Abstrak — Lembaga keuangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) memiliki  peran  yang  penting  bagi  keberlanjutan  ekonomi suatu  negara  terutama  dalam  bidang  kredit.  Kredit  berarti memberikan  dana  yang  dimiliki  untuk  dipinjamkan  kepada orang  lain,  yang  mana  akan  timbul  risiko  yang  besar  apabila tidak dikelola dengan baik. Besar kecilnya risiko kredit, dapat ditunjukkan  dengan  rasio  NPL.  Kenaikan  rasio  NPL  menjadi pertanda  bahwa  pengelolaan  manajemen  risiko  kredit  bank tersebut  mengalami  penurunan.  Hal  ini  menyebabkan pelaksanaan  manajemen  risiko  kredit  bagi  BPR  sangatlah penting.  Sehingga  tujuan  penelitian  ini  adalah  menganalisis penerapan  prinsip-prinsip  manajemen  risiko  kredit Bank  of International  Settlements pada  PT  BPR  X.  Penelitian  ini menggunakan  desain  riset  eksploratif  dengan  metode kualitatif.  Pengumpulan  data  penelitian  dilakukan  dengan cara wawancara  kepada 4 responden selaku  pimpinan BPR X dan  observasi  terhadap  pelaksanaan  manajemen  risiko  kredit di PT BPR X. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BPR X tidak  memenuhi  3  dari  17  prinsip  manajemen  risiko  kredit Bank  of  International  Settlements. Ketiga  prinsip  yang  tidak memenuhi  tersebut  adalah  prinsip  ke-5,  prinsip  ke-10,  dan prinsip ke-13.
Kata  Kunci — Kredit,  Manajemen  Risiko,  Prinsip  Manajemen Risiko Kredit Bank of International Settlements, Risiko Kredit.

## I. PENDAHULUAN
EMBAGA  keuangan  terutama  bank  memiliki  peran sebagai  penghimpun  dana  dari  masyarakat  dalam bentuk  simpanan  dan  penyalur  dana  masyarakat  dalam bentuk  kredit.  Dalam  lingkup  yang  lebih  sempit  Bank Perkreditan  Rakyat  (BPR)  lebih  di  ditujukan  sebagai institusi  keuangan  mikro.  Di  Indonesia  perkembangan  BPR cukup pesat, hingga mencapai 1.633 BPR [1].
Beberapa  isu  strategis  BPR  saat  ini  yaitu  pertama  fakta masih  besarnya kebutuhan  masyarakat terhadap kredit kecil dan  mikro,  kedua  yaitu  tekanan  persaingan  yang  semakin kuat  antar  BPR  maupun  dengan  lembaga  keuangan  lainnya dan  ketiga  yaitu  meningkatnya  jumlah  BPR  dengan  kinerja yang  kurang  baik  [2].  Terkait  isu  ketiga  berakibat  pada jumlah  BPR  yang  menurun  (bi.go.id).  Sebagian  besar  BPR yang dicabut izin usahanya disebabkan oleh kegiatan fraud . Fraud terjadi salah satunya karena BPR tidak melaksanakan manajemen risiko yang baik [3].
Peraturan terkait penerapan manajemen risiko BPR telah diatur  oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  pada  Peraturan Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  13/POJK.03/2015.  Pada Pasal  3  ayat  1  POJK  terdapat  enam  jenis  risiko,  salah satunya yaitu  risiko  kredit. Risiko  kredit  adalah ketidakmampuan pengguna kredit untuk membayar kembali pinjaman yang diberikan sehingga muncul kredit macet atau bad  debt. Kredit  macet  adalah  kredit  yang  tidak  memenuhi kriteria  lancar,  kurang  lancar,  dan  diragukan.  Kredit  macet dapat  terjadi  salah  satunya  sebagai  akibat  dari  analisis
pemberian  kredit  yang  kurang  baik.  Risiko  kredit  dapat ditemukan,  salah  satunya,  pada  laporan  keuangan  bank. Sumber  risiko  kredit  pada  bank  dapat  dilihat  di  laporan keuangan  pada  bagian  kredit  tidak  lancar (non  performing loan) .
Pada pertengahan tahun 2015 terjadi kenaikan NPL yang cukup signifikan yang juga mempengaruhi NPL pada bank- bank  termasuk  BPR  [4].  Dimana  NPL  adalah  salah  satu penentu  risiko  kredit  suatu  BPR.  Rasio  NPL  PT  BPR  X mengalami  peningkatan  yang  signifikan  selama  5  tahun terakhir.  Kenaikan NPL BPR X sebesar lebih dari 2 persen yang mana hal ini tergolong tinggi. Seperti pada bank-bank lain, diduga kenaikan NPL BPR X juga dikarenakan adanya perlambatan  bisnis  di  beberapa  sektor.  Namun  tidak menutup  kemungkinan  bahwa  terjadi  kekurangan  dalam pelaksanaan manajemen risiko kreditnya.
Hingga saat ini PT BPR X memiliki 1800 lebih nasabah dengan  sektor  ekonomi  mayoritas  di  bidang  pertanian.  PT BPR X berlokasi di  barat daya Kabupaten Jember sehingga sebagian  besar  nasabah  berasal  dari  daerah  Kabupaten Jember dan Kabupaten Lumajang. Pada aspek perkembangan  jumlah  aset  kabupaten  Jember  menempati urutan  keenam  dengan  kontribusi  sebesar  4,8%  dari  total aset  Jawa  Timur  sebanyak  12.037.411.063  (dalam  ribuan rupiah).  Sedangankan  dilihat  dari  perkembangan  jumlah BPR,  Kabupaten  Jember  menempati  urutan  ketiga  dengan jumlah BPR sebanyak 24 dari 321 BPR di Jawa Timur. Dari beberapa  data  statistik  seputar  BPR,  dapat  dilihat  bahwa perkembangan BPR dan  kredit di Kabupaten Jember cukup berpengaruh di wilayah provinsi Jawa Timur sehingga objek amatan  yang  dipilih  yaitu  salah  satu  BPR  di  Kabupaten Jember.
Manajemen  risiko  kredit  bagi  perbankan  menggunakan kerangka  pengukuran  risiko  kredit Basel  Committee  on Banking  Supervision (BCBS)  yang  dibentuk  oleh Bank  of International  Settlements (BIS).  Terdapat  17  prinsip manajemen  risiko  kredit  yang  dibuat  namun  di  Indonesia hanya  diterapkan  pada  bank  umum  saja  sedangkan  pada BPR sistem ini tidak berlaku [5]. Maka dari itu peneliti ingin menganalisis bagaimana penerapan prinsip-prinsip manajemen  risiko  kredit  bagi  BPR  mengacu  pada  BIS. Objek amatan yang digunakan oleh peneliti adalah PT BPR X.  PT  BPR  X  mengalami  kenaikan  NPL  yang  membuat BPR harus lebih waspada terhadap risiko kreditnya

## II. TINJAUAN PUSTAKA

## A. Manajemen Risiko Kredit
Manajemen risiko menurut pendefinisian Bank Indonesia dan OJK memiliki makna serangkaian metodologi dan  prosedur  yang  digunakan  untuk  mengidentifikasi, mengukur,  memantau,  dan  mengendalikan  risiko  yang

## Evaluasi Pelaksanaan Credit Risk Management pada PT BPR X
Putri, A. A., Hakim M. S., dan Bramanti, G. W Departemen Manajemen Bisnis, Fakultas Bisnis dan Manajemen Teknologi, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)
e-mail :aninditaamaliap@gmail.com
L
timbul  dari  seluruh  kegiatan  usaha  bank.  Clough  dan  Sears [6]  mendefinisikan  manajemen  risiko  sebagai  suatu pendekatan  yang  komprehensif  untuk  menangani  kejadian- kejadian yang dapat menimbulkan suatu kerugian.

## B. Resiko Kredit
Risiko  kredit  adalah  kemungkinan  hilangnya  uang dikarenakan  ketidakmampuan,  ketidakinginan,  atau  bukan waktunya dari pihak lain atau pihak ketiga untuk membayar kewajiban  keuangannya  [7].  Untuk  mencegah  risiko  kredit dibutuhkan  analisis  kredit  yang  memadai.  Analisis  kredit adalah  kegiatan  pemeriksaan,  penelitian,  dan  analisis terhadap kelengkapan, keabsahan, dan kelayakan berkas/surat/data  permohonan  kredit  calon  debitur  hingga dikeluarkannya  suatu  keputusan  apakah  kredit  tersebut diterima atau ditolak [8].

## III. METODOLOGI PENELITIAN

## A. Jenis Data
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data primer  yaitu  hasil  wawancara  yang  dilakukan  kepada responden.  Data  primer  diperoleh  dari  wawancara  kepada direksi  beserta  manajer  PT  BPR  X.  Data  yang  dibutuhkan meliputi bagaimana penerapan manajemen risiko yang telah dilaksankan oleh BPR.

## B. Pengumpulan Data
Penelitian  dilakukan  dengan  menggunakan  metode observasi  dan  wawancara  mendalam  secara  semi-struktur. Tujuan  dilakukannya  observasi  adalah  agar  peneliti  dapat mengamati  aktivitas-aktivitas  yang  berlangsung  selama wawancara  maupun  selama  penerapan  manajemen  risiko  di BPR  X.  Penelitian  dilakukan  pada  bulan  Februari  2017 hingga Juli 2017. Penelitian dilakukan di kantor PT BPR X yang  berlokasi  di  Kabupaten  Jember,  Jawa  Timur.  Desain penelitian yang digunakan yaitu penelitian eksploratif.
Terdapat  17  prinsip  yang  akan  menjadi  acuan  peneliti dalam  melakukan  wawancara.  Dalam penentuan responden, peneliti  ingin  mendapatkan  data  dari  responden  yang memang memahami kondisi perusahaan dan bertugas untuk memanajemen  perusahaan  dan  merupakan  pimpinan  yang bertanggung  jawab  langsung  pada  pengawas  perusahaan. Sehingga  teknik pengambilan sampel  yang digunakan  yaitu purposive  sampling. Peneliti  melakukan  wawancara  secara intens  dengan  responden  sebanyak  sebanyak  3  kali bertempat di kantor BPR X.
IV. PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

## A. Responden
Wawancara  dilakukan  kepada  direksi  dan  manajer  yang diperintah  langsung  oleh  direksi  selaku  responden  yang
memenuhi  kriteria  yang  telah  ditetapkan.  Hasilnya  terdapat 1 orang direksi dan 3 orang manajer, atau di BPR X disebut dengan  Pejabat  Eksekutif  (PE),  yang  manjabat  pada  saat dilakukan  penelitian.  Daftar  responden  tercantum  dalam Tabel 1.

## B. Evaluasi Pelaksanaan Manajemen Risiko Kredit
Peneliti mengacu pada ketujuh belas prinsip manajemen risiko  kredit  BIS.  Peneliti  mendapatkan  data  pengolahan dari  hasil  wawancara  kepada  responden  terkait  penerapan manajemen  risiko  kredit  di  PT  BPR  X.  Peneliti  melakukan evaluasi  antara  prinsip  yang  ada  di  Basel  dengan  keadaan BPR  X.  Panduan  prinsip  manajemen  risiko  kredit  yang digunakan  oleh  penulis  didapatkan  di  situs  resmi  BIS  yaitu pada  tautan  http://www.bis.org/publ/bcbs75.htm.  Ketujuh belas prinsip tersebut yaitu:
1. Dewan  direksi  harus  bertanggung  jawab  untuk menyetujui  dan  melakukan  peninjauan  secara  berkala terkait  strategi  risiko  kredit  dan  kebijakan  risiko  kredit bank
2. Manajemen  senior  harus  bertanggung  jawab  untuk menerapkan  strategi  risiko  kredit  yang  disetujui  oleh dewan direksi dan untuk mengembangkan kebijakan dan prosedur  untuk  mengidentifikasi,  mengukur,  memantau dan mengendalikan risiko kredit
3. Bank harus mengidentifikasi dan mengelola risiko kredit yang melekat pada semua produk dan aktivitas
4. Bank  harus  beroperasi  dalam  kriteria  pemberian  kredit yang jelas dan terdefinisi dengan baik
5. Bank  harus  menetapkan  batas  kredit  secara  keseluruhan pada tingkat peminjam individual dan counterparty 6. Bank harus memiliki proses yang jelas untuk menyetujui kredit  baik  kredit  baru,  amandemen,  pembaruan  dan pembiayaan kembali pada kredit yang telah ada
7. Semua  perpanjangan  kredit  harus  dilakukan  secara arm's-length
8. Bank  harus  memiliki  sistem  untuk  administrasi  yang sedang berlangsung dari berbagai portofolio risiko kredit
9. Bank  harus  memiliki  sistem  pemantauan  status  kredit individu,  termasuk  menentukan  kecukupan  provisi  dan cadangan
10. Bank didorong untuk mengembangkan dan memanfaatkan  sistem  penilaian  risiko  internal  dalam mengelola risiko kredit
Tabel 1 Daftar Responden Jabatan Usia (tahun) Lama Bekerja (tahun) Direktur utama 49 4 PE Kabag Kredit 49 27 PE Manajemen Risiko dan Kepatuhan 33 10 PE Kabag Operasional dan UKK 35 4 Tabel 2. Kondisi BPR X terhadap prinsip ke-5 manajemen risiko kredit BIS Prinsip Kondisi Eksisting BPR Status Bank harus menetapkan batas kredit secara keseluruhan pada tingkat peminjam individual dan counterparty - BPR X tidak menetapkan batas eksposur di segala kegiatan. BPR X mengatur batas kewenangan pencairan kredit melalui aturan internal BPR yang disebut Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK) - BPR X tidak melakukan stress testing Tidak Memenuhi
Kriteria:
- Menetapkan batas eksposur di segala kegiatan yang melibatkan risiko kredit
- Bank
mempertimbang-kan hasil stress testing dalam setting limit dan pemantauan secara keseluruhan
11. Bank  harus  memiliki  sistem  informasi  dan  teknik analisis yang memungkinkan manajemen untuk mengukur  risiko  kredit  yang  melekat  pada  semua aktivitas neraca
12. Bank  harus  memiliki  sistem  pemantauan  keseluruhan komposisi dan kualitas portofolio kredit
13. Bank  harus  mempertimbangkan  perubahan  kondisi ekonomi  di  masa  depan  dalam  menilai  kredit  individu maupun  portofolio  kredit,  juga  harus  menilai  eksposur risiko kredit dalam kondisi penuh tekanan
14. Bank  harus  menetapkan  sistem  penilaian  manajemen risiko  kredit  yang  independen  dan  berkelanjutan  dan hasil review tersebut harus disampaikan secara langsung kepada dewan direksi dan manajemen senior
15. Bank  harus  memastikan  bahwa  fungsi  pemberian  kredit dikelola  dengan  baik  dan  eksposur  kredit  berada  dalam tingkat  yang  konsisten dengan standar kehati-hatian dan batasan internal.
16. Bank harus memiliki sistem yang berlaku untuk tindakan perbaikan  awal  pada  memburuknya  kredit,  mengelola kredit bermasalah dan situasi serupa
17. Pengawas harus mewajibkan bank memiliki sistem yang efektif  untuk  mengidentifikasi,  mengukur,  memantau dan  mengendalikan  risiko  kredit  sebagai  bagian  dari keseluruhan pendekatan manajemen risiko
Peneliti  menggunakan  prinsip-prinsip  BIS  sebagai panduan  dalam  pertanyaan  wawancara.  Pada  tiap  prinsip peneliti  membagi  kembali  menjadi  beberapa  kriteria  yang akan dievaluasi terhadap kondisi eksisting PT BPR X. Hasil dari wawancara dan observasi terkait penerapan manajemen risiko kredit yaitu 14 dari 17 prinsip telah terpenuhi oleh PT BPR X.
BPR  X  dapat  memenuhi  prinsip  ke-1  hingga  ke-4. Kondisi  BPR  X  terhadap  prinsip  ke-5  manajemen  risiko kredit  BIS  berstatus  tidak  memenuhi  dikarenakan  kriteria- kriteria yang ada pada prinsip tersebut tidak ada seperti yang tercantum dalam Tabel 2.
Prinsip  ke-6  hingga  prinsip  ke-9  dapat  terpenuhi  oleh BPR X. Pada prinsip ke-10, BPR X tidak memenuhi prinsip
tersebut  dikarenakan  tidak  terlaksananya  kriteria  yang  ada. Seperti yang tercantum pada Tabel 3.
Prinsip ke-11, prinsip ke-12, prinsip ke 14 hingga ke-17 memenuhi  prinsip  BIS.  Sedangkan  prinsip  ke-13  kondisi eksisting  BPR  X  tidak  memenuhi  kriteria-kriteria  pada prinsip ke-13 BIS tersebut seperti yang  tertera pada Tabel 4.

## V. ANALISIS DAN DISKUSI

## A. Analisis Prinsip Manajemen Risiko Kredit
Dari ketujuh belas prinsip  manajemen risiko kredit BIS, terdapat  3  prinsip  yang  berstatus  tidak  memenuhi.  Ketiga prinsip tersebut yaitu prinsip ke-5, prinsip ke-10, dan prinsip ke-13.
Prinsip ke-5 membahas tentang batas kredit. Prinsip ke-5 berstatus  tidak  memenuhi  dikarenakan  BPR  tidak  memiliki kebijakan terkait batas eksposur risiko kredit. BPR X hanya memberikan  batas  kredit  bagi  pemberi  kewenangan  kredit yaitu  pimpinan  berupa  Batas  Wewenang  Memutus  Kredit (BWMK).  BPR  X  mengkategorikan  menjadi  3  batas wewenang  untuk  tiga  level  pimpinan.  BPR  X  menetapkan bahwa batas kewenangan bagi Kabag Kredit BPR X sebesar 7,5  juta  rupiah.  Batas  kewenangan  bagi  direktur  sebesar maksimal  20  juta  rupiah.  Dan  batas  kewenangan  bagi direktur  utama  yaitu  sebesar  maksimal  75  juta  rupiah. Apabila  diatas  75  juta  rupiah,  maka  kewenangan  adalah milik  komisaris.  BPR  tidak  menetapkan  batas  kredit  pada tingkat  peminjam  individual  maupun  lainnya.  Bank  juga tidak melakukan stress testing kepada seluruh calon debitur. Namun  BPR  X  melakukan  penilaian  terhadap  laporan  arus kas  calon  debitur  apabila  dirasa  perlu  untuk  kepentingan analisis.
Prinsip  ke-10  membahas  tentang  sistem  penilaian  risiko internal. Prinsip ke-10 berstatus tidak memenuhi dikarenakan  BPR  tidak  memiliki  sistem  penilaian  risiko internal.  Sistem  penilaian  manajemen  risiko  yang  dimiliki oleh  BPR  X  mengacu  pada  OJK.  Sehingga  tidak  ada pengembangan lebih lanjut terkait penilaian risiko internal.
Prinsip ke-13 membahas tentang analisis skenario untuk stress  testing .  Prinsip  ke-13  berstatus  tidak  memenuhi dikarenakan  tidak  adanya  penilaian  mendatang  untuk kondisi  dalam  tekanan (stress) .  BPR  hanya  melakukan penilaian  mendatang  untuk  pemenuhan  kewajiban  debitur. BPR  X  tidak  melakukan  analisis  skenario stress  testing kepada seluruh nasabah. Sehingga bank tidak memiliki data simulasi  terkait  kondisi  terburuk  yang  dapat  dialami  oleh debitur ketika melaksanakan kewajibannya.
Tabel 3
Kondisi BPR X terhadap prinsip ke-10 manajemen risiko kredit BIS
Prinsip Kondisi Eksisting BPR Status Bank didorong untuk mengembangkan dan memanfaatkan sistem penilaian risiko internal dalam mengelola risiko kredit - BPR X tidak memiliki sistem penilaian risiko internal. Penilaian hanya pada proses analisis kredit, BPR X membagi risiko menjadi 3, yaitu risiko rendah, risiko sedang dan risiko tinggi - Penilaian manajemen risiko BPR X mengacu pada ketentuan OJK Tidak Memenuhi Kriteria: - Memiliki sistem
penilaian risiko internal dalam mengelola risiko kredit
- Sistem penilaian risiko internal bank harus responsif terhadap indikator potensi atau penurunan yang sebenarnya dalam risiko kredit - Melakukan peninjauan dan pembaruan terhadap penilaian atau pemeringkatan debitur secara periodik Tabel 4 Kondisi BPR X terhadap prinsip ke-13 manajemen risiko kredit BIS Prinsip Kondisi Eksisting BPR Status Bank harus mempertimbangkan perubahan kondisi ekonomi di masa depan dalam menilai kredit individu maupun portofolio kredit, juga harus menilai eksposur risiko kredit dalam kondisi penuh tekanan BPR X tidak melakukan analisis skenario dan stress testing
kepada debiturnya. BPR
X melakukan analisis khusus pada kondisi- kondisi tertentu debitur Tidak Memenuhi - Bank melakukan analisis skenario dan stress testing - Bank melakukan peninjauan output dari stress testing

## B. Implikasi Manajerial
Dari  hasil  analisis  yang  dilakukan  peneliti  didapatkan hasil  bahwa  sebuah  BPR  yang  notabene  peraturan  dan kebijakan  yang  diatur  pemerintah  tidak  seketat  pada  bank umum,  namun  dapat  memenuhi  prinsip-prinsip  manajemen risiko  kredit  BIS  dengan  baik.  Dari  ketujuh  belas  prinsip manajemen risiko kredit, BPR X telah memenuhi 14 prinsip. Hal-hal  dasar  terkait  penerapan  manajemen  risiko  kredit berpedoman  pada  peraturan  OJK  nomor  13/POJK.03/2015 dan  peraturan  BI  juga  telah  terlaksana  dengan  baik  oleh BPR X. Pengembangan-pengembangan secara internal BPR tentu akan berdampak pada kemajuan BPR.
Mulai per Desember 2014 berdasarkan laporan publikasi BPR  X,  modal  dasar  yang  dimiliki  yaitu  sebesar  20  miliar rupiah,  dengan  modal  disetor  sebesar  5  miliar  rupiah  dan modal inti BPR X yang sebesar 7,82 miliar rupiah. Dari sisi permodalan,  membuktikan  bahwa  BPR  X  ini  memiliki potensi  yang  besar  untuk  berkembang  lebih  maju  lagi. Potensi  besar  ini  harus  didukung  dengan  manajemen  risiko kredit yang semakin kompleks pula. Sistem penilaian risiko internal  sebagai  pendukung  pengelolaan  manajemen  risiko dapat  diterapkan  pada  BPR  X,  mengingat  BPR  X  belum memiliki sistem ini. Apabila sistem penilaian risiko internal telah  dibuat,  BPR  dapat  meningkatkan  kegiatan  peninjauan kepada nasabah. Selain itu hasil dari penilaian risiko internal juga  dapat  digunakan  sebagai  bahan  evaluasi  penanggung jawab  kredit,  mulai  dari account  officer hingga  direksi. Apabila  hasil  penilaian  risiko  baik,  maka  analisis  kredit yang  dilakukan  juga  sudah  baik,  karena  penilaian  risiko merupakan  cerminan  hasil  dari  analisis  kredit  yang dilakukan  untuk  menyeleksi  calon  debitur  yang  memang layak  untuk  diberi  kredit.  Sehingga  penilaian  risiko  kredit internal dimulai dari segala informasi tentang debitur.

## VI. KESIMPULAN
Hasil  penerapan  manajemen  risiko  kredit  BPR  X dianalisis  menggunakan  prinsip-prinsip  manajemen  risiko kredit Bank of International Settlements (BIS) yaitu BPR X memenuhi  14  dari  17  prinsip  yang  dibuat  oleh  BCBS. Terdapat  3  prinsip  yang  tidak  memenuhi  yaitu  pertama prinsip  kelima  yang  membahas  terkait  penetapan  batas kredit secara keseluruhan pada  tingkat peminjam individual dan counterparty .  Prinsip  yang  tidak  memenuhi  kedua adalah  prinsip  kesepuluh  yang  membahas  mengenai pengembangan  dan  pemanfaatan  sistem  penilaian  risiko internal  dalam  mengelola  risiko  kredit  bank.  Dan  prinsip yang tidak memenuhi ketiga yaitu prinsip ketiga belas yang membahas bahwa bank harus mempertimbangkan perubahan  kondisi  ekonomi  di  masa  depan  dalam  menilai kredit individu maupun portofolio kredit, juga harus menilai eksposur risiko kredit dalam kondisi penuh tekanan (stress).

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Otoritas Jasa Keuangan, “ Statistik Perbankan Indonesia, ” Jakarta, 2016.
[2] D.  Idat, “ Mencermati  Daya  Saing  BPR, ” Republika ,  16-Nov- 2016.
[3] Apriyani, “ BPR  Ditutup,  Lagi-lagi  Karena  Fraud, ” 2016. [Online].  Available:  http://infobanknews.com/bpr-ditutup-lagi- lagi-karena-fraud/. [Accessed: 22-Mar-2017].
[4] Apriyani, “ April  2015,  NPL  Melonjak  Tajam, ” 2015.  [Online]. Available: http://infobanknews.com/april-2015-npl-kredit- melonjak-tajam/. [Accessed: 22-Mar-2016].
[5] Bank for International Settlements, “ Assessment of Basel III risk- based capital regulation - Indonesia, ” Indonesia, 2016.
[6] R. H. Clough and G. A. Sears, Construction Contracting , 6th ed. New York: John Wiley & Sons Inc, 1994.
[7] D.  C.  Pushner  and  S.  Bouteille, The  Handbook  of  Credit  Risk Management:  Originating,  Assessing,  and  Managing  Credit Exposures . New York: John Wiley & Sons Inc, 2013.
[8]
W.  Djohan, Kredit  Bank ,  1st  ed.  Jakarta:  PT.  Mutiara  Sumber Widya, 2000.