## Jurnal Restorative Justice
Vol. 5 No. 1, Mei 2021 E-ISSN: 2622-2051, P-ISSN: 2580-4200
KEPASTIAN KEWENANGAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ADVOKAT YANG OBSTRACTION OF JUSTICE TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

## THE SURE OF LAW ENFORCEMENT AUTHORITIES AGAINST ADVOCATES WHO OBSTRACTION OF JUSTICE CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION IN INDONESIA
Iswandy Rani Saputra 1
1 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Amsir. Email: i swandyrs @gmail.com

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  ialah  untuk  mengetahui  dan  memahami  penerapan  hukum  terhadap advokat yang mengahalangi dan merintangi jalannya proses penyidikan pada perkara tindak pidana korupsi dan untuk mengetahui dan menganalisis batasan hak imunitas advokat yang terkandung  dalam  Undang  Undang  Nomor  18  tahun  2003  tentang  advokat  dalam menjalankan  profesinya  sebagai  seorang  penegak  hukum.  Penelitian  ini  menggunakan metode normatif didukung dengan pendekatan kasus terkait dari kasus yang diteliti baik dari pembicaraan  di  media  maupun  fakta-fakta  persidangan  dan  pendekatan  yuridis  normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa  terdapat dua aturan pidana yang mengatur tentang advokat yang menghalangi dan merintangi jalannya proses penyidikan  pada perkara tindak pidana  korupsi  yaitu  terdapat  dalam  Pasal  216  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  dan yang  termuat  dalam  Pasal  21  Undang-undang  Tindak  Pidana  Korupsi,  penyelidikan, penyidikan  dan  tuntutan  yang  dilakukan  oleh  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  pada perkara advokat yang menghalangi dan merintangi jalannya pemeriksaan, yang seharusnya batal demi hukum, jika berdasarkan pada peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung tentang dakwaan tindak pidana umum, kemudian yang menjadi batasan  hak  imunitas  advokat  terletak  pada  maksud  itikad  baik,  yaitu  segala  perbuatan advokat  harus  berdasarkan  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia  dengan  demikian  advokat memiliki hak imunitas sebagaimana yang telah ditegaskan di dalam Pasal 16 Undang-undang Advokat.
Kata kunci: Kepastian Hukum, Penegakan hukum, Obstruction Of Justice , Profesi Advokat, Tindak Pidana Korupsi

## Abstract
The purpose of this research is to know and understand the application of the law to advocates who hinder and hinder the course of the investigation process on corruption crimes and to know and analyze the limitations of the immunity rights of advocates contained in Law No. 18 of 2003 on advocates in carrying out their profession as a law enforcement. This study uses normative methods supported by the related case approach of the case being examined both from the talk in the media and the facts of the trial
and the normative juridical approach. The results of this study show that there are two criminal rules governing advocates that hinder and hinder the course of the investigation process on corruption crimes, namely contained in Article 216 of the Criminal Code and contained in Article 21 of the Corruption Crimes Act, investigations, investigations and prosecutions conducted by the Corruption Eradication Commission (KPK) on the case of advocates who obstruct and hinder the course of examination, which should be null and void, if based on the legislation and jurisprudence of the Supreme Court's decision on the indictment of general criminal acts, then the limitation of the right of immunity of advocates lies in the intention of good faith, that is, all actions of advocates must be based on the applicable law in Indonesia thus the advocate has the right of immunity as stated in Article 16 of the Advocates Law.
