Volume 6 Nomor 3 (2024)  1624 - 1636 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i3.7116
Ratio Decidendi Penjatuhan Putusan Bebas (VRIJSPRAAK) Dalam Pemalsuan Akta Otentik Oleh Notaris: Studi Putusan Nomor: 1216/Pid.B/2019/PN Jkt.Tim

## Zhafira Amalia Irfanti
Universitas Jenderal Soedirman amalia.irfanti@mhs.unsoed.ac.id

## ABSTRACT
Corruption  is  an  extraordinary  crime  that  causes state  losses.  Corruption  is  not  only committed by individuals, but also by corporations. Problems that often arise in criminal acts of corruption  committed  by  corporations  are  related  to  procedural  law,  especially  related  to proving corporate wrongdoing. In this regard, the author is interested in analyzing the evidence related to corruption committed by corporations in Decision No.
81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Jkt.Pst.  This  study  discusses  the  problem  of  proving  corruption committed by corporations and the judge's legal considerations in imposing a sentence on the Defendant.  This  study  uses  a  normative  juridical  approach  withresearch  specifications prescriptive. This study also uses secondary data obtained through literature and documentaries and described systematically. The results of the study indicate that the criminal acts of corruption committed by corporations in Decision Number: 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Jkt. evidenced by the  suitability  of  evidence  in  the  form  of  witness  statements,  expert  statements,  letters  and statements from the defendant which proves that the defendant has fulfilled all the elements in the First Indictment, so that it has met the minimum limit of evidence, namely at least two valid pieces of evidence, the judge's conviction is obtained. that the defendant PT NKE was guilty of a criminal act of corruption. The basis for the judge's legal considerations is by taking into account the elements of the Articles of the First Indictment that have been fulfilled, namely by fulfilling the minimum limit of evidence and obtaining the judge's conviction, for which the Panel of Judges imposes a criminal sentence in the form of a principal penalty in the form of a fine and additional punishment in the form of payment of replacement money and the revocation of the defendant's rights to participate in the auction of government goods/services procurement.
Keywords: Evidence, Corruption, Corporations.

## ABSTRAK
Tindak pidana korupsi merupakan Extra ordinary crime yang menimbulkan kerugian Negara.  Tindak  pidana  korupsi  tidak  hanya  dilakukan  oleh  perseorangan  saja  melainkan dilakukan  korporasi.  Permasalahan  yang  sering  timbul  dalam  tindak  pidana  korupsi  yang dilakukan  oleh  korporasi  adalah  terkait  hukum  acara,  khususnya  terkait  pembuktian kesalahan  korporasi.  Berkaitan  dengan  hal  tersebut  penulis  tertarik  untuk  menganalisa terkait pembuktian dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi pada Putusan No.  81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Jkt.Pst.  Penelitian  ini  membahas  permasalahan  mengenai pembuktian tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan  yuridis  normatif  dengan  spesifikasi  penelitian preskriptif. Penelitian  ini  juga
menggunakan  data  sekunder  yang  diperoleh  melalui  kepustakaan  dan  dokumenter  serta diuraikan secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan  oleh  korporasi  dalam  Putusan  Nomor:  81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Jkt. dibuktikan dengan adanya persesuaian alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa yang membuktikan terdakwa telah memenuhi semua unsur- unsur  dalam  Dakwaan  Pertama,  sehingga  hal  tersebut  telah  memenuhi  batas  minimum pembuktian yakni sekurang-kurang dua alat bukti yang sah diperolehnya keyakinan hakim bahwa  Terdakwa  PT  NKE  bersalah  melakukan  tindak  pidana  korupsi.  Dasar pertimbangan hukum hakim yaitu dengan memerhatikan unsur-unsur pasal Dakwaan Pertama yang telah terpenuhi  yakni  dengan  terpenuhinya  batas  minimum  pembuktian  dan  diperolehnya keyakinan hakim, atas hal tersebut Majelis Hakim menjatuhkan pidana berupa pidana pokok berupa denda dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti serta pencabutan hak Terdakwa untuk mengikuti lelang pengadaan barang/jasa pemerintah.
Kata Kunci: Pembuktian, Korupsi, Korporasi

## PENDAHULUAN
Notaris  sebagai  pejabat  negara,  menjadi  salah  satu  tumpuan  masyarakat dalam  memperoleh  penjelasan  mengenai  hukum,  selain  sebagai  pejabat  yang berwenang dalam pembuatan akta yang ditujukan menjadi alat bukti yang kuat dalam suatu  proses  hukum,  yang  pada  akhirnya  ditujukan  dalam  rangka  apabila  ada sengketa hukum yang akan terjadi di kemudian hari. Oleh karenanya, seorang Notaris harus memahami benar undang-undang dan hukum yang berkaitan dengan akta yang akan  dibuatnya.  Seorang  Notaris  dipandang  sebagai  seseorang  yang  keterangan- keterangannya  dapat  diandalkan,  dapat  dipercayai,  yang  tanda  tangannya  serta segelnya (capnya) memberi jaminan dan bukti kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasihat yang tidak ada cacatnya (onkreukbaar atau unimpeachable) yang tutup mulut,  dan  membuat  suatu  perjanjian  yang  dapat  melindunginya  di  hari-hari  yang akan datang.
