© 2023 Auhtor(s) ,  Administratio: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan (14) 2 2023

## Administratio:
Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan Volume 14 (2) 2023: 155-172 P-ISSN: 2087-0825, E-ISSN: 2548-6977 DOI: 10.23960/administratio.v14i2.400 Accredited by Kemenristek Number 85/M/KP/2020 (Sinta 4)

## ARTICLE
Analisis  Dampak Governance Terhadap  Pertumbuhan Ekonomi di Negara Asean
Muhammad Isbad Addainuri 1* , Maulana Abidin 2 , Lestari Etika Suci 3
123 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia
How to Cite: Addainuri, M.I., Abidin, M., Suci, L.E. (2023) Analisis Dampak Governance Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Negara Asean. Administratio: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan, 14(2)

## Article History
Received:  16  November 2023 Accepted:  1  Desember 2023
Keywords:
Governance Economic Growth

## ABSTRACT
The goal in economic development is to achieve strong economic growth. There are six indicators  to  assess  good  governance,  including  Voice  and  Accountability,  Political Stability, Government Effectiveness, Regulatory Quality, Rule of Law, and Control of Corruption.  This  study  focuses  on  the  analysis  of  ten  ASEAN  countries,  including Indonesia,  Malaysia,  Singapore,  the  Philippines,  Myanmar,  Brunei  Darussalam, Cambodia,  Laos,  Thailand  and  Vietnam,  with  a  research  time  span  of  2017  to  2021 using  panel  data  analysis  methods  with  data  processing  used.  in  this  research  is  the Eviews version 10 application. The sampling technique uses purposive sampling. This research  indicates  that  the  variables  Voice  and  Accountability,  Political  Stability, Regulatory  Quality,  and  Control  of  Corruption  do  not  have  a  significant  impact  on economic  growth.  This  shows  that  public  participation  in  the  election  of  parties  and leaders, association, freedom of opinion and expression, and freedom in determining public  policy  will  not  affect  economic  growth  in  the  country.  Political  stability  and economic growth are two different aspects, and progress in achieving one aspect does not always have an impact on progress in achieving the other aspect. Apart from that, no  matter  how  good  the  government's  ability  to  provide  regulations,  implement policies,  public  regulations  and  effectiveness  in  development  does  not  affect  the increase  in  economic  growth.  Corruption  has  a  role  as  a  financial  incentive  that encourages entrepreneurs to avoid delays, thereby making transaction processes more efficient  compared  to  involving  the  public  sector.  Corruption  in  the  form  of  "speed money" has the potential to have an impact on economic growth. On the other hand, the  Government  Effectiveness  and  Rule  of  Law  variables  have  an  influence  on economic  growth  in  ASEAN  countries.  Government  Effectiveness  is  characterized  by increasing  levels  of  compliance  and  law  enforcement  in  complying  with  regulations which  contribute  to  increasing  economic  growth.  The  rule  of  law  functions  to  limit government  authority,  prevent  corruption  in  government  so  that  it  can  contribute significantly to economic progress and spur overall economic growth. The government is  expected  to  be  able  to  improve  the  quality  of  its  performance  and  comply  with applicable legal regulations so that it can carry out its duties and functions effectively, and  be  responsible  for  its  authority  in  order  to  improve  good  governance,  so  that economic growth in the country is better and continues to increase. Economic actors and  all  levels  of  society  should  be  able  to  increase  awareness  of  the  level  of compliance and law enforcement in complying with regulations in order to create good governance and increase economic growth.

## Muhammad Isbad Addainuri, Maulana Abidin, Lestari Etika Suci

## Kata Kunci:
Tata Kelola Pemerintah Pertumbuhan Ekonomi

## ABSTRAK
Tujuan dalam pembangunan ekonomi adalah mencapai pertumbuhan ekonomi yang  kuat.  Terdapat  enam  indikator  untuk  menilai  Tata  Pemerintahan  yang Baik  diantaranya  dengan Voice  and  Accountability,  Political  Stability, Government  Effectiveness , Regulatory  Quality , Rule  Of  Law ,  dan Control  Of Corruption .  Kajian  ini  berpusat  pada  analisis  sepuluh  negara  ASEAN, termasuk  Indonesia,  Malaysia,  Singapura,  Filipina,  Myanmar,  Brunei Darussalam,  Kamboja,  Laos,  Thailand,  dan  Vietnam,  dengan  rentang  waktu penelitian  tahun  2017  hingga  2021  menggunakan  metode  analisis  data  panel dengan  pengolahan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  aplikasi Eviews  versi  10.  Teknik  pengambilan  sampel  menggunakan purposive sampling .  Penelitian  ini  mengindikasikan  variabel Voice  and  Accountability , Political  Stability , Regulatory  Quality ,  dan Control  of  Corruption tidak memiliki  dampak  yang  signifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  partisipasi  masyarakat  dalam  pemilihan  partai  dan pemimpin, berserikat, kebebasan berpendapat, dan berekspresi, dan kebebasan dalam  menentukan public  policy tidak  akan  mempengaruhi  pertumbuhan ekonomi  di  negara  tersebut. Political  Stability dan  pertumbuhan  ekonomi merupakan dua aspek yang berbeda, dan kemajuan dalam mencapai salah satu aspek  tidak  selalu  berdampak  pada  kemajuan  pencapaian  aspek  yang  lain. Selain itu, sebaik apapun kemampuan pemerintah dalam memberikan regulasi, implementasi kebijakan, public regulations (peraturan publik), serta efektifitas dalam perkembangan tidak mempengaruhi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi. Korupsi memiliki peran sebagai dorongan finansial yang mendorong pengusaha  menghindari  keterlambatan,  sehingga  membuat  proses  transaksi lebih  efisien  dibandingkan  dengan  melibatkan  sektor  publik.  Korupsi  yang bersifat " speed money " berpotensi memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi.  Sebaliknya,  variabel Government  Effectiveness dan Rule  of  Law memiliki  pengaruh  pertumbuhan  ekonomi  di  negara-negara  ASEAN. Government  Effectiveness ditandai  dengan  meningkatnya  tingkat  kepatuhan dan  penegakan  hukum  dalam  mematuhi  peraturan  yang  berkontribusi  pada peningkatan  pertumbuhan  ekonomi. Rule  of  Law berfungsi  membatasi wewenang  pemerintah,  mencegah  terjadinya  korupsi  dalam  pemerintahan sehingga  dapat  berkontribusi  secara  signifikan  pada  kemajuan  ekonomi  dan memacu  pertumbuhan  ekonomi  secara  menyeluruh.  Pemerintah  diharapkan mampu  meningkatkan  kualitas  kinerjanya  dan  menaati  aturan  hukum  yang berlaku  agar  dapat  menjalankan  tugas  dan  fungsinya  secara  efektif,  serta bertanggung  jawab  terhadap  kewenangannya  agar  dapat  meningkatkan  tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga pertumbuhan ekonomi di negara nya semakin  baik  dan  terus  meningkat.  Para  pelaku  ekonomi  maupun  seluruh lapisan  masyarakat  hendaknya  dapat  meningkatkan  kesadaran  akan  tingkat kepatuhan  dan  penegakan  hukum  dalam  mematuhi  peraturan  agar  dapat menciptakan good governance dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

## A. PENDAHULUAN
Pembangunan  ekonomi  bertujuan  untuk  mencapai  pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi, dimana  pencapian  pembangunan  perekonomian  suatu  negara  tertentu  ditunjukkan  oleh tingginya perekonomiannya. Pengukuran pertumbuhan ekonomi sering kali dilakukan dengan menggunakan  PDB  (Produk  Domestik  Bruto)  sebagai  salah  satu  metode  umum  yang digunakan  sebagai  indikatornya.  PDB  merupakan  hasil  akhir  dari  semua  produksi  yang tercapai dalam periode tertentu, umumnya selama satu tahun oleh suatu negara. Pertumbuhan ekonomi  tidak  terlepas  dengan  yang  namanya  liberalisasi  ekonomi  dan  globalisasi  modern yang dapat mempercepat perkembangan sistem ekonomi ke arah yang lebih luas antar negara dan proses koalisi ekonomi di berbagai kawasan dunia (Putri, 2022).
Globalisasi  ekonomi  adalah  suatu  proses  di  mana  aktivitas  ekonomi  dan  perdagangan melibatkan  negara-negara  di  seluruh  dunia,  menjadikan  mereka  sebagai  kekuatan  pasar tunggal yang semakin terhubung tanpa terbatas oleh hambatan atau batasan wilayah negara. Perekonomian  yang  terglobalisasi  ini  mengimplikasikan  perlunya  menghilangkan  semua batasan dan hambatan terhadap pergerakan barang, jasa, dan modal.
Globalisasi ekonomi juga mencakup liberalisasi perdagangan dan investasi, memfasilitasi aliran  barang,  jasa,  dan  modal  yang  lebih  leluasa  di  antara  negara-negara  yang  terlibat. Dampak  dari  globalisasi  ekonomi  sangat  bervariasi,  termasuk  peningkatan  perdagangan internasional, pembukaan peluang pekerjaan baru, dan munculnya disparitas ekonomi antara negara-negara maju dan berkembang. Selain itu, globalisasi ekonomi dapat berpengaruh pada kebijakan  ekonomi  suatu  negara,  terutama  dalam  hal  regulasi  perdagangan  dan  investasi (Pustikom Universitas Bung hatta, 2018). Hampir semua negara berkembang telah mengubah kebijakan  ekonomi  mereka  dengan  meningkatkan  tingkat  liberalisasi  menuju  peningkatan penggunaan  mekanisme  pasar  melalui  berbagai  reformasi  ekonomi  yang  berorientasi  pasar (Zaroni, 2015).
Liberalisasi  perdagangan  atau  perdagangan  bebas  adalah  suatu  keadaan  di  mana  suatu negara  terlibat  dalam  kegiatan  perdagangan  lintas  negara  tanpa  menghadapi  hambatan  apa pun.  Proses  mencapai  kondisi  perdagangan  bebas  ini  dikenal  sebagai  liberalisasi perdagangan.  Bersamaan  dengan  perkembangannya,  timbul  perdebatan  yang  melibatkan pendapat  pro  dan  kontra  terkait  liberalisasi  perdagangan.  Negara-negara  yang  mendukung liberalisasi perdagangan meyakini bahwa langkah ini akan meningkatkan efisiensi ekonomi, yang  pada  gilirannya  akan  berkontribusi  pada  peningkatan  perekonomian.  Sebaliknya, negara-negara  yang  menolak  liberalisasi  perdagangan  berpendapat  bahwa  penerapan kebijakan  tersebut  dapat  merugikan  negara,  meskipun  pada  kondisi  tertentu  juga  dapat memberikan keuntungan (Budiyanti, 2017).
Nowbutsing (2014) melakukan analisis mengenai dampak keterbukaan ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi di 15 negara anggota Indian Ocean Rim (IOR) selama periode tahun 1997-2011.  Penelitian  ini  menggunakan  variabel  independen,  termasuk  pengeluaran pemerintah,  pembentukan  modal  bruto,  tingkat  inflasi,  tenaga  kerja,  dan  keterbukaan ekonomi.  Keterbukaan  ekonomi  diukur  melalui  indikator  rasio  ekspor  terhadap  PDB,  rasio impor  terhadap  PDB,  dan  rasio  ekspor  dan  impor  terhadap  PDB.  Hasil  penelitian menunjukkan  hubungan  positif  antara  keterbukaan  ekonomi  dan  pertumbuhan  ekonomi. Lebih lanjut, keterbukaan yang diukur melalui rasio impor terhadap PDB memiliki pengaruh yang paling signifikan pada pertumbuhan ekonomi.
Meskipun  tingginya  Produk  Domestik  Bruto  (PDB)  tidak  secara  mutlak  mencerminkan bahwa  semua  masyarakat  akan  merasakan  kesejahteraan,  namun  PDB  yang  tinggi  dapat meningkatkan  kemungkinan  mencapai  tingkat  kesejahteraan  yang  lebih  baik.  Karena  itu, perbandingan  pertumbuhan  ekonomi  antar  negara  seringkali  dilakukan  dengan  memeriksa PDB. PDB yang tinggi mencerminkan kemampuan suatu negara dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya  (N.  Gregory  Mankiw,  2010).  Tata  kelola  pemerintah  yang  baik  ( Good
Governance )  dapat  mempengaruhi  terhadap  pencapaian  tujuan  desentralisasi  fiskal.  Oleh karena itu, lingkungan dengan tata kelola yang baik akan menyebabkan dana alokasi umum dapat  berkontribusi  positif  bagi  Produk  Domestik  Bruto  (Mukiwihando,  2020).  Tata  kelola pemerintah  yang  baik  akan  meningkatkan  produktifitas  sehingga  mampu  mendorong pertumbuhan ekonomi lebih baik lagi dalam jangka panjang (M. G. Wibowo, 2020).
World  Bank ,  UNDP,  dan Asian  Development  Bank (ADB)  merupakan  pelopor  dalam mengenalkan Konsep Good Governance yang kemudian menjadi landasan bagi para ahli di berbagai  negara  untuk  mengembangkan  konsep-konsep  tentang Good  Governance (Tata Kelola  Pemerintahan  yang  Berkualitas).  World  Bank  menjelaskan  bahwa  baik  buruknya pengelolaan  penyelenggaraan  negara  dapat  dinilai  dari  pelaksanaan  prinsip-prinsip pemerintahan  negara  dan  pengembangan  kerangka  kerja  dalam  pertumbuhan  ekonomi  dan perkembangan pasar (Mira & Hammadache, 2017a).
Menurut  Kaufmann et  al. (2009),  Kualitas  pemerintahan  bisa  dinilai  berdasarkan  6 indikator,  yakni Voice  and  Accountability,  Political  Stability , Government  Effectiveness , Regulatory  Quality , Rule  Of  Law ,  dan Control  Of  Corruption .  Negara  melalui pemerintahannya,  perlu  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  dengan  memperhatikan konsep Good Governance untuk mengurangi risiko tindakan yang tidak sesuai dengan aturan. Pertumbuhan  ekonomi  dapat  dipengaruhi  oleh government  effectiveness .  Keenam  variabel tata  kelola  tersebut  memiliki  korelasi  dengan  efisiensi  pasar  dan  pertumbuhan  ekonomi. Kajian inilah yang menjadi inspirasi bagi Penelitian berikutnya dengan menggunakan metode regresi untuk mengeksplorasi lebih lanjut (Kaufmann et al ., 2009).
Penelitian  empiris  mengenai  pengaruh  tata  kelola  pemerintahan  terhadap  pertumbuhan ekonomi di wilayah ASEAN telah dilaksanakan oleh beberapa peneliti, termasuk di antaranya adalah  Bayar  (2016)  menunjukkan  semua  indikator  tata  kelola  kecuali regulatory  quality mempunyai dampak positif yang signifikan secara statistik terhadap pertumbuhan ekonomi. Temuan  ini  juga  menunjukkan  bahwa control  of  corruption dan rule  of  law mempunyai dampak  terbesar  terhadap  pertumbuhan  ekonomi,  sedangkan political  stability mempunyai dampak paling kecil.
Asbarini et  al .  (2021)  juga  meneliti  dan  menemukan  bahwa  variabel Governance Effectiveness,  Political  Stability,  Regulatory  Quality dan Rule  of  Law berpengaruh  positif signifikan pada Pertumbuhan Ekonomi. Di sisi lain, variabel Control of Corruption dan Voice and  Accountability tidak  memiliki  pengaruh  terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  di  kawasan ASEAN. Menurut Mukiwihando (2020) dalam penelitian nya menunjukkan bahwa tata kelola memiliki  dampak  penting  dalam  mencapai  sasaran  desentralisasi  fiskal.  Hasil  lain  dari penelitian juga memverifikasi bahwa tingkat pendidikan hanya berpengaruh secara signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di wilayah yang memiliki tata kelola yang baik.
Berbeda dengan penelitian yang dilkukan oleh Mira & Hammadache (2017b), dalam studi ini  peneliti  menemukan  bahwa good  governance tidak  memiliki  pengaruh  positif  terhadap pertumbuhan ekonomi. Peneliti menyimpulkan bahwa kebijakan tata kelola yang baik hanya menjadi relevan jika suatu negara mencapai tingkat pembangunan ekonomi dan sosial yang memadai.  Pembangunan  tersebut  memungkinkan  lembaga  pemerintahan  yang  baik  untuk meningkatkan pertumbuhan.
Jika dilihat dari perspektif setiap variabel tata kelola yang baik, hasilnya juga beragam di antara  peneliti.  Estimasi  hasil  menggunakan  regresi  data  panel  pada  enam  variabel good governance terhadap  pertumbuhan  ekonomi  akan  bergantung  pada  faktor-faktor  seperti periode  penelitian,  jumlah  sampel,  objek  penelitian  dll.  Oleh  karena  itu,  studi  ini  berfokus meneliti good governance terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara yang tergabung dalam Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara yang disebut ASEAN.

## Analisis Dampak Governance Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Negara Asean
ASEAN  bertujuan  sebagai  wadah  untuk  menciptakan  kerjasama  dalam  hal  pertumbuhan ekonomi,  perdamaian,  dan  stabilitas  serta  perkembangan  sosial  budaya  di  negara  yang tergabung  dalam  ASEAN  (Asbarini  et  al.,  2021).  Upaya  untuk  majukan  pertumbuhan, meningkatkan  taraf  hidup,  menurangi  kemisinan  dan  meningkatkan  taraf  hidup  penduduk turut  serta  dilakukan  oleh  beberapa  negara  yang  menjadi  bagian  dari  ASEAN.  Pada umumnya,  hampir  semua  negara  di  Asia  Tenggara  ikut  merasakan  dampak  krisis  2008. Namun, tidak butuh waktu lama bagi negara-negara untuk pulih dari krisis global tersebut (E. Wibowo, 2013).
Anggota ASEAN memiliki berbagai perjanjian, termasuk kesepakatan ekonomi yang saat ini  lebih  dikenal  sebagai  MEA  (Masyarakat  Ekonomi  ASEAN)  tujuan  dari  kesepakatan ekonomi  tersebut  adalah  untuk  kesejahteraan  semua  masyarakat  dari  negara  yang  menjadi anggota  ASEAN  yang  dianggap  sudah  cukup  siap  dalam  hal  pertumbuhan  perekonomian dengan  usia  yang  sudah  lebih  dari  50  tahun  ini  (1967-2022)  (Syaifullah  &  Malik,  2017). Kenyataannya,  pertumbuhan  ekonomi  di  negara-negara  ASEAN  masih  tidak  stabil.  Hal  ini tidak  sesuai  dengan  visi  awal  pembentukan  ASEAN  yakni  meningkatkan  pertumbuhan ekonomi negara anggotanya (Sari & Kaluge, 2017).
Hal  ini  mendorong  peneliti  untuk  mengkaji  apakah  pertumbuhan  ekonomi  di  negara ASEAN dapat dipengaruhi oleh Goverment (tata kelola pemerintah) seperti penelitian yang dilakukan oleh Alam et al., (2017) mengindikasikan bahwa efektivitas pemerintah terhadap pertumbuhan  ekonomi  mempunyai  pengaruh  positif  dan  signifikan.  Karena  tata  kelola pemerintah  yang  baik  sebagai  tujuan  pembangunan  Milenium  (MDGs).  Terlebih  lagi,  tata kelola  pemerintah  merupakan  faktor  penentu  besar  dalam  alokasi  bantuan  luar  negeri  dari banyak bank pembangunan multilateral seperti Word Bank dan Asian Development bank . Penelitian  ini  bertujuan  untuk  meriset  mengenai  analisis  dampak Governance pada pertumbuhan ekonomi di negara yang tergabung dalam ASEAN sebagai suatu wadah kerja sama  antarnegara  di  kawasan  Asia  Tenggara.  Pembentukan  ASEAN  bertujuan  untuk mendorong kolaborasi dalam pertumbuhan ekonomi, mempromosikan perdamaian, stabilitas serta pembangunan sosial dan budaya di negara yang tergabung dalam ASEAN (Asbarini et al., 2021). Berdasarkan konteks tersebut, tampaknya sangat krusial pengaruh dari Tata Kelola yang  efektif  terhadap  perkembangan  ekonomi.  Oleh  karena  landasan  tersebut,  peneliti memilih  topik  penelitian  berjudul  “Analisis  Dampak Governance Terhadap  Pertumbuhan Ekonomi” dengan periode waktu tahun 2017 hingga 2021 pada 10 negara yang tergabung di ASEAN.

## B. TINJAUAN PUSTAKA Pertumbuhan Ekonomi
Menurut  Todaro  &  Smith  (2006)  menyatakan  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  merupakan proses  meningkatkan  produksi  satu  periode  ke  periode  berikutnya  yang  berperan  sebagai indikator  pencapaian  pembangunan  negara.  Pertumbuhan  ekonomi    mencerminkan perkembangan  aktivitas  ekonomi  untuk  menciptakan  pendapatan  tambahan  bagi  warga selama  jangka  waktu  tertentu.  Tingginya  pertumbuhan  ekonomi  didorong  oleh  pelaksanaan efektifitas pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat, termasuk yang memiliki pendapatan tinggi maupun rendah (Annur, 2019).
Pertumbuhan  ekonomi  merupakan  peningkatan  jumlah  pengeluaran  (output) perekonomian  suatu  negara.  Jika  pengeluaran  suatu  negara  lebih  besar  daripada  populasi, maka pengeluaran (output) per kapita akan semakin meningkat dan kualitas hidup juga ikut meningkat.  Efek  dari  pertumbuhan  ekonomi  dan  peningkatan  produksi  perkapita,  maka masyarakat  di  pedesaan  dan  masyarakat  agraris  menjadi  masyarakat  industri  yang  modern
(Case  &  Fair,  2002).  Sukirno  (2015)  berpendapat  bahwa  dalam  pertumbuhan  ekonomi terdapat 4 teori yaitu:
1. Teori Pertumbuhan Klasik
Pakar  ekonom  klasik  berpendapat  bahwa  terdapat  empat  elemen  yang mempengaruhi  pertumbuhan  ekonomi,  yakni  jumlah  penduduk,  investasi  dalam  modal barang,  lahan  dan  sumber  daya  alam  yang  tersedia,  serta  tingkat  teknologi  yang diterapkan.  Menyadari  bahwa  banyak  faktor  yang  penting  terhadap  pertumbuhan ekonomi,  maka  para  pakar  ekonomi  klasik  memusatkan  perhatian  terhadap  dampak populasi penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi.
Peningkatan jumlah penduduk akan memperluas pasar, dan perluasan pasar ini akan mendorong tingkat spesialisasi. Adanya spesialisasi akan meningkatkan tingkat aktivitas ekonomi  atau  mempercepat  proses  pembangunan  ekonomi  karena  spesialisasi  dapat meningkatkan  produktivitas  tenaga  kerja  dan  mendorong  kemajuan  teknologi.  Oleh karena  itu,  menurut  teori  klasik,  pertumbuhan  ekonomi  dipicu  oleh  hubungan  antara pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi (Suryana, 2000).
2. Teori Schumpeter
Teori  ini  mengungkapkan  betapa  esensialnya  kewirausahaan  dalam  pertumbuhan ekonomi. Teori ini mengindikasikan bahwa pengusaha merupakan kelompok yang terus melakukan inovasi atau perbaikan kegiatan ekonomi. Inovasi tersebut diantaranya:
a. Mengenalkan sesuatu yang baru.
b. Peningkatan efisien produksi dalam menghasilkan sesuatu barang,
c. Perluasan penjualan barang atau produktifitas yang baru,
d. Pengembangan  bahan  baku  yang  baru  dan  melakukan  efisiensi  perusahaan  dengan beberapa inovasi dalam organisasi.
Salah satu pandangan penting dari Schumpeter adalah dasar teori pembangunannya yang meyakini bahwa sistem kapitalisme merupakan sistem terbaik untuk menciptakan pertumbuhan  ekonomi  yang  cepat.  Meskipun  demikian,  Schumpeter  dengan  sikap pesimisnya  meramalkan  bahwa  dalam  jangka  panjang,  sistem  kapitalisme  akan mengalami kemunduran. Bagi Schumpeter, dalam proses perkembangan ekonomi, faktor utama yang mendorongnya adalah inovasi, dan para pelakunya disebut sebagai inovator atau wirausaha (entrepreneur). Menurutnya, kemajuan ekonomi dalam suatu masyarakat hanya  dapat  terwujud  melalui  inovasi  yang  dilakukan  oleh  para  wirausaha.  Dalam konteks pembangunan ekonomi, Schumpeter membedakan antara pertumbuhan ekonomi dan  pembangunan  ekonomi.  Bagi  Schumpeter,  pertumbuhan  ekonomi  adalah peningkatan  produksi  masyarakat  yang  disebabkan  oleh  peningkatan  jumlah  faktor produksi yang digunakan, tanpa adanya perubahan pada "teknologi" produksi itu sendiri (Astutiningsih & Sari, 2017).
3. Teori Harrod-Domar
Teori  Harrod-Domar  berusaha  menguraikan  persyaratan  yang  harus  dipenuhi  oleh perekonomian agar dapat tercapai tujuan pertumbuhan yang berkelanjutan dalam jangka waktu  yang  panjang.  Harrod-Domar  menganalisa  menggunakan  disagregasi  berikut: peralatan produksi telah mencapai kapasitas penuh, tabungan yang sebanding digunakan berdasarkan pendapatan nasional, rasio intensitas modal tetap dalam nilai, dan dua sektor ekonomi.
Dalam  menganalisis  pertumbuhan  ekonomi,  tujuan  teori  Harrod  Domar  adalah menjelaskan  kondisi  yang  harus  dipenuhi  agar  suatu  perekonomian  dapat  mencapai pertumbuhan  yang  stabil  atau  steady  state  dalam  jangka  panjang.  Analisis  Harrod  dan Domar melengkapi analisis Keynesian; yang mana analisis Keynesian lebih fokus pada masalah  ekonomi  dalam  jangka  pendek,  sementara  analisis  Harrod  Domar

## Analisis Dampak Governance Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Negara Asean
menitikberatkan pada aspek ekonomi dalam jangka panjang. Sebagai perluasan dari teori Keynes,  teori  Harrod  dan  Domar  menitikberatkan  pada  aspek  permintaan  dalam memahami pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi hanya terjadi jika pengeluaran agregat, terutama melalui peningkatan investasi, terus meningkat sesuai dengan tingkat pertumbuhan yang telah ditentukan (Maharani & Isnowati, 2014).
4. Teori Pertumbuhan Neo-Klasik
Teori Keynes dan teori Harrod-Domar membahas masalah pertumbuhan perspektif permintaan. Sedangkan menurut teori pertumbuhan Neo-Klasik yang dikembangkan oleh orang-orang  Abrahamovis  dan  Solow  mengamati  hal  ini  dari  perspektif  yang  berbeda, yakni  dari  sudut  pandang  produksi.  Pertumbuhan  ekonomi  bergantung  pada perkembangan elemen-elemen produksi.
Teori  pertumbuhan  ekonomi  ini  mengatakan  bahwa  pertumbuhan  ekonomi tergantung  pada  peningkatan  faktor  produksi  (penduduk,  tenaga  kerja,  dan  akumulasi modal)  dan  kemajuan  teknologi.  Menurut  teori  neo-klasik,  faktor  produksi  yang  paling mempengaruhi  pertumbuhan  output  adalah  jumlah  tenaga  kerja  dan  modal.  Namun, model  ini  memiliki  kekurangan  karena  tidak  dapat  menjelaskan  mengapa  pertumbuhan ekonomi  di  banyak  negara  lebih  tinggi  dari  perkiraan  dalam  model  ini.  Salah  satu kelemahannya adalah fokus pada peningkatan jumlah faktor produksi tanpa memasukkan faktor-faktor lain yang juga penting, terutama peran teknologi. Dalam model neo-klasik, teknologi dianggap sebagai konstan dan tidak dimasukkan dalam perhitungan, sehingga tidak  dapat  menjelaskan  variasi  sebenarnya  dalam  pertumbuhan  ekonomi  (Tambunan, 2001).

## Tata Kelola Pemerintah
Menurut  World  Bank  (1992), Good  governance adalah  realisasi  dari  tata  kelola pemerintahan  yang  tepat  dan  mempunyai  kewajiban  untuk  menjalankan  prinsip  demokrasi dan  efisiensi  pasar,  menghindari  kesalahan  distribusi  dari  dana  investasi,  serta  mencegah terjadinya political  corruption and administration ,  serta  menjaga  disiplin  anggaran  dan menciptakan legal  and  political  framework (kerangka  hukum  dan  kebijakan)  untuk pertumbuhan bisnis.
Good  governance adalah  manifestasi  dari  pemerintahan  yang  efektif  dan  transparan. Pemerintahan yang efektif melibatkan pengelolaan sumber daya sosial, politik, budaya, dan ekonomi  dengan  berlandaskan  kepercayaan  serta  mandat  rakyat.  Sebaliknya,  tata  kelola pemerintahan  yang  steril  adalah  konsekuensi  dari  pengelolaan  pemerintah  yang  efisien, transparan, integritas tinggi, dan bertanggung jawab (Wiliyanti et al., 2014).
Kaufmann et al., (2009), mengemukakan bahwa Global Governance Indicators dari World Bank  mengevaluasi  tingkat  efektivitas  tata  kelola  pemerintahan  melalui  enam  indikator, yaitu:
1. Voice and Accountability , bertujuan untuk menilai tingkat partisipasi warga negara dalam  pemilihan  pemerintah,  kebebasan  berekspresi,  hak  berserikat,  dan kemerdekaan media di suatu negara.
2. Political Stability, adalah penilaian terhadap kemungkinan instabilitas pemerintahan atau penggulingan yang melibatkan tindakan inkonstitusional atau kekerasan, seperti konflik rumah tangga dan tindakan terorisme.
3. Government  Effectiveness ,  mengevaluasi  mutu  pelayanan  publik,  termasuk kemampuan layanan sipil untuk beroperasi tanpa tekanan politik, mutu penyusunan dan  pelaksanaan  kebijakan,  serta  keyakinan  pada  keseriusan  pemerintah  terhadap kebijakan tersebut.
4. Regulatory  Quality ,  mengevaluasi  kapasitas  pemerintahan  dalam  merancang  dan melaksanakan aturan dan regulasi yang mendukung serta mendorong perkembangan sektor swasta yang sehat.
5. Rule  of  Law ,  menilai  efektifitas  lembaga-lembaga  dan  menerapkan  nilai-nilai kemasyarakatan,  dengan  fokus  khusus  pada  kualitas  pelaksanaan  kontrak,  sistem kepolisian, sistem peradilan, dan risiko kejahatan serta diskriminasi.
6. Control  of  Corruption ,  mengevaluasi  kekuasaan  yang  disalahgunakan  demi kepentingan personal, termasuk tindakan korupsi dalam berbagai skala.
Wibowo (2020) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa kualitas governance (tata kelola pemerintah) memiliki dampak positif yang cukup besar terhadap perkembangan ekonomi di beberapa  negara  yang  tergabung  dalam  OKI  (Organisasi  Kerjasama  Islam).  Penelitian  ini mengungkapkan  peran  manajemen  mutu  dari  tata  kelola  pemerintah  dalam  perekonomian menurut  teori  pertumbuhan  ekonomi  terbaru. Indikator  kinerja  pemerintah  dan  kualitas lembaga  pemerintahan  di  Indonesia  memiliki  pengaruh  terhadap  pertumbuhan  ekonomi. Strategi  yang  dibutuhkan  pemerintah  untuk  dilakukan  dalam  meningkatkan  kinerja pemerintah dan kualitas kelembagaan adalah evaluasi dan pemantauan (Asbarini et al., 2021). Ramadhan  (2019)  juga  menyimpulkan  dalam  penelitiannya bahwa  kinerja  pemerintah  dan kualitas kelembagaan memiliki peran dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Strategi yang perlu  dilakukan  dalam  meningkatkan  kinerja  pemerintah  dan  kualitas  kelembagaan  melalui evaluasi dan pemantauan.
Dalam  menjelaskan  indikator  dari  tata  kelola  pemerintah,  Widianatasari  &  Purwanti (2021) dalam penelitiannya menemukan bahwa variabel Voice and Accointability, Regulatory Quality, dan political  Stability  and  Absence  of  Violence  /  Terrorism berpengaruh  dan signifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi.  Jika Voice  and  Accountability memiliki  efek merugikan  pada  pertumbuhan  ekonomi,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  peningkatan keterlibatan  masyarakat  dalam  pemerintahan  sebenarnya  berdampak  negatif  pada pertumbuhan  ekonomi.  Sementara  itu, Regulatory  Quality, dan Political  Stability  and Absence Of Violence/ Terrorism berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan  bahwa  ketika  stabilitas  dan  aturan  politik  diterapkan  dengan  baik.  Dengan demikian, itu dapat merangsang perkembangan ekonomi.
Widianatasari  &  Purwanti  (2021),  Aminu  et  al.  (2021)  menemukan  bahwa semua koefisien variabel Voice and Accountability , Regulatory Quality , Political Stability , Rule of Law, dan Control of Corruption berpengaruh signifikan secara statistik kecuali Government Effectiveness .  Penelitian  ini  menarik  kesimpulan  bahwa  terdapat  hubungan  positif  antara Goverment yang efektif dengan pertumbuhan ekonomi di daerah. Sesuai dengan hasil studi yang  telah  dilaksanakan  oleh Annur  (2019) ditemukan  bahwa  variabel voice  and accountability,  government  effectiveness ,  dan political  stability  and  absence  of  violence berdampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi di lima negara ASEAN.
Hipotesis  dalam  penelitian  ini  adalah Good  governance berdampak  positif  terhadap pertumbuhan ekonomi di ASEAN serta memberikan dasar untuk refleksi mengenai “Analisis Dampak Good  Governance terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  di  Negara  ASEAN”  yang digambarkan pada kerangka penelitian dibawah ini:

## Gambar 1. Kerangka penelitian

## C. METODE
Studi ini memanfaatkan pendekatan kuantitatif dengan menerapkan metode analisis data panel selama periode lima tahun. Data penelitian ini diperoleh dari berbagai situs web resmi yang  menyajikan  laporan  dari  variabel  terkait  dari  masing-masing  negara,  seperti World Bank .  Populasi  penelitian  ini  mencakup  semua  negara  yang  tergabung  dalam  ASEAN  dari awal hingga saat ini. Pemilihan sampel dalam penelitian ini dipilih menggunakan purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut:
1) Negara yang tegabung dalam ASEAN.
2) Data terkait Voice and Accountability , Regulatory Quality , Political Stability , Rule of Law, dan Control  of  Corruption berpengaruh  signifikan  secara  statistik  kecuali Government Effectiveness ..
3) Data penelitian tersedia dan telah dipublikasikan oleh lembaga resmi dalam periode yang ditentukan.
Sehingga  penelitian  ini  berfokus  pada  10  negara  ASEAN  diantaranya  Indonesia, Malaysia,  Singapura,  Filiphina,  Brunei  Darussalam,  Myanmar,  Laos,  Kamboja,  Vietnam, serta Thailand mulai dari 2017 hingga 2021.
Berikut adalah bentuk model matriks yang diterapkan dalam penelitian ini: Y = β 0i + β 1 X 1it + β 2 X 2it + β 3 X 3it + β 4 X 4it + β 5 X 5it + β 6 X 6it + Ɛ it Keterangan: Y = Pertumbuhan Ekonomi X 1 = Voice and Accountability
X 2 = Political Stability
X 3 = Goverment Effectiveness
X 4 = Regulatory Quality
X 5 = Rule of Law X 6 = Control of Corruption ε   = error β   =Konstanta Analisis data panel mengaplikasikan tiga pendekatan model, yaitu Common Effect , Fixed Effect , dan Random Effect.
1. Common  Effect atau  Panel Least  Square .  Penerapan  Metode  dalam  model  ini  relatif sederhana,  yaitu  penggabungan  data cross  section dan time  series melalui  teknik  OLS
( Ordinary Least Square ).
2. Fixed  Effect merupakan  metode  regresi  yang  mempertimbangkan  koefisien  regresi (slope) tetap konsisten antar wilayah dan selama rentang waktu tertentu, namun terdapat variasi intersep antar wilayah yang tetap konstan sepanjang waktu.
3. Random  Effect  Model. Random  Effect  memiliki  2  (dua)  komponen  error  yang berkontribusi,  maka  diperlukan  adanya  penguraian  menjadi  error  gabungan  dan  error periode waktu.
Pemilihan  model  terbaik  diantara  ketiga  diatas  menggunakan  Uji  Chow,  Uji  hausman, serta Uji Langrangge Multiple.
1. Uji Chow
Uji Chow digunakan sebagai penentuan model yang sesuai, apakah itu model Common Effect atau model Fixed Effect . Hipotesis yang diajukan dalam uji Chow adalah:
H 0 : Common Effect Model H 1 : Fixed Effect Model
Apabila nilai Prob < 5% maka H 1 diterima atau Fixed Effect Model dan juga sebaliknya apabila nilai Prob> 5% maka H 0 diterima atau Common Effect Model .
2. Uji Hausman
Uji  Hausman  dilaksanakan  dalam  menentukan  pilihan  terbaik  antara Random  Effect Model dan Fixed Effect Model , dengan mengajukan hipotesis berikut:
H 0 : Random Effect Model H 1 : Fixed Effect Model
Ketika probabilitas (untuk cross-section random) memiliki nilai di atas 5%, maka artinya menerima  H 0 dan  menolak  H 1 ,  maka  digunakanlah Random  Effect  Model .  Sebaliknya,  jika Prob  nya  di  bawah  5%,  maka  artinya  menolak  H 0 dan  menerima  H 1 ,  sehingga  dipilih  lah Fixed Effect Model.
3. Uji Langrangge Multiple (LM)
Uji  Langrange  Multiple  (LM)  digunakan  untuk  menentukan  model  terbaik  antara Common Effect Model atau Random Effect Model , dengan mengajukan hipotesis berikut: H 0 : Random Effect Model H 1 : Common Effect Model Nilai  LM  yang  dihitung  akan  dihitung  perbandingannya  dengan  nilai  Chi-Square  tabel yang  memiliki  derajat  kebebasan  sama  dengan  banyaknya  variabel  bebas  (independen)  dan
nilai  signifikansinya  5%  yang  telah  ditetapkan.  Ketika  nilai  LM  yang  dihitung  lebih  besar daripada nilai Chi-Square tabel, maka yang terpilih yaitu Random Effect Model . Sebaliknya, ketika nilai LM yang dihitung lebih kecil daripada nilai Chi-Square tabel, maka yang terpilih adalah Common Effect Model .

## D.  HASIL DAN PEMBAHASAN
Table 1. Hasil Uji Chow

## Sumber : Eviews, 2022
Hasil  pada  pengujian  yang  sudah  dilakukan  dengan  menggunakan  uji  chow  di  atas didapatkan Probabilitas yang ditunjukkan pada kolom Chi-Square yakni 0.0000 < α 5%. Oleh karena  itu,  ini  mengindikasikan  penolakan  H 0 dan  H 1 diterima.  Maka Fixed  Effect  Model lebih cocok dibandingkan dengan Common Effect Model .
Table 2. Hasil Uji Hausman

## Sumber : Eviews, 2022
Pada  pengujian  hausman  yang  telah  dilakukan,  didapatkan  nilai cross  section  random adalah 0.3639 > α (0,05) (0.3639 > 5%). Kesimpulannya, H 1 diterima sementara H 0 ditolak, mengindikasikan Random Effect Model adalah model yang sesuai. Tabel 3. Hasil Uji Langrange Multiplier
Sumber : Eviews, 2022
Hasil  pengujian  yang  sudah  dilakukan  di  atas  didapatkan  nilai  Breusch-Pagan  sebesar 0.0000  <  α  5%,  maka Random  Effect  Model yang  terpilih.  Hasil  pengujian  dengan  Chow Test, Hausman Test, dan Langrange Multiplier Test mengarah pada pemilihan Random Effect Model .

## Muhammad Isbad Addainuri, Maulana Abidin, Lestari Etika Suci
Tabel 4. Hasil Random Effect Model

## Sumber : Eviews, 2022

## Uji Koefisien Regresi Secara Simultan (Uji F)
Berdasarkan  data  diatas,  dapatkan  nilai  f  hitung  sebesar  2.725716,  nilai probabilitasnya 0.000000 dengan tingkat signifikansinya yakni α: 5% maka koefisien F- statistik pada uji tersebut adalah signifikan karena 0.024732 < α 5%. Dapat disimpulkan bahwa variabel Voice and Accountability , Political Stability , Government Effectiveness , Regulatory Quality , Rule of Law , dan Control of Corruption secara signifikan memiliki dampak terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

## Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t)

## Tabel 5. Hasil Uji T

## Sumber : Eviews, 2022
Uji-t  untuk  mengetahui  pengaruh  variabel  independen  secara  individu  terhadap variabel  dependen.  Nilai  t-tabel  sebesar  1,98.  Pengujian  t  memiliki  tujuan  untuk mengetahui pengaruh variabel independen Voice and Accountability, Political Stability, Government Effectiveness, Regulatory Quality, Rule of Law, dan Control of Corruption terhadap variabel dependen Pertumbuhan Ekonomi.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  diuraikan  diatas,  maka  akan  dilakukan pembahasan  hasil  dan  implikasi  hasil  dari  penelitian  tersebut.  Pembahasan  dilakukan untuk  melihat  sejauh  mana  pengaruh  kualitas  pemerintahan  terhadap  pertumbuhan ekonomi  di  ASEAN  sebagai  pembuktian  terhadap  hipotesis  yang  telah  disusun sebelumnya. Teori dan hasil penelitian terdahulu yang telah dijabarkan pada bab tinjauan pustaka  akan  dijadikan  bahan  perbandingan  apakah  teori  atau  penelitian  terdahulu tersebut  mendukung  ataukah  bertentangan  dengan  hasil  pengujian  hipotesis  yang dilakukan pada penelitian ini.

## Pembahasan Hasil Penelitian
Merujuk  kepada  temuan  penelitian  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya,  langkah selanjutnya  adalah  membahas  hasil  dan  implikasi  dari  penelitian  tersebut.  Pembahasan ini  bertujuan  untuk  mengevaluasi  sejauh  mana  dampak  kualitas  pemerintahan  terhadap pertumbuhan  ekonomi  di  wilayah  ASEAN.  Teori  dan  temuan  penelitian  sebelumnya yang  telah  diuraikan  dalam  bagian  literatur  akan  dijadikan  sebagai  dasar  perbandingan untuk  menilai  apakah  teori  atau  penelitian  terdahulu  tersebut  mendukung  atau berlawanan dengan hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini.

## Voice and Accountability
Voice  and  Accountability dengan  nilai  koefisien  0.013715  dan  tingkat  signifikansi 0.5900.  Dalam  artian,  Prob  variabel Voice  and  Accountability lebih  besar  dari  α  0,05. Maka kesimpulannya meskipun terdapat pengaruh positif dari Voice and Accountability terhadap  pertumbuhan  ekonomi,  namun  pengaruh  tersebut  tidak  signifikan.  Sejalan dengan penelitian Samarasinghe (2018) mengungkapkan Variabel suara dan akuntabilitas erat  kaitannya  dengan  struktur  politik  negara.  Dalam  perbandingan  dengan  sistem otoriter, partisipasi masyarakat dalam pemerintahan lebih aktif dalam sistem demokrasi. Peningkatan  tingkat  demokrasi  berkontribusi  pada  peningkatan  suara  dan  akuntabilitas yang  memungkinkan  munculnya  berbagai  partai  politik.  Dengan  adanya  banyak  partai politik, pelaksanaan reformasi ekonomi menjadi lebih kompleks.
E.  Wibowo  (2013)  menemukan  bahwa Voice  and  Accountability tidak mempengaruhi  Pertumbuhan  Ekonomi  secara  signifikan.  Ini  menunjukkan  bahwa partisipasi  masyarakat  dalam  pemilihan  partai  dan  pemimpin,  berserikat,  kebebasan berpendapat, dan berekspresi, dan kebebasan dalam menentukan public policy tidak akan mempengaruhi terhadap pertumbuhan ekonomi di negara tersebut.

## Political Stability
Political  Stability memiliki  nilai  -0.002495  dengan  tingkat  signifikansi  0.6849, menunjukkan  bahwa  pengaruh  negatif  dari Political  Stability terhadap  Pertumbuhan Ekonomi  tidak  signifikan.  Stabilitas  politik  merupakan  keteguhan  pemerintah  dan/atau rezim  mungkin  terdistorsi  oleh  berbagai  peristiwa,  seperti  kudeta  dan  seringnya pemerintahan  perubahan  pemerintahan  atau  kabinet,  dan,  pada  gilirannya,  sering menyebabkan  perubahan  dalam  kebijakan  ekonomi.  Ketidakstabilan  politik menimbulkan  ketidakpastian  dalam  pengambilan  keputusan  ekonomi  mengenai  hal tersebut  faktor-faktor  seperti  investasi,  produksi  atau  pasokan  tenaga  kerja  dan berdampak negatif terhadap perekonomian pertumbuhan (Bayar, 2016).
E.  Wibowo  (2013)  juga  mengemukakan  bahwa  Stabilitas  politik  tidak  berdampak signifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi.  Hasil  ini  mengindikasikan  nilai political stability  index di  negara-negara  ASEAN  tidak  akan  memberikan  pengaruh  terhadap pertumbuhan  ekonomi.  Stabilitas  politik  dan  pertumbuhan  ekonomi  adalah  dua  aspek yang  berbeda,  dan  kemajuan  dalam  mencapai  salah  satu  aspek  tidak  selalu  berdampak pada kemajuan pencapaian aspek yang lain.

## Goverment Effectiveness
Kemudian,  untuk  variabel Government  Effectiveness dengan  nilai  0.026439  dan signifikansinya 0.0029. Dapat dikatakan variabel Government Effectiveness berpengaruh positif  dan  sigifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi.  Menurut  Annur  (2019)  dampak positif  dari Government  Effectiveness terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  merupakan bentuk  efisiensi  penggunaan  anggaran  dalam  pelaksanaan  kebijakan  yang  ditujukan dengan  benar  mengurangi  potensi  korupsi  dan goverment berkontribusi  terhadap pemberian layanan publik.

## Regulatory Quality
Regulatory Quality dengan nilai koefisien 0.003816 dan tingkat signifikansi 0.5241 yang berarti bahwa Regulatory Quality memiliki dampak positif, namun tidak signifikan pada Pertumbuhan Ekonomi. Sesuai dengan temuan Annur (2019) dalam penelitiannya menunjukkan  bahwa regulatory  quality tidak  berdampak  signifikan  pada  pertumbuhan ekonomi.  Hal  ini  disebabkan  oleh  sebaik  apapun  kemampuan  pemerintah  dalam memberikan  regulasi  dan  implementasi  terhadap  kebijakan  dan public  regulations (peraturan publik), serta efektifitas pemerintah dalam perkembangan sektor swasta tidak mempengaruhi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi.

## Rule of Law
Nilai Rule  of  Law sebesar  0.024975  dan  tingkat  signifikansi  sebesar  0.0202, disimpulkan bahwa Rule of Law memiliki dampak positif signifikan pada pertumbuhan ekonomi.  Menurut  E.  Wibowo  (2013)  menemukan  hubungan  positif Rule  of  Law terhadap  pertumbuhan  ekonomi  mengindikasikan  bahwa  meningkatnya  tingkat kepatuhan  dan  penegakan  hukum  dalam  mematuhi  peraturan  akan  berkontribusi  pada peningkatan  pertumbuhan  ekonomi.  Prinsip Rule  of  Law merupakan  sebuah  lembaga krusial  terkait  dengan  pertumbuhan  ekonomi  karena  secara  langsung  berkaitan  dengan jaminan  terhadap  keamanan  pribadi,  hak  milik,  penegakan  dan  pengendalian  kontrak yang bebas dari korupsi.
P.  S.  Ramadhan  (2021)  dalam  penelitiannya  mengungkapkan  kemampuan Rule  of Law berfungsi  untuk  membatasi  wewenang  pemerintah,  mencegah  terjadinya  korupsi dalam  pemerintahan.  Dengan  adanya  aturan  hukum  yang  diikuti  oleh  pemerintah sehingga    dapat  menjalankan  tugas  dan  fungsinya  dengan  efektif,  serta  bertanggung jawab  terhadap  kewenangannya.  Lembaga  penegak  hukum  memastikan  bahwa

## Analisis Dampak Governance Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Negara Asean
pemerintahan beroperasi secara transparan dan berfungsi dengan baik, yang diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan pada kemajuan ekonomi dan memacu pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh.
Penting  bagi  pemerintah  untuk  memastikan  keberlakuan  hukum  dan  ketertiban, keberlanjutan independensi peradilan, serta pengendalian terhadap korupsi guna menjaga supremasi  hukum  dan  mencegah  korupsi  yang  mungkin  timbul  akibat  kegagalan pemerintahan.  Negara  perlu  mempertahankan  supremasi  hukum  dengan  baik,  dan perbedaan  kekuatan  supremasi  hukum  di  negara  maju  umumnya  lebih  mencolok daripada  di  negara  berkembang.  Ketika  terjadi  gangguan  pada  penerapan  hukum  di negara  berkembang,  risiko  korupsi,  pengambilalihan,  dan  kekerasan  cenderung meningkat (Samarasinghe, 2018).

## Control of Corruption
Variabel terakhir yaitu Control of Corruption dengan nilai koefisien -0.002316 dan tingkat signifikansinya 0.7914 yang berarti Control of Corruption mempunyai pengaruh yang  negatif  tidak  signifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi.  Asbarini  et  al.  (2021) dalam  penelitiannya  juga  mengemukakan  bahwa Control  of  Corruption tidak  memiliki dampak  signifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa meskipun  upaya  untuk  mengendalikan  tingkat  korupsi  di  berbagai  negara  ASEAN dilakukan, ini tidak akan memengaruhi secara signifikan tingkat pertumbuhan ekonomi. Hal  ini  juga  menunjukkan  bahwa  ketika Control  of  Corruption di  suatu  negara lemah, maka akan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Huntington (2015), berpendapat bahwa  korupsi  memiliki  peran  sebagai  dorongan  finansial  yang  memungkinkan pengusaha menghindari keterlambatan, sehingga membuat proses transaksi lebih efisien dibandingkan  dengan  melibatkan  sektor  publik.  Korupsi  yang  bersifat  "speed  money" berpotensi memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Suap dalam konteks ini dapat  membantu  pengusaha  menghindari  penundaan  dalam  birokrasi,  yang  pada gilirannya mempercepat pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu, kontrol terhadap korupsi dapat memiliki dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara.
Irawanti  (2015)  berpendapat  bahwa  korupsi  memiliki  peran  sebagai  dorongan finansial yang memungkinkan pengusaha menghindari keterlambatan, sehingga membuat proses  transaksi  lebih  efisien  dibandingkan  dengan  melibatkan  sektor  publik.  Korupsi bersifat “ speed money ” berpotensi memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Suap  dalam  konteks  ini  dapat  membantu  pengusaha  menghindari  penundaan  dalam birokrasi,  yang  pada  gilirannya  mempercepat  pelaksanaan  kegiatan.  Oleh  karena  itu, kontrol terhadap korupsi dapat memiliki dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara (P. S. Ramadhan, 2021).
Menurut  Samarasinghe  (2018),  terdapat  suatu  kelompok  yang  meyakini  bahwa dampak  korupsi  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  bersifat  negatif  karena  berkontribusi pada peningkatan biaya transaksi dan biaya produksi. Yang lebih penting, korupsi akan mengurangi kepercayaan konsumen, kepercayaan investor, dan kepercayaan masyarakat secara  umum.  Pada  akhirnya,  tingkat  korupsi  yang  lebih  tinggi  dihubungkan  dengan penurunan kualitas institusi dalam masyarakat tertentu secara menyeluruh.

## Uji Koefisien Determinan (Uji R2)
Pengujian  ini  digunakan  untuk  mengukur  tingkat  kontribusi  variabel  independen yang  digunakan  terhadap  variabel  dependen.  Berdasarkan  pada  hasil  regresi  dengan menggunakan Random  Effect  Model dengan  nilai  sebesar  0.174449.  Ini  menunjukkan variabel independen yang digunakan yaitu Voice and Accountability , Political Stability , Government Effectiveness , Regulatory Quality , Rule of Law , dan Control of Corruption
memberikan  kontribusi  sebesar  17%,  sementara  83%  dipengaruhi  oleh  variabel  lain selain variabel yang diuji oleh peneliti.

## E.  PENUTUP
Setelah mengkaji dan membahas temuan di atas, dapat disimpulkan bahwa variabel Voice  and  Accountability , Political  Stability , Regulatory  Quality ,  dan Control  of Corruption tidak  memiliki  dampak  signifikan  pada  perkembangan  ekonomi.  Hal  ini menjelaskan  sebesar  apapun  masyarakat  terlibat  dalam  proses  pemilihan  partai  dan pemimpin, serta kebebasan berbicara, berserikat, dan menentukan kebijakan publik, tidak akan  memiliki  pengaruh  terhadap  perkembangan  ekonomi.  Hal  ini  juga  menunjukkan bahwa  sebesar  apapun  indeks  stabilitas  politik  di  negara-negara  ASEAN  serta kemampuan  pemerintah  dalam  menggagas  dan  melaksanakan  kebijakan  serta  regulasi yang mendukung dan mendorong pertumbuhan sektor swasta belum bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara langsung.
Disisi  lain,  variabel Government  Effectiveness dan Rule  of  Law berdampak  positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebab, semakin tinggi pelayanan publik baik dari  tekanan  politik,  implementasi  kebijakan  dan  kualitas  perumusan,  serta  kredibilitas komitmen pemerintah, maka semakin tinggi juga pertumbuhan ekonmi kedepannya. Ini menunjukkan  bahwa  jika  masyarakat  mengikuti  aturan  dan  penegakkan  hukum,  maka juga dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian negara.
Hasil  kesimpulan  ini  memberikan  masukan  terhadap  pemerintah  agar  mampu meningkatkan kualitas kinerjanya dan mampu menaati aturan hukum yang berlaku agar pemerintah  dapat  menjalankan  tugas  dan  fungsi  nya  secara  efektif,  serta  bertanggung jawab terhadap kewenangannya agar dapat meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga pertumbuhan ekonomi di negara nya semakin baik dan terus meningkat. Para  pelaku  ekonomi  maupun  seluruh  lapisan  masyarakat  hendaknya  dapat meningkatkan kesadaran akan tingkat kepatuhan dan penegakan hukum dalam mematuhi peraturan  agar  dapat  menciptakan Good  Governance yang  pada  akhirnya  dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Saran untuk peneliti selanjutnya agar dapat melengkapi keterbatasan dari penelitian ini  agar  dikembangkan  lebih  luas  terhadap  variabel,  objek,  dan  periode  penelitian sehingga  perubahan  yang  terjadi  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  suatu  negara  terkait dapat  terlihat.  Peneliti  selanjutnya  dapat  menggunakan  variabel  lain  yang  dapat mengukur  pertumbuhan  ekonomi  seperti Forex  Direck  Invesment (FDI),  Indeks pembangunan  manusia  (IPM)/ Human  Development  Index (HDI),  Tingkat  pendidikan, Bauran kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan variabel-variabel lain.

## REFERENSI
Alam,  M.  R.,  Kitenge,  E.,  &  Bedane,  B.  (2017).  Government  effectiveness  and  economic growth. Economics Bulletin , 37 (1), 222–227.
Aminu, A. W., Mohammed, B. S., Hayewa, S., & Shuaibu, H. (2021). Good Governance and Economic Growth in South European Countries. Review of European Studies , 13 (2), 26. https://doi.org/10.5539/res.v13n2p26
Annur,  M.  A.  P.  (2019).  Pengaruh  Good  Governance  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  5
Negara di ASEAN Tahun 2007-2017. In Carbohydrate Polymers (Vol. 6, Issue 1). Asbarini, N. F. E., Isnaini, L., & Wibowo, M. G. (2021). Pengaruh Tata Kelola Pemerintah Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  Di  ASEAN. Jurnal  Ekonomi  Dan  Pembangunan Volume , 12 (1), 82–93.
Astutiningsih,  S.  E.,  &  Sari,  C.  M.  (2017).  Empowerment  Of  Agroindustry  Groups  In  An

## Analisis Dampak Governance Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Negara Asean
Effort  To  Accelerate  East  Java’s  Economic  Growth. JIET  (Jurnal  Ilmu  Ekonomi Terapan) , 2 (1), 1–9. https://doi.org/10.20473/jiet.v2i1.5500
Bayar, Y. (2016). Public Governance And Economic Growth In The Transitional Economies Of The European Union. Transylvanian Review of Administrative Sciences , 48 (E), 5–18. Budiyanti, E. (2017). Dampak Liberalisasi Perdagangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. Jurnal Kajian , 22 (1). Case, K. E., & Fair, R. C. (2002). Prinsip-Prinsip Ekonomi Mikro . Prehalindo. Irawanti, I. (2015). Pengaruh Good Local Governance, Net Ekspor, Pertumbuhan Ekonomi, Belanja  dan  Pendapatan  Daerah  Terhadap  Korupsi  (Studi  Kasus  33  Provinsi  di Indonesia) . Universitas Diponegoro.
Kaufmann, D., Kraay, A., & Mastruzzi, M. (2009). Governance matters VII: Aggregate and individual governance indicators 1996-2007. Non-State Actors as Standard Setters , 146– 188. https://doi.org/10.1017/CBO9780511635519.007
Maharani,  K.,  &  Isnowati,  S.  (2014).  Kajian  Investasi,  Pengeluaran  Pemerintah,  Tenaga Kerja  dan  Keterbukaan  Ekonomi  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  di  Propinsi  Jawa Tengah. Jurnal Bisnis Dan Ekonomi , 21 (1), 62–72.
Mira,  R.,  &  Hammadache,  A.  (2017a).  Good  Governance  and  Economic  Growth:  A Contribution  to  the  Institutional  Debate  about  State  Failure  in  Middle  East  and  North Africa. Asian  Journal  of  Middle  Eastern  and  Islamic  Studies , 11 (3),  107–120. https://doi.org/10.1080/25765949.2017.12023313
Mira,  R.,  &  Hammadache,  A.  (2017b).  Relationship  Between  Good  Governance  and Economic  Growth.  A  Contribution  to  the  Institutional  Debate  About  State  Failure  in Developing  Countries. Asian  Journal  of  Middle  Eastern  and  Islamic  Studies , 11 (3), 107–120.
Mukiwihando,  R.  (2020).  Pengaruh  tata  kelola  terhadap  pencapaian  tujuan  desentralisasi fiskal. Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara , 2 (1), 114–123. N. Gregory Mankiw. (2010). Macroeconomics, 7th edn . Worth Publisher.
Nowbutsing,  B.  M.  (2014).  he  Impact  of  Openness  on  Economic  Growth:  Case  of  Indian Ocean Rim Countries. Journal of Economic and Development Studies , 2 (2). Pustikom  Universitas  Bung  hatta.  (2018). Bentuk  Globalisasi  Ekonomi  Dan  Pengaruhnya Terhadap Indonesia . Universitas Bung Hatta.
https://ekonomi.bunghatta.ac.id/index.php/id/artikel/2246-bentuk-globalisasi-ekonomi- dan-pengaruhnya-terhadap-indonesia
Putri, R. H. (2022). Pengaruh Kebijakan Subsidi, Foreign Direct Investment (FDI) Dan Tata Kelola Pemerintahan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Negara – Negara Di Asean). REVENUE: Jurnal Manajemen Bisnis Islam , 3 (1), 129–144. https://doi.org/10.24042/revenue.v3i1.11621
Ramadhan, M. (2019). Assessing Of The Impact Of Good Governance And Institutions On Economic  Growth  In  Indonesia. International  Journal  of  Scientific  and  Technology Research , 8 (11), 2594–2598.
Ramadhan, P. S. (2021). Pengaruh Tata Kelola Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Negara ASEAN-6 . Universitas Islam Indonesia.
Samarasinghe,  T.  (2018).  Impact  of  Governance  on  Economic  Growth. MPRA  (Munich Personal RePEc Archive) , 89834 , 1–50. https://mpra.ub.uni-muenchen.de/89834/ Sari,  A.  C.  P.,  &  Kaluge,  D.  (2017).  Analisis  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi Pertumbuhan  Ekonomi  ASEAN  Member  Countries  Pada  Tahun  2011-2016. JIBEKA , 11 (1), 24–29. Sukirno,  S.  (2015). Ekonomi  Pembangunan  Proses,  Masalah  Dan  Dasar  Kebijakan.  Edisi kedua. Kencana.
Suryana. (2000). Ekonomi Pembangunan: Problematika dan Pendekatan . Salemba Empat.
Syaifullah,  A.,  &  Malik,  N.  (2017).  Pengaruh  Indeks  Pembangunan  Manusia  dan  Produk Domestik  Bruto  Terhadap  Tingkat  Kemiskinan  di  ASEAN-4  (Studi  Pada  4  Negara ASEAN). Jurnal Ilmu Ekonomi , 1 (1), 107–119.
Tambunan,  T.  (2001). Perekonomian  Indonesia:  Teori  dan  Temuan  Empiris. Ghalia Indonesia.
Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2006). Pembangunan Ekonomi, edisi kesembilan . Erlangga.
Wibowo,  E.  (2013).  Analisis  Pengaruh  Kualitas  Pemerintahan  Terhadap  Pertumbuhan Ekonomi di ASEAN. Jurnal Ilmiah FEB Universitas Brawijaya , 1–14. Wibowo,  M.  G.  (2020). Peran  Tata  Kelola  Pemerintahan  (Governance)  Serta  Bauran Kebijakan Fiskal dan Moneter Dalam Pertumbuhan Ekonomi: Studi Di Negara-Negara Anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) . UIN Sunan Kalijaga. Widianatasari,  A.,  &  Purwanti,  E.  Y.  (2021).  Pengaruh  Kualitas  Institusi,  Pengeluaran Pemerintah,  dan  Foreign  Direct  Investment  terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi. Ecoplan , 4 (2), 86–98. https://doi.org/10.20527/ecoplan.v4i2.286 Wiliyanti,  R.,  Sari,  R.  N.,  &  Darlis,  E.  (2014).  Pengaruh  Tata  Kelola  Pemerintahan,
Efektivitas  Pengendalian  Internal,  dan  Peran  Auditor  Internal  Terhadap  Tingkat Kecurangan. Jurnal Online Mahasiswa , 1 (1), 1–15. World Bank. (1992). Governance and Development . World Bank.
Zaroni,  A.  N.  (2015).  Globalisasi  Ekonomi  dan  Implikasinya  Bagi  Negara-Negara Berkembang : Telaah Pendekatan Ekonomi Islam. AL-TIJARY , 1 (1).