## Implikasi Penerapan  Kebijakan  Otonomi  Daerah
Terhadap  Kegiatan  Penyuluhan  Peternakan  di Kabupaten  Sumedang (Kasus  di Cabang
Dinas Pertanian Tanjungsari Sumedang)
The Implication of Regional Autonomy Implementation To  Agriculture  Extension  in  Sumedang  District (Case Study at KCD Tanjungsari  Sumedang)

## Syahirul Alim, Unang Yunasaf,  Sugeng Winaryanto
Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran

## Abstrak
Penelitian  ini  telah  dilaksanakan  di  wilayah  kerja  Cabang Dinas  Pertanian  Tanjungsari Kabupaten Sumedang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pengaruh penerapan  kebijkan  otonomi  daerah  terhadap  perencanaan  program  penyuluhan  peternakan dan  pelaksanaan  program  kegiatan  penyuluhan  peternakan  di Kecamatan  Tanjungsari Kabupaten  Sumedang.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  studi  kasus  dengan pendekatan  deskriptif  analitis.  Responden  dipilih  dengan  cara  purposif  sampling.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa:  1)  Berlakunya  otonomi  daerah  di Kabupaten  Sumedang tidak memberikan pengaruh yang positif bagi perbaikkan kualitas penyuluh dan penyuluhan di wilayah Kecamatan Tanjungsari 2) Petani/peternak kurang dilibatkan dalam perencanaan program penyuluhan sehingga antusiame untuk mengikuti kegiatan penyuluhan menurun, 3) Pelaksanaan  program  penyuluhan  bersifat  jalan  ditempat  karena  tidak  ada  penjelasan  yang memadai bagi tugas serta fungsi penyuluh dan penyuluhan.
Kata  kunci  : Otonomi  Daerah,  Perencanaan  Program  Penyuluhan,  Pelaksanaan  Program Penyuluhan.

## Abstract
The  research  was conducted  at  Tanj ungsari’s  ag icultral  service  working  area,  Sumedang District.  The  objectives  of  study  were  to  find  out  the  implication  of  regional  autonomy policy  to  agricultural  extension  program  planning  and  to  agricultural  extension  activity  at Sumedang district. The research method was case study by analytical descriptive approach. Purposive  sampling  was  used  to  choose  the  respondent.  The  result  indicated  that: 1) The Regional autonomy policy in sumedang ditrict did not give positive influence in improving the quality of extension w orker and extension itself. 2) The Farmer’s enthusiasm was getting low  because  they  rarely  take apart  in  agricultural extension  program  planning.  3)  The Extension activity was static because there is not a detail explanation about the duty and the function of extension worker and extension itself.
Key words: Regional  Autonomy,  Agricultural  Extension  Program  Planning,  Agricultural Extension Activity.

## Pendahuluan
Penyuluhan pertanian/peternakan di Indonesia  diselenggarakan  dengan  cara  kerja sama antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah. Pemerintah  pusat  melalui  Departemen  Pertanian telah  membentuk  suatu  lembaga  khusus  yang menangani penyuluhan ditingkat operasional lapangan  yaitu  Balai  Penyuluhan  Pertanian  (BPP) yang  berada  di  dinas-dinas  kabupaten yang membawahi  beberapa  kecamatan. Keberadaan Balai penyuluhan pertanian (BPP) di daerah-daerah kecamatan  sangat  membantu  pelaksanaan  program
pembangunan  pertanian/peternakan  di  Indonesia. Melalui program-program penyuluhan yang dilakukannya, BPP telah berhasil mengejawantahkan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam pembangunan
pertanian/peternakan. Sosialisasi program saptausaha  ternak  dan pancausaha  tani serta pembangunan  sumberdaya  petani  lewat  aktivitas Bimas dan sistem laku, misalnya telah menjadikan bangsa  Indonesia  mencapai  swasembada  beras  di tahun  1984  dan  itu  semua merupakan  bukti keberhasilan kinerja penyuluhan
pertanian/peternakan.  Keberadaan  BPP  sebagai agent  of  change telah  memberi  arah dan memberdayakan petani/peternak  untuk  mampu mencapai  kesejahteraannya.  Keberhasilan  tersebut sangat  mungkin  karena  terdapat  suatu  lembaga khusus yang  menangani  kegiatan  penyuluhan pertanian/peternakan  ditingkat  operasional  yaitu BPP.
Perubahan
paradigma dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dari sentralistik  menjadi  desentralistik  menjadikan daerah  mempunyai  wewenang  yang  lebih  besar untuk  mengatur penyelenggaraan pemerintahannya sendiri  termasuk  dalam  merestrukturisasi  atau mereorganisasi suatu intansi/lembaga pemerintahan. Berlakunya otonomi daerah tersebut menjadikan penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang menyangkut aspek-aspek perencanaan, kelembagaan,  ketenagaan,  program,  manajemen dan  pembiayaan  menjadi  kewenangan  bersama Pemerintah, Provinsi, Kabupaten/Kota, Petani, dan Swasta.  Kondisi  ini memberi  kewenangan  yang lebih  luas  kepada  Provinsi  dan  Kabupaten/Kota untuk  menyelenggarakan  penyuluhan  pertanian sesuai  dengan  kebutuhan  lokalita,  sedangkan Pemerintah mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan koordinasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian.
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Sumedang No.  14  dan  15  Tahun  2001  merupakan  salah  satu contoh  kekuasaan  pemerintah  daerah  dalam merestrukturisasi  lembaga/instansi  pemerintahan. Keluarnya  Perda  No.  14  dan  15  juga  merupakan bentuk  sikap pemerintah  terhadap  Penyuluhan pertanian. Peranan lembaga  penyuluhan  (BPP) yang  selama  ini  berjalan, berdasarkan  Perda tersebut  dikurangi  dan  dialihfungsikan  menjadi Kantor Cabang Dinas Pertanian serta seluruh asset BPP  (gedung,  peralatan,  kendaraan  dan  peralatan) menjadi milik Cabang Dinas Pertanian. Penyuluhan pertanian  hanya  merupakan  jabatan  fungsional yang  berada  dibawah  kepala  cabang  dinas. Para penyuluh  tidak  lagi  mempunyai  wadah  khusus untuk  lebih  berkiprah  dalam  pembangunan pertanian/peternakan di Indonesia .
Metode
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif dan observasi lapangan dengan menggunakan pendekatan deskripif analitis.
Obyek  penelitian  ini  adalah  para  petugas penyuluh  lapangan  KCD  Tanjungsari dan  para petani/peternak di wilayah binaan KCD Tanjungsari  serta  aparat  pemerintah  Kabupaten sumedang.  Penetuan  responden  dilakukan  secara
purposif  sampling,  yaitu  memilih  responden  yang memungkinkan  dapat  memberi  informasi  dan  data yang dapat menjawab penelitian.
Data  diperoleh  dengan  cara  :  Tahap pertama  dilakukan  dengan  wawancara  mendalam (in  depth interview)  dengan  menggunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan, sedangkan  tahap  kedua  untuk  mengetahui  kualitas hasil  wawancara  tersebut maka  dilakukan  uji validitas  dengan  cara  triangulasi  artinya  data  yang diperoleh dari wawancara tersebut dikonfirmasikan dengan  berbagai  pihak  yang  terkait  dengan pembangunan pertanian/peternakan.
Variable  yang  diamati  dalam  penelitian  ini adalah:
a. perencanaan  program  penyuluhan  yaitu  proses penyusunan  rencana  kegiatan  penyuluhan. Indikatornya  terdiri  dari  peran  serta  peternak, kesesuaian  materi  dengan  kebutuhan  dan pelaksanaan penjajagan kebutuhan.
b. Pelaksanaan  program  penyuluhan  yaitu  proses pelaksanaan kegiatan penyuluhan yang megacu pada  rencana  program.  Indikatortnya  terdiri dari : pengaturan waktu dan tempat pelaksanaan,  penggunaan  metode,  teknik  dan alat  Bantu  penyuluhan,  frekuensi  penyuluhan dan kualitas penyuluh dalam menguasai materi.
Data  yang  dikumpulkan  dalam  penelitian ini dianalisis  dengan  cara  deskriptif.  Untuk  inferensi atau  pengambilan  kesimpulan  dilakukan  dengan cara  mencari  pemahaman  bersama  melalui  diskusi antara  peneliti  dan  peneliti  dengan  nara  sumber melalui penggalian data subyektif yang dimengerti secara bersama.
Hasil dan Pembahasan Keadaan Umum Daerah Penelitian Cabang Dinas Pertanian Tanjungsari terletak  di Desa  Jatisari  Kecamatan  Tanjungsari dan  berjarak  17  km  dari  pusat  pemerintahan Kabupaten. Sumedang.  Cabang Dinas  Pertanian Tanjungsari berdiri pada tahun 2001 sesuai dengan peraturan  daerah  kabupaten  sumedang  nomor  14 tahun  2001  tentang  pembentukan  Cabang  Dinas Pertanian Kabupaten Sumedang.
Semula  wilayah  yang  ditempati  oleh Cabang  Dinas  Pertanian  Tanjungsari adalah  Balai Penyuluhan  Pertanian  (BPP),  namun  seiring dengan  pelaksanaan  ototnomi  daerah,  kewenangan bidang  penyuluhan  pertanian  dilimpahkan  kepada pemerintah  daerah.  Tampaknya  pemerintah  daerah kurang  menganggap  penting  peran  penyuluhan sehingga peran kelembagaan penyuluhan dikurangi hanya  sekedar  lembaga  teknis  dan  memasukkan fungsi  penyuluhuhan    kedalam  jabatan  fungsional
saja yang berada dibawah koordinasi kepala cabang dinas.
Cabang Dinas Pertanian Tanjungsari dipimpin oleh seorang  kepala  cabang  dinas pertanian  yang diberada  dibawah  dan  bertanggung  jawab  kepada kepala  dinas  pertanian Kabupaten  Sumedang. Adapun tugas pokok dari cabang dinas adalah: 1. Melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi dinas pertanian
2. Melaksanakan  kebijakan  teknis,  pemberian bimbingan  dan  pembinaan,  pemberian  izin rekomendasi sesuai  dengan  kebijakan  yang ditetapkan kepala dinas.
3. Melaksanakan  pengamanan  dan  pengendalian teknis  sesuai  dengan  kebijkan  yang  telah ditetapkan Kepala dinas.
Dalam  melaksanakan  tugasnya,  kepala  cabang dinas  dibantu  oleh  pengelola  tata  usaha,  pengelola teknik  produksi  usaha  tani dan  kelompok  jabatan fungsional daerah  wilayah  kerja.  Daerah  wilayah kerja Cabang Dinas Pertanian Tanjungsari meliputi seluruh  desa  yang  berada  diwilayah Kecamatan Tanjungsari.

## Keadaan Penyuluhan  Peternakan  di  Kecamatan Tanjungsari
Penyuluhan
pertanian diwilayah
Kecamatan  Tanjungsari  dilaksanakan  oleh  petugas penyuluh dari Cabang Dinas Pertanian Tanjungsari yang tergabung dalam kelompok jabatan fungsional. Penyuluhan dilakukan terhadap kelompok-kelompok  tani  hamparan,  kelompok domisili,  kelompok  tani  kecil  (KPK),  kelompok wanita  Tani  (KWT),  peternakan,  kelompok agribisnis  jagung,  P3AMC  serta  perikanan.  Seuai dengan arahan subdinas penyuluhan dan ketahanan pangan, kelopok-kelompok tersebut dibagi kedalam  lima  criteria  yaitu  :  penumbuhan,  9 kelompok, pembenahan 49 kelompok, pemberdayaan 40 kelompk, pemandirian 4 kelompok dan wira usaha. Untuk wira usaha belum ada kelompok yang dikategorikan wirausaha.
