## PELUANG EKSPOR PRODUK PERIKANAN INDONESIA DI PASAR EFTA Indonesia Fishery Product’s Export Opportunities in the EFTA Market

## Aziza Rahmaniar Salam dan Immanuel Lingga
Pusat Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Email : aziza@kemendag.go.id
Diterima 19 Maret 2013 - Disetujui 22 Nopember 2013

## ABSTRAK
Indonesia-European Free Trade Association (EFTA) Comprehensive Economic Partnership Agreement (IE-CEPA) dibentuk dengan tujuan agar terjadi peningkatan akses ekspor ke pasar EFTA dan peningkatan investasi EFTA di Indonesia. Paper ini bertujuan untuk mengetahui peluang ekspor produk perikanan Indonesia di pasar EFTA dalam rangka kerjasama perdagangan IE-CEPA. Melalui metode indicative potential trade, diperoleh hasil bahwa untuk produk fish and marine product, dari 130 pos tarif HS 6 digit dalam (kelompok produk udang kecil dan udang biasa, produk filet ikan beku untuk jenis ikan selain Swordfish dan Toothfish , Pasta Udang, Tuna olahan, produk ikan segar termasuk cumi segar), terdapat 20 pos tarif yang sangat berpotensi untuk masuk ke pasar EFTA. Namun terdapat hambatan yaitu masih adanya tarif bea masuk yang masih tinggi di negara anggota EFTA untuk 20 pos tarif produk perikanan tersebut. Hambatan non tarif terkait dengan kepentingan  pemerintah negara anggota EFTA untuk melindungi rakyatnya dari kemungkinan masuknya makanan-makanan yang tercemar dan dapat membahayakan kesehatan selain juga memproteksi industri dalam negerinya.
Kendala yang sering dihadapi  atas ekspor produk ikan Indonesia adalah tingginya kandungan logam berat (Timbal, Kadmium dan Nikel) pada produk ikan yang diekspor. Dalam kerjasama bilateral Indonesia dan EFTA, Indonesia harus dapat memperjuangkan penurunan/penghapusan hambatan tarif maupun non tarif di pasar EFTA dan pemerintah harus mendorong pelaku usaha untuk mulai melakukan penetrasi pasar ke EFTA dan diversifikasi produknya khususnya untuk ikan dan produk perikanan.
Kata Kunci: EFTA, ikan dan produk perikanan, akses pasar, non tarif

## ABSTRACT
Indonesia-European Free Trade Association (EFTA) Comprehensive Economic Partnership Agreement (IE CEPA) was formed with the aim to increase market access to EFTA and support EFTA’s investment in Indonesia. This paper aims to determine Indonesian fishery product export opportunities in EFTA markets in the framework of the IE-CEPA.  With indicative potential trade method, showed for fish products and marine products, from 130 tariff lines in the HS 6 digit (shrimps and prawns, frozen fish fillet products for fish species other than Swordfish and Toothfish, Shrimp Pasta, processed tuna, fresh fish products including fresh calamari), there are 20 tariff are potential to enter the EFTA market. However, there are still barriers where tariffs are still high in EFTA member states for 20 tariff lines of fishery products, and non-tariff barriers related to the interests of EFTA member governments to protect people from the possible entry of contaminated foods and can be dangerous health as well as protecting domestic industries. Obstacles often were faced by Indonesia on export of fish products are the high content of heavy metals such as Lead, Cadmium and Nickel on exported fish products. In the bilateral cooperation between Indonesia and EFTA, Indonesia should be able to fight for reduction / elimination of tariff and non-tariff barriers in the market EFTA and the government should encourage businesses to begin to penetrate the EFTA market and the diversification of its product especially for fish and marine product.
Keywords: EFTA, fish and marine product , market access, non tarif

## J. Sosek KP Vol. 8 No. 2  Tahun 2013

## PENDAHULUAN
Pembentukan Europeon Free Trade
Association (EFTA) / Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa, yang beranggotakan negara Austria, Denmark, Norwegia, Portugal, Swedia, Swiss, dan Inggris pada tanggal 3 Mei 1960, bertujuan untuk membentuk komunitas perdagangan alternatif bagi negara-negara di Eropa yang tidak tergabung dalam komunitas Uni Eropa ( European Union -EU).
Saat ini EFTA hanya beranggotakan 4 negara yaitu  Islandia, Liechtenstein, Norwegia, dan Swiss. Walaupun hanya beranggotakan 4 negara yang relatif kecil,  tetapi negara-negara EFTA merupakan pemimpin dalam beberapa sektor ekonomi global.  Swiss dan Liechtenstein negara yang berposisi di gugus pengunungan Alpen merupakan negara yang secara internasional diakui  sebagai  pusat  finansial  dan  merupakan domisili dari kantor pusat perusahaan-perusahaan multi-nasional besar. Sedangkan dua negara Nordik, Norwegia dan Islandia unggul dalam produk perikanan, industri metal dan transportasi maritim. Negara anggota EFTA menempati urutan ke-9 sebagai trader terbesar dalam dunia perdagangan internasional, dan menempati ukuran ke-5 terbesar dalam commercial services.
Gagasan kerjasama ekonomi dan perdagangan bilateral antara  Indonesia dan EFTA diinisiasi oleh Menteri Perekonomian Swiss pada tahun 2005, yang dilanjutkan dengan pembentukan Joint  Study  Group (JSG).   Dari hasil JSG tersebut, pada tahun 2007 disepakati untuk merekomendasikan tentang kelayakan pembentukan Comprehensive EFTA-Indonesia Trade Agreement (CEITA) berdasarkan prinsip liberalisasi perdagangan, kerjasama dan fasilitasi perdagangan, serta kesesuaian dengan kesepakatan World Trade Organization (WTO).
Pada Juli 2010, dalam pertemuan antara Presiden Republik Indonesia dan Presiden Konfederasi Swiss  (dalam kapasitasnya sebagai Ketua EFTA), disetujui perlunya peningkatan hubungan ekonomi melalui kerangka Indonesia- EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement (IE-CEPA), yang  didasarkan pada prinsip kedaulatan, saling menghormati, semangat membangun, dan keuntungan bersama, dengan tetap menyadari adanya tingkat pembangunan yang berbeda di antara kedua pihak.
Adapun tujuan Indonesia dalam IE-CEPA adalah peningkatan akses ekspor ke pasar EFTA dan peningkatan investasi EFTA di Indonesia. Kepentingan Indonesia dan keuntungan dari IE-CEPA adalah: (1) daya beli penduduk EFTA yang relatif tinggi dengan Produk Domestik Bruto (PDB) perkapita antara US$ 39,7 ribu sampai dengan US$ 133,9 ribu pada tahun 2010; (2) masuknya investasi langsung yang lebih besar dari EFTA; (3) peningkatan kapasitas industri di Indonesia; (4) menjadikan Indonesia sebagai basis investasi EFTA; dan (5) menjadikan kerjasama ini sebagai model peningkatan kapasitas guna meningkatkan daya saing dan inovasi industri di dalam negeri.
Oleh karena itu, suatu analisis untuk mengetahui peluang ekspor khususnya untuk produk perikanan dalam rangka peningkatan aksese pasar di pasar EFTA perlu dilakukan guna mendukung proses negosiasi.

## METODOLOGI PENELITIAN

## Kerangka Teori
Teori konvensional tentang perdagangan internasional telah memperlihatkan bahwa perdagangan dunia yang bebas dapat meningkatkan kesejahteraan negara-negara yang terlibat dalam perdagangan tersebut. Teori perdagangan dunia mempunyai thesis dasar yang mengatakan bahwa setiap negara memiliki keunggulan komparatif absolut dan relatif dalam menghasilkan suatu komoditas dibandingkan negara lain (Yusdja, 2004).  Berdasarkan keunggulan komparatif tersebut, maka suatu negara akan mengekspor komoditas yang memiliki keunggulan komparatif yang lebih tinggi dan mengimpor komoditas yang memiliki keunggulan komparatif lebih rendah. Perdagangan antar-negara akan membawa dunia pada penggunaan sumber daya langka secara lebih  efisien  dan  setiap  negara  dapat  melakukan perdagangan bebas yang menguntungkan dengan melakukan spesialisasi produksi sesuai dengan keunggulan komparatif yang dimilikinya.
Teori keunggulan mutlak ( absolute advantage ) dikemukakan oleh Adam Smith sebagaimana ditulis dalam buku ‘ The Wealth of  Nations ’  pada tahun 1776. Teori Absolute Advantage lebih mendasarkan pada besaran/ variabel riil bukan moneter sehingga sering dikenal dengan nama teori murni perdagangan internasional. Murni dalam arti
bahwa teori ini memusatkan perhatiannya pada variabel riil seperti misalnya nilai suatu barang diukur dengan banyaknya tenaga kerja yang dipergunakan untuk menghasilkan barang. Makin banyak tenaga kerja yang digunakan akan makin tinggi nilai barang tersebut ( Labor Theory of value ).
Oleh karena itu sebagian besar negara- negara dunia sepakat melakukan liberalisasi perdagangan internasional dan bergabung dalam satu organisasi yang disebut World Trade Organization (WTO) yang berdiri pada tahun 1995. Menjadi anggota WTO berarti bersedia membuka pasar dalam negeri bagi produksi negara lain dan menerima segala konsekuensi perdagangan bebas. Kebijakan perdagangan internasional setiap negara dapat berbeda dengan negara lain. Sejumlah negara mungkin memilih menjalankan kebijakan perdagangan bebas ( free trade ), tetapi ada pula yang memilih menjalankan kebijakan perdagangan proteksi, dan ada pula yang memilih gabungan keduanya.
Free Trade Area (FTA) adalah kerjasama formal antara dua atau lebih negara untuk mengurangi hambatan tarif dan non tarif diantara negara anggota, akan tetapi masing-masing negara anggota bebas menentukan tingkat tarif individu dengan negara yang bukan anggota (Firdaus, 2011).  FTA adalah salah satu bentuk reaksi adanya globalisasi dan liberalisasi yang berimplikasi pada pengurangan dan penghapusan berbagai hambatan dalam kegiatan perdagangan baik hambatan tarif ( tarif -barrier ) maupun hambatan non-tarif ( non-tarif barier /NTB). FTA adalah suatu bentuk kerjasama ekonomi regional yang memperdagangkan produk- produk orisinal negara-negara anggotanya yang tidak dipungut bea masuk atau bebas bea masuk. Dengan kata lain, ”internal tarif” antara negara anggota menjadi 0 persen, sedangkan masing- masing negara memiliki “external tarif” masing- masing.
Economic Partnership Agreement (EPA) atau Perjanjian Kerjasama Ekonomi adalah perjanjian internasional untuk menderegulasi peraturan-peraturan bagi penanaman modal dan pengendalian imigrasi sebagai tambahan dari isi kesepakatan (JETRO, 2009). Isi dari FTA termasuk ke dalam EPA. EPA dan FTA memiliki kemiripan fitur dalam hal penurunan atau penghapusan tarif. EPA dapat memperkokoh kerjasama ekonomi dengan negara dan kawasan lain di berbagai bidang dengan pembebasan/fasilitasi bergeraknya sumber daya manusia, barang dan modal, serta
berpusat pada FTA. Saat melakukan importasi, suatu negara diharuskan membayar tarif yang ditetapkan oleh negara tujuan. Biasanya tarif MFN ( Most Favored Nation ) diterapkan kepada seluruh negara berdasarkan aturan dasar WTO. Namun EPA dapat menentukan tingkat tarif lebih rendah daripada tingkat MFN (disebut dengan tingkat tarif EPA) antara dua negara, sehingga negara-negara yang menyepakati EPA dapat mengimpor barang dengan tingkat tarif lebih rendah daripada negara lain yang tanpa EPA. Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) merupakan perjanjian bilateral yang saling menguntungkan dan harus didasari pada suatu kawasan perdagangan bebas serta memiliki arsitektur segitiga: akses pasar, pengembangan kapasitas dan fasilitasi perdagangan juga investasi.
Non-Tariff Measures (NTM) meliputi semua langkah-langkah kebijakan selain tarif yang dapat mempengaruhi arus perdagangan (United Nations, 2012). Pada tingkat yang lebih luas, NTM dapat dibagi menjadi tiga kategori. Kategori pertama NTM yaitu segala hal yang berkaitan dengan impor. Kategori ini meliputi kuota impor, larangan impor, perizinan impor, dan prosedur kepabeanan serta biaya administrasi. Kategori kedua adalah NTM yang dikenakan pada ekspor. Dalam hal ini termasuk pajak ekspor, subsidi ekspor, kuota ekspor, larangan ekspor, dan pembatasan ekspor sukarela. Dua kategori pertama mencakup NTM yang diterapkan di perbatasan, baik untuk impor maupun ekspor. Kategori ketiga dan terakhir dari NTM adalah yang berkaitan dalam ekonomi domestik. Misalnya peraturan domestik yang meliputi tentang kesehatan/hal-hal teknis/produk/ buruh/standar lingkungan, pajak atau biaya internal, serta subsidi domestik.
Sebuah studi yang dilakukan oleh OECD berfokus pada NTM yang berlaku di negara- negara berkembang, yang tampaknya lebih rumit dan dinamis. Rasio frekuensi dari kuantitas dan tindakan pengendalian harga cenderung lebih tinggi di negara-negara dengan tingkat pendapatan per-kapita dan keterbukaan yang lebih rendah. Sebuah kelaziman Non-tariff  barrier (NTB) yang nampak pada negara-negara berkembang ini bagaimanapun sulit untuk diterapkan pada pasar ekspor utama mereka.
UNCTAD  mengklasifikasikan  NTM  secara mendetail agar dapat dibedakan dengan jelas berbagai  macam  bentuk  NTM.  Klasifikasi tersebut adalah sebuah taksonomi dari semua
langkah tindakan yang dianggap relevan dalam perdagangan internasional saat ini (versi tahun 2012).  Klasifikasi  ini  terdiri  dari  tindakan  teknis seperti tindakan proteksi lingkungan dan kesehatan, serta instrumen-instrumen lain yang biasa digunakan sebagai kebijakan komersial seperti kuota, kontrol harga, larangan ekspor atau tindakan proteksi perdagangan kontingen, juga tindakan- tindakan behind-the-border seperti kompetisi, langkah-langkah investasi terkait perdagangan, dan pembelian pemerintah atau larangan distribusi.
Indicative Potential Trade menggunakan dan mengkombinasikan indikator-indikator alami dari ekonomi makro maupun mikro untuk mendapatkan kisaran terluas dari determinan/penentu perdagangan pada level komoditas. Semakin banyak informasi determinan yang diperoleh, maka semakin mudah untuk mencerminkan iklim perdagangan. Informasi yang dimaksud terdiri dari kuantitatif dan kualitatif.
Gambar 1 mengilustrasikan bagaimana elemen-elemen data yang berbeda terstruktur. Gambar menunjukkan diagram pohon untuk menyimpulkan potensi perdagangan dengan menggunakan elemen-elemen data yang berbeda. Gambar dimulai dengan perdagangan saat ini, informasi yang mudah diakses, yang memungkinkan kita untuk mendapatkan indikasi perdagangan
potensial yang pertama. Untuk membangun indicative potential trade , data tambahan pada biaya perdagangan dan kondisi penawaran-permintaan dieksplor untuk memperoleh kesimpulan potensi perdagangan, seperti yang diindikasikan pada kotak W1, W2, W3 dan S1, S2, S3.

## Data dan Sumber Data
Adapun data yang digunakan dalam analisis ini adalah data primer dan data sekunder.  Data primer yang diperoleh melalui survei lapangan (November –Desember 2011) terutama digunakan dalam analisis makro untuk mengetahui aspek yang menghambat ekspor produk perikanan ke pasar EFTA. Dalam analisis ini kriteria pemilihan daerah kajian merupakan daerah penghasil udang dan ikan antara lain  Jawa Timur dan Bali. Data sekunder digunakan untuk melihat kinerja ekpor Indonesia ke EFTA, kinerja impor EFTA, dan kebijakan di EFTA yang menghambat ekspor Indonesia ke pasar EFTA.  Data sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan World Trade Integration Solution (WITS).

## Metode Analisis
Dalam tulisan ini, analisis yang digunakan adalah statistik deskriptif dan trade potensial indicative dari Trade Map (UN Comtrade, 2011a).

## Tabel 1. Klasifikasi NTM Menurut UNCTAD.
Table 1. NTM Clasfication by UNCTAD.
Technical measur es
A Sanitary and Phytosanitary Measures
B Technical Barriers to Trade C Pre-Shipment Inspection and other Formalities Non technical measur es
D Contingent Trade-Protective Measures
E Non-Automatic  Licensing,  Quotas,  Prohibitions and  Quantit y Control Measures Other Than For Sps or Tbt Reasons F Price-Control Measures, Including Additional Taxes andCharges G Finance Measures H Measures Affecting Competition I Trade-Related Investment Measures J Distribution Restrictions K Restrictions On Post-Sales Services L Subsidies (Excluding Export Subsidies Under P7) M Government Procurement Restrictions N Intellectual Property O Rules of Origin Exports P Export-Related Measures
Sumber /Source : UNCTAD (2012)

## Gambar 1. Skema Analisis

## Figure  1. Indicative Potensial Trade Analysis Scheme
Sumber/ Source : ITC Working Paper in Helmers and Pasteelr (2006).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Perdagangan Indonesia - EFTA
Total perdagangan antara Indonesia dengan EFTA pada tahun 2010 meningkat sebesar 52,5 persen dibandingkan dengan tahun 2005 yaitu dari US$ 560,4 juta menjadi US$ 1,0 miliar.  Kinerja perdagangan antara Indonesia negara anggota EFTA semakin meningkat kecuali perdagangan antara Indonesia dan Liechstenstin. Hal tersebut dapat dilihat dari trend total perdagangan
Indonesia dengan negara anggota EFTA dari tahun 2005-2010 menunjukkan nilai yang positif (Tabel 2). Pada periode Januari-Agustus 2011, total perdagangan Indonesia dengan EFTA mencapai US$ 661,2 juta, turun sebesar 9,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2010.
Diantara anggota EFTA yang lain, Swiss merupakan negara yang paling banyak melakukan transaksi perdagangan dengan Indonesia. Total perdagangan Indonesia dengan Swiss meningkat dari US$ 450,6 juta pada tahun 2005 menjadi US$ 621,7 juta pada tahun 2010, namun total
Tabel 2. Total Perdagangan Indonesia-EFTA.

## Tabel 2. Total Trade Indonesia – EFTA.
Negara/ Country Nilai (US$ Juta) Jan – Ags Trend (%) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010 2011 05-10 EFTA Growth yoy (%) 560.40 656.85 17.21 804.13 22.42 1.198.72 49.07 767.65 (35.96) 1.001.63 30.48 732.65 661.20 (9.75) 11.37 Swiss Growth yoy (%) 450.64 543.53 20.62 668.90 23.06 983.87 47.09 621.48 (36.83) 643.68 3.57 461.18 447.29 (3.01) 7.62 Norwegia Growth yoy (%) 106.64 110.41 3.54 132.98 20.44 210.08 57.97 144.64 (31.15) 353.79 144.61 268.61 211.47 (21.27) 23.06 Islandia Growth yoy (%) 2.52 2.35 (6.63) 2.05 (13.01) 4.07 98.73 1.47 (63.93) 3.92 167.31 2.77 2.36 (14.78) 4.33 Liechtenstin Growth yoy (%) 0.61 0.55 (9.09) 0.20 (63.10) 0.71 248.85 0.07 (90.58) 0.23 239.58 0.08 0.07 (17.13) (24.83) Sumber/ Source :  UN Comtrade, 2011b

## Gambar 2. Perkembangan Ekpor dan Impor Indonesia-EFTA
Figure 2. Indonesia – EFTA Export Import Growth
Sumber/ Source : WITS
perdagangan Indonesia dengan Swiss pada periode Januari-Agustus 2011 turun sebesar 3,0 persen, yaitu hanya mencapai US$ 447,4 juta dibandingkan periode yang sama pada tahun 2010.
Total ekspor Indonesia ke EFTA menunjukkan peningkatan dengan pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 12,6 persen, meskipun mengalami penurunan ekspor pada periode Januari-Agustus 2011 sebesar 43,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2010. Sedangkan total impor dari EFTA yang dapat digunakan sebagai pendekatan ekspor EFTA ke Indonesia mengalami peningkatan yang lebih besar dibandingkan dengan ekspor Indonesia ke EFTA dengan pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 19,9 persen. Pada periode Januari-Agustus 2011 impor Indonesia dari EFTA mencapai US$ 555,3 juta atau meningkat sebesar 1,7 persen, sementara ekspor Indonesia ke EFTA pada periode yang sama hanya mencapai US$ 105,9 juta atau turun sebesar 43,2 persen dibanding periode yang sama tahun 2010 dapat dilihat di Gambar 2.
Total ekpor Indonesia ke EFTA lebih kecil jika dibandingkan dengan total impor Indonesia dari EFTA mengakibatkan Indonesia mengalami defisit neraca perdagangan dengan EFTA.
Dalam kurun waktu 2005 sampai dengan 2010  Indonesia  selalu  mengalami  defisit  neraca perdagangan dengan trend yang semakin meningkat sebesar 37,0 persen. Neraca perdagangan Indonesia dengan EFTA pada periode Januari- Agustus  2011  mengalami  defisit  sebesar  US$ 449,5 juta atau meningkat sebesar 24,8 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2010 (Gambar 3). Ekpor Indonesia ke EFTA hanya mempunyai pangsa ekspor sebesar 0,2 persen pada tahun 2005 dan menurun menjadi 0,1 persen pada tahun 2010, berbeda dengan ekspor ke beberapa negara mitra dagang utama untuk tujuan ekspor utama Indonesia dengan pangsa ekspor diatas 4,0 persen.  Untuk impor ke Indonesia,  EFTA hanya mempunyai pangsa sebesar 0,6 persen pada tahun 2005 dan 2010.
-187,1 -74,8 -59,2 -237,7 -320,3 -537,1 -360,1 -449,5 (600) (500) (400) (300) (200) (100) - 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Jan-Ags '10 Jan-Ags '11
US $ J ut a

## A. Struktur Ekspor dan Impor Indonesia - EFTA
Struktur ekspor Indonesia ke EFTA pada tahun 2005 sampai dengan Januari-Agustus 2011 tetap didominasi oleh ekspor produk manufaktur. Proporsi ekspor produk manufaktur selama periode Januari-Agustus 2011 mengalami penurunan dari 95 persen menjadi 85,2 persen. Sementara untuk processed agriculture product memiliki proporsi sebesar 4,9 persen. Di sisi lain, terjadi peningkatan yang cukup signifikan  dalam proporsi ekpor Basic Agriculture dan Fish and Marine Product . Selama periode Januari-Agustus 2011 proporsi kedua produk tersebut masing-masing sebesar 8,8 dan 1,2 persen atau meningkat sebesar 129,4 persen dan 78,2 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2010.
Struktur impor Indonesia dari EFTA pada tahun 2005 sampai dengan Januari-Agustus 2011 didominasi oleh impor produk manufaktur. Proporsi impor produk manufaktur selama periode Januari- Agustus 2011 mencapai 96,5 persen, sementara untuk Processed  Agriculture  Product,  Basic
Agriculture dan Fish and Marine Product masing- masing sebesar 1,1 persen, 1,0 persen dan 1,5 persen dari total impor Indonesia dari EFTA.
Terdapat 228 pos tarif (dalam HS 10 digit) yang masuk dalam kelompok fish  and  marine product , atau 130 pos tarif dalam HS 6 digit.  Dari hasil analisa kinerja ekspor Indonesia ke negara- negara EFTA, terlihat hanya beberapa produk yang Indonesia mengekspor ke EFTA (± 20 pos tarif), diantaranya yaitu shrimp, prawn, tuna, cuttle fish dan moluska (lampiran 1), dimana untuk nilai ekspor Indonesia  ke EFTA atas 130 pos tarif tersebut hanya sebesar US$ 1,3 juta.   Adapun nilai impor negara-negara EFTA atas 130 pos tarif dimaksud, mencapai US$ 1.913 miliar pada tahun 2010. Total ekspor Indonesia ke dunia atas 130 pos tarif tersebut pada tahun 2010 mencapai US$ 2,6 miliar. Sehingga dapat dikatakan bahwa total ekspor Indonesia ke EFTA untuk 130 pos tarif produk perikanan yang dimaksud hanya 0,05 % dari total ekspor Indonesia ke dunia.  Disini terlihat bahwa Indonesia belum mampu sepenuhnya masuk ke pasar EFTA.
Gambar 4. Struktur Ekspor Indonesia ke EFTA Picture 4. Indonesia’s Exports Structure to EFTA
Jan-Ags 2010/ Jan-Aug 2010 Jan-Ags 2010/ Jan-Aug 2010
Jan-Ags 2010/ Jan-Aug 2010
Jan-Ags 2011/
Jan-Aug 2011

## J. Sosek KP Vol. 8 No. 2  Tahun 2013

## Potensi Pasar Ekspor Indonesia ke EFTA
Dari hasil perhitungan indicative potensial trade , dari 130 pos tarif dalam kelompok fish and  marine  product, terdapat 20 pos tarif yang sangat berpotensi untuk masuk ke pasar EFTA, dengan potensial nilai ekspor diatas US$ 2 juta, dimana semakin tinggi nilai indicative potential trade menunjukkan bahwa potensi produk-produk tersebut juga semakin tinggi untuk dapat masuk ke pasar EFTA. Dari hasil tinjauan berdasarkan data ekspor impor dan kebijakan tarif bea masuk di negara EFTA dapat dijelaskan sebagai berikut:
1.  HS 030613-udang kecil dan udang
Produk  udang  dalam  klasifikasi  HS  030613 - udang kecil dan udang biasa merupakan produk yang paling potensial untuk di ekspor ke pasar EFTA. Hal ini ditunjukkan oleh besar indicative potential trade produk tersebut sebesar US$ 168 juta. Dimana EFTA pada tahun 2010 mengimpor udang kecil dan udang biasa senilai US$ 169 juta sedangkan Indonesia baru mengekspor produk tersebut senilai US$ 1 juta ke pasar EFTA. Dari tinjauan besaran tarif bea masuk di negara-negara EFTA, tarif MFN untuk produk ini sudah 0%. Sehingga hambatan ekspor Indonesia untuk produk ini tidak berasal pada hambatan tarif, tetapi lebih dipengaruhi oleh hambatan non tarif yang berlaku di negara-negara EFTA.
2. HS  0304.29-  produk  filet  ikan  beku  untuk jenis ikan selain swordfish dan toothfish
Produk filet ikan beku untuk jenis Ikan selain Swordfish dan Toothfish dalam klasifikasi HS 0304.29 menempati urutan kedua produk paling potensial untuk diekspor ke pasar EFTA. Nilai indicative potential trade tahun 2010 senilai US$ 119 juta atau sama dengan besar impor EFTA dari dunia untuk produk ini. Besarnya permintaan pasar EFTA tersebut tidak membuat Indonesia mencatatkan ekspor produk filet ikan beku ke pasar EFTA, meskipun Indonesia mengekspor produk dalam klasifikasi HS ini senilai US$ 197 juta ke pasar dunia pada tahun 2010. Dari sisi tarif bea masuk pada pos tarif ini, hanya Swiss dan Liechtenstein yang mengenakan tarif  bea  masuk  spesifik  sebesar  CHF  6,67 per 100kg atau sekitar 70.000 rupiah per 100 kg produk, sedangkan Islandia dan Norwegia tidak mengenakan tarif bea masuk. Besaran tarif tersebut yang dikenakan oleh
Swiss dan Liechtenstein relative tidak terlalu tinggi  dibandingkan  dengan  nilai  dari  filet ikan, sehingga hambatan tarif tidak menjadi penghambat ekspor Indonesia ke EFTA.
3.  HS 1605.20- produk pasta udang Produk pasta udang dalam pos tarif HS 1605.20, menempati urutan ketiga produk potensial untuk diekspor ke negara EFTA berdasarkan nilai indicative potential trade- nya tahun 2010 senilai US$ 85,8 juta. Potensi ini berasal dari besarnya impor EFTA dari dunia tahun 2010 sebesar US$ 85,8 juta, sedangkan Indonesia belum mampu melakukan ekspor pasta udang ke pasar EFTA meskipun sebenarnya Indonesia telah melakukan ekspor Pasta Udang ke pasar dunia sebesar US$ 237,8 juta pada periode yang sama. Islandia mengenakan tarif bea masuk sebesar 10% untuk produk Pasta Udang, sedangkan Swiss, Liechtenstein dan Norwegia tarif bea masuk 0%.
4.  HS 1604.14- produk ikan tuna olahan Produk ikan Tuna olahan dalam pos tarif HS 1604.14, menempati urutan keempat produk potensial untuk diekspor ke negara EFTA. Nilai indicatife potential trade produk ini pada tahun 2010 sebesar US$ 48 juta.  Dari data statistik perdagangan menunjukkan bahwa Indonesia belum mampu mengambil share dipasar EFTA untuk produk ikan Tuna olahan meskipun EFTA mencatatkan impor dari dunia sebesar US$ 48 juta dan Indonesia sebenarnya telah mampu mencatatkan ekspor senilai US$ 186 juta ke pasar dunia. Islandia mengenakan tarif bea masuk sebesar 10% untuk produk Pasta Udang, sedangkan Swiss, Liechtenstein dan Norwegia sebesar 0%.
5.  HS 0302.69- produk ikan segar
Untuk produk ikan segar yang masuk dalam pos tarif HS 0302.69 seperti ikan Kerapu dan ikan Tilapia segar menempati urutan kelima produk potensial untuk diekspor ke negara EFTA. Nilai indicative potential trade produk ini pada tahun 2010 sebesar US$ 47 juta. Nilai ini mengindikasikan bahwa produk ikan segar dalam pos tarif ini memiliki potensi ekspor ke pasar EFTA, karena selama tahun 2010 EFTA mencatatkan impor dari dunia sebesar US$ 47 juta, sedangkan Indonesia tidak memanfaatkan demand di pasar EFTA dengan mengekspor produk ikan segar ini.
Meskipun sebenarnya Indonesia mampu mensuplai produk ini yang ditunjukkan dengan nilai ekspor Indonesia ke pasar dunia sebesar US$ 65,8 juta. Ditinjau dari sisi tarif yang berlaku dinegara EFTA, hanya Swiss dan Liechtenstein yang mengenakan tarif sebesar rata-rata CHF 1,5 per 100 kg sedangkan Norwegia dan Islandia membebaskan tarif bea masuknya. Dari sini dapat dilihat bahwa tarif bea masuk bukan menjadi faktor utama penghambat ekspor Indonesia ke pasar EFT.
6.  HS 0304.99- produk ikan dari jenis ikan tertentu (lain-lain)
Kekayaan jenis ikan Indonesia membuat Indonesia mampu mengekspor produk ikan dari  jenis  ikan  tertentu  yang  diklasifikasikan pada  HS  0304.99.  Produk  dalam  klasifikasi HS ini  menempati urutan ke enam produk potensial dengan nilai indicative potential trade sebesar US$ 17,7 juta, nilai ini sama dengan nilai impor negara EFTA dari dunia untuk pos tarif ini. Meskipun Indonesia mampu mencatatkan ekspor ke dunia sebesar US$ 40,8 juta pada tahun 2010, tetapi Indonesia tidak melakukan ekspor sama sekali ke negara EFTA. Hambatan tarif hanya diterapkan di Swiss dan Liechtenstein dengan tarif bea masuk sebesar CHF 7,5 per 100 kg, sedangkan Norwegia dan Islandia membebaskan tarif bea masuknya. Dari sisi hambatan tarif untuk produk ini di negara EFTA sudah cukup rendah, sehingga keberadaan faktor non tarif menjadi hambatan ekspor ke EFTA menjadi lebih dominan.
7. HS 0304.19 - produk filet ikan segar dari jenis ikan tertentu
Produk filet ikan segar dari jenis ikan tertentu dengan  klasifikasi  HS  0304.19  menempati urutan ketujuh produk potensial dengan nilai indicative potential trade US$ 9,67 juta. EFTA mencatatkan nilai impor dari dunia sebesar US$ 126 juta, dan Indonesia mencatatkan ekspor ke dunia hanya sebesar US$ 9,6 juta. Disini dilihat  bahwa pasar EFTA untuk produk ini sedemikan besar, tetapi Indonesia tidak melakukan ekspor sama sekali kepasar EFTA meskipun Indonesia sebenarnya sudah mengekspor ke dunia. Hambatan tarif untuk pos tarif ini hanya terdapat di Swiss dan Liechtenstein rata-rata CHF 6,33, sedangkan Norwegia dan Islandia sudah menerapkan tarif 0% untuk produk ini.
8.  HS 0307.49 - produk cumi-cumi dan sotong Produk Cumi-cumi dan Sotong yang masuk dalam  klasifikasi  HS  0307.49  berada  pada urutan kedelapan produk potensial dengan nilai indicative potential trade US$ 9,61 juta. Pada tahun 2010 Indonesia hanya mengekspor sebesar US$ 4532 ke EFTA, sedangkan EFTA mengimpor sekitar US$ 9,61 juta dari dunia. Indonesia mencatatkan nilai ekspor ke dunia untuk HS ini sebesar US$ 47,8 juta. Dari data statistik 5 tahun terakhir, dapat dilihat bahwa ekspor Indonesia ke EFTA untuk produk dalam HS ini tidak berkembang, tidak sejalan dengan ekspor Indonesia ke dunia yang semakin besar.

## D. Kinerja dan Prospek Perdagangan Indonesia - EFTA
Indonesia belum dapat mengoptimalkan potensi ekspor produk ikan dan hasil laut di pasar EFTA. Hal ini dapat disebebkan oleh beberapa faktor, antara lain faktor hambatan tarif dan juga hambatan non tarif. Dari data tarif negara-negara EFTA, tarif bea masuk di negara anggota EFTA untuk 20 pos tarif produk perikanan dimana Indonesia mempunyai potensi ekspor yang besar. Secara rinci, tarif bea masuk di Norwegia semuanya sudah 0%. Adapun di Islandia, tarif bea masuk telah 0 %, walau masih ada tarif bea masuk sebesar 10%, yaitu untuk produk udang dengan HS 1605.20; Tuna (HS 1604.14); moluska dan invertebrata air lainnya (HS 1605.90); dan produk sarden (HS. 1604.13). Untuk Swiss dan Lisentin, tarif bea masuk yang digunakan adalah specific tarif yaitu CHF per 100 kg. Tarif bea masuk untuk 20 produk perikanan yang dimaksud, berkisar antara 1,2 CHF per 100 kg sampai 10 CHF per 100 kg.
Jika dilihat dari faktor tarif, tarif bea masuk bukan hambatan utama. Kecilnya nilai ekspor Indonesia ke EFTA dibandingkan dengan kebutuhan EFTA akan produk tersebut, dimungkinkan karena faktor non tarif.
Hambatan non tarif secara prinsip dilatar belakangi oleh kepentingan pemerintah EFTA melindungi rakyatnya dari kemungkinan masuknya makanan-makanan yang tercemar dan dapat membahayakan kesehatan selain juga memproteksi industri dalam negeri mereka. Dimana manifestasinya non tarif measures untuk produk- produk fish and marines product di negara-negara EFTA terdapat dalam beberapa jenis seperti yang disajiakan pada tabel 3.
Dalam implementasi NTM diatas pada prinsipnya membahas dan mengatur mengenai prosedur keamanan pangan, prosedur pengawasan oleh pemerintah, keamanan bahan pangan, peraturan khusus untuk keamanan bahan baku, pengawasan keamanan asal bahan pangan, batas maksimum kontaminasi yang ditoleransi dalam bahan pangan, kriteria mikrobiologi bagi bahan pangan, Poin terpenting dari masing-masing regulasi berpusat pada suatu tujuan yaitu untuk membuktikan bahwa produk yang dipasarkan telah memenuhi persyaratan standar yang diberlakukan. Masing-masing negara EFTA memiliki prosedur monitoring, pengujian maupun pemeriksaaan yang dapat menjamin bahwa produk sesuai standar yang diinginkan.
Dalam hal kebijakan sektor produk non manufaktur, EFTA masih belum memilki peraturan yang berlaku secara umum sesama negara anggota EFTA, tetapi negara-negara EFTA memiliki kebijakan masing-masing, meskipun kebijakan tersebut pada prinsipnya sangat mirip ( similar ) satu sama lainnya. Kebijakan pemerintah negara EFTA secara aktif bertujuan untuk mempertahankan tingkat produksi hasil pertanian domestik pada level tertentu, atau dengan kata lain pemerintah negara EFTA melindungi pelaku ekonomi disektor tersebut.
Pemerintah Norwegia menerapakan NTM dalam bentuk Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS) yang dimanifestasikan dalam bentuk Undang- undang, Surat Keputusan, Peraturan, Persyaratan, standar dan prosedur yang memberikan jaminan atau melindungi manusia, hewan dan tumbuhan dan kesehatan makhluk hidup, antara lain Undang- undang Makanan ( Food  Laws ), Persyaratan Pemberian Label ( Labeling  Requirements ), Peraturan Mengenai Kemasan dan Pengisian ( Packaging and Container Regulations ), Peraturan Penggunaan Zat Tambahan pada Makanan ( Food
Additives Regulations ), dan Peraturan Lainnya ( Other Regulations and Requirements ).
Pemerintah Norwegia juga melakukan pengecekan terhadap kadar Salmonella yang terkandung dalam produk daging, baik itu daging beku, daging yang dicincang yang masuk ke Norwegia  kecual  sudah  ada  sertifikat  yang dikeluarkan oleh dokter hewan menyatakan bahwa daging tersebut sudah diuji sesuai dengan keputusan Komisi no 1688/2005. Di Norwegia juga diatur mengenai Petunjuk/Undang-Undang Sanitasi Makanan, Regulasi No. 221/2008 (Produk hasil laut).
Liechtenstein dan Swiss memiliki pakta perjanjian bea dan cukai, sehingga Liechtenstein menerapkan peraturan dan persyaratan SPS yang sama dengan yang diterapkan di Swiss. Sejak diberlakukannnya perjanjian sektor pertanian antara Swiss dan EC pada tahun 2002, Swiss mulai menerapakan persyaratan EC Sanitary dan Phytosanitary persyaratan di dalam negeri Swiss. Bentuk manifestasi dari EC Sanitary dan Phytosanitary antara lain Undang-undang Makanan ( Food Law ), Persyaratan Pemberian Label ( Labeling Requirement ), Peraturan Mengenai Kemasan dan Pengisian ( Packaging and Container Regulations ), dan Peraturan Lainnya ( Other Regulations and Requirements ).
Sebagian besar regulasi Islandia mengenai SPS telah diharmonisasikan dengan kebijakan SPS yang ada di Uni Eropa. Meskipun kebijakan dan peraturan sanitasi di Islandia sedikit lebih longgar jika dibandingkan dengan aturan yang diterapkan di European Economic Area (EEA), kecuali untuk aturan yang berhubungan dengan produk perikanan.
Disamping non tarif measures diketiga negara anggota EFTA, EFTA juga ikut serta dalam perjanjian European Economic Area (EEA). Sehingga pada umumnya sistem regulasi yang terkait dengan SPS yang berlaku di negara anggota EFTA sudah sebagian besar diharmonisasi dengan sistem yang berlaku di EU (European Union) melalui beberapa Agreement yang terpisah. Antara lain pada Annex I dan Annex II dari Chapter XII EEA Agreement memuat mengenai perjanjian antara; Norwegia dan EU dalam hal Veterinary Issues,  Feeding  Stuffs,  Phytosanitary  Matter dan Foodstuffs; Islandia dan EU mencakup Veterinary issues including fish ( tidak termasuk live animals), Feedings stuffs, Phytosanitary Matters, Foodstuffs . Sedangkan Swiss dan Liechtenstein masing- masing mengharmonisasi kebijakan SPS dengan EU melalui bilateral  agreement yang mencakup live animals, animal products dan animal feeding . Berikut adalah gambaran cakupan SPS yang berlaku di Uni Eropa antara lain adalah persyaratan pemberian label ( Labeling  Requirements ), peraturan mengenai kemasan dan pengisian ( Packaging and Container Regulations ), peraturan mengenai kualitas produk (asal produk, cara pemrosesan, dan metode produksi), peraturan mengenai Novel Food dan GMO, peraturan mengenai Kandungan gizi dan zat yang dapat memicu alergi, peraturan mengenai peningkatan
kandungan zat pada makanan, peraturan mengenai pengemasan dan container makanan, peraturan mengenai penggunaan material plastik dan peraturan mengenai material aktif.
Disamping itu, Uni Eropa menerapkan standar yang sangat tinggi terhadap perlindungan kesehatan warga negaranya. Sehingga Eropa mengeluarkan kebijakan keamanan pangan yang sangat menyeluruh. Salah satu prioritas kebijakan yang diterapkan oleh UE adalah menyangkut perlindungan maksimum bagi konsumen UE. Hal ini diwujudkan dengan diterapkannya EU Food Safety  Policy yang salah satu implementasinya adalah penerapan RASFF ( Rapid  Alert  System on Food and Feed ). Keberadaan RASFF akibat penerapan kebijakan Food Safety dapat dipahami dan dilegitimasi oleh pihak manapun. Tetapi sistem ini berpotensi merugikan Indonesia karena pada prakteknya mendorong munculnya proteksionisme yang berlebihan terhadap barang-barang impor yang berasal dari Indonesia. Penerapan RASFF memberikan dampak signifikan bagi ekspor produk perikanan nasional.
Pada umumnya penolakan atas ekspor Indonesia disebabkan oleh lima faktor yaitu penggunaan obat-obatan seperti antibiotic nitrofuran maupun chloraphenicol diatas ambang batas yang diperbolehkan, kandungan mikrobiologi yang tinggi, kandungan histamine,  kandungan logam berat  dan kandungan organoleptik. Faktor-faktor tersebut lebih disebabkan oleh kondisi bahan baku yang ditimbulkan baik dalam proses pemeliharaan ekosistem laut, penangkapan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, dan pendistribusian ke konsumen.
Dari hasil diskusi dengan para pelaku usaha di bidang perikanan di Surabaya dan Denpasar, terkait dengan rencana kerjasama bilateral Indonesia dan EFTA khususnya untuk produk perikanan ada yang mendukung dan ada yang kurang mendukung. Para pelaku usaha di Denpasar menganggap bahwa negara-negara EFTA bukan merupakan pasar yang penting bagi produk ikan yang berasal dari Bali. Pasar Eropa Utara dianggap merupakan pasar yang eksklusif khususnya untuk produk ikan, dimana EFTA memiliki Negara anggota seperti Norwegia dan Islandia yang merupakan Negara yang unggul dalam menangkap, memproses dan mengolah produk ikan. Berbeda dengan Surabaya, pelaku usaha mernganggap bahwa dengan adanya IE-CEPA, mereka dapat mengimpor bahan baku dari Norwegia dan Islandia dengan
harga yang murah, yang selanjutnya diolah dan diekspor. Namun juga perlu diperhatikan bahwa ikan yang di impor hanya jenis-jenis yang tidak ada di peraian Indonesia agar tidak merugikan pasar dalam negeri. Disamping itu, kemungkinan dengan IE-CEPA, dapat mempermudah Indonesia dalam memasuki pasar Eropa oleh para pelaku usaha dianggap  terlalu optimis, karena dilihat dari jalur logistik perdagangan internasional, ekspor dari Indonesia akan jauh lebih murah jika melalui Rotterdam dan sebaliknya jika Indonesia melakukan ekspor ke Negara-negara EFTA terlebih dahulu sebelum masuk ke pasar Eropa Barat maka Freight Cost- nya akan mahal sehingga mempengaruhi harga dan daya saing produk-produk Indonesia di pasar Eropa. Kerjasama IE-CEPA dipandang akan lebih menguntungkan pihak Eropa dari pada pihak Indonesia. Kemungkinan efek substitusi dari produk ikan jenis Salmon yang akan masuk dari Norwegian dan Islandia akan kembali menekan pasar ikan domestik di Indonesia.
Keengganan eksportir untuk melakukan ekspor ke Eropa karena menetapkan standar yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan aturan yang diterapkan di Amerika dan Jepang, diantaranya kebijakan kandungan logam berat, bakteri salmonela, kadar antiobiotika, kadar residu dan masalah label serta segel plastik. Disamping itu, kendala tarif bea masuk dimana seringkali para pelaku usaha ini tidak mengetahui berapa pastinya besaran tarif bea masuk yang dikenakan, juga terkendala dengan adanya penerapan double standard dan pengecekan terhadap produk yang diekspor walaupun sudah disertai hasil pemeriksaan laboratorium di Indonesia. Persyaratan dalam Surat Keterangan Asal juga menjadi kendala dalam melakukan ekspor ke Eropa. Pasar Eropa menetapkan persyaratan yang relatif lebih rumit untuk impor produk-produk ikan. Setiap eksportir produk ikan harus memiliki Approval  Number yang dikeluarkan oleh otoritas Eropa untuk dapat melakukan ekspor ke Pasar Eropa. Persyaratan yang ditetapkan oleh otoritas Eropa untuk memperoleh Approval  Number ini relatif sulit dipenuhi oleh perusahaan-perusahaan dengan skala usaha sedang dan kecil. Sehingga pada implementasinya di Denpasar hanya 6 perusahaan saja yang mampu memperoleh Approval Number . Menggenai hambatan non-tarif yang berlaku di pasar Eropa untuk produk ikan, para eksportir ikan optimis bahwa produk-produk perikanan Indonesia mampu memenuhi standard-standar yang berlaku di Negara Eropa secara umum dan
EFTA secara khusus. Karena aturan dan standar yang ditetapkan baik dalam bentuk Undang-undang mengenai bahan pangan maupun ketentuan Sanitary  dan  Phytosanitary adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi para eksportir demi kesehatan para konsumen. Perjanjian perdagangan bebas tidak untuk mewadahi mengenai perubahan standar kualitas produk ikan yang akan diperdagangan. Yang sering menjadi kendala atas produk ikan Indonesia adalah kandungan logam berat seperti Timbal, Kadmium dan Nikel pada produk ikan yang dieskpor. Kandungan logam berat ini sangat tergantung pada kondisi laut dan tingkat pencemaran yang terjadi diperairan Indonesia.  Tetapi kondisi ekonomi eropa yang sedang menurun belakangan ini menyebabkan Customs Eropa tidak melakukan pengecekan yang ketat terhadap impor produk-produk ikan yang masuk ke pasarnya. Untuk saat ini, terutama tahun 2011 ekspor ke Eropa dirasakan lebih mudah dan penolakan yang terjadi dapat diminimalisasi karena adanya peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang menerapkan pengawasan dilakukan selama proses penangkapan atau budi daya ikan dan udang dan juga selama dalam proses produksi, bukan hanya berdasarkan pada hasil akhir produksi.

## KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN
Dari hasil tinjauan berdasarkan indicative potential trade , dari 130 pos tarif HS 6 digit dalam kelompok fish and marine product ( produk udang kecil dan udang biasa, produk filet ikan beku untuk jenis ikan selain Swordfish dan Toothfish , Pasta Udang, Tuna olahan, produk ikan segar termasuk cumi segar) , terdapat 20 pos tarif yang sangat berpotensi untuk masuk ke pasar EFTA (masing- masing pos tarif memiliki potensi nilai ekspor diatas US$ 2 juta).
Hambatan tarif bea masuk yang masih tinggi di negara anggota EFTA untuk 20 pos tarif produk perikanan yang memiliki potensi ekspor yang besar adalah di Islandia tarif bea masuk sebesar 10% untuk produk udang dengan HS 1605.20; Tuna (HS 1604.14); moluska dan invertebrata air lainnya(HS 1605.90); dan produk sarden (HS. 1604.13), untuk Swiss dan Lisentin, tarif bea masuk yang digunakan adalah specific tarif yaitu CHF per 100 kg berkisar antara 1,2 CHF per 100 kg sampai 10 CHF per 100 kg. Hambatan non tarif yang dihadapi adalah
terkait dengan kepentingan  pemerintah negara anggota EFTA untuk melindungi rakyatnya dari kemungkinan masuknya makanan-makanan yang tercemar dan dapat membahayakan kesehatan selain juga memproteksi industri dalam negerinya. Kendala yang sering dihadapi  atas ekspor produk ikan Indonesia adalah tingginya kandungan logam berat seperti Timbal, Kadmium dan Nikel pada produk ikan yang diekspor. Kandungan logam berat ini sangat tergantung pada kondisi laut dan tingkat pencemaran yang terjadi diperairan Indonesia.
Keengganan untuk melakukan ekspor ke pasar EFTA dan Eropa lebih disebabkan oleh masih tetap tingginya permintaan dari pasar-pasar utama ekspor ikan seperti Jepang dan Amerika Serikat, sehingga para eksportir ikan masih belum mengoptimalkan pasar EFTA dan Eropa. Dalam kerjasama bilateral Indonesia dan EFTA, Indonesia harus dapat memperjuangkan penurunan/ penghapusan hambatan tarif maupun non tarif di pasar EFTA dan pemerintah harus mendorong pelaku usaha untuk mulai melakukan penetrasi pasar ke  EFTA  dan  diversifikasi  produknya,  mengingat kondisi ekonomi Amerika Serikat yang masih belum pulih sekaligus mengulangi ketergantungan pasar ekspor ke Amerika Serikat dan Jepang tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan Pusat Statistik. 2011. Data Ekspor dan Impor periode 2005 – 2011. BPS. Jakarta.
Firdaus, A. 2011. Kinerja Perdagangan dan Dampak Free Trade Area (FTA) ASEAN Plus Three terhadap Perekonomian Indonesia. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
Helmers, C. J.M. Pasteels. 2006. Assessing Bilateral Trade Potential at Commodity Level : an Operational Approach. Iinternational Trade Center UNCTAD/WTO Working Paper November 2006. http://www.chelmers.com/ projects/2006-11-itc-wp-bilateral-trade-po- tential.pdf. Diakses tanggal 16 November 2011.
JAPAN External Trade Organization (JETRO).
2009. Bagaimana Menikmati Preferensi Tarif Melalui EPA/FTA (saat mengimpor dari Jepang versi 2009). http://www. jetro.go.jp/indonesia/jiepa/index.html/ BrosurEPAind2009.pdf. Diakses tanggal 30 Juli 2013.
Peluang Ekspor Produk Perikanan Indonesia di Pasar EFTA  .............................. (Aziza Rahmaniar Salam dan Immanuel Lingga)
OECD. 2005. Looking Beyond Tariffs: The Role of Non-Tariff Barriers in World Trade.
OECD Trade Policy Studies. http://www. thomas-orliac.net/enseignement/cours2008/ c o n f / O E C D % 2 0 % 2 8 2 0 0 5 % 2 9 % 2 0 Looking%20beyond%20tariffs%20-%20
the%20role%20of%20non-tariff%20 barriers%20in%20world%20trade,%20 ISBN%209264014624,%20320%20pages.
pdf. Diakses tanggal 30 Juli 2013.
UN Comtrade. 2011a. Data Potensial Produk. www.trademap.org. Diakses tanggal 16
November 2011.
______. 2011b. Data Ekspor dan Impor Dunia. www.wits.worldbank.org. Diakses tanggal
16 November 2011.

## United Nations Conference on Trade and
Development.  2012.  Classification  of
Non-Tariff Measures : February 2012 Version. United Nations. New York and Geneva.  http://unctad.org/en/Publication- sLibrary/ditctab20122_en.pdf. Diakses tanggal 16 November 2011.
Yusdja, Y. 2004. Tinjauan teori perdagangan Internasional dan Keunggulan Kooperatif. Forum Penelitian Agro Ekonomi. Vol 2 (2) :126-141.  http://pse.litbang.deptan.go.id/ ind/pdffiles/FAE22-2e.pdf . Diakses tanggal 30 Juli 2013.

## Lampiran/ Appendix
Lampiran 1. Potensial Produk Ikan dan Hasil Laut Indonesia di Pasar EFTA. Appendix 1. Potential Products Fish and Marine Indonesia Results in EFTA Markets.
Sumber: Trademap (Diolah)/ Source : Trademap (Processed)
NO Kode HS 6 digit Uraian Barang Simple Average Tariff Indonesia (%) Swiss & Liechstenstein (CHF per 100 Kg) Norway (Specific) Iceland (Simple Average %) Indicative Potensial Trade 2010 1 0306.13 Shrimps And Prawns. Including In Shell. Cooked By Steaming Or By Boiling In Water. Frozen 5.00 0.00 0.00 0.00 168,012,569,00 2 0304.29 Fish Fillets & Other Fish Meat (Excl. Of 0304.21-0304.92. Whether/Not Minced). Frozen Fillets 10.00 6.67 0.00 0.00 119,126,749,00 3 1605.20 Shrimps And Prawns. Prepared Or Preserved. Including Products Containing Fish Meat 5.00 0.00 0.00 10.00 85,777,929,00 4 1604.14 Tunas. Skipjack And Atlantic Bonito (Sarda Spp). Prepared Or Preserved. Whole Or In Pieces. But Not Minced 7.50 6.50 0.00 10.00 48,049,726,00 5 0302.69 Fish. Nesoi. Excluding Fillets. Livers And Roes. Fresh Or Chilled 7.50 1.50 0.00 0.00 47,792,878,00 6 0304.99 Fish Fillets & Other Fish Meat (Excl. Of 0304.11-0304.29. Whether/Not Minced).N.E.S. 10.00 7.50 0.00 0.00 17,705,506,00 7 0304.19 Fish Fillets & Other Fish Meat (Excl. Of 0304.11-0304.12. Whether/Not Minced). Fresh/ Chilled 10.00 6.33 0.00 0.00 9,674,307,00 8 0307.49 Cuttle Fish And Squid. Frozen. Dried. Salted Or In Brine 5.00 0.00 0.00 0.00 9,616,563,00 9 0301.10 Fish. Ornamental. Live 3.33 1.60 0.00 0.00 9,179,158,00 10 1605.90 Molluscs And Other Aquatic Invertebrates (Clams. Abalone. Scallops. Squid. Etc.). Prepared Or Preserved. Including Products Containing Fish Meat 5.00 0.00 0.00 10.00 9,1 68,888,00 11 0303.79 Fish. Nesoi. Excluding Fillets. Livers And Roes. Frozen 7.50 1.50 0.00 0.00 8,867,119,00 12 0305.49 Fish. Including Fillets. Smoked. Nesoi 5.00 10.00 0.00 0.00 8,790,735,00 13 2301.20 Flours. Meals And Pellets. Of Fish Or Of Crustaceans. Molluscs Or Other Aquatic Invertebrates. Unfit For Human Consumption 0.00 0.00 0.00 0.00 8,463,254,00 14 1604.13 Sardines. Sardinella And Brisling Or Sprats. Prepared Or Preserved. Whole Or In Pieces. But Not Minced 6.25 4.33 0.00 10.00 7,984,080,00 15 0306.22 Lobsters (Homarus Spp.). Live. Fresh. Chilled. Dried. Salted Or In Brine. Or Cooked By Steaming Or Boiling In Water. Not Frozen 4.29 0.00 0.00 0.00 6,648,038,00 16 0301.99 Fish. Live. Nesoi 4.44 1.20 0.00 0.00 6,617,214,00 17 0307.59 Octopus. Frozen. Dried. Salted Or In Brine 5.00 0.00 0.00 0.00 5,854,868,00 18 0302.29 Flatfish. Nesoi. Excluding Fillets. Livers And Roes. Fresh Or Chilled 5.00 0.00 0.00 0.00 3,195,872,00
Non T arif Measures (NTM) yang Berlaku Dinegara EFT A.
Appendix 2. List of Non-T arif f Measures (NTM) that Build on our Unrivaled Applicable EFT A. No. Produk /Product NTM Jenis NTM/ Type NTM Negara/ Country
Quarantines and Standards
EU Phyto Sanitary Legislation
Islandia 2 Fish and Marines Product
SPS Labeling Pricing) EU Sanitary measures Islandia
3 Food Packaging and Container EU Directive Islandia
4 Food Stuffs Quarantines and Standards EU Phyto Sanitary Legislation Islandia 5 Marines Product for Food Fees on Import NFSAM(Norwegian Food Safety Authority Mattilsynet) Norway 6 Marines Product for Food Import Permit NFSAM(Norwegian Food Safety Authority Mattilsynet) Norway 7 Food Stuffs
SPS Food Law Norway 8 Food Stuffs Packaging and Container Regulation EU Directives 80/590/EEC Norway 9 Food Stuffs
Food Additive
Regulation
EU Directives No. 1333 from 2002 Norway 10 Food Collection and Reciclying Systems Norwegian Food T rade and Industry Norway 11 Food Subject to License Fee
Norwegian Food T rade and Industry Norway 12 Food Permit Food Sanitation Law Norway
13 Food Stuffs SPS Food Law Swiss & Liechtenstein 14 Food Stuffs Labeling Requirement Labeling Regulations Swiss & Liechtenstein 15 Food Sanitary certificate
Federal Offices for
Agriculture Swiss & Liechtenstein 16 Food Prohibition of Import
Federal Offices for
Agriculture Swiss & Liechtenstein 17 Food
Quarantine Federal Offices for
Agriculture
Swiss & Liechtenstein
Sumber : WITS (Diolah)/ Source:WITS (Processed)