## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia

## Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban Negara Terhadap Kasus Pelanggaran HAM Etnis Rohingya Di Myanmar
Setiyani 1* , Joko Setiyono 2
1 Fakultas Syariah & Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2 Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
* tiyayani75@gmail.com

## ABSTRACT
The state as a human duty bearer has an obligation to guarantee the implementation of human rights in its jurisdiction. If the state does not fulfill its obligations, the state has committed human rights violations. Human rights  violations  that  occur  will raise  questions  about  who  will  be  responsible  for  a  human  rights  violation. Human rights violations occurred in Myanmar that befell the Rohingya ethnic group have occurred since 1962. It began with discrimination and resulted in gross human rights violations. This article was made to find out how the state of Myanmar is responsible for human rights violations that occurred. This paper was made using the  doctrinal  research  method  with  a  literature  review  to  collect  data.  As  a  state  of  law,  Myanmar  has an obligation to guarantee the human rights of its citizens without discrimination. Myanmar in this case must be held responsible for the loss and damage. Human Rights violation is one of state wrongful action that one form its responsibility  is  to  take action to  stop  and uphold the  law  and  human  rights of  the perpetrators and  to guarantee that the human rights violation will not happening again.

## Keywords: State Responsibility; Human Rights Violations; Sovereignity.

## ABSTRAK
Negara  sebagai  pemangku  HAM  mempunyai  kewajiban  untuk  menjamin  pelaksanaan  HAM  di  wilayah negaranya. Apabila negara tidak menunaikan kewajibannya maka negara telah melakukan pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM yang terjadi akan menimbulkan pertanyaan tentang siapa yang akan bertanggung jawab atas suatu pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM yang terjadi di Myanmar yang menimpa etnis Rohingya telah terjadi sejak tahun 1962. Diawali dengan diskriminasi dan berujung pada pelanggaran HAM berat. Artikel ini dibuat untuk mengetahui  bagaimana  pertanggungjawaban  negara  Myanmar  atas  pelanggaran  HAM  yang terjadi.  Tulisan  ini  dibuat  menggunakan  metode  penelitian  doktrinal  dengan  kajian  pustaka  untuk mengumpulkan  data.  Sebagai  negara hukum, Myanmar memiliki  kewajiban  untuk  menjamin  HAM  warga negaranya  tanpa  unsur  diskriminasi.  Myanmar  dalam  kasus  ini harus  bertanggung  jawab kerugian  dan kerusakan yang  terjadi. Pelanggaran  HAM  merupakan  salah  satu state wrongfull  action adapun bentuk tanggung  jawabnya  adalah  dengan  melakukan  tindakan penghentian  dan  penegakan  hukum  dan  HAM terhadap pelakunya serta menjamin bahwa pelanggaran HAM yang serupa tidak akan terjadi lagi.
Kata Kunci: Pertanggungjawaban Negara; Pelanggaran HAM; Berdaulat.

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia

## A. PENDAHULUAN
Negara-negara  yang  berada  di  wilayah  Asia Tenggara (ASEAN) memiliki keanekaragaman etnis, ras,  dan  agama  yang  tersebar  di  masing-masing negara. Myanmar sebagai salah satu negara ASEAN yang mayoritas penduduknya beragama Budha dan memiliki  banyak  etnis.  Populasi  negara  Burma (Myanmar) memiliki sekitar 135 kelompok etnis dan sub  kelompok.  Etnis  Burma  adalah  kelompok terbesar (sekitar 68%). Kemudian Shan (9%), Karen (7%),  Rakhine  atau  Arakan  (4%),  dan  Mon  (2%) (Human  Rights  Counsil,  2018).  Selain  itu,  terdapat etnis  Kachin,  Chin,  Karenni,  dan  Rohingya (Human Rights  Counsil,  2018).  Banyaknya  etnis  yang terdapat  di  Myanmar  telah  menimbulkan  konflik antara  etnis  mayoritas  dan  minoritas  di  dalam negaranya  salah  satunya  adalah  konflik  etnis Rohingya. Etnis Rohingya yang hidup di satu wilayah negara  Myanmar  telah  lama  terlibat  konflik.  Etnis Rohingya  merupakan  etnis  muslim  dan  minoritas (Sawal, 2017).
Pada  Oktober  2016,  kekerasan  dan diskriminasi  terhadap  etnis  Rohingya  telah mengejutkan  publik  secara  regional  maupun internasional.  Dunia  pun  menyoroti  tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di Myanmar. Akibat dari pelanggaran HAM ini adalah eksodus  besar-besaran  warga  Rohingya  yang mengungsi  ke  negara-negara  sekitar  Myanmar seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, dan India. Hal mengejutkan  lainnya, United  Nation  High Commission for Refugees (UNHCR) memperkirakan
eksodus besar-besaran ini sudah dimulai sejak tahun 2012 yakni sejak munculnya suatu gerakan Rohingya Elimination  Group yang  bertujuan  menghapus  dan memusnahkan  etnis  Rohingya  dari  tanah  Arakan. Gerakan  ini  pun  memaksa  ribuan  warga  Rohingya untuk  tinggal  di  kamp-kamp  konsentrasi  dan menyebabkan  ratusan  orang  meninggal  dunia (Kurniawan, 2017).
Tidak  seperti  etnis  lain  yang  diakui kewarganegaraannya oleh Myanmar, etnis Rohingya dianggap  sebagai  penduduk  sementara.  Dianggap sebagai  orang pendatang,  etnis  Rohingya  tidak diperbolehkan  bekerja  sebagai  pengajar,  perawat, abdi  masyarakat  atau  dalam  layanan  masyarakat, mereka  dianggap  sebagai  orang-orang  yang  tak bernegara dan tidak diakui oleh pemerintah Myanmar (Pudjibudono,  2019). Tentara  Myanmar  kerapkali meminta uang dari mereka dan ketika mereka tidak dapat membayar, mereka akan ditahan dan disiksa. Masyarakat  Rohingya  juga  mengalami  penyiksaan secara  religi.  Hampir  seluruh  masyarakat  Rohingya adalah  beragama  Islam.  Sejak  1962,  tidak  ada Masjid baru yang dibangun. Bahkan para pemimpin agama  telah  dipenjara  karena  merenovasi  Masjid. Wakil  Sekretaris  Jenderal  PBB  untuk  Urusan Kemanusiaan  dan  Koordinator  Bantuan  Darurat, Valerie  Amos,  menyatakan  bahwa  Rohingya dipandang  sebagai  salah  satu  komunitas  paling tertindas di dunia (Siba, & Qamari’ah, 2018).
Konsep  HAM  secara  jelas  telah  menjelaskan posisi  negara  dalam  aspek  HAM.  Negara  sebagai entitas  yang  mempunyai power dianggap  mampu

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
263
untuk  menjalankan  misi  pemajuan  HAM  secara global. Konsekuensi dari hal ini adalah negara akan selalu  dituntut  untuk  melaksanakan  kewajibannya dalam  rangka  pemajuan  HAM. Dalam  prinsip  HAM negara adalah sebagai pemangku HAM (duty bearer) dan  setiap  individu  dalam  naungan  yurisdiksinya merupakan  pemegang  HAM (rights  holder). Kewajiban utama yang harus diemban negara adalah kewajiban untuk menghormati (to respect), kewajiban untuk  memenuhi  (to  fulfill),  dan  kewajiban  untuk melindungi  (to  protect)  (Rahayu,  2015).  Selain  itu negara  juga  wajib  mengontrol  dan  menjamin berjalannya  pelaksanaan  HAM  bagi  setiap  individu yang berada di bawah yurisdiksinya. Adapun sebuah fenomena  pelanggaran  HAM,  secara  struktural korban dari pelanggaran HAM adalah warga negara baik  individu  maupun  kelompok.  Pelanggaran  HAM dapat  dikaitkan  dengan  negara  c.q  pemerintah apabila  pelanggaran  tersebut  dilakukan  oleh  badan atau pejabat negara maupun kabinet atau parlemen yang  membuat  atau  menjalankan  kebijakan  negara (Zaini, 2016).
Posisi  dan  peran  negara  sebagai  pemangku HAM secara jelas telah menunjukkan bahwa semua aspek yang menyangkut penghormatan, perlindungan,  pemenuhan  dan  pemajuan  HAM adalah tanggung jawab negara. Apabila negara tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai pemangku HAM maka negara akan diberi label telah melakukan pelanggaran HAM. Kondisi ini telah melahirkan suatu prinsip pertanggungjawaban negara (state responsibility)  dimana  negara  dapat  diminta
pertanggungjawaban  atas  pelanggaran  HAM  yang menimpa suatu kelompok atau individu. Secara garis besar, tanggung jawab negara akan muncul apabila negara  telah  melakukan  tindakan  yang  dianggap salah secara internasional.
Pertanggungjawaban negara  akan  timbul apabila  suatu  negara  melakukan  pelanggaran terhadap  peraturan  Hukum  Internasional  atau perbuatan  sebuah  negara  yang  merugikan  negara berdaulat  lainnya.  Adapun  dalam  hukum  nasional, pertanggungjawaban  negara  timbul  karena  negara merupakan suatu entitas yang berdaulat dan memiliki power untuk  melakukan  sesuatu  atau  tidak melakukan  sesuatu terhadap  warga  yang berada  di bawah yurisdiksinya (Philip, 2016).
Namun  dalam perkembangannya,  prinsip pertanggungjawaban  negara  erat  kaitannya  dengan HAM.  Sehingga  dalam  konteks  penegakan  HAM negara juga menjadi aktor utama yang bertanggung jawab  untuk  melindungi,  memenuhi,  dan menghormati  HAM.  Dalam  instrumen  hukum internasional  tanggung  jawab  negara  dapat  dilihat dalam  mukaddimah  Deklarasi  Universal  HAM (DUHAM), International  Convenant  on  Civil  and Political Rights (ICCPR), dan Internatonal Convenant on  Economic,  Social  and  Cultural  Rights (ICESCR) (Muhtaj, 2008).
Prinsip pertanggungjawaban  negara  bersifat melekat pada negara tersebut, artinya negara wajib memberikan  ganti  rugi  manakala  terjadi  kerugian akibat  kelalaian  yang  dilakukan  oleh  negara. Salah satu  contoh  ganti  rugi  yang berkaitan  dengan  HAM

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
264
diatur dalam dalam Pasal 2 ayat (3) ICCPR. Pasal ini menyebutkan  dan  mengatur  bahwa  negara  wajib melakukan pemulihan terhadap korban pelanggaran HAM  secara  efektif  meskipun  pelanggaran  tersebut dilakukan oleh aparatnya sendiri (ICCPR, 1976).
Ada  dua  istilah  berbeda  dalam  prinsip tanggung  jawab  negara  yaitu responsibility dan liability. Responsibility memiliki  makna  apa  yang harus  dipertanggungjawabkan  kepada  satu  pihak, sedangkan liability memiliki  makna  tanggung  jawab untuk  mengganti  rugi  sebuah  kerusakan  yang  telah terjadi.  Jadi responsibility dan liability sama-sama mengandung  unsur  mengikat  pihak  yang  bersalah dan  memperbaiki akibat  kesalahannya  (Putra, Yuliartini,  &  Mangku,  2018).  Sebagaimana  kita ketahui bahwa tanggung jawab negara akan muncul akibat  adanya  suatu  tindakan  yang  dianggap  salah secara  internasional  (international  wrongful  act). Sederhananya  jika  suatu  negara  melanggar kewajiban  internasional  maka  negara  tersebut bertanggung  jawab  atas  pelanggaran  yang dilakukannya.  Dalam Draft  Article  of  Law Commission, dijelaskan  bentuk-bentuk  tanggung jawab negara antara lain: (ILC, 2001).
a. Tindakan penghentian (cessation);
b. Tidak  mengulangi  sebuah  tindakan  (non repetition);
c. Tindakan  perbaikan  (reparation)  yang  terdiri  dari restitusi, kompensasi atau kombinasi keduanya.
Pertanggungjawaban  negara  merupakan seperangkat  aturan  internasional  yang  mengatur tentang  konsekuensi  pelanggaran  kewajiban
internasional,  salah  satunya  adalah  pelanggaran HAM  (Yustitianingtyas,  2014). Pelanggaran  HAM terhadap  etnis  Rohingya  diawali  dengan  adanya sebuah kebijakan yakni Undang-Undang Kewarganegaraan pada  tahun  1982  yang menghapuskan  etnis  Rohingya  sebagai  etnis  yang diakui oleh Myanmar (Green, Macmanus, & Venning, 2015). Akibat dari  peraturan  ini  adalah  etnis Rohingya  tidak  memiliki  kewarganegaraan  yang menimbulkan sikap diskriminasi kian merajalela.
Teori hak kodrati (natural rights theory) secara jelas menyebutkan bahwa hak-hak asasi adalah hak yang bersifat kodrati bawaan dari sifat manusia dan dimiliki oleh setiap individu tanpa terkecuali. Hak-hak asasi  ini  diperoleh  karena  semata-mata  kondisinya sebagai  manusia  (Asmarani,  2015). Berkaitan dengan  teori  ini  John  Locke  menyebutkan  sebuah pemikiran bahwa setiap individu dikaruniai oleh alam suatu hak yang melekat yakni hak untuk hidup, hak atas  kebebasan  (tidak  diperbudak),  dan  hak  atas kepemilikian  yang  tidak  dapat  dicabut  atau  diambil oleh siapapun bahkan oleh negara. Hak-hak ini juga tidak  dapat  juga  dikurangi  atau  dipindah  tangankan dari  manusia  ke manusia  lain  (Philip,  2016).  John Locke juga menyatakan bahwa dalam konteks HAM negara  hadir  untuk  melayani  kepentingan  dan memenuhi hak asasi tersebut. Selain itu, dalam teori negara  hukum  disebutkan  bahwa  sebuah  negara hukum atau negara daulat haruslah mempertimbangkan  aspek  hak  asasi  dalam  setiap tindakannya  (Atmaja, & Budhiarta,  2009).  Bentuk perhatian  sebuah  negara  terhadap  HAM  adalah

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
265
senantiasa  mempertimbangkan  HAM  dalam membuat  setiap  kebijakan  maupun  peraturan perundang-undangan  lainnya.  Selain  dua  teori  di atas,  penelitian  ini  juga  menggunakam  teori kedaulatan negara untuk menganalisis permasalahan penanganan pelanggaran HAM di Myanmar.
Myanmar  diduga  melakukan  sebuah  tindakan pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh  Myanmar  perlu  lebih  diidentifikasikan  untuk mengetahui  kaitannya  dengan  tanggung  jawab negara.  Pelanggaran  HAM  bisa  dilakukan  dengan sengaja berupa tindakan langsung maupun tindakan tidak  langsung  dengan  melakukan  pembiaran terhadap pelaku pelanggar HAM. Sebagai pemangku HAM,  Myanmar  telah  melalaikan  kewajiban- kewajibannya  dan  telah  melakukan  pelanggaran HAM.  Adanya tindakan  yang  merugikan  yaitu pelanggaran  HAM  dalam  negeri  menimbulkan tanggung jawab negara untuk menyelediki, menuntut dan  mengadili  pelaku  pelanggaran  HAM  tersebut. Negara  melalui  badan  dan oragannya wajib melakukan tindakan penegakan hukum dan HAM.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat  diketahui bahwa negara Myanmar dengan kekuasaannya telah mendiskriminasi  etnis  Rohingya  dengan  kebijakan yang  mereka  buat.  Diskriminasi  terhadap  etnis Rohingya  telah  menimbulkan  pelanggaran  HAM berat  dan  krisis  kemanusiaan  yang  kian  berlanjut. Dari  latar  belakang  yang  telah  dipaparkan  maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut; (1) Apa kewajiban negara Myanmar dalam aspek HAM; (2)  Bagaimana  gambaran  pelanggaran  HAM  yang
dilakukan oleh Myanmar terhadap etnis Rohingya; (3) Bagaimana  penerapan  prinsip  pertanggungjawaban negara  terhadap  kasus  pelanggaran  HAM  etnis Rohingya di Myanmar.
Sejauh  penelusuran  penulis  ada  beberapa artikel yang  terkait  dengan  tulisan  ini. Artikel yang ditulis  oleh  Katherine  Southwick  yang  berjudul Straining  to  Prevent  The  Rohingya  Genocide:  A sociology  of  Law  Prespective, jurnal  ini  membahas pelanggaran  HAM  di  Myanmar  dari  sudut  pandang sosiologi hukum serta upaya pencegahan genosida. Perbedaan  penelitian  oleh  Katherine  dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian, Katherine lebih  fokus  terhadap  upaya  pencegahan  genosida (Southwick, 2018).
Artikel kedua  ditulis  oleh  Haradhan  Kumar Mohajan  yang  berjudul The  Rohingya  Muslims  in Myanmar are Victim of Genocide, jurnal ini mengkaji konflik  etnis  Rohingya  dari  sudut  pandang viktimologi. Perbedaan  penelitian  oleh  Mohajan dengan penelitian ini  terletak  pada fokus  penelitian, Mohajan lebih fokus pada kajian viktimologi terhadap genosida di Myanmar (Mohajan, 2018).
Artikel ketiga  ditulis  oleh  Adam  Jones  yang berjudul The Rohingya: Genocide in Myanmar jurnal ini  memaparkan  fakta-fakta  diskriminasi  dan pelanggaran  HAM yang  terjadi  di  Myanmar. Perbedaan  penelitian  oleh  Jones  dengan penelitian ini  terletak pada  fokus penelitian,  Jones  lebih  fokus mendeskripsikan  fakta  pelanggaran  HAM  etnis Rohingya  yang  berujung  pada  kejahatan  genosida (Jones, 2019).

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Artikel keempat ditulis oleh Gita Wanandi dkk yang  berjudul “Perlakuan  Diskriminasi  Terhadap Etnis  Rohingya  oleh  Myanmar  Dalam  Prespektif Hukum  Internasional” jurnal  ini  membahas pelanggaran  ketentuan  hukum  Internasional khusunya  dalam aspek  HAM  yang  dilakukan  oleh pemerintah Myanmar. Perbedaan penelitian oleh Gita dengan penelitian ini  terletak  pada fokus  penelitian. Penelitian ini  mengkaji  pelanggaran  HAM  di Myanmar  dengan  prinsip  pertanggungjawaban negara (Wanandi, Diantha, & Arsika, 2015).
Artikel kelima ditulis oleh Avianti Susanti yang berjudul “Penyelesaian  Kasus  Pelanggaran  HAM Berat  Terhadap  Etnis  Rohingya  di  Myanmar Berdasarkan Hukum Internasional” jurnal ini mengkaji pelanggaran  HAM  yang  terjadi  di  Myanmar  berikut penyelesaian  berdasarkan  hukum  internasional. Perbedaannya,  artikel  ini  tidak  membahas penyelesaian  dengan  prinsip  pertanggungjawaban negara (Susanti, 2018).
Berdasarkan artikel-artikel tersebut  penulis belum  menemukan  kajian penerapan  prinsip pertanggungjawaban  negara  terhadap kasus pelanggaran  HAM  terhadap  etnis  Rohingya.  Oleh karena  itu  penulis  dalam  karya  ilmiah  ini  akan mengkaji  kasus  yang  sama  namun  dalam  sudut pandang yang berbeda yaitu prinsip pertanggungjawaban negara.

## B. METODE PENELITIAN
Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam penelitian ini  adalah  metode  pendekatan  doktrinal
atau  yuridis  normatif.  Penelitian  ini  meletakkan hukum  sebagai  asas-asas,  norma,  kaidah  dan peraturan perundang-undangan (HS, Nurbani, 2014). Sumber  data  yang  utama  dalam  penelitian  hukum doktrinal  adalah  data  kepustakaan.  Di  dalam kepustakaan  hukum,  sumber  data  disebut  dengan bahan  hukum.  Bahan  hukum  yang  dikaji  dan dianalisis dalam penelitian doktrinal terdiri dari Bahan hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder,  dan  bahan hukum  tersier (HS,  Nurbani,  2014). Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Adapun jenis dan  data  peneltian  ini  diperoleh  dengan  kajian kepustakaan.  Data  yang  diperoleh  akan  dianalisis secara kualitatif.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Kewajiban Negara Untuk  Penegakan  Hukum dan HAM
Hukum  Internasional  menetapkan  negara sebagai  salah  satu  subjek  hukum  internasional. Khusus  dalam  aspek  HAM  negara  ditetapkan sebagai  entitas  utama  yang  bertanggung  jawab melindungi,  menegakan,  menghormati,  dan memajukan  HAM terutama  untuk  warga  negaranya masing-masing.  Tanggung  jawab  ini  muncul didasarkan pada status negara yang juga merupakan international person dan menjadi pihak dari perjanjian internasional  tentang  HAM,  baik  berupa  konvensi, konvenan,  statuta  atau  bentuk perjanjian  lainnya (Rahmandani, 2019).
Secara  garis  besar,  kewajiban  negara  yang paling  mendasar  dalam  aspek  HAM  adalah

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
267
kewajiban untuk menghormati (obligation to respect), kewajiban untuk memenuhi (obligation to fulfill), dan kewajiban  untuk  melindungi  (obligation  to  protect). Kewajiban untuk menghormati (obligation to respect) secara  luas  diartikan  dengan  sikap  negara  untuk menahan diri supaya tidak melakukan campur tangan (intervensi)  kecuali  sesuai  dengan  hukum  yang berlaku. Kewajiban  untuk  memenuhi  (obligation  to fulfill)  adalah  kewajiban  negara  untuk  mengambil tindakan  baik  secara  legislatif  maupun  administratif dan  secara  praktis  dalam  rangka  memenuhi  dan menjamin  pemenuhan  dan  pelaksanaan  HAM. Kewajiban  untuk  melindungi  (obligation  to  protect) dapat diartikan  sebagai  kewajiban  negara  untuk melindungi  HAM  setiap  individu  yang  ada  dalam kekuasaannya  dari  berbagai  bentuk  pelanggaran HAM.  Perlindungan  HAM meliputi  perlindungan dari pelanggaran yang dilakukan oleh negara sendiri atau entitas  non  negara. Kewajiban  untuk  menghormati, memenuhi, dan melindungi HAM tidak dapat diingkari oleh pihak manapun termasuk negera karena hal ini merupakan kewajiban untuk melindungi kepentingan umat  manusia  (obligations  erga  omnes) (Setiaji, Ibrahim 2017).
Kewajiban ini akan melahirkan suatu tanggung jawab. Secara umum, kewajiban yang harus diemban oleh  negara  kewajiban  untuk  menghormati, memenuhi, dan melindungi HAM setiap individu yang berada  di  bawah  kekuasaannya  atau  yurisdiksinya. Konsekuensi  dari  kewajiban  ini  adalah apabila negara tidak menunaikan kewajibannya maka negara dianggap telah melakukan pelanggaran HAM. Selain
itu  ada  kewajiban  lain  yang  harus  dilakukan  oleh negara  yaitu  kewajiban  negara  untuk  menegakan HAM.  Maka  apabila  terjadi  pelanggaran  HAM  di suatu negara maka negara tersebut wajib hukumnya untuk melakukan penegakan hukum (Jailani, 2011).
Muladi  menyebutkan  langkah  yang  harus dilakukan  oleh  negara  dalam  rangka  menegakan hukum dan HAM. Diantara langkah-langkah tersebut antara  lain; pertama, negara  harus  menerapkan prinsip equality  before  the  law; kedua, mencegah segala  impunitas; ketiga, menghentikan konflik  dan membentuk  komisi  kebenaran  dan  rekonsiliasi; keempat; mengadili pelaku melalui pengadilan HAM dan  harus  didasarkan  pada  peraturan  dalam instrumen  hukum  internasional  untuk  menjamin standar  lembaga  penegakan  hukum  dan kelima, senantiasa  memastikan  kejahatan  tersebut  tidak terulang lagi (Muladi, 2011).

## 2. Pelanggaran HAM Terhadap Etnis Rohingya Di Myanmar
Rakhine  merupakan  salah  satu  provinsi  di negara  Myanmar  yang  terbentang  memanjang sepanjang  560  km  di  bagian  paling  utara  negara Myanmar.  Provinsi  ini  berbatasan  langsung  dengan negara  Bangladesh  di  barat  lautnya. Mayoritas penduduknya adalah Budha Rakhine sekitar 2,1 juta jiwa dan sisanya adalah Muslim Rohingya sekitar 1 juta jiwa. Etnis Rohingya sebagian besar menetap di salah satu kota kecil Rakhine yaitu kota Maungdaw dan  Buthidaung (Galache,  2016).  Hubungan  sosial dua  etnis  ini  sangatlah  harmonis  sampai  terjadinya konflik di tahun 2012.

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
268
International  State  Crime  Inisiative  (ISCI) memparkan  sebuah  temuan  bahwa  pemerintah Myanmar  sangat  berperan  dalam  kekerasan  yang dialami  etnis  Rohingya  kini.  Pemerintah  Myanmar telah  melakukan  suatu  manipulasi  dan  propaganda dengan  menyebarkan  kabar  terhadap  orang-orang Rakhine bahwa musuh mereka bukanlah pemerintah Myanmar  melainkan  orang-orang  muslim  Benggala (etnis Rohingya). Propaganda yang dilakukan berupa kampanye  untuk  melawan  muslim  Benggala  yang ada  di  Rakhine  karena  keberadaan  mereka  di Rakhine hanya  akan  merampas  wilayah  dan menguasai  perekonomian kota  Rakhine (Green, Macmanus, & Venning, 2018).
Negara  Myanmar  telah  merdeka  sejak  tahun 1948.  Meskipun  sudah  merdeka  sejak  tahun  1948, namun kondisi politik dalam negeri Myanmar sendiri masih bergejolak.  Sejak  tahun  1948  sekiranya  ada beberapa  peristiwa  penting  terkait  adanya pelanggaran  HAM  terhadap  etnis  Rohingya. Pelanggaran  HAM  ini  diawali  dengan  adanya peristiwa kudeta militer pada tahun 1962. Pada tahun 1982  Pemerintah  Burma  (Myanmar)  menghapus etnis  Rohingya  dari  daftar  ras  dan  etnis  Burma. Ketetapan  ini  dituangkan  dalam  Undang-Undang Kewarganegaraan  Burma  1982.  Konsekuensinya etnis Rohingya kehilangan status kewarganegaraannya  dan dicabut  semua  hak-hak lainnya  (Kusumo,  2014). Semua  pelanggaran  HAM yang  terjadi  hingga  saat  ini  berawal  dari penghapusan  status  kewarganegaraan  etnis Rohingya,  sehingga  mereka  rentan  akan
diskriminasi.  Diskriminasi  yang  mereka  alami diantaranya pembatasan  angka  kelahiran  dengan pembatasan  pernikahan  etnis  Rohingya,  anak-anak Rohingya  yang  terlahir  tidak  diberi  akta  kelahiran, tempat ibadah dan sekolah-sekolah muslim Rohingya dihancurkan, pembatasan pergerakan mereka hingga dicabutnya  hak-hak  ekonomi,  kesehatan,  dan pendidikan bagi etnis Rohingya (Thontowi, 2013).
Puncak  dari  segala  diskriminasi  terjadi  pada tahun 2012 ketika terjadi konflik antara etnis Budha Rakhine  dan  etnis  Muslim  Rohingya.  Konflik  ini menyebabkan  eksodus  dalam  skala  besar  etnis Rohingya  dengan  menggunakan  perahu  menuju negara-negara sekitar Myanmar untuk menyelamatkan  diri.  Bangladesh,  Indonesia, Malaysia,  dan  Thailand  menjadi  negara  tujuan mereka untuk memperoleh suaka. Sampai bulan Juni tahun  2015, United  Nations  High  Commissioner  for Refugees (UNHCR) mengestimasi jumlah pengungsi Rohingya sebanyak  150.000  orang  (Green, Macmanus, & Venning, 2018).
Setelah peristiwa eksodus besar-besaran pada tahun 2012, pada tanggal 26 Agustus 2017 peristiwa pelanggaran HAM berat pun terjadi dan lebih parah dibanding  peristiwa  sebelumnya.  Peritiwa  ini  pun kemudian  dikenal  dengan  istilah  “operasi pemusnahan”  yang  dilakukan  oleh  anggota  militer Myanmar  (Tatmandaw). Operasi  ini  pun mengakibatkan kurang lebih 725.000 orang Rohingya melarikan diri ke Bangladesh. Operasi pemusnahan ini  merupakan  suatu  bencana  HAM. Tim  Pencari Fakta  pun  menyebutkan  jumlah  korban  meninggal

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
269
akibat  operasi  ini  kurang  lebih  sekitah  10.000  jiwa (Human Rights Council, 2018).

## 3. Pertanggungjawaban Negara Myanmar  atas
Pelanggaran HAM Terhadap Etnis Rohingya
Timbulnya  pelanggaran  HAM  berat  di  suatu negara  tentunya  menimbulkan  sebuah  pertanyaan tentang  siapa  yang  bertanggung  jawab  atas  semua kerusakan yang terjadi. Dalam penelitian ini penulis mencoba  memaparkan  perihal  pertanggungjawaban ketika  terjadi  suatu  pelanggaran  HAM.  Penulis mengkaji  berdasarkan prinsip  pertanggungjawaban negara.
Pelanggaran  HAM yang  dilakukan  oleh Pemerintah  Myanmar  terhadap  etnis  Rohingya mengindikasikan kejahatan genosida. Menurut Pasal 6  Statuta  Roma  1998,  genosida  merupakan kejahatan  yang  dilakukan secara  sistematis  dengan tujuan  untuk  menghancurkan  atau  memusnahkan seluruh  atau  sebagian  etnis,  ras,  suku,  dan  agama dengan cara antara lain:
a. Membunuh suatu kelompok;
b. Menyebabkan  luka  parah  atau  kerusakan  fisik maupun mental suatu kelompok;
c. Tindakan dengan sengaja mengancam jiwa suatu kelompok  dan  menyebabkan  luka  fisik  baik sebagian maupun keseluruhan;
d. Memindahkan anak-anak secara paksa dari suatu kelompok ke kelompok lain;
e. Pengusiran  atau  pemindahan  penduduk  secara paksa.
Secara  harfiah  genosida  diartikan  sebagai pembunuhan  atau  pemusnahan  suatu  ras  atau
kelompok dengan sengaja. Genosida dipertimbangkan sebagai subkategori dari kejahatan terhadap  kemanusiaan  (Sari,  2015).  Faktor-faktor terjadinya genosida disebabkan faktor ras, suku, dan agama.  Perbedaan  ras  oleh  beberapa  kelompok  di dunia  menyebabkan  terjadinya  kejahatan  genosida. Genosida dengan faktor penyebab ras sudah terjadi sejak  beberapa  tahun  ke  belakang.  Contohnya konflik  apartheid  yang  terjadi  di  Afrika  Selatan selama  abad  ke-20.  Apartheid  merupakan  bentuk segregasi  rasial  yang  menimbulkan  diskriminasi politik,  hukum,  dan  ekonomi  yang  memisahkan antara  ras  warna  kulit  hitam,  ras  campuran,  serta India  dan  Afrika  Selatan  putih  (Kurniawan,  2017). Latar  belakang  suku  yang  berbeda dari  suatu kelompok  juga  seringkali  menjadi  faktor  penyebab genosida. Maka terkadang adanya suatu diskriminasi terhadap  suatu  kelompok  terutama  kelompok minoritas  bukan  hanya  karena  perbedaan  etnis secara  umum  seperti  agama,  atau  faktor  ekonomi dan politik, tetapi melainkan juga karena masyarakat sipil  suatu  tempat  itu  sendiri  (Kurniawan,  2017). Faktor  agama  seringkali  menjadi  salah  satu  faktor terjadinya  genosida.  Perbedaan  latar  belakang agama  biasa  dijadikan  alasan  mendasar  terjadinya konflik dan perpecahan. Dimana kelompok pemeluk agama  mayoritas  akan  menekan  dan  bahkan menindas kelompok agama minoritas. Konflik dengan latar belakang agama akan terus berlanjut jika tidak dilakukan  inisiatif  untuk  menyelesaikan  akar permasalahan  tersebut.  Penyelesaian  konflik  antar agama  tentunya  membutuhkan  peran  pemuka

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
agama atau tokoh agama yang dapat membina dan mengarahkan  kelompoknya  untuk  tidak  melakukan kekerasan  terhadap  sesama  manusia  (Kurniawan, 2017).
Dalam  konteks  hukum  internasional,  negara adalah  sebagai  pemikul  tanggung  jawab  dalam rangka  penegakan  hukum  atas  pelanggaran  HAM. Tanggung  jawab  sifatnya  absolut  tidak  dapat dikurangi atau bahkan dicabut karena alasan-alasan politik,  ekonomi,  maupun  budaya.  Hugo  Grotius dalam  bukunya De  Jure  Belli  AC  Pacis 1625 menyebutkan  bahwa  negara  dan  pejabat pemerintahannya  bertanggungjawab  terhadap kejahatan yang dilakukan oleh orang yang berada di bawah  kekuasaan  dan  pengendaliannya  (Setiyono, 2010).  Negara  bertanggung  jawab  memenuhi, melindungi, menghormati, dan menjamin pemenuhan HAM  warga  negaranya.  Maka  jika  ada  sebuah tindakan  yang  melanggar  HAM  yang  fundamental bagi  warga  negaranya,  negara  dalam  hal  ini pemerintah  ikut  bertanggung  jawab  bisa  karena tindakannya membiarkan  terjadi  pelanggaran  HAM atau  pemerintah  sendiri  yang  memerintahkan perbuatan  tersebut  melalui kebijakan  yang pemerintah buat (Fernandes, 2017).
Menurut  perspektif  hukum  internasional, pelanggaran  HAM  adalah  suatu  tindakan  yang melanggar kewajiban  negara  yang telah  dituangkan dalam  instrumen-instrumen  HAM  internasional. Pelanggaran HAM bisa dalam bentuk tindakan (acts by  commition)  atau  pembiaran/kelalaian  (acts  by ommition) (Mardiyono,  2016). Pelanggaran  HAM
yang  menimpa  etnis  Rohingya  di Myanmar  sudah jelas  menimbulkan  tanggung  jawab  negara. Tanggung  jawab  negara yang  dimaksud  dalam konteks  HAM  adalah  tanggung  jawab  untuk menegakan,  melindungi,  memenuhi,  menghormati serta  memajukan  HAM. Adapun  apabila  terjadi pelanggaran HAM dalam wilayah yurisdiksinya, maka sebagai aktor utama, negara harus melakukan upaya penghentian  untuk  kemudian  dilakukan  penegakan hukum dan HAM. Penegakan hukum dan HAM disini meliputi  proses  penyelidikan,  penuntutan  hingga penjatuhan  hukuman  terhadap  pelaku  pelanggaran HAM.
Perihal penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Myanmar apabila merujuk teori kedaulatan negara, maka negara  berdaulat berhak membuat  sebuah keputusan tanpa dipengaruhi pihak atau otoritas lain dan memperjuangkan haknya tanpa harus mematuhi kehendak otoritas  lain  (Thantowi,  2013).  Kasus genosida yang terjadi di Myanmar sudah seharusnya menjadi  tanggung  jawab  Myanmar  untuk menyelesaikan  kasus  tersebut secara  mandiri. Dengan  kedaulatannya,  negara  Myanmar  tidak bisa diintervensi oleh negara atau lembaga hukum lainnya dalam  hal  penyelesaian  kasus  genosida  etnis Rohingya. Bahkan Mahkamah Pidana Internasional/International Criminal Court (ICC) tidak bisa serta merta mengambil alih kasus ini ke dalam yurisdiksinya  karena  keberadaan  ICC  yang  hanya besifat  komplementaris  atau  melengkapi  sistem peradilan  nasional.  ICC  pun  akan  sulit  menjangkau

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
271
kasus genosida ini mengingat negara Myanmar juga bukan negara peserta Statuta Roma 1998.
Hal  yang perlu digaris  bawahi  adalah kedaulatan  negara  memiliki  batasan.  Pembatasan kedaulatan negara dapat  diterapkan apabila kedaulatan  tersebut  bersinggungan  dengan  segala aspek  HAM. Pembatasan  ini  diterapkan  untuk menjamin  kemanaan  bagi  umat  manusia  dan terbebas  dari  penyalahgunaan  kekuasaan  oleh negara dan aparatnya (Dewi, 2013).
Sebagai  negara  hukum  Myanmar  sudah seharusnya  dalam  membuat  peraturan  atau kebijakan  memperhatikan  aspek  HAM.  HAM  yang universal  bagi siapapun  tanpa  melihat  siapa  ia,  ras apa atau agama apa. Semua warga yang berada di bawah  yurisdiknya  harus  terjamin  HAM  nya  karena pemenuhan  dan  perlindungan  HAM  adalah kewajiban negara (Susanti, 2014).
Mencuatnya  kabar  pelanggaran  HAM  yang terjadi  di  Myanmar  menarik  perhatian  dunia.  Salah satunya  adalah  negara  Gambia.  Gambia  yang mayoritas  penduduknya  beragama  Islam  pada November  2019  memasukan  gugatan  ke International  Criminal  Justice (ICJ)  atas  tuduhan pelanggaran HAM oleh Myanmar yang mengindikasikan genosdia terhadap etnis Rohingya. Gugatan  Gambia  melawan  Myanmar  telah mendapatkan  dukungan  dari  Organisasi  Kerjasama Islam  (OKI) yang  beranggotakan  57  negara. Dikarenakan prosedur ICJ, maka hanya satu negara yang boleh memasukan gugatan. Gambia pun terpilih mewakili  negara-negara anggota  OKI  untuk
menggugat Myanmar. Pada tanggal 23 Januari 2020, ICJ  memutuskan  dan  memerintahkan  Myanmar untuk  melakukan  upaya-upaya  pencegahan genosida.  Di  sisi  lain,  ICJ  pun  menolak  bantahan atau argumen yang disampaikan oleh Aung San Suu Kyi  (Brown,  2020). Gugatan  yang  diajukan  Gambia menunjukan  bahwa kedaulatan  suatu  negara  tidak dapat  dijadikan  alasan  untuk  terbebas  dari  tuntutan atau gugatan yang berkaitan dengan HAM.
Berdasarkan pemaparan di atas, pelanggaran HAM  yang  terjadi  di  Myanmar  telah  menimbulkan benyak  korban,  kerusakan  dan  kerugian. Pelanggaran HAM merupakan pelanggaran terhadap instrumen hukum internasional. Draft artikel tanggung jawab negara “Draft Articles on The Responsibilty of States  for  Internationally  Wrongful  Acts”  yang disusun  oleh International  Law  Commission (ILC), tidak  memberikan  definisi  khusus  tentang pertanggungjawaban negara. Pasal 1 Draft tersebut hanya  memberi  penjelasan  kapan  tanggung  jawab negara  timbul,  dalam  pasal  tersebut  disebutkan tentang  kapan prinsip  pertanggungjawaban  negara muncul.  Prinsip  ini  muncul ketika  suatu  negara melakukan  tindakan  yang  salah  menurut  peraturan hukum internasional (wrongful action). Tindakan yang salah  tersebut  meliputi  negara  melakukan  (action) atau  tidak  melakukan  (omission) (ILC,  2001). Berdasarkan  Draft  tersebut  maka  pihak  yang  harus dimintai pertanggungjawaban atas semua pelanggaran  HAM  yang  terjadi  di  Myanmar  adalah negara  Myanmar.  Sebagaimana  disebutkan  dalam putusan  ICJ pada Barcelona  Case yang

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
272
menyebutkan  bahwa  setiap  negara  memiliki kepentingan  hukum  (legal  interest)  perihal perlindungan  HAM  dan  pemenuhannya.  Dengan demikian  pelanggaran  HAM  terhadap  dua  hal tersebut  (perlindungan  dan  pemenuhan  HAM) menimbulkan pertanggungjawaban negara (Mangku, 2013).

## D. SIMPULAN
Negara  sebagai  pemangku  HAM  sudah seharusnya dapat menjamin pemenuhan HAM warga negaranya tanpa diskriminasi. Diskriminasi terhadap etnis  minoritas  Rohingya  di  Myanmar  telah  menjadi sorotan  dunia  internasional.  Diskriminasi  yang dilakukan  pemerintah  pun  sudah  mengarah  pada tindakan  pelanggaran  HAM  berat  yaitu  genosida. Myanmar  sebagai negara harus  bertanggung  jawab atas  kejahatan  yang  menimpa  warga  negaranya. Bentuk  tanggung  jawab  yang  dilakukan  salah satunya  adalah  tindakan  penghentian,  setelah dihentikan maka  penegakan  HAM  pun  harus dilakukan  meliputi  penyelidikan,  penuntutan  sampai penjatuhan hukuman. Kedaulatan negara tidak dapat dijadikan  alasan  Myanmar  terbebas  dari  segala tuntutan  atas  pelanggaran  HAM.  Negara  Myanmar dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran  HAM  tersebut.  Pertanggungjawaban negara pada hakikatnya akan muncul apabila negara tersebut  telah  melakukan wrongfull  action. Pelangaran  HAM  merupakan wrongfull  action sehingga menimbulkan pertanggungjawaban negara.

## DAFTAR PUSTAKA BUKU
Atmaja, I Gede Dewa., & Budhiarta, I Nyoman Putu.
(2018). Teori-Teori  Hukum. Malang:  Setara Press.
Dewi,  Y.  (2013). Kejahatan  Perang  Dalam  Hukum Internasional  dan  Hukum  Nasional. Jakarta:
Raja Grafindo Persada.
Green,  Penny.,  Macmanus,  Thomas.,  & Venning,
Alicia de la Cour. (2018). Achieved, Genocide Continues:  Myanmar’s  Annihilation  of  The Rohingya.  London:  International  State  Crime Inisiative.
HS,  Salim.,  & Septiana, Nurbani  Erlies.  (2014) Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi. Jakarta: Rajawali Press.
Human  Rights  Council.  (2018). Report  of  The
Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar, 39th Session.
Muhtaj,  Majda E,.  (2008). Dimensi-Dimensi  HAM: Mengurai  Hak  Ekonomi,  Sosial,  Budaya. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Muladi.  (2011). Statuta Roma Tahun 1998 Tentang Mahkamah  Pidana  Internasional  Dalam Kerangka  Hukum  Pidana  Internasional  dan Implikasinya  Terhadap  Hukum  Pidana Nasional.  Bandung: Alumni.
Rahayu.  (2015). Hukum  Hak  Asasi  Manusia.
Semarang:  Badan  Penerbit  Universitas Diponegoro.

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia

## JURNAL
Wanandi, Gita., Diantha, I Made Pasek., & Arsika, I Made  Budi.  (2015). Perlakuan  Diskriminasi Terhadap  Etnis  Rohingya  oleh  Myanmar Dalam Prespektif Hukum Internasional. Kertha
Negara, Vol.3, (No.2), pp.1-6.
Asmarani,  N. (2015).  Teori  Hak  Asasi  Manusia.
Jurnal Hukum dan Masyarakat, Vol.14, (No.1),
p. 28
Fernandes,  I.  (2017).  Telaah  Kejahatan Kemanusiaan  Terhadap  Etnis  Rohingya Berdasarkan  Hukum  Internasional. Jurnal Hukum Das Sollen, Vol.1, (No.2), p. 19-22. Jailani,  M.  (2011).  Tanggung  Jawab  Negara  Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM Berat. Jurnal Syiar
Hukum, Vol.13, (No.1), p. 84.
Jones,  A.  (2019). The  Rohingya:  Genocide  in Myanmar?, ABC  Journal  of  Advanced Research, Vol.9, (No.3), pp. 60-61.
Kusumo,  Ayub  Torry S.  (2014).  Optimalisasi  Peran
ICC  dan  Aplikasi  Kemanusiaan  Sebagai
Inisiasi  Penyelesaian  Kasus  Rohingya. Jurnal Dinamika Hukum, Vol.14, (No.3), p. 529.
Kurniawan, N.  (2017).    Rohingya  Case  and  State Responsibility  in the  Enforcement  of  Human Rights. Jurnal  Konstitusi,  Vol.14,  (No.  4),  pp. 885-889.
Mangku, Dewa Gede S. (2013). Kasus Pelanggaran HAM  Etnis  Rohingya. Jurnal  Media Komunikasi, Vol.12, (No.2), pp. 87-89.
Mardiyono.  (2016).  Tanggung  Jawab  Negara  dan Mekanisme  Penyelesaian  Extra  Judicial Killings  1965. Jurnal  Refleksi  Hukum, Vol.1,
(No.1), p. 30.
Mohajan,  Haradhan K.  (2018).  The  Rohingya
Muslims In Myanmar Are Victim of Genocide,
ABC  Journal  of  Advanced  Research, Vol.7, (No.1), p. 49.
Philip, C. (2016). Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan HAM Menurut Hukum Internasional. Jurnal  Lex  Administratum, Vol. 4, (No.2), p. 36.
Pudjibudono, Widya P. (2019). Critizing The Handling of Rohingya  Refugees  in  Southeast  Asia  by ASEAN  and  Its  Member. Jurnal  Politika, Vol. 10, (No.2), p. 220.
Putra, Ketut Alit., Yuliartini, Ni Putu Rai., &  Mangku,
Dewa  Gede  Sudika.    (2018).  Analisis  Tindak Kejahatan  Genosida  Oleh  Myanmar  Kepada Etnis Rohingya Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana  Internasional. Jurnal  Komunitas
Yustitia, Vol. 1, (No. 1), p. 27.
Rahmandani, F. (2019). Hak dan Kewajiban Sebagai Dasar  Nilai  Intrinsik Warga  Negara  Dalam Membentuk  Masyarakat  Sipil. Jurnal  kajian Agama, Vol.4, (No.1), p. 52.
Sari,  I.  (2015),  Kejahatan-Kejahatan  Internasional dan  Peranan  ICC  Dalam  Penegakan  Hukum Pidana  Internasional. Jurnal  Ilmiah  Hukum Dirgantara, Vol.6, (No.1), pp. 49-50.
Setiaji,  Muhammad  Luthfan,.  &  Ibrahim,  Aminullah.
(2018). Kajian HAM dalam Negara The Rule of

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Law. Lex Scientia Law Review, Vol.1, (No.1),
p. 76.
Setiyono,  J.  (2010).  Pertanggungjawaban  Komando Atas  Pelanggaran  HAM  Berat  dan  Kejahatan Terhadap  Kemanusiaan,  Jurnal  Masalah Masalah Hukum, Jilid 39, (No.4), p. 98.
Siba, M. Anggela Merici,. & Qomari’ah, Anggi Nurul.
(2018).  Pelanggaran  HAM  Dalam  Konflik
Rohingya. Jurnal of Islamic World and Politics,
Vol.2, (No.2), p. 370.
Southwick,  K.  (2018).  Straining  to  Prevent  the Rohingya  Genocide:  A  Sociology  of  Law Prespective. Genocide Studies and
Prevention, Vol.12, (No.3), pp. 187-188.
Susanti, A. (2014). Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM  Berat  Terhadap  Etnis  Rohingya  di Myanmar Berdasarkan  Hukum  Internasional. Jurnal Dinamika Hukum, Vol.1, (No.2), pp. 33-
35.
Thantowi, J. (2013). Perlakuan Pemerintah Myanmar

## Terhadap  Minoritas  Muslim  Rohingya. Jurnal
Pandecta, Vol.8, (No.1), p. 44.
Yustitianingtyas,  L.  (2014).  Pertanggungjawaban
Negara  Dalam  Perspektif  Hukum Humaniter Dalam  Tindakan  Agresi. Jurnal  Perspektif
Hukum, Vol. 14, (No.1), p. 34.
Zaini,  Naya A.  (2016).  Politik  Hukum  dan  HAM.
Jurnal Panorama Hukum, Vol.1, (No.2), p. 12.

## TESIS
Sawal, Indah A. (2017). Implikasi Krisis Kemanusiaan
Rohingya  di  Myanmar  Terhadap  Negara-
Negara  ASEAN. Tesis Universitas  Hasanudin Makassar.

## UNDANG-UNDANG
Draft Article International Law Commission, 1996. Rome Statute 1998.
International Convenant on Civil and political Rights (ICCPR), 1976.

## SUMBER ONLINE
Galache,  C.S.  (2016). Rohingya  and  National Identities  in  Burma.  New  Mandala, dapat diakses di http://asiapasific.anu.edu.au/ newmandala/2016/09/22/therohingya-and- national-identities-in-Burma/
Brown,  R.  L.  (2020). Rohingya  Ruling:  How A  Tiny African  Country  Brought  Myanmar  to  Court, dapat  diakses  di https://www.csmonitor.com/ layout/set/amphtml/World/Africa/2020/02/13/R ohingya-ruling-how-a-tiny-African-country- brought-Myanmar