# Korespondensi: Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan Institut Teknologi Bandung E-mail: trisnaputraferry@gmail.com
Tersedia online di: http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/jkpt

## STRATEGI DALAM TATA KELOLA MARITIM KEPULAUAN TERLUAR SEBAGAI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL DALAM PERSPEKTIF KEAMANAN MARITIM

## STRATEGY IN MARITIME GOVERNANCE OF THE OUTER ISLANDS AS A NATIONAL STRATEGY IN A MARITIME SECURITY PERSPECTIVE
Ferry Trisnaputra 1
1 Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan Institut Teknologi Bandung
Jl. Ganesha 10, Bandung
E-mail: trisnaputraferry@yahoo.com
(Diterima: 16 Desember 2022; Diterima setelah perbaikan: 7 Januari 2023; Disetujui: 9 Januari 2023)

## ABSTRAK
Sejumlah besar pulau-pulau terluar Indonesia ternyata mampu menegakkan kedaulatan teritorial negara, mencegah berbagai penyelundupanndan pencurian kekayaan sumberdaya kelautan Indonesia. Aktivitas ekonomi pulau-pulau kecil terluar mampu mendukung perkembangan ekonomi kawasan perbatasan dan menjaga kesinambungan peluang usaha apabila dikelola dengan baik. Disisi lain, situasi pulau-pulau terpencil dan terluar yang tak berpenghuni seringkali berujung pada tingginya kasus pencurian ikan oleh nelayan asing akibat minimnya pengawasan sumberdaya oleh pemerintah. Tujuan penelitian untuk menelaah implementasi kebijakan tata kelola pulau-pulau terluar yang merupakan satu kesatuan pembangunan wilayah NKRI. Penelitian dilakukan secara kualitatif melalui penelaahan literatur. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan pulau-pulau terluar di Indonesia yang bersinggungan dengan batas wilayah negara tetangga diharapkan mampu menggambarkan kondisi terkini pulau-pulau terluar tersebut. Pulau-pulau terluar yang bersinggungan dengan negara tetangga menjadi manifestasi terpenting dari kedaulatan teritorial suatu negara. Wilayah perbatasan negara memainkan peran penting dalam menentukan batas wilayah, eksploitasi sumber daya alam, menjaga keamanan dan keutuhan wilayah.

## KATA KUNCI: tata kelola maritim, kawasan strategi nasional, keamanan maritim

## ABSTRACT
Many of Indonesia’s outermost islands are able to maintain the country’s territorial sovereignty and prevent various smuggling and theft of Indonesia’s maritime assets. The small outermost islands have a positive impact on the economic development of the border regions and maintain the diverse opportunities that exist if properly managed. This situation has proven detrimental to conditions in areas where the most remote islands are still uninhabited and without government oversight, often leading to theft of fish by foreign fishermen. The purpose of the research is to study the implementation of administrative policies on the outermost islands, which are an integral part of the development of the entire territory of the Republic of Indonesia. The study was conducted qualitatively through a literature review. To provide an overview of the status of Indonesia’s outermost islands, the implementation of the policy for the management of Indonesia’s outermost islands with neighboring countries is proposed. The outlying islands are the most important manifestation of a country’s territorial sovereignty. Borders play an important role in defining territorial boundaries, exploiting natural resources, and maintaining security and territorial integrity.
KEYWORDS: maritime governance, national strategic area, maritime security

