INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 9329-9341 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Implementasi Kebijakan Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)  Di Kelurahan Takkalala Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo
Musafir Jasin 1 ✉ , Kodrat Rippi 2 , Amra 3 , Sri Wahyuti 4
STISIP Veteran Palopo
Email: asrysriwahyuti@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  sejauhmana  proses  implementasi  kebijakan  dalam penyaluran Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) serta mengindentifikasi faktor yang menjadi kendala dalam penyaluran KKS di Kelurahan Takkalala Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo. Metode penelitian yang digunakan adalah bersifat kualitatif, dimana data diambil menggunakan data DTKS 2011 serta melakukan wawancara  dengan  narasumber  yang  dianggap  relevan  dalam  permasalahan  penelitian  ini.  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kelurahan Takkalala yang memiliki jumlah masyarakat miskin sekitar 777 KK, dengan jumlah penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dengan rincian sebanyak 263 KK yang tersebar di 15 RT di wilayah Kelurahan Takkalala. Bantuan yang diberikan untuk saat ini berupa Bantuan Tunai senilai Rp 200.000 per bulan yang akan disalurkan setiap bulannya. Hasil pelaksanaan kebijakan program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Kelurahan Takkalala masih belum berjalan dengan baik dan efektif dikarenakan ada beberapa warga miskin yang masih belum bisa menerima manfaat dari bantuan sosial  ini  terutama  bantuan  program  Kartu  Keluarga  Sejahtera  (KKS),  kurangnya  sosialisasi  dan koordinasi  dari  pihak  yang  menangani  program  ini,  serta  data  penerima  program  ini  tidak  akurat dantidak  tepat  sasaran,  sehingga  menimbulkan  banyaknya  kecemburuan  antar  warga  yang  ada  di wilayah itu.
Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Kartu Keluarga Sejatera

## Abstract
This research aims to analyze the extent of the  policy implementation process in the distribution of Prosperous  Family  Cards  (KKS)  and  identify  factors  that  are  obstacles  in  the  distribution  of  KKS  in Takkalala Village, South Wara District, Palopo City. The research method used is qualitative, where data was taken using 2011 DTKS data and conducting interviews with sources who were considered relevant to this research problem. The results of this research show that Takkalala Village has a number of poor people around 777 families, with a total of 263 Family Welfare Card (KKS) recipients spread across 15 RTs in the Takkalala Village area. The assistance currently provided is in the form of cash assistance worth IDR 200,000 per month which will be distributed every month. The results of the implementation of the Prosperous Family Card (KKS) program policy in Takkalala Village are still not running well and effectively because there are several poor residents who are still unable to receive the benefits of this social assistance, especially the Prosperous Family Card (KKS) program assistance, lack of socialization and  coordination  from  The  parties  handling  this  program,  as  well  as  the  data  on  recipients  of  this program, are inaccurate and not on target, giving rise to a lot of jealousy between residents in the area. Keywords: Implementation, Policy, Prosperous Family Card

## PENDAHULUAN
Respon  pemerintah  terhadap  masalah  kemiskinan  dijabarkan  melalui  beberapa kebijakan  yang  dimandatkan  kepada  Kementerian/  Lembaga  Negara  yang  berwenang dalam menjalankan kebijakan tersebut. Istilah kebijakan berasal dari kata policy. Kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Kebijakan digunakan sebagai pedoman untuk bertindak (Suharno, 2013).
Kebijakan selalu berorientasi pada masalah (problem-oriented) dan berorientasi pada tindakan (action-oriented).  Dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa  kebijakan  adalah ketentuan yang mengandung prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang terencana  dan  konsisten  dalam  mencapai  tujuan  tertentu  (Subejo,  2007).  Dalam implementasi kebijakan, ada 3 (tiga) perspektif untuk mengukur keberhasilan impelementasi kebijakan,  yaitu:  (a)  Tingkat  kepatuhan  pada  ketentuan  yang  berlaku;  (b)  Lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi; dan (c) Terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki (Sumatsa, 2021).
