Abdullah,  Junaedi,  Sanusi,  Putri  Amalia  Zubaedah  (2022)  Akuntabilitas  Kepala  Desa  Terhadap Pengelolaan Anggaran Dana Desa, (7) 11 , http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i11.11946 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia  p–ISSN: 2541-0849 e- ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 11, November 2022

## AKUNTABILITAS KEPALA DESA TERHADAP PENGELOLAAN ANGGARAN DANA DESA

## Abdullah, Junaedi, Sanusi, Putri Amalia Zubaedah
Pascasarjana Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, Indonesia IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia Email: abdullahkhudori62@gmail.com, pascajunaedi@gmail.com, sanusi071971@mail.com, putri.amaliazubaedah@gmail.com

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  membahas  tentang  Akuntabilitas  Kepala  Desa Terhadap  Pengelolaan  Dana  Desa  Tahun  2015.  Pengelolaan  bantuan  dana  desa adalah  tolak  ukur  keberhasilan  dalam  penyelenggaraan  pemerintah  untuk memajukan  kesejahteraan  rakyat  dari  bawah  berdasarkan  ketentuan  Undang  – Undang  No.6  Tahun  2014  tentang  Desa,  bahwa  Dana  Desa  adalah  dana  yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/ kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan  pembangunan,  pembinaan  kemasyarakatan,  dan  pemberdayaan masyarakat.  Metode  peneltian  yang  digunakan  yaitu  menggunakan  deskriptif kualitatif.  Teknik  pengumpulan  data  mulai  dari  observasi,  wawancara,  dan  studi dokumentasi. Teknik analisis data yaitu teknik analisis data model interaktif yang terdiri  dari tahapan pengumpulan data, reduksi (penyederhanaan) data, penyajian data,  penarikan  kesimpulan  (verifikasi).  Dari  hasil  observasi  diketahui  bahwa pelaksanaan pengelolaan dana desa tahun 2015 belum berjalan secara optimal. Hal ini  dapat  dilihat  dari  tahap  perencanaan,  pelaksanaan,  pelaporan  dan pertanggungjawaban.  Dalam  tahap  perencanaan  bahwa  pengelolaan  dana  desa adalah  satu  bagian  yang  tak  terpisahkan  dengan  keuangan  desa  sehingga  dalam perencanaanya termuat dalam APBDesa ditahun berjalan yang dilaksanakan pada Musrembangdes, Tahap pelaksanaan sebagian beberapa desa telah dilaksanakannya prinsip  partisipatif  dengan  masyarakat  dan  transparansi  anggaran,  tahap pelaksanaan ini prinsip tanggung jawab hanya sebatas pertanggungjawaban fisik.
Kata Kunci: Akuntabilitas, dana desa, pengelolaan anggaran.

## Abstract
The  purpose  of  this  study  is  to  discuss  the  Accountability  of  Village  Heads  for Village Fund Management in 2015. The management of village fund assistance is a benchmark for success in government administration to advance people's welfare from below based on the provisions of Law No. 6 of 2014 concerning Villages, that Village Funds are funds sourced from the State Budget intended for villages that are transferred through the district / city APBD and used to finance government administration,  development  implementation,  community  development,  and community  empowerment.  The  research  method  used  is  using  qualitative
descriptive.  Data  collection  techniques  range  from  observation,  interviews,  and documentation  studies.  Data  analysis  techniques  are  interactive  model  data analysis  techniques  consisting  of  stages  of  data  collection,  data  reduction (simplification),  data  presentation,  conclusion  drawing  (verification).  From  the observations,  it is  known that the implementation of  village fund  management  in 2015 has not run optimally. This can be seen from the planning, implementation, reporting and accountability stages. In the planning stage that the management of village  funds  is  an  inseparable  part  of  village  finances  so  that  in  the  planning contained in the current year's APBDesa which is carried out at Musrembangdes, the  implementation  stage  of  some  villages  has  implemented  the  principle  of participatory  with  the  community  and  budget  transparency,  this  stage  of implementation  the  principle  of  responsibility  is  only  limited  to  physical responsibility.
Keywords: Accountability, village funds, budget management.

## Pendahuluan
Keeksistensian desa di  mata hukum  tertuang dalam Pasal  1  UU  Nomor  6 Tahun 2014  terkait  Desa  yang  menjabarkan  desa  mencakup  desa  dan  desa  adat  merupakan komunitas  masyarakat  hukum  yang  mempunyai  area  dan  kekuasaan  mengelola, manajemen  pemerintahan,  kepentingan  publik  sesuai  dengan  aspirasi  masyarakat,  hak dasar  dan  hak  tradisional  yang  sah  dalam  tatanan  NKRI.  Pada  masa  sebelum  sistem negara modern muncul, desa merupakan wujud sosial yang mempunyai identitas, tradisi dan  budaya  yang  selanjutnya  bergerak  dan  bertumbuh  menuju  pemerintah  yang menjunjung  demokrasi  dan  mempunyai  hak  otonomi  dalam  mengelola  komunitasnya sendiri (Arifiyanto & Kurrohman, 2014).
Di Indonesia, desa pada mulanya adalah organisasi dari masyarakat lokal dengan area  wilayah  tertentu  dan  memiliki  penduduk  dan  adat-istiadat  untuk  dikelola  secara mandiri  (Kumalasari  &  Riharjo,  2016;  Wida  et  al.,  2017).  Pemerintah  pusat  sudah menyusun gebrakan cara untuk mengatur desa dan menjadikannya pondasi negara dengan menetapkan  UU  No.  6  tahun  2014  setelah  tujuh  tahun  berkelut  dengan  rumitnya mengelola  desa  dalam  sistematika  pemerintahan  kenegaraan  (Kholmi,  2017).  Secara umum  disahkannya  UU  Desa  mendapatkan  respon  yang  positif  dari  publik.  UU  Desa dianggap sebagai solusi untuk apa yang masyarakat desa butuhkan. UU Desa paling tidak dapat menekan terjadinya ketimpanagan pangan sosial-ekonomi antara masyarakat desa dan kota selama ini yang diindikasikannya dengan maraknya fenomena urbanisasi (Farida et al., 2018).
Lahirnya UU Desa diharapkan bisa memperkokoh desa dari berbagai aspek di mana desa bisa memiliki kebijakan pemerintahan sendiri dalam membangun, memberdayakan masyarakat, dan mengelola kepentingan publik dalam ruang lingkup lokal sesuai dengan peraturan  perundangan.  Desa  adalah  pelaku  pemerintahan  yang  mempunyai  kapasitas untuk menyetarakan pemberian servis kepada publik dan mengembangkan sumber daya desa. Negara di pihak lain (Nafsiah & Diana, 2020), menurunkan anggaran dari APBN dan APBD dengan jumlah yang sudah ditetapkan untuk menfasilitasi program pemerintah
desa. Sistem baru ini memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam membangun, mengembangkan,  dan  memajukan  kesejahteraan  bersama  tidak  lagi  sekadar  objek penerima.
Melihat makna naskah akademik UU Desa ada bebrapa poin kajian yang terlihat, pemerintah pusat telah memberikan gagasan terhadap kesejahteraan rakyat. Hal tersebut dipertegas  dengan  isi  dari  poin  c  yang  menyatakan  bahwa  setiap  perencanaan pembangunan  harus  mengedepankan  kepentingan  masyarakat.  Menelisik  kembali mengenai makna Negara sejahtera (walfare stat) yang mempunyai ciri utama munculnya satu  tugas  pemerintah  untuk  menciptakan  kemakmuran  bagi  masyarakat  (Nafidah  & Suryaningtyas, 2016).
Sebagai  konsekuensi  logis  terhadap  performa  pemerintahan  terkait  dengan kepentingan  dalam  mewujudkan  suatu  kesejahteraan  umum  tersebut,  maka  dengan adanya  kewenangan  –  kewenangan  yang  diberikan  kepada  desa  serta  tuntutan  dari pelaksanaan  Otonomi  Desa  maka  haruslah  tersedia  dana  yang  cukup  besar,  dengan demikian  keuangan  adalah  faktor  penting  dalam  menyelenggarakan  kebijakan pemerintahan desa dan dalam mensejahterakan rakyatnya (Asmawati & Basuki, 2019).
Berdasarkan  pasal  72  ayat  (1)  huruf  b  dan  ayat  (2)  UU  Desa,  sumber  utama penghasilan desa adalah turunan dari bantuan APBN dan untuk memastikan alokasi dana ini  dipantau  secara  hukum  maka  peraturan  pemerintah  perlu  dibentuk.  UU  Desa ditetapkan  dalam  PP  No.60  terkait  Dana  Desa  yang  berasal  dari  APBN  pada  pasal  1 Ketentuan  Umum  PP  No.  60  tahun  2014  menjelaskan  bahwa  dana  desa  dari  alokasi APBN  disalurkan  ke  APBD  kabupaten  atau  kota  untuk  memenuhi  pelaksanaan pemerintahan,  pembangungan,  pembinaan,  dan  pemberdayaan  masyarakat  yang  juga akan menjadi kewenangan dan tanngung jawab desa (Yesinia et al., 2018).
Good  Governance  merupakan  rancangan  institusi  yang  berfungsi  untuk memperkokoh otonomi desa agar kewenangan tidak hanya menyangkut pengelompokan kekuasaan antar tingkatan dalam pemerintah tetapi juga menggerakan negara untuk lebih bermasyarakat.  Dalam  hal  ini,  pemerintah  desa  tidak  akan  sanggup  dan  kebijakan otonomi  tidak akan  ada  artinya bagi publik jika  pelaksanaanya tidak dibarengi  dengan transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas (Nafidah & Anisa, 2017).
Pengelolaan  dana  desa  di  Kabupaten  Cirebon  sesuai  dengan  prinsip  good governance  berpedoman  pada  aspek  keterbukaan,  akuntabel,  dan  partisipatif,  dan responsif  yang  bisa  mewujudkan  pelaksanaan  pemerintahan  yang  baik  di  tingkat pemerintah desa (Riyanto, 2015). Selain itu, pemerintah desa bisa menggunakan dasar prinsip  tersebut  sebagai  sarana pembelajaran pubik  yang bisa meningkatkan kesadaran publik untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa bersama pemerintah.
Kesuksesan pengelolaan program desa merupakan hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan program ke masyarakat. Semakin besar rasa tanggung jawab petugas, maka  pengelola  dana  desa  akan  semakin  baik,  begitu  juga  jika  semakin  kecil  rasa tanggung  jawab  petugas  pengelola  membuat  akuntabilitas    pengelola  Dana  Desa  akan tidak  baik.    Kendala  umum  yang  terjadai  dalam  pemerintahan  desa  terkait  dengan pertanggungjawaban  Dana  Desa.  Perihal  ini  selaras  dengan  informasi  yang  telah
didapatkan dari media bahwa mengenai Dana Desa di Kabupaten Cirebon saat ini menjadi polemic di  tengah masyarakat hal  ini berkaitan  dengan kurangnya transparansi  kepada masyarakat (Makalalag et al., 2017).
Berita  tersebut  menjadi  tamparan  keras  terhadap  penyelenggara  dan  tanggung jawab penkuragelolaan bantuan Dana Desa di Kabupaten Cirebon yang seharusnya Dana Desa  bersifat  Transparan  dan  Akuntabilitas,  yang  selaras  dengan  isi  Peraturan Kemendagri No. 113 Tahun 2014 terkait Pengelolaan Keuangan Desa yang berdasarkan pada  prinsip  Transparan  serta  Akuntabel,  peraturan  tersebut  menjelaskan  dana pengembangan  yang  selenggarakan  oleh  Pemda  berserta  juga  pemerintah  desa berpedoman pada asas money follows function di mana penganggaran menuruti fungsi pemerintah bertanggung jawab di setiap tingkat (Setiawan et al., 2017). Akan tetapi dalam peraturan mengenai pertanggungjawaban atau pelaporan realisasi penggunaan Dana Desa hanya ditangani dalam penyelenggaran lapangan yang bersifat vertical tanpa melibatkan peran serta masyarakat, yaitu hanya bersifat pertanggungjawaban ke pemerintah daerah dan  pusat,  namun  keterbukaan  dan  pertanggungjwaban  kepada  masyarakat  belum ditentukan di sistematika pelembagaan, sehingga akan terjadi praktik-praktik korupsi di tingkat Pemerintahan Desa (Astuty, 2013).
Negara  harus  melayani  masyarakat  dengan  baik  bagaimanapun  keadaannya. Tidakan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, pemerintah yang tidak jujur dll. dapat memperburuk  antipati  masyarakat  pada  organisasi  publik  sehingga  sebagai konsekuensinya masyarakat sulit percaya kepada pemerintah dan tidak mau berpartisipasi dalam  mensukseskan  pemerintahannya  (Andriani  &  Zulaika,  2019).  Melihat  berbagai fakta yang terjadi dilapangan poin utamanya adalah Kepala Desa seharusnya tidak enggan untuk menyampaikan segala informasi kepada masyarakat yang disisi lain Kepala Desa mampu  menyampaikan  pertanggungjawabannya  kepada  pemerintah  daerah  atau  pusat sesuai  dengan  ketentuan  hukum  pasal  25  PMK  RI  No:93/PMK.07/2015  terkait sistematika  pembagian,  pencairann,  pengolahan  pengawasan  dan  pengevaluasian  dana desa,  seperti  ditekankan  bahwa  jabatan  kades  adalah  jabatan  politik    yang  istilahnya dikenal  sesudah  adanya  reformasi  disebabkan  jabatan-jabatan  itu  bersumber  dari perpartaipolitikan.    dan  yang  mendapat  dukungan  oleh  masyarakat  sekitar  dengan demikian bahwa sudah merupakan sebuah kewajiban Kepala Desa mempertanggungjawabkan  tindakannya  kepada  masyarakatnya  tanpa  ada  batasan- batasan. Dari uraian di atas dapat diketahui jika sedari era kemerdekaan hingga saat ini permasalahan sistematika pertanggungjawaban pemerintah selalu berubah selaras dengan perubahan  UU  terkait  pemda  bahkan  sampai  dengan  UU  terkait  desa  ini  diberlakukan (Hidayah & Wijayanti, 2017).
Permasalahan pertanggungjawaban merupakan satu di antara problematika dalam penyelenggaraan  permerintahan  sampai  sekarang  selalu  ditelaah  penyelenggaraannya oleh  pemerintah.  Akuntabilitas  dan  tanggungjawab  hukum  merupakan  prinsip  yang digunakan pemerintah untuk menunjukan pertanggungjawabannya. Melalui akuntabilitas pelaksanaan pemerintahan, masyarakat dibagikan suara untuk memantau program yang diputuskan di tingkat pusat maupun pemerintah Desa, serta msyarakat bisa memberikan
tanggapan atas hasil dari program  yang dilakukan Desa dan Kepala Desa sebagai pilar pembangunan dapat mempertanggungjawabkan setiap tindakannya berdasarkan hukum (Puspa & Prasetyo, 2020).
