## HUBUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM PENGIRIMAN PAKET POS MELALUI PT. POS INDONESIA
Oleh : Puji Wahyumi
Staf Pengajar Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri semarang Jl. Prof. Soedarto, SH, Tembalang Semarang, 50275

## Abstrak
PT.  Pos  Indonesia,  sebagai  perusahaan  jasa  menawarkan  jasa-jasa  yang  diantaranya  adalah  jasa pengiriman  barang  yang  biasa  disebut  dengan  istilah  paket  pos.  Dalam  kegiatan  pengiriman barang/Paket, ada empat pihak yang terlibat, yaitu : PT. Pos, Pengirim, Pengangkut dan Asuransi. Untuk menjamin  hak  dan  kewajiban  masing-masing  pihak,  maka  para  pihak  tersebut    mengadakan  hubungan hukum yang berupa perjanjian.  Adapun perjanjian yang di buat adalah perjanjian timbal balik, dimana hak  salah  satu  pihak  akan  menjadi  kewajiban  bagi  pihak  yang  lainnya.  Adapun  Perjanjian-perjanjian yang dibuat adalah antara  PT. Pos dengan Pengirim (bentuknya sudah baku/blanko), PT. Pos dengan Pengangkut dan PT. Pos dengan Asuransi. Perjanjian yang melibatkan para pihak, di buat dalam bentuk yang  tertulis,  hal  ini  untuk  memberikan  jaminan  kepastian  hukum  bila  suatu  saat  terjadi  hal-hal  yang tidak diinginkan.
Kata kunci : Pengirim, Paket, PT. Pos, Pengangkut, Asuransi

## 1. Pendahuluan
Dalam  kehidupan  Bangsa  dan  Negara Indonesia,  kebutuhan  berkomunikasi  perlu dilayani  dengan  penyelenggaraan  pos  Pos yang  baik.  Bagi  bangsa  Indonesia  yang terdiri  dari  beribu-ribu  pulau,  sangat diperlukan  penyelenggaraan  pos  yang menjangkau  seluruh  wilayah  tanah  air. Perluasan penyelenggaraan pos akan membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Dengan mempergunakan jasa pos, produsen akan mempersingkat waktu dan jarak dalam hubungan  timbal  balik  dengan  konsumen serta memperluas pemasaran. Untuk pengiriman  barang  (selanjutnya  disebut dengan paket)  melalui  Pos,  pengirim  tidak perlu  bersusah  payah  untuk  mengurusi segala macam hal agar paket  bisa sampai di tempat  tujuan  dengan  selamat.  Untuk keperluan  pengiriman  paket    ini,  pengirim cukup  datang  ke  kantor  pos  terdekat  untuk mengirimkan  paketnya,  tanggung  jawab selanjutnya  sejak  paket    diterima  oleh pejabat pos berada di tangan PT. Pos.
2. Hubungan Hukum Para Pihak

## Dalam Pengiriman   Paket Pos
Dalam  kegiatan  pengiriman  paket  melalui pos ada beberapa pihak yang terlibat, yaitu: PT.  Pos,  Pengirim,  Pengangkut,  dan
Asuransi. Untuk kegiatan pengiriman barang  ini,  PT.  Pos  mengadakan  hubungan hukum  yang  berupa  perjanjian  dengan pihak-pihat  tersebut.  Adapun  perjanjian- perjanjian tersebut adalah :

## a. Perjanjian    Antara  PT.  POS  dengan Pengirim.
Hubungan  Hukum  antara  PT.  Pos  dengan pengirim  mulai  timbul  pada  saat  paket  pos diterima  oleh  pejabat  pos.  Dari  peristiwa tersebut muncullah perikatan/perjanjian dimana  pihak  PT.  Pos  mengikatkan  diri untuk mengantarkan paket milik si pengirim, sedangkan pengirim mengikatkan diri  untuk  menbayar  ongkos  yang  disebut dengan  tarif  yang  diatur  dalam  Peraturan pemerintah  (Purwo  Sutjipto,1995  :  84). Perjanjian  antara  PT.  Pos  dengan  Pengirim adalah Perjanjian timbal balik dan bentuknya  baku  (dalam  bentuk  blanko). Penentuan tarif pengiriman paket, didasarkan  pada  jenis  angkutan  yang digunakan  (udara,  kilat,  biasa)  dan  jarak serta beratbarang yang dikirim.
Perjanjian  antara  pengirim  dengan  PT.  Pos bersifat  hukum  rangkap,  yaitu  pelayanan berkala  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal 1601  KUH  Perdata  dimana  hubungan hukum  antara  Pengirim  dengan  PT.  Pos tidak bersifat  tetap tetapi berkala saja  yaitu
bila  si  pengirim  membutuhkan  jasa  untuk mengirimkan barang  maka dia akan datang ke kantor pos untuk mengadakan perjanjian dengan  PT.  Pos.  Perjanjian  yang  lainnya adalah  perjanjian  pemberian  kuasa,  dimana pengirim  telah  memberikan  kuasa  kepada PT. Pos untuk menyediakan angkutan yang baik agar barang yang dia kirim bisa sampai di  tempat  tujuan  dengan  selamat.  Selain pemberian  kuasa  dalam  kaitannya  dengan angkutan,  pengirim  juga  telah  memberikan kuasa  kepada  PT.  Pos  untuk  mengadakan perjanjian pertanggungan dengan asuransi  . Dalam perjanjian ini,
PT. Pos berkedudukan  sebagai  tertanggung  I  dan pengirim berkedudukan sebagai
tertanggung II. Premi asuransi dibayar oleh pengirim  yang  besarnya  ditentukan  0,24  % dari 10 (sepuluh) kali ongkos kirim dengan ketentuan  minimal  besarnya  premi  adalah Rp.  200,00  dan  apabila  terdapat  pecahan akan dibulatkan ke atas menjadi ratusan.
Dalam  perjanjian  ini,  PT.  Pos  sebagai pengangkut mempunyai hak untuk mengetahui isi dari paket yang akan dikirim oleh  pengirim.  Semua  paket  yang  akan dikirim  harus  dikemas  dengan  baik  sesuai dengan  ketentuan  PT.  Pos  ,  dan  untuk meyakinkan  bahwa  pengepakan  sudah sesuai  dengan  ketentuan  dan  cukup  baik, pegawai pos dapat mengadakan pengepakan ulang atas biaya dari pengirim.
Pengirim  sebagai  pemberi  kuasa  berhak untuk  mendapatkan  angkutan  yang  baik sesuai  dengan  yang  dipilihnya.  Sebelum suatu  kiriman  pos  dibawa  ke  petugas  pos, atau dimasukkan untuk di poskan, maka ada beberapa  syarat  pengiriman  yang  harus dipenuhi. Syarat tersebut adalah :
a) Susunan Alamat
Alamat  ditulis  pada  sebelah  kanan, dinyatakan  dengan  terang  dan  benar. Alamat  sedapat  mungkin  ditulis  dalam bahsa  negara  tujuan  dengan  huruf  latin dan angka arab atau romawi.
b) Pembungkusan
Kiriman  harus  dibungkus  sehingga isinya  dan  kiriman-kiriman  lainnya
terhindar dari kerusakan.
Pembungkusan  harus  cukup  kuat  dan baik dengan memperhatikan isi serta alat angkut  juga  jarak  yang  akan  ditempuh. Khusus untuk paket pos, Paket pos harus dibungkus agar isinya tidak menimbulkan  bahaya  bagi  pegawai  pos, perlengkapan  pos  atau  merusak  paket pos yang lain. Tidak boleh dipergunakan pembungkus  yang umumnya tidak tahan terhadap  tekanan  berat.  Selain  itu, bungkus  juga  harus  bisa  dibuka  dengan mudah  waktu  pengunjukannya,  hal  ini berkaitan  dengan    larangan  tentang peraturan devisa.
Dalam  kiriman  pos,  tidak  diperbolehkan memasukkan barang - barang yang dilarang. Barang tersebut adalah :
a. Barang yang karena sifat atau pembungkusannya  dapat  menimbulkan bahaya, mengotori atau merusak kiriman yang lainnya
b. Barang  yang  dapat  meledak  atau terbakar sendiri
c. Binatang  hidup,  kecuali  :  lebah,  lintah, ulat  sutera,  parasit  atau  pembasmi serangga
d. Kiriman  yang  berisi  hal-hal  yang menyinggung  kesusilaan,  buku-buku bacaan  yang  bersi  gambar-gambar  dan kalimat-kalimat  yang  bersifat  cabul  dan kiriman yang isinya mengganggu keamanan,  ketertiban  dan  stabilitas nasional
e. Kiriman  berisi  rokok  (tembakau,  rokok, cerutu) yang tidak memakai cukai
f. Surat  pos  berisi  candu,  morfin,  kokain dan lain-lain obat bius
g. Surat  pos  yang  berisi  bahan  biologis yang  mudah  busuk  dan    mudah menularkan penyakit
h. Mata  uang,  uang  kertas,  bank  dan  uang kertas pemerintah, surat berharga. Platina,  emas,  perak  yang  sudah  atau belum  dikerjakan  dan  permata  serta benda  berharga  lainnya  dlam  paket  pos tanpa harga tanggungan (jaminan)
Sehubungan dengan adanya aturan larangan,  maka  pengirim  harus  mengetahui sendiri  mengenai  jenis  barang  yang  akan dikirimkannya  terkena  larangan  atau  tidak. Untuk  keperluan  tersebut,  pengirim  dapat menanyakan kekantor pos setempat.
Berdasarkan  aturan  pembungkusan  dan larangan,  maka  jika  terdapat  kiriman  pos yang  tidak  memenuhi  syarat,  pihak  pos dapat mengambil tindakan sebagai berikut : a. Mengembalikan kepada pengirim
b. Menyita  atau  memusnahkan  barang kiriman pos
c. Mengadakan pembungkusan ulang
Perjanjian  antara  PT.  Pos  dengan  pengirim berakhir  sejak  barang  diserahkan  oleh kantor  pos  tujuan  kepada  penerima  dan tidak  ada  tuntutan  apapun  dari  pengirim atau penerima kiriman tersebut.

## b. Perjanjian  Antara  PT.  POS  dengan Pengangkut.
Untuk  menyampaikan  kiriman  paket  pos, PT.  Pos  Indonesia  mengadakan  kerja  sama dengan  perusahaan  angkutan.  Dalam  Pasal 16  Undang-Undang  38  Tahun  2009,  telah dinyatakan  bahwa    perusahaan  angkutan wajib memprioritaskan pengangkutan kiriman  layanan  pos  Universal  .  Adapun angkutan  yang  terkena  wajib  angkut dibedakan menjadi dua, yaitu :
a. Angkutan Milik Pemerintah yang
meliput :
a) Angkutan dengan  Kereta Api
b) Angkutan dengan Pesawat Udara
c) Angkutan laut Angkutan
d) Perum Damri
b. Angkutan Milik Swasta
Untuk angkutan milik pemerintah, penggunaannya  didasarkan  pada  kerjasama di tingkat pusat. Sedangkan untuk angkutan darat  milik  swasta,  setiap  kepala  kantor daerah pos dan giro mempunyai kewenangan  untuk  mengadakan  kerjasama dengan    perusahaan  angkutan  swasta. Untuk  angkutan  udara,  yang  mempunyai kewenangan  untuk  mengadakan  perjanjian
adalah  kepala  kantor  pos  pusat  yang berkedudukan di Bandung .
Perjanjian antara PT. Pos dengan perusahaan  angkutan  dibuat  secara  tertulis dan  diberi  materai  yang  cukup.  Ongkos- ongkos  sehubungan  dengan  pembuatan perjanjian ditanggung oleh pihak perusahaan  angkutan.  Mengenai  besaran tarifnya,  tergantung  dari  persetujuan  yang dicapai  berdasarkan  jauh  dekatnya  trayek. Untuk  pembayaran  angkutan  pengiriman paket  pos,  ditanggung  oleh  PT.  Pos  Pusat dan  sebagai  pelaksana  pembayaran  dapat ditugaskan  kepada  kepala  daerah  pos  atau kantor  pos  setempat  (tempat  perusahaan angkutan berdomisili).
Dengan adanya ketentuan wajib angkut pos bagi  perusahaan  angkutan,  maka  terhadap alat angkutan yang tersedia dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk pengangangkutan
pos. Dalam
memanfaatkan  angkutan  untuk  pengiriman pos pada suatu rute dianut prinsip :
a. Memanfaatkan  semua  alat  transportasi yang tersedia pada semua trayek
b. Diusahakan  ongkos  angkutan  yang semurah  mungkin,  antara  lain  dengan memilih jalur angkutan yang pendek dan tidak memutar
c. Diplih  darana  transportasi  yang  tepat, cepat dan tersedia setiap saat
d. Plih angkutan yang terjamin keamanannya dan dapat diandalkan
Perjanjian antara PT. Pos dengan pengangkut tidak seperti perjanjian pengangkutan  pada  umumnya,  hubungan hukum pengangkut dan PT. Pos yang dalam hal  ini  berkedudukan  sebagai  pengirim tidak  berlangsung  secara  terus  menerus, tetapi  hanya  kadang  kala  saja  kalau pengirim  membutuhkan  angkutan  untuk mengirimkan
barang. Perjanjian
pengangkutan dimulai sejak ditandatanganinya kontrak oleh kedua belah pihak.    Jangka  waktu  perjanjian  bisa  satu sampai  empat  tahun  dan    berakhir  apabila diputus  oleh  salah  satu  pihak  dengan
ketentuan yang mengakhiri perjanjian harus memberitahukan  kepada  pihak  lainnya secara  tertulis  paling  lambat  satu  atau  dua bulan sebelum perjanjian berakhir.
Perjanjian antara PT. Pos dengan Perusahaan  Angkutan  adalah  perjanjian timbal  balik  karena  masing-masing  pihak mempunyai hak dan kewajiban. Perusahaan angkutan  berkewajiban  menyelenggarakan pengangkutan  dari  satu  tempat  ke  tempat tujuan  (Subekti,  1995:  83).  PT.  Pos berkewajiban  membayar  ongkos  angkutan. Perhitungan ongkos angkut untuk penerbangan  didasarkan  bukti  AV7  (dalam negeri  dan  luar  negeri),  yaitu  memuat perincian  berat,  jumlah,  serta  jenis  kiriman pos.    Hak  dari  PT.Pos  adalah  memakai kendaraan  untuk  mengangkut  barang- barang kiriman berdasarkan perjanjian.
Kedudukan para pihak dalam perjanjian ini adalah  sederajat.  Kewajiban  salah  satu pihak  akan  menjadi  hak  bagi  pihak  yang lainnya.  Perusahaan  angkutan  berhak  atas ongkos  angkutan  yang  harus  dibayar  oleh pemakai jasa angkutan sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukannya. Pengirim berhak menerima barang yang dia kirim  dengan  selamat  sebagai  imbalan karena  telah  membayar  ongkos  angkutan. Pengangkut berkewajiban untuk mengangkut  kiriman  pos  yang  diserahkan kepadanya  dari  kantor  pos  asal  sampai tempat  tujuan  (kantor  pos  tujuan)  dengan lengkap  dan  tidak  rusak  atau  terlambat. Untuk keperluan tersebut, setiap perusahaan angkutan menyampaikan jadwal perjalanannya  pada  PT.  Pos.  Dengan diterimanya  kiriman  pos  oleh  perusahaan angkutan, maka pengangkut wajib mengangkut  kiriman  pos  serta  menjaganya dengan baik.
Dalam  mengangkut  kiriman  pos  perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :
a. Kiriman  harus  diperlakukan  dengan hati-hati  dan  tidak  diperlakukan dengan kasar.
b. Dihindarkan dari hal-hal yang merusak isi kantong pos
c. Dilarang  menimbun  dengan  benda berat atau menindihnya
Pemeliharaan pengiriman pos dimaksudkan untuk  menghindarkan  kerugian  sekecil mungkin  atau  setidaknya  dapat  mencegah kerusakan dalam batas wajar.

## c. Perjanjian  Antara  PT.  POS  dengan Asuransi.
Dalam  suatu  perjanjian  asuransi  akan melibatkan  dua  pihak,    yang  satu  sanggup menanggung  atau  menjamin  bahwa  pihak lain  akan  mendapat  penggantian  dari  satu kerugian  yang  mungkin  akan  diderita sebagai  akibat  dari  suatu  peristiwa  yang semula  belum  tentu  akan  terjadinya  atau semula  belum  dapat  ditentukan  kapan  saat terjadinya (PT. Pos Indonesia, 1997 : 1) .
Dalam  Perjanjian  antara  PT.  Pos  dengan Asuransi,  PT.  Pos  berkedudukan  sebagai tertanggung  satu,  sedangkan  pengirim berkedudukan  sebagai  tertanggung  dua. Pihak  Perusahaan  Asuransi  berkedudukan sebagai  penanggung.  Bentuk  perjanjian antara  PT.  Pos  dengan  Asuransi  dibuat dalam  bentuk  tertulis  yang  di  dalamnya sudah  ditentukan  hak  dan  kewajiban masing-masing secara terperinci. Perjanjian pertanggungan  ini  adalah  perjanjian  timbal balik  yang  berarti  bahwa  masing-masing pihak berjanji akan melakukan sesuatu bagi pihak  yang lain. Pihak tertanggung berjanji akan  membayar  uang  premi.  Penanggung berjanji  akan  membayar  sejumlah  uang kepada  pihak  tertanggung  apabila  suatu peristiwa tertentu terjadi.
Dalam Perjanjian  pertanggungan ini, premi dibayar oleh pengirim paket  yang besarnya sudah  dikompensasikan  dengan  ongkos kirimnya.
Tujuan diadakannya perjanjian ini adalah : a. Umum : Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
b. Khusus :
a) Memberikan jaminan kepada pemakai jasa  paket  pos,  bahwa  barang  yang dikirim  akan  sampai  dengan  selamat sesuai dengan layanan yang dipilih
b) Memberikan  perlindungan  kepada pemakai  jasa  paket  pos  berupa asuransi  paket  pos  agar  barang kiriman yang tidak sampai atau rusak karena musibah akan mendapat penggantian.
Berdasarkan  perjanjian  ini,  maka  seluruh pengiriman  barang melalui  PT.  Pos Indonesia  dan  yang  memenuhi  persyaratan berhak  mendapat  layanan  asuransi  paket pos  dengan ketentuan sebagai berikut : a. Otomatis untuk asuransi ongkos kirim
b. Berdasarkan  permintaan  pengirim  untuk asuransi nilai barang.
Jenis barang yang dipertanggungkan adalah segala  jenis  barang  yang  dikirim  melalui jasa paket pos termasuk barang pecah belah dan  logam  mulia,  terkecuali  barang-barang yang  tidak  diperbolehkan  dikirim  melalui jasa  kiriman  pos  atau  dikecualikan  dari jaminan asuransi.  Obyek yang bisa dijamin oleh asuransi adalah :
a. Barang dan atau isi paket
a) Barang-barang baru
b) Barang-barang bukan baru
c) Barang  pecah  belah,  perhiasan  dan logam mulia mulia
d) Barang seni dan budaya
b. Ongkos kirim
c. Barang  atau  isi  paket  beserta  ongkos kirim.
Penanggung  akan  memberikan  ganti  rugi kepada  tertanggung  terhadap  kerusakan, kerugian  barang-barang  baik  kerugian sebagian  maupkerugian  seluruhnya,  hilang pada  waktu  pengiriman  atau  pada  waktu penyimpanan  sebelum  pengiriman,  tidak diterima  oleh  penerima  (di  tempat  tujuan), rusak atau hilang pada waktu bongkar muat dari  atau  ke  alat  angkut  di  tempat pengiriman  maupun  di  tempat  tujuan. Penanggung  tidak  bertanggung  jawab  dan
tidak  memberikan  ganti  rugi  kepada tertanggung sebagai akibat :
a. Kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh bencana alam
b. Kerugian atau kerusakan yang disebabkan  unsur  kesengajaan  oleh pihak tertanggung
c. Kerugian atau kerusakan yang disebabkan  oleh  sifat  dari  barang  titipan itu    sendiri  seperti  menyusut  atau berkurangnya barang titipan.
d. Kerugian atau kerusakan akibat oksidasi, kontaminasi, polusi dan reaksi nuklir
e. Kerugian  atau  kerusakan  sebagai  akibat perang,  huru-hara  yang  bersifat  politis, aksi  melawan  pemerintah,  perebutan kekuasaan,  pemberontakan,  penyitaan oleh penguasa setempat
f. Pihak  penanggung  tidak  menjamin terhadap barang titipan :
a) Yang  mudah  menyala,  meledak  , terbakar
b) Narkotika  dan  sejenisnya  serta  obat- obatan terlarang
c) Barang  cetakan  atau  rekaman  yang isinya  dapat  mengganggu  stabilitas nasional
Selain  asuransi  ongkos  kirim  dan    nillai barang,  pembungkus  atau  kemasan  paket juga  dapat  diasuransikan  dengan  ketentuan sebagai berikut :
a. Pembungkus  atau  kemasan  paket  yang berisi barang, maka barang atau isi paket tersebut harus diasuransikan juga
b. Pembungkus  atau  kemasan  paket  yang tidak berisi barang diasuransikan sebagai barang
c. Pembungkus atau kemasan paket diasuransikan sebagai barang
Jaminan  asuransi  mulai  berlaku  sejak barang  dikirim  oleh  tertanggung  dan dilanjutkan  pada  waktu  pengiriman  atau dikirim  terus  selama  dalam  perjalanan sampai  diterima  oleh  penerima  ditempat tujuan.
Dengan  adanya  kerjasama  dengan  asuransi maka  resiko  akan  adanya  kehilangan,
kerusakan  atau  keterlambatan  beralih  ke tangan  asuransi.  Adapun  ganti  rugi  yang diberikan :
a. Dalam hal paket hilang
a) Untuk  asuransi  berdasarkan  nilai barang, ganti rugi diberikan maksimal sebesar harga pertanggungan
b) Untuk  asuransi  berdasarkan  ongkos kirim,  ganti  rugi  diiberikan  sebesar sepuluh kali ongkos kirim
c) Untuk  asuransi  berdasarkan  nilai barang  dan  ongkos  kirim,  ganti  rugi diberikan  maksimal  sebesar  harga pertanggungan yang terdiri dari harga pertanggungan berdasarkan nilai barang dan sepuluh kali ongkos kirim
b. Dalam  hal  paket  rusak  seluruhnya (total),  maka  besarnya  ganti  rugi ditetapkan sebagai berikut :
a) Untuk  asuransi  berdasarkan  nilai barang, ganti rugi diberikan maksimal sebesar harga pertanggungan
b) Untuk  asuransi  berdasarkan  ongkos kirim,  ganti  rugi  dibeikan  sebesar sepuluh kali ongkos kirim
c) Untuk  asuransi  berdasarkan  nilai barang  dan  ongkos  kirim,  ganti  rugi diberikan  maksimal  sebesar  harga pertanggungan yang terdiri dari harga pertanggungan berdasarkan nilai barang dan sepuluh kali ongkos kirim.
d) Barang  di  tetapkan  rusak  seluruhnya (total)  jika  nilai  kerusakan  melebihi 75 % dari nilai barang
c. Dalam hal paket hilang sebagian
a) Untuk  asuransi  berdasarkan  nilai barang,  ganti  rugi  diberikan  sebesar nilai kerugian yang sebenarnya
b) Untuk  asuransi  berdasarkan  ongkos kirim, ganti rugi diberikan berdasarkan prosentase kerugian dengan  maksimal  sebesar  50%  dari harga pertanggungan ongkos kirim
d. Dalam hal paket rusak sebagian
a) Untuk  asuransi  berdasarkan  nilai barang,  ganti  rugi  diberikan  sebesar biaya perbaikan
b) Untuk  asuransi  berdasarkan  ongkos kirim, ganti rugi diberikan berdasarkan prosentase kerugian
dengan  maksimal  sebesar  50%  dari harga  pertanggungan  ongkos  kirim. Paket  dikatakan  rusak  sebagian, apabila biayaperbaikan sampai dengan 75% dari nilai barang
e. Dalam  hal  keterlambatan  paket    esok sampai, ganti rugi diberikan sebesar lima kali ongkos kirim
Paket  esok  sampai  adalah  layanan  paket dengan  jalan  sampainya  kiriman  ke alamat penerima sampai keesokan harinya setelah hari pengeposan.
Dalam  hal  terjadi  kerusakan,    kehilangan atau  keterlambatan  dalam  pengiriman paket,  maka  pengirim  atau  penerima  harus mengajukan klaim. Adapun prosedur pengajuan klaimnya adalah :
a) Batas waktu pengajuan klaim
b) Klaim  harus  diajukan  oleh  pengirim kekantor  atau  oleh  penerima  ke  kantor tujuan  (dalam  hal  pengirim  memberikan kuasa kepada penerima)
memberitahukan  paling  lambat  3  x  24 jam setelah diketahui adanya kehilangan atau kerusakan
c) Pengajuan klaim di kantor asal
a. Pengirim  mengajukan  klaim  dengan mengisi  formulir  klaim  rangkap empat dengan melampirkan :
a) Asli resi paket, foto copy KTP atau bukti diri yang sah lainnya
b) Untuk  asuransi  nilai  barang  Slip jaminan  asuransi,  asli  resi  paket, foto copy KTP atau bukti diri yang sah  lainnya,  faktur  pembelian  jika ada atau bukti pendukung lainnya
b. Setelah  formulir  klaim  diisi,  kantor asal mendistribusikan ke :
a) Lembar 1 untuk PT. Pos Indonesia kemudian  akan  dikirim  ke  kantor cabang  PT.  Asuransi  yang  sudah terikat  kerjasama  dengan  PT.  Pos
Indonesia beserta dokumen pendukungnya  paling  lama  7
(tujuh) hari setelah tanggal pengajuan klaim
b) Lembar 2 untuk kantor cabang PT. Asuransi  dan  dikirimkan  secara langsung paling lambat 3 x 24 jam
c) Lembar  3  untuk  pengirim  pada waktunya  akan  diminta  kembali setelah  klaim  dibayarkan  dan menjadi bukt/arsip kantor asal
c. Setelah pegawai Pos menerima
pengajuan  klaim  dari  pengirim,  maka langkah  selanjutnya  yang  dilakukan adalah memeriksa keabsahan dokumen  tersebut  dan  melengkapi dokumen  lain  yang  diperlukan  yang berupa : a) Berita acara kehilangan, kerusakan dan surat pernyataan keterlambatan  (khusus  paket  pos esok sampai) b) Dokumen pendukung lainnya yang diperlukan
Apabila  pengajuan  klaim  dilakukan  di kantor tujuan, maka pengajuan klaim  dapat dilakukan oleh penerima sepanjang pengirim  melepaskan  haknya.  Pengajuan klaim di kantor tujuan diteruskan ke kantor asal guna mencegah terjadinya pembayaran klaim  ganda.  Dalam  hal  ini  penerima membuat  surat  permohonan  klaim  yang akan  diteruskan  ke  kantor  asal.  Kemudian setelah  menerima  surat  dari  penerima, pegawai  kantor  pos  asal  akan  melengkapi formulir klaim.
Jika dokumen yang diperlukan untuk klaim telah  lengkap  dan  memenuhi  syarat,  maka pembayaran  klaim dapat dilakukan. Tanggung  jawab  dalam  pengiriman  paket tidak hanya berada di tangan PT. Pos, tetapi juga berada di tangan pengirim. Hal ini bisa terjadi  bila  kewajiban-kewajiban  pengirim tidak dipenuhi dan larangan-larangan dilanggar.

## 3. Kesimpulan
PT. Pos Indonesia, sebagai  perusahaan jasa menawarkan jasa-jasa berupa jasa pengiriman  surat,  barang/paket,  layanan transaksi    keuangan,  logistik  dan  layanan keagenan pos. Jasa Pos yang sangat penting dalam  memperlancar  distribusi  barang adalah jasa paket.
Dalam  kegiatan  pengiriman  barang/Paket, ada  empat  pihak  yang  terlibat,  yaitu: PT.  Pos,  Pengirim,  Pengangkut  dan Asuransi.  Untuk  menjamin  hak  dan kewajiban masing-masing, para pihak  yang terlibat mengadakan hubungan hukum yang berupa  perjanjian.  Adapun  perjanjian- perjanjiannya adalah :
a) Perjanjian  antara  PT.    Pos  dengan Pengirim
b) Perjanjian  antara  PT  Pos  dengan Pengangkut
c) Perjanjian antara PT.Pos dengan Asuransi

## DAFTAR PUSTAKA
Purwo  Sutjipto,  1995.  Pengertian  Pokok Hukum  Dagang  Indonesia  Jilid  III,
Jakarta, Djambatan PT. Pos Indonesia, 1997, Petunjuk Pelaksanaan    Bersama  Asuransi Pengiriman  Barang  melalui  PT.  Pos Indonesia atau Paket Pos
Subekti, 1995, Hukum Perjanjian ,  Jakarta, Intermasa Undang-Undang  No.  38  Tahun  2009 tentang Pos