## IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PENGAWASAN PEMILU DI INDONESIA

## Ilham Majid
Fakultas Hukum Universitas Musamus, ilhammajid@unmus.ac.id
Andi Ervin Novara Jaya
Fakultas Hukum Universitas Musamus, andiervin@unmus.ac.id
Ismail
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Musamus, ismail@unmus.ac.id

## ABSTRAK
Tujuan dari penelitian mengenai Implikasi Hukum Terhadap Pengawasan Pemilu Di Indonesia secara umum, untuk menjelaskan dasar hukum yang ada di Indonesia terkait dengan pengawasan Pemilu dan implikasinya terhadap pelaksanaan pengawasan Pemilu, menganalisis sanksi hukum yang diterapkan terhadap pelanggaran pengawasan Pemilu di Indonesia, mengidentifikasi peran dan tanggung jawab Panitia  Pengawas  Pemilu  (Panwaslu)  dalam  pengawasan  Pemilu  di  Indonesia  dan  efektivitas pelaksanaan  tugas-tugas  mereka,  dan  menganalisis  tantangan  dan  hambatan  yang  dihadapi  dalam pelaksanaan  pengawasan  Pemilu  di  Indonesia  dan  memberikan  rekomendasi  untuk  meningkatkan efektivitas pengawasan Pemilu di masa yang akan datang. Dengan adanya penelitian yang mengarah ke  tujuan-tujuan  tersebut,  diharapkan  akan  semakin  meningkatkan  pemahaman  tentang  pentingnya pengawasan  Pemilu  dan  implikasi  hukumnya  di  Indonesia.  Penelitian  ini  juga  dapat  memberikan masukan bagi pengambil kebijakan dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pengawasan Pemilu di masa yang akan datang.
Kata Kunci : Implikasi Hukum; Pengawas Pemilu .

## Pendahuluan
Pemilihan  Umum  atau  Pemilu  merupakan  salah  satu  proses  demokrasi  yang  sangat penting  bagi  sebuah  negara.  Proses  pemilihan  yang  bersih,  jujur,  adil  dan  terbuka  akan memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa negara benar-benar memperhatikan hak- hak mereka dalam menentukan wakil mereka di lembaga legislatif dan eksekutif.
Untuk  memastikan  proses  pemilu  berjalan  dengan  baik,  diperlukan  pengawasan  yang ketat  dari  berbagai  pihak,  baik  dari  internal  maupun  eksternal.  Dalam  konteks  Indonesia, lembaga yang bertanggung jawab untuk mengawasi pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).
Implikasi  hukum  terhadap  pengawasan  pemilu  di  Indonesia  adalah  penting  untuk dipahami, karena aturan hukum yang ada akan menentukan kinerja dan wewenang dari KPU dan Bawaslu dalam menjalankan tugas mereka,  selain itu pemilihan umum  juga merupakan salah  satu  proses  penting  dalam  demokrasi  yang  harus  dijalankan  secara  teratur  dan  adil. Namun, proses ini juga rentan terhadap pelanggaran dan manipulasi yang dapat merugikan hak pilih rakyat. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang efektif untuk memastikan keabsahan dan kepercayaan rakyat terhadap proses pemilihan.
Dalam pengawasan pemilu, terdapat berbagai isu hukum yang perlu diperhatikan. Mulai dari  regulasi  terkait  pengawasan,  mekanisme  penyelesaian  sengketa,  hingga  peran  dan tanggung  jawab  para  pelaku  pengawasan.  Semua  aspek  ini  mempengaruhi  efektivitas pengawasan dan perlindungan hak pilih rakyat.
Indonesia  sebagai  negara  demokrasi  juga  mengalami  berbagai  masalah  dalam pengawasan  pemilu,  seperti  adanya  pelanggaran  dan  manipulasi  suara,  sengketa  hasil pemilihan,  hingga  kurangnya  koordinasi  antara  lembaga  pengawas.  Oleh  karena  itu,  perlu dilakukan  analisis terhadap implikasi  hukum  dalam  pengawasan  pemilu  di  Indonesia,  untuk meningkatkan efektivitas dan kepercayaan rakyat terhadap proses pemilihan umum.
