## TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK BERDASARKAN PASAL 310 KUHP
Faris Septyan R 1
1 Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Email: varisseptyanr@gmail.com

## Abstrak
Tujuan  dilakukannya  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  perbuatan-perbuatan  apa  saja  yang termasuk dalam tindak pidana pencemaran nama baik dan unsur-unsur apa saja yang terdapat dalam Pasal 310 KUHP dan Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang berkaitan dengan pencemaran nama baik.  Dengan menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif,  disimpulkan.  Bahwa  dalam  tindak  pidana pencemaran nama baik ada perbuatan perbuatan yang termasuk di dalamnya yaitu penghinaan yang terdapat dalam Pasal 310 KUHP, Pasal 311 KUHP, Pasal 315 KUHP, Pasal 317 KUHP, Pasal 318 KUHP. Tindak  pidana  Pencemaran  Nama  Baik  ada  unsur-unsur  yang  termasuk  di  dalamnya.  Unsur-unsur inilah yang mendasari kita untuk menilai adanya suatu tindakan pencemaran nama baik, dalam unsur- unsur  ini  kita  bisa  mengkategorikan  setiap  perbuatan  yang  dilakukan  si  pelaku.  Jika  si  pelaku melakukan pencemaran nama baik dengan  cara mengfitnah seseorang maka yang kita lihat adalah unsur-unsur yang termasuk dalam fitnah itu apa saja, apakah bisa itu di kategorikan dalam fitnah atau lebih jelas sang pelaku melakukan perbuatan pidana Pasal 311 KUHP. Kita harus melihat pada unsur- unsur yang ada di dalamnya, kalau memang pelaku melakukan apa yang ada di dalam unsur Pasal 311 KUHP tersebut maka pelaku dapat di penjara dengan pasal tersebut.
Kata kunci: Pertanggung jawaban, Pelaku Tindak Pidana, Pencemaran Nama Baik.

## Abstract
The purpose of this research is to find out what actions are included in the criminal act of defamation and what elements are contained in Article 310 of the Criminal Code and Article 27 paragraph (3) of the ITE Law relating to defamation. By using the normative juridical research method, it is concluded: 1. That in the criminal act of defamation there are acts which include insults contained in Article 310 of the Criminal Code, Article 311 of the Criminal Code, Article 315 of the Criminal Code, Article 317 of the Criminal Code, and Article 318 of the Criminal Code. 2. The criminal act of Defamation has elements included in it. These elements are the basis for us to assess the existence of an act of defamation, in these elements we can categorize every act committed by the perpetrator. If the perpetrator commits defamation by slandering someone, what we see are the elements included in the slander, whether it can be categorized in slander or more clearly the perpetrator committed a criminal act in Article 311 of the Criminal Code. We have to look at the elements in it, if indeed the perpetrator did what is in the elements of Article 311 of the Criminal Code, the perpetrator could be imprisoned under that article. Keywords: Accountability, Criminal Actors, Defamatio

## PENDAHULUAN
Globalisasi  telah  menjadi  pendorong  lahirnya  era  perkembangan  teknologi Informasi.(Tindak  Pidana  Teknologi  Informasi (Cybercrime) Urgensi  Pengaturan  dan  Celah Hukumnya  2013)    Globalisasi  yang  memasuki  seluruh  bidang  kehidupan  menyebabkan pesatnya  perkembangan  teknologi  yang  telah  membentuk  masyarakat  informasi internasional,  termasuk  Indonesia.  Perkembangan  teknologi  dan  ilmu  pengetahuan  telah mempengaruhi  banyak  aspek  dalam  kehidupan  umat  manusia  yang  tidak  pernah
terbayangkan  sebelumnya.  hal  ini  disebabkan  pengaruh  teknologi  yang  memberikan kemudahan kepada manusia dalam hal komunikasi, pencarian informasi maupun pengiriman data. Selain itu, perkembangan teknologi yang sangat pesat menjadikan dunia seakan-akan menjadi tanpa batas.
Perkembangan teknologi telah mengubah struktur masyarakat dari yang bersifat lokal menuju  ke  arah  masyarakat  yang  berstruktur  global.  Perubahan  ini  disebabkan  oleh kehadiran teknologi informasi yang berkorelasi dengan media dan komputer, yang kemudian melahirkan piranti baru yang disebut internet.(Wahid Abdul 2005)
Perkembangan  teknologi  di  atas  ditandai  dengan  munculnya  media  internet  yang dioperasikan  dengan  menggunakan  media  elektronik  seperti  komputer  maupun  smart handphone.  Kehadiran  internet  telah  memunculkan  paradigma  baru  dalam  kehidupan manusia.  Kehidupan  berubah  dari  yang  hanya  bersifat  nyata  (real)  ke  realitas  baru  yang bersifat maya (virtual). Internet memberikan pengaruhi pada semua aktivitas manusia secara konvensional berganti menjadi aktivitas digital di dunia maya, sebagai bagian dari konvergensi telematika,  dimana  terdapat  3  (tiga),  antara  lain:  unsur  telekomunikasi,  media  dan informatika. Media internet telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia.(Nugraha Putra Eka 2016)
Perkembangan internet, memberikan dampak pada cara komunikasi yang baru di dalam masyarakat, hal ini berbanding lurus dengan munculnya berbagai media sosial yang merubah paradigma komunikasi di masyarakat. Media sosial (dunia maya) merupakan sebuah revolusi besar yang mampu mengubah perilaku manusia dewasa ini, dimana relasi pertemanan serba dilakukan  melalui  medium  digital  menggunakan  media  internet  yang  dioperasikan  melalui situs-situs jejaring sosial.(Mulawarman 2017)
Ada   banyak   norma   hukum   yang   melindungi   kepentingan masyarakat umum salah satunya adalah kodifikasi Kitab Undang-Undang Hukum   Pidana   atau   biasa   disebut   dengan sebutan      KUHP.      KUHP  merupakan  kitab  undang-undang  hukum    yang  berisi  peraturan- peraturan  yang  berlaku  di  Indonesia  dan  merupakan  salah  satu  norma  hukum  yang melindungi  kepentingan  masyarakat  umum  salah  satunya  adalah  kasus yang banyak kita temui  sekarang  ini  adalah  banyaknya  pencemaran  nama  baik    di    media    sosial    atau dimanapun  banyak  sekali  ditemui  kasus pencemaran  nama  baik  yang  hasil  penghinaan
dalam  wujud  tersebut merupakan character assassination dan merupakan pelanggaran pada hak asasi  manusia.
Berbagai  hal  yang  dapat  dilakukan  di  dalam  sosial  media,  salah  satunya  adalah  para users dapat mengupdate statusnya dengan mengeluarkan statement atau pernyataan yang ditujukan  kepada  seseorang  untuk  menyindir  orang  tersebut  dengan  kata-kata  dalam statusnya  tersebut.  Kemudian,  pihak  yang  dituju  merasa  tersinggung  dengan  pernyataan tersebut karena nama baiknya telah tercemar oleh statement yang dikeluarkan oleh pelaku tersebut.
Jika  sudah  keterlaluan  pihak  yang  merasa  dirugikan  oleh  pernyataan  tersebut  dapat melaporkan  kasus  tersebut  kepada  kepolisian  selaku  pihak  yang  berwajib  agar  dapat memberikan  hukuman  kepada  oknum  tersebut  sesuai  dengan  pasal-pasal  yang  telah tercantum dalam petaturan perundang-undangan. ( Andi Arie Ningrum, 2016)
Pada  hakikatnya  pemanfaatan  teknologi  informasi,  media  dan  komunikasi  telah mengubah  baik  perilaku  masyarakat  maupun  peradaban  manusia  secara  global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi  tanpa  batas  dan  menyebabkan  perubahan  sosial,  ekonomi,  dan  budaya  secara signifikan berlangsung demikian cepat. (Maskun, 2013)
Upaya untuk menghadirkan suatu perangkat hukum yang sesuai dengan perkembangan dunia informasi dan teknologi dan telekomunikasi menjadi sesuatu yang tidak bisa ditawar- tawar lagi. Komitmen pemerintah untuk melahirkan suatu produk khusus di bidang informasi dan  transaksi  elektronik  dapat  dikatakan  merupakan  jawaban  terhadap  keprihatinan  yang timbul dalam praktik penegakan hukum di bidang telematika.
Di  seluruh  dunia  khususnya  di  Indonesia  sangat  memungkinkan  terjadinya  tindak pencemaran  nama  baik.  Karena  setiap  orang  dapat  mengolah  akunnya  masing-masing dengan bebas dan dengan mudah. (Andi Arie Ningrum, 2016) Pencemaran nama baik harus memiliki dua unsur yaitu tuduhan yang menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dan tuduhan melakukan suatu perbuatan tertentu.
