LEGITIMASI, Vol. VII No. 1, Januari-Juni 2018

## PELAKSANAAN SANKSI PIDANA ADAT DI GAMPONG KAMPUNG PAYA KECAMATAN KLUET UTARA KABUPATEN ACEH SELATAN
Oleh:
Badri & Fatmawati

## ABSTRAK
Keberadaan hukum adat dalam masyarakat adat Aceh tidak dipisahkan lagi dan sudah mendarah  daging  dalam  diri  masyarakat  Aceh,  dan  diakui  bahwa  hukum  adat  dan hukum Islam bagi masyarakat adat Aceh, diibaratkan seperti dua sisi mata uang yang tak  bisa  dipisahkan.  Pertanyaan  penelitian  ini  adalah  Bagaimana  konsep  pidana  dan sanksinya  dalam  Hukum  Pidana  Islam,  Bagaimana  konsep  dan  pelaksanaan  sanksi pidana  adat  dalam  masyarakat  adat  di  Gampong  Kampung  Paya  ,  serta  bagaimana pandangan  hukum  Islam  terhadap  pelaksanaan  sanksi  pidana  adat  di  Gampong Kampung  Paya. Penelitian ini  menggunakan  metode  penelitian deskriptif  analisis yaitu suatu metode penelitian yang digunakan dengan menguraikan apa yang sedang terjadi, kemudian dianalisis untuk memperoleh jawaban terhadap permasalahan yang ada.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  lapangan (fiel  research), dengan mengumpulkan data-data
di lapangan berdasarkan
wawancara penulis melalui informasi, selanjutnya menggunakan penelitian pustaka (library research). Kesimpulan yang dapat diambil adalah dalam hukum pidana Islam konsep  pidana  yaitu    perbuatan- perbuatan  yang  dilarang  oleh  Syara’  dan  dapat mengakibatkan  sanksi  atau  hukuman had,  qi ṣ a ṣ maupun ta’z ῑ r. Sedangkan  dalam pelaksanaan sanksi pidana adat masyarakat Gampong Kampung Paya ialah tercantum pada Qanun tertulis dan penyelesaianya pun menurut isi qanun tersebut, ada sebagian yang sesuai dengan hukum Islam dan ada juga terdapat perbedaan dalam menetapkan sanksi.  Perbedaannya  terdapat  pada  hukuman  dalam  qanun  gampong  tidak membedakan  antara  hukuman ḥ udud,  qi ṣ a ṣ ,  maupun diyat,  tetapi  menyamaratakan hukuman  tersebut  yaitu ta’z ῑ r.  Namun  persamaan  antara  keduanya  memiliki  tujuan yang  sama  yaitu  ingin  membuat  pelaku  kejahatan  jera  dan  menjadi  pelajaran  bagi orang  lain  sebagai  pencegahan,  serta  terwujudnya  keamanan,  kedamaian, ketentraman, dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.
Kata kunci : Sanksi-Pidana-Adat.
LEGITIMASI, Vol. VII No. 1, Januari-Juni 2018

## A. Landasan Hukum Pidana Adat dalam Qanun Aceh
Adat dalam pandangan para pakar hukum positif adalah kebiasaan manusia atas perilaku tertentu dalam salah satu sisi kehidupan sosial mereka sehingga muncul darinya  kaidah  yang  diyakini  secara  umum  dan  harus  dihormati  sebagai  undang- undang  yang mealanggarnya  berakibat  pada  dijatuhkannya  hukuman  materi.
Sedangkan  dalam  pandangan  pakar  hukum  Islam,  adat  adalah  apa  yang  biasa dilakukan  mayoritas  manusia,  baik  dalam  bentuk  ucapan  ataupun  perbuatan,  secara berulang-ulang,  hingga  meresap  dalam  jiwa  mereka  dan  diterima  dalam  pemikiran mereka, atau apa yang biasa dilakukan manusia atau sekelompok dari mereka hingga meresap  dalam  jiwa  mereka,  tentang  perbuatan  yang  beredar  di  antara  mereka  atau banyak  penggunaannya  dalam  makna  khusus,  sehingga  segera  terarah  kepadanya ketika dimutlakkannya, bukan pada makna aslinya. 1
Lahirnya  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  2005  tentang  perubahan  atas undang-undang  Nomor  32  Tahun  2004 Tentang  Pemerintahan  Daerah  mengakui adanya  otonomi  yang  dimiliki  desa  dan  kepada  desa  dapat  diberikan  penugasan pemerintahan daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan tertentu. Dan Qanun Provinsi  Nangroe  Aceh  Darussalam  No:  5  tahun    2003  tentang  pemerintahan gampong dalam provinsi Nangroe Aceh Darussalam.
