## PERSEPSI CALON GURU PAI TERHADAP KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR
(STUDI KASUS MAHASISWA PRODI PAI FAI UM PONTIANAK)
Hamdil Mukhlishin Universitas Muhammadiyah Pontianak Corresponding Author e-mail: hamdil.mukhlishin@unmuhpnk.ac.id
Sunhaji
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto e-mail: a.sunhaji@gmail.com
Sukino Institut Agama Islam Negeri Pontianak e-mail: ariefsukino@yahoo.co.id

## ABSTRACT
The  Free  Learning  Policy  has  been  established  by  the  Indonesian Minister  of  Education  and  Culture  Nadiem  Makarim  since  December 2019.  However,  the  government  has  not  maximized  the  strategy  for implementing education policies so that many people do not understand the  concept  of  Free  Learning.  This  study  aims  to  describe  the  various perceptions  of  prospective  PAI  teachers  about  the  concept  of implementing  Independent  Learning.  This  research  is  a  type  of  field research with the data collection technique used is the documentation technique  with  a  closed  questionnaire.  The  research  subjects  were  25 semester  5  student  Islamic  education  teacher  candidates  and  19 semester  7  students  of  PAI  Study  Program  FAI  UM  Pontianak  and various sources of literature regarding Freedom to Learn. The results of the study show that: (1) PAI teacher candidates have the perception of supporting the independent learning policy, starting from replacing the national  exam  (UN)  with  a  minimum  competency  assessment  and character  survey,  giving  schools  authority  to  carry  out  the  National Standardized  School  Examination  (USBN),  simplifying  the  RPP  ,  and zoning expansion during PDDB. (2) PAI teacher candidates also provide suggestions  to  the  government  to  further  optimize  the  stages  of implementing  Merdeka  Belajar  in  the  community.  In  addition,  PAI teachers also provide advice to fellow prospective teachers and students to continue to strive to develop their potentials so that they can become creative  and  innovative  educators  and  can  realize  learning independence in Indonesia.
Keywords: perception; PAI teacher candidates; independent learning

## ABSTRAK
Kebijakan  Merdeka  Belajar  telah  ditetapkan  oleh  Mendikbud  RI  Nadiem Makarim  sejak  bulan  Desember  2019.  Namun,  pemerintah  kurang memaksimalkan strategi penerapan kebijakan pendidikan sehingga banyak
masyarakat  yang  belum  memahami  tentang  konsep  Merdeka  Belajar. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan beragam persepsi calon guru PAI  tentang  konsep  pelaksanaan  Merdeka  Belajar.  Penelitian  ini  termasuk jenis penelitian lapangan dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi dengan angket tertutup. Subjek penelitian adalah calon  guru  PAI  mahasiswa  semester  5  sebanyak  25  orang  dan  semester  7 sebanyak 19 orang Prodi PAI FAI UM Pontianak dan berbagai sumber pustaka mengenai  Merdeka  Belajar.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa:  (1)  Para calon  guru  PAI  memiliki  persepsi  mendukung  kebijakan  merdeka  belajar, mulai  dari  penggantian  ujian  nasionan  (UN)  menjadi  asesmen  kompetensi minimum  dan  suvei  karakter,  memberikan  kewenangan  sekolah  untuk melakukan  Ujian  Sekolah  Berstandar  Nasional  (USBN),  penyederhanaan RPP,  dan  perluasan  zonasi  saat  PDDB.  (2)  Para  calon  guru  PAI  juga memberikan  sarannya  kepada  pemerintah  agar  lebih  mengoptimalkan tahapan  pengimplementasian  Merdeka  Belajar  di  masyarakat.  Selain  itu, para guru PAI juga memberikan saran kepada sesama calon guru serta siswa untuk  terus  berusaha  mengembangkan  potensi-potensi  yang  dimiliki  agar dapat  menjadi  pelaku  pendidikan  yang  kreatif  serta  inovatif  dan  dapat mewujudkan kemerdekaan belajar di Indonesia.
Kata Kunci : persepsi; calon guru PAI; merdeka belajar

## PENDAHULUAN
Kebijakan pendidikan adalah keputusan pemerintah atau penyelenggara  pendidikan  untuk  menghadapi  masalah  pendidikan  yang timbul  di  masyarakat.  Peran  kebijakan  pendidikan  merupakan  pedoman, konsep,  atau  landasan  bagi  rencana,  solusi,  dan  inovasi  untuk melaksanakan  dan  mencapai  tujuan  pendidikan  (Arwildayanto  dkk,  2018). Hal ini karena strategi implementasi kebijakan pendidikan pemerintah tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
Di  Indonesia,  kebijakan  pendidikan  sering  berubah,  sehingga  ada ungkapan  di  masyarakat  bahwa  "Kalau  menterinya  diganti,  kebijakannya diganti". Ungkapan ini sejalan dengan pendapat Slamet Sutrisno, pengamat pendidikan  Universitas  Gadjah  Mada.  Dikatakannya,  setiap  pergantian kepemimpinan  menteri,  selalu  muncul  paket  kebijakan  baru  (Dedi  Ilham Perdana,2013). Perubahan kebijakan pendidikan yang sering menimbulkan masalah.  Implementasi  kebijakan  pendidikan  yang  kurang  siap.  Misalnya, masyarakat menilai proses konversi KTSP menjadi Krutira belum maksimal karena masalah utama. Buku kurikulum baru yang belum didistribusikan ke berbagai daerah serta sosialisasi dan pelatihan lebih lanjut kepada 40.000 guru  tentang  Kurtilas,  apa  kebijakannya,  sehingga  mereka  merasa  tidak nyaman dengan implementasi kebijakan kurtilas tersebut.
Tradisi  mengubah  kebijakan  pendidikan  dilanjutkan  oleh  Nadiem Anwar  Makarim,  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia yang dilantik pada 23 Oktober 2019. Sesuai dengan perintah Presiden dan Wakil Presiden, beliau meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui bidang  pendidikan  Indonesia  melalui  penerapan  kebijakan  baru  bernama Merdeka  Belajar.  Namun,  sedikit  yang  diketahui  tentang  isi  dan  proses pelaksanaan Merdeka Belajar sejak kebijakan pendidikan diperkenalkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada 11 Desember 2019. Oleh karena
itu, sebagian besar masyarakat bahkan tidak memahami konsep Kebijakan Belajar Merdeka dan beberapa program utama. Padahal, peran masyarakat, terutama  yang  terlibat  dalam  pendidikan,  penting  dalam  implementasi kebijakan  pendidikan.  Dalam  hal  ini,  kebebasan  mempelajari  peradaban dapat datang kepada bangsa, terutama melalui cara pandang baru terhadap gagasan, persepsi, pemahaman, dan belajar mandiri. Seperti yang dijelaskan Senor  Sezer  dalam  artikelnya  Perceptions  of  Education  Policy:  A  Metaphor Analysis of Future Teachers, calon guru cenderung memiliki persepsi yang berbeda tentang kebijakan pendidikan yang sering berubah di Turki. Dalam artikel ini, calon guru mengungkapkan persepsinya melalui kalimat kiasan, menganalisis  dan  menjelaskannya.  Hasil  analisis  beberapa  frasa  metaforis dari persepsi calon guru dapat menjelaskan bahwa mayoritas calon guru di Turki  enggan  dan  antusias  menerapkan  kebijakan  yang  sering  berubah (Senol Sezer,2018).
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  beragam  persepsi calon  guru  PAI  tentang  konsep  dan  pelaksaan  kebijakan  Merdeka  Belajar. Subjek penelitian ini adalah mahasiswa semester 5 dan 7 Prodi PAI FAI UM Pontianak berjumlah 44 orang yang merupakan calon guru PAI yang memiliki posisi strategis sebagai ujung tombak pelaksanaan kebijakan pendidikan di sekolah, karena sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang  Pendidikan  Agama  dan  Keagamaan  menjelaskan  bahwa  satuan pendidikan  pada  semua  jenjang  dan  jalur  pendidikan  di  Indonesia  pasti terdapat  pendidikan  Agama  Islam  yang  diampu  oleh  guru  PAI.  Dengan adanya penelitian ini, masyarakat khususnya para pelaku pendidikan akan lebih  memahami  tentang  konsep  dan  pelaksanaan  Merdeka  Belajar  dan dapat  menjadi  masukkan  berupa  kritik  dan  saran  untuk  pemerintah  dan badan penyelenggara pendidikan untuk dapat mengoptimalkan pelaksanaan Merdeka  Belajar  agar  mencapai  keberhasilan  yaitu  meningkatkan  kualitas sumber daya manusia di Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  termasuk  jenis  penelitian  lapangan  yang  dilaksanakan pada bulan Oktober 2022. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik  dokumentasi  dengan  angket  tertutup  yang  berisi  pertanyaan mengenai Merdeka Belajar. Data yang dihasilkan dari penelitian ini dibahas secara  deskriptif  untuk  memeperoleh  informasi  tentang  Merdeka  Belajar. Data  jawaban  responden  diolah  dengan  pemeriksaan  jawaban  yang kemudian  dianalisis  dandiinterpretasikan  kemudiandibahas  secara deskriptif  untuk  memperoleh  informasi  mengenai  persepsi  calon  guru  PAI terhadap konsep dan pelaksanaan Merdeka Belajar serta dilanjutkan dengan penarikan  kesimpulan.  Rumus  yang  digunakan  untuk  menganalisis  data jawaban responden adalah:
P = F/n
Keterangan: P: presentase. F: jawaban yang didapat. N: seluruh responden. Dan dalam menafsirkan besar jumlah presentase digunakan metode berikut ini:1-25%:  minoritas  (sebagaian  kecil),  26-49%:  hampir  setengah,  50%:
setengah,  50-75%:  mayoritas  (sebagian  besar),  76-99%:  pada  umumnya, 100%: seluruhnya(Alanindra Saputra, dkk, 2016).

## PEMBAHASAN

## A. Proses dan Faktor Pembentukkan Persepsi
Istilah persepsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti reaksi, penerimaan  langsung  terhadap  sesuatu,  dan  proses  dimana  seseorang mempersepsikan  lebih  dari  satu  hal  melalui  panca  indera.  Mendapatkan informasi dan interpretasi, pesan, dan makna rangsangan indrawi (Jalaludin Rakhmat,  2007).  Persepsi  seringkali  merupakan  sebagai  gambar  individu, pandangan,  atau  pendapat  tentang  sesuatu.  Persepsi  juga  didefinisikan sebagai proses dimana individu menerima, memilih, dan menginterpretasikan  sensasi.  Mengambil  beberapa  definisi  kognisi  di  atas, kognisi  secara  umum  dapat  didefinisikan  sebagai  proses  individu  dalam menerima  dan  memberikan  rangsangan  indrawi  untuk  membangkitkan pengalaman,  reaksi,  dan  tindakan  tertentu  terhadap  sesuatu.  Dengan demikian,  persepsi  individu  terbentuk  pada  tiga  tingkatan.  Fase-fase  ini adalah:
1. Tahap penginderaan, penerimaan dan penyaluran rangsangan melalui panca indra manusia sebagai reseptor melalui saraf sensorik.
2. Fase  mengklasifikasikan  dan  menginterpretasikan  stimulus  yang diterima.  Tahap  ini  berkaitan  erat  dengan  kemampuan  kognitif seseorang.
3. Munculnya reaksi dan tindakan yang dimediasi motor sebagai bentuk persepsi.
Secara  umum,  persepsi  dipengaruhi  oleh  dua  faktor:  internal  dan eksternal.  Menurut  Restiyaanti  Prasetijo,  faktor  intrinsik  kognisi  adalah pengalaman, kebutuhan, penilaian dan harapan. Faktor persepsi eksternal adalah  karakteristik  kondisi  lingkungan,  penampilan,  dan  rangsangan. Menurut  Toha,  faktor  persepsi  internal  adalah  emosi,  karakter  dan  sikap individu,  prasangka,  keinginan,  keadaan  fisik  dan  psikologis,  kebutuhan akan  perhatian,  perhatian,  dan  motivasi.  Faktor  eksternal  persepsi  adalah pengulangan  gerak,  latar  belakang  keluarga,  pengetahuan  dan  kebutuhan lingkungannya, ukuran, intensitas, beberapa kebaruan, keakraban dengan objek (Abdia dan Manan Sailan, 2017).
Di sisi lain, menurut Stephen Robbins (dalam Sito Meiyanto, 2012), ada tiga faktor yang mempengaruhi persepsi, yaitu:
1. Faktor situasional seperti waktu, lingkungan kerja, dan situasi sosial.
2. Faktor  persepsi  seperti  sikap,  motivasi,  minat,  pengalaman,  dan harapan.
3. Faktor target seperti kebaruan, gerakan, suara, ukuran, latar belakang dan kedekatan.
Pengalaman, reaksi, dan perilaku seseorang terhadap sesuatu sebagai bentuk  kognisi  bervariasi  dari  orang  ke  orang.  Hal  ini  karena  proses terbentuknya  persepsi  setiap  individu  juga  bergantung  pada  faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi tersebut.

## B. Kompetensi Calon Guru PAI
Istilah kompetensi guru mempunyai banyak makna. Broke and Stone (1995)  sebagaimana  dikutip  Mulyasa  (2007)  dalam  mengemukakan  bahwa kompetensi guru sebagai “ Descriptive of qualitative nature of teacher behavior appears to be entirely meaningful….” Kompetensi guru merupakan gambaran kualitatif  tentang  hakekat  perilaku  guru  yang  penuh  arti  Sedang  menurut Undang-Undang  Republik  Indoensia  Nomor  14  Tahun  2005  tentang  Guru dan Dosen dijelaskan bahwa kompetensi adalah seperangkan pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru  atau  dosen  dalam  melaksanakan  tugas  keprofesionalan.  Melihat  dua pengertian tentang kompetensi tersebut, maka kompetensi mengacu kepada unsur pendidikan artinya untuk sebuah kompetensi tertentu harus di dapat melalui  jalur  pendidikan  bukan  sekedar  pelatihan  dan  sangat  bersifat performance,  jadi  tidak  hanya  teori  ansich  tetapi  ketrampilan  dan  dan perilaku nyata (Sunhaji, 2014).
Di  sisi  lain,  calon  pendidik  PAI  adalah  orang  yang  terlatih  atau  siap menjadi  pendidik  PAI  profesional  dan  memperoleh  keterampilan  penting untuk melakukan pekerjaan itu. Calon guru PAI diidentikkan dengan siswa dalam program PAI. Dari berbagai definisi kompetensi dan calon guru PAI, maka kompetensi guru PAI masa depan harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh calon guru PAI untuk mempersiapkan mereka menjadi calon guru PAI. Calon  guru  PAI  harus  memenuhi  kompetensi  profesional,  pedagogik, kepribadian  dan  sosial  sebagai  guru  sesuai  Permendiknas  No.16  Tahun 2007. Empat kompetensi itu adalah:
1. Kompetensi profesional, yaitu kompetensi yang diperlukan guru untuk mengembangkan profesionalitasnya. Misalnya, guru dapat menguasai materi  dan  memenuhi  standar  kemahiran  dan  kompetensi  inti  dari mata pelajaran yang diajarkannya. Selain itu, guru dapat memperbarui pembelajaran yang mereka lakukan.
2. Kompetensi  pedagogik,  yakni  kemampuan  yang  menuntut  guru menguasai materi pedagogik guna meningkatkan kualitas pembelajaran.  Misalnya,  guru  harus  menguasai  karakteristik  siswa, teori  dan  prinsip  belajar  mengajar,  mengevaluasi  dan  mengevaluasi proses pendidikan.
3. Kompetensi kepribadian, yaitu kemampuan menuntut tanggung jawab dan  kasih  sayang  terhadap  profesi  dari  guru,  dan  tercermin  dalam perilaku guru. Seorang guru harus menggunakan repertoarnya untuk kepentingan siswanya.
4. Kompetensi sosial, yaitu kompetensi yang menuntut kemampuan guru dalam  berinteraksi  dan  berkomunikasi  dengan  masyarakat  sekitar. Misalnya,  guru  dapat  menyesuaikan  keragaman  budaya  di  antara siswa, orang tua, dan sesama guru.
Beberapa  kompetensi  tersebut  perlu  dikembangkan  oleh  calon  guru PAI agar mampu berperan sebagai agen perubahan yang dapat berkembang di  masa  perubahan.  Selanjutnya  peran  guru  PAI  masa  depan  adalah Ramathan  Lil  Aramin  untuk  meningkatkan  kualitas  pendidikan  dan memecahkan  masalah  pendidikan,  mencerminkan  seseorang  dengan pengetahuan,  keterampilan  dan  kemampuan  yang  baik  terkait  dengan
pendidikan.  Menurut  Sunhaji  (2012)  guru  adalah  sarana  pembentukan sumber  daya  manusia  di  bidang  pembangunan  terutama  pembangunan bidang pen didikan. Guru adalah pemberi inspirasi, penggerak, dan pelatih dalam  penguasaan  kecakapan  tertentu  bagi  sesama,  khususnya  bagi  para siswa  agar  mereka  siap  untuk  membangun  hidup  be  serta  lingkungan sosialnya.  Dapat  dipastikan  bahwa  guru  yang  se  makin  bermutu  semakin besar sumbanganya bagi per kembangan diri siswanya dan perkembangan masyarakatnya. Secara lebih mendasar guru yang bermutu tersebut juga giat mencari kemajuan dalam peningkatan kecakapan diri dalam berkarya dan dalam pengabdian sosialnya. Inilah peran yang diemban oleh seorang guru, terlebih lagi guru PAI.

## C. Kebijakan Umum Merdeka Belajar
Merdeka  Belajar  merupakan  program  kebijakan  baru  Kementerian Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia  yang  dicanangkan  oleh Senior  Kabinet  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia Nadiem  Makarim  pada  11  Desember  2019.  Republik  Indonesia  Nadiem Makarim  Kebebasan  belajar  memberikan  kebebasan  dan  otonomi  lembaga pendidikan, membebaskan guru dari kerumitan birokrasi, dan memberikan kebebasan  kepada  siswa  untuk  memilih  gaya  belajar  dan  mata  pelajaran yang  disukai.  Kebijakan  tersebut  bertujuan  untuk  meningkatkan  kualitas sumber daya manusia dan menghasilkan manusia Indonesia yang kreatif dan inovatif  yang  menerapkan  ilmu  pengetahuan.  Pelaksanaan  pembelajaran Merdeka diharapkan mampu menjadikan manusia Indonesia berdaya saing, berilmu,  berbudaya,  profesional  dan  mampu  memberikan  kontribusi  bagi kesejahteraan kehidupan bangsa, sejalan dengan pernyataan Nizam selaku Direktur Pendidikan (Dirjen Dikti, 2020).
Ada  poin-poin  utama  dari  Kebijakan  Kebebasan  Belajar,  yaitu  Ujian Sekolah  Berstandar  Nasional  (USBN),  Ujian  Nasional  (UN),  Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan Peraturan Zonasi Pendaftaran Peserta Didik  Baru  (PPDB).  Empat  poin  utama  dari  kebijakan  Kebebasan  Belajar telah memperbaharui fokus:
1. Ujian Sekolah Nasional Bersatu (USBN) Tahun 2020 akan digantikan dengan  penilaian  (tes)  yang  disponsori  sekolah.  Asesmen  digunakan oleh  guru  untuk  menilai  kemampuan  siswa  secara  komprehensif dalam  bentuk  tes  tertulis  atau  tes  lain  seperti  tugas  dan  portofolio. Oleh karena itu, guru dapat lebih mandiri dalam menilai hasil belajar siswa. Di sisi lain, anggaran USBN dapat dialihkan untuk peningkatan kualitas pembelajaran dan pengembangan kapasitas guru.
2. Tahun 2021 Ujian Nasional (UN) TIMSS dan Pisa. Menargetkan siswa SMP kelas 4, 8, dan 11, kami akan melakukan evaluasi kemampuan minimal dan survei kepribadian.
3. Format  Rencana  Pelaksanaan  Pembelajaran  (RPP)  bebas  dipilih, dibuat, digunakan dan dihasilkan oleh guru, tetapi harus mengandung tiga  unsur  utama  yaitu  tujuan  pembelajaran,  kegiatan  pembelajaran dan penilaian. Ini menyederhanakan perencanaan pelajaran, memberi guru  lebih  banyak  waktu  untuk  mempersiapkan  dan  menilai  proses pembelajaran.
4. Peraturan Penerimaan Mahasiswa Baru (PPDB) yang baru akan lebih fleksibel untuk mengatasi ketimpangan akses dan mutu pendidikan di berbagai daerah. Ukuran standar atau prinsip PPDB baru adalah 50% siswa  akan  diterima  dari  jalur  zonasi,  15%  siswa  akan  diterima  dari jalur  afirmasi,  maksimal  5%  siswa  akan  diterima  dari  jalur  transfer, dan  0-  30%  siswa  akan  diterima  dari  Warisan  dari  jalur  kinerja. Persentase akhir dan zonasi dapat ditentukan berdasarkan wilayah per wilayah. Untuk program pemerataan akses dan kualitas pendidikan di berbagai  daerah,  diperlukan  tugas  pemerintah  tambahan,  seperti pemindahan  guru  ke  sekolah-sekolah  yang  kekurangan  guru (Kemendikbud RI, 2019).
Uraian  keempat  program  utama  dalam  Kebijakan  Kebebasan  Belajar sejalan  dengan  Surat  Edaran  Kebebasan  Belajar  #1  tahun  2020  yang diterbitkan pada 7 Februari 2020.

## D. Persepsi Calon Guru PAI tentang Konsep Merdeka Belajar
Penetapan Merdeka Belajar telah menimbulkan beragam persepsi dari para  calon  guru  PAI  mengenai  konsep  pelaksanaan  kebijakan  tersebut. Untuk mengetahui persepsi calon guru PAI tentang konsep merdeka belajar dilakukan pemberian angket tertutup dengan 5 pilihan jawaban. Pernyataan dalam  angket  tersebut  untuk  mengetahui  penilaian  dan  pengetahuan responden tehadap kebijakan pemerintah tentang merdeka belajar. Bentuk penilaian ini sesuai dengan teori persepsi yang disampaikan oleh Restiyaanti Prasetijo bahwa secara umum, persepsi dipengaruhi oleh dua faktor: internal dan  eksternal.  Faktor  intrinsik  kognisi  adalah  pengalaman,  kebutuhan, penilaian  dan  harapan.  Faktor  persepsi  eksternal  adalah  karakteristik kondisi lingkungan, penampilan, dan rangsangan. Hal ini juga sesuai dengan pendapat Toha dalam Abdia dan Manan Sailan (2017), pengetahuan menjadi salah satu faktor ekternal dalam pembentukan persepsi. Selain itu, menurut Stephen  Robbins  (dalam  Sito  Meiyanto,  2012),  ada  tiga  faktor  yang memengaruhi  persepsi,  yang  salah  satunya  adalah  faktor  persepsi  seperti sikap, motivasi, minat, pengalaman, dan harapan.
Berikut ini adalah data hasil Angket Persepsi Calon Guru PAI terhadap Kebijakan Merdeka Belajar dapat dilihat di Tabel 1 dibawah ini.

## Tabel 1. Persepsi Calon Guru PAI tentang Konsep Merdeka Belajar
No Pernyataan Total Skor Persentase Kategori 1  Konsep  Merdeka  Belajar  dinilai  bisa menjadi  solusi  pemulihan  pembelajaran untuk menunjang efektifitas pembelajaran serta memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia. 158 71,82 pada umumnya
2  Konsep  Merdeka  belajar  mendukung banyak inovasi dalam dunia pendidikan. 165 75,00 pada umumnya 3  Ujian Nasional (UN) akan digantikan oleh Asesmen  Kompetensi  Minimum  dan Survei Karakter. 158 71,82 pada umumnya 4  Ujian  Sekolah  Berstandar  Nasional (USBN) akan diserahkan ke sekolah. 149 67,73 pada umumnya 5  RPP cukup dibuat satu halaman saja. 163 74,10 pada umumnya 6  Dalam  penerimaan  peserta  didik  baru (PPDB), sistem zonasi diperluas. 150 68,18 pada umumnya Rata-rata 157 71,44 pada umumnya
Dari  Tabel  1  diatas  secara  umum  responden  mendukung  kebijakan merdeka  belajar  dengan  skor  71,44  %  (kategori  pada  umumnya).  Sebesar 71,82 % responden beranggapan bahwa Konsep Merdeka Belajar dinilai bisa menjadi  solusi  pemulihan  pembelajaran  untuk  menunjang  efektifitas pembelajaran serta memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia. Sebesar 75,00 % responden beranggapan bahwa Konsep Merdeka belajar mendukung banyak  inovasi  dalam  dunia  pendidikan.  Sebesar  71,82  %  responden mendukung Ujian Nasional (UN) akan digantikan oleh Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Sebesar 67,73 responden mendukung Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) akan diserahkan ke  sekolah. Sebesar 74,10  %  responden  mendukung  RPP  cukup  dibuat  satu  halaman  saja. Sebesar  68,18  %  responden  perluasan  sistem  zonasi  dalam  PPDB.  Hal  ini sesuai dengan teori yang disampaikan oleh
Meski calon guru PAI tampak mendukung kebijakan belajar merdeka, tahapan pelaksanaan merdeka belajar di masyarakat lebih ditingkatkan lagi agar masyarakat lebih memahami kebijakan pendidikan dan melaksanakannya  dengan  tepat.  Tiga  tahapan  implementasi  kebijakan pendidikan adalah:
1. Menyebarluaskan  informasi  pada  tahap  sosialisasi  yaitu  kebijakan pendidikan ke seluruh wilayah dan masyarakat di Indonesia.
2. Tahap  Uji  Coba.  Model  eksperimental  kebijakan  pendidikan masyarakat  yang  dapat  diterima,  direplikasi,  dikembangkan,  dan dimasukkan ke dalam desain, pendanaan, dan implementasi.
3. Tahap  difusi.  Artinya,  untuk  memberikan  informasi  kebijakan pendidikan  kepada  beberapa  sekolah  yang  luas  geografis  dan keragaman yang beragam sehingga informasi tersebut dapat dipahami, diterima dan digunakan (Udin S. Sa’ud,2002).
Dikombinasikan  dengan  pandangan  PGRI  yang  berpihak  pada Merdeka,  disebutkan  bahwa  penyelenggaraan  Merdeka  Belajar  harus
mempertimbangkan  aspek  kualitas  dan  pemerataan  pendidikan.  Peran pemerintah  daerah  yang  independen  dari  pemerintah  pusat  (Unifah Rosyidi,2020).
Pengalaman guru dan metode pembelajaran di perguruan tinggi tidak memiliki  pedoman  penyelesaian  masalah  dengan  solusi  yang  berbeda sehingga guru belum mampu menerapkan belajar mandiri kepada siswanya. Selain itu, keterbatasan dalam mendapatkan buku referensi untuk mencapai pembelajaran yang berpusat pada siswa dan kurangnya pengalaman belajar mandiri ketika guru masih menjadi siswa, calon guru atau siswa, dan dalam pelatihan  guru  yang  sedang  menjabat  mungkin  menjadi  alasan  guru  tidak melakukannya  (Shinta  Revina,2019).  Pelaksanaan  belajar  mandiri  itu hakikatnya adalah proses belajar.
1. Selalu  bersemangat  untuk  memperoleh  ilmu  baru  seperti  belajar Merdeka.
2. Silakan terus berusaha untuk memenuhi kompetensi di atas pada guru PAI masa depan.
3. Selalu  kembangkan  potensi  diri  menjadi  guru  PAI  yang  kreatif  dan inovatif dalam menghasilkan karya.
4. Menjadi  agen  perubahan  yang  Ramatan  Lil  Aramin  dan  menjadikan individu menjadi harta bagi masyarakat sekitar.
5. Semua masalah ditimbang aspek negatif dan positifnya agar guru PAI dapat memberikan kritik, solusi, dan pengajaran.
Selain  menasihati  guru  PAI  lainnya,  didorong  siswa  untuk  selalu menikmati proses pembelajaran, serius, dan belajar sendiri melalui kegiatan seperti  diskusi  bersama  dan  mengikuti  kegiatan  ekstrakurikuler  sesuai minatnya dan selalu optimis.

## PENUTUP
Para calon guru PAI FAI UM Pontianak  memiliki persepsi mendukung kebijakan  merdeka  belajar,  mulai  dari  penggantian  ujian  nasionan  (UN) menjadi  asesmen  kompetensi  minimum  dan  suvei  karakter,  memberikan kewenangan sekolah untuk melakukan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN),  penyederhanaan  RPP,  dan  perluasan  zonasi  saat  PDDB.  Namum para  calon  guru  PAI  juga  memberikan  sarannya  kepada  pemerintah  agar lebih  mengoptimalkan  tahapan  pengimplementasian  Merdeka  Belajar  di masyarakat. Selain itu, para guru PAI juga memberikan saran kepada sesama calon  guru  serta  siswa  untuk  terus  berusaha  mengembangkan  potensi- potensi yang dimiliki agar dapat menjadi pelaku pendidikan yang kreatif serta inovatif dan dapat mewujudkan kemerdekaan belajar di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdia dan Manan Sailan. (2017). “Persepsi Guru tentang Pendidikan Karakter (Studi di MAN 1 Buton Tengah).” Jurnal Tomalebbi 4, no. 2. Arwildayanto, Arifin Suking dan Warni Tune Sumar. (2018). Analisis Kebijkan Pendidikan  Kajian  Teoritis,  Eksploratif  dan  Aplikatif.  Bandung: Cendekia Press.
Direktorat  Jenderal  Pendidikan  Tinggi.  Buku  Panduan  Merdeka  Belajar Kampus  Merdeka.  Jakarta:  Direktorat  Jenderal  Pendidikan  Tinggi Kemendikbud RI, 2020.
Kasiono. (2015).  “Problematika  Penerapan  Kurikulum  2013  di  SD  YPMM Tebingtinggi dan Strategi Mengatasinya.” Dikdaya 5, no. 1.
KBBI Daring. https://kbbi.kemdikbud.go.id. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dalam Rapat Koordinasi  dengan  Kepala  Dinas  Pendidikan  Seluruh  Indonesia. Merdeka Belajar. Jakarta: Kemendikbud RI, 2019.
Meiyanto,      Sito.(2012).Persepsi,      Nilai      dan      Sikap.      Yogyakarta:
MinatUtama Manajemen Rumahsakit.
Nuraini,  Ratna.  “Kemerdekaan  Belajar  bagi  Siswa  di  Negeri  Merdeka.” Portal  Informasi  Indonesia.  Dipublikasi  pada  7  Februari  2020. https://indonesia.go.id.
Peraturan    Menteri    PendidikanNasional,    “16    Tahun    2007,    Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru,”4 Mei 2007. Perdana,  Dedi  Ilham.  (2013).  “Kurikulum  dan  Pendidikan  di  Indonesia:
Proses Mencari   Arah   Pendidikan   yang   Ideal   di   Indonesia   atau Hegemoni Kepentingan Penguasa Semata?.” Jurnal Pemikiran So siologi 2, no. 1.
Rakhmat,   Jalaluddin.(2007)Psikologi   Komunikasi.   Bandung:PT   Remaja Rosdakarya.
Revina,  Shinta.  “Pesan Tak  Biasa  Menteri Nadiem  dan  Mengapa Guru Belum Merdekakan  Siswa.”  The  Conversation,  dipublikasikan  25 November 2019. https://theconversation.com.
Rosyidi,Unifah.  “Merdeka    Belajar;  Aplikasinya    dalam    Manajemen Pendidikan  dan  Pembelajaran  di  Sekolah.”Presentasi  padaSeminar Nasional Pasca Sarjana UNJ, Jakarta, 10 Maret, 2020.
Sa’ud,    Udin    S.( 2002 ).“Pengembangan    Kebijakan    Pendidikan dalamKerangka Otonomi Daerah.”
Saputra,    Alanindra,    Maridi    dan    PutriAgustina.  (2016).“Persepsi    Calon Guru tentang Pemanfaatan  Situs  Sangiran  sebagai  Sumber  Belajar Evolusi.” SNSP.
Sezer, Senol. (2018). “Prospective Teachers’s Perceptions on Education Policy: A  Metaphor  Analysis.”  International  Journal  of  Progressive Education14, no. 2.
Sunhaji,  S.  (2014).  KUALITAS  SUMBER  DAYA  MANUSIA  (Kualifikasi, Kompetensi dan Sertifikasi Guru). Jurnal Kependidikan, 2(1), 142 – 160. https://doi.org/10.24090/jk.v2i1.546
Sunhaji,  S.  (2012).  STRATEGI  PENGEMBANGAN  KUALIFIKASI  DAN KOMPETENSI  GURU  (Menurut  Undang-Undang  Guru  &  Dosen  dan
Standar  Nasional  Pendidikan).  INSANIA  :  Jurnal  Pemikiran  Alternatif Kependidikan, 17(2). https://doi.org/10.24090/insania.v17i2.1503 Taruna,  Mulyani  Mudis.(2011).  “Perbedaan  Kompetensi  Guru  Pendidikan Agama Islam.” Analisa18, no. 2.
Undang- Undang    Republik    Indonesia,    “14    Tahun    2005,    Guru    dan Dosen,”30 Desember 2005.