Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN : 2548-1398 Vol. 5, No. 5 Mei 2020

## PERTANGGUNGJAWABAN  KORPORASI  BANK  DAN  PENYELESAIAN GANTI  RUGI  TERHADAP  NASABAH  PENYIMPANAN  DANA  YANG DIRUGIKAN

## Fatin Hamamah dan Abdullah
Universitas 17 Agustus dan CV. Syntax Corporation Indonesia Email: fatinpdihunissula@gmail.com dan abdullahkhudori62@gmail.com

## Abstract
Appearing  Cases  of  Banking  Crimes  (TIPIBANK)  in  the  banking  world  has  an impact  on  the  trust  of  customers  when  depositing  funds  into  the  bank.  Banking Crimes (TIPIBANK) in the banking world has an impact on the trust of customers when depositing funds to that bank. So, the trust of the public is decreased because of the scope of the banking world related to the principle of trust. The purpose of the  research  is  to  find  out  how  the  process  and  form  of  accountability  for  the settlement of the bank's compensation on customers as depositors of funds that have been disadvantaged. The technique is used in this study to use normative juridical methods with a literature study with a statute approach and conceptual approach. The  statute  approach  is  the  approach  taken  by  identifying  and  discussing  the applicable  laws  and  regulations  relating  to  the  material  that  is  discussed.  The research produces the following conclusions; 1) The form of law relations between banks and depositing customers can be seen from the relationships that arise from banking  products  such  as  deposits,  savings,  current  accounts,  etc.  2)  The responsibility of the corporation can only be rightfully burdened to the corporation if the criminal act/crime by the management of the corporation is done by person that  as  the  directing  mind  of  that  corporation,  3)  Settlement  of  compensation,  in this case, is carried out by means of non-litigation and litigation efforts.
Keywords: Accountability, bank corporations and customers

## Abstrak
Munculnya  kasus-kasus  Tindak  Pidana  Perbankan  (TIPIBANK)  dalam  dunia perbankan berdampak terhadap kepercayaan para nasabah penyimpan dana kepada bank  tersebut.  Sehingga  kepercayaan  Masyarakat  itu  menjadi  berkurang,  karena ruang  lingkup  dunia  perbankan  sangat  berkaitan  dengan  asas  kepercayaan. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  proses  dan  bentuk pertanggungjawaban  penyelesaian  ganti  pihak  bank  tergadap  nasabah  sebagai penyimpan  dana  yang  telah  dirugikan.  Teknik  yang  diambil  dalam  penelitian  ini yaitu  dengan  menggunakan  metode  yuridis  normative  dengan  studi  kepustakaan menggunakan pendekatan perundang-undangan ( statute approach ) serta pendekatan konseptual ( conceptual approach ). Statute approach adalah pendekatan yang  digunakan  dengan  mengidentifikasi  guna  membahas  peraturan  perundang- undangan  yang  ada  sesuai  dengan  materi  yang  akan  dibahas.  Penelitian  ini

## Pertanggungjawaban Korporasi Bank dan Penyelesaian Ganti Rugi Terhadap Nasabah
menghasilkan beberapa kesimpulan berikut; 1) Bentuk hubungan hukum bank serta nasabah penyimpan dana  bisa terlihat dari hubungan yang  ada dari produk-produk perbankan seperti deposito, tabungan, giro, dan sebagainya, 2) Pertanggungjawaban korporasi baru dapat dibenar-benar di bebankan kepada korporasi apabila perbuatan pidana/kejahatan  oleh  pengurus  korporasi  tersebut  dilakukan  oleh  orang  yang merupakan directing mind dari korporasi tersebut, 3) Penyelesaian ganti rugi dalam hal tersebut, dilakukan dengan cara menempuh upaya non litigasi maupun litigasi.
Kata kunci: Pertanggungjawaban, korporasi bank dan nasabah

## Pendahuluan
Bank  merupakan  badan  usaha  yang  menghimpun  dana  dari  masyarakat  dalam bentuk simpanan serta disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam  bentuk  yang  lainnya  dalam  rangka  meningkatkan  taraf  hidup  banyak  orang (Indonesia,  1998).  (Ibrahim,  2003)  menyatakan  suatu  bank  hanya  bisa  melakukan kegiatan  serta  mengembangkan  banknya,  jika  masyarakat  yakin  untuk  menyimpan uangnya  dalam  produk  produk  perbankan  yang  sudah  ada    didalam  bank  tersebut. Berdasarkan kepercayaan Masyarakat bank mampu mengerakkan dana dari Masyarakat supaya  disimpan  di  banknya  serta  disalurkan  kembali  kedalam  bentuk  kredit  atau memberikan jasa-jasa perbankan.
Untuk mengambil kembali kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional, pemerintah melalui instrument hukum pidana memberikan upaya pencegahan terhadap kejahatan  perbankan.  Kejahatan  perbankan  yang  bermunculan  belakangan  ini  terjadi pada  bank  miilik  pemerintah  seperti  Bank  Nasional  Indonesia  (BNI),  Bank  Rakyat Indonesia  (BRI)  dan  Bank  Mandiri  maupun  kasus  bank  swasta  seperti  bank  Century, City  Bank,  Bank  Mega,  Bank  Internasional  Indonesia  (BII),  dan  Bank  Danamon yang kesemuanya itu merupakan bentuk kjahatan perbankan yang melibatkan internal pejabat bank yang bersangkutan tetapi juga pihak lain.
Dalam kaitan ini Soedjono Dirjojoesisworo, menyatakan:
“Kejahatan  perbankan  sebagai  kejahatan  dibidang  ekonomi  dengan  berbagai  modus operandinya  dengan  penggunaan  komputer  sebagai  sarana  kejahatanya,  merupakan kejahatan  yang  tidak  sedikit  bahayanya  yang  dapat  mengancam  sumber  perekonomian sutau negara” (Ibrahim, 2004).
Berbicara  tentang  pelaku  (Plager)  tindak  pidana  perbankan,  maka  seyogyanya dicermati eksistensi subjek hukum pidana dalam tatanan normatif peraturan perundang- undangan  kepidanaan.  Dengan  kata  lain,  persepsi  jangan  hanya  difokuskan  kepada ketentuan  pasal  59  kitab  undang-undang  hukum  pidana  (selanjutnya  disebut  KUHP), yang hanya mengenak manusia / perseorangan (naturalij person) sebagai subjek hukum pidana.  Akan    tetapi  persepsi  juga  diarahkan  pada  ketentuan  undang-undang  tentang TIPIBANK ekonomi, undang-undang tentang Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang  Bank  Indoenesia,  serta  Undang-Undang  Perbankan  dan  lain sebagainya, yang menetukan bahwa subjek hukum pidana disamping orang juga badan hukum (recht person).
Penetapan  kebijakan  legislatif  (formulatif)  yang  mengembangkan  subjek  hukum pidana  tersebut,  salah  satu  pertimbangannya  didasarkan  atas  karakteristik  dan  tipologi dari  tindak  pidana  perbankan  yang  meliputi  pemahaman  tentang  peristilahan  dan pengertiannya modus  operandi, perilaku serta korbannya. Berdasrkan studi  dan analisis yang  telah  penulis  lakukan  terhadap  berbagai  literatur  dan  kasus-kasus  kejahatan perbankan, karakteristik dan tipologi pelaku kejahatan perbankan sebagian besar dapat diidentikkan dengan pelaku tindak pidana ekonomi, palaku kejahatan korporasi, pelaku kejahatan  bisnis,  pelaku  kejahatan  di  lingkungan  professional,  pelaku  kejahatan  kerah putih, dan pelaku kejahatan komputer.
Berdasarkan uraian yang dijelaskan diatas, maka dapatlah diidentifikasikan siapa saja  yang  berpeluang  dan  mempunyai  kemungkinan  besar  untuk  melakukan  tindak kejahatan  perbankan,  keiatannya  dengan  hal  tersebut  dapat  disebutkan  pelaku  tindak kejahatan perbankan dilakukan oleh:
1.) Oknum  pejabat dan pegawai di isntansi terkait;
2.) Pihak terafiliasi;
3.) Nasabah debitur yang berniat buruk;
4.) Anggota masyarakat yang memilki akses untuk melakukanya.
Sulitnya  pengungkapan  kajatahatan  berkerah  putih  karena  faktor-faktor dibidangnya sudah teroraginisir rapih, seperti yang dikatan suyatna “penjahat intelektual ini  mempunyai  target  khusus  serta    pembagian  tugas  secara  terpisah,  misalnya  ada pelaku  untuk  mengatur  sekaligus  penggagas  ide,  pelaksana  pembuka  rekening, penyandang  dana,  pembuat  sekaligus  penyedia  sarana,  maupun  alat  serta  pelaksana pencairan”.
Dengan  adanya  kasus    kejahatan  bank  persepsi  masyarakat  sebagai  nasabah kuran mempercayai keamanan barang berharga maupun uang yang disimpankan dibank. Apabila  kepercayaan  nasabah  dalam  menyimpan  dana  ke  bank  semakin  sedikit,  tidak menutup kemungkinan akan terjadi rush terhadap dana yang telah disimpan.
Berdasarkan  kepercayaan  nasabah  terhadap  bank,  dalam  dunia  perbankan dikenal  adanya  asas  kepercayaan,  menurut  Rachamadi  Usman  asas  kepercayaan  ialah suatu  asas  yang  mengatakan  “usaha  bank  yang  dalam  hubungannya  selalu  dilandasi dengan asas kepercayaan antar bank dengan nasabahnya”(Usman, 2001).
Lebih  lanjut  Sutan    Remi  manyatakan  “hubungan  antara  bank  dengan  nasabah debitor  juga  bersifat  sebagai  hubungan  kepercayaan  yang  membebankan  kewajiban - k ewajiban  kepercayaan kepada bank terhadap nasabahnya”(Sjahdeini, 1993).
Oleh karena itu masyarakat bisnis serta perbankan Indonesia berspekulasi yakni hubungan  antara  bank  dan  nasabah  debitor  adalah  juga  hubungan  yang  berlandaskan kepercayaan.  Dari  pengertian  kredit  hubungan  antar  bank  dan  nasabah  bukan  hanya sekedar  hubungan  kontrak  belaka,  melainkan  juga  hubungan  kepercayaan.  Dalam bsinis,  yang  menjadi  jamianan  atau  yang  diterima  sebagai  penukar  uang,  barang  atau jasa adalah kepercayaan.

## Pertanggungjawaban Korporasi Bank dan Penyelesaian Ganti Rugi Terhadap Nasabah

## Metode Penelitian
Paradigma  yang  diambil  untuk  penelitian  ini  ialah  paradigma  Positivisme,  dengan berasumsi  bahwa  norma  hukum  selalu  terdapat  berbagai  kepentingan  yang  relative dengan mewujudkan hukum in abstracto sampai diwujudkan inconcreto yang menjadi objek interpretasi dan konstruksi para pelaku, pengguna dan atau pemanfaatan hukum.
Jenis  penelitian  yang  diambil  untuk  penelitian  ini  termasuk  dalam  penelitian  yang bersifat  deskriptif  analisis,  yang  tidak  hanya  menggambarkan  permasalahan  saja  akan tetapi secara kualitatif memiliki interaksi sosial, karena pemahaman simbol-simbol yang digunakan menunjukkan adanya interaksi dalam konteks pertanggungjawaban korporasi bank  terhadap  dana  nasabah  yang  dirugikan  akibat  kiprah  yang  dilakoni  oleh  pejabat bank.
Pendekatan  penelitian  yang  diambil  untuk  penelitian  ini  peneliti  memilih Yuridis Normatif, yakni  penelitian  yang  merujuk  terhadap  norma-norma  hukum  yang didalamnya  berisi  tentang  peraturan  perundang-undangan  yang  ada  sebagai  pijakan normative,  maka  dalam  mengelolah  dan  menganalisi  bahan  hukum  tersebut  tidak  bisa melepaskan  diri  dari  berbagai  penafsiran  yang  dikenal  dalam  ilmu  hukum  (Asikin, 2004).
