Jurnal Hukum Prasada, Vol. 6, No. 1, Maret 2019, pp. 22-35 P ISSN: 2337-759X E ISSN: 2548-4524 https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/prasada
Kekuatan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang Berkekuatan Hukum Tetap Terhadap Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Melalui Kewenangan Kepala Kantor Pertanahan

## Luh Putu Happy Ekasari
Magister Ilmu Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia happy.ekasari@gmail.com
Published: 30/03/2019
How to cite (in APA style):
Ekasari,  L,  P,  H.  (2019).  Kekuatan  Putusan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  yang  Berkekuatan  Hukum  Tetap  Terhadap Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Melalui Kewenangan Kepala Kantor Pertanahan. Jurnal Hukum Prasada , 6 (1), 22-35. doi: http://dx.doi.org/10.22225/jhp.6.1.1006.22-35

## Abstract
Land rights are rights to certain parts of the earth's surface, which are bounded, with dimensions of two in length and width. Certificate of Property Ownership on Land is a legal product issued by the National  Land  Agency  (BPN)  as a  proof and  proof  of  land  ownership.  This  study  aims  to  examine and understand the strength of the decisions of the State Administrative Court that have permanent legal force against the cancellation of Property Rights Certificates on Land through the authority of the  Head  of  the  Land  Office  and  to  examine  more  deeply the  strength of  binding  law  Cancellation Decree issued by the Head of the Land Office regarding cancellation of Property Rights Certificate on  the  land. The  research  method  used  in  this  study  is  Juridical-Normative  research  method.  The research  approach  used  by  the  author  is  a  legal  approach,  conceptual  approach,  analytical approach, and philosophical approach. The technique used is document study or library study. Legal material  collection  techniques  are  carried  out  by  inventory  procedures  to  study  and  explore  the primary, secondary and tertiary legal materials related to this research. The results of this study are the  Strength  of  Administrative  Court  Decisions  that  have  permanent  legal  force  against  the Cancellation  of  Certificates  of  Property  Ownership  over  Land  is  a  legal  force  that  binds  all  people (erga  omnes),  has  the  power  of  proof  and  has  the  power  of  executive  law.  Legal  strength  of Cancellation Decree of Land Ownership Certificate  issued by the Head of the Land Office has the executorial power/power to be carried out as a follow-up to the implementation of the PTUN ruling which  has  obtained  permanent  legal  force,  which  is  related  to  the  cancellation  order  of  the  Land Rights Certificate.
Keywords: National Land Agency; Authority; Cancellation of Certificate

## Abstrak
Hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi, yang berbatas, berdimensi dua dengan  ukuran  panjang  dan  lebar.  Sertifikat  Hak  Milik  atas  Tanah  adalah  produk  hukum  yang diterbitkan  oleh  Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN)  sebagai  tanda  bukti  dan  alat  pembuktian terhadap pemilikan tanah. Penelitian ini bertujuan Untuk mengkaji dan memahami kekuatan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap terhadap pembatalan Sertifikat Hak Milik atas Tanah melalui kewenangan Kepala Kantor Pertanahan dan mencermati lebih mendalam tentang  kekuatan  hukum  mengikat  Surat  Keputusan  Pembatalan  yang  dikeluarkan  Kepala  Kantor Pertanahan terhadap pembatalan Sertifikat Hak Milik atas Tanah. Metode penelitian yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian  Yuridis-Normative.  Pendekatan  Penelitian  yang digunakan  oleh  penulis  adalah  pendekatan  undang-undang,  pendekatan  konsep,  pendekatan analitis,  dan  pendekatan  filosofis.  Teknik  yang  digunakan  yaitu  studi  dokumen  atau  studi kepustakaan.  Teknik  pengumpulan  bahan  hukum  dilakukan  dengan  prosedur  inventarisasi
Jurnal Hukum PRASADA E-ISSN 2548-4524 CC-BY-SA 4.0 License
Page 22
Kekuatan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang Berkekuatan Hukum Tetap Terhadap Pembatalan Ser- tifikat Hak Milik Atas Tanah Melalui Kewenangan Kepala Kantor Pertanahan
mempelajari  dan  mendalami  bahan-bahan  hukum  primer,  sekunder  dan  tersier  yang  berkaitan dengan  penelitian  ini.  Hasil  penelitian  ini  adalah  Kekuatan Putusan  PTUN  yang  telah  mempunyai kekuatan  hukum  tetap  terhadap  Pembatalan  Sertifikat  Hak  Milik  Atas Tanah  merupakan kekuatan hukum  yang  mengikat  semua  orang (erga  omnes) ,  memiliki  kekuatan  pembuktian  dan  memiliki kekuatan  hukum  eksekutorial.  Kekuatan  hukum  Surat  Keputusan  Pembatalan  Sertifikat  Hak  Milik Atas  Tanah  yang  dikeluarkan  oleh  Kepala  Kantor  Pertanahan  mempunyai  kekuatan  eksekutorial/ kekuatan  untuk  di  jalankan  sebagai  tindak  lanjut  dari  pelaksanaan  putusan  PTUN  yang  telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang Amarnya berkaitan dengan perintah pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah.
Kata kunci: Badan Pertanahan Nasional; Kewenangan; Pembatalan Sertifikat

## PENDAHULUAN
Hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi, yang berbatas, berdimensi  dua  dengan  ukuran  panjang  dan  lebar (Harsono,  2008) .  Sertifikat  hak  atas tanah  pada  umumnya  merupakan  tanda  bukti  kepemilikan  hak  atas  tanah  sebagaimana yang  diatur  dalam  ketentuan  Pasal  1  angka  20  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Sertifikat  memiliki  kekuatan  keberlakuan  yang  sangat  penting,  hal  ini  disebabkan karena:
1)  Sertifikat  memberikan  kepastian  hukum  pemilikan  tanah  bagi  orang  yang  namanya tercantum dalam Sertifikat.
2)  Pemberian Sertifikat dimaksudkan untuk mencegah sengketa kepemilikan tanah.
3)  Dengan  pemilikan  Sertifikat,  pemilik  tanah  dapat  melakukan  perbuatan  hukum  apa saja  sepanjang  tidak  bertentangan  dengan  Undang-Undang,  ketertiban  umum,  dan kesusilaan (Sutedi, 2011) .
Gugatan terhadap terbitnya Sertifikat Hak Milik atas Tanah, selain disebabkan karena Sertifikat Hak Milik atas Tanah merupakan alat bukti kepemilikan hak atas tanah, Sertifikat juga merupakan salah satu Keputusan Tata Usaha Negara (Selanjutnya disingkat KTUN), yang  bersifat  penetapan  ( beschiking ).  Sertifikat  Hak  Milik  atas  Tanah  merupakan  salah satu bentuk KTUN Kebendaan, yang diterbitkan atas dasar kualitas kebendaan, hak yang timbul dari KTUN kebendaan bisa dialihkan kepada pihak lain (Hadjon & Djatmiat, 2006) . Oleh  karena  itu  maka  Sertifikat  Hak  Milik  atas  Tanah  juga  merupakan  suatu  keputusan pemerintahan yang bersifat konkret dan individual,  yang merupakan pengakuan hak atas tanah bagi pemegang hak tersebut.
Gugatan  atas  terbitnya  Sertifikat  Hak  Milik  atas  Tanah  disebabkan  karena  sistem pendaftaran  tanah  yang  dianut  di  Indonesia,  adalah  sistem  publikasi  negatif.  Sistem publikasi  negatif  dapat  diartikan  bahwa  kebenaran  data  fisik  dan  data  yuridis  yang tercantum  didalam  Sertifikat  harus  diterima  sepanjang  tidak  ada  alat  bukti  lain  yang membuktikan  sebaliknya,  dengan  kata  lain  bahwa  Sertifikat  bukan  merupakan  alat  bukti yang bersifat mutlak.
Pendaftaran tanah dalam sistem publikasi negatif, negara tidak menjamin kepastian dan kebenaran data yang disajikan dalam Sertifikat, hal inilah yang menimbulkan peluang bagi pihak lain yang keberatan atas terbitnya Sertifikat hak atas tanah yaitu Sertifikat hak milik  atas  tanah  suatu  bidang  tanah  tertentu  menggugat  pihak  yang  namanya  tercantum dalam  Sertifikat  tersebut,  atau  menggugat  pejabat  yang  berwenang  menerbitkan  atau mengeluarkan Sertifikat Hak Milik atas Tanah tersebut.
Dalam hal penyelesaian kasus pertanahan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara  (selanjutnya  disingkat  PTUN)  yang  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap maupun  adanya  suatu  cacat  yuridis  dalam  penerbitan  suatu  Sertipkat  Hak  Milik  atas Tanah,  maka  terhadap  Sertifikat  Hak  Milik  atas  Tanah  tersebut  dapat  dilakukan  suatu tindakan  hukum  pemerintah  dalam  hal  ini  pejabat  yang  berwenang  untuk  melakukan pembatalan.
Penyelesaian  kasus  pertanahan  adalah  bertujuan  untuk  memberikan  kepastian
Kekuatan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang Berkekuatan Hukum Tetap Terhadap Pembatalan Ser- tifikat Hak Milik Atas Tanah Melalui Kewenangan Kepala Kantor Pertanahan
hukum  dan  keadilan  mengenai  penguasaan,  pemilikan,  penggunaan  dan  pemanfaatan tanah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, yang menyebutkan:
“ Penyelesaian Kasus Pertanahan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan mengenai penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah ”.
Dalam  hal  penyelesaian  kasus  pertanahan  terhadap  putusan  PTUN  yang  telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka terhadap Sertifikat Hak Milik atas Tanah tersebut dapat dilakukan suatu tindakan hukum pemerintah dalam hal ini pejabat yang berwenang untuk  melakukan  pembatalan.  Terkait  dengan  tindakan  hukum  pemerintah  berupa pembatalan  Sertifikat,  termasuk  pembatalan  Sertifikat  Hak  Milik  atas  Tanah  dapat  dilihat dalam  ketentuan  Pasal  56  Ayat  (1)  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala Badan  Pertanahan  Naisonal  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2016  tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, yang menyebutkan:
“ Dalam  hal  pelaksanaan  putusan  pengadilan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 49, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan kewenangan pembatalan ”.
Kewenangan untuk melakukan pembatalan juga diataur dalam Pasal 56 Ayat (2) dan (3)  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang  /  Kepala  Badan  Pertanahan  Naisonal Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan yang menetapkan Kewenangan pembatalan ” sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 meliputi:
1)  Kepala  Kantor  Pertanahan,  dalam  hal  keputusan  konversi/penegasan/  pengakuan, pemberian hak, pembatalan hak yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan.
2)  Kepala Kantor Wilayah BPN, dalam hal keputusan konversi/penegasan/ pengakuan, pemberian hak, pembatalan hak yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN.
3)  Menteri dalam hal keputusan pemberian hak, keputusan pembatalan hak, keputusan penetapan  tanah  terlantar  yang  diterbitkan  oleh  Menteri. Sedangkan Pasal 56 Ayat (3) menyebutkan  bahwa: “ Penerbitan  keputusan  pembatalan  yang  dilakukan  oleh  Kepala Kantor  Pertanahan  dan  Kepala  Kantor  Wilayah  BPN  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (2) huruf a dan b, dilakukan atas nama Menteri dan dilaporkan kepada Menteri dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak keputusan pembatalan diterbitkan ”.
Berdasarkan  hal  tersebut,  kewenangan  penerbitan  Surat  Keputusan  Pembatalan Sertifikat  Hak  Milik  atas  Tanah  berdasarkan  putusan  PTUN  yang  telah  memperoleh kekuatan hukum tetap, dilakukan dengan pelimpahan wewenang (delegasi).
Sertifikat  Hak  Milik  atas  Tanah  adalah  suatu  produk  Pejabat  Tata  Usaha  negara (selanjutnya  disingkat  Pejabat  TUN)  sehingga  atasnya  berlaku  ketentuan-ketentuan Hukum  Administrasi  Negara.  Atas  perbuatan  hukum  tersebut  seseorang  selaku  pejabat TUN  dapat  saja melakukan  perbuatan  yang  terlingkup sebagai  perbuatan  yang melawan hukum baik karena kesalahan maupun akibat kelalaian menjalankan kewajiban hukumnya. Atas  perbuatan  yang  salah  atau  lalai  tadi  menghasilkan  produk  hukum  sertifikat  yang salah, baik kesalahan atas subyek hukum dalam sertifikat maupun kesalahan atas hukum dalam  sertifikat  tersebut.  Kesalahan  tersebut  ditenggarai  dapat  terjadi  dalam  berbagai proses  pendaftaran  tanah.  Dengan  demikian  Sertifikat  Hak  Milik  atas  Tanah  yang dihasilkan  dapat  berakibat  batal  demi  hukum.  Apabila  perbuatan  dilakukan  oleh  alat-alat perlengkapan  negara/BPN  maka  perbuatan  tersebut  dapat  dikategorikan  sebagai onrechtmatige overheidsdaad atau penyalahgunaan kewenangan dari pejabat TUN.
Perbuatan  hukum  Pemerintah/BPN  dalam  melakukan  pendaftaran  tanah  dan menerbitkan  Sertifikat  Hak  Milik  atas  Tanah  sebagai  suatu  perbuatan  hukum,  untuk menimbulkan  keadaan  hukum  baru  dan  melahirkan  hak-hak  serta  kewajiban-kewajiban hukum  baru  terhadap  orang/subyek  hukum  tertentu,  harus  memenuhi  syarat-syarat  dan tidak  boleh  mengandung  unsur  kesalahan  baik  menyangkut  aspek  teknis  pendaftaran tanah  maupun  aspek  yuridis.  Kesalahan  dalam  hal  ini  berakibat  batal  atau  dapat dibatalkan.  Kesalahan  data  fisik  maupun  data  yuridis  dalam  pendaftaran  tanah  akan menghilangkan  unsur  kepastian  hukum  hak  atas  tanah,  sehingga  orang  yang  berhak terhadap  tanah  tersebut  akan  dirugikan.  Kesalahan  juga  akan  berakibat  terjadinya
Kekuatan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang Berkekuatan Hukum Tetap Terhadap Pembatalan Ser- tifikat Hak Milik Atas Tanah Melalui Kewenangan Kepala Kantor Pertanahan
informasi yang salah di BPN sebagai alat kelengkapan negara yang akibatnya juga berarti menciptakan administrasi pertanahan yang tidak tertib.
Kewenangan  Pembatalan  Sertifikat  Hak  Milik  atas  Tanah  yang  dimiliki  oleh  BPN khususnya dalam hal Pembatalan Sertifikat yang Cacat Administrativ di satu sisi memang bertujuan  untuk  memberikan  kepastian  hukum  bagi  Pihak-pihak  yang  dirugikan,  namun disisi  lain  kewenangan  tersebut  juga  sangat  berpotensi  menimbulkan  penyalahgunaan wewenang.  Tidak  adanya  perumusan  yang  jelas,  luas,  dan  tegas  mengenai  kategori “ kesalahan  administrasi ” yang  disyaratkan  dalam  penerbitan  keputusan  pembatalan Sertifikat Hak Milik atas Tanah dalam ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Agraria dan Tata  Ruang  atau  Kepala  Badan  Pertanahan  Republik  Indonesia  No  11  Tahun  2016 Tentang  Penyelesaian  Kasus  Pertanahan  menurut  Penulis  menimbulkan  multitafsir,  atau kabur.
Dalam hal ditemukan suatu cacat administrasi yang meliputi dan terbatas pada cacat dalam  wewenang,  cacat  prosedur  ataupun  cacat  substansi,  dimana  KTUN  tersebut diterbitkan  oleh  pejabat  yang  tidak  memiliki  wewenang  untuk  itu  atau  melampaui kewenangannya. Dan dalam hal terdapat cacat prosedur, yaitu penerbitan KTUN tersebut tidak dilakukan secara cermat atau menyalahi prosedur dalam penerbitannya, dalam hal ini tumpang tindih sertifikat dalam objek yang sama masuk dalam katagori ini, dimana dalam penerbitan  salah  satu  dari  sertifikat  tersebut  menyalahi  prosedur  penerbitan  atau menyalahi  kecermatan  dalam  penerbitannya,  maka  BPN  sebagai  instansi  yang  memiliki kewenangan  untuk  menerbitkan  dan  membatalkan  Sertifikat,  harus  bertanggungjawab untuk  memberikan  kepastian  hukum  terhadap  permasalahan  tersebut,  karena  keputusan yang  prosedurnya  tidak  sesuai  dengan  hukum  maka  secara  substansi  terdapat  cacat meskipun tidak semua cacat prosedur akan juga merupakan cacat secara subtansi atau isi dalam KTUN tersebut.
Kewenangan  BPN  dalam  Pasal  24,  Pasal  26,  dan  Pasal  56  Peraturan  Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia No 11 Tahun 2016  Tentang  Penyelesaian  Kasus  Pertanahan  dapat  ditafsirkan  secara  luas  dan subjective.  BPN  memiliki  kewenangan  untuk  membatalkan  atau  tidak  membatalkan Sertifikat  Hak  Milik  atas  Tanah  terhadap  Sertifikat  yang  cacat  administrative.  Jika kewenangan tersebut disalahgunakan untuk keuntungan pribadi dan/atau untuk memihak kepentingan  pihak-pihak  tertentu,  maka  terhadap  Sertifikat  yang  cacat  administrative, memungkinkan  pejabat  BPN  menyalahgunakan  kewenangannya  dengan  menolak  untuk membatalkan  Sertifikat  dengan  alasan “ tidak  terdapat  kesalahan  administrative ”. Sebaliknya,  dalam  hal  Pembatalan  Sertifikat  dilakukan  dengan  penyalahgunaan wewenang,  maka  BPN  dapat  secara  subjective  menerima  permohonan  Pembatalan Sertifikat  yang  dianggap “ cacat  administrative ”. Karena  dalam  Peraturan  Perundang- undangan  pertanahan  belum  merumuskan  secara  tegas  ukuran/kategori  cacat administrasi,  cacat  prosedur,  dan  cacat  substansi  pada  penerbitan  Sertifikat.  Penafsiran kategori cacat administrasi, cacat prosedur, dan cacat substansi pada penerbitan Sertifikat bisa saja ditafsirkan secara berbeda antara pejabat TUN yang satu dengan yang lainnya.
Perlu  adanya  perumusan  yang  lebih  jelas  mengenai  kategori “ cacat  administrasi ” dalam  pembatalan  Sertifikat,  untuk  menghindari  kesalahan  penafsiran  terhadap  unsur cacat  administrasi  tersebut.  Serta  perlunya  perumusan  sanksi  yang  lebih  tegas  dalam Peraturan Perundang-undangan Pertanahan untuk mencegah atau meminimalisir tindakan penyalahgunaan wewenang oleh Pejabat TUN. Perlu adanya peran serta dari semua pihak demi  mewujudkan  tertib  administrasi  dalam  bidang  pertanahan,  baik  dari  pihak  BPN maupun dari masyarakat agar lebih teliti dan jujur dalam memberikan data.
Menteri  Agraria  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional,  sebagai  pejabat yang berwenang dalam menerbitkan dan membatalkan Hak Atas Tanah, agar lebih selektif dalam menerbitkan keputusan, khususnya keputusan yang berkaitan dengan pembatalan Sertifikat Hak Milik atas Tanah. Penerbitan dan Pembatalan Sertifikat Hak Milik atas Tanah harus memenuhi syarat Peraturan Perundang-undangan, diterbitkan dengan kewenangan yang sah, dan berlandaskan asas-asas umum pemerintahan yang baik (asas kehati-hatian, asas  kecermatan,  asas  larangan  penyalahgunaan  wewenang,  dll),  sehingga  dapat memberikan  keadilan,  kemanfaatan  dan  kepastian  hukum  bagi  masyarakat.  BPN
Kekuatan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang Berkekuatan Hukum Tetap Terhadap Pembatalan Ser- tifikat Hak Milik Atas Tanah Melalui Kewenangan Kepala Kantor Pertanahan
hendaknya  lebih  tegas  terutama  dalam  mencegah,  mengawasi  dan  lebih  teliti  dalam proses  penerbitan  Sertifikat,  agar  tidak  timbul  permasalahan  dikemudian  hari  yang berujung kepada pembatalan Sertifikat.
Permata  dkk  (2018) sebelumnya  sudah  meneliti  tentang  Putusan  Hakim  Terhadap Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Hasil penelitiannya adalah Putusan Nomor 60/ Pdt.G/2017/PN Malang menurut  pejabat  Kantor  Pertanahan  Kota Malang berdasarkan putusan tersebut dapat dilakukan pembatalan terhadap 2 (dua) sertifikat karena Akta Jual Belinya  dinyatakan  tidak  berkekuatan  hukum.  Implikasi  hukum bila dilaksanakan pembatalan  sertifikat  maka  timbul  kerugian  bagi  pihak  Tergugat II, bila  tidak  dilakukan pembatalannya  terhadap  Tergugat yaitu adanya  peluang  untuk  menyalahgunakan sertifikat  tersebut  dengan  tujuan menguntungkan diri  sendiri,  terhadap penggugat maka akan mengalami  kerugian materil yang  lebih  besar.  Upaya  hukum  yang  dapat  dilakukan pihak  penggugat adalah meminta  eksekusi  paksa  dari  Pengadilan  atau  melaporkan  ke polisi Tergugat I dan II dengan dasar tuntutan melakukan tindak pidana penggelapan dan juga pemalsuan (Permata, Safa ’ at, & Safi ’ i, 2018) . Penelitian lainya dilakukan oleh Ariadi (2017) Dari  hasil  penelitiannya  yang  dilakukan  di  Ngawi,  Jawa  Timur, diketahui  bahwa pertimbangan hukum  hakim  dalam  mengambil  keputusan  membatalkan  sertipikat  lebih cenderung melihat  bukti  yang  di  ajukan  tergugat  dan  saksi-saksi  yang  dibawa  oleh penggugat,  sedangkan  bukti  tertulis  yang  diajukan  oleh  tergugat  cenderung  diabaikan. Sehingga  dalam  hal  ini  hukum  memberi perlindungan tergugat  secara  preventif  dan secara  represif  yaitu  dengan  adanya  ketentuan  pada  Pasal  32  ayat (2)  Peraturan Pemerintah  Nomor  24 Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah  dan  secara  preventif, yaitu  peran hakim dalam  menentukan  pemegang  sah  hak  atas  tanah  dengan  adanya sertifkat hak milik atas tanah, dan dengan  memberikan  upaya  hukum yang mencakup upaya hukum perlawanan ( verzet ), banding, dan kasasi (Ariadi & Saptono, 2017) .
Berdasarkan  pendahuluan  diatas,  penelitian  ini  terbatas  pada  kekuatan  putusan Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  yang  berkekuatan  hukum  tetap  terhadap  pembatalan Sertifikat  Hak  Milik  atas  Tanah  melalui  kewenangan  Kepala  Kantor  Pertanahan  dan kekuatan  hukum  yang  mengikat  Surat  Keputusan  Pembatalan  untuk  dikeluarkan  Kepala Kantor  Pertanahan  terhadap  pembatalan  Sertifikat  Hak  Milik  atas  Tanah.  Penelitian  ini dilakukan  untuk  mengkaji  dan  memahami  kekuatan  putusan  Pengadilan  Tata  Usaha Negara  yang  berkekuatan  hukum  tetap  terhadap  pembatalan  Sertifikat  Hak  Milik  atas Tanah  melalui  kewenangan  Kepala  Kantor  Pertanahan  dan  untuk  mencermati  lebih mendalam  tentang  kekuatan  hukum  mengikat  Surat  Keputusan  Pembatalan  yang dikeluarkan  Kepala  Kantor  Pertanahan  terhadap  pembatalan  Sertifikat  Hak  Milik  atas Tanah.

## METODE
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian Yuridis-Normative. Pendekatan Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan undang-undang, pendekatan konsep, pendekatan analitis, dan pendekatan filosofis. Teknik yang digunakan yaitu studi dokumen atau studi kepustakaan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan prosedur inventarisasi mempelajari dan mendalami bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang berkaitan dengan penelitian ini.
Penelitian  ini  difokuskan  untuk  mencermati  kekaburan  norma  hukum  mengenai kekuatan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap terhadap pembatalan  Sertifikat  Hak  Milik  atas  Tanah  melalui  kewenangan  Kepala  Kantor Pertanahan,  serta  kekuatan  hukum  mengikat  Surat  Keputusan  Pembatalan  yang dikeluarkan  Kepala  Kantor  Pertanahan  terhadap  pembatalan  Sertifikat  Hak  Milik  atas Tanah,  dikaji  dengan  metode  Penelitian  Yuridis-Normatif,  karena  ketika  dicermati  dari substansi  hukum  (legal  substance)  terdapat  kekaburan  norma  hukum  mengenai pengaturan yang berhubungan dengan permasalahan tersebut. Kekaburan norma hukum terdapat  dalam  Pasal  24  dan  pasal  26  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang  atau Kepala Badan Pertanahan Republik  Indonesia No 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, adalah mengenai wewenang Pembatalan Sertifikat hak atas tanah oleh
Kekuatan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang Berkekuatan Hukum Tetap Terhadap Pembatalan Ser- tifikat Hak Milik Atas Tanah Melalui Kewenangan Kepala Kantor Pertanahan

## Badan Pertanahan Nasional.

## PEMBAHASAN
Kekuatan  Putusan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Yang  Berkekuatan  Hukum  Tetap Terhadap  Pembatalan  Sertifikat  Hak  Milik  Atas  Tanah  Melalui  Kewenangan  Kepala Kantor Pertanahan

## Kekuatan  Hukum  Putusan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Yang  Berkekuatan  Hukum Tetap
Suatu putusan pengadilan dikatakan mempunyai kekuatan hukum manakala putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap atau suatu putusan akhir (eind vonnis) yang  terhadapnya  tidak  diajukan  upaya  hukum  oleh  pihak  yang  merasa  keberatan  dan/ atau  putusan  kasasi  di  Mahkamah  Agung  sebagai  lembaga  peradilan  tertinggi  (supreme court)  yang  bertugas  untuk  mengoreksi/mengevaluasi  pertimbangan  hukum  (judex  juris) putusan pengadilan di bawahnya.
Dalam  Hukum  Acara  Tata  Usaha  Negara  dikenal  beberapa  kekuatan  hukum  dari putusan hakim di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu (Mertokusumo, 1999):
a)  Kekuatan Mengikat, penyerahan sengketa oleh pihak-pihak kepada pengadilan untuk diperiksa atau diadili, mengandung arti bahwa yang bersangkutan akan tunduk dan patuh  pada  putusan  yang  dijatuhkan.  Putusan  yang  telah  dijatuhkan  itu  haruslah dihormati oleh kedua belah pihak.
b)  Kekuatan  Pembuktian,  dituangkannya  putusan  dalam  bentuk  tertulis,  yang merupakan akta otentik, tidak lain bertujuan untuk dapat digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak yang mungkin diperlukannya untuk mengajukan banding, kasasi atau pelaksanaannya.
c)  Kekuatan  Eksekutorial,  putusan  tidak  dimaksudkan  untuk  menetapkan  hak  atau hukumnya  saja,  tetapi  untuk  menyelesaikan  sengketa,  terutama  merealisasikan dengan sukarela atau secara paksa. Putusan selain menetapkan dengan tegas hak atau hukumnya juga supaya dapat direalisasi, dan mempunyai kekuatan eksekutorial (untuk dilaksanakan).
Putusan PTUN yang berkekuatan hukum tetap mengikat semua orang (erga omnes) layaknya kekuatan peraturan perundang-undangan, hal ini yang membedakan dari putusan pengadilan  umum  dalam  perkara  perdata  yang  hanya  mengikat  para  pihak  yang berperkara.  Selain  itu,  putusan  PTUN  yang  berkekuatan  hukum  tetap  (in  kracht  van gewijsde) juga mempunyai kekuatan mengikat yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh pihak yang dibebankan kewajiban di dalam putusan yang bersifat condemnatoir.

## Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Terhadap Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas  Tanah  Berdasarkan  Putusan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Yang  Berkekuatan Hukum Tetap
Pembatalan  Sertifikat  Hak  Milik  atas  Tanah  karena  melaksanakan  putusan  PTUN yang  berkekuatan  hukum  tetap  hanya  dapat  diterbitkan  berdasarkan  permohonan pemohon, hal ini ditegaskan dalam Pasal 124 Ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, menyebutkan bahwa:
“ Keputusan  pembatalan  hak  atas  tanah  karena  melaksanakan  putusan  pengadilan yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  diterbitkan  atas  permohonan  yang berkepentingan ”.
Badan Pertanahan Nasional (BPN) bertanggung jawab atas Sertifikat Hak Milik atas Tanah yang dikeluarkannya, Pasal 56 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan  Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2016  tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan menerangkan bahwa:
Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap wajib dilaksanakan kecuali terdapat alasan yang sah untuk tidak melaksanakannya.
Kekuatan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang Berkekuatan Hukum Tetap Terhadap Pembatalan Ser- tifikat Hak Milik Atas Tanah Melalui Kewenangan Kepala Kantor Pertanahan
Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: Terhadap obyek putusan terdapat putusan lain yang bertentangan. Terhadap obyek putusan sedang diletakkan sita jaminan.
Terhadap obyek putusan sedang menjadi obyek gugatan dalam perkara lain.

## Alasan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan
Analisa  Kekuatan  Putusan  Pengadilan  Yang  Berkekuatan  Hukum  Tetap  Terhadap Pembatalan  Sertifikat  Hak  Milik  Atas  Tanah  Melalui  Kewenangan  Kepala  Kantor Pertanahan Ditinjau Dari Teori Keadilan dan Teori Kewenangan.
Meskipun secara teoritis, Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) dibentuk untuk menegakkan  keadilan,  kebenaran,  ketertiban  dan  kepastian  hukum,  sehingga  dapat memberikan pengayoman kepada masyarakat, khususnya dalam hubungan antara Badan atau  Pejabat  Tata  Usaha  Negara  dengan  masyarakat.  PERATUN  diharapkan  dapat menyelesaikan  Sengketa  Tata  Usaha  Negara  yaitu  sengketa  yang  timbul  dalam  bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata  Usaha  Negara,  baik  di  Pusat  maupun  di  Daerah,  termasuk  sengketa  kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Secara  teoritis  putusan PTUN  yang  telah mempunyai  kekuatan hukum  tetap sudah memenuhi  unsur  sahnya  sebuah  putusan.  Sebagai  syarat  sahnya  putusan,  PTUN  harus memuat  unsur-unsur  tertentu  dalam  putusan,  yaitu  Peradilan  dilakukan  "Demi  Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Ayata (1)  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  4  Tahun  2004  Tentang  Kekuasaan Kehakiman.
Kekuatan  Putusan  PTUN  yang  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  terhadap Pembatalan  Sertifikat  Hak  Milik  Atas  Tanah  merupakan  kekuatan  hukum  yang  mengikat semua orang (erga omnes), memiliki kekuatan pembuktian dan memiliki kekuatan hukum eksekutorial. Putusan PTUN mempunyai kekuatan eksekutorial, tergantung dari Amar yang diputuskan  oleh  Pengadilan  TUN.  Sehingga  dengan  demikian,  putusan  PTUN  dapat dipakai  sebagai  dasar  untuk menerbitkan  Sertifikat  Hak  Milik  Atas  Tanah  yang baru  oleh BPN.Namun,  meskipun  putusan  pengadilan  TUN  telah  memiliki  kekuatan  hukum  tetap, bukan  berarti  keputusannya  akan  dapat  dilaksanakan  serta  merta.  Sesuai  dengan ketentuan Pasal 105 PMNA/ Kepala BPN Nomor 9 tahun 1999 pembatalan hak atas tanah dilakukan  dengan  keputusan  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  atau  melimpahkan kepada  Kantor  Wilayah  atau  pejabat  yang  ditunjuk.  Jadi  pada  prinsipnya  Sertifikat  Hak Milik  atas  Tanah  hanya  dapat  dibatalkan  dengan  surat  keputusan  pembatalan  yang kewenangan  penerbitannya  sesuai  dengan  pelimpahan  wewenang  yang  diatur  dalam PMNA/ Kepala BPN Nomor 9 tahun 1999.
Kaitannya  dengan  Teori  Keadilan  Aristoteles  adalah,  bahwa  menurut  Aristoteles, tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan keadilan, yaitu memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya (Machmudin, 2000) . Hukum harus membela kepentingan atau  kebaikan  bersama  (common  good) (Ujan,  2009) .  Hal  ini  yang  sering  dianggap masyarakat  belum  mampu  memenuhi  rasa  Keadilan  bagi  masyarakat.  Karena  putusan PTUN  yang  telah  memiliki  kekuatan  hukum  tetap  tidak  bisa  dilaksanakan  serta  merta seperti halnya putusan dari peradilan lainnya. Pembatalan Sertifikat Hak Milik atas Tanah sebagai  tindak  lanjut  pelaksanaan  Amar  putusan  PTUN  dilaksanakan  oleh  BPN  melalui permohonan.
Menurut  Penulis,  mengingat  Sertifikat  Hak  Milik  Atas  Tanah  merupakan  salah  satu Bentuk  KTUN,  maka  dalam  penerbitan  Keputusan  Pembatalan  Sertifikat  Hak  Milik  Atas Tanah harus dilaksanakan oleh pejabat adminitrasi yang memiliki wewenang yaitu Menteri Agraria  dan  Tata  Ruang/  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia  sebagaimana yang  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2016  tentang  Penyelesaian  Kasus Pertanahan.  Hal  ini  sesuai  dengan  kewenangan  Delegasi  menurut  Teori  Kewenangan Philipus M. Hadjon:
Setiap  tindakan  pemerintahan  disyaratkan  harus  bertumpu  atas  kewenangan  yang
Kekuatan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang Berkekuatan Hukum Tetap Terhadap Pembatalan Ser- tifikat Hak Milik Atas Tanah Melalui Kewenangan Kepala Kantor Pertanahan
sah.  Kewenangan  itu  diperoleh  melalui  tiga  sumber,  yaitu  atribusi,  delegasi,  dan  mandat (Hadjon  &  Djatmiat,  2006) .  Kewenangan  membuat  keputusan  hanya  dapat  diperoleh dengan dua cara, yaitu dengan atribusi atau dengan delegasi (Hadjon & Djatmiat, 2006).
Teori Kewenangan menurut Philipus M. Hadjon sejalan dengan rumusan Pasal 104 dan  Pasal  105  Peraturan  Meteri  Negara  Agraria/  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Nomor  9  Tahun  1999  Tentang  Tata  Cara  Pemberian  Dan  Pembatalan  Hak  Atas  Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan.
Pasal 104, menyebutkan:
a)  Pembatalan hak atas tanah meliputi pembatalan keputusan pemberian hak, Sertifikat hak  atas  tanah  keputusan  pemberian  hak  dalam  rangka  pengaturan  penguasaan tanah.
b)  Pembatalan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan karena terdapat cacat hukum administrasi dalam penerbitan keputusan pemberian dan/atau Sertifikat  hak  atas  tanahnya  atau  melaksanakan  putusan  pengadilan  yang  telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Kewenangan  membuat  keputusan  pembatalan  Sertifikat  hak  atas  tanah  terhadap putusan  pengadilan  yang  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap,  dilakukan  melalui kewenangan delegasi (pelimpahan wewenang). Hal ini sesuai dengan rumusan Pasal 105 Peraturan  Meteri  Negara  Agraria/  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  9  Tahun 1999  Tentang  Tata  Cara  Pemberian  Dan  Pembatalan  Hak  Atas  Tanah  Negara  Dan  Hak Pengelolaan, yang menyebutkan:
1)  Pemberian hak atas tanah dilakukan dengan keputusan Menteri.
2)  Pemberian hak hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri dapat melimpahkan kepada Kepala Kantor Wilayah atau pejabat yang ditunjuk.
Delegasi  yang  dimaksud  dalam  hal  ini  yaitu  adanya  penyerahan  wewenang  oleh pejabat pemerintahan (pejabat Tata Usaha Negara) kepada Badan Pertanahan Nasional. Dengan  kata  penyerahan,  ini  berarti  adanya  perpindahan  tanggung  jawab  dan  yang memberi delegasi (delegans) kepada yang menerima delegasi (delegetaris).
a)  Delegasi  dalam  hal  Pembatalan  Sertifikat  Hak  Atas  tanah  harus  memenuhi  syarat- syarat tertentu, antara lain:
b)  Delegasi  harus  definitif,  artinya  delegans  tidak  dapat  lagi  menggunakan  sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu.
c)  Delegasi  harus  berdasarkan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan,  artinya delegasi  hanya  dimungkinkan  kalau  ada  ketentuan  untuk  itu  dalam  peraturan perundang-undangan.
d)  Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi.
e)  Kewajiban  memberi  keterangan  (penjelasan),  artinya  delegasi  berwenang  untuk meminta penjelasan tentang peiaksanaan wewenang tersebut.
f)  Peraturan  kebijakan  ( beleidsregel )  artinya  delegasi  memberikan  instruksi  (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut (Hadjon, et. all , 2001) .
Prinsip  Delegasi  dalam  hal  Pembatalan  Sertifikat  Hak  Atas  Tanah  berdasarkan putusan  pengadilan  yang  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap,  sesuai  dengan Kewenangan Delegasi yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, dimana syarat delegasi adalah harus berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan, dan tidak diberikan kepada bawahan. Prinsip ini sesuai dengan ketentuan Pasal 58 Peraturan Menteri Agraria dan  Tata  Ruang  atau  Kepala  Badan  Pertanahan  Republik  Indonesia  No  11  Tahun  2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, yang menyebutkan:
1)  Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap wajib dilaksanakan kecuali terdapat alasan yang sah untuk tidak melaksanakannya.
2)  Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
Kekuatan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang Berkekuatan Hukum Tetap Terhadap Pembatalan Ser- tifikat Hak Milik Atas Tanah Melalui Kewenangan Kepala Kantor Pertanahan
a)  Terhadap obyek putusan terdapat putusan lain yang bertentangan.
b)  Terhadap  obyek  putusan  sedang  dalam  status  diblokir  atau  sita  oleh  kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan/atau lembaga penegak hukum lainnya.
c)  Alasan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Delegasi dalam hal ini juga dapat dilihat berdasarkan rumusan Putusan Mahkamah Agung No. 350 K/Sip/1968 tanggal 3 Maret 1969, yaitu:
Untuk  menyatakan  batal  surat  bukti  hak  milik  (Sertifikat)  yang  dikeluarkan  oleh instansi agraria secara sah tidak termasuk wewenang Pengadilan, melainkan semata-mata wewenangnya  administrasi,  sehingga  pihak  yang  oleh  pengadilan  dimenangkan  wajib meminta  pembatalan  surat  bukti  hak  milik  (Sertifikat)  itu  kepada  instansi  Agraria berdasarkan putusan pengadilan yang diperoleh itu.
Sertifikat Hak Milik Atas Tanah merupakan salah satu bentuk KTUN, oleh karena itu maka  dalam  penerbitan  Keputusan  Pembatalan  Sertifikat  Hak  Milik  Atas  Tanah  harus dilaksanakan oleh pejabat administrasi yang memiliki wewenang. Apabila terdapat putusan pengadilan  tentang  pembatalan  Sertifikat  yang  sudah  inkracht  harus  ditindaklanjuti  oleh Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/  Badan  Pertanahan  Nasional  dengan  menerbitkan Keputusan  Pembatalan  Sertifikat  Hak  Milik  Atas  Tanah  melalui  permohonan  dari  pihak yang bersangkutan.
Sebagai konsekuensi dari hukum administrasi yang berada dalam lapangan hukum publik,  maka  putusan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara mempunyai  daya  mengikat  secara umum,  dan  mengikat  bagi  siapa  saja.  Putusan  pengadilan  tata  usaha  negara  yang berkekuatan  hukum  tetap  (in  kracht  van  gewijsde)  bersifat  mengikat  semua  orang  (erga omnes) layaknya kekuatan peraturan perundang-undangan, hal ini yang membedakan dari putusan pengadilan umum dalam perkara perdata yang hanya mengikat para pihak yang berperkara  (inter  partes).  Selain  itu,  putusan  pengadilan  tata  usaha  negara  yang berkekuatan  hukum  tetap  (in  kracht  van  gewijsde)  juga  mempunyai  kekuatan  mengikat yang  wajib  dipatuhi  dan  dilaksanakan  oleh  pihak  yang  dibebankan  kewajiban  dalam putusan yang bersifat condemnatoir.

## Kekuatan Hukum Mengikat Surat Keputusan Pembatalan Kepala Kantor Pertanahan Terhadap Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah

## Kekuatan Pembuktian Sertifikat Hak Milik Atas Tanah
Sertifikat  Hak  Milik  atas  Tanah  berlaku  sebagai  alat  pembuktian  yang  kuat.  Kuat disini mengandung arti bahwa Sertifikat Hak Milik atas Tanah tidaklah merupakan alat bukti yang mutlak satu-satunya, jadi Sertifikat Hak Milik atas Tanah menurut sistem pendaftaran tanah  yang  dianut  UUPA  masih  bisa  digugurkan  atau  dibatalkan  sepanjang  dapat dibuktikan dimuka pengadilan bahwa Sertifikat Hak Milik atas Tanah tersebut adalah tidak benar (Effendie, 1993) .
Untuk  mengetahui  sejauh  mana  kekuatan  hukum  suatu  Sertifikat  Hak  Milik  atas Tanah,  maka  dalam  pasal  19  ayat  1  UUPA  yang  menjamin  kepastian  hukum  tentang pendaftaran.  Ini  untuk  menghindari  terjadinya  penerbitan  Sertifikat  tanah  bukan  kepada orang  yang  berhak  (bukan  pemilik).  Oleh  karena  itu  pendaftaran  tanah  di  Indonesia menganut sistem negative, segala apa yang tercantum dalam sertifkat tanah adalah benar sampai dapat dibuktikan sebaliknya dimuka sidang Pengadilan.
Pasal 19 ayat 2 huruf c UUPA menegaskan bahwa surat-surat tanda bukti hak yang diberikan  itu  berlaku  sebagai  alat  pembuktian  yang  kuat.  Dalam  hubungannya  dengan sistem negative berarti tidak mutlak, artinya bahwa Sertifikat Hak Milik atas Tanah tersebut masih  dapat  digugurkan  Sepanjang  ada  pembuktian  sebaliknya  yang  menyatakan ketidakabsahan Sertifikat tanah tersebut. Sertifikat tanah bukanlah satu-satunya surat bukti pemegangan hak atas tanah dan masih ada lagi bukti-bukti lain tentang pemegangan hak atas antara lain zegel tanah (surat bukti jual beli tanah adat) (Effendie, 1993) .

## Kekuatan Sertifikat Sebagai Tanda Bukti Hak Atas Tanah
Untuk meberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak
Kekuatan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang Berkekuatan Hukum Tetap Terhadap Pembatalan Ser- tifikat Hak Milik Atas Tanah Melalui Kewenangan Kepala Kantor Pertanahan
tersebut diberikan Sertifikat hak atas tanah. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Jo Pasal 3 hurup a Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan bahwa:
“ Untuk  memberikan  kepastian  dan  perlindungan  hukum  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  3  huruf  a  kepada  pemegang  hak  atas  tanah  yang  bersangkutan  diberikan Sertifikat hak atas tanah ”.
Maksud  diterbitkannya  Sertifikat  dalam  kegiatan  pendaftaran  tanah  untuk  pertama kali  adalah  agar  pemegang  hak  dengan  mudah  dapat  membuktikan  dirinya  sebagai pemegang  haknya.  Sertifikat  diterbitkan  untuk  kepentingan  pemegang  hak  yang bersangkutan  sesuai  dengan  data  fisik  dan  data  yuridis  yang  telah  di  daftar  dalam  buku tanah (Santoso, 2010).
Surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, sebagaimana disebutkan  dalam  Pasal  19  Ayat  (2)  hurup  c  UUPA,  dijabarkan  dalam  Pasal  32  Ayat  (1) Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah,  yang menyebutkan bahwa:
“ Sertifikat  merupakan  surat  tanda  bukti  hak  yang  berlaku  sebagai  alat  pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik  dan  data  yuridis  tersebut  sesuai  dengan  data  yang  ada  dalam  surat  ukur  dan  buku tanah hak yang bersangkutan ”.
Dalam  rangka  memberikan  jaminan  kepastian  hukum  kepada  pemegang  hak  atas tanah  dan  agar  dengan  mudah  dapat membuktikan  dirinya  sebagai  pemegang  hak  yang bersangkutan, maka dalam Penjelasan Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah,  diberikan  penjelasan  resmi  mengenai  arti  alat pembuktian yang kuat. Dalam arti selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data  yuridis  yang  tercantum  di  dalamnya  harus  diterima  sebagai  data  yang  benar.  Data fisik  dan  data  yuridis  yang  tercantum  dalam  Sertifikat  harus  sesuai  dengan  data  yang tercantum  dalam  buku  tanah  dan  surat  ukur  yang  bersangkutan,  karena  data  pada Sertifikat diambil dari buku tanah dan surat ukur.
Sehubungan  dengan  Sertifikat  sebagai  tanda  bukti  hak  yang  kuat,  Boedi  Harsono menyatakan bahwa:
Selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum di  dalamnya  harus  diterima  sebagai  data  yang  benar,  baik  dalam  melakukan  perbuatan hukum sehari-hari maupun dalam berpenrkara di pengadilan. Sudah barang tentu data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam Sertifikat harus sesuai dengan data yang tercantum dalam  surat  ukur  dan  buku  tanah  yang  bersangkutan,  karena  data  itu  diambil  dari  buku tanah dan surat ukur, surat ukur dan buku tanah tersebut (Harsono, 2008b) .
Sertifikat sebagai tanda bukti hak yang bersifat kuat mengandung pengertian bahwa data  fisik  dan  data  yuridis  yang  tercantum  di  dalam  Sertifikat  mempunyai  kekuatan  bukti dan  harus  diterima  sebagai  data  yang  benar,  selama  tidak  dapat  dibuktikan  sebaliknya dengan  alat  bukti  lain,  yang  berupa  Sertifikat  atau  selain  Sertifikat  (petuk  pajak  bumi/ kutipan letter c). Dalam hal ini pengadilanlah yang akan memutuskan alat bukti mana yang benar.  Jika  ternyata  data  fisik  dan  data  yuridis  yang  tercantum  di  dalam  Sertifikat  tidak benar, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
Apabila  di  kemudian  hari  data  fisik  dan  data  yuridis  yang  tercantum  di  dalam Sertifikat  ternyata  tidak  benar, maka  atas  dasar  putusan Hakim  yang sudah  berkekuatan hukum tetap, Sertifikat tersebut diadakan pembetulan seperlunya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Sertifikat bukanlah merupakan satu-satunya alat bukti hak atas tanah.

## Pembatalan Sertifikat Oleh Peradilan Tata Usaha Negara
Sengketa  pertanahan  khususnya  sengketa  yang  berkaitan  langsung  dengan Sertifikat  hak  milik,  merupakan  sengketa  Hukum  Administrasi  Negara.  Terjadinya  suatu sengketa  karena  adanya  objek  yang  disengketakan,  artinya  ada  pangkal  tolak  sengketa yang  timbul  akibat  adanya  tindakan  hukum  pemerintah.  Di  dalam  kepustakaan  hukum administrasi,  sengketa  yang  terjadi  disebut  sengketa  administrasi,  karena  objek  yang
Kekuatan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang Berkekuatan Hukum Tetap Terhadap Pembatalan Ser- tifikat Hak Milik Atas Tanah Melalui Kewenangan Kepala Kantor Pertanahan
menjadi  sengketa  adalah  keputusan  administrasi  (beschikking),  yaitu  keputusan  yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Sadjijono, 2008) .
Pada dasarnya sengketa Tata Usaha Negara terjadi karena adanya seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha  Negara,  yaitu  suatu  penetapan  tertulis  yang  dikeluarkan  oleh  Badan  atau Pejabat Tata  Usaha  Negara  yang  berisi  tindakan  hukum  Tata  Usaha  Negara  yang  berdasarkan Peraturan  Perundang-undangan  yang  berlaku,  yang  bersifat  konkrit,  individual,  dan  final, yang  menimbulkan  akibat  hukum  bagi  seseorang  atau  badan  hukum  perdata.  Gugatan yang diajukan oleh seseorang atau badan hukum yang merasa dirugikan tersebut haruslah dengan alasan-alasan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
Pasal  53  ayat  (2)  Undang-undang  No  5 Tahun 1986 Jo Undang-undang  Nomor 51 Tahun  2009  tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara,  menyebutkan  alasan-alasan  yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
a)  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  digugat  itu  bertentangan  dengan  peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b)  Badan  atau  Pejabat  Tata  Usaha  Negara  pada  waktu  mengeluar-kan  keputusan sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  telah  menggunakan  wewenangnya  untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut.
c)  Badan  atau  Pejabat  Tata  Usaha  Negara  pada  waktu  mengeluar-kan  atau  tidak mengeluarkan  keputusan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  setelah mempertimbangkan  semua  kepentingan  yang  tersangkut  dengan  keputusan  itu seharusnya  tidak  sampai  pada  pengambilan  atau  tidak  pengambilan  keputusan tersebut.
Asal mula terjadinya permasalahan tersebut dapat diuraikan mulai dari pendaftaran tanah sampai diterbitkannya Sertifikat, dan oleh karena Sertifikat tersebut, maka terjadilah sengketa  kepemilikan  atas  tanah  lebih  khusus  lagi  permasalahan  atas  Sertifikat. Administrasi  pertanahan  yang kurang  tertib  juga menjadi  salah  satu  faktor  pemicu  terjadi sengketa  pertanahan.  Bukti  penguasaan  tanah  yang  tidak  jelas  dan  tidak  ada dokumentasinya  akan  mengakibatkan  pertikaian  antar  warga  dalam  memperebutkan  hak atas tanah (Hadi, 2014) .
Sengketa  Sertifikat  yang  terjadi  akibat  kesalahan  atau  kelalaian  Badan  Pertanahan Nasional. Sengketa Sertifikat Hak Milik atas Tanah merupakan sengketa yang terjadi atas status keabsahan Sertifikat hak milik yang dipunyai seseorang atau badan hukum perdata. Untuk  itu  pembatalan  Sertifikat  oleh  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara,  dilakukan  terhadap Sertifikat yang memiliki sengketa, misalnya kasus-kasus seperti sengketa Sertifikat Ganda dan  Sertifikat  Asli  Tapi  Palsu  (cacat  hukum  dan  administrasi).  Semua  permasalahan  ini muncul  pada  proses  pendaftaran  tanah.  Kasus-kasus  tersebut  di  atas  merupakan penyebab terjadinya pembatalan Sertifikat oleh Badan Pertanahan Nasional (Hadi, 2014) .

## Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah Karena Cacat Wewenang
Salah  satu  aspek  utama  sahnya  suatu  KTUN.  Dengan  kata  lain,  tindakan  atau perbuatan  hukum  badan  atau  pejabat  pemerintahan  dalam  menerbitkan  Keputusan  Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan wewenang untuk itu. Makna arti kompetensi  atau  wewenang  secara  umum  dapat  diartikan  sebagai  suatu  hak  untuk bertindak  atau  suatu  kekuasaan  untuk  membuat  keputusan,  memerintah,  dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain (Nasional, 2002) .
Dalam kerangka hukum, setiap tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pejabat  Tata  Usaha  Negara  harus  berdasarkan  hukum  (Peraturan  Perundang-undangan yang berlaku). Peraturan Perundang-undangan melahirkan wewenang atau sumber hukum Pejabat Tata Usaha Negara. Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa:
“ Dalam Negara hukum, apabila penguasa ingin meletakkan kewajiban diatas warga (masyarakat),  wewenang itu harus ditemukan di dalam suatu undang-undang ” (Hadjon & Djatmiat, 2006) .
Di  dalam  hukum  ada  beberapa  sumber  atau  cara-cara  tertentu  yang  melahirkan
Kekuatan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang Berkekuatan Hukum Tetap Terhadap Pembatalan Ser- tifikat Hak Milik Atas Tanah Melalui Kewenangan Kepala Kantor Pertanahan
wewenang badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yakni:
1)  Atribusi (attribute  competence) Merupakan  sumber  wewenang  yang  diberikan  oleh Peraturan Perundang-undangan pada lembaga pemerintahan yang sebelumnya tidak dipunyai.
2)  Delegasi (delegated competence) Merupakan pelimpahan wewenang yang dipunyai berdasarkan atribusi kepada badan atau pejabat pemerintahan yang lain.
3)  Mandat (mandate  competence) Merupakan  pelimpahan  wewenang  berdasarkan Peraturan  Perundang-undangan  dari  badan  atau  pejabat  pemerintahan  yang  satu kepada badan atau pejabat pemerintahan lain dalam satu lingkungan.
Apabila terdapat kekurangan pada wewenang yang menjadi dasarnya, dapat menjadi dasar bagi Peradilan Tata Usaha Negara dalam batas wewenangnya untuk mengeluarkan putusan pembatalan Keputusan TUN.

## Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah Karena Cacat Prosedur
Dalam konsep Hukum Publik, wewenang merupakan suatu konsep inti dalam Hukum Tata  Negara  dan  Hukum  Administrasi.  Setiap  kebijakan  atau  tindakan  pemerintah  harus bersumber atau bertumpu pada kewenangan yang sah baik dari sumber atribusi, delegasi, maupun mandat.
Aspek  prosedur  hukum  merupakan  salah  satu  syarat  penting  yang  harus  dipenuhi oleh  suatu  keputusan  yang  diterbitkan  oleh  badan  atau  pejabat  pemerintahan.  Di  dalam Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  1986  Jo  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5  Tahun  1986  Tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara,  ditentukan  mengenai  salah  satu alasan  yang  dapat  digunakan  dalam  Gugatan  adalah  Keputusan  Tata  Usaha  Negara bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Penjelasan Pasal 53 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun  2009  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dinilai bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, apabila keputusan yang bersangkutan:
1)  Bertentangan  dengan  ketentuan-ketentuan  dalam  peraturan  Perundang-Undangan yang bersifat procedural atau formal.
2)  Bertentangan  dengan  ketentuan-ketentuan  dalam  Peraturan  Perundang-Undangan yang bersifat materiil atau substansial.
3)  Dikeluarkan  oleh  Badan  atau  Pejabat  Tata  Usaha  Negara  yang  tidak  berwenang (Wiyono, 2014) .
Prosedur merupakan  salah  satu  aspek  keabsahan atas  suatu  tindak pemerintahan. Kesalahan  dalam  prosedur  berakibat  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  dikeluarkan cacat  sehingga  dinyatakan  tidak  sah  dan  dapat  dibatalkan.  Keputusan  yang  batal dibedakan menjadi 3 (tiga), yakni:
1)  Ketetapan yang batal karena hukum (nietgheid van rechswege)
2)  Ketetapan yang batal (nietig, absoluut nietig)
3)  Ketetapan yang dapat dibatalkan (vernietigbaar) (Utrecht, 1986) .
Dengan demikian, aspek prosedur hukum merupakan salah satu yang menjadi dasar putusan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  untuk  membatalkan  Sertifikat  hak  atas  tanah, disebabkan badan atau pejabat pemerintahan telah mengeluarkan keputusan karena ada kesalahan prosedur dalam penerbitannya.

## Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah Karena Cacat Substansi
Pembatalan  Sertifikat  hak  atas  tanah  oleh  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  dengan alasan cacat substansi adalah pembatalan keputusan penerbitan Sertifikat hak atas tanah yang  dikeluarkan  oleh  badan  atau  pejabat  pemerintahan  yang  diketahui  ada  kesalahan
Kekuatan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang Berkekuatan Hukum Tetap Terhadap Pembatalan Ser- tifikat Hak Milik Atas Tanah Melalui Kewenangan Kepala Kantor Pertanahan
substansial sehingga bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Kesalahan  yang  bersifat  substansi  berarti  suatu  kesalahan  yang  bersifat  pokok  dalam penerbitan keputusan pemberian hak atas tanah yang menjadi dasar terbitnya Sertifikat.
Dalam  konsep  Hukum  Administrasi,  salah  satu  aspek  penting  sahnya  keputusan yang  dikeluarkan  oleh  badan  atau  Pejabat  Tata  Usaha  Negara  adalah  aspek  substansi seperti subjek, objek, isi, dan tujuannya. Lingkup substansial berhubungan dengan isi dan tujuan  peraturan  dasar  tidak  bertentangan  dengan  Peraturan  Perundang-undangan  atau peraturan yang lebih tinggi dalam penerbitan keputusan atau ketetapan tersebut.
Philipus  M  Hadjon  menjelaskan  bahwa  Salah  satu  aspek  sahnya  suatu  keputusan atau  ketetapan  yang  dikeluarkan  badan  atau  Pejabat  Tata  Usaha  Negara  adalah  aspek substansif,  artinya  objek  keputusan  tidak  ada  error  in  re (Hadjon  &  Djatmiat,  2006) .  Jika terbukti  adanya  error  in  re,  maka  sesuai  ketentuan  Pasal  53  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka keputusan dibatalkan karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Analisa  Kekuatan  Hukum  Mengikat  Surat  Keputusan  Pembatalan  Kepala  Kantor Pertanahan  Terhadap  Pembatalan  Sertifikat  Hak  Milik  Atas  Tanah  Ditinjau  Dari  Teori Kepastian Hukum.
Salah  satu  tujuan  dibentuknya  hukum/Peraturan  Perundang-undangan  harus  bisa memberikan  Keadilan,  Kemanfaatan  serta  Kepastian  Hukum  bagi  masyarakat.  Peraturan Perundang-Undangan  harus  memenuhi  persyaratan  teknis  penyusunan  Peraturan Perundang-Undangan,  sistematika,  pilihan  kata  atau  istilah,  serta  bahasa  hukum  yang jelas  dan  mudah  dimengerti  sehingga  tidak  menimbulkan  berbagai  macam  interpretasi dalam  pelaksanaannya.  Hukum  atau  Peraturan  Perundang-Undangan,  harus  didasarkan pada  fakta,  dimana  fakta  itu  harus  dirumuskan  dengan  cara  yang  jelas  sehingga menghindari  kekeliruan  dalam  pemaknaan,  di  samping  juga mudah  dijalankan,  dan  tidak boleh sering diubah-ubah. Sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi pemerintah dalam mengambil suatu tindakan hukum.
Berkaitan  dengan  pembatalan  Sertifikat  hak  atas  tanah  karena  cacat  administrasi dan  pembatalannya  dilaksanakan  tidak  melalui  putusan  pengadilan,  realitas  saat  ini menunjukkan bahwa, jenis pembatalan seperti ini sangat jarang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan  Nasional  meskipun  telah  sekian  banyak  masyarakat  meminta  hal  tersebut melalui  surat-surat  pengaduan  yang  diajukan  ke  Kantor-kantor  pertanahan,  Kanwil  BPN ataupun  BPN  RI.  Banyak  yang  kemudian  memberikan  pandangan  bahwa  BPN  tidak memiliki keberanian membatalkan Sertifikat hak atas tanah meskipun mengetahui bahwa telah ada kekeliruan dalam penerbitannya.
Karena  ketidakjelasan  kategori  cacat  admnistrasi  yang  dapat  dibatalkan  oleh  BPN tanpa  Putusan  Pengadilan  menimbulkan  keraguan  bagi  pihak  BPN  untuk  melaksanakan pembatalan  tersebut  padahal  peraturan-peraturan  dalam  bidang  pertanahan memberikan kewenangan  tersebut  kepada  BPN.  Hal  ini  kerap  dipertanyakan  oleh  masyarakat  ketika Sertifikat  mereka  tumpang  tindih  kemudian  mereka  meminta  BPN  untuk  melakukan pembatalan  tanpa  putusan  pengadilan  tetapi  BPN  memilih  untuk  menyarankan  mereka menempuh jalur hukum.
Berkaitan dengan Teori Kepastian Hukum menurut Gustav Radbruch adalah, maka Keputusan pembatalan Sertifikat yang dikeluarkan oleh BPN harus bisa memenuhi tujuan hukum  yaitu  memberikan  keadilan,  kemanfaatan  serta  kepastian  hukum.  Dalam  hal  ini terpenuhinya  secara  maksimal  ketentuan  hukum  yang  berlaku.  Keputusan  Pembatalan Sertifikat  yang  dikeluarkan  oleh  BPN,  harus  sesuai  dengan  Peraturan  Perundang- undangan  Pertanahan,  dengan  berlandaskan  asas-asas  umum  pemerintahan  yang  baik (asas  kehati-hatian,  asas  kecermatan,  asas  larangan  penyalahgunaan  wewenang,  dll), diterbitkan  dengan  kewenangan  yang  sah  (bukan  dengan  penyalahgunaan  wewenang), serta dapat memberikan keadilan bagi pihak-pihak yang dirugikan, membawa kemanfaatan serta dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

## SIMPULAN
Kekuatan  Putusan  PTUN  yang  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  terhadap
Kekuatan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang Berkekuatan Hukum Tetap Terhadap Pembatalan Ser- tifikat Hak Milik Atas Tanah Melalui Kewenangan Kepala Kantor Pertanahan
Pembatalan  Sertifikat  Hak  Milik  Atas  Tanah  merupakan  kekuatan  hukum  yang  mengikat semua orang (erga omnes), memiliki kekuatan pembuktian dan memiliki kekuatan hukum eksekutorial.  Putusan  PTUN  mempunyai  kekuatan  eksekutorial,  hal  ini  tergantung  dari Amar yang diputuskan oleh Pengadilan TUN. Sehingga dengan demikian, putusan PTUN dapat dipakai sebagai dasar untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah yang baru oleh BPN.
Kekuatan hukum Surat Keputusan Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah yang dikeluarkan  oleh  Kepala  Kantor  Pertanahan  mempunyai  kekuatan  eksekutorial/kekuatan untuk  di  jalankan  sebagai  tindak  lanjut  dari  pelaksanaan  putusan  PTUN  yang  telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang Amarnya berkaitan dengan perintah pembatalan Sertifikat  Hak  Milik  Atas  Tanah.  BPN  sebagai  lembaga  atau  institusi  yang  secara konstitusional  diberi  kewenangan  oleh  Negara  untuk  menerbitkan,  mencabut,  dan membatalkan  Surat  Keputusan  Pembatalan  Sertifikat  Hak  Milik  Atas  Tanah  wajib  untuk menindaklanjuti  perintah  putusan  PTUN  yang  berkekuatan  hukum  tetap  tersebut  dengan menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah.

## DAFTAR PUSTAKA
Ariadi, D., & Saptono, A. (2017). Pembatalan Sertipikat Terhadap Kepemilikan Hak Atas Tanah Oleh Hakim  (Analisis  Kasus  Putusan  Pengadilan  Negeri  Kabupaten  Ngawi  No.  11/Pdt.G/2012/ Pn.Ngw.). Jurnal Repertorium , 4 (2), 135 – 142. Effendie,  B.  (1993). Pendaftaran  Tanah  Di  Indonesia  dan  Peraturan-Peraturan  Pelaksananya . Bandung: Alumni.
Hadi, M. (2014). Tanggung Jawab Bpn Terhadap Sertipikat Yang Dibatalkan Ptun . Universitas Sam Ratulangi Manado.
Hadjon,  P.  M.,  &  Djatmiat,  T.  S.  (2006). Argumentasi  Hukum .  Yogyakarta:  Gajah  Mada  University Press.
Hadjon,  P.  M.,  &  et.  all.  (2001). Pengantar  Hukum  Administrasi  Indonesia,  Introduction  to  the Indonesian Administrative Law . Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Harsono,  B.  (2008a). Hukum  Agraria  Indonesia,  Sejarah  Pembentukan  Undang-Undang  Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya . Jakarta: Djambatan. Harsono, B. (2008b). Undang-Undang Pokok Agraria Sedjarah Penjusunan, isi, dan Pelaksanaanja . Jakarta: Djambangan. Machmudin, D. D. (2000). Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa . Bandung: Refika Aditama. Mertokusumo, S. (1999). Mengenai Hukum, Sebuah Pengantar . Yogyakarta: Liberty.
Nasional, D. P. (2002). Kamus Besar Bahasa Indonesia (Ketiga). Jakarta: Balai Pustaka. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan
Peraturan  Menteri  Negara  Agraria/  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  9  Tahun  1999 Tentang  Tata  Cara  Pemberian  dan  Pembatalan  Hak  Atas  Tanah  Negara  dan  Hak Pengelolaan
Permata,  S.  C.,  Safa ’ at,  R.,  &  Safi ’ i,  R.  I.  R.  (2018).  Implementasi  Putusan  Hakim  Terhadap Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah. Jurnal IUS: Kajian Hukum Dan Keadilan , 6 (3). Sadjijono,  H.  (2008). Bab-bab  Pokok  Hukum  Administrasi  Negara .  Yogyakarta:  Laksbang PRESSindo.
Santoso, U. (2010). Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah . Jakarta: Kencana. Sutedi, A. (2011). Sertipikat Hak Atas Tanah . Jakarta: Sinar Grafika. Ujan,  A.  A.  (2009). Filsafat  Hukum  Membangun  Hukum  dan  Membela  Keadilan .  Yogyakarta: Kanisius.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Utrecht, E. (1986). Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia . Surabaya: Pustaka Tinta Mas. Wiyono, R. (2014). Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara . Jakarta: Sinar Grafika.