Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.1 / Januari 2024

## PENEGAKAN HUKUM DAN KENDALA PADA ATURAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9TAHUN 2013 OLEH SATPOL PP TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN SEMARANG
Oleh:
Teguh Wahyu Akbari Dyah Listyarini
Arikha Saputra teguhwahyuakbari@gmail.com dyahlistyarini@edu.unisbank.ac.id arikhasaputra@edu.unisbank.ac.id
Universitas Stikubank Semarang

## ABSTRAK
Minuman  beralkohol  mengandung  kadar  etanol  atau  etil  alkohol  yang berbeda untuk setiap jenisnya. Alkohol sering menjadi penyebab tindakan kriminal. Ada banyak kasus tertangkap karena kejahatan atau pelanggaran yang disebabkan oleh  konsumsi,  distribusi  atau  produksi  alkohol.  Akibat  dari  penggunaan  dan penyalahgunaan tersebut, minuman alkohol dilarang dalam beberapa hal, baik dari segi  norma  agama,  sosial,  maupun  hukum.  Penelitian  ini  membahas  tentang peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Semarang, karena dengan beredarnya minuman  beralkohol  tanpa  SIUP,  maka  akan  menimbulkan  dampak  negatif  bagi masyarakat Kabupaten Semarang. Adapun permasahan dalam penelitian ini adalah: 1) Penegakan hukum Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengawasan dan  Pengendalian  Minuman  Beralkohol  yang  dilakukan  Satpol  PP  di  Kabupaten Semarang;  dan  2)  kendala  dalam  penegakan  aturan  Peraturan  Daerah  Nomor  9 Tahun  2013  Tentang  Pengawasan  dan  Pengendalian  Minuman  Beralkohol  yang dilakukan Satpol PP di Kabupaten Semarang. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yakni pendekatan dilakukan penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi di lapangan, penerapan peraturan- peraturan  tersebut  dalam  praktiknya  dalam  masyarakat.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa penegakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol yang dilakukan oleh Satuan Polisi  Pamong  Praja  (Satpol  PP)  Kabupaten  Semarang  belum  sepenuhnya memenuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada, hal ini dapat dilihat dari Satpol PP Kabupaten Semarang dalam mengendalikan minuman keras di wilayah Kabupaten Semarang tidak dapat melakukan razia, penyitaan, penangkapan yang secara prosedur secara cepat karena harus berkoordinasi atau menunggu perintah dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Pengadilan Negeri Semarang, serta dalam 5 (Lima) Tahun terakhir tidak ada data terkait razia. Sedangkan kendala yang dihadapi Satpol PP dalam penegakan Perda di Kabupaten Semarang terdapat dua hambatan, yakni hambatan secara internal dan secara eksternal. Adapun hambatan internal berasal dari penegak hukumnya sendiri dan rumitnya birokrasi. Sedangkan
hambatan  secara  eksternal  berasal  dari  kondisi,  hukuman  yang  ringan,  dan masyarakat.
Kata  Kunci:  penegakan  hukum;  pengawasan  dan  pengendalian;  minuman beralkohol.

## PENDAHULUAN
Negara Indonesia adalah negara hukum, hal tersebut tertuang dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara  hukum,  Indonesia  harus  memiliki  pedoman  yang  memuat  norma-norma yang berfungsi membatasi tindak perilaku masyarakat guna menjaga ketentraman, keamanan,  serta  ketertiban  umum.  Norma  dari  suatu  Undang-undang  akan berfungsi  sebagai  penyeimbang  kehidupan  masyarakat  dan  mencegah  terjadinya kerusuhan  atau  perusakan  moral  masyarakat.  Salah  satu  hal  yang  dapat menimbulkan  masalah  ketertiban  umum  adalah  mengonsumsi  minuman beralkohol.
Pengaturan mengenai minuman alkohol atau minuman keras terdapat dalam KUHP Tindak pidana minuman keras diatur dalam Pasal 300, Pasal 492, Pasal 536 – 539 yang memiliki unsur pidana yaitu membuat mabuk, mabuk di khalayak ramai dan  menjual  secara  bebas.  Tindak  pidana  minuman  keras  menurut  KUHP, sebagaimana  tertuang  dalam  Pasal  300  KUHP  yang  diartikan  sengaja  menjual, membikin  mabuk  dan  ancaman  kekerasan  memaksa  meminum  minuman  yang memabukan  serta  Pasal  492  KUHP  yang  diartikan  dalam  keadaan  mabuk mengganggu ketertiban umum. 1
Minuman  beralkohol  mengandung  kadar  etanol  atau  etil  alkohol  yang berbeda untuk setiap jenisnya. Alkohol sering menjadi penyebab tindakan kriminal. Ada banyak kasus tertangkap karena kejahatan atau pelanggaran yang disebabkan oleh  konsumsi,  distribusi  atau  produksi  alkohol.  Akibat  dari  penggunaan  dan penyalahgunaan tersebut, alkohol dilarang dalam beberapa hal, baik dari segi norma agama, sosial, maupun hukum. 2
1 Moeljatno. (2007). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana . Jakarta: Bumi Aksara.
2 Herjuno Pratomo, et. al. (2022). Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Minuman Beralkohol di Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah. Jurnal Tatapamong 4 (1) 56-69.
Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.1 / Januari 2024
Dalam hal menekan jumlah penyimpangan yang dilakukan oleh pelaku usaha minuman  beralkohol,  Pemerintah  Kabupaten  Semarang  telah  membuat  sebuah Produk  Hukum  dalam  melakukan  pengawasan  terhadap  peredaran  minuman beralkohol yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.
Untuk  melaksanakan  peraturan  tersebut,  dibutuhkannya  kontribusi  dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Semarang guna mewujudkan pengawasan yang optimal terhadap peredaran dan penggunaan minuman alkohol di Kabupaten Semarang. Dengan demikian aparat Satuan Polisi Pamong Praja merupakan garis depan  dalam  hal  menjamin  kepastian  pelaksanaan  peraturan  daerah  dan  upaya menegakkannya  ditengah-tengah  masyarakat,  sekaligus  membantu  dalam menindak  segala  bentuk  penyelewengan  dan  penegakan  hukum  dalam  lingkup daerah.
Dalam  penelitian  ini  penulis  meneliti  perihal  peredaran,  produksi, penggunaan, dan pengawasan minuman alkohol di Kabupaten Semarang. Adapun dalam  razia  minuman  keras  di  Kabupaten  Semarang  terdapat  raturan  botol minuman alkohol dari berbagai jenis yang diamankan oleh polisi. 3 Selain itu penulis memberikan  contoh  kasus  bahwa  alkohol  membahayakan  nyawa  seseorang, terdapat  kasus  alkohol  yang  menewaskan  6  (enam)  orang  setelah  menenggak minuman  alkohol  yang  terjadi  di  Kabupaten  Semarang. 4 Dua  kasus  tersebut menjadi  bukti  bahwa  di  Kabupaten  Semarang  masih  banyak  penggunaan  dan produksi  minuman  beralkohol  yang  selanjutnya  dapat  membahayakan  nyawa seseorang.  Dengan  demikian  maka  penerapan  dan  penegakan  Peraturan  Daerah dengan kontribusi Satpol PP harus dilaksanakan secara tepat.
Dari  berbagai  uraian  tersebut  maka  penulis  akan  melakukan  penelitian terhadap penegakan yang dilakukan oleh Satpol PP dalam rangka mengawasi dan
3 Ratusan  Botol  Miras  di  Semarang  Diamankan  Sebelum  Ramadhan,  Repjogja, https://repjogja.republika.co.id/berita/r9rich291/ratusan-botol-miras-di-semarang-diamankan- sebelum-ramadhan , diakses pada 21 Desember 2022.
4 Sembilan Orang Tewas Akibat Minuman Keras, Tempo.co, https://nasional.tempo.co/read/258879/lagi-sembilan-orang-tewas-akibat-minuman-keras , diakses pada 21 Desember 2022.
Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.1 / Januari 2024
mengendalikan  produksi  dan  penggunaan  minuman  beralkohol  di  Kabupaten Semarang,  maka  penulisan  penelitian  ini  berjudul “Penegakan  Hukum  dan Kendala Pada Aturan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 Oleh Satpol PP Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kabupaten Semarang”.

## RUMUSAN MASALAH
Rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan ini adalah:
1. Bagaimanakah  penegakan  aturan  Peraturan  Daerah  Nomor  9  Tahun  2013
Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol  yang dilakukan Satpol PP di Kabupaten Semarang?
2. Apa kendala dalam penegakan aturan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013
Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol  yang dilakukan Satpol PP di Kabupaten Semarang?

