## Original Research Paper

## Sosialisasi Pembebasan Lahan Dan Kompensasi Atas Tanah, Bangunan Dan Tanaman Yang Berada Di Bawah Ruang Bebas SUTT 70 kV PLTMG Flores– GI Labuan Bajo
Agung Budi Muljono 1 , Rosalia Nurhasanah 2* , Lalu Irlan Jayadi 3
1 Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Mataram;
2 Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Mataram;
3 Unit Pelaksana Proyek 2 Labuan Bajo;
DOI : https://doi.org/10.29303/jpmpi.v7i2.8024
Sitasi:  Muljono,  A.  B.,  Nurhasanah,  R.,  &  Jayadi,  L.  I.  (2024).  Sosialisasi  Pembebasan  Lahan  Dan  Kompensasi  Atas Tanah, Bangunan Dan Tanaman Yang Berada Di Bawah Ruang Bebas SUTT 70 kV PLTMG Flores–GI Labuan Bajo. Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA , 7(2)

## Article history
Received: 10 April 2024 Revised: 1 Juni 2024 Accepted: 10 Juni 2024
*Corresponding Author: Rosalia Nurhasanah, Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Mataram; Email: rosalianurhasanah95@gmail.com
Abstract: Kegiatan  sosialisasi  terkait  proyek  SUTT  70  kV  dan  Gardu Induk  di  Jalur  PLTMG/MPP  Flores-GI  Labuan  Bajo  merupakan  bagian penting  dari  proses  pembangunan  infrastruktur  untuk  meningkatkan penyediaan listrik di wilayah tersebut. Kegiatan sosialisasi ini merupakan bagian  dari  Program  MBKM  MSIB  tahun  2023  yang  terintegrasi  dengan proyek pembangunan jaringan transmisi 70 kV. Fokus utama kegiatan ini adalah  memastikan  pemahaman  dan  partisipasi  masyarakat  setempat, mengingat  kompleksitas  penggunaan  lahan  yang  beragam,  seperti permukiman,  persawahan,  dan  kebun.  Sosialisasi  yang  efektif  dan kompensasi  yang  adil  atas  tanah,  bangunan,  dan  tanaman  menjadi  faktor penting  dalam  mendukung  kelancaran  proyek  serta  mendapatkan dukungan  penuh  dari  masyarakat.  Diharapkan,  dengan  kolaborasi  antara pihak terkait dan partisipasi masyarakat akan menghasilkan pembangunan yang  berkelanjutan  dan  memberikan  dampak  positif  bagi  semua  pihak yang terlibat..
Keywords: Sosialisasi;  Masyarakat;  Penggunaan  Lahan;  Kompensasi; SUTT 70 kV

## Pendahuluan
Lingkungan  sekitar  dari  kegiatan  Saluran Udara  Tegangan  Tinggi  (SUTT)  70  kV  dan  Gardu Induk pada Jalur PLTMG / MPP Flores–GI Labuan Bajo melintasi penggunaan lahan berupa permukiman,  hutan,  area  persawahan,  ladang  atau kebun.  Tidak  terdapat  perubahan  yang  signifikan terhadap  penggunaan  lahan  yang  dilintasi  oleh kegiatan  SUTT  70  kV  maupun  GI.  SUTT  70  kV dan Gardu Induk pada jalur PLTMG/MPP Flores – GI  Labuan  Bajo  melintasi  kawasan  permukiman diantaraya  desa  Golo  Bilas,  Kecamatan  Komodo. Kondisi  rumah  memiliki  ciri  beratapkan  seng  dan bangunannya sudah permanen.
Lokasi  permukiman  ini  berada  dekat dengan Jalan Raya Trans Flores dengan kondisi lalu
lintas cukup ramai. Terdapat masyarakat membuka usaha  dalam  memanfaatkan  peluang  ekonomi. Kegiatan SUTT 70 kV dan Gardu Induk pada Jalur PLTMG  /  MPP  Flores  –  GI  Labuan  Bajo  juga melintasi  penggunaan  lahan  persawahan.  Area persawahan  banyak  dimanfaatkan  untuk  menanam padi. Kondisi lingkungan  persawahan  sangat  subur sehingga  mayoritas  penduduk  bekerja  sebagai petani.  Salah  satu  jenis  lahan  yang  dilalui  Jalur SUTT  70  kV  PLTMG  /  MPP  Flores  –  GI  Labuan Bajo adalah lahan kebun.
Jenis  tanaman  yang  ada  sangat  bervariasi dengan  mayoritas  tanaman  bertajuk  rendah  seperti singkong,  jagung  sedangkan  untuk  tanaman bertajuk  tinggi  diantaraya  kelapa,  jati,  serta tanaman  liar  (rumput  dan  semak)  pada  lahan  yang belum  dimanfaatkan.Jalur SUTT  70  kV  dan  Gardu
Muljono et al. Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA, 2024, 7 (2) 595-599
Induk  pada  Jalur  PLTMG  /  MPP  Flores  –  GI Labuan  Bajo  terdapat  rencana  jalur  transmisinya yang  berada  pada  persilangan  jalan  diantaranya yaitu  T.4,  T.5,  T.7,  T.8,  T.16,  T.17,  T.19,  T.20, T.25, T.26  di Kecamatan Komodo  dan  T.31, T.32, T.40  serta  T.41  di  Kecamatan  Boleng.  Kondisi jalan  disekitar  rencana  Jalur  SUTT  70  kV  dan Gardu Induk pada Jalur PLTMG / MPP Flores – GI Labuan  Bajo.  Terdapat  tapak  tower  yang  akan berada  di  dalam  kawasan  hutan  produksi, diantaranya  yaitu  T.9  s.d  T.15,  T.22,  T.23,  T.35 yang  terletak  di  Kecamatan  Komodo  dan  T.37 terletak  di  Kecamatan  Boleng.  Adapun  peta  lokasi dan kegiatan sekitar dari perkembangan lingkungan kegiatan SUTT 70 kV dan GI pada Jalur PLTMG / MPP  Flores  –  GI  Labuan  Bajo  disajikan  pada gambar berikut ini, Wahidin (2022).
Gambar 1 . Peta Lokasi Berdasarkan  deskripsi  lingkungan  sekitar proyek  SUTT  70  kV  dan  Gardu  Induk  pada  Jalur PLTMG/MPP  Flores-GI  Labuan  Bajo  diatas menyoroti pentingnya sosialisasi pembebasan lahan serta  kompensasi  atas  tanah,  bangunan,  dan tumbuhan yamg berada dibawah ruang bebas SUTT 70 kV kepada masyarakat yang terdampak.
Sosialisasi  yang  efektif  harus  dapat memperhitungkan  beragam  penggunaan  lahan  di sekitar  proyek,  seperti  permukiman,  persawahan, dan  kebun,  untuk  memastikan  pemahaman  yang jelas  bagi  masyarakat  tentang  dampak  proyek terhadap lahan mereka. Dalam hal ini, penting bagi pihak  terkait  untuk  memberikan  penjelasan  yang menyeluruh  tentang  pembebasan  lahan  serta memberikan  kesempatan  bagi  masyarakat  untuk menyuarakan kekhawatiran atau kebutuhan mereka. Di  samping  itu,  kompensasi  yang  adil  dan  layak atas  tanah,  bangunan,  dan  tanaman  menjadi  aspek krusial  dalam  menjalankan  proyek  ini.  Masyarakat
yang  terkena  dampak  harus  diberikan  pembayaran yang  wajar  atas  tanah  yang  akan  digunakan  untuk proyek, serta ganti rugi yang sesuai untuk bangunan dan  tumbuhan  yang  mungkin  harus  digusur  atau terganggu akibat pembangunan infrastruktur.
Selain  itu,  perlu  dipertimbangkan  juga pemberian  kompensasi  yang  memadai  kepada petani  yang  menggantungkan  mata  pencahariannya dari  lahan  persawahan  dan  kebun  yang  akan terdampak  oleh  proyek  ini.  Hal  tersebut  meliputi penggantian  rugi  untuk  tanaman  yang  akan  hilang atau  terganggu,  serta  pemberian  alternatif  atau bantuan untuk menjaga keberlanjutan mata pencaharian  mereka  di  masa  mendatang.  Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan proses pembebasan  lahan  dapat  berjalan  dengan  lebih lancar dan mendapatkan dukungan yang lebih besar dari masyarakat terdampak.
Pemerintahan Justika menyadari
pentingnya  memahami  pengadaan  tanah  sebagai sarana  untuk  memeriksa  sejauh  mana  proses pelaksanaan  pengadaan  tanah  mematuhi  undang- undang.  Hal  ini  penting  untuk  memastikan  seluruh proses  dalam  publikasi  sesuai  dengan  prosedur yang  berlaku.  Secara  umum  terdapat  perbedaan permasalahan  yang  tersirat  dalam  hal  prosedural yang  sebenarnya  diatur  dalam  undang-undang, berikut aspek-aspek tersebut. Aspek pertama adalah pengenalan  informasi  umum  kepada  pihak-pihak yang  menjadi  sasaran  pengadaan  tanah.  Dalam  hal ini,  beberapa  lembaga  secara  langsung  maupun tidak  langsung  melakukan  berbagai  kegiatan pendukung  baik  secara  daring  maupun  luring. Syarat  pembebasan  lahan  tentu  saja  harus  bisa digunakan  untuk  kepentingan  umum.  Jadi,  secara tidak  langsung  aspek  sosial  diterapkan  untuk menjelaskan  kepentingan  umum.  Hal  ini  untuk memastikan  semua  pihak  memahami  maksud  dan tujuan pelepasan tersebut. Khusus untuk kepentingan proyek yang digunakan sebagai produk keperluan umum, Peraturan Menteri ESDM No. 13 (2021).
Dari  redaksi  BERITA  Kementerian  Energi dan  Sumber  Daya  Mineral  (ESDM)  telah menerbitkan  Peraturan  Menteri  (Permen)  ESDM 2021  tentang  ruang  kosong  dan  jarak  bebas minimum  pada  jaringan  transmisi  tenaga  listrik serta biaya tanah, bangunan, dan tanaman. Jika ada ruang yang tersedia untuk jaringan listrik. Undang- undang  ini  diperkenalkan  oleh  Arifin  Tasrif, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral pada 17
Muljono et al. Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA, 2024, 7 (2) 595-599
Juni  2021,  dan  akan  mulai  berlaku  setelah pengumuman  Justika  (2021)  pada  17  Juni  2021.
Kata Rida Mulyana, Direktur Departemen Ketenagalistrikan  Kementerian  Energi  dan  Sumber Daya  Mineral,  undang-undang  tersebut  akan memastikan bahwa pemilik tanah yang dialiri listrik akan  menerima  kompensasi.  Negara  yang  dilewati SUTT  atau  ini  masih  dihuni  warga.  Namun tindakan  tersebut  terbatas  pada  keselamatan bangunan  dan  keselamatan  makhluk  hidup  di bawahnya.  Karena  pembatasan  tersebut,  warga mempunyai  hak  untuk  membayar  (Umar  H. (2021)).
PT.  PLN  Persero  (2023)  secara  aktif mempercepat pembangunan infrastruktur kelistrikan melalui berbagai unitnya termasuk PLN UIP  Sumbagut  dan  PLN  UIP  Sulawesi.  Di Sumbagut  telah  dilaksanakan  kegiatan  sosialisasi terkait  kompensasi  atas  tanah,  bangunan,  dan tanaman  yang  terkena  dampak  jalur  Saluran  Udara Tegangan  Tinggi  (SUTT)  150  kV,  Waspada.go.id (2023). Selain itu, di Sulawesi juga proyek Saluran Udara  Tegangan  Tinggi  (SUTT)  150  kV  Taweli  – Talise  sedang  berlangsung  dengan  melibatkan proses sosialisasi untuk pemilik lahan yang terkena dampak sepanjang jalur proyek, Mahyuddin (2023). Tanggapan positif dari masyarakat dan pemerintahan setempat terhadap upaya PLN dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan sangat mencolok, hal ini dibuktikan dengan dukungan kuat yang  diberikan  oleh  pemilik  lahan  seperti  Ali Jumali  di  Kelurahan  Lembara  Kecamatan  Taweli Kota  Palu,  sementara  apresiasi  datang  dari  pihak berwenang  seperti  Camat  Taweli,  Muhammad Afandi  Yotolembah.  Kemudian,  pendekatan  PLN dalam  memperoleh  dukungan  dan  koordinasi dengan  masyarakat  serta  pemerintahan  setempat selaras  dengan  tujuan  mereka  untuk  memastikan kelancaran  pembangunan  infrastruktur  kelistrikan. Hasil  positif  dari  proses  sosialisasi  menandakan kemajuan  yang  signifikan  dalam  memperoleh dukungan  dan  pemahaman  bersama  mengenai pentingnya  pembangunan  infrastruktur  kelistrikan bagi masyarakat dan daerah setempat.
Permatasari  (2013)  melakukan  penelitian tentang “Pemberlakuan Keputusan Menteri Pertanian  975.K/47/Mpe/1999  tentang  Pembayaran Tanah dan Bangunan Pada Pembangunan Penyediaan  Usaha  Kredit  Kecil,  Badan  Usaha Energi Negara”, permasalahan utama yang muncul dari  undang-undang  ini  adalah  nilai  Kementerian
Pertambangan harus diubah. Ada banyak cara untuk melakukan  ini.  Diskon  tagihan  listrik.  Selain  itu, terdapat  perlindungan  berupa  asuransi  bagi  warga yang berada dalam jaringan SUTET/SUTT (Permatasari (2013)).
Menurut  laporan  akhir  PT.PLN  (Persero) UIP  X  (2015)  yang  bertajuk  “Penyusunan Dokumen  T/L  150  kV  Bengkayan-Tayan  untuk Otoritas Administratif Independen (IMA) Kalimantan  Barat”,  menyatakan  tidak  ada  keluhan mengenai pendekatan ini dan akibat dari ganti rugi atau kerugian yang harus dibayar hingga pembebasan  lahan.  Tidak  ada  kewajiban  lebih lanjut  untuk  PLN  UPK  5  dalam  rangka  memenuhi kewajiban sebagaimana digariskan dalam persyaratan  kebijakan  kompensasi  proyek.  Hasil pemantauan  menunjukkan  bahwa  kawasan  lindung yang  terlibat  dalam  program  berada  dalam  kondisi yang baik.

## Metode
Kegiatan  ini  dilaksanakan  pada  saat mengikuti  program  MBKM  MSIB  Batch  5 tahun  2023  di  UPP  Nusra  2  Labuan  Bajo. Selain  aspek  teknis  di  lapangan,  kegiatan  ini juga melibatkan sosialisasi dengan masyarakat, terutama  terkait  pembebasan  lahan  dan kompensasi. Program ini bertujuan meningkatkan keterampilan praktis dan pemahaman teoretis, serta memberikan penjelasan  tentang  proses  pembebasan  lahan, hak-hak  pemilik  lahan,  dan  mekanisme kompensasi yang adil. Pendekatan ini membantu  memastikan  proses  berjalan  lancar dan  tanpa  konflik,  memberikan  pengalaman profesional  sekaligus  kontribusi  positif  bagi masyarakat Labuan Bajo.
Metode  yang  digunakan  dalam  sosialisasi ini  yaitu  metode  yang  mencangkup  pendekatan kombinasi kuantitatif dan kualitatif untuk memperoleh  pemahaman  yang  menyeluruh  dan mendalam tentang efektivitas sosialisasi pembebasan  lahan  dan  kompensasi  atas  tanah, bangunan, dan tanaman yang terdampak oleh ruang bebas  Sistem  Jaringan  Transmisi  Tegangan  Tinggi (SUTT)  70  kV  PLTMG  Flores  -  Gi  Labuan  Bajo. Pertama,  pendekatan  kuantitatif  digunakan  untuk mengidentifikasi jumlah warga yang terlibat dalam proses  sosialisasi  serta  jumlah  tower  yang  terlibat
Muljono et al. Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA, 2024, 7 (2) 595-599
dalam proyek infrastruktur tersebut. Ini melibatkan survei  langsung  di  lapangan  dan  analisis  data administratif  untuk  mengumpulkan  informasi  yang akurat.  Selanjutnya  yang  kedua  yaitu,  pendekatan kualitatif  digunakan  untuk  melakukan  evaluasi mendalam  terhadap  efektivitas  sosialisasi  tersebut. Survei,  wawancara,  dan focus  group  discussion (FGD) digunakan untuk mengumpulkan pandangan dan  pengalaman  langsung  dari  warga  terdampak, memungkinkan  peneliti  untuk  memahami  lebih dalam  bagaimana  sosialisasi  tersebut  diterima  dan dipahami oleh masyarakat setempat.
Dengan memadukan pendekatan kuantitatif dan  kualitatif,  diharapkan  penelitian  ini  dapat memberikan  wawasan  yang  mendalam  tentang tingkat keberhasilan sosialisasi, pemahaman masyarakat  tentang  hak-hak  mereka,  dan  tingkat partisipasi  mereka  dalam  proses  kompensasi.  Hasil penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan rekomendasi  yang  berguna  bagi  pemerintah  dan pihak  terkait  untuk  meningkatkan  efektivitas sosialisasi  dan  memastikan  perlindungan  yang memadai  bagi  masyarakat  terdampak  dalam pembangunan infrastruktur energi yang berkelanjutan di Labuan Bajo.

## Hasil dan Pembahasan
Terjadi  keresahan  dengan  pemilik  tanah yang  akan  dibebaskan  untuk  tapak  tower  jalur SUTT T26, T27, T28, dan T29. 20% pemilik tanah yang akan dibebaskan untuk tapak tower melakukan  aksi  protes.  Sehingga  dilakukan sosialisasi  kepada  masyarakat  yang  dilintasi  jalur SUTT beserta para pemilik tanah dan pihak terkait (Camat,  Ketua  Adat,  Kelurahan)  yang  akan dibebaskan untuk tapak tower. Sosialisasi dilakukan  sekali  selama  proses  pembebasan  lahan. Selain  itu  dilakukan  penetapan  harga  tanah menggunakan tim appraisal dari Kantor Jasa Penilai Publik  (KJPP).  Penetapan  harga  dilakukan  selama proses  pembebasan  lahan.  Kegiatan  sosialisasi tersebut dilaksanakan di Kantor Lurah Kaper, Desa Golo  Bila,  Kecamatan  Komodo,  Kabupaten Maggarai  Barat,  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur. Dengan  jumlah  warga  yang  datang  sebanyak  372 persil dan jumlah tower sebanyak 42 tower panjang transmisi  12,938  km,  dengan  jarak  aman  bebas  10 meter kanan dan 10 meter kiri.

## Gambar 1  Penyampaian materi oleh pihak DLHK dan Ketua TPS 3R Bonjeruk
Setelah  dilakukan  sosialisasi  diperoleh hasil  berupa  surat  kesediaan  pemilik  tanah  yang akan  dibebaskan  untuk  SUTT  dan  diperoleh  juga Surat Pelepasan Hak antara PT PLN (Persero) UIP Nusa  Tenggara  dengan  pemilik  tanah.  Selanjutnya terjadi  keresahan  dengan  pemilik  tanah  dan bangunan  yang  dilintasi  jalur  SUTT  70  kV  untuk tower  jalur  SUTT  T26,  T27,  T28,  dan  T29.  40% pemilik  tanah  dan  bangunan  menolak  untuk dilintasi jalur SUTT 70 kV, dan pemilik tanah dan bangunan  menolak  nilai  kompensasi  ROW. Sehingga  dilakukan  sosialisasi  kepada  masyarakat yang  dilintasi  jalur  SUTT  beserta  para  pemilik tanah  dan  pihak  terkait  (Camat,  Ketua  Adat, Kelurahan)  yang  akan  dilintasi  jalur  SUTT  70  kV. Selain  itu  juga  dilakukan  sosialisasi  peraturan  dan tata  cara  kompensasi  ROW  kepada  pemilik  tanah dan  bangunan  yang  dilintasi  jalur  SUTT  70  kV. Kemudian  dilakukan  penetapan  harga  tanah menggunakan tim appraisal dari Kantor Jasa Penilai Publik  (KJPP).  Dan  melaksanakan  pembayaran kompensasi  ROW ( Right  of  Way) didasarkan  pada ketentuan  Peraturan  Menteri  ESDM.  Penetapan harga  bekerjasama  dengan  tim  appraisal  Kantor Jasa  Penilai  Publik  (KJPP).  Kegiatan  sosialisasi tersebut dilaksanakan di Kantor Lurah Kaper, Desa Golo  Bilas  Kecamatan  Komodo,  Kabupaten Maggarai  Barat,  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur. Dengan  jumlah  warga  yang  datang  sebanyak  372 persil dan jumlah tower sebanyak 42 tower panjang transmisi  12,938  km,  dengan  jarak  aman  bebas  10 meter kanan dan 10 meter kiri.
Muljono et al. Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA, 2024, 7 (2) 595-599
e-ISSN: 2655-5263
Gambar  2    Hasil  survei  kepuasan  masyarakat  terhadap kegiatan sosialisasi.
Setelah dilakukan sosialisasi diperoleh hasil berupa berita acara kesediaan warga untuk dilintasi jalur  SUTT  70  kV  dan  diperoleh  berkas pembayaran ROW.

## Kesimpulan
Dari  hasil  dan  pembahasan  diatas  dapat disimpulkan  bahwa  komunikasi  yang  efektif  antar pihak-pihak  terkait  merupakan  kunci  keberhasilan dalam  meminimalisirkan  konflik  dan  memperoleh dukungan penuh dari Masyarakat. Melalui pendekatan  yang  transparan  dan  melibatkan  semua pihak, masyarakat akan lebih memahami tujuan dan manfaat dari proyek dan pembanguan tersebut serta merasa  dapat  dihargai  dan  didengarkan  oleh pemerintah atau pengembang.

## Ucapan Terima Kasih
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada seluruh  pihak  yang  terlibat  dalam  kegiatan sosialisasi  terkait  proyek  SUTT  70  kV  dan  Gardu Induk  pada  Jalur  PLTMG/MPP  Flores-GI  Labuan Bajo.  Kerjasama  dan  dukungan  yang  diberikan dalam  menyampaikan  informasi  tentang  dampak proyek  ini  kepada  masyarakat  sangatlah  berharga. Semoga  melalui  tulisan  saya  ini,  pesan-pesan tersebut  dapat  sampai  dengan  jelas  kepada pembaca,  sehingga  dapat  dipahami  dengan  baik, peran  dan  pentingnya  partisipasi  dalam  proses Pembangunan.

## Daftar Pustaka
Wahidin,  2022.  “Laporan  Pelaksanaan  UKL-UPL Pembangunan  SUTT  70  kV  Dan  GI  Pada
Jalur  PLTMG  Flores  –  GI  Labuan  Bajo”. Labuan Bajo.
Peraturan  Menteri  Energi  Dan  Sumber  Daya Mineral  Republik  Indonesia  Nomor  13 Tahun 2021. Justika. (2021, November 14): https://blog.justika.com/pertanahan-dan- properti/prosedur-pembebasan-lahan/ Umah, A. (2021, September 07): https://www.cnbcindonesia.com/news/2021 0907153405-4-274347/ini-hitungan-ganti- rugi-tanah-tanaman-buat-proyek-sutet Waspada.id (2023, Februari 15): https://www.waspada.id/ekonomi/pln- gencar-sosialisasikan-penilaian- kompensasi-tanah-di-row-jalur-sutt-150- kv-perbaungan-kualanamu/ Mahyuddin. (2023, Juli 13): https://palu.tribunnews.com/2023/07/13/sos ialisasi-kompensasi-row-warga-dukung- pembangunan-sutt-150kv-tawaeli-talise- kota-palu
Permatasari,  K.A.,  2013.  Pelaksanaan  Peraturan Kepmentamben 975.K/47/Mpe/1999 Dalam Kaitannya  Pemberian  Kompensasi  Tanah
Dan Bangunan Pada Pembangunan Transmisi Olehperseroan Terbatas Perusahaan  Listrik  Negara  (Persero)”. Universitas Diponegoro, Semarang.
PT.  PLN  (Persero)  Unit  Induk  Pembangunan  X,
2015.  Penyusunan  Dokumen Independent Monitoring  Agency (IMA)  T/L  150  kV Bengkayan-Tayan  Di  Kalimantan  Barat. Kalimantan Timur.