Penerapan  Asas  Proporsionalitas  dalam  Pelaksanaan  Kerjasama  Penggaduhan  Ternak  Sapi Antara Pemerintah dengan Kelompok Tani Koperasi Unit Desa Sido Mulyo di Kabupaten Tanjung Jabung Barat

## PENDAHULUAN
Pola  kemitraan  atau  kerjasama dalam  suatu  usaha  sudah  ada dimasyarakat  petani/peternak  sejak dahulu.    Pola  kemitraan  usaha tersebut khususnya pada usaha ternak  dikalangan  petani/peternak sering dikenal dengan sebutan “gaduhan”. Gaduh biasanya diterapkan  pada  peternakan  dengan mekanisme bagi hasil antara peternak dan pemilik modal. Mekanisme  gaduh  ini  telah  terbukti saling  menguntungkan  bagi  kedua belah  pihak.    Hasil  usaha  akan dibagi  sesuai  dengan  kesepakatan antara pemberi modal dan petani/peternak. Sistem  gaduhan  ternak  ini dipakai  juga  oleh  pemerintah  dalam upaya pengembangan ternak dimasyarakat dan peningkatan kesejahteraan petani/peternak. Dalam hal  ini  antara  pemerintah dan peternak  melakukan  k e s e p a k a t a n yang ditetapkan dalam surat perjanjian.  Surat  perjanjian  berisi tentang
hal-hal yang harus
1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari
dilaksanakan  peternak  (  kewajiban peternak  )  dan  sistem  pembagian hasil ternak. Salah satu wilayah yang mendapat  bantuan  ternak  sapi  dari pemerintah  melalui  Dinas  Pertanian dan  Peternakan  Kabupaten  Tanjung Jabung  Barat  adalah  kelompok  tani yang tergabung dalam Koperasi Sido Mulyo di desa Dusun Mudo Kecamatan Muara Kapalik Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat dengan  suatu  ikatan  perjanjian. Proses pelaksanaan kerjasama penggaduhan  sapi  ini  diserahkan kepada  Kepala  Desa  dan  Ketua Koperasi  selaku  Ketua  Kelompok
Tani.  Dalam pelaksanaan pola kerjasama  dengan  sistem  gaduhan ternak  ini  bisa  saja  menimbulkan permasalahan ataupun perselisihan.Hal tersebut dapat disebabkan  dari  pihak  peternak maupun pemerintah sendiri Dalam kenyataannya pelaksanaan  kerjasama  penggaduhan ternak  sapi  pada  Kelompok  Tani yang tergabung dalam Koperasi Unit
Desa Sido Mulyo yang berjumlah 15
(  lima  belas  )  ekor  pada  tahun  2014

## PENERAPAN ASAS PROPORSIONALITAS DALAM PELAKSANAAN KERJASAMA PENGGADUHAN TERNAK SAPI ANTARA PEMERINTAH DENGAN KELOMPOK TANI KOPERASI UNIT DESA SIDO MULYO DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
Syarifa Mahila 1

## Abstract
Patterns  of  livestock  business  partnership  among  farmers  /  ranchers  are  often known as "rowdy". This livestock rowdy system is also used by the government in efforts to develop livestock in the community and increase the welfare of farmers / ranchers.  The  farmer  group  who  are  members  of  Sido  Mulyo  Cooperative  in Dusun  Mudo  Village  Muara  Kapalik  Sub-district  of  Tanjung  Jabung  Barat Regency is one of the farmer groups that get cattle donation from the government with the rowdy system tied up with the Letter of Agreement. An agreement with the pattern  of  partnership  should  apply  the  principle  of  proportionality  in  order  to balance  the  rights  and  obligations  of  the  parties  in  accordance  with  their respective capabilities.
Keywords : Partnership Patterns, Rowdy, The Principle Of Proportionality.
Penerapan  Asas  Proporsionalitas  dalam  Pelaksanaan  Kerjasama  Penggaduhan  Ternak  Sapi Antara Pemerintah dengan Kelompok Tani Koperasi Unit Desa Sido Mulyo di Kabupaten Tanjung Jabung Barat
juga ditemui permasalahan. Bagaimana pelaksanaan pola kerjasama  penggaduhan  ternak  sapi tersebut,  apakah  memperhatikan  dan mempertimbangkan  proporsionalitas para pihak dalam kontrak.

## Rumusan Masalah
Adapun  rumusan    masalah yang    akan    menjadi  perhatian pokok nantinya, yaitu: a. Bagaimana Pelaksanaan kerjasama  Penggaduhan  Ternak Sapi  Antara  Pemerintah  Dengan Kelompok  Tani  Koperasi  Sido Mulyo Kabupaten Tanjung
Jabung Barat Provinsi Jambi.
