## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETETIBAN UMUM DI KOTA PROBOLINGGO
(STUDI PEMBERDAYAAN PENGAMEN DAN PENGEMIS)
IMPLEMENTATION OF PUBLIC ORDER POLICY IN PROBOLINGGO CITY
(STUDY OF EMPOWERMENT OF BUGGERS AND BEGGERS)

## (Case Study of Empowerment of Singers and Beggars in Probolinggo City)
Andi Rahmadi 1 , Mega Yolanda2, Dinda Sandy 3
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Panca Marga, Probolinggo, Jawa Timur
E-mail : yolandamega99@gmail.com
Abstrak: Penelitian ini membahas mengenai Kebijakan Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Kota Probolinggo kepada pengamen dan pengemis yang di latar belakang oleh maraknya anak jalanan, pengemis dan pengamen yang ada di Kota Probolinggo. yang melakukan aktivitas di jalanan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi  pelaksanaan peraturan Kebijakan Pemerintah Daerah, penelitian ini menggunakan teori  Nugroho 2014 “ Tentang Implementasi Kebijakan Pemerintah ” pada prinsipnya sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya tidak lebih dan tidak kurang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian  kualitatif, dengan teknik pengumpulan  data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan peraturan daera h masih belum  berjalan  dengan maksimal, dalam  konteks jaminan  dan  perlindungan anak Pemerintah telah menerbitkan berbagai regulasi yang menjamin perlindungan anak jalanan, pemahaman terhadap kebijakan pemerintah terhadap pentingnya pemberdayaan anak dan perlindungan anak yang dirasakan belum mencukupi dari segi perekonomian. Penelitian ini memberikan saran agar disediakan balai dan instruktur pelatihan agar kegiatan pembinaan dan pemberdayaan kepada pengamen, pengemis lebih efisien serta kenyamanan terhadap pengendara motor jalan maupun masyarakat umum dan juga perlu ada koordinasi dengan kepolisian dalam penindakan dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi di Kota Probolinggo.

## Kata Kunci: Anak Jalanan, Implementasi Kebijakan, Pemberdayaan, Pembinaan, Peraturan
Daerah.
Abstract: This study discusses the Regional Government Policy Number 23 of 2014 concerning Public Order in Probolinggo City to buskers and beggars who are in the background by the rise of street children, beggars and buskers in Probolinggo City. who are active on the streets. The purpose of this study is to evaluate the implementation of local government policy regulations, this study uses the theory of Nugroho 2014 "About the implementation of government policies" in principl e a policy can achieve its goals no more and no less. This study uses qualitative research methods, with data collection techniques used are interviews, observation, and documentation. The results of the study show that the implementation of regional regulations is still not running optimally, in the context of guarantees and child protection the government has issued various regulations that guarantee the protection of street children, understanding of government policies on the importance of child empower ment and child protection which is felt to be insufficient from an economic perspective. This study provides suggestions for providing training centers and instructors so that coaching and empowerment activities for buskers, beggars are more efficient and comfortable for road bikers and the general public and also there is a need for coordination with the police in taking action and providing sanctions for violations that occur in Probolinggo City.
Keywords: Street Children, Policy Implementation, Empowerment, Guidance, Regional Regulation
Umum di Kota Probolinggo (Studi Pemberdayaan Pengamen dan Pengemis

## PENDAHULUAN
Kebijakan Pemerintah Daerah
nomor 23 tahun 2014 tentang  ketertiban umum yang menjelaskan bahwa ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di bentuk oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Sebagai mana dimaksud Satuan Polisi Pamong Praja berwenang hanya sebatas menegakkan Perda bukan Undang- Undang, sehingga Satuan Polisi Pamong Praja melakukan tindakan penertiban yang dianggap melanggar Perda yang  berlaku. Contoh kasusnya di Kota Probolinggo ini yakni pengamen dan pengemis yang masih berkeliaran di sekitar lampu merah Kota Probolinggo. Jadi Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah,  organisasi ini di tetapkan  oleh Peraturan Daerah  dalam menjalankan tugasnya Satuan Polisi Pamong Praja yang berwenang melakukan tindakan penertiban non Yudisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda yang sebagaimana sudah  diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 5. Penanganan masalah  pada masyarakat miskin yang bergantung  pada penghasilan di jalanan merupakan masalah yang harus  dihadapi oleh mereka karena banyak resiko yang mereka hadapi selama mereka mengamen maupun mengemis di jalanan, kemiskinan sebagai fenomena ekonomi dalam artian rendahnya penghasilan atau tidak
dimilikinya mata pencaharian yang cukup mapan untuk tempat bergantung di dalam hidup mereka.
Keberadaan pengamen dan pengemis di Kota Probolinggo saat ini semakin banyak kita jumpai    dan sulit untuk diatur berdasarkan data yang  kami peroleh pada saat observasi, pengemis ini tergolong masyarakatnya di kelas  bawah yang  kegiatan mereka sehari-harinya meminta-minta uang dimuka umum,
mencari belas  kasihan dari banyak orang pengemis  hal ini bukan lagi fenomena sosial dari orang-orang yang  kekurangan akan tetapi mereka menjadikan sebuah mata pencaharian sehari-hari. Secara tidak langsung akan terjadi yang namanya generasi terus menerus sebagai pengemis dana pengamen, bila Pemerintah mengabaikan kegiatan mereka maka sangat mengganggu ketentraman masyarakat umum dan mengakibatkan hal- hal yang tidak di inginkan seperti meminta-minta di pinggir jalan yang dipenuhi dengan kendaraan besar.
Dalam mempertahankan hidup mereka maka strategi mereka  bagaimana, yaitu mereka menyikapi persoalan ekonomi dan  pemenuhan kebutuhan mereka sehari-hari yang  dimana mereka melakukannya sebagai mata pencaharian dan menjadi suatu kebiasaan bagi para pengemis dan pengamen tersebut. Banyak sekali yang    bertanya mengenai penghasilan pengamen dan pengemis menurut wawancara kami terhadap mereka, ada yang mendapatkan  uang sebesar Rp. 200.000 hinga Rp. 300.000 per hari dengan  hanya menadahkan tangan kepada masyarakat  / warga sekitar. Keunikan dari pengemis ini saat peneliti mengajak untuk makan, semuanya menolak mereka memilih  untuk  diberi uang saja tidak tahu mengapa mereka menolak ajakan peneliti untuk makan bersama atau memberi mereka makanan dan minuman. Dari sini bisa dilihat mereka malas  untuk bekerja yang layak tanpa mengeluarkan modal dan tenaga yang ekstra untuk  bekerja, sehingga mengamen dan mengemis jalan satu-satunya bagi mereka saat ini. Untuk menarik perhatian masyarakat umum mereka rela panas – panas dan berpakaian lusuh , kotor agar tetap mendapatkan rasa empati  dari masyarakat umum meskipun dengan strategi yang  baik maupun tidak baik, seperti menipu dan semacamnya, keadaan seperti ini yang mendorong pada peneliti lebih lanjut mengenai “ Implementasi
e-ISSN: 2714-55881 | p-ISSN: 1411-948X
Kebijakan Pemerintah Daerah di Kota Probolingg o” yang berfokus pada
Pemberdayaan Pengamen dan Pengemis yang ada di Kota Probolinggo dan memantau perilaku mereka dalam mencari penghasilan sehari-hari. Motivasi dalam penelitian ini agar dapat menjadi masukan bagi ilmu pengetahuan khususnya mereka tertarik untuk meneliti permasalahan sosial seperti pengamen dan  pengemis bahkan seluruh Indonesia banyak yang sudah kita jumpai, dan penelitian ini juga diharapkan menjadikan salah satu masukan   bagi aparatur terkait dalam upaya pengentasan permasalahan pengamen  dan  pengemis yang biasanya mudah  ditemui. Maka sangat wajar  bila ada fenomena  pengamen dan pengemis muncul ditempat peribadahan,  pinggir jalan, rumah-rumah warga, pusat perbelanjaan dan lain-lain.
Salah satu cara untuk
menanggulangi permasalahan sosial pengemis ini yang  dilakukan oleh Pemerintah Kota Probolinggo adalah dengan cara mengeluarkan kebijakan yang berbentuk Peraturan Daerah seperti diatas, banyaknya pengemis  dan pengamen di
Kota Probolinggo mungkin saja dapat memicu terjadinya kriminalitas yang dilakukan  oleh mereka kepada pengguna jalan umum. Karena demi
mempertahankan  hidup  dibawah  keadaan yang sangat lapar dan tidak mampu untuk berfikir secara rasional. Mereka juga dapat melakukan apa saja yang mungkin bertentangan  dengan  norma-norma dan aturan hukum.

## METODE
Metode penelitian adalah metode pemecahan masalah, atau metode pengembangan ilmu pengetahuan melalui penggunaan Ilmu Pengetahuan melalui penggunaan metode ilmiah yang sistematis  dan logis, penelitian ini menggunakan
metode
penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah
penelitian yang tidak dapat memperoleh hasil melalui prosedur statistik atau perhitungan lainnya (Rahardjo,2010).
Data yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah  berupa wawancara,  observasi , dokumentasi dan studi kepustakaan.
Fokus  penelitian kami adalah kepada Kebijakan Pemerintah Kota Probolinggo dengan  pemberdayaan kepada pengemis dan pengamen yang ada di jalanan umum, pada tahun 2020 menyangkut isu kebijakan dari pemerintah yang terkait dengan kebijakan penanganan pencegahan covid-19 ini yang  dimana berdampak pada banyaknya pengangguran  dan kehilangan pekerjaan yang memutuskan untuk menjadi pengemis dan pengamen, data yang kami teliti kemudian  kami analisis secara deskriptif    kualitatif. Tujuan    dari penelitian ini agar memberikan ilmu pengetahuan  kepada mereka dan juga peneliti  bagaimana tindakan pemerintah dalam menanggulangi  pengemis dan pengamen ini agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat umum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Satuan Polisi Pamong Praja yaitu mempunyai tugas untuk membantu
Pemerintah Kota Probolinggo  dalam menegakkan peraturan daerah serta penertiban umum di wilayah Kota Probolinggo agar kondisi daerah tersebut tentram , tertib dan teratur sehingga masyarakat tersebut nyaman. Selain itu Satuan Polisi Pamong Praja juga menegakkan peraturan terhadap pengemis dan pengamen yang ada di Kota
Probolinggo, adapun dasar hukum
mengenai Ketertiban Umum dalam Kebijakan Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa:
“ Setiap    orang    di larang melakukan pekerjaan  untuk mendapatkan penghasilan dengan cara meminta-minta / mengemis dimuka umum baik  di jalan, taman, ke rumah warga-warga dengan
Umum di Kota Probolinggo (Studi Pemberdayaan Pengamen dan Pengemis
berbagai cara mereka lakukan hanya untuk belas kasihan dari orang lai n” Menurut uraian diatas adalah yang dimana pengemis dan  pengamen ini bekerja untuk memperoleh penghasilan sehari-harinya  dari hasil wawancara  kami terhadap salah satu pengemis dan pengamen ini mereka mendapatkan penghasilan kurang lebih Rp. 200.000- 300.000 setiap  harinya, tidak menutup kemungkinan  penghasilan mereka bisa lebih jika mereka berpindah-pindah tempat yang lebih strategis  dan ramai banyak  orang. Alasan mereka memilih pekerjaan ini adalah mereka keterbatasan dengan ekonomi mereka yang masih minim penghasilan dan mereka juga malas untuk mencari pekerjaan yang layak karena modal yang  besar. Menurut teori Nugroho  (2014:657),  beliau menjelaskan bahwa implementasi kebijakan dari Pemerintah Daerah sudah mencapai
tujuan untuk mengimplementasikan kebijakannya salah satunya: Secara tidak langsung mengimplementasikan  dalam bentuk  program atau melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan    publik tersebut.
