Jurnal Hukum POSITUM Vol. 8, No.1, Juli 2023, Hal. 76 - 95 E-ISSN  : 2541-7193 P-ISSN  : 2541-7185

## HUKUM TRANSAKSI DAN INFORMASI ELEKTRONIK BERHUBUNGAN DENGAN HUKUM PELANGGARAN PERJUDIAN ONLINE

## Dahris Siregar
Fakultas Hukum Universitas Tjut Nyak Dhien dahrissiregar1977@gmail.com

## ABSTRAK
Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  No.  19  Tahun  2016,  pasal  27  ayat  2,  bersama dengan pasal 45 ayat 2 UU tersebut, orang yang bermain judi online dapat dipidana. Seluruh proses dari permainan online yang sesungguhnya, baik itu taruhan, bermain, dan mengumpulkan uang melalui situs web. Tindak pidana yang berkaitan pasal 27, ayat 2, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  mengatur  perjudian  di  internet.  Selain  itu,  tindak  pidana  diatur dalam  pasal  45  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik.  Penelitian  ini  dilakukan  untuk menentukan cara penegakan hukum menangani pelanggaran yang terkait dengan perjudian online dan hambatan yang dihadapinya. Pada penelitian ini mengacu kepada penelitian hukum dilakukan secara yuridis normatif, di mana hukum dianggap sebagai yang tercantum dalam buku hukum (law in books) atau  sebagai  aturan  atau  standar  yang  berfungsi  sebagai  standar  untuk  perilaku  manusia  yang  dapat diterima. Materi primer dan sekunder merupakan dasar  penelitian hukum normatif ini. Studi tentang aturan perundang-undangan. Tulisan ini menggunakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Kata Kunci: Internet, Sanksi Pidana, Perjudian, Permainan

## ABSTRACT
Electronic  Information  and  Transactions  Law  No.  19  of  2016,  Article  27  Paragraph  2,  along  with Article 45 paragraph 2 of the Law, people who play online gambling can be criminalized. The whole process of a real online game, be it betting, playing, and collecting money through the website. Criminal acts in connection with Law No. 19 of 2016 on Electronic Information and Transactions, Article 27 Paragraph 2, regulates gambling on the internet. In addition, Article 45 of the Electronic Information and  Transactions  Law  regulates  criminal  acts.  This  study  was  carried  out  to  ascertain  how  law enforcement handles violations related to online gambling and the barriers it faces. This study refers to legal research carried out in a normative juridical manner, where law is considered as stated in law books or as rules or standards that function as standards for acceptable human behavior, introductory and  supplementary  materials  are  the  basis  of  this  normative  legal  research.  The  study  of  laws  and regulations.  This  paper  uses  Legislation  on  Information  and  Electronic  Transactions  Number  19  of 2016.
Keywords: Internet, Criminal Sanctions, Gambling, Games
Dahris  Siregar:  Hukum  Transaksi  Dan  Informasi  Elektronik  Berhubungan  Dengan  Hukum Pelanggaran Perjudian Online

## A. PENDAHULUAN
Manusia selalu ingin hidup tertib. Keinginan untuk menjalani kehidupan yang terorganisir telah  ada sejak lahir dan telah berkembang selama hubungan pasangan. Namun, pesan yang disampaikan oleh satu orang tidak selalu disampaikan oleh orang lain.  Karena  itu,  manusia  selalu  tinggal  bersama,  mereka  membutuhkan  berbagai acuan, sehingga ada perbedaan pendapat tentang struktur. Sebenarnya, ini adalah sudut pandang  kritis  dan  semacam  harapan,  kriteria  ini  hanyalah  pedoman  untuk  perilaku yang sesuai.
Hukuman berisi prinsip-prinsip tentang keadilan, kebenaran, dan kesejahteraan sosial.  Penegakan  hukum,  kata  Soerjono  Soekanto,  adalah  tindakan  yang menggabungkan pandangan yang tersebar dalam prinsip dan perspektif nilai yang kuat dan  berfungsi  sebagai  kumpulan  nilai  yang  bertujuan  untuk  menciptakan keharmonisan dalam pergaulan hidup (sebagai teknik sosial) dan mempertahankannya (sebagai kontrol sosial).
Modus kejahatan saat ini telah berkembang karena kemajuan dalam sains dan teknologi (IPTEK). Kejahatan sekarang tidak hanya dilakukan di luar, tetapi juga di dunia maya atau "kejahatan cyber". Cara kita berpikir, bersikap, dan bertindak juga dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Perubahan perspektif dan persepsi  ini  adalah  masyarakat  yang  mempengaruhi  kesadaran  hukum  tentang  cara suatu  tindakan  dinilai,  apakah  itu  dianggap  sebagai  sesuatu  yang  logis  atau  bahkan sebaliknya, mengancam ketertiban umum.
Permainan judi memang telah ada sejak lama, perjudian dianggap sebagai adat istiadat yang harus dijaga bahkan dalam masyarakat adat tertentu. Meskipun demikian, karena  bertentangan,  perjudian  dianggap  sebagai  penyakit  sosial  dengan  norma  dan prinsip  masyarakat.  Indonesia,  sebagai  negara  hukum,  harus  melandaskan  segala tindakan  atas  dasar  undang-undang.  Ini  secara  eksplisit  dijelaskan  pasal  1,  ayat  3, Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Ini berarti bahwa semua aspek kehidupan masyarakat, negara, dan pemerintah perlu selalu

## POSITUM, Vol. 8, No. 1, Juli 2023
Dahris  Siregar:  Hukum  Transaksi  Dan  Informasi  Elektronik  Berhubungan  Dengan  Hukum Pelanggaran Perjudian Online
diatur oleh hukum, seperti hukuman yang dikenakan kepada mereka yang bermain judi online.
Semakin  berkembangnya  dunia  informasi  dan  teknologi  dengan  demikian, manusia masuk ke era globalisasi yang memungkinkan setiap orang di seluruh dunia untuk  berinteraksi  satu  sama  lain  kapan  pun  mereka  mau.  Internet  adalah  sumber media penting yang dapat digunakan karena memungkinkan orang untuk bergabung dengan orang asing atau kenalan internasional.
Selain  itu,  pola  hidup  dan  tindakan  masyarakat  telah  diubah  oleh  teknologi informasi dan komunikasi di seluruh dunia, membuat dunia menjadi tanpa batas (tanpa batas  dunia).  Ini  juga  telah  mengubah  banyak  aspek  kehidupan.  Dengan berkembangnya teknologi informasi, menghasilkan berbagai layanan dan komunikasi, termasuk internet, yang memungkinkan orang interaksi tanpa konfrontasi.
Negara Indonesia masih tertinggal dalam beberapa hal dalam pertumbuhannya menuju masyarakat industri yang berbasis teknologi informasi. Kondisi ini disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia di Indonesia untuk mengikuti kemajuan dalam teknologi  komunikasi  dan  informasi,  termasuk  keahlian  untuk  menangani  masalah undang-undang.  Tingkat  kejahatan  yang  tinggi  di  banyak  tempat  dengan  berbagai metode kerjanya adalah salah satu konsekuensi negatifnya.
Telepon genggam dan komputer adalah alat yang biasanya digunakan dalam perjudian internet. Handphone digunakan untuk berkomunikasi, sedangkan komputer digunakan  untuk  bekerja,  tetapi  secara  umum  sama,  dan  dapat  diterapkan  pada kegiatan kriminal. Cybercrime adalah salah satu elemen baru kejahatan kontemporer yang mendapat perhatian luas dari masyarakat global.
Dengan kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi, banyak hal telah terjadi,  baik  positif  maupun  negatif.  Di  sisi  lain,  kemajuan  ini  meningkatkan kesejahteraan manusia, kemajuan, dan peradaban, tetapi telah menjadi alat yang sangat bermanfaat  untuk  melakukan  pelanggaran  hukum.  Berkembangnya  tindak  pidana perjudian yang disebabkan oleh kemajuan juga dalam teknologi komputer dan internet

## POSITUM, Vol. 8, No. 1, Juli 2023
Dahris  Siregar:  Hukum  Transaksi  Dan  Informasi  Elektronik  Berhubungan  Dengan  Hukum Pelanggaran Perjudian Online
dipengaruhi oleh kemajuan kedua teknologi tersebut. Jenis kejahatan ini sangat sulit untuk  dihilangkan  dari  masyarakat,  terutama  dalam  lingkungan  lebih  tertutup  dan privasi. Akibatnya, pelaku lebih mudah melakukan tindakan melanggar hukum ini.
Jika  terjadi  tindak  pidana  perjudian,  masyarakat  seharusnya  berpartisipasi dalam  pemberantasan  tindak  pidana  tersebut,  bahkan  jika  mereka  tidak mengetahuinya.  Mereka  seharusnya  melaporkan  kepada  pihak  berwajib  untuk menangkap penjudi dan menghilangkan tindak pidana tersebut, sehingga masyarakat menjadi lebih sehat dan sadar hukum. Selain itu, mereka yang berjudi harus belajar tentang bahaya yang ditimbulkan oleh perjudian.
Meskipun  perjudian  ini  jelas  merupakan  tindak  pidana  di  negara  Indonesia, tidak cukup penegakan  hukum  perjudian ini, dan bandar judi tidak dihukum karena undang-undang.  Jika  kita  tidak  memiliki  kesadaran  hukum,  bagaimana  undang- undang dapat berubah sesuai dengan dasar yang diharapkan. Permainan terjadi hampir di  mana-mana  di  masyarakat.  Orang-orang  di  daerah  tersebut  biasanya  tidak melaporkan atau mengambil tindakan untuk menghentikan perjudian ini, tetapi mereka lebih  suka  tetap  diam  dan  membiarkan  praktik  perjudian  ini  berlangsung.  Padahal, perjudian  ini  memiliki  dampak  negatif  yang  signifikan  bagi  masyarakat  secara keseluruhan.
Disebabkan fakta bahwa pengadaan rekening palsu dapat dengan mudah terjadi atau fakta bahwa ada individu yang terlibat dalam mendukung aktivitas judi online dan penjualan rekening, aparat harus bertindak dengan cepat dan sigap dalam menangani perjudian online ini. Untuk menghindari pemblokiran situs web, pelaku dapat dengan mudah mengubah alamat URL dalam hitungan menit.
Berdasarkan latar belakang sebelumnya, penulis ingin melakukan studi lebih lanjut tentang Hukum Transaksi dan Informasi Elektronik yang berhubungan dengan hukum  pelanggaran  perjudian  online.  Mereka  akan  mempertimbangkan  Undang- undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Transaksi  dan  Informasi  Elektronik,  serta metode  penegakan  undang-undang  untuk  pelanggaran  perjudian  online.  Fokus

## POSITUM, Vol. 8, No. 1, Juli 2023
Dahris  Siregar:  Hukum  Transaksi  Dan  Informasi  Elektronik  Berhubungan  Dengan  Hukum Pelanggaran Perjudian Online
penelitian  ini  adalah  menemukan  jawaban  atas  dua  pertanyaan:  bagaimana  proses penegakan hukum perjudian online dipengaruhi oleh undang-undang yang berkaitan dengan transaksi dan data elektronik; dan elemen yang menghalangi usaha penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian di internet.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan yuridis normatif, karena objeknya adalah hukum positif.  Dalam  penelitian  ini,  baik  hukum  yang  ditulis  baik  dalam  literatur  maupun dalam  keputusan  hakim  dalam  proses  peradilan  dipelajari  sebagai  bagian  dari komponen yuridis normative, yang terakhir disebut penelitian doktrinal.
Pendekatan perundang-undangan atau pendekatan undang-undang digunakan untuk  melakukan  penelitian  yuridis  normative  untuk  memperoleh  hasil  kualitatif. Pendekatan  ini  menggunakan  penelitian  kepustakaan,  yang  berarti  membaca  dan belajar, serta menganalisis sumber seperti buku, literatur, regulasi hukum, dan lainnya.
Penelitian  ini  bersifat  analitik  dan  deskriptif,  artinya  menggambarkan, meninjau, menjelaskan, dan menganalisis masalah penegakan hukum yang berkaitan dengan  pelaku  kejahatan  perjudian  online  yang  melanggar  peraturan.  Setelah  itu, analisis  dilakukan.  Penelitian  ini  adalah  upaya  ilmiah  berdasarkan  pada  prosedur, prinsip,  dan  gagasan  tertentu.  Tujuannya  adalah  untuk  menyelidiki  suatu  undang- undang tertentu melalui analisisnya.
Analisis  aspek  hukum,  termasuk  regulasi  yang  berlaku  untuk  penegakan hukum  yang  menyangkut  individu  yang  melakukan  tindak  pidana  yang  berkaitan dengan  perjudian  online,  serta  penelitian  dan  evaluasi  tentang  bagaimana  peraturan tersebut  diterapkan dan diterapkan terkait dengan penegakan hukum  yang berkaitan dengan individu yang melakukan perjudian ilegal melalui internet.
Dahris  Siregar:  Hukum  Transaksi  Dan  Informasi  Elektronik  Berhubungan  Dengan  Hukum Pelanggaran Perjudian Online