Tujuan  penelitian  ini  adalah  membahas  tentang  Akuntabilitas  Kepala  Desa Terhadap  Pengelolaan  Dana  Desa  Tahun  2015.Pengelolaan  bantuan  dana  desa  adalah tolak  ukur  keberhasilan  dalam  penyelenggaraan  pemerintah  untuk  memajukan kesejahteraan rakyat dari bawah berdasarkan ketentuan Undang  – Undang No.6 Tahun 2014  tentang  Desa,  bahwa  Dana  Desa  adalah  dana  yang  bersumber  dari  APBN  yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/ kota dan digunakan untuk  membiayai  penyelenggaraan  pemerintahan,  pelaksanaan  pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

## Metode Penelitian
Penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  kualitatif  yang  memfokuskan  pada analisis  proses  penyimpulan  perbandingan,  dan  juga  analisis  dinamika  kaitan  kejadian yang diobservasi menggunakan ilmu logika. Penelitian kualitatif dipilih karena penelitian ini mengkaji instrument hukum yang terkait dalam bentuk dokumen informasi yang tidak dikuantifikasikan.  Peneliti  menggunakan  pendekatan  socio-legal.  socio-legal  yang merupakan pendekatan yang memfokuskan pada tingkah laku individu atau masyarakat dalam  hukum.  Socio  legal  Studies  biasa  juga  diistilahkan  law  and  societies  studies. Pendekatan ini dilaksanakan untuk menemukan pemahaman dalam perspektif masyarakat secara  non-doktrinal  di  mana  objek  hukum  akan  dianggap  sebagai  cabang  dari  system turunan lainnya.
Peneliti merupakan instrument utama dalam penelitian ini dalam  melengkapi dan mengkomparasi  data    yang  ditemukan  dari  interview  dengan  handicam  sebagai  alat perekam gambar, pulpen, pensil, pedoman wawancara  dan kamera untuk dokumentasi. Informan dipilih sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan dan key person yang merupakan narasumber  yang  akan  memberikan  informasi  yang  terperinci  terhadap  informasi  awal yang  sudah  diperoleh  oelh  peneliti.  Dalam  kasus  ini  key  person  adalah  Kepala  Desa, Camat dan Tokoh Masyarakat/Mantan Kuwu.
Teknis analisis dalam penelitian ini adalah analis data kualitatif yang menganalisis data  yang  dikumpulkan  dalam  bentuk  kata  byukan  angka,  data  yang  sulit  diukur menggunakan  angka,  hubungan  antar  variable  tidak  jelas.  Pengumpulan  data  dengan interview dan observasi serta kuesioner atau mengolah data ke dalam kata atau kalimat, sementara  perspektif  kualitatif  digunakan  untuk  memeriksa  dan  memberikan  laporan terkait apa yang ditemukan dalam penelitian.

## Hasil dan Pembahasan

## A. Pengelolaan Bantuan Dana Desa di Wilayah Kecamatan Kapetakan Tahun 2015
Kewenangan desa terkait erat dengan pengelolaan keuangan desa karena kekuasaan yang dipunyai oleh desa membuat sumber-sumber pendapatan dan dana desa diperoleh
oleh  perangkat  desa  dan  dikelola  guna  menciptakan  pertumbuhan  desa  seperti  yang dibutuhkan dan partisipasi masyarakat desa.
Secara  system,  desa  memiliki  otoritas  untuk  mengelola  dan  mengembangkan masyarakatnya sementara pemerintah provinsi, kabupaten atau kota hanya menyangkut pelaksanaan  tugas  bukan  mengatur.  Mandat  yang  diberikan  dari  tingkat  atas  desa mencakup  pelaksaanan  pemerintahan,  pengembangan,  pengelolaan  biaya,  dan pemberdayaan  masyakat  desa  yang  secara  prinsip  money  follow  function  setiap  tugas yang diberikan harus dibiayai agar program bisa dilaksanakan.
Ada  banyak  aturan  mengenai  pengolahan  dan  desa  setelah  ditetapkannya  UU Nomor  6  tahun  2014  pada  15  Janurai  2014  sebagai  payung  hukum.  Selain  itu,  juga ditetapkannya  PP  Nomor  43  tahun  2014  dan  UU  Nomor  6  tahun  2014  mengenai  desa yang direvisi menjadi PP No. 47 tahun 2015 dan PP Nomor 60 tahun 2014 mengenai dana desa yang berasal dari APBN dan sudah direvisi menjadi PP No. 22 tahun 2015. Dalam dalam teknis pelaksanan keduan PP di ats ada kementrian yang ikut terlibat di antaranya Kemendagri,  Kementerian  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan  Transmigrasi dalam perancangan dan penetapan peraturan Menteri sebagai pedoman pengolahan dana desa.
Sebelum membahas lebih lanjut terkait pengelolaan keuangan desa perlu diketahui bahwa pengaturan anggaran kedesaan masuk dalam keuangan dan asset desa seperti yang disebutkan dalam Pasal 71 ayat (2) UU Nomor 6 Tahun 2014:
“Hak  dan  kewajiban  desa  yang  dapat  dinilai  dengan  uang  serta  segala sesuatu berupa  uang  dan  barang  yang  berhubungan  dengan  pelaksanaan  hak  dan kewajiban Desa menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa”.
Jadi  dalam  hal  ini,  adanya  penganggaran  dana  untuk  desa  sangat  esensial  dan krusial  untuk  perkembangan  desa,  kades  dan  aparat  yang  bertugas  dalam  mengurus anggaran desa untuk kepentingan masyarakat desa sangat berperan penting. Pengolahan dana  yang  ada  hendaknya  dilaksanakan  sesuai  dengan  aturan  yang  sudah  ditetapkan. Selain itu, pengolahan anggaran ini harus bisa memenuhi kebutuhan utama desa dengan mempertimbangkan pendapatan,belanja, dan pembiayaan.
Kades Pegagan, kades Karang Kendal dan kades Kapetakan dalam melaksanakan kepemerintahannya  maka  dibuatlah  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Desa (RPJMDesa),  (RPJMDesa)  merupakan  dokumen  yang  memuat  rancangan  kerja  selam enam  tahun  yang  berisi  kegiatan  pembangunan  desa,  pengelolaan  anggaran,  dan kebijakan  umum  dan  program  kerja.  Rancangan  system  pengembangan  desa  yang berkaitan  dengan  finansial  misalnya  pentransferan  dana  desa  dari  pusat  yang  dananya harus dikaji di RPJMDesa pada saat Musrembangdes oleh kades desa terkait.
Dengan demikian tahapan perencanaan dimaksud adalah secara global pemerintah desa telah menyusun rencana terkait rancangan pembangunan, pengelolaan anggaran, dan penetuan kegiatan dan program yang salah satu di dalamnya terdapat Dana Desa, setelah RPJMDes  telah  dibuat  selanjutnya  direalisasikan  pada  Rencana  Kegiatan  Pemerintah
Desa (RKPDes) yang memberikan gambaran hal-hal utama terkait pengembangan desa dan ketersediaan pendanaannya dalam periode setahun.
Setelah  ditetapkannya  RKPDes  dibuatlah  APBDesa  untuk  landasan  pengolahan kegiatan pemerintah desa dalam setahun.
Tiga ketentuan perancangan APBDesa adalah sebagai berikut.
1.  Berlaku secara filosofis artinya selaras dengan nilai dan  norma masyarakat
2.  Berlaku secara sosiologisyakni artinya berkaitan dengan kebutuhan pokok yang nyata ada di masyarakat.
3.  Berlaku secara artinya dirancang secara sistematis dan sejalan dengan peraturan lain yang terkait.
Hal inilah yang mengharuskan kades dan pejabatnya Menyusun APBDesa dengan baik dan mengikuti aturan perancangan Peraturan Desa agar progja pengembangan desa bisa berjalan dengan baik.
