## IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA DALAM KURIKULUM PENDIDIKAN JASMANI OLAHRAGA DAN KESEHATAN DI SEKOLAH MENENGAH ATAS KOTA PALU
Hermiyanty 1 , Hasanah 2 , Hendra Setiawan 1
1.Bagian Administrasi dan Kebijakan Kesehatan, Program Studi Kesehatan Masyarakat,Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
2.Bagian Biomedik, Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

## ABSTRAK
Sekolah  merupakan  target  pendidikan  Kesehatan  Reproduksi  Remaja  (KRR)  yang  strategis,  mengingat  masalah kesehatan reproduksi akan sering dihadapi oleh usia sekolah seperti NAPZA, HIV/AIDS dan Seksualitas. Pendidikan kesehatan reproduksi remaja yang dilakukan sekolah merupakan upaya untuk membimbing remaja mengatasi konflik yang  terjadi  pada  dirinya.  Pendidikan  KRR  di  Indonesia  salah  satunya  terintegerasi  dalam  pelajaran  Pendidikan Jasmani  Olahraga  dan  Kesehatan  (PJOK).  Untuk  mengetahui  implementasi  pendidikan  KRR  pada  pelajaran  PJOK, menggunakan  konsep  implementasi  Van  Meter  dan  Van  Horn  dengan  variabel  standar  dan  sasaran,  sumber  daya, karakteristik  pelaksana,  komunikasi  antar  pelaksana  serta  sikap  pelaksana.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan kualitatif dengan subjek yang diteliti adalah stakeholder sekolah, guru PJOK, siswa dan stakeholder Dinas Pendidikan dan  Kebudayaan  Kota  Palu.  Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  implementasi  pendidikan  KRR  dalam  Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar (SKKD) PJOK belum terlaksana dengan baik dan maksimal serta masih banyak kekurangan dari segi pelaksanaannya, yaitu standar dan sasaran yang belum maksimal, karena kurangnya pemahaman mengenai  SKKD  PJOK  khususnya  yang  memuat  materi  tentang  KRR,  sama  halnya  dengan  SDM  dalam pelaksanannya  belum  maksimal  baik  dari  kualitasnya  maupun  kuantitas,  dari  segi  karakteristik  yang  juga  belum optimal disebabkan para pelaksana yang tidak konsisten dan taat pada ketetapan yang mewajibkan untuk memberikan materi KRR kepada peserta didik, dan untuk komunikasi yang dilakukan belum terjalin dengan maksimal dalam hal pemberian  informasi  tentang  kebijakan  ini,  sementara  untuk  variabel  sikap  menunjukkan  sangat  mendukung  jika materi KRR berintegrasi pada pelajaran PJOK.
Kata Kunci : Implementasi, Kesehatan Reproduksi, Pendidikan Jasmani Olahraga

## ABSTRACT
School  is  a  strategic  target  to  socialize  the  adolescent  reproductive  health  education,  because  reproductive  health problems faced often at the school age such as NAPZA, HIV/AIDS, and Sexuality. The adolescent reproductive health education conducted in school is an effort to guide the adolescent in overcoming their own conflicts. The adolescent reproductive  health  education  in  Indonesia  is  one  of  the  integrated  lessons  in  the  teaching  of  sport  and  health physical education. This research aims at identifying the implementation of adolescent reproductive health on sports and  health  physical  education  subject  and  used  Van  Meter  and  Van  Horn  with  standard  and  target  variable, resources, implementer characteristic, communication between implementer and also implementer attitude. This is a qualitative research involved school stakeholder, teacher of sports and health physical education, students, and the department  of  education  and culture  as the  subject.  The  result  of this research revealed  that the implementation  of adolescent reproductive health education in the curriculum of sport and health physical education has not done well and maximal, and also there are still many shortcomings in terms of implementation. The deficiencies are standards and targets are not yet maximal because of the lack of understanding about SKKD PJOK particularly the adolescent reproductive  health  and  the  unqualified  human resources.  The  non  maximum  human  recourses  here  caused  by  the non consistent implementation to the provisions that obliges to provide material of KRR to the learners.
Keywords: Implementation, Reproductive Health, Sport Physical Education

## PENDAHULUAN
Anak  usia  sekolah  dan  remaja merupakan sebuah fase dimana seseorang  akan  mengalami  peralihan dan  perubahan  tahap  baik  dari  segi emosi,  tubuh,  minat  dan  perilaku.  Pada fase  ini,  kondisi  perilaku  remaja menunjukkan  masalah  yang  makin mengkhawatirkan  khususnya  masalah Kesehatan  Reproduksi  Remaja  (KRR) pada  siswa  Sekolah  Menengah  Atas (SMA), seperti penggunaan obat-obatan terlarang, perilaku seks pranikah,
kehamilan  tak  diinginkan  (KTD)  dan Infeksi  Menular  Seks  (IMS),  masalah ini telah dikemukakan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasioanl  (BKKBN)  yaitu,  tiga  resiko atau  masalah  kesehatan  reproduksi remaja  yang  akan  sering  dihadapi  oleh kaum remaja adalah NAPZA, HIV/AIDS  dan  Seksualitas  yang  biasa disebut dengan TRIAD KRR. Permasalahan tersebut umumnya muncul dari ketidaktahuan siswa terhadap  perkembangan  fisik  yang dialaminya  ketika  menginjak  masa remaja, sementara ketersediaan
informasi  yang  tepat  masih  sangat minim baik di Sekolah maupun lingkungan  keluarga,  hal  ini  sejalan dengan yang diungkapkan Rono Sulistyo  dalam  bukunya  “Pendidikan Sex ”  bahwa,  pengetahuan  anak-anak muda  tentang  seks  biasanya  didapatkan dari  kawan-kawan  seumur  melalui lelucon-lelucon yang kotor dan cabul [1] . Untuk  Indonesia,  pemerintah  telah melakukan  upaya  dalam  melaksanakan pendidikan  KRR  di  sekolah  khususnya SMA,  melalui  cara  memberikan  materi
KRR  sebagai  bagian  integratif  yang termuat dalam  Standar  Kompetensi dan Kompetensi  Dasar  (SKKD)  dari  mata pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan  Kesehatan  (PJOK),  kebijakan  ini telah  di  atur  dalam  kurikulum  yang digunakan  di  Indonesia  saat  ini  yaitu, kurikulum  2013  (K-13)  dan  Kurikulum Tingkat  Satuan  Pendidikan  (KTSP) tahun 2006.
Pemberian  materi  KRR  pada  mata pelajaran  PJOK  merupakan  salah  satu langkah  yang  tepat,  karena  PJOK merupakan  mata  pelajaran  dasar  dan wajib  serta  memiliki  peran  strategis sebagai  mata  pelajaran  yang  memuat materi  kesehatan,  kemudian  PJOK merupakan mata pelajaran yang menjadi favorit  disebagian  besar  siswa.  Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan kendala-kendala  seperti  sumber  daya manusia  yaitu  guru  mata  pelajaran PJOK yang belum memahami sepenuhnya  tentang  materi  kesehatan reproduksi remaja itu sendiri [2]
Berdasarkan  hasil  studi  pendahuluan yang  dilakukan  melalui  wawancara partisipan dengan siswa dan guru PJOK di  lima  SMA  Kota  Palu,  yaitu  SMA Neg.  1  Palu,  SMA  Neg.  2  Palu,  SMA Neg.  4  Palu,  SMA  Neg.  5  Palu  dan SMA  Al-Azhar  Palu,  menunjukkan bahwa  posisi  pendidikan  kesehatan reproduksi  remaja  pada  mata  pelajaran PJOK belum dilaksanakan oleh masing- masing  sekolah,  dimana  PJOK  masih berpusat  pada  pendidikan  jasmani  dan olahraga  atau  aktifitas  fisik.  Pada  SMA Neg.  2  Palu  juga  didapatkan  bahwa pada  ujian  semester  mata  pelajaran PJOK terdapat materi kesehatan reproduksi  remaja,  sedangkan  pada
proses  pembelajarannya  siswa  tidak pernah  mendapatkan  materi  tersebut. Adapun  jumlah  SMA/SMK  di  Kota Palu  sebanyak  65  sekolah  dengan  23 berstatus sekolah negeri dan 42
berstatus sekolah swasta.  Merujuk pada masalah  yang  ditemukan  di  lapangan, peneliti  ingin  mengetahui  sejauh  mana implementasi pendidikan kesehatan
reproduksi  remaja  dalam  kurikulum pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan di SMA Kota Palu.

## BAHAN DAN CARA
Penelitian  ini  menggunakan  metode kualitatif yang digunakan untuk mengetahui  terjadinya  suatu  aspek fenomena sosial tertentu dan mendeskripsikan fenomena sosial
tertentu.  Pada  penelitian  ini,  peneliti mengemban  konsep  dan  menghimpun fakta, tetapi  tidak  melakukan  pengujian hipotesa.  Penelitian  ini  dilaksanakan  di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu,  SMA  Neg.  4  Palu,  SMA  Neg.  5 Palu, MAN 1 Palu, MAN 2 Palu, SMK Neg.  2  Palu  dan  SMA  Al-Azhar  Palu pada  bulan  Juli  sampai  Agustus  2015. Informan  dalam  penelitian  ini  yaitu informan  kunci,  informan  biasa,  dan informan tambahan.

## PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil wawancara mendalam  dan  telaah  dokumen  yang didukung  oleh  hasil  observasi  tentang implementasi pendidikan kesehatan reproduksi  remaja  dalam  kurikulum pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan  di  sekolah  menengah  atas
Kota Palu yang telah dilakukan, peneliti dapat memberikan gambaran bagaimana pelaksanaan  pembelajaran  pendidikan jasmani  olahraga  dan  kesehatan  dalam mencapai kompetensi dasar yang memuat  tentang  kesehatan  reproduksi remaja  di  sekolah  menengah  atas, berdasarkan 5 faktor yang mempengaruhi  implementasi  dari  Van
Meter dan Van Horn.

## Standar dan Sasaran
Standar  dan  sasaran  pendidikan sangat mempengaruhi pelaksanaan kompetensi  dasar  kesehatan  reproduksi remaja  pada  mata  pelajaran  PJOK, khususnya  pada  tingkat  SMA.  Menurut Van  Meter  dan  Van  Horn,  tahap  awal yang  paling  krusial  dalam  melakukan analisis  implementasi  kebijakan  adalah identifikasi  indikator-indikator  kinerja yang ingin dicapai, kemudian implementasi  kebijakan  yang  berhasil, bisa  jadi  gagal  ( frustated )  ketika  para pelaksana  ( officials ),  tidak  sepenuhnya menyadari terhadap standar dan sasaran kebijakan. Agar kebijakan dapat berjalan  lancar,  peraturan  ini  harus dipahami oleh setiap pelaksana dilapangan  baik  dinas  pendidikan  dan kebudayaan  Kota  Palu  atau  sekolah, begitupun  bagi  sasaran  kebijakan  yaitu peserta  didik  harus  menyadari  standar dari setiap mata pelajaran yang ada [3] . Dalam  penyelenggaraan  pendidikan di Indonesia tentang kerangka dasar dan struktur  kurikulum,  pemerintah  telah mengeluarkan  banyak  regulasi  dimana pernah mengalami beberapa kali perubahan  kurikulum  dalam  sistem pendidikan  sebanyak  sepuluh  kali  yang dimulai pada kurikulum 1947,
kemudian  untuk  saat  ini  dua  kurikulum yang digunakan yaitu Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 2006 (KTSP)  dan  Krurikulum  2013  (K-13), namun pada perkembangannya
berdasarkan  hasil  temuan  di  lapangan untuk  tahun  ajaran  2015/2016  setiap sekolah  wajib  menerapkan  kurikulum 2013  secara  utuh  dan  pemerintah menargetkan  hal  ini  akan  terlaksana  di seluruh  sekolah  pada  tahun  2018.
Regulasi KTSP maupun K-13
merupakan  ketetapan  yang  dijadikan acuan peneliti dalam pelaksanaannya di lapangan, karena selain KTSP dan K-13 masih  aktif  di  Indonesia  khususnya Kota  Palu,  baik  kurikulum  KTSP  dan K-13  juga  telah  mengatur  tentang standar kurikulum dan kompetensi dasar (SKKD)  pendidikan  jasmani,  olahraga dan  kesehatan  (PJOK)  yang  memuat tentang  materi  kesehatan  reproduksi remaja  antara  lain,  materi  narkoba, HIV/AIDS dan seksualitas.
Berdasarkan  hasil  penelitian  untuk pelaksanaan pendidikan kesehatan reproduksi remaja pada pelajaran PJOK belum  maksimal,  hal  ini  terlihat  dari setiap  pernyataan  informan  sebagai penanggung  jawab  implementasi  pada tingkat daerah dan pelaksana di lapangan  yang tidak  memahami dari  isi keseluruhan  kompetensi  dasar  mata pelajaran  PJOK  yang  menyangkut tentang  kesehatan  khususnya  kesehatan reproduksi  remaja,  terlebih  lagi  untuk siswa  sebagai  sasaran  kebijakan  tidak satupun  yang  mengetahui  akan  adanya materi kesehatan reproduksi.
Penanggung  jawab  kebijakan  pada tingkat  daerah,  yaitu  stakeholder  Dinas
Pendidikan  dan  Kebudayaan  Kota  Palu yang  semestinya  sebagai  perpanjangan tangan  dari  pusat  untuk  meyampaikan setiap  isi  dari  kebijakan,  justru  tidak memahami bahwa SKKD PJOK termuat materi  tentang  kesehatan  reproduksi, lebih  lanjut  lagi  bahkan  mereka  tidak melakukan peninjauan terhadap sekolah-sekolah  khususnya  guru-guru PJOK yang belum paham akan setiap isi regulasi,  dengan  alasan  ketika  telah dilakukan  pelatihan  terhadap  sekolah dan guru PJOK akan isi regulasi berarti sekolah  dan  guru  PJOK  harus  sudah memahaminya  tanpa  alasan  apapun, sehingga  tidak  dilakukan  pengawasan yang  berkelanjutan,  sementara  tidak semua  guru  PJOK  diberikan  pelatihan melainkan  yang  mewakili  kemudian mentranfer informasi yang didapatkannya kepada guru PJOK  yang lain.
Pada  tingkat  pelaksana  di  lapangan yaitu  stakeholder  sekolah  dan  guru PJOK  sama  halnya  dengan  pelaksana tingkat  daerah,  belum  menyadari  akan materi  kesehatan  reproduksi  remaja yang  terintegerasi  pada  mata  pelajaran PJOK.  Tingkat  pemahaman  tentang standar  kompetensi  kesehatan  hanya sebatas  bahwa  olahraga  itu  dapat membuat  tubuh  sehat  secara  fisik  dan pemahaman yang tertinggi hanya mencakup  tentang  materi  kesehatan pribadi dan narkoba.
Dari  hasil  tersebut  menggambarkan bahwa terjadi ketidak seragaman pemahaman  terhadap  konteks  standar dan  sasaran  pelaksana  pada  regulasi yang  telah  ditetapkan.  Hal  ini  sejalan dengan  yang  diungkapkan  Van  Meter dan  Van  Horn,  ada  dua  hal  yang
menyebabkan  tidak  berjalan  dengan baiknya  peraturan  yang  dibuat  oleh pemerintah,  yaitu  :  pertama  mungkin disebabkan  oleh  bidang  program  yang terlalu  luas  dan  sifat  tujuan  yang kompleks. Kedua, akibat dari kekaburan dan kontradiksi dalam pernyataan standar dan sasaran. Kadangkala kekaburan  dalam  standar  oleh  pembuat keputusan agar dapat menjamin tangggapan  positif  dari  pihak  yang diserahi  tanggung  jawab  pada  tingkat organisasi  yang  lain  atau  sistem penyampaian kebijakan [4] . Rendahnya pemahaman para pelaksana  dapat  menjadi  salah  satu penyebab kegagalan tujuan pembelajaran  PJOK  yang  menyangkut kesehatan  reproduksi  remaja,  karena pemahaman  terhadap  konteks  peraturan sebuah kebijakan menjadi sangat penting  untuk  terselenggaranya  sebuah program terlebih lagi bahwa pemahaman  pelaksana  dapat  menjadi pedoman  kegiatan  proses  pembelajaran di sekolah serta penyelenggaraan evaluasi  atau  supervisi  pembelajaran PJOK di tiap sekolah.