2023-04-30
Selain itu, isu pengawasan pemilu juga semakin kompleks dengan adanya perkembangan teknologi  dan  media  sosial.  Hal  ini  menuntut  regulasi  yang  lebih  baik  dan up-to-date agar pengawasan pemilu dapat dilakukan secara efektif dan akurat. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian terhadap implikasi hukum terhadap pengawasan pemilu di Indonesia.
Penelitian mengenai implikasi hukum terhadap pengawasan pemilu di Indonesia adalah sebuah upaya untuk memahami peran hukum dalam mengatur dan memfasilitasi pengawasan pemilu di Indonesia. Penelitian ini penting dilakukan mengingat pemilu merupakan salah satu pilar demokrasi yang harus dijaga kredibilitasnya, termasuk dalam hal pengawasan pemilu.
Penelitian  ini  akan  melihat  lebih  dalam  bagaimana  sistem  hukum  Indonesia  mengatur pengawasan pemilu dan bagaimana hal tersebut berdampak pada kredibilitas hasil pemilu di Indonesia.  Selain  itu,  penelitian  ini juga akan  membahas  peran  lembaga-lembaga pengawas pemilu dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia.
Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif dalam memperkuat sistem pengawasan pemilu di Indonesia serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu yang adil dan transparan. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan rekomendasi atau saran kepada pihak-pihak terkait dalam meningkatkan efektivitas pengawasan pemilu di Indonesia.

## Pembahasan

## A. Kerangka Hukum Pengawasan Pemilu di Indonesia
Pemilu merupakan sebuah proses demokratis yang sangat penting bagi negara. Dalam pelaksanaannya,  pengawasan  pemilu  harus  dilakukan  secara  ketat  dan  teliti,  agar  proses pemilihan dapat berlangsung secara jujur, adil, dan transparan.
Untuk itu, di Indonesia telah diatur kerangka hukum yang kuat dan komprehensif terkait pengawasan pemilu. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menjadi payung hukum utama yang mengatur tentang pelaksanaan pemilu secara umum, termasuk pengawasan pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Pengawasan pemilu oleh KPU dilakukan melalui mekanisme pengawasan yang bersifat internal.  KPU  bertanggung  jawab  untuk  melakukan  pengawasan  terhadap  tindakan  anggota KPU,  baik  di  pusat  maupun  di  daerah,  yang  bertentangan  dengan  ketentuan  perundang- undangan.
Sementara  itu,  Bawaslu  bertanggung  jawab  untuk  melakukan  pengawasan  terhadap semua tahapan pemilu, baik di tingkat pusat maupun daerah. Bawaslu memiliki kewenangan untuk  melakukan  penyidikan  terhadap  dugaan  pelanggaran  pemilu,  memberikan  sanksi terhadap pelanggar, dan mengambil tindakan hukum apabila ditemukan bukti yang kuat terkait pelanggaran pemilu.
Di  samping  itu,  masyarakat  dan  media  massa  juga  memiliki  peran  penting  dalam pengawasan pemilu. Masyarakat dapat memberikan laporan dan informasi terkait pelanggaran pemilu kepada Bawaslu, sementara media massa dapat memberikan informasi yang akurat dan terpercaya terkait pelaksanaan pemilu.
Dalam menjalankan tugasnya, KPU dan Bawaslu harus berpegang pada prinsip netralitas dan independensi. Keduanya tidak boleh terlibat dalam kepentingan politik tertentu dan harus bertindak secara obyektif dan profesional.
Dengan  adanya  kerangka  hukum  yang  kuat  dan  komprehensif  terkait  pengawasan pemilu,  diharapkan  proses  pemilihan  di  Indonesia  dapat  berlangsung  secara  jujur,  adil,  dan transparan,  sehingga  kepercayaan  masyarakat  terhadap  demokrasi  dan  pemerintahan  dapat terus terjaga dan ditingkatkan.
Pengawasan  pemilu  merupakan  hal  yang  penting  dalam  menjaga  keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, kerangka hukum pengawasan pemilu diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang penting.
Berikut adalah beberapa pembahasan mengenai kerangka hukum pengawasan pemilu: 1. Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilu  Undang-Undang  ini  merupakan landasan  hukum  utama  dalam  pelaksanaan  pemilu  di  Indonesia,  termasuk  dalam  hal pengawasan pemilu. Pasal 304 ayat (1) UU Pemilu menyatakan bahwa pengawasan pemilu dilakukan oleh KPU dan Bawaslu, serta oleh masyarakat dan media massa.
KPU memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap tahapan pemilu, mulai dari  penyusunan  daftar  pemilih,  pendaftaran  calon  peserta  pemilu,  hingga  penghitungan suara. Sementara itu, Bawaslu bertugas melakukan pengawasan terhadap pelanggaran yang terjadi selama tahapan pemilu.
2. Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2011  tentang  Penyelenggaraan  Pemilihan  Umum Presiden  dan  Wakil  Presiden  Undang-Undang  ini  mengatur  tentang  pengawasan  pemilu presiden  dan  wakil  presiden.  Pasal  25  ayat  (2)  menyebutkan  bahwa  pengawasan  pemilu presiden dan wakil presiden dilakukan oleh KPU dan Bawaslu.
Selain  itu,  Pasal  26  ayat  (1)  UU  ini  juga  menyebutkan  bahwa  calon  presiden  dan  wakil presiden serta partai politik peserta pemilu presiden dan wakil presiden dapat mengajukan gugatan  ke  Mahkamah  Konstitusi  jika  merasa  terdapat  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh KPU atau Bawaslu.
3. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Serentak  Tahun  2024  Peraturan  Bawaslu  ini  merupakan  aturan  yang  terbaru  dalam pengawasan  pemilu  di  Indonesia.  Peraturan  ini  mengatur  tentang  pengawasan  kampanye pemilihan umum serentak tahun 2024 yang akan datang.
Peraturan ini menekankan  pentingnya  pengawasan  terhadap  kampanye  pemilu  agar  tidak melanggar aturan dan tidak merugikan peserta pemilu lainnya. Bawaslu juga memberikan sanksi kepada peserta pemilu yang melanggar aturan kampanye.
Dalam  rangka  menjalankan  pengawasan,  Bawaslu  juga  memberikan  ruang  bagi masyarakat  dan  media  massa  untuk  melaporkan  pelanggaran  yang  terjadi  selama  tahapan pemilu.  Masyarakat  dan  media  massa  dapat  mengajukan  pengaduan  ke  Bawaslu  untuk ditindaklanjuti sesuai dengan aturan yang berlaku.

## B. Tantangan Dalam Pengawasan Pemilu di Indonesia
Pemilihan  umum  (Pemilu)  di  Indonesia  adalah  proses  demokratis  yang  penting  untuk menentukan  siapa  yang  akan  memimpin  negara  atau  daerah.  Namun,  dalam  melaksanakan pemilu, tentu saja ada banyak tantangan yang harus dihadapi, terutama dalam hal pengawasan pemilu. Berikut adalah beberapa tantangan dalam pengawasan pemilu di Indonesia:
1. Wilayah  yang  luas:  Indonesia  terdiri  dari  banyak  pulau  dan  wilayah  yang  sangat  luas, membuat pengawasan pemilu menjadi sulit. Banyak daerah yang sulit dijangkau, terutama di wilayah pedalaman, sehingga membutuhkan biaya yang besar dan sumber daya manusia yang memadai untuk memastikan bahwa proses pemilu berjalan dengan lancar.
2. Logistik: Pengadaan logistik seperti surat suara, kotak suara, dan bahan kampanye lainnya sering menjadi masalah pada setiap pemilu. Persediaan bahan kampanye yang tidak cukup atau  tidak  tepat  waktu  dapat  mempengaruhi  partisipasi  pemilih,  sedangkan ketidakmampuan untuk mengirim logistik ke tempat pemungutan suara dapat menghambat akses ke hak pilih.
3. Partisipasi pemilih: Tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu dapat sangat mempengaruhi hasil  pemilu.  Menurunkan  tingkat  partisipasi  pemilih  biasanya  dapat  menguntungkan kandidat  atau  partai  tertentu.  Oleh  karena  itu,  pengawasan  harus  dilakukan  untuk memastikan bahwa partisipasi pemilih tidak terganggu oleh intimidasi atau manipulasi.
2023-04-30
4. Pelanggaran  hukum:  Pelanggaran  hukum  selama  proses  pemilu  dapat  mengancam integritas  pemilu  dan  mempengaruhi  hasilnya.  Pelanggaran  hukum  seperti  kecurangan pemungutan  suara,  penggunaan  uang  secara  tidak  sah,  atau  kampanye  negatif  harus diawasi dan diberikan sanksi yang tegas.
5. Kompleksitas  masalah  pemilu:  Masalah-masalah  pemilu  yang  kompleks  seperti penyalahgunaan wewenang, intimidasi, dan money politics dapat menjadi tantangan dalam pengawasan pemilu. Hal ini memerlukan keterampilan dan kemampuan yang tinggi dari pengawas pemilu untuk dapat mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah tersebut.
6. Teknologi  pemilihan:  Teknologi  pemilihan  seperti  e-voting  atau  biometric  voter identification  dapat  meningkatkan  efisiensi  dan  keamanan  dalam  pemilu.  Namun, teknologi  pemilihan  juga  dapat  menjadi  sumber  kerentanan  dan  tantangan  dalam pengawasan pemilu jika tidak terkelola dengan baik.

## C. Implikasi Hukum Terhadap Pelanggaran Pemilu
Pelanggaran Pemilu memiliki implikasi hukum yang serius di Indonesia. Hal ini terkait dengan fakta bahwa Pemilu di Indonesia merupakan sebuah proses yang sangat penting dalam menjaga  demokrasi  dan  memilih  para  pemimpin  negara  yang  akan  mewakili  kepentingan rakyat.
Pelanggaran  Pemilu  dapat  terjadi  dalam  berbagai  bentuk,  seperti  kecurangan  dalam penghitungan  suara,  penyebaran  hoaks  dan  informasi  palsu  yang  bertujuan  untuk mempengaruhi  opini  publik,  serta  intimidasi  atau  pengancaman  terhadap  calon  atau pendukungnya.
Implikasi hukum dari pelanggaran Pemilu di Indonesia terdapat dalam berbagai undang- undang, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
Pelanggaran Pemilu dapat dijerat dengan sanksi pidana, yang termasuk hukuman penjara dan denda. Selain itu, pelanggaran Pemilu juga dapat mempengaruhi hak-hak politik pelaku, seperti kehilangan hak untuk mencalonkan diri dalam Pemilu selanjutnya.
Dalam menjalankan tugas pengawasan Pemilu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga memiliki  kewenangan  untuk  mengambil  tindakan  hukum  terhadap  pelanggaran  Pemilu. Tindakan  hukum  yang  dapat  diambil  oleh  Bawaslu  meliputi  sanksi  administratif,  seperti pencabutan hak pilih, pencabutan nomor urut, dan larangan mengikuti kampanye, serta sanksi pidana, seperti penjara dan denda.
Dengan adanya implikasi hukum yang serius terhadap pelanggaran Pemilu,  diharapkan dapat  mendorong  semua  pihak  untuk  menjaga  integritas  dan  kejujuran  dalam  pelaksanaan Pemilu di Indonesia. Sehingga, hasil Pemilu dapat mencerminkan kehendak rakyat dan dapat menjadi landasan yang kuat dalam membangun negara yang demokratis dan berkeadilan.
Pada  dasarnya  pelanggaran  pemilu  adalah  tindakan  yang  merugikan  integritas  Pemilu dan  demokrasi  di  Indonesia.  Tindakan  tersebut  dapat  berupa  manipulasi,  intimidasi, kecurangan,  atau  tindakan  lain  yang  dapat  mempengaruhi  hasil  Pemilu  secara  tidak  adil. Sebagai  konsekuensi  dari  pelanggaran  Pemilu,  maka  terdapat  implikasi  hukum  yang  harus dihadapi oleh pelaku pelanggaran.
Implikasi  hukum  dari  pelanggaran  Pemilu  diatur  dalam  undang-undang  Pemilu.  Pasal 487 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan yang mengakibatkan hasil Pemilu menjadi tidak sah atau tidak jujur dapat dijerat pidana dengan ancaman hukuman penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak 24 miliar rupiah.
Selain itu, pelanggaran Pemilu juga dapat mengakibatkan dibatalkannya hasil Pemilu. Jika  terdapat  bukti  yang  kuat  dan  sah  mengenai  adanya  pelanggaran  yang  cukup  besar  dan
berdampak pada hasil Pemilu, maka KPU (Komisi Pemilihan Umum) dapat membatalkan hasil Pemilu di tempat tertentu atau seluruhnya. Hal ini diatur dalam Pasal 479 UU No. 7 Tahun 2017.
Selain  itu,  pelanggaran  Pemilu  juga  dapat  mengakibatkan  hilangnya  hak  pilih seseorang. Hal ini diatur dalam Pasal 487 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa  setiap  orang  yang melakukan  tindakan  pemalsuan  dokumen  atau  identitas  diri  untuk melakukan pemungutan suara atau melaksanakan hak pilih orang lain dapat dijatuhi hukuman berupa kehilangan hak pilih selama 5 tahun.
Dalam hal terdapat pelanggaran Pemilu yang melibatkan calon atau partai politik, maka selain  sanksi  pidana,  juga  dapat  diberikan  sanksi  administratif  seperti  pengurangan  jumlah suara, pengurangan waktu kampanye, atau pembatalan pencalonan.
Dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap pelanggaran Pemilu di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Oleh karena itu, perlu adanya kerja sama yang erat antara berbagai  instansi  terkait  dalam  menegakkan  hukum  terhadap  pelanggaran  Pemilu,  serta penguatan pengawasan dan pencegahan pelanggaran pemilu secara dini.

## D. Peran dan Tanggung Jawab Pengawas Pemilu
Pengawas  Pemilu  memiliki  peran  dan  tanggung  jawab  yang  sangat  penting  dalam menjamin  integritas  dan  transparansi  Pemilu  di  Indonesia.  Sebagai  penyelenggara  Pemilu, KPU  (Komisi  Pemilihan  Umum)  membutuhkan  dukungan  dari  berbagai  pihak  untuk menjalankan tugasnya dengan baik, dan pengawas Pemilu merupakan salah satu pihak yang sangat penting dalam menjaga integritas Pemilu.
Dalam  melaksanakan  peran  dan  tanggung  jawabnya,  pengawas  Pemilu  harus  bekerja secara  independen,  objektif,  dan  profesional.  Mereka  harus  menjunjung  tinggi  etika  dan moralitas dalam melaksanakan tugasnya, serta memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup tentang Pemilu dan sistem hukum di Indonesia.
Peran  dan  tanggung  jawab  pengawas  Pemilu  diatur  dalam  peraturan  perundang- undangan yang berlaku di Indonesia, terutama dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).
Menurut UU Pemilu, pengawas Pemilu memiliki peran dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. Memastikan  keberlangsungan  Pemilu:  Pengawas  Pemilu  bertugas  untuk  memastikan bahwa Pemilu berjalan dengan jujur, adil, dan transparan. Mereka harus memantau dan mengawasi seluruh tahapan Pemilu, dari persiapan hingga pelaksanaan dan penghitungan suara.
2. Memeriksa  administrasi  Pemilu:  Pengawas  Pemilu  juga  bertugas  untuk  memeriksa administrasi Pemilu, termasuk daftar pemilih, surat suara, dan formulir C1 yang berisi hasil penghitungan  suara.  Mereka  harus  memastikan  bahwa  administrasi  tersebut  memenuhi persyaratan dan tidak mengalami kecurangan atau manipulasi.
3. Mengawasi kampanye: Selain mengawasi tahapan Pemilu, pengawas Pemilu juga bertugas untuk mengawasi kampanye calon atau partai politik. Mereka harus memastikan bahwa kampanye berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak menggunakan cara-cara yang curang atau melanggar hukum.
4. Menjaga keamanan dan ketertiban: Pengawas Pemilu bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama Pemilu berlangsung. Mereka harus memastikan bahwa tidak ada kekerasan atau intimidasi yang mengganggu jalannya Pemilu.
5. Melaporkan  hasil  pengawasan:  Pengawas  Pemilu  harus  melaporkan  hasil  pengawasan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Laporan tersebut  harus  berisi  hasil  pengawasan,  masalah  yang  ditemukan,  dan  saran  untuk memperbaiki proses Pemilu di masa depan.
2023-04-30
6. Menjaga  netralitas:  Pengawas  Pemilu  harus  menjaga  netralitas  dan  tidak  boleh  terlibat dalam aktivitas politik atau memihak kepada salah satu calon atau partai politik.

## Kesimpulan
Pelanggaran terhadap proses pengawasan Pemilu dapat memiliki implikasi hukum yang serius,  baik  itu  sanksi  pidana  maupun  administratif.  Peran  dan  tanggung  jawab  pengawas Pemilu diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terutama dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Oleh karena itu, untuk memastikan keberlangsungan Pemilu yang bebas, rahasia, jujur, dan adil, dibutuhkan upaya pengawasan Pemilu yang kuat dan efektif. Pihak pengawas Pemilu harus memahami sepenuhnya peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas  dengan  sebaik-baiknya.  Selain  itu,  dibutuhkan  dukungan  dari  semua  pihak,  termasuk masyarakat, partai politik, dan calon, untuk menjaga integritas Pemilu dan tidak melakukan pelanggaran.
Oleh  karena  itu,  diperlukan  upaya  peningkatan  kapasitas  pengawas  Pemilu,  termasuk dalam hal pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan dan keterampilan pengawasan. Selain  itu,  perlu  ada  upaya  untuk  meningkatkan  partisipasi  masyarakat  dalam  pengawasan Pemilu, baik itu dengan memberikan informasi, melaporkan pelanggaran, atau bahkan menjadi pengawas Pemilu secara sukarela. Dengan demikian, diharapkan proses Pemilu di Indonesia dapat  berjalan  dengan  baik  dan  demokratis,  serta  mampu  menciptakan  pemimpin  yang berkualitas dan bermartabat. Diperlukan kesadaran dan tanggung jawab yang tinggi dari semua pihak  yang  terlibat  dalam  Pemilu,  termasuk  pengawas  Pemilu,  untuk  memastikan  bahwa Pemilu  berjalan  dengan  bebas,  rahasia,  jujur,  dan  adil.  Peraturan  perundang-undangan  yang ada harus diterapkan dengan baik dan tidak ada pihak yang dikecualikan dari sanksi apabila terbukti melakukan pelanggaran.
Selain itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pengawasan Pemilu. Hal ini  dapat  dilakukan  dengan  meningkatkan  kualitas  pelatihan  bagi  pengawas  Pemilu, memperkuat  mekanisme  pengawasan  dan  pengendalian,  serta  meningkatkan  partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu.
Pemerintah dan instansi terkait harus terus melakukan evaluasi dan pembenahan terhadap sistem pengawasan Pemilu yang ada agar Pemilu dapat berlangsung dengan lebih baik di masa depan. Dengan mengimplementasikan saran-saran tersebut, diharapkan pengawasan Pemilu di Indonesia  dapat  semakin  kuat  dan  efektif  dalam  menjaga  integritas  dan  kepercayaan  publik terhadap proses pemilu di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
SUMBER JURNAL:
Mahfud MD. (2019). Pemilu dan Konsolidasi Demokrasi di Indonesia: Catatan Pengawasan . Jurnal Konstitusi, 16(1), 69-82.
Rahayu, E. (2019). Implikasi Hukum Terhadap Pelanggaran Pengawasan Pemilu di Indonesia . Jurnal Hukum Terapan dan Multidisiplin, 3(2), 188-196.
Suparno, T. (2019). Pengawasan Pemilu dalam Sistem Demokrasi Indonesia . Jurnal Yudisial, 8(1), 1- 11.
Tarihoran, R., & Nugraha, H. (2020). Peran dan Tanggung Jawab Pengawas Pemilu dalam Pemilu di Indonesia . Jurnal Hukum Nusantara, 4(1), 47-55.
Wirawan, A. (2018). Pelanggaran Hukum dalam Pengawasan Pemilu oleh Badan Pengawas Pemilu . Jurnal Konstitusi, 15(1), 65-81.
2023-04-30
Yusra,  M.  (2019). Pemberantasan  Kejahatan  dalam  Pemilu  melalui  Pengawasan  dan  Penindakan Hukum . Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya, 8(1), 73-85.
Zainal,  M.  (2018). Peningkatan  Kualitas  Pengawasan  Pemilu  di  Indonesia .  Jurnal  Ilmu  Sosial  dan Humaniora, 2(2), 136-143.

## SUMBER PERUNDANG-UNDANGAN:
KPU RI. (2019). Peraturan KPU No. 5 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemilu oleh Panwaslu pada Pemilu Tahun 2019.