Di  dalam  Qanun  Aceh  Nomor  9  Tanun  2008  tentang pembinaan kehidupan adat  dan adat istiadat  dijelaskan  penyelesaian  sengketa/perselisihan  dalam  Bab  VI
Pasal 13 yang berbunyi:
1 Rahman Dahlan, Ushul Fiqh, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 217.
LEGITIMASI, Vol. VII No. 1, Januari-Juni 2018
1. sengketa atau perselisihan adat istiadat meliputi:
a. Perselisihan dalam rumah tangga
b. Sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh
c. Perselisihan antar warga
d. Khalwat mesum
e. Perselisihan tentang hak milik f. Pencurian dalam keluarga (pencurian ringan) g. Perselisihan harta seuhareukat h. Pencurian ringan i. Pencurian ternak peliharaan j. Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian dan hutan k. Persengketaan di laut
l. Persengketaan di pasar
m. Penganiayaan ringan
n. Pembakaran hutan (dalam skala ringan yang merugikan komunitas adat) o. Pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik
p. Pencemaran lingkungan (skala ringan)
q. Ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman) dan,
r. Perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat
2. Penyelesaian  sengketa/perselisihan  adat  dan  adat  istiadat  sebagaimana  yang dimaksud pasal pada ayat (1) diselesaikan secara bertahap
3. Aparat  penegak  hukum  memberikan  kesempatan  agar  sengketa/perselisihan

## diselesaikan terlebih dahulu secara adat di gampong

## B. Qanun  Tentang  Sanksi  Pidana  Adat  di  Gampong Kanpung  Paya Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan
Khusus di Aceh, keberadaan hukum adat dalam masyarakat adat Aceh tidak dipisahkan  lagi  dan  sudah  mendarah  daging  dalam  diri  masyarakat  aceh. Ada ungkapan  mengatakan  “ udep  lam  adat,  mate  lam  hukoem” , (hidup  dalam  kebiasaan atau saling menghormati, mati didalam hukum/ketentuan Allah). Ini bermakna bahwa orang Aceh  itu  selalu  memandang  hidupnya  didalam  bermasyarakat  dan  saling menghargai, sedangkan mati dalam hukum, Ini artinya mati dalam hukum Allah yang merupakan ketentuan Allah.
Masyarakat  yang  hidup  dalam  suatu  hukum  adat  adalah  suatu  kehidupan bersama,  yang warganya  hidup  bersama  untuk  jangka  waktu  yang  cukup  lama, sehingga menghasilkan kebudayaan, dan masyarakat merupakan suatu sistem sosial, yang  menjadi  wadah  dari  pola  interaksi  sosial  atau  hubungan  individu  maupun hubungan antar kelompok sosial. 2
Di Aceh, di akui bahwa hukum adat dan hukum Islam bagi masyarakat adat
Aceh,  diibaratkan seperti  dua  sisi  mata  uang  yang  tak  bisa  dipisahkan.  Masyarakat
Aceh  mengibaratkannya  dalam  uangkapan hukoem  ngon  adat  lage  zat  ngon  sifeut (hukum  dengan  adat  seperti  hubungan  zat  dengan  sifatnya).  Maknanya  adalah  zat dengan  sifat  adalah  sesuatu  yang  berbeda,  dapat  didentifikasi  tetapi  tidak  dapat dipisahkan.
Hukum  adat  di  Aceh  pada  umumnya  tidak  terkodifikasi  atau  tidak  tertulis,
inilah  yang  membedakan  dengan  gampong Kampung  paya,  Adat  di  gampong Kampung  Paya dibukukan  dalam  satu  buku  yaitu  “Qanun/Peratu ran  Gampong
Kampung  Paya    Kecamatan  Kluet  Utara  Kabupaten  Aceh  Selatan,  Provinsi  Aceh
Tahun 2015”. Di dalam Qanun tersebut terdapat beberapa peraturan perdata maupun pidana yaitu sebagai berikut:
1. Aturan kependudukan;
2. Aturan  Ketentuan  dan  Ketertiban  Umum  Sanksi  Adat  Masalah Pelanggaran;
3. Aturan Rangkain Perkawinan/Sunat Rasul;
4. Aturan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Syari,at Islam;
5. Aturan Peternakan;
6. Aturan Pertanian;
7. Peraturan Berkerasan dengan Kepemudaan;
8. Peraturan Penyelenggaraan/Pengawasan Pendidikn;
9. Peningkatan Musibah Kematian;
2 Soejono  Soekanto, Hukum  Adat  Indonesia, (Jakarta:  PT  Raja  Gravindo  Persada,  2005), hlm.91.
LEGITIMASI, Vol. VII No. 1, Januari-Juni 2018
10. Pelestarian dan Kebersihan Gampong; 11. Peraturan Jual Beli Tanah, Rumah, Ternak; 3
Peraturan  Pidana  terdapat  dalam  Qanun Nomor  2 ini yang mengatur  tentang
Ketentuan dan Ketertiban Umum Sanksi Adat Masalah Pelanggaran
Bab 1:
Pasal 1: Mengganggu Orang Lain Perbuatan yang Tercela dan Tidak baik Serta tidak dibernakan yaitu suatu perbuatan mengganggu ketentraman hidup orang lain.
a. Melanggar  hanya  menggangu  sopan  santun  tahap  pertama  diberikan  nasehat oleh  lembaga  adat  dan  hukum  yang  didampingi  oleh  pihak  wali  yang bersangkutan. Apabila terjadi yang ketiga kalinya dikenankan sanksi satu ekor kambing pada pihak lelaki dan beras selengkapnya pada pihak perempuan.
b. Menggangu  keluarga  orang  sekedar  menlanggar  sopan  santun,  tetapi  apabila sampai  ketiga  kali  dihukum  satu  ekor  kambing  dan  beras  secukupnya  bagi lelaki saja.
c. Mengganggu  tunangan  orang  lain  yang  mengakibatkan  putus,  tunanggannya dikenakan sanksi harus membayar dua kali lipat dari Mas kawin kepada pihak lelaki dan harus dikawinkan kedua mereka.
Pasal 2: Berdua-duaan ditempat tersembunyi yang bukan muhrimnya yaitu: laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim berduan ditempat tersembunyi.
a. Apabila  mereka  tidak  melakukan  apa-apa  maka,  akan  dinasehati  dihadapan pegawai adat dan hukum serta kedua orang tuanya.
b. Apabila  mereka  melakukan  lagi  sampai  berulang  kali maka  diberi  hukuman satu  ekor  kambing  pada  lelaki  dan  bersa  secukupnya  pada  perempuan  dan mereka harus dikawinkan.
c. Apabila  mereka  melakukan  asusila  maka  mereka  dikenakan  satu  ekor kambing  pada  pihak  lelki  dan  beras  secukupnya  pada  pihak  perempuan  dan mereka dinikahkan
d. Apabila pemuda/pemudi bertemu atau diudang ketempat pemuda/pemudi atau ketempat  janda  atau  ketempat  kos  diluar  ketentuan  dan  tidak  menurut kewajaran  atau  sumbang  menurut  penglihatn,  maka  kepada  pemuda/pemudi yang  mendatangi  rumah  tersebut  dikenakan  satu  ekor  kambing  dan  beras secukupnya.
e. Pasangan  pemuda/pemudi  yang  telah  melakukan  syarat-syarat  merisik, meminang atau ditolak oleh orang tua (wali) sedangkan mereka sepakat untuk menikah  sehimgga  melarikan  diri  kerumah  pimpinan  adat  dan hukum  minta dinikahkan mereka tidak dikenakan sanksi adat.
f. Pasangan  pemuda/pemudi  yang  belum  melakukan  merisik,  melarikan  diri kerumah  pimpinan  dat  dan  hukum  minta  dinikahkan  dikenakan  satu  ekor kambing pada lelaki dan beras secukupnya pada perempuan
3 Qanun/Peraturan Gampong Kampung Paya Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, 2015
g. Pemuda/pemudi  gampong  kampung  paya  tertangkap  basah  digampong  lain maka adat hukum gampong kampung paya harus patuh hukum adat setempat dan sebaliknya.
Pasal  3:  Mengganggu keluarga orang lain yaitu  perbuatan  seseorang  yang mengganggu kehidupan keluarga oang lain.
a. Seseorang  melakukan  perzinaan  terhadap  istri  orang  lain  maka  pada  silelaki dikenakan satu ekor kerbau dan pada perempuan beras secukupnya.
b. Si lelaki diusir dari gampong kampong paya selama satu tahun.

## Bab II : SANKSI PELANGGARAN TENTANG PERKELAHIAN
Pasal  1:  Perkelahian  bersifat  keluarga yaitu  dalam  satu  keluarga  terjadinya perpecahan yang satu dengan yg lainnya.
a. Seorang  suami  memukul  istri  diluar  rumah  dikenakan  sanksi  satu  ekor kambing dan peralatan secukupnya.
b. Berkelahi  ditempat  keramaian  (jualan),  khanduri  dan  lain-lain  bagi  yang memulai  dikenakan  sanksi  satu  ekor  kambing  dan  ditambah  ranup  bate,  dan beras secukupnya pada pihak lawan.
c. Bagi  pemukul  sehingga  keluar  darah  dikenakan  satu  ekor  kambing secukupnya apabila yang dipukul tidak melawan dan ditambah dua meter kain putih.
