Jurnal Sinar Manajemen
ISSN 2337-8743 (Print) || ISSN 2598-398X (Online)

## Artikel  VII
Volume 6, Nomor 2, 2019
Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan
Daerah Di Kota Palu
Effect Of Presentation Of Regional Financial Statements And Accessibility Of Regional Financial Statements On Transparency And Accountability Of Regional Financial Management In Palu City
Guasmin 1 , Dasa Febrianti 2 , 1,2 Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Palu *Korespondensi Penulis: guasmingu@gmail.com

## Abstrak
Dari  hasil  perhitungan,  dengan  menggunakan  analisis  model  regresi  linear  berganda  menunjukan bahwa  penyajian  laporan  keuangan  daerah  dan  aksesibilitas  laporan  keuangan  daerah  secara bersama-sama  atau  simultan  dan  signifikan  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap transparansi  dan  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  daerah.  Hal  ini  didukung  dengan  nilai  F- hitung  sebesar  41,317  pada  tingkat  signifikansi  sebesar  0,000  yang  lebih  kecil  dari  0,05  yang berarti bahwa nilai F-hitung tersebut lebih besar dari nilai F-tabel yaitu 41,317 > 3,122. Penyajian laporan  keuangan  daerah  berpengaruh  persial  dan  signifikan  terhadap  transparansi  dan akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  daerah.  Hal  ini  didukung  dengan  nilai  t-hitung  sebesar  2,206 pada tingkat signifikansi sebesar 0,031 yang lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa nilai t-hitung tersebut  lebih  besar  dari  nilai  t-tabel  yaitu  2,206  >  1,993.  Aksesibilitas  laporan  keuangan  daerah berpengaruh simultan dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.  Hal  ini  didukung  dengan  nilai  t-hitung  sebesar  4,558  pada  tingkat  signifikansi  sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa nilai t-hitung tersebut lebih besar dari nilai t- tabel yaitu 4,558 > 1,993.
Kata Kunci: Penyajian  Laporan  Keuangan,    Aksesibilitas  Laporan  Keuangan  Serta  Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan..

## Abstract
From the calculation results, using the analysis of multiple linear regression models shows that the presentation  of  regional  financial  statements  and  the  accessibility  of  regional  financial  reports together or simultaneously and a significant positive and significant effect on the transparency and accountability  of  regional  financial  management.  This  is  supported  by  the  F-calculated  value  of 41.317  at  a  significance  level  of  0.000  which  is  smaller  than  0.05  which  means  that  the  F- calculated value is greater than the F-table value of 41.317> 3.122. The presentation of regional financial  reports  has  a  significant  and  persial  effect  on  the  transparency  and  accountability  of regional financial management. This is supported by the t-value of 2.206 at a significance level of 0.031 which is smaller than 0.05 which means that the t-value is greater than the t-table value of 2.206>  1.993.  The  accessibility  of  regional  financial  reports  has  a  simultaneous  and  significant effect on the transparency and accountability of regional financial management. This is supported by  the  t-count  value  of  4.558  at  a  significance  level  of  0,000  which  is  smaller  than  0.05  which means that the t-value value is greater than the t-table value of 4.558> 1.993.
Keywords : Presentation  of  Financial  Statements,  Accessibility  of  Financial  Statements  and Transparency and Accountability of Financial Management
Jurnal Sinar Manajemen
ISSN 2337-8743 (Print) || ISSN 2598-398X (Online)
Artikel  VII Volume 6, Nomor 2, 2019
PENDAHULUAN
Perhatian terhadap isu transparansi dan akuntabilitas  keuangan    publik  di  Indonesia semakin  meningkat  dalam  dekade  terakhir  ini. Hal  ini  terutama  disebabkan  oleh  dua  faktor berikut  ini  yaitu:  (1)  Krisis  ekonomi  telah memberi  kontribusi  terhadap  erosi  substansial kepercayaan  publik  terhadap  pemerintah  dalam pengelolaan keuangan
daerah. (2)
Desentralisasi  fiskal  dari  Pemerintah  Pusat kepada Pemerintah
Daerah, sebagai konsekuensi dari otonomi daerah, telah menyebabkan  perubahan  signifikan  dalam komposisi pengeluaran anggaran pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Sebagai  salah  satu konsekuensinya, Pemerintah Daerah  harus  dapat  meningkatkan  transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Salah  satu  prasyaratan  untuk  mewujudkan  hal tersebut  adalah  dengan  melakukan  reformasi dalam  penyajian  laporan  keuangan,  yakni Pemerintah  Daerah  harus  mampu  menyediakan semua  informasi  keuangan  relevan  secara  jujur dan  terbuka  kepada  publik,  karena  kegiatan pemerintah  adalah  dalam  rangka  melaksanakan amanat rakyat.
Sebagai  upaya  konkrit  untuk  mewujudkan transparansi  dan  akuntabilitas  pengelolaan keuangan  daerah  di  Kota  Palu,  penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan  dapat  diandalkan  (reliable)  serta  disusun dengan mengikuti
Standar
Akuntansi
Pemerintahan (SAP) yang telah diterima secara umum.  Hal  ini  diatur  dalam  Peraturan Pemerintah  Nomor  58  Tahun  2005  tentang Pengelolaan  Keuangan  Daerah  dan  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  (Permendagri)  Nomor 13  Tahun  2006  tentang  Pedoman  Pengelolaan Keuangan Daerah.
Dilihat  dari  sisi  fenomena  kualitas  laporan keuangan yang ditinjau hasil pengamatan masih terdapat  sebagian  besar  instansi  pemerintah dimana  penyusutan  aset  tetap  daerah  yang seharusnya dicatat, tapi hanya dilaporkan tanpa diperhitungkkan seberapa besar penyusutannya. Sedangkan  ditinjau  dari  hasil  pemeriksaan laporan  keuangan  bahwa  rapor    merah  yang diberikan  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK) tentang  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan Pemerintah Kota Palu (Pemkot) dan Pemerintah Daerah  (Pemda)  Provinsi  Sulawesi  Tengah Tahun 2013.
Penyajian  laporan  keuangan  daerah,  telah terjadi  reformasi      mendasar  sejak  berlakunya Peraturan  Pemerintah  Nomor  105  Tahun  2007 tentang  Pengelolaan  dan  Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Peraturan pemerintah tersebut  mengharuskan  Kepala  Daerah  untuk menyusun  dua  jenis  laporan  keuangan  yang baru yaitu: Neraca daerah dan laporan        arus kas.
Akan  tetapi,  upaya  perbaikan  di  bidang penyajian  pelaporan  keuangan  daerah  ini nampaknya belum dapat dilaksanakan sepenuhnya  oleh  Pemerintah  Daerah.  Pada kenyataannya,  berdasarkan  survey  ke  sejumlah Pemerintah  Daerah  (Pemda)  ini    tidak  serta- merta  dapat  menyusun  dua  buah  laporan keuangan  baru  tersebut,  terutama  neraca, belum  dimilikinya  neraca  oleh  pemerintah daerah  disebabkan,  antara  lain,  karena  sistem dan  pelaporan  yang  selama  ini  ada  belum kondusif  ke  arah  tersebut.  Masalah  lainnya adalah  publikasi  laporan  keuangan  oleh Pemerintah  Daerah  (melalui  surat  kabar, internet,  atau  dengan  cara  lain)  nampaknya belum menjadi hal yang umum.
Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59  Tahun  2007  menambahkan  satu  ayat  dalam Pasal  116  Ayat  (4a)  Pasal  116  berbunyi,  untuk memenuhi  asas  tansparansi.  Kepala  Daerah wajib  menginformasikan  subtansi  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD) kepada  masyarakat  yang  telah  diundangkan dalam lembaran daerah.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian  kausal.  Populasi  dalam  penelitian  ini adalah  pengguna  eksternal  laporan  keuangan (pihak-pihak  yang  berkepentingan  terhadap laporan  keuangan)  Pemerintah  di  Kota  Palu, yang  dalam  hal  ini  populasi  yang  dituju  oleh peneliti  adalah  Anggota  DPRD  dan  LSM  di Daerah  Kota  Palu.  Dalam  menentukan  jumlah besarnya  sampel  dari  total  populasi  sebanyak 85 orang. Model penelitian di atas menggambarkan  suatu  hubungan  dimana  satu atau  lebih  variabel  (variabel  independen) mempengaruhi variabel lainnya (variabel dependen).  Oleh  karena  itu,  analisis  regresi akan  digunakan  untuk  menguji  hipotesis  dalam penelitian ini. Pengujian hipotesis 1 dan 2 akan dilakukan dengan pengujian signifikansi
Jurnal Sinar Manajemen
ISSN 2337-8743 (Print) || ISSN 2598-398X (Online)
Artikel  VII Volume 6, Nomor 2, 2019
individual (uji t) dan pengujian hipotesis 3 akan dilakukan dengan pengujian signifikansi simultan  (uji  F).  Pengujian  tersebut  didasarkan pada persamaan regresi linear berganda.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Regresi Berganda
Hasil perhitungan dengan menggunakaan model regresi  ( Model  Regrssion )  diperoleh  dengan nilai  koefisien  regresi,  ,seperti  yang  terlihat pada Tabel 1 sebagai berikut:
Tabel 1
Hasil Pengolahan Regresi Linear Berganda
Dependent Variabel Y = Transparansi dan Akuntabilitas LKPD Variabe l Re g. Co eff Std . Err or Bet a t Hitu ng t Ta bel Sig C = Constan ta 0,8 57 0,3 28 2,61 5 0,0 11 X1 = Penyajia n LKPD 0,1 79 0,0 87 0,1 86 2,07 0 1,9 9 0,0 42 X2 = Aksesib ilitas LKPD 0,6 24 0,0 89 0,6 28 7,00 1 1,9 9 0,0 00 R                       = 0,752 F-Hitung       = 53,506 R- Square = 0,566 F-Tabel        = 3,108
Durbin Waston = 2,188 Sig. F           = 0,000
Sumber : Hasil olahan data
Berdasarkan  hasil  perhitungan  yang diperoleh,  ditunjukkan  pada                Tabel  1 tersebut  di  atas,  maka  diperoleh  persamaan regresi yang dinyatakan sebagai berikut :
Pada  persamaan  model  regresi  linear  berganda, diperoleh  nilai  koefisien  regresi  variabel  bebas (X)  yaitu  Penyajian  Laporan  Keuangan  (X1) positif  dan  Aksesibilitas  LKPD  (X2)  positif, nilai  koefisien  variabel  bebas  yang  positif artinya  apabila  terjadi  perubahan  pada  variabel bebas (X), akan menyebabkan perubahan secara searah  pada variabel terikat  (Y) yaitu Transparansi dan Akuntabilitas LKPD, demikianpun  sebaliknya.  Dengan  kata  lain bahwa  variabel  Transparansi  dan  Akuntabilitas LKPD  (Y)  sebesar  =  0,857  apabila  belum  ada pengaruh  dari  variabel  Penyajian  Laporan Keuangan  (X1)  dan  Aksesibilitas  LKPD  (X2) atau  sama  dengan  0  (nol),  sementara  variabel Transparansi dan Akuntabilitas LKPD (Y) akan meningkat  sebesar  0,179  dari  nilai  konstanta 0,857  apabila  telah  terjadi  peningkatan  1  (satu) nilai pada variabel Penyajian Laporan Keuangan  (X1),    demikian  pula  halnya  pada variabel  Aksesibilitas  LKPD  (X2)  bila  terjadi peningkatan 1 (satu) nilai maka akan meningkatkan variabel Transparansi dan Akuntabilitas  LKPD  (Y)  sebesar  0,624  dari nilai konstan sebesar 0,857 dengan asumsi tidak ada  pengaruh  dari  variabel  Penyajian  Laporan Keuangan  (X1)  atau  sama  dengan  0  (nol). Sedangkan  untuk  nilai  koefisien  korelasi sebesar  0,752    menunjukkan  bahwa  ada hubungan  yang  kuat  antara  variabel  Periklanan Penyajian Laporan Keuangan (X1), Aksesibilitas  LKPD  (X2),  terhadap  variabel Transparansi  dan  Akuntabilitas  LKPD  (Y), dengan  interval  koefisien                    0,70  –  0,799 (Sugiyono,  2004).  Demikian  halnya  pada  R Square  (koefisien  determinasi)  sebesar  0,566 menunjukkan  bahwa  56,6%  Transparansi  dan Akuntabilitas  LKPD  ditentukan  oleh  variabel Penyajian Laporan Keuangan (X1) dan Aksesibilitas  LKPD  (X2),  sehingga  terdapat 43,4%  variabel  lain  yang  tidak  menjelaskan variabel  Transparansi  dan  Akuntabilitas  LKPD dan  yang  tidak  teridentifikasi  dalam  penelitian ini,  yaitu  sistem  informasi  keuangan,  kualitas laporan keuangan, karakteristik laporan keuangan dan penyejian neraca

## KESIMPULAN
Setelah  melakukan  analisis  terhadap  hasil penelitian,  pada  bagian  ini  akan  diuraikan kesimpulan  yaitu : Penyajian laporan keuangan daerah  dan  aksesibilitas  laporan  keuangan daerah  secara  bersama-sama  atau  simultan  dan
Y = 0,857 + 0,179 (X1) + 0,624 (X2)
Jurnal Sinar Manajemen
ISSN 2337-8743 (Print) || ISSN 2598-398X (Online)
Artikel  VII Volume 6, Nomor 2, 2019
signifikan  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini didukung dengan  nilai  F-hitung  sebesar  53,506  pada tingkat  signifikansi  sebesar  0,000  yang  lebih kecil  dari  0,05  yang  berarti  bahwa  nilai  F- hitung  tersebut  lebih  besar  dari  nilai  F-tabel yaitu 41,317 > 3,108. Kemudian pada penyajian laporan keuangan daerah secara persial berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap transparansi  dan  akuntabilitas  pengelolaan keuangan daerah. Hal ini didukung dengan nilai t-hitung  sebesar 2,070 pada tingkat signifikansi sebesar  0,042  yang  lebih  kecil  dari  0,05 2,070  >  1,993,  dan  aksesibilitas  laporan keuangan  daerah  secara  parsial  berpengaruh positif dan signifikan  terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini  didukung  dengan  nilai  t-hitung  sebesar 7,001  pada  tingkat  signifikansi  sebesar  0,000 yang  lebih  kecil  dari  0,05  yang  berarti  bahwa nilai  t-hitung  tersebut  lebih  besar  dari  nilai  t- tabel yaitu   7,001 > 1,993.

## SARAN-SARAN
Adapun  beberapa  saran  dalam  penelitian  ini  : Responden  yang  dipilih  dalam  penelitian  ini hanya  berasal  dari  anggota  DPRD  dan  LSM  di Kota  Palu.  Hal  ini  mungkin  menimbulkan masalah  tingkat  keterwakilan  responden  dari masyarakat.  Oleh  karena  itu,  pada  penelitian berikutnya  responden  masih  dapat  diperluas lagi,  misalnya:  lembaga  keuangan  (bank  dan nonbank), pers, akademisi, dan perusahaan. Pembahasan yang berkaitan dengan transparansi  dan  akutabilitas  publik  sangatlah luas,  namun  pada  penelitian  ini  permasalahan hanya  dianalisis  secara  kuantitatif.  Untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan transparansi  dan  akuntabilitas  pengelolaan keuangan daerah akan lebih rinci jika penelitian dilakukan  dengan  analisis  kualitatif.  Dan  profil responden  yang  mengisi  kuesioner  di  dalam penelitian ini hanya menyajikan asal organisasinya saja tanpa disebutkan background pendidikannya  secara  detail,  jenis  kelamin  dan umur.  Oleh  karena  Penelitian  ini  berkaitan dengan laporan keuangan daerah, di mana tidak setiap  orang  mampu  membaca  dan  memahami laporan keuangan tersebut, maka untuk penelitian selanjutnya diharapkan dalam penyajian deskripsi responden data-data mengenai  background  responden  sebaiknya
disajikan  secara  lebih  detail;  terutama  tingkat pendidikannya, karena latar belakang pendidikan cukup berpengaruh dalam kemampuan  membaca  dan  memahami  laporan keuangan daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto,  Suharsimi.  2009 Prosedur  Penelitian Suatu  Pendekatan  Praktek. Jakarta  :PT. Reneka Cipta.
Bastian  , 2007  “Analisis  Kemandirian  Otonomi Daerah ”, Joernal ESP Vol.1 .
Denisky,  2007  “ Konsep  dan  Pengukuran
Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan  Keuangan  Daerah ” Penerbit Erlangga Jakarta
Diamond, Jack, 2007, “ Performance Budgeting – Is Accrual  Accounting  Required ?”. IMF Working Paper. Fiscal Affairs Department.
Erik  Wibowo,2007  “ Penggunaan  instrumen  yang valid  dan  riliabel  dalam  pengumpulkan
data ” Penerbit Erlangga Jakarta Ghozali, Imam, 2005, “ Aplikasi Analisis Multivariate  dengan  Program  SPSS ”, Edisi  3,  Penerbit  Universitas  Diponegoro, Semarang.
Ghozali, Imam, 2007, “ Aplikasi Analisis Multivariate  dengan  Program  SPSS ”, Edisi  3,  Penerbit  Universitas  Diponegoro, Semarang.
Governmental  Accounting  Standard  Board,  2010, “ Governmental Accounting
and
FinancialReporting Standards ”. GASB, Norwalk, Conn.
Hadi,  Sumarsono,  2007, “Analisis  Kemandirian Otonomi  Daerah”,  JESP  Vol.1.  Hanim, Sustika, 2009, Pengaruh Penyajian LaporanKeuangan Daerah Terhadap Transparansidan Akuntabilitas Pengelolaan KeuanganDaera h (Studi Kasus  Pada  Pemerintah  KotaLangsa , Skripsi , Jurusan Ekonomi. Halim,  Abdul,  2007,  “ Akuntansi  Keuangan Daerah” , Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
Hanim,  Sustika,  2009 , “Pengaruh  Penyajian Laporan  Keuangan  Daerah  Terhadap Transparansi dan
Akuntabilitas
Pengelolaan  Keuangan  Daerah”  (Studi Kasus  Pada  Pemerintah  Kota  Langsa ,
Jurnal Sinar Manajemen
ISSN 2337-8743 (Print) || ISSN 2598-398X (Online)
Artikel  VII Volume 6, Nomor 2, 2019
Skripsi , Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi,  Universitas  Sumatera  Utara, Medan. Harahap,2007 Pengaruh Penyajian LaporanKeuangan Daerah Terhadap Transparansidan Akuntabilitas Pengelolaan KeuanganDaera h (Studi
Kasus  Pada  Pemerintah    malang , Skripsi , Jurusan Ekonomi.
Istijanto,2008. Riset  Sumber  Daya  Manusia .  PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
Jones,  D.  B  2007.” The  Needs  of  Users  of Governmental Financial
Reports”.
Government Accounting Standards Board.
Jones, Rowan dan Maurice Pendlebury, 2007 , Public Sector  Accounting, 5th Edition,  Prentice Hall, London
Kuncoro,  Mudrajad,  2006,  “ Metoda  Riset  Untuk Bisnis  dan  Ekonomi” , Penerbit  Erlangga, Jakarta.
Mardiasmo, 2005, “ Pengawasan, Pengendalian dan Pemeriksaan  Kinerja  Pemerintah  Daerah dalam  Pelaksanaan  Otonomi  Daerah”, Penerbit Andi, Yogyakarta
Mardiasmo,  2006, “ Akuntansi  Sektor  Publik ”
Penerbit Andi, Yogyakarta.
Mardiasmo  2007, “ Perwujudan  Transparansi  dan Akuntabilitas  Publik  Melalui  Akuntansi Sektor  Publik ”: Suatu  Sarana  Good Governace, Jurnal Akuntansi Pemerintahan Vol. 2, No.1, Mei 2006.
Mulyana    2006  “ “Pengaruh  Penyajian  Laporan Keuangan  Daerah  Terhadap  Transparansi dan  Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan Daerah”  (Studi  Kasus  Pada  Pemerintah Kota  Langsa , Skripsi ,  Jurusan  Akuntansi Fakultas Ekonomi,  Universitas  Sumatera Utara, Medan.
Nordiawan  ,2011  “  Peningkatan  Terwujudnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan
Dalam  Lingkungan  Sektor  Publik  “ Penerbit Refika Aditama, Bandung.
Perwujudan  Akuntabilitas Publik  “ (Studi  Kasus  di Provinsi Daerah Sulawesi Tengah)”,
Republik  Indonesia.  Undang-Undang  No.  1  Tahun
2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Republik  Indonesia.  Undang-Undang  No.  17 Tahun 2004 tentang  Pemeriksaan  Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Republik  Indonesia.  Undang-Undang  No.  22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
Republik  Indonesia.  Undang-Undang  No.  32 Tahun 1999 tentang  Perimbangan  Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Republik Indonesia. Undang-Undang No.  33 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Republik  Indonesia.  Undang-Undang  No.  32 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Republik  Indonesia.  Undang-Undang  No.  33 Tahun 2002 tentang  Sistem  Informasi  Keuangan
Daerah.
Republik  Indonesia.  Undang-Undang  No.  33 Tahun
2004 tentang Perimbangan antara Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Republik  Indonesia.  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri Nomor  13  Tahun  2006 tentang Pengelolaan  Keuangan  Daerah.  Republik Indonesia . Peraturan Menteri Dalam Negeri  No.  59  Tahun  2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Republik  Indonesia. Peraturan  Pemerintah  No.  105 Tahun  2000  tentang  Pengelolaan  dan Pertanggung- jawaban Keuangan Daerah.
Republik  Indonesia .  Peraturan  Pemerintah  Nomor 11  Tahun  2001  tentang  Sistem  Informasi Keuangan Daerah.
Republik  Indonesia.  Keputusan  Menteri  Dalam Negeri  No.  29  Tahun  2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung- jawaban,  dan  Pengawasan  Keuangan Daerah  serta  Tata  Cara  Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata UsahaKeuangan Daerah, dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Republik  Indonesia.  Peraturan  Pemerintah  No.  24 Tahun  2005 tentang  Standar  Akuntansi Pemerintahan.
Republik  Indonesia.  Peraturan  Pemerintah  No.  58
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah .
Jurnal Sinar Manajemen
ISSN 2337-8743 (Print) || ISSN 2598-398X (Online)
Artikel  VII Volume 6, Nomor 2, 2019
Republik  Indonesia.  Peraturan  Pemerintah  No.  71 Tahun  2010 tentang  Standar  Akuntansi Pemerintahan.
Ridwan  dkk,2007  “ Konsep  dan  Pengukuran
Akuntabilitas”. Penerbit
Universitas
Trisakti, Jakarta.
Rohman,  Abdul,  2009 , “Pengaruh  Implementasi Sistem  Akuntansi,  Pengelolaan  Keuangan Daerah Terhadap Fungsi  Pengawasan dan Kinerja  Pemerintah  Daerah ”. Jurnal Akuntansi  dan  Bisnis Vol.  9  No.  1. Universitas Diponegoro Semarang. Ryan, Christine; Trevor Stanley dan Morton Nelson.
2002. “ Accountability Disclosure by Queensland  Local  Government  Councils: 1997-1999. ” Financial  Accountability  & Management . Vol. 18 (3).
Safitri,  Ratna  Amalia,  2009, Pengaruh  Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan
Aksesibilitas  Laporan  Keuangan  Terhadap
Penggunaan  Informasi  Keuangan  Daerah (Studi  Empiris  Di  Kabupaten  Semarang),
Skrips i  Fakultas Ekonomi  Universitas Diponegoro Semarang.
Sekaran,  2006  ““ Metoda  Riset  Untuk  Bisnis  dan Ekonomi” , Penerbit Erlangga, Jakarta.
Shende,  Suresh  dan  Tony  Bennet,  2007,  Concept Paper 2: “ Transparency and Accountability in  Public  Financial  Administration” ,  UN DESA.
Sopamah  dan  Mardiasmo,  2007, “Pengaruh Partisipasi  Masyarakat  dan  Transparansi Kebijakan  Publik  terhadap  Hubungan Pengatahuan  antara  Pengetahuan  Dewan Tentang  Anggaran  dengan  Pengawasan Keuangan  Daerah”, Simposium  Nasional Akuntansi (SNA) VI di Surabaya.
Steccolini, Ileana, 2009, “ Local Government Annual Report: an Accountability Medium?. EIASM  Conference  on  Accounting  and Auditing  in  Public  Sector  Reforms ” , Dublin, September 2009.
Sugiyono, 2006 , Metoda Penelitian Bisnis, Cetakan kesembilan, CV Alfabeta, Bandung. Sugiyono, 2007 , Metoda Penelitian Bisnis, Cetakan kesembilan, CV Alfabeta, Bandung.
Sumardi,  SH  .2012  :  Selaku  Kepala  Badan Pemeriksaa  Keuangan  (BPK)  , dalam
sambutannya , Tentang  Menjalin  Kerja Sama  Pemerintah  Daerah  BPK  secara Elektronik  dengan  Audit  yang  disebut Sinergi  Nasional  Sistem  Informasi  (SNSI)
Palu Sulawesi Tengah.
Sumber  data  Badan  Pusat  Statistik  Keuangan
Provinsi Sulawesi Tengah “Rencana Anggaran Pendapatan Daerah 2013”
Sumber  data  Bagian  Humas  Sekertariat  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kota  Palu “Populasi  Penelitian” Sumber  data  tahun 2009-2013
Sumber  data  Baskesbang  Kota  Palu “Populasi Penelitian” Sumber data tahun 2011-2013
Sumber  data  Dewan  Standar  Akuntansi  Keuangan “ Penyajian  Laporan  Mkeuangan  Sektor Publik ” Sujana , 2010 “Metoda Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis ”, PT  Raja  Grafindo  Persada , Bandung.
Ullum,  2007  “ Perwujudan  Good  Governance ”
Penerbit Universitas Gajah Mada.
yogyakarta
Umar,  Husein,  2007, Metoda  Penelitian  untuk Skripsi  dan  Tesis  Bisnis,  PT  Raja Grafindo Persada , Jakarta.