History: Re ce ived : 25 Juni 2023 Re vise d  : 10 Oktobe r 2023 Acce pte d : 25 De se mber 2023 Publishe d: 26 De se mber 2023
Publisher:  LPPM  Unive rsitas Darma Agung Licensed:  This work is lice nse d unde r Attribution-NonComme rcial-No
De rivative s 4.0 Inte rnational (CC BY-NC-ND 4.0)

## Jurnal Darma Agung
Volume: 31, Nomor: 6, (2023), Desember: 241 - 253 https://dx.doi.org.10.46930/ojsuda.v31i6.3782

## ANALISIS KOREKSI FISKAL TERHADAP LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL PADA UKM “BATIK JUMPUTAN” KOTA PALEMBANG
Sangkut 1) , Andrian  Noviardy 2)
Fakultas  Sosial  Humaniora  Universitas  Bina Darma, Palembang, Indonesia 1,2) Corresponding Author: sangkut4801@gmail.com 1) , andrian.noviardy@binadarma.ac.id 2)

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendapatkan  pemahaman  tentang  sejauh  mana  penyusunan  laporan keuangan fiskal UKM  Batik Jumputan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Selain itu, penelitian  ini  bertujuan  untuk  memahami  bagaimana  penerapan  rekonsiliasi  fiskal  terhadap  laporan keuangan  komersial  UKM  Batik  Jumputan,  mengidentifikasi  penyebab  perbedaan  antara  laporan keuangan komersial dan fiskal, serta mengukur dampak yang terjadi pada laporan keuanga n perusahaan setelah dilakukan koreksi fiskal yang menjadi dasar perhitungan PPh Badan .

## Kata Kunci: fiscal correction, commercial finance

## Abstract
This  research  aims  to  gain  an  understanding  of  the  extent  to  which  the  preparation  of  fiscal  financial  statements  for the  Batik  Jumputan  SME  (Small  and  Medium  Enterprise)  complies  with  the  applicable  tax  regulations. Additionally,  the  study  aims  to  comprehend  the  implementation  of  fiscal  reconciliation  on  the  commercial  financial statements  of  Batik  Jumputan  SME,  identify  the  reasons  for  discrepancies  between  commercial  and  fiscal  financial statements,  and  assess  the  impact  on  the  company's  financial  statements  after  conducting  fiscal  corrections  that form  the basis  for Corporate  Income  Tax (CIT) calculation.

## Keywords:  koreksi  fiskal,  keuangan  komersial

## PENDAHULUAN
Pengertian  UKM  Menurut  (Audina,  2021)  adalah  potensi  bisnis  yang  bermanfaat membuka  pintu  yang  diklaim  oleh  orang  atau  badan  usaha  perorangan  yang memenuhi  model  miniatur  organisasi  sebagaimana  diatur  oleh  undang-undang,  dan sejalan  dengan  menurut  (Adi,  2007;  Purba,  2019)  yang  menyatakan  bahwa  UKM Merupakan  Usaha  swasta  adalah  pintu  terbuka  bisnis  keuangan  bermanfaat  yang  tetap bersifat  tunggal,  yang  dilakukan  oleh  orang  atau  unsur  bisnis  yang  bukan  merupakan pembantu  yang  dimiliki,  dikendalikan,  atau  menjadi  bagian,  baik  secara  langsung maupun  tidak  langsung,  dari  organisasi  menengah  atau  besar  yang  memenuhi kebutuhan.  standar  usaha  swasta  seperti  yang  direncanakan  dalam  undang-undang. Pemerintah  telah  memberikan  penurunan  tarif  Bea  Masuk  Perorangan  (PPh)  terakhir
menjadi  0,5%  untuk  Usaha  Kecil  Menengah  (UMKM).  Prinsip  tersebut  tertuang  dalam undang-undang  (PP)  tidak  resmi  Nomor  23  Tahun  2018  tentang  pengeluaran  pribadi atas  gaji  dari  organisasi  yang  diperoleh  atau  diperoleh  warga  negara  yang  mempunyai peredaran  bruto  tertentu  sebagai  pengganti  undang-undang  tidak  resmi  Nomor  46 Tahun  2013  yang  berlaku  mulai 1 Juli 2018. PP 23 Tahun 2018 pada pokoknya mengatur beban  Pengeluaran  Tahunan  Pasti  Pasal  4  Ayat  (2)  bagi  warga negara yang mempunyai peredaran  bruto  (penghasilan)  sampai  dengan  4,8  miliar  rupiah  dalam  satu  tahun anggaran.  PP  ini  menolak  PP  Nomor  46  Tahun  2013  yang  sudah  lama  berlaku  sejak diundangkan  pada  1  Juli  2013.  Ada  6  fokus  dalam  PP  Nomor  23  Tahun  2018,  khusus untuk  warga negara  perseorangan  (Wijaya & Nainggolan,  2022).
Menurut  (Putra  et  al.,  2019)  Retribusi  merupakan  komitmen  angsuran  yang  harus dipenuhi  oleh  orang,  organisasi,  atau  unsur  sah  kepada  negara  sesuai  peraturan  terkait. Angsuran  tagihan  bersifat  memaksa,  artinya  harus  dilakukan  tanpa  mendapat pembayaran  langsung  secara  tegas  atas  angsuran  tersebut.  Selain  itu,  sesuai  dengan (Siswanto,  2019)  dalam  penelitian  (Ilham  et  al.,  2021)  Bea  merupakan  komitmen angsuran  terhadap  ekspres  yang  harus  dipenuhi  oleh  orang,  organisasi,  atau  substansi yang  sah  sesuai  peraturan  terkait. Suatu  bentuk  pajak  penghasilan  yang  dikenal  sebagai pajak  penghasilan  badan  (Pajak  Penghasilan  Perusahaan)  dipungut  atas  badan  usaha atas  setiap  keuntungan  atau  penghasilan  yang  mereka  peroleh,  baik  di  dalam  negeri maupun  luar  negeri.  Analisis  Fadillah  mengenai  koreksi  fiskal  terhadap  laporan keuangan  komersial  menegaskan  hal  ini  (Ningrum:2019)  (Sartono,  2021)Pembukuan retribusi  merupakan  suatu  pengaturan  ekstensif  mengenai  standar,  norma  dan pembukuan  obat-obatan  yang  dilakukan  oleh  warga  negara  sebagai  alasan  untuk menyetujui  pemungutan  pajak.  Sesuai  dengan  Ketentuan  Umum  dan  Strategi Pengeluaran  (KUP)  yang  dikukuhkan  dalam  Peraturan  Bea  Nomor  11 Tahun 2020 pasal 1  ayat  (1)  mengkarakterisasi  biaya  sebagai  Biaya  adalah  komitmen  layak kepada negara yang  terutang  oleh  orang  atau  benda  yang  membatasi  menurut  peraturan,  tanpa  segera mendapatkan  surat  menyurat  dan  dimanfaatkan  untuk  kepentingan  bangsa  dan sebesar-besarnya  masyarakat.
Penyusunan  laporan  keuangan  seperti  ini  diatur  sesuai  dengan  pedoman  yang dikenal  sebagai  Standar  Akuntansi  Keuangan  (SAK).  Laporan  keuangan  yang dipersiapkan  berdasarkan  SAK  dikenal  sebagai  laporan  keuangan  komersial.Untuk memenuhi  dua  kebutuhan  pelaporan,  yaitu  pelaporan  pajak,  perusahaan  perlu melakukan  koreksi  fiskal.  Penggunaan  Standar  Akuntansi  Keuangan  ini  terutama bertujuan  untuk  memastikan  kualitas  laporan  keuangan  agar  dapat  berfungsi  sebagai sarana  komunikasi  tentang  aktivitas  manajemen  perusahaan  kepada  investor  atau kreditur.  Selain  itu,  pemerintah  juga  tertarik  pada  laporan  keuangan  organisasi  sejak penilaian  tahunan  ditentukan  dengan  mempertimbangkan  manfaat  organisasi.  Semakin menonjol  manfaat  organisasi  maka  semakin  besar  pula  penilaian  pribadi  yang  harus
dibayarkan,  begitu  pula  sebaliknya  (Ikatan  Akuntan  Indonesia:2019,  Kasmir:2019,  & Suwardjono  dalam  penelitian  Uno, Kalangi,  & Pusung:2019).
Menurut  (Santoso  &  Andarsari,  2022)  Laporan  moneter  bisnis  adalah  laporan moneter  yang  disusun  berdasarkan  Pedoman  Pembukuan  Moneter  yang  diakui  secara umum,  yang  bertujuan  untuk  memberikan  data  moneter  yang  berguna  untuk menjalankan  pilihan  bisnis  dan  moneter,  terutama  data  tentang  kemungkinan pendapatan,  posisi  moneter,  pelaksanaan  bisnis  dan  pendukung  serta  latihan  kerja. Menurut  (Dwitasari  et  al.,  2015)  Revisi  moneter  merupakan  pembetulan  yang  harus dilakukan  masyarakat  dalam  menghitung  berapa  besaran  pengeluaran  pribadi  (PPh), khususnya  menjelang  akhir  tahun,  yang  diharapkan  dapat  mengubah  besaran  manfaat yang  ditunjukkan  oleh  pembukuan  yang  diselenggarakan  oleh  organisasi  dengan manfaat  sesuai  peraturan  pungutan  yang  diatur.  oleh  tenaga  ahli  yang  bertugas sehubungan  dengan  biaya-biaya  yang  ditimbulkan.  diperbolehkan  sebagai  turunan dari  gaji  kotor,  dalam  menyiapkan  laporan  keuangan,  masyarakat  harus  mengacu  pada pedoman  beban  dengan  tujuan  bahwa  laporan  keuangan  bisnis  organisasi  harus disarankan  pada  awal  16  sebelum  menghitung  berapa  Pembayaran  yang  Tersedia (PKP).

## A. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018
1. Tarif  PPh Final 0,5% Bersifat  Opsional
Bagi  individu  wajib  pajak  yang  belum  mampu  menjalankan  pembukuan  secara teratur,  penggunaan  PPh  Final  0,5%  memberikan  kemudahan  dalam  memenuhi kewajiban  perpajakan.  Ini  disebabkan  oleh  perhitungan  pajak  yang  menjadi  lebih sederhana,  yaitu  sebesar  0,5%  dari  total  peredaran  bruto  atau  omset.  Namun, penggunaan  PPh  Final  juga  memiliki  konsekuensi,  di  mana  wajib  pajak  tetap diwajibkan  membayar pajak meskipun  menghadapi  kerugian  dalam  bisnis  mereka.
2. Pengenaan  Tarif  PPh Final 0,5% Punya Batas Waktu
Berbeda  dengan  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  46  Tahun  2013,  kebijakan terbaru mengenai  PPh  Final  0,5%  memiliki  periode  pengecualian  atau  batasan  waktu. Pemerintah  telah  menetapkan  batasan  waktu  selama  tujuh  tahun  pajak  bagi  Wajib Pajak  (WP)  individu  yang  ingin  memanfaatkan  tarif  PPh  Final  0,5%.  Setelah  periode ini  berakhir,  WP  akan  kembali  menggunakan  skema  pajak  normal  sesuai  dengan yang  diatur  dalam  Pasal  17  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2008.  Tujuan  dari langkah  ini  adalah  untuk  mendorong  wajib  pajak  agar  menjalankan  pembukuan yang  lebih  teratur  dan  mengembangkan  usaha  mereka.  Wajib  Pajak  yang Dikenakan PPh  Final  Berpenghasilan  di  Bawah  Rp  4,8  Ambang  batas  pendapatan  wajib  pajak yang  dikenai  PPh  Final  tetap  tidak  berubah,  yaitu  sebesar  Rp  4,8  miliar.  Batasan nilai ini  secara  jelas  ditujukan  untuk  menargetkan  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah (UMKM)  sebagai  sasaran  perpajakan.  Pemerintah  memang  memiliki  niatan  untuk mendukung  sebanyak  mungkin  UMKM agar masuk  ke dalam  sistem  perpajakan.
3. Siapa yang dapat Memanfaatkan  PPh Final  0,5%
Individu  wajib  pajak  yang  memiliki  peredaran  bruto  dan  dikenai  PPh  Final  0,5% adalah  mereka  yang  menerima  atau  memperoleh  penghasilan  dengan  total peredaran  bruto  kurang dari Rp  4,8 miliar.
4. Siapa yang tidak dapat  Memanfaatkan  PPh Final 0.5%
- Individu  wajib  pajak  pribadi  yang  memperoleh  penghasilan  dari  layanan  yang terkait  dengan  pekerjaan  mandiri,  termasuk  dalam  kategori  ini  adalah  kemitraan atau firma hukum,  kantor  akuntan, dan sejenisnya.
- Individu  wajib  pajak  pribadi  yang  memperoleh  penghasilan  dari  luar  negeri  yang sudah  memiliki  kewajiban  pajak atau sudah  dibayar  pajak di negara  asalnya.
- Individu  wajib  pajak  pribadi  yang  penghasilannya  telah  dikenai  PPh  Final  sesuai dengan  aturan  perpajakan  yang berlaku.
- Individu  wajib  pajak  pribadi  dengan  penghasilan  yang  tidak  dianggap  sebagai objek pajak.
5. Jika  seseorang  ingin  mengikuti  tarif  skema  normal,  mereka  harus  mengajukan permohonan  kepada  Direktorat  Jenderal  Pajak  jika  tidak  ingin  menjadi  wajib  pajak yang  dikenakan  PPh  0,5%.  Selanjutnya,  mereka  akan  mendapatkan  status  sebagai wajib  pajak  yang  mengikuti  aturan  PPh  seperti  yang  diatur  dalam  Pasal  17  Undang- Undang  Nomor  36  Tahun  2008  tentang  Pajak  Penghasilan. Namun, wajib pajak yang sudah  memilih  untuk  dikenai  PPh  dengan  skema  normal  tidak  dapat  beralih  menjadi wajib  pajak yang dikenakan  PPh 0,5%.

## B. Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan
Pasal  17  ayat  (1)  bagian  b  UU  No.  7  Tahun  2021  mengenai  Harmonisasi  Peraturan Perpajakan,  tarif  pajak  yang  dikenakan  pada badan usaha adalah 22%. Besaran tarif ini akan  berlaku  sejak  1  Januari  2022  Di  sisi  lain  ,  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2020,  pemerintah telah  menurunkan  tarif  PPh  Badan  sebesar  22%  untuk  tahun  2020  dan  2021,  namun kembali  naik  menjadi  20%.  Namun, dengan adanya UU HPP, tarif PPh Badan kembali naik menjadi  22%.

## C. Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi
Berdasarkan  Pemerintah  melakukan  perubahan  yang  cukup  signifikan  terkait ketentuan  perpajakan  melalui  Undang-Undang  Harmonisasi  Perpajakan  atau  biasa dikenal  pula  UU  HPP.  Adapun  perubahan  ketentuan  perpajakan  yang  cukup  menonjol adalah  tarif  pajak  orang  pribadi  yang  sebelumnya  diatur  dalam  Pasal  17  UU  Pajak Penghasilan  (UU PPH). Berikut  ini adalah dafar tarif  PPh 21.
- Rp0 – Rp60.000.000/tahun  dikenakan  tarif 5%.
- Rp60.000.000 – Rp250.000.000/tahun  dikenakan  tarif 15%.
- Rp250.000.000 -Rp500.000.000/tahun  dikenakan  tarif 25%.
- Rp500.000.000 - Rp5.000.000.000/tahun dikenakan  tarif 30%
- di atas Rp5.000.000.000/tahun dikenakan  tarif 35%.

## METODE PENELITIAN
Menurut  (Sugiyono  &  Lestari,  2021),  objek  penelitian  merupakan  semua  itu  masih  di udara  oleh  spesialis  untuk  dikonsentrasikan  sehingga  data  tentang  hal  itu  diperoleh, kemudian,  pada  saat  itu,  tujuan-tujuannya  ditarik.  Sedangkan  subjek  dalam  penelitian ini  adalah  Laporan  pajak  UKM  Batik  Jumputan Jalan Psi Lautan Lorong Budiman RT 21 RW  05  Palembang  Sumetera  Selatan.  Teknik  Pengumpulan  data  yang  digunakan melalui  Wawancara  yang  dilakukan  dengan  pegawai  yang  bertanggung  jawab  atas perpajakan  usaha  pada bagian keuangan  usaha.

## HASIL DAN  PEMBAHASAN

## A. Hasil
Dalam  dunia  bisnis  saat  ini,  penting  bagi  para  pelaku  bisnis  untuk  meningkatkan kesadaran  tentang  integritas  dan  transparansi  dalam  laporan  keuangan.  Laporan keuangan  yang  teratur  adalah  kunci  untuk  memahami  kinerja  keuangan  bisnis.  Tanpa laporan  yang  jelas  dan  transparan,  sulit  bagi  pemilik,  investor,  dan  pihak  terkait  untuk memahami kondisi keuangan secara menyeluruh. Ini bisa menyebabkan ketidakpercayaan,  ketidakpastian,  dan  kesulitan  dalam  pengambilan  keputusan  bisnis. Selain  itu,  kurangnya  laporan  keuangan  yang  akurat  bisa  memunculkan  keraguan tentang  integritas  dan  manajemen  keuangan  bisnis.  Ini  juga  dapat  menghambat  akses bisnis  terhadap  pembiayaan  dan  peluang  bisnis  yang  lebih  baik.  Koreksi  fiskal diperlukan  untuk  mengidentifikasi  potensi  kesalahan  atau  ketidaksesuaian  dalam perhitungan  dan  pelaporan  pajak.  Tanpa  koreksi  yang  tepat,  risiko  pelanggaran  pajak bisa  timbul,  berpotensi  menghadirkan  konsekuensi  hukum,  sanksi,  atau  denda  dari pihak  perpajakan.
Tabel 1. Laporan Laba Rugi UKM Batik Jumputan
Sumber: Data yang diolah
Tabel 2. Laporan Laba Rugi UKM Batik Jumputan
Sumber: Data yang diolah
1. Penjualan
Penawaran  adalah  keuntungan  yang  diperoleh  seseorang,  organisasi  atau  keluarga dari  bisnis  atau  pekerjaan  sebagai  uang  tunai  atau  barang  dagangan  yang  diperoleh atau  dibuat  dalam  jangka  waktu  tertentu.  Adapun  biaya  bahan  kain  ini  sudah  ditinjau bahwa  telah  sesuai  peraturan  perpajakam  yang  berlaku    sehingga  tidak  dilakukan koreksi  fiskal  pada  biaya  bahan  kain.  Penjualan  Produk  pada  “Batik  Jumputan”  tahun 2022  diperkirakan  perbulan  mencapai  ±  Rp  65.000.000.  Maka  penjualan  produk  pada batik jumputan  pertahun  sebesar:
Rp 65.000.000 X 12 = Rp 780.000.000.’
2. Biaya Bahan Kain
Biaya  (cost)  merupakan  pengeluaran  atau  pengorbanan  yang  kita  lakukan  dengan tujuan  memperoleh  keuntungan  atau  keuntungan  ekonomi  di  masa  depan.  Sebagai ilustrasi,  dalam  situasi  akuisisi  aktiva  tetap,  pengeluaran  untuk  membeli  aset  tersebut dianggap  sebagai  biaya  pembelian.  Melalui  pembayaran  ini,  uang  digunakan  untuk akuisisi  aset  dan  dicatat  sebagai  pengeluaran  kas.  Namun,  dampak  dari  pembelian  aset ini  diantisipasi  akan  menghasilkan  keuntungan  ekonomi  di  masa  mendatang.  Adapun biaya  bahan  kain  ini  sudah  ditinjau  bahwa  telah  sesuai  peraturan  perpajakam  yang berlaku    sehingga  tidak  dilakukan  koreksi  fiskal  pada  biaya  bahan  kain.  Biaya  Bahan Kain  yang  digunakan  dalam  produksi  pada  “Batik  Jumputan”  perbulan  diperkirakan sebesar    ±  Rp  16.666.667  .Maka  Biaya Bahan Kain yang digunakan dalam produksi pada “Batik Jumputan”  dalam satu  tahun sebesar  :
Rp 16.666.667 X 12 = Rp 200.000.000.-
3. Biaya Bahan Warna
Biaya  (cost)  merupakan  pengeluaran  atau  pengorbanan  yang  kita  lakukan  dengan tujuan  memperoleh  keuntungan  atau  keuntungan  ekonomi  di  masa  depan.  Sebagai ilustrasi,  dalam  situasi  akuisisi  aktiva  tetap,  pengeluaran  untuk  membeli  aset  tersebut dianggap  sebagai  biaya  pembelian.  Melalui  pembayaran  ini,  uang  digunakan  untuk akuisisi  aset  dan  dicatat  sebagai  pengeluaran  kas.  Namun,  dampak  dari  pembelian  aset ini  diantisipasi  akan  menghasilkan  keuntungan  ekonomi  di  masa  mendatang.  Adapun Bahan  Warna  kain  ini  sudah  ditinjau  bahwa  telah  sesuai  peraturan  perpajakam  yang berlaku    sehingga  tidak  dilakukan  koreksi  fiskal  pada  bahan  warna  kain  tersebut.  Biaya Bahan  Warna    yang  digunakan  dalam  produksi  pada  “Batik  Jumputan”  perbulan diperkirakan  sebesar  ±  5.000.000.  Maka  Biaya  Bahan  Warna  yang  digunakan  dalam produksi  pada  “Batik Jumputan”  dalam  satu  tahun sebesar:
Rp 5.000.000 X 12 = Rp 60.000.000.-
4. Biaya Alat  Produksi
Biaya  (cost)  merupakan  pengeluaran  atau  pengorbanan  yang  kita  lakukan  dengan tujuan  memperoleh  keuntungan  atau  manfaat  ekonomi  di  masa  yang  akan  datang. Sebagai  contoh,  dalam  konteks  pembelian  aset  tetap,  pengeluaran  untuk  membeli  aset tersebut  dianggap  sebagai  biaya  pembelian.  Melalui  pembayaran  ini,  uang  digunakan untuk  akuisisi  aset  dan  dicatat  sebagai  pengeluaran  kas.  Namun,  dampak  dari pembelian  aset  ini  diharapkan  akan  menciptakan  keuntungan  finansial  mulai  sekarang. Adapun  Biaya  Alat  Produksi  ini  sudah  ditinjau  bahwa  telah  sesuai  peraturan perpajakam  yang  berlaku    sehingga  tidak  dilakukan  koreksi  fiskal  Pada  Biaya  Alat Produksi.  Biaya  Alat  Produksi  yang  digunakan  dalam  produksi  pada  “Batik  Jumputan” perbulan  diperkirakan  sebesar  ±  330.000.  Maka  Biaya  alat  produksi  yang  digunakan dalam  produksi  pada “Batik Jumputan”  dalam  satu tahun  sebesar:
Rp 330.000 X 12 = Rp 3.960.000
5. Biaya Bahan & Alat  Lain
Biaya  (cost)  merupakan  pengeluaran  atau  pengorbanan  yang  kita  lakukan  dengan tujuan  memperoleh  keuntungan  atau  keuntungan  ekonomi  di  masa  depan.  Sebagai ilustrasi,  dalam  situasi  akuisisi  aktiva  tetap,  pengeluaran  untuk  membeli  aset  tersebut dianggap  sebagai  biaya  pembelian.  Melalui  pembayaran  ini,  uang  digunakan  untuk akuisisi  aset  dan  dicatat  sebagai  pengeluaran  kas.  Namun,  dampak  dari  pembelian  aset ini  diantisipasi  akan  menghasilkan  keuntungan  ekonomi  di  masa  mendatang.  Adapun Biaya  Bahan  &  Alat  Lain  ini  sudah  ditinjau  bahwa  telah  sesuai  peraturan  perpajakam yang  berlaku    sehingga  tidak  dilakukan  koreksi  fiskal  Pada  Biaya  Bahan  &  Alat  Lain. Biaya  Bahan  &  Alat  Lain  yang  digunakan  dalam  produksi  pada  “Batik  Jumputan” perbulan  diperkirakan  sebesar  ±  5.000.000.  Maka  Biaya  Bahan  &  Alat  Lain  yang digunakan  dalam produksi  pada “Batik Jumputan”  dalam satu  tahun sebesar  :
Rp 5.000.000 X 12 = Rp 60.000.000.-
6. Biaya Gaji Pimpinan
Biaya  (cost)  merupakan  pengeluaran  atau  pengorbanan  yang  kita  lakukan  dengan tujuan  memperoleh  keuntungan  atau  keuntungan  ekonomi  di  masa  depan.  Sebagai ilustrasi,  dalam  situasi  akuisisi  aktiva  tetap,  pengeluaran  untuk  membeli  aset  tersebut dianggap  sebagai  biaya  pembelian.  Melalui  pembayaran  ini,  uang  digunakan  untuk akuisisi  aset  dan  dicatat  sebagai  pengeluaran  kas.  Namun,  dampak  dari  pembelian  aset ini  diantisipasi  akan  menghasilkan  keuntungan  ekonomi  di  masa  mendatang.  Adapun Biaya  Gaji  Pimpinan  ini  sudah  ditinjau  bahwa  telah  sesuai  peraturan  perpajakam  yang berlaku    sehingga  tidak  dilakukan  koreksi  fiskal  Pada  Biaya  Gaji  Karyawan,  Bendahara, Sekretaris.  Biaya  Gaji  Pimpinan  yang  digunakan  dalam  produksi  pada  “Batik Jumputan”  perbulan  diperkirakan  sebesar  ±  Rp  1.830.000  .  Maka  Biaya  Gaji  Pimpinan yang digunakan  dalam produksi  pada “Batik Jumputan”  dalam satu  tahun sebesar.
Rp 1.830.000 X 12 = Rp 21.960.000 .-

## 7. Biaya Gaji Sekretaris
Biaya  (cost)  merupakan  pengeluaran  atau  pengorbanan  yang  kita  lakukan  dengan tujuan  memperoleh  keuntungan  atau  keuntungan  ekonomi  di  masa  depan.  Sebagai ilustrasi,  dalam  situasi  akuisisi  aktiva  tetap,  pengeluaran  untuk  membeli  aset  tersebut dianggap  sebagai  biaya  pembelian.  Melalui  pembayaran  ini,  uang  digunakan  untuk akuisisi  aset  dan  dicatat  sebagai  pengeluaran  kas.  Namun,  dampak  dari  pembelian  aset ini  diantisipasi  akan  menghasilkan  keuntungan  ekonomi  di  masa  mendatang.  Adapun Biaya  Gaji  Sekretaris  ini  sudah  ditinjau  bahwa  telah  sesuai  peraturan  perpajakam  yang berlaku    sehingga  tidak  dilakukan  koreksi  fiskal  Pada  Biaya  Gaji  Karyawan,  Bendahara, Sekretaris.Biaya  Gaji  Sekretaris  yang  digunakan  dalam  produksi  pada  “Batik Jumputan”  perbulan  diperkirakan  sebesar  ±  Rp  1.760.000  .  Maka  Biaya  Gaji  Pimpinan yang digunakan  dalam produksi  pada “Batik Jumputan”  dalam satu  tahun sebesar.
Rp 1.760.000 X 12 = Rp 21.120.000 .-
8. Biaya Gaji Bendahara
Biaya  (cost)  merupakan  pengeluaran  atau  pengorbanan  yang  kita  lakukan  dengan tujuan  memperoleh  keuntungan  atau  keuntungan  ekonomi  di  masa  depan.  Sebagai ilustrasi,  dalam  situasi  akuisisi  aktiva  tetap,  pengeluaran  untuk  membeli  aset  tersebut dianggap  sebagai  biaya  pembelian.  Melalui  pembayaran  ini,  uang  digunakan  untuk akuisisi  aset  dan  dicatat  sebagai  pengeluaran  kas.  Namun,  dampak  dari  pembelian  aset ini  diantisipasi  akan  menghasilkan  keuntungan  ekonomi  di  masa  mendatang.  Adapun Biaya  Gaji  Bendahara  ini  sudah  ditinjau  bahwa  telah  sesuai  peraturan  perpajakam  yang berlaku    sehingga  tidak  dilakukan  koreksi  fiskal  Pada  Biaya  Gaji  Bendahara.  Biaya  Gaji Bendahara  yang  digunakan  dalam  produksi  pada  “Batik  Jumputan”  perbulan diperkirakan  sebesar  ±  Rp  1.743.000  .  Maka  Biaya  Gaji  Bendaraha  yang  digunakan dalam  produksi  pada “Batik Jumputan”  dalam  satu tahun  sebesar  :
Rp 1.743.000 X 12 = Rp 20.916.000 .-
9. Biaya Gaji Buruh
Biaya  (cost)  merupakan  pengeluaran  atau  pengorbanan  yang  kita  lakukan  dengan tujuan  memperoleh  keuntungan  atau  keuntungan  ekonomi  di  masa  depan.  Sebagai ilustrasi,  dalam  situasi  akuisisi  aktiva  tetap,  pengeluaran  untuk  membeli  aset  tersebut dianggap  sebagai  biaya  pembelian.  Melalui  pembayaran  ini,  uang  digunakan  untuk akuisisi  aset  dan  dicatat  sebagai  pengeluaran  kas.  Namun,  dampak  dari  pembelian  aset ini  diantisipasi  akan  menghasilkan  keuntungan  ekonomi  di  masa  mendatang.  Adapun Biaya  Gaji  Buruh  ini  sudah  ditinjau  bahwa  telah  sesuai  peraturan  perpajakam  yang berlaku    sehingga  tidak  dilakukan  koreksi  fiskal  Pada  Biaya  Gaji  Karyawan,  Bendahara, Sekretaris.  Biaya  Gaji  Buruh  yang  digunakan  dalam  produksi  pada  “Batik  Jumputan” perbulan  diperkirakan  sebesar  ±  Rp  18.000.000  dengan  @  Rp  900.000  per  orang.  Maka Biaya  Gaji  Buruh  yang  digunakan  dalam  produksi  pada  “Batik  Jumputan”  dalam  satu tahun  sebesar:
Rp 18.000.000 X 12 = Rp 216.000.000.-
10. Biaya listrik
Biaya  (cost)  merupakan  pengeluaran  atau  pengorbanan  yang  kita  lakukan  dengan tujuan  memperoleh  keuntungan  atau  keuntungan  ekonomi  di  masa  depan.  Sebagai ilustrasi,  dalam  situasi  akuisisi  aktiva  tetap,  pengeluaran  untuk  membeli  aset  tersebut dianggap  sebagai  biaya  pembelian.  Melalui  pembayaran  ini,  uang  digunakan  untuk akuisisi  aset  dan  dicatat  sebagai  pengeluaran  kas.  Namun,  dampak  dari  pembelian  aset ini  diantisipasi  akan  menghasilkan  keuntungan  ekonomi  di  masa  mendatang.  Adapun Biaya  listrik  ini  sudah  ditinjau  bahwa  telah  sesuai  peraturan  perpajakam  yang  berlaku sehingga  tidak  dilakukan  koreksi  fiskal  pada  Biaya  listrik.  Biaya  listrik  yang  digunakan dalam  produksi  pada  “Batik  Jumputan”  perbulan  diperkirakan  sebesar  ±  400.000.  Maka Biaya  listrik  yang  digunakan  dalam  produksi  pada  “Batik  Jumputan”  dalam  satu  tahun sebesar:
Rp 400.000 X 12 = Rp 4.800.000.-
11. Biaya Air
Biaya  (cost)  merupakan  pengeluaran  atau  pengorbanan  yang  kita  lakukan  dengan tujuan  memperoleh  keuntungan  atau  keuntungan  ekonomi  di  masa  depan.  Sebagai ilustrasi,  dalam  situasi  akuisisi  aktiva  tetap,  pengeluaran  untuk  membeli  aset  tersebut dianggap  sebagai  biaya  pembelian.  Melalui  pembayaran  ini,  uang  digunakan  untuk akuisisi  aset  dan  dicatat  sebagai  pengeluaran  kas.  Namun,  dampak  dari  pembelian  aset ini  diantisipasi  akan  menghasilkan  keuntungan  ekonomi  di  masa  mendatang.  Adapun Biaya  Air  ini  sudah  ditinjau  bahwa  telah  sesuai  peraturan  perpajakam  yang  berlaku sehingga  tidak  dilakukan  koreksi  fiskal  pada  Biaya  Air.  Biaya  air  yang  digunakan dalam  produksi  pada  “Batik  Jumputan”  perbulan  diperkirakan  sebesar  ±  200.000.  Maka Biaya  Air  yang  digunakan  dalam  produksi  pada  “Batik  Jumputan”  dalam  satu  tahun sebesar  :
Rp 200.000 X 12 = Rp 2.400.000.-
12. Biaya telepon  & internet
Biaya  (cost)  merupakan  pengeluaran  atau  pengorbanan  yang  kita  lakukan  dengan tujuan  memperoleh  keuntungan  atau  keuntungan  ekonomi  di  masa  depan.  Sebagai ilustrasi,  dalam  situasi  akuisisi  aktiva  tetap,  pengeluaran  untuk  membeli  aset  tersebut dianggap  sebagai  biaya  pembelian.  Melalui  pembayaran  ini,  uang  digunakan  untuk akuisisi  aset  dan  dicatat  sebagai  pengeluaran  kas.  Namun,  dampak  dari  pembelian  aset ini  diantisipasi  akan  menghasilkan  keuntungan  ekonomi  di  masa  mendatang.  Adapun Biaya  listrik  ini  sudah  ditinjau  bahwa  telah  sesuai  peraturan  perpajakam  yang  berlaku sehingga  tidak  dilakukan  koreksi  fiskal  pada  Biaya  listrik.  Biaya  telepon  &  internet yang  digunakan  dalam  produksi  pada  “Batik  Jumputan”  perbulan  diperkirakan  sebesar ±  Rp  328.333  Maka  Biaya  Telepon  &  Internet  yang  digunakan  dalam  produksi  pada “Batik Jumputan”  dalam satu  tahun sebesar  :
Rp 328.333 X 12 = Rp 3.940.000.-
13. Biaya Iuran  Kebersihan
Biaya  (cost)  merupakan    pengeluaran  atau  pengorbanan  yang  kita  lakukan  dengan tujuan  memperoleh  keuntungan  atau  manfaat  ekonomi  di  masa  yang  akan  datang. Sebagai  contoh,  dalam  konteks  pembelian  aset  tetap,  pengeluaran  untuk  membeli  aset tersebut  dianggap  sebagai  biaya  pembelian.  Melalui  pembayaran  ini,  uang  digunakan untuk  akuisisi  aset  dan  dicatat  sebagai  pengeluaran  kas.  Namun,  dampak  dari pembelian  aset  ini  diharapkan  akan  menghasilkan  manfaat  ekonomi  di  masa  yang  akan datang.  Adapun  Biaya  Iuran  Kebersihan  ini  sudah  ditinjau  bahwa  telah  sesuai peraturan  perpajakam  yang  berlaku  sehingga  tidak  dilakukan  koreksi  fiskal  pada  Iuran Kebersihan.  Biaya  Iuran  Kebersihan  yang  digunakan  dalam  produksi  pada  “Batik Jumputan”  perbulan  diperkirakan  sebesar  ±  Rp  50.000  Maka  Biaya  Telepon  &  Internet yang digunakan  dalam produksi  pada “Batik Jumputan”  dalam satu  tahun sebesar  :
Rp 50.000 X 12 = Rp 600.000.-
14. Pajak UKM
Pengertian  UKM  Menurut  (Audina,  2021)  adalah  bisnis  yang  bermanfaat  pintu terbuka  yang  berharga  yang  diklaim  oleh  orang  atau  elemen  bisnis  individu  yang memenuhi  standar  miniatur  organisasi  yang  diatur  oleh  peraturan.  Perusahaan  Swasta adalah  pintu  terbuka  bisnis  keuangan  yang  berguna  dan  tetap  tersendiri,  yang dilakukan  oleh  orang  atau  badan  usaha  yang  bukan  merupakan  pembantu  yang dimiliki,  dikuasai,  atau  menjadi  bagian,  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung, dari  organisasi  menengah  atau  besar  yang  memenuhi  kebutuhan.  standar  usaha  swasta seperti  yang  dinyatakan  dalam  undang-undang.  Pemerintah  memberikan  penurunan tarif  Bea  Masuk  Perorangan  (PPh)  terakhir  menjadi  0,5%  untuk  Usaha  Kecil  Menengah (UMKM).  Prinsip  tersebut  tertuang  dalam  undang-undang  (PP)  tidak  resmi  Nomor  23 Tahun  2018  tentang  pengeluaran  pribadi  atas  gaji  dari  organisasi  yang  diperoleh  atau diperoleh  warga  negara  yang  mempunyai  peredaran  bruto  tertentu  sebagai  pengganti undang-undang  tidak  resmi  Nomor  46  Tahun  2013  yang  berlaku  mulai  1  Juli  2018.  PP 23  Tahun  2018  pada  pokoknya  mengatur  beban  Pengeluaran  Tahunan  Pasti  Pasal  4 Ayat  (2)  bagi  warga  negara  yang  mempunyai  peredaran  bruto  (penghasilan)  sampai dengan  4,8  miliar  rupiah  dalam  satu  tahun  anggaran.  PP  ini  menolak  PP  Nomor  46 Tahun  2013  yang  sudah  lama  berlaku  sejak  diundangkan  pada  1  Juli  2013.  Ada  6  fokus dalam  PP Nomor  23 Tahun  2018, khusus  untuk  warga  negara perseorangan.
Tarif  Tugas  Pribadi  Terakhir  sebesar  0,5%  bersifat  diskresi.  Bagi  warga  negara  yang belum  memiliki  pilihan  untuk  melakukan  akuntansi  secara  metodis,  penggunaan  0,5% Tugas  Pribadi  Terakhir  memudahkan  mereka  menyelesaikan  komitmen  penilaian mereka.  Karena  estimasi  biayanya  mudah,  tepatnya  0,5%  dari  nilai  kotor/omzet. Namun  dengan  diberlakukannya  PPh  Final  membuat  wajib  pajak  tetap  harus membayar  pajak  meski  merugi.  Pajak  UKM  yang  dikenakan  atas  penjualan  sebesar 0,5% dari  Omset/Penjualan.
Rp 780.000.000 X 0,5% = Rp  3.900.000.-

## Tabel 3. Rekonsiliasi Laporan  Laba Rugi UKM Batik Jumputan

## Sumber: Data yang diolah
Dalam  laporan  laba  rugi  rekonsiliasi  fiskal  UKM  Batik  Jumputan  untuk  tahun  2022, sehingga  beberapa  biaya  yang  mengalami  koreksi  fiskal.  Di  bawah  ini  merupakan beberapa  biaya  yang  telah  mengalami  koreksi  fiskal  berdasarkan  perhitungan  yang dilakukan  oleh  UKM  Batik  Jumputan.  Biaya  Telepon  &  Internet  pada  Batik  Jumputan sebesar  3.940.000.  Berdasarkan  keputusan  Dirjen  Pajak  Nomor  KEP-220/PJ./2002 tentang  perlakuan  Pajak  penghasilan  yang  terkait  dengan  biaya  langganan  yang digunakan,  diperbolehkan  untuk  dianggap  sebagai  biaya  operasional  hingga  50%  dari total  biaya  berlangganan,  pengisian  ulang  pulsa,  dan  perbaikan  yang  terjadi  selama tahun  pajak  tersebut.  Hingga  saat  ini,  usaha  belum  melakukan  penyesuaian  pada  hal ini,  sehingga  diperlukan  penyesuaian  fiskal  positif  sebesar  50%  dari  Rp  3.940.000,  yaitu sebesar  Rp 1.970.000.
Biaya  Iuran  Kebersihan  pada  Batik  Jumputan  Berdasarkan  pasal-pasal  dalam Undang-Undang  Pajak  Penghasilan  (PPh),  tepatnya  pada  pasal  6  ayat  (1)  huruf i, j, k, l, dan  m,  diatur  bahwa  Kontribusi  dan  sumbangan  dapat  diakui  sebagai  pengurang  dari total  pendapatan  sebelum  potongan  pajak,  jika  dana  tersebut  diberikan  untuk mendukung  upaya  dalam  penanggulangan  bencana  nasional,  riset  dan  pengembangan, fasilitas  pendidikan,  atau  pengembangan  bidang  olahraga,  dengan  ketentuan  yang ditetapkan  oleh  peraturan  pemerintah.  Namun,  biaya  iuran  senilai  Rp  600.000  yang diusulkan  untuk  UKM  Batik  Jumputan  tidak  memenuhi  persyaratan  sebagai  salah  satu jenis  kontribusi  yang  dikecualikan  berdasarkan  pasal  6  ayat  (1)  huruf  a  dalam  Undang- Undang  Pajak  Penghasilan.  Sebagai  akibatnya,  biaya  iuran  ini  harus  diperbaiki  melalui koreksi  fiskal  positif  sebesar  Rp  600.000.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisis  yang  telah  dilakukan  dalam  penelitian  ini,  dapat dinyatakan  bahwa  penyusunan  laporan  keuangan  fiskal  untuk  UKM  Batik  Jumputan pada  tahun  2022  belum  mempunyai  laporan  fiskal  sehingga  peneliti  tertarik  untuk menganalisis  dan  membuat  laporan  fiskal  tersebut  mematuhi  secara  penuh  ketentuan yang  ada  dalam  Undang-Undang  Pajak  Penghasilan  Nomor  36  tahun  2008.  Meskipun demikian,  terdapat  permasalahan  yang  muncul  terkait  kesesuaian  akun  beban  dengan peraturan  yang berlaku.

## Keuangan  Komersial  Pada  Ukm  “Batik Jumputan”  Kota Palembang
Penelitian  ini  tentu  mempunyai  keterbatasan,  yaitu:  terutam  terkait    proses pengumpulan  data  dimana  UKM  Batik  Jumputan  ini  tidak  memiliki  laporan  keuangan yang  telah  sesuai  PSAK  sehingga    disarankan  untuk  pelaku  usaha  dapat  menyusun laporan  keuangan  sesuai  PSAK  yang  berlaku,    perusahaan  juga  disarankan  untuk membuat  laporan  keuangan  fiskal  sehingga  bisa  melihat  apakah  sudah  sesuai peraturan  perpajakan  atau  belum,  perusahaan  juga  diharapkan  untuk  merancang strategi  perencanaan  pajak  dan  melakukan  perhitungan  pajak  dengan  cermat, terutama  pada  elemen-elemen  yang  memiliki  dampak  signifikan  terhadap  jumlah penghasilan  yang akan dikenai  pajak.

## DAFTAR PUSTAKA
Adi,  M. K. (2007). Analisis  usaha kecil  dan  menengah.  Yogyakarta: Andi Offset.
Audina,  S.  H.  (2021).  Peranan  Pelatihan  terhadap  Pengembangan  Pelaku  Usaha  Kecil dan  Menengah  pada  Dinas  Koperasi  Usaha  Kecil  dan  Menengah  Kabupaten  Deli Serdang. Jurnal Bisnis Corporate, 6(1), 29–50.
Dwitasari,  A.  I.,  Ilhamuddin,  I.,  &  Widyasari,  S.  D.  (2015).  Pengaruh  perceived organizational  support  dan  organizational-based  self  esteem  terhadap  work engangement.  Mediapsi, 1(1), 40–50.
Ilham,  H.,  Wijayanto,  B.,  &  Rahayu,  S.  P.  (2021).  Analysis  and  Design  of  User Interface/User  Experience  With  the  Design  Thinking  Method  in  the  Academic Information  System  of  Jenderal  Soedirman  University.  Jurnal  Teknik  Informatika (Jutif), 2(1), 17–26. https://doi.org/10.20884/1.jutif.2021.2.1.30
Kasmir,  B.,  &  Lainnya,  L.  K.  (2014).  Manajemen  Perbankan  Jakarta:  PT.  RajaGrafindo Persada.
Ningrum,  F.  A.  (2019).  Analisis  Koreksi  Fiskal  Atas  Laporan  Keuangan Komersial Pada PT. Cakra Buana Alkesindo.
Purba,  J.  H.  (2019).  Peran  Kepemimpinan  Dan  Disiplin  Kerja  Terhadap  Produktivitas Kerja. Jurnal Ilmiah METHONOMI,  5(1), 19–28.
Putra,  I.  M.,  SE,  A.,  &  Ak,  M.  (2019).  Business  Model  and  Business  Plan  di  Era  4.0.  Anak Hebat Indonesia.
Santoso,  S.  D.,  &  Andarsari,  P.  R.  (2022).  Pengaruh  Kepemilikan  Manajerial,  Ukuran Perusahaan  dan  Kualitas  Audit  Terhadap  Integritas  Laporan  Keuangan.  Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi, 6(1), 690–700.
Sartono,  D.  A.  (2021).  Perbandingan  Kecerdasan  Spiritual  Karakter  Religius  dan  Perilaku Prososial  Siswa  Madrasah  Tsanawiyah  dengan  Siswa  Sekolah  Menengah  Pertama  di Kecamatan  Logas  Tanah  Darat  Kabupaten  Kuantan  Singingi.  UNIVERSITAS  ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF  KASIM  RIAU.
Siswanto,  J.  (2019).  Entrepreneurship  Education  in  the  Context  of  Higher  Education Institutions:  A  Systematic  Literature  Review.  Journal  of  Entrepreneurship  Education, 22(2), 100–120.
Sugiyono,  S., & Lestari,  P. (2021). Metode Penelitian Komunikasi (Kuantitatif, Kualitatif, dan Cara Mudah Menulis Artikel pada Jurnal Internasional). Alvabeta  Bandung, CV.
Wijaya,  A.,  &  Nainggolan,  O.  (2022).  Analisis  Perencanaan  Pajak  PPh  Pasal  21  Yang Dilakukan  Konsultan  Pajak  Terhadap  Klien  Untuk  Meminimalkan  Beban  Pajak (Studi  Kasus  Konsultan  Pajak  PT  Kadena  Sinar  Solusi).  Jurnal  Bina  Akuntansi,  9(2), 167–183.