## Internasionalisasi Kota: Gorontalo, Berkearifan Lokal Berwawasan Global
Atika Marzaman Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Gorontalo tika.marzaman@gmail.com

## ABSTRACT
The  open  access  to  information  and  the  rapid  turnover  of  goods  and  services encourages the city to emerge as one of the actors in international relations. Not only that,  cities  in  different  parts  of  the  world  can  compete  instantly  without  any obstacles.  The  current  phenomenon  is  that  cities  interact  directly,  establishing cooperative  relationships  in  commerce, government,  education,  as  well  as  in  peace building missions.
This  research  is  trying  to  study  Gorontalo's  potential  to  become  an  international region  with  the  development  of  global  cooperation.  This  research  is  done  by qulitative method through interview and literature source search. With the potential and  a  very  strategic  location  Gorontalo  has  a  great  opportunity  to  cooperate  with other  regions  in  various  parts  of  the  world.  This  study  try  to  assess  Gorontalo's capacity to internationalize itself. Using the data obtained this research analyze the opportunities  and  challenges  faced  in  the  internationalization  process  of  Gorontalo City.
The  results  show  that  regionalization  through  an  international  cooperative  model actually  offers  a  bright  prospect.  However,  institutional  obstacles  need  to  be responded  by  local  and  central  government  through  strengthening  the  leadership and  capacity  of  the  government,  providing  clear  rules  of  law,  supervision  in  policy implementation and adequate funding.

## Keywords: city internalization; Gorontalo.
Akses  informasi  yang  terbuka  dan  perputaran  barang  dan  jasa  yang  cepat mendorong  kota  untuk  muncul  sebagai  salah  satu  aktor  dalam  hubungan internasional.  Tidak  hanya  itu,  kota-kota  di  berbagai  belahan  dunia  dapat berkompetisi  secara  instan  tanpa  hambatan.  Fenomena  saat  ini  adalah  bahwa kota  berinteraksi  secara  langsung,  membangun  hubungan  kerja  sama  dalam perdagangan,  pemerintahan,  pendidikan,  serta  dalam  misi  pembangunan perdamaian.
Penelitian  ini  mencoba  mengkaji  potensi  Gorontalo  untuk  menjadi  kawasan internasional  dengan  pengembangan  kerjasama  global.  Penelitian  ini  dilakukan dengan  metode  qulitatif  melalui  wawancara  dan  penelusuran  sumber  pustaka. Dengan  potensi  dan  lokasi  yang  sangat  strategis  Gorontalo  memiliki  peluang besar  untuk  bekerja  sama  dengan  daerah  lain  di  berbagai  belahan  dunia.  Studi ini  mencoba  menilai  kapasitas  Gorontalo  untuk  menginternasionalkan  dirinya sendiri.  Dengan  menggunakan  data  yang  diperoleh  penelitian  ini  menganalisis peluang  dan  tantangan  yang  dihadapi  dalam  proses  internasionalisasi  Kota Gorontalo.
Hasilnya menunjukkan bahwa regionalisasi melalui model koperasi internasional sebenarnya  menawarkan  prospek  yang  cerah.  Namun,  hambatan  kelembagaan perlu  ditanggapi  oleh  pemerintah  lokal  dan  pusat  melalui  penguatan kepemimpinan dan kapasitas pemerintah, memberikan aturan hukum yang jelas, pengawasan dalam implementasi kebijakan dan pendanaan yang memadai.
Kata Kunci: internasionalisasi; Gorontalo.

## 1. PENDAHULUAN
Globalisasi  telah  menciptakan  dunia  yang  tampa  hambatan  dan  saling terkoneksi.  Negara  atau  pemerintah  tidak  lagi  dianggap  sebagai  aktor  tunggal dalam hubungan internasional (Government to Government). Semakin dinamisnya  konstelasi  internasional  juga  semakin  melibatkan  aktor-aktor  non- negara. Perusahaan multinasional, salah satunya, telah mampu memjadi bagian penting  dalam  interaksi  internasional.  Bahkan  lebih  dari  itu,  interaksi  global juga  saat  ini  sudah  diisi  dengan  hubungan  langsung  antar  manusia  (people  to people).
Adapun  fenomena  yang  terjadi  saat  ini  adalah  aktor-aktor  lokal  dapat  ikut mengambil bagian dalam interaksi global. Kota hadir sebagai pemain baru dalam hubungan  internasional.  Jika  dulunya  setiap  interaksi  internasional  harus mengandalkan  pemerintah  pusat,  maka  hal  yang  sangat  berbeda  terjadi  pada era  globalisasi  saat  ini.  Kota  kini  mampu  melakukan  hubungan  langsung dengan  daerah  maupun  manusia  yang  berada  dalam  lingkup  ototitas  negara yang berbeda.
Keterbukaan  atas  akses  informasi  dan  perputaran  barang  dan  jasa  yang sangat  cepat  mendorong  kota  untuk  mampu  tampil  sebagai  salah  satu  aktor dalam  hubungan  internasional.  Tidak  hanya  itu,  kota-kota  di  belahan  dunia yang  berbeda  kini  dapat  bersaing  dan  berkompetisi  secara  langsung  tanpa adanya  hambatan.  Fenomena  yang  ada  saat  in  adalah  kota-kota  berinteraksi secara  langsung,  melakukan  hubungan  kerjasama  baik  dalam  perdagangan, pemerintahan maupun dalam misi penciptaan perdamaian.
Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  kehadiran  kota-kota  besar  di  dunia  telah banyak  berpengaruh  dalam  hubungan  kerjasama  global.  Beberapa  contoh diantaranya adalah Kota Madrid di Spanyol, Kota Miami di Amerika Serikat, dan Cape  Town  di  Afrika  Selatan.  Beberapa  kota  ini  telah  tumbuh  menjadi  kota internasional  yang  saat  ini  telah  mampu  mengakses  dan  melakukan  kerjaama secara global. Madrid contohnya, merupakan salah satu kota yang sangat aktif mempromosikan internasionalisasi. Hal ini terlihat dari rancangan internasionalisasi  Kota  Madrid  (Madrid  Internasonaalisation  Plan  2008-2011). Saat  ini  kota  Madrid  telah  menjadi  kota  metropolitan  terbesar  ketiga  di  Uni Eropa. Ekspansinya ke dunia internasional telah mampu mendorong percepatan pembangunan yang sangat pesat terutama dalam hal perekonomian.
Sebagai salah satu kota yang sedang tumbuh, internasionalisasi merupakan konsep  yang  tidak  begitu  lazim  bagi  kota  Gorontalo.  Jika  melihat  sejarahnya, Gorontalo  merupakan  salah  satu  Provinsi  di  kawasan  timur  Indonesia  yang melepaskan  diri  dari  Provinsi  Sulawesi  Utara,  kemudian  menjadi  provinsi Gorontalo  yang  berdiri  sendiri.  Untuk  itu  sebagai  daerah  yang  baru  saja melepaskan diri maka Gorontalo masih harus melakukan akselerasi baik dalam hal pembangunan terutama dalam pembangunan kerjasama.
Provinsi  Gorontalo  adalah  salah  satu  dari  32  provinsi  di  wilayah  Republik Indonesia yang memanjang dari Timur ke Barat di Bagian Utara Pulau Sulawesi. Sebelah  Utara  berbatasan  dengan  Laut  Sulawesi,  Sebelah  Timur  berbatasan dengan  Provinsi  Sulawesi  Utara,  Sebelah  Barat  berbatasan  dengan  Provinsi Sulawesi  Tengah,  Sebelah  Selatan  berbatasan  dengan  Teluk  Tomini.  Wilayah Gorontalo juga sangat strategis bila dipandang secara ekonomis, karena berada pada poros tengah wilayah pertumbuhan ekonomi, yaitu antara 2 (dua) Kawasan Ekonomi Terpadu (KAPET) Batui Provinsi Sulawesi Tengah dan Manado – Bitung
Provinsi  Sulawesi  Utara.  Letaknya  yang  strategis  ini  dapat  dijadikan  sebagai daerah transit seluruh komoditi dari dan menuju kedua KAPET tersebut. Akibat kegiatan  arus  barang  antara  kedua  KAPET  tadi,  maka  berdampak  positif terhadap  peningkatan  aktivitas  ekonomi  di  Daerah  Sulawesi  Utara,  Sulawesi Tengah  dan  bahkan  Sulawesi  Tenggara  dan  Sulawesi  Selatan.  Selain  itu, Gorontalo  juga  berada  pada  “mulut”  Lautan  Pasifik  yang  menghadap  pada negara Korea, Jepang dan Amerika Latin. Sudah barang tentu “kelebihan posisi” ini dapat memberikan peluang yang baik dalam pengembangan perdaganga Jika  dilihat  dari  potensi  daerah,  maka  pertanian  merupakan  modal  utama dari  Provinsi  Gorontalo.  Beberapa  tanaman  padi  dan  palawija  yang  banyak dibudidayakan di Provinsi Gorontalo meliputi padi sawah, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang kedelai, kacang hijau, dan kacang tanah. Luas panen padi (sawah dan  ladang)  tahun  2011  adalah  52.811  hektar  dengan  luas  panen  terbesar berada  di  Kabupaten  Gorontalo  seluas  23.238  hektar.  Sementara  luas  panen jagung  di  Provinsi  Gorontalo  adalah  seluas  135.754  hektar.  Untuk  luas  panen jagung terbesar berada di Kabupaten Pohuwato dengan 47 persen dari total luas panen jagung provinsi (Gorontalo Prov).
Dengan adanya potensi dan lokasi yang sangat strategis yang dimiliki maka menjadi peluang yang sangat besar bagi Gorontalo untuk melakukan hubungan kerjasama dengan wilayah lain di berbagai belahan dunia. Untuk ini penelitian ini akan mencoba untuk mengkaji kapasitas Gorontalo untuk menginternasionalisasi dirinya. Dengan menggunakan sudut pandang konstruktivis  penelitian  ini  akan  mencoba  mengaitkan  antara  aspek  ide  dan budaya dengan proses internasionalisasi Kota Gorontalo.

## 2.  STUDI PUSTAKA

## 2.1. Internasionalisasi Kota
Teori  interasionalisasi  merupakan  bukan  teori  yang  baru.  Teori  ini  telah mulai diperkenalkan seiring dengan semakin intensifnya interaksi internasional. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa saat ini hubungaan internasional tidak lagi didominasi  oleh  negara  sebagai  aktor  utama.  Kota  telah  menjadi  aktor  penting dalam interaksi global.
Ada  beberapa  alasan  mengapa  kota  memilih  untuk  telibat  langsung  dalam hubungan internasional, antara lain:
a. Globalisasi.  Dunia  yang  tanpa  batas  telah  mendoro  kota  untuk  telibat secara langsung dalam persaingan global. Akses terhadap informasi yang semakin  terbuka  didukung  dengan  komunikasi  dan  transportasi  yang semakin cepat mendorong kota untuk maju menjadi aktor yang tidak lagi harus membawa identitas negara.
b. Perdagangan  Internasional.  Mampu  melakukan  hubungan  dagang secara  langsung  dengan  negara  lain  tentunya  sangat  menggiurkan  bagi suatu daerahdimana peredaran arus barang dan jasa yang semakin cepat.
c. Kerjasama  Antar-Pemerintah.  Disamping  keinginan  untuk  memperoleh keuntungan  secara  ekonomis,  salah  satu  pendorong  suatu  daerah melalukan  interaksi  internasional  adalah  untuk  melakukan  kerjasama dalam hal
pemerintahan. Kerjasama ini tentunya akan memberikan dampak positif bagi pengembangan kota.
Adapun  beberapa  strategi  yang  diterapkan  dalam  proses  internasionalisasi kota adalah :
a. Konektivitas.  Interkoneksi  merupakan  syarat  utama  yang  harus dipenuhi  oleh  suatu  kota  yang  akan  menginternasionalisasi  dirinya. Suatu kota yang mampu bersaing di tingkat internasional harus memiliki koneksi yang memadai baik dalam hal komunikasi maupun transportasi.
b. Infrastruktur.  Tersedianya  infrastruktur  yang  baik  menjadi  kebutuhan dari  kemajuan  suatu  daerah.  Perputaran  arus  barang  dan  jasa  baru dapat  berjalan  dengan  maksimal  jika  didukung  oleh  infrastruktur  yang baik.  Untuk  itu  dalam  rangka  mencapai  suatu  predikat  kota internasional,  hal  utama  yang  harus  disediakan  adalah  infrastruktur guna menunjang proses perdagangan dan perpindahan manusia.
c. Budaya Ramah Tamah. Budaya merupakan salah satu nilai tambah bagi suatu daerah. Budaya yang baik akan memberikan image yang baik bagi suatu  daerah.  Dalam  rangka  menciptakan  kota  internasional,  suatu daerah  tentunya  harus  menyediakan  bentuk-bentuk  kebudayaan  yang mampu menarik bagi dunia intenasional.
d. Identitas,  Nilai  dan  Karakter.  Pembangunan  karakter  dan  branding suatu daerah menjadi keharusan dalam rangka inetrnasionalisasi. Hal ini untuk memberikan ciri khas bagi daerah yang akan membedakan dengan daerah  lainnya.  CityBranding  juga  dengan  sendirinya  akan  menaikkan pamor  suatu  daerah  sehingga  memudahkannya  untuk  merebut  pasar dalam persaingan global.

## 2.2.  Kerjasama Internasional
Kerjasama  internasional  dapat  terselenggara  berkat  adanya  kesamaan  visi dan  keselarasan  kepentingan  diantara  aktor-aktor  yang  berinteraksi.  Melalui kerjasama internasional, suatu pihak mengharapkan kepentingannya akan lebih mudah diwujudkan daripada berusaha sendiri.
Kerjasama  internasional  bukan  saja  dilakukan  antar  negara  secara individual,  tetapi  juga  dilakukan  antarnegara  yang  bernaung  dalam  organisasi atau  lembaga  internasional.  Kerjasama  internasional  terbentuk  karena kehidupan  internasional  meliputi  berbagai  bidang,  seperti  ideologi,  politik, ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan. Berbagai masalah  tersebut  maka  beberapa  negara  membentuk  suatu  kerjasama internasional.  Lingkup  aktivitas  yang  dilaksanakan  melalui  kerjasama internasional  antar  negara  meliputi  berbagai  kerjasama  multidimensi,  seperti kerjasama  ekonomi,  kerjasama  dalam  bidang  sosial,  dan  kerjasama  dalam bidang politik.

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian  yang  bertujuan  untuk  mengetahui  proses  internasionalisasi  Kota Gorontalo  iniakandilakukan  dengan  metode  kualitatif.  Pengumpulan  data melalui  metode  kualitatif  dilakukan  melalui  melakukan  wawancara  mendalam (depth interview) yang melibatkan masyarakat, akademisi universitas lokal, serta pengambil  kebijakan.  Kegiatan  wawancara  ini  dimaksudkan  untuk  menjadi sumber  utama  dalam  mengatahui  sejauh  mana  Kota  Gorontalo  mampu berkembang  menjadi  kota  internasional.Pengumpulan  data  melalui  wawancara diharapkan  akan  mampu  memberikan  infomasi  yang  akurat  mengenai
pengembangan  Kota  Gorontalo  dan  implikasinya  dalam  kaitannya  dengan peningkatan  hubungan  kerjasama  internasional  baik  dalam  hal  perdagangan, pemerintahan, pendidikan, maupun penciptaan perdamaian.
Di samping melakukan wawancara, penelitian juga akan menggali data dari dokumen-dokumen  dan  penerbitan  resmi  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah pusat  maupun  daerah  baik  berupa  data  statistik  (daerah  dalam  angka), kebijakan  (peraturan  pemerintah  pusat  dan  daerah),  maupun  dokumen  yang dikeluarkan oleh asosiasi pelaku bisnis atau LSM terkait.

## 4.  HASIL PENELITIAN
Saat  ini  telah  tumbuh  kesadaran  pentingya  kerjasama  antar  daerah  di Indonesia.  Beberapa  pemerintahan  daerah  secara  intensif  bekerja  sama  untuk mengatasi  berbagai  persoalan  dan  isu  lintas  yurisdiksi  mereka.  Fenomena kerjasama  antar  daerah  bahkan  antar  daerah  antar  negara  tersebut mengindikasikan telah terjadi perubahan paradigma birokrasi tradisional – yang menekankan  piramida  kontrol  dan  maksimalisasi  spesialisasi  kerja  –  menuju post-bureaucracy  yang  mendorong  terbentuknya  model-model  transaksi  baru berdasarkan kebutuhan pasar serta menggantikan pengawasan eksternal. Dalam  kerangka  otonomi  daerah,  kerjasama  antar  daerah  antar  negara dimaksudkan  untuk  meningkatkan  daya  saing  daerah  tidak  saja  di  level nasional  tetapi  juga  di  level  internasional  melalui  pemanfatan  lingkungan strategi  untuk  melakukan  pertukaran  informasi,  sumber  daya,  keahlian,  dan teknologi.  Secara  normatif,  kerjasama  antar  daerah  antar  negara  juga  telah difasilitasi  oleh  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  3  tahun  2008  tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri (Bab  III  Pasal  3).  Ketentuan  normatif  tersebut  mengatur  bentuk-bentuk kerjasama sebagai berikut:
1. Kerjasama provinsi dan kabupaten / kota “kembar”,
2. Kerjasama teknik termasuk bantuan kemanusiaan,
3. Kerjasama penyertaan modal, dan
4. Kerjasama lain sesuai dengan peraturan perundangan
Dengan  adanya  panduan  kerjasama  tersebut  maka  setiap  daerah  mampu untuk  menyusun  suatu  kerangka  kerjasama  sehingga  diharapkan  akan  dapat lebih  meningkatkan  kapasitas  daerah  baik  dalam  hal  perekonomian,  politik maupun  sosial  budaya.  Beberapa  daerah  di  Indonesia  yang  telah  melakukan kerjasama  internasional  pada  kenyataannya  telah  mampu  untuk  berkembang lebih maju.
Gorontalo sebagai salah satu daerah yang baru berkembang tentunya wajib memberikan  perhatian  penting  pada  bentuk-bentuk  kerjasama  internasional. Pemerintah tentunya harus menyiapkan perangkat baik itu dalam hal peraturan daerah dan menyiapkan infrastruktur untuk mengundang investasi internasional  dalam  rangka  pembangunan  Gorontalo.  Adapun  beberapa keunggulan Provinsi Gorontalo yang dapat menjadi modal utama dalam menjalin kerjasama internasional dijelaskan sebagai berikut.

## 4.1.  Memiliki Komoditas Unggulan di Bidang Pertanian
Teori  kerjasama  internasional  menjelaskan  bahwa  kerjasama  internasional dapat  terselenggara berkat  adanya kesamaan  visi  dan  keselarasan kepentingan diantara  aktor-aktor  yang  berinteraksi.  Melalui  kerjasama  internasional,  suatu
pihak  mengharapkan  kepentingannya  akan  lebih  mudah  diwujudkan  daripada berusaha sendiri.
Di provinsi Gorontalo sendiri dalam mencapai target pertama dalam kriteria ekonomi  yang  sehat,  pemerintah  provinsi  Gorontalo  mencanangkan  program Agropolitan  berbasiskan  komoditi  jagung,  yang  dianggap  nantinya  menjadi lokomotif  pembangunan  ekonomi  secara  berkelanjutan.  Hal  ini  juga  tidak  lain adalah  untuk  mencapai  tujuan  ekonomi  yang  hakiki  yaitu  menuju  kepada ketahanan  pangan  secara  berkelanjutan.  Dalam  perjalanannya  pembangunan pertanian  melalui  program  agropolitan  berbasiskan  komoditi  jagung  telah membawa  dampak  yang  sangat  signifikan  bagi  pembangunan  ekonomi  di Provinsi  Gorontalo,  hal  ini  ditandai  dengan  meningkatnya  angka  pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya melebihi angka rata-rata nasional.
Provinsi  Gorontalo  sendiri  mempunyai  beberapa  strategi  pembangunan pertanian.  Untuk  mewujudkan  pembangunan  pertanian  di  Provinsi  Gorontalo, dikenal  9  faktor  yang  merupakan  9  pilar  strategi  pelaksanaan  pembangunan ekonomi  melalui  program  agropolitan.  Ke  9  pilar  ini  telah  dilakukan  bersama- sama oleh seluruh stakeholder yang ada, juga telah ditetapkan sebagai indikator pertanian  modern  yang  akan  dicapai.  Adapun  sembilan  pilar  tersebut  adalah sebagai berikut;
a. Pengembangan dan Penyediaan Alat dan Mesin Pertanian serta Angkutan Agropolitan.
b. Menyediaan dana penjaminan petani (APBN + APBD + ASKRINDO + Bank BRI +Bank Mandiri + Bank BNI).
c. Penyediaan benih / bibit unggul, pupuk dan pengendalian hama penyakit.
d. Memperlancar pemasaran dengan jaminan harga dasar melalui BUMD.
e. Pembangunan penyediaan irigasi dan Jalan Akses Agropolitan.
f. Percontohan / Show Window disetiap Kabupaten / Kota serta Posko Agropolitan.
g. Peningkatan SDM Pertanian.
h. Meningkatkan peran maize center dalam penelitian pengkajian teknologi serta penerapan teknologi baru.
i. Perencanaan dan koordinasi.
Dengan  strategi  diatas,  hasil  pembangunan  pertanian  khususnya  angka produksi  komoditi  penghasil  kalori  utama  masyarakat  yaitu  komoditi  jagung mengalami peningkatan yang cukup signifikan.
Besarnya  potensi  komoditas  jangung  yang  dimiliki  provinsi  Gorontalo tentunya  menjadi  suatu  nilai  tambah  dan  nilai  jual  yang  dapat  ditawarkan dalam kerjasama internasional. Mengingat posisi jangung sebagai bahan pangan yang  menjanjikan  di  pasar  internasional,  pemerintah  seharusnya  mampu memanfaatkan  peluang  ini  sebagai  strategi  dalam  membuka  pasar  jangung dalam perdagangan internasional maupun menarik investasi asing.

## 4.2.  Pengembangan Industri Kreatif yang Signifikan
Pertumbuhan  ekonomi  kreatif  tentunya  tidak  bisa  dilepaskan  dari pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat Provinsi Gorontalo itu  sendiri.  Semakin  tinggi  tinggi  pertumbuhan  ekonomi  dan  semakin  baik tingkat  kesejahteraan  masyarakat  tentunya  akan  mendorong  munculnya semangat  untuk  melakukan  usaha  dan  menghasilkan  ide-ide  kreatif  yang
dituangakan  dalam  produk-produk  perdagangan.  Di  sisi  lain  pertumbuhan ekonomi kreatif akan berbanding lurus dengan kemajuan suatu daerah. Daerah yang  semakin  bergerak  ke  arah  modernisasi  akan  akan  semakin  menstimulasi industri-industri  kreatif.  Masyarakat  di  daerah  yang  sudah  beranjak  modern akan  lebih  memfokuskan  kegiatan  ekonomi  pada  bidang  industri  dimana industri  kreatif  adalah  bagian  penting  di  dalamnya.Perusahaan  merupakan motor  penggerak  perekonomian  di  suatu  daerah.  Jika  ditinjau  dari  aspek perusahaan,  jumlah  perusahaan  industri  besar  dan  sedang  di  Provinsi  ini sekitar 20  perusahaan,  dengan  tenaga  kerja  sebanyak 7.693  orang.  Sedangkan Industri Mikro dan Kecil sebanyak 12.360 unit melibatkan 31.910 tenaga kerja dengan  investasi  berjumlah  Rp.  132.942.851  dan  nilai  produksi  Rp. 510.021.820.
Adapun  jika  dilihat  dari  jenis  barang  dan  jasa  yang  diperdagangkan,  Jenis Industri  Manufaktur  Mikro  dan  Kecil  di  Provinsi  Gorontalo  adalah  industri Makanan,  industri  Minuman,  industri  Tekstil,  industri  Pakaian  Jadi,  industri Kayu, Barang dari Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (tidak termasuk Furnitur) dan  Barang  Anyaman  dari  Bambu,  Rotan  dan  Sejenisnya,  industri  Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman, industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional,  industri  Barang  Galian  Bukan  Logam,  industri  Logam  Dasar, industri  Barang  Logam,  Bukan  Mesin  dan  Peralatannya,  industri  Peralatan Listrik, industri Mesin dan Perlengkapan YTDL, industri Alat Angkutan Lainnya, industri  Furnitur  dan  industri  Pengolahan  Lainnya.Pertumbuhan  produksi Industri  Manufaktur  Mikro  dan  Kecil  (IMK)  Provinsi  Gorontalo  pada  Triwulan  I tahun  2016  (q-to-q)  mengalami  kenaikan  sebesar  3,20  persen  dibandingkan dengan  Triwulan  IV  tahun  2015.  Jenis  industri  yang  mengalami  kenaikan produksi tersebut adalah industri Makanan (3,10%), industri Minuman (2,14%), industri  Tekstil  (9,21%),  industri  Pakaian  Jadi  (0,61%),  industri  Kayu,  Barang dari Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (tidak termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman  dari  Bambu,  Rotan  dan  Sejenisnya  (5,85%),  industri  Percetakan  dan Reproduksi  Media  Rekaman  (1,09%),  industri  Barang  Galian  Bukan  Logam (7,05%), industri Alat Angkutan Lainnya (14,18%) dan industri Furnitur (1,42%). (BPS – 2016).
Di  sisi  lain  majunya  perekonomian  suatu  daerah  dapat  diukur  dari  tinggi rendahnya tingkat pengangguran. Jumlah angkatan kerja di Provinsi Gorontalo pada  Agustus  2016  mencapai  562.196  orang,  berkurang  1.206  orang  dari keadaan  Februari  2016  sebesar  563.402  orang.  Pada  Agustus  2016,  jumlah penduduk yang bekerja sebagai buruh/karyawan sebesar 196.671 orang (35,98 persen),  diikuti  berusaha  sendiri  sejumlah  131.916  orang  (24,13  persen),  dan berusaha  dibantu  buruh  tidak  tetap/tidak  dibayar  sebanyak  87.761  orang (16,05 persen). (BPS – 2016).
Dari  data  ini  dapat  kita  lihat  bahwa  penduduk  Gorontalo  yang  bekerja dengan  membentuk  usaha  sendiri berada diurutan  kedua  sebesar 24,13%.  Hal ini  menunjukkan  bahwa  terdapat  minat  yang  tinggi  dalam  mengembangkan usaha.  Untuk  itu  adapun  yang  penting  menjadi  perhatian  adalah  bagaimana usaha tersebut dirancang sedemikian rupa sehingga mempunyai nilai ekonomis yang  lebih  tinggi.  Salah  satu  diantanya  adalah  dengan  memasukkan  unsur- unsur  kreatifitas  sehingga  produk  yang  dihasilkan  mempunya  keunikan  dan mampu  bersaing  dalam  pasar.  Dalam  hal  ini  penting  untuk  memberikan pelatihan  kewirausahaan  kepada  masyarakat  sehingga  produk-produk  yang
dihasilkan  dapat  lebih  bernilai  ekonomis.  Di  samping  itu  dorongan  pemerintah juga  secara  langsung  akan  menjadi  stimulus  bagi  masyarakat  untuk menciptakan industri-industri kreatif yang baru.
Kota  Gorontalo  terus  berkembang  sebagai  pusat  perindustrian  dan perdagangan.  Industri  kecil  di  Kota  Gorontalo  terbagi  atas  2  (dua)  kategori perusahaan  industri  dan  industri  kerajinan  rumah  tangga.  Industri  yang berkembang di Kota Gorontalo adalah industri makanan dan industri kerajinan dan  pakaian  jadi.Perusahaan  perdagangan  yang  menonjol  terdiri  dari  dari perusahaan  terbatas,  Firma  (CV),  Koperasi  dan  perorangan.  Selain  itu  juga terdapat pedagang besar, pedagang menengah dan pedagang kecil/mikro. Namun  jika  melihat  antusiasme  masyarakat  maka  Kota  Gorontalo mempunyai  peluang  yang  paling  besar  dalam  pengembangan  industri  kreatif terutama yang berbasis kuliner. Tidak dapat dipungkiri bahwa arus modernisasi Kota  Gorontalo  yang  lebih  pesat  dibanding  daerah-daerah  lainnya  di  Provinsi Gorontalo  sangat  menstimulasi  pola  pikir  masyarakat  untuk  mengembangkan industri  kreatif.  Kota  Gorontalo  telah  berada  dalam  proses  transformasi  kota modern. Untuk itu Kota Gorontalo harus menyiapkan diri salah satunya dengan menyiapkan produk-produk dengan kreatifitas dan daya saing yang tinggi.
Salah  satu  contohnya adalah  dengan  mendesain  sebuah  acarayang digagas oleh  Gorontalo  Indie  dengan  mengundang  penggiat  pelaku-pelaku  Industri kreatif  lokal  untuk  bisa  berpatisipasi  dalam  event  ini.  Menjadi  event  pertama yang  memperkenalkan  hasil  Tangan  kreatif  dengan  mengusung  nama  GULF (Gorontalo  Urban  Lot  Festival).  Kegiatan  ini  diproyeksikan  menjadi  event  Rutin yang nantinya akan mengangkat Industri kreatif lokal. (Gorontalo Indie 2016). Industri  kreatif  juga  sudah  berkembang  dikalangan  anak  muda  Kota Gorontalo.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  berbagai  upaya  yang  dilakukan  untuk mendukung kampanye  industri  kreatif.  Salah  satu  jalan yang ditempuh  adalah melalui  media.  Saat  ini  telah  ada  beberapa  media  online  yang  secara  aktif mempromosikan industri kreatif. Beberapa diantaranya adalah www.gorontaloindie.comdan  http://anamuda.com/.  Di  samping  itu  kalangan mahasiswa juga juga menggagas seminar Creative Preneur. Hal dilatarbelakangi dengan melihat kecenderungan kalangan muda Gorontalo masih sangat terpaku dengan pekerjaan sebagai PNS setelah menamatkan kuliah. Melalui seminar ini tentunya  juga  diharapkan  dapat  menumbuhkan  semangat  berbisnis  kreatif dikalangan pemuda.
Dari  gambaran  umum  di  atas  dapat  kita  lihat  bahwa  potensi  yang  dimiliki oleh  Gorontalo  memang  sangat  besar.  Akan  tapi  pengolahan  bahan  baku menjadi  produk  yang  berdaya  jual  tinggi  memang  belum  maksimal.  Untuk  itu penting  untuk  mengenalkan  konsep  industri  kreatif  dikalangan  masyarakat Gorontalo. Hal ini untuk lebih mendayakan UKM-UKM kreatif agar mempunyai nilai tambah yang besar. Dengan bergeraknya UKM kreatif maka tentunya akan mendorong perekonomian daerah.
4.3.  Provinsi  Gorontalo  Merupakan  Provinsi  yang  Terus  Berkembang dalam Pembangunan Ekonomi.
Provinsi  Gorontalo  tentunya  merupakan  provinsi  yang  masih  berumur sangat  muda  dibandingkan  dengan  provinsi  lainnya  di  Indonesia.  Sejak  di tetapkannya  provinsi  Gorontalo  sebagai  daerah/provinsi  pemekaran  dari Sulawesi Utara yang dibentuk berdasarkan Undang Undang RI Nomor 38 Tahun
2000, provinsi Gorontalo terus melakukan pembangunan dalam berbagai bidang dan lebih ditekankan pada pembangunan ekonominya.
Dalam  konsep  pembangunan  sendiri  pembangunan  ekonomi  seringkali didefinisikan  sebagai  suatu  proses  berdimensi  jamak  yang  melibatkan perubahan-perubahan  besar  dalam  struktur  sosial,  sikap  masyarakat,  dan kelembagaan  nasional,  seperti  halnya  percepatan  pertumbuhan  ekonomi, pengurangan  ketidakmerataan,  dan  pemberantasan  kemiskinan  absolut. Provinsi Gorontalo meskipun berumur belum genap 10 tahun, tetapi prestasinya jauh  lebih  baik  daripada  daerah  otonom  lainnya  yang  lebih  tua.  Beberapa indikator  keberhasilan  pembangunan  Provinsi  Gorontolo  sendri  dapat  dilihat dari  peningkatan  indeks  pembangunan  manusia  (pada  2006  sebesar  68,98 menjadi  69,79  pada  2009),  pertumbuhan  ekonomi  (pada  2006  sebesar  7,06  % menjadi 7,63 % pada 2009), serta penurunan angka kemiskinan hingga 23,19 % pada 2010. (BPS Prov Gorontalo).
Mewujudkan masyrakat yang kritis dan mengerti akan partisipasinya dalam pembangunan,  tak  bisa  dilepaskan  dengan  upaya  pemberdayaan  yang dilakukan  oleh  pemerintah  daerah,  karena  sebagaimana  diketahui  dalam prioritas pemerataan pembangunan di suatu daerah, kebijakan pembangunannya  diadakan  pada  peran  serta  masyarakat  sebagai  penggerak penyelenggaraan  pemerintah  daerah  yang  merupakan  pengejawantahan  dari pembangunan dari rakyat oleh rakyat dan demi kemakmuran serta kesejahteran rakyat.
Adapun  pokok-pokok  dan  strategi  pemberdayaan  masyarakat  yang  bisa dikembangakan  di  berbagai  daerah  antara  lain  :  Pertama,  penanggulangan kemiskinan,  dimana  perlu  peran  serta  masyarakat  dalam  bentuk  kemitraan yang  berwawasan  kebangsaan.  Kedua,  penajaman  program  yang  diarahkan untuk  peningkatan  kegiatan  yang  berorientasi  pada  perbaikan  ekonomi  serta kesejahteraan  rakyat.  Ketiga,  memecahkan  keterbelakangan  dan  peningkatan kapasitas masyarakat untuk maju, mandiri serta sejahtera. Sasaran dari semua itu adalah ekonomi, masyaraakat dan peningkatan pendapatan agar masyarakat miskin bias turun jumlahnya.
Dalam  perjalanannya  selama  beberapa  tahun  semenjak  pisah  dari  provinsi Sulut,  pemerintah  provinsi  Gorontalo  boleh  di  bilang  sangat  konsisten  dalam masalah  mengentaskan  kemiskinan.  Lihat  saja  dari  data  yang  dikeluarkan Bappeda  provinsi  Gorontalo,  dimana  pada  awalnya  jumlah  kemiskinan  yang dimiliki  oleh  provinsi  Gorontalo  adalah  sebesar  72%  dari  848  ribu  jumlah penduduk Gorontalo sejak pisah dari provinsi Sulut. Kini angka tersebut mulai menyusut  seiring  dengan  majudan  berkembangnya  program  pemerintah khususnya  di  sektor  pertanian  dengan  entry  point  jagung  serta  perikanan. Berdasarkan  survei  pada  Maret  2017  persentase  penduduk  miskin  di  Provinsi Gorontalo hanya tinggal sebesar 17,65 persen (BPS Prov. Gorontalo).
Provinsi  Gorontalo  adalah  salah  satu  dari  hanya  sedikit  daerah  pemekaran dengan  geliat  pembangunan  yang  sangat  dinamis.  Data  indikator  makro memperlihatkan  trend  kenaikan  yang  cukup  signifikan  dari  tahun  ke  tahun. Dari  sisi  perkembangan  sektor  riil,  indikator  pertumbuhan  ekonomi  Gorontalo, dalam  rentang  waktu  8  tahun  sejak  pemekaran  berada  di  atas  rata-rata nasional;  dengan  pertumbuhan  rata  di  atas  5%,  dan/atau  rata-rata  di  atas pertumbuhan  nasional.  Pertumbuhan  ekonomi  Gorontalo  tercatat  sebagai pertumbuhan  ekonomi  tertinggi  kedua  di  regio  Sulawesi  pada  tahun  2004
setelah  Sulawesi  Tenggara.  Berkaitan  dengan  data  perkembangan  daerah  di atas, provinsi Gorontalo telah dapat dikatakan mampu melakukan pembangunan  daerah  dengan  sangat  baik.  Provinsi  Gorontalo  telah  mampu melakukan  perubahan-perubahan  besar  dalam  percepatan  pertumbuhan ekonomi  yang  menjadi  salah  satu  kriteria  keberhasilan  daerah  atau  provinsi dalam melakukan pembangunan.
Melihat prospek  kedepan, kinerja  perekonomian Gorontalo untuk keseluruhan  tahun  2017  diperkirakan  meningkat  dibandingkan  tahun  2016 dengan  tingkat  pertumbuhan  pada  kisaran  6,4%-6,8%.  Sumber  utama peningkatan  pertumbuhan  ekonomi  pada  tahun  2017  berasal  dari  masih kuatnya  permintaan  domestik  dan  perbaikan  ekspor.  Walaupun  adanya  risiko terkait keterbatasan anggaran pemerintah, khususnya transfer dana (dana desa dan  DAU)  dan  terbatasnya  belanja  modal  Pemerintah  Provinsi  akibat  adanya pengalihan  alokasi  anggaran  gaji  guru  di  Provinsi  Gorontalo.  Sementara  itu, tingkat  inflasi  pada  tahun  2017  diperkirakan  cenderung  sedikit  meningkat dibandingkan tahun 2016 dengan rentang dalam kisaran target inflasi nasional sebesar  4%  ±  1%  (yoy).  Berbagai  risiko  peningkatan  tekanan  inflasi  yang bersumber  pada  kebijakan  pemerintah,  harus  diredam  dengan  pengendalian inflasi  pada  kelompok  volatile  food  melalui  kegiatan  peningkatan  produksi  dan pengendalian harga melalui TPID (Bank Indoneisia, 2017).
Semua  pihak  telah  sepakat  bahwa  kerjasama  antar  daerah  perlu dikembangkan  karena  berbagai  manfaat  yang  ditawarkan.  Namun  demikian, kerjasama antar daerah antar negara khususnya dalam konteks Selatan-Selatan merupakan  sesuatu  yang  baru.  Oleh  karena  itu,  selain  menyediakan  peluang juga  dihadapkan  pada  berbagai  tantangan.  Beberapa  tantangan  yang  dapat diidentifikasi bersumber dari lemahnya faktor kelembagaan sebagai berikut:

## Tradisi Kerjasama
Kerjasama  antar  daerah  antar  negara  yang  berpola  networking  didasarkan pada  inter-relasi  yang  dilakukan  oleh  daerah  yang  bersifat  bebas  dan  mandiri dalam  berhubungan  dengan  daerah  lain.  Dalam  pola  networking  tidak  ada struktur  kewenangan  sentral.  Semua  tujuan  dihasilkan  dari  kesepakatan  dari semua  anggota  yang  tergabung  dalam  forum  kerjasama  antar  daerah  sebagai perwujudan aksi bersama (collective action). Namun demikian, norma kerjasama menjadi  faktor  penentu  terbentuknya  kerjasama  daerah.  Tradisi  kerjasama dapat dipercepat melalui kepemimpinan para pengambil kebijakan. Persoalannya,  kepemimpinan  publik  yang  berorientasi  terbuka  dan  peka terhadap  perubahan  lingkungan  seringkali  sulit  ditemukan  di  dalam  birokrasi pemerintahan  daerah.  Banyak  diantara  mereka  merasakan  kenyamanan  tanpa memandang perlu adanya perubahan. Mereka terjebak dalam tugas-tugas rutin administratif  dan  mengandalkan  petunjuk  atasan.  Ketiadaan  aturan  teknis pelaksanaan  semakin  memberikan  dampak  terhadap  rendahnya  pengambilan risiko di kalangan pejabat birokrasi.

## Dukungan Kelembagaan
Berkaca  dari  kerjasama  antar  daerah  di  wilayah  Barlingmacakeb,  aturan kelembagaan seringkali dianggap tidak melindungi kerjasama antar daerah yang telah  berlangsung.  Dalam  hal  ini,  pemerintah  daerah  yang  melakukan kerjasama  dihadapkan  pada  persoalan  ketidakjelasan  aturan  pengelolaan keuangan.  Aturan-aturan  teknis  kerjasama  daerah  (PP  No.  58/2005,
Permendagri  No.  13/2006,  Permendagri  No.  59/2007)  yang  ditetapkan  Pusat belum  menyentuh  penggunaan  keuangan  dan  aset  yang  dikelola  oleh pemerintah  daerah  yang  bekerjasama.  Situasi  problematik  ini  menempatkan daerah pada persoalan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan keraguan untuk melanjutkan  kesepakatan  kerjasama.  Akibatnya,  model  regional  management yang  sudah  dirintis  sejak  tahun  2004  terancam  bubar.  Apabila  di  tingkat nasional  saja kerjasama antar  daerah  masih  menemui  persoalan  kelembagaan, maka  kerjasama  antar  daerah  antar  negara  kemungkinan  besar  juga  akan menghadapi persoalan kelembagaan yang sama.

## Dukungan Pendanaan
Meskipun  tersedia  peluang  dana dari  donor,  namun  demikian  tidak  semua daerah  dapat  mengakses  atau  mereplikasi  praktik  baik  yang  ditunjukkan  oleh Gorontalo. Keterbatasan anggaran untuk penjajakan kerjasama di level internal akan  membuat  pemerintah  daerah  untuk  berpikir  untuk  menundanya.  Hal  ini tidak  lepas  dari  besarnya  komponen  belanja  pegawai  yang  menyedot  anggaran pendapatan dan belaja daerah. Besarnya komponen biaya tidak langsung dalam APBD membuat daerah tidak memiliki anggaran yang cukup untuk menginisiasi kerjasama antar daerah antar negara.

## Egoisme Daerah
Kerjasama  antar  daerah  antar  negara  bisa  saja  terkendala  oleh  dukungan yang  rendah  dari  pemerintah  kabupaten/kota.  Apalagi  jika  kabupaten/kota sendiri  tengah  mengembangkan  kerjasama  daerah  diantara  mereka,  maka pelibatan kerjasama yang diinisiasi oleh pemerintah provinsi mungkin saja tidak mendapatkan  dukungan.  Kajian  yang  dilakukan  oleh  LAN  menemukan  bahwa kabupaten/kota menilai pemerintah provinsi tidak optimal bahkan tidak banyak peran yang dilakukan. Jika kemudian tiba-tiba pemerintah provinsi melibatkan kerjasama  daerah  dalam  program  kerjasama  antar  daerah  antar  negara  yang dipimpin  oleh  pemerintah  provinisi,  maka  tidak  mudah  untuk  melibatkan kabupaten/kota sebagai bagian dari kerjasama tersebut.

## 5.  PENUTUP
Internasionalisasi  daerah  melalui  model  kerjasama  internasional  pada kenyataannya  menawarkan  prospek  yang  cerah.  Perubahan  paradigma administrasi  negara  dari  birokrasi  tradisional  ke  arah  pasca  birokrasi  telah membawa  pengaruh  mengenai  pola  kerjasama  yang  semakin  luas  dan melibatkan aktor-aktor eksternal. Berbagai peluang tersedia dari pengembangan kerjasama  internasional  seperti:  pertukaran  sumber  daya,  bantuan  teknis,  dan teknologi,  fasilitas  pendanaan,  dan  pengembangan  jejaring  kerjasama  untuk akselerasi  pembangunan.  Namun  demikian,  berbagai  tantagan  kelembagaan perlu segera direspon oleh pemerintah daerah maupun pusat melalui penguatan kepemimpinan gubernur dan kapasitas pemerintah provinsi, penyediaan aturan hukum dan teknis pelaksanaan yang jelas serta pendanaan yang memadai.

## DAFTAR PUSTAKA
Arfani, Riza Noer & Gebyar Lintang Ndadari (eds). Kota dan Globalisasi : Menuju Yogyakarta Kreatif. Yogyakarta: Institute of International Studies. 2012.
Berita Resmi  Statistik  –  Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Gorontalo  -  No. 62/11/75/Th.X,  7  November  2016 -  PERTUMBUHAN EKONOMI GORONTALO TRIWULAN III-2016.
Berita Resmi  Statistik  –  Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Gorontalo  No. 26/05/75/Th.IX,  2  Mei  2016  -  PERTUMBUHAN  PRODUKSI  INDUSTRI MANUFAKTUR  MIKRO  DAN  KECIL  (IMK)  &  INDUSTRI  MANUFAKTUR BESAR  DAN  SEDANG  (IBS)  PROVINSI  GORONTALO  TRIWULAN  I  TAHUN 2016.
Berita Resmi  Statistik  –  Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Gorontalo  No. 50/09/75/Th.X,  1  September  2016  -  PERKEMBANGAN  EKSPOR  DAN IMPOR PROVINSI GORONTALO JULI 2016.
Berita Resmi  Statistik  –  Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Gorontalo  No. 64/11/75/Th.X,  7  November  2016  -  KEADAAN  KETENAGAKERJAAN PROVINSI GORONTALO AGUSTUS 2016.
Bank  Indonesia,  Kajian  Ekonomi  dan  Keuangan  Regional  Provinsi  Gorontalo Februari  2017,  diakses  melalui http://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian- ekonomi-regional/gorontalo/Pages/Kajian-Ekonomi-dan-Keuangan- Regional-Provinsi-Gorontalo-Februari-2017.aspx pada 4 Mei 2017 . Badan Pusat Statistik  Provinsi Gorontalo, Berita Resmi Statistik No. 37/07/75/Th.X.  17  Juli  2017,  Kondisi  Kemiskinan  Provinsi  Gorontalo Maret 2017. BPS Provinsi Gorontalo, Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Gorontalo, 2010-2016,
diskses melalui https://gorontalo.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/57 pada  4 Mei
2017 .
Clark,  Greg  &  Tim  Moonen,  Open  Cities  Thematic  Paper  –  Internasionalisation,
URBACT.
Departemen  Perdagangan  Republik  Indonesia.  “Peta  Jalan  Pengembangan Ekonomi Kreatif.” Penguatan Pilar dan Landasan 2009-2015. 2008.
Kaarbo, Juliet, Jeffrey S. Lantis, Ryan K. Beasley, “The Analysis of Foreign Policy ini Comparative Perspective.”
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  3   Tahun  2008  Tentang  Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Pihak Luar Negeri.
Potensi Provinsi Gorontalo, diakses melalui https://www.gorontaloprov.go.id/potensi/pertanian pada 5 November 2016 .
Renstra  Badan  Ketahanan  Pangan  dan  Pusat  Informasi  Jagung  Provinsi Gorontalo Tahun 2013-2017.