Volume 2, Nomor 2, Desember 2019 (105-119) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657

## Implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Di Kota Makassar: Studi Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan

## Aslang Jaya, Darussalam Syamsuddin, Alimuddin
Program Studi Hukum Tatanegara UIN Alauddin Makassar

## Abstrak
Studi ini membahas tentang sejauhmana peran Bawaslu Provinsi Sulawesi- Selatan dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan  Umum  untuk  meminimalisir  pelanggaran  Pemilu  di  Kota Makassar.  Jenis  Penelitian  ini  ialah  penelitian  deskriptif  kualitatif lapangan.  Penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengumpulkan  sejumlah  data yang diperoleh dari informan di lapangan untuk menemukan berbagai fakta atau fenomena sosial, kemudian menganalisisnya dan berupaya melakukan teorisasi  berdasarkan  apa  yang  diamati.  Lokasi  Penelitian  dilakukan  di Kota Makassar. Lokasi ini dipilih karena memiliki semua aspek pendukung agar  dapat  berjalan  dengan  baik  dan  Kota  Makassar  terkenal  sebagai daerah sentral politik di Sulawesi Selatan.

## Kata Kunci :
Implementasi, Undang-Undang Pemilu, Pelanggaran Pemilu, Bawaslu

## PENDAHULUAN
Studi  ini  membahas  tentang  sejauh  mana peran  Bawaslu  Provinsi  Sulawesi-Selatan dalam menerapkan Undang-Undang Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan Umum  untuk  meminimalisir  pelanggaran Pemilu di Kota Makassar.
Secara  garis  besar  Pemilihan  Umum merupakan suatu solusi terhadap persoalan demokrasi  modern  dan  juga  merupakan upaya  memecahkan  masalah  keterwakilan yaitu bagaimana mewakili berbagai kelompok,  kekuatan  politik,  kepentingan maupun rakyat secara keseluruhan.
Didalam  suatu  Negara  demokratik  seperti Indonesia, demokrasi perwakilan dijadikan bagian integral untuk mewujudkan kesejahteraan
masyarakat melalui wakilnya  di  kekuasaan  legislatif  maupun pemimpinannya di eksekutif agar kepentingan  masyarakat  tersebut  dapat terejewantah dalam kehidupan nyata. 1
Pada umumnya, bangsa Indonesia menginginkan  perwujudan  Pemilu  yang berkualitas  yakni  suatu  Pemilu  yang
1 Agus Pramono, Elite Politik: Yang Loyo dan Harapan  Masa  Depan (Jakarta:  Pustaka  Sinar Harapan, 2005), h. 11.
Implementasi Undang-Undang... | 106
berlangsung  secara  demokratis  serta  dapat menghasilkan  wakil-wakil  rakyat  dan pemimpin negara yang negarawan. Pendambaan  terhadap  wakil  rakyat  dan pemimpin  itu,  masyarakat  menginginkan agar mereka mampu menghadirkan kesejahteraan  di  berbagai  lini  kehidupan serta  mampu  mengangkat  harkat  dan martabat  bangsa  di  mata  intrernasional. 2
Karena  masyarakat  tidak  menginginkan pemimpin atau wakilnya yang telah duduk di Parlemen lebih mementingkan kepentingan kelompok
maupun golongannya dibanding kepentingan rakyatnya  sendiri  secara  kolektif.  Karena tujuan Pemilu ialah menghasilkan pemimpin  atau  wakil  rakyat  yang  mampu menghadirkan solusi terhadap suatu masalah  dalam  kehidupan  bermasyarakat agar  mampu  mewujudkan  kesejahteraan dan  keadilan  di  segala  lini  kehidupan berbangsa dan bernegara.
Kendati  demikian,  pernah  muncul  satu akronim ditengah masyarakat yang menilai bahwa Pemilu merupakan singkatan  dari  „pembuat  pilu‟  yakni  satu hal  yang  menyebabkan  hati  menjadi  pilu. Padahal,  pemilu  diperuntukkan  untuk mengaplikasikan  demokrasi  di  Indonesia, karena adagium klasik
pernah
mengemukakan bahwa “tidak ada demokrasi  tanpa  Pemilu”. Yang  menjadi soal ialah, mengapa akronim yang muncul ditengah  masyarakat  dan  masih  eksis menjadi pembicaraan publik masih terjadi?  Hal  itu  merupakan  satu  gambaran
2 Rozali  Abdullah, Mewujudkan  Pemilu  yang Lebih  Berkualitas  (Pemilu  Legislatif) (Jakarta: Rajawali Pers, 2009),  h. 3.
bahwa  dalam  praktiknya  Pemilu  yang diselenggarakan  itu  kerapkali  memuncul kan  tragedi  yang  memilukan,  terutama sejak  masa  Orde  Baru.  Karena  saat  itu, Pemilu yang diselenggarakan oleh Negara, menjadi  hal  yang  menakutkan  bagi masyakarat  karena  Negara  melakukan kekerasan politik terhadap warga negaranya  dengan  cara  mengintruksikan rakyat  agar  mendukung  pemerintah  dan partai politik tertentu. 3
Hal  tersebut  bukanlah  suatu  hal  yang lumrah  dalam  Negara  demokratis  seperti Indonesia, akronim maupun adagium yang muncul dalam masyarakat tentunya diakibatkan oleh kurangnya professionalitas elti politik dalam mengelola  pemerintahan.  Secara  historis, dalam sejarah kemerdekaan, bangsa Indonesia  kerapkali  mengalami  krisis dikarenakan  para  elite  politik  senantiasa mempertontonkan sikap primordial kepada masyarakat.  Hal  itu  terjadi  karena  para aktor  politik  tidak  konsekuen  dengan komitmen  yang  telah  dibangun  oleh founding  father’s bangsa.  Akibatnya sengkarut  kenegaraan  muncul  dengan eksis,  contohnya  ialah  timbulnya  budaya feodalistik. 4
Indonesia yang menganut sistem demokrasi modern dan warga Negara yang mengharapkan  penyelenggaraan  Pemilu bukan  hanya  sekedar  ritual  suksesi
3 Moh. Mahfud MD, “Kata Pengantar”, dalam Ni‟matul  Huda  &  M.  Imam  Nasef, Penataan Demokrasi  dan  Pemilu  di  Indonesia  Pasca Reformasi (Jakarta: Kencana, 2017), h. viii.
4 Agus Pramono, h.52.
Volume 2, Nomor 2, Desember 2019 (105-119) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
kepemimpinan  semata,  melainkan  lebih dari  itu.  Pemilu  diharapkan  mampu mewujudkan kedaulatan rakyat. Salah satu elemen terpenting dalam Negara demokratis seperti Indonesia yang menerapkan pemilu ialah eksisnya lembaga  penyelenggara  Pemilu  yang memiliki  payung  hukum  dan  tegas  diatur oleh  aturan  Negara.  Tugas  dan  fungsi lembaga  penyelenggara  Pemilu  ini  ialah mengatur  jalannya  pemilu.  Berhasil  atau tidaknya penyelenggaran Pemilu sebagaimana  tujuannya,  tergantung  dari pihak penyelenggara. Maka dari itu, pihak penyelenggara  inilah  yang  memiliki  peran sangat  pentng  dalam  penyelenggaran pemilu di Indonesia. 5
Seperti  diketahui,  lembaga  penyelenggara Pemilu  di  Indonesia  dalam  hal  ini  Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU merupakan institusi Negara yang diberikan wewenang menyelenggarakan Pemilu yang bebas dari pengaruh  apapun  serta  bersifat  tetap  dan mandiri. Sedangkan penyelenggaraan Pemilu secara jelas teratur dalam Undang- undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang Pemilihan  Umum.  Peran  KPU  disini  ialah menjalankan pemilu sesuai koridor hukum yang  berlaku  dalam  Undang-Undang Pemilu.
Selain KPU sebagai institusi yang diberikan kewenangan dalam
penyelenggaraan  pemilu,  adapun  lembaga lain  yang  saling  berkoordinasi  dengan KPU  dalam  menyelenggarakan  pemilu.
5 Ni‟matul Huda & M. Imam Nasef, Penataan Demokrasi  dan  Pemilu  di  Indonesia  Pasca Reformasi (Jakarta: Kencana, 2017),  h. 52.
Lembaga  tersebut  ialah  Badan  Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang diberikan kewenangan mengawasi tahapan penyelenggaraan  pemilu,  yang  meliputi pemilu  anggota  DPR,  DPD,  DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu  Kepala  Daerah  dan  Wakil  Kepala Daerah.  Lembaga  Bawaslu  diwajibkan menjalankan  profesionalitas  kerja  dalam penyelenggaraan Pemilu, adapun beberapa kewajiban  yang  diamanatkan  oleh  Negara terhadap lembaga ini diantaranya: bersikap tidak  diskrimininatif  dalam  menjalankan tugas  dan  wewenanganya;  menerima menindaklanjuti  laporan  yang  berkaitan dengan  dugaan  pelanggaran  pemilu;  dan beberapa  tugas  yang  terakomodir  secara tegas dalam Undang-Undang Pemilu. 6
Dalam  setiap  agenda  penyelenggaraan Pemilu,  banyak  terjadi  berbagai  jenis pelanggaran  dalam  penyelenggaraannya, seperti Pemilu yang diselenggarakan tahun 2019.  Seperti  data  dari  Bawaslu  yang mencatat  ada  sebanyak  7.000  kasus  yang diduga  merupakan  pelanggaran  pemilu. Diantara kasus dan laporan tersebut, pihak Bawaslu  mengungkapkan  bahwa  ada sebanyak  548  temuan  yang  masuk  dalam kategori  pelanggaran  pidana  pemilu  dan sisanya merupakan pelanggaran administrasi, kode etik maupun pelanggaran hukum yang lain. 7
6 Rozali Abdullah, h. 103.
7 Mela  Arnani,  “Bawaslu  Temukan  548 Pelanggaran Pidana Pemilu, Ini Paparannya” dalam https://nasional.kompas.com/read/2019/04/09/1819 0341/bawaslu-temukan-548-pelanggaran-pidana pemilu-ini-paparannya, diakses pada 5 Mei 2019.
Implementasi Undang-Undang... | 108
Hal  yang  kerapkali  terjadi  yang  masuk dalam  kategori  pelanggaran  Pemilu  ialah maraknya  praktik  politik  uang  ( money politic )  yang  banyak  ditemukan  terutama di tingkat elektoral. Hal tersebut merupakan  rahasia  umum  dalam  tiap penyelenggaraan  Pemilu.  Seperti  di  Kota Makassar misalnya, Bawaslu Kota Makassar menemukan banyak laporan dari masyarakat  tentang  pelanggaran  pemilu, dan  dari  temuan  tersebut,  yang  paling banyak  ditemukan  ialah  praktik  politik uang. 8
Berbagai  fenomena  yang  terjadi  terkait pelanggaran Pemilu ketika pesta demokrasi  lima  tahunan  diselenggarakan merupakan  hal  yang  harus  dihindari  atau dilawan,  karena  persoalannya  ialah  jika hal  tersebut  tetap  berlangsung  maka  akan merusak sendi-sendi kehidupan demokrasi di Indonesia. Negara telah mengatur warga negaranya dengan cara membentuk berbagai  regulasi  agar  ketertiban  dan kenyamanan dalam bernegara atau menjadi  warga  negara  dapat  teraktualisasi dalam kehidupan berbangsa.
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah dikemukakan  di  atas,  maka  peneliti berinisiatif  untuk  menjawab  pertanyaan mengenai  sejauhmana  peran  Bawaslu Provinsi Sulawesi-Selatan dalam menerapkan  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum
8 Himawan,  “Bawaslu  Banyak  Temukan Dugaan  Politik  Uang  Pada  Pelanggaran  Pemilu  di Makassar” dalam https://regional.kompas.com/read /2019/04/13/13044661/bawaslu-banyak-temukan- dugaan-politik-uang-pada-pelanggaran-pemilu-di, diakses pada 5 Mei 2019.
untuk  meminimalisir  pelanggaran  Pemilu di Kota Makassar.

## KAJIAN PUSTAKA
Sebelum menjelaskan lebih jauh mengenai sejauh  mana  peran  Bawaslu  Provinsi Sulawesi-Selatan dalam menerapkan
Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017 tentang Pemilihan Umum untuk
meminimalisir  pelanggaran  Pemilu  di Kota Makassar. Berikut ini beberapa studi pustaka yang dapat membantu memetakan hal-hal  apa  saja  yang  telah  dan  belum dijelskan oleh penelitian terdahulu.
Rozali Abdullah dalam bukunya “Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif)” mengatakan bahwa pemilu yang berkualitas  pada  dasarnya  dapat  dilihat dari  dua  sisi,  yakni  sisi  proses  dan hasilnya. Pemilu dapat dikatakan berkualitas  dari  sisi  prosesnya  apabila pemilu  itu berlangsung secara demokratis, aman, tertib,dan lancar serta jujur dan adil. Sedangkan  dilihat  dari  sisi  hasilnya, pemilu  itu  harus  mampu  menghasilkan pemimpin  ataupun  wakil-wakil  rakyat yang mampu mengamalkan amanat konstitusi negara.
Dalam  bukunya  tersebut,  penulis  lebih mengarah  pada  persoalan  mekanisme penyelenggaran  pemilu  yang  baik  dan benar dengan berpatokan pada penyelengggaran  pemilu  tahun  2004, dalam  buku  ini  belum  secara  gamblang menjelaskan  mengenai  implementasi  UU
Volume 2, Nomor 2, Desember 2019 (105-119) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
Pemilu  dalam  meminimalisir  terjadinya pelanggaran Pemilu di Sulawesi-Selatan.
A. Bakir Ihsan dalam bukunya “Etika dan Logika  Berpolitik” mengatakan  bahwa etika  politik  merupakan  suatu  muara sintesis dari logika yang berkembang pada ranah  publik  demi  terbangunnya  kohesi sosial.  Pelanggaran  terhadap  etika  politik merupakan  suatu  tanda  bahwa  matinya nalar kebangsaan warga negara yang dapat mengancam  integrasi  sosial.  Buku  ini merupakan wacana kritis terhadap perilaku elit  politik  yang  tidak  mencerminkan politik  etis  sebagai  seorang  politisi sekaligus  warga  negara.  Karena  kerapkali ditemukan,  kebanyakan  elit  politik  lebih condong mengutamakan kepentingan kelompok  atau  golongannya  dibanding kepentingan  warga  negara. 9 Di  dalam buku hanya menarasikan persoalan kemelut kepentingan yang dimainkan oleh para aktor politik, kendati tidak menjelaskan  sejauh  mana  implementasi UU Pemilu dalam meminimalisir terjadinya pelanggaran Pemilu. Hafied Cangara dalam bukunya
“Komunikasi  Politik:  Konsep,  Teori,  dan
Strategi” mengemukakan bahwa sejak era pasa  reformasi  seperti  sekarang  ini, kondisi  perpolitikan  di  Indonesia  jauh lebih  dinamis  dikarenakan  terbukanya ruang-ruang  dialektis  dan  negara  lebih
9 A.  Bakir  Ihsan, Etika  dan  Logika  Berpolitik (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009).
menghargai hak-hak individu dalam setiap pembuatan kebijakannya. 10
Metodologi  baru  dalam  pentas  demokrasi seperti pemilihan langsung yang dilakukan masyarakat  terhadap  para  calon  wakilnya di parlemen maupun pemimpinnya disegala  strata  pemerintahan  merupakan wajah  baru  dalam  kondisi  demokrasi sekarang  ini.  Tidak  hanya  itu,  para  elit politik  dalam  mengkampanyekan  dirinya sebagai  bagian  dari  peserta  pemilu  telah disediakan  ruang  untuk  mereka  atau disediakan  berbagai  medium,  seperti televisi, radio, surat kabar,maupun kampanye  di  media  sosial.  Sebagai pembanding,  dalam  buku  ini  belum menjelaskan  mengenai  salah  satu  produk reformasi  seperti  UU  Pemilu yang diorientasikan  sebagai  landasan  warga negara  dalam  penyelenggaraan  Pemilu agar  tidak  terjadi  kembali  pelanggaran- pelanggaran  Pemilu  seperti  sebelumnya, dan  juga  belum  memaparkan  tugas  dan fungsi  Badan  Pengawas  Pemilu  yang dibentuk  oleh  negara  untuk  mengawasi jalannya Pemilihan Umum di tiap penyelenggaraannya.
Dari  kajian  literatur  di  atas,  yang  menjadi pembeda  antara  penelitian  ini  dengan ketiga  penelitian  sebelumnya  ialah  tidak dijelaskannya mengenai sejauhmana peran Bawaslu  Provinsi  Sulawesi-Selatan  dalam menerapkan  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum
10 Hafied Cangara, Komunikasi Politik: Konsep,  Teori,  dan  Strategi (Jakarta:  Rajawali Pers: 2009).
Implementasi Undang-Undang... | 110
untuk  meminimalisir  pelanggaran  Pemilu di Kota Makassar.