Berdasarkan tahapan perencanaan yang telah dipaparkan dipenjelasan sebelumnya sesuai  ketentuan  yang  telah  ada  jika  RAPBDesa  tidak  mengalami  perbaikan  setelah dievaluasi  oleh  Bupati  atau  Walikota  maka  dengan  batas  waktu  dua  puluh  hari  kerja RAPBDesa dapat disahkan menjadi APBDesa sedangkan jika RAPBDesa harus melalui tahapan penyempurnaan maka memerlukan waktu kurang lebih batas waktu lima puluh hari  kerja.  Hal  ini  dikarenakan  pengaturan  mengenai  RAPBDesa  yang  telah disempurnakan  oleh  pemrintah  Desa  setelah  penetapan  evaluasi  Bupati/Walikota tidakdisebutkan  rentang  waktunya  sehingga  mungkin  waktu  yang  digunakan  untuk menetapkan  hasil  evaluasi  setelah  penyempurnaan  adalah  sama  yakni  dua  puluh  hari kerja. Pada prinsipnya penggunaan Dana Desa Anggaran Tahun 2015 di Desa Pegagan, Desa Karang Kendal dan Desa Kapetakan digunakan untuk kegiatan pembangunan desa, jumlah  anggaran  yang  diperuntukan  pada  program  pembangunan  infrastruktur  dibuat dengan rinci dalam data keseluruhan perincian yang telah disepakati yang termuat pada rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana tersebut table 1 di bawah ini:
Tabel 1 Alokasi Dana Desa Anggaran Tahun 2015 di tiap desa di Kecamatan Kapetakan No Desa Uraian Besaran (Rp.) Keterangan 1 Pegagan 1. Biaya Persiapan a. Pembuatan Papan Nama b. Pembuatan  Laporan dan Dokumentasi 2. Biaya Kontruksi a. Material b. Upah 3. Alat a. Alat b. Sewa Alat 118.336.400 1.257.000 Penghamparan Lataston (Hotmix) Blok D-E
4. PPN Jumlah 907.400 120.500.800 2 Karang Kendal 1. Pekerjaan Persiapan 2. Pekerjaan Konstruksi 3. PPN Jumlah 1.212.520 19.404.700 1.137.241 21.754.200 Pembangunan Perkerasan Jalan Lingkungan (Paving Block) Blok H. Raskim 3 Kapetakan 1. Pekerjaan Persiapan 2. Pelaporan dan Dokumentasi 3. Pembuatan Papan Nama Kegiatan 4. Pekerjaan Konstruksi 5. PPN Jumlah 465.000 634.500 257.150 73.814.000 4.829.350 80.000.000 Pembuatan Tembok Penahan Tanah (TPT) Gang Deto
Sumber: Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa Pegagan, Desa Karang Kendal dan Desa Kapetakan
Berdasarkan dari aspek keterbukaan perancangan di Kecamatan Kapetakan, seluruh kades menyampaikan kepada warganya mengenai program yang akan dilakukan dengan dana desa. Dapat dikatakan bahwa dengan penyampaian informasi tersebut merupakan bentuk  pengaplikasian  prinsip  keterbukaan  dan  kebertanggungjawaban  sesuai  dengan konsep  Joko  Widodo  mengenai  pemerintah  yang  baik  merupakan  pemerintah  yang bertanggung  jawab  atas  semua  sikap,  tindakan,  kebijakan  dalam  perpolitikan, perhukuman,  dan  juga  perekonomian  yang  disampaikan  secara  transparan  kepada khalayak umum dan memberikan ruang kepada masyarakat untuk ikut serta mengontrol jikalau ada indikasi yang tidak menguntungkan masyarakat pada pelaksanaannya. Terkait dengan  hal  tersebut,  desa  wajib  bertanggung  jawab  atas  tindakan  hukum  untuk penyelewengan yang dilakukan. Seperti yang dikemukakan oleh kades Pegagan, Karang Kendal, dan Kapetakan  dalam hasil wawancara berikut ini.
“Dalam rangka menjamin asas keterbukaan pada pengelolaan Dana Desa, sebagai pihak  pengelola  kegiatan  sebelum  melaksanakan  kegiatan  tersebut  kami pemerintah  desa  mengumpulkan  kembali  masyarakat  khususnya  yang  berada disekitar  lingkungan  yang  terkena  pelaksanaan  kegiatan  dana  desa  untuk diberitahukan  bahwa  akan  ada  pembangunan  di  blok  ini”. (hasil  wawancara dengan Kuwu Pegagan)
“sebenarnya masyarakat sudah tahu akan ada pembangunan di daerah sekitar, hal itu berdasarkan pada informasi dari mulut ke mulut antara masyarakat, sehingga kami  pemerintah  desa  hanya  menampung  aspirasi  dari  masyarakat  terhadap dampak pembangunan ini, namun kami tidak berhenti disitu saja akan tetapi kami sebagai  pihak  eksekutif  selalu  berkoordinasi  kepada  BPD  sebagai  pelaksana
masyarakat  dalam  kepemerintahan,  dan  kami  juga  sering  memanfaatkan  media- media lain yaitu pada saat adanya hiburan, acara keagamaan dan adat selalu saya sampaikan, setidaknya saya selipkan informasi-informasi yang berkaitan dengan pembangunan”. (Hasil wawancara dengan Kuwu Karang Kendal)
“kami  sebagai  pelayan  masyarakat  hanya  melayani  masyarakat  ketika  kami dibutuhkan  atau  dimintakan  pertanggungjawabannya  terhadap  apa  yang  akan dilakukan  karena  tidak  semua  masyarakat  akan  terjangkau,  sebelumnya  kami dalam  musrembang  sudah  memberikan  pemaparan  bahwa  tahun  ini  akan dilaksanakan pembangunan dimana saja sehingga masyarakatpun tidak akan buta informasi, setelah tahun ini berjalan barulah kami informasikan kembali, dan pada tahap  pelaksanaan  baru  kami  memberitahukan  kembali  bahwa  ada  kegiatan pembangunan  di  gang  ini  tujuannya  adalah  untuk  menggugah  masyarakat  agar ikut  andil  di  dalam  pelaksanaan  pembangunan  ini,  sehingga  penerapan prinsipgotong  royong  dan  kebersamaan  terjalin  erat”. (Hail  wawancara  dengan Kuwu Kapetakan)
Hasil  wawancara    tersebut  di  atas  ketika  disandingkan  dengan  teori  kebijakan publik  menurut  Thomas  R.  Dye  dikutip  Miftah  Thoha  menjabarkan  kebijakan  publik merupakan  tindakan  yang  dilakukan  pemerintah  untuk  beraksi  atau  bereaksi  terhadap situasi atau tidak.
Berdasarkan  informasi  yang  dipaparkan  di  atas  maka  dapat  disimpulkan pengaplikasian prinsip keterbukaan dan kebijakan pemerintah desa untuk merencanakan dan mengelola dana desa dipantau oleh masyarakat serta prinsip kebijakan dalam tahap perencanaan  yang  selaras  dengan  cita-cita  desa  yang  berpatokan  pada  rancangan pengembangan Kabupaten Cirebon.
2. Pelaksanaan Pengelolaan Bantuan Dana Desa
Penyelenggaraan  kegiatan  dengan  keuangannya  dari  dana  desa  dianggap  sebagai semua arus keluar masuk kas desa dalam merealisasikan pembgembangan desa oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Sistematika pelaksanaanya adalah TPK meminta dana untuk program  yang  disertai  syarat  administrasi  berupa  rab,  Rencana  Jangka  Panjang  Desa, Rencana Kegiatan Pembangunan Desa, sebagaimana diuraikan di bawah ini.
1) Desa Pegagan
a)  Rancangan Peraturan Desa Pegagan, No. 1 Tahun 2015 terkait RPJM-Des Tahun Anggaran 2015-2021.
b)  Peraturan  Desa  Pegagan  No.  1  Tahun  2015  terkait  RKP-Desa  Tahun  Anggaran 2015.
c)  Peraturan  Desa  Pegagan  No.  14  Tahun  2015  terkait  APBDDesa  Pegagan  Tahun Anggaran 2015.
2) Desa Karang Kendal
a)  Rancangan Peraturan Desa Karang Kendal, No. 1 Tahun 2015 terkait riview RPJM- Des Tahun Anggaran 2017-2017.
b)  Peraturan  Desa  Karang  Kendal  No.  5  Tahun  2015  terkait  RKP-Desa  Tahun Anggaran 2015.
c)  Peraturan Desa Karang Kendal No. 7.a Tahun 2015 terkait APBD Desa Kapetakan Tahun Anggaran 2015.
