ( Conceptual Approach ) dan pendekatan komparatif ( Comparative Approach ). Penelitian ini menggunakan  bahan  hukum  primer,  seperti  :  UUD  1945, UU  Kesehatan,  UU  Rumah  Sakit,  UU  SJSN,  Peraturan  Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia  Nomor  64  Tahun  2020  tentang  Perubahan  Kedua  atas  Peraturan  Presiden  Nomor  82  Tahun  2018  tentang  Jaminan Kesehatan. Bahan hukum sekunder, seperti : buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah, seminar dan lain sebagainya yang relevan dengan penelitian ini. Bahan hukum tertier, seperti : kamus.

## IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Pembahasan penelitian ini akan dibagi menjadi dua bagian meliputi parameter penetapan Kelas Rawat Inap Standar Jaminan Kesehatan Nasional dan akibat hukum terhadap rumah sakit yang tidak dapat memenuhi aturan Kelas Rawat Inap Standar JKN.
17 Carl Joachim Friedrich, 2004, “Filsafat Hukum Perspektif Historis”, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, hal. 25.
18 A.  Sonny  Keraf,  1996,  “Pasar  Bebas  Keadilan  &  Peran  Pemerintah  (Telaah  Atas  Etika  Politik  Ekonomi  Adam  Smith)”, Kanisius, Yogyakarta, hal. 111-120.
19 Bahtiar,  2018, “Metode Penelitian Hukum”. Unpam Press, Tangerang Selatan, hal.55.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia

## A. Parameter Penetapan Kelas Rawat Inap Standar Jaminan Kesehatan Nasional
Jaminan kesehatan merupakan jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta mendapatkan manfaat pemeliharaan dan perlindungan kesehatan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau  iurannya  dibayar  oleh  pemerintah  sebagaimana  dijelaskan  dalam  Pasal  1  ayat  (1) Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.  Jaminan kesehatan merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (selanjutnya disebut SJSN) sebagaimana tertuang dalam Pasal 18 UU SJSN yang menyebutkan bahwa program jaminan sosial, meliputi; jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian.
JKN  yang  dirumuskan  oleh  UU  SJSN  adalah  jaminan  kesehatan  yang  diselenggarakan  secara  nasional  berdasarkan  prinsip asuransi  sosial  dan  prinsip  ekuitas  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  19  ayat  (1)  UU  SJSN.  Asuransi  sosial  merupakan  suatu mekanisme pengumpulan dana yang bersifat  wajib yang berasal dari iuran peserta guna memberikan perlindungan atas resiko sosial  ekonomi  yang  menimpa  peserta  dan/atau  anggota  keluarganya.  Dalam  asuransi  sosial,  kepesertaan  bersifat  wajib  yang berpotensi  mencakup  100%  penduduk  ( universal  coverage )  dan  relatif  dapat  menekan  biaya  pelayanan  kesehatan.  Asuransi sosial bersifat non profit dengan penjaminan manfaat yang komprehensif. 20 Iuran dalam asuransi sosial bukan berdasarkan nilai nominal,  akan  tetapi  dihitung  dari  persentase  upah  yang  wajib  dibayarkan  dan  manfaat  asuransi  ditetapkan  melalui  peraturan perundangan dan setara untuk semua peserta. 21
Prinsip  ekuitas  dalam  JKN  dijelaskan  dalam  UU  SJSN,  yaitu  kesamaan  dalam  memperoleh  pelayanan  sesuai  dengan kebutuhan  medisnya  yang  tidak  terikat  dengan  besaran  iuran  yang  telah  dibayarkannya.  Istilah  “ekuitas”  sendiri  berasal  dari bahasa  Latin  yakni aequitas ,  yang  kemudian  diturunkan  juga  dari  kata aequus ,  yang  berarti  “sama”  dalam  konteks menempatkan sesuatu pada apa yang tepat sesuai dengan manfaat atau kondisi mereka. Ekuitas pada layanan kesehatan bukan hanya tentang distribusi kesehatan, namun mencakup bagaimana layanan kesehatan pribadi dialokasikan.
Tabel 1. Dimensi Ekuitas Kesehatan
DIMENSI EKUITAS INDIKATOR KETERANGAN AKSES LAYANAN • Ketersediaan fasilitas kesehatan. • Ketersediaan tenaga kesehatan. • Transportasi  dan  jarak  ke Faskes. • Termasuk tempat tidur,
obat-obatan dan lainya.
• Termasuk  dokter  spesialis dan tenaga laboratorium.
• Termasuk fasilitas ambulance. KUALITAS PELAYANAN • Kelengkapan  Faskes  sesuai jenis penyakit yang diderita. • Kenyamanan pemeriksaan, tempat tidur dan ruang tunggu. • Prosedur layanan dan keterampilan komunikasi nakes. • Termasuk di tingkat FKTP. • Termasuk fasilitas yang ramah  difabel,  lansia  dan anak-anak.
• Termasuk front-desk & tenaga administrasi pemanfaatan pelayanan, PEMANFAATAN PELAYANAN • Penjaminan layanan kegawat-daruratan. • Pemanfaatan  layanan  tingkat pertama. • Pemanfaatan rujukan.
• Mengedepankan  kepuasaan & keselamatan peserta. • Termasuk menjamin kecepatan dan ketepatan mendapatkan layanan.
• Termasuk menjamin optimalisasi sistem rujukan.
Sumber : Prakarsa, 2017.
Sejak  1  Januari  2014,  Pemerintah  Indonesia  mengimplementasikan  Program  JKN  yang  bertujuan  memberikan  jaminan kesehatan bagi seluruh Warga Negara Indonesia. Pemerintah menargetkan jaminan kesehatan menyeluruh tersebut sudah dapat tercapai pada tahun 2019, yang mana salah satu sasarannya adalah paket manfaat medis dan non medis (kelas perawatan) yang sama, tidak ada perbedaan, untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. 22 Manfaat medis dan non medis yang sama bagi peserta JKN merupakan pelaksanaan amanah Pasal 23 ayat (4) UU SJSN yang dituangkan dalam Sasaran Pokok Peta Jalan ( roadmap ) Menuju Jaminan Kesehatan Nasional 2012-2019, dimana tahun 2019  peserta JKN akan mendapatkan paket manfaat non medis (kelas perawatan) yang sama atau lebih dikenal dengan istilah Kelas Standar.
Kelas Standar JKN selanjutnya disebut Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) JKN belum ada pengertian secara jelas baik dalam UU  SJSN,  UU  BPJS,  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  64  Tahun  2020  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia
20 Rachmad Suhanda, 2015. “ Jaminan Kesehatan dan Manage Care ”. Jurnal Kedokteran Syiah Kuala , 15 (2): 106.
21 Wirjono Prodjodikoro, 1981, “ Hukum Asuransi Indonesia” , PT. Internasa, Jakarta, hal.12.
22 Golda Kurniawati, dkk. Op.Cit ., hal.33.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia
Nomor  64  Tahun  2020,  maupun  Peraturan  Pemerintah  Nomor  47  tahun  2021.  Dalam  peraturan  perundang-undangan  yang terkait dengan jaminan kesehatan belum ada yang menjelaskan mengenai definisi dan parameter kelas standar bagi peserta JKN, sehingga  belum  ada  acuan  baku  untuk  bisa  melaksanakan  kebijakan  KRIS  JKN  tersebut.  Adanya  kekosongan  norma  terkait regulasi KRIS JKN, terutama dalam hal definisi dan parameter KRIS JKN akan menyebabkan Rumah Sakit sebagai pelaksana kebijakan KRIS JKN belum mempunyai pedoman dalam rangka proses penerapan KRIS JKN.
Konsep  kelas  standar  dalam  pelayanan  rawat  inap  bagi  peserta  JKN  menurut  Muttaqien,  anggota  Dewan  Jaminan  Sosial Nasional  (DJSN)  mempunyai  arti  standarisasi.  Standarisasi  yang  dimaksud  adalah  standarisasi  pelayanan  JKN,  salah  satunya adalah standarisasi kelas rawat inap JKN di seluruh Indonesia, yang  saat ini belum ada standarisasi kelas rawat inap. 23 Realitas saat  ini  menunjukkan  bahwa  persepsi  setiap  Rumah  Sakit  terhadap  standarisasi  ruang  rawat  inap  sesuai  kelas  perawatannya belum ada parameter baku. Hal ini mendorong pengelola Rumah Sakit untuk membuat standar kelas rawat inap sesuai dengan kemampuan keuangan masing-masing, bahkan terkadang kurang mematuhui aturan standar teknis bangunan dan sarana Rumah Sakit. Kondisi ini membawa dampak pada keberagaman standar kelas rawat inap sesuai dengan persepsi pengelola Rumah Sakit.

## Gambar 1. Dua Belas Kriteria Konsep KRIS JKN
Dasar awal penentuan 12 kriteria rancangan konsep KRIS JKN di atas, mengutip dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia  Nomor  24  Tahun  2016  tentang  Persyaratan  Teknis  Bangunan  dan  Sarana  Rumah  Sakit,  dimana  di  dalam  aturan tersebut  menjelaskan  tentang  persyaratan  teknis  bangunan  dan  sarana  Rumah  Sakit  harus  memenuhi  standar  pelayanan, kemananan  serta  keselamatan  dan  kesehatan  kerja  penyelenggaraan  Rumah  Sakit. 24 Meskipun  regulasi  tersebut  sudah dinyatakan  tidak  berlaku  lagi,  tapi  sampai  saat  ini  masih  belum  ada  aturan  terbaru  yang  menggantikan  regulasi  tentang Persyaratan Teknis Bangunan dan Sarana Rumah Sakit.
B. Akibat Hukum Terhadap Rumah Sakit Yang Tidak Dapat Memenuhi Aturan Kelas Rawat Inap Standar JKN.
Pemenuhan  KRIS  bagi  peserta  JKN  merupakan  usaha  pemerintah  dalam  memutus  rantai  ketidakadilan  dan  diskriminasi dalam pemenuhan kebutuhan  dasar kesehatan bagi peserta JKN demi  mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Setiap peserta  JKN  yang  sakit  dan  membutuhkan  perawatan  di  Rumah  Sakit  berhak  mendapatkan  perawatan  yang  adil  dan  setara dalam hal manfaat non medis (kelas perawatan) sesuai kebutuhan medisnya. Hal ini sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) UU SJSN yang menyebutkan bahwa “Jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas”, yang penjelasan adalah prinsip ekuitas merupakan  kesamaan dalam memperoleh pelayanan sesuai dengan kebutuhan medisnya yang tidak terikat dengan besaran iuran yang telah dibayarkannya.
Kendala pemenuhan KRIS bagi peserta JKN masih menjadi masalah sebagian besar Rumah Sakit yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.  Regulasi yang ada saat ini  masih terlalu umum menjelaskan tentang konsep kelas standar bagi peserta JKN.
23 Muttaqien,  “Dampak  PP  47  Tahun  2021  terhadap  Kelas  Rawat  Inap  Standar  (KRIS)  JKN”, Makalah ,  disampaikan  pada Seminar  Online  “Strategi  dan  Persiapan  Rumah  Sakit  Menghadapi  Kelas  Standar  BPJS”  yang  diselenggarakan  oleh FKM UI pada tanggal 13 November 2021.
24 Tonang Dwi Aryanto, “Kelas Rawat Inap Standar JKN : Perspekstif RS”, Makalah, disampaikan dalam acara Seminar Online “Strategi dan Persiapan Rumah Sakit Menghadapi Kelas Standar JKN”, yang diselenggarakan oleh FKM UI ada tanggal 13 November 2021, p.5.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019

## Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia
Dalam  UU  SJSN  penjelasan  tentang  kelas  standar  ada  di  Pasal  23  ayat  (4)  dan  Pasal  32  ayat  (4)  yang  berbunyi  “Dalam  hal peserta  membutuhkan  rawat  inap  di  rumah  sakit,  maka  kelas  pelayanan  di  rumah  sakit  diberikan  berdasarkan  kelas  standar.” Penjelasan tentang definisi kelas standar dalam UU SJSN tidak ada pembahasan, bahkan regulasi turunannya seperti Peraturan Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  82  Tahun  2018  tentang  Jaminan  Kesehatan  maupun  Peraturan  Pemerintah  Nomor  47 Tahun  2021  tentang  Penyelenggaraan  Bidang  Perumahsakitan  juga  tidak  ditemukan  tentang  kelas  definisi  kelas  standar  bagi peserta JKN.
Regulasi yang mengatur tentang parameter kelas standar juga belum ada. Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang  Penyelenggaraan  Bidang  Perumahsakitan  hanya  mengatur  tentang  kewajiban  Rumah  Sakit  dalam  hal  pemenuhan ketersediaan Tempat Tidur (TT) kelas standar. Dalam regulasi tersebut pengaturannya tidak secara spesifik untuk peserta JKN saja, tapi berlaku secara umum untuk Rumah Sakit yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan maupun yang tidak bekerjasama. Kondisi  ini  membuat  kekawatiran  Rumah  Sakit  yang  tidak  bekerjasama  dengan  BPJS  Kesehatan  oleh  karena  wajib menyediakan  kelas  standar juga. Parameter  kelas  standar banyak diulas dalam  seminar dan  webinar online  yang  mengundang DJSN untuk menjelaskan tentang konsep kelas standar dan parameter kriteria kelas standar dalam memberikan perawatan bagi peserta JKN jika membutuhkan rawat inap di Rumah Sakit.
Saat  ini  masih  banyak  Rumah  Sakit  yang  belum  siap  menjalankan  kebijakan  KRIS  bagi  peserta  JKN.  Dari  hasil self assesment DJSN pada tahun 2021 menggambarkan baru 3% Rumah Sakit yang benar-benar siap melaksanakan kebijakan KRIS bagi peserta JKN, sebagian besar rumah sakit terkendala kondisi bangunan rumah sakit yang belum sesuai parameter 12 kriteria konsep rancangan KRIS JKN yang akan dijadikan sebagai dasar pelaksanaan kebijakan KRIS JKN. Rumah Sakit tersebut masih harus  melakukan  perubahan  dan  penambahan  infrastruktur  skala  kecil,  sedang  sampai  besar. 25 Proses  perubahan  tersebut membutuhkan waktu yang relatif panjang bagi Rumah Sakit Daerah dan Swasta pada khususnya untuk menerapkan kebijakan kelas standar sesuai dengan 12 konsep KRIS JKN.
Mencermati  Pasal  84  huruf  b  Peraturan  Presiden  Nomor  47  Tahun  2021  tentang  Penyelenggaraan  Bidang  Perumahsakitan yang  menyebutkan  “pelayanan  rawat  inap  kelas  standar  sebagaimana  dimaksud  dalam  huruf  a  diterapkan  paling  lambat  1 Januari  2023”.  Regulasi  tersebut  membuat  kebingungan  bagi  Rumah  Sakit  oleh  karena  ketidakjelasan  definisi  dan  parameter Kelas Standar yang diinginkan oleh Pemerintah. Apabila akhirnya Pemerintah menggunakan rancangan 12 konsep KRIS JKN hasil konsensus Tim Perumus Kebijakan KRIS dalam Program JKN  sebagai parameter KRIS JKN, maka muncul kekawatiran bagi Rumah Sakit yang belum bisa memenuhi 12 konsep KRIS JKN oleh karena butuh perubahan dan penambahan infrastuktur dengan  dana  investasi  yang  tidak  sedikit.  Jika  Rumah  Sakit  yang  saat  ini  bekerjasama  dengan  BPJS  Kesehatan  belum  siap menerapkan  kebijakan  KRIS  bagi  peserta  JKN  paling  lambat  1  Januari  2023,  ada  kekawatiran  munculnya  sanksi  pemutusan hubungan kerja antara Rumah Sakit yang sudah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.
Sanksi bagi Rumah Sakit yang tidak dapat memenuhi aturan KRIS JKN sampai saat ini belum ada regulasinya. Pemerintah akan memberikan kesempatan bagi Rumah Sakit yang belum bisa memenuhi parameter 12 konsep KRIS JKN untuk berusaha melakuan penambahan dan perbaikan infrastruktur agar bisa  melaksanakan aturan tersebut. Pemerintah dalam  hal ini diwakili oleh  DJSN,  Kementrian  Kesehatan  dan  BPJS  Kesehatan  melaksanakan  persiapan  penerapan  KRIS  JKN  sejak  tahun  2022 dengan  melakukan  tahapan self  assessment terhadap  Rumah  Sakit  yang  bekerjasama  dengan  BPJS  Kesehatan,  sosialisasi, edukasi  dan  advokasi  akan  dilakukan  DJSN  dalam  bentuk  konsultasi  publik  maupun  dalam  bentuk  media  sosialisasi  lainnya serta monitoring dan evaluasi. 26
Pemerintah  memberikan  kelonggaran  waktu  bagi  Rumah  Sakit  Pemerintah  dan  Swasta  yang  bekerjasama  dengan  BPJS Kesehatan  untuk  memenuhi  parameter  12  konsep  KRIS  JKN  secara  bertahap  selama  kurun  waktu  2022-2024. 27 Penerapan KRIS  JKN  dilaksanakan  secara  bertahap  sejak  tahun  2022,  dimulai  untuk  Rumah  Sakit  vertikal  sampai  dengan  tahun  2024 diharapkan seluruh Rumah Sakit yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan sudah mampu menerapkan kebijakan KRIS JKN. Ketua DJSN Andie Megantara menyampaikan proses pentahapan penerapan KRIS JKN dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan RI pada tanggal 25 Januari 2022 menyebutkan bahwa pentahapan kebijakan KRIS JKN dilakukan mulai awal bulan Juli 2022 pada 50 persen Rumah Sakit vertikal dengan pemenuhan 9 kriteria konsep KRIS JKN, selanjutnya pada  Desember  2022  di  seluruh  Rumah  Sakit  vertikal  (100  persen).  Pada  bulan  Januari  2023,  akan  mulai  beralih  ke  Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi sebanyak minimal 50 persen dengan 9 kriteria konsep KRIS JKN. Pada bulan Desember 2023,  penerapan  12  kriteria  konsep  KRIS  JKN  akan  mulai  dilaksanaka  di  seluruh  Rumah  Sakit  vertikal  dan  RSUD  Provinsi.
25 Nyoman  Ari  Wahyudi,  Hanya  3  Persen  RS  Siap  Adopsi  Kelas  Rawat  Standar,  https://ekonomi.bisnis.com/ read/20220125/12/1493395/duh-hanya-3-persen-rs-siap-adopsi-kelas-rawat-standar.  Diakses  tanggal  28  Mei  2022,  Jam 05.35 WIB.
26 Ratih  Waseso,  Implementasi  KRIS  JKN  Dinilai  Perlu  Dilakukan  Secara  Bertahap,  https://nasional.kontan.co.id /news/implementasi-kris-jkn-dinilai-perlu-dilakukan-secara-bertahap. Diakses tanggal 30 Mei 2022, Jam 09.33 WIB.
27 Ratih    Waseso,    Usulkan  Penerapan    KRIS  JKN  Bertahap,    ARSSI:  Kami  Perlu  Persiapan  di  Lapangan, https://nasional.kontan.co.id/news/usulkan-penerapan-kris-jkn-bertahap-arssi-kami-perlu-persiapan-di-lapangan .  Diakses tanggal 30 Mei 2022, Jam 10.01 WIB.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
Pemerintah  mengharapkan pada  bulan  Desember 2024, penerapan kebijakan  KRIS JKN  dengan 12 kriteria  konsep  berlaku di seluruh Rumah Sakit di Indonesia. 28
Regulasi  tentang  KRIS  JKN  dinilai  masih  belum  cukup  untuk  memberikan  perlindungan  bagi  Rumah  Sakit  dalam  proses persiapan penerapan kebijakan KRIS JKN.   Penetapan hasil konsensus Tim Perumusan Kebijakan KRIS dalam program JKN tentang definisi dan parameter KRIS JKN yang telah disosialisasikan dalam media sosial dan webinar atau seminar akademisi menjadi  sebuah  produk  hukum  dalam  bentuk  Peraturan  Pemerintah  atau  Peraturan  Presiden.  Regulasi  tersebut  akan  menjadi pedoman bagi  Rumah Sakit dalam mempersiapkan diri menuju penerapan kebijakan KRIS JKN.
Hasil penelitian secara langsung menyajikan data dan hasil yang didapat dari penelitin. Bagian ini hanya memberikan uraian naratif  atas  hasil  penelitian  tanpa  ada  interpretasi  atau  evaluasi.  Bagian  pembahasan  menginterpretasikan  makna  dari  hasil penelitian, baik sesuai dengan harapan atau tidak. Kutipan sedapat mungkin kutipan dalam bentuk parafrase.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

## A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan penelitian diatas mengenai KRIS JKN dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Penetapan Parameter KRIS JKN sampai saat ini masih belum jelas landasan hukumnya. Terdapat kekosongan norma  terkait definisi dan kriteria KRIS JKN sebagai pedoman Rumah Sakit untuk melaksanakan kebijakan tersebut, sehingga kondisi ini menjadi penghambat proses penerapan kebijakan KRIS JKN.
2. Akibat  hukum bagi  Rumah Sakit  yang tidak dapat  memenuhi aturan KRIS JKN  masih  belum ada regulasi  yang  mengatur terkait sanksi maupun konsekuensi apabila Rumah Sakit tidak dapat memenuhi aturan tersebut.

## B. Saran
Maka berdasarkan hasil penelitian ini , peneliti memberikan beberapa saran diantaranya adalah:
1. Penguatan  regulasi  terkait  definisi  dan  parameter  KRIS  JKN  sebagai  pedoman  Rumah  Sakit  yang  bekerja  sama  dengan BPJS  Kesehatan  untuk  mempersiapkan  diri  dalam  proses  melaksanakan  KRIS  JKN.  Definisi  KRIS  JKN  dapat mengakomodir  definisi  standar  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  102  Tahun  2000  tentang  Standarisasi  Nasional dan  hasil  konsensus  Tim  Perumus  Kebijakan  KRIS  dalam  Program  JKN  yang  disampaikan  dalam  webinar  terkait  KRIS JKN. Regulasi terkait penetapan parameter KRIS JKN harus mengakomodir aspek medis dan aspek non medis.
2. Pengaturan  regulasi  terkait  proses  pentahapan  pelaksanaan  KRIS  JKN,  dimana  selama  proses  pelaksanaan  awal  maka dilakukan  pendampingan  dari  BPJS  Kesehatan  tanpa  ada  sanksi  yang  diberikan,  kemudian  dilakukan  monitoring  dan evaluasi.  Terkait  sanksi,  baru  akan  diberikan  setelah  proses  pentahapan  selesai  pada  tahun  2024,  baik  berupa  sanksi peringatan sampai dengan sanksi pemutusan kerjasama dengan BPJS Kesehatan.
28 Diviya  Agatha,  Begini  Road  Map  Implementasi  KRIS  JKN,  Akan  Dilakukan  Bertahap  Mulai  2022-2024, https://www.liputan6.com/health/read/4927001/begini-road-map-implementasi-kris-jkn-akan-dilakukan-bertahap-mulai- 2022-2024. Diakses pada tanggal 30 Mei 2022, Jam 11.03 WIB.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019

## VI. DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Bahtiar, 2018, “Metode Penelitian Hukum”, Unpam Press, Tangerang Selatan. Carl Joachim Friedrich, 2004, “Filsafat Hukum Perspektif Historis”, Nuansa dan Nusamedia , Bandung. Kansil, C.T.S. et al , 1995, “Modul Hukum Perdata”, Pradnya Paramita , Jakarta. M. Agus Santoso, 2014, “Hukum,Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum”, Cetakan Kedua, Kencana , Jakarta. Satjipto Rahardjo, 2000,  “Ilmu Hukum”, Cetakan ke-V Citra Aditya Bakti, Bandung.
Setiono, 2004, “Rule of Law (Supremasi Hukum)”, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta. Soerjono Soekanto, 1984, “Pengantar Penelitian Hukum”, UI Press , Jakarta. Wirjono Prodjodikoro, 1981, “Hukum Asuransi Indonesia”, PT. Internasa, Jakarta.

## B. Jurnal
Faozi Kurniawan. (2019). “Penetapan Kelas Standar Pelayanan JKN sebagai Amanah UU SJSN”. Policy Brief , 03.
Golda Kurniawati,dkk. (2021). “Kesiapan Penerapan Pelayanan Kelas Standar Rawat Inap dan Persepsi Pemangku Kepentingan” . Jurnal Jaminan Kesehatan Nasional , 1 (1).
I  Nyoman Sudastra,dkk. (2020). “Perlindungan Hukum Pasien Jaminan Kesehatan Nasional Mandiri Yang Dibatasi Naik Kelas Rawat  Inap”. Tesis , Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah, Surabaya.
Mikho Ardinata. (2020). “Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”. Jurnal HAM , 11 (2): 319. Mokhamad Khoirul Huda, “Politik Hukum Kesehatan : Pemberlakuan Kelas Rawat Inap Standar Dalam Jaminan Kesehatan Nasional”, Makalah , disampaikan pada Webinar Online “Menyongsong Pelayanan BPJS Satu Kelas Standar  Implementasi dan Kendala di Fasilitas Kesehatan” yang diselenggarakan oleh Magister Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya pada tanggal 28 Februari 2022.
Muttaqien, “Dampak PP 47 Tahun 2021 terhadap Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) JKN”, Makalah , disampaikan pada Seminar Online “Strategi dan Persiapan
Rumah Sakit Menghadapi Kelas Standar BPJS” yang diselenggarakan oleh FKM UI pada tanggal 13 November 2021.
Rachmad Suhanda. (2015). “Jaminan Kesehatan dan Manage Care”. Jurnal Kedokteran Syiah Kuala , 15 (2).
Tonang Dwi Aryanto, “Kelas Rawat Inap Standar JKN : Perspekstif RS”, Makalah, disampaikan dalam acara Seminar Online “Strategi dan Persiapan Rumah Sakit Menghadapi Kelas Standar JKN”, yang diselenggarakan oleh FKM UI ada tanggal 13 November 2021.

## C. Peraturan Perundang-undangan
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen IV
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Lembaran Negara 2004 Nomor 150. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  36  tahun  2009  tentang  Kesehatan    Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2009  Nomor  144.  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063.
Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  24  Tahun  2011  tentang  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial.  Lembaran  Negara  2011  Nomor  116.  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  47  Tahun  2021  tentang  Penyelenggaraan  Bidang  Perumahsakitan.  Lembaran  Negara  2021  Nomor  57. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659.
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  64  Tahun  2020  tentang  Perubahan  Kedua  atas  Peraturan  Presiden  Nomor  82  Tahun  2018  tentang  Jaminan Kesehatan. Lembaran Negara 2020 Nomor 130.

## D. Internet
Diviya  Agatha,  Begini  Road  Map  Implementasi  KRIS  JKN,  Akan  Dilakukan  Bertahap  Mulai  2022-2024,  https://www.liputan6.com/health/read/
4927001/begini-road-map-implementasi-kris-jkn-akan-dilakukan-bertahap-mulai-2022-2024. Diakses pada tanggal 30 Mei 2022, Jam 11.03 WIB.
Nyoman Ari Wahyudi, Hanya 3 Persen RS Siap Adopsi Kelas Rawat Standar,  https://ekonomi.bisnis.com/read/20220125/12/1493395/duh-hanya-3-persen-rs- siap-adopsi-kelas-rawat-standar. Diakses tanggal 28 Mei 2022, Jam 05.35 WIB.
Ratih  Waseso,  Implementasi  KRIS  JKN  Dinilai  Perlu  Dilakukan  Secara  Bertahap,  https://nasional.kontan.co.id/news/implementasi-kris-jkn-dinilai-perlu- dilakukan-secara-bertahap. Diakses tanggal 30 Mei 2022, Jam 09.33 WIB.
Ratih Waseso, Usulkan Penerapan KRIS JKN Bertahap, ARSSI: Kami Perlu Persiapan di Lapangan, https://nasional.kontan.co.id/news/usulkan-penerapan-kris- jkn-bertahap-arssi-kami-perlu-persiapan-di-lapangan. Diakses tanggal 30 Mei 2022, Jam 10.01 WIB.