SAWWA: Jurnal Studi Gender – Vol 14, No 1 (2019): 47-66 DOI: http://dx.doi.org/10.21580/sa.v14i1.2998 Copyright © 2019 SAWWA: Jurnal Studi Gender
SAWWA: Jurnal Studi Gender p-ISSN 1978-5623 e-ISSN 2581-1215
47

## Mencegah Tindak Kekerasan pada Anak di Lembaga Pendidikan

## Khaerul Umam Noer
Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jakarta - Indonesia email: umam.noer@umj.ac.id
Abstract: The  role  of  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pember- dayaan  Perempuan  dan  Anak  (P2TP2A)—translated  in English: the Integrated Service Center for the Empowerment of  Women  and  Children—  in  the  context  of  development  is very important in order to oversee the government's steps in minimizing  and  handling  cases  of  violence  against  women and children which are getting higher intensity from year to year, especially in educational institutions in the form of peer violence and violence by teacher. This study seeks to describe the  collaboration  of  P2TP2A  and  the  Education  Office  of Depok  City  in  preventing  violence  against  children  in educational  institutions.  Observation  and  documentation studies are used as data collection techniques and qualitative descriptive analysis. This study  produces findings including: 1) collaboration of P2TP2A and the Education Agency in the prevention  of  violence  against  children  in  the  educational environment  carried  out  in  the  form  of  socialization  “Stop violence  on  children”  and  the  establishment  of  children's Forums;  2)  involvement  of  P2TP2A  in  the  recruitment  of teachers and principals. The form of collaboration still needs to  be  improved,  especially  in  the  preparation  of  hidden curriculum  programs  for  handling  violence,  budgeting violence  prevention  activities  for  children  in  the  school environment, and strengthening the authority of  prevention until  the  handling  of  violence  against  women  and  children. This  collaboration  is  at  least  a  starting  point  that  Depok becomes  one  of  the  regions  that  is  highly  committed  in realizing Child Friendly Cities so that children's rights in the context  of  education  can  be  fulfilled  and  the  number  of violence against children can be minimized.
Keywords: child abuse; Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A); educational institution; Depok City
Abstrak: Peranan Pusat  Pelayanan Terpadu  Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam konteks pembangun- an sangat penting guna mengawal langkah pemerintah dalam meminimalisir  dan menangani  kasus  kekerasan perempuan dan  anak  yang  semakin  tinggi  intensitasnya  dari  tahun  ke tahun,  terutama  di  lembaga  pendidikan  dalam  bentuk  ke- kerasan antar teman dan kekerasan oleh guru. Penelitian ini mendeskripsikan  kolaborasi  P2TP2A  dan  Dinas  Pendidikan Kota Depok dalam mencegah kekerasan terhadap anak-anak di  lembaga  pendidikan.  Metode  observasi  dan  dokumentasi
SAWWA: Jurnal Studi Gender – Vol 14, No 1 (2019)
digunakan  sebagai  teknik  pengumpulan  data  serta  analisis deskriiptif  kualitatif.  Temuan  penelitian  ini  di  antaranya:  1) kolaborasi P2TP2A dan Dinas Pendidikan dalam pencegahan kekerasan  terhadap  anak  di  lembaga  pendidikan  dilakukan dalam  bentuk  sosialisasi  “Stop  kekerasan  pada  Anak”  dan pembentukan  forum  anak,  2)  pelibatan  P2TP2A  dalam rekrutmen  guru  dan  kepala  sekolah.  Kolaborasi  tersebut masih  perlu  ditingkatkan  terutama  dalam  penyusunan  pro- gram hidden kurikulum penanganan kekerasan, penganggar- an kegiatan pencegahan kekerasan pada anak di lingkungan sekolah,  dan  penguatan  kewenangan  pencegahan  sampai penangaan  kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak.  Kola- borasi ini setidaknya menjadi titik awal bahwa Depok men- jadi  salah  satu  wilayah  yang  berkomitmen  tinggi  dalam mewujudkan Kota Layak Anak sehingga hak-hak anak dalam konteks  pendidikan  dapat  terpenuhi  dan  angka  kekerasan terhadap anak dapat diminimalisir.
Kata Kunci: kekerasan pada anak; Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A); lembaga pendidikan; Kota Depok

## A.  Pendahuluan
Kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak  di  Indonesia  semakin  hari semakin  memprihatinkan.  Pada  tahun  2018  Komnas  Perempuan  merilis  ter- dapat  348.446  kasus  kekerasan  terhadap  perempuan  yang  tersebar  di  34 provinsi di Indonesia. 1 Komnas Perlindungan Anak mencatat dari Januari hingga Mei  2018  di  wilayah  Jabodetabek,  Kota  Depok  menduduki  peringkat  ke-4 sebagai  kota  dengan  jumlah  pelanggaran  anak  tertinggi  dengan  rata-rata  30 kasus  terlaporkan  setiap  bulan. 2 Sebanyak  52%  merupakan  kasus  kekerasan seksual  terhadap  anak,  dan  48%  merupakan  kasus  kriminal  berupa  tindakan pembegalan  dan  penjarahan  toko,  di  mana  rata-rata  pelaku  berumur  14-17 tahun.  Dinas  Perlindungan  Anak,  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Keluarga (DPAPMK) Kota Depok menunjukkan data yang lebih kecil, terhitung Januari- Juni 2018 terdapat sebanyak 27 kasus kekerasan pada anak, 3 dengan perincian __________
1 Komisi  Nasional  Anti  Kekerasan  terhadap  Perempuan,  “Lembar  Fakta  dan  Catatan  Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2018” (Jakarta: Komnas Perempuan, 2018).
2 KPAI, “Laporan Tahunan Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia Tahun 2017” (Jakarta: Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia, 2018).
3 Aco Ardiansyah, “Implementasi Kebijakan Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak  dalam  Pencegahan  Kekerasan  Anak  di  Kota  Depok”  (Tesis  tidak  dipublikasikan,  Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2019).
5  kasus  kekerasan  fisik,  19  kasus  kekerasan  seksual,  1  kasus  perundungan, 1 kasus pornografi, dan 1 kasus kenakalan remaja.
Kekerasan  pada  perempuan  dan  anak  adalah  fenomena  yang  kompleks, sebab kekerasan tidak terjadi secara tiba-tiba dan tidak dapat ditangani secara sporadik dan sepihak. Kompleksitas masalahnya muncul mulai dari pencegahan, penanganan,  dan  rehabilitasi  korban.  Begitu  kompleksnya  persoalan  ini,  se- hingga upaya untuk menyelesaikan persoalan kekerasan sangat multisektor dan multistakeholder.  Salah  satu  lembaga  kunci  dalam  upaya  ini  adalah  Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (selanjutnya disingkat P2TP2A).
Persoalannya  adalah,  sebagai  lembaga,  P2TP2A  belum  secara  serius  di- dalami peran dan fungsinya. Hal ini ditandai dengan sedikitnya kajian mengenai lembaga  ini.  Diantaranya  adalah  kajian  dari  Hendrya, 4 Priharyanto, 5 Rizkah, 6
Yelfia, 7 dan Rosnawati 8 yang mengkaji P2TP2A pada sisi kekerasan seksual dan kekerasan  dalam  rumah  tangga.  Selain  itu,  masih  ada  pula  penelitian  yang dilakukan  oleh  Huda, 9 Muhammad, 10 dan  Afrilia, 11 yang  mengkaji  mengenai
__________
4 Pepi Hendrya, “Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), dalam  Perspektif  Ketahanan  Individu:  Studi  Kasus  Perempuan  Korban  KDRT  Klien  P2TP2A  DKI Jakarta” (Tesis tidak dipublikasikan, Universitas Indonesia, 2011).
