## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMALSUAN MEREK DAGANG TERKENAL ASING DI INDONESIA
Moh. Nafri
Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu Email : moh.nafri@yahoo.com

## Abstract
"Legal  Protection  Against  Counterfeiting  of  Foreign  Famous Trademarks  in  Indonesia".  The  problem  under  study  is  how  the  legal  protection against  foreign  trademark  counterfeiting  in  Indonesia  and  what  are  the  factors inhibiting  the  implementation  of  brand  protection  against  foreign  trademark counterfeiting.  The  research  used  is  normative  law  research  method.  The normative  legal  research  approach  is  to  examine  the  rules  relating  to  research, namely the rules on legal protection against trademark counterfeiting. The results of the study found that legal protection is required for a brand that has obtained a notable predicate protected from imitation or forgery by others. Then the form of legal protection is a preventive and repressive. As for the factors that impede the implementation of the protection of the right of the brand that is the limitations of information  to  the  public  (consumer)  on  the  existence  of  the  application  for registration  of  the  mark,  the  difficulties  of  the  holder  of  the  right  to  foreign famous brand to find the perpetrator of the breach of the brand and the claim of the holder of  foreign  famous trademark  in  some respects worsens  the reputation of the product because it is considered a problematic product .
Keyword : Legal Protection, Counterfeiting, Foreign Famous Brand .

## A. PENDAHULUAN
Kemajuan  teknologi  informasi  dan  transportasi  yang  sangat  pesat,  juga mendorong  globalisasi  Hak  Kekayaan  Intelektual.  Suatu  barang  atau  jasa  yang hari  ini  diproduksi  di  satu  negara,  di  saat  berikutnya  telah  dapat  dihadirkan  di negara  lain.  Kehadiran  barang  atau  jasa  yang  dalam  proses  produksinya  telah menggunakan  Hak  Kekayaan  Intelektual,  dengan  demikian  juga  telah menghadirkan Hak Kekayaan Intelektual pada saat yang sama ketika barang atau jasa  yang  bersangkutan  dipasarkan.  Kebutuhan  untuk  melindungi  Hak  Kekayaan Intelektual  dengan  demikian  juga  tumbuh  bersamaan  dengan  kebutuhan  untuk melindungi  barang  atau  jasa  sebagai  komoditi  dagang.  Kebutuhan  untuk melindungi  barang  atau  jasa  dari  kemungkinan  pemalsuan  atau  dari  persaingan
yang  tidak  wajar  (curang),  juga  berarti  kebutuhan  untuk  melindungi  Hak Kekayaan Intelektual yang digunakan pada atau untuk memproduksi barang atau jasa tadi. Hak Kekayaan Intelektual tersebut tidak terkecuali bagi merek. 1
Perkembangan  sistem  perdagangan  modern  menuntut  untuk  penyesuaian dalam  perlindungan  hukum  terhadap  merek  atas  produk  yang  diperdagangkan. Melihat  kenyataan  tersebut,  maka  berbicara  mengenai  merek harus  dimulai dengan  menganalisis  rasionalisasi  ekonomi  dan  justifikasi  hukum.  Dengan  kata lain, mengkaji  filosofisnya  tentang  merek  perlu  dikedepankan  dari  pada  hanya terbatas dari  sisi  administratifnya, seperti  pendaftaran  merek,  pembatalan  merek dan  sebagainya.  Sungguhpun  berbagai  peraturan  merek  telah  diterbitkan, pelanggaran  merek  masih  sangat  banyak.  Kasus  peniruan,  pembajakan  ataupun pendomplengan reputasi (passing of), dan hak milik intelelektual lainnya.
Merek merupakan hal yang penting dalam dunia industri dan perdagangan. Penggunaan  merek  dagang  dalam  pengertian  seperti  kita  kenal  dewasa  ini  mulai berkembang  tidak  lama  setelah  dimulainya  revolusi  industri  pada  pertengahan abad XVIII, yang digunakan untuk memberi tanda produk yang dihasilkan dengan maksud menunjukkan asal-usul barang (indication of origin). 2
Pemanfaatan merek-merek terkenal pada saat sekarang sudah mulai marak, hal  tersebut  tidak  lain  karena  menjanjikan  keuntungan  besar  yang  akan  didapat apabila  mempergunakan  merek  terkenal  dari  pada  menggunakan  mereknya sendiri.  Apalagi  pada  saat  krisis  ekonomi  yang  berkepanjangan  seperti  saat sekarang  ini,  banyak  produsen  yang  mensiasati  dengan  cara  mengkombinasikan barang-barang bermerek  yang asli dengan yang bajakan,  karena bajakan tersebut secara fisik benar-benar mirip dengan yang asli.
Banyak  alasan  mengapa  banyak  industri  memanfaatkan  merek-merek terkenal untuk produk-produknya, salah satunya adalah agar mudah dijual, selain itu merek tak perlu repot-repot mengurus nomor pendaftaran ke Dirjen HaKI atau
1 Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005,  hlm 82
2 H.M Saifur Rahman, Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Di Indonesia melalui http://renaisans-unibo.blogspot.co.id/2009/03/aspek-perlindungan-hukum-terhadap- merek.html diakses tanggal 18 Desember 2017
mengeluarkan  uang  jutaan  rupiah  untuk  membangun  citra  produknya  ( brand image ).  Mereka  tidak  perlu  repot-repot  membuat  divisi  riset  dan  pengembangan untuk  dapat  menghasilkan  produk  yang  selalu up  to  date ,  karena  mereka  tinggal menjiplak  produk  orang  lain  dan  untuk  pemasarannya  biasanya  “bandar”  yang siap  untuk  menerima  produk  jiplak  tersebut.  Secara  ekonomi  memang memanfaatkan  merek  terkenal  mendatangkan  keuntungan  yang  cukup  besar  dan fakta  dilapangan  membuktikan  hal  tersebut,  selain  itu  juga  didukung  oleh  daya beli konsumen yang pas-pasan tetapi ingin tampil trendi . 3
Dalam  perkembanganya,  fungsi  merek  mengarah  sebagai  sarana  promosi (means  of  trade  promotion) bagi  produsen  atau  para  pengusaha  yang memperdagangkan  barang  dan  jasa.  Di  luar  negeri  merek  seringkali  digunakan untuk  mempertahankan goodwilldi mata  konsumen,  dan merek  itu  merupakan simbol yang  dapat  digunakan  pihak  pedagang  untuk  memperluas  pasarannya  di luar negeri, serta mempertahankan pasaran tersebut. 4
Indonesia  fungsi  merek  dipergunakan  sebagai  sarana  untuk  merangsang pertumbuhan  industri,  perdagangan  yang  sehat  dan  menguntungkan  bagi  semua pihak. Hal ini diakui oleh CAFI (Commercial Advisory Foundation in Indonesia), bahwa  mengenai  paten  dan trademark di  Indonesia  memiliki  peranan  yang penting di dalam ekonomi Indonesia, terutama berkenaan dengan berkembangnya usaha-usaha industri dalam rangka penanaman modal. 5
Dalam  era  perdagangan  global,  sejalan  dengan  konvensi-konvensi internasional  yang  telah  diratifikasi  Indonesia,  peranan  merek  menjadi  sangat penting, terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat sehingga Indonesia kembali  menyempurnakan  UU  No.14/1997  sehingga  terbentuk  UU  No.20/2016 tentang  Merek,  selanjutnya  disebut  dengan  UU  Merek.  Dengan  adanya pengaturan  merek  dalam  suatu  peraturan  perundang-undangan,  dimana  salah
3 Law Community, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pemanfaatan  Merek  Terkenal melalui https://wonkdermayu.wordpress.com/artikel/perlindungan -hukum-terhadap- pemanfaatan-merek-terkenal/ diakses tanggal 18 Desember 2017
4 H.M Saifur Rahman, Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Di Indonesia melalui http://renaisans-unibo.blogspot.co.id/2009/03/aspek-perlindungan-hukum-terhadap- merek.html diakses tanggal 18 Desember 2017
5 Djumhana,  Muhammad,  Djubaidillah,  R, Hak  Milik  Intelektual,  Sejarah  Teori  Dan Prakteknya Di Indonesia , Bandung, 1997, hlm 16
satunya  adalah  mengenai  pengertian  merek  dimaksudkan  agar  terjadi  persamaan persepsi  di  dalam  pelaksanaannya.  Merek  menurut  UU  Merek  Pasal  1  Angka  1 adalah “Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo,  nama,  kata,  huruf,  angka,  susunan  warna,  dalam  bentuk  2  (dua)  dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur  tersebut  untuk  membedakan  barang  dan/atau  jasa  yang  diproduksi  oleh orang  atau  badan  hukum  dalam  kegiatan  perdagangan  barang  dan/atau  jasa”. Berdasarkan  pengertian  merek  dari  UU  Merek,  maka  dapat  ditarik  unsur-unsur terpenting dari suatu merek, yaitu :
1. Merek yang digunakan sebagai tanda;
2. Merek harus memiliki daya pembeda;
3. Merek digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.
Apabila  suatu  tanda  tidak  memiliki  daya  pembeda,  maka  tanda  itu  tidak dapat dijadikan  sebagai suatu merek.  Begitu juga jika merek itu tidak digunakan dalam  kegiatan  perdagangan  barang  dan/atau  jasa,  maka  permohonan  mereknya akan  ditolak. Berdasarkan pengertian mengenai  merek pada  Pasal 1 angka 1 UU Merek,  dikatakan  bahwa  merek  harus  digunakan  dalam  kegiatan  perdagangan barang  dan/atau  jasa,  maka  jelas  disini  bahwa  suatu  produk  yang  dapat menggunakan merek tidak hanya yang berupa barang saja melainkan juga dikenal adanya merek jasa.
Berdasarkan pada reputasi dan kemasyhuran merek dapat dibedakan dalam tiga jenis, yakni merek biasa ( normal makes ), merek terkenal ( well know marks ), dan  merek  termasyhur  ( famous  marks ).  Khusus  untuk  merek  terkenal didefinisikan sebagai merek yang memiliki reputasi tinggi. Merek yang demikian itu  memiliki  kekuatan  pancaran  yang  memukau  dan  menarik,  sehingga  jenis barang apa saja yang berada di bawah merek itu langsung menimbulkan sentuhan keakraban (familiar  attechement) dan  ikatan  mitos (mythical  context) kepada segala lapisan konsumen. 6
Kebutuhan untuk melindungi hak merek, termasuk merek  terkenal menjadi hal  yang  sangat  penting,  ketika  dalam  praktek  perdagangan  barang  atau  jasa
6 Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, Op Cit hlm 87
dijumpai adanya pelanggaran dibidang merek yang merugikan semua pihak, tidak saja  pemilik  merek  yang  berhak,  tetapi  juga  konsumen  sebagai  pemakai  barang atau jasa.
Fakta  menunjukkan  di  Indonesia  masih  ada  praktek  perdagangan  barang atau  jasa  yang  melanggar  hak  merek,  seperti  peniruan  dan  pemalsuan  merek- merek terkenal, utamanya merek-merek terkenal asing. Perancang dunia terkenal, Piere  Cardin,  yang  berkunjung  ke  Indonesia,  mengeluh  karena  banyak  produksi barang  di  sini  hanya  merupakan  tiruan  dari  merek  dagang  yang  dimilikinya. Dikemukakannya  bahwa  merek  dagang  yang  sudah  terkenal  tidak  dapat  begitu saja  dengan  seenaknya  digunakan  untuk  berbagai  jenis  barang  tanpa  persetujuan lebih dahulu dari pemilik merek itu.
Produk-produk bermerek (luxrury good ) asli tapi palsu (aspal) seperti baju, celana,  jaket  dan  berbagai  asesoris  lainnya  sangat  mudah  didapat  dan  ditemukan di  kota-kota  besar,  peredarannyapun  meluas  mulai  dari  kaki  lima  sampai  pusat pertokoan  bergengsi.  Salah  satu  daya  tarik  dari  produk  bermerek  palsu  memang terletak pada harganya yang sangat murah.
Merek  terkenal  asing  sering  dipalsukan  (atau  minimal  pelaku  usaha  sering membonceng  ketenaran  dari  merek  terkenal  tersebut)  karena  nilai  ekonomisnya yang  sangat  tinggi.  Akibatnya  pemilik  merek  yang  sah  atas  merek  terkenal dirugikan  kepentinganya  dengan  berkurangnya  pangsa  pasar,  pudarnya goodwill atau  reputasi  merek  yang  telah  dibangun  dengan  susah  payah  dan  biaya  tidak sedikit.  Namun,  tidak  hanya  kepentingan  pemilik  merek  terkenal  saja  yang dirugikan,  konsumen  juga  dirugikan  karena  membeli  produk  yang  tidak  sesuai dengan  ekspektasinya  sebagai  timbal  balik  dari  pembayaran  yang  sudah dilakukan. 7
Seperti  diketahui,  di  pasaran  Indonesia  terdapat  banyak  barang  yang sebenarnya  merupakan  tiruan  belaka,  tetapi  memakai  merek-merek  terkenal. Misalnya,  di  samping  Piere  Cardin  untuk  barang-barang  mode,  juga  Dior,  Yves St. Laurent, Ballmain, Gyvenchi, Gucci, dan sebagainya. Di toko-toko serbaguna
7 Kurnia, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Merek  Terkenal  di  Indonesia  Pasca  Perjanjian TRIP’s . Bandung: PT. Alumni, 2011, hlm 99
kota-kota  besar  di  Indonesia  dengan  mudah  dapat  kita  beli  kaus  kaki  dengan merek-merek terkenal ini, tetapi dengan harga yang jauh lebih murah, sekitar Rp 1.000,000 lebih sedikit. Padahal yang asli jelas jauh lebih mahal. Setiap pembeli mengetahui bahwa yang dibelinya ini sebenarnya bukan barang asli. 8
Barang  yang  asli  Piere  Cardin  sering  kali  bukan  dibuat  di  Prancis, melainkan  di  negara-negara  berkembang  yang  upah  buruhnya  murah,  tetapi dengan  sistem  lisensi.  Pemegang  lisensi  membayar  royalti,  dan  sebaliknya pemilik memperkenankan dipakainya label merek terkenal itu secara sah. Pemilik merek juga yang mengawasi kualitas produksi yang bersangkutan. Barang-barang ini  diproduksi  di  negara  berkembang,  misalnya  di  Indonesia,  Korea,  Malaysia, Filipina,  atau  Thailand,  tetapi  hasil  produksinya  diekspor  kembali  ke  negara- negara  yang  sudah  maju  dengan  label  asli  dan  dengan  merek-merek  dari perancang  terkenal  ini.  Tentunya  harganya  menjadi  jauh  lebih  mahal  karena  si pemegang  lisensi  yang  mengekspor  barang  itu  perlu  juga  membayar  royalty kepada pemilik merek, perancang atau pencipta yang terkenal itu. 9
Peredaran  barang  palsu,  imitasi,  kualitas  (selanjutnya  disebut  KW)  atau bermutu  rendah  tidak  lepas  dari  beragam  merek  produk  yang  ditawarkan  oleh produsen  kepada  konsumen  menjadikan  konsumen  memiliki  berbagai  macam pilihan  tergantung  daya beli  atau kemampuan konsumen.  Banyaknya permintaan konsumen  dari  kalangan  menengah  ke  bawah  yang  tidak  mau  ketinggalan trend dan  menginginkan  memiliki  produk-produk  ternama  atau  terkenal  namun harganya  terjangkau  demi  menunjang  gaya  hidup.  Tidak  jarang  para  pembelinya datang dari golongan menengah ke atas bahkan kalangan sosialita.
Fenomena  yang  sedang  terjadi  di  pasar  hingga  sekarang  ini  terkait  banyak beredarnya  barang  bermerek  terkenal  asing  ( luxrury  good) tetapi  barang  yang beredar adalah barang bermerek  terkenal asing palsu seperti baju (Zara, Hermes, Polo),  tas  (Channel,  Furla,  Gucci,  Louis  Vuitton,  Zara),  sandal/sepatu  (Nike, Adidas,  Converse),  jam  tangan  (Nike,  G-Shock,  Rolex,  Alba,  Rip  Curl),  celana (Wrangler,  Hermes),  jaket  (Adidas,  Nike)  dan  berbagai  aksesoris  lainnya  yang
8 Sudargo Gautama, Segi-segi Hukum Hak Milik Intelektual , PT. Eresco, Bandung, 1995 , hlm 18
9 Ibid
banyak  beredar  di  pasar.  Banyaknya  peminat  pada  produk  bermerek  palsu memang terletak pada harganya yang jauh lebih murah berkisar Rp. 50.000 - Rp. 350.000  dibandingkan  dengan  harga  aslinya  yakni  yang  berkisar  Rp.  4.000.000– Rp.  20.000.000  dari  setiap  penjualan  ini  pedagang  mendapat  keuntungan  sekitar 50 persen dari modal yang dikeluarkan.
Pelanggaran  merek  seperti  peniruan  dan  pemalsuan  merek  sesungguhnya dilatar  belakangi  adanya  persaingan  curang  atau  persaingan  tidak  jujur  yang dilakukan  oleh  pelaku  usaha  dalam  perdagangan  barang  atau  jasa  dengan melakukan cara-cara yang bertentangan dengan itikad baik dengan mengenyampingkan nilai kejujuran dalam melakukan kegiatan usaha.
Adanya  perlindungan  hukum  bagi  pemilik  merek  yang  sah  dimaksudkan untuk  memberikan  hak  yang  sifatnya  eksklusif  (khusus)  bagi  pemilik  merek ( exclusive  right )  agar pihak  lain  tidak dapat menggunakan  tanda yang sama atau mirip dengan yang dimilikinya baik untuk barang atau jasa yang sama atau hampir sama. “Hak  khusus  tersebut cenderung bersifat  monopoli, artinya hanya pemilik merek yang dapat menggunakannya”. 10
Berdasarkan  latar  belakang  permasalahan  tersebut  di  atas,  maka  yang menjadi  pokok  permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah  :  Bagaimana perlindungan  hukum  terhadap  pemalsuan  merek  dagang  terkenal  asing  di Indonesia  dan  apa  saja  faktor  penghambat  pelaksanaan  perlindungan  merek terhadap pemalsuan merek dagang terkenal asing.

## B. PEMBAHASAN
1. Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pemalsuan  Merek  Dagang  Terkenal Asing Di Indonesia
Adanya  pelanggaran  merek  seperti  peniruan  dan  pemalsuan  merek sesungguhnya  dilatar  belakangi  adanya  persaingan  curang  atau  persaingan tidak  jujur  yang  dilakukan  oleh  pelaku  usaha  dalam  perdagangan  barang atau jasa dengan melakukan cara-cara yang bertentangan dengan itikad baik
10 Agung Sujatmiko . Aspek Yuridis Lisensi Merek dan  Persaingan Usaha .Jurnal Hukum Pro Justitia. 2008. Vol. 26 No.2.
dengan  mengenyampingkan  nilai  kejujuran  dalam  melakukan  kegiatan usaha.
Di  dalam  usahanya  untuk  memperoleh  keuntungan  yang  sebesar- besarnya  ada  sebagian  pelaku  melakukan  peniruan  merek  dagang  dalam usahanya untuk memperoleh  penguasaan pasar. Peniruan merek dagang ini merupakan perbuatan yang tidak jujur akan merugikan berbagai pihak yakni bagi  khalayak  ramai/yaitu  konsumen  maupun  bagi  pemilik  merek  yang sebenarnya.
Hal  ini  terjadi  karena  adanya  tempat  atau  daerah  suatu  negara  yang dapat menjadi kekuatan yang memberikan pengaruh baik pada suatu barang karena dianggap sebagai daerah penghasil jenis barang yang bermutu.
Termasuk  dalam  persaingan  tidak  jujur  apabila  pengusaha mencantumkan  keterangan  tentang  sifat  dan  asal-usul  barang  yang  tidak sebenarnya,  untuk  mengelabui  konsumen,  seakan-akan  barang  tersebut memiliki  kualitas  yang  baik  karena  berasal  dari  daerah  penghasil  barang yang  bermutu  misalnya  mencantumkan  keterangan made  in  England padahal tidak benar produk itu berasal dari Inggris.
Menurut  kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  pengertian  palsu  adalah tiruan  atau  duplikasi  dari  benda  yang  aslinya.  Maka  jika  dikaitkan  dengan barang  palsu  yaitu  segala  sesuatu  yang  diciptakan  baik  itu  benda  ataupun suatu  zat  dengan  meniru  atau  menggandakan  sifat  atau  wujud  sehingga jumlahnya lebih banyak dari benda atau zat yang aslinya.
Pelanggaran terhadap merek bertujuan untuk mendapatkan keuntungan  pribadi  secara  mudah  dengan  mencoba  atau  melakukan tindakan  meniru  atau  memalsukan  merek-merek  yang  sudah  terkenal  di masyarakat  tanpa  memikirkan  hak-hak  orang  lain  yang  hak-haknya  telah dilindungi  sebelumnya.  Tentu  saja  hal-hal  demikian  itu  akan  sangat mengacaukan roda perekonomian dalam skala nasional dan skala lokal.
Untuk  membangun  sebuah  reputasi  merek  memerlukan  biaya  yang yang tidak sedikit dan waktu yang cukup lama serta hal lain yang juga tidak kalah  penting  bahwa  reputasi  yang  baik  akan  menimbulkan  kepercayaan
dari  konsumen.  Perusahaan-perusahaan  cenderung  berupaya  untuk mencegah orang/perusahaan lain untuk menggunakan merek tersebut dalam produk-produknya.
Seluruh perbuatan itu sangat merugikan pemilik merek. Karena akibat dari  persaingan  tidak  jujur  (pemalsuan  dan  peniruan  merek  terkenal)  akan mengurangi omzet penjualan sehingga mengurangi keuntungan yang sangat diharapkan  dari  mereknya  yang  lebih  terkenal  tersebut.  Bahkan  dapat menurunkan  kepercayaan  masyarakat  terhadap  merek  tersebut,  karena konsumen  menganggap  bahwa  merek  yang  dulu  dipercaya  memiliki  mutu yang baik ternyata sudah mulai turun kualitasnya.
Membicarakan  tentang  pengaturan  tentang  Merek,  maka  akan  dilihat dan  dicermati  ketentuan  perundang-undangan  tentang  merek,  mulai Undang-Undang Merek No. 21 Tahun 1961, Undang-Undang Merek No. 19 Tahun 1992, Undang-Undang Merek No. 14 Tahun 1997, Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis yang berlaku sekarang ini.
Konsep  perlindungan  hukum  terhadap  hak  merek  tersebut  mengacu pada sifat hak merek yang bersifat khusus (exclusive). Hak khusus tersebut bersifat  monopoli  artinya  hak  itu  hanya  dapat  dilaksanakan  oleh  pemilik merek.  Tanpa  adanya  izin  dari  pemilik  merek,  orang  lain  tidak  boleh mempergunakan hak khusus. Jika ada pihak lain yang mempergunakan hak khusus  tadi  dengan  tanpa  adanya  izin  dari  pemilik  hak  merek,  maka  telah terjadi pelanggaran yang dapat dikenai sanksi tertentu. 11
Konvensi Paris  convention  for  the  Protection  of  Industrial  Property adalah konvensi pertama mengenai HAKI pada tahun 1883 di Paris, dimana perlindungan  merek  mulai  diatur  secara  internasional.  Konvensi  ini merupakan konvensi internasional bidang HAKI yang sangat penting karena
11 Agung Sudjatmiko, 2000, Perlindungan Hukum Hak Atas Merek , Yuridika, Vol. 15 No. 5 September Agustus, 2000, hal. 349.
meletakkan  dasar-dasar  perlindungan  HAKI  dan  memberikan  suatu pedoman bagi cakupan masalah HAKI bagi Negara-negara di dunia. 12
Perlindungan  hukum  terhadap  merek  yang  terdaftar,  khususnya terhadap merek-merek terkenal sangat perlu dilakukan. Pada umumnya yang banyak  dijadikan  sasaran  peniruan  dan  pemalsuan  adalah  merek  terkenal, yang  diharapkan  dapat  meningkatkan  omzet  penjualan  dari  pelaku pelanggaran  merek  yang  tidak  bertanggung  jawab.  Jika  suatu  merek  sudah memperoleh  predikat  terkenal,  maka  bentuk  perlindungan  hukum  yang diperlukan  agar  terhadap  tersebut  terhindar  dari  peniruan  atau  pemalsuan oleh orang lain, adalah bentuk perlindungan hukum yang bersifat preventif dan  represif  yang  dititik  beratkan  pada  upaya  untuk  mencegah  agar  merek terkenal tersebut tidak dipakai orang lain secara salah.
Upaya  preventif  adalah  upaya  untuk  mencegah,  meminimalisir peluang  terjadinya  pelanggaran  yang  diharapkan  dapat  menekan  angka pelanggaran  merek.  Tujuannya  untuk  meminimalkan  peluang  terjadinya pelanggaran  merek  dagang.  Upaya  ini  lebih  ditekankan  pada  pengawasan pemakaian  merek,  perlindungan  terhadap  hak eksklusif  pemegang  hak  atas merek  dagang  terkenal  asing  dan  anjuran-anjuran  kepada  pemilik  merek untuk mendaftarkan mereknya agar haknya terlindungi.
Upaya  Represif  adalah  upaya  yang  dilakukan  untuk  mengatasi, menyelesaikan  tindak  pelanggaran  yang  telah  terjadi.  Upaya  Represif dilakukan  sebagai  bukti  perlindungan  hukum  setelah  pelanggaran  merek terjadi.  Perlindungan  hukum  represif  ini  diberikan  apabila  telah  terjadi pelanggaran  hak  atas  merek.  Pemegang  hak  atas  merek  dagang  terkenal asing  memperoleh  perlindungan  hukum  terhadap  pelanggaran  hak  atas merek  baik  dalam  bentuk  gugatan  pembatalan  maupun  tuntutan  pidana. Selain itu pemberian sanksi yang sesuai dengan hukum merek secara tegas dan  jelas  harus  diterapkan  sehingga  dapat  menimbulkan  efek  jera  bagi
12 Oka Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm 7
pelaku  pelanggaran  yang  diharapkan  hal  ini  dapat  menekan  tindak pelanggaran serupa di masa yang akan datang.
Apabila  merek  telah  terdaftar,  maka  mendapat  perlindungan  hukum, baik  secara  perdata  maupun  pidana.  Terkait  dengan  perlindungan  hukum secara pidana, yaitu dengan pemberian hukuman kepada barang siapa yang telah  melakukan  kejahatan  dan  pelanggaran  merek  sebagaimana  diatur dalam Pasal 100 UU Merek dan Indikasi Geografis.
Pasal  100  UU  Merek  pada  dasarnya  memberikan  ancaman  hukuman penjara  paling  lama  lima  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak  satu  milyar rupiah  kepada  barang  siapa  yang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak menggunakan  merek  yang  sama  pada  keseluruhannya  dengan  merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan.
Perlindungan hukum secara perdata juga diberikan kepada pemegang merek  yang  sah.  Kalau  hak  merek  telah  dipegang,  maka  menurut  sistem hukum merek Indonesia, pihak pemegang merek tersebut akan mendapatkan perlindungan  hukum.  Artinya  apabila  terjadi  pelanggaran  hak  atas  merek, pihak  pemegang  merek  dapat  mengajukan  gugatan  terhadap  pihak  lainnya yang  melakukan  pelanggaran  hak  atas  merek.  Gugatan  ini  ditujukan  untuk mendapatkan  ganti  rugi  dan  penghentian  semua  perbuatan  yang  berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. 13
Pemakaian  merek  tanpa  hak,  dapat  digugat  berdasarkan  perbuatan melanggar  hukum  (Pasal  1365  KUH  Perdata)  yaitu  “Tiap  perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang  yang  karena  salahnya  menerbitkan  kerugian  itu,  mengganti  kerugian tersebut”.  Sebagai  pihak  penggugat  harus  membuktikan  bahwa  ia  karena perbuatan  melanggar  hukum  tergugat,  menderita  kerugian.  Adanya pelanggaran  merek  yang  dilakukan  oleh  pihak-pihak  yang  beritikad  tidak baik  dan  tidak  bertanggung  jawab  terhadap  merek  terkenal  yang dilanggarnya,  tentu  akan  menimbulkan  kerugian  yang  dirasakan  oleh
13 Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, Op Cit ,  hlm  82
produsen atau pengusaha pemegang hak atas merek yang terkenal. Sebagai pihak  yang  dirugikan,  tentu  pemegang  hak  atas  merek  terkenal  akan menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan kasus pelanggaran merek. Hal tersebut bertujuan agar pelaku pelanggaran merek tidak akan lagi memakai merek  yang  menyerupai  pada  pokoknya  atau  keseluruhannya  dari  merek terkenal  atau  bahkan  menghentikan  aktivitas  produksinya.  Perbuatan pelanggaran  merek  selain  diatur  di  dalam  UU  Merek,  juga  dapat  dikenai sanksi  yang  dapat  ditinjau  dari  hukum  pidana,  perdata,  maupun administrasi. 14
2. Faktor  Penghambat  Pelaksanaan  Perlindungan  Merek  Terhadap Pemalsuan Merek Dagang Terkenal Asing
Sarana  dan  prasarana  yang  menunjang  tentunya  akan  mempermudah proses    perlindungan  hukum  guna  meminimalisasi/menekan  kasus pelanggaran  merek.  Belum    adanya  alat  untuk  memudahkan  mengetahui sebuah  barang  itu  asli  ataupun  palsu    menjadi  kendala  dalam  proses penegakan  hukum  terkait  kasus  pelanggaran  merek.  Saat  ini  hanya pengakuan  dari  para  pedagang/penjual  yang  dapat  mempermudah    untuk mengetahui  suatu  barang  itu  asli/palsu,  dan  terkadang  para  penjual  masih mengelak  kalau  barang  yang  mereka  jual  itu  merupakan  barang  palsu. Sarana  pendidikan  merupakan  faktor  yang  penting  guna  menambah pengetahuan  dan  wawasan  terkait  kasus  merek.  Minimnya  tenaga  ahli  di bidang  merek  membuat  proses    pembinaan  kepada  para  pedagang/pelaku usaha menjadi terhambat.
Masyarakat  sebagai  subyek  hukum  tentulah  memiliki  andil  yang sangat  penting dalam proses pencapaian tujuan hukum. Memunculkan sifat masyarakat yang  sadar hukum tentulah merupakan suatu proses yang tidak mudah.  Disini  masyarakat    khususnya  Konsumen  memiliki  peranan  yang
14 Muhamad  Djumhana  dan  Djubaedillah., Hak  Milik  Intelektual  Sejarah,  Teori  dan Prakteknya di Indonesia . PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm 93
sangat  penting dalam proses  peredaran  barang palsu yang diperdagangkan di Pasar. 15
17  dari  20  masyarakat  mengaku  mendapatkan  manfaat  dari  adanya barang    palsu/barang  hasil  pelanggaran  merek  yang  diperjual-belikan  di Pasar.  Mereka  yang  kebanyakan  adalah  konsumen  yang  memiliki  ekonomi menengah  ke  bawah  merasa  dengan  adanya  barang  palsu  yang  tentu memiliki harga  yang lebih murah di banding barang yang asli, tetap dapat mengikuti  gaya  hidup  masyarakat  masa  kini  yang  cenderung  berorientasi kepada  merek-merek  terkenal  tanpa  mempermasalahkan  kualitas  barang tersebut.  Mereka  juga  berpendapat  dengan    memakai  barang  bermerek terkenal  akan  menambah  kepercayaan  diri  dalam  bergaul/bersosialisasi tanpa  mempermasalahkan  barang  itu  palsu  ataupun  asli.  Dari    sini  dapat disimpulkan  bahwa  konsumen  lebih  mementingkan  harga  dibanding kualitas suatu barang guna dapat mengikuti trend hidup masa kini. 16
Selain penjelasan singkat faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan perlindungan  hak  merek  di  atas,  berikut  beberapa  faktor  yang  dapat menghambat  pelaksanaan  penegakan  hukum  terhadap  pemegang  hak  atas merek, yaitu : 17
1. Keterbatasan  informasi  kepada  masyarakat  (konsumen)  atas  adanya permohonan  pendaftaran  merek.  Dimana  pengumuman  pendaftaran merek hanyalah berlangsung selama 3 bulan, yang tidak diketahui oleh setiap orang meskipun pengumuman itu telah diterbitkan dan kesulitan lainnya  menentukan  sejak  kapan  tenggang  waktu  dihitung.  Akibatnya para  pemegang  hak  atas  merek  terkenal  asing  terkejut  ketika mendaftarkan mereknya karena merek sudah didaftarkan pihak lain.
2. Kesulitan  dari  pemegang  hak  atas  merek  terkenal  asing  untuk menemukan  pelaku  pelanggaran  merek.  Dimana  produk  hasil
15 https://media.neliti.com/media/publications/34598-ID-pelaksanaan-perlindungan-hukum- terhadap-merek-terkenal-dari-tindakan-pelanggaran.pdf diakses Tanggal 24 Desember 2017
16 https://media.neliti.com/media/publications/34598-ID-pelaksanaan-perlindungan-hukum- terhadap-merek-terkenal-dari-tindakan-pelanggaran.pdf diakses Tanggal 24 Desember 2017
17 Iman Sjahputra, Hukum Merek Baru Indonesia Seluk Beluk Tanya Jawab Merek Teori Dan Praktik , Jakarta, 1997,  hlm 34
pelanggaran merek terkenal asing diperdagangkan di pasaran dan tidak mencantumkan identitas pembuatnya.
3. Kelemahan  internal  ini  karena  kemampuan  dari  aparat  Direktorat Jenderal  Merek  yang  terbatas  dari  sosio-ekonomis  maupun  intelektual sehingga  merek-merek  yang  didaftar  kemudian  dengan  merek  yang telah didaftar dapat diterima pendaftarannya.
4. Adanya  gugatan  dari  pemegang  merek  dagang  terkenal  asing,  dalam beberapa  hal  akan  memperburuk  reputasi  produk  karena  dianggap sebagai  produk  yang  sedang  bermasalah  yang  pada  akhirnya  akan menurunkan omset penjualan produk tersebut.
Peran masyarakat sebagai konsumen tentulah sangat penting berkaitan dengan  penegakan  hukum  dalam  kasus  pelanggaran  merek.  Berdasarkan fakta  yang  ada  di  lapangan  terdapat  berbagai  respon  mengenai  kasus pelanggaran  merek  baik  itu  berupa  respon  positif  maupun  respon  negatif yang  tentu  dipengaruhi  dari  tingkat  pendidikan,tingkat  kesejahteraan/sosial ekonomi, lingkungan dan pengetahuan dalam bidang merek. Respon positif atau  sifat  mendukung  dari  masyarakat  adalah  sikap/pandangan/pendapat masyarakat  bahwa  penjualan  barang-barang  palsu  merupkan  pelanggaran hukum  yang  harus  dintindak  tegas  dan  ditekan  peredarannya.  Sedangkan respon  negatif  atau  sikap  yang  menghambat  dari  masyarakat  adalah  antara lain:  pandangan  masyarakat  yang  menganggap  pelanggaran  merek  adalah suatu hal yang biasa, pelanggaran merek tidak selalu merugikan konsumen, terkadang  pelanggaran  merek  malah  menguntungkan  konsumen  dimana konsumen  dapat  menggunakan  barang-barang  bermerek  terkenal  dengan harga yang murah.

## C. KESIMPULAN
Perlindungan hukum diperlukan agar suatu merek yang sudah memperoleh predikat terkenal terhindar dari peniruan atau pemalsuan oleh orang lain. Bentuk perlindungan  hukum  yang  bersifat  preventif  dan  represif  yang  dititik  beratkan pada upaya untuk mencegah agar merek terkenal tersebut tidak dipakai orang lain secara  salah.  Upaya  preventif  adalah  upaya  untuk  mencegah,  meminimalisir
peluang  terjadinya  pelanggaran  yang  diharapkan  dapat  menekan  angka pelanggaran  merek.  Tujuannya  untuk  meminimalkan  peluang  terjadinya pelanggaran  merek  dagang.  Upaya  Represif  adalah  upaya  yang  dilakukan  untuk mengatasi,  menyelesaikan  tindak  pelanggaran  yang  telah terjadi.  Upaya  Represif dilakukan sebagai bukti perlindungan hukum setelah pelanggaran merek terjadi.
Adapun  faktor-faktor  yang  menghambat  pelaksanaan  perlindungan  hak merek  yaitu  keterbatasan  informasi  kepada  masyarakat  (konsumen)  atas  adanya permohonan pendaftaran merek, kesulitan dari pemegang hak atas merek terkenal asing  untuk  menemukan  pelaku  pelanggaran  merek  serta  adanya  gugatan  dari pemegang  merek  dagang  terkenal  asing,  dalam  beberapa  hal  akan  memperburuk reputasi produk karena dianggap sebagai produk yang sedang bermasalah.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Buku
Agung  Sudjatmiko, Perlindungan  Hukum  Hak  Atas  Merek ,  Yuridika,  Vol. 15 No. 5 September Agustus, 2000
Budi  Agus  Riswandi  dan  M.  Syamsudin, Hak  Kekayaan  Intelektual  dan Budaya Hukum , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
Iman  Sjahputra, Hukum  Merek  Baru  Indonesia  Seluk  Beluk  Tanya  Jawab Merek Teori Dan Praktik , Jakarta, 1997
Oka  Saidin, Aspek  Hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual, PT.  Raja  Grafindo Persada, Jakarta, 1995
Kurnia, Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia Pasca Perjanjian TRIP’s . Bandung: PT. Alumni, 2011
Muhamad  Djumhana  dan  Djubaedillah., Hak  Milik  Intelektual  Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia . PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
Sudargo  Gautama, Segi-segi  Hukum  Hak  Milik  Intelektual ,  PT.  Eresco,
Bandung, 1995

## 2. Internet
https://media.neliti.com/media/publications/34598-ID-pelaksanaan- perlindungan-hukum-terhadap-merek-terkenal-dari-tindakan- pelanggaran.pd
H.M Saifur Rahman, Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Di Indonesia melalui http://renaisans-
unibo.blogspot.co.id/2009/03/aspek-perlindungan-hukum-terhadap- merek.html
Law  Community, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pemanfaatan Merek Terkenal melalui https://wonkdermayu.wordpress.com /artikel/perlindungan-hukum-terhadap-pemanfaatan-merek- terkenal/