Pengertian  Notaris  menurut  ketentuan  Pasal  1  angka  1  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang  Jabatan  Notaris  (UUJN)  adalah  pejabat  umum  yang  berwenang  untuk membuat  akta  autentik  dan  memiliki  kewenangan  lainnya  sebagaimana  dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu  dan  melayani  masyarakat  yang  membutuhkan  alat  bukti  yang  otentik mengenai keadaan ataupun peristiwa atau perbuatan hukum.
Kewenangan Notaris dalam membuat akta autentik telah diatur dalam Pasal 15  ayat  (1)  UUJN  yang  menyatakan  bahwa  “Notaris  berwenang  membuat  Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan  perundang-undangan  dan/atau  yang  dikehendaki  oleh  yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan  Akta,  menyimpan  Akta,  memberikan grosse ,  salinan  dan  kutipan  Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada  pejabat  lain  atau  orang  lain  yang  ditetapkan  oleh  undang- undang.”
Berdasarkan  ketentuan  tersebut  bahwa  Notaris  berwenang  membuat  akta  otentik, sepanjang pembuatan akta-akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. Selain itu, adapun kewenangan notaris lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3) UUJN yang mengatur sebagai berikut: Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
g. membuat Akta risalah lelang.
Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundangundangan.
Notaris  sering  kali  dalam  praktiknya  terlibat  dengan  perkara  hukum  baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka. Permasalahan hukum yang sering terjadi yaitu mengenai kelalaian dalam pembuatan akta autentik yang dibuat notaris bahkan notaris  dengan  sengaja  dan/atau  turut  serta  melakukan  tindak  pidana  pemalsuan suatu surat atau dokumen untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan lain yang mengakibatkan  kerugian  terhadap  beberapa  pihak.  Kurangnya  ketelitian  maupun kecerobohan seorang notaris dapat terjadi karena adanya pihak atau penghadap yang memberikan  surat,  dokumen  atau  keterangan  palsu,  serta  notaris  yang  dengan sengaja dan/atau turut serta melakukan tindak pidana pemalsuan suatu akta autentik atau  dokumen untuk suatu kepentingan sendiri atau  dengan maksud tujuan untuk menguntungkan diri sendiri.
Akibat  dari  perbuatan  tersebut  maka  akta  yang  dibuatnya  mengalami degradasi kekuatan pembuktian atau batal demi hukum, di mana hal tersebut akan merugikan  kepentingan  masyarakat,  terutama  pihak-pihak  yang  berkepentingan. Terjadinya  suatu  tindak  pidana  pemalsuan  yang  dilakukan  Notaris  tersebut  maka harus dilakukan pemeriksaan dan penyelesaian melalui proses sidang di pengadilan sampai hakim menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut.
Sistem  pembuktian  dalam  perkara  tindak  pidana  pemalsuan  akta  otentik mengikuti  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  dan  ketentuan hukum acara yang diatur khusus dalam undang-undang lainnya. KUHAP dalam sistem pembuktiannya  menganut  sistem  pembuktian  berdasarkan  undang-undang  secara negatif  atau negatief  wettelijke ,  yaitu  hakim  dapat  menjatuhkan  hukuman  pidana berdasarkan dua alat bukti yang sah menurut undang-undang dan berdasarkan kedua alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bersalah atau tidaknya terdakwa. Hakim tidak boleh menggunakan alat bukti selain yang diatur dalam undang-undang. Bahwa  berdasarkan  rumusan  Pasal  183  KUHAP  tersebut  mengenai  sistem
pembuktian  mengatur  bagaimana  untuk  menentukan  salah  atau  tidaknya  seorang terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa, harus:
1.  Kesalahannya dibuktikan sekurangnya dua alat bukti yang sah.
2.  Setelah terpenuhi kesalahannya dengan sekurangnya dua alat bukti yang sah tersebut  hakim  memperoleh  keyakinan  bahwa  tindak  pidana  benar  terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.
Alat  bukti  yang  sah  yang  digunakan  hakim,  juga  harus  sesuai  dengan ketentuan undang-undang. Pasal 184 ayat (1) KUHAP menjelaskan yang dimaksud alat bukti yang sah adalah:
a.  Keterangan Saksi;
b.  Keterangan Ahli;
c.  Surat;
d.  Petunjuk;
e.  Keterangan Terdakwa;
Hakim, melalui alat bukti  yang sah  inilah yang dapat memutuskan putusan perkara yang dijalankan di sidang pengadilan. Hal ini karena pembuktian dipandang sebagai  sesuatu  yang  tidak  memihak,  objektif,  dan  memberikan  informasi  kepada hakim  untuk  mengambil  keputusannya.    Hakim  dalam  membuat  putusan  harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, yaitu mulai dari perlunya  kehati-hatian serta  dihindari  sedikit  mungkin  ketidakcermatan,  baik  bersifat  formal  maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik dalam membuatnya. Putusan hakim bisa  saja  dapat  berdampak  buruk  pada  timbulnya  pandangan  negatif  masyarakat terhadap hakim dan pengadilan.
Putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai - nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia; penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni dan faktual, serta cerminan etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan. Melalui perspektif internal hukum memang tidak ada yang  salah  ketika  hakim  menjatuhkan  vonis  bebas  atau  lepas  dari  segala  tuntutan hukum  atau  menjatuhkan  pemidanaan,  demikian  pula  hakim  menjatuhkan  sanksi ringan,  sedang,  atau  berat  kepada  terdakwa.  Putusan  Pengadilan  menurut  Pasal  1 angka  11  Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  adalah  pernyataan hakim  yang  diucapkan  dalam  sidang  pengadilan  terbuka,  yang  dapat  berupa pemidanaan  atau  bebas  atau  lepas  dari  segala  tuntutan  hukum  dalam  hal  serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Berdasarkan ketentuan tersebut, terdapat tiga jenis putusan, yaitu putusan pemidanaan, putusan bebas, dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Tentunya majelis hakim memiliki kriteria untuk dapat memutuskan salah satu dari tiga jenis putusan tersebut.
Putusan bebas terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  dakwaan jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaan. Secara konkret, terjadinya pembebasan dari  segala  tuntutan  hukum  atau  un tuk  singkatnya  lagi  terdakwa  “tidak  dijatuhi
pidana”. Putusan bebas diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang menentukan bahwa  “Jika  pengadilan  berpendapat  bahwa  dari  hasil  pemeriksaan  di  sidang, kesalahan  terdakwa  atas  perbuatan  yang  didakwakan  kepadanya  tidak  terbukti secara sah dan meyakinkan, ma ka terdakwa diputus bebas.”
Penjatuhan putusan bebas terhadap Notaris yang melakukan tindak pidana pemalsuan  akta  autentik  dapat  dilihat  dari  Putusan  Nomor:  1216/Pid.B/2019/PN Jkt.Tim. Terdakwa bernama Rita Imelda Ginting, S.H., M.Kn., selaku Notaris dijatuhi putusan  bebas  atas  tindak  pidana  pemalsuan  akta  autentik  yang  didakwakan kepadanya. Adapun yang menjadi dasar Terdakwa diputus bebas yaitu tidak terbukti adanya maksud atau niat jahat dari dalam diri Terdakwa, terkait kesalahan Terdakwa dalam penerbitan akta autentik yang dibuatnya. Akta yang diterbitkan oleh Terdakwa tanpa  adanya  kehadiran  para  penghadapnya  namun  tercatat  hadir  dalam  akta tersebut  dan  Terdakwa  tidak  meneliti  kembali  kelengkapan  berkas-berkas persyaratannya  yang  masih  kurang  lengkap  antara  lain  dan  utamanya  adalah  asli (minuta)  akta-akta  pendirian  perseroan  yang  lama,  dan  hanya  mempercayakan sepenuhnya kepada pegawainya yang bernama Ghofir.
Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  perbuatan  Terdakwa  tersebut  bukan merupakan pelanggaran-pelanggaran norma hukum pidana, melainkan pelanggaran- pelanggaran  yang  berada  di  dalam  ranah  pelaksanaan  norma  administrasi  dan pelaksanaan norma etika profesi kenotariatan (mal-administrasi dan mal-etik profesi kenotariatan). Dibebaskannya Terdakwa dalam putusan tersebut terlihat bahwa atas kesalahan  yang  demikian  bukan  tanggung  jawab  Notaris  secara  pidana,  meskipun dalam hal ini korban merasa dirugikan atas perbuatan yang dilakukan oleh Notaris tersebut.
Notaris  harus  dimintakan  pertanggungjawaban  pidananya  dalam  hal timbulnya  perkara pidana, apalagi yang berhubungan dengan akta yang dibuatnya yang  menimbulkan  kerugian  bagi  para  pihak  atau  salah  satu  pihak.  Notaris  pada dasarnya tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, karena notaris hanya bertanggung jawab pada sisi formal pembuatan akta. Banyaknya notaris yang terlibat dalam  perkara  pidana  sehingga  perlu  dimintakan  pertanggungjawaban  pidana kepada notaris yang terbukti melakukan tindak pidana tersebut.
Uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti terkait sejauh mana  pembuktian  serta  pertimbangan  hukum  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan bebas terhadap Notaris yang melakukan tindak pidana pemalsuan akta otentik dalam penelitian  hukum  yang  berjudul: RATIO  DECIDENDI PENJATUHAN  PUTUSAN BEBAS (VRIJSPRAAK) DALAM  PEMALSUAN  AKTA  OTENTIK  OLEH  NOTARIS (Studi Putusan Nomor: 1216/Pid.B/2019/PN Jkt.Tim).
METODE PENELITIAN 1. Metode Pendekatan : Yuridis Normatif 2. Spesifikasi Penelitian : Preskriptif 3. Sumber Data : Data Sekunder 4. Metode Pengumpulan Data : Studi Kepustakaan
5. Metode Penyajian Data : Uraian Sistematis
6. Metode Analisis Data : Normatif Kualitatif HASIL DAN PEMBAHASAN Pembuktian Penjatuhan Putusan Bebas dalam Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik yang Dilakukan oleh Notaris pada Putusan Nomor:
1216/Pid.B/2019/PN Jkt.Tim.
Pembuktian  tentang  benar  tidaknya  terdakwa  melakukan  perbuatan  yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting   dalam acara  pidana. Pembuktian merupakan  suatu  proses  kegiatan  untuk  membuktikan  sesuatu  atau  menyatakan kebenaran tentang suatu peristiwa. Menurut M. Yahya Harahap pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi  pengarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan  undang-undang  membuktikan  kesalahan  yang  didakwakan  kepada terdakwa. Pasal 183 KUHAP merumuskan :
Hakim  tidak  boleh  menjatuhkan  pidana  kepada  seseorang,  kecuali  apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu  tindak  pidana  benar  terjadi  dan  bahwa  terdakwalah  yang  bersalah melakukannya.
Pasal  183  KUHAP  memiliki  syarat  menilai  kekuatan  pembuktian  dalam menjatuhkan  pidana  kepada  terdakwa,  yaitu  pertama  syarat  obyektif.  Pada  syarat obyektif, suatu tindak pidana hanya bisa  diputuskan oleh hakim apabila terpenuhi minimal dua alat bukti. kemudian syarat selanjutnya  yaitu syarat subyektif. Syarat subjektif yaitu berupa keyakinan hakim terhadap kedua alat bukti tersebut, apakah hakim yakin bahwa terdakwa benar-benar melakukan pidana syarat ini diserahkan sepenuhnya  kepada  hakim  dalam  menilai.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  KUHAP menganut sistem pembuktian negatif ( negatife wettelijk ).
Pertimbangan  Hukum  Hakim  Menjatuhkan  Putusan  Bebas  dalam  Tindak Pidana  Pemalsuan  Akta  Otentik  yang  Dilakukan  oleh  Notaris  pada  Putusan Nomor: 1216/Pid.B/2019/PN Jkt.Tim .
Pertimbangan  hakim  adalah  salah  satu  aspek  yang  sangat  penting  untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (ex aequo et bono ) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu terdapat juga manfaat bagi para  pihak  yang  bersangkutan  sehingga  pertimbangan  hakim  ini  harus  disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Jika pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi / Mahkamah Agung
Putusan  hakim  sangat  berkaitan  dengan  bagaimana  hakim  dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti di persidangan serta keyakinan hakim atas suatu perkara. Oleh sebab itu hakim memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan  pengadilan. Di dalam putusan pengadilan  harus  terdapat  pertimbangan-pertimbangan  mengenai  hal-hal  yang memberatkan  dan  meringankan  putusan,  pertimbangan  tersebut  dijadikan  alasan
oleh  hakim  dalam  menjatuhkan  putusannya  baik  itu  berupa  putusan  pemidanaan yang lain sebagainya.
Selain  itu,  hakim  juga  melakukan  pertimbangan  hukum  secara  yuridis  dan pertimbangan yang menggunakan sistem negatif yaitu keyakinan hakim itu sendiri. Pertimbangan  hukum  hakim  merujuk  pada  Pasal  183  KUHAP  serta  harus  sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang menentukan secara rinci atau limitatif jenis alat bukti yang sah. Pengaturan ini juga disandingkan dengan keyakinan hakim yang bersifat  subyektif  yaitu  tentang  persesuaian,  saling  menguatkan,  dan  tidak bertentangan antara alat bukti satu dengan yang lainnya yang semuanya dinilai oleh hakim.  Dalam  hal  ini  hakim  harus  hati-hati,  cermat  dan  matang  dalam  menilai, mempertimbangkan  serta  memahami  suatu  perkara  dan  pemahaman  hakim  akan nilai keadilan sangat mendukung profesi sebagai hakim.
Adapun yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas adalah sebagai berikut :
1. Unsur, ”Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain untuk memakai surat tersebut, seolah olah benar atau tidak dipalsu” (Dakwaan Alternatif Pertama yakni Pasal 264 ayat (1) ke -1 KUHP)
Suatu perbuatan dianggap telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana, harus dipenuhi dua unsur, yaitu adanya unsur actus reus (physical element) dan unsur mens rea (mental element) . Unsur actus reus adalah esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan, sedangkan unsur mens rea adalah  sikap  batin  pelaku  pada  saat  melakukan  perbuatan.  Dalam  ilmu hukum  pidana,  perbuatan  lahiriah  itu  dikenal  sebagai actus  reus, sedangkan kondisi jiwa atau sikap kalbu dari pelaku perbuatan itu disebut mens rea. Jadi, actus reus adalah merupakan elemen luar (external element), sedangkan mens rea adalah unsur kesalahan (fault element) atau unsur mental (mental element).
Bahwa unsur ”Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain untuk memakai surat tersebut, seolah olah benar atau tidak dipalsu”, dalam rumusan delik Pasal 264 ayat (1) ke 1 Jo. Pasal 263 ayat (1) KUHP, adalah unsur  subyektif  yakni  unsur  yang  terdapat  pada  sikap  batin  terdakwa,  yaitu berupa  maksud  atau  niat  jahat  yang  terdapat  di  dalam  sikap  batin  terdakwa (mensrea). Maka  untuk  dapat  terpenuhinya  unsur  delik  pasal  tersebut, diperlukan adanya unsur subyektif berupa maksud atau  niat jahat yang terdapat di dalam sikap batin terdakwa (mensrea). Bahwa oleh karena unsur ini adalah merupakan unsur subyektif, maka pembuktiannya dengan cara menyimpulkan dari  terbuktinya  unsur  obyektifnya,  yakni  unsur  lahir/perbuatannya (actus reus). Sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk dapat terpenuhinya unsur delik Pasal 264 ayat (1) ke 1 Jo. Pasal 263 ayat (1) KUHP, disyaratkan adanya maksud, atau niat jahat dari terdakwa untuk memakai atau menyuruh orang lain untuk memakai surat tersebut, seolah olah benar atau tidak dipalsu.
Sesuai  dengan  fakta-fakta  hukum  di  persidangan,  Majelis  Hakim menyimpulkan sebagai berikut :
1. Tidak  terdapat  adanya  persekongkolan  antara  terdakwa  dengan Pegawainya  yang  bernama  GHOFIR  dalam  pemrosesan  dan  penerbitan akta  perubahan  ke-lima  perseroan  tersebut,  untuk  mendapatkan keuntungan bagi terdakwa.
2. Tidak  terdapat  adanya  persekongkolan  antara  terdakwa  dengan  Sdr. TOMY    dalam  pemrosesan  dan  penerbitan  akta  perubahan  ke  lima perseroan tersebut, untuk mendapatkan keuntungan bagi terdakwa.
3. Bahwa TOMY  satu-satunya orang yang mempunyai kepentingan terhadap perubahan ke lima perseroan tersebut, dengan melibatkan bantuan dari JONI, SUBAGIO, dan GHOFIR, tanpa sepengetahuan terdakwa.
4. Bahwa  GHOFIR  pegawai  terdakwa  telah  berlaku  tidak  jujur  kepada terdakwa yang menguntungkan TOMY, JONI, dan SUBAGIO.
5. Terdakwa terbukti tidak memperoleh keuntungan dari perubahan kelima perseroan  tersebut,  kecuali  uang  jasa  yang  diterimanya  secara  sah  dan wajar.
Berdasarkan  fakta-fakta  hukum  tersebut  di  atas,  Majelis  Hakim, berkeyakinan bahwa  tidak terdapat maksud atau niat jahat dari terdakwa untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat palsu seolah-olah benar dan tidak dipalsu. Bahwa oleh karena tidak terbukti adanya maksud atau niat jahat dari  dalam  diri  terdakwa,  terkait  penerbitan  akta-akta  perubahan  kelima perseroan  tersebut,  maka  kesalahan  terdakwa  selaku  notaris  yang  telah menerbitkan akta-akta perubahan ke lima perseroan tersebut, tanpa kehadiran para  penghadapnya  yang  tercatat  hadir  dalam  akta-akta  dimaksud,  dan  tanpa meneliti kembali kelengkapan berkas-berkas persyaratannya yang masih kurang lengkap  antara  lain  dan  utamanya  adalah  asli  (minuta)  akta-akta  pendirian perseroan  yang  lama,  dan  hanya  mempercayakan  sepenuhnya  kepada pegawainya  yang  bernama  GHOFIR  menurut  pendapat  Majelis  Hakim  adalah bukan  merupakan  pelanggaran-pelanggaran  norma    hukum  pidana  yang terdapat pada pasal tersebut di atas, melainkan pelanggaran-pelanggaran yang berada di dalam ranah pelaksanaan norma administrasi dan pelaksanaan norma etika  profesi  kenotariatan  ( mal-administrasi  dan  mal-etik  profesi kenatoriatan).
Penulis berpendapat bahwa pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa tidak  terdapat  adanya  maksud  atau  niat  jahat  dari  Terdakwa  untuk  memakai atau  menyuruh  orang  lain  memakai  surat  palsu  seolah-olah  benar  dan  tidak dipalsu  sudahlah  tepat  karena  tanggung  jawab  yang  dimiliki  oleh  Notaris menganut  prinsip  tanggung  jawab  berdasarkan  kesalahan (based  on  fault  of liability), dalam  pembuatan  akta  otentik.  Notaris  harus  bertanggung  jawab apabila  atas  akta  yang  dibuatnya  terdapat  kesalahan  atau  pelanggaran  yang disengaja oleh Notaris. Sebaliknya apabila unsur kesalahan atau pelanggaran itu terjadi  dari  para  pihak  penghadap,  maka  sepanjang  Notaris  melaksanakan kewenangannya  sesuai  peraturan,  Notaris  bersangkutan  tidak  dapat  diminta
pertanggungjawabannya, karena Notaris hanya mencatat apa yang disampaikan oleh  para  pihak  untuk  dituangkan  ke  dalam  akta.  Keterangan  palsu  yang disampaikan  oleh  para  pihak  adalah  menjadi  tanggung  jawab  para  pihak. Pemidanaan terhadap Notaris dapat dilakukan dengan batasan, jika:
1) Ada tindakan hukum dari Notaris terhadap aspek formal akta yang sengaja, penuh  kesadaran  dan  keinsyafan  serta  direncanakan,  bahwa  akta  yang dibuat  di  hadapan  Notaris  atau  oleh  Notaris  bersama-sama  (sepakat) untuk dijadikandasar untuk melakukan suatu tindak pidana;
2) Ada  Tindakan hukum dari Notaris dalam membuat akta dihadapan atau oleh Notaris yang jika diukur berdasarkan UUJN tidak sesuai dengan UUJN; dan
3) Tindakan Notaris tersebut tidak sesuai menurut instansi yang berwenang untuk  menilai  tindakan  suatu  Notaris,  dalam  hal  ini  Majelis  Pengawas Notaris.
Bahwa terbukti tidak adanya maksud atau niat jahat dalam diri Terdakwa Rita  Imelda  Ginting  terkait  penerbitan  akta-akta  perubahan  kelima  perseroan tersebut.  Kesalahan  yang  dilakukan  Terdakwa  selaku  notaris  adalah menerbitkan akta-akta perubahan ke lima perseroan tersebut tanpa kehadiran para  penghadapnya  yang  tercatat  hadir  dalam  akta-akta  dimaksud,  dan  tidak meneliti kembali kelengkapan berkas-berkas persyaratannya yang masih kurang lengkap  tanpa  disertai  adanya  niat  jahat  untuk  melakukan  pemalsuan  akta otentik  sebagaimana  yang  didakwakan  oleh  penuntut  umum.  Kesalahan  yang dilakukan  oleh  Terdakwa  dalam  perkara  ini  bukan  merupakan  pelanggaran- pelanggaran norma  hukum pidana yang terdapat pada Pasal 264 ayat (1) KUHP melainkan  merupakan  pelanggaran  yang  berada  di  dalam  ranah  pelaksanaan norma administrasi dan pelaksanaan norma etika profesi kenotariatan. Sehingga lebih tepat apabila Terdakwa Rita Imelda Ginting dijatuhi sanksi Administrasi. Adapun  pelanggaran  administrasi  yang  dilakukan  oleh  Terdakwa melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris di mana Terdakwa dalam hal ini tidak membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan tidak ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
Pembacaan dan penandatanganan akta yang tidak dilakukan di hadapan Notaris akan berakibat turunnya nilai pembuktian akta otentik menjadi akta di bawah  tangan  sebagaimana  tertuang  dalam  Pasal  16  ayat  (9)  UUJN  dan melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (6) Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia yang menimbulkan  konsekuensi  yakni  berupa  sanksi  yang  dikenakan  terhadap anggota (dalam hal ini Notaris) yang melakukan pelanggaran kode  etik, yakni berupa teguran, peringatan; schorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan, onzetting (pemecatan)  dari  keanggotaan  perkumpulan, pemberhentian  dengan  tidak  hormat  dari  keanggotaan  perkumpulan.  Maka
berdasarkan  hal  tersebut  Terdakwa  dapat  dikenakan  sanksi  berupa  teguran, peringatan,  dan  pemecatan  sementara  oleh  Majelis  Pengawas  Notaris  akibat perbuatan yang dilakukannya.
Bahwa  dengan  demikian  maka  unsur,  “ Dengan  maksud  untuk  memakai atau menyuruh orang lain untuk memakai surat tersebut, seolah olah benar atau tidak dipalsu”, tidak dapat terpenuhi menurut hukum oleh perbuatan terdakwa.
Berdasarkan  putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Timur  nomor  :
1216/Pid.B/2019/PN Jkt.Tim., Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena salah satu unsur inti delik (bestanddelen) Pasal 264 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 263 ayat (1) KUHP, tidak terpenuhi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, terdakwa harus dinyatakan, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  didakwakan  oleh  Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif pertama, dan karenanya harus dibebaskan dari dakwaan tersebut.
2. Unsur  ”Dengan  Sengaja  Menggunakan  Surat  Palsu  atau  Surat  yang Dipalsukan  yang  Berupa  Akta  Autentik  Seolah- olah  Asli”  (Dakwaan Alternatif Kedua yakni Pasal 264 ayat (2) Jo . Pasal 263 ayat (2) KUHP) Berdasarkan  putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Timur  nomor  : 1216/Pid.B/2019/PN  Jkt.Tim.,  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  unsur, ”Dengan sengaja”, (opzet), adalah unsur subyektif, yakni unsur yang terdapat di dalam sikap batin terdakwa, yang di dalam perumusan delik memiliki peranan untuk menentukan ada atau tidaknya kesalahan pada diri terdakwa.
Unsur,  ”Dengan  sengaja”,  menurut Memorie  Van  Toelichti ng,  diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (willen en wetens) , yakni menghendaki atas  apa  yang  diperbuatnya,  dan  mengetahui  apa  akibat  dari  perbuatannya. Bahwa  dengan  demikian  maka in  casu untuk  dapat  terpenuhinya  unsur  ini, disyaratkan  adanya  sikap  batin  berupa  kehendak  dan  pengetahuan  dari terdakwa  bahwa  akta-akta  di  bawah  tangan  berupa  Notulen-notulen  Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yang oleh terdakwa selaku notaris dijadikan dasar penerbitan akta-akta notariil perubahan 5 (lima) perseroan, adalah palsu atau isinya tidak benar.
Berdasarkan  fakta-fakta  hukum  yang  telah  terbukti  di  persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan alternatif pertama, Majelis Hakim  telah  dapat  menyimpulkan  bahwa  terdakwa  selaku  notaris  tidak mengetahui dan secara hukum memang tidak perlu menyelidiki sampai sejauh mana  akta-akta  di  bawah  tangan  yang  akan  dibuatkan  akta  notariil  seperti Notulen  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  (RUPS),  yang  dijadikan  dasar  oleh terdakwa untuk membuat akta perubahan pemilik saham, perubahan pengurus, perubahan alamat dan nama perseroan atas kelima perseroan tersebut adalah palsu atau isinya tidak benar. Karena akta notariil perubahan ke lima perseroan yang  diterbitkan  oleh  terdakwa  selaku  Notaris,  termasuk  pengertian  akta autentik yang dibuat di hadapan Notaris, sehingga kebenaran isinya, sepenuhnya
menjadi tanggung jawab yang membuatnya, dan bukan menjadi tanggung jawab notaris yang membuatkan akta notariilnya.
Majelis  Hakim  menyimpulkan  bahwa  tidak  terdapat  unsur  sikap  batin berupa kehendak dan pengetahuan dari terdakwa untuk membuat  surat berupa akta  autentik,  yang  palsu  atau  isinya  tidak  benar.  Berdasarkan  pertimbangan hukum di atas, maka unsur, “Dengan sengaja”, tidak dapat terpenuhi menurut hukum oleh perbuatan terdakwa. Bahwa oleh karena unsur, “Dengan sengaja” tidak  dapat  terpenuhi,  maka  unsur  selain  dan  selebihnya,  sudah  tidak  perlu dipertimbangkan lagi.
Berdasarkan  putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Timur  nomor  : 1216/Pid.B/2019/PN Jkt.Tim., Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena salah satu unsur inti delik (bestanddelen) Pasal 264 ayat (2) Jo Pasal 263 ayat (2) KUHP, tidak terpenuhi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, terdakwa harus dinyatakan, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan  alternatif  kedua,  dan  karenanya  harus  dibebaskan  dari  dakwaan tersebut.
Bahwa  dengan  demikian  maka  terdakwa  tidak  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut  Umum,  baik  dalam  dakwaan  alternatif  pertama  maupun    dakwaan alternatif  kedua,  maka  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal    191  ayat  (1)  KUHAP terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan tersebut.
Berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  hukum  di  atas,  maka  Majelis Hakim  tidak  sependapat  dengan  pendirian  Penuntut  Umum  di  dalam  surat tuntutan  pidananya,  yang  berpendapat  bahwa  terdakwa  terbukti  bersalah melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  didakwakan  dalam  surat  dakwaan alternatif  pertama.  Sebaliknya,  Majelis  Hakim,  pada  prinsipnya  sependapat dengan pendirian Penasihat Hukum terdakwa di dalam Nota Pledoinya, dan juga pembelaan  yang  diajukan  oleh  terdakwa  sendiri  di  persidangan,  yang berpendapat    pada  intinya  bahwa  terdakwa  tidak  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan yaitu:
a. Pembuktian tindak pidana pemalsuan akta otentik yang dilakukan oleh Notaris dalam Putusan Nomor: 1216/Pid.B/2019/PN Jkt.Tim., adalah sebagai berikut: Pembuktian unsur-unsur perbuatan Terdakwa Rita Imelda Ginting yang terdapat dalam Pasal 264 ayat (1) Jo. Pasal 264 ayat (2) KUHP, dibuktikan dengan 3 (tiga) alat bukti yang sah yaitu 6 (enam) orang saksi a charge , 2 (dua) orang saksi A de Charge , 2 (dua) surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, sehingga hal tersebut  telah  memenuhi  batas  minimum  pembuktian  yakni  sekurang-kurang
dua  alat  bukti  yang  sah  diperolehnya  keyakinan  hakim  bahwa  Terdakwa  Rita Imelda Ginting tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan akta otentik, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim telah memenuhi syarat objektif dan subjektif pembuktian. Pembuktian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam membuktikan  perbuatan  Terdakwa  Rita  Imelda  Ginting  yang  tidak  terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana pemalsuan akta otentik telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 183 KUHAP.
b. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Bebas dalam Tindak Pidana  Pemalsuan  Akta  Otentik  yang  Dilakukan  oleh  Notaris  pada  Putusan Nomor: 1216/Pid.B/2019/PN Jkt.Tim., adalah sebagai berikut : Dasar pertimbangan hukum hakim yaitu dengan memperhatikan Pasal 263 ayat (1)  dan  (2) jo. Pasal  264  ayat  (1)  dan  (2)  KUHP.  Majelis  Hakim  berpendapat bahwa adanya salah satu unsur inti delik (bestanddelen) Pasal 263 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 264 ayat (1) dan (2) KUHP yang tidak terpenuhi, yakni tidak terdapat unsur  sikap  batin  berupa  kehendak  dan  pengetahuan  dari  terdakwa  untuk membuat  surat berupa akta autentik, yang palsu atau isinya tidak benar (unsur dengan sengaja tidak terbukti). Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  didakwakan  oleh  Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua, dan karenanya harus dibebaskan dari dakwaan tersebut.

## SARAN
a. Hendaknya Notaris dalam pembuatan Akta Otentik harus sesuai dengan bentuk dan prosedur di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris agar tercipta kepastian hukum  bagi  masyarakat  yang  menggunakan  jasa  Notaris  dan  agar  Notaris terhindar dari sanksi pidana.
b. Notaris dalam menjalankan fungsi dan jabatannya hendaklah selalu berpegang teguh kepada Undang-Undang Jabatan Notaris sebagai aturan yang berlaku, kode etik Ikatan Notaris Indonesia, serta peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya. Sehingga dalam pelaksanaan jabatannya tetap berada pada ranah dan koridor  yang  semestinya  dan  dapat  memberikan  kepastian  hukum  kepada masyarakat yang menggunakan jasa hukumnya sebagai seorang notaris. Penulis juga  berharap  Notaris  yang  telah  menjalankan  fungsi  dan  jabatannya  sesuai dengan aturan-aturan yang ada hendaknya juga dapat diberikan perlindungan hukum terhadapnya serta menjaga marwah dari jabatan Notaris itu sendiri di tengah-tengah masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Amrullah.  2018. Perkembangan  Kejahatan  Korporasi:  Dampak  dan  Permasalahan Hukumnya. Jakarta: Kencana Pernada Media Group. Arief, Barda Nawawi. 2010. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana . Jakarta: Prenada Media Group.
Effendi,  Tolib.  2014. Dasar  Dasar  Hukum  Acara  Pidana  (Perkembangan  dan Pembaharuannya Di Indonesia) . Malang: Setara Press. Harahap,  M.  Yahya.  2009. Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP Pemeriksaan  Sidang  Pengadilan,    Banding,  Kasasi  dan  Peninjauan  Kembali. Jakarta: Sinar Grafika.
Institute  for  Criminal  Justice  Reform.  2010 Pertanggungjawaban  Korporasi  dalam Rancangan KUHP . Jakarta:  Institute for Criminal Justice Reform. Pohan,  Agustina  &  Susansti,  Dwi  Siska.  2018. Panduan  Teknik  Penyelidikan  dan Penyidikan Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: KPK RI. Sjahdeini, Sutan Remy. 2007. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi . Jakarta: Grafiti Pers.

## Peraturan Perundang-undangan
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.
Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).