## PEMILU SEBAGAI HAKIKAT DEMOKRASI
Pemilu  sebagai  sarana  bagi  masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam memberikan suaranya guna memilih wakil rakyat,  serta  merupakan  bukti  adanya upaya  untuk  mewujudkan  demokrasi. Secara  operasional pemilihan  umum diartikan  sebagai  suatu  lembaga  sekaligus praktik  politik  yang  memungkinkan untuk terbentuknya suatu pemerintahan perwakilan (representative  goverment).
Pemilu juga disebut dengan arena political market yang berarti bahwa Pemilu menjadi tempat dan individu atau masyarakat untuk berinteraksi  dan  melakukan  kontrak  sosial dengan  para  peserta  pemilu. 11 Sedangkan demokrasi  merupakan  suatu  diksi  yang kerapkali  dibicarakan  dan  terdengar  di tengah-tengah kehidupan berbangsa. Dalam berbabagi pembicaraan, kata demokrasi banyak diucapkan dalam berbagai peristiwa dan konteks.
Dalam  beberapa  literatur,  demokrasi dibagi  atas  dua  makna  yang  digabung. Pertama,  dalam  makna  formil,  demokrasi dapat  didefinisikan  sebagai  suatu  sistem politik  yang  memiliki  banyak  partai  yang saling berkompetisi dengan prosedur  yang bebas  dan  jauh  dari  manipulasi  suara,  dan memiliki  sistem  mekanisme  pemilihan
11 Muhadam    Labolo  &  Teguh  Ilham, Partai Politik  dan  Sistem  Pemilihan  Umum  di  Indonesia: Teori,  Konsep  dan  Isu  Strategis (Depok:  Rajawali Pers,2017), h.51.
yang menjamin kebebasan demi terlaksanya  hak  asasi  manusia,  yang diorientasikan  pada  penentuan  kepala negara.  Sederhanaya,  demokrasi  dalam makna  formil  diartikan  seebagai  proses demokrasi  tersebut  terus  berjalan.  Kedua, dalam  makna  substansialnya,  demokrasi menekankan  pada  keputusan  apa  yang telah diambil. Artinya, apa yang dilakukan oleh  kelompok  mayoritas  yang  telah memenangkan suara rakyat. 12
Demokrasi dalam tataran historis sebenarnya  telah  diterapkan  sejak  zaman Yunani  kuno.  Konsep  demokrasi  sangat berelasi  dengan  konsep  negara  hukum yang  pada  waktu  itu  ditujukan  untuk mendobrak  penyalahgunaan  kekuasaan pemerintah saat itu. Absolusitas pemerintah  pada  waktu  itu  berusaha ditumbangkan  dengan  cara  mengganti konsep  negara  menjadi  lebih  demokratis. Bahasa sederhananya ialah rakyat menentukan  arah  pemerintahan  yang  di dalamnya  termuat  hak-hak  asasi  manusia yang harus diutamakan. Untuk mewujudkan itu, maka rakyat
membutuhkan  aturan-aturan  hukum  yang secara  tegas  memberikan  pembatasan kepada  pemerintah  dalam  bernegara  atau disebut sebagai Konstitusi. Dengan eksisnya  negara  berlandaskan  konstitusi yang  didasari  pada  konsep  demokrasi maka akan melahirkan tatanan sistem nilai dan  politik  yang  paling  realistik  dan
12 Zamroni ,  Pendidikan  Demokrasi  Pada Masyarakat  Multikultur (Yogyakarta:  Ombak, 2013), h. 10-11.
Volume 2, Nomor 2, Desember 2019 (105-119) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
rasional  untuk  mewujudkan  tatanan  sosial dalam kehidupan bernegara. 13
Indonesia  sebagai  negara  yang  berprinsip teguh  pada  konsep  demokrasi  dalam dinamika kehidupan kenegaraannya menjalankan  sistem  politik  berdasarkan konstitusi  negara  atau  disebut  UUD  1945 yang  secara  tegas  menyatakan  bahwa Indonesia  merupakan  negara  demokrasi berdasarkan  hukum.  Hukum  dijadikan basis  dalam  konsep  demokrasi  untuk mewujudkan  tatanan  masyarakat  yang beradab  dan  berperikemanusiaan.  Dalam Pasal 1 ayat (2) dan (3) dinayatakan bahwa kedaulatan  berada  di  tangan  rakyat  serta dilaksanakan  menurut  UUD  dan  negara Indonesia  merupakan  negara  hukum. Dengan  penegasan  demikian  maka  dalam kelembagaan  politik,  baik  pada  wilayah suprastruktur  maupun  infrastruktur  harus dijalankan berdasarkan aturan hukum yang demokratis. 14
Dalam  negara  demokratis,  dikenal  istilah partisipasi  politik  warga  negara  dalam menentukan  pilihannya  terkait  siapa  yang berhak memegang kekuasaan dan pemerintahan  dalam  suatu  negara.  Sebab, partisipasi politk merupakan aspek penting dari  demokrasi,  karena  partisipasi  politik diartikan  sebagai  keikut  sertaan  warga negara  biasa  dalam  menentukan  segala keputusan yang menyangkut atau
13 Bachtiar, Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pengujian UU
Terhadap  UUD (Jakarta:  Raih  Asa  Sukses,  2015), h. 65.
14 Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan
Pilar-pilar  Demokrasi (Jakarta:  Sinar  Grafika, 2015), h. 268.
mempengaruhi  hidupnya.  Dalam  ilmu politik, partisipasi  diartikan sebagai  upaya masyarakat,  baik  secara  individu  ataupun kelompok, untuk ikut serta mempengaruhi pembentukan  kebijakan  publik  dalam sebuah negara. 15

## METODE PENELITIAN
Jenis Peneltian  ini  ialah  penelitian deskriptif  kualitatif  lapangan.  Penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan sejumlah data yang diperoleh dari informan  di  lapangan  untuk  menemukan berbagai  fakta  atau  fenomena-fenomena sosial,  kemudian  menganalisisnya  dan berupaya  melakukan  teorisasi  berdasarkan apa yang diamati. 16 Lokasi Penelitian akan dilakukan  di  Kota  Makassar.  Lokasi  ini dipilih  karena  memiliki  semua  aspek pendukung  agar  dapat  berjalan  dengan baik  dan  Kota  Makassar  yang  kita  kenal sebagai  daerah  sentral  politik  di  Sulawesi Selatan.
Adapun  sumber  data  dalam  penelitian  ini ialah  Ketua  Badan  Pengawas  Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi-Selatan:
Laode Arumahi; Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM): Yahya Wildan; Warga
Kota  Makassar:  Afni  Nurfita  Dewi  dan Muharis.  Dipilihnya sebagai sumber seperti  yang  telah  disebutkan  karena peneliti menganggap bahwa dapat mewakili  secara  keseluruhan  masyarakat
15 Firdaus  Muhammad, Komunikasi  Politik Islam (Makassar:  Alauddin  University  Press, 2012), h. 185-186.
16 M.  Burhan  Bungin, Penelitian  Kualitatif (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), h. 6.
Implementasi Undang-Undang... | 112
di  Kota  Makassar.  Data  yang  telah  diolah kemudian  dianalisis  dengan  menggunakan metode analisis kualitatif, dengan pendekatan  yuridis  normatif.  Analisis kualitatif  maksudnya  adalah  analisis  data yang  dilakukan  dengan  menjabarkan secara  rinci  kenyataan  atau  keadaan  atas suatu  objek  dalam  bentuk  kalimat  guna memberikan gambaran lebih jelas terhadap permasalahan  yang  diajukan  sehingga memudahkan untuk ditarik suatu kesimpulan.

## PEMBAHASAN

## Implementasi Undang-Undang Pemilu di Kota Makassar
Pemilihan  Umum  merupakan  suatu  solusi terhadap persoalan demokrasi modern dan juga  merupakan  upaya  memecahkan masalah  keterwakilan  yaitu  bagaimana mewakili  berbagai  kelompok,  kekuatan politik, kepentingan maupun rakyat secara keseluruhan.  Saat  peneliti  menanyakan persoalan bagaimana implementasi Undang-Undang Pemilu dalam meminimalisir pelanggaran-pelanggaran Pemilu  di  Badan  Pengawas  Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi-Selatan. Ketua  Bawaslu  Provinsi  Sulsel,  Laode Arumahi mengatakan:
“Dalam  Undang-Undang  Pemilu  telah diperintahkan kepada para penyelenggara ,termasuk  Bawaslu  agar  tetap  menjaga ritme  penyelenggaraan  yang  akuntabel dan  transparan,  agar  publik  percaya bahwa  pesta  lima  tahunan  sekali  itu benar-benar mampu menghadirkan
pemimpin  dan  wakil-wakil  rakyat  yang dapat dipercaya memegang amanah”. 17
Pernyataan  Ketua  Bawaslu  Sulsel  diatas, peneliti  menyimpulkan  bahwa  Bawaslu Provinsi Sulsel turut andil dalam penyelenggaraan  Pemilu  yang  mampu menghadirkan  tokoh-tokoh  politik  kepada masyarakat  yang  mampu  memegang amanah dan tanggung jawab, bukan hanya sekedar perhelatan perebutan kursi kekuasaan di ranah birokrasi pemerintahan ,tetapi  sebagai  upaya  menyejahterakan masyarakat  pada  umumnya,  dan  pemilih khususnya.  Karena  dengan  modal  itulah, maka  masyarakat  akan  percaya  bahwa pihak  penyelenggara  benar-benar  ingin melihat masyarakat sejahtera dalam berbagai lini kehidupan.
Selanjutnya peneliti
menanyakan persoalan  wacana  publik  terkait  potensi pelanggaran dalam kontestasi Pemilu ialah ada  pada  pihak  penyelenggara  itu  sendiri, namun  Ketua  Bawaslu  Sulsel,  Arumahi membantah hal tersebut dengan mengemukakan:
“Kecurigaan  semacam  itu  dalam  pesta demokrasi seperti Pemilu memang seringkali  terjadi,  namun  kami  dari
Bawaslu  Sulsel  akan  tetap  berupaya  agar kecurigaan itu hilang di mata masyarakat dengan cara bekerja berdasarkan profesionalitas,  karena  Undang-Undang
17 Laode  Arumahi,  Ketua  Badan  Pengawas Pemilu  (Bawaslu)  Provinsi  Sulawesi-Selatan  di Kantor Bawaslu Sulsel, wawancara 30 Juli 2019.
Volume 2, Nomor 2, Desember 2019 (105-119) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
Pemilu  sendiri  telah  memerintahkan  hal demikian”. 18
Pernyataan  yang  dilontarkan  oleh  Ketua
Bawaslu
Sulsel, maka penulis menyimpulkan bahwa penyelenggaran
Pemilu  yang  diharapkan  bersih  dari
praktik-praktik jahat akan mampu diminimalisir  berdasarkan  perintah  dari regulasi  yang  ada,  karena  dengan  hal semacam  itu,  maka  potensi  kecurigaan publik  terhadap  penyelenggara  Pemilu, khususnya  Bawaslu  akan  terminimalisir, sehingga cita - cita menghadirkan pemimpin  dan  wakil-wakil  rakyat  yang diharapkan mampu
mengahdirkan keadilan  dan  kesejahteraan  dapat  dicapai dan  dihadirkan  di  ruang-ruang  publik. Insinuasi terhadap pejabat publik, khususnya  pihak  penyelenggara  Pemilu juga lambat laun akan hilang.
Selanjutnya peneliti melakukan
wawancara  di  tingkat  elektoral  atau pemilih yang berdomisili di Kota Makassar,  ternyata  ditemukan  bahwa implementasi Undang-Undang Pemilu belum berjalan dengan baik, dan masyarakat  menilai  Badan  Pengawas Pemilu (Bawaslu)  tidak  menerapkan professionalitas  kerja  mereka,  karena  di lapangan  terutama  pada  penyelenggaraan Pemilu  17  April  2019  kemarin,  masih banyak  didapati  pelanggaran-pelanggaran Pemilu,  salah satunya praktik politik uang atau  jual  beli  suara,  hal  ini  diungkap  oleh salah seorang sumber dari sebuah
18 Laode  Arumahi,  Ketua  Badan  Pengawas Pemilu  (Bawaslu)  Provinsi  Sulawesi-Selatan  di Kantor Bawaslu Sulsel, wawancara 30 Juli 2019.
Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM) yang  bernama  Forum  Pemuda  Nasionalis Indonesia (FPNI), ketika peneliti melakukan  wawancara  dengan  Ketua Umumnya,  Yahya  Wildan.  Informan mengatakan  hal  yang  kurang  lebih  seperti ini:
“Pada  saat  penyelenggaraan  Pemilu  17 April  kemarin,  saya  sendiri  menyaksikan betapa buruknya penyelenggaraan Pemilu tahun  ini  (2019),  karena  masih  didapati praktik-praktik korup seperti money politic, yang saya duga dilakukan oleh tim sukses  salah  satu  calon  peserta  Pemilu, bahasa  kasarnya  ya  jual  beli  suara,  dan hal ini justru menjadi kegelisahan kami di FPNI  karena  praktik  seperti  itu  hanya akan menciptakan wakil-wakil rakyat atau pemimpin yang koruptif jika telah menjabat”. 19
Dari pernyataan Ketua LSM FPNI peneliti menyimpulkan  bahwa  dalam  kondisi  di lapangan,  masih  ada  kontradiksi  antara regulasi  yang  berlaku  (baca:  Undang- Undang  Pemilu)  dan  implementasinya  di tingkatan masyarakat, karena dari pernyataan informan diatas masih terdapat pelanggaran-pelanggaran Pemilu yang kerapkali  terjadi,  salah  satunya  praktik politik uang yang hanya akan menghasilkan  tokoh-tokoh  politik  atau pejabat publik yang koruptif.
Kemudian  ketika  peneliti  menanyakan persoalan  kecurigaan  masyarakat  kepada
19 Yahya  Wildan  (25),  Ketua  Umum  Forum Pemuda Nasionalis Indonesia (FPNI) di Makassar,
wawancara 4 Agustus 2019 .
Implementasi Undang-Undang... | 114
pihak  penyelenggara  Pemilu,  mulai  dari Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU),  Badan Pengawas  Pemilu  (Bawaslu),  Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
(DKPP)  yang  diperintahkan  oleh  Undang- Undang  Pemilu  terkait  potensi  awal kecurangan  Pemilu  ada  pada  pihak penyelenggara, informan peneliti mengataka:
“Kalau  menurut  saya,  memang  benar kecurigaan-kecurigaan masyarakat bahwa awal  mula  terjadinya  kecurangan  dalam penyelenggaraan  Pemilu  berada  di  pihak penyelenggara
