## ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PAJAK DALAM HUKUM INDONESIA
(Studi Historis Regulasi tentang Zakat sebagai Pengurang Pajak)
Muhammad Redha Anshari Dosen IAIN Palangka Raya Email : m.redhaanshari@gmail.com

## ABSTRAK
Zakat  dan  pajak,  meskipun  keduanya  merupakan  kewajiban  dalam  bidang  harta,  namun keduanya mempunyai falsafah yang khusus dan keduanya berbeda sifat dan asasnya, berbeda sumbernya, sasaran, bagian serta kadarnya, di samping berbeda pula mengenai prinsip, tujuan, dan jaminannya, tetapi ada pula sisi kesamaannya.
Zakat  dan  pajak  merupakan  dua  hal  yang  dapat  ditinjau  dari  aspek  semantik  dan  tujuan memliki  perbedaan.  Pajak  merupakan  sebuah  keharusan  yang  telah  ditetapkan  oleh  negara sebagai  kewajiban  warga  negara.  Pembayaran  pajak  dengan  berbagai  jenis  dan  ragamnya adalah  murni  urusan  duniawi  yang  tidak  terkait  dengan  dimensi  spritual  dan  dilakukan  oleh warga negara (muslim maupun non muslim).
Dalam  sejarahnya  ketentuan  atau  regulasi  yang  mengatur  tentang  zakat  yang  menjadi pengurang pajak dalam hokum Indonesia terbagi menjadi 2 periode, yaitu : Pertama, Periode undang-undang tentang pengelolaan zakat no. 38 tahun 1999. Kedua, Periode undang-undang tentang pengelolaan zakat no. 23 tahun 2011.
Dari  kedua  periode  tersebut  terdapat  beberapa  kesamaan  serta  terdapat  juga  beberapa perbedaan  yang  mengatur  tentang  mekanisme  zakat  sebagai  pengurang  pajak  dalam  hokum Indonesia.
Kata Kunci : Zakat, Pajak, Zakat di Indonesia, Zakat Pengurang Pajak

## Abstract
Zakat and tax, although both are liabilities in the field of assets, but both have a specific philosophy  and  both  differ  in  nature  and  principle,  different  sources,  objectives,  parts  and levels,  in addition to different principles, objectives, and guarantees, but there are also sides similarity.
Zakat and tax are two things that can be viewed from the semantic aspect and the goal has  differences.  Tax  is  a  necessity  that  has  been  set  by  the  state  as  a  citizen  obligation. Payment of taxes with various types and varieties is purely worldly affairs that are not related to the spiritual dimension and carried out by citizens (Muslim or non-Muslim).
In its history the provisions or regulations governing zakat which are tax deductible in Indonesian  law  are  divided  into  2  periods,  namely:  First,  Period  of  undang-undang  tentang pengelolaan zakat no. 38 tahun 1999. Second, Period of undang-undang tentang pengelolaan zakat no. 23 tahun 2011. From these two periods there are some similarities and there are also some differences that govern the mechanism of zakat as a tax deduction in Indonesian law.
Keywords : Zakat s , Zakat in Indonesia, Tax Deduction Zakat

## Pendahuluan
Zakat  dan  pajak,  meskipun  keduanya merupakan  kewajiban  dalam  bidang  harta, namun keduanya mempunyai falsafah yang khusus  dan  keduanya  berbeda  sifat  dan asasnya,  berbeda  sumbernya,  sasaran, bagian serta kadarnya, di samping berbeda pula mengenai  prinsip,  tujuan,  dan jaminannya, tetapi ada pula sisi kesamaannya.
Zakat  dan  pajak  merupakan  dua  hal  yang dapat  ditinjau  dari  aspek  semantik  dan tujuan memliki perbedaan. Pajak merupakan  sebuah  keharusan  yang  telah ditetapkan  oleh  negara  sebagai  kewajiban warga  negara.  Pembayaran  pajak  dengan berbagai  jenis dan  ragamnya adalah  murni urusan  duniawi  yang  tidak  terkait  dengan dimensi  spritual dan dilakukan oleh warga negara (muslim maupun non muslim). Pengeluaran  zakat  menggambarkan  dua sisi  yang  secara  sinergis  saling  menyatu yaitu kepentingan jangka pendek (kebutuhan  ekonomi  dan  duniawi)  yang berimplikasi  secara  lebih  luas  pada kepentingan  jangka  panjang  (kepentingan spiritual/ ukhrawi ) individu muzakki.
Sebagaimana  telah  diketahui,  bahwa  yang berkenaan  dengan  zakat  dan  pajak  telah diundang-undangkan  oleh  pemerintah  RI, yakni  Undang-undang  Nomor  23  Tahun 2011  tentang  Pengeloaan  Zakat  dan Undang-undang  Nomor  36  Tahun  2008 tentang  Pajak  Penghasilan.  Ketentuan zakat  sebagai  pengurang  pajak  pertama kali muncul dalam Undang-undang No. 38 Tahun  1999  tentang  Pengelolaan  Zakat. Dalam undang-undang tersebut disebutkan:  “ zakat  yang  telah  dibayarkan kepada  badan  amil  zakat  atau  lembaga amil zakat dikurangkan
dari
laba/pendapatan  sisa  kena  pajak  dari wajib  pajak  yang  bersangkutan  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku ”.
Dalam  penjelasan  undang-undang  tersebut terdapat  uraian  yang  memperjelas  bunyi ayat  tersebut,  yakni:  “ pengurangan  zakat dari  laba/pendapatan  sisa  kena  pajak dimaksudkan  agar  wajib  pajak  tidak terkena  beban  ganda,  yakni  kewajiban membayar  pajak  dan  zakat” .  Kesadaran membayar  zakat  dapat  memacu  kesadaran membayar pajak. Zakat sebagai pengurang pajak,  memang  lebih  ditujukan  kepada institusi  meski  perorangan  juga  sangat dimungkinkan. Hal itu dikarenakan, institusi  yang  biasanya  memiliki  laba bersih relatif besar.
Latar  belakang  dari  pengurangan  ini dijelaskan  dalam  penjelasan  Pasal  14  ayat (3)  UU  No.  38  Tahun  1999  bahwa pengurangan  zakat  dari  laba/pendapatan sisa  kena  pajak  adalah  dimaksudkan  agar wajib  pajak  tidak  terkena  beban  ganda, yakni  kewajiban  membayar  zakat  dan pajak.  Ketentuan  ini  masih  diatur  dalam UU  zakat  yang  terbaru  yakni  dalam  Pasal 22  UU  23/2011: “Zakat  yang  dibayarkan oleh  muzaki  kepada  BAZNAS  atau  LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak”
Ketentuan  serupa  ditegaskan  pula  dalam Pasal  9  ayat  (1)  UU  Pajak  Penghasilan. Selain  itu,  Pasal  1  ayat  (1)  PP  No.  60 Tahun 2010 tentang Zakat atau
Sumbangan  Keagamaan  yang  Sifatnya Wajib  yang  Boleh  Dikurangkan  dari Penghasilan Bruto juga menentukan:
“Zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya  wajib  yang  dapat  dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi:
a) zakat atas penghasilan yang dibayarkan  oleh  Wajib  Pajak  orang
pribadi  pemeluk  agama  Islam  dan/atau oleh  Wajib  Pajak  badan  dalam  negeri yang  dimiliki  oleh  pemeluk  agama  Islam kepada  badan  amil  zakat  atau  lembaga amil  zakat  yang  dibentuk  atau  disahkan oleh Pemerintah; atau
b) sumbangan keagamaan yang sifatnya  wajib  bagi  Wajib  Pajak  orang pribadi  pemeluk  agama  selain  agama Islam  dan/atau  oleh  Wajib  Pajak  badan dalam  negeri  yang  dimiliki  oleh  pemeluk agama selain agama Islam, yang diakui di Indonesia yang dibayarkan kepada lembaga  keagamaan  yang  dibentuk  atau disahkan oleh Pemerintah.”
Dari  paparan  singkat  latar  belakang masalah  diatas,  maka  rumusan  masalah yang  hendak  diteliti  adalah  Bagaimana sejarah pengaturan zakat sebagai pengurang pajak dalam hokum indonesia?

## Landasan Teori
a. Teori tentang Pajak
Menurut  Adrian  Sutedi  pajak  dari perspektif  ekonomi  dipahami  sebagai beralihnya  sumber daya dari sektor privat kepada  sektor  publik.  Pemahaman  ini memberkan  gambaran  bahwa  adanya pajak  menyebabkan  dua  situasi  menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan  individu  dalam  menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan  barang  dan  jasa.  Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan  barang dan  jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat. Sementara  pemahaman  pajak  dari
perspektif hukum menurut Soemitro merupakan  suatu  perikatan  yang  timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan  timbulnya  kewajiban  warga
negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk  memaksa, dan uang pajak tersebut harus digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dari pendekatan  hukum  ini  memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang sehingga menjamin  adanya  kepastian  hukum,  baik bagi  fiksus  sebagai  pengumpul  pajak maupun  wajib  pajak  sebagai  pembayar pajak.
Secara  umum  pajak  adalah  iuran rakyat  kepada  kas  negara  berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan  dengan  tiada  mendapat  balas jasa  secara  langsung.  Pajak  dipungut penguasa berdasarkan norma-norma
hukum  untuk  menutupi  biaya  produksi barang  dan  jasa  kolektif  untuk  mencapai kesejahteraan umum. Menurut Mar’ie Muhammad penetapan  objek  pajak  dalam  suatu undang-undang  pajak  harus  memenuhi kriteria yaitu:
1) Bersifat pajak dan bukan retribusi
2) Objek  dan  dasar  pengenaan  pajak tidak bertentangan dengan
kepentingan umum
3) Potensinya memadai
4) Tidak  memberikan dampak ekonomi yang negatif.
Merujuk  kepada  konsepsi  negara hukum, maka penetapan objek pajak dalam suatu  undang-undang,  harus  memenuhi kriteria  dan  syarat  tertentu  yang  disebut tatbestand .  Menurut  Rahmat  Soemitro tatbestand  diartikan  sebagai  sesuatu  yang dikenakan pajak disebabkan karena adanya unsur keadaan, perbuatan atau peristiwa.
Menurut  adam  smith  terdapat  4 (empat)  syarat  utama  yang  harus  dipenuhi
dalam  rangka  pemungutan  pajak  terhadap suatu objek pajak yaitu:
a. Equality dan equity
Dalam  suatu  negara  tidak
diperbolehkan mengadakan diskriminasi  di  antara  wajib  pajak. Pengenaan  pajak  terhadap  subjek hendaknya dilakukan seimbang sesuai dengan kemampuannya.
b. Certainty
Pajak  yang  harus  dibayar oleh  wajib  pajak  harus  pasti  untuk menjadmin adanya kepastian hukum, baik mengenai subjek, objek,
besarnya pajak, dan saat pembayarannya.  Menurut  Rochmat Soemitro syarat certainty atau kepastian hukum, memberikan gambaran  tentang  perumusan  norma hukum  dalam  suatu  undang-undang pajak,  yakni  harus  bersifat  jelas, tegas  dan  tidak  mengandung  arti ganda. Guna memenuhi syarat certainty ,  dalam  rangka  penetapan objek,  maka  pembentukan  undang- undang  pajak  harus  memperhatikan asas-asas pembentukan undang- undang.
c. Convinience of payment
Pajak  hendaknya  dipungut pada saat paling tepat/baik  bagi para wajib pajak
d. Economics of collection
Sebagai fungsi budgeter , pajak  juga  digunakan  sebagai  alat untuk menentukan politik perekonomian,  tidak  mungkin  suatu negara menghendaki merosotnya
kehidupan ekonomi masyarakat, karena itu pemungutan pajak sebagai berikut:
- Harus  diusahakan  supaya  jangan sampai menghambat lancarnya produksi dan perdagangan.
- Harus  diusahakan  supaya  jangan menghalang-halangi  rakyat  dalam usahanya  menuju  kebahagiaan  dan jangan sampai merugikan kepentingan umum.
b. Teori kewajiban zakat dalam
perspektif ekonomi Islam Gazi  Inayah berpendapat  Sumber transaksi hukum keuangan adalah pemikiran    hukum,  sedangkan  standarnya adalah  pemerintahan  modern,  terkadang transaksi  keuangan  itu  berdasarkan  pada al-Quran  dan  al-Hadis,  standarnya  adalah kemaslahatan  rohani,  pelopornya  bukan pemerintahan,  tetapi  hak  dan  kewajiban bagi masyarakat sebagai realisasi kemaslahatan pemerintahan Islam.
Sesungguhnya kewajiban zakat dasarnya  adalah  hukum  illahi,  yang bersumber  pada  al-Quran  dan  al-Hadis, aplikasinya  adalah  merealisasikan  hukum dalam  al-Quran  dan  al-Hadis  secara sempurna  dan  benar  melalui  pemerintahan sebagai  pemungut  zakat  dari  masyarakat. Sedangkan  realisasi  dari  hukum  yang tertulis  dalam  al-Quran  dan  al-Hadis adalah  bukti  pelaksanaan  dan  tanggung jawab terhadap  hukum  Islam, di dalamnya ada  hak  kepemimpinan  sebagai  warga masyarakat  dan  sebagai  mukallaf  yang terpanggil  untuk  merealisasikan  prinsip- prinsip solidaritas sosial dengan mewajibkan  masyarakat  untuk  membayar zakat  sebagai  saham  dalam  mengemban beban masyarakat luas.