Teknik  yang  diambil  untuk  penelitian  ini  yaitu  dengan  menggunakan  metode yuridis  normative  dengan  studi  kepustakaan  dengan  pendekatan  perundang-undangan ( statute  approach )  serta  pendekatan  konseptual  ( conceptual  approach ). Statute approach ialah  pendekatan  yang  digunakan  untuk  mengidentifikasi  serta  membahas peraturan  perundang-undangan  yang  ada  berkenaan  dengan  materi  yang  akan  diulas. Sedangkat  pendekatan  dengan conceptual  approach ialah  suatu  pendekatan  dengan teknik mengulas kembali pendapat para sarjana sebagai  acuan pendukung pembahasan dalam penelitian.

## Hasil dan Pembahasan
A. Deskripsi Hubungan Hukum Antara Bank dan Nasabah
Masalah  hubungan  antara  bank  dan  nasabah  dalam  peraturan  perundag- undangan belum pernah ada yang membahas secara  tuntas. L.Budi Kangramanto, “Hubungan bank dengan nasabah bank yang mengandung tiga prinsip yang saling terkait  satu  dengan  yang  lain,  yaitu  hubungan  kepercayaan,  kerahasiaan,    dan keharmonisan (Kagramanto, 2007). Alan L.Tyree dalam bukunya Banking Law In Australia,  menyatakan  “  hubungan  antar  bank  dengan  nasabah  bisa  terlihat  dalam berbagai macam segi atau kategori karena tidak mungkin hubungan ini dibakukan dalam satu jenis hubungan saja. Hubungan satu macam segi muncul apabila apabila perselisihan yang mana harus diselesaiakan menurut hukum yang berlaku dan dapat memuaskan para pihak (Tyree, 1990).
Dalam kaitannya dengan prinsip suatu bank, dapat dinayatakan bahwa suatu bank  hanya  bisa  percayauntuk  menempatkan  uangnya,  pada  produk-produk perbankan  yang  ada  pada  bank  tersebut.  Berdasarkan  keyakinan  masyarakat
tersebut,  bank  bisa  menggerakkan  dana  dari  masyarakat  untuk  diletakkan  pada banknya, serta bank akan memberikan jasa-jasa perbankan.
Berdasarkan  pasal  1  angka  5  UU  Perbankan  disebutkan,  jenis  dana  yang dihimpun  oleh  bank  melalui  perjanjian  penyimpanan  dana  bisa  berbentuk  giro, deposito  (deposito  berjangka),  tabungan  dan  bentuk-bentuk  lainya  yang  dapat dipersamakan    denagn  itu.  Simpanan  masyarakat  ini  adalah  satu  diantara  sumber dana  bank,  disamping  modal  sendiri,  serta  pinjaman  dari  pasar  uang  dan  pasar modal.
Berdasarkan  dua  fungsi  utama  dari  suatu  bank,  yakni  fungsi  penghimpun dana dan fungsi penyaluran dana, maka terdapat dua hubungan hukum antara bank dan nasabah, yaitu: (Bako, 1994).
a.  Hubungan Hukum Antara Bank dan Nasabah Penyimpan Dana Artinya,  bank  menempatkan  dirinya  sebagai  peminjam  dana  milik
Masyarakat  (para  penanam  dana).  Produk  perbankan  yang  meliputi  tabungan, deposito,  giro  dan  sebagainya  kesemuanya  adalah  merupakan  bentuk  hubungan hukum yang terjalin antara pihak bank dengan nasabah penyimpan dana. Bentuk hubungan hukum itu tertulis didalam peraturan bank yang sudah dibuat oleh pihak bank  dan  dilengkapi  dengan  syarat-syarat  umum  yang  harus  dipatuhi  oleh  setiap nasabah penyimpan dana. Syarat-syarat tersebut harus disesuaikan dengan produk perbankan yang ada, karena syarat dari suatu produk perbankan tidak akan sama dengan syarat dari produk perbankan yang lain. Dalam produk perbankan seperti tabungan dan deposito, maka ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat umum  yang berlaku  adalah  ketentuan-ketentuan  dan  syarat-syarat  umum  hubungan  rekening deposito, dan rekening tabungan.
b. Hubungan Hukum Antara Bank dan Nasabah Debitur
Artinya bank sebagai lembaga penyedia dana bagi para debiturnya. Bentuk hubungan  tersebut  terdapat  dalam  perjanjian  kredit,  seperti  kredit  modal  kerja, kredit investasi, atau  kredit usaha kecil.
Dasar hubungan hukum antara bank dan para nasabahnya adalah hubungan kontraktual.  Hubungan  kontraktual  ini  terjadi  pada  saat  nasabah  menjalin hubungan  hukum  dengan  pihak  bank,  setelah  nasabah  melakukan  hubungan hukum  seperti  nasabah  membuka  rekening  tabungan  ,  deposito,  dan  produk perbankan lainnya.
Terkait  denga  hubungan  hukum  antara  bank  dan  nasabah,  Sutan  Remy Sjahdeini,  menjelaskan:  “Hubungan  hukum  antara  bank  dan  nasabah  penyimpan dana  dituangkan  dalam  bentuk  peraturan  bank  yang  bersangutan  yang  berisikan ketentuan-ketentuan  dan  syarat-syarat  umum  yang  harus  disetujui  oleh  nasabah penyimpan  dana. Bila dana disimpan dalam bentuk giro, maka ketentuan tersebut yang berlaku adalah ketentuan dan syarat umum hubungan Rekening Koran. Bila dalam  bentuk  deposito  dan  tabungan,  ketentuan  dan  syarat  umum  yang  berlaku adalah  ketentuan  dan  syarat  umum  hubungan  rekening  deposito  atau  rekening tabungan.  Sebaliknya  hubungan  hukum  anntara  bank  dan  nasabah  debitur

## Pertanggungjawaban Korporasi Bank dan Penyelesaian Ganti Rugi Terhadap Nasabah
dituangkan  dalam  perjanjian  kredit  bank,  yang  didalm  prakatik  pada  umumnya berbentuk suatu perjanjian standar atau perjanjian baku (Sjahdeini, 1993)”.