## PENDAHULUAN
Negara Kepulauan Indonesia saat ini memiliki 17.000 pulau, yang di dalamnya pulau pulau perbatasan terluar dan bersinggungan dengan negara lain, membentuk kepulauan Indonesia yang memiliki garis pantai sepanjang 81.000 km. Sesuai Perpres No. 78 Tahun 2005, Indonesia memiliki 92 pulau terluar, mayoritas tidak berpenghuni dan berbatasan dengan lebih dari 10 negara (Presiden Republik Indonesia, 2005). Letak geografis Negara Kesatuan Republik In- donesia (NKRI) yang strategis dan sebaran pulau-pulau yang didominasi oleh kepulauan kecil di area perbatasan negara, menjadikan Indonesia memerlukan perhatian khusus dalam pengawasan kekayaan sumberdaya alamnya. Beberapa kasus kejahatan lintas negara seperti pencurian ikan dan perlintasan satwa dilindungi tanpa izin menjadi contoh kasus kejahatan di perbatasan negara yang sering kali ditemukan.
Meskipun demikian, keberadaan pulau-pulau kecil terluar tersebut tidak hanya menjadi wilayah terjadinya kejahatan lintas batas, namun pulau-pulau kecil terluar yang jumlahnya tersebar tersebut juga dapat berperan strategis untuk memperkuat pengawasan negara atas kedaulatan teritorial dan perdagangan, serta mencegah pencurian sumber daya laut Indonesia. Pulau-pulau terluar, jika dikelola secara optimal, diyakini mampu mendorong pembangunan ekonomi di wilayah perbatasan namun tetap menjaga kelestarian kekayaan alam daerah. Pada kenyataannya, kondisi ini berbeda jika dibandingkan dengan keadaan sebenarnya, di mana pulau-pulau terluar belum tertangani dengan baik, sehingga sering muncul kegiatan penangkapan ikan oleh kapal ikan asing (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2017). Pada tahun 2021, Kapal Pengawas KKP telah berhasil menangkap 167 kapal nelayan pelanggar, sekitar 28% diantaranya (53 kapal) merupakan kapal ikan asing (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2022).
Kegiatan eksekutif pemerintahan negara yaitu pelaksanaan fungsi pemerintahan. Fungsi pemerintahan meliputi beberapa fungsi yaitu perlindungan, pertahanan, penegakan hukum, pembangunan, pemberdayaan, pelayanan, dan hubungan antar pemerintah. Dari perspektif fungsi perlindungan, pelaksanaan kebijakan negara untuk mengelola wilayah perbatasan kepulauan terluar seyogyanya memberikan manfaat optimal bagi aspek budaya, sosial, ekonomi - sosial dan politik – sosial, serta menjaga semua sumberdaya dan kekayaan negara di perbatasan. Untuk menjalankan peran dan fungsi pertahanan, wujud penerapan tata kelola pulau perbatasan negara semestinya mampu mencapai pertahanan negara dan bangsa secara utuh, memelihara ketahanan masyarakat, termasuk di dalamnya seluruh
unsur ipoleksosbudhankamnas (Redjo & As’ari, 2017).
Demikian pula dengan upaya penegakan hukum terhadap pencurian dan penggerusan batas negara, pelanggaran kedaulatan negara, pencurian barang milik negara, serta kejahatan antar negara, dapat dioptimalkan melalui fungsi kebijakan pengelolaan pulau-pulau terluar. Sementara dalam aspek pelaksanaan fungsi pembangunan, terlaksananya kebijakan pengelolaan pulau-pulau terluar diharapkan mampu mendorong percepatan ketersediaan infrastruktur wilayah dan tercapainya kesejahteraan masyarakat. Capaian-capaian ini akan semakin mengobarkan semangat nasionalisme setiap masyarakat yang tinggal di perbatasan. Untuk fungsi pemberdayaan, pemanfaatan pulau yang berbatasan dengan negara tetangga idealnya mampu memotivasi, memberdayakan individu, kelompok masyarakat dan organisasi masyarakat perbatasan untuk menjadi prioritas dan berperan aktif dalam pelestarian lingkungan hidup, yang pada akhirnya menggambarkan kemajuan negara Indonesia di titik-titik perbatasan negara tetangga.
Sebagai bagian dari manfaat pelayanan, implementasi undang-undang yang mengatur pulau- pulau terluar sangat ideal untuk memastikan peningkatan pendapatan, kesehatan masyarakat, dan pendidikan, serta pertumbuhan sumber daya swasta dan publik untuk memungkinkan partisipasi aktif dalam pemerintahan. Pelaksaaan kebijakan pengelolaan pulau- pulau terluar diharapkan dapat memicu berkembangnya hubungan sosial, ekonomi, dan budaya, serta hubungan antar warga kawasan perbatasan.
Masih ditemukannya permasalahan tata kelola maritim pulau-pulau terluar seperti belum terlaksananya fungsi-fungsi pemerintahan di kawasan perbatasan, menjadi penting untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut dalam kerangka rumusan strategi tata kelola keamanan maritim. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi dalam tata kelola maritim kepulauan terluar sebagai kawasan strategi nasional dalam perspektif keamanan maritim.

## BAHAN DAN METODE
Metodologi penelitian yang dilakukan adalah dengan pendekatan kualitatif. Data dan informasi yang diperoleh bersifat deskriptif, dapat berasal dari ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari or- ang (subyek) itu sendiri (Furchan, 1992). Adapun analisis yang digunakan dalam menjawab permasalahan penelitian adalah dengan kajian literatur terhadap sumber-sumber ilmiah yang relevan. Permasalahan penelitian berfokus pada strategi dalam tata kelola maritim kepulauan terluar sebagai kawasan strategi nasional dalam perspektif keamanan maritim. Kajian
terhadap pustaka dan sumber lainnya dianalisis dan hasilnya diuraikan dan dibahas yang menjadi jawaban terhadap permasalahan.

## HASIL DAN BAHASAN

## Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT)
Pulau-pulau kecil terluar didefinisikan sebagai pulau dengan luas   2000 km 2 dengan titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional (Peraturan Pemerintah R.I No. 62 tahun 2010). Pulau-pulau terluar diatur pemanfaatannya oleh pemerintah NKRI dan menjadi bagian integral dalam pembangunan nasional. Gambaran umum status pulau terluar Indonesia mengacu pada tinjauan terhadap implementasi kebijakan yang mengatur pulau terluar Indonesia dan negara tetangga. Pengelolaan pemerintahan negara tampaknya memperlakukan keberadaan pulau-pulau terjauh di perbatasan negara sebagai fenomena tersendiri. Pulau-pulau kecil Indonesia memiliki nilai strategis secara kewilayahan maupun fungsinya. (Bengen, 2013).
Perbatasan adalah ekspresi paling penting dari kedaulatan teritorial suatu negara. Pengelolaan wilayah perbatasan memainkan fungsi strategis dalam menentukan batas-batas wilayah, pemanfaatan sumber daya alam, serta memastikan keamanan dan keutuhan wilayah (Sutisna et al., 2010). Sebagai wilayah dengan sebaran geografis yang terdiri lebih dari 17.000 pulau besar dan kecil, Indonesia menjadi negara dengan garis pantai terpanjang di dunia. Di sisi lain, NKRI juga memiliki daratan dengan luas mencapai 1.922.570 km 2 di mana luas wilayah perairannya hampir dua kali lipat luas daratan yakni 3.257.483 km 2 (tanpa memperhitungkan luas kawasan Zona Ekonomi Ekslusif). Jika luas laut Indonesia memasukkan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif, maka perairan laut Indone- sia mencapai luas lebih dari 7,9 juta km 2 . Wilayah laut dan darat Indonesia berbatasan dengan beberapa negara tetangga. Wilayah darat Indonesia di antaranya berbatasan langsung dengan negara Timor Leste, Papua New Guinea, dan Negara Kerajaan Malaysia, yang masing-masing berada di tiga pulau utama yaitu pulau Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Kalimantan. Secara umum, wilayah daratan dan laut Indonesia berbatasan langsung dengan pulau dan perairannya yang meliputi tiga pulau utama, empat propinsi dan lima belas kabupaten/kota, dengan karakteristik batas-batas wilayah yang berbeda. Kondisi sosial, ekonomi, dan budaya negara-negara yang berbatasan dengan Indo- nesia juga berbeda-beda. Di sisi lain, perairan Indo- nesia, berbatasan dengan sepuluh negara: di antaranya Malaysia, Singapura, Thailand, India, Vietnam, Filipina,
Republik Palau, Timor-Leste, Papua Nugini (PNG), dan Australia. Zona batas laut umumnya merupakan pulau terluar yang terdiri dari total 92 pulau. Beberapa di antaranya cenderung bermasalah dengan negara tetangga sehingga memerlukan perencanaan dan pengelolaan yang lebih intensif (Chen et al., 2014; Patriadi, 2010). Selain itu, situasi yang sering memanas di Laut Natuna Utara akibat klaim sepihak China menimbulkan masalah sekaligus tantangan bagi kedaulatan maritim Indonesia, khususnya hubungan diplomatik China dengan negara-negara ASEAN (Leong & Ku, 2005).
Pengelolaan pulau terluar diatur dengan Kepres No. 78/2005 tentang Pengelolaan Pulau Terluar. Keputusan presiden ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara di wilayah perbatasan dengan fokus pada pembangunan ekonomi, sumber daya manusia, pertahanan, budaya, hukum, dan kemananan negara yang komprehensif. Terbitnya Perpres ini juga mempertimbangkan peran strategis pulau-pulau terluar Indonesia sebagai titik tolak pangkal kepulauan Indonesia yang menentukan batas wilayah perairan Indonesia, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), dan landas kontinen.
Kebijakan Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar Indonesia dimaksudkan untuk:
a. Sebagai titik pertahanan NKRI terluar, menciptakan stabilitas keamanan kawasan, keamanan negara, kebangsaan, dan memelihara keutuhan wilayah.
b. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.
c. Meningkatkan kesejahteraan melalui pemberdayaan masyarakat.
Dalam pelaksanaannya, pemanfaatan wilayah terluar berpegang pada prinsip-prinsip: a) Wawasan Nusantara, b) berkelanjutan, c) berbasis masyarakat, d) Pengelolaan pulau-pulau kecil terluar mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah. (Pasal 4) Pengelolaan pulau-pulau kecil terluar dilakukan secara terpadu antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang-bidang: a). sumberdaya alam dan lingkungan hidup; b). infrastruktur dan perhubungan; c). pembinaan wilayah; d). pertahanan dan keamanan; e). ekonomi, sosial, dan budaya.
Di dalam implementasi pegelolaannya, Peraturan Presiden (Perpres) No. 12 Tahun 2010 tentang Badan Pertahanan Nasional mengatur lebih rinci terkait struktur dan fungsi, strategi, program dan kegiatan pengelolaan pulau lepas pantai dan pengelolaan perbatasan. Perpres ini juga secara sistematis dan terperinci mengatur implementasi Perpres No. 62
≤
Strategi dalam tata kelola maritim kepulauan terluar... (Trisnaputra)
Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT). Di dalam Perpres 62/2010, Pulau kecil didefinisikan sebagai pulau seluas kurang lebih 2.000 km 2 dan merupakan satuan ekologi pulau-pulau; sementara pulau terluar merupakan pulau yang titik pangkal koordinat geografisnya menghubungkan garis pangkal maritim nusantara menurut hukum internasional dan domestik. Selain mengatur definisi pulau terluar dan pulau kecil, Perpres 62/2010 juga mengatur definisi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (selanjutnya disebut KSNT) yang merupakan kawasan terkait dengan kedaulatan negara, pengelolaan lingkungan hidup, dan/atau Warisan Dunia. Pengembangan KSNT merupakan prioritas utama kepentingan nasional.
Sebagai bagian dari upaya pengelolaan, maka dilakukan pembinaan PPKT yang merupakan kegiatan pengembangan perairan hingga12 mil laut dari garis pantai dan kekayaan alam yang ada di dalamnya, sebagai upaya mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masyarakat di PPKT diharapkan dapat berpartisipasi sebagai suatu bagian yang tak terpisahkan, baik fisik maupun non fisik, secara langsung maupun tidak langsung, sukarela dan non- sukarela. Segala rangkaian pelaksanaanya berada di bawah kewenangan Presiden Republik Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan eksekutif. Sementara itu, pemerintah daerah melalui pejabat pemerintah daerah seperti gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mendukung pengelolaan PPKT. Sebagai institusi kementerian yang diberikan kewenangan oleh Presiden, Kementerian Kelautan dan Perikanan ditunjuk menjadi pelaksana kegiatan pengelolaan PPKT.
Dukungan pemerintah daerah juga sangat diperlukan dalam upaya pemanfaatan pulau-pulau kecil terluar. Dalam hal ini, pemerintah daerah berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Peran strategis PPKT sebagai bagian Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT) dimaksudkan untuk melindungi kedaulatan NKRI. Oleh karenanya, pemanfaatannya mesti dibuat berdasarkan rencana tata ruang yang mendapatkan pertimbangan Menteri/Pimpinan Instansi Pemerintah terkait. Terdapat Peraturan Presiden lainnya yakni Perpres No. 26 Tahun 2008 yang menetapkan kawasan perbatasan sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN). Pusat kegiatan ini mempertimbangkan kemajuan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan hidup dengan tetap berpatokan pada terpenuhinya penataan ruang yang baik.
Penetapan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) di masing-masing kawasan perbatasan
dimaksudkan sebagai pusat pembangunan dan hub (penghubung) kawasan perbatasan. PKSN merupakan kawasan perkotaan dimaksudkan untuk memfasilitasi pembangunan kawasan perbatasan negara. Pengembangan PKSN bertujuan sebagai penghubung dan penyedia pelayanan yang diperlukan bagi pengembangan kegiatan masyarakat di kawasan perbatasan, termasuk pelayanan kegiatan lintas batas. Dalam pejelasan Perpres No. 26/2008, kriteria Pusat Operasi Strategis Nasional (PKSN) ada tiga peran utama bagi kawasan perbatasan diantaranya fungsi pintu gerbang internasional ke negara tetangga; pusat transportasi utama yang menghubungkan lingkungan; pusat kekuatan pendorong ekonomi.
Mengacu pada Kepres No 78/2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Terluar, terdapat kurang lebih tujuh belas kementerian/departemen yang memiliki peran tumpang tindih dalam implementasi pengelolaan kawasan perbatasan dan pulau kecil terluar. Banyaknya organisasi yang berperan setara di saat bersamaan, dikhawatirkan akan menyulitkan koordinasi antar lembaga pemerintah. Hal ini juga berarti belum adanya institusi yang berperan struktural dan fungsional sentral dalam mewujudkan misi dan visi organisasi di pulau kecil terluar yang menjadi gerbang dan batas negara (Lestari, 2003). Pada akhirnya, kondisi ini menggambarkan bahwa pembangunan pulau-pulau terpencil kurang mendapat perhatian. Kelemahan dalam mengelola pulau-pulau kecil lepas pantai adalah kelemahan dalam administrasi pemerintah yang berusaha memobilisasi sumber daya organisasi untuk terlibat dalam pengelolaan pulau-pulau kecil untuk berbagai otoritas. Banyaknya lembaga membuat tata kelola menjadi tidak terkendali, karena masing-masing kementerian atau departemen bekerja berdasarkan hasil program kerja lembaga tersebut. Lemahnya upaya pengelolaan sebagian besar pulau terpencil disebabkan oleh: (1) belum adanya pusat kendali atau kewenangan pengelolaan pulau-pulau kecil lepas pantai dari segi fungsi dan struktur; (2) Pembangunan terhambat karena keterbatasan sumber daya, terutama pendanaan atau dukungan finansial, karena anggaran masih dibagi- bagi antar lembaga pemerintah. (3) Peran Pemerintah Daerah. (4) Partisipasi Swasta. Pemerintah harus mendorong keterlibatan pihak swasta dalam pengelolaan pulau-pulau kecil lepas pantai yang dikembangkan menjadi kawasan ekowisata bahari. (5) menarik kehadiran perguruan tinggi; Alasan mengapa universitas dapat terlibat dalam pengelolaan pulau- pulau terpencil adalah karena tidak hanya menjadi tempat penelitian pembangunan perbatasan, tetapi juga meningkatkan kesadaran nasionalisme di kalangan generasi muda. Kondisi seperti itu dijumpai di banyak negara yang menguasai pulau-pulau terpencil. Misalnya, Inggris mengatur pulau-pulau terpencil
dengan membentuk komunitas, mendirikan pangkalan militer, dan melibatkan universitas dalam pengelolaannya. Potensi pulau-pulau terpencil dapat dilestarikan dan dieksploitasi jika pemerintah dapat secara serius mengendalikan pulau-pulau lepas pantai mereka dan berpartisipasi dalam meningkatkan potensi penuh perairan mereka.
Potensi geo-budaya badan air dan pulau-pulau terpencil juga harus dimanfaatkan untuk memperkuat pertahanan terhadap gangguan keamanan. Oleh karena itu, diplomasi maritim sebagai salah satu pilar utama dalam pembangunan keamanan maritim Indonesia perlu menjadi perhatian utama (Nugraha & Sudirman, 2016). Pembangunan ekonomi di pulau-pulau terpencil dan daerah perbatasan harus tumbuh dan didukung oleh stabilitas keamanan dan pertahanan. Untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maritim dunia, aspek ekonomi dan keamanan tidak dapat dipisahkan dan saling mendukung (Syahrin, 2018).

## Strategi Tata Kelola Pulau – Pulau Kecil Terluar
Menurut Desriani & Rani (2014), kajian strategi pertahanan wilayah pulau terluar Indonesia menemukan bahwa pulau-pulau terluar Indonesia dapat menerapkan strategi safety belt (sabuk pengaman) yaitu pengelolaan wilayah perbatasan antar negara secara sinergis dan terintegrasi dengan tujuan mampu menyelenggarakan antar pembangunan ekonomi peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat dengan kepentingan pertahanan dan keamanan. Terkait dengan tipologi sabuk pengaman dan pertahanan batas pemanfaatan ruang, bentuknya cenderung berlapis sebagai berikut:
1. Lapisan terluar ( ring) sebagai zona penyangga yang membentuk batas antara kota pertahanan dengan dunia luar.
2. Lapis kedua terdiri dari zona pendukung, yaitu zona perumahan dan infrastruktur berupa kompleks perumahan militer dengan fasilitas umum dan sosial.
3. Kelas inti dan menengah sebagai zona pangkalan militer
4. Terdapat gerbang untuk melindungi lapisan inti dan lapisan lainnya dengan baik.
Selain dengan konsep safety belt yang juga perlu diperhatikan adalah penempatan TNI Angkatan Laut dan Pos Angkatan laut yang menjaga di perbatasan yaitu dengan melakukan fungsi-fungsi pokok TNI untuk menjaga perbatasan. Selain bentuk penjagaan terhadap pulau-pulau terluar yang perlu menjadi perhatian, masyarakat bersama dengan pemerintah pusat dan daerah harus bersinergi dan seirama, membangun kerjasama efektif dalam mengelola
sumber daya alam yang terdapat di wilayah-wilayah perbatasan, sehingga ekonomi masyarakat tumbuh dengan baik.

