PENGUATAN REGULASI DAN PERJANJIAN: UPAYA OPTIMALISASI ANJAK PIUTANG SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN PERUSAHAAN
Lastuti Abubakar* dan Tri Handayani Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran
Jl. Raya Bandung-Sumedang Km. 21 Jatinangor, Kab. Sumedang 45363 lastuti.abubakar@unpad.ac.id

## Abstract
The  Type  of  financing  that  can  be  used  by  companies  using  their  own  assets  is  Factoring. However,  indecisive  arrangements  caused  the  practice  of  factoring  more  like  loans  with collateral  than  the  purchase  of  receivables.  This  can  be  seen  from  the  type  of  Factoring  with Recourse, which imposes the risk of uncollectible receivables to the Client (seller of receivables). Therefore, it is necessary to strengthen regulations and agreements to optimize the factoring as an  alternative  corporate  financing  through  the  purchase  of  receivables.  Strengthening  the regulations  can  be  done  by  providing  a  guidelines  in  the  Factoring  Agreement  to  insert  a buyback  clause  (buy  back  receivables)  by  the  company  (client  )  in  Factoring  With  Recourse. Supervision of the use of standard agreements is one of the efforts to ensure the agreement meets the essence of Factoring.
Keywords : Factoring; Factoring with Recourse; Regulations and Agreements

## Abstrak
Salah  satu alternatif pembiayaan  yang dapat  digunakan  oleh perusahaan  dengan  menggunakan asetnya  sendiri  adalah  Anjak  Piutang.  Namun,  pengaturan  yang  tidak  tegas  mengakibatkan praktik  Anjak  Piutang  lebih  mengarah  pada  pinjaman  dengan  jaminan  daripada  pembelian piutang.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  jenis Factoring  with  Recourse yang  membebankan  risiko piutang  yang  tidak  tertagih  kepada  Klien  (penjual  piutang).  Oleh  karena  itu,  diperlukan penguatan regulasi dan perjanjian Anjak Piutang untuk mengoptimalkan Anjak Piutang sebagai alternatif  pembiayaan  perusahaan  melalui  pembelian  piutang.  Penguatan  regulasi  dapat dilakukan dengan memberikan pedoman dalam perjanjian Anjak Piutang untuk mencantumkan klausul buyback (pembelian  kembali  piutang)  oleh  perusahaan  (klien)  dalam Factoring  with Recourse .  Pengawasan  terhadap  penggunaan  perjanjian  baku  menjadi  salah  satu  upaya  untuk memastikan perjanjian memenuhi esensi Anjak Piutang.
Kata Kunci : Anjak Piutang ( Factoring ); Factoring with Recourse ; Regulasi dan Perjanjian

## A. Pendahuluan
Pembiayaan  perusahaan  merupakan salah satu faktor penting bagi kelangsungan dunia usaha. Dapat dikatakan tidak ada satu perusahaan  pun  yang  tidak  membutuhkan sumber  pembiayaan  termasuk  usaha  mikro. Anjak  Piutang  merupakan  salah  satu  jenis perusahaan  pembiayaan  yang  menawarkan
pembiayaan  melalui  pembelian  piutang perusahaan.  Secara  umum  Anjak  Piutang dapat diartikan sebagai pengaturan keuangan ( financial  arrangement )  dimana  perusahaan (s upplier/klien )  menjual  piutang  kepada
Perusahaan
Pembiayaan
( factor ) berdasarkan  premi  (keuntungan),  dan menerima  uang  tunai  untuk  kebutuhan modal segera (Kouvelis & Xu, 2018).
Di  beberapa  negara,  Anjak  Piutang merupakan bentuk  pembiayaan yang signifikan  baik  untuk  perusahaan  besar, kecil  dan  menengah,  walaupun  mayoritas menjadi  pilihan  pembiayaan  bagi  usaha kecil  menengah.    Berdasarkan  data  yang dikeluarkan oleh Factor Chain International (FCI)  yaitu  jaringan  global  utama  dari sekitar  410  perusahaan  Anjak  Piutang  dan bank  yang  terlibat  dalam  kegiatan  Anjak Piutang  di  lebih  dari  90  negara,  Anjak Piutang  sebagian  besar  digunakan  dalam perdagangan  domestik.  Namun  demikian, sejak  tahun  2008  penggunaannya  dalam perdagangan  internasional  meningkat  pesat. Secara keseluruhan, 49 negara termasuk AS, anggota  utama  Uni  Eropa,  Brasil,  India, Turki,  anggota  utama  ASEAN,  dan  negara- negara  Timur  Tengah,  menyumbang  93% dari  perdagangan  global.  Anjak  Piutang Indonesia  masih  sangat  rendah  yaitu  16% atau  14  US  juta  Dollar  pada  tahun  2014. (Marc Auboin, 2016)
Anjak  piutang  adalah  contoh  teknik pembiayaan yang tidak memerlukan kehadiran lembaga besar karena bergantung pada  perusahaan  itu  sendiri  (Emira Kozarevic, 2016). Selain pembelian piutang, Perusahaan  Pembiayaan  ( factor )  dapat melayani  jasa  seperti    penagihan    piutang tersebut  dari  debitor;  dan  layanan  lainnya terkait perdagangan komersial dan keuangan dengan  biaya  tertentu.    Di  China  misalnya, Anjak  Piutang  sangat  menonjol  bagi  Usaha Kecil  Menengah  (UKM)  dan  dapat  secara efektif mengatasi kendala keuangan mereka. Namun  demikian,  pengembangan  Anjak Piutang  yang  luas  belum  meringankan tekanan pembiayaan UKM karena
permasalahan pembiayaan di China memiliki  beberapa  kekhasan.  Di  China Anjak  Piutang  bisa  belum  menjadi  solusi yang  efisien  untuk  mengatasi  pembiayaan UKM karena beberapa alasan. Pertama, ada beberapa Lembaga keuangan yang menyediakan layanan Anjak Piutang terutama Bank yang mendukung
perdagangan  dengan perusahaan  besar  yang layak  mendapatkan  kredit.  Oleh  karena  itu, UKM  tidak  dapat  mengakses  anjak  piutang
biasa  untuk  membiayai  produksi  mereka sehingga  memperluas  utang  berantai.
Kedua, Anjak Piutang
biasanya membutuhkan  informasi  kredit  yang  baik dari  piutang,  dan  pengembangannya  sangat terhambat  oleh  biro  informasi  kredit  yang tidak  lengkap  di  China.  Ketiga,  anjak piutang biasa lazimnya melibatkan penjualan  piutang  dagang  secara  tunai. Metode  perdagangan  tunai  ini  membuat layanan  Anjak  Piutang  lebih  sulit  untuk maju  jika  ada  pembatasan  tunai  dalam kebijakan  ekonomi.  Oleh  karena  itu,  China mengembangkan  teknologi  inovatif  yaitu Circulation  of  receivable  creditor’s  right (RCCR) yang bertujuan mengatasi hambatan untuk memecahkan masalah hutang berantai dalam  konteks  China.  Dalam  hal  ini,  hak piutang  dapat  ditransfer  melalui  sertifikat perdagangan  ( trading  certificate )  daripada secara  tunai,  dan  perdagangan  tidak  hanya didasarkan  pada  kualitas  kredit  piutang, tetapi  juga  nilai  agunan.  Dengan  demikian dilakukan  sekuritisasi  asset  keuangan terlebih dahulu dari perusahaan. Ada 3 tahap dalam  proses  RCCR  yaitu  penerbitan sertifikat hak, pengalihan sertifikat hak, dan pembelian  kembali  kembali  sertifikat  hak. Melalui  RCCR  hutang  berantai  dapat dibatasi  oleh  satu  hubungan  hukum  antara pemohon  dan  pemegang  sertifikat  dengan mentransfer  sertifikat  hak.(Chen,  Liang,  & Zheng, 2014)
Dapat  disimpulkan  bahwa  regulasi Anjak  Piutang  di  China  justru  dibuat  untuk mengatasi  kesulitan  pembiayaan  UKM. Berdasarkan  hasil  penelitian,  perusahaan Anjak  Piutang  kurang  berkembang  di Indonesia karena beberapa hal, di antaranya risiko  kredit  yang  melekat  karena  kredit yang  dibiayai  adalah  piutang  yang  belum dapat ditagih dan tidak menyertakan agunan lain.  Selain  itu,  belum  terdapat  aturan  yang baku mengenai mekanisme, termasuk ketika ada  kendala  yang  berkaitan  dengan  hukum pada  perusahaan  Anjak  Piutang,  sehingga investor  enggan  menginvestasikan  dananya (Diansari  &  Adhivinna,  2019).  Di  sisi  lain, Anjak
Piutang berpotensi untuk dikembangkan  sebagai  salah  satu  alternatif
pembiayaan bagi UKM, mengingat keunggulannya dibandingkan perbankan dan pasar  modal  yang  sulit  diakses  oleh  UKM. Tidak  semua  perusahaan  memiliki  akses pada  perbankan  atau  hanya  perusahaan dengan  kriteria  tertentu  yang  dapat melakukan  penawaran  umum  di  pasar modal.
Sebagaimana diketahui, perbankan menetapkan  standar  yang  cukup  ketat  bagi pelaku  usaha untuk memperoleh kredit atau pembiayaan  berdasarkan  prinsip  syariah mengingat  regulasi  perbankan  yang  ketat dan  kewajiban  menerapkan  prinsip  kehati- hatian  bank  ( prudential  banking  principle ). Dalam  pemberian  kredit  atau  pembiayaan syariah,  Bank  wajib  melakukan  analisa sebelum  kredit  atau  pembiayaan  diberikan untuk memperoleh keyakinan bahwa debitor beritikad  baik  dan  mampu  membayar. Analisa ini dikenal dengan Analisa 5 C ( the 5 C’s analysis of credit ) yang salah satunya adalah collateral (agunan) (Lastuti Abubakar,  2018).  Permasalahan collateral ini  menjadi  salah  satu  kendala  bagi  pelaku usaha  tertentu  untuk  memiliki  akses  pada Bank.  Dalam  praktik  usaha-usaha  yang tergolong  usaha  mikro  diklasifikasikan sebagai  pelaku  usaha  yang unbankable (tidak  memenuhi  syarat  tertentu  untuk mengakses  kredit  perbankan),  terutama terkendala dengan kemampuan menyediakan collateral (jaminan)  yang  ternyata  masih berperan  penting  sebagai  pertimbangan Bank  untuk  menerima  atau  menolak  kredit (Marta  &  Satria,  2016).  Itu  sebabnya, pemerintah  menggagas  penyaluran  kredit Usaha  Rakyat  (KUR)  dengan  menunjuk bank  sebagai  penyalur  KUR.  Pemerintah bahkan  perlu  menunjuk  Lembaga  Penjamin untuk memastikan agar Bank penyalur KUR memperoleh  kepastian  dan  jaminan  bahwa dana  yang  disalurkan  dapat  kembali.  Dapat dikatakan  bahwa collateral (jaminan) merupakan  salah  satu  unsur  dalam  Analisa pemberian  kredit  sebagai  implementasi prudential banking principle.
Sama  halnya  dengan  perbankan, regulasi  pasar  modal  mengatur  secara spesifik  persyaratan  untuk  melakukan
penawaran umum, yang tidak memungkinkan  semua  perusahaan  dapat menggunakan  pasar  modal.  Walaupun demikian,  OJK  membuka  kesempatan  bagi usaha-usaha  dengan  prospek  yang  baik untuk masuk ke pasar modal. Melalui POJK No  53/POJK.04/2017  tentang  Pernyataan pendaftaran  Dalam  Rangka  Penawaran Umum  dan  Penambahan  Modal  Dengan Memberikan  Hak  memesan  Efek  Terlebih Dahulu  Oleh  Emiten  Dengan  Aset  Skala Kecil  atau  Emiten  dengan  Aset  Skala Menengah,  pelaku  usaha  yang  memenuhi persyaratan  dapat  mencatatkan  saham perusahaannya di Papan Akselerasi di Bursa Efek  Indonesia,  sebelum  memenuhi  syarat untuk  dicatatkan  di  Papan  Pengembangan dan  selanjutnya  di  Papan  Utama.  Dengan demikian,  pasar  modal  membuka  peluang bagi  pelaku  usaha  dengan  asset  skala  kecil dibawah 50 miliar dan skala Menengah yaitu asset  diatas  50  Miliar  dan  di  bawah  250 miliar untuk mendapatkan akses permodalan yang  lebih  besar;  mendorong  ekspansi bisnis; dan mendorong tata kelola perusahaan  yang  lebih  profesional  sehingga dapat  meningkatkan  value  dan  aspek fundamental perusahaan.
Melihat  karakteristik  perbankan  dan pasar  modal  tersebut,  tetap  dibutuhkan sumber-sumber  pembiayaan  lain  bagi perusahaan  sebagai  pilihan,  terutama  bagi perusahaan  yang  ingin  menggunakan  asset likuidnya  sebagai  sumber  pembiayaan. Dengan demikian, perusahaan dapat memilih  sumber-sumber  pembiayaan  yang sesuai  dengan  karakteristik  usaha  dan kemampuannya.  Makin  banyak  alternatif pembiayaan, makin besar peluang perusahaan  untuk  mengembangkan  usaha,
dan akan semakin
mempercepat pertumbuhan ekonomi.

## B. Pembahasan
1. Regulasi Anjak Piutang di Indonesia
Anjak  Piutang  ( Factoring )  merupakan salah  satu  jenis  perusahaan  pembiayaan yang  masuk  dalam  lingkup  Lembaga Pembiayaan.  Mengacu  pada  Pasal  1  Angka
4  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), lembaga  pembiayaan  termasuk  salah  satu lembaga  jasa  keuangan  yang  berada  dalam pengawasan  OJK.    Selanjutnya,  Pengaturan Anjak  Piutang  merujuk  pada  Peraturan Persiden  Nomor:  9  Tahun  2009  Tentang Lembaga Pembiayaan (Perpres No. 9/2009). Pasal  1  Angka  6  Perpres  No.  9/2009 mendefinisikan  Anjak  Piutang  sebagai kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian  piutang  dagang  jangka  pendek suatu  perusahaan  berikut  pengurusan  atas piutang  tersebut.  Lebih  lanjut,  pengaturan Anjak  Piutang  diatur  dalam  Peraturan  OJK Nomor: 35 /POJK.05/2018 Tentang
Perusahaan  Pembiayaan  (POJK  35/2018) dan menggunakan istilah Factoring. Sedikit berbeda  dengan  Perpres  No  9/2009,  POJK 35/2018  mendefinisikan Factoring (Anjak Piutang)  sebagai  kegiatan  pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang usaha suatu perusahaan  berikut  pengurusan  atas  piutang tersebut.  Tidak  ada  perbedaan  yang signifikan  kecuali  istilah  piutang  dagang jangka  pendek  diubah  menjadi  piutang usaha.  Perubahan ini  sangat wajar mengingat  istilah  “pedagang  dan  perbuatan perniagaan  yang  diatur  dalam  Pasal  2-s/d  5 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Dagang (KUHD)  telah  dicabut  dan  kemudian digunakan istilah perusahaan atau menjalankan  usaha”.  Istilah  perusahaan  ini kemudian  digunakan  juga  dalam  Undang- Undang  Nomor:  8  Tahun  1997  tentang Dokumen  Perusahaan.  Apabila  dicermati, pengaturan Anjak Piutang dalam Perpres No 9  Tahun  2009  dan  POJK  No  35/2018 tersebut  mengatur  hal  yang  bersifat administratif  dan  umum  terutama  berkaitan dengan  jenis  pembiayaan  serta  hak  dan kewajiban  perusahaan  pembiayaan.  Oleh karena  itu  hubungan  hukum  di  antara Perusahaan  Pembiayaan  (f actor )  dengan perusahaan  penjual  piutang  ( supplier atau klien)  diatur  dalam  perjanjian  Anjak Piutang.
Sebagai  salah  satu  perjanjian  yang berkembang dalam praktik bisnis, perjanjian Anjak Piutang termasuk ke dalam perjanjian
tidak  bernama  yang  tunduk  kepada ketentuan  dalam  Buku  III  KUHPerdata, terutama  asas  kebebasan  berkontrak  yang diatur  dalam  Pasal  1338  Ayat  (1) KUHPerdata.    Dalam  praktik,  perjanjian Anjak  Piutang  ini  kadangkala  menyimpang dari esensi Anjak Piutang bahkan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.  Salah  satu  contoh  pelanggaran regulasi  Anjak  Piutang  adalah  pelanggaran terhadap  pasal-pasal  dalam  POJK  No 35/2018 yang dilakukan oleh PT Wannamas Multi  Finance  karena  tidak  memenuhi ketentuan-ketentuan  sebagai  berikut:  (a) Melanggar  Pasal  10  Ayat  (3)  POJK  No  35/ 2018,  yaitu  “  Perusahaan  Pembiayaan dilarang melakukan transaksi Anjak Piutang dengan  Pemberian  Jaminan  dari  Penjual Piutang  dengan  Perusahaan  Pembiayaan lainnya sebagai Debitur”; (b) Pasal 82 Huruf e  POJK  No  35/POJK.05/2018  yaitu” Perusahaan Pembiayaan dilarang melakukan tindakan yang menyebabkaan atau memaksa Lembaga  keuangan  lainnya  yang  berada  di bawah pengawasan OJK melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan”
Atas  pelanggaran  tersebut,  OJK  telah membekukan kegiatan usaha PT Wannamas Multi  Finance  dan  dilarang  melakukan  :  1) kegiatan usaha dan/atau penyaluran pembiayaan  baru;  2)  pengajuan  pinjaman baru;  3)  Pencairan  pinjaman  baru;  4) Penjualan  dan/atau  pengalihan  portofolio pembiayaan  dan/atau  asset  Perusahaan; dan/atau 5) Pembayaran kepada pihak ketiga kecuali  untuk  pembayaran  angsuran  bank, utilitas  kantor,  pembayaran  sewa  Gedung operasional kantor, pembayaran gaji pegawai  untuk  jabatan  selain  Direksi  dan Dewan Komisaris, dan/atau pembayaran lain berdasarkan persetujuan OJK (OJK, 2019). Pembekuan  usaha  ini  dilakukan  setelah sebelumnya  diberi  sanksi  berupa  peringatan tertulis  paling  banyak  3  kali  berturut-turut dengan masa  berlaku  masing-masing  paling lama  2  bulan.  Dalam  hal  Perusahaan Pembiayaan  belum  memenuhi  ketentuan Pasal  10  Ayat  (3)  dan  Pasal  82  Huruf  e PJOJK  No  35/POJK.05/2018,  perusahaan akan  dikenakan  sanksi  berupa  pencabutan
Izin  Usaha.  Tampaknya,  PT.  Wannamas kembali  melakukan  pelanggaran  terhadap POJK  35/POJK.05/2018  untuk  kedua kalinya. Hal ini dapat dilihat dari Surat OJK
Nomor: S-128/NB.2/2020 Perihal Pembekuan  Kegiatan  Usaha  akibat  tidak memenuhi  ketentuan  dalam  Pasal  95  Ayat (1) POJK 35/POJK.05/2018 yaitu
“perusahaan wajib menjaga kualitas piutang pembiayaan”,  dan  Pasal  95  Ayat  (3)  yaitu “perusahaan pembiayaan wajib setiap waktu mempertahankan  rasio  Saldo  Piutang Pembiayaan ( Outstanding Principal ) dengan kategori  kualitas  piutang  pembiayaan bermasalah  (non  performing  financing) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah dikurangi cadangan penyisihan penghapusan piutang  pembiayaan  yang  telah  dibentuk oleh  Perusahaan  Pembiayaan  untuk  piutang pembiayaan  kurang  lancar,  diragukan,  dan macet  dibandingkan  dengan  total  Saldo Piutang Pembiayaan ( outstanding principal ) paling  tinggi  sebesar  5  %  .  Berdasarkan Pasal 115 Ayat (1), Ayat (4) dan Ayata (6), Pasal  114  huruf  c  dan  Ayat  (2),  Pasal  114 Ayat  (5)  dan  Pasal  114  Ayat  (7)  POJK 35/POJK.05/2018  PT.  Wannamas  kembali dikenakan  sanksi  Pembekuan  Kegiatan Usaha  dalam  jangka  waktu  6  bulan.  Dalam hal  PT  Wannamas  sebelum  berakhirnya jangka  waktu  pembekuan  kegiatan  usaha telah memenuhi ketentuan Pasal 95 Ayat (1) dan  (3)  POJK  35/POJK.05/2018,  OJK mencabut sanksi pembekuan kegiatan usaha. Terkait pelanggaran regulasi, OJK memiliki kewenangan melakukan pengawasan, pembinaan dan pemberian sanksi
administratif.
2. Anjak Piutang: Pembiayaan Perusahaan Melalui Pembelian Piutang Perusahaan
Secara  umum,  Anjak  Piutang  adalah pengalihan  Piutang  perusahaan  kepada Perusahaan  Pembiayaan  ( Factoring ).  Anjak Piutang  ini  merupakan  bentuk  pembiayaan jangka  pendek  kontemporer  dan  spesifik berdasarkan  penjualan  asset  jangka  pendek tanpa  jaminan  kepada  perusahaan  Anjak Piutang.  Piutang  inilah  bentuk  asset
perusahaan yang likuid, sehingga memudahkan perusahaan untuk
mendapatkan  pembiayaan  tanpa  biaya tambahan  (Ivanovic,  Baresa,  &  Bogdan, 2011).
Terdapat  beberapa  keuntungan  bagi perusahaan  yang  menggunakan  anjak piutang  sebagai  alternatif  pembiayaan. Pertama, Anjak Piutang membantu perusahaan  meningkatkan  arus  kas  untuk hal-hal  seperti  penggajian,  biaya  operasi, dan  melakukan  bisnis  baru.  Selain  itu, perusahaan factoring akan  memberikan bantuan untuk melakukan penagihan piutang perusahaan yang dialihkan kepada perusahaan factoring. Dengan  demikian, terdapat  3  pihak  yang  terlibat  langsung dalam Anjak Piutang yaitu perusahaan yang menjual  piutang  ( supplier );    debitor  yang memiliki  utang  kepada supplier (debitor atau customer ); dan Perusahaan Pembiayaan ( fact o r )  (Alayemi,  Oyeleye,  &  Adeoye,
2015).
Anjak  Piutang  dianggap  sebagai  solusi cepat untuk meringankan krisis modal kerja yang  dihadapi  banyak  perusahaan.  Hal  ini didukung  oleh  fakta  bahwa  Anjak  Piutang melepaskan  keuangan  yang  mungkin terjebak  dalam  jangka  waktu  yang  lama seketika  dalam  pembayaran  di  muka (Onaepemipo  et  al.,  2019).  Hal  ini  agak berbeda  dengan  fungsi factor yang  diatur dalam Unidroit Convention on International Factoring  1988.    Article  1.2.b  yang mengatur  fungsi factor (Perusahaan  Anjak Piutang)  sebagai  berikut:  (International Institute For The Unification Of Private Law (UNiDroit), 1988)
“the factor is to perform at least two of the  following  functions: finance  for  the supplier,  including  loans  and  advance payment,  maintenance  of  accounts (ledgering)  relating  to  the  receivables; collection  of  receivables;  protection against  default  in  payment  to  debtors, and  notice  of  the  assignment  of  the receivables is to be given to debtors”
Dua  dari  fungsi Factor di  atas  yang menyiratkan  terjadinya  pengalihan  piutang
adalah:  1) Factor menjalankan  fungsi memberikan  perlindungan  terhadap  gagal bayar; 2) pemberitahuan pengalihan piutang kepada  debitor.  Dari  perpektif  hukum Indonesia,  dua  fungsi  tersebut  merupakan esensi  dari cessie sebagai  mekanisme pengalihan  piutang  atas  nama  yang  diatur dalam  Pasal  613  KUHPerdata.  Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Unidroit  on  International  Factoring  1988 menganut konsep factoring sebagai pembelian  atau  pengalihan  piutang  yang murni dan konsisten.
Dalam  praktik factoring di  beberapa negara,  Jenis Factoring  with  Recourse atau Recourse Factoring  adalah  yang  paling umum  digunakan,  yang  dalam  klausula perjanjian  diterjemahkan  bahwa supplier harus  membeli  kembali  ( buy  back )  piutang yang  tidak  dapat  ditagih  oleh  perusahaan Anjak Piutang (Webster Jorgensen, 2019).
Berbeda dengan Unidroit on International Factoring 1988 , POJK Nomor: 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan mendefinisikan  Anjak  Piutang  sebagai pembelian  piutang,  namun  esensinya menjadi  “kabur”  ketika  merujuk  pada definisi  kedua  jenis  Anjak  Piutang  dalam POJK. Hal ini dapat dilihat dari pembedaan jenis Anjak Piutang yaitu: 1) Anjak Piutang dengan  Pemberian  Jaminan  dari  Penjual Piutang ( Factoring with Recourse ) atau Full Recourse  Factoring ;  dan  2)  Anjak  Piutang tanpa  Pemberian  Jaminan  dari  Penjual Piutang  ( Factoring  without  Recourse )  atau non  recourse  factoring . Factoring  with Recourse adalah  transaksi  Anjak  Piutang dimana  penjual  piutang  menanggung  risiko tidak  tertagihnya  sebagian  atau  seluruh piutang  yang  dijual  kepada  Perusahaan Pembiayaan,  sedangkan Factoring  without Recourse merupakan  transaksi  Anjak Piutang  dimana  Perusahaan  pembiayaan menanggung risiko tidak tertagihnya seluruh piutang  yang  dijual  kepada  Perusahaan Pembiayaan.    Frasa  “penjual  piutang menanggung risiko” secara hukum meletakkan  tanggung  jawab  pembayaran oleh  debitor  -  pada  Penjual  Piutang.
Seharusnya, dengan telah dilakukan pembelian piutang oleh Perusahaan Pembiayaan  ( factor) dan  pembayaran kepada Perusahaan ( supplier ) maka
hubungan  hukum  diantara  para  pihak  telah selesai.
Namun  demikian,  dari  sisi  Perusahaan Pembiayaan ( factor ) konsekuensi hukum ini tentu dianggap belum memberikan kepastian bahwa Piutang yang telah dibeli akan dapat ditagih.  Berdasarkan  hasil  penelitian  yang telah  dilakukan,  perjanjian  Anjak  Piutang seringkali memuat klausul yang mewajibkan Perusahaan  ( supplier) untuk  menyerahkan jaminan (Badriyah, 2009). Penulis
sependapat pencantuman klausul penyerahan jaminan  oleh  Perusahaan  ( supplier )  adalah tidak  tepat.  Berbeda  dengan  kredit perbankan  yang  mengedepankan collateral (agunan) sebagai salah satu syarat pencairan kredit,  Anjak  Piutang  sebagai  pembiayaan berbasis  pengalihan  piutang  seharusnya tidak mengenal adanya jaminan. Pencantuman  klausula  jaminan  dalam perjanjian Anjak Piutang akan mengaburkan esensi  Anjak  Piutang  dan  menyebabkan Anjak  Piutang  bergeser  fungsinya  menjadi seperti  kredit  perbankan  atau  utang  piutang dengan  jaminan.  Demikian  juga  halnya dengan  praktik  di  sebagian  besar  negara, praktik Full Recourse Factoring ini ditandai sebagai  pinjaman  yang  dijamin  ( secured loans ).  Namun  demikian,  di  Inggris Full Recourse  Factoring diperlakukan  sebagai penjualan piutang yang sebenarnya jika para pihak  memang  berniat  untuk  menjual piutang  tersebut.  Anjak  piutang  berbeda dengan  pemberian  kredit  oleh  bank konvensional  dimana  dalam  anjak  piutang melibatkan pembelian dan penjualan piutang oleh supplier sedangkan  kredit  perbankan berdasarkan  pinjaman  yang  dijamin  oleh asset tertentu termasuk piutang. Oleh karena itu,  perusahaan  pembiayaan  utamanya  akan fokus pada kualitas asset (piutang) dan pada kelayakan  kredit  dari  debitor (customer) daripada supplier itu sendiri (Tatge & Tatge,
2012).  Dengan  demikian,  bagi  perusahaan pembiayaan  yang  menawarkan  pembiayaan Anjak  piutang,  semestinya  melakukan
analisa  terhadap  piutang supplier dan debitor sebelum memutuskan untuk membeli piutang.
Dalam praktik, karena Anjak Piutang ini dituangkan  dalam  perjanjian  dan  berbentuk perjanjian  baku  yang  klausulnya  sudah ditentukan  oleh  Perusahaan  Pembiayaan, penyimpangan esensi factoring ataupun hal- hal  di  luar  ketentuan  perundang-undangan sangat  mungkin  terjadi.  Oleh  sebab  itu, perjanjian  Anjak  Piutang  berperan  penting untuk  memastikan  bahwa  praktik  Anjak Piutang  mematuhi  esensi  Anjak  piutang yang sebenarnya.
3. Perjanjian  Anjak  Piutang  Dengan Pencantuman Buy Back Oleh Penjual Piutang
Mengacu  pada  esensi  Anjak  Piutang sebagai  pembiayaan  melalui  pembelian piutang,  maka  pengalihan  Piutang  dari supplier kepada  Perusahaan  Pembiayaan ( Factor ) lazim menggunakan Cessie. Cessie adalah  cara  pengalihan  piutang  atas  nama dengan  cara  yang  telah  ditentukan  dalam Pasal 613 KUH Perdata. Pertama, pengalihan  piutang  dilakukan  dengan membuat akta baik otentik maupun di bawah tangan;  kedua,  pengalihan  tersebut  harus diberitahukan  kepada  debitor.  Pasal  613 KUH  Perdata  mengatur  secara  tegas  bahwa pengalihan  piutang  tersebut  tidak  akan  ada akibat  hukumnya  bagi  debitor  sebelum cessie itu  diberitahukan  kepadanya  atau disetujuinya secara tertulis atau diakuinya.
Kewajiban  pemberitahuan  pengalihan piutang kepada debitor merupakan hal yang wajar  karena  debitor  perlu  mengetahui kepada siapa utang tersebut akan dibayarkan.  Sepanjang  pengalihan  piutang itu tidak diberitahukan kepada debitor, maka debitor  tidak  dapat  dipersalahkan  apabila tetap  melakukan  pembayaran  kepada supplier. Permasalahan  siapa  yang  akan memberitahukan  kepada  debitor  bergantung kepada  kesepakatan,  namun  lazimnya penjual piutang ( supplier ) lah yang dibebani kewajiban memberitahukan bahkan kadangkala  meminta  persetujuan  debitor untuk  mengalihkan  piutangnya. Kadangkala
pemberitahuan  ini  disampaikan  oleh Factor untuk  kepentingan  supplier. Unidroit Convention  on  International  Factoring 1988,  secara  tegas  menyebutkan  fungsi pemberitahuan kepada debitor ini merupakan salah satu fungsi Factor. Setelah piutang tersebut beralih, seharusnya kewajiban penjual piutang ( supplier ) selesai. Secara  yuridis,  Perusahaan  Anjak  Piutang lah  kreditor  baru  yang  akan  menerima pembayaran  dari  debitor.  Namun  demikian, Perusahaan  Anjak  Piutang  memerlukan jaminan  bahwa  debitor  akan  membayar utangnya  pada  saat  jatuh  tempo.  Itu sebabnya,  dalam  praktik  banyak  digunakan jenis Factoring with Recourse . Dalam POJK No.  35/POJK.05/2018, Factoring  with Recource membebani  penjual  piutang ( supplier )  untuk  menanggung  risiko  tidak tertagihnya  sebagian  atau  seluruh  piutang yang  dijual  kepada  Perusahaan  Anjak Piutang.
Teknik  Anjak  Piutang  di  beberapa negara termasuk pengaturan dalam Unidroit Convention on International Factoring 1988 mengatur  mekanisme  penjaminan  kepada Perusahaan  Anjak  Piutang  untuk  jenis Factoring with Recourse adalah dengan cara mencantumkan  klausul  membeli  kembali ( buyback ) oleh supplier apabila debitor tidak membayar.  Mekanisme  ini  lebih  tepat dibandingkan  kewajiban supplier untuk menjamin  dan  menanggung  risiko  tidak terbayar,  termasuk  mencantumkan  klausul jaminan.  Melalui  klausul buy  back ,  unsur pengalihan  piutang  sudah  lahir,  sehingga yang  diperlukan  adalah  kewajiban  untuk membeli  kembali.  Oleh  karena  itu, pencantuman  kewajiban  membeli  kembali ( buy  back )  menjadi  klausul  kunci  bagi perusahaan Anjak piutang untuk memeroleh kepastian pembayaran. Pencantuman klausul buy  back dalam  perjanjian  Anjak  Piutang sebaiknya  dicantumkan  dan  ditegaskan dalam  regulasi.  Oleh  karena  itu,  diperlukan penguatan  regulasi  yang  mengatur  secara tegas  pencantuman  klausul buy  back dalam perjanjian Factoring with Recourse di dalam peraturan perundang-undangan atau
setidaknya  mewajibkan  setiap  Perusahaan
Pembiayaan  ( factor )  membuat  prosedur operasional standar sebagai pedoman dalam pembuatan  perjanjian  Anjak  Piutang  yang sejalan    Surat  Edaran  OJK  Nomor: 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku.

## 4. Pengawasan  Terhadap  Penggunaan Kontrak Baku dalam Aktivitas Anjak Piutang
Sejalan  dengan  fungsi  OJK  sebagai otoritas  Jasa  Keuangan  maka  fungsi pengaturan  dan  pengawasan  terhadap praktik  Anjak  Piutang  sebagai  alternatif pembiayaan  menjadi  relevan.  Berdasarkan Pasal  4  UU  OJK  tujuan  pembentukan  OJK adalah  agar  keseluruhan  kegiatan  di  dalam sektor jasa keuangan: a) terselenggara secara teratur,  adil,  transparan,  dan  akuntabel;  b) mampu  mewujudkan  sistem  keuangan  yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan c) mampu melindungi kepentingan
Konsumen dan masyarakat. Dalam penjelasan  diuraikan  bahwa  dengan  tujuan tersebut, OJK  diharapkan  dapat mendukung kepentingan  sektor  jasa  keuangan  nasional sehingga  mampu  meningkatkan  daya  saing nasional.  Lebih  lanjut  penjelasan  Pasal  4 huruf  c  merinci  bahwa  yang  dimaksud dengan  melindungi  kepentingan  konsumen dan  masyarakat  termasuk  perlindungan terhadap  pelanggaran  dan  kejahatan  di sektor jasa keuangan seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan. Di  samping  itu,  Pasal  5  UU  OJK mengatur bahwa OJK
berfungsi menyelenggarakan  sistem  pengaturan  dan pengawasan  yang  terintegrasi  terhadap keseluruhan  kegiatan  di  dalam  sektor  jasa keuangan.  Mengacu  pada  tujuan  dan  fungsi OJK tersebut, maka pengawasan pelaksanaan  pembiayaan  Anjak  Piutang termasuk  pengawasan  terhadap  penggunaan perjanjian  dalam  bentuk  perjanjian  baku tentu dapat dimasukkan sebagai bagian dari aspek  yang  perlu  diawasi.  Perjanjian  baku selalu identik dengan posisi tawar yang lebih tinggi  pada  salah  satu  pihak,  dalam  hal  ini adalah perusahaan pembiayaan. Pengawasan dimaksudkan  untuk  mengarahkan  agar
perjanjian yang dibuat tidak mengesampingkan  regulasi  dan  tujuan Anjak Piutang.
Dengan  diterbitkannya  Surat  Edaran OJK  Nomor:  13/SEOJK.07/2014  tentang Perjanjian  Baku,  maka  standar  perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha jasa keuangan termasuk perusahaan pembiayaan seharusnya  sudah  memenuhi  prinsip-prinsip perjanjian  yang  baik.  Melalui  fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan perjanjian,  praktik  Anjak  Piutang  dapat dikembalikan kepada fungsi semula sebagai pembiayaan  dengan  mekanisme  pembelian piutang.  Dengan  demikian,  perusahaan benar-benar mempunyai pilihan pembiayaan yang  sesuai  dengan  kemampuan  dan kebutuhan  perusahaan.  Selain  pengawasan, OJK  dapat  melakukan  penguatan  regulasi dengan  memasukkan  kewajiban  perusahaan pembiayaan  untuk  memiliki  prosedur operasional  standar  yang  salah  satunya kewajiban  mencantumkan  klausul buy  back (membeli  kembali)  dalam  jenis Factoring with Recourse.

## C. Simpulan
Berdasarkan  regulasi  yang  mengatur Anjak Piutang dan praktik Anjak Piutang di Indonesia,  dapat  disimpulkan  sebagai berikut:  Pertama,  perkembangan  Anjak Piutang sebagai alternatif pembiayaan dapat dioptimalkan melalui penguatan regulasi dan perjanjian  Anjak  Piutang,  yang  memuat esensi  Anjak  Piutang  sebagai  pembiayaan melalui  pembelian  piutang  perusahaan. Penguatan  regulasi  dan  perjanjian  ini diharapkan dapat menjadi alternatif pembiayaan yang menarik bagi pelaku usaha sekaligus  menarik  minat  investor  untuk berinvestasi  di  perusahaan  pembiayaan. Berbeda  dengan  kredit  perbankan  yang mengutamakan  jaminan,  Anjak  Piutang berfokus  pada  kualitas  asset  (piutang)  dan pada  kelayakan  kredit  dari  debitor (customer) daripada  kemampuan  penjual piutang ( supplier ) itu sendiri.
Simpulan  kedua,  esensi  Anjak  Piutang sebagai  alternatif  pembiayaan  melalui mekanisme  pembelian  piutang  dapat  tetap
dipertahankan  dengan  memuat  klausul buy back dalam perjanjian Anjak Piutang dengan pemberian  jaminan  dari  penjual  piutang ( Factoring  with  Recourse ).  Metode  ini sejalan  dengan  Unidroit  Convention  on International  Factoring 1988 .  Untuk  jenis Factoring  Without  Recourse pencantuman klausul buy  back tentu  tidak  diperlukan, namun  lazimnya  perusahaan  yakin  dengan rating kredit piutang yang tinggi.
Simpulan ketiga, penyalahgunaan perjanjian  baku  dalam  Praktik  Anjak Piutang  dapat  dihindari  dengan  kewajiban untuk  membuat  perjanjian  baku  yang mematuhi  kaidah-kaidah  perjanjian  yang sejalan  dengan  POJK  35/2018  dan  aturan terkait, termasuk Surat Edaran OJK Nomor: 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku. Selain  itu,  OJK  berperan  penting  dalam melakukan  fungsi  pengawasan  terhadap kepatuhan  Perusahaan  Pembiayaan  dalam melaksanakan ketentuan terkait dan pelaksanaan perjanjian Factoring.

## DAFTAR PUSTAKA
Alayemi,  S.  .,  Oyeleye,  &  Adeoye.  (2015). Factoring  as  Financing  Alternative : Reasons  for  Non  Patronage  in  Nigeria. American  Journal  of  Economics, Finance  and  Management , 1 (5),  503– 509.
Badriyah,  S.  M.  (2009).  Reorientasi
Pertanggungjawaban Klien Dalam
Perjanjian  Factoring  Bagi  Industri Kecil. Diponegoro Private Law Review ,
2 (1), 217–227.
Chen,  S.,  Liang,  L.,  &  Zheng,  Z.  (2014). The financing role of factoring in China context. International  Business  and
Management , 9 (1), 103–110.
https://doi.org/10.3968/5261
Diansari, R. E., & Adhivinna, V. V. (2019). Mengapa  Perusahaan  Anjak  Piutang Kurang  Berkembang  Di  Indonesia? Wahana:  Jurnal  Ekonomi,  Manajemen Dan Akuntansi , 22 (2), 169–185.
Emira
Kozarevic, M. H. (2016).
www.econstor.eu.
Journal
of Economics an Business , XIV (2), 18–32.
International  Institute  For  The  Unification Of  Private  Law  (UNiDroit). No TitleВорона . , 1 § (1988).
Ivanovic,  S.,  Baresa,  S.,  &  Bogdan,  S.
(2011). Factoring: Alternative Model of Financing. UTMS Journal of Economics , 2 (2), 189–206.
Kouvelis,  P.,  &  Xu,  F.  (2018).  A  Supply Chain Theory of Factoring and Reverse Factoring. SSRN  Electronic  Journal , (December). https://doi.org/10.2139/ssrn.3241484
Lastuti  Abubakar.  (2018).  Implementasi Prinsip Kehati-hatian Melalui Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau
Pembiayaan  Bank. Rechtidee,  Vol.  13, No. 1, Juni 2018 , 13 (1), 62–82.
Marc  Auboin,  H.  S.  and  R.  T.  (2016). www.econstor.eu .
Marta,  J.,  &  Satria,  D.  (2016).  Collateral Effect  to  Bank  Loan  Probability  for Microenterprises  in  West  Sumatera. Jurnal  Ekonomi  Dan  Pembangunan
Indonesia , 16 (1), 1–14. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.2100 2/jepi.v16i1.457 1
OJK. (2019). Press Relase Ojk Kasus Anjak Piutang Wannamas 2019.pdf . Retrieved from https://www.ojk.go.id/id/berita- dan- kegiatan/pengumuman/Documents/Pem bekuan Izin Usaha Perusahaan
Pembiayaan PT Tirta Finance.pdf
Onaepemipo, E., Zubairu, U., Abubakar, B., Araga,  S.,  Umar,  H.,  &  Ochepa,  A. (2019).  Factoring  As  An  Effective Working  Capital  Option :  A  Critical Review. International  Journal  Of Commerce and Finance , 5 (1), 60–69.
Tatge,  D.  .,  &  Tatge,  J.  B.  (2012). Factoring .  Practical  Law  Publishing Limited  and  Practical  Law  Company,
Inc.
Webster  Jorgensen.  (2019).  The  Difference
Between  Recourse  and  Non-Recourse Factoring.  Retrieved  March  15,  2019,
from https://www.rtsinc.com/guides/differenc e-between-recourse-and-non-recourse- factoring