Menurut Gazi inayah dalam bukunya
Al-Iqtisad  al-Islami  az-Zakah  wa  ad-Daribah ada beberapa  teori mengenai  dasar pengenaan zakat terhadap muslim, yaitu:
a. Teori khilafah
Dasar  teori  ini  adalah bahwa  semua  harta  itu  milik Allah sedangkan manusia hanyalah  sebagai  pengemban saja,  maka  dia  harus  mampu mengemban  beban khilafah  ini, misalnya  membelanjakan  harta di  jalan  Allah,  infak  dan  lain- lain.
Allah  berfirman  dalam  surah an-Najm ayat 31:
َِِ ِلِل َو ِ ًِِفِاَم ِِت ََٰو ََٰمَسلٱ ِ ًِِفِاَم َو ِ ِض أرَ ألۡٱ ِ َِي ِز أجٌَِل َِنٌِذَلٱ ِ ِْاؤُـَََٰٰٓسَأ ِ َي ِز أجٌَ َوِ ْاوُلِمَعِ اَمِب َِنٌِذَلٱ ِ ِِبِْاوُنَس أحَأ ىَن أسُح ألٱ ِ ١ٔ ِ ِ Juga pada surah Thaha ayat 6: ۥُهَل ِ ِ ًِفِ اَم ِِت ََٰو ََٰمَسلٱ ِ ًِِفِ اَم َو ِ ِض أرَ ألۡٱ ِ ِ َت أحَتِ اَم َوِ اَمُهَنأٌَبِ اَم َو َِٰى َرَثلٱ ِ ٦ ِ Semua yang ada dijagad  ini  adalah  milik  Allah bahkan sampai pada debu kecil di  langit  dan  di  bumi.  Semua kenikmatan yang  diberikan Allah kepada hamba-Nya adalah  anugrah  dari-Nya  dan Allah  menitipkan  rizki  itu kepada  hamba-Nya,  sebagai orang  yang  terpercaya  dalam memlihara rizki Allah, mensyukurinya dengan ketaatan. Allah adalah zat pemberi  rizki  dan  pencabut rizki. Sedangkan hamba
hanyalah dapat membelanjakan
harta milik Allah sebab seorang  hamba  hanyalah  wakil yang  membelanjakan  harta. Wakil  itu  menduduki  tempat yang diwakilkan dengan ketaatan,  membelanjakan  dan infak,  bila  tidak  demikian maka  ia  mendapat  kutukan Allah.
Imam  ar-Razi  berkata dalam tafsirnya: Sesungguhnya para  fakir  miskin  itu  keluarga Allah,  sedangkan  orang  kaya itu  ibarat  pemilik  harta  yang dimilikio  manusia  itu  adalah
harta allah, maka tidak dibenarkan seorang konglomerat  berkata  kepada pembantunya:  berikan  harta itu  kepada  kelompok  orang dari keluargaku”.
Apabila  orang  kaya  itu kikir dengan harta yang diberikan Allah kepadanya terhadap  fakir  miskin,  maka dia  layak  mendapat  kecaman dari Allah. Dalam hadist Qudsi dijelaskan bahwa allah berfirman: “ Harta adalah kekayaan-Ku, fakir miskin adalah  keluarga-Ku,  orang kaya  adalah  para  wakil-Ku, apabila wakil-wakl-Ku itu kikir terhadap  keluarga-Ku,  maka Aku  akan  memberikan  balasan kepada  mereka  dan  Aku  tidak akan memperdulikan mereka”.
b. Teori beban umum
Teori  ini  muncul  atas dasar  bahwa  hak  Allah  dalam menetapkan  beban  terhadap hambanya  dan  sesuai  dengan
kehendak-Nya,  seperti  ibadah fisik  atau  ibadah maliyah yang murni  hanya  untuk  Allah, memuji  kepada-Nya  serta  taat kepada-Nya.  Allah  berfirman dalam surah az-Zariyat ayat 56: اَم َو ِ ِ ُت أقَلَخ َِن ِج ألٱ ِ َِو َِسنِ ألۡٱ ِ ِ َلَِّإ ِ ِنوُدُبأعٌَِل ٦٦ ِ ِ Asas kehidupan manusia  adalah  ibadah  dan ibadah  adalah  taklif  (beban).
Barang  siapa  taat,  maka  ia selamat  dan  barang  siapa  tidak taat,  maka  ia  akan  durhaka. Allah  berfirman  dalam  surah an-Najm surah 31: َِِ ِلِل َو ِ ًِِفِاَم ِِت ََٰو ََٰمَسلٱ ِ ًِِفِاَم َو ِ ِض أرَ ألۡٱ ِ َِي ِز أجٌَِل َِنٌِذَلٱ ِ ِْاؤُـَََٰٰٓسَأ ِ َي ِز أجٌَ َوِ ْاوُلِمَعِ اَمِب َِنٌِذَلٱ ِ َِس أحَأ ِِبِْاوُن ىَن أسُح ألٱ ِ ١ٔ ِ ِ
Manusia  akan  dimintai pertanggungjawaban  amalnya, baik amal yang baik dan buruk. Manusia  itu  mukallaf  dan  dia diciptakan  bukan  untuk  main- main. Barang siapa yang menjalankan  beban  tersebut, maka  ia  berhak  mendapat
jaminan  dari  Allah,  barang siapa  yang  tidak  siap  maka  ia akan tergadai.
c. Teori jaminan sosial
Dasar  teori  ini  adalah hak masyarakat dalam mengelola  hartanya.  Sebagai anggota  masyarakat  mereka mempunyai  hak  yang  harus dilindungi,  dibantu  apa  yang
mereka  lakukan,  diringankan bebannya  dan  diayomi,  bukan karena  belas  kasihan.  Warga masyarakat harus memiliki solidaritas,  saling  membantu.
Hal  ini  karena  manusia  adalah makhluk  sosial  yang  tidak dapat  hidup  sendirian,  atau keluar dari masyarakat. Manusia  dapat  bekerja  dan mendapat  kemudahan  karena bantuan  orang  lain  dan  harta yang  diperolehnya  juga  dari masyarakat.  Oleh  karena  itu masyarakat tidak boleh mengeluarkan  hartanya kecuali pada  hal  yang  bermanfaat  bagi kesejahteraan  mereka,  setiap pemborosan belanja akan berdampak negatif bagi masyarakat.  Islam  mengakui teori ini dan menghubungkannya dengan harta  individu  dan  masyarakat serta sistem pembelanjaan harta.
