## ANALISIS YURIDIS TERHADAP JUAL BELI TANAH WARISAN TANPA IZIN AHLI WARIS MENURUT HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS MAHKAMAH SYAR’IYAH SIGLI)

## JURIDICAL ANALYSIS OF THE SALE AND PURCHASE OF INHERITED LAND
WITHOUT THE PERMISSION OF HEIRS ACCORDING TO ISLAMIC LAW (CASE STUDY OF THE SYAR'IYAH SIGLI COURT)
AHMAD NIDAL 1
1 Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga, Bireuen

## ABSTRAK
Permasalahan  pada  kebendaan  dan  kekayaan  baru  terjadi,  ketika  masing-masing  pihak merasa  berhak  memiliki  dan  ingin  menguasai  atas  kekayaan  dan  benda  tersebut.  Adanya saling  merasa  berhak  atas  kekayaan  atau  kebendaan  inilah  yang  menyebabkan  terjadinya sengketa diantara para pihak. Salah satu sengketa atas kekayaan dan kebendaan yang sering terjadi  adalah  sengketa  tentang  harta  warisan,  karena  warisan  merupakan  hukum  yang menyangkut  dengan  harta  benda.  Jenis  Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian kualitatif. Metode penelitian ini menggunakan teknik analisis mendalam ( in-depth analysis ). Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  adalah  pendekatan  yuridis  normatif.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa jual beli tanah warisan tanpa izin ahli waris menurut hukum Islam tidak dibolehkan,  dan  Putusan  hakim  Mahkamah  Syar’iyah  Sigli  terhadap  jual  beli  tanah  warisan tanpa izin ahli waris adalah jual beli yang dilakukan oleh ahli waris tidak sah dan batal demi hukum,  dan  menetapkan  bagian  masing-masing  kepada  ahli  waris  sesuai  dengan  ketentuan hukum.
Kata kunci: Jual Beli, Tanah Warisan, Ahli Waris

## ABSTRACT
Problems  with  new  objects  and  wealth  occur,  when  each  party  feels  entitled  to  own  and wants  to  control  the  wealth  and  objects.  This  mutual  feeling  of  entitlement  to  wealth  or material causes disputes to occur between the parties. One of the disputes over wealth and property that often occurs is the dispute over inheritance, because inheritance is a law that concerns  property.  Type  The  type  of  research  used  is  qualitative  research.  This  research method  uses  in-depth  analysis  techniques.  The  research  approach  used  is  a  normative juridical  approach.  The  results  of  the  study  show  that  buying  and  selling  inherited  land without the heir's permission according to Islamic law is not permissible, and the Syar'iyah Sigli  Court  judge's  decision  regarding  the  sale  and  purchase  of  inherited  land  without  the heir's  permission  is  a  sale  and  purchase  carried  out  by  heirs  who  are  illegitimate  and  null and  void  by  law,  and  determine  their  respective  shares  to  the  heirs  in  accordance  with  the provisions of the law.
Keywords: Buy and sell, Inheritaged land, Heir.

## A. PENDAHULUAN
Kehidupan sehari-hari manusia tidak pernah terlepas dari berbagai permasalahan yang melingkupinya. Salah satu dari permasalahan yang sering muncul dalam kehidupan manusia adalah permasalahan yang berkaitan dengan kebendaan atau kekayaan. Karena kekayaan dan
kebendaan  merupakan  dua  faktor  yang  sangat  diperlukan  dalam  kehidupan  untuk kelangsungan hidupnya.
Permasalahan pada kebendaan dan kekayaan baru terjadi, ketika masing-masing pihak merasa  berhak  memiliki  dan  ingin  menguasai  atas  kekayaan  dan  benda  tersebut.  Adanya saling  merasa  berhak  atas  kekayaan  atau  kebendaan  inilah  yang  menyebabkan  terjadinya sengketa diantara para pihak. Salah satu sengketa atas kekayaan dan kebendaan yang sering terjadi adalah sengketa tentang warisan, karena warisan merupakan hukum yang menyangkut dengan harta benda.
Harta merupakan salah satu kebutuhan yang berpengaruh bagi manusia baik itu untuk memenuhi  kebutuhan  pokok  seperti  membeli  makanan,  pakaian  dan  tempat  tinggal. 1 Harta memiliki  manfaat  yang  sangat  banyak,  diantaranya  adalah  perantara  kesejahteraan,  alat pertukaran,  dan  manfaat  lain  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  urusan  dunia.  Selain  itu, harta  juga  dapat  memiliki  manfaat  untuk  mewujudkan  kebaikan  di  akhirat,  seperti  zakat, ibadah  haji,  bersedekah,  dan  lain-lain.  Hukum  perkawinan  di  samping  mengatur  hubungan dalam  kekeluargaan,  juga  mengatur  masalah    harta  seseorang  setelah  kematian  di  dalam keluarga yang disebut dangan hukum kewarisan atau dalam bahasa Arab disebut ilmu faraid . Ilmu faraid adalah ilmu yang mengatur masalah pembagian harta warisan yang ditinggal oleh seseorang setelah meninggal dunia. 2
Hukum  kewarisan  Islam  adalah  salah  satu  aturan  yang  mengatur  manusia  dengan manusia  dalam  harta  warisan  (harta  peninggalan).  Hukum  ini  mengatur  perpindahan  harta dari  orang  yang  telah  meninggal  kepada  orang  yang  masih  hidup  dengan  perhitungan  dan pembagian yang rinci. Sehingga tidak serta merta harta yang ditinggalkan berpindah tangan tanpa aturan yang jelas, agama Islam sudah mengatur sedemikian rupa. 3
Hukum  kewarisan  juga  dikenal  sebagai  hukum  yang  membicarakan  tentang bagaimana  perpindahan  harta  dari  seseorang  yang  meninggal  kepada  pewaris,  kemudian siapa saja yang berhak menerima harta tersebut, dan berapa jumlah harta yang akan diterima oleh ahli waris, sebagaimana yang tertulis di dalam Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 117 (a). 4
1 Joan Sotkin, Iibni’ Adhalatik Al-Maliyyah , Riyadh, Al-Abikan, 2007, hlm. 36.
2 Zahratul  Idami, Hukum  Kewarisan  Islam  dan  Praktek  Pembagiannya ,  Banda  Aceh,  Bandar Publishing, 2018, hlm. 8.
3 Otje Salman , Hukum Waris Islam , Bandung, PT Refika Aditama, 2002, hlm. 3.
4 Pasal 117 (a) KHI adalah: “hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan  harta  peninggalan  (tirkah)  pewaris,  menentukan  siapa-siapa  yang  berhak  menjadi  ahli  waris  dan berapa bagiannya masing-masing”.
Warisan  ialah  semua  harta  benda  yang  ditinggalkan  oleh  seseorang  yang  meninggal dunia baik berupa benda bergerak maupun benda tetap, termasuk barang atau uang pinjaman dan  juga  barang  yang  ada  sangkut  pautnya  dengan  hak  orang  lain,  misalnya  barang  yang digadaikan sebagai jaminan atas hutangnya ketika pewaris masih hidup. 5
Istilah hukum kewarisan Islam lebih tepat dari pada hukum waris Islam. Sebab istilah hukum kewarisan Islam merupakan istilah baku yang digunakan dalam naskah akademik dan istilah  tersebut  telah  dipopulerkan  oleh  Hazairin  dengan  gagasannya  membuat  Rancangan Undang-Undang Hukum Kewarisan Nasional Republik Indonesia (RUU HKN RI).
Istilah waris bisa  berarti  si  pewaris,  ahli  waris,  bahkan  harta  warisan.  Dalam  KHI sendiri menggunakan hukum kewarisan. Pasal-pasal yang dirumuskan dalam KHI khususnya dalam Buku II tentang kewarisan, sesungguhnya lebih maju dari pada rumusan yang terdapat dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan.  Berbeda  dengan  hukum keluarga,  maka  KHI  telah  mengakomodasi  sosio  kultural  masyarakat  Indonesia,  seperti terlihat  dalam  rumusan  ahli  waris  pengganti  (Pasal  185) 6 dan  proses islah atau  perdamaian diantara ahli waris (Pasal 183). 7
Sumber  utama  dari  semua  hukum  Islam  adalah  Al-Qur’an,  hadis,  ijtima’  dan  qiyas. Hukum  kewarisan  Islam  memiliki  sumber-sumber  hukum  yang  menjadi  dalil  atau  dasar sebagai  penguat  hukum  kewarisan  tersebut  yang  bersumber  dalam  Al-Qur’an  atau  hadis- hadis nabi baik bersifat perkataan ( qaul ), perbuatan ( fi’lu ), pengakuan ( taqriru ) nabi.
Adapun  ayat  yang  mengatur  hukum  kewarisan  Islam  dalam  Al-Qur’an  adalah  surat An-Nisa’ ayat 7:
Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa’ ayat 7 :
Yang artinya :
Untuk  anak  laki-laki  dan  anak  perempuan  ada  bagian  masing-masing  atas  harta warisan  orang  tuanya  dan  kerabatnya,  sedikit  atau  banyaknya  sesuai  menurut ketentuan yang telah ditetapkan. (QS. An-Nisa’ : 7)
Ayat tersebut diturunkan karena pada masa jahiliyyah harta warisan hanya diberikan pada orang-orang kuat dan yang ikut berperang. Sedangkan orang-orang yang lemah seperti wanita dan anak-anak tidak mendapatkan bagian sama sekali.
5 Masjfuk Zuhdi, Studi Islam , Jilid III, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 1993, hlm. 57.
6 Pasal  185  KHI  adalah:“bagian  ahli  waris  penganti  tidak  boleh  melebihi  dari bagian  ahli  waris  yang sederajat dengan yang diganti”.
7 Pasal  183  KHI  adalah:“Para  ahli  waris  dapat  bersepakat  melakukan  perdamaian  dalam  pembagian harta warisa, setelah masing-masing menyadari bagiannya”.
Dalam  satu  riwayat  dikemukakan  bahwa  kebiasaan  kaum  jahiliyyah  tidak memberikan  harta  waris  kepada  anak  wanitanya  dan  anak  laki-laki  yang  belum  dewasa. Ketika seorang anshar bernama Aus bin Tsabit meninggal dan meninggalkan dua orang putri serta  seorang  anak  laki-laki  yang  masih  kecil,  datanglah  dua  orang  dewasa  anak  paman mereka,  yaitu  khalid  dan  arfathah  yang  menjadi  ashabah.  Mereka  mengambil  semua  harta peninggalan  aus  bin  tsabit.  Isteri  aus  bin  tsabit  menghadap  Rasulullah  SAW  mengadukan kejadian tersebut, Rasulullah SAW menjawab: saya tidak tahu harus berkata”, Maka turunlah wahyu Allah tersebut di atas, sebagai penjelasan bagaimana hukum waris dalam Islam.
Hukum kewarisan juga ada yang bersumber dari hadis :
Yang artinya :
Dari  Ibn  Abas  Ra,  Nabi  SAW  beliau  bersabda  :  “Berikanlah  warisan  itu  kepada orang-orang yang berhak menerimanya, sedangkan sisanya kepada (ahli waris) laki- laki yang paling berhak (menerimanya).” (Muttafaq ‘Alaih). 8
Dalam  Islam,  semua  hak  kewarisan  telah  diatur  dengan  sangat  jelas  di  dalam  kitab atau buku fiqih mawaris yaitu ilmu yang mempelajari siapa saja yang berstatus sebagai ahli waris dengan sebab meninggalnya seseorang kerabatnya, dan orang-orang yang tidak berhak sebagai ahli waris, orang yang ditutup hak kewarisannnya. 9
Akan  tetapi  fakta  yang  terjadi  sekarang  masih  ada  sebagian  masyarakat  yang  masih enggang  ataupun  malas  melaksanakan  kewarisan  Islam  dengan  memperlambat  pelaksanaan pembagian  harta  warisan,  membagi  setengah-setengah,  bahkan  sampai  memperjual- belikannya  tanpa  meminta  izin  kepada  ahli  waris  yang  lain  dengan  alasan  yang  bermacam- macam sedangkan mereka mempergunakan harta tersebut untuk digunakan bagi kepentingan dirinya  ataupun  orang  lain.  Padahal  Allah  SWT  telah  mengancam  orang-orang  yang melakukan demikian. Berdasarkan surat An-Nisa, ayat 14 :
Yang artinya :
Dan  barangsiapa  yang  mendurhakai  Allah  dan  rasul-Nya  dan  melanggar  ketentuan- ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan. (QS. An-Nisa’ : 14)
Ayat  tersebut  menjelaskan  bahwa  orang-orang  yang  melawan  ketentuan  yang  telah ditetapkan  oleh  Allah  dan  Rasul-Nya  merupakan  orang  yang  telah  mendurhakai  Allah  dan
8 Ibid , hlm. 339.
9 Ukhrowiyatunnisa,  Tinjauan  Hukum  Islam  Tentang  Penjualan  Harta  Waris  Yang  Belum  Dibagikan (Studi  di  Desa  Telagasari  Kecamatan  Cikupa  Kabupaten  Tanggerang), Jurnal  Hukum  Perdata  Islam ,  Volume 20, Nomor 2, Juli-Desember 2019, hlm. 360.
Rasul.  Dalam  hal  ini  Allah  mengancam  orang  tersebut  dengan  memasukkan  ke  dalam  api neraka,  dan  dengan  siksa  yang  menghinakan.  Akan  tetapi  masih  banyak  orang-orang  yang menunda dalam membagikan harta warisan.
Padahal  salah  satu  prinsip  dalam  kewarisan  adalah ijbari ,  dimana  peralihan  harta warisan  kepada  ahli  warisnya  dari  harta  seseorang  yang  telah  meninggal  berlaku  dengan sendirinya  menurut  kehendak  Allah  tanpa  tergantung  kepada  kehendak  pewaris  atau permintaan dari ahli warisnya.
Ketentuan  asas ijbari ini  dapat  dilihat  antara  lain  dalam  ketentuan  Al-Qur’an  surat An-Nisa’  ayat  7  yang  menjelaskan  bahwa:  “bagi  seorang  laki-laki  maupun  perempuan  ada nasab dari harta peninggalan orang tuanya atau dari karib kerabatnya”. Kata nasab dalam ayat tersebut di atas berarti saham, bagian atau jatah dari harta peninggalan sipewaris. Dalam hal hukum waris berarti terjadinya peralihan harta seseorang yang telah meninggal kepada yang masih  hidup  terjadi  dengan  sendirinya.  Artinya  tanpa  adanya  perbuatan  hukum  atau pernyataan  kehendak  dari  pewaris.  Dengan  perkataan  lain  adanya  kematian  pewaris  secara otomatis hartanya beralih kepada ahli warisnya. 10
Apabila sebagian dari pada ahli waris ada yang menolak untuk melakukan pembagian harta  warisan,  maka  boleh  bagi  ahli  waris  yang  lain  untuk  mengajukan  gugatan  kepada peradilan agama untuk dilakukan pembagian harta warisan. Pasal 188 KHI menyebutkan Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli  waris  yang  lain  untuk  melakukan  pembagian  harta  warisan.  Apabila  ada  di  antara  ahli waris  yang  tidak  menyetujui  permintaan  itu,  maka  yang  bersangkutan  dapat  mengajukan gugatan melalui pengadilan agama untuk dilakukan pembagian harta warisan.
Namun  kenyataannya  masih  banyak  yang  belum  melaksanakan  kewarisan  sesuai dengan  yang  disyari’atkan  oleh  agama.  Penggunaan  harta  waris  yang  belum  dibagikan merupakan  dampak  dari  penundaan  pembagiaan  harta  waris,  hal  ini  juga  terjadi  karena adanya hal yang harus terpenuhi, sehingga ahli waris harus menggunakan harta warisan yang pada harta warisan tersebut belum dibagikan.
Penundaan  harta  warisan  juga  menimbulkan  dampak  yang  buruk  pada    komposisi bagian  yang  diterima  bahkan  dikemudian  hari  hal  ini  akan  menjadi  konflik  disebagian keluarga yang memperjual-belikan harta warisan tanpa sepengetahuan ahli waris.
Salah  satu  masalah  yang  terjadi  sekarang,  banyak  ahli  waris  yang  menjual  harta warisan untuk kepentingan pribadinya tanpa diketahui oleh ahli waris yang lain, seperti kasus
10 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam , Jakarta, kencana, 2014, hlm. 8.
yang akan diteliti di Mahkamah Syar’iyah Sigli. Hal ini bertentangan dengan undang-undang yang tidak boleh melakukan jual beli tanpa persetujuan dari ahli waris yang lain.
Firman Allah surat Al-Baqarah ayat 188 :
Yang artinya :
Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dengan  jalan  yang  bathil  dan  (janganlah)  kamu  membawa  (urusan)  harta  itu  kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahuinya. (QS Al-Baqarah: 188).
Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) juga dijelaskan, jika ada  seorang  ahli  waris  yang  menjual  harta  warisan  secara  pribadi  atau  tanpa  pengetahuan yang  lain,  maka  dianggap  batal.  Hal  ini  telah  dijelaskan  dalam  KUHPerdata  Pasal  1471. 11 Apabila ada sebagian ahli waris yang menjual harta warisan tanpa sepengetahuan ahli waris yang lain, penjualan tersebut dianggap batal secara hukum. Dan bagi ahli waris yang merasa haknya  dilanggar  karena  harta  warisan  mereka  dikuasai  oleh  ahli  waris  lainnya  dapat mengajukan gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. 12
Dalam  hal  perbuatan  seseorang  menguasai  hak  warisan  merupakan  perbuatan  yang melanggar hak subjektif para ahli waris, dan ini juga perbuatan melawan hukum. Hal ini juga didukung  dengan  adanya  Pasal  834  KUHPerdata. 13 Dengan  memberikan  kebebasan  hak kepada ahli waris untuk mengajukan gugatan untuk memperjuangkan hak warisnya terhadap orang-orang yang menguasai seluruh ataupun sebagian harta peninggalan tersebut.
Jual beli harta warisan dianggap batal secara hukum apabila seseorang menjual harta warisan  tersebut  tanpa  sepengetahuan  ahli  waris  yang  lain,  atau  dapat  dikatakan  penjualan tersebut  dianggap  tidak  pernah  terjadi  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  1471  KUHPerdata. 14 Karena  pada  dasarnya  harta  tersebut  adalah  harta  masing-masing  ahli  waris,  seandainya
11 Pasal 1471 KUHPerdata adalah :“Jual beli atas barang orang lain adalah batal dan dapat memberikan dasar  kepada  pembeli  untuk  menuntut  pengantian  biaya  kerugian  dan  bunga,  jika  ia  tidak  mengetahui  bahwa barang itu kepunyaan orang lain”.
12 Pasal  1365  KUHPerdata  adalah  :“tiap  perbuatan  yang  melanggar  hukum  dan  membawa  kerugian kepada  orang  lain,  mewajibkan  orang  yang  menimbulkan  kerugian  itu  karena  kesalahannya  untuk  menganti kerugian tersebut.”
13 Pasal  834  KUHPerdata  adalah:  “Ahli  waris  berhak  mengajukan  gugatan  untuk  memperoleh warisannya  terhadap semua orang yang memegang bezit atas seluruh atau sebagian warisan itu dengan alas hak ataupun tanpa alas hak, demikian pula terhadap mereka yang dengan licik telah menghentikan bezitnya.”
14 Pasal 1471 KUHPerdata adalah: “Jual beli atas barang orang lain adalah batal dan dapat memberikan dasar kepada pembeli untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga, jika ia tidak mengetahui bahwa barang itu kepunyaan orang lain.”
seseorang  melakukan  jual  beli  harta  tersebut,  berarti  telah  melakukan  penjualan  harta  milik orang lain tanpa sepengetahuannya.
Warisan yang belum dibagi tidak sah untuk diperjual belikan, alasannya adalah karena dalam  warisan  tersebut  masih  terdapat  hak  ahli  waris  yang  lain  dan  belum  jelas  siapakah pemilik  barang  tersebut.  Dalam  rukun  jual  beli  dijelaskan,  persyaratan  untuk  penjual  dan pembeli  dalam  melaksanakan  transaksi  diantaranya  yaitu  menerangkan  bahwa  penjual  yang menjual barang tersebut adalah pemilik asli atau pemilik mutlak dari barang yang akan dijual tersebut. Namun, apabila semua ahli waris sepakat atau menyetujui menjual belikan warisan yang  belum  dibagi,  maka  jual  beli  warisan  tersebut  menjadi  sah  untuk  dilakukan  jual  beli. Sedangkan apabila jual beli dilakukan tanpa sepengetahuan atau persetujuan ahli waris yang lain, maka jual beli tersebut dianggap tidak sah, karena dalam warisan tersebut masih terdapat hak dari pada ahli waris yang lainnya. 15
Apabila  salah  seorang  dari  pada  ahli  waris  yang  ingin  menjual  harta  warisan  yang belum  dibagikan,  maka  harus  mendapatkan  persetujuan  dari    semua  ahli  waris  yang  lain sebagai  pihak  yang  berhak  mendapatkan  harta  warisan.  Karena  harta  warisan  yang  belum dibagi    merupakan  harta  milik  bersama,  maka  semua  ahli  waris  yang  berhak  mendapatkan harta warisan tersebut juga berhak terhadap warisan tersebut.
Adapun  putusan  kasus  yang  akan  penulis  analisis  adalah  putusan  Nomor 49/Pdt.G/2020/MS.Sgi,  bahwa  pada  tahun  1994  Djoened  Ma’oen  bin  Ma’oen  menikahi Fatimah  Haji  Kadir  binti  Haji  Kadir,  dan  mereka  dikaruniai  6  anak,  5  laki-laki  dan  1 perempuan. Tanggal 24 juni 2001 Djoened meninggal dunia dengan meninggalkan beberapa ahli  waris.  Dan  pada  tanggal  03  september  2017  Fatimah  Haji  Kadir  meninggal  dunia. Almarhum  Djoened  dan  Fatimah  meninggalkan  harta  warisanya  yang  belum  difaraidkan kepada  ahli  warisnya,  antara  lain;  1  petak  tanah  tebat  kolam  ikan,  1  petak  tanah  kebun cengkeh, 1 petak tanah sawah, dan 2 petak tanah kios. Kemudian pada tahun 2018, sebagian harta  peninggalan  warisan  1  petak  tanah  kolam  ikan  telah  dijual  oleh  3  orang  ahli  waris terhadap sebagian harta warisan tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari ahli waris lainnya, bahkan mereka melakukannya sampai dua kali. Hal ini menyebabkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh sebagian dari pada ahli waris merupakan perbuatan yang melawan hukum.
Berdasarkan  latar  belakang  yang  dikemukakan  di  atas,  maka  penulis  tertarik  untuk melakukan penelitian kasus lebih lanjut yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Jual Beli
15 Maulana  Rialzi,  Analisis  Kasus  Tentang  Jual  Beli  Tanah  Warisan  Yang  Belum  Dibagi,  (Studi Putusan Mahkamah Syar’iyah Sigli Nomor: 291/PDT-G/2013/MS-SGI) , Jurnal Fakultas Hukum , Volume  XII, 2016, hlm, 6.
Tanah  Warisan  Tanpa  Izin  Ahli  Waris  Menurut  Hukum  Islam  (Studi  Kasus  di  Mahkamah Syar’iyah Sigli)”