## C. HASIL DAN ANALISIS

## 1. Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Online
Perjudian  online,  kegiatan  yang  tampaknya  mudah  diakses,  tidak  percaya menimbulkan  masalah  yang  kadang-kadang  sulit  untuk  dibendung.  Ini  adalah  jenis perkembangan  kejahatan  yang  memanfaatkan  transaksi  elektronik.  Jika  dilihat menurut  ayat  2  UU  Nomor  19  Tahun  2016,  Perubahan  UU  Nomor  11  Tahun  2008 Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  menyatakan  bahwa  adalah  ilegal  bagi siapa pun untuk secara sadar dan tanpa izin mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dokumen atau informasi digital yang mengandung komponen perjudian.
Para  penegak  hukum  dapat  mengambil  tindakan  terhadap  individu  yang melakukan  perjudian  online  dan  situs  yang  dianggap  ilegal  dengan  mengacu  pada Undang-Undang  ITE  dan  Perjudian.  Polisi  dapat  mengintip,  menyelidiki,  dan menyelidiki  orang  yang  melakukan  perjudian  online.  Selain  itu,  polisi  juga  dapat mengambil tindakan keras terhadap situs perjudian internet yang dianggap melanggar hukum dengan memblokirnya.
Buku kedua tentang kejahatan hukum pidana membahas perjudian. Dikarenakan perjudian melanggar undang-undang dan norma agama, perjudian dianggap sebagai kejahatan.  Orang  yang  tidak  memiliki  izin,  menurut  Pasal  303  (1)  KUHP:  (1) memberikan  peluang  untuk  berjudi  dan  menjadikannya  sumber  hidup,  atau  secara tidak  sengaja  terlibat  dalam  bisnis  itu,  anda  diancam  hukuman  penjara  setidaknya sepuluh tahun atau denda sebesar dua puluh lima juta rupiah.
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik (ITE), pasal 27. Pasal 2 lebih berbicara tentang muatan atau konten yang terkait dengan perjudian daripada tentang melakukan permainan judi itu sendiri. Setiap individu  tanpa  izin  dan  dengan  sengaja  mentransfer,  mengirim,  atau  membuat dokumen atau informasi elektronik yang mengandung konten perjudian dapat diakses, setiap perbuatan atau konten yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung terkait dengan perjudian, yang dianggap sebagai tindak pidana.

## POSITUM, Vol. 8, No. 1, Juli 2023
Dahris  Siregar:  Hukum  Transaksi  Dan  Informasi  Elektronik  Berhubungan  Dengan  Hukum Pelanggaran Perjudian Online
Beberapa  pasal  dari  Undang-Undang  No.  19  Tahun  2016,  yang  mengubah Undang-Undang  No.  11  Tahun  2008,  dan  sejumlah  pasal  baru  ditambahkan  untuk mengatur elemen tertentu yang berkaitan dengan transaksi online. Undang-undang ini memungkinkan pelaku tindak pidana yang terlibat  dalam transaksi  elektronik  untuk dikenakan hukuman pidana, termasuk permainan kasino online. Selain itu, pasal baru ditambahkan  ke  undang-undang  ini  yang  menjaga  data  pribadi  dan  perlindungan privasi saat melakukan transaksi online.
Sebagian besar undang-undang yang mengatur transaksi online, seperti Undang- Undang  No.  19  Tahun  2016  tentang  Transaksi  dan  Informasi  Elektronik  yang mengubah  Undang-Undang  No.  11  Tahun  2008,  mengatur  perjudian  internet  juga. Beberapa  pengaturan  hukumnya  adalah  sebagai  berikut:  Jika  seseorang  mengirim, mengirim, atau membuat dokumen elektronik mengandung konten perjudian dengan sengaja dan tanpa izin dapat mengakibatkan penjara setidaknya enam tahun atau denda sebesar  maksimal  satu  miliar  rupiah.  Perjudian  internet  yang  melanggar  syarat  ini dapat mengakibatkan konsekuensi pidana yang dijelaskan dalam bagian ini.
Menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2016, pelaku tindak pidana judi online dapat menghadapi ancaman pidana yang berbeda tergantung pada kasus tersebut dan jumlah  pelanggaran  yang  dilakukan.  Walau  bagaimanapun,  diharapkan  bahwa hukuman  pidana  yang  ditetapkan  undang-undang  ini  memiliki  kemampuan  untuk mencegah transaksi elektronik yang melanggar hukum, seperti judi online.
Perjudian  online,  di  sisi  lain,  adalah  pelanggaran  yang  melanggar  undang- undang  dan  dapat  mengakibatkan  hukuman  pidana  menurut  hukum  pidana  setiap tindakan yang merugikan masyarakat dan melanggar hukum diatur oleh hukum pidana pada  dasarnya.  Judi  online,  hal  ini  berarti  mengirimkan  uang  secara  digital  untuk bertaruh pada permainan untuk mendapatkan keuntungan.
Secara hukum pidana, tindak pidana yang berkaitan dengan judi online memiliki dampak  negatif  terhadap  masyarakat.  Tindakan  ini  dapat  berdampak  negatif  pada kesejahteraan  masyarakat  secara  keseluruhan,  selain  mengakibatkan  kerugian  bagi