d. Apabila  warga  gampong  lain  berkelahi  dengan  warga  gampong  kita,  tidak patuh  (melawan)  pada  pegawai  adat  dan  hukum  serta  ketua  pemuda  akan dikenakan satu ekor kambing secukupnya.
e. Apabila warga gampong kampong paya berkelahi dengan warga gmpong lain, tidak ptu (melawan) pada pegawai adat dan hukum serta ketua pemuda akan dikenakan satu ekor kambing secukupnya.
f. Apabila terjadi dakwa-dakwi/perang mulut maka cukup didamikan saja.
g. Apabila  terjadi  perkelahian  dirumah  ibadah  (mesjid),  dalam  rumah  keuchik, rumah imam chik, rumah tuha peut, serta disawah dikenakan satu ekor kerbau dan secukupnya.
Pasal 2: Pelanggaran bersifat umum yang dilakukan sanksi adat satu ekor kerbau dan secukupnya antara lain:
a. Berkelahi  ditempat  ibadah,  rumah  keuchik,  rumah  imam  chik,  rumah  ketua tuha peut, dan dalam lokasi persawahan pada musim tanah.
b. Melakukan perzinaan dengan wanita yang punya suami.
Pasal 3: Pelanggaran yang dikenakan satu ekor kambing dan secukupnya;
a. Mengancam dihalam rumah orang lain.
b. Warga  orang  lain mengancam  dihalaman  rumah  warga  gampong  kampung paya.
c. Berkelahi  ditempat  kenduri  baik  warga  gampong  maupun  warga  gampong lain.
d. Memberi malu, menghina lembaga adat, hukum dan tuha peut dimuka umum.
e. Berkelahi dirumah orang.
f. Menuduh  orang  menggunakan  guna-guna  bila  yang  dituduh  ada  bukti  maka kepada  yang  dituduh  dikenakan  sanksi  adat  satu  ekor  kambing  dan
LEGITIMASI, Vol. VII No. 1, Januari-Juni 2018
secukupnya,  bila  tidak  ada  bukti  maka  yang  menuduh  dikenakan  satu  ekor kambing dan secukupnya.
g. Perkelahian  yang  menggunakan  senjata  tajam  sebelah  pihak,  maupun  kedua belah pihak.
Pasal 4: Pelanggaran ditambah nasi kunyit tepung warna;
a. Mengeluarkan darah
b. Sebut menyangkut
Pasal  5:  Pelanggaran  adat  yang  dikenakan  satu  balai  sirih  adalah  perkelahian  yang tidak memberikan bekas.
Pasal  6:  Pelanggaran  yang  dikenakan  bersalam-salaman  adalah  jika  terjadi  perang mulut sesamanya dan belum terjadi perkelahian.
Bab  III:  SANKSI  PELANGGARAN  PENCURIAN,  PERJUDIAN,  DAN  MABUK- MABUKAN SERTA PENGEDAR
Pasal  1: Sanksi  pencurian yaitu  mengambil  harta  milik  orang  lain  dengan  cara sesembunyi
a. Bila  kedapatan  pencurian  yang  nilainya  kurang  dua  juta  maka  seluruh  harta curian tersebut harus dibayar penuh dan denda adat pinang cerana
b. Bila  kedapatan  pencurian  yang  nilainya  melebihi dua  juta  maka  sipencuri diserahkan kepada pihak kepolisian.
Pasal  2: Sanksi  perjudian yaitu  permainan  bertaruh  memilih  salah  satu  di  antara beberapa  pilihan  dan  hanya  satu  yang  benar,  yang  menguntungkan  satu pihak dan merugikan pihak lain.
a. Bila  kedapatan  orang  berjudi  dirumahnya  maka  orang  yang  punya  rumah dikenakan satu ekor kambing dan beras secukupnya
b. Bila kedapatan perjudian diluar rumah maka komplotan perjudian dikenakan sanksi satu ekor kambing dan beras secukupnya.
Pasal  3:  Sanksi  mabuk-mabukan yaitu  perbuatan  dengan  cara  meminum  keras  yang menghilangkan akal seseorang pemabuk.
a. Bila  kedapatan  orang  mabuk  didalam  rumah  maka  orang  yang  punya  rumah dikenakan satu ekor kambing dan beras secukupnya
b. Bila kedapatan orang mabuk-mabukan diluar rumah maka pribadi sipemabuk dikenakan satu ekor kambing dan beras secukupnya. 4
Adapun  Diktum atau  keputusan  dari  pembuat Qanun/Peraturan  Gampong
Kampung  Paya tersebut  mengingat  dan  menimbang  serta  menindak  lanjuti menyangkut  hidup  dalam  bermasyarakat  dimana  kesuksesan  dalam  kepemerintahan gampong  itu  adalah  berpijak  disatu  aturan  (Qanun)  agar  masyarakat  tersebut menciptakan semua  hal  kebaikan  dan  tidak  melakukan  hal-hal  yang  menyesatkan
4 Qanun/Peraturan Gampong Kampung Paya Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, 2015.
LEGITIMASI, Vol. VII No. 1, Januari-Juni 2018
umat, dengan Qanun ini salah satunya jalan kita melanjutkan apa yang sudah pernah diperjuangkan oleh Rasulullah SAW.
