## Gorontalo

## Law Review
Volume 7 -  No. 2 – Oktober 2024 E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (STUDI KASUS
POLRES GORONTALO KOTA)
Rahmawati rahmawatirahmanunisan@gmail.com Fakultas  Hukum,  Universitas  Ichsan Gorontalo
Siti Alfisyahrin Lasori st.alfisyahrin@gmail.com Fakultas  Hukum,  Universitas  Ichsan Gorontalo
Yudin Yunus yudinhamzahyunus@gmail.com Fakultas  Hukum,  Universitas  Ichsan Gorontalo
Albert Pede apededosenhukumuig@gmail.com Fakultas  Hukum,  Universitas  Ichsan Gorontalo
Muh. Syarif Lamanasa rifx.dragon@gmail.com Fakultas  Hukum,  Universitas  Ichsan Gorontalo

## Abstrak
Untuk menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban tindak  pidana  kekerasan  seksual  di  wilayah  hukum  Polres  Gorontalo  Kota dan  Untuk  menganalisis  faktor-faktor  penghambat  perlindungan  hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual di wilayah hukum Polres Gorontalo Kota. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. yaitu suatu metode peenlitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat. Isu hukum yang sedang dikaji
yakni  selain  sudah  ada  aturan  yang  mengatur  tentang  kekerasan  seksual terhadap anak, namun dapat juga di cegah dengan diberlakukan control serta pengawasan  dari  orang  tua  dan  Masyarakat  terhadap  lingkup  pergaulan anak sehingga tidak terjadi kekerasan seksual tersebut.

## Kata Kunci: Kekerasan, seksual, anak

## Abstract
To  analyze  how  legal  protection  is  for  child  victims  of  criminal  acts  of  sexual violence in the jurisdiction of the Gorontalo City Police and to analyze the factors inhibiting legal protection for child victims of criminal acts of sexual violence in the jurisdiction of the Gorontalo City Police. The type of research used in this research is empirical legal research. namely a legal research method that functions to see the  law  in  real  terms  and  examine  how  the  law  works  in  the  community environment. The legal issue being studied is that apart from the fact that there are regulations governing sexual violence against children, it can also be prevented by  implementing  control  and  supervision  from  parents  and  the  community regarding children's social circles so that sexual violence does not occur.

## Keywords: Violence, sexual, children

## 1. PENDAHULUAN
Anak korban kekerasan seksual harus mendapatkan perhatian serius baik dari  keluarga  dan  pemerintah.  Korban  kekerasan  seksual  juga  memerlukan perlindungan agar hak-haknya dapat terpenuhi. Kekerasan seksual ada anak berkaitan  dengan  eksploitasi,  perlakuan  salah,  diskriminasi  dan  lain sebagainya. Anak sangat perlu dilindungi dari berbagai bentuk kejahatan yang dapat  mempengaruhi  perkembangan  fisik,  mental,  serta  rohaninya.  Anak korban  kekerasan  seksual  harus  mendapatkan  pemulihan  kondisi  traumatik agar tidak menjadi pelaku di kemudian hari.
Perlindungan  hukum  terhadap  kekerasan  seksual  pada  anak  diatur dalamUndang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 15 huruf F Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menjelaskan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kejahatan seksual. Pasal 21 sampai Pasal 26 menjelaskan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berperan dalam  penyelenggaraan perlindungan anak. Larangan melakukan Tindakan kekerasan seksual pada anak diatur dalam Pasal 76 huruf d  yang  menjelaskan  bahwa  setiap  orang  dilarang  melakukan  kekerasan  atau memberikan ancaman kepada anak. Pasal 76 huruf e juga menjelaskan bahwa setiap  orang  dilarang  melakukan  kekerasan  memaksa,  melakukan  tipu muslihat, melakukan   serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan asusila.
Kekerasanseksual  pada  anak  juga  diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana  (KUHP),  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2016  tentang
Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-UndangNomor  1  Tahun 2016  tentang  Perubahan  Kedua  atas  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2002 tentang  Perlindungan  Anak,  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004 tentangPenghapusanKekerasandalam  Rumah  Tangga  (KDRT),  dan  Undang- UndangNomor  12  Tahun  2022  tentang  Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual (TPKS).
Peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  perlindungan  hukum terhadap anak tidak mengurangi terjadinya permasalahan kekerasan seksual di Indonesia.  Kekerasan  seksual  pada  anak  masih  banyak  terjadi  di  berbagai tempat baik di kota dan di desa. Kekerasan seksual yang menimpa anak-anak di Indonesia bukan saja terjadi di wilayah-wilayah yang rawan kekerasan, tetapi juga  terjadi  di  lingkungan  keluarga  dan  sekolah.  Pelaku  kekerasan  seksual terhadap anak juga tidak hanya dilakukan oleh orang lain yang tidak dikenali, tetapi juga dilakukan oleh orang-orang yang dikenali, dekat, dan dipercaya oleh anak.  Kekerasan  seksual  mengancam  keselamatan  anak-anak  di  Indonesia yang berada di posisi sangat rentan di hampir semua wilayah social.
Kekerasan  seksual  pada  anak  menjadi  suatu  permasalahan  yang  cukup serius dan  mengancam masa depan bangsa. Anak korban kekerasan seksual akan  menerima  dampak  secarafisik  dan  psikisnya.  Permasalahan  kekerasan seksual  pada  anak  menunjukkan  bahwa  pemenuhan  hak  anak  atas perlindungan dari kekerasan belum berjalan sebagaimana mestinya.
Rendahnya kualitas perlindungan anak di Indonesia banyak menuai kritik dari  berbagai  elemen  masyarakat.  Tugas  pemerintah  seharusnya  berupaya memberikan  perlindungan  hukum  kepada  anak  untuk  dapat  memperoleh jaminan atas kelangsungan hidup dan penghidupannya sebagai bagian dari hak asasi  manusia.  Anak  juga  memiliki  eksistensi  dalam  kehidupan  dan kemanusiaan,  tetapi  hak-hak  yang  dimiliki  oleh  anak  belum  sepenuhnya terpenuhi.  Anak-anak  pada  kenyataannya  masih  terus  tereksploitasi  baik secara ekonomi menjadi pekerja anak, anak jalanan, atau eksploitasi seksual. Kesadaran masyarakat dan aparat penegak hukum sangat dibutuhkan dalam melindungi hak anak.
Kekerasan  seksual  menjadi  lebih  sulit  untuk  ditangani  dan  diungkapkan karena  korban  tidak  konsisten  memperjuangkan  haknya  dalam  peradilan. Aspek kekerasan seksual selalu dikaitkan dengan wacana moralitas sehingga yang dilakukan korban akan slalu terlihat salah dan kurang waspada. Dampak terjadinya kekerasan seksual terhadap anak diperparah dengan adanya budaya victim blaming yang menempatkan posisi korban ikut bertanggungjawab atas semua yang terjadi pada dirinya. Kekerasan seksual dapat merugikan korban dalam  mendapatkan  keadilan  di  depan  hukum  karena  intimidasi  moral  yang diterima.
Kekerasan  seksual  yang  akan  dianalisis  dalam  penelitian  ini  yaitu  kasus yang terjadi di Kota Gorontalo yang merupakan wilayah hukum Polres Gorontalo Kota.  Berdasarkan  data  awal  observasi  yang  diperoleh  Kepolisian  Resor Gorontalo  Kota  pada  Unit  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  (PPA),  peneliti memperoleh  data  tindak  pidana  keekerasan  seksual  pada  kasus  pencabulan
terhadap  anak  selama  3  tahun  terakhir  mulai  dari  tahun  2020  hingga  2023. Pada tahun 2020 tercatat 23 kasus, tahun 2021 tercatat 29 kasus, dan pada tahun 2022 tercatat 28 kasus dan tahun 2023 terdapat 30 kasus. Sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini:
Tabel 1.1

## Jumlah Kasus Kekerasan Seksual (pencabulan)Terhadap Anak
NO Tahun Jumlah 1 2020 23 kasus 2 2021 29 kasus 3 2022 28 kasus 4. 2023 30 kasus Total 114 kasus
Sumber: DokumenLaporanSatreskrimPolres Kota Gorontalo Kota
Berdasarkan  dari  data  diatas  kasus  kekerasan  seksual  terhadap  anak  di Kota Gorontalo terjadi peningkatan yang signifikan pada tahun 2020-2023 yang terlapor pada Unit PPA Polres Gorontalo Kota. Tentunya ini angka yang tidak sedikit, terlebih anak merupakan penerus dan calon pemimpin pada masa yang akan datang, maka dari itu perlunya perlindungan terhadap anak-anak korban kekerasan seksual, berdasarkan data yang diperoleh peningkatan bukan hanya terjadi  pada  kuantitas,  tetapu  juga  pada  kualitas,  banyak  kasus  kekerasan seksual  diantaranya  yang  dilakukan  oleh  pelaku  yang  masih  mempunyai hubungan dekat dengan korban, seperti dari lingkungan sekitar tempat tinggal korban maupun dari pihak keluarga korban.
Tentu ini suatu hal yang memilukan karena keluarga yang seharusnya dapat menjadi  pelindung  sesama  anggota  keluarga,  ternyata  menjadi  predator  bagi anak. Perlindungan bagi anak sebagai korban sangat penting bagi pemulihan fiisik  dan  psikis  korban,  seperti  yang  telah  tertuang  pada  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).
Jika melihat dari kuantitas kasus tentang kekerasan seksual terhadap anak yang  semakin  tahun  makin  bertambah,  hal  ini  merupakan  suatu  masalah bersama,  baik  bagi  orangtua,  Masyarakat,  dan  juga  pemerintah.  Upaya menghentikan  kekerasan  seksual  merupakan  hal  penting,  karena  korban kekerasan  seksual  dapat  mengalami  trauma  yang  berkepanjangan,  perasaan malu,  dan  ketakutan.  Peraturan  perundang-undangan  dan  perhatian pemerintah  sangat  dibutuhkan  dalam  mengakomodasi  hak  asasi  anak. Pemerintah harus melakukan terobosan atas upaya penghapusan segala bentuk kekerasan seksual terhadap anak-anak di Indonesia.
Dalam  UU  TPKS,  korban  kekerasan  seksual  berhak  atas  penanganan, pelindungan dan pemulihan Pasal 67 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2022 tentang TPKS Hak korban atas penanganan (Pasal 68 UU No. 12 Tahun 2022 tentang TPKS meliputi :
a. Hak  atas  informasi  terhadap  seluruh  proses  dan  hasil  penanganan, pelindungan, dan pemulihan;
b. Hak mendapatkan dokumen hasil penanganan;
c. Hak atas layanan hukum;
d. Hak atas penguatan psikologis;
e. Hak  atas  pelayanan  kesehatan  meliputi  pemeriksaan,  tindakan,  dan perawatan medis;
f. Hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus korban; dan
g. Hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik.
Adapun hak korban atas pelindungan antara lain (Pasal 69 UU No. 12 Tahun 2022 tentang TPKS:
a. Penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan;
b. Penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan perlindungan;
c. Perlindungan  dari  ancaman  atau  kekerasan  pelaku  dan  pihak  lain  serta berulangnya kekerasan;
d. Perlindungan atas kerahasiaan identitas;
e. Perlindungan  dari  sikap  dan  perilaku  aparat  penegak  hukum  yang merendahkan korban;
f. Perlindungan  dari  kehilangan  pekerjaan,  mutasi  pekerjaan,  pendidikan, atau akses politik; dan
g. Perlindungan korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas tindak pidana kekerasan seksual yang telah dilaporkan.
Sementara  itu,  hak  korban  atas  pemulihan  meliputi  rehabilitasi  medis, mental dan sosial, pemberdayaan sosial, restitusi dan/atau kompensasi, serta reintegrasi  social  (Pasal  70  ayat  (1)  UU  No.  12  Tahun  2022  tentang  TPKS). Korban  juga  berhak  atas  pemulihan  sebelum,  selama,  dan  setelah  proses peradilan seperti pendampingan hukum, penguatan psikologis, dan sebagainya. Hal  ini  secara  lengkap  diatur  di  dalam  Pasal  68,  Pasal  69,  dan  Pasal  70  UU TPKS.
Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual merupakan masalah  yang  serius.  Permasalahan  kekerasan  seksual  kepada  anak  tidak dibebankan  kepada  satupihak  saja,  tetapi  perlu  adanya  sinergitas  kerjasama antara  orangtua,  aparat  penegak  hukum,  serta  masyarakat.  Permasalahan kekerasan seksual membutuhkan upaya penanggulangan melalui sarana penal atau non penal, sehingga dapat menjamin perlindungan hukum terhadap anak dan menurunkan kekerasan seksual terhadap anak.
Berdasarkan  permasalahan  yang  telah  diuraikan,  Penulis  mengangkat
permasalahan  yan  dirumuskan  sebagai  berikut  “Bagaimana  perlindungan hukum  terhadap  anak  korban  tindak  pidana  kekerasan  seksual  di  wilayah hukum  Polres  Gorontalo  Kota?  dan  Faktor-faktor  penghambat  perlindungan hukum  terhadap  anak  korban  tindak  pidana  kekerasan  seksual  di  wilayah hukum Polres Gorontalo Kota? ”
Tujuan  penelitian  untuk  menganalisis  bagaimana  perlindungan  hukum terhadap  anak  korban  tindak  pidana  kekerasan  seksual  di  wilayah  hukum Polres  Gorontalo  Kota  dan  Untuk  menganalisis  bagaimana  faktor-faktor penghambat  perlindungan  hukum  terhadap  anak  korban  tindak  pidana kekerasan seksual di wilayah hukum Polres Gorontalo Kota.

## 2. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  empiris.  Penelitian  hukum empiris (empirical law research) disebut juga penelitian hukum sosiologis, yang berarti  penelitian  hukum  yang  mengkaji  hukum  dengan  mengkonsepkan sebagai perilakunyata (actual behavior), sebagai gejala social yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.

## 3. PEMBAHASAN
A. Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan di wilayah hukum Polres Gorontalo Kota
1) Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Sebagai  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang secara mutlak memberikan  berbagai  bentuk  perlindungan  hukum  yang  berkaitan  dengan masalah  perlindungan  anak  terhadap  tindak  pidana  kekerasan  seksual. Perlindungan  anak  adalah  suatu  usaha  melindungi  anak  agar  dapat melaksanakan  hak  dan  kewajibannya.  Perlindungan  hak-hak  anak  pada hakikatnya  menyangkut  langsung  pengaturan  dalam  peraturan  perudang- undangan.  Kebijaksanaan  ,usaha  dan  kegiatan  yang  menjamin  terwujudnya perlindungan  hak-hak  anak,  pertama-tama  didasarkan  atas  pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan dependent, disamping karena  adanya  golongan  anak-anak  yang  mengalami  pertumbuhan  dan perkembangannya, baik Rohani, jasmani, maupun social. Bentuk perlindungan anak  yang  diberikan  oleh  Undang-Undang  Perlindungan  Anak  merupakan adopsi, kompolasi, atau reformulasi dari bentuk perlindungan anak yang sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-undang  ini  berfungsi  untuk  pemberian  perlindungan  khusus  bagi hak-hak  anak  dari  berbagai  macam  kekerasan.  Undang – Undang  Nomor  35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang  Perlindungan  Anak  menyebutkan  bahwa  setiap  Anak  mepunyai  hak sebagaimana yang diatur dalam pasal 9 dan 15.
Kejahatan  seksual  merupakan  salah  satu  kejahatan  yang  benar-benar mendapatkan  perhatian  khusus  dalam  masalah  perlindungan  anak.  Hal  ini terlihat jelas pada pasal 9 ayata 1a dan Pasal 15 huruf F undang-undang ini
memberikan ketegasan agar setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kejahatan seksual, penyebabnya adalah semakin banyaknya kejahatan tindak kekerasan seksual yang menimpa anak-anak di Indonesia, dikarenakan anak- anak mudah untuk diancam dan dilukai oleh pelaku kejahatan seksual untuk melakukan  kekerasan  seksual  mengingat  anak-anak  tidak  mampu  untuk melawan atau menjaga dirinya terhadap bahaya yang akan menimpanya.
Dalam  undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur berbagai  larangan  hukum  terhadap  setiap  orang  untuk  tidak  melakukan kejahatan  seksual  terhadap  anak.  Larangan  tersebut  diatur  dalam  pasal  76d dan pasal 76e.
Dalam  dua  pasal  tersebut  dikatakan  bahwa  setiap  orang  dilarang melakukan,  mengancam,  memaksa,  melakukan  tipu  muslihat,  melakukan serangkaian  kebohongan  dan  membujuk  anak  untuk  melakukan  atau membiarkan  dilakukan  perbuatan  cabul  dan  atau  seksual  terhadap  anak. Dalam pasal tersebut yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum atau  orang  pendukung  hak  dan  kewajiban  yang  padanya  dapat  diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya.
Perlindungan  hukum  terhadap  anak,  merupakan  hak  asasi  yang  harus diperoleh  anak.  Sehubungan  dengan  hal  ini,  Pasal  27  ayat  (1)  UUD  1945, menentukan  bahwa  setiap  warga  negara  bersamaan  kedudukannya  dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan  tidak  ada  kecualinya.  Pernyataan  dari  pasal  tersebut,  menunjukkan tidak ada perbedaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan bagi semua warga negara, baik wanita, pria,  dewasa dan anak-anak dalam mendapatkan perlindungan  hukum.  Masalah  perlindungan  hukum  terhadap  anak,  bukan saja  masalah  hak  asasi  manusia,  tetapi  lebih  luas  lagi  adalah  masalah penegakan  hukum,  khususnya  penegakan  hukum  terhadap  anak  sebagai korban kekerasan seksual. Agar kekerasan terhadap anak dapat dikurangi atau dicegah,  penegakan  hukum  harus  dilakukan  dengan  benar.  Hukum  harus ditegakkan dan diberlakukan kepada siapa saja.
Berbagai perlindungan hukum terhadap anak diatur dalam pasal 54 dan 59 sedangkan  perlindungan  khusus  bagi  anak  korban  kejahatan  seksual  diatur dalam pasal 69a
Pasal  69  a  berbunyi  :  “Perlindungan  khususbagi  anak  korban  kejahatan seksual  sebagaimana  di  maksud  dalam  pasal  59  ayat  (2)  huruf  j  dilakukan melalui upaya :
a. Edukasi tentang Kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
b. Rehabilitasi social;
c. Pendampingan psiko sosial pada saat pengobatan sampai pemilihan; dan
d. Pemberian  perlindungan  dan  pendampingan  pada  setiap  Tingkat peemriksaan  mulai  dari  penyidikan,  penuntutan,  sampai  dengan pemeriksaan disidang pengadilan.
Dalam  pasal  72  dikatakan  juga  bahwa  Masyarakat  berperan  serta  dalam perlindungan  anak,  baik  secara  perseorangan  maupun  kelompok.  Peran Masyarakat  sebagaimana  diamksud  dilakukan  oleh  orang  perseorangan, lembaga  perlindungan  anak,  lembaga  kesejahteraan  social,  organisasi, kemasyarakatan, lembaga pendidikan,media massa, dan dunia usaha.
Mengenai  kekerasan  seksual  yang  dilakukan  terhadap  anak  di  dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah disebutkan di dalam pasal 81 dan Pasal 82. Dari kedua pasal tersebut juga memuat ancaman pidana yang dapat dijatuhkan  terhadap  setiap  pelaku  kekerasan  seksual.  Sanksi  pidana  dalam Pasal 81 dan Pasal 82 tersebut di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak juga  sebagai  suatu  bentuk  jaminan  perlindungan  yang  dapat  diberikan terhadap korban kekerasan seksual. Dengan adanya pasal-pasal yang mengatur tentang kejahatan tersebut, baik yang diatur dalam ketentuan KUHP maupun dalam  ketentuan  Undang-Undang  Perlindungan  Anak  berarti  anak  sebagai korban telah dilindungi oleh hukum yang berlaku dan secara tidak langsung mendapatkan  jaminan  perlindungan  hak-hak  asasinya  sebagai  orang  yang teraniaya.  Sehingga  orang  yang  berniat  untuk  melakukan  kejahatan  seksual terhadap  anak  tidak  dengan  mudah  melakukannya  karena  adanya  undang- undang  yang  mengatur  dan  memberikan  ancaman  terhadap  perbuatan tersebut.
Dalam  Pasal  81  dan  82  dijelaskan  bahwa  setiap  orang  yang  melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75d dan 76e dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Dan dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang  tua,  wali,  Pengasuh  anak,  Pendidik,  atau  Tenaga  kependidikan,  maka pidananya  ditambah  1/3  (sepertiga)  dari  ancaman  pidana  sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Berbagai  perlindungan  baik  umum  dan  khusus  yang  diberikan  dalam Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  cukup  mengatur  perlindungan  anak dari tindak kejahatan, namun belum diatur adalah restitusi atau pembayaran ganti rugi dari pelaku terhadap korban baik materill maupun immaterial. Selain dari  pengaturan  diatas,  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  juga  sedikit menjelaskan terkait dengan restitusi yaitu Pasal 71D ayat (1) bahwa setiap anak yang menjadi korban dari tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, d, f, h, I dan j berhak mengajukan perkara kepengadilan terkait hak atas restitusi yang merupakan tanggungjawab dari pelaku kejahatan.
Pasal  71D  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  menyatakan bahwa  terkait  pelaksanaan  restitusi  diatur  lebih  lanjut  PP  Nomor.  44  Tahun
2008.  Kelemahan  dari  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  berdasarkan pasal dan ayat diatas yaitu tidak adanya pengaturan khusus mengenai tata cara dan  pelaksanaan  dalam  undang-undang  tersebut  terkait  pembayaran  ganti kerugian terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana.
Namun,  perludi  apresiasi  terkait  keseriusan  lembaga  pemerintahan meminimalisir tindak kejahatan terhadap anak perlu diapresiasi dalam Pasal 74 ayat  (1)  undang-Undang  Nomor  35  tahun  2014  dengan  mendirikan  lembaga yang  bersifat  independent  yaitu  Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia  atau disebut dengan KPAI. KPAI memiliki keseriusan dalam perlindungan terhadap anak  meningkatkan  efektivitas  pengawasan  hak  anak  dan  mendukung penyelenggaraan tindakan pengawasan di berbagai daerah di Indonesia.
2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Tujuan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2022  ini  adalah  memberikan perlindungan serta kepastian hukum yang cukup bagi pencari keadilan dalam hak ini anak serta Perempuan. Pengaturan hak-hakasasi anak dalamUndang- undang Nomor 12 tahun 2022 mendapatkan legitimasi yang kuat, dilihat dari dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa pengaturan mengenai tindak pidana kekerasan seksual dilandaskan pada asas penghargaan atas harkat juga martabat manusia, asas non diskriminasi, asas kepentingan  terbaik  untuk  korban,  asas  keadilan,  asas  kemanfaatan,  dan terakhir asas kepastian hukum. Hak-hak korban anak ini dijabarkan dari hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan sejak kasus pelecehan seksual ini terjadi sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022.
Perbuatan berkaitan dengan seksual merupakan jenis delik aduan, kecuali jika korban itu anak atau penyandang disabilitas. Oleh karena itu, perbuatan itu menjadi delik biasa bahwa suatu perbuatan dapat langsung ditangani oleh pihak berwajib tanpa adanya pengaduan dari korban.
Adapun 4 (empat) hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 ini yakni adanya kualifikasi mengenai jenis dari tindak pidana kekerasan seksual,  adanya  pengaturan  mengenai  hukum  acara  yang  berlaku  secara komprohensif diawali tahap penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan sidang pada pengadilan dengan mengutamakan kehormatan atas hak asasi manusia tanpa  intimidasi,  adanya  pengaturan  mengenai  hak  korban  berupa penanganan,  perlindungan,  serta  pemulihan  dimulai  sejak  tindak  pidana kekerasan  seksual  itu  terjadi,  dan  penyelesaian  perkara  tindak  pidana kekerasan  seksual  ini  tidak  dapat  dilakukan  di  luar  proses  pengadilan terkecuali pelaku anak.
Pengaturan  jenis  atau  bentuk  kejahatan  seksual  yang  dapat  terjadi  jelas diatur  sebagaimana  tercantum  dalam  pasal  4  ayat  (1)  huruf  a-i  yang  ada  di dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 yaitu:
a. Pelecehan seksual secara non fiisik
b. Pelecehan seksual secara fisik
c. Pemaksaan dengan kontrasepsi
d. Pemaksaan dengan sterilisasi
e. Pemaksaan melakukan perkawinan
f. Perbuatan penyiksaan seksual
g. Eksploitasi secara seksual
h. Perbudakan seksual, dan
i. Kekerasan seksual berbasis penggunaan media elektronik
Pasal  4  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2022  diatas  itu, memberikan  spesifikasi  bahwa  jenis  pelecehan  seksual  dapat  dialami  oleh siapapun  dan  melalui  media  apapun.  Perluasan  jenis  tindak  pidana  seksual memberikan  suatu  kepastian  hukum  bagi  korban.  Bahwa  bentuk  pelecehan seksual dapat berupa non fisik, yaitu pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang  tidak  sepatutnya  dilakukan  juga  mengarah  pada  seksualitas  bertujuan untuk  merendahkan  atau  mempermalukan  seorang  salah  satunya  dengan pelecehan seksual di media social.
Selain  dari  pada  itu,  maksud  atau  tujuan  dari  susunan  Pasal  4  ayat  (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tersebut dilanjutkan dalam Pasal 4 ayat (2)  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2022  bahwa  tindakan  dari  kekerasan seksual dapat meliputi :
a. Perbuatan perkosaan
b. Perbuatan cabul
c. Tindak  persetubuhan,  perbuatan  cabul;,  dan/atau  eksploitasi  seksual terhadap anak
d. Perbuatan  berupa  melanggar  kesusilaan  bertentangan  dengan  kehendak korban tersebut
e. Pornografi  dengan  melibatkan  anak  atau  pornografi  yang  secara jelas/eksplisit terdapat tindakan kekerasan dan eksploitasi seksual
f. Pemaksaan pelacuran
g. Tindak  pidana  perdagangan  orang  yang  tujuannya  untuk  ekspolitasi seksual
h. Kekerasan seksual dalam rumah tangga
i. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asal ialah tindak pidana kekerasan seksual, dan
j. Tindak pidana lainnya yang dinyatakan secara tegas berupa tindak pidana kekerasan  seksual  selayaknya  diatur  dalam  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
Sulitnya  sistem  pembuktian  alat  bukti  dalam  hukum  acara  pidana  yang mengharuskan penggunaan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ini untuk mengungkap atau membuktikan terjadinya tindak pelecehan seksual itu kemudian dijawab dalam Pasal 25 ayat 91) undang=undang Nomor 12 Tahun 2022  yang  menyatakan  bahwa,  “Keterangan  Saksi  dan/atau  korban  cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah jika disertai dengan 1 (satu) alat bukti sah lainnya dan hakim memperoleh keyakinan bahwa benar telah terjadi tinda k pidana dan terdakwalah yang bersalah melakukannya”.
Selain  itu,  diberikan  pula  perlindungan  terkait  pemeriksaan  korban  atau saksi  dari  tindak  pidana  pelecehan/kekerasan  seksual  dalam  bentuk  sanksi dan  denda  terkait  perbuatan  seksual  non  fisik  pada  Pasal  5  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yang menyatakan, bahwasetiap orang yang melakukan perbuatan seksual dilakukan dengan cara non fisik ditujukan terhadap tubuh, keinginan  seksual,  dan/atau  organ  reproduksi  memiliki  maksud  untuk merendahkan  harkat  serta  martabat  seseorang  didasarkan  pada  seksualitas dan/atau  kesusilaannya,  dijatuhi  ancaman  pidana  penjara  paling  lama  9 (Sembilan)  bulan  dan/atau  pidana  denda  paling  besar  Rp/  10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
Restitusi  merupakan  metode  pembayaran  ganti  kerugian  yang  kemudian dibebankan  terhadap  pelaku  tindak  pidana  atau  pihak  ketiga  atas  dasar penetapan atau putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap., baik kerugian materiil dan/atau immaterial yang dialami oleh korban atau ahli warisnya.  Pelaksanaan  dari  restitusi  ini  menggunakan  kesesuaian  dengan prinsip pemulihan menjadi keadaan semula ( restutio in integrum ) yang berarti bahwa bentuk Upaya yang dilakukan bertujuan agar korban kejahatan seksual dikembalikan kepada kondisi semula yaitu kondisi sebelum suatu kejahatan itu terjadi.
Penetapan  atas  kerugian  ini  didasari  oleh  asas-asas  hukum  perdata  dan kerugian ditimbulkan dari perbuatan seseorang dalam hukum pidana ( daader ) dari  suatu  tindak  pidana.  Jadi,  konsep  ganti  rugi  dilihat  dari  segi  hubungan antara  tindak  pidana  ( delict )  pembuat  ( daader )  dan  korban  ( victim ).  Konsep mengenai  kerugian  yang  bersifat  materiil  mungkin  bagi  seseorang  yang melakukan tindak pidana terkadang tidak menuai permasalahan, tidak dengan kerugiaan yang bersifat immaterool berupa kesusahan, kecemasan, rasa malu, dan  lain  sebagainya  yang  harus  diganti  dengan  uang  inilah  yang  menjadi permasalahan.
Bentuk  upaya  yang  dapat  diberikan  bagi  korban  tindak  pidana  pelecehan seksual  bukan  hanya  berfokus  untuk  penghukuman  pelaku  saja  namun mengatur juga hak korban sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Undang- undang Nomor 12 Tahun 2022 yaitu korban memiliki hak untuk mendapatkan restitusi  dan  layanan  pemulihan.  Pengenaan  kewajiban  penetapan  besaran restitusi didasarkan pada tindakan pelecehan  seksual yang memiliki ancaman pidana  penjara  salaam  4  (empat)  tahun  lebih.  Restitusi  yang  diberikan  ini dijelaskan kemudian dalam Pasal 30 ayat (2) huruf  a-d Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 berupa:
1. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan
2. Ganti  kerugian  yang  ditimbulkan  akibat  penderitaan  yang  berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana kekerasan seksual
3. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
4. Ganti  kerugian  atas  kerugian  lain  yang  diderita  korban  sebagai  akibat tindak pidana kekerasan seksual.
Jaminan pemberian restitusi ini  dilakukan kurun waktu paling lambat 30 (tiga  puluh)  hari  sejak  diterimanya  Salinan  putusan/penetapan  pengadilan. Selanjutnya pihak kejaksaan memberitahukan Salinan putusan yang memuat pelaksanaan  pemberian  restitusi  kepada  pihak  terpidana,  korban,  juga  LPSK dengan  jangka  7  (tujuh)  hari  sejak  diterimanya  Salinan  putusan  pengadilan tersebut. Atas dasar menyegerakan pemenuhan kewajiban maka bila pemberian restitusi  kepada  korban  tidak  dipenuhi  sampai  dengan  batas  waktu  yang ditentukan  maka  pihak  korban  atau  ahli  waris  dapat  memberitahukannya kepada  pengadilan.  Selanjutnya,  atas  pemberitahuan  tersebut  maka  pihak pengadilan memberikan surat peringatan tertulis kepada pemberi restitusi atau pelaku  tindak  pidana  agar  dapat  segera  memenuhi  kewajibannya  tersebut kepada pihak korban atau ahlinya. Bilamana sampai dengan jangka waktu yang ditentukan pihak pelaku tidak kunjung melakukan pembayaran maka hakim memerintahkan jaksa untuk melelang sita jaminan.
Terkait  restitusi  yang  dititipkan  pada  pengadilan  dan  pelelang  harta kekayaan jika melibihi dari jumlah restitusi yang ditetapkan maka jaksa wajib mengembalikan  kelebihan  tersebut  terhadap  terpidana.  Sebaliknya  bila  harta kekayaan tersebut tidak cukup membayar biaya restitusi maka pihak terpidana dikenakan pidana penjara pengganti yang tidak melibihi ancaman pidana pokok dilakukan  dengan  memperhitungkan  restitusi  yang  lebih  dibayar  secara proporsional.
Tidak tercukupinya biaya restitusi tersebut, negara memberikan keringanan berupa  kompensasi  yang  dibayarkan  melalui  dana  bantuan  korban  yang dipeloreh  dari  filantropi,  Masyarakat,  individu,  tanggungjawab  social  dan
lingkungan  Perusahaan,  dan  sumber  lain  yang  sah  tidak  mengikat,  juga anggaran  negara  yang  telah  disesuaikan  dengan  ketentuan.  Ketentuan  hak korban  berupa  restitusi  ini  mempunyai  kepentingan  dalam  upaya membantu biaya pemulihan dan keadilan (restorative justice) anak yang menjadi korban dari pelecehan seksual.
Dari penjelasan diatas, disahkannya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 ini  cukup  menarik  bukan  hanya  memberikan  perlindungan  korban  secara langsung  melainkan  juga  tindak  pidana  kekerasan  yang  berbasiskan  media elektronik terhadap anak atau penyandang disabilitas. Pengaturan pidana dan restitusi juga diatur dalam undang-undang ini. Pemberian perlindungan kepada semua  lapisan  Masyarakat  dan  lembaga  berperan  aktif  bertujuan  untuk kepastian hukum atau memperbaiki keadaan fisik/non fisik anak yang menjadi korban  dari  tindak  pidana  pelecehan  seksual  untuk  berani  dan  tidak  takut melapor atas tindakan yang dialami. Pendampingan baik jiwa dan hukum juga hadir ditengah anak untuk mendampingi serta melayani perkara/tindakan yang dialami oleh anak dari tindak pelecehan seksual dalam sarana media elektronik maupun kehidupannya.

## B. Faktor Penghambat perlindungan terhadap anak korban tindak pidana kekerasan di wilayah hukum Polres Gorontalo Kota
Tindak  pidana  kekerasan  seksual  terhadap  anak  merupakan  suatu  kasus yang memerlukan perhatian dari Masyarakat terlebih korban adalah anak-anak dibawah umur yang sangat memerlukan perlindungan untuk hak-hak yang ia miliki.  Tindak  pidana  kekerasan  seksual  adalah  suatu  kejahatan  yang  kerap dilakukan oleh orang dewasa kepada anak-anak dibawah umur. Kejahatan yang sering  menyerang  anak  sebagai  korban  tentunya  akan  mengakibatkan  anak mengalami  trauma,  kehilngankepercayaan  diri  dalam  kehidupannya,  juga penderitaan  secara  fisik  dan  psikis  yang  menurut  penulis  ini  merupakan  hal yang  memerlukan  perhatian  dari  negara  dan  pemerintah  dalam  pemenuhan hak-hak pemulihan.
Secara  umum  korban  kekerasan  seksual  akan  mengalami  trauma  yang insentif  dan  berat  sehingga  sulit  untuk  dipulihkan.  Korban  akan  mengalami depresi  yang  berkepanjangan,  yang  membuat  korban  sulit  mengendalikan lingkungan sekitar bahkan dirinya sendiri. Pada masa seperti ini korban sangat membutuhkan  dorongan  dan  dukungan  dari  keluarga  bahkan  Masyarakat untuk keadilan hukum bagi sang korban.
Pemenuhan  hak  perlindungan  anak  korban  kekerasan  seksual  tentunya tidaklah  berjalan  dengan  lancar, tentu  saja terdapat  beberapa  faktor  internal dan  eksternal  yang  menghambat  memberikan  perlindungan  hak-hak  anak
selaku korban dari kejahatan seksual, adapun faktor penghambatnya sebagai berikut:
1. Faktor Internal
Faktor  internal  merupakan  faktor  penghambat  yang  berasal  dari  dalam diantaranya adalah:
a. Kendala Dalam Pendanaan
Untuk  melanjutkan  penanganan  pemulihan  psiko  sosial  oleh  pihak psikolog,  pihak  Unit  PPA  mengalami  keterbatasan  anggaran  untuk pelaksanaan  pendampingan  psiko  social  terhadap  anak  yang  menjadi korban dari tindak pidana kejahatan seksual. Anggaran yang terbatas ini membatasi  kemampuan  untuk  menyediakan  layanan  yang  berkualitas tinggi.  Seharusnya  pada  proses  ini  dihadirkan  psikolog  untuk  pelayanan terhadap  anak  yang  menjadi  korban  tindak  pidana  kekerasan  seksual. Namun  yang  terjadi  dilapangan  hanya  dilakukan  sebatas  proses pemeriksaan  saja,  proses  pemeriksaan  dan  psikolog  hanya  untuk melengkapi  berkas  acara  pemeriksaan  kepolisian.  Seharusnya  pemulihan psiko social tetap berlanjut hingga korban benar-benar pulih denga kondisi psikisnya
b. Minimnya Sarana dan Prasarana Sarana  dan  prasarana  merupakan  salah  satu  faktor  penting  dalam meningkatkan kinerja kepolisian Resor Kota Gorontalo Kota terkhusus Unit PPA  tidak  tersedianya  ruangan  khusus  untuk  melakukan  pemeriksaan menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan pemenuhan hak pemulihan korban. Sebab dengan sarana dan prasarana yang baik akan memudahkan dan  melancarkan  proses  pelaksanaan  kewenangan  untuk  melayani masyarakat  secara  komprehensif  dan  maksiaml.  Ketidak  ketersediaanya ruang  khusus  bagi  konseling  merupakan  salah  satu  faktor  penghambat tidak  terjadinya  pendampingan  kepada  anak,  sedangkan  hal  untuk menyediakan  fasilitas  ini  sangat  penting,  mengingat  korban  kekerasan seksual  yang  merupakan  anak  mempunyai  mental  yang  berbeda  denga orang  dewasa,  perlu  ruangan  khusus  agar  korban  dapat  melakukan konseling dengan rasa aman dan lebih leluasa menceritakan kejadian yang ia terima.
c. Kurangnya Sumber Daya Manusia Kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di pihak Kepolisian Resor Kota Gorontalo Kota dalam pemenuhan hak pemulihan korban kekerasan seksual  dapat  memiliki  dampak  serius  pada  penyelidikan  kasus  dan dukungan  yang  diberikan  kepada  korban.  Beberapa  petugas  kepolisian mungkin tidak mendapatkan pendidikan dan pelatihan khusus yang cukup
dalam  menangani  kasus  kejahatan  seksual  dan  pemulihan  korban.  Ini dapat  mempengaruhi  kemampuan  mereka  untuk  mengindentifikasi  dan merespons  kebutuhan  korban  dengan  tepat.  Petugas  kepolisian  yang kurang sadar anak dampak trauma dari kejahatan seksual mungkin tidak dapat  memberikan  dukungan  yang  memadai  kepada  korban.  Kesadaran akan isu trauma penting untuk memperlakukan korban dengan kepekaan dan  empati.  Kurangnya  kualitas  SDM  bukan  hanya  dari  sisi  Kualitasnya saja, akan tetapi terdapat pada jumlah kuantitas petugas kepolisian dalam penanganan  kasus  kekerasan  seksual.  Faktor  kurangnya  personal  disini dapat  menyebabakan  penundaan  dalam  proses  penyelidikan  dan penanganan kasus kekerasan seksual anak. Ini berdampak negative pada pengumpulan  bukti,  identifikasi,  pelaku,  dan  proses  hukum.  Hal  ini  juga berakibat pada personal yang harus menangani sejumlah kasus yang tinggi, sehingga  dapat  mengakibatkan  kelebihan  beban  kerja.  Hal  ini  dapat mempengaruhi  kualitas  layanan  yang  diberikan  kepada  korban,  serta meningkatkan risiko kelelahan dan kelelahan petugas, tentu ini mengurangi kualitas dalam pelaksanaan pemenuhan hak korban.
2. Faktor Eksternal
Faktor eksternal merupakan penghambat yang berasal dari luar, diantaranya adalah:
a. Kurangnya Alat Bukti
Kurangnya alat bukti dalam pemenuhan hak pemulihan korban kekerasan seksual  dapat  memiliki  dampak  serius  pada  proses  hukum,  dukungan psikologis,  dan  pemulihan  korban.  Kurangnya  alat  bukti  dikarenakan biasanya  pada  kasus  kekerasan  seksual,  jika  pelaku  bukan  merupakan orang terdekat atau bukan orang yang diketahui, akan sulit dalam pencarian dan pembuktiannya. Kurangnya alat bukti dapat menempatkan lebih banyak bebna psikologis pada korban. Mereka mungkin merasa tidak didengar atau diakui,  yang  dapat  memperburuk  damapak  trauma  yang  sudah  mereka alami.
b. Stigma dan Diskriminasi dari Masyarakat
Banyaknya  stigma  dan  diskriminasi  dari  Masyarakat  mengenai  tindak pidana  kekerasan  seksual  menjadi  salah  satu  penghambat  dalam pemenuhan  hak  pemulihan  korban,  dengan  stigma  dan  diskriminasi  dari Masyarakat ini menyebabkan korban enggan melaporkan kasus kekerasan seksual  kepada  pihak  kepolisian,  korban  merasa  malu  dan  takut  dengan stigma dan diskirminasi yang akan diterimanya kelas, terlebih pihak terdekat yaitu keluarga beranggapan bahwa kejadian ini merupakan sebuah aib yang membuat nama baik keluarga akan tercoreng jika diketahui Masyarakat luas
c. Korban yang menolak untuk dilakukan pemeriksaan Tidak  semua  keluarga  korban,  saksi,  ataupun  pelaku  yang  menerima kehadiran  pendamping  karena  ada  rasa  malu  akan  kejadian  yang  dialami sang anak. Pada realitanya sudah seharusnya anak harus didampingi untuk proses pemulihan trauma yang dialaminya. Jika terjadi penolakan itu artinya pelayanan  untuk  pemulihan  hak  sang  korban  tidak  dapat  diperoleh pelayanan  Kesehatan  secara  psikis.  Menolak  pemeriksaan  psikolog  dapat memnghambat  proses  pemulihan  korban  kekerasan  seksual  anak. Pemeriksaan  sikolog  bertujuan  untuk  menilai  dampak  psikologis  dan emosional  yang  mungkin  dialami  oleh  korban.  Dengan  menolak,  korban mungkin kehilangan akses kedukungan yang diperlukan untuk memulihkan Kesehatan  mental  mereka.  Pemeriksaan  psikolog  dapat  memberikan  bukti penting  yang  mendukung  kasus  penyelidikan.  Dengan  menolak pemeriksaan, keberhasilanpenyelidikan dan proses hukum dapat terhambat karena kurangnya informasi yang diperlukan untuk memperkuat kasus.
