## Penguatan Kampung Santri untuk Pengembangan Masyarakat Sadar Hukum di Wilayah Mangkang Kota Semarang

## Rihlatul Khoiriyah, Ali Imron, Ahmad Munif, Lathifah Munawaroh
Ponpes Ulumul Qur‟an Kota Semarang, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Email : imronmangkang@yahoo.com
Abstract: This  paper  intends  to  see  the  extent  of  legal  awareness  of  the community  in  the  village  area  of  the  santri  against  family  law  derived  from national legal products. The results of the study show two main points, first, the understanding  of  Islamic  civil  law  (marriage  and  inheritance)  of  Mangkang region society is dominated to the accepted understanding of classical fiqh. The people  of  Mangkang  region  are  not  anti-starch  against  the  civil  law  of  Islam issued  by  the  state  in  the  form  of  positive  law.  Although  the  Mangkang  area people see that both are ijtihadiyah products, but the existence of Indonesian civil law that has an administrative effect on others makes them accept a good denan.  Second,  a  persuasive  approach  in  the  form  of  a  cultural  approach  is more readily accepted by citizens. Mangkang area people feel comfortable when invited to dialogue and discussion related to Islamic civil law of Indonesia. In the end, by reaching the common point and the good that might be obtained, Indonesian civil law can be understood and well accepted.
Abstrak: Tulisan  ini  bermaksud  melihat  sejauh  mana  kesadaran  hukum masyarakat  di  wilayah  kampung  santri  terhadap  hukum  keluarga  yang bersumber dari produk hukum nasional. Hasil dari kajian menunjukkan dua hal pokok, pertama, pemahaman hukum perdata Islam (penikahan dan kewarisan) masyarakat  wilayah  Mangkang  didominasi  kepada  pemahaman  yang  diterima fiqh  klasik.  Masyarakat  wilayah  Mangkang  tidak  anti  pati  terhadap  hukum perdata Islam yang dikeluarkan negara dalam bentuk hukum positif. Meskipun masyarakat  wilayah  Mangkang  melihat  bahwa  keduanya  merupakan  produk ijtihadiyah,  namun  keberadaan  hukum  perdata  Islam  Indonesia  yang  memiliki dampak  administratif  kepada  yang  lainnya  menjadikan  mereka  bisa  menerima denan  baik.  Kedua,  pendekatan  persuasif  dalam  bentuk  pendekatan  budaya lebih  mudah  diterima  oleh  warga  masyarakat.  Masyarakat  wilayah  Mangkang merasa  nyaman  ketika  diajak  berdialog  dan  berdiskusi  terkait  hukum  perdata Islam Indonesia. Pada akhirnya, dengan mencapai titik temu dan kebaikan yang mungkin  akan  didapat,  hukum  perdata  Islam  Indonesia  bisa  dipahami  dan diterima dengan baik..
Kata Kunci: Penguatan, Kampung Santri, Sadar Hukum .

## PENDAHULUAN
Peran  dan  eksistensi  pondok  pesantren  dalam  pembangunan  sosial masyarakat  di  Indonesia  tidak  diragukan  lagi.  Fungsi  pokok  pesantren  sebagai lembaga pendidikan yang mencetak ulama dan ahli agama tetap terpelihara dan dipertahankan  sampai  saat  ini.”  (Depag  RI,  2003:  6).    Pondok  pesantren  juga memiliki peran besar dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Tidak bisa dipungkiri  bahwa  pondok  pesantren  memiliki  peran  yang  sangat  vital  dalam sejarah  peradaban  bangsa  Indonesia.    Kiprah  pesantren  dalam  pembangunan bangsa dimulai sejak pra kemerdekaan sampai saat ini.  Bahkan sebagai lembaga pemberdayaan  masyarakat,  pesantren  telah  berperan  besar  sebagai  agen pembaharuan  sosial  khususnya  dalam  mensukseskan  beberapa  program pemerintah  seperti  program  transmigrasi,  keluarga  berencana,  gerakan  sadar lingkungan  dan  lain  sebagainya.  Peran  lembaga  pesantren  juga  sangat dibutuhkan  dalam  program  pembangunan  hukum  nasional  yaitu  khususnya dalam pengembangan masyarakat sadar hukum.
Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang bersifat tradisional. Pesantren  dibentuk  untuk  memahami,  mempelajari  dan  mengamalkan  ajaran agama  Islam  dengan  menekankan  pentingnya  moral  agama  Islam  sebagai pedoman  hidup  sehari-hari  (Mastuhu,  1994:  6).  Pondok  pesantren  merupakan salah  satu  subsistem  pendidikan  yang  memiliki  karakteristik  khusus.  Model pendidikan yang dilaksanakan oleh pesantren secara legal, diakui oleh semangat Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Terdapat  lima  elemen  dasar  dalam  sebuah  lembaga  pesantren,  yaitu pondok atau asrama, masjid, santri, pengajaran kitab-kitab Islam klasik dan kyai atau  pengasuh.  Suatu  lembaga  pengajian  atau  majelis  taklim  yang  telah berkembang  hingga  memiliki  kelima  elemen  tersebut,  akan  berubah  statusnya menjadi pesantren (Dhofier, 1994: 44).
Para  santri  atau  siswa  yang  belajar  di  dalamnya  dididik  untuk  menjadi mukmin sejati, yaitu manusia yang bertakwa kepada Allah SWT, berakhak mulia, mempunyai  integritas  pribadi  yang  utuh,  mandiri  dan  mempunyai  kualitas intelektual. Di dalam pondok pesantren para santri belajar hidup bermasyarakat, berorganisasi,  memimpin  dan  dipimpin,  bahkan  akhir-akhir  ini  pesantren dijadikan  tempat  untuk  menempa  santri  untuk  memahami  hukum  yang membumi  di  masyarakat. Melalui  pendekatan  teori-teori  ushul fiqh diharapkan para  santri  ketika  bermasyarakat  dalam  menyebarluaskan  kajian  hukum  Islam akan humanis disertai semangat kebangsaan.
Pondok  pesantren  memiliki  karakter  yang  berbeda  dengan  institusi pendidikan  atau  institusi  sosial  yang  lain.  Karakteristik  yang  berbeda  tersebut
antara  lain  karakter  bangunan  yang  dimiliki  oleh  pondok  pesantren  (Sukamto, 1999:  1).    Pondok  pesantren  merupakan  kompleks  yang  di  dalamnya  terdapat bangunan  tempat  tinggal  pengasuh,  masjid,  asrama  santri,  dan  sekolah  tempat belajar santri.
Menurut  Abdurrahman  Wahid,  pada  umumnya  unsur-unsur  tersebut berfungsi  sebagai  sarana  pendidikan  dalam  membentuk  perilaku  sosial  budaya santri.  Peranan  kyai  dan  santri  dalam  menjaga  tradisi  keagamaan  akhirnya membentuk sebuah subkultur pesantren, yaitu suatu gerakan sosial budaya yang dilakukan  komunitas  santri  dengan  karakter  keagamaan  dalam  kurun  waktu relatif panjang (Sukamto, 1999: 2). Gerakan sosial budaya inilah yang diharapkan akan  mampu  memberikan  kontribusi  nyata  dalam  pembangunan  hukum nasional khususnya dalam membentuk kultur masyarakat sadar hukum.
Subkultur  yang  dibangun  komunitas  pesantren  senantiasa  berada  dalam sistem  sosial  budaya  yang  lebih  besar.  Pondok  pesantren  membentuk  tradisi keagamaan  yang  bergerak  dalam  bingkai  sosial  kultural  masyarakat  pluralistik dan  bersifat  kompleks.  Sistem  sosial  yang  lebih  besar  cenderung  menekan komunitas-komunitas  kecil  yang  sesungguhnya  masih  dalam  ruang  lingkup pengaruhnya. Meskipun tradisi keagamaan pesantren dapat membangun sebuah subkultur, tetapi pesantren sendiri merupakan bagian tak terpisahkan dari kultur masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa sebagai lembaga sosial keagamaan dan pendidikan,  lembaga  pesantren  bergerak  secara  dinamis  dalam  kurun  waktu tertentu.  Perkembangan  pondok  pesantren  senantiasa  melahirkan  unsur-unsur baru  dengan  terus  menjaga  unsur-unsur  lama  yang  telah  terbentuk.  Terjadinya akumulasi  atas  unsur  tersebut  membuat  pondok  pesantren  tetap  eksis  dan berfungsi dalam arus perubahan sosial (Sukamto, 1994: 4).
Terdapat  bermacam-macam  tipe  pendidikan  pesantren  yang  masing- masing  mengikuti  kecenderungan  yang  berbeda-beda.  Secara  garis  besar, lembaga-lembaga  pesantren  pada  dewasa  ini  dapat  dikelompokkan  dalam  dua kelompok  besar  yaitu  pesantren  salaf  (tradisional)  dan  pesantren  khalaf (modern). Pertama, pesantren salaf yaitu merujuk pada lembaga pesantren yang mempertahankan  pengajaran  kitab-kitab  Islam  klasik  sebagai  inti  pendidikan. Sedangkan  sistem  madrasah  ditetapkan  hanya  untuk  memudahkan  sistem sorogan  yang  dipakai  dalam  lembaga-lembaga  pengajian  bentuk  lama,  tanpa mengenalkan pengajaran pengetahuan umum (Wahjoetomo, 1997: 83). Namun demikian,  pesantren  salaf  sebagai  pusat  pengkajian  pendidikan  generasi  Islam dianggap masih kurang memadai dari segi fasilitas sarana dan prasarana (Nensi Golda Yuli, Sri Haningsih, and Radhika Adi Krishna, 2011: 156-163).