Setelah  musyawarah  pembentukan  sebuah  qanun,  pihak  perancang  qanun mensosialisasikan sekaligus penempelan berkas qanun ditempat umum dengan masa sanggahan masyarakat 10 hari, dengan masa yang diberikan tersebut tidak ada usulan dari semua kalangan sekalipun dari masyarakat sendiri, berarti qanun tersebut sudah bisa  disahkan  dan dijadikan  dasar  aturan  sehingga  sudah  bisa  dijalankan  oleh pemangku adat dan pemangku hukum beserta seluruh masyarakat. 5

## C. Pelaksanan  Qanun  Tentang  Pidana  Adat  di  Gampong Kampung  Paya Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan
Penyelesaian  perkara  pidana  maupun  perdata  di  dalam  masyarakat  Aceh selalu  diupayakan  penyelesaian  menurut  hukum  adat,  hal  ini  disebabkan  karena hukum  adat  bagi  masyarakat  Aceh    sudah  menyatu  dengan  masyarakat  Aceh  dan tidak  bertentangan  dengan  kaidah-kaidah  hukum Islam.  Penggunaan  hukum  adat sebagai  jalan  penyelesaian  perkara-perkara  yang  terjadi  di  dalam  masyarakat  selalu dipraktikkan  dalam  kehidupan  masyarakat  adat  Aceh.  Penyelesaian  perkara  melalui hukum  adat  betul-betul  dapat  dirasakan  keadilan  oleh  masyarakat  selain  prosesnya cepat  dan  tidak  berlarut-larut  juga  tidak  memakan  biaya  seperti  proses  penyelesaian di pengadilan serta dapat mengembalikan keseimbangan di dalam masyarakat secara keseluruhan. 6
5 Hasil wawancara dengan Dhamir Syam Keuchik Gampong Kampung Paya), tanggal 19 Juli 2017, telepon
6 Keterangan diatas diperoleh dari Jafar Husen, masyarakat Gampong Kampung Paya Kecamatan Kluet Utara Kabupaten aceh Selatan pada tanggal 7 januari 2017, dirumah salah satu masyarakat.
LEGITIMASI, Vol. VII No. 1, Januari-Juni 2018
Dalam  menyelesaikan  perkara  pidana  melalui  hukum  adat  selalu dikedepankan  sifat  kekeluargaan,  dan  prinsip  perdamaian.  Berdasarkan  asas  rukun, tentram  dan  asas  keiklasan  masyarakat  menemukan  kedamaian  hidup  yang  baik  di dalam  bermasyarakat.  Dalam  sistem  hukum  adat  yang  hendak  dicapai  adalah kerukunan dan keharmonisan hidup antara sesama individu atau kelompok di dalam bermasyarakat.
Apabila  terjadi  suatu  tindak  pidana  di  daerah  tertentu  maka  ia  tidak  akan terlepas  dari  hukuman  menurut  adat  daerah  tersebut.  Penyelesaian  perkara  di  Aceh dapat berbeda-beda di masing-masing kabupaten atau daerah, begitu pula di gampong kampong paya kecamatan Kluet utara, di gampong kampong paya terdapat Undang- undang  hukum  adat  tertulis  dan  apabila  ada  masyarakat  yang  melakukan  suatu perbuatan tindak pidana maka ia tidak akan terlepas dari hukuman yang diatur dalam undang-undang (Qanun) tersebut. 7
Apabila  terjadi  suatu  tindak  pidana,  maka  prosedur  yang  ditempuh  adalah sebagai berikut:
a. Bermula  dari  laporan  kepada  kepala  lorong  atau  kepala  dusun  tentang suatu  kasus,  maka  tahapan  pertama  kasus  tersebut  akan  diselesaikan dengan  cara  musyawarah  oleh  kepala  lorong  atau kepala  dusun  dimana perkara  tersebut  terjadi,  baik  di  lorong  teladan,  lorong  Tengah,  maupun lorong Sawah.