karena pihak penyelenggara  yang  menjadi  patron  atau sumbu penyelenggaraan Pemilu itu sendiri,  mereka  memiliki  otoritas  dalam mempolarisasi konsep-konsep
yang bermuatan  pada  kecurangan-kecurangan Pemilu,  salah  satu  contoh  menurut penilaian  subjektif  saya  ialah  kemarin sebelum  masa  pencoblosan,  KPU  yang seharunsnya  mampu  menetralisir  para peserta  Pemilu  agar  mantan  narapidana korupsi  tidak  dapat  menjadi  daftar  calon tetap dalam kontestasi politik, malah KPU membiarkan hal tersebut dengan alibi hak azasi  manusia  yakni  berhak  dipilih  dan memilih  dalam  perhelatan  Pemilu  lima tahunan  sekali,  inilah  yang  sebenarnya menjadi  preseden  buruk  bagi  demokrasi kita”. 20
Dari  pernyataan  informan  diatas,  peneliti berkesimpulan  bahwa  di  tingkat  elektoral masih ada yang belum mempercayai pihak
20 Yahya  Wildan  (25),  Ketua  Umum  Forum Pemuda Nasionalis Indonesia (FPNI) di Makassar, wawancara 4 Agustus 2019.
penyelenggara  Pemilu  dalam  kontestasi politik  lima  tahun  sekali  itu,  karena kecurigaan-kecurigaan  masyarakat  kepada pihak  penyelanggara  masih  kerapkali dibicarakan di ruang-ruang publik. Sederhananya ialah abu takkan ada jikalau tak ada api sebelumnya.
Beralih  ke  informan  lain,  ketika  peneliti bertanya  kepada  salah  satu  warga  Kota Makassar  yang  masuk  dalam  Daftar Pemilih  Tetap  (DPT)  pada  kontestasi Pemilu  17  April  2019  kemarin  terkait bagaimana  implementasi  Undang-Undang Pemilu dan apa dampak yang ditimbulkan terhadap  pemilih,  khususnya  di  Kota Makassar,  informan  yang  diwawancarai mengatakan:
“Kalau  soal  penerapan  Undang-Undang Pemilu  saya  rasa  telah  berjalan  baik, karena pastinya pihak penyelenggara juga bersifat  profesional  dalam  menjalankan tugas mereka, meskipun kondisi dilapangan  belum  sepenuhnya  seperti  itu karena  masih  terjadi  praktik  politik  uang sebelum hari pencoblosan”. 21
Dari  pernyataan  salah  satu  warga  Kota Makassar diatas, maka peneliti berkesimpulan  bahwa  di  tingkat  elektoral ternyata masih  terjadi praktik politik uang di Kota Makassar terutama saat menjelang hari pencoblosan. Meskipun Bawaslu telah melakukan hal-hal berdasarkan profesional -itas  kerja  mereka  dalam  mengawasi
21 Muharis  (23),  Warga  Kota  Makassar  di Warkop  Daeng,  Kecamatan  Rappocini,  Kota Makassar, wawancara 9 November 2019.
Volume 2, Nomor 2, Desember 2019 (105-119) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
proses Pemilu agar menghindari pelanggaran-pelanggaran Pemilu. Pertanyaan mengenai
kecurigaan masyarakat  terhadap  pihak  penyelenggara
Pemilu yang berpotensi melakukan kecurangan  dalam  penyelenggaraan  pesta lima tahunan sekali itu, informan mengatakan:
“Hal  itu  kan  masing-masing  pendapat orang,  kalau  saya  pribadi  ya  tidak  curiga dengan  para  pihak  penyelenggara  karena pastinya  mereka  akan  bekerja  secara professional  karena  telah  dipercayakan oleh masyarakat dan diberikan kewenangan  oleh  Undang-Undang  yang berlaku. Menurut penilain orang lah kalau terkait hal itu”. 22
Peneliti  berkesimpulan  bahwa  masih  ada masyarakat terutama warga Kota Makassar  yang  masih  ragu  dengan kredibilitas  penyelenggara  Pemilu  yang mengklaim  bekerja  secara  professional untuk  menghadirkan  para  pemimpin  atau wakil-wakil  rakyat  yang  dapat  memegang amanah  jika  terpilih  sebagai  Kepala Negara,  Kepala  Daerah  atau  wakil  rakyat di Parlemen.
Peran Bawaslu Sulsel dalam Meminimalisir Pelanggaran Pemilu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga  pengawal  terpercaya dalam penyelenggaraan Pemilu
demokratis,  bermartabat  dan  berkualitas
22 Afni  Nurfita  Dewi  (22),  Warga  Kota Makassar  di  Kampus  2  UIN  Alauddin  Makassar, Samata  Kabupaten  Gowa, wawancara 5  Agustus 2019.
sebagaimana  visinya,  maka  diharapkan mampu  berperan  dalam  peminimalisiran terjadinya  pelanggaran  Pemilu  yang  dari dulu telah menggerogoti semarak perayaan pesta demokrasi lima tahunan sekali itu.
Berikut hasil  wawancara  peneliti  dengan para  informan  sebagai  berikut.  Pihak
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi  Sulawesi-Selatan,  ketika  peneliti menanyakan  tentang  apakah  Bawaslu Sulsel  telah  bekerja  secara  professional dalam  meminimalisir  pelanggaran  Pemilu yang ada di Kota Makassar.
“Kami  dari  Bawaslu  Sulawesi-Selatan pastinya telah berupaya untuk menerapkan perintah dari Undang- Undang  Pemilu  yang  menginginkan  agar Pemilu  berjalan  secara  professional  dan mampu dipercayai oleh masyarakat terkait hasil  yang  akan  diumumkan  oleh  KPU mengenai  peserta  Pemilu  yang  menang dalam  kontestasi  politik  itu.  Bukti  nyata terkait  hal  tersebut  ialah  menerima beberapa laporan dari  masyarakat  terkait adanya  dugaan  pelanggaran  Pemilu  yang terjadi  di  tingkat  elektoral,  karena  kami punya  datanya.  Kami  menghimpun  data dari  beberapa  Kabupaten  terkait  dugaan pelanggaran  Pemilu  yang  terjadi,  baik yang masuk dalam kategori pidana Pemilu ataupun  pelanggaran  administratif  yang dilakukan oleh peserta pemilu itu sendiri”. 23
23 Laode  Arumahi,  Ketua  Badan  Pengawas Pemilu  (Bawaslu)  Provinsi  Sulawesi-Selatan  di Kantor Bawaslu Sulsel, wawancara 30 Juli 2019 .
Dari  pernyataan  Ketua  Bawaslu  Sulsel, Laode  Arumahi  diatas  maka  peneliti menyimpulkan  bahwa  pihak  dari  Bawaslu sebagai lembaga yang memiliki wewenang dalam  mengawasi  terjadinya  pelanggaran Pemilu di tingkat elektoral telah diterapkan, dengan menerima dan mengindahkan  laporan  yang  masuk  di Bawaslu  Sulsel  yang  diadukan  oleh masyarakat  yang  merasa  dirugikan  oleh oknum  yang  melakukan  pelanggaran Pemilu.