Penyuluhan  yang  dilaksanakan  mengacu kepada  peningkatan  dan  pengembangan  teknologi pertanian,  seperti  penerapan  saptausaha  tani  pada subsektor  tanaman  pangan,  penerapan  sapta  usaha ternak  pada  subsektor  peternakan dan  penerapan saptausaha  ikan pada  subsektor  perikanan.  Selain itu, penyuluhan yang dilakukan juga mengacu pada kebijakan pemerintah dalam pengembangan komoditi unggulan setempat.
Metode  penyuluhan  yang  paling  sering dilakukan adalah pendekatan secara kelompok dan individu. Adapun alat Bantu yang digunakan dalam penyuluhan  adalah  poster,  leaflet,  dan  majalah-
majalah  peternakan.  Media  yang  digunakan  dalam penyuluhan  adalah  secara  lisan  melalui  pertemuan petani/peternak dan acara diskusi dalam kelompoknya. Penyelenggaraan penyuluhan dilaksanakan di kelompok masing-masing, biasanya  dirumah  ketua  kelompok  atau  di Balai Kantor Cabang Dinas Pertanian. Menurut Samsudin (1977) pada penyuluhan dengan pendekatan secara kelompok, kesadaran akan minat peternak terhadap inovasi akan diarahkan agar mau menilai  dan  mencoba.  Media  lisan  (tatap  muka) sangat efektif apaila ditunjang fasilitas yang cukup karena  dalam  hal  ini  petugas  penyuluh  dapat mengevaluasi  langsung  apakah  peternak/petani tersebut  dapat  mengerti  atau  memahami  (ada umpan  balik/  feedback)  terhadap  apa  yang disuluhkan.
Seiring  dengan  berlakuknya  otonomi daerah di Kabupaten Sumedang, kegiatan penyuluhan  pertanian  di Kecamatan  Tanjungsari tidak sesemarak dan seintensif sebelum diberlakukannya otonomi daerah. Dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 14 Tahun 2001  Tentang Pembentukan  Cabang Dinas  Pertanian  Kabupaten Sumedang, jelas mengisyaratkan bahwa keberadaan balai penyuluhan pertanian (BPP) yang selama  ini  menjadi  wadah  khusus  bagi  para penyuluh  pertaian  untuk  berpartisipasi dalam mensukseskan pembangunan  pertanian/peternakan dianggap  tidak  ada  lagi.    Pemerintah  daerah tampaknya  tidak  menganggap  penting  peran penyuluh  pertanian,  sehingga  peran  lembaga penyuluh  pertanian  kemudian  dikurangi  hanya sekedar  menjadi  kelompok  jabatan  fungsional dibawah  kepala  cabang  dinas.  Fasilitas-fasilitas penyuluhan  seperti  gedung  BPP,  peralatan  dan perlengkapan  didalamnya  dialihfungsikan  dan menjadi  milik  kantor  cabang  dinas  pertanian. Alokasi  anggaran  pemerintah  daerah  untuk kegiatan  penyuluhan  pertanian  pun  sangat  minim sehingga  kurang  menunjang  penyelenggaraan penyuluhan. Para penyuluh merasa bahwa keberadaan  mereka  saat  ini  tidak  diperlukan lagi oleh  pemerintah  daerah.  Faktor-faktor  tersebut menjadikan kegiatan penyuluhan mengalami stagnasi (kemandegan). Selain itu, peraturan daerah juga  tidak  memberikan  penjelasan  yang  memadai bagi  pelaksanaan  dan  fungsi  tugas  dari  penyuluh dan  penyuluhan. Kegiatan  penyuluhan  yang  ada pun  dilakukan  hanya  sebatas  gugur  kewajiban tanpa  menghasilkan  suatu nilai  lebih  (tidak mempunyai  arah  yang  jelas  ) sahayuna bahkan masih berorientasi  keproyekan  dan  kegiatannya masih  bersifat  parsial  serta  belum  didukung  oleh
sarana  dan  prasarana  yang  memadai.  Kondisi  ini menyebabkan ketergantungan penyuluhan pertanian pada keberadaan proyek. Ada proyek ada penyuluhan.
Implikasi Penerapan Kebijakan  Otonomi  Daerah Terhadap Perencanaan Program Penyuluhan.
Dikeluarkannya Peraturan  Daerah No.14 Tahun 2001 Tentang    Pembentukan  Cabang  Dinas Pertanian  di  Kabupaten  Sumedang merupakan manisfestasi  sikap  pemerintah  daerah  terhadap penyuluhan  pertanian.  Dengan  perda  tersebut, pemerintah  daerah  secara  tersurat  mengurangi peranan  kelembagaan  penyuluhan  dengan  hanya menjadikan  Balai  penyuluhan  pertanian  sekedar lembaga  teknis  atau  kelompok  jabatan  fungsional yang berada dibawah kepala cabang dinas. Padahal tugas  dan  fungsi  Balai  penyuluhan  Pertanian  dan Cabang  Dinas  Pertanian  sangat  berbeda.  BPP befungsi  sebagai  tempat  penyusunan  perencanaan program  penyuluhan  dan  pelaksanaan  dilapangan serta  latihan-latihan,  sedangkan  cabang  dinas merupakan  perpanjangan tangan  dinas  yang bertugas  membantu    tugas  dinas  pertanian. Kelembagaan  penyuluhan  yang  berbentuk  jabatan fungsional, fungsi penyuluhannya masih bercampur dengan fungsi pengaturan dan pengendalian.  Hal  ini  menyebabkan  kurangnya indepedensi penyuluhan pertanian.
Di daerah  penelitian,  ketika  BPP  masih ada,  petugas  penyuluh  pertanian  dalam  membuat rencana program penyuluhan menggunakan metode pendekatan  dari  bawah  (bottom  up)  yaitu  dengan cara  mengumpulkan  para  peternak/petani  secara formal  yang  dikoordinir  oleh  ketua  kelompoknya masing-masing bertempat di BPP. Dalam pertemuan  tersebut  petani/peternak  dimintai  saran atau  pendapat  dan  koreksi  mengenai  program penyuluhan  yang  harus  dijalankan. Hal  ini dimaksudkan  agar  kegiatan  penyuluhan  benar- benar  sesuai  dengan kebutuhan  dan  keinginan petani/peternak.  Saran  dan  koreksi  tersebut kemudian  ditampung  oleh  para penyuluh  untuk diolah lagi dan dikaitkan dengan potensi yang bisa dikembangkan di masing-masing daerah penyuluhan,  serta  disesuaikan  dengan  kebijakan pemerintah daerah dalam  rangka  pengembangan komoditi  unggulan  daerah  setempat.  Hasil dari pengolahan data tersebut kemudian dijadikan acuan untuk  merumuskan  dan  kemudian  menetapkan program  penyuluhan.  Program  tersebut  kemudian disahkan di BPP yang dihadiri oleh perwakilan dari pimpinan  kecamatan,  para  petugas  penyuluh, kepala  BPP  serta  kontak  tani.  Dari  proses perencanaan  program  penyuluhan  yang  dilakukan
penyuluh jelas terlihat bahwa, petani/peternak turut serta  dan  berpartisipasi  aktif  dalam  merencakan suatu  program  penyuluhan  bagi  dirinya  sendiri sehingga materi yang disuluhkanpun sesuai dengan kebutuhan  mereka dan  antusiasme  petani/peternak untuk hadir  dalam  penyuluhan  juga  tinggi  karena mereka  turut  serta  dalam  perencanaan  program penyuluhan tersebut.
Setelah  diberlakukannya  otonomi  daerah dimana  peran  kelembagaan  penyuluhan  dikurangi, perencanaan program penyuluhan sering dilakukan dengan memakai jalan pintas atau tidak menggunakan  pendekatan dari  bawah (bottom up). Penyuluh  sering  membuat  rencana  programnya tanpa penjajagan dan meminta saran, pendapat dari petani/peternak. Hal ini dikarenakan tidak mencukupinya  biaya  operasional  untuk  penjajagan dan mengadakan pertemuan-pertemuan.
Penyuluhan  yang  dilakukanpun tidak  mempunyai arah dan tujuan yang jelas yang berkesinambungan sehingga  penyuluhan  mengalami  stagnasi.  Para penyuluh  juga  mengalami  kebingungan kemana mereka  harus  berkoordinasi  untuk  program penyuluhannya.  Kondisi  ini  diperparah  dengan kecilnya  alokasi  anggaran  dari  pemerintah  daerah untuk  kegiatan  penyuluhan  serta tidak  ada  petugas yang  mengawasi  pekerjaan  penyuluh.  Penyuluhan yang  dilakukan  mulai  berorientasi  pada  proyek yang sifatnya memaksa.
Implikasi Penerapan  Kebijkan  Otonomi  Daerah Terhadap Pelaksanaan Program Penyuluhan
Program  penyuluhan  pertanian  merupakan rencana kegiatan penyuluhan yang akan dilaksanakan di setiap wilayah kerja para penyuluh yang  disusun  secara  tertulis  dan  sistematis.  Dalam program  penyuluhan  ada  4  unsur  pokok  yaitu: keadaan  (merupakan  informasi  tentang  fakta  atau data-data yang berkaitan dengan program penyuluhan),  tujuan  yaitu  perubahan  yang  ingin dicapai dalam penyuluhan), masalah (sesuatu yang harus  dipecahkan  baik  sifatnya  teknis  maupun nonteknis),  serta  cara  mencapai  tujuan  yang meliputi pengaturan waktu dan tempat pelaksanaan,  penggunaan  metode,  teknik  dan  alat bantu  penyuluhan,  frekuensi  penyuluhan  dan kualitas penyuluh dalam menguasai materi. (Adjid, 2001)
Sebelum  diberlakukannya  otonomi  daerah, kegiatan  penyuluhan  berlangsung  intensif.  Baik perencanaan maupun pelaksanaan program dilakukan  sesuai  dengan  prosedur  yang  telah ditetapkan. Metode yang digunakan dalam penyuluhan adalah dengan sistem laku (latihan dan kunjungan) yang jadwalnya terkenal dengan istilah
ninbumis (Senin  ,  Rabu  dan  Kamis).  Juga digunakan  metode pendekatan  kelompok,  diskusi dan ceramah. Waktu pelaksanaan sering disesuaikan dengan waktu petani/peternak beristirahat,  pagi,  siang  bahkan  malam  hari. Tempat  pelaksanaan  beragam  bisa dikantor BPP, dirumah  ketua  kelompok,  disawah/dilapangan. Meteri  penyuluhan  sesuai  dengan  kebutuhan petani/peternak (sesuai dengan perencanaan program  dimana  sebelumnya  telah  dilakukan penjajagan  kebutuhan petani/peternak).  Alat  Bantu yang  digunakan  dalam  melakukan  penyuluhan biasanya leaflet, brosur-brosur, peta singkap, papan tulis  dan  alat  tulisnya,  poster  serta  buku-buku. Pelatihan-pelatihan  untuk  mengupgrade  kualitas penyuluh  baik  yang  rutin  dan  sewaktu-waktu (incidental) sering dilakukan dan terjadwal. Semua dapat  terselenggara  dengan  baik  karena  sistem penyuluhan  terpusat  dan  alokasi  anggaran  untuk opersional penyuluhan tersedia cukup banyak. Dengan  dikeluarkannya  perda  No.  14  tahun  2001 dimana peranan lembaga penyuluhan dikurangi dan tidak adanya penjelasan yang rinci bagi pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  penyuluh  dan penyuluhan, maka pelaksanaan program penyuluhan  berjalan  ditempat  (Statis).  Kegiatan penyuluhan  masih  dilakukan  tapi  tidak  ada  arah, tujuan dan target yang jelas. Bahkan secara umum dapat  dikatakan  pelaksanaan  program  penyuluhan sifatnya  hanya asal  gugur  kewajiban.  Hal  ini membuat  kegiatan  penyuluhan  tidak  memberi dampak  positif  bagi  pembangunan  pertanian  di kecamatan  tersebut.  Kegiatan  penyuluhan  yang sekarang dilakukan menggunakan metode pendekatan  kelompok  dan  individu,  seperti anjangsono  dan  ceramah  yang  dilakukan  di  rumah ketua  kelompok,  dilapangan  atau  dikantor  KCD. Pertemuan-pertemuan  yang  sifatnya  formal  untuk membahas  rencana  programa  penyuluhan  jarang dilakukan  karena  keterbatasan  biaya  operasional. Pelatihan-pelatihan  untuk  meningkatkan kualitas penyuluhpun tidak sesering ketika masih ada BPP.

## Kesimpulan
Dengan berlakunya otonomi daerah dikabupaten sumedang tidak memberikan pengaruh
yang positif bagi perbaikkan kualitas penyuluh dan penyuluhan  di  wilayah  Kecamatan  Tanjungsari. Para  penyuluh  mengalami kebingungan  dalam melaksanakan  tugasnya  karena  tidak  adanya penjelasan  yang  memadai  bagi  pelaksanaan  tugas dan  fungsi  penyuluh  dan  penyuluhan. Pelaksanaan program  penyuluhan  mengalami  stagnasi  karena penyuluhan  yang  dilakukan  tidak  mempunyai  arah dan tujuan yang jelas.
Dalam upaya mempertahankan dan meingkatkan  kualitas  penyuluh  dan  penyuluhan dengan cara mengfungsikan kembali Balai Penuluhan  Pertanian  (BPP)  sebagaimanamestinya, dan  menegaskan  fungsi  dan  tugas  penyuluh  dan penyuluhan dalam peraturan daerah.

## Ucapan Terima Kasih
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada pimpinan  KCD  Tanjungsari  dan  seluruh  staf jabatan fungsional penyuluhan yang telah memberikan  izin  untuk  melakukan  penelitian serta membantu penulis selama pengumpulan data.

## Daftar Pustaka
Adjid,  A.  Dudung. 2001. Penyuluhan  pertanian.
Yayasan Pengembangan Sinar Tani. Jakarta
Dwidjowijoto, R.N. 2000. Otonomi Daerah:
Desentralisasi  Tanpa  Revolusi. Kajian dan Kritik atas Kebijakan Desentralisasi di Indonesia. PT elek Media Komputindo. Jakarta Mardikanto,  Totok.  1993. Penyuluhan  Pembangunan
Pertanian.  Sebelas  Maret  University  Press. Surakarta.
Maunder.  1972. Agricultural  Extension.  A  Reference Manual. FAO. UN. Rome.
Mosher,  AT.  1966. Menggerakkan  dan  Membangun Pertanian. CV. Yasaguna. Jakarta.
Perda No  14  Tahun  2001.  Tentang  Pembentukan Cabang  Dinas  Pertanian  Pada  Dinas  Pertanian Kabupaten Sumedang.
Perda No 15 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang
Dinas  Pada  Dinas  Pertanian  Kabupaten Sumedang Sumodiningrat, Gunawan. 2000. Pembangunan Ekonomi Melalui Pengembangan Pertanian. PT Bina Arena Prawira. Jakarta.
Van  den  bann  dan  Hawkins.  1999.  Penyuluhan Pertanian. Kanisius. Yogyakarta.