## PERANAN DAN PENGARUH INSPEKTORAT KABUPATEN

## BULELENG DALAM PEMERIKSAAN TERHADAP TEMUAN YANG TIDAK DITINDAKLANJUTI PADA PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
Oleh: Kadek Dwi Febriana 1 , I Nyoman Gede Remaja 2
(nym.remaja@Unipas.ac.id)
Abstrak : Pengawasan  adalah  proses  pengamatan  dari  pelaksanaan   seluruh kegiatan    organisasi    untuk    menjamin    agar    supaya    semua    pekerjaan    yang sedang dilaksanakan  berjalan  sesuai   dengan  rencana   yang  telah  ditentukan. Dengan  pengawasan  dapat  diketahui  terjadinya  penyimpangan,  penyalahgunaan, kebocoran, pemborosan, penyelewengan, dan lain-lain kendala di masa yang akan datang.  Penelitian  ini  meneliti  peranan  dan  pengaruh    Inspektorat    Kabupaten Buleleng    dalam  Pemeriksaan    terhadap  temuan  yang  tidak  di  tindaklanjuti  dan sanksi yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Buleleng jika terdapat  temuan yang  tidak  ditindaklanjuti  pada  pemerintah  Kabupaten  Buleleng.  Penelitian  ini merupakan  penelitian  hukum  empiris,  bersifat  deskriptif.  Pengumpulan  data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara  kualitatif.  Peranan  dan  Pengaruh  Inspektorat  Kabupaten  Buleleng  dalam pemeriksaan  terhadap  temuan  yang  tidak  di  tindaklanjuti  pada  Pemerintah Kabupaten Buleleng, adalah dengan melakukan verifikasi dan klasifikasi terhadap temuan-temuan  yang  belum  ditindaklanjuti,  kemudian  melakukan  penelusuran dan  komunikasi  dengan  obyek  yang  diperiksa/obrik  baik  secara  lisan  maupun tertulis  untuk  segera  menindaklanjuti  hasil  temuan  tersebut.  Apabila  peranan Inspektorat  Kabupaten  Buleleng  dalam  Pemeriksaannya  berjalan  dengan  baik maka  akan  berpengaruh  terhadap:  jumlah  temuan  yang  tidak  ditindaklanjuti otomatis  berkurang,  Makin  meningkatnya  kesadaran  kesadaran  SKPD/Instansi yang  diperiksa  dalam  melakukan  tindaklanjut  dan  makin  mengertinya  mereka bagaimana tata cara menindaklanjuti setiap hasil temuan. ada sanksi secara tegas yang  diberikan  Pemerintah  Kabupaten  Buleleng  terkait  masalah  temuan  yang tidak ditindaklanjuti. Akan diberikan tegoran tertulis yang sifatnya sesuai dengan rekomendasi  dan  akan  menjadi  bahan  dalam  Promosi,  Mutasi  ataupun  Devosi terhadap jabatan yang bersangkutan pada saat ada pergeseran-pergeseran pejabat. Apabila temuan yang tidak ditindaklanjuti berindikasi dapat merugikan keuangan Daerah/Negara akan diserahkan ke Aparat Penegak Hukum.
Kata-kata Kunci: Pengawasan, TindakLanjut Pemerintah Daerah
1 Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas panji Sakti.

## PENDAHULUAN
Pengawasan adalah suatu  upaya  yang sistematik untuk  menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan  kinerja  aktual  dengan  standar  yang  telah  ditentukan,  untuk menetapkan  suatu  penyimpangan,  serta  untuk  mengambil  tindakan  perbaikan yang  diperlukan  untuk  menjamin  semua  sumber  daya  perusahaan  atau pemerintahan  telah  digunakan  seefektif  dan  seefisien  mungkin  guna  mencapai tujuan perusahaan atau pemerintahan (Rahardjo Adisasmita, 2011).
Pengawasan    adalah    proses    pengamatan    dari    pelaksanaan      seluruh kegiatan    organisasi    untuk    menjamin    agar    supaya    semua    pekerjaan    yang sedang  dilaksanakan    berjalan    sesuai    dengan    rencana    yang    telah    ditentukan sebelumnya  (Siagian , P.  1997:  107).  Sejalan    dengan    itu,  Sarwoto  menyatakan: “Pengawasan  adalah kegiatan  manajer   yang  mengusahakan  agar  pekerjaan- pekerjaan  terlaksana  sesuai  dengan  rencana   yang  ditetapkan  dan  atau  hasil yang  dikehendaki (Sarwoto, 1981: 93).
Dengan pengawasan dapat diketahui terjadinya penyimpangan, penyalahgunaan,  kebocoran,  pemborosan,  penyelewengan,  dan  lain-lain  kendala di masa yang akan datang. Keseluruhan dari pengawasan adalah membandingkan suatu  kegiatan  yang  sedang  atau  sudah  dikerjakan  dengan  kegiatan  yang direncanakan  sebelumnya,  karena  itu  perlu  kriteria,  norma,  standar  dan  ukuran tentang  hasil  yang  ingin  dicapai  untuk  mencapai  tujuan  yang  telah  direncanakan secara  efektif  dan  efisien.  Bahkan,  melalui  pengawasan  tercipta  suatu  aktivitas yang  berkaitan  erat  dengan  penentuan  atau  evaluasi  mengenai  hasil  dari pelaksanaan  kerja  yang  sudah  dilaksanakan.  Pengawasan  juga  dapat  mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.
Segi  pengawasan  demikian  sebenarnya  menunjukkan  pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen, di mana pengawasan dianggap sebagai bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak di bawahnya.
Mengacu  pada  kewenangan  yang  dilimpahkan  kepada  Pemerintah Kabupaten,  Pemerintah  Kabupaten  Buleleng  bersama  DPRD    Kabupaten Buleleng  membentuk    Peraturan    Daerah  Nomor    11  Tahun  2013    tentang Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Buleleng  Nomor  4  Tahun 2008  tentang  Pembentukan,  Susunan    Organisasi    dan    Tata    kerja    Perangkat Daerah. Tugas  pokok  dan  fungsi  satuan Kerja  Perangkat  Daerah  akan  diatur lebih  lanjut  dengan  Peraturan  Bupati.
Dalam  Peraturan  Bupati  Buleleng  Nomor  70  Tahun    2014  tanggal  30 Desember  2014  tentang  Tugas  Pokok  dan  Fungsi  Inspektorat  Kabupaten Buleleng dinyatakan bahwa tugas pokok Inspektorat  Kabupaten Buleleng adalah melakukan  pengawasan  terhadap  penyelenggaraan  pemerintahan  Daerah  dan Pemerintahan  Desa.
Fungsi  utama  Inspektorat    adalah    sebagai    perangkat    daerah    yang melaksanakan  pengawasan  terhadap  penyelenggaraan  pemerintahan  dan pembangunan  di  daerah  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  pendayagunaan aparatur  negara  dalam  melaksanakan  tugas-tugas  pemerintahan.
Inspektorat Kabupaten Buleleng dalam pengawasannya melalui tahap tahap yaitu:
1. Tahap Pendahuluan. Pada tahap ini auditor berupaya memperoleh kerjasama dengan  auditi,  memperoleh  gambaran  yang  lebih  detil  tentang  auditi,  serta mengumpulkan  bukti  awal  dan  melakukan  berbagai  penelaahan  dengan memperhatikan  sasaran  audit  tentantif  (objeknya)  dan  mengikuti  langkah- langkah pemeriksaan dalam program audit pendahuluan. Hasil pengumpulan bukti  awal  dan  penelaahan  tersebut  digunakan  untuk  menentukan permasalahan yang perlu didalami.
2. Tahap  Pemeriksaan.  Pada  tahap  ini  dilakukan  pendalaman  pemeriksaan, dengan mengumpulkan bukti-bukti yang lebih banyak dan analisa yang lebih mendalam,  dalam  rangka  memperkuat/melengkapi  atribut  terkait  dengan permasalahan  yang  perlu  mendapat  perhatian  sebagaimana  diidentifikasi pada  audit  pendahuluan.  Kegiatan  pelaksanaan  pengujian  ini  disebut  juga dengan pemeriksaan lanjutan/perluasan pengujian/pengembangan temuan.
3. Tahap  Penyelesaian.  Pada  tahap  penyelesaian  penugasan, auditor merangkum  semua  permasalahan  yang  ditemukan  dalam  suatu  daftar permasalahan/temuan,  kemudian  mengkonfirmasikannya  kepada  pihak auditi untuk mendapatkan tanggapan dan pengembangan rekomendasi untuk persetujuan  dan  komitmen  dari  menajemen  mengenai  permasalahan  yang dikemukakan  dan  pelaksanaan  rekomendasi  tersebut.  Kegiatan  konfirmasi dengan  pihak  auditi  tersebut  biasanya  dilakukan  dalam  forum  pertemuan akhir.
4. Pelaporan.  Penyusunan  laporan  hasil  audit,  yaitu  aktivitas  menuangkan rangkuman  hasil  audit  kedalam  laporan,  dilakukan  oleh  Ketua  Tim  Audit, direviu  oleh  Supervisor  dan  disetujui/ditandatangani  oleh  Penanggung Jawab  Audit.  Laporan  yang  telah  disetujui  kemudian  digandakan  sesuai kebutuhan dan didistribusikan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya.
5. Tindak  Lanjut  Hasil  Pemeriksaan.  Dalam  laporan  hasil  audit  diungkapkan pula  berbagai  permasalahan  yang  ditemukan  dan  rekomendasi  yang  perlu ditindaklanjuti  oleh  manajemen  atau  pihak  lain  yang  terkait.  Terhadap rekomendasi  yang  diberikan  itu,  auditor  melakukan  pemantauan  dan evaluasi.
Kegiatan  penanganan  tindak  lanjut  temuan  hasil  pemeriksaan  merupakan upaya untuk menyelesaikan tindak lanjut atas rekomendasi yang tercantum dalam Laporan  Hasil  Pemeriksaan,  baik  pemeriksaan  internal  (Inspektorat  Daerah Kabupaten)  maupun  pemeriksaan  eksternal  (Inspektorat  Provinsi,  BPKP,  BPK, Itjen  Kemendagri  maupun  Itjen  Kementerian  teknis  lainnya).  Dari  proses penyelesaian  tindak  lanjut  temuan  hasil  pemeriksaan  tersebut  maka  bisa  dilihat komitmen  pimpinan  SKPD  terhadap  hasil  pemeriksaan  dan  arti  pentingnya kegiatan  pemeriksaan  bagi  peningkatan  kinerja  SKPD.  Disamping  itu,  dengan adanya batasan waktu penyelesaian temuan hasil pemeriksaan BPK  yaitu 60 hari kerja  setelah  LHP  diterima,  maka  perlu  dilakukan  koordinasi  intensif  dalam rangka  penanganan  dan  penyelesaian  tindak  lanjut  tersebut  sehingga  bisa diselesaikan sebelum batas waktu yang ditentukan.
Dengan  demikian  menimbulkan  pertanyaan  dapatkah  Inspektorat  Kabupaten Buleleng    untuk  menyelesaikan  tindak  lanjut  tersebut  sehingga  bisa  diselesaikan sebelum batas waktu yang ditentukan.
Untuk  memahami  dan  mengetahui    Peranan  dan  pengauh  Inspektorat Kabupaten  Buleleng  dalam  Pemeriksaan  terhadap  Temuan  yang  tidak ditindaklanjuti,berdasarkan  alasan  diatas  dilaksanakan  penelitian  dengan  judul: “Peranan  dan  pengaruh  Inspektorat  Kabupaten  Buleleng  Dalam  Pemeriksaan terhadap  Temuan  yang  Tidak  Ditindaklanjuti  Pada  Pemerintah  Kabupaten Buleleng”
Dari  latar  belakang  masalah  yang  diuraikan  dapat  dirumuskan  masalah- masalah  sebagai  berikut:  1)  Bagaimana  Peranan  dan  Pengaruh  Inspektorat Kabupaten  Buleleng  dalam  pemeriksaan  terhadap  temuan  yang  tidak  di tindaklanjuti  pada  Pemerintah  Kabupaten  Buleleng  ?,  2)  Apa  sanksi  yang diberikan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Buleleng    jika  terdapat  temuan  yang  tidak ditindaklanjuti?
Tujuan  yang  hendak  dicapai  dalam  penelitian  ini  ,  sehubungan  dengan permasalahan  yang  telah  dirumuskan  adalah  sebagai  berikut:  1)  Untuk mengetahui  peranan  dan  pengaruh  Inspektorat  Kabupaten  Buleleng  dalam pemeriksaan  terhadap  temuan  yang  tidak  ditindaklanjuti  pada  pemerintah Kabupaten Buleleng, 2) Untuk mengetahui sanksi yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Buleleng  jika terdapat temuan yang tidak ditindaklanjuti.

## METODE PENELITIAN
Penelitian dilakukan di Inspektorat Kabupaten Buleleng.Penelitian ini menggunakan  jenis  penelitian  hukum  empiris  yang  sifatnya  Deskriptif,  dimana  jenis penelitian  deskriptif  pada  umumnya  bertujuan  untuk  mengambarkan  apa  yang  saat  ini berlaku.  Di  dalamnya  terdapat  upaya  mendeskripsikan,  mencatat,  analisis  dan menginterpretasikan  kondisi  sekarang  yang  terjadi.  Sedangkan  sumber  data  yang dikumpulkan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer  dan  data  sekunder.  Dimana  Data Primer  adalah  data  yang  diperoleh  langsung  Inspektorat  Kabupaten  Buleleng  dan  data sekunder adalah data yang ditemukan dalam bentuk bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan  masalah-  masalah  yang  akan  diteliti.  Pengumpulan  data  yang  dilakukan  dengan
teknik  wawancara  dan  dokumentasi.  Dokumentasi    adalah  serangkaian  usaha  untuk memperoleh data dengan cara membaca, menelaah, mengklasifikasikan, mengidentifikasikan,  dan  dilakukan  pemahaman  terhadap  bahan-bahan  hukum  yang berupa  peraturan  perundangan-udangan  serta  buku-buku  literatur  yang  ada  kaitannya dengan  permasalahan  yang  dibahas  dalam  penelitian  ini. Wawancara  yaitu dengan  cara mengadakan  wawancara  dengan  pejabat  dan  petugas  pada  Inspektorat  Kabupaten Buleleng  yang    memiliki    tugas    yang  berkaitan  dengan  penelitian  sesuai  Tugas  Pokok dan Fungsinya .
Metode  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode deskriptif  Kualitaif.  Analisis  Kualitatif  sering  juga  disebut  analisis  deskriptif kualitatif.  Dalam  penelitian  dengan  teknik  ini,  maka  keselurahan  data  yang terkumpul baik dari data primer maupun data sekunder, akan diolah dan dianalisis dengan cara menyusun data secara sistematis, digolongkan dalam pola dan tema, dikategorisasikan  dan  diklasifikasikan,  hubungan  antara  satu  data  dengan  data lainnya,  dilakukan  interpretasi  untuk  memahami  makna  data  alam  situasi  sosial dan  dilakukan  penafsiran  dari  perspektif  peneliti  setelah  memahami  keseluruhan kualitas data.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Peranan dan Pengaruh Inspektorat Kabupaten Buleleng dalam pemeriksaan terhadap  temuan  yang  tidak  di  tindaklanjuti  pada  Pemerintah  Kabupaten Buleleng
Pembinaan  atas  penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  adalah  upaya  yang dilakukan  oleh  Pemerintah  dan  /  atau  Gubernur,  Bupati  dan  Walikota  selaku Wakil  Pemerintah  di  Daerah  untuk  mewujudkan  tercapainya  tujuan penyelenggaran  Otonomi  Daerah.  Dalam  rangka  pembinaan  oleh  Pemerintah, Menteri dan Pimpinan Lembaga Daerah Non Departemen melakukan pembinaan sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing yang dikoordinasikan oleh Menteri  Dalam  Negeri  untuk  pembinaan  dan  pengawasan  Propinsi/Kabupaten Kota serta oleh Gubernur/Bupati dan Walikota untuk pembinaan dan pengawasan Kabupaten Kota. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintah Daerah berjalan
sesuai  dengan  rencana  dan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.Pengawasan  yang  dilaksanakan  oleh  Pemerintah  terkait  dengan penyelenggaraan  urusan  Pemerintahan  dan  utamanya  terhadap  peraturan  daerah dan peraturan kepala daerah.
Dalam hal  pengawasan terhadap  rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah,pemerintah melakukan dua cara yaitu :
1. Pengawasan  terhadap  rancangan  peraturan  daerah  yaitu  terhadap  rancangan peraturan  daerah  yang  mengatur  pajak  daerah,distribusi  daerah  dan APBD.Mekanisme  ini  dilakukan  agar  pengaturan  tentang  hal-hal  tersebut  dapat mencapai daya guna dan hasil guna yang optimal.
2. Pengawasan  terhadap  semua  peraturan  daerah.  Terhadap  peraturan  daerah  yang bertentangan  dengan  kepentingan  umum  dan  peraturan  yang  lebih  tinggi  dapat dibatalkan  sesuai  mikanisme  yang  berlaku.  Dalam  rangka  mengoktimalkan fungsi pembinaan dan pengawasan, pemerintah dapat menerapkan sanksi kepada penyelenggara pemerintahan daerah apabila di ketemukan adanya penyimpangan dan pelanggaran oleh penyelenggara pemerintahan daerah tersebut.
Maksud  pengawasan  dalam  rumusan  yang  sederhana  adalah  untuk memahami  dan  menemukan  apa  yang  salah  demi  perbaikan  di  masa mendatang.Sedangkan  tujuan  pengawasan  itu  adalah  untuk  meningkatkan pendayagunaan  aparatur  Negara  dalam  melaksanakan  tugas-tugas  umum pemerintahan dan membangun menuju terwujudnya pemerintahan  yang baik dan bersih.  Salah  satu  tuntutan  masayarakat  untuk  menciptakan  good  governance dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  adalah  kiprah  institusi  pengawas  daerah. Berbicara  tentang  pengawasan  sebenarnya  bukanlah  tanggung  jawab  institusi pengawas  semata  melainkan  tanggung  jawab  semua  aparatur  pemerintah  dan masyarakat pada semua elemen.
Karena  sebetulnya  institusi  pengawas  seperti  Inspektorat  daerah  bukanya berdiam  diri,  tidak  berbuat,  tidak  enovatif    dan  sebagainya.Tetapi  jauh  dari anggapan  itu  insan  pengawas  di  daerah  telah  bertindak  sejalan  dengan  apa  yang dipikirkan  masyarakat  itu  sendiri.  Langkah  proaktif  menuju  pengawasan  yang efektif  dan  efisien  dalam  memenuhi  tuntutan  itu  telah  dilakukan  seperti melakukan  reorganisasi,  perbaikan  sistem,  membuat  pedoman  dan  sebagainya,
namun  kondisinya  sedang  berproses  sehingga  hasilnya  belum  bisa  terwujud seperti  yang  di  inginkan  oleh  masyarakat.  Guna  mewujudkan  keinginan  tersebut diperlukan  langkah-langkah  pragmatis  yang  lebih  realitis  dan  sistematis  dalam penempatan  sumber  daya  manusia  pada  lembaga  pengawas  daerah,  mulai  dari pimpinannya  sampai  kepada  staf  atau  pejabat  yang  membantu  dan  memberikan dukungan  untuk  kesuksesan  seorang  pemimpin  lembaga  pengawas  tersebut. Inspektorat daerah sebagai aparat pengawas internal pemerintah daerah memiliki peran  dan  posisi  sangat  trategis  baik  ditinjau  dari  aspek  fungsi  menejemen maupun dari segi pencapaian fisi dan misi serta program-program pemerintah.
Inspektorat daerah sebagai pengawas internal di daerah memiliki peran yang sangat  strategis  sebagai  katalisator  dan  dinamisator  dalam  mensukseskan pembangunan  daerah.  Dalam  pedoman  umum  pengawasan  dilingkungan Departemen  Dalam  Negeri  sesuai  dengan  keputusan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  116  tahun  1981  dinyatakan  bahwa  pengawasan  tidak  ditujukan  untuk mencari-cari  kesalahan,merupakan  proses  berlanjut,harus  menjamin  adanya kemungkinan  pengambilan  koreksi  yang  cepat  dan  tepat  atas  penyimpangan  dan penyelewengan dan bersifat mendidik.
Inspektorat  Kabupaten  Buleleng  adalah  unsur  pelaksana  tugas  tertentu pemerintah  daerah  yang  dipimpin  oleh  seorang  Inspektur  yang  berada  di  bawah dan  bertanggungjawab  kepada  Bupati  melalui  Sekretaris  Daerah  Pada  dasarnya pelaksanaan  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  Inspektorat  Kabupaten  Buleleng mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut :
1. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Buleleng  Nomor  11  Tahun  2013  perubahan  kedua atas  Peraturan  Daerah  Nomor  4  Tahun  2008  tentang  Pembentukan  Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Buleleng.
2. Peraturan  Bupati  Nomor  70  Tahun  2014  tentang  Tugas  Pokok  dan  Fungsi Inspektorat Kabupaten Buleleng.
3. Instruksi  Presiden    Republik  Indonesia  No.  15  tahun  1983  tanggal  4  Oktober 1983 tentang Pedoman Pengawasan.
4. Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  No.116  tahun  1981  tentang  Pedoman Pengawasan Umum di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
Inspektorat Kabupaten Buleleng perlu menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran serta  kebijakan  dengan  memperhatikan  lingkungan  internal  dan  eksternal  guna mengantisipasi    perkembangan  di  masa  mendatang,  adapun  visi  Inspektorat Kabupaten Buleleng adalah : “Terwujudnya Aparatur yang Baik ( Good and Clean Governance ) yaitu profesional, transparan, akuntabel, memiliki kreditabilitas dan bebas KKN”.
Visi  Inspektorat  mengandung  makna  bahwa  Inspektorat  sebagai  lembaga pengawas  fungsional  intern  hendaknya  mampu  menjadi  mitra  yang  independen dan  akuntabel  bagi  SKPD/unit  kerja  perangkat  daerah  (UKPD)  dalam  upaya mewujudkan  pemerintahan  yang  bersih  dan  bebas  KKN  dan  Inspektorat  dalam melaksanakan  tugas  pokok  dan  fungsi  pengawasan  hendaknya  didukung  oleh sumber  daya  manusia  yang  profesional  dan  bermoral,  sehingga  mampu mendorong  terwujudnya  penyelenggaraan  pemerintah  daerah  yang  bersih  dan bebas KKN.
Menurut  Peraturan  Bupati  Buleleng  Nomor  70  Tahun  2014  Tugas  Pokok Inspektorat  Kabupaten  Buleleng  ditetapkan  sebagai  berikut:  “Inspektorat Kabupaten  Buleleng  mempunyai  tugas  pokok  melakukan  pengawasan  terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa.
Rencana  startegis  Inspektorat  Kabupaten  Buleleng  tahun  2012-2017 merupakan  Rencana  Lima  Tahunan  yang  menggambarkan  Visi,  Misi,  Tujuan  , strategi, program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Buleleng yang akan Secara struktural  Inspektorat  Kabupaten  Buleleng  terdiri  dari  Struktur  organisasi  yang diatur  alam  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Buleleng  Nomor  11  Tahun  2013 Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Buleleng  No  4  Tahun  2008 tentang  Pembentukan  Susunan  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Perangkat  Daerah, susunan  organisasi  Inspektorat  terdiri  dari  :  Inspektur,  Sekretariat,  Inspektur Pembantu Wilayah, Sub-sub Bagian, dan Kelompok Jabatan Fungsional.
Untuk itu Dalam pelaksanaan program evaluasi dan tindak lanjut merupakan tanggung  jawab  sub  bagian  perencanaan  evaluasi  dan  pelaporan.  Evaluasi  hasil pengawasan    dan  pemeriksaan  berdasarkan  temuan  hasil  pemeriksaan  regular, sesuai  dengan  Program  Kerja  Pengawasan  Tahunan  (PKPT),  pemeriksaan  yang
dilakukan  oleh  BPKP  (Badan  Pemeriksa  Keuangan  dan  Pembangunan  )  dan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK ( Badan Pemeriksa Keuangan ).
Evaluasi Pemeriksaan  terdiri  atas tiga macam yaitu :
1. hasil  pemeriksaan  Reguler  sesuai  dengan  PKPT  dalam  hal  ini  PKPT  tahun sebelumnya yang belum terselesaikan realisasinya,PKPT tahun 2011 yang terdiri dari seluruh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah ) Kabupaten Buleleng.
2. hasil  pemeriksaan  yang  dilakukan  oleh  BPKP  yaitu  atas  tindak  lanjut pemeriksaan aparat fungsional dari BPKP.
3. hasil  pemeriksaan  BPK  yaitu  laporan  keuangan  perangkat  daerah,manajemen asset,Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta sistem pengendalian interen.
Dalam  pelaksanaan  teknis  evaluasi  tindak  lanjut  hasil  pemeriksaan dilaksanakan  berdasarkan Surat Perintah Tugas ( SPT ) yang ditanda tangani oleh Inspektur  Kabupaten  Buleleng  dengan  susunan  tim  yang  terdiri  atas  unsur Sekretariat  Inspektorat.  Berdasarkan  hasil  pemeriksaan  yang  dilakukan  oleh aparat  fungsional  auditor  tersebut  dilakukan  pemetaan,menghimpun  hasil pemeriksaan  yang  statusnya  belum  selesai  ditindak  lanjuti  baik  secara administrasi maupun pengembalian ke kas Daerah atau Negara karena ditemukan adanya  penyelewengan  keuangan.  Selanjutnya  tim  evaluasi  yang  telah  di  bentuk melakukan  evaluasi  terhadap  temuan  hasil  pemeriksaan  dengan  tujuan memberikan pengarahan,menyelesaikan untuk menuntaskan dengan menggunakan  metode  koordinasi  dan  pembinaan  dengan  obyek  yang  diperiksa tersebut dalam jangka waktu 14 hari setiap bulannya.
Dari  hasli  evaluasi  tersebut  dirangkum  sebagai  tindak  lanjut  yang pemantauannya dilakukan oleh BPKP dan BPK. Dalam hal temuan yang bersifat administrasi dengan melakukan koordinasi dengan obrik supaya bisa diselesaikan lebih  cepat.  Pemeriksaan  yang  bersifat  merugikan  kuangan  Daerah  atau  Negara dengan berpedoman dengan tata cara dan prosedur penyelesaian kerugian Negara dengan  mekanisme  dibentuknya  Majelis  Pertimbangan  Tuntutan  Perbendaharaan dan  Tuntutan  Ganti  Rugi  (  MPTPTGR  ),  yang  susunannya  dibentuk  dengan Keputusan Bupati Buleleng.
Yang  mana  susunan  majelis  tersebut  mempunyai  tugas  dan  wewenang memberikan  pertimbangan  terhadap  temuan  yang  terindikasi  kerugian  baik  atas pemeriksaan  yang  dilakukan  oleh  Inspektorat  Provinsi,BPKP,BPK  dan pemeriksaan  regular  yang  dalam  hal  ini  dilakukan  oleh  Inspektorat  Kabupaten Buleleng.
Dengan demikian atas dari Kerugian tersebut di keluarkan Surat Keputusan Bupati Buleleng tentang Pembebanan atas kerugian tersebut. Dari surat keputusan pembebanan  tersebut  menyatakan  kewajiban  penuh  dari  obyek  /obrik  untuk melakukan  penyetoran  yang  telah  ditetapkan.  Dalam  hal  iktikad  untuk menindaklanjuti  kerugian  tersebut  obrik  atau  orang  membuat  surat  pernyataan berupa  Surat  Keterangan  Tanggung  Jawab  Mutlak  (SKTJM)  dengan  materi mengakui dan sanggup melakukan penyetoran ke kas Daerah atau Negara.
Dijelaskan  dalam  tata  cara  dan  prosedur  tindak  lanjut  bahwa  Surat Keterangan  Tanggung  Jawab  Mutlak  yang  tidak  di  tindak  lanjuti  sesuai  dengan surat pernyataan tersebut dapat diproses secara hukum dengan melaporkan kepada aparat  penegakhukum  melalui  bupati.  Dalam  prinsip  penegakan  hukum  pidana umum  bahwa  pengembalian  kerugian  tidak  menghapuskan  perbuatan  pidana artinya  proses  hukum  tetap  berlanjut  karena  menyangkut  perbuatannya, sedangkan  pengembalian  merupakan  bahan  pertimbangan  yang  nantinya  bersifat meringankan.
Namun  dari  segi  penyelesaian  secara  Birokrasi  bahwa  dalam  mekanisme Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) di berikan perlakuan hukum secara khusus bahwa pengembalian akan menyelesaikan akibat hukumnya tanpa melihat perbuatannya.
Peranan  Inspektorat  Kabupaten  Buleleng  dalam  pemeriksaan  terhadap temuan  yang  tidak  di  tindaklanjuti  pada  Pemerintah  Kabupaten  Buleleng  yaitu melakukan  verifikasi  dan  klasifikasi  terhadap  temuan-temuan  yang  belum ditindaklanjuti,  kemudian  melakukan  penelusuran  dan  komunikasi  dengan SKPD/Instansi  yang  diperiksa  baik  secara  lisan  maupun  tertulis  untuk  segera menindaklanjuti  hasil  temuan  tersebut.  Dari  hasil  penelusuran  Inspektorat Kabupaten Buleleng terhadap hasil tindak lanjut tersebut kemudian direkapitulasi
dan dilaporkan secara berkala kepada BPK. Dan Pengaruh Inspektorat Kabupaten Buleleng  dalam  pemeriksaan  terhadap  temuan  yang  tidak  di  tindaklanjuti  pada Pemerintah Kabupaten Buleleng  akan berpengaruh terhadap:
1. jumlah temuan yang tidak ditindaklanjuti otomatis berkurang;
2. makin meningkatnya kesadaran SKPD/Instansi yang diperiksa dalam melakukan tindaklanjut dan makin mengertinya mereka bagaimana tata cara menindaklanjuti setiap  hasil  temuan  baik  dari  BPK,  BPKP,  Inspektorat  provinsi,  Inspektorat kabupaten maupun Dirjen.
Akan  tetapi  apabila  peranan  Inspektorat  Kabupaten  Buleleng  dalam pemeriksaannya tidak berjalan dengan baik maka akan berpengaruh terhadap :
1) Jumlah temuan yang tidak ditindaklanjuti akan semakin bertambah
2) Makin  menurunnya  tingkat  kesadaran  kinerja  obyek  pemeriksaan  dalam  hal melakukan  tindak  lanjut  setiap  hasil  temuan  baik  dari  BPK,  BPKP,  Inspektorat provinsi, Inspektorat kabupaten maupun Dirjen
Sampai  saat  ini  belum  pernah  ada  temuan  yang  tidak  ditindaklanjuti  berpengaruh negative bagi obrik-obrik yang lainnya, akan tetapi akan berpengaruh positive bagi obrik lan. Karena semua obrik akan menindaklanjuti temuannya nama baik Instansi/kantornya tetap terjaga.

## Sanksi  yang  diberikan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Buleleng  jika  terdapat temuan yang tidak ditindaklanjuti
Sanksi  yang  diberikan  pemerintah  Kabupaten  Buleleng  terkait  masalah  temuan yang  tidak  ditindaklanjuti  akan  tetapi  atas  temuan-temuan  tersebut  nantinya  akan dilaporkan oleh pimpinan SKPD ke Bupati dan itu akan terurai dalam rapat evaluasi yang dilakukan  oleh  Bupati  setiap  triwulan.  Dalam  proses  rapat  kerja  evaluasi  tersebut  oleh Bupati  masing-masing  SKPD  akan  memaparkan  hasil  kinerjanya  dan  Inspektorat  akan memaparkan hasil kinerja dari beberapa obrik yang diperiksa dalam pemeriksaan regular kemudian berapa hasil temuan BPK, berapa hasil temuan BPKP dan berapa yang sudah ditindaklajuti  baik  temuan  BPK,  BPKP    maupun  inspektorat    dari  sana  akan  ketahuan bahwa  SKPD mana yang tidak menindaklanjuti temuan pemeriksaan. Dalam rapat kerja evaluasi  dalam  triwulan  itu  akan  dimunculkan  oleh  pimpinan  sehingga  pada  saat  itulah Bupati  menegur  SKPD  yang  lambat  menindaklanjuti  hasil  temuan  pemeriksaan  .  dari SKPD  yang  lambat  menindaklanjuti  hasil  temuan  pemeriksaan  hanya  diberikan  tegoran
tertulis  yang  sifatnya  sesuai  dengan  rekomendasi.  Apabila  Bupati  yang  memberikan teguran  maka  akan  dibuatkan  teguran  tertulis  dari  Bupati  kepada  pihak-pihak  yang muncul dalam obyek pemeriksaan itu. Tentu saja itu akan menjadi bahan dalam promosi, mutasi  ataupun  devosi  terhadap  jabatan  yang  bersangkutan  pada  saat  ada  pergeseran- pergeseran pejabat.
Sejauh  ini  belum  ada  pencopotan  jabatan  terkait  masalah  sanksi  yang  diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng terhadap temuan yang tidak ditindaklanjuti.  Akan tetapi  apabila  temuan  yang  tidak  ditindaklanjuti  berindikasi  dapat  merugikan  keuangan Daerah/Negara akan diserahkan ke Aparat Penegak Hukum.

## PENUTUP
Dari  uraian  di  depan  dapat  disimpulkan  hal-hal  sebagai  berikut  sebagai jawaban akhir atas rumusan masalah:
1. Peranan  dan  Pengaruh  Inspektorat  Kabupaten  Buleleng  dalam  pemeriksaan terhadap  temuan  yang  tidak  di  tindaklanjuti  pada  Pemerintah  Kabupaten Buleleng,  adalah  dengan  melakukan  verifikasi  dan  klasifikasi  terhadap  temuan- temuan  yang  belum  ditindaklanjuti,  kemudian  melakukan  penelusuran  dan komunikasi  dengan  SKPD/Instansi  yang  diperiksa  baik  secara  lisan  maupun tertulis  untuk  segera  menindaklanjuti  hasil  temuan  tersebut.  Apabila  peranan Inspektorat  Kabupaten  Buleleng  dalam  Pemeriksaannya  berjalan  dengan  baik maka akan berpengaruh terhadap :
1) jumlah temuan yang tidak ditindaklanjuti otomatis berkurang
2) Makin  meningkatnya  kesadaran  SKPD/Instansi  yang  diperiksa  dalam melakukan  tindaklanjut  dan  makin  mengertinya  mereka  bagaimana  tata cara menindaklanjuti setiap hasil temuan
Akan  tetapi  apabila  peranan  Inspektorat  Kabupaten  Buleleng  dalam pemeriksaannya tidak berjalan dengan baik maka akan berpengaruh terhadap :
1) Jumlah temuan yang tidak ditindaklanjuti akan semakin bertambah
2) Makin  menurunnya  tingkat  kesadaran  kinerja  obyek  pemeriksaan  dalam hal melakukan tindak lanjut setiap hasil temuan pemeriksaan.
2. Sanksi  yang  diberikan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Buleleng  jika  terdapat temuan  yang  tidak  ditindaklanjuti  adalah  ada  sanksi  secara  tegas  yang diberikan  Pemerintah  Kabupaten  Buleleng  terkait  masalah  temuan  yang
tidak  ditindaklanjuti.  akan  tetapi  atas  temuan-temuan  tersebut  nantinya akan dilaporkan oleh pimpinan SKPD ke Bupati dan itu akan terurai dalam rapat evaluasi yang dilakukan oleh Bupati setiap triwulan.
Dalam  rapat  kerja  evaluasi  dalam  triwulan  itu  akan  dimunculkan oleh  pimpinan  sehingga  pada  saat  itulah  Bupati  menegur  SKPD  yang lambat  menindaklanjuti  hasil  temuan  pemeriksaan.  Dari  SKPD  yang lambat menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan hanya diberikan tegoran tertulis  yang  sifatnya  sesuai  dengan  rekomendasi.  Apabila  Bupati  yang memberikan  teguran  maka  akan  dibuatkan  teguran  tertulis  dari  Bupati kepada pihak-pihak yang muncul dalam obyek pemeriksaan itu. Tentu saja itu  akan  menjadi  bahan  dalam  Promosi,  Mutasi  ataupun  Devosi  terhadap jabatan  yang  bersangkutan  pada  saat  ada  pergeseran-pergeseran  pejabat. Akan  tetapi  apabila  temuan  yang  tidak  ditindaklanjuti  berindikasi  dapat merugikan  keuangan  Daerah/Negara  akan  diserahkan  ke  Aparat  Penegak Hukum.
Sehubungan hasil penelitian ini dapat disampaikan saran-sara;
1. Kepada  Pemerintah  Kabupaten  Buleleng,  khususnya  Kepada  Inspektorat Kabupaten  Buleleng  disarankan  untuk  tetap  meningkatan  kualitas pengawasan  dalam  hal  penyelesaian  tindaklanjut  hasil  pemeriksaan  dan memberikan  penjelasan  kepada  obyek  pemeriksaan  terkait  masalah tindaklanjut  hasil  pemeriksaan,  supaya  penanganan  dan   penyelesaian tindaklanjut atas hasil pemeriksaan agar diselesaikan  sebelum batas waktu yang ditentukan.
2. Kepada masyarakat disarankan untuk ikut pro-aktif memberikan masukan kepada  Pemerintah  Daerah,  khususnya  Inspektorat  Daerah  Kabupaten Buleleng  jika  terdapat  dugaan  yang  cukup  beralasan  terjadinya penyimpangan  dalam  pembangunan  maupun  dalam  pemberian  pelayanan kepada publik.

## DAFTAR PUSTAKA
Rahardjo  Adisasmita,  2011. Pengelolaan  Pendapatan  &  Anggaran  Daerah . Penerbit Graha Ilmu : Yogyakarta.
Sarwoto,  1981. Dasar-Dasar  Organisasi  dan  Manajemen .  Ghalia  Indonesia. Jakarta :
Siagian, P. 1997. Filsafat Administrasi . Gunung Agung. Jakarta :
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamuji.  2001. Penelitian  Hukum  Normatif,  Suatu Tinjauan Singkat .  PT Raja Grafindo Persada. Jakarta:
Soewarno  Handayaningrat.  1986. Pengantar  Studi  Ilmu  Adminstrasi  dan Manajemen . CV Haji Masagung. Jakarta: