## PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE PRODUK KOSMETIK (PEMUTIH WAJAH) YANG MENGANDUNG ZAT BERBAHAYA BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
Sri Arlina Universitas.Islam.Riau sriarlina@law.uir.ac.id
Abstract
The target consumers of cosmetic products are  women,  because  women  use  more cosmetics  in  their  daily  activities.With the  existence  of  online  buying  and  selling provides convenience for entrepreneurs and sellers  to  exhibit  cosmetic  products  with various  brands,  whether  originating  from abroad or domestic production of cosmetics products.
Many  disadvantages  are  caused  by  the circulation  of  cosmetic  products  bleach face  but  this  danger  is  not  realized  by women. In order to get a white facial skin, the  women  use  instant  ways  that  is  by using  bleach  products  in  the  form  of  facial bleach  cream.  Many  facial  bleach  creams are not safe to be consumed in the market, this  creamy  whitening  product  on  average do not have permission from the Food and Drug  Supervisory  Agency  (BPOM)  and  the Department  of  Health.  While  Cosmetics  on the market must meet the standards set by the laws and the government.
The  problems  that  occur  in  the  process  of online  transactions,  cosmetics  products (whitening  face)  where  the  consumer  is almost the whole is the woman one of them can  not  directly  detect,  sort,  investigate, see, or try it or feel it directly cosmetics that have  been  ordered  online.  This  is  caused by  the  lack  of  clarity  of  cosmetic  products information bleach facial, good information about the composition, ingredients and how to use the right, so that consumers in taking the decision to buy only based on the interest of the image, and the price discount only
Keywords: consumer protection

## Abstrak
Sasaran konsumen produk kosmetik adalah perempuan, karena wanita lebih  banyak  menggunakan  kosmetik  dalam  kehidupannya  sehari- hari dalam beraktifitas. Dengan adanya jual beli online memberikan kemudahan bagi pengusaha dan penjual untuk memamerkan produk- produk kosmetik dengan berbagai merek, baik yang berasal dari luar negeri maupun produk kosmetik produksi dalam negeri.
Banyak  kerugian  yang  ditimbulkan  dengan  beredarnya  produk- produk kosmetik pemutih wajah tapi bahaya ini tidak disadari oleh kaum wanita. Demi mendapatkan kulit wajah yang putih, para wanita menggunakan cara-cara instan yaitu dengan menggunakan produk pemutih  berupa  cream  pemutih  wajah.  Banyak  cream  pemutih wajah yang tidak aman dikonsumsi beredar dipasaran, produk cream pemutih ini rata-rata tidak memiliki izin dari Balai Pengawasan Obat Dan  Makanan  (BPOM)  dan  Dinas  Kesehatan.  Sementara  Kosmetik yang beredar di pasaran haruslah memenuhi standar yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan pemerintah.
Permasalahan  yang  terjadi  pada  proses  transaksi  online,  produk kosmetik (pemutih wajah) dimana konsumennya hampir keseluruhan adalah  wanita  salah  satunya  tidak  dapat  langsung  mendeteksi, memilah, menyelidiki, melihat, atau mencobanya atau merasakannya secara langsung kosmetik yang telah dipesan secara online tersebut. Hal  ini  disebabkan  oleh  tidak  jelasnya  informasi  produk  kosmetik pemutih  wajah,  baik  informasi  mengenai  komposisi,  bahan  dan cara pemakaian yang benar, sehingga konsumen dalam mengambil keputusan  untuk  membeli  hanya  didasarkan  pada  ketertarikan gambar, dan harga diskon saja
Kata kunci: Perlindungan konsumen
Sri Arlina . Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Produk Kosmetik
A.  PENDAHULUAN D engan. adanya. perkembangan. teknologi. dan. informasi.mempermudah.masyarakat.Indonesia. untuk.mendapatkan.informasi.dan.wawasan.mengenai. produk. dan. barang. kebutuhan. dalam. kehidupan. sehari-hari..Salah.satu.perkembangan.teknologi.dan. informasi. tersebut. adalah. media. internet.. Internet. menjadi. media. bagi. masyarakat. untuk. mengetahui. berbagai. macam. informasi. dan. barang-barang. kebutuhan.masyarakat..
Kondisi. ini. yang. menyebabkan. jarak. bukan. lagi. hambatan. dalam. dunia. bisnis.. Perkembangan. mencolok.teknologi.internet.membuat.suatu.produk. dapat. dipasarkan. secara. global. dalam. situs. web,. sehingga  setiap  orang  dari  seluruh  penjuru  dunia dapat. langsung. mengakses. situs. tersebut. untuk. melakukan.transaksi.online.
Peluang. jual. beli. dengan. menggunakan. media. e-commerce .atau.dikenal.dengan.jual. beli.online. ini. tidak disia-siakan oleh para pengusaha dan pedagang produk  kosmetik  untuk  dapat  memasarkan  produk- produknya. kepasaran.. Sasaran. konsumen. produk. kosmetik  adalah  perempuan,  karena  wanita  lebih banyak menggunakan kosmetik dalam kehidupannya sehari-hari dalam beraktifitas.
Dengan. adanya. jual. beli. online. memberikan. kemudahan. bagi. pengusaha. dan. penjual. untuk. memamerkan  produk-produk  kosmetik  dengan berbagai. merek,. baik. yang. berasal. dari. luar. negeri. maupun produk kosmetik produksi dalam negeri.
Dengan banyaknya jenis kosmetik yang beredar di pasaran baik kosmetik lokal maupun impor khususnya kosmetik pemutih wajah membuat para produsen pun mencari.berbagai.macam.cara.dan.upaya.agar.produk. kosmetik  tersebut  dapat  dijual  dan  menarik  minat masyarakat. untuk. mau. membeli. dan. menggunakan. produk. mereka. khususnya. konsumen. wanita.. Hal. ini  juga  membuat  beragamnya  harga  kosmetik  yang ditawarkan oleh para produsen kosmetik. Umumnya para.konsumen.lebih.tertarik.jika.mendapatkan.harga. yang. murah,. hal. ini. membuat. produsen. berlomba- lomba  menyediakan  produk  kosmetik  dengan
manfaat.yang.sama.tetapi.dengan.harga.yang.berbeda. atau.lebih.murah.dari.pasaran.untuk.menarik.minat. konsumen.
Produk-produk kosmetik saat ini beraneka ragam jenis dan merek, dan rata-rata setiap hari dikonsumsi oleh.wanita,.mulai.dari.anak-anak,.remaja.dan.wanita. biasa.  Banyak  pilihan  kosmetik  pemutih  wajah  yang dapat. dibeli. dan. dikonsumsi. oleh. mayoritasnya. wanita.khususnya.ibu-ibu,.dan.remaja.putri..Tingkat. konsumerisme yang tinggi terhadap kosmetik ini tidak disia-siakan. begitu. saja. oleh. pelaku. usaha,. hal. ini. merupakan.peluang.bisnis.yang.banyak.medatangkan. keuntungan  yang  besar.  Pelaku  usaha  tidak  hanya dalam negeri tapi juga dari luar negeri seperti produk- produk  kosmetik  Negara  tetangga  seperti  Taiwan, Cina,. Singapura,. Thailand,. Phlipina. dan. beberapa. negara. tetangga. lainnya.. Namun. apakah. semua. produk  kosmetik  pemutih  wajah  yang  di  produksi oleh. pelaku. usaha. aman. untuk. di. konsumsi. oleh. wanita.. Mengingat. bahan-bahan. yang. terkandung. pada produk kosmetik pemutih wajah tidak semuanya aman. untuk. dikonsumsi. oleh. konsumen. terutama. wanita, bukannya malah akan menambah cantik dan putih  tapi  malah  sebaliknya  akan  terserang  kanker kulit.atau.penyakit.lainnya..
Banyak  kerugian  yang  ditimbulkan  dengan beredarnya  produk-produk  kosmetik  pemutih  wajah tapi  bahaya  ini  tidak  disadari  oleh  kaum  wanita. Demi  mendapatkan  kulit  wajah  yang  putih,  para wanita. menggunakan. cara-cara. instan. yaitu. dengan. mengkonsumsi  produk  pemutih  berupa  cream pemutih  wajah.  Banyak  cream  pemutih  wajah  yang tidak  aman  dikonsumsi  beredar  dipasaran,  produk cream  pemutih  ini  rata-rata  tidak  memiliki  izin  dari Balai. Pengawasan. Obat. Dan. Makanan. (BPOM). dan. Dinas.Kesehatan..
Sementara  Kosmetik  yang  beredar  di  pasaran haruslah. memenuhi. standar. yang. ditetapkan. oleh. peraturan. perundang-undangan. dan. pemerintah.. Agar  produk  kosmetik  tersebut  tidak  menimbulkan kerugian  dan  ancaman  kepada  konsumen.  Kosmetik yang. dibuat. dan. diedarkan. oleh. pelaku. usaha. pada. dasarnya.sudah.ditetapkan.harus.dibuat.sesuai.dengan.
Sri Arlina . Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Produk Kosmetik
aturan.kesehatan.dan.bahan-bahan.yang.aman.bagi. tubuh.manusia..
Persyaratan  lainnya  produk  kosmetik  tersebut harusterdaftar  dan  mendapatkan  izin  dari  Badan Pengawas. Obat. dan. Makanan. (BPOM). Republik. Indonesia. sebagai. lembaga. negara. yang. diberikan. kewenangan.untuk.mengatur.dan.mengeluarkan.izin. edar. produk-produk. yang. dikonsumsi.. Hal. ini. diatur. didalam pasal 8 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 yang menyatakan : bahwa
“pelaku  usaha  dilarang  memproduksi  dan/atau memperdagangkan  barang  dan/atau  jasa  yang tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan”. 1
Untuk. itu. konsumen. khususnya. konsumen. kosmetik  krim  pempemutih  wajah  perlu  diberikan perlindungan. hukum. terhadap. produk-produk. kosmetik  pemutih  wajah  yang  mengandung  bahan- bahan.berbahaya.
Kosmetik  sendiri  adalah  Kosmetik  sendiri adalah. bahan. atau. sediaan. yang. dimaksudkan. untuk.digunakan.pada.bahagian.luar.tubuh.manusia. (epidermis,. rambut,. kuku,. bibir. dan. organ. genital. bagian. luar). atau. gigi. atau. mukosa. mulut. terutama. untuk. membersihkan,. mewangikan,. mengubah. penampilan. dan. atau. memperbaiki. bau. badan. atau. melindungi. atau. memelihara. tubuh. pada. kondisi. baik. 2
Pengertian  kosmetik  diatur  dalam  pasal  1  ayat 1  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia Nomor  1175/MENKES/PER/VIII/2010  tentang  izin produksi kosmetika, yang dimaksud dengan kosmetik ialah.: 3
“bahan  atau  sediaan  yang  dimaksudkan  untuk digunakan. pada. bagian. luar. tubuh. manusia. (epidermis,.rambut,.kuku,.bibir.dan.organ.genital.
1 Baca pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
2 . . Keputusan. Kepala. Badan. Pengawas. Obat. Dan. Makanan. Republik Indonesia Nomor : HK.00.05.41745 Tahun 2003 Tentang Kosmetik , BPOM RI, Jakarta, 2003, Hal 2 3 Pasal  1  ayat  1  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik Indonesia  Nomor  1175/MENKES/PER/VIII/2010  tentang  Izin Produksi Kosmetik
bagian.luar).atau.gigi.dan.membran.mukosa.mulut. terutama. untuk. membersihkan,. mewangikan,. mengubah. penampilan. dan. atau. memperbaiki. bau. badan. atau. melindungi. atau. memelihara. tubuh pada kondisi baik”.
Kerugian. jiwa. dan. atau. materi. yang. dialami. konsumen  dalam  aktivitas  perdagangan  bukan  saja dapat. digolongkan. sebagai. perbuatan. melawan. hukum,. akan. tetapi. juga. bertentangan. dengan. nilai. moral.agama.dan.moral.kemanusiaan..Bagaimanapun,. hak. atas. kecukupan. bahan. makanan. dan. hak. atas. kesehatan.bahan.makanan.adalah.hak-hak.konsumen. yang. behubungan. dengan. ukuran. kelayakan. hidup. seseorang..
Hal  ini  berkaitan  pula  dengan  kepentingan  fisik konsumen  kosmetik  di  Indonesia.  Kepentingan  fisik yang dimaksud oleh disini adalah kepentingan badani konsumen. yang. berhubungan. dengan. keamanan. dan.keselamatan.tubuh.dan.atau.jiwa.mereka.dalam. penggunaan.barang.atau.jasa.konsumen 4 . Kepentingan fisik konsumen dapat terganggu kalau suatu perolehan barang.atau.jasa.malah.menimbulkan.kerugian.berupa. gangguan. kesehatan. badan. atau. ancaman. pada. keselamatan.jiwanya.
Hasil  penertiban  sepanjang  tahun  2016,  Badan Pengawasan.Obat.Dan.Makanan.berhasil.menemukan. 9.071 jenis (1.424.413 kemasan) kosmetika yang impor secara tidak sah dengan nilai kerugian sejumlah 77,9 miliar. rupiah.. Temuan. produk. ilegal. tersebut. terdiri. dari kosmetika impor mengandung bahan berbahaya, kosmetika impor tanpa izin edar/nomor notifikasi, dan kosmetika impor yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia.secara.ilegal 5 ..
Kasus. lainnya. terjadi. didaerah. Surabaya,. Badan. Pengawasan. Obat. dan. Makanan. (BPOM). Surabaya,. pada  hari  Rabu  23  Agustus  2017  mendatangi  Jelita Kosmetik.  Di  agen  penjualan  kosmetik  yang  terletak
4 A.Z Nasution, Konsumen dan Hukum ,.Pustaka.Sinar.Harapan,. Jakarta, 1995, Hal 78
5 . http://www.pom.go.id/new/index.php/view/ pers/339/PENERTIBAN-KOSMETIKA-IMPOR  ILEGAL-DAN- -KOSMETIKA-MENGANDUNG-BAHAN-BERBAHAYA---- Berantas-Produk-Ilegal-dan-Berbahaya-untuk-Keadilan- dalam-Berusaha , d iakses pada tanggal 9 Mei 2017
di  Jalan  Kartini,  Kelurahan  Bangilan,  Kecamatan Pangggungrejo,. Kota. Pasuruan. itu,. petugas. BPOM. menyita  15.167  kosmetik.  Ribuan  kosmetik  itu terdiri  dari  149  produk.  Produk  produk  ini  berasal dari  Philipina  dan  Tiongkok,  dengan  jumlah  149 item  produk,  jumlah  total  kemasannya  ada  15.167. Kebanyakan  di  antaranya  ialah  krim  pemutih  siang dan.malam,.yang.mengandung.mercury..Kandungan. mercury. ini,. sangat. berbahaya. bagi. kesehatan. kulit.. Dengan. akumulasi. pemakaian. selama. lima. tahun. berturut-turut,. bisa. membuat. penggunanya. terkena. kanker.kulit. 6 ..
Penemuan.lainnya.oleh.Balai.Besar.Pengawasan. Obat.dan.Makanan.(BBPOM).Pekanbaru,.menggerebek. sebuah toko yang dijadikan sebagai gudang kosmetik ilegal.di.Jalan.Merak,.Kecamatan.Sukajadi,.pada.hari. Senin  malam  tanggal  18  September  2017.  Dalam penggeledahan. itu,. BBPOM. telah. mengamankan. barang bukti berupa 162 jenis barang dengan jumlah 336.503  kosmetik  ilegal  yang  ditaksir  mencapai ratusan.juta. 7
Bahan-bahan seperti Merkuri (Hg), Hidroquinon>. 2  %,  zat  warna Rhodamin  B . dan. Merah  K.3telah. dilarang  penggunaannya  sejak  tahun  1998  melalui Peraturan  Menteri  Kesehatan  RI  No.445/MENKES/ PER/V/1998  tentang  Bahan  Zat  warna,  Substratum, Zat Pengawet Dan Tabir Surya Pada Kosmetik . 8 Merkuri inorganik dalam  krim  pemutih  (yang  mungkin  tak mencantumkannya.pada.labelnya).bisa.menimbulkan. keracunan.bila.digunakan.untuk.waktu.lama..
Bahan berbahaya yang teridentifikasi terkandung dalam.temuan.tersebut.antara.lain.merkuri, hidrokinon, asam  retinoat,. serta. bahan  pewarna  merah  K3, merah K10 dan Sudan IV..Selain.itu,.ditemukan.pula. kosmetika  yang  seharusnya  tidak  diperbolehkan
6 . h t t p s : / / w w w . j a w a p o s . c o m / r a d a r b r o m o / read/2017/08/23/9351/Bpom-Sita-Ribuan-Kosmetik  Berbahaya- Dari-Agen-Kosmetik-Di-Pasurua n diakses  pada  tanggal  3 September 2017 7 . https://riaubarometer.com/BPOM-Pekanbaru-Grebek- Toko-Yang-Dijadikan-Gudang-Kosmetik-Ilegal/diakses  tanggal  29 September 2017 8    Peraturan  Menteri  Kesehatan  RI  No.445/MENKES/  PER/ V/1998 tentang Bahan Zat warna, Substratum, Zat Pengawet Dan Tabir Surya Pada Kosmetik
terkandung  dalam  kosmetika  yaitu Klindamisin dan  Teofilin.. Temuan. tersebut. berasal. dari. sarana. industri, importir, dan badan usaha yang melakukan kontrak. produksi,. serta. sarana. distribusi,. termasuk. klinik kecantikan. Badan POM juga menjaring produk kosmetika  berbahaya  yang  diedarkan/dipromosikan melalui.media.elektronik.serta.situs.penjualan. online.
Konsumen. dalam. melakukan. transaksi. e- commerce sangat.rentan,.untuk.mengalami.kerugian. karena.konsumen.telah.membayar.sesuai.harga.yang. telah. ditentukan. oleh. merchant, akan  tetapi  tidak dikirim  /  tidak  didapatkan  oleh  konsumen  selaku sebagai.buyer.
Kalangan. produsen. dan. pelaku. usaha. harus. memiliki itikad baik kepada konsumen kosmetik pemutih wajah,.dan.berkewajiban.menjaga.dan.memproduksi. kosmetik pemutih wajah sesuai dengan ketentuan dan standar. kesehatan.. Mengenai. kewajiban. yang. harus. pelaku.usaha.lakukan.diatur.didalamUndang-Undang. Nomor.8.Tentang.Perlindungan.Konsumen..Kewajiban. pelaku  usaha  untuk  beritikad  baik  diatur  didalam pasal 7 huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang.Perlindungan.Konsumen.dinyatakan.bahwa.:.
kewajiban  pelaku  usaha  adalah  “beritikad  baik dalam melakukan kegiatan usahanya.” 9
Beritikad baik dalam hal ini adalah dimana pelaku usaha  dalam  melakukan  kegiatan  usaha  beritikad baik  mulai  sejak  produk  kosmetik  pemutih  wajah tersebut. dirancang,. diproduksi. sampai. pada. tahap. penjualan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi konsumennya.
Oleh. karena. itu. tanggung. jawab. pelaku. usaha. dalam. hal. ini. sangatlah. besar. dalam. memberikan. kenyamanan. dan. keamanan. atas. produk. yang. dihasilkan. dan. dipasarkan. khususnya. produksi. kosmetik pemutih wajah.
Produk  kosmetik  pemutih  wajah  ini  memiliki berbagai.kelemahan.dan.sangat.merugikan.konsumen.. Kelemahan  dari  produk  kosmetik  pemutih  wajah  ini adalah bahwa produk pemutih wajah tersebut tidak
9 Pasal  7  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan.Konsumen.
Sri Arlina . Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Produk Kosmetik
dilengkapi. dengan. legalitas. dan. uji. laboratorium. di. Departemen.Kesehatan.dan.BPOM.(Badan.Pengawas. Obat  dan  Makanan),  rata-rata  produk  ini  tidak menggunakan. bahasa. Indonesia. tapi. menggunakan. bahasa. asing. Cina,. Taiwan,. Thailand,. Philipina. dan. bahasa Inggris, tidak tercantum bahan-bahan apa yang terkandung,.aturan.pakai.atau.petunjuk.pengunaan,. dan  efek  samping  penggunaan.  Hal  tersebut  tidak sesuai. dengan. ketentuan. pasal. 8. huruf. j. Undang- undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen.yang.menyatakan.bahwa.:
“  Pelaku  usaha  dilarang  memproduksi  dan/ atau  memperdagangkan  barang  dan/atau  jasa dengan  tidak  mencantumkan  informasi  dan/ atau.petunjuk.pengunaan.barang.dalalm.bahasa. Indonesia. sesuai. dengan. ketentuan. perundang- undangan yang berlaku”
Begitu.juga.halnya.pengaturan.mengenai.pelaku. usaha. yang. menggunakan. media. elektronik. dalam. sistem. online. wajib. memberikan. informasi. yang. lengkap,. hal. ini. diatur. secara. jelas. didalam. pasal. 9Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang Informasi. Dan. Transaksi. Elektronik. dinyatakan. bahwa 10 :.
“ Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem. Elektronik. harus. menyediakan. informasi. yang. lengkap. dan. benar. berkaitan. dengan. syarat. kontrak,. produsen,. dan. produk. yang. ditawarkan”.
Namun. pada. kenyataannya. pelaku. usaha. tidak  melakukan  dan  melaksanakan  sesuai  yang diperitahkan. oleh. Undang-undang. baik. Undang- Undang. Perlindungan. Konsumen. Nomor. 8. Tahun. 1999  dan  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008.
Sehingga. jelas. bahwa. hak-hak. konsumen. untuk. mendapatkan.informasi.yang.jelas.dan.benar.terhadap. produk kosmetik pemutih wajah yang digunakannya. Padahal. Undang-undang. memberikan. larangan. terhadap produk kosmetik yang tidak mencantumkan infomasi. yang. jelas. terhadap. konsumennya.. Hal. ini.
10 pasal  9  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang Informasi.Dan.Transaksi.Elektronik
jelas-jelas.telah.melanggar.hak.konsumen.yang.diatur. oleh. Undang-Undang. yaitu. pasal. 4. Undang-undang. Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang.menyatakan.bahwa.: 11
“konsumen  berhak  atas  informasi  yang  benar, jelas. dan. jujur. mengenai. kondisi. dan. jaminan. barang dan/atau jasa”.

## B.  ANALISIS DAN DISKUSI
Menurut  Yusuf  ShofieHingga  kini  pelanggaran- pelanggaran. hak-hak. konsumen. masih. sangat. kasat. mata  dijumpai  dalam  aktivitas  keseharian.  Kriteria untuk. mengukur. dugaan. adanya. pelanggaran. –. pelanggaran.hak-hak.konsumen.: 12
1.  Norma-norma  perlindungan  konsumen  dalam Undang-Undang.Perlindungan.Konsumen.sebagai.
“undang-undang payung “ dan
2.. Norma-norma.(perlindungan.konsumen).lainnya. diluar.Undang-Undang.Perlindungan.Konsumen,. yang. semula. menempatkan. perlindungan. konsumen sebagai konsumen sebagai “sampiran” belaka,. bukan. ditujukan. sebagai. istrumen. (hukum).perlindungan.konsumen..Implementasi. hak-hak.konsumen.sangat.bergantung.pada.ada. tidaknya perumusan norma-norma perlindungan konsumen.tersebut
Kriteria. pelanggaran. hak-hak. konsumen. yang. diuraikan oleh Yusuf Shofie ini bertentangan dengan 5. (lima. ). asas. yang. diatur. didalam. pasal. 2. Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen,.menganut.5.(lima).asas.yaitu.: 13

## 1.  Perlindungan konsumen berasaskan manfaat,
2.. Perlindungan.konsumen.berasaskan.keadilan,
3.  Perlindungan  konsumen  berasaskan  keseim- bangan,.
11 Pasal  4  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan.Konsumen.
12 Yusuf Shofie, Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia , PT. Citra Aditya Bakti,Bandung, 2008, Hal 156 13 Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan.Konsumen.

## Sri Arlina . Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Produk Kosmetik
4.. Perlindungan. konsumen. berasaskan. keamanan. dan.keselamatan.konsumen,.
5.. Perlindungan. konsumen. berasaskan. serta. kepastian hukum.
Dalam. penjelasan. pasal. 2. Undang-Undang. Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini. ditegaskan. bahwa. perlindungan. konsumen. diselenggarakan. sebagai. usaha. bersama. dalam. konteks.pembangunan.nasional.yaitu:. 14
1.  Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa. segala. upaya. dalam. penyelenggaraan. perlindungan. konsumen. harus. memberikan. manfaat  sebesar-besarnya  bagi  kepentingan konsumen.dan.pelaku.usaha.secara.keseluruhan..
2.  Asas  keadilan  dimaksudkan  agar  partisipasi seluruh.rakyat.dapat.diwujudkan.secara.maksimal. dan.memberikan.kesempatan.kepada.konsumen. dan.pelaku.usaha.untuk.memperoleh.haknya.dan. melaksanakan.kewajibannya.secara.adil..
3.  Asas  keseimbangan  dimaksudkan  untuk  mem- berikan  keseimbangan  antara  kepentingan konsumen,.pelaku.usaha,.dan.pemerintah.dalam. arti materiil ataupun spiritual
4.. Asas. keamanan. dan. keselamatan. konsumen. dimaksudkan. untuk. memberikan. jaminan. atas. keamanan. dan. keselamatan. kepada. konsumen. dalam.penggunaan,.pemakaian.dan.pemanfaatan. barang  dan/atau  jasa  yang  dikonsumsi  atau digunakan.
5.  Asas  kepastian  hukum  dimaksudkan  agar  baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan.memperoleh.keadilan.dalam.penyelenggaraan. perlindungan.konsumen,.serta.negara.menjamin. kepastian hukum.
Konsumen. merupakan.pemakai.barang.atu.jasa. yang.disediakan.oleh.pelaku.usaha.untuk.memenuhi. kebutuhan hidupnya. Untuk lebih jelasnya pengertian konsumen  diatur  dalam  pasal  1  ayat  2  Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
14 . . Penjelasan. atas. pasal. 2. Undang-Undang. Nomor. 8. Tahun. 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Konsumen.yang.menyebutkan.bahwa.:. 15
“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau  jasa  yang  tersedia  dalam  masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan “.
Sedangkan pengertian dari pelaku usaha sendiri diatur dalam pasal 1 ayat 3  Undang-undang Nomor 8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen menyatakan.bahwa.:. 16
“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau. badan. usaha,. baik. yang. berbentuk. badan. hukum. maupun. bukan. badan. hukum. yang. didirikan. dan. berkedudukan. atau. melakukan. kegiatan.dalam.wilayah.hukum.negara.Republik. Indonesia,. baik. sendiri. maupun. bersama-sama. melalui. perjanjian. menyelenggarakan. kegiatan. usaha dalam berbagai bidang ekonomi “.
Konsumen. dan. pelaku. usaha. memiliki. hak. dan. kedudukan. yang. sama. dimata. hukum,. hak. dan. kewajiban. ini. yang. menjadi. dasar. dan. acuan. dalam. melakukan. transaksi. jual. beli. barang. khususnya. jual. beli produk kosmetik pemutih wajah.
Hak. dan. kewajiban. konsumen. dinyatakan. dan. diatur.dengan.jelas.dalam.pasal.4.dan.pasal.5.Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.. Dalam. pasal. 4. dijelaskan. mengenai. hak. konsumen.adalah.sebagai.berikut: 17
Hak.konsumen.adalah.:
1.  Hak  atas  kenyamanan,  keamanan,  dan  kesela- matan  dalam  mengkonsumsi  barang  dan/atau jasa;.
2.  Hak  untuk  memilih  barang  dan/atau  jasa  serta mendapatkan  barang  dan/atau  jasa  tersebut sesuai. dengan. nilai. tukar. dan. kondisi. serta. jaminan.yang.dijanjikan;
15 Bunyi pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang.Perlindungan.Konsumen
16 Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, pasal 1 ayat 3
17 pasal 4 dan pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang.Perlindungan.Konsumen,
Sri Arlina . Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Produk Kosmetik
3.  Hak  atas  informasi  yang  benar,  jelas,  dan  jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;.
4.. Hak. untuk. didengar. pendapat. dan. keluhannya. atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5.. Hak.untuk.mendapatkan.advokasi,.perlindungan,. dan. upaya. penyelesaian. sengketa. perlindungan. konsumen.secara.patut;.
6.. Hakuntuk.mendapat.pembinaan.dan.pendidikan. konsumen;.
7.. Hakuntuk.diperlakukan.atau.dilayani.secara.benar. dan jujur serta tidak diskriminatif;
8.  Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila  barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
Berdasarkan. pasal. 4. Undang-Undang. Nomor. 8. Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen,  hak konsumen kosmetik yang benar-benar dilanggar oleh produsen  kosmetik  pemutih  wajah  berbahaya  yang menggunakan.media.belanja.online.yaitu.:
1.  Hak konsumen yang berkaitan dengan dasar ke - nyamanan,. keamanan. dan. keselamatan. dalam. mengkonsumsi. barang. dan. atau. jasa.. Hal. ini. merupakan.hak.yang.paling.urgen.yang.harus.di- hormati oleh produsen kosmetik pemutih wajah karena kosmetik yang dipakai jika ternyata berba - haya. bagi. kesehatan. maka. akan. sangat. merugi- kan bagi konsumen pemakai kosmetik tersebut
2.. Hak. atas. informasi. yang. benar,. jelas. dan. jujur. mengenai kondisi dan jaminan  barang dan atau/ jasa.. Informasi. yang. diberikan. oleh. produsen. dan  penjual  kosmetik  pemutih  wajah  mengenai bahan-bahan. yang. terkandung. didalam. produk. tidak  jelas.  Selain  itu  informasi  komposisi  dan takaran  pemakaian  produk  kosmetik  pemutih wajah. direkayasa. dengan. memberikan. hasil. pemakaian. produk. dengan. menggunakan. komentar.konsumen.pemakai.palsu..
Menurut. Ahmadi. Miru. hak. . atas. informasi. ini. sangat  penting,  karena  tidak  memadainya  informasi yang. disampaikan. kepada. konsumen. ini,. dapat. juga. merupakan. salah. satu. bentuk. cacat. produk,. yaitu. yang.dikenal.dengan.cacat.instruksi.atau.cacat.karena. informasi  yang  tidak  memadai 18 .. Hak. atas. Informasi. yang. jelas. dan. benar. dimaksudkan. agar. konsumen. dapat. memperoleh. gambaran. yang. benar. tentang. suatu. produk,. karena. dengan. informasi. tersebut. konsumen  dapat  memilih  produk  yang  diinginkan  / sesuai. kebutuhannya. serta. terhindar. dari. kerugian. akibat.kesalahan.dalam.penggunaan.produk 19 ..
Sedangkan.pengaturan.mengenai.kewajiban.kon- sumen. sebagai. pemakai. produk. khususnya. produk. kosmetik pemutih wajah diatur didalam pasal 5 Un - dang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  adalah  sebagai berikut.:.
.Kewajiban.konsumen.adalah.:
a.  membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur. pemakaian. atau. pemanfaatan. barang. dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
b.  beritikad  baik  dalam  melakukan  transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
c.. membayar. sesuai. dengan. nilai. tukar. yang. disepakati;
d.  mengikuti  upaya  penyelesaian  hukum  sengketa perlindungan.konsumen.secara.patut
Pelaku. usaha. memiliki. hak. dan. kewajiban. yang. diatur. dalam. pasal. 6. dan. pasal. 7. Undang-undang. Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Yang.merupakan.hak.pelaku.usaha.diatur.dalam.pasal. 6  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan.Konsumen.dinyatakan.bahwa.:
Hak.pelaku.usaha.adalah:
a.. Hakuntuk. menerima. pembayaran. yang. sesuai. dengan. kesepakatan. mengenai. kondisi. dan  nilai  tukar  barang  dan/atau  jasa  yang diperdagangkan;
18 . Ahmadi. Miru,. Sutarman. Yodo,. Hukum  Perlindungan Konsumen , PT.Raja Grafindo Persada,Jakarta, 2005, Hal 41 19 . .Ibid.
Sri Arlina . Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Produk Kosmetik
b.. Hak. untuk. mendapat. perlindungan. hukum. dari. tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
c.. Hak.untuk.melakukan.pembelaan.diri.sepatutnya. di. dalam. penyelesaian. hukum. sengketa. konsumen;.
d.  Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara  hukum  bahwa  kerugian  konsumen  tidak diakibatkan  oleh  barang  dan/atau  jasa  yang diperdagangkan;
e.. Hak-hak.yang.diatur.dalam.ketentuan.peraturan. perundang-undangan.lainnya.
Sedangkan. dasar. hukum. mengenai. kwajiban. pelaku usaha produk kosmetik pemutih wajah diatur didalam pasal 7Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang.Perlindungan.Konsumen.yaitu.:.
“Kewajiban pelaku usaha adalah : “
a.  Beritikad  baik  dalam  melakukan  kegiatan usahanya;
b.. Memberikan.informasi.yang.benar,.jelas.dan.jujur. mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. serta. memberi. penjelasan. penggunaan,. perbaikan.dan.pemeliharaan;
c.. Memperlakukan.atau.melayani.konsumen.secara. benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
d.  Menjamin  mutu  barang  dan/atau  jasa  yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan  standar  mutu  barang  dan/atau  jasa yang.berlaku;.
e.. Memberi. kesempatan. kepada. konsumen. untuk. menguji,  dan/atau  mencoba  barang  dan/atau jasa  tertentu  serta  memberi  jaminan  dan/atau garansi  atas  barang  yang  dibuat  dan/atau  yang diperdagangkan;.
f.  Memberi  kompensasi,  ganti  rugi  dan/atau penggantian  atas  kerugian  akibat  penggunaan, pemakaian  dan  pemanfaatan  barang  dan/atau jasa.yang.diperdagangkan;
Dari. salah. satu. ketentuan. pasal. 7. Undang-Un- dang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Kon - sumen bahwa pelaku usaha harus memiliki itikad baik dalam melakukan usahanya terutama itikadi baik pro - dusen  dan  penjual  kosmetik  pemutih  wajah,  jangan menjual produk kosmetik pemutih yang mengandung bahan-bahan.yang.berbahaya.bagi.tubuh.khususnya. wajah..Kejujuran.informasi.mengenai.bahan,.kompo- sisi dan cara pemakaian produk kosmetik pemutih wa - jah.merupakan.suatu.keharusan.yang.wajib.dilakukan. oleh pihak produsen dan penjual kosmetik online.
Akibat dari proses produksi produk kosmetik wa - jah.yang.mengandung.bahan.yang.berbahaya.dapat. menimbulkan. bahaya. dan. kerugian. bagi. konsumen. kosmetik yang rata rata di pakai oleh mayoritas kaum perempuan.  Kerugian  yang  ditimbulkan  tidak  hanya kerugian secara fisik yakni kerusakan pada kulit wa - jah  tapi  juga  kerugian  secara  finansial  karena  mem - beli produk kosmetik pemutih dengan harga jual yang tinggi demi untuk tampik cantik.
Menurut  Erman  Raja  Guk  Guk  bahwa  Permasa - lahannya.adalah.dalam.rangka.tuntutan.pihak.korban. akibat.produk.atau.barang.yang.cacat.(defective pro - duct) .tersebut.. 20
State of The Art .serupa.dengan.unavoidably unsa - fe defence , dimana ketiadaan pengetahuan atau ke - mampuan.untuk.menghilangkan.bahaya.yang.diduga. digunakan.untuk.menetukan.apakah.sebuah.produk. benar-benar. aman.. Ahmad. Miru. berpendapat. oleh. karena pengertian harapan yang wajar dari konsumen sangat.abstrak,.maka.ada.beberapa.hal.yang.perlu.di- pertimbangkan dalam menentukan harapan yang wa - jar.dari.konsumen,.yaitu.: 21
a.  Pengetahuan/  pengalaman  konsumen  terhadap produk.yang.sama.
b.  Kepercayaan  konsumen  terhadap  produsen/ pengetahuan. produsen. tentang. kekurangan.
20 Erman Raja Guk Guk, Nurmadjito, Sri Rejeki Hartono, dkk, Hukum  Perlindungan  Konsumen Mandar  Maju,  Bandung,  2000, Hal.52
21 . Ahmadi. Miru,. prinsip-prinsip. perlindungan. hukum. bagi. konsumen. di. Indonesia. ,. disertasi. ,. program. pasca. sarjana. Universitas Air langga, Surabaya, 2000 hal op cit , Hal 164
Sri Arlina . Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Produk Kosmetik
bahaya.produk c.. Harga.produk
d.. Informasi. yang. disampaikan. produsen. tentang. produk.tersebut.
Dalam pasal 23 ayat 1 Keputusan Kepala Badan Pengawas. Obat. Dan. Makanan. Republik. Indonesia. Nomor HK.00.05.41745 Tahun 2003 Tentang Kosmetik diatur. mengenai. informasi. yang. wajib. dicantumkan. didlam.wadah.:. 22
“Pada  etiket  wadah  dan  atau  pembungkus harus. dicantumkan. informasi. atau. keterangan. mengenai.:
a.. Nama.produk;
b.  Nama  dan  alamat  produsen  atau  importir/ penyalur;
c.. Ukuran,.isi.atau.berat.bersih.;
d.. Komposisi.dengan.nama.bahan.sesuai.dengan. kodeks kosmetik Indonesia atau nomenklatur lainnya.yang.berlaku;
e.. Nomor.izin.edar;
f.  Nomor batch/kode produksi;
g.. Kegunaan.dan.cara.penggunaan.kecuali.untuk. produk.yang.sudah.jelas.penggunaaannya;
h.. Bulan.dan.tahun.kadaluarsa.bagi.produk.yang. stabilitasnya kurang dari 30 bulan;
i.. Penandaan. lain. yang. berkaitan. dengan. keamanan.dan.atau.mutu;
Bahan  kosmetik  yang  aman  untuk  kesehatan dan. berbahaya. bagi. kesehatan. diatur. secara. jelas. didalam.lampiran.I,.lampiran.II,dan.Lampiran.III,.dan. lampiran V Peraturan Kepala Badan Badan Pengawas Obat. Dan. Makanan. Republik. IndonesiaNomor. HK.03.1.23.08.11.07517  Tahun  2011  tentang Persyaratan  Teknis  Bahan  Kosmetika.  Lampiran  I, II  dan  Lampiran  III  dan  lampiran  V  dapat  diuraikan sebagai.berikut.: 23
22 pasal 23 ayat 1 Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.41745 Tahun 2003 Tentang.Kosmetik 23 . Peraturan.Kepala.Badan.Badan.Pengawas.Obat.Dan.Makanan. Republik  Indonesia  Nomor  HK.03.1.23.08.11.07517  Tahun  2011 tentang  Persyaratan  Teknis  Bahan  Kosmetika,  Berita  Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 597
a)  Lampiran  I  mengatur  mengenaidaftar  bahan yang diperbolehkan digunakan dalam kosmetika dengan.pembatasan.dan.persyaratan.penggunaan. yang  jumlahnya  lebih  kurang  101  (seratus  satu) bahan kosmetika.
b)  Lampiran  II  mengatur  mengenai  daftar  bahan pewarna yang diperbolehkan didalam kosmetika, berjumlah 156 (seratus lima puluh enam) pewarna kosmetika
c)  Lampiran  III  mengatur  mengenai  daftar  bahan pengawet yang diperbolehkan didalam kosmetika, berjumlah 55 (lima puluh lima) bahan kosmetika
d)  Lampiran  V  mengatur  mengenai  daftar  bahan yang  dilarang  dalam  kosmetika  berjumlah  1370 (seribu tiga ratus tujuh puluh) bahan kosmetika
Konsumen  kosmetik  (pemutih  wajah)  yang mayoritasnya. wanita. begitu. mudah. tergiur. dengan. promosi dan produk-produk kecantikan instan mulai dari. harga. yang. murah. sampai. kepada. harga. yang. lebih  mahal.  Penjual  online  kosmetik  (pemutih wajah). memberikan. promosi. dan. iklan-iklan. yang. menggiurkan.kepada.konsumen,.dan.konsumen.pun. tanpa pikir panjang mengikuti semua aturan transaksi pembelian.secara.online.
Begitu. banyaknya. media. belanja. online. di. Indonesia  mulai  dari  belanja  online  resmi  seperti lazada,. tokopedia,. beli.com,. dan. buka. lapak. sampai. membuka. media. online. sendiri. dengan. mempunyai. barang. ditoko. sendiri. atau. menjual. online. pribadi.. Belanja kosmetik (pemutih wajah) online yang tidak menggunakan. online. resmi. yang. sudah. ternama. inilah. yang. paling. banyak. memakan. korban,. banyak. konsumen  tertipu  dengan  penjual  dan  produk  yang dijual.
Secara. garis. besar. beberapa. permasalahan. yang. terjadi. pada. proses. transaksi. online,. produk. kosmetik  (pemutih  wajah)  dimana  konsumennya hampir.keseluruhan.adalah.wanita.,.dapat.di.analisa. dari.pendapat.Juni.Abdul.Halim.Barkatullah,.dari.hal. berikut.ini.: 24
24 Juni Abdul Halim Barkatullah, “ Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce”. .Cita.

## Sri Arlina . Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Produk Kosmetik
1.  Konsumen  tidak  dapat  langsung  mengetahui, memeriksa. dan. melihat. langsung. barang. yang. akan.dipesan;.
2.. Tidak.jelasnya.informasi.produk.
3.  Status  subjek  hukum  yakni  pelaku  usaha  yang memproduksi tidak diketahui
4.. Tidak. ada. jaminan. keamanan. bertransaksi. dan. privasi. serta. penjelasan. terhadap. risiko-risiko. yang.berkenaan.dengan.sistem.yang.digunakan,. khususnya. dalam. hal. pembayaran. secara. elektronik. baik. dengan. credit  card maupun. electronic cash;
5.  Pembebanan  risiko  yang  tidak  berimbang, karena.umumnya.terhadap.jual.beli.di.internet,. pembayaran.telah.lunas.dilakukan.di.muka.oleh. konsumen,. sedangkan. barang. belum. tentu. diterima.atau.akan.menyusul.kemudian,.karena. jaminan. yang. ada. adalah. jaminan. pengiriman. barang.bukan.penerimaan.barang;.
6.. Transaksi. yang. bersifat. lintas. batas. negara. borderless,. menimbulkan. pertanyaan. mengenai. yurisdiksi. hukum. negara. mana. yang. sepatutnya. diberlakukan..
Dalam.melakukan.transaksi.jual.beli.online.produk. kosmetik  pemutih  wajah  perlu  dilakukan  dengan itikad baik. Itikad baik ini berlaku juga bagi penjual dan pembeli, seperti ketentuan pasal 17 ayat 2 Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi Teknologi.dan.Elektronik.(UU.ITE),.bahwa.: 25
“Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  wajib beriktikad  baik  dalam  melakukan  interaksi dan/atau  pertukaran  Informasi  Elektronik  dan/ atau. Dokumen. Elektronik. selama. transaksi. berlangsung“
Pembayaran. transaksi. online. dapat. dilakukan. dengan. berbagai. metode,. metode-. metode. ini. nantinya  akan  mempermudah  pihak  penjual  dan pembeli.dalam.melakukan.transaksi..
Hukum Vol.2. No.1Tahun 2010.
25 pasal  17  ayat  2  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008 tentang.Informasi.Teknologi.dan.Elektronik.
Cara. atau. metode. pembayaran. yang. sering. digunakan.oleh.penjual.dan.pembeli.didalam.transaksi. online.adalah.: 26

## 1.  Transfer bank
2.. Kartu.kredit
3.  Paypal
4.. Kartu.Debit.Online ( Payoneer )
5.. Western.Union
6.. Penagihan. melalui. ponsel. atau. menggunakan. pulsa
7.. Cash.on.Delivery
Transaksi. jual. beli. online. juga. merupakan. salah. satu. aplikasi. dari. aplikasi. kontrak. elektronik.. Keabsahan. kontrak. elektronik. itu. sendiri. harus. sesuai. dengan. ketentuan. Pasal. 47. ayat. 2. Peraturan. Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012  Penyelenggaraan Sistem.Transaksi.Elektronik.dinyatakan.bahwa.: 27
“Kontrak  Elektronik  dianggap  sah  apabila dianggap.sah.apabila:
a.. Terdapat.kesepakatan.para.pihak;
b.. Dilakukan. oleh. subjek. hukum. yang. cakap. atau.yang.berwenang.mewakili.sesuai.dengan. ketentuan.peraturan.perundang-undangan;
c.. Terdapat.hal.tertentu;.dan
d.  Objek  transaksi  tidak  boleh  bertentangan dengan. peraturan. perundang-undangan,. kesusilaan, dan ketertiban umum.
Dalam. kontrak. elektronik. itu. sendiri. harus. pula. memenuhi. syarat-syarat. yang. diatur. pada. pasal. 48. ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang.Penyelenggaraan.Sistem.Transaksi.Elektronik. menyatakan.bahwa.:. 28
“Kontrak Elektronik paling sedikit memuat:
a.  data identitas para pihak;
26 . Http://Www.Smartbisnis.Co.Id/Content/Read/Belajar- Bisnis/7-Metode-Pembayaran-Online-Yang-Paling-Sering- Digunakan-E-Commerce , di akses tanggal 5 November 2017 27 Pasal 47 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang.Penyelenggaraan.Sistem.Transaksi.Elektronik
28 Pasal 48 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang.Penyelenggaraan.Sistem.Transaksi.Elektronik,..Lembaran. Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189
Sri Arlina . Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Produk Kosmetik
b.  objek dan spesifikasi;
c.. persyaratan.Transaksi.Elektronik;
d.. harga.dan.biaya;
e.. prosedur.dalam.hal.terdapat.pembatalan.oleh. para.pihak;
f.. ketentuan.yang.memberikan.hak.kepada.pihak. yang. dirugikan. untuk. dapat. mengembalikan. barang  dan/atau  meminta  penggantian produk.jika.terdapat.cacat.tersembunyi;.dan
g.. pilihan. hukum. penyelesaian. Transaksi.
Elektronik.
Perlidungan. hukum. wajib. diberikan. kepada. konsumen  produk  kosmetik  (pemutih  wajah)  yang mengandung.zat.berbahaya.adalah.merupakan.suatu. keharusan.yang.harus.dilakukan.baik.oleh.pemerintah. pada.umumnya.dan.khususnya.oleh.Badan.Pengawas. Obat. Dan. Makanan. (BPOM). Republik. Indonesia. sebagai.lembaga.yang.berwenang.untuk.hal.ini.
Badan. Pengawas. Obat. dan. Makanan. (BPOM). Republik. Indonesia. sebagai. suatu. lembaga. yang. ditunjuk. oleh. Pemerintah. dalam. melakukan. pengawasan  terhadap  peredaran  kosmetik  di Indonesia..
Produk  kosmetik  berbahaya  yang  mengandung zat-zat yang tidak aman bagi kesehatan dapat dengan mudah.dijual.oleh.produsen.online.kepada.konsumen.. Untuk. memuluskan. langkah. para. produsen. dalam. menjual  produk  kosmetik  berbahaya  biasanya  para produsen. membuat. para. calon. konsumen. dan. konsumen  percaya  dengan  produk  kosmetik  yang mereka. jual. dengan. mengatakan. bahwa. produk. kosmetik  mereka  adalah  asli  dan  aman  untuk digunakan,  memberikan  banyak  testimoni  dari konsumen  yang  telah  memakai  produk  kosmetik mereka,. hingga. para. produsen. juga. dengan. mudah. mencantumkan. nomor. izin. edar. Badan. Pengawas. Obat. dan. Makanan. (selanjutnya. disingkat. BPOM). palsu,.dimana.nomor.izin.edar.BPOM.yang.tercantum. pada  kemasan  produk  kosmetik  tersebut  tidak  asli dikeluarkan  oleh  BPOM  dan  tidak  menggambarkan informasi. yang. sebenarnya. mengenai. keadaan. suatu  produk  kosmetik  tersebut.  Sebagai  konsumen
tentunya.masyarakat.sangat.dirugikan.dengan.kondisi. produk  yang tidak sesuai  dengan standar kesehatan dan.beredar.tanpa.adanya.perizinan.dari.BPOM.yang. dapat. membawa. dampak. buruk. dalam. kehidupan. masyarakat 29 .
BPOM. (Badan. Pengawas. Obat. Dan. Makanan). Republik. Indonesia. dalam. tugasnya. melakukan. pembimbingan,. pengawasan. dan. pemeriksaan. terhadap.kegiatan.mulai.dari.proses.produksi,.impor,. peredaran, penggunaan, dan promosi kosmetik.
Sesuai dengan pengaturan di pasal 2 ayat 1 dan ayat.2.Peraturan.Presiden.Republik.Indonesia.Nomor. 80  Tahun  2017  Tentang  Badan  Pengawas  Obat  Dan Makanan.menyatakan.:.
1.  BPOM  mempunyai  tugas  menyelenggarakan tugas.pemerintahan.di.bidang.pengawasan.Obat. dan.Makanan.sesuai.dengan.ketentuan.peraturan. perundang-undangan..
2.. Obat. dan. Makanan. sebagaimsna. dimaksud. pada  ayat  (1)  terdiri  atas  obat,  bahan  obat, narkotika,  psikotropika,  prekursor,  zat  adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan.pangan.olahan.
Sesuai pengaturan didalam pasal 4 ayat 1 dan 2 Peraturan.Kepala.Badan.Pengawas.Obat.Dan.Makanan. Republik  Indonesia  Nomor  HK.03.1.23.12.11.10052 Tahun  2011  Tentang  Pengawasan  Produksi  Dan Peredaran Kosmetika dinyatakan bahwa : 30
Ayat 1 Pengawasan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan terhadap:
a.  Industri kosmetika;
b.  Importir kosmetika;
c.  Usaha perorangan/badan usaha yang melakukan kontrak produksi dengan industri kosmetika yang telah.memiliki.izin.produksi;.
d.. Distribusi.;.dan.
29 . . Happy. Susanto,. Panduan  Praktis  Hak-Hak  Konsumen  Jika Dirugikan, Visimedia, Yogyakarta, 2008, Hal.1.
30 pasal 4 ayat 1 dan 2 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.12.11.10052 Tahun  2011  Tentang  Pengawasan  Produksi  Dan  Peredaran Kosmetika

## Sri Arlina . Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Produk Kosmetik
e.  Penjualan kosmetika melalui media elektronik..
Ayat.2.Pengawasan.sarana.distribusi.sebagaimana. dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan namun tidak terbatas.pada.:
a.. Distributor.; b.. Agen.;
c.  Klinik kecantikan, salon, spa;
d.  Swalayan , apotik, toko obat, toko kosmetika; e.  Stokis Multi Level Marketing (MLM); dan f.. Pengecer..
Tindakan.pengawasan.yang.dilakukan.oleh.Kepala. Badan.Pengawas.Obat.dan.Makanan.(BPOM).Republik. Indonesia. mencakup. pelaksanaan. fungsi. sekurang- kurangnya.sebagai.berikut.:
a)  Melakukan standarisasi terhadap produk kosmetik yang. akan. diproduksi,. di. impor,. diedarkan,. digunakan dan promosi kosmetik
b). Melakukan. penilaian. terhadap. produksi. dipro- duksi,.di.impor,.diedarkan,.digunakan.dan.promosi. kosmetik
c)  Melakukan tindakan pemantauan
d)  Melakukan pengujian terhadap produk kosmetik telah. diproduksi,. di. impor. dan. digunakan. oleh. pihak.konsumen.
e). Melakukan.pemeriksaan,.pemeriksaan.dilakukan. terhadap. kegiatan. produksi,. impor,. peredaran,. penggunaan  dan  promosi  kosmetik.  Dalam melakukan. pemeriksaan. terhadap. segala. kegiatan. yang. diatas. maka. Kepala. Badan. dapat. mengangkat.pemeriksa.
Pemeriksaan. terhadap. kegiatan. produksi,. impor,. peredaran,. penggunaan. dan. promosi. kosmetik meliputi kewenangan untuk :
1.  Memasuki  setiap  tempat  yang  digunakan atau. didug. digunakan. dalam. kegiatan. produksi,. impor. distribusi,. penyimpanan,. pengangkutan,  dan  penyerahan  kosmetik untuk  memeriksa,  meneliti  dan  mengambil
contoh. segala. sesuatu. yang. digunakan. dalam. kegiatan. produksi,. impor,. distribusi,. penyimpanan,.pengankutan.dan.penyerahan. kosmetik.
2.. Melakukan. pemeriksaan. dokumen. atau. catatan. lain. yang. memuat. atau. diduga. memuat. keterangan. mengenai. kegiatan. produksi,. impor,. distribusi,. penyimpanan,. pengangkutan,  dan  penyerahan  kosmetik termasuk  mengandakan  atau  mengutip keterangan.tersebut
3.  Memerintahkan  untuk  memperlihatkan  izin usaha.atau.dokumen.lain..
f). Melakukan.penyidikan.
Penyidikan.yang.dilakukan.oleh.pihak.BPOM. meliputi juga tindakan pemeriksaan menunjukan adanya dugaan atau patut diduga adanya tindak pidana  dibidang  kosmetik  segera  dilakukan penyidikan.oleh.penyidik.BPOM..
Dalam. pelaksanaan. dilapangan. BPOM. harus. mampu. pula. memberikan. kontrol. terhadap. produk. yang. dikonsumsi.. Jangan. sampai. konsumen. selalu. merasa  was-was  atas  penggunaan  produk  kosmetik (pemutih) yang paling banyak dikonsumsi wanita, dan khawatir akan menimbulkan penyakit pada kulit serta membuat.kulit.rusak..
Perlindungan.terhadap.konsumen.dalam.transaksi. jual  beli  online  produk  kosmetik  (pemutih  wajah) yang. mengandung. zat. berbahaya. yang. diberikan. kepada.konsumen.oleh.Undang-Undang.No.8.Tahun. 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sangatlah jelas bahwa.konsumen.dilindungi.hak-haknya.
Saat ini tinggal bagaimana konsumen khususnya para  wanita  sebagai  pemakai  produk  krim  pemutih harus  lebih  berhati-hati  dan  waspada  serta  teliti dalam  menggunakan  krim  pemutih  wajah.  Jangan mudah.tergiur.oleh.iklan,.rayuan.dan.serta.tawaran. -tawaran.instan.dimedia.online.untuk.memiliki.wajah. yang putih dan bersih secara instan dari produk krim pemutih wajah yang mengandung bahan berbahaya.
Sri Arlina . Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Produk Kosmetik
Saatnya.kita.sebagai.wanita.menjadi.konsumen.yang. cerdas,  lebih  pandai  dan  teliti  untuk  memilih  dan menggunakan  kosmeti  krim  pemutih  wajah,  jangan mudah.terayu.dan.mudah.percaya.terhadap.produk. kecantikan .

## C.  KESIMPULAN DAN SARAN
Perlindungan.terhadap.konsumen.dalam.transaksi. jual beli online produk kosmetik (pemutih wajah) yang mengandung. zat. berbahaya. berdasarkan. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dapat dilakukan lebih optimal.
Perlindungan.yang.diawali.dari.konsumen.online. yang  menyikapi  dengan  lebih  hati-hati  dan  teliti sebelum memesan produk kosmetik (pemutih wajah), memeriksa. komposisi. bahan. yang. terkandung,. aman  atau  tidak  bagi  kulit  dan  yang  paling  penting sudah.lulus.dari.uji.balai.BPOM..Hal.ini.dikarenakan. transaksi. pembelian. hanya. dilakukan. melalui. media. online. dengan. penggunaan. transaksi. elektronik,. hanya  melihat  produk  dari  gambarnya  saja  tidak bisa. di. cobakan. dan. dirasakan. bahannya.Transaksi. secara.online.bagi.pihak.para.pelaku.usaha.maupun. konsumen masing-masing harus memiliki iktikad baik dari.awal.
Perlindungan. dari. pemerintah. dalam. hal. ini. melalui. BPOM,. dengan. melakukan. pengawasan. dan. penyeleksian  produk-produk  kosmetik  khususnya pemutih  wajah  yang  aman  untuk  dikonsumsi  oleh konsumen...

## DAFTAR PUSTAKA

## A.  Buku–Buku
Ahmadi. Miru,. prinsip-prinsip. perlindungan. hukum. bagi.konsumen.di.Indonesia.,.disertasi.,.program. pasca.sarjana.Universitas.Air.langga,.Surabaya,.
2000
Ahmadi. Miru,. Sutarman. Yodo,. Hukum  Perlindungan Konsumen ,  PT.  Raja  Grafindo  Persada,Jakarta,
2005
A.Z Nasution, Konsumen dan Hukum ,.Pustaka.Sinar.
Harapan, Jakarta, 1995
Erman Raja Guk Guk, Nurmadjito, Sri Rejeki Hartono, dkk,. Hukum  Perlindungan  Konsumen. Mandar. Maju, Bandung, 2000
Happy.Susanto,.Panduan Praktis Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan, Visimedia, Yogyakarta, 2008 Juni Abdul Halim Barkatullah, “ Urgensi Perlindungan Hukum  Terhadap  Hak-Hak  Konsumen  Dalam Transaksi  E-Commerce”. Cita  Hukum  Vol.2. No.1Tahun 2010
Yusuf  Shofie, Kapita  Selekta  Hukum  Perlindungan Konsumen  Di  Indonesia ,. PT.. Citra. Aditya. Bakti,Bandung, 2008

## B.  Peraturan perundang-undangan
Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan.Konsumen
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang Informasi.Dan.Transaksi.Elektronik
Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  Tahun  2001 Pembinaan.Dan.Pengawasan.Penyelenggaraan. Perlindungan.Konsumen
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan.Sistem.Transaksi.Elektronik
Peraturan  Menteri  Kesehatan  RI  No.445/MENKES/ PER/V/1998  Tentang Bahan-Bahan  Yang Dilarang Digunakan Dalam Produk Kosmetik
Peraturan. Menteri. Kesehatan. Republik. Indonesia.
Nomor  1175/MENKES/PER/VIII/2010  tentang Izin Produksi Kosmetik
Peraturan  Menteri  Kesehatan  RI  No.445/MENKES/ PER/V/1998  Tentang Bahan  Zat  Warna  , Substratum, Zat Pengawet dan Tata Surya Pada Kosmetika
Keputusan.Kepala.Badan.Pengawas.Obat.Dan.Makanan. Republik  Indonesia  Nomor  HK.00.05.41745 Tahun 2003 Tentang Kosmetik
Peraturan. Kepala. Badan. Pengawas. Obat. Dan.
Makanan. Republik. Indonesia.
Nomor.

## Sri Arlina . Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Produk Kosmetik
HK.03.1.23.12.11.10052  Tahun  2011  Tentang Pengawasan.
Produksi.
Dan. Peredaran.
Kosmetika
Peraturan. Kepala. Badan. Badan. Pengawas. Obat. Dan. Makanan. Republik. Indonesia. Nomor. HK.03.1.23.08.11.07517  Tahun  2011  tentang Persyaratan  Teknis  Bahan  Kosmetika,  Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 597

## C.  Jurnal dan internet
http://www.pom.go.id/new/index.php/view/ pers/339/PENERTIBAN-KOSMETIKA-IMPOR ILEGAL-DAN--KOSMETIKA-MENGANDUNG- BAHAN-BERBAHAYA----Berantas-Produk- Ilegal-dan-Berbahaya-untuk-Keadilan-dalam- Berusaha , d iakses pada tanggal 9 Mei 2017 h t t p s : / / w w w. j a w a p o s . c o m / r a d a r b r o m o / read/2017/08/23/9351/Bpom-Sita-Ribuan- Kosmetik  Berbahaya-Dari-Agen-Kosmetik-Di-
Pasuruan diakses  pada  tanggal  3  September 2017
https://riaubarometer.com/bpom-pekanbaru- grebek-toko-yang-dijadikan-gudang-kosmetik-
ilegal / diakses tanggal 29 September 2017
Http://Www.Smartbisnis.Co.Id/Content/Read/ Belajar-Bisnis/7-Metode-Pembayaran-Online- Yang-Paling-Sering-Digunakan-E-Commerce,. di. akses tanggal 5 November 2017
Sri Arlina . Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Produk Kosmetik