Di  Inggris  melalui  yurisprudensi  telah  ditetapkan  bahwa  hubungan  hukum anatara  bank  dan  penyimpan  dana  merupakan  hubungan  kontraktual.  Ini  dapat dilihat  dalam  kasus  Folley  v.  Hill  (1948)  9  E.R.  1002,  yang  kemudian  tealh ditegaskan  kembali  dalam  kasus  antara  Joachimsoon  v.  Swiss  Bank  Corporation (1921) 3K.B.110 (Susanto, n.d.).
Dalam praktek perbankan yang dilakukan selama ini, termasuk di Indonesia, penyerahan  dana  oleh  nasabah,  untuk  disimpan  oleh  bank  selalu  mengandung pengertian  bahwa  bank  yang menerima  simpanan tersebut  berhk  untuk  memakai dana  tersebut  sekehendaknya  untuk  keperluan  apapun  juga  dan  nasabah menyimpan  dana  sementara  tidak  mempunyai  hak  apapun  mengenai  tujuan pemakaian  dana  tersebut  oleh  bank.  Hak  nasabah  penyimpan  dana  semata-mata hanya  berupa  hak  untuk  menagih  dan  mendapatkan  kembali  dana  tersebut. Praktek  perbankan  selama  ini  bersikap  bahwa  uang  atau  dana  yang  telah diserahkan  oleh  nasabah  penyimpan  dana  kepada  bank  adalah  uang  milik  bank. Hal ini berarti bahwa dana yang disimpan oleh nasabah merupakan kekayaan bank selama dalam penyimpanan bank.
Dalam  praktek  perbankan  juga    berlaku  ketentuan  bahwa  nasabah penyimpan  dana  yang  menyimpan  atau  meminjamkan  uangnya  kepada  bank dilakukan  bukan  dengan  “Cuma-Cuma”,  artinya  pihak  bank    harus  memberikan bunga kepada nasabah penyimpan dana tersebut.
Dalam  hukum  Indonesia,  hal  ini  diatur  dalam  pasal  1765  KUH  Perdata disebutkan:  “Adalah  diperbolehkan  memperjanjikan  bunga  atas  pinjaman  uang atau lain barang yang menghabis karena pemakaian”.
Dapat  disimpulkan  bahwa  hubungan  antara  bank  dan  nasabah  penyimpan dana merupakan perjanjian peminjaman uang dengan bunga, hal ini sesuai dengan ketentuan  pasal  1765  KUH  Perdata,  maka  dana  yang  disampaikan  oleh  nasabah adalah  milik  bank  (Asset  Bank)  selama  dalam  penyimpanan  bank.  Dengan perkataan  lain,  maka  sebelum  ditagih  oleh  nasabah  atau telah  jatuh tempo  pihak bank dapat mempergunakannya untuk keperluan praktek perbankan yang mereka lakukan  dan  dana  yang  disimpan  nasabah  merupakan  kekayaan    bank  selama dalam  penyimpanan  bank,  hal  ini  juga  sejalan  dengan    pasal  1755  KUH  Perdata yang menentukan bahwa “pihak yang menerima pinjaman menjadi pemilik barang yang  dipinjamkan”,  dengan  kata  lain  dana  yang  diserahkan  oleh  nasabah penyimpan dana kepada bank beralih pemilikannyadari nasabah penyimpan dana kepada bank.
B. Aspek  pertanggungjawaban  korporasi  bank  terhadap  nasabah  yang dirugikan  akibat  perbuatan  melawan hukum  yang  dilakukan  oleh  pejabat bank.
Korporasi dalam melakukan atau tidak melakukan perbuatan adalah selalu diwakili  atau  melalui  perbuatan  perorangan.  Lompatan  pemikiran  harus dilakukan  Hakim  dalam  pertimbangan  apakah  perbuatan  yang  dilakukan  oleh perorangan  dapat  dipertanggungjawabkan  pada  korporasi.  Perilaku  korporasi akan  selalu  merupakan  tindakan  fungsional.  Para  pelaku  (pengurus  korporasi) bertindak  dalam  konteks  rangkaian  kerja  sama  antar  manusia,  in  cosu  melalui suatu organisasi tertentu. Hoge Raad dalam kasus tersebut memberikan kriteria terkait pertanggungjawaban bagi pemilik perusahaan, yaitu:
a. Apakah  kesalahan  mengisi  formulir  termasuk  atau  tidak  termasuk  pilihan tindakan yang ada pada terdakwa; dan
b. Apakah terdakwa menerima tindakan seperti itu atau ia biasa menerimanya. (Remmelink & Moeliono, 2003)
Berdasarkan  kriteria  itu  dapat  dikatakan  bahwa  tindakan  yang  salah  itu harus  masuk  dalam  rentang  kekuasaan  atau  lingkungan  kekuasaan  pengusaha dan  pada  umumnya  ia  harus  mengetahui  atau  menyetujui  tindakan  yang  salah tersebut.  Dalam  hal  korporasi,  yang  dimaksud  adalah  terutama  lingkup kewenangan  dan  penerimaan  tindakan  tersebut  oleh  pengurus  atau  organ korporasi.
Teori  identifikasi  pada  dasarnya  mengidentikan  tindakan  dan  sikap  batin individu yang berhubungan erat dengan korporasi dianggap sebagai tindakan dan sikap batin korporasi itu sendiri. Individ yang melakukan suatu kesalahan dalam lingkup  korporasi  dengan  sendirinya  kesalahan  itu  pada  dasarnya  adalah kesalahan  korporasi.  Individu  identic  dengan  korporasi  (Ali,  2008).  Teori identifikasi  ini  merupakan  teori  salah  satu  teori  yang  digunakan  dalam pembebanan  pertanggungjawaban  terhadap  korporasi  yang  melakukan kejahatan.  Teori  ini  secara  garis  besar,  mengemukakan  agar  suatu  korporasi dapat  dibebani  pertanggungjawaban,  maka  orang  yang  melakukan  perbuatan melanggar hukum harus dapat diidentifikasi terlebih dahulu. Pertanggungjawaban  pidana  baru  dapat  benar-benar  dibebankan  kepada korporasi  apabila  perbuatan  pidana  tersebut  dilakukan  oleh  orang  yang merupakan directing mind dari korporasi tersebut.
Teori  identifikasi  memberikan  penjelasan  bahwa  apabila  seseorang  diberi wewenang untuk bertindak atas nama dan selama menjalankan usaha korporasi tersebut,  maka  unsur  “men  rea”  yang  ada  dalam  seseorang  tersebut  dianggap sebagai  unsur  “men  rea”  bagi  korporasi,  sehingga  korporasi  harus bertanggungjawab  atas  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  seseorang  (pejabat)  di dalam  korporasi  sepanjang  ia  melakukannya  dalam  ruang  lingkup  kewenangan atau dalam urusan transaksi korporasi (Pramono, 2013).

## Pertanggungjawaban Korporasi Bank dan Penyelesaian Ganti Rugi Terhadap Nasabah
Pertanyaan  yang  muncul  adalah  bagaimana  menentukan  siapa  yang menjadi  directing  mind    dari  sebuah  korporasi?  Segi  formal  yuridis,  bertitik- tolak dari anggaran dasar korporasi, maka akan terlihat jelas siapa yang menjadi pejabat-pejabat  yang  mengisi  posisi  tertentu  berikut  kewenangannya.  Lord Diplock  mengemukakan  bahwa  pejabat  senior  adalah:  “mereka-mereka  yang berdasarkan  memorandum  dan  ketentuan  yayasan  atau  hasil  keputusan paradirektur atau putusan rapat umum perusahaan, telah dipercaya melaksanakan kekuasaan perusahaan”. Dasar yang harus depergunakan untuk mengidentifikasi, para pribadi yang dapat dianggap sebagai orang yang mewakili korporasi adalah akta  pendirian  dan  Anggaran  Dasar  korporasi  atau  Hasil  Keputusan  Rapat Umum Pemegang Saham yang dipercayakan untuk melaksanakan kewenangan- kewenangan perusahaan (Arief, 2003).
Kenyataan daam praktik operasional korporasi, pejabat senior yang secara formal  yuridis  mempunyai  kewenangan  dalam  mengambil  keputusan  dalam korporasi  ternyata    berada  di  bawah  pengaruh  pihak  yang  secara  factual  lebih memegang kendali, misalnya para pemegang saham (shareholders).
Dalam  praktik  penanganan  perkara,  pada  umumnya  tidak  mudah  menetapkan kualifikasi  gugatan,  meskipun  secara  teoritis  sebagaimana  dikemukakan  di  atas bahwa  kualifikasi  gugatan  setidaknya  dapat  dibedakan  menjadi  3  (tiga),  yaitu wanprestasi (ingkar janji), perbuatan melanggar hukum (onrechtmatigedaad) dan perbuatan melawan hukum penguasa (onrechtmatigeoverheids daad).
Disamping  tanggungjawab  palaku  usaha/korporasi  sebagaimana  yang diatur dalam undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya  disebut  UU  Perlindungan  Konsumen)    pada  pasal  19,  hak-hak konsumen  diatur  dalam  Pasal  4  UU  Perlindungan  Konsumen.  Hak-hak konsumen  sebagaimana  telah  dikemukakan  di  atas,  hanyalah  mungkin ditegakkan  apabila  pelaku  usaha  bersedia  dengan  sukarela  memenuhi  tuntutan konsumen  terhadap  pemenuhan  hak-haknya  yang  dilanggar  oleh  pelaku  usaha. Jika  pelaku  usaha    tidak  mau  melaksanakannya  dengan  cara  sukarela,  sedang konsumen  berasumsi  bahwa  pelaku  usaha  yang  bersangkutan  telah  melakukan perbuatan  melanggar  dengan  ketentuan  UU  perlindungan  Konsumen  dan merugikannya,  maka  pnegakan  hak-hak  konsumen/nasabah  itu  hanya  dapat dituntut  melalui  proses  penyelesaian  sengketa  yang  ditentukan  di  dalam  UU Perlindungan Konsumen.
Berdasarkan  pasal  45  ayat  (2)  UU  Perlindungan  Konsumen,  sistem penyelesaian  sengketa  dapat  ditempuh  dengan  dua  jalur  yaitu  pertama  melalui jalur  pengadilan  dan  kedua  melalui  jalur  non  penagdilan,  sesuai  dengan kehdendak  para  pihak  yang  bersengketa.  Dengan  demikian,  apakah  konsumen akan  berperkara  di  pengadilan  atau  di  luar  pengadilan    adalah  pilihan  sukarela para  pihak.  Kata  sukarela  harus  diartikan    sebagai  pilihan  para  pihak  baik sendiri-sendiri  atau  bersama-sama  untuk  menempuh  jalan  penyelesaian  di pengadilan atau di luar pengadilan.
Dalam  kaitan  ini  Pasal  23  UU  perlindungan  Konsumen  menentukan bahwa:  “  pelaku  usaha  yang  menolak  dan/atau  tidak  memberi  tanggapan dan/atau  memenuhi  ganti  kerugian  atas  tuntutan  konsumen  sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) sampai dengan ayat (1), dapat digugat melalui Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK)  atau  mengajukan  ke  badan peradilan di tempat kedudukan konsumen”.
Setelah  berlakunya  UU  Perlindungan  Konsumen,  perlakuan  terhadap konsumen  korban  tindak  pidana  dibidang  perlindungan  konsumen,  telah berubah,  baik  dari  segi  peraturan  hukumnya  sendiri, maupun  praktik  peradilan. Penempatan  dalam  sistem  UU  Perlindungan  Konsumen  menjamin  kepentingan dan  hak-hak  serta  kewajiban  kedua  belah  pihak,  yaitu  hak  dan  kewajiban  para pihak  yang  bersifat  timbal  balik.  Hak  konsumen  merupakan  kewajiban  usaha untuk  memenuhinya,  sebaliknya  hak  pelaku  usaha  merupakan  kewajiban konsumen  untuk  memenuhinya,  seperti  yang  diatur  dalam  Pasal  4  dan  Pasal  5 Bab  III  Bagian  Pertama  UU  Perlindungan  Konsumen  (hak  dan  kewajiban konsumen)  serta  Pasal  6  dan  Pasal  7  Bab  III  Bagian  kedua  UU  Perlindungan Konumen (hak dan kewajiban pelaku usaha).
Pelaku usaha/bank bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen/nasabah  akibat  mengonsumsi  jasa  perbankan  yang  dihasilkan  oleh bank.  Ganti  rugi  tersebut  dapat  berupa  pengembalian  uang.  Ketentuan  tersebut tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.
UU Perlindungan Konsumen telah mengubah paradigma lama yang kurang berorientasi  kepentingan/hak  konsumen.  Pasal  63  butir  c  UU  Perlindungan Konsumen  telah  menempatkan  hukuman  tambahan  berupa  pembayaran  ganti kerugian  atas  pelanggaran-pelanggaran  norma-norma  UU  Perlindungan Konsumen, disamping dijatuhkan sanksi pidana pokok berupa:
1. Pidana  penjara  maksimal  5  (lima)  tahun  atau  pidana  denda  maksimal  Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah); dan
2. Pidana  penjara  maksimal  2  (dua)  tahun  atau  pidana  denda  maksimal  Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
Paradigma  baru  ini,  tanpa  diajukannya  tuntutan  atau  gugatan  ganti kerugian  oleh  saksi  korban  atau  pihak  ketiga  lainnya  yang  dirugikan,  akibat tindak  pidana  dibidang  perlindungan  konsumen,  penuntut  umum  ketika mengajukan  tuntutan  pidana  di  persidangan,  dapat  mengajukan  tuntutan tambahan  berupa  pembayaran  ganti  kerugian.  Hakim  yang  mengadili  tidak terpaku  pada  pasal  99  Ayat  (2)  KUHP  yang  menentukan  bahwa  tuntutan  ganti kerugian  yang  dikabulkan  terbatas  pada  penggantian  biaya  yang  telah dikeluarkan  oleh  pihak  ketiga  (termasuk  saksi  korban)  yang  dirugikan.  Sikap yang semestinya ini tidaklah melanggar hukum acara pidana (KUHAP).
Berdasarkan Pasal 19 Ayat (4) UU Perlindungan Konsumen menegaskan: “Pemberian  ganti  kerugian  oleh  pelaku  usaha  atas  kerugian  konsumen  akibat
Pertanggungjawaban Korporasi Bank dan Penyelesaian Ganti Rugi Terhadap Nasabah Penyimpanan Dana yang Dirugikan
mengonsumsi  jasa  tidaklah  menghapus  kemungkinan  tuntutan  pidana.” Demikian  pula  penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  tidak  menghilangkan tanggungjawab  pidana  sebagaimana  diatur  dalam  undang-undang  ini  (Pasal  45 Ayat  (3)  UU  Perlindungan  Konsumen).  Ada  2  (dua)  hal  yang  perlu  dicermati pada Pasal 22 UU Perlindungan Konsumen tersebut:
Pertama, dikatakan sebagai kasus pidana, apabila unsur-unsur suatu tindak pidana  sesuai  dengan  sistem  pidana  telah  dijalankan,  seperti  penyidikan, penuntutan suatu tindak pidana di bidang Perlindungan Konsumen.
Kedua, kasus pidana yang dimaksudkan dalam Pasal 22 UU Perlindungan Konsumen  tersebut  berkaitan  dnegan  ketentuan-ketentuan  Pasal  19  Ayat  (4), Pasal  20,  dan  Pasal  21  UU  Perlindungan  Konsumen  menegaskan  bahwa pemberian  ganti  kerugian  oleh  pelaku  usaha  atas  kerugian  konsumen  akibat mengkonsumsi  atau  jasa  tidaklah  menghapuskan  kemungkinan  tuntutan  pidana berdasarkan  pembuktian  terbalik  tentang  ada  tidaknya  unsur  kesalahan.  Salah satu  bagian  penting  dalam  penyelesaian  sengketa  perdata  konvensional,  adalah beban  pembuktian  (bewijslast/burden  of proof).  Kepada  pihak  mana  ditetapkan beban  pembuktian  apabila  timbul  suatu  perkara.  Keliru  menetapkan  beban pembuktian  dapat  menyebabkan  kerugian  terhadap  pihak  yang  dibebani,  dan memberi keuntungan kepada pihak yang lain.
Untuk  menghindari  kesalahan  pembebanan  pembuktian  yang  tidak proporsional,  sehingga  merugikan  kepantingan  pihak  lainnya,  maka  dalam menerapkan  beban  pembuktian  harus  dilihat  kasus  perkasus,  menurut  keadaan yang  konkret,  dan  perlu  dipahami  prinsip  dan  praktik  yang  berkenaan  dengan penerapannya.
Pasal 19 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen menentukan bahwa pelaku usaha  bertanggungjawab  memberikan  ganti  kerugian  atas  kerusakan, pencemaran  dan/atau  kerugian  konsumen  akibat  mengonsumsi  barang  dan/atau jasa  yang  dihasilkan  atau  diperdagangkan,  dengan  bentuk  ganti  kerugian  yang ditentukan dalam pasal 19 Ayat (2) UU Perlindungan Konsumen. Jika dikaitkan dengan Pasal 1246 KUH Perdata ganti kerugian terdiri dari 2 (dua) factor, yaitu:
a. Kerugian yang nyata-nyata diderita, dan
b. Kerugian lainnya, atau keuntungan yang seharusnya diperoleh.
C. Proses  Penyelesaian  ganti  rugi  terhadap  dana  nasabah  yang  dirugikan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat bank.
Ketentuan  dalam  Pasal  2  Ayat  (2)  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor 7/7/PBI/2005  tentang  Penyelesaian  Pengaduan  Nasabah,  sebagaimana  telah diubah  dengan  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  10/10/PBI/2008  (selanjutnya disebut  PBI-Penyelesaian  Pengaduan  Nasabah)  telah  mewajibkan  semua  Bank umum  dan  Bank  Perkreditan  Rakyat  untuk  menyelesaikan  setiap  pengaduan yang  diajukan  nasabah  dan/atau  perwakilan  nasabah.  Maka,  setiap  nasabah disini, selain pihak yang menggunkan jasa bank, termasuk pula pihak yang tidak
memiliki  rekening  namun  memanfaatkan  jasa  bank  untuk  melakukan  transaksi keuangan  (walk-in  customer).  Hal  ini  berarti  bahwa  setiap  pengguna  jasa  bank baik  yang  memiliki  rekening  ataupun  pengguna  jasa  bank  untuk  melakukan transaksi keuangan dapat pula mengajukan pengaduan.
Model  penyelesaian  sengketa  melalui  pengaduan  nasabah,  dalam  struktur penyelesaian  sengketa  perlindungan  konsumen  termasuk  penyelesaian  secara damai  di  luar  pengadilan  sebagaimana  dinmanfaatkan  dalam  UU  Perlindungan Konsumen.  Secara  Prosedural,  konsep  “Pengaduan  Nasabah”  haruslah berlandaskan  pada  filosofis  keseimbangan  kedudukan  nasabah  bank  sebagai konsumen  dan  pihak  perbankan.  Reulasi  proses  penyelesaiannya  harus menjaminb  bahwa  proses  penyelesaian  tersebut  tidak  semakin  memperlihatkan posisi  pelaku  usaha  sebagai  pihak  yang  kuat  dan  pihak  nasabah  sebagai konsumen  datang  mengadu  dalam  posisi  meminta-minta  belas  kasihan  kepada pihak bank. Oleh karena itu, apabila mekanisme penanganan pengaduan nasabah ini  merupakan  wujud  integrasi  dan  harmonisasi  hukum  perbankan  dan perlindungan  konsumen,  maka  ada  jaminan  bahwa  regulasi  tersebut dimaksudkan untuk menempatkan kedua belah pihak secara seimbang.
Berkenaan  dengan  keberadaan  unit  dan/atau  fungsi  khusus  penyelesaian pengaduan  nasabah,  ketentuan  dalamPasal  5  PBI-Penyelesaian  Pengaduan Nasabah mewajibkan Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat mempublikasikan kepada Masyarakat secara tertulis dan/atau elektronis. Menurut PBI-Penyelesaian Pengaduan Nasabah, nasabah dapat mengajukan  atau  mengajukan  atau  menyampaikan  pengaduan,  bisa  secara tertulis  dan/atau  lisan,  yang  berisikan  penjelasan  inti  permasalaha  yang  akan diadukan dan apa yang akan diharapkan dari bank.
Menurut  Rachmadi  Usman,  terdapat  dua  cara  yang  dapat  ditempuh nasabah untuk mengajukan pengaduan, yaitu:
1. Secara lisan
a. Diajukan  secara  langsung  ke  kantor  bank  terdekat,  kantor  bank  tempat nasabah membuka rekening atau kantor bank temapat nasabah melakukan transaksi keuangan;
b. Melalui telepon, termasuk call center (layanan 24 jam) yang tersedia.
2. Secara tertulis
a. Membuat  dan  menyampaikan  surat  resmi  dengan  jelas  serta  dengan mengungkapkan  kronologis  dan  lokasi  terjadinya  permasalahan,  baik diantar  langsung,  atau  dikirim  melalui  faksmili  atau  melalui  pos  ke  bank yang bersangkutan;
b. Melalui e-mail atau website bank;
c. Melalui sarana elektroniklainnya;
d. Mengisi formulir pengaduan yang tersedia pada setiap kantor bank;
e. Pengaduan  secara  tertulis  wajib  dilengkapi  fotocopi  identitas  dan Dokumen pendukung lainnya yang mendasari transaksi keuangan.

## Pertanggungjawaban Korporasi Bank dan Penyelesaian Ganti Rugi Terhadap Nasabah
Pengaduan  nasabah  tersebut  dapat  disampaikan  kepada  kantor  bank terdekat,  kantor  bank  tempat  nasabah  membuka  rekening  atau  kantor  bank tempat nasabah melakukan transaksi keuangan. Ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) PBI-Penyelesaian Pengadaan nasabah, menetapkan baha penerimaan pengaduan nasabah dapat dilakukan pada setiap kantor bank dan tidak terbatas hanya pada kantor  bank  tempat  nasabah  membuka  rekening  dan/atau  kantor  bank  tempat nasabah  melakukan  transaksi  keuangan.  Jadi,  seluruh  kantor  bank  yang bersangkutan dapat menerima pengaduan nasabah.
Terdapat  akibat  hukum  dari  kejahatan  dibidang  perbankan  sehingga  bank dikategorikan  sebagai  bank  bermasalah.  Dalam  hal  ini  diajukan  beberapa mekanisme  yang  dipergunakan  dalam  rangka  perlindungan  dana  nasabah  bank sebagai berikut:
a. Pembuatan Peraturan Baru
b. Pelaksanaan Peraturan yang Ada
c. Perlindungan Nasabah deposan lewat lembaga asuransi deposito
d. Memperketat perizinan bank
e. Memperketat pengaturan dibidang kegiatan bank
f. Memperketat pengawasan bank

## Kesimpulan
Bentuk hubungan hukum bank dan nasabah penyimpan dana dapat terlihat dari hubungan yang muncul dari produk-produk perbankan seperti deposito, tabungan, giro, dan sebagainya. Dalam hal ini bank menempatkan dirinya sebagai peminjam dana milik Masyarakat  (para  penanam  dana).  Bentuk    hubungan  hukum  itu,  dapat  tertuang  dalam bentuk peraturan bank yang bersangkutan dan syarat-syarat umum yang harus dipatuhi oleh setiap nasabah penimpan dana.
Pertanggungjawaban  setiap  korporasi  bank  terhadap  nasabah  bank  yang dirugikan  akibat  dari  perbuatan  penyimpangan  (pelanggaran)  yang  dilakukan  oleh pejabat  bank,  dalam  hal  ini  harus  diketahui  terlebih  dahulu  bahwa  korporasi  dalam melakukan perbuatan adalah selalu diwakili atau melalui perbuatan pengurursnya, untuk mempertanggungjawabkan  perbuatan  pengurusnya,  untuk  mempertanggungjawbakan perbuatan  pengurus  tadi  tersebut,  maka  digunakan  teori  identifikasi  yang  secara  garis besar mengemukakan  agar  suatu korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban , maka orang    yang  melakukan  perbuatan  melanggar  hukum  atau  kejahatan  harus  dapat diidentifikasi  terlebih  dahulu.  dengan  demikian  pertanggungjawaban  korporasi  baru dapat  dibenar-benar  di  bebankan  kepada  korporasi  apabila  perbuatan  pidana/kejahatan oleh pengurus korporasi tersebut dilakukan oleh orang yang merupakan directing mind dari  korporasi  tersebut.  Teori  identifikasi  memberikan  penjelasan  bahwa  apabila seseorang diberi wewenang untuk bertindak atas nama dan selama  menjalankan usaha korporasi  tersebut,  maka    unsur men  rea yang  ada  dalam  diri  seseorang  tersebut dianggap  sebagai  unsur men  rea bagi  korporasi,  sehingga  korporasi  harus bertanggungjawab  atas    perbuatan  yang  dilakukan  oleh  seorang  pejabat  didalam
korporasi  sepanajang  ia  melakukannya    dalam  ruang  lingkup  kewenangan  atau  dalam urursan transaksi korporasi.
Model  penyelesaian  ganti  rugi  terhadap  dana  nasabah  yang  dirugikan  akibat perbuatan menyimpang  (pelanggaran)  yang  dilakukan  oleh  pejabat  bank.  Penyelesaian ganti  rugi  dalam  hal  tersebut,  dilakukan  dengan  cara  menempuh  upaya  non  litigasi maupun  litigasi,  dalam  hal  ini  dapat  ditempuh  melalui  pengaduan  nasabah  ke  bank tempat  dia  buka  rekening  dan  tembusan  pengaduan  tersebut    ke  Bank  Indonesia, terhadap  nasabah  yang  tidak  puas  terhadap  penyelesaian  melalui  bentuk  pengaduan, maka  nasabah  dapat  menempuh  upaya  mediasi  melalui  arbitrase  ataupun  lembaga mediasi  perbankan  yang  dibentuk  oleh  asosiasi  perbankan  ,  dan  apabila  nasabah  tetap tidak  puas  dengan  model  penyelesaian  melalui  mediasi  bank,  maka    nasabah  dapat menyelesaiakan  sengketa  ke  BPSK,  maupun  gugatan  perdata  di  pengadilan  atas  dasar wanprestasi.
Pertanggungjawaban Korporasi Bank dan Penyelesaian Ganti Rugi Terhadap Nasabah Penyimpanan Dana yang Dirugikan

## BIBLIOGRAFI
Ali,  M.  (2008). Kejahatan  korporasi:  Kajian  relevansi  sanksi  tindakan  bagi penanggulangan kejahatan korporasi . Arti Bumi Intaran.
Arief, B. N. (2003). Kapita selekta hukum pidana . Citra Aditya Bakti.
Asikin,  Z.  (2004). Amiruddin,  Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum .  Jakarta:  Raja Grafindo Persada.
Bako,  R.  S.  H.  (1994). Hubungan  bank  dan  nasabah  terhadap  produk  tabungan  dan deposito:  suatu  tinjauan  hukum  terhadap  perlindungan  deposan  di  Indonesia dewasa ini .
Ibrahim,  J.  (2003). Pengimpasan  Pinjaman  (Kompensasi)  dan  Asas  Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kredit Bank . Utomo.
Ibrahim,  J.  (2004). Kartu  kredit:  dilematis  antara  kontrak  dan  kejahatan .  Refika Aditama.
Indonesia,  P.  R.  (1998). Undang-undang  Republik  Indonesia  nomor  10  tahun  1998 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan . BP. Cipta Jaya.
Kagramanto,  I.  B.  (2007).  Eksistensi  Lembaga  Penjamin  Simpanan  dalam  Sistem Perbankan Nasional. Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada , 19 (3).
Pramono,  W.  (2013).  Pertanggungjawaban  pidana  korporasi  hak  cipta. Bandung: Alumni .
Remmelink,  J.,  &  Moeliono,  T.  P.  (2003). Hukum  pidana:  komentar  atas  pasal-pasal terpenting  dari  kitab  undang-undang  hukum  pidana  belanda  dan  padanannya dalam kitab undang-undang hukum pidana indonesia . Gramedia Pustaka Utama.
Sjahdeini,  S.  R.  (1993). Kebebasan  berkontrak  dan  perlindungan yang  seimbang bagi para pihak dalam perjanjian kredit bank di Indonesia . FH-UI.
Susanto,  M.  (n.d.). Kedudukan  Dana  Aspirasi  Dewan  Perwakilan  Rakyat  dalam Ketatanegaraan Indonesia .
Tyree, A. L. (1990). Banking law in Australia . Butterworths.
Usman,  R.  (2001). Aspek-aspek  hukum  perbankan  di  Indonesia .  Gramedia  Pustaka Utama.