## KESIMPULAN
Berbagai inisiatif pengelolaan perbatasan negara termasuk di dalamnya pengelolaan pulau terluar- terpencil dapat dipertimbangkan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat perbatasan, pertahanan dan keamanan negara, serta kepentingan pembangunan ekonomi dan geopolitik yang lebih luas, namun tetap sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Potensi yang ada di pulau-pulau terpencil dapat dimanfaatkan secara optimal namun tetap lestari jika pemerintah dapat secara serius mengelola pulau-pulau lepas pantai dengan cara meningkatkan seluruh potensi yang ada di wilayah tersebut. Masyarakat tidak hanya terlibat langsung dalam pemeliharaan pertahanan dan keamanan nasional tetapi juga terlibat dalam perlindungan dan pemanfaatan sumber daya alam sehingga memajukan perekonomian masyarakat perbatasan dan nasional.

## DAFTAR PUSTAKA
Bengen, D. (2013). Forum Diskusi Indonesia Maritime Institure. Jakarta.
Chen, J., Gleason, A., Nabbs-Keller, G., Sambhi, N., Springer, N., & Tanu, D. (2014). New Perpective on Indonesia: Understanding Australia’s Closest Asian Neighbour. Perth: Perth USAsia Centre.
Desriani, & Rani, F. (2014). Strategi Pertahanan Wilayah Pulau Terluar Indonesia terhadap Malaysia (Kasus Pulau Jemur di Provinsi Riau). Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 1(1), 1-15.
Furchan, A. (1992). Pengantar Metode Penelitian Kualitatif. Surabaya: Usaha Nasional.
Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2017). Berita dan Siaran Pers.
Leong, H. K., & Ku, S. (2005). China and Southeast Asia: Global Changes and Regional Challenges. singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
Lestari, P. (2003). Kebijakan dan strategi nasional pengelolaan pulau-pulau kecil. Jakarta: Direktorat Jenderal Pesisir dan Pulau-pulau kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan.
Nugraha, M. H., & Sudirman, A. (2016). Maritime Di- plomacy Sebagai Strategi Pembangunan Keamanan Maritim Indonesia. Jurnal Wacana Politik, 1(2), 175- 182.
Patriadi, H. B. (2010). Isu Perbatasan: Memudarnya ‘Imagined State?, dalam Mengelola Perbatasan In- donesia Didunia Tanpa Batas, Isu, Permasalahan dan Pilihan Kebijakan. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Strategi dalam tata kelola maritim kepulauan terluar... (Trisnaputra)
Presiden Republik Indonesia. (2005). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar. Presiden Republik Indonesia. (2010). Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2010 Tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar.
Presiden Republik Indonesia. (2010). Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan.
Redjo, S. I., & As’ari, H. (2017). Pengelolaan Pemerintah dalam Pengaturan Pulau-Pulau Kecil Terluar Indonesia. Jurnal Agregasi Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi, 5(2), 174-202.
Sutisna, S., Lokita, S., & Sumaryo. (2010). Boundary Making Theory dan Pengelolaan Perbatasan di In- donesia. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Syahrin, M. N. (2018). Kebijakan Poros Maritim Jokowi dan Sinergitas Strategi Ekonomi dan Keamanan Laut Indonesia. Indonesian Prespective, 3(1), 1-
17.