Jurnal Interpretasi Hukum |ISSN: 2746-5047 Vol. 2, No. 2 – Agustus 2021, Hal. 229-233| Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.22225/juinhum.2.2.3409.229-233

## SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
Made Mahadwiva Surya Krishna, I Nyoman Gede Sugiartha, Ni Made Sukaryati Karma Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia mahadwivasurya@gmail.com, Nyomansugiartha14@gmail.com, Sukariati64@gmail.com

## Abstrak
Tindak  Pidana  korupsi  adalah  tindak  pidana  khusus  yang  bersifat  luar  biasa  (extra  ordinary  crime),  alhasil penyelesaiannya  juga  secara  luar  biasa  dengan  menggunakan  asas  retroaktif  dengan  proses  penyelesaian dipercepat menggunakan alat bukti yang diatur dalam Pasal 26A UU No. 31 Tahun 1999 No.UU No. 20 Tahun 2001. Tujuan  dari  penelitian  ini  untuk  menganlisa  sekaligus  mengungkap  pengaturan alat  bukti  dalam  pidana korupsi serta kekuatan sistem pembuktian terbalik dalam pidana korupsi. Metode penelitian merupakan hukum normatif  dengan  pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach )  dan  pendekatan  konsep  ( conceptual research ). Sumber bahan hukum berupa primer serta sekunder. Bahan-bahan hukum yang sudah dihimpun lalu dianalisis  mempergunakan  teknik  konstruksi  interpretasi,  argumentasi,  evaluasi  dan  sistematisasi.  Hasil penelitian mengungkapkan bahwa). Pengaturan alat bukti disusun dalam pidana korupsi yakni alat bukti berupa alat  bukti  saksi,  surat,  petunjuk  serta  keterangan  ahli  dan  terdakwa,  alar  bukti  lain  berbentuk  informasi elektronik atau elektronik berdasarkan Pasal 26A UU No. 31 Tahun 1999  No. UU No. 20 tahun 200 1. Sistem pembuktian dalam pidana korupsi menganut sistem pembuktian terbalik terbatas yaitu pembuktiannya tidak lagi kewajiban  Jaksa  untuk  memutuskan  tetapi  tersangka  hams  membuktikan  harta  kekayaannya  bukan  hasil kejahatan.
Kata Kunci : Alat Bukti, Sistem Peradilan Pidana, Sistem Pembuktian Terbalik.

## Abstract
Corruption is a special crime that is extraordinary in nature (extra ordinary crime), as a result the resolution is also extraordinary by using the principle of retroactivity with an accelerated settlement process using evidence as regulated in Article 26A  of Law No. 31 of 1999 No.UU No. 20 of 2001. The purpose of the research is to analyze and reveal the arrangement of evidence in criminal corruption and the strength of the reversal proof system  in  corruption.  The  research  method  is  normative  law  with  a  statutory  approach  and  a  conceptual approach. The sources of legal materials are primary and secondary. From the legal materials that have been collected  then  analyzed  using  the  construction  technique  of  interpretation,  argumentation,  evaluation  and systematization.  The  research  results  reveal  that  the  arrangement  of  evidence  is  compiled  in  criminal corruption,  namely  evidence  in  the form  of  witness  evidence,  letters, instructions  and  statements  from experts and defendants, other evidence in the form of electronic or electronic information based on Article 26A of Law No. 31 of 1999 No. UU no. 20 of 200 1. The proof system in criminal corruption adopts a limited reversal proof system, which is no longer the prosecutor's obligation to decide, but the suspect must prove that his assets are not the result of a crime.
Keywords : Evidence, Criminal Justice System, Reversed Evidence System.

## I. PENDAHULUAN
Tindak Pidana korupsi perkernbangannya selalu bertarnbah dari generasi ke generasi, dalarn beberapa kasus yang tirnbul serta banyaknya kerugian keuangan Negara dan dari aspek kualitas pidana korupsi bertambah  sisternatis  dan  rnempengaruhi  semua  bidang  kehidupan  masyarakat (Djaja,  2013) . Bertambahnya kasus korupsi yang tidak  mudah  dideteksi  dan tidak bisa dikendalikan akan rnernberi darnpak  tidak  cuma  menirnbulkan  rnasalah  ekonomi  nasional  tetapi  sernua  perrnasalahan  seluruh sektor  kehidupan  pada  negara.  Dalam  perspektif  kenegaraan,  janji  Negara  untuk  menjaga  warga negaranya  termasuk  di  dalamnya  terdapat  pidana  korupsi  termuat  pada  Pernbukaan  UUD  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alenia ke-4 yang menentukan.
Komitrnen  yuridis negara untuk  menjaga warga negaranya dari pidana korupsi dijabarkan di dalam Pasal 1 Nomor 1 Bab Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 menyebutkan mengenai  korupsi.  Korupsi  pada  negara  Indonesia  termasuk  extra  ordinary  crimes  sebab  sudah
menghancurkan kas negara juga potensi ekonomi Negara, dan terus menghancurkan pilar-pilar sosial, budaya, etika, politik serta tatanan hukum dan keamanan nasional (Kristiana, 2015) .
Karenanya  penumpasannya  tidak  dapat  dijalankan  lembaga  tertentu  serta  menggunakan pendekatan  personal,  mesti  dijalankan  dengan  komprehensif.  serta  bersama-sama,  oleh  institusi penegak  hukum,  lembaga  masyarakat  serta  individu  anggota  masyarakat (Pangaribuan,  2016) . Penumpasan  pidana  korupsi  menurut  Pasal  angka  3  Undang-Undang  omor  30  Tahun  2002  tentang Pemberantasan  Pidana  Korupsi.  Beberapa  langkah  guna  mencegah  serta  menumpas  pidana  korupsi dengan usaha koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan pada sidang pengadilan, dengan peranan masyarakat mengacu pada ketentuan undang-undang.
Menurut Nurhayani  (2015) Penerapan  pembuktian  terbalik  dilakukan  dengan  cara  hakim memerintahkan  terdakwa  untuk  membuktikan  bahwa  harta  miliknya  diperoleh  secara  sah.  Dalam penerapan  pembuktian  terbalik  jika  dinilai  dari  substansi  dapat  dikatakan  hukumnya  masih  lemah dikarenakan  hanya  sebatas  pengakuan  hak  terdakwa  bukan  kewajiban  terdakwa  untuk  melakukan pembuktian  terbalik,  dari  segi  budaya  hukum  pihak  jaksa  masih  dominan  untuk  membuktikan dakwaannya.  Pada  dasarnya  penerapan  ini  diselenggarakan  guna  memberikan  kesempatan  kepada seseorang  atau  terdakwa  membuktikan  dirinya  tidak  bersalah  melakukan  tindak  pidana  korupsi. Namun  demikian,  walaupun  seseorang  atau  terdakwa  telah  membuktikan  dirinya  tidak  bersalah, dalam kondisi tertentu di depan pengadilan, Penuntut Umum tetap berkewajiban untuk membuktikan kesalahan  dari  terdakwa  sebagaimana  yang  didakwakan (Samosir,  2017) .  Salah  satu  faktor digunakannya  sistem  pembuktian  terbalik  yaitu  dikarenakan  penuntut  umum  akan  sulit  melakukan pembuktian  mengingat  kedudukan  serta  keahlian  dan  juga  strata  sosial  Terdakwa  dalam  melakukan delik, sehingga tidak  menutup  kemungkinan  banyak para koruptor yang akan  lepas dari jerat hukum (Prasetia et al., 2014) .
Maka  berdasarkan  uaraian  yang  telah  dideskripsikan  diatas,  tujuan  dari  penelitian  ini  untuk menganalisa sekaligus mengungkap pengaturan alat bukti dalam pidana korupsi serta kekuatan sistem pembuktian terbalik dalam pidana korupsi.

## II. METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  merupakan  penelitian  hukum  Normatif.  Terdapat  sejumlah  metode  pendekatan penelitian  hukum  normatif  ialah  pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach ),  pendekatan konsep  ( conceptual  research ) (Marzuki,  2005) .  Pada  penelitian  menggunakan  bahan  hukum  primer serta  bahan  hukum  sekunder.  Adapun  sumber  bahan  hukum  yang  digunakan  yaitu  primer  berupa UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU Republik Indonesia Nomor I Tahun 1946 tentang Kitab  UU  Hukum  Pidana,  UU  Republik  lndonesia  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Kitab  UU  Hukum Acara  Pidana,  UU  Republik  Indonesia  Nomor  31  tahun  1999  mengenai  Pemberantasan  Pidana Korupsi yang sudah diamandemen terhadap Undang- Undang Nomor 20 tahun 200 I tentang Undang- Undang  Nomor  31  tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Pidana  Korupsi,  UU  Republik  Indonesia Nomor  30  Tahun  2002  tentang  Pemberantasan  Pidana  Korupsi.  Sedangkan  bahan  hukum  sekunder (menjelaskan bahan hukum primer) berupa desain, hasil-hasil penelitian, atau pernyataan ahli hukum, buku literatur dibidang hukum pidana, pidana korupsi dan sistem pembuktian terbalik. Pengumpulan bahan  hukum  (primer  dan  sekunder)  dengan  sistem  kartu  ( card  system )  meneliti  beberapa  referensi serta  ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku  serta  berkaitan  terhadap  materi  yang  diteliti  di penelitian ini, lalu dicatat pada kertas lepas dengan memasukkan nama pengarang, judul buku, narna, tahun penerbit juga nomor halaman yang dikutip (Sudikni, 1983) . Analisis Bahan Hukum dari bahan- bahan  hukum  yang  sudah  dihimpun  lalu  dianalisis  mempergunakan  teknik  konstruksi  interpretasi, argumentasi, evaluasi dan sistematisasi.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengaturan Alat Bukti dalam Pidana Korupsi
Alat bukti yang sah pada Pasal 184 ayat ( I) KUHAP yakni
a) Keterangan Saksi
Dapat dipaparkan beberapa pengertian,  yaitu pihak  yang  memiliki  informasi tangan pertama tentang  sebuah  tindak  pidana  yang  tersangka  dengar,  lihat  serta  alami  sendiri,  dengan mengatakan  alasan  akan  pengetahuannya  itu.  Dapat  menjadi  penolong  pertimbangan- pertimbangan  penting  suatu  peristiwa  kejahatan  seseorang  yang  melihat  sebuah  peristiwa
dengan  langsung  merupakan  saksi  mata.  Berdasarkan  Pasal  184  ayat  (1),  hasil  penyadapan bukan  merupakan  salah  satu  dari  alat  bukti  yang  diakui  sah  secara  hukum.  Sementara  itu, pada  Pasal  26  A  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  31  Tahun  1999  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  ditegaskan bahwa hasil rekaman termasuk alat bukti petunjuk (Ang, 2015) .
b) Keterangan Ahli (Verklaringen Van Een Deskundige ExpertTestimony) Pasal  1  nomor  28  KUHAP  Keterangan  ahli  merupakan  keterangan  yang  dinyatakan  oleh pihak  yang  mempunyai  keahlian  tertentu  mengenai  hal  yang  dibutuhkan  guna  membikin terang  sebuah  tindak  kejahatan  untuk  kepentingan  pemeriksaan.  Pasal  186  KUHAP Keterangan ahli adalah sesuatu yang seorang ahli ungkapkan di sidang pengadilan
c) Keterangan Bukti Surat Mertokusumo  (1993) menyatakan  alat  bukti  tertulis  rnaupun  surat  merupakan  semua  yang berisi  tanda  bacaan  bertujuan  guna  mengungkapkan  isi  hati  atau  isi  pikiran  individu  serta digunakan selaku pembuktian .
d) Alat bukti petunjuk
Alat  bukti  petunjuk  merupakan  petunjuk  merupakan  tindakan,  peristiwa  atau  situasi,  yang sebab  persesuaiannya,  antara  yang  sebelumnya  dengan  yang  terkini  atau  tindak  pidana tersebut  membuktikan  sudah  timbul  sebuah  pidana  serta  siapa  tersangkanya  pada  kasus  itu. Kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dilakukan berdasarkan keputusan hakirn.
e) Alat Bukti Keterangan Terdakwa
Alat  bukti  tersebut  merupakan  sesuatu  yang  dikatakan  terdakwa  pada  sidang  mengenai tindakan yang tersangka perbuat atau ketahui sendiri atau alami. Keterangan tersangka Cuma bisa  dipakai  untuk  dirinya  sendiri.  Jadi  berdasarkan  keterangan  terdakwa  hanya  diberikan dalam  persidangan  saja,  sementara  pada  luar  persidangan  Cuma  bisa  dipakai  guna mendapatkan bukti di persidangan saja.