d. Saksi yang sulit dimintai keterangan
Perihal  saksi  untuk  dimintai  keterangan,  Berbagai  upaya  telah  dilakukan pihak  Kepolisian  Resor  Kota  Gorontalo  Kota  dalam  mencegah  terjadinya tindak  pidana  kekerasan  seksual,  namun  usaha  tersebut  terhambat dikarenakan adanya saksi yang tidak bisa diajak bekerjasama. Dalam artian saksi yang yang bersangkutan susah diminta kesaksiannya. Hal ini karena banyaknya saksi yang takut terlibat dalam proses pengadilan. Mereka lebih banyak memilih pura-pura tidak tahu dari pada memberitahukan kebenaran yang  sesungguhnya.  Hal  ini  juga  dikarenakan  karena  kurangnya pemahaman Masyarakat tentang hukum, dan takutnya masyarakat dalam proses  hukum.  Dalam  menghimbau  semua  itu,  maka  pihak  polisi mendatangi  langsung  rumah  dari  pihak  saksi  tersebut  untuk  dimintai keterangannya.
Untuk  mengatasi hambatan tersebut  perlu  adnaya  tindakan  preventif  dari pihak kepolisian berupa penyuluhan dan sosialisasi kepada Masyarakat secara menyeluruh  yang  dilaksanakan  oleh  pemerintah  ataupun  lembaga-lembaga social  untuk  memberikan  pemahaman  bahwasanya  jika  terdapat  kejahatan yang  menimpa  korban  ataupun  Masyarakat,  agar  dapat  segera  melaporkan kepada pihak kepolisian, agar bisa di bantu untuk mendapatkan pertolongan, keadilan dan juga memperoleh perlindungan hukum berupa pemulihan.
Jika melihat dari realita atau kenyataan yang ada pada proses pennaganan korban  tidak  sesuai  dengan  aturan  yang  telah  ditetapkan  oleh  undang- undangtersebut. Pada kenyataannya, pelaksanaan pendampingan psiko social
dilakukan  hanya  sebatas  proses  pemeriksaan  saja  untuk  melengkapi  berkas acara pemeriksaan kepolisian.
Padahal  dengan  pemberian  pendampingan  tersebut  dapat  memberikan manfaat terhadap kepentingan individu korban berupa pemulihan psikis  dan jiwanya.  Selain  itu  bagi  kepentingan  pemeriksaan  perkara  dalam  peradilan pidana,  anak  sebagai  korban/saksi  wajib  memberikan  kesaksian  didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani tanpa adanya tekanan maupun paksaan, keterangan saksi tersebut menjadi salah satu alat bukti yang sah berdasarkan ketentuan Pasal 184 KUHAP.
Jika  dikaitkan  dengan  teori  perlindungan  hukum,  tentu  ini  tidak  sesuai dengan pertanggungjawaban hukum bagi pelanggaran tersebut, karena dalam konteks  pemenuhan  hak  psiko  sosial,  teori  perlindungan  hukum  akan menuntut  bahwa  sistem  hukum  dan  peraturan  memastikan  bahwa  individu memiliki  hak  untuk  mendapatkan  dukungan  psiko  sosial  yang  memadai  dan bahwa ketidak pemenuhan hak ini dapat memiliki konsekuensi hukum.

## 4 PENUTUP
Kelemahan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 berdasarkan Pasal dan ayat diatas yaitu tidak adanya pengaturan khusus mengenai tata cara dan pelaksanaan dalam undang-undang tersebut terkait pembayaran ganti kerugian terhadap  anak  yang  menjadi  korban  tindak  pidana.  Sedangkan  disahkannya Undang-Undang  Nomor  12  tahun  2022  ini  cukup  menarik  bukan  hanya memberikan  perlindungan  korban  secara  langsung  melainkan  juga  tindak pidana  kekerasan  yang  berbasiskan  media  elektronik  terhadap  anak  atau penyandang  disabilitas.  Pengaturan  pidana  dan  restitusi  juga  diatur  dalam undang-undang  ini  dan  Beberapa  faktor  penghambat  dalam  memberikan perlindungan  hukum  terhadap  anak  sebagai  korban  kekerasan  seksual digolongkan ada dua bagian yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal kendala dalam pendanaan minimnya sarana dan prasarana kurangnya sumber  daya  manusia.  Faktor  eksternal  kurangnya  alat  bukti  stigma  dan diskriminasi  dari  masyarakat  korban  yang  menolak  untuk  dilakukan pemeriksaan saksi yang sulit dimintai keterangan.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Wardaya  S.M.  2009. Hak  Asasi  Manusia,  Hakekat,  Konsep,  Implikasi  dalam perspektif Hukum dan Masyarakat .
Nashriana. 2011 .Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia . Jakarta. PT. RajaGrafindo Persada,
Yusyanti.  2020. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual . Jurnal Penelitian Hukum, 20 (4)
Jamaludin.  A.  2021 .Perlindungan  Hukum  Anak  Korban  Kekerasan  Seksual .
Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultasi Sosial 3(2). Rini.  2020. Dampak  Psikologis  Jangka  Panjang  Kekerasan  Seksual  Anak (Komparasi Faktor: Pelaku, Tipe, Cara, Keterbukaan dan Dukungan Sosial) . Jurnal IKRA-ITH Humaniora, 4(2).
Tuliah, S. 2018. Kajian Motif Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Melalui Modus Operandi di Lingkungan Keluarga. Jurnal Sosiatri, 6(2) Sommaliaguustina. 2018. Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Jurnal Psikologi . 1(2)
W.J.S.  Poerwadarminta.  2015. kamus  Besar  Bahasa  Indonesia ,  Edisi  Ketiga, Jakarta. Balai Pustaka.
Setya  Wahyudi.  2011. Implementasi  ide  Diversi  dalam  Pembaruan  Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Yogyakarta. Genta publishing.