Keywords: Advocate Profession, Corruption Crime, Law Enforcement, Legal Certainty, Obstruction Of Justice

## Pendahuluan
Kepastian  adalah  perihal  (keadaan)  yang  pasti,  ketentuan  atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakukan  dan  adil  karena  pedoman  kelakuan  itu  harus  menunjang  suatu tatanan  yang  dinilai  wajar.  Hanya  karena  bersifat  adil  dan  dilaksanakan dengan  pasti  hukum  dapat  menjalankan  fungsinya.  Kepastian  hukum merupakan  pertanyaan  yang  hanya  bisa  dijawab  secara  normatif,  bukan sosiologi. 1
Penegakan  hukum  telah  menjadi  ungkapan  sehari-hari  dikalangan pejabat,  mahasiswa,  bahkan  masyarakat  pada  umumnya.  Demikian  pula ungkapan  keadilan,  sudah  menjadi  bahan  perbincangan  yang  tidak  ada habisnya.  Terdapat  kesamaan  dari  berbagai  kalangan  tersebut  mengenai masalah  dan  peristiwa  penegakan  hukum  yang  selama  ini  terjadi.  Banyak pendapat  yang  mengisyaratkan  tidak  puas  terhadap  penegakan  hukum, karena masih jauh dari rasa keadilan. Hal ini tidak lepas dari berbagai putusan yang  tidak  mampu  memberi  kepuasan  atau  memenuhi  rasa  keadilan  bagi pencari keadilan.
Penegakan hukum yang  tampak saat ini tidak dapat  dipisahkan  dari pelaku  penegak  hukum  itu  sendiri,  yang  dapat  dijumpai  dalam  proses peradilan.  Apabila  penegak  hukum  memiliki  kredibilitas  dan  menjunjung tinggi hukum, maka penegakan hukum akan sesuai harapan semua kalangan. Sebaliknya  penegak  hukum  yang  tidak  menjalankan  amanah  jabatanya dengan baik dapat melukai eksistensi penegakan hukum itu sendiri.
1 Rato,  D.  (2010). Filsafat  Hukum  Mencari:  Memahami  Dan  Memahami  Hukum .  Yogyakarta: Laksbang Pressindo, h. 59
Untuk  mewujudkan  hal  tersebut,  dibutuhkan  perundang-undangan yang transparan, hukum yang adil, penegakan hukum yang dapat diprediksi, dan  tanggung  jawab  pemerintah  untuk  menjaga  ketertiban.  Bahwa  strategi penegakan hukum harus diawali dengan membersihkan aparat penegaknya dari perilaku bermasalah dan koruptif, sesuai dengan pepatah, “hanya sapu bersih  yang  da pat  membersihkan  lantai  kotor”.  Sebab,  penegakan  hukum sangat  bergantung  pada  aparat  yang  bersih,  baik  di  kepolisian,  kejaksaan, kehakiman, Advokat dan seluruh jajaran birokrasi yang menjalankan fungsi- fungsi penegakan hukum tersebut.
Pemberantasan  korupsi  di  Indonesia  masih  banyak  kendala, diantaranya  adalah  perlawanan  dari  berbagai  pihak.  Banyaknya  tindakan yang  bersifat  menghalangi  proses  peradilan  tindak  pidana  korupsi,  namun sedikit yang diproses. 2
Undang-undang  Nomor  18  Tahun  2003  Tentang  Advokat  secara eksplisit  menegaskan  bahwa,  status  Advokat  adalah  Penegak  Hukum  dan sebagai penegak hukum bebas dan mandiri. Dari bunyi pasal tersebut dapat ditarik  pengertian  bahwa,  meskipun  advokat  berada  dipihak  terdakwa (dipengadilan),  akan  tetapi  dalam  kapasitasnya  sebagai  penegak  hukum, advokat harus membela kepentingan-kepentingan hukum. 3
Advokat dalam menjalankan profesinya untuk menegakkan keadilan rawan  terhadap  masalah-masalah  terutama  terhadap  perbuatan  yang berkaitan  dengan    Tindak  Pidana  Korupsi,  tidak  jarang  seorang  advokat tersandung ke dalam masalah hukum yang merupakan tindak pidana dalam membela  perkara  kliennya,  seperti  contoh  kasus  seorang  advokat  yang bernama  Fredrich  Yunadi  yang  ditetapkan  sebagai  tersangka  oleh  Komisi Pemberantasan  Korupsi  pada  kasus  E-KTP  yang  melibatkan  Mantan  Ketua DPR RI Setya Novanto.
Salah satu poin penting pada kasus yang melibatkan Fredrich Yunadi menurut wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Basaria Panjaitan adalah adanya  dugaan  kuat  Fredrich  Yunadi  bekerja  sama  dengan  dr.  Bimanesh memasukkan Setya novanto ke Rumah Sakit Permata Hijau dan memanipulasi
2 Sibuea, H. P., Wijanarko, D . S. & Efrianto, G. (2020). “Problematika Kewenangan Menetapkan Kerugian Keuangan Negara Dalam Praktik Peradilan Tindak Pindana Korupsi ” . Jurnal Hukum Sasana ,  6(1): 72-84 3 Rozi,  M.  M.  (2017). “Peranan  Advokat  Sebagai  Penegak  Hukum  Dalam  Sistem  Peradilan Pidana  Dikaji  Menurut  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2003  Tentang  Advokat". Jurnal Hukum Mimbar Justitia , 1(2): 628-647
data  medis  untuk  menghindari  panggilan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi. Sehingga  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  menetapkan  Fredrick  Yunadi sebagai  tersangka  kasus  menghalangi  dan  merintangi  jalannya  proses penyidikan Tindak Pidana Korupsi.
Dari  penetapan  tersangka  tersebut  menimbulkan  beragam  komentar dari sebagian kalangan praktisi hukum maupun akademisi terkait penetapan tersangka Fredrich Yunadi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang dinilai bertentangan  dengan  kewenangan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  bahwa Komisi pemberantasan Korupsi hanya berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan  dan  penuntutan  pada  kasus  Tindak  Pidana  Korupsi  sedangkan perbuatan yang dilakukan Fredrick Yunadi merupakan Tindak Pidana Umum meskipun perbuatannya berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi yang diatur pada pasal 21 Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi dan berbagai  praktisi  hukum  khususnya  advokat  juga  menyoroti  bahwa  dalam menjalankan profesinya, seorang advokat memiliki kekebalan hukum seperti yang tertuang dalam Pasal 16 Undang-undang Advokat yang diperkuat oleh tambahan redaksi putusan mahkamah konstistusi  Nomor. 26/PUU-XI/2013 yang  berbunyi  Advokat  tidak  dapat  dituntut  baik  secara  perdata  maupun pidana  dalam  menjalankan  tugas  profesinya  dengan  iktikad  baik  untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan” Hal ini menimbulkan norma kabur yang timbul di masyarakat dan jelas ini sangat bertentangan dengan asas kepastian hukum dimana tidak boleh ada hukum  yang  bertentangan  dan  juga  hukum  harus  dibuat  dengan  rumusan yang bisa dimengerti masyarakat umum agar tidak adanya kekosongan norma yang timbul terkait dengan masalah ini.

## Permasalahan
Adapun rumusan masalah yang dibahas yakni bagaimana penerapan hukum terhadap advokat yang mengahalangi dan merintangi jalannya proses penyidikan  pada  perkara  tindak  pidana  korupsi  dan  Untuk  mengetahui Batasan  hak  imunitas  Advokat  yang  terkandung  dalam  Undang  Undang nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dalam menjalankan profesinya sebagai seorang penegak hukum.

## Metode Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif atau yang biasa disebut juga dengan penelitian dogmatik, penelitian hukum doktrinal, atau penelitian teoritis. Penelitian hukum normatif adalah Law  In  Book ,  yakni  mengamati  realitas  hukum  dalam  berbagai  Norma  atau kaidah-kaidah  hukum  yang  telah  terbentuk. 4 Penelitian  ini  menggunakan pendekatan  kasus  terkait  dari  kasus  yang  diteliti  baik  dari  pembicaraan  di media  maupun  fakta  fakta  persidangan  dan  pendekatan  yuridis  normatif ( normative  legal  research )  disebut  demikian  dikarenakan  penelitian  ini merupakan penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang dilakukan atau ditujukan  pada  peraturan-peraturan  yang  tertulis  atau  bahan  hukum  yang lain.  Pendekatan  kasus  yang  dilihat  dari  Putusan  Majelis  hakim,  komentar komentar  terkait  dengan  perkara  yang  diteliti  dan  pendekatan  menelaah hukum  sebagai  kaidah,  melalui  pembuktian  kebenaran  yang  tertulis  pada Undang-undang  Nomor  18  Tahun  2003  Tentang  Advokat,  Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 atas perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang  Tindak  Pidana  Korupsi,  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 26/PUU-XI/2013, dan Kode Etik Advokat Indonesia.

