## PENYELESAIAN  SENGKETA  TANAH  KAVLING  PERUMAHAN  PADA  MASYARAKAT HUKUM ADAT DI WILAYAH KERINCI KECAMATAN KUMUN DEBAI
Pujha Setiawan. J pujhasetiawan06@gmail.com
Isran Idris isranidris@unja.ac.id
Fakultas Hukum, Universitas Jambi
Article History: Submitted : 04 Maret 2021; Accepted: 13 Juni 2021; Published: 13 Juni 2021

## Abstract
The  purpose  of  this  research  is  to  find  out  and  analyze  how  the  legality  of  the  sale  and purchase of land according to the decision of the Customary Institution Number: 86 / LA- DPT-IV / Tim-2016, as well as to find out and analyze how the legal process for settling land land disputes for housing lots by the Customary Institutions Dispute Resolution Team which applies  to  indigenous  peoples  in  the  Kerinci  area,  Kumun  Debai  District.  This  research includes  juridical  empirical  research,  namely  research  on  the  effectiveness  of  the enforcement of customary law norms. The results of the study show the validity of the sale and purchase of land according to the decision of the Customary Institution of the Dispute Resolution Team Number: 86 / LA-DPT-IV / KD / Tim-2016, invalid, because the decision of the Customary Institution of the Dispute Resolution Team has returned the land condition of the dispute that occurred overlapping due to the wrong transfer of buying and selling to the original position of land belonging to adat means that the sale and purchase of the land in dispute cannot be justified. The legal process for settling disputes in the customary law community of immigrants first reports a complaint request to the Depati IV Kumun Debai Customary Institution to conduct an examination of ownership evidence and then proceed through the dispute resolution team of the Depati IV Kumun Debai customary institution by conducting a customary session of the disputing parties, customary session of witnesses, deliberation, and decisions on dispute resolution.
Keywords: Dispute resolution, Plots of land, Indigenous peoples

## Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana keabsahan jual beli tanah menurut putusan Lembaga Adat Nomor: 86/LA-DPT-IV/Tim-2016, serta untuk mengetahui  dan  menganalisis  bagaimana  proses  hukum  penyelesaian  sengketa  tanah kavling  perumahan  oleh  Lembaga  Adat  Tim  Penyelesaian  Sengketa  yang  berlaku  bagi
Volume 2 Nomor 2 Juni 2021 Halaman 196 - 220
Editorial Office : Faculty of Law, Jambi University, Jalan Lintas Sumatera, Jambi 36122, Indonesia. zaaken@unja.ac.id http://online-journal.unja.ac.id/zaaken
ISSN Print   : 2721-5318 ISSN Online: 2721-8759
masyarakat  hukum  adat  di  wilayah  Kerinci  Kecamatan  Kumun  Debai.  Penelitian  ini termasuk penelitian yuridis empiris yaitu penelitian efektivitas keberlakuan norma hukum adat.  Hasil  penelitian  menunjukan  keabsahan  jual  beli  tanah  menurut  putusan  Lembaga Adat Tim Penyelesaian Sengketa Nomor: 86/LA-DPT-IV/KD/Tim-2016, tidak sah, karena putusan  Lembaga  Adat  Tim  Penyelesaian  Sengketa  telah  mengembalikan  kondisi  tanah sengketa yang terjadi tumpang tindih akibat peralihan jual beli yang keliru kepada posisi semula asal tanah milik adat artinya menganggap jual beli tanah yang di sengketakan tidak dapat  di  benarkan.  Proses  hukum  penyelesaian  sengketa  pada  masyarakat  hukum  adat pendatang terlebih  dahulu melakukan  laporan  permohonan  pengaduan kepada Lembaga Adat  Depati  IV  Kumun  Debai  untuk  dilakukan  pemeriksaan  bukti-bukti  kepemilikan  dan selanjutnya  di  proses  melalui  tim  penyelesaian  sengketa  lembaga  adat  depati  IV  kumun debai  dengan  dilakukan  sidang  adat  pihak  bersengketa,  sidang  adat  saksi-saksi, musyawarah, dan putusan penyelesaian sengketa.
Kata kunci : Penyelesaian sengketa, Tanah kavling, Masyarakat hukum adat

## A. Pendahuluan
Berbicara masalah tanah khususnya pada masyarakat hukum adat kerinci tepatnya di  kecamatan  Kumun  Debai  yang  juga  merupakan  wilayah  Kota  Sungai  Penuh  sebelum pemekaran adalah bagian dari wilayah Kabupaten Kerinci. Tanah merupakan masalah yang sensitif  karena  sebagian  besar  penduduknya  menggantungkan  hidup  dan  penghidupan mereka  dari  tanah.  Dalam  masyarakat  hukum  adat,  tanah  merupakan  objek  utama  yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat atau disebut dengan tanah ulayat atau sering disebut juga dengan istilah tanah pusako. Di dalam masyarakat hukum adat kerinci di Kecamatan Kumun Debai ada tiga macam tanah menurut bentuk dan sifatnya yaitu:
1. Tanah  Wilayah  atau  Tanah  Ulayat merupakan  tanah  dalam  pahaik  atau  parit bersudut empat, digenduk lawang yang duo. Tanah wilayah ini di huni oleh anak batino  anak  jantan  yang  merupakan  hak  pakai  dan  senantiasa  di  bawah pengawasan  para  pemangku  adat  yang  terdiri  dari  depati  ninik  mamak. Sedangkan Pahaik atau Parit bersudut empat yakni pahaik atau parit depati IV sakembo  terekan  nenek  mamak  yang  empat  beserta  kemborekannya,  lawang yang  duo  merupakan  penghuni  tanah  wilayah  ini  mengamalkan  adat  bersendi syarak, syarak bersendi kitabbullah, syarak kiwi, adat yang lazim, syarak ngato adat make.
2. Tanah  Pusako, terbagi  menjadi  dua  yang pertama ,  pusako  tinggi  merupakan tanah  yang  diwarisi  atau  diterima  dari  nenek  moyang  atau  leluhur  kita  dibagi sebanyak  waris. Kedua, pusako  rendah  merupakan  hak  warisan  yang  diwarisi dan diterima dari ibu dan bapak dibagi sebanyak anak.
3. Tanah milik , terbagi menjadi empat yang Pertama , tanah yang berasal dari hak warisan baik yang di terima merupakan pusaka tinggi dan pusaka rendah. Kedua, tanah  yang  diperoleh  dari  membuka  lahan  baru  dengan  memakai  teruko  besi, menebang  kayu  merambah  hutan,  mendaftarkan  yang  tinggi,  menimbun  yang rendah,  sehingga  jelas  utas  watasnya,  surih  langit,  galang  batangnya. Ketiga, tanah yang dibeli atau berlantak emas terang dan nyata dengan surat dan bukti kenyataannya. Keempat , tanah hibah atas hadiah dan pemberian yang diberi ibu
bapa,  ataupun  orang  lain  kepada  kita,  secara  gratis  atau  cuma-cuma  dengan keterangan yang lengkap dan jelas. 1
Di  dalam  persekutuan  masyarakat  hukum  adat  di  Kecamatan  Kumun  Debai  tanah pusako sering dilakukan peralihan menjadi hak milik atas tanah yang cenderung ke arah pemilikan  individual.  Adapun  perolehan  tanahnya  lebih  sering  di  lakukan  dengan pemindahan  hak  yaitu  dengan  melalui  jual  beli.  Menurut  hukum  adat,  jual  beli  tanah diartikan  sejenis  perjanjian  timbal  balik  yang  bersifat  riil,  di  lapangan  hukum  harta kekayaan, merupakan salah satu bentuk perbuatan tunai dan berobyek tanah. Intinya ialah penyerahan  benda  (sebagai  prestasi)  yang  berjalan  serentak  dengan  penerimaan embayaran  tunai  (seluruhnya,  kadang-kadang  sebagian,  selaku  kontra  prestasi). 2 Untuk mengakui  sahnya  jual  beli  dalam  masyarakat  hukum  adat  adalah  harus  memenuhi    tiga unsur  yaitu  tunai,  riil  dan  terang.  Tunai  adalah  penyerahan  hak  oleh  penjual  di  lakukan bersamaan dengan pembayaran oleh pembeli dan seketika itu juga hak sudah beralih. Riil berarti  kehendak  yang  telah  di  ucapkan  oleh  penjual  dan  pembeli  harus  diikuti  dengan perbuatan nyata. Terang maksudnya adalah jual beli di lakukan di hadapan kepala desa atau ketua adat untuk memastikan bahwa perbuatan itu tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku. 3
Sedangkan dalam masyarakat hukum adat kumun debai pelaksanaan jual beli tanah harus dilakukan terlebih dahulu dengan cara berlantak emas terang dan nyata dengan surat dan  bukti  kenyataannya.  Menurut  Amiruddin,  ada  beberapa  syarat-syarat  jual  beli  yang harus  dipenuhi  pihak  penjual  dan  pembeli  dalam  melakukan  jual  beli  tanah  khususnya tanah warisan pusako tinggi, yaitu:
1. Ada obyek tanah.
2. Ada surat keterangan tanah, seperti: ranji silsilah keturunan, surat hibah, surat penguasaan  tanah  milik  ahli  waris,  Ada  surat  kuasa  ahli  waris,  apabila  tanah warisan tersebut di jual melalui perantara,
3. Melakukan  jual  beli  adat,  dengan  diketahui  Lembaga  Adat  Depati  IV  Kumun Debai  (baik  dari  Depati  Ninik  Mamak  Rumah  atau  Depati  Ninik  Mamak Lingkungan),
4. Saksi (saksi laki-laki 2 orang dan saksi perempuan 4 orang).
5. Diketahui timbal-balik dari tetangga tanah atau kerabat,
1 Amirudin, Selayang Pandang  Adat Wilayah Wilayah  Depati  Empat  Kumun  Debai Batu  Gong Tanah Kurnia , (2013), hlm. 85. 2 Iman Sudiyat, Hukum Adat Sketsa Asas , (Yogyakarta: Liberty, Cet. 2,  1981), hlm.28. 3 Toto Susmono Hadi, “Keabsahan Jual beli Hak Atas Tanah Di Bawah Tangan Di Desa Patihan Kecamatan Sidohar Kabupaten Siragen”, Jurnal Repertorium, ISSN : 23555-2646, Volume II No. 2 Juli – Desember (2015), hlm. 120.
6. Kesepakatan  penjual  dan  pembeli,  (menurut  istilah  hukum  adat  kumun  debai yaitu  qobul  atau  timbang  terima  artinya  ucapan  tanda  setuju  atau  terima  dari pihak yang menerima, sehingga timbulah suatu perjanjian). 4
Dalam  peralihan  jual  beli  tanah  khususnya  tanah  yang  berasal  dari  hak  komunal (warisan  pusako  tinggi)  yang  belum  bersertipikat  menjadi  penguasan  dan  pemilikan perorangan,  sering  menimbulkan  persoalan    yang  berujung  pada  persengketaan. Sebagaimana  kasus  yang  pernah  terjadi  menurut  surat  putusan  penyelesaian  sengketa Nomor: 86/LA-DPT-IV/KD/Tim-2016, yang upaya penyelesaiannya telah dilakukan melalui Alternatif Tim Penyelesaian Sengketa Lembaga Adat Depati IV Kumun Debai.
Latar belakang masalah sengketa ini berawal dari pengaduan pihak penggugat suami- istri Ainudin dan Maisyuria Linda yang keberatan karena merasa di rugikan atas hilangnya sebidang  tanah  kavling  miliknya  yang  tidak  sesuai  dengan  sketsa  lokasi  tanah  kavling perumahan  yang  di  peroleh  melalui  jual  beli  dari  Syafrudin  Tanzin,  CS  dengan  bukti peralihan Akta Jual Beli (AJB) selaku pengelola tanah dan ada pihak lain yang mengakui dan menguasai tanah kavling perumahan milik Penggugat yaitu pihak tergugat Ichwan alamat Desa Gedang Kecamatan Sungai Penuh Kota Sungai Penuh dan telah di buat pondasi rumah di  atas  tanah  kavling  tersebut,  dengan  bukti  alas  hak  kepemilikan  sertipikat  yang dikeluarkan  oleh  Badan  Pertanahan  Nasional  Kabupaten  Kerinci,  yang  diperoleh  dari pembelian  tanah  hak  milik  Hasani  Hamid.  Oleh  sebab  itu,  pihak  penggugat  dan  tergugat saling mempertahankan hak masing-masing berdasarkan bukti-bukti otentik, surat jual beli adat, dan surat ajun arah yang dimilikinya dari pembelian tanah milik perorangan ahli waris harta warisan pusako tinggi yang di peroleh dari pihak pengelola.
Dengan masuknya perkara tanah kavling perumahan ini ke ranah peradilan adat atas pengaduan  pihak  penggugat.  Maka  Tim  Penyelesaian  Sengketa  melakukan  pemeriksaan memanggil pemilik tanah kavling perumahan yang bersebelahan yaitu turut tergugat atas nama Anfal, Afrianto, Sumarni yang tidak hadir dalam persidangan dan yang hadir dalam persidangan Hasani Hamid (H. Husni Hasan) yang dijual kepada Ichwan, Afrizon, Yurizal, dan  M.  Rosul  yang  telah  di  jual  kepada  pak  Rike.  Akan  tetapi  perkara  tanah  kavling perumahan  semakin  berbelit-belit  karena  penggugat,  tergugat,  dan  turut  tergugat  saling memepertahankan hak dan bukti yang sesuai dengan sketsa tanah yang di terima dari Alm. Syafrudin Tanzin, CS. Sementara pihak pengelola Alm. Syafrudin Tanzin, Cs telah meninggal dunia sebelum timbulnya perkara, sehingga tidak bisa dimintai keterangan
4 Wawancara Dengan Amiruddin, Pembina Lembaga Adat Depati IV Kumun Debai, Tanggal 14 Februari 2021, Pukul 10. 00.
Beradasarkan data kasus diatas dapat disimpulkan bahwa tanah kavling perumahan pihak  penggugat  telah  terjadi  tumpang  tindih  dua  alat  bukti  kepemilikan  hak  atas  tanah yang berbeda dalam suatu obyek tanah kavling perumahan yang sama dimiliki dan dikuasai lebih dari satu pemegang alas hak kepemilikan tanah, dengan pihak pemilik tanah kavling sebelah  menyebelah  yang  disebabkan  oleh  transaksi  jual  beli  tanah  yang  keliru.  Jika dintinjau  lebih  dalam  jual  beli  tanah  kavling  perumahan,  maka  dapat  dilihat  proses  jual belinya sangat rawan dan ada unsur ketidak jujuran dalam melakukan jual beli oleh pihak pengelola. Sehingga secara hukum melanggar syarat sahnya perjanjian jual beli yaitu sebab yang halal, yang seharusnya pelaksanaan suatu perjanjian jual beli di dasarkan pada norma kepatutan  atau  sesuatu  yang  dirasa  sesuai  dengan  yang  patut  dalam  masyarakat. Sebagaimana juga di jelaskan dalam hukum adat kumun debai, salah satunya syarat sah jual beli  tanah  dilakukan  bersifat  terang  dengan  dilakukan  tidak  tersembunyi  yang  artinya terbuka dalam melakukan jual beli.
Di  masyarakat  hukum  adat  kecamatan  kumun  debai,  upaya  penyelesaian  sengketa sudah  menjadi  kebiasaan  yang  dilakukan  untuk  menyelesaikan  sengketa  pada  anggota masyarakat  hukum  adatnya,  melalui  alternatif  upaya  penyelesaian  sengketa  Sko  Tigo Takah, yang pertama sko tungganai, yang kedua sko nenek mamak, yang ketiga sko depati dan  Tim  Penyelesaian  Sengketa  Lembaga  Adat  Depati  IV  Kumun  Debai  sebagai  upaya penyelesaian  tertinggi  atau  di  sebut  peradilan  adat. 5 Akan  tetapi  berdasarkan  putusan Lembaga Adat Nomor: 86/LA-DPT-IV/KD/Tim-2016, sengketa tanah kavling perumahan di selesaikan  langsung  ketingkat  tertinggi  yaitu  Tim  Penyelesaian  Sengketa  Lembaga  Adat Depati IV Kumun Debai. Penyelesaian ini di lakukan menurut sepanjang adat kumun debai dengan melakukan pengukuran dan pembagian ulang batas-batas tanah kavling perumahan sesuai  dengan  keadaan  lokasi  tanah  yang  ada, dan  dibuat  sketsa  lokasi  tanah  kavling perumahan yang terbaru serta mengurangi 2 meter dari 7 tanah kavling perumahan hak milik orang lain dari sebelah menyebelah tanah milik Penggugat
Sementara sketsa tanah kavling perumahan satu deretan yang terdahulu dan surat ajun  arah  yang  sudah  di  keluarkan  tidak  di  berlakukan  lagi.  Sehingga  untuk  mendirikan rumah di atas tanah kavling perumahan tersebut harus di ajun arah kembali sesuai dengan keadaan  tanah  yang  telah  dilakukan  pengukuran  dan  pembagian  ulang  oleh  Tim Penyelesian Sengketa Lembaga Adat Depati IV Kumun Debai dan Depati Ninik Mamak Desa Air Teluh. Apabila penyelesaian ini tidak di terima oleh masing-masing pihak pemilik tanah.
5 Wawancara Penulis Dengan Bapak Amiruddin, Pembina Lembaga Adat Depati IV Kumun Debai, Tanggal 29 Maret 2020.
Maka tanah hak milik kavling perumahan yang di sengketakan ditarik kembali keasalnya yaitu  tanah  wilayah  Depati  IV  Kumun  Debai  atau  di  sebut  tanah  adat.  Tentunya  dengan keluarnya kebijakan penegasan hukum adat dalam putusan penyelesaian sengketa ini, para pihak  pemilik  tanah  kavling  perumahan  di  Desa  Air  Teluh  yang  bersengketa  sepakat mengikuti penyelesaiannya.
Dengan demikian dapat dilihat bahwa menurut putusan Lembaga Adat: 86/LA-DPT- IV/KD/Tim-2016,  menunjukan  bahwa  pemangku  adat,  khususnya  Tim  Penyelesaian Sengketa Lembaga Adat Depati IV Kumun Debai masih ada kewenangan mengatur terhadap tanah kavling perumahan yang di sengketakan. Padahal tanah ahli waris (hak milik adat) yang  sebelumnya  terikat  pada  (hak  komunal  pusako  tinggi)  sudah  dialihkan  melalui  jual beli dan dikuasai oleh individual serta telah memiliki bukti-bukti pemilikan secara yuridis dari  peralihan  jual  beli  dengan  pengelola.  Tentunya  sebagian  tanah  kavling  perumahan tersebut, sudah masuk menjadi bagian tanah hak milik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Berdasarkan  pemaparan  diatas  maka  penulis  tertarik  untuk  dijadikan  penelitian lebih  lanjut  dan  menuangkan  hasilnya  dalam  suatu  artikel  dengan  judul “ Penyelesaian Sengketa  Tanah  Kavling  Perumahan  Pada  Masyarakat  Hukum  Adat  Di  Wilayah  Kerinci Kecamatan Kumun Debai.” Adapun yang menjadikan rumusan permasalahan dalam artikel ini  yaitu  bagaimana  keabsahan  jual  beli  tanah  menurut  putusan  Lembaga  Adat  Nomor  : 86/LA-DPT-IV/KD/Tim-2016 dan bagaimana proses hukum penyelesaian sengketa tanah kavling  perumahan  oleh  lembaga  adat  tim  penyelesaian  sengketa  yang  berlaku  bagi masyarakat hukum adat di wilayah kerinci kecamatan kumun debai.
Tipe penelitian  yang  digunakan dalam artikel ini adalah  penelitiаn yuridis empiris. Dalam  pendekatan  penelitian  ini  ditujukan  untuk  mengetahui  tentang  efektifitas keberlakuan norma hukum adat tentang penyelesaian sengketa tanah kavling perumahan pada  masyarakat  hukum  adat  di  wilayah  Kerinci  Kecamatan  Kumun  Debai.  Lokasi penelitian  dalam  penulisan  artikel  ini  di  Kecamatan  Kumun  Debai  Kota  Sungai  Penuh Provinsi  Jambi,  khususnya  di  Lembaga  Adat  Depati  IV  Kumun  Debai  Batu  Gong  Tanah Kurnia.
Untuk  memperoleh  data  dalam  penulisan  artikel  ini,  penulis  melakukan  penelitian dengan cara, yaitu :
a. Wаwаncаrа  lаngsung,  yaitu  pengumpulаn  fаktа  sosiаl  sebаgаi  bаhаn  kаjiаn  ilmu hukum  empiris,  dilаkukаn  dengаn  cаrа  tаnyа  jаwаb  secаrа  lаngsung  kepаdа nаrаsumber utаmа dimаnа semuа pertаnyааn disusun secаrа sistemаtis.
b. Studi dokumen, yaitu  penelitian dengan mempelajari data yang diperoleh dari Tim Penyelesaian  Sengketa  Lembaga  Adat  Depati  IV  Kumun  Debai  berupa  surat penyelesaian sengketa tanah kavling perumahan di Desa Air Teluh Kecamatan Kumun Debai.
c. Studi  kepustаkааn,  yaitu  penelitian  yang  di  lakukan  untuk  mendapatkan  data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
1) Untuk  memperoleh  bahan  hukum  primer  yaitu  data  diperoleh  dengаn melаkukаn  penelitiаn  lаpаngаn  melаlui  observаsi  mаupun  wаwаncаrа  pаdа pihаk-pihаk yаng terkаit permаsаlаhаn yаng dibаhаs.
2) Untuk memperoleh bahan hukum sekunder yaitu dаtа yang diperoleh dаri studi kepustakaan yаng berhubungаn dengan penulisan artikel ini, berupа buku-buku dаn  literаtur-literаtur,  jurnal,  peraturan  perundang-undangan  yаng  berkаitаn dengаn  permasalahan  dalam  artikel  ini.  Disаmping  itu  jugа  dаtа  yаng  diаmbil penulis  аdа  yаng  berаsаl  dаri  dokumen-dokumen  penting  mаupun  dаri perаturаn perundаng-undаngаn yаng berlаku.
Populasi dalam penelitian ini adalah ketua tim penyelesaian sengketa lembaga adat depati  empat  kumun  debai  dan  masyarakat  yang  bersengketa  dalam  Perkara  Nomor: 86/LA-DPT-IV/KD/Tim-2016  di  Lembaga  Adat  Tim  Penyelesaian  Sengketa  Depati  IV Kumun  Debai.  Penelitian  ini  menggunakan  metode proposive  sampling ,  teknik  penarikan sampel dengan pertimbangan khusus sehingga dapat di jadikan sampel. Kriteria informan yang diambil berdasarkan tingkat pengetahuan tentang hukum adat yang berlaku dan yang mengetahui  masalah  dalam  penyelesaian  sengketa  tanah  kavling  perumahan  pada masyarakat hukum adat di wilayah kerinci kecamatan kumun debai.
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  masyarakat  yang  bersengketa  dalam  Perkara Nomor: 86/LA-DPT-IV/KD/Tim-2016 di Lembaga Adat Tim Penyelesaian Sengketa Depati IV  Kumun  Debai,  yaitu  sebanyak  2  orang  dari  pihak  penggugat.  Mengingat  sedikitnya populasi,  maka  penulis  akan  menjadikan  keseluruhan  populasi  tersebut  sebagai  sampel dalam penelitian ini, serta 6 orang informan yaitu:
a. Ketua Adat Kecamatan Kumun Debai
b. Ketua Tim Penyelesaian Sengketa Adat Kecamatan Kumun Debai
c. Sekertaris Tim Penyelesaian Sengketa Adat Kecamatan Kumun Debai
d. Satu Orang Tokoh Pembina Adat Depati IV Kumun Debai
e. Kepala Desa Air Teluh
f. Sekertaris Desa Air Teluh
g. Satu Orang Tokoh Masyarakat Adat Desa Air Teluh.
Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif terhadap data yang di peroleh dari data primer dan data sekunder. Data ini selanjutnya disajikan dalam bentuk deskriptif menggambarkan  sesuatu  kenyataan  yang  terjadi  mengenai  penyelesaian  sengketa  tanah kavling  perumahan  pada  masyarakat  hukum  adat  di  wilayah  kerinci  kecamatan  kumun debai.
B. Pembahasan
1. Keabsahan  Jual  Beli  Tanah  Menurut  Putusan  Lembaga  Adat  Nomor:  86/LA- DPT-IV/KD/Tim-2016.
Menurut Bapak Harun Noer selaku Ketua Lembaga Adat Depati IV Kumun Debai dan Sekertaris  Lembaga  Adat  Tim  Penyelesaian  Sengketa  pada  saat  penyelesaian  Perkara Nomor:  86/LA-DPT-IV/KD/Tim-2016  mengatakan  ada  beberapa  pihak  yang  terlibat dalam  perkara  tanah  kavling  perumahan,  yang  sebagaimana  terjadi  tumpang  tindih kepemilikan  hak  atas  tanah  antara  pemilik  tanah  belum  bersertipikat  dengan  tanah bersertipikat  di  Desa  Air  Teluh  Kecamatan  Kumun  Debai  Kota  Sungai  Penuh.    Adapun pihak-pihak yang berperkara  dalam putusan  Lembaga  Adat Tim  penyelesaian Sengketa Nomor: 86/LA-DPT-IV/KD/Tim-2016, disebutkan yaitu:
1) Identitas Pihak Penggugat
Bapak  Ainudin,  Warga  Negara  Indonesia,  umur  56  tahun,  pekerjaan  Guru/PNS, tempat tinggal  RT. VI  Desa Permanti kecamatan Pondok  Tinggi Kota Sungai Penuh dan Ibuk Maisyuria Linda, Warga Negara Indonesia, umur 53 tahun, pekerjaan Guru TK/PNS, tempat tinggal  Desa Permanti Kecamatan Pondok Tinggi Kota Sungai Penuh.
2) Identitas Pihak Tergugat
Ichwan, Warga Negara Indonesia, pekerjaan pegawai bank kerinci, tempat tinggal di Desa  Gedang  Kecamatan  Kota  Sungai  Penuh,  yang  merupakan  pemilik  tanah  yang telah  membangun  pondasi  rumah  diatas  tanah  kavling  perumahan  yang  di perkarakan.
3) Identitas Turut Tergugat
a) Alm. Depati Syafrudin Tanzin, Warga Negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, tempat  tinggal  Desa  Air  Teluh  Kecamatan  Kumun  Debai  Kota  Sungai  Penuh, selaku penjual tanah dan pengelola tanah kavling perumahan.
b) Alm. Burhanudin, Warga Negara Indonesia, pekerjaan tani, tempat tinggal Desa Air teluh Kecamatan Kumun debai(pengelola).
c) Alm. Lukman, Warga Negara Indonesia, pekerjaan tani, tempat tinggal Desa Air teluh Kecamatan Kumun debai (pengelola).
d) Pihak  Turut  Tergugat  pemilik  tanah  sebelah  menyebelah  atas  nama  Anfal, Afrianto, Sumarni, H. Husni Hasan, Afrizon, Yurizal, M.Rosul.
Dasar  gugatan  pihak  penggugat  dalam  perkara  ini  yaitu  penggugat  adalah  pemilik sebidang  tanah  kavling  perumahan,  belum  bersertipikat  yang  hanya  memiliki  bukti kepemilikan  peralihan  surat  Akta  Jual  Beli  Nomor:  10/594.4/SPN.2000  dari  Camat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan ukuran luas 15 M x 20 M= 300 M 2 dan batas- batasnya: Sebelah Utara dengan tanah Rencana Jalan, Sebelah Selatan dengan Bandar Air,
sebelah barat dengan tanah H. Husni Hasan, Sebelah  Timur dengan tanah Afrizon, yang terletak di Desa Air Teluh Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh.
Tanah kavling perumahan tersebut di peroleh dari peralihan jual-beli dengan pengelola tanah  kavling  perumahan  Alm.  Depati  Safrudin  Tanzin,  Alm.  Burhanuddin,  dan  Alm. Lukman,  yang  di  beri  surat  kuasa  oleh  ahli  waris  pemilik  tanah  atas  nama  waris  Alm. Sekabu,  Alm.  Sebaku,  dan  Alm.  Makari  dengan  bukti  peralihan  Akta  Jual  Beli Nomor:10/594.4/SPN.2000 dari Camat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Kemudian di  alihkan  lagi  oleh  pihak  penggugat  kepada  orang  perorangan  dari  suami-istri  Petril Ismail  dan  Surya  Gustina  melalui  peralihan  jual  beli  menurut  hukum  adat  yang  di sesuaikan dengan Akta Jual Beli Nomor:10/594.4/SPN.2000 dari Camat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).  Berdasarkan uraian kasus menurut putusan Lembaga Adat Nomor: 86/LA-DPT-IV/KD/Tim-2016  diatas,  penulis  menemukan  ada  beberapa  faktor-faktor yang  menjadi  penyebab  timbulnya  sengketa  tumpang  tindih  tanah  kavling  perumahan Pada masyarakat hukum adat di Desa Air Teluh Kecamatan Kumun Debai, yaitu:
1) Masalah batas-batas tanah
Pada saat transaksi jual beli sebidang tanah kavling perumahan hari selasa tanggal 15 Februari  2000,  pihak  penggugat  suami-istri  Ainudin  dan  Maisyuria  Linda  tidak melakukan  pengecekan  ke  lokasi  tanah  kavling  perumahan  yang  dibelinya  karena berlandaskan  pada  faktor  kepercayaan  saja,  maka  dalam  peralihan  jual-beli  tanah tersebut hanya melihat sketsa lokasi dan main tunjuk secara lisan saja. Oleh karena itu antara pihak penggugat dengan pihak penjual (pengelola tanah) Alm.  Syafrudin Tanzin, CS dalam transaksi jual beli tidak melakukan pemasangan patok batas-batas tanah milik yang telah di beli. 6 Berdasarkan hal itu, kemungkinan besar pemilik tanah kavling  perumahan  yang  sudah  memiliki  sertipikat  ada  kesalahan  pada  waktu penunjukan  batas-batas  bidang  tanah  kavling  pada  waktu  pengukuran  pembuatan sertipikat  secara  sporadik  oleh  pemohon.  Sehingga  mengakibatkan  tanah  yang  di sertipikat ada indikasi tumpang tindih atau termakan ke tanah sebelah menyebelah yang belum bersertipikat. 7
2) Pengosongan tanah
Menurut Maisyuria Linda dan Desterman, setelah dilakukan peralihan jual beli antara Suami-istri  Ainudin  dan  Maisyuria  Linda  dengan  Bapak  Syafrudin  Tanzin,  dengan dibuktikan Akta Jual Beli (AJB) Nomor:10/594.4/SPN.2000 dari Camat (PPAT), yang mana Suami-istri Ainudin dan Maisyuria Linda, lalai tidak mengurus dan mengontrol tanah kavling tersebut dari tahun 2000 setelah pembelian – 2010 (selama 10 tahun). Sehingga sebidang tanah kavling milik suami-istri Ainudin dan Maisyuria Linda yang
6 Wawancara Penulis Dengan Pihak Penggugat, Maisyuria Linda, Di Kediaman Desa Permanti Kec. Pondok Tinggi Kota sungai Penuh, Pada Tanggal 5 Agustus 2020, Pukul 13.00 WIB.
7 Wawancara Penulis Dengan Bapak Harun Noer, Op.Cit, Tanggal 30 Juli 2020
telah  di  beli  terlantar  dan  terjadinya  kekosongan  terhadap  tanah  yang  di  belinya bertahun-tahun. 8
Tanah terlantar tersebut bila terjadi masalah dikemudian hari dapat diambil menjadi tanah adat depati IV kumun debai, dan diberikan kembali jika ada yang membutuhkan. Karena tanah yang di telantarkan tidak di pelihara dengan baik, tidak di pergunakan sesuai dengan  keadaan  atau  sifatnya,  tidak  di  pergunakan  sesuai  dengan  tujuan  pemberian haknya. Hal ini dilakukan karena segala tanah yang ada dalam wilayah masyarakat hukum adat kumun debai ada dalam kekuasaan Depati IV Kumun Debai atau dalam pengawasan Depati Ninik Mamak. 9
3) Transaksi tanah yang keliru.
Menurut  hasil  penelitin  penulis  menemukan  adanya  kekeliruan  dalam  proses peralihan jual-beli tanah kavling perumahan di Desa Air Teluh yaitu : Pihak penjual tanah  kavling  perumahan  Syafrudin  Tanzin,  CS  (pihak  pengelola)  telah  melakukan perbuatan  melawan  hukum  karena  telah  menyalahgunakan  kewenangan  dalam melakukan transaksi jual-beli sebidang tanah kavling perumahan yang di perkarakan pihak penggugat suami-istri Ainudin dan Maisyuria Linda dijual lebih dari satu kali kepada pembeli untuk kepentingan pribadi. Sehingga menyebabkan penguasaan dan pemilikan suatu obyek tanah kavling perumahan dimiliki dan dikuasai lebih dari satu subyek hukum, yang masing-masing pihak yang bersengketa telah memperoleh bukti kepemilikan hak atas tanah yang sudah di sertipikatkan dan bukti perbuatan hukum akta jual beli (AJB) dari camat PPAT yang belum bersertipikat. Sedangkan surat ajun arah yang di keluarkan juga terdapat pemalsuan atau peniruan tanda tangan kepala desa,  serta sketsa tanah  kavling milik  pembeli yang  berbeda-beda. Sehingga dalam peralihan  jual  beli  tanah  kavling  perumahan  milik  suami-istri  Ainudin/Maisyuria Linda  dan  Ichwan  sebagian  dari  pihak  saksi  desa  dan  lembaga  adat  desa  air  teluh mereka tidak tahu menahu terkait di keluarkan surat ajun arah milik mereka 10
Dengan demikian dapat dilihat perkara tanah kavling perumahan yang di putuskan dalam  surat  penyelesaian  Nomor:  86/LA-DPT-IV/KD/Tim-2016  selain  terdapat  unsur perdata,  ada  juga  unsur  pidana.  Hal  ini  terjadi  disebabkan  oleh  ketidak  jujuran  dalam peralihan  jual  beli  tanah  hak  milik  adat  yang  dilakukan  oleh  penjual  (pengelola  tanah) lebih dari satu kali kepada pembeli. Sehingga mengakibatkan tanah sebelah menyebelah yang sudah di sertipikatkan ada indikasi tumpang tindih atau termakan ketanah sebelah menyebelah  yang  belum  bersertipikat.  Karena  telah  terjadi  kesalahan  pada  waktu
8 Wawancara  Penulis  Dengan  Maisyuria  Linda (Pihak  Pengadu)  Dan Bapak  Desterman Yang Merupakan Sekertaris Desa Air Teluh Tahun 2000 – 2007, Pada Tanggal 30 Juli 2020 Pukul 13.00 WIB Dan 1 Agustus 2020, Pukul 16.00 WIB.
9 Wawancara Penulis Dengan Amiruddin, Pembina Lembaga Adat Depati IV Kumun Debai Batu Gong Tanah Kurnia, DiKediaman Desa Ulu Air, Pada Tanggal 16 September 2020, Pukul 10.00 WIB.
10 Wawancara  Dengan  Harun  Noer  (Tanggal  30  Juli  2020),  Desterman    (Tanggal  1  Agustus 2020) , Maisyuria Linda (Tanggal 5 Agustus 2020), Dan Bapak Arbain, Kepala Desa Air Teluh, Masa Jabatan 2009-2019, Di Desa Air Teluh Kec. Kumun Debai, Tanggal 10Juli 2020, Pukul 14.00 WIB.
penunjukan batas tanah saat pembuatan sertipikat oleh pemohon. Disamping itu ada juga kelalaian  dari  pihak  penggugat  yang  tidak  mengontrol  tanah  miliknya  dengan  baik, sehingga sebelumnya tidak tahu-menahu persoalan tanah milik yang telah terjadi di lokasi dan baru terbongkar pada saat pengalihan jual beli kepada pembeli yang baru yaitu suami- istri Petril Ismail dan Surya Gustina.
Menurut  Desterman,  dasar  peralihan  jual  beli  tanah  kavling  hak  milik  adat perorangan  yang  di  peroleh  dari  pewarisan  pusako  tinggi  (ulayat  kaum)  adalah  surat pernyataan  penguasaan  fisik  bidang  tanah  yang  diketahui  Kepala  Desa  Air  Teluh  yang dibuat  pada  Tahun  1998,  berdasarkan  pengakuan  bahwa  yang  bersangkutan  masing- masing  ahli  waris  menguasai  bidang  tanah  turun  temurun  dengan  dibuktikan  surat keterangan  waris  (Ranji  silsilah  keturunan,  saksi-saksi)  untuk  keperluan  sertifikasi  dan pengalihan,  Setelah  itu  dilakukan  pencatatan  ke  dalam  buku  registrasi  desa  dan  juga dilampirkan  surat  keterangan  dari  desa  untuk  pembayaran  pajak. 11 Dengan  dasar  surat pernyataan  penguasaan  fisik  bidang  tanah  (sporadik)  tersebut,  ahli  waris  bertujuan mengalihkan kepada orang lain dengan memberikan surat kuasa kepada pengelola untuk dalam hal penjualan kepada pembeli, salah satunya kepada penggugat. Menurut Maisyuria Linda ada beberapa proses dalam jual beli tanah kavling perumahan yang di peroleh dari pihak pengelola, pada tanggal 15 Februari 2000 di Desa Air Teluh Kecamatan Kumun Debai, yaitu:
1. Jual beli menurut hukum adat. Adapun proses-prosesnya sebagai berikut:
a) Transaksi  jual  beli  dengan  pembayaran  langsung  (jual  lepas  dengan membayar kontan) dengan tanda bukti kwitansi.
b) Membuat surat jual beli adat dengan diketahui Kepala Desa, Depati Ninik Mamak Lembaga Kekerabatan Adat Desa Air Teluh dengan dasar peralihan jual beli surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah yang di ketahui kepala desa air teluh yang dibuat di kepala desa tanggal 3 Mei 1998 dan surat kuasa ahli waris kepada pengelola dan selaku penjual atas nama Alm.
Syafrudin Tanzin, Alm. Burhanudin, dan Alm. Lukman.
2. Kemudian  surat  jual  beli  adat  tersebut  diajukan  permohonan  haknya  kepada camat  sebagai  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT)  dengan  daerah  kerja kecamatan  sungai  penuh.  Sehingga  terbitlah  bukti  perbuatan  hukum  akta  jual beli  Nomor:10/594.4/SPN.2000.  Dengan  di  hadiri  saksi  dari  Kepala  Desa  dan Kasi Pemerintahan Kec. Sungai Penuh.
3. Pada  tanggal  28  september  2014  pihak  penggugat  suami-istri  Ainudin  dan Maisyuria Linda mengajukan permohonan ajun arah kepada Depati Ninik Mamak untuk  mendirikan  rumah,  melalui  perantara  sekertaris  desa  atas  nama Desterman.  Menurut  Harun  Noer,  ajun  arah  yang  di  berikan  adalah  ajun  arah pendirian rumah, diatas tanah wilayah negeri, membayar uang pupou atau pajak. Ajun  arah  ini  juga  berfungsi  sebagai  syarat  untuk  mengurus  IMB.  Sehingga
11 Wawancara Dengan Desterman Pada Tanggal 6 September 2020 Pukul 16.00 WIB.
dikeluarkanlah surat ajun arah yang sesuai akta jual beli No. 10/594.4/SPN.2000 pada tanggal 28 September 2014. 12
Setelah memperoleh bukti peralihan akta jual beli tanah kavling perumahan yang di belinya,  pihak  penggugat  suami-istri  Ainudin  dan  Maisyuria  Linda  sampai  timbulnya sengketa belum di lakukan konversi atau pendaftaran dari hak lama warisan pusako tinggi (hak komunal) yang masih tunduk pada sistem hukum adat ke Negara menjadi tanah hak milik yang di atur dalam UUPA pada Badan Pertanahan Nasional setempat. Oleh sebab itu tanah  kavling  milik  suami-istri  Ainudin  dan  Maisyuria  Linda,  status  tanahnya  masih mengambang dan harga tanah kavling yang di beli pada pengelola cenderung lebih murah, sehingga masih sangat rentan menimbulkan sengketa seperti yang telah terjadi sengketa tumpang tindih dengan pemilik tanah kavling perumahan bersebelahan. Sedangkan untuk tanah kavling perumahan milik tergugat Ichwan di peroleh dari peralihan jual beli tanah hak  milik  perorangan  yang  telah  bersertipikat  milik  Hasani  Hamid,  dan  Hasani  Hamid memperoleh tanah dari jual beli tanah milik Darwani Hoesny. Sementara Tanah kavling milik  Sumarni,  Anfal,  Yurizon,  Afrizon,  Yurizal,  M.  Rosul  yang  sudah  di  jual  kepada  pak Rike, di peroleh dari peralihan jual beli dengan pengelola Syafrudin Tanzin, Cs pada tahun 1998 belum di bersertipikat. 13
Berdasarkan uraian diatas bahwa tanah kavling perumahan yang di perkarakan telah berkali-kali dialihkan melalui jual beli menurut hukum adat oleh pembeli. Maka dari itu yang sebelumnya tanah warisan pusako tinggi yang telah di warisi atau di bagi sebanyak waris, bisa beralih menjadi tanah milik yang status hukum tanah adat masih hak pakai dan mempunyai hak untuk mengalihkan kepada orang lain. Dengan terjualnya tanah hak milik adat  yang  di  kuasai  secara  individual  berasal  dari  tanah  pusako,  maka  berakhirlah kekuasaan ibu-bapa-tanah dan gelar sko yang melekat pada tanah tersebut. Sebagaimana pepatah adat mengatakan: kehila tutao tugane (kehilangan yang dituakan dari satu perut, kalbu, kakak ataupun adik dari saudari perempuan  sekandung ataupun sepupu), kehila dun  sanak (kehilangan  saudara  satu  kaum), kehila  tembao (kehilangan  ranji  silsilah), kehila tanah (kehilangan tanah). 14
Sehingga dengan berpindahnya tanah milik kepada orang lain (individual), Maka hak dari anggota masyarakat hukum adat menguasai secara penuh atas tanah hak pakai dalam
12 Wawancara Dengan Maisyuria Linda, Pada Tanggal 5 Agustus 2020 Pukul 13.00 WIB  Dan Bapak Desterman, Pada Tanggal 1 Agustus 2020, Pukul 16.00 WIB.
13 Wawancara Dengan Desterman, Tanggal 6 September 2020 Pukul 16.00 WIB.
14 Wawancara Dengan Amiruddin, Pembina Lembaga Adat Depati IV Kumun Debai Batu Gong Tanah Kurnia, Di Kediaman Desa Ulu Air Kecamatan kumun Debai, Pada Tanggal 30 Juli 2020, Pukul 10.00 WIB.
pengawasan ditangan mamak kepala waris kaum telah putus. Namun tanah milik tersebut masih  di  batasi  hak  masyarakat  hukum  adat  dan  peraturan  adat  depati  empat  kumun debai, karena tanah hak milik tersebut terdaftar dan berada di dalam wilayah kekuasaan Depati IV Kumun Debai (Depati Ninik Mamak). Akan tetapi dengan terjadinya sengketa tumpang  tindih  kepemilikan  hak  atas  tanah  belum  bersertipikat  dengan  tanah  sudah bersertipikat,  yang  di  sebabkan  karena  pihak  pengelola  telah  menjual  satu  objek  tanah lebih  dari  satu  pembeli  dan  perkara  tanah  kavling  perumahan  ini  juga  terdapat  unsur perbuatan melawan hukum terhadap sketsa yang di peroleh dari penjual (pengelola) serta surat ajun arah milik penggugat, tergugat yang di keluarkan oleh Lembaga Adat Desa Air Teluh. Tentunya perbuatan atas itikad baik tidak jujur dalam peralihan jual beli seperti ini tidak di benarkan dan tidak sesuai dengan norma adat dan norma hukum yang berlaku.
Maka  untuk  memulihkan  keseimbangan  pada  masyarakat  hukum  adat  yang bersengketa  Lembaga  Adat  melakukan  upaya  penyelesaian  terhadap  tanah  kavling perumahan yang di sengketakan pada masyarakat hukum adat di Desa Air Teluh dan di keluarkanlah  putusan  penyelesaiannya  oleh  Lembaga  Adat  Tim  Penyelesaian  Sengketa Nomor:  86/LA-DPT-IV/KD/Tim-2016,  dengan  melakukan  pengukuran  dan  pembagian ulang tanah kavling perumahan yang di perkarakan pada masyarakat hukum adat di Desa Air Teluh, merobohkan bangunan pondasi rumah milik Ichwan yang dianggap berada di atas tanah kavling milik penggugat dengan ganti kerugian, tidak di berlakukan lagi sketsa tanah  kavling  perumahan  yang  dimiliki  masing-masing  pihak  bersengketa  maupun pemerintah  desa  dan  diganti  sketsa  terbaru,  mencabut  atau  tidak  memberlakukan  lagi surat ajun arah (izin mendirikan bangunan rumah dalam wilayah adat depati IV Kumun Debai)  pada  satu  barisan  tanah  kavling  perumahan  yang  di  peroleh  dari  pengelola (penjual) dan memberikan kebijakan penegasan hukum adat dengan menarik hak milik atas tanah pada satu barisan tanah yang di sengketakan kembali pada asalnya yaitu tanah adat, bila tidak di terima penyelesaiannya.
Dengan  demikian  dapat  dilihat  dari  putusan  penyelesaian  Lembaga  Adat  Nomor: 86/LA-DPT-IV/KD/Tim-2016  bahwa  lembaga  adat  tim  penyelesaian  sengketa  depati empat kumun debai mengembalikan kondisi tanah yang sengketa kepada posisi semula artinya  menganggap  jual  beli  tanah  yang  dilakukan  pihak  penjual  (pengelola)  dengan pihak yang bersengketa di atas satu barisan tanah kavling perumahan yang di sengketakan tidak dapat di benarkan, karena penuh kekeliruan dalam memperoleh tanah melalui jual beli tersebut.
2. Proses hukum penyelesaian sengketa tanah kavling perumahan oleh lembaga adat tim penyelesaian sengketa yang berlaku bagi masyarakat hukum adat di wilayah kerinci kecamatan kumun debai.
Menurut  Depati  Harun  Noer,  di  dalam  perkara  tanah  kavling  perumahan  Nomor: 86/LA-DPT-IV/KD/Tim-2016  yang  di  sengketakan  masyarakat  hukum  adat  di  desa  air teluh semuanya merupakan orang luar atau orang pendatang yang membeli tanah kavling untuk  mendirikan  perumahan  sebagai  tempat  tinggal  di  wilayah  adat  depati  IV  kumun debai.  Berdasarkan  hal  itu,  penyelesaian  sengketa  tanah  kavling  perumahan  pada masyarakat  hukum adat di Desa Air Teluh,  yang  mana  Lembaga Adat Depati IV Kumun Debai mewakili masyarakat hukum adat yang berlaku ke luar (orang luar atau atau orang asing  atau  pendatang)  untuk  menyelesaikan  sengketa,  dengan  syarat  para  pihak  yang bersengketa mengajukan laporan permohonan pengaduan kepada Lembaga Adat Depati IV Kumun Debai. 15
Dalam penyampaian laporan permohonan pengaduan dari pihak pengadu, pengurus lembaga adat memeriksa terlebih dahulu berkas-berkas dan bukti-bukti pihak pengadu memenuhi syarat atau tidak. Setelah pemeriksaan berkas dan bukti yang di ajukan oleh pihak  pengadu,  maka  lembaga  adat  memberikan  saran  kepada  pihak  pengadu,  untuk mengetahui  upaya  apa  yang  dilakukan  dalam  menyelesaikan  sengketa  tanah  kavling perumahan yang di perkarakan. Adapun isi saran tersebut yaitu:
1. Laporan  suami-istri  Ainudin  dan  Maisyuria  linda  memenuhi  syarat  dan  dapat diproses melalui Tim Penyelesaian Sengketa Lembaga Adat Depati IV Kumun Debai.
2. Perlu adanya kajian dan pengecekan langsung kelokasi desa air teluh untuk mencari kebenaran  dan  asal-usul  tanah  suami-istri  Ainudin  dan  Maisyuria  Linda  oleh  Tim Penyelesaian Sengketa Lembaga Adat Depati IV Kumun Debai.
3. Tim penyelesaian sengketa perlu memanggil kepemilikan tanah dan rumah sebelah menyebelah dengan suami-istri Ainudin dan Maisyuria Linda dan depati ninik mamak yang mengajun arah tanah tersebut untuk diminta keterangan tanah yang di sengketa. Menurut  Harun  Noer,  ada  beberapa  larangan  yang  tidak  boleh  dilakukan  Lembaga Adat  Tim  Penyelesaian  Sengketa  Depati  Empat  Kumun  Debai  dalam  menyelesaikan sengketa tanah kavling perumahan pada masyarakat hukum adat, yaitu :
1. Tidak boleh mengukur tidak sama panjang dan menimbang tidak sama berat.
15 Wawancara Penulis Dengan Harun Noer, Ketua Lembaga Adat Depati IV Kumun Debai Dan Sebelumnya  Sekertaris  Lembaga  Adat  Tim  Penyelesaian  Sengketa,  Di  Kediaman  Pada  Tanggal  18 September 2020, Pukul 10.00 WIB.
2. Hendaklah menghukum penuh kebijaksanaan dengan seadil-adilnya dan sejalan lahir dengan batin, sesuai niat di hati, perkataan dan kenyataan perbuatan.
3. Tidak  boleh  memberikan  keterangan  yang  berbeda-beda,  bersifat masa  bodoh  dan apatis.
4. Tidak  boleh  membuat  keputusan  yang  bersifat  tandingan  dan  menjatuhkan  atau mengucilkan teman seperjuangan yang mengakibat kerusakan dan kehancuran.
5. Tidak boleh memakai sifat otokrasi dengan kata lain maligo bulek Marajo lealo dan senantiasa siap waspada mengajun, mengarah, menghukum, mendenda. 16
Penyelesaian  sengketa  adat  ini  di  lakukan  dalam  sebuah  rumah  ketua  tim penyelesaian sengketa atau istilahnya di sebut “ umoh gdea ”. Berdasarkan hasil penelitian, ada  beberapa  proses  hukum  dalam  penyelesaian  sengketa  tanah  kavling  perumahan Perkara  Nomor:  86/LA-DPT-IV/KD/Tim-2016 melalui  Lembaga  Adat  Tim  Penyelesaian Sengketa bagi masyarakat hukum adat di wilayah Kerinci Kecamatan Kumun Debai, yaitu:
1. Pemanggilan pihak yang bersengketa
Pada  tahap  proses  ini  pihak  yang  bersengketa  diminta  hadir  dan  tidak  boleh  di wakilkan untuk mengemukakan kronologis masalah apa yang sedang di sengketakan dan mengajukan bukti-bukti dari permasalahan yang di sengketakan dan para pihak di beri kesempatan  untuk  saling  mempertahankan  kebenaran.  Menurut  Harun  Noer,  ada beberapa proses sidang adat dalam pemanggilan pihak yang bersengketa yaitu:
a) Persidangan adat pertama. Tim Penyelesaian Sengketa Lembaga Adat Depatai IV Kumun Debai melakukan pemanggilan dari pihak pengadu suami-istri Ainudin dan Maisyuria Linda untuk menjelaskan  kronologis  masalah  apa  yang  di  sengketakan  dan  di  minta mengajukan  bukti-bukti  kepemilikan  hak  atas  tanah  yang  dimiliki,  yaitu:  Akta Jual Beli dengan No.10/594.4/SPN.2000, Surat jual beli adat, Kwitansi transaksi jual beli tanah, Keterangan saksi, Surat keterangan ajun arah yang di keluarkan oleh  pemerintah  desa  air  teluh  dan  lembaga  kekerabatan  adat  desa  air  teluh tanggal 28 September 2014.
b) Persidangan adat kedua.
Tim  Penyelesaian  Sengketa  Lembaga  Adat  Depati  IV  Kumun  Debai  melakukan pemanggilan  pihak  yang  bersengketa  dari  pemilik  tanah  kavling  perumahan Pihak  Tergugat  Bapak  Ichwan  yang  merupakan  pemilik  tanah  yang  telah membangun  pondasi  rumah  diatas  tanah  milik  suami-istri  Ainudin  dan maisyuria  Linda.  Untuk  di  mintai  keterangan  atas  sengketa  tanah  kavling perumahan  di  Desa  Air  Teluh  yang  di  perkarakan  dan  mengajukan  bukti kepemilikan hak atas tanah kavling perumahan.
c) Persidangan adat ketiga. Tim  Penyelesaian  Sengketa  Lembaga  Adat  Depati  IV  Kumun  Debai  melakukan pemanggilan pemilik tanah kavling perumahan dari Pihak Turut Tergugat atas nama bapak Anfal, Afrianto, Sumarni, H. Husni Hasan, Afrizon, Yurizon, M. Rosul.
16 Wawancara Dengan Harun Noer, Tanggal Tanggal 18 September 2020, Pukul 10.00 WIB.
Untuk dimintai keterangan atas sengketa tanah kavling perumahan di Desa Air Teluh yang di perkarakan dan mengajukan bukti kepemilikan hak atas tanah dan saksi-saksi. 17
Sebagian para pihak yang bersengketa disebutkan diatas ada yang tidak hadir dalam persidangan, maka hakim adat datang kerumah masing-masing pihak yang bersengketa untuk meminta keterangan terkait masalah tanah kavling perumahan yang di perkarakan, baik itu asal-usul tanah kavling perumahan dan mengajukan bukti-bukti kepemilikan hak atas tanah kavling perumahan. Oleh karena itu, keterangan dari pihak yang bersengketa sangat penting bagi tim penyelesaian sengketa lembaga adat depati empat kumun debai, karena  menjadi  bahan  pertimbangan  dalam  keputusan  penyelesaian  sengketa  tanah kavling perumahan pada masyarakat hukum adat di wilayah Kerinci Kecamatan Kumun Debai. 18

## 2. Pemanggilan saksi
Adapun saksi-saksi yang di panggil dalam persidangan adat yaitu pemerintahan desa air teluh dari (kepala desa dan sekertaris desa air teluh), lembaga kekerabatan adat desa air teluh yang mengajun mengarahkan tanah hak milik yang bersengketa. Sementara saksi dari pihak pengelola atau penjual tanah kavling perumahan tersebut dan ahli waris yang memberikan kuasa telah meninggal dunia, sehingga tidak bisa dimintai keterangan atau di jadikan saksi dalam persidangan adat. 19 Adapun bukti-bukti saksi yang di ajukan pada saat  persidangan  adat  yaitu  bukti    5  (lima)  sketsa  atau  peta  lokasi  tanah  kavling perumahan di Desa Air Teluh.
Sebelum  pihak  saksi  memberikan  keterangan  pada  saat  persidangan  adat  di  mulai mereka harus di sumpah terlebih dahulu. Sumpah itu disebut dengan sumpah kristiao atau keramat  setia yang  merupakan  ikrar  janji  pernyataan  yang  di  ucapkan  secara  resmi dengan bersaksi kepada tuhan yang maha kuasa dan dapat memberi akibat kepada insan, apabila  berubah-ubah  dalam  memberi  keterangan  yang  tidak  benar.  Pihak  saksi  harus patuh, taat bagaimana pemberi tugas yang dijalankan oleh adat yang merupakan norma adat  atau  aturan  kebiasaan  yang  lazim  diturut  dilakukan  sejak  dahulu  sampai  masa sekarang  yang  bersumber  pada  hukum  agama  islam.  Persidangan  adat  terhadap  saksi disini  dilakukan  empat  kali  sidang  adat  yang  di  laksanakan  di  rumah  ketua  tim
17 Wawancara Dengan Harun Noer, Tanggal 18 September 2020, Pukul 10.00 WIB.
18 Wawancara Dengan Nazarpen, Ketua Tim Penyelesaian sengketa Lemabaga Adat Depati IV Kumun Debai, Di Kediaman Desa Sandaran Galeh, Pada Tanggal 13 Januari 2020 Dan 17 September 2020, Pukul 10.00 WIB.
19 Wawancara  Dengan  Harun  Noer,  Ketua  Lembaga  Adat  Depati  IV  Kumun  Debai  dan Sebelumnya  Sekertaris  Tim  Penyelesaian  Sengketa  Lembaga  Adat  Depati  IV  Kumun  Debai,  Di Kediaman Pada Tanggal 18 September 2020, Pukul 10.00 WIB.
penyelesaian  sengketa.  Hal  itu  karena  ada  kendala  saksi  yang  tidak  datang,  sehingga dilakukan sidang adat berulang kali, sampai menemukan bukti-bukti yang di sampaikan dapat di jadikan bahan pertimbangan penyelesaian dari tim penyelesaian sengketa. 20
3. Proses musyawarah
Menurut Harun Noer, ada dua proses musyawarah adat dalam penyelesaian sengketa kepemilikan  tanah  kavling  perumahan  pada  masyarakat  hukum  adat  di  Desa  Air  Teluh Kecamatan Kumun Debai yaitu:
a) Musyawarah  kaum  adat  (Bergabung): Musyawarah  ini  dilaksanakan  di umoh gdea atau rumah ketua tim penyelesaian sengketa yang di hadiri oleh lembaga adat depati empat kumun debai, tim penyelesaian sengketa lembaga adat depati empat kumun debai, dan depati ninik mamak desa air teluh, yang dipimpin oleh ketua lembaga adat depati empat kumun debai dengan melakukan musyawarah dan mufakat untuk mengambil langkah penyelesaian apa yang dilakukan untuk perkara  tanah  kavling  perumahan  yang  tidak  jelas  ukuran  batas  tanahnya. Sehingga  dilihat  dari  pertimbangan  keterangan  pihak  yang  bersengketa,  bukti kepemilikan,  dan  keterangan  saksi.  Setelah  musyawarah  kaum  adat mendapatkan  kesepakatan,  maka  hasil  dari  musyawarah  kaum  adat  di sampaikan dalam musyawarah pihak yang bersengketa.
b) Musyawarah  pihak  bersengketa : musyawarah  pertemuan  antara  pihak  yang bersengketa  dari  pihak  penggugat,  pihak  tergugat,  dan  pihak  turut  tergugat pemilik  tanah  kavling  perumahan  yang  terjadi  tumpang  tindih  batas-batas kepemilikan  hak  atas  sebidang  tanah  kavling  perumahan  yang  sebelah menyebelah.  Dalam  pertemuan  ini  tim  penyelesaian  sengketa  menyampaikan hasil kesepakatan musyawarah kaum adat kepada pihak yang bersengketa dari pihak penggugat, pihak tergugat, dan turut tergugat. Adapun hasil kesepakatan kaum adat yang disampaikan kepada pihak yang bersengketa yaitu melakukan pengukuran  dan  pembagian  ulang  terhadap  tanah  kavling  perumahan  yang bersengketa  dengan  penuh  pertimbangan  serta  melihat  peta  lokasi  yang  telah lima kali di lakukan perubahan oleh pengelola. Adapun pihak yang tidak hadir dalam  musyawarah  ini  dianggap  menyetujui  dan  mengikuti  hasil  kesepakatan musyawarah kaum adat dan musyawarah pihak yang bersengketa yang hadir. 21

## 4. Keputusan Penyelesaian
Dalam pengambilan keputusan  penyelesaian  sengketa tanah kavling perumahan di Desa Air Teluh Kecamatan Kumun Debai, para pihak yang bersengketa telah melakukan kesepakatan  secara  rukun  dan  damai  dengan    musyawarah  dan  mufakat.  Penyelesaian sengketa ini dilakukan dengan penuh penegasan hukum adat yang dikeluarkan oleh hakim adat  yaitu  dengan  menarik  hak  milik  atas  tanah  kavling  perumahan  yang  bersengketa kembali ke asalanya yaitu Depati IV Kumun Debai (Tanah Adat). Karena ini merupakan bentuk  kebijakan  penegakan  hukum  adat  bagi  masyarakat  luar  kumun  debai  dan  di
20 Wawancara Dengan Harun Noer, Tanggal 18 September 2020, Pukul 10.00 WIB.
21 Wawancara Dengan Harun Noer, Tanggal 18 September 2020, Pukul 10.00 WIB.
berlakukan  apabila  pihak  yang  bersengketa  tidak  mau  mengikuti  dan  menerima  hasil penyelesaiannya yang telah di putuskan.. 22
Dalam  hal  ini  Tim  Penyelesaian  Sengketa  hanya  menyelesaikan  masyarakat  yang bersengketa  dan obyek tanah yang di  sengketakan oleh  orang luar atau pendatang masyarakat  hukum  adat  kumun  debai,  karena  tanah  tersebut  terdaftar  di  dalam wilayah kekuasaan adat depati empat kumun debai sampai sekarang, walaupun tanah itu  sudah  dialihkan  statusnya  menjadi  hak  milik  agrarian,  juga  masih  tetap  terikat pada  hukum  adat  depati  empat  kumun  debai.  Oleh  karena  itu  hakim  adat  masih mempunyai kewenangan dalam mengatur dan menyelesaikan sengketa tersebut dan masyarakat pendatang yang bersengketa juga harus tunduk pada keputusan aturan hakim  adat  yang  dikeluarkan,  Sebagaimana  pepatah  adat  mengatakan dimano temilang di cacak, disitu talman tumbuh, dimano bumi di pijak, disitu langit dianyah, dimano  negeri  di  tunggu,  disitu  adat  di  huni Maksudnya  siapapun  yang  datang  ke wilayah adat depati IV kumun debai maka diwajibkan mengikuti peraturan adat yang berlaku dalam wilayah Adat depati IV kumun debai . Kebijakan ini dikeluarkan agar sengketa  tanah  yang  hilang  di  sebabkan  tumpang  tindih  kepemilikan  tanah bersertipikat  dengan  belum  bersertipikat  dapat  cepat  di  selesaikan  dan mengembalikan keadaan diantara mereka seperti semula 23
Tim Penyelesaian Sengketa Lembaga Adat Depati IV Kumun Debai dalam melakukan pengambilan keputusan penyelesaian sengketa dilakukan menurut sepanjang adat yang sudah di sasak, di jerami terlebih dahulu. Kemudian mengkaji, mempelajari, meneliti serta menganalisa keterangan-keterangan dari Pihak Penggugat, Pihak Tergugat, Pihak Turut Tergugat, Pihak Saksi-Saksi, dan Pihak Pembeli tanah kavling perumahan yang terletak di sebelah  barat  dari  lokasi  kavling  tanah  perumahan  hak  milik  suami-istri  Ainudin  dan Maisyuria Linda beserta surat-surat yang di serahkan kepada tim penyelesaian sengketa lembaga  adat  depati  empat  kumun  debai,  yang  berhubungan  dengan  tanah  kavling perumahan yang di sengketakan terletak di Desa Air Teluh Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh. Adapun alat-alat bukti yang di jadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan penyelesaian sengketa pada Lembaga Adat Tim Penyelesaian Sengketa Depati IV Kumun Debai yaitu bukti Tertulis, Keterangan Saksi,  Pengakuan, dan Sumpah.
Berdasarkan itu dengan penuh rasa pertimbangan, kebijaksanaan, dan keadilan maka tim  penyelesaian  sengketa  depati  empat  kumun  debai  menyelesaikan  sengketa  tanah kavling perumahan Pihak Pengadu suami-istri Ainudin dan Maisyuria Linda yang terletak di  Desa  Air  Teluh  Kecamatan  Kumun  Debai  menurut  sepanjang  adat  seperti,  mengambil rambut  di  dalam  tepung,  rambutnya  tidak  putus,  tepungnya  tidak  berserakan,  serta berpegang pada pala awak samo awak (bersaudara), sekaum/seketurunan, sehina semalu sesuai  dengan  undang-undang  adat  yang  berlaku  dalam  wilayah  ajun  arah  depati  empat
22 Wawancara Dengan Harun Noer, Tanggal 18 September 2020, Pukul 10.00 WIB.
23 Wawancara Dengan Harun Noer Dan Nazarpen, Tanggal 18 September 2020, Pukul 10.00 WIB.
kumun debai. Sebagaimana pepatah adat mengatakan: Adeak yang sbnea adeak (adat yang sebenar adat) , Yang ideak lapaok knao hujea (yang tidak lapuk kena hujan) , Yang ideak leka knao panaeh (yang tidak lekang kena panas) , Lanteak yang ideak goyah (Lantak yang tidak goyang) ,  Smai  yang  ideak  kabeo (Cermin  yang  tidak  kabur) ,  Adeak  bersendi  alou (Adat bersendi alur) , Alou bersendi patauk (Alur bersendi patut) , Pataut bersendi pado yang bnea ( Patut bersendi pada yang benar). 24
Menurut  hukum  adat  mengartikan  dalam  menyelesaikan  sengketa  tanah  kavling perumahan  di  desa  air  teluh,  Lembaga  adat  tim  penyelesaian  sengketa  depati  empat kumun debai harus berdasarkan norma-norma, aturan dan kebiasan adat yang bersumber kepada hukum islam (syarak) berpedoman pada Alqur’an dan Hadist, yang selalu tetap berada pada pendirian semula yang tidak mungkin di rubah dan tidak pernah berubah- ubah tata cara yang sebenarnya dengan berteladan pada aturan kebiasaan adat yang lazim diturut  atau  dilakukan  sejak  dahulu  kala,  belajar  pada  alam  yang  terbentang  atau kebiasaan  turun-temurun  dari  leluhur  nenek  moyang  dalam  menyelesaikan  sengketa pada  warga  masyarakatnya,  sepanjang  hukum  adat  yang  di  pakai  tidak  bertentangan dengan hukum islam atau syarak.
Berdasarkan  hal  itu,  maka  kehidupan  masyarakat  hukum  adat  akan  hidup  dan tumbuh seraya meninggalkan kesan-kesan yang baik sehingga pada akhirnya apa yang di tinggalkan  dapat  menjadi  tauladan  dan  berguna  bagi  orang  lain  (layaknya  pulai). Sebagaimana  pepatah  adat  mengatakan  : Adeak  pulae  betingkak  naek  ( Adat  pulai bertingkat naik) , Meninggakan uweh denga ukunyo ( meninggalkan ruas dengan bukunya) , Adeak manusiao betingkak tuhauh ( Adat manusia bertingkat turun) , Meninggakan adeak dan pusakonyo (Meninggalkan adat dan pusakonya). 25
Dalam  hukum  adat  di  kecamatan  kumun  debai,  sistem  penyelesaian  sengketa  tanah kavling  perumahan  melalui  lembaga  adat  tim  penyelesaian  sengketa  merupakan peninggalan  warisan  nenek  moyang  terdahulu  yang  kita  terima  secara  turun-temurun, dari  nenek  turun  kemamak,  turun  kepada  kemenakan,  garis  lurus  pihak  ke  ibuan  atau matriokhat (matrilineal) yang sistem penerapan hukum adatnya sudah menjadi kebiasaan yang di pakai hukum adat depati empat kumun debai selama ini sesuai dengan norma adat yang  menerapkan  nilai-nilai  dan  aturan-aturan  hukum  agama  islam  yang  berpedoman pada Alqur’an dan hadist. Sehingga penyelesaian sengketa tanah kavling perumahan pada
24 Wawancara Harun Noer, Tanggal 18 September 2020, Pukul 10.00 WIB.
25 Wawancara Dengan Amiruddin, Pembina Lembaga Adat Depati IV Kumun Debai Batu Gong Tanah Kurnia, Di Kediaman Desa Ulu Air, Pada Tanggal 11 September 2020, Pukul 10.00 WIB.
masyarakat  hukum  adat yang  berlaku  ke  luar,  selalu  mengingat  norma  adat  yang  tidak bertentangan dengan hukum islam atau syarak.
Maka  dari  itu,  penyelesaian  sengketa  tanah  kavling  perumahan  ini  telah  di musyawarahkan  terlebih  dahulu  secara  rukun  dan  damai  dengan  musyawarah  dan mufakat  dengan  hasil  kesepakatan  bersama  yang  tidak  dapat  di  ganggu-gugat  lagi. Sebagaimana pepatah adat mengatakan: Manaolah adeak denga pusakonyo ( Manalah adat dengan pusakonyo) , Yang di ico pakae selaut selamo ineh ( Yang di ico yang di pakai selaut selamo ini) , Adeak yang bersendi syarak ( Adat yang berdasarkan syariat) , Syarak bersendi kitabullah ( Syariat berdasarkan kitab allah) , Syarak ngatao adeak denga makenyo (syariat mengatakan  adat  yang  memakainya ),  Kalau  di  asak  layau  ( Kalau  diasak  layu) ,  kalau  di cabiuk  atai (kalau  dicabut  mati) ,  Kusauk  di  selesaekan (Kusut  di  selesaikan) ,  khaoh dinaikan (keruh dijernihkan) , Tak di taupkan (Retak ditaupkan) , cah di sataukan (pecah di satukan). 26
Apabila  dalam  sengketa  tumpang  tindih  batas-batas  kepemilikan  tanah  kavling perumahan yang sebelah menyebelah yang menjadi penyebab hilangnya sebidang tanah kavling perumahan milik suami-istri Ainudin dan Maisyuria Linda sebaiknya para pihak bersengketa yang merasa telah mengambil atau alas hak  sertipikatnya termakan batas- batas  ke  tanah  sebelah  yang  belum  disertipikat,  maka  hendaklah  mengganti  rugi  atau mengembalikan  hak-haknya  kepada  orang  lain  tersebut  dan  bertaubatlah  kepada  allah swt  atas  perbuatan  yang  dilakukan  dan  apabila  telah  melakukan  kesalahan  kepada manusia  minta  maaf  lah  ke  manusia  tersebut.  Sebagaimana  pepatah  adat  mengatakan: Salah aka di luahkan (Salah makan di muntahkan), Salah langkoh suhauk (Salah langkah surut), Salah  Ambaek  dipulakan (Salah  ambil  dikembalikan), Salah  kepado  allah  tubeak (Salah  kepada  allah  taubat), Salah  kepado  manusiao  into  maof (Salah  kepada  manusia minta maaf). 27
Maka dari  itu dalam penyelesaian  sengketa tanah kavling perumahan ini tidak ada para pihak  yang  di rugikan dan tidak ada timbul  rasa  dendam setelah  penyelesaian ini, karena semua atas dasar kato yang empat yaitu kato mufakat, kato adat, kato pasko, dan kato serak. Sebagaimana pepatah adat mengatakan : 28 Kheak samo di pikao (berat sama dipikul), Inga  samo  dijinjuih (ringan  sama  dijinjing), Malumpak  samo  patoh (melompat sama patah), Nyuhaok  samo  ungkeok (menyuruk sama bungkuk), Terjeuh  ke  ayae  samo aseah (terjun  ke  air  sama  basah), terjeuh  ke  apai  samo  angauh (terjun  ke  api  sama
26 Wawancara Harun Noer, Tanggal 18 September 2020, Pukul 10.00 WIB.
27 Wawancara Harun Noer, Tanggal 18 September 2020, Pukul 10.00 WIB.
28 Wawancara Harun Noer, Tanggal 18 September 2020, Pukul 10.00 WIB.
hangus). 29 Selain  atas  dasar  kato  yang  empat,  disamping  itu  tim  penyelesaian  sengketa dalam  menyelesaikan  sengketa  juga  berdasarkan  dengan  hukum  yang  empat  yaitu:  (1) Hukum ilmu adalah sesuatu hal yang dapat dilihat dengan mata, di dengar dengan telinga, diyakini oleh pikiran dan hati, (2) Hukum bainah adalah sesuatu yang dapat di buktikan dengan kenyataan, seperti surat yang sah dan keterangan saksi-saksi, (3) Hukum harimah adalah  sesuatu  yang  dapat  dirasakan  dengan  perasaan,  tetapi  tidak  dapat  di  buktikan dengan kenyataan, (4) Hukum ijtihad adalah hukum perdamaian yang di sepakati dan di setujui atas suka sama suka atau mbuh samo mbuh dari kedua belah pihak. Hal ini, sesuai dengan  pepatah  adat  mengakatan  : tuah  adat  seandiko,  tuah  kato  sepakat,  alah  sko  dek janji,  alah  janji  dek  samo  mbuh . 30 Adapun  hasil  keputusan  penyelesaian  sengketa  tanah kavling perumahan di Desa Air Teluh, yaitu: 31
a) Pengukuran dan Pembagian ulang tanah kavling perumahan. Tim  penyelesaian  sengketa,  depati  ninik  mamak  Desa  Air  Teluh,  dan  pihak bersengketa  yang  turut  hadir  telah  melakukan  kesepakatan  bersama  secara musyawarah  dan  mufakat,  karena  batas  tanah  yang  tidak  jelas  kebenarannya.
Sehingga  menetapkan  hasil  pengukuran  tanah  kavling  perumahan  yang  di perkarakan di kurangi 2 meter dari setiap masing-masing pemilik tanah kavling perumahan  sebelah  menyebelah  untuk  tanah  milik  pihak  pengadu  suami-istri ainudin dan maisyuria linda yang hilang. Adapun pemilik tanah yang menguasai dan memiliki hak atas tanah kavling perumahan yang di perkarakan yaitu Anfal, Afrianto, Sumarni, H. Husni Hasan dan Ichwan, Afrizon, Yurizal,  M.  Rosul. Dari ketujuh  pemilik  tanah  kavling  perumahan  atas  nama  yang  di  sebutkan  diatas dikurangi 2 meter setiap kavlingnya. Sehingga hasil  pengukuran tanah kavling perumahan tersebut menjadi 8 kavling yaitu Afrianto, Sumarni H. Husni Hasan, Ichwan,  suami-istri  Ainudin/  Maisyuria  Linda,  Afrizon,  Yurizal,  M.  Rasul/Pak Rike.
b) Bangunan Pondasi rumah Milik Ichwan diatas tanah kavling milik Ainudin dan Maisyuria  linda  yang  di  perkarakan  di  robohkan  dengan  melakukan  negoisasi ganti rugi setengah harga dari bangunan.
c) Pencabutan  pemberlakuan  sketsa  tanah  kavling  perumahan  yang  bersengketa terdahulu diganti yang terbaru.
d) Surat  Keterangan  Ajun  Arah  (izin  mendirikan  bangunan  rumah  diatas  tanah tersebut) tidak di berlakukan lagi, maka untuk mendirikan rumah atau apapun di atas nya harus di ajun arah kembali sesuai dengan keadaan tanah.
e) Pemberian penegasan hukum adat dengan cara menarik hak atas tanah yang di perkarakan kembali ke asalnya tanah adat depati empat kumun debai. Apabila penyelesaian sengketa yang di keluarkan oleh hakim perdamaian adat tidak di terima oleh pihak bersengketa.
Dengan dikeluarkan keputusan penyelesaian sengketa tanah kavling perumahan di Desa  Air  Teluh  maka  para  pihak  yang  bersengketa  menerima  hasil  putusan  tim
29 Wawancara Harun Noer, Tanggal 18 September 2020, Pukul 10.00 WIB.
30 Wawancara Amiruddin, Tanggal 16 September 2020, Pukul 10.00 WIB. 31 Wawancara Harun Noer. Tanggal 18 September 2020, Pukul 10.00 WIB.
penyelesaian  sengketa  lembaga  adat  depati  empat  kumun  debai  dari  fungsionaris  hakim adat.  Sementara  untuk  alas  hak  sertipikat  milik  tergugat  dan  turut  tergugat  yang  tidak sesuai lagi batas-batas kepemilikannya, dilakukan perubahan sertipikat hak atas tanahnya di Badan Pertahanan Nasional Kota Sungai Penuh, sesuai ukuran tanah yang telah di ukur dan di  bagi ulang oleh lembaga adat tim penyelesaian sengketa dan depati ninik mamak Desa Air Teluh.
Penyelesaian  sengketa  tanah  kavling  perumahan  yang  terjadi  tumpang  tindih kepemilikan tanah yang sudah bersertipikat dengan belum bersertipikat melalui Lembaga Adat Tim Penyelesaian Sengketa Depati IV Kumun Debai merupakan penyelesaian sengketa secara  mediasi,  dilakukan  secara  rukun  dan  damai  dengan  musyawarah  dan  mufakat sehingga tercapai kesepakatan bersama yang di setujui atas suka sama suka atau mbuh samo mbuh ,    yang  bentuk  sistem  penyelesaiannya  persidangan  permusyawatan  adat  dengan memeberikan penegakaan hukum adat secara adil dan tidak memihak kepada  salah satu pihak  yang  bersengketa  untuk  mencapai  hasil  penyelesaian  win-win  solution.  Apabila dalam penyelesaian sengketa yang telah dilakukan ini tidak menemukan hasil penyelesaian bagi  masyarakat yang bersengketa,  tim penyelesaian sengketa  (mediator) menganjurkan para  pihak  untuk  menyelesaikan  lewat  jalur  hukum  formal.  Tetapi  kebijakan  penegasan hukum adat dengan menarik hak atas tanah kavling perumahan kembali ke asalnya tanah adat depati IV kumun debai tetap di berlakukan sampai kata sepakat atau di temukan jalan penyelesaiannya, jika ada yang membutuhkan akan di berikan kembali
Dari  uraian  diatas,  dapat  dilihat  bahwa  penyelesaian  sengketa  tanah  kavling perumahan  yang  di  perkarakan  pada  masyarakat  hukum  adat  pendatang  dengan  di berlakukan  aturan  penegasan  hukum  adat  yang  menjelma  dari  keputusan  fungsionaris hukum  adat,  agar  masyarakat  hukum  adat  pendatang  tunduk  kepada  keputusan penyelesaian  sengketa  dari  hakim  adat  tim  penyelesaian  sengketa  lembaga  adat  depati empat  kumun  debai.  Karena  putusan  penyelesaian  ini  merupakan  bentuk  penegakan hukum  adat  dalam  menyelesaikan  sengketa  dengan  cara  menarik  benang  merah  antara hukum  adat  dan  hukum  syarak  (syariat  islam)  demi  terciptanya  harmonis  antara masyarakat hukum adat yang bersengketa.

## C. Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  dan  analisis  penelitian  artikel  di  atas  dapat  ditarik kesimpulan  bahwa  keabsahan  jual  beli  tanah  menurut  putusan  Lembaga  Adat  Nomor: 86/LA-DPT-IV/KD/Tim-2016  adalah  tidak  sah,  karena  putusan  Lembaga  Adat  Tim Penyelesaian  Sengketa  telah  mengembalikan  kondisi  tanah  yang  terjadi  tumpang  tindih akibat  peralihan  jual  beli  yang  keliru  kepada  posisi  semula  asal  tanah  milik  adat  artinya
menganggap  jual  beli  tanah  tersebut  tidak  dapat  dibenarkan.  Selanjutnya  Proses  hukum dalam penyelesaian sengketa tanah kavling perumahan oleh lembaga adat tim penyelesaian sengketa  yang  berlaku  di  wilayah  kerinci  kecamatan  kumun  debai  adalah  dengan melakukan laporan permohonan pengaduan kepada Lembaga Adat Depati IV Kumun Debai, karena  masyarakat  yang  bersengketa  merupakan  masyarakat  pendatang,  sehingga penyelesaiannya  berbeda  dengan  masyarakat  hukum  adat  lokal  seperti  biasanya  dan dilakukan  pemeriksaan  syarat  permohonan  terkait  bukti-bukti  kepemilikan.  Selanjutnya diproses melalui Tim Penyelesaian Sengketa Lembaga Adat Depati IV Kumun Debai melalui tahap-tahap sebagai berikut:
a) Sidang  adat  pihak  bersengketa,  menjelaskan  kronologis  sengketa  tanah,  asal-usul tanah, dan memeriksa bukti-bukti kepemilikan.
b) Sidang  adat  saksi-saksi,  menjelaskan  keterangan  saksi  dan  melakukan  sumpah kristiao/keramat setia terhadap saksi.
c) Musyawarah,  menjelaskan  hasil  kesepakatan  musyawarah  kaum  adat  dan musyawarah pihak yang bersengketa
d) Putusan  penyelesaian  sengketa.  Meliputi,  melakukan  pengukuran  dan  pembagian ulang batas-batas tanah kavling perumahan yang di perkarakan, bangunan pondasi rumah di rubuhkan dengan ganti kerugian, pencabutan pemberlakuan sketsa tanah yang lama diganti yang terbaru, tidak diberlakukan lagi surat keterangan ajun arah tanah kavling yang bersengketa maka untuk mendirikan rumah diatasnya  harus di ajun arah kembali sesuai dengan keadaan tanah, di keluarkan kebijakan penegasan hukum  adat  dengan  menarik  hak  atas  tanah  kavling  kembali  menjadi  Depati  IV Kumun Debai (tanah adat), apabila tidak menerima penyelesaiannya

## DAFTAR PUSTAKA
Harsono,  Boedi. Hukum  Agraria  Indonesia:Sejarah  Pembentukan  Undang-Undang  Pokok Agraria. Isi dan Pelaksanaannya. Cet. 12, Djambatan, Jakarta, 2008.
Hadikusuma, Hilman. Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia . Cet. 2. Mandar Maju, Bandung,
2003.
Isfardiyana, Hapsah, Siti. Hukum Adat. UII Press, Yogyakarta, 2018.
Mariatul, Kaptiah Wahyu. Strategi Penanganan Konflik Perebutan Tanah . Cet. 1. Intelegensi Media, 2016.
Muhammad, Bushar. Pokok-Pokok Hukum Adat . Cet. 3. PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1983. Pide, Mustari Suriyaman. Hukum Adat Dahulu Kini Dan Akan Datang . Prenadamedia, Jakarta,
2014.
Sembiring, Rosnidar. Hukum Pertanahan Adat . Cet 1. Rajawali Pers, Depok, 2017.
Soekanto,  Soerjono. Pengantar  Penelitian  Hukum .  Cet.3.  Universitas  Indonesia(UI-Press), Jakarta, 1986. Supriadi. Hukum Agraria . Cet. 6. Sinar Grafika, 2015. Santoso, Urip. Perolehan Hak Atas Tanah . Cet. 1. Prenadamedia Group, Jakarta, 2015. Setiady, Tolib. Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaa n).Cet. 1. Alfabeta, Bandung, 2008.
Sudiyat, Iman. Hukum Adat Sketsa Asas . Cet. 2. Liberty, Yogyakarta, 1981. Sutedi, Adrian. Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya . Cet. 8. Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
Thalib, Sajutti. Hubungan Tanah Adat Dengan Hukum Agraria Di Minang kabau , Bina Aksara. 1985
Wignjodipuro,  Surojo. Pengantar  Dan  Azas-Azas  Hukum  Adat .  Edisi  3.  Penerbit  Alumni, Bandung, 1979.
Amiruddin. “Selayang Pandang Adat Wilayah Depati Empat Kumun Debai Batu Gung Tanah Kurnia”.Pengurus Lembaga Adat Depati Empat Kumun Debai, 2013.
Hadi, Toto Susmono. “Keabsahan Jual Beli Hak Atas Tanah Di Bawah Tangan Di Desa Patihan
Kecamatan  Sidoharjo  Kabupaten  Siragen ”.Jurnal  Repertorium,ISSN  :2355-2646,
Volume II No. 2 Juli - Desember 2015.
Lathif  Ah.  Azharuddin,  Habibati  Mutia  Diana.  “Disparitas  Penyelesaian  Sengketa  Jalur Litigasi  Pada  Polis  Asuransi  Syariah  Dan  Putusan  Pengadilan.” Jurnal,  Legislasi Indonesia Vol.16 No.1 Maret 2019.
Maraga,Talu  Raonigel.  Penyelesaian  Sengketa  Kepemilikan  Tanah  Di  Lingkungan Masyarakat  Adat  Dayak  Kanayath  Kecamatan  Menyuke  Kabupaten  Landak  Provinsi Kalimantan Barat. Tesis UNDIP Semarang, 2007.
Roeroe  D.  L,  Sarah.“Penegakan  Hukum  Agraria  Dan  Penyelesaian  Sengketa  Pertanahan Dalam Proses Peradilan”. Vol.I/No.6/Oktober-Desember/2013 Edisi Khusus. Resmini  Wayan,  Sakban  Abdul.  “Mediasi  Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Pada  Masyarakat
Hukum Adat.” Vol.6, No.1, Maret 2018.
Resmini, Wayan. “Hak Atas Tanah Adat Dan Permasalahannya.” Vol.13, No. 1. Maret 2019, ISSN 2615-8116.
Raffles.  “Pengaturan  Dan  Model  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Dalam  Perundang- Undangan  Indonesia.”  Jurnal,    Dosen  Bagian  Hukum  Perdata  Fakultas  Hukum Universitas Jambi.
Rosmidah.  “Pengakuan  Hukum  Terhadap  Hak  Ulayat  Masyarakat  Hukum  Adat  Dan Hambatan Implementasinya.” Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 4, 2010.
Sulistiyowati, Dyah. “Penyelesaian Sengketa Tanah Akibat  Sertipikat  Ganda Di Kelurahan
Mangun Harjo Kecamatan Tembalang.” Tesis Universitas Diponegoro. Makasar, 2012.
Soemartono,R.M Gatot P. “Modul Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase.”
Syamsudin Anas, Susi Fitria Dewi, dan Junaidi Indrawadi. “Faktor-Faktor Penyebab Konflik
Tanah  Ulayat  Antara  Peladang  Pendatang  VS  Masayarakat  Adat  Di  Desa  Tamiai Kabupaten Kerinci. Sosiologi Reflektif.” Volume 14, No. 1, Oktober 2019.
Pramana, Bayu Yuliarta Inyoman. “Pelaksanaan Jual Beli Tanah Kavling Di Kota Denpasar- Bali.” Tesis Universitas Diponegoro, Semarang, 2005.
Wahyuni,  WikaPutri.  “Pergeseran  Hak  Ulayat  Dalam  Persekutuan  Adat  Tiang  Pumpung Kecamatan  Muara  Siau  Kabupaten  Merangin.” Skripsi  Fakultas  Hukum  Universitas Jambi, 2019.
WibowoSetyo. “Pelaksanaan Jual-beli Tanah Bekas Hak Milik (Adat) Di Kabupaten Bekasi.”
Tesis UNDIP Semarang, 2007. https://id.m.wikipedia.org/wiki/Penyelesaian_sengketa https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_adat https://www.academia.edu/9512760/sejarah_kerinci Https://Properti.Kompas.Com/Read/2015/07/06/150450221/Ihwal.Hak.Komunal.Atas. Tanah?Page=All. https://hukumclick.wordpress.com/2017/08/31/tanah-adat/ https://kbbi.kemdikbud.go.id/ http://repository.unand.ac.id/24871/1/Nomor%201%20Butir%201.1.1.pdf Undang –Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  Tentang  Peraturan  Dasar-Dasar  Pokok  Agraria,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Nomor 2043)
Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  Tentang  Arbitrase  Dan  Alternatif  Penyelesaian Sengketa.
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
Peraturan  Menteri  Negara  Agraria/Kepala  Badan  Peratanahan  Nasional  Nomor  5  Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasioanal Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan.