## PERTARUNGAN SIMBOLIK DALAM WACANA BANTUAN KHUSUS MAHASISWA

## M. Jazery
Fakultas Tarbiyah STAIN Tulungagung e-mail: abahfuad69@yahoo.com
Abstract This study aims to describe forms of, strategies in, and factors causing symbolic conflicts in the discourse of Special Aids for Students (SAS). The data sources were texts on SAS in mass media. This study employed the Critical Discourse Analysis (CDA)  by  Fairclough.  The  data  were  analyzed  in  three  steps,  i.e.  text  analysis (description), process analysis (interpretation) and socio-cultural practice analysis (explanation). The findings can be explained as follows. First, the forms of symbolic conflicts are the introduction and refusal of meaning, logic, perspective, and value. Second, the strategies of symbolic conflicts include making them subtle or vague and making them positive or natural. Third, the factors causing symbolic conflicts include differences in habits and social structure and those in discourse executors’ interests.
Keywords: symbolic conflicts, critical discourse analysis, special aids for students

## PENDAHULUAN
Kebijakan  pemerintah  SBY-JK menaikkan  harga  bahan  bakar  minyak (BBM)  menyisakan  persoalan  yang berkepanjangan.  Persoalan  kenaikan harga  BBM  memang  berdampak  luas pada sendi-sendi kehidupan bangsa dan Negara.  Sebagaimana  sifat  BBM  yang mudah terbakar, maka ketika harga BBM naik terbakar pulalah emosi masyarakat Indonesia. Emosi tersebut dapat dilihat dari  maraknya  aksi  demonstrasi  peno- lakan naiknya harga BBM. Berbeda jika kenaikan  harga  terjadi  pada  minyak wangi, minyak oles, atau minyak rambut karena kenaikan harga minyak-minyak tersebut tidak akan menyeret kenaikan harga barang lainnya, khususnya sembi- lan bahan pokok (sembako). Dampak  kenaikan  BBM  terasa sekali  bagi  pelaku  transportasi,  seperti sopir  angkot,  sopir  becak,  dan  keba- nyakan  masyarakat  miskin  Indonesia. Imbas  kenaikan  BBM  terhadap  tarif
angkutan umum sebesar 20-25%, begitu pula harga sembako meroket seolah tak terkendali.  Masyarakat  miskin  yang selama ini sudah berat menaggung be- ban  hidupnya  harus  menaggung  lagi beban tambahan akibat kenaikan BBM. Oleh  karena  itu,  demonstrasi  menolak kenaikan  harga  BBM  terjadi  di  mana- mana dan oleh siapa saja yang merasa- kan beban akibat kenaikan BBM. Maha- siswa  dari  berbagai  perguruan  tinggi mempelopori  penolakan  kenaikan  har- ga  BBM  dengan  berdemonstrasi  yang terkadang  harus  bersitegang  dengan aparat  kepolisian.  Bahkan,  aparat  ke- polisisan  yang  terprovokasi  oleh  ulah demonstran menyerbu kampus Univer- sitas Nasional di Jakarta. Ibu-ibu rumah tangga, ormas-ormas, dan LSM pun ti- dak ketinggalan menyuarakan penolakan- nya. Menyikapi  penolakan  kebijakan menaikkan  harga  BBM,  pemerintah SBY-JK  mencari  solusi  yang  dianggap
33
tepat untuk meringankan beban rakyat miskin  dan  mahasiswa  dari  keluarga tidak  mampu  dengan  membuat  pro- gram bantuan langsung tunai (BLT) dan bantuan khusus mahasiswa (BKM). BLT diberikan  kepada  masyarakat  miskin sebesar  Rp  100.000  per  bulan,  sedang- kan BKM diberikan kepada mahasiswa kurang mampu sebesar Rp 500.000 per semester.  Di  samping  itu,  pemerintah juga  membuat  program-program  lain diperuntukkan bagi masyarakat miskin yang  paling  merasakan  dampak  lang- sung kenaikan harga BBM.
Namun,  kebijakan  pemerintah memberikan  BLT  dan  BKM  ditanggapi sinis  oleh  para  pengamat  dan  maha- siswa.  Fajrul  Rahman,  misalnya  meng- anggap  BKM  sebagai  bukti  kepanikan pemerintah  menghadapi  demonstrasi mahasiswa  karena  takut  diturunkan seperti  ORBA  dan  ORLA.  Sementara Budiyanto,  presiden  BEM  UGM,  men- yatakan  bahwa  penyaluran  BKM  bagi mahasiswa  miskin  hanya  pengalihan isu  kenaikan  harga  BBM.  Pemberian bantuan itu merupakan upaya sistema- tis  untuk  membungkam  aspirasi  ma- hasiswa.  BLT  dan  BKM  dimunculkan agar muncul kesan bahwa subsidi BBM dicabut untuk diberikan kepada warga miskin,  termasuk  mahasiswa  miskin ( http://jurnalnasional.com /). Jika fenomena di atas ditinjau dari kaca mata Bourdieu (1991) maka sesung- guhnya  dalam  wacana  BKM  ini  telah terjadi pertarungan simbolik. Pertarung- an  simbolik  adalah  sebuah  persaingan untuk kekuasaan atas pelaku sosial yang lain, atas eksistensinya, pandangannya, persepsinya, dan apresiasinya. Penyebab- nya  adalah  perbedaan  pandang- an dunia (world view), perbedaan sudut pandang, dan perbedaan nilai-nilai. Tu- juannya; mendapatkan kekuasaan mem- produksi dan menunjukkan pandangan dunia  yang  paling  diakui,  yang  paling dianggap benar, yang memiliki legitimi-
tas.  Singkatnya,  pertarungan  simbolik adalah  pertarungan  memperebutkan wacana dominant yang dianggap benar, tepat, dan diterima oleh masyarakat. Wacana BKM telah menjadi arena pertarungan simbolik, yakni perebutan pemaknaan  antara  pemerintah  di  satu sisi,  serta  pengamat  dan  mahasiswa di  sisi  lain.  Dalam  hal  ini  pemerintah sebagai orthodoxa atau  eksekutor  wa- cana  awal (prior  discourse) sedangkan pengamat  dan  mahasiswa  sebagai het- hrodoxa atau eksekutor wacana tanding (counter discourse). Wacana awal menga- takan bahwa BLT dan BKM merupakan program  pemerintah  untuk  membantu masyarakat  miskin  dan  mahasiswa kurang  mampu,  sedangkan  wacana tanding  mengatakan  bahwa  BLT  dan BKM  merupakan  upaya  pemerintah untuk meredam kemarahan rakyat dan membungkam kritisisme mahasiswa. Jika ditengok dengan analisis wa- cana kritis (AWK), maka apa yang terja- di merupakan perjuangan untuk mem- pertahankan kekuasaan, dominasi, dan penindasan oleh pemerintah. Sementara itu dari pihak lain, pengamat dan maha- siswa,  hal  ini  merupakan  perjuangan meruntuhkan kekuasaan, dominasi, dan kekerasan simbolik pemerintah. Masing- masing  kelompok  memperjuangkan kepentingannya  dengan  menggunakan simbol-simbol bahasa. Perjuangan terse- but dilakukan dengan strategi meconai- sance ; yakni eufimisasi dan sensorisasi. Istilah  pertarungan  simbolik muncul  dalam  karya  Pierre  Bourdieu Language  and  Symbolic  Power (1991). Dalam karya tersebut, Bourdieu meng- kritik  keras  kelompok  yang  mencari kekuasaan  kata-kata  dalam  kata-kata itu  sendiri.  Itu  mustahil,  katanya.  Bagi Bourdieu,  kata-kata  mendapatkan kekuasaan  dari  penutur/eksekutornya. Karenanya  Bourdieu  tidak  sependapat dengan  kelompok  strukturalis  seperti Ferdinand  de  Saussure (langue-parole)
Pertarungan Simbolik Dalam Wacana Bantuan Khusus Mahasiswa
dan  Chomsky (competence-performance) yang masih mengeliminasi bahasa dari subjek  yang  berbicara  dan  konteks  so- siohistoris yang melatarinya.
Jika bagi Saussure bahasa adalah fakta  sosial,  bagi  Chomsky  sebagai fakta  psikologis,  bagi  Bourdieu  bahasa adalah  praktik  sosial.  Praktik  sosial terjadi  sebagai  hasil  dialektika  antara internalisasi eksterior dengan eksternal- isasi interior. Dengan kata lain, praktik bahasa  merupakan  interaksi  dialektis antara  pasar  linguistik  dengan  habitus linguistik (Ibrahim, 2007). Pasar linguis- tik  adalah  arena  dimana  wacana-wa- cana termanifestasi, sedangkan habitus adalah  kecenderungan  praktik-praktik linguistik  yang  dimiliki  oleh  pelaku sosial. Dalam hal ini, Bourdieu banyak dipengaruhi  oleh  Wittgentein  (1983) tentang konsep permainan bahasa (lan- guage  game). Menurut  Bourdieu  (1991), otoritas yang dimiliki pelaku sosial bu- kanlah otoritas yang muncul begitu saja, tetapi merupakan inventasi sosial yang dicapai oleh si pelaku. Dengan demiki- an bahasa erat kaitannya dengan kekua- saan  simbolik . Demikian  juga  dikemu- kakan oleh Fairclough (2001) bahwa ba- hasa  berkaitan  erat  dengan  kekuasaan. Melalui  bahasa  orang  mendapatkan kekuasaan,  dan  dengan  bahasa  orang melanggengkan kekuasaanya.
Untuk mencapai kekuasaan sim- bolik,  terjadilah  pertarungan  simbolik. Pertarungan  simbolik  adalah  sebuah persaingan untuk kekuasaan atas pelaku sosial yang lain, atas eksistensinya, pan- dangannya, persepsinya, dan apresiasi- nya.  Penyebabnya  adalah  perbedaan pandangan  dunia (world  view), per- bedaan sudut pandang, dan perbedaan nilai-nilai.  Tujuannya;  mendapatkan kekuasaan  memproduksi  dan  menun- jukkan  pandangan  dunia  yang  paling diakui,  yang  paling  dianggap  benar, yang memiliki legitimitas.
Dalam pertarungan simbolik ter- jadi  pertarungan  wacana.  Dalam  per- tarungan  ada  yang  menang,  ada  yang kalah.  Wacana  yang  menang  menjadi dominan; doxa , sedang wacana yang ka- lah menjadi hetrodoxa . Pertarungan wa- cana  dapat  dilihat  dengan  jelas  dalam kasus  CNN  dan  Al-Jazeera  dalam  me- nyampaikan opini tentang perang Irak. Pertama-tama  televisi  CNN  menguasai opini  dunia  dengan  sewenang-wenang menggunakan pemilihan kata yang sela- lu menempatkan tentara Amerika pada posisi  positif,  dan  tentara  dan  pejuang Irak dalam posisi negatif. Misalnya, be- rani >< brutal, hati-hati >< pengecut, se- tia >< fanatik, pahlawan >< teroris, dan lain-lain.  Belakangan,  muncul  stasiun televisi Al-Jazeera yang meliput perang Irak  dengan  sudut  pandang  yang  ber- beda. Pertarungan simbolik pun dimu- lai.  Opini-opini  segera  terbentuk,  ada yang  pro  dan  ada  yang  kontra.  Ketika Al-Jazeera  dianggap  menggoyang  ke- mapanan dominasi CNN, Amerika pun membuat stasiun televisi tandingan se- perti Midle  East  Television  Network,  Al- Arabia, dan Arab News Network . Dalam pertarungan simbolik dib- utuhkan  kapital  seperti  ekonomi,  bu- daya,  sosial,  dan  simbolik.  Kekuasaan simbolik  dibangun  dengan  dua  syarat, yaitu  kapital  simbolik  dan  strategi  in- vestasi simbolik (Bourdieu, 1991). Kepe- milikan  kapital  simbolik  yang  tidak dikelola dengan strategi yang tepat akan melahirkan “inflasi kapital”. Dalam hal ini  Bourdieu  banyak  dipengaruhi  oleh pemikiran  Marxisme  terutama  tentang pertentangan antarkelas.
Dalam  kehidupan  sosial,  wujud kekuasaan  seringkali  terpatri  dalam gagasan  politik  formal,  dan  kekerasan diidentikkan dengan aktivitas fisik yang merugikan.  Kekuasaan  dan  kekerasan masih  diandaikan  sebagai  suatu  inter- aksi  yang  terjadi  dalam  sebuah  ruang kongkrit  dengan  sumber  daya  yang
konkrit pula. Seiring dengan globlalisasi informasi dan teknologi, wujud kekua- saan  dan  kekerasan  mengalami  peru- bahan.  Perwujudan  relasi  kekuasaan dan kekerasan pada era sekarang tidak lagi tampil dalam ruang kongkrit yang melibatkan  aktivitas  fisikal.  Keduanya beroperasi  dalam  sebuah  ruang  repre- sentasi  yang  menjadikan  sumber  daya simbol sebagai kekuatan abstrak untuk menciptakan kebenaran yang berterima. Melalui representasi, sebuah realitas da- pat dihadirkan melalui mobilisasi sistem simbol,  baik  bahasa,  wacana,  gambar, dan  semacamnya  (Fashri,  2007).  Kare- nanya, memahami kinerja sebuah rezim politik  atau  aliran  pemikiran  tidak  ha- nya dianalisa dari praktik pengambilan kebijakan, tetapi dapat pula dilihat dari pola-pola simbolik yang digunakannya, baik  wacana  yang  diproduksi,  tutur- bahasa yang digunakan, hingga proses pencitraan  yang  menggambarkan  res- pon terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi. Kekuasaan  simbolik  memiliki kemampuan  untuk  menyembunyikan bentuk  aslinya,  kekerasannya,  dan  ke- sewenang-wenangnya  sehingga  mem- buat orang lain terdominasi secara tidak sadar.  Untuk  mendapatkan  dominasi itu,  dibutuhkan  mekanisme  objektif, yaitu mekanisme yang membuat kelom- pok yang didominasi secara tidak sadar masuk  ke  dalam  lingkaran  diminasi dan menjadi patuh. Mekanisme ini oleh Bourdieu disebut kekerasan simbolik.
Kekerasan simbolik bekerja dengan  mekanisme mecoinnaissance , penyembunyian  kekerasan  menjadi  se- suatu yang “memang seharusnya demi- kian”.  Mekanisme  ini  berjalan  dengan dua  cara,  yakni  eufimisme  dan  senso- risasi.  Eufimisme  membuat  kekerasan simbolik  menjadi  halus,  tak  dikenali, dan  sensorisasi  membuat  kekerasan simbolik sebagai bentuk pelestarian ni- lai-nilai yang dianggap luhur.
Adalah  lazim  bagi  setiap  orde politik untuk menciptakan sistem simbol yang  mencerminkan  kekhasan  kekua- saannya. Simbol mengandung kekuatan untuk membentuk wajah realitas. Orde Lama misalnya, memproduksi gagasan ‘Nasakom’ sebagai gugus simbolik yang bertujuan menyatukan kekuatan politik yang terpecah. Orde Baru membuat sis- tem simbol ‘Pembangunan’. Era SBY-JK menjadikan wacana ‘Good Gavernance’ sebagai  simbol  untuk  mendayung  visi besar pemerintahannya.
Analisis wacana kritis (AWK) se- lalu  melihat  bahasa  dala  kaitannya  de- ngan kekuasaan, terutama dalam pem- bentukan subjek dan berbagai tindakan representasi  dalam  masyarakat.  Dalam AWK,  wacana  tidak  hanya  dideskrip- sikan  berdasarkan  aspek  kebahasaan, tetapi  juga  dikaitkan  dengan  konteks makro wacana (Eriyanto, 2006). Wacana dilihat  sebagai  representasi  kondisi  so- sial  dalam  masyarakat.  Wacana  dilihat dalam hubungannya dengan situasi, in- stitusi, kepentingan, dan struktur sosial yang membentuknya.
AWK  memiliki  lima  ciri  pokok, yaitu  (1)  tindakan,  (2)  konteks,  (3)  ke- sejarahan, (4) kekuasaan dan hegemoni, dan (5) ideologi. Pertama, wacana dipan- dang  sebagai  sebuah  tindakan,  sebuah interaksi.  Artinya,  produsen  wacana dipandang sedang melakukan interaksi dengan  orang  lain.  Sebagai  sebuah  in- teraksi,  wacana  dipandang  sebuah  tin- dakan  sadar  yang  memiliki  tujuan  ter- tentu,  misalnya  mempengaruhi  orang lain,  menyanggah  pendapat,  menolak ajakan, dan sebagainya.
Kedua, wacana dipandang sebagai sesuatu  yang  diproduksi,  dimengerti, dan dianalisis pada konteks tertentu, yak- ni  konteks  mikro  dan  konteks  makro. Konteks  mikro  terbatas  pada  konteks peristiwa tutur terjadi. Sedangkan kon- teks  makro  mencakup  konteks  social dan budaya.
Ketiga, wacana dipandang dalam kaitannya  dengan  konteks  social  dan budaya  tertentu.  Ini  berarti  bahwa  se- buah  wacana  tidak  dapat  dipahami tanpa melibatkan konteks sosio-budaya yang mebnyertainya. Salah satu konteks sosio-budaya yang penting adalah kon- teks histories (Foucault, 2003).
Keempat, wacana  dipandang  se- bagai sesuatu yang bukan alamiah, wa- jar,  dan  netral  (Piliang,  2001).  Wacana merupakan bentuk pertarungan kekua- saan (Bourdieu, 1991). Kekuasaan yang dimaksud  adalah  kekuasaan  dalam konsep budaya, yakni hubungan antara wacana dan masyarakat. Kekuasaan di- pandang  sebagai  tindak  pengontrolan, yakni orang atau kelompok yang memi- liki  kekuasaan  berusaha  mengontrol kelompok  lain  melalui  wacana  yang diproduksinya. Dengan demikian, ana- lisis  wacana  tidak  hanya  menganalisis struktur wacana, melainkan juga anali- sis kekuatan dan kondisi social budaya yang melatari lahirnya wacana tersebut.
Kelima, wacana  dipandang  se- bagai  bentuk  praktik  ideologi  (Van Dijk,  1997). Ideologi bersifat sosial dan berlaku  secara  internal.  Bersifat  sosial, karena  ideologi  membutuhkan  kesepa- katan  dan  kesepahaman  antaranggota kelompok.  Bersifat  internal,  karena dalam implementasinya ideologi memi- liki daya kohesi dan koordinasi. Wacana merupakan  representasi  ideologi  yang diproduksi  oleh  kelompok  dominan agar ideologi yang diproduksi diterima sebagai kebenaran dan kewajaran. Kare- nanya,  wacana  tidak  lagi  sesuatu  yang netral,  melainkan  memihak  kepenting- an ideologi produsennya. Dalam pandangan analisis waca- na kritis, setiap wacana harus dipandang tidak lahir dari ruang kosong, melainkan dari ruang yang penuh dengan muatan kepentingan.  Setiap  wacana  mesti  di- curigai  memiliki  kepentingan  tertentu, baik  ekonomi,  politik,  maupun  lain-
nya. Wacana dipandang sebagai sarana kelompok  dominan  untuk  mengontrol dan  menguasai  kelompok  lain.  Karena itu, analisis wacana kritis tidak berhenti pada makna tektual, melainkan makna dalam konteks sosio-kulturalnya. Selain  tokoh-tokoh  analisis  wa- cana kritis, Fairclough, Wodak, dan van Dijk, Hidayat (2003) menyatakan bahwa dalam tradisi penafsiran wacana (herme- neutika)  dikenal ‘three  master  of  preju- dices’, yakni Marx, Freud, dan Nietzche. Marx mengajak kita untuk mewaspadai kesadaran eksekutor wacana dan pem- baca wacana yang sangat mudah dipe- ngaruhi oleh status ekonomi dan politik. Nietzche  mengajari  kita  bahwa  pada dasarnya  manusia  memiliki  keinginan untuk menguasai orang lain (the will to power). Dengan  begitu,  kita  perlu  was- pada  dalam  memahami  wacana  yang diproduksi  orang  lain  maupun  orang yang memahami wacana tersebut kare- na  di  dalamnya  pasti  terbesit  maksud untuk  mempengaruhi  dan  menguasai orang lain.  Sementara dari Freud, kita belajar  bahwa  bawah  sadar  setiap  ek- sekutor wacana, juga pembacanya, pasti turut berperan dalam memandang dan menafsirkan realitas.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk mendeskripsikan  dan  menjelaskan pertarungan  simbolik  dalam  wacana BKM.  Tujuan  tersebut  dirinci  dalam tujuan-tujuan  khusus  sebagai  berikut (1)  mendeskripsikan  bentuk-bentuk pertarungan  simbolik  dalam  wacana BKM, (2) mendeskripsikan strategi yang digunakan  dalam  pertarungan  simbo- lik  dalam  wacana  BKM,  dan  (3)  men- jelaskan  faktor-faktor  yang  menyebab- kan  terjadinya  pertarungan  simbolik dalam wacana BKM.