5 Saptadi  Agung  Priharyanto,  “Peran  Aparat  Penegak  Hukum  dan  Pendamping  Korban  dalam Penanganan  KDRT:  Studi  Kasus  LBH  APIK  Jakarta,  P2TP2A  Provinsi  DKI  Jakarta  dan  Unit  PPA Bareskrim Polri” (Tesis tidak dipublikasikan, Universitas Indonesia, 2011).
6 Nur  Rizkah.  S,  “Kinerja  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak (P2TP2A)  (Studi  Kasus:  Kekerasan  Seksual  di  Kabupaten  Sinjai)”  (Skripsi  tidak  dipublikasikan, Universitas Hasanuddin, 2016).
7 Oka  Yelfia,  “Pengalaman  perempuan  dalam  menghadapi  kekerasan  dalam  rumah  tangga (KDRT)  di  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak  (P2TP2A)  Limpapeh Rumah Nan Gadang tahun 2015” (Skripsi tidak dipublikasikan, Universitas Andalas, 2016).
8 Emy  Rosnawati,  “Peran  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak (P2TP2A)  dalam  Mengatasi  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga,” Kosmik  Hukum 18,  no.  1  (2018), https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v18i1.2341.
9 Nurul Huda, “Kekerasan terhadap Anak dan Masalah Sosial yang Kronis,” Pena Justisia Jurnal Media Komunikasi dan Kajian Hukum 7, no. 14 (2008).
10 Muhammad  Muhammad,  “Aspek  Perlindungan  Anak  dalam  Tindak  Kekerasan  (Bullying) terhadap  Siswa  Korban  Kekerasan  di  Sekolah  (Studi  Kasus  di  SMK  Kabupaten  Banyumas),” Jurnal Dinamika Hukum 9, no. 3 (2009): 230–36, https://doi.org/10.20884/1.jdh.2009.9.3.234.
11 Anggita Putri Afrilia, “Implementasi Program Pencegahan Kekerasan terhadap Anak di Pusat Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak  (P2TP2A)  DKI  Jakarta”  (Skripsi  tidak dipublikasikan, Universitas Indonesia, 2012).
faktor-faktor  yang  berhubungan  dengan  perilaku  petugas  dalam  penanganan kasus  kekerasan  pada  anak  di  P2TP2A.  Kajian  mengenai  implementasi  kerja P2TP2A dapat dilihat dari tulisan Saida, 12 Hartati, 13 Fahmi, 14 dan Aliyah. 15
Sedikitnya  penelitian  mengenai  P2TP2A  sesungguhnya  mengherankan sekaligus mengkhawatirkan, sebab P2TP2A adalah badan yang secara nasional ada di hampir seluruh wilayah di Indonesia, dan dengan tugas pokok dan fungsi yang sangat fundamental, mulai dari hulu hingga ke hilir. Tugas utama P2TP2A mencakup pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi korban kekerasan. Korban kekerasan  pun  tidak  hanya  perempuan,  namun  juga  anak-anak.  Dengan  yang demikian, kompleksitas persoalan P2TP2A tidak dapat dilokasir. Penelitian ini sendiri  berfokus  pada  satu  isu  krusial:  bagaimana  menangani  kekerasan terhadap  anak  yang  terjadi  di  lembaga  pendidikan.  Persoalan  ini  dengan demikian  bukan  hanya  ranah  kerja  P2TP2A,  namun  juga  Dinas  Pendidikan sebagai  pihak  terkait.  Utamanya  dalam  upaya  mencegah  tindak  kekerasan terhadap anak.
Tulisan  ini  menitikberatkan  pada  dua  hal: Pertama ,  fokus  pada  P2TP2A, sebuah organisasi yang dimandatkan melalui Peraturan Wali Kota Depok No. 43 Tahun 2017. Dalam mandat tersebut, upaya pemberantasan tindak kekerasan harus  dilakukan  multisektor. Kedua ,  sebagai  jawaban  atas  mandat  tersebut, tulisan ini berfokus pada upaya kolaborasi antara P2TP2A dan Dinas Pendidikan dalam  memberantas  kekerasan  terhadap  anak,  utamanya  di  lembaga pendidikan.  Dalam  upaya  tersebut,  maka  P2TP2A  mutlak  harus  bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota Depok. Maka penelitian ini mencoba melihat dua hal sekaligus: Pertama , bagaimana P2TP2A bekerja dan berkolaborasi dengan
__________
12 Abdul Rachman Saida, “Analisis Kinerja pada Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan  dan  Anak  (P2TP2A)  Provinsi  Sulawesi  Tengah,” Katalogis 3,  no.  9  (2015):  54–67, http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article/view/6418.
13 Misriyani Hartati, “Studi tentang Upaya Penanganan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak: Studi Kasus pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Kalimantan Timur,” eJournal lmu Pemerintahan - Fisip Universitas Mulawarman 1, no. 3 (2013).
14 Ahadin Syarifudin Fahmi, “Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Perilaku Petugas dalam Penanganan  Kasus  Kekerasan  pada  Anak  di  P2TP2A  (Pusat  Perlindungan  Terpadu  Pemberdayaan Perempuan  dan  Anak)  Kabupaten  Sidoarjo”  (Universitas  Diponegoro,  2014),  http://eprints. undip.ac.id/53479/.
15 Himma Aliyah, “Upaya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindung- an  Anak  dalam  Mewujudkan  Keadilan  Restoratif  terhadap  Rehabilitasi  Korban  Tindak  Kejahatan Perkosaan” (Skripsi tidak dipublikasikan, Universitas Islam Negeri Malang, 2017).
Mencegah Tindak Kekerasan pada Anak dalam Lembaga Pendidikan ....
Dinas  Pendidikan  di  Kota  Depok? Kedua ,  bagaimana  peluang  dan  hambatan yang  dihadapi  oleh  kedua  lembaga  ini  dalam  upaya  kolaborasi  memberantas tindak kekerasan teradap anak di lembaga pendidikan? Hal ini penting, sebab P2TP2A  adalah  badan  fungsional  yang  secara  tegas  bertanggungjawab  dalam melaksanakan  pencegahan,  penanganan,  dan  rehabilitas  korban  kekerasan. Dalam  upaya  tersebut,  maka  P2TP2A  harus  berkoordinasi  dengan  banyak pihak, sebagai upaya menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Depok.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak sebagai salah  satu  lembaga  negara  yang  bertanggungjawab  terhadap  penanganan kekerasan  anak  dan  perempuan  mengambil  langkah  untuk  penanganan kekerasan  anak  dan  perempuan  dengan  mengeluarkan  Peraturan  Menteri KPPPA No. 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Layanan Terpadu untuk memberikan layanan terpadu terhadap korban kekerasan.  Peraturan  inilah  yang  kemudian  menjadi  panduan  di  seluruh Kabupaten/Kota  untuk  membentuk  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Di Kota Depok, keberadaan P2TP2A berada di bawah  naungan  Dinas  Perlindungan  Anak,  Pemberdayaan  Masyarakat  dan Keluarga  (DPAPMK).  Dengan  demikian,  P2TP2A  adalah  suatu  unit  kerja fungsional  yang  menyelenggarakan  pelayanan  terpadu  untuk  saksi  dan/atau korban  tindak  kekerasan  dan  dibentuk  dalam  rangka  memberikan  layanan terpadu  korban  kekerasan  berupa  layanan  pengaduan,  layanan  rehabilitasi kesehatan, layanan rehabilitasi sosial, layanan bantuan hukum, pemulangan, dan reintegrasi sosial.