Pembuktian  termasuk  barang  bukti  yang  berarti  barang  yang  dipakai  terdakwa  guna  melancarkan sebuah  perbuatan  korupsi  atau  perolehan  akan  sebuah  perbuatan  pidana  benda-benda  ditahan  oleh pihak penyidik selaku bukti untuk persidangan. Pembuktian Terbalik termuat dalam pasal 37 ayat (I) UU No. 31 Tahun 1991 No. UU No. 20 Tahun 2001 yang menyatakan tersangka memiliki hak untuk membuktikan  sebenarnya  dia  tidak  melakukan  korupsi.  Karenanya,  terdakwa  bisa  membuktikan dirinya  tidak  melakukan  korupsi,  maka  pembuktian  itu  dipergunakan  oleh  pengadilan  sebagai  dasar untuk menyatakan jika dakwaan tidak terbukti Pembuktian Terbalik bersifat premium remedium serta juga  memiliki  sifat  prevensi  tersendiri  untuk  setiap  subjek  yang  didakwa  menjalankan  saru  pidana korupsi termasuk pada Pasal 2, 3, 4 13, 14, 15, serta 16 UU No. 31 Tahun 1999 juga Pasal 5 s.d 12 UU No. 20 Tahun 200 I, harus membuktikan harta benda miliknya yang belum di curigai, namun pula dicurigai asalnya dari pidana korupsi (Pasal 38 B ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 No. Pasal 12 UU No.  20  Tahun  2001).  Pembuktian  jika  harta  maupun  benda  tidak  dari  perbuatan  korupsi  dijelaskan oleh  terdakwa  ketika  membaca  pembelaannya  pada  perkara  pokok  serta  bisa  diulangi  saat  memori banding juga kasasi. Hakim  wajib  membuka persidangan terkhusus guna mengkaji pembuktian  yang didalilkan tersangka.

## 2. Kekuatan Sistem Pembuktian Terbalik dalam Pidana Korupsi
a) Sistem Pembuktian Dalam Pidana Korupsi
Sistem  pembuktian  pada  perkara  pidana  korupsi  di  luar  berlandaskan  terhadap  UU  Nomor  8  Tahun 1981  tentang  Hukum  Acara Pidanajuga  berlandaskan  pada  hukum  pidana  formil  termasuk  pada  UU omor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  dimana  telah  diamandemen menjadi  UU  Nomor  20  Tahun  200  I  ten  tang  Perubahan  mengenai  isi  UU  Nomor  31  Tahun  1999 tentang  Pemberantasan  Pidana  Korupsi,  dan  UU  Nomor  30  Tahun  2002  mengenai  Komisi Pemberantasan Pidana Korupsi.
Dikatakan  pembuktian  terbalik  bersifat  terbatas,  sebab  tersangka  pidana  korupsi  cuma diberikan hak namun beliau tidak diberi keharusan guna membuktikan jika tersangka tidak melakukan pidana korupsi, serta tersangka cuma  diberi  kewajiban guna  menjelaskan  informasi  mengenai segala harta  maupun  bendanya  serta  milik  istri,  suami,  anak  juga  harta  benda  setiap  perusahaan  atau korporasi  yang  di  curigai  memiliki  kaitan  terhadap  perkara  yang  sedang  didakwakan  kepada tersangka.  Dinamakan  dengan  pembuktian  terbalik  yang  berimbang,  sebab  walaupun  terhadap
tersangka  pidana  korupsi  diberi  hak  guna  membuktikan  apabila  tersangka  tidak  melakukan  pidana korupsi,  serta  dibebani  keharusan  guna  menjelaskan  informasi  mengenai  segala  harta  maupun bendanya  serta  harta  benda  istri,  suami,  anak  serta  harta  benda  setiap  perorangan  atau  perusahaan yang  di  curigai  memiliki  keterkaitan  terhadap  kasus  yang  didakwakan,  penuntut  umum  Komisi Pemberantasan Korupsi masih merniliki tanggung jawab guna membuktikan dakwaannya.

## b) Sistem Pembuktian Berdasarkan KUHAP
Dalam prosesnya Hukum Pidana lewat Sistem Peradilan Pidana, Penyidik, Penuntut  Umum  maupun Hakim  diantaranya  terikat  di  sebuah  sistem  pembuktian.  Secara  umum,  sistem  pembuktian  dibagi  4 (empat) yaitu
1) Model conviction in time, yakni sistem pembuktian yang sekedar berlandaskan terhadap keyakinan hakim.  Maksudnya  guna  membuktik.an  individu  ditentukan  bersalah  atau  tidak  segalanya ditentukan dengan keyakinan.
2) Model  conviction  ini  raisonee,  yakni  sistem  pembuktian  yang  berlandaskan  dengan  keyakinan hakim,  tetapi  demikian  keyakinan  hakim  tersebut  mesti  berlandaskan  terhadap  sebab-sebab  yang logis  atau  masuk  aka).  Hal  tersebut  artinyajika  guna  membuktikan  individu  tersebut  ditetapkan bersalah atau tidak bergantung dengan keyakinan hakim, tetapi demikian keyakinan hakim tersebut mesti  berlandaskan  dengan  sebab-sebab  yang  logis  atau  masuk  akal  walhasil  bisa dipertanggungjawabkan.
3) Model positief wettelijk (tstelsel positif), yakni sistem pembuktian yang berlandaskan dengan alat bukti  yang  sudah  diatur  oleh  undang-undang.  Hal  tersebut  maknanya  jika  guna  membuktikan individu  tersebut  dinyatakan  bersalah  atau  tidak  berlandaskan  dengan  alat  bukti  itu  sudah  diatur oleh undang-undang.
4) Model  negatif  wetlelijk  (stelsel  negatif)  atau  sistem  pembuktian  negatif  menurut  undang-undang, yakni sistem pembuktian  yang berlandaskan  dalam alat bukti  yang sesudah  diatur dalam undang- undang serta keyakinan hakim. Hal tersebut maknanya guna menetapkan individu terbukti bersalah atau tidak berlandaskan dengan alat bukti itu sudah diatur peraturan serta keyakinan hakim.
Jadi,  beban  pembuktian  menurut  KUHAP,  sebenarnya  KUHAP  menerapkan  beban pembuktian  biasa  yaitu  Jaksa  Penuntut  Umum  Lah  yang  bertanggung  jawab  guna  membuktikan dakwaannya.  Hal  tersebut  senada  terhadap  rumusan  pasal  66  KU  HAP  tersebut  disebutkan  jika terdakwa  tidak  dibebankan  kewajiban  pembuktian.  Jaksa  tidak  butuh  membuktikan  lagi  tentang perbuatan  pidana  yang  dilanggar  tersangka  namun  tersangkalah  yang  harus  membuktikan  jika  harta kekayaannya diperoleh tidak dari hasil kejahatan.
Tersangka mempunyai hak guna menunjukkan jika harta kekayaannya tidak dari korupsi atau tindak  kejahatan.  Karenanya,  tersangka  bisa  membuktikan  jika  tersangka  tidak  menjalankan  tindak kejahatan,  maka  pembuktian  itu  dipakai  oleh  pengadilan  selaku  landasan  guna  menetapkan  jika dakwaan  tidak  terbukti  bersalah  (Pasal  37  ayat  (2)  UU  No.  31  Tahun  1991  No.  UU  No.  20  Tahun 2001).  Pembuktian  jika  harta  maupun  benda  yang  dimiliki  tersangka  asalnya  tidak  dari  tindak kejahatan  dimohonkan  oleh  tersangka  ketika  menyampaikan  pembelaannya  di  perkara  pokok  serta bisa diulang di waktu mernori banding dan kasasi.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan  uraian  diatas  dapat  dikemukakan  simpulan  sebagai  berikut  Berdasarkan  Pasal  184  ayat (I)  KUHAP,  bahwa  yang  tergolong  alat  bukti  yang  sah  merupakan  alat  bukti  berbentuk  alat  bukti saksi, alat bukti keterangan ahli, alat bukti surat, alat bukti petunjuk, keterangan terdakwa, alat bukti lain berwujud informasi elektronik dan elektronik sesuai dalam Pasal 26A UU No. 31 Tahun 1999 jo UU  No.  20  tahun  2001.  Sedangkan  Sistem  pembuktian  dalam  pidana  korupsi  memakai  sistem pembuktian  terbalik  terbatas  dimana  dalam  pembuktiannya  sudah  diubah  Jaksa  tidak  diwajibkan untuk  memutuskan/membuktikan  tetapi  terdakwalah  yang  wajib  membuktikan  harta  kekayaan. Tersangka memiliki  hak untuk  menunjukkan  jika harta kekayaannya bukan  hasil  korupsi atau tindak kejahatan. Karenanya, terdakwa bisa  membuktikan  jika tersangka tidak  melakukan tindak  kejahatan, maka  pembuktian  itu  dipakai  oleh  pengadilan  selaku  landasan  guna  menetapkan  jika  dakwaan  tidak terbukti  bersalah.  (Pasal  37  ayat  (2)  UU  No.  31  Tahun  1991  No.  UU  No.  20  Tahun  2001). Pernbuktian  jika  harta  benda  yang  dimiliki  terdakwa  bukan  berasal  dari  tindak  kejahatan  diajukan
oleh  terdakwa  ketika  menyampaikan  pembelaannya  di  perkara  pokok  serta  bisa  diulang  di  waktu memori banding dan kasasi.

## 2. Saran
Berlandaskan simpulan tersebut, untuk saran yang bisa diberikan yaitu disarankan kepada pemerintah beserta DPR untuk  membuat atau menerbitkan Kitab Undang-Undang Hukum  Acara Pidana Khusus yang mengatur mengenai alat-alat bukti yang dipakai pada tindak pidana khusus yang akan ditetapkan sebagai  terdakwa  oleh  aparat  penegak  hukum  dalam  menangani  tindak  pidana  khusus,  khususnya korupsi.  Disarankan  terhadap  personil  penegak  hukum  ketika  menangani  kasus  korupsi  agar  benar- benar menggunakan sistem pembuktian terbalik sebagai lawan dari sistem pembuktian biasa.

## DAFTAR PUSTAKA
Ang,  D.  N.  (2015).  Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Perluasan  Alat  Bukti  Penyadapan  dalam  Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Lex Crimen , 4 (1), 143–151.
Djaja,  E.  (2013). Memberantas  Korupsi  Bersama  KPK(Komisi  Pemberantasan  Korupsi) .  Sinar Grafika, Jakarta.
Kristiana, Y. (2015). Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang : Perspektif Hukum Progresif . Trapa Media, Yogyakarta.
Marzuki, P. M. (2005). Penelitian Hukum . Fajar lntipratama Offset, Jakarta. Mertokusumo, M. S. (1993). Bab-bab Tentang Penemuan Hukum . Citra Aditya Bakti, Bandung. Nurhayani.  (2015).  Pembuktian  Terbalik  dalam  Pemeriksaan  Tindak  Pidana  Korupsi  di  Indonesia jurnal. Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan , 3 (1), 93–107.
Pangaribuan,  L.  M.  (2016). Hukum  Pidana  Khusus  Tentang  Tindak  Pidana  Ekonomi,  Pencucian Uang, Korupsi, dan Kerjasama Internasional Serta Pengembalian Aset: Pengantar, Ketentuan, dan Pertanyaan-pertanyaan . Pustaka Kemang, Jakarta.
Prasetia,  M.  E.  R.,  Permana,  S.,  &  Dewi,  Y.  K.  (2014).  Sistem  Pembuktian  Terbalik  dalam Pembuktian Perkara Gratifikasi. Jurnal Verstek , 2 (2), 183–195.
Samosir,  A.  (2017).  Pembuktian  Terbalik:  Suatu  Kajian  Teoretis  Terhadap  Tindak  Pidana  Korupsi Pembuktian  Terbalik:  Suatu  Kajian  Teoretis  Terhadap  Tindak  Pidana  Korupsi. Jurnal  Hukum Progresif , 9 (1), 1838–1849. Sudikni, S. Y. (1983). Pengantar Penyusunan Karya Ilmiah . Aneka Ilmu, Jakarta.