Penerapan Good Corporate Governance Dalam Tata Kelola BUMDes Sumber Jaya Abadi Di Desa Sumberagung Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan
Ahmad Munir Hamid Moh. Bagus Sam Ady Maulindra
Prodi Ekonomi Syariah Universitas Islam Darul ‘ulum Lamongan
ahmadmunir@unisda.ac.id samady@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguraikan  tentang  asas  transparansi,  akuntabilitas, responsibilitas, independen dan kewajaran dalam tata kelola BUMDesa Sumber Jaya Abadi di Desa  Sumberagung  Kecematan  Modo  Kabupan  Lamongan.  Metode  yang  dipakai  adalah kualitatif  deskriptif.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  asas  transparansi  BUMDes Sumber Jaya Abadi telah berjalan sesuai dengan asas yang ada. BUMDes Sumber Jaya Abadi belum  pernah  mengalami  pelanggaran  hukum.  BUMDes  Sumber  Jaya  Abadi  juga menyediakan informasi yang adil dan setara, perlakuan yang adil kepada seluruh karyawan dan konsumen.
Kata Kunci: Good Corporate Governance , Tata Kelola, BUMDes

## Pendahuluan
Badan  usaha  merupakan  suatu  kesatuan  organisasi  yang  mempunyai  tujuan  untuk mencari atau memperoleh keuntungan dan memberikan layanan kepda masyarakat. Salah satu badan usaha yang memiliki andil cukup besar dalam upaya pemerataan perekonomian daerah adalah adanya badan usaha milik desa (BUMDesa). Badan usaha ini dikelola oleh pemerintah desa dan berbadan hukum. Pemerintah desa dapat mendirikan badan usaha milik desa ini sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
Salah  satu  faktor  didirikannya  badan  usaha  milik  desa  berakar  dari  meningkatnya jumlah  urbanisasi  ke  area  perkotaan  yang  dinilai  lebih  kuat  secara  perekonomian.  Dengan jumlah yang begitu besar, urbanisasi kemudian menjadi masalah baru. Berbagai dampaknya telah  dirasakan  dalam  sekala  mikro,  salah  satunya  sulitnya  mencari  tenaga  kerja  diwilayah pedesaan yang kemudian menyebabkan turunnya nilai produksi lokal.
Adanya ketimpangan ekonomi yang demikian besar antara pedesaan dengan perkotaan, melahirkan  adanya  Undang-Undang  nomor  6  Tahun  2014  tentang  desa.  Kehadiran  undang- undang  tersebut  diharapkan  dapat  menanggulangi  ketimpangan  yang  terjadi  antara  wilayah pedesaan dan perkotaan. Lahirnya undang-undang ini juga merupakan awal babak baru dari upaya  pembangunan  wilayah  pedesaan.  Ini  sangat  bertolak  dengan  kondisi  masa  lampau, dimana  berbagi  upaya  pembangunan  desa  dilakukan  oleh  pemerintah  pusat  sesuai  dengan perundang-undangan yang berlaku (sentralisasi).
Melalui  semangat  pembangunan  desa  yang  terwadahi  oleh  undang-undang  Nomor  6 Tahun  2014,  kedudukan  dan  peran  desa  diubah  secara  totalitas.  Desa  tidak  lagi  dipandang sebagai  objek,  melainkan  sebagai  subjek  dalam  pembangunan.  Dengan  semangat  ini, diharapkan mampu melahirkan peran aktif warga desa dalam membangun wilayahnya sendiri. Salah satu dampak positif dalam upaya pembangunan desa adalah munculnya BUMDes (Badan Usaha Milik Desa).
Perubahan peran desa dalam pembangunan bumdes merupakan hal yang baru. Dengan peran  ini,  maka  desa  tidak  dilihat  sebagai  tempat  diselenggarakannya  proyek-proyek  dari pemerintah  pusat  malainkan  sebagai  arena  bagi  warga  desa  untuk  menjalankan  dan menyelenggarakan  aktifitas  pemerintahan  yang  melibatkan  sebagian  besar  masyarakatnya. Pada akhirnya model pembangunan digerakan secara mandiri oleh masyarakat dan pemerintah desa itu sendiri.
Pada era pemerintahan Presiden Joko widodo, pembangunan desa dimuat dalam salah satu  agenda  dari  narawica.  Langkah  serius  dalam  perwujudan  narawica  adalah  dengan dianggarakannya  dana  desa.  Besaran  dana  desapun  bervariasi  sehingga  nilai  maksimum mencapai 1,4 milyar. Dengan diadakannya dana desa, diharapkan desa dapat menjadi entitas yang mampu menopang perekonomian negeri. Dengan memanfaatkan alokasi dana desa, desa diperkenalkan dengan konsep OVOP atau Online Village On Product . Desa juga dianjurkan untuk membentuk suatu lembaga keuangan berbasis desa. Dari latar belakang inilah terbentuk Badan Usaha Milik Desa. Dalam salah satu artikel yang dirilis dijen DPT Kemendesa (2017), pada tahun 2017 jumlah BUMDesa diseluruh Indonesia telah mencapai 18.446. jumlah itu naik tajam dibandingkan tahun 2014 yang hanya mencapai 1.022 unit.
BUMDesa  yang  terbentuk  pada  dasarnya  belum  mampu  dikelola  secara  maksimal. Salah  satu  faktor  penyebabnya  terletak  pada  sumber  daya  pengelolaan  yang  diisi  masyarkat lokal.  Pengelolaan  yang  kurang  maksimal  ini  berdampak  pada  besarnya  risiko  yang  akan
dihadapi  BUMDes  itu  sendiri.  Sehingga  untuk  meningkatkan  dan  mempertahankan eksistensinya,  BUMDes  memiliki  kewenangan  atau  tata  kelola  yang  bertujuan  untuk menimimalkan segala jenis risiko yang dihadapi. Lebih jelasnya, untuk memahami bagaiamana lembaga mempertahankan eksistensinya, dibutuhkan adanya pedoman /  asas  yang mengatur tata kelola baik mencakup skala internal maupun eksternal.
Kewenangan-kewenangan  yang  dimiliki  BUMDes  mendorong  agar  lebih  mandiri, kreatif,  dan  inovatif  dalam  upaya  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakatnya  yaitu  dengan membangkitkan  prakarsa  dan  potensi-potensi  sumber  daya  yang  ada.  Dalam  menjalankan aktifitas  usahanya,  BUMDes  berkewajiban  untuk  meningkatkan  pembangunan,  pelayanan publik  serta  melaksanakan  pengelolaan  keuangan  secara  baik,  transparansi,  dan  akuntabel selaras dengan prinsip governance. Dengan diterapkannya prinsip tersebut maka diharapkan BUMDes lebih profesional dan serta dapat berpegang teguh pada karakter budaya lokal dari masing-masing  desa.  Sejalan  dengan  penjelasan  diatas,  maka  pendekatan  penelitian  ini menggunakan perspektif Good Corporate Governance (GCG).
Good  Corporate  Governance merupakan  sistem  yang  mengarahkan  dan mengendalikan  perusahaan  dengan  tujuan  agar  mencapai  keseimbangan  antara  kekuatan kewenangan  yang  diperlukan  oleh  perusahaan  untuk  menjamin  kelangsungan  eksistensinya. Secara umum Corporate Governanc e terhubungan dengan sistem mekanisme yang memiliki tujuan  mengatur  hubungan  dan  menciptakan  insentif  yang  pas  diantara  pihak-pihak  yang memiliki kepentingan didalam perusahaan, sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan.
Berakar dari masalah diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti BUMDesa Sumber Jaya  Abadi  yang  terletak  di  Desa  Sumberagung  kecamata  Modo  Kabupaten  Lamongan. Bumdes ini terbentuk tahun 2017 hasil kesepakatan bersama Badan Permusyawarana Desa dan Kepala Desa Sumberagung. Dalam menjalankan ekonomi desa secara maksiamal, BUMDes Sumber Jaya Abadi terdiri dari unit usaha yang mengelola jenis usaha sesuai dengan standar operasional yang berlaku dimana disokong oleh penyertaan modal desa dan penyertaan modal masyarakat  desa  setempat.  Dalam  mengupas  penelitian  ini,  penulis  menggunakan  metode pendekatan deskripstif kualitatif.
Metode  deskriptif  kualitatif  merupakan  salah  satu  produser  penelitian  yang menghasilkan  data  deskriptif  berupa  ucapan  atau  tulisan  dan  perilaku  orang-orang  yang diamati,  sehingga  pendekatan  kualitatif  diharapkan  mampu  menghasilkan  uraian  yang
mendalam  tentang  ucapan,  tulisan,  dan  atau  perilaku  dari  suatu  individu,  kelompok, masyarakat, dana atau organisasi tertentu dalam suatu keadaan konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik. Sehingga nantinya mampu menguraikan penjelasan mengenai asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independen serta kontek kesetran dan kewajaran dalam tata kelola BUMDesa Sumber Jaya Abadi di Desa Sumberagung Kecematan Modo kabupan lamongan.

## Pembahasan
Pengertian Good Corporate Governance
Kata Governance berasal dari bahasa Perancis Gubernance yang berarti pengendalian. Selanjutnya  kata  tersebut  dipergunakan  dalam  konteks  kegiatan  perusahaan  atau  jenis organisasi  yang  lain,  menjadi corporate  governance .  Dalam  bahasa  Indonesia, Corporate Governance diterjemahkan sebagai tata kelola atau tata pemerintahan perusahaan. Ada banyak pengertian mengenai corporate governance (tata kelola perusahaan). Corporate governance di definisikan  oleh  OECD  adalah  sistem  yang  dipergunakan  untuk  mengarahkan  dan mengendalikan  kegiatan  bisnis  perushaan/organisasi. Corparate  governance mengatur pembagian  tugas,  hak  dan  kewajiban  mereka  yang  berkepentingan  terhadap  perusahaan termasuk  para  pemegang  saham,  dewan  pengurus,  para  manager  dan  semua  anggota  the stockholders non-pemegang saham. 1
Corporate Governence (CG) merupakan isu yang relatif baru dalam dunia manajemen bisnis.  Secara  umum Corporate  Governanc e  terhubungan  dengan  sistem  mekanisme  yang memiliki tujuan mengatur hubungan dan menciptakan insentif yang pas diantara pihak-pihak yang  memiliki  kepentingan  didalam  perusahaan,  sehingga  tujuan  perusahaan  dapat  tercapai secara optimal.
Pada  literlatur  lain  disebutkan  bahwa Good  Governance  Coorporate (GCG)  berarti sesuatu  proses  dan  struktur  yang  digunakan  untuk  mengarahkan  dan  mengelola  bisnis  dan akuntabilitas  perusahaan  perusahaan  dengan  tujuan  utama  mempertinggi  nilai  saham  dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lain. Dari pengertian tersebut, selanjutnya dapat dijelaskan bahwa GCG tidak lain adalah permasalahan mengenai
1 Siswanto Sutojo dan Jhon E. Aldridge, Good Corporate Governance , (Jakarta: PT. Damar Mulia Pustaka, 2005), 80.
proses pengelolaan perusahaan yang secara konseptual mencakup diaplikasinya prinsip-prinsip transparncy, accountability, fairness dan responsibility.
Komite  Cadbury  telah  mendefinisikan corporate  governance sebagai  sistem  yang mengarahkan  dan  mengendalikan  perusahaan  dengan  tujuan  agar  mencapai  keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan untuk menjamin kelangsungan eksistensinya  dan  pertanggungjawaban  kepada stakeholder s.  Hal  ini  juga  berkaitan  dengan peraturan kewenangan pemilik, direktur, manajer,pemegang saham dan sebagainnya. 2
Forum for corporate in Indonesia memberikan definisi terhadap corporate governance sebagai  perangkat  peraturan  yang  mengatur  hubungan  antara  pemegang  saham,  pengurus (pengelola)  perusahaan,  pihak  kreditur,  pemerintah,  karyawan  serta  para  pemegang kepentingan  internal  dan  eksternal  lainnyayang  berkaitan  dengan  hak-hak  dan  kewajiban sehingga menciptakn nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan ( stakeholders ). Nilai tambah  yang  dimaksud  adalah corporate  governance memberikan  perlindungan  efektif terhadap investor dalam memperoleh kembali investasinnya dengan wajar dan bernilai tinggi.
Bank  dunia  ( world bank )  mendefinisikan good  corporate  governance sebagai sekumpulan hukum, peraturan dan kaidah yang wajib dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan untuk berfungsi secara efesien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka  panjang  yang  berkesinambungan  bagi  para  pemegang  saham  maupun  masyarakat sekitar secara keseluruhan. 3

## Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance
Setiap  perusahaan  harus  memastikan  bahwa  asas  GCG  diterapkan  pada  setiap  aspek bisnis disemua jajaran perusahaan. Aspek tersebut berisi prinsip / pedoman yang sangat vital. Prinsip  merupakan  suatu  pernyataan  fundamental  atau  kebenaran  umum  maupun  individual yang  dijadikan  oleh  seseorang  atau  kelompok  sebagai  sebuah  pedoman  untuk  berfikir  atau bertindak.
Sebuah  prinsip  merupakan  roh  dari  sebuah  perkembangan  ataupun  perubahan,  dan merupakan  akumulasi  dari  pengalman  ataupun  pemaknaan  oleh  sebuah  objek  atau  subjek tertentu.  Dalam  penerapannya, Organization  for  Economic  Co-Operation  and  Development
2 Indra  Surya  dan  Ivan  Yustiavandana, Penerapan  Good  Governance:  Mengesampingkan  Hak  istimewa  Demi Kelangsungan usaha, (jakarta: Prenada, 2006), 76.
3 Muh. Arief Efendi, The power of Corporate Governance: Teori dan Implementasi, (Jakarta: Salemba, 2009), 107.
(EOCD)  menyusun  prinsip-prinsip  yang  mengtur  Good  Corporate  Governance,  diantaranya seperti Transparancy, Accountability, Responsibility, Independency dan Fairness diperlukan untuk  mencapai  kesinambungan  usaha  (sustanability)  perusahaan  dengan  memperhatikan stakeholder.  Adapun  penjelasan  mengenai  asa-asas  tersebut  menurut  Komite  Nasional Kebijakan Governance (KNKG) adalah sebagai berikut :

## Transparancy (Keterbukaan)
Keterbukaan  dalam  mengemukakan  informasi  yang  relevan  serta  keterbukaan  dalam melaksanakan  proses  pengambilan  keputusan  yang  berdasarkan  prinsip  syariat    islam ditegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 282 berikut ini:
“Hai  orang-orang  yang  beriman,  apabila  kamu  bermu'amalah  tidak  secara  tunai untuk  waktu  yang  ditentukan,  hendaklah  kamu  menuliskannya.  Dan  hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan  menuliskannya  sebagaimana  Allah  mengajarkannya,  meka  hendaklah  ia menulis,  dan  hendaklah  orang  yang  berhutang  itu  mengimlakkan  (apa  yang  akan ditulis  itu),  dan  hendaklah  ia  bertakwa  kepada  Allah  Tuhannya,  dan  janganlah  ia mengurangi  sedikitpun  daripada  hutangnya.  Jika  yang  berhutang  itu  orang  yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka  hendaklah  walinya  mengimlakkan  dengan  jujur.  Dan  persaksikanlah  dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai,  supaya  jika  seorang  lupa  maka  yang  seorang  mengingatkannya.  Janganlah saksi-saksi  itu  enggan  (memberi  keterangan)  apabila  mereka  dipanggil;  dan janganlah  kamu  jemu  menulis  hutang  itu,  baik  kecil  maupun  besar  sampai  batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian  dan  lebih  dekat  kepada  tidak  (menimbulkan)  keraguanmu.  (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah  apabila  kamu  berjual  beli;  dan  janganlah  penulis  dan  saksi  saling sulit  menyulitkan.  Jika  kamu  lakukan  (yang  demikian),  maka  sesungguhnya  hal  itu adalah  suatu  kefasikan  pada  dirimu.  Dan  bertakwalah  kepada  Allah;  Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.
Keterbukan ini mencakup penyediaan informasi yang cukup, akurat dan tepat waktu. Transparancy sangat  diperlukan sebagai  wujud tanggung jawab  atas tata  kelola  yang penuh integritas.  Dengan transparancy ,  semua  hal  menjadi  lebih  mudah  untuk  diungkapkan  dan dianalisa  secara  lebih  mendalam,  sehingga  sesuatu  yang  tidak  efisien  dapat  dicegah. Transparancy juga  akan  mendorong  peningkatan  kepercayaan  dan  membangun  lingkungan yang lebih profesional.
Berikut  penjelasan  mengenai  pedoman/asas  transparancy  menurut  Komite  Nasional Kebijakan Governance ( KNKG).
1.) Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapt diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya
2.) Informasi  yang harus diungkapkan meliputi  semua elemen  yang tak terbatas pada visi,  misi  sasaran  usaha  dan  strategi  perusahaan,  kondisi  keuangan,  susunan  dan kompensasi pengurus, pemegang sahm pengendali, kepemilikan saham oleh anggota direksi  dan  anggota  dewan  komisaris  beserta  anggota  keluargannya  dalam perusahaan dan perusahaan lainnya, sistem managemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanan GCG serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan.
3.) Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi  ketentuan  kerahasiaan  perusahan  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi.
4.) Kebijakan perusahaan harus selalu tretulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan.

## Accountability
Merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggung jawaban organ usaha/perusahaan  sehingga  dapat  terlaksana  secara  efektif,  sehingga  ada  kejelasan akan  fungsi,  hak,  kewajiban  dan  wewenang  serta  tanggung  jawab  antara  masing- masing bagian. Akuntabilitas merupakan persyaratan yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan yang secara syariat islam tercermin dalam surat Al- Isra ayat 84 dan 36.
Sejalan  dengan  ayat  tersebut,  berikut  penjelasan  mengenai  pedoman/asas Accountability menurut Komite Nasional Kebijakan Governance ( KNKG).
1.) Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ  perusahaan  dan  semua  keryawan  secara  jelas  dan  selaras  dengan  visi, misi, nilai-nilai perusahaan (corporate value), dan strategi parusahaan.
2.) Perusahaan  harus  meyakini  bahwa  semua  organ  perusahaan  dan  semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalm pelaksanan GCG.
3.) Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan.
4.) Perusahaan harus memiliki ukuran kerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (reward and punisment system)
5.) Dalam  melaksanankan  tugas  dan  tanggung  jawabnya,  setiap  perusahaan  dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku (code of conduct) yang telah disepakati

## Responsibility
Dalam  hubunganya  dengan  asas  responsibilitas,  pelaku  bisnis  haruslah berpegang teguh dengan dasar syariah sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 59 berikut ini:
يِف  أمُتأع َزاَنَت  أنِإَف ۖ  أمُكأن ِم  ِر أمَ ألْا يِلوُأ َو  َلوُس َّرلا اوُعي ِطَأ َو َ َّاللَّ اوُعي ِطَأ اوُن َمآ  َنيِذَّلا اَهُّيَأ ا ٍء أيَش
ِم أوَيألا َو ِ َّللَّاِب  َنوُن ِم أؤُت أمُتأنُك  أنِإ  ِلوُس َّرلا َو ِ َّاللَّ ىَلِإ ُهوُّد ُرَف
ًلي ِوأأَت  ُنَس أحَأ َو  ٌرأي َخ  َكِل ََٰذ ۚ  ِر ِخ ألْا
“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil  amri  di  antara  kamu.  Kemudian  jika  kamu  berlainan  pendapat  tentang  sesuatu, maka  kembalikanlah  ia  kepada  Allah  (Al  Quran)  dan  Rasul  (sunnahnya),  jika  kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya ”.
Sejalan dengan Firman diatas yakni adanya kesesuaian (kepatuhan) didalam pengelolaan.  Perusahaan  harus  mematuhi  peraturan  perundang-undangan  serta meksanakan  tanggung  jawab  terhadap  masyarakat  dan  lingkungan.  Dengan menerapkan  prinsip  ini,  diharapkan  akan  menyadarkan  perusahaan  bahwa  dalam kegiatan  operasionalnya,  perusahaan  juga  memiliki  peran  untuk  tanggung  jawab kepada pihak-pihak yang terkait.
Berikut  penjelasan  mengenai  pedoman/asas Responsibility menurut  Komite Nasional Kebijakan Governance ( KNKG).
1.) Organ perusahaan harus berpegang pada setiap kehati-hatian dan mamastikan kepatuhan  terhadap  peraturan  perundang-undangan,  anggran  dasar  dan peraturan perusahaan.
2.) Perusahaan  harus  melaksanakan  tanggung  jawab  sosial  dengan  antara  lain peduli  terhadap  masyarakat  dan  kelestarian  lingkungan  terutama  disekitar perusahaan dengan membuat perencanan dan pelaksanan yang memadai.
a. Independency
Pada prinsip ini mensyaratkan bahwa perusahaan dikelola secara profesional untuk kepentingan pencapaian tujuan usaha tanpa ada benturan kepentingan dan tanpa tekanan  atau  intervensi  dari  pihak  manapunyang  tidak  sesuai  dengan  kepentingan perundang-undangan yang berlaku. Independensi terkait dengan konsistensi dan sikap istiqomah yaitu tetap berpegang teguh pada kebenaran meskipun harus menghadapi resiko. Hal ini tercermin dalm surat Fusslilat ayat 30 berikut ini:
َق  َني ِذَّلا  َّنِإ
اوُن َز أحَت  َلَّ َو اوُفا َخَت  َّلََّأ ُةَكِئ َل َمألا ُم ِهأيَلَع  ُل َّزَنَتَت اوُماَقَتأسا َّمُث ُ َّاللَّ اَنُّب َر اوُلا
َنوُدَعوُت أمُتأنُك يِتَّلا ِةَّن َجألاِب او ُر ِشأبَأ َو
“Sesungguhnya  orang-orang  yang  mengatakan:  "Tuhan  kami  ialah  Allah" kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan: "Janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih; dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu".
Sejalan  dengan  ayaat  diatas,  berikut  penjelasan  mengenai  pedoman/asas Independency menurut Komite Nasional Kebijakan Governance ( KNKG).
1.) Masing-masing  organ  perusahan  harus  menghadiri  terjadinya  dominasi  oleh pihak  manapun,  tidak  terpengaruh  oleh  kepentingan  tertentu,  bebas  dari benturan  kepentingan  ( conflict  of  interest )  dan  dari  segala  pengaruh  atau tekanan, sehingga penggambilan keputusan dapat dilaksanakan secara objektif.
2.) Masing-masing  organ  perusahaan  harus  melaksanakan  fungsi  dan  tugasnya sesuai dengan anggaran dasr dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain.
b. Fairness (Kesetaraan dan Kewajaran)
Prinsip  ini  menuntut  adanya  perlakuan  yang  adil  dalam  memenuhi  hak  dan tanggung jawab sesuai peraturan yang berlaku. Ketentuan ini terdapat dalam surat Al -Maidah ayat 8.
Fairness dapat  menjadi  faktor  pendorong  yang  dapat  memonitor  dan memberikan  jaminan  perlakuan  yang  adil  dan  setara  diantara  beragam  kepentingan
yang  ada  dibadan  usaha.  Baik  secara  Syariah  maupun  sesuai  dengan  perundangan sikap ini menjadi  penentu tercapainya rasa saling menghormati antar para anggota- anggotanya.
Berikut  penjelasan  mengenai  pedoman/asas Fairness menurut  Komite Nasional Kebijakan Governance ( KNKG).
1.) Perusahan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan  masukan  dan  menyampaikan  pendapat  bagi  kepentingan perusahan  serta  membuka  akses  terhadap  informasi  sesuai  dengan  prinsip tranparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing.
2.) Perusahan  harus  memberikan  perlakuan  yang  setara  dan  wajar  kepada pemangku  kepentingan  sesuai  dengan  manfaat  dan  kontribusi  yang  diberikan kepad perusahaan.
3.) Perusahaan  harus  memberikan  kesempatan  yang  sama  dalam  menerima karyawan,  berkarir  dan  melaksanakan  tugasnya  secara  profesional  tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender dan kondisi fisik.

## Tujuan Good Corporate Governance
Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), maksud dan tujuan Good Corporate Governance (GCG) adalah sebagai berikut:
a. Mendorong  tercapainya  kesinambungan  perusahaan  melalui  pengelolaan  yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan.
b. Mendorong pemberdayan fungsi dan kemandirian masing-masing organ perusahaan yaitu dewan komisaris, direksi dan rapat umum pemegang saham
c. Mendorong  pemegang  saham,  anggota  dewan  komisaris  dan  anggota  direksi  agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap perundang-undangan.
d. Mendorong  timbulnya  kesadaran  dan  tanggung  jawab  sosial  perusahaan  terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama disekitar perusahan.
e. Mengoptimalkan  nilai  perusahaan  bagi  pemegang  saham  dengan  tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya
f. Meningkatkan  daya  saing  perusahaan  secara  nasional  maupun  internasional, sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan perumbuhan ekonomi nasional berkesinmbungan.

## Pengertian Badan Usaha Milik Desa
Pendirian  badan  usaha  milik  desa  (BUMDes)  termasuk  empat  prioritas  Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2017. Undang-Undang No 06 Tahun  2014  tentang  desa  menjelaskan  bahwa  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  adalah badan  usaha  yang  seluruh  atau  sebagian  modal  usahannya  dimiliki  oleh  desa  melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
Berangkat  dari  cara  pandang  ini,  jika  pendapatan  asli  desa  dapat  diperoleh  dari BUMDes, maka kondisi ini kan mendorong setiap pemerintah desa memberikah “ good will ”. Sebagai salah satu dari lembaga ekonomi yang beroprasi di pedesan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya.  Ini  dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja  BUMDes  mampu  meberikan  kontribusi  yang  signifikan  terhadap  peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu, supaya tidak berkembang sistem kapitalis dipedesaan yang dapat mengakhibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.
Sedangkan dalam Permendesa PDTT dan Transmigrasi Nomor 04 tahun 2015 Pasal 7 menyatakan  bahwa  BUMDes  dapat  terdiri  dari  unit-unit  usaha  yang  berbadan  hukum. Keberadan  unit  usaha  yang  berbadan  hukum  tersebut  dapat  berupa  lembaga  bisnis  yang kepemilikannya  berasal  dari  BUMDes  dan  masyarakat.  BUMDes  merupakan  pilar  kegiatan ekonomi  di  desa  yang  berfungsi  sebagai  lembaga  sosial  ( Social  Institution )  dan  komersil ( Comercial Institution ).
BUMDes  sebagai  lembaga  sosial  perpihak  pada  kepentingan  masyarakat  melalui kontribusinya  dalam  penyediaan  pelayanan  sosial.  Sedangkan  sebagai  lembaga  komersial bertujuan mencari keuntungan melalui sumber daya lokal ( barang dan jasa) ke pasar. Dalam menjalankan usahannya prinsip efisiensi dab efektifitas harus selalu ditekankan.
Terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:
a. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secar bersama
b. Modal  usaha  bersumber  dari  desa  dan  dari  masyarakat  melalui  penyertaan modal (saham atau adil)
c. Operasionalisasinya  menggunakan  falsafah  bisnis  yang  berakar  dari  budaya lokal ( local wisdom )
d. Bidang  usaha  yang  dijalankan  didasarkan  pada  potensi  dan  hasil  informasi pasar
e. keuntungan  yang  diperoleh  ditujukan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan anggota  (penyerta  modal)  dan  masyarakat  melalui  kebijakan  desa  ( village policy )
f. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab dan Pemdes;
g. Pelaksanaan  operasionalisasi  dikontrol  secara  bersama  (Pemdes,  BPD  dan anggota)

## Tujuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
Setiap  lembaga  pasti  mempunyai  tujuannya  masing-masing,  adapun  tujuan  dari didirikannya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sendiri adalah sebagai berikut :
a. Meningkatkan perekonomian desa
b. Meningkatkan pendaptn asli desa
c. Meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat
d. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemeratan ekonomi desa.
Seiring  dengan  perkembangan  BUMDes  yang  semakin  meningkatkan  kepercayaan masyarakat,  maka  diperlukan  tata  kelola  ( governance )  sebagai  suatu  sistem  pengendalian internal  perusahan  yang  memiliki  tujuan  utama  mengelola  resiko  yang  signifikan  guna memenuhi  tujuan  bisnisnya  melalui  pengamanan  aset  perusahaan  dan  meningkatkan  nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang.
Kewenangan-kewenangan  yang  dimiliki  BUMDes  mendorong  agar  lebih  mandiri, kreatif,  dan  inovatif  dalam  upaya  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakatnya  yaitu  dengan membangkitkan  prakarsa  dan  potensi-potensi  sumber  daya  yang  ada.  Dalam  menjalankan aktifitas  usahanya,  BUMDes  berkewajiban  untuk  meningkatkan  pembangunan,  pelayanan publik  serta  melaksanakan  pengelolaan  keuangan  secara  baik,  transparansi,  dan  akuntabel selaran  dengan  prinsip good  corporate  governance. Dengan  diterapkannya  prinsip  tersebut
makan diharapkan BUMDes lebih profesional dan serta dapat berpegang teguh pada karakter budaya lokal dari masing-masing desa.

## Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa
Prinsip-prinsip  pengelolaan  BUMDes  penting  untuk  dielaborasi  atau  diuraikan  agar dipersepsikan  dengan  cara  yang  sama  oleh  pemerintah  desa  dan  para  naggotanya.  Terdapat enam prinsip penting dalam mengelola BUMDes diantaranya:

## a. Kooperatif
Semua komponen yang terlibat didalam BUMDes harus mampu melalukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya

## b. Partisipatif
Semua komponen yang terlibat didalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.
c. Emansipasif
Semua  komponen  yang  terlibat  didalam  BUMDes  harus  diperlakukan  sama  tanpa memandang golongan, suku dan agama
d. Transparan
Aktivitas  yang  berpengaruh  terhadap  kepentingan  masyarakat  umum  harus  dapt diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka
e. Akuntable
Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun admisitratif
f. Sustainable
Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes

## Metode
Penelitian  ini  menggunakan  metodologi  kualitatif  deskriptif,  penelitian  kualitatif merupakan  penelitian  yang  digunakan  untuk  menyelidiki,  menemukan,  menggambarkan, menjelaskan  realitas  yang  terjadi  dalam  kehidupan  sosial  masyarakat  yang  tidak  dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif, yang pada akhirnya harus diselesaikan dengan tata cara pendeskripsian dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Tujuan dari
penelitian  kualitatif  adalah  untuk  memahami  fenomena  atau  gejala  sosial  dengan  cara memberikan pemaparan berupa penggambaran yang jelas tentang fenomena sosial tersebut.

## Pembahasan

## Sejarah Singkat Desa Sumberagung
Di sebelah utara ada suatu pemerintahan yang di pimpin oleh seorang  yang bernama “Surodikromo saripan”. Pemerintah itu membawai 3 dujuan yaitu : desa sumberjo, tronglo dan tronggonggong. Pada tahun 1810 dibelahan selatan juga ada pemerintahan yang membawai 3 dusun yaitu Kedungturi, Glenteng,  Pulo dan sebagai berikut Desa Gumelem.
Pada tahun 1900 kedua  Desa Sumberjo  dan Gumelem  bergabung menjadi  satu  yaitu Desa Sumberagung yang dipimpin oleh kepala desa “Nggoro” Kepala Desa tersebut berakhir pada tahun 1920, pada tahun selanjutnya kepala Desa diganti oleh Bapak “ Sodiwirjo” yang bertempat  tinggal  di  dusun  pulo.  Tahun  1935  bapak  lurah  Sodiwirjo  membangun  jembatan antara dusun Kedungturi ke glentengan. Pada tahun 1957 Diniyah di ubah menjadi MI pada tahun 1966 menjadi MI Muhammadiyah sampai sekarang.
Pada  tahun  1967  bapak  lurah  Sodiwirjo  memperlancar  transportasi  ke  kecamatan membangun  jalan  menuju  Medalem.  Setelah  membangun  Masjid  Tronglo  tahun  1969 pemerintah Sudiwirjo di ganti oleh bapak lurah Wiji pada tahun 1970 - 1971 lurah wiji tersebut membangun  jalan  poros  desa  antara  tronglo  –  tronggonggong.  Pada  tahun  1980  di  bangun Balaidesa  di  danai  pemerintah  dan  Swadaya  masyarakat,  pembangunan  selesai  pada  tahun 1982  dalam  tahun  yang  sama  pemerintah  desa  juga  membangun  pukesmas  pembantu.  Pada tahun  1985  bapak  lurah  membangun  jembatan  menuju  desa  medalem  dan  pada  tahun selanjutnya  juga  pemerintah  desa  juga  membangun  kantor  PPK,  pada  saat  pembangunan tersebut selesai juga berakhirnya kepemimpinan sebagai kepala desa dan di ganti kepala desa selanjutnya.
Pada tahun 1997 merehap Balaidesa dana berasal dari Swadaya kepala desa di tambah dari hasil penjualan balaidesa yang lam juga di bangun pagar cor, pada tahun 2001 di bangun jalan makadam antara Dusun Tronglo sampai sumberjo, dana dari PKK  dan pada tahun 2003 di  perbaiki  dengan  dana  Bandes.  Pada  tahun  2004  di  bangun  jalan  menuju  balaidesa  dan jembatan dana tersebut  juga dari  Bandes serta Swadaya masyarakat.  Tahun 2005 diperbaiki dengan  jalan  cor  diteruskan  makadam  1000  M  dusun  Pulo  juga  dibangun  jalan  poros  ke kedungturi 700M.
a. Profil BUMDES SUMBER JAYA ABADI 1.) Nama BUMDesa : Sumber Jaya Abadi 2.) Bidang Usaha : Bank Pengkreditan Desa 3.) Jenis Produk/Jasa : Simpan Pinjam 4.) Alamat BUMDes : Desa Sumberagung Kec. Modo 5.) No. Tp : 081330624543
6.) Bentuk Badan Hukum   : Perdes Nomor 01 Tahun 2017
7.) Mulai Berdiri : 30 Agustus 2017
Latar belakang dibentuknya BUMDesa SUMBER JAYA ABADI yakni berhubungan dengan  kebutuhan  masyarakat  dalam  memenuhi  potensi  perkembangan  sumber  daya  yang dimiliki.  Sebagian  besar  masyarakat  desa  Sumberagung  membutuhkan  usaha  produksi rumahan maka membutuhkan modal sehingga perlu pemerintahan menyediakan jasa simpan pinjam untuk menghindari dari pada rentenir  yang masuk desa, dan juga pembangunan desa yang setiap tahun dilaksanakan maka BUMDes Sumber Jaya Abadi juga proses pembayaran jasa  HIPPAMS,  Produk  Unggulan  Desa,  serta  alat  dan  bahan  dasar  kebutuhan  para  petani sehigga pengelohan keuangan desa tetap berputar di desa.
Penyertaan modal BUMDes diatur dalam pasal 5 yeng berbunyi berikut ini ;
1. Dalam  hal  unit  usaha  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  4  dibutukan pengembangan skala usaha yang lebih besar dan bermanfaat untuk kepentingan desa, maka unit usaha BUMDesa dapat berbentuk badan hukum privat
2. Unit usaha BUMDesa Sumberagung yang berbadan hokum privat sebagai mana dimaksud  ayat  1  dapat  berupa  lembaga  bisnis  yang  kepemilikan  sahamnya sebagian  besar  dimiliki  oleh  BUMDesa  dan  terbuka  untuk  masyarakat  desa, terdiri atas:
a. 60  (  Enam  puluh)  perseratus  dimiliki  oleh  BUMDesa  “  SUMBER  JAYA ABADI “
b. 40 ( Empat puluh ) perseratus dimiliki oleh masyarakat desa.
Berikut tabel penyertaan modal BUMDes:
Tabel 1.
Penyertaan BUMDes
NO  KEGIATAN JUMLAH KETERANGAN 1 2 3 SimpanPinjam Belanja Modal
BiayaUmum
18.782.500,-
10.017.500,- 1.200.000,- Jumlah 30.000.000,-

## c. Struktur Organisasi Bumdes Sumber Jaya Abadi
Tabel. 2

## Struktur Organisasi
Susunan pengurus BUMDes SUMBER JAYA ABADI diantaranya :
1. Dirut : Supardi
2. Sekertaris : Sucipto
3. Komisaris : Sunaryo
4. Keuangan : Ahmad Yani
5. Kep. Unit simpan pinjam : Sri utami
6. Kep unit saprodi : Suraji
7. Kep unit hipam : Sutoyo
8. Pengawas : Muklisun SH

## DIREKTUR BUMDES
UNIT USAHA SAPRODI UNIT USAHA BANK DESA
UNIT USAHA HIPPAMS
UNIT USAHA KERAJINAN TANGAN BENDAHARA BUMDES
SEKRETARIS BUMDES
Organisasi Pengelola sesuai Pasal 6 BUMDesa “ SUMBER JAYA ABADI “ terpisah dari  organisasi  Pemerintahan  Desa.  Didalam  pasal  selanjutnya  yakni  pasal  7,  Susunan kepengurusan BUMDesa “ SUMBER JAYA ABADI “ Terdiri dari ;
1. Komisaris;
2. Direktur/Pelaksana operasional ; dan
3. Unit-Unit Usaha.
d. Produk dan Jasa Yang Dihasilkan
Produk dan jasa yang dihasilkan BUMDesa ini meliputi ;
1. Penjualan  alat-  alat  dan  bahan  dasar  kebutuhan  para  petani  di  wilayah  desa sumberagung Kecamatan Modo.
2. Jasa  simpan  pinjam  yang  dilaksankan  oleh  Unit  Usaha  Bank  Desa  dengan asumsi kredit dengan bunga ringan.
3. Pengelolaan HIPPAMS
4. Penyedian hasil kerajinan tangan masyarakat Desa Sumberagung
Dalam  pasal  10  mengenai  pengelolaan  unit  BUMDesa  “SUMBER  JAYA  ABADI“ menjalankan usaha ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya berikut ini, diantaranya:
a. Pengelolaan sumberdaya alam yang dikelola desa.
b. Potensi pasar sarana dan prasarana produksi.
c. Jasa  produksi  pertanian  meliputi  olah  lahan,  pembibitan,tanam,  panen, penampungan hasil pertanian dan penanganan paska panen.
d. Pengolahan dan pemasaran hasil produksi atas jasa produksi pertanian.
e. Pengelolaan Sampah
f. Usaha kerajinan dari hasil daur ulang.
g. Kegiatan usaha ekonomi lainya.
Sedangkan dalam menjalankan usaha ekonomi secara maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 BUMDesa dapat membentuk unit-unit usaha seperti berikut ini.
a. Saprodi
b. Kerajinan tangan pembuatan tas dari sampah plastik (Botol minuman aqua, ale ale dan lain lain.
c. Unit usaha hippams
d. Bank Desa
Berikut contoh jenis usaha yang telah dikembangkan oleh BUMDes SUMBER JAYA ABADI :
Tabel 4.3 Jenis Usaha NO. JENIS USAHA CONTOH 1 Bisnis Sosial ( social business ) a. air minum Desa b. usaha listrik Desa
c. lumbung pangan dan
d. sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya
2 Bisnis penyewaan ( renting ) a. alat transportasi
b. perkakas pesta
c. gedung pertemuan
d. rumah toko
e. tanah milik BUM Desa dan
f. barang sewaan lainnya.
3 Usaha perantara ( brokering ) a. jasa pembayaran listrik
b. pasar Desa untuk memasarkan produk yang
dihasilkan masyarakat dan
c. jasa pelayanan lainnya. 4 Perdagangan
( trading ) a. pabrik es
b. pabrik asap cair
c. hasil pertanian
d. sarana produksi pertanian
e. sumur bekas tambang dan
f. kegiatan bisnis produktif
lainnya.
5 Bisnis keuangan ( financial business ) Kredit dan pinjaman yang mudah diakses masyarakat 6 Usaha bersama ( holding ) a. pengembangan kapal Desa
berskala besar untuk mengorganisasi nelayan kecil
agar usahanya menjadi lebih ekspansif
b. Desa Wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat c. kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis
usaha lokal lainnya.

## Simpulan
Dalam  penelitian  ini  data  mengenai  penerapan  prinsip Good  Corporate  Governance yang didapat dalam wawancara dan hasil pengamatan dapat dianalisis terkait lima fungsi pokok sehingga memiliki indikator badan usaha yang berkelanjutan sesuai dengan Asas GCG yakni Asas Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi dan kesetaraan. Kelima asas ini  telah  dilakukan  dengan  bantuan  sumberdaya  manusia  serta  media  yang  mempuni diantaranya  pemakaian  brosur,  whatsapp  dan  pertemuan  yang  mengacu  pada  musyawarah mufaakat. BUMDes Sumber Jaya Abadi berdiri secara independen tanpa intervensi dari pihak lain, termasuk dari pemerintah desa. Sistem kesetaraan dijalankan sesuai dengan aturan tanpa membeda-bedakan pihak lain yang lebih berkuasa.
1. Asas  Transparansi  dalam  Penyediaan  Informasi  Mengenai  Perusahaan,  Keterbukaan dalam  mengemukakan  informasi  yang  relevan  serta  keterbukaan  dalam  melaksanakan proses  pengambilan  keputusan  yang  berdasarkan  prinsip  syariat    islam.  Aksesibilitas Informasi  Melihat  pedoman  /  asas  transparansi  di  atas,  BUMDes  SUMBER  JAYA ABADI  telah  berjalan  sesuai  dengan  asas  yang  ada,  tidak  serta  merta  menjalankan perusahaan  tanpa  adanya  pedoman.  Pengungkapan  Status  Perusahaan  Secara  Berkala, Pelaporan  status  perusahaan  secara  berkala  sangat  penting  dilakukan  agar  pihak-pihak terkait dapat menentukan sikap sebagai feedback kondisi tersebut. Pengelola BUMDes Sumber Jaya Abadi mempertanggung jawabkan kinerjanya dalam rapat umum pemegang saham dengan menyusun laporan pertanggung jawaban, Kaitannya dengan pengelolaan BUMDes,  BUMDes  Sumber  Jaya  Abadi  selalu  mengadakan  diskusi  atau  musyawarah dengan seluruh elemen terkait, terlebih jika terdapat program yang harus dijalankan.
2. BUMDes Sumber Jaya Abadi belum pernah mengalami pelanggaran hukum. Disebutkan pula pentingnya kontrol pengawas baik dewan komisaris sebagai kontrol dari pemerintah desa  dan  juga  badan  pengawas  sebagai  lembaga  kontrol  dari  masyarakat  untuk mewujudkan  BUMDes  yang  taat  hukum,  Bentuk  tanggungjawab  utama  BUMDes Sumber  Jaya  Abadi  terhadap  masyarakat  sekitar  merupakan  salah  satu  tujuan didirikannya BUMDes itu sendiri. Tujuan itu adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat local,  Kunci  utama  untuk  melakukannya  adalah  dengan  tetap  akuntabel,  transparan, independen,  profesional,  dan  konsisten  dalam  menjalankan  aktivitas  BUMDes.  Perlu dijelaskan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  kemandirian  dalam  mengelola  perusahaan bukan berarti perusahaan terisolasi dari seluruh pihak yang bukan Sekretaris BUMDes menyebutkan  bahwa  salah  satu  cara  untuk  melindungi  BUMDes  dari  intervensi  pihak luar adalah dengan pelibatan segala elemen yang terkait dengan BUMDes. Di BUMDes Sumber Jaya Abadi setidaknya terdapat dua pihak yang dilibatkan yakni badan pengawas yang diisi dan dewan komisarismanajemen, Mempertahankan Diri dari Dominasi Pihak dalam ataupun Luar yang Lebih Kuat.
3. Penyediaan  Informasi  yang  Adil  dan  Setara,  Perlakuan  yang  adil  kepada  seluruh karyawan dan konsumen. Pemberian Kesempatan yang Adil Bagi Seluruh karyawan dan konsumen untuk Memberi Masukan dan Opini.

## Saran
Penelitian  ini  dapat  dijadikan  sebagai  panduan  langkah  awal  perusahaan  untuk menjalankan sistem organisasi yang didalamnya dengan mengacu pada lima asas GCG yakni asas  Transparasi,  Akuntabilitas,  Responbilitas,  Idenpendensi  dan  Kesejahteraan  sehingga tujuan dari didirinya badan usaha akan berjalan secara optimal.

## Daftar Rujukan
Anwar  Hidayat,  “pengertian  data  penelitian”  dalam  www.statistikian.com/14-oktober- 2012/diakses tanggal 18 juli 2020.
Arikunto, Suharsimi. 2002. Metode Penelitian . Jakarta: PT. Rineka Cipta.
Bungin, Burhan. 2007. Penelitian Kualitatif . Penerbit : Kencana. Jakarta.
Christo  Astriandy,  Analisis  Penerapan  Prinsip  Good  Goverment  Governance  Dalam Pengelolaan  Uang Desa, 2018. 1
Efendi,  Muh.  Arief  Efendi.  2009. The  power  of  Corporate  Governance:  Teori  dan  Implementasi. Jakarta: Salemba.
Fatmawisaban, Implementasi Good Governance Dalam Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah di Kota Yogyakarta, 2015 1
Firman Adji Wibowo, Pengaruh Good Corporate Governance dan Resiko https://tafsirweb.com , di akses tanggal 10 juni 2020
Moleong, 2007. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja Rosda Karya
Pembiayaan terrhadap Return On Asset Bank Umum Syariah, 2019
Sugiono,  2009.  Metode  Penelitian  Bisnis  (pendekatan  kuantitatif,  kualitatif,  dan  R&D).

## Bandung : Alfabeta
Sujarweni,  V.  Wiratna.  2008. Metodologi  penelitian  Bisnis  dan  ekonomi ,  (Yogyakarta:  PT.  Pustaka Baru.

## Supardi, wawancara tanggal 10 juni 2020

## supardi, wawancara tanggal 8 juni 2020
Surya,  Indra  dan  Ivan  Yustiavandana.  2006. Penerapan  Good  Governance:  Mengesampingkan  Hak istimewa Demi Kelangsungan usaha. jakarta: Prenada.
Suwarjeni. V. Wiratna. 2014. Metodologi Penelitian. Yogyakarta : Daftar Pustaka
Suyanto, Bagong. 2005. Metode penelitian Sosial : Berbagai Alternatif Pendekatan. Jakarta : Prenada media