## FUNGSI CRIME INDEX BAGI POLRES SOLOK KOTA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA

## Aksalmadi
Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia Email: aksal.madi71@gail.com

## ABSTRACT
The method for preparing the Crime Index by the Solok Kota Police is to compile indicators of the level of crime that has occurred, such as the total crime rate, the crime rate, and the crime  clock.  Is  it  based  on  the  form  of  crime  that  often  occurs,  or  is  it  based  on  the fluctuation in the number of crimes each month. The function of the Crime Index in Handling Crime by the Solok Kota Police is to carry out various activities to reduce the high number of crimes that occur by viewing and using criminal statistics and the criminal index created. By using the criminal index, it can be seen that the highest crime rate in the Solok Kota Police jurisdiction is the crime of theft with weight followed by motor vehicle theft. Efforts are being made to carry out various forms of police operations, one of which is the Singgalang / Jaran Singgalang  pursuit  operation.  Besides  conducting  the  Jaran  Singgalang  operation, Concentrated Operations were also carried out with the target of gambling. Operation Brush with the target of theft by weight and theft by force and Operation Tumpas Bandar with the target of trafficking narcotics.
Keywords: Crime Index, Crime, Prevention

## ABSTRAK
Metode  penyusunan  Indeks  Kejahatan  oleh  Polres  Solok  Kota  adalah  dengan  menyusun indikator-indikator  tingkat  kejahatan  yang  telah  terjadi,  seperti  total  angka  kejahatan,  angka kejahatan, dan jam kejahatan. Apakah berdasarkan bentuk kejahatan yang sering terjadi,  atau berdasarkan  fluktuasi  jumlah  kejahatan  setiap  bulannya.  Fungsi  Indeks  Kejahatan  Dalam Penanganan  Tindak  Pidana  oleh  Polres  Solok  Kota  adalah  melakukan  berbagai  kegiatan untuk  menekan  tingginya  angka  kejahatan  yang  terjadi  dengan  melihat  dan  menggunakan statistik  kriminal  dan  indeks  kriminal  yang  dibuat.  Dengan  menggunakan  indeks  kriminal dapat  diketahui  bahwa  tingkat  kriminalitas  tertinggi  di  wilayah  hukum  Polres  Solok  Kota adalah  tindak  pidana  pencurian  dengan  bobot  disusul  pencurian  kendaraan  bermotor. Berbagai  bentuk  operasi  terus  dilakukan  kepolisian,  salah  satunya  operasi  pengejaran Singgalang/Jaran Singgalang. Selain melakukan Operasi Jaran Singgalang, Operasi Terpusat juga  dilakukan  dengan  sasaran  perjudian.  Operasi  Sikat  dengan  target  pencurian  berat  dan pencurian  dengan  kekerasan  dan  Operasi  Tumpas  Bandar  dengan  target  penyelundupan narkotika.
Kata Kunci: Indeks Kejahatan, Kejahatan, Pencegahan

## PENDAHULUAN
Di  era  kemajuan  zaman  seperti  saat  sekarang  ini  kita  dituntut  untuk  hidup  sesuai dengan  perkembangan  zaman.  Perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  semakin canggih  yang  melahirkan  alat-alat  teknologi  yang  memudahkan  setiap  kegiatan.  Hal-hal tersebut membuat kebutuhan hidup setiap individu meningkat khususnya dari segi ekonomi. Ini juga terjadi di Negara Indonesia dengan label negara yang masih berkembang, Indonesia harus mampu mengikuti kemajuan-kemajuan ini agar tidak tertinggal dari Negara lainnya. 1 Keadaan  ketidakmerataan  taraf  ekonomi  yang  ada  di  Indonesia  ini  membuat masyarakat  kalangan  bawah  kesulitan  untuk  memenuhi  tuntutan  hidup  sehingga menghalalkan  berbagai  cara  untuk  pemenuhannya  seperti  pencurian,  penipuan,  dan pembunuhan.  Dilain  sisi  perkembangan  teknologi  yang  memudahkan  semua  akses memungkinkan kita untuk membuka situs apa saja yang terkadang tidak seharusnya diakses. 2 Hal  ini  merusak  pola  pikir  individu  yang  mengakibatkan  kejahatan  seksualitas  seperti pemerkosaan, pencabulan. Kejahatan perlu  ditanggapi  dan  ditangani  dengan  serius.Suatu studi  di  Inggris  oleh  Steven  Box  memperlihatkan  bahwa  kejahatan  dalam  setiap  saat cenderung  meningkat,  yang  apabila  dibiarkan  menimbulkan  kerusakan  permanen  bagi masyarakat,  karena  kejahatan  lebih  banyak  dilakukan  oleh  orang-orang  lebih  muda,  dan penganggur. 3 Banyaknya perbuatan melanggar hukum khususnya perbuatan yang melanggar hukum  pidana  tersebut  diatas  membuat  pihak  berwenang  harus  bekerja  keras  untuk menegakkan hukum yang dilanggar tersebut khususnya kepolisian.