3) Desa Kapetakan
a)  Peraturan Desa Kapetakan, No. 1 Tahun 2015 terkait Review RPJM-Des Tahun Anggaran 2012-2017.
b)  Peraturan Desa Kapetakan No. 2 Tahun 2015 terkait RKP-Desa Tahun Anggaran 2015.
c)  Peraturan  Desa  Pegagan  No.  7.a  Tahun  2015  terkait  perubahan  APBD  Desa Pegagan Tahun Anggaran 2015.
Pemaparan  di  atas  menunjukan  bahwa  progja  desa  hendaknya  berdasar  pada rancangan anggaran yang lalu dan biaya yang masuk APBDesa tidak dapat dicairkan jika peraturan APBDesa belum diputuskan sebagai peraturan desa. TPK berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan  biaya  yang  menjadi  beban  dana  belanja  program. Sebagaimana  ketentuan  menjadi  alasan  pembentukan  TPK    untuk  melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut. Keterbukaan dan penyelenggaraan program dilakukan dengan memberikan  informasi  secara  terang  kepada  warga  mengenai  lokasi,  Sumber  Dana, Tahun  Anggaran,  Nilai  Pekerjaan,  pelaksanaan  pekerjaan,  sistem  pelaksanaan  dan pelaksanaan kegiatan di papan keterangan program di lokasi kegiatan serta tertulis bahwa pekerjaan ini dilaksanakan dari uang pajak yang ada.
Pengolahan  anggaran  dalam  pelaksanaan  program  hendaknya  sesuai  dengan pengalokasiannya seperti yang dimuat di PP No. 60 tahun 2014 dan PP No. 22 tahun 2015 yang  menjabarkan  pengolahan  dana  desa  diestimasikan  untuk  pelaksanaan  birokrasi, pengembangan,  dan  pemberdayaan  masyarakat.  Pengolahan  dana  ini  berpatokan  pada RPJM  dan  RKPD  yang  di  mana  anggaran  desa  diprioritaskan  untuk  memajukan  desa seperti  yang  tentukan  oleh  kementerian  yang  menaungi  perdesaan  dan  juga  panduan umum program dari bupati atau walikota.
Berdasarkan  ketentuan  di  atas  pelaksanaan  pengelolaan  Dana  Desa  terbagi  dari beberapa  kegiatan  dalam  1  tahun  anggaran  yaitu  anggaran  tahun  2015  dalam  hal  ini peneliti  membatasi  kegiatan  mana  saja  yang  dapat  dijadikan  bahan  rujukan  penulisan, telah disepakati dan disetujui oleh Kuwu Desa Pegagan maka kegiatan  yang dimaksud adalah Penghamparan Lataston (Hotmix) Blok D-E Desa Pegagan Kecamatan Kapetakan yang  bersumber  dari  Dana  Desa  dengan  jumlah  Rp.  120.500.800,  dengan  demikian bahwa  Tim  Pengelola  Kegiatan  (TPK)  Desa  Pegagan  telah  melaporkan  kegiatannya secara periodik kepada Kuwu Desa Pegagan yaitu dengan uraian sebagai berikut:
Tabel 2 Laporan Kegiatan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Kapetakan No. Tanggal Uraian Jumlah (Rp.) 1 18 Nopember 2015 Pembayaran Upah Kerja Penghamparan Lapisan Tips Aspal Beton (LATASTON) Blok D-E 1.257.000
2 18 Nopember 2015
Pembayaran  Bahan  Material  kepada  pihak penyedia barang “CV. EMPAT SAUDARA” 118.336.400
3 18 Nopember 2015 Sewa  Paket  Peralatan  Berat  pekerjaan Penghamparan  Lapisan  Tips  Aspal  Beton (LATASTON) Blok D-E 907.400 Jumlah 120.500.800
Kegiatan yang dilakukan Desa Kapetakan adalah Pembangunan Perkerasan Jalan Lingkungan (Paving Block) Blok H. Raskim Desa Karang Kendal yang bersumber dari Dana  Desa  dengan  jumlah  Rp.  21.754.200.  dengan  demikian  bahwa  Tim  Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Kapetakan telah melaporkan kegiatannya secara periodik kepada Kuwu Desa Karang Kendal yaitu dengan uraian sebagai berikut:
Tabel 3 Laporan Kegiatan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Kapetakan No. Tanggal Uraian Jumlah (Rp.) 1 8 September 2015 Pembelian bahan bangunan/material pekerjaan persiapan (pengukuran dan pematokan) 86.000 2 7 September 2015 Pembayaran upah pekerjaan persiapan (pengukuran dan pematokan) 358.000 3 8 September 2015 Pembayaran perlengkapan kerja/alat kerja pekerjaan persiapan (pengukuran dan pematokan) 148.000 4 8 September 2015 Pembayaran biaya desain dan cetak  papan nama kegiatan 60.000 5 9 September 2015 Pembelian bahan material pekerjaan pemasangan papan nama kegiatan 178.220 6 9 September 2015 Upah pemasangan papan nama kegiatan 20.000 7  14 September 2015 Pembayaran upah pekerja pekerjaan konstruksi bangunan 4.401.000 8  21 September 2015 Pembayaran upah pekerja pekerjaan konstruksi bangunan 3.874.000 9  10 September 2015 Pembayaran bahan material pekerjaan konstruksi 11.129.700 10  15 September 2015 Pembelian alat tulis kantor (ATK) pembuatan laporan dan dokumentasi kegiatan 162.300 11  20 September 2015 Pembuatan dokumentasi pekerjaan pembuatan pelaporan dan dokumentasi kegiatan 50.000 12  20 September 2015 Pembayaran honorarium pembuatan pelaporan dan dokumentasi kegiatan 150.000
13 Pembayaran pajak pembelian bahan material 1.136.980 Jumlah 21.754.200
Kegiatan  yang  dilakukan  desa  Kapetakan  adalah  Pembuatan  Tempat  Penahan Tanah  (TPT)  Gang  Deto  Desa  Kapetakan  Kecamatan  Kapetakan  yang  bersumber  dari Dana  Desa  dengan  jumlah  Rp.  80.000.000,  dengan  demikian  bahwa  Tim  Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Kapetakan telah melaporkan kegiatannya secara periodik kepada Kuwu Desa Kapetakan yaitu dengan uraian sebagai berikut:
Tabel 4 Laporan kegiatan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Kapetakan No. Tanggal Uraian Jumlah (Rp.) 1 31 Oktober 2015 Pembayaran  Biaya  Desain  dan  Cetak Papan nama kegiatan 80.000 2 31 Oktober 2015 Pembelian  bahan  material  pekerjaan pemasangan papan nama kegiatan 177.150 3 31 Oktober 2015 Biaya  upah  pemasangan  papan  nama kegiatan 20.000 4 31 Oktober 2015 Pembelian bahan bangunan/material pekerjaan pematokan/persiapan 54.000 5 01 Nopember 2015 Pembayaran upah pekerja pematokan/persiapan 209.000 6 01 Nopember 2015 Pembelian  alat  bantu/peralatan  pekerjaan pematokan/persiapan 202.000 7 06 Nopember 2015 Pembayaran upah kerja kegiatan pembuatan  TPT  Gang  Deto  tanggal  31 Oktober s/d 6 Nopember 2015 7.957.000 8 13 Nopember 2015 Pembayaran upah kerja kegiatan pembuatan  TPT  Gang  Deto  tanggal  7 Nopember s/d 13 Nopember 2015 8.399.000 9 13 Nopember 2015 Pembayaran upah kerja kegiatan pembuatan  TPT  Gang  Deto  tanggal  14 Nopember s/d 20 Nopember 2015 8.399.000 10  02 Nopember 2015 Pembayaran pembelian bahan bangunan/material  batu  belah  kegiatan pembuatan TPT Gang Deto 15.980.000 11  02 Nopember 2015 Pembayaran pembelian bahan bangunan/material Semen Portland kegiatan pembuatan TPT Gang Deto 19.981.000
12  02 Nopember 2015 Pembayaran pembelian bahan bangunan/material  pasir  pasang  kegiatan pembuatan TPT Gang Deto 8.750.000 13  02 Nopember 2015 Pembayaran pembelian bahan bangunan/material  batu  belah  kegiatan pembuatan TPT Gang Deto 3.087.000 14  11 Nopember 2015 Pembayaran pembelian bahan bangunan/material  pasir  urug  kegiatan kegiatan pembuatan TPT Gang Deto 1.050.000 15 31 Oktober 2015 Sewa mesin molen 14 hari 211.000 16 31 Oktober 2015 Pembelian  peralatan  kerja  pekerjaan konstruksi 434.500 17  15 Nopember 2015 Pembelian  Alat  Tulis  Kantor  (ATK) pembuatan  pelaporan  dan  dokumentasi kegiatan 50.000 18  20 Nopember 2015 Pembayaran honorarium pembuatan pelaporan dan dokumentasi kegiatan 150.000 19  20 Nopember 2015  Pembayaran pajak material 4.829.350 Jumlah 80.000.000
Pelaksanaan Dana Desa diminta laporan perealisasiannya di setiap transaksi dana desa.  Oleh  karena  itu,  jika  pertanggungjawaban  dilaksanakan  secara  teratur  dan berkelanjutan sesuai dengan peraturan maka akan memudahkan laporan pengelolaan dana desa yang dibuat oleh TPK di akhir. Akan tetapi, keadministrasiannya belum maksimal dan perlu didampingi untuk pelaksanaannya dari kecamatan.