## Sumber Daya
Dalam suatu kebijakan  mungkin  saja tujuan  yang  ditetapkan  sudah  jelas  dan logis, tetapi bukan hanya faktor tersebut yang
mempengaruhi pengimplementasian  suatu  program. Faktor  sumberdaya  juga  mempunyai pengaruh  sangat  penting,  ketersediaan dan  kesiapan  sumber  daya  yang  harus diperhatikan. Adapun sumber daya yang dimaksud  adalah  sumberdaya  manusia, sumberdaya  finansial,  sumber  daya sarana  dan  prasarana  serta  sumberdaya
waktu  untuk  mendukung jalannya implementasi program.
Sumber  daya  yang  utama  dalam penelitian  ini  adalah  sumber  daya manusia yaitu kompetensi dan kualifikasi  seorang  guru  serta  sumber daya  sarana  yaitu  buku  teks  ajar  dan pemanfaatannya. Manggala (2014)
memaparkan  bahwa  kegagalan  yang sering  terjadi  dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh manusia yang tidak mencukupi, memadai,  ataupun  tidak  kompeten dibidangnya,  kemudian  secara  umum sarana  dan  prasarana  adalah  alat penunjang  keberhasilan  program.  Maka apabila  kedua  hal  ini  tidak  tersedia maka  semua  kegiatan  yang  dilakukan tidak akan mencapai hasil yang
diharapkan sesuai rencana [5] .
a. Sumber Daya Manusia
Berdasarkan hasil penelitian yang  telah  dilakukan,  bahwasanya untuk  ketersediaan  sumber  daya manusia  yaitu  guru  PJOK  di  Kota Palu    masih  sangat  minim  dengan jumlah  25  orang  yang  berstatus definitif  atau  yang  telah  diangkat oleh  pemerintah  sebagai  pegawai negeri.  Jumlah  tersebut  sangat tidak  berimbang  jika  dibandingkan dengan  jumlah SMA/SMK di  Kota Palu  yakni  65  sekolah.  Kondisi tersebut  menyebabkan  beban  kerja guru  menjadi  lebih  tinggi  dan proses  pembelajaran  menjadi  tidak efektif,  terlihat  pada  setiap  proses pembelajaran  PJOK  guru  yang mengampu  menggabungkan  dua kelas  menjadi  satu,  dimana  jumlah siswa  dalam  satu  kelas  di  SMA Kota  Palu  kurang  lebih  40  siswa,
artinya  setiap  guru  PJOK  dalam satu  kali  pertemuan  bertatapan muka  harus  berhadapan  dengan kurang  lebih  80  siswa.  Temuan  ini belum  sejalan  sebagaimana  yang tertuang dalam PP No. 74 thn 2008 tentang  guru,  bahwa  dalam  pasal 52  beban  kerja  guru  paling  sedikit memenuhi  24  jam  tatap  muka  dan paling  banyak  40  jam  tatap  muka dalam  1  minggu,  lebih  lanjut  lagi pada  pasal  17  menetapkan  rasio jumlah  peserta  didik  terhadap gurunya, untuk SMA 20:1, MA dan SMK 15:1 serta MAK 12:1.
Masalah  minimnya  jumlah  guru PJOK  mengakibatkan  dibeberapa sekolah tidak memiliki guru
dengan  latar  belakang  pendidikan jasmani,  olahraga  dan  kesehatan, kemudian  masih  nampak  guru PJOK yang bertanggung jawab atas dua  sekolah  sekaligus.  Untuk menanggulanginya,  sekolah  yang memiliki masalah dengan ketersediaan guru PJOK, memberikan tanggung jawab pelajaran PJOK kepada guru dengan  latar  belakang  berbeda dengan  kata  lain  memiliki  latar belakang  pendidikan  di  luar  dari pendidikan  jasmani  olahraga  dan kesehatan, seperti hasil pengamatan di  lapangan,  didapatkan  guru  mata pelajaran  geografi  mengajarkan mata  pelajaran  PJOK.  Menyusul hal tersebut untuk kualifikasi akademik  guru  PJOK  sudah  baik, karena  setiap  guru  PJOK  di  Kota Palu memiliki kualifikasi akademik pendidikan  minimal  S1.  Kedua masalah  tersebut  sesuai  dengan
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional  nomor  16  tahun  2007 tentang standar kualifikasi akademik  dan  kompetensi  guru yaitu  “Guru  pada  SMA/MA,  atau bentuk  lain  yang  sederajat,  harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat  (D-IV)  atau  sarjana  (S1) program  studi  yang  sesuai  dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu  dan  diperoleh dari program studi yang terakreditasi”. Guru  yang  mengampu  pelajaran PJOK juga dituntut memiliki standar  kompetensi  guru  yang dikembangkan  secara  utuh  dari empat  kompetensi  utama  yang telah dimuat dalam PERMENDIKNAS  no.  16  tahun 2007,  yaitu  kompetensi  pedagogik,
kepribadian, sosial dan profesional. Dalam kompetensi profesional, seorang  guru  harus  menguasai materi,  struktur,  konsep  dan  pola pikir  keilmuan  serta  menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar  mata  pelajaran  yang  diampu, namun dalam penerapannya sumber daya manusia dalam penelitian  ini  khususnya  guru PJOK belum optimal dalam mencapai kompetensi profesionalnya. Terlihat dari pemaparan informan yang mengakui  bahwa  belum  memiliki kemampuan ajar atau belum berkompeten dalam menguasai materi kesehatan reproduksi remaja,  sehingga  hal  ini  dinilai menghambat penerapan untuk
standar  kompetensi  mata  pelajaran PJOK. Hal  ini sejalan dengan  hasil penelitian Ariyanti yang menganalisis kompetensi guru berdasarkan  3  dimensi  kompetensi yaitu kompetensi pribadi, pedagogik, dan profesional, dengan hasil  yang  ditunjukkan  bahwa kompetensi profesional masih sangat rendah dibandingkan dengan  kompetensi  pribadi  dengan pedagogik,  artinya  kemampuan guru  mengenai penguasaan  metode pengajaran  dan  pengelolaan  kelas belum optimal [6] .