b. Bagaimana penerapan asas proporsionalitas  dalam  kerjasama Penggaduhan  Ternak  Sapi  Antara Pemerintah  Dengan  Kelompok Tani  Koperasi  Unit  Desa  Sido Mulyo Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi. LANDASAN TEORITIS Untuk melakukan analisis suatu  penelitian  diperlukan  teori. Suatu kerangka teori bertujuan untuk menyajikan cara-cara untuk mengorganisasikan dan menginterpretasikan hasil-hasil penelitian  dan  menghubungkannya dengan hasil-hasil penelitian terdahulu ( Burhan Ashofa : 1998:23). Pembahasan  tentang  hubungan kontraktual para pihak pada hakikatnya  tidak  dapat  dilepaskan dalam  hubungannya  dengan  masalah keadilan.  Kontrak  sebagai  wadah yang  mempertemukan  kepentingan satu  pihak  dengan  pihak  lain menuntut  bentuk  pertukaran  yang adil.  Oleh  karena  itu,  sangat  tepat dan mendasar apabila dalam melakukan  analisis  tentang  asas proporsional  dalam  kontrak  justru dimulai  dari  aspek  filosofis  keadilan
berkontrak.  Terdapat  macam-macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori keadilan antara  lain  dikemukakan  oleh  John Rawls  dalam  bukunya a  theory  of justice. John  Rawls  dalam  bukunya a theory of justice menjelaskan  teori keadilan sosial sebagai the difference principle dan the  principle  of    fair equality    of  opportunity .      Inti the difference      principle ,      adalah bahwa      perbedaan      sosial  dan ekonomis harus diatur agar
memberikan  manfaat  yang  paling besar  bagi  mereka  yang  paling kurang  beruntung    (  Uzair  Fauzan  : 2006:97 ).
Teori  keadilan  John  Rowls melahirkan  3  (tiga)  prinsip  keadilan, yang  sering  dijadikan  rujukan  oleh bebera ahli    yakni  prinsip  kebebasan yang sama ( equal liberty of principle), prinsip perbedaan ( differences  principle), dan prinsip persamaan kesempatan ( equal opportunity  principle. Jadi kaitan antara teori keadilan dengan perjanjian
kerjasama  penggaduhan  ternak  sapi antara  pemerintah  dengan  kelompok tani koperasi unit desa Sido Mulyo di Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat, bahwa  didalam  kerjasama  tersebut hendaknya menerapkan prinsip kebebasan yang sama, prinsip perbedaan  dan  prinsip  persamaan kesempatan,  agar  keadilan  tersebut bisa terwujud dan terjaga
keseimbangan kepentingan para
pihak.

## METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  penelitian  hukum  empiris yaitu mengkaji
bagaimana penerapan asas proporsionalitas pada kerjasama Penggaduhan Ternak Sapi
Antara Pemerintah Dengan Kelompok  Tani  Koperasi  Unit  Desa Sido  Mulyo  Kabupaten  Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi. Metode Pendekatan Pada penelitian ini menggunakan  metode  pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi  hukum  adalah merupakan pendekatan yang menganalisis tentang  bagaimana  reaksi  dan interaksi  yang  terjadi  ketika  sistem norma itu bekerja dalam masyarakat ( Salim HS & Erlis: 2014: 23).
Metode  Pendekatan  Sosiologi
Hukum  digunakan  untuk  mengkaji bagaimana  bekerjanya  sistem  norma tentang penerapan asas proporsionalitas  dalam  kerjasama Penggaduhan  Ternak  Sapi  Antara
Pemerintah  Dengan  Kelompok  Tani Koperasi  Unit  Desa  Sido  Mulyo Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat Provinsi Jambi.

## Spesifikasi Penelitian
Spesifikasi  penelitian  yang dipergunakan  dalam  penelitian  ini adalah  deskriptif    analitis,  yaitu menggambarkan  peraturan  hukum yang  berlaku  yang  dikaitkan  dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan  hukum  positif  yang menyangkut permasalahan diatas.

## Teknik Penentuan Sampel
Penetapan  sample  dilakukan dengan tehnik Non Probabilitas atau Non Random Sampling dalam hal ini dipakai Purposive  Sampling dengan cara mengambil subyek yang memahami  dan  mengetahui  tentang pokok bahasan.
Adapun  Responden  dalam  penelitian ini yaitu:
1. KepalaDinas Pertanian dan Peternakan  Kabupaten  Tanjung Jabung Barat; 2. Kasi Teknik PeternakanDinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat; 3. Kepala  Desa      Dusun  Mudo Kecamatan Muara Kapalik Kabupaten Tanjung Jabung Barat. 4. Ketua  Koperasi  Unit  Desa  Sido Mulyo Kabupaten Tanjung Jabung Barat. 5. 5 (lima) orang dari 15 (lima belas) orang  petani  anggota  Koperasi Sido  Mulyo  Kabupaten  Tanjung Jabung  Barat  yang  mendapat bantuan sapi pemerintah.

## Jenis dan Sumber Data
Jenis  dan  sumber  data  yang dipergunakan  dalam  penelitian  ini adalah  terdiri  dari  data  primer  dan data skunder:
1. Data  Primer  dalam  penelitian  ini diperoleh dengan cara wawancara dengan  responden  yang  sudah ditentukan. 2. Data Sekunder, adalah perolehan    data    dengan    studi dokumen    yang  meliputi    Bahan hukum Primer,  yaitu  bahan-bahan hukum  yang  bersifat  mengikat yang terdiri dari :
a. Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata,
b. Undang-Undang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. c. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 940/Kpts/OT.210/10/97 tentang    Pedoman    Kemitraan Usaha Pertanian. d. Peraturan Gubernur Jambi Nomor  7  Tahun  2010  tentang Pola Gaduhan Ternak Pemerintah Daerah. Bahan hukum Skunder  yaitu : a. Sebagai landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-  tulisan  para  ahli  atau pihak-pihak lain .
b. Buku-buku tentang Penelitian Hukum, Teori hukum dan Hukum Perikatan. Analisa Data Setelah  peneliti  mendapatkan data,  baik  data  primer  maupun  data sekunder,  maka  langkah  selanjutnya adalah menganalisis data-data tersebut.  Mengingat  penelitian  ini merupakan  penelitian  yang  bersifat deskriptif, maka penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Apa  yang dinyatakan oleh responden  secara  tertulis  atau  lisan dan  juga  perilakunya  yang  nyata, diteliti  dan  dipelajari  sebagai  suatu yang  utuh.  Dari  hasil  tersebut kemudian  ditarik  suatu  kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan  yang  diangkat  dalam penelitian ini. Pengertian    Asas  Proporsionalitas dalam Hukum Kontak Kontrak pada dasarnya merupakan bagian penting dari suatu proses  bisnis  yang  syarat  dengan pertukaran kepentingan diantara para pelakunya.  Kontrak  yang  ideal seharusnya mampu mewadahi pertukaran  kepentingan  para  pihak secara  fair  dan  adil  (proporsional) pada  setiap  fase  atau  tahapan kontrak.  Oleh  karena  itu  perlu dicermati  adanya  fase  penting  yang harus  dilalui  para  pihak  dalam proses  pembentukan  kontrak  yaitu negosiasi.  Negosiasi  dalam  kontrak komersial  merupakan  perwujudan penerapan asas proporsionalitas menuju tahapan pembentukan kontrak. Makna  asas  proporsionalitas
dapat dirunut dari asal kata “proporsi”  ( proportion -  Inggris; proportie -  Belanda)  yang  berarti perbandingan,  perimbangan,  sedang
“proporsional” ( proportional - Inggris; proportioneel -  Belanda) berarti  sesuai  dengan  proporsi, sebanding,  seimbang,  berimbang. Untuk menemukan karakteristik serta  makna  ’keseimbangan’  dan ’proporsionalitas’ dilakukan
eksplorasi  dan  elaborasi  beberapa kamus  yang  relevan.  Dari  hasil penelusuran  yang  dilakukan  dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Keseimbangan  acapkali  diartikan dalam kesamaan, sebanding dalam jumlah, ukuran, atau posisi. Dalam  perspektif  kontrak,  asas keseimbangan diberikan penekanan  pada  posisi  tawar  para pihak  harus  seimbang.  Tidak adanya  keseimbangan  posisi  para pihak mengakibatkan kontrak menjadi  tidak  seimbang  dan membuka peluang intervensi penguasa untuk menyeimbangkannya; 2. Proporsionalitas (asas proporsionalitas)  acapkali  sekedar dipahami  dalam  konteks  hukum pembuktian, meskipun pada dasarnya  asas  proporsionalitas harus dimaknai sebagai pembagian  hak  dan  kewajiban menurut  proporsi  yang  meliputi segenap  aspek  kontraktual  secara keseluruhan. Pengertian asas proporsionalitas lebih tepat dipergunakan sebagai landasan pertukaran hak dan kewajiban dalam berkontrak dibanding asas keseimbangan  yang terkesan lebih abstrak.
Asas proporsionalitas mengandaikan  pembagian  hak  dan kewajiban diwujudkan dalam seluruh proses hubungan kontraktual,  baik  pada  fase  pra kontraktual,  pembentukan  kontrak maupun  pelaksanaan  kontrak  (pre- contractual, contractual, post contractual). Asas proporsional
Penerapan  Asas  Proporsionalitas  dalam  Pelaksanaan  Kerjasama  Penggaduhan  Ternak  Sapi Antara Pemerintah dengan Kelompok Tani Koperasi Unit Desa Sido Mulyo di Kabupaten Tanjung Jabung Barat
sangat  berorientasi  pada  konteks hubungan  dan  kepentingan  para pihak  (      i.c.  menjaga  kelangsungan hubungan agar berlangsung kondusif dan fair ( Agus Yudho Hernoko:2016:447-446). Asas proporsionalitas merupakan  asas  yang  diangkat  dan dikembangkan dari pola pikir hukum adat yang berlandaskan pada gotong royong, tolong menolong, dan kekeluargaan    (Herlien  Budiono: 2006:361). Peter Mahmud Marzuki menyebut  istilah  proporsionalitas dengan istilah ‘ equitability contract’ dengan unsur justice dan fairness . Makna
‘ equitability ’  menunjukkan  suatu hubungan  yang  setara  (kesetaraan), tidak  berat  sebelah  dan  adil  ( fair ).
Merujuk pada asas aequitas praestasionis, yaitu asas yang menghendaki jaminan keseimbangan dan ajaran justum pretium yaitu kepantasan  menurut  hokum    (  Piter Mahmud Marzuki : 2003:2005). Dari beberapa pendapat diatas memberikan pemahaman bahwa asas proporsionalitas merupakan
pelaksanaan  dari  asas  itikad  baik, asas keseimbangan yang dapat berasal  dari  kebiasaan  dalam  hukum adat. Hubungan antara Asas Proporsionalitas  dengan Asas-Asas Pokok Hukum Kontrak Asas Proporsionalitas
berkaitan erat dengan beberapa asas- asas  pokok  hukum  kontrak,  antara lain  dengan  asas  konsensualisme ( the  principle  of  consensualism ), asas    kekuatan    mengikat    kontrak ( the principle of the binding force of contract ), dan asas kebebasan berkontrak  ( principle  of  freedom  on contract ).  asas  itikad  baik  ( good faith and fair dealing), asas
keseimbangan.  Asas-  asas  tersebut saling berkaitan satu sama lain.
Asas  kebebasan  berkontrak bahwa  setiap  orang  diakui  memiliki kebebasan  untuk  membuat  kontrak dengan  siapapun  juga,  menentukan isi  kontrak,  menentukan  bentuk kontrak, memilih hukum yang berlaku bagi kontrak yang bersangkutan. Jika asas konsensualisme  berkaitan  dengan lahirnya  kontrak,  asas  kekuatan mengikatnya kontrak berkaitan dengan  akibat  hukum,  maka  asas kebebasan berkontrak berkaitan dengan isi kontrak.
Berdasarkan  asas  kebebasan berkontrak,  maka  orang-orang  boleh membuat atau tidak membuat perjanjian.  Para  pihak  yang  telah sepakat  akan  membuat  perjanjian, bebas  menentukan  apa  yang  apa yang boleh dan tidak boleh dicantumkan  dalam  suatu  perjanjian. Asas  kebebasan  berkontrak  diatur pada  pasal  1338  (1)  KUHPerdata yang  dapat    diinterpretasikan  dalam kerangka  pikir  yang  menempatkan posisi  para  pihak  dalam    keadaan seimbang atau proporsional. Kesepakatan  yang  diambil  oleh  para pihak  mengikat  mereka  sebagai Undang-undang  (Pasal  1338  (2) KUH  Perdata).  Penerapan  asas  ini juga memberikan tempat yang
penting bagi berlakunya asas konsensual,  yang  mengindikasikan adanya  keseimbangan     kepentingan, keseimbangan      dalam      pembagian beban  resiko,  keseimbangan  posisi tawar (bargaining  position). Asas kebebasan berkontrak ini juga sebagai implementasi asas keseimbangan. Menurut Sutan Remy Syahdeini kebebasan berkontrak hanya  dapat  mencapai  keadilan  jika para  pihak  memiliki bargaining power yang seimbang. Jika
Penerapan  Asas  Proporsionalitas  dalam  Pelaksanaan  Kerjasama  Penggaduhan  Ternak  Sapi Antara Pemerintah dengan Kelompok Tani Koperasi Unit Desa Sido Mulyo di Kabupaten Tanjung Jabung Barat
bargaining  power tidak  seimbang maka  suatu  kontrak  dapat  menjurus atau menjadi unconscionable (Sutan Remy Syahdeini:1993:185).
Asas keseimbangan merupakan pelaksanaan  dari  prinsip  itikad  baik ( good faith and fair dealing), prinsip transaksi  jujur  dan  prinsip  keadilan. Keseimbangan dalam hukum dilandasi adanya kenyataan disparitas yang besar dalam masayrakat, oleh karena itu diperlukan  suatu  sistem  pengaturan yang  dapat  melindungi  pihak  yang memiliki posisi yang tidak menguntungkan. PEMBAHASAN Pelaksanaan Kerjasama Penggaduhan  Ternak  Sapi  Antara Pemerintah Dengan Kelompok Tani Koperasi  Sido  Mulyo  Kabupaten Tanjung  Jabung  Barat  Provinsi Jambi Perjanjian kerjasama penggaduhan  ternak  sapi  sudah cukup lama keberadaannya di wilayah  Indonesia  dan  akan  masuk tahap  kedua  untuk  perjanjian  yang diadakan  antara kelompok tani dengan  Koperasi  Unit  Desa  Sido Mulyo  Kabupaten  Tanjung  Jabung Barat. Anggota  kelompok  tani  yang mendapat bantuan adalah sebagaimana  terlihat  pada  tabel  di bawah ini. Tabel 1. Nama Petani dan Jumlah Sapi Bantuan No. Nama Varitas Jenis Kelamin Sapi Jumlah No. Registrasi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
14. 15. Gatot DH Suyatno Ariyanto Nur Hamim Desmiyanto Gunawan Misgimin Yohanes Gultom Jumadi Putut Nugroho Hairan Warumin Mujiono Supangat Khairul Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Betina Betina Betina Betina Betina Betina Betina Betina Betina Betina Betina Betina Betina Betina Betina 1 ekor 1 ekor 1 ekor 1 ekor 1 ekor 1 ekor 1 ekor 1 ekor 1 ekor 1 ekor 1 ekor 1 ekor 1 ekor 1 ekor 1 ekor 0401 0402 0403 0404 0405 0406 0407 0408 0409 0410 0411 0412 0413 0414 0415 Sumber Data : Kantor Koperasi Unit Desa Sido Mulyo Tahun 2017
Pada  tabel  tersebut  di  atas terlihat  bahwa  untuk  tahap  pertama tahun  2014,  jumlah  petani  yang tergabung  dalam  Kelompok  Tani Koperasi  Unit  Desa  Sido  Mulyo  di Desa  Dusun  Mudo  Muara  Kapalik Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat yang  mendapat  bantuan  bibit  sapi pemerintah  melalui  Dinas  Pertanian dan  Peternakan  Kabupaten  Tanjung
Jabung  Barat  sebanyak  15  (lima belas)  orang  dengan  15  (lima  belas) ekor  sapi  betina  varitas  Bali  dalam komdisi  sehat,  yang  diikat  dalam suatu  perjanjian  tertulis  dengan nomor  524.2/18/Bibit/2014,  yang ditanda  tangani  oleh  kedua  belah pihak,  yaitu  ketua  kelompok  tani sebagai penggaduh dan Kepala Dinas Pertanian  dan  Peternakan  Tanjung
Jabung  Barat  selaku  Pemerintah Daerah  Kabupaten  Tanjung  Jabung Barat.
Berdasarkan  surat  perjanjian
usaha  bersama  pembibitan  sapi,  hak dan  kewajiban  para  pihak,  sebagai berikut :
Hak Dinas Pertanian dan Peternakan 1. Menerima  pengembalian  induk
awal apabila telah beranak 2 (dua) dan  anak  kedua  sudah  berumur  1 (satu)  tahun  atau  lepas  sapih  bagi penggaduh  penyebaran  pertama, sedangkan untuk penggaduh penyebaran selanjutnya pengembalian  induk  apabila  telah beranak  1  (satu)  ekor  dan  sudah berumur  1  (satu)  tahun  atau  lepas sapih;
2. Menerima  hasil  penjualan  ternak yang  tidak  produktif  lagi  sebesar 20%  ditambah  berat  awal/harga ternak;
3. Menerima  laporan  segala  sesuatu yang  terjadi  terhadap  ternak  yang dipelihara penggaduh dalam waktu yang secepat-cepatnya; dan
4. Menarik  kembali  sapi  bantuan tanpa  ganti  rugi  jika  penggaduh lalai  dan  melakukan  kesalahan dalam  memelihara  dan  menjaga sapi bantuan.
Kewajiban  Dinas  Pertanian  dan peternakan 1. Memberikan ternak sapi pemerintah kepada pihak penggaduh : a. 1 (satu) ekor ternak sapi betina ras/rumpun Bali umur 1 tahun;
b. 1 (satu) ekor ternak sapi jantan ras/rumpun Bali umur 1 tahun.
2. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada penggaduh; 3. Memprioritaskan penggaduh dengan  ternak  baru  bila  ternyata ternak  pemerintah  yang  diterima
penggaduh  mati,  majir,  hilang bukan  karena  kesalahan  atau kelalaiannya.
Hak Petani/Penggaduh
1. Menerima  1  (satu)  ekor  ternak sapi  betina  ras/rumpun  Bali  umur 1 tahun;
2. Menerima  1  (satu)  ekor  ternak sapi  jantan  ras/rumpun  Bali  umur 1 tahun.
3. Menerima  satu  ekor  anak  sapi setelah bibit sapi beranak;
4. Menerima  hasil  penjualan  ternak yang  tidak  produktif  lagi  sebesar 80% dari harga jual ternak;
5. Memanfaatkan  pupuk  kandang hasil ternak yang dipeliharanya;
6. Menerima ternak baru bila ternyata  ternak  pemerintah  yang diterima mati, majir, hilang bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; dan 7. Menerima kelonggaran untuk pelunasan hutang pembibitan sapi.
Kewajibannya petani/penggaduh
1. Mengembalikan  induk  sapi  jika telah menghasilkan anak;
2. Memelihara  sapi  induk  hingga menghasilkan  dan  memelihara seekor  sapi  pejantan  bibit  selama 5  (lima)  tahun  atau  lebih  atau sampai tidak produktif lagi;
3. Menyediakan kandang, pakan dan memelihara  ternak-ternak  yang diterima dengan baik;
4. Memanfaatkan  pejantan  untuk mengawinkan  ternak  betina  di kelompoknya bagi penggaduh yang menerima ternak jantan;
5. Mengikuti petunjuk dan
bimbingan  teknis  yang  diberikan oleh  petugas  Dinas  Peternakan yang berwenang;
6. Melaporkan  segala  sesuatu  yang terjadi  terhadap  ternak  yang dipelihara  dalam  waktu  yang secepat-cepatnya;
7. Menanggung  resiko  ternak  yang dipeliharanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
8. Menandatangani  perjanjian  kredit untuk ternak semi gaduhan; dan
9. Mengganti  ternak  jika  ternyata ternak  Pemerintah  yang  diterima mati, majir, hilang karena kesalahannya  dengan  ternak  yang sama  ras/rumpun,  umur,  kelamin dan tinggi gumba selambat- lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak  ternak  tersebut  mati  atau hilang  serta  tetap  memenuhi kewajibannya yang belum dipenuhinya. Menurut Hamzah selaku Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat bahwa: Perjanjian pembibitan sapi yang diadakan dengan petani,
dimulai dengan telah adanya kelompok-kelompok tani yang terhimpun dalam suatu wadah Koperasi  Unit  Desa  dan  kelompok tani tersebut mengajukan permohonan untuk mendapatkan bantuan  kredit  bibit  sapi.  Setelah dilakukan pemeriksaan atas permohonan yang masuk dan sekaligus mengamati secara langsung kelayakan  petani  untuk  memelihara bibit sapi, maka diadakanlah perjanjian usaha bersama yang dituangkan  dalam  surat  perjanjian yang ditanda tangani oleh pihak kami dengan  petani  yang  menerima  kredit bantuan  sapi  itu  sendiri.  Tidaklah semua anggota kelompok tani langsung  mendapatkan  bantuan  bibit sapi, tapi nantinya mereka juga akan mendapat giliran menerimanya setelah petani penerima awal menggulirkan  induk  sapi  sesuai dengan ketentuan perjanjian. Perjanjian  ini  dimulai  saat  penanda tanganan surat perjanjian. Selanjutnya  ditambahkan  pula oleh  Effendi  selaku  Kepala  Teknik Lapangan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut: Pada  perjanjian  pembibitan  sapi ini,  hak  dan  kewajiban  sudah dituangkan dalam perjanjian yang ditandatangi  oleh  masing-masing pihak.  Dalam  kenyataannya,  ada anggota  kelompok  tani  yang mendapatkan  bantuan  bibit  sapi melakukan  wanprestasi,  berupa menjual anak sapi tanpa diketahui kami  dan  ada  pula  petani  tidak mengurus sapi sebagaimana yang ditentukan sehingga
perkembangan  sapi  tidak  normal dan ada sapi yang dicuri.
Keterangan  diperoleh  dari  para petani  penggaduh  yaitu  Supangat, Jumadi, Suyatno, Putut Nugroho dan Khairul  dapat  dirangkum  bahwa mereka  menerima  bantuan  bibit ternak  sapi  semuanya  dengan  jenis kelamin  betina.  Hal  ini  merupakan kendala karena mereka harus mencari sapi pejantan dari kelompok lain  yang  jaraknya  cukup  jauh  dan kadang  dapat  pejantan  yang  sudah tua sehingga kurang produktif / tidak mengahsilkan perkembangbiakan. Petani berkewajiban menyediakan kandang sendiri
merawat  dan  menjaga  sapi  bantuan tersebut  hingga  berakhir  perjanjian. Jika  dalam  masa  perjanjian,  terjadi hal  yang  tidak  diinginkan,  seperti sapi mati, majir atau hilang, tidaklah merupakan  tanggung  jawab  petani, sehingga  terhadap  petani  tersebut akan  diganti  dengan  bibit  sapi  yang baru,  tetapi  jika  hal  yang  tidak diinginkan  tersebut  terjadi  karena kesalahan  atau  kelalaian  petani, maka  petani  tersebut  berkewajiban untuk  menggantinya  sesuai  dengan sapi  yang  diterimanya  dari  bantuan
pemerintah sebelumnya hingga jangka  waktu  paling  lama  2  (dua) tahun. Setelah  setahun  dirawat,  tidak semua  sapi    dapat  berkembang  biak, dari  15  (lima  belas)  sapi  betina
tersebut,  hanya  6  (enam)  ekor  yang baru  bunting,  sedangkan  selebihnya 9 (sembilan) ekor belum, sebagaimana  dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2. Keadaan Sapi Bantuan Pemerintah setelah Setahun Diterima Kelompok Tani Koperasi Unit Desa Sido Mulyo No. Nama Penggaduh Tgl Sapi Datang Nama Sapi Varitas Kondisi Sapi Bunting Belum Bunting 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
15. Gatot DH Suyatno Ariyanto Nurhamim Desmyanto Gunawan Misgiman Yohanes G. Jumadi Putut N. Haran Warsimin Mujiono Supangat Khairul 04-06-2014 04-06-2014 04-06-2014 04-06-2014 04-06-2014 04-06-2014 04-06-2014 04-06-2014 04-06-2014 04-06-2014 04-06-2014 04-06-2014 04-06-2014 04-06-2014 04-06-2014 Iyem Sayem Kenil Nova Mimih Evi Iyah Butet Sariyem Minul Bulan Tumeu Fatimah Putri Fika Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali V - - - V - V - V V - - V - - - V V V - V - V - - V V - V V J u m l a h 6 9 Sumber Data : Kantor Koperasi Unit Desa Sido Mulyo Januari Tahun 2017 Pengguliran sapi bantuan pemerintah  berakhir  pada  saat  sapi tidak  produktif    lagi.  Petani  yang mendapat  hak  pengguliran  terakhir dapat  menjual  sapi  tersebut  yang hasil  penjualannya  80%  (delapan puluh  persen)  untuk  petani  dan  20 (dua puluh persen) untuk pemerintah yang  disetorkan  ke  Dinas  Pertanian dan  Peternakan  Kabupaten  Tanjung Jabung Barat.
Dikarenakan salah satu kendala pada  kelompok  tani  Koperasi  Unit Desa  Sido  Mulyo  belum  ada  bibit sapi  jantan  yang  diberikan  hingga terjadi permasalahan dalam perkawinan  sapi,  maka  pihak  Dinas Pertanian  dan  Peternakan  Kabupaten Tanjung  Jabung  Barat  menyalurkan dua  ekor  bibit  sapi  jantan  yang diserahkan kepada anggota
kelompok  tani  yang  bersedia  dan belum  mendapat  bantuan  bibit  sapi pemerintah.  Penggaduh  atau  petani yang  mendapat  bantuan  sapi  jantan selain  berkewajiban  memelihara  dan merawat bibit sapi juga menyerahkan sapi  tersebut  untuk  dikawinkan dengan  sapi-sapi  betina  bantuan pemerintah yang ada dalam kelompok taninya. Kepala  Dinas  Pertanian  dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat menjelaskan : Upaya penanggulangan yang kami  tempuh  untuk  mengatasi
kendala-kendala  yang  dihadapi para  petani  selama  ini  adalah dengan cara menegur dan meminta petani dapat lebih waspada  lagi  dalam  menjaga ternaknya  dan  dari  pengalamaan maka  kami  lebih  menganjurkan diadakannya piket jaga bergantian  setiap  harinya  dan  di sesuaikan dengan kondisi mereka. Kemudian terhadap kelompok tani yang  tidak  memiliki  sapi  jantan, segera  dikucurkan  bantuan  sapi jantan yang dipertanggung jawabkan  kepada  salah  satu anggota kelompok tani . Berdasarkan upaya yang dilakukan  untuk  mengatasi  kendala yang terjadi pada kerjasama penggaduhan ternak sapi di kelompok  tani  desa  Sido  Mulyo Tanjung Jabung Barat, pihak pemerintah  berupaya  memberikan solusi  yang  terbaik  yang  tidak memberatkan  petani  walaupun  tidak tercantum  dalam  perjanjian.  Hal  ini dapat  dilihat  dari  pemberian  bantuan tambahan ternak sapi jantan walaupun  tidak  ada  kesepakatan tersebut dalam perjanjian.
Penerapan  asas  proporsionalitas dalam  kerjasama    Penggaduhan Ternak  Sapi  Antara  Pemerintah Dengan  Kelompok  Tani  Koperasi Unit  Desa  Sido  Mulyo  Kabupaten Tanjung Jabung Barat Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata  berbunyi  :  Perjanjian harus  dilaksanakan  dengan    itikad baik.    Kemudian    Pasal    1339 KUHPerdata,  perjanjian  tidak hanya mengikat  untuk  hal-hal  yang  dengan tegas  dinyatakan  di  dalamnya,  tetapi juga  untuk  segala  sesuatu  yang menurut  sifat  perjanjian  diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau Undang-undang.
Perjanjian kerjasama harus dilaksanakan dengan itikad baik yang telah  dimulai  sewaktu  para  pihak akan  memasuki  perjanjian  tersebut dengan    demikian    maka  pembuatan perjanjian harus dilandasi asas kemitraan. Asas kemitraan mengharuskan adanya sikap dari para pihak  bahwa  yang    berhadapan dalam  pembuatan  dan  pelaksanaan perjanjian  tersebut  merupakan  dua mitra  yang  berjanji,  terlebih    lagi dalam    pembuatan      perjanjian kerjasama,      asas    kemitraan      itu sangat  diperlukan.  (Mariam  Darus  : 1994:46).
Dengan  adanya  itikad  baik dalam pelaksanaan perjanjian berarti perjanjian itu ditafsirkan berdasarkan  keadilan  dan  kepatutan. Menurut Pitlo, yang dikutip Purwahid  Patrik  dalam  bukunya dikatakan bahwa “terjadinya hubungan  yang  erat  antara  ajaran itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian  dan  teori  kepercayaan pada  saat  perjanjian  kesepakatan terjadi pada saat  penandatanganan. ( Mariam Darus: 1993:109).
Dalam  pelaksanaan  kontrak, selain  diperlukan  asas  itikad  baik juga  diperlukan  asas  proporsional menjamin  terwujudnya  distribusi pertukaran hak dan kewajiban menurut proporsi yang disepakati/dibebankan pada para pihak.  Dengan  demikian  fungsi  asas proporsionalitas,  baik  dalam  proses pembentukan  maupun  pelaksanaan kontrak  bisnis  komersial  (Agus
Yudha Hernoko:2016:447-466) adalah: 1. Dalam  tahap  pra  kontrak,  asas proporsionalitas membuka peluang  negosiasi  bagi  para  pihak untuk  melakukan  pertukaran  hak dan  kewajiban  secara fair. Oleh karena itu adalah tidak
proporsional  dan  harus  ditolak proses  negosiasi  dengan  itikad buruk;
2. Dalam  pembentukan  kontrak, asas proporsional menjamin kesetaraan  hak  serta  kebebasan dalam menentukan/mengatur proporsi  hak  dan  kewajiban  para pihak berlangsung secara fair ; 3. Dalam  pelaksanaan  kontrak,  asas proporsional menjamin terwujudnya  distribusi  pertukaran hak dan kewajiban menurut proporsi yang disepakati/dibebankan  pada  para pihak; 4. Dalam hal terjadi kegagalan dalam pelaksanaan  kontrak,  maka  harus dinilai secara proporsional apakah kegagalan tersebut bersifat fundamental ( fundamental breach )  sehingga  mengganggu pelaksanaan sebagaian besar kontrak  atau sekedar  hal-hal  yang sederhana/kesalahan  kecil  ( minor importanance ).  Oleh  karena  itu pengujian melalui asas proporsionalitas sangat menentukan dalil kegagalan pelaksanaan  kontrak,  agar  jangan sampai  terjadi  penyalahgunaan oleh  salah  satu  pihak  dalam memanfaatkan  klausul  kegagalan pelaksanaan kontrak, semata-mata demi keuntungan salah satu pihak dengan merugikan pihak lain;
5. Bahkan dalam hal terjadi sengketa kontrak, asas proporsionalitas
menekankan bahwa proporsi beban  pembuktian  kepada  para pihak harus dibagi menurut pertimbangan yang fair . Perjanjian kerjasama penggaduhan  ternak  sapi  antara pemerintah  dengan  kelompok  tani  di desa  Sido  Mulyo  diawali  dengan kesepakatan  yang  dituangkan  dalam surat perjanjian.
Pada proses
pembentukan  perjanjian  /  kontrak tidak  memberikan  peluang  negosiasi tentang  isi  perjanjian,  karena  isi perjanjian  sudah  ditetapkan  secara sepihak  oleh  pemerintah  sebagai pihak  pertama.  Perjanjian  kerjasama ini dapat dikatakan sebagai
perjanjian baku / standar, karena hak dan  kewajiban  masing-masing  pihak sudah  ditentukan  oleh  pemerintah sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan  Gubernur  Jambi  Nomor  7 Tahun  2010  tentang  Pola  Gaduhan Ternak Pemerintah Daerah.  Hak dan Kewajiban  para  pihak  diatur  mulai pasal  6  sampai  dengan  pasal  19.
Dengan demikian pada tahap pembentukan kontrak belum menerapkan sepenuhnya asas proporsionalitas.  Penggaduh  tidak dapat  melakukan  negosiasi  tentang hak  dan  kewajiban  masing-masing. Kontrak yang  ideal  seharusnya mampu mewadahi pertukaran
kepentingan  para  pihak  secara  fair dan  adil  (proporsional)  pada  setiap fase  atau  tahapan  kontrak.  Negosiasi dalam  kontrak  komersial  merupakan perwujudan penerapan asas proporsionalitas menuju tahapan pembentukan kontrak. Namun
negosiasi  itu  tidak  dapat  dilakukan dengan  sempurna  karena  terikat dengan  peraturan  yang  sudah  baku yang  dibuat  oleh  pemerintah  dalam bentuk peraturan gubernur.
Sebagaimana dikemukakan diatas menurut Agus Yudha Hernoko bahwa  dalam  hal  terjadi  kegagalan dalam  pelaksanaan  kontrak,  maka harus  dinilai  secara  proporsional apakah  kegagalan  tersebut  bersifat fundamental  ( fundamental  breach ) sehingga  mengganggu  pelaksanaan sebagaian  besar  kontrak atau sekedar hal-hal  yang  sederhana/kesalahan kecil  ( minor  importanance ).  Oleh karena  itu  pengujian  melalui  asas
proporsionalitas  sangat  menentukan dalil  kegagalan  pelaksanaan  kontrak,
agar jangan sampai terjadi penyalahgunaan  oleh  salah  satu pihak  dalam  memanfaatkan  klausul kegagalan pelaksanaan kontrak, semata-mata  demi  keuntungan  salah satu  pihak  dengan  merugikan  pihak lain. Terhadap penanggulangan terjadinya wanprestasi yang merupakan    kendala  pelaksanaan kontrak, pemerintah sudah menerapkan  asas  proporsionalitas. Pemerintah sudah memposisikan para pihak  sesuai  dengan  proporsinya sehingga terwujud keseimbangan sesuai kemampuan para pihak. Dalam hal  ini  tentu  saja  pemerintah  sebagai pihak  pertama  yang  mempunyai kemampuan  yang  lebih,  sedangkan petani  sebagai  pihak  kedua  yang dikategorikan  sebagai  pihak  yang kurang mampu. Petani yang wanprestasi  /  gagal,  tidak  langsung diberikan  sanksi  untuk  membayar ganti  rugi,  namun  diberikan  solusi untuk  mengatasi  kegagalannya.    Hal ini juga merupakan wujud pelaksanaan asas keadilan, yang mana sesuai tujuan dari kerjasama penggaduhan  ternak  sapi  antara pemerintah  dengan  kelompok  tani adalah untuk meningkatkan kemampuan  ekonomi  masyarakat yang kurang mampu.
SIMPULAN Dari uraian pada bab pembahasan maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut : 1. Pelaksanaan  perjanjiankerjasama penggaduhan  ternak    sapi  antara Pemerintah dengan KUD Kelompok  Tani  Sido  Mulyo  di Tanjung  Jabung  Barat  belumlah sempurna  atau  belum  mencapai hal yang diinginkan dari
perjanjian  yang  diadakan  itu sendiri,  karena  masih  ditemui adanya wanprestasi yang dilakukan  oleh anggota  kelompok tani.
2. Pada  tahap  pembentukan  kontrak belum  menerapkan  sepenuhnya asas  proporsionalitas.  Penggaduh tidak  dapat  melakukan  negosiasi tentang hak dan kewajiban masing-masing karena sudah terikat dengan peraturan gubernur. Namun dalam penyelesaian wanprestasi yang merupakan kendala pelaksanaan kontrak sudah menerapkan asas proporsionalitas dengan mewujudkan keseimbangan kemampuan para pihak.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Anonim. Petunjuk Pelaksana Proyek Pemberdayaan Penangkar Benih/Bibit, Dinas  Peternakan Kabupaten  Tanjung  Jabung
Barat, 2001. Ashshofa,Burhan, Metode Penelitian
Hukum, Rineka  Cipta  Jakarta, 1998. Budiono, Herlin, Asas Keseimbangan  Bagi  Hukum Perjanjian Indonesia, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006. Darus Badrulzaman, Mariam, KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasannya, Alumni, Bandung, 1993. ________________________, Aneka Hukum Bisnis, Alumni, Bandung, 1994. H.S.  Salim. Hukum  Kontrak  Teori & Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta, 2006. Salim HS, & Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori
Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi, Jakarta, PT.RajaGrafindo Persada, 2014,hal.263.
Remy  Syahdeini,  Sutan, Kebebasan Berkontrak  dan  Perlindungan Yang  Seimbang  Bagi  Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit  Bank  Indonesia, Buku I,  Institut  Bankir  Indonesia,
Jakarta, 1993.
Hanitijo,  Ronny, Metode  Penelitian Ilmu Sosial, UNDIP, 2001. Rawls,  John, A.Theory  of  Justice,
Teori  Keadilan,  Diterjemahkan oleh  Uzair  Fauzan  dan  Heru Prasetyo, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006. Solly  Lubis,  M, Filsafat  Ilmu  dan
Penelitian, Mandar Maju,
Bandung, 1994. Jurnal Ilmiah
Marzuki,  Peter  Mahmud, Batas- Batas  Kebebasan  Berkontrak,
Yuridika,  Volume  18,  No.3 Tahun 2003. Yudha Hernoko, Agus, Asas Proporsionalitas Sebagai Landasan  Pertukaran  Hak dan  Kewajiban  Para  Pihak Dalam Kontrak Komersil, Jurnal  Hukum  dan  Peradilan, Volume 5 Nomor 3, November
2016.
Perundang-Undangan
Undang-undang  Nomor  41  Tahun
2014  Tentang  Perubahan  Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( KUHPerdata ). Surat  Keputusan  Menteri    Pertanian Nomor
940/Kpts/OT.210/10/97 tentang    Pedoman    Kemitraan Usaha Pertanian.
Peraturan  Gubernur  Jambi  Nomor  7 Tahun  2010  tentang  Pola
Gaduhan  Ternak  Pemerintah
Daerah.