Sesuai yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 tahun 2014  tentang  Program  Percepatan  Penanggulangan  Kemiskinan  bahwasannya penanggulangan Kemiskinan merupakan kebijakan serta program pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dalam bidang usaha dan masyarakat untuk  mengurangi  jumlah  penduduk  miskin  untuk  meningkatkan  derajat  kesejahteraan
rakyat. Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan  meningkatkan kesejahteraan masyarakat  miskin  melalui  bantuan  sosial,  pemberdayaan  masyarakat,  pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
Dalam  Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2014  tentang Pelaksanaan  Program  Simpanan  Keluarga  Sejahtera,  Program  Indonesia  Pintar,  dan Program  Indonesia  Sehat  Untuk  Membangun  Keluarga  Produktif,  Sosialisasi  Kebijakan Penyesuaian Bahan Bakar Minyak (BBM), masyarakat diberikan 3 kartu, salah satunya adalah Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang menandai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin. Kartu Keluarga Sejatera (KKS) ini adalah bantuan bagi masyarakat kurang mampu.  Melalui  pelaksanaan  program  ini,  diperkenalkan  pemanfaatan  teknologi  untuk menjangkau  masyarakat  meningkatkan  harkat  dan  martabat  keluarga  kurang  mampu dengan perlindungan serta pemberdayaan dan tidak hanya diberikan bantuan amal. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) merupakan suatu  program yang dikeluarkan pemerintah untuk membantu Rumah Tangga Miskin dan rentan yang terdampak pada kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), sepaya mereka yang tergolong kurang mampu dapat terbantu dalam menghadapi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut. Kartu Keluarga Sejahterah (KKS)  ini  memiliki  tujuan  dalam  menurunkan  masalah  kemiskinan  serta  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  sesuai  dengan  Instruksi  Menteri  Dalam  Negeri Nomor.541/3150/SJ  tentang  pelaksanaan  dan  pembagian  Kartu  Simpanan  Keluarga Sejahtera (KKS) Sebagai Pengganti Program Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dari APBN-P 2014.
Secara nasional penerima KKS telah mencapai 18,8 juta keluarga kurang mampu di seluruh  Indonesia,  yang  dalam  bentuk  layanan  keuangan  melalui  PT.  Pos  Indonesia  di wilayah masing-masing secara bertahap di tahun 2022. Setiap keluarga diberikan sebanyak Rp  200.000  per  bulan  per  keluarga  yang  disalurkan  setiap  3  bulan  sekali.  Khusus  untuk Provinsi Sulawesi Selatan terdapat 14 daerah yang lolos menerima bantuan KKS 2021 yakni Pinrang, Soppeng, Bantaeng, Barru, Wajo, Luwu, Gowa, Takalar, Sinjai, Jeneponto, Enrekang, Luwu Timur, Pare-Pare dan Palopo (Abdul Kadir, 2021).
Kelurahan Takkalala adalah salah satu Kelurahan yang ada di Kecamatan Wara Selatan, Kota  Palopo,  Sulawesi  Selatan,  Indonesia  yang  mendapatkan  mandat  untuk mengimplementasikan penyaluran program bantuan bagi masyarakat miskin yaitu program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Kelurahan Takkalala merupakan Kelurahan yang memiliki penduduk terbanyak di Kecamatan Wara Selatan dengan jumlah penduduk sebesar 7.111
jiwa yang terdiri dari 2.038 Kepala Keluarga. Kelurahan Takkalala juga termasuk Kelurahan yang  memiliki  jumlah  masyarakat  miskin  sekitar  777  KK,  dengan  jumlah  penerima  Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dengan rincian sebanyak 263 KK yang tersebar di 15 RT di wilayah Kelurahan Takkalala. Bantuan yang diberikan untuk saat ini berupa Bantuan Tunai senilai Rp 200.000 per bulan yang akan disalurkan setiap bulannya.
Dalam  pelaksanaannya  cukup  banyak  kalangan  masyarakat  yang  kurang  setuju dengan  program  KKS  ini.  Ada  yang  berpendapat  bahwa  program  KKS  kepada  Rumah Tangga  Sasaran  bersifat charity  dan  menimbulkan  budaya  malas,  ketergantungan,  dan meminta – minta belas kasihan pemerintah serta menumbuhkan budaya konsumtif sesaat serta  peristiwa  pemberian  KKS  yang  salah  sasaran  fakir  miskin  yang  diperintahkan  oleh hukum tersebut tidak dilaksanakan dengan baik, cermat, dan sepenuhnya oleh pemerintah. Tetapi terdapat pula warga yang memerlukan serta sepakat dengan adanya program KKS ini, meski jumlah dana yang mereka terima tidak begitu besar tetapi sebagian pengamat maupun  golongan  menilai  positif  dengan  munculnya  program  bantuan  ini  pasti  akan menaikkan  pemasukan  ataupun  pendapatan  keluarga,  sehingga  bisa  menaikkan pemenuhan kebutuhan pokok yang mereka perlukan tiap hari. Serta sering pula terdapat warga yang kurang sepakat dengan dijalankannya program KKS ini, sebab mereka malah lebih memilih serta memerlukan program penanggulangan kemiskinan yang lebih berguna buat mendukung kelangsungan hidup mereka melalui penciptaan lapangan usaha, serta program mendidik yang lain.
Pengelolaan  penanganan  fakir  miskin  oleh  pemerintah  masih  jauh  dari  tuntutan Undang – undang dan harapan kaum fakir miskin karena kurangnya sosialisasi dari instansi terkait  mengenai  Program  Kartu  Keluarga  Sejahtera  (KKS),  Penggunaan  KKS  dan penyalurannya belum tepat sasaran. Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis  kebijakan program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Kelurahan Takkalala Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Takkalala Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo, peneliti memilih lokasi ini karena ingin mengetahui masalah apa yang sering dihadapi oleh Kelurahan  khususnya  mengenai  pelaksanaan  program  bantuan  sosial  berupa  Kartu Keluarga  Sejahtera  (KKS).  Dalam  penelitian  ini  menggunakan  tipe  penelitian  deskriptif kualitatif  yaitu  suatu  pendekatan  yang  merupakan  suatu  proses  pemahaman  analitis berdasarkan metodologi yang digunakan untuk memperoleh gambaran untuk memahami
dan menjelaskan mengenai pelaksanaan program  bantuan sosial berupa  Kartu Keluarga Sejahtera  (KKS)  oleh  Pemerintah  Kelurahan  Takkalala  Kecamatan  Wara  Selatan.  Untuk efektifnya  penelitian  ini  dilakukan  penelitian Ex-Post  Facto  adalah  suatu  penelitian  yang dilakukan untuk meneliti suatu peristiwa yang telah terjadi dan selanjutnya memperhatikan hasil-hasil yang dicapai sebelumnya, hal ini dilakukan untuk mengetahui kebijakan dalam pelaksanaan program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan  program  Kartu  Keluarga  Sejahtera  (KKS)  pada  Kantor  Kelurahan  Takkalala Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo.
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan, yang  meliputi;  observasi  dan  wawancara  kepada  beberapa  narasumber  yang  memiliki relevansi  dalam  penelitian  ini.  Kemudian  data  di  analisis  kualitatif  menggunakan  model analisis interaktif Miles and Hubberman yang dilakukan melalui tiga tahapan analisis data, yakni: (1) reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) penarikan kesimpulan ataupun verifikasi (Sugiyono, 2014).
Secara lebih terperinci langkah-langkah yang akan digunakan adalah sebagai berikut:
Gambar 1. Model Analisis Interaktif Miles and Hubberman.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penanggulangan kemiskinan  ialah salah satu prioritas pemerintah Indonesia  dalam kurangi  angka  kemiskinan.  Pemerintah  dikala  ini  mempunyai  bermacam  program penanggulangan  kemiskinan  yang  terintegrasi  semacam  program  penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan sosial, karena suatu daerah dapat dikatakan sejahtera apabila daerah  tersebut  mampu  mengurangi  kemiskinan,  maka  penduduk  miskin  adalah  orang yang  sama  sekali  tidak  memiliki  sumber  mata  pencaharian  dan  atau  memiliki  mata pencaharian  tetapi  tidak  memiliki  keterampilan  untuk  memenuhi  kebutuhan  yang  lebih rendah  yang  sesuai  dengan  dirinya  atau  keluarganya,  oleh  karena  itu  pemerintahan Presiden  Joko  Widodo  Widodo  melalui  cita-citanya,  pemerintah  akan  meningkatkan
produktivitas kesejahteraan melalui program-program yang bersentuhan langsung dengan warga.
Salah satu bentuk program ini adalah Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Kartu Keluarga Sejahtera adalah kartu yang dikeluarkan oleh Pemerintah sebagai penanda bagi keluarga kurang  mampu,  sebagai  pengganti  Kartu  Perlindungan  Sosial  (KPS)  sebagaimana  diatur dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Program Tabungan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat Membangun Keluarga Produktif.
Implementasi Kebijakan Program Kartu Keluarga Sejahtera di Kelurahan Takkalala Peraturan Presiden  Nomor 63 Tahun  2017 tentang Distribusi  Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dalam peraturan ini dijelaskan bahwa penyaluran bansos kepada masyarakat dilakukan secara efisien sehingga dapat diterima tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi, distribusi bantuan layanan sosial yang efisien dapat mendukung  peningkatan  manfaat  bagi  penerima  bansos  dan  berkontribusi  pada peningkatan keuangan inklusif. Pelaksanaan metode penyaluran bantuan sosial nontunai ini menggunakan buku tabungan dan Kartu KKS yang merupakan upaya mengajak masyarakat untuk mengenal perbankan, sistem distribusi non tunai akan ditransfer ke rekening keluarga penerima (KPM). Kartu KKS ini memiliki fitur saving account dan e-wallet yaitu satu kartu dapat  digunakan  untuk  berbagai  program  bantuan  sosial,  seperti  Program  Keluarga Harapan (PKH).
Menurut Van Metter dan Van Horn, proses implementasi ialah abstraksi atau kinerja dari suatu implementasi kebijakan yang pada dasarnya sengaja dilakukan untuk mencapai kinerja tinggi dari implementasi kebijakan publik yang berlangsung dalam kaitannya dengan berbagai variabel. Dengan adanya pengimplementasian yang baik maka dapat diperoleh hasil yang efektif (Agustino, 2016).
Guna menganalisis implementasi kebijakan Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang  diharapkan  sebagai  salah  satu  upaya  membantu  masyarakat  dalam  pemenuhan kebutuhan  hidup  masyarakat,  Peneliti  menggunakan  teori  dari  Meter  dan  Horn  (1975) mengenai  model  implementasi  kebijakan  publik  sebagai  indikator  dalam  menganalisis implementasi kebijakan Program KKS yang ada di Kelurahan Takkalala Kota Palopo, yang terdiri dari 6 (enam) variabel, yaitu:

## 1) Ukuran dan Tujuan Kebijakan
Ukuran dan tujuan kebijakan ini merupakan tolak ukur dalam suatu kebijakan, dengan adanya  keberhasilan  suatu  kebijakan  ini  dapat  dilihat  dari  bagaimana  tujuan  itu  dapat tercapai dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan bahwa tujuan diadakannya program ini sudah jelas sedangkan dalam sasaran penerima KKS masih banyak yang tidak tepat sasaran dikarenakan data yang dipakai sebagai acuan masih menggunaan data tahun 2011. di Kelurahan Takkalala, jumlah penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dengan rincian sebanyak  263  KK  yang  tersebar  di  15  RT  Bantuan  yang  diberikan  untuk  saat  ini  berupa Bantuan Tunai senilai Rp 200.000 per bulan yang akan disalurkan setiap bulannya.
Tujuan program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) ialah membantu warga miskin dalam pemenuhan  kebutuhan  dasarnya,  menghindari  menyusutnya  taraf  kesejahteraan  warga miskin  serta  rentan  akibat  kesusahan  ekonomi,  dan  dalam  mengurangi  permasalahan kemiskinan serta dalam meningkatkan kesejahteraan warga miskin.
Berdasarkan hasil wawancara dengan adanya program bantuan KKS ini pemerintah bisa mengurangi angka kemiskinan yang ada di masyarakat, menangani masalah ekonomi yang menimpa masyarakat yang kurang mampu, agar mereka dapat memenuhi kebutuhan ekonominya,  dan  diharapkan  pelaksanaan  program  ini  dapat  berjalan  dengan  baik  dan penyalurannya tepat sasaran.
Selain  itu  dalam  implementasi  penyaluran  bantuan,  dari  data  yang  dihasilkan  di lapangan menunjukkan bahwa untuk meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan sosial, pemerintah  memutuskan  untuk  memberikan  dalam  bentuk  tabungan.  Adapun  alasan pemberian bantuan ini dalam bentuk simpanan ialah:
a. Tabungan/simpanan adalah suatu bentuk kegiatan produktif;
b. Tabungan/simpanan adalah bagian dari strategi inklusif nasional keuangan;
c. Penyelesaian  program  BLSM  2013,  yang  hanya  menyalurkan  uang  tunai,  dan mengurangi antrian.
Kartu  Keluarga  Sejahtera  (KKS)  merupakan  tanda  bahwa  pemegang  kartu  berhak mendapatkan bantuan keuangan dari pemerintah. Pemegang KKS akan diberikan SIM Card yang bisa dipasang di ponselnya untuk cek saldo. Fungsi SIM Card ini mirip dengan rekening bank. Untuk mengambil uang dari pemerintah, Anda bisa datang ke kantor pos terdekat dengan menunjukkan nomor SIM card. Layanan ini biasa disebut e-money atau layanan keuangan digital, atau dengan bisa melihat distribusinya melalui aplikasi *141*6# dari ponsel mereka.
Selain  itu,  pemerintah  juga  menetapkan  beberapa  aturan  dalam  program  KKS  ini, yakni sebagai berikut:
a. Kategori  Penerima  adalah  Rumah  tangga  miskin  dan  orang  dengan  masalah kesejahteraan  sosial  (PMKS),  termasuk  tuna  wisma,  penghuni  panti  asuhan,  panti jompo.
b. Pencairan Dana. Dana bantuan untuk penerima BPNT atau Penerima KKS sebanyak Rp 28,7  triliun  dari  bantuan  sosial  kementerian  sosial,  yang  dimana  setiap  keluarga mendapatkan bantuan sebanyak   Rp 200.000 per bulan yang akan disalurkan setiap 3 bulan. Untuk pencairan melewati Kantor PT.Pos Indonesia.
c. Syarat  untuk  Mendapatkan  Kartu  Keluarga  Sejahtera  (KKS).  Adapun  syarat  untuk mendapatkan  Kartu  Keluarga  Sejahtera  (KKS)  yaitu  Warga  Indonesia  atau  WNI, Masyarakat yang tergolong miskin atau rentan miskin, dan harus terdaftar di DTKS Kemensos atau di link resmi Kemensos, serta bansos sembako tidak diberikan kepada mereka para anggota Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri.

## 2) Sumber Daya
Keberhasilan kebijakan ini juga tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Dengan hal ini ketersediaan sumber daya manusia serta sumber daya lain yang finansial dan waktu. Apabila sumber daya memenuhi syarat maka implementasi kebijakan dapat berjalan efektif.
Berdasarkan hasil wawancara bersama TKSK Kecamatan Wara Selatan, bahwasannya sumber daya yang ada telah sesuai dan terlaksana dengan baik sesuai dengan aturan yang ada, dan pemerintah juga sudah bekerja sama dengan pihak terkait dalam hal ini agen bank yang telah memfasilitasi penerima dalam melakukan transaksi pencairan bantuan sembako di e-warong yang tersedia. Dalam hal penyaluran bantuan yang diperoleh oleh masyarakat pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) ini  dilaksanakan  setiap sebulan  sekali  dengan jumlah  saldo  rekening  yang  diterima  sebanyak  Rp.  200.000,00  dan  saldo  ini  dapat ditukarkan  dengan  sembako  di  e-waroeng  yang  telah  disediakan  dan  telah  menjalin kerjasama dengan Pemeritah sebagai penyalur sembako bagi penerima bantuan KKS.

## 3) Karakteristik Agen Pelaksana
Karakteristik  agen  pelaksana  yaitu  aturan  yang  mencakup  pada  norma-norma, birokrasi, dan pola hubungan yang terjadi pada birokrasi itu sendiri. Hal ini terkait dengan kemampuan  para  Agen  Pelaksana  dalam  mengelola  penyaluran  bantuan  KKS  kepada masyarakat  yang  dianggap  memenuhi  persyaratan  seperti  yang  telah  ditetapkan  oleh
Pemerintah dan BPS. Agen pelaksana ini bertugas mendata dan memberikan fasilitas arahan serta sosialisasi kepada masyarakat terkait apa itu KKS dan tujuan dari adanya KKS tersebut bagi masyarakat.
Dari hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa, Agen Pelaksana yang ditunjuk mengelola  Kartu  Keluarga  Sejahtera  (KKS)  di  Kelurahan  Takkalala  adalah  para  aparat Kelurahan yang diberikan mandate berupa SK oleh Lurah yang akan mereka gunakan dalam memberikan sosialisasi terkait KKS dan penyaluran KKS kepada masyarakat di Kelurahan Takkalala  Kota  Palopo.  Yang  menjadi  kendala  adalah  ternyata  para  Agen  Pelaksana  ini menurut peneliti masih belum optimal dalam menjalankan tugasnya, selain itu para agen pelaksana  yang  ditunjuk  sebagai  e-waroeng  masih  terdapat  yang  kurang  jujur  dan menawarkan harga barang sangat mahal kepada masyarakat penerima bantuan KKS ini.

## 4) Sikap atau Kecenderungan (Disposisi) Pelaku
Dalam hal ini, untuk sikap para pelaksana yang di mana dalam hal ini sikap atau cara pelayanan  kepada  para  penerima  pada  saat  pendampingan  seharusnya  dengan  teliti, ramah,  dan  juga  sigap  dalam  menerima  setiap  keluhan  dari  para  penerima.  Dari  hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa sikap para petugas di tempat pelayanan sangat sesuai dengan peraturan, ini dapat dilihat dari sikap mereka yang ramah dalam melayani masyarakat penerima bantuan KKS.
5) Komunikasi Antar – Organisasi dan Aktivitas Pelaksana
Dalam hal komunikasi, ini juga sangat diperlukan sebab dengan adanya komunikasi antara  pihak  penyelenggara  dengan  penerima  sasaran  agar  setiap  program  dapat terlaksana dengan baik. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pada saat akan melakukan  menyaluran  pihak  pusat  akan  mengeluarkan  nama-nama  penerima  kepada pihak kelurahan dan juga berserta dengan jadwal penyalurannya sehingga pihak kelurahan dapat memberitahukan hal tersebut kepada setiap calon penerima yang akan disalurkan bantuannya.  Selain  itu,  dalam  hal  ini  pihak  Kelurahan  hanya  sebatas  menginformasikan kepada masyarakat terkait nama-nama dan jadwal penyaluran yang akan diselenggarakan, yang dimana Kelurahan Takkalala memiliki jumlah penerima KKS sebanyak 263 keluarga. Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  Komunikasi  antara  Organisasi  dan  aktivitas pelaksana kepada sasaran belum efektif sebab pemerintah kelurahan hanya melaksanakan perintah  dari  pihak  pusat  dalam  pelaksanaannya  sehingga  dari  data  tersebut  banyak didapatkan penerima yang belum tepat sasaran.

## 6) Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik
Kondisi  lingkungan  yang  ada  di  daerah  Kelurahan  Takkalala  didominasi  oleh perumahan  dan  juga  penduduk  yang  banyak,  twrmasuk  dalam  wilayah  dataran  rendah dikarenakan  seringnya  terjadi  banjir  khususnya  di  daerah  pesisir  pantai.  sehingga  dari kondisi ini dapat dilihat bahwa masyarakat di Kelurahan Takkalala tergolong Pra Sejahtera. Berdasarkan  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  di  Kelurahan  Takkalala  memiliki permukiman  yang  padat  penduduk  terutama  warga  yang  memliki  pendapatan  paling rendah yang dimana hal tersebut dapat dilihat pada banyaknya  masyarakat miskin sekitar 777 KK dengan jumlah penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebanyak 263 KK. sebagian wilayah Takkalala khususnya di pesisir pantai sering mengalami banjir ketika air laut pasang dan terjadi hujan lebat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kondisi lingkungan di Kelurahan Takkalala merupakan kawasan yang padat penduduk dengan kondisi sebagaian lingkungan yang  rawan  banjir  ketika  hujan  serta  wilayah  Takkalala  termasuk  ke  dalam  kawasan prasejahtera yang dapat dilihat dari jumlah penerima bantuan KKS tersebut.
Dari  hasil  pengamatan  keadaan  di  lapangan  Kelurahan  Takkalala  merupakan  salah satu wilayah pelaksana program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Kecamatan Wara Selatan. Hasil pelaksanaan kebijakan program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Kelurahan Takkalala masih belum berjalan dengan baik dan efektif dikarenakan ada beberapa warga miskin yang masih belum bisa menerima manfaat dari  bantuan sosial ini terutama bantuan program Kartu  Keluarga  Sejahtera  (KKS),  kurangnya  sosialisasi  dan  koordinasi  dari  pihak  yang menangani  program  ini,  serta  data  penerima  program  ini  tidak  akurat  dantidak  tepat sasaran, sehingga menimbulkan banyaknya kecemburuan antar warga yang ada di wilayah itu.
Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program Kartu  Keluarga Sejahtera (KKS)
Ada  beberapa  faktor  yang  mempengaruhi  pelaksanaan  program  Kartu  Keluarga Sejahtera yaitu ketidaksesuaian data sehingga tidak tepat sasaran. Kurangnya sosialisasi dan informasi dari Aparatur Desa dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) kepada masyarakat  mengenai  program-program  yang  dikeluarkan  pemerintah,  pendataan dilakukan secara tertutup, dan lambatnya aparat desa dalam melakukan validasi sehingga penetapan  masyarakat  penerima  bantuan  Kartu  Keluarga  Sejahtera  (KKS)  diambil berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial tahun 2011, yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi ekonomi masyarakat saat ini.
Berdasarkan  hasil  wawancara  peneliti  dengan  beberapa  narasumber  penelitian menjelaskan bahwa dalam hal pendataan pemerintah pusat masih memiliki banyak data yang  tidak  sesuai  dengan  kondisi  yang  ada,  dengan  hal  tersebut  banyak  warga  yang memiliki kecemburuan sosial sebab mereka melihat bahwa sebagian penerima bantuan KKS ini sudah masuk dalam kategori masyarakat mampu dalam hal finansial. Selain itu, dalam pelaksanaan program ini, pemerintah masih kurang dalam hal sosialisasi terkait pelaksanaan program  Kartu  Keluarga  Sejahtera  (KKS),  serta  lambatnya  aparat  kelurahan  dalam melakukan  validasi  data  dikarenakan  proses  verfikasi  data  dari  pusat  lambat  dalam memberikan  informasi  terkait  usulan  bantuan  penerima  KKS,  padahal  masih  banyak masyarakat yang kurang mampu dan bisa untuk diberikan bantuan, masyarakat juga belum mengetahui seperti apa itu Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Sehingga dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di  Kelurahan Takkalala  yaitu masih kurangnya sosialisasi terkait dengan penyaluran program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) ini kepada masyarakat yang  belum  menerima  bantuan  ini,  pendataan  yang  dilakukan  secara  tertutup  oleh pemerintah pusat, dan lambannya aparat kelurahan dalam melakukan validasi sebeb pihak kelurahan hanya menunggu arahan dari pemerintah pusat, sehingga penentuan masyarakat yang menerima bantuan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) diambil berdasarkan data tahun 2011, yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi ekonomi masyarakat saat ini.

## SIMPULAN
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Implementasi kebijakan pada Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Kelurahan Takkalala sudah berjalan cukup baik. Hal ini dilihat dari hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa tujuan dari adanya program Kartu Keluarga Sejahter (KKS) adalah membantu meringankan beban keluarga miskin  dalam  hal  bantuan  pangan  yang  dinominalkan  Rp.  200.000,00  perbulan  yang diterima pertiga bulan. Penerima bantuan KKS adalah warga masyarakat yang datanya terdata di DTKS pusat. Walaupun secara data valid, sudah ada beberapa perubahan data dikarenakan sudah ada beberapa warga masyarakat dari segi finansial sudah tidak layak mendapatkan  bantuan  KKS  karena  sudah  dianggap  mampu  atau  bukan  lagi  kategori masyarakat miskin, begitupun sebaliknya. Selain itu, kurangnya faktor sosialisasi dan data valid  terbaru  dari  Pemerintah  Pusat  membuat  Unit  Pelaksana  yakni  Dinas  Sosial  dan Pemerintah  Kelurahan  Takkalala  merasa  selalu  dipojokkan  oleh  masyarakat  karena dianggap  tidak  adil,  sehingga  perlu  perbaikan  data  baru  dan  Pemerintah  Kelurahan
Takkalala harus melaporkan data baru guna mencegah kecemburuan sosial yang ada di tengah  masyarakat  Kelurahan  Takkalala  Kecamatan  Wara  Selatan  Kota  Palopo. Diharapkan pula agar pemerintah kedepannya lebih bisa memperhatikan penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Kelurahan Takkalala sehingga penyaluran lebih tepat sasaran kepada masyarakat kurang mampu. Pemerintah juga diharapkan lebih transparan dalam melakukan  pendataan  dan  menginfokan  lebih  cepat  tentang  pengusulan  baru  data penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

## DAFTAR PUSTAKA
Abidin, Said Zainal. (2019). Kebijakan Publik. Jakarta: Penerbit Salemba Humanik.
Abdul Kadir. (2021). 14 Kabupaten/Kota di Sulse Lolos Verifikasi KKS 2021. Diakses melalui https://makassar.antaranews.com/berita/323145/14-kabupatenkota-di-sulsel-lolos- verifikasi-kks-2021 .
Data  Terpadu  Kesejahteraan  Sosial  (DTKS)  Tahun  2011  untuk  Kelurahan  Takkalala Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo.
Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat Untuk Membangun Keluarga Produktif.
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor.541/3150/SJ tentang pelaksanaan dan pembagian Kartu  Simpanan  Keluarga  Sejahtera  (KKS)  Sebagai  Pengganti  Program  Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dari APBN-P 2014.
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  166  tahun  2014  tentang  Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.
Subejo. (2007). Memahami Dan Mengkritisi Kebijakan Pembangunan Pertanian di Indonesia. Jurnal Ilmu-ilmu Pertanian. 3 (1), p. 13-25.
Suharno.  (2013). Dasar-dasar  Kebijakan  Publik:  Kajian  Proses  dan  Analisis  Kebijakan. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Sutmasa,  Yosep.  (2021).  Memastikan  Efektivitas  Implementasi  Kebijakan  Publik.  Jurnal Ilmiah Cakrawarti. 4. 25-36. 10.47532/jic.v4i1.242.
Van  Meter,  D.  S.,  &  Van  Horn,  C.  E.  (1975).  The  Policy  Implementation  Process:  A Conceptual Framework.
Administration & Society, 6(4), 445-488.
https://doi.org/10.1177/009539977500600404 .