## Analisis Pengaruh Timbal Balik Antara Penghindaran Pajak dan Corporate Social Responsibility (CSR)
Maychelie Vincent* 1 , Dian Purnama Sari 2
Program Studi Akuntansi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Indonesia
e-mail: maychelievincent@gmail.com* 1 , dian0ps@ukwms.ac.id 2

## Abstrak
Perusahaan yang sanggup untuk memposisikan CSR dan aspek perpajakan ke dalam sebuah  jalinan  rencana  sistematis  dan  strategis  akan  memperoleh  manfaat  pada peningkatan  kadar competitive  advantage perusahaan  tersebut.  Perencanaan  pajak dan  aktivitas CSR yang  telah  dikolaborasikan  bermanfaat  dalam  mendukung pengimplementasian rencana strategis perusahaan dengan menanamkan nilai di benak masyarakat  dan  konsumennya  sekalipun  penghindaran  pajak  ataupun CSR menjadi motivasi awal perusahaan melakukan strategi yang dimiliki. Desain penelitian adalah kuantitatif dengan pengujian hipotesis. Data penelitian adalah laporan keuangan tahun 2016-2018. Objek penelitian adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Teknik analisis data adalah regresi linier berganda. Tujuan penelitian adalah untuk  menguji  dan  menganalisis  pengaruh  penghindaran  pajak  terhadap Corporate Social  Responsibility ( CSR )  dan Corporate  Social  Responsibility ( CSR )  terhadap penghindaran  pajak.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  penghindaran  pajak berpengaruh  positif  terhadap CSR dan CSR berpengaruh  positif  terhadap penghindaran  pajak  oleh  sebab  perusahaan  dengan  tingkat  agretivitas  tinggi  pada aspek  perpajakan  akan  cenderung  mengungkapkan  informasi CSR secara  berlebih, baik  untuk  tujuan  menguntungkan  korporasi  ataupun  pengalokasian  dana  kepada aktivitas bernilai tambah.
Kata kunci: penghindaran pajak; CSR ; motivasi perusahaan.

## Abstract
Companies  that  are  able  to  position  CSR  and  taxation  aspects  in  a  systematic  and strategic plan network will benefit from increasing the company's competitive advantage. Tax planning and CSR activities that have been collaborated are useful in supporting the implementation of the company's strategic plan by instilling value in the minds of the public and consumers even though tax avoidance or CSR is the initial motivation for the company to carry out its own strategy. The research design is quantitative with hypothesis testing. The  research  data  is  2016-2018  financial  statements.  The  object  of  research  is  all companies  listed  on  the  Indonesia  Stock  Exchange.  The  data  analysis  technique  is multiple linear regression. The research objective is to examine and analyze the effect of tax  avoidance  on  Corporate  Social  Responsibility  (CSR)  and  Corporate  Social Responsibility  (CSR)  on  tax  avoidance.  The  results  showed  that  tax  avoidance  had  a positive effect on CSR and CSR had a positive effect on tax avoidance because companies with a high level of agritivity in the taxation aspect would tend to disclose CSR information in  excess,  both  for  the  purpose  of  benefiting  corporations  or  allocating  funds  to  value- added activities.
Keywords : tax avoidance; CSR; company motivation
Riwayat Artikel Tanggal diajukan: 16 Agustus 2020
Tanggal diterima : 21 Oktober 2020
Tanggal dipublikasikan: 15 Desember 2020
Pengutipan: Vincent, M. & Sari, D. P. (2020). Analisis Pengaruh Timbal Balik Antara Penghindaran Pajak Dan Corporate Social Responsibility (CSR). Jurnal PendidikanEkono mi Undiksha , 12 (2), 203-215

## PENDAHULUAN
Selama  berapa  waktu  belakangan, hingga  saat  ini  terdapat  dua  topik  utama yang timbul dan semakin marak diperbincangkan di lingkup masyarakat luas, khususnya  dalam  dunia  bisnis.  Pertama, tindakan manajerial dalam hal penghindaran pajak  demi  keuntungan  yang  lebih  tinggi bagi korporasi menjadi pilihan yang semakin umum untuk ditempuh kalangan bisnis saat ini (Lanis dan Richardson, 2013) dan kedua ialah sampai dengan saat ini, perhatian yang difokuskan  oleh  perusahaan,  instansi pemerintahan,  badan-badan  profesional, dan  kelompok  lain  di  dalam  masyarakat (seperti Lembaga Swadaya Masyarakat dan perkumpulan akademisi) kepada isu “berkelanjutan” telah mengalami peningkatan  secara  drastis  (Bouten  dan Everaert,  2015).  Pemerintah,  kumpulan media,  himpunan  aktivis,  dan  rakyat  luas semakin  menekan  perusahaan  agar  dapat melakukan kalkulasi tanggung jawab sosial dan  lingkungan  dari  aktivitas  usaha  yang dimiliki. Mengulas terlebih dahulu mengenai tindakan  penghindaran  pajak,  aktivitas tersebut  kini  secara  mayoritas  lebih dimotivasi berdasarkan keseimbangan antara  biaya  dan  manfaat  yang  diperoleh dalam penerapannya. Xynas (2011) memberikan  perbedaan  arti  secara  konkret antara  aktivitas  penghindaran  pajak  ( tax avoidance ) dan aktivitas penggelapan pajak ( tax evasion ).
Menurut  pendapat  yang  diutarakan, Xynas  (2011)  mengatakan  bahwasannya penghindaran  pajak  adalah  sebuah  upaya untuk  menurunkan  pajak  terutang  secara resmi atau legal atau tidak menyalahi aturan manapun, sementara itu penggelapan pajak merupakan sebuah upaya untuk menurunkan  pajak  terutang  yang  bersifat ilegal  dengan  menyalahi  regulasi  dalam konteks perpajakan yang berlaku di negara atau kawasan tertentu. Berbicara mengenai penghindaran pajak yang bersifat resmi atau legal  ( tax  avoidance ),  aktivitas  ini  dapat diselenggarakan  oleh  perusahaan  sebagai wajib  pajak  dengan  cara  memaksimalkan kekosongan  atau  ketidakjelasan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  beserta dengan  segala  peraturan  pendukungnya. Sebagai contoh, perusahaan dapat
memberikan  tunjangan  atau  kompensasi berupa  beras  (natura/kenikmatan)  kepada para pegawainya. Menurut Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-31/PJ/2012 Bab IV Pasal 9  Ayat  (1)  b  dikatakan  jika  yang  tidak diperhitungkan  dalam  definisi  penghasilan yang  wajib  dipotong  Pajak  Penghasilan Pasal  21  (PPh  21)  adalah  semua penerimaan berupa natura dan/atau kenikmatan  dengan  wujud  apapun  dan diberikan  oleh  pihak  tertentu,  kecuali penghasilan  yang  dimaksudkan  di  dalam Pasal  5  Ayat  (2)  peraturan  bersangkutan. Oleh  sebab  itu,  berdasarkan  contoh  yang ada,  pemberian  tunjangan  kepada  para pegawai dapat diatur sedemikian rupa oleh perusahaan  yang  ada  dengan  cara memberikan natura dan bukan berupa uang tunai  sehingga  pembebanan  biaya  dapat diperhitungkan  dalam  aspek  perpajakan perusahaan  dengan  tujuan  semula  yang tercapai,  yakni  menambah  kesejahteraan karyawan yang dimiliki.
Ketidakjelasan  peraturan  perpajakan yang  ada  jelas  menjadi  ajang  bagi kecenderungan wajib pajak dalam melaksanakan  praktik  penghindaran  pajak oleh sebab perbedaan persepsi yang timbul dari  pemerintah  sebagai  regulator  dengan perusahaan sebagai wajib pajak tidak dapat terhindarkan  selagi  keduanya  memiliki kepentingan  yang  berbeda  pula.  Seolah membenarkan,  menurut  Darussalam  dan Septriadi  (2009)  jika  ditinjau  dari  pihak penanggung  pajak  atau  wajib  pajak, sepanjang  pihak  bersangkutan  mempunyai cara atau strategi dalam menurunkan jumlah pajak terutang serta belum terdapat regulasi pasti mengenai pelanggaran aspek perpajakan  atas  pilihan  yang  ditempuh, maka cara apapun yang dilakukan tersebut tidak  dapat  dipersalahkan  oleh  pemerintah sekalipun.  Akan  tetapi,  di  sudut  yang berbeda, penghindaran pajak yang dijalankan  oleh  pihak  tertentu  termasuk perusahaan-perusahaan  yang  ada  saat  ini cenderung dapat merugikan pemerintah dan tidak  sejalan  dengan  maksud  yang  dimiliki masyarakat oleh sebab implikasi pemenuhan  perpajakan  dapat  berperan penting  bagi  masyarakat  luas  pada umumnya  dalam  hal  pembiayaan  fasilitas publik  di  sektor  seperti  pendidikan  atau pengembangan  SDM,  pertahanan  nasional
Vol.12 No.2 (2020)
atau  kesetaraan  administrasi  kepemilikan tanah,  kesehatan  masyarakat  atau  kualitas hidup, dan penegakan hukum atau keadilan secara merata (Freeman, 1983).
Menurut Lanis dan Richardson (2013) penilaian  masyarakat  pada  perusahaan- perusahaan yang memutuskan terlaksananya  aktivitas  penghindaran  pajak dianggap  telah  melakukan  tindakan  yang tidak  etis  secara  sosial  dan  bersifat  ilegal. Tindakan  tersebut  secara  tidak  langsung akan  menjadi  perhatian  publik  secara  luas dan  menanamkan  nilai  negatif  atas  citra perusahaan  bersangkutan.  Hal  ini  tentu dapat menimbulkan efek pisau bermata dua bagi  perusahaan  oleh  sebab  keuntungan yang  diperoleh  dari  aktivitas  penghindaran pajak,  sekalipun  dilakukan  dengan  dasar memanfaatkan  celah  peraturan  yang  ada dan  tidak  menyalahinya  dapat  memberikan citra  buruk  penilaian  masyarakat  luas apabila diketahui kebenaran dalam melakukannya.  Selain  itu,  kini  perusahaan sebagai  entitas  bisnis  juga  masih  dibebani dengan aspek lanjutan dari tanggung jawab sosial berupa CSR yang akan memberikan tambahan  citra  negatif  apabila  perusahaan tidak melakukannya sesuai dengan harapan masyarakat.
Berusaha  menjabarkan  lebih  lanjut dan  membahas  isu  mengenai  perhatian yang  ditujukan  oleh  perusahaan,  lembaga pemerintah,  badan-badan  profesional,  dan kelompok  lainnya  dalam  masyarakat  atas isu “berkelanjutan”, CSR sendiri merupakan sebuah  wujud  nyata  atas  partisipasi perusahaan dalam merealisasikan dukungan berkesinambungan dan terstruktur  kepada  lapisan  masyarakat  di lingkungan  tertentu  dengan  tujuan  untuk dapat meningkatkan keadaan dan kesejahteraan  sosial  ekonomi  masyarakat bersangkutan ataupun perbaikan berkelanjutan  atas  isu  lingkungan  hidup sesuai  dengan  lingkup  dan  kemampuan perusahaan.  Wibisono  (2007:7)  dalam The Word  Business  Council  for  Suistainable Development (WBCSD)  memberi  definisi CSR sebagai “komitmen berkelanjutan oleh bisnis untuk berperilaku etis dan berkontribusi  pada  pembangunan  ekonomi sambil  meningkatkan  kualitas  kehidupan tenaga  kerja  dan  keluarga  mereka  serta masyarakat  lokal  dan  masyarakat  pada
umumnya”. Definisi tersebut bisa dianalogikan  sebagai  komitmen  para penggerak dunia perekonomian agar secara berkesinambungan dapat beraktivitas berdasarkan  etika,  melakukan  operasional dengan legalitas kuat serta berdampak bagi kesejahteraan  aspek  ekonomi,  bersama dengan  meningkatkan  kualitas  hidup karyawan  dan  keluarga  yang  dimiliki, sekaligus  dengan  peningkatan  kualitas masyarakat  secara  lebih  luas,  tidak terkecuali  kearifan  lokal  yang  masih  ada sampai dengan saat ini. Hal ini sejatinya juga berlandaskan pada prinsip triple bottom line , bahwa selain berfokus untuk memaksimalkan  laba  ( profit ),  perusahaan juga  harus  memperhatikan  lingkungan ( planet )  dan  sosial  ( people )  di  sekitarnya yang  memperoleh  dampak  dari  kegiatan operasional perusahaan bersangkutan (Elkington, 1997).
Sejalan  dengan  pendapat  para  ahli, dalam  teori  legitimasi, CSR dapat  diartikan sebagai  sebuah  bentuk  konkrit  atau  cara yang diimplementasikan dalam rupa sebuah program oleh perusahaan guna memperoleh legitimasi dari masyarakat. Lebih lanjut lagi, teori  pemangku  kepentingan  ( stakeholder theory )  juga  menjabarkan  bahwa  untuk menjaga  keberlangsungan  operasi  bisnis yang  dimiliki,  perusahaan  wajib  dasarnya untuk menjaga hubungan baik dengan para pemangku  kepentingan  (dalam  hal  ini masyarakat dan lingkungan sekitar) dikarenakan pihak tersebut memiliki pengaruh  akan  keberlangsungan life  cycle sebuah  perusahaan  secara  tidak  langsung (Wahyudi, 2015). Dengan demikian, saat ini CSR telah muncul sebagai salah satu aspek utama  dan  penting  yang  tidak  dapat dipandang  sebelah  mata  bagi  para  pelaku bisnis  dimanapun  mereka  berada  (Porter dan  Kramer,  2006).  Secara  umum, perusahaan  memiliki  konsep CSR yang beraneka ragam, dimulai dari tingkat paling tradisional  (kebermanfaatan  dan  perilaku etis  yang  bersifat  karitatif)  hingga  pada tingkat  modern  yang  menganggap CSR sebagai  sebuah  upaya  untuk  berkontribusi lebih  dari  apa  yang  diharapkan  oleh pelanggan dan masyarakat luas (Wibisono, 2007).
Ditinjau melalui aspek yuridis, pelaksanaan  dan  pelaporan CSR oleh
e-ISSN  : 2599-1426
perusahaan sejatinya juga
telah dimandatkan  oleh  pemerintah  di  berbagai negara, tidak terkecuali Indonesia. Beberapa  peraturan  terkait  tertuang  dalam Undang-undang  Nomor  40  Tahun  2007 tentang  Perseroan  Terbatas,  Undang- undang  Nomor  25  Tahun  2007  tentang Penanaman  Modal,  Peraturan  Pemerintah Nomor  47  Tahun  2012  tentang  Tanggung Jawab  Sosial  dan  Linkungan  Perseroan Terbatas,  serta  berbagai  peraturan  daerah setempat,  tempat  perusahaan  berdiri  dan melakukan  kegiatan  usahanya  dengan  inti penjababaran  bahwa  “semua  perusahaan selaku  subjek  hukum  memiliki  kewajiban atau  tanggung  jawab  sehubungan  dengan konteks kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan”. Akan tetapi, dalam penerapannya  sampai  dengan  sekarang masih belum secara mayoritas perusahaan di  Indonesia  melakukan  aktivitas  dan pelaporan  CSR  serta  sekalipun  dilakukan, cenderung  tetap  tidak  bersifat  efektif  oleh karena  Pernyataan  Standar  Akuntansi Keuangan  (PSAK)  yang  dijadikan  acuan pelaporan kinerja dan keuangan perusahaan masih memberlakukan aktivitas CSR sebagai sebuah komponen pengungkapan yang bersifat sukarela.
Selain karena pengungkapannya yang masih  bersifat  sukarela,  perusahaan- perusahaan yang ada kini masih berasumsi bahwa  dalam  hal  merealisasikan  dan menginformasikan,  aktivitas CSR adalah beban  yang  wajib  dikurangkan  oleh perusahaan  dan  bersifat  memberatkan finansial korporasi. Apabila menelusur pada beban tanggung jawab sosial yang diberikan kepada perusahaan, Setiadji dan Bambang (2010) mengungkapkan bahwasannya sampai dengan sekarang mayoritas perusahaan berpandangan telah menanggung  dua  beban  material  yang sama-sama memberatkan, yakni kewajiban perpajakan dan pelaksanaan aktivitas CSR . Pada  dasarnya  kedua  pos  pengeluaran bersangkutan diperuntukan untuk mensejahterahkan masyarakat sekitar tempatnya  beroperasi.  Namun  pada  realita yang  terjadi,  guna  mencari  titik  solusi  bagi tanggung jawab yang memberatkan tersebut,  kini  perusahaan  mulai  mencari cara  dalam  meningkatkan  taraf  agresivitas pajak  yang  dimiliki  melalui  mekanisme
penghindaran  pajak  yang  sedari  semula telah  dilakukan  dengan  batasan  normal dengan  tujuan  memperoleh  keuntungan sebagaimana seharusnya perusahaan tersebut beroperasi (Setiadji dan Bambang, 2010).  Sekalipun  tindakan  penghindaran pajak  tidak  sejalan  dengan  keinginan  dan nilai-nilai di dalam masyarakat, perusahaan kini  akan  berusaha  untuk  melakukan kamuflase  dengan  cara  melaksanakan tanggung  jawab  sosialnya  berupa CSR secara lebih tinggi kepada masyarakat guna merevisi  pandangan  dan  mendapatkan legitimasi serta menanamkan value perusahaan  di  masyarakat  bersangkutan. Hal ini didukung oleh pernyataan Lanis dan Richardson (2013) bahwa perusahaan yang telah  terbukti  merealisasikan  penghindaran pajak  dapat  bertindak  sejalan  dengan  teori legitimasi  melalui  pengungkapan CSR tambahan dari waktu ke waktu. Hal ini berarti bahwa penghindaran pajak dapat memotivasi sebuah perusahaan melakukan praktik dan pelaporan aktivitas CSR . Seakan berusaha untuk
mengantisipasi  hal  tersebut,  pemerintah saat ini melalui Kementerian Keuangan telah mengeluarkan  peraturan  berupa  Peraturan Menteri  Keuangan  Nomor  76/PMK.03/2011 yang  mengatur  mengenai  pembebanan biaya  tanggung  jawab  sosial  perusahaan dalam  perhitungan  kewajiban  perpajakan perusahaan guna mengakomodir kepentingan dunia bisnis yang dibebani oleh tanggung  jawab  kewajiban  perpajakan  dan biaya penerapan CSR . Pengeluaran peraturan  tersebut  tidak  lain  untuk mengarahkan  strategi  bisnis  perusahaan agar  memiliki  paradigma  bahwa  kewajiban melaksanakan CSR seharusnya  juga berpedoman  kepada  aktivitas  perusahaan untuk  memenuhi  kewajiban  pajak  secara wajar  berdasarkan  hukum  yang  berlaku. Apabila  perusahaan-perusahaan  yang  ada menjadi  pihak  penghindar  kewajiban perpajakan, maka pengurangan penerimaan pajak  negara  sebagai  salah  satu  sumber pendapatan  terbesar  saat  ini  akan terganggu  dan  berimbas  pada  pemenuhan fungsi pemerintah dalam masyarakat.
Akan  tetapi  dengan  diterbitkannya peraturan  baru  tersebut,  seakan  tidak kekurangan  akal,  perusahaan-perusahaan yang  ada  kini  dihadapkan  pada  opsi  baru
Vol.12 No.2 (2020)
untuk memanfaatkan celah yang ada. Biaya yang  cukup  material  di  awal  penerapan program  tanggung  jawab  sosial  atau  CSR dengan  tujuan  timbal  balik  setimpal  bagi perusahaan  di  masa  mendatang  berupa pengakuan dan keberpihakan atau legitimasi  masyarakat,  dapat  dikatakan memiliki bobot yang relatif tinggi untuk aspek finansial  perusahaan,  ini  dikarenakan  hasil yang  tidak  dapat  dipastikan  akan  sesuai dengan  ekspektasi  yang  diharapkan. Performa kinerja dalam aspek finansial yang mumpuni  serta  stabil  untuk  mengupayakan keberlanjutan  pengimplementasian CSR oleh perusahaan sebagai bagian peningkatan  nilai  korporasi  dari  banyaknya pelaku usaha lainnya bisa dikatakan sebagai hambatan utama yang perlu dipertimbangkan.  Perusahaan  kini  dituntut untuk mencapai tingkat keuangan yang telah direncanakan  dengan  mumpuni  sejak pertama  siklus  operasi  yang  dimiliki  akan dijalankan.
Dalam kaitannya untuk mempersiapkan  perencanaan  keuangan yang  baik,  cara-cara  bersifat  legal  hingga ilegal kini ditempuh oleh perusahaan dengan tujuan  untuk  menciptakan  pengurangan tanggung  jawab  perusahaan  yang  tidak bernilai tambah guna memperoleh tambahan
sumber dana
bagi keberlangsungan bisnis, keuntungan pemegang  saham,  hingga  penerapan aktivitas CSR . Cara tersebut salah satunya ialah  dengan  melakukan  penghindaran pajak  kembali  yang  sejatinya  wajib dibayarkan  kepada  negara.  Pilihan  ini sangat mungkin terjadi dan dapat dikatakan sebagai  salah  satu  opsi  strategi  mumpuni bagi upaya meningkatkan sumber pembiayaan CSR oleh  sebab  pandangan yang  menganggap  pajak  merupakan  salah satu  beban  yang  tidak  bernilai  tambah karena  sifatnya  yang  tidak  memberikan kontra  prestasi  secara  langsung  bagi  wajib pajaknya (Darussalam dan Septriadi, 2008) hingga harus dikurangi ataupun dialokasikan kepada  pos  pengeluaran  yang  lebih bermanfaat.  Sampai  dengan  saat  ini,  pola pikir  serupa  menjadi  salah  satu  alternatif strategi  baru  dan  diyakini  perusahaan sebagai hal yang wajar untuk dilakukan.
Menelusur  lebih  lanjut  lagi  mengenai praktik  tanggung  jawab  sosial  perusahaan
dengan  upaya  efisiensi  pos  biaya  tidak bernilai  tambah  serta  praktik  penghindaran pajak  perusahaan,  aktivitas CSR memiliki korelasi yang sangat erat dalam menunjang penghindaran  pajak  perusahaan.  Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2011,  CSR  sendiri  adalah sebuah  unsur  pengeluaran  yang  dapat dibebankan  dalam  perhitungan  kewajiban perpajakan  dan  dapat  menjadi  salah  satu opsi  bagi  perusahaan  yang  memang menargetkan  penghindaran  pajak  sebagai dasar  alokasi  biaya.  Dalam  peraturan tersebut,  jelas  dicantumkan  bahwa  praktik CSR merupakan  sebuah  pos  biaya  yang dapat menjadi variabel penentu pengurangan  kewajiban  perpajakan  bagi perusahaan-perusahaan
yang menerapkannya  dengan  tetap  berpedoman pada rancangan kesesuaian dan kebenaran pengeluaran  yang  disisihkan  seperti  yang dijabarkan  pada  undang-undang  perseroan terbatas.
Lebih  dalam  lagi,  praktik CSR dan kepatuhan  perpajakan  merupakan  dua  hal yang  tidak  mungkin  dihindari  perusahaan oleh  sebab  tuntutan  para  stakeholder  yang ada. Baik untuk diamati bahwa pengeluaran aspek ekonomis tidak dapat terpisah begitu saja  dari  teori  biaya  yang  telah  diwajibkan bagi perusahaan bersangkutan. Perusahaan yang  melandasi  aktivitas CSR sebagai komponen  dari  kewajiban  moral,  atau berdasarkan sustainability dan license-to- operate , akan berhubungan dengan banyak kegiatan  yang  menimbulkan  biaya  kualitas ataupun  biaya  lingkungan.  Akan  tetapi, untuk  perusahaan  yang  melaksanakan aktivitas CSR sebagai  sekedar  tindakan menciptakan nama baik ( reputation agreement )  sejatinya  akan  menghubungan aktivitas CSR dengan aktivitas promosi atau marketing.  Aktivitas  marketing  di  sini mengacu pada image branding perusahaan bersangkutan  sebagai  perusahaan  yang peduli atas kewajiban sosialnya (Porter dan Kramer,  2006).  Sebagai  sebuah  contoh, banyak  saat  ini  dimana  perusahaan  yang bergerak  pada  industri  bahan  kimia  telah menyediakan  program  asuransi  gratis  dan perusahaan  yang  bergerak  pada  industri makanan  cepat  saji  di  negara-negara  maju telah  memprakarsai  pusat  terapi  dengan target  anak  penderita  gangguan  berat
e-ISSN  : 2599-1426
badan. Biaya aktivitas CSR yang dikeluarkan  sehubungan  dengan  berbagai kegiatan  bersangkutan  bagi  korporasi  atau perusahaan  nantinya  akan  diakui  sebagai pengeluaran  atas  upaya  perluasan  pangsa pasar, branding ,  umum  dan  administratif, serta  kepedulian  sosial  dan  bantuan langsung  dalam  perhitungan  kewajiban perpajakan secara periodik.
Oleh  karena  itu,  dapat  ditarik  sebuah asumsi  bahwa  pos  pengeluaran  atas  biaya yang muncul sehubungan dengan konsekuensi atas penerapan kegiatan CSR yang  diterapkan  oleh  perusahaan,  dari  sisi atau pihak perpajakan bisa dikategorikan ke dalam  pengeluaran  yang  relevan  atas aktivitas-aktivitas berunsur 3M, yaitu mendapatkan,  menagih,  dan  memelihara pendapatan  dan  pengeluaran  yang  tidak relevan dengan unsur 3M (Wahyudi, 2015). Lebih lanjut lagi, pengeluaran yang relevan atas aktivitas-aktivitas berunsur 3M sebagai contoh  ialah  pengeluaran  atas  penerapan aktivitas CSR dan  menjadi  satu  kesatuan atas  siklus  operasional  korporasi  atau perusahaan  yakni  berupa  pengeluaran untuk pencegahan, deteksi atau penemuan, dan  kegagalan  internal.  Pengeluaran- pengeluaran  tersebut  idealnya  dapat diperhitungkan  atas  pengurang  nominal pendapatan  kotor  perusahaan  sehubungan dengan  pasal  6  ayat  1  Undang-Undang Pajak  Penghasilan,  kecuali  dijelaskan dengan  pengecualian  tertentu.  Di  sisi  lain, biaya CSR yang  terkait  dengan  usaha menciptakan  dan  memperbesar  reputasi ataupun citra perusahaan dan tidak relavan dengan 3M seperti halnya pengeluaran atas aktivitas  promosi,  sumbangan,  hibah,  dan pemberian  fasilitas  beasiswa  tanpa  ikatan kontrak, sejatinya tidak diperkenankan untuk dikurangkan  pada  penghasilan  bruto, kecuali  dijelaskan  dengan  pengecualian tertentu.  Akan  tetapi,  pada  realisasinya masih  ditemui  berbagai  pos  pengeluaran sehubungan dengan CSR yang sukar untuk diklasifikasikan  pada  kelompok-kelompok tertentu.  Berdasarkan  hal  tersebut,  upaya penghindaran  pajak  memiliki  peran  yang cukup  krusial  bagi  sebuah  perusahaan sebagaimana diungkapkan oleh Suandy Erly (2001)  bahwa tax  planning secara  umum merupakan sebuah analisis mendalam serta sistematis dalam mengklasifikasikan
berbagai  pilihan  konsekuensi  sehubungan dengan  aspek  perpajakan  yang  bertujuan untuk  meminimalisir  beban  pejak  baik sekarang ataupun seterusnya.
Dari kedua macam motivasi pelaksanaan  penghindaran  pajak  dan penerapan  aktivitas CSR di  atas,  dapat disimpulkan  bahwa  perusahaan  yang sanggup  untuk  memposisikan CSR dan aspek  perpajakan  ke  dalam  sebuah  jalinan rencana  sistematis  dan  strategis  akan memperoleh  manfaat  pada  peningkatan kadar  competitive  advantage  perusahaan tersebut.  Di  pihak  lain, sustainability  life cycle perusahaan  juga  akan  semakin meningkat  sebagai  imbas  dari  persepsi masyarakat pada perusahaan yang memiliki nilai  lebih  pada  para stakeholder yang dimiliki.  Dengan  demikian,  perencanaan pajak  dan  aktivitas CSR yang  telah dikolaborasikan bermanfaat dalam mendukung  pengimplementasian  rencana strategis perusahaan dengan menanamkan nilai di benak masyarakat dan konsumennya sekalipun penghindaran pajak ataupun CSR menjadi motivasi awal perusahaan melakukan strategi yang dimiliki.
Hingga saat ini, penelitian sehubungan dengan aktivitas CSR dan aspek pepajakan telah cukup banyak direalisasikan. Mayoritas  penelitian  tersebut  meneliti pengaruh aktivitas CSR terhadap agresivitas penghindaran  pajak  yang  dimiliki  oleh perusahaan  dengan  latar  belakang  sektor industri  yang  berbeda-beda.  Penelitian Wahyudi (2015) misalnya, mengangkat topik atas  sebab  yang  ditimbulkan  pelaksanaan CSR pada  keputusan  penghindaran  pajak dari korporasi. Melalui perancangan secara kuantitatif,  Wahyudi  mengimplementasikan analisa  secara  regresi  pada  variabel dependen  berupa  penghindaran  pajak dengan variabel independen berupa aktivitas CSR .  Hasil  yang  telah  didapatkan atas  perusahaan-perusahaan  yang  telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012  memberikan  gambaran  bahwasanya volume  pengimplementasian CSR tidaklah memiliki  dampak  berarti  pada  upaya perusahaan  untuk  melakukan  praktik penghindaran  pajak.  Aktivitas  penelitian yang bertolak belakang dari penelitian yang dilakukan Wahyudi, digagas dan diimplementasikan  oleh  Octoviana  dan
Rohman  pada  tahun  2014.  Penelitian bersangkutan berusaha
mengetahui seberapa  jauh  dampak  yang  ditimbulkan oleh  agresivitas  pajak  pada  motivasi pelaksanaan CSR .  Penelitian  dilakukan menggunakan  data  yang  berasal  dari perusahaan-perusahaan bersektor pertambangan  dan  properti  dan  telah terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  sedari tahun  2009  hingga  2012,  hasil  yang diperoleh menjelaskan bahwasannya tingkat agresivitas pajak memiliki pengaruh secara negatif terhadap CSR dan memiliki indikasi memotivasi  penerapannya.  Oleh  sebab  itu, perusahaan yang memiliki tingkat agresivitas pajak cenderung rendah (semakin  rendah  persentase  agresivitas pajak  yang  dikalkulasi  dengan  proksi Effective  Tax  Rate ,  akan  cenderung  tinggi aktivitas penghindaran pajak yang diterapkan)  cenderung  mengungkapkan informasi CSR berlebihan.
Dari  sekian  banyak  penelitian  yang dilakukan  dan  memposisikan  pengeluaran atas CSR dan  pajak  terutang  sebagai sebuah  dikotomi,  Sari  (2012)  yang mengusung
konsep
pemanfaatan implementasi CSR dalam skema perencanaan  minimalisasi  pajak  terutang pada  Badan  Usaha  Milik  Negara  telah mengungkapkan  bahwa  terdapat  peluang atas  penyaluran  bantuan  pengurangan pajak terutang untuk korporasi bersangkutan apabila  secara  rutin  mengimplementasikan aktivitas CSR dari  waktu  ke  waktu.  Hal  ini seakan juga membenarkan bahwa pelaksanaan  aktivitas CSR sendiri  yang menurut undang-undang perpajakan merupakan  salah  satu  komponen  biaya yang  dapat  dibebankan  dalam  perhitungan kewajiban perpajakan, dapat menjadi salah satu  opsi  bagi  perusahaan  yang  memang menargetkan  penghindaran  pajak  bagi keuntungannya  secara  sistematis.  Lantas, timbul sebuah topik dikusi yang mempertanyakan  apakah  memungkinkan jika  praktik CSR yang  selama  ini  dilakukan oleh perusahaan menjadi sebuah instrumen kamuflase  dalam  menjalankan  praktik penghindaran  pajak  atau  justru  sebaliknya, penghindaran  pajak  dapat  dimotivasi  oleh upaya perusahaan dalam melakukan praktik CSR sebagai salah satu sumber pendanaan dengan  keduanya  yang  memanfaatkan
celah  dalam  peraturan  yang  ada  sampai dengan saat ini.

## METODE
Desain  penelitian  yang  diterapkan adalah  penelitian  yang  bersifat  kuantitatif dengan  menggunakan  pengujian  hipotesis yang  bertujuan  untuk  menguji  dan menganalisis hubungan timbal balik secara bergantian  antara  upaya  penghindaran pajak  dengan  penerapan CSR perusahaan pada  semua  perusahaan  yang  telah terdaftar  di  BEI.  Periode  penelitian  adalah tiga tahun yaitu dari tahun 2016-2018.
Jenis  data  dalam  penelitian  saat  ini merupakan  data  kuantitatif  berupa  laporan keuangan semua perusahaan yang terdaftar di BEI pada tahun 2016-2018. Sumber data yang  digunakan  adalah  laporan  kinerja keuangan  perusahaan  dan  diperoleh  dari halaman
Bursa Efek Indonesia
(www.idx.co.id).  Data  yang  akan  diperoleh dan dimanfaatkan dalam penelitian merupakan data yang bersifat sekunder dan bersifat time series . Di dalam penelitian saat ini, dokumentasi  digunakan  sebagai  metode pengumpulan  seluruh  data.  Dokumentasi dilaksanakan  melalui  pengumpulan  data penelitian berbentuk laporan kinerja keuangan seluruh perusahaan dari berbagai sektor yang telah terdaftar di BEI pada tahun 2016-2018.
Langkah-langkah yang dilakukan untuk dapat menganalisis data yaitu dengan cara  menghitung  terlebih  dahulu  variabel- variabel  terikat  dan  tidak  terikat  yang digunakan  dalam  penelitian  (penghindaran pajak  (PP),  pengungkapan CSR (CSR), ukuran perusahaan (SIZE), dan profitabilitias (P)).
Menghitung penghindaran pajak (PP).

## ETR = Beban Pajak Penghasilan Pendapatan Sebelum Pajak
(Octoviana dan Rohman, 2014)
Keterangan: ETR = Effective Tax Rate
Menghitung  pengungkapan  Corporate Social Responsibility (CSR).

## CSRD = ∑ CSRDI

## 79
(Global Reporting Initiative (GRI), 2014)
Keterangan: CSRD = Pengungkapan CSR ∑CSRDI = Total item CSR Index yang diungkapkan
Menghitung ukuran perusahaan (SIZE).
SIZE = Ln (Total aset)
(Suwito dan Herawati, 2005)
Menghitung profitabilitas (P).

## ROA = Laba sebelum pajak Rata − rata aset
(Subramanyam, 2014)
Keterangan: ROA
= Return On Asset
Pengujian Hipotesis Di dalam penelitian saat ini, digunakan analisa  data  berupa  uji  regresi  linier berganda  dengan  bantuan  software  SPSS versi  23.  Analisis  Regresi  Linear  Berganda digunakan untuk mengukur pengaruh antara lebih  dari  satu  variabel  prediktor  (variabel bebas) terhadap variabel terikat.
Hipotesis 1 (H 1 ) Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji  t  dan  memiliki  tujuan  untuk  mengetahui serta  menguji  seberapa  berpengaruhnya pengaruh  penghindaran  pajak  terhadap motivasi  perusahaan  dalam  melakukan CSR, dengan kriteria:
(a)  Apabila  nilai  sig  >  0.05  maka  dapat disimpulkan  bahwa  variabel  bebas (penghindaran pajak) tidak berpengaruh pada variabel terikat (CSR).
(b)  Apabila  nilai  sig  ≤  0.05  maka  dapat disimpulkan  bahwa  variabel  bebas (penghindaran  pajak)  berpengaruh pada variabel terikat (CSR).
Hipotesis 2 (H 2 )
Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji  t  dan  memiliki  tujuan  untuk  mengetahui serta  menguji  seberapa  berpengaruhnya pengaruh  pengungkapan CSR terhadap motivasi  perusahaan  dalam  melakukan penghindaran pajak, dengan kriteria: (a)  Apabila  nilai  sig  >  0.05  maka  dapat disimpulkan  bahwa  variabel  bebas ( CSR ) tidak berpengaruh pada variabel terikat (penghindaran pajak).
(b)  Apabila  nilai  sig  ≤  0.05  maka  dapat disimpulkan  bahwa  variabel  bebas ( CSR )  berpengaruh  pada  variabel terikat (penghindaran pajak).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan tipe objek yang dijadikan pedoman, didapatkan sampel sebanyak 399 perusahaan dengan total sampel mencapai 1197  sampel.Regresi  antara  penghindaran pajak terhadap pengungkapan CSR maupun pengungkapan CSR terhadap penghindaran pajak  menghasilkan  persamaan  (1.1)  dan (1.2), yakni:
CSR  = α + β1PP    + β2P + β3SIZE + e (1.1)
PP =  α  +  β1CSR  +  β2P  +  β3SIZE  +  e
(1.2)

## Hasil Uji Normalitas
Berdasarkan  olah  data,  hasil  uji normalitas  menunjukkan  nilai  signifikansi sebesar 0,205 pada kedua persamaan yang bermakna keseluruhan data yang ada telah tersebar secara normal dikarenakan besaran signifikansi lebih tinggi dari 0,05.
Tabel 1. Hasil Uji Normalitas Model (Persamaan) Keterangan Monte Carlo Sig. (2- tailed) 1.1 Unstandardized Residual 0,205 1.2 Unstandardized Residual 0,205
Hasil  uji  heteroskedastisitas  model penelitian  menunjukkan  nilai  signifikansi variabel  penelitian  pada  kedua  persamaan berada  lebih  dari  0,05  sehingga  dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi
Vol.12 No.2 (2020)
heteroskedastisitas  dalam  model  regresi atau  terjadi  homoskedastisitas  pada  kedua persamaan yang ada.
Tabel 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas
Model (Persamaan) Signifikansi 1.1 0,279 1.2 0,094
Hasil  uji  multikolinearitas  model penelitian  menunjukkan tolerance  value lebih  dari  0,1  dan variance  inflation  factor kurang  dari  10  pada  kedua  persamaan sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi pada kedua persamaan yang ada.
Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas
Model (Persamaan) Variabel Independe n TV VIF 1.1 PP 0,992 1,008 P 0,999 1,001 SIZE 0,991 1,009 1.2 CSR 0,997 1,003 P 0,999 1,001 SIZE 0,996 1,004
Hasil uji autokorelasi model penelitian pada  menunjukan  bahwa  nilai  DW  yaitu 2,013 pada persamaan 1.1 dan 1,944 pada persamaan 1.2 berada di antara 1,910 (dU) dan 2,090 (4-dU) sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi dalam model regresi pada kedua persamaan yang ada.
Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi Model (Persamaan) dU DW (4-dU) 1.1 1,910 2,013 2,090 1.2 1,910 1,944 2,090
Hasil  pengujian  koefisien  determinasi model penelitian persamaan 1.1 pada tabel 4.7  menunjukkan  nilai Adjusted R Square sebesar  0,172.  Dari  hasil  tersebut  dapat disimpulkan  bahwa  variabel  independen
(PP) dan variabel kontrol (P dan SIZE ) dapat menjelaskan  variabel dependen ( CSR ) sebesar  17,2%  sedangkan  sisa  82,8%  dari CSR sebagai variabel dependen dijelaskan oleh variabel lain yang berada di luar model penelitian. Sedangkan pada hasil pengujian koefisien  determinasi  model  penelitian persamaan 1.2 menunjukan nilai Adjusted R Square sebesar  0,124.  Dari  hasil  tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel independen  ( CSR )  dan  variabel  kontrol  (P dan SIZE )  dapat  menjelaskan  variabel dependen (PP)  sebesar  12,4%  sedangkan sisa  87,6%  dari  PP  sebagai  variabel dependen dijelaskan oleh variabel lain yang berada di luar model penelitian.
Tabel 5. Hasil Uji Koefisien
Determinasi Model (Persamaan) R R Square Adjusted R Square 1.1 0,410 0,152 0,172 1.2 0,329 0,127 0,124
Hasil  pengujian  statistik  F  model penelitian  menunjukkan  nilai  signifikansi  F sebesar  0,002  pada  persamaan  1.1  dan 0,000  pada  persamaan  1.2  yang  berada kurang  dari  0,05.  Dari  hasil  tersebut  dapat disimpulkan  bahwa  Ho  ditolak  dan  H1 diterima  yang  berarti  model  regresi persamaan  1.1  layak  untuk  digunakan dalam memprediksi pengaruh penghindaran pajak  pada  pengungkapan CSR ,  serta model  regresi  persamaan  1.2  layak  untuk digunakan  dalam  memprediksi  pengaruh pengungkapan CSR pada  penghindaran pajak.
Tabel 6. Hasil Uji Statistik F Model (Persamaan ) F Signifikansi 1.1 24,839 0,002 1.2 26,761 0,000
Pada pengujian statistik t, variabel PP menunjukan  nilai  t  sebesar  -3,263  yang berarti  PP  berpengaruh  negatif  terhadap CSR .  Semakin  rendah  nilai ETR ,  maka semakin  tinggi  tingkat  penghindaran  pajak yang dilakukan sehingga korelasi
e-ISSN  : 2599-1426
Vol.12 No.2 (2020)
penghindaran  pajak  dengan CSR adalah positif.  Nilai  signifikansi  PP  menunjukkan nilai 0,001 yang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian,  PP  berpengaruh  terhadap CSR . Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa H1 yang  menyatakan  bahwa  PP  berpengaruh positif terhadap CSR diterima.
Jika penghindaran pajak yang diproksikan  menggunakan Effective  Tax Rate ( ETR )  mengalami  penurunan  nilai, maka tingkat pengungkapan CSR perusahaan  akan  mengalami  peningkatan. Semakin  rendah  nilai ETR yang  dimiliki perusahaan,  maka  semakin  tinggi  tingkat penghindaran  pajak  yang  dilakukan  pula. Dengan demikian, perusahaan yang berinisiatif  untuk  menghindari  pajak  akan terkesan  menginformasikan  aktivitas CSR secara lebih tinggi.
Kondisi  ini  dapat  terjadi  dikarenakan perusahaan  yang  agresif  dalam  hal penghindaran pajak akan terkesan menginformasikan CSR secara lebih banyak dengan  alasan  bahwa  pengeluaran  atas aspek  perpajakan  yang  wajib  ditanggung, akan  dialokasikan  pada  pembiayaan CSR . Hal ini dapat dibilang tidak menyalahi aturan oleh sebab pemerintah juga telah menuangkan kebijakan yang seolah mendukung aktivitas serupa dalam
Peraturan Menteri Keuangan No. 76/PMK.03/2011 tentang Tata Cara
Pencatatan  dan  Pelaporan  Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan,
Sumbangan  Pembinaan  Olahraga,  dan Biaya  Pembangunan  Infrasturktur  Sosial yang  Dapat  Dikurangkan  Dari  Penghasilan Bruto.
Selain itu, penginformasian CSR juga dianggap  penting  sebagai  bukti  pemberian kembali  pada  lingkungan  sekitar  karena korporasi dalam merealisasikan operasinya cenderung  tidak  akan  pernah  terlepas  dari support  sekitar  tempatnya  beroperasi, alasan tersebut yang membuat CSR terlihat sebagai  senjata  yang  tepat  dalam  upaya menghindari  pajak  perusahaan.  Hasil penelitian ini juga serupa dengan apa yang dijabarkan  oleh  Octoviana  dan  Rohman (2014)  bahwasannya  keagresivitasan  di konteks perpajakan secara negatif berperan pada  pengungkapan CSR perusahaan
dengan tujuan bahwa penerapan CSR dapat mengurangi  beban  tidak  bernilai  tambah berupa pembayaran pajak dan meningkatkan  nilai  bagi  pemegang  saham dalam konteks profitabilitas perusahaan.
Mengacu  pada  teori  legitimasi,  hasil penelitian  yang  ada  sekaligus  mendukung dan menyanggah pandangan atas pernyataan  teori  bersangkutan  di  mana dengan dilakukannya aktivitas CSR , perusahaan tentu andil dalam menjalankan aturan  yang  dipercaya  dan  diilhami lingkungan  sehubungan  dengan  segala aktivitas operasi yang direalisasikan, hingga nantinya  akan  terhindar  dari  setiap  potensi masalah  di  kemudian  hari.  Di  sisi  lain, kontribusi  perusahaan  dalam  membayar pajak secara rutin dan wajar sesuai dengan pencapaian  kegiatan  operasinya  sebagai salah satu komponen pemenuhan legitimasi kepada masyarakat tidak berjalan sebagaimana mestinya oleh sebab motivasi perusahaan  yang  sedari  semula  berniat untuk  melakukan  penghindaran  pajak dengan  menggunakan CSR sebagai  alat kamuflase yang dapat diandalkan dalam hal pencitraan kepada masyarakat.
Di sisi lain, variabel CSR menunjukan nilai  t  sebesar  -3,263  yang  berarti CSR berpengaruh negatif terhadap PP. Semakin rendah  nilai ETR ,  maka  semakin  tinggi tingkat  penghindaran  pajak  yang  dilakukan sehingga korelasi CSR dengan penghindaran  pajak  adalah  positif.  Nilai signifikansi CSR menunjukkan  nilai  0,001 yang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, CSR berpengaruh  terhadap  PP.  Oleh karena  itu  dapat  disimpulkan  bahwa  H2 yang menyatakan bahwa CSR berpengaruh positif terhadap PP diterima.
Jika  tingkat  pengungkapan CSR mengalami  peningkatan  nilai,  maka  nilai penghindaran  pajak  perusahaan  yang diproksikan  menggunakan ETR akan mengalami  penurunan.  Semakin  rendah nilai ETR yang  dimiliki  perusahaan,  maka semakin  tinggi  tingkat  penghindaran  pajak yang  dilakukan  pula.  Dengan  demikian, perusahaan yang berinisiatif untuk melakukan  aktivitas CSR lebih  tinggi  akan memiliki  tingkat  penghindaran  pajak  yang lebih tinggi dan cenderung agresif.
Kondisi ini dapat terjadi karena selain aktivitas CSR juga  merupakan  sebuah
aktivitas  yang  bersifat  mandatory  dalam peraturan pemerintah seperti tertuang salah satunya  pada  UU  No.  40  Tahun  2007 tentang  Perseroan  Terbatas, CSR juga memerlukan  sumber  dana  cukup  material agar bisa dilaksanakan (Septiana dan Fitria, 2014).  Dengan  begitu,  perusahaan  akan mengupayahkan mekanisme efisiensi dengan  meminimalkan  objek  pengeluaran yang dirasa tidak memiliki nilai tambah guna meminimalisir  beban  perusahaan  atas adanya pelaksanaan CSR . Satu dari sekian banyak  objek  pengeluaran  yang  dirasa tidaklah  memiliki  nilai  tambah  ialah pembayaran  pajak  pada  negara.  Dengan diungkapkannya CSR sebagai  salah  satu pos  biaya  fiskal  yang  dapat  dibebankan dalam  laporan  perpajakan  perusahaan, penerapan  penghindaran  pajak  sangat mungkin untuk dilakukan. Dengan demikian, beban  perusahaan  cenderung  berstatus dialihkan  sedari  melakukan  pembayaran pajak  menjadi  beban  untuk  aktivitas CSR yang  dikehendaki.  Oleh  sebab  itu,  aktivitas CSR tentu bisa secara material dan stratejik memotivasi perusahaan dalam menjalankan mekanisme  penghindaran  pajak  secara berkala.
Dengan  penerapan  aktivitas CSR , perusahaan dapat memperoleh dan mengembangkan  pemikiran  lingkungan secara  luas  atas  keperpihakan  dan kontribusi  baik  perusahaan  dengan  tidak dibebani  biaya  penerapan  yang  besar  oleh sebab  adanya  mekanisme  penghindaran
pajak  dari  waktu  ke  waktu  yang  dilakukan sebagai salah satu alternatif penghematan. Hasil penelitian tersebut juga serupa dengan apa yang diungkapkan Sari dan Adiwibowo (2017) bahwa pengungkapan CSR berpengaruh  secara  berkebalikan  dengan aktivitas  penghindaran  pajak  perusahaan yang dikalkulasi menggunakan ETR dengan tujuan  bahwa  penghindaran  pajak  nantinya dapat berperan sebagai sumber alokasi dan tambahan  dana  yang  cukup  bagi  aktivitas CSR yang akan dilakukan perusahaan. Mengacu  pada  teori  legitimasi,  hasil penelitian  yang  ada  sekaligus  mendukung dan menyanggah pandangan atas pernyataan  teori  bersangkutan  di  mana dengan dilakukannya aktivitas CSR perusahaan tentu andil dalam menjalankan aturan  yang  dipercaya  dan  diilhami lingkungan  sehubungan  dengan  segala aktivitas operasi yang direalisasikan, hingga nantinya  akan  terhindar  dari  setiap  potensi masalah  di  kemudian  hari.  Di  sisi  lain, kontribusi  perusahaan  dalam  membayar pajak secara rutin dan wajar sesuai dengan pencapaian  kegiatan  operasinya  sebagai salah satu komponen pemenuhan legitimasi kepada masyarakat tidak berjalan sebagaimana mestinya oleh sebab motivasi perusahaan  yang  sedari  semula  berniat untuk  melakukan  aktivitas CSR sebagai media branding kepada masyarakat sekitar dengan memanfaatkan tambahan dana dari aktivitas penghindaran pajak yang dilakukan. Tabel 7. Hasil Uji Statistik t Model (Persamaan) Variabel Unstandadized Coefficients t Sig. B Std. Error 1.1 Konstanta 0,064 0,047 1,366 0,172 PP -1,021 0,000 -3,263 0,001 P 0,000 0,000 0,262 0,793 SIZE 1,006 0,004 1,655 0,048 1.2 Konstanta 46,112 4,622 9,977 0,000 CSR -9,628 2,950 -3,263 0,001 P -0,005 0,018 -0,283 0,777 SIZE -1,053 0,362 -2,908 0,004 SIMPULAN DAN SARAN Simpulan Berdasarkan analisis dan
pembahasan,  maka  dapat  disimpulkan
bahwa  semakin  rendah  nilai ETR yang dimiliki  perusahaan,  maka  semakin  tinggi tingkat  penghindaran  pajak  yang  dilakukan pula.  Kondisi  ini  dapat  terjadi  dikarenakan
e-ISSN  : 2599-1426
perusahaan  yang  agresif  dalam  hal penghindaran pajak akan terkesan menginformasikan  aktivitas CSR secara lebih  tinggi  dengan  alasan  bahwa  pajak terutang  yang  seharusnya  dipenuhi  dan dibayarkan, akan dialokasikan pada pembiayaan CSR . CSR sendiri diindikasikan sebagai  senjata  yang  tepat  dalam  upaya penghindaran  pajak  perusahaan  dengan alasan bahwa pengungkapan CSR merupakan  kepedulian  secara  langsung karena  perusahaan  dapat  merealisasikan kegiatan  dengan  lancar  dan  terhindar  dari gangguan  berarti  di  lingkungan  tempatnya beroperasi.  Selain  itu,  pengungkapan CSR perusahaan  sejatinya  juga  bertujuan  untuk mengurangi  beban  tidak  bernilai  tambah berupa pembayaran pajak dan meningkatkan  nilai  bagi  pemegang  saham dalam  konteks  profitabilitas  perusahaan. Selain  itu,  kondisi  ini  dapat  terjadi  karena selain  aktivitas CSR juga  merupakan sebuah  aktivitas  yang  bersifat  mandatory dalam  peraturan  pemerintah, CSR juga menimbulkan  pengeluaran  yang  bersifat material  agar  bisa  dilaksanakan.  Dengan begitu,  perusahaan  akan  memulai  strategi komprehensif  dengan  tujuan  efisiensi melalui  pengurangan  pengeluaran  yang dirasa tidak bernilai tambah guna meminimalisir  beban  perusahaan  atas adanya  pelaksanaan CSR ,  salah  satunya dengan  melakukan  aktivitas  penghindaran pajak.  Dengan  diungkapkannya CSR sebagai  salah  satu  pos  biaya  fiskal  yang dapat dibebankan dalam laporan perpajakan perusahaan, penerapan penghindaran pajak sangat  mungkin  untuk  dilakukan.  Dengan demikian,  beban  perusahaan  cenderung berstatus  dialihkan  sedari  melakukan pembayaran  pajak  menjadi  beban  untuk aktivitas CSR yang dikehendaki.

## Saran
Berdasarkan  kesimpulan  penelitian, diajukan  saran  bagi  peneliti  selanjutnya yaitu  menggunakan  variabel-variabel  lain yang  semakin  beragam  untuk  melengkapi variabel  penghindaran  pajak  dan CSR disamping profitabilitas dan ukuran perusahaan dalam membuktikan pengaruhnya  terhadap  nilai  perusahaan seperti leverage ,  proporsi  dewan  komisaris independen, kepemilikan institusional,
kepemilikan  manajerial,  dan  kualitas  audit. Selain  itu  dapat  pula  menggunakan  proksi yang  berbeda  dalam  hal  mengkalkulasi variabel penghindaran pajak pada pengujian tambahan  seperti book  tax  gap dan  lain sebagainya agar mendapatkan hasil penelitian yang dapat digeneralisasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Bouten, L., & Everaerth. (2014). Social and Environmental  Reporting  in  Belgium: ’Pour Vivre Heureux, Vivons Caches’. Critical Perspective on Accounting , 33, 24-43. Bursa  Efek  Indonesia.  (2020). Laporan Keuangan . https://www.idx.co.id Darussalam,  &  Septriadi,  D.  (2009). Tax Avoidance, Tax Planning, Tax Evasion,  dan  Anti  Avoidance  Rule . https://www.ortax.org
Direktur  Jendral  Pajak.  (2012).  Peraturan Direktur  Jenderal  Pajak  No.  PER- 31/PJ/2012tentang  Pedoman  Teknis Tata  Cara  Pemotongan,  Penyetoran, dan  Pelaporan  Pajak  Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal  26  Sehubungan  Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.  Jakarta:  Direktur  Jenderal Pajak.
Elkington,  J.  (1997). Cannibals  With  Forks: The Triple Bottom Line in 21st Century Business .  Canada:  New  Society Publishers.
Erly, S. (2001). Perencanaan Pajak Edisi 1.
Jakarta: Salemba Empat. Freeman, R.E., &
Reed. (1983). Stockholders and stakeholders: A New Perspective on Corporate
Governance. California  Management Review , 25, 88- 106.
Global  Reporting  Initiative  (GRI).  (2014).
GRI G4 Guidelines and ISO 26000:2010  How  to  Use  the  GRI  G4 Guidelines  and  ISO  26000  in Conjunction . Amsterdam: ISO
Copyright Office. Lanis,  R.,  &  Richardson.  (2012).  Corporate Social Responsibility And Tax Aggressiveness: A Test of Legitimacy Theory. Accounting  Auditing  and Accountability Journal , 26, 75-100. Octoviana,  N.E.,  &  Rohman,  A.  (2014).
Pengaruh Agresivitas Pajak Terhadap
e-ISSN  : 2599-1426
Vol.12 No.2 (2020)
Corporate Social: untuk Menguji Teori
Legitimasi. Skripsi Program  Sarjana Fakultas Bisnis Universitas Diponegoro. https://eprints.undip.ac.id Porter,  E.M.,  &  Kramer,  R.K.  (2006). Strategy  and  Society,  The  Link Between  Competitive  Advantage  and Corporate Social Responsibility. Harvard Business Review .
Republik  Indonesia.  (2007).  Undang- Undang  No.  25  Tahun  2007  tentang Penanaman Modal, Lembaran Negara RI  Tahun  2007,  No.  4724.  Jakarta: Sekretariat Negara.
Republik  Indonesia.  (2007).  Undang- Undang  No.  40  Tahun  2007  tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara  RI  Tahun  2007,  No.  106. Jakarta: Sekretariat Negara.
Republik  Indonesia.  (2012).  Peraturan Pemerintah  No.  47  Tahun  2012 tentang  Tanggung  Jawab  Sosial  dan Lingkungan Perseroan Terbatas, Lembaran Negara RI Tahun 2012, No.
5305. Jakarta: Sekretariat Negara. Republik  Indonesia.  (2011).  Peraturan Menteri Keuangan No. 76/PMK.03/2011  tentang  Tata  Cara Pencatatan dan Pelaporan Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian dan Pengembangan,
Sumbangan  Fasilitas  Pendidikan, Sumbangan  Pembinaan  Olahraga, dan Biaya Pembangunan Infrasturktur Sosial  yang  Dapat  Dikurangkan  Dari Penghasilan  Bruto,  Berita  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2011,  No. 205. Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Rosadi,  D.  (2012).  Ekonometrika  dan Analisis  Runtun  Waktu  Terapan dengan  Eviews.  Yogyakarta:  Andi Offset. Rudito, B., & Famiola, M. (2007). Etika Bisnis
dan Tanggung Jawab
Sosial
Perusahaan  di  Indonesia.  Bandung: Penerbit Rekayasa Sains.
Sari,  L.L.P.,  &  Adiwibowo,  A.S.  (2017).
Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran  Pajak  Perusahaan. Diponegoro  Journal  of  Accounting ,  6, 1-13.
Sari,  R.A.  (2012).  Pengaruh  Karakteristik
Perusahaan Terhadap Corporate Social Responsibility Disclosure pada Perusahaan Manufaktur yang
Terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia. Jurnal Nominal , 1, 124-140.
Septiana,  F.,  &  Fitria,  A.  (2014).  Pengaruh Karakteristik  Perusahaan  Terhadap Corporate  Social  Responsibility  Pada Perusahaan  Manufaktur. Jurnal  Ilmu dan Riset Akuntansi , 3, 7-15. Setiadji, & Bambang. (2010). Diusulkan Ada
Pemotongan Pajak . https://www.ortax.org
Suandy, E. (2011). Hukum Pajak. Edisi ke-5. Jakarta: Salemba Empat. Subramanyam,  K.R.  (2014). Financial Statement  Analysis  (edisi  ke-11) . Singapore: Mc Graw Hill.
Suwito,  E.,  &  Herawaty.  (2005).  Analisis Pengaruh  Karakteristik  Perusahaan Terhadap  Tindakan  Perataan  Laba yang  Dilakukan  Oleh  Perusahaan yang  Terdaftar  di  BEJ. Simposium Nasional Akuntansi , 7, 1-15. Wahyudi,  D.  (2015).  Analisis  Empiris
Pengaruh  Aktifitas  Corporate  Social
Responsibility
(CSR) Terhadap
Penghindaran  Pajak  di  Indonesia. Jurnal  Lingkar  Ikatan  Widyaiswara Indonesia (IWI) , 2, 5-17. Wibisono,  Y.  (2007).  Membedah  Konsep  &
Aplikasi  CSR  (Corporate  Social Responsibility).  Jakarta:  PT  Kompas Gramedia.
Xynas,  L.  (2011).  Tax  Planning,  Avoidance and  Evasion  in  Australia  1970-  2010: The  Regulatory  Responses  and Taxpayer  Compliance. Revenue  Law Journal , 1, 1-20.