## Research Article

## Perlindungan Hak Cipta Terhadap Gambar Yang Telah Diunggah Pada Media Sosial Instagram
Shafira Inan Zahida 1* , Budi Santoso 2 1 Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
2 Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
* shafirainan@gmail.com

## ABSTRACT
Sellers who use images resulting from theft of Copyright in the form of images, calligraphy or so on in the media often occur. This study aims to analyse the legal protection of intellectual property of images uploaded  to  Instagram  and  find  out  the  sanctions  for  online  sellers  who  take  someone's  intellectual property without permission. These problems will be discussed in this study using normative juridical research methods and using secondary data. The results of the study stated that copyright holders of Intellectual Property that have been uploaded to social media are protected both economic rights and moral rights. Legal sanctions for online sellers who violate copyright will get criminal sanctions in the form of fines and imprisonment as stipulated in Article 113 of the Copyright Law. In addition, Instagram as a place for ecommerce also has its own regulations against copyright violators. The results of the study  concluded  that  photos,  calligraphy  or  so  on  that  have  been  uploaded  on  Instagram  will  be protected by copyright but there are still many violations, so there is a need for strict action for violators and increase social media users' knowledge of the importance of protecting copyright.
Keywords: Intellectual Property Rights; Copyright; Social Media.

## ABSTRAK
Penjual  yang  menggunakan  gambar  hasil  dari  pencurian  terhadap  Hak  Cipta  baik  berupa  gambar, kaligrafi  atau  sebagainya  di  media  sering  terjadi.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis perlindungan  hukum  terhadap  kekayaan  intelektual  gambar  yang  terlah  diunggah  ke  instagram  dan mengetahui  sanksi  bagi  penjual  online  yang  mengambil  kekayaan  intelektual  seseorang  tanpa  izin. Permasalahan  tersebut  akan  dibahas  dalam  penelitian  ini  dengan  menggunakan  metode  penelitian yuridis normatif dan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menyatakan bahwa pemegang hak cipta atas Kekayaan Intelektual yang telah diunggah ke media sosial dilindungi baik hak ekonomi juga hak moralnya. Sanksi hukum bagi pihak penjual online yang melanggar hak cipta akan mendapatkan sanksi pidana berupa pidana denda dan pidana penjara sebagaimana ketentuan Pasal 113 Undang  - Undang Hak Cipta. Selain itu, instagram sebagai salah satu tempat jual beli online juga telah memiliki regulasi tersendiri terhadap pelanggar hak cipta. Hasil kajian menyimpulkan bahwa foto, kaligrafi atau sebagainya  yang  telah  diunggah  di  instagram  akan  dilindungi  oleh  hak  cipta  namun  masih  banyak terjadi pelanggaran, maka perlu adanya tindakan yang tegas bagi para pelanggar dan meningkatkan pengetahuan pengguna media sosial terhadap pentingnya melindungi hak cipta.
Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual; Hak Cipta; Media Sosial.

## A. PENDAHULUAN
Pesatnya  kemajuan  teknologi  telah mengakibatkan laju perkembangan yang pesat di bidang digital. Masyarakat di dunia, tidak hanya di Indonesia, sangat menggantungkan kehidupannya  pada  dunia  digital,  termasuk  juga dalam  melakukan  komunikasi  dan  transaksi  jual beli.  Perkembangan  pada  internet  dan  teknologi juga  mengakibatkan  perkembangan  masyarakat dalam  berkomunikasi  dan  berinteraksi  antara manusia  dengan  manusia  lain  menggunakan media  sosial.  Interaksi  yang  awalnya  bersifat konvensional  berubah  menjadi  bersifat  digital dengan  menggunakan  media  sosial,  sehingga dalam  berinteraksi  manusia  tidak  harus  bertatap muka,  tidak  perlu  berada  diruangan  yang  sama, bahkan  tidak  perlu  saling  mengenal.  Pengguna internet  di  Indonesia  mengalami  peningkatan, berdasarkan survei yang telah dilaksanakan oleh Asosiasi  Penyelenggara  Jasa  Internet  Indonesia (APJII) pada bulan April tahun 2019, di Indonesia jumlah pengguna internet sebesar 171,7 juta jiwa atau  sekitar  64,8%  dari  total  populasi  penduduk Indonesia  yaitu  sebanyak  264  juta  jiwa. Pengguna  internet  tersebut  meningkat  10,2% atau  27,9  juta  orang  yang  dibandingkan  dengan pengguna internet tahun sebelumnya (APJII 2019) (Wahyudiyono, 2019).
Pada  era  globalisasi  modern  ini, pemanfaatan  dari  internet  tidak  hanya berkembang pada dunia komunikasi namun juga pada  transaksi  jual  beli,  negosiasi  bisnis  lewat internet  dinamakan  jual-beli online / electronic
commerce ( e-commerce ). E-commerce adalah pertalian  antara  sebuah  teknologi,  implementasi, serta  metode  bisnis  di  mana  mempertemukan industri,  pelanggan,  serta  khalayak  lewat negosiasi  elektronik  juga  perniagaan  barang maupun jasa serta penjelasan yang diadakan alat elektronik.  Jual  beli online dapat  dilakukan dengan aplikasi e-commerce seperti pada aplikasi shopee, zalora, tokopedia, atau jenis e-commerce lainnya (Sinaga, & Ferdian, 2020).
Di Indonesia, dari tahun ke tahun transaksi e-commerce mengalami peningkatan. Pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2010 transaksi nilai e- commerce berada di bawah 10 triliun Rupiah hal ini  di  sebabkan  karena  kurangnya  pengetahuan dan  kepercayaan  masyarakat  serta  pada  tahun tersebut  masih  banyak  masyarakat  Indonesia yang  belum  mengenal e-commerce .  Pada  tahun 2011  sampai  dengan  tahun  2015,  nilai  transaksi e- commerce di  Indonesia  semakin  meningkat karena  pada  tahun  ini  pengguna  internet mencapai titik puncak seiring dengan munculnya ponsel  pintar  serta  semakin  luasnya  jangkauan jaringan  internet  di  Indonesia.  Pada  tahun  2015 perkembangan  nilai  transaksi e-commerce di Indonesia  mencapai  50  Triliun  Rupiah (Mustajibah, 2021).
Jual beli pada internet selain menggunakan aplikasi e-commerce, dapat  pula  dilakukan  lewat media  sosial  semacam  twitter;  instagram; facebook;  atau  media  social  lainnya,  meskipun sejatinya  medsos  digunakan  selaku  alat  dalam rangka  berkomunikasi  namun  dewasa  ini  sosial
media  kerap  dimanfaatkan  sebagai  sarana  jual beli online . Transaksi jual beli online ini, dianggap dapat  menguntungkan  dua  sisi  yakni  penjual serta  pembeli  karena,  dengan  praktik  jual-beli online ini dinilai lebih mudah, praktis dan efisien.
Media  sosial  selain  digunakan  untuk berkomunikasi  dan  transaksi  jual  beli,  sosial media  juga  dimanfaatkan  seseorang  untuk penciptaan  dan  publikasi  karya-karya  ciptanya. Karya  cipta  yang  diunggah  seseorang  pada media  sosial  atau  internet  dapat  berupa  seni gambar, fotografi, tulisan-tulisan dan sebagainya. Karya cipta tersebut merupakan contoh dari hasil kreasi yang dapat melahirkan suatu hak cipta.
Instagram  merupakan  salah  satu  contoh media  sosial  yang  kerap  digunakan  seseorang untuk  mempublikasikan  karyanya.  Instagram merupakan aplikasi yang berfungsi untuk berbagi foto,  video  maupun  gambar  kepada  sesama penggunanya.  Instagram  sendiri  juga  dapat menjadi  wadah  untuk  membentuk  citra  diri seseorang.
Hasil  karya  cipta  berupa  gambar,  fotografi atau  tulisan-tulisan  yang  telah  diunggah  di internet  dapat  dengan  mudah  ditemukan  dalam berbagai website atau  aplikasi  seperti Google, Pinterest,  Pictsart,  Shutterstock .  Selain  itu, gambar  juga  dapat  ditemukan  di  pelbagai  media sosial  seperti  Twitter,  Facebook,  Instagram,  dll. Kemudahan-kemudahan  serta  kebebasan  yang didapatkan pada era digital ini, dapat memberikan dampak  negatif  pemanfaatan  ciptaan  di  internet juga  bersiko  yang  tentu  dapat  menimbulkan
kerugian dan terjadi pelanggaran hak cipta. Salah pelanggarannya  adalah  kasus  seorang  penjual online  menjual  hasil  karya  dari  orang  lain  yang meraka download dari  media  sosial  tanpa  izin pembuat  karya  cipta  yang  kemudian  karya tersebut  mereka  tiru  kemudian  dijual  melalui aplikasi e-commerce atau  media  sosial  demi mendapatkan  keuntungan  ekonomi.  Hal  ini  jelas merugikan pembuat karya cipta karena hak moral dan hak ekonominya dicederai.
Muhammad  Djumhana  dan  R.  Djubadillah dalam  OK.  Saidin  menjelaskan  Hak  Kekayaan Intelektual merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan  kreatif  suatu  kemampuan  daya  pikir manusia  dalam  bidang  teknologi,  ilmu pengetahuan  maupun  seni  serta  sastra  yang diekspresikan  kepada  khalayak  umum  dalam berbagai  mcacam  bentuk,  yang  mempunyai manfaat  dan  berguna  dalam  menunjang kehidupan  dan  memiliki  hukum  ekonomi  (Saidin, 2004)
Karya  cipta  sumbernya  ialah  hasil  dari invensi  akal  serta  budi  manusia  itu  sudah menghadirkan sebuah hak yang mana dinamakan Hak Cipta atau copyright . Hak ini merekat dalam diri tiap pencipta/ pemangku Hak Cipta, akibatnya timbullah  yaitu  hak  ekonomi  juga  hak  moral  dari Hak Cipta ini. Economic rights atau hak ekonomi ialah hak dalam rangka memanfaatkan yakni hak dalam  mempublikasikan  juga  menggandakan sebuah karya ciptaa. Sementara moral rights /hak moral  ialah  hak  yang  mengandung  pembatasan seseorang  dalam  rangka  menjalankan  suatu
modifikasi atas kandungan ataupun judul ciptaan, nama  penciptanya,  bahkan  ciptaan  itu  sendiri (Ulinnuha,  2017).  Perlindungan  hukum  atas  Hak Kekayaan  Intelektual  (HKI)  merupakan  suatu perbuatan  untuk  melindungi  serta  membentengi berbagai  kreasi  intelektual  manusia  yang  sudah dimanifestasikan  secara  konkret,  bukan  cuma berupa  ide/gagasan,  dengan  menggunakan instrumen  hukum  atau  pengaturan  dalam  bidang HKI (Nugroho, & NP, 2019).
Pencipta  suatu  karya  cipta  akan  dilindungi haknya  karena  suatu  karya  tentu  dibuat  melalui proses  panjang  yang  tentunya  membutuhkan pengorbanan waktu, tenaga serta biaya. Sehingga suatu  karya  yang  diciptakan  oleh  seseorang mengandung nilai ekonomi yang merekat sebagai dampak  menjadi  harta  ( property ),  manakala berbagai  karya  itu  didapati  keuntungan  ekonomi yang  dapat  diresapi.  Suatu  karya  baru  akan dilindungi  oleh  apabila  karya  tersebut  telah membentuk  suatu  karya  yang  dapat  didengar, dilihat,  dibaca  atau  digunakan  secara  praktis (Roisah,  2015a).  Mc  Keough  dan  Stewart berpendapat  bahwa  yang  dimaksud  dengan kekayaan intelektual ialah hak yang menganugerahi  penjagaan  hukum  terhadap  buah daya  cipta  manusia  yang  bernilai  ekonomi (Sudjana, 2019).
Penjagaan  atas  hak  cipta  dalam  negara kita sudah disusun lewat UU Tahun 2014 No. 28 mengenai  Hak  Cipta  namun  pelanggaran  hak cipta masih ramai dilakukan di NKRI. Kekurangan yang  paling  kerap  terjadi  dari  peraturan  hukum
kekayaan intelektual adalah kurangnya perlindungan  pada  beberapa  jenis  kekayaan intelektual, interpretasi ganda norma hukum,serta lemahnya  regulasi  dokumentasi  teknis  tentang kekayaan  intelektual  (Mingaleva,  &  Mirskikh, 2015).
Salah  satu  kasus  pengambilan  design diinternet  tanpa  izin  pemiliknya  yang  kemudian dimanfaatkan  untuk  kepentingan  sendiri  maupun komersial yaitu pada akun instagram @chinbi_sto**  yang  merupakan  penjual custom case  handphone ,  salah  satu design  case handphone yang  dijual  oleh  @chinbi_sto** merupakan  hasil  karya  design  yang  dibuat  serta dijual oleh akun instagram @tounou.official.
Berdasarkan  uraian  pendahuluan  diatas, maka artikel ini membahas mengenai bagaimana perlindungan  hukum  bagi  pemilik  hak  cipta terhadap  karyanya  yang  telah  diunggah  pada salah  satu  sosial  media  yang  semakin  ramai dipergunakan  dewasa  ini  yaitu  media  sosial instagram  yang  kemudian  karya  tersebut  dijual oleh orang lain pada transaksi jual beli online baik berwujud gambar maupun wujud lainnya semisal baju, case handphone , lukisan, dan lain – lain.
John  Lock  memiliki  pandangan  konsep kepemilikan  pada Labour  Theory yang menjelaskan  bahwa  pada  awalnya,  suatu kekayaan  intelektual  dimiliki  oleh  masyarakat umum  yang  pada  posisi  itu  benda  tersebut  tidak dapat  dimanfaatkan  atau  digunakan  secara langsung,  kemudian  untuk  memberikan  suatu manfaat  pada  benda  tersebut  maka  seseorang
akan  mengusahakan  atau  mengelola  benda tersebut  sendiri.  Seseorang  yang  mengelola benda  tersebut  kemudian  akan  menjadi pemegang  hak  secara  personal  atasnya.  Hagel juga  memiliki  teori  yang  disebut Personality Theory yang menjelaskan bahwa suatu kekayaan intelektual  merupakan  ekspresi  jati  diri  pencipta yang  hak  miliknya  diakui secara  hukum  (Roisah, 2015b).
Berdasarkan  latar  belakang  yang  mana sudah  disampaikan  di  atas,  dapat  diambil  dua permasalahan yaitu:
1. Bagaimana  perlindungan  hukum  terhadap kekayaan  intelektual  gambar  yang  telah diunggah ke media sosial instagram?
2. Bagaimana  sanksi  hukum  bagi  penjual  online di  Instagram  yang  mengambil  kekayaan intelektual  gambar  sesorang  tanpa  izin  dari instagram?
Penelitian  ini  berbeda  dengan  penelitian sebelumnya  yang  membahas  tema  yang  seperti penelitian  dilakukan  oleh  Dewa  Ayu  Pringga Aristya  Dewi  dan  A.A  Sagung  Wiratni  Darmadi yang  berjudul  Pengaturan  Perlindungan  Karya Cipta Fotografi Yang Di Ambil Tanpa Izin Melalui Media  Sosial  Berdasarkan  Undang  –  Undang No.28  Tahun  2014  Tentang  Hak  Cipta”  yang membahas  mengenai  perlindungan  karya  cipta fotografi seseorang yang disebarluaskan di media sosial tanpa izin dari pencipta (Dewi, & Darmadi, 2016).  Penelitian  selanjutnya  yang  telah dilakukan  oleh  In  Bagus  Sugiharta  Wirakusuma, Budi Santoso dan Fifiana Wisnaeni yang berjudul
“Akibat Hukum Penggunaan Gambar Dari Internet dengan  Kaitannya  Dengan  Hak  Cipta”  yang membahas  mengenai  akibat  hukum  dari pengambilan  gambar  di  internet  yang  tidak memperoleh  izin  dari  penciptanya  (Wirakusuma, Santoso,  &  Wisnaeni,  2019).  Dari  kedua penelitian  tersebut  membahas  mengenai pengambilan  karya  cipta  dari  internet  tanpa  izin penciptanya.  Akan  tetapi,  pada  penelitian  oleh Dewa Ayu Pringga Aristya Dewi dan A.A Sagung Wiratni  Darmadi  lebih  menekankan  pada  karya cipta fotografi yang disebarluaskan, dan In Bagus Sugiharta Wirakusuma, Budi Santoso dan Fifiana Wisnaeni  lebih  menekankan  pada  pengambilan gambar di internet.
Penelitian selanjutnya yang telah dilakukan oleh  Artika  Surniandari  yang  berjudul  “UUITE Dalam  Melindungi  Hak  Cipta  Sebagai  Hak  Atas Kekayaan  Intelektual  (HKI)  Dari Cybercrime” pada  artikelnya  membahas  mengenai  peran Undang  –  Undang  ITE  dalam  melindungi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang  disusun  menjadi  karya  intelektual  yang  di dalamnya  dilindungi  sebagai  HKI  (Surniandari, 2016).  Penelitian  selanjutnya  yaitu  penelitian yang  dilakukan  oleh  Peggy  E.Chaudhry  yang berjudul “Dupe influencers exploiting social media to  peddle  luxury  fakes ”  membahas  mengenai regulasi  yang  seharusnya  diperbarui  untuk memberantas  para influencer di  media  sosial yang memiliki banyak pengikut untuk memberikan pengaruh  bagi  para  pengikutnya  untuk  membeli barang  alternatif  yang  mirip  yang  berasal  dari
merek  yang  berbeda  yang  lebih  murah  dari barang  merek  aslinya  serta  untuk  melindungi merek  dagang  dari  merek  barang  asli  tersebut (Chaudhry,  2022).  Penelitian  selanjutnya, penelitian  yang  dilakukan  oleh  D.  Light,  M. Pawlaka, A. de Beauxa, R.R. Brady yang berjudul “Is  sharing  speaker's  slides  from  conference presentations  on  social  media  a  breach  of intellectual  property  or  a  delegate's  right? Depends  who  you  ask” yang  membahas mengenai  pembicara  konferensi  sebaiknya memberikan  regulasi  mengenai  materi  apa  yang boleh  dan  yang  tidak  boleh  disebarluaskan luasandi  media  sosial  (Light  et  al,  2018).
Permasalahan yang diambil pada artikel ini yaitu mengenai  perlindungan  hak  cipta  pencipta  atas pengambilan karya cipta yang diambil dari media sosial  yang  kemudian  karyanya  dijual  dalam bentuk  lain  oleh  orang  lain  serta  akbat  hukum terhadap  penjual  yang  menjual  barang  yang melanggar  hak  cipta  yang  akan  menjadi  kajian dalam penelitian ini.

## B. METODE PENELITIAN
Metode pendekatan yang digunakan dalam kajian ini adalah metode normatif. Kajian metode normatif  dilakukan  melalui  tahapan  mengkaji sumber  pustaka  yang  menjadi  data  sekunder, oleh  karena  itu  disebut  juga  kajian  metode kepustakaan (Sumitro, 1994). Dalam riset hukum yuridis  normatif,  materi  kepustakaan  menjadi dasar informasi di mana pada bidang pengkajian dikategorikan  menjadi  data  sekunder.  Cakupan
yang amat luas dimiliki data sekunder ini, hingga mencakup berbagai surat pribadi; sejumlah buku harian;  buku-buku;  bahkan  berbagai  dokumen resmi  keluaran  Pemerintahan  (Soekanto,  & Mamudji,  2015).  Data  primer  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  yakni  data  yang  didapati langsung  dari  kehidupan  dimasyarakat . Data sekunder  di  dalam  penelitian  ini  diambil  dari kumpulan  studi  kepustakaan  yang  berdasarkan dari  undang-undang.  Khususnya  undang-undang yang  melibatkan  HKI,  yaitu  UU  hak  cipta,  serta hak  cipta  untuk  jurnal  online  dan  karya  digital yang berhubungan dengan HKI.

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Perlindungan  Hukum  Terhadap  Kekayaan Intelektual  Gambar  Yang  Telah  Diunggah Ke Media Sosial Instagram
Bahwa  pada  dasarnya  ketentuan  Pasal  1 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  28 Tahun  2014  Tentang  Hak  Cipta  (selanjutnya dalam  penelitian  ini  disebut  UUHC)  menentukan bahwa  “Hak  Cipta  adalah  hak  ekslusif  pencipta yang  timbul  secara  otomatis  berdasarkan  prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk  nyata  tanpa  mengurangi  pembatasan sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.”  Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI) dikenal  juga Intellectual  Property  Right ialah sebuah  hak  istimewa  pada  cakupan  lingkungan teknologi;  ilmu  pengetahuan;  seni;  juga  sastra. Kepemilikan  hak  eksekutif  itu  tidaklah  atas barangnya  tetapi  terhadap  hasil  kemampuan
berpikir  serta  keahlian  kreativitas  intelektual seseorang manusia yang dapat berupa suatu ide atau  gagasan  (Roisah,  2015a).  Buah  hasil  dari pemikiran  seseorang  yang  berwujud  invensi; rancangan;  seni;  karya  tulis;  serta  implementasi praktis  sebuah  gagasan  merupakan  pengertian dari  kekayaan  intelektual  (Suryawan,  &  Resen, 2018).
Seseorang  yang  membuat  suatu  karya cipta  berdasarkan Labor  Theory akan  dilindungi hak cipta atas karya yang dibuatnya. Berdasarkan teori ini, maka karya cipta yang telah dibuat oleh pencipta  harus  dihormati  sehingga  menjadi  hal yang wajar apabila seorang pencipta mendapatkan  penghargaan  atas  hasil  kerjanya yaitu  dalam  bentuk  kekayaan  intelektual. Personality  Theory merupakan  dasar  berlakunya hak moral di Indonesia. Ciptaan berdasarkan teori ini  merupakan personality pencipta  yang  dapat dialihkan  kepada  pihak  lain  dan  pencipta  berhak untuk melakukan kontrol terhadap orang lain yang menggunakan ciptaannya (Simatupang, 2021)
Hak Cipta adalah komponen dari HKI, HKI dapat berupa hak cipta; Paten; Bertukar rahasia; Merek;  waralaba;  Desain  industri;  Lisensi  dan Hak  Cipta;  Tata  Letak/Topografi  Sirkuit  Terpadu; Internet  dan  Nama  Domain;  juga  Varietas Tanaman  dan  Rekayasa  Genetika  (Nahrowi, 2014).  HKI  memberikan  perlindungan  pada beraneka  ragam  ihwal  seperti  karya  seni;novel; fotografi;  rekaman  suara;  lembaran  musik;  film; website ; software dan hardware komputer; rancangan untuk berbagai benda yang diproduksi
dalam  jumlah  melimpah;  obat-obatan  baru; makhluk  hidup  buatan  rekayasa  genetika; wawasan  teknik;  rahasia  dagang;  karakteristik juga  jenama.  HKI  dapat  diperluas  menjadi sesuatu yang memerlukan usaha atau penalaran yang dilakukan oleh seseorang yang membutuhkan  usaha  atau  sumber  daya; wawasan keterampilan atau vitalitas. Berdasarkan  hukum  di  negara  kita  juga  hukum dibanyak negara, suatu rekaan serta invesi hanya akan  mendapat  perlindungan  apabila  rekaan serta  invesi  tersebut  melengkapi  sejumlah persyaratan  spesifik  yang  sudah  ditetapkan  oleh Undang - Undang (Lindsey et al, 2002)
Berdasarkan  konvensi WIPO  Copyright Treaty  (WTC) ,  Pasal  11,  “Pihak  yang bertanggung  jawab  harus  memberikan  nasihat hukum  yang  akurat  dan  terkini  serta  pemulihan yang  efisien  pada  penyediaan  teknologi perlindungan efektif yang digunakan oleh penulis sehubungan  dengan  menggunakan  haknya berdasarkan kontrak ini atau Konvensi Berne, dan mengatasi  kekhawatiran  tentang  manuskrip penulis  yang  tidak  diterbitkan  sebagaimana diizinkan oleh pencipta atau hukum yang berlaku” (Simatupang,  2021).  Indonesia  menjadi  anggota dari The World Intellectual Property Organization (WIPO) ,  sehingga  Indonesia  tunduk  terhadap ketentuan  yang  terdapat  pada  WIPO.  Indonesia harus  memberi  penjagaan  hukum  kepada ketentuan  -  ketentuan  terhadap  sebuah  karya cipta baik dalam bidang teknologi.
Menurut  WIPO, intellectual  property (IP) merupakan  suatu  kreasi  dari  pikiran  yang  dapat berupa:  penciptaan,  karya  sastra  dan  seni,  juga atribut, nama, gambar serta rancangan yang mana dipergunakan  untuk  perniagaan.  HKI  digolongkan dalam  dua  kategoti, Industrial  Property juga  hak cipta. Industrial Propertiy dapat berupa invensi/ hak paten;  merk  dagang;  rancangan  industri;  juga petunjuk  geografis.  Sementara  hak  cipta  dapat mencakup karya sastra dan seni, semacam puisi; novel;  film;  drama;  karya  musik;  lukisan;  foto; gambar; patung; juga rancangan konstruksi (Zhang, Liu,  &  Wang,  2012).  Objek  hak  cipta  yang mendapat  perlindungan  dari  ketetapan  undang- undang  di  Indonesia  ditentukan  dalam  Pasal  40 ayat (1) UUHC.
Pengertian  Hak  cipta  sendiri  dituangkan lewat angka 1 Pasal 1 UUHC, yang menyatakan jika  Hak  cipta  ialah  hak  istimewa  yang dianugerahkan  pada  pencipta  di  mana  hak  itu lahir dengan spontan berlandaskan pilar deklaratif pasca  sebuah  rekaan  dimanifestasikan  dalam wujud  konkret  tanpa  memangkas  penyekatan relevan  dengan  ketetapan  peraturan  undang- undang.  Hak  eksklusif  selanjutnya  diatur  lewat Pasal  4  UUHC  di  mana  menyertakan  bila  Hak Ekslusif  meliputi  hak  moral  serta  hak  ekonomi. Hak  moral,  terurai  pada  Pasal  5  sampai  dengan Pasal 7 UUHC dan hak ekonomi tercantum dalam Pasal 8 hingga Pasal 11 UUHC.
Hak  moral  mengandung  3  (tiga)  dasar yakni Right of Publication; Right of Paternity; juga Right  of  Integrity (Wayan,  2018). Right  of
Publication merupakan  suatu  hak  /atau kewenangan seorang pencipta dalam menentukan ciptaannya yang akan dipublikasikan. Right  of  Paternity merupakan  hak  yang mewajibkan  atau  mengharuskan  penyebutan nama  pencipta  didalam  rekaannya  yang tercantum  pada  Pasal  5  ayat  (1)  huruf  a  &  b UUHC.  Sementara  itu, Right  of  Integrity merupakan hak /atau kewajiban untuk melindungi reputasinya  dengan  selalu  menjaga  integritas /atau  martabat  ciptaannya  yang  tertuang  pada Pasal 5 ayat (1) huruf c UUHC.
Sedangkan,  Hak  ekonomi  ialah  hak mendapatkan  profit  ekonomi  dari  penjualan  dan penggunaan  hasil  ciptaannya.  Seorang  pencipta sebagai  pemegang  hak  cipta  berhak  melakukan penerbitan, penggandaan, pendistribusian terhadap  ciptaannya  guna  dijual  dipasarkan. Sehingga  apabila  seseorang  mengambil  gambar yang  merupakan  buah  karya  individu  lain  nyata disertai  persetujuan  untuk  digunakan  dalam rangka  keperluan  komersial  yang  berbenturan dengan  peraturan  perundang-undangan  dapat dikatakan  seseorang  itu  sudah  memanfaatkan hak  ekslusif  tanpa  izin,  sehingga  perbuatan  ini tidak diperbolehkan (Surtiana, & Sukihana, 2021).
Bentuk penjagaan hak cipta terhadap karya seni rupa sudah disusun lewat Pasal 58 ayat (1) UUHC,  karya  seni  rupa  dalam  berbagai  wujud semacam gambar; lukisan; kaligrafi; ukiran; arca; kolase;  ataupun  patung,  berlaku  sepanjang kehidupan  penciptanya  serta  berkelanjutan  terus hingga  70  tahun  pasca  penciptanya  wafat
dihitung  pertanggal  1  Januari  tahun  selanjutnya. Gambar  merupakan  karya  yang  selayaknya tertuang  dalam  Pasal  12  ayat  (1)  UUHC  yaitu: “setiap  orang  dilarang  melakukan  Penggunaan secara  komersial,  penggandaan,  pengumuman, pendistribusian, dan/atau komunikasi atas protret yang  dibuatnya  guna  kepentingan  reklame  atau periklanan  secara  komersial  tanpa  persetujuan tertulis  dari  orang  yang  dipotret  atau  ahli warisnya.”  Apabila  seseorang  menggunakan gambar  dari  internet  tak  disertai  persetujuan pemangku  hak  cipta,  perbuatan  itu  boleh dikategorikan menjadi perbuatan yang melanggar hak  cipta.  Khususnya  apabila  dilakukan perubahan  atas  gambar  itu.  Risiko  bagi  pelaku dapat berwujud ancaman pidana maupun denda. Diatur jua lewat UUHC, penyekatan hak istimewa pencipta  yang  sasarannya  guna  memberi kesetimbangan  antara  perlindungan  hukum terhadap  pemegang  hak  cipta  sekalian  memberi keuntungan bagi publik (Pramudita, 2017).
Gambar  dari  internet  berdasarkan  pada Pasal  1  Undang  –  Undang  No  19  Tahun  2016 tentang  ITE  menyatakan  gambar  pada  internet menjadi  bentuk  dari  karya  cipta  yang  mendapat perlindungan  dari  perundang-undangan.  Pada situs  di  internet  dan  media  sosial  biasanya memberlakukan  suatu  bentuk  perlindungan eksklusif  terhadap  gambar  yang  tersuguhkan dalam  situsnya.  Bentuk  perlindungannya  adalah dengan  memberikan  keterangan  tambahan tentang sekatan pemakaian pada masing-masing
gambar  dalam  situs  ataupun  aplikasi.  (Andini, Permata, & Ayu, 2021).
Asril  Sitompul  menyebutkan  terdapat  dua kategori  hak  cipta  dalam  jaringan  internet  yaitu: Pertama  hak  cipta  terhadap  nama  situs  juga alamat  email  milik  pengguna  jasa  internet;  dan hak  cipta  terhadap  muatan  yang  terdapat  dalam internet,  yang  mana  adalah  buah  karya  cipta berbentuk  penjelasan;  pembahasan;  catatan; desain; ataupun wujud serupa lainnya (Riswandi, 2009).
Angela  Bowne  berpendapat  bahwa seseorang pengguna internet dipandang melakukan  pelanggaran  Hak  Cipta  jika  ia  men- download kandungan  dalam  website  yang dibukanya  lalu  selanjutnya  disimpan  dalam komputernya.  Akan  tetapi  jawaban  pasti  belum didapati,  apakah  sanggup  digolongkan  menjadi sebuah  pelanggaran  Hak  Cipta,  suatu  tindakan seorang  pengguna  internet  yang  tak  menyimpan kandungan website yang  dibukannya  namun dengan mengganti  rupa  dari karya digital menjadi wujud berbeda yang mana dapat dilihat. Undang – Undang  Hak  Cipta  pun  meluruskan  mengenai sejumlah  batas  kategoris  yang  meleluasakan individu  dari  perbuatan  melanggar  Hak  Cipta. Semisal mengutip yang dipandang tidak termasuk pelanggaran  apabila  dicantumkannya  sumber dengan akurat; duplikasi karya cipta spesifik dalam rangka  keperluan  pendidikan (huruf  braile) turut dipandang  tidak  termasuk  perbuatan  melanggar Undang  –  Undang  Hak  Cipta.  Sebutan  yang dipakai dalam ihwal ini ialah Fair Dealing atau Fair
Use (Lindsey  et  al,  2002) . Penyekatan  pada  Hak Cipta  tersebut  di  antaranya  adalah  pengutipan untuk  kepentingan  pendidikan  di  mana  tak dipergunakan  dalam  hal  profitabel  juga  dalam keperluan  sewajarnya  dari  pencipta,  maka seseorang  dapat  memanfaatkan  hak  cipta  tanpa dianggap  melakukan  pelanggaran  hak  cipta. Kepentingan  pendidikan  seperti  pada  penulisan penelitian,  penyusunan  laporan,  penulisan  karya ilmiah, terhadap tinjauan suatu masalah, dan lain – lain.
Fair  Dealing / Fair  Use dapat  dianalogikan dengan  hak  istimewa  karena  pada  dasarnya merupakan  pembelaan  terhadap  tuduhan pelanggaran. Fair  Dealing atau Fair  Use melibatkan  proses  penyeimbangan  di  mana apakah  terdapat  kepentingan  lain  yang mengharuskan  mengesampingkan  hak  pencipta (Miller,  &  Davis,  1990). Fair  Dealing atau Fair Use, pada  hakikatnya  memberi  peluang  pada masyarakat  guna  menggandakan  sebuah  karya dari  pemangku  hak  cipta  yang  bertujuan mengkritik; memparodikan; maupun kemaslahatan  lain  dalam  bidang  pendidikan tanpa wajib memohon persetujuan pemegang hak cipta (Mashdurohatun, & Mansyur, 2017).
Pihak  yang  ingin  menyalin  suatu  karya kepemilikan  pihak  lain  mestilah  memohon persetujuan  dari  pencipta  sebelumnya,  kecuali karya  tersebut  digunakan  untuk  kepentingan dibidang pendidikan. Apabila seseorang mengambil karya orang lan tanpa izin tidak untuk kepentingan pendidikan maka ia telah melanggar
hak  moral  dari  pencipta.  Selanjutnya,  apabila  ia menjual  dan  mendapatkan  manfaat  ekonomi maka ia sudah melakukan pelanggaran atas hak ekonomi milik penciptanya.
Pemangku  hak  cipta  hendaknya  berperan aktif  untuk  melaporkan  kepada  pihak  yang berwenang  apabila  merasa  dirugikan  karena berdasarkan  Pasal  120  UUHC,  kekayaan Intelektual  merupakan  Delik  Aduan.  Pihak  yang merasa  merugi  dapat  memberi  bukti  apabila terjadi pelanggaran terhadap ciptaannya meskipun  alat  buktinya  hanya  terdapat  pada internet.  Sebagaimana  telah  diatur  melalui  Pasal 5 Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU No 11  tahun  2008  tentang  ITE,  diantaranya: pernyataan  salinan  cetak,  dokumen  elektronik, dan  pernyataan elektronik semuanya merupakan bukti  hukum  yang  sah,  pengungkapan  elektronik dan/atau  surat  elektronik  dan/atau  keluarannya merupakan  pengembangan  dari  alat  bukti  yang sah  menurut  hukum  acara  perundang-undangan di  negara  Republik  Indonesia.  Pernyataan elektronik dan/atau surat elektronik dianggap sah jika  sistem  elektronik  digunakan  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketetapan  terkait  penjelasan  elektronik  dan/atau dokumen elektronik selayaknya disebutkan diatas tak  sah  bagi  surat  yang  mana  bagi  Undang- undang  wajib  disusun  berwujud  secara  tulisan, juga  surat  beserta  dokumen  yang  mana  bagi Undang-undang wajib disusun dengan wujud akta notaris  ataupun  dokumen  yang  mana  disusun oleh petugas yang membuat akta.
Pemegang  hak  cipta  apabila  hak  ciptanya diciderai  maka  dapat  menempuh  dua  langkah hukum,  yakni  langkah  hukum  preventif  juga represif.  Langkah  hukum  preventif  ialah  langkah guna meminimalisir dan/atau menangkal munculnya  aktivitas  pelanggaran  sehubungan dengan hak moral juga hak ekonomi. Sementara langkah  hukum  represif  ialah  langkah  yang ditempuh  pasca  timbulnya  pelanggaran  hukum. Langkah  represif  ini  menjadi  upaya  final  dalam rangka  mengatasi  persoalan  pelanggaran  Hak Cipta, sanggup dijalankan secara damai ataupun berbentuk  sanksi  denda  juga  penjara  (Sopian, Mayana, & Safiranita, 2021).
Pada  media  sosial  instagram  sendiri  telah mengatur  mengenai  perlindungan  terhadap kekayaan intelektual para penggunanya.
Instagram  berkomitmen  untuk  melindungi  hak kekayaan  intelektual  setiap  orang  maupun  suatu organisasi. Instagram tidak mengizinkan penggunanya  memasang  konten  dengan kandungan  pelanggaran  atas  hak  kekayaan intelektual  milik  pihak  lain,  mencakup  hak  cipta serta  merk  dagang.  Pengguna  instagram  selaku pemilik  hak  cipta  memiliki  hak  untuk menghentikan  orang  lain  untuk  menyalin, mendistribusikan, membuat karya baru berdasarkan  karya  pemegang  hak  cipta  atau disertai persetujuan pemilik hak cipta. Pemilik hak cipta  atau  perwakilannya  dapat  melaporkan dugaan  pelanggaran  terhadap  karyanya  kepada instagram (Instagram, 2022).
Pengguna  instagram  yang  merasa  hak ciptanya  digunakan  oleh  orang  lain  dapat melaporkan  pelanggaran  hak  ciptanya  dengan beberapa  tindakan  berikut:  dengan  melaporkan kepada  pihak  Instagram,  dengan  melaporkan kepada  pihak  Instagram  dengan  menggunakan Perlindungan  Hak  Merek  yang  memungkinkan pemegang  hak  mengidentifikasi  dan  melaporkan konten yang melanggar untuk merek dagang, hak dagang,  dan  pemalsuan,  dengan  menghubungi agen  instagram  yang  ditunjuk  berdasarkan prosedur  pemberitahuan  dan  pemberitahuan tanggapan  dari  United  States  Digital  Millennium Copyright Act (DMCA).
Terhadap  berbagai  pelanggaran  hak  cipta itu  maka  berdasarkan  Pasal  95  UUHC  sudah menjelaskan  berikut:  penanganan  konflik  Hak Cipta  sanggup  dilaksanakan  secara  preferensi penanganan konflik; arbitrase; ataupun pengadilan,  pengadilan  dengan  kewenangan selayaknya dimaksudkan tersebut ialah Pengadilan  Niaga,  pengadilan  lain  disamping Pengadilan  Niaga  tak  memiliki  wewenang mengampu  penanganan  konflik  Hak  Cipta, disamping  pelanggaran  Hak  Cipta  dan/atau  Hak Terkait  berbentuk  Pembajakan,  selama  pihak- pihak  yang  berkonflik  ditemukan  keberadaannya dan/atau  berkediaman  dalam  kawasan  NKRI wajib  terlebih  dulu  mengambil  langkah penanganan  sengketa  melalui  mediasi  sebelum melakukan tuntutan pidana.
Pelanggaran  hak  cipta  pada  media  sosial khususnya  menggunakan  instagram  sebetulnya
telah  diatur,  meski  begitu  kenyataannya,  masih saja  ramai  pihak  yang  secara  sengaja memanfaatkan  hasil  karya  orang  lain  yang  telah diunggah  pada  media  sosial  instagram  untuk digunakan  secara  komersial  yaitu  dengan  cara dijual pada media sosial. Tindakan menjual hasil gambar  karya  seseorang  pada  media online tersebut tidak dapat dikecualikan, dan merupakan tindakan  yang  melanggar  hak  cipta  sehingga pelanggar  dapat  mendapatkan  ancaman  pidana atau  denda  selayaknya  yang  sudah  disusun melalui UUHC.
2. Sanksi  Hukum  Bagi  Penjual Online di Instagram  Yang  Mengambil  Kekayaan Intelektual Gambar Sesorang Tanpa Izin Di Instagram
Suatu  karya  dapat  disebut  sebagai  karya yang  merupakan  hasil  plagiarism  telah  diatur pada  Pasal  10  ayat  (3)  Peraturan  Menteri Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset,  dan  Teknologi No.  39  Tahun  2021  yang  menjelaskan  suatu karya  merupakan  hasil  dari  plagiarism  apabila suatu  karya  memetik  sebagian  ataupun keseluruhan  karya  milik  orang  lain  tak  disertai penyebutan sumber secara akurat; menulis ulang tidak  dengan  bahasanya  sendiri  sebagian ataupun  keseluruhan  karya  orang  lain  meskipun menyebutkan  sumber;  juga  memetik  sebagian ataupun  keseluruhan  karya  ataupun  gagasan milik  sendiri  yang  sudah  diterbitkan  tanpa menyebutkan sumber dengan akurat.
Sehingga  dapat  dikatakan  plagiarism merupakan suatu pencurian terhadap suatu karya
dapat  berupa  suatu  tulisan  atau  gagasan  milik orang lain dan milik diri sendiri, plagiarisme juga dapat berupa pencurian terhadap karya orang lain yang  dapat  berupa  ide,  karya  seni,  atau  karya bentuk  lain  apabila  tidak  mencantumkan  sumber dengan  benar.  Pelanggaran  hak  cipta  penjual online  yang  sering  kali  dilakukan  yaitu  penjual online yaitu para pelanggar memetik karya orang lain  baik  secara  sebagian  maupun  keseluruhan tanpa disertai dengan penyebutan secara akurat. Para  penjual  melanggar  baik  hak  moral  dan  hak ekonomi  para  pencipta,  pelanggaran  hak  moral terjadi  karena  penjual  mengambil  hasil  karya pencipta  tanpa  seizin  pencipta,  pelanggaran  hak ekonomi  terjadi  karena  penjual  memanfaatkan karya  pencipta  untuk  selanjutnya  dijual  secara online.
Pelanggar  Hak  Cipta  seringkali  terjadi apabila  materi  Hak  Cipta  itu  dipakai  tak  disertai persetujuan penciptanya yang mana memiliki hak ekslusif  terkait  buatannya.  Suatu  karya  boleh dibilang  telah  melanggar  hak  cipta  apabila diantara  dua  ciptaan  yang  ditemukan  terdapat keseragaman.  Pencipta  selaku  pemangku  hak cipta  mestilah  dapat  memberikan  bukti  bawa karyanya  sudah  dipalsukan  ataupun  karya  lain tersebut  asalnya  dari  karya  yang  ia  ciptakan. Pelanggaran  hak  cipta  apabila  semua  ataupun sebagian  substansial  dari  sebuah  ciptaan  yang dipayungi  Hak  Cipta  diperbanyak.  Pengadilan bakal  melakukan  penentuan  apakah  suatu komponen  yang  dijiplak  termasuk  komponen yang  substansial  dengan  meneliti  apakah
komponen  yang  dipergunakan  tersebut  krusial, berunsur  pembeda,  atau  komponen  yang gampang  diidentifikasi.  Komponen  ini  tak  mesti berkuantitas  maupun  berbentuk  besar  supaya menjadi  substansial.  Substansial  yang  dimaksud merupakan  komponen  yang  dianggap  krusial, bukanlah  komponen  dengan  kuantitas  besar (Pasal 1 ayat 7 ; Penjelasan Pasal15 (a)). Ukuran kualitatif  yang  digunakan  untuk  menentukan suatu bagian substansial bukan ukuran kuantitas (Lindsey et al, 2002).
Berbagai faktor yang membuat masyarakat terpengaruh  melakukan  pelanggaran  Hak Kekayaan  Intelektual  diantaranya  (Munawar,  & Effendy,  2016):  pelanggaran  HKI  dijalankan dalam  rangka  menempuh  jalan  pintas  supaya meraup  keuntungan  semaksimal  mungkin  lewat pelanggaran  itu;  orang-orang  yang  melakukan pelanggaran  beranggapan  jika  selama  ini penjatuhan  sanksi  hukum  oleh  pengadilan tergolong  remeh,  bahkan  tak  diadakan pelaksanaan  langkah  preventif  juga  represif  dari para  penegak  hukum;  dari  anggota  masyarakat ada sebagian yang justru bangga selaku pencipta jika  ada  orang  lain  yang  meniru  hasil  karya ciptaannya,  akan  tetapi  fenomena  ini  kian menghilang  seiring  adanya  kesadaran  hukum yang  meningkat  atas  Hak  Kekayaan  Intelektual; akibat  pelanggaran  yang  dilakukan,  pajak  untuk produk dari pelanggaran itu tak wajib dibayarkan pada  pemerintah;  serta  masyarakat  tak mencermati  barang  yang  akan  dibeli  itu  asli ataukah palsu, bagi mereka yang terpenting ialah
harga  murah  juga  sesuai  kekuatan  finansial mereka.
Penegakan  Hukum  terkait  perbuatan melanggar Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia sanggup  diselenggarakan  lewat  dua  langkah, yakni  lewat  hukum  perdata  juga  hukum  pidana, cara  tersebut  dapat  dijelaskan  sebagai  berikut (Lindsey  et  al,  2002):  orang-perorangan  berhak untuk  menggugat  pelanggaran  HKI  kepada pengadilan ataupun badan yang fungsinya selaku pengadilan  berlandaskan  pelanggaran  HKI. Ikhtiar  hukum  mana  yang  sanggup  didapat bergantung  atas  otoritas  yang  dibagikan  pada hakim  oleh  undang-undang.  Upaya  hukum  yang biasa  diberikan  yaitu  ganti  kerugian,  penetapan sementara, atau pemusnahan barang pelanggaran,  dan  melalui  negara  dapat melakukan  pemaksaan  agar  seseorang  menaati HKI.  Negara  memiliki  hak  untuk  menjatuhkan hukuman  dengan sanksi pidana pada seseorang yang  melakukan  pelanggaran  atas  ketentuan undang-undang.  Meski  begitu  bagi  negara penganut  Anglo  Saxon,  sanksi  pidana  tersebut akan jarang digunakan
Orang  yang  dinyatakan  berhak  untuk menggugat adalah pemegang hak yang HKI nya dilanggar  sebagaimana  telah  diatur  lewat  Pasal 115  hingga  Pasal  245  dan  Pasal  372  sampai dengan Pasal 394 Herziene Indonesia Reglement (HIR).  Pemegang  hak  dapat  melakukan  gugatan di  Pengadilan  Niaga.  Pada  perkara  spesifik, tuntutan  perdata  yang  makbul  sanggup dilanjutkan  melalui  tuntutan  pidana.  Pihak  ketiga
yang  berkepentingan  dalam  keadaan  tertentu berdasarkan  HIR  juga  dapat  dinyatakan  berhak untuk  menggugat,  misalnya  jaksa  dapat mengajukan  gugatan  atas  nama  kepentingan umum  terhadap  merek  terdaftar  apabila  merek tersebut  melanggar  kesusilaan  (Lindsey  et  al., 2002).
Berdasarkan  perundang-undangan  yang berlaku  bagi  negara  kita,  sanksi  pidana  yang dapat  dijatuhkan  pada  penjual  online  yang merupakan  pelanggar  hak  cipta  sebagaimana diuraikan  melalui  Pasal  113  UUHC  yakni:  setiap Orang  yang  dengan  tanpa  hak  melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  9  ayat  (1)  huruf  i  untuk Penggunaan  Secara  Komersial  dipidana  dengan pidana  penjara  paling  lama  1  (satu)  tahun dan/atau  pidana  denda  paling  banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah); setiap Orang yang  dengan  tanpa  hak  dan/atau  tanpa  izin Pencipta  atau  pemegang  Hak  Cipta  melakukan pelanggaran  hak  ekonomi  Pencipta  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf  f,  dan/atau  huruf  h  untuk  Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling  banyak  Rp500.000.000,00  (lima  ratus  juta rupiah);  setiap  Orang  yang  dengan  tanpa  hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta  melakukan  pelanggaran  hak  ekonomi Pencipta  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk  Penggunaan  Secara  Komersial  dipidana
dengan  pidana  penjara  paling  lama  4  (empat) tahun  dan/atau  pidana  denda  paling  banyak Rp1.000.000.000,00  (satu  miliar  rupiah);  setiap Orang  yang  memenuhi  unsur  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (3)  yang  dilakukan  dalam bentuk  pembajakan,  dipidana  dengan  pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
Selain  sanksi  kepada  penjual online yang melanggar  HKI,  UUHC  juga  mengatur  sanksi teruntuk tiap-tiap individu yang mengurus daerah perniagaan  dalam  berbagai  bentuk  yang  secara terencana  serta  memaklumi  dan  membebaskan penjualan  dan/atau  penggandaan  barang  dari tindakan yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak Terkait  didaerah  perniagaan  yang  diurusnya selayaknya  diterangkan  Pasal  10,  berdasarkan Pasal  114  UUHC  maka  dapat  dikenakan  pidana denda maksimal Rp.100.000.000,00.
Instagram  sendiri  telah  memiliki  regulasi sendiri mengenai pengaturan mengenai pelanggaran hak kekayaan intelektual. Pengguna instagram  yang  sudah  memasang  berkali-kali konten dengan kandungan pelanggaran atas hak kekayaan intelektual orang lain, semisal hak cipta ataupun  merek  dagang,  maka  akun  pelanggar akan  dihapus  berdasarkan  kebijakan  Instagram. Sehingga  pengguna  Instagram  yang  melakukan pelanggaran  terhadap  hak  kekayaan  intelektual dari  suatu  individu  akan  kehilangan  akses  pada fitur  atau  fungsi  tertentu  pada  instagram. Instagram  mematuhi  prosedur  pemberitahuan
dan  penghapusan  yang  ditetapkan  pada  Pasal 512 (c) United States Digital Millennium Copyright Act (DMCA) terhadap konten yang dilaporkan dan dihapus  karena  melanggar  hak  cipta  AS (Instagram, 2021).

## D. SIMPULAN
Atas  penjelasan  yang  mana  telah disampaikan diatas, sangguplah dipetik simpulan yaitu:  Pemegang  hak  cipta  baik  berupa  gambar, kaligrafi atau sebagainya yang telah diunggah ke media sosial dilindungi baik hak ekonomi juga hak moralnya,  ihwal  tersebut  telah  dituangkan  lewat UU mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal  1  yang  menjelaskan  bahwasanya  gambar pada  internet  juga  merupakan  karya  cipta  yang mendapat  perlindungan  dari  Undang-undang. Berdasarkan  Undang-Undang  Hak  Cipta  telah menjelaskan  pada  Pasal  58  UUHC  ayat  (1) bahwa perlindungan hak cipta pada gambar, valid seumur  hidupnya  pencipta  itu,  juga  akan seterusnya  berjalan  hingga  70  tahun  pasca wafatnya  pencipta.  Pengguna  instagram  juga mendapatkan  perlindungan  terhadap  hak ciptanya. Instagram tidak mengizinkan penggunanya memasang konten yang mengandung  pelanggaran  atas  hak  kekayaan intelektual individu lain, mencakup hak cipta serta merek  dagang.  Sebagai  pemilik  hak  cipta, pengguna  instagram  memiliki  hak  untuk menghentikan  orang  lain  untuk  menyalin, mendistribusikan, membuat karya baru berdasarkan karya pemilik hak cipta tidak disertai
persetujuan  pemilik  hak  cipta.  Pemilik  hak  cipta atau  perwakilannya  dapat  melaporkan  dugaan pelanggaran terhadap karyanya kepada Instagram.
Sanksi  hukum  bagi  penjual  online  yang melanggar hak cipta berdasarkan undang-undang, penjual online dapat mendapatkan sanksi pidana sebagaimana  dijelaskan  pada  Pasal  113  UUHC, yaitu pelanggar hak cipta dapat dipidana penjara sampai  dengan  10  tahun  dan/atau  didenda sampai  dengan  Rp.  4.000.000.000,-  tergantung pada  bentuk  pelanggaran  yang  dilakukan. Berdasarkan  UUHC  juga  memberikan  sanksi kepada  tempat  pengelola  pandangan  apabila tempat tersebut sengaja dan membiarkan penjual menjual  barang  hasil  pelanggaran  hak  cipta. Pengelola tempat perdagangan tersebut berdasarkan  pasal  114  UUHC  maka  dapat dikenakan  pidana  denda  maksimal  Rp. 100.000.000,-.  Instagram  sebagai  salah  satu tempat jual beli online juga telah memiliki regulasi tersendiri  terhadap  pelanggar  hak  cipta. Pengguna  instagram  yang  telah  berkali-kali memasang konten dengan mengandung pelanggaran hak kekayaan intelektual orang lain, semisal  hak  cipta  ataupun  merek  dagang,  maka akun  pelanggar  akan  dihapus  berdasarkan kebijakan  Instagram.  Sehingga  pengguna Instagram yang melakukan pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual dari suatu individu, akan kehilangan  akses  pada  fitur  atau  fungsi  tertentu pada instagram.

## DAFTAR PUSTAKA

## JURNAL
Andini,  Kartika.,  Permata,  Rika  Ratna.,  &  Ayu,
Miranda Risang. (2021). Perlindungan Hak Ciptaan  Pada  Penggunaan  Gambar  di Internet Yang Dijadikana Desain Pada Fitur Filter  Cerita  (Stories)  Aplikasi  Instagram Secara Tanpa Hak Untuk Tujuan Komersil. Widya Yuridika: Jurnal Hukum , Vol.4,(No.2),
p.382.https://doi.org/10.31328/wy.v4i2.284
Chaudhry,  Peggy.  E.  (2022).  Dupe  influencers exploiting  social  media  to  peddle  luxury fakes. Business  Horizon .  Vol.65,  (No.  6), pp.719-727.https://doi.org/10.1016/j.busho r.2022.07.005
Dewi, Dewa Ayu Priangga Aristy., & Darmadi, A.A Sagung  Wiratni.  (2016).  Pengaturan
Perlindungan  Karya  Cipta  Fotografi  Yang Di  Ambil  Tanpa  Izin  Melalui  Media  Sosial Berdasarkan  Undang  –  Undang  No.28 Tahun  2014  Tentang  Hak  Cipta. Kertha Semaya :  Journal  Ilmu  Hukum ,  Vol.4, (No.2),pp.1–11.https://ojs.unud.ac.id/index. php/kerthasemaya/article/view/44871
Light,  D.,  Pawlak,  Maciej.,  de  Beaux,  Andrew Charles, & Brady, R.irchard R.W. (2018). Is sharing  speaker’s  slides  from  conference presentations  on  social  media  a  breach  of intellectual  property  or  a  delegate’s  right? Depends  who  you  ask. International Journal  of  Surgery ,  Vol.58,  pp.22–25. https://doi.org/10.1016/j.ijsu.2018.08.010 Mashdurohatun, Anis., & Mansyur, M. Ali. (2017).
Model  Fair  Use  /  Fair  Dealing  Hak  Cipta Atas  Buku  dalam  Pengembangan  IPTEK pada Pendidikan Tinggi. Jurnal Hukum IUS QUIAIUSTUM ,Vol.24,(No.1),p.34.https://doi
.org/10.20885/iustum.vol24.iss1.art2
Mingaleva, Zhanna., & Mirskikh, Irina. (2015). The Problems  of  Legal  Regulation  and
Protection of Intellectual Property. Procedia-Social  and  Behavioral  Sciences ,
Vol.83,pp.329-333.  https://doi.org/10.1016/j. sbspro.2013.06.437
Munawar,  Akhmad.,  &  Effendy,  Taufik.  (2016). Upaya  Penegakan  Hukum  Pelanggaran Hak  Cipta  Menurut  Undang  -  Undang  No. 28  Th.  2014  Tentang  Hak  Cipta. Al’Adi , Vol.8,(No.3),p.135.  https://doi.org/10.31602
/al-adl.v8i2.453
Mustajibah, T. (2021). Dinamika E-Commerce Di
Indonesia  Tahun  1999  –  2015. Avatara  e- journal  Pendidikan  Sejarah ,  Vol.10,
(No.3),pp.51-59.  https://ejournal.unesa.ac. id/index.php/avatara/article/download/4096 5/35368
Nahrowi.  (2014).  Plagiat  dan  Pembajakan  Karya Cipta  dalam  Hak  Kekayaan  Intelektual. Jurnal  Filsafat  Dan  Budaya  Hukum ,  Vol.1 (No.2),p.228.  https://doi.org/10.15408/sjsbs. v1i2.1541
Nugroho,  Eko  Rial.,  &  NP,  Wahyu  Priyanka. (2019).  Tanggung  Guggat  Pemegang  Hak Cipta  Terhadap  Perbuatan  Melawan Hukum  Pelanggaran  Hak  Cipta. Jurnal  of Intellectual  Property ,  Vol.2, (No.  2),  p.24.
https://doi.org/10.20885/jipro.vol2.iss2.art3 Roisah,  K.  (2015a).  Kebijakan  Hukum “Tranferability” Terhadap Perlindungan Hak Kekayaan  Intelektual  di  Indonesia. Law Reform ,V o l.11,(No.2),p.224.
https://doi.org/10.14710/lr.v11i2.15772
Simatupang,  Khwarizmi  M.  (2021).  Tinjauan Yuridis  Perlindungan  Hak  Cipta  Dalam Ranah  Digital. Jurnal  Ilmiah  Kebijakan Hukum ,Vol.15,(No.1),p.74. http://dx.doi.org/ 10.30641/kebijakan.2021.V15.67-80
Sinaga,  Niru  Anita.,  &  Ferdian,  Muhammad. (2020).  Pelanggaran  Hak  Merek  Yang
Dilakukan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan  Melalui  Transaksi  Elektronik
(E-Commerce ). Jurnal  Ilmiah  Hukum Dirgantara-Fakultas  Hukum  Universitas Dirgantara  Marsekal  Suryadarma ,  Vol.10,
(No.2),p.77.https://doi.org/10.35968/jh.v10i
2.463
Sopian, Pani., Mayana, Rati Fauzan., & Safiranita, Tasya.  (2021).  Perlindungan  Hak  Cipta Terkait  Gambar  Karakter  Disney  yang  di Transmisi  Secara  Ilegal  melalui  Media
Elektronik. Kertha  Semaya :  Journal  Ilmu Hukum ,Vol.9,(No.6),p.1059.https://ojs.unud .ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/ 72213
Sudjana.  (2019).  Pembatasan  Perlindungan Kekayaan  Intelektual  (Hak  Cipta)  dalam Presprektif  Hak  Asasi  Manusia. Jurnal HAM ,Vol.10,(No.1),p.72.  http://dx.doi.org/ 10.30641/ham.2019.10.69-83
Surniandari,  A.  (2016).  UUITE  Dalam  Mlindungi Hak  Cipta  Sebagai  Hak  Atas  Kekayaan
Intelektual (HKI) Dari Cybercrime.
Cakrawala :  Jurnal  Humaniora  Universitas Bina  Sarana  Informatika ,  Vol.16, (No.1), pp.1–11.  https://doi.org/10.31294/jc.v16i1.
1276
Surtiana,  I  Made  Febrian.,  &  Sukihana,  Ida  Ayu.
(2021). Perlindungan Hak Cipta Atas Video Yang  Disiarkan  Secara  Langsung  di Instagram. Kertha  Negara :  Journal  Ilmu Hukum ,Vol.9,(No.1),p.38.  https://ojs.unud. ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/6 6596
Suryawan,  Made  Angga  Adi.,  &  Resen,  Made Gde  Subha  Karma.  (2018).  Pelaksanaan Penarikan  Royalti  Oleh  Yayasan  Karya Cipta  Indonesia  Wilayah  Bali  Pada Restauran  Di  Kabupaten  Gianyar  Atas Penggunaan Karya Cipta Lagu dan Musik.
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum , Vol.4,
(No.3),pp.1–13.  https://ojs.unud.ac.id/index. php/kerthasemaya/article/view/43551
Ulinnuha,  L.  (2017).  Penggunaan  Hak  Cipta Sebagai  Jaminan  Fidusia. Journal  Of Private and Commercial Law , Vol.1, (No.1), pp.88–90.  https://doi.org/10.15294/jpcl.v1i1. 12357
Wahyudiyono.  (2019).  Implikasi  Penggunaan Internet Terhadap Partisipasi Sosial di Jaw Timur. Jurnal  Komunika  :  Jurnal Komunikasi, Media, dan Informatika, Vol. 8,
(No.2),pp.63-69DOI:10.31504/komunika.
c8i2.2487
Wirakusuma, In Bagus Sugiharta., Santoso, Budi.,
& Wisnaeni, Fifiana. (2019). Akibat Hukum Penggunaan Gambar Dari Internet dengan
Kaitannya  Dengan  Hak  Cipta. Notarius ,
Vol.12,(No.1),pp.361–372. https://doi.org/10.14710/nts.v12i1.26976
Zhang, Xiaomei., Liu, Quan., & Wang, Huaiqing. .
(2012).  Ontologies  for  intellectual  property rights  protection. Expert  Systems  with Applications ,Vol.39,(No.1),p.1390.
https://doi.org/10.1016/j.eswa.2011.08.021

## BUKU
Lindsey,  Tim.,  Damian,  Eddy.,  Butt,  Simon.,  & Utomo,  Tommy  Suryo.  (2002). Hak Kekayaan  Intelektual :  Suatu  Pengantar . Bandung: PT. Alumni.
Miller,  Arthur.,  &  Davis,  Michael.  (1990). Intellectual Property: Patents, Trademarks, and Copyright . Minnesota: West Publishing
Company.
Riswandi,  Budi  A.  (2009). Hak  Cipta  Di  Internet:
Aspek  hukum  dan  permasalahannya  di Indonesia .  Yogyakarta:  FH  UII  Press
Yogyakarta.
Roisah,  K.  (2015b). Konsep  Hukum  Hak
Kekayaan  Intelektual  (HKI)  Sejarah,
Pengertian  dan  Filosofi  Pengakuan  HKI
dari Masa ke Masa . Malang: Setara Press.
Saidin, H. OK. (2014).   A spek Hukum Hak
Kekayaan  Intelektual  (Intellectual  Property
Rights) . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Soekanto,  Soerjono.,  &  Mamudji,  Sri.  (2015).
Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat . Jakarta: RajaGrafindo.
Sumitro,  Ronny  H.  (1994). Metodologi  Penelitian Hukum  dan  Jurimetri. Jakarta:  Ghalia Indonesia.
Wayan, Wiryawan I. (2018). Buku Ajar Hak Atas Kekayaan Intelektual Optimalisasi Perolehan  Sertivikat  Hak  Cipta .  Denpasar: Swasta Nulus.

## SUMBER ONLINE
Instagram. (2021). Intellectual Property. Retrieved from https://help.instagram.com/535503073 130320
Instagram.  (2022).  Copyright.  Retrieved  from https://help.instagram.com/1263823508478 38?helpref=faq_content
Pramudita,  Andhika  D.  (2017).  Hak  Cipta  Foto,
Pelajaran  Penting  bagi  para  Pemasar Digital. Retrieved from https://id.techinasia. com/talk/hak-cipta-foto-bagi-pemasar- digital