Menanggulangi masalah tersebut pemerintah  juga  belum  melakukan tindakan  seperti,  pelatihan  atau penataran  kepada  guru  PJOK
terhadap materi yang belum dikuasai  yaitu  materi  kesehatan reproduksi remaja, sementara disisi lain  guru  sebagai  tenaga  pendidik wajib  memiliki  kemampuan  untuk mengatur proses pembelajaran sesuai  dengan  kompetensi  dasar yang  berlaku,  karena  kemampuan ini merupakan hal yang sangat vital dalam standar pendidikan nasional. Hal  ini  tidak  sesuai  dengan  yang telah diisyaratkan dalam PERMEN no.  21  thn  2010,  bahwa  tugas kepengawasan  di  daeerah  dalam hal  ini  pihak  dinas  pendidikan
wajib memberikan pelatihan
kompetensi  profesional  guru,  agar lebih  dapat  menguasai  seluruh materi  yang  akan  diajarkan  kepada peserta didik.

## b. Sumber Daya Sarana
Sumber daya sarana merupakan hal  yang  juga  sangat  penting, didukung  oleh  bahwa  sarana  dapat menentukan dan mendukung berhasil tidaknya proses pembelajaran,  bahkan  terkadang dalam  prosesnya  membutuhkan sarana  prasarana  yang  lengkap demi  tercapainya  pendidikan  yang bermutu, adapun sumber daya yang dimaksud  adalah  buku  teks  PJOK. Penggunaan buku teks PJOK didasarkan pada tujuan pembelajaran mengacu pada kurikulum  yang  ditujukan  untuk mempermudah peserta didik dalam memahami materi [7] .
Berdasarkan  hasil  penelitian, untuk ketersediaan buku teks PJOK sudah  cukup  baik,  terlihat  pada setiap  guru  PJOK  dan  siswa  telah memiliki  buku,  namun  dalam  hal isi  masih  belum  maksimal,  karena buku-buku tersebut  masih  beragam dari  berbagai  sumber  yang  tidak berdasarkan rekomendasi pemerintah  pusat  maupun  daerah yang  mengacu  pada  standar  mata pelajaran  PJOK  itu  sendiri,  hal  ini juga  nampak  pada  hasil  telaah dokumen  dimana  buku  teks  PJOK berasal dari fotocopyan serta hanya memuat  tentang  gerakan-gerakan permainan  dalam  materi  olahraga. Lebih lanjut lagi  salah  satu hambatan  mengenai  ketersediaan buku  sesuai  dengan  pemaparan informan, yaitu belum adanya buku PJOK  nasional  yang  turun  dari pemerintah  pusat  sampai  saat  ini, buku  teks  yang  dimaksud  adalah
buku  teks  PJOK  untuk  kurikulum K-13.  Masalah  ini  tidak  sejalan dengan  ketetapan  yang  telah  diatur dalam Peraturan Menteri
Pendidikan  Nasional  nomor  11 tahun  2005  pada  pasal  3,  yaitu “Buku  teks  pelajaran  untuk  setiap mata  pelajaran  yang  digunakan pada  satuan  pendidikan  dasar  dan menengah  dipilih  dari  buku-buku teks pelajaran yang telah ditetapkan oleh Menteri berdasarkan rekomendasi  penilaian  kelayakan dari Badan Standar Nasional
Pendidikan (BSNP)”.
PERMENDIKNAS  no.  11  thn 2005  juga  mengatur  bahwa  buku teks  pelajaran  digunakan  sebagai acuan  wajib  oleh  guru  dan  peserta didik  dalam  proses  pembelajaran, buku  teks  juga  merupakan  buku yang  dijadikan  pegangan  sebagai media pembelajaran ( instruksional ),  namun  demikian tidak  sesuai  dengan  praktiknya  di lapangan, yaitu dalam hal pemanfaatan  buku  masih  sangat kurang, karena pada saat bertatapan muka  atau  proses  pembelajaran, buku  yang  telah  ada  tidak  pernah digunakan atau dibuka untuk dijadikan sebagai bahan ajar
maupun  acuan  bagi  siswa.  Lebih lanjut  lagi,  diungkapkan  dari  hasil penelitian  Mulyahati,  bahwa  salah satu  faktor  penentuan  keberhasilan proses  pembelajaran  guru  dan siswa ditentukan oleh kualitas buku ajar  dan  penggunaannya,  dalam pengukuran  kualitas  buku  teks harus  diperhatikan  aspek-aspek penting  yaitu  kesesuaian  muatan
materi dengan kurikulum, keruntutan  materi,  kedalaman  dan keluasan materi [8] .

## Karakteristik Pelaksana
Menurut  Van  Meter  dan  Van  Horn, dalam pengimplementasian suatu program,  karakter  dari  para  pelaksana kebijakan atau program harus berkarakteristik  keras  dan  ketat  pada aturan  serta  taat  pada  sanksi  hukum yang  berlaku.  Kinerja  implementasi pelaksana pendidikan  Kota Palu khusus tentang  materi  kesehatan  reproduksi remaja  pada  mata  pelajaran  PJOK dilihat  dari  keseriusan  para  pelaksana menjalankan
masing-masing pekerjannya [4] .