Tingginya angka kriminalitas ini dapat kita lihat dari statistik kriminal.Statistik adalah pengamatan  massal  dengan  menggunakan  angka-angka  yang  merupakan  salah  satu  faktor pendorong perkembangan ilmu pengetahuan sosial pada abad ke-17. 4 Dalam pengamatannya Quetelet  melihat  bahwa  dalam  kejahatan  terdapat  pola-pola  yang  setiap  tahun  selalu  sama. Statistik  kriminal  adalah  hasil  pencatatan  aparat  penegak  hukum  (khususnya  polisi) berdasarkan  laporan  korban  dan  masyarakat  pada  umumnya. 5 Statistik  kriminal  berbentuk angka-angka yang menunjukkan jumlah kriminalitas yang tercatat, baik pada suatu waktu dan tempat  tertentu.  Aparat  penegak  hukum  yang  berperan  penting  disini  adalah Kepolisian.Dimana  polisi  merupakan  aparat  penegak  hukum  pertama  yang  menyelidiki tentang  terjadi  atau  tidaknya  suatu  kejahatan. 6 Statistik  kriminal  kemudian  dirangkum menjadi sebuah crime indek kejahatan.
Dalam  menjalankan  tugasnya  salah  satu  wewenang  polisi  ialah  menjalankan  pusat informasi kriminal nasional sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) huruf j Undang- Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini dipertegas dengan  dikeluarkannya  Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  15 Tahun  2010  tentang  Penyelenggaraan  Pusat  Informasi  Kriminal  Nasional  di  Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
1 Muhamad Ngafifi, Kemajuan Teknologi Dan Pola Hidup Manusia Dalam Perspektif Sosial Budaya , Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi, Volume 2, Nomor 1, 2014
2 Nanang  Martono, Sosiologi  perubahan  sosial:  perspektif  klasik,  modern,  postmodern,  dan postkolonial , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 12
3 Mien Rukmini, Aspek Hukum Pidana Dan Kriminologi , Alumni, Bandung, 2009, hlm. 95
4 Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, Kriminologi , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 7
5 J. Supranto M.A, Pengantar Statistik Bidang Hukum , Rineka Cipta, Jakarta, 1995, hlm. 51
6 Hartono, Penyidikan  & Penegakan Hukum Pidana , Sinar Grafika, Jakarta, 2012,hlm. 21.
Kepolisian Resort Solok Kota adalah institusi negara yang berada di bawah naungan Kepolisian Daerah Sumatera Barat yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melayani masyarakat  Kota  Solok  dalam  proses  penanganan  berbagai  macam  permasalahan  keamanan dan  kriminalitas  pada  masyarakat  Kota  Solok.  Reskrim  Polres  Solok  Kota  melakukan pencatatan atau statistic criminal yang kemudian disusun sebagai crime index. Adanya crime index ini, diharapkan dapat digunakan dalam menanggulangi kejahatan di kota Solok.
Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, maka permasalahan adalah dan fungsi metode penyusunan crime index oleh Polres Solok Kota

## METODE PENELITIAN
Spesifikasi  penelitian  adalah deskriptif  analitis ,  dengan  metode  pendekatan yuridis normative didukung  oleh yuridis  empiris .  Jenis  data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder. Data  sekunder  diperoleh  dari  studi  dokumen  dan  studi  kepustakaan.  Data  yang  diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif.

## PEMBAHASAN

## A. Metode Penyusunan Crime Index Oleh Polres Solok Kota
Polri  sebenarnya  telah  menyusun  indikator  tingkat  kejahatan  yang  terjadi,  seperti jumlah  tindak  pidana (crime  total), angka  tindak pidana  (crime  rate), dan  selang  waktu terjadinya  tindak  pidana (crime  clock). Hanya  saja,  indikator-indikator  tersebut  disusun berdasarkan kasus yang dilaporkan ke polisi atau kasus yang tertangkap tangan. Ini berarti indikator-indikator tersebut belum mencakup peristiwa-peristiwa tindak pidana yang tidak dilaporkan/tidak  tertangkap.  Indikator  indicator  tersebut  kemudian  disusun  dan dikelompokkan  kembali  ke  dalam  bentuk crime  indexs .  Mengingat  budaya  masyarakat Indonesia  yang  masih  rendah  dalam  hal  lapor-melapor,  angka-angka  ini  diyakini  masih jauh  dari  angka  sesunguhnya.Sehubungan  dengan  itu,  maka  diperlukan  alat  ukur  yang dapat mencerminkan situasi keamanan yang dirasakan masyarakat.
Tata cara dan teknik menyusun indeks memerlukan penguasaan teori mengindeks sebagai  modal  utama.  Pelaksanaan  sebaiknya  berbuat  dengan  berlandaskan  pada kebijaksanaan  pemberi  tugas.  Sesudah  orang  mengetahui  makna  dan  fungsi  indeks, pelaksana  yang  lazim  dikenal  sebagai  pengindeks  ( indexer )  dalam  proses  kerjanya  yang disebut mengindeks.
Penyusunan  indek  kriminal  oleh  Polres  Solok  Kota  dilakukan  dengan  terlebih dahulu  membuat  statistik    kriminal  tentang  kejahatan  yang  terjadi  dalam  satu  semester pertahun.  Sebelum  dimulai  melakukan  indek,  ada  sesuatu    persiapan  untuk  menyusun suatu  indeks,  adalah  penting  sekali  untuk  dua  atau  tiga  kali  membacateks  dalam  hal  ini statistik kriminal yang telah dibuat. Ini berarti seorang yang akan melakukan pengindeksan berbuat  untuk  suatu  studi  awal  dari  apa  yang  akan  dia  tangani.  Sesudah  kebijaksanaan serta  tujuan  dilakukan  indeks  dipahami  dengan  benar,  selanjutnya  menyangkut  kegiatan yang sifatnya  teknis.  Indeks  apa  yang  harus  disusun.  Apakah  berdasarkan  bentuk kejahatan  yang  sering  terjadi,  ataukah  berdasarkan  naik  turun  jumlah  kejahatan  setiap bulannya.
Petugas  Pengindeksan  selanjutnya  bertugas  menyusun  indeks  kejahatan  yang cenderung  terjadi  dan  menyusun  perbandingan  dengan  indeks  yang  telah  disusun sebelumnya.  Masih  banyak  hal-hal  yang  perlu  diperhatikan  dalam  proses  mengindeks, tetapi tidak mungkin akan mengupas secara mendalam semua hal dalam melakukan indeks kejahatan.  Indek  kriminal  harus  dapat  menunjukan  kecenderungan  atau  gejala  kejahatan yang terjadi pada suatu wilayah.
Pelaksanaan  tugas  Polri  Polres  Solok  Kota  seiring  dengan  perkembangan lingkungan global, regional dan nasional akan semakin berat dan kompleks. Tuntutan dan harapan  masyarakat  terhadap  profesionalisme  kinerja  Polri  Polres  Solok  Kota  dan pelayanan  di  bidang  kepolisian  semakin  tinggi,  mengharuskan  untuk  menyusun  berbagai upaya  dan  aksi  konkrit  yang  efektif  dalam  mewujudkan  keamanan  di  wilayah  hukum Polres Solok Kota.
B. Fungsi Crime Index Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Oleh Polres Solok Kota
Penanggulangan kejahatan merupakan  suatu  kebijakan  yang  dapat  diambil  oleh pihak  kepolisian  yang  berada  diwilayah  hukum  Polres  Solok  Kota.  Kebijakan penanggulangan kejahatan  dilakukan  agar  tercapainya  rasa  aman  dan  damai  di  tengah- tengah masyarakat dari para pelaku tindak pidana. Berdasarkan wawancara pada penelitian dalam  melakukan  penanggulangan  kejahatan  kepolisian  yang  berada  di  wilayah  hukum Polres  Solok  kota  telah  melakukan  berbagai  kegiatan  untuk  menekan  tingginya  angka kejahatan  yang  terjadi  dengan  melihat  dan  mengunakan  statistik  kriminal  dan  indeks kriminal  yang  dibuat.  Dengan  menggunakan  indeks  kriminal  tersebut  maka  terlihat  pada angka  kejahatan  yang  paling  tinggi  di  wilayah  hukum  Polres  Solok  Kota  adalah  tindak pidana pencurian dengan pemberatan di lanjutkan dengan pencurian kendaraan bermotor.
Jenis Kriminalitas/Tindak Pidana yang mayoritas terjadi diwilayah  Hukum  Polres Solok Kota yakni :
(1) Pencurian dengan pemberatan (Curat)
(2) Pencurian Kendaraan bermotor (Curanmor).
(3) Curas (Pencurian dengan Kekerasan)
(4) Penganiayaan
(5) Penipuan
(6) Penggelapan
(7) Pengrusakan
(8) Perbuatan Tidak Menyenangkan
(9) Pemalsuan Surat
(10) Melarikan anak dibawah umur.
Kemudian  faktor  lain  yang  akan  menjadi  permasalahan  dalam  pelaksanaan  tugas penaggulangan  kejahatan  dan  peningkatan  stanilitas  keamanan  di  wilayah  hukum  Polres Solok  Kota  yaitu  terjadinya  konflik  masalah  tapal  batas  yang  masih  belum  terselesaikan yang bersifat parmanen. Serta pertikaian pemilik tambang galian C di Paninggahan dengan warga  Saniang  Bakar,  indikasi  tersebut  merupakan  faktor  dominan  timbulnya  gangguan kamtibmas,  Permasalahan  tersebut  sudah  berlarut-larut  dan  belum  terselesaikan  oleh Pemerintah  Daerah/Nagari  sehingga  akan  menjadi  bom  waktu  terjadinya  rusuh massal/perkelahian  massa  yang  akan  menimbulkan  korban  jiwa  dan  harta  benda
khususnya antara Nagari Muaro Pingai dan Nagari Saningbaka dimana dari permasalahan tapal  batas  ini  sudah  terjadi  perkelahian  massal  2  (dua)  kali  dan  telah  merengut  korban jiwa dan harta benda. 7
Pertikaian  lain  yang  diduga  akan  terjadi adalah  antara  Nagari  Saningbaka  dengan Nagari  Koto  Sani,  Nagari  Sulit  Air  dengan  Kota  Sawah  Lunto,  Nagari  Bukit  Tandang dengan  Nagari  Bukit  Bais  dan  Nagari  Kinari,  namun  sampai  saat  ini  belum  ada  jalan penyelesaiannya, hanya berupa janji yang sewaktu-waktu dapat berubah dari situasi aman menjadi  perkelahian  bahkan  rusuh  massal.  Hal  ini  apabila  tidak  disikapi  secara  cermat oleh  pihak  yang  berkompenten  akan  dapat  mengganggu  stabilitas  kamtibmas  di  wilayah hukum  Polres  Solok  Kota  serta  terhadap  pelaksanaan  tugas,  baik  lingkungan  internal maupun eksternal.
Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan oleh anggota Satuan Reserse Kriminal yang berada di wilayah  hukum Polres  Solok  Kota.  Kebijakan  secara  prepentif dilakukan  dengan  cara  pengawasan  terpadu  secara  patroli-patroli  di  tengah-tengah masyarakat. Patroli-patroli dilakukan didaerah-daerah yang rawan menjadi tempat pelaku kejahatan  beraksi.  Lokasi  yang  dipilih  oleh  pihak  kepolisian  yang  berada  di  wilayah hukum  Polres  Solok  Kota  adalah  tempat  tempat  yang  rawan  terjadi  tindak  pidana pencurian  berdasarkan  catatan  statistic  criminal  yang  telah  disusun  sebelumnya.  Tempat yang  dimaksud  adalah  seperti  di  kawasan  perumahan  warga,  lokasi-lokasi  parkir,  daerah kos-kosan dan tempat-tempat lainnya.
Untuk  secara  tulisan  penanggulangan  kejahatan  yang  dilakukan  oleh  pihak kepolisian  di  wilayah  hukum  Polres  Solok  Kota  adalah  dengan  cara  memberikan himbauan secara tetulis. Himbauan secara tertulis yang dimaksud adalah dengan  membuat spanduk-spanduk oleh pihak kepolisian agar masyarakat berhati-hati dan menghindari hal- hal  yang  dapat  memancing  pelaku  tindak  pidana  pencurian  dalam  melakukan aksinya.Himbauan  dalam  bentuk  spanduk  di  tempat-  tempat  keramaian  seperti  di  tempat parkir, di daerah pasar, di daerah-daerah yang rawan untuk jenis tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.
Dalam  pemetaan  daerah  yang  sering  terjadi  tindak  pidana  pencurian  kendaraan bermotor  di  wilayah  hukum  Polres  Solok  Kota  adalah  di  Daerah  pasar  raya.  Pasar  raya Solok  adalah  salah  satu  daerah  yang  menjadi  sentral  pusat  perekonomian  di  Kota  Solok. Pada  Pasar  raya  Solok  banyak  terjadi  tindak  pidana  pencurian  kendaraan    bermotor  dan pencurian  dengan  pemberatan  dikarenakan  banyak  terdapat  lokasi  pusat-pusat  keramaian seperti  pasar,  pusat  perbelanjaan,  area  wisata  yang  secara  tidak  langsung  ramai pengunjung namun kurang pengamanan.
Pada  objek  wisata  dan  tempat  parkir  di  lokasi  keramaian  tertentu  yang  rawan terjadi  tindak  pidana  pencurian  kendaraan  bermotor  dan  pencurian  dengan  pemberatan, maka  pihak  kepolisian  yang  berada  diwilayah  hukum  Polres  Solok  Kota  menempatkan anggota  kepolisian  yang  berpakaian  preman.  Penempatan  polisi  ini  bertujuan  untuk melindungi masyarakat dari berbagai bentuk tindak pidana yang mungin akan terjadi.
Berbagai  bentuk  penanggulangan  kejahatan  dengan  secara  preventif  telah dilakukan secara aktif dan tanggap dalam melakukan pencegahan terhadap kasus kejahatan
7 Wawancara dengan Wakil Kapolres Polres Solok Kota Pada tanggal 18 November 2020
oleh pihak kepolisian yang berada di wilayah hukum Polres Solok Kota. Pihak kepolisian telah  mengambil  berbagai  langkah  kebijakan  serta  melaksanakan  fungsi  dan  tugas  dari kepolisian semaksimal mungkin.
Pihak  kepolisian  yang  berada  di  wilayah  hukum  Polres  Solok  Kota  melihat  dan serta  mengamati  statistik  kriminal  yang  ada  serta  mengambil  suatu  kesimpualan.  Maka kepolisian  merencanakan  dan melakukan  sebuah  penanggulangan  secara  preventif.  Pihak kepolisian  memiliki  suatu  bentuk  mekanisme  sendiri  dalam  melakukan  penanggulangan kejahatan.  Berhasil  atau  tidaknya  suatu  mekasnisme  yang  di  buat  oleh  pihak  kepolisian yang  berada  di  wilayah  hukum  Polres  Solok  Kota  dalam  melakukan  penanggulangan kejahatan.  Penanggulangan  kejahatan  yang  dimaksud  adalah  penanggulangan  tindak pidana  pencurian  kendaraan  bermotor  dan  pencurian  dengan  pemberatan  yang  tertinggi angka indeksnya.
Dapat  disadari  faktor-faktor  yang  meyebabkan  banyaknya  kasus-kasus  tindak pidana pencurian di wilayah hukum Polres Solok Kota, salah satunya faktor kesadaran dari masyarakat itu sendiri masyarakat diharapkan dapat memperkecil kemungkinan agar tidak menjadi  korban.Dengan  demikian  maka  kolerasi  antara  kepolisian  dan  masyarakat haruslah  terjalin  korelasi  dengan  baik  agar  mempersulit  langkah-langkah  pelaku  dalam melakukan aksi kejahatanya.
Disamping  melakukan  Operasi  Jaran  Singgalang  juga  dilakukan  Operasi  Pekat dengan sasaran perjudian. Operasi Sikat dengan sasaran pencurian dengan pemberatan dan pencurian  dengan  kekerasan  dan  Operasi  tumpas  bandar  dengan  sasaran  pengedaran narkotika. Penanggulangan kejahatan secara represif ini menitikberatkan pada sanksi bagi pelaku tindak pidana kejahatan.Sanksi yang diberikan adalah dalam bentuk sanksi pidana. Pemberian  sanksi  pidana  ini  bertujuan  agar  para  pelaku  menjadi  jera  untuk  tidak mengualngi  lagi  aksi  kejahatan  yang  dilakukanya.  Pemberian  sanksi  pidana  ini  membuat pandangan masyarakat bahwa tindak pidana pencurian kendaraan bermotor tersebut adalah suatu  perilaku  yang  dilarang  oleh  Undang-  undang.  Apabila  melanggar  aturan  dari Undang-undang  tersebut  maka  akan  ada  hukuman  yang  akan  diberikan.  Jadi  masyarakat memiliki  suatu  rasa  takut  untuk  melanggar  aturan  yang  mengatur  tentang  tindak  pidana pencurian tersebut.
Upaya  dengan  represif  bisa  dilakukan  juga  pada  saat  razia  kendaraan  bermotor yang  di  programkan  oleh  pihak  kepolisian.Razia  juga  memiliki  tujuan  untuk  melakukan pemeriksaan  surat-surat  kelengkapan  kendaraan.Apabila  polisi  menemukan  kecurigaan terhadap  kendaraan  yang  digunakan  oleh  masyarakat  dan  diduga  hasil  dari  pencurian kendaraan bermotor maka kepolisian melakukan penyelidikan lanjutan dari motor tersebut. Pihak  kepolisian  melakukan  pengecekan kelengkapan  surat-surat  dari  motor  tersebut  dan pihak  kepolisian  adan  menyelidiki  apakah  motor  tersebut  motor  curian  atau  motor  yang dibeli  dari  hasil  tindak  pidana  pencurian.  Maka  dari  itu  kepolisian  akan  menyita  motor yang  dalam  operasi  pihak  kepolisian  tidak  memiliki  surat-surat  lengkap    tanda kepemilikan motor.
Apabila  suatu  tindak  pidana  pencurian  yang  dilakukan  pada malam  hari maka  itu termasuk  dalam  tindak  pidana  pencurian  dengan  pemberatan.  Dimana  tindak  pidana pencurian  dengan  pemberatan  diatur  dalam  pasal  363  KUHP.  Pada  jenis  tindak  pidana pencurian  kendaraan  bermotor  dengan  pemberatan  adalah  yang  dalam  melakukan  tindak
pidana  pencurian  pelaku  dalam  situasi  dan  keadaan  tertentu.  Pada  kondisi  malam  hari pencurian  dilakukan  pada  malam  hari  apabila  dilakukan  didalam  rumah  ataupun  diluar rumah (perkarangan rumah), maka itu termasuk dalam tindak pidana pencuria dalam jenis pemberatan. Pada aksi pelaku yang juga dapat menjadi tindak pidana dengan pemberatan adalah  pelaku  melakukan  aksi  tindak  pidana  pencurian  dengan  cara  bersama-sama  atau lebih.