Kesuksesan  pengembangan  desa  dilihat  dari  penyelengaraan  program  desa  yang sejalan denga asas dasar di atas dan juga penggunaannya yang efektif dan efisien sehingga anggaran dapat digunakan untuk mengembangkan desa dengan baik.
3. Pelaporan Tim Pengelolaan Kegiatan (TPK)
Satu keharusan yang harus dilaksanakan dalam sistematika pengolahan keuangan yaitu  laporan  yang  dalam  hal  pengolahan  dana  desa  ini  dilakukan  dua  kali  mencakup laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa di semester satu dan dua kepada oleh kades ke bupati atau walikota.
Pelaporan tersebut sesuai dengan prinsip akuntabilitas, Akuntabilitas berdasarkan penjelasan  Miriam  Budiarjo  yang  menerjemahkan  bahwa  akuntabilitas  merupakan pertanggungjawaban dari yang pihak menjalankan tugas untuk mengarahkan pihak yang memberi tugas dengan adanya pemantauan dalam pembagian kewenangan ke beberapa institusi pemerintahan agar menghindari penumpukan kekuasaan dan juga memunculkan kesadaran untuk saling memantau.
Pelaporan pertanggungjawaban APB Desa pada semester satu dilaksanakan dalam batas waktu di Juli di tahun yang berlangsung kepada bupati atau walikota dan pelaporan pertanggungjawaban  akhir  tahun  dilaksanakan  dengan  batas  waktu  di  Januari  tahun selanjutnya.  Sistematika  laporan  pertanggungjawaban  terkait  pengolahan  APBDesa dilaksanakan melalui beberapa birokrasibaik kepada bupati atau walikota, disampaikan ke  gubernur  dan  juga  menteri  dengan  periode  waktu  setahun  dua  kali.  Berdasarkan pelaksanaan aturan yang tertuang dalam PP No 66 tahun 2014 di atas dapat disimpulkan bahwa boleh diberlakukannya penangguhan dana APBDesa atau APBD jikalau laporan pertanggungjawaban  belum  disampaikan  dan  baru  akan  diproses  setelah  dilaksanakan dengan  baik.  Dalam  hal  ini  terdapat  strukturisasi  yang  jelas  anatara  pemerintah  desa, pemerintaha daerah, dan juga pemerintah pusat.
Pertanggungjawaban  yang  dibuat  oleh  kades  berdasarkan  PP  No.  43  tahun  2014 harus mencakup keseleluruhan pengolahan anggaran yang ditransaksikan sehingga dapat mempermudah persyaratan keadministrasian petugas desa dan tidak menurunkan harkat dari penyelenggaraan pertanggungjawaban.
Dengan  demikian  Sinergitas  antara  Tim  Pengelola  Kegiatan  (TPK)  dan  Kepala Desa harus dijaga agar tidak terjadi hal-hal tersebut di atas. Penyelenggaraan pengolahan dana  desa  di  kecamatan  Kapetakan  Kabupaten  Cirebon  pelan-pelan  sudah mengimplementasikan prinsip tanggung jawab secara gradual disertai dengan niat yang bulat  untuk  menyelenggarakan  pertanggungjawaban  berdasarkan  peran  dan  tugasnya walaupun ada yang masih butuh dikoreksi dan ditingkatkan lagi.

## B. Tanggungjawab Kepala Desa terhadap Bantuan Dana Desa tahun 2015
Tanggungjawab  kepala  Desa  terhadap  pengelolaan  bantuan  Dana  Desa  (DD) merupakan usaha untuk menciptakan sistem pemerintahan yang baik yang menurut teori akuntabilitas bahwa penggunaan wewenang harus dapat dipertanggungjawabkan.  Rasa tanggung  jawab  atas  penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pengolahan  dana  desa selayaknya  dan  sepantasnya  berpegang  erat  pada  prinsip  dari  pemerintahan  yang  baik seperti penjabaran Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 terkait dana desa yang bersumber dari  APBN  Jo.  PMK  RI  No.  93/PMK.07/2015  mengenai  tata  cara  pengalokasian, penyaluran,  penggunaan,  pemantauan  dan  evaluasi  dana  desa  Jo.  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  Nomor  113  Tahun  2014  mengenai  Pengelolaan  Keuangan  Desa  Jo. Peraturan  Bupati  Cirebon  Nomor  4.A  Tahun  2015  terkait  Perubahan  Atas  Peraturan Bupati Cirebon Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penetapan Besaran, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa.
Pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon    Tahun  2015  terintegrasi  dengan  pertanggungjawaban  APBDesa  namun  hal tersebut bersifat pertanggungjawaban akhir tahun anggaran sedangkan pengelolaan Dana Desa dilaporkan secara periodik perkegiatan dalam satu semester, sedangkan untuk kuwu menyampaikan laporannya tiap semester dan akhir tahun anggaran. Kuwu/Kepala Desa Pegagan, Kuwu/Kepala Desa Kapetakan dan Kuwu/ Kepala Desa Kapetakan berdasarkan pasal  25  Permenku  Nomor  93/PMK.7/2015  mengenai  Tata  Cara  Pengalokasian,
Penyaluran,  Penggunaan,  Pemantauan,  dan  Evaluasi  Dana  Desa  Jo  Pasal  24  Peraturan Pemerintah  No.  60  Tahun  2014  terkait  Dana  Desa  yang  bersumber  dari  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Kabupaten  Cirebon  secara  khhusus  telah  mengatur  pengelolaan  Dana  Desa  yang diatur dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 4.A Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan  Bupati  Cirebon  Nomor  43  Tahun  2014  tentang  Cara  Penetapan  Besaran, Penyaluran  tersebut  agar  dalam  pengelolaan  Dana  Desa  diselenggarakan  dengan  tepat guna,  terbuka,  dan  dapat  dipertanggungjawabkan.  Dana  desa  di  sisi  lain  juga  adalah sumber  pendapatan  utama  desa  yang  pelaksanaannya  harus  dipertanggungjawabkan dengan terbuka kepada publik dan juga pemerintah yang memberikan kekuasaan.
Dengan demikian bahwa kades  sebelihnya bertanggungjawab dalam melaporkan dan  mempertanggungjawabkan  hasil  dari  pelaksanaan  pengelolaan  Dana  Desa  Tahun 2015 tersebut kepada Pemerintah pusat dan masyarakatnya. Tahap pertanggungjawaban oleh kades menurut PP Nomor 43 Tahun 2014 dapat digambarkan sebagai berikut:

## Gambar 1

## Tahap pertanggungjawaban oleh kades menurut PP Nomor 43 Tahun 2014
Kades  melaporkan  pertanggungjawaban  APBDesa  yang  mencakup  pendapatan, belanja, dan pembiayaan sesuai dengan Peraturan Desa kepada bupati atau walikota pada akhir tahun anggaran. Selanjutnya, pendampingan yang dan pemantauan yang dilakukan oleh  pemerintah  provinsi  dan  kabupaten  atau  kota  mencakup  pencairan  dan pendistribusian dana desa, pembagian dana desa dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah dari  kabupaten  atau  kota  ke  desa.  Di  sisi  lain,  pemerintah  kabupaten  atau  kota memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan program dana desa sesuai dengan PP No. 43 tahun 2014 yang menegaskan jika kepala desa adalah pihak yang bertanggung jawab atas pertanggungjawaban pengolahan anggaran desa.
Pada tahapan pertanggungjaaban ini, ketentuan dalam pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Permendagri  Nomor  113  Tahun  2014  menjabarkan  laporan  realisasi  dan  laporan pertanggungjwaban  disebarluaskan  ke  masyarakat  melalui  pengumuman,  radio komunitas dan sebagainya. Pelaksanaan ini sejalan dengan dasar pengolahan anggaran kedesaan yaitu transparasi dan akuntabilitas.
Kepala  desa  tetap  bertanggungjawab  terhadap  pengelolaan  Dana  Desa  meskipun secara teknis pengelolaan Dana Desa diberikan kepada Tim Pengelolaan Kegiatan (TPK), seperti halnya pengelolaan kegiatan  yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah meskipun secara  teknis  pengelolaan  kegiatan  dilakukan  oleh  Dinsa-Dinas  terkait  namun  Bupati sebagai  Kepala  Daerah  tetap  bertanggungjawab.  Hal  ini  dipertegas  dengan  hasil wawancara berikut ini:
“Sebagai Kuwu, saya bertanggungjawab baik pertanggungjawaban fisik maupun administrasi, kalau pertanggungjawaban fisik saya buktikan dengan adanya bukti nyata  telah  dibangun  sesuai  dengan  rencana  dan  hasilnya  pun  bisa  dirasakan sendiri  oleh  msayarakat  untuk  administrasi  saya  hanya  menerima  laporan  dari ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang saya cek sendiri ketika ada yang kurang maka akan diperbaiki oleh ketua Tim , sebenernya masyarakat tidak akan  protes atau  macam-macam  dalam  hal  pertanggungjawaban  karena  masyarakat  dapat menilai  sendiri  hasilnya.,  dalam  hal  telah  dilaksanakannya  pembangunan  saya langsung menempel informasi di papan informasi balai desa”. (hasil wawancara dengan Kuwu Pegagan)
“seperti  kata  saya  tadi,  pemerintah  desa  tidak  akan  memberikan  atau menyampaikan  informasi  pertanggungjawaban  secara  menyeluruh  kepada masyarakat  karena  begitu  banyaknya  masyarakat  yang  ada  di  desa  saya,  akan tetapi  saya  selalu  menyampaikan  informasi  apa  saja  yang  sedang  dan  akan dilaksanakan  oleh  pemerintah  desa  kepada  masyarakat  disela-sela  kegiatan hiburan, acara keagamaan dan adat lainnya, terus satu hal yang harus diketahui yaitu  pemotretan  lokasi  pembangunan  dilakukan  pada  tempat  dan  lokasi  yang sama setiap pembangunan 0%, 50%, hingga 100% supaya tidak  ada manipulasi terhadap objek pembangunan”. (hasil wawancara dengan Kuwu Karang Kendal) “Saya  sadar  bahwa  salah  satu  tugas  dari  kepala  desa  yaitu  menyampaikan informasi  seluas-luasnya kepada masyarakat  tentang apa yang akan dan sedang dilakukan pemerintah desa, namun karena kegiatan pemerintah desa bukan hanya satu  dan  masih  banyak  kegiatan-kegiatan  lainnya  yang  harus  dikerjakan  maka kami  pemerintah  desa  sebisa  mungkin  menyampaikan  informasi  dan  ketika  ada yang  bertanya  maka  akan  dijawab  sebaik  mungkin  dan  sejelas  mungkin  agar masyarakat tidak dibohongi, bila perlu bisa mengecek SPJ yang telah dibuat dan dicocokkan dengan kenyataannya”. (Hasil wawancara dengan Kuwu Kapetakan) Hal ini dipertegas oleh pengakuan dari salah satu warga Desa Pegagan yang terkena dampak pembangunan desa yang bersumber dari dana Desa, sebagai berikut:
“Saya tidak mengerti apa itu akuntabilitas atau taransparansi anggaran atau kah dana desa, yang penting dalam prinsip saya sebagai masyarakat bahwa ada bukti nyata  telah  dilakukannya  pembangunan  demi  kemajuan  kesejahteraan  rakyat seperti  saya,  karena  bukti  nyata  seperti  ini  yang  akan  dijadikan  sejarah pembangunan  desa  yang  melekat  pada  pikiran  kami”. (Hasil  wawancara  warga Desa Pegagan Sdr. Ega)
Melihat  dari  proses  di  atas,  dari  tahap  perencanaan,  pelaksanaan,  pelaporan  dan pertanggungjawaban  TPK  ke  kades  selanjutnya    kades  menyampaikan  laporan  hasil pengelolaanDana Desa Kepala Bupati Cirebon, Gubernur dan Menteri.
Laporan  di  atas  mengindikasikan  jika  sistematika  peratanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon sudah meimplementasikan  perinsip  akuntabilitas  meskipun  membutuhkan  perbaikan  dan peningkatan terutama mencakup sistematika pertanggungjawaban secara horizontal atau kepada publik/masyarakat dan pertanggungjawaban pengadministrasian Dana Desa.
“Kelemahan  pada  pelaksanaan  tingkat  desa  yaitu  SDM  Pengelola  dan  Pamong desa, sehingga akan memperlambat pertanggungjawaban secara vertikal kepada pemerintah daerah”. (Hasil wawancara ketua LPM Desa Pegagan)
Tahapan-tahapan  di  atas  merupakan  serangkaian  kegiatan  yang  tergolong  dalam mekanisme pengelolaan keuangan desa yakni mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan  dan  pertanggungjawaban.  Berdasarkan  tahapan-tahapan  yang  menjelaskan mekanisme pengolahan anggaran desa berasaskan pada ketentuan yang sudah ditetapkan sebagaimana telah dipaparkan di atas, Kementerian yang dimakdsud adalah Kementerian Dalam Negeri, kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi dan Kementerian  Keuangan  menerbitkan  Surat  Keputusan  Bersama  (SKB)  Nomor 900/535/SJ, Nomor: 959/KMK.07/2015 dan Nomor. 49 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyaluran,  pengelolaan  dan  Penggunaan  dana  desa  yang  selama  pelaksanaan pembangunan  desa  pasca  diberlakukannya  UU  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa mengalami banyak permasalahan utamanya dalam hal penyaluran dan penggunaan dana desa.
Dengan  demikian  pengelolaan    keuangan  khususnya  dana  desa  ketika dipersandingkan  denga  prinsip  akuntabilitas  yang  dilakukan  secara  gradual  akan memunculkan rasa percaya publik mengenai penyelenggajaran pengembangan desa yang bertujuan  untuk  mencapai  tingkat  kesejahteraan  rakyat  di  desa  secara  komulatif  akan mendukung keberhasilan pembangunan daerah.
Namun  ketika  prinsip  akuntabilitas  atau  tanggungjawab  kepala  desa  terhadap pengelolaan  dana  desa  tidak  dijalankan  maka  akan  berakibat  pada  tidak  baiknya pengelolaan  dana  desa  yang  berimplikasi  pada  tindak  pidana  Kepala  Desa  dalam  hal penyelewengan dana desa.