## POSITUM, Vol. 8, No. 1, Juli 2023
Dahris  Siregar:  Hukum  Transaksi  Dan  Informasi  Elektronik  Berhubungan  Dengan  Hukum Pelanggaran Perjudian Online
pihak-pihak  yang  berpartisipasi  dalam  perjanjian  tersebut  karenanya,  untuk memastikan keadilan dan penegakan hukum, siapa saja yang melakukan pelanggaran yang  berkaitan  dengan  perjudian  di  internet  akan  dikenakan  hukuman  berat  oleh hukum pidana.
Pasal  27  dan  45  UU  ITE  membahas  penyiaran  informasi  elektronik  yang bertentangan  dengan  undang-undang  dan/atau  merugikan  orang  lain.  Jika  ada  bukti yang  cukup,  orang  yang  melakukan  pelanggaran  yang  berkaitan  dengan  perjudian online  dapat  diatur  dalam  pasal  yang  relevan.  Selain  itu,  Pasal  303  KUHP,  yang mengatur perjudian, dapat menjerat pelaku Polisi dapat bekerja sama dengan lembaga lain yang relevan, untuk meningkatkan pengawasan dan  regulasi  perjudian internet, gunakan organisasi seperti Kementerian Komunikasi dan Teknologi Informasi.
Kepolisian  melakukan  tindakan  penerapan  hukum  karena  terkait  dengan ketertiban dan keamanan negara. Cara menegakkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur keamanan dan ketertiban  masyarakat.  Polisi  Republik  Indonesia  bertanggung  jawab  untuk menegakkan  peraturan  dan  menyediakan  pelayanan  publik,  perlindungan,  dan pengayoman.  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  adalah  lembaga  negara  yang bertanggung  jawab  untuk  menjaga  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat,  menurut Pasal 5 Ayat Pertama Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, menegakkan hukum dan menjaga  keamanan  negara  dengan  memberikan  perlindungan,  pengayoman,  dan layanan kepada masyarakat, tambahan pada pasal 13 di atas.
Penegakan  hukum  tindak  pidana  perjudian,  strategi  tindakan  pencegahan, represif, dan preemptif dapat digunakan untuk mendorong penegakan hukum terhadap perjudian online. Pernyataan singkat tentang ketiga metode ini dapat ditemukan di sin.:
1) Upaya  Pencegahan:  Upaya  pencegahan  bertujuan  untuk  mengurangi  kejahatan perjudian. Beberapa tindakan pencegahan termasuk:

## POSITUM, Vol. 8, No. 1, Juli 2023
Dahris  Siregar:  Hukum  Transaksi  Dan  Informasi  Elektronik  Berhubungan  Dengan  Hukum Pelanggaran Perjudian Online
a. Kampanye  dan  pembelajaran:  dilakukan  untuk  meningkatkan  pengetahuan masyarakat tentang risiko yang terkait dengan perjudian, baik online maupun offline.
b. Peraturan dan ketentuan: Membatasi akses dan mengurangi permintaan untuk perjudian, termasuk perjudian online.
c. Kolaborasi dengan sektor bisnis:.
2) Upaya  Represif:  Setelah  kejahatan  perjudian  terjadi,  upaya  represif  dilakukan. Sebagian besar fokusnya adalah penegakan hukum dan menuntut pelaku. Represi dilakukan meliputi:
a. Proses  investigasi  dan  penindakan:  Institusi  penegak  hukum  menyelidiki kasus  perjudian  ilegal  dan  menargetkan  pelaku  melalui  penyamaran, pengawasan, dan teknologi tambahan.
b. Penuntutan  dan  tindakan  hukum:  Kriminalitas  yang  berkaitan  dengan perjudian  online  dapat  diputuskan  di  pengadilan  dikenakan  denda  atau penjara.
3) Strategi  Preemptif:  Upaya  preemptif  dilakukan  untuk  mencegah  dan mengantisipasi kejahatan perjudian sebelum terjadi. Beberapa tindakan preemptif yang dapat dilakukan termasuk;
a. Observasi dan evaluasi: Monitor aktivitas online untuk menemukan indikasi aktivitas ilegal perjudian dan memeriksa data untuk menemukan pola dan tren.
b. Kolaborasi di seluruh dunia: Berbagi data dan kolaborasi dengan negara lain untuk  menghentikan  perjudian  ilegal  melalui  kolaborasi  investigasi  dan pertukaran intelijen.
Pemerintah  melakukan  upaya  preventif  untuk  meningkatkan  kesadaran masyarakat  terhadap  hukum,  seperti  memberikan  penyuluhan  hukum.  Polisi  harus tindakan  preventif  dan  represif.    Dengan  meningkatkan  patroli  dan  mengedukasi masyarakat tentang pelanggaran perjudian, kampanye pencegahan ini bertujuan untuk meningkatkan  keterlibatan  masyarakat.    Namun,  banyak  masyarakat  yang  terlibat

## POSITUM, Vol. 8, No. 1, Juli 2023
Dahris  Siregar:  Hukum  Transaksi  Dan  Informasi  Elektronik  Berhubungan  Dengan  Hukum Pelanggaran Perjudian Online
dalam  perjudian  menunjukkan  bahwa  upaya  ini  tidak  efektif.  Dengan  demikian, langkah  kedua,  yaitu  represif,  dapat  dilakukan  dengan  melakukan  tindakan  operasi biasa  untuk  menangkap  dan  mengadili  pelaku  perjudian  sesuai  dengan  undang- undang.

## 2. Faktor-Faktor  yang  Menghalangi  Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana Perjudian Online
Pertanggungjawaban  hukum  adalah  salah  satu  metode  untuk  mengatasi kekurangan  dalam  pengendalian  pelanggaran  yang  dilakukan  secara  online  di Indonesia. Semua pidana yang terkait dengan judi, termasuk judi online, diatur oleh undang-undang  Indonesia.  Pertama-tama,  pemerintah  memiliki  kemampuan  untuk menindak masing-masing pelaku dan jaringannya dengan tegas. Ini mungkin dicapai melalui kolaborasi antara lembaga polisi, kejaksaan, dan lembaga lain yang relevan.
Dengan  demikian,  Undang-Undang  tentang  Penertiban  Perjudian  Nomor  7 Tahun 1974, Pasal 1 menetapkan bahwa setiap tindak pidana yang berkaitan dengan perjudian adalah kejahatan. Sebenarnya, ancaman hukuman atas perjudian yang cukup berat dan dapat mengakibatkan penjara setidaknya sepuluh tahun atau denda sebesar Rp. 25.000.000,00. Barangsiapa tanpa mendapat  ijin,  dia diancam  dengan hukuman penjara  setidaknya  sepuluh  tahun  atau  denda  sebesar  maksimal  dua  puluh  lima  juta rupiah, menurut Pasal 303 KUHP. Dengan sengaja memberikan kemungkinan untuk berjudi atau bergabung dengan perusahaan sebagai mata pencaharian.
Dalam  upaya  penegakan  hukum  perjudian  online  ini,  beberapa  kendala muncul,  yang  menyebabkan  perjudian  online  semakin  populer  di  Indonesia,  antara lain:
1) Penegak Hukum

## POSITUM, Vol. 8, No. 1, Juli 2023
Dahris  Siregar:  Hukum  Transaksi  Dan  Informasi  Elektronik  Berhubungan  Dengan  Hukum Pelanggaran Perjudian Online
Soerjono  Soekamto  mengatakan  bahwa  institusi  atau  organisasi  yang bertanggung  jawab  untuk  melakukan  penegakan  hukum  adalah  penegak  hukum. Diperlukan  sumber  daya  manusia  berpendidikan  tinggi  dan  berbakat,  struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, sarana pendukung yang memadai, anggaran yang kuat untuk operasional, dan banyak lagi. Akibatnya, struktur hukum terkait erat dengan sarana dan fasilitas. Penegak hukum ditugaskan untuk menggunakan hukum sebagai senjata untuk melawan tindak pidana perjudian online, yang dikenal sebagai cybercrime, dan mereka harus bekerja keras untuk mengatasi perubahan yang semakin beragam dan meresahkan yang terjadi di masyarakat. Penegak hukum profesional yang mengikuti  kode  etik  dan  memiliki  integritas  yang  tinggi  dalam  menjalankan  setiap tugas memungkinkan penegakan hukum berjalan dengan baik.  Untuk memberantas perjudian  online,  penegak  hukum,  termasuk  polisi,  jaksa,  dan  hakim,  harus  mahir dalam cybercrime ini dan bekerja sama dengan Kominfo. Sejak 2018, Kominfo telah membersihkan setengah juta situs judi online.
Selain  itu,  untuk  memastikan  bahwa  mereka  yang  lolos  bukan  bermain  judi online, mereka telah memverifikasi dan memilih platform-platform yang terdaftar di Penyelenggara Sistem Elektronik. Jika game seperti orang main gaple, penegak hukum juga  harus  tahu  bagaimana  game  permainan  berbeda  dari  game  judi  online.  Untuk memainkan  game  tersebut,  anda  tidak  memerlukan  uang.  Selama  24  jam  sehari, Kominfo  berusaha  memblokir  situs  judi  online.  Namun,  ini  hanyalah  tahap pemblokiran, dan kemudian polisilah yang harus mengambil tindakan terhadap pelaku untuk  memberikan  efek  jera.  Kepolisian  sangat  perlu  meminta  masyarakat  untuk berpartisipasi  aktif  dalam  melaporkan  tindak  pidana  perjudian  online.  Selain  itu, mengingat banyaknya kasus yang terjadi di berbagai negara, kepolisian harus selalu bekerja  sama  dengan  Interpol  untuk  melindungi  bandara  baru  yang  masuk  ke Indonesia dan untuk memaksimalkan implementasi hukuman pidana terhadap individu yang melakukan pelanggaran terkait perjudian online.  seperti yang terjadi baru-baru

## POSITUM, Vol. 8, No. 1, Juli 2023
Dahris  Siregar:  Hukum  Transaksi  Dan  Informasi  Elektronik  Berhubungan  Dengan  Hukum Pelanggaran Perjudian Online
ini ketika Kapolda Sumatera Utara menggerebek bos judi online yang diduga berada di Singapura.
Kesuksesan program hukuman pidana atas menangani pelanggaran perjudian tidak  hanya  bergantung  pada  konsep  hukum  yang  sempurna,  tetapi  juga  pada kelompok  yang  dilakukan  oleh  penegak  hukum  dalam  situasi  ini  dari  tingkat penyidikan hingga eksekusi.
Hal  ini  disebabkan  oleh  ciri-ciri  unik  dari  tindak  pidana  konvensional,  yang sekarang karena dilakukan dengan teknologi informasi yang sangat maju, juga dapat dikategorikan sebagai tindakan kriminal yang tidak biasa. Ini berarti bahwa penegak hukum  wajib  memiliki  kapasitas  dan  profesionalitas  yang  lebih  besar  dalam menangani  kasus  perjudian.  Selain  itu,  saat  melakukan  penemuan  hukum (rechtfinding), keberanian moral penegak hukum harus diuji. Dengan demikian, tidak ada lagi alasan klasik untuk menganggap bahwa peraturan hukum tidak lengkap atau tidak mengaturnya.
Kemampuan  penegak  hukum  harus  ditingkatkan  dalam  penyidikan  dan pembuktian  selama  pemeriksaan  awal  dan  proses  peradilan  disiplin  dan  komitmen yang  luar  biasa  dalam  melaksanakan  pemidanaannya,  serta  pengetahuan  dan pemahaman yang luas tentang pelanggaran materi dan peristiwa hukumnya.

## 2) Prasarana dan sumber daya
Ini  bisa  dianggap  sebagai  dasar  penegakan  hukum  tindak  pidana  perjudian.. Keberhasilan  penemuan  kebenaran  material  didukung  oleh  alasan  eksistensinya. Karena  Institusi  penegak  hukum  bekerja  sama  dengan  spesialis  dan  ahli  di  bidang mereka, seperti pakar telematika dan forensik, dan memiliki uang yang cukup untuk mengadili  dan  memidana  orang  yang  melakukan  perjudian.  Teknik  forensik  digital digunakan  untuk  mengumpulkan  dan  menilai  bukti  digital  untuk  mendapatkan berbagai  informasi  yang  dapat  diakui  dan  dapat  digunakan  sebagai  bukti  dalam

## POSITUM, Vol. 8, No. 1, Juli 2023
Dahris  Siregar:  Hukum  Transaksi  Dan  Informasi  Elektronik  Berhubungan  Dengan  Hukum Pelanggaran Perjudian Online
persidangan. Digital forensik ini sangat membantu penyidik dalam mengidentifikasi siapa  yang  terlibat,  kapan  dilakukan  perjudian  online,  dan  di  mana  orang  yang mengirim  email  berada  berdasarkan  server  pengirim.  .  Kualitas  penyelidik  polisi sangat penting dalam upaya menekan kejahatan dunia maya. Kualitas penyelidik dari setiap  unit  harus  diperhatikan  secara  menyeluruh  sebagai  akibat  dari  penting  untuk menemukan  kasus  perjudian  online  yang  diungkapkan  secara  publik.  Hal  ini menunjukkan bahwa memiliki keterampilan di bidang ilmu transaksi elektronik sangat penting  untuk  memerangi  kejahatan  dunia  maya.  Memiliki  sertifikasi  dari  Certified Ethical Hacker Program (CEH) dan Forensic Investigator Computer Hacking Program (CHFI) membuat anda lebih siap untuk menjalankan pemeriksaan barang dengan bukti digital karena anda telah dilatih untuk menyelidiki kejahatan dunia maya.
Karena tidak semua polisi di Indonesia memiliki laboratorium digital forensic, penegakan hukum perjudian di kota-kota besar dan pedesaan, internet telah menjadi fenomena.  Selama  ada  jaringan  internet  yang  mudah  diakses  melalui  ponsel  dan komputer tanpa batasan usia, orang di seluruh negara dapat dengan mudah bermain perjudian  online  tanpa  harus  bertemu  secara  langsung.  Karena  keterbatasan laboratorium  digital  forensik,  penyidik  dari  Polres  harus  datang  ke  Polda  untuk melakukan pemeriksaan di sana. Dalam hal ini, tentu saja ada banyak antrian antara petugas  polisi  di  seluruh  provinsi.  Tentu  saja,  itu  akan  memakan  waktu  dan  tidak efisien karena penyidik melakukan pemerikasaan digital forensik berkali-kali. Saat ini, beberapa  kampus  memiliki  laboratorium  digital  forensic  dan  bekerja  sama  dengan penyidik  untuk  memerangi  perjudian  online.  Namun,  penyidik  dapat  menggunakan laboratorium  milik  mereka  untuk  melakukan  pemeriksaan  tidak  semua  kampus memiliki laboratorium digital forensic.

## 3) Budaya dan Sosial
Hukum yang berkaitan dengan individu atau lembaga dalam suatu sistem sosial ditetapkan  dan  diterapkan  di  faktor  masyarakat.  Karena  masyarakat  berusaha  untuk

## POSITUM, Vol. 8, No. 1, Juli 2023
Dahris  Siregar:  Hukum  Transaksi  Dan  Informasi  Elektronik  Berhubungan  Dengan  Hukum Pelanggaran Perjudian Online
menciptakan  kedamaian  di  dalam  masyarakat  dan  semua  dapat  terwujud,  mereka memiliki pengaruh besar pada penegakan hukum. Mengingat dampak buruk perjudian online,  yang  telah  menyebabkan  banyak  masyarakat  kehilangan  harta  bendanya, kesadaran  masyarakat  dan  kerja  samanya  dengan  pemerintah  dan  pihak  kepolisian telah  meningkat.  Masyarakat  tidak  setuju  dengan  semua  tindak  pidana  atau  upaya penegakan  hukum.  Menurut  masyarakat,  penegak  hukum  hanya  menimbulkan ketakutan masyarakat karena masyarakat menganggap mereka sebagai pegawai yang melakukan  tindakan  yang  merugikan,  seperti  penjara.  Sebagai  hasil  dari  berbagai penelitian tentang meningkatnya judi online dan efeknya pada orang-orang, terutama mereka yang bermain judi online, hasilnya lebih cenderung menunjukkan hal-hal yang buruk dibandingkan dengan hal-hal yang baik.
Dari perspektif material, harta benda orang yang kalah judi akan hilang, yaitu uang mereka hasilkan dari pekerjaan mereka, jika si pemain judi memiliki pendapatan sendiri. Selain itu, jika mereka masih anak-anak, pasti mereka akan meminta uang dari orang  tuanya  dengan  mengatakan  bahwa  mereka  akan  membayar  sekolah  mereka. Seharusnya uang tersebut digunakan untuk tabungan atau membeli barang yang tepat bahkan  untuk  membayar  agen  judi.  Selain  itu,  jika  pemain  judi  online  memiliki keluarga,  taruhannya  dapat  menyebabkan  pertengkaran  keluarga  karena  uang  yang seharusnya  digunakan  untuk  menafkahi  keluarganya  dipindahkan  ke  taruhan  judi online  yang  belum  tentu  akan  menang.  Namun,  dari  perspektif  rohani,  pemain  judi yang  menang  biasanya  menggunakan  uangnya  untuk  melakukan  kesalahan  atau mengaburkannya dengan mabuk-mabukan dan aktivitas lain yang menyimpang karena mereka  merasa  puas.  Jika  mereka  menang,  mereka  akan  mengadakan  pesta  untuk merayakan kebahagiaannya.  Perjudian adalah salah satu jenis perilaku menyimpang yang  terjadi  di  masyarakat  modern  dan  tidak  dapat  kita  hindari.  Setiap  lapisan masyarakat,  dengan  semua  komponennya,  harus  bertindak  secara  strategis  untuk menghentikan  perjudian  online,  yang  merugikan  masyarakat  dan  memberi  generasi muda contoh yang buruk.

## POSITUM, Vol. 8, No. 1, Juli 2023
Dahris  Siregar:  Hukum  Transaksi  Dan  Informasi  Elektronik  Berhubungan  Dengan  Hukum Pelanggaran Perjudian Online