Penanggulangan  kejahatan  secara  represif  yang  dilakukan  oleh  pihak  kepolisian adalah  dengan  memberikan  hukuman  pada  pelaku  dengan  seberat  mungkin.  Aparat kepolisan  yang  berada  diwilayah  hukum  Polres  Solok  Kota  selalu  melakukan  tindakan- tindakan represif dalam memproses pelaku tindak pidana pencurian. Pemberian sanksi ini juga  haruslah  sesuai  dengan  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  pelaku  pencurian. Pemberian  sanksi  ini  harus  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  ada.Ini ditujukan agar dalam penangulangan kejahatan ini memberikan efek yang jera agar pelaku tidak mengulangi lagi tindak pidana yang pernah dilakukan oleh pelaku.
Upaya  yang  dilakukan  oleh  pihak  kepolisian  sudah  cukup  bagus  dengan  cara represif  dimana  pihak  kepolisian  menerapkan  sanksi  pidana  bagi  pelaku  yang  terbukti melakukan  tindak  pidana  pencurian  di  wilayah  hukum  Polres  Solok  Kota.  Namun  juga masih  banyak  terjadi  angka  tindak  pidana  setiap  bulan  bahkan  tahunya  mengalami peningkatan.  Disebabkan  oleh  faktor  ekonomi  dimana  pelaku  terpaksa  melakukan  aksi kejahatan pencurian disebabkan oleh faktor ekonomi. Dimana tekanan ekonomi membuat pelaku  kejahatan  melakukan  apapun  agar  dapat  memenuhi  kebutuhan  hidup  dari  pelaku. Seberapa baguspun sanksi yang diterapkan apabila masyarakat, kondisi ekonominya tidak mapan  maka  akan  sangat  mungkin  pelaku  akan  selalu  mengulangi  kejahatan  yang dilakukanya.

## KESIMPULAN
Dengan  mengunakan  indeks  kriminal  tersebut  maka  terlihat  pada  angka  kejahatan yang  paling  tinggi  di  wilayah  hukum  Polres  Solok  Kota  adalah  tindak  pidana  pencurian dengan pemberatan dilanjutkan dengan pencurian kendaraan bermotor. Jenis Kriminalitas/Tindak  Pidana  yang  mayoritas  terjadi  diwilayah  Hukum  Polres  Solok  Kota berdasarkan crime indeks adalah Pencurian dengan pemberatan (Curat), Pencurian Kendaraan bermotor  (Curanmor),  Curas  (Pencurian  dengan  Kekerasan),  Penganiayaan,  Penipuan, Penggelapan,  Pengrusakan,  Perbuatan  Tidak  Menyenangkan,  Pemalsuan  Surat,  Melarikan anak  dibawah  umur.  Usaha  yang  dilakukan  adalah  dengan  mengadakan  berbagai  bentuk operasi  Kepolisian  salah  satunya  adalah  Operasi  pengejaran  Singgalang/Jaran  Singgalang. Disamping  melakukan  Operasi  Jaran  Singgalang  juga  dilakukan  Operasi  Pekat  dengan sasaran perjudian.Operasi Sikat dengan sasaran pencurian dengan pemberatan dan pencurian dengan kekerasan dan Operasi tumpas bandar dengan sasaran pengedaran narkotika.

## DAFTAR PUSTAKA
Muhamad  Ngafifi, Kemajuan  Teknologi Dan  Pola  Hidup  Manusia  Dalam  Perspektif  Sosial Budaya , Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi, Volume 2, Nomor 1,
2014
Nanang  Martono, Sosiologi  perubahan  sosial:  perspektif  klasik,  modern,  postmodern,  dan postkolonial, PT. Raja Grafindo Persada,  Jakarta, 2012
Mien Rukmini, Aspek Hukum Pidana Dan Kriminologi , Alumni, Bandung, 2009
Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, Kriminologi , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012
J. Supranto M.A, Pengantar Statistik Bidang Hukum , Rineka Cipta, Jakarta, 1995
Hartono, Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana , Sinar Grafika, Jakarta, 2012
Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun  2010  tentang Penyelenggaraan  Pusat  Informasi  Kriminal  Nasional  di  Lingkungan  Kepolisian Negara Republik Indonesia.