Allah  berfirman  dalam  surah an-Nisa ayat 5:
َِلَّ َو ِ ِ ْاوُت أؤُت َِءَٰٓاَهَفُّسلٱ ِ ُِمُكَل ََٰو أمَأ ًِتَلٱ ِ ِ َلَعَج َُِلِلٱ ِ ِا ٗم ٌََِٰقِ أمُكَل َِو ِأمُهوُق ُز أرٱ ِ َِوِ اَهٌِف ِأمُهوُس أكٱ ِ ِا ٗفو ُرأعَمِ ٗلَّ أوَقِ أمُهَلِْاوُلوُق َو ٦ ِ ِ Rasa  memiliki  harta bersama antara individu
dengan masayrakat adalah untuk menghindari sikap negatif  dalam  membelanjakan harta.
Allah  berfirman  dalam  surah al-Isra ayat 27:
َِنِإ ِ َِنٌ ِرِّذَبُمألٱ ِ َِن ََٰو أخِإِ ْا َٰٓوُناَك ِ ِنٌِطٌَََٰشلٱ ِ ِ َناَك َو ُِن ََٰط أٌَشلٱ ِ ِِهِّب َرِل ۦ ِ ا ٗروُفَك ِ Nash
al-Quran menyambung dan mempersatukan harta masyarakat yang diringkas menjadi amwalakum dan  kata anfusukum ini untuk memperkuat bahwa harta sebgaian  orang  itu  juga  harta orang  lain,  sebab  kata  jiwa  itu artinya  satu  dan  nash  al-Quran tidak mengatakan sebagian harta kalian, kata ini juga untuk
memperkuat bahwa masyarakat muslim  itu  satu  kesatuan  dan dalam  kesatuan  nini  mereka hidup  saling  membantu  dan bersikap solidaritas, tanpa merampas  hak  yang  telah ditentukan. d. Teori persaudaraan Teori ini muncul berdasarkan kaidah-kaidah persaudaraan  dalam  keyakinan dan kemanusiaan, kaidah persaudaraan  dalam  keyakinan itu  adalah  sistem  rohani  yang saling mengkiat, mendarah daging, belas kasih dan solidaritas antara saudara dalam  masyarakat  insani  yang satu.  Allah  berfirman  dalam surah al-Hujurat ayat 10:
اَمَنِإ ِ َِنوُنِم أؤُم ألٱ ِ ِٞة َو أخِإ ِ ۡۚأمُك أٌ َوَخَأِ َنأٌَبِ ْاوُحِل أصَأَف
َِو َِتٱ ِْاوُق ِ ََِلِلٱ ِ َِنوُمَح أرُتِ أمُكَلَعَل ٔٓ ِ ِ Nabi  telah  memberikan gambaran tentang persaudaraan,  yaitu  bagaikan bangunan  yang  kokoh,  setiap anggota tubuh  mempunyai  hak kepada yang lain dalam menjaga keselamatan. Rasulullah  bersabda:  “ orang mukmim terhadap mukmin lain itu  seperti  bangunan  yang saling
memperkuat sebahagiannya’. Rasullah  juga bersabda: “ perumpamaan orang  mukmin  dalam  kasih sayang  dan  kelembutannya adalah  bagaikan  satu  jasad, apabila  anggota  yang  merasa sakit,  maka  sebagian  lain merasa  sakit  panas  dan  tidak bisa tidur di waktu malam”.
Hadis Nabi telah mengaitkan  antara  iman  dan kewajiban  persaudaran  yang saling  membantu,  menolong dan  berinfak.  Rasulullah  SAW bersabda; “ tidak beriman sempurna kepadaku orang yang selalu kenyang sedangkan  tetangganya  dalam kelaparan dan dia mengetahuinya. Kaidah-kaidah persaudaraan manusia merupakan  suatu  sistem  yang berdasarkan wahyu yang saling terkait,  mendarah  daging  dan solidaritas, sebab manusia semuanya bersaudara yang
berasal dari satu  manusia  yaitu adam,  Allah  berfirman  dalam surah al-Hujurat ayat 13:
اَهٌَُّأٌَََٰٰٓ ِ ُِساَنلٱ ِ ِنِّمِ مُك ََٰنأقَلَخِ اَنِإ ِا ٗبوُعُشِ أمُكََٰنألَعَج َوِ َٰىَثنُأ َوِ ٖرَكَذ ِ أمُكَم َر أكَأِ َنِإِ ْۡۚا َٰٓوُف َراَعَتِلِ َلِئَٰٓاَبَق َو ِ َدنِع َِِلِلٱ ِ ِ َنِإِ ۡۚأمُكَٰىَقأتَأ ََِلِلٱ ِ ٌِمٌِلَع ِ ٞرٌِبَخ ٔ١ ِ ِ Islam
menjelaskan kaidah-kaidah interaksi manusia,  Islam  membangun hubungan manusia dengan yang  lain  maka  kemudian disyariatkan zakat adalah untuk merealisasikan hubungan manusia  supaya  saling  tolong menolong, menahan kesengsaraan, memenuhi kebutuhan  orang  miskin  dan lain-lain.

## Metode Penelitian
Menurut Peter Mahmud Marzuki
Penelitian  hukum  adalah  suatu  proses untuk  menemukan  aturan  hukum,  prinsip- prinsip  hukum  maupun  doktrin-doktrin hukum  guna  menjawab  isu  hukum  yang dihadapi.
1. Jenis Penelitian Menurut Soerjono Soekanto Penelitian  yang  dilakukan  adalah  jenis penelitian hukum normatif. Cakupan penelitian  meliputi  penelitian  terhadap azas-azas  hukum,  penelitian  terhadap sistematika  hukum,  penelitian  terhadap taraf sinkronisasi hukum, yang keseluruhannya tergabung dalam
pendekatan konseptual penelitian.
2. Pendekatan Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  3 pendekatan, yaitu :
a. Pendekatan  yuridis  normatif,  yaitu pendekatan  dalam  memahami  hukum dari  kaidah  normatif  aturan  hukum tersebut beserta penjelasannya; b. Pendekatan kebijakan, yakni pendekatan dalam pembuatan peraturan  perundang-undangan  yang berorientasi kepada tujuan yang hendak dicapai;
c. Pendekatan  ekonomi  atas  hukum ( analysis  economic  of  law ).  Hal  ini digunakan  atas  dasar  bahwa  ilmu hukum merupakan ilmu yang berusaha untuk  menyesuaikan  dengan  hal  lain agar  dapat  menjangkau  ruang  lingkup masalah tertentu.

## 3. Obyek Penelitian
Obyek penelitian ini adalah ketentuan  zakat  sebagai  pengurang  pajak di dalam hukum Indonesia.

## 4. Sumber Data
Sebagai  penelitian  yang  berbentuk yuridis  normatif,  secara  umum  data  yang akan  dikumpulkan  adalah  data  yang bersumber  dari  peraturan  perundang- undangan  dan  bahan-bahan  kepustakaan baik  buku,  jurnal,  atau  media  informasi lain.  Data  yang  diperlukan  berupa  data sekunder  atau  data  kepustakaan  dan dokumen yang berupa bahan-bahan hukum sebagai berikut:
a. Bahan  hukum  primer.  Bahan  hukum primer  adalah  bahan  adalah  bahan hukum  yang  sifatnya  mengikat  dan terdiri dari:
1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun  2008  tentang  Perubahan Keempat  Atas  Undang-Undang No  7  Tahun  1983  tentang  Pajak Penghasilan 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor  14  Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. b. Bahan  hukum  sekunder.  Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum  yang  menjelaskan  bahan hukum primer, yaitu:
1) Hasil-hasil penelitian baik tesis atau  disertasi  maupun  hasil penelitian  yang  berhubungan dengan hukum zakat dan pajak.
2) Buku-buku,  makalah  maupun jurnal  hukum  yang  berkaitan dengan hukum zakat dan pajak.

## Pembahasan
A. Zakat  Sebagai  Pengurang  Pajak Pada Periode Undang-undang No. 38 Tahun  1999  Tentang  Pengelolaan Zakat
Undang-undang  mengenai  zakat
pertama  kali  diundangkan  pada  tahun 1999, yaitu dengan diundangkannya Undang-undang  Nomor  38  Tahun  1999 tentang  Pengelolaan  Zakat  yang  disahkan di Jakarta pada tanggal 23 september 1999 oleh Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie.
Inilah  pertama  kali  dalam  sejarah pemerintah  mengatur  kaitan  antara  zakat yang dibayarkan masayrakat sebagai pelaksanaan  kewajiban  beragaman  selain pajak yang dibayarkan kepada negara yang merupakan  kewajiban  kenegaraan  bagi setiap warga negara.
Sebagai  landasan  pertimbangannya adalah  bahwa  Republik  Indonesia  yang menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk beribadat menurut agamanya masing-masing  serta  kepercayaannya  itu.
Sehingga  dalam  penunaian  zakat  sebagai kewajiban  umat  islam  indonesia  yang mampu. Hasil pengumpulan zakat merupakan  sumber  dana  yang  potensial bagi  upaya  mewujudkan  kesejahteraan masyarakat.
Dominannya  kewajiban  pajak  atas kewajiban  zakat  yang  sedemikian  rupa telah  menjadi  persoalan  tersendiri.  Seperti halnya  yang  terjadi  di  negeri  kita  yang memisahkan  hukum  positif  kenegaraan dengan  hukum  agama.  Sistem  penerimaan dalam  kebijakan  fiskal  negara  didasarkan pada  pajak,  bukan  zakat,  sehingga  kaum muslimin  yang  ingin  membayar  zakat harus menanggung beban ganda.
Hingga  akhirnya  pemerintah  mulai tergerak  untuk  melakukan  campur  tangan terhadap  kewajiban  penunaian  zakat  yang tidak  memberatkan  atau  memberikan beban  ganda  terhadap  umat  muslim  di Indonesia.  Sehingga  lahirlah  Undang- undang  Nomor  38  Tahun  1999  tentang Pengelolaan Zakat.
Pengaturan  zakat  sebagai  kredit bagi Penghasilan  Kena Pajak Pertama kali muncul  pada  Undang-undang  Nomor  38 Tahun  1999  Tentang  pengelolaan  zakat, yaitu  pada  pasal  14  ayat  (3)  undang- undang tersebut. Pasal tersebut menyatakan:
“zakat  yang  telah  dibayarkan  kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat dikurangkan  dari  laba/pendapatan  sisa kena  pajak  dari  wajib  pajak  yang bersangkutan  sesuai  dengan  perundang- undangan yang berlaku”
Adapun alasannya adalah untuk
menghindarkan para muzakki yang sekaligus  menjadi  wajib  pajak  agar  tidak terkena  beban  ganda  ( double  Burden )  dan untuk  memacu  kesadaran  para  muzakki untuk  membayar  pajak.  Seperti  yang disebutkan  pada  penjelasan  pasal  tersebut yang  menyebutkan:  “ pengurangan  zakat dari  laba/pendapatan  sisa  kena  pajak dimassudkan  agar  wajib  pajak  tidak terkena  beban  ganda,  yakni  kewajiban membayar zakat  dan pajak dan kesadaran membayar zakat dapat memacu kesadaran membayar pajak ”.
Namun  demikian,  ternyata  tidak  banyak orang yang mengetahi bahwa sesungguhnya  inilah  pertama  kali  dalam sejarah, pemerintah mengatur kaitan antara zakat yang dibayarkan  masyarakat sebagai pelaksanaan  kewajiban  beragama  dengan pajak yang dibayarkan kepada negara yang merupakan  kewajiban  kenegaraan  bagi setiap warga negara.
Meskipun  dalam  undang–undang ini  masih  terlihat  keengganan  pemerintah untuk  turut  campur  dalam  pengelolaan zakat yang dapat terlihat pada sanksi  yang hanya  diberikan  kepada  pengelola  zakat saja, sedangkan kepada muzakki itu sendiri tidak  ada  sangksi  yang  dapat  menjeratnya apabila tidak menunaikan zakat.
Seperti  yang  dikatakan  Abdul Ghofur Anshori, yang menyebutkan bahwa inkonsistensi ini terjadi dimungkinkan oleh dua hal, pertama, karena kesalah pahaman atau  ketidakmengertian  anggota  legislatif terhadap  pengertian  zakat. Kedua, karena perbedaan pendapat maupun alasan politik tentang  seberapa  jauh  zakat  berhak  masuk dalam wilayah fiskal kenegaraan.
Pemberlakuan  zakat  penghasilan sebagai pengurang penghasilan kena pajak
jelas  akan  berpengaruh  langsung  terhadap penerimaan  pemerintah  dari  sektor  pajak. Semakin banyak umat islam yang membayar  zakat  akan  mengakibatkan semakin
banyaknya pengurang penghasilan  kena  pajak.  Sehingga  apabila penghasilan  kena  pajak  menjadi  kecil dengan  sendirinya  pajak  penghasilan  yang diterima  negara  juga  mengecil.  Padahal saat ini pemerintah justru sedang berupaya memaksimalkan  penerimaan  dari  sektor pajak.
Namun  pada  saat  diberlakukan, terdapat  kendala  pelaksanaan  undang- undang  No  38  Tahun  1999 yang menyebutkan  zakat  yang  telah  dibayarkan kepada  badan  amil  zakat  atau  lembaga amil zakat dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak  yang  bersangkutan  sesuai  dengan perundang-undangan  yang  berlaku,  karena pada  saat  itu  UU  Pajak  Penghasilan  yang berlaku pada saat itu masih belum  terdapat ketentuan  yang  mengatur  perihal  zakat tersebut  dan  pada  saat  itu  belum  terdapat peraturan pelaksananya sehingga hal tersebut tidak bisa dilaksanakan.
Oleh karena itu, kemudian diterapkannya  undang-undang  pajak  yang baru,  yaitu  Undang-undang  No  17  Tahun 2000  yang diberlakukan  mulai tahun 2001 tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 7 Tahun  1983  tentang  Pajak  Penghasilan, yang  menegaskan  bahwa  zakat  atas pengahsilan  yang  nyata-nyata  dibayarkan kepada  Badan  Amil  Zakat  atau  Lembaga Amil  Zakat  yang  dibentuk  dan  disahkan oleh  pemerintah  dapat  dikurangkan  atas penghasilan kena pajak dalam perhitungan pajak  penghasilan  ornag  pribadi  maupun badan,  dan  zakat  bukan  merupakan termasuk obyek pajak bagi penerima zakat
dan  dapat  dikurangkan  dari  penghasilan kena pajak.
Lahirnya  Undang-undang  No.  38 Tahun  1999  tersebut  juga  diikuti  dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Agama Republik  Indonesia  Nomor  581  Tahun 1999  tentang  Pelaksanaan  Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang
Pengelolaan Zakat.
Adapun  pembentukan  resmi  Badan Amil  Zakat  Nasional  sekitar  2  tahun kemudian  setelah  terbentuknya  UU  zakat, yaitu pada tanggal 17 Januari 2001 dengan Keputusan  Presiden  Nomor  8  Tahun  2001 sesuai  amanat  Undang-undang  38  Tahun 1999 tentang Pengelolaan  Zakat. Sehingga UU  zakat  yang  dibentuk  pada  tahun  1999 ini  terkatung-katung  tanpa  bisa  terlaksana dengan  baik,  karena  Lembaga  resmi  yang bertugas  mengelola  zakat  terbentuknya beberapa  tahun  kemudian.  Sesuai  dengan isi  dari  Keputusan  Presiden  Nomor  8 Tahun  2001  tersebut,  BAZNAS  adalah lembaga  resmi  dari  pemerintah  untuk melakukan pengelolaan zakat secara
nasional,  adapun  yang  dimaksud  dengan pengelolaan  zakat  ini  adalah  kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan,  dan  pengawasan  terhadap pengumpulan  dan  pendistribusian  serta pendayagunaan zakat.
Permasalahan  berikutnya  adalah pada  undang-undang  zakat  tersebut  tidak menyebutkan  bahwa  zakat  yang  dimaksud hanyalah  zakat  atas  penghasilan  yang dapat  dikurangkan  dari  penghasilan  kena pajak.
Setelah  undang-undang  pajak  yang baru  (UU  No.  17  tahun  2000)  tersebut disahkan  dan  Pembentukan  Badan  Amil Zakat  Nasional  dibentuk  secara  resmi kemudian peraturan pelaksanaannya
dituangkan  dalam  Keputusan  Dirjen  Pajak
Nomor KEP-163/PJ/2003 tentang Perlakuan  Zakat  atas  Penghasilan  dalam Perhitungan    Kena  Pajak  Penghasilan,
dimana dalam Peraturan tersebut disebutkan bahwa zakat sebagai pengurang penghasilan  kena  pajak  adalah  zakat  atas penghasilan.
Hal  ini  terdapat  pada  pasal  1  ayat (1)  KEP-163/PJ/2003  yaitu  zakat  atas penghasilan  yang  nyata-nyata  dibayarkan oleh  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  dalam negeri  pemeluk  agama  Islam  dan  atau Wajib  Pajak  badan  dalam  negeri  yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada Badan  Amil  Zakat  atau  Lembaga  Amil Zakat  yang  dibentuk  atau  disahkan  oleh Pemerintah  sesuai  Ketentuan  Undang- undang  Nomor  38  Tahun  1999  tentang pengelolaan  zakat,  boleh  dikurangkan  dari penghasilan  bruto  Wajib  Pajak  badan  atau penghasilan  neto  Wajib  Pajak  orang pribadi yang bersangkutan dalam menentukan  besarnya  Penghasilan  Kena Pajak.
Kemudian  pada  ayat  (2)  berbunyi penghasilan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat(1) adalah penghasilan yang merupakan  objek  pajak  yang  dikenakan Pajak penghasilan yang tidah bersifat final, berdasarkan  ketentuan  pasal  16  ayat  (1) atau  ayat  (2)  undang-undang  pajak penghasilan.  Kemudian  megenai  besaran prosentase  zakat  yang  dapat  dikurangkan dari  penghasilan  kena  pajak  diatur  dalam ayat (3) yang menyebutkan besarnya zakat yang  dapat  dikurangkan  dari  Penghasilan Kena  Pajak  adalah  sebesar  2,5  %  (dua setengah  persen)  dari  jumlah  penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
Pada tahun 2010 disahkan Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun
2010  tentang  Zakat  Atau  Sumbangan Keagamaan  Yang  Sifatnya  Wajib  dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto  yang menyatakan  zakat  atau  sumbangan  wajib keagmaan  dapat  digunakan  sebagai  salah satu faktor pengurangan Penghasilan Kena Pajak  yang  kemudian  diikuti  dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.03/2010
tentang  tata  cara  pembebanan  zakat  atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang  dapat  dikurangkan  dari  penghasilan bruto yang  mengatur tata cara perhitungan pengurangan  penghasilan  kena  pajak dengan pembayaran zakat.
Berdasarkan  uraian  diatas,  awal mula  pengaturan  zakat  sebagai  pengurang pajak,  dengan  mekanisme  zakat  sebagai pengurang pajak penghasilan dimulai pada tahun  1999  dengan  disahkannya  UU nomor  38  tahun  1999,  namun  belum  bisa terlaksana  dengan  baik  karena  UU  pajak belum mengatur hal tersebut, sehingga UU pajak  yang  baru  diundangkan  pada  tahun 2000, diikuti dengan pembentukan BAZNAS pada tahun 2001, dan dikeluarkannya  peraturan  pelaksana  zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak yaitu Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP- 163/PJ/2003,  lalu  pada  tahun  2010 dikeluarkan peraturan pemerintah nomo 60 tahun  2010  yang  menegaskan  zakat  dapat digunakan sebagai pengurang pajak
penghasilan    diikuti  dengan  peraturan Kementrian keuangan yang nomor
254/PMK.03/2010 yang mengatur tata cara pembebanan  zakat  sebagai  pengurang pajak.
Berdasarkan uraian di atas dapat di inventarisasikan  secara  urut  sejumlah peraturan sebagai berikut:
1) Undang-undang 38 Tahun 1999
tentang Pengelolaan Zakat
2) Keputusan  Menteri  Agama  Republik Indonesia  Nomor  581  Tahun  1999 tentang  Pelaksanaan  Undang-undang Nomor  38  Tahun  1999  tentang Pengelolaan Zakat
3) Undang-undang  Pajak  No.  17  Tahun 2000  tentang  Perubahan  Ketiga  Atas UU  Nomor  7  Tahun  1983  tentang Pajak Penghasilan.
4) Keputusan  Dirjen  Pajak  Nomor  KEP- 163/PJ/2003  tentang  Perlakuan  Zakat Atas Penghasilan dalam Penghitungan
Penghasilan Kena Pajak Pajak
Penghasilan
5) Peraturan  Menteri    Keuangan  Nomor 254/PMK.03/2010  tentang  Tata  Cara Pembebanan  Zakat  atau  Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang dapat  Dikurangkan  dari  Penghasilan Bruto.
6) Peraturan  Dirjen  Pajak  Nomor  PER-
6/PJ/2011 tentang Pelaksanaan Pembayaran  dan  Pembuatan  Bukti Pembayaran Atas Zakat Atau Sumbangan Keagamanaan yang Sifatnya Wajib yang dapat Dikurangkan  dari  Penghasilan  Bruto (sebagai pengganti KEP-163/PJ/2003)
B. Zakat  Sebagai  Pengurang  Pajak Periode  UU  No.  23  Tahun  2011

## Tentang Pengelolaan Zakat
Saat  ini  Undang-Undang  No.  38
Tahun  1999  tentang  Pengelolaan  Zakat sudah  digantikan  oleh  undang-undang zakat  yang  terbaru  yaitu  Undang-undang No.  23  Tahun  2011  tentang  Pengelolaan Zakat.  Secara  garis  besar  tidak  ada perubahan  yang  berarti  pada  undang- undang  ini  yang  mengatur mengenai  zakat
sebagai  pengurang  pajak.    Pengaturan mengenai  zakat  sebagai  pengurang  pajak mengalami perubahan posisi, yang sebelumnya berada di pasal 14 (UU No. 38 Tahun 1999  menjadi  berada pada pasal 22 sampai  dengan  23).  Demikian  juga  halnya dengan  bunyinya  yang  berubah  lebih sederhana.  Pada  pasal  22  menyatakan bahwa:
“zakat  yang  dibayarkan  oleh  muzakki kepada  BAZNAS  atau  LAZ  dikurangkan dari penghasilan kena pajak .”
Selanjutnya  pada  pasal  23  ayat  (1) menyatakan  bahwa:  “ BAZNAS  atau  LAZ wajib  memberikan  setoran  bukti  zakat kepada setiap muzakki ”
Yang  kemudian  pada  pasal  23  ayat  (2) menyebutkan  bahwa  “ bukti  setoran  zakat sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak ”
Berdasarkan  bunyi  pasal  diatas  memang berbeda  bunyi  klausulnya,  namun  secara garis  besar  hubungan  zakat  dengan  pajak masih  tetap  sama  tidak mengalami perubahan, yakni masih sebagai pengurang Pendapatan Kena Pajak (PKP).
Diantara  aspek  terpenting  dalam  undang- undang zakat yang terbaru ini dibandingkan dengan Undang-undang sebelumnya adalah, Pertama, superordinasi dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).  Badan  ini  merupakan  satu- satunya  badan  yang  memiliki  kewenangan atas  pengelolaan  zakat  secara  nasional. Bahkan lembaga ini merupakan “Lembaga Pemerintah  nonstruktural  yang  bersifat mandiri  dan  bertanggung  jawab  kepada Presiden melalui Menteri”.
Sedangkan  Lembaga  Amil  Zakat (LAZ)  yang  ada  hanyalah  merupakan orang  yang  membantu  BAZNAS  dalam
pengelolaan zakat. Dinyatakan dalam pasal 17,  bahwa  untuk  membantu  BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian,  dan  pendayagunaan  zakat yang dilakukan oleh BAZNAS,
masyarakat dapat membentuk LAZ.
Kedua,  masuknya  unsur  pidana dalam  undang-undang  yang  baru  ini. Dalam undang-undang ini berbagai bentuk tindakan terkait zakat dapat dikenai sanksi pidana.  Di  samping  tindakan  melakukan pengelolaan yang tanpa izin, juga penyalahgunaan  dalam  pengelolaan  aset zakat  juga  dapat  dikenai  dengan  sanksi pidana,  baik  denda  maupun  kurungan penjara. Pasal 37 sampai 42 tentang pidana karena  penyalahgunaan  zakat,  termasuk melakukan  pengelolaan  tanpa  izin  dari yang berwenang.
Undang-undang  pajak  sendiri  juga mengalami  perubahan  yang  kesekian kalinya pada tahun 2008, yaitu dengan UU Nomor  36  Tahun  2008  tentang  Perubahan Keempat
Undang-undang Pajak Penghasilan.  Secara  garis  besar  tidak  ada perubahan  yang  berarti  yang  membahas mengenai  zakat  sebagai  pengurang  pajak maupun  sebagai  pengurang  Penghasilan Kena Pajak.
Namun,  kalau  kita  cermati  lebih mendalam,  “kerelaan”  pembuat  UU  Pajak Penghasilan ini patur dipertanyakan, karena ketentuan diperbolehkannya pengurangan  zakat  dari  Penghasilan  Kena Pajak  dimasukkan  dalam  Pasal  9  UU  PPh bukan  pada  Pasal  6  UU  PPh.  Pasal  9  UU PPh adalah pasal yang mengatur mengenai hal-hal  yang  tidak  boleh  dikurangi  dari PKP.  Zakat  hanya  dimasukkan  sebagai “ excuse ”.  Seharusnya  ketentuan ini dimasukkan dalam pasal 6 UU PPh, karena pasal  ini  yang  secara  “khusus”  mengatur
mengenai  hal-hal  apa  saja  yang  boleh dikurangi dari Pendapatan Kena Pajak.
Peraturan pelaksana Undang- undang  Zakat  ini  sendiri  disahkan  pada tahun  2014  dengan  Peraturan  Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang
Pelaksanaan  Undang-undang  23  Tahun 2011  tentang  Pengelolaan  Zakat.  Tidak berbeda jauh dengan Undang-undang zakat sebelumnya,  Undang-undang  Zakat  yang baru  ini  pun  kurang  mendapat  perhatian pemerintah  dan  tidak  terlaksana  dengan baik karena peraturan pelaksananya dikeluarkan  beberapa  tahun  setelahnya, sehingga  masih  menggunakan  peraturan pelaksana  undang-undang  yang  lama. Namun,  tidak  seperti  Undang-undang zakat sebelumnya yang peraturan pelaksanaannya  menggunakan  Peraturan Menteri Keuangan dan Dirjen Pajak.
Mekanisme pengurangan zakat dari penghasilan bruto ini diatur dalam
Peraturan Dirjen Pajak No. PER-6/PJ/2011 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pembuatan Bukti
Pembayaran  atas  Zakat  atau  Sumbangan Keagamaan  yang  Sifatnya  Wajib  yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto sebagai berikut:
Pasal  2  Peraturan  Dirjen  Pajak  No.  PER- 6/PJ/2011 Tahun 2011:
(1) Wajib Pajak yang melakukan pengurangan  zakat  atau  sumbangan keagamaan  yang  sifatnya  wajib sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 1, wajib  melampirkan  fotokopi  bukti pembayaran pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak dilakukannya pengurangan zakat
atau  sumbangan  keagamaan  yang sifatnya wajib.
(2) Bukti  pembayaran  sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
a. dapat berupa bukti pembayaran secara  langsung  atau  melalui transfer  rekening  bank,  atau pembayaran  melalui  Anjungan Tunai Mandiri (ATM), dan
b. paling sedikit memuat:
1) Nama lengkap Wajib Pajak  dan  Nomor  Pokok Wajib Pajak (NPWP)
pembayar;
2) Jumlah pembayaran;
3) Tanggal pembayaran;
4) Nama  badan  amil  zakat; lembaga  amil  zakat;  atau lembaga  keagamaan  yang dibentuk  atau  disahkan
Pemerintah; dan
5) Tanda tangan petugas
badan amil zakat; lembaga amil  zakat;  atau  lembaga keagamaan,  yang  dibentuk atau  disahkan  Pemerintah, di bukti pembayaran, apabila pembayaran secara langsung; atau
6) Validasi petugas bank pada  bukti  pembayaran apabila pembayaran melalui  transfer  rekening bank.
Menurut  Pasal  3  Peraturan  Dirjen Pajak  No.PER-6/PJ/2011  Tahun  2011 Zakat  atau  sumbangan  keagamaan  yang sifatnya wajib tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto apabila:
a. tidak  dibayarkan  oleh  Wajib  Pajak kepada  badan  amil  zakat;  lembaga amil zakat; atau lembaga keagamaan, yang dibentuk atau disahkan
Pemerintah; dan/atau
b. bukti  pembayarannya  tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 2 ayat (2).
Pasal  4  Peraturan  Dirjen  Pajak  No. PER-6/PJ/2011 Tahun 2011 menyebutkan:
(1)  Pengurangan  zakat  atau  sumbangan keagamaan  yang  sifatnya  wajib sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 1 dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak yang bersangkutan  dalam  Tahun  Pajak dibayarkan  zakat  atau  sumbangan keagamaan  yang  sifatnya  wajib tersebut.
(2)  Dalam  Surat  Pemberitahuan  (SPT) Tahunan  Pajak  Penghasilan,  zakat atau  sumbangan  keagamaan  yang sifatnya  wajib  sebagaimana  ayat  (1)
dilaporkan untuk menentukan
penghasilan neto
Sehingga  dapat  dikatakan pemerintah mulai serius menaggapi masalah  zakat  dan  pajak  ini,  yang tiap  tahun  semakin  meningginya antusias  masyarakat  terhadapnya. walaupun setelah adanya perubahan pada  undang-undang  zakat  tidak membuat zakat dapat mengurangkan pajak secara langsung.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  pembahasan  diatas, maka  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa Pengaturan  zakat  sebagai  pengurang  pajak terbagi  menjadi  dua  periode,  pertama periode  undang-undang  No,  38  Tahun 1999  tentang  Pengelolaan  Zakat  dan
kedua,  Periode  Undang-undang  No.  23 Tahun  2011  tentang  pengelolaan  Zakat. Pengaturan  zakat  sebagai  pengurang  pajak pertama kali diundangkan pada tahun 1999 dengan  disahkannya  Undang-undang  No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Namun pada periode awal mula pengaturan  zakat  sebagai  pengurang  pajak tersebut  kurang  dapat  terlaksana  dengan baik  karena  pada  waktu  tersebut  Undang- undang Pajak yang saat itu adalah Undang- undang  No.  7  Tahun  1983  tentang  Pajak Penghasilan  masih  belum  mengakomodir ketentuan  zakat  sebagai  pengurang  pajak, sehingga Undang-undang
Pajak
Penghasilan  di  ganti  dengan  Undang- undang  No.  17  Tahun  2000    yang menegaskan  bahwa  zakat  atas  pengahsilan yang nyata-nyata dibayarkan kepada
Badan  Amil  Zakat  atau  Lembaga  Amil Zakat  yang  dibentuk  dan  disahkan  oleh pemerintah dapat dikurangkan atas penghasilan kena pajak dalam perhitungan pajak  penghasilan  ornag  pribadi  maupun badan,  dan  zakat  bukan  merupakan termasuk obyek pajak bagi penerima zakat dan  dapat  dikurangkan  dari  penghasilan kena pajak.
Sedangkan pada periode kedua, yaitu pada periode  Undang-undang  23  Tahun  2011, pengaturan  zakat  sebagai  pengurang  zakat lebih  tegas  dan  jelas  dari  pada  periode sebelumnya,  karena  pada  perode  ini peraturan-peraturan  pelaksana  undang- undang  zakat  lebih  banyak  dikeluarkan dari  Peraturan  Pemerintah,  Peraturan Menteri  Keuangan,  Peraturan  Direktorat Jenderal Pajak untuk mengakomodir ketentuan  Undang-undang  zakat  sebagai pengurang pajak.

## DAFTAR PUSTAKA
Adrian sutedi, Hukum Pajak , Jakarta: Sinar Grafika, 2011 Agus Triyanta, Hukum Ekonomi Islam, Yogyakarta: FH UII Press, 2012 Ahmad Yani, Seri Praktis Perpajakan , Jakarta: Kencana, 2004 Gazi Inayah, Al-Iqtisad al-Islami  az-Zakah  wa ad-Daribah, Terjemah, Zainudin  Adnan dan Nailul  Falah,  Teori  Komprehensip  Tentang  Zakat  dan  Pajak,  Yogyakarta:  Tiara  Wacana Yogya, 2003 Hikmahanto  Juwana, Bunga  Rampai  Hukum  Ekonomi  dan  Hukum  Internasional, Jakarta: Lentera Hati, 2001 Imam  Fakhrudin  ar-Razi, at-Tafsirul  Kabir,  Mafatihul  Ghaib,  al-Matba’ah  al-Misrriyah, 1938, XVI Muhammad, Aspek Hukum Dalam Muamalat , Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Cetakan Pertama, Jakarta: Kencana, 2005 Rochmat Soemitro, Asas Dan Dasar Perpajakan , Bandung: Eresco, 1990 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , Cetakan Ketiga, Jakarta: UI Press, 2010 Yusuf Qardlawi, Fiqhuz az-Zakah Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Peraturan  Pemerintah  No.  60  Tahun  2010  tentang  Zakat  atau  Sumbangan  Keagamaan  yang Sifatnya Wajib yang Boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP -163/PJ/2003 tentang Perlakuan Zakat atas Penghasilan dalam Perhitungan  Kena Pajak Penghasilan Keputusan Presiden No. 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional