Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 1, 2023

## KEDUDUKAN MAHAR DALAM SISTEM PERKAWINAN ADAT MANDAR

## Andi Dewi Pratiwi
Universitas Sulawesi Barat andi.dewi.pratiwi@unsulbar.ac.id

## Abstract
This study aims to analyze the legal position of spending money and the completeness of spending money in the Mandar customary marriage system. Arrangements regarding the existence and rights of indigenous and tribal peoples in Indonesia are contained in the 1945 Constitution. It can be seen in Article 18B paragraph (2), Article 281  paragraph  (3).  So  that  the  Passorong  agreement  as  well  as  the  spending  money  agreement  and  the completeness of the spending money are part of the traditional rights of customary law which are acknowledged to exist. The spending money agreement is one of the prerequisites for a marriage in the Mandar Tribe which is  a  prestige  that is  poured  in  the  form  of  a  commitment  or  agreement  between  the  two  parties,  namely  the families  of  the  prospective  groom  and  the  prospective  bride.  Seeing  the  elements  of  the  spending  money agreement and the completeness of this spending money where through a meeting to make a mutual agreement by making an agreement between the two parties, this agreement gave birth to an agreement which means the fulfillment of the contents of Article 1320 of the Civil Code concerning the legal terms of an agreement. Keywords: Shopping Money, Mandar Marriage, Customary Law, Agreement

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  kedudukan  hukum  uang  belanja  dan  kelengkapan  uang  belanja dalam sistem adat Perkawinan Mandar. Pengaturan mengenai keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat di Indonesia terdapat di dalam UUD 1945. Dapat dilihat pada Pasal 18B ayat (2), Pasal 281 ayat (3). Sehingga kesepakatan passorong maupun kesepakatan uang belanja serta kelangkapan uang belanja merupakan bagian dari hak-hak tradisional hukum adat yang diakui keberadaannya. Kesepakatan uang belanja merupakan salah satu prasyarat dari suatu perkawinan dalam Suku Mandar yang merupakan suatu prestise yang dituangkan dala bentuk komitmen atau perjanjian antara dua belah pihak yaitu keluarga calon mempelai pria dan calon mempelai wanita. Melihat unsur kesepakatan uang belanja serta kelengkapan uang belanja ini yang dimana melalui suatu pertemuan untuk melakukan kesepakatan bersama dengan melakukan perikatan antara dua belah pihak maka kesepakatan ini  melahirkan  suatu  perjanjian  yang  berarti  terpenuhinya  isi  Pasal  1320  KUHPerdata  tentang syarat sah suatu perjanjian.
Kata Kunci: Uang Belanja, Perkawinan Mandar, Hukum Adat, Kesepakatan

## 190
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 1, 2023

## PENDAHULUAN
Hakikat  manusia  yaitu  melangsungkan  kehidupannya  secara  terus  menerus  yang  kemudian menghasilkan keturunan dari generasi ke generasi. Maka dengan hakikat tersebut manusia hidup berpasang pasangan  yang  kemudian  membentuk  suatu  keluarga.  Salah  satu  yang  membedakan  manusia  dengan mahkluk  lainnya  adalah  tahapan  penyatuan  untuk  menghasilkan  keturunannya  yang  disebut  sebagai pernikahan. Hal ini di karenakan manusia adalah mahkluk yang paling mulia yang diciptakan-Nya, sebab manusia selain memiliki nafsu manusia juga dilengkapi dengan akal pikiran sehingga layaknyalah manusia melakukan perkawinan secara beradab. Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman suku, adat, budaya  dan  agama  sehingga  menjadikan  pelaksanaan  perkawinan  sangat  bervariasi  baik  syarat  maupun prosesinya sebagaimana peran adat dan agama pun sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan perkawinan tersebut, selain itu perkawinan juga diatur dalam beberapa ketentuan perundang-undangan baik dalam KUH Perdata, maupun dalam peraturan perkawinan campuran. Kondisi ini menyebabkan terjadinya Pluralisme atau keberagaman pelaksanaan pengaturan perkawinan. 1
Pernikahan adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau tazwij atau yang semakna dengan keduanya, yang bertujuan untuk memiliki, bersenang  – senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah dengannya 2 . Perkawinan dalam  hal  ini  merupakan  suatu  peristiwa  yang  sangat  penting  dan  sakral  dalam  kehidupan  masyarakat. Untuk itu setiap perkawinan pelaksanaannya ditentukan oleh kesepakatan antara kedua belah pihak calon mempelai.  Suatu  perkawinan  dapat  dianggap  sah  apabila  sesuai  dengan  hukum  agama,  hukum  adat, pandangan masyarakat dan Undang – undang yang mengatur tentang perkawinan. Perkawinan adalah hak setiap orang, namun tetap dibatasi oleh keragaman adat dan budaya di Indonesia.
Untuk menciptakan Unifikasi Hukum guna menyempurnakan pembinaan Hukum Nasional maka pemerintah  Republik  Indonesia  mensahkan  Undang-undang  No.  1  tahun  1974  tentang  Perkawinan  dan Undang-undang  Nomor  16 Tahun 2019  tentang Perubahan  Atas    Undang-undang  Nomor 1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan  namun  di  dalam  Undang  –  Undang  tersebut  tidaklah  mengatur  secara  lengkap mengenai perkawinan ini, khususnya tentang teknis perkawinan (dalam hal ini yang dimaksud yaitu tentang tata cara upacara pelaksanaan perkawinan) karna Undang – Undang tidak mampu mencakup seluruh proses perkawinan yang berbeda – beda dan beragam dari setiap masing – masing daerah sesuai suku dan budaya yang  berlaku  di  daerah  tersebut.  Melainkan  aturan  teknis  tersebut  diserahkan  kepada  masyarakat  untuk melaksanakannya sesuai dengan hukum adat yang berlaku di daerah tersebut.
Pada konteks reformasi kini, pengakuan masyarakat hukum adat secara konstitusial telah dijamin oleh  Undang  –  undang  Dasar  1945  tepatnya  pada  pasal  18B  ayat  2  UUD  1945.  Secara  substansial keberadaan pasal 18B ayat 2 UUD 1945 menjadi landasan konstitusional pengakuan negara  atas hukum adat di Indonesia. Mencermati pasal 18B ayat 2 UUD 1945 yang mengatur bahwa: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang”. Secara substansi, isi pasal 18B ayat 2 UUD 1945 menegaskan bahwa negara telah mengakui dan melindungi hak asasi manusia masyarakat dengan kriteria yang harus dipenuhi menurut
1 Artikel  yang  berjudul  “Ordonansi  Perkawinan  Orang  Orang  Indonesia”  di  akses  di http://hukum.unsrat.ac.id/uu/s1933_74 . Pada tanggal 13 Januari 2019 pukul 21.20 WITA.
2 Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat, Kencana,Jakarta, 2008, hlm.8-9.

## 191
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 1, 2023
perspektif negara yakni kesatu, masih hidup, kedua sesuai dengan perkembangan masyarakat, ketiga, sesuai dengan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, keempat, diatur dalam Undang -undang.
Pola  dan  keragaman  bentuk-bentuk  perkawinan  yang  sering  kita  temui  pada  tiap-tiap  daerah membuat kita kaya akan budaya, jika diperhatikan bentuk perkawinan yang ada di Indonesia khususnya di wilayah Sulawesi Barat oleh suku Mandar masih  ditemukan bentuk tradisi baik itu sebelum perkawinan ataupun  proses  berlangsungnya  proses  perkawinan  tersebut.  Dalam  perkawinan  adat  Mandar  sebelum melakukan  perkawinan  maka  ada  kesepakatan  sebelum  perkawinan,  uang  belanja  adalah  salah  satu prasyarat  untuk  melakukan  perkawinan  dalam  suku  Mandar.  Dalam  adat  Mandar  tradisi  uang  belanja biasanya  berisi  kesepakatan  uang  atau  apa  saja  yang  akan  diberikan/dibawa  kepada  sang  mempelai perempuan.  Dalam  adat  Mandar  proses  ini  dinamakan  Mettumae  dalam  proses  ini  keluarga  laki-laki melakukan kunjungan  resmi  kepada  rumpun keluarga  perempuan  sambil  menanyakan kesepakatan  uang belanja dan kelengkapan uang belanja.
Namun  dalam  beberapa  kasus  tidak  hanya  ada  di  suku  Mandar  setelah  melakukan  serangkaian upacara sebelum perkawinan termasuk di dalamnya telah menyetujui jumlah mahar atau seserahan yang akan diberikan kepada pihak perempuan oleh pihak laki-laki, perkawinan malah batal dilaksanakan karena jumlah seserahan (dalam hal ini Uang Belanja) tidak sesuai dengan isi kesepakatan/ perjanjian yang telah ditentukan. Seperti salah satu contoh kasus yang berada di Dusun Paropo, Desa Mombi, Kec. Alu, Kab. Polewali Mandar, dimana pernikahan gagal akibat calon mempelai laki-laki membawa sapi yang menurut rumpun  keluarga  mempelai  perempuan    ukurannya  tidak  sesuai  dengan  kesepakatan  “uang  belanja  dan kelangkapan uang belanja” sebelum perkawinan.

## METODE
Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian hukum mix method yakni suatu penelitian hukum yang berfungsi  melihat  hukum  dalam  artian  nyata  dan  meneliti  bagaimana  bekerjanya  hukum  di  lingkungan masyarakat juga dalam pandangan hukumnya. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada didalam masyarakat. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat yang ada di Dusun Paropo, Desa Mombi, Kec. Alu, Kab. Polewali Mandar. Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah empiris dan  normatif  yaitu  suatu  metode  analisa  data  dengan  menjelaskan  dan  menjabarkan  permasalahan  yaitu diteliti  kemudian  menganalisa  hasil  penelitian  yang  ada  di  lapangan  kemudian  membuat  kesimpuulan dengan melihat sistem hukum yang berlaku.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Kedudukan Hukum Kesepakatan Uang belanja dan Kelengkapan Uang Belanja
Suku  Mandar  adalah  salah  satu  suku  bangsa  yang  mendiami  provinsi  Sulawesi,  tepatnya  di provinsi  Sulawesi  Barat.  Provinsi  Sulawesi  Barat  adalah  salah  satu  provinsi  dari  6  provinsi  di  pulau Sulawesi, yaitu Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi  Barat.  Provinsi  Sulawesi  Barat  merupakan provinsi  ke-33  di  negara  republik  Indonesia  ini. Sulawesi Barat merupakan pemekaran dari provinsi Sulawesi Selatan dengan UU RI Nomor 26 Tahun 2004 tertanggal 5 Oktober 2004 yang diresmikan menteri dalam negeri atas nama Presiden RI tanggal 16 Oktober 2004. Provinsi Sulawesi Barat terdiri atas 5 Kabupaten, yaitu: Kabupaten Majene, Polewali

## 192
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 1, 2023
Mandar, Mamuju, Mamuju Utara dan Mamasa. Secara geografis, provinsi Sulawesi Barat berada pada 2 0 40’00”-3 0 38’15”  LS  dan  11 0 54’45”-119 0 4’45”  BT  dengan  luas  wilayah  16.796,19  Km 2 .  Provinsi Sulawesi Barat mempunyai batas Wilayah  sebagaimana  tercantum  dalam  Bab  II  pasal  5  UU  RI Nomor 26 Tahun 2004, yaitu: sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Donggala Propinsi Sulawesi Tengah. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Donggala Propinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Luwu  Utara,  Tanah  Toraja  dan  Pinrang  di  Sulawesi  Selatan.  Sebelah  selatan  berbatasan  dengan Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan dan teluk Mandar. Dan di sebelah barat berbatasan dengan selat Makassar dan Kabupaten Pasir Provinsi Kalimantan Timur. 3
Indonesia berlaku berupa hukum adat yang mengatur bagian perkawinan yang pelaksanaanya berlaku sesuai adat dan kebiasaan suatu tempat tertentu, hukum tersebut tidak di verbalkan secara meluas tetapi mempunyai sifat yang mengikat sesama masyarakat adat tersebut berupa sangsi moral/malu ketika seseorang berperilaku tidak sesuai dengan hokum tersebut. Berawal dari budaya yang plural sehingga menimbulkan  masalah  yang  kompleks,  akhirnya  hukum  adat  diberlakukan  di  Indonesia  agar  bisa mewakili dari permasalahan tersebut. 4 Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam tujuan hukum adat adalah untuk mewujudkan masyarakat yang aman, tentram dan sejahtera serta hidup yang sakinah mawaddah warahmah.  Akan  tetap  dalam  perkawinan  tidak  semua  yang  menjadi  harapan  tercapai  dengan baik.Adakalanya berakhir dengan perceraian disebabkan oleh suami atau sebaliknya. 5
Hukum adat sendiri adalah hukum yang menjadi kebiasaan masyarakat yang menjadi tingkah laku  sehari-hari  antara  yang  satu  dengan  yang  lain  dan  terdapat  sanksi  didalamnya  biasanya  berupa moral.  Hukum  adat  telah  lama  berlaku  di  tanah  air  kita  adapun  kapan  mulai  berlakunya  tidak  dapat ditentukan  secara  pasti. 6 Pengaturan  mengenai  keberadaan  dan  hak-hak  masyarakat  hukum  adat  di Indonesia terdapat di dalam UUD 1945. Dapat dilihat pada Pasal 18B ayat (2), Pasal 281 ayat (3). Yang berbunyi :
1) Pasal 18B ayat (2) “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesaruan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”
2) Pasal  281  ayat  (3)  “Identitas  budaya  dan  hak  masyarakat  tradisional  dihormati  selaras  dengan perkembangan zaman dan peradaban”
3) Pasal  18B  ayat  (2)  UUD  1945  sebagai  salah  satu  landasan  konstitusional  masyarakat  dan menyatakan  pengakuan  secara  deklaratif  bahwa  negara  mengakui  dan  menghormati  keberadaan
3 Abd. Kadir Ahmad. 2006. Sistem Perkawinan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Makassar: Indobis. hlm    244.  dalam    jurnal  Akbar  Prikarsa  Dwi  Putra, Implementasi  Nilai-nilai  Adat  Perkawinan  Mandar  Dalam Keberlangsungan  Hubungan  Suami  Istri  di  Desa  Bonde  Kecamatan  Campalagian  Kabupaten  Polewali  Mandar, Universitas Negeri makassar, hlm 7.
4 Hilman Hadikusuma, Pernikahan Adat ,Palapa,Jakarta,2003,hlm.8.
5 Ibid.
6 Ibid.

## 193
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 1, 2023
dan hak-hak masyarakat hukum adat. Namun pengakuan tersebut memberikan batasan-batasan atau persyaratan agar suatu komunitas dapat diakui keberadaan sebagai masyarakat hukum adat. Ada empat persyaratan keberadaan masyarakat adat menurut Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 antara lain: (a)  Sepanjang  masih  hidup;  (b)  Sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat;  (c)  Prinsip  Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan (d) Diatur dalam undang-undang. 7
Sehingga kesepakatan uang belanja serta kelangkapan uang belanja merupakan bagian dari hak- hak  tradisional  hukum  adat  yang  diakui  keberadaannya.  Kesepakatan  atau  kata  sepakat  merupakan bentukkan  atau  merupakan  unsur  dari  suatu  perjanjian  ( Overeenkomst) yang  bertujuan  untuk menciptakan  suatu  keadaan  dimana  pihak-pihak  yang  mengadakan  suatu  perjanjian  mencapai  suatu kesepakatan atau tercapainya suatu kehendak. 8 Berdasarkan Pasal 1313, suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pasal  ini  menerangkan  secara  sederhana  tentang  pengertian  perjanjian  yang  menggambarkan  tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri. 36 Perjanjian atau persetujuan merupakan terjemahan dari overeenkomst, Pasal 1313 KUH Perdata dinyatakan suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang  lain atau lebih. Perjanjiaan atau persetujuan (overeenkomst) yang dimaksud dalam Pasal 1313 KUH Perdata hanya terjadi atas izin atau kehendak  (toestemming)  dari  semua  mereka  yang  terkait  dengan  persetujuan  itu,  yaitu  mereka  yang mengadakan persetujuan atau perjanjian yang bersangkutan. 9
Walaupun dikatakan bahwa kontrak lahir pada saat terjadinya kesepakatan mengenai hal pokok dalam kontrak tersebut, namun masih ada hal lain yang harus diperhatikan, yaitu syarat sahnya kontrak sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1320 BW, yaitu: 10 1)  Sepakat  mereka  yang  mengikatkan  dirinya;  2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3) Suatu hal tertentu; dan 4) Suatu sebab yang halal. Suatu perjanjian  dalam  pelaksanaannya  ada  kemungkinan  tidak  sesuai  dengan  yang  diperjanjikan  atau mungkin  tidak  dapat  dilaksanakan  karena  adanya  hambatan-hambatan  dalam  pelaksanaannya. Hambatan-hambatan  tersebut  dapat  terjadi  berupa  wanprestasi  dan  keadaan  memaksa. 11 Wanprestasi menurut  Abdul  Kadir  Muhamad  mempunyai  arti  tidak  memenuhi  kewajiban  yang  telah  ditetapkan dalam  perikatan,  baik  perikatan  yang  timbul karena  perjanjian. 12 Wanprestasi  atau  tidak  dipenuhinya janji  baik  karena  disengaja  maupun  tidak  disengaja.  Pihak  yang  tidak  sengaja  wanprestasi  ini  dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga karena terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut. 13 Ketentuan tentang keadaan memaksa dapat ditemukan dalam Pasal
7 Jurnal  Kurnia  Warman, Peta  Perundang-undangan  Tentang  Pengakuan  Hak  Masyarakat  Hukum  Adat, volume 28, Universitas Andalas.
8 Riduan Syahrani, Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata, Alumni, Bandung, 2000, hlm.216. 9 Komar Andasasmita,  Notaris  II  Contoh Akta  Otentik  Dan  Penjelasannya,  Cetakan  2,  (Bandung:  Ikatan Notaris Indonesia Daerah Jawa Barat, 1990), hlm. 430.
10 Ibid, Hlm. 13 11 J. Satrio,  Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya. Bandung: Penerbit Alumni, 1999 hlm. 83.
12 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perikatan. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1992. hlm.20.
13 Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.74.

## Alauddin Law Development Journal (ALDEV)
Vol. 5, No. 1, 2023
1244, Pasal 1245, dan Pasal 1244 KUH Perdata, dari ketiga pasal tersebut, menurut R. Subekti 14 , untuk dapat  dikategorikan  keadaan  memaksa  bahwa  selain  keadaan  itu  diluar  kekuasaan  si  berhutang  dan memaksa, keadaan yang telah timbul itu juga harus berupa suatu keadaan yang tidak dapat diketahui pada waktu perjanjian itu dibuat, setidaktidaknya tidak dipikul risikonya oleh si berhutang.
Dalam  hal  perjanjian  Kesepakatan  uang  belanja,  serta  kelengkapan  uang  belanja  pada Perkawinan  Adat  Mandar yaitu  merupakan  syarat  pinangan  pihak  laki-laki  kepada pihak perempuan, namun sebelum pihak laki-laki membawa hal-hal tersebut dilaksanakan terlebih dahulu prosesi yang disebut Mettumae (yang artinya adalah pengambilan keputusan untuk menyepakati  perjanjian mengenai banyaknya yang harus dibawa pihak laiki-laki untuk pihak perempuan) setelah melaksanakan rangkaian prosesi-prosesi adat sebelumya, pada saat prosesi inilah segala sesuatunya diperjanjikan baik itu waktu dan tempat pelaksanaan Akad nikah, mas kawin, passorong/mahar, termasuk besaran uang belanja yang disyaratkan pihak perempuan untuk dibawa oleh pihak lai-laki. Passorong dan uang belanja adalah hal prasyarat utama sebelum melanjutkan prosesi pesta perkawinan tersebut, dimana hal ini ditentukan oleh keluarga  mempelai  wanita  yang  dituntutkan  kepada  calon  mempelai  pria  untuk  membayarkannya dengan kesepakatan yang telah disepakati terlebih dahulu.
Permintaan Uang Belanja inipun sangat beragam nominalnnya, tergantung dari golongan seperti yang  tertera  sebelumnya  maupun  dari  tingkat  pendidikan  si  wanita.  Melihat  keutamaan  dan  unsur Kesepakatan Uang Belanja, serta kelengkapan uang belanja ini yang dimana melalui suatu pertemuan untuk  melakukan  kesepakatan  bersama  dengan  melakukan  perikatan  antara  dua  belah  pihak  maka kesepakatan ini melahirkan suatu perjanjian. Dan dari subtansial dari Perjanjian Passorong dan uang belanja serta kelengkapan uang belanja maka perjanjian ini dapat dikategorikan sebagai:
1) Perjanjian  Sepihak,  jika  yang  diperjanjikan  yaitu passorong/mahar dan uang  belanja,  serta kelengkapan uang belanja sebagai hal yang terpisah dari prosesi perkawinan ini dikarenakan hal ini  bisa  dianggap  sebagai  suatu  hadiah  atau  pembayaran  sepihak  dalam  hal  ini  pihak  laki-laki memberikan sejumlah Uang sebagai prasyarat.
2) Perjanjian timbal balik tidak sempurna, Jika yang diperjanjikan itu passorong sebagai satu kesatuan dari prosesi perkawinan ini dikarenakan adanya hak dan kewajiban kedua belah pihak yaitu pihak laki-laki  wajib  membayarkan passorong/mahar dan  Pihak  perempuan  wajib  untuk  mengikuti kelanjutan dari prosesi perkawinan.
Adapun pihak yang berwenang untuk melakukan perjanjian passorong/ mahar dan uang belanja serta kelengkapan uang belanja yaitu sesuai Undang-undang R.I  nomor 1 tahun 1974. Bab II tentang syarat-syarat perkawinan  tertuang dari pasal 6 ayat 1-6 yang berbunyi bahwa;
1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
14 Subekti, Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional. Bandung: Alumni,1984,hlm.50.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 1, 2023
2) Untung melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.
3) Dalam  hal  salah  seorang  dari  kedua  orangtua  telah  meninggal  dunia  atau  dalam  keadaan  tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) cukup diperoleh dari orangtua yang masih hidup atau dari orangtua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4) Dalam  hal  kedua  orangtua  telah  meninggal  dunia  atau  dalam  keadaan  tidak  mampu  untuk menyatakan  kehendaknya,  maka  izin  diperoleh  dari  wali,  orang  yang  memelihara  atau  keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang ayat (2), (3) dan (4) atau salah seorang atau lebih  diantara  mereka  tidak  menyatakan  pendapatnya,  maka  pengadilan  dalam  daerah  hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dpat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orangtersebut dalam ayat (2), (3) dan (4).
6) Ketentuan  tersebut  ayat  (1)  sampai  dengan  ayat  (5)  pasal  ini  berlaku  sepanjang  hukum  masing- masing agamanyadan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.
Jika  merujuk  pada  perundang-undangan  maka  yang  berwenang  melakukan  perjanjian Kesepakatan  Passorong  adalah  seseorang  yang  dianggap  berwenang  untuk  menikahkan  anak perempuannya,  sesuai pasal 6 Undang-undang no 1 tahun 1974 ayat 1-6. 15 Namun tidak terlepas karena negara indonesia adalah negara dengan keanekaragaman suku budaya dan adat istiadatnya, maka pada sistem  perkawinan  suku  Mandar  dilaksanakan  sesuai  aturan  adat  yang  berlaku,  dimana  pihak  yang berwenang untuk melakukan Kesepakatan Passorong yaitu Ayah dari mempelai perempuan dikarenakan ayah adalah selaku kepala keluarga atau pemimpin keluarga, dan setelah itu apabila calon tersebut sudah meninggal  ayahnya  maka  barulah  sang  Ibu  yang  berwenang  melakukan  perjanjian.  Dilanjutkan  oleh paman dari ayah perempuan apabila orang tuanya sudah meninggal.
Setelah  peneliti  melakukan  penelitian  sehingga  mendapatkan  hasil  dan  mengetahui  prosesi pernikahan pada Adat Mandar, peneliti menyimpulkan bahwa kesepakatan uang belanja terjadi pada tahap mettumae. Dimana pada tahap itu, pihak keluarga laki-laki mengutus beberapa orang/perwakilan dari  keluarga  dekat  ataupun  orang  tertentu  yang  dianggap  berkompeten,  juga  dari  kalangan  pemuka agama guna membicarakan ataupun membuat kesepahaman/keputusan tertentu yang dianggap penting.
Yang dimana dalam kesepakatan uang belanja mereka memutuskan atau menyepakati beberapa objek seperti yang ada pada kasus I dan kasus II dimana passorong dan uang belanja serta kelengkapan uang  belanja yang  akan  dibawah  oleh  pihak  laki-laki  kepada  pihak  perempuan.  Sehingga  peneliti berpendapat  sesuai  dengan  ketentuan  pada  pasal  1320  KUHPerdata/BW  dimana  adanya  kesepakatan yang  memenuhi  syarat  sah  perjanjian  maka  kesepakatan  tersebut adalah  sebuah  perjanjian.  Melihat
15 Undang-undang R.I. NOMOR 1 TAHUN 1974 tentang perkawinan.

## 196
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 1, 2023
keutamaan dan unsur Kesepakatan Uang belanja ini peneliti berpendapat kesepakatan hal-hal ini melalui suatu pertemuan untuk melakukan kesepakatan bersama dengan melakukan perikatan antara dua belah pihak  maka kesepakatan ini  melahirkan  suatu  perjanjian.  Yang  kemudian  Kedudukan  Kesepakatan Passorong,  uang  belanja  dan  kelengkapan  uang  belanja  dalam  aspek  perjanjian  adalah  suatu  bentuk perjanjian dimana terpenuhinya isi pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sah suatu perjanjian, dimana perjanjian kesepakatan passorong  tersebut tertuang pula dalam bentuk perjanjian yang tercantum pada pasal 1314 KUH Perdata yang menggolongkan pada perjanjian Cuma-Cuma dan perjanjian atas beban.

## 2. Penerapan Sanksi apabila Pihak Laki-laki Melanggar Perjanjian
Sebagian besar desa di Kabupaten Polewali Mandar masih menghormati yang namanya Hukum Adat  Hukum  yang  pada  hakikatnya  mengutamakan  adanya  musyawarah  dan  mufakat,  baik  didalam keluarga,  hubungan  kekerabatan,  ketetanggaan,  memulai  suatu  pekerjaan  maupun  mengakhiri  suatu pekerjaan, apalagi yang bersifat “peradilan” dalam menyelesaikan persilisihan antara yang satu dan yang lainnya,  diutamakan  jalan  penyelesaianya  secara  rukun  dan  damai  secara  musyawarah  dan  mufakat, dengan  saling  memaafkan  tidak  begitu  saja  terburu-buru  pertikaian  itu  langsung  dibawa  dan disampaikan ke pengadilan negara. Mengacu pada pasal 1320 KUHPer/BW kesepakatan uang belanja dan kelengkapan uang belanja sesuai pada syarat ke tiga dan keempat yaitu suatu hal tertentu dan sebab yang halal, maka  perjanjian kesepakatan passorong dan uang belanja  dikatakan sah karena memenuhi syarat sah perjanjian.
Seperti  yang  telah  peneliti  uraikan  di  rumusan  masalah  pertama,  ada  empat  syarat  sahnya kontrak  sebagaimana  diatur  dalam  pasal  1320  BW,  yaitu  :  sepakat  mereka  yang  mengikat  dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal. Keempat syarat tersebut biasa juga disingkat dengan sepakat, cakap, hal tertentu, dan sebab yang halal. Sebagaimana diatur  dalam  pasal  1320  BW  tersebut.  Kesepakatan  yang  dimaksudkan  dalam  pasal  ini  adalah persesuaian  kehendak  antara  para  pihak,  yaitu  bertemunya  antara  penawaran  dan  penerimaan. Kesepakatan ini dapat dicapai dengan berbagai cara, baik dengan tertulis maupun secara tidak tertulis. Dikatakan tidak tertulis, bukan lisan karena perjanjian dapat saja terjadi dengan cara tidak tertulis dan juga tidak lisan, tetapi bahkan hanya dengan menggunakan simbolsimbol atau dengan cara lainnya yang tidak secara lisan. 16
Secara sederhana keempat hal yang menyebabkan terjadinya cacat pada kesepakatan tersebut secara sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut: 17
a. Kekhilafan terjadi  jika salah satu pihak keliru tentang apa yang diperjanjikan, namun pihak lain membiarkan pihak tersebut dalam keadaan keliru.
16 Ahmadi Miru & Sakka Pati, op.cit ., hlm. 68 17 Ahmadi Miru, op.cit ., hlm. 18
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 1, 2023
b. Paksaan terjadi jika salah satu pihak memberikan kesepakatannya karena ditekan (dipaksa secara psikologis),  jadi  yang  dimaksud  dengan  paksaan  bukan  paksaan  fisik  karena  jika  yang  terjadi adalah paksaan fisik, pada dasarnya tidak ada kesepakatan.
c. Penipuan  terjadi  jika  salah  satu  pihak  secara  aktif  memengaruhi pihak  lain  sehingga  pihak  yang dipengaruhi menyerahkan sesuatu atau melepaskan sesuatu.
d. Penyalahgunaan keadaan terjadi jika pihak yang memiliki posisi yang kuat (posisi tawarnya) dari segi  ekonomi  maupun  psikologi  menyalahgunakan  keadaan  sehingga  pihak  lemah  menyepakati halhal yang memberatkan baginya. Penyalahgunaan keadaan ini disebut juga cacat kehendak yang keempat karena tidak diatur dalam BW, sedangkan tiga lainnya, yaitu penipuan, kekhilafan, dan paksaan diatur dalam BW.
Maka setiap perjanjian apabila mengalami ingkar janji (wanprestasi) atau cedera prestasi akan melahirkan sanksi, Pada proses penyelesaian perkara adat secara umum diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, maka pada kasus “pihak laki-laki melanggar perjanjian dalam kesepakatan kelengkapan uang  belanja  pada  perkawinan  adat  suku  Mandar  di  Dusun  Paropo,  Desa  Mombi,  Kecamatan  Alu, Kabupaten  Polewali  Mandar”,    penerapan  sanksi  yang  dilakukan  sama  yaitu  memulai  dengan musyawarah  dan  mufakat  oleh  pemangku  adat  atau  majelis  permusyawaratan  adat.  Penerapan  sanksi yang dilakukan sama yaitu memulai dengan musyawarah dan mufakat oleh pemangku adat atau majelis permusyawaratan adat. Sanksi yang diterapkan pada kasus tersebut tidak lepas dari sanksi moral, dan pada  kasus  melanggar  perjanjian  dalam  kesepakatan  kelengkapan  uang  belanja  sanksi  moral  yang ditimbulkan yaitu berupa dibatalkannya pernikahan oleh pihak perempuan yang membuat sang keluarga pihak laki-laki malu atau masiri’ (dalam bahasa Mandar).
Penerapan  sanksi  dari  melanggar  perjanjian  dalam  kesepakatan  uang  belanja  dan kelengkapannya pada perkawinan adat Suku Mandar di Dusun Paropo, Desa Mombi, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar lebih menitikberatkan kepada akibat atau pengaruh-pengaruh negatif dalam perilaku  sosial  masyarakat,  karena  dengan  fenomena  kesepakatan  passorong  dan  uang  belanja yang terbilang tidak sedikit nominalnya banyak pemuda-pemuda yang mengucilkan harapannya untuk segera menikah, malah tidak jarang mempengaruhi psikologi seseorang untuk melakukan hal-hal yang tidak lazim, misalnya kasus pemuda yang membawa lari atau mengajak kabur anak gadis orang, bahkan hal yang paling parah bagi sebagian pemuda yang merasa sangat diberatkan dengan permintaan prasyarat utama dari pernikahan tersebut rela menempuh jalan pintas yaitu dengan berbuat tidak senonoh yang juga dilarang oleh ajaran Islam, seperti menghamili anak gadis orang, yang meskipun notabene adalah pacarnya sendiri, namun karena hanya didasari rasa saling cinta maka mereka melalukan hal tersebut dengan  tujuan  akan  terpaksa  di  nikahkan  tanpa  prasyarat  kesepakatan  uang  belanja  dan  kelengkapan uang belanja.
Setelah  peneliti  melakukan  penelitian,  dan  mewawancarai  seorang  warga  di  Dusun  Paropo, Desa  Mombi,  Kecamatan  Alu,  Kabupaten  Polewali  Mandar  yang  bernama  Silang  Katjo  Ali  yang berumur 70 Tahun selaku Kepala Sekolah PAUD Dusun Paropo dan menanyakan kronologi kasus  I dan II hingga akibat dari batalnya pernikahan tersebut. Pada kasus I seperti yang peneliti uraikan di atas

## 198
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 1, 2023
akibat  dari  tidak  terpenuhinya  perjanjian/kesepakatan  besarnya  sapi  (dalam  hal  ini  sapi  termasuk kelengkapan uang belanja)oleh pihak laki-laki ini kemudian membuat pihak perempuan membatalkan perrnikahan tersebut. Tidak ada sanksi secara khusus dalam adat namun akibat dari batalnya pernikahn ini membuat keluarga dari pihak laki-laki harus mencari perempuan lain agar tidak merasa terlalu malu dan agar tidak ada kerugian. 18
Sedangkan  pada  kasus  II  akibat  tidak  terpenuhinya  jumlah  kelengkapan  uang  belanja  yang disepakati  dalam  kesepakatan  pada  tahap  mettumae  yaitu  jumlah masigi-masigi yang  dalam  Suku Mandar  dianggap  penting  dalam  prosesi  pernikahan  Adat  Mandar  ini  mengakibatkan  batalnya pernikahan tersebut. Sama halnya dengan kasus I tidak ada sanksi hukum atau adat yang diberikan oleh pihak Desa atau Pemuka Adat sendiri, namun ini mengakibatkan kerugian dan terputusnya silaturahmi antara  kedua  keluarga. 19 Menurut  peneliti  bahwa  kesepakatan  uang  belanja  dan  kelengkapan  uang belanja jika dilihat secara hukum meskipun terlahir dari turunan dari hukum Adat, namun kesepakatan tersebut  telah  memenuhi  unsur  perikatan,  syaratsyarat  perjanjian  dan  Asas-asas  perjanjian,  sehingga harus dipertegas dengan membuat perjanjian tersebut ditulis secara resmi agar tidak ada lagi pihak yang dengan gampang membatalkan perjanjian secara sepihak yang akan menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya

## KESIMPULAN
Pengaturan mengenai keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat di Indonesia terdapat di dalam UUD 1945.  Dapat  dilihat  pada Pasal  18B  ayat  (2),  Pasal  281  ayat  (3).  Sehingga kesepakatan  passorong maupun  kesepakatan  uang  belanja  serta  kelangkapan  uang  belanja  merupakan  bagian  dari  hak-hak tradisional  hukum  adat  yang  diakui  keberadaannya.  Kesepakatan  uang  belanja  merupakan  salah  satu prasyarat dari suatu perkawinan dalam Suku Mandar yang merupakan suatu prestise yang dituangkan dala bentuk  komitmen  atau  perjanjian  antara  dua  belah  pihak  yaitu  keluarga  calon  mempelai  pria  dan  calon mempelai wanita. Melihat unsur kesepakatan uang belanja serta kelengkapan uang belanja ini yang dimana melalui suatu pertemuan untuk melakukan kesepakatan bersama dengan melakukan perikatan antara dua belah  pihak  maka kesepakatan ini  melahirkan  suatu  perjanjian  yang  berarti  terpenuhinya  isi  Pasal  1320 KUHPerdata tentang syarat sah suatu perjanjian.  Tidak ada sanksi secara khusus dalam adat Suku Mandar di Dusun Paropo, Desa Mombi, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar namun akibat dari batalnya pernikahn ini membuat keluarga dari pihak laki-laki harus mencari perempuan lain agar tidak merasa terlalu malu dan agar tidak ada kerugian.

## DAFTAR REFERENSI
Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat, Kencana,Jakarta, 2008.
Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak , Rajawali Pers, Jakarta,2013.
Abd.Shomad, Hukum Islam, Penormaan Prinsip Syariah Dalam HUkum Indonesia , Kencana, Jakarta, 2010.
18 Silang Katjo Ali (70 Tahun), Kepala PAUD Dusun Paropo, Wawancara , Dusun Paropo, 13 Agustus 2019. 19 Ibid.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 1, 2023
Abdul Aziz Muhammad Azzam,dkk, Fiqh Munakahat, Amzah,Jakarta,2009
Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perikatan. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1992
Abd. Rachman Assegaf, Studi Islam Konstekstual Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffh , Gama Media, Yogyakarta, 2005
Abu Bakr Jabir Al-Jazairi, Minhaj Al-Muslim, Kairo Dar Al-Hafitz, 2004.
Ahmad, System Upacara Tradisional Mandar ,Majene: Wilda Setia Karya, 2011.
Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak , Rajawali Pers, Jakarta,2013
Akbar Prikarsa Dwi Putra, Implementasi Nilai-nilai Adat Perkawinan Mandar Dalam Keberlangsungan Hubungan Suami Istri di Desa Bonde Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar,
Universitas Negeri makassar.
AM Syarbin Syam, Bunga Rampai Kebudayan Mandar dari Balanipa, (Polewali: Depdikbud Kab. Polmas, 2000.
Arifuddin Ismail, Sistem Pernikahan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat ,Cet 1; Makassar : Indobis 2006.
Fahmi Massiara, Meneropong Prospek dan Transformasi Kepariwisataan Budaya Kabupaten Majene JILID 111.

## Kitab Undang-undang Hukum Perdata
Komar Andasasmita, Notaris II Contoh Akta Otentik Dan Penjelasannya, Cetakan 2, (Bandung: Ikatan Notaris Indonesia Daerah Jawa Barat, 1990.
Hilman Hadikusuma, Pernikahan Adat ,Palapa,Jakarta,2003.
J. Satrio, Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya. Bandung: Penerbit Alumni., 1999.
Kurnia Warman, Peta Perundang-undangan Tentang Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat, volume 28, Universitas Andalas.
Pat Badrun, Sistem Perkawinan DI Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, I CetI, ; Makassar : Indobis, 2006.
Peunoh Daly, Hukum Perkawinan Islam , Bulan Bintang, Jakarta, 1988.
Riduan Syahrani, Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata, Alumni, Bandung, 2000. Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah, Juz II, Kairo: Dar Al-Fath Li Al-I’lam Al-Araby, 1999.
St. Amninah Pabittei H. Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan, Makassar: Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan, 2011.
Titik Triwulan Titik, Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Internasinal , Kencana,Jakarta,2008.