## OPTIMALISASI PELAYANAN KESEHATAN TERHADAP MASYARAKAT MISKIN DI PROVINSI GORONTALO

## Harson Gasim
Widyaiswara Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Provinsi Gorontalo Email : harson_gasim@yahoo.co.id

## Abstract
The main problems of the current health services among others are still high disparity between the health status of the population had a high socioeconomic level of the population has a low socioeconomic level or poor. Low health  status  of  the  poor  is  closely  related  to  limited  access  to  health  care,  either  because  of  geographical constraints or cost constraints (cost barrier). In other words, that the biggest obstacle facing the poor people to obtain  health  care  facilities  is  the  lack  of  cost,  distance  to  health  care  facilities  are  too  far  away,  as  well  as barriers to the means of transport or transport. To that end the Provincial Government through the Department of Health has Goorntalo optimizing health care for the poor with concrete actions such as (1) Equity in health services  for  the  poor  through  the  placement  of  doctors  and  paramedics,  especially  in  health  centers  and hospitals  in  underdeveloped  areas;  increase  the  availability,  equity,  quality,  and  affordability  of  drugs  and medical  supplies,  especially  for  the  poor;  and  improving  the  quality  of  community  pharmacy  services  and hospitals; (2) Improving the equity and affordability of health care; (3) Improve the quality of health services; (4)  Improving  hygienic  behavior  and  healthy;  (5)  Improving  the  prevention  and  eradication  of  disease;  (6) Improving the nutritional state of society; (7) Improving the handling of health problems in the affected areas .

## Keyword : Health services, poor, socioeconomic level

## PENDAHULUAN
Masalah kesehatan merupakan salah satu kebutuhan  yang  sangat  penting    bagi  upaya untuk mencapai kemampuan hidup sehat setiap orang.  Dalam  rangka  usaha  ini,  maka  perlu beberapa  upaya  yang  harus  dilakukan  sebaik- baiknya  oleh  pemerintah  meliputi  peningkatan; pencegahan;  penyembuhan;  maupun  upaya pemulihan  yang  bersifat  menyeluruh,  terpadu dan  berkesinambungan.  Hal  ini  beralasan karena  kebijakan  program  di  bidang  kesehatan cukup  luas  dan  membutuhkan  perhatian  serius, oleh  sebab  itu,  tugas  ini  bukan  saja  menjadi tanggungjawab  pemerintah  tetapi  juga  segenap lapisan masyarakat.
Seperti  yang  telah  kita  ketahui  biaya berobat  yang  semakin  mahal  selalu  menjadi perbincangan  di  beberapa  belahan  masyarakat terutama  di  Indonesia,  apalagi  di  jaman  yang sekarang  ini  banyak  sekali  bermunculan  jenis- jenis  penyakit  baru  yang  semakin  mengerikan, kurangnya  perhatian  serta  penanggulangan pemerintah  terhadap  permasalahan  kesehatan , karena  selain  permasalahan  ekonomi  di Indonesia  permasalahan  yang  tidak  kalah pentingnya  yaitu  adalah  masalah  kesehatan
terutama  bagi  orang-orang  miskin  yang  kurang mampu  untuk  membayar  pengobatan  apalagi jika  masalah  kesehatan  itu  sudah  menyangkut nyawa.
Selama  ini  masalah  kesehatan  masih didominasi oleh pemerintah, khususnya menyangkut  kesehatan  masyarakat  miskin. Sebagian  masyarakat  memandang    bahwa persoalan  kesehatan  membutuhkan  biaya  yang cukup  besar.  Anggapan  tersebut  berkaitan dengan    pengalaman  khsususnya  bagi  yang pernah  mengidap  penyakit,  bahwa  sudah banyak  mengeluarkan  biaya  yang  sangat  besar, bahkan  ada  yang  sudah  menghabiskan  harta benda  yang  dimilikinya.  Namun  belum  juga menampkan hasil yang menggembirakan bahkan  ada  diantaranya  yang  mengalami  hal yang  fatal  sampai  akhir  hidupnya,  penyakitnya tidak pernah sembuh.
Bagi masyarakat yang mempunyai kemampuan  dana  yang  lebih,  hal  seperti  itu bukanlah  bermasalah.  Namun  bagi  masyarakat miskin  khususnya  di  daerah  pedesaan,  masalah kesehatan  menjadi  barang  yang  sulit  diperoleh. Berbagai  alasan  yang  dikemukakan  antara  lain tidak  memiliki  biaya  bukan  hanya  untuk

## Jurnal Ilmu Administrasi
membeli  obat,  tapi  untuk  mendatangi  tempat- tempat  pelayanan  kesehatan  pun  mereka  tidak mampu.  Bahkan  ada  sebagian  masyarakat  rela berjalan  kaki  berpuluh  kilometer  hanya  ingin memperoleh  pelayanan  kesehatan,  karena kondisi kesehatan mereka sudah harus membutuhkan pelayanan medis.
Namun jika keadaan masih bisa diselesaikan  dengan  cara  tradisional  misalnya berobat  ke  dukun,  maka  mereka  tidak  akan mengunjungi  pusat  pelayanan  kesehatan  yang sulit  dijangkau.  Permasalahan  yang  demikian itu sehingga bagi mereka memperoleh pelayanan  kesehatan  yang  memadai,  adalah sesuatu yang langka.
Oleh sebab itu, pemerintah telah mengeluarkan suatu kebijakan pelayanan kesehatan  bagi  masyarakat  miskin  tahun  2007 melalui program asuransi kesehatan masyarakat miskin, dan tahun 2009 dikenal dengan Jaminan Kesehatan  Masyarakat  (Jamkesmas)  serta  di daerah  dikenal  dengan  Jaminan  Kesehatan Masyarakat Daerah (Jamkesda).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah library  research (penelitian  kepustakaan)  yaitu  penelitian  yang dilaksanakan  dengan  menggunakan  literatur (kepustakaan)  baik  berupa  buku,  catatan, maupun  laporan  hasil  dari  penelitian  terdahulu (Hasan, 2002:11).
Data  dan  sumber  data    diperoleh  dan bersumber dari studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan  pada  sebuah  penelitian,  namun melalui  dokumen.  Dokumen  yang  digunakan dapat  berupa  buku  harian,  surat  pribadi, laporan,  notulen  rapat,  catatan  khusus  dalam pekerjaan  sosial  dan  dokumen  lainnya  (Hasan, 2002:11).  Jadi  semua  dokumentasi  diposisikan setara tergantung ketersambungan dengan topik utama penelitian.
Adapun teknik pengumpulan data dengan cara  mengidentifikasi  wacana  dari  buku-buku, makalah  atau  artikel,  majalah,  jurnal,  web (internet),  ataupun  informasi  lainnya  yang berhubungan  dengan  judul  penulisan  untuk mencari  hal-hal  atau  variabel  berupa  catatan, transkrip,  buku,  surat  kabar,  majalah  dan sebagainya  yang  berkaitan  dengan  kajian tentang pelayanan kesehatan terhadap masyarakat  miskin  di  Provinsi  Gorontalo. Untuk  itu  dilakukan  langkah-langkah  sebagai berikut: (1)  Mengumpulkan  data-data  yang  ada
baik melalui buku-buku, dokumen dan majalah serta  internet  (web);  (2)  Menganalisa  data-data tersebut  sehingga  bisa  menyimpulkan  tentang masalah yang dikaji.
Setelah  dilakukan  pengumpulan  data, maka data tersebut dianalisis untuk mendaptkan  kesimpulan  dengan  menggunakan teknik  analisis  yaitu:  (1)  Analisis  Deskriptif yaitu usaha untuk mengumpulkan dan menyusun  suatu  data,  kemudian  dilakukan analisis  terhadap  data  tersebut  (Surachman. 2005:139).  Analisis  deskriptif  yakni  data  yang dikumpulkan  adalah  berupa  kata-kata,  gambar dan  bukan  angka-angka.  Hal  ini  disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu,  semua  yang  dikumpulkan  berkemungkinan menjadi  kunci  terhadap  apa  yang  sudah  diteliti (Moleong.  2007:11);  (2)  Analisis  Isi,  dimana data  deskriptif  sering  hanya  dianalisis  menurut isinya,  dan  karena  itu  analisis  macam  ini  juga disebut analisis isi ( content analysis )
(Suryabrata , 2010:94) . Burhan  Bungin  mendefenisikan content analysis adalah teknik penelitian untuk membuat  inferensi-  inferensi  yang  dapat  ditiru ( replicabel), dan sahih data dengan memperhatikan konteksnya. Analisa isi
berhubungan  dengan  komunikasi  atau  isi komunikasi (Bungin, 2007:230). Dalam penelitian kualitatif, analisis isi ditekankan pada bagaimana  peneliti  melihat  keajegan  isi komunikasi  secara  kualitatif,  pada  bagaimana peneliti  memaknakan  isi  komunikasi  interaksi simbolik  yang  terjadi  dalam  komunikasi (Bungin, 2007:231).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Konsep dan Definisi Kemiskinan
Kemiskinan  merupakan  suatu  kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Fenomena seperti ini biasa terjadi dikarenakan  rendahnya  pendapatan  masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok baik papan, sandang,  maupun  pangan  dan  juga  rendahnya kualitas  sumber  daya  manusia  itu  sendiri. Kemampuan  pendapatan  yang  rendah  ini  juga akan berdampak pada berkurangnya kemampuan  untuk  memenuhi  standar  hidup rata-rata  seperti  standar  kesehatan  dan  standar pendidikan.
Menurut  Chambers  (1998) dalam Wini (2010:24-25), kemiskinan adalah suatu kesatuan  konsep  ( integrated  concept )  yang

## Jurnal Ilmu Administrasi
memiliki  lima  dimensi,  yaitu:  (1)  Kemiskinan ( proper ) adalah kondisi ketidakmampuan pendapatan untuk mencukupi kebutuhankebutuhan pokok. Konsep atau pandangan  ini  berlaku  tidak  hanya  pada kelompok  yang  tidak  memiliki  pendapatan, akan  tetapi  dapat  berlaku  pula  pada  kelompok yang telah memiliki pendapatan; (2) Ketidakberdayaan ( powerless ) adalah rendahnya kemampuan pendapatan akan berdampak pada kekuatan sosial ( social power ) dari seseorang atau sekelompok orang terutama dalam memperoleh keadilan ataupun persamaan hak  untuk  mendapatkan  penghidupan  yang layak  bagi  kemanusiaan;  (3)  Kerentanan menghadapi situasi darurat ( state of emergency ) adalah  seseorang  atau  sekelompok  orang  yang disebut  miskin  tidak  memiliki  kemampuan untuk menghadapi situasi yang tidak terduga, di mana situasi ini membutuhkan alokasi pendapatan untuk menyelesaikannya; (4) Ketergantungan
( dependency ) adalah keterbatasan  kemampuan  pendapatan  ataupun kekuatan sosial dari seseorang atau sekelompok orang  yang  disebut  miskin  tadi  menyebabkan tingkat  ketergantungan  terhadap  pihak  lain adalah  sangat  tinggi.  Mereka  tidak  memiliki kemampuan  atau  kekuatan  untuk  menciptakan solusi atau penyelesaian masalah terutama yang berkaitan  dengan  penciptaan  pendapatan  baru. Bantuan  pihak  lain  sangat  diperlukan  untuk mengatasi  persoalan-persoalan  terutama  yang berkaitan  dengan  kebutuhan  akan  sumber pendapatan; (5) Keterasingan ( isolation ) adalah faktor lokasi yang menyebabkan seseorang atau sekelompok  orang  menjadi  miskin.  Pada umumnya,  masyarakat  yang  disebut  miskin  ini berada  pada  daerah  yang  jauh  dari  pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.
Masalah  kemiskinan  dapat  dipahami dalam  berbagai  cara,  pemahaman  utamanya mencakup  beberapa  hal  sebagai  berikut (wikipedia.com):  (1)  Gambaran  kekurangan materi,  yang  biasanya  mencakup  kebutuhan pangan  sehari-hari,  sandang,  perumahan,  dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami  sebagai  situasi  kelangkaan  barang- barang  dan  pelayanan  dasar;  (2)  Gambaran tentang kebutuhan sosial termasuk keterkucilan sosial,  ketergantungan,  dan  ketidakmampuan untuk  berpartisipasi  dalam  masyarakat.  Hal  ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan  sosial  biasanya  dibedakan  dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalahmasalah  politik  dan  moral,  dan  tidak dibatasi  pada  bidang  ekonomi;  (3)  Gambaran
tentang  kurangnya  penghasilan  dan  kekayaan yang memadai. Makna "memadai" disini sangat berbeda-beda  melintasi  bagian-bagian  politik dan ekonomi di seluruh dunia.

## Indikator Kemiskinan
Berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar,  BPS  (2007:54-55)  menggunakan  tiga indikator  kemiskinan,  yaitu  (1) Head  count index ,  yaitu  persentase  penduduk  yang  berada di  bawah  garis  kemiskinan;    (2) Poverty  gap index (Indeks  Kedalaman  Kemiskinan)  yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran  masingmasing  penduduk  miskin terhadap garis kemiskinan; (3) Poverty severity index (Indeks  Keparahan  Kemiskinan)  yang memberikan  gambaran  mengenai  penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin (Gambar 1).
Dari ketiga pendekatan tersebut Mudrajad  (2006:115)  menyatakan  bahwa  cara yang  paling  sederhana  untuk  mengukur kemiskinan  adalah  dengan  ukuran Head  count index .  Di  samping  itu,  untuk  mengukur  tingkat kemiskinan BPS menggunakan konsep kemampuan  memenuhi  kebutuhan  dasar  ( basic needs  approach ).  Dengan  pendekatan  ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan  dari  sisi  ekonomi  untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan  yang  diukur  dari  sisi  pengeluaran. Untuk kebutuhan minimum makanan digunakan patokan  2.100  kalori  per  orang  per  hari. Sedangkan  untuk  kebutuhan  minimum  bukan makanan meliputi pengeluaran untuk perumahan,  sandang,  serta  aneka  barang  dan jasa  lainnya.  Jadi  penduduk  miskin  adalah penduduk  yang  memiliki  rata-rata  pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.
Pada  umumnya  terdapat  dua  indikator utama  untuk  mengukur  tingkat  kemiskinan  di suatu wilayah. Menurut Arsad (2010), indikator kemiskinan  yang  umum  digunakan  dapat dibedakan  menjadi  dua  yaitu:  (1)  Kemiskinan Absolut  adalah  seseorang  termasuk  golongan miskin  absolut  apabila  hasil  pendapatannya berada  di  bawah  garis  kemiskinan  dan  tidak cukup  untuk  menentukan  kebutuhan  dasar hidupnya;  (2)  Kemiskinan  Relatif  adalah seseorang  termasuk  golongan  miskin  relatif apabila telah dapat memenuhi kebutuhan  dasar  hidupnya,  tetapi  masih  jauh lebih  rendah  dibandingkan  dengan  keadaan masyarakat sekitarnya.
Ukuran  kemiskinan  didasarkan  pada jumlah  rupiah  pengeluaran  rumah  tangga  yang
disetarakan  dengan  jumlah  kilogram  konsumsi beras  per  orang  per  tahun  dan  dibagi  wilayah pedesaan  dan  perkotaan.  Seseorang  dikatakan miskin  apabila  konsumsi  per  kapita  setara dengan 20 kg beras untuk daerah pedesaan dan 30  kg  beras  untuk  daerah  perkotaan.  Namun
ukuran  kemiskinan  Sajogyo  mendapatkan banyak  dikritik  karena  hanya  mengandalkan pada  satu  harga  (harga  beras),  di  mana  beras merupakan  makanan  pokok  sebagian  besar penduduk  Indonesia  sehingga  untuk  keluarga miskin porsinya akan menurun secara cepat.
Gambar 1. Lingkaran setan kemiskinan versi Nurske (Sumber: Mudrajad, 2006)

## Penyebab Kemiskinan
Menurut  Todaro  dan  Smith  (2006), kemiskinan  yang  terjadi  di  negara-negara berkembang diakibatkan karena interaksi antara 6  karakteristik  berikut  yaitu:  (1)  Tingkat pendapatan  nasional  di  negara  berkembang terbilang rendah dan laju pertumbuhan ekonominya  tergolong  lambat;  (2)  Pendapatan per  kapita  di  negara  berkembang  juga  masih rendah  dan  pertumbuhannya  amat  sangat lambat,  bahkan  ada  beberapa  yang  mengalami stagnasi; (3) Distribusi pendapatan amat sangat timpang atau sangat tidak merata; (4)  Mayoritas  penduduk  di  negara  berkembang harus  hidup  dibawah  tekanan  kemiskinan absolut;  (5)  Fasilitas  dan  pelayanan  kesehatan buruk dan sangat terbatas, kekurangan  gizi dan banyaknya  wabah  penyakit  sehingga  tingkat kematian  bayi  di  negara-negara  berkembang sepuluh  kali  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan yang  ada  di  negara  maju;  (6)  Fasilitas pendidikan dikebanyakan negara-negara berkembang  maupun  isi  kurikulumnya  relatif masih kurang relevan dan kurang memadai.
Penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi: (1) Secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya  yang  menyebabkan  distribusi pendapatan  yang  timpang.  Penduduk  miskin hanya  memiliki  sumberdaya  dalam  jumlah terbatas dan kualitasnya rendah; (2)
Kemiskinan  muncul  akibat  perbedaan  dalam kualitas sumberdaya manusia. Kualitas
sumberdaya  manusia  yang  rendah  berdampak pada  produktivitas  yang  rendah,  dan  kemudian mengakibatkan upah yang diterima juga rendah. Rendahnya  kualitas  sumberdaya  manusia  ini karena  rendahnya  pendidikan,  nasib  yang kurang  beruntung,  adanya  diskriminasi,  atau karena  keturunan;  (3)  Kemiskinan  muncul akibat perbedaan akses dalam modal.
Ketiga penyebab kemiskinan ini bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan ( vicious  circle  of  poverty ).  Teori  ini  ditemukan oleh Ragnar Nurkse agnar Nurkse (1953) dalam Kuncoro (2009:121), yang mengatakan: “ a poor country  is  poor  because  it  is  poor ”  (negara miskin  itu  miskin  karena  dia  miskin).  Adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya  modal  menyebabkan  rendahnya produktivitas.
Rendahnya produktivitas
mengakibatkan  rendahnya  pendapatan  yang diterima.
Rendahnya pendapatan akan berimplikasi  pada  rendahnya  tabungan  dan investasi.  Rendahnya  investasi  berakibat  pada keterbelakangan dan seterusnya.

## Layanan Kesehatan Bagi Penduduk Miskin
Kesehatan  merupakan  hal  yang  sangat penting  bagi  semua  umat  manusia  tanpa membedakan  status  sosialnya.  Jika  seseorang sakit,  dia  tidak  akan  mampu  melaksanakan berbagai  tugas  dan  kewajibannya.  Hal  tersebut akan  berdampak  bagi  kelangsungan  hidupnya dan keluarganya. Oleh karena itu, semua orang berlomba-lomba  menjaga  kesehatan  mereka.

## Jurnal Ilmu Administrasi
Tapi  sayang  sekali,  penyakit  sering  tiba-tiba datang  dalam  kehidupan  manusia.  Bagi  orang yang  mampu,  mereka  dapat  dengan  mudah memperoleh perawatan atau pengobatan dengan biaya  mereka  sendiri.  Tetapi,  bagaimana dengan  nasib  warga  miskin?.  Bagi  mereka kesehatan  adalah  hal  yang  sangat  mahal. Apabila  mereka  terkena  penyakit,  hal  tersebut merupakan  hal  yang  sangat  menakutkan. Mereka  akan  sangat  sulit  untuk  mendapatkan kesembuhan  dari  penyakit  tersebut  karena buruknya  pelayanan  kesehatan  di  negara  kita terutama bagi golongan seperti mereka.
Bagi  warga  miskin  untuk  mendapatkan pelayanan  kesehatan  yang  memuaskan  adalah hal  yang  sangat  sulit.  Mereka  harus  memenuhi berbagai  macam  syarat  yang  ditentukan  oleh pihak   rumah  sakit.  Syarat-syarat  tersebut menjadi  alat  untuk  mempersulit  pasien  dari warga  miskin  untuk  memperoleh  pelayanan kesehatan. Pihak rumah sakit terlalu mementingkan  syarat  daripada  pelayanan  yang diberikan.
Pasien kalangan kurang mampu seringkali  mendapat  perlakuan  yang  berbeda dari pihak rumah sakit. Mereka dijadikan pasien kelas dua. Pihak rumah sakit lebih mendahulukan  pasien  yang  memiliki  uang daripada pasien yang menggunakan Jamkesmas.  Walaupun  mereka  dalam  keadaan sekarat,  mereka  harus  rela  menunggu  setelah pasien yang mimiliki uang tersebut. Diskriminasi  dalam  hal  pelayanan  inilah  yang membuat  masyarakat  kecewa  dengan  kinerja pemerintah khususnya di bidang kesehatan.
Permasalahan utama pelayanan kesehatan saat  ini  antara  lain  adalah  masih  tingginya disparitas  status  kesehatan  antar  tingkat  sosial ekonomi,  antar  kawasan,  dan  antara  perkotaan dengan perdesaan. Secara umum status kesehatan  penduduk  dengan  tingkat  sosial ekonomi  tinggi,  di  kawasan  barat  Indonesia, dan  di  kawasan  perkotaan,  cenderung  lebih baik.  Sebaliknya,  status  kesehatan  penduduk dengan  sosial  ekonomi  rendah,  di  kawasan timur Indonesia dan di daerah perdesaan masih tertinggal.
Di  sisi  lain,  kualitas,  pemerataan,  dan keterjangkauan pelayanan kesehatan juga masih rendah.  Kualitas  pelayanan  menjadi  kendala karena  tenaga  medis  sangat  terbatas  dan peralatan  kurang  memadai.  Dari  sisi  jumlah, rasio  tenaga kesehatan terhadap  jumlah penduduk  yang  harus  dilayani  masih  rendah. Keterjangkauan  pelayanan  terkait  erat  dengan jumlah dan pemerataan fasilitas kesehatan.
Pada  tahun  2002  untuk  setiap  100.000 penduduk  hanya  tersedia  3,5  puskesmas.  Itu pun  sebagian  penduduk,  terutama  yang  tinggal daerah terpencil, tidak memanfaatkan Puskesmas karena keterbatasan sarana transportasi  dan  kendala  geografis. Menurut Survei  Demografi  dan  Kesehatan  Indonesia (SDKI)  2002-2003,  angka  kematian  bayi  pada kelompok  termiskin  adalah  61  berbanding  17 per  1.000  kelahiran  hidup  pada  kelompok terkaya.  Demikian  juga,  angka  kematian  balita pada  penduduk  termiskin  (77  per  1.000 kelahiran  hidup)  jauh  lebih  tinggi  daripada angka  kematian  balita  pada  penduduk  terkaya (22 per 1.000 kelahiran hidup). Penyakit infeksi yang  merupakan  penyebab  kematian  utama pada  bayi  dan  balita,  seperti  ISPA,  diare, tetanus neonatorum dan penyulit kelahiran, juga lebih sering terjadi pada penduduk miskin.
Rendahnya  status  kesehatan  penduduk miskin  terkait  erat  dengan  terbatasnya  akses terhadap  pelayanan  kesehatan,  baik  karena kendala  geografis  maupun  kendala  biaya  ( cost barrier ).  Data  SDKI  2002-2003  di  atas menunjukkan  bahwa  kendala  terbesar  yang dihadapi  penduduk  miskin  untuk  mendapatkan fasilitas  pelayanan  kesehatan  adalah  ketiadaan uang  (34  persen),  jarak  ke  fasilitas  pelayanan kesehatan  yang  terlalu  jauh  (18  persen),  serta adanya  hambatan  dengan  sarana  angkutan  atau transportasi (16 persen).
Data Susenas 2004 menunjukkan bahwa kendala  biaya  menjadi  permasalahan  yang cukup  serius,  terutama  bagi  penduduk  miskin, karena  selama  ini  sebagian  besar  (87,2  persen) pembiayaan kesehatan bersumber dari penghasilan  penduduk  sendiri.  Pembiayaan yang  berasal  dari  jaminan  pemeliharaan kesehatan  (kartu  sehat  yang  dikeluarkan Pemerintah) hanya sebesar 6,3 persen dan yang berasal  dari  asuransi  sebesar  5,2  persen. Artinya,  penduduk  harus  menanggung  biaya yang  besar  untuk  mendapatkan  pelayanan kesehatan. Hal ini tentu amat memberatkan bagi penduduk miskin karena mereka harus mengeluarkan biaya yang besar untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang layak.
Masalah  kesehatan  yang  menimbulkan perhatian  masyarakat  cukup  besar  akhir-akhir ini  adalah  masalah  gizi  kurang  dan  gizi  buruk. Walaupun  sejak  tahun  1989  telah  terjadi penurunan  prevalensi    gizi  kurang  yang  relatif tajam,  mulai  tahun  1999  penurunan  prevalensi gizi  kurang  dan  gizi  buruk  pada  balita  relatif lamban  dan  cenderung  tidak  berubah.  Saat  ini terdapat  10  provinsi  dengan  prevalensi  gizi

## Jurnal Ilmu Administrasi
kurang di atas 30, dan bahkan ada yang di atas 40  persen,  yaitu  di  Provinsi  Gorontalo,  Nusa Tenggara  Barat  (NTB),  Nusa  Tenggara  Timur (NTT),  dan  Papua.  Menurut  Data  Badan  Pusat Statistik    periode  Maret  2013  menunjukkan bahwa  presentase  jumlah  penduduk  2013 sebesar  22,84%.
Masalah  busung  lapar  terutama  dialami oleh  anak  balita  yang  berasal  dari  keluarga miskin.  Dua  faktor  penyebab  utama  terjadinya gizi  buruk  tersebut  adalah rendahnya  konsumsi energi  dan  protein  dalam  makanan  sehari-hari dan  terjadi  dalam  kurun  waktu  yang  lama. Penyebab  kedua  adalah  terjadinya  serangan penyakit  infeksi  yang  berulang.  Kedua  faktor ini  disebabkan  oleh  tiga  hal  secara  tidak langsung,  yaitu  (1)  ketersediaan  pangan  yang rendah pada tingkat keluarga; (2) pola asuh ibu dalam  perawatan  anak  yang  kurang  memadai; dan  (3)  ketersediaan  air  bersih,  sarana  sanitasi, dan  sarana  pelayanan  kesehatan  dasar  yang terbatas.  Penyebab  tidak  langsung  tersebut merupakan  konsekuensi  dari  pokok  masalah dalam masyarakat, yaitu tingginya pengangguran,  tingginya  kemiskinan,  dan kurangnya pangan.

## Optimalisasi  Pelayanan  Kesehatan  Bagi Keluarga Miskin
Upaya  pemerintah  untuk  memberikan pelayanan  kesehatan  kepada  warga  miskin melalui Jamkesmas masih belum dapat terealisasi dengan baik. Banyak pasien pengguna  Jamkesmas  masih  saja  dipersulit dengan  urusan  administrasi.  Selain  itu,  sistem pendataan  Jamkesmas  pada  masyrakat  miskin masih  belum  tuntas  adanya  fungsi  ganda  dari penyelenggara,  baik  sebagai  pengelola  maupun pembayar,  verifikasi  tidak  berjalan  optimal, paket  pelayanan  belum  diimbangi  dengan kebutuhan dana yang memadai, serta penyelenggara tidak menanggung resiko. Pemerintah perlu memberikan perhatian khusus dalam  menangani  masalah  ini.  Hal  ini  karena kesehatan  merupakan  hak  dasar  setiap  warga negara.  Negara  wajib  memberikan  jaminan kesehatan  kepada  warganya,  termaksuk  warga miskin.
Pelayanan  kesehatan  bagi  masyarakat miskin masih belum dapat dirasakan sebagaimana  mestinya.  Masyarakat  golongan miskin seringkali tidak mendapatkan pelayanan yang  layak.  Mereka  harus  dihadapkan  dengan berbagai  syarat  yang  mempersulit.  Ditambah lagi  dengan  sikap  diskriminasi  yang  dilakukan
oleh  pihak  rumah  sakit.  Dalam  hal  ini, pemerintah  perlu  meninjau  kembali  kinerja rumah  sakit  khususnya  dalam  pelayanan terhadap warga kurang mampu.
Upaya dalam rangka peningkatan pemerataan,  pelayanan  kesehatan  dilaksanakan melalui penempatan tenaga dokter dan paramedis  terutama  di  puskesmas  dan  rumah sakit di daerah tertinggal; peningkatan ketersediaan, pemerataan, mutu, dan keterjangkauan  harga  obat  dan  perbekalan kesehatan,  terutama  untuk  penduduk  miskin; dan  peningkatan  mutu  pelayanan  farmasi komunitas dan rumah sakit. Melalui pelaksanaan berbagai kebijakan itu dan dibarengi dengan kemajuan di bidang sosial dan ekonomi,  diharapkan  taraf  kesehatan  penduduk miskin akan menjadi lebih baik.
Selanjutnya,  dalam  Dokumen  Renja Kerja  (Renja  Bapppeda  Provinsi  Gorontalo, Tahun  2012)  disebutkan  bahwa  tindak  lanjut optimalisasi  pelayanan  bagi  penduduk  miskin, pemerintah  Provinsi  Gorontalo  melalui  Dinas Kesehatan  telah  melakukan  langkah-langkah sebagai berikut:
1. Meningkatkan Pemerataan dan Keterjangkauan Pelayanan Kesehatan Peningkatkan pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan
masyarakat  dilaksanakan  antara  lain  melalui penyelenggaraan  pelayanan  kesehatan  gratis bagi  penduduk  miskin  di  puskesmas  dan jaringannya, serta kelas III rumah sakit. Melalui upaya  ini  diharapkan  tingkat  disparitas  status kesehatan  antara  penduduk  kaya  dan  miskin semakin  berkurang.  Untuk  mengantisipasi berbagai  kendala  teknis  di  lapangan  yang dihadapi  oleh  masyarakat  miskin  dalam mendapatkan  pelayanan  yang  layak,  misalnya hambatan administrasi dan prosedural, soISAlisasi  dan  advokasi  kepada  institusi penyelenggara  akan  lebih  ditingkatkan,  di samping  memperkuat  pemantauan  dan safe guarding .
Selain itu, juga dilaksanakan peningkatan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya;  pembangunan  dan  perbaikan rumah  sakit  terutama  di  daerah  bencana  dan tertinggal  secara  selektif;  pengadaan  obat, pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan; dan penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan. Selanjutnya, perlu ditingkatkan pelayanan  kesehatan  dasar  yang  mencakup sekurang-kurangnya peningkatan promosi

## Jurnal Ilmu Administrasi
kesehatan,  kesehatan  ibu  dan  anak,  keluarga berencana, perbaikan gizi, kesehatan lingkungan,  pemberantasan  penyakit  menular, dan  pengobatan  dasar;  peningkatan  pelayanan kesehatan  rujukan;  pengembangan  pelayanan dokter  keluarga;  serta  peningkatan  peran  serta masyarakat dan sektor swasta dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
Upaya lainnya dalam rangka peningkatan pemerataan,  pelayanan  kesehatan  dilaksanakan melalui penempatan tenaga dokter dan paramedis  terutama  di  puskesmas  dan  rumah sakit di daerah tertinggal; peningkatan ketersediaan, pemerataan, mutu, dan keterjangkauan  harga  obat  dan  perbekalan kesehatan,  terutama  untuk  penduduk  miskin; dan  peningkatan  mutu  pelayanan  farmasi komunitas dan rumah sakit.
Melalui  pelaksanaan  berbagai  kebijakan itu  dan  dibarengi  dengan  kemajuan  di  bidang soISAl dan ekonomi, diharapkan taraf kesehatan penduduk miskin akan menjadi lebih baik.
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Dalam  rangka  peningkatan  kualitas pelayanan kesehatan, upaya yang akan dilakukan adalah pengangkatan dan penempatan  tenaga  kesehatan,  seperti  dokter dan  tenaga  keperawatan  terutama  di  daerah terpencil, peningkatan proporsi puskesmas yang memiliki  tenaga  dokter;  peningkatan  proporsi rumah  sakit  kabupaten/kota  yang  memiliki tenaga  dokter  spesialis  dasar,  dan  peningkatan mutu pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan.

## 3. Meningkatkan  Perilaku  Hidup  Bersih dan Sehat
Dalam  rangka  meningkatkan  perilaku hidup  bersih  dan  sehat akan  dilaksanakan kegiatan  (1)  pengembangan  media  promosi kesehatan dan teknologi komunikasi, informasi, dan  edukasi  (KIE);  (2)  pengembangan  upaya kesehatan  bersumber  masyarakat,  (seperti  pos pelayanan  terpadu,  pondok  bersalin  desa,  dan usaha  kesehatan  sekolah)  dan  generasi  muda; dan  (3)  peningkatan  pendidikan  kesehatan kepada masyarakat.
Upaya peningkatan perilaku hidup bersih dan  sehat,  perlu  didukung  oleh  peningkatan kualitas  lingkungan  hidup  yang  dilaksanakan melalui  penyediaan  sarana  air  bersih  dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin; pemeliharaan dan pengawasan kualitas
lingkungan; pengendalian dampak resiko pencemaran  lingkungan;  dan  pengembangan wilayah sehat.

## 4. Meningkatkan  Upaya  Pencegahan  dan Pemberantasan Penyakit.
Untuk  menurunkan  angka  kesakitan, kematian,  dan  kecacatan  akibat  penyakit menular dan penyakit tidak menular upaya yang perlu  dilakukan  antara  lain  pencegahan  dan penanggulangan  faktor  risiko;  peningkatan imunisasi; penemuan dan tatalaksana penderita; peningkatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah; dan peningkatan komunikasi,  informasi,  dan  edukasi  (KIE) pencegahan dan pemberantasan penyakit.
5. Meningkatkan Keadaan Gizi Masyaraka t Dalam  rangka  meningkatkan  status  gizi mayarakat  terutama  pada  ibu  hamil,  bayi,  dan anak balita perlu dilakukan pendidikan gizi dan pemberdayaan  masyarakat  untuk  pencapaian keluarga  sadar  gizi.  Penanggulangan  kurang energi  protein,  anemia  gizi  besi,  gangguan akibat  kurang  yodium,  kurang  vitamin  A,  dan kekurangan  zat  gizi  mikro  lainnya  perlu ditingkatkan,  sejalan  dengan  penanggulangan gizi-lebih, dan surveilans gizi.
Untuk  mengatasi  masalah  busung  lapar atau  kurang  energi  dan  protein  tingkat  berat  di berbagai  daerah  di  Indonesia  telah  dilakukan langkah  darurat  berupa  perawatan  penderita  di rumah sakit dan pemberian makanan tambahan. Upaya  berikutnya  adalah  menyusun  rencana secara  terpadu  untuk  menangani  masalah  ini mulai  dari  aspek  produksi,  distribusi  sampai dengan konsumsi dan bersifat lintas sektor.
6. Meningkatkan Penanganan Masalah Kesehatan di Daerah Bencana
Dalam  rangka  penanggulangan  akibat bencana yang terjadi di berbagai daerah, upaya- upaya  yang  akan  terus  dilanjutkan  antara  lain adalah  rehabilitasi  dan  rekonstruksi  sarana pelayanan  kesehatan  yang  rusak,  pemenuhan tenaga kesehatan, pencegahan dan pemberantasan  penyakit,  penyediaan  obat  dan peralatan kesehatan, perbaikan gizi, serta upaya untuk  memulihkan  fungsi  pelayanan  kesehatan di daerah bencana.

## KESIMPULAN
Optimalisasi  pelayanan  bagi  penduduk miskin  di  Provinsi  Gorontalo  telah  dilakukan

## Jurnal Ilmu Administrasi
langkah-langkah sebagai berikut: (1)
Peningkatan  pemerataan,  pelayanan  kesehatan bagi  penduduk  miskin  dilaksanakan  melalui penempatan  tenaga  dokter  dan  paramedis terutama  di  puskesmas  dan  rumah  sakit  di daerah  tertinggal;  peningkatan  ketersediaan, pemerataan,  mutu,  dan  keterjangkauan  harga obat  dan  perbekalan  kesehatan,  terutama  untuk penduduk  miskin;  dan  peningkatan  mutu pelayanan  farmasi  komunitas  dan  rumah  sakit; (2)  Selanjutnya,  dalam  rangka  tindak  lanjut optimalisasi  pelayanan  bagi  penduduk  miskin, pemerintah  Provinsi  Gorontalo  dalam  Dinas Kesehatan  telah  melakukan  langkah-langkah sebagai  berikut:  (a)  Meningkatkan  pemerataan dan  keterjangkauan  pelayanan  kesehatan;  (b) Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan; (c) Meningkatkan  perilaku  hidup  bersih  dan  sehat; (d)  4.  Meningkatkan  upaya  pencegahan  dan pemberantasan  penyakit;  (e)  Meningkatkan keadaan  gizi  masyarakat;  (f)    Meningkatkan penanganan  masalah  kesehatan  di  daerah bencana.

## DAFTAR PUSTAKA
Arsyad L . 2010. Ekonomi pembangunan.
Yogyakarta. Bungin B. 2007. Penelitian Kualitatif:
Komunikai,  Ekonomi,  Kebijakan  Publik, dan  Ilmu  SoISAl,  Jakarta:  Kencana
Prenama Media Group.
Chambers  J  L  C.  1998.  Sedimentation  In  The Modern  and  Miocene.  Mahakam  Delta. IndoneISAn Petroleum Association. Hasan  M  I.  2002.  Pokok-pokok  Materi Metodologi  Penelitian  dan  Aplikasinya, Ghalia. IndoneISA, Bogor. Moleong  L  J.  2007.  Metodologi  Penelitian Kualitatif  Edisi  Revisi.  Bandung:  Rosda Karya.
Kuncoro  M.  2009.  Metode  Riset  Untuk  Bisnis
& Ekonomi. Penerbit. Erlangga. Jakarta
Surachman  W.  2005.  Pengantar  Penelitian Ilmiah:  Dasar,  Metode  dan  Tekhnik, Bandung: Tarsito. Suryabrata  S.  2010.  Metodologi  Penelitian. Jakarta. CV. Rajawali. Todaro  M  P.  dan  Smith,  S.C.  2006. Pembangunan  Ekonomi.  Jilid  I  Edisi
Kesembilan. Haris Munandar (penerjemah). Erlangga, Jakarta. BKKBN. 2010. Penyiapan Kehidupan Berkeluarga  Bagi  Remaja.  Direktorat Remaja dan Perlindungan Hak-hak Reproduksi. Jakarta BPS,2007. Data dan informasi Kemiskinan Tahun 2005-2006. Buku 1 [DIKES]  Dinas  Kesehatan  Provinsi  Gorontalo, 2012,  Dokumen  Perencanaan  Renja Kerja (Renja). Dikes Provinsi Gorontalo.
WEB. http://  www.  Wikipedia.com.,  diakses  tanggal
24 Januari 2016, pukul 21.30 Wita.
http://www.bkkbn.go.id  diakses  tanggal  26 Januari 2016, pukul 09.00 Wita. www.bappenas.go.id/index.php/download, diakses  tanggal  24  Januari  2016  pukul 10.00. Wita www.datastatistik-indoneISA.com
diakses tanggal  13  Januari  2016,  pukul  21.00 Wita
www.depkes.go.id.diakses  tanggal  13  Januari 2016,  pukul  22.00  Wita,  pukul  22.00 Wita www.tnp2k.go.id.,  diakses  tanggal  tanggal    26 Januari 2016, pukul 09.00. Wita