## THE FOUNDING OF CORRUPTION CONVICTS TO DEVELOP CIVIC DISPOSITION

## PEMBINAAN NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI UNTUK MENGEMBANGKAN WATAK KEWARGANEGARAAN
( CIVIC DISPOSITION )
Melisa 1 , Cecep Darmawan 2 , Sunatra 3
1 Mahasiswa S2 Pendidikan Kewarganegaraan UPI
2 Dosen Pendidikan Kewarganegaraan UPI
3 Dosen Pendidikan Kewarganegaraan UPI E-mail: melisanugraha@gmail.com

## ABSTRACT
The founding of corruption convicts is still be done by government eventhough their crimes caused nation loss. This research applied case study approach to qualitative research as a method. It took place  in  The  1st  Class  Penitentiary  of  Sukamiskin  Bandung. The  findings and discussions  of  this research  showed  that:  Form  and  materials  that  was  directed  in  fostering  corruption  convicts  to develop  civic  disposition  accordance  with  law  about  Correctional.  The  effectiveness  of  fostering could be seen in the alteration of behaviour, attitude and character, Government had commitment in commiting many efforts to handle corruption. Many obstacles in the process of fostering derived from the convicts themselves. The effort in facing the obstacles was establishing cooperations with some related parties.
Keyword : Convicts, Corruption, Penitentiary, Civic Disposition

## ABSTRAK
Pembinaan  terhadap  narapidana  tindak  pidana  korupsi  tetap  harus  dilakukan  oleh  pemerintah walaupun  narapidana  tindak  pidana  korupsi  telah  merugikan  negara.Metode  yang  digunakan adalah  metode  studi  kasus  pendekatan  penelitian  kualitatif  dengan  mengambil  lokasi  di  Lapas Klas I Sukamiskin Bandung. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, menghasilkan temuan bahwa:  Bentuk  pembinaan  narapidana  tindak  pidana  korupsi  untuk  mengembangkan  watak kewarganegaraan  (Civic  Disposition)  sesuai  dengan  Undang-Undang  tentang  Pemasyarakatan. Efektivitas pembinaan berupa perubahan perilaku, sikap dan kepribadian. Komitmen Pemerintah melakukan  berbagai  cara  untuk  mengatasi  masalah  tindak  pidana  korupsi.  Hambatan  dalam proses pembinaan lebih banyak berasal dari diri narapidana itu sendiri. Upaya dalam mengatasi hambatan  pelaksanaan pembinaan  dengan  cara menjalin  kerjasama  dengan  berbagai  pihak  dari luar.
Kata Kunci: Narapidana, Korupsi, Lembaga Pemasyarakatan, Civic Disposition
Indonesia  merupakan  negara  hukum, hal  tersebut  tercermin  dalam  UUD  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  Pasal  1  ayat (3)  yang  berbunyi  “Negara  Indonesia  adalah negara  hukum”.  Hal  tersebut  menandakan bahwa  segala  urusan  di  Indonesia  akan diselesaikan secara hukum. Hukum
merupakan  sesuatu  yang  tidak  bisa  lepas  dari kehidupan  masyarakat.  Seperti  dikemukakan
Wiryono  (2003)  mengatakan  bahwa  hukum adalah  “rangkaian  peraturan  mengenai tingkah  laku  orang-orang  sebagai  anggota masyarakat,  sedangkan  satu-satunya  tujuan dari  hukum  adalah  mengadakan  keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib dalam masyarakat”.
Hukum  mengatur  hubungan  antar warga  masyarakat  untuk  menciptakan  tata
kehidupan yang aman dan tertib. Setiap orang memiliki  kepentingan  yang  berbeda-beda. Kepentingan  yang  berbeda-beda  tersebut kadang-kadang  menimbulkan  benturan  yang dapat  melahirkan  konflik  atau  bahkan gangguan  keamanan  dan  ketertiban  dalam masyarakat. Penyelesaian konflik dan benturan  kepentingan  yang  terjadi  dalam masyarakat  tidak  selalu  dapat  diatasi  oleh orang  perseorangan.  Dengan  kata  lain, penyelesaian  tersebut  harus  dilakukan  oleh kekuasaan  pemerintah  melalui  pemberlakuan hukum  yang  bersifat  memaksa.  Peraturan tersebut memberi petunjuk kepada masyarakat  bagaimana  harus  bertingkah  laku dan  bertindak  dalam  masyarakat.  Sehingga masyarakat tidak akan terjebak untuk melakukan tindakan kriminal atau kejahatan.
Ketaatan  terhadap  hukum  bersifat memaksa.Paksaan ketaatan tersebut dilakukan melalui pemberlakuan ancaman sanksi hukuman  bagi  para  pelanggarnya.  Dengan demikian, apabila terdapat anggota masyarakat  yang  melanggar  kaidah  hukum tersebut maka mereka dapat dikenakan sanksi. Sanksi  yang  diberikan  terhadap  pelanggar hukum  akan  dijatuhkan  oleh  hakim  yang sesuai dengan tindakan pidana yang dilakukannya.  Menurut  Wiryono  (2003) terdapat  tiga  jenis  sanksi  yang  diberikan kepada  pelanggar  hukum  yaitu  “sanksi administrasi,  sanksi  perdata  dan  sanksi pidana”.  Sanksi-sanksi  tersebut  dijatuhkan kepada  pelanggar  hukum  sesuai  dengan bidang hukumannya masing-masing.
Transparancy
International
Indonesia (TII) pada 9 Juli 2013 merilis hasil survei  terbaru.Survei  dengan  tajuk Global Corruption  Barrometer (GCB)  ini  bertujuan mengukur  efektivitas  pemberantasan  korupsi dan  mengidentifikasi  sektor-sektor  publik yang  rawan  korupsi  di  setiap  negara.  Survey GCB  menanyakan  secara  langsung  kepada publik  tentang  pengalaman,  penilaian  dan peran mereka dalam pemberantasan korupsi.Telah  dilakukan  sejak  tahun  2003, pada  tahun  2013,  GCB  mensurvei  114  ribu orang  di  107  negara.  Di  Indonesia,  survei  ini mencakup 1.000 responden di 5 kota (Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, dan Bandung).
Dalam  survei  ini  di  Indonesia,  72% warga menyatakan korupsi meningkat. Sementara  20%  menyatakan  kondisi  sama dan  hanya  8%  menyatakan  korupsi  menurun. Ketika  ditanya  tentang  upaya  pemberantasan
korupsi,  65%  warga  menyatakan  belum efektif, sementara hanya 32% yang menyatakan  sudah  efektif.  Sisanya  tidak yakin apakah efektif atau tidak.
Data  mengenai  perkembangan  kasus korupsi  di  atas  menunjukkan  mengenai peningkatan jumlah kasus korupsi di Indonesia yang nyaris tidak pernah menunjukkan  adanya  penurunan.  Sungguh sebuah  prestasi  yang  memalukan  bagi  masa depan  bangsa  ini  yang  terkenal  hidup bersahaja,  ramah  dan  berbudaya  tinggi. Anehnya,  berbagai  upaya  telah  ditempuh untuk  memberantas  korupsi,  namun  belum mampu  menurunkan  peringkat  Indonesia dalam deretan negara terkorup di dunia.Tindak  pidana  korupsi  dikualifikasikan sebagai  kejahatan  yang  luar  biasa  ( extra ordinary crime ) sehingga memerlukan penanganan  yang  luar  biasa  pula  ( extra ordinary  measure ),  untuk  itu  peran  serta seluruh  komponen  masyarakat  dalam  hal pencegahan  dan  penindakan  perkara  korupsi sangat  diperlukan.Oleh  karena  itu,  tindak pidana  korupsi  tidak  lagi  dapat  digolongkan sebagai  kejahatan  biasa  melainkan  telah menjadi  suatu  kejahatan  luar  biasa.Metode konvensional  yang  selama  ini  digunakan terbukti  tidak  bisa  menyelesaikan  persoalan korupsi  yang  ada  di  masyarakat,  maka penanganannya  pun  jugaharus  menggunakan cara-cara luar biasa.
Sebagaimana  ungkapan  Robertson (1999)  bahwa  penjelasan  kultural  praktik korupsi  di  Indonesia  dihubungkan  dengan bukti-bukti  kebiasaan-kebiasaan  kuno  orang jawa.Padahal bila dirunut perilaku korup pada dasarnya merupakan sebuah fenomena sosiologis  yang  memiliki  implikasi  ekonomi dan  politik  yang  terkait  dengan  jabaran beberapa teori.
Sebagaimana  menurut  Ariati(2010) masalah  tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia berkembang  semakin  masif.Sebab,  korupsi terjadi di semua lini dari pusat hingga daerah. Praktik  penyuapan  terjadi  di  semua  level birokrasi  pemerintahan,  mulai  dari  level terendah  hingga  level  tertinggi.  Di  level birokrasi  terendah  dapat  terlihat  dari  praktik- praktik  yang  terjadi  di  kelurahan,  misalnya ketika  pembuatan  surat-surat  resmi,  seperti KTP  dan  sebagainya.  Korbannya  pun, semakin  bertambah.Jika  tidak  diberantas secara  sistemik,  korupsi  berpotensi  merusak budaya  bangsa.  Korupsi  di  Indonesia  sudah
‘membudaya’  sejak  dulu,  sebelum  dan sesudah  kemerdekaan,  di  era  Orde  Lama, Orde Baru, berlanjut hingga era Reformasi.
Berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas  korupsi,  namun  hasilnya  masih jauh  panggang  dari  api.  Penanganan  kasus korupsi  ini  ditengarai  masih  sulit  dilakukan karena  korupsi  juga  dilakukan  oleh  orang- orang  yang  berasal  dari  lembaga  yang seharusnya menindaklanjuti masalah ini, yaitu lembaga-lembaga bagian dari Sistem Peradilan  Pidana  (SPP).  Lembaga-lembaga tersebut adalah Kepolisian, Kejaksaan, Badan
Peradilan dan Lembaga Penghukuman
Mustofa (2007). Cita-cita pemberantasan korupsi yang terkandung  dalam  peraturan  per  Undang-
Undangan,  untuk  saat  ini  setidaknya  memuat tiga isu utama, yaitu pencegahan, pemberantasan,  dan  pengembalian  aset  hasil korupsi.Amanat Undang-Undang itu bermakna,  pemberantasan  korupsi  tidak hanya  terletak  pada  upaya  pencegahan maupun pemidanaan para koruptor saja, tetapi juga meliputi tindakan yang dapat mengembalikan  kerugian  keuangan  negara akibat  dari  tindak  pidana  korupsi.Tetapi,  jika kegagalan  terjadi  dalam  pengembalian  aset hasil  tindak  pidana  korupsi,  maka  dapat mengurangi rasa jera terhadap para koruptor.narapidana  tindak  pidana  korupsi pada  umumnya  memiliki  tingkat  pendidikan tinggi. Pembinaan terhadap narapidana tindak pidana  korupsi  tetap  harus  dilakukan  oleh pemerintah  walaupun  narapidana  tindak pidana korupsi telah
merugikan negara.Pembinaan terhadap narapidana tindak pidana korupsi dilakukan di lembaga pemasyarakatan.  Lembaga  pemasyarakatan sebagai  tempat  pembinaan  narapidana  tindak pidana korupsi memiliki peran penting dalam proses resosialisasi.
Dikarenakan  sifatnya  yang  luar  biasa tersebut  sehingga  diperlukan  upaya-upaya yang luar biasa pula
untuk memberantasnya.Salah  satu  upaya  luar  biasa yang  dimaksud  adalah  dengan  melakukan pembinaan yang serius di lembaga pemasyarakatan.  Dengan  adanya  pembinaan serius  terhadap  narapidana  tindak  pidana korupsi  di  lembaga  pemasyarakatan  maka  ke depannya  diharapkan  dapat  memperbaiki narapidana  agar  tidak  lagi  mengulangi perbuatannya  dan  tidak  menularkan  prilaku buruk tersebut kepada orang lain.
Di dalam melaksanaan suatu pembinaan,  secara  ilmu  pengetahuan  dikenal dengan teori rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang bertujuan untuk mengembangkan beberapa  program  kebijakan  pembinaan narapidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 1995 tentang  Pemasyarakatan.  Program  kebijakan itu  meliputi:  1)  Asimilasi,  dalam  asimilasi dikemas berbagai macam program pembinaan yang  salah  satunya  adalah  pemberian  latihan kerja  dan  produksi  kepada  narapidana.  2) Reintegrasi  Sosial,  dalam  reintegrasi  sosial dikembangkan  dua  macam  bentuk  program pembinaan,  yaitu  pembebasan  bersyarat  dan cuti menjelang bebas.

## METODE
Penelitian tentang Pembinaan Narapidana  Tindak  Pidana  Korupsi  Untuk Mengembangkan  Watak  Kewarganegaraan ( Civic  Disposition )  menggunakan  pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus.Pendekatan penelitian kualitatif menurut  Zuriah  (2006)  pada  hakekatnya adalah mengamati orang dalam lingkungannya,  berinteraksi  dengan  mereka, berusaha  memahami  bahasa  dan  tafsiran mereka  tentang  dunia  sekitar.    Hal  tersebut menjelaskan  bahwa  penelitian  kualitatif adalah  proses  penelitian  untuk  memehami suatu fenomena berdasarkan tradisi metodologi  penelitian  yang  khas,  yang menggali  atau  mengeksplorasi  suatu  masalah sosial.
Pendekatan  penelitian  kualitatif  ini digunakan  untuk  meneliti  kondisi  obyek kajian  dalam  keadaan  yang  sebenarnya dilapangan, peneliti sebagai instrumen penting  dalam  penelitian  dengan  mencari fakta melalui kegiatan yang sebenarnya dalam lembaga pemasyarakatan.
Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode studi kasus berdasarkan  Lincoln  dan  Denzin  (2009) bahwa  kasus  adalah  suatu  sistem  yang terbatas abounded  system. Oleh  karena  itu, menggunakan  studi  kasus  karena  metode  ini dilakukan  secara  intensif,  terperinci  dan mendalam  terhadap  pembinaan  narapidana tindak  pidana  korupsi.  Creswell  (1998a,  hlm. 61)  mengemukakan  bahwa “a  case  study  is an  exploration  of  a  system  or  a  case  (or multiple  case)  over  time  through  detailed, indepth  data  collection  involving  multiple
sorce  of  information  rich  in  context”. Maksudnya  bahwa  metode  studi  kasus  ini adalah  suatu  pendalaman  atau  eksplorasi terhadap  sistem  yang  dibatasi  atau  sebuah kasus  (beberapa  kasus)  yang  terjadi  dalam waktu  yang  lama  melalui  pengumpulan  data secara  mendalam  dan  terperinci,  yang meliputi  berbagai  sumber  informasi  yang sangat berkaitan dengan konteksnya.
Pemilihan studi kasus dalam penelitian  ini  didasarkan  pada  alasan  bahwa kajian  tentang  proses  pembinaan  narapidana tindak  pidana  korupsi  merupakan  “fenomena masa  kini  di  dalam  kehidupan  nyata”  (Yin, 2004, hlm. 1). Selain itu penelitian ini adalah penelitian  emik,  yang  bermaksud  menyajikan berbagai  pandangan  subyek  yang  diteliti tentang  proses  pembinaan  narapidana  tindak pidana korupsi di lembaga pemasyarakatan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil
Bentuk dan Materi Program Yang Diarahkan  di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin Bandung
Narapidana  dididik  dan  dibekali berbagai  macam  ilmu  pengetahuan  agar supaya dapat menguasai keterampilan- keterampilan  tertentu  sesuai  dengan  minat dan  bakat  masing-masing,  agar  supaya  kelak dapat  hidup  layak  secara  ekonomi,  mandiri dan  berguna  bagi  lingkungan  masyarakat  di sekitar  tempat  tinggal  narapidana  atau  Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang bersangkutan. Hal ini berarti bahwa pelaksanaan pemberian pembinaan dan pembimbingan  yang  diberikan  terhadap  para narapidana  tidak  hanya  dibidang  mental spiritual  saja,  akan  tetapi  juga  meliputi bidang-bidang praktis yang tepat guna, namun hanya  sesuai  atau  cocok  bagi  kondisi  WPB Pidana umum (Pidum) dan tidak cocok untuk para WBP Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
Pembinaan  kesadaran  beragama  di Lembaga  Pemasyarakatan  KlasI  Sukamiskin Bandungsudah  cukup  baik,  ini  dapat  dilihat dari  jadwal  pembinaan  yang  sudah  teratur, narapidanasangat
berpartisipasi
dalam pembinaan keagamaan. Meskipun ada beberapa  narapidana  yang  masih  bermalas- malasan  untuk  mengikuti  kegiatan  ini. Adapun  Pembinaan  lanjutan  yang  ditujukan
bagi  narapidana  yang  Beragama  Nasrani, kebaktian  yang  dilaksanakan  bekerja  sama dengan  Badan  Kerjasama  Pelayanan  Firman Kristen Khatolik (BKSPFKK) dengan penjadualan  yang  telah  dibuat  sedemikian rupa,  sehingga  pelayanan  dapat  dilakukan untuk semua Lapas yang terdapat di Bandung Raya.
Bentuk  dan  materi  program  yang diarahkan untuk pembinaan narapidana tindak pidana  korupsi  untuk  mengembangkan  watak kewarganegaraan  ( Civic  Disposition )  di Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  I  Sukamiskin Bandung  belum  mendapatkan  pembinaan secara  khusus  dan  masih  menggunakan  pola pembinaan  umum  yang  diberlakukan  pada setiap  Lapas.  Meskipun  status  Lapas  berubah menjadi  Lapas  khusus  untuk  para  narapidana tindak  pidana  korupsi  namun  belum  ada peraturan  khusus  pelaksanaan  pembinaannya. Dalam  pelaksanaanya  tidak  ada  perbedaan dengan  narapidana  pidana  umum  lainnya, bahkan dalam pembinaannya dengan melibatkan para narapidanaTipikor ini menjadi  mitra  untuk  membantu  pelaksanaan pembinaan bagi narapidana  umum lainnya. Di  sisi  lain  pembinaan  narapidana tindak  pidana  korupsi  di  Lapas  Klas  I Sukamiskin  Bandung  dapat  mengembangkan watak kewarganegaraannya ( Civic Disposition ).
Watak kewarganegaraan sebagaimana  kecakapan  kewarganegaraan, berkembang  secara  perlahan  sebagai  akibat dari apa yang telah dipelajari dan dialami oleh seseorang  di  rumah,  sekolah,  komunitas,  dan organisasi-organisasi civil  society .  Karakter privat  seperti  tanggung  jawab  moral,  disiplin diri  dan  penghargaan  terhadap  harkat  dan martabat  manusia  dari  setiap  individu  adalah wajib.  Karakter  publik  juga  tidak  kalah penting.  Kepedulian  sebagai  warga  negara, kesopanan,  mengindahkan  aturan  main  ( rule of  law ),  berpikir  kritis,  dan  kemauan  untuk mendengar,  bernegosiasi  dan  berkompromi merupakan  karakter  yang  sangat  diperlukan agar  demokrasi  berjalan  dengan  sukses. Mereka di dalam Lapas dapat mengembangkan  sifat-sifat  yang  dimiliki setiap  untuk  mendukung  setiap  kegiatan pembinaan yang ada.
Efektivitas  Model  Pembinaan  Yang Dilakukan  Terhadap  Para  Narapidana Tindak  Pidana  Korupsi  di  Lembaga

## Pemasyarakatan  Klas  I  Sukamiskin Bandung
Kegiatan  pembinaan  yang  banyak diminati  narapidanaTipikor  adalah  dalam pembinaan  kepribadian  yaitu  pembinaan keagamaan  berupa  bimbingan  kerohanian, ceramah-ceramah
keagamaan dan keolahragaan, sedangkan
pembinaan intelektual dan pembinaan kemandirian berupa  bimbingan  kerja  berupa  kegiatan keterampilan kerja kurang relevan  untuk para narapidanaTipikor  karena  materi  pembinaan tidak  sesuai  dengan  tingkat  pendidikan mereka.  Kegiatan  pembinaan  bagi  para narapidanaTipikor  masih  berupa  kegiatan mengisi waktu luang bukan berupa peningkatan  pengetahuan  atau  keahlian  dan kegiatan  ini  terkadang  idenya  berasal  dari narapidana  itu  sendiri  namun  pelaksanaannya masih dalam pengawasan pembina.
Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  I Sukamiskin  Bandungtelah  berusaha  secara maksimal untuk memberikan berbagai macam kegiatan  pembinaan  kepada  mereka,  tetapi apakah mereka akan memanfaatkan atau tidak sebagai bekal setelah bebas sangat sulit untuk diketahui. Kepribadian narapidanaakan sangat menentukan  eksistensi  mereka  setelah  bebas dari hukuman, apakah mereka akan menggunakan  bekal  yang  didapatnya  dalam kehidupan  sehari-hari  ataukah  mereka  akan kembali terjerumus dalam perbuatan melanggar  hukum  yang  dahulu  mereka lakukan.
Komitmen dan Kebijakan Pemerintah dalam Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin Bandung
Pemerintah berkomitmen untuk memberikan  efek  jera  pelaku  tindak  pidana korupsi.  Berbagai  cara  telah  di  tempuh pemerintah  untuk  mengatasi  masalah  tindak pidana korupsi antara lain melalui penyusunan  berbagai  peraturan  perundang- undangan pemberantasan tindak pidana korupsi.  Meskipun  demikian,  pemberantasan tindak  pidana  korupsi  harus  tetap  dilakukan mengingat kerugian yang ditimbulkan biasanya mempunyai nilai besar dan mempengaruhi  seluruh  aspek  kehidupan negara.
Pengetatan  pemberian  remisi  dan pembebasan  bersyarat  kepada  terpidana korupsi itu tidak melanggar hak asasi manusia dan  Undang-Undang.Sudah  sewajarnya  jika terpidana  korupsi  mendapatkan  perlakuan berbeda  dalam  memperoleh  remisi  dan pembebasan  bersyarat.  Hal  ini  mengingat, kejahatan  korupsi  merupakan  kejahatan  luar biasa  yang  membutuhkan  penanganan  luar biasa  pula  Jika  pemberian  remisi  dan pembebasan  bersyarat  bagi  koruptor  tidak diperketat, maka hal itu berpotensi memunculkan jual-beli remisi atau pembebasan  bersyarat.Jika  diobral,  yang terjadi  adalah  jual-beli.Ini  dapat  menjadi komoditas  baik  bagi  terpidana  koruptor maupun  penyelenggara  pemerintahan.Usulan pengetatan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat  yang  kelewat  longgar  berpotensi besar mengarah pada komersialisasi. Sehingga,pengetatan  pemberian  remisi  dan pembebasan  bersyarat  bagi  para  koruptor perlu dilakukan dengan hati-hati.

## Faktor-Faktor Penghambat dalam
Pembinaan Para Narapidana Tindak Pidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin

## Bandung
Bukan  merupakan  hal  yang  mudah untuk  memberikan  pembinaan  kepada  para narapidana. Hal tersebut disebabkan mengingat karakteristik dari setiap narapidana yang  berbeda-beda.  Faktor  tingkat  kejahatan yang  dilakukan,  tingkat  pendidikan  maupun latar belakang kehidupan dari para narapidana yang berbeda-beda telah memunculkan tantangan yang cukup berat dalam memberikan pembinaan kepada mereka. Sifat malas,  acuh  tak  acuh  narapidana  terhadap aturan  pembinaan  yang  telah  ada  juga merupakan faktor penghambat dalam pembinaan. Kesemuanya akan sangat mempengaruhi  jalannya  proses  pembinaan, hubungan  antar  sesama  narapidana  maupun hubungan  antara  narapidana  dengan  petugas Lembaga Pemasyarakatan.
Harus diakui bahwa perbedaan karakteristik  yang  ada  pada  diri  narapidana merupakan hambatan terbesar dalam kelangsungan  proses  pembinaan  terhadap narapidana  itu  sendiri.  Namun  dengan  usaha yang  maksimal  dari  kedua  belah  pihak, niscaya  perbedaan  itu  tidak  akan  menjadi
hambatan melainkan akan menjadikan pelengkap,  saling  mengisi  satu  dengan  yang lain.  Terlepas  dari  hambatan  yang  ditemui, proses  pembinaan  tetaplah  sebuah  proses pembelajaran yang tetap berarti dan berguna.

## Upaya Lembaga Pemasyarakatan Klas
I Sukamiskin Bandung dalam Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Pembinaan
Upaya Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin Bandung dalam mengatasi hambatan  pelaksanaan  pembinaan  terhadap narapidana tindak pidana korupsi adalah telah diupayakan  jalan  keluarnya  dengan  cara menjalin  kerjasama  dengan  berbagai  pihak dari  luar.  pada  kasus  korupsi  perlu  diadakan model  pembinaan  dan  pembimbingan  bagi para  narapidananya.  Rata-rata  para  pelaku korupsi  memiliki  pendidikan  yang  tinggi  dan kemampuan  intelektual  yang  baik,  oleh karena  itu  dibutuhkan  akses  yang  tepat  untuk melibatkan  narapidana  ini  dalam  aktivitas keseharian.  Dalam  rangka  proses  pembinaan inipun perlu dilakukan kajian tentang pendirian  Lapas  khusus  narapidana  korupsi. Upaya-upaya  yang  dilakuan  untuk  mengatasi hambatan  tersebut  antara  lain:  Diperlukan revisi  terhadap  aturan  yang  berkaitan  dengan Pola Pembinaan narapidana yang berorientasi pada  standar  minimum  pemenuhan  hak-hak narapidana,  menyusunan  model  pembinaan untuk  kejahatan  khusus  korupsi,  menyusunan modul  pelatihan  bagi  petugas  yang  bersandar pada  sistem  pemasyarakatan,  menyusun modul  pelatihan  dan  pelatihan  kerjasama usaha  bagi  petugas  dengan  pihak  luar  dan melakukan revisi manual pemasyarakatan dan harmonisasi dengan instrumen HAM internasional.
Melalui  program  pembinaan  yang ideal  bagi  narapidana  tindak  pidana  korupsi dengan  mencapai  sasaran  pembinaan  di  atas, maka setelah habis menjalani masa pidananya diharapkan  menjadi  warga  negara  yang  baik, menyadari  kesalahannya,  memperbaiki  diri dan  tidak  mengulangi  tindak  pidana  sehingga dapat  kembali  ke  masyarakat  dan  berperan aktif dalam pembangunan.
Pembahasan
Bentuk  dan  Materi  Program  Yang Diarahkan di Lembaga
Pemasyarakatan  Klas  I  Sukamiskin Bandung
Pembinaan  narapidana  di  Indonesia setelah  keluarnya  Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dilaksanakan dengan  Sistem Pemasyarakatan. Menurut rumusan Undang-Undang Nomor 12 tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan  pasal  1 ayat  (2),  yang  dimaksud  dengan  Sistem Pemasyarakatan adalah:Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan  berdasarkan  Pancasila  yang dilaksanakan  secara  terpadu  antara  pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan  agar  menyadari  kesalahan, memperbaiki  diri,  dan  tidak  mengulangi tindak  pidana  sehingga  dapat  diterima kembali  oleh  lingkungan  masyarakat,  dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup  secara  wajar  sebagai  warga  yang  baik dan bertanggung jawab.
Sistem  Pemasyarakatan  yang  berlaku sekarang,
berangkat dari
konsepsi pemasyarakatan dan konsepsi pemasyarakatan  itulah  yang  melahirkan disiplin  ilmu  pemasyarakatan,  sebagai  ilmu pembinaan narapidanadi Indonesia. Pembinaan narapidanadi Indonesia
dilaksanakan  melalui  sebuah  sistem,  yang dikenal dengan nama Sistem Pemasyarakatan. Sebagai  suatu  sistem,  maka  pembinaan narapidana  mempunyai  beberapa  komponen yang  saling  berkaitan  untuk  mencapai  satu tujuan.Komponen  tersebut  neliputi  falsafah dasar  hukum,  tujuan,  pendekatan  sistem, klasifikasi,  pendekatan  klasifikasi,perlakuan terhadap  narapidana,  keluarga  narapidanadan pembina  atau  pemerintah.Pidana  penjara merupakan cara untuk membimbing narapidana  yang  dilaksanakan  dengan  sistem pemasyarakatan.  Sudah  menjadi  pengetahuan umum  bahwa  orang  yang  telah  melakukan tindak  pidana  dan  dijatuhi  vonis  oleh pengadilan  akan  menjalani  hari-harinya  di dalam  Rumah  Tahanan  atau  Lapas  sebagai perwujudan  dalam  menjalankan  hukuman yang  diterimanya.  Sejalan  dengan  apa  yang diungkapkan Mangunhardjana (1986) bahwa:Pembinaan berorientasi pada
perkembangan  yang  lebih  baik,  menyangkut
tujuan  hidup dan pekerjaan seseorang dengan mempelajari  hal-hal  yang  sifatnya  baru, menggunakan  metode-metode  tertentu  yang dimungkinkan
seseorang dapat mengembangkan potensi yang dimiliki sebagai  bekal  dalam  menjalani  kehidupannya dimasyarakat  kelak  setelah  menjalani  masa pidananya.
Kegiatan  narapidana  di  Lembaga Pemasyarakatan  berkaitan  dengan  fungsi hukum  yaitu  hukum  sebagai  sarana  rekayasa sosial.Salah  satu  ciri  yang  menonjol  dari hukum  pada  masyarakat  modern  adalah penggunaanya secara sadar kepada masyarakatnya.Disini  hukum  tidak  hanya dipakai untuk mengukuhkan pola-pola melainkan  juga  untuk  mengarahkan  kepada tujuan-tujuan
yang
dikehendaki, menghapuskan  kebiasaan  yang  dipandang tidak  sesuai  lagi,  menciptakan  pola-pola kelakuan baru dan lain sebagainya.
Pembinaan  juga  menggunakan  dua pendekatan  yakni  pendekatan  dari  atas  ( top down  approach )  dan  pendekatan  dari  bawah ( bottom  up  approach ).  Hal  tersebut  seperti apa  yang  diungkapkan  oleh  Harsono  (1995) yaitu:
a) Pendekatan  dari  atas  ( top  down approach )
Materi  pembinaan  berasal  dari Pembina,  atau  paket  pembinaan bagi  narapidanatelah  disediakan dari atas.narapidanatidak ikut menentukan jenis pembinaan yang akan  dijalaninya,  tetapi  langsung menerima pembinaan dari Pembina. b) Pendekatan dari bawah ( bottom up approach ) Suatu cara pembinaan narapidanadengan  memperhatikan kebutuhan Pembina atau kebutuhan belajar narapidana.
Dalam  pendekatan  yang pertama , materi  pembinaan  berasal  dari  pembina  atau paket  pembinaan  bagi  narapidana  telah disediakan  dari  atas.  Narapidana      tidak  ikut menentukan  jenis  pembinaan  yang  akan dijalaninya,  tetapi  langsung  saja  menerima pembinaan  dari  para  pembina.  Seorang narapidana  harus  menjalani  paket  pembinaan tertentu yang telah disediakan dari atas.Pendekatan dari atas ( top down approach ) dipergunakan  untuk  melaksanakan
pembinaan  yang  sifatnya  untuk  mengubah narapidana dari segi kejiwaan atau rohaninya.Akan tetapi pendekatan ini mengandung kelemahan, yakni bentuk pembinaan  yang  telah  disediakan  dari  atas tidak  memungkinkan  bagi  narapidana  untuk memilih  bentuk  pembinaan  yang  sesuai dengan  dirinya.Beberapa  narapidana  merasa pembinaan  yang  dilakukan,  yang  diterima hanya  sebagai  pengisi  waktu  luang  saja  dan tidak  memiliki  minat  belajar  karena  tidak sesuai dengan kebutuhan belajarnya.
Agar  pembinaan  dapat  berlangsung secara  dua  arah,  maka  digunakan  pendekatan yang  kedua  yaitu  pendekatan  dari  bawah ( bottom up approach ).Wujud pendekatan dari bawah  ( bottom  up  approach )  ini  adalah dengan diberikannya pembinaan keterampilan sesuai  dengan  kebutuhan  belajarnya,  bakat dan  minat  yang  mereka  miliki.  Dengan demikian  diharapkan  proses  pembinaan  akan berjalan  lancar  dan  dapat  memenuhi  sasaran yang diinginkan.
Di  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  I Sukamiskin  Bandung  kegiatan  agamanya sangat menonjol, harapannya dengan kegiatan keagamaan  tersebut  para  narapidana  dapat mempertebal  keimanannya  dan  menyadari kesalahan  mereka  sehingga  setelah  mereka keluar  nanti  mereka  dapat  berperan  aktif dalam
masyarakatan
tanpa canggung.Diadakanya
sholat Dzhuhur
berjamaah,  pembicaan  Iqra,  sholat  taraweh pada  bulan  Ramadhan  dan  untuk  Kristen katholik diadakannya kebaktian dan diadakannya Misa Natal.
Para narapidana juga mendapat perawatan  jasmani  dan  rohani  dari  Lembaga Pemasyarakatan Klas  I Sukamiskin Bandung. Untuk  narapidanayang  tidak  bisa  membaca dan menulis diadakan program Kejar Paket A yang  diadakan  sekali  dalam  seminggu. Kendala  dalam  Kejar  Paket  A  adalah  apabila para  narapidana  yang  ikut  program  tersebut belum  dapat  membaca  dan  menulis  tetapi sudah  bebas,  untuk  narapidana  yang  baru berarti harus mulai dari awal lagi.
Sebagaimana  diketahui,  bahwa  di dalam  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 9 ayat (1) yang  menyatakan  bahwa:  “Dalam  rangka penyelenggaraan  pemberian  pembinaan  dan pembimbingan  terhadap  para  narapidana  atau Warga  Binaan  Pemasyarakatan,  Kementerian Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  dapat
mengadakan dan menjalin kerja  sama dengan instansi-instansi  pemerintah  terkait,  badan- badan kemasyarakatan lainnya, atau perorangan  yang  kegiatannya  seiring  dan sejalan dengan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3. Dan dalam ayat (2) dinyatakan  bahwa:  “Ketentuan  mengenai kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)  diatur  lebih  lanjut  dengan  Peraturan Pemerintah”.    Berdasarkan  pada  bunyi  pasal tersebut  di  atas  terlihat  bahwa  dapat dimungkinkan  bagi  para  narapidana  atau Warga Binaan tindak pidana korupsi tersebut, untuk melakukan kerja sama dengan
Lembaga Pemasyarakatan
sepanjang kegiatan-kegiatan  tersebut  masih  di  dalam jalur pembinaan yang telah ditetapkan.
Berdasarkan  hasil  penjelasan  dan pembahsan  secara  singkat  pada  sub  bab terdahulu,  maka  dapat  diambil  kesimpulan atau  dapat  dinyatakan  bahwa  tidak  ada perbedaan program pemberian pembinaan dan pembimbingan,  yang  diberikan  kepada  para narapidana tindak pidana korupsi dengan para narapidana  lainnya.  Oleh  karena  itu,  maka peneliti berpendapat bahwa sebaiknya dibuatkan  suatu  program  khusus  untuk pembinaan terhadap narapidana tindak pidana korupsi  yang  dikuatkan  dengan  Peraturan Pemerintah, atau dapat juga Kepala Pemasyarakatan  membuat  program  khusus pemberian  pembinaan  dan  pembimbingan terhadap para narapidanatindak pidana korupsi,  agar  supaya  kepada  mereka  dapat lebih diberdayagunakan bagi Lembaga Pemasyarakatan  sendiri  maupun  bagi  sesama para narapidana yang ada.
Tindak  pidana  korupsi  disebut  juga sebagai extraordinary  crime yang  sangat merugikan  keuangan  dan  perekonomian negara serta pelaksanaan pembangunan nasional.Berbagai  usaha  telah  dilakukan untuk  mengatasi  tindak  pidana  korupsi.Salah satu usaha tersebut adalah dengan
dikeluarkannya
berbagai peraturan perUndang-Undangan  antikorupsi  (Undang- Undang khusus).
Tindak  pidana  korupsi  merupakan tindak  pidana  khsusus    yang  diatur  dalam Undang-Undang  hukum  pidana  yang  khusus, yaitu  Undang-Undang  No.  31  tahun  1999 kemudian  diubah  menjadi  Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang  Nomor  31  tahun  1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  (UU  Nomor  20  Tahun  2001).  Ciri- ciri  hukum  pidana  khusus,  terutama,  yaitu menyimpang dari asas-asas yang diatur dalam Undang-Undang hukum pidana umum.Hukum pidana umum dibagi dua, yaitu formil  dan  materil.Sehingga  hukum  pidana khusus dapat memiliki dua macam penyimpangan,  yaitu  penyimpangan  secara formil  dan  materil.Hukum  pidana  umum  dari sudut materil mengenai tindak pidana korupsi diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana  (KUHP).Dan,  peraturan  umum  dari sudut  formil  mengenai  tindak  pidana  korupsi diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum Acara  Pidana  (KUHAP).Dalam  hal  ini  maka berlaku  adagium lex  specialis  derogat  legi generalis (ketentuan  khusus  menyingkirkan ketentuan umum).
Pembinaan  narapidana  tindak  pidana korupsi di Lapas Klas  I Sukamiskin Bandung dapat mengembangkan watak kewarganegaraannya ( Civic Disposition ). Watak-watak  kewarganegaraan  sebagaimana kecakapan  kewarganegaraan,  berkembang secara  perlahan  sebagai  akibat  dari  apa  yang telah dipelajari dan dialami oleh  seseorang di rumah,  sekolah,  komunitas,  dan  organisasi- organisasi civil society .
Sejalan  dengan  Quigley  dkk  (1991a, hlm.
11)
bahwasanya watak kewarganegaraan  adalah  “… those  attitudes and  habit  of  mind  of  the  citizen  that  are conducive  to  the  healthy  functioning  and common good of the democratic system ” atau sikap  dan  kebiasaan  berpikir  warga  negara yang menopang berkembangnya fungsi sosial yang  sehat  dan  jaminan  kepentingan  umum dari sistem demokrasi.
Demikian  pula  Bronson  (1999a,  hlm.
23)  menegaskan  bahwa, civic  disposition mengisyaratkan pada karakter publik maupun privat  yang  penting  bagi  pemeliharaan  dan pengembangan demokrasi konstitusional.
Watak-watak  kewarganegaraan  sebagaimana kecakapan  kewarganegaraan,  berkembang secara  perlahan  sebagai  akibat  dari  apa  yang telah dipelajari dan dialami oleh  seseorang di rumah,  sekolah,  komunitas,  dan  organisasi- organisasi  civil  society.  Karakter  privat seperti  tanggung  jawab  moral,  disiplin  diri dan penghargaan terhadap harkat dan martabat  manusia  dari  setiap  individu  adalah wajib.Karakter  publik  juga  tidak  kalah penting.Kepedulian  sebagai  warga  negara,
kesopanan,  mengindahkan  aturan  main  ( rule of  law ),  berpikir  kritis,  dan  kemauan  untuk mendengar,  bernegosiasi  dan  berkompromi merupakan  karakter  yang  sangat  diperlukan agar  demokrasi  berjalan  dengan  sukses.Para narapidana di dalam Lapas dapat mengembangkan  sifat-sifat  yang  dimiliki setiap  untuk  mendukung  setiap  kegiatan pembinaan yang ada.

## Efektivitas Model Pembinaan Yang
Dilakukan Terhadap Para Narapidana Tindak Pidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin Bandung
Penempatan  narapidana  pada  Lapas di  Indonesia  tidak  terlepas  dari  tujuan  yang hendak  dicapai  dalam  pemidanaan.  Lapas melalui  sistem  pemasyarakatannya  adalah satu  rangkaian  kesatuan  penegakan  hukum pidana  sehingga  pelaksanaannya  tidak  dapat dipisahkan  dari  konsep  umum  pemidanaan. Perdebatan  mengenai  tujuan  pemidanaan  ini telah berlangsung sejak lama.Hal ini disebabkan  karena  perbedaan  teori  dalam melihat tujuan pemidanaan tersebut.
Dengan adanya perbedaan pandangan tersebut  melahirkan  beberapa  teori  tentang tujuan  pemidanaan  yang  dapat  dijadikan acuan  dan  perbandingan  dalam  memahami tujuan  pemidanaan.Menurut  Supanji  (2008) Penegakan hukum ( law enforcement), keadilan  dan  hak  asasi  manusia  merupakan tiga  kata  kunci  dam  suatu  negara  hukum ( rechtsstaat) seperti  halnya  Indonesia.Ketiga istilah  tersebut  mempunyai  hubungan  dan keterkaitan  yang  sangat  erat.Keadilan  adalah hakikat dari hukum.Oleh karena itu, jika suatu negara  menyebut  dirinya  sebagai  negara hukum,  maka  di  dalam  negara  tersebut  harus menjunjung  tinggi  keadilan  ( justice). Bahkan parameter bagi suatu negara yang berdasarkan atas  hukum  adalah  dijaminnya  pelaksanaan HAM.
Jika  dilihat  dari  proses  pembinaan yang  berlangsung  didalam  Lapas    Klas  I Sukamiskin  Bandung  dapat  dikatakan  bahwa poroses  pembinaan  itu  berjalan  efektif.  Hal ini  dapat  diketahui  dari  hasil  wawancara dengan petugas Lapas maupun narapidana itu sendiri. Selama menjalankan tugasnya, petugas  tidak  menemui  hambatan  yang berarti dalam menyampaikan materi pembinaan karena hampir seluruh narapidana
dapat  menerima  pembinaan  dengan  baik.Hal ini  diakui  sendiri  oleh  seluruh  narapidana yang peneliti wawancarai.
Tujuan  akhir  yang  ingin  dicapai dalam proses pembinaan keterampilan kepada  narapidana  adalah  untuk  memupuk kemandirian  pada  diri  mereka.  Oleh  karena itu  Lapas  Klas  I  Sukamiskin  Bandung  telah berusaha semaksimal mungkin dalam memberikan  materi  pembinaan  keterampilan kepada  para  narapidananya.  Kemampuan untuk menguasai materi pembinaan keterampilan  yang  diberikan,  harus  diawali dengan  keseriusan  narapidanaitu  sendiri dalam mengikuti program pembinaan keterampilan.  Kemauan  yang  serius  akan berdampak  pada  kemampuan  untuk  bisa membangun  kemandirian  bagi  mereka  kelak setelah keluar dari dalam Lapas. Kepribadian yang  dimiliki  oleh  setiap  narapidanaakan mempengaruhi  keberhasilan  mereka  dalam membangun  kehidupan  yang  lebih  baik dalam masyarakat luas.
Kepribadian  yang  telah  dibekali dengan  kemandirian  akan  memudahkan mereka  dalam  mendapatkan  pekerjaan  yang mereka  inginkan.  Untuk  bisa  mendapatkan nama  baik  kembali  langkah  awal  yang  harus dilakukan oleh mereka tentunya adalah tekad untuk  merubah  perilaku  buruk  menjadi perilaku  yang  terpuji.  Adalah  tidak  mungkin seseorang  menaruh  kepercayaan  kepada orang yang berperilaku buruk.Apabila perilaku  jahat  narapidana  telah  berubah, maka  seharusnya  akan  tumbuh  kepercayaan diri  yang  baik  ketika  harus  kembali  kepada masyarakat nantinya.
Namun  seberapa  efektif  pembinaan yang  telah  dilakukan  tidak  hanya  diukur  dari berjalannya  proses  pembinaan  di  dalam Lapas,  justru  hal  terpenting  adalah  apakah pembinaan  itu  akan  dipergunakan  oleh narapidana setelah mereka  keluar dari dalam Lapas.  Jika  menyangkut  hal  ini  pihak  Lapas Klas  I  Sukamiskin  Bandung  tidak  bisa memberikan  jaminan  karena  Lapas  Klas  I Sukamiskin  Bandung  sudah  tidak  dapat mengontrol tingkah laku mantan narapidananya  di  kehidupan  bermasyarakat. Yang  bisa  dilakukan  oleh  Lapas  Klas  I Sukamiskin  Bandung  adalah  memberikan pembinaan  sebaik-baiknya  dengan  harapan dapat  menyadarkan  narapidana    untuk kembali ke jalan yang benar.
Komitmen dan Kebijakan Pemerintah dalam Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin Bandung
Ketidakpuasan masyarakat dalam penyelesaian  perkara  tindak  pidana  korupsi yang  tidak  membuat  jera  orang  untuk melakukannya  dapat menjadikan  tindak pidana  korupsi  di  Indonesia  terjadi  semakin sistematis  baik  pada  sektor  publik  maupun disektor  swasta.  Hingga  saat  ini  disinyalir adanya  kecenderungan  akan  berkurangnya komitmen  pemerintah  dalam  memberantas tindak  pidana  korupsi  di  semua  lapisan masyarakat.  Sebagai  akibatnya,  persepsi masyarakat terhadap korupsi semakin meningkat,  hal  ini  terutama  dipicu  oleh adanya  sistem  penyelenggaraan  negara  yang tidak transparan bahkan tidak mengikutsertakan  faktor  akuntabilitas  publik dan kurangya professional kerja. Berdasarkan UU  Nomor  20  Tahun  2001,  terdapat  tiga puluh  bentuk/jenis  dari  tindak  pidana  korupsi sebagaimana  diatur  dalam  tiga  belas  buah pasal pada UU tersebut. Ketigapuluh bentuk/jenis  tindak  pidana  korupsi  tersebut pada  dasarnya  dapat  dikelompokkan  menjadi tujuh  kelompok,  yaitu  kerugian  keuangan negara;  suap-menyuap;  penggelapan  dalam jabatan; pemerasan; perbuatan curang; benturan  kepentingan  dalam  pengadaan  serta gratifikasi (KPK, 2006).
Masih  banyak  kasus  korupsi  yang belum  tuntas,  padahal  animo  dan  ekspektasi masyarakat  sudah  tersedot  sedemikian  rupa hingga  menanti-nanti  adanya  penyelesaian secara  adil  dan  transparan.Penegakan  hukum yang  inkonsisten  terhadap  hukum  positif  dan prosesnya  tidak  transparan,  pada  akhirnya, berpengaruh  pada  tingkat  kepercayaan  ( trust ) masyarakat terhadap hukum dan aparaturnya.Dalam  tingkat  kepercayaan  yang lemah,  masyarakat  tergiring  ke  arah  opini bahwa  hukum  tidak  lagi  dipercayai  sebagai wadah penyelesaian konflik.
Untuk  itu,  penyelesaian  kasus-kasus korupsi  yang  menarik  perhatian  masyarakat mutlak perlu dipercepat. Tingkat keberhasilan strategi penegakan hukum ini diukur berdasarkan Indeks Penegakan Hukum Tipikor  yang  diperoleh  dari  persentase penyelesaian  setiap  tahapan  dalam  proses penegakan  hukum  terkait  kasus  Tipikor,
mulai  dari  tahap  penyelesaian  pengaduan Tipikor hingga penyelesaian eksekusi putusan Tipikor.  Semakin  tinggi  angka  Indeks Penegakan  Hukum  Tipikor,  maka  diyakini strategi  Penegakan  Hukum  berjalan  semakin baik.

## Faktor-Faktor Penghambat dalam
Pembinaan Para Narapidana Tindak Pidana Korupsi di Lembaga

## Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin Bandung
Sebagai  komunitas  narapidana  dan tahanan,  Lapas  Klas  I  Sukamiskin  Bandung juga merupakan ajang interaksi antara sesama narapidana  dengan  berbagai  jenis  latar belakang yang berbeda-beda. Hubungan yang terjalin diantara sesama narapidana, merupakan  salah  satu  poin  penting  guna mendukung  kelancaran  proses  pembinaan yang  dilaksanakan.  Hubungan  yang  tercipta antara  sesama  narapidana  itu  bisa  bersifat positif  maupun  negatif.  Ketika  hubungan yang  terjalin  bergerak  ke  arah  yang  positif, dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa separuh dari proses pembinaan telah dilaksanakan. Namun sebaliknya, jika hubungan  itu  bergerak  ke  arah  yang  negarif, maka hal itu akan menjadi faktor penghambat yang  cukup  besar  dalam  pelaksanaan  proses pembinaan.
Selain proses pembinaan yang terganggu,  hubungan  yang  kurang  baik tersebut  justru  akan  merugikan  narapidana yang  bersangkutan.  Selain  hubungan  yang kurang  harmonis  menjadi  faktor  penghambat pembinaan,  masih  ada  faktor  lain  yang  juga berpengaruh  terhadap  proses  pembinaan.  Di antaranya  adalah  faktor  ekstern  yang  dibawa oleh  narapidana  itu  sendiri  sebelum  menjadi seorang  narapidana,  seperti  latar  belakang pendidikan,  keluarga,  lingkungan,  ekonomi dan lain sebagainya. Perbedaan-perbedaan itu menyebabkan  tingkat  penguasaan  terhadap materi  pembinaan  yang  diberikan  menjadi berbeda  satu  narapidana  dengan  yang  lain. Tingkat pendidikan narapidana dapat dipergunakan sebagai indikasi untuk menyusun suatu program pembinaan narapidana  tersebut.  Fakta  di    lapangan menunjukkan  bahwa  tingkat  pendidikan  para narapidana penghuni Lapas Klas I Sukamiskin Bandung sangat beragam, bahkan diantara  mereka  ada  yang  belum  bisa
membaca  dan  menulis  alias  buta  huruf.  Hal ini  menimbulkan  kesulitan  tersendiri  dalam menyusun  program  pembinaan  yang  tepat bagi narapidana yang bersangkutan.
Faktor  lain  yang  juga  berpengaruh terhadap  proses  pembinaan  adalah  berupa faktor intern seperti kualitas maupun kuantitas  petugas  pembinaan,  kebijakan intern, maupun anggaran dana untuk program pembinaan.  Kemampuan  dalam  menguasai materi  pembinaan  maupun  jumlah  yang  tidak sebanding dengan
jumlah narapidanamenimbulkan
permasalahan tersendiri  dalam  proses  pembinaan.  Untuk meningkatkan  kualitas  pembinaan  pihak Lapas  melakukan  kerjasama  dengan  berbagai pihak  dari  luar  terutama  untuk  pembinaan yang bersifat non teknis.
Faktor  yang  tidak  kalah  penting supaya proses pembinaan terhadap narapidana tidak  terhambat  adalah  tersedianya  anggaran dana  yang  mencukupi.  Pembinaan,  terutama pembinaan kemandirian, memerlukan anggaran  dana  yang  tidak    sedikit.  Jika anggaran  dana  untuk  pembinaan  kemandirian tidak  mencukupi,  maka  haruslah  dimaklumi bahwa skala produksi tidak akan berkembang dan  hanya  cukup  untuk  sirkulasi  modal  saja. Selain  itu  juga  sara  dan  prasaran  dalam pembinaan  yang  kurang  memadai  merupakan salah satu faktor penghambat dalam pembinaan  di  Lembaga  Pemasyarakatan. Oleh  karena  itu  pemerintah  seharusnya memberikan perhatian yang sungguh-sungguh supaya tujuan pemasyarakatan dapat tercapai.
Adanya  berbagai  macam  faktor- faktor  yang  mempengaruhi  di  dalam  proses kegiatan pemberian pembinaan dan pembimbingan  terhadap  para  narapidana cukup kompleks. Dalam hal ini, penulis hanya akan  membahas  faktor-faktor  yang  dianggap penting,  yaitu  faktor  penegakkan  hukum, kualitas  dan  kuantitas  petugas,  sarana  dan fasilitas, serta partisipasi masyarakat.
Faktor  Pertama,  faktor  penegak hukum.  Faktor  penegak  hukum  di  sini  dalam pelaksanaan pidana penjara yang dimaksudkan di sini  adalah petugas Lembaga Pemasyarakatan. Untuk mencapai hasil maksimal  di  dalam  pelaksanaan  pemberian pembinaan  dan  pembimbingan  tehadap  para narapidana  dituntut  kuantitas  dan  kualitas yang memadai dari para petugas pemasyarakatan.Mengingat pemberian pembinaan  terhadap  para  narapidana  pada
dasarnya  merupakan  pelaksanaan  dari  sistem pemasyarakatan,  maka  wawasan  tentang pemasyarakatan  merupakan  indikator  utama dari pada kualitas petugas Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri. Sementara, kuantitas  petugas  pemasyarakatan  sangat relatif  tergantung  dari  pada  beban  tugas  dan berapa  banyaknya  para  narapidana    yang harus ditangani.
Faktor  kedua,  faktor  sarana  dan fasilitas.  Faktor  kedua  ini  merupakan  faktor yang  tidak  kecil  arti  dan  fungsinya  dalam proses pelaksanaan pemberian pembinaan dan pembimbingan  terhadap  para  narapidana. Kurang lengkapnya ketersediaan faktor sarana dan  fasilitas  yang  tersedia  atau  yang disediakan  oleh  pemerintah,  akan  berdampak secara  langsung  maupun  tidak  langsung kepada sistem pelaksanaan pemberian pembinaan  dan  pembimbingan  terhadap  para narapidana,  khususnya  dalam  memberikan pembinaan  dan  pembimbingan  dalam  ruang lingkup  yang  meliputi  program  pembinaan dan  pembimbingan  di  bidang  kemandirian dan    program  pembinaan  dan  pembimbingan dalam bidang kepribadian. Dalam hal ini, para narapidana  tidak  akan  memperoleh  bekal ketrampilan  yang  cukup  memadai  yang berguna  bagi  kelangsungan  kehidupannya, apabila  kelak  mereka  telah  bebas  atau  telah selesai menjalani pidana/hukuman.
Faktor ketiga, faktor partisipasi masyarakat. Faktor ketiga Partisipasi
masyarakat dalam pengertian yang dimaksudkan  di  sini  adalah    juga  termasuk keluarga para narapidana dan pihak masyarakat  pada  umumnya.  Masyarakat dalam  hal  ini  mempunyai  peran  serta  yang penting  dan  dapat  menentukan  dalam  proses pemberian  pembinaan  dan  pembimbingan terhadap para bekas narapidana  tersebut agar kelak  dapat  menjadi  manusia  yang  baik seutuhnya  sebagaimana  layaknya  manusia normal  pada  umumnya,  karena  tujuan  yang mendasar  dari  pada  program  pemasyarakatan adalah  reintegrasi  sosial.  Oleh  karena  itu, dengan  adanya  penolakan  dari  masyarakat terhadap  bekas  narapidana,  dapat  berakibat fatal  bagi  para  bekas  narapidana  tersebut, karena mereka merasa dihukum kembali oleh lingkungan masyarakat di sekitarnya, sehingga  mereka  akan  mengulangi  perbuatan pidana  atau  perbuatan  jahatnya  kembali. Dengan  demikian,  baik  secara  langsung maupun  tidak  langsung  dengan  adanya
penolakan masyarakat terhadap para narapidana  tersebut,  merupakan  salah  satu faktor  yang  menjadi  penghambat  dalam program pemberian pembinaan dan pembimbingan terhadap para narapidana.
Upaya Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin Bandung dalam
Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Pembinaan
Menurut Kurniawan (2009)
mengemukakan  bahwa  Pendapat  lainnya mengenai strategi yang dapat dilakukan untuk memberantas  korupsi  adalah  sebagaimana disampaikan  oleh  Klitgaard  (1998).  Menurut Klitgaard,  terdapat  4  (empat)  komponen utama dari strategi anti korupsi, yakni dimulai dengan  “menggoreng  ikan  yang  besar”, melibatkan  masyarakat  guna  menghasilkan kampanye yang berhasil, memperbaiki sistem yang  korup,  serta  meningkatkan  penghasilan pegawai negeri. Terdapat empat strategi  yang dapat  dilakukan  guna  memberikan  hasil  yang berbeda dalam upaya pemberantasan  korupsi, yakni memfokuskan pada penegakkan hukum dan penghukuman terhadap pelaku, melibatkan  masyarakat  dalam  mencegah  dan mendeteksi korupsi, melakukan upaya reformasi sektor publik yang utama, termasuk di dalamnya kegiatan penguatan akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan, serta memperkuat  aturan  hukum,  meningkatkan kualitas  UU  anti  korupsi,  penanganan tindakan pencucian uang, dan mempromosikan  tata  kelola  pemerintahan yang  baik  (Widjajabrata  dan  Zaechea,  1991). Sistem  politik  diharapkan  membantu  proses recruitment maupun  pengembangan  anggota parlemen  menjadi  wakil  rakyat  yang  tangguh (Isworo, 2007).
Upaya  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas I  Sukamiskin  Bandung  dalam  mengatasi hambatan  pelaksanaan  pembinaan  terhadap narapidana tindak pidana korupsi adalah telah diupayakan  jalan  keluarnya  dengan  cara menjalin  kerjasama  dengan  berbagai  pihak dari luar. Adapun upaya-upaya untuk mengatasi  hambatan  tersebut  antara  lain: Upaya-upaya  yang  dilakuan  untuk  mengatasi hambatan  tersebut  antara  lain:  Diperlukan revisi  terhadap  aturan  yang  berkaitan  dengan Pola Pembinaan narapidana yang berorientasi pada  standar  minimum  pemenuhan  hak-hak narapidana,  menyusun  model  pembinaan
untuk  kejahatan  khusus  korupsi,  menyusun modul  pelatihan  bagi  petugas  yang  bersandar pada  sistem  pemasyarakatan,  menyusun modul  pelatihan  dan  pelatihan  kerjasama usaha  bagi  petugas  dengan  pihak  luar  dan melakukan revisi manual pemasyarakatan dan harmonisasi dengan instrumen HAM internasional.  Melalui  program  pembinaan yang  ideal  bagi  narapidana  tindak  pidana korupsi  dengan  mencapai  sasaran  pembinaan di  atas,  maka  setelah  habis  menjalani  masa pidananya  diharapkan  menjadi  warga  negara yang baik, menyadari kesalahannya, memperbaiki  diri  dan  tidak  mengulangi tindak  pidana  sehingga  dapat  kembali  ke masyarakat dan berperan aktif dalam pembangunan secara wajar dan bertanggungjawab.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  pembahasan  dan analisis  terhadap  proses  program  pemberian pembinaan sebagaimana telah peneliti uraikan pada bab-bab sebelumnya, diperoleh kesimpulan bahwa: Secara umum
perencanaan pelaksanaan  program  pemberian  pembinaan dan  pembimbingan  terhadap  para  narapidana atau  WBP  yang  telah  diselenggarakan  oleh Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  I  Sukamiskin Bandung,  telah  direncanakan  sesuai  dengan Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995 tentang Pemasyarakatan, namun masih bersifat  homogen  dan  berlaku  umum  bagi seluruh narapidana atau penghuni Lapas.
Jenis  program  pemberian  pembinaan dan  pembimbingan  yang  diberikan  kepada narapidana  sebagian  besar  masih  sangat terbatas pada kegiatan yang bersifat kerohanian  dan  beberapa  cabang  olah  raga. Sebagian  kecil  beberapa  jenis  kegiatan  kerja antara  lain:  menjahit,  percetakan,  potong rambut, kaligrafi, pertanian, laundry, perkayuan, dan lain-lain. Ketersediaan Sarana dan  Prasarana  guna  menunjang  kegiatan tersebut  telah  cukup  memadai  dan  dalam kondisi baik.
Pelaksanaan  pemberian  pembinaan dan  pembimbingan  khususnya  bagi  para narapidana  tindak  pidana  korupsi,  tampak belum dilaksanakan secara khusus, terstruktur dan  terprogram  serta  belum  sesuai  dengan kondisi obyektif yang ada. Hal ini disebabkan oleh karena disamping belum adanya
peratuturan  mengenai  program  khusus,  juga dikarenakan  sangat  terbatasnya  sumberdaya yang  tersedia  yang  dimiliki  oleh  Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin, Bandung, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya.
Sarana dan prasarana yang tersedia di Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  I  Sukamiskin Bandung,  belum  memadai  dalam  mengcover kegiatan-kegiatan  pembinaan  yang  diberikan, khususnya  kepada  para  narapidana  tindak pidana  korupsi.  Hal  ini  dimaksudkan  bahwa program  pembinaan  yang  dilaksanakan  tidak disesuaikan  dengan  tindak  pidana  yang dilakukan, contohnya: kepada para narapidanamantan  Pejabat-pejabat  Birokrat, Profesional,  dan  lain-lain,  seharusnya  materi pembinaannya lebih dapat disesuaikan dengan latar belakang masing-masing.
Upaya Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin Bandung dalam mengatasi hambatan  pelaksanaan  pembinaan  terhadap narapidana tindak pidana korupsi adalah telah diupayakan  jalan  keluarnya  dengan  cara menjalin  kerjasama  dengan  berbagai  pihak dari luar.

## DAFTAR RUJUKAN
Ariati,  F.  (2010). Kerentanan  Kejaksaan Agung  Terhadap  Korupsi  Dalam Perspektif Routine Activities Theory. Universitas  Indonesia.Jurnal Kriminologi  Indonesia  Vol.  6  No.II 146 Agustus 2010 hlm.146 – 158
Astuti, A.  (2011). Pembinaan  Mental Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta. Prodi PPKn FKIP Universitas  Ahmad  Dahlan . Jurnal Citizenship,  Vol.  1  No.  1,  Juli  2011 hlm.29-45
Branson,  M.  S.  (1999). Belajar  “Civic Education”  dari  Amerika  (eds
Terjemahan) .  Yogyakarta:  Lembaga
Kajian  Islam  dan  Sosial  (LKis)  dan The Asian Foundation (TAF).
Creswell,  J.  W.  (1998). Research  Design (Pendekatan  Kualitatif,  Kuantitatif, dan  Mixed). Yogyakarta:  Pustaka Pelajar
Denzin, NK dan Y. S. Lincoln
(2009). Handbook of Qualitative Research. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Global Corruption Barometer. (2013). [Online]. Tersedia: http://opengovindonesia.org/global- corruption-barometer-2013/(20 Nopember 2013) Isworo, W. I. (2007). Akuntabilitas, Responsibilitas,  dan  Etika  dalam Administrasi  Publik. Jurnal  Ilmu
Administrasi  dan  Organisasi,  Bisnis
& Birokrasi, Vol. 15, No. 1 (Januari). Klitgaard,
R. (1998a). International Cooperation Against Corruption.
Finance  &  Development, Vol.  35, No. 1.
Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK). (2006). Memahami untuk Membasmi: Buku  Saku  untuk  Memahami  Tindak Pidana Korupsi . Jakarta: KPK. Kurniawan,  T.  (2009). Bisnis  &  Birokrasi,
Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi . Departemen Ilmu Administrasi  Fakultas  Ilmu  Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.  Volume  16,  Nomor  2 Mei–Agustus 2009hlm. 116-121 Mangunhardjana,  A.  (1986) Pembinaan:  Arti dan Metodenya . Yogyakarta: Kanisius. Maryanto.(2012). Pemberantasan  Korupsi Sebagai Upaya Penegakan Hukum .IKIP  PGRI  Malang.  Jurnal
Ilmiah Civics ,  Volume  Ii,  No  2,  Juli 2012
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.
31  Tahun  1999  Tentang Pembinaan dan  Pembimbingan  Warga  Binaan Pemasyarakatan
Quigley,  C.  N.,  Buchana,  Jr.  J.  H., Bahamueller, C. F. (1991). Civitas: A Framework  for  Civic  Education .
Calabasas: CCE
Robert  K.  Y.( 2004 ). The  Case  Study Anthology .London : Sage Publication Robertson, S. F. (1999), Corruption Colussion and Nepottism in
Indonesia , Third Word Quarterly Vol
20 No 3 The Politic Coruption.
Supanji,  Hendarman.  (2008) Dalam  Seminar Nasional Tentang Strategi Peningkatan  Kinerja  Kejaksaan  RI , di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro  Semarang,  29  November 2008,  Mengatakan  bahwa  dalam penegakan  hukum  harus  melindungi
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang
Pemasyarakatan UU  Nomor  20  Tahun  2001  Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Widjajabrata,  S  and  Nicholas  M.  Z. (2004). International  Corruption:  The Republic of Indonesia is Strengthening  the  Ability  of  Its Auditors  to  Battle  Corruption .  The
Journal  of  Government  Financial
Management, Vol. 53, No. 3 Wirjono, P. (2003). Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia. Bandung: Enrico
Zuriah,  N.  (2006). Metedologi  Penelitian Sosial Dan Pendidikan (TeoriAplikasi). Jakarta:  PT    Bumi Aksara.