Dapat
dikatakan implementasi ini berdasarkan kebijakan-kebijakan Pemerintah  untuk
mencapai tujuan suatu daerah agar lebih baik lagi, tindakan  dalam penertiban umum ini berasal dari kelompok pemerintah dan swasta yang  bekerjasama untuk tujuan yang telah ditetapkan, namun juga pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji lebih dalam lagi agar    dapat memberikan dampak yang  buruh menjadi baik bagi masyarakat dan ketentraman bagi masyarakat Kota Probolinggo. Kebijakan pemerintah tidak  bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat, dengan ini strategi pemerintah agar kelompok pengemis  dan pengamen ini harus di tindak lanjuti secara tegas agar tidak menjadi generasi penerus dan contoh bagi remaja-remaja atau orang lain yang mengakibatkan dampak buruk
pada generasi penerus  bangsa. Dapat dilihat,  dalam upaya penanggulangan pengamen dan pengemis demi menciptakan lingungan Kota Probolinggo yang  bebas dari adanya pengamen dan pengemis masih butuh di prioritaskan. Banyaknya jumlah gelandangan  dan pengemis di lingkungan Kota Probolinggo dapat menimbulkan spekulasi bahwa dari sektor  pemerintah masih  belum mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Padahal,    pemerintah sudah memberikan banyak solusi dengan berbagai cara yang  dilakukan, namun karena adanya faktor-faktor tertentu, jumlah  pengamen  dan pengemis tersebut masih  belum dapat dituntaskan secara maksimal. Faktor-faktor penghambat perwujudan  penertiban gelandangan ialah paling  besar akibat dari kebiasaan yang mereka lakukan di kehidupan sehari-hari. Kebiasaan tersebut yang    kenudian menjadi budaya kemiskinan turun temurun sehingga melekat serta sulit dirubah. Kurangnya peraturan terhadap sanksi yang  harus diberikan kepada pengemis  dan pengamen ini menjadikan mereka tidak takut dan akan mengulangi kembali, penyebab masyarakat juga dari kurangnya pengetahuan terhadap kebijakan Pemerintah yang sudah  di tetapkan  pada Peraturan Pemerintah Daerah khusus terkait dengan larangan pengemis dan pengamen yang saat ini hampir seluruh indonesia maupun negara kita jumpai, tindakan seperti ini harus di perhatikan  bagi Pemerintah Kota agar tidak menyebabkan hal yang merugikan masyarakat umum  khususnya  pengemudi/ pengendara motor  dan mobil di jalanan, solusi dari peneliti sendiri seperti melihat fenomena sosial yang ada di Kota sendiri yakni dengan cara memberikan  fasilitas tempat untuk memberdayakan mereka dengan cara pengabdian masyarakat sosial untuk mengembangkan  kemampuan yang mereka punya. Dengan ini masyarakat akan sadar dengan kegiatan ini bahw
e-ISSN: 2714-55881 | p-ISSN: 1411-948X
pemerintah juga peduli kepada mereka dan tidak memandang mereka kelas bawah atau kelas atas. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa pemberdayaan  kepada pengamen dan  pengemis ini termasuk tindakan yang  baik dari Pemerintah Kota Probolinggo itu sendiri. Dengan membuat kebijakan Pemerintah Daerah SATPOL
PP Nomor 23 Tahun 2014 tentang ketertiban  umum yang  bertujuan  untuk memberikan sarana lingkungan yang bersih dan terbebas dari pengamen    dan
pengemis yang  kerap kali mengganggu masyarakat sekitar. Menurut William Dunn,
pembuatan kebijakan publik ialah melalui 4 tahapan yaitu “ penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi/legitimasi kebijakan, dan penilaian/ evaluasi kebijaka n” (Bintari & Pandiangan, 2016). Dimulai    dari penyusunan agenda, pembuat  kebijakan melihat kembali bagaimana masalah  publik yang ada, dibarengi dengan pengkajian data angka gelandangan dan pengemis di Kota Probolinggo agar  dapat menjadi tolak ukur. Kemudian  pada tahap  formulasi kebijakan, para pembuat kebijakan mencari upaya penyelesaian masalah yang paling ideal. Pada tahapan adopsi atau legitimasi kebijakan,
masyarakat diikutsertakan dalam menyuarakan aspirasinya, dalam hal ini  perwakilan organisasi masyarakat,  komunitas, atau badan tertentu yang memiliki kerterkaitan. Hal ini bertujuan agar aspirasi tersebut dapat menjadi pertimbangan  bersama. Terakhir ialah  penilaian atau evaluasi kebijakan. Pada tahap ini, evaluasi dilakukan sebagai estimasi atau  penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi, serta dampak. Namun, evaluasi ini tidak hanya dilakukan di tahap akhir saja, melainkan di seluruh tahap.
Fenomena tentang adanya pengemis
dan pengamen yang ada di Kota Probolinggo cukup banyak terlihat di lampu merah dan di pusat perbelanjaan yang dijadikan target oleh para pengemis dan
pengamen di Kota Probolinggo. Kebijakan Pemerintah Daerah SATPOL PP Nomor 23 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum harus di implementasi secara maksimal sebagai bentuk menjadikan Kota
Probolinggo tertib dan bersih dari banyaknya pengemis dan pengamen yang banyak berkeliaran. Untuk mewujudkan Kota Probolinggo menjadi kota yang tertib dari adanya pengamen dan pengemis, maka peran masyarakat juga sangat diperlukan. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa kebijakan Pemerintah Daerah SATPOL PP Nomor 23 Tahun 2014 masih belum terlaksana secara optimal karena adanya faktor penghambat dari masyarakat itu sendiri seperti kurangnya kesadaran dari masyarakat.
Solusi paling mudah untuk
Pemberdayaan Pengamen dan Pengemis di Kota Probolinggo yaitu  dengan memberikan Bimbingan Ketertiban yang yang lebih efektif oleh Satpol PP Kota Probolinggo  dan  dihadiri oleh  beberapa Polisi sebagai narasumber  pengarahan tersebut. Dengan jangka waktu setiap  1 bulan sekali, Satpol PP Kota Probolinggo dan Pihak Kepolisian setempat memberikan arahan tentang ketertiban lalu lintas  dan ketertiban umum kepada Pengamen dan Pengemis yang berkeliaran. Pegarahan dan  bimbingan kepada Pengamen dan pengemis tersebut juga menekankan sanksi yang  diberikan jika berkeliaran  di lalu lintas. Dengan adanya upaya tersebut diharapkan Pengamen dan Pengemis di Kota
Probolinggo lebih tertib  dan tau akan aturan tersebut sebagai upaya untuk menertibkan lalu lintas Kota Probolinggo dan    upaya untuk memberikan kenyamanan terhadap masyarakat saat berlalu lintas. Solusi yang  bisa dilakukan selanjutnya adalah dengan menyediakan tempat rehabilitasi dengan tujuan memberikan  pelatihan  kepada Pengamen dan Pengemis seperti memberikan keterampilan contohnya memasak,
menjahit, dll. Diharapakan dengan
Umum di Kota Probolinggo (Studi Pemberdayaan Pengamen dan Pengemis
pelatihan  keterampilan tersebut dapat memberikan skill yang bermanfaat kepada Pengamen dan Pengemis sehingga mereka dapat di terima di lapangan kerja sesuai dengan keterampilan yang mereka punya. Saat proses penanganan Pengamen  dan Pengemis  pasti peran masyarakat juga sangat diperlukan  demi terlaksananya upaya penanganan tersebut dengan meningkatkan kesadaran setiap
masyarakat akan pentingnya upaya penanganan Pengamen  dan Pengemis tersebut. Tindakan yang dilakukan dengan memberikan keterampilan pada pengamen dan pengemis  di Kota Probolinggo diharapkan dapat memberikan  dampak yang   besar kedepannya bukan hanya untuk pengamen dan pengemis itu sendiri namun juga untuk masyarakat luas.
Upaya yang    harus dilakukan dalam   kebijakan Pemerintah tersebut tahap dalam implementasi dari suatu kebijakan yang  dibuat tidak berarti apa- apa jika tidak  dilaksanakan  dengan  baik dan benar. Dengan kata lain implementasi merupakan tahapan dimana kebijakan tersebut yang telah diambil dilaksanakan secara maksimal untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai, dengan fenomena yang ada semakin banyak masyarakat miskin yang menafkahi dirinya sendiri di jalanan  karena kurangnya pengetahuan atau lemahnya perekonomian mereka yang  kemudian diterlantarkan membuat konsep ini tidak akan  berjalan ideal. Dalam permasalahan ini yang  harus dikesampingkan oleh Peraturan yang telah dibuat untuk mengatur  permasalahan fenomena kemiskinan yang perlu  dikaji ulang. Kendala lainnya yaitu  kurangnya sarana dan prasarana yang membuat pembinaan yang  dilakukan oleh Dinas Sosial berjalan tidak maksimal. Hal ini dibuktikan dengan beberapa para penyakit sosial yang telah terjaring  razia, mereka hanya didata dan mendapat bimbingan mental selama beberapa  hari sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing.
Penelitian tentang Implementasi Kebijakan ini masih relevan untuk dilakukan  kajian  dan analisa lebih mendalam. Penelitian-penelitian terdahulu menjadi bahan rujukan dan referensi bagi peneliti  dalam melakukan penelitian ini. Di dalam setiap implementasi kebijakan  diperlukan peran yang sangat penting dari berbagai elemen yang terkait. Walaupun ada satu elemen yang menjadi tujuan yang sudah ditentukan agar tercapai, dalam hubungan tersebut antar organisasi ini Dinas Sosial merupakan pelaksana utama untuk menerapkan kebijakan penanganan pengemis dan pengamen yang  berada di Kota Probolinggo. Oleh  karena itu Dinas Sosial bekerja sama dan  dibantu oleh beberapa elemen yaitu Polres Kota
Probolinggo, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Dinas Sosial. Mengenai bentuk hubungan tersebut antar  organisasi dapat diketahui bahwa koordinasi dan hubungan yang telah  dilakukan  oleh Dinas Sosial dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo sudah cukup  baik, karena mereka  bisa membantu satu sama lain dalam kegiatan razia dan  patroli yang  di laksanakan setiap minggunya. Jadi dapat disimpulkan dari semua pernyataan atau wawancara diatas bahwa mengenai hubungan antar organisasi yang terlibat sudah cukup bagus hanya saja perlu diperkuat lagi koordinasi dan hubungan antar kecamatan, kelurahan, dengan Dinas Sosial supaya pengamen  dan  pengemis tersebut bisa semakin berkurang  di Kota Probolinggo. Koordinasi dengan antar kecamatan,      kelurahan, dengan Dinas sosial sangat penting  bagi terlaksananya Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Satpol PP No. 23 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum
ini dikarenakan  pihak dari kecamatan serta kelurahan lebih memahami lingkungan sekitar.
Jika dilihat dari aspek komunikasi, komunikasi yang terjalin antara pihak Pemerintah dan warga binaan yang sudah
e-ISSN: 2714-55881 | p-ISSN: 1411-948X
baik meskipun ada beberapa yang  belum berjalan sempurna seperti yang tertera di dalam Peraturan Daerah. Salah satunya adalah susahnya memupuk minat para warga yang akan di bina dalam pelatihan ini diharapkan pengamen dan pengemis kurang lebih 80% dari mereka yang mengikuti dan sangat jarang yang mengaplikasikan ilmu mereka yang didapatkan dari pelatihan  ke dalam kehidupannya.
Kemudian
susah mengubah  pola pikir mereka baik pengemis yang setiap hari terjaring  razia maupun pengemis atau pengamen, namun dari pihak Dinas Sosial tetap melakukan usaha rehabilitasi ini secara terus menerus kepada pengemis dan pengamen yang ada di Kota Probolinggo sehingga tidak menimbulkan kemacetan
maupun keresahan masyarakat pengguna jalan.
Berdasarkan data yang  diperoleh dan  hasil pengamatan  peneliti dalam implementasi kebijakan tersebut adalah kurangnya sumber  daya manusia, ini terlihat pada proses pemantauan, pengendalian, pengawasan yang dilakukan secara langsung. Padahal dengan melakukan peninjauan    ke
lapangan terhadap aktivitas para pengamen dan pengemis di Kota Probolinggo, oleh karena itu Dinas Sosial tidak dapat berjalan dengan baik kemungkinan  kurangnya sumber  daya tersebut. dengan itu pihak Dinas Sosial juga mengadakan sosialisasi atau kampanye di sepanjang jalan Kota Probolinggo. Dengan mengadakan sosialisasi atau kampanye yang dilakukan oleh Dinas Sosial beserta Satuan Polisi
Pamong Praja
diharapkan dapat meningkatkan rasa kesadaran para pengamen dan  pengemis di lingkungan
Kota
Probolinggo.
Dengan upaya memberikan
sanksi    kepada para pengamen dan pengemis dijalan secara top down atau peraturan yang menekan pengamen dan  pengemis di lingkungan Kota Probolinggo. Upaya tersebut dapat diharapkan menjadi acuan bagi pengamen
dan pengemis agar dapat memberikan efek jera.

## SIMPULAN
Pengamen dan Pengemis  dapat artikan sebagai seseorang yang menjalankan  kehidupannya di lingkup masyarakat dengan situasi dan  keadaan sosial yang  dikatakan tidak normal serta memilih waktu untuk menggembara demi mencari nafkah, pekerjaan, dan tempat tinggal walaupun itu tidak tetap. Upaya penanganan  permasalahan Pengamen  dan Pengemis merupakan suatu pekerjaan rumah dan tantangan bagi pembuat kebijakan, pemerintah, serta unsur-unsur penanganan Pengamen dan Pengemis di Kota Probolinggo. Banyak sebagian
Pengamen dan Pengemis berasal dari Kota Probolinggo  dan sekitarnya. Mereka memilih menjadi Pengamen dan Pengemis dengan alasan  keterbatasan ekonomi, kurangnya keterampilan yang  dimiliki melihat persaingan lapangan  kerja yang semakin ketat, serta sifat malas  untuk mencari nafkah. Penanganan Pengemis dan Pengamen  di Kota Probolinggo akan berjalan dengan efektif jika semua dukungan unsur dari pemerintah  dan masyarakat mendukung  penuh upaya penanganan  dan Kebijakan Pemerintah Daerah Satpol PP Nomor 23 Tahun 2014.

## DAFTAR PUSTAKA
(Adriansyah & Yuliani, 2017; Anggraeni
& Setyowati, n.d.; Anggraini,     2013; Aspani & Yusmanda, 2020; Cahya, 2015; Chodariyanti & Irawan,  2018; Damayanti & Adnan, 2017; Defandari, 2020; Fadila, n.d.; Farah, 2014; Fernando,  2019; Fransisca,  2021; Jannati & Sutoyo, 2018; Kartono, 2018; Kesuma & Zul,  2014; I. B. MUHAMMAD, 2020; M. MUHAMMAD et al., 2019; MUJIB, 2018; Mulkhis, 2019; Nidaulhaq,  n.d.;
NIM, 2015; Nurdin, 2013; Ramdani &
Umum di Kota Probolinggo (Studi Pemberdayaan Pengamen dan Pengemis)
Anggraeni,
2020; Rifai et al., 2018)Adriansyah, M.,  & Yuliani, F.
(2017). … Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial (Studi Kasus
Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru).
neliti.com.
https://www.neliti.com/publications/1 86939/evaluasi-pelaksanaan- peraturan-daerah-kota-pekanbaru- nomor-12-tahun-2008-tentang Anggraeni, V., & Setyowati, R. N. (n.d.).
PERAN ORGANISASI
SENIMAN PURABAYA (OSIP) DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI PENGAMEN DI TERMINAL PURABAYA. In core.ac.uk. https://core.ac.uk/download/pdf/23070 9951.pdf
Anggraini, L. Y. K. (2013). … Peraturan
Daerah (Perda) Kota Samarinda Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Penertiban dan Penanggulangan Gelandangan Pengemis di Kota
Samarinda. ejournal.ap.fisip- unmul.ac.id. https://ejournal.ap.fisip- unmul.ac.id/site/wp- content/uploads/2014/01/Ejournal Lisa (01-26-14-01-03-15).pdf
Aspani, B., & Yusmanda, R. (2020). IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG PEMBINAAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN DAN PENGEMIS. Solusi. https://jurnal.unpal.ac.id/index.php/sol usi/article/view/308
Cahya, R. S. D. (2015). PERLINDUNGAN HUKUM  BAGI PENGEMIS DALAM PEMBERIAN JAMINAN SOSIAL (Studi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor  4 Ta hun  2013  ….
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas
… . http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/in dex.php/hukum/article/view/1063
Chodariyanti, L., & Irawan, M. R. N.
(2018). … PENGAMEN TRISNOMULYO MELALUI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (Studi Kasus Masyarakat Kampung Pengamen Trisnomulyo Kelurahan Sidoharjo …. … (Jurnal Penelitian Ilmu … . http://jurnalekonomi.unisla.ac.id/index .php/jpim/article/view/194
Damayanti, W., & Adnan, M. (2017).
Implementasi Kebijakan Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis Di Kabupaten Demak Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun  2015. Journal of Politic and Government … . https://ejournal3.undip.ac.id/index.php
/jpgs/article/view/16593
Defandari, W. R. (2020). Potret pengemis
di Kota Malang     (studi kasus: pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2013). In SKRIPSI Mahasiswa
UM. mulok.library.um.ac.id. http://mulok.library.um.ac.id/index3.p hp/84596.html
Fadila,  R.  (n.d.). PAPER FILSAFAT PANCASILA Kasus  puluhan pelajar tertangkap Satpol PP karena
mengabaikan  himbauan  pemerintah dalam... In
academia.edu. https://www.academia.edu/download/
63210273/PAPER_FILSAFAT_PAN
CASILA_Kasus_puluhan_p20200505- 68982-1m8h5b0.pdf Farah, M. (2014). Faktor Penyebab Remaja Putus Sekolah Dan
Dampaknya Negatifnya Bagi Anak.
Journal Universitas  Muhammadiyah Surakarta.
Fernando, J. (2019). Implementasi
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun
2014 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, Dan Pengemis Di Kota Semarang. eprints.undip.ac.id. http://eprints.undip.ac.id/73930/
Fransisca, D. J.  (2021). Hubungan Komitmen Karier  dengan Calling di Satpol PP Kabupaten Blitar.
e-ISSN: 2714-55881 | p-ISSN: 1411-948X
eprints.umm.ac.id. https://eprints.umm.ac.id/78664/
Jannati, M. L.,  & Sutoyo, J .  (2018).  … Dampak Upaya Koersif dalam Penegakan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan  dan Pengemis. Jurnal Kriminologi Indonesia. http://www.jke.feb.ui.ac.id/index.php/j ki/article/view/9042 Kartono, D. T. (2018). Orkhestra Jalanan
Di Kota Tentang Menjadi Pengamen,
Organisasi Sosial Dan Eksistensi Dalam Kehidupan Kota. Dialektika Masyarakat: Jurnal Sosiologi. https://jurnal.uns.ac.id/dmjs/article/vie
w/23318
Kesuma, K. I., & Zul, M. (2014).
Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Medan Pada Dinas Kesejahteraan …. Jurnal Administrasi
Publik: Public Administration … .
http://ojs.uma.ac.id/index.php/adminp ublik/article/view/1362
MUHAMMAD, I. B. (2020). TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PELAKSANAAN PENERTIBAN PENGEMIS DALAM PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 01 TAHUN … .
repository.radenintan.ac.id.
http://repository.radenintan.ac.id/id/ep rint/11974
MUHAMMAD, M., Yunindyawati, Y., &
Soraida,
S. (2019).

## POTRET KOMUNITAS PENGAMEN JALANAN DI KAWASAN JALAN VETERAN
KOTA PALEMBANG. repository.unsri.ac.id. https://repository.unsri.ac.id/4422/
MUJIB, I. M. (2018). TINGKAT KEPUASAN KERJA PETUGAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA CILEGON. In Jurnal NIAGARA. Mulkhis, Z. A. (2019). … pasal 15 Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2012 tentang larangan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen kegiatan di Jalan. eprints.walisongo.ac.id. http://eprints.walisongo.ac.id/10228/ Nidaulhaq, A. A. I. (n.d.). Peran Institut
Musik Jalanan “ IMJ ” }
Alam
Pemberdayaan Musisi Jalanan di Depok Jawa Bahat. Repository.Uinjkt.Ac.Id. http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/ha ndle/123456789/36793 NIM, N. T. (2015).
POLA

## PEMBERDAYAAN
PENGAMEN JALANAN PADA UNIT TAMAN BUDAYA KOTA PONTIANAK. SOCIODEV-Jurnal Ilmu Sosiatri (Pembangunan Sosial). http://fisipuntan.org/jurnal/index.php/s ociodev/article/view/1085