Al Istinbath : Jurnal Hukum Islam vol. 2, no. 1, 2017 STAIN Curup-Bengkulu | p-issn: 2548-3374; e-issn: 2548-3382 Available online at : http://journal.staincurup.ac.id/index.php/alistinbath

## Analisis Tentang Kewajiban Nafkah  Keluarga
Dalam  Pemberlakuan  Harta Bersama
Jumni Nelli Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau E -mail: jumni_aqthor@yahoo.co

## Abstrak
Dalam Islam nafkah menjadi tanggung jawab suami. Dalam hukum keluarga Indonesia  berlaku  ketentuan  nafkah  menjadi  tanggung  jawab  suami  juga memberlakukan harta bersama. Ketentuan kewajiban suami memberi nafkah menimbulkan  suatu  persoalan  tentang  pelaksanaan  kewajiban  suami sehingga dapat   menimbulkan celah-celah hukum yang dapat merusak asas kepastian  hukum  dan  keadilan  masyarakat. Perlu  dibahas  tentang    nafkah dan  konsep harta bersama dalam hukum Islam dan KHI, serta pengaruhnya terhadap kewajiban memberikan nafkah bagi suami. berdasarkan penelitian ini,  dipahami  bila  diberlakukan  ketentuan  harta  bersama  maka  nafkah menjadi  tanggungjawab  bersama  suami-isteri.  Hal  ini  juga  membawa konsekuensi    bahwa  semua  kewajiban  rumah  tangga  menjadi  kewajiban bersama.  Dengan  demikian  Islam  menganut  prinsip  keseimbangan  dan keadilan dalam relasi suami isteri.
Kata Kunci : Nafkah, Harta Bersama, Keluarga Islam

## Abstract
In Islam, a nafkah is the responsibility of a husband. As in Indonesia family law applies that nafkah is the responsibility of a husband and also it imposes joint property.  The  obligation  of  a  husband  to  feed  raises  an  issue  regarding  the implementation  of  obligations  of  a  husband  that  can  lead  to  a  legal  loophole that could undermine the principle of legal certainty and justice community. It is important to be discussed about nafkah and the concept of joint property in Islamic  law  and  KHI,  as  well  as  the  obligations  to  provide  nafkah  for  her husband. Based on this research, understandably if joint property was applied then it becomes the collective responsibility of husband and wife. It also brings the consequence that all the household duties can be duties in together. Thus Islam  adheres  to  the  principle  of  balance  and  fairness  in  the  relationship  of husband and wife.
Keywords : Nafkah, Joint Property, The Family of Islam

## Pendahuluan
Dalam  Islam  nafkah  menjadi  tanggung  jawab  suami  untuk  memenuhi kebutuhan  dasar  ( basic need )  keluarga.  Pemenuhan  terhadap  nafkah  merupakan bagian  dari  upaya  mempertahankan  keutuhan  dan  eksistensi  sebuah  keluarga. Kewajiban nafkah atas suami semenjak akad perkawinan dilakukan.
Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  merupakan  hukum  positif  Islam di Indonesia,  mengatur  mengenai  kewajiban  suami  memberi  nafkah  untuk keperluan  hidup  keluarga.  Ketentuan  lain  yang  ada  dalam  KHI  erat  kaitannya dengan  pelaksanaan  kewajiban  suami  memenuhi  nafkah  adalah  adanya pengaturan harta kekayaan perkawinan. Menurut KHI, pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan isteri karena perkawinan. Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai secara penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan kekuasaan penuh tetap ada padanya. Konsep harta bersama ini ternyata juga diakui oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974, serta KUH  Perdata. Sedangkan  Al-Qur‟an  dan  hadis  di  satu  sisi  tidak  memberikan ketentuan  dengan  tegas  bahwa  harta  benda  yang  diperoleh  suami  selama perkawinan  berlangsung  sepenuhnya  menjadi  hak  suami,  dan  hak  isteri  hanya terbatas atas nafkah yang diberikan suami.
Ketentuan  kewajiban  suami  memberi  nafkah  menimbulkan  suatu persoalan  apabila  dikaitkan  dengan  ketentuan  harta  bersama.  Suami  yang mempunyai  kewajiban  memberi  nafkah  harus  menerima  suatu  aturan  harta bersama yang mempunyai konsekuensi pembagian harta bersama dengan bagian berimbang  dan  penggunaan  harta  bersama  harus  mendapat  persetujuan  suami isteri. Persoalan lain yang muncul adalah mengenai pelaksanaan kewajiban suami memberi  nafkah  termasuk  dalam  institusi  harta  bersama  atau  berdiri  sendiri. Sehingga,  kedua  aturan  tersebut  dapat  menimbulkan  celah-celah  hukum  yang dapat  merusak  asas  kepastian  hukum  dan  keadilan  masyarakat. Untuk  lebih jelasnya bagaimana nafkah dan  konsep harta bersama dalam hukum Islam dan KHI,  serta  bagaimana  pengaruhnya  terhadap  kewajiban  memberikan  nafkah bagi suami, menjadi bahasan dalam makalah ini.

## Pembahasan
1. Pengertian Nafkah
Kata  nafkah  berasal   dari  bahasa  Arab yakni anfaqa – yunfiqu- infaqan yang  berarti جارخلإا , 1 kata  ini tidak  digunakan  kecuali  untuk yang baik saja. 2
Adapun  bentuk jama‟ -nya  adalah تاـقفن .  secara  bahasa  berarti :
1 Ibnu Manzhur. Lisãn al- Arab .  Jilid. 4 ( Bairut: Dãr-Elfikr. 1990),  820
وِلايع ىلع ُناسنلإا وُقفنُي ام 3

## “Sesuatu yang dikeluarkan manusia untuk tanggungannya”
Dalam  kamus  Arab-Indonesia,  secara  etimologi  kata nafkah diartikan dengan “ pembelanjaan 4 . Dalam tata bahasa Indonesia kata nafkah secara resmi sudah  dipakai  dengan  arti  pengeluaran. 5 Adapun  menurut  istilah  syara‟  nafkah adalah:
نىكسلاو ِةوسكلاو ِماعطلا نم ونويم نَم ةيافك . 6
“Mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggung jawabnya berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal.”
نىدو ،ٍءام ِنثم نم كلذ عبتي امو ،نكسمو ،ةوسكو ،ٍمادإو ، ٍبخ نم ةقفن ويلع ُبتج نَم ًةنؤم صخشلا ُجارخا
كلذ يرغو حابصمو ، .
7
“Pengeluaran  seseorang  atas  sesuatu  sebagai      ongkos  terhadap  orang  yang  wajib dinafkahinya,  terdiri  dari  roti,  lauk-pauk,  pakaian,  tempat  tinggal,  dan  apa  yang mengikutinya seperti harga air, minyak, lampu dan lain-lain.”
Mencermati  beberapa  definisi  serta  batasan  tersebut  di  atas  dapat dipahami,  bahwa  nafkah  adalah  pengeluaran  yang  biasanya  dipergunakan  oleh seseorang  untuk  orang  yang  menjadi  tanggungannya  dalam  memenuhi kebutuhan  hidup,  baik  berupa  pangan,  sandang  ataupun  papan  dan  lainnya dengan sesuatu yang baik.
Nafkah  isteri 8 menjadi  kewajiban  bagi  suami  untuk  memenuhinya dikarenakan sudah menjadi tanggungannya, nafkah kerabat wajib dipenuhi oleh
2 Syamsuddin Muhammad bin Muhamamd al-Khatin al-Syarbini, Mugni al-Muhtaj , (Bairut: Dar-al-Kutub al-Ilmiyah, tt), Juz V, 151
3 Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, (Beirut: Dar al-Fikr , 1989), jilid II, cet. II, 765 4 Ahmad  Warson  Munawir, Kamus  al  Munawwir ,  (Yogyakarta:  Pondok  Psantren  al  – Munawwir, 1984), 1548
5 Diknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ( Jakarta: Balai Pustaka, 2002), Edisi ketiga, 770
6 Abdurrahman  al-Jaziri, kitab  al-Fiqh  „ala  Madzhabi  al-Arba‟ah ,  (Beirut: Dar  al-Kutub  al- „Ilmiyah , 1969), juz. IV, 485 7 Wahbah al-Zuhaili, op.cit., 765 8 Nafkah  isteri  yang  dimaksud  disini  adalah    kewajiban  suami  terhadap  isterinya  dalam bentuk materi, karena kata nafkah itu sendiri berkonotasi materi.  Sedangkan kewajiban dalam bentuk  non  materi,  seperti  memuaskan  hajat  seksual  isteri  tidak  masuk  dalam  artian  nafkah, meskipun dilakukan suami terhadap isterinya. Kata yang selama ini digunakan secara tidak tepat untuk  maksud  ini  adalah  nafkah  batin  sedangkan  dalam  bentuk  materi  disebut  dengan  nafkah lahir. Dalam bahasa yang tepat nafkah ini tidak ada lahir atau batin. Yang ada hanya nafkah yang maksudnya  adalah  hal-hal  yang  bersifat lahiriyah atau  materi.  Jumni  Nelli, Disertasi,  Konstrksi
32  | Al Istinbath : Jurnal Hukum Islam, Vol. 2, No. 1,  2017
kerabatnya disebabkan hubungan darah dan mahram, sedangkan nafkah seorang hamba wajib dipenuhi oleh tuannya disebabkan karena kepemilikan. 9

## Dasar Hukum Nafkah
Nafkah merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh suami kepada isteri    sesuai  dengan  ketentuan  dalam  al-Qur‟an,  sunnah,  dan  ijma‟.  Adapun landasan atas wajibnya memberi nafkan sebagai   mana yang terdapat dalam al- Qur‟an adalah:
اهعسو لاإ سفن ُفَّلكت لا ،فورعلماب نُتُوسكو نهُقزر ول ِدولولما ىلعو ....
“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma‟ruf. Seseorang  tidak  dibebani  melainkan  menurut  kadar  kesanggupannya. 10 ” (Al-Baqarah: 233)
Ayat    di  atas  menegaskan  bahwa    kewajiban  ayah  memberi  makan, pakaian  kepada  ibu  dengan  cara  makruf,  dan  itu  dilakukan  sesuai  dengan kesanggupan. Selanjutnya ayat  lain lebih menegaskan:
اىاتآ ام لاإ اسفن الله فلكي لا ُالله هاتآ امم ْقفنيلف ،وُقزر ويلع َرِدُق ْنَمو ،وِتَعَس نم ٍةعس وذ ْقِفْنُ يِل ..
“Hendaklah orang  yang mampu member  nafkah menurut  kemampuannya. Dan orang- orang  yang disempitkan rezekinya  hendaklah member nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebankan kepada  seseorang melainkan sesuai  dengan kadar apa yang Allah berikan kepadanya.” 11 ( al-Thalaq : 7)
Ayat di atas tidak memberikan ketentuan yang jelas dan pasti mengenai berapa besarnya ukuran nafkah seorang suami kepada isteri baik berupa batas maksimal  maupun  batas  minimal.  Tidak  adanya  ketentuan  yang  menjelaskan berapa  ukuran  nafkah  secara  pasti,  justru  menunjukkan  betapa  fleksibelnya Islam dalam menetapkan aturan nafkah.
Al-Qurthubi ) w. 671 H)  berpendapat bahwa firman  Allah       ( قفنيل ) maksudnya  adalah;  hendaklah  suami  memberi  nafkah  kepada  isterinya,  atau anaknya yang masih kecil menurut ukuran kemampuan baik yang mempunyai kelapangan atau menurut ukuran miskin andaikata dia adalah orang yang tidak berkecukupan.  Jadi  ukuran  nafkah  ditentukan  menurut  keadaan  orang  yang memberi  nafkah,  sedangkan    kebutuhan    orang    yang      diberi    nafkah
Keutuhan Keluarga Bagi Perekpuan yang Bekerja: Stusi Kasus Isteri Yang Bekerja di PA Pekanbaru, 2015, 157 9 Muhammad  Abu  Zahrah, al-Ahwal  al-Syakhshiyyah, (t.t, Dar  al-Fikr  al-„Arabi ,  1957), cet. III,  269
10 Depertemen Agama RI, op. cit., 29 11 Ibid., 446
ditentukan    menurut    kebiasaan  setempat.  Sedangkan    yang      dimaksud dengan ةعس نم هتعس وذ قفنيل adalah  bahwa  perintah  untuk  memberi  nafkah tersebut ditujukan kepada suami bukan terhadap isteri. Adapun maksud ayat لا اهاتآ ام لاإ اسفن الله فلكي adalah bahwa orang fakir tidak dibebani untuk memberi nafkah layaknya orang kaya dalam memberi nafkah. 12
Sedangkan      Muhammad    Ali    al-Sayis  (w.1340  H) berpendapat bahwa    ayat اهاتآ ام لاإ اسفن الله فلكي لا mengungkapkan bahwa tidak berlaku fasakh  disebabkan  karena  suami  tidak  sanggup  memberi  nafkah  kepada isterinya.  Sebab  ayat  ini  mengandung  maksud  bahwa  bila  seseorang  tidak sanggup  memberi  nafkah  karena  kondisinya  yang  tidak  memungkinkan disebabkan kemiskinannya, Allah SWT tidak memberatkan dan membebaninya supaya memberi nafkah dalam kondisi tersebut. 13
Selanjutnya surat al-Thalaq ayat 6:
                                                                                       
                                                                                                 
                                                                                        
“Tempatkanlah  mereka  (para  isteri)  di  mana  kamu  bertempat  tinggal  menurut kemampuanmu  dan  janganlah  kamu  menyusahkan  mereka  untuk  menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka  berikanlah  kepada  mereka  nafkahnya  hingga  mereka  bersalin,  Kemudian jika  mereka  menyusukan  (anak-anak)mu  untukmu  Maka  berikanlah  kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” 14
Ayat  ini  tampak  merinci  lebih  jauh  hak  isteri  yang  menjadi  tanggung jawab suami. Berdasarkan kata askinu dapat dimengerti suami wajib memberikan tempat  tinggal  kepada  isteri  yang  telah  ditalak  baik  talak  raj‟i,  bain,  baik  hamil ataupun tidak. 15
12 Muhammad  al-Qurtubi, al-Jami‟  li  Ahkam  al-Quran, (Beirut:  Dar-al-Ihya  li  Tirkah  al- Arabi, 1985), Juz XVIII, 170
13 Muhammad Ali al-Sayyis, Tafsir Ayat al-Ahkam , Terjemahan, (Bandung: PT. Al-Ma‟arif,
1984), 298
14 Depertemen Agama RI, loc. cit. 15 Ali al-Sayyis, loc. cit,
34  | Al Istinbath : Jurnal Hukum Islam, Vol. 2, No. 1,  2017
Adapun  landasan  wajibnya  memberikan  nafkah  yang  bersumber  dari hadits Nabi SAW., sebagai  mana sabda beliau pada waktu haji wada‟ berikut:
مكَشُرُ ف َنْئِطْوُ ي لاأ نهيلع مكلو ،الله ةملكب نهَجورف ْمُتْلَلْحتساو ،الله ةملكب نىوتمذخأ مكّنإف ،ِءاسنلا فى َالله اوقتا فورعلماب نُتُوسكو نهُقزر مكيلع نلهو ،ٍحَّرَ بُم يرغ ابرض نىوبرضاف كلذ نلعف نإف ،ونوىركت ادحأ . 16
“Takutlah kepada Allah terkait perempuan. Sesungguhnya kalian telah mengambil mereka  dengan  kalimat  (ikatan  perjanjian)  Allah  dan  kemaluan  mereka dihalalkan  bagi  kalian  dengan  kalimat  Allah.  Hak  kalian  yang  harus  mereka penuhi adalah mereka tidak boleh mempersilahkan seorang pun yang tidak kalian sukai  berada  di  ranjang  kalian.  Jika  mereka  melakukan  itu,  maka  pukullah mereka dengan pukulan yang tidak keras (sebagai   pelajaran). Dan hak mereka yang  harus  kalian  penuhi  adalah  memberi  mereka  makan  dan  pakaian  dengan selayaknya.” (HR. Muslim)
Dalam  riwayat  lain  disebutkan  bahwa  Hindun  binti  „Utbah,  isteri  Abu Sofyan datang mengadu kepada Rasululullah:
يرغب ولام نم ذخآ ام لاإ ،نىب ىفكيو نىيفكي ام ةقفنلا نم نىيطعي لا ،حيحش لجر نايفس ابأ نإ ،الله لوسر اي
ملسو ويلع الله ىلص الله لوسر لاقف ،ملع
: كينب ىفكيو كيفكي ام فورعلماب ولام نم ىذخ
. 17
“Wahai Rasulullah., sesungguhnya Abu Sofyan seorang laki-laki yang kikir, dia tidak  member  nafkah  kepadaku  dan  juga  anakku  selain  apa  yang  akau  ambil darinya  tanpa  pengetahuannya.  Lalu  Rasulullah  bersabda:  “ambillah  yang mencukupimu dan anakmu dengan sepatutnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Berdasarkan  dalil  di  atas  dinyatakan  bahwa  nafkah  suami  kepada  isteri merupakan  kewajiban  yang  pasti  berdasarkan  al-Qur‟an,  sunnah,  dan  ijma‟. Kewajiban  suami  menafkahi  isteri  timbul  sejak  terlaksananya  akad  sah pernikahan antara dirinya dan isterinya itu. 18 Kewajiban menafkahi tetap berlaku sekalipun  si  isteri  adalah  seorang  perempuan  kaya    atau  punya  penghasilan sendiri. 19
Dengan  demikian,  isteri  berhak  mendapatkan  nafkah  dari  suami,  dan isteri dapat menuntut suami untuk memberikan nafkah kepadanya. Di samping itu, berdasarkan logika fiqh, karena laki-laki atau suami telah memiliki hak untuk menahan  isteri  (untuk  tetap  tinggal  bersamanya),  maka  sudah  seharusnya  laki-
16 Nawawi, Imam Muhyiddin, Shahih Muslim , (Beirut : Darul Ma‟rifah li al-Thaba‟ah wa al- Nasyar wa al-Tauzi‟, 1999), juz 12, 229
17 Ibid., 234
18 Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, Zād al- Ma‟ād, (Bairūt: Muassasah al-Risālah, 1994), V,  505 dan 508.
19 Ibid., .509
laki  atau  suami  mendapatkan  beban  kewajiban  nafkah  kepada  isteri,  sebagai konpensasi  dari penahanan tersebut. 20
Di  samping  itu,  kewajiban  nafkah  yang  ditanggung  oleh  suami  kepada isteri  tidak  dapat  gugur  atau  terhapus  begitu  saja  dengan  situasi  kefakiran suaminya.  Kewajiban  nafkah  suami  kepada  isteri  berlangsung  baik  dalam keadaan  lapang  ataupun  sempit.  Bahkan  meskipun  keadaan  ekonomi  isteri berkelapangan,  suami  tetap  berkewajiban  untuk  memberikan  nafkah kepadanya. 21
Dengan  demikian  jika  telah  terjadi  akad  nikah  maka  suami  wajib memberi nafkah untuk isterinya, dan bahkan berdasarkan hadis Hindun,  isteri berhak  mengambil  sebagian  dari  harta  suaminya  dengan  cara  yang  baik, sekalipun  tidak  diketahui  suaminya.  Perbuatan  tersebut  dibolehkan  andaikata dilakukan ketika suami melalaikan kewajiban yang menjadi hak isterinya.
Keseluruhan  ayat  dan  hadis  di  atas  merupakan  dalil  wajib  nafkah,  dan hanya  berbicara  tentang  nafkah  secara  mutlak  tanpa  memberi  batasan  dan ukuran. Jika Allah SWT dan Rasulullah SAW. mensyari‟atkan suatu hukum tapi tidak  menjelaskan  rinciannya  maka  dikembalikan  kepada „urf setempat  dan ijtihad. 22
Hal ini dapat dipahami  hadis dari „Aisyah yang berasal dari Hindun di atas.  Hadis  tersebut  jelas  menyatakan  bahwa  ukuran  nafkah  itu  relatif,  jika kewajiban  nafkah  mempunyai  batasan  dan  ukuran  tertentu,  niscaya  Rasulullah SAW.  akan  memerintahkan  Hindun  untuk  mengambil  ukuran  nafkah  yang dimaksud, tetapi pada saat itu Rasulullah hanya memerintahkan Hindun untuk mengambil  sebagian  harta  suaminya  dengan  cara  baik  dan  secukupnya.  Ibn Rusyd dalam kitabnya Bidayah al- Mujtahid mengemukakan pendapat Imam Malik dan  Abu  Hanifah  tentang  ukuran  nafkah    bahwa  besarnya  nafkah  tidak ditentukan  oleh  syara‟,  akan  tetapi  berdasarkan  keadaan  masing-masing  suami- isteri dan hal ini akan berbeda-beda berdasarkan perbedaan tempat, waktu dan keadaan. 23
Kewajiban memberi nafkah oleh suami kepada isterinya yang berlaku di dalam fiqh didasarkan kepada prinsip pemisahan harta antara suami dan isteri. Prinsip  ini  mengikuti  alur  pikir  bahwa  suami  itu  adalah  pencari  rezeki;  rezeki yang telah diperolehnya itu menjadi haknya secara penuh dan untuk selanjutnya
20 Muhammad Qadrī Bashā, Al-Ahkām Syarī‟yyah fī al-Ahwāl al-Shakhsīyyah, (Mesir: Dār al- Salām, 2006), I,  380
21 Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, loc. cit.
22 Ibn Rusyd, Bidayah al-Mujtahid ,  (Semarang: Asy-Syifa‟, 1990), 462
23 Ibid.
36  | Al Istinbath : Jurnal Hukum Islam, Vol. 2, No. 1,  2017
suami berkedudukan sebagai   pemberi nafkah. Sebaliknya isteri bukan pencari rezeki dan untuk memenuhi keperluannya ia berkedudukan sebagai   penerima nafkah. Oleh karena itu, kewajiban nafkah tidak relevan dalam komunitas yang mengikuti prinsip penggabungan harta dalam rumah tangga. 24

## Nafkah dan Harta Bersama di Indonesia
Dalam hukum positif Indonesia, permasalahan nafkah atau pemenuhan kebutuhan keluarga juga telah diatur dan dinyatakan menjadi kewajiban suami. Hal ini sesuai dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, pasal 34 ayat (1) dan dipertegas  oleh  KHI  Pasal  80  ayat  (4).  Keberadaan  nafkah  tentu  mempunyai pengaruh dan fungsi yang sangat besar dalam membina keluarga yang bahagia, tenteram  dan  sejahtera.  Tidak  terpenuhi  nafkah  sama  sekali  atau  nafkah  yang tidak cukup dapat berakibat krisis perkawinan yang berujung pada perceraian.
Adanya  aturan  tentang  nafkah  dalam  KHI  maupun  UU  No.  1  Tahun 1974  menimbulkan  suatu  persoalan  tatkala  dikaitkan  dengan  pengakuan  harta bersama  oleh  suami-isteri    ketika  terjadi  perceraian.  Dengan  melihat  Pasal  1 huruf (f) KHI dan pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menunjukkan bahwa kualifikasi  yang  dipakai dalam  merumuskan  harta  bersama  adalah  dengan menggunakan  masa  perkawinan  yang  sah.  Selama  harta  itu  diperoleh  dalam perkawinan  yang  sah,  maka  menjadi  harta  bersama  dengan  merujuk  pada ketentuan harta bersama yang ada dalam KHI dan UU No. 1 Tahun 1974. Akan tetapi keduanya memberi batasan bahwa harta yang diperoleh karena hadiah dan warisan menjadi harta pribadi masing-masing  selama dimaksudkan untuk itu ( Pasal 36 ayat 1).
Ketentuan harta bersama tersebut telah diatur dalam KHI pasal 85-97, maupun  dalam  UU  No.  1  tahun  1974  tentang  Perkawinan  pasal  35-37. Ketentuan  harta  bersama  dalam  KHI  dan  UU  No.  1  Tahun  1974  ini  tidak terlepas dari realitas masyarakat Indonesia tentang harta bersama dengan istilah yang  beragam.  Adapaun  istilah  harta  bersama  di  Jawa  Timur  disebut dengan gono-gini,  di  Minangkabau  disebut  harta surang,  di  Banda  Aceh disebut hareuta-seuhareukat. 25
Jika  dicermati,  ketentuan  tentang  harta  bersama  dan  kewajiban  suami memberi  nafkah  dalam  KHI  maupun  UU  No.  1  Tahun  1974  terlihat  bahwa suami  mempunyai  kewajiban  memberi  nafkah  harus  menerima  suatu  aturan harta bersama yang mempunyai konsekuensi pembagian harta bersama dengan bagian  berimbang,  dan  penggunaan  harta  bersama  harus  mendapatkan
24 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia , (Jakarta: Kencana, 2007), cet. II,
165
25 Ibid., 165-166
persetujuan  suami-isteri  .  Persoalan  lain  yang  muncul  adalah  mengenai pelaksanaan  kewajiban  suami  memberi  nafkah  termasuk  dalam  harta  bersama atau berdiri sendiri. Sehingga kedua aturan tersebut dapat menimbulkan celah- celah  hukum  yang  dapat  merusak    asas  kepastian  hukum  dan  keadilan masyarakat.
Menurut  pasal  35  Undang-undang  No.  1  tahun  1974  tentang Perkawinan,  harta  bersama  suami-isteri    hanya  meliputi  harta-harta  yang diperoleh suami-isteri  sepanjang perkawinan saja. Artinya harta yang diperoleh selama  tenggang  waktu  antara  peresmian  perkawinan  sampai  perkawinan tersebut  putus,  baik  dikarenakan  kematian  (cerai  mati)  atau  karena  perseraian (cerai hidup).
Konsep  harta  bersama   beserta  segala  ketentuannya  memang  tidak ditemukan dalam kajian fiqh (hukum Islam). Masalah harta bersama merupakan persoalan  hukum  yang  belum  tersentuh  atau  belum  terpikirkan (ghair  al- mufakkar) oleh ulama-ulama fiqh terdahulu, karena masalah harta bersama baru muncul dan banyak dibicarakan pada masa modern ini. Dalam kajian fiqh Islam klasik, isu-isu  yang  sering  diungkapkan  adalah  masalah  pengaturan  nafkah  dan hukum waris. Dua hal inilah yang banyak menyita perhatian kajian fiqh klasik.
Secara umum, hukum Islam (Al-Qur‟an, Sunnah, dan Fiqh) tidak melihat adanya harta bersama. Hukum Islam  lebih memandang
adanya keterpisahan antara  harta  suami  dan  isteri.  Apa  yang  dihasilkan  oleh suami  adalah  harta  miliknya,  begitu  pula  sebaliknya,  apa  yang  dihasilkan  isteri, merupakan  harta  miliknya. Sebagai      kewajibannya,  suami  memberikan  sebagai an hartanya itu kepada isterinya atas nama nafkah, untuk selanjutnya digunakan isteri  bagi  keperluan  rumah  tangganya.  Tidak  ada  penggabungan  harta,  kecuali dalam  bentuk syirkah,  untuk  itu  dilakukan  dalam  suatu  akad  khusus untuk syirkah. Tanpa akad tersebut harta tetap terpisah. 26
Bila  dalam  majelis  akad  nikah  dibuat  perjanjian  untuk  penggabungan harta, apa yang diperoleh suami atau isteri menjadi harta bersama, baru terdapat harta bersama  dalam perkawinan. Dengan demikian telah terjadinya akad nikah tidak dengan sendirinya terjadi harta bersama. Akan tetapi harta bersama dalam perkawinan  dapat  terjadi  dan  hanya  mungkin  terjadi  dalam  dua  bentuk,  yaitu: Pertama,  adanya  akad   syirkah antara  suami-isteri,  baik  dibuat  saat berlangsungnya  akad  nikah  atau  sesudahnya.  Kedua,  adanya  perjanjian  yang dibuat untuk itu pada waktu berlangsungnya akad nikah. 27
26 Amir Syarifuddin, op.cit., 175-176
27 Ibid.
38  | Al Istinbath : Jurnal Hukum Islam, Vol. 2, No. 1,  2017
Khoiruddin Nasution menyatakan, bahwa hukum Islam mengatur sistem terpisahnya  harta  suami-isteri    sepanjang  yang  bersangkutan  tidak  menentukan lain (tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan). Hukum Islam memberikan kelonggaran  kepada pasangan  suami-isteri    untuk  membuat  perjanjian perkawinan yang pada akhirnya akan mengikat secara hukum. 28
Ahmad  Azhar  Basyir  berpendapat  bahwa  hukum  Islam  memberikan pada masing-masing pasangan baik suami atau isteri untuk memiliki harta benda secara  perorangan  yang  tidak  bisa  diganggu  masing-masing  pihak.  Suami  yang menerima pemberian, warisan, dan sebagai  nya berhak menguasai sepenuhnya harta  yang  diterimanya  itu  tanpa  adanya  campur  tangan  isteri.  Hal  tersebut berlaku  pula  sebaliknya.  Dengan  demikian  harta  bawaan  yang  mereka  miliki sebelum  terjadinya  perkawinan  menjadi  hak  milik  masing-masing  pasangan suami  isteri. 29
Dengan  demikan  dapat  dinyatakan  bahwa  memang  ketentuan  Islam memisahkan harta kekayaan suami-isteri , untuk  memudahkan pasangan suami- isteri  bila terjadi proses perceraian sehingga persoalan harta tidak menjadi rumit dan berbelit-belit. Pada gilirannya diketahui bahwa   masalah harta bersama tidak disinggung  secara  jelas  dan   tegas   dalam  hukum  Islam,  sehingga  terbuka  bagi ahli hukum Islam untuk melakukan ijtihad dengan pendekatan qiyas.
Harta  bersama  dapat  di-qiyas-kan  sebagai     syirkah karena  dapat dipahami  bahwa  isteri  juga  dapat  dihitung  pasangan  (kongsi)  yang  bekerja, meskipun  tidak  ikut  bekerja  dalam  pengertian  yang  sesungguhnya.  Yang dimaksudkan adalah pekerjaan isteri seperti mengurus rumah tangga, memasak, mencuci, mengasuh anak dan keperluan domestik lainnya.
Harta  bersama  didefinisikan  sebagai      harta  yang  dihasilkan  pasangan suami-isteri  selama perkawinan berlangsung. Maka, harta bersama dikategorikan sebagai     syirkah  mufāwadhah atau syirkah  abdān.  Dikatakan  sebagai     syirkah mufāwadhah karena perkongsian suami-isteri  dalam harta bersama itu bersifat tidak  terbatas,  apa  saja  yang  mereka  hasilkan  selama  dalama  perkawinan termasuk  dalam  harta  bersama.  Warisan  dan  pemberian  merupakan pengecualian.  Sedangkan  harta  bersama  disebut  sebagai     syirkah abdān dikarenakan  sebagai      an  besar  dari  suami-isteri    dalam  masyarakat Indonesia sama-sama bekerja untuk nafkah hidup keluarganya.
Dalam  fiqh mu‟amalah, syirkah  abdān ataupun syirkah  mufāwadhah merupakan  bagian  dari syirkah  „uqud. Syirkah  „uqud adalah  kongsi  yang
28 Khoiruddin  Nasution, Hukum  Perkawinan  1 ,  (Yogyakarta:  Academia  dan  Tazzafa,
2005), 192
29 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam , (Yogyakarta: UII Press, 2004),   203
mensyaratkan  adanya  kontrak  antara  anggotanya.  Keuntungan  yang  diperoleh dibagi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
Dapat disimpulkan
bahwa harta bersama merupakan
bentuk syirkah   sebagai    mana  yang  sudah  dijelaskan  oleh  Amir  Syarifuddin terdahulu. Karena mengandung pengertian bentuk kerjasama atau pengkongsian antara suami dan isteri. hanya saja bukan dalam bentuk syirkah pada umumnya yang  bersifat  bisnis  atau  kerjasama  dalam  kegiatan  usaha, syirkah dalam  harta bersama  merupakan  bentuk  kerjasama  antara  suami  dan  isteri  untuk membangun sebuah keluarga yang sakinah, yang penuhi mawaddah dan rahmah termasuk di dalamnya harta dalam perkawinan.
Selanjutnya  kalau  ditinjau  dari  Ketentuan  Undang-undang  perkawinan, harta bersama perkawinan dirinci oleh KHI dalam pasal 85 sampai dengan 97. Sedangkan berkenaan dengan harta pribadi suami-isteri  yang dibawa ke dalam rumah  tangga  dan  harta  yang  diperoleh  selama  dalam  perkawinan  yang ditetapkan  bersama  dengan  jalan  akad syirkah atau  melalaui  perjanjian  dalam perkawinan, diatur dalam Bab VII Pasal 35, 36, dan 37 UU Perkawinan.
Dipahami  lebih  lanjut  bahwa  harta  bersama    terdiri  dari:  hasil  dan pendapatan  suami,  hasil  dan  pendapatan  isteri,  dan  hasil  dan  pendapatan  dari harta pribadi dari suami ataupun isteri, sekalipun harta pokoknya tidak termasuk kepada  harta  bersama  asalkan  kesemuanya  itu  diperoleh  sepanjang perkawinan. 30 Sedangkan harta pribadi adalah harta yang sudah dimiliki suami atau  isteri  pada  saat  perkawinan    dilangsungkan  dan  tidak  termasuk  kedalam harta bersama kecuali mereka memperjanjikan lain. 31 Harta pribadi ini meliputi: harta  bawaan  suami/isteri,  harta  hibahan    suami/isteri,  dan  harta  warisan suami/isteri. 32
Kedudukan  harta  bersama  dalam  hukum  perkawinan  Indonesia  diatur pada  Pasal  35  dan  Pasal  36  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan yang  menyatakan, bahwa  harta  benda  yang  diperoleh  selama perkawinan  menjadi  harta  bersama  dan  dapat  dipergunakan  atas  persetujuan kedua belah pihak, sedangkan harta bawaan, hadiah, dan warisan tetap di bawah penguasaan    masing-masing  dan  merupakan  hak  sepenuhnya  sepanjang  para pihak tidak menentukan lain. 33
30 Satrio J, Hukum Harta Perkawinan , (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1983),  188
31 Ibid , 193 32 pasal 35 ayat (2) Undang-undang  No. 1 Tahun 1974 33 Lihat,  Pasal  35,  36,  dan  37  UU  No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan.  Lembaran Negara  Tahun  1974  Nomor  1.  Melalui  pasal-pasal  tersebut  telah  meningkatkan  hukum  adat mengenai  pencaharian  bersama  suami  isteri  menjadi  hukum  tertulis,  sesuai  dengan  GBHN (Garis-Garis  Besar  Haluan  Negara)  tahun  1973  yang  memerintahkan  peningkatan  dan
40  | Al Istinbath : Jurnal Hukum Islam, Vol. 2, No. 1,  2017
Oleh karena itu,  harta  bersama  merupakan  harta  perkawinan  yang dimiliki suami-isteri   secara bersama-sama. Yakni, harta baik bergerak maupun tidak bergerak yang diperoleh sejak terjalinnya hubungan suami-isteri  yang sah, yang  dapat  dipergunakan  oleh  suami  dan  isteri  untuk  membiayai  keperluan hidup  mereka  beserta  anak-anaknya,  sebagai      satu  kesatuan  yang  utuh  dalam rumah  tangga.  Karena  itu,  harta  bersama  adalah  harta  yang  diperoleh  selama ikatan  perkawinan  berlangsung  dan  tanpa  mempersoalkan  terdaftar  atas  nama siapa. Awal  terbentuknya  harta  bersama  dalam  perkawinan  ini,  karena  masih adanya  prinsip  masing-masing  suami  dan  isteri  untuk  berhak  menguasai  harta bendanya sendiri, sebagai  mana halnya sebelum mereka menjadi suami-isteri , kecuali harta bersama yang tentunya dikuasai bersama. 34
Berdasarkan ketentuan Pasal 35 dan 36 di atas, maka UU No. 1 Tahun 1974  tidak  menganut  asas  percampuran  atau  penyatuan  harta  akibat  adanya perkawinan,  sehingga  harta  bawaan,  hadiah,  dan  warisan  suami  dan  isteri terpisah  dan  tetap  di  bawah  penguasaan  masing-masing  dan  merupakan  hak sepenuhnya,  sepanjang  para  pihak  tidak  menentukan  lain  melalui  perjanjian perkawinan.  Sedangkan  harta  bersama  yang diperoleh  selama  dalam  ikatan perkawinan, menjadi milik bersama suami-isteri , tanpa mempersoalkan siapakah sesungguhnya yang menguras jerih payahnya untuk memperoleh harta tersebut serta  dikuasai  dan  dikelola secara bersama  dan  masing-masing  suami-isteri merupakan pemilik bersama atas harta bersama tersebut.
Semua  pendapatan  atau  penghasilan  suami-isteri    selama  ikatan perkawinan,  selain  harta  asal  dan/atau  harta  pemberian  yang  mengikuti  harta asal  adalah  harta  bersama.  Tidak  dipermasalahkan  apakah  isteri  ikut aktif  bekerja atau tidak, walaupun isteri hanya tinggal di rumah mengurus rumah tangga  dan  anak,  sedangkan  yang  bekerja  suami  sendiri. 35 Apabila  nanti perkawinan  putus,  maka  harta  bersama  diatur  menurut  hukumnya  masing- masing. 36 Adapun  yang  dimaksud  dengan  hukumnya  masing-masing  adalah hukum agama, hukum adat, dan kitab Undang-undang Hukum Perdata.
Ketentuan  di  atas  berbeda  dengan  Pasal  119  KUH  Perdata  yang menyatakan, bahwa sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami-isteri, sejauh tentang hal itu tidak
penyempurnaan  pembinaan  hukum  nasional  dengan  antara  lain  mengadakan  pembaruan, kodifikasi  serta  unifikasi  hukum  di  bidang-bidang  tertentu  dengan  jalan  memperhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat. Ismuha, Pencaharian Bersama Suami Isteri di Indonesia , (Jakarta:
Bulan Bintang, 1978), Cet. II, 45
34 Ismuha, Pencaharian Bersama ... op.cit. ,  41-43
35 Hilman    Hadikusuma, Hukum Waris Adat ,  (Bandung:  PT.  Citra  Aditya  Bakti,  2003),
Cet.  VII,    60
36 Lihat penjelasan pasal 35 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan
diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan  antara  suami-isteri. 37 Dengan  demikian,  sejak  mulai  perkawinan sudah  terjadi  suatu  percampuran  antara  kekayaan  suami  dan  kekayaan  isteri (algehele  gemeenschap  van  goederen)  kalau  tidak  diadakan  suatu perjanjian. Keadaan  yang  demikian  itu  berlangsung  seterusnya  dan  tak  dapat diubah  lagi  selama  perkawinan.  Kalau  orang  ingin  menyimpan  dari  peraturan tersebut,  maka  harus  diletakkan  keinginannya  itu  dalam  suatu  perjanjian perkawinan  (huwelijksvoorwaarden).  Perjanjian  yang  demikian  itu,  harus diadakan  sebelum  perkawinan  ditutup  di  depan  Pegawai  Pencatatan  Sipil  dan harus diletakkan dalam suatu akta notaris. Undang-undang menghendaki supaya keadaan  kekayaan  dalam  suatu  perkawinan  itu  tetap,  demi  melindungi kepentingan-kepentingan  pihak  ketiga. 38 Ketika  terjadi  perceraian,  maka  harta bersama ini dibagi dua antara suami-isteri  tanpa perlu memperhatikan dari pihak mana barang-barang itu dahulu diperoleh. 39
Yahya  Harahap  menjelaskan,  bahwa  jika  ditinjau  sejarah  terbentuknya harta bersama, telah terjadi perkembangan hukum adat terhadap harta bersama didasarkan  pada  syarat  ikut  sertanya  isteri  secara  fisik  dalam  membantu pekerjaan  suami. Jika  isteri  tidak  ikut  secara  fisik  dan  membantu  suami  dalam mencari  harta  benda,  maka  hukum  adat  lama  menganggap  tidak  pernah terbentuk  harta  bersama  dalam  perkawinan.  Dalam  perjalanan  sejarah  lebih lanjut,  pendapat  tersebut  mendapat  kritik  keras  dari  berbagai  kalangan  ahli hukum  sejalan  dengan  berkembangnya  pandangan  emansipasi  perempuan  dan arus  globalisasi  di  segala  bidang.  Menanggapi  kritik  tersebut,  terjadilah pergeseran konsepsi nilai-nilai hukum baru, klimaksnya pada tahun 1950 mulai lahirlah  produk  pengadilan  yang  mengesampingkan  syarat  isteri  harus  aktif secara fisik mewujudkan harta bersama. Syarat tersebut diubah dengan nilai baru seperti  yang  terdapat  dalam  Putusan  Mahkamah  Agung  RI  Nomor:  51 K/SIP./1956 tanggal 7 November 1956. 40
Dari  uraian  di  atas  jelaslah  bahwa Undang-undang  telah  menentukan suatu  akibat  hukum  perantara  dari  akad  nikah  dengan  pemilikan  harta  yaitu
37 Solahuddin (Penghimpun, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, & Perdata (KUHP, KUHAP, & KUHPdt) , (Jakarta: Visimedia, 2008),  Cet. I,  253
38 R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata , (Jakarta: Intermasa, 2003), Cet. XXXI, 31-39
39 Pasal 128 KUH Perdata
40 Yahya  Harahap, Perlawanan  Terhadap  Eksekusi  Grose  Akta  Serta  Putusan  Pengadilan Arbitrase dan Standar Hukum Eksekusi ,  Bandung;  Citra  Aditya  Bakti,  1993,      194.  Lebih  lanjut dalam  Putusan  Mahkamah  Agung  RI  tanggal  7  November  1956,  Reg.  No.  51  K/SIP./1956 dinyatakan  bahwa  “ menurut  hukum  adat  semua  adat  yang  diperoleh  selama  berlangsungnya  perkawinan, termasuk  dalam  gono  gini,  meskipun  mungkin  hasil  kegiatannya  suami  sendiri. ”  Ismuha, Pencaharian Bersama …op. cit ., 137
42  | Al Istinbath : Jurnal Hukum Islam, Vol. 2, No. 1,  2017
penentuan  bersyarikat.  Dua  orang  suami  dan  isteri  oleh  undang-undang dipandang  sebagai      pasangan  yang  bermu‟amalat  mengadakan syirkah. Padangan  yang  demikian  tidaklah  salah,  karena  al-Qur‟an  dan  Hadits  tidak mengatur  secara  tegas  mengenai  hal  ini,  oleh  Karena  itu,  ia  merupakan permasalahan ijtihadi dan  didukung  dengan  adanya  kemaslahatan  yang  nyata, yakni kepastian hukum bagi harta keluarg yang suatu saat akan ada kemungkinan dibagi berhubung adanya salah satu yang meninggal atau terjadi perceraian. Di samping itu memperkuat pandangan itu adalah adanya perintah mu‟asyarah bil ma‟ruf   dan  hidup  tolong  menolong  antara  suami  dan  isteri.  Tanpa  ijab  dan Kabul  yang  nyata, syirkah telah  dianggap  terjadi  dan  porsi  atau  saham  masing- masing  akan  berimbang  menurut  kondisi  dan  situasi  mereka  dalam  berkarya bersama, atau  mungkin berimbang, dan lainnya. 41
Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  pada  pasal  85  yang  berbunyi: “adanya  harta  bersama  dalam  perkawinan  itu  tidak  menutup  kemungkinan adanya  harta  milik  masing-masing  suami  atau  isteri.” 42 Dari  pasal  ini  dapat disimpulkan bahwa harta yang diperoleh suami dan isteri karena usahanya adalah harta  bersama,  baik  mereka  bekerja  bersama-sama  atau  hanya  suami  saja  yang bekerja. Sedangkan isteri hanya mengurus rumah tangga beserta anak-anaknya di rumah. Ketika mereka terikat perjanjian perkawinan sebagai   suami-isteri , maka semuan menjadi bersatu, baik harta benda perkawinan maupun anak-anak. Tidak perlu diiringi dengan syirkah, sebab perkawinan dengan ijab qabul dan jika sudah memenuhi persyaratan-persyaratan lainnya sudah dianggap adanya syirkah antara suami dan isteri tersebut.
Keberadaan  harta  bersama  dalam  perkawinan  semata-mata  ditujukan untuk  memenuhi kebutuhan suami dan isteri secara bersama-sama beserta anak- anak  mereka,  sehingga  penggunaan  harta  bersama  harus  atas  persetujuan bersama suami dan isteri, tidak boleh dikuasai secara sepihak dan semena-mena. Oleh  karena  itu,  apabila  ada  persangkaan  atau  terindikasi  adanya  tindakan penyalahgunaan  oleh  salah  satu  pihak  di  antara  suami  atau  isteri,  dengan memindahtangankan kepada pihak lain, memboroskan atau menggelapkan atas harta  bersama  tersebut,  maka  undang-undang  memberikan  jaminan  agar keutuhan harta bersama dalam  perkawinan  itu  tetap  terlindungi  dan  terjaga melalui  upaya  “penyitaan”  atas  permohonan  yang  diajukan  pihak  suami  atau isteri serta pihak yang berkepentingan kepada pengadilan.
Suami  mempunyai  kewajiban  untuk  memenuhi  tuntutan  ekonomi keluarga. Untuk membentuk sebuah keluarga yang ideal, penuh kebahagiaan dan
41 Achmad Kuzari, Nikah Sebagai  Perikatan ,  (Jakarta:  PT.  RajaGrafindo  Persada,  1995),
113-114
42 Abdurrahman, op. cit., UU No. 1 tahun 1974,  66
kesejahteraan haruslah ditopang dengan terpenuhinya kebutuhan masing-masing pihak  dalam  sebuah  keluarga  tersebut.  Kebutuhan  pangan,  sandang,  tempat tinggal  dan  kebutuhan  sehari-hari  seorang  isteri,  anak-anak  maupun  suami sendiri harus diperhatikan. Pengabaian terhadap kebutuhan material sama halnya akan membiarkan terbukanya peluang keretakan dalam sebuah keluarga.
Ketentuan nash menunjukkan  bahwa  beban  perekonomian   keluarga dibebankan kepada suami. Suami wajib memenuhi nafkah untuk isteri dan anak- anaknya sesuai dengan kelayakan dan tingkat kemampuan yang dimiliki. Suami harus  berusaha  semaksimal  mungkin  untuk  mendapatkan  hasil  yang  dapat mencukupi  kebutuhan  ekonomi  keluarga.  Di  samping  itu,  perlunya  peran seorang  isteri  untuk  memberikan  dukungan  terhadap  suami  dalam  mencari rezeki.  Karena  untuk  mendapatkan  rezeki,  manusia  harus  bekerja  keras  dan mengerahkan segala daya dan upaya.  Di sinilah letak seorang isteri untuk terus memberikan  semangat  agar  suami  bekerja  secara  maksimal  dan  memperoleh hasil yang optimal pula.
Dengan  munculnya  konsep  harta  bersama  dalam  KHI  dan  UU  No.  1 Tahun 1974, maka secara otomatis konsep fiqh klasik tidak bisa lagi dijalankan untuk  suami,  dalam  artian  nafkah  tidak  lagi  menjadi  kewajiban  seorang  suami saja, melainkan juga menjadi kewajiban isteri. Kedua aturan tersebut (KHI dan UU  No.  1  tahun  1974)  menyatakan  bahwa  harta  yang  diperoleh  selama perkawinan  menjadi  harta  bersama.  Dengan  demikian,  lewat  suatu  pemikiran yang  sederhana  maka  penghasilan  yang  diperoleh  suami  selama  perkawinan adalah harta bersama. Konsekuensi yang muncul terhadap harta bersama adalah perbuatan hukum atas harta tersebut harus lewat persetujuan kedua belah pihak karena keduanya sama-sama mempunyai hak terhadap harta tersebut. 43
Dapat  dipahami  bahwa    paling  tidak  ada  tiga  hal  konsekuensi yuridis  yang  akan  terjadi  ketika  konsep  harta  bersama  diaplikasikan  dalam keluarga masyarakat muslim di seluruh dunia, khususnya Indonesia yang secara jelas  mengaturnya  di  dalam  UUP  dan  KHI,    yaitu:  Pertama,   Nafkah  menjadi tanggungjawab  bersama  suami-isteri.  Alasannya  adalah:  bahwa  ketentuan  harta bersama  menunjukkan  bahwa  suami-isteri    sama-sama  mempunyai  peranan penting  dalam  ekonomi  keluarga.  Buktinya  yaitu  adanya  ketentuan  perbuatan hukum  atas  harta  bersama  berdasarkan  kesepakatan  suami-isteri    dan  masing- masing  suami-isteri    mempunyai  bagian  yang  sama  apabila  perkawinan  putus. Alasan lain, jika definisi harta bersama menjadikan seluruh harta yang diperoleh selama  perkawinan  menjadi  harta  bersama,  maka  secara  yuridis  menimbulkan persoalan  hukum  tatkala  isteri  menuntut  bahwa  yang  diberikan  selama
43 Muhammad Nasir, Kedudukan Nafkah , makalahhukumislanlengkap.blogspot.com/2013, diakses 2 januari 2015
44  | Al Istinbath : Jurnal Hukum Islam, Vol. 2, No. 1,  2017
perkawinan yang dimaksud suami sebagai   nafkah adalah harta bersama. Kedua, Pemisahan  harta  suami-isteri    dalam  perkawinan.  Jika  KHI  dan  UUP  tetap menggunakan  ketentuan  pemenuhan  harta  menjadi  kewajiban  suami,  maka kewajiban tersebut dapat dilaksanakan secara penuh dengan dipakainya konsep harta terpisah dalam perkawinan. Ketiga,  Kompromi antara harta bersama dan kewajiban suami memberi nafkah. Ini dilakukan dengan memberi penambahan aturan  dalam  Pasal  80  KHI  mengenai  jenis  harta  yang  dapat  dipakai  untuk memberi nafkah, yaitu harta pribadi dan atau harta yang diperoleh suami selama perkawinan.  Dalam  artian  penunaian  kewajiban  suami  memberi  nafkah  dapat dilakukan dengan menggunakan harta pribadinya dan atau dengan harta bersama dalam pengertian harta yang diperoleh suami selama perkawinan.
Isyarat  hukum  keluarga  dari  pemberlakuan  harta  bersama  adalah hubungan  yang  seimbang  dan  adil  antara  suami  isteri  sebagaimana  disinyalir dalam  al-Qur‟an  (QS:  2:187  dan  228).  Pada  gilirannya  bila  nafkah  menjadi tanggung  jawab  bersama  maka  semua  kewajiban  pekerjaan  rumah  tangga  juga menjadi  tanggung  jawab  bersama.  Berubahnya  peran-peran  perempuan, seharusnya membawa konsekwensi berubah pula peran-peran laki-laki, sekaligus tatanan sosial yang ada. Jika laki-laki   sebagai bagian dari masyarakat, tidak  ikut berubah,  maka  permasalahan  akan  timbul.  Dalam  skala  keluarga  misalnya, dengan  bekerjanya  seorang  ibu,  maka  iapun  berperan  sebagai  pemberi  nafkah keluarga, yang tentunya mempengaruhi ketersediaan waktu dan tenaga ibu untuk berperan  di  dalam  pengaturan  rumah  tangga  serta  pengasuhan  anak.  Sehingga bapak  diharapkan  juga  dapat  mengisi  peran-peran    pengasuhan    anak    dan pekerjaan  keluarga.

## Penutup
1.  Hukum  Islam  tidak  melihat  adanya  harta  bersama.  Hukum  Islam  lebih memandang  adanya keterpisahan antara  harta  suami  dan  istri.  Apa  yang dihasilkan oleh suami adalah harta miliknya, begitu pula sebaliknya, apa yang dihasilkan  istri,  merupakan  harta  miliknya. Sebagai  kewajibannya,  suami memberikan  sebagian  hartanya  itu  kepada  istrinya  atas  nama  nafkah,  yang untuk selanjutnya digunakan istri bagi keperluan rumah tangganya. Tidak ada penggabungan harta, kecuali dalam bentuk syirkah , yang untuk itu dilakukan dalam  suatu  akad  khusus  untuk syirkah .  Tanpa  akad  tersebut  harta  tetap terpisah.
2. Diterapkannya  konsep  harta  bersama,  maka  nafkah  menjadi  tanggungjawab bersama suami istri.  Nafkah bisa saja menjadi kewajiban suami, namun harus diterapkan  pemisahan  harta  suami  istri  dalam  perkawinan,  atau  dengan dengan  mengkompromikan  antara  harta  bersama  dan  kewajiban  suami memberi  nafkah.  Ini  dilakukan  dengan  memberi  penambahan aturan  dalam
Jumni Nelli: Analisis Tentang Kewajiban Nafkah  Keluarga ..….| 45
Pasal  80  KHI  mengenai  jenis  harta  yang  dapat  dipakai  untuk  memberi nafkah,  yaitu  harta  pribadi  dan  atau  harta  yang  diperoleh  suami  selama perkawinan.

## Daftar Kepustakaan
Abdurrahman  al-Jaziri, kitab  al-Fiqh  „ala  Madzhabi  al-Arba‟ah,  Beirut: Dar  al- Kutub al-„Ilmiyah, 1986.
Achmad Kuzari, Nikah  Sebagai    Perikatan,  Jakarta:  PT.  RajaGrafindo  Persada, 1995
Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta: UII Press, 2004
Ahmad Warson Munawir, Kamus al Munawwir, Yogyakarta: Pondok Psantren al – Munawwir, 1984
Amir  Syarifuddin, Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia,  Jakarta:  Kencana, 2007
Diknas,  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  Jakarta:  Balai  Pustaka,  2002,  Edisi ketiga.
Hilman    Hadikusuma,   Hukum  Waris  Adat,  Bandung:  PT.  Citra  Aditya  Bakti, 2003
Ibnu Manzhur. Lisãn al- Arab.  Jilid. 4  Bairut: Dãr-Elfikr. 1990
Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, Zād al- Ma‟ād, Bairūt: Muassasah al-Risālah, 1994.
Ibn Rusyd, Bidayah al-Mujtahid,  Semarang: Asy-Syifa‟, 1990
Ismuha, Pencaharian Bersama Suami Isteri di Indonesia, Jakarta: Bulan Bintang, 1978
Jumni  Nelli,  Disertasi,  Konstrksi  Keutuhan  Keluarga  Bagi  Perekpuan  yang Bekerja: Stusi Kasus Isteri Yang Bekerja di PA Pekanbaru, 2015
Khoiruddin  Nasution, Hukum  Perkawinan  1,  Yogyakarta:  Academia  dan Tazzafa, 2005.
Muhammad  Abu  Zahrah, al-Ahwal  al-Syakhshiyyah, t.t, Dar  al-Fikr  al-„Arabi,
1957), cet. III. Muhammad Ali al-Sayyis, Tafsir Ayat al-Ahkam, Terjemahan, Bandung: PT. Al- Ma‟arif, 1984 Muhammad Nasir, Kedudukan Nafkah, makalah hukumislanlengkap.blogspot.com/2013, diakses 2 januari 2015
Muhammad  Qadrī  Bashā,  Al-Ahkām  Syarī‟yyah  fī  al-Ahwāl  al-Shakhsīyyah, (Mesir: Dār al-Salām, 2006
Muhammad al-Qurtubi, al-Jami‟ li Ahkam al-Quran, Beirut: Dar-al-Ihya li Tirkah al-Arabi, 1985
Nawawi,  Imam  Muhyiddin,  Shahih  Muslim,  Beirut  :  Darul  Ma‟rifah  li  al- Thaba‟ah wa al-Nasyar wa al-Tauzi‟, 1999.
R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: Intermasa, 2003
Satrio J, Hukum Harta Perkawinan, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1983
Solahuddin (Penghimpun, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana,
& Perdata (KUHP, KUHAP, & KUHPdt), Jakarta: Visimedia, 2008
Syamsuddin  Muhammad  bin  Muhamamd  al-Khatin  al-Syarbini,  Mugni  al- Muhtaj, Bairut: Dar-al-Kutub al-Ilmiyah, tt, Juz V, h. 151
Wahbah  al-Zuhaili, al-Fiqh  al-Islam  wa  Adillatuhu, Beirut: Dar  al-Fikr,  1989 jilid II, cet. II
Yahya  Harahap, Perlawanan  Terhadap  Eksekusi  Grose  Akta  Serta  Putusan Pengadilan  Arbitrase  dan  Standar  Hukum  Eksekusi,  Bandung;  Citra Aditya Bakti, 1993