Jurnal Indonesia Sosial Teknologi: p–ISSN: 2723 - 6609
e-ISSN : 2745-5254 Vol. 2, No. 3 Maret 2021

## PENGATURAN  TENGGAT  WAKTU  PELAKSANAAN  PIDANA  MATI DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA

## Wulan Puji Anjarsari
Magister Hukum Universitas Tujuh Belas Agustus Semarang, Indonesia Email: wulanpanjarsari95@gmail.com

## Abstract
In  the  practice  of  the  execution  of  the  death  penalty,  the  death  penalty  convicts often have to wait for years until the day of execution. The lack of clarity regarding the  timing  of  the  execution  of  the  death  penalty  creates  legal  uncertainty  for  the convicts. This research intends to discuss the application of the death penalty and the waiting period for convicts in carrying out the death penalty in the criminal law system  in  Indonesia.  The  research  was  compiled  using  the  normative  juridical method  by  analyzing  the  statutory  regulations  related  to  the  death  penalty.  The results  show  that  the  Indonesian  Criminal  Law  in  Law  Number  2  /  PNPS  /  1964 does not clearly regulate the deadline for execution of death row convicts. The right to legal certainty has been guaranteed by the constitution as a constitutional right as regulated in the provisions of Article 28D Paragraph 1 of the UUD. NRI 1945. In  relation  to  the  deadline  for  execution  of  the  death  penalty  as  regulated  by  the current Law Number 2 / PNPS / 1964 which does not regulate the implementation of the death penalty in certainty, this brings legal uncertainty to  the convict so that it  violates  the  constitutional  rights  guaranteed  in  the  constitution.  This  concludes that there is a need for a strict deadline for execution.
Keyword : waiting time; dead penalty; law certainty

## Abstrak
Dalam praktik penerapan eksekusi pidana mati seringkali para terpidana hukuman mati  harus  menunggu  hingga  bertahun  tahun  sampai  pada  hari  pelaksanaan eksekusi  mati.  Ketidak  jelasan  mengenai  waktu  pelaksanaan  pidana  mati  tersebut menimbulkan  ketidak  pastian  hukum  bagi  para  terpidana.  Penelitian  ini  hendak membahas  penerapan  pidana  mati  dan  masa  tunggu  bagi  terpidana  dalam menjalankan  hukuman  mati  dalam  sistem  hukum  pidana  di  Indonesia.  Penelitian disusun  dengan  metode  yuridis  normative  dengan  menganalisis  peraturan perundang  undangan  terkait  hukuman mati.  Hasil  penelitian menunjukkan  Hukum Pidana  Indonesia  dalam  UU  Nomor  2/PNPS/1964    tidak  mengatur  secara  pasti tentang  tenggat  waktu  pelaksanaan    eksekusi  bagi  terpidana  hukuman  mati  Hak untuk  mendapat  kepastian  hukum  telah  dijamin  oleh  konstitusi  sebagai  hak konstitusional sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Pasal 28D Ayat 1 UUD NRI  Tahun  1945.  Dalam  kaitannya  dengan  tenggat  waktu  pelaksanaan  eksekusi mati  sebagaimana  yang  diatur  oleh  UU  Nomor  2/PNPS/1964  saat  ini  yang  tidak mengatur  pelaksanaan  pidana  mati  secara  pasti,  hal  tersebut  membawa ketidakpastian  hukum  oleh  terpidana  sehingga  itu  melanggar  hak  konstitusional
yang  dijamin  di  dalam  konstitusi.sehingga  penelitian  ini  menyimpulkan  perlu adanya  pengaturan  yang  tegas  batas  tenggat  waktu  untuk  pelaksanaan  eksekusi mati.
Kata kunci: masa tunggu; pidana mati; kepastian hukum.

## Pendahuluan
Hukum pidana secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu hukum pidana  materiil,  hukum  pidana  formil,  dan  juga  hukum  pelaksanaan  pidana.  Masing masing  dari  ketiga  jenis  pidana  ini  memiliki  fungsi  dan  peran  yang  berbeda-beda (Sarwoko, 2018). Apabila hukum pidana materiil menentukan perbuatan perbuatan apa saja  yang  dilarang  dan  diancam  dengan  sanksi  pidana,  maka  hukum  pidana  formil adalah  isntrumen  hukum  pidana  yang  melaksanakan  ketentuan  dalam  pidana  formil sekaligus  mengatur  panduan  dalam  beracara  di  dalam  persidangan.  Berbeda  dengan hukum  pidana  formil,  hukum  eksekusi  pidana  merupakan  instrument  hukum  pidana yang berfungsi untuk mengatur masalah pidana dan pemidanaan beserta lembaga pidana atau  pemidanaan  (Lamintang,  2019).  Ketiga  jenis  pidana ini  memiliki  keterkaitan satu dengan yang lainnya dan ketiadaan salah satu dari pidana tersebut akan berdampak pada tidak dapat dilaksanakannya tujuan pemidanaan.
Berbicara  pidana,  maka  tidak  dapat  dilepaskan  dari  ketentuan  sanksi  pidana. Sanksi  pidana  diberikan  kepada  setiap  orang  yang  melanggar  ketentuan  yang  ada  di dalam  ketentuan  pidana  materiil  (KUHP)  (Ningrum  et  al.,  2016).  Menurut  Sudarto, pidana  pada  dasarnya  adalah  nestapa/penderitaan  yang  dikenakan  kepada  setiap  orang yang memenuhi unsur unsur tertentu (Rumadan, 2013). Diskursus ilmu hukum pidana, jenis-jenis sanksi tersebut dikenal sebagai stelsel pidana. Stelsel pidana diatur di dalam ketentuan  Pasal  10  KUHP  yang  mengatur  bahwa  sanksi  pidana  adalah  pidana  mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda.
Selain  pidana  pokok  sebagaimana  yang  diatur  di  dalam  Pasal  10A  KUHP, ketentuan  Pasal  10B  KUHP  juga  mengatur  tentang  pidana  tambahan  yang  masing masing  adalah  pencabutan  hak  hak  tertentu,  Perampasan  barang  barang  tetentu, Pengumuman putusan hakim (Undang-Undang, n.d.)
Penjabaran  stelsel  pidana  di  atas,  masing  masing  ketentuan  sanksi  pidana tersebut  semuanya  masih  berlaku  dan  masih  diterapkan  hingga  saat  ini  termasuk ketentuan  stelsel  pidana  yang  paling  berat  sebagaiman  yang  diatur  di  Pasal  10  yaitu Pidana mati. Pidana mati merupakan sanksi  yang paling berat di KUHP  sebab melalui ketentuan  pasal  tersebut,  hakim  dapat  merampas  nyawa  terpidana  apabila  ia  terbukti secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan  tindak  pidana  yang  diancam  pidana  mati. Mengenai  pelaksanaan  pidana  mati  di  dalam  sistem  hukum  Indonesia,  pelaksanaan pidana  mati  migrasi  dasar  hukum  yang  cukup  berpengaruh.  Semula  pidana  mati dilaksanakan dengan cara digantung oleh Algojo sampai mati sebagaimana yang diatur di  dalam  Pasal  11  KUHP,  kini  ketentuan  hukum  tersebut  tidak  lagi  digunakan  seiring dengan terbitnya  UU  Nomor 2  /PNPS/1964  yang mengatur bahwa pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan cara ditembak tepat di jantung (Putra et al., 2016).
Praktik  penegakan  hukum  pidana  Indonesia,  begitu  terdakwa  dijatuhi  vonis hukuman  mati  oleh  majelis  hakim,  ia  menunggu  masa  eksekusi  mati  di  dalam  sel tahanan sampai hari pelaksanaan eksekusi mati dilaksanakan. Menjadi persoalan adalah bahwa peraturan perundang undangan yang mengatur tentang pidana mati di Indonesia tidak  mengatur  secara  pasti  kapan  tenggat  waktu  pelaksanaan  eksekusi  pidana  mati sejak  terpidana  divonis  hukuman  mati  oleh  majelis  hakim.  Ketidakpastian  ini menimbulkan  masalah  sebab  ketidakpastian  tersebut  membawa  dampak  bagi terlanggarnya hak asasi terpidana dalam hak memperoleh kepastian hukum (Setiawan & Wisnaeni, 2017).
Berdasarkan  penjabaran  pada  latar  belakang a  quo ,  adapun  permasalahan  yang diajukan  dalam  penelitian  ini  adalah  (1)  Bagaimana  pengaturan  pelaksanaan  eksekusi pidana mati di Indonesia (2) Mengapa belum ada pengaturan tenggat waktu pelaksanaan eksekusi pidana mati di Indonesia. Penelitian ini tergolong belum terlalu banyak dikaji dalam  karya  ilmiah,  baik  dalam  bentuk  buku  maupun  jurnal  penelitian  (Agustinus  & Eko Soponyono, 2016).

## Metode Penelitian
Menurut  (Nugraha,  2017),  dalam  penelitian  hukum,  terdapat  beberapa  jenis (metode)  pendekatan,  yang  setidaknya  akan  menggunakan  satu,  dalam  usaha mengumpulkan dan mendaatkan informasi dari berbagai aspek untuk menjawab sebuah permasalahan  hukum.  Penelitian  hukum,  terdapat  beberapa  jenis  (metode)  pendekatan yang setidaknya akan menggunakan satu dalam usaha mengumpulkan dan mendaatkan informasi  dari  berbagai  aspek  untuk  menjawab  sebuah  permasalahan  hukum  (Suardy, 2018).  Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  Yuridis  Normatif. Penelitian  Yuridis  normatif  adalah  Metode  penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  bahan  sekunder  belaka  (Muchtar,  2015).  Penelitian merupakan  suatu  sarana  pokok  dalam  pengembangan  pengetahuan  maupun  teknologi. Hal  ini  disebabkan,  oleh  karena  penelitian  bertujuan  untuk  mengungkapkan  kebenaran secara  sistematis,  metodologis,  dan  konsisten.  Melalui  proses  penelitian  tersebut diadakan  analisis  dan  konstruksi  terhadap  data  yang  telah  dikumpulkan  dan  diolah (Mamudji, 2018).
Metode  penelitian  ditujukan  untuk  mengetahui  serangkaian  metode  yang digunakan  dalam  penulisan  hukum  dan  diharapkan  dapat  diperoleh  sebuah  penelitian yang  sistematis  dan  juga  untuk  memperoleh  hasil  penelitian  yang  diharapkan  dapat menjadi  penelitian  yang  sistematis  dan  dapat  dipertanggungjawabkan  secara  ilmiah. Penelitian Yuridis Normatif ini, yakni penelitian berdasarkan aturan aturan yang diatur dalam peraturan perundang undangan kemudian mendeskripsikan secara faktual tentang pengaturan tenggat waktu bagi terpidana dalam pelaksanaan eksekusi pidana mati.

## Hasil dan Pembahasan
1. Pengaturan Pidana Mati di Indonesia
Sanksi  Pidana  diatur  di  dalam  sejumlah  undang  undang.  Meskipun  tersebar, namun  ketentuan  pidana  mati merujuk  pada  stelsel  pidana  sebagaimana  yang  diatur  di dalam ketentuan Pasal 10 A Ayat 1 KUHP. Pasal 10 A Ayat 1 KUHP mengatur bahwa sanksi pidana terberat adalah pidana mati. Indonesia dengan KUHP yang pada waktu itu bernama Wetboek  van  Strafrecht  voor  Nederlandsch  Indie dengan  pemberlakuan  asas konkordansi sebagaimana yang diberlakukan oleh Belanda sebagai negara penjajah saat itu. Berbeda dengan Belanda yang pada saat ini tidak lagi memberlakukan pidana mati karena lembaga pidana mati telah dihapus sejak KUHP Belanda tahun 1881, Indonesia hingga  saat  ini  masih  memberlakukan  pidana  mati  sebagai  ancaman  pidana  terberat (Daming, 2016).
KUHP  Indonesia  mengatur  beberapa  pasal  yang  diancam  dengan  pidana  mati seperti  Pasal  104,  Pasal  110  Ayat  1,  Pasal  110  Ayat  2,  Pasal  111  Ayat  2,  Pasal  112, Pasal 113, Pasal 123, Pasal 124 Ayat 1, Pasal 124 bis, Pasal 125, pasal  127, Pasal 129, Pasal 140 Ayat 3, Pasal 185, Pasal 340, Pasal 444, Pasal 479 ayat 2. Ketentuan pidana juga diatur di dalam undang undang diluar KUHP diantaranya di dalam Kitab Undang- Undang  Hukum  Pidana  Militer  di  dalam  ketentuan  Pasal  64  angka  1  dan  2,  Pasal  65 Angka 2 dan 3, Pasal 66, 67, dan Pasal 68. Ketentuan pidana juga diatur di dalam Pasal 81 Ayat 3 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Pelaksanaan  pidana  mati  pada  awalnya  sebagaimana  yang  diatur  oleh  Pasal  11 KUHP dilakukan oleh seorang algojo dengan cara menggantung terpidana di atas tiang gantungan  sampai  mati,  namun  ketentuan  pada  pasal tersebut  sudah  tidak  berlaku lagi sejak adanya UU Nomor 2 /PNPS/Tahun 1964 dimana pelaksanaan pidana mati adalah dengan  ditembak  sampai  mati.  Ketentuan  undang  undang a  quo pelaksanaan  pidana mati diatur di dalam Pasal 2-16 UU diantaranya adalah:
a. Jangka  waktu  tiga  kali  dua  puluh  empat  jam  sebelum  saat  pelaksanaan  pidana mati  itu  dilaksanakan,  jaksa  tinggi  atau  jaksa  yang  bersangkutan  harus memberitahukan kepada terpidana mati tentang akan dilaksanakannya pidana mati tersebut.  Apabila  terpidana  berkeinginan  untuk  mengemukakan  sesuatu,  maka keterngan atau pesannya itu diterima oleh jaksa tinggi atau oleh jaksa tersebut.
b. Apabila  terpidana  merupakan  seorang  wanita  yang  sedang  hamil,  maka pelaksanaan  dari  pidana  mati  harus  ditunda  hingga  anak  yang  dikandungnya  itu telah lahir.
c. Tempat  pelaksanan  pidana  mati  ditentukan  oleh  Menteri  Kehakiman  yakni  di daerah  hukum  dari  pengadilan  tingkat  pertama  yang  telah  memutuskan  pidana mati yang bersangkutan.
d. Kepala  Polisi  dari  daerah  yang  bersangkutan  bertanggung  jawab  mengenai pelaksanaan dari pidana mati tersebut setelah mendengar nasihat dari jaksa tinggi atau  dari  jaksa  yang  telah  melakukan  penuntutan  pidana  mati  pada  peradilan tingkat pertama.
e. Pelaksanaan pidana mati itu dilakukan oleh suatu regu penembak polisi di bawah pimpinan seorang perwira polisi.
f. Kepala  Polisi  dari  daerah  yang  bersangkutan  atau  perwira  yang  ditunjuk  harus menghadiri  pelaksanaan  dari  pidana  mati  itu  sedang  pembela  dari  terpidana  atas permintaannya sendiri atau atas permintaan dari terpidana dapat menghadirinya.
g. Pelaksaaan pidana mati itu tidak boleh dilakukan di muka umum.
h. Penguburan  jenazah  terpidana  diserahkan  kepada  keluarga  atau  kepada  sahabat sahabat  terpidana,  dan  harus  dicegah  pelaksanaan  dari  penguburan  yang  sidat demonstrative, kecuali demi kepentingan umum maka jaksa tinggi atau jaksa yang bersangkutan dapat menentukan lain.
i. Setelah pelaksanaan dari pidana mati itu selesai dikerjakan, jaksa tinggi atau jaska yang bersangkutan harus membuat berita acara mengenai pelaksanaan dari pidana mati  tersebut,  dimana  isi  dari  berita  acara  tersebut  kemudian  dicantumkan  di dalam Surat Keputusan dari Pengadilan yang bersangkutan.

## 2. Pengaturan Tenggat Waktu Pelaksanaan Pidana Mati di Indonesia
Apabila  kita  mencermati  dari  rangkaian  pelaksanaan  eksekusi  pidana  mati sebagaimana  yang  diatur  di  dalam  UU  Nomor  2/PNPS/1964  tentang  eksekusi  pidana mati,  dapat  diketahui  bahwa  dalam  UU a  quo belum  mengatur  tenggat  waktu  kapan pelaksanaan  pidana  mati  harus  dilakukan.  UU  Nomor  2/PNPS/1964  hanya  mengatur pemberitahuan kepada terpidana bahwa ia akan dieksekusi paling lama dalam waktu 3 x 24  jam.  Namun  itu  baru  sebatas  pada  pemberitahuan  menjelang  eksekusi  mati.  UU Nomor  2/PNPS/1964  tidak  mengatur  secara  pasti  interval  waktu  pelaksanaan  pidana mati  dari  sejak  penjatuhan  vonis  hukuman  mati  oleh  hakim  sampai  pada  hari pelaksanaan eksekusi mati dilakukan.
Ketidakpastian  pengaturan  tenggat  waktu  ini  menurut  argumentasi  penulis menimbulkan  ketidakpastian  hukum  dan  akan  berdampak  pada  keadaan  psikologis terpidana. Hal demikian sebab ia sudah tau bahwa ia akan mati ditembak pada akhirnya, namun tidak tahu kapan ia akan ditembak. Praktik pelaksanan pidana mati di Indonesia, rentang  waktu  antara  vonis  majelis  hakim  hingga  hari  pelaksanaan  hukuman  mati dilakukan kepada terpidana pada realitanya memakan waktu yang sangat lama, bertahun tahun bahkan lebih dari satu decade, terpidana mati belum juga dieksekusi.
Hal  ini,  penulis  paparkan  beberapa  contoh  kasus  konkret  tentang  pelaksanaan pidana mati yang berlarut larut:
Pertama ,  kasus  pembunuhan  berantai  yang  menggegerkan  publik  Tanah  Air pada  2008.  Very  Idam  Henyansyah  alias  Ryan,  pria  dari  Jombang,  Jawa  Timur membunuh  11  orang.  Dari  informasi  yang  dihimpun Sejarah  Hari  Ini ,  terkuaknya pembunuhan  yang  dilakukan  Ryan  dimulai  dari  ditemukannya  tujuh  potongan  tubuh manusia  dalam  dua  buah  tas  di  belakang  Kebun  Binatang  Ragunan,  Jakarta  Selatan, pada Sabtu pagi 12 Juli 2008. Polisi kemudian membawa jenazah korban mutilasi itu ke Rumah  Sakit  Cipto  Mangunkusumo  (RSCM),  Jakarta  Pusat.  Identitas  jenazah terungkap. Dia adalah Heri Santoso (40), seorang manager penjualan sebuah perusahaan swasta  di  Jakarta  yang  menghilang  selama  dua  hari.  Selasa  15  Juli  2008,  polisi menangkap  Very  Idam  Henyansyah  alias  Ryan.  Dia  ditangkap  setelah  menggunakan
uang  sebesar  Rp  3.040.000,  kartu  kredit  dan  ATM  milik  Heri  untuk  berfoya-foya dengan  kekasih  sesama  jenisnya,  Noval  Andrias.  Saat  itu,  dia  ditangkap  di  kosnya  di Pesona  Kayangan,  Depok.  Polisi  juga  menangkap  kekasih  Ryan,  Noval.  Penyidik kemudian  menggiring  Ryan  dan  Noval  ke  Polda  Metro  Jaya  pada  hari  itu  juga  untuk diperiksa.
Pada pemeriksaan tersebut, penyidik menghubungkan kasus mutilasi ini dengan hilangnya Aril Somba Sitanggang alias Aril. Ryan pernah dilaporkan keluarganya pada Mei  2008  karena  menghilang.  Pada  saat  itu,  polisi  melepaskannya  karena  tidak  cukup bukti. Ryan pun mengaku telah memakamkan jenazah Aril di dekat rumah orangtuanya di Desa Jatiwates Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Senin, 21 Juli 2008, polisi menggiring Ryan untuk menunjukkan lokasi penguburan Aril. Saat itu, polisi menemukan empat mayat dalam dua lubang. Salah satunya diyakini sebagai jasad Aril.  Satu  lubang  berisi  tiga  jenazah.  Satu  korban  berjenis  kelamin  wanita.  Jenazah perempuan itu ditemukan dalam satu liang lahat bersama dua jenazah laki-laki lainnya di  belakang  pintu  dapur  rumah  keluarga  Ryan.  Lubang  yang  lain  berisi  satu  jasad berjenis  kelamin  laki-laki  ditemukan  petugas  dalam  sebuah  liang  di  bawah  pohon bambu yang berjarak sekitar lima meter dari liang pertama. Ryan mengaku melakukan pembunuhan  itu  sendirian  di  belakang  rumahnya  di  Jalan  Melati,  Desa  Jatiwates. Rentang  pembunuhan  dilakukan  dari  2007,  hingga  akhirnya  terungkap  ada  11  korban jiwa.  Pada  6  April  2009,  majelis  hakim  Pengadilan  Negeri  Depok  menjatuhi  vonis hukuman mati terhadap Ryan, dan hingga saat ini Ryan belum dieksekusi.
Kedua ,  kasus  Bom  Bali  1  dengan  terpidana  mati  Amrozi  dan  Imam  Samudera. Pengeboman  di  sejumlah  tempat  di  Bali--atau  dikenal  dengan  sebutan  peristiwa  Bom Bali  I--berawal  ketika  Umar  Patek  memutuskan  tinggal  di  Sukoharjo,  yaitu  di  rumah kontrakan  Dulmatin.  Hal  ini  dilakukan  Umar  Patek  agar  memudahkan  komunikasi dengan Dulmatin, terkait rencana perlawanan mereka terhadap tentara Amerika Serikat dan  sekutunya.  Rencana  ini  disepakati  saat  mereka  mengikuti  pelatihan  di  Afganistan pada bulan September 2002. Saat Umar berada di rumah Dulmatin itulah, Umar ditemui oleh Imam Samudra dan mengajaknya untuk membunuh orang-orang asing yang berada di  Bali,  menggunakan  bom.  Selanjutnya,  Dulmatin menemui  Umar  untuk  memintanya segera  ke  Denpasar,  Bali  dan  memberikan  informasi  bahwa  Imam  Samudra  sudah berada  di  Bali.  Umar  pun  berangkat  melalui  terminal  Tirtonadi  Solo  diantar  Dulmatin dengan  menggunakan  sepeda  motor.  Sesampainya  di  terminal  Ubung  Denpasar  Bali, Umar dijemput oleh Imam Samudra dan Idris dengan menggunakan mobil Feroza. Lalu mereka menuju rumah kontrakan yang telah disediakan Imam Samudra yang beralamat di Jalan Pulau Menjangan, Denpasar.
Setelah berada di kontrakan tersebut, Umar bertemu dengan Sarjiyo dan Sawad yang  tengah  meracik  dan  mencampur  bahan  peledak  jenis  potasium  klorat,  sulfur  dan bubuk  alumunium.  Umar  dan  kedua  orang  tersebut  kenal  sejak  sama-sama  sekolah  di Akademi  Militer  milik  Mujahidin  Afganistan  di  Saddah,  Pakistan  pada  tahun  1991 sampai  1993.  Imam  Samudra  lalu  meminta  Umar  untuk  membuat  bahan  peledak bersama Sarjono alias Sawad. Proses pembuatan bubuk hitam itu dilakukan selama tiga
minggu.  Setelah  itu,  Ali  Imron  datang  ke  rumah  itu  bersama  dengan  Dr.  Azhari, Dulmatin,  Muklas,  Amrozi  dan  Abdul  Ghoni.  Mereka  datang  menggunakan  mobil  L 300  berwarna  putih  dengan  membawa  empat  set filing  cabinet sebagai  wadah  bom. Setelah  bahan  peledak  selesai  dibuat  oleh  Umar,  kemudian  bersama  Dr.  Azhari  dan Sawad,  Umar  memasukkan  bubuk  hitam  ke  dalam  empat filing  cabinet tersebut. Sementara itu, Dulmatin membuat rangkaian elektronik bom. Kemudian, Umar dan Dr. Azhari  merangkai detonating  cord dari  satu filing  cabinet ke filing  cabinet lain. Selanjutnya filling  cabinet tersebut  diletakkan  di  mobil  L  300.  Setelah  itu,  Dulmatin melanjutkan pemasangan rangkaian elektronik bom di mobil L 300 antara filing cabinet satu  dan  yang  lain.  Umar  dan  Dr.  Azhari  juga  membuat  bom  rompi  dengan menggunakan sepuluh potong pipa paralon yang diisi dengan bahan peledak. Selain itu juga membuat bom kotak. Pada Kamis, tanggal 10 Oktober 2002 bom mobil Mitsubishi L 300, bom rompi dan bom kotak selesai dibuat dan siap diledakkan.
Pada  hari  yang  sama,  sekitar  pukul  16.00  WITA,  Dulmatin  dan  Dr.  Azhari mengajari Ali Imron untuk menyalakan switch bom yang terpasang di mobil, rompi dam kotak.  Cara  menyalakan switch inilah,  yang  diajarkan  Ali  Imron  kepada  Jimi  alias Arnasal  Iqbal  alias  Isa  yang  telah  dipersiapkan  sebagai  eksekutor  bom  bunuh  diri. Sementara pada malam harinya,  Ali Imron dan Idris menguji kesiapan Jimi dalam hal mengendarai  mobil.  Setelah  itu,  Dulmatin  dan  Dr.  Azhari  meninggalkan  Denpasar.
Sementara Umar dan Abdul Ghoni tetap di Denpasar.
Kemudian,  pada  Jumat  11  Oktober  2002,  sekitar  pukul  08.00  WITA,  Umar meninggalkan rumah itu menuju Surabaya dengan menggunakan bus. Sabtu pagi, 12 Oktober 2002 Ali Imron memasang tiga switch bom di sebelah kiri jok sepeda motor Yamaha FIZR warna merah. Masing-masing satu switch untuk mematikan mesin motor, satu switch untuk mematikan lampu rem belakang dan satu switch untuk mematikan lampu belakang. Ali Imron kemudian menentukan lokasi sasaran peledakan bom, yaitu di Konsulat Amerika Serikat di Renon, Sari Club dan Paddy's Pub di Legian, Kuta, Bali. "Karena di tempat tersebut banyak berkumpul orang asing," kata dia.
Pada  12  Oktober  2002,  Ali  Imron  pada  pukul  20.45  WITA,  dengan menggunakan sepeda motor Yamaha dengan membawa satu bom kotak  yang beratnya sekitar  6  kilogram  dengan  sistem remote  handphone .  Bom  tersebut,  kemudian diletakkan di trotoar di samping kanan kantor Konsulat Amerika Serikat. Ali Imron lalu pergi ke Sari Club dan Paddy's Pub untuk melihat situasi serta arus lalu lintas. Setelah itu,  Ali  Imron  kembali  ke  rumah  kontrakan  tersebut.  Kemudian  sekitar  pukul  22.30 WITA,  Ali  Imron bersama dengan Jimi menuju  Legian dengan menggunakan mobil  L 300.  Sementara  Idris  mengikuti  dengan  menggunakan  motor  Yamaha.  Setibanya  di lokasi,  Ali  Imron  menyuruh  Iqbal  untuk  mengenakan  bom  rompi  dan  menyuruh  jimi untuk  menggabungkan  kabel-kabel  dari  detonator  ke  kotak switch bom  mobil  L  300. Selanjutnya,  ketika  mendekati  pertigaan  Jalan  Legian,  Iqbal  dan  Jimi  telah  siap  untuk melakukan  aksi  bom.  Pada  saat  itu,  Ali  Imron  turun  dari  mobil  L  300  yang  telah diparkir sekitar 50 meter dari pertigaan. Selanjutnya, Jimi mengambil alih kemudi untuk
melaksanakan tugasnya melakukan bom bunuh diri di depan Sari Club. Sementara Iqbal melaksanakan tugasnya untuk meledakkan bom rompi di Paddy's Pub.
Lokasi  tersebut,  Idris  menjemput  Ali  Imron  dengan  sepeda  motor  Yamaha menuju  jalan  Imam  Bonjol.  Dari  tempat  inilah,  Ali  Imron  menggunakan handphone sebagai remote control dan menekan nomor handphone yang terpasang pada bom yang telah  diletakkan  di  depan  Konsulat  Amerika.  Sekitar  satu  menit  kemudian,  Ali  Imron telah mendengar suara ledakan dahsyat dari arah Kuta yang diyakini bahwa ledakan itu berasal  dari  bom  mobil  L  300  yang  telah  diledakkan  oleh  Jimi.  Satu  minggu  setelah peledakan  bom  itu,  Umar  hadir  dalam  pertemuan  dengan  Dulmatin  di  Surakarta. Pertemuan  tersebut  dipimpin  Muklas,  dan  dihadiri  oleh  Amrozi,  Imam  Samudra, Dulmatin,  Ali  Imron,  Sawad,  Abdul  Ghoni,  dan  Idris.  Pertemuan  tersebut  membahas keberhasilan  pengeboman  di  Bali.  Sementara  pengeboman  di  tiga  tempat  tersebut mengakibatkan  192  orang  meninggal.  Sebanyak  187  orang  telah  teridentifikasi,  5 jenazah  belum  teridentifikasi  dan  197  potongan  tubuh  belum  teridentifikasi.  Ledakan juga mengakibatkan 422 unit fasilitas publik rusak, di antaranya jaringan telepon, listrik dan saluran PDAM.  Pada Tahun 2003, Amrozi dan Imam Samudera divonis hukuman mati dan baru dieksekusi pada tahun 2008 setelah lima tahun vonis majelis hakim.
Paparan  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  sejatinya  hukum  pelaksanaan  pidana Indonesia  in  casu  hukum  pidana  mati  tidak  mengatur  secara  pasti  tentang  waktu pelaksanaan  eksekusi  mati  terhitung  dari  vonis  yang  dijatuhkan  oleh  majelis  hakim hingga  hari  pelaksanaan.  Mengenai  kapan  terpidana  akan  dieksekusi  sepenuhnya bergantung  dari  kebijakan  jaksa  selaku  pelaksana  putusan  hakim.  Hal  itu  tidak seharusnya  tidak  dikonstruksikan  demikian  karena  dalam  diskursus  ilmu  hukum  pada umumnya, seharusnya hukum mengatur memberikan kepastian hukum tidak hanya dari segi hukum materiil, namun juga formil hingga pelaksanaannya. Hal itu juga diperkuat bahwa meskipun pada dasarnya hukum pidana adalah hukum yang memberikan nestapa dan melanggar hak asasi manusia, namun bukan berarti bahwa hukum pidana lepas dari tiga  dasar  nilai  hukum  yakni  keadilan,  kemanfaatan,  dan  juga  kepastian.  Kepastian hukum  adalah  hak  yang  juga  harus  dimiliki  oleh  tersangka,  terdakwa,  dan  terpidana meskipun mereka telah melakukan delik/ tindak pidana.
Hak untuk mendapat kepastian hukum telah dijamin oleh konstitusi sebagai hak konstitusional sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Pasal 28D Ayat 1 UUD NRI Tahun  1945.Dalam  kaitannya  dengan  tenggat  waktu  pelaksanaan  eksekusi  mati sebagaimana  yang  diatur  oleh  UU  Nomor  2/PNPS/1964  saat  ini  yang  tidak  mengatur pelaksanaan pidana mati secara pasti, hal tersebut membawa ketidakpastian hukum oleh terpidana sehingga itu melanggar hak konstitusional yang dijamin di dalam konstitusi.

## Kesimpulan
Pidana  mati  merupakan  sanksi  yang  paling  berat  di  KUHP  sebab  melalui ketentuan  pasal  tersebut,  hakim  dapat  merampas  nyawa  terpidana  apabila  ia  terbukti secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan  tindak  pidana  yang  diancam  pidana  mati. Mengenai  pelaksanaan  pidana  mati  di  dalam  sistem  hukum  Indonesia,  pelaksanaan
pidana mati mengami migrasi dasar hukum yang cukup berpengaruh. Dari yang semula pidana mati dilaksanakan dengan cara digantung oleh Algojo sampai mati sebagaimana yang  diatur  di  dalam  Pasal  11  KUHP,  kini  ketentuan  hukum  tersebut  tidak  lagi digunakan  seiring  dengan  terbitnya  UU  Nomor  2  /PNPS/1964  yang  mengatur  bahwa pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan cara ditembak tepat di jantung.
UU  Nomor  2/PNPS/1964  tentang  eksekusi  pidana  mati,  dapat  diketahui  bahwa dalam UU a quo belum mengatur tenggat waktu kapan pelaksanaan pidana mati harus dilakukan.  UU  Nomor  2/PNPS/1964  hanya  mengatur  pemberitahuan  kepada  terpidana bahwa ia akan dieksekusi paling lama dalam waktu 3 x 24 jam. Namun itu baru sebatas pada pemberitahuan menjelang eksekusi mati. UU Nomor 2/PNPS/1964 tidak mengatur secara  pasti  interval  waktu  pelaksanaan  pidana  mati  dari  sejak  penjatuhan  vonis hukuman  mati  oleh  hakim  sampai  pada  hari  pelaksanaan  eksekusi  mati  dilakukan. Ketidakpastian  pengaturan  tenggat  waktu  ini  menimbulkan  ketidakpastian  hukum  dan akan  berdampak  pada  keadaan  psikologis  terpidana.  Hal  demikian  sebab  ia  sudah  tau bahwa ia akan mati ditembak pada akhirnya, namun tidak tahu kapan ia akan ditembak.
Dalam praktik pelaksanan pidana mati di Indonesia, rentang waktu antara vonis majelis hakim hingga hari pelaksanaan hukuman mati dilakukan kepada terpidana pada realitanya  memakan  waktu  yang  sangat  lama,  bertahun  tahun  bahkan  lebih  dari  satu decade, terpidana mati belum juga dieksekusi. Hukum pelaksanaan pidana Indonesia in casu  hukum  pidana  mati  tidak  mengatur  secara  pasti  tentang  waktu  pelaksanaan eksekusi  mati  terhitung  dari  vonis  yang  dijatuhkan  oleh  majelis  hakim  hingga  hari pelaksanaan.  Mengenai  kapan  terpidana  akan  dieksekusi  sepenuhnya  bergantung  dari kebijakan  jaksa  selaku  pelaksana  putusan  hakim.  Hal  itu  tidak  seharusnya  tidak dikonstruksikan  demikian  karena  dalam  diskursus  ilmu  hukum  pada  umumnya, seharusnya hukum mengatur memberikan kepastian hukum tidak hanya dari segi hukum materiil, namun juga formil hingga pelaksanaannya.

## Bibliography
Agustinus,  S.,  &  Eko  Soponyono,  R.  (2016).  Pelakasaan  Pidana  Mati  Di  Indonesia Pasca  Reformasi  Dari  Perspektif  Hak  Asasi  Man  Usia. Diponegoro  Law  Journal , 5 (4), 1–16.
Daming,  S.  (2016).  Konfigurasi  Pertarungan  Abolisionisme  Versus  Retensionisme dalam  Diskursus  Keberadaan  Lembaga  Pidana  Mati  di  Tingkat  Global  dan Nasional. Yustisi , 3 (1), 37.
Lamintang, P. A. F. (2019). Hukum Penitensier Indonesia Ed 2 .
Mamudji,  S.  S.  dan  S.  (2018). Metodologi  Penelitian  Hukum  (Filsafat,  Teori,  dan Praktik). Cet 2. Rajawali Pers. Depok.
Muchtar,  H.  (2015).  Analisis  Yuridis  Normatif  Sinkronisasi  Peraturan  Daerah  dengan Hak Asasi Manusia. Humanus , 14 (1), 80–91.
Ningrum,  D.  K.,  Ispiyarso,  B.,  &  Pujiono,  P.  (2016).  Kebijakan  Formulasi  Hukum Pidana  Di  Bidang  Perpajakan  Sebagai  Upaya  Peningkatan  Penerimaan  Negara. Law Reform , 12 (2), 209–221.
Nugraha, P. M. M. dalam D. P. (2017). Mengamandemen Ketentuan yang Tidak Dapat Diamandemen dalam Konstitusi Republik Indonesia. Cet 1. Thafa Media.
Putra,  R.  S.  P.,  Sularto,  R.  B.,  &  Hardjanto,  U.  S.  (2016).  PROBLEM KONSTITUSIONAL  EKSISTENSI  PELAKSANAAN  PIDANA  MATI  DI INDONESIA. Diponegoro Law Journal , 5 (3), 1–18.
Rumadan,  I.  (2013).  Problem  Lembaga  Pemasyarakatan  di  Indonesia  dan  Reorientasi Tujuan Pemidanaan. Jurnal Hukum Dan Peradilan , 2 (2), 263–276.
Sarwoko, D. (2018). Pendanaan terorisme: pergeseran politik hukum pencegahan dan pemberantasannya di Indonesia . Genta Publishing.
Setiawan,  H.,  &  Wisnaeni,  F.  (2017). Rekonseptualisasi  kewenangan  Mahkamah Konstitusi dalam upaya memaksimalkan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of constitution . Fakultas Hukum.
Suardy, F. (2018). The authority of constitutional court as the guardian of constitution against  amendment  of  unamendable  provisions=  Kewenangan  mahkamah konstitusi  sebagai  penjaga  konstitusi  dari  usaha  mengamandemen  unamendable provisions . Universitas Pelita Harapan.
Undang-Undang. (n.d.). Perubahan tindak pidana korupsi .