Ketentuan  hukum  penghinaan  berdasarkan  delik  aduan  yakni  perkara  penghinaan terjadi jika ada pihak yang mengadu, artinya masyarakat yang dirugikan akibat pembertiaan pers yang merasa mencemarkan nama baiknya merasa terhina dapat mengadu kepada aparat hukum  agar perkara  bisa diusut.  Kasus penghinaan  terhadap  Presiden,  Wakil  presiden  dan
instansi Negara dianggap dalam delik biasa artinya aparat hukum bisa berinisiatif melakukuan penyidikan dan pengusutan tanpa harus ada pengaduan dari pihak yang dirugikan.
Perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  membawa  pengaruh  positif  dan negatif, ibarat pedang bermata dua. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di satu pihak  memberikan  kontribusi  bagi  peningkatan  kesejahteraan  dan  peradaban  manusia. Sejalan  dengan  itu  hukum  pidana  harus  mengikutinya,  apabila  tidak,  perkembangan  dan kemajuan teknologi informasi yang secara faktual telah mempengaruhi perubahan kegiatan kehidupan dan peradaban manusia tersebut, akan berdampak sangat buruk.
Oleh  karena  itu  dalam  Undang-Undang  ITE  diatur  pula  mengenai  hukum  pidana khususnya tentang tindak pidana. Hukum pidana khususnya mengenai tindak pidana melalui ancaman  sanksi  pidana  daya  keberlakuannya  sangat  kuat.    Realitas  baru  ini  dalam kenyataannya terbentuk melalui jaringan komputer yang menghubungkan antar Negara atau antar benua yang berbasis protokol.
Hal ini berarti dalam sistem kerjanya dapatlah dikatakan bahwa Cyber Space (internet) telah  mengubah  jarak  dan  waktu  menjadi  tidak  tebatas.  Internet  digambarkan  sebagai kumpulan  jaringan  yang  lebih  kecil  yang  mempunyai  sistem  jaringan  yang  berbeda-beda. Akan tetapi, kemajuan tegnologi informasi (intenet) dan segala bentuk manfaat di dalamnya membawa  konsekuensi negatif  tersendiri  dimana semakin  mudahnya  para  penjahat  untuk melakukan aksinya yang semakin merisaukan masyarakat.
Dengan beberapa penelitian tersebut yang dapat dinilai relevan untuk dapat dilakukan penelitian berdasarkan jumlah penelitian yang cukup terkait temanya dengan penelitian ini. Maka penulis merumuskan satu rumusan masalah bagaimana konsep pencemaran nama baik menurut pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum pidana

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian dalam penelitian ini  adalah yuridis normatif yang artinya pendekatan yang  dilakukan  dengan  cara  menelaah  pendekatan  teori-teori,  konsep-konsep,  mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini atau pendekatan perundang-undangan. Penelitian normatif ini adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu  penelitian  yang  tujuan  pokoknya  adalah  untuk  mengadakan  identifikasi  terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum. (Bambang Sunggono, 2016)

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Konsep Pencemaran Nama Baik
Bangsa Indonesia yang sedang tumbuh dan berkembang menuju masyarakat industri yang  berbasis  teknologi  informasi,  dalam  beberapa  hal  masih  tertinggal.  Kondisi  ini disebabkan  karena  masih  relatif  rendahnya  sumber  daya  manusia  di  Indonesia  dalam mengikuti  perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  ini,  termasuk  kemampuan dalam menghadapi masalah hukum yang timbul akibat penyalahgunaan teknologi informasi tersebut,  yang  menimbulkan  terjadinya  tindak  pidana  melalui  internet  (cybercrime).  Cyber Crime  merupakan  salah  satu  bentuk  atau  dimensi  baru  dari  kejahatan  masa  kini  yang mendapatkan perhatian luas di dunia internasional (Arief, 2006: 1).
Perkembangan  internet  di  Indonesia  memang  seperti  tidak  terduga  sebelumnya. Beberapa tahun yang lalu, internet hanya dikenal oleh sebagian kecil orang yang mempunyai minat di bidang komputer. Namun, dalam tahuntahun terakhir ini penggunaan jasa internet meningkat  secara sangat pesat,  meski ada pendapat  yang  menyatakan  bahwa  kebanyakan penggunaan internet di Indonesia baru sebatas untuk hiburan dan percobaan. Pemanfaatan atau  penyalahgunaan  teknologi  bukan  hanya  merupakan  sebuah  bentuk  utama  aktifitas manusia  tetapi  juga  merupakan  cara  beraktifitas  dalam  bidang  apapun.  Sejak  diakuinya pernyataan  bahwa  aktifitas  manusia  dalam  berbagai  bentuknya  yang  telah  menyebabkan kemunculan dan aplikasi hukum atau pembuatan beberapa standar untuk mengatur aktifitas tersebut, nampak jelas bahwa teknologi juga harus dibuka agar dapat diatur oleh hukum.
Penerapan nya pun semakin meluas sehingga memasuki semua segi kehidupan. Kitab Undang – Undang  Hukum  Pidana  dalam  era  globalisasi  informasi  telah  menempatkan Indonesia  sebagai  bagian  dari  masyarakat  informasi  dunia  sehingga  mengharuskan dibentuknya  pengaturan  mengenai  pengelolaan  informasi  dapat  dilakukan  secara  optimal, merata dan menyebar keseluruh lapisan masyarakat.
Bangsa Indonesia yang sedang tumbuh dan berkembang menuju masyarakat industri yang  berbasis  teknologi  informasi,  dalam  beberapa  hal  masih  tertinggal.  Kondisi  ini disebabkan  karena  masih  relatif  rendahnya  sumber  daya  manusia  di  Indonesia  dalam mengikuti  perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  ini,  termasuk  kemampuan dalam menghadapi masalah hukum yang timbul akibat penyalahgunaan teknologi informasi tersebut,  yang  menimbulkan  terjadinya  tindak  pidana  melalui  internet  (cybercrime).  Yang
merupakan  suatu  teknologi  yang  berisikan  kumpulan  informasi  yang  dapat  diakses  oleh semua  orang  dalam  bentuk  jaringan-jaringan  komputer  yang  disebut  jaringan  internet. (Mahayana, 2000)
Di dalam KUHP delik pencemaran nama baik diatur mulai Pasal 310 sampai dengan Pasal 321. Delik pencemaran nama baik secara singkat dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan pencemaran nama baik adalah menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Pengertian  ini  merupakan  pengertian  umum  (delik  genus)  delik  pencemaran  nama  baik. Sedangkan sifat khusus atau bentuk-bentuk (delik species) pencemaran nama baik
Delik  adalah  suatu  tindakan  melanggar  hukum  yang  telah  dilakukan  dengan  sengaja ataupun tidak senganja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh Undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang dapat dihukum.
Pada  dasarnya  dalam  suatu  perkara  pidana,  pemprosesan  perkara  tersebut digantungkan  pada  jenis  deliknya.  Terdapat  2  (dua)  jenis  delik  yang  berhubungan  dengan pemrosesan perkara pidana, yaitu:
Delik Aduan ( Klacht Delict )
Delik  Aduan  mempunyai  arti  yaitu,  Menurut  Drs.  P.A.F.  Lamintang,  dalam  bukunya Dasar-Dasar  Hukum  Pid ana  Indonesia  yaitu  “Delik  aduan  merupakan  tindak  pidana  yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan. Sedangkan delik biasa adalah tindak pidana yang dapat dituntut tanpa diperlukan adanya suatu pengaduan.”
Menurut, Drs. Adami Chazawi, dalam bukunya Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana” Tindak Pidana Aduan (klacht delicten) adalah tindak pidana yang untuk dapatnya dilakukan penuntutan pidana disyaratkan untuk terlebih dulu  adanya  pengaduan  oleh  yang  berhak  mengajukan  pengaduan,  yakni  korban  atau wakilnya  dalam  perkara  perdata  (pasal  72  KUHP)  atau  keluarga  tertentu  dalam  hal-hal tertentu (pasal 73) atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak.  Tanpa  adanya  pengaduan  dari  pihak  yang  berhak  mengadu  yang  menjadi  korban pelaku, maka seorang pelaku tidak dapat dituntut ”. ( Chazawi Adami 2005)
Menurut R. Soesilo dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP)” membagi delik aduan menjadi dua jenis yaitu:
Delik  Aduan  Absolut,  ialah  delik  (peristiwa  pidana)  yang  selalu  hanya  dapat  dituntut apabila  ada  pengaduan  seperti  tersebut  dalam  pasal-pasal:  (284  KUHP),  (287  KUHP),(293 KUHP), (310 KUHP) dan berikutnya, (332 KUHP), (322 KUHP), dan (369 KUHP). Dalam hal ini maka  pengaduan  diperlukan  untuk  menuntut  peristiwanya,  sehingga  permintaan  dalam pengaduannya  tekadang  dilakukan  dengan  rahasia.  Oleh  karena  yang  dituntut  itu peristiwanya, maka semua orang yang bersangkut paut (melakukan, membujuk, membantu) dengan peristiwa itu harus dituntut, jadi delik aduan ini tidak dapat dibelah. Contohnya, jika seorang suami jika ia telah memasukkan pengaduan terhadap perzinahan (Pasal 284 KUHP) yang  telah  dilakukan oleh  istrinya, ia  tidak  dapat  menghendaki  supaya  orang  laki-laki  yang telah berzinah dengan istrinya itu dituntut, tetapi terhadap istrinya (karena ia masih cinta) jangan dilakukan penuntutan.
Delik Aduan Relatif, ialah delik-delik (peristiwa pidana) yang biasanya bukan merupakan delik aduan, akan tetapi jika dilakukan oleh sanak keluarga yang ditentukan dalam (Pasal 367 KUHP), lalu menjadi delik aduan. Delik-delik aduan relatif ini tersebut dalam pasal-pasal: (367 KUHP), (370 KUHP), (376 KUHP), (394 KUHP), (404 KUHP), dan (411 KUHP). Dalam hal ini maka pengaduan itu diperlukan bukan untuk menuntut peristiwanya, akan tetapi untuk menuntut orang-orangnya  yang  bersalah  dalam  peristiwa  itu,  jadi  delik  aduan  inidapat  dibelah. Misalnya,  seorang  bapa  yang  barang-barangnya  dicuri  (Pasal  362  KUHP)  oleh  dua  orang anaknya yang bernama A dan B, dapat mengajukan pengaduan hanya seorang saja dari kedua orang  anak  itu,  misalnya  A,  sehingga  B  tidak  dapat  dituntut.  Permintaan  menuntut  dalam pengaduannya dalam hal ini harus meminya: “saya minta supaya anak saya yang bernama A dituntut”.
Dalam  hal  Delik  Aduan  diadakan  tidaknya  tuntutan,  terhadap  delik  itu  digantungkan pada ada tidak adanya persetujuan dari yang dirugikan, yaitu jaksa hanya dapat menuntut sesudah diterimanya aduan dari yang dirugikan. Selama yang dirugikan belum memasukkan aduan maka jaksa tidak dapat mengadakan tuntutan.
Delik  Biasa  ( Gewone  Delicten ).  Delik  Biasa  sering  juga  disbut  Kriminal  murni,  yaitu semua  tindak pidana  yang  terjadi  dan  tidak bisa dihentikan  prosesnya dengan alasan  yang bisa  dimaklumi  seperti  di  dalam  delik  aduan.  Misalnya  penipuan.  Meskipun  korban  sudah memaafkan  atau  pelaku  mengganti  kerugian,  proses  hukum  terus  berlanjut  sampai  vonis karena ini merupakan delik murni yang tidak bisa dicabut. Dalam Delik Biasa perkara tersebut
dapat diproses tanpa adanya persetujuan dari yang dirugikan (korban). Jadi, walaupun korban telah  mencabut  laporannya  kepada  pihak  yang  berwenang,  penyidik  tetap  berkewajiban untuk memproses perkara tersebut.
Berdasar  pada  uraian  tersebut,  terhadap  Delik  Aduan  (klacht  delicten),  dapat  ditarik kesimpulan bahwa hanya dapat dilakukan penuntutannya apabila ada pengaduan dari orang yang merasa dirugikan. Sehingga yang berwajib (dalam hal ini pemerintah yang diwakili oleh polisi, kejaksaan, dan hakim) dapat memproses pelaku yang diadukan. Sementara, terhadap Delik  Biasa  ( gewone  delicten ),  tanpa  harus  ada  yang  melakukan  pengaduan,  penuntutan dapat dilakukan.
Tindak pidana pencemaran nama baik adalah perbuatan pidana yang menyerang nama baik, berupa ucapan, kalimat dan media yang menyerang kehormatan orang lain dan dapat menurunkan  harga  diri  serta  martabat  pihak  yang  dicemarkan.  Atau  penuduhan  terhadap seseorang bahwa telah melakukan sesuatu dan disebarkan ke masyarakat luas.6 Gangguan atau pelanggaran yang mengarah terhadap reputasi seseorang yang berupa pernyataan yang salah, fitnah, pencemaran nama baik, mengejek dan penghinaan. Tindak pidana pencemaran, mempunyai unsur-unsur yaitu unsur kesengajaan, unsur menyerang kehormatan dan nama baik, dan unsur dimuka umum.
Di  Dalam  tindak  pidana  pencemaran  nama  baik  tentunya  memiliki  perbuatan- perbuatan yang termasuk di dalamnya yang dikategorikan sebagai berikut:
1. Penghinaan dalam Pasal 310 KUHP
2. Fitnah ( Laster ), dirumuskan dalam Pasal 311 KUHP
3. Penghinaan ringan ( Eenvoudige Belediging) dirumuskan dalam Pasal 315 KUHP
4. Pengaduan fitnah dirumuskan dalam Pasal 317 KUHP
5. Menimbulkan persangkaan palsu
Pengaturan  tindak pidana  di  Indonesia disebabkan  adanya  asas  legalitas  ( principle  of legality ) biasa dikenal dalam  bahasa latin “Nullum delictum  nulla poena  sine praevia  lege” (tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu). Asas legalitas ini pertama-tama mempunyai bentuk sebagai undang-undang adalah dalam konstitusi Amerika 1776. Asas ini selanjutnya dimasukkan ke dalam (Pasal 4) Code Penal Perancis yang disusun oleh Napoleon Bonaparte. Pasal 1 ayat (1) Wetboek van Strafrecht di Negeri Belanda yang dengan tegas menyatakan ,” Geen feit is strafbaar dan uit kraft van eenedaaraan voorafgegane wetelijke strafbepaling”.
Selanjutnya asas tersebut dimuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP Indonesia. Asas legalitas pada dasarnya bermuara pada nilai-nilai kepastian hukum yang berimplikasi pada efektivitas penegakan  hukum pidana  dan  dapat  mengesampingkan  kemanfaatan  dan  keadilan.  Sebab secara  sosiologis  perubahan  masyarakat  sering  kali  lebih  cepat  dibandingkan  perubahan hukum.
Efektivitasnya sangat tergantung pada sejauhmana kepekaan aturan normatif hukum mampu  mengantisipasi  terhadap  perubahan  sosial  yang  terjadi,  gaya  hidup,  budaya  dan keinginan  manusia,  baik  positif  dan  negatif  dari  setiap  individu-individu  dalam  masyarakat untuk memanfaatkan hasil dari kemajuan teknologi tersebut, yang seyogianya harus mampu diantisipasi oleh aturan hukum.
Menurut  Kasubdit  Cyber  Ditreskrimus  Poda  Metro  Jaya  AKBP  Roberto  Gomgom Pasaribu mengatakan bahwa dari seribu-a kasus cybercrime, kasus pencemaran nama baik melalui  media  sosial:  “Rata -rata  paling  banyak  itu  kasus  pencemaran  nama  baik  dan provokasi”.  Linimasa di  media sosial  menjadi sarana  paling  potensial  melakukan kejahatan siber. “Internet ini boarderless, pelaku bisa melakukan kejahatannya dimana saja dan kapan saja.” Masalah utama dalam sistem hukum siber di indonesia yaitu:
1. Masih  banyaknya  kendala  dalam  menjaga  kepastian  hukum  dalam  sistem  hukum  di Indonesia;
2. Masih terbatasnya penguasaan hukum siber di Indonesia; dan
3. Sumber  daya  manusia  yang  mempunyai  kemampuan  tentang  hukum  siber  masih terbatas. Maka dari itu penguasaan hukum siber di Indonesia harus menyebar ke seluruh wilayah di Indonesia

## Konsep Pencemaran Nama Baik Menurut Pasal 310 KUHP
Bangsa Indonesia yang sedang tumbuh dan berkembang menuju masyarakat industri yang  berbasis  teknologi  informasi,  dalam  beberapa  hal  masih  tertinggal.  Kondisi  ini disebabkan  karena  masih  relatif  rendahnya  sumber  daya  manusia  di  Indonesia  dalam mengikuti  perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  ini,  termasuk  kemampuan dalam menghadapi masalah hukum yang timbul akibat penyalahgunaan teknologi informasi tersebut,  yang  menimbulkan  terjadinya  tindak  pidana  melalui  internet  (cybercrime).  Yang merupakan  suatu  teknologi  yang  berisikan  kumpulan  informasi  yang  dapat  diakses  oleh semua  orang  dalam  bentuk  jaringan-jaringan  komputer  yang  disebut  jaringan  internet.
(Mahayana,  Menjemput  Masa  Depan,  Fururistik  dan  Rekasayasa  Masyarakat  Menuju  Era Global, 2000 : 24-25)
Di dalam KUHP delik pencemaran nama baik diatur mulai Pasal 310 sampai dengan Pasal 321. Delik pencemaran nama baik secara singkat dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan pencemaran nama baik adalah menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Pengertian  ini  merupakan  pengertian  umum  (delik  genus)  delik  pencemaran  nama  baik. Sedangkan  sifat  khusus  atau  bentuk-bentuk  (delik  species)  pencemaran  nama  baik  antara lain;
1. Pencemaran/penistaan.
Unsur-unsur delik Pasal 310 ayat (1) adalah
1. Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang,
Perbuatan menyerang (aanranden), tidaklah bersifat fisik, karena terhadap apa yang diserang (objeknya) memang bukan fisik tapi perasaan mengenai kehormatan dan perasaan  mengenai  nama  baik  orang.  Objek  yang  diserang  adalah  rasa/perasaan harga diri mengenai kehormatan (eer), dan rasa/perasaan harga diri mengenai nama baik (goedennaam) orang.
2. Dengan menuduh sesuatu hal,
Dengan  menggunakan  kata/kalimat  melalui  ucapan,  dengan  menuduhkan  suatu perbuatan  tertentu.  Jadi  yang  dituduhkan  si  pembuat  haruslah  merupakan perbuatan tertentu, dan bukan hal lain misalnya menyebut seseorang dengan kata- kata yang tidak sopan, seperti bodoh, malas, anjing kurapan dan lain sebagainya.
3. Dengan sengaja, dan “dengan sengaja” adalah uns ur kesalahan yang pertama dan unsur kesalahan kedua ada pada kata- kata “dengan maksud”. Sikap batin “sengaja” ditujukan  pada  perbuatan    menyerang  kehormatan  atau  nama  ba  ik  orang (perbuatan dan objek perbuatan)
4. Maksud  supaya  diketahui  umum.  sikap  batin  “maksud”  ditujukan  pada  unsur “diketahui oleh umum” mengenai perbuatan apa yang dituduhkan pada orang itu. bahwa pelaku dalam melakukan perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang,  disadarinya  bahwa  dengan  melakukan  perbuatan  tersebut  dapat diketahui  oleh  umum.  disadarinya  bahwa  dengan  melakukan  perbuatan  tersebut dapat diketahui oleh umum.
Dalam  Pasal  310  ayat  (2)  ada  tambahan unsur  tulisan  atau  gambar  yang disiarkan  di muka umum. Unsur ini dapat ditafsirkan sebagai berikut:
1. Tulisan atau gambar
Tulisan adalah hasil dari pekerjaan menulis baik dengan tangan maupun alat apapun yang  wujudnya  berupa  rangkaian  kata-kata/kalimat  dalam  bahasa  apapun  yang isinya mengandung arti tertentu, atau  menyerang kehormatan dan nama baik orang di atas sebuah kertas atau benda lainnya yang sifatnya dapat ditulisi misalnya: kertas, papan, kain dan lain-lain.
Gambar  atau  gambaran  atau  lukisan  adalah  tiruan  dari  benda  yang  dibuat dengan coretan tangan melalui alat tulisan misalnya  pensil, kuas dan cat, dengan alat apapun di atas kertas atau benda lainnya yang sifatnya dapat digambari/ditulisi. Gambar ini harus mengandung suatu makna yang sifatnya mencemarkan nama baik atau kehormatan orang tertentu (yang dituju).
2. Disiarkan, dipertunjukan atau ditempel  dimuka umum
Disiarkan (verspreiden), maksudnya ialah bahwa tulisan atau gambar tersebut dibuat  dalam  jumlah  yang  cukup  banyak,  dapat  dicetak  atau  diperbanyak,  lalu disebarkan  dengan  cara  apapun.  Misalnya  diperjualbelikan,  dikirim  ke  berbagai pihak,  atau  dibagi-bagikan  kepada  siapapun  (umum).  Oleh  sebab  itu  verspreiden dapat  pula  diterjemahkan  dengan  kata  menyebarkan.  Dalam  cara  menyebarkan sekian banyak tulisan atau gambar kepada khalayak ramai, telah nampak maksud si penyebar  agar  isi  tulisan  atau  makna  dalam  gambar  yang  disiarkan,  yang  sifatnya penghinaan diketahui umum.
Dipertunjukkan  (ten  toon  gesteld)  adalah  memperlihatkan  tulisan  atau gambar yang isi atau maknanya menghina  kepada umum, sehingga orang banyak mengetahuinya. Menunjukkan bisa terjadi secara langsung. Pada saat menunjukkan pada umum ketika itu banyak orang, tetapi bisa juga secara tidak langsung. Misalnya memasang  spanduk  yang  isinya  bersifat  menghina  di  atas  sebuah  jalan  raya, dilakukan  pada  saat  malam  hari  yang  ketika  itu  tidak  ada  seorangpun  yang melihatnya.
Sedangkan  ditempelkan  (aanslaan),  maksudnya  ialah  tulisan  atau  gambar tersebut ditempelkan pada benda  lain yang sifatnya dapat ditempeli, misalnya papan, dinding gedung, pohon dan sebagainya.
Apabila  unsur-unsur  penghinaan  atau  Pencemaran  Nama  Baik  ini  hanya diucapkan (menista dengan lisan), maka perbuatan itu tergolong dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP. Namun, apabila unsur-unsur tersebut dilakukan dengan surat atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan (menista dengan surat), maka pelaku dapat dijerat atau terkena sanksi hukum Pasal 310 ayat (2) KUHP

## KESIMPULAN
Tindak pidana pencemaran nama baik ditinjau dari hukum pidana Indonesia telah diatur di  dalam  Pasal  310  KUHP.  Namun,  seiring  dengan  berkembangnya  kemajuan  di  bidang teknologi  maka  cara  untuk  melakukan  tindak  pidana  pencemaran  nama  baik  pun  semakin beragam. Salah satunya tindakan pencemaran nama baik seseorang yang ditampilkan melalui berbagai media. Unsur-unsur dari Pasal 310 KUHP tidak dapat menjangkau delik pencemaran nama baik yang dilakukan melalui tindakan tersebut sehingga asas lex spesialis derogate legi generalis  dapat  berlaku.  Adanya  asas  tersebut,  maka  peraturan  yang  diatur  dalam  KUHP dapat dikesampingkan dengan menggunakan peraturan yang lebih khusus mengatur segala bentuk kegiatan yang dilakukan di dunia maya yaitu dengan menggunakan Pasal 27 ayat (3) Jo  Pasal  45  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan TransaksiElektronik.  Hal  tersebut  dikarenakan  tindakan  pelaku  telah  memasuki  wilayah hukum  yang  diatur  oleh  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008Tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik yaitu media internet sebagaimedia untuk melakukan tindakannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Anwar, M. (2004). Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II). Bandung: Citra Aditya. Azhary, T. (2000). Negara Hukum. Jakarta: Bulan Bintang.
Bland, M., Theaker, A., & Wragg, D. (2001). Hubungan Media Yang Efektif. Jakarta: Erlangga. Chazawi, D. A. (2016). Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana. Jakarta: Rajawali Pres.
H.R, R. (2003). Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: UII Press. Kuncoro.  (2013). Penegakan  Hukum .  Dipetik  April  Saturday,  2016,  dari  http ://www.jimly.com/makalah/56/Penegakan_Hukum.pdf
Kurde, N. A. (2005). Telaah Kritis Teori Negara Hukum. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Lamintang,  D. S.  (2009). Delik-Delik  Khusus  Kejahatan  Yang  Ditujukan  Terhadap Hak  Millik Dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik. Bandung: Tarsito.
Moeljanto. (2007). Hukum Pidana . Jakarta : Bumi Akasara .
Mulawarman, & Nurfitri, A. D. (2017). Perilaku Pengguna Media Sosial beserta Implikasinya Ditinjau dari Perspektif Psikologi Sosial Terapan. Buletin Psikologi , 37. Nawawi  Arief,  B.  (2006). Pedoman  Perumusan/Formulasi  Ketentuan  Pidana  dalam Perundang-undangan. Yogyakarta: Bahan Kuliah Program Ilmu Doktor. Nawawi Arief, B. (2008). Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Jakarta: Kencana.
Permata Tami, N., & Putra Jaya, N. (2013). Studi Komparansi Pengaturan Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Pidana dan Hukum Perdata Di Indonesia. Jakarta: Serikat Jaya.
Putra , E. N. (2016). Pengiriman E-Mail Spam Sebagai Kejahatan Cyber Di Indonesia. Cakrawala Hukum , 169.
Soekanto, S. (2004). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Suharyanto, B. (2013). Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya. Jakarta: Rajawali Pers.
Suseno, S. (2013). Yurisdiksi Tindak Pidana Siber. Bandung: PT. Refika Aditama. Wahid,  A.,  &  Labib,  M.  (2005). Kejahatan  Mayantara  (Cybercrime). Jakarta:  PT.  Refika Aditama.
Z. Wadjo, H. (2011). Pencemaran Nama Baik Dalam Pemberitaan Pers. Sasi , 3-4.