METODE Pertarungan simbolik merupakan bentuk penggunaan bahasa yang penuh dengan kepentingan, yakni kepentingan
menguasai, mendominasi, dan mempe- ngaruhi  kelompok  lain.  Karena  itu,  pi- lihan  kata,  struktur  kalimat  senantiasa dicermati memiliki makna terselubung. Untuk  dapat  memberikan  eksplanasi tentang makna-makna tersebut diperlu- kan AWK. Hal ini disebabkan Bourdieu sebagai penggagas pertarungan simbo- lik  belum  memiliki  perangkat  analisis yang jelas. Analisis data dilakukan den- gan pendekatan AWK model Fairclough (1997) yang meliputi tiga dimensi, yakni dimensi teks, praktik kewacanaan, dan praktik  sosiokultiural.  Dengan  demiki- an analisis data dilakukan dengan tiga langkah, yakni (1) analisis teks (deskrip- si),  (2)  analisis  pemrosesan  (interpre- tasi), dan (3) analisis praktik sosio-kul- tural (eksplanasi).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Bentuk Pertarungan Simbolik Pertarungan simbolik dalam wa- cana BKM ini memiliki dua bentuk, yak- ni (1) hanya mengenalkan satu makna, logika, perspektif, dan nilai tertentu, dan (2)  menolak  makna,  logika,  perspektif, dan nilai lain.
Hanya mengenalkan satu makna, logi- ka, perspektif, dan nilai tertentu Bagi pemerintah, pemberian BKM murni bertujuan untuk meringankan be- ban masyarakat miskin mahasiswa tidak mampu yang terkena dampak langsung dari kenaikan harga BBM. Program ini tidak  dimaksudkan  untuk  meredam gejolak penolakan naiknya harga BBM. Wacana berikut merupakan pernyataan Andi  Malarangeng  sebagai  juru  bicara presiden: Program  pemerintah  saat  ini adalah mensubsidi langsung rak- yat miskin, sedangkan sebelumn- ya berupa subsidi barang. Ini lucu kalau ada orang yang menentang BLT. Emang dia yang miskin. Yang miskin  mau  datang  berduyun-
duyun  dan  antre  ( http:///jurnal- nasional.com/ ).
Wacana di atas hanya mengenal- kan satu makna dan logika. Makna yang dikenalkan adalah bahwa BLT dan BKM merupakan  bentuk  subsidi  langsung bagi  rakyat  miskin.  Logika  yang  dike- nalkan  adalah  jika  rakyat  miskin  yang disubsidi, maka tidak mungkin mereka menolak. Buktinya, mereka “datang ber- duyun-duyun  dan  antre”. Jadi  yang  me- nolak pasti bukan rakyat miskin. Kare- nanya “lucu” kalau ada yang menentang BLT.  Karena  rakyat  miskin  dan  maha- siswa  miskin  yang  terkena  dampak langsung  kenaikan  harga  BBM  sudah dibantu.  Dengan  kata  lain,  pemerin- tah  ingin  menyatakan  bahwa  kenaikan harga BBM ini untuk mensubsidi rakyat dan mahasiswa miskin.
Wacana  di  atas  mendapat  tan- dingan dari kelompok hethrodoxa, yakni pengamat  dan  mahasiswa.  Bagi  mere- ka,  program  BLT  dan  BKM  merupa- kan  upaya  pemerintah  untuk  merebut simpati  rakyat  dan  mahasiswa  miskin. Bahkan,  dikatakan  bahwa  program BKM merupakan upaya menyuap atau menyogok  mahasiswa  agar  mereka bungkam  tidak  protes  dan  demo  lagi. Wacana  berikut  merupakan  kontra wacana  terhadap  wacana  di  atas.  Wa- cana  yang  diyatakan  oleh  Budiayanto, presiden BEM UGM, berikut juga hanya mengenalkan satu makna dan logika. Kalau  pemerintah  serius membantu  mahasiswa  miskin, seharusnya BKM diberikan sebe- lum harga BBM naik. Jangan jadi pahlawan  kesiangan.  Ini  hanya pengalihan  isu  dari  persoalan besar  kenaikan  BBM.  Kemudi- an  dimunculkan  kesan  subsidi diberikan  kepada  warga  miskin termasuk mahasiswa. Polisi seha- rusnya menjaga jalannya demon- strasi,  bukan  malah  menyerang
Pertarungan Simbolik Dalam Wacana Bantuan Khusus Mahasiswa
dan  menganiaya  mahasiswa (VHRmedia.com, Yogyakarta).
Pada  wacana  di  atas,  program BKM  ditolak  dengan  mengemukakan seharusnya  BKM  diberikan  sebelum  harga BBM naik. Membantu warga dan maha- siswa  miskin  adalah  kewajiban  peme- rintah meskipun harga BBM tidak naik. Karena  bantuan  baru  diprogramkan setelah  rakyat  miskin  betul-betul  men- jerit,  mahasiswa  menuduh  pemerin- tah  sebagai pahlawan  kesiangan. Arti- nya,  apa  yang  dilakukan  pemerintah hanyalah  untuk  mencari  muka  karena semuanya  sudah  terlambat.  Pengena- lan  satu  makna,  logika,  dan  perspektif juga dilakukan dalam menanggapi aksi polisi  yang  menyerang  kampus  UNAS Jakarta  dengan  mengatakan  “ Polisi  se- harusnya  menjaga  jalannya  demonstrasi, bukan  malah  menyerang  dan  menganiaya mahasiswa”. Padahal polisi mesti punya alasan sendiri mengapa menyerang dan menganiaya  mahasiswa,  mungkin  ber- buat anarkis dalam berdemo.
Menolak makna, logika, perspektif, dan nilai lain Di  samping  hanya  mengenal- kan  satu  makna,  logika,  dan  perpektif, pertarungan  simbolik  dalam  wacana BKM juga menggunakan bentuk meno- lak  makna,  logika,  dan  perspektif  lain. Mendiknas  Bambang  Sudibyo  menga- takan sebagai berikut:
Bantuan  Khusus  Mahasiswa (BKM) murni sebagai bagian dari kompensasi  kenaikan  BBM  dari pemerintah  khusus  di  bidang pendidikan, sebab dengan aanya kenaikan BBM akan berpengaruh pada biaya kebutuhan mahasiswa, seperti  buku,  kos,  dan  transpor- tasi.  Pemerintah  tidak  akan  me- maksakan  bagi  mahasiswa  yang mau menerima atau tidak ( http:/// www.tempointeraktif.com ).
Wacana di atas merupakan waca- na awal (prior discourse) sebagai antisipa- si terhadap penolakan BKM oleh maha- siswa. Wacana tersebut secara jelas ditu- jukan  kepada  mahasiswa  yang  selama ini getol mengkampanyekan penolakan terhadap  kenaikan  harga  BBM.  Waca- na  di  atas  diawali  dengan  pernyataan bahwa  tidak  ada  kepentingan  apa  pun di balik BKM dengan mengatakan BKM murni sebagai bagian kompensasi kenaikan BBM  khusus  untuk  bidang  pendidikan. Sebagai  antisipasi  tehadap  penolakan mahasiswa,  sang  menteri  pun  menya- takan pemerintah  tidak  akan  memaksakan bagi  mahasiswa  yang  mau  menerima  atau tidak. Wacana  di  atas  tidak  menawar- kan alternatif logika lain bagimana jika mahasiswa tidak mau menerima BKM. Dengan kata lain, wacana di atas meno- lak semua maka dan logika lain, kecuali makna dan logika eksekutornya.
Wacana  berikut  merupakan  wa- cana tandingan terhadap wacana di atas. Wahyono menolak logika yang dikenal- kan oleh sang Menteri. Dengan lantang berani,  Wahyono  yang  mantan  aktivis mahasiswa ini mengatakan bahwa BKM adalah  aksi  sogok  oleh  pemerintah  ke- pada mahasiswa untuk menutup kritisi- tas mahasiswa.
Aksi  sogok  atau  suap  kem- bali  dilakukan  dan  dipamerkan oleh  pemerintah  SBY-JK  tanpa rasa  bersalah  dan  malu.  Setelah menyuap  rakyat  miskin  dengan BLT,  giliran  menyuap  maha- siswa dengan BKM dalam rangka menyumbat  celah  kritisitas  ma- hasiswa  peduli  rakyat  terhadap kebijakan  kenaikan  harga  BBM bikinan Pemerintah RI yang telah berideologi kapitalis Pasar Dunia ( http:///www.apakabar.ws ).
Pada  wacana  di  atas,  eksekutor wacana  berusaha  menolak  BKM  de- ngan  mengemukakan  bahwa  BLT  dan
BKM merupakan aksi sogok atau suap pemerintah. Tujuannya untuk menyum- bat  celah  kritisitas  mahasiswa. alasannya, karena yang diberi bantuan khusus ha- nya mahasiswa bukan semua siswa ter- masuk  siswa  SD  sampai  SMU.  Karena yang berdemo hanya mahasiswa, maka yang  disuap  hanya  mahasiswa.  Andai siswa  SD  sampai  SMU  juga  ikut  demo menolak  kenaikan  BBM,  maka  mereka pun juga akan mendapat bantuan (baca: suap)  yang  sama.    Mahasiswa  paham bahwa  BKM  identik  dengan  suap  atau upaya untuk mengbungkam mahasiswa. BKM diberikan kepada mahasiswa dari keluarga  miskin  agar  bias  juga  diper- gunakan  untuk  membujuk  orang  tua mereka  yang  juga  miskin  yang  sedang menangis  pilu  akibat  beban  ekonomi yang  harus  ditanggungnya.  Pada  wa- cana di atas, eksekutor menolak alterna- tive makna, logika, atau perspektif lain yang ditawarkan oleh eksekutor wacana awal.
Strategi  Pertarungan  Simbolik  dalam BKM Pertarungan simbolik dalam wa- cana  BKM  dilakukan  dengan  strategi meconaissance,  yakni  eufemisasi  dan sensorisasi.  Eufimisasi  dilakukan  de- ngan  penghalusan  dan  penyamaran makna,  sedangkan  sensorisasi  dilaku- kan dengan pelogisan serta pemositifan dan pewajaran.

## Penghalusan dan Penyamaran
Salah  satu  strategi  yang  di  gu- nakan  dalam  pertarungan  simbolik dalam  wacana  BKM  adalah  penghalu- san dan penyamaran makna. Strategi ini digunakan oleh pemerintah SBY-JK un- tuk mensukseskan program menaikkan harga  BBM  agar  diterima  oleh  masya- rakat. Karena itu simbol yang digunakan adalah  “bantuan”  bukan  “sogokan”, “suap”,  atau  “duit  damai”.  Wacana dari mendiknas Bambang Sudibyo dan
Balkan Kaplale (anggota DPR RI fraksi Demokrat) berikut patut diperhatikan. BKM merupakan upaya men- gurangi angka “drop out” akibat naiknya harga BBM yang berpen- garuh juga terhadap naiknya har- ga kebutuhan hidup lainnya. Soal pendidikan menjadi prioritas uta- ma karena merekalah yang nanti- nya  akan  membangun  negeri ini ( http://jurnalnasional.com ). BKM merupakan upaya untuk mendukung peningkatan sumber daya  manusia  generasi  penerus bangsa ( http://jurnalnasional.com ).
Pada wacana di atas, sang menteri sengaja  menggunakan  strategi  peng- halusan makna BKM dengan upaya men- gurangi angka “drop out” . Makna tersebut dikuatkan  lagi  dengan  alasan  bahwa pemerintah  memprioritaskan  pen- didikan karena masa depan bangsa dan Negara  ada  pada  generasi  muda  dan anak-anak.  Begitu  juga  sang  DPR  juga neguatkan bahwa BKM bertujuan mulia untuk meningkatkan  kualitas  SDM  ge- nerasi penerus bangsa. Padahal jika dicer- mati,  tujuan  sebenarnya  adalah  mem- buat  kebijakan  menaikan  harga  BBM oleh  pemerintah  mendapat  dukungan dan diterima masyarakat Indonesia. Hal ini didasarkan fakta bahwa mendiknas dan  sang  DPR  fraksi  Demokrat  adalah bagian dari pemerintah. Karena itu, wa- cana  yang  dilontarkan  tentu  memihak kepentingan  pemerintah,  yakni  mem- buat  masyarakat  Indonesia,  khusus- nya dunia pendidikan, memahami dan menerima  kebijakan  pemerintah  me- naikkan harga BBM.
Wacana di atas mendapat tanding- an dari kelompok lain. Wacana tersebut juga menggunakan strategi sama, yakni penghalusan  dan  penyamaran  makna. Wacana  berikut  dikemukakan  oleh  Ya- sin  Kara,  anggota  DPR  RI  dari  fraksi PAN.
Selain  memberikan  bantuan khusus mahasiswa (BKM) diper- lukan  kebijakan  membebaskan biaya  pendidikan  dari  sekolah dasar  (SD)  sampai  ke  jenjang menengah atas (SMA) ( http://Jur- nalnasional.com ).
Pada  wacana  di  atas  eksekutor menghaluskan  makna  penolakan  BKM dengan  cara  mengemukakan  bahwa yang  ditolak  bukan  BKM-nya,  tapi  ha- rus ada pemerataan bantuan kepada se- mua generasi penerus bangsa termasuk siswa  SD  sampai  SMA  karena  mereka juga  membutuhkan  bantuan  untuk tetap  bias  meneruskan  pendidikannya. Penolakan  halus  sang  DPR  dari  fraksi PAN di atas dapat dimaklumi karena ia merupakan bagian dari kelompok pen- dukung  pemerintah  yang  tidak  setuju dengan  kebijakan  kmenaikkan  harga BBM.
Pelogisan Kalangan  pemerintah  berpendi- rian bahwa kebijakan memberikan BKM sebagai  kompensasi  kenaikan  harga BBM  merupakan  kebijakan  yang  harus didukung karena merekalah yang terke- na dampak langsung dari kenaikan har- ga BBM. Pemerintah menghimbau agar rakyat  mengencangkan  ikat  pinggang. Bagi warga dan mahasiswa miskin akan diberikan bantuan. Pemerintah meminta rakyat memahami niat baik pemerintah. Berikut  ini  wacana  yang  dilontarkan oleh pemerintah melalui mendiknas. Bantuan  Khusus  Mahasiswa (BKM)  murni  sebagai  bagian dari  kompensasi  kenaikan  BBM dari  pemerintah  khusus  di  bi- dang  pendidikan,  sebab  dengan adanya  kenaikan  BBM  akan  ber- pengaruh  pada  biaya  kebutuhan mahasiswa,  seperti  buku,  kos, dan  transportasi….  ( http://www. tempointeraktif.com ).
Wacana  di  atas  berusaha  melo- giskan BKM dengan mengkaitkan lang- sung dengan beban yang harus ditang- gung mahasiswa akibat kenaikan harga BBM.  Karena  itu  logislah  kebijakan memberikan  BKM  untuk  membantu mengurangi  beban  mahasiswa.  Tidak bisa dipungkiri bahwa salah satu dam- pak dari kenaikan BBM adalah bertam- bahnya beban hidup bagi kalangan ma- hasiswa,  baik  untuk  kebutuhan  hidup sehari-hari  seperti  biaya  makan,  sewa kost, dan ongkos transportasi, maupun untuk  memenuhi  biaya  kuliah  yang tentunya  juga  naik.  Karenanya,  BKM merupakan kebijakan yang dapat diper- tanggungjawabkan.
Berbeda  dengan  pemerintah,  ke- lompok  pengamat  dan  mahasiswa  me- nganggap bahwa BLT dan BKM adalah bentuk upaya penyuapan oleh pemerin- tah kepada masyarakat dan mahasiswa miskin.  Penyuapan  tersebut  dilakukan untuk  menyumbat  dan  membungkam daya kritis, atau mengajak damai maha- siswa. Wacana tandingan berikut patut diperhatikan. Lagi-lagi rakyat kembali pada posisi  “objek  penderita”,  “kor- ban”, dan “tumbal pemujaan ma- teri”.  BLT  bukan  saja  singkatan dari  Bantuan  Langsung  Tunai, melainkan Bantuan Langsung Te- was.  Umpama  baru  naik  sepeda hibahan  tapi  segera  diseruduk konvoi  truk  tronton  berkecepa- tan  tinggi  yang  memuat  barang- barang dagangan. SBY yang per- nah kuliah hingga mendapat gelar Doktor pasti mengerti soal buku dan  kisaran  harganya.  Sangat disayangkan  SBY  bisa  menangis gara-gara “Ayat-ayat Cinta” yang direkayasa  dalam  film,  tetapi  ti- dak pernah mampu menangis atas penderitaan  rakyat  di  depan  ma- tanya ( http://www.apakabar.ws ).
Wacana  di  atas  merupakan  tan- dingan  pelogisan  wacana  yang  dilon- tarkan  oleh  pemerintah.  Dalam  hal kenaikan  BBM,  rakyat  selalu  menjadi objek  pen-derita.  BLT  pun  diplesetkan menjadi Bantuan  Langsung  Tewas. Ala- sannya,  BLT  dan  BKM  hanya  diberi- kan  sebesar  Rp  100.000  per  bulan,  itu pun  hanya  untuk  tujuh  bulan.  Uang Rp  100.000  tentu  tidak  akan  mampu menutup  lonjakan  harga  yang  harus ditanggung oleh warga dan mahasiswa miskin.  Jadi  penerima  BLT  dan  BKM ibarat mendapat hibah sepeda tapi segera diseruduk  konvoi  truk  tronton. Artinya, uang  seratus  ribu  tidak  akan  mampu mengimbangi  kenaikan  harga  yang sebesar tronton  dan  berkecepatan  tinggi. Sehingga  logislah  jika  mahasiswa  atas nama  rakyat  menolak  kebijakan  peme- rintah  menaikkan  harga  BBM.  Logis pula  jika  BKM  dimaknai  uang  sogok atau uang damai untuk meredam demo- demo mahasiswa.
Pemositifan dan Pewajaran Pemerintah menganggap kebijak- an memberikan BLT dan BKM merupa- kan suatu bentuk keprihatinan pemerin- tah atas kenaikan harga barang-barang kebutuhan akibat kenaikan harga BBM. Untuk membuat program BLT dan BKM murni kompensasi akibat kenaikan har- ga  BBM,  pemerintah  melontarkan  wa- cana  yang  membuat  program  tersebut dianggap  sebagai  sesuatu  yang  positif dan  wajar.  Wacana  yang  dilontarkan Ihsan  Modjo,  dosen  Fakultas  Ekonomi Universitas  Airlangga,  berikut  patut diperhatikan.
Secara teoretis, sebagaimana yang dipostulasikan  dalam The  Second  Wel- fare  Theorem pada  kajian  ilmu  ekonomi mikro,  bantuan  langsung  melalui cash transfer akan  lebih  efektif  sebagai  wa- hana  distribusi  pendapatan,  daripada subsidi tidak langsung lewat intervensi harga. Alasannya, selain bersifat gebyah
uyah (one size fits all) sehingga cenderung salah  sasaran,  bantuan  tidak  langsung, sebagaimana halnya subsidi BBM, akan mendistorsi  peran  alokasi  harga,  yang berujung pada maraknya inefisiensi ser- ta pasar gelap ( Suara Pembaruan ). Pada  wacana  di  atas,  eksekutor melakukan  pemositifan  dan  pewajaran dengan memberikan alasan bahwa sub- sidi  BBM akan  mendistorsi  peran  alokasi harga,  yang  berujung  pada  inefisiensi serta  pasar  gelap .  Subsidi  harga  BBM cenderung  salah  sasaran  karena  yang menikmati justru orang kaya yang lebih membutuhkan  BBM  ketimbang  warga miskin.  Di  samping  itu,  tidak  disang- kal  lagi  bahwa  maraknya  penggelapan BBM illegal ke luar negeri dikarenakan harga  BBM  di  luar  negeri  lebih  tinggi. Dengan  demikian  bantuan  langsung dalam bentuk BLT dan BKM lebih efektif sebagai wahana distribusi pendapatan . Hal senada juga disampaikan oleh Mari Elka Pangestu, menteri perdagangan. Haruslah  dipahami  terlebih dahulu  mengapa  pemerintah menempuh  kebijakan  semacam itu.  Yakni,  untuk  meredam  ge- jolak  atas  kebijakan  kenaikan harga  BBM,  khususnya  minyak tanah,  yang  sangat  dibutuhkan bagi  warga  miskin.  Selama  ini pola  subsidi  yang  dijalankan  su- dah  jelas  salah  sasaran,  karena lebih  banyak  dinikmati  oleh  ke- lompok masyarakat menengah ke atas.  Atas  dasar  itulah  sekarang ingin langsung dibagikan kepada rakyat miskin dalam bentuk uang tunai  ( http://www.tempointerak- tif.com ).
Wacana  di  atas  mendapat  tan- dingan  wacana  dari  kelompok  lain. Wacana  tandingan  juga  menggunakan strategi pemositifan dan pewajaran. Un- tuk membuat penolakan BLT dan BKM sebagai  sesuatu  yang  positif  dan  wajar
karena  dibalik  program  tersebut  patut dicurigai niat busuk pemerintah.
SBY yang pernah kuliah hing- ga  mendapat  gelar  Doktor  pasti mengerti  soal  buku  dan  kisaran harganya.  Sangat  disayangkan SBY  bisa  menangis  gara-gara Ayat-ayat  Cinta yang  direkayasa dalam  film,  tetapi  tidak  pernah mampu  menangis  atas  pende- ritaan rakyat miskin di depan ma- tanya ( http://www.apakabar.ws ).
Pada  wacana  tandingan  di  atas, pemositifan  dan  pewajaran  dilakukan dengan cara membandingkan keharuan Presiden  ketika  nonton  film Ayat-ayat Cinta dengan  ketidakpekaannya  me- lihat  realitas  rakyat  yang  menderita gara-gara  kenaikan  BBM.  Berapa  jum- lah anak-anak yang terkena gizi buruk (di NTT, Indramayu, Ciamis, dll) akibat orang  tuanya  miskin.  Sehingga  wajar jika  mahasiswa  atas  nama  rakyat  me- nolak kebijakan pemerintah menaikkan harga  BBM.  Jadi,  wajar  pula  jika  BKM dimaknai  uang  damai  atau  duit  tutup mulut.
Penyebab  Pertarungan  dalam  Wacana BKM Pertarungan  simbolik  dalam wacana  BKM  ini  disebabkan  oleh  (1) perbedaan  habitus  dan  struktur  sosial eksekutor  wacana,  dan  (2)  perbedaan kepentingan eksekutor wacana.
Perbedaan  Habitus  dan  Struktur  Ek- sekutor Wacana
Dalam  pandangan  Bourdieu (1991),  bahasa  merupakan  praktik  so- sial.  Praktik  sosial  terjadi  sebagai  hasil dialektika  antara  internalisasi  eksterior dengan  eksternalisasi  interior.  Apabila interior itu adalah pelaku sosial dan se- mua  yang  melekat  pada  dirinya  yang dibentuk oleh habitus, sedangkan ekste- rior adalah struktur objektif yang ada di
luar diri pelaku sosial, yaitu arena, maka praktik  sosial  dengan  sendirinya  tidak otonom  karena  merupakan  produk  in- teraksi antara pelaku sosial dan struktur sosial. Dengan  kata lain, praktik bahasa merupakan  interaksi  dialektis  antara pasar linguistik dengan habitus linguis- tik. Pasar linguistik adalah arena dima- na  wacana-wacana  termanifestasi,  se- dangkan habitus adalah kecenderungan praktik-praktik linguistik yang dimiliki oleh pelaku sosial.
Berdasarkan uraian di atas, maka wajarlah  jika  wacana  yang  dilontarkan oleh  kelompok  orthodoxa  berbeda  de- ngan wacana yang dilontarkan oleh ke- lompok  hetrhodoxa.  Kelompok  ortho- doxa  dibentuk  oleh  habitus  linguistik yang berbeda dengan habitus linguistik kelompok hetrhodoxa. Habitus merupa- kan kecenderungan-kecenderungan praktik linguistik yang tertanam dalam diri pelaku sosial, baik yang berhubung- an  dengan  perilaku  fisik,  maupun persepsi dan logika bahasanya. Kelom- pok  orthodoxa  dibentuk  oleh  habitus pemerintahan  dan kekuasaan  sehingga persepsi dan logika bahasanya khas se- bagai orang pemerintahan yang berada dalam  posisi  mendominasi.  Sementara kelompok  hetrhodoxa  dibentuk  oleh habitus kampus dan non-pemerintahan sehingga persepsi dan logika bahasanya khas  sebagai  orang  yang  dikuasai  dan didominasi  yang  tidak  menginginkan kemapanan dominasi pemerintah. Begitu juga jika dilihat dari struk- tur  sosial  yang  membentuk  pelaku  so- sial.  Kelompok  orthodoxa  menduduki struktur  pemerintahan  dan  kekuasaan sehingga wacana yang dilontarkan khas sebagai  wacana  orang  pemerintahan yang  berada  dalam  posisi  menguasai dan  mendominasi.  Tujuan  dari  setiap wacana  yang  dilontarkan  adalah  un- tuk melestarikan dan mempertahankan dominasi  untuk  mengontrol  wacana yang legitimate yang selama ini mereka
miliki. Sementara kelompok hetrhodoxa berada  kampus  dan  non-pemerintahan sehingga wacana yang diproduksi khas sebagai  orang  yang  dikuasai  dan  di- dominasi.  Tujuannya;  mendobrak  ke- mapanan  dominasi  penguasa  agar  ter- jadi perubahan.
Perbedaan  kepentingan  eksekutor  wa- cana Dalam pandangan analisis waca- na kritis, setiap wacana harus dipandang tidak lahir dari ruang kosong, melainkan dari ruang yang penuh dengan muatan kepentingan.  Setiap  wacana  mesti  di- curigai  memiliki  kepentingan  tertentu, baik ekonomi, politik, maupun lainnya. Wacana  dipandang  sebagai  sarana  ke- lompok dominan untuk mengontrol dan menguasai kelompok lain. Dengan kata lain, tidak ada wacana yang murni atau polos.  Setiap  wacana  memiliki  muatan kepentingan.
