## JIUBJ

## Kelemahan Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Dari Kekerasan Seksual di Ruang Publik
Wahyu Krisnanto 1 , Martika Dini Syaputri 2 1,2 Fakultas Hukum, Universitas Katolik Darma Cendika Correspondence email: wahyu.krisnanto@ukdc.ac.id
Abstrak. Indonesia adalah salah satu negara yang telah ikut meratifikasi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvensi tentang  Penghapusan  Segala  Bentuk  Diskriminasi  Terhadap  Perempuan  (CEDAW)  dan  menindaklanjuti  dengan  diterbitkannya berbagai  perundang-undangan  dan  peraturan  pelaksananya.  Walaupun  Indonesia  sudah  meratifikasi  CEDAW  dan  telah menerbitkan  berbagai  instrumen  hukum  perlindungan  perempuan,  namun  merujuk  pada  hasil  Catatan  Tahunan  Komnas Perempuan  tahun  2018  terjadi  Kekerasan  Terhadap  Perempuan    sebanyak  348.446  kasus,  dimana  3.528  kasus  terjadi  di  ruang publik  dan  2.670  kasus  kekerasan  dalam  bentuk  kekerasan  seksual.  Mendasarkan  pada  permasalahan  tersebut,  dilakukan penelitian  untuk  mengetahui  bagaimana  persepsi  masyarakat  tehadap  otonomi  tubuh  perempuan  serta  bentuk-bentuk  kekerasan seksual  di  ruang  publik  yang  banyak  dialami  perempuan.  Pemahaman  teoritis  diharapkan  dapat  dijadikan  landasan  dalam melakukan pembaharuan hukum agar lebih efektif untuk melindungi perempuan dari kekerasan seksual di ruang publik. Penelitian ini  adalah  penelitian  hukum  dengan  pendekatan  ilmu  sosial.  Dengan  penelitian  yang  bersifat  empiris,  maka  metode  yang dipergunakan adalah  metode penelitian kualitatif  dengan  melakukan wawancara terstruktur terhadap perempuan dan wawancara mendalam  kepada  aparat  kepolisian.  Teknik  analisa  yang  akan  dipergunakan  adalah  Deskriptif  Kualitatif.  Dari  hasil  penelitian diperoleh  data,  bahwa  kekerasan  seksual  disebabkan  relasi  kuasa  yang  timpang  antara  laki-laki  dan  perempuan  yang mengakibatkan dipandangnya perempuan sebagai liyan. Perempuan tidak memiliki otonomi terhadap tubuhnya. Tubuh perempuan hanya  dijadikan  objek  daya  tarik  seksual  bagi  laki-laki.  Dominasi  maskulinitas  tidak  hanya  mewujud  dalam  bentuk  kekerasan, namun  juga  dalam  norma  dan  kaidah  hukum.  Norma  dan  kaidah  hukum  lebih  bernuansa  maskulin  yang  tidak  peka  keberadaan perempuan.  Diperlukan  adanya  pembaharuan  hukum  yang  telah  ada  agar  menjadi  menunjukkan  wajah  keadilan  yang berkesetaraan gender.
Kata Kunci : perlindungan hokum; kekerasan seksual; perempuan, ruang public
Abstract. Indonesia is one of the countries that has ratified the Declaration on the Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination  Against  Women (CEDAW) and follow up  with the issuance of various laws and implementing regulations. Even though  Indonesia  has  ratified  the  Convention  on  the  Elimination  of  all  Forms  of  Discrimination  Against  Women  and  has published  various  legal  instruments  for  the  protection  of  women,  referring  to  the  results  of  the  2018  National  Commission  on Violence  Against  Women  there  were  348,446  cases  of  Violence  Against  Women,  of  which  3,528  cases  occurred  in  the  public sphere and 2,670 cases of violence in the form of sexual violence. Based on these problems, a study was conducted to find out how people's perceptions of women's body autonomy and other forms of sexual violence in public spaces were experienced by women. Theoretical understanding is expected to be used as a basis for legal reform to be more effective in protecting women from sexual violence in the public sphere. This research is legal research with a social science approach. With empirical research, the method used  is  a  qualitative  research  method  by  conducting  structured  interviews  with  women  and  in-depth  interviews  with  police officers. The analysis technique that will be used is descriptive qualitative. From the results of the study obtained data, that sexual violence  is  caused  by  the  unequal  power  relations  between  men  and  women  resulting  in  the  view  of  women  as  other  people. Women  do  not  have  autonomy  over  their  bodies.  The  female  body  is  only  used  as  an  object  of  sexual  attraction  for  men.  The dominance of masculinity does not only manifest  in the form of violence, but also the norms and rules of law. Legal norms and rules are more nuanced masculine that is not  sensitive to  the existence of  women. There is a need  for existing legal reforms  to show the real form of gender equality.
Keywords: legal protection; sexual violence; woman, public space

## PENDAHULUAN
Dalam sejarah kehidupan berbangsanya, Indonesia pernah  mengalami  penjajahan  oleh  beberapa  bangsa  di dunia.  Karena  kekayaan  sumberdaya  alam  yang melimpah,  Indonesia  sebagai  sebuah  wilayah  pernah menjadi  rebutan  bangsa-bangsa  Eropa  yang  hendak menguasai  wilayah  Indonesia.  Tidak  saja  bangsa  Eropa (Portugis, Inggris, Belanda) yang perbah memperebutkan  wilayah  Indonesia  pada  abad  16  –  18, namun  bangsa  Jepang  dari  Asia  juga  pernah  menjajah
wilayah  Indonesia.  Setidaknya  3,5  tahun  bangsa  Jepang telah menjajah wilayah Indonesia.
Dengan  pengalaman  kesejarahannya  tersebut, bangsa  Indonesia  sadar  bahwa  penghargaan  pada  harkat dan  martabat  manusia  adalah  sesuatu  yang  perlu dijunjung  tinggi.  Oleh  karena  itu,  dalam  membentuk pemerintahan negaranya, bangsa Indonesia berkomitmen untuk  melindungi  segenap  warga  negara  dan  tumpah darahnya dengan berdasar pada kemerdekaan, perdamaian  abadi  dan  keadilan  sosial.  Penghargaan
Wahyu Krisnanto dan Martika Dini Syaputri, Kelemahan Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Dari Kekerasan Seksual di Ruang Publik
terhadap  harkat  dan  martabat  manusia,  diwujudkan dengan  komitmen  kebijakannya,  baik  eksternal  maupun internal.
Secara  eksternal,  bangsa  Indonesia  berkomitmen aktif  mewujudkan  ketentraman  dan  ketertiban  dunia yang berdasar pada kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan  sosial.  Secara  internal,  bangsa  Indonesia berkomitmen  menjalankan  pemerintahannya  berdasar nilai  Ketuhanan,  Kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab, persatuan,  permusyawatan  dan  keadilan  bagi  seluruh rakyat  Indonesia.  Komitmen  dan  nilai-nilai  yang dijadikan  landasan  bagi  bangsa  Indonesia  dalam menjalankan pemerintahan negaranya tersebut, dinarasikan  dalam  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar 1945  yang  menjadi  norma  dasar  kehidupan  bernegara (staats fundamental norm) dan menjadi pedoman seluruh hukum  positif  di  Indonesia  baik  dalam  pembentukan maupun  penerapannya.  Walaupun  tidak  secara  eksplisit dalam  batang  tubuh  Undang-undang  Dasar  1945 menyebutkan  tentang  pengakuan  pada  Hak  Asasi Manusia,  namun  menilik  pada  narasi  Pembukaan  UUD 1945  menunjukkan  bangsa  Indonesia  berkomitmen menjunjung tinggi hak asasi manusia.
Sebagai  negara  yang  menjunjung  tinggi  dan melindungi  Hak  Asasi  Manusia,  Indonesia  juga  telah meratifikasi  DUHAM.  Pada  tahun  1999,  pemerintah Indonesia  juga  telah  menerbitkan  Undang-Undang  No. 39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia  (HAM). Selain meratifikasi DUHAM, Pemerintah Indonesia juga telah  meratifikasi  8  (delapan)  konvensi  Hak  Asasi Manusia,  dimana  salah  satunya  adalah  Konvensi Penghapusan  Segala  Bentuk  Diskriminasi  Terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of  Discrimination  Againts  Women  /  CEDAW)  yang dibuktikan dengan diterbitkannya UU No. 7 Tahun 1984 tentang  Pengesahan  Konvensi  Mengenai  Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.
Dengan  telah  diratifikasinya  CEDAW,  dengan demikian  pemerintah  Indonesia  juga  telah  menyetujui rekomendasi 19 tentang Kekerasan Terhadap Perempuan. Dalam rekomendasi 19 pada point 23 huruf b,  dinyatakan  bahwa  negara  peserta  CEDAW  wajib membuat  dan  menerbitkan  peraturan  perundang- undangan  yang  ditujukan  untuk  melindungi  perempuan serta  mencegah  kekerasan  dan  penganiayaan  serta bentuk-bentuk  lain  yang  berbasis  gender.  Banyak peraturan  perundang-undangan  yang  telah  diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia untuk melindungi perempuan,  antara  lain  Undang-undang  No.  23  Tahun 2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga;  Undang-undang  No.  21  Tahun  2007  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang (TPPO) dan Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
Walaupun  Indonesia  sudah  meratifikasi  CEDAW dan  telah  menerbitkan  berbagai  instrumen  hukum  untuk
perlindungan  perempuan,  namun  merujuk  pada  hasil Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan tahun 2018  terjadi  Kekerasan  Terhadap  Perempuan  (KTP) sebanyak  348.446  kasus.  Jumlah  ini  meningkat  sekitar 34%  dibanding  dengan  tahun  2017  yang  tercatat sebanyak 259.150 kasus. Mendasarkan pada pola terjadi kasus  kekerasan,  kekerasan  terhadap  perempuan  dapat dibagi  ke  dalam  beberapa  ranah  yaitu:  ranah  personal, ruang  publik  serta  ranah  negara.  Dari  ketiga  ranah tersebut,  kasus  kekerasan  terbanyak  terjadi  di  ranah personal,  kedua  di  ruang  publik  dan  ketiga  di  ranah negara.  Memperhatikan  terjadinya  kasus  kekerasan, mendasarkan pada CATAHU 2018 dan 2017, menunjukkan  kekerasan  fisik  masih  menjadi  bentuk kekerasan  yang  paling  banyak  dialami  oleh  perempuan. Bentuk  kekerasan  lain  yang  cukup  banyak  adalah kekerasan  seksual  terhadap  perempuan.  Kekerasan seksual  terjadi  tidak  saja  di  ranah  personal,  namun  juga banyak terjadi di ruang publik.
Mendasarkan  data  Catatan  Tahunan  (CATAHU) Komnas Perempuan menunjukkan terjadinya peningkatan  kasus  kekerasan  terhadap  perempuan  di ranah publik sekitar 14% sejak tahun 2017 hingga 2018. Pada  tahun  2017  lalu,  terdapat  3.092  kasus  kekerasan terhadap  perempuan  di  ranah  publik.  Sedangkan  pada tahun  2018  terjadi  3.528  kasus  kekerasan  terhadap perempuan  di  ranah  publik.  Dari  kasus  terjadinya kekerasan  terhadap  perempuan  di  ranah  publik  tersebut, menunjukkan  bahwa  kasus  kekerasan  dalam  bentuk pelecehan  seksual  dan  pencabulan  menempati  urutan teratas terjadnya kasus. Berdasar CATAHU tahun 2017, kasus pelecehan seksual dan pencabulan di ranah publik terjadi  sebanyak  2.290  (74%)  kasus 1 .  Sedangkan  pada CATAHU  2018  tercatat  kasus  pelecehan  seksual  dan pencabulan di ranah publik terjadi sebanyak 2.681 (76%) kasus 2 .  Hal  yang  perlu  dicatat  dan  diperhatikan  dari kenaikan  angka  kejadian  kasus  kekerasan  seksual terhadap perempuan di ruang publik tersebut adalah data merupakan hasil pengumpulan data dari berbagai sumber antara  lain  dari  (1)  lembaga  layanan  mitra  Komnas Perempuan;  (2)  Unit  Pelayanan  dan  Rujukan  (UPR) Komnas  Perempuan  serta  dari  (3)  Divisi  Pemantauan Komnas  Perempuan  yang  mengelola  pengaduan  dari masyarakat.  Dalam  faktanya  angka  kejadian  tersebut tentunya lebih tinggi dari data yang terlaporkan. Bahkan masih  sangat  sedikit  kasus  kekerasan  seksual  terhadap perempuan  di  ranah  komunal/publik  yang  terselesaikan melalui  proses  hukum.  Penyelesaian  kasus  kekerasan seksual  terhadap  perempuan  melalui  proses  hukum masih banyak didominasi di ranah personal.
Sedikitnya  kasus  kekerasan  seksual  di  ranah komunal/publik  melalui  proses  hukum,  meninggalkan
1 Catatan  Tahunan  (CATAHU)  Komisi  Nasional Perempuan, 2017, Hal. 2
2 Catatan  Tahunan  (CATAHU)  Komisi  Nasional Perempuan, 2018, Hal. 1
Wahyu Krisnanto dan Martika Dini Syaputri, Kelemahan Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Dari Kekerasan Seksual di Ruang Publik
sebuah  pertanyaan  tersendiri.  Apa  faktor  penyebab terjadinya  kekerasan  seksual  terhadap  perempuan  di ranah  komunal/publik  ?,  bagaimana  dampak  yang ditimbulkan  akibat  adanya  kekerasan  seksual  di  ranah komunal/publik  ?.  apakah  belum  tertanganinya  kasus kekerasan  seksual  terhadap  perempuan  di  ranah komunal/publik  melalui  proses  hukum  disebabkan karena  tidak  adanya  pengaturan  hukum,  ataukah disebabkan  oleh  faktor-faktor  lain  di  luar  aspek  yuridis formal  ?.  Dengan  mendasarkan  pertanyaan  utama tersebut, dalam artikel ini akan diuraikan hasil penelitian yang menganalisis faktor-faktor penyebab tidak tertanganinya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan  di  ranah  komunal/publik  melalui  proses hukum  serta  dampak  yang  dialami  oleh  korban  akibat kekerasan seksual tersebut.
Mendiskusikan  kasus  kekerasan  seksual  terhadap perempuan  dengan  segala  penyelesaiannya  kasusnya, tidak  hanya  mendiskusikan  dari  aspek  yuridis  semata. Namun  ada  aspek  sosiologis  dan  psikologis  yang  juga perlu didiskusikan secara mendalam. Pembahasan aspek sosiologis diperlukan untuk menganalisis motif terjadinya  kasus  kekerasan  seksual  terhadap  perempuan dan  dampak  yang  dialami  oleh  korban  akibat  kekerasan seksual  yang  dialaminya.    Analisis  aspek  Psikologis diperlukan  untuk  mengetahui  beban  psikologis  yang dialami oleh  korban pasca terjadinya  kekerasan  seksual. Sedangkan  analisis  dari  aspek  Yuridis  diperlukan  untuk mengetahui  kelemahan  pengaturan  Kitab  Undang- undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Kitab Undang- undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  dalam melakukan  proses  hukum  terhadap  pelaku  kekerasan seksual di ranah komunal/publik.
Dengan  dilakukannya  analisis  lintas  aspek tersebut,  diperoleh  pemahaman  secara  komprehensif kendala  penanganan  kasus  kekerasan  seksual  terhadap perempuan  di  ranah  komunal/publik  melalui  proses hukum.  Pemahaman  secara  komprehensif  tersebut  juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi pembaharuan hukum terhadap perlindungan  perempuan, khususnya dari tindak pidana kekerasan seksual di ruang publik.

## METODE
Artikel  ini  adalah  hasil  sebuah  penelitian  yang dilakukan  di  Kota  Surabaya,  dimana  penelitian  ini bersifat  kualitatif  dan  dimaksudkan  untuk  mengetahui faktor penyebab tidak maksimalnya penyelesaian hukum kasus  kekerasan  seksual  terhadap  perempuan  di  ruang publik.  Dengan  mengidentifikasi  faktor  sosiologis, psikologis sekaligus yuridis, maka diperlukan pendekatan  ilmu  sosial  dalam  telaah  dalam  bidang hukum.  Dengan  menggabungkan  disiplin  ilmu  sosial dengan  ilmu  hukum,  maka  secara  konseptual  penelitian dikategorikan  sebagai  penelitian  sosio  legal.  Dengan penelitian  sosial  legal  ini,  penelitian  dilakukan  dengan
pendekatan  interdisipliner  yang  menggunakan  konsep dan  teori  dari  berbagai  ilmu  yang  dikombinasikan  dan digabungkan  untuk  mengkaji  sebuah  fenomena  hukum (Wignjosoebroto; 2007).
Untuk  mengidentifikasi  faktor-faktor  penyebab belum  maksimalnya  proses  hukum  terhadap  kasus kekerasan  seksual  terhadap  perempuan  di  ranah komunal/publik, dilakukan wawancara terhadap beberapa kelompok responden yang  meliputi: kelompok responden perempuan dan kelompok responden penegak hukum  (Polri).  Kelompok  responden  perempuan  dipilih untuk  mengetahui  pengalaman  mereka  mendapat perlakuan  kekerasan  seksual  di  ranah  komunal/publik serta  upaya  proses  hukum  yang  pernah  mereka  lakukan ketika mendapat kekerasan seksual di ranah komunal/publik. Sedangkan alasan dilakukannya pemilihan  kelompok  responden  penegak  hukum  (Polri) dimaksudkan untuk mengetahui permasalahan pengaturan  hukum,  khususnya  pada  tahap  penyidikan dan  penetapan  dakwaan  kepada  tersangka  pelaku kekerasan.  Tahap  penyidikan  dan  penetapan  dakwaan kepada  pelaku  kekerasan  yang  dilakukan  oleh  pihak kepolisian pada dasarnya adalah pintu masuk dilakukanya  pemrosesan  hukum.  Oleh  karena  itu diperlukan informasi yang akurat permasalahan pengaturan  hukum  yang  dihadapi  oleh  aparat  kepolisian untuk  menetapkan  dakwaan  kepada  pelaku  kekerasan seksual di ruang publik.
Sebagai sebuah penelitian yang bersifat deskriptif, metode penelitian yang dipergunakan adalah campuran/ mix  method (kualitatif  dan  kuantitatif).  Data secara kualitatif diperoleh melalui wawancara mendalam ( in  depth  interview )  sedangkan  data  yang  bersifat kuantitatif diperoleh melalui wawancara secara terstruktur (kuesioner). Hasil wawancara terstruktur akan diperoleh data kuantitatif yang bersifat deskriptif semata tanpa melakukan pengukuran antar variabel. Wawancara terstruktur  dilakukan  terhadap  kelompok  responden perempuan. Sedangkan wawancara mendalam dilakukan terhadap aparatur penegak hukum (Polri).
Mengingat  metode  penelitian  mempergunakan metode campuran ( mix method ), maka teknik pengambilan  sampel  responden  juga  akan  bersifat campuran.  Untuk  kelompok  responden  perempuan, teknik pengambilan sampel responden yang dipergunakan adalah Sampel Acak Kebetulan ( Accidental Sampling) . Dengan teknik ini, maka peneliti mewawancarai  setiap  perempuan  yang  dapat  ditemui  di area  umum  dengan  kriteria  minimal  berusia  remaja  (di atas  12  tahun).  Jumlah  responden  untuk  kelompok perempuan  sebanyak  100  orang.  Sedangkan  untuk responden  dari  kelompok  aparat  penegak  hukum dilakukan dengan teknik purposive sampling . Terdapat 5 orang  aparatur  kepolisian  yang  diwawancara.  Seluruh data  hasil  wawancara  ini  selanjutkan  akan  dianalisa menggunakan teknik Deskriptif Kualitatif.
Wahyu Krisnanto dan Martika Dini Syaputri, Kelemahan Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Dari Kekerasan Seksual di Ruang Publik

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sebelum  membahas  tentang  berbagai  hal  terkait hasil  pengumpulan  dan  analisa  data  penelitian  tentang kekerasan  seksual  terhadap  perempuan  di  ruang  publik, ada  baiknya  dimulai  dengan  memahami  pengertian kekerasan  seksual  dan  ruang  publik.  Penyepakatan  atas konsepsi  atau  definisi  tentang  kekerasan  seksual  dan ruang  publik  diperlukan  agar  tidak  terjadi  beda pemahaman  atas  kedua  frasa  tersebut.  Pada  bagian selanjutnya,  akan  diuraikan  tentang  pola  terjadinya kekerasan  seksual  terhadap  perempuan  di  ruang  publik, kekosongan  hukum  serta  permasalahan  birokrasi  di institusi  pemerintah  dan  kepolisian  dalam  penanganan kasus  kekerasan  seksual  terhadap  perempuan  di  ruang publik.

## Pengertian Kekerasan Seksual
Mendefinisikan kekerasan ( violence ) sangat bergantung  pada  konteks  budaya  dan  masyarakatnya (Levi,  1994).  Pada  satu  budaya  masyarakat  tertentu suatu  tindakan  terhadap  seseorang  dapat  dianggap sebagai  kekerasan.  Namun  pada  masyarakat  lain tindakan  yang  sama  yang  dilakukan  seseorang  kepada orang  lain,  mungkin  tidak  dikategorikan  sebagai tindakan  kekerasan.  Sebagai  contoh  pada  budaya masyarakat  Jawa,  tindakan  seorang  ibu  yang  menjewer kuping  anaknya  karena  tidak  patuh  padanya  dianggap bukan  tindakan  kekerasan.  Namun  tindakan  sama  yang dilakukan  oleh  seorang  ibu  pada  anaknya  pada  budaya masyarakat  lain,  dapat  dikategorikan  sebagai  tindakan kekerasan.
Pada  awalnya  kekerasan  didefinisikan  sebagai kekerasan  yang  bersifat  fisik.  Hal  ini  seperti  pendapat Neil  Alan  Weiner,  dkk  (1990)  yang  mengatakan  bahwa tindakan  dikategorikan  sebagai  kekerasan  adalah tindakan  ancaman,  upaya,  atau  penggunaan  kekuatan fisik  oleh  satu  atau  lebih  banyak  orang  yang mengakibatkan luka fisik atau non fisik kepada satu atau lebih orang lain ( “the threat, attempt, or use of physical force by one or more persons that results in physical or non physical harm to one or more other persons” ).
Definisi  di  atas  masih  mengarah  pada  kekerasan yang  bersifat  fisik,  walaupun  dampak  yang  dihasilkan dari  kekerasan  tersebut  dapat  berupa  luka  fisik  maupun non  fisik.  Definisi  kekerasan  di  atas  belum  mampu menjelaskan  jenis  kekerasan  yang  terkait  dengan  status gender  seseorang,  Kekerasan  berdasar  gender  ini merujuk  pada  kekerasan  yang  dialami  oleh  perempuan. Kekerasan  yang  dialami  oleh  perempuan  ini  tidak  saja terkait dengan fisik, namun juga kekerasan yang bersifat non fisik (psikologis).
Pengertian kekerasan berdasar gender ini kemudian diadopsi oleh PBB saat Deklarasi Penghapusan  Kekerasan  Terhadap  Perempuan.  Pada Pasal  1  dalam  Deklarasi  tersebut  dinarasikan  bahwa yang  dimaksud  dengan  Kekerasan  Terhadap  Perempuan
adalah  setiap  tindakan  kekerasan  berbasis  gender  yang berakibat atau mungkin mengakibatkan kesengsaraan/penderitaan  secara    fisik,  seksual  atau psikologis  terhadap  perempuan,  termasuk  didalamnya adalah ancaman, pemaksaan atau perampasan kebebasan sewenang-wenang,  baik  yang  terjadi  di  depan  umum atau dalam kehidupan pribadi.
Dari  penjelasan  Pasal  1  Deklarasi  Penghapusan Kekerasan  Terhadap  Perempuan,  semakin  jelas  bahwa pengertian  kekerasan  menjadi  lebih  luas  baik  jenis, tempat terjadinya kekerasan serta akibat yang dihasilkan. Dari  jenisnya,  kekerasan  terhadap  perempuan  dapat bersifat  fisik  dan  non  fisik.  Kekerasan  non  fisik  ini dibagi  menjadi  2  jenis,  yaitu  kekerasan  verbal  (berupa kata-kata  atau  sikap  mempermalukan  di  depan  umum) maupun  kekerasan  psikologis  (seperti  memandang penuh  nafsu,  sinis,  memandang  untuk  mengancam,  dll). Ditinjau  dari  tempat  terjadinya  kekerasan,  dapat  dibagi menjadi  3  ranah,  yaitu  ranah  privat  (kekerasan  terjadi dalam  keluarga),  ranah  komunitas/publik  (terjadinya kekerasan  berada  di  tempat  umum)  dan  di  ranah  negara (terjadinya  kekerasan  berada  dalam  konteks  hubungan negara  dengan  warganya).  Sedangkan  ditinjau  dari akibatnya,  kekerasan  dapat  berbentuk  luka-luka  secara fisik maupun psikologis yang menimbulkan trauma bagi korban kekerasan.
Dalam  pengertian  kekerasan  yang  termuat  dalam Deklarasi Penghapusan Kekerasan  Terhadap  Perempuan telah  disinggung  adanya  kekerasan  seksual.  Kekerasan seksual  tidak  selalu  diartikan  sebagai  tindakan pemaksaan  secara  fisik  (perkosaan)  tetapi  juga  bujuk rayu  untuk  melakukan  hubungan  seksual  tanpa  diingini oleh  korban.  Komentar  yang  terkait  dengan  seksual  dan pandangan  mata  penuh  nafsu  pada  seseorang  tanpa diinginkan  oleh  korban,  dapat  juga  dikategorikan sebagai  kekerasan  seksual.  Pengertian  ini  seperti  yang ditegaskan  oleh  Lembaga  Kesehatan  Dunia  (WHO). Lembaga  Kesehatan  Dunia  (WHO)  mendefinisikan kekerasan  seksual  sebagai  upaya  dan/atau  tindakan seksual  yang  dipaksakan  (perkosaan),  komentar  yang tidak  diinginkan  terkait  dengan  seksual,  kontak  seksual dengan  paksaan  atau  ancaman  oleh  setiap  orang  tanpa memandang  hubungan  mereka  dengan  korban  dalam pengaturan  apapun  dan  tidak  terbatas  pada  rumah maupun  pekerjaan  (World  Health  Organization,  2016; 149).
Definisi  tentang  kekerasan  seksual  tersebut dijabarkan oleh Komisi Nasional Perlindungan Perempuan dalam 15 bentuk kekerasan yang dikategorikan sebagai kekerasan  seksual.  Pengkategoian kekerasan seksual ini didasarkan pada  hasil pemantauan Komnas Perlindungan Perempuan selama 15 tahun sejak 1998  hingga  2013.  Kelimabelas  jenis  kekerasan  yang dikategorikan  kekerasan  seksual  adalah  :  (1)  Perkosaan; (2)  Pelecehan  seksual;  (3)  Eksploitasi  seksual;  (4) Penyiksaan  seksual;  (5)  Perbudakan  seksual;  (6)
Wahyu Krisnanto dan Martika Dini Syaputri, Kelemahan Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Dari Kekerasan Seksual di Ruang Publik
Intimidasi/serangan bernuansa seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan; (7) Prostitusi paksa; (8)  Pemaksaan  kehamilan;  (9)  pemaksaan  aborsi;  (10) pemaksaan  perkawinan;  (11)  perdagangan  perempuan untuk  tujuan  seksual;  (12)  Kontrol  seksual  termasuk pemaksaan  busana  dan  kriminalisasi  perempuan  lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama; (13) Penghukuman  tidak  manusiawi  dan  bernuansa  seksual; (14) Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan  atau  mendiskriminasikan  perempuan dan  (15)  Pemaksaan  pemakaian  kontrasepsi/sterilisasi (Komnas Perempuan, 2009).

## Pengertian Ruang Publik
Ruang  Publik  memiliki  banyak  definisi.  Ruang public bisa diartikan sebagai sebuah ruang yang bersifat fisik (spasial), namun juga dapat diartikan sebagai ruang yang  bersifat  transedensi  yang  dapat  diisi  oleh  warga masyarakat untuk mengungkapkan aspirasi dan opininya.  Ruang  Publik  yang  dimaksudkan  sebagai public  space ,  terkadang  dipadankan  dengan public sphere .  Dengan  banyaknya  pengertian  ruang  public  dan untuk  menyamakan  pemahaman  tentang  ruang  publik, pada  bab  ini  akan  diuraikan  pengertian  ruang  public yang mana yang akan dipergunakan dalam penelitian ini.
Sebelum  membahas  tentang  pengertian  ruang publik, ada baiknya terlebih dahulu memahami apa yang dimaksud  dengan  publik.  Kata  “publik”  ( public )  bukan sebuah  kata  yang  berasal  dari  Bahasa  Indonesia.  Kata publik adalah serapan kata yang sebenarnya berasal dari Bahasa Yunani. Publik selalu dilawankan artinya dengan privat  yang  berarti  memiliki  intimitas  lebih  pribadi seperti  keluarga,  anggota,  kewargaan,  dan  lain sebagainya.
Konsep public dalam  sejarah  Yunani,  munculnya bersamaan  dengan polis (negara  kota).  Sebelum mengenal  adanya Polis ,  masyarakat  Yunani  hanya mengenal kehidupan keluarga yang bersifat natural/alamiah.  Dalam  perkembangannya,  masyarakat Yunani  berkelompok  membentuk  sebuah  organisasi politik  dalam  sebuah  satuan  wilayah  tertentu  yang kemudian  dikenal  dengan  istilah Polis .  Kehidupan bersama  dalam  sebuah  Polis  tersebut,  memberikan kehidupan “kedua” bagi masyarakat Yunani selain hidup privat  dalam  keluarga.  Kehidupan  bersama  dalam organisasi  politik  inilah  yang  kemudian  dikenal menimbulkan distingsi “public” dan “privat”. (Wibowo; 2010).
Dalam  konteks  pemahaman  publik  dalam  bahasa Indonesia,  penggunaan  kata  publik  sebenarnya  bukan berasal  dari  bahasa  Yunani,  namun  berasal  dari  bahasa Latin  yang  sering  dipergunakan  dalam  bahasa  Romawi Kuno  yang  berarti Publicus .  Dalam  bahasa  Romawi, Publicus memiliki dua  arti. Pertama berarti  milik  rakyat sebagai satuan politis atau milik negara dan yang Kedua adalah  sesuai  dengan  rakyat  sebagai  seluruh  penduduk
atau “umum” (Hardiman; 2010). Dengan memperhatikan pada  perbedaan  terminologi  tentang  Publik,  penulis dalam  penelitiannya  mempergunakan  Publik  dalam pemahaman  bahasa  Latin  yang  berarti  umum.  Dengan pengertian  ini,  maka  Publik  yang  dimaksudkan  dalam penelitian  ini  adalah  kondisi  dimana  rakyat  sebagai sebuah penduduk dapat mempergunakan bersama-sama.
Dimilikinya  berbagai  pengertian  tentang  Publik juga  terjadi  ketika  frasa  itu  digabungkan  dengan  frasa “Ruang”.  Terjadi  keberagaman  definisi  tentang  Ruang Publik.  Keberagaman  definisi  tersebut  bergantung  pada perspektifnya,  baik  dari  perspektif  geografi  dan arsitektur,  perspektif  filsafat,  perspektif  ekonomi, perspektif  ilmu  kebijakan,  perspektif  budaya  dan perspektif  sosiologis.    Dalam  penelitian  ini,  akan dipergunakan perspektif geografi dan arsitektur.
Henri Lefebvre dalam Priyono  (B. Herry Priyono, 2010)  mengatakan  ruang  publik  lebih  merujuk  pada jaringan  keterlibatan  dan  ruang  sosial  tertentu  yang menyangga  kerjasama  dan  koordinasi civitas ,  terutama dalam  interaksi  antara  kota  besar  dan  ekonomi  lokal. Senada  dengan  pendapat  Lefebvre,  menurut  Caroline yang  dimaksud  dengan  ruang  publik  secara  normatif adalah  sebagai  suatu  wilayah  kehidupan  sosial  dimana semua orang dapat berkumpul bersama dan secara bebas mengidentifikasi  dan  mendiskusikan  berbagai  bentuk permasalahan  sosial.  Dengan  demikian  ruang  publik dipahami  sebagai  suatu  produk  arsitektur  yang direncanakan  dan  dirancanguntuk  mewadahi  kegiatan individu  maupun  berkelompok  dalam  relasi  sosialnya (Karya Widyawati, 2011).

## Pola  dan  Bentuk  Terjadinya  Kekerasan  Seksual  di Ruang Publik
Untuk  mengidentifikasi  pola  terjadinya  kekerasan seksual  terhadap  perempuan  di  ruang  publik  dilakukan wawancara  terhadap  100  orang  responden  perempuan dengan distribusi usia responden sebagai berikut :
Gambar 1. Distribusi Usia Responden Perempuan
Dari  100  orang  responden  perempuan  diketahui 63%  orang  responden  perempuan  menjawab  pernah mengalami  dan  37%  orang  responden  menjawab  tidak
Wahyu Krisnanto dan Martika Dini Syaputri, Kelemahan Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Dari Kekerasan Seksual di Ruang Publik
pernah  mengalami  kekerasan  seksual  di  ruang  publik. Dari 63% responden perempuan  yang menjawab pernah mendapatkan  perlakuan  kekerasan  seksual,  terdistribusi pada  semua  usia.  Walaupun  sebagian  besar  usia kelompok perempuan yang mendapat perlakuan kekerasan  seksual  di  ruang  publik  adalah  usia  remaja dan dewasa, namun kekerasan seksual juga dialami oleh perempuan  pada  usia  anak-anak  dan  orang  tua  (>  47 tahun).
Gambar 2. Pengalaman Mendapat Kekerasan Seksual di

## Ruang Publik
Kekerasan  seksual  di  ruang  publik,  terjadi  tidak saja  di  tempat-tempat  umum  (seperti  halte  bus/trotoar jalan/terminal/stasiun/mall/dsb) namun juga di transportasi  umum  seperti  kereta  api  komuter,  bus  atau angkutan  perkotaan  (bus  kota/angkot).  Beberapa  orang responden bahkan mengaku pernah mengalami perlakuan  kekerasan  seksual  tempat  yang  selama  ini dipersepsikan  secara  sosial  sebagai  tempat  dimana moralitas  dijunjung  tinggi  seperti  tempat  ibadah  dan sekolah/kampus.  Perlakuan  kekerasan  seksual  di  tempat ibadah,  biasanya  dalam  bentuk  tatapan  mata  penuh nafsu.  Sedangkan  perlakuan  kekerasan  seksual  di sekolah/kampus,  biasa  dilakukan  oleh  teman  sebaya, karyawan  sekolah,  guru/dosen.  Biasanya  kekerasan seksual  di  sekolah/kampus  dalam  bentuk  obrolan  yang menjurus  pada  ajakan  kencan,  ucapan  canda  yang mengarah  pada  sensualitas  tubuh,  siulan  dan  colekan pada  tubuh  perempuan.  Seorang  responden  perempuan bahkan  mengaku  pernah  mendapat  kekerasan  seksual dari  seorang  laki-laki  di  sekolah/kampus  dalam  bentuk menunjukkan alat kelaminnya ( exhibitionist ).
Dari  jawaban  responden  tersebut,  menunjukkan tempat  umum  dan  transportasi  umum  yang  terdapat banyak orang, bukan berarti menjadikan tempat tersebut aman  bagi  perempuan.  Justru  dengan  banyak  orang, dipergunakan oleh pelaku untuk mengelabuhi perilakunya  dalam  melakukan  kekerasan  seksual terhadap  perempuan.  Pelaku  kekerasan  leluasa  dalam menjalankan aksinya, karena sebagian besar orang-orang yang  berada  di  sekitarnya  menganggap  bahwa  tindakan yang  dilakukan  oleh  pelaku  tidak  dikategorikan  sebagai kekerasan (kecuali perilaku exhibitionist ).

## Respon  Dan  Dampak  Yang  Dialami  Oleh  Korban Kekerasan Seksual Di Ruang Publik
Kekerasan  seksual  di  ruang  publik  jarang  sekali  yang bersifat  fisik  hingga  melukai  korbannya  (melakukan perkosaan/ruda  paksa).Tanpa  adanya  kekerasan  fisik, menjadikan  masyarakat  menganggap  kekerasan  seksual hanya  sebagai  sebuah  candaan  semata.  Berbeda  dengan anggapan  masyarakat,  pengalaman  kekerasan  seksual sebenarnya  memberikan  pengalaman  traumatik  bagi korban.  Hal  ini  dapat  diketahui  dari  jawaban  63 responden perempuan yang pernah mengalami kekerasan seksual  di  ruang  publik.  Dari  hasil  wawancara  terhadap 63  responden  tersebut,  diketahui  bahwa  79%  responden menjawab  mengalami  trauma  dan  21%  responden menjawab tidak mengalami trauma.
Gambar 3. Kekerasan Menimbulkan Pengalaman Traumatik Bagi Korban
Pengalaman  traumatik  kekerasan  seksual  ini direspon  dalam  berbagai  macam  sikap  oleh  korban. Sebagian  responden  perempuan  merespon  pengalaman perlakuan kekerasan seksualnya dengan  sikap rasa  takut bepergian  sendiri.  Beberapa  responden  perempuan korban  kekerasan  seksual  bahkan  menyalahkan  dirinya sendiri  dengan  menganggap  dirinya  berperilaku  atau berpakaian  tidak  pantas  di  depan  umum.  Respon perempuan  korban  kekerasan  seksual  dengan  cara mereviktimisasi diri mereka dengan membatasi kebebasan otonomi tubuhnya. Kondisi korban kekerasan seksual  yang  melakukan  reviktimisasi  dirinya  ini  juga ditemukan  dalam  data  hasil  penelitian  yang  dilakukan oleh Abby Gina dan Gadis Arivia (Arivia, 2016), Dalam penelitiannya  tentang  kekerasan  seksual  dan  simbolis yang  dilakukan  di  Jakarta,  Gina  dan  Arivia  juga menemukan kondisi dimana perempuan korban kekerasan seksual menunjukkan sikap submisif terhadap pengalaman kekerasan seksual mereka dan mereviktimisasi dirinya dengan cara merelakan otonomi tubuh direduksi oleh keadaan.
Sikap mereviktimisasi diri korban ini juga terlihat dari jawaban mereka yang tidak melaporkan pengalaman mendapatkan  kekerasan  seksual  kepada  pihak  aparat kepolisian.  Dari  hasil  wawancara  terhadap  63% responden  korban  kekerasan  seksual  di  ruang  publik, diketahui hampir seluruh korban (94%) tidak
Wahyu Krisnanto dan Martika Dini Syaputri, Kelemahan Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Dari Kekerasan Seksual di Ruang Publik
melaporkan kekerasan seksual  yang dialaminya. Terdapat  beberapa  alasan  yang  menyebabkan  korban tidak  melaporkan  kejadian  kekerasan  seksual  yang dialami  kepada  polisi.  Dari  jawaban  responden, diketahui alasan terbanyak karena adanya perasaan malu untuk  melaporkan  (22%)  dan  malas  berurusan  dengan pihak  kepolisian  karena  anggapan  proses  hukum kekerasan  seksual  di  ruang  publik  akan  menyita  waktu dan  sulit  pembuktiannya.  Selain  daripada  itu,  para korban  enggan  untuk  melapor  perlakuan  kekerasan seksual  yang  dialami  karena  beranggapan  kekerasan tersebut tidak menimbulkan luka-luka secara fisik.
Gambar 4. Korban Melaporkan Kekerasan Seksual Yang Dialami kepada Pihak Berwajib
Gambar 5. Alasan Korban Tidak Melapor Kepada Pihak Kepolisian
Tidak melapornya korban kepada pihak kepolisian,  sebenarnya  merupakan  sikap  permisif  dalam menghadapi  kekerasan  yang  dialami.  Kondisi  ini  tidak terlepas  dari  tidak  dimilikinya  kesadaran  kritis  dari korban.  Korban  tidak  menyadari  bahwa  tindakan kekerasan  seksual  yang  dialami  sebenarnya  telah melecehkan harkat dan martabatnya sebagai perempuan, dimana  ia  sebagai  perempuan  dijadikan  objek  seksual bagi pria. Tidak dimilikinya kesadaran kritis ini tentunya tidak  dapat  dipisahkan  dari  konstruksi  sosial  posisi perempuan dibanding laki-laki.
Memperhatikan  data  di  atas,  menunjukkan perempuan pada kasus kekerasan seksual di ruang publik pada  posisi  yang  sangat  lemah.  Korban  kekerasan seksual  menganggap  kekerasan  seksual  bukan  sebagai
tindakan  pelecehan  terhadap  harkat  dan  martabatnya sebagai  manusia  yang  memiliki  otonomi  terhadap tubuhnya. Mereka lebih memilih untuk diam, membiarkan  pengalaman  kekerasan  seksual  yang dialami  sebagai  pengalaman  buruk  dan  menjadi  ia bergantung  pada  orang  lain  untuk  menemaninya  selama beraktifitas  di  tempat  umum  atau  transportasi  umum. Kekerasan  seksual  yang  dialami  dianggap  sebagai  aib yang  perlu  ditutupi  dan  orang  lain  (termasuk  pihak kepolisian)  tidak  perlu  tahu.  Sebagian  besar  responden menganggap  perilaku  laki-laki  yang  berbuat  kekerasan seksual  terhadap  perempuan  sebagai  perbuatan  yang lumrah.  Mereka  menganggap  kodrat  laki-laki  untuk tertarik  secara  seksual  terhadap  perempuan  dan mencandainya  walaupun  candaan  itu  mengarah  pada pelecehan seksual.
Sikap  permisif  perempuan  korban  kekerasan seksual  di  ruang  publik  tidak  dapat  dipisahkan  dari bagaimana  masyarakat  mengkonstruksikan  perempuan dalam  relasinya  dengan  laki-laki.  Mempergunakan pemikiran  Bourdieu  (1995)  dalam  bukunya  “ Language and  Symbolic  Power” dijelakan  bahwa  relasi  laki-laki dan  perempuan  tidak  dapat  dipisahkan  dari  pemahaman tentang kelas sosial dalam stuktur sosial yang kemudian ditanamkan  melalui  pembudayaan  dalam  kehidupan sosial  yang  bersifat  simbolik.  Dalam  kehidupan masyarakat  terdapat  kelas  sosial  tertentu  yang  akan mendominasi dan menguasai kelas sosial lainnya. Untuk menunjukkan kuasa pada kelas sosial tertentu diperlukan adanya  kekerasan  dan  tindakan  diskriminatif  yang bersifat simbolik. Dominasi, Kuasa dan Kekerasan yang bersifat  simbolik  tersebut  diinternalisasikan  dalam struktur sosial masyarakat melalui instrument pengetahuan dan ekspresi sosial yang tidak disadari oleh masyarakat.
Relasi  kuasa  dan  seksualitas  antara  laki-laki  dan perempuan  ini  dijelaskan  lebih  rinci  oleh  Foucault (2008)  dalam  bukunya  “ La  Volonté  de  Savoir  (Histoire de  la  Sexualité) ”.  Menurut  Foucault,  kekuasaan  bukan lagi  kepemilikan  namun  menjadi  sebuah  strategi  yang diterima tanpa paksaan dan menyebar ke semua wilayah kehidupan  sosial.  Kekuasaan  tidak  lagi  bersifat  represif dan  destruktif,  namun  mewujud  dalam  konstruksi  sosial tentang norma dan aturan-aturan sosial ( regulation ) yang direproduksi  menjadi  pengetahuan  sesuai  konstruksi pemegang  kekuasaan.  Dengan  pengetahuan,  pemegang kekuasaan  melakukan  pengawasan  (kontrol)  terhadap pihak  yang  dikuasai  tanpa  mereka  menyadari  dibawah kontrol  penguasa.  Agar  kekuasaan  benar-benar  mampu menguasai  pihak  yang  dikuasai  secara  efektif  tanpa  ada upaya  pemaksaan,  maka  perlu  dilakukan  pelembagaan melalui  institusi  keagamaan,  budaya  dan  negara.  Lebih lanjut  Foucault  mengatakan  dominasi  kekuasaan  juga diwujudkan dalam disiplin yang menyentuh tubuh pihak yang  dikuasai  melalui  pengaturan  waktu  beraktivitas,
Wahyu Krisnanto dan Martika Dini Syaputri, Kelemahan Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Dari Kekerasan Seksual di Ruang Publik
sikap tubuh yang ideal, serta sikap tubuh dalam berelasi dengan sesama (Foucault, 1980).
Mempergunakan pemikiran Bourdieu dan Foucault, dalam konstruksi sosialnya laki-laki ditempatkan sebagai kelas sosial pertama dan perempuaan  sebagai  kelas  sosial  kedua.  Kekerasan seksual  dialami  oleh  perempuan  adalah  ekspresi simbolik kuasa laki-laki terhadap perempuan. Perempuan  tidak  ditempatkan  sebagai  subjek,  namun menjadi obyek seksual yang dapat dikuasi oleh laki-laki. Dengan  system  pengetahuan  dan  melalui  pembudayaan yang  bersifat  simbolik,  kekerasan  tidak  lagi  dirasa sebagai tindakan semena-mena namun dianggap sebagai sebuah  perilaku  kodrati.  Reviktimisasi  diri  korban kekerasan  seksual  adalah  kuasa  dan  dominasi  laki-laki melalui  sistem  pengetahuan  yang  menjadikan  korban memandang  terjadinya  kekerasan  bukan  sebagai tindakan  semena-mena  dari  pelaku  (laki-laki)  terhadap dirinya, namun sebagai kekeliruan diri untuk berperilaku “normal”  dalam  beraktivitas  di  tempat  umum  atau transportasi umum.
Ketidaksadaran perempuan berada dalam dominasi  dan  kuasa  laki-laki  juga  dijelaskan  oleh Simone  de  Beauvoir  (Beauvoir,  1989;  Arivia,  2003) dalam bukunya “Second Sex” . Dalam tesisnya, Beauvoir mengatakan  bahwa  masyarakat  mengkonstruksikan perempuan  karena  kondisi  biologinya  sebagai  mahluk yang lemah sehingga perlu untuk dilindungi. Perlindungan  didapat  dari  mahluk  yang  memiliki kekuatan  tenaga,  yaitu  laki-laki.  Tanpa  kehadiran  laki- laki,  perempuan  menjadi  mahluk  yang  lemah.  Karena perlindungan  dari  laki-laki  tersebut,  maka  semua kehidupan perempuan didefinisikan dan dikonstruksikan berdasar  pemikiran  laki-laki  dan  bukan  sebaliknya. Tubuh perempuan ada bukan “untuk dirinya” atau “pada dirinya”,  namun  tubuh  perempuan  ada  “untuk  orang lain”  yang  mampu  memberikan  perlindungan  terhadap dirinya. Dengan konstruksi ini, menempatkan perempuan sebagai “liyan” ( the others ) dari dirinya.
Permasalahan Substansi Hukum Dalam Perlindungan Perempuan  dari  Kekerasan  Seksual  di  Ranah Komunal/Publik
Mendiskusikan masalah kekerasan seksual terhadap  perempuan  tidak  hanya  mendiskusikan  tentang bagaimana  masyarakat  mengkonstruksikan  relasi  laki- laki  dan  perempuan  sebagai  akar  penyebab  terjadinya kekerasan  seksual,  namun  juga  perlu  mendiskusikan faktor-faktor  yuridis  formal  yang  juga  berkontribusi mengakibatkan  perlindungan  terhadap  perempuan  dari kekerasan seksual tidak berfungsi secara maksimal.
Dalam sistem  hukum, terdapat 3 (tiga)  komponen yang  saling  melengkapi  agar  sebuah  sistem  dapat berfungsi  secara  maksimal.  Lawrence  W.  Friedman (1984)  menjelaskan  terdapat  tiga  komponen  yang mempengaruhi  sistem  hukum,  yaitu  kultur  hukum,
substansi  hukum  dan  struktur  hukum.  Kultur  hukum pada dasarnya adalah perilaku sosial masyarakat sebagai tanggapan  terhadap  hukum.  Tanggapan  masyarakat terhadap hukum tentunya sangat dipengaruhi oleh sistem nilai, norma dan paradigma masyarakat. Pada pembahasan  sebelumnya,  telah  diuraikan  tanggapan masyarakat,  utamanya  kelompok  perempuan,  terhadap kekerasan  seksual  yang  dialaminya.  Mereka  sangat permisif pada kekerasan seksual di ranah komunal/publik  yang  mereka  alami.  Sikap  permisif  ini tentunya  tidak  dapat  dipisahkan  dari  nilai  atau  normal yang mereka anut sebagai hasil konstruksi sosial.
Substansi  hukum  adalah  pengaturan-pengaturan baik secara tertulis maupun tidak tertulis yang dijadikan pedoman  dalam  penyelesaian  sebuah  pelanggaran hukum.  Dalam  substansi  hukum  sendiri  terdapat komponen  hukum  materiil  dan  formil.  Komponen hukum materiil berupa peraturan yang mengatur tentang perbuatan  yang  dikategorikan  sebagai  kejahatan  atau pelanggaran, unsur deliknya serta sanksi yang diberikan. Komponen  hukum  formil  adalah  peraturan  yang dipergunakan  untuk  mengatur  cara  penegasan  hukum materiil,  mulai  proses  penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan  hingga  penjatuhan  sanksi  bagi  pelanggar hukum.  Dengan  kata  lain  hukum  formil  ini  pada dasarnya  adalah  peraturan  yang  dipergunakan  mengatur penegakan  hukum  formil  (hukum  acara).  Mengingat kekerasan  seksual  terhadap  perempuan  dikategorikan sebagai  perbuatan  pelanggaran  pidana,  maka  hukum formil  yang  dipergunakan  adalah  Kitab  Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Dalam  bagian  ini  akan  didiskusikan  tentang apakah  substansi  hukum  dalam  sistem  hukum  di Indonesia  benar-benar  telah  mampu  memberikan perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan seksual di  ruang  publik.  Namun  sebelum  itu,  baik  kiranya  jika terlebih dahulu memahami pengertian tentang kekerasan seksual.  Pemahaman  ini  untuk  mengetahui  apakah perbuatan  yang  sebenarnya  dikategorikan  sebagai perbuatan  kekerasan  seksual,  telah  diatur  dalam  hukum materiil  di  Indonesia  sebagai  sebuah  pelanggaran.  Jika perbuatan  yang  sebenarnya  dikategorikan  sebagai kekerasan  seksual  namun  berbeda  dengan  definisi kekerasan  seksual  sebagaimana  diatur  dalam  hukum materiil,  maka  sulit  kiranya  untuk  memberikan  sanksi pidana pada pelaku.
Mendasarkan  pada  definisi  tentang  kekerasan seksual  yang  dibuat  oleh  World  Health  Organization (WHO) dan memperhatikan pada fakta sosial, menunjukkan  bahwa  kekerasan  seksual  di  ruang  publik lebih  banyak  bersifat  verbal  seperti  tatapan  mata  penuh nafsu, komentar,  atau gurauan yang mengarah pada hal- hal  seksual  serta  obrolan  yang  menjurus  pada  ajakan untuk  berkencan.  Fakta  sosial  tentang  bentuk  kekerasan seksual  terhadap  perempuan  di  ruang  publik  ini,  jika disandingkan  dengan  pengertian  tentang  kekerasan
Wahyu Krisnanto dan Martika Dini Syaputri, Kelemahan Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Dari Kekerasan Seksual di Ruang Publik
seksual  sebagaimana  yang  telah  diatur  dalam  hukum materiil yang berlaku di Indonesia, menjadi tidak tepat.
Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUHP) sebagai  hukum  materiil  yang  mengatur  tentang pelanggaran  pidana  sebenarnya  tidak  mengenal  istilah kekerasan  seksual  ataupun  pelecehan  seksual.  Dalam KUHP  hanya  mengenal  istilah  perbuatan  cabul  yang diatur  pada  Bab  XIV  tentang  Kejahatan  Terhadap Kesusilaan, khususnya pada Pasal 285 hingga Pasal 296. Pada  pasal-pasal  tersebut  diatur  tentang  perbuatan  apa saja  yang  dikategorikan  sebagai  pelanggaran  terhadap kesusilaan  serta  sanksi  hukuman  terhadap  pelanggar. Perbuatan  cabul  yang  dimaksudkan  pada  pasal  285 hingga  pasal  296  tersebut  keseluruhannya  mengarah pada  perbuatan  kekerasan  seksual  yang  bersifat  fisik, baik  dengan  ancaman  kekerasan  (perkosaan)  maupun bujuk  rayu.  Tidak  ada  dalam  pasal-pasal  tersebut  yang mengatur  tentang  perbuatan  kekerasan  seksual  yang bersifat verbal.
Kekerasan  seksual  di  ruang  publik,  didominasi oleh  kekerasan  yang  bersifat  verbal.  Jarang  terjadi kekerasan  seksual  terhadap  perempuan  di  ruang  publik yang  bersifat  fisik.  Dengan  dominasi  kekerasan  seksual yang  bersifat  verbal  yang  dialami  oleh  perempuan  di ruang  publik,  menjadikan  kekerasan  seksual  tersebut sulit  untuk  dikenakan  penindakan  hukum.  Pasal  dalam KUHP  yang  dapat  dipergunakan  untuk  menindak terjadinya kekerasan seksual yang bersifat verbal adalah Pasal 335 ayat 1 butir (1) KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan.  Peluang  hukum  untuk  menjerat  pelaku pelanggaran  kekerasan  seksual  yang  bersifat  verbal  di ruang  publik  dengan  mempergunakan  Pasal  334  ayat  1 butir  (1)  KUHP  ini  pupus  seiring  dengan  terbitnya Putusan  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  No.  1/PUU- XI/2013.  Dalam  putusannya,  MK  menganggap  bahwa pasal  tersebut  dihapus  karena  bertentangan  dengan Undang-undang  Dasar  1945  (UUD  1945)  yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan.
Permasalahan penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di ruang publik tidak  hanya berhenti  pada  hukum  materiil,  namun  juga  terjadi  pada hukum  formil.  Telah  diatur  dalam  Pasal  184  ayat  (1) KUHAP bahwa yang disebut alat bukti yang  sah, antara lain keterangan saksi. Sulit untuk melakukan pembuktian terjadinya kekerasan seksual di ruang publik bersifat  verbal  yang  didasarkan  pada  keterangan  saksi. Dengan relasi kuasa yang timpang antara perempuan dan laki-laki,  menjadikan  sebagian  besar  masyarakat menganggap  perbuatan  kekerasan  seksual    bersifat verbal  terhadap  perempuan  dianggap  sebagai  perbuatan yang  lumrah  dan  tidak  mempedulikannya.  Dengan kondisi  ini,  walaupuan  perbuatan  kekerasan  seksual dilakukan  dihadapan  orang  banyak,  namun  sulit  untuk diperoleh saksi. Hal ini karena orang  lain selain korban, beranggapan  perbuatan  pelaku  bukan  sebagai  kekerasan seksual.

## SIMPULAN
Angka  kejadian  kekerasan  seksual  terhadap perempuan di ruang publik yang dilaporkan  dan tercatat di  Komnas  Perempuan  adalah  angka  tidak  bersifat faktual.  Fakta  angka  kekerasan  seksual  di  ruang  publik lebih besar daripada kekerasan seksual yang terlaporkan. Kekerasan  seksual  terhadap  perempuan  merupakan kekerasan  simbolik  yang  ingin  menunjukkan  dominasi dan  kuasa  laki-laki  terhadap  perempuan.  Perempuan tidak  memiliki  otonomi  terhadap  tubuhnya.  Tubuh perempuan  bukan  lagi  milik  perempuan,  namun  milik laki-laki. Tubuh perempuan didefinisikan dan dikonstruksikan  oleh  pemikiran  laki-laki.  Dengan konstruksi  sosial,  perempuan  menjadi  liyan  dari  dirinya sendiri. Diperlukan edukasi sejak dini, untuk melakukan dekonstruksi  sosial  dengan  menempatkan  relasi  yang setara antara laki-laki.
Untuk  melindungi  perempuan,  maka  diperlukan pembaharuan  hukum.  Saat  ini  hukum  materiil  di Indonesia  masih  belum  mampu  menjangkau  terjadinya kekerasan  seksual  di  ruang  publik.  Pengaturan  dalam KUH  Pidana  masih  banyak  menjangkau  kekerasan seksual  yang  bersifat  fisik.  Sedangkan  UU  Kekerasan Dalam  Rumah  Tangga,  hanya  menjangkau  kekerasan seksual yang dilakukan di ranah domestik/privat.
Pembaharuan  hukum  juga  perlu  dilakukan  pada hukum  formil.  Pengaturan  dalam  hukum  formil  masih belum mampu menjangkau  terjadinya kekerasan seksual di  ruang  publik.  Hukum  formil  masih  membutuhkan adanya  alat  bukti  berupa  keterangan  saksi.  Kekerasan seksual  terhadap  perempuan  di  ruang  publik  biasa dilakukan  melalui  kalimat  (verbal)  atau  tindakan  yang dianggap  biasa  oleh  sebagian  besar  warga.  Kondisi  ini menyulitkan  perempuan  untuk  melaporkan  kejadian kekerasan seksual yang dialaminya, karena tidak adanya saksi.    Hukum  di  Indonesia  juga  belum  memberikan pemulihan  kondisi  perempuan  yang  menjadi  korban kekerasan  seksual.  Diperlukan  adanya  sanksi  hukum bagi  pelaku  kekerasan  yang  bersifat  restitutif  dengan melakukan  pemulihan  kondisi  perempuan  sebagai korban kekerasan seksual.

## DAFTAR PUSTAKA
Arivia,  A.  G.  (2016,  Mei).  Kekerasan  Seksual  dan Simbolis:  Studi  Kasus  di  Jakarta. Jurnal Perempuan, 21 No. 2, 201 - 210.
Arivia,  G.  (2003). Filsafat  Beperspektif  Feminin. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
B.  Herry  Priyono,  S.  (2010).  Menyelamatkan  Ruang Publik. In F. B. Hardiman, Ruang Publik. Melacak "Partisipasi  Demokratis"  dari  Polis  sampai Cyberspace (p. 372). Yogyakarta: Kanisius. Beauvoir, S. d. (1989). Second Sex. New York: Women Life Today Vintage.
Bourdieu, P. (1995). Language and Symbolic Power. (G. R. Adamson, Trans.) Cambrige: Polity Press.
Wahyu Krisnanto dan Martika Dini Syaputri, Kelemahan Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Dari Kekerasan Seksual di Ruang Publik
Foucault, M. (1980). Surveiller et Punier - Dicipline and Punish, the birth of prison). (A. Sheridan, Trans.) New York: Vintage Books, a Division of Random House, Inc. Foucault,  M.  (2008). La  Volonte  de  Savoir  (Historie  de Sexualite).  Ingin  Tahu  Sejarah  Seksualitas. (J. Couteau,  Ed.,  &  R.  S.  Hidayat,  Trans.)  Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Hardiman,  F.  B.  (2010).  In  F.  B.  Hardiman, Ruang Publik.  Melacak  "Partisipasi  Demokratis"  dari Polis  sampai  Cyberspace (p.  2).  Yogyakarta: Kanisius.
Karya  Widyawati,  A.  E.  (2011,  September).  Peranan
Ruang Terbuka Publik Terhadap Tingkat
Solidaritas  dan  Kepedulian  Penghuni  Kawasan Perumahan  di  Jakarta. Jurnal  Ilmiah  Factor Exacta, Vol. 4 No. 3 , 248. Komnas  Perempuan.  (2009). 15  Bentuk  Kekerasan Seksual, Sebuah Pengenalan. Jakarta. Komnas  Perempuan.  (2018). Catatan  Tahunan  Komnas Perempuan. Jakarta. Levi, M. (1994). Violent Crime. In the Oxford Handbook of  Criminology. (R.  M.  Mike  Maguire,  Ed.) Oxford: Clarendon Press. Neil  Alan  Weiner,  M.  A.  (1990). Violence:  Patterns, Causes, Public Policy. New York: Harcourt Brace Jovanovich.
Wibowo,  A.  S.  (2010).  Kepublikan  dan  Keprivatan  di Dalam  Polis  Yunani  Kuno.  In  F.  B.  Hardiman, Ruang  Publik,  Melacak  Partisipasi  Demokratis Dari  Polis  Sampai  Cyberspace (pp.  23  -  24). Yogyakarta: Kanisius. World  Health  Organization  (WHO).  (2016). Sexual Violence  –  World  Report  on  Violence  and  Healt. New York.