Kedua, pesantren khalaf (modern) yang dicirikan antara lain oleh adaptasi kurikulum pendidikan umum dalam kurikulum pendidikan yang biasa diajarkan di  pesantren  Wahjoetomo,  1997:  87).  Dalam  prakteknya,  pesantren  khalaf  ini tetap  mempertahankan  sistem  salaf.  Dalam  perkembangan  akhir-akhir  ini, hampir  semua  pesantren  modern  meskipun  telah  menyelenggarakan  sekolah umum tetap menggunakan sistem salaf di pondoknya. Dalam hal ini, pesantren khalaf memiliki kelebihan karena mencakup penyelenggaran pendidikan dengan materi agama dan umum sekaligus. Model penyelenggaraan pembelajaran seperti ini  dimaksudkan  agar  santri  tidak  hanya  memiliki  pemahaman  tentang  bidang keilmuan agama, tetapi juga agar santri memiliki kompetensi yang cukup untuk hidup bermasyarakat setelah lulus.
Pemetaan  pesantren  dalam  dikotomi  salaf  dan  khalaf  sebenarnya  telah ditinggalkan.  Puslitbang  Pendidikan  Agama  dan  Keagamaan  Balitbang  Diklat Kementerian Agama memetakan pesantren ke dalam pesantren ideal, pesantren transformatif  dan  pesantren  standar  (tp,  2014).  Klasifikasi  tersebut  didasarkan pada  27  komponen  yang  dinilai,  antara  lain  kurikulum,  sarana  dan  prasarana, rasionalitas tenaga pendidikan dan kependidikan dan lain-lain. Namun demikian, secara  umum,  pengklasifikasian  tersebut  tidak  termasuk  pada  tujuan  akhir  dari pada  proses  pendidikan  di  pesantren.  Pada  umumnya,  baik  dalam  klasifikasi pesantren salaf dan khalaf maupun pesantren ideal, pesantren transformatif dan pesantren standar santri sama-sama  bertujuan  untuk mewujudkan  kemandirian santri melalui pengabdian pada masyarakat. Orientasi untuk kemandirian santri dalam  penyelenggaraan  pendidikan  pesantren  ini  selaras  dengan  tuntutan Undang-Undang  Nomor  20  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  Pasal  3  yang menyebutkan  bahwa  “Pendidikan  nasional  berfungsi  mengembangkan kemampuan  dan  membentuk  watak  serta  peradaban  bangsa  yang  bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah  SWT.  Yang  Maha  Esa,  berakhlak  mulia,  sehat,  berilmu,  cakap,  kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.
Oleh karena itu, dalam kehidupan di pondok pesantren pola pengabdian diarahkan  untuk  membentuk  santri  mandiri.  Hal  tersebut  diusahakan  dengan berbagai  kegiatan  yang  diikat  dengan  peraturan-peraturan  yang  bermuara  pada penciptaan  santri  mandiri.  Oleh  karena  itu,  di  pesantren  umumnya  terdapat peraturan umum tertulis yang harus dipatuhi oleh setiap santri dan dilaksanakan secara ketat. Bahkan santri yang melanggar dapat dikenakan sanksi dikembalikan kepada  orang  tua  (diusir  dari  pesantren).  Peraturan  inilah  yang  menjadi  aturan main dan mengikat bagi semua stakeholder, terutama bagi santri selama berada
dan  hidup  di  lingkungan  pesantren.  Peraturan  yang  ada  dalam  pesantren  pada umumnya  mencakup  segala  aktivitas  santri  selama  24  jam  dari  bangun  tidur hingga tidur kembali, serta peraturan lainnya di dalam kegiatan belajar mengajar.
Sejalan  dengan  uraian  di  atas,  pesantren  melakukan  pengabdian  kepada masyarakat, berlandaskan nilai-nilai agama Islam lengkap dengan norma-norma dan  kebiasaan-kebiasaannya  sendiri,  yang  secara  eksklusif  berbeda  dengan masyarakat  yang  ada  di  sekitarnya  (Dhofier,  1994:  50).  Kehidupan  dalam pondok pesantren tidak terlepas dari rambu-rambu yang mengatur kegiatan dan batas-batas perbuatan: halal-haram, wajib-sunnah, baik-buruk dan sebagainya itu berangkat  dari  hukum  Islam  dan  semua  kegiatan  dipandang  dan  dilaksanakan sebagai  bagian  dari  ibadah  keagamaan,  dengan  kata  lain  semua  kegiatan  dan aktivitas kehidupan selalu dipandang dengan hukum Islam.
Keberadaan  pesantren  sebagai  agen  pengembangan  masyarakat,  sangat diharapkan  mempersiapkan  sejumlah  konsep  pengembangan  sumber  daya manusia,  baik  untuk  peningkatan  kualitas  pondok  pesantren  maupun peningkatan kualitas kehidupan masyarakat (Nur Syam dkk, 2005: 3), termasuk di  dalamnya  kualitas  kehidupan  budaya  hukum.  Di  era  globalisasi  dengan persaingan  yang  terlalu  ketat  dewasa  ini,  pesantren  harus  membangun  sumber daya  manusia,  tidak  cukup  dengan  membangun  satu  aspek  jiwa  spiritual  saja melainkan  diperlukan  pula  berbagai  pengetahuan  dan  ketrampilan  ( skill )  yang selama ini masih kurang mampu dipenuhi oleh pondok pesantren.
Perlunya  pengembangan  pesantren  diharapkan  bisa  berperan  sebagai basis  pembangunan  wilayah  yang  taktis  dan  strategis.  Taktis  dalam  hal  ini, pesantren mampu memainkan peran dalam membentuk konsep perekonomian kerakyatan.  Strategis,  pesantren  merupakan  satu-satunya  aset  pendidikan  yang menggodok generasi bangsa. Pesantren mesti menghasilkan generasi muda yang piawai di bidang ekonomi mandiri yang mengarah pada kewirausahaan.
Pesantren  mempunyai  peran  yang  sangat  menentukan  tidak  hanya  bagi perkembangan  suatu  bangsa.  Pesantren  yang  mampu  mendukung pembangunan  nasional  yakni  pesantren  yang  mampu mengembangkan  potensi para  santrinya,  sehingga  mampu  menghadapi  dan  memecahkan  problem kehidupan social termasuk problematika hukum keluarga di masyarakat. Selama ini  berkembang  anggapan  bahwa  pondok  pesantren  cenderung  tidak  dinamis dan  tertutup  terhadap  segala  perubahan  atau  modernisasi.  Anggapan  ini  pula yang menyebabkan lembaga pendidikan pondok pesantren (terutama yang tidak memiliki  Madrasah)  diidentikkan  dengan  tradisionalisme,  dan  tidak  sejalan dengan  proses  modernisasi.  Akibatnya,  perhatian  pada pengembangan  pondok
pesantren  lebih  dilihat  dalam  perspektif  kesediaannya  menjadi  lembaga pendidikan agama.
Mengantisipasi  hal  tersebut,  maka  pengembangan  SDM  mutlak  menjadi kewajiban,  utamanya  di  daerah  yang  menjadikan  pesantren  sebagai  basis masyarakat.  Pengembangan  pesantren  dengan  konsep  yang  jelas  mutlak dilakukan.
Perkembangan  pribadi  dan  tingkah  laku  santri  terutama  di  dalam pesantren juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Kajian Smith menyimpulkan bahwa  lingkungan  (pesantren)  memberi  warna  terhadap  perkembangan  jiwa individu santri (Nasution, 2001: 23). Tumbuh dan berkembangnya kemandirian seorang santri ditentukan oleh faktor bawaan maupun lingkungan, sebagaimana perkembangan jiwa manusia itu sendiri. Demikian juga, keberadaan seorang kyai dan  guru  di  dalam  pesantren  tidak  dapat  dilepaskan  dari  proses  pembentukan kepribadian santri.
Salah  satu  kekakhasan  yang  dimiliki  santri  adalah  rasa  memiliki  dan perasaan  untuk  senantiasa  mengikuti  pola  pesantren  setelah  menyelesaian pondok  pesantren.  Alumni  pondok  pesantren  tidak  pernah  merasa  dirinya sebagai mantan santri dari kyainya. Bagi santri, kedudukan kyai sebagai panutan (uswatun)  senantiasa  melekat  sepanjang  hayat.  Sehingga  kita  sering  melihat perilaku alumni santri yang masih sama persis dengan perilakunya ketika masih aktif  di  pondok  pesantren.  Sikap  penghormatan  dan  ketawadluan  kepada  kyai tidak berkurang selepas si santri menamatkan pendidikannya dari suatu pondok pesantren.  Sehingga  tidak  dikenal  istilah  mantan  kyai,  mantan  ustadz,  mantan guru, dan mantan santri diantara unsur-unsur manusiawi yang terlibat di pondok pesantren.