## Pembahasan
Penerapan Hukum Seorang Advokat Terkait Obstruction Of Justice Tindak Pidana Korupsi
Dalam  membedakan  antara  tindak  pidana  korupsi  dengan  tindak pidana yang berkaitan dengan korupsi perlu diperhatikan bahwa pengertian korupsi  menurut  Kartono  yaitu  tingkah  laku  individu  yang  menggunakan wewenang  dan  jabatan  guna  mengeruk  keuntungan  pribadi,  merugikan kepentingan umum dan Negara. Jadi Korupsi merupakan gejala salah pakai dan salah urus dari kekuasaan demi keuntungan pribadi, salah urus terhadap sumber  sumber  kekayaan  Negara  dengan  menggunakan  wewenang  dan kekuatan kekuatan formal untuk memperkaya diri sendiri dan atau orang lain.
4 Nawi,  S.  (2014). Penelitian  Hukum  Normatif  versus  Penelitian  Hukum  Empiris. Makassar: Umitoha Ukhuwah Grafika, h. 9
Perihal Obstruction  Of  Justice dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum Pidana  (KUHP)  telah  diatur  tindakan  menghalangi  proses  peradilan  atau ( obstruction of justice ) 5
Perbuatan  yang  dikategorikan Obstruction  Of  Justice tindak  pidana korupsi  berdasarkan  pada  bentuk  bentuk  perbuatan  perbuatan  yang melanggar unsur-unsur tindak pidana pada pasal 21 Undang-undang Nomor 20  Tahun  2001  Tentang  Tindak  Pidana  Korupsi  yaitu  merintangi  proses penyelidikan,  penyidikan  penuntutan  dan  pemeriksaan  di  pengadilan. Perbuatan-perbuatan  tersebut  bukanlah  merupakan  tindak  pidana  korupsi melainkan tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.
Korupsi  terjadi  disebabkan  adanya  penyalahgunaan  wewenang  dan jabatan  yang  dimiliki  oleh  pejabat  atau  pegawai  demi  kepentingan  pribadi atau kepentingan orang lain. Jadi meskipun advokat sebagai pejabat penegak hukum  namun  jika  ia  melanggar  salah  satu  unsur  tindak  pidana  dalam undang-undang    maka  ia  tetap  dipidana  walaupun  advokat  tersebut mempunyai  hak  imunitas  dalam  menjalankan  tugas  profesinya  tetapi  tetap berdasarkan  hukum  acara  yang  berlaku  sedangkan  tindak  pidana  yang berkaitan  dengan  tindak  pidana  korupsi  adalah  tindak  pidana  umum  yang dikategorikan  sebagai  tindak  pidana  korupsi  karena  berkaitan  langsung dengan tindak pidana korupsi.
Namun  kriteria-kriteria  perbuatan  yang  dikategorikan  merintangi proses penyidikan tindak pidana korupsi juga terdapat pada pasal dan Pasal 216  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  dan  pasal    yang  sesuai  dengan unsur-unsur  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  terdakwa  seorang  yang advokat  disini  terdapat  adanya  hubungan lex  specialis  derogat  legi  generalli tetapi jika dilihat bahwa tindakan merintangi proses penyidikan tindak pidana korupsi  adalah  termasuk  tindak  pidana  umum.  Berdasarkan  perbuatan terdakwa  yang  menghalangi  dan  merintangi  jalannya  proses  penyidikan tersangka  korupsi  terdapat  dua  peraturan  perundang  undangan  yang mengaturnya maka sudah sepatutnya asas hukum Lex Spesialis derogate Legi Generalis digunakan  pada  perbuatan  terdakwa  yaitu  peraturan  perundang undangan  yang  bersifat  khusus  mengesampingkan  peraturan    perundang undangan yang bersifat umum, maka dengan demikian pasal yang dikenakan
5 Ali,  L.  O.  B.  &  Mansyah,  M.  S.  (2019). “Penafsiran  Keterangan  Palsu  Dalam  Persidangan Tindak  Pidana  Korupsi  Kaitannya  Kasus  Obstruction  Of  Justice:  Kajian  Putusan Nomor14/Pid/Tpk/2015/Pt.Dki”. Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial , 16(1): 61-78
pada pada kasus advokat yang menghalangi dan merintangi jalannya proses penyidikan  terhadap  tersangka  korupsi  menggunakan  Pasal  21  Undang- undang  Tindak  Pidana  Korupsi  meskipun  perbuatan  tersebut  merupakan Tindak  Pidana  Umum  namun  diatur  khusus  pada  peraturan  Perundang- undangan Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi.
Sebagai  contoh  Putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Nomor 9/Pid.Sus/TPK/2018/ PN.Jkt.Pst dalam memeriksa perkaran pidana khusus telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara terdakwa seorang advokat Menyatakan  terdakwa  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah melakukan  tindak  pidana  dengan  sengaja  merintangi  penyidikan  terhadap tersangka dalam perkara korupsi. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 tahun dan denda 500 juta rupiah dengan  ketentuan  apabila  denda  tersebut  tidak  dibayarkan  diganti  dengan pidana kurungan selama 5 bulan.
Jika  melihat  kronologis  peristiwa  yang  terjadi  pada  terdakwa,  maka akan diketahui kriteria-kriteria perbuatan yang dikategorikan mengahalangi dan  merintangi  proses  penyidikan  tindak  pidana  korupsi  berdasarkan Keterangan  Saksi,  Petunjuk  dan  fakta  fakta  persidangan.  Pada  tanggal  10 November 2017, Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menetapkan Ketua DPR RI Setya Novanto sebagai tersangka untuk kedua kalinya. Ketua Umum Partai Golkar itu kembali dijerat dalam kasus korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda  Penduduk  berbasis  elektronik  (e-KTP).  Setya  Novanto  sebelumnya lolos dari status tersangka dalam penetapan sebelumnya, setelah memenangi gugatan praperadilan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi yang diwakili oleh terdakwa Dr. Fredrick Yunadi S.H.,LLM.,MBA selaku kuasa hukumnya. Pengumuman penetapan Novanto sebagai tersangka itu disampaikan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Saut Situmorang, dalam jumpa pers di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, setya Novanto beberapa kali mangkir dari Panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi.  Pada  tanggal  15  November  Komisi  Pemberantasan  Korupsi mendatangi  kediaman  Setya  Novanto  Jalan  Wijaya  Kebayoran  Baru  Jakarta Selatan namun Setya Novanto tidak berada di kediamannya. Berselang sehari tanggal  16  November  2017  dari  kunjungan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi dirumah Setya Novanto, terhembus Kabar melalui pengakuan terdakwa Dr. Fredrick Yunadi S.H., LLM., MBA selaku kuasa hukum Setya Novanto tentang peristiwa kecelakaan setya novanto yang menabrak tiang listrik di Kawasan
permata hijau, Jakarta Selatan yang terjadi sekitar pukul 18.45-19.00 WIB yang mengakibatkan benjolan besar dikepala setya novanto.
Melihat adanya kejanggalan dari peristiwa tabrakan yang melibatkan tersangka  kasus  korupsi  E-KTP  Setya  Novanto  pada  Tanggal  16  November 2017  dan  dihubungkan  dengan  sehari  setelah  kedatangan  Komisi Pemberantasan  Korupsi  dikediaman  Setya  Novanto  pada  tanggal  15 November 2017, Komisi Pemberantasan korupsi melakukan penyelidikan atas peristiwa tersebut termasuk mengunjungi rumah sakit permata hijau tempat dirawatnya Setya Novanto dan memeriksa beberapa saksi Perawat maupun Dokter di Rumah sakit permata hijau  termasuk supir mobil yang membawa mobil tersebut hingga terjadi kecelakaan. Pada Tanggal 8 Januari 2018, Komisi Pemberantasan  Korupsi  menetapkan  terdakwa  Dr.  Fredrick  Yunadi  S.H., LLM.,  MBA  dan  dr.  Bimanesh  sebagai  tersangka  kasus  menghalangi  dan merintangi  proses  penyidikan  perkara  korupsi  Setya  Novanto  berdasarkan dua alat bukti yaitu Keterangan saksi dan Petunjuk Rekaman CCTV Rumah Sakit Permata Hijau dan Bukti percakapan Whatsapp
Adapun keberatan terdakwa tentang penyidikan dan penuntutan yang dilakukan  oleh  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  yaitu  diluar  dari  ketentuan system  hukum  yang  berada  di  Indonesia  dalam  menerapkan  hukum  yang berlaku  karena  Komisi  Pemberatasan  Korupsi  (  KPK  )  tidak  mempunyai wewenang  untuk  melakukan  penyelidikan,  penyidikan  dan  penuntutan terhadap  tindak  pidana  umum  jika  beracuan  pada  Pasal  6  huruf  c  Undang Undang no 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, dikuatkan dengan Yurisprudensi Putusan  Mahkamah Agung tanggal 25 November 1992 Nomor:31 PK/PID/1988, menyatakan bahwa Dakwaan tindak pidana umum yang didasarkan pada berita acara penyidikan yang batal demi hukum yaitu Berita  Acara  penyidikan  yang  bukan  dibuat  oleh  Polisi  Negara  Republik Indonesia.
Batasan  hak  imunitas  advokat  terkait Obstruction  Of  Justice dalam menjalankan tugas dan profesinya
Advokat  merupakan officium  nobile yang  artinya  adalah  profesi terhormat yaitu dalam menjalankan tugas profesinya advokat berada dibawah perlindungan  hukum  baik  itu  undang-undang  dan  kode  etik  dengan berlandaskan kepada kehormatan dan kepribadian advokat serta berpegang teguh kepada kejujuran, kemandirian, keterbukaan, dan kerahasiaan Akhir-
akhir ini sering didengar dalam berbagai media cetak dan elektronik, seorang Advokat diperiksa, disidik, ditetapkan sebagai tersangka dan dipidana karena terlibat perkara pidana baik langsung maupun tidak langsung menghalangi, atau  sengaja  menghalangi  proses  penegakan  hukum  atau  dengan  sengaja merintangi  proses  penyidikan  tindak  pidana  korupsi.  Seringkali  advokat dihadapkan pada pembelaan terhadap klien yang  tersangkut tindak pidana korupsi yang mana hal itu adalah bagian dari tugasnya sebagai bagian dari sistem peradilan pidana.
Seorang  Advokat  harus  berpegang  teguh  kepada  kode  etik  Advokat, namun  dalam  kenyataannya,  pelaksanaan  hukum  di  lapangan  masih  ada Advokat yang melakukan pelanggaran kode etik . Penerapan kode etik dalam profesi  hukum  sangat  penting  karena  dipakai  sebagai  salah  satu  bentuk ketahanan  moral  profesi  Advokat  dengan  menjelaskan  tentang  fungsi  kode etik tersebut di dalam masyarakat tentang penegakan dan penerapan kode etik tersebut.
Secara sepintas melihat pasal 16 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang  Advokat  dan  Undang-undang  Nomor  16  Tahun  2011  Tentang Bantuan Hukum maka akan dilihat kekebalan hukum advokat atau Pemberi bantuan  Hukum  yaitu  tidak  dapat  dituntut  pidana  maupun  perdata  dalam menjalankan  tugas  profesinya  dengan  itikad  baik    didalam  maupun  diluar persidangan.  Dalam  menjalankan  profesinya  seorang  advokat  bebas  dan mandiri  yang  artinya  bertanggung  jawab  atas  dirinya  sendiri,  tidak mempunyai  atasan  dan  hanya  tunduk  kepada  tuhan  dan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  namun  demikian  seorang  tidak  dapat bertindak semuanya sendiri, tindakan advokat dibatasi oleh kode etik profesi yaitu kode etik profesi advokat. Dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang perlu kita garis bawahi yang merupakan syarat penting bilamana hak imunitas bisa di terapkan adalah itikad baik. Dalam penggunaan hak imunitas yang perlu di perhatikan yakni ada 2 yaitu segala tindakan advokat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi profesinya harus berkaitan dan tindakan itu juga harus berlandasakan dengan perbuatan itikad  baik. Pengertian  Itikad  baik  secara  sederhana  adalah  tindakan  yang tidak  melanggar  Hukum,  Apabila  2  syarat  tersebut  tidak  dipeuhi,  maka advokat  tersebut  dapat  dimintai  pertanggung  jawaban  pidana  dilihat  dari unsur unsur kesalahan perbuatannya. Sedangkan penjelasan Itikad baik dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat adalah menjalankan
tugas  profesi  demi  tegaknya  keadilan  berdasarkan  hukum  untuk  membela kepentingan kliennya.
Melihat dari penjelasan Undang Undang Advokat tentang itikad baik maka  dapat  disimpulkan  bahwa  itikad  baik  yang  membatasi  Hak  Imunitas Advokat  adalah  dalam  menjalankan  tugas  dan  tanggung  jawabnya  sebagai advokat  perbuatannya  tersebut  tidak  bertentang  dengan  hukum. Pertanggungjawaban pidana seorang advokat yang melakukan tindak pidana dalam menjalankan profesinya harus dilihat  dari kesalahan yang  dilakukan advokat  tersebut  sehingga  ia  dipandang  telah  melakukan  perbuatan  yang memenuhi  unsur-unsur  tindak  pidana.  Kesalahan  berpengaruh  besar terhadap  pertanggungjawaban  pidana  karena  kesalahan  merupakan  unsur mutlak dari pertanggung jawaban pidana.
Adapun penerapan hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi  dalam  menetapkan  tersangka  dan  melakukan  penyidikan  serta mengajukan tuntutan terhadap terdakwa seorang advokat yang obstruction of justice pada tindak pidana korupsi Adalah penerapan hukum diluar dari sitem hukum  berdasarkan  peraturan  perundang  undangan  dikarenakan  Komisi Pemberantasan  Korupsi  hanya  memiliki  wewenang  untuk  melakukan penyidikan terhadap perkara tindak Pidana Korupsi seperti yang tertera pada pasal  6  huruf  c  Undang-undang  Nomor  30  Tahun  2002  Tentang  Komisi Pemberantasan  Korupsi  yang  mengatakan  bahwa  Komisi  pemberantasan korupsi  mempunyai  tugas  untuk  melakukan  penyeldikan,  penyidikan  dan penuntutan  terhadap  tindak  pidana  korupsi  maka  dengan  demikian  yang berhak  mengajukan  tuntutan  pada  perkara  yang  dialami  oleh  terdakwa seorang advokat adalah Kejaksaan Republik Indonesia yang dimana tugas dan wewenang dari kejaksaan adalah melakukan tuntutan terhadap tindak pidana umum dan khusus seperti yang di atur pada pasal 30 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan.
Melihat kasus yang mengenai seorang advokat. Yakni menghalangi dan merintangi  jalannya  penyidikan  tersangka  korupsi  maka  sudah  sepatutnya dalam  hal  perkara  tersebut  yang  melakukan  penyelidikan  dan  penyidikan adalah Polisi seperti yang diatur dalam Kitab undang undang hukum acara pidana  pada  pasal  1  angka  1  yang  berbunyi  Penyidik  adalah  pejabat  polisi negara  Republik  Indonesia  atau  pejabat  pegawai  negeri  sipil  tertentu  yang diberi  wewenang  khusus  oleh  undang-undang  untuk  melakukan penyidikan.”
Prosedur penerapan hukum terhadap advokat yang mengahalangi dan merintangi  proses  penyidikan  tindak  pidana  korupsi  harus  memperhatikan ketentuan perundang undangan yang berlaku yaitu Penyidik yang menyidik Advokat  yang  merintangi  proses  penyidikan  tindak  pidana  korupsi  adalah Polisi Republik Indonesia karena merintangi proses penyidikan tindak pidana korupsi adalah tindak pidana umum dimana advokat dalam arti materil tidak melakukan  tindak  pidana  korupsi.  Kejaksaan  Republik  Indonesia  bertindak sebagai  penuntut  umum  pada  kasus  advokat  yang  menghalangi  dan merintangi jalannya proses penyidikan pada tersangka tindak pidana korupsi karena  tindak  pidana  tersebut  bukan  termasuk  tindak  pidana  khusus melainkan  tindak  pidana  umum  meskipun  diatur  pada  Undang  Undang Khusus yaitu Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.
Bagi Hakim yang memberi penjatuhan pidana terhadap advokat yang merintangi  proses  penyidikan  tindak  pidana  korupsi  sebaiknya  lebih memperhatikan  delik  pidana  pada  pasal  yang  didakwakan  terdakwa  dan kewenangan penegak hukum yang terlibat dalam proses persidangan.
Melihat unsur-unsur kesalahan dan pengertian itikad baik yang sudah dipaparkan  jika  dikaitkan  dengan  kasus  diatas,  maka  pertama,  Adanya kemampuan bertanggungjawab dari advokat. Kedua, Hubungan batin antara Advokat  dengan  perbuatannya  yang  berupa  sengaja  ( dolus )  atau  kealpaan ( culpa ).  Ketiga,  Tidak  adanya  alasan  yang  menghapus  kesalahan  atau  tidak adanya  alasan  pemaaf  karena  tindakan  yang  dilakukan  oleh  advokat dikategorikan  sebagai  tindakan  pembelaan  klien  dengan  itikad  buruk  yang mengarah criminal, sehingga tindakan tersebut bertentangan dengan Pasal 16 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang menyebutkan bahwa  “Advokat  tidak  dapat  dituntut  baik  secara  perdata  maupun  pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien di dalam dan di luar sidang pengadilan”. Dan Hak imunitas tidak  berlaku  pada  kasus  tersebut  karena  perbuatan  advokat  tidak berdasarkan hukum melainkan perbuatan  tersebut dikategorikan perbuatan melawan hukum karena diatur dalam peraturan perundang undangan yang memiliki sanksi pidana.
Bagi para advokat agar dalam menjalankan tugas profesinya harus dan sepatutnya tunduk dan patuh terhadap perundang undangan yang berlaku di Indonesia dan menjungjung tinggi nilai nilai kode Etik Advokat Indonesia.

## Kesimpulan
Penerapan  hukum  dalam  Penetapan  tersangka,  Penyelidikan, Peyidikan  dan  penuntutan  pada  pasal  21  Undang  Undang  Tindak  Pidana Korupsi  dilakukan  oleh  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  seharusnya  batal demi hukum jika beracuan pada ketentuan Pasal 6 huruf c Undang Undang tentang KPK dan putusan mahkamah agung tanggal 25 september 1992 nomor 31PK /PID/1988. Adapun batasan hak imunitas Advokat tertera pada Pasal 16  Undang  Undang  Advokat  adalah  itikad  baik  yang  dimaksudkan  segala perbuatan  advokat  harus  berdasarkan  hukum  yang  berarti  sifat  dan perbuatannya  tidak  melanggar  hukum  sehingga  hak  imunitas  berlaku padanya.

## Daftar Pustaka
Ali,  L.  O.  B.  &  Mansyah,  M.  S.  (2019).  Penafsiran  Keterangan  Palsu  Dalam Persidangan Tindak Pidana Korupsi Kaitannya Kasus Obstruction Of Justice:  Kajian  Putusan  Nomor14/Pid/Tpk/2015/Pt.Dki. Justicia Islamica:  Jurnal  Kajian  Hukum  dan  Sosial ,  16(1),  61-78.  doi: https://doi.org/10.21154/justicia.v16i1.1499
Nawi,  S.  (2014). Penelitian  Hukum  Normatif  versus  Penelitian  Hukum  Empiris, Makassar: Umitoha Ukhuwah Grafika. Rato,  D.  (2010). Filsafat  Hukum  Mencari:  Memahami  Dan  Memahami  Hukum , Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
Rozi, M. M. (2017). Peranan Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan  Pidana  Dikaji  Menurut  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun 2003 Tentang Advokat. Jurnal Hukum Mimbar Justitia . 1(2), 628-647. doi: https://doi.org/10.35194/jhmj.v1i2.44
Sibuea, H. P., Wijanarko, D. S. & Efrianto, G. (2020). Problematika Kewenangan Menetapkan  Kerugian  Keuangan  Negara  Dalam  Praktik  Peradilan Tindak  Pindana  Korupsi’, Jurnal  Hukum  Sasana .  6(1),  72-84.  doi: https://doi.org/10.31599/sasana.v6i1.263