Berikut  ini  data  laporan  yang  masuk  ke Bawaslu  Sulsel,  terkait  validasi  data dugaan  pelanggaran  dan  hasil  penanangan pelanggaran  Pemilu  di  Kota  Makassar yang  peneliti  terima  ketika  melakukan penelitian.
Kota Makassar:
- Dugaan Pelanggaran Diterima:
Administrasi:  11;  Kode  etik:  1;
Pidana: 30; Hukum lainnya: 17.
- Hasil  Penanganan:  Administrasi: 10;  Kode  Etik:  2;  Pidana:  1; Hukum  lainnya:  17;  Proses:  1; Bukan pelanggaran: 28.
- Total: 59.
Dari  data  yang  penelitian  tersebut,  maka disimpulkan  bahwa  Bawaslu  Provinsi Sulawesi-Selatan telah menjalankan professionalitas  kerja  mereka  karena  telah melakukan  riset  terkait  mana  saja  yang masuk  dalam  kategori  pidana  pemilu, pelanggaran  administratif  maupun  hukum lainnya  dari  hasil  laporan  yang  masuk  di Bawaslu  Sulsel,  khususnya  pelanggaran- pelanggaran Pemilu di Kota Makassar.
Disimpulkan  bahwa  lebih  banyak  laporan yang  masuk  terkait  pidana  Pemilu  yang terjadi  di  lapangan,  meskipun  yang ditangani  oleh  Bawaslu  yang  diperkuat dengan alat bukti ialah hanya 1 yang lolos untuk  ditindak  lebih  lanjut  oleh  Komisi Pemilihan  Umum  terkait  hukuman  yang akan  diberikan  kepada  pelanggar.  Karena tugas Bawaslu sendiri ialah hanya memproses  laporan  yang  diadukan  oleh masyarakat  terkait  pelanggaran  Pemilu. Dan  jika  telah  masuk  ke  dalam  kategori pidana  Pemilu,  maka  Bawaslu  akan bekerjasama  dengan  Gakkumdu  yang dalam  strukturisasinya  ditangani  oleh aparat Kepolisian dan Kejaksaan.
Peneliti melanjutkan pertanyaan berikutnya  mengenai langkah  apa  yang telah dilakukan oleh Bawaslu Sulsel dalam meminimalisir  pelanggaran  Pemilu  yang ada di Kota Makassar. Jawaban dari pihak Bawaslu Sulsel sebagai berikut:
“Langkah  yang  kami  lakukan  ialah dengan  mengintruksikan  kepada  Bawaslu Kota  Makassar  agar  melakukan  edukasi kepada  masyarakat  agar  tak  melakukan kecurangan-kecurangan  Pemilu,  karena hal itu juga akan berdampak pada mereka. Karena  jika  awalnya  sudah  curang  maka hasilnya  juga  akan  tidak  baik.  Dengan edukasi  semacam  itu,  kami  yakin  potensi melakukan  kecurangan  yang  sifatnya melanggar atau  keluar  dari  norma-norma yang berlaku akan minim terjadi”. 24
24 Laode  Arumahi,  Ketua  Badan  Pengawas Pemilu  (Bawaslu)  Provinsi  Sulawesi-Selatan  di Kantor Bawaslu Sulsel, wawancara 30 Juli 2019 .
Pernyataan  dari  pihak  Bawaslu  Provinsi Sulsel  terkait  upaya  yang  telah  dilakukan oleh  Bawaslu  Sulsel  dalam  melakukan pencegahan  agar  tak  terjadi  pelanggaran Pemilu  ialah  hal  yang  sifatnya  preventif. Dalam  kajian  ilmu  hukum  juga  hal tersebut juga banyak dibicarakan oleh para ahli-ahli hukum, sederhananya ialah pencegahan  dini  lebih  baik  dibanding menindaklanjuti  jika  kecurangan  telah terjadi.
Selanjutnya peneliti melakukan wawancara  dengan  informan  lain  yaitu pihak  dari  Lembaga  Swadaya  Masyarakat
(LSM) di Kota Makassar. Dengan
pertanyaan yang sama yaitu peran
Bawaslu
dalam meminimalisir
pelanggaran  Pemilu  di  tingkat  elektoral. Adapun hasil wawancara dari pihak LSM:
“Saya rasa kalau persoalan peran instansi negara yang tugas, wewenangnya menyelenggarakan Pemilu
seperti Bawaslu telah jelas diatur dalam Undang- Undang  Pemilu.  Dan  jika  misalnya  ada tugas,  fungsi  dan  wewenang  yang  keluar dari  aturan  tersebut,  maka  sana  saja Bawaslu  juga  melakukan  pelanggaran terkait  aturan  yang  ada,  mau  jadi  seperti apa  Pemilu  yang  kita  selenggarakan? Makanya kami dari LSM sangat berharap
Bawaslu
professional
dalam menindaklanjuti  laporan-laporan  yang
masuk,  artinya  tidak  tebang  pilih  untuk memproses hukum pengaduan dari masyarakat  agar  tingkat  kepercayaan publik  terhadap  pihak  penyelenggara Pemilu  itu  makin  tinggi  dan  tak  ada  lagi
kecurigaan  di  kalangan  publik,  terutama pemilih”. 25
Pernyataan  dari  pihak  dari  LSM  di  Kota Makassar  diatas  ialah  gambaran  masih adanya  kepercayaan  masyarakat  kepada Bawaslu  yang  diberikan  amanah  untuk mengawasi jalannya penyelenggaraan Pemilu  yang  Jujur  dan  Adil  sebagaimana azas  Pemilu  yang  berlaku.  Meskipun masih  ada  rasa  pesimis  oleh  pihak  LSM terkait  professionalitas  Bawaslu  dalam memproses  pengaduan  dari  masyarakat, agar  Bawaslu  tidak  tebang  pilih  dalam menindaklanjuti pengaduan-pengaduan itu.
Sementara respon positif terkait professionalitas  kerja  Bawaslu  Sulsel dikatakan  oleh  informan  ketiga  peneliti yang mengemukakan hal sebagai berikut:
“Menurut  saya  peran  Bawaslu  sebagai pihak  pengawas  jalannya  Pemilu  kemarin ialah sangat bagus dengan alasan adanya anggota  dari  Bawaslu  yang  melakukan audit di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Karena  saya  dan  Ibu  saya  berbeda  TPS untuk  memilih.  Ibu  saya  juga  mendapati ada anggota Bawaslu yang terlibat dalam proses  pengawasan  selama  di  TPS, mungkin  tujuannya  untuk  menindaktegas oknum yang tertangkap tangan melakukan kecurangan”. 26
25 Yahya  Wildan  (25),  Ketua  Umum  Forum Pemuda Nasionalis Indonesia (FPNI) di Makassar, wawancara 4 Agustus 2019.
26 Afni  Nurfita  Dewi  (22),  Warga  Kota Makassar  di  Kampus  2  UIN  Alauddin  Makassar, Samata  Kabupaten  Gowa, wawancara 5  Agustus 2019.
Pernyataan informan ketiga, peneliti berkesimpulan  bahwa  yang  dimaksud pihak  pengawas  di  Tempat  Pemungutan Suara  (TPS)    ialah  Panitia  Pengawas Pemilu  (Panwaslu)  yang  berada  dibawah Bawaslu. Dari pernyataan informan diatas, peneliti  berkesimpulan  bahwa  telah  ada upaya  dari  Bawaslu  dalam  meminimalisir terjadinya  pelanggaran  Pemilu  di  tingkat elektoral  dengan  cara  menyiapkan  tiap anggota Panwaslu di tiap TPS yang berada di Kota Makassar.