Hal tersebut terus berjalan saat santri berbaur di masyarakat. Masyarakat yang  hidup  dengan  norma  sosial  dan  norma  hukum  yang  ada  tidak  bisa dipungkiri oleh santri yang ada disana. Dalam beberapa hal, santri mengabaikan norma  hukum  yang  berlaku  dan  lebih  berpaku  pada  ajaran  yang  diterima  dari pondok  pesantren.  Salah  satu  kasusnya  adalah  dalam  memahami  hukum keluarga  yang  bersumber  dari  hukum  nasional.  Hukum  keluarga  nasional  bagi umat Islam termaktub dalam peraturan seperti Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, juga ada inpres tahun 1989 tentang Kompilasi Hukum Islam.  Masyarakat  santri  mengetahui  dari  kitan  kuning  yang  ia  pelajari  dulu bahwa ketika suami meninggal, maka harta yang ditinggalkan akan menjadi hak waris  bagi  para  ahli  waris.  Padahal  dalam  ketentuan  di  hukum  keluarga  Islam nasional  berbunyi  berbeda.  Ketika  suami  meninggal,  maka  harta  yang  ada sebelum    dinagikan  kepada ahli  waris,  akan  terlebih  dahulu  dibagi  harta  gono-
gini (harta bersama) antara suami dan istri. Harta gono-gini bagian suami itulah yang nantinya akan diberikan kepada ahli waris yang ada.
Kasus  tersebut  di  atas  banyak  ditemui  di  wilayah  Mangkang  kota semarang.  Bisa  dikatakan,  wilayah  Mangkang  merupakan  kampung  santri  yang kental dengan nuansa kepesantrenan. Hal tersebut karena di sini terdapa belasan pondok pesantren dan berbagai kegiatan keagamaan yang mencerminkan budaya santri.
Tulisan ini bermaksud melihat sejauh mana kesadaran hukum masyarakat di  wilayah  kampung  santri  terhadap  hukum  keluarga  yang  bersumber  dari produk hukum nasional. Tingkat kesadaran hukum tersebut yang akan menjadi pijakan untuk upaya peningkatan kesadaran hukum ke depan. Harapannya untuk ikut  menanamkan  dan  memantapkan  nilai  kebangsaan  kepada  masyarakat  di wilayah  kampung  santri  demi  keutuhan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia (NKRI).

## KONDISI WILAYAH MANGKANG
Mangkang  merupakan  wilayah  di  penghujung  barat  Kota  Semarang. Mangkang  bukan  merupakan  batas  administratif  pemerintahan.  Wilayah Mangkang  meliputi  kelurahan  di  Kecamatan  Tugu  dan  Kecamatan  Ngaliyan Kota  Semarang  Provinsi  Jawa  Tengah.  Kelurahan  tersebut  diantaranya Mangkang  kulon,  Mangkang  wetan,  Mangunharjo,  Karanganyar,  Randugarut, dan  Wonosari.  Secara  geografis  wilayah  Mangkang  berbatasan  dengan Kabupaten Kendal di sebelah barat. Di sisi selatan berbatasan dengan Kelurahan Wonosari bagian selatan. Sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Krapyak. Dan di sebelah utara merupakan laut Jawa.
Secara  topografi  wilayah  Mangkang  merupakan  daerah  yang  memiliki pantai  (laut  Jawa),  dataran  rendah,  dan  perbukitan.  Dataran  rendah  itu  berada pada  kisaran  5  meter  di  atas  permukaan  air  laut.  Sementara  perbukitan  berada pada sisi selatan jalur pantura yang masuk pada wilayah Kelurahan Wonosari.
Kondisi  demikian  menjadikan  masyarakat  yang  hidup  di  wilayah Mangkang  memiliki  beragam  profesi  atau  mata  pencaharian.  Masyarakat  yang berada  di  dekat  pantai  bermata  pencaharian  sebagai  petani  tambak.  Tidak  ada yang menjadi nelayan dengan menangkap ikan di laut lepas. Hal itu dikarenakan pantai  di  wiayah  Mangkang  diapit  dua  pelabuhan,  yaitu  Tanjung  Mas  di Semarang  dan  pelabuhan  di  Kabupaten  Kendal.  Sementara  masyarakat  di dataran rendah dan perbukitan memanfaatkan kondisi yang ada dengan menjadi petani,  baik  yang  berupa  ladang  kering  maupun  persawahan  basah.  Namun
sebagian areal tersebut kini beralih fungsi menjadi kawasan industri dan kegiatan non pertanian lain.
Di  samping  itu,  masyarakat  di  wilayah  Mangkang  juga  memiliki  mata pencaharian  yang  beragam,  dari  yang  sebagai  guru,  dosen,  pns,  pengusaha, pedagang, sopir, hingga menjadi buruh pabrik. Perlu diketahui, disekitar wilayah Mangkang  terdapat  dua  kawasan  industri  dalam  skala  sedang.  Dua  perguruan tinggi. Juga terdapat terminal Mangkang di sisi ujung barat. Wilayah Mangkang yang dilewati jalur pantura juga menjadikan masyarakat di sini membuka warung makan dan (atau) pertokoan di teras rumahnya.
Terdapat banyak pondok pesantren di wilayah Mangkang kota Semarang. Berdasarkan  pengamatan  sederhana  yang  telah  dilakukan,  peneliti  menemukan paling  sedikit  13  pondok  pesantren  yang  terdapat  di  wilayah  Mangkang  Kota Semarang. Oleh karena itu wilayah Mangkang dapat disebut sebagai  “kampung santri”.  Sebutan  kampung santri  ini  tidak  berlebihan  karena  disamping  banyak pondok  pesantren  di  wilayah  ini  juga  terdapat  banyak  majelis  taklim  dan kelompok-kelompok  masyarakat  yang  menyelenggarakan  kegiatan  keagamaan seperti  tahlilan,  mauludan  barzanji,  manaqiban,  jamiyatul  quro,  dan  yang sejenisnya.
Pesantren  dan  kelompok  kajian  keagamaan  di  wilayah  ini,  kehadirannya sedikit  banyak  telah  mempengaruhi  tata  sosial    masyarakat.  Kajian  keagamaan yang  diselenggarakan  oleh  pesantren  dan  para  alumni  pesantren  di  wilayah Mangkang  baik  di  majlis  taklim  maupun  di  pondok  pesantren  akan  banyak mempengaruhi  tata  perilaku  warga  masyarakat  di  wilayah  Mangkang.  Berbagai tema kajian keagamaan yang diselenggarakan, khususnya di bidang hukum Islam juga  ikut  mewarnai  tata  hukum  di  masyarakat.  Tingkat  pemahaman  dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum (masyarakat sadar hukum) akan semakin meningkat seiring dengan semakin aktifnya warga masyarakat dalam mengikuti kajian keagamaan yang diselenggarakan di wilayah Mangkang.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  pesantren  di  wilayah  Mangkang  Kota Semarang  sebagai salah satu institusi pendidikan diharapkan mampu mencetak santri  berkualitas  serta  dapat  hidup  bermasyarakat  dengan  tetap  menjunjung nilai-nilai hukum positif yang berlaku di masyarakat. Berdasarkan UU Sisdiknas, penyelenggaraan  pendidikan  nasional  (termasuk  pesantren)  bertujuan berkembangnya  potensi  peserta  didik  (santri)  agar  menjadi  manusia  yang beriman  dan  bertakwa  kepada  Allah  SWT,  berakhlak    mulia,  sehat,  berilmu, cakap,  kreatif,  dan  menjadi  warga  negara  yang  demokratis  serta  bertanggung jawab.  Manusia  yang  demokratis  dan  bertanggung  jawab  khususnya  dalam
bidang  hukum  inilah  yang  akan  peneliti  lakukan  dalam  penelitian  ini  dalam rangka mengembangkan masyarakat kampong santri yang sadar hukum.
Selain  sebagai  institusi  pendidikan,  pesantren  dan  lembaga-lembaga keagamaan  di  wilayah  Mangkang  Kota  Semarang  juga  merepresentasikan kehidupan nyata dalam masyarakat. Dengan keunikan tersebut, santri yang hidup di  dalam  pesantren  tidak  hanya  mendapatkan  ilmu  agama  atau  hukum  agama saja,  tetapi  juga  belajar  tentang  hidup  dan  kehidupan  nyata  bermasyarakat, sehingga  lulusan  pesantren  diharapkan  mampu  membumikan  berbagai  teori- teori  hukum  di  masyarakat  dan  berhasil  mengimplementasikan  hasil  kajian dialektika hukum Islam dengan hukum positif, terutama dalam bidang lapangan hukum keluarga.

## PROBLEM HUKUM PERDATA ISLAM DI WILAYAH MANGKANG
Hasil  survei  yang  dilakukan,  ditemukan  bahwa  masyarakat  di  wilayah Mangkang  lebih  merasa  nyaman  dan  patuh  terhadap  hukum  keluarga  yang bersumber  dari  kitab-kitab  fiqh  klasik.  Juga  ditemukan,  mereka  cenderung kurang memahami aturan normatif hukum keluarga yang bersumber dari hukum nasional.
Hal  tersebut  berdampak  terhadap  pilihan  dan  putusan  dalam menyelesaikan  persoalan  hukum  keluarga.  Sebagai  salah  satu  contoh,  ketika seorang  suami  akan  menceraikan  istri,  suami  tersebut  melakukan  proses  cerai (talak) sebagaimana yang diajarkan tata caranya dalam fiqh klasik, yaitu dengan menyampaikan  talak  tersebut  secara  verbal  atau  isyarat  kepada  si  istri.  Hal  ini menjadi  tidak  sejalan  dengan  hukum  nasional,  karena  tidak  diikuti  dengan pengajuan  talak  di  pengadilan  agama  sebagai  lembaga  yang  diberi  wewenang untuk menyelesaikan perkara talak.
Pada  kasus  di  lain,  ditemukan  bahwa  masih  ada  yang  melakukan  akad nikah  dengan  tidak  dicatatkan  atau  didaftarkan  di  KUA.  Peristiwa  ini  masih belum  jelas  duduk  perkaranya.  Apakah  hal  tersebut  dilakukan  sebagaimana lazimnya  pernikahan  yang  ada,  atau  hanya  sebatas  ingin  menjalin  ikatan  yang serius namun belum bermaksud didaftarkan di KUA.
Memang dalam fiqh klasik, pernikahan dikatakan sah manakala syarat dan rukunnya  telah  terpenuhi.  Rukun  nikah  yang  meliputi  kedua  calon  mempelai, wali,  dan  dua  saksi  bila  terpenuhi  dan  dilakukan  akad,  maka  sudah  cukup dipandang syah menurut fiqh klasik.
Setelah dikonfirmasi, ternyata memang kedua belah pihak, mempelai dan keluarga, memang bermaksud menjalin ikatan yang lebih serius. Namun mereka belum  siap  untuk  mengadakan  resepsi pernikahan. Padahal  kalau  dicatatkan  di
KUA  akan  diketahui  oleh publik,  dan dalam  kesepakatan  sosial maka  keluarga akan melakukan resepsi atau pesta perkawinan.
Kasus  lain  yang  ditanyakan  warga  adalah  bagaimana  bila  seorang  anak perempuan  yang mau  menikah  namun tidak  punya  wali.  Hal  itu terjadi  karena dulu  sang  ibu  yang  melahirkan  anak  perempuan  tersebut  hamil  di  luar  nikah. Sementara  lelaki  yang  menghamilinya  tersebut  tidak  diketahui  dimana  dan bagaimana sekarang berada.
Dalam akte kelahiran si perempuan tersebut, nasab hanya kepada si ibu. Karena  memang  si  ibu  tidak  bisa  menunjukkan  buku  nikah  saat  membuatkan akat  kelahiran  untuk  si  anak  perempuan  ini.  Alhasil  ketika  si  anak  perempuan telah  menginjak  usia  nikah  dan  akan  melangsungkan  pernikahan  ia  tidak memiliki wali. Beruntung si ibu sebagai „wali‟ si anak perempuan tersebut segera meminta konformasi dan kejelasan cara menikahkahkan anak perempuannya ke KUA.
Ternyata,  kondisi  dimana  seorang  laki-laki  dan  perempuan  melakukan hubungan  intim  di  luar  nikah  merupakan  bagian  dari  orang  yang  tidak  sadar hukum.  Artinya,  bahwa  hubungan  intim  di  luar  nikah  membawa  implikasi hukum  yang  cukup  rumit  dan  pelik.  Dan  yang  jelas  akan  merugikan  banyak pihak, terutama anak yang dilahirkan.
Problem  selanjutnya  adalah  nikah  paksa.  Nikah  paksa  merupakan  cerita klasik  yang  populer  melalui  kisah  siti  nurbaya.  Aturan  munakahat  dalam  fiqh klasik  mengenal  istilah  wali  mujbir,  yaitu  wali  yang  mendapat  previlige menikahkan  anak  perempuannya  dengan  lelaki  yang  dikehendaki  si  wali, mekipun  belum  tentu  diinginkan  si  calon  mempelai  perempauan.  Wali  mujbir yaitu ayah dan garis lurus ke atas.
Meskipun  hal  itu  merupakan  nikah  yang  dipaksakan  pihak  tertentu, namun  tetap  dipandang  sah  sepanjang  syarat  rukunnya  terpenuhi.  Memang terdapat  khilaf  terkait  syarat  sekufu  yang  harus  dipenuhi  bagi  calon  yang dipilhkan wali mujbir tersebut.
Hal  yang  demikian  masih  saja  terjadi  di  era  dimana  masyarakat  bisa berinteraksi  lebih  intensif  dengan  berbagai  media  yang  disediakan.  Sebagian kalangan  masih  ada  yang  memandang  perempuan  merupakan  makhluk  yang harus menuruti dan mengikuti keinginan wali mujbirnya.
Sejatinya  aruran  pernikahan  dalam  hukum  perdata  Islam  di  Indonesia sudah  mengatur  tentang  itu.  Pasangan  penikahan  yang  dipaksa  menikah  oleh pihak  lain  diberi  hak  untuk  mengajukan  pembatalan  enam  bulan  sejak  hari tanggal  pernikahan.  Namun  bila  dalam  kurun  waktu  enam  bulan  tersebut pasangan nikah yang dipaksa itu tidak mengajukan pembatalan nikah, maka hak
tersebut  hilang  atau  hangus.  Pasangan  tersebut  diasumsikan  menerima  dengan sepenuh  hati  paksaan  tersebut.  Sehingga  sebagaimana  dijelaskan  diatas, penikahan yang dipaksakan itu tetap sah asalkan syarat dan rukunnya terpenuhi.
Problem  selanjutnya  menyikapi  kondisi  kecelakaan  dimana  perempuan yang masih di bawah usia perkawinan hamil. Apa yang harus dilakukan?
Pergaulan  bebas  di  era  digital  saat  ini  memang  membawa  dampak  yang luar  biasa.  Dampak  positif  dan  negatif  amat  terasa  di  sekeliling  kita.  Dampak positif bagi mereka yang memanfaatkan teknologi digital untuk menunjang dan memaksimalkan  tugas  dan  kewajiban  sehari-hari.  Menjadi  lebih  produktif  dan berdaya guna bagi khalayak. Sebaliknya dampak negatif bagi mereka yang tidak bisa  memanfaatkan  teknologi  digital  dengan  bijak.  Salah  satunya  adalah  akses kepada  gambar  dan  video  berbau  hubungan  intim  antar  lawan  jenis.  Gambar dan  video  yang  semestinya  dikonsumsi  mereka  yang  telah  berkeluarga  malah dilihat mereka yang belum saat menerima hal tersebut. Salah satu efeknya adalah adanya  perempuan  yang  hamil  di  luar  nikah  dan  usianya  belum  masuk  usia pernikahan.
Apa  yang  harus  dilakukan?  KUA  hanya  menerima  pendaftaran pernikahan  bagi  mereka  yang  telah  memenuhi  usia  nikah.  Bila  pasangan  yang akan  dinikahkan  belum  cukup  umur,  maka  harus  memohon  dispensasi  nikah terlebih  dahulu  ke  pengadilan  agama.  Padahal  dikabulkannya  izin  dispensasi nikah  tersebut  bisa  memakan  waktu  berbulan-bulan.  Hal  tersebut  tentu  akan berimplikasi  pada  janin  yang  sedang  dikandung.  Peraturan  yang  dipegang pegawai pencatat pernikahan, kelak bila ada anak pertama yang lahir kurang dari enam  bulan  usia  perkawinan,  maka  si  ayah  tidak  bisa  menjadi  wali  dari  anak tersebut.
Cerita  di  atas  merupakan  beberapa  kisah  ketidaksadaran  masyarakat terhadap  hukum  yang  melingkupi  dirinya.  Gambaran  diatas  juga  bisa  dilihat tingkat ketidaksaran hukum masyarakat di wilayah Mangkang. Untuk melihatnya bisa  dipilah  dari  sikap  dan  (atau)  respon  terhadap  hukum  yang  berlaku,  serta tingkatan usia subyek yang dikenai hukum.
Pengetahuan  dan  pemahaman  terhadap  hukum  perdata  Islam  di Indonesia  berbeda  scara  signifikan  bila  ditilik  dari  sisi  usia  dan  latar  belakang. Golongan tua dalam hal memahami hukum perdata Islam masih kental nuanasa fiqh klasiknya. Meskipun golongan ini sudah mendapat informasi adanya hukum Islam perdata Islam yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah Indonesia, mereka merasa  lebih  yakin  dan  mantap  berpedoman  pada  fiqh  klasik.  Diantaranya alasannya, hukum perdata Islam di Indonesia merupakan produk ijtihad ulama di
Indonesia.  Sementara  mereka  berkeyakinan  bahwa  ulama  klasik  yang menelurkan fiqh klasik dirasa lebih kompatibel terkait hukum perdata Islam.
Pandangan  semacam  ini  diikuti  oleh  golongan  muda  yang  berlatar belakang pendidikan pondok pesantren. Mereka juga mengikuti keyakinan yang diikuti  golongan  tua,  namun  golongan  muda  yang  ini  juga  tidak mengesampingkan  hukum  perdata  Islam  produk  ijtihad  ulama  Indonesia. Diantaranya  alasannya,  produk  ijtihad  merupakan  respon  atau  tanggapan terhadap realita yang dihadapi pada saat ijtihad tersebut dilakukan. Oleh karena itu,  ijtihad  yang  dikeluarkan  oleh  ulama  Indonesia  pada  era  kontemporer  juga mewakili kondisi yang harus dihadapi dan disikapi saat ini.
Sementara  golongan  muda  tidak  mengenal  pendidikan  pesantren  lebih condong  mengikuti  produk  ijtihad  kontemporer.  Golongan  ini  melihat  bahwa produk  tersebut  sesuai  bagi  kondisi  saat  ini.  Meskipun  juga  mengakui  bahwa dirinya tidak secara detail tahu dan paham terhadap hukum perdata Islam  yang berlaku di Indonesia.