## B. METODE PENELITIAN
Jenis Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan  prosedur  penelitian  yang  menghasilkan  data  deskriptif  berupa  kata-kata  tertulis atau tulisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dan berupaya untuk mencari makna. penulis  akan  memperdalam  analisa  suatu  kasus  yang  mengenai  tentang  jual  beli  tanah warisan  yang  dilakukan  tanpa  izin  ahli  waris  yang  lain.  Penelitian  kualitatif  merupakan metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu  masalah  dari  pada  melihat  permasalahan  untuk  penelitian  generalisasi.  Metode penelitian  ini  menggunakan  teknik  analisis  mendalam  ( in-depth  analysis ),  yaitu  mengkaji masalah secara kasus perkasus karena metodologi kulitatif yakin bahwa sifat suatu masalah satu akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya. 16
Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  adalah  pendekatan  yuridis  normatif,  yaitu suatu pendekatan masalah dengan jalan menelaah dan mengkaji suatu peraturan perundang- undangan  yang  berlaku  dan  berkompeten  untuk  digunakan  sebagai  dasar  dalam  melakukan pemecahan  masalah,  sehingga  langkah-langkah  dalam  penelitian  ini  menggunakan  logika yuridis. 17
Dalam penelitian mengenai analisis terhadap penetapan pengadilan dalam  proses jual beli  tanah  warisan  tanpa  izin  ahli  waris  penelitian  menggunakan  tipe  penelitian  yuridis normatif. Hal ini disebabkan penelitian hukum ini bertujuan untuk meneliti  mengenai asas- asas  hukum,  asas-asas  hukum  tersebut  merupakan  kecenderungan-kecenderungan  yang memberikan suatu penilaian terhadap hukum, yang artinya  memberikan suatu penilaian yang bersifat  etis.  Penelitian  ini  adalah  penelitian  kepustakaan  ( Library  research )  yaitu  dengan menelaah  dan  mempelajari  tulisan-tulisan  yang  berkaitan  jual  beli  tanah  warisan  tanpa  izin ahli waris yang lain, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan penjualan tanah warisan. Namun jika  diperlukan,  akan  ditambahkan  interview  (wawancara)  dengan  narasumber  terhadap masalah yang diteliti untuk menyempurnakan studi kepustakaan.
16 Purwanto, Metodologi Penelitian Kuantitatif Untuk Psikologi dan Pendidikan , Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010,  hlm. 3.
17 Petrus Dibyo Yuwono, Penetapan Pengadilan Dalam Proses Pelaksanaan Jual  Beli Hak  Milik Atas Tanah  Warisan  (Studi  Kasus  Penetapan  Nomor  729/PDT.P/2003/PN.SBY  Oleh  Pengadilan  Negeri  Surabaya), Tesis Fakultas Hukum (Kenotariatan), Universitas Diponegoro Semarang, 2009, hlm 26.

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Maka  dalam  hal  ini  teori  yang  akan  digunakan  adalah  teori  keadilan,  teori kewenangan  hakim,  dan  teori  kepastian  hukum.  Karena  penelitian  ini    menjelaskan bagaimana hukum dapat mengatur penjualan harta warisan sehingga penjualan harta warisan tersebut tidak menimbulkan sengketa.
1. Teori Keadilan
Menurut  Plato,  Keadilan  merupakan  suatu  prilaku  adil,  dengan  cara  menempatkan sesuatu pada tempatnya atau sesuai dengan porsinya, adil itu tidak harus merata berlaku bagi semua  orang  akan  tetapi  sifatnya  sangat  subjektif. 18 Masalah  keadilan  hukum  tidak  hanya berkaitan  dengan  isi  yang  terkandung  dalam  hukum  dan  juga  penerapannya,  akan  tetapi prilaku  para  penegak  hukum  dalam  memutuskan  suatu  perkara  di  pengadilan  juga  sangat berpengaruh bagi keadilan hukum. Karena sebuah putusan harus diambil berdasarkan hukum, kebenaran dan keadilan.
Hakim  juga  wajib  membuat  pertimbangan-pertimbangan  hukum  yang  diperlukan untuk  memutus  sebuah  perkara,  agar  di  dalam  putusannya  memiliki  rasa  keadilan  bagi menyeluruh. Maka dalam hal ini seorang hakim wajib menggali nilai-nilai dan rasa keadilan yang  hidup  dalam  masyarakat,  sebagaimana  ditegaskan  dalam  Pasal  5  Undang-Undang Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  yaitu  “Hakim  dan  hakim  konstitusi wajib  menggali,  mengikuti,  dan  memahami  nilai-nilai  hukum  dan  rasa  keadilan  yang  hidup dalam masyarakat”
Peradilan Agama merupakan salah satu badan peradilan  pelaku kekuasaan kehakiman untuk  penyelenggaraan  penegakan  hukum  dan  keadilan  bagi  masyarakat  yang  mencari keadilan  dalam  perkara  tertentu  antara  orang-orang  beragam  Islam  di  bidang  kewarisan, wasiat, hibah, waqaf, zakat, infaq, sedekah, dan ekonomi syariah. 19
Teori keadilan adalah teori yang harus ada dalam setiap putusan yang dihasilkan dari pengadilan,  termasuk  putusan  pengadilan  Mahkamah  Syar’iyah  sigli.  Karena  pada  dasarnya pengadilan  merupakan  tempat  untuk  mengayomi  harapan  dan  keinginan  masyarakat,  dalam hal ini putusan pengadilan sangat menentukan prilaku adil seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara dan juga menjadi cerminan bagi masyarakat terhadap sebuah pengadilan.
2. Teori Kewenangan Hakim
18 HM.  Agus  Santoso, Hukum,  Moral  dan  Keadilan,  Sebuah  Filasafat  Kajian  Hukum ,  Jakarta, Kencana, 2012, hlm. 87.
19 Zainal Arifin Hoesein, Kekuasaan Kehakiman di Indonesia , Yogyakarta, Imperium, 2013, hlm. 230.
Selain  teori  keadilan,  juga  digunakan  teori  kewenangan.  Wewenang  adalah  sesuatu kekuatan  untuk  memerintahkan  orang  lain  untuk  melakukan  atau  meninggalkan  sesuatu. 20 Hakim  adalah  orang  yang  diberi  wewenang  oleh  undang-undang  untuk  mengadili. 21 Dalam Pasal  1  ayat  (5)  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009,  dalam  pasal  tersebut  dijelaskan bahwa:
“ Hakim  adalah  hakim  pada  Mahkamah  Agung  dan  hakim  badan  peradilan  yang berada  di  bawahnya  dalam  lingkungan  peradilan  umum,  lingkungan  peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata uasaha Negara, dan hakim pada peradilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut .”
Kewenangan  hakim  juga  harus  diaktualisasikan  secara  proposional  dalam  rangka menegakkan  hukum,  kebenaran  dan  keadilan  harus  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan maupun kode etik, serta memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat.
Pengadilan  agama  mempunyai  wewenang  untuk  mencari  ataupun  memutuskan masalah perdata seperti masalah: tanah warisan, karena persoalan hukum yang terkait dengan hukum  Islam  harus  diselesaikan  melalui  proses  peradilan  agama.  Sebagaimana  yang dijelaskan berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
Mahkamah  Syar’iyah  merupakan  pengembangan  dari  peradilan  agama  yang diresmikan pada tanggal 1 Muharram 1424 atau 4 Maret 2003 sesuai dengan Undang-Undang Nomor  18  Tahun  2001  tentang  Otonomi  Khusus  Bagi  Provinsi  Daerah  Istimewa  Aceh Sebagai  Provinsi  Nangroe  Aceh  Darussalam,  Kepres  Nomor  11  Tahun  2003  tentang Mahkamah  Syar’iyah  dan  Mahkamah  Syar’iyah  Provinsi  di  Provinsi  Nanggroe  Aceh Darussalam, dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan  Syariat  Islam.  Salah  satu  wewenang  yang  harus  dilakukan  oleh  Mahkamah Syar’iyah  adalah  menyelesaikan  masalah  kewarisan,  maka  dalam  hal  ini  hakim  mempunyai kewenangan terhadap masalah kewarisan.
3. Teori Kepastian Hukum
Teori  selanjutnya  yang  digunakan    adalah  teori  kepastian  hukum.  Menurut  Utrecht, kepastian  hukum  mengandung  dua  pengertian,  yaitu  pertama,  adanya  aturan  yang  bersifat umum  yang  membuat  setiap  orang  mengetahui  perbuatan  apa  yang  boleh  atau  tidak  boleh dilakukan,  dan  kedua,  berupa  keamanan  hukum  bagi  individu  terhadap  kesewenangan
20 Baldric Siregar, et, al , Akutansi Biaya , Jakarta, Selamba Empat, 2007, hlm. 7. 21 Pasal  1  ayat  (8)  KUHAP  adalah:  Hakim  adalah  penjabat peradilan  Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.
pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. 22
Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung tiga nilai indentitas, yaitu :
1. Asas  kepastian  hukum  ( rechtmatigheid ).  Asas  ini  meninjau  hukum  dari  segi  sudut yuridis;
2. Asas  keadilan  hukum  ( gerectigheit ).  Asas  ini  meninjau  hukum  dari  segi  filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan;
3. Asas kemanfaatan hukum ( zwechmatigheid atau doelmatigheid atau utility ) 23
Asas kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran  pemikiran  positivistis  hukum,  yang  cenderung  melihat  sebagai  suatu  yang  otonom, yang mandiri, karena bagi penganut aliran ini, hukum adalah aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan  hukum  tidak  lain  dari  sekedar  menjamin  terwujudnya  kepastian  hukum.  Kepastian hukum  itu di wujudkan oleh hukum yang bersifat hanya membuat suatu hukum yang bersifat umum.  Sifat  umum  dari  aturan-aturan  hukum  membuktikan  bahwa  hukum  bukan  hanya bertujuan  untuk  mewujudkan  keadilan  atau  kemanfaatan  hukum,  melainkan  semata-mata untuk kepastian hukum. 24
Teori  kepastian  hukum  adalah  salah  satu  penganut  aliran positivisme yang  melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom atau hukum dalam bentuk peraturan tertulis, maksudnya adalah  karena  hukum  otonom,  sehingga  hukum  itu  semata-mata  untuk  kepastian  hukum dalam melegalkan kepastian hak dan kewajiban seseorang.
Semua  permasalahan  hukum  termasuk  juga  sengketa  warisan  yang  dijual  tanpa  izin dari ahli waris yang lain, peran hakim untuk menyelesaikan permasalahan ini sangat penting dengan  menciptakan  kepastian  hukum  dan  memberikan  rasa  keadilan  bagi  para  pihak  yang berperkara  (ahli waris yang lain).

## 1. Pengertian Waris
Dalam  pengertian  bahasa,  kata  waris  berasal  dari  bahasa  Arab  yang  berarti mempusakai.  Adapun  secara  terminologi,  waris  diartikan  sebagai  ketentuan  tentang pembagian  harta  pusaka,  orang  yang  berhak  menerima  waris  serta  jumlahnya.  Istilah  waris sama  dengan fara’id yang  berarti  kadar  atau  bagian.    Kata  kewarisan  digunakan  sebagai istilah  hukum  yang  baku,  dengan  mengambil  kata  asal,  waris  dengan  ditambahi  awalan  ke dan akhiran an. Penggunaan kata hukum di awal kata tersebut, mengandung arti seperangkat
22 Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum , Bandung, Citra Aditya, 1999, hlm. 23.
23 Theo Huijbers, Filasafat Hukum Dalam Lintas Sejarah, Yogyakarta, Kanisius, 2007, hlm. 163.
24 Achmad  Ali, Menguak  Tabir  Hukum ( Suatu  Kajian  Filosofis  dan  Sosiologi ),  Jakarta,  Gunung Agung, 2002, hlm. 82.
aturan yang mengikat, dan penggunaan kata  Islam di belakang mengandung arti dasar yang menjadi rujukan .
Adapun  penggunaan  kata  mawaris  lebih  melihat  kepada  yang  menjadi  objek  dari hukum ini, yaitu harta yang beralih kepada ahli waris yang masih hidup. Sebab, kata mawaris merupakan  bentuk  plural  dari  kata miiraats yang  berarti mauruts atau  harta  yang  diwarisi. Dengan demikian, arti kata waris yang digunakan dalam beberapa kitab merujuk kepada yang menerima  harta  warisan  itu,  karena  kata  waris  artinya  seorang  pewaris  (ahli  waris), sedangkan  orang  yang  meninggalkan  harta  disebut muwarits . 25 Hukum  waris  mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan dari pewaris serta menentukan siapa saja  yang  berhak  mendapatkan  warisan  baik  dari  segi  ahli  waris  maupun  hak  milik  dari pewaris. 26 Kewajiban  pelaksanaan  hukum  waris  sesuai  dengan  ketentuan  Islam  merupakan keharusan yang dilaksanakan secepatnya sehingga tidak terjadi perselisihan yang berlarut dan hubungan baik dalam keluarga terjaga dengan baik. 27

## 2. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam
Pemindahan  harta  kekayaan  seseorang  pewaris  kepada  ahli  warisnya,  hendaklah memenuhi asas-asas kewarisan sebagai berikut : 28

## 1. Asas Ketauhidan
Asas  ketauhidan  yang  dimaksud  disini  adalah  asas  atau  prinsip  ketuhanan  yang didasarkan  pada  pandangan  bahwa  pembagian  waris  akan  dilaksanakan  berdasarkan ketentuan  hukum  yang  berasal  dari  Allah  sebagai  tuhan  manusia.  Hukum  yang  ditetapkan oleh  Allah  dalam  Al-Qur’an  dan  juga  dalam  Sunnah  Rasulullah  menjadi  pedoman  untuk dibaginya warisan.
2. Asas  Bilateral
Asas bilateral dalam kewarisan Islam mengandung arti bahwa warisan beralih kepada atau melalui dua arah. Hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah  pihak  garis  kerabatnya  baik  garis  kerabat  keturunan  laki-laki  maupun  garis  kerabat golongan  perempuan.  Yang  dimaksud  dengan  asas  bilateral  dalam  hukum  kewarisan  Islam adalah  seseorang  menerima  hak  kewarisan  bersumber  dari  kedua  belah  pihak  kerabat,  yaitu garis keturunan perempuan maupun keturunan laki-laki.
25 Azyumardi Azra, Ensiklopedi Islam , Jakarta, PT. Ichtiar Baru, 2005, hlm. 260.
26 Ahmad  Nidal,  ”Budaya  Pembagian  Harta  Warisan  dalam  Masyarakat  di  Pidie”, Suloh:  Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh , Vol. 10, No. 2, 2022, pp.399-412.
27 Ahmad  Nidal  et.  al,  ” Analisis  Yuridis  terhadap  Efektivitas  Pembagian  Harta  Warisan  menurut Hukum Islam (Studi terhadap Budaya Hukum Masyarakat di Kabupaten Pidie) ”, Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh , Vol. 9, No. 2, 2021, pp.74-92.
28 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam , Jakarta, Kencana, 2014, hlm. 19.

## 3. Asas Ijbari
Dalam  hal  hukum  waris  berarti  terjadinya  peralihan  harta  seseorang  yang  telah meninggal  kepada  yang  masih  hidup  terjadi  dengan  sendirinya.  Artinya  tanpa  adanya perbuatan  hukum  atau  pernyataan  kehendak  dari  pewaris.  Dengan  perkataan  lain  adanya kematian pewaris secara otomatis hartanya beralih kepada ahli warisnya. 29

## 4. Asas Waratsa
Kata waratsa sering disebut dalam Al-Qur’an yang mengandung pengertian peralihan harta setelah kematian. Asas waratsa ini menyatakan, bahwa kewarisan itu hanya ada kalau ada  yang  meninggal  dunia.  Harta  seseorang  tidak  dapat  beralih  kepada  orang  lain  sebagai harta warisan selama orang yang mempunyai harta tersebut masih hidup.

## 5. Asas Tsuluts Al-Mal
Asas ini menyatakan, bahwa wasiat tidak boleh melebihi sepertiga dari jumlah harta waris, selain ketentuan tersebut juga dipersyaratkan untuk sahnya wasiat bila telah disepakati oleh para ahli waris.

## 6. Asas Keadilan dan Berimbang
Asas  ini  menyatakan  bahwa  harus  senantiasa  terdapat  keseimbangan  antara  hak  dan kewajiban,  antara  hak  yang  diperoleh  seseorang  dengan  kewajiban  yang  harus  ditunaikan. Dalam  hukum  Islam,  harta  waris  yang  diterima  oleh  ahli  waris  masing-masing  pada hakikatnya adalah kelanjutan tanggung jawab pewaris terhadap keluarganya. Oleh sebab itu, bagian yang diterima oleh masing-masing waris harus seimbang dengan pembedaan tanggung jawab masing-masing ahli waris terhadap keluarganya.
7. Asas Indivudal
Dalam  asas  ini  dijelaskan,  bahwa  masing-masing  ahli  waris  menerima  bagiannya secara tersendiri, tanpa terikat dengan ahli waris yang lain. Asas ini menyatakan bahwa harta waris  dapat  dibagikan  kepada  ahli  waris  untuk  dimiliki  secara  individu-individu (perorangan), bukan kelompok ahli waris, dan bukan pula kelompok suku atau keluarga.

## 3. Sistem Kewarisan Dalam Hukum Islam
Sistem  kewarisan  dalam  hukum  Islam  adalah  sistem  hukum  waris  yang pelaksanaan dan  penyelesaian  harta  warisan  itu  apabila  pewaris  sudah  wafat.  Apabila  seseorang meninggal  dunia  dan  meninggalkan  harta  kekayaan  berarti  ada  harta  warisan  yang  harus dibagikan  kepada  para  ahli  waris  wanita  maupun  pria  yang  masih  hidup.  Ahli  waris  yang mendapat harta warisan adalah sebagai berikut:
29 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam ,  Jakarta, Kencana, 2014, hlm. 8.
1. Menurut  garis  bapak-anak  (ke  bawah),  ialah  juga  anak  perempuan,  anak  perempuan dari anak laki-laki;
2. Menurut  garis  anak-bapak  (ke  atas),  ialah  bapak,  ibu,  kakek  dari  pihak  bapak  dan nenek perempuan dari pihak bapak maupun ibu;
3. Menurut  garis  saudara  (ke  samping),  ialah  saudara  kandung,  saudara  tiri  dari  pihak bapak, saudara tiri dari pihak ibu.
4. Sebab-Sebab Hubungan Kewarisan dan Penghalannya
Dalam fiqh Islam,  ada  beberapa  hal  yang  menyebabkan  dapat  terjadinya  saling mewarisi, yaitu :
1. Karena hubungan darah;
2. Pernikahan;
3. Kesamaan agama antara pewaris dan ahli waris. Adapun sebab-sebab terhalangnya terjadi kewarisan, yaitu :
1. Hamba sahaya;
2. Pembunuhan;
3. Perbedaan agama.
Pembagian  harta  warisan  merupakan  suatu  kemestian  ( Infaq  Ijbary )  dalam  agama Islam.  Penetapan  dan  pembagian  warisan  yang  telah  tercantum  dalam  Al-Qur’an  dan  Hadis tidak  boleh  ditentang  ataupun  ditolak  oleh  ahli  waris  yang  berhak  menerimanya,  sebelum dilakukan pembagian warisan.
Setelah  pembagian  harta  warisan  dilakukan  sesuai  yang  telah  ditetapkan  dalam  Al- Qur’an  dan  Hadis,  dan  para  ahli  waris  sudah  mengetahui  dengan  jelas  bagian  warisannya masing-masing, barulah para ahli waris dapat menggunakan harta warisan kepada yang lain, atau  kepentingannya  masing-masing.  Apabila  harta  tersebut  belum  jelas  atau  belum dibagikan, dengan kata lain belum dimiliki oleh setiap ahli waris, maka  harta tersebut tidak bisa digunakan oleh setiap ahli waris, dan juga belum bisa diperjual belikan oleh setiap ahli waris.
Peranan  pengadilan  agama  merupakan  yang  berkaitan  dengan  kedudukan,  tugas pokok, fungsi, serta kiprahnya dalam tata hukum di Indonesia. Peran pengadilan agama juga tidak  lepas  dari  pada  tugas  dan  wewenang  seperti  memeriksa,  memutuskan,  dan menyelesaikan  perkara-perkara  di  tingkat  pertama  antara  orang-orang  yang  beragama  Islam di bidang :
1. Perkawinan;
2. Kewarisan, wasiat, dan hibah yangdilakukan berdasarkan hukum Islam;
3. Wakaf dan sedekah.
Pembahasan kewenangan Pengadilan Agama tidak terlepas dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  yang  berbunyi  “Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini” 30
Peran  hakim  di  dalam  Pengadilan  Agama  dan  sistem  tata  hukum  yang  ada  di Indonesia  berkedudukan  sebagai  penjabat  kekuasaan  kehakiman.  Maksud  dari  kedudukan tersebut adalah hakim merupakan penjabat peradilan yang diberi wewenang untuk mengadili menurut  undang-undang.  Oleh  karena  itu,  istilah  pejabat  yang  disandangkan  membawa konsekuensi  yang  berat  karena  kewenangan  dan  tanggung  jawabnya  merupakan  rangkaian tugas  dan  tanggung  jawab  dalam  penegakan  dan  untuk  mencari  keadilan  hukum  bagi masyarakat.
Sehubungan  dengan  hal  di  atas,  maka  tugas  hakim  dalam  menegakkan  hukum  dan keadilan  di  dalam  masyarakat  adalah  berat  dan  mempunyai  kedudukan  mulia.  Dikatakan berat,  karena  hakim  sebagai  manusia  biasa,  tentunya  tidak  terlepas  dari  segala  kekurangan, kelebihan, dan kesilapan disaat memutuskan suatu perkara yang diharapkan oleh masyarakat mempunyai  keadilan  bagi  semuanya.  Maka  untuk  mencapai  daya  guna  dan  hasil  dari pelaksanaan  tugas  penegakan  hukum  dan  keadilan  yang  dilakukan  oleh  hakim,  maka diperlukan  adanya  pembinaan  dan  pengawasan  yang  memadai  bagi  seorang  hakim. Pembinaan  dan  pengawasan  yang  dimaksud  menurut  tata  hukum  yang  ada  di  Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia. 31

## 5. Jual Beli
Menurut  KUHPerdata,  jual  beli  adalah  suatu  perjanjian  antara  pihak  yang  satu (penjual)  Mengikat  dirinya  untuk  menyerahkan  semua  hak  milik  atas  suatu  benda  kepada pihak  lain  (pembeli)  dengan  membayar  harga  yang  telah  dijanjikan  sesuai  pasal  1457 KUHPerdata. 32 Menurut  peraturan  pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang  pendaftaran tanah  perjanjian  jual  beli  harus  dibuat  dalam  bentuk  akta  otentik  dihadapan  penjabat  yang berwewenang, karena pengalihan tanah dari pemilik kepada pembeli harus menyertai dengan penyerahan  yuridis,  penyerahan  yang  harus  memenuhi  formalitas  undang-undang,  meliputi
30 Aden Rosadi, Peradilan Agama di Indonesia , Bandung, Remaja Rosdakarya, 2015, hlm. 160.
31 Taufik Hamami, Peradilan Agama dalam Reformasi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia , Jakarta, Tatanusa, 2013, hlm. 125.
32 Pasal 1457 KUHPerdata adalah: “Jual beli adalah suatu perstujuan dengan pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan”.
terpenuhinya syarat, dilakukan dengan prosedur yang telah ditetapkan, dan dibuat dihadapan penjabat pembuatan akta tanah (PPAT). 33
Jual  beli  dianggap  telah  terjadi  diantara  pemilik  dan  pembeli  pada  saat  dicapai  kata sepakat  mengenai  benda  yang  diperjual  belikan  beserta  harganya  walaupun  benda  tersebut belum  diserahkan  dan  harga  belum  dibayar,  menurut  pasal  1458  KUHPerdata 34 .  Maka dengan terjadinya jual beli, kepemilikan  atas tanah belum beralih kepada pembeli walaupun harga tersebut sudah dibayar dan tanah sudah diserah kan kepada pembeli. 35
Hal  ini  juga  didukung  dengan  pasal  1471  KUHPerdata 36 ,  yang  menjelaskan  penjual haruslah pemilik dari barang yang akan dijual, maka jual beli diatas barang orang lain adalah batal  dan  dapat  memberikan  dasar  kepada  pembeli  untuk  menuntuk  pergantian  biaya, kerugian  dan  bunga,  jika  ia  tidak  mengetahui  barang  tersebut  kepunyaan  orang  lain.  Dalam hal  ini  apabila  tanah  ini  telah  dijual  setelah  menjadi  harta  warisan,  maka  yang  menjadi pemilik atas tanah ini adalah ahli waris, sebagaimana diatur dalam pasal berikut:
Pasal 833 ayat (1) KUHPerdata yaitu:
Para  ahli  waris,  dengan  sendirinya  karena  hukum,  mendapat  hak  milik  atas  semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal.
Pasal 832 ayat (1) KUHPerdata yaitu:
Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang luar kawin, dan suami atau istri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan yang tertera.
Jual beli tanah warisan seharusnya harus disetujui oleh semua ahli waris sebagai pihak yang  mendapat  harta  atas  tanah  tersebut  akibat  pewarisan,  maka  jika  ingin  melakukan peralihan hak dengan proses jual beli tanah maka dapat membuat surat persetujuan jual beli tanah  warisan  yang  dilegalisir  oleh  notaris  setempat  atau  dibuat  surat  persetujuan  jual  beli dalam bentuk akta otentik, karena pada dasarnya harta warisan merupakan harta kepemilikan
33 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Harta Kekayaan , Cetakan 1, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1994, hlm, 55.
34 Pasal  1458  KUHPerdata  adalah:  “Jual  beli  dianggap  telah  terjadi  antara  kedua  belah  pihak,  segera setelah orang-orang itu telah mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar”.
35 Maria  W  Sumardjono, Puspita  Serangkum  Aneka  Masalah  Hukum  Agraria ,  Yogyakarta,  Andi Offiset, 1982, hlm, 53.
36 Pasal  1471  KUHPerdata  adalah:  “Jual  beli  atas  diri  orang  lain  adalah  batal  dan  dapat  memberikan dasar  kepada  pembeli  untuk menuntuk  pergantian  biaya,  kerugian  dan  bunga,  jika  ia  tidak  mengetahui  bahwa barang itu kepunyaan orang lain”.
bersama yang terikat. 37 Maka perbuatan seseorang yang menjual tanah warisan tanpa izin dari ahli  waris  yang  lain  merupakan  perbuatan  yang  melanggar  hak  subjektif  para  ahli  waris. Dalam  Pasal  834  KUHPerdata 38 ,  memberikan  hak  kepada  ahli  waris  untuk  memajukan gugatan dalam memperjuangkan hak warisnya terhadap orang-orang yang menguasai seluruh atau  sebagian  harta  peninggalan,  baik  orang  tersebut  menguasai  atas  dasar  hak  yang  sama atau  pun  tanpa  dasar  sesuatu  apapun  terhadap  harta  peninggalan  tersebut.  Hasil  putusan hakim mahkamah syar’iyah sigli Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum jual beli yang dilakukan  oleh  Tergugat  I,  II  dan  V  dengan  Turut  Tergugat  I  dihadapan  Turut  Tergugat  III sebagaimana Akta Jual Beli.

## 6. Tanah Warisan
Waris adalah salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup  kehidupan  manusia,  karena  setiap  manusia  akan  mengalami  peristiwa  hukum  yang dinamakan  dengan  kematian.  Akaibat  selanjutnya  yang  terjadi  setelah  kematian  adalah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal  dunia  tersebut.  Penyelesaian  hak-hak  dan  kewajiban  seseorang  yang  telah meninggal diatur oleh hukum waris. 39
Harta  warisan  menurut  hukum  waris  perdata  ialah  keseluruhan  harta  benda  beserta hak  dan  kewajiban  pewaris,  baik  itu  piutang-piutang  maupun  utang-utang.  Hukum  waris perdata  tidak  mengenal  asal  harta  untuk  menentukan  harta  warisan.  Dengan  kata  lain,  harta warisan  adalah  suatu  kesatuan  yang  dialihkan  dari  pewaris  kepada  ahli  waris.  Harta peninggalan  dari  seseorang  yang  telah  meninggal  merupakan  harta  yang  ditinggal  oleh pewaris baik berupa benda miliknya ataupun hak-haknya. 40
Menurut KHI Pasal 171 (e), Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta  bersama  seteleh  digunakan  untuk  keperluan  pewaris  mulai  sakit  sampai  meninggal,
37 J. Satrio, Hukum Adat Tentang Pemisahan Dan Pembagian , Bandung, Citra Aditya Bakti, 1998, hlm, 1.
38 Pasal  834  KUHPerdata  adalah:  “Ahli  Waris  berhak  mengajukan  gugatan  untuk  memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang besit atas seluruh atau sebagian warisan itu dengan alas hak ataupun  tanpa  alas  hak,  demikian  pula  terhadap  mereka  yang  dengan  licik  telah  menghentikan  besitnya.  Dia boleh  megajukan  gugatan  itu  untuk  seluruh  warisan  bila  ia  adalah  satu-satunya  Ahli  Waris,  atau  hanya  untuk sebagian  bila  ada  Ahli  Waris  lain.  Gugatan  itu  bertujuan  untuk  menuntut  supaya  diserahkan  apa  saja  yang dengan alas hak apapun ada dalam warisan itu, beserta segala penghasilan, pendapatan dang anti rugi, menurut peraturan-peraturan yang termaktub dalam Bab III buku ini mengenai penuntutan kembali Hak Milik”.
39 Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat Dan BW , Cetakan Kelima (Revisi), Bandung, Refika Aditama, 2018, hlm, 1.
40 F Satriyo, Hukum Waris , Cetakan 1, Jakarta, Visimedia, 2011, hlm, 7.
biaya  pengurusan  jenazah,  dan  pemberian  untuk  kerabat. 41 Dalam  terminologi  fikih,  harta warisan disebut dengan tirkah . Agar harta tersebut dapat dibagi sebagai harta warisan, maka harus diselesaikan kewajiban-kewajiban terkait dengan harta pewaris. 42
Harta  warisan  apabila  sudah  dibagikan  ke  masing-masing  ahli  waris,  dan  sudah  tidak ada  lagi  bagian  yang  disengketakan  maka  otomatis  harta  tersebut  berpindah  kepada  ahli waris,  sehingga  menjadi  hak  waris. 43 Setelah  menjadi  hak  miliknya  maka  boleh  bagi  ahli waris  untuk  menggunakan  harta  itu  untuk  dijual,  dihibahkan,  disedekahkan  atau  aktivitas lainnya. Sebagian besar tanah warisan merupakan harta bersama. Maka apabila tanah warisan itu  akan  dijual,  maka  seluruh  ahli  waris  harus  mengetahui  dan  hadir  untuk  memberikan persetujuan terhadap penjualan tanah tersebut. 44 Maka seandainya ahli waris melakukan jual beli  tanpa  sepengatahuan  ahli  waris  yang  lain  hukumnya  tidak  sah,  sebagaimana  putusan hakim  mahkamah  syar’iyah  sigli,  adalah  menyatakan  tidak  sah  dan  batal  demi  hukum  jual beli.  Kemudian  juga  ditambahkan  dengan  menetapkan  kembali  bagian  masing-masing  dari ahli waris terhadap peninggalan.

## D. KESIMPULAN
Ahli  waris  yang  melakukan  jual  beli  tanah  warisan  tanpa  izin  ahli  waris  yang  lain menurut  hukum  Islam  tidak  dibolehkan,  bahkan  perbuatan  tersebut  batal  demi  hukum. Putusan  hakim  Mahkamah  Syar’iyah  Sigli  terhadap  jual  beli  tanah  warisan  tanpa  izin  ahli waris  adalah  jual  beli  yang  dilakukan  oleh  ahli  waris  tidak  sah  dan  batal  demi  hukum,  dan menetapkan bagian masing-masing kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku-buku
Achmad  Ali, Menguak  Tabir  Hukum ( Suatu  Kajian  Filosofis  Dan  Sosiologis) ,  Jakarta, Gunung Agung, 2002.
Aden Rosadi, Peradilan Agama di Indonesia , Bandung, Remaja Rosdakarya, 2015.
Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia , Jakarta, Rajawali Pers, 2015.
41 Pasal  171  (e)  KHI  adalah:  “Harta  waris  adalah  harta  bawaan  ditambah  bagian  dari  harta  bersama  setelah digunakan  untuk  keperluan  pewaris  selama  sakit  sampai  meninggalnya,  biaya  pengurusan  jenazah  (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat”.
42 Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia , Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm, 307.
43 Irma Devita Purnama Sari, Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris , Bandung, PT Mizan Pustaka, 2014, hlm, 176.
44 Irma Devita Purnama Sari, Kiat-Kiat Cerdas, Mudah,... hlm,176.
Amien Husein Nasution, Hukum Kewarisan: Suatu Analisis komparatif Pemikiran Mujtahid dan Komplikasi Hukum Islam , Jakarta, Rajawali Pers, 2002.
Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam , Jakarta, Kencana, 2014.
Azyumardi Azra, Ensiklopedi Islam , Jakarta, PT Ichtiar Baru, 2005.
Baldric Siregar, Et al, Akutansi Biaya , Jakarta, Selamba Empat, 2007.
Beni Ahmad Saebani, Fiqh Mawaris , Bandung, Pustaka Setia, 2012.
Eman  Suparman, Hukum  Waris  Indonesia  Dalam  Perspektif  Islam,  Adat  Dan  BW ,  Cetakan Kelima (Revisi), Bandung, Refika Aditama, 2018.
F Satriyo, Hukum Waris , Cetakan 1, Jakarta, Visimedia, 2011.
Faturrahman, Ilmu Waris , Bandung, Al-Ma’arif, 1975.
HM. Agus Santoso, Hukum, Moral dan Keadilan, Sebuah Filasafat Kajian Hukum , Jakarta, Kencana, 2012.
Irma Devita Purnama Sari, Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris , Bandung, PT Mizan Pustaka, 2014.
J.  Satrio, Hukum  Adat  Tentang  Pemisahan  Dan  Pembagian ,  Bandung,  Citra  Aditya  Bakti, 1998.
Joan Sotkin, Iibni’ Adhalatik Al-Maliyyah , Riyadh, Al-Abikan, 2007.
Maria  W  Sumardjono, Puspita  Serangkum  Aneka  Masalah  Hukum  Agraria ,  Yogyakarta, Andi Offiset, 1982.
Masjfuk Zuhdi, Studi Islam , Jilid III, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 1993.
Otje Salman , Hukum Waris Islam , Bandung, PT Refika Aditama, 2002.
Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum , Bandung, Citra Aditya, 1999.
Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, Fiqh Mawaris : Hukum Kewarisan Islam , Jakarta, Gaya Media Pratama, 2002..
Syaikh Faisal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, Ringkasan Nailul Authar , Jakarta, Pustaka Azak, 2006.
Theo Huijbers, Filasafat Hukum Dalam Lintas Sejarah , Yogyakarta, Kanisius, 2007.
Zahratul  Idami,  Hukum  Kewarisan  Islam  dan  Praktek  Pembagiannya,  Banda  Aceh,  Bandar Publishing, 2018.
Zainal Arifin Hoesein, Kekuasaan Kehakiman di Indonesia , Yogyakarta,   Imperium, 2013.

## B. Peraturan Perundang-undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie)
Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2001  Tentang  Otonomi  Khusus  Bagi  Provinsi  Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam.
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama
Kepres  Nomor  11  Tahun  2003  Tentang  Mahkamah  Syar’iyah  dan  Mahkamah  Syar’iyah Provinsi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
Qanun Provinsi Nangroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam.

## C. Tesis/Jurnal
Ahmad Nidal et. Al. (2021). ”Analisis Yuridis terhadap Efektivitas Pembagian Harta Warisan menurut  Hukum  Islam  (Studi  terhadap  Budaya  Hukum  Masyarakat  di  Kabupaten Pidie)”, Suloh:  Jurnal  Fakultas  Hukum  Universitas  Malikussaleh ,  Vol.  9,  No.  2, pp.74-92.
Ahmad  Nidal.  (2022  ).  “Budaya  Pembagian  Harta  Warisan  dalam  Masyarakat  di  Pidie”,
Suloh:  Jurnal  Fakultas  Hukum  Universitas  Malikussaleh ,  Vol.  10,  No.  2,  ,  pp.399- 412.
Anifah  Sitompul,  Tinjauan  Hukum  Terhadap  Penjualan  Harta  Warisan  Oleh  Ahli  Waris Tanpa  Persetujuan  Sebagaian  Ahli  Waris  (Studi  Kasus  Terhadap  PutusanPengadilan Tinggi  Agama  Nomor  96/PDT.G/2014/PTA.MDN), Tesis Fakultas  Hukum (Kenotariatan), Universitas Sumatera Utara, 2017.
Endah  Mayana,  Analisis  Yuridis  Terhadap  Pelaksanaan  Pembagian  Harta  Warisan  Yang Dikuasai Oleh Salah Satu Ahli Waris (Studi Kasus Putusan  Mahkamah  Agung  No. 2134. K/PDT/1989), Jurnal Hukum , Volume VII,   2015.
Ida  Ayu  Putu  Suwarintiya,  Penguasaan  Tanah  Warisan  Yamg  Dikuasai  Tanpa  Persetujuan
Ahli Waris Yang Lain, Jurnal Analogi Hukum . Volume 1.   Nomor 1, 2019.
Muksalmina,  M.,  Faisal,  F.,  Afrizal,  T.  Y.,  &  Ramziati,  R.  (2022).  Dynamics  Of  Marriage Age  Limitation  In  Islamic  Law  And  Positive  Law. Syiah  Kuala  Law  Journal , 6 (2), 200-212.
Maulana Rialzi, Analisis Kasus Tentang Jual Beli Tanah Warisan Yang Belum Dibagi, (Studi  Putusan Mahkamah Syar’iyah Sigli Nomor : 291/PDT- G/2013/MS-SGI), Jurnal Fakultas Hukum , Volume  XII, 2016.
Petrus Dibyo Yuwono, Penetapan Pengadilan Dalam Proses Pelaksanaan Jual Beli Hak Milik Atas Tanah Warisan (Studi Kasus Penetapan Nomor
729/PDT.P/2003/PN.SBY Oleh Pengadilan Negeri Surabaya), Tesis Fakultas Hukum
(Kenotariatan), Universitas Diponegoro Semarang, 2009.
Tihta  A.  N  Suratinoyo,  Sengketa  Harta  Warisan  Yang  Belum  Dibagiakibat  Perbuatan Seorang Ahli Waris Yang Menjual Harta Warisan, Jurnal   Fakultas  Hukum ,  Volume VI. Nomor I, Januari-Maret 2018.
Ukhrowiyatunnisa,  Tinjauan  Hukum  Islam  Tentang  Penggunaan  Harta  Waris  Yang  Belum Dibagikan (Studi di Desa Talagasari Kecamatan Cikupa Kabupaten  Tanggerang),
Jurnal Hukum Perdata Islam , Volume 20,   Nomor 2, Juli-Desember 2019.