## PENUTUP
Berdasarkan  pembahasan  dan  penelitian yang  dilakukan,  maka  peneliti  menarik dua kesimpulan. Pertama,
bahwa pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum dalam  memnimalsir  pelanggaran  pemilu terutama di  tingkat  elektoral  ialah instansi negara  yang  diberikan  kewenangan  dalam menjalankan  tugasnya  sebagai  pengawas Pemilu  yakni  Badan  Pengawas  Pemilu (Bawaslu) belum bekerja secara professional  karena  professionalitas  kerja Bawaslu Sulawesi-Selatan masih
diragukan  oleh  masyarakat  khususnya pemilih  dan  LSM,  karena  masih  didapati beberapa  jenis  pelanggaran  Pemilu  ketika pesta  demokrasi  lima  tahunan  sekali  itu diselenggarakan.  Kedua,  Bawaslu  Sulsel telah  melakukan  langkah  pencegahan  dan juga cepat tanggap dalam menerima aduan dari  masyarakat  jika  terjadi  pelanggaran Pemilu  yang  dilarang  dalam  Undang- Undang Pemilu. Bawaslu Sulawesi-
Selatan juga telah memerintahkan anggota
Panitia  Pengawas  Pemilu  (Panwaslu)  agar
mengaudit secara langsung Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada di Kota Makassar  untuk  meminimalisir  terjadinya pelanggaran Pemilu di hari pencoblosan.
***

## DAFTAR PUSTAKA
A.  Bakir  Ihsan, Etika  dan  Logika Berpolitik (Bandung: Remaja
Rosdakarya, 2009). Agus  Pramono, Elite  Politik:  Yang  Loyo dan Harapan Masa Depan (Jakarta:  Pustaka  Sinar  Harapan, 2005). Bachtiar, Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi pada  Pengujian  UU  Terhadap UUD (Jakarta:  Raih  Asa  Sukses, 2015).
Firdaus  Muhammad, Komunikasi  Politik Islam (Makassar: Alauddin University Press, 2012). Hafied  Cangara, Komunikasi  Politik: Konsep, Teori, dan Strategi (Jakarta: Rajawali Pers: 2009). Jimly  Asshiddiqie, Hukum  Tata  Negara dan Pilar-pilar Demokrasi (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)
M.  Burhan  Bungin, Penelitian  Kualitatif (Jakarta:  Prenada  Media  Group, 2007).
Moh.  Mahfud  MD,  “Kata  Pengantar”, dalam Ni‟matul Huda  &  M.  Imam Nasef, Penataan  Demokrasi  dan Pemilu di Indonesia Pasca
Volume 2, Nomor 2, Desember 2019 (105-119) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
Reformasi (Jakarta: Kencana, 2017). Muhadam  Labolo & Teguh Ilham, Partai Politik  dan  Sistem  Pemilihan Umum di Indonesia: Teori, Konsep dan Isu Strategis (Depok: Rajawali Pers,2017).

## Ni‟matul  Huda  &  M.  Imam  Nasef,
Penataan  Demokrasi  dan  Pemilu di  Indonesia  Pasca  Reformasi (Jakarta: Kencana, 2017).
Rozali  Abdullah, Mewujudkan  Pemilu yang  Lebih  Berkualitas  (Pemilu Legislatif) (Jakarta:  Rajawali  Pers,
2009).
Zamroni ,  Pendidikan  Demokrasi  Pada
Masyarakat
Multikultur (Yogyakarta: Ombak, 2013).

## Wawancara
Afni  Nurfita  Dewi  (22),  Warga  Kota Makassar  di  Kampus  2  UIN Alauddin Makassar, Samata Kabupaten  Gowa, wawancara 5
Agustus 2019.
Laode  Arumahi,  Ketua  Badan  Pengawas
Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi-Selatan di Kantor Bawaslu  Sulsel, wawancara 30
Juli 2019.
Muharis  (23),  Warga  Kota  Makassar  di
Warkop Daeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, wawancara 9 November 2019. Yahya  Wildan  (25),  Ketua  Umum  Forum Pemuda Nasionalis Indonesia
(FPNI)  di  Makassar, wawancara 4 Agustus 2019 .

## Website
Himawan,  “Bawaslu  Banyak  Temukan
Dugaan Politik Uang Pada Pelanggaran  Pemilu  di  Makassar” dalam  https://regional.kompas.com
/read/2019/04/13/13044661/bawasl u-banyak-temukan-dugaan-politik- uang-pada-pelanggaran-pemilu-di, diakses pada 5 Mei 2019.
Mela  Arnani,  “Bawaslu  Temukan  548 Pelanggaran  Pidana  Pemilu,  Ini Paparannya”dalam https://nasional. kompas.com/read/2019/04/09/1819 0341/bawaslu-temukan-548-pelang garan-pidana-pemilu-ini- paparannya,  diakses  pada  5  Mei 2019.