Dalam  pandangan  Marx,  ke- sadaran eksekutor wacana dipengaruhi oleh status ekonomi dan politik. Bukan kesadaran  yang  membentuk  realitas, tetapi  realitaslah  yang  membentuk  ke- sadaran  manusia.  Jadi,  kelahiran  wa- cana  jenis  apapun  tidak  luput  dari  pe- ngaruh kepentingan ekonomi dan poli- tik.  Wacana  yang  diproduksi  oleh  pe- nguasa atau orang yang bersahabat de- ngan  penguasa,  yang  dimanjakan  oleh harta  dan  fasilitas  ekonomi  pasti  ber- beda dari wacana yang diproduksi oleh mahasiswa yang kritis tarhadap istana. Sedangkan  Nietzche  mengajari kita  bahwa  pada  dasarnya  manusia memiliki  keinginan  untuk  menguasai orang lain (the will to power). Dengan be- gitu, kita perlu waspada dalam mema- hami  wacana  yang  diproduksi  orang karena di dalamnya pasti terbesit mak- sud untuk mempengaruhi dan mengu- asai orang lain. Seorang eksekutor wa- cana  ingin  agar  dirinya  dikatan  hebat dan pendapatnya diikuti orang banyak.
Karenanya,  wacana  yang  diproduksi oleh  penguasa  pasti  berbeda  dari  wa- cana  yang  diproduksi  oleh  orang  yang dikuasai. Karena  kepentingan  yang  ber- beda,  para  eksekutor  wacana  berusaha berebut  legitimasi  kebenaran  mela- lui wacana yang diproduksinya. Dalam perebutan  kebenaran  tersebut  terjadi pertarungan  wacana.  Masing-masing pihak  mengklaim  bahwa  wacana  yang diproduksinya yang paling benar semen- tara wacana produksi pihak lain salah. Karena  itu,  karena  perbedaan  kepen- tingan, wacana yang diproduksi peme- rintah selalu ditandingi oleh mahasiswa. Sehingga,  BLT  yang  oleh  pemerintah dimaknai  “Bantuan  Langsung  Tunai”, atau  “Barokah  Langsung  Turun”,  oleh mahasiswa  dimaknai  “Bantuan  Lang- sung Tewas”. BKM yang oleh pemerin- tah  dimaknai  “Bantuan  Khusus  Maha- siswa”, oleh mahasiswa dimakna “uang sogok”, “suap”, atau “duit damai”.
SIMPULAN Berdasarkan  uraian  di  atas,  pe- nulis  menarik  beberapa  simpulan  se- bagai berikut. Pertama, wacana bantuan khusus  mahasiswa  (BKM)  telah  men- jadi arena pertarungan simbolik antara pemerintah (orthodoxa) dengan penga- mat  dan  mahasiswa  (hetrhodoxa).  Wa- cana-wacana  yang  dilontarkan  peme- rintah mengandung makna bahwa BKM adalah  bantuan  untuk  mahasiswa  mis- kin  sebagai  kompensasi  dari  kenaikan harga  BBM.  Pada  sisi  lain,  wacana-wa- cana  tandingan  yang  diproduksi  oleh mahasiswa  mengusung  makna  bahwa BKM merupakan strategi “suap” peme- rintah  untuk  menyumbat  sikap  kritis mahasiswa.
Kedua, pertarungan  simbolik antara  pemerintah  dengan  pengamat dan  mahasiswa  dilakukan  dengan  dua bentuk,  yaitu  (1)  hanya  mengenalkan makna, logika, perspektif, dan nilai, dan
(2) menolak  makna, logika, perspektif, dan nilai lain. Makna yang dilontarkan pemerintah  selalu  ditolak  oleh  maha- siswa,  sebaliknya  makna  yang  diper- juangkan oleh mahasiswa selalu ditolak oleh pemerintah. Pertarungan simbolik dilakukan dengan menggunakan strate- gi meconaisance, yakni sensorisasi dan eu- fimisasi.  Sensorisasi  dilakukan  dengan pelogisan, pemositifan, dan penegasian. Sedangkan eufimisasi dilakukan dengan penghalusan dan penyamaran.
Ketiga, pertarungan  simbolik dalam wacana BKM terjadi karena per- bedaan habitus dan struktur sosial serta perbedaan  kepentingan  eksekutor  wa- cana. Pemerintah yang hidup di habitus dan  struktur  kekuasaan  berusaha  se- lalu mengontrol, menguasasi, dan men- dominasi  pihak  lain  melalui  produksi wacananya.  Sebaliknya,  pengamat  dan mahasiswa hidup di habitus dan struk- tur  non-pemerintah  ingin  mendobrak dan  melepaskan  diri  dari  kekuasaan, dominasi  pemerintah  melalui  wacana yang diproduksinya. Di sinilah jika di- tinjau dari analisis wacana ktiris, patut dicurigai ada kepentingan-kepentingan tertentu  di  balik  keinginan  pemerintah untuk memberikan BKM dan kengotot- an mahasiswa untuk menolaknya.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Artikel ini diangkat dari penelitian mandiri  swadana  yang  dilaksanakan pada  tahun  2008.  Ucapan  terima  kasih disampaikan  kepada  para  mahasiswa yang  telah  membantu  pelakasanan pengumpulan  data  dan  kepada  mitra sejawat yang telah membantu kegiatan verifikasi dan triangulasi data dan hasil penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA
Bourdeiu,  Pierre.  1991. Language  and Symbolic Power. Cambridge, Mas- sachusetts:  Harvard  University Press. Eriyanto.  2006. Analisis  Wacana:  Pen- gantar  Analisis  Teks  Media. Yo- gyakarta: LKiS Pelangi Aksara. Van  dijk,  Teun. A.  1997.  “Political  Dis- course  and  Political  Cognition”. Makalah Congress  Political  Dis- course, Aston  University.  Diakses dari http://www.hum.uva.nl/
teu n . Fairclough, Norman. 1997. Discourse and Social  Change. Cambridge:  Polity Press. Fairclough, Norman. 2001. Language and Power. England:  Pearson  Educa- tion Limited. Fashri,  Fauzi.  2007. Penyingkapan  Kua- sa  Simbol:  Apropriasi  Reflektif Pemikiran  Pierre  Bourdieu. Yo- gyakarta: Juxtapose. Faucoult, Michel. 2003. Kritik Wacana Ba- hasa. Terjemahan  Inyiak  Ridwan Muzir. Yogyakarta: IRCiSod. Hidayat, Komaruddin. 2003. Menafsirkan Kehendak Tuhan . Jakarta: Teraju. Ibrahim,  Abd.  Syukur.  2007.  “Teori-Te- ori  Pengetahuan” . Bahan  Kuliah Tidak  diterbitkan.  Malang:  PPS UM Malang. Piliang, Yasraf Amir. 2001. Hiper-Realitas Media  dan  Kebudayaan:  Kebenaran dalam  Kegalauan  Informasi. Yo- gyakarta: Penerbit Jalasutra
Wittgenstein,  L.  1983.
Philosophical Investigations. (trans).  G.E.M. Ascombe. Basil Blackwell. Oxford.