Dalam  hal  sikap  dan  perilaku  mengikuti  pengetahuan  dan  pemahaman yang ada pada diri masing-masing. Namun demikian karena pertimbangan dan pengaruh  banyak  faktor,  ada  yang  tidak  mematuhi  dan  menjalankan  hukum perdata  Islam  yang  berlaku.  Sehingga  masih  dilihat  ada  remaja  di  bawah  usia nikah  yang  sudah  hamil  di  luar  nikah.  Orang  tua  yang bertindak  layaknya  wali mujbir,  memaksa  anaknya  menikah  dengan  pasangan  pilihannya,  dan  lain sebagainya.

## PROSES  PENDAMPINGAN  MASYARAKAT  SANTRI  SADAR HUKUM DI MANGKANG
Proses  pendampingan  dilaksanakan  dengan  beberapa  tahap  sesuai rencana  terstruktur  yang  dipakai  dalam  penelitian  aksi  partisipatif.  Pertama, Pemetaan Awal. Sebelum melakukan proses dampingan, tim peneliti melakukan pemetaan awal. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kondisi umum daerah yang diteliti.  Dalam  metode  ini,    peneliti  berupaya  memahami  realitas  dan  problem yang  sedang  dihadapi  komunitas  di  wilayah  Mangkang.  Peneliti  melakukan pemetaan umum dan menentukan informan kunci sebagai pintu masuk berbaur dengan komunitas.
Dalam  pemetaan  ini,  tim  peneliti  melakukan  konfirmasi  kepada  para sesepuh di wilayah Mangkang terkait batas geografis. Dari situ diketahui, bahwa Mangkang  bukan  hanya  kelurahan  yang  dalam  administratif  pemerintahan  saat ini disebut dengan Mangkang, kulon (barat) dan wetan (timur). Wilayah Mangkang
meliputi  beberapa  kelurahan  di  Kecamatan  Tugu  dan  satu  kelurahan  di Kecamatan Ngaliyan.
Salah  satu  tanda  yang  paling  mencolok  adalah  keberadaan  pasar Mangkang yang secara administratif bagian dari Kelurahan Wonosari Kecamatan Ngaliyan.  Sedangkan  kelurahan  yang  menggunakan  nama  Mangkang  adalah Mangkang  kulon  dan  Mangkang  wetan  yang  masuk    bagian  dari  Kecamatan Tugu.
Sementara  kelurahan  lain  yang  termasuk  wilayah  Mangkang  adalah Kelurahan Mangun Harjo, Kelurahan Karanganyar, dan Kelurahan Randugarut. Dari  informasi  yang  ada,  beberapa  kelurahan  tersebut  dahulu  disebut  dengan wilayah Mangkang.
Dengan  demikian,  bisa  diketahui  bahwa  wilayah  Mangkang  berbatasan dengan  Kelurahan  Wonosari  bagian  selatan  di  sisi  selatan,  berbatasan  dengan Kabupaten  Kendal  di  sisi  barat,  berbatasan  dengan  keluarahan  jrakah  di  sisi timur, dan di bagian utara berbatasan dengan laut Jawa. Wilayah Mangkang ini dilewati  jalur  pantura.  Berdasarkan  tipografi  yang  ada,  masyarakat  di  wilayah Mangkang  beraktifitas  mata  pencaharian  sebagai  petani  tambak,  petani  sawah, pedagang,  pegawai  pemerintah,  guru,  dan  dosen.  Setelah  melakukan  pemetaan terkait  batas  geografis  tersebut,  tim  peneliti  menetapkan  informan  untuk melanjutkan proses pemetaan lebih detail.
Kedua,  Membangun  Mitra.  Setelah  peneliti  memahami  kondisi  umum komunitas yang diteliti, metode selanjutnya yang diterapkan adalah membangun mitra  dengan  komunitas.  Dari  berbagai  informasi  dari  informan,  diketahui bahwa masyarakat lokal yang bisa dijadikan mitra efektif untuk penelitian adalah pihak MWC (Majelis Wakil Cabang) NU Kecamatan Tugu. Meskipun MWC NU ini  terdapat  di  Kecamatan  Tugu,  namun  mereka  juga  memiliki  relasi  atau hubungan  yang  baik  dengan  masyarakat  di  Wonosari  yang  di  luar  Kecamatan Tugu.
Dengan  adanya  mitra  dari  penduduk  setempat,  akan  memudahkan peneliti  untuk  masuk  lebih  dalam  menyelami  apa  yang  tengah  dihadapi komunitas.  Hal  itu  karena  mitra  dari  penduduk  lokal  lebih  tahu  dan    lebih paham apa yang sudah ada dan terjadi di wilayah tersebut. Mitra ini bisa menjadi kompas  agar  tidak  keliru  dalam  menggambarkan  dan  merumuskan  persoalan yang dihadapi.
Pemilihan MWC NU Kecamatan Tugu sebagai mitra, karena mereka yang masuk  di  struktural  MWC  NU  mereprentasikan  semua  kelurahan  yang  masuk dalam  wilayah  Mangkang.  Tentunya  setelah  disepakati  bersama  wilayah Mangkang  meliputi  sebagian  besar  kelurahan  di  Kecamatan  Tugu,
mengecualikan dua kelurahan di bagian timur Kecamatan Tugu, yakni Kelurahan Jrakah dan Kelurahan Krapyak.
Disamping  yang  ada  di  dalam  struktural  merupakan  orang-orang  dari beberapa kelurahan di Kecamatan Tugu, MWC NU juga membawahi pimpinan ranting NU yang ada di Kecamatan Tugu. Piminan ranting merupakan tingkatan kepengurusan  NU  paling  bawah  yang  ada  di  kelurahan  atau  desa.  Hal  yang penting  juga  untuk  menjadikan  MWC  NU  sebagai  mitra  karena  memiliki kedekatan  emosional  dengan  kyai  atau  pimpinan  pondok  pesantren  di  wilayah Mangkang.  Pimpinan  pondok  pesantren  ini  memerankan  posisi  penting  dalam keseharian masyarakat di wilayah Mangkang. Karena masyarakat di sini dikenal sebagai masyarakat santri yang mengikuti dan menjunjung tinggi dawuh (ucapan) dari kyai pondok pesantren.
Ketiga,  Penentuan  Agenda  Riset.  Keberhasilan  proses  inkulturasi  dan mejalin  mitra  dengan  penduduk  lokal  menjadi  prasyarat  untuk  melangkah menentukan agenda riset. Program dan jadwal kerja melakukan riset merupakan kesepakatan  dan  keinginan  masyarakat  setempat.  Hal  tersebut  berjalan  dengan baik  dan  lencar.  Dengan  demikian,  proses  partisipatif  berjalan  dengan semestinya.  Agenda  riset  yang  disepakati  dan  diusulkan  penduduk  lokal merupakan  akibat  dari  kesadaran  masyarakat  setempat  untuk  menelaah  lebih dalam apa yang ada pada dirinya sendiri. Setelah beberapa kali melakukan diksusi bersama,  terutama  dengan  mitra  dan  informan  kunci,  disepakati  agenda  untuk melakukan riset yang termaktub dalam tabel 1.
Keempat,  Pemetaan  Partisipatif.  Langkah  dasar  yang  diupayakan  adalah melakukan  pemetaan.  Pemetaan  merupakan  upaya  untuk  mengetahui  apa  saja yang dimiliki oleh suatu komuntias, baik dalam bentuk fisik maupun non fisik, kelebihan  dan  kekurangannya.  Sering  kali  individu  dalalam  komunitas  belum mengetahui  potensi  yang  ada  pada  diri  mereka  disebabkan  tidak  pernah melakukan  pemetaan.  Langkah  ini  dilakukan  secara  partisipatif  karena  anggota komunitas  lah  yang  sejatinya  lebih  paham  dan  tahu  kondisi  yang  dimiliki komunitas.
Tim  peneliti  bersama  mitra  mengindentifikasi  kondisi  fisik  dan  potensi non  fisik  yang  dimiliki  wilayah  Mangkang.  Dari  hasil  pemetaan  diperoleh beberapa  hasil  antara  lain;  pertama,  wilayah  Mangkang  memiliki  potensi  fisik berupa  bangunan  yang  dimanfaatkan  untuk  pendidikan  agama,  seperti  masjid, mushola, pondok pesantren, taman pendidikan al-qur‟an, dan madrasah diniyah. Tempat-tempat  tersebut  merupakan  locus  yang  mengadakan  kegiatan keagamaan secara rutin, baik harian, mingguna, atau bulanan.
Terdapat  lembaga  pendidikan  formal  seperti  madrasah  aliyah,  sekolah menengah  pertama,  hingga  madrasah  ibtidaiyah  atau  sekolah  dasar.  Di
Mangkang wetan juga terdapat Universitas Terbuka yang membuka pendidikan tinggi.
Tebel 1. Agenda riset No Agenda Waktu Target 1 Pemetaan Minggu ke-1  Potensi  fisik  dan  non  fisik wilayah Mangkang 2 Perumusan masalah Minggu ke-2  Menegaskan dan memantapkan  fokus  pada upaya  penyadaran  hukum perdata Islam Indonesia 3 Penyusunan strategi Minggu ke-3- 5 Menentukan  langkah-langkah strategis  upaya  penyadaran hukum 4 Pengorganisasian masyarakat Minggu ke-6  Membangun kerjasama dengna  stakeholder  untuk turut  serta  malkukan  upaya penyadaran hukum 5 Melakukan aksi Minggu ke 7- 9 Menetapkan  langkah  konkrit untuk penyadaran hukum 6 Membangun pusat pembelajaran Minggu ke 10-12 Pusat pertemuan warga sebagai sarana sharing problem hukum
Wilayah Mangkang juga memiliki pusat aktifitas masyarakat dalam bidang ekonomi.  Tak  jauh  dari  pasar  Mangkang,  di  seberang  jalan  pantura  terdapat Swalayan  Aneka  Jaya  yang  tiap  hari  ramai  dikunjungi  masyarakat.  Di  sana terdapat  pasar  Mangkang  yang  berada  di  Kelurahan  Wonosari.  Terdapat  pula Kawasan Industri Tugu yang padat aktifitas tiap harinya. Di samping itu, hadir terminal Mangkang di ujung barat, yang aktifitas semakin padat seiring dengan pemindahan rute dari Terminal Terboyo ke sini.
Sementara  potensi  non  fisik  yang  terdapat  di  wilayah  Mangkang  cukup beragam.  Dalam  bidang  keagamaan,  tiap  kelurahan  di  wilayah  Mangkang memiliki jamaah yasin tahlil yang diadakan tiap minggu atau bulanan. Disamping itu,  masih  terdapat  beberapa  keagamaan  lain  seperti  pembacaan  manaqib, barzanji, istighosah, majlis taklim, hingga lailatul ijtima masih berlangsung secara kontinyu.
Kelima, Merumuskan Masalah. Masalah merupakan keadaan atau kondisi di  komunitas  yang  tidak  sesuai  dengan  idealitas.  Bisa  dimaknai  sesuatu  yang menyimpang  dari  pakem  yang    biasanya  ada  dan  eksis  turun  temurun. Perumusan masalah dipakai agar fokus gerakan ke depan lebih jelas dan terarah.
Untuk  merumuskan  masalah,  tim  peneliti  bersama  mitra  komunitas beberapa kali melakukan diksusi terbatas secara intens. Diksusi dilakukan untuk menggali  secara  mendalam  pada  fokus-fokus  atau  topik  tertentu.  Diskusi pertama,  pada  pertemuan  ini  seluruh  yang  hadir  diminta  mengungkapkan masalah secara umum. Masing-masing diberi kesempatan untuk menyampaikan apa  yang  menurut  mereka  merupakan  problem  di  lingkungan  tempat berinteraksi  setiap  hari.  Pada  kesempatan  itu,  problem  sosial,  ekonomi, pendidikan, hingga lingkungan disampaikan peserta diskusi.
Diksusi  kedua,  masih  peserta  diskusia  masih  diberi  kesempatan mengungkapkan  problemnya  secara  umum.  Itu  karena  di  awal  diskusi,  peserta merasa belum cukup dengan apa yang mereka sampaikan. Sehingga pada diskusi kedua  ini  problem  sosial,  ekonomi,  pendidikan,  hingga  lingkungan  masih diungkapkan  dan  menajdi  media  sharing  bersama.  Diskusi  ketiga,  tim  peneliti bersama peserta diskusi mencoba mengerucutkan problem utama yang mungkin bisa  disikapi  dalam  rentang  waktu  tertentu.  Alhasil  diskusi  mengerucut  pada problem  hukum  secara  umum.  Pada  kesempatan  ini,  peserta  diskusi  mulai mengungkapkan bahwa kesadaran hukum secara umum masih kurang bagus di wilayah Mangkang ini.
Diskusi  keempat,  peserta  diskusi  dan  tim  peneliti  mencoba mengkompromikan  fokus  utama  masalah.    Akhirnya  mengerucut  kepada problem  hukum  perdata  Islam  di  Indonesia.  Hal  itu  berangkat  dari  ungkapan permasalahan  hukum  yang  banyak  diungkapkan  perserta  diskusi  berkenaan dengan  problem  hukum  perdata  Islam.  Diskusi  kelima,  fokus  rumus  masalah. Pada kesempatan pertemuan ini, peserta diskusi sepakat bahwa problem hukum perdata  Islam  yang  difokuskan  adalah  terkati  perkawinan  dan  kewarisan.  Dua topik  utama  ini  dipilih  karena  menurut  peserta  diskusi  banyak  dan  seirng dihadapi  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Terlebih  mereka  merasa  tidak  memiliki
ruang  untuk  mencari  solusi  bila  menghadapi  problem  hukum  perdata  Islam tersebut.
Keenam,  Menyusun  Strategi  Gerakan.  Masalah  merupakan  musuh  yang harus  dihadapi,  yang  tidak  bisa  dibiarkan  begitu  saja.  Pembiaran  atas  masalah akan memperburuk kondisi komunitas atau mengurangi kualitas yang ada pada diri komunitas. Oleh karena itu perlu menyusun langkah-langkah terpadu untuk menaklukkan  musuh  tersebut.  Strategi  menghadapi  masalah  yang  tersusun dengan  baik  akan  mengurangi  resiko  kegagalan  dalam  menyelesaikan  suatu masalah.
Diskusi  kelompok  selanjutnya  difokuskan  untuk  menentukan  langkah strategis  agar  proses  penyadaran  atau  peningkatan  kesadaran  hukum  bagi masyarakat  di  wilayah  Mangkang  bisa  berjalan  baik  dan  efektif.  Hasil  diskusi mengerucut pada dua strategi utama untuk melakukan hal itu.
Pertama,  memberikan  bekal  penyadaran  hukum  bagi  tokoh  sentral komunitas.  Strategi  pertama  ini  dimakasudkan  untuk  memberi  bekal  orang- orang yang memberi pengaruh besar di komunitas-komunitas yang ada. Orang- orang  ini  diharapkan  menjadi  tokoh  sentral  untuk  memberikan  penyadaran hukum  bagi  orang-orang  yang  ada  di  komunitasnya.  Strategi  yang  pertama  ini diwujudkan dengan malakukan kegiatan training of trainer (ToT). Peserta yang ikut dalam ToT mendapat tugas untuk menularkan apa yang diperoleh kepada komunitas.
ToT dilakukan secara terbatas dengan menghadirkan pihak yang ekspert dalam  bidang  hukum  perdata  Islam  yang  berlaku  di  Indonesia.  Dalam  ToT peserta  diberi  bekal  bagaimana  melakukan  edukasi  hukum  kepada  komunitas. Termasuk poin utama pada hukum perdata Islam itu sendiri.
Kedua,  edukasi  hukum  perdata  Islam  di  Indonesia  kepada  masyarakat. Strategi kedua ini merupakan lanjutan dari strategi pertama. Sejak awak dipahami adalah  bahwa  problem  ini  berangkat  atau  berawal  dari  masyarakat  sendiri. Kemudian dikomunikasikan melalui tokoh sentral di komunitas mereka berada. oleh  karena  itu,  upaya  untuk  mengedukasi  agar  masyarakt  lebih  sadar  hukum sudah  selayaknya  dilakukan  tokoh  komunitas  bersama  masyarakat  mereka sendiri.  Langkah  ini  dilakukan,  bila  diperlukan  dan  dikehendaki,  dengan meminta  tim  peneliti  atau  menghadirkan  ekspert  ke  komunitas  tersebut.  Tapi sifatnya hanya berupa pendampingan.
Ketujuh,  Pengorganisasian  Masyarakat.  Upaya  menyelesaikan  problem komunitas  tidak  bisa  hanya  dilakukan  segelintir  orang  saja.  Hal  tersebut  harus diupayakan oleh komunitas itu secara keseluruhan. Sehingga dibutuhkan langkah pengorganisasian  masyarakat.  Suatu  upaya  menciptakan  sitem  yang  tertata  rapi
dan  baik  yang    bisa  mengajak  dan  melibatkan  seluruh elemen  pada  komunitas untuk menghadapi dan menyelesaikan problem yang ada.
Upaya pengorganisasian masyarakat di wilayah Mangkang bisa dilakukan lebih  seksama.  Hal  ini  kerena  sejak  awal  upaya  penggalian  masalah  berangkat dari organisasi yang sudah eksis di masyarakat. Organisasi yang dimaksud adalah kelompok-kelompok  terntentu  yang  melakukan  kegiatan  secara  intens  dan berkelanjutan.  Organisasi  itu  mewujud  dalam  pengajian  yasin  tahlil,  pengajian manaqiban,  jamaah  barzanji,    kajian  ahad  pagi,  hingga  pengajian  rutin  yang diadakan di pondok pesantren.
Di kelompok organisasi yang faktual, upaya ini dilakukan melalui MWC NU  yang  menjadi  mitra  tim  peneliti.  MWC  NU  memiliki  agenda  rutin pertemuan  pengurus  tiap  bulan.  Forum  ini  menjadi  media  efektif  untuk memasukkan upaya peningkatan kesadaran hukum bidang hukum perdata Islam di Indonesia.
Di  bawah  MWC  NU,  terdapat  pimpinan  ranting  NU  yang  eksis  di  tiap kelurahan.  Pimpinan  ranting  memiliki  forum  bulanan  pertemuan  pengurus. Forum  ini  menjadi  wadah  bagi  tokoh  sentral  yang  mengikuti  ToT  untuk memberikan  edukasi  kesadaran  hukum  bidang  hukum  perdata  Islam  di Indonesia bagi pengurus lain.
Disamping  melalui  pimpinan  ranting  yang  bisa  dikomunikasikan  oleh MWC  NU,  MWC  NU  juga  melakukan  upaya  edukasi  dengan  menggandeng tokoh  (kyai) pondok  pesantren  dan  kyai  di  pengajian masyarakat.  Hal  tersebut karena  kyai  pondok  pesantren  dan  yang  menggawangi  pengajian  masyarakat memliki hubungan dekat dengan MWC NU. Dengan demikian, materi hukum perdata Islam di Indonesia bisa diberikan dalam forum pengajian dan di pondok pesantren tersebut.

## PENINGKATAN SOLIDARITAS DAN KESADARAN TERHADAP HUKUM PERDATA ISLAM INDONESIA
Upaya peningkatan kesadaran hukum pada masyarakat merupakan upaya bertahap  dan  berjenjang  untuk  menjadikan  masyarakat  yang  lebih  peka  dan memetahui hukum yang berlaku. Kesadaran hukum menjadi sesuatu yang mesti diperhatikan dan  diupayakan  di negera  yang  menerapkan  hukum,  apapun  jenis bentuk hukum tersebut.
Kesadaran  hukum,  sebagaimana  disinggung  dalam  uraian  bab sebelumnya, terwujud dalam beberapa tingkatan. Dari yang berupa pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, hingga perilaku.
Bagaimana  dengan  kondisi  masyarakat  di  wilayah  Mangkang  seiring dengan  diadakannya  penelitian  partisipatif  pengingkatan  kesadaran  hukum bidang  hukum  perdata  Islam  di  Indonesia  oleh  tim  peneliti?  Bab  ini  akan menguraikan hasil dampingan atas penelitian tersebut.
Penelitian partisipatif ini dimaksudkan untuk mengikis watak konservatif dalam  memandang  hukum  perdata  Islam  yang  masih  melekat  di  sebagain masyarkat di wilayah Mangkang. Berkebalikan dengan hal tersebut, diupayakan agar masyarakat lebih mengetahui, memahami, dan menerapkan dalam sikap dan perilaku  hukum  perdata  Islam  yang  telah  diupayakan,  dikodifikasikan,  dan diterapkan  di  negara  Indonesia  ini.  Dalam  hal  ini,  hukum  perdata  Islam difokuskan pada aturan tentang perkawinan dan kewarisan.
Kedua  fokus  hukum  perdata  Islam  tersebut  dipilih  karena  secara subtansial merupakan yang berlaku hingga relung keluarga. Mengingat pula, ada pebedaan pandangan dala proses ijtihadiyahnya. Aturan hukum perkawinan dan kewarisan  yang  berkembang  dan  diikuti  masyarakat  di  wilayah  Mangkang mengikuti  pola  bermazhab  mayoritas  umat  Islam  di  Indonesia,  yaitu  syafiiyah. Aturan  perkawinan  dan  kewarisan  pada  sisi  tertentu  dianggap  berada  wilayah ubudiyah  yang  tidak  menerima  ijtihad.  Namun  kenyataannya,  hukum  pedata Islam  di  Indonesia  yang  ditawarkan  pada  sisi  tertentu  memberikan  nuansa ijtihadiyah pada hukum perkawinan dan kewarisan tersebut.
Dalam  diksusi-diskusi  yang  telah  berlangsung,  tampak  bagaimana  warga masyarakat  di wilayah Mangkang tidak antipati terhadap adanya perubahan pada bebrapa poin dalam hukum perdata Islam di Indonesia. Sebagai contoh ketika mendikusikan  tentang  ketentuan  pencatatan  perkwainan  oleh  pejabat  pencatat akad nikah di KUA. Apakah itu sebuah keharusan atau hanya berupa opsional?
Dalam literatur kitab fiqh syafiiyah, pencatatan perkwainan tidak dikenal sama  sekali.  Disana  hanya  menerangkan  dan  menguraikan  bahwa  rukun  nikah meliputi calon suami, calon isteri, wali, dan dua orang saksi. Ditambah ketentuan pemberian  mahar  bagi  calon  isteri.  Tidak  satu  pun  yang    menyinggung keharusan pencatatan atas perkwainan dalam rukun perkawinan.
Ketentuan  pencatatan  perkawinan  termaktub  dalan  undang-undang perkawinan  nomor  1  tahun  1974,  tepatnya  pasal  2  ayat  2.  Kemudian  dalam peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 dioperinci sebagai berikut;
“Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud  dalam  berbagai  perundang-undangan  mengenai  pencatatan perkawinan.”
Pencatatan perkawinan dipertegas dalam kompilasi hukum Islam pasal 5 dan 6 tentang keharusan mencatatkan perkawinan pada pegawai pencatat nikah, dan  nikah  yang  dilakukan  di  luar  pengawasan  pegawai  pencatat  nikah  tidak memiliki kekuatan hukum.
Beberapa  poin  terkait  pencatatan  perkwainan  di  atas  menjadi perbincangan  menarik  bersama  dengan  warga  mayarakat  wilayah  Mangkang. Ada  yang  berpendapat  bahwa  pencatatan  tidak  diwajibkan  dalam  fiqh  klasik. Juga tidak ada dalil yang dengan terang menyebut keharusan pencatatan tersebut. Sehingga mestinya pencatatan tersebut tidak menjadi wajib.
Sementara  yang  lain  berargumen  sebaliknya.  Memang  pencatatan perkawinan  tidak  disebutkan  secara  terang  dalam  al-qur‟an  dan  hadis.  Namun kita  perlu  melihat  kemasalahatan  dari  dilakukannya  pencatatan  tersebut.  Umat Islam  wilayah  Mangkang  hidup  di  bawah  naungan  negara  Indonesia  yang berlandaskan  hukum.  Hukum  dalam  perkawinan  ini  dimaksudkan  untuk menjaga ketertiban hukum dalam bidang keluarga. Pencatatan perkawinan akan memperjelas  dan  mempertegas  kapan  dan  dimana  berlangsungnya  suatu perkawinan, keabsahan wali, serta menjadi syarat untuk membuat akte kelahiran bagi sang anak di kemudian hari. Sehingga jelas asal-usul nasab suatu keluarga.
Contoh  lain  dalam  pemahaman  talak.  Seorang  warga  bercerita  bahwa dirinya pernah mencerai isterinya hanya dengan lisan. Dia hanya meminta ketua RT dan kyai setempat menjadi saksi bahwa dirinya telah menceraikan isterinya. Untungnya,  selang  dua  minggu  dia  dan  isterinya  bida  kembali  berdamai  dan berbaikan kembali.
Kalau dillihat dari pemahaman fiqh klasik maka apa yang dilakukan suami di  atas  sudah  jatuh  talak  pertama.  Karena  memang  dalam  fiqh  klasik  yang disebut  talak  (cerai)  adalah  ungkapan  memutus  perkawinan  dari  suami  kepada istrri,baik  secara  jelas  (shorih)  atau  sindiran  (kinayah).  Dengan  demikian  dia tinggal memiliki hak mencerai isterinya dua kali lagi. Karena talak ketiga adalah talak  bain  kubra  dimana  untuk  bisa  kembali  diperlukan  nikah  muhallil  dengan lelaki lain.
Berbeda dengan ketentuan dalam fiqh klasik, dalam hukum perdata Islam di  Indonesia,  proses  talak  harus  melalui  pengadilan  agama.  Pengadilan  agama adalah lembaga peradilan yang memiliki kewenangan absolut untuk menangani perceraian subyek hukum yang beragama Islam. Setalah diproses di pengadilan agama  dan  terbukti  cukup  untuk  melakukan  talak,  baru  kemudian  pengadilan agama  mempersilakan  suami  mengucapkan  ikrar  talak  kepada  isteri,  lantas pengadilan agama mengeluarkan akta cerai. Talak tersebut yang dianggap sah di mata hukum perdata Islam Indonesia. Adapaun ikrar talak yang diucapka di luar
persidangan yang diadakan pengadilan agama maka hal tersebut dianggap tidak sah.
Oleh  karena  itu,  apa  yang  dilakukan  suami  diatas  untuk  rujuk  kembali misalnya,  tidak  ada  masalah.  Sebab  dalam  kacamata  hukum  perdata  Islam  di Indonesia,  memang  belum  terjadi  perceraian  yang  sah.  Adapun  niatan  rujuk kepada isteri itu semata-mata keyakinannya mengikuti aturan yang tertera dalam fiqh klasik. Dan masa dua minggu, itu juga masih dalam masa iddah. Masa iddah bagi yang dicerai secara wajar oleh suaminya adalah tiga kali suci.
Pemahaman terhadap bagaimana proses talak yang sesuai dengan aturan hukum  perdata  Islam  di  Indonesia  sudah  merasuk  pada  warga  masyarakat Mangkang. Hal itu dibuktikan dengan ungkapan masyarakat yang mengingatkan sesama warga yang akan menceraikan isterinya namun tidak ke pengadilan.
Peningkatan  pemahaman  terhadap  hukum  perdata  Islam  di  Indonesia perihal perkawinan dan kewarisan di masyarakat wilayah Mangkang tampak dari respon  masyarakat  terhadap  problem  terkait.  Sebagai  gambaran  dalam  hal pembagian waris. Seorang warga yang ditinggal meninggal mati salah satu orang tuanya (bapak) ingin mengurus harta warisan peninggalan orang tua tersebut.
Kalau  mengikuti  pedoman  fiqh  klasik,  maka  seluruh  harta  yang ditinggalkan  akan  langsung  dibagikan  kepada  ahli  waris  sesuai  ketentuan.  Dari masing-masing  ahli  waris  berhak  mendapat  bagian  sesuai  ketentuan  yang  telah diuraikan dalam fiqh klasik. Sementara dalam kompilasi hukum Islam dan UU perkawinan  terdapat  ketentuan  tentang  harta  gono-gini  dan  kemungkinan pembagian harta waris sama rata.
Dengan  mengikuti  ketentuan  dalam  KHI,  harta  yang  dimiliki  orang  tua harus dipisah dulu mana bagian suami dan mana bagian istri, dibagi dua. Setelah bagian  isteri  disisihkan,  maka  harta  yang  ada  itu  menjadi  hak  suami  yang merupakan harta warisan. Pun terkait pembagian kepada seluruh ahli waris, bila disepakati  dan  semuanya  sudah  mengetahui  terhadap  bagian  masing-masing sesua fiqh mawaris, maka harta waris tersebut boleh dibagi rata. Setelah melalui berbagai  pertimbangan,  warga  yang  ditinggal  mati  bapaknya  tersebut menyatakan  lebih  memilih  mengikuti  ketentuan  yang  tertera  dalam  hukum perdata Islam di Indonesia.
Keberhasilan itu tidak lain karena tim peneliti bersama mitra, dan lebih- lebih  kepada  tokoh  yang  mengikuti  ToT  ditekankan  memberikan  pemahaman kepada  anggota  komunitasnya  melalui  pendekatan  persuasif,  yang  terwujud dalam  pendekatan  budaya.  Pendekatan  budaya  itu  dilakukan  dalam  bentuk memberikan  pemahaman  terkait  hukum  perdata  Islam  di  Indonesia  melalui kekayaan sosial, seperti pengajian, manaqiban, barzanji dan semacamnya. Tentu
dengan  memberikan  tinjauan  kemaslahatan  dalam  pelaksanaan  hukum  perdata Islam Indonesia.
Efek  domino  dari  upaya  pengingkatan  kesadaran  hukum  ini  adalah peningkatan  solidaritas  warga  di  wilayah  Mangkang.  Soliditas  tersebut  muncul sebagai akibat dari kepedulian warga terhadap ihwal perkawinan dan kewarisan.
Kegiatan kegamaan dan sosial yang sebelumnya diisi dengan pembacaan manaqib,  barzanji,  dan  sejenisnya  ditamabah  dengan  sharing  persoalan  hukum perdata  Islam.  Warga  merasa  bahwa  perihal  hukum  perdata  Islam  ini  menjadi lebih  menarik  untuk  dibincangkan  karena  mereka  mendapat  gambaran kemasalahatan dan kemanfaatan lebih dari penjelasan hukum perdata Islam yang khas Indonesia.
Warga  bisa  saling  mengingatkan  manakala  ada  warga  lain  yang  ingin mengawinkan  anaknya.  Apakah  sudah  mendaftarkan  ke  KUA,  kelengkapan persyaratannya,  hingga  ketentuan  mengantisipasi  bila  orang  tua  (wali)  lebih memilih mewakilkan kepada orang lain untuk mengakadkan anaknya.
Pada ranah lain, warga juga menjadi lebih peduli dengan warga lain secara umum dalam ketertiban hal administratif keluarga. Warga memahami bahwa hal utama  dalam  hukum  perdata  Islam  merupakan  ihwal  administratif.  Misalnya, untuk  mendaftar  nikah  harus  jelas  identitas  calon  pasangan,  dari  KTP,  akta kelahiran, hingga buku nikah orang tua. Buku nikah hasil akad pernikahan juga berimplikasi  untuk  mengurus  akte  kelahiran  anak  di  masa  yang  akan  datang. Akte kelahiran anak diperlukan si anak untuk mengurus pendidikan, pekerjaan, dan lainnya bagi masa depan anak.

## KESIMPULAN
Dari  uraian  penelitian  di  atas,  ada  tiga  kesimpulan  yang  bisa  diambil; pertama,  masyarakat di  wilayah  Mangkang  merupakan masyarakat  agamis  yang masuk  kategori  kampung  santri.  Hal  tersebut  mengacu  kepada  maraknya kegiatan  keagamaan  yang  dilakukan  oleh  komuitas-komunitas  dan  eksistensi pondok  pesantren  yang  turut  mewarnai  aktivitas  masyarakat  di  wilayah Mangkang.  Kegiatan  kegamaan  tersebut  seperti  barzanji,  manaqiban,  majlis taklim,  jamiyatul  qura,  dan  kajian  keagamaan  rutin.  Kegiatan  keagamaan  itu berlangsung di pondok pesantren maupun masjid dan mushola, atau bergilir di rumah  anggota  komunitas.  Kedua,  pemahaman  hukum  perdata  Islam (penikahan  dan  kewarisan)    masyarakat  wilayah  Mangkang  didominasi  kepada pemahaman  yang  diterima  fiqh  klasik.  Sebab  fiqh  klasik  memberikan  aturan yang rigid terkait hal tersebut. Namun masyarakat wilayah Mangkang tidak anti pati  terhadap  hukum  perdata  Islam  yang  dikeluarkan  negara  dalam  bentuk
hukum  positif.  Meskipun  masyarakat  wilayah  Mangkang  melihat  bahwa keduanya  merupakan  produk  ijtihadiyah,  namun  keberadaan  hukum  perdata Islam  Indonesia  yang  memiliki  dampak  administratif  kepada  yang  lainnya menjadikan  mereka  bisa  menerima  denan  baik.  Terlebih  disadari  adanya kemaslahatan  dalam  penerapan  hukum  nasional  tersebut.  Dan  ketiga, pendekatan  persuasif  dalam  bentuk  pendekatan  budaya  lebih  mudah  diterima oleh  warga  masyarakat.  Masyarakat  wilayah  Mangkang  merasa  nyaman  ketika diajak  berdialog  dan  berdiskusi  terkait  hukum  perdata  Islam  Indonesia.  Pada akhirnya, dengan mencapai titik temu dan kebaikan yang mungkin akan didapat, hukum perdata Islam Indonesia bisa dipahami dan diterima dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad,  Ali, Menguak  Teori  Hukum  (Legal  Theory)  dan  Teori  Peradilan  (Judicial Prudence)Termasuk  Interprestasi  Undang-undang  (legisprudence), Jakarta : Kencana,2009
Adhayanto, Oksep, Perkembangan Sistem Hukum Nasional, Jurnal Ilmu Hukum , Vol. 4, No. 2 Februari-Juli 2014
Akbar, Patrialis, Arah Pembangunan Hukum Nasional Menurut Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 ,  https://fh.umj.ac.id/arah- pembangunan-hukum-nasional-menurut-undang-undang-dasar-negara- republik-Indonesia-tahun-1945/ diakses pada 21/2/2017
Ariani,  Nevey  Varida,  Relevansi  Penentuan  Kriteria  Desa/Kelurahan  Sadar Hukum  Terhadap  Kesadaran  Hukum  Masyarakat (The  Relevancy  Of Legally-Aware  Village  Criteria  With  The  People’s  Legal  Awareness), Jurnal Penelitian Hukum DE JURE , Vol. 17 No. 1, Maret 2017: 29 - 47
Arief,  Barda  Nawawi, Pembangunan  Sistem  Hukum  Nasional  Indonesia , https://bardanawawi.wordpress.com/2009/12/24/38/  diakses  pada 21/2/2017
Beilharz, Peter , Teori-Teori Sosial, Observasi Kritis Terhadap Para Filosof Terkemuka , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003
Depag  RI, Pola  Pembelajaran  di  Pesantren ,  Jakarta  :  Dirjen  Kelembagaan  Agama Islam, 2003
Dhofier,  Zamakhsyari, Tradisi  Pesantren  ;  Studi  tentang  Pandangan  Hidup  Kyai , Jakarta:  P3ES, 1994
Hasibuan,  Zulkarnain,  Kesadaran  Hukum  dan  Ketaatan  Hukum  Masyarakat Dewasa Ini, Jurnal Justitia Vol 1 No.01 Desember 2013, 78-92
Izzah, Iva Yulianti Umdatul, Perubahan Pola Hubungan Kyai dan Santri, Jurnal Sosiologi Islam , Vol. 1, No.2, Oktober 2011
Laporan  Penelitian, Pemetaan  Kelembagaan  Pesantren  di  Indonesia ,  Jakarta  : Puslitbang  Pendidikan  Agama  dan  Keagamaan  Balitbang  Diklat Kementerian Agama 2014.
Mastuhu, Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren , Jakarta: INIS, 1994
Nasution S., Sejarah Pendidikan Indonesia, Jakarta: Bumi Aksara, 2001
Ramlan,  Tinjauan  Filosofis  Kepastian  Hukum  Bagi  Pemerintah  Daerah  dalam Implementasi  Undang-Undang  Penanaman  Modal, Jurnal  Ilmu  Hukum , Vol. 2, No. 2 Februari 2012
Rofiq, Ahmad, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015
Sukamto, Kepemimpinan Kyai dalam Pesantren ,  Jakarta: LP3ES, 1999
Syam, Nur. Dkk, Manajemen Pesantren , Yogyakarta,  Pustaka Pesantren, 2005
Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Jakarta: Grafika, 2008
Wahjoetomo, Perguruan Tinggi Pesantren ,  Jakarta: Gema Insani Press, 1997
Yuli,  Nensi  Golda,  Sri  Haningsih,  and  Radhika  Adi  Krishna,  “The  Common Room  Design  of  Islamic  Boarding  School:  A  Preliminary  Research  in Yogyakarta  Islamic  Boarding  School”, International  Journal  of  Engineering
& Technology IJET-IJENS Vol: 11 No: 04 2011
Zainuddin,  Muhadi,  Peran  Sosialisasi  UU  Advokat  Dalam  Pemberdayaan Kesadaran Hukum Masyarakat, Al-Mawarid Edisi XII Tahun 2004,