## NEGARA  HUKUM  YANG  DEMOKRATIS
Oleh: Sunarno 1
Abstract  : Law  must  go on  democrazy.  Law  without  democrazy  will  be  repress  law.  In the opposite democrazy  without  law   will  be anarchist.  This  short paper  want to  give  explaining  academy  about  democrazy  and  institutionalization  in  law and to contect  Indonesia country, because  in  accordance  to UUD 1945 our country is a state law where the authority in the hand of people. The analizing of my short paper use to decision of Conference The International Commision of Yurist in Bangkok 1965.
Key Word:  The Reprensentative Government Under The Rule of Law

## A. PENDAHULUAN
Demokrasi sebagai suatu sistem politik sangat erat sekali hubungannya dengan hukum.  Demokrasi  tanpa  hukum  tidak  akan  terbangun  dengan  baik,  bahkan  mungkin menimbulkan  anarki,  sebaliknya  hukum  tanpa  sistem  politik  yang  demokratis  hanya akan menjadi hukum yang elitis dan represif (Moh. Mahfud MD, 1999: 1).
Hampir  semua negara di dunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai asasnya yang fundamental sebagai telah ditunjukkan oleh hasil studi UNESCO pada awal 1950- an  yang  mengumpulkan  lebih  dari  100  sarjana  Barat  dan  Timur,  bahwa  di  negara- negara  demokrasi  itu  pemberian  peranan  kepada  negara  dan  mayarakat  hidup  dalam porsi  yang  berbeda-beda.  Di  samping  itu,  demokrasi  sebagai  asas  kenegaraan  secara esensial  telah  memberikan  arah  bagi  peranan  masyarakat  untuk  menyelenggarakan Negara  sebagai  organisasi  tertingginya,  tetapi  ternyata  demokrasi  itu  berjalan  dalam rute yang berbeda-beda (S.Pamudji, 1995: 1).
Jadi,  ide  demokrasi  itu  dalam  pelaksanaannya    mempunyai  arti  ganda.  Hal  ini  dapat dilihat  betapa  negara-negara  yang  sama-sama  menganut  asas  demokrasi  ternyata mengimplementasikannya  secara  tidak  sama.  Ketidaksamaan  tersebut  bahkan  bukan hanya  pada  pembentukan  lembaga-lembaga  atau  aparatur  demokrasi,  tetapi  juga menyangkut  perimbangan  porsi  yang  terbuka  bagi  peranan  negara  maupun  peranan rakyat (Moh. Mahfud MD, 1999: 9).
Jika  ide  demokrasi  dalam  pelaksanaannya  mempunyai  arti  ganda,  maka prinsip-prinsip negara hukum dalam pelaksanaannya selalu berkembang seiring dengan
1 Dosen Fakultas Hukum
perkembangan  masyarakat  dan  negara.  Utrecht  membedakan  dua  macam  negara hukum,  yaitu  negara  hukum  formal  atau  negara  hukum  klasik,  dan  negara  hukum materiil  atau  negara  hukum  modern.  Negara  hukum  formal  menyangkut  pengertian hukum    yang  bersifat  formal  dan  sempit,  yaitu  dalam  arti  peraturan  perundang- undangan  tertulis  terutama.  Tugas  negara  adalah  melaksanakan  peraturan  perundang- undangan  tersebut  untuk  menegakkan  ketertiban.  Tipe  negara  tradisional  ini  dikenal dengan  istilah  negara  penjaga  malam.  Negara  hukum  materiil  mencakup  pengertian yang  lebih  luas  termasuk  keadilan  di  dalamnya.  Tugas  negara  tidak  hanya  menjaga ketertiban  dengan  melaksanakan  hukum,  tetapi  juga  mencapai  kesejahteraan  rakyat sebagai bentuk keadilan (Utrecht, 1962: 9)
Sejak  Amandemen  II  UUD  1945,  negara  kita  adalah  negara  hukum  dan sekaligus juga mengakui bahwa yang berkuasa adalah rakyat (demokrasi). Hal ini dapat dibaca  dalam  Pasal  1  ayat  (2)  dan  ayat  (3)  UUD  1945  yang  berbunyi  “Kedaulatan  di tangan  rakyat  dan  dilakukan  menurut  UUD”  dan  “Negara  Indonesia  adalah  negara hukum”.  Berdasar  pasal  tersebut,  maka  jelas  Negara  Indonesia  adalah  negara  hukum yang  mengakui  bahwa  rakyat  yang  berkuasa.  Jadi,  Indonesia  adalah  negara  hukum yang demokratis, bukan negara hukum yang otoriter.
Benarkah  Indonesia  sudah  menjadi  negara  hukum  yang  demokratis?  Tulisan berikut  ini  akan  menjelaskan  bahwa  secara  yuridis  formal  Negara  Indonesia  sudah menjadi negara hukum yang demokratis.

## B. PEMBAHASAN
Negara  Indonesia  sudah  menjadi  negara  hukum  yang  demokratis.  Langkah pertama  untuk  membuktikan  bahwa  jawaban  ini  beralasan  adalah  mencari  kriteria tentang negara hukum yang demokratis.
Menurut  Konperensi The  International  Commision  of  Yurist di  Bangkok  pada 1965,  dikemukakan  syarat-syarat  dasar  yang  harus  dipenuhi  oleh Representative Government Under The Rule of Law (Negara hukum yang demokratis) adalah:
1. Adanya proteksi konstitusional.
Proteksi  konstitusional  adalah  adanya  perlindungan  dari  negara  kepada  rakyatnya mengenai  hak-hak  asasi  manusia  secara  konstitusional.  Hal  ini  termasuk  adanya jaminan dalam hukum, cara memperoleh perlindungan tersebut.
2. Adanya lembaga pengadilan yang bebas dan tidak memihak.
Lembaga  pengadilan  yang  bebas  dan  tidak  memihak  adalah  adanya  lembaga kehakiman  yang  mandiri,  dan  di  dalam  melaksanakan  proses  peradilan  tidak  akan mendapatkan pengaruh dari mana pun dan tidak boleh memihak kepada siapa pun, termasuk kepada penguasa.
3. Adanya pemilihan umum yang bebas.
Pemilihan  umum  yang  bebas  adalah  terselenggaranya  pemilihan  umum  dengan tanpa adanya paksaan dan penekanan kepada rakyat yang melakukan hak pilihnya.
4. Adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat.
Kebebasan  menyatakan  pendapat  adalah  rakyat  berhak  dan  memperoleh  jaminan dalam  hukum  untuk  dapat  mengeluarkan  pendapat  baik  secara  tertulis  maupun lisan, baik sendiri maupun bersama-sama.
5. Adanya kebebasan berserikat dan melakukan oposisi.
Kebebasan berserikat dan melakukan oposisi adalah  adanya jaminan dalam hukum bagi  rakyat  untuk  mendirikan  perserikatan  atau  partai  politik  yang  didirikan tersebut,  dan  rakyat  mempunyai  kebebasan  melakukan  oposisi  atau  kritik  yang membangun  baik  melalui  wakil  rakyatnya  (dalam  forum  lembaga  perwakilan rakyat) maupun tidak, asalkan menurut peraturan perundang-undangan.
6. Adanya pendidikan civic.
Pendidikan  civic  ialah  dilakukannya  pendidikan  kewarganegaraan  kepada  rakyat, sehingga  rakyat  dapat  mengetahui  dan  mengerti  hak  apa  saja  yang  dimiliki  dan kewajiban  apa  saja  yang  harus  dilakukan  berdasarkan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku (Toto Pandoyo, 1983: 98)
Berdasarkan beberapa kriteria tersebut di  atas, kami akan mengurai satu per satu kreteria  yang  dapat  dipakai  sebagai  alasan  bahwa  hipotesa  kami  yaitu  secara  formal Indonesia  sudah  menjadi  negara  hukum  yang  demokratis,  adalah  benar.  Namun,  secara meteriil masih perlu didiskusikan.

## 1. Adanya perlindungan konstitusional
Kalau  kita  membaca  UUD  1945  sebelum diamandemen  pada  2000, di  sana  hanya ada  tujuh  butir  ketentuan  yang  mengatur  tentang  HAM,  yaitu  pasal  27  ayat  (1),  Pasal  27 ayat  (2),  Pasal  28,  Pasal  29  ayat  (2),  Pasal  30  ayat  (1),  Pasal  31  ayat  (1),  dan  pasal  34.
Pasal-pasal tersebut jika diperhatikan dengan sungguh-sungguh, hanya satu ketentuan saja yang  memang  benar-benar  memberikan  jaminan  konstitusional  atas  HAM,  yaitu  Pasal  29 ayat  (2)  yang  menyatakan,  “Negara  menjamin  kemerdekaan  tiap-tiap  penduduk  untuk memeluk  agamanya  masing-masing  dan  untuk  beribadat  menurut  agamanya  dan kepercayaannya  itu”.  Sedangkan  ketentuan-ketentuan  yang  lain,  sama  sekali  bukanlah rumusan  tentang  HAM  atau human  rights, melainkan  hanya  ketentuan  mengenai  hak warga  negara  atau the citizens’  rights. Jika  jumlah  pasal  yang  mengatur  tentang  HAM antara  sebelum  UUD  1945  diamandemen  dan  sesudah  UUD  1945  diamandemen  tentu sangat jauh beda jumlahnya. Hal demikian ini karena sejarahnya.
Pada saat BPUPKI yang bertugas menyiapkan Rancangan Hukum Dasar (sekarang UUD 1945) pada tahun 1945 sudah terjadi silang selisih tentang perumusan HAM. Saat itu terjadi  perbedaan  pendapat  antara  Soekarno-Soepomo  di  satu  pihak  dan  Hatta-Yamin  di pihak lain. Pihak pertama menolak dimasukkannya HAM terutama yang invidual ke dalam UUD,  karena  menurut  mereka  Indonesia  harus  dibangun  sebagai  negara  kekeluargaan. Sedangkan  pihak  kedua  menghendaki  agar  UUD  itu  memuat  HAM  secara  eksplisit  agar ada  jaminan  yang  tegas  bagi  perlindungan  hak-hak  rakyat,  karena  negara  yang  hendak didirikan  adalah  negara  dengan  sistem  politik  demokrasi.  Adanya  perbedaan  pendapat itulah  yang  menyebabkan  UUD  1945  hanya  memuat  tujuh  pasal  saja.  Jadi  kelirulah anggapan,  bahwa  terlalu  sedikitnya  pasal-pasal  yang  memuat  hak  asasi  manusia  dalam UUD 1945 disebabkan UUD 1945 disusun sebelum adanya
Declarations  of  Human  Right. Sebenarnya  pada  waktu  itu  sudah  ada  beberapa  Piagam yang memuat tentang HAM, antara lain Declarations of Independence dan Declaration des droit de l’homme et du citoyen, yang dapat dijadikan bahan untuk penyusunan pasal-pasal tentang HAM yang lebih lengkap dari apa yang ada sekarang dalam UUD 1945 (Muhamad Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1983: 316.
Setelah  Amandemen  UUD  1945,  terutama  amandemen  kedua  pada  2000,  ketentuan mengenai  HAM  dalam  UUD  1945  telah  mengalami  perubahan  yang  sangat  mendasar. Materi  yang  semula  hanya  berisi  tujuh  butir  ketentuan  yang  juga  tidak  sepenuhnya  dapat disebut  sebagai  jaminan  HAM,  saat  ini  telah  bertambah  secara  signifikan,  sehingga perumusannya  menjadi  lengkap  dan  menjadikan  UUD  1945  merupakan  salah  satu  UUD yang  paling  lengkap  memuat  perlindungan  terhadap  HAM,  di  antara  UUD  yang  pernah berlaku  di  Indonesia.  Disahkannya  perubahan  kedua  UUD  1945  pada  2000,  materi  baru
ketentuan dasar tentang HAM itu dalam UUD 1945 ada sepuluh pasal dimuat dalam Pasal 28, Pasal 28A sampai dengan Pasal 28I . Berbagai ketentuan  yang telah dituangkan dalam rumusan  UUD  1945  itu  merupakan  substansi  yang  berasal  dari  rumusan  Ketetapan  MPR No.  XVII/MPR/1998  tentang  Hak  Asasi  Manusia,  yang  selanjutnya  menjelma  menjadi materi  UU  No.  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia.  Oleh  karena  itu,  untuk memahami substansi yang diatur  dalam UUD 1945, kedua instrumen yang terkait tersebut, yaitu  Tap  MPR  No.  XVII/MPR/1998  dan  UU  No.  39  Tahun  1999  perlu  dipelajari  juga dengan  seksama..Selain  itu,  secara  keseluruhan  dapat  dikatakan  bahwa  ketentuan- ketentuan tentang HAM yang telah diadopsikan ke dalam sistem hukum nasional Indonesia berasal dari konvensi-konvensi internasional dan deklarasi universal HAM.
Menurut  Penjelasan  UU  No.26  Tahun  2000  tentang  Pengadilan  Hak  Asasi Manusia,  pemberian  perlindungan  terhadap  hak  asasi  manusia  dapat  dilakukan  melalui pembentukan  Komisi  Nasional  Hak  Asasi  Manusia,  Pengadilan  HAM,    dan  Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.
Pada  prinsipnya  setiap  orang  atau  kelompok  orang  yang  memiliki  alasan  kuat bahwa hak asasinya telah dilanggar dapat mengajukan laporan dan pengaduan secara lisan atau  tertulis  kepada  Komisi  Nasional  HAM  (Komnas  HAM),  selanjutnya  Komnas  HAM akan  menindaklanjuti.  Khusus  pelanggaran  HAM  berat  Komnas  HAM  hanya  dapat mengadakan penyelidikan, sedangkan  yang akan menindaklanjuti adalah Jaksa Agung dan Pengadilan HAM yang berada di lingkungan Peradilan Umum.
Komnas HAM telah dibentuk dengan  Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang  Komisi  Nasional  Hak  Asasi  Manusia,  Pengadilan  Hak  Asasi  Manusia  telah dibentik  dengan  UU  Nomor  26  Tahun  2000  tentang  Pengadilan  Hak  Asasi  Manusia,  dan Komisi  Kebenaran  dan  Rekonsiliasi  telah  dibentuk    dengan  UU  Nomor  27  Tahun  2004 tentang  Komisi  Kebenaran  dan  Rekonsiliasi.  Namun,  UU  tentang  Komisi  Kebenaran  dan Rekonsiliasi  telah  dibatalkan  oleh  Mahkamah  Konstitusi,  karena  undang-undang  ini bertentangan  dengan  UUD  1945.  Menurut  Jimly  Asshiddiqie,  hal  ini  tidak  berarti Mahkamah  Konstitusi  menutup  upaya  penyelesaian  pelanggaran  HAM  di  masa  lalu melalui rekonsiliasi. Banyak cara untuk mewujudkan kehendak untuk itu, misalnya melalui jalur politik (Tempo, 7-12-2006).
Pengaduan  pelanggaran  HAM  yang  diajukan  kepada  Komnas  HAM  hanya  akan mendapatkan  pelayanan  apabila  disertai  dengan  identitas  pengadu  yang  benar  dan
keterangan  atau  bukti  awal  yang  jelas  tentang  materi  yang  diadukan.  Jika  pengaduan dilakukan  oleh  pihak  lain,  maka  pengaduan  harus  disertai  dengan  persetujuan  dari  pihak yang  diadukan,  kecuali  untuk  pelanggaran  hak  asasi  manusia  tertentu  berdasarkan pertimbangan Komnas  HAM. Pengaduan tentang  pelanggaran  HAM dapat juga dilakukan dengan  perwakilan.  Selanjutnya  penyelesaian  atas  pelanggaran  HAM  tersebut  dilakukan oleh  anggota  Komnas  HAM  selakuk  mediator.  Penyelesaian  dapat  berupa  kesepakatan secara  tertulis,  dan  ditandatangani  oleh  para  pihak  dan  dikukuhkan  oleh  mediator. Kesepakatan  tertulis  merupakan  keputusan  melalui  mediasi  yang  mengikat  secara  hukum dan  berlaku  sebagai  alat  bukti  yang  sah.  Apabila  keputusan    mediasi  tidak  dilaksanakan oleh salah satu pihak dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam keputusan tersebut, maka pihak  lainnya  dapat  memintakan  kepada  Pengadilan  Negeri  setempat  agar  keputusan tersebut  dinyatakan  dapat  dilaksanakan  dengan  pembubuhan  kalimat  ‘Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa’ (pasal 90 jo 96 UU Nomor 39 Tahun 1999).
Sedangkan  pelanggaran  HAM  berat  yang  terdiri  dari  kejahatan  genoside  dan kejahatan  terhadap  kemanusiaan,  yang  bertugas  dan  berwenang  memeriksa  dan  memutus perkara adalah Pengadilan HAM. Komnas HAM hanya bertugas melakukan penyelidikan. Jadi, kalau seseorang atau kelompok orang mengetahui adanya kejadian yang dapat dinilai sebagai  pelanggaran  HAM  berat  dapat  dilaporkan  kepada  Komnas  HAM.  Selanjutnya, Komnas  HAM dapat memanggil pihak pengadu, korban, atau pihak  yang diadukan untuk diminta dan didengar keterangannya, termasuk memanggil saksi. Sedangkan yang menjadi Penyidik dan Penuntut adalah Jaksa Agung (Pasal 18 UU No. 26 Tahun 2000).
Banyaknya  ketentuan  yang mengatur tentang  HAM dalam  UUD 1945, secara formal. menunjukkan  bahwa  negara  sangat  bersungguh-sungguh  melindungi  warganya  terhadap perlakuan  yang  kurang  manusiawi.  Namun  secara  materiil  dapat  dikatakan  bahwa pemerintah  belum  bersunguh-sungguh  dalam  mewujudkan  pasal-pasal  tersebut,  misalnya dalam masalah beragama, masalah penduduk, masalah pendidikan.

## 2. Adanya lembaga pengadilan yang bebas dan tidak memihak
Pasal  1  UU  Nomor  14  Tahun  1970  tentang  Ketentuan-ketentuan  Pokok  Kekuasaan Kehakiman  menyatakan    bahwa “Kekuasaan  kehakiman  adalah  kekuasaan  Negara  yang merdeka  untuk  menyelenggarakan  peradilan  guna  menegakkan  hukum  dan  keadilan berdasarkan  Pancasila,  demi  terselenggaranya  Negara  Hukum  Republik  Indonesia’.
Penjelasan  pasal  tersebut  menyatakan  bahwa  “Kekuasaan  Kehakiman  yang  merdeka  ini mengandung pengertian didalamnya kekuasaan Kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak  kekuasaan  negara  lainnya,  dan  kebebasan  dari  paksaan,  direktiva  atau  rekomendasi yang datang dari pihak ekstra  yudicial, kecuali dalam hal-hal  yang  diijinkan oleh undang- undang.  Kebebasan  dalam  melaksanakan  wewenang  judicial  tidaklah  mutlak  sifatnya, karena  tugas  dari    Hakim  adalah  untuk  menegakkan  hukum  dan  keadilan  berdasarkan Pancasila dengan  jalan  menafsirkan  hukum  dan  mencari  dasar-dasar  serta  azas-azas  yang jadi  landasannya,  melalui  perkara-perkara  yang  dihadapkan  kepadanya,  sehingga keputusan  mencerminkan  perasaan  keadilan  bangsa  dan  rakyat  Indonesia”.  UU  ini merupakan  pelaksanaan  dari  Pasal  24  UUD  1945,  dibuat  pada  masa  Orde  Baru  , diundangkan pada 17 Desember 1970 yang ditandatangani oleh Presiden Soeharto.
Kebebasan  lembaga  peradilan  dari  campur  tangan  dan  intervensi  kekuatan  di  luarnya merupakan  masalah  yang  sangat  esensial  dalam  penegakan  hukum.  Kalau  kita  membaca Pasal  1  UU  Nomor  14  Tahun  1970,  maka  kita  akan  percaya  bahwa  hakim  pasti  akan menegakkan hukum dan keadilan. Namun kenyataannya, selama Orde Baru jaminan UUD dan  undang-undang  atas  kekuasaan  kehakiman  yang  merdeka,  tidak  dapat  berjalan sebagaimana  mestinya.  Dalam  berbagai  perkara  yang  berkaitan  dengan  eksistensi, kebijakan  atau  kewibawaan  kekuasaan,  majelis  hakim  bukan  saja  dituntut  bertindak  hati- hati, tetapi adakalanya wajib mengikuti kehendak yang berkuasa.
Di  suatu  tempat  di  Jawa  Barat, seorang  pelajar  di  hadapkan  ke  pengadilan  pidana,  hanya karena  ada  yang  mendengar  pelajar  tersebut  sambil  bermain  dengan  kawan-kawannya mengomentari  gubernur  yang  sedang  berkampanye.  Dalam  memeriksa  perkara-perkara gugatan  PDI  pimpinan  Megawati,  pengadilan  menerima  pesan  bahkan  arahan  agar  tidak memberi  peluang  beracara  apalagi  memenangkan  gugatannya.  Kekuasaan  menjelma menjadi sesuatu yang tidak pernah dapat bersalah apalagi dipersalahkan. Kelompok “Petisi Lima  Puluh”  bertahun-tahun  dikucilkan  dan  dicabut  berbagai  kebebasannya  (berniaga, bepergian,  menghadiri  pertemuan,  dan  lain-lain),  hanya  karena  menyampaikan  pendapat yang  dianggap  mengusik  kekuasaan  yang  tidak  boleh  disentuh  oleh  perbedaan  pendapat dan kritik. (Bagir Manan, 2005: 121)
Peristiwa  sebagaimana  dicontohkan  oleh  Bagir  Manam  tersebut,  karena  sebelum amandemen  UUD  1945,  secara  struktural  kekuasaan  kehakiman  tidak  dapat  lepas  dari kekuasaan  lembaga  eksekutif.  Dengaan  adanya  Departemen  Kehakiman  dapat  timbul
pandangan  bahwa  kekuasaan  kehakiman  tidak  sepenuhnya  merdeka.  Kiranya  tidak proposional  apabila  para  hakim  itu  dibina  oleh  satu  unit  organisasi  yang  bernaung  di bawah lembaga eksekutif seperti Departemen Kehakiman, meskipun itu hanya menyangkut administrative  dan  finansial.  Paling  tidak  ada  kesan  bahwa  para  hakim  itu  menjadi bawahan  eksekutif.  Posisi  hakim  terhadap  eksekutif  dapat dibaca dalam  Pasal 11  ayat  (1) UU  Nomor  14  Tahun  1970  yang  menyatakan  bahwa  ‘Badan-badan  yang  melakukan peradilan  tersebut  pasal  10  ayat  (1)  organisatoris,  administrative,  dan  finansial  ada  di bawah kekuasaan masing-masing departemen yang bersangkutan’. Para hakim yang berada di  bawah  Departemen  menurut  undang-undang  tegas  hanya  dalam  bidang  organisatoris, administrative  dan  financial,  namun  tetap  ada  kekhawatiran  akan  gangguan  kebebasan hakim  menjadi  alasan.  Karena  bagaimana  pun  karier  para  hakim  akan  bergantung  juga kepada departemen. Meskipun secara formal hakim memiliki kebebasan dalam menangani suatu  perkara,  namun  mungkin  terjadi  bahwa  sebagai  pegawai  negeri  secara  psikologis hakim  tidak  berani  mengambil  sikap  untuk  membuat  keputusan-keputusan  yang bertentangan  dengan  kebijakan  pemerintah  yeng  merupakan  induk  korpsnya. Kekhawatiran  akan  terhambatnya  karier  atau  dimutasikan  ke  daerah-daerah  yang  kering dapat  saja  memengaruhi  hakim  dalam  menangani  suatu  perkara,  apalagi  jika  perkara  itu menyangkut kepentingan instansi pemerintah atau oknum pejabat atau keluarganya.
Keinginan  agar  pembinaan  badan  peradilan  di  bawah  satu  atap  dengan  Mahkamah Agung,  sudah dimulai pada awal Orde Baru yaitu ketika Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) Jawa  Tengah  menyampaikan  pendapat  agar  badan-badan  peradilan  baik  secara organisatoris  maupun  secara  administrative  dan  financial  diletakkan  di  bawah  Mahkamah Agung  sebagai  alat  perlengkapan  negara  yang  berdiri  sendiri,  dan  sejalan  dengan  itu Departemen Kehakiman tidak diperlukan lagi.
Namun,  jika  tugas-tugas  Departemen  Kehakiman    selain  pembinaan  badan-badan peradilan masih dipandang perlu dilakukan oleh sebuah departemen, maka departemen itu jangan bernama Departemen Kehakiman melainkan diberi nama lain misalnya Departemen Hukum  dan  Perundang-undangan  atau  nama  lain.  Gagasan  IKAHI  Jawa  Tengah  ini kemudian  diambil  alih  menjadi  sikap  Pengurs  Puasat  IKAHI  melalui  putusan  tanggal  16 Juni 1996  yang  ketika  itu mendapat dukungan dari Ketua Mahkamah Agung dan  Menteri Kehakiman sendiri.(Moh. Mahfud MD, 1999: 302)
Keinginan  IKAHI  tersebut baru  terlaksana  sejak  disahkan  UU  Nomor 35 Tahun  1999 tentang  Perubahan  Atas  Undang-undang  Nomor  14  Tahun  1970  tentang  Ketentuan- ketentuan  Pokok  Kekuasaan  Kehakiman.  Dalam  Penjelasannya  dinyatakan  bahwa pembinaan lembaga peradilan yang selama ini dilakukan oleh eksekutif dianggap memberi peluang  bagi  penguasa  melakukan  intervensi  ke  dalam  proses  peradilan  serta berkembangnya  kolusi  dan  praktek-praktek  negative  pada  proses  peradilan.  Oleh  karena itu,  dalam  rangka    mencapai  kekuasaan  kehakiman  yang  merdeka  diperlukan  perubahan berbagai  peraturan  perundang-undangan yang  berkaitan  dengan  organisatoris, administrative,  dan  financial  badan-badan  peradilan,  yang  semula  berada  di  bawah departemen  menjadi  di  bawah  kekuasaan  Mahkamah  Agung.  Selanjutnya  untuk meningkatkan checks  and  balances terhadap  lembaga  peradilan,  antara  lain  perlu diusahakan agar putusan-putusan pengadilan dapat diketahui secara terbuka dan transparan oleh  masyarakat.  Di  samping  itu  juga  dibentuk  Dewan  Kehormatan  Hakim  yang berwenang  mengawasi  perilaku  hakim,  memberikan  rekomendasi  mengenai  perekrutan, promosi, dan mutasi hakim serta menyusun kode etik para hakim.
Pada  Amandemen  ke-3  UUD  1945,  yaitu  tanggal  10  Nopember  2001,  muncullah lembaga  negara  di  bidang  kehakiman  yaitu  Komisi  Yudisial.  Komisi  Yudisial  ini  diatur dalam  Pasal  24B  UUD  1945, dan ditindaklanjuti  dengan  keluarnya  UU  Nomor 22 Tahun 2004  tentang  Komisi  Yudisial.  Dalam  undang-undang  ini  diatur  secara  rinci  mengenai wewenang  dan  tugas  Komisi  Yudisial.  Komisi  Yudisial  mempunyai  tugas  mengusulkan pengangkatan  Hakim  Agung  dan  wewenang  lain  dalam  rangka  menjaga  dan  menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
Sejak  disahkan  UU  Nomor  35  Tahun  1999  yang  mengatur  kedudukan  para  hakim  di bawah  Mahkamah  Agung  dan  Amandemen  ke-3  UUD  1945  khususnya  Pasal  24B  yang mengatur  tentang  pembentukan  Komisi  Yudisial,  maka  para  hakim  dapat  diharapkan dalam memeriksa dan memutus perkara selalu harus memperhatikan hukum yang berlaku.

## 3. Adanya pemilihan umum yang bebas
Sistem  politik  yang  mengakui  bahwa  yang  berkuasa  (berdaulat)  dalam  suatu  negara adalah  rakyat  biasanya  disebut  demokrasi.  Kedaulatan  rakyat  berarti  rakyatlah  yang mempunyai  kekuasaan  yang  tertinggi,  rakyatlah  yang  menentukan  corak  dan  cara pemerintahan, dan rakyatlah  yang menentukan tujuan apa yang hendak dicapainya. Dalam
suatu Negara yang kecil saja, yang jumlah penduduknya sedikit, dan luas wilayahnya tidak begitu  besar,  kedaulatan  rakyat  tidak  dapat  berjalan  dengan  sempurna.  Apalagi  dalam negara  modern  seperti  sekarang  ini,  yang  jumlah  penduduknya  sudah  banyak,  dan wilayahnya  cukup  luas;  sangat  tidak  mungkin  untuk  meminta  pendapat  setiap  rakyat apabila  hendak  menentukan  jalannya  pemerintahan.  Lebih-lebih  pada  jaman  globalisasi seperti  saat  ini,  arus  informasi  begitu  cepatnya  sehingga  dengan  mudah  dapat memengaruhi jalan pikiran setiap rakyat sehingga mungkin terjadi pola pikir hari ini tidak sama  dengan  pola  pikir  hari  esok.  Keadaan  seperti  inilah  yang  menyebabkan  kedaulatan rakyat  tidak  mungkin  dapat  dilakukan  secara  murni,  dan  keadaan  menghendaki  bahwa kedaulatan rakyat itu dilaksanakan dengan perwakilan. Salah satu cara untuk memilih para wakil rakyat agar benar-benar dapat bertindak atas nama rakyat, maka para wakil rakyat itu harus ditentukan sendiri oleh rakyat yaitu dengan menggunakan lembaga pemilihan umum. Dengan demikian, Pemilu merupakan komponen penting di dalam Negara demokrasi yang menganut sistem perwakilan. (Moh, Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1983: 328-329). Pemilu,  menurut  Miriam  Budiardjo,  berfungsi  sebagai  alat  penyaring  bagi  politikus- politikus  yang  akan  mewakili  dan  membawa  suara  rakyat  di  dalam  lembaga  perwakilan. Mereka  yang  terpilih  di  dalam  Pemilu  dianggap  sebagai  orang  atau  kelompok  yang mempunyai  kemampuan  atau  kewajiban  untuk  berbicara  dan  bertindak  atas  nama  suatu kelompok yang lebih besar melalui partai politik (Moh. Mahfud MD, 1999: 221).
Di  Indonesia  sudah  beberapa  kali  diadakan  Pemilu,  pertama  pada  September  1955  untuk memilih  anggota  DPR  dan  DPRD,  yang  diikuti  oleh  29  parpol  dan  individu;  dan  pada Desember  1955  untuk  memilih  anggota  Konstituante.  Pemilu  kedua,  yaitu  pada  jaman Orde Baru, diadakan pada 5 Juli 1971 yang diikuti oleh 10 parpol. Selanjutnya pada 1977 sampai dengan 1997,  peserta pemilu jauh lebih sedikit, yaitu hanya diikuti oleh dua parpol satu  Golkar.  Ini  terjadi  setelah  sebelumnya  pemerintah  bersama  DPR  berusaha menyederhanakan  jumlah  partai  dengan  membuat  UU  No.  3  Tahun  1975  tentang  Partai Politik  dan  Golkar.  Kedua  partai  itu  adalah  Partai  Persatuan  Pembangunan  (PPP)  dan Partai  demokrasi  Indonesia  (PDI)  dan  satu  Golongan  Karya.  Sedangkan  pada  jaman Reformasi ini sudah diadakan tiga kali Pemilu, yaitu pada 7 Juni 1999 yang diikuti oleh 48 parpol, pada 5 April 2004 diikuti oleh 24 Parpol, dan pada  2009 diikuti oleh 38 Parpol. Menurut  teori  ada  dua  macam  sistem  untuk  menentukan  jumlah  wakil  rakyat  untuk masing-masing  peserta  Pemilu    yang  akan  menjadi  anggota  DPR,  yaitu  cara  berimbang
(propotional  reprensentative) ,  dan  cara  borongan (mayorita). Dalam  cara  berimbang, masing-masing  Parpol  memperoleh  wakil-wakilnya  seimbang  dengan  suara  yang  dapat mereka  kumpulkan dalam  pemilihan,  sedangkan  dalam  cara  borongan  semua  wakil-wakil rakyat yang duduk di DPR diborong oleh Parpol yang suaranya terbanyak saja  (Joeniarto, 1984: 38).
Semua  teori  untuk  menentukan  berapa  jumlah  wakil  rakyat  yang  akan  duduk  di  DPR adalah  baik,  jika  pilihan  atas  sitem  tersebut  telah  dilakukan  menurut  prosedur  dan  oleh lembaga  yang  benar.  Karena  berbagai  sistem  Pemilu  itu  sebenarnya  merupakan  upaya implementasi yang tepat atas prinsip demokrasi dan prinsip negara hukum.
Persoalannya  jika dikaitkan dengan realitas politik di Indonsia, sebenarnya bukan terletak pada sistem Pemilu  yang  selama  ini  kita  anut,  yang bermasalah adalah proses Pemilunya. Semua  sistem  Pemilu  yang  dipakai  dalam    Pemilu  sejak  pada  1955  sampai  dengan  2009 semuanya memakai sistem proposional. Namun perlu diketahui bahwa semua Pemilu yang pernah  diadakan  di  Indonesia,  siapa  pun  menyimpulkan  bahwa  Pemilu  tahun  1955 merupakan pemilu yang sangat demokratis (Moh. Mahfud MD, 1999: 228).
Pada jaman Orde Baru banyak orang mengeluh bahwa DPR kita tidak berbobot dan kalah kuat  terhadap  Pemerintah.  Hal  yang  demikian  ini,  bukanlah  karena  sistemnya  melainkan karena proses Pemilu  yang  kurang benar. Proses Pemilu saat itu dinilai  kurang  kompetitif sehingga  menjadikan  Golkar  sebagai  peserta  Pemilu  yang  dominan  di  mata  rakyat. Rekrutmen  calon-calon  anggota  DPR  juga  tidak  terbuka,  partai  non-pemerintah  tidak leluasa  menampilkan  calon-calonnya  yang  berkualitas,  sedangkan  Golkar  dapat  lebih leluasa menentukan calon-calonnya yang lebih kharismatik untuk menarik dukungan masa, meskipun  pada  akhirnya  calon-calon  yang  dimunculkan  belum  tentu  dipasang  menjadi anggota  DPR,  karena  ada  calon  yang  dijadikan footgetter. Tidak  hanya  pembatasan pemunculan  calon  dari  partai  non-pemerintah,  tetapi  juga  pembatasan  isu  dalam melakukan  kampanye  seperti  mengangkat  isu  keadilan,  kemiskinan,  kaebijaksanaan pemerintah,  korupsi,  penyalahgunaan  kekuasaan,  dan  sebagainya.  Di  samping  itu,  para pelaksana  Pemilu  baik  Lembaga  Pemilihan  Umum  maupun  Lembaga  Pengawas  Pemilu hampir  semua  diambilkan    dari  pegawai  pemerintah,  yang  notabene  adalah  anggota Golkar.  Dengan  demikian  apabila  terjadi  persoalan  yang  tidak  dapat  diselesaikan berdasarkan  musyawarah,  maka  jika  diadakan  voting  tentu  kemenangan  ada  pada pemerintah yang dikuasai oleh Golkar.
Pada saat ini,  menurut Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 dinyatakan bahwa ‘Pemilihan umum diselenggarakan  oleh  suatu  Komisi  Pemilihan  umum  yang  bersifat  nasional,  tetap,  dan mandiri’.  Dari  ketiga  sifat  itu  yang  akan  dijelaskan  adalah  sifat  mandiri  saja.  Menurut Penjelasan UU No. 12 Tahun 2003 tentang pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan rakyat,  Dewan  Perwakilan    Daerah,  dan  Dewak  Perwakilan  Rakyat  Daerah,  pengertian mandiri  dimaksudkan  bahwa  dalam  menyelenggarakan  dan  melaksanakan  Pemilu,  KPU bersikap  mandiri  dan  bebas  dari  pengaruh  pihak  mana  pun,  disertai  dengan  transparansi dan  pertanggungjawaban  yang  jelas  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan. Demikian  juga  keanggotaan  Pengawas  Pemilihan  Umum  diambilkan  dari  orang  yang benar-benar  independen  yaitu  dari  kepolisian  negara,  kejaksaan,  perguruan  tinggi,  tokoh masyarakat,  dan  pers.  Apalagi  sesudah  ada  Keputusan  dari  Mahkamah  Konstitusi  yang menyatakan  bahwa  kata  ‘calon’  dan  frase  ‘diusulkan  oleh  KPU  …  sebanyak  enam  orang untuk  selanjutnya’,  yang  terdapat  dalam  Pasal  93,  94,  dan  95  UU  Nomor  22  tahun  2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, harus dihapus karena inkonstitusional.
Dengan  demikian,  perekrutan  calon  Panitia  Pengawas  Pemilihan  Umum  (Panwaslu)  tidak lagi  melibatkan  KPU  seperti  sebelumnya  dan  Bawaslu  memiliki  kewenangan  penuh menyeleksi dan menetapkan calon Panwaslu Propinsi dan Panwaslu Kabupaten.
Keputusan Mahkamah Konstitusi atas permohonan uji materiil UU Nomor 22 Tahun 2007 yang diajukan oleh Bawaslu benar-benar menyelamatkan demokrasi, karena maemperkuat posisi Bawaslu, dan lebih menegaskan kemandirian penyelenggaraan Pemilu.

## 4. Adaya Kebebasan untuk Menyatakan Pendapat
Menyatakan  pendapat  di  muka  umum  merupakan  salah  satu  hak  asasi  manusia  yang dijamin  dalam  Pasal  28E  ayat  (3)  UUD  1945  berbunyi  bahwa  ‘Setiap  orang  berhak  atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat’ juncto Pasal 28 UUD 1945 yang  berbunyi  ‘Kemerdekaan  berserikat  dan  berkumpul,  mengeluarkan  pikiran  dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang’.
Sejak tanggal 26 Oktober 1998 sudah diundangkan dan mulai berlaku UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Undang-undang ini sebagai    perwujudan  dari  Pasal  28  UUD  1945.  Pertimbangan  dikeluarkannya  undang- undang tersebut bahwa  kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah  hak asasi  manusia  yang  merupakan  perwujudan  demokrasi  dalam  tatanan  kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal demikian penting, karena untuk membangun negara  yang  demokrasi  yang  menyelenggarakan  keadilan  sosial  dan  menjamin  hak  asasi manusia  diperlukan  adanya  suasana  yang  aman,  tertib,  dan  damai.    Namun  harus  diingat bahwa  hak  menyampaikan  pendapat  di  muka  umum  dilaksanakan  secara  bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.
Jadi,  sejak  tanggal  26  Oktober  1998  pada  prinsipnya  setiap  warga  negara  secara perorangan  atau  kelompok,  bebas  menyampaikan  pendapat  sebagai  perwujudan  hak  dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Namun,  perwujudan  kehendak  warga  negara  secara  bebas  dalam  menyampaikan  pikiran secara  lisan, tulisan, dan sebagainya  harus tetap dipelihara agar seluruh tatanan sosial dan kelembagaan  baik  infra  struktur  maupun  suprastruktur  tetap  terbebas  dari  penyimpangan atau  pelanggaran  hukum  yang  bertentangan  dengan  maksud,  tujuan  dan  arah  dari  proses keterbukaan  dalam  pembentukan  dan  penegakan  hukum  sehingga  tidak  menciptakan disintegrasi  sosial,  tetapi  justru  harus  dapat  menjamin  rasa  aman  dalam  kehidupan masyarakat.
Bertolak  dari  pendekatan  perkembangan  hukum,  baik  yang  dilihat  dari  sisi  kepentingan nasional  maupun  dari  kepentingan  hubungan  antarbangsa,  menurut  Pasal  3  UU  Nomor  9 Tahun  1998,  maka  kemerdekaan  menyampaikan  pendapat  di  muka  umum  harus berlandaskan: (1) asas keseimbangan antara  hak dan  kewajiban, (2) asas musyawarah dan mufakat,  (3)  asas  kepastian  hukum  dan  keadilan,  (4)  asas  proposionalitas,  (5)    asas manfaat.
Berlandaskan  atas  kelima  asas  kemerdekaan  menyampaikan  pendapat  di  muka  umum tersebut maka pelaksanaannya diharapkan dapat mencapai tujuan untuk:
1. Mewujudkan  kebebasan  yang  bertanggung  jawab  sebagai  salah  satu  hak asasi manusia, sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945;
2. Mewujdukan  perlindungan  hukum  yang  konsisten  dan  berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat;
3. Mewujudkan  iklim  yang  kondusif  bagi  perkembangan  partisipasi  dan kreativitas setiap warganegara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi;
4. Menempatkan  tanggung  jawab  sosial  dalam  kehidupan  bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok.
Sejalan dengan tujuan tersebut di atas, rambu-rambu hukum harus memiliki karakteristik otonom,  responsive  dan  mengurangi  atau  meninggalkan  karakteritisk  yang  represif.  Oleh karena  itu, dalam menyampaikan  pendapat di muka umum harus memperhatikan tata cara yang telah diatur dalam UU Nomor 9 Tahun 1998, agar tidak terjadi benturan kepentingan. Dalam  pelaksanaan  penyampaian  pendapat  di  muka  umum  oleh  warga  negara,  aparatur pemerintah  berkewajiban  dan  bertanggung  jawab  untuk:  melindungi  hak  asasi  manusia, menghargai  asas  legalitas,  menghargai  prinsip  praduga  tidak  bersalah,  dan menyelenggarakan pengamanan. Sebaliknya, para peserta penyampai pendapat harus  juga menaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, misalnya: penyampaian pendapat di  muka  umum  wajib  diberitahukan  secara  tertulis  kepada  Polri  setempat  oleh  yang bersangkutan,    pemimpin  atau  penanggung  jawab.kelompok  dengan  ketentuan  setiap seratus  orang  pelaku  unjuk  rasa  harus  ada    seorang  atau  lima  orang  penangung  jawab, selambat-lambatnya 3 X 24 jam sebelum kegiatan dimulai. Polri setempat  yang dimaksud adalah    Polsek,  Polres,  Polda,  atau  Markas  Besar  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia sesuai  dengan  wilayah  yang  akan  dipakai  sebagai  tempat  penyampaian  pendapat. Penyampaian  pendapat  di  muka  umum  dilaksanakan  di  tempat-tempat  terbuka  untuk umum, kecuali: di lingkungan  istana kepresidenan, tempat ibadah, instalasi militer, rumah sakit,  pelabuhan  udara  atau  laut,  stasiun  kereta  api,  terminal  angkutan  darat,  dan  obyek- obyek vital nasional; dan pada hari libur resmi..
Kemerdekaan  menyampaikan  pendapat  tidak  hanya  dimiliki  oleh  masyarakat,  tetapi sekarang  ini  para  anggota  DPR,  DPD,  maupun  DPRD  juga  sudah  mempunyai  hak  untuk menyampaikan pendapat secara bebas, yang diatur dalam Pasal 78, 232, 299 UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang  Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan  Daerah,  Dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah.  Dalam  undang-undang tersebut  dinyatakan  bahwa  setiap  anggota  DPR,  DPD,  dan  DPRD  mempunyai  hak menyampaikan  usul  dan  pendapat  secara  leluasa  baik  kepada  pemerintah  maupun  kepada anggotanya  sendiri.  Pasal  ini  memberikan    adanya  jaminan  kemandirian  sesuai  dengan panggilan hati nurani serta kredibilitasnya. Oleh karena itu, setiap anggota DPR, DPD, atau DPRD  tidak  dapat  diarahkana  oleh  siapa  pun  di  dalam  proses  pengambilan  keputusan.
Namun,  tata  cara  penyampaian  usul  dan  pendapat  dimaksud  tetap  memperhatikan  tata karma, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sebagai wakil rakyat.
Jadi,  sejak  dicantumkannya  penjelasan  tentang  menyampaikan  usul  dan  pendapat,  maka setiap  anggota  DPR,  DPD,  atau  pun  DPRD  tidak  perlu  khawatir  akan  diberhentikan  dari keanggotaan  DPR,  DPD,  atau  pun  DPRD  jika  cara  penyampaian  usul  atau  pendapat memakai  cara  yang  telah  ditetapkan  dalam  peraturan  tata  tertib  dewan.  Kesimpulannya  , jaman reformasi ini siapa saja dapat mengkritik terhadap perilaku atau pun kebijakan dari siapa saja, asal penyampaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## 5. Adanya kebebasan berserikat dan melakukan oposisi
UUD  1945  menjamin  kemerdekaan  berserikat,  berkumpul,  dan  mengeluarkan  pendapat sebagai  hak  asasi  manusia  yang  harus  dilaksanakan  untuk  mewujudkan  kehidupan kebangsaan  yang kuat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, demokratis, dan berdasarkan hukum.
Sejak  diundangkan  UU  Nomor  2  tahun  2008  tentang  Partai  Politik,  setiap  warga  Negara Indonesia  dapat dengan  mudah  mendirikan  partai  politik,  tetapi  belum tentu partai  politik tersebut dapat menjadi peserta dalam pemilihan umum.
Saya  katakan  bahwa  mendirikan  partai  politik  sangat  mudah  karena  untuk  mendirikan partai  politik  cukup  mengumpulkan  lima  puluh  orang  warga  negara  Indonesia  yang  telah berusia  21  tahun,  dengan  akta  notaris,  yang  menyertakan  30%  keterwakilan  perempuan. Akta  notaries  yang  dimaksud  harus  memuat  AD  dan  ART  serta  kepengurusan  Partai Politik tingkat pusat. Partai Politik harus didaftarkan ke Departemen untuk menjadi badan hukum.  Status  badan  hukum  ini  penting  karena  untuk  dapat  menjadi  peserta  pemilihan umum salah satu syaratnya, partai politik  harus berbadan hukum di samping syarat-syarat yang lain.
Apabila dibandingkan dengan  UU Nomor 3 Tahun 1985 tentang Perubahan atas  Undang- undang  Nomor 3 tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya, maka UU Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik lebih ada kebebasan terutama masalah asas dan tujuan. Asas  dan  tujuan  yang  harus  dicantumkan  dalam  Anggaran  Dasar  setiap  partai  politik adalah  bebas  dalam  arti  tidak  bertentangan  dengan  Pancasila  dan  UUD  1945.  Sebaliknya pada  saat  kita  masih  menggunakan  UU  Nomor  3  Tahun  1975  jucto  UU  Nomor  3  Tahun 1985,  asas  dan  tujuan  setiap  Partai  Politik  dan  Golongan  Karya  harus  sesuai  dengan  asas
dan  tujuan  yang  ditetapkan  dalam  Pasal  2  dan  Pasal  3  UU  Nomor  3  Tahun  1975  pada setiap Anggaran dasarnya. Oleh karena begitu mudahnya saat ini mendirikan partai politik, maka  masyarakat  berlomba-lomba  untuk  mendirikan  partai  politik.  Pada  menjelang pemilihan umum tahun 2009 ada  lebih 45 parpol yang akan mengikuti peamilihan umum. Namun hanya 38 yang dapat mengikuti pemilihan umum, karena setiap partai politik  yang dapat  menjadi  peserta  pemilihan  umum  harus  memenuhi  beberapa  syarat  yang  diatur dalam Pasal 8 UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, antara  lain:  mempunyai  kepengurusan  di  2/3  jumlah  propinsi,  memiliki  kepengurusan  di 2/3  jumlah  kabupaten/kota  di  propinsi  yang  bersangkutan,  mengajukan  nama  dan  tanda gambar partai politik kepada KPU, dan sebagainya.
Demikian  juga  bagi  para    pekerja/buruh  saat  ini  dapat  dengan  bebas  untuk  mendirikan serikat  pekerja.    Hal  ini  dapat  kita  baca  dalam  UU  Nomor 21  Tahun  200  tentang Serikat Pekerja/Serikat  Buruh.  Undang-undang  tersebut  kemudian    dijabarkan  ke  dalam Kepmenakertrans  Nomor  KEP.  16/MEN/2001  tentang  Tata  Cara  Pencatatan  Serikat Pekerja/Serikat  Buruh.  Pokok-pokok  perubahan  yang  diatur  dalam  Kepmenakertrans dimaksud adalah:
a.   Lembaga pendaftaran diganti dengan pemberitahuan dan pencatatan;
b. Pencatatan dilakukan di tempat kedudukan Serikat Pekerja tersebut berada;
c. Kewajiban memberitahukan dibebankan kepada Serikat Pekerja yang bersangkutan Kebebasan  untuk  membentuk,  masuk  atau    tidak  masuk  menjadi  anggota  Sertkat  Pekerja merupakan  salah  satu  hak  dasar  pekerja/buruh.  Oleh  karena  itu,  setiap  pekerja  berhak membentuk
dan  menjadi  anggota  Serikat  Pekerja.  Dalam  melaksanakan  fungsinya,  Serikat  Pekerja berhak  menghimpun  dan  mengelola  keuangan  serta  mempertangungjawabkan  keuangan organisasi  termasuk  dana  mogok.  Besarnya  dan  tata  cara  pemungutan  dana  mogok  diatur dalam anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga Serikat Pekerja yang bersangkutan. Selanjutnya,  masalah  oposisi  terhadap  pemerintah  bahkan  terhdap  partainya  sendiri  pada saat ini sudah berjalan tanpa ada rintangan sejalan dengan perkembangan demokrasi, baik yang  dilakukan  oleh  perseorangan,  Partai  Politik,  maupun  LSM.  lewat  media  elektronik, media  cetak,  maupun  dengan  unjuk  rasa.  Bahkan  ada  beberapa  partai  politik  yang  sudah membuat kesepakatan kerja sama dengan pemerintah saja kadang-kadang menjadi oposisi, apalagi  partai  di  luar  paemerintah  yaitu  PDIP  yang  di  setiap  saat  selalu  mengorek
kebijakan  yang dibuat oleh Pemerintah,  misalnya  saja: kasus Bank Century, pembentukan Panja  Pajak  kasus  Gayus,  dll.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  oposisi  bukan  sesuatu  yang menakutkan,  tetapi  sudah  menjadi  suatu  pekerjaan  bagi  mereka  yang  suka  mencari kelemahan  Pemerintah.  Bagi  seorang  wartawan  politik  atau  anggota  ICW,  kelemahan kebijakan  pemerintah  merupakan  berita  yang  sangat  dicari,  sayangnya  kadang-kadang kritikan tidak disertai jalan keluar. Apalagi sejak dikeluarkannya UU Nomor 14 ahun 2008 tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik,  setiap  orang  lebih  leluasa  untuk  mendapatkan informasi  tentang  kebijakan  yang  dibuat  oleh  pemerintah,  karena  setiap  orang  berhak mengajukan  permintaan  Informasi  Publik  asalkan  disertai  alasan  permintaan  tersebut, yaitu:  melihat  dan  mengetahui  Informasi  Publik,  menghadiri  pertemuan  publik  yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik, mendapatkan salinan Informasi Publik  melalui  permohonan  sesuai    peraturan  perundang-undangan,  dan  menyebarluaskan Informasi Publik sesuai deng peraturan perundang-undangan.
Menurut  Howard  Zinn  dalam  Riswanda  Imawan  ‘Oposisi  dibutuhkan  dalam  kehidupan politik  yang  demokratis’.  Bagi  seorang  negarawan,,  adanya  kekuatan  oposisi  dipandang sebagai  berkah.  Kehidupan  mereka  menjamin  terciptanya  mekanisme check  and  balance bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dalam politik

## 6. Adanya Pendidikan Civic.
Kesadaran  kebangsaan  tidaklah  timbul  sekaligus  dalam  kehidupan  rakyat  Indonesia, tetapi  tumbuh  secara  berangsur,  bermula  pada  kalangan  pelajar,  kemudian  menyebar  ke seluruh  lapisan  masyarakat.  Pada  awalnya,  kesadaran  kebangsaan  berwujud  semangat kemerdekaan,  yang  merupakan  reaksi  terhadap  kekuasaan  asing  yang  menindas.  Dalam perkembangan  selanjutnya,  kesadaran  kebangsaan  ini  tumbuh  menjadi  bagian  dari pandangan  hidup  bangsa  ,  yang  antara  lain,  mencakup  cita-cita  nasional,  tujuan  nasional, sasaran nasional serta sistem nasional yang akan diwujudkan dalam kenyataan.
Kesadaran  kebangsaan  ini  perlu  dipelihara  secara  terus-menerus,  baik  dengan  cara memasyarakatkan  sejarah  pertumbuhan  kesadaran  kebangsaan  tersebut  kepada  generasi berikutnya  yang  lahir  dalam  masyarakat  maupun  dengan  mewujudkan  cita-cita  nasional berdasarkan  Pancasila  dan  UUD  1945,  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Nasional 2005-2025, serta seluruh peraturan perundang-undangan.
Sejak pertengahan 1997,  kehidupan bangsa  Indonesia dilanda bencana  nasional,  yang berawal  dari  krisis  moneter  dan  kemudian  berkembang  menjadi  krisis  budaya  yang menyentuh segenap sendi kehidupan bangsa. Masyarakat  kita berpikir dan bertindak cepat atas dasar intuisi/insting tanpa memperhitungkan akibat perilakunya. Salah satu akibatnya, muncul  budaya  kekerasan  yang  juga  mewarnai  kebangkitan  demokrasi  di  Indonesia. Sementara  itu,  menghadapi  abad  ke-20  bangsa  Indonesia  harus  siap  mengahadapi gelombang globalisasi yang penuh tantangan hidup yang makin kompetitif.
Salah  satu  solusi,  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  dengan  Ketetapan  MPR  Nomor VII/MPR/2001  tentang  Visi  Indonesia  2020  mengamanatkan  untuk  mewujudkan masyarakat Indonesia yang relegius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil, maju, sejahtera, mandri, serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan. Banyak cara untuk mewjudkan  visi tersebut, antara lain dengan pendidikan kewarganegaraan atau pendidikan civic.
Menurut Azyumardi Azra, pendidikan kewarganegaraan, civics education dikembangkan  menjadi  pendidikan  kewarganegaraan  yang  secara  substantive  tidak  saja mendidik  generasi  muda  menjadi  warga  negara  yang  cerdas  dan  sadar  akan  hak  dan kewajibannya  dalam  konteks  kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara,  tetapi  juga membangun  kesiapan  warga  negara  menjadi  warga  dunia, global  society (Minto  Rahayu, 2007: 10)
Arti  pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan  kewarganegaraan bersifat universal,  tidak  hanya  dalam  kontek school  civics tetapi  juga community  civics, yang intinya tidak saja kaitan antara warga negara, individu, dengan pemerintah; tetapi juga hak dan kewajiban sebagai warga negara dari suatu negara, hukum, demokrasi., dan partisipasi, kesiapan warga negara sebagai bagian dari warga dunia.
Berdasaarkan  uraian  di  atas,  maka  pendidikan  kewarganegaraan  dapat  dilaksanakan melalui dua jalur pendidikan yaitu pendidikan formal dan pendidikan non formal.
Pertama,  Pendidikan  Kewarganegaraan  Formal.  Kita  menyadari  bahwa  ancaman  yang dihadapi  pada  permulaan  Orde  Reformasi  lebih  mengarah  pada  tantangan  nonfisik  dan gejolak  sosial.  Oleh  karenanya,.  Pendidikan  Kewarganegaraan    diwujudkan  dalam  bentuk bela negara dalam berbagai aspek kehidupan, dan tidak terlepas dari pengaruh lingkungan strategis  dari  luar  maupun  dalam;  langsung  maupun  tidak  langsung.    Oleh  karena  itulah, bangsa  Indonesia  harus  menyusun  rumusan/konsep  bela  negara  yang  dikaitkan  dengan lingkungan strategi  yaitu pemahaman tentang wilayah negara  yang berada dalam kesatuan
dan  persatuan,  pemahaman  tentang  ketahanan  nasional  dalam  mempertahankan  keutuhan bangsa dan Negara Indonesia. Konsep bela Negara ini terdapat sejak 1973, pada Ketetapan MPR  Nomor  IV/MPR/1973  tentang  GBHN,  yaitu  tentang  Wawasan  Nusantara  dan Ketahanan  Nasional.  Seiring  dengan  berjalannya  waktu,  muatan  Wawasan  Nusantara  dan Ketahanan  Nasional,  semua  produk  hukum  dalam  sistem  pendidikan  kewargaenegaraan yang  cenderung  melibatkan  kemampuan  fisik,  tidak  berlaku.  Sebagai  penggantinya  ialah UU  Nomor  20  Tahun  1982    tentang  Pokok-pokok  pertahanan  keamanan  Negara,  yang memunculkan  penyelenggaraan  Pendidikan  Pendahuluan  Bela  Negara  (PPBN)  di lingkungan  pemukiman,  pendidikan,  pekerjaan.  Dalam  lingkungan  pendidikan,  PPBN diberikan  dalam  bentuk  mata  pelajaran  dari  mulai  tingkat  Taman  Kanak-kanak  (TK) sampai dengan Perguruan Tinggi. PPBN dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan  Nasional  direalisasikan  dalam  kurikulum  wajib  di  semua  jenjang  pendidikan dan  jalur  pendidikan  dengan  nama  Pendidikan  Kewarganegaran.  Menurut  Keputusan Dirjen  Dikti  Nomor  43/DIKTI/Kep/2006  materi  Pendidikan  Kewarganegaraan  meliputi: filsafat  Pancasila,  identitas  nasional,  politik  dan  strategi,  demokrasi  Indonesia,  HAM  dan rule of law , hak dan  kewajiban warga Negara Indonesia, geopolitik  Indonesia, geostrategi Indonesia.
Kedua,  Pendidikan  Nonformal.  Pendidikan  nonformal  ialah  pendidikan  di  luar  sekolah. Keikutsertaan  setiap  warga  negara  dalam  pendidikan  kewarganegaraan  ini  merupakan salah satu wujud dari hak  dan  kewajiban dalam bela  negara. Jadi, pendidikan tidak  hanya di lingkup sekolah , tetapi mencakup juga lingkup yang lebih luas, misalnya di lingkungan masyarakat  dan  pekerjaan.  Masyarakat  dapat  berperan  aktif  menyumbangkan  berbagai pemikiran  sesuai  dengan  perkembangan  yang  terjadi  di  masyarakat  selama  tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
Pendidikan kewarganegaraan nonformal saat ini diselenggarakan oleh:
a. Pendidikan  kedinasan  oleh  departemen,  non-departemn  dalam  rangka rekrutmen  dan  atau  kenaikan  jabatan,  diatur  dalam  Pasal  31  UU  Nomor  8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
b. Pendidikan  di  lingkungan  perusahaan  dalam  rangka  pelatihan  kerja,  diatur dalam Bab V UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang  Ketenagakerjaan;
c. Pendidikan di lingkungan partai politik diatur dalam Bab XIII UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
d. Dosen  yaitu  melakukan  pengabdian  kepada  masyarakat  yang  diatur  dalam Pasal 72 ayat (1) UU Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
e. Pendidikan  keagamaan,  yang  diselenggarakan  oleh  para  pemeluk  agama dalam menyikapi kemajemukan bangsa;
f. Pendidikan informal di lingkungan keluarga yang dilakukan oleh orang tua;
g. Dan lain-lain.
Dalam  pendidikan  kewarganegaraan  ini  diharapkan    dapat  menumbuhkan  budaya  politik partisipan Budaya politik ini ditandai oleh adanya kesadaran bahwa dirinya atau pun orang lain  sebagai  anggota  masyarakat  harus  aktif  dalam  kehidupan  politik.  Seseorang  dengan sendirinya  menyadari  setiap  hak  dan  kewajibannya,  dan  dapat  pula    merealisasikan  dan menggunakan  hak  serta  kewajibannya. Tidak  diharapkan  seseorang  menerima  begitu  saja keadaan  .  Dengan  demikian,  seseorang  dalam  budaya  politik  partisipan  dapat  menilai dengan  penuh  kesadaran  baik  sistem  sebagai  totalitas, input dan output, maupun  posisi dirinya sendiri.
Di bidang hukum, pendidikan  kewarganegaraan diarahkan supaya masyarakat mempunyai budaya hukum terbuka. Budaya hukum terbuka, menurut Satjipta Rahardjo, adalah budaya hukum sebagai perwujudan dari keadaan masyarakat di mana kebebasan untuk melakukan pilihan  menjadi  terbuka,  dalam  arti  bahwa  masing-masing  anggota  masyarakat  diberi kebebasan  untuk menentukan  bagaimana  ia  akan  menerima  hukum dan  lembaga-lembaga yang berlaku (Abdurrahman,1987: 92).

## PENUTUP
Berdasarkan  uraian  di  atas  dapatlah  disimpulkan  bahwa  Negara  Indonesia secara formal sudah  dapat  dikatakan  sebagai  Negara  Hukum  yang  demokratis,  karena  unsur- unsur sebagai mana dirumuskan oleh The International Commision of Yurist di Bangkok sudah terpenuhi, yaitu:
1. Adanya proteksi konstitusional;
2. Adanya lembaga pengadilan yang bebas dan tidak memihak;
3. Adanya pemilihan umum yang bebas;
4. Adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat;
5. Adanya kebebasan berserikat dan melakukan oposisi; dan
6. Adanya pendidikan civic.
Namun  kita  harus  ingat  bahwa  citra  hukum  suatu  masyarakat,  bangsa    dapat didekati sebagai  kenyataan    atau  harapan.  Sebagai  kenyataan,  citra  hukum  nampak  pada rumusan- rumusan  yang  secara  formal  negara  kita  sudah  memenuhi  kriteria  secara  internasional. Sedangkan  sebagai  harapan  citra  hukum  terkandung  dalam  tujuan  hukum  sebagai pencerminan  cita  hukum  suatu  masyarakat,  bangsa,  dan  negara.  Kita  berharap  antara kenyataan dan harapan harus selalu berdekatan satu sama lain. Amin.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman.  1987. Tebaran  Pikiran  tentang  Studi  Hukum  dan  Masyarakat. jakarta:  PT media Sarana Press
Bagir Manan. 2005. Sistem Peradilan Berwibawa . Yogjakarta: FH UII Press Yogjakarta
Joeniarto.1984. Demokrasi Dan Sistem Pemerintahan Negara. Jakarta: Bina Aksara
Moh.  Kusnardi  dan  Harmaily  Ibrahim.  1983. Pengantar  Hukum  Tata  Negara  Indonesia. Jakarta:Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Indonesia
Moh.  Mahfud  M.D.  1999. Hukum  dan  Pilar-pilar  Demokrasi. Yogjakarta:  Gama  Media Offset
Minto  Rahayu  2007. Pendidikan  Kewarganegaraan  Perjuangan  Menghidupi  Jati  Diri Bangsa. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia
S. Pamudji. 1995. Demokrasi Pancasila dan Ketahanan Nasional Suatu Analisa di Bidang Politik  dan Pemerintahan. Jakarta: Bina Aksara Toto  Pandoyo.  1983 .  Ulasan  Terhadap  Beberapa  Ketentuan  UUD  1945. Yogjakarta: Liberty
Utrecht. 1962. Pengantar Hukum Administrasi Negara.Indonesia. Jakarta: Ichtiar
Indonesia. 2009. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Yogjakarta: New Merah Putih
Indonesia.  2008. Undang-Undang  Nomor  2  tentang  Partai  politik .  Yogjakarta:    Pustaka Yustisia
Indonesia.  2001. Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  1998  tentang  Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum. Bandung: Citra Umbara
Indonesia.  2006. Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2005  tentang  Guru  dan  Dosen.
Surabaya : Kesindo Utama
Indonesia. 2008. Undang-Undang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Yogjakarta: Universitas Atmajaya
Indonesia.  2008. Undang-Undang  Nomor 14  Tahun 2008  tentang  Keterbukaan  Informasi Publik. Yogjakarta: Fahima
Tempo, 12 Desember 2006