## PEMBAHASAN
1. Penegakan  Aturan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Semarang Nomor  9  Tahun  2013  Tentang  Pengawasan  dan  Pengendalian Minuman Beralkohol Oleh Satpol PP
Dalam  Peraturan  Daerah  Nomor  9  Tahun  2013  Tentang  Pengawasan  dan Pengendalian  Minuman  Beralkohol,  minuman  beralkohol  adalah  minuman  yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat  dengan  cara  fermentasi  dan  destilasi  atau  fermentasi  tanpa  destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan  lain  atau  tidak  maupun  yang  diproses  dengan  cara  mencampur  konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol yang berasal dari fermentasi.
Alkohol memiliki 3 (tiga) golongan, yaitu:
a) Minuman beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol  atau  etanol  dengan  kadar  sampai  dengan  5%  (lima  persen).  Jenis
Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.1 / Januari 2024
minuman ini paling banyak dijual di minimarket atau supermarket yaitu bir. Minuman  tradisional  yang  termasuk  minuman  golongan  A  yaitu  tuak dengan kadar alkohol 4%, Konsumsi alkohol golongan A dengan kadar 1 – 5% seseorang belum mengalami mabuk, tetapi tetap memiliki efek kurang baik bagi tubuh.
b) Minuman  beralkohol  golongan  B adalah minuman  yang  mengandung  etil alkohol atau etanol dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20%  (dua  puluh  persen).  Jenis  minuman  yang  termasuk  di  golongan  ini adalah aneka jenis anggur atau wine. Alkohol pada kadar ini sudah cukup tinggi  dan  dapat  membuat  mabuk  terutama  bila  diminum  dalam  jumlah banyak  terutama  bagi  yang  tidak  terbiasa  mengkonsumsi  minuman beralkohol.
c) Minuman  beralkohol  golongan  C adalah minuman  yang  mengandung  etil alkohol atau etanol dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen). Jenis minuman yang termasuk dalam golongan ini antara lain whisky, liquor, vodka, Johny Walker, dan lain-lain.
Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan dampak dari penggunaan minuman beralkohol  yang  dapat  membahayakan  apabila  dikonsumsi  secara  berlebihan  dan peredarannya  tidak  terkendalikan,  maka Satuan  Polisi  Pamong  Praja  (Satpol  PP) hadir di tengah masyarakat dalam rangka menegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.  Dalam  menegakkan  Perda  tersebut,  Satpol  PP  dibekali  oleh  Standar Operasional Prosedur (SOP) agar seluruh kegiatan penertiban tetap mengacu pada peraturan yang ada.
Adapun dampak dari minuman beralkohol adalah sebagai berikut:
a. Dampak Sosial
Mengonsumsi  minuman  beralkohol  dapat  menyebabkan  Gangguan  Mental Organik (GMO), membuat orang yang mengonsumsi alkohol menjadi sangat tidak stabil dan mudah tersinggung serta mengganggu perhatiannya terhadap lingkungan. Kondisi  ini  menghambat  pusat  kendali  diri,  menyebabkan  pengguna  menjadi
agresif,  mengarah  ke  perilaku  pelanggaran  norma  jika  dibiarkan,  dan  bahkan perilaku kriminal, serta meningkatkan risiko kecelakaan.
b. Dampak Psikoneurologis
Dampak  dari  mengonsumsi  alkohol  dapat  berpengaruh  secara  adiktif, imsonia,  depresi,  gangguan  kejiwaan,  serta  dapat  merusak  jaringan  otak  secara permanen  sehingga  menimbulkan  demensia  (gangguan  kecerdasan),  gangguan daya  ingat,  kemampuan  penilaian,  kemampuan  belajar  dan  gangguan  neurosis lainnya.
c. Dampak Jangka Panjang
Alkohol  memicu  terjadinya  kanker  melalui  berbagai  mekanisme.  Salah satunya  alkohol  mengaktifkan  enzim-enzim  tertentu  yang  mampu  memproduksi senyawa penyebab kanker. 5
Dengan  adanya  dampak  negatif  yang  ditimbulkan  dari  mengonsumsi minuman  beralkohol,  maka  hukum  telah  mengatur  mengenai  pengawasan, penggunaan,  dan  peredaran  minuman  beralkohol  agar  dampak-dampak  tersebut dapat  diminimalisir  penggunaannya  di  masyarakat,  dalam  penelitian  ini  adalah masyarakat di Kabupaten Semarang.
Terkait  dengan  Pengawasan  dan  Peredaran  Minuman  Beralkohol  di Kabupaten Semarang, sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Satuan Polisi  Pamong  Praja. 6 Peredaran  minuman  beralkohol  di  Kabupaten  Semarang diawasi  secara  ketat  dan  hanya  dimaksudkan  atau  diperbolehkan  sebagaimana diatur dalam Perda Kabupaten Semarang No. 9 Tahun 2013 tentang Pengawasan dan  Pengendalian  Minuman  Beralkohol.  Kerjasama  dan  kompetensi  aparatur Kabupaten  Semarang  harus  semakin  diperkuat  untuk  lebih  meningkatkan koordinasi,  ketangkasan,  efisiensi  dan  efektifitas,  serta  kinerja  terintegrasi  tugas pengawasan  di  tempat-tempat  penjualan  minuman  keras  dikarenakan  tempat- tempat tersebut berkemungkinan melakukan suatu penyimpangan.
5 Tim Penulis Poltekkes Depkes Jakarta I. (2010). Kesehatan Remaja Problem dan Solusinya. Jakarta: Salemba Medika.
6 Peraturan Bupati Semarang Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.
Satpol  PP  Kabupaten  Semarang  dalam  mengendalikan  minuman  keras  di wilayah  Kabupaten  Semarang  dapat  melakukan  razia,  penyitaan,  penangkapan yang  secara  prosedur  harus  berkoordinasi  atau  menunggu  perintah  dari  Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Pengadilan Negeri Semarang. 7
Sesuai  dengan  SOP  Satpol  PP  dalam  menyelenggarakan  tugasnya,  jika ditemui  suatu  kejadian  atau  penyimpangan  terhadap  Peraturan  Daerah  (seperti bangunan  liar,  pedagang  berjualan  tidak  pada  tempatnya,  tempat  usaha  yang menggganggu  lingkungan/ketertiban  umum  maupun  tidak  mempunyai  surat  izin usaha tempat usaha, dan lainnya yang bersifat mengganggu ketertiban umum):
a) mengambil  langkah-langkah  atau  tindakan  pertama  berupa penyuluhan, teguran dan peringatan;
b) mencatat dan melaporkan pada pimpinan;
c) memperhatikan  segala  sesuatu  yang  berhubungan  dengan penyakit  masyarakat,  seperti  tempat-tempat/orang-orang  yang menjual minuman keras secara terbuka dan lainnya.
Untuk  mengetahui  dan  menganalisis  penegakan  Perda  dengan  baik,  maka diperlukan  komparasi  antara  peraturan  tertulis  dan  yang  sebenarnya  terjadi  di lapangan. Dalam hal ini, pasal-pasal yang diperlukan adalah yang terkait dengan pengawasan  dan  pengendalian  dalam  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Semarang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol sebagai dasar analaisis dalam penelitian ini:
a) Pasal 35, yang berbunyi:
Pengawasan  dan/  atau  Pembinaan  dalam  rangka  Pengendalian  pengedaran dan penjualan minuman beralkohol dilakukan terhadap:
1. Penjual  Langsung,  Pengecer  minuman  beralkohol  golongan  A, golongan B, dan/ atau golongan C, serta Penjual Langsung dan/ atau Pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-
7 Wawancara dengan Bapak Yudian Septiyo K.A,AP, Selaku Kepala Seksi Penyidikan, Penyelidikan, Dan Penindakan, Pada 6 April 2023 pukul 10.45 WIB, di Kabupaten Semarang.
rempah, jamu dan sejenisnya dengan kadar ethanol paling banyak 15%
(lima belas per seratus);
2. perizinan,  impor,  pengedaran  dan  penjualan  minuman  beralkohol golongan A, golongan B, dan/ atau golongan C serta kemasan; dan
3. tempat atau lokasi penyimpanan, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol golongan A, golongan B dan/ atau golongan C.
b) Pasal 36, yang berbunyi:
(1) Bupati  dalam  melaksanakan  pengawasan  dan/atau  pembinaan pengedaran  dan  penjualan  minuman  beralkohol  membentuk  Tim Terpadu yang paling sedikit terdiri dari unsur – unsur:
a) SKPD yang membidangi perdagangan dan perindustrian;
b) SKPD yang membidangi kesehatan;
c) SKPD yang membidangi pariwisata;
d) SKPD yang membidangi keamanan dan ketertiban;
e) SKPD yang membidangi perizinan;
f) Balai Pengawasan Obat dan Makanan; dan
g) SKPD lain yang terkait.
(2) Tim  Terpadu  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diketuai  oleh Kepala SKPD yang membidangi perdagangan dan perindustrian.
(3) Dalam  melaksanakan  pengawasan  dan/  atau  pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Terpadu mengikutsertakan Aparat Kepolisian sebagai unsur pendukung.
(4) Kegiatan rutin Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Berdasarkan Pasal 35 dan Pasal 36 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol tersebut,  tidak  menyebutkan  secara  spesifik  adanya  penyebutan  Satpol  PP didalamnya,  namun  mengacu  pada  Pasal  36  (1)  Huruf  d  yang  membidangi keamanan  dan  ketertiban  salah  satunya  adalah  Satpol  PP,  maka  Satpol  PP diperlukan  andil  dalam  pengawasan  dan  pengendalian  minuman  beralkohol  di
Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.1 / Januari 2024
Kabupaten Semarang. Satpol PP berdasarkan Peraturan Daerah ini, diketuai oleh Kepala  SKPD  yang  membidangi  perdagangan  dan  perindustrian,  dalam  hal  ini adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan wawancara  yan  dilakukan  oleh  peneliti,  maka  Satpol  PP  dalam  bertindak  sesuai dengan SOP, sebelum menjalankan tugasnya di lapangan harus sesuai arahan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.
2. Kendala  Dalam  Penegakan  Aturan  Peraturan  Daerah  Nomor  9  Tahun 2013 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol Yang Dilakukan Satpol PP di Kabupaten Semarang
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengawasan dan  Pengendalian  Minuman  Beralkohol  serta  hasil  wawancara  Peneliti  dengan Narasumber  dari  Satpol  PP  Kabupaten  Semarang,  ditemukan  beberapa  faktor penghambat  dalam  Pengawasan  dan  Pengendalian  Minuman  Beralkohol  di Kabupaten  Semarang.  Adapun  faktor  yang  menjadi  penghambat  dapat  dibagi menjadi faktor internal dan faktor eksternal yaitu sebagai berikut:
a) Faktor Internal
1. Penegak Hukum
Faktor  internal  yang  menjadi  penghambat  pengawasan  dan  pengendalian minuman beralkohol di Kabupaten Semarang berupa kurangnya waktu penertiban yang  dilakukan  oleh  penegak  hukum,  sehingga  pelaku  pengedar  minuman beralkohol  berhasil  lolos  dalam  mengedarkan  minuman  beralkohol  di  wilayah Kabupaten Semarang.
2. Birokrasi Yang Berbelit
Selain  hambatan  dalam  kurangnya  waktu  penertiban,  terdapat  kendala internal dari penegak hukum, seperti yang disampaikan oleh narasumber dari pihak Satpol  PP  bahwa  prosedur  yang  panjang  membuat  Satpol  PP  harus  menunggu terlebih dahulu perintah dari lembaga di atasnya. Hal ini dikarenakan tidak seluruh anggota  Satpol  PP  yan  ada  adalah  PPNS,  maka  tidak  memiliki  wewenang melakukan  razia  dan  hanya  melakukan  fungsi  secara  yustisi,  yakni  teguran, penyuluhan, tindakan non administratif, dan lain-lain. 8
b) Faktor Eksternal
1. Masa Covid-19
8 Wawancara dengan Bapak Yudian Septiyo K.A,AP, Selaku Kepala Seksi Penyidikan, Penyelidikan, Dan Penindakan, Pada 6 April 2023 pukul 10.45 WIB, di Kabupaten Semarang.
Pada masa masuknya Covid-19 ke Indonesia membuat kinerja pengawasan Satpol  PP  berkurang,  hal  tersebut  disampaikan  oleh  pihak  Satpol  PP  yang  tidak memiliki data pelaksanaan razia selama beberapa tahun terakhir.
2. Masyarakat
Kesadaran  masyarakat  dalam  mendukung  masih  kurang  sehingga menjadikan lemahnya kontrol dalam kinerja aparat penegak hukum, dikarenakan masyarakat sendiri yang mempengaruhi penggunaan minuman beralkohol.
3. Hukuman Yang Ringan
Penerapan  sanksi  bagi  pelanggar  yang  terlalu  ringan  sehingga  masih  ada pelaku yang mengulangi pelanggarannya. Sanksi sesuai dengan Perda Kabupaten Semarang  Pasal  43  hanya  dikenakan  kurungan  3  (Tiga)  Bulan  penjara.  Hal  ini dinilai terlalu ringan bagi pelaku pengedaran minuman beralkohol dan tidak akan membuat mereka jera.
Secara  ideal,  pengawasan  internal  dilakukan  dengan  melakukan  razia keliling yang dilakukan Satpol PP Kabupaten Semarang secara rutin dan berkala. Apabila Satpol PP Kabupaten Semarang menerima laporan dari masyarakat tentang toko miras yang melanggar dan mengganggu ketertiban umum, maka toko miras yang  dilaporkan  tersebut akan  dilakukan penertiban  internal,  termasuk  penyitaan dan penggeledahan sesuai laporan yang diterima.
Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan pihak Satpol PP Kabupaten Semarang, diketahui bahwa razia tidak dilakukan secara rutin semenjak Covid-19 masuk ke Indonesia, hal ini membuat data razia dalam waktu 5 tahun terakhir tidak ada atau tidak ter-update. 9
Dari seluruh uraian mengenai penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor  9  Tahun  2013  Tentang  Pengawasan  dan  Pengendalian  Minuman Beralkohol,  dapat  dilihat  secara  obyektif  bahwa  masih  kurangnya  pelaksanaan pengawasan  di  lapangan  oleh  Satpol  PP  Kabupaten  Semarang,  hal  ini  menjadi akibat  dari  penyebab masa  covid-19  beberapa  waktu lalu,  namun  setelah  adanya PPKM  yang  dicabut  oleh  pemerintah,  maka  seharusnya  Satpol  PP  sudah  harus memulai penjadwalan secara berkala agar pelaksanaan Perda Kabupaten Semarang berjalan semestinya.
9 Wawancara dengan Bapak Yudian Septiyo K.A, AP, Selaku Kepala Seksi Penyidikan, Penyelidikan, Dan Penindakan, Pada 6 April 2023 pukul 10.45 WIB, di Kabupaten Semarang.

## SIMPULAN
1. Penegakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Semarang belum sepenuhnya memenuhi Standar Operasional  Prosedur  (SOP)  yang  ada,  hal  ini  dapat  dilihat  dari  Satpol  PP Kabupaten  Semarang  dalam  mengendalikan  minuman  keras  di  wilayah Kabupaten  Semarang  tidak  dapat  melakukan  razia,  penyitaan,  penangkapan yang secara prosedur secara cepat karena harus berkoordinasi atau menunggu perintah  dari  Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan  dan  Pengadilan  Negeri Semarang, serta dalam 5 (Lima) Tahun terakhir tidak ada data terkait razia.
2. Kendala  yang  dihadapi  Satpol  PP  dalam  penegakan  Perda  di  Kabupaten Semarang  terdapat  dua  hambatan,  yakni hambatan  secara  internal  dan  secara eksternal.  Adapun  hambatan  internal  berasal  dari  penegak  hukumnya  sendiri dan  rumitnya  birokrasi.  Sedangkan  hambatan  secara  eksternal  berasal  dari kondisi, hukuman yang ringan, dan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Herjuno  Pratomo,  et.  al.  (2022). Peran  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Dalam Penertiban Minuman Beralkohol di Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah. Jurnal Tatapamong 4 (1) 56-69.
Moeljatno. (2007). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana . Jakarta: Bumi Aksara. Peraturan Bupati Semarang Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.
Ratusan  Botol  Miras  di  Semarang  Diamankan  Sebelum  Ramadhan,  Repjogja, https://repjogja.republika.co.id/berita/r9rich291/ratusan-botol-miras-di- semarang-diamankan-sebelum-ramadhan , diakses pada 21 Desember 2022. Sembilan Orang Tewas Akibat Minuman
Keras, Tempo.co, https://nasional.tempo.co/read/258879/lagi-sembilan-orang-tewas-akibat- minuman-keras , diakses pada 21 Desember 2022.
Tim Penulis Poltekkes Depkes Jakarta I. (2010). Kesehatan Remaja Problem dan Solusinya. Jakarta: Salemba Medika.
Wawancara  dengan  Bapak  Yudian  Septiyo  K.A,  AP,  Selaku  Kepala  Seksi Penyidikan, Penyelidikan, Dan Penindakan, Pada 6 April 2023 pukul 10.45 WIB, di Kabupaten Semarang.
Wawancara  dengan  Bapak  Yudian  Septiyo  K.A,AP,  Selaku  Kepala  Seksi Penyidikan, Penyelidikan, Dan Penindakan, Pada 6 April 2023 pukul 10.45 WIB, di Kabupaten Semarang.
Wawancara  dengan  Bapak  Yudian  Septiyo  K.A,AP,  Selaku  Kepala  Seksi
Penyidikan, Penyelidikan, Dan Penindakan, Pada 6 April 2023 pukul 10.45 WIB, di Kabupaten Semarang.