Pada penerapannya baik pelaksana di tingkat daerah dan pelaksana di lapangan  belum  memiliki  karakter disiplin dan keseriusan dalam menjalankan tugasnya, kemudian
khusus  pada  tingkat  daerah  belum memiliki karakter keras dan ketat dalam mengawasi  seluruh  SKKD  pelajaran PJOK  khususnya  kompetensi  dasar mengenai  kesehatan  reproduksi  remaja. Hal  ini  terlihat  pada  pengawas  mata pelajaran  PJOK  Kota  Palu  masih menganggap materi kesehatan reproduksi  pada  mata  pelajaran  PJOK dilimpahkan pada mata pelajaran biologi, seyogyanya standar kompetensi dasar  mengenai  kesehatan  reproduksi remaja  yang  ada  pada  mata  pelajaran PJOK dan biologi itu berbeda.
Kemudian pengawas juga belum seluruhnya  mengevaluasi  kompetensi dasar  pada  mata  pelajaran  PJOK mengenai  kompetensi  dasar  kesehatan khususnya  materi  kesehatan  reproduksi
remaja, hal ini tidak sesuai dengan tugas pokok  pengawas  sekolah  yang  diatur dalam  Peraturan  Menteri  no.  21  thn
2010, yaitu melaksanakan tugas pengawasan  akademik  dan  manajerial pada  satuan  pendidikan  yang  meliputi penyusunan program pengawasan,
pelaksanaan  pembinaan,  pemantauan pelaksanaan  delapan  standar  nasional pendidikan,  penilaian,  pembimbingan dan pelatihan professional guru, evaluasi  hasil  pelaksanaan  program pengawasan,  dan  pelaksanaan  tugas kepengawasan di daerah khusus.
Pelaksana  di  lapangan  yaitu  pihak sekolah  sama  halnya  dengan  pihak pemerintah  daerah  belum  maksimal dalam pekerjannya, yaitu pada kompetensi dasar yang berkaitan dengan  kesehatan  reproduksi  remaja tidak  disajikan  oleh  pendidik  kepada peserta  didik,  meskipun  ada  yang mengungkapkan  memberikan  tentang narkoba  kepada  siswa,  namun  tidak sesuai  dengan  standar  kompetensi  yang ada  melainkan  memberikan  informasi tersebut  hanya  sebagai  arahan  atau nasihat sebagai seorang guru. Stakeholder  sekolah  maupun  guru PJOK  juga  masih  menganggap  bahwa KRR dalam kurikulum PJOK
diselenggarakan  melalui  mata  pelajaran biologi ataupun melalui program BKKBN yaitu Pusat Informasi Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja  (PIK-KRR),  sementara  pada ketetapannya pendidik wajib
memberikan  materi  yang  telah  diatur pada  SKKD  mata  pelajaran  yang diampunya  dalam  hal  ini  yaitu  SKKD PJOK,  sebagai  kebutuhan  para  peserta didik dalam pencapaian Standar
Kompetensi  Lulusan  (SKL).  Hal  ini selaras  dengan  hasil  penelitian  Muna, bahwa  ada  pengaruh  positif  dan signifikan  antara  profesionalisme  guru mata  pelajaran  terhadap  prestasi  belajar siswa [9] . Tingkat ketidak disiplinan dan keseriusan  para  pelaksana  juga  nampak pada  penyelenggaraan  evaluasi  peserta didik  di  sekolah  melalui  Ujian  Akhir Semester  (UAS).  Pada  UAS  mata pelajaran  PJOK  ditemukan  beberapa butir soal mengandung materi kesehatan reproduksi  seperti  HIV/AIDS,  Narkoba dan masalah tentang seksualitas, sementara pada proses pembelajarannya peserta  didik  tidak  dibekali  tentang materi-materi  tersebut,  sehingga  dapat disimpulkan  bahwa  pendidik  tidak memiliki  keseriusan  dan  komitmen dalam  menjalankan  setiap  isi  dari kompetensi dasar kepada peserta didik.

## Komunikasi Antar Pelaksana
Komunikasi  menjadi  sangat  penting bagi pelaksana sebuah kebijakan karena dari  komunikasi  permasalahan  seperti kolaborasi dari setiap pelaksana kebijakan [5] .  Van  meter  dan  Van  Horn juga  menegaskan  bahwa  komunikasi antar  pelaksana  merupakan  salah  satu penentu keberhasilan proses penyelenggaraan/ implementasi kebijakan [4] .
Komunikasi  di  dalam  dan  antara organisasi,  merupakan  suatu  program yang  sangat  kompleks  dan  sulit.  Dalam meneruskan pesan kebawah dalam suatu organisasi  atau  dari  organisasi  ke organisasi  lainnya,  para  komunikator dapat menyimpangkannya atau menyebar  luaskan,  baik  secara  sengaja
atau  tidak  sengaja.  Lebih  dari  itu,  jika
sumber informasi yang berbeda memberikan interpretasi yang bertentangan,  para  pelaksana  akan menghadapi  kesulitan  yang  lebih  besar untuk  melaksanakan  maksud  kebijakan [10] .
Implementasi  yang  efektif  terjadi apabila  para  pembuat  keputusan  di daerah,  dalam  hal  ini  adalah  Dinas Pendidikan Kota Palu sudah mengetahui apa  yang  akan  mereka  kerjakan. Pengetahuan yang akan mereka kerjakan dapat berjalan dengan baik bila komunikasi berjalan dengan baik dengan tiap sekolah. Selain itu, kebijakan  yang  dikomunikasikan  pun harus  tepat,  akurat,  dan  konsisten. Komunikasi  di  perlukan  agar  pihak dinas  dan  pihak  sekolah  akan  semakin konsisten  dalam  melaksanakan  setiap kompetensi  dasar  pada  mata  pelajaran PJOK  yang  akan  diterapkan  kepada para peserta didik.
Komunikasi yang terselenggara antara  Dinas  Pendidikan  Kota  Palu dengan  tiap  sekolah,  berwujud  dalam program  seperti  pelatihan,  sosialisasi serta  evaluasi,  ketiga  hal  ini  menjadi sangat krusial dalam membangun
komunikasi yang baik. Terkait pelaksanaan materi kesehatan reproduksi pada pelajaran PJOK,
diharapkan  kedua  pihak  dapat  saling bertukar  informasi  dan  melakukan koordinasi yang intensif.
Berdasarkan  hasil  yang  didapatkan mengenai  komunikasi,  untuk  aspek waktu  pelaksanaan  pengawasan  sudah cukup  baik  dilihat  dari  sikap  yang konsisten  terhadap  pengawasan  yang dilakukan  di  tiap  sekolah  secara  teratur
dan  terjadwal,  namun  tidak  sama baiknya  dengan  aspek  pengawasan terhadap proses pembelajaran oleh guru yaitu  pemantauan  pada  setiap  SKKD pelajaran  PJOK,  khususnya  untuk materi  kesehatan  reproduksi  remaja. Begitu  pula  dengan  bentuk  komunikasi lain yang dilakukan, yaitu pelatihan dan sosialisasi,  masih  berorientasi  pada kompetensi  dasar  yang  menyangkut jasmani  dan  olahraga,  tidak  untuk kesehatannya.  Terlebih lagi  untuk komunikasi  pendidik  terhadap  peserta didik,  sama  sekali  tidak  ada  yang mencakup  materi  kesehatan  reproduksi remaja. Masalah ini sesuai dengan yang diungkapkan Purba dalam penelitiannya,  menunjukkan  terdapat pengaruh komunikasi penyuluh pengawas  sekolah  dinas  pendidikan terhadap kompetensi
profesional
guru [11] .
Bentuk  komunikasi  yang  cukup sederhana  itu  dengan  permasalahannya, dapat  menghambat  kelancaran  proses penyampaian  infromasi  yang  pada akhirnya akan mengganggu dan membatasi  kompetensi  PJOK  pada aspek  pendidikan  jasmani  dan  olahraga saja.  Dengan  melihat  realita  diatas penulis  berkesimpulan  bahwa  proses komunikasi yang berjalan tidak maksimal  sehingga  sasaran  dan  tujuan kompetensi  dasar  belum  terlaksana dengan  baik  dan  maksimal.  Namun, pada  perkembangannya  pihak  dinas berusaha meningkatkan komunikasi antar guru dengan membentuk Musyawarah  Guru  Mata  Pelajaran (MGMP),  jadi  untuk  masing-masing guru  mata  pelajaran  terhimpun  agar lebih  mudah  mencipatakan  koordinasi
yang  efektif  khususnya  dalam  hal  ini guru PJOK.

## Sikap Para Pelaksana
Salah satu faktor yang
mempengaruhi  efektifitas  implementasi kebijakan  adalah  sikap  implementor, jika  implementor setuju dengan  bagian- bagian  isi  dari  kebijakan  maka  mereka akan  melaksanakan  dengan  senang  hati tetapi  jika  pandangan  mereka  berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi  akan  mengalami  banyak masalah dalam disposisi. Disposisi atau sikap  pelaksana  akan  menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap  implementasi  kebijakan  yang telah di tetapkan [10] .
Sikap  penerimaan  atau  penolakan yang  ditunjukkan  dapat  mempengaruhi keberhasilan  atau  kegagalan  setiap kompetensi dasar yang telah ditetapkan, khususnya  yang  memuat  pendidikan kesehatan  reproduksi  remaja.  Respon terhadap setiap standar kompetensi yang telah diatur, akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran
kesehatan reproduksi  remaja,  karena  ketetapan  ini merupakan  ketetapan  yang  bersifat nasional dan merupakan pendekatan top down, dimana  dalam  pendekatan top down sangat  mungkin  para  pembuat keputusan  tidak  mengetahui  kebutuhan yang  berasal  dari  level  birokrasi  yang berada  di  bawahnya,  dengan  kata  lain pendekatan  secara  satu  pihak  dari  atas ke  bawah.  Hal  tersebut  di  dukung  oleh Tachjan dalam bukunya bahwa pendekatan  ini  mengasumsikan  kita dapat  memandang  proses  kebijakan sebagai suatu rangkaian perintah
dimana para pemimpin politik mengartikulasikan suatu preferensi kebijakan  yang  akan  dilaksanakan melalui mesin administratif yang melayaninya [3] .
Secara  umum  dari  hasil  pemaparan para  pelaksana,  menunjukkan  sikap yang  positif,  yaitu  menyatakan  sikap penerimaannya dan sangat setuju terhadap keputusan yang mengitegrasikan materi kesehatan
reproduksi  remaja  pada  mata  pelajaran PJOK.  Hal  ini  sebenarnya  dapat menjadi nilai tambah kebijakan berjalan secara  berkelanjutan,  namun  hal  ini belum berkontributif
pada pelaksanaannya  yaitu  pendidik  belum sama  sekali  memberikan  materi  KRR pada  proses  pembelajaran  PJOK,  untuk itu  masih  sangat  diperlukan  banyak pengembangan  guna  mencapai  setiap tujuan  mata  pelajaran  PJOK  yang berlaku  secara  nasional.  Hal  ini  sesuai dengan  yang  diungkapkan  Van  Meter dan Van Horn [4] , yaitu sikap penerimaan dari suatu kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi  kebijakan,  selanjutnya didukung oleh Widhawan dalam penelitiannya, menunjukkan adanya keterkaitan sikap implementor (pelaksana) yang memiliki beban tanggungjawab  tidak  dapat  dilepaskan atas beban motivasi yang mendorongnya  berbuat  lebih  baik,
motivasi  yang  dimaksud  adalah  baik dari  diri  sendiri  ataupun  dari  pihak lain [12] .
Adapun  sikap  yang  ditunjukan  dari setiap  siswa    terhadap  materi  ini  juga menunjukkan  sikap  yang  setuju.  Sikap ini  semestinya  dapat  mendukung  dan
memberikan keringanan pendidik dalam memberikan  setiap  informasi  yang berkaitan  dengan  kesehatan  reproduksi remaja  serta  dapat  meningkatkan  minat belajar  peserta  didik,  hal  ini  sejalan dengan hasil penelitian Pebiyanti bahwa sikap  siswa  dalam  memandang  materi pelajaran,  berpengaruh  terhadap  sikap belajar  siswa  dalam  proses  dan  hasil dari  belajarnya  berkaitan  juga  dengan cara  berfikir,  berperan,  dan  bertindak para siswa [13] .

## KESIMPULAN DAN CARA Kesimpulan
Adapun  kesimpulan  pada  penelitian ini, sebagai berikut :
1. Pemahaman  akan  standar  dan sasaran tentang standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran  pendidikan  jasmani  dan olahraga mengenai materi kesehatan reproduksi remaja  masih sangat rendah.
2. Sumber  daya  pada  implementasi pendidikan  kesehatan  reproduksi remaja  dalam  kompetensi  dasar pendidikan  jasmani  olahraga  dan kesehatan,  belum  maksimal,  baik sumber  daya  manusia  dan  sumber daya sarana.
3. Pada  karakteristik  para  pelaksana kebijakan,  dapat  dikatakan  belum optimal,  karena  untuk  SKKD PJOK  belum  disajikan  secara menyeluruh  kepada  para  peserta didik,  khususnya  pada  kompetensi dasar kesehatan reproduksi remaja.
4. Komunikasi  yang  terjalin  pada implementasi  kebijakan  ini  belum
terjalin  dengan  baik,  dari  segi konsistensi dan kejelasan komunikasi pelaksana daerah kepada pelaksana di lapangan.
5. Sikap  para  informan  terhadap kebijakan  ini,  secara  keseluruhan sangat  mendukung  jika  materi kesehatan reproduksi remaja berintegrasi pada pelajaran PJOK. Saran Adapun saran yang diberikan peneliti, sebagai berikut : 1. Pemerintah diharapkan dapat menyelenggarakan  pelatihan  bagi guru  PJOK  terhadap  penguasaan materi kesehatan reproduksi remaja serta  dapat  melakukan  penilaian terhadap  kebutuhan  jumlah  guru PJOK di Kota Palu.
2. Terkait  kelemahan  sekolah  dalam menerapkan SKKD PJOK, pemerintah diharapkan dapat membuat regulasi sebagai penguatan  di  daerah  terhadap pelaksana di sekolah, serta melakukan pengawasan secara
berkala  dengan  komunikasi  dan koordinasi yang efektif.
3. Sekolah  sebagai  agen  pelaksana agar  dapat  melakukan  daya  usaha dalam  menanggulangi  guru  yang belum berkompeten, seperti koordinasi  lintas  sektor  dengan lembaga-lembaga  kesehatan  untuk langsung  memberikan  pemahaman secara  khusus  terhadap  guru  PJOK mengenai  kesehatan  reproduksi remaja.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Sulistyo Rono. 2009. “ Pendidikan  Sex”. Bandung.
Cetakan ketiga. Elstar Offset.
2. Benediktus
Iwan. 2013. “ Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Pada  Pembelajaran  Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan Di Sekolah Menengah  Atas ”.  Pontianak.
Universitas Tanjungpura. FKIP.
3. Tachjan.  2006.  “ Implementasi Kebijakan  Publik ”.  Bandung. KP2W UNPAD. AIPI.
4. Ali Faried. 2012. “ Studi Analisa Kebijakan”. Cetakan  pertama. Refika Aditama. Bandung.
5. Manggala Wahyu. 2014. Analisis Implementasi Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional Di Rumah Sakit Umum Kota Tanggerang  Selatan” .  Jakarta. FKIK. UIN.
6. Ariyanti  Irma.  2013. “Analisis
Kompetensi Guru di SMK Negeri 1 Watampone Kabupaten Bone” . Makassar. FISIP.
UNHAS.
7. Sukur. 2010. “Pengelolaan Sarana Prasarana Pembelajaran”. Surakarta. Program Pascasarjana. UNISMUH. 8. Mulhayati Bunga. 2014. “Analisis Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013 Kelas IV Sekolah Dasar” . Bandung. UPI. 9. Muna Taufiana. 2012. “Pengaruh Profesionalisme Guru  Mata  Pelajaran  Produktif dan Karakteristik Siswa Terhadap Prestasi Belajar Siswa Jurusan Teknik Bangunan SMK  Negeri  2  Yogyakarta. Yogyakarta. UNY. 10. Sopia Novayanti. 2013. “Implementasi Program Jaminan Kesehatan Gratis Daerah  Di  Puskesmas  Sumbang Kecamatan  Curio  Enrekang”. Makassar. UNHAS. FISIP. 11. Purba Frensi. 2010. “Komunikasi  Penyuluhan  dan Peningkatan Kompetensi Profesional”. Medan. USU. FISIP. 12. Widhawan Dhores. 2012. “Faktor  Komunikasi  dan  Sikap yang Mempengaruhi Implementasi  Kebijakan  Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan  Parang  Kabupaten Magetan”. Surabaya. UBAYA. 13. Pebiyanti Desi. 2013. “Pengaruh  Sikap  Belajar  dan Minat  Belajar  Terhadap  Hasil Belajar  Dalam  Pembelajaran Ekonomi Pada SMA”. Pontianak. UNTAN. FKIP.