INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023 Page 4736-4750 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Nikah Sirri dan Problematikanya
Nazarudin 1 ✉ , Achmad Abubakar 2 , Halimah Basri 3
(1) Prodi Dirasah Islamiyah, Universitas Islam Alauddin Makassar Email : nazarudin55555@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Menemukan pasangan hidup adalah keunggulan yang melekat pada setiap individu. Keinginan untuk memiliki pasangan menjadi kebutuhan yang sulit ditahan, terutama ketika seseorang memasuki usia dewasa.  Meskipun  tidak  banyak,  praktik  pernikahan  siri  di  Indonesia  tidaklah  asing.  Praktik  ini melibatkan berbagai kalangan, termasuk artis, ulama, dan pejabat negara. Tujuan dari penelitian ini adalah  untuk  memahami  hukum  pernikahan  sirri  dalam  Islam  dan  undang-undang  yang  berlaku. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode studi literatur, dengan mengumpulkan data dari  jurnal-jurnal  nasional  dan  internasional,  serta penelusuran  dokumen  pernikahan  siri  di  Kantor Urusan  Agama.  Pernikahan  sirri  dilakukan  tanpa  adanya  wali  yang  sah,  dan  penelitian  ini  juga membahas  pandangan  ulama  tentang  hukum  pernikahan  sirri,  hukum  negara  terkait  pernikahan tersebut,  serta  dampak  negatif  yang  dapat  timbul  akibat  pernikahan  sirri.  Pernikahan  sirri  yang dilakukan  oleh  seseorang  dapat  menimbulkan  banyak  masalah  di  masa  depan,  terutama  terkait administrasi, hak nafkah bagi anak dan istri, serta hak waris dan hak wali untuk anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut.
Kata Kunci: Pernikahan Sirri, Masalah

## PENDAHULUAN
Beberapa tahun belakangan  ini, nikah  siri yang  biasa  dikenal dengan istilah  “nikah siri” menjadi topik yang menarik dan diperdebatkan di Indonesia (Hadi, 2018). Praktik ini melibatkan pasangan yang memasuki ikatan perkawinan tanpa mengikuti prosedur hukum yang tepat atau melibatkan  otoritas  yang  diperlukan.  Alasan  di  balik  pernikahan  rahasia  bermacam-macam, termasuk  keinginan  untuk  privasi,  kendala  ekonomi,  perbedaan  agama,  atau  melakukan pernikahan  yang  tidak  diakui  secara  hukum.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam mengenai fenomena pernikahan sirri di Indonesia. Ini bertujuan untuk mengeksplorasi  berbagai aspek yang terkait dengan pernikahan rahasia, termasuk  perspektif  Islam  dan  implikasi  hukum  di  dalam  negeri.  Dengan  menelaah  sudut pandang ulama Islam, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap legalitas agama dan aturan seputar nikah siri. Selain itu, buku ini berusaha untuk menyelidiki undang-undang yang ada dan implikasinya,  memberikan  wawasan  tentang  kerangka  hukum  yang  mengatur  pernikahan rahasia di Indonesia (Wardani & Hidayah, 2022).
Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis isu-isu yang muncul dari praktik nikah  siri.  Ini  termasuk  memeriksa  tantangan  administrasi,  pertanyaan  tentang  keabsahan pernikahan  tersebut,  serta  hak  atas  dukungan  pasangan,  hak  asuh  anak,  dan  warisan. Memahami masalah ini sangat penting untuk mengatasi konsekuensi potensial yang mungkin dihadapi  individu  yang  terlibat  dalam  pernikahan  rahasia.  Selain  itu,  penelitian  ini  berusaha

## Abstract
The search for a life partner is a basic longing that everyone has. This is a natural desire that becomes increasingly difficult to suppress as the individual enters adulthood. In Indonesia, the concept of "siri marriage" or unregistered marriage is not foreign anymore. Although its prevalence is not widespread, a large number of individuals in various segments of society, including celebrities, religious figures and government officials, choose to take part in secret marriages. The purpose of this study is to gain insight into the dimensions of Islam and the law surrounding unregistered marriage. Conducted as a literature study, this research took data from national and international journals, as well as examination of  official  documents  related  to  secret  marriages  at  the  Office  of  Religious  Affairs.  Unregistered marriage requires entering into a marriage bond without legal guardians, and this study explores the perspectives of Islamic scholars regarding the legality of secret marriages, their implications within national legal frameworks, and the negative consequences that could arise from such unions. Secret marriages can pose many challenges in the future, especially in terms of administrative complications, issues of spousal rights and child support, inheritance rights, and even legal guardianship of children. Keywords: Secret Marriage, Challenge
untuk  menyoroti  dampak  negatif  dari  pernikahan  rahasia  baik  pada  individu  maupun masyarakat secara keseluruhan. Ini dapat mencakup stigma sosial, diskriminasi, konflik dalam keluarga, dan penolakan hak dan perlindungan yang biasanya terkait dengan pernikahan yang sah (Aziz, 2016).
Pada akhirnya, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi dan solusi untuk mengatasi  masalah  seputar  pernikahan  rahasia.  Ini  mungkin  melibatkan  advokasi  untuk pendidikan tentang pentingnya pernikahan yang sah dan sah, memastikan perlindungan hak terkait pernikahan, dan memperkuat penegakan hukum untuk mencegah praktik pernikahan rahasia (Sari, 2019). Dengan melakukan penelitian ini, pemahaman yang komprehensif tentang kompleksitas  seputar  pernikahan  rahasia  dapat  diperoleh.  Pengetahuan  ini  dapat menginformasikan  diskusi  dan  tindakan  yang  ditujukan  untuk  mengelola  dan  mengatasi tantangan yang terkait dengan praktik ini secara efektif di masyarakat Indonesia.II. Definisi dan Karakteristik Nikah Siri.
Pernikahan siri merupakan suatu bentuk ikatan pernikahan yang dilakukan secara diam- diam  tanpa  melibatkan  pihak  berwenang  yang  berwenang  dan  tanpa  mengikuti  prosedur pernikahan  yang  diakui  secara  hukum.  Dalam  pernikahan  siri,  pasangan  tersebut  menjalin hubungan suami-istri secara rahasia tanpa adanya pengakuan resmi dari lembaga negara atau agama tertentu. Praktik ini sering kali dilakukan karena berbagai alasan, seperti ingin menjaga privasi, menghindari persyaratan atau hambatan hukum, atau adanya faktor ekonomi, agama, atau budaya yang mempengaruhinya (Sobari, 2018).
Pernikahan  siri  memiliki  beberapa  karakteristik  khusus  yang  membedakannya  dari pernikahan yang diakui secara hukum. Beberapa karakteristik utama dari pernikahan siri meliputi tidak ada pengakuan resmi: Pernikahan siri tidak diakui secara hukum oleh pihak berwenang, baik  dalam  konteks  agama  maupun  negara.  Tidak  ada  prosedur  pernikahan  yang  sah  yang diikuti, seperti akad nikah yang teregistrasi secara resmi (Yusuf, 2020), Tidak melibatkan pihak berwenang,  dalam  pernikahan  siri,  tidak  ada  keterlibatan  atau  pengawasan  dari  pihak berwenang seperti penghulu, pegawai Kantor Urusan Agama, atau  pejabat yang berwenang menerbitkan surat nikah.
Pernikahan siri biasanya dilakukan dengan menjaga kerahasiaan dan tanpa pengumuman publik. Pasangan yang terlibat memilih untuk menjalani hubungan pernikahan secara tertutup tanpa  pengetahuan  orang  lain  di  sekitar  mereka,  tidak  mendapatkan  perlindungan  hukum: Karena tidak diakui secara hukum, pernikahan siri tidak memberikan perlindungan hukum dan hak-hak yang biasanya terkait dengan pernikahan yang sah, seperti hak nafkah, waris, dan hak- hak  anak.,  Rentan  terhadap  masalah  administrasi:  Pernikahan  siri  sering  kali  menghadapi masalah administratif, seperti kesulitan dalam mengakses layanan publik yang membutuhkan
bukti perkawinan yang sah, atau kesulitan dalam mendapatkan pengakuan dan hak-hak yang seharusnya dimiliki sebagai pasangan suami-istri (Hokianetta, 2022).
Memahami definisi dan karakteristik pernikahan siri penting untuk mengkaji implikasi dan masalah  yang  muncul  akibat  praktik  ini.  Dalam  bagian  selanjutnya,  akan  dikaji  pandangan agama dan undang-undang terkait pernikahan siri serta dampak negatif yang mungkin timbul.

## METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini, dilakukan pendekatan kualitatif untuk menggali pemahaman yang mendalam tentang hukum pernikahan siri dalam Islam. Metode yang digunakan meliputi studi literatur,  analisis  dokumen,  dan  pendekatan  deskriptif  untuk  menjelaskan  perspektif  ulama, argumen yang mendukung dan menentang pernikahan siri, ketentuan hukum pernikahan siri di Indonesia, implikasi hukum terkait, serta proble- matika dan dampak negatif yang muncul akibat pernikahan  siri.  Pada  tahap  awal,  dilakukan  penelusuran  literatur  yang  luas  untuk mengumpulkan sumber-sumber yang relevan tentang pernikahan siri dalam Islam, perspektif ulama, dan argumen yang berkaitan dengan praktik ini. Materi yang dikumpulkan meliputi buku, jurnal,  artikel,  dan  fatwa  dari  ulama  yang  memperkuat  pemahaman  tentang  masalah  yang dibahas (SOEHADHA, 2018).
Selanjutnya,  dilakukan  analisis  dokumen  terkait  hukum  pernikahan  siri  di  Indonesia, termasuk undang-undang pernikahan yang berlaku, kebijakan, dan regulasi terkait. Dokumen- dokumen  tersebut  dianalisis  secara  teliti  untuk  memahami  ketentuan  hukum  yang  ada  dan implikasinya  dalam  praktik  pernikahan  siri.  Problematika  dan  dampak  negatif  yang  muncul akibat pernikahan siri dikumpulkan melalui penelitian literatur yang lebih mendalam, studi kasus, dan laporan terkait. Data-data ini dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi pola-pola umum, permasalahan yang muncul, serta dampak yang ditimbulkan dalam konteks hukum dan sosial (H. A. MUKTI ALI, 2008). Selama proses penelitian, dilakukan  pemantauan dan refleksi berkala untuk memastikan kualitas  dan konsistensi analisis. Pendekatan  deskriptif  digunakan untuk menjelaskan temuan dan menyusun argumen secara sistematis.
Sumber-sumber data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup literatur akademik, hukum pernikahan yang berlaku di Indonesia, fatwa ulama, laporan penelitian terkait, dan studi kasus. Penggunaan sumber data yang beragam ini memberikan perspektif yang komprehensif dan akurat dalam memahami isu pernikahan siri dalam Islam.
Dalam keseluruhan penelitian ini, dilakukan penelusuran literatur, analisis dokumen, dan pemahaman yang mendalam terhadap materi yang relevan untuk menyusun argumentasi yang kuat  dan  menggambarkan  isu  pernikahan  siri  dalam  konteks  hukum  dan  sosial.  Metode  ini memberikan landasan yang kokoh untuk pemahaman yang lebih baik tentang pernikahan siri,
tantangan  yang  dihadapinya,  serta  solusi  dan  rekomendasi  yang  dapat  diterapkan  dalam konteks hukum Islam dan masyarakat (M.A & M.A, 2018).
Dalam  kajian  ini,  terdapat  sejumlah  variabel  yang  relevan  dan  saling  terkait.  Variabel utama  adalah  "Pernikahan  Siri"  yang  menjadi  fokus  penelitian.  Variabel  pendukung  meliputi aspek  hukum,  dampak  sosial  dan  psikologis,  aspek  keuangan,  warisan,  hak  asuh  anak,  dan dampak  pada  pasangan  dan  keluarga.  Hubungan  antar  variabel  tersebut  dapat  dijelaskan melalui  analisis  yang  memperhatikan  aspek  hukum,  konsekuensi  sosial  dan  psikologis,  serta implikasi pada berbagai aspek kehidupan yang terkait dengan pernikahan siri.
Diagram 1: Para variable yang menjadi framework kajian
Sumber, Dibuat, 2023

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengertian Nikah
Nikah  ( حاكنلا )  memiliki  beragam  definisi  dan  pengertian  dalam  konteks  agama  Islam. Secara literal, kata "nikah" berasal dari huruf nun, kaf, dan ha yang mengacu pada hubungan seksual  atau  persetubuhan  antara  seorang  laki-laki  dan  perempuan.  Pengertian  lainnya menyebutkan  bahwa  nikah  adalah  perjanjian  resmi  antara  laki-laki  dan  perempuan  untuk menjadi suami dan istri (Suryantoro & Rofiq, 2021).
Menurut Ibn Fāris, nikah juga dapat diartikan sebagai al -wath'u (bersenggama) atau al- dhammu  (bercampur).  Dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  nikah  didefinisikan  sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami dan istri secara resmi. Setiap
mazhab  dalam  Islam  juga  memberikan  definisi  yang  berbeda-beda  terkait  nikah.  Mazhab Hanafiah memandang nikah sebagai akad yang memungkinkan untuk memiliki dan bersenang- senang  dengan  sengaja.  Mazhab  al- Syāfi'iyah  menjelaskan  bahwa  nikah  adalah  akad  yang memungkinkan  untuk  melakukan  hubungan  seksual  dengan  persetujuan  baik  melalui  lafaz nikah atau tazwij, atau yang semakna dengan keduanya. Mazhab Mālikiyah mengartikan nikah sebagai  akad  yang  memungkinkan  untuk  melakukan  hubungan  seksual  semata-mata  untuk kepuasan  dan  kenikmatan,  tanpa  ada  kewajiban  yang  diwajarkan  secara  jelas  (Muhammad Yunus Samad, 2017).
Dalam pandangan para ulama mazhab, nikah dianggap sebagai ikatan atau akad yang k uat (mī ṡ āqan gali>zan). Akad ini melibatkan ijab qabul antara laki-laki dan perempuan yang disaksikan oleh saksi-saksi. Nikah juga memiliki syarat dan rukun yang harus dipenuhi untuk membangun sebuah rumah tangga yang sakinah. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa  nikah  dalam  Islam  bukan  sekadar  hubungan  fisik  antara  suami  dan  istri,  tetapi  juga merupakan ikatan dan komitmen yang melibatkan kewajiban dan tanggung jawab (Suryantoro & Rofiq, 2021). Nikah merupakan institusi yang diatur oleh hukum dan prinsip-prinsip agama untuk menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga. Dengan demikian, pengertian nikah dalam  Islam  mencakup  aspek  perjanjian,  hubungan  seksual  yang  sah,  serta  ikatan  yang melibatkan syarat, rukun, dan tanggung jawab dalam membangun rumah tangga yang sakinah.
Berikut adalah redaksi ayat-ayat Al-Quran tentang pernikahan yang telah disampaikan:
1. Surah  An- Nisa  (4:25):  yang  artinya  “Dan  di  antara  tanda -tanda  kekuasaan-Nya  ialah  Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan- Nya di antaramu rasa kasih dan saying”. “Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang- orang yang berpikir”.
2. Surah  Ar-Rum  (30:21):  artinya:  Dan  di  antara  tanda-tanda  kekuasaan-Nya  ialah  Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa  tenteram  kepadanya,  dan  dijadikan- Nya  di  antaramu  rasa  kasih  dan  saying”. “Sesungguhnya  pada  yang  demikian  itu  benar -benar  terdapat  tanda-tanda  bagi  orang- orang yang berpikir”
3. Surah An- Nur (24:32): artinya: “Dan kawinkanlah orang -orang yang sendirian di antara kamu, dan  orang-orang  yang  layak  (berkawin)  dari  hamba-hamba  sahayamu  yang  lelaki  dan hamba- hamba sahayamu yang perempuan”. “Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian- Nya lagi Maha Mengetahui”.
4. Surah  Al- Baqarah  (2:221):  artinya:  “Dan  janganlah  kamu  menikahi  wanita -wanita  musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang beriman lebih baik daripada wanita  musyrik,  walaupun  dia  menarik  hatimu.  Dan  janganlah  kamu  menikahkan  orang-
orang musyrik (dengan wanita- wanita mu'min) sebelum mereka beriman”. “Sesungguhnya budak  yang  beriman  lebih  baik  daripada  orang  musyrik,  wa laupun  dia  menarik  hatimu”. “Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke Surga dan ampunan dengan izin-Nya. Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka dapat mengambil pelajaran”.
5. Surah An- Nisa (4:3): artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi; dua,  tiga,  atau  empat”.  “Kemudian,  jika  kamu  takut  tidak  akan  dapat  berlaku  adil,  maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki”. “Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.

## Hukum Pernikahan Siri dalam Islam
1. Perspektif ulama tentang pernikahan siri:
Sebagian ulama memiliki perspektif positif terhadap  pernikahan siri dalam Islam. Mereka menganggap bahwa pernikahan siri merupakan bentuk pernikahan yang sah dalam Islam dan dapat menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan sosial seperti zina atau hubungan gelap. Mereka menekankan pentingnya menjaga kehormatan dan kesucian diri serta melihat pernikahan siri sebagai upaya untuk melindungi individu dari perbuatan terlarang (Isnaini, 2014). Namun, tidak semua ulama memiliki pandangan yang sama terhadap pernikahan siri. Sebagian  ulama  menolak  pernikahan  siri  karena  dianggap  melanggar  syarat-syarat  yang ditetapkan dalam Islam. Mereka mengutip hadis-hadis Nabi Muhammad yang menekankan pentingnya menikah secara resmi dan menjaga keadilan antara istri-istri.
2. Argumen yang mendukung dan menentang pernikahan siri:
Ada argumen yang mendukung pernikahan siri dalam Islam. Para pendukung berpendapat bahwa  pernikahan  siri  dapat  memberikan  perlindungan  hukum  dan  keamanan  bagi pasangan yang tidak dapat menikah secara resmi. Dalam situasi di mana pernikahan resmi sulit atau tidak memungkinkan, pernikahan siri dapat menjadi alternatif yang memberikan kestabilan  dan  keamanan  bagi  hubungan  tersebut.  Selain  itu,  pernikahan  siri  dianggap sebagai langkah untuk melindungi individu dari tindakan terlarang seperti zina (Rusdi, 2016). Di  sisi  lain,  ada  argumen  yang  menentang  pernikahan  siri  dalam  Islam.  Para  penentang berpendapat bahwa pernikahan siri melanggar syarat-syarat yang ditetapkan dalam agama dan dapat menyebabkan ketidakadilan antara istri-istri. Mereka mengutip hadis-hadis Nabi Muhammad  yang  menekankan  pentingnya  menikah  secara  resmi  dan  menjaga  keadilan dalam poligami. Argumen ini menyoroti pentingnya menjaga keadilan dan keseimbangan dalam pernikahan sesuai dengan prinsip-prinsip agama.
Hukum Pernikahan Siri dalam Undang-Undang
1. Ketentuan hukum pernikahan siri di Indonesia:
Di Indonesia, pernikahan siri tidak diakui secara resmi oleh undang-undang pernikahan yang berlaku.  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  mengatur  bahwa pernikahan harus dilakukan dengan proses yang sah, termasuk melalui proses pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil. Pernikahan siri tidak memenuhi persyaratan ini dan tidak memiliki perlindungan hukum yang sama dengan pernikahan resmi (Kharisudin,  2021).  Meskipun  demikian,  dalam  praktiknya,  pernikahan  siri  masih  ada  dan dilakukan  oleh  beberapa  individu  di  Indonesia.  Hal  ini  terjadi  karena  adanya  perbedaan antara hukum positif dan praktik sosial masyarakat. Beberapa individu memilih pernikahan siri sebagai alternatif ketika tidak memenuhi persyaratan hukum atau untuk alasan budaya atau agama tertentu.
2. Implikasi hukum terkait pernikahan siri:
Pernikahan  siri  memiliki  beberapa  implikasi  hukum  yang  perlu  diperhatikan.  Karena pernikahan siri tidak diakui secara resmi, pasangan yang melakukan pernikahan siri  tidak memiliki hak dan kewajiban hukum yang sama seperti pasangan yang menikah secara sah. Ini dapat mempengaruhi hak-hak mereka dalam hal warisan, perlindungan sosial, hak asuh anak, dan keabsahan dalam sistem hukum (Hasan dkk., 2022). Selain itu, dalam situasi di mana terjadi perceraian atau pemisahan, pasangan yang melakukan pernikahan siri mungkin menghadapi kendala dalam menyelesaikan masalah hukum terkait perpisahan, pembagian harta, dan hak-hak anak. Karena pernikahan siri tidak diakui secara hukum, proses hukum untuk melindungi hak-hak mereka dapat menjadi lebih rumit dan tidak jelas.
Penting  untuk  memahami  implikasi  hukum  terkait  pernikahan  siri  agar  individu  dapat membuat keputusan yang sadar dan mempertimbangkan konsekuensi hukum yang mungkin terjadi. Selain itu, kesadaran akan perbedaan antara pernikahan siri dan pernikahan resmi dapat membantu individu dalam melindungi hak-hak mereka dan menjaga keadilan dalam hubungan pernikahan (Gunawan, 2013).
Problematika dalam Nikah Siri
1. Tidak adanya wali yang sah
Salah satu masalah utama dalam nikah siri adalah tidak adanya wali yang sah dalam proses pernikahan. Dalam Islam, wali adalah pihak yang memiliki kewenangan untuk mewakili calon pengantin perempuan dalam melangsungkan pernikahan. Dalam nikah siri, seringkali wali tidak terlibat secara resmi atau tidak ada sama sekali. Hal ini dapat menimbulkan pertanyaan tentang keabsahan pernikahan, karena syarat-syarat Islam tidak dipenuhi secara lengkap (Aw & Fitria, 2010).

## 2. Masalah administrasi pernikahan:
Nikah  siri  seringkali  tidak  melibatkan  proses  administrasi  pernikahan  yang  sah,  seperti pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil. Ini menyebabkan ketidakteraturan dalam pembuktian status pernikahan dan dapat mempersulit pengakuan hukum terkait hak-hak pernikahan dan perlindungan hukum.
3. Hak-hak nafkah bagi istri dan anak.
Dalam nikah siri, istri dan anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut mungkin tidak mendapatkan perlindungan hukum yang cukup terkait hak-hak nafkah. Dalam pernikahan resmi, suami memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Namun, dalam nikah siri, tidak ada ketentuan hukum yang jelas tentang kewajiban ini, sehingga istri dan anak-anak dapat menghadapi kesulitan dalam memperoleh hak-hak mereka.
4. Hak waris dan hak wali anak:
Nikah  siri  juga  dapat  menimbulkan  masalah  terkait  hak  waris  dan  hak  wali  anak.  Dalam hukum Islam, ada ketentuan khusus tentang bagaimana harta warisan dibagikan antara ahli waris. Namun, dalam nikah siri, tanpa adanya pengakuan hukum yang jelas, istri dan anak- anak  dapat  kehilangan  hak  waris  yang  seharusnya  mereka  miliki.  Selain  itu,  dalam  hal perpisahan  atau  kematian  suami,  anak-anak  dalam  nikah  siri  mungkin  menghadapi ketidakpastian  terkait  hak  wali  mereka,  karena  hubungan  pernikahan  yang  tidak  diakui secara resmi (Yusuf, 2020).
Dalam menghadapi problematika dalam nikah siri, penting bagi masyarakat, lembaga keagamaan, dan pemerintah untuk melakukan pendekatan yang holistik. Edukasi tentang pentingnya pernikahan yang sah dan konsekuensi hukum dalam nikah siri perlu ditingkatkan. Selain itu, regulasi yang jelas dan perlindungan hukum bagi individu yang terlibat dalam nikah siri perlu diperhatikan untuk melindungi hak-hak mereka. Pemerintah juga dapat berperan dalam memfasilitasi proses administrasi pernikahan yang lebih mudah diakses bagi semua individu, sehingga nikah siri dapat dihindari. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan masalah yang terkait dengan nikah siri dapat diminimalisir, dan hak-hak individu yang terlibat dalam pernikahan dapat dijamin dengan lebih baik (Tobroni, 2015).
Dampak Negatif Nikah Siri
1. Stigma sosial dan diskriminasi
Salah  satu  dampak  negatif  dari  nikah  siri  adalah  adanya  stigma  sosial  dan  diskriminasi terhadap pasangan yang melakukan pernikahan  tersebut. Nikah  siri  sering  kali  dianggap sebagai  pernikahan  yang  tidak  sah  atau  tidak  diakui  secara  resmi  oleh  masyarakat  dan lembaga  hukum.  Hal  ini  dapat  menyebabkan  pasangan  yang  melakukan  nikah  siri menghadapi  penilaian  negatif,  pengucilan,  dan  perlakuan  diskriminatif  dari  lingkungan
sekitar (Saitian & Dra. Hj. Sri Arfiah, 2015).
2. Konflik keluarga
Nikah  siri  dapat memicu  konflik dalam keluarga, terutama  jika salah satu pasangan atau keluarga dari pasangan tersebut tidak menyetujui pernikahan tersebut. Konflik dapat timbul akibat  perbedaan  keyakinan  agama,  perbedaan  sosial,  atau  adanya  ketidaksetujuan terhadap  status  pernikahan  yang  tidak  sah  secara  hukum.  Konflik  keluarga  ini  dapat berdampak negatif pada hubungan antara pasangan, hubungan dengan keluarga masing- masing, dan bahkan membahayakan stabilitas keluarga secara keseluruhan (Gunawan, 2013).
3. Kerugian hak-hak pernikahan:
Pernikahan  siri  juga  dapat  berdampak  negatif  terhadap  hak-hak  pernikahan  yang seharusnya  diperoleh  oleh  pasangan.  Pasangan  dalam  nikah  siri  mungkin  tidak mendapatkan  perlindungan  hukum  yang  cukup  terkait  hak-hak  pernikahan,  seperti  hak nafkah,  hak  waris,  atau  hak  asuh  anak.  Ketidakmendapatkan  hak-hak  ini  dapat mengakibatkan ketidakadilan dan kerugian bagi pasangan yang melakukan nikah siri.
Dalam menghadapi  dampak negatif nikah siri, penting untuk meningkatkan  pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pernikahan yang sah secara hukum. Edukasi tentang  konsekuensi  dan  risiko  yang  terkait  dengan  nikah  siri  perlu  dilakukan  untuk mencegah  pasangan  melakukan  pernikahan  yang  tidak  diakui  secara  resmi.  Selain  itu, perlindungan hukum yang memadai perlu diberikan kepada pasangan yang terlibat dalam nikah siri, sehingga hak-hak mereka dapat dijamin dan dilindungi. Upaya pencegahan konflik keluarga juga perlu dilakukan melalui dialog, mediasi, dan pendekatan yang mendukung keharmonisan dalam keluarga (Sagita & Nur, 2022)
Berikut adalah tabel yang merangkum permasalahan yang dapat timbul akibat pernikahan siri.  Pernikahan  siri  tidak  diakui  secara  resmi,  berpotensi  mengakibatkan  ketidakadilan hukum, kerentanan terhadap eksploitasi, dampak psikologis, stigma sosial, dan konsekuensi kompleks terhadap anak.
Table 1: Ringkasan Permasalahan dan penjelasan dampak dari Pernikahan sirih
Permasalahan Deskripsi Ketidakadilan dan ketidakpastian hukum Pernikahan siri tidak diakui secara resmi oleh hukum negara atau agama, yang berpotensi mengakibatkan ketidakadilan dan ketidakpastian terkait hak-hak dan kewajiban pasangan. Kerentanan dan eksploitasi Pasangan dalam pernikahan siri rentan terhadap eksploitasi, penipuan, atau pemutusan hubungan secara sepihak karena kurangnya perlindungan hukum yang memadai.
Dampak psikologis dan emosional Pernikahan siri dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan perasaan tidak aman karena status pernikahan yang tidak diakui secara resmi. Dampak sosial dan stigma Pernikahan siri sering kali tidak diterima secara sosial dan dapat menyebabkan stigma atau diskriminasi terhadap pasangan yang terlibat. Konsekuensi terhadap anak Anak yang lahir dari pernikahan siri mungkin menghadapi konsekuensi hukum dan sosial yang kompleks, termasuk masalah status, hak waris, dan akses ke layanan publik.
Source: Created, 2023
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan dampak negatif yang terkait dengan nikah siri dapat diminimalisir, dan hak-hak pasangan yang terlibat dalam pernikahan dapat dihormati dan dilindungi dengan baik.

## Solusi dan Rekomendasi
1. Edukasi tentang hukum pernikahan dan akad nikah yang sah:
Pendidikan dan edukasi menjadi kunci dalam mengatasi masalah pernikahan siri. Penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum pernikahan dan pentingnya menjalani akad nikah yang sah secara hukum. Hal ini dapat dilakukan melalui kampanye pendidikan  yang  melibatkan  berbagai  pihak,  termasuk  lembaga  agama,  lembaga pendidikan, dan masyarakat umum. Edukasi yang komprehensif dan mudah diakses akan membantu  mengurangi  kesalahpahaman  dan  meningkatkan  kesadaran  akan  pentingnya menjalani pernikahan yang sah secara hukum (Marwa & Sari, 2022).
2. Perlindungan hak-hak pernikahan
Pemerintah dan lembaga terkait perlu mengambil langkah-langkah untuk melindungi hak- hak  pernikahan  pasangan  yang  terlibat  dalam  nikah  siri.  Ini  termasuk  memberikan perlindungan  hukum  yang  memadai  terkait  hak  nafkah,  hak  waris,  dan  hak  asuh  anak. Undang-undang  yang  jelas  dan  tegas  perlu  disusun  dan  diterapkan  untuk  memastikan bahwa  pasangan  dalam  nikah  siri  memiliki  hak-hak  yang  sama  dengan  pasangan  dalam pernikahan yang sah. Selain itu, penting juga untuk menyediakan akses ke layanan hukum yang terjangkau dan informasi yang mudah diakses tentang hak-hak pernikahan.
3. Pengawasan dan penegakan hukum yang lebih ketat
Pengawasan dan penegakan hukum yang lebih ketat terhadap pernikahan siri diperlukan untuk  mencegah  terjadinya  pelanggaran  dan  penyalahgunaan.  Pemerintah  perlu meningkatkan  upaya  dalam  melakukan  pengawasan  terhadap  kegiatan  pernikahan  dan mengambil  tindakan  tegas  terhadap  pelaku  nikah  siri.  Ini  termasuk  penegakan  hukum
terhadap oknum yang menjalankan praktik nikah siri secara ilegal, serta pengawasan yang ketat  terhadap  tempat-tempat  yang  menjadi  tempat  dilangsungkannya  pernikahan  siri. Melalui penegakan hukum yang lebih  ketat, diharapkan dapat mengurangi  jumlah kasus pernikahan siri dan memberikan efek jera bagi mereka yang melakukan praktik tersebut.
Selain  itu,  penting  untuk  melibatkan  masyarakat  dalam  upaya  penegakan  hukum  ini. Masyarakat perlu didorong untuk melaporkan praktik pernikahan siri yang mereka ketahui, serta diberikan  pemahaman  tentang  konsekuensi  hukum  dari  pelanggaran  tersebut.  Peningkatan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam melawan pernikahan siri akan memperkuat upaya pencegahan dan penegakan hukum (Rifa’i, 2021).
Dengan  mengimplementasikan  solusi  dan  rekomendasi  ini,  diharapkan  masalah pernikahan siri dapat diatasi dengan lebih efektif. Edukasi yang lebih baik, perlindungan hukum yang memadai, dan penegakan hukum yang lebih ketat akan membantu melindungi hak-hak pernikahan  pasangan,  mengurangi  kasus  pernikahan  siri,  serta  mengurangi  dampak  negatif yang ditimbulkan oleh praktik ini.

## SIMPULAN
1. Pernikahan  siri  dalam  konteks  hukum  Islam  telah  menjadi  topik  yang  kompleks  dan kontroversial.  Dalam  tulisan  ini,  telah  dikaji  perspektif  ulama  tentang  pernikahan  siri, argumen yang mendukung dan menentang praktik ini, ketentuan hukum pernikahan siri di Indonesia, implikasi hukum terkait, serta proble- matika dan dampak negatif yang muncul akibat  pernikahan  siri.  Dalam  perspektif  ulama,  terdapat  perbedaan  pendapat  tentang keabsahan pernikahan siri. Meskipun sebagian ulama menganggapnya sah, ada juga yang menolaknya  karena  tidak  memenuhi  syarat-syarat  hukum  Islam  yang  berlaku.  Argumen yang  mendukung  pernikahan  siri  antara  lain  adalah  memberikan  perlindungan  kepada wanita  yang  tidak  memiliki  akses  ke  pernikahan  yang  sah  dan  menghindari  dosa  zina. Sementara itu, argumen yang menentang pernikahan siri mencakup pelanggaran terhadap hak-hak pernikahan, ketidakadilan gender, dan konflik dengan undang-undang pernikahan yang berlaku.
2. Dalam  konteks  hukum  pernikahan  siri  di  Indonesia,  terdapat  ketentuan  yang  mengatur pengakuan hukum terhadap pernikahan siri. Namun, implementasinya masih menimbulkan sejumlah masalah administrasi dan implikasi hukum yang kompleks. Tidak adanya wali yang sah, masalah administrasi pernikahan, hak-nafkah bagi istri dan anak, serta hak waris dan hak wali anak adalah beberapa tantangan yang perlu diatasi. Pernikahan siri juga memiliki dampak negatif yang perlu diperhatikan. Stigma sosial dan diskriminasi terhadap pasangan yang  menjalani  pernikahan  siri  dapat  merusak  hubungan  sosial  dan  mempengaruhi
kesejahteraan mereka. Konflik keluarga juga dapat muncul akibat perbedaan pandangan dan kesulitan dalam mengakui pernikahan siri secara hukum. Selain itu, kerugian hak-hak pernikahan seperti hak nafkah, hak waris, dan hak asuh anak dapat terjadi dalam konteks pernikahan siri.
3. Untuk mengatasi permasalahan ini, solusi dan rekomendasi yang telah diajukan meliputi edukasi  tentang  hukum  pernikahan  dan  akad  nikah  yang  sah,  perlindungan  hak-hak pernikahan,  dan  pengawasan  serta  penegakan  hukum  yang  lebih  ketat.  Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjalani pernikahan yang sah secara hukum dan perlindungan hak-hak pernikahan akan membantu mengurangi praktik pernikahan siri dan  meminimalkan  dampak  negatif  yang  ditimbulkan.  Selain  itu,  pengawasan  dan penegakan  hukum  yang  lebih  ketat  perlu  dilakukan  untuk  mencegah  pelanggaran  dan memberikan efek jera kepada mereka yang terlibat dalam praktik pernikahan siri. Dalam kesimpulannya,  pernikahan  siri  merupakan  isu  yang  kompleks  dengan  implikasi  yang signifikan dalam konteks hukum dan sosial. Untuk mencapai keadilan, keberlanjutan, dan perlindungan hak-hak individu, perlu adanya pemahaman yang lebih baik tentang hukum pernikahan siri, serta upaya yang komprehensif dalam edukasi, perlindungan, pengawasan, dan  penegakan  hukum.  Hanya  dengan  pendekatan  holistik  dan  kolaboratif,  kita  dapat mengatasi tantangan yang dihadapi oleh pernikahan siri, dan menjaga keharmonisan serta keadilan dalam institusi pernikahan dalam konteks hukum Islam.

## DAFTAR PUSTAKA
Aw,  S.  F.,  &  Fitria,  V.  (2010).  Problematika  Nikah  Siri  Dan  Akibat  Hukumnya  Bagi Perempuan. Jurnal Penelitian Humaniora, 15(1), 1 – 22.
Aziz,  A.  (2016).  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  terhadap  Anak  Hasil  Nikah  Sirri: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU VIII/2010 [MasterThesis, Young Progressive
Muslim].
https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/49421
Gunawan, E. (2013). NIKAH SIRI DAN AKIBAT HUKUMNYA MENURUT UU PERKAWINAN.
Jurnal Ilmiah Al- Syir’ah, 11(1), Article 1. https://doi.org/10.30984/as.v11i1.163
H. A. MUKTI ALI. (2008). MENINGKATKAN PENELITIAN ILMU-ILMU AGAMA. /Jurnal/Al- Jamiah/Al-Jamiah No. 9 Th. XIII-1975/. https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/418/ Hadi, M. F. K. (2018). Konsepsi Hukum Nikah Siri Di Indonesia (Upaya Sinkronisasi antara Living  LawdenganPositive  Law).  [Masters,  Universitas  Islam  Negeri  Kiai  Haji Achmad Siddiq Jember]. http://digilib.uinkhas.ac.id/20438/
Hasan, A., Musyahid, A., & Asman, A. (2022). Dualism and Unworthy Legal Practice: The
Marginalization of Women’s Rights in Sirri and Early Marriages. Asy - Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Huku m, 56(1), Article 1. https://doi.org/10.14421/ajish.v56i1.1006 Hokianetta, A. B. (2022). Hukum Perkawinan Siri Dan Konsekuensinya Terhadap Istri Dan Anak  Di  Kecamatan  Marpoyan  Damai  [Other,  Universitas  Islam  Riau]. https://repository.uir.ac.id/11067/
Isnaini, E. (2014). PERKAWINAN SIRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM, HUKUM POSITIF DAN  HAK  ASASI  MANUSIA.  Jurnal  Independent,  2(1),  Article  1. https://doi.org/10.30736/ji.v2i1.18
Kharisudin, K. (2021). NIKAH SIRI DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG  PERKAWINAN  INDONESIA.  Perspektif,  26(1),  Article  1. https://doi.org/10.30742/perspektif.v26i1.791
M.A, D. F. A. A., & M.A, D. W. M. (2018). Metodologi Penelitian Hukum Islam: Edisi Revisi. Prenada Media.
Marwa, M. H. M., & Sari, N. (2022). Akad Nikah Virtual Perawat Saat Covid-19: Tinjauan Hukum Perkawinan Islam dan Hukum Kesehatan. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 29(3), Article 3. https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss3.art10
Muhammad Yunus Samad. (2017). Jurnal Hukum Pernikahan Dalam Islam. Istiqra` : Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam, 5(1), Article 1.
http://jurnal.umpar.ac.id/index.php/istiqra/article/view/487
Rifa’i,  M.  A.  B.  (2021).  Kinerja  Aparatur  Desa  Dalam  Penegakan  Hukum  Syariah  Islam (Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Qonun No. 08 Tahun 2014 Tentang Pokok- Pokok  Syari’ah  Islam  Di  Desa  Alur  Cucur  Kecamatan  Rantau  Kabupaten Aceh  Tamiang)  [Skripsi,  Universitas  Islam  Negeri  Sumatera  Utara]. http://repository.uinsu.ac.id/7990/
Rusdi, M. A. (2016). Status Hukum Pernikahan Kontroversial Di Indonesia (Telaah Terhadap Nikah Siri, Usia Dini dan Mut’ah). Al - ’Adl, 9(1), 37– 56.
Sagita, F., & Nur, D. U. H. (2022). PERBEDAAN NIKAH DIBAWAH TANGAN DAN NIKAH SIRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. QISTHOSIA : Jurnal Syariah Dan Hukum, 3(1), Article 1. https://doi.org/10.46870/jhki.v3i1.228
Saitian, S., & Dra. Hj. Sri Arfiah, S. H. (2015). Faktor Penyebab dan Dampak Negatif Nikah Siri  Bagi  Perempuan  (Studi  Kasus:  Kampung  Pandean,  Kelurahan  Ngadirejo, Kecamatan  Kartasura,  Kabupaten  Sukoharjo  Tahun  2015)  [S1,  Universitas Muhammadiyah Surakarta]. https://eprints.ums.ac.id/40132/
Sari, Y. (2019). Pelaksanaan Bimbingan Konseling Keluarga Dalam Membantu Mengatasi Perceraian  (Studi  Kasus  BP4)  Di  KUA  Kecamatan  Gedung  Tataan  Kabupaten
Pesawaran [PhD Thesis]. UIN Raden Intan Lampung.
Sobari, A. (2018). Nikah Siri Dalam Perspektif Islam. Mizan: Journal of Islamic Law, 1(1),
Article 1. https://doi.org/10.32507/mizan.v1i1.117
SOEHADHA, M. (2018). METODE PENELITIAN SOSIAL KUALITATIF UNTUK STUDI AGAMA:
Vol. (Nomor). SUKA - Press. https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/32858/
Suryantoro,  D.  D.,  &  Rofiq,  A.  (2021).  NIKAH  DALAM  PANDANGAN  HUKUM  ISLAM.
AHSANA MEDIA: Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman, 7(02), Article 02. https://doi.org/10.31102/ahsanamedia.7.02.2021.38-45
Tobroni, F. (2015). Hak Anak Sebagai Ahli Waris dalam Perkawinan Siri. Jurnal Yudisial,
8(1), Article 1. https://doi.org/10.29123/jy.v8i1.45
Wardani,  G.  R.  S.,  &  Hidayah,  K.  (2022).  SANKSI  PIDANA  PELAKU  POLIGAMI  SIRI  DI INDONESIA PERSPE KTIF MAQASHID SYARI’AH JASSER AUDA. Hukum Islam, 22(1),
Article 1. https://doi.org/10.24014/jhi.v22i1.13798
Yusuf, M. Y. M. (2020). DAMPAK NIKAH SIRI TERHADAP PERILAKU KELUARGA. At-Taujih : Bimbingan Dan Konseling Islam, 2(2), Article 2. https://doi.org/10.22373/taujih.v2i2.6530.