## 4) Faktor Penyebab Hukuman
Tidak diragukan lagi, undang-undang Indonesia yang mengatur tranksaksi dan informasi elektronik memiliki banyak kekurangan.  Salah satunya adalah bahwa tidak ada sinkronisasi antara hukum. Ini menyebabkan interpretasi hukum berbeda. Dalam kedua aturan tersebut, Perjudian diatur oleh Pasal 303 KUHP dan UU No. 7 Tahun 1974,  judi  hanya  boleh dilakukan  dengan  izin  resmi.  Namun,  Peraturan  Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 menyatakan bahwa perjudian adalah ilegal secara keseluruhan dan  melarang pemberian  izin untuk  perjudian dalam  bentuk  apa pun. Sesungguhnya, hirarki hukum, Karena tidak sesuai dengan peraturan tersebut di atas,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1981,  oleh  karena  itu  dinyatakan  tidak berlaku  lagi.  Dengan  demikian,  hanya  polisi  yang  dapat  menangkap  dan  menahan pelaku perjudian sebagai sumber pendapatan tanpa izin, tetapi juga dapat menangkap dan menahan individu yang memanfaatkan kesempatan untuk bermain judi di tempat umum daripada tidak sumber pendapatan mereka, meskipun tidak memiliki izin. Polisi hanya memiliki otoritas untuk melakukan penangkapan, bahkan jika perjudian tersebut bertentangan  dengan  prinsip  agama  yang  dianut  secara  keseluruhan.  Penegakan hukum  terhadap  kejahatan  judi  juga  terhambat  oleh  ketiadaan  peraturan  lain  yang berkaitan dengan perjudian, seperti Perda.
Ketidaksesuaian antara Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam hal pembuktian tindak pidana yang berkaitan dengan perjudian online.  Di bawah ini adalah  ringkasan dari diskusi tersebut.
a. Batasan-batasan  dalam  UU  ITE:  UU  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik mengendalikan tindakan kriminal di ranah digital, termasuk kejahatan komputer, penyebaran materi yang terkait dengan pelanggaran, dan aktivitas ilegal lainnya yang  melibatkan  penggunaan  teknologi  data.  Pasal  303  KUHP  yang  lebih

## POSITUM, Vol. 8, No. 1, Juli 2023
Dahris  Siregar:  Hukum  Transaksi  Dan  Informasi  Elektronik  Berhubungan  Dengan  Hukum Pelanggaran Perjudian Online
komprehensif mungkin masih berlaku, meskipun UU ITE mungkin tidak secara tegas melarang game online.
b. Hukuman penjara maksimum untuk orang yang berpartisipasi dalam permainan judi  online  adalah  10  tahun,  sesuai  dengan  KUHP  Pasal  303,  tetapi  hukuman penjara terpanjang adalah enam tahun di bawah Pasal 45 dari Peraturan Nomor 11/2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik.  Hal  ini  mengakibatkan perbedaan  waktu  penahanan.  Penyidik  dapat  menerima  waktu  penahanan  tidak lebih dari 120 hari jika mereka dapat dipenjara seumur hidup jika melanggar Pasal 303 KUHP, tetapi hanya selama 60 hari jika melanggar Peraturan Informasi dan Transaksi  Elektronik  Nomor  11  Tahun  2008,  khususnya  Pasal  45.  Karena banyaknya  tugas  pemberkasan,  Penyidik  membutuhkan  lebih  banyak  waktu penahanan untuk menyelesaikan kasus perjudian. Namun demikian, karena pada saat ini, pasal 45 Legislasi pasal 11 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak lagi merupakan bagian inti dari undang-undang.
c. Pemahaman penyidik yang tidak tahu perbedaan antara menangani kasus pidana umum dan kasus cybercrime. Karena barang bukti internet berbeda dari barang bukti  tindak  pidana  lainnya,  saksi  dan  bukti  harus  diproses  dan  diperlakukan dengan  cara  yang  berbeda.  Software,  misalnya,  bekerja  ketika  penyidik menghancurkan  laptop  atau  PC  yang  sedang  digunakan,  membuat  barang buktinya hilang dan memungkinkan pelaku untuk memecahkan kode yang telah diatur  sehingga  data  yang  ditunjukkan  telah  diubah  ketika  penyidik  mencoba membuka kode tersebut.
d. Identifikasi dan penerimaan dokumen elektronik: Bukti perjudian elektronik harus ditemukan dan dikumpulkan oleh penegak hukum. Ini adalah potensi mencakup peralatan  teknologi  yang  digunakan  dalam  operasi  perjudian,  seperti  komputer, laptop, telepon genggam, atau server, dapat digeledah atau disita yang melanggar hukum.  Beberapa  tindakan  mungkin  memiliki  unsur-unsur  dari  kategori  umum dan khusus. Penanganan kasus yang sulit dikategorikan dengan jelas dalam hal ini

## POSITUM, Vol. 8, No. 1, Juli 2023
Dahris  Siregar:  Hukum  Transaksi  Dan  Informasi  Elektronik  Berhubungan  Dengan  Hukum Pelanggaran Perjudian Online
dapat  dilakukan  dengan  kerangka  kerja  yang  lebih  fleksibel  melalui  penerapan pidana umum.
e. Selama  pemeriksaan  di  pengadilan,  pembuktian  adalah  elemen  penting.  Ini menentukan nasib terdakwa. Terdakwa dapat dibebaskan dari hukuman jika hasil pembuktian  menggunakan  alat  bukti  konstitusi  tidak  memenuhi  syarat  untuk menunjukkan  bahwa  terdakwa  melakukan  kesalahan.  Sebaliknya,  terdakwa dinyatakan bersalah jika kesalahannya dapat ditunjukkan melalui menggunakan instrumen bukti yang tercantum menurut Pasal 184 KUHAP, karena hakim harus tenang, teliti, dan matang saat menjatuhkan hukuman dalam mengevaluasi bukti.

## D. PENUTUP
Penyelesaian  sengketa  harta  bersama  di  Pengadilan  Agama  mengacu  pada ketentuan-ketentuan dalam hukum perkawinan Islam yang dalam hal ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penyelesaian perkara di selesaikanmelalui prosedur pemeriksaan di persidangan oleh Hakim yang meliputi pemeriksaan jawab menjawab dan pembuktian oleh para pihak berperkara yang selanjutnya diputuskan oleh Hakim pemeriksa  perkara  Nomor    7680/Ptd.G/2022/PA  Sbr.  Perkara  ini  diselesaikan  oleh Majelis Hakim melalui putusan akhir yang menyatakan bahwa mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak gugatan Penggugat selainnya. Hal ini di karenakan dalam  proses  persidangan  Penggugat  hanya  mampu  membuktikan  sebagian  dari gugatannya.
Harta bersama menurut Pasal 119 KUH Perdata merupakan harta yang diperoleh suami istri selama masa perkawinannya. Dengan kata lain, bahwa sejak seorang laki- laki  dan  seorang  perempuan  menikah  secara  sah,  maka  saat  itu  juga  secara  hukum berlaku  kesatuan  (percampuran)  harta  benda  suami  dan  istri  sepanjang  tidak ditentukan  lain  dalam  perjanjian  perkawinan.  Perjanjian  perkawinan  menjadi

## POSITUM, Vol. 8, No. 1, Juli 2023
Dahris  Siregar:  Hukum  Transaksi  Dan  Informasi  Elektronik  Berhubungan  Dengan  Hukum Pelanggaran Perjudian Online
instrument yang dapat digunakan oleh suami dan istri jika ingin mengadakan dan/atau melaksakan ketentuan lain perihal percampuran harta di antara mereka.
Pasal  85  menyatakan:  “Adanya  harta  bersama  dalam  perkawinan  itu  tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri.” Kemudian dalam Pasal 86 dinyatakan: “(1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan istri karena perkawinan; (2) “Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.”  KHI  mengambil  jalan  tengah  dari  kesenjangan  antara  tidak  adanya pengaturan  tegas  mengenai  harta  bersama  dengan  kebutuhan  akan  lembaga  harta bersama dalam perkawinan.
KHI  meletigimasi  adanya  percampuran  harta  benda  sebagai  hasil  usaha  atau perolehan bersama suami istri. Namun demikian, KHI tetap mempertahankan norma dasar terkait tidak adanya percampuran harta pribadi suami dan istri, yaitu terhadap harta-harta yang diperoleh dari perolehan sebelum menikah, maupun warisan dan/atau hibah yang diperoleh dalam masa perkawinan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 87: “(1) Harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing masing, sepanjang para  pihak  tidak  menentukan  lain  dalam  perjanjian  perkawinan;  (2)  Suami  dan  istri mempunyai  hak  sepenuhnya  untuk  melakukan  perbuatan  hukum  atas  harta  masing- masing berupa hibah, hadiah, shodaqah atau lainnya”.
Dahris  Siregar:  Hukum  Transaksi  Dan  Informasi  Elektronik  Berhubungan  Dengan  Hukum Pelanggaran Perjudian Online

## DAFTAR PUSTAKA
A,  Abdul  Basith.  “Unizar  Recht  Journal.” Tinjauan  Yuridis  Penyelesaian  Tindak Pidana Ringan Dengan Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana 1, no. 3 (2022).
Akhmaddhian, Suwari. “Penegakan Hukum Lingkungan Dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan  Ekonomi  Di  Indonesia  (Studi  Kebakaran  Hutan  Tahun  2015).” UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum 3, no. 1 (2016): 1–35. https://doi.org/10.25134/unifikasi.v3i1.404.
Awaeh, hard stevin. “Pertanggungjawaban Hukum Atas Tindak Pidana Judi Online Ditinjau Dari Prespektif Hukum Pidana.” Lex Et Societatis 5, no. 5 (2017): 159– 66. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/17708.
Fortuna, Lovely, Elwi Danil, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Fakultas Hukum, Universitas  Andalas,  Fakultas  Hukum,  and  Universitas  Andalas.  “Online  Di Wilayah HukumM Kepolisian Resor Kota Padang” 5, no. 4 (2023): 2496–2506.
Harahap,  M.  Yahya. Pembahasan  Permasalahan  Dan  Penerapan  Kuhap :
Pemeriksaan  Sidang  Pengadilan,  Banding,  Kasasi,  Dan  Peninjauan  Kembali . Kedua. Jakarta: SINAR GRAFIKA, 2009.
Hutasoit, Hermon N. H., and Gede Made Swardhana. “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Judi Online Di Wilayah Hukum Polresta Denpasar.” Journal Ilmu Hukum 8, no. 7 (2019): 4. https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/54528. Isnaini, Enik. “Tinjauan Yuridis Normatif Perjudian Online Menurut Hukum Positif Di Indonesia.” Jurnal Independent 5, no. 1 (2017): 23. https://doi.org/10.30736/ji.v5i1.61.
Kusumah,  Mulyana  W. Tegaknya  Supremasi  Hukum :  Terjebak  Antara  Memilih Hukum Dan Demokrasi . Edited by Piet Hizbullah Khaidir ... [et Al.]. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
Manalu,  Hendri  Saputra.  “Penegakan  Hukum  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana Perjudian  Online  (Studi  Putusan  Pengadilan  Negeri  Medan  Nomor 870/Pid.B/2018/PN.Mdn).” Journal  of  Education,  Humaniora  and  Social Sciences (JEHSS) 2, no. 2 (2019): 428–539. https://doi.org/10.34007/jehss.v2i2.102.

## POSITUM, Vol. 8, No. 1, Juli 2023
Dahris  Siregar:  Hukum  Transaksi  Dan  Informasi  Elektronik  Berhubungan  Dengan  Hukum Pelanggaran Perjudian Online
Marlando,  Marcy.  “Tinjauan  Yuridis  Pembuktian  Kasus  Perjudian  Sepak  Bola  Via Internet.” DiH: Jurnal Ilmu Hukum 7, no. 14 (2011). https://doi.org/10.30996/dih.v7i14.272.
Mirfandaresky,  Sharofan.  “Digital  Forensik  Dalam  Penyidikan  Tindak  Pidana Penipuan Online (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Ponorogo).” Universitas Islam Malang, 2022.
Napang, Marthen. “Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Agresi” 11, no. November (2014): 1–459.
Rumbay, Imelda Sonia. “Tinjauan Yuridis Terhadap Lemahnya Penanganan Tindak Pidana Judi Online,” no. 5 (2023).
Satjipto Rahardjo. Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis . Edited by Ufran. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
Soekanto,  Soerjono. Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum .  Ed.1, Cet. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
Syahril,  Muh.  Akbar  Fhad. Hukum  Informasi  Dan  Transaksi  Elektronik .  Edited  by Auliah  Ambarwati.  Cetakan  Pe.  Jawa  Tengah:  EUREKA  MEDIA  AKSARA, 2023.
Yulianto,  Muhammad,  and  Titiek  Guntari.  “Penegakan  Hukum  Terhadap  Tindak Pidana Perjudian Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.” Jurnal Kewarganegaraan 6, no. 2 (2022): 1–30. https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/99395.
Zurohman, Achmad, Tri Marhaeni, Pudji Astuti, Dan Tjaturahono, and Budi Sanjoto. “Dampak Fenomena Judi Online Terhadap Melemahnya Nilai-Nilai Sosial Pada Remaja  (Studi  Di  Campusnet  Data  Media  Cabang  Sadewa  Kota  Semarang).”
Educational Social Studies 5, no. 2 (2016):
156–62.
http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jess.