Tanggung  jawab  kades  dalam  pengelolaan  Dana  Desa  Tahun  2015  ketika ditemukan  keuangan  negara  maka  kepala  desa/Kuwu  sebagai  pemegang  kekuasaan pengelola  keuangan  desa  maka  dengan  otomatis  harus  mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.
Dalam prakteknya bahwa Dana Desa tahun 2015 sebagai keuangan desa tersebut dituang kembali dalam peraturan desa masing-masing sebagai berikut:
1.  Peraturan  desa  Pegagan  No.  14  Tahun  2015  terkait  APBD  Desa  Pegagan  Tahun Anggaran 2015.
2.  Peraturan  Desa  Karang  Kendal  Nomor  7.a  Tahun  2015  terkait  APBD  Desa  Karang Kendal Tahun Anggaran 2015.
3.  Peraturan APBD Desa Kapetakan Tahun Anggaran 2015.
Jika kepala desa menyimpang dalam pengelolaan anggaran desa dapat diasumsikan bentuk penyimpangannya adalah korupsi dengan menggunakan pendapatan desa dalam hal ini keuangan pengelolaan dana desa tahun 2015 yang membuat rugi keuangan negara akan diberi tindakan  hukum dalam tindakan korupsi.
Di sisi lain, wewenang Pengadilan Tipikor menurut Pasal 5 Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yaitu:
“pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  merupakan  satu-satunya  pengadilan  yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak perkara korupsi”
Sementara itu berdasarkan pasal 6 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara: 1) Tindak pidana korupsi; 2) Tindak pidana pencucian  uang  yang  tindak  pidana  aslinya  adalah  tindak  pidana  korupsi;  3)  Dan/atau tindak  pidana  yang  secara  tegas  dalam  undang-undang  lain  ditetapkan  sebagai  tindak pidana korupsi.
Berdasarkan uraian di atas maka kepala Desa/Kuwu akan mempertanggungjwabkan segala perbuatan dan tindakannya berkaitan dengan APBDesa dalam hal keuangan desa dengan anggaran pengelolaan Dana Desa di desa pada Tahun 2015. Ketika dikaitkan dengan pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kapetakan Tahun 2015 maka berdasarkan hasil penelitian tidak ada indikasi penyelewengan penggunaan Dana Desa pada Tahun 2015, namun secara administrasi masih perlu diperbaiki sehingga lebih maksimal.
Dengan demikian, dapat disimpulkan tanggungjawab kepala desa terhadap bantuan Dana Desa di wilayah Kecamatan Kapetakan tahun 2015 sudah selaras dengan prinsip tanggung jawab dan hukum meskipun belum sempurna secara keseluruhan terkait dengan ketetapan  yang  berlaku.  Oleh  karena  itu,  upaya  perbaikan  dan  peningkatan  perlu dilakukan  secara  berkesinambungan  dengan  selalu  mengadaptasi  keadaan  serta perkembangan  dasar  hukum  dalam  peraturan  perundangan  sehingga  berimplikasi  pada kesejahteraan masyarakat luas.

## Kesimpulan
Hasil  penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  implementasi  Good  Governance mempunyai unsur utama salah satunya adalah akuntabilitas, disisi lain bahwa Dana Desa dapat  diartikan  sebagai  Sumber  Keuangan    Desa  yang  mempunyai  asas  transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, sementara itu dalam  prinsip  pengelolaan  keuangan  desa  yang  meliputi  perencanaan,  pelaksanaan, pelaporan  dan/atau  pertanggungjawaban.  Hal  tersebut  bermuara  pada  pelaksanaan keangan  desa  dalam  hal  pengelolaan  Dana  Desa  dan  Good  Governance  adalah  satu kesatuan yang ternyata mempunyai hubungan dalam menyejahterakan masyarakat dalam bentuk  pelaksanaan  yang  menitik  beratkan  dalam  konsep  dan  asas  akuntabel  dengan melaksanakan segala proses dengan benar dengan baik dan benar.

## BIBLIOGRAFI
Andriani, U., & Zulaika, T. (2019). Peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa. Jurnal Akademi Akuntansi , 2 (2), 119–144.
Arifiyanto, D. F., & Kurrohman, T. (2014). Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Kabupaten Jember. Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan , 2 (3).
Asmawati, I., & Basuki, P. (2019). Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Akurasi: Journal of Accounting and Finance Studies , 2 (1), 63–76.
Astuty,  E.  (2013).  Akuntabilitas  Pemerintah  Desa  dalam  Pengelolaan  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDES)(Studi  pada  Alokasi  Dana  Desa  Tahun Anggaran  2011  di  Desa  Sareng  Kecamatan  Geger  Kabupaten  Madiun). Publika ,
1 (2).
Farida,  V.,  Jati,  A.  W.,  &  Harventy,  R.  (2018).  Analisis  Akuntabilitas  Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang. Jurnal Akademi Akuntansi , 1 (1).
Hidayah, N., & Wijayanti, I. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (DD) Studi Kasus Pada Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Jurnal AKSI (Akuntansi Dan Sistem Informasi) , 2 (2).
Kholmi,  M.  (2017).  Akuntabilitas  pengelolaan  alokasi  dana  desa  (studi  di  desa kedungbetik  kecamatan  kesamben  kabupaten  jombang). Journal  of  Innovation  in Business and Economics , 7 (2), 143–152.
Kumalasari, D., & Riharjo, I. B. (2016). Transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam  pengelolaan  alokasi  dana  desa. Jurnal  Ilmu  Dan  Riset  Akuntansi  (JIRA) , 5 (11).
Makalalag, A. J., Nangoi, G. B., & Karamoy, H. (2017). Akuntabilitas pengelolaan dana desa  di  kecamatan  Kotamobagu  Selatan  kota  Kotamobagu. JURNAL  RISET AKUNTANSI DAN AUDITING" GOODWILL" , 8 (1).
Nafidah,  L.  N.,  &  Anisa,  N.  (2017).  Akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  desa  di kabupaten Jombang. Jurnal Ilmu Akuntansi , 10 (2), 273–288.
Nafidah,  L.  N.,  &  Suryaningtyas,  M.  (2016).  Akuntabilitas  Pengelolaan  Alokasi  Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat. BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam , 3 (1), 214–239.
Nafsiah,  S.  N.,  &  Diana,  M.  (2020).  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  akuntabilitas pengelolaan  alokasi  dana  desa  di  Kecamatan  Indralaya. Jurnal  Ilmiah  Bina Manajemen , 3 (2), 104–112.
Puspa, D. F., & Prasetyo, R. A. (2020). Pengaruh kompetensi  pemerintah desa, sistem pengendalian  internal,  dan  aksesibilitas  laporan  keuangan  terhadap  akuntabilitas pengelolaan dana desa. Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi , 20 (2), 281– 298.
Riyanto, T. (2015). Akuntabilitas Finansial Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) di  Kantor  Desa  Perangat  Selatan  Kecamatan  Marangkayu  Kabupaten  Kutai Kartanegara. Ejournal Administrasi Negara , 3 (1), 130–199.
Setiawan, A., Haboddin, M., & Wilujeng, N. F. (2017). Akuntabilitas pengelolaan dana desa  di  Desa  Budugsidorejo  Kabupaten  Jombang  tahun  2015. Politik  Indonesia: Indonesian Political Science Review , 2 (1), 1–16.
Wida, S. A., Supatmoko, D., & Kurrohman, T. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa–Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi , 4 (2), 148–152.
Yesinia,  N.  I.,  Yuliarti,  N.  C.,  &  Puspitasari,  D.  (2018).  Analisis  Faktor  yang Mempengaruhi  Akuntabilitas  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  (Studi  Kasus  Pada Kecamatan  Yosowilangun  Kabupaten  Lumajang). Jurnal  Aset  (Akuntansi  Riset) ,
10 (1), 105–112.

## Copyright holder:
Abdullah, Junaedi, Sanusi, Putri Amalia Zubaedah (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: