Bussman Journal: Indonesian Journal of Business and Management p-ISSN: 2797-9725 | e-ISSN: 2777-0559 Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
KEABSAHAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR 117/PDT.SUS- PHI/2020/PN.SBY TENTANG PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA YANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA BESERTA PERATURAN PELAKSANANYA (STUDI KASUS : PT. WONOKOYO JAYA CORPORINDO)
Amadis Rasendhriya Yustiarachman 1 , Soemali 2 , Bambang Arwanto 3 1,2,3 Fakultas Hukum, Universitas Narotama Surabaya Email : rasen.yustia@gmail.com

## ABSTRAK
Manusia  sebagai  makhluk  sosial  pada  umumnya  memiliki  kebutuhan  dasar  seperti  sandang, pangan,  dan  papan.  Untuk  memenuhi  kebutuhan  dasar  tersebut  manusia  diharuskan  untuk  mencari sumber penghasilan yakni dengan cara bekerja. didalam sebuah pekerjaan juga terdapat hubungan yang dinamakan hubungan industrial. Penelitian ini berjudul “Keabsahan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 117/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Sby Tentang Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak (Studi Kasus: PT. Wonokoyo Jaya Corporindo)” memiliki rumusan masalah yakni apa beda pemutusan hubungan kerja yang  diatur  didalam  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  dengan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2022,  dan  Apakah  Putusan  Pengadilan  Negeri  Surabaya  Nomor 117/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Sby  sudah  menggunakan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  beserta peraturan  pelaksananya.  Hasil  analisis  penelitian  ini  menjunjukkan  bahwa  terdapat  perbedaan  antara Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 mengenai besaran hak yang diperoleh bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja karena melanggar peraturan perusahaan dan hakim Pengadilan Negeri Surabaya belum memakai ketentuan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 beserta peraturan pelaksananya.
Kata Kunci : Keabsahan, Putusan, Pemutusan Hubungan Kerja

## ABSTRACT
Humans as social beings generally have basic needs such as clothing, food and shelter. To fulfill these basic needs, humans are required to find a source of income, namely by working. In a job there is also a relationship called industrial relations. This study entitled "The Legitimacy of the Surabaya District Court Decision Number 117/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Sby Concerning Unilateral Termination of Employment (Case  Study:  PT. Wonokoyo  Jaya  Corporindo)"  has  a formulation  of  the  problem,  this  problem  include: what  is  the  difference  between termination  of employment  regulated  in  Law  Number 13  of 2003  with Government Regulation in lieu of Law Number 2 of 2022, and whether the Surabaya District Court Decision Number  117/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Sby  has  used  Law  Number  11  of  2020  along  with  its  implementing regulations. The results of this research analysis indicate that there are differences between Law Number 13 of 2003 and Government Regulation in lieu of Law Number 2 of 2022 regarding the amount of rights obtained  for  workers  who  have  currently  termination  of  employment  due  to  disobey  the  company regulation and the judges of Surabaya District Court have not used provisions of Law Number 11 of 2020 and their implementing regulations.
Keywords : Legitimacy, Decision, Termination of Employment
Bussman Journal: Indonesian Journal of Business and Management p-ISSN: 2797-9725 | e-ISSN: 2777-0559 Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023

## PENDAHULUAN
Manusia  pada  dasarnya  memiliki  kebutuhan  dasar  pada  tiap  individunya.  Kebutuhan dasar  tersebut  seperti  sandang,  pangan,  dan  papan  yang  membuat  manusia  sebagai  makhluk sosial dibutuhkan usaha untuk memenuhi kebutuhan dasar. Dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar, tiap-tiap individu tersebut memiliki sebuah cara yaitu dengan bekerja. Disetiap pekerjaan terdapat pula berbagai macam profesi dan sektor pekerjaan, profesi tersebut seperti pegawai bank,  pegawai  perusahaan  swasta,  pegawai  pabrik,  pegawai  badan  usaha  milik  negara,  dan profesi  lainnya.  Sedangkan  sektor  pekerjaan  seperti  pertambangan,  perkebunan,  konstruksi, peternakan, dan lain-lain.
Manusia  pada  umumnya  juga  memiliki  hak-hak  dasar  (hak  yang  bersifat  fundamental) seperti hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan pekerjaaan, hak kepastian hukum, hak untuk bekerja dan mendapatkan imbalan yang sesuai seperti yang telah dicantumkan didalam BAB XA Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap orang yang bekerja juga berhak  untuk  mendapatkan  haknya  seperti  mendapatkan  upah  untuk  memenuhi  kebutuhan dasarnya.  Untuk  melindungi  hak-hak  dasar  yang  dimiliki  oleh  warga  negara  yang  khususnya dibidang pekerjaan maka terdapat istilah yang disebut hukum ketenagakerjaan.
Berbicara mengenai hukum ketenagakerjaan, didalam bukunya Dalinama Telaumbanua yang berjudul “ Hukum Ketenagakerjaan ” mendefinisikan bahwa hukum ketenagakerjaan sebagai hukum yang membahas tentang pengaturan yang berkaitan dengan tenaga kerja yang sebelum berkerja,  selama  menjalani  pekerjaan,  dan  sesudah  bekerja  (habisnya  masa  kerja).  Didalam hukum  ketenagakerjaan  terdapat  istilah  hubungan  industrial,  pengertian  hubungan  industrial didalam bukunya Luis Marnisah yang berjudul “ Hubungan Industrial dan Kompensasi (Teori dan Praktik) ” memberikan pengertian bahwa hubungan industrial merupakan hubungan yang terjalin secara  harmonis  demi  mencapai  ketenangan  didalam  bekerja  dan  berusaha  ( industrial  peace ) yang terjadi antara pihak pekerja, pengusaha, dan pemerintah.
Setiap  warga  negara  Indonesia  pada  dasarnya  memiliki  hak-hak  dasar  yang  terdapat didalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Berkaitan  dengan  hal tersebut secara yuridis seorang pekerja sebagai subjek didalam suatu hubungan kerja memiliki
Bussman Journal: Indonesian Journal of Business and Management p-ISSN: 2797-9725 | e-ISSN: 2777-0559 Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
hak-hak dasar sebagai pekerja yang khususnya hak-hak dasar dari pekerja diatur didalam Pasal 27  ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang  menjelaskan bahwa  pekerja  harus  mendapatkan  penghidupan  yang  layak  terhadap  pekerjaan  yang dilakukannya. Selain itu hak-hak dari pekerja juga terdapat didalam Pasal 28 D ayat (2), bentuk dari  perlindungan  tersebut  seperti  jaminan  untuk  mendapatkan  imbalan  yang  adil  didalam hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja.
Hubungan  kerja  merupakan  suatu  hubungan  antara  pekerja  dengan  pengusaha  yang didasarkan  pada  perjanjian  kerja,  dari  perjanjan  kerja  tersebut  maka  lahirlah  suatu  hak  dan kewajiban  antara  pekerja  dengan  pengusaha.  Didalam  hubungan  tersebut,  seorang  pekerja memiliki  kewajiban  seperti  melakukan  pekerjaan  yang  sesuai  pada  bidang  pekerjaannya  dan mematuhi  peraturan  perusahaan  yang  telah  ditetapkan,  pekerja  juga  memiliki  hak  seperti mendapatkan  upah  yang  layak  (sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan). Pengusaha  sebagai  pemberi  pekerjaan  kepada  pekerja  juga  memiliki  hak  seperti  membuat peraturan  perusahaan,  memberikan  suatu  pekerjaan  kepada  pekerja  dan  juga  memiliki kewajiban seperti memberikan upah yang layak bagi pekerja.
Perjanjian kerja terdapat didalam Buku Ketiga tentang perikatan Kitab Undang-Undang Hukum  Perdata/ Burgerlijk  Wetboek yang  pada  dasarnya  suatu  perjanjian  dikatakan  sah  dan mengikat apabila terdapat unsur-unsur kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal sebagaimana diatur didalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Pengusaha dalam memberikan pekerjaan kepada seorang pekerja harus mengacu pada asas-asas  umum  didalam  ketenagakerjaan,  asas  umum  tersebut  seperti  asas  kebebasan berkontrak,  asas  pacta  sunt  servanda,  asas  konsensual,  maupun  asas  itikad  baik.  Pengusaha sebagai pemberi pekerjaan secara bebas membuat perjanjian kerja selama perjanjian tersebut dibuat  secara  sah  dan  disetujui  oleh  pekerja,  jika  perjanjian  tersebut  sudah  disepakati  maka perjanjian tersebut secara sah mengikat dan berlaku antara pengusaha dengan pekerja seperti dimaksud didalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Pengertian mengenai hubungan antara pengusaha dengan pekerja juga terdapat didalam Buku  Ketiga  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  tentang  perikatan  yang  terdapat  didalam
Bussman Journal: Indonesian Journal of Business and Management p-ISSN: 2797-9725 | e-ISSN: 2777-0559 Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
Pasal  1601  huruf  a  yang  mendefinisikan  hubungan  htersebut  sebagai  hubungan  perburuhan. Didalam pasal tersebut juga menjelaskan definisi dari perjanjian perburuhan yang menyebutkan bahwa  perjanjian  perburuhan  merupakan  perjanjian  yang  saling  mengikatkan  antara  buruh dengan majikan untuk melakukan pekerjaan tertentu dan diberikan imbalan yamg berupa upah.
Berkaitan  dengan  perikatan,  perikatan  menurut  Subekti  menjelaskan  bahwa  perikatan merupakan suatu hubungan hukum antara dua pihak yang saling memiliki kewajiban dan saling menuntut haknya masing-masing dalam artian pihak yang berkewajiban harus memenuhi suatu tuntutan  dari  pihak  lainnya.  Perjanjian  didalam  bukunya  I  Ketut  Oka  Setiawan  yang  berjudul “ Hukum  Perikatan ”  mendefinisikan  bahwa  perjanjian merupakan  suatu peristiwa hukum  yang diantara  kedua  pihak  saling  berjanji  untuk  menyelesaikan  suatu  kewajiban,  dari  hubungan tersebut, sehingga hal tersebut lahirlah suatu perikatan yang saling mengikat bagi kedua pihak.
Perjanjian  perburuhan  juga  terdapat  didalam  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003 tentang  Ketenagakerjaan  yang  disebut  dengan  istilah  perjanjian  kerja.  Pengertian  mengenai perjanjian  kerja  terdapat  didalam  Pasal  1  angka  14  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003 tentang  Ketenagakerjaan  yang  memberikan  definisi  bahwa  perjanjian  kerja  merupakan  suatu perjanjian yang terdapat syarat-syarat dari pekerjaan, hak, dan kewajiban yang dibuat oleh kedua pihak  yakni  antara  pengusaha  (pemberi  pekerjaan)  dan  juga  dengan  pekerja  (melaksanakan pekerjaan).
Perjanjian  kerja  menurut  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan  membagi  perjanjian  kerja  menjadi  dua  macam  bentuk  yakni  perjanjian  kerja waktu tertentu (PKWT) dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT). Secara tersirat definisi dari perjanjian kerja waktu tertentu terdapat didalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003  tentang  Ketenagakerjaan  yang  menjelaskan  bahwa  perjanjian  kerja  waktu  tertentu merupakan perjanjian yang dibuat berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan dan untuk pekerjaan yang bersifat sementara. Sedangkan definisi dari perjanjian kerja waktu tidak tertentu secara  tersirat  terdapat  didalam  penjelasan  Pasal  59  ayat  2  memberikan  pengertian  bahwa perjanjian kerja waktu tidak tertentu merupakan bentuk perjanjian kerja yang tidak ada batasan waktu, dan bentuk pekerjaannya yang bersifat tetap (bukan pekerjaan musiman).
Bussman Journal: Indonesian Journal of Business and Management p-ISSN: 2797-9725 | e-ISSN: 2777-0559 Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
Hubungan industrial pada dasarnya dibangun secara harmonis antara pengusaha, pekerja dan juga pemerintah, namun disetiap hubungan industrial juga terdapat suatu hubungan yang tidak harmonis seperti hubungan kerja yang tidak harmonis antara pengusaha dengan pekerja sehingga mengakibatkan hubungan kerja tersebut menjadi disharmonisasi yang diakibatkan oleh salah satu pihak yang berada di hubungan kerja tersebut. Hubungan kerja yang tidak harmonis tersebut  berasal  dari  pengakhiran  hubungan  kerja  seperti  pemutusan  hubungan  kerja  oleh pimpinan PT. Wonokoyo Jaya Corporindo yang dilakukan secara sepihak yang ditujukan kepada pekerja  yang  dinilai  telah  melanggar  ketentuan  dari  peraturan  perusahaan  yang  bentuk penyelesaiannya  sengketa  tersebut  sampai  pada  tingkat  Pengadilan  Negeri  Surabaya  dengan Putusan  Pengadilan  Negeri  Surabaya  Nomor  117/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Sby.  Dari  peristiwa hukum tersebut, pemutusan hubungan kerja termasuk kedalam salah satu dari berbagai macam sengketa  didalam  hubungan  industrial  atau  yang  disebut  dengan  perselisihan  hubungan industrial  seperti  yang  terdapat  didalam  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan,  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  dan  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  hukum  ialah  kegiatan  ilmiah  yang  diselesaikan  secara  sistematis  untuk mengetahui penyelesaian dari suatu peristiwa hukum yang dikaji. Di setiap penelitian hukum juga terdapat  pendekatan  untuk  menyelesaikan  permasalahan  hukum.  Jonaedi  Efendi  dan  Johnny Ibrahim  mendefinisikan  bahwa  tipe  penelitian  hukum  normatif  merupakan  penelitian  hukum doktrinal yakni penelitian yang dikonsepsikan didalam peraturan perundang-undangan. Didalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kasus ( case approach ) pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 117/Pdt.Sus-PHI/2020, pendekatan peraturan ( statue approach ) seperti Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan,  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja,  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun  2022  tentang  Cipta  Kerja,  dan  juga  menggunakan  pendekatan  konsep  ( conceptual approach ).
Bussman Journal: Indonesian Journal of Business and Management p-ISSN: 2797-9725 | e-ISSN: 2777-0559 Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hubungan industrial merupakan suatu hubungan didalam perusahaan yang dijalin secara harmonis antara pengusaha dengan pekerja. Pemerintah didalam hubungan industrial sebagai pelaksana  regulator  jika  terdapat  hubungan  yang  tidak  harmonis  antara  pengusaha  dengan pekerja.
Hubungan industrial pada zaman dahulu disebut dengan hubungan perburuhan ( labour relation ).  hubungan  perburuhan  pada  zaman  dahulu  memiliki  latar belakang  yang  disebabkan oleh  kebutuhan  hukum  pada  zaman  dahulu  yang  khususnya  mengatur  hubungan  antara pengusaha  dan  pekerja.  Selain  itu  juga  didalam  hubungan  perburuhan  terdapat  beberapa  hal yang  diatur  salah  satunya  adalah  hubungan  bipatrit.  Namun,  seiring  berjalannya  waktu  hal tersebut menimbulkan masalah lain antara pengusaha dengan pekerja seperti ekonomi, budaya, politik,  sosial,  dan  juga  lingkungan.  Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  pengaturan  mengenai hubungan  perburuhan  sejatinya  sudah  tidak  sesuai  dengan  perkembangan  zaman  yang kemudian istilah dari hubungan perburuhan diganti dengan istilah baru yang selanjutnya diberi nama hubungan industrial ( industrial relation ).
Hubungan  industrial  di  Indonesia  mendefinisikan  bahwa  hubungan tersebut  menganut sistem  demokrasi  ekonomi  yang  dibentuk  berdasarkan  negara  kesejahteraan.  Hal  tersebut sejatinya  terletak  didalam  konstitusi  Indonesia  yakni  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 yang disebutkan pada Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 28 D ayat (2). Pasal tersebut  menyebutkan  mengenai  sistem  hubungan  industrial  bahwa  setiap  warga  negara memiliki  hak  untuk  mendapatkan  pekerjaan  dan  juga  memiliki  hak  untuk  penghidupan  yang wajar dalam suatu hubungan kerja. Berdasarkan kedua pasal itu, Indonesia memiliki cita hukum yakni dengan mengusung konsep demokrasi ekonomi pancasila didalam hubungan industrial.
Hubungan  industrial  menjadi  salah  satu  unsur  yang  dinilai  penting  didalam  hukum ketenagakerjaan. Hubungan industrial secara praktik juga dapat didefinisikan sebagai hubungan yang  menjalin  antara  berbagai  pihak  yang  berhubungan  dengan  proses  produksi  baik  yang berupa barang maupun dalam bentuk jasa didalam suatu perusahaan. Hubungan industrial juga
Bussman Journal: Indonesian Journal of Business and Management p-ISSN: 2797-9725 | e-ISSN: 2777-0559 Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
didalamnya  terdapat  para  pihak  yakni  melibatkan  peranan  dari  pekerja,  pengusaha  maupun pemerintah sebagai pihak penengah ( regulator ) yang memfasilitasi dan memberikan pembinaan untuk  ekonomi  nasional.  Hubungan  industrial  memiliki  pandangan  bahwa  hubungan  tersebut sebagai hubungan yang terjadinya secara harmonis antara pekerja, pengusaha sebagai pelaku bisnis,  dan  juga  pemerintah  sebagai  pihak  penengah  sehingga  didalam  hubungan  tersebut mencapai ketenangan dan keberlanjutan.
Pengertian hubungan industrial menurut Husni memberikan definisi mengenai hubungan industrial  bahwa  hubungan  tersebut  tidak  hanya  mengatur  mengenai  manajemen  dari perusahaan yang mengatur pekerja sebagai pihak yang tunduk pada peraturan perusahaan tetapi didalam hubungan industrial juga harus memiliki fenomena yang berkaitan dengan pengaturan dan  juga  penempatan  hubungan  kerja  baik  didalam  maupun  di  luar  tempat  kerja.  Hubungan perburuhan/Hubungan industrial menurut Subijanto mendefinisikan bahwa hubungan industrial pada dasarnya ialah hubungan antara berbagai macam pihak yang memiliki kepentingan seperti antara  pengusaha  dengan  pekerja  maupun  serikat  pekerja  dengan  organisasi  pengusaha. Berdasarkan  pengertian  dari  hubungan  industrial  tersebut  sejatinya  jika  disimpulkan  maka terdapat beberapa unsur, antara lain:
1. Perjanjian kerja/perjanjian kerja bersama sebagai dasar dari adanya hubungan industrial di perusahaan.
2. Pekerja  memiliki  kewajiban  untuk  melakukan  pekerjaannya  dan  memiliki  hak  untuk mendapatkan upah.
3. Pengusaha memiliki kewajiban untuk memberikan upah kepada pekerja dan memiliki hak untuk memberikan pekerjaan.
4. Ketentuan mengenai berakhirnya suatu hubungan industrial.
5. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara pihak-pihak yang bersengketa.
Jenis-jenis  dari  perselisihan  hubungan  industrial  terdapat  di  beberapa  sumber  seperti pada literatur hukum ketenagakerjaan, pendapat ahli, dan juga didalam peraturan perundang- undangan.  Jenis  perselisihan  hubungan  industrial  menurut  literatur  hukum  ketenagakerjaan membagi kedalam dua bentuk, antara lain:
Bussman Journal: Indonesian Journal of Business and Management p-ISSN: 2797-9725 | e-ISSN: 2777-0559 Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
1. Perselisihan  hak  ( rechtsgeschillen )  merupakan  suatu  perselisihan  yang  timbul dikarenakan terdapat salah satu pihak yang melanggar peraturan perusahaan, perjanjian kerja, maupun peraturan perundang-undangan.
2. Perselisihan kepentingan ( belangengeschillen ) merupakan suatu perselisihan yang terjadi dikarenakan  terdapat  suatu  perubahan  didalam  syarat-syarat  industrial  yang  muncul sehingga terdapat tidak adanya kesesuaian dengan syarat-syarat kerja maupun keadaan industrial.
Jenis-jenis perselisihan hubungan industrial menurut pendapat Widodo dan Judiantoro membagi jenis perselisihan hubungan industrial menjadi dua macam, antara lain:
1. Perselisihan perburuhan secara kolektif
Perselisihan ini terjadi antara pengusaha dengan serikat pekerja yang disebabkan adanya kesalahpahaman  tentang  syarat-syarat  kerja,  hubungan  kerja,  maupun  keadaan industrial.
2. Perselisihan perburuhan secara perseorangan
Perselisihan  ini  terjadi  antara  pengusaha  dengan  pekerja  yang  tidak  tergabung  pada keanggotaan dari serikat pekerja.
Pemutusan hubungan kerja ialah salah satu bentuk dari perselisihan didalam hubungan industrial. Berbagai macam peraturan perundang-undangan mengenai hukum ketenagakerjaan di Indonesia telah banyak dilakukan perubahan. Perubahan dari peraturan perundang-undangan tentang  hukum  ketenagakerjaan  terdapat  didalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020 tentang Cipta Kerja, dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang  Cipta  Kerja  yang  mengubah  ketentuan  dari  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003 tentang  Ketenagakerjaan.  Pemutusan  hubungan  kerja  harus  dilakukan  dengan  melihat mekanisme  pada  peraturan  yang  berlaku  agar  tidak  timbul  perselisihan  antara  pengusaha dengan pekerja.
Penjabaran  mengenai  alasan  yang  dapat  dilakukan  oleh  pengusaha  dalam  melakukan pemutusan hubungan kerja didalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 terdapat didalam Pasal 158 (pekerja yang melakukan kesalahan berat), Pasal 160 (pekerja yang melakukan tindak
Bussman Journal: Indonesian Journal of Business and Management p-ISSN: 2797-9725 | e-ISSN: 2777-0559 Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
pidana),  Pasal  161  (pekerja  yang  melanggar  perjanjian  kerja,  peraturan  perusahaan,  maupun peraturan kerja bersama), Pasal 162 (pekerja mengundurkan diri), Pasal 163 (perusahaan yang mengalami  perubahan  status  kepemilikan,  peleburan,  penggabungan),  Pasal  164  (perusahaan tutup), Pasal 165 (perusahaan pailit), Pasal 166 (meninggalnya pekerja), Pasal 167 (pekerja yang pensiun), Pasal 168 (pekerja yang mangkir 5 hari), Pasal 169 (permohonan pemutusan hubungan kerja oleh pekerja).
Besaran hak-hak yang diperoleh pekerja dari pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh pengusaha didalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah sebagai berikut:
1. Pekerja  yang  melakukan  kesalahan  berat  (Pasal  158)  diberikan  uang  penggantian  hak yang disesuaikan didalam Pasal 156 ayat (4), namun apabila pekerja melakukan kesalahan berat  yang  tugasnya  tidak  mewakili  pengusaha  maka  diberikan  uang  penggantian  hak (besarannya didalam Pasal 156 ayat (4)) dan uang pisah (yang diatur didalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, maupun perjanjian kerja bersama).
2. Pekerja  yang  melakukan  tindak  pidana  (Pasal  160)  diberikan  1  kali  uang  penghargaan masa kerja yang bersarannya disesuaikan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak yang besarannya disesuaikan didalam Pasal 156 ayat (4).
3. Pekerja  yang  melanggar  ketentuan  perjanjian  kerja,  peraturan  perusahaan  maupun perjanjian  kerja  bersama  (Pasal  161)  diberikan  1  kali  uang  pesangon  yang  besarannya disesuaikan  Pasal  156  ayat  (2),  1  kali  uang  penghargaan  masa  kerja  yang  besarannya disesuaikan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak yang besarannya disesuaikan Pasal 156 ayat (4).
4. Pekerja  yang  mengundurkan  diri  (Pasal  162)  diberikan  uang  penggantian  hak  yang bersarannya disesuaikan Pasal 156 ayat (4)
5. Perusahaan  yang  mengalami  perubahan  status,  peleburan,  penggabungan,  maupun perubahan  kepemilikan  (Pasal  163),  pekerja  diberikan  1  kali  uang  pesangon  yang besarannya  disesuaikan  Pasal  156  ayat  (2),  1  kali  uang  pernghargaan  masa  kerja  yang besarannya disesuaikan pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak yang besarannya disesuaikan Pasal 156 ayat (4).
Bussman Journal: Indonesian Journal of Business and Management p-ISSN: 2797-9725 | e-ISSN: 2777-0559 Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
6. Perusahaan  yang  tutup  karena  kerugian  maupun force  majeur (Pasal  164),  pekerja diberikan 1 kali uang pesangon (disesuaikan Pasal 156 ayat (2)), 1 kali uang penghargaan masa kerja (disesuaikan Pasal 156 ayat (3)), dan uang penggantian hak (disesuaikan Pasal 156 ayat (4)).
7. Perusahaan yang pailit (Pasal 165), pekerja diberikan 1 kali uang pesangon (disesuaikan Pasal 156 ayat (2)), 1 kali uang pernghargaan masa kerja (disesuaikan Pasal 156 ayat (3)), dan uang penggantian hak (disesuaikan Pasal 156 ayat (4)).
8. Pekerja yang meninggal (Pasal 166) diberikan kepada ahli waris dengan perhitungan 2 kali pesangon  (disesuaikan  Pasal  156  ayat  (2)),  1  kali  uang  penghargaan  masa  kerja (disesuaikan Pasal 156 ayat (3)), dan uang penggantian hak (disesuaikan Pasal 156 ayat (4)).
9. Pekerja yang pensiun (Pasal 167). Apabila pengusaha mengikutsertakan program pensiun untuk  pekerja,  maka  pekerja  memperoleh  uang  penggantian  hak.  Namun  apabila pengusaha  tidak  mengikutsertakan  program  pensiun  untuk  pekerja,  maka  pekerja memperoleh  2  kali  uang  pesangon,  1  kali  uang  penghargaan  masa  kerja,  dan  uang penggantian hak.
10. Pekerja yang mangkir 5 hari atau lebih (Pasal 168) diberikan uang uang penggantian hak (disesuaikan  Pasal 156  ayat  (4)), dan  uang  pisah  (yang  diatur  didalam  perjanjian  kerja, peraturan perusahaan, maupun perjanjian kerja bersama).
11. Pekerja yang melakukan permohonan pemutusan hubungan kerja (Pasal 169) diberikan 2 kali uang pesangon, 1 kali uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak Dibentuknya  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2022 dilatarbelakangi  oleh  adanya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  91/PUU-XVIII/2020  yang hadir untuk menyelesaikan kegentingan seperti adanya kebutuhan hukum yang mendesak agar permasalahan  hukum  dapat  selesai  dengan  cepat,  peraturan  yang  ada  dinilai  belum  mengisi kekosongan  hukum,  kekosongan  hukum  tidak  dapat  diselesaikan  dengan  prosedur  biasa dikarenakan bisa memakan waktu yang sangat lama.
Bussman Journal: Indonesian Journal of Business and Management p-ISSN: 2797-9725 | e-ISSN: 2777-0559 Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
Perbedaan  yang  mendasar  antara  pengaturan  mengenai  pemutusan  hubungan  kerja antara Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2022  terdapat  didalam  pengkategorian  alasan  pemutusan  hubungan kerja  dan  besaran  dari  pengkategorian  alasan  pemutusan  hubungan  kerja  sebagai  bentuk perselisihan  didalam  hubungan  industrial.  Pengkategorian  alasan  pemutusan  hubungan  kerja yang dilakukan oleh pengusaha telah diatur didalam satu pasal sehingga acuan dasar ini lebih jelas  dari  pada  yang  diatur  didalam  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003.  Pengkategorian alasan  pemutusan  hubungan  kerja  oleh  pengusaha  tertulis  didalam  Pasal  154A  yang  berisi  15 alasan mengenai pemutusan hubungan kerja yang diantaranya seperti perusahaan mengalami peleburan,  penggabungan,  pengambilalihan  atau  pemisahan  perusahaan,  perusahaan melakukan efisiensi, perusahaan tutup karena merugi, perusahaan tutup karena force majeur, perusahaan menunda membayar hutang, perusahaan pailit, permohonan pemutusan hubungan kerja  oleh  pekerja,  putusan  lembaga  penyelesaian  hubungan  industrial,  pekerja  yang mengundurkan diri, pekerja yang mangkir 5 hari atau lebih dari pekerjaannya, pekerja melanggar ketentuan  peraturan  perusahaan,  perjanjian  kerja,  maupun  perjanjian  kerja  bersama,  pekerja yang  melakukan  tindak  pidana,  pekerja  yang  sakit  dalam  jangka  waktu  lama  (cacat  karena kecelakaan kerja), pekerja yang pensiun, hingga pekerja yang meninggal.
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  mengubah,  menghapus,  dan menambahkan pasal didalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Alasan dibentuknya Undang-Undang Cipta Kerja antara lain:
1. Untuk meningkatkan ekosistem dalam investasi dan kegiatan berusaha.
2. Untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan kepada para pekerja.
3. Untuk  memberikan  kemudahan,  pemberdayaan,  dan  perlindungan  bagi  koperasi  dan UMK-M
4. Untuk meningkatkan inventasi pemerintah dan mempercepat proyek strategis nasional.
Selain  itu  didalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  memiliki  tujuan  lain  seperti penyempurnakan berbagai macam peraturan dengan cara yang efektif dan efisien sehingga tidak memerlukan  waktu  yang  lama  seperti  mengubah  peraturan  dengan  cara  mengubahnya  satu
Bussman Journal: Indonesian Journal of Business and Management p-ISSN: 2797-9725 | e-ISSN: 2777-0559 Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
persatu.  Undang-Undang  Cipta  Kerja  juga  hadir  dalam  rangka  memberikan  perlindungan  dan kesejahteraan bagi pekerja yang khususnya mengenai perlindungan upah minimum, hubungan kerja dari alih daya, pemutusan hubungan kerja, perjanjian kerja waktu tertentu, dan perizinan tenaga  kerja  asing  untuk  kegiatan  produksi  barang  dan  jasa.  Undang-Undang  Cipta  Kerja mempunyai tujuan khusus yakni untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Penciptaan lapangan kerja  menurut  penjelasan  Undang-Undang  Cipta  Kerja  sendiri  setidaknya  memuat  mengenai pengaturan seperti penyederhanaan perizinan berusaha, kemudahan berusaha, riset dan inovasi, pengadaan lahan, dan kawasan ekonomi.
Konsep  pemutusan  hubungan  kerja  didalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020 terdapat  didalam  Pasal  81  angka  37  sampai  angka  61  yang  mengubah,  menghapus,  dan menambah  pasal  didalam  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003.  Beberapa  ketentuan mengenai  pemutusan  hubungan  kerja  didalam  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  yang dihapus  seperti  didalam  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2020  Pasal  81  angka  50  sampai  61 yang  kemudian  pasal  yang  dihapus  tersebut  dipindah  kedalam  pasal  81  angka  42  yang menyisipkan satu pasal yakni Pasal 154A didalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menggabungkan alasan dilakukannya pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha didalam pasal tersebut.
Alasan  dilakukannya  pemutusan  hubungan  kerja  oleh  pengusaha  didalam  Pasal  154A tersebut antara lain seperti perusahaan yang mengalami penggabungan, peleburan, perubahan status, perusahaan yang melakukan efisiensi, perusahaan yang tutup karena merugi, perusahaan tutup  karena force  majeur ,  perusahaan  paitlit,  perusahaan  menunda  pembayaran  utang, permohonan pemutusan hubungan kerja oleh pekerja, terdapat putusan lembaga penyelesaian perselisihan  hubungan  industrial,  pekerja  yang  mengundurkan  diri,  pekerja  yang  mangkir  dari pekerjaannya selama 5 hari atau lebih, pekerja yang melanggar peraturan perusahaan, perjanjian kerja, maupun perjanjian kerja bersama, pekerja yang melakukan tindak pidana, pekerja yang pensiun, pekerja yang meninggal, dan pekerja yang sakit berkepanjangan (kecelakaan kerja).
Mekanisme  dan  tata  cara  dari  pemutusan  hubungan  kerja  didalam  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020  yang  mengubah  Undang-Undang Nomor  13  Tahun  2003  yang  awalnya
Bussman Journal: Indonesian Journal of Business and Management p-ISSN: 2797-9725 | e-ISSN: 2777-0559 Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
diatur didalam Bab XII Undang-Undang Ketenagakerjaan yang kemudian dipindahkan kedalam peraturan  pelaksana  Undang-Undang  Cipta  Kerja.  Besaran  mengenai  perhitungan  hak  yang diperoleh pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja juga tidak terdapat didalam Undang- Undang Cipta Kerja, tetapi diatur secara khusus pada peraturan pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja sehingga konsep dari pemutusan hubungan kerja terdapat didalam peraturan pelaksana dari Undang-Undang Cipta Kerja.
Pemutusan  hubungan  kerja  secara  konseptual  diatur  secara  khusus  didalam  peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Peraturan perlaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 35  Tahun  2021  tentang  Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu,  Alih  Daya,  Waktu  Kerja  Dan  Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja. Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Didalam peraturan pelaksana ini terdapat sebuah ketentuan mengenai pengaturan yang berhubungan dengan pemutusan hubungan kerja seperti mengenai tata cara pemutusan hubungan  kerja,  alasan  dilakukannya  pemutusan hubungan kerja  oleh pengusaha, besaran  mengenai  uang  pesangon,  uang  penghargaan  masa  kerja,  uang  penggantian  hak berdasarkan  alasan  pemutusan  hubungan  kerjanya,  hak  yang  diperoleh  berdasarkan  masa kerjanya.
Pengaturan mengenai pemutusan hubungan kerja didalam Peraturan Pemerintah Nomor 35  Tahun  2021  terdapat  didalam  Bab  V  tentang  pemutusan  hubungan  kerja.  Didalam  bab tersebut terbagi menjadi dua bagian yakni bagian mengenai tata cara pemutusan hubungan kerja dan bagian hak akibat pemutusan hubungan kerja yang terdapat diantara Pasal 36 sampai Pasal 58.  Tata  cara  mengenai pemutusan  hubungan  kerja  sendiri terdapat didalam  Pasal 36  sampai Pasal  39.  Didalam  tata  cara  pemutusan  hubungan  kerja  pihak  pengusaha  harus  melakukan pemutusan  hubungan  kerja  berdasarkan  alasan  yang  terdapat  didalam  Pasal  36  Peraturan Pemerintah  Nomor  35  Tahun  2021  yang  menyebutkan  alasan  dilakukannya  pemutusan hubungan kerja.
Alasan dari pemutusan tersebut dijadikan patokan dasar didalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 dalam hal melakukan perhitungan mengenai besaran hak yang diperoleh
Bussman Journal: Indonesian Journal of Business and Management p-ISSN: 2797-9725 | e-ISSN: 2777-0559 Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
yang  diakibatkan  pemutusan  hubungan  kerja  oleh  pengusaha.  Dasar  perhitungan  tersebut terdapat  didalam  pasal  41  sampai  Pasal  58.  Perhitungan  tersebut  jika  dibandingkan  antara Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 memiliki perbedaan. Dasar perhitungan mengenai besaran hak-hak yang diperoleh antara lain:
1. Perusahaan  yang  dilakukan  peleburan,  penggabungan,  perubahan  status,  pekerja mendapat 1 kali pesangon, 1 kali uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak.
2. Perusahaan  yang  mengalami  pengambilalihan,  maka  pekerja  memperoleh  1  kali  uang pesangon,  1  kali  uang  penghargaan  masa  kerja,  dan  uang  penggantian  hak.  Namun apabila  pekerja  tidak  bersedia  untuk  mengikuti  syarat  kerja  yang  baru  maka  pekerja memperoleh  0,5  kali  uang  pesangon,  1  kali  uang  penghargaan  masa  kerja,  dan  uang penggantian hak.
3. Perusahaan melakukan efisiensi karena merugi, maka pekerja mendapatkan 0,5 kali uang pesangon,  1  kali  uang  penghargaan  masa  kerja,  dan  uang  penggantian  hak.  Namun apabila perusahaan melakukan efisiensi agar tidak merugi, maka pekerja memperoleh 1 kali uang pesangon, 1 kali uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak.
4. Perusahaan  yang  tutup  karena  merugi  selama  2  tahun  atau  lebih,  maka  pekerja memperoleh  0,5  kali  uang  pesangon,  1  kali  uang  penghargaan  masa  kerja,  dan  uang penggantian  hak.  Namun  apabila  perusahaan tidak  mengalami  kerugian,  maka  pekerja mendapatkan  1  kali  uang  pesangon,  1  kali  uang  penghargaan  masa  kerja,  dan  uang penggantian hak.
5. Perusahaan  yang  tutup  karena  keadaan  memaksa  ( force  majeure ),  maka  pekerja mendapatkan  0,5  kali  uang  pesangon,  1  kali  uang  penghargaan  masa  kerja,  dan  uang penggantian  hak.  Namun  jika  perusahaan  yang  dalam  keadaan  memaksa  tetapi  tidak tutup, maka pekerja memperoleh 0,75 kali uang pesangon, 1 kali uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak.
6. Perusahaan yang merugi karena berada dalam keadaan penundaan kewajiban membayar utang, maka pekerja memperoleh 0,5 kali uang pesangon, 1 kali uang penghargaan masa
Bussman Journal: Indonesian Journal of Business and Management p-ISSN: 2797-9725 | e-ISSN: 2777-0559 Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
kerja, dan uang penggantian hak. Namun apabila perusahaan tidak merugi yang sedang menunda membayar utang, maka pekerja memperoleh 1 kali uang pesangon, 1 kali uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak.
7. Perusahaan  pailit,  maka  pekerja  mendapatkan  0,5  kali  uang  pesangon,  1  kali  uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak.
8. Permohonan pemutusan hubungan kerja oleh pekerja, maka pekerja memperoleh 1 kali uang pesangon, 1 kali uang penghargaan masa kerja,dan uang penggantian hak.
9. Putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial apabila pengusaha tidak melakukan perbuatan Pasal 36 huruf g, maka pekerja memperoleh uang penggantian hak, dan uang pisah.
10. Pekerja yang mengundurkan diri, maka pekerja memperoleh uang penggantian hak dan uang pisah.
11. Pekerja  yang  mangkir  dari  pekerjaannya  selama  5 hari berturut-turut  atau  lebih,  maka pekerja mendapatkan uang penggantian hak dan uang pisah.
12. Pekerja yang melanggar ketentuan dari perjanjian kerja, peraturan perusahaan, maupun perjanjian kerja bersama yang sudah diberikan surat peringatan pertama hingga ketiga secara  berkala,  maka  pekerja  memperoleh  0,5  kali  uang  pesangon,  1  kali  uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Namun apabila pekerja melakukan pelanggaran yang sifatnya mendesak, maka pekerja memperoleh uang penggantian hak dan uang pisah.
13. Pekerja yang melakukan tindak pidana sebagaimana pada Pasal 36 huruf l selama 6 bulan karena  ditahan  yang  mengakibatkan  kerugian  bagi  perusahaan,  maka  pekerja memperoleh uang penggantian hak dan uang pisah. Namun jika pekerja melakukan tindak pidana  tetapi  tidak  membuat  perusahaan  rugi,  maka  pekerja  memperoleh  1  kali  uang penghargaan  masa  kerja,  dan  uang  penggantian  hak.  Namun  apabila  pengadilan memutus perkara pidana sebelum 6 bulan dan pekerja dinyatakan bersalah, maka pekerja memperoleh uang penggantian hak dan uang pisah.
Bussman Journal: Indonesian Journal of Business and Management p-ISSN: 2797-9725 | e-ISSN: 2777-0559 Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
14. Pekerja yang sakit berkepanjangan atau kecelakaan saat bekerja selama 12 bulan lebih, maka  pekerja  mendapatkan  2  kali  pesangon, 1  kali  uang  penghargaan  masa  kerja,  dan uang penggantian hak
15. Pekerja yang memasuki usia pensiun, maka pekerja memperoleh 1,75 kali uang pesangon, 1 kali uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak.
16. Pekerja yang meninggal, maka ahli waris dari pekerja mendapatkan 2 kali uang pesangon, 1 kali uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak.
Putusan  Pengadilan  Negeri  Surabaya  Nomor  117/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Sby  didalam pertimbangan hukum memberikan penjelasan bahwa menimbang didalam gugatan penggugat (Kalpin Tarigan) mendalilkan beberapa hal pokok yang diantaranya:
1. Penggugat  (Kalpin  Tarigan)  merupakan  pekerja  yang  terhitung  sejak  1  Desember  2014 yang  menjabat  sebagai  Kepala  Departemen  PPIC  ( Production  Planning  and  Inventory Control ) dengan upah perbulan sebesar Rp.12.173.000 (dua belas juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)
2. Tanggal  19  Mei  2020  dan  tanggal  4  Juni  2020,  tergugat  (pimpinan  PT.  Wonokoyo  Jaya Corporindo)  meminta  kepada  penggugat  (Kalpin  Tarigan) untuk  menundurkan  diri  dari jabatannya  dikarenakan  penggugat  telah  melanggar  peraturan  perusahaan  dengan melakukan  kesalahan  besar  yakng  mengakibatkan  kesalahan  dalam  rencana  produksi, sebelum  itu  penggugat  dalam  hal  membuat  perancanaan  terlebih  dahulu  meminta persetujuan dari tergugat.
3. Setelah  pengunduran  diri  tersebut,  kemudian  pada  tanggal  5  Juni  2020  penggugat dilarang  bekerja  oleh  tergugat  dan  pada  tanggal  8  Juni  2020  penggugat  sudah  tidak dianggap sebagai pekerja di PT. Wonokoyo Jaya Corporindo.
4. Tindakan  yang  dilakukan  oleh tergugat  merupakan tergolong  kedalam  klasifikasi  unfair dismissal/pemutusan  hubungan  kerja  yang  tidak  adil  dan  tidak  diselesaikan  melalui mekanisme peraturan ketenagakerjaan seperti yang terdapat didalam Pasal 151 Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 sehingga hal tersebut yakni pemutusan hubungan kerja
Bussman Journal: Indonesian Journal of Business and Management p-ISSN: 2797-9725 | e-ISSN: 2777-0559 Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
yang dilakukan oleh tergugat seharusnya batal demi hukum seperti yang dimaksud dalam Pasal 151 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.
5. Penggugat  (Kalpin  Tarigan)  tidak  pernah  menerima  surat  peringatan  dari  Tergugat (pimpinan  PT.  Wonokoyo  Jaya  Corporindo)  setelah  adanya  perselisihan  tersebut  yang menyebabkan  tidak  harmonisnya  hubungan  kerja  antara  Penggugat  dan  Tergugat sehingga sulit untuk dipulihkan seperti semula dan hubungan kerja dinyatakan telah usai. Penggugat menuntut hak-haknya yang berupa 2 kali uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, upah selama diberhentikan dari pekerjaan terhitung mulai Juni 2019 dan tunjangan hari raya keagamaan (Kristen).
Selain dari adanya hal-hal pokok yang dikemukakan oleh penggugat (Kalpin Tarigan), lalu didalam pertimbangan  hukum  pada  putusan  tersebut  terdapat  hal-hal  pokok  yang  diutarakan  oleh tergugat, antara lain:
1. Pada tanggal 1 Desember 2014, penggugat berstatus sebagai masa orientasi, kemudian pada Maret 2015 sampai 29 Februari 2016 penggugat berstatus sebagai pegawai kontrak (perjanjian  kerja  waktu  tertentu/PKWT),  lalu  pada  tanggal  1  Maret  2016  penggugat diangkat sebagai pegawai tetap (perjanjian kerja waktu tidak tertentu/PKWTT)
2. Kemudian pada tanggal 14 Mei 2020 penggugat membuat pakan jenis broiler jenis BR 1 LP sejumlah 120 batch (480 ton) di unit 2, seharusnya penggugat membuat pakan jenis BR  1  LPuntuk  diproduksi  di  unit  3  seperti  yang  terdapat  di  bagian  Memorandum  No. 092/FM-WJC/PDI/KDV/PPIC/III/2020.
3. Kesalahan  produksi  yang  dibuat  oleh  penggugat  yang  mengakibatkan  penurunan  pada kualitas  ayam  petelur  yang  disebabkan  oleh  terkontaminasinya  mesin  pakan  ayam breeder di unit 2 dan juga perusahaan mengalami kerugian dalam jumlah yang besar di bulan  Mei-Juni  2020  dengan  total  kerugian  mencapai  Rp.  13.985.378.000  (tiga  belas miliyar  sembilan  ratus  juta  tiga  ratus  tujuh  puluh  delapan  ribu  rupiah).  Peraturan perusahaan PT. Wonokoyo Jaya Corporindo didalam Pasal 30 mengatur mengenai ganti kerugian apabila pekerja membuat kerugian maka harus mengganti kerugian tersebut.
Bussman Journal: Indonesian Journal of Business and Management p-ISSN: 2797-9725 | e-ISSN: 2777-0559 Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
4. Ketentuan  dari  Pasal  28  ayat  (8)  jo.  Pasal  7  ayat  4  huruf  d  Peraturan  Perusahaan  PT. Wonokoyo Jaya Corporindo memberikan penjelasan mengenai perbuatan yang dilakukan oleh  penggugat  tergolong  dalam  kesalahan  besar,  maka  untuk  itu  pimpinan  PT. Wonokoyo Jaya Corporindo melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap penggugat (Kalpin Tarigan) pada 5 Juni 2019.
5. Dengan  dilakukan  pemutusan  hubungan  kerja  oleh  tergugat  kepada  penggugat,  maka pada  dasarnya  penggugat  tidak  memiliki  hak  atas  hak-haknya  seperti  uang  pesangon, uang  penghargaan  masa  kerja,  uang  penggantian  hak  dan  tergugat  sudah  tidak berwenang  untuk  memberikan  upah  beserta  tunjangan  hari  raya  keagamaan  dari penggugat.
Hakim  pengadilan  hubungan  industrial  pada  Pengadilan  Negeri  Surabaya  didalam  Putusan Nomor 117/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Sby memberikan pertimbangan mengenai hal-hal pokok dari penggugat dan tergugat yang diantaranya:
1. Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh tergugat kepada penggugat tertanggal 4 Juni 2020 adalah batal demi hukum dikarenakan belum adanya kesepakatan mengenai pengakhiran  dari  pemutusan  hubungan  kerja  dan  juga  tidak  adanya  penetapan  dari lembaga  penyelesaian  perselisihan hubungan  industrial  sebagaimana  terdapat  didalam Pasal 151 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.
2. Hakim  memberikan  pertimbangan  yakni  dengan  melihat  maupun  mencermati  surat gugatan  dari  penggugat  dan  jawaban  dari  tergugat  maka  hakim  menyimpulkan  bahwa hubungan kerja tersebut sudah tidak bisa dijalin lagi.
3. Penggugat  terbukti  telah  melakukan  pelanggaran  pada  peraturan  perusahaan,  dasar alasan pemutusan hubungan kerja karena telah melanggar Pasal 7 ayat (4) jo. Pasal 28 ayat (8) huruf c Peraturan Perusahaan PT. Wonokoyo Jaya Corporindo jo. Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, sehingga hak yang diterima oleh penggugat berupa 1 kali uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sebagaimana diatur didalam Pasal 161 ayat (3).
Bussman Journal: Indonesian Journal of Business and Management p-ISSN: 2797-9725 | e-ISSN: 2777-0559 Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
4. Hakim pada pertimbangannya menyatakan putus hubungan kerja antara penggugat dan tergugat tertanggal pada 30 Juni 2020
5. Hakim  memberikan  perhitungan  mengenai  hak  yang  diperoleh  bagi  penggugat  seperti uang  pesangon,  uang  penghargaan  masa  kerja,  dan  uang  penggantian  hak  yang  upah pokok dan tunjangan jabatan sebesar Rp.7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu) beserta masa kerja selama 4 tahun 3 bulan, maka berdasarkan Pasal 161 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang perhitungannya antara lain:
a. Uang pesangon yang diperoleh: 1 x 5 x Rp.7.500.000 = Rp.37.500.000
b. Uang penghargaan masa kerja yang diperoleh: 1 x 2 x Rp.7.500.000 = Rp.15.000.000
c. Uang penggantian hak yang diperoleh: 15% x Rp.52.500.000 = Rp.7.875.000
d. Total hak-hak keseluruhan yang diperoleh adalah Rp.60.375.000 (enam puluh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
6. Tuntutan dari penggugat mengenai upah selama dilakukan pemutusan hubungan kerja oleh  tergugat  beserta  uang  tunjangan  hari  raya  keagamaan  Kristen  tidak  berdasarkan hukum dan ditolak oleh hakim.
7. Hakim  menolak  sita  jaminan  terhadap  benda  yang  berupa  tanah  bangunan,  beserta peralatan  kantor  milik  tergugat  karena  tidak  terdapat  bukti  bahwa  tergugat  sedang berusaha untuk mengalihkan maupun memindahkan benda tergugat kepada pihak lain.
8. Tuntutan  penggugat  mengenai  uang  paksa  ( dwangsom )  dengan  jumlah  sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) kepada tergugat tidak dikabulkan oleh hakim dikarenakan amar putusan ini memberikan penghukuman berupa pembayaran terhadap penggugat sebagaimana dijelaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 791 K/SIP/1972.
9. Hakim  menolak  tuntutan  kerugian  yang  dialami  oleh  tergugat  yakni  sebesar Rp.13.985.378.000 (tiga belas miliyar sembilan ratus delapan puluh lima juta tiga ratus tujuh  puluh  delapan  ribu  rupiah)  karena  tuntutan  tersebut  bukan  merupakan kewenangan  dari  pengadilan  hubungan  industrial  yang  terdapat  didalam  Pasal  56 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004.
Bussman Journal: Indonesian Journal of Business and Management p-ISSN: 2797-9725 | e-ISSN: 2777-0559 Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
Amar putusan dari  Putusan  Pengadilan  Negeri  Surabaya  Nomor  117/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Sby memberikan sebuah putusan yang ditetapkan oleh hakim, antara lain:
1. Mengabulkan gugatan dari penggugat sebagian
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara penggugat dan tergugat terhitung tanggal 30 Juni 2020
3. Menghukum tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sebesar Rp.60.375.000 (enam puluh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) secara tunai
4. Menolak gugatan dari penggugat untuk selain dan selebihnya.

## KESIMPULAN
Berdasarkan penjelasan tersebut terdapat beberapa kesimpulan, yang diantaranya adalah:
1. Perbedaan  yang  mendasar  pengaturan  mengenai  konsep  pemutusan  hubungan  kerja antara  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  dengan Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  tahun  2022  tentang  Cipta Kerja adalah hak yang diperoleh pekerja yang dilakukan pemutusan hubungan kerjanya oleh  pengusaha.  Konsep  pemutusan  hubungan  kerja  didalam  Undang-Undang Ketenagakerjaan, perhitungan mengenai besaran hak yang diperoleh dari pekerja yang melanggar  ketentuan  dari  peraturan  perusahaan  terdapat  didalam  Pasal  161  ayat  (3) yakni pekerja mendapatkan 1 kali uang pesangon, 1 kali uang penghargaan masa kerja, dan  uang  penggantian  hak.  Sedangkan  konsep  pemutusan  hubungan  kerja  didalam Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Cipta  Kerja,  perhitungan  mengenai besaran hak yang diperoleh bagi pekerja yang melanggar peraturan perusahaan terdapat didalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Pasal 52 ayat (1) yang memberikan hak  berupa  0,5  kali  uang  pesangon,  1  kali  uang  penghargaan  masa  kerja,  dan  uang penggantian hak.
2. Putusan  Hakim  didalam  Putusan  Pengadilan  Negeri  Surabaya  Nomor  117/Pdt.Sus- PHI/2020/PN.Sby belum memakai ketentuan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
Bussman Journal: Indonesian Journal of Business and Management p-ISSN: 2797-9725 | e-ISSN: 2777-0559 Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
jo. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Pasal 52 ayat (1) tentang perhitungan mengenai besaran hak yang diperoleh bagi pekerja yang dilakukan pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha dikarenakan melanggar peraturan perusahaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad Husein Z dan Tanti Kirana U, Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Dalam Pelaksanaan Hubungan Industrial, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum , 2016. Dalinama Telaumbanua, Hukum Ketenagakerjaan , Deepublish, Yogyakarta, 2019.
1 I Ketut Oka Setiawan, Hukum Perikatan , Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
Jonaedi  Efendi  dan  Johnny  Ibrehim, Metode  Penelitian  Hukum ,  Prenadamedia  Group,  Depok, 2018, h. 124
Luis Marnisah, Hubungan Industrial Dan Kompensasi (Teori Dan Praktik) , Deepublish, 2019. Niru Anita Sinaga dan Tiberius Zaluchu, Perlindungan Hukum Hak-Hak Pekerja Dalam Hubungan Ketenagakerjaan Di Indonesia, Jurnal Teknologi Industri , 2021, h. 64