7 Hasil wawancara dengan Abu Samah (sebagai Imam Chik Gampong Kampung Paya, tanggal 8 Juni 2017, dirumah Imam Chik.
b. Dan  apabila  kasus  tersebut  tidak  dapat  atau  tidak  berhasil  diselesaikan oleh  kepala  lorong,  maka  kasus  tersebut  akan  dinaikkan  ketingkat
gampong atau diserahkan kepada kepala desa atau geucik.
c. Kemudian  geucik  akan  melakukan  permusyawarahan  beserta  dengan semua  perangkat  adat  gampong  kampong  paya    untuk  menyelesaikan kasus  tersebut.  Dan  cara  penjatuhan  sanksi  sesuai  dengan  isi  qanun gampong  yang  telah  direvisi  setiap  pergantian  geucik  gampong.  Maka geucik yang akan membaca sanksi sesuai pasal yang menyangkut perkara yang sedang dimusyawarahkan.
d. Dan apabila yang terjadi adalah kasus yang sanksinya tidak terdapat dalam qanun  tersebut  maka  cara  yang  tempuh  adalah  tuha  peut  akan bermusyawarah  dan  mencari  sanksi  yang  sepadan  dengan  perkara  yang dilakukan,  biasanya  akan  diminta  denda  sesuai  dengan  besarnya  perkara yang terjadi. 8
Sebagai  contohnya,  apabila  terjadi  kasus  pencurian  dilorong  tengah,  maka kasus  tersebut  akan  dilaporkan  kepada  kepala  dusun  lorong  tengah,  dan  akan  coba diselesaikan oleh kepala  lorong tersebut, namun apabila kepala lorong Tengah tidak berhasil  menyelesaikan  kasus  pencurian  tersebut,  maka  kasus  tersebut  dialihkan kepada  geucik  dan  perangkat  adat  lainnya,  kemudian  geucik  akan  membaca  isi  dari qanun tersebut tentang pasal pencurian yang terdapat dalam Pasal 1 yang berisi:
8 Hasil  wawancara  dengan Azizah (sebagai Ketua Tuha Peut Gampong Kampung  Paya, tanggal 10 Juni 2017, dirumah Tuha Peut.
LEGITIMASI, Vol. VII No. 1, Januari-Juni 2018
Perbuatan mencuri/merampok/mencopet adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum  agama  dan  adat  istiadat  gampong.  Bagi  yang  mencuri/merampok/mencopet harta orang lain dikenakan sanksi:
Pasal 1: Sanksi pencurian;
a. Bila  kedapatan  pencurian  yang  nilainya  kurang  dua  juta  maka  seluruh  harta curian tersebut harus dibayar penuh dan denda adat pinang cerana
b. Bila  kedapatan  pencurian  yang  nilainya  melebihi  dua  juta  maka  sipencuri diserahkan kepada pihak kepolisian
Selanjutnya  denda  tersebut  diserahkan  kepada  bendahara  gampong  untuk digunakan  atas  keperluan  yang  telah  ditentukan  dalam  qanun  tersebut,  dan  jangka waktu yang diberikan untuk melunasi denda yang telah ditetapkan ialah menurut dari persepakatan yang telah disepakati bersama.
Dari hasil penulis dapatkan dari hukuman yang telah diberikan kepada pelaku tindak  pidana  dengan  cara  melipat gandakan  denda  yang  harus  dibayar  oleh  pelaku maka pelaku jera dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. 9
Kemudian  Keucik  akan  memberikan  nasehat  kepada  pelaku  pencurian  untuk tidak  mengulangi  perbuatan  tersebut,  dan  jika  ia  melakukan  kesalahan  yang  sama untuk  kedua  kalinya  maka  hukuman  akan  diperberat  dan  dilaporkan  kepada  pihak yang berwajib. Lalu musyawarahpun diakhiri oleh keucik gampong kampung paya.
D. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaksanaan Hukum Pidana Adat di  Gampong  Kampung  Paya  Kecamatan  Kluet  Utara  Kabupaten  Aceh Selatan
9 Hasil wawancara dengan Dhamir Syam Keuchik Gampong Kampung Paya), tanggal 12 Juni 2017, dirumah keuchik.
LEGITIMASI, Vol. VII No. 1, Januari-Juni 2018
Hukum  Islam  adalah  hukum  yang  yang  berasal  dari  Allah  SWT  dan kemudian  diutuskan  Rasulullah  untuk  mengajarkan  hukum  tersebut  kepada  seluruh ummat manusia, hukum tersebut terdapat dalam al- Qur’an dan hadist dan juga ijma’
para  ulama. Tidak  ada  seorang dari  manusia  yang  dapat  merubah  atau  mengganti ketentuan  dari  hukum  Allah  tersebut,  manusia  hanya  dituntut  untuk  mentaati  semua yang diperintahkan dan menjauhi semua yang dilarang-Nya.
Allah  tidak  melarang  manusia  untuk  melakukan  ijtihad,  selama  tidak bertentangan  dengan  al- Qur’an  dan  hadi s,  begitu  juga  dengan  hukum  adat,  Allah tidak  pernah  melarang  menghidupkan  hukum  adat  dalam  kehidupan  bermasyarakat, selama hukum adat tersebut sejalan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dan masyarakat gampong  kampung  paya pada  umumnya  menggunakan  hukum  adat dalam proses penyelesaian perkara yang terjadi dalam masyarakat, karena masyarakat gampong  kampung  paya sampai  saat  ini  masih  mempertahankan  dan  melestarikan adat-istiadat  dalam  kehidupan  sehari-hari  sejauh  tidak  bertentangan  atau  sejalan dengan hukum syari’at Islam.
Penjatuhan  hukuman  di  gampong kampung  paya tidak  membedakan  antara kejahatan  yaang berat maupun ringan.  contohnya perzinaan, pencurian, minuman khamar dalam  Qanun  gampong  tidak  terdapat  perbedaan  hukuman  terhadap pencurian  yang  sampai kadar  hukuman  had  dengan  pencurian  yang  tidak  sampai kadar 10 . Sedangkan di dalam Islam hukuman dibagi menjadi beberapa macam sesuai dengan tindak pidananya, salah satunya apabila ditinjau dari segi terdapat atau tidak nashnya dalam al- Qur’an dan ḥadīs , maka hukuman dapat dibagi menjadi dua, yaitu:
10 Hasil wawancara dengan Taiben (sebagai Kadus Dusun Tengah Gampong Kampung Paya, tanggal 10 Juni 2017, dirumah keuchik.
LEGITIMASI, Vol. VII No. 1, Januari-Juni 2018
a. Hukuman yang ada nashnya, yaitu ḥ udud, qi ṣāṣ , diyat,dan kafarah.
b. Hukuman  yang tidak  ada  nashnya,  hukuman  ini  disebut  dengan  hukuman ta’zīr ,
seperti  percobaan  melakukan  tindak  pidana,  tidak  melaksanakan  amanah,  saksi palsu dan melanggar aturan lalu lintas. 11
Hukuman ḥ udud, dan diyat tidak  ada  keringanan  di  dalamnya,  dan  tidak memiliki  batasan  minimal  dan  maksimalnya.  Dan  apabila  tindak  pidana  ini  sudah dibuktikan,  hakim  harus  melaksanakan  hukuman yang  telah  ditentukan  tanpa  harus mengurangi,  menambah,  mengganti,  atau  menunda  pelaksanaannya.  Kekuasaan hakim  hanya  terbatas  pada  penjatuhan  putusan  yang  telah  ditetapkan  apabila perbuatan yang dituduhkan kepada pelaku telah dibuktikan. 12
Sedangkan hukuman ta’zīr , Para ahli fiqh seperti al-Sarakhsi dan al-Mawardi,
mendefinisikan ta’zīr sebagai hukuman selain had dan kafarat terhadap segala bentuk maksiat  (pelanggaran)  terhadap  hak  Allah  atau  hak  manusia  yang  tidak  ditentukan kadarnya dengan tujuan untuk mendidik dan mengajari pelakunya. 13
Sehingga  dalam  penjatuhan  sanksi  terhadap  suatu  perkara  tindak  pidana dalam gampong kampung paya masih banyak terdapat perbedaan dengan sanksi yang ada dalam hukum    Islam, namun ada juga terdapat kesesuaian antara hukum pidana Islam  dengan  qanun  gampong  kampung  paya,  kesesuain  tersebut  terdapat  dalam perkara yang dikenakan hukuman ta’zīr . Dalam qanun gampong tercantum hukuman yang bersifat ta’zīr seperti denda yang dibebankan kepada pelaku kejahatan maupun
11 Djazuli, Fiqh Jinayah:Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam, Cet.2, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm.28.
12 Abdul Qadir Audah, al-Tasyiri  al- Jina’ i Al-Islami  Muqaranam  bil al-Qanun  al- Wadh’ i, (Bogor: PT Kharisma ilmu, 2007), hlm.102.
13 Al- Yasa’  Abubakar, Hukum  Pidana  Islam  di  Aceh, cet.2, (Banda  Aceh:  Dinas  Syari’a t Islam, 2011), hlm. 48-49.
LEGITIMASI, Vol. VII No. 1, Januari-Juni 2018
kerja  sosial  seperti  membersihkan  tempat  ibadah  sesuai  dengan  yang  diputuskkan dalam  siding  adat.  Sebagaimana  penjelasan  mengenai  pengertian  hukuman ta’zīr dalam  hukum  Islam  bahwasanya  sanksi  terhadap  perkara ta’zīr diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah atau ulil amri, jadi pemerintahan  gampong memiliki wewenang sepenuhnya dalam menetapkan hukuman terhadap tindak pidana ta’zīr .
Namun  qanun  atau peraturan  gampong  kampung  paya masih  sangat  banyak terdapat  perbedaan  atau  ketidak sesuai dengan  hukum  Islam  di  antaranya  seperti hukuman terhadap pencurian, yang seharusnya apabila barang yang dicurinya sampai kadar maka sanksinya adalah potong tangan, dan begitu juga pada kasus khamar yang seharusnya  hukuman  bagi  peminum  khamar  adalah  dijilid  40  kali. Tetapi  di  dalam qanun gampong kampung paya sanksinya:
Pasal 3: Sanksi Mabuk-mabukan;
a. Bila  kedapatan  orang  mabuk  didalam  rumah  maka  orang  yang  punya  rumah
dikenakan satu ekor kambing dan beras secukupnya
b. Bila kedapatan orang mabuk-mabukan diluar rumah maka pribadi sipemabuk dikenakan satu ekor kambing dan beras secukupnya
Penulis  menyimpulkan  bahwa    hukuman  terhadap  perkara  di  gampong kampung paya ada sebagian  yang sesuai dengan hukum Islam dan ada juga terdapat perbedaan  dalam  menetapkan  sanksi  antara  qanun  gampong  dan  hukum  Islam.
Perbedaannya  terdapat  pada  hukuman  dalam  qanun  gampong  tidak  membedakan antara  hukuman hudud, qi ṣāṣ ,  maupun  diyat,  tetapi  menyamaratakan  hukuman tersebut yaitu ta’zīr . Namun antara hukum Islam dan qanun gampong kampung paya memiliki tujuan atau cita-cita  yang sama  yaitu ingin membuat pelaku kejahatan jera
LEGITIMASI, Vol. VII No. 1, Januari-Juni 2018
dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan menjadi pelajaran bagi orang lain sebagai  pencegahan  dalam  terjadinya  tindak  pidana  serta  terwujudnya  keamanan, kedamaian, ketentraman, dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Qadir Audah, al-Tasyiri al- Jina’I Al -Islami Muqaranam bil al-Qanun al- Wadh’I, (terj. Ali Yafie), Ensiklopedi hukum pidana Islam, Bogor: PT Kharisma ilmu, 2007.
LEGITIMASI, Vol. VII No. 1, Januari-Juni 2018
Abdul Wahhab Khallaf, al- ‘Ilmu al -Ushulul Fiqhi; Kaidah-Kaidah dalam Hukum Islam, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
Abdurrahman Doi, Tindak Pidana dalam Syariat Islam, Jakarta: Rineka Cipta, 1991. Abdurrahman Wahid, Islam Kosmopolitan; Nilai-Nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan, Jakarta: The Wahid Institut, 2007.
Abu Yazid, Fiqh Realitas; Respon Ma’had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam
Kontemporer, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.
Ahmad Wardi Muslich, Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam, Fikih Jinayah,
Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
Al- Yasa’ Abubakar, Hukum Pidana Islam di Aceh, cet.2, (Banda Aceh: Dinas Sya ri’at Islam, 2011.
Amir Syarifuddin, Garis-garis besar Fiqh, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
Asadulloh Al Faruk, Hukum Pidanan Dalam Sistem Hukum Islam, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqashid Syar ’iyy ah Menurut al-Syatibi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
Bewa Ragawino, Pengantar dan Asas-asas Hukum adat Indonesia, Bandung: Media Group, 2008.
Cik Hasan Bisri, Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam Dan Pranata Sosial, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
Dedy Sumardi, Bukhari Ali dkk, Hukum Pidana Islam, Banda Aceh: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar -Raniry, 2014. Ghufron A. Mas’adi, Pemikiran Fazlul Rahman Tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997. .
H.A Djazuli, Fiqh Jinayah(Upaya Penanggulangan Kejahatan Dalam Islam, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
Haliman, Hukum Pidana Syari’at Islam Menurut Ahlusunnah, cet.1, Jakarta: Bulan Bintang, 1971.
Muhammad Daud Ali, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.
Pokmas/Lembaga Adat Kluet Sejati Gampong Kampung Paya Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan,Provinsi Aceh, 2014.
Qanun/Peraturan Gampong Kampung Paya Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, 2015.
Samir Aliyah, sistem pemerintahan Peradilan dan Adat dalam Islam, (Jakarta:Khalifah, 2004.
Soejono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, Jakarta: PT Raja Gravindo Persada, 2005. Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, Jakarta: Raja Grafindo persada, 2005. Syofian Siregar, Metode Penelitian Kuantitatif, Dilengkapi Perbandingan
Perhitungan Manual & SPSS, Jakarta: Kencana, 2013.