Pembentukan  P2TP2A  juga  menjadi  sebuah  keharusan  akibat  maraknya kekerasan  pada  perempuan  dan  anak-anak,  sekaligus  menjadi  implementasi atas  tanggungjawab  Negara  dalam  melindungi  perempuan  dan  anak-anak. Dalam konstitusi, Negara berkewajiban mengembangkan sistem jaminan sosial bagi  seluruh  rakyat  dan  memberdayakan  masyarakat  yang  lemah  dan  tidak mampu  sesuai  dengan  martabat  kemanusiaan.  Sebagai  turunan  dari  amanat konstitusi, pemerintah Indonesia mengembangkan sejumlah instrumen kebijak- an,  baik  berupa  undang-undang,  kebijakan  kementerian,  hingga  peraturan daerah.
Beberapa Undang-undang yang berkaitan erat dengan P2TP2A dan upaya negara melindungi perempuan dan anak antara lain adalah UU No. 23 Tahun 2002  tentang  Perlindungan  Anak.  UU  ini  mengamanatkan  Negara  untuk
menjamin dan melindungi anak agar dapat tumbuh berkembang tanpa adanya kekerasan dan diskriminasi dari berbagai pihak, mulai dari keluarga, komunitas, lembaga pendidikan, bahkan Negara itu sendiri. Semua anak harus dilindungi, baik itu anak terlantar, cacat, unggulan, angkat, asuh, semuanya harus dilindungi sebagaimana HAM untuk seluruh masyarakat. UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  menyatakan  pemerintah  ber- tanggungjawab  dalam  pencegahan  KDRT,  dalam  upaya  tersebut,  pemerintah melakukan:  (a)  merumuskan  kebijakan  tentang  penghapusan  KDRT,  (b)  me- nyelenggarakan  komunikasi,  informasi,  dan  edukasi  tentang  KDRT;  (c)  me- nyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang KDRT; (d) menyelenggarakan pendidikan  dan  pelatihan  sensitif  gender  dan  isu  KDRT  serta  menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender. UU No. 44 Tahun 2008 tentang  Pornografi  mewajibkan  pemerintah,  lembaga  sosial,  lembaga  pen- didikan,  lembaga  keagamaan,  keluarga,  dan/atau  masyarakat  memberikan pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi. Permen KPPPA No. 05 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan Dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu dan Permen KPPPA No. 02 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan  Anak  Korban  Kekerasan  menjelaskan  kewajiban  Negara  dalam melindungi  anak-anak,  terutama  anak  korban  kekerasan,  yang  meliputi pelayanan  identifikasi,  rehabilitasi  kesehatan,  rehabilitasi  sosial,  pemulangan, bantuan hukum, dan reintegrasi sosial.
Jika  memperhatikan  berbagai  produk  kebijakan,  maka  jelas  terlihat pemerintah  dan  masyarakat  mempunyai  peran  penting  dalam  pencegahan Kekerasan anak dan perempuan. Dalam rangka mengimplementasikan amanat UU  dan  peraturan  yang  ada  di  atas,  maka  penting  kiranya  setiap  daerah membentuk  institusi  yang  khusus  dalam  mencegah  dan  menangani  tindak kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak  yang  dituangkan  dalam  sebuah kebijakan  yang  berbentuk  Peraturan  Daerah  serta  turunan  lainnya,  serta kerjasama  antar  institusi  dalam  menjalankan  amanat  UU  juga  menjadi  sangat penting, agar penanganan terhadap kejadian ini menjadi lebih serius dan dapat menunjukkan  kemajuan  yang  siginifikan  dengan  berkurangnya  korban kekerasan terhadap anak dan perempuan.
Pemerintah Kota Depok membentuk P2TP2A melalui Peraturan Walikota Depok  No.  43  Tahun  2017  tentang  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Pembentukan P2TP2A dimaksudkan untuk melaksana-
kan  sebagian  tugas  Pemerintah  Daerah  dalam  mewujudkan  kesetaraan  dan keadilan  gender  dengan  mengintegrasikan  strategi  Pengarusutamaan  Gender (PUG)  dan  Pengarusutamaan  Hak  Anak  (PUHA)  dalam  berbagai  kegiatan  pe- layanan terpadu bagi peningkatan kondisi, peran dan perlindungan perempuan serta memberikan kesejahteraan dan perlindungan anak. Sedangkan tujuan di- bentuknya P2TP2A yaitu untuk memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan terpadu dalam rangka perlindungan perempuan dan anak yang rentan terhadap tindak  kekerasan.  Untuk  mengimplementasi  seluruh  program  kerja  P2TP2A, maka kerjasama dengan stakeholder lain adalah hal yang mutlak dilakukan. Hal inilah yang coba dieksplorasi dalam tulisan ini.
Tulisan ini didasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan di Kota Depok, Provinsi  Jawa  Barat  sepanjang  Februari-September  2018.  Menggunakan metode  penelitian  kualitatif,  penelitian  ini  mencoba  mengumpulkan  sejumlah data terkait peran P2TP2A dan Dinas Pendidikan. Dalam mengumpulkan data telah  digunakan  teknik  wawancara,  observasi  dan  dokumentasi.  Informan dalam  penelitian  ini  mencakup  Kepala  P2TP2A  Kota  Depok,  Kepala  DPAPMK Kota Depok, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pendidikan Kota Depok, Kepala Bidang Tenaga Pendidik dan Kependidikan Dinas Pendidikan Kota Depok. Observasi dilakukan dengan cara mengikuti  agenda,  dan  melihat  secara  langsung  bagaimana  Dinas  Pendidikan dan  P2TP2A  menjalankan  program  kebijakannya  dalam  rangka  pencegahan kekerasan  terhadap  anak.  Misalnya  dalam  sosialisasi  pencegahan  terhadap tindak  kekerasan  anak.  Penulis  mendatangi  langsung  serta  menjadi  peserta dalam sosialisasi tersebut untuk melihat secara langsung bagaimana sosialisasi dilakukan, materi yang diberikan dan siapa saja yang menjadi peserta sosialisasi tersebut.  Penelitian  ini  juga  mempergunakan  data  dokumen,  antara  lain: dokumen perencanaan, berupa rencana strategis, rencana kerja, program kerja, dokumen kebijakan seperti Perda, Perwal, Surat Keputusan yang terkait dengan pencegahan  kekerasan  dan  juga  bahan-bahan  yang  digunakan  dalam  meng- implementasikan program dan kebijakan tersebut.

## B.  Kebijakan P2TP2A Kota Depok
Pembentukan  P2TP2A  dengan  salah  satu  fokus  kerjanya  pada  per- lindungan  anak  adalah  amanat  langsung  dari  UU  No.  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak  yang  kemudian  diubah  menjadi  UU  No.  35  Tahun  2014
tentang  Perlindungan  Anak.  UU  tersebut  mengamanatkan  negara  secara  aktif melindungi anak dari tindak kekerasan, baik yang terjadi dalam ranah domestik maupun  publik.  Sebelum  UU  No.  35  Tahun  2014  lahir,  telah  ada  Peraturan Menteri  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  Nomor  5/2010 tentang  Pembentukan  Pengembangan  Pusat  Pelayanan  Terpadu  (PPT)  yang menjadi landasan terbentuknya P2TP2A di setiap level pemerintahan.
Setelah  revisi  UU  No.  23  Tahun  2002  menjadi  UU  No.  35  Tahun  2014, pemerintah melalui Instruksi Presiden No. 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak  Dalam  Konflik  Sosial  mewajibkan pemerintah di setiap level untuk lebih berfokus pada upaya perlindungan anak dengan  multistakeholder.  Hal  ini  diturunkan  ke  dalam  Permen  PPPA  No.  6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Permen  ini  mengatur  bahwa  dalam  rangka  mengefektifkan  pemberdayaan perempuan  dan  dan  perlindungan  anak  maka  diperlukan  suatu  sistem  yang komperhensif  dan  integratif,  mulai  dari  tahap  pelayanan  penanganan laporan/pengaduan,  pelayanan  kesehatan,  rehabilitasi  sosial,  penegakan  dan bantuan  hukum,  sampai  dengan  pemulangan  dan  reintegrasi  sosial  bagi perempuan dan anak korban kejahatan dan kekerasan ke lingkungan sosialnya.
Sistem  pemberdayaan  perempuan  dan  perlindungan  anak  diwujudkan salah satunya melalui pembentukan unit layanan teknis yang terintegrasi, satu atap  dan  berjejaring  yang  dibentuk  oleh  pemerintah,  pemerintah  daerah, masyarakat,  lembaga  swadaya  masyarakat,  lembaga  donor  atau  lembaga- lembaga  lainnya,  yaitu  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau lembaga sejenisnya yang memiliki fungsi dan peran yang  sama.  Kedudukan  P2TP2A  berada  di  tingkat  Pemerintahan  Provinsi, Kabupaten  dan  juga  Kecamatan.  P2TP2A  berada  di  bawah  koordinasi  satuan kerja  perangkat  daerah  (SKPD)  atau  unit-unit  lainnya  yang  menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
Selain itu dalam peraturan ini juga mengatur tentang bagaimana struktur kelembagaan  P2TP2A,  yaitu  dibentuk  berdasarkan  Keputusan  Gubernur/ Bupati/Walikota/Camat yang mana Keanggotaannya dapat berasal dari unsur struktural  dan  non  struktural  yang  berasal  dari  kalangan  profesi,  akademisi, tokoh masyarakat. dan sumber pembiayaan pembentukan, pengembangan dan penguatan P2TP2A Provinsi Kabupaten, Kota, dan Kecamatan bersumber dari Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  dan/  atau  sumber  lainnya yang tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Untuk menterjemahkan amanat UU, Instruksi Presiden dan Permen PPPA, maka Wali Kota Depok mengeluarkan Peraturan Wali Kota No. 43 Tahun 2017 tentang  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak (P2TP2A).  Dalam  Perwali  ini,  pelayanan  terpadu  adalah  serangkaian  kegiatan untuk melakukan perlindungan bagi korban kekerasan termasuk tindak pidana perdagangan orang yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh instansi atau lembaga  terkait  sebagai  suatu  kesatuan  penyelenggara.  P2TP2A  adalah  salah satu  bentuk  wahana  pelayanan  bagi  perempuan  dan  anak  dalam  upaya pencegahan,  penanggulangan,  pelayanan  korban  tindak  kekerasan  serta pemenuhan  informasi  dan  kebutuhan  di  bidang  keterampilan,  kesehatan, ekonomi, politik, hukum, bagi perempuan dana anak korban tindak kekerasan di Kota Depok.
Tugas  utama  P2TP2A  adalah  memberikan  pelayanan  fisik,  psikis,  pen- dampingan hukum, rehabilitasi sosial, reintegrasi, rujukan, konsultan, advokasi, pendidikan  dan  pelatihan  serta  membantu  penyelesaian  permasalahan kekerasan  pada  perempuan  dan  anak.  Dalam  melaksanakan  peran  tersebut, P2TP2A  Kota  Depok  memiliki  empat  divisi  khusus:  pelayanan  sosialiasi, pelayanan  rujukan  kesehatan,  pelayanan  bantuan  hukum,  dan  pelayanan rehabilitasi. Khusus untuk pelayanan bantuan hukum, terdapat empat jejaring kerja,  yaitu: pengadilan, kejaksaan, unit perlindungan perempuan dan anak di kepolisian, dan lembaga bantuan hukum.
Fungsi  dan  tugas  P2TP2A  semakin  ditambah  seiring  dengan  perubahan Permen  PPPA  No.  6  Tahun  2015  menjadi  Permen  PPPA  No.  4  Tahun  2018 Tentang  Pedoman  Pembentukan  Unit  Pelaksana  Teknis  Daerah  Perlindungan Perempuan dan Anak. dalam Peraturan tersebut dibahas bahwa Unit Pelaksana Teknis  Daerah  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  (UPTD  PPA)  sebagai  unit pelaksana teknis daerah yang dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan  bagi  perempuan  dan  anak  yang  mengalami  kekerasan,  diskriminasi, perlindungan  khusus,  dan  masalah  lainnya.  Kedudukan  UPTD  PPA  berada  di bawah  dan  bertanggung  jawab  kepada  Kepala  Dinas  yang  menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat daerah provinsi dan derah kabupaten/kota.
Dalam Permen tersebut diatur, bahwa dalam penyelenggaraan tugas-tugas P2TP2A  harus  pula  bekerjasama  dengan  dinas  terkait,  di  antaranya  Dinas
Pendidikan. Hal ini didukung oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudaya- an  No.  82  Tahun  2018  Tentang  Pencegahan  dan  Penanggulangan  Tindak  Ke- kerasan  di  Lingkungan  Satuan  Pendidikan.  Dalam  Permen  ini  diatur  bahwa Dinas Pendidikan harus berkoordinasi dengan P2TP2A, yang dalam aturan yang baru berada di bawah koordinasi DPAPMK Kota Depok.

## C.  Kolaborasi: Memetakan Peluang dan Hambatan
Salah  satu  persoalan  paling  krusial  mengenai  P2TP2A  adalah  sifat implementasinya yang sangat multisektor. Amanat Permen PPPA No. 4 Tahun 2018 dan Permen P&K No. 82 Tahun 2018 mengisyaratkan bahwa upaya untuk memberantas tindak kekerasan di lembaga pendidikan menjadi tanggungjawab dua  lembaga  yang  harus  berkolaborasi  satu  sama  lain.  Dalam  hal  ini  adalah P2TP2A yang bernaung di bawah DPAPMK dan Dinas Pendidikan.
Dalam pelaksanaan program kerja yang dilakukan oleh P2TP2A dan Dinas Pendidikan  sepanjang  pemantauan  dan  pengamatan  yang  dilakukan  di lapangan  berjalan  dengan  baik.  Program  kerja  yang  dijalankan  oleh  P2TP2A masih mengacu pada program kerja yang dibuat oleh DPAPMK Kota Depok - hal tersebut  disebabkan,  karena  P2TP2A  dalam  Permen  PPPA  No.  6  Tahun  2015 tidak  memiliki  kewenangan  dalam  hal  perumusan  kebijakan  terkait  pember- dayaan  perempuan  dan  perlindungan  anak,  sehingga  kebijakan  P2TP2A mengikuti arah kebijakan DPAPMK. Di sisi lain, model ini relatif menguntung- kan,  sebab  baik  DPAPMK  maupun  Dinas  Pendidikan  berada  pada  level  yang sama  sehingga  mempermudah  koordinasi.  Hal  ini  membuka  peluang  untuk mempermudah koordinasi pelaksanaan program di lapangan.
Setidaknya terdapat empat program hasil kolaborasi antara P2TP2A dan Dinas Pendidikan yang dilaksanakan sepanjang 2018. Pertama , adalah program unggulan P2TP2A dan Dinas Pendidikan berupa sosialisasi Stop Kekerasan pada Anak  (SKPA)  dilakukan  di  sekolah-sekolah.  Selain  dengan  Dinas  Pendidikan, P2TP2A juga bekerjasama dengan para pendongeng, Polresta, psikolog P2TP2A, dan Forum Anak Kota Depok untuk menyampaikan pentingnya kewaspadaan menjaga  diri  dan  tindakan  yang  harus  dilakukan  bila  menghadapi  perlakuan tidak baik, terutama di dalam dan sekitar lingkungan sekolah.
Kedua , adalah program Srikandi Goes to School yang merupakan kerjasama dengan Srikandi Polisi Resort Kota Depok dalam rangka sosialisasi pencegahan kekerasan  anak  di  ruang  publik.  Dalam  program  ini,  P2TP2A  berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk secara rutin menjadwalkan sekolah mana yang
bisa  dilakukan  sosialisasi.  Dinas  Pendidikan  yang  menentukan  sekolah  mana yang dapat dikunjungi atau sekolah mana yang tidak, sebab dikhawatirkan jika tidak ada informasi dari Dinas Pendidikan kegiatan tersebut bertenturan dengan jadwal ujian atau kegiatan yang lain.
Ketiga ,  adalah  pelibatan  pelajar  dalam  Forum  Anak  Kota  Depok.  Forum Anak Kota Depok adalah bagian dari Forum Anak Nasional, sebuah organisasi yang  diinisiasi  dan  dibina  melalui  Kementerian  PPPA  untuk  menjembatani komunikasi  dan  interaksi  antara  pemerintah  dan  anak-anak.  Berdasarkan Perwali,  Forum  Anak  berada  di  bawah  tanggungjawab  P2TP2A,  dan  untuk menyukseskan  Forum  Anak,  maka  P2TP2A  menggandeng  Dinas  Pendidikan untuk  membentuk  Forum  Anak  yang  diisi  oleh  siswa-siswa  yang  mewakili setiap  sekolah  di  tingkat  kecamatan  dan  juga  dari  berbagai  organisasi  anak, sepanjang mereka masih berstatus anak yang ada di Kota Depok. Tugas utama Forum Anak adalah membentuk dua inisiatif pada anak, yakni sebagai Pelapor dan  Pelopor.  Sebagai  Pelapor,  Forum  Anak  mendorong  setiap  anak  sebagai jembatan  dalam  melakukan  pelaporan  atas  tindak  kekerasan  yang  terjadi dengan  menjadi  agen  aktif,  misalnya  mereka  melihat  atau  mengetahui  maka mereka harus langsung melaporkan ke P2TP2A. Sebagai Pelopor, anak didorong untuk mempelopori budaya tanpa kekerasan di lingkungan rumah, sekolah, dan komunitas.  Forum  Anak  secara  langsung  didesain  mendukung  implementasi Depok sebagai Kota Layak Anak, salah satunya Forum Anak mensosialisasikan perlindungan anak dan kreatifitasnya, sekaligus sekaligus menjadi wadah untuk anak berorganisasi.
Keempat , adalah kerjasama strategis antara P2TP2A dan Dinas Pendidikan dalam  seleksi  guru  non-ASN  maupun  kepala  sekolah  di  lingkungan  Dinas Pendidikan.  Hal  ini  diawali  dengan  permintaan  dari  P2TP2A  dengan  adanya fakta bahwa banyak kasus kekerasan di lembaga pendidikan justru dilakukan oleh guru di dalam lembaga tersebut. P2TP2A sudah berulang kali meminta agar Dinas Pendidikan memperketat proses seleksi guru dan kepala sekolah untuk meminimalisir kasus kekerasan yang dilakukan oleh oknum guru. Pada awal- nya,  Dinas  Pendidikan  tidak  merespon  karena  beranggapan  bahwa  masih banyak  hal  yang  lebih  penting  untuk  dikerjakan  dibandingkan  hal  tersebut, padahal  dalam  satu  kasus  pelecehan  seksual  terhadap  murid  yang  dilakukan oleh guru, justru pihak sekolah melindungi guru tersebut.
P2TP2A  mengusulkan  kepada  Dinas  Pendidikan  untuk  dilibatkan  dalam proses  seleksi  maupun  rekrutmen  guru  dan  kepala  sekolah,  dengan  meng- gunakan MMPI ( Minnesota Multiphasic Personality Inventory ) dalam penerimaan guru  non-ASN.  MMPI  adalah  tes  psikometri  yang  digunakan  untuk  mengukur psikopatologi  orang  dewasa,  tujuannya  adalah  untuk  memberikan  gambaran tentang  dimensi  kepribadian  dan  psikopatologi  yang  penting  dalam  klinik psikiatri  secara  akurat.  Saat  ini,  rekrutmen  guru  non-ASN  dan  kepala  sekolah dilakukan Dinas Pendidikan bersama-sama dengan P2TP2A dengan melakukan psikotes dan wawancara kepada calon guru dan kepala sekolah tersebut, untuk mengetahui  kecenderungan  dan  kejiwaan  guna  identifikasi  sejak  dini  dan mencegah sejak dini terjadinya kekerasan di lingkungan sekolah.
Meski  di  sejumlah  program  terdapat  kolaborasi  yang  sangat  baik  antara P2TP2A  dan  Dinas  Pendidikan,  namun  sejumlah  kendala  masih  seringkali dijumpai. Salah satu kendala terberat justru terletak di Dinas Pendidikan. Meski Dinas Pendidikan sangat berperan dalam mencegah kekerasan terhadap anak di lembaga pendidikan, namun Dinas Pendidikan hingga saat ini tidak menjadikan program pencegahan kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah sebagai prioritas  utama.  Sebelumnya  P2TP2A  telah  mengusulkan  agar  program sosialisasi  pengetahuan  anak  menjaga  diri  terhadap  tindakan  kekerasan dimasukkan dalam kurikulum, setidaknya menjadi muatan lokal, karena saat ini anak-anak  sangat  banyak  dipengaruhi  oleh  teknologi,  dan  itu  sangat  cukup memprihatinkan. Karena banyak kasus kekerasan yang terjadi disebabkan oleh orang  terdekat,  di  sekolah  dan  semakin  maraknya  gawai  dan  teknologi.  Oleh sebab itu anak-anak harus dibekali kemampuan untuk menjaga dirinya.
Beberapa  persoalan  seringkali  muncul  dalam  proses  kolaborasi  antara P2TP2A  dengan  Dinas  Pendidikan.  Misalnya,  dalam  rencana  strategis  dan rencana kerja Dinas Pendidikan, utamanya dalam Bidang Perencanaan, Evaluasi dan  Pelaporan  Dinas  Pendidikan  Kota  Depok,  tidak  terdapat  program  yang secara  spesifik  berkenaan  dengan  pencegahan  kekerasan  anak  di  lingkungan pendidikan.  Program  yang  biasanya  berjalan  adalah  program  kebijakan  yang sifatnya  kasuistik,  artinya  program  hanya  hadir  ketika  ada  masalah,  hal  ini disebabkan karena menurut Dinas Pendidikan, program pencegahan kekerasan terhadap  anak  di  lembaga  pendidikan  belum  menjadi  hal  yang  penting  dan strategis untuk dimasukkan  dalam rencana strategis dan  rencana kerja setiap tahunnya.
Hal  lain  juga  ditemukan  di  Bidang  Tenaga  Pendidik  dan  Kependidikan Dinas  Pendidikan  Kota  Depok,  bahwa  kebijakan  di  Dinas  Pendidikan  terkait dengan pencegahan tindak kekerasan di lembaga pendidikan yang difokuskan pada  tenaga  pendidik  dan  kependidikan  hanyalah  berupa  sosialisasi  kepada kepala  sekolah  dan  guru  di  setiap  kecamatan,  kemudian  sosialisasi  kepada murid dan wali murid di setiap sekolah yang menjadi Sekolah Ramah Anak Kota Depok.  Sosialisasi  inipun  tidak  berlangsung  rutin,  hanya  jika  anggaran  yang diajukan  disetujui  dan  berdasarkan  permintaan  dari  kepala  sekolah  yang bersangkutan.
Kondisi ini mengisyaratkan bahwa Dinas Pendidikan sebagai mitra utama P2TP2A  dalam  upaya  pencegahan  tindak  kekerasan  di  lembaga  pendidikan masih  sangat  parsial.  Dinas  Pendidikan  Kota  Depok  cenderung  aktif  hanya ketika  inisiatif  program  pencegahan  tindak  kekerasan  di  lembaga  pendidikan berasal  dari  Dinas  Pendidikan,  namun  dalam  hal  program  sosialisasi  tersebut berasal dari program P2TP2A atau institusi yang lain, maka Dinas Pendidikan hanya terlibat pasif. Dalam hal ini, Dinas Pendidikan tidak ikut campur dalam pelaksanaan tersebut. Meski kegiatan tersebut menyasar sekolah dan guru-guru yang notabene adalah tanggungjawab dari Dinas Pendidikan.
Kesepahaman  yang  sinergis  belum  terbangun  antara  P2TP2A  dengan Dinas Pendidikan, sehingga masih ada tumpang tindih program dalam koordi- nasi  dalam  implementasi  program.  Contoh  paling  mudah  terlihat  ada  pada program  Sekolah  Ramah  Anak  yang  digadang  oleh  Pemerintah  Kota  Depok sebagai program unggulan. Dinas Pendidikan masih beranggapan bahwa tugas utama Dinas Pendidikan adalah menyelenggarakan proses belajar mengajar di sekolah saja. Padahal program Sekolah Ramah Anak juga mensyaratkan sekolah yang bebas dari diskriminasi dan tindak kekerasan. Bagi Dinas Pendidikan, tugas untuk mengeliminir tindakan diskriminasi dan kekerasan adalah ranah P2TP2A, bukan  ranah  Dinas  Pendidikan.  Ranah  utama  Dinas  Pendidikan  adalah menyelenggarakan  pendidikan,  bukan  mencegah  tindak  kekerasan.  Hal  ini berdampak  pada  saat  penganugerahan  Kota  Layak  Anak,  Kota  Depok  tidak memiliki Sekolah Ramah Anak. Padahal di sektor lain, misalnya Dinas Kesehat- an,  mereka  sudah  mempunyai  program  khusus  untuk  pencegahan  kekerasan terhadap  anak,  dan  betul-betul  berkonsentrasi  dan  bertanggungjawab  atas program tersebut.
Dalam satu rapat yang dipimpin oleh oleh Asisten Daerah Bidang Hukum dan Sosial Kota Depok selalu mengingatkan kepada koordinator klaster untuk
membuat program dan kegiatan yang mendukung pengembangan implemen- tasi program Kota Layak Anak, khususnya perlindungan anak dan pencegahan kekerasan  terhadap  anak  di  lembaga  pendidikan.  Dinas  Pendidikan  secara khusus diminta untuk secara gencar dalam melakukan sosialisasi pencegahan terhadap kekerasan anak, tidak semata tergantung pada program yang diiniasi oleh P2TP2A. Persoalan yang seringkali muncul adalah alur kerja untuk peng- anggaran  bagi  Dinas  Pendidikan  seringkali  sangat  berbelit  sehingga  ber- pengaruh pada program yang dapat dianggarkan oleh Dinas Pendidikan.
Berdasarkan  penjelasan  dari  Kepala  Sub.  Bagian  Perencanaan,  Evaluasi dan  Pelaporan  (PEP)  Dinas  Pendidikan  Kota  Depok,  pengkoordinasian  peng- anggaran Dinas Pendidikan melalui konsep perumusan kebijakan merujuk pada Rencana  Program  Jangka  Menengah  Daerah  (RPJMD)  dan  Rencana  Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan yang dibuat untuk jangka waktu lima tahun, untuk selanjutnya  dituangkan  dalam  Rencana  Kerja  (Renja).  Renja  inilah  kemudian dilaksanakan oleh setiap bidang, kemudian bidang PEP melakukan pemantauan atas  implementasi  kebijakan  yang  telah  dibuat,  untuk  kemudian  dievaluasi, apakah  dalam  implementasinya  sudah  sesuai  dengan  tujuan,  sasaran,  output dan outcome yang telah ditetapkan.
Berkenaan dengan Permendikbud No. 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan  Penanggulangan  Tindak  Kekerasan  di  Lingkungan  Satuan  Pendidikan menyebutkan tentang melindungi anak dari tindak kekerasan, mencegah anak melakukan  tindak  kekerasan  dan  mengatur  mekanisme  pencegahan  dan penanggulangan  serta  sanksinya.  Dalam  kebijakan  turunan,  seharusnya  Dinas Pendidikan juga memiliki program dalam rangka turunan dari permendikbud tersebut.  Persoalannya,  Dinas  Pendidikan  Kota  Depok  melalui  bidang-bidang yang  ada  telah  membuat  program  dengan  memasukkan  pendidikan  karakter pada satuan pendidikan, dalam hal ini bagaimana guru memberikan pendidikan karakter terhadap anak didiknya. Misalnya setiap pagi guru mengajarkan untuk menyapa kepada anak didiknya, misalnya juga terdapat guru piket setiap hari yang  bertugas  di  luar  kelas  untuk  memastikan  dan  memantau  murid  di  luar kelas,  sehingga  pengawasan  terhadap  murid  terus  berjalan  baik  di  dalam maupun di luar kelas.
Model implementasi kebijakan perlindungan anak oleh Dinas Pendidikan masih  terbatas  hanya  sebatas  perlindungan  formal.  Bagaimana  anak  selamat tiba di sekolah, bagaimana kegiatan pembelajaran berlangsung, dan bagaimana dukungan  sarana  dan  kebijakan  penopang  kegiatan  pembelajaran.  Bahkan
dalam skema program Sekolah Ramah Anak (SRA), Dinas Pendidikan mencoba membangun  semua  sekolah  agar  ramah  anak,  dimulai  dari  tempat  bermain, kurikulum, infrastruktur, dan lain sebagainya. SRA ditetapkan melalui SK Kepala Dinas  tentang  SRA,  dan  juga  SK  Sekolah  Pendidikan  Keluarga.  Adanya  SK  ini untuk  menekankan  kepada  sekolah  untuk  menjalankan  program  SRA,  agar setiap  sekolah  mampu  mengembangkan  instrument  SRA  sesuai  dengan  ke- butuhan masing-masing.
Meskipun  dalam  kebijakan  umum  Dinas  Pendidikan  sudah  mencoba mendorong  implementasi  program  SRA,  namun  implementasi  tersebut  baru menyentuh  hal-hal  teknis,  belum  menyentuh  persoalan  perlindungan  anak secara  psikis  dan  sosial.  Untuk  itu  P2TP2A  bekerjasama  dengan  Dinas Pendidikan  mengembangkan  model  kolaboratif.  Misalnya  untuk  mencegah terjadinya kekerasan terhadap murid yang dilakukan oleh guru, maka dikeluar- kan  kebijakan  dalam  rekruitmen  guru  Non-ASN,  anggaran  kegiatan  tersebut disiapkan untuk guru-guru yang akan direkrut. Kolaborasi ini bahkan berjalan lebih  jauh,  bahwa  proses  seleksi  yang  ketat  tidak  hanya  berlaku  bagi  guru, namun  juga  kepala  sekolah.  Saat  ini  seluruh  kepala  sekolah  harus  menjalani psikotes,  guna  membaca  watak,  baik  itu  yang  sudah  menjabat  maupun  yang akan  manjabat.  Kebijakan  lainnya  yang  sudah  diimplementasikan  adalah kebijakan  kurikulum  yang  mengharuskan  kepada  semua  sekolah  untuk  me- nanamkan moralitas, mentalitas, dan kepribadian yang baik. Misalnya sebelum kelas  dimulai,  dilakukan  mengaji  dan  berdoa  bersama,  dan  setiap  hari  jumat dilakukan ceramah agama terlebih dahulu, hal ini bagian dari penanaman nilai- nilai moral kepada siswa.
Persoalannya  adalah,  program-program  pencegahan  kekerasan  terhadap anak  di  lingkungan  pendidikan  tidak  menjadi  fokus  utama  kebijakan  Dinas Pendidikan,  ini  ditunjukkan  dari  tidak  adanya  dalam  rencana  strategis  Dinas Pendidikan  Kota  Depok,  sehingga  program  pencegahan  kekerasan  hanya menjadi program turunan dari program-program yang ada dan tidak difokus- kan, karenanya program-program tersebut hanya tidak menjadi rencana kerja, dan konsekuensinya program-program tersebut tidak mendapat pendanaan.
Satu-satunya  program  yang  berkaitan  dengan  upaya  pencegahan  tindak kekerasan  di  lembaga  pendidikan  yang  diselenggarakan  oleh  Bidang  Tenaga Pendidik dan Kependidikan Dinas Pendidikan Kota Depok, yang fokus utamanya
pada pembinaan tenaga pendidik atau guru, adalah sosialisasi kepada guru-guru dan  kepala  di  tingkat  kecamatan  pada  setiap  awal  tahun  ajaran  pada  sebelas kecamatan di Kota Depok. Dalam program tersebut disosialisasikan bagaimana lembaga  pendidikan  berkepentingan  untuk  mencegah  terjadinya  tindak kekerasan pada anak di lembaga pendidikan. Selain itu juga dilakukan sosialisasi kepada  murid  dan  wali  murid  pada  setiap  awal  tahun  ajaran  di  sekolah  yang ditunjuk sebagai Sekolah Ramah Anak.
Program  ini  memiliki  tiga  persoalan  serius: Pertama ,  program  tersebut diatas adalah program turunan dari program prioritas yang ada dalam rencana kerja  Dinas  Pendidikan  Kota  Depok.  Sehingga  fokus  implementasinya  tidak secara  penuh  pada  pencegahan  kekerasan  terhadap  anak  di  lingkungan pendidikan.  Hal  ini  ditunjukkan  dari  dokumen  program  yang  menjadi  acuan implementasi kebijakan. Kedua , karena program ini hanyalah program turunan , bukan program  prioritas ,  maka  keberlanjutan  program  ini  sangat  bergantung pada apakah program prioritas dalam RPJMD dan Renstra memiliki fokus pada perlindungan anak di lembaga pendidian. Sederhananya, jika pada Renstra tidak ada  payung  program,  maka  program  sosialisasi  ini  sangat  mungkin  tidak  di- lanjutkan. Ketiga , sosialisasi ini hanya dilakukan di sekolah yang berstatus SRA, artinya,  sekolah  yang  lain  yang  tidak  ditunjuk  sebagai  SRA  dapat  dipastikan tidak  akan  mendapatkan  sosialisasi  tentang  pencegahan  kekerasan  terhadap anak.  Di  sisi  lain,  bahan  sosialisasi  yang  digunakan  dalam  implementasi kebijakan pencegahan adalah bahan paparan dari Mendikbud untuk pembinaan keluarga atau orangtua untuk mencegah anaknya terlibat atau menjadi korban kekerasan, namun tidak ada bahan sosialisasi untuk siswa agar terhindar dari perilaku kekerasan baik sebagai pelaku maupun sebagai korban.
Di titik ini bagaimana pentingnya kolaborasi antara P2TP2A dengan Dinas Pendidikan dalam upaya pencegahan tindak kekerasan pada anak di lembaga pendidikan. Di tahap pencegahan, P2TP2A dapat memberikan masukan bagai- mana melakukan pencegahan kekerasan dalam tiga bidang: rekrutmen tenaga pendidik  dan  kependidikan,  sosialisasi  kepada  siswa,  dan  sosialisasi  kepada orangtua  siswa.  Dalam  tahapan  ini,  sesungguhnya  terdapat  satu  persoalan serius: kerjasama antara Dinas Pendidikan dan P2TP2A baru menyentuh aspek pencegahan,  belum  menyentuh  aspek  penanganan  dan  rehabilitas  korban tindak  kekerasan.  Padahal  ketiga  aspek  ini:  pencegahan,  penanganan,  dan rehabilitasi tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Melakukan pencegahan tanpa
pemahaman  bersama  atas  prosedur  penanganan  dan  koordinasi  rehabilitasi menghasilkan  kebijakan  yang  timpang.  Hal  ini  yang  terjadi  di  Kota  Depok, bahwa kolaborasi antara P2TP2A dan Dinas Pendidikan  masih berfokus pada bagaimana mencegah, belum pada tahap prosedur penanganan dan mekanisme rehabilitasi.
Hambatan yang muncul dalam proses kolaborasi ini menunjukkan bahwa kerjasama  lintas  bidang,  dalam  hal  ini  P2TP2A  dan  Dinas  Pendidikan,  mem- butuhkan  strategi  khusus.  Strategi  ini  mencakup  bagaimana  membangun kejaring kerjasama sekaligus mendorong upaya percepatan Depok sebagai Kota Layak  Anak  di  Indonesia,  termasuk  juga  bagaimana  bekerjasama  menjadikan kekerasan  terhadap  anak  sebagai  fokus  kebijakan,  sehingga  dapat  tertuang dalam RPJMD, Renstra, dan Renja, sehingga dapat secara optimal dianggarkan dan diimplementasikan melalui serangkaian kegiatan dan program.

## D.  Kesimpulan
Kerja kolaboratif yang dilakukan oleh P2TP2A dan Dinas Pendidikan Kota Depok sebagai pengejawantahan Perwali Kota Depok No. 43 Tahun 2017 dalam rangka  pencegahan  kekerasan  di  lembaga  pendidikan,  pada  awalnya  men- dapatkan kesulitan untuk berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Depok. Hal ini disebabkan Dinas Pendidikan Kota Depok tidak berfokus dengan tindak pencegahan kekerasan terhadap anak didik di lingkungan lembaga pendidikan. Namun  dengan  terjadinya  beberapa  kekerasan  di  lingkungan  sekolah  di  Kota Depok, pada akhirnya Dinas Pendidikan Kota Depok membuka diri untuk juga ikut aktif dalam pencegahan kekerasan terhadap anak.
Setidaknya kerja kolaborasi  antara P2TP2A dan Dinas Pendidikan sudah mulai muncul, melalui hadirnya program sosialisasi Setop Kekerasan Pada Anak (SKPA) dan sosialisasi “Srikandi Goes to School”, hadirnya perwakilan anak dari setiap  sekolah  dalam  Forum  Anak  Kota  Depok,  hingga  keterlibatan  P2TP2A dalam  seleksi  guru  dan  kepala  sekolah  di  lingkungan  Kota  Depok.  Dalam beberapa  hal,  kerja  kolaborasi  ini  sangat  positif,  mengingat  Depok  punya masalah berat dalam pemberantasan tindak kekerasan pada anak, namun hal tersebut belum cukup.
Kendala  lebih  banyak  hadir  dalam  proses  kolaborasi  antara  P2TP2A  dan Dinas Pendidikan. Misalnya, meski mebijakan Kota Layak anak yang dikeluarkan oleh  Pemerintah  Kota  Depok,  dimana  P2TP2A  dan  Dinas  Pendidikan  menjadi salah  satu  klaster  penting  dalam  gugus  tugas  tersebut,  secara  tidak  langsung
mengarahkan Dinas Pendidikan untuk mengeluarkan kebijakan strategis tentang pencegahan  kekerasan  terhadap  anak  di  lembaga  pendidikan.  Namun  hingga saat ini belum ada kebijakan prioritas yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kota Depok dalam rangka pencegahan kekerasan siswa, baik itu dalam rencana strategis  maupun  rencana  kerja  tahunan.  Konsekuensinya,  Dinas  Pendidikan belum memiliki rencana kerja yang terstruktur, melainkan hanya sporadik dan parsial. Hal ini misalnya dapat dilihat dari posisi Dinas Pendidikan yang masih masih  ikut secara pasif  dalam  program  P2TP2A  ataupun  hanya  melaksanakan program  turunan  dari  Renja,  yang  secara  spesifik  tidak  berfokus  pada  upaya menurunkan angka kekerasan terhadap anak di lembaga pendidikan.
Di  sisi  lain,  anggaran  yang  dimiliki  oleh  P2TP2A  masih  sangat  terbatas, padahal institusi ini sangat menginginkan adanya program-program yang lebih massif  dalam  rangka  pencegahan  kekerasan  terhadap  anak  di  lembaga  pen- didikan Kota Depok namun masih sangat dikalahkan dengan program prioritas yang ada di Organisasi Perangkat Daerah lainnya. Di sisi lain, Dinas Pendidikan memiliki  kewenangan  untuk  memperoleh  penganggaran  yang  lebih  besar, hanya saja Dinas Pendidikan masih belum menempatkan persoalan kekerasan terhadap  anak  sebagai  program  prioritas,  sehingga  program-program  yang dapat dijalankan sangat sedikit, konsekuensinya ketersediaan anggaran sangat terbatas.
Kerja kolaboratif antara P2TP2A dan Dinas Pendidikan dengan demikian harus diperkuat. Penelitian ini memberikan rekomendasi agar pemerintah Kota Depok  memprioritaskan  program  pencegahan  kekerasan  terhadap  anak  di lembaga pendidikan, baik  yang dilakukan oleh P2TP2A dan Dinas Pendidikan Kota Depok. Sebab lembaga pendidikan sangat berperan penting untuk mem- fasilitasi  tumbuh  kembang  seorang  anak  dan  memberikan  bekal  dan  pe- mahaman  agar  dapat  mencegah  dirinya  dari  tindak  kekerasan  baik  sebagai pelaku apalagi sebagai korban. Selain itu, Dinas Pendidikan Kota Depok harus pula  mencantumkan  kebijakan  pencegahan  kekerasan  di  lembaga  pendidikan dalam  rencana  kerja  tahunan  dan  rencana  strategis  lima  tahunan.  Hal  ini dikarenakan  Dinas  Pendidikan  adalah  institusi  yang  sangat  berperan  dalam menanamkan pemahaman pencegahan kekerasan kepada guru, murid dan wali murid  agar  kedepannya  tidak  terjadi  lagi  korban-korban  kekerasan  di lingkungan sekolah yang seharusnya menjadi lingkunang yang paling mendidik dan menjadi lingkungan yang paling aman buat anak untuk dapat tumbuh dan berkembang tanpa adanya ancaman-anacaman dari manapun.

## Ucapan Terima Kasih
Tulisan ini adalah bagian dari penelitian bertajuk “Penguatan dan Sinergi Multi-stakeholder  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan Anak (P2TP2A) dalam Upaya Pencegahan, Penanganan dan Rehabilitasi Korban Kekerasan di Provinsi Jawa Barat” yang didukung sepenuhnya oleh Direktorat Riset  dan  Pengabdian  kepada  Masyarakat  Kementerian  Riset,  Teknologi  dan Pendidikan  Tinggi  Republik  Indonesia.  Penelitian  berlangsung  di  lima kabupaten/kota: Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, dan  Kota  Depok.  Penulis  mengucapkan  terima  kasih  atas  seluruh  bantuan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses penelitian ini.[s]

## Daftar Pustaka
Afrilia, Anggita Putri. “Implementasi Program Pencegahan Kekerasan terhadap Anak di  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak  (P2TP2A) DKI Jakarta.” Skripsi tidak diterbitkan. Universitas Indonesia, 2012.
Aliyah,  Himma.  “Upaya  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan
Perlindungan  Anak  dalam  Mewujudkan  Keadilan  Restoratif  terhadap Rehabilitasi  Korban  Tindak  Kejahatan  Perkosaan.”  Skripsi  tidak  diterbitkan.
Universitas Islam Negeri Malang, 2017.
Ardiansyah,  Aco.  “Implementasi  Kebijakan  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Pencegahan Kekerasan Anak di Kota Depok.” Tesis tidak dipublikasikan. Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2019.
Fahmi, Ahadin Syarifudin. “Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Perilaku Petugas dalam Penanganan Kasus Kekerasan pada Anak di P2TP2A (Pusat Perlindungan Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak)  Kabupaten  Sidoarjo.” Universitas Diponegoro, 2014. http://eprints.undip.ac.id/53479/.
Hartati,  Misriyani.  “Studi  tentang  Upaya  Penanganan  Tindak  Kekerasan  terhadap Perempuan  dan  Anak:  Studi  Kasus  pada  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pember- dayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Kalimantan Timur.” eJournal lmu Pemerintahan - Fisip Universitas Mulawarman 1, no. 3 (2013).
Hendrya, Pepi. “Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), dalam Perspektif Ketahanan Individu: Studi Kasus Perempuan Korban
KDRT  Klien  P2TP2A  DKI  Jakarta.”  Tesis  tidak  dipublikasikan.  Universitas
Indonesia, 2011.
Huda, Nurul. “Kekerasan terhadap Anak dan Masalah Sosial yang Kronis.” Pena Justisia Jurnal Media Komunikasi dan Kajian Hukum 7, no. 14 (2008).
Komisi  Nasional  Anti  Kekerasan  terhadap  Perempuan.  “Lembar  Fakta  dan  Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2018.” Jakarta: Komnas Perempuan, 2018.
KPAI. “Laporan Tahunan Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia Tahun 2017.”
Jakarta: Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia, 2018.
Muhammad,  Muhammad.  “Aspek  Perlindungan  Anak  dalam  Tindak  Kekerasan (Bullying)  terhadap  Siswa  Korban  Kekerasan  di  Sekolah  (Studi  Kasus  di  SMK Kabupaten  Banyumas).” Jurnal  Dinamika  Hukum 9,  no.  3  (2009):  230–36. https://doi.org/10.20884/1.jdh.2009.9.3.234.
Priharyanto, Saptadi Agung. “Peran Aparat Penegak Hukum dan Pendamping Korban dalam Penanganan KDRT: Studi Kasus LBH APIK Jakarta, P2TP2A Provinsi DKI Jakarta  dan  Unit  PPA  Bareskrim  Polri.”  Tesis  tidak  dipublikasikan.  Universitas
Indonesia, 2011.
Rizkah.  S,  Nur.  “Kinerja  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan Anak (P2TP2A) (Studi Kasus: Kekerasan Seksual di Kabupaten Sinjai).” Skripsi tidak dipublikasikan. Universitas Hasanuddin, 2016.
Rosnawati,  Emy.  “Peran  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan Anak  (P2TP2A)  dalam  Mengatasi  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga.” Kosmik
Hukum 18, no. 1 (2018). https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v18i1.2341.
Saida,  Abdul  Rachman.  “Analisis  Kinerja  pada  Kantor  Pusat  Pelayanan  Terpadu Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak  (P2TP2A)  Provinsi  Sulawesi  Tengah.” Katalogis 3,  no.  9  (2015):  54–67.  http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/ Katalogis/article/view/6418.
Yelfia,  Oka.  “Pengalaman  perempuan  dalam  menghadapi  kekerasan  dalam  rumah tangga  (KDRT)  di  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan Anak  (P2TP2A)  Limpapeh  Rumah  Nan  Gadang  tahun  2015.”  Skripsi  tidak dipublikasikan. Universitas Andalas, 2016.