INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 9567-9579 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Analisis Yuridis Perlindungan Hukum dalam Kasus Pelecehan Seksual di Media Massa
Sesicha Putri Setiawan Universitas Bung Karno Email: sesichaa@gmail.com

## Abstrak
Teknologi informasi memengaruhi masyarakat secara luas, memberikan dampak  positif dan negatif. Perkembangan teknologi juga membuka peluang bagi kejahatan, termasuk pelecehan seksual di media sosial. Undang-undang seperti UU Pornografi dan UU Perlindungan Saksi dan Korban sudah ada, tetapi masih ada kelemahan dalam perlindungan korban. Pelecehan seksual di media sosial melibatkan cyber stalking, pengiriman pesan tidak diminta, dan ekspresi hinaan. Meskipun banyak korban, sebagian besar tidak  melaporkan  karena  percaya  bahwa  upaya  pelaporan  tidak  efektif.  Perlindungan  hukum  dan edukasi dianggap kunci dalam melawan pelecehan seksual, dengan fokus pada peningkatan kesadaran masyarakat  dan  penerapan  sanksi  yang  efektif.  Tantangan  utama  termasuk  kerahasiaan  identitas korban.  Meskipun  ada  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  (LPSK),  perbaikan  lebih  lanjut diperlukan. Korban pelecehan seksual membutuhkan perlindungan fisik, mental, dan sosial, termasuk penggantian  biaya  hidup,  tempat  kediaman  sementara,  dan  rehabilitasi.  Rekomendasi  termasuk perketatan regulasi,  peningkatan  edukasi  seksual,  sanksi  lebih  berat  bagi  pelaku, dan  pembentukan komunitas anti pelecehan seksual. Harapannya, pemerintah dapat mengambil langkah konkret untuk meningkatkan  perlindungan  terhadap  korban.  Oleh  karena  itu,  pelecehan  seksual  di  media  sosial memerlukan kerja sama dari masyarakat dan pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari pelecehan seksual.
Kata Kunci: Pelecehan Seksual, Media Sosial, Perlindungan Saksi dan Korban

## Abstract
Information  technology  affects  society  at  large,  providing  both  positive  and  negative  impacts. Technological developments also open up opportunities for crime, including sexual harassment on social media. Laws such as the Pornography Law and the Witness and Victim Protection Law are in place, but there are still weaknesses in victim protection. Sexual harassment on social media involves cyber stalking, sending unsolicited messages, and expressing insults. Although there are many victims, most do not report because they believe that reporting efforts are ineffective. Legal protection and education are considered key in the fight against sexual harassment, with a focus on raising public awareness  and  implementing  effective  sanctions.  Key  challenges  include  confidentiality  of  victims' identities. Although there is a Witness and Victim Protection Agency (LPSK), further improvements are needed.  Victims  of  sexual  harassment  need  physical,  mental,  and  social  protection,  including reimbursement of living expenses, temporary shelter, and rehabilitation. Recommendations include tightening  regulations,  improving  sexual  education,  harsher  sanctions  for  perpetrators,  and establishing anti-sexual harassment communities. The hope is that the government can take concrete steps  to  improve  protection  for  victims.  Therefore,  sexual  harassment  on  social  media  requires cooperation from the community and the government to create an environment that is safe and free from sexual harassment.
Keywords: Sexual Harassment, Social Media, Witness and Victim Protection

## PENDAHULUAN
Teknologi informasi mengubah perkembangan masyarakat secara luas. Tergantung pada bagaimana masyarakat menanggapi perkembangan ini, itu dapat berdampak baik atau  buruk.  Seiring  dengan  perkembangan  teknologi,  tidak  dapat  dihindari  bahwa kejahatan akan terus berkembang dengan mencakup jenis dan dimensi yang sebelumnya tidak  ada.  Pelaku  kejahatan  menggunakan  berbagai  teknik  dan  pendekatan  teknologi infomasi  untuk  melakukan  tindakan  mereka.  Salah  satunya  adalah  kejahatan  teknologi informasi yang semakin menyebar, yang mendorong masyarakat untuk menggunakannya untuk melakukan pelanggaran.
Oleh karena itu, tatanan kebutuhan hidup masyarakat di bidang sosial dan ekonomi telah diubah oleh teknologi informasi. Dahulu, orang bertransaksi atau bersosialisasi secara konvensional, tetapi sekarang orang bertransaksi atau bersosialisasi secara elektronik, yang dianggap  lebih  efisien  dan  efektif.  Selain  itu,  perkembangan  internet  yang  pesat  telah menyebabkan kejahatan baru seperti provokasi, money loundering, hacking, dan pencucian uang muncul.
Kejahatan  melalui  jaringan  internet,  juga  dikenal  sebagai  cybercrime,  adalah  jenis kejahatan  yang  sangat  merugikan  dan  meresahkan  masyarakat.  Ini  termasuk  kejahatan
yang  terjadi  dalam  media  massa,  seperti  penggunaan  jaringan  komputer  untuk  tujuan kriminal  dan/atau  kriminal  berteknologi  tinggi  dengan  menyalahgunakan  kemudahan teknologi digital. Salah satu jenis kejahatan yang marak terjadi dalam media massa adalah pelecehan seksual di media massa.
Selain  itu  kejahatan  seksual  media  massa  kerap  terjadi  dan  rasanya  sudah tidakmenjadi sesuatu yang tabu lagi salah satunya pelecehan seksual yang terjadi umumnya merupakan  jenis  pelecehan  tertulis  yang  bisa  menyebabkan  terjadinya  pelecehan- pelecehan  seksual  lainnya.  Ada  pula  pelecehan  seksual  yang  ditampilkan  di  media televisi,misalnya iklan untuk yang menawarkan rokok, minuman penambah energi, obat kuat penambah tenaga dan semangat lembur bagi lelaki, kondom, serta motor. Banyak produk  yang  berhubungan  langsung  dengan  perempuan  mempergunakan  dunia perempuan,  semata  untuk  menarik  perhatian  dengan  semua  saraf  eksploitasi  tubuh perempuan yang merendahkan martabat perempuan serta memberikan contoh pelecehan seksual terhadap  perempuan. Akan tetapi tidak diikuti dengan  kemampuan  pemerintah untuk  mengimbanginya  sehingga  sulit  untuk  mengendalikannya,  dimana  pemerintah dengan  perangkat  hukumnya  belum  mampu  mengimbangi  Teknik  Kejahatan  yang dilakukan dengan teknologi komputer khususnya jaringan internet ( internetwork).
Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronikpasal 27, 28, 45 (1, 2) menjelaskan tentang kejahatan teknologi informatika dalam bentuk  tindak  kejahatan  seksual  dalam  media  massa  dengan  tujuan  memberikan perlindungan hukum dalam bentuk instrument perlindungan khusus, dalam penegakkan kasus  pelecehan  seksual  ini  mengalamibeberapakendala  dalam  hal  pembuktian  dan pemecahan kasus untuk mengungkap kejahatan.
Banyak usaha yang telah dilakukan kepolisian dalam kasus pelecehan seksual yang terkadang tekendala dengan kesadaran hukum. Adapun empat alasan mengapa banyak korban pelecehan seksual enggan untuk melaporkan kasusnya kepada pihak yang berwajib dikarenakan adanya penyangkalan bahwa mereka sebagai korban pelecehan seksual tidak menyadari apa yang dilakukan seseorang itu sebagai pelecehan seksual dikarenakan faktor ketidaktahuan, adanya ketakutan akan konsekuensi apalagi terkadang korban mengenal pelaku pelecehan seksual tersebut seperti dari faktor keluarga, teman, maupun lingkungan dekatnya  dengan  korban  yang  kebanyakan  perempuan  mungkin  masih  malu  untuk melaporkan, apalagi kalau pelecehan seksual yang ekstrem yang mengakibatkan rasa malu pada  korban  dikarenakan  hal  yang  berhubungan  dengan  seksualitas  di  masyarakat  kita masih tabu didukung dengan fenomena menyalahkan korban yang mayoritas perempuan masih terjadi karena standar ganda nilai moral, perempuan dinilai sebagai sosok yang harus
menjaga  moral,  perilaku,  dan  beragam  pandangan  lainnya.  Sehingga  saat  perempuan mengungkapkan  pengalaman  pelecehan  seksualnya,  hal  itu  tak  lantas  dapat  langsung diterima dimasyarakat.
Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa kejahatan kesusilaan semakin marak dan beragam. Karena tuntutan, persaingan prestise, status, dan harga diri, manusia kadang- kadang tidak dapat  menahan  diri  untuk  bertindak deviatif  (menyimpang)  dan  jahat.  Seksualitas perempuan rentan terhadap  perlakuan driskriminatif dan  kekerasan, hampir tidak  dapat dipungkiri  bahwa  pelaku  kekerasan  biasanya  orang  yang  terdekat,  pelecehan  terhadap perempuan ini paling tinggi terjadi di lingkungan pribadi.
Diskriminasi terhadap perempuan melalui gambar, suara, dehumanisasi sebagai objek dan komoditas seks merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan dimana hak-hak  perempuan  diusut  secara  sistematis  dan  sebagian  besar  perempuan  menjadi korban  pelecehan  seksual  akibat  ketimpangan  status,  dimana  laki-laki  mendominasi perempuan. Aparat  penegak  hukum  seringkali  tidak  berpihak  pada  perempuan.  Tidak hanya  kurangnya  kesadaran  di  kalangan  penegak  hukum  dan  kurangnya  visi  bagi perempuan, namun struktur dan proses yang kaku menghalangi penegakan hukum untuk menemukan  cara  baru  untuk  mengatasi  masalah  kemanusiaan.  Penelitian  ini  bertujuan bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganallisa  peran  dukungan  hukum  dalam menanggulangi kasus pelecehan seksual sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian adalah kualitatif, Penelitian kualitatif merupakan prosedur yang dapat menghasilkan  data-data deskriptif yang berupa kalimat tertulis, melalui  percakapan dari orang-orang  dan  dapat  dilihat  dalam  sebuah  perilaku  yang  dapat  kita  amati.  Melalui pendekatan  kualitatif  peneliti  dapat  membaca  suatu  fenomena  sosial.  Peneliti  dapat gambaran  melalui  kata-kata  serta  laporan  terperinci  lewat  pandangan  responden  oleh karena itu kami peneliti harus mempunyai bekal materi yang luas yang bisa menjadi acuan kami untuk bertanya, menganalisis dan menelaah objek yang diteliti peneliti agar menjadi lebih jelas. Berdasarkan pada jenis penelitian kualitatif, maka peneliti menggunakan metode observasi, wawancara atau questioner, analisis dokumen.
Sumber  data  yang  dalam  penelitian  adalah  asal  mula  objek  data  diperoleh berdasarkan sumber dari mana, seperti :

## a. Data Primer
Sumber  data  yang  diperoleh  langsung  dari  responden  dengan  mengumpulkan kuesioner yang telah disebarkan dan diisi oleh responden untuk mendapatkan sampel penelitian.
b. Data Sekunder
Data yang diperoleh dari catatan, buku, jurnal ataupun artikel ilmiah yang berguna sebagai teori dan lain sebagainya.
Penelitian ini ditulis berdasarkan jurnal dan artikel ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan  dan  valid  dengan  teori  serta  data  yang  yang  digunakan  berkaitan  dengan rumusan masalah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelecehan  seksual  adalah  segala  tingkah  laku  seksual  yang  tidak  diinginkan, permintaan untuk melakukan perbuatan seksual, baik secara lisan atau fisik, seperti isyarat yang  bersifat  seksual  atau  perilaku  lain  apapun  yang  bersifat  seksual,  yang  menjadikan seseorang merasa tersinggung, dipermalukan dan/atau terintimidasi.
Pelecehan seksual pada umumnya dikelompokkan menjadi 3 (tiga) komponen utama, yaitu: pemaksaan seksual, pelecehan gender dan perhatian seksual yang tidak diharapkan. 11 Pemaksaan  seksual  ini  diartikan  sebagai  permintaan  secara  langsung  atau  persyaratan untuk  melakukan  tindakan  seksual  sebagai  imbalan  terkait  pekerjaan  atau  sekolah, sedangkan  pelecehan  gender  merupakan  degradasi  perempuan  yang  dilakukan  secara bergrup seperti membuat lelucon tentang perempuan sebagai objek seks atau memposting gambar  objek  perempuan  sebagai  objek  seks.  Terakhir,  perhatian  seksual  yang  tidak diinginkan  merupakan  degradasi  perempuan  yang  dilakukan  secara  individual,  seperti memperlakukan  perempuan  sebagai  objek  seks  dengan  mengirimkan  email  atau  pesan pribadi yang tidak pantas, meraba atau menyentuh secara tidak pantas, dan melirik dengan maksud seksual.
Dari definisi di atas mengenai Pelecehan Seksual terdapat unsur penting, yaitu adanya rasa ketidakmauan atau penolakan pada apapun bentuk atau tingkah laku atau perilaku yang bersifat seksual. Terdapat beberapa bentuk pelecehan seksual dalam Permendikbud 30 dijelaskan kekerasan seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, dan atau melalui teknologi informasi dan komunikasi.
Perbuatan  yang  dikategorikan  sebagai  pelecehan  verbal  adalah  merujuk  kepada tindakan  menggunakan  kata-kata  yang  merendahkan,  mengina  atau  mengancam seseorang  secara  lisan,  bentuk  pelecehan  ini  dapat  terjadi  dalam  berbagai  konteks
termasuk di sekolah, tempat kerja, lingkungan rumah, media online atau bahkan di tempat umum.
Pelecehan terhadap perempuan tidak bergantung pada siapa perempuan tersebut, di mana  dia  tinggal,  atau  kapan  masalah  tersebut  terjadi.  Layaknya  ironi  di  internet  yang seiring dengan berbagai perkembangan zaman, tren dan perilaku baru manusia muncul dengan cara yang berbeda-beda seiring berjalannya waktu. 13 Pelecehan seksual yang marak terjadi di media sosial adalah pelecehan secara verbal, pelecehan verbal yang terjadi di media sosial berbentuk berbeda yang awalnya kata-kata yang diucapkan secara langsung menjadi tulisan, rayuan atau godaan di media sosial dapat dilakukan dengan banyak cara misalnya chat, comment, direct message yang menjadi dasar hal yang mengganggu.
Ada beberapa bentuk pelecehan seksual di media sosial, antara lain :
1. Cyber Stalking adalah perilaku mengejar atau menguntit secara online dengan tujuan mengintimidasi, menyakiti, atau meresahkan seseorang. Ini melibatkan penggunaan teknologi  informasi,  seperti  internet,  media  sosial,  email,  atau  pesan  instan,  untuk melakukan tindakan pelecehan dan penindasan terhadap seseorang.
2. Mengirim  pesan  yang  tidak  diminta  untuk  dikirim,  sebagian  besar  pesan  berisi informasi terkait seks atau merujuk kepada video tidak pantas dan ancaman kepada korban yang tidak mematuhi permintaan.
3. Mengekpresikan hinaan dengan cara yang merendahkan martabat, misalnya hinaan terhadap cacat fisik atau mental seseorang.
Pelecehan  terhadap  perempuan  sebenarnya  dapat  dikategorikan  sebagai  tindakan yang  melanggar  kesusilaan  yang  dilakukan  dengan  sengaja  oleh  seseorang  dengan maksud tujuan tertentu. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi) menyebutkan bahwa Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara,  bunyi,  gambar  bergerak,  animasi,  kartun,  percakapan,  gerak  tubuh,  atau  bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.
Dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, pada pasal 4 ayat (1) mengatur  tentang  larangan  perbuatan  memproduksi,  membuat,  memperbanyak, menggandakan,  menyebarluaskan,  menyiarkan,  mengimpor,  mengekspor,  menawarkan, memperjualbelikan,  menyewakan,  atau  menyediakan  pornografi  yang  secara  eksplisit memuat;  persenggamaan,  termasuk  persenggamaan  yang  menyimpang,  kekerasan seksual,  mastrubasi  atau  onani,  ketelanjangan  atau  tampilan  yang  mengesankan ketelanjangan, alat kelamin, atau pornografi anak.
Dari pengertian dan peraturan ini, mengandung makna bahwa pelecehan seksual di media  sosial  adalah  hal  yang  bermuatan  dengan  pornografi,  karena  memenuhi  unsur gambar, foto, tulisan, suara atau bunyi, percakapan atau bentuk pesan melalui berbagai bentuk media komunikasi yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan.
Perlindungan Hukum dalam Melindungi Korban dan/atau Saksi Pelecehan Seksual Perlindungan hukum terhadap saksi dan korban pelecehan seksual merupakan bagian dari kebijakan hukum. Perlindungan terhadap korban dapat berupa bentuk perlindungan yang  bersifat  abstrak  (tidak  langsung)  maupun  yang  konkret  (langsung).  Perlindungan secara abstrak pada dasarnya berupa bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas. Perlindungan secara konkret pada dasarnya  berupa  bentuk  perlindungan  yang  dapat  dinikmati  secara  nyata,  seperti pemberian yang berupa atau bersifat materi maupun non-materi.
Perlindungan terhadap korban pelecehan seksual masih dinilai kurang efektif karena berbagai  faktor  penghambat  seperti  kurangnya  pemahaman  masyarakat  terhadap penyebab  dan  dampak  dari  pelecehan  seksual,  di  tambah  dengan  belum  optimalnya layanan perlindungan saksi dan korban yang difasilitasi oleh pemerintah dan negara.
Survei yang telah dilakukan pada bulan Desember 2023 ini diperoleh sebanyak 150 koresponden, yang terdiri dari 57.1% (85 orang) perempuan dan 42.9% (65 orang) laki-laki.
Survei diisi oleh 71.4% (107 orang) masyarakat berumur 20-25 tahun dan 28.6% (43 orang) masyarakat berumur 26-31 tahun. Hasil survei menunjukkan, terdapat 53.6 % (80 orang) koresponden pernah mengalami sebagai korban pelecehan seksual di media sosial, 39.3% (59 orang) koresponden pernah menjadi saksi dari pelecehan seksual di media sosial, dan  7.1%  (11  orang)  koresponden  belum  pernah  mengalami  keduanya.  Dalam  survei disebutkan bahwa 50% (75 orang) koresponden merasa terganggu dengan komentar atau pesan  seksual  yang  diterimanya  di  sosial  media,  25%  (38  orang)  koresponden  merasa sedikit terganggu dengan komentar atau pesan seksual yang diterimanya di sosial media, 17.9% (26 orang) koresponden merasa mungkin terganggu dengan komentar atau pesan seksual  yang  diterimanya,  dan  7.1%  (11  orang)  koresponden  merasa  tidak  terganggu dengan komentar atau pesan seksual yang diterimanya.
Pelecehan  seksual  yang  terjadi  di  media  sosial  cenderung  memicu  bahaya  yang merugikan  bagi  perempuan  karena  mereka  akan  merasa  kehilangan  kepercayaan  diri, ketakutan, merasa terhina dan merasa dirinya rendah, dan memiliki perasaan yang malu serta tidak berdaya. Meski sering mengalami pelecehan seksual di sosial media, nyatanya
dalam hasil survei terdapat 57.1% (86 orang) koresponden tidak pernah melaporkan kasus pelecehan seksual kepada pihak yang berwenang atau pihak administrator media sosial. Koresponden  merasa  bahwa  melaporkan  kasus  pelecehan  seksual  yang  terjadi  di  sosial media  tidaklah  efektif,  melalui  survei  menunjukkan  bahwa  sebanyak  60.7%  (91  orang) koresponden setuju bahwa upaya pelaporan dan blokir pengguna tidaklah efektif.
Dilansir  dari  jawaban  hasil  survei  mengenai  bagaimana  peningkatan  kesadaran masyarakat tentang konsekuensi dan resiko pelecehan yang terjadi di media sosial adalah dapat  dilakukan  dengan  memahami  pendidikan  mengenai  batas-batas  atau boundaries antar individu, baik secara fisik maupun verbal. Mengetahui risiko dan efek samping dari tindakan  pelecehan seksual. Edukasi  sejak dini dan perbaruan  peraturan serta hukuman pelanggaran menjadi kunci utama. Meningkatkan pemahaman melalui kampanye online, seminar, dan pelatihan membantu membangun kesadaran, membagikan informasi terkait kasus  yang  terjadi  dan  mensosialisasikan  kepada  masyarakat,  terutama  pentingnya mengawasi penggunaan media sosial pada anak di bawah umur. Dengan meningkatkan literasi terkait topik edukasi seksual di masyarakat, khususnya pada generasi muda, topik ini dapat menjadi sesuatu yang tidak lagi dianggap tabu dan dapat mengurangi tindakan pelecehan seksual. Menyajikan konten edukatif tentang bahaya pelecehan seksual di dunia maya  dapat  membantu  orang  lebih  berhati-hati  dalam  berinteraksi  online.  Penerapan sanksi yang memberikan efek jera kepada pelaku dan menjadi contoh bagi masyarakat lain harus  dilakukan,  termasuk  di  media  sosial.  Kolaborasi  dengan  sekolah,  orang  tua,  dan lembaga  formal  serta  non-formal  lainnya  untuk  mensosialisasikan  kepada  anak-anak merupakan langkah strategis. Pemberian sanksi yang lebih berat, penegakan hukum, dan pengawasan yang ketat di media sosial perlu diterapkan. Edukasi moral melalui selebaran, poster,  dan  seminar  di  berbagai  lingkungan,  seperti  tempat  tinggal,  tempat  ibadah, lingkungan sekolah, kampus, dan tempat kerja, dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dari pelecehan seksual.
Koresponden survei berpendapat tentang apa yang harus dilakukan pemerintah untuk meningkatkan regulasi terhadap pelecehan seksual di sosial media, diperlukan perketatan regulasi Undang-Undang ITE terkait pelecehan seksual di media sosial beserta hukuman yang  tegas.  Edukasi  seksual  perlu  ditingkatkan  di  sistem  pendidikan  dan  sosialisasi mengenai pelecehan seksual harus merata di pemerintah dan masyarakat. Hukuman berat perlu  diberlakukan  pada  pelaku  dan  informasi  hukuman  perlu  disebarluaskan  untuk pencegahan.  Pembentukan  komunitas  anti  pelecehan  seksual  dan  peningkatan  akun pengaduan  di  media  sosial  dengan  kategori  spesifik  dapat  memudahkan  pelaporan. Meskipun berpotensi kontroversial, inisiatif masyarakat untuk melaporkan ke pihak berwajib
dan tim siber dapat menjadi langkah proaktif dalam menanggulangi pelecehan seksual di media sosial.
Menurut koresponden pada survei, tantangan dalam menjaga kerahasiaan identitas korban pelecehan seksual masih terjadi di beberapa media. Meskipun ada upaya pelaporan di  platform  media  sosial  yang  menunjukkan  perlindungan  identitas  yang  baik,  masih terdapat  kelemahan dalam pendekatan ini. Beberapa berita di televisi cenderung hanya menyensor sebagian identitas korban, meninggalkan latar belakang mereka terbuka untuk orang di sekitar. Risiko gunjingan dan bahkan doxxing menjadi ancaman serius bagi korban, mempengaruhi privasi dan kemampuan bersosialisasi mereka. Meskipun belum mengalami gangguan  serius terkait kerahasiaan identitas  saat melaporkan, masih ada kekhawatiran akan teror atau penyalahgunaan terhadap pelapor oleh pelaku atau netizen. Pengalaman pribadi sebagai saksi menunjukkan  bahwa pendekatan ini masih kurang efektif, dengan adanya  konspirasi  masyarakat  yang  terkadang  terbukti  benar,  menunjukkan  perlunya perbaikan  dalam  menjaga  atau  melindungi  kerahasiaan  dan  privasi  korban  pelecehan seksual.
Di  Indonesia  sendiri  perlindungan  saksi  dan  korban  telah  diatur  dalam  Undang- Undang No. 31 Tahun 2014 dan pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)  menjadi  sebuah  terobosan  untuk  mampu  menutupi  kelemahan  yang  berkaitan dengan terabaikannya para saksi dan korban. Perlindungan hukum adalah hak setiap warga negaranya,  sesuai  dengan  ayat  (1)  Pasal  28D  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”
Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Perlindungan  adalah  segala  upaya  pemenuhan  hak  dan  pemberian  bantuan  untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Perlindungan hukum adalah perbuatan melindungi hak individu atau sejumlah individu yang kurang atau tidak mampu atau tidak berdaya secara fisik atau mental, secara sosial, ekonomi, dan politik, baik secara preventif atau represif, berdasarkan hukum yang berlaku baik itu secara tertulis atau tidak  tertulis  dalam  upaya  mewujudkan  keadilan,  kesejahteraan,  kepastian  hukum  dan keadilan.
Prinsip  perlindungan  akan  hak-hak  seorang  saksi  dan  korban  telah  di  atur  dalam Undang-  Undang  No  31  Tahun  2014  Tentang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban,  dikutip sebagai  berikut, Memperoleh perlindungan atas keamanan  pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang,
atau  telah  diberikannya,  Ikut  serta  dalam  proses  memilih  dan  menentukan  bentuk perlindungan  dan  dukungan  keamanan,  Memberikan  keterangan  tanpa  tekanan; Mendapat  penerjemah,  Bebas  dari  pertanyaan  yang  menjerat,  Mendapat  informasi mengenai  perkembangan  kasus,  Mendapat  informasi  mengenai  putusan  pengadilan, Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan, Dirahasiakan identitasnya, Mendapat identitas baru, Mendapat tempat kediaman sementara, Mendapat tempat kediaman baru, Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan, Mendapat nasihat hukum, Memperoleh  bantuan  biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir.
Konsideran dan isi Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban di atas mencerminkan adanya perkembangan terhadap perlindungan korban yang selama  ini  belum  diatur  secara  eksplisit  dalam  peraturan  perundang-undangan sebelumnya. Keberhasilan suatu proses peradilan sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan. Dalam proses persidangan, terutama yang berkenaan dengan  saksi,  banyaknya  kasus  yang  tidak  terungkap  akibat  tidak  adanya  saksi  yang mendukung tugas penegak hukum. Berdasarkan uraian di atas, korban kekerasan seksual selain korban berhak mendapatkan hak- haknya yang secara umum diatur dalam Pasal 5 UndangUndang Nomor 31 Tahun 2014 juga berhak mendapatkan sebuah bantuan medis, rehabiltasi, kompensasi dan juga restitusi.
Dalam perkembanganya, jaminan perlindungan pada saksi dan pada korban memiliki peranan  yang  sangat  penting  di  dalam  proses  peradilan  pidana  sehingga  dengan keterangan dari saksi dan korban yang diberikan secara bebas dari rasa takut dan juga bebas  dari  ancaman  dapat  mengungkap  suatu  tindak  pidana  yang  kemudian  untuk meningkatkan  suatu  upaya  pengungkapan  secara  menyeluruh  suatu  tindak  pidana, khususnya pada tindak pidana transnasional yang telah terorganisasi, perlu juga diberikan perlindungan pada saksi pelaku, pelapor, dan juga ahli.
Perlunya perlindungan terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual tidak lepas dari akibat yang dialami korban setelah pelecehan seksual yang dialaminya. Korban tidak saja  mengalami  penderita  secara  fisik  tetapi  juga  penderitaan  secara  psikis.  Adapun penderitaan yang derita korban sebagai dampak dari pelecehan seksual dapat dibedakan menjadi :
1. Dampak secara fisik Antara lain: sakit asma, menderita migrant, sulit tidur, sakit ketika berhubungan seksual, kesulitan buang air besar, luka  pada dagu, infeksi  pada alat kelamin, inveksi pada panggul, dan lain-lain.
2. Dampak  secara  mental  Antara  lain:  sangat  takut  sendirian,  takut  pada  orang  lain, nervous, ragu-ragu (kadang paranoia), sering terkejut, sangat khawatir, sangat hati- hati dengan orang asing, sulit mempercayai seseorang, tidak percaya lagi pada pria, takut pada pria, takut akan seks, merasa bahwa orang lain tidak menyukainya, dingin (secara emosional), sulit berhadapan dengan publik dan teman-temannya, membenci apa saja, menarik diri/mengisolasi diri, mimpi-mimpi buruk, dan lain-lain.
3. Dampak dalam kehidupan pribadi dan social Antara lain: ditinggalkan teman dekat, merasa  dikhianati,  hubungan  dengan  suami  memburuk,  tidak  menyukai  seks,  sulit jatuh  cinta,  sulit  membina  hubungan  dengan  pria,  takut  bicara  dengan  pria, mengindari setiap pria, dan lain-lain.
Tidak hanya itu saja, apabila korban memutuskan untuk melaporkan kekerasan seksual yang dialaminya kepada aparat penegakan hukum, tidak menutup kemungkinan korban mengalami reviktimisasi (perlakuan tidak adil) dalam proses peradilan.

## SIMPULAN
Pelecehan seksual yang mencakup tindakan seksual yang tidak diinginkan, termasuk permintaan  untuk  melakukan  perbuatan  seksual,  memiliki  tiga  komponen  utama: pemaksaan seksual, pelecehan gender, dan perhatian seksual yang tidak diharapkan. Di era media sosial, pelecehan seksual mengambil bentuk cyber stalking, pengiriman pesan tidak diminta, dan ekspresi hinaan yang merendahkan martabat. Fenomena ini membawa dampak negatif pada perempuan, seperti kehilangan kepercayaan diri, ketakutan, dan perasaan malu.
Meskipun Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang- Undang  No.  31  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  mencakup  aspek perlindungan terhadap pelecehan seksual, masih terdapat kelemahan, terutama karena minimnya pemahaman masyarakat dan layanan perlindungan yang belum optimal. Hasil survei menunjukkan prevalensi pelecehan seksual di media sosial, namun sebagian besar tidak melaporkannya karena persepsi bahwa upaya pelaporan dan blokir pengguna tidak efektif.  Perlindungan  hukum  dan  edukasi  menjadi  kunci  untuk  melawan  pelecehan seksual,  dengan  meningkatkan  kesadaran  masyarakat  tentang  konsekuensi  dan  risiko pelecehan serta menerapkan sanksi yang efektif.
Kendala utama adalah dalam menjaga kerahasiaan identitas korban, memerlukan perbaikan dalam pendekatan saat ini, termasuk peran positif Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang masih memerlukan penyempurnaan. Korban pelecehan seksual menghadapi  dampak  fisik,  mental,  dan  sosial  yang  signifikan,  sehingga  perlindungan
melibatkan  hak-hak  seperti  penggantian  biaya  hidup,  tempat  kediaman  sementara, identitas baru, dan bantuan medis serta rehabilitasi.
Rekomendasi  termasuk  perketatan  regulasi,  peningkatan  edukasi  seksual,  sanksi yang  lebih  berat  bagi  pelaku,  dan  pembentukan  komunitas  anti  pelecehan  seksual. Harapannya  adalah  adanya  partisipasi  aktif  masyarakat  dalam  melaporkan  kasus pelecehan,  serta tindakan  konkret  dari pemerintah untuk meningkatkan perlindungan. Dengan  demikian,  penanggulangan  pelecehan  seksual  di  media  sosial  memerlukan kolaborasi  antara  masyarakat,  pemerintah,  dan  lembaga  terkait  guna  menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari pelecehan seksual.

## DAFTAR PUSTAKA
Agis, Abdul. Peranan Kepolisian dalam Penyidikan Penyalagunaan Informasi dan Transaksi Elektronika (ITE). Al-Hikam, 2017.
Alisya, Fahrani dan Widodo T. Novianto. Kajian Kriminologi Tindak Pidana Asusila yang Dilakukan Oleh Anak. Jurnal UNS, 2019
Bungin, Burhan. Pornomedia, Jakarta, Prenada Media, 2005
Colier,  Rohan.  Pelecehan  Seksual  Hubungan  Dominasi  Masyarakat  dan  Minoritas, Yogyakarta, PT. Tiara Yogya, 1998
A.  Ayu,  Ida,  Catcalling  :  Candaan,  Pujian  atau  Pelecehan  Seksual,  Acta  Comitas,  2019 Fairchild, K., & Rudman, L. A. (2008). Everyday Stranger Harassment And Women’s Objectification. Social Justice Research.
Hanafi,  M.  Skripsi:  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban  Tindak  Pidana  Pelecehan Seksual dalam Penegakan Hukum di Indonesia”. Fakultas Hukum UMSU, Medan, 2019.
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Pedoman Pencegahan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja. Indonesia, 2011.
Putri,  Haryani  A.  Lemahnya  Perlindungan  Hukum  Bagi  Korban  Pelecehan  Seksual  di Indonesia. Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta, 2021.
Qurbani,  Shafa  Fauqa  dan  Nadhra  Shanda.  Pelecehan  Seksual  melalui  Media  Sosial  ; Bagaimana  Upaya  Hukum  yang  Dapat  Dilakukan.  Local  Chapter  Universitias Brawijaya. 2022
Rahardjo,  Agus.  Cybercrime-Pemahaman  dan  Upaya  Pencegahan  Kejahatan Berteknologi, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2012.
Rudy Bangun, Kristiawanto, Diah Sulastri Dewi. Penerapan Diversi Sebagai Perlindungan Hukum  Terhadap  Anak  Pelaku  Tindak  Pidana  Pencurian  Dalam  Sistem  Peradilan
Pidana Anak. Dikmas. Gorontalo, 2022.
Sani,  Khairunisa  Atha  dan  Dinda  Laili  Zulfa.  Dampak  Kemajuan  Teknologi  Komunikasi terhadap Meningkatnya Pelecehan Seksual Perempuan. Lontar Merah 2021
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44  Tahun 2008 pornografi, 26 November 2008, Lembaran Negara Tahun 2008, Nomor 181, Jakarta.