## Strategi Pendampingan Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Anak Korban Kekerasan di Kota Pasuruan

## Monica Widyaswari
Pendidikan Luar Sekolah, Universitas Negeri Malang Email: mwidyaswari@gmail.com

## Hardika
Universitas Negeri Malang
Email: hardika.fip@um.ac.id

## Umi Dayati
Universitas Negeri Malang Email: umidayati.fip@um.ac.id

## Abstrak
Tujuan  penelitian ini  adalah mengkaji  strategi  pendampingan  anak  korban  kekerasan  di  Kota Pasuruan. Upaya Kota Pasuruan dalam mengakomodir hak-hak anak korban kekerasan secara medis,  yuridis,  dan  psikologis.  Penelitian  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  jenis penelitian  studi  kasus.  Informan  dalam  penelitian  ini  meliputi  DP3AKB  dan  P2TP2A  selaku lembaga  pemerintahan  yang  melakukan  pendampingan  dan  LPA  selaku  lembaga  non- pemerintahan. Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan  studi  dokumen.  Analisis  data  pada  penelitian  ini  menggunakan  model  Spradley.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum Kota Pasuruan berkomitmen untuk memenuhi hak anak  korban  kekerasan  melalui  lima  strategi  yang  mencakup  psikologis,  medis,  dan  yuridis diantaranya: (1) sosialisasi penguatan pengasuhan kepada keluarga; (2) penyediaan pendamping anak  secar  terlatih;  (3)  penguatan  dukungan  peraturan  dan  kebijakan  perlindungan  anak;  (4) penyediaan layanan ramah anak bagi korban kekerasan; dan (5) pemetaan kasus kekerasan pada anak. Kota Pasuruan melalui lembaga yang bertugas juga menyediakan layanan preventif yang mencakup: peningkatan keterampilan pengasuhan, penyediaan layanan ramah anak untuk korban kekerasan, dan diseminasi informasi perlindungan anak. Sedangkan layanan represif meliputi: pengajuan  laporan  pengaduan  tindak  kekerasan,  identifikasi  kasus  sesuai  layanan  yang dikehendaki, upaya penanganan dan penyelesaian kasus, serta monitoring dan evaluasi.
Kata Kunci: Pendampingan, Hak Anak, Korban Kekerasan

## Abstract
The purpose of this study was to examine strategies for assisting children victims of violence in Pasuruan City. Pasuruan City's efforts in accommodating the rights of child victims of violence medically, juridically, and psychologically. This research used a qualitative approach with the type  of  case  study  research.  Informants  in  this  study  include  DP3AKB  and  P2TP2A  as government agencies that provide assistance and LPA as non-governmental organizations. The data collection procedure was carried out through in-depth interviews, observation, and study of document.  Data  analysis  in  this  study  used  the  Spradley  model.  The  results  showed  that,  in general, Pasuruan City is committed to fulfilling the rights of child victims of violence through five  strategies  covering  psychological,  medical,  and  juridical,  including  (1)  socialization  of strengthening care to families; (2) providing trained child companions; (3) strengthening support for child protection regulations and policies; (4) providing child-friendly services for victims of violence; and (5) mapping cases of violence against children. Pasuruan City, through the agency in charge, also provides preventive services that include: improving parenting skills, providing child-friendly  services  for  victims  of  violence,  and  disseminating  information  on  child protection.  Meanwhile,  repressive  services  include  filing  reports  of  complaints  of  violence, identifying cases according to services, efforts to handle and resolve cases, and monitoring and evaluation.
Keywords: Mentoring, The Rights of Child, Victims of Violence

## PENDAHULUAN
Dalam kehidupan sehari-hari terdapat berbagai kasus kekerasan yang melibatkan anak. Kekerasan terhadap anak dinilai semakin tinggi, terlebih  seperti  saat  ini  kekerasan  tidak  hanya dilakukan  oleh  orang  dewasa  namun  juga menjerat  anak  sebagai  pelakunya.  Maraknya kekerasan  terhadap  anak  tentu  tidak  sejalan dengan  nilai-nilai  agama  maupun  kemanusiaan atau  kesusilaan  serta  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.
Merujuk  pada  data  dari  sistem  pelaporan SIMFONI-PPA  selama  periode  2015-2016, jumlah  kasus  kekerasan  mengalami  kenaikan sebanyak tiga kali lipat. Pada tahun 2015 tercatat sebanyak  1975  kasus  dan  meningkat  menjadi 6.820  kasus  di  tahun  2016.  Jumlah  ini  sejalan dengan  pengaduan  anak  yang  diterima  oleh Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia  (KPAI) dalam periode yang sama yaitu dari 4.309 kasus menjadi 4.620 kasus. Meskipun dinilai fluktuasi selama  periode  2011-2016  jumlah  kasus pengaduan  anak  cenderung  meningkat.  Dalam hal ini terlihat apabila jumlah yang dicatat KPAI pada  tahun  2016  jauh  lebih  rendah.  Kekerasan terhadap  anak  seperti  halnya  fenomena  gunung es, hanya sebagian kecil kasus  yang dilaporkan dan  sebenarnya  jumlah  kasus  tergolong  sangat tinggi  (Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan dan  Perlindungan  Anak  Republik  Indonesia, 2017).  Berdasarkan  jenis  kasus,  tindak  asusila menempati  posisi  teratas  diikuti  dengan kekerasan  psikis  dan  fisik.  Pada  tahun  2016, jumlah  kasus  tindak  asusila  terhadap  anak mencapai 35% dari total jumlah kasus kekerasan terhadap  anak,  sementara  kekerasan  fisik  dan psikis berkisar 28 dan 23% dari total kasus. Jenis kekerasan lain seperti pengabaian atau penelantaran  dan  kesalahan  pengasuhan  sekitar 7%.  Ditelusuri  menurut  jenis  kelamin,  kasus kekerasan  terhadap  anak  lebih  rentan  terjadi pada anak perempuan.
Kekerasan  terhadap  anak  atau child  against violence adalah  segala  bentuk  tindakan  yang
dilakukan oleh orang lain kepada anak sehingga menghambat  kelangsungan  hidup  dan  tumbuh kembangnya  akibat  kerugian  secara  fisik, psikologis,  seksual,  ataupun  finansial  yang ditimbulkan (Callaghan dkk., 2017).  Kekerasan anak terbagi  atas  empat  jenis  yaitu  fisik (physical) ,  mental  atau  psikis (psychological) , tindak asusila (sexual) , dan pengabaian (deprivation) (Lourenco dkk., 2013).
Adanya  praktik  kekerasan  anak  termasuk dalam  salah  satu  bentuk  pelanggaran  terhadap hak asasi manusia (HAM). Adanya permasalahan sosial terkait kekerasan pada anak disebabkan  oleh  beberapa  faktor,  salah  satunya karena  minim  atau  tidak  adanya  kontrol  sosial dari  lingkungan  sosial  terhadap  anak,  baik  dari keluarga, sekolah, maupun masyarakat.
Kota Pasuruan  merupakan  salah  satu  daerah yang  telah  memperoleh  predikat  Kota  Layak Anak  (KLA)  tingkat  pratama.  Namun,  daerah tersebut  masih  mendapat  perhatian  khusus terkait  aspek  perlindungan  khusus  untuk kekerasan  anak.  Hal  ini  dikarenakan  adanya kasus kekerasan anak yang dinilai masih rentan terjadi, terlebih dengan melibatkan anak sebagai korban.  Rerata  jenis  kekerasan  anak  di  Kota Pasuruan  berkaitan  dengan  fisik,  mental  atau psikis,  tindak  asusila,  pelarian  anak,  serta pengabaian  dan  kesalahan  dalam  pengasuhan. Berdasarkan data dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), tahun  2016  terdapat  43  anak  korban  kekerasan dan berhasil turun menjadi 40 korban pada tahun 2017. Sementara tahun 2018 dihadapkan dengan 39 korban.
Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 1, perlindungan  anak  diartikan  sebagai “segala kegiatan  untuk  menjamin  dan  melindungi  anak dan  hak-haknya  agar  dapat  hidup,  tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi  secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan  dan  diskriminasi” . Dalam  hal  ini
ditekankan bahwa anak-anak berhak memperoleh  pengasuhan  dan  pemeliharaan sebagaimana yang menjadi haknya secara layak pada aspek kesehatan, pendidikan, sandang dan pangan, mental, emosi, serta agama.
Kota  Pasuruan  berusaha  komitmen  untuk melakukan  strategi  perlindungan  anak  guna menekan persentase kasus per tahunnya. Strategi tersebut diakomodir oleh Kota Pasuruan melalui layanan yang telah dikembangkan oleh berbagai pihak,  baik  dari  sektor  pemerintahan  dan  non- pemerintahan.  Upaya  perlindungan  digiatkan dalam  rangka  menjamin  hak  anak  agar  tetap mendapatkan  akses  tumbuh  kembang  dengan baik.  Akses  tumbuh  kembang  anak  dilakukan dengan  mengutamakan  prinsip the best  interest of  the  child tanpa  diskriminasi  sehingga  tidak menimbulkan dampak negatif lainnya.
Anak korban kekerasan tentu akan mengalami  dampak  negatif  atau  trauma  dari peristiwa yang diketahui dan dialaminya. Selain itu, anak yang mengalami kekerasan juga dapat berpotensi  untuk  menjadi  pelaku  tindak kekerasan  ketika  dewasa  (Hasanah  &  Raharjo, 2016a).  Oleh  karena  itu  diperlukan  strategi pendampingan  yang  baik  melalui  kerja  sama lingkungan  di  sekitar  anak.  Dalam  hal  ini mencakup  orangtua  atau  wali,  keluarga, pemerintah bahkan negara.
Anak korban kekerasan memerlukan perhatian  seluruh  pihak.  Hal  ini  dikarenakan adanya dampak trauma yang akan dihadapi anak, baik  sebagai  korban  maupun  pelaku.  Dalam beberapa  kasus,  pelaku  dari  tindak  kekerasan pada  anak  bermula  dari  masa  kecilnya  yang merupakan korban. Pendampingan anak korban kekerasan perlu dilakukan secara bersama-sama melalui koordinasi antar insitusi agar pelayanan yang diberikan lebih komprehensif sebagaimana dalam  Undang-undang  Republik  Indonesia Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan Anak pasal 20.
Pendampingan adalah bentuk interaksi secara dinamis  kepada  kelompok  minoritas  dalam
menghadapi  situasi  darurat  melalui  kiat  seperti (a)  merancang  program  demi  perbaikan kehidupan;  (b)  memobilisasi  sumber  daya;  (c) memecahkan  masalah  sosial;  (d)  memberikan akses  dalam  rangka  memenuhi  kebutuhan;  dan (e)  menjalin  kerja  sama  dengan  pihak-pihak yang  relevan  dengan  mengusung  konsep pemberdayaan (Graha, 2009). Pada
pendampingan anak korban kekerasan diperlukan  pemenuhan  hak  secara  psikologis, medis,  dan  yuridis.  Adanya  pendampingan tersebut tidak diperoleh dari layanan pendidikan formal,  melainkan  dijangkau  oleh  kegiatan pendidikan nonformal melalui dukungan sosial. Layanan tersebut berguna untuk membantu anak dalam  menyelesaikan  kasus  dan  meningkatkan self-esteem pasca dihadapkan oleh suatu situasi darurat  melalui  kegiatan  atau  layanan  ramah anak.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  tujuan penelitian  ini  adalah  untuk  mengkaji  strategi pendampingan  sebagai  upaya  pemenuhan  hak anak  korban  kekerasan  yang  dilakukan  oleh Kota  Pasuruan.  Dari  hasil  kajian  tersebut diketahui sinergitas antar pihak dalam melindungi anak korban kekerasan.

## METODE
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  studi kasus  dengan  pendekatan  kualitatif.  Penelitian dilakukan untuk mengetahui upaya pendampingan  yang  dilakukan  oleh  Kota Pasuruan  sebagai  upaya  pemenuhan  hak  anak korban kekerasan berbasis kondisi alamiah yang terjadi di situasi sosial tersebut.
Kota Pasuruan  merupakan  salah  satu  daerah yang  mengembangkan  lingkungan  ramah  anak dan memperoleh predikat KLA tingkat pratama. Namun,  masih  mendapat  perhatian  khusus terkait perlindungan anak dari adanya kekerasan. Upaya  perlindungan  anak  tersebut  perlu ditingkatkan, mengingat kasus kekerasan anak di daerah  tersebut  masih  rentan  terjadi  terlebih yang melibatkan anak sebagai korban.
Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  teknik observasi,  studi  dokumentasi,  dan  wawancara mendalam  kepada  informan  kunci  yaitu  Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  (DP3AKB)  selaku leading  sector . Selain  itu  dilakukan  kepada  Pusat  Pelayanan Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak (P2TP2A) selaku lembaga pemerhati anak yang aktif  dari  pemerintahan.  Sedangkan  dari  non- pemerintahan  dilakukan  kepada Lembaga
Perlindungan  Anak  (LPA).  Teknik  penentuan informan  pada  penelitian  ini  didasarkan  pada kriteria  dengan  mempertimbangkan  peran informan dalam pelaksanaan pendampingan dan perlindungan anak korban kekerasan. Informasi yang  diperoleh  melalui  multi  teknik  tersebut selanjutnya dianalisis. Berkenaan dengan analisis data, penelitian ini menggunakan teknik analisis  data  model  Spradley  melalui  empat tahap  yaitu  analisis  domain,  taksonomi, komponensional, dan tema.

## HASIL

## Gambaran Umum Kekerasan pada Anak
Kota Pasuruan terbagi atas empat kecamatan yaitu Purworejo, Panggurejo,  Bugul Kidul, dan Gadingrejo.  Di Kota  Pasuruan,  terdapat beberapa jenis kasus kekerasan anak diantaranya secara  fisik,  psikis,  tindak  asusila,  serta penelantaran dan kesalahan pengasuhan. Sementara  sebagian  diantaranya  mencakup kasus perebutan hak asuh anak akibat kekerasan dalam  rumah  tangga  (KDRT).  Kondisi  ini selaras dengan pembagian Lourenco et al. (2013) terkait  bentuk  kekerasan  anak  yang  mencakup fisik (physical) ,  psikis (psychological) ,  tindak asusila (sexual) ,  dan  pengabaian (deprivation) . Kekerasan  anak  rentan  terjadi  di  lingkungan pendidikan  dalam  bentuk  kekerasan  fisik  dan psikis berawal dari perundungan (bullying) antar teman.  Hal  ini  sesuai  dengan  paparan  Agustin, Saripah,  &  Gustiana  (2018)  yang  menyatakan bahwa  sedikitnya  10-16%  dalam  seminggu
siswa  di  Indonesia  mendapat  dan  melaporkan kasus perundungan akibat cemoohan, pengucilan, pemukulan, tendangan, dan didorong.
Dari  ragam  kekerasan  yang  terjadi  di  Kota Pasuruan,  jenis  kekerasan  fisik  dan  psikis merupakan kasus yang paling menyita perhatian. Hal  ini  dikarenakan  jumlah  korban  kekerasan psikis  dan  fisik  pada  anak  termasuk  tinggi dibandingkan jenis kasus lainnya.

## Gambar 1. Jumlah Anak Korban Kekerasan di Kota Pasuruan Tahun 2016-2018
Berdasarkan Gambar 1. di atas dijelaskan bahwa korban  kekerasan  psikis  memiliki  rata-rata paling tinggi. Disusul dengan korban kekerasan secara  fisik,  tindak  asusila,  penelantaran  dan kesalahan  pengasuhan  beserta  lainnya  seperti perebutan hak asuh anak. Dalam hal ini tampak bahwa  akumulasi  anak  korban  kekerasan berhasil  ditekan  sejak  tiga  tahun  terakhir.  Pada tahun 2017 menurun sejumlah 0.025% dan tahun 2018  sebanyak  1%  dari  tahun  2016.  Demikian juga  apabila  ditelusuri  dari  akumulasi  kasus  di tahun 2018 berhasil turun menjadi 24 kasus dari 35  kasus  yang  terjadi  pada  tahun  2017.  Hal  ini dilatarbelakangi  oleh  adanya  dukungan  upaya pencegahan  dan  penanganan  yang  dilakukan. Kondisi ini sejalan dengan paparan Agustin et al. (2018)  bahwa  lebih  dari  50%  anak  mengalami kekerasan  secara  psikis  dan  fisik.  Di  dalam pendampingan  anak  berikut,  kekerasan  fisik tidak  dapat  dipisahkan  secara  psikis  mengingat
0 5 10 15 20 25 Fisik Psikis Tindak Asusila Penelantaran dan Kesalahan Pengasuhan Lain-lain Jumlah Anak  Korban Kekerasan di Kota Pasuruan Tahun 2016-2018 2016 2017 2018
keduanya  saling  berpengaruh  antar  satu  sama lain.

## Upaya Preventif pada Kasus Kekerasan Anak
Adapun  upaya  preventif  atau  pencegahan yang  dilakukan  oleh  Kota  Pasuruan  melalui DP3AKB dan P2TP2A selaku lembaga pemerhati  anak  yang  aktif  dari  pemerintahan serta  dari  non-pemerintahan  yakni  LPA  adalah sebagai berikut.

## Peningkatan Keterampilan Pengasuhan
Upaya  preventif  yang  pertama  untuk mengantisipasi dan mengurangi faktor terjadinya  kekerasan  anak  dilakukan  melalui peningkatan  keterampilan  pengasuhan.  Kota Pasuruan  mengupayakan  hal  ini  melalui kegiatan  sosialisasi  kepada  para  orangtua. Keterampilan pengasuhan tersebut diselenggarakan  melalui  kerja  sama  dengan pihak  sekolah  yang  mendatangkan  wali  murid secara  rutin  di  setiap  semester.  Selain  itu  juga dilakukan  melalui  kegiatan  di  organisasi  atau komunitas  tertentu  yang  melibatkan  partisipasi orangtua. Upaya  ini dilakukan  kepada orangtua dan sekolah, karena orangtua sebagai lingkungan utama dan sekolah selaku lingkungan  kedua  anak.  Dengan  demikian diharapkan  juga  antara  orangtua  dan  sekolah dapat  menciptakan  kondisi  dan  situasi  ramah anak.  Dengan  demikian  dapat  mendukung perkembangan  anak  dengan  optimal.  Dalam pelaksanaan  kegiatan  ini,  Kota  Pasuruan  juga menyediakan  fasilitator terlatih yang selama ini juga  berperan  sebagai  untuk  melangsungkan kelancaran kegiatan peningkatan dan penguatan keterampilan pengasuhan.

## Penyediaan  Layanan  Ramah  Anak  untuk Korban Kekerasan
Kota  Pasuruan  memiliki  lembaga  pemerhati anak  meliputi  P2TP2A  (sektor  pemerintahan) dan LPA (sektor non-pemerintahan) yang berada dalam satu atap di Sekretariat Kota Layak Anak
di  Jalan  Balaikota  No.  12  Pasuruan.  Dalam menyediakan layanan ramah anak untuk korban kekerasan, P2TP2A dan LPA juga dibantu  oleh beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lain  melalui  jalinan  kerja  sama,  seperti:  Unit PPA  Kepolisian,  Dinas  Kesehatan,  RSUD  dr. Soedarsono dan Puskesmas,
Komisi
Penanggulangan  HIV/AIDS,  akademisi,  tokoh masyarakat,  Lembaga  Bantuan  Hukum  (LBH), Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dinas  P&K),  Kejaksaan,  dan  Kementerian Agama.  SKPD  tersebut  bekerja  sesuai  dengan tugas pokok dan fungsinya.
Adapun  ragam  layanan  yang  tersedia  di lembaga  P2TP2A  selaku  lembaga  pemerintah yaitu  pengaduan,  konseling,  medis,  reintegrasi, home  visit ,  medikolegal,  psikososial,  bantuan hukum,  tokoh  agama,  dan  rumah  aman  atau shelter .  Sedangkan  penyediaan  layanan  ramah anak dari  lembaga non-pemerintah seperti LPA untuk  korban  kekerasan  meliputi  layanan pengaduan  kekerasan,  memberikan  informasi dan bantuan pemulihan dan tindakan yang tepat.

## Diseminasi Informasi Perlindungan Anak
Berdasarkan layanan yang sudah disediakan, lembaga  pemerhati  anak  berupaya  untuk melakukan    diseminasi  informasi  perlindungan anak sebagai upaya preventif melalui sosialisasi ke  lingkungan  sekolah.  Dalam  praktiknya, sektor pemerintahan (DP3AKB dibantu P2TP2A)  telah  mengupayakan  dengan  baik melalui  kegiatan  rutinan  yang  dilaksanakan  ke sekolah-sekolah  setiap  bulan  atau  maksimal setiap semester.
Tidak hanya itu, langkah diseminasi informasi  juga  dilakukan  melalui  portal  sosial media  resmi  yang  dimiliki.  Namun,  upaya diseminasi  informasi  perlindungan  anak  yang aktif  dilakukan  oleh  sektor  pemerintah  ini bertentangan  dengan  langkah  sektor  non- pemerintahan (LPA). Dalam hal ini, LPA dinilai belum maksimal untuk menjalankan langkah ini. Permasalahan ini dapat terjadi dikarenakan LPA
belum  disertai  dengan  SDM  yang  memenuhi secara kuantitas dan mumpuni untuk melakukan penyebaran informasi.
Terkait  poin  berikut,  penyebaran  yang dilakukan  tidak  hanya  mencakup  informasi terkait  layanan  yang  tersedia,  melainkan  juga terkait  kebijakan  yang  berlaku.  Artinya  juga melakukan  diseminasi  terkait  peran  dan implementasi  kebijakan  tentang  perlindungan anak  yang  diakomodir  oleh  negara  dan pemerintah.
Bentuk  perlindungan  dan  kebijakan  di  Kota Pasuruan  berasal  dari  undang-undang  secara nasional hingga peraturan yang diterbitkan oleh daerah, diantaranya: (a) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak; (b)  Peraturan  Daerah  Provinsi  Jawa  Timur Nomor 2  Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak (terbit: 26 Februari  2014);  (c)  Peraturan  Daerah  Kota Pasuruan  Nomor  11  Tahun  2013  tentang Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  (terbit:  13 Mei  2013);  (d)  Peraturan  Walikota  Pasuruan Nomor 25 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Korban  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga;  dan (e)  Peraturan  Walikota  Pasuruan  Nomor  11 Tahun  2015  tentang  Pusat  Pelayanan  Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (PPT-PPA) Kota Pasuruan.
Dukungan  peraturan  dan  kebijakan  tentang perlindungan  anak  dan  perempuan  tersebut secara umum telah dipenuhi oleh Kota Pasuruan dalam  rangka  mengembangkan  daerah  layak anak.  Dalam  hal  ini  kebijakan  perlindungan perempuan  dan  anak  menjadi  satu  kesatuan, mengingat keduanya rentan mengalami kekerasan.

## Upaya Represif pada Kasus Kekerasan Anak
Adapun upaya represif atau penanganan yang dilakukan oleh  lembaga  DP3AKB  dibantu oleh P2TP2A  selaku  lembaga  dari  pemerintah  serta dari  non-pemerintah  yakni  LPA  adalah  sebagai berikut.

## Pengajuan Laporan Pengaduan Tindak Kekerasan
Bentuk  pendampingan  awal  sebagai  upaya represif  yakni  pengajuan  laporan  pengaduan. Pengajuan  laporan  pengaduan  dapat  dilakukan oleh  korban  dan/atau  pihak  terdekat  lainnya melalui  datang  langsung  ke  lokasi  pengaduan yakni  di  P2TP2A  atau  LPA  yang  satu  atap  di Sekretariat  Advokasi Kota  Layak Anak Pasuruan.  Selain  dapat  melaporkan  secara langsung, pelaporan juga dapat ditempuh hotline yang tersedia pada kedua lembaga tersebut.
Pelapor dapat mengajukan laporan pengaduan terkait kasus yang dialami oleh anak dengan  mengisi  form.  Form  pelaporan  memuat item  pertanyaan  terkait  kronologi  kasus  dan layanan  yang  diperlukan.  Berdasarkan  laporan yang  dicatat,  maka  dapat  diidentifikasi  dan ditangani sebagaimana layanan yang dikehendaki.
Identifikasi Kasus sesuai Layanan yang dikehendaki
Berdasarkan laporan pengaduan yang diterima,  pihak  lembaga  pemerhati  anak (P2TP2A dan/atau LPA) memberikan dukungan sosial  secara  instrumental  berupa  penerimaan laporan  pengaduan  dan  melakukan  identifikasi kasus sebagaimana pelayanannya guna menentukan langkah pendampingan selanjutnya. Layanan  pendampingan  dilakukan  sebagai upaya penguatan self-esteem pada korban pasca kejadian  kekerasan.  Layanan  yang  tersedia  di lembaga P2TP2A diantaranya layanan pengaduan, konseling,  medis,  reintegrasi, home visit , medikolegal, psikososial,  bantuan hukum, tokoh  agama,  dan  rumah  aman  atau shelter . Sedangkan  penyediaan  layanan  di  LPA  untuk korban  kekerasan  berupa  layanan  pengaduan kekerasan,  memberikan  informasi  dan  bantuan pemulihan dan tindakan yang tepat.
Di  sisi  lain,  layanan  psikososial  diperlukan untuk mengetahui kondisi korban.
Pendampingan  psikososial  dilakukan  melalui metode terapi sembari bermain untuk mengelola emosi  dan  menghilangkan  rasa  trauma  yang dialami.  Layanan  psikososial  ditempuh  melalui tes psikologi dengan menggambar. Tes psikologi dengan menggambar digunakan untuk mengetahui  tingkat  kepercayaan  diri  anak. Diyakini  oleh  pendamping  anak  bahwa  jika gangguan  yang  diderita  dapat  terlihat  dari  cara korban  menggambar,  salah  satunya  apabila menggambar  pohon  yang  terpotong  dapat mengindikasikan  adanya  traumatis  pada  psikis korban.  Hasil  analisis  psikososial  yang  telah dilakukan  dapat  digunakan  sebagai  bahan pelaksanaan tindak lanjut seperti upaya mediasi atau  rujukan.  Dalam  hal  ini,  pendamping  anak dari  P2TP2A  dan/atau  LPA  telah  memberikan dukungan emosional, instrumental, dan informasional kepada korban.

## Upaya Penanganan dan Penyelesaian Kasus
Tahap  ini  merupakan  penyelesaian  masalah dan  pemberian  akses  dalam  rangka  memenuhi kebutuhan  korban.  Dalam  hal  ini  terdapat pemberian  dukungan  sosial  secara  instrumental dan emosional. Pada tahap ini pihak-pihak yang terlibat berupaya untuk melaksanakan pendampingan sesuai dengan perannya.
Adanya  kasus  kekerasan  yang  terjadi  pada anak perlu menjadi perhatian bersama, terutama bagi  orangtua  dan  sekolah  yang  menjadi lingkungan  anak.  Upaya  penanganan  dan penyelesaian  kasus  dapat  dilakukan  melalui pendampingan bantuan hukum dan non hukum. Berdasarkan  temuan  penelitian,  secara  umum penyelesaian  kasus  kekerasan  anak  di  Kota Pasuruan  yang  melibatkan anak sebagai korban dan/atau  pelaku  dilakukan  melalui  jalur  non hukum melalui mediasi.
Mediasi  merupakan  langkah  utama  yang mengedepankan sistem kekeluargaan dan musyawarah.  Dalam  proses  mediasi,  pihak korban  dan  pelaku  didampingi  oleh  pihak keluarga beserta pendamping anak dari P2TP2A
dan/atau  LPA  mendiskusikan  terkait  kronologi kasus,  hasil  analisis  psikososial,  saran  yang menjadi bahan pertimbangan kedua belah pihak, serta  pengawasan  secara  berkala  terhadap perkembangan  korban  hingga  dirasa  korban telah  memiliki  kecukupan  kemampuan  untuk bangkit  dari  masa  traumatik  yang  dialami. Namun,  hal  ini  tentu  berbeda  apabila  pelaku tindak kekerasan tidak termasuk dalam kategori anak  terlebih  kasus  yang  dilakukan  tergolong pada  kasus  tindak  kekerasan  berat  dan  tidak dapat  ditempuh  melalui  jalur  mediasi.  Dengan demikian  akan  ditangani  melalui  jalur  hukum dengan bantuan pihak kepolisian dan kejaksaan beserta  pihak  terkait  lainnya  untuk  mendukung proses berjalanannya penyelesaian kasus.

## Monitoring dan Evaluasi
Setelah pelaksanaan penanganan dan penyelesaian  kasus,  baik  melalui  jalur  hukum maupun  non  hukum,  langkah  yang  akan ditempuh  berikutnya  adalah  mengupayakan monitoring  dan  evaluasi  (monev).  Monitoring adalah  proses  pengumpulan  informasi  secara kontinyu untuk koreksi pelaksanaan. Sedangkan evaluasi  adalah  langkah  penilaian  untuk mengontrol kegiatan agar sesuai dengan tujuan.
Dalam  hal  ini  monev  merupakan  salah  satu bentuk  dukungan  emosional  yang  dilakukan untuk  mengetahui  perkembangan  kasus  dan memastikan  bahwa  keputusan  penyelesaian kasus tindak kekerasan antara kedua belah pihak (pelaku  dan  korban)  yang  diajukan  merupakan solusi  terbaik.  Monev  dapat  berlangsung  lama dari  waktu  penyelesaian  kasus  sebagaimana tingkat kekerasan yang dialami korban. Berdasarkan  temuan  penelitian,  rata-rata  waktu monev  pada  kasus  kekerasan  fisik  dan  psikis berlangsung  tiga  hingga  dua  belas  bulan. Sedangkan kasus kekerasan akibat tindak asusila dapat berlangsung  hingga beberapa tahun  sejak saat proses pengajuan laporan tindak kekerasan, proses  penyidikan  sampai  pada  pelaksanaan putusan hakim.

## PEMBAHASAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah dipaparkan terkait gambaran kekerasan, rata-rata anak  di  Kota  Pasuruan  dinyatakan  sebagai korban.  Hal  ini  sesuai  dengan  ulasan  Mulyana, Resnawaty,  &  Basar  (2018)  yang  menyatakan bahwa  di  dalam  kehidupan  sehari-hari  anak- anak  rentan  untuk  menjadi  korban  kekerasan, selain  kaum  perempuan.  Anak  yang  terlibat kekerasan, baik  sebagai korban  maupun pelaku perlu  mendapatkan  pendampingan.  Hal  ini senada  dengan  paparan  Hendra  (2018)  bahwa adanya  upaya  pendampingan  dalam  rangka menegakan  perlindungan  anak  harus  dilakukan melalui  penerapan  keadilan  tanpa  diskriminasi, baik kepada anak sebagai korban maupun pelaku tindak kekerasan.
Dari  ulasan  terkait  gambaran  kekerasan tersebut, maka diperlukan strategi pendampingan.  Adapun  strategi  pendampingan yang  dilakukan  oleh  Kota  Pasuruan  dalam memenuhi  hak-hak  anak  korban  kekerasan dinilai  sebagai  upaya  pencegahan  (preventif) dan represif (penanganan).
Lima  strategi  pendampingan  anak  korban kekerasan  yang  diterapkan  oleh  Kota  Pasuruan yakni  mencakup:  (1)  sosialisasi  penguatan pengasuhan  kepada  keluarga;  (2)  penyediaan pendamping  anak  secar  terlatih;  (3)  penguatan dukungan peraturan dan kebijakan perlindungan anak;  (4)  penyediaan  layanan  ramah  anak  bagi korban  kekerasan;  serta  (5)  pemetaan  kasus kekerasan pada anak.
Secara  umum,  lima  strategi  pendampingan anak  korban  kekerasan  yang  telah  dilakukan oleh  Kota  Pasuruan  selaku  salah  satu  daerah yang  berkomitmen  untuk  mewujudkan  kota ramah  anak  tersebut mencakup layanan psikologis,  medis,  dan  yuridis . Selain  itu juga sesuai dengan strategies to prevent and respond to violence against children antara lain meliputi: supporting  parents,  caregivers  and  families , helping  children  and  adolescents  manage  risk
and  challeng es, changing  attitudes  and  social norms that encourage violence and discrimination , promoting and providing support services for children , implementing laws and policies that protect children , and carrying out data collection and research (United Nations Children’s  Fund  (UNICEF)  (2014).  Berikut penjelasan dari keseluruhan tersebut:

## Sosialisasi Penguatan Pengasuhan
Strategi  pertama  untuk  mengantisipasi  dan mengurangi  faktor  terjadinya  kekerasan  anak melalui  sosialisasi  peningkatan  dan  penguatan keterampilan pengasuhan. Kota Pasuruan selaku salah  satu  daerah  yang  menerapkan  strategi pengarusutamaan  hak  anak  pun  menggiatkan penyelenggaraan sosialisasi kepada para orangtua  melalui  kerja  sama  dengan  pihak sekolah secara rutin. Bahkan, kegiatan sosialisasi  juga  digencarkan  di  beberapa organisasi  atau  komunitas  tertentu  yang melibatkan partisipasi orangtua (Raharjo, 2018).
Sosialisasi penguatan pengasuhan merupakan kiat strategis untuk meningkatkan dan memberikan  pengetahuan  kepada  keluarga (orangtua dan pengasuh) yang menjadi lingkungan  utama  bagi  anak.  Keluarga  adalah lingkungan  pertama  dan  utama  yang  dapat mempengaruhi  perkembangan  anak.  Hal  ini didasarkan  pada  peran  keluarga  yang  turut membentuk  perilaku  dan  kepribadian  anak  di masa  mendatang.  Oleh  karena  itu,  diperlukan adanya  pendampingan  dari  keluarga  agar senantiasa  menciptakan  dan  membentuk  iklim keluarga  yang  positif  tanpa  kekerasan  terutama kepada anak (Martínez-Monteagudo dkk., 2019; Saputro & Talan, 2017).
Dalam hal ini, penguatan pengasuhan melalui sosialisasi  juga  akan  meningkatkan  interaksi positif  antara  orangtua  dan  anak,  termasuk penerapan  disiplin  anti  kekerasan  dalam pengasuhan  pada  anak.  Di  sisi  lain,  strategi  ini juga  dilakukan  untuk  mendukung  penyediaan informasi,  pendidikan,  dan  pengetahuan  atau
edukasi  yang  meningkatkan parenting  skill .
Tujuan  strategi  ini  adalah  untuk  mencegah potensi  perilaku  kekerasan  terhadap  anak (Hasanah  &  Raharjo,  2016;  Sitoresmi  & Amanah, 2012).
Penyediaan Pendamping Anak secara Terlatih
Strategi kedua yaitu penyediaan pendamping anak  secara  terlatih.  Dalam  hal  ini,  baik  dari P2TP2A maupun LPA juga menyediakan tenaga pendamping anak. Tenaga pendamping anak di sini  dimaksudkan  sebagai  fasilitator  yang membantu  anak  untuk  mencegah  atau  bahkan mengatasi  dan  mengelola  risiko  kekerasan, sehingga  mengurangi  terjadinya  kekerasan. Fasilitator  disebut juga sebagai agen perubahan atau  pelaksana  pemberdayaan  masyarakat  yang bertugas  mendukung  klien  untuk  menangani tekanan  situasional  yang  dihadapinya  melalui penyediaan  fasilitas  berupa  layanan  atau  jasa serta kebijakan untuk meningkatkan kapasitasnya  (Martsiswati  &  Suryono,  2014; Rahma dkk., 2021).
Pendamping anak korban kekerasan ini telah mendapat  serangkaian  pengalaman  pembinaan dan  pendidikan  serta  pelatihan  yang  difasilitasi oleh D3AKB selaku leading sector pemenuhan hak anak. Dalam hal ini pendamping anak akan membekali  anak  dari  tindak  kekerasan  melalui melatih  untuk  berpikir  kritis,  bertindak  asertif, berani  mengeluarkan  pendapat  dan  menolak, memecahkan  masalah  secara  kooperatif  agar dapat  melindungi  dirinya  sendiri  dari  tindak kekerasan.
Dalam mendampingi anak korban kekerasan, fasilitator  anak  juga  melakukan  pendampingan home  visit sebagai  langkah  awal.  Tujuan  dari home visit ini adalah untuk mengetahui kondisi anak dan keluarga yang bersangkutan secara riil. Setelah  melakukan  observasi/investigasi  dari home visit , pendamping melakukan pendampingan  psikososial  dan  pendampingan sebagaimana  layanan  yang  dibutuhkan  oleh
anak, baik layanan pendampingan secara hukum maupun non hukum.
Pendampingan psikososial dilakukan dengan metode terapi sembari bermain untuk mengelola emosi  dan  menghilangkan  traumatik  yang dialami korban. Selain itu, psikososial ditempuh melalui  tes psikologi  dengan  menggambar. Tes psikologi dengan menggambar digunakan untuk mengetahui  tingkat  kepercayaan  diri  anak.  Hal ini  sesuai  dengan  pernyataan  Muthmainnah (2014) bahwa anak korban kekerasan memerlukan pendampingan dari segi psikologis secara  intensif  seperti play  therapy,  expressive drawing , dan sebagainya.
Penguatan Dukungan Peraturan dan Kebijakan Perlindungan Anak Strategi ini mencakup peran dan implementasi  kebijakan  sebagai penguat terkait peraturan  perlindungan  anak  yang  diakomodir oleh negara dan pemerintah. Dukungan peraturan  dan  kebijakan  tentang  perlindungan anak di Kota Pasuruan juga telah dipenuhi dalam rangka  mengembangkan  daerah  layak  anak. Chilmiati  (2014)  menegaskan  bahwa  peraturan dan kebijakan merupakan salah satu media yang mengakomodir upaya pencegahan, penanganan, dan  perlindungan  perempuan  dan  anak  dari tindak kekerasan secara terus menerus.
Bentuk  perlindungan  dan  kebijakan  di  Kota Pasuruan  berasal  dari  undang-undang  secara nasional hingga peraturan yang diterbitkan oleh daerah, diantaranya: (a) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak; (b)  Peraturan  Daerah  Provinsi  Jawa  Timur Nomor 2  Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak (terbit: 26
Februari  2014);  (c)  Peraturan  Daerah  Kota Pasuruan  Nomor  11  Tahun  2013  tentang Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  (terbit:  13 Mei  2013);  (d)  Peraturan  Walikota  Pasuruan Nomor 25 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Korban  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga;  dan (e)  Peraturan  Walikota  Pasuruan  Nomor  11
Tahun  2015  tentang  Pusat  Pelayanan  Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (PPT-PPA) Kota Pasuruan.
Dalam  hal  ini  kebijakan  perlindungan perempuan  dan  anak  menjadi  satu  kesatuan, mengingat keduanya rentan mengalami kekerasan.  Pernyataan  tersebut  diakui  oleh Siregar  (2015)  bahwa  perempuan  dan  anak sangat  rentan  mengalami  kekerasan,  di  lingkup rumah  tangga  maupun  ruang  publik.  Kelima peraturan  dan  kebijakan  tersebut  dijadikan sebagai  acuan  penyelenggaraan  oleh  Kota Pasuruan  dalam  melaksanakan  perlindungan perempuan dan anak.

## Penyediaan  Layanan  Ramah  Anak  bagi Korban Kekerasan
Strategi  yang  berkaitan  dengan  penyediaan layanan  anak,  seperti  layanan  pengaduan kekerasan,  memberikan  informasi  dan  bantuan pemulihan  dan  tindakan  yang  tepat.  Kota Pasuruan  memiliki  lembaga  pemerhati  anak meliputi  P2TP2A  (sektor  pemerintahan)  dan LPA  (sektor  non-pemerintahan)  yang  berada dalam satu atap di Sekretariat Kota Layak Anak di Jalan Balaikota No. 12 Kota Pasuruan.
Selain itu dibantu oleh beberapa satuan kerja perangkat  daerah  (SKPD)  lain  melalui  jalinan kerja sama, seperti: Unit PPA Kepolisian, Dinas Kesehatan, RSUD dr. Soedarsono dan Puskesmas, Komisi Penanggulangan
HIV/AIDS,  akademisi,  tokoh  masyarakat, Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Dinas Sosial, shelter atau  rumah  aman  di  P2TP2A,  Dinas Pendidikan  dan  Kebudayaan  (Dinas  P&K), Kejaksaan,  dan  Kementerian  Agama.  SKPD tersebut bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dalam hal ini, pelaksanaan pengarusutamaan hak anak tidak hanya mengintegrasikan  komitmen  dan  sumber  daya pemerintah, melainkan juga dari masyarakat dan pihak  lain  secara  menyeluruh,  terencana,  dan berkelanjutan  dalam  program  dan  kegiatan pemenuhan hak anak (Saleh dkk., 2020).
Dalam praktiknya, sektor pemerintahan telah mengupayakan  dengan  baik.  Namun,  hal  ini bertentangan  dengan  sektor  non-pemerintahan seperti  LPA  yang  belum  maksimal  dalam pendampingan  sehingga  koordinasi  di  antara kedua  sektor  perlu  ditingkatkan.  Kondisi  ini ditandai  dengan  tidak  adanya  aktivitas  yang terlihat di kantor LPA selaku salah satu lembaga perlindungan anak saat pelaksanaan pendampingan.  Di  sisi  lain  lembaga  non- pemerintahan  juga belum disertai dengan SDM yang memenuhi. Adapun layanan yang disediakan  untuk  pendampingan  anak  korban kekerasan  yakni  yaitu  pengaduan,  konseling, medis,  reintegrasi, home  visit ,  medikolegal, psikososial,  bantuan  hukum,  tokoh  agama,  dan rumah aman atau shelter .
Hal ini sebagaimana pendapat (Bakar, 2017) bahwa  P2TP2A  adalah  pusat  pelayanan  bagi masyarakat  yang  terintegrasi  dalam  upaya pemberdayaan perempuan dalam bidang pembangunan  serta  perlindungan  perempuan dan  anak.  Pusat  pelayanan  yang  dibentuk  oleh pemerintah berbasis masyarakat tersebut diharapkan  dapat  melindungi  perempuan  dan anak  dari  berbagai  diskriminasi  dan  tindak kekerasan  yang  terjadi.  Sedangkan  pelayanan terpadu  artinya  serangkaian  kegiatan  yang dilakukan sebagai upaya perlindungan perlindungan  terhadap  korban  kekerasan,  yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh instansi atau  lembaga  terkait.  Upaya  ini  dinilai  sebagai satu  kesatuan  penyelenggaraan  rehabilitasi kesehatan,  rehabilitasi  sosial,  pemulangan, reintegrasi  sosial  dan  bantuan  hukum.  Oleh karena itu, layanan pada P2TP2A dapat berupa: pusat  rujukan,  pusat  konsultasi  usaha,  pusat konsultasi kesehatan reproduksi, pusat konsultasi  hukum,  pusat  krisis  terpadu  (PKT), pusat pelayanan terpadu (PPT), pusat pemulihan trauma (trauma center) , pusat penanganan krisis perempuan (women  crisis  center) ,  pusat pelatihan, pusat informasi ilmu pengetahuan dan
teknologi  (PIPTEK),  rumah  aman (shelter) , rumah singgah, atau bentuk lainnya.
Pemetaan Kasus Kekerasan pada Anak
Strategi  ini  mencakup  pengumpulan  dan sistem informasi untuk mengidentifikasi kelompok  anak  yang  terlibat  kasus  kekerasan melalui pengoptimalan ketersediaan data tentang isu-isu  kekerasan  anak.  Dalam  hal  ini  Kota Pasuruan  telah  memetakan  kekerasan  anak berdasarkan  jenis  kekerasan,  lokasi,  jenis kelamin,  usia,  dan  penanganan  yang  telah dilakukan  di  setiap  tahunnya.  Adanya  data tersebut  selanjutnya  dilaporkan  ke  tingkat nasional  oleh  DP3AKB  setelah  melaksanakan rapat koordinasi.
Pemetaan kasus kekerasan pada anak tersebut juga membantu menggambarkan perkembangan kondisi  daerah  serta  kebutuhan  Kota  Pasuruan sebagai  kota  layak  anak  yang  berupaya  untuk meminimalisir  kasus  kekerasan  pada  anak.  Hal ini diperkuat oleh Bakar (2017) bahwa pemetaan secara  mendalam  perlu  dilakukan  untuk mengetahui sejauhmana kinerja serta komitmen dari pihak-pihak yang terlibat seperti pemerintah dan  lembaga  penyedia  layanan  perlindungan anak  yang  dibantu  oleh  masyarakat  bahkan dunia usaha dalam memberikan program hingga fasilitas  agar  anak  tetap  memperoleh  hak sebagaimana mestinya.

## SIMPULAN
Berdasarkan  penelitian  yang  dilaksanakan, dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  Kota  Pasuruan berkomitmen  untuk  memenuhi  hak  anak sebagaimana  predikat  kota  layak  anak  yang selama  ini  disematkan.  Dalam  hal  ini,  upaya tersebut  dilakukan  melalui  penerapan  lima strategi  pendampingan  pada  anak  korban kekerasan  yang  mencakup  psikologis,  medis, dan  yuridis  sebagai  berikut:  (1)  sosialisasi penguatan  pengasuhan  kepada  keluarga;  (2) penyediaan pendamping anak secar terlatih; (3) penguatan  dukungan  peraturan  dan  kebijakan perlindungan  anak;  (4)  penyediaan  layanan
ramah  anak  bagi  korban  kekerasan;  dan  (5) pemetaan kasus kekerasan pada anak.
Kota  Pasuruan  melalui  lembaga  yang bertugas  seperti  P2TP2A  dan/atau  LPA  juga menyediakan layanan preventif yang mencakup: peningkatan keterampilan pengasuhan, penyediaan  layanan  ramah  anak  untuk  korban kekerasan, dan diseminasi informasi perlindungan anak. Sedangkan  layanan represif meliputi: pengajuan laporan pengaduan kekerasan,  identifikasi  kasus  sesuai  layanan, upaya penanganan dan penyelesaian kasus, serta monitoring dan evaluasi.
Upaya  perlindungan  terhadap  anak  korban kekerasan  yang  dilakukan  oleh  Kota  Pasuruan sebagai  salah  satu  wujud  komitmen  bersama dalam  melaksanakan  strategi  pendampingan pada  anak  korban  kekerasan  sebagai  upaya pemenuhan hak anak patut diapresiasi.
Saran  terkait  strategi  pendampingan  anak korban kekerasan diharapkan agar seluruh pihak yang terlibat, baik dari pihak pemerintahan dan non-pemerintahan saling memperkuat koordinasi. Dengan demikian tercipta sinergitas yang  baik  antara  kedua  belah  pihak,  sehingga pelaksanaan  program  menjadi  lebih  efektif  dan tidak memberatkan salah satu pihak.
Secara  akademik,  hasil  penelitian  ini  dapat memberikan kontribusi untuk menambah kajian ilmu  tentang  strategi  pendampingan  pada  anak yang dibentuk dari konfigurasi antara keluarga, masyarakat beserta pemerintah dan negara.

## DAFTAR RUJUKAN
Agustin,  M.,  Saripah,  I.,  &  Gustiana,  A.  D.
(2018).  Analisis  Tipikal  Kekerasan  Pada Anak Dan Faktor Yang Melatarbelakanginya. JIV , 13 (1),  1–10. https://doi.org/10.21009/JIV.1301.1
Bakar, H. A. (2017). Pemetaan Pusat Pelayanan Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan Anak  (P2TP2A)  Provinsi  Sumatera Barat. Kafa`ah:  Journal  of  Gender
Studies , 7 (1), 107. https://doi.org/10.15548/jk.v7i1.168
Callaghan,  J.  E.  M.,  Fellin,  L.  C.,  Mavrou,  S.,
Alexander, J., & Sixsmith, J. (2017). The Management of Disclosure in Children’s Accounts of Domestic Violence: Practices  of  Telling  and  Not  Telling. Journal  of  Child  and  Family  Studies ,
26 (12), 3370–3387.
https://doi.org/10.1007/s10826-017- 0832-3
Chilmiati,  N.  (2014).  Kebijakan  Advokasi Terhadap Perempuan Dan Anak Berbasis
Perlindungan  Korban  Kekerasan. Law Reform , 9 (2), 110. https://doi.org/10.14710/lr.v9i2.12449
Graha, A. N. (2009). Pengembangan Masyarakat
Pembangunan  Melalui  Pendampingan
Sosial Dalam Konsep Pemberdayaan Di
Bidang  Ekonomi. Jurnal  Ekonomi Modernisasi , 5 (2), 117–126.
Hasanah,  U.,  &  Raharjo,  S.  T.  (2016). PENANGANAN KEKERASAN ANAK
BERBASIS  MASYARAKAT. Share : Social Work Journal , 6 (1). https://doi.org/10.24198/share.v6i1.131 50 Hendra, R. (2018). PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF  DI  INDONESIA  BAGI ANAK YANG SEDANG BERHADAPAN HUKUM. Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah
Hukum dan Keadilan , 5 (2), 19.
Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan  Anak Republik Indonesia. (2017). Statistik Gender Tematik- Mengakhiri Kekerasan
Terhadap Perempuan  dan  Anak  di  Indonesia . KPP&PA.
Lourenco, L. M., Baptista, M. N., Senra, L. X., Adriana A., A., Basilio, C., & Bhona, F. M.  de  C.  (2013).  Consequences  of Exposure  to  Domestic  Violence  for Children:  A  Systematic  Review  of  the
Literature. Paidéia  (Ribeirão  Preto) , 23 (55),
263–271. https://doi.org/10.1590/1982- 43272355201314
Martínez-Monteagudo,  M.  C.,  Delgado,  B.,
Inglés, C. J., & García-Fernández, J. M.
(2019).  Cyberbullying  in  the  university setting. Relationship with family environment and emotional intelligence.
Computers in Human Behavior , 91 , 220–
225.
https://doi.org/10.1016/j.chb.2018.10.00
2
Martsiswati,  E.,  &  Suryono,  Y.  (2014).  Peran Orang  Tua  Dan  Pendidik  Dalam Menerapkan Perilaku Disiplin Terhadap Anak Usia Dini. Jurnal  Pendidikan dan Pemberdayaan  Masyarakat , 1 (2),  187. https://doi.org/10.21831/jppm.v1i2.2688
Mulyana, N., Resnawaty, R., & Basar, G. G. K. (2018). Penanganan  Anak  Korban Kekerasan . 13 , 13.
Muthmainnah. (2014). Membekali Anak dengan Keterampilan  Melindungi  Diri. Jurnal Pendidikan Anak , 3 (1), 443–451.
Raharjo,  K.  M.  (2018).  Pemberdayaan  Anak Jalanan  Sebagai  Upaya  Penyadaran Belajar  Melalui  Pendidikan  Kesetaraan Di  Kota  Samarinda. Jurnal  Pendidikan Nonformal , 13 (2), 7.
Rahma,  R.  A.,  Sucipto,  &  Widyaswari,  M. (2021). The  Role  of  Social  Workers  in Empowering  Socioeconomic  Women  in the  Time  of  Covid-19  Pandemic: 5th
International Conference on Arts Language  and  Culture  (ICALC  2020), Surakarta, Indonesia. https://doi.org/10.2991/assehr.k.210226. 048
Saleh, A., Evendia, M., & Riananda, M. (2020). Pemetaan  Kebutuhan  Produk  Hukum Daerah  dalam  Rangka  Mewujudkan Kabupaten/Kota  Layak  Anak. Kanun Jurnal  Ilmu  Hukum , 22 (1),  1–24.
https://doi.org/10.24815/kanun.v22i1.15 694
Saputro,  H.,  &  Talan,  Y.  O.  (2017).  Pengaruh
Lingkungan Keluarga Terhadap Perkembangan  Psikososial  Pada  Anak Prasekolah. Journal Of Nursing
Practice , 1 (1), 8.
Siregar,  H.  (2015). Bentuk-Bentuk  Kekerasan
yang Dialami Perempuan Warga Komplek  Dinas  Peternakan  Provinsi Sumatera Utara . 14 (1), 10.
Sitoresmi,  Rr.  N.,  &  Amanah,  S.  (2012).
Pendampingan Perempuan Korban
Tindak Kekerasan Oleh Pusat Pelayanan
Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A). Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan , 6 (3), 12.
Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak .
United  Nations  Children’s  Fund  (UNICEF).
(2014). Ending Violence Against Children:  Six  Strategies  for  Action . UNICEF.