Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)

## IMPLEMENTASI TENTANG PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENGRUSAKAN (STUDI KASUS NO. PDM-
532/BLL/08/2020)
Angela Claudia Scolastika Manurung 1 , Made Sugi Hartono 2 , Dewa Gede Sudika Mangku 3
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
e-mail: {angelascolastika@gmail.com, sugi.hartono@undiksha.ac.id, dewamangku.undiksha@gmail.com}

## ABSTRAK
Penelitian  ini  ditujukan  pada  permasalahan  yang  berkaitan  dengan  terbitnya  Peraturan  Kejaksaan  Republik  Indonesia Nomor  15  Tahun  2020  Tentang  Penghentian  Penuntutan  Berdasarkan  Keadilan  Restoratif  yang  merupakan  suatu peraturan dan kebijakan baru dalam lingkup penuntutan dengan tujuan untuk menambah wawasan kepada para pembaca dalam  bidang  penulisan  penyelesaian  perkara  berdasarkan restorative  justice pada  implementasi  tentang  prinsip restorative  justice dalam  perkara  tindak  pidana  pengrusakan  di  Kabupaten  Buleleng  juga  untuk  mengkaji  dan menganalisis  peraturan  tentang  prinsip restorative  justice pada  Peraturan  Kejaksaan  Republik  Indonesia  Nomor  15 Tahun  2020  serta  pada  penanganan  perkara  pengrusakan  dalam  proses  penuntutan  di  Kejaksaan  Negeri  Buleleng. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan data yang  dilakukan  dengan  teknik  studi  dokumen,  observasi  dan  wawancara.  Teknik  penentuan  sampel  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  teknik nonprobability  sampling dengan  bentuk purposive  sampling .  Data  penelitian  ini diolah dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini dinilai telah berjalan sesuai dengan prosedural dari penerapan restorative  justice pada  penanganan  perkara  berdasarkan  Peraturan  Kejaksaan  Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun 2020  tentang    Penghentian  Penuntutan  Berdasarkan  Keadilan  Restoratif  serta  terdapat  juga  hambatan  dan  faktor pendukung dalam penerapannya.
Kata kunci: Pengrusakan, Keadilan Restoratif, Pengrusakan, Peraturan Kejaksaan.

## ABSTRACT
This  research  is  aimed  at  problems  related  to  the  issuance  of  the  Republic  of  Indonesia  Prosecutor's  Regulation Number 15 of 2020 Based on Restorative Justice which is a new regulation and policy in investigation with the aim of adding insight to readers in case settlement records based on restorative justice implementation of restorative justice in the case of criminal acts of vandalism in Buleleng Regency as well as to study and analyze the principles of restorative justice in the Republic of Indonesia Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 as well as in the handling of vandalism cases  in  the  prosecution  process  at  the  Buleleng  District  Attorney's  Office.  This  study  uses  a  type  of  empirical  legal research.  This  research  is  descriptive  by  using  data  conducted  by  document  study  techniques,  observation,  and interviews. The sampling technique used in this study is a nonprobability sampling technique in the form of purposive sampling. This research data is processed and analyzed qualitatively. The results of this study are considered to have been carried out in accordance with the procedures for implementing restorative justice in handling cases based on the Republic of Indonesia Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 Termination of Prosecution Based on Restorative Justice and there are also obstacles and supporting factors in its implementation.
Keywords : Vandalism, Restorative Justice, Prosecutor's Regulation

## PENDAHULUAN
Manusia  merupakan  makhluk  sosial  yang  saling membutuhkan  satu  sama  lain  dalam  menjalani rutinitas  kehidupannya.  Sebagai  makhluk  sosial, manusia  merupakan  makhluk  sempurna  ciptaan Tuhan  Yang  Maha  Esa  yang  memiliki  akal  sehat dan  budi  luhur,  akan  tetapi  juga  memiliki  hasrat dan  keinginan  untuk  selalu  tercapai  kehendak
yang  diinginkannya.  Untuk  memenuhi  hasrat  dan keinginannya,  manusia  seringkali  melakukan penyimpangan  perilaku,  melalui  penyalahgunaan hak  yang  bertentangan  dengan  sebuah  aturan dalam  tatanan  sosial  dalam  masyarakat/norma kehidupan  yang  merugikan  hak  yang  dimiliki orang  lain.  Seperti  halnya  dengan  kasus vandalisme atau pengrusakan fasilitas umum yang
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)
seringkali terjadi dimasyarakat. Perbuatan bertindak vandalisme atau  pengrusakan  fasilitas umum  sering  terjadi  di  latar  belakangi  multi faktor,  salah  satunya  akibat  dari  adanya kesenjangan  maupun  terjadi  karena  adanya  ke khilafan  dari  perilaku  yang  dilakukan  individu  di dalam masyarakat yang berakibat pada kerugian.
Menurut  Barda  Nawawi  Arief  (  dalam Supriyadi,  2015:  390)  tindak  pidana  merupakan salah  satu  perilaku  bentuk  dari  perilaku meyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, sehingga tidak ada masyarakat yang  sepi  dari  tindak  pidana.  Perilaku menyimpang  tersebut  merupakan  suatu  ancaman yang  nyata  atau  ancaman  terhadap  norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial;  dapat  menimbulkan  ketegangan  individual maupun  ketegangan-ketegangan  sosial;  dan merupakan  ancaman  riil  atau  potensiil  bagi berlangsungnya  ketertiban  sosial.  Suatu  tindakan yang  dilakukan  itu  haruslah  bersifat  melawan hukum dan tidak terdapat dasar-dasar atau alasan- alasan  yang  dapat  meniadakan  sifat  melawan hukum  dari  tindakan  tersebut.  Setiap  tindakan yang  bertentangan  dengan  hukum  atau  tidak sesuai dengan hukum, tidak disenangi oleh orang atau  masyarakat,  yang  baik  langsung  maupun yang tidak langsung terkena tindakan tersebut.
Suatu  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh seseorang  yang  menurut  kehendaknya  dan merugikan  kepentingan  umum  atau  masyarakat termasuk kepentingan perseorangan, lebih lengkapnya  harus  ternyata  bahwa  tindakan tersebut  terjadi  pada  suatu  tempat,  waktu  dan keadaan yang ditentukan. Artinya, dipandang dari sudut tempat, tindakan itu harus terjadi pada suatu tempat  dimana  ketentuan  pidana  Indonesia berlaku, dipandang dari sudut waktu, tindakan itu masih dirasakan sebagai suatu tindakan yang perlu diancam  dengan  pidana,  dan  dari  sudut  keadaan, tindakan  itu  harus  terjadi  pada  suatu  keadaan  di mana tindakan itu dipandang sebagai tercela.
Perbuatan  pidana  atau  tindak  pidana dibedakan  menjadi  2  (dua),  yaitu  kejahatan  dan pelanggaran.  Kejahatan  dirumuskan  dalam  buku kedua  KUHP,  dan  tindak  pidana  pelanggaran dirumuskan dalam buku ketiga KUHP. Mengenai jenis pidana, tidak ada perbedaan mendasar antara kejahatan dan pelanggaran, hanya pada pelanggaran  tidak  pernah  diancamkan  pidana penjara (Hamzah, 2017). Mengenai tindak pidana kejahatan,  yang  termasuk  kedalam  tindak  pidana kejahatan  adalah  seperti  pengrusakan.  Kata  rusak berarti sudah tidak sempurna (baik atau utuh) lagi,
bisa  juga  berarti  hancur  atau  binasa.  Jadi pengrusakan  bisa  berarti  proses,  cara  dan pembuatan  merusakkan  yang  dilakukan  oleh orang  atau  kelompok  orang  sehingga  menjadi tidak sempurna (baik atau utuh) lagi.
Adapun aturan yang menjadi dasar hukumnya adalah  terdapat  pada  Pasal  406  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  dengan  sebagai berikut:
(1) Barang  siapa  dengan  sengaja  dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan,  membikin  tak  dapat dipakai  atau  menghilangkan  barang sesuatu  yang  seluruhnya  atau  sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500-, (empat ribu lima ratus rupiah).
(2) Dijatuhkan  pidana  yang  sama  terhadap orang  yang  dengan  sengaja  dan melawan hukum membunuh, merusakkan,  membikin  tak  dapat digunakan  atau  menghilangkan  hewan, yang  seluruhnya  atau  sebagian  milik orang lain.”
Unsur-unsur dari Pasal 406 KUHP, yaitu:
1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Melakukan  perbuatan  menghancurkan, merusakkan,  membuat  tidak  dapat dipakai  atau  menghilangkan  barang sesuatu;
4. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain.
Apabila semua unsur dalam pasal tersebut terpenuhi, maka pelakunya dapat dihukum pidana penjara  paling  lama  2  tahun  8  bulan  atau  denda paling  banyak  Rp.  4.500-,.  Dalam  peristiwa  di atas,  orang  yang  menyuruh  melakukan  memang bukan  pelaku  yang  secara  langsung  melakukan tindak  pidana.  Akan  tetapi  dalam  hukum  pidana, pihak  yang  dapat  dipidana  sebagai  pelaku  tidak terbatas  hanya  pada  pelaku  yang  melakukan tindak  pidana  tersebut  secara  langsung.  Dalam hukum  pidana,  yang  digolongkan  atau  dianggap sebagai  pelaku (dader) tindak  pidana  setidaknya ada 4 macam sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP, yaitu:
1) Mereka yang melakukan sendiri sesuatu perbuatan pidana (plegen) ;
2) Mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan  sesuatu  perbuatan  pidana (doen plegen) ;

## Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)
3) Mereka  yang  turut  serta  melakukan sesuatu  perbuatan  pidana (medeplegen); dan
4) Mereka yang dengan sengaja
menganjurkan  (menggerakkan)  orang lain  untuk  melakukan  perbuatan  pidana (uitloking) .
Dalam hukum pidana juga dikenal dengan istilah  pembantu  kejahatan (medeplichtige) yang diatur  dalam  Pasal  56  KUHP  yang  menyatakan dipidana  sebagai  pembantu (medeplichtige) suatu kejahatan:
1) Mereka  yang  sengaja  memberi  bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2) Mereka  yang  sengaja  memberikan kesempatan,  sarana  atau  keterangan untuk melakukan kejahatan.
Sering  kali  yang  menjadi  sasaran  dalam kasus pengrusakan adalah fasilitas umum. Akibat dari  ketidakadaan  rasa  untuk  menjaga  dan merawat  fasilitas  umum,  dimana  masyarakat merasa bahwa itu adalah fasilitas yang disediakan oleh  pemerintah  dengan  cuma-cuma  maka masyarakat dengan mudahnya untuk merusak atau menghancurkan barang atau benda tersebut karena tidak  memiliki  rasa  tanggung  jawab  untuk menjaga.
Instrumen  hukum  acara  pidana  di Indonesia  telah  mengatur  mengenai  prosedur formal  yang  harus  dilalui  dalam  menyelesaikan sebuah  perkara  pidana.  Namun  sayangnya  sistem formil  tersebut  dalam  prakteknya  sering digunakan  sebagai  salah  satu  cara  mengekang oleh  penegak  hukum.  Konsep  pendekatan restorative  justice merupakan  suatu  pendekatan yang  lebih  menitikberatkan  pada  kondisi terciptanya  keadilan  dan  keseimbangan  bagi pelaku  tindak  pidana  serta  korbannya  sendiri. Restorative  justice itu  sendiri  memiliki  makna keadilan  yang  merestorasi. Restorative meliputi pemulihan  hubungan  antara  pelaku  dan  pihak korban.  Pemulihan  hubungan  ini  didasarkan  atas kesepakatan  bersama  antara  pelaku  dan  korban. Pihak  korban  dapat  menyampaikan  mengenai kerugian  yang  diderita  dan  pelaku  pun  diberi kesempatan untuk menebusnya melalui mekanisme  ganti  rugi,  perdamaian,  kerja  sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya.
Mengenai hubungan penyelesaian perkara melalui  jalan  yang  ditempuh  menggunakan pendekatan restorative  justice, tidak  jarang diselesaikan dengan jalur (penghentian penuntutan)  dalam  hukum  pidana  Indonesia berdasarkan  ketentuan  Kitab  Undang-Undang
Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP).  Perlu  diketahui makna  penghentian  penuntutan  secara  harfiah adalah  suatu  perkara  yang  telah  dilimpahkan  ke Pengadilan  Negeri,  kemudian  perkara  tersebut dihentikan  prosesnya  dan  kemudian  dicabut dengan  alasan:  (a)  Tidak  cukup  bukti;  (b) Peristiwa  tersebut  ternyata  bukan  merupakan tindak  pidana.  Kedua  dalih  tersebut,  seringkali digunakan  sebagai  dasar  dalam  penghentian penuntutan  oleh  Penuntut  Umum,    sebagaimana tertuang  dalam  Pasal  46  ayat  (1)  KUHAP  berarti perkara  tersebut  belum  sampai  dilimpahkan  ke Pengadilan (Tampoli, 2016).
Sejalan dengan pendapat Tampoli di atas, jika mengacu pada ketentuan Peraturan Kejaksaan Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun  2020 tentang  Penghentian  Penuntutan  Berdasarkan Keadilan  Restoratif,  di  mana  dalam  ketentuan  ini tertuang  syarat-syarat  perkara  dan  pelaku  agar dapat  dihentikan  penuntutannya  berdasarkan keadilan  restoratif.  Dengan  demikian,  untuk menghentikan  penuntutan,  maka  Jaksa  perlu mempertimbangkan  sejumlah  hal,  seperti  subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana; latar belakang  terjadinya    tindak  pidana;  tingkat ketercelaan; kerugian atau akibat yang ditimbulkan  dari  tindak  pidana;  serta cost  and benefit penanganan perkara.
Menyadari  betapa  pentingnya  untuk mengetahui  dan  memahami  terkait  proses penyelesaian  tindak  pidana  dalam  kasus vandelisme atau  pengrusakan  terhadap  fasilitas umum,  melalui  penghentian  penuntutan  dengan pendekatan restorative justice . Sebagaimana yang telah  dipaparkan  oleh  peneliti  melalui  penjelasan pada latar belakang di atas. Maka peneliti tertarik untuk  melakukan  penelitian  tentang  penghentian penuntutan pada kasus vandalisme atau pengrusakan terhadap fasilitas umum. Permasalahan vandalisme atau  pengrusakan fasilitas umum, yang akan diteliti dalam penelitian ini  merupakan  studi  kasus  yang  diperoleh  di Kejaksaan  Negeri  Buleleng  yang  di  mana  tindak pidana  tersebut  dilakukan  oleh  seorang  wanita paruh  baya  sebagai  terdakwa  yang  bernama Nyoman Srianing. Penyelesaian perkara vandalisme atau  pengrusakan  fasilitas  umum, melalui  penghentian  penuntutan  berdasarkan keadilan  restoratif  yang  dilakukan  oleh  terdakwa dan  para  korban  yang  tidak  lain  adalah masyarakat  Banjar  Dinas  Pasar,  Desa  Anturan, Kecamatan Buleleng.
Kronologi  kasus  berawal  dari  terdakwa yang mencari saksi Wayan Mangku pada tanggal
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)
20  Agustus  2019  dan  meminta  tolong  agar  di carikan orang atau buruh untuk bersih-bersih dan atas  permintaan  terdakwa  tersebut,  saksi  Wayan Mangku  berusaha  untuk  mencari  tenaga  atau buruh  sesuai  dengan  permintaan  terdakwa,  lalu saksi Wayan Mangku bertemu dengan tukang atau buruh bangunan yaitu Sdr. Hunaedi Abdilah yang sebelumnya  tidak  dikenal  oleh  saksi  Wayan Mangku  dan  menyampaikan  niatnya  untuk mencari  tenaga  bersih-bersih  dengan  upah  Rp. 100.000,-  (seratus  ribu  rupiah)  dan  Sdr.  Hunaedi Abdilah menyanggupinya.
Pada  tanggal  27  Agustus  2019  Sdr. Hunaedi  Abdilah  bertemu  dengan  terdakwa  dan oleh  terdakwa  diberikan  alat  berupa  palu  besi, sekop  dan  cangkul  lalu  diantar  ke  Gang  Merpati. Oleh terdakwa, Sdr. Hunaedi Abdilah diperintahkan  memukul  untuk  menghancurkan atau  merusakkan  drainase  Gang  Merpati  dan kemudian  Sdr.  Hunaedi  Abdilah  menghancurkan drainase  tersebut  yang  dilakukan  bergantian dengan terdakwa dan setelah itu bahan yang telah hancur  tersebut  ditimbun  kembali  ke  drainase tersebut  dan  akibat  dari  perbuatan  tersebut menjadi  hancur  dan  tidak  dapat  dipakai  kembali yang mengakibatkan kerugian bagi Desa Anturan sebesar  Rp.5.000.000,-  (lima  juta  rupiah),  karena drainase tersebut adalah milik Desa Anturan maka sesuai  dengan  Peraturan  Desa  Anturan  No.  4 Tahun  2017  tentang  Pengelolaan  Aset  yaitu  pada Pasal  43  ayat  (1)  ke  (2)  diatur  bahwa  Gang Merpati  sepanjang  60  meter  dan  lebar  3  meter lokasi  Banjar  Dinas  Pasar  sebagai  kekayaan/aset milik  desa  dengan  jenis  tanah  kas  desa  berupa jalan/gang dan biasa pembuatan drainase tersebut dibiayai  dari  RAPBDes.  Perkara  diselesaikan dengan  menggunakan  jalur restorative justice , yang  seharusnya  kita  tahu  bahwa  perkara  harus diselesaikan  dengan  pemidanaan.  Akan  tetapi pihak  Kejaksaan  Negeri  Buleleng  memberikan kewenangan  untuk  tedakwa  dan  korban  memilih jalan dengan cara damai.
Sehubungan dengan latar belakang di atas maka  mendorong  penulis  untuk  melakukan penelitian serta menuangkan dalam bentuk skripsi yang  berjudul “IMPLEMENTASI  TENTANG PRINSIP RESTORATIVE  JUSTICE DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENGRUSAKAN  (Studi  Kasus  No.  PDM- 532/Bll/08/2020) .

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian  ini  adalah  jenis  penelitian  hukum
empiris. Penelitian hukum empiris salah satu jenis penelitian  hukum  yang  menganalisis  dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat ” (Ishaq, 2017: 31).
Sifat  penelitian  yang  digunakan  adalah deskriptif dan menggunakan data dan sumber data yaitu  data  primer  dan  data  sekunder  yaitu  bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum  tersier  yaitu  kamus  hokum  (Zaenudin, 2017).  Dalam  rangka  pengumpulan  data  primer maupun data sekunder, maka penulis menggunakan  tiga  jenis  pengumpulan  data,  yaitu teknik  studi  dokumentasi,  teknik  observasi  atau pengamatan,  dan  teknik  wawancara.  Teknik penentuan  sampel  penelitiannya  menggunakan teknik non  probability  sampling dan  bentuknya adalah Purposive  Sampling. Teknik  pengolahan data  adalah  kegiatan  merapikan  data  dari  hasil pengumpulan data dilapangan sehingga siap untuk dianalisis.  Data  yang  diperoleh  untuk  penelitian ini  dianalisis  dan  diolah  secara  kualitatif  yang mengambil  kesimpulan  berdasarkan  pemikiran secara logis dari hasil waawancara yang dilakukan oleh  peneliti  dengan  informan  serta  data  yang diperoleh dari studi kepustakaan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
PENGATURAN TENTANG PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE PADA PERATURAN  KEJAKSAAN  REPUBLIK
INDONESIA  NOMOR  15  TAHUN  2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN
Keadilan restoratif adalah konsep pemikiran  yang  merespon  pengembangan  sistem peradilan  pidana  dengan  menitikberatkan  pada ketertiban  masyarakat  dan  korban  yang  merasa terpinggirkan  oleh  mekanisme  kerja  sistem peradilan  pidana  saat  ini  (Hatta,  2016).  Seiring dengan  perkembangan  dan  dinamika  hukum, keadilan  restoratif  telah  diakomodir  dalam Peraturan  Kejaksaan  Republik  Indonesia  Nomor 15  Tahun  2020  tentang  Penghentian  Penuntutan Berdasarkan  Keadilan  Restoratif.  Peraturan Kejaksaan  Nomor  15  Tahun  2020  tentang Pengehentian  Penuntutan  Berdasarkan  Keadilan Restoratif memuat tentang mekanisme pengehentian penuntutan bersumber pada keadilan restoratif.  Dimana  ialah  salah  satu  wujud  proses penyelesaian  masalah  pidana  dalam  sistem peradilan  pidana  yakni  dalam  tahap  penuntutan. Peradilan pidana dilaksanakan berdasarkan hokum
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)
acara  pidana  melalui  terbagi  ke  dalam  beberapa tahapan.  Masing-masing  tahapan  melibatkan institusi  tertrntu  (Hartono,  2020:  287).  Dalam peraturan  tersebut  mengatur  mulai  syarat  dapat dilakukannya  penghentian  penuntutan,  penutupan perkara  pidana,  tata  cara  perdamaian,  dan  juga proses  perdamaian  hingga  penahanan.  Berkaitan dengan  hal  tersebut,  Peraturan  Kejaksaan  Nomor 15  Tahun  2020  tentang  Penghentian  Penuntutan Berdasarkan  Keadilan  Restoratif  ini  terbilang peraturan  baru  dalam  proses  peradilan  perkara pidana.  Dalam  peraturan  ini  mengatur  tentang proses  penghentian  suatu  perkara  pidana  dengan syarat-syarat tertentu. Penghentian perkara pidana ini  lebih  ditujukan  pada  tindak  pidana  ringan dengan maksud untuk mengedepankan pemulihan keadaan  melalui  keadilan  restoratif.  Keadilan restoratif  adalah  penyelesaian  perkara  tindak pidana  dengan  yang  melibatkan  pelaku,  korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain secara langsung  terkait  dengan  penyelesaian  perkara pidana  bersama-sama  mencari  penyelesaian  yang adil berorientasi pada pemulihan kembali keadaan semula  dan  bukan  pembalasan.  Namun  hal  ini juga  masih  baru  dalam  hukum  Indonesia. Sehingga  masih  menimbulkan  permasalahan dalam  proses  penerapannya  terutama  dalam pelaksanaan penghentian penuntutan yang didasarkan pada konsep keadilan restoratif ini.
Pertimbangan  diterbitkannya  Peraturan Kejaksaan  Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun 2020 yaitu Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga  pemerintahan  yang  melaksanakan kekuasaan  negara  di  bidang  penuntutan  harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum,  keadilan,  dan  kebenaran  berdasarkan hukum  dan  mengindahkan  norma  keagamaan, kesopanan,  dan  kesusilaan,  serta  wajib  menggali nilai-nilai  kemanusian,  hukum  dan  keadilan  yang hidup  dimasyarakat.  Penyelesaian  perkara  tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang  menekankan  pemulihan  kembali  pada keadaan  semula  dan  keseimbangan  perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang  tidak  berorientasi  pada  pembalasan merupakan  suatu  kebutuhan  hukum  masyarakat dan  sebuah  mekanisme  yang  harus  dibangun dalam  pelaksanaan  kewenangan  penuntutan  dan pembaharuan sistem peradilan pidana.
Menurut  Pasal  1  ayat  (1)  Peraturan Kejaksaan  Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun 2020 tentang
Penghentian
Penuntutan Berdasarkan  Keadilan  Restoratif  menyatakan bahwa:  “Keadilan  restoratif  adalah  penyelesaian
perkara  tindak  pidana  dengan  melibatkan  pelaku, korban  dan  keluarga  pelaku/korban,  dan  pihak lain  yang  terkait  untuk  bersama-sama  mencari penyelesaian  yang  adil  dengan  menekankan pemulihan  kembali  pada  keadaan  semula,  dan bukan  pembalasan”.  Secara  garis  besar  keadilan restoratif  yang  merupakan  penyelesaian  tidak semata-mata menerapkan keputusan tentang siapa yang  menang  dan  siapa  yang  kalah.  Proses keadilan  restoratif  mencari  suatu  fasilitas  untuk berdialog  antara  segala  pihak  yang  terdampak oleh  kejahatan  termasuk  korban,  pelaku,  pihak yang  terkait  dan  keseluruhannya.  Hal  ini melibatkan  proses  bahwa  semua  pihak  yang berisiko dalam kejahatan tertentu secara bersama- sama  berusaha  untuk  menyelesaikan  secara kolektif  bagaimana  menangani  persoalan  setelah terjadinya  kejahatan  dan  implikasinya  di  masa depan. Dasar pemikiran dari keadilan restoratif ini adalah  “bahwa  para  pelaku  harus  dimintai pertanggungjawabannya  atas  kerugian  yang disebabkan  oleh  kejahatan  mereka”  (Suseno  dan Putri  2013:  93).  Keadilan  restoratif  berusaha melibatkan  para  pelaku  dalam  memperbaiki kerugian kerusakkan yang disebabkan oleh pelaku kriminal  mereka  sendiri  bersama  korban, masyarakat dan keluarga mereka.
Menurut  Pasal  3  Peraturan  Kejaksaan Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun  2020, penutupan  perkara  demi  kepentingan  hukum dilakukan salah satu diantaranya adalah telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan (afdoening  buiten  process) .  Penyelesaian  perkara di  luar  pengadilan  dimaksud  dapat  dilakukan dengan ketentuann:
a. Untuk  tindak  pidana  tertentu,  maksimum pidana  denda  dibayar  dengan  sukarela sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
b. Telah  ada  pemulihan  kembali  keadaan semula  dengan  menggunakan  pendekatan keadilan restoratif.
Terhadap  penyelesaian  perkara  di  luar pengadilan  dengan  menggunakan  pendekatan restoratif  sebagaimana  dimaksud  pada  Pasal  3 ayat  (3)  huruf  b  menghentikan  penuntutan. Mengenai  penghentian  penuntutan  berdasarkan keadilan restoratif dilakukan oleh Penuntut Umum secara  bertanggung  jawab  dan  diajukan  secara berjenjang kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  4  Peraturan Kejaksaan  Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun 2020,  kewenangan  penuntut  umum  dalam
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)
penghentian  penuntutan  berdasarkan  keadilan restoratif dilakukan dengan memperhatikan:
a.  Kepentingan  korban  dan  kepentingan hukum lain yang dilindungi;
b. Penghindaran stigma negatif;
c. Penghindaran pembalasan;
d. Respon dan keharmoniasan masyarakat; e.  Kepatutan,  kesusilaan,  dan  kepentingan umum.
Selain  hal  di  atas,  Penuntut  Umum  dalam penghentian  penuntutan  berdasarkan  keadilan restoratif juga dilakukan dengan mempertimbangkan:
a.  Subjek,  objek,  kategori,  dan  ancaman tindak pidana;
b.  Latar  belakang  dilakukannya  tindak pidana;
c. Tingkat ketercelaan;
d.  Kerugian  atau  akibat  yang  ditimbulkan dari tindak pidana;
e. Cost and benefit penanganan perkara;
f. Pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
g.  Adanya  perdamaian  antara  korban  dan tersangka.
Mengenai dengan aturan nilai maksimum denda  yang  diatur  pada  Pasal  1  KUHP, Mahkamah  Agung  (MA)  telah  menerbitkan Peraturan  Mahkamah  Agung  (Perma)  Nomor  2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana  Ringan  (Tipiring)  dan  Jumlah  Denda dalam KUHP. Intinya, Perma ini ditujukan untuk menyelesaikan penafsiran tentang nilai uang pada Tipiring  dalam  KUHP.  Dalam  Perma  Nomor  2 Tahun  2012  tidak  hanya  memberikan  keringanan kepada  hakim  agung  dalam  bekerja,  namun  juga menjadikan  pencurian  dibawah  2,5  juta  tidak dapat ditahan.
Dalam Perma Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 1,  dijelaskan  bahwa  kata-kata  "dua  ratus  lima puluh  rupiah"  dalam  Pasal  364,  373,  379,  384, 407  dan  482  KUHP  dibaca  menjadi  Rp 2.500.000,00 atau dua juta lima ratus ribu rupiah. Kemudian,  pada  Pasal  2  ayat  (2)  dan  ayat  (3) dijelaskan, apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai  tidak  lebih  dari  Rp  2,5  Juta,  Ketua Pengadilan  segera  menetapkan  Hakim  Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut  dengan  Acara  Pemeriksaan  Cepat  yang diatur  dalam  Pasal  205-210  KUHAP  dan  Ketua Pengadilan  tidak  menetapkan  penahanan  ataupun perpanjangan penahanan.
Mengenai denda, pada Pasal 3 disebutkan bahwa  tiap  jumlah  maksimum  hukuman  denda
yang diancamkan dalam KUHP kecuali Pasal 303 ayat  1  dan  ayat  2,  303  bis  ayat  1  dan  2, dilipatgandakan  menjadi  1.000  (seribu)  kali. Apabila Pasal 406 ayat (1) yang mengatur tentang nilai maksimum denda yaitu 4.500 dan dikonversi ke aturan Mahkamah Agung tersebut maka dinilai tidak sesuai dengan syarat penghentian penuntutan  berdasarkan  keadilan  restoratif.  Akan tetapi  ini  kembali  kepada  kewenangan  hakim dalam  menentukan  daripada  putusan  yang  akan dijatuhi  kepada  terdakwa.  Pendapat  ini  didukung oleh S.R. Sianturi (1983: 600) yang menyatakan, fungsi  atau  di  sini  bukanlah  mengidentikan atau mempersamakannya, melainkan menunjukkan  kewenangan  hakim  mana  yang lebih  tepat  dan  mengena.  Alternatif  ini memang  diadakan  agar  mereka  yang  terkenal saleh, santri dan baik, yang karena sesuatu hal melakukan  melakukan  tindak  pidana  ringan, dapat  dipertimbangkan  untuk  menjatuhkan pidana  yang  lebih  ringan  atau  tidak  terlalu menghancurkan martabat mereka.
Khusus  untuk  tindak  pidana  terkait  harta benda, terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik  yang  menurut  pertimbangan  Penuntut Umum  dengan  persetujuan  Kepala  Cabang Kejaksaan  Negeri  atau  Kepala  Kejaksaan  Negeri dapat dihentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif  dilakukan  dengan  tetap  memperhatikan syarat  sebagaimana  dimaksud  pada  Pasal  5  ayat (1)  huruf  a  Peraturan  Kejaksaan  Republik Indonesia  Nomor  15  Tahun  2020  disertai  dengan salah satu huruf b atau c. Sedangkan untuk tindak pidana  yang  dilakukan  terhadap  orang,  tubuh, nyawa,  dan  kemerdekaan  orang  ketentuan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  c dapat  dikecualikan,  dan  dalam  hal  tindak  pidana dilakukan  karena  kelalaian,  ketentuan  pada  ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dikecualikan.
Menurut  Pasal  6  menyatakan  bahwa: “Pemenuhan  syarat  penghentian  penuntutan berdasarkan keadilan restoratif digunakan sebagai pertimbangan Penuntut Umum untuk menentukan dapat  atau  tidaknya  berkas  perkara  dilimpahkan ke  Pengadilan”.  Ini  dimaksudkan  bahwa  untuk menerapkan keadilan restoratif dalam penyelesaian  perkara  tidak  semata-mata  dapat diterapkan  pada  semua  kasus  perkara  tindak pidana,  akan  tetapi  harus  dilihat  dari  syarat  yang sudah  tercantum  pada  Pasal  5  Peraturan Kejaksaan  Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan. Kata dapat memiliki arti bisa dan tidak. Oleh karena itu Jaksa sebagai  Penuntut  Umum  harus  melihat  terlebih
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)
dahulu apakah perkara tersebut dapat diselesaikan dengan penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif atau tidak.
Berdasarkan  sebagaimana  hal  yang diuraikan  di  atas,  maka  dapat  dipahami  bahwa pada  prinsipnya  perkara  tindak  pidana  dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya  berdasarkan  keadilan  restoratif, terbatas  hanya  untuk  pelaku  yang  baru  pernah melakukan  dan  bukan  residivis,  serta  hanya terhadap jenis-jenis tindak pidana ringan tertentu. Hal  tersebut  karena  tidak  berlaku  terhadap  jenis perkara  sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  5 ayat  (8)  Peraturan  Kejaksaan  Republik  Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 meliputi:
a. Tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat  Presiden  dan  Wakil  Presiden, negara  sahabat,  kepala  negara  sahabat serta  wakilnya,  ketertiban  umum  dan kesusilaan;
b. Tindak  pidana  yang  diancam  dengan ancaman pidana minimal;
c. Tindak pidana narkotika;
d. Tindak pidana lingkungan hidup; dan
e. Tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh korporasi.

## IMPLEMENTASI RESTORATIVE  JUSTICE
PADA PENANGANAN PERKARA PENGRUSAKAN DALAM PROSES PENUNTUTAN  DI  KEJAKSAAN  NEGERI BULELENG BERDASARKAN STUDI KASUS NO. PDM-532/BLL/08/2020
Penyelesaian perkara dengan jalur penghentian  penuntutan  berdasarkan  keadilan restoratif  di  Kejaksaan  Negeri  Buleleng  pada kasus pengrusakan yang dilakukan oleh terdakwa Nyoman  Srianing  melewati  tahap-tahap  yang harus dilaksanakan sebelum sampai dilakukannya penghentian  penuntutan.  Adapun  penelitian  ini merupakan hasil wawancara penulis pada tanggal 30  April  2021  bersama  Jaksa  yang  bertugas sebagai  Penuntut  Umum  Bapak  I  Gede  Putu Astawa  yang  bertugas  di  bidang  Sub  Seksi Penuntutan  dalam  menerapkan  keadilan  restoratif pada  kasus  pengrusakan  di  Kejaksaan  Negeri Buleleng.  Berawal  dari  kronologi  terdakwa  yang melakukan  pengrusakan  terhadap  draenase  atau saluran  air  yang  berada  di  Gang  Merpati,  Banjar Dinas Pasar, Desa Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten  Buleleng.  Terdakwa  yang  mengira bahwa  draenase  tersebut  berada  di  tanah  milik
kepunyaannya  dan  berniat  untuk  merapikan  atau membenahi wilayah yang menjadi tanah terdakwa dengan  dibantu  buruh  yang  terdakwa  perintah untuk  menghancurkan  draenase  tersebut.  Akibat dari  perbuatan  terdakwa  draenase  yang  berada  di Gang  Merpati  tersebut  menjadi  hancur  atau  tidak dapat  dipakai  lagi.  Awalnya  terdakwa  bersikeras bahwa  draenase  tersebut  berada  ditanah  milik kepunyaannya,  akan  tetapi  setelah  warga  desa anturan  melaporkan  kepada  pihak  berwajib  dan pihak  berwajib  melakukan  penyelidikan,  terbukti bahwa  draenase  tersebut  berada  di  tanah  milik Desa  Anturan  dan  merupakan  aset  milik  Desa Anturan.  Oleh  karena  itu  terdakwa  dinyatakan terbukti melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP.
Adapun  proses  yang  harus  dijalani  pada penyelesaian  kasus  tersebut  yang  pertama  adalah pelibatan  korban  dari  segi  pemanggilan. Kejaksaan melakukan pemanggilan resmi terhadap  korban  dan  para  pihak  yang  terlibat. Teknisnya  sesudah  dilakukannya  Tahap  II  atau penyerahan  tersangka  dan  barang  bukti  oleh Penyidik  Kepolisian  kepada  Kejaksaan.  Para Penyidik  dan  Jaksa  berkordinasi  terlebih  dahulu secara  intensif.  Dengan  diserahkannya  tersangka dan barang bukti, Jaksa yang ditunjuk oleh Kepala Kejaksaan  Negeri  yang  bertindak  sebagai Penuntut  Umum  pada  perkara  pidana  bilamana perkara  pidana  tersebut  melalui  Tahap  II  yaitu pelimpahan  tersangka  dan  barang  bukti  oleh Penyidik  kepada  Penuntut  Umum.  Penyidik meminta  waktu  sebelum  masa  penahanan  habis, lamanya  waktu  penahanan  adalah  sebanyak  20 hari  ditingkat  Penyidik.  Akan  tetapi  Penyidik dapat  meminta  waktu  perpanjangan  atau penambahan  masa  tahanan  ke  Kejaksaan  selama 40  hari.  Jadi  Penyidik  dapat  melakukan penahanan  sebanyak  60  hari.    Dalam  hal  ini menandakan  bahwa  tanggung  jawab  Penyidik dalam  penanganan  perkara  tindak  pidana  telah selesai  dan  selanjutnya  menjadi  tanggung  jawab Penuntut Umum untuk proses hukum selanjutnya.
Setelah  peralihan  tanggung  jawab  dari Penyidik  ke  Penuntut  Umum  selanjutnya  Jaksa selaku  Penuntut  Umum  telah  memiliki  rencana surat dakwaan, yang berisi rencana dakwaan yang akan  didakwakan  terhadap  kasus  tersebut. Perumusan  dakwaan  itu  didasarkan  pada  hasil pemeriksaan  pendahuluan  di  mana  dapat diketemukan  baik  berupa  keterangan  terdakwa maupun keterangan saksi dan alat bukti yang lain termasuk  keterangan  ahli  misalnya visum  et repertum .  Di  situlah  dapat  ditemukan  perbuatan sungguh-sungguh  dilakukan  (perbuatan  materil)
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)
dan  bagaimana  dilakukannya  (Hamzah,  2015). Dalam  tahap  ini  Jaksa  sebagai  Penuntut  Umum meneliti dan menelaah perkara pidana dan rencana dakwaannya  apakah  perkara  tersebut  dapat memenuhi  syarat  yang  terdapat  dalam  Peraturan Kejaksaan  Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun 2020  tentang  Penghentian  Penuntutan  yakni  pada Pasal  5  sebagai  syarat  dapat  diterapkannya penghentian  penuntutan  berdasarkan  keadilan restoratif  ataukah  tidak.  Jaksa  berwenang  dalam menentukan  penyelesaian  kasus  ini  berdasarkan keadilan restoratif dikarenakan berdasarkan aturan Jaksa  adalah  penentu  perkara  atau  penguasa perkara,  Jaksa  ikut  andil  dalam  menyelesaikan perkara.  Jaksa  sebagai  Penuntut  Umum  adalah dominus litis yang merupakan kewenangan hanya dimiliki  oleh  Jaksa  pada  sistem  peradilan  pidana untuk melakukan penuntutan. Ia bebas menetapkan  peraturan  pidana  mana  yang  akan didakwakan  dan  yang  mana  tidak.  Dengan  kata lain  Jaksa  yang  menentukan  perkara  itu  bisa dilimpahkan, bisa disidangkan atau tidak.
Penuntut  umum  harus  mengidentifikasi perkara  tindak  pidana  terlebih  dahulu  apakah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal  5  tersebut.  Jika  menurut  Penuntut  Umum perkara  tindak  pidana  tersebut  tidak  memenuhi syarat  maka  dilanjutkan  proses  peradilan  pidana yang  sebagaimana  mestinya.  Akan  tetapi  jika menurut  Penuntut  Umum  perkara  tindak  pidana tersebut  telah  memenuhi  syarat  dalam  Peraturan Kejaksaan  Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun 2020  tersebut  sehingga  dapat  dilaksanakannya penghentian  penuntutan  maka  Penuntut  Umum mengajukan  upaya  perdamaian  tersebut  kepada Kepala Kejaksaan Negeri.
Jika Kepala Kejaksaan menyetujui bahwa perkara tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Kejaksaan  Nomor  15  Tahun  2020  dan  dapat dilakukan  upaya  perdamaian  sebagai  tahap  awal dari  proses  penghentian  penuntutan  berdasarkan keadilan  restoratif,  maka  Kepala  Kejaksaan Negeri  mengeluarkan  Surat  Perintah  Pelaksanaan Upaya  Perdamaian.  Dalam  surat  ini  memuat tentang  dasar  hukum,  pertimbangan  dan  juga peruntukkann  surat  tersebut  yakni,  untuk melaksanakan upaya perdamaian terhadap perkara pidana  yang  telah  diajukan  oleh  Penuntut  Umum dengan melakukan perdamaian yang dihadiri oleh pihak-pihak terkait dalam perkara pidana tersebut dengan  Jaksa  sebagai  Penuntut  Umum  yang berperan sebagai fasilitator.
Setelah  Kepala  Kejaksaan  Negeri  setuju dengan  upaya  perdamaian  terhadap  surat  perkara pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka diterbitkannya  Surat  Perintah  Upaya  Perdamaian. Dengan terbitnya Surat Perintah Upaya Perdamian,  maka  Penuntut  Umum  dapat melakukan  upaya  perdamaian  pada  perkara tersebut.  Untuk  keperluan  upaya  perdamaian sebagai  tahap  pelaksaan  upaya  penghentian penuntutan Penuntut Umum melakukan pemanggilan terhadap para pihak yang berperkara juga  termasuk  pihak-pihak  yang  terkait  seperti tokoh  agama  atau  tokoh  masyarakat  secara  sah dan  patut  menyebutkan  alasan  pemanggilan. Kemudian  Penuntut  Umum  menerbitkan  Surat Panggilan  Upaya  Perdamaian  terhadap  pihak- pihak  terkait  untuk  melakukan  upaya  perdamaian secara  sah  juga  untuk  menghadap  kepada  Jaksa Penuntut  Umum  yang  bertanggung  jawab  atas penyelesaian  perkara  pidana  tersebut  guna melakukan upaya perdamaian.
Tahap  selanjutnya  jika  telah  terjadi kesepakatan  perdamaian  antar  pihak  dalam perkara  pidana  tersebut,  maka  Penuntut  Umum membuat  Berita  Acara  yang  menjelaskan  telah terjadi  kesepakatan  perdamaian  antar  para  pihak yang  kemudian  juga  ditanda  tangani  oleh  para pihak yang terkait dan juga Penuntut Umum yang bertanggung jawab terhadap penyelesaian perkara tersebut. Selain itu Penuntut Umum juga membuat Nota Pendapat Penghentian Penuntutan Berdasarkan  Keadilan  Restoratif  yang  berisikan tentang  pendapat  penuntut  umum  terkait  dengan alasan-alasan mengapa mengajukan upaya perdamaian dan melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif terhadap perkara pidana tersebut.
Selanjutnya  penghentian  penuntutan  baru dapat  dilakukan  apabila  memperoleh  persetujuan dari  Kepala  Kejaksaan  Tinggi  mengingat  untuk penyelesaian  perkara  dengan  cara  penghentian penuntutan  berdasarkan  keadilan  restoratif  tetap harus ada laporan kepenguasa tertinggi, dalam hal ini  adalah  ke  Kejaksaan  Tinggi  Bali  namun apabila  Kepala  Kejaksaan  Tinggi  memiliki pendapat yang berbeda atau dengan kata lain tidak menyetujui  penghentian  penuntutan  berdasarkan keadilan  restoratif  pada  perkara  pidana  tersebut, maka  Penuntut  Umum  kembali  melanjutkan proses  hukum  selanjutnya  sebagaimana  diatur dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana.
Bilamana  Kepala  Kejaksaan  Tinggi berpendapat  sama  dengan  Penuntut  Umum,  dan
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)
dari hasil pertimbangannya
menyetujui dilaksanakannya penghentian penuntutan berdasarkan  keadilan  restoratif  sebagaimana diatur  dalam  Peraturan  Kejaksaan  Nomor  15 Tahun  2020,  maka  kepala  Kejaksaan  Tinggi memberikan  Surat  Persetujuan  Penghentian Penuntutan  Berdasarkan  Keadilan  Restoratif kepada Kepala Kejaksaan Negeri terkait dalam hal ini  Kepala  Kejaksaan  Negeri  Buleleng  untuk dapat  melaksanakan  penghentian  penuntutan dengen menerbitkan surat penghentian penuntutan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Buleleng.
Setelah  mendapatkan  persetujuan  dari Kepala  Kejaksaan  Tinggi  kemudian  Kepala Kejaksaan  Negeri  dapat  menerbitkan  Surat Ketetapan  Penghentian  Penuntutan  terhadap perkara pidana yang telah diupayakan perdamaian, tercapai kesepakatan perdamaian dan juga mendapat persetujuan dari Kepala Kejaksaan Tinggi.  Dalam  Surat  Ketetapan  Penghentian Penuntutan  ini  memuat  pertimbangan,  kasus posisi, alasan-alasan untuk menghentikan penuntutan  terhadap  perkara  pidana  tersebut. Dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Penghentian  Penuntutan  tersebut,  maka  perkara pidana  tersebut  dihentikan  penuntutannya  dan ditutup.
Selanjutnya  dibuatnya  Surat  Perintah Pengeluaran  Penahanan.  Dalam  surat  perintah tersebut  Kepala  Kejaksaan  memerintahkan Penuntut  Umum  yang  bertanggung  jawab  atas perkara  pidana  tersebut  untuk  mengeluarkan tahanan  atau  terdakwa  dan  membuat  berita  acara pengeluaran  tahanan.    Berita  acara  tersebut merupakan bukti bahwa terdakwa telah dibebaskan  dari  penahanan  dan  ditandai  dengan tanda  tangan  tersangka  dan  juga  Jaksa  Penuntut Umum.
Langkah  terakhir  yakni  adalah  pelaporan pelaksanaan  penghentian  penuntutan  kepada Kepala  Kejaksaan  Tinggi  yang  berisikan  tentang Ketetapan  Penghentian  Penuntutan  oleh  Penuntut Umum  yakni  untuk  menghentikan  penuntutan terhadap  perkara  pidana,  identitas  benda  sitaan atau  barang  bukti  perkara  pidana  yang dikembalikan  kepada  pihak  terkait  dan  ketentuan bahwa  surat  ketetapan  tersebut  dapat  dicabut kembali  bilamana  dikemudian  hari  ditemukan alasan  baru  yang  diperoleh  oleh  Penyidik  atau Penuntut  Umum,  ada  putusan  pra-peradilan  atau telah  mendapat  putusan  akhir  dari  Pengadilan Tinggi yang menyatakan penghentian tidak sah.
Berdasarkan penelitian yang telah penulis teliti  di  Kejaksaan  Negeri  Buleleng  bahwa
pelaksanaan  penghentian  penuntutan  berdasarkan keadilan  restoratif  telah  sesuai  dengan  prosedur yang  tertuang  dalam  Peraturan  Kejaksaan Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun  2020 tentang  Penghentian  Penuntutan  Berdasarkan Keadilan  Restoratif.  Hal  ini  sebagaimana  dalam wawancara  dengan  Penuntut  Umum  yakni  Bapak I  Gede  Putu  Astawa  yang  bertugas  di  Sub  Seksi Penuntutan  selaku  Jaksa  Penuntut  Umum  yang bertanggung  jawab  terhadap  perkara  pidana  yang dihentikan  penuntutannya  berdasarkan  keadilan restoratif,  beliau  menyampaikan  bahwa  dalam perdamaian  dilakukan  terlebih  dahulu  tahapan administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan  Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun 2020 yakni diimulai dari mengidentifikasi syarat- syarat  penghentian  penuntutan  pada  perkara pidana  tersebut,  yang  mana  tidak  semua  perkara pidana  dapat  dilakukan  penghentian  penuntutan berdasarkan  keadilan  restoratif  melainkan  hanya perkara pidana yang memenuhi syarat sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  5  Peraturan Kejaksaan  Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun 2020 tentang Penghentian
Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
Upaya  perdamaian  baru  dapat  diajukan persetujuan  apabila  perkara  pidana  tersebut menurut  pendapat  Penuntut  Umum  telah memenuhi  persyaratan  sebagaimana  yang  sudah disebutkan  diatas,  sehingga  tidak  serta  merta semua  perkara  pidana  dapat  diselesaikan  dengan penghentian  penuntutan  berdasarkan  keadilan restoratif.  Permohonan  upaya  perdamaian  yang diajukan  oleh  Penuntut  Umum  kepada  Kepala Kejaksaan  Negeri  setempat,  persetujuan  dari Kepala  Kejaksaan  setempat,  surat  perintah  upaya perdamaian, hingga melakukan upaya perdamaian yang merupakan bentuk awal dapat diterapkannya penghentian  penuntutan  berdasarkan  keadilan restoratif  melibatkan  banyak  pihak,  selain  pihak tersangka,dan  korban,  Penuntut  Umum  juga mengundang  penasehat  hukum  masing-masing pihak  dan  juga  tokoh  masyarakat.  Hal  ini  telah sesuai  sebagaimana  tercantum  dalam  Peraturan Kejaksaan  Nomor  15  Tahun  2020  tentang Penghentian  Penuntutan  Berdasarkan  Keadilan restoratif  yakni  pada  BAB  IV  pasal  8  Tentang Tata Cara Perdamaian ayat 1 sampai 7.
Apabila  diamati  dari  ketentuan  mengenai pelaksanaan upaya perdamaian tersebut bahwasanya  dari  upaya  awal  hingga  upaya pelaksanan  perdamaian  yang  dilakukan  oleh Penuntut  Umum  telah  sesuai  dengan  ketentuan Peraturan  Kejaksaan  Republik  Indonesia  Nomor
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)
15  Tahun  2020  tentang  Penghentian  Penuntutan Berdasarkan  Keadilan  Restoratif.  Dengan  kata lain  bahwa  pelakasanan  prosedur  sudah  berjalan dengan  baik  hingga  menjelang  pelaksanaan  dan dalam  upaya  pelaksanaan  perdamaian.  Dalam prosesnya  penuntut  umum  telah  melakukan pendekatan  yang  baik  terhadap  para  pihak  yakni korban, tersangka dan juga tokoh masyarakat. Hal ini  ditandai  dengan  pemanggilan  terhadap  para pihak dan juga diikuti oleh respon para pihak yang dinilai kooperatif satu dengan yang lainnya.
Adapun yang menjadi alasan Jaksa dalam memutuskan  untuk  menghentikan  penuntutan pada  perkara  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh terdakwa  Nyoman  Srianing  dengan  alasan  telah terpenuhinya  Peraturan  Jaksa  Agung  RI  Nomor 15 Tahun 2020 yaitu : a. Terdakwa baru pertama kali  melakukan  tindak  pidana;  b.  Tindak  pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan  pidana  penjara  tidak  lebih  dari  5  (lima) tahun;  c.  Sudah  ada  berita  acara  kesepakatan perdamaian antara terdakwa dengan pihak korban; d.  Terdakwa  sudah  berjanji  akan  memperbaiki kerusakan akibat perbuatan terdakwa. Alasan lain yaitu dikarenakan terdakwa adalah seorang nenek yang sudah lanjut usia (umur 80 tahun).
Penyelesaian  perkara  tindak  pidana dengan  penghentian  penuntutan  berdasarkan keadilan  restoratif  tidak  terlepas  dari  adanya hambatan  atau  kendala.  Hambatan  atau  kendala yang  ditemui  dalam  penyelesaian  perkara berdasarkan  keadilan  restoratif  di  Kejaksaan Negeri Buleleng adalah singkatnya batasan waktu yang  diatur  oleh  Peraturan  Kejaksaan  Republik Indonesia  Nomor  15  Tahun  2020  dalam melaksanakan  upaya  penghentian  penuntutan berdasarkan  keadilan  restoratif.  Durasi  waktu yang diatur untuk mengupayakan perdamaian dan segala prosesnya hanya dalam waktu maksimal 14 hari. Sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 9  ayat  (5)  Peraturan  Kejaksaan  Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 yakni; “Proses  perdamaian  dan  pemenuhan  kewajiban dilaksanakan  dalam  waktu  paling  lama  14  hari (empat belas hari) sejak hari penyerahan tanggung jawab  atas  tersangka  dan    barang  bukti  (tahap dua)”
Berdasarkan hal tersebut menurut Bapak I Putu Astawa selaku Jaksa Penuntut Umum dirasa menjadi  salah  satu  kendala  dalam  proses pelaksanan  penghentian  penuntutan  berdasarkan keadilan restoratif tersebut. Sebab 14 hari tersebut terhitung  sejak  berkas  perkara  telah  dilimpahkan dari  Penyidik  ke  Kejaksaan,  sedangkan  untuk
dapat  menerapkan  penghentian  penuntutan berdasarkan  keadilan  restoratif  harus  melalui berbagai prosedur sebagaimana yang sudah diatur dalam  Peraturan  Kejaksaan  Republik  Indonesia Nomor 15 Tahun 2020.
Adapun faktor pendukung Jaksa dalam penerapan restorative  justice  di  Kejaksaan  Negeri  Buleleng selain  karena  aturan  yang  harus  ditegakkan  dan dilaksanakan  adalah  hati  nurani.  Jaksa  menilai bahwa  penerapan  hukum  harus  dibarengi  dengan hati nurani. Jaksa menuturkan bahwa “Hukum itu mengikuti aturan, kita melihat dari fakta. Itu yang kita  peroleh”.  Pendapat  ini  didukung  dengan pendapat  dari  Jaksa  Agung  (ST)  Burhanuddin yang  mengajak  para  Jaksa  untuk  bekerja  dengan mengutamkan  hati  nurani  dan  mengedepankan keadilan  masyarakat  dalam  memberikan  tuntutan kepada  pelaku  tindak  pidana  ringan  (tipiring).  Ia mengatakan  sebetulnya  tidak  salah  apabila  para Jaksa memberikan tuntutan berdasarkan apa yang tertulis  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana (KUHP) karena memang vonis berdasarkan  hati  nurani  tidak  terdapat  dalam buku.  Untuk  itu  ia  mengajak  para  Jaksa  harus tetap  memperhatikan  rasa  keadilan  yang  ada dimasyarakat.

## SIMPULAN
Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Pengaturan  tentang  prinsip restorative justice pada  Peraturan  Kejaksaan  Republik Indonesia  Nomor  15  Tahun  2020  memuat hal-hal  yang  mengatur  tentang  pemulihan keadilan  terhadap  tersangka  atau  pelaku yang  baru  pertama  kali  melakukan  tindak pidana  dengan  syarat-syarat  yang  sudah diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia  Nomor  15  Tahun  2020.  Pada prinsipnya  perkara  tindak  pidana  dapat ditutup  dan  dihentikan  penuntutannya berdasarkan  keadilan  restoratif  terbatas hanya  pada  pelaku  yang  baru  pernah melakukan  tindak  pidana,  bukan  residivis serta hanya terhadap tindak pidana ringan.
2. Implementasi Peraturan
Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan
Berdasarkan  Keadilan  Restoratif  yakni dalam pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan  keadilan  restoratif  terhadap perkara  tindak  pidana  pengrusakan  yang
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)
dilakukan  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum  di Kejaksaan Negeri Buleleng telah terlaksana dengan  baik  dari  segi  prosedural.  Prosedur pelaksanan  yang  dilakukan  oleh  aparat penegak  telah  sesuai  dengan  Peraturan Kejaksaan  Republik  Indonesia  Nomor  15
Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.  Adapun  hambatan  atau  kendala yang ditemui dalam pelaksanaan penyelesaian  kasus  berdasarkan  keadilan restoratif ini adalah terdapat batasan waktu yang  diatur  dalam  Pasal  9  ayat  (5)  dengan tenggang  waktu  14  hari  sejak  penyerahan berkas  sehingga  terhambatnya  penghentian penuntutan  berdasarkan  keadilan  restoratif tidak  optimal.  Selain  daripada  hambatan ada  juga  faktor  pendukung  Jaksa  sebagai Penuntut Umum dalam melaksakan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan  restoratif  yaitu  selain  daripada aturan  juga  Jaksa  menilai  dari  sisi  hati nurani untuk melihat fakta yang terjadi.

## SARAN
Berdasarkan  penelitian  diatas  adapun saran  yang  dapat  diberikan  dari  permasalahan diatas adalah sebagai berikut:
1. Diharapkan  pihak  Kejaksaan  untuk  dapat menerapkan  keadilan  restoratif  dan  lebih teliti  dalam  memberikan  suatu  batasan  pada tindak  pidana  sebagaimana  diatur  dalam Peraturan  Kejaksaan  Republik  Indonesia Nomor  15  Tahun  2020  tentang  Penghentian Penuntutan  yang  hanya  terbatas  pada  tindak pidana  ringan  yang  diancam  dengan  pidana penjara  tidak  lebih  dari  5  (lima)  tahun  dan pidana  denda  tidak  lebih  dari  Rp.2.500.000 dan juga bukan merupakan pelaku pengulangan kejahatan atau residivis.
2. Pada  prosedural  terkait  penyelesaian  perkara berdasarkan  keadilan  restoratif  yang  diatur dalam Pasal 9 sudah dapat dikatakan berjalan dengan  lancar,  akan  tetapi  harus  melalui proses yang panjang sementara dalam Pasal 9 ayat  (5)  diatur  mengenai  tenggang  waktu dilaksanakannya  proses  perdamaian  paling lama  14  hari  sejak  pelimpahan  perkara  dari Penyidik ke pihak Kejaksaan. Untuk itu agar dilakukan  peninjauan  kembali  aturan  yang mengatur  mengenai  tenggang  waktu  untuk sebaiknya dilakukan penambahan waktu agar
penyelesaian  perkara  tersebut  tidak  terkesan terburu-buru.

## DAFTAR PUSTAKA

## SUMBER BUKU
Hamzah,  A.2015. Hukum  Acara  Pidana Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika Hamzah,  A.  2017. Hukum  Pidana  Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika. Hatta,  M.  2016. Kapita  Selekta  Pembaharuan Hukum  Pidana  dan  Sistem  Pemidanaan . Liberty.
Ishaq, 2017. Metode Penelitian Hukum . Bandung: Alfabeta. Sianturi,  S.R.  1983. Tindak  Pidana  di  KUHP Berikut Uraiannya . Jakarta: Alumni Suseno, S dan N.S. Putri. 2013. Hukum Pidana di
Indonesia: Perkembangan dan Pembaharuan .  Bandung:  PT.  Remaja Rosdakarya Zaenudin, A. 2017. M  etodologi Penelitian
Hukum .  Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo
Persada

## SUMBER JURNAL
Daniel  Ch.  M.  Tampoli,  2016.”Penghentian Penuntutan  Perkara  Pidana  Oleh  Jaksa Berdasarkan  Hukum  Acara  Pidana”. Lex Privatum . Volume 4, Nomor 2 (hal 8) Hartono,  Made  Sugi  dan  Rai  Yuliartini,  2020. “Penggunaan  Bukti  Elektronik  Dalam Peradilan  Pidanan”.  Jurnal  komunikasi Hukum. Volume 6 No. 1 (hal 278).
Supriyadi,  2015.  “Penetapan  Tindak  Pidana Sebagai  Kejahatan  Dan  Pelanggaran Dalam  Undang-Undang  Pidana  Khusus”. Mimbar  Hukum .  Volume  27,  Nomor  3 (hal. 390)

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP)
Undang-Undang  No.  16  Tahun  2004  Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2004 Nomor  67  dan  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) Peraturan  Desa  Anturan  No.  4  Tahun  2017 Tentang Pengelolaan Aset
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)
Peraturan  Kejaksaan  Republik  Indonesia  Nomor 15  Tahun  2020  Tentang  Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan

## Restoratif
Ariani, N. M. I., Yuliartini, N. P. R., & Mangku,
D.  G.  S.  (2020).  Implementasi  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Curanmor yang dilakukan Oleh Anak di Kabupaten  Buleleng  (Studi  Kasus Perkara Nomor: B/346/2016/Reskrim). Jurnal
Komunitas Yustisia , 2 (2), 71-80.
Astuti, N. K. N., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N.  P.  R.  (2020).  Implementasi  Hak
Pistole  Terhadap  Narapidana  Kurungan
Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B
Singaraja. Jurnal Komunitas Yustisia , 3 (1), 37-47.
Brata,  D.  P.,  Yuliartini,  N.  P.  R.,  &  Mangku,  D.
G.  S.  (2020).  Tinjauan  Yuridis  Asas
Sidang  Terbuka  Untuk  Umum  Dalam Penyiaran Proses Persidangan Pidana. Jurnal Komunitas Yustisia , 3 (1), 330-339.
CDM,  I.  G.  A.  D.  L.,  Yuliartini,  N.  P.  R.,  & Mangku,  D.  G.  S.  (2020).  Penjatuhan
Sanksi  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Pengadilan  Negeri  Singaraja  Dalam
Perkara  NO.  124/PID.  B/2019/PN. SGR). Jurnal  Komunitas  Yustisia , 3 (1),
48-58.
Cristiana,  N.  K.  M.  Y.,  Yuliartini,  N.  P.  R.,  & Mangku,  D.  G.  S.  (2020).  Peran Kepolisian  Sebagai  Penyidik  Dalam
Penyelesaian  Tindak  Pidana  Kekerasan
Dalam  Rumah  Tangga  Di  Kabupaten
Karangasem. Jurnal Komunitas
Yustisia , 2 (2), 78-87.
Yuliartini, N. P. R. (2010). Anak Tidak Sah Dalam Perkawinan Yang Sah (Studi Kasus Perkawinan Menurut Hukum Adat Bonyoh). Jurnal IKA , 8 (2).
Yuliartini,  N.  P.  R.  (2016).  Eksistensi  Pidana Pengganti  Denda  Untuk  Korporasi
Dalam  Pembaharuan  Hukum  Pidana Indonesia. Jurnal IKA , 14 (1).
Yuliartini,  N.  P.  R.  (2019).  Kenakalan  Anak
dalam  Fenomena  Balapan  Liar  di  Kota Singaraja Dalam Kajian Kriminologi. Jurnal  Advokasi , 9 (1),  31-
43.
Yuliartini,  N.  P.  R.  (2019).  Legal  Protection  For Victims  Of  Criminal  Violations  (Case
Study  Of  Violence  Against  Children  In Buleleng District). Veteran Law Review , 2 (2), 30-41.