Etika Dan Tanggung  Jawab Sosial
Dalam Manajemen Bisnis
Oleh: Idrus Usu

## Abstract
Basically  present  business will not be endless otherwise ,s accompanied with ethics.  This thing of course  very far dffired  from tending to industry era concept that  permits all ways, pursues max.intutn benefits without bothering  ethics and others importance, environntent  and generation a period of coming.
Business  ethics  is study majored about wrong and correct morale. This study  concentrates  on  morale  standard as applied in policy, institution,  and behavior of business. Whereas social responsibility is processing  social interaction between the componies  and public. Public claim  and development
of democracy  and rapid  of globalization  curuent and free market, causing peeps out awareness from industrial world about the importance  of executing
company social  responsibility (Company social responsibility).
Kata Kunci: Etika, Tanggung  Jawab  Sosial, Bisnis, Perusahaan, Manajemen.

## Pendahuluan
Pemahaman bisnis  dewasa ini dirasakan  semakin  penting, baik oleh pelaku bisnis dan kalangan ilmuan ekonomi bisnis itu sendiri, bahkan pemerintah  sebagai  pembuat regulasi atau kebijakan yang berkaitan dengan
dunia usaha. Hal ini tidak dapat dipungkiri  semakin intense dan dinamisnya aktifitas bisnis dalam berbagai sektor  serta menglobalnya sistem perekgnomian. Indonesia sebagai salah satu negara yang berkembang  membuka  keran investasi secara massive disertai dengan kemudahan-kemudahannya.
Secara makro, terdapat kecenderungan  adanya kompetisi antar negara  berkembang untuk menjadi tujuan  investor yang kondusif. Di sisi lain negara-negara maju melakukan
berbagai strategi global untuk
menguasai pasar rnancanegara, khususnya pada negara-negara yang termasuk dalam  emerging  market atau negara-negara yang dikategorikan sebagai pasar yang mengeliat dan potensial  bagi produk dari negara maju. Dengan meningkatnya transaski bisnis baik bersifat secara Iokal, nasional, regional, maupun global sudah  barang tentu akan membawa  konsekuensi perlunya aturan main  (rule of game) yang berupa regulasi yang dapat menjamin kontinuitas aktifitas dunia usaha itu sendiri secara adil dan  pasti. Demi terciptanya keteraturan dan kepastian dalam mengakomodasi berbagai kepentingan para pelaku bisnis, maka etika dan tanggung jawab hukum menjadi kebutuhan yang tidak
terelakkan sebagai findamental.
mengembangkan peraturan perundang_undangan  yang mendukung kegiatan perekonomiai fa]am menghadapi era perdagangan beba9. Tentunya arah teU'4a[an tersebut  merupakan satu indikator kuatnya pengaruh  atau tujuan ekonomi dalam perkembangan hukum di Indonesia.
Tuntutan masyarakat dan perkembangan demokrasi serta derasnya arus globalisasi dan pasar bebas, sehingga memunculkan kesadaran dari  dunia industri tentang pentingnya melaksanakan etika aai tanggung jawab hukum dalam manajemen bisnis. Serta  tantangan  baru dalam persaingan global adalah bagaimana perusahaan dapat tetap hidup  dan berkembang berdasarkan Iogika  ekonomis yang mengkaitkan lingkungan,  sumber duyu fi.a*ri, inovasi dan keunggulan  bersaing Perusahaan-perusahaan semakin sadar akan pentingnya keberlangsungan  jangka ' purf*g usahanya. Kelestarian merupakan  Jalail saty aspek penting yang menjadi perhatian pihak  manajemen. Disisi lain beragam  tantangan  harus dihadapi.
Etika Manajemen  Bisnis Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1989), yang dimaksud dengan etika ialah: pirtama, ilmu tentaxg  apa yang baik dan apa  yang buruk dan tentang dan tewa.;lUai moral. Kedua, kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak.  Ketiga, nilai mengenai  benar dan salah yaig dianut  suatu  golongan  atau ,ury*ukutl Etika merupakan suatu suatu konsepsi  mengenai tindakan yang benar dan salah (post,  Lawerence, dai

## pedoman
Konsekwensi dari keterbukaan ini adalah  negara menjadi bagian dari  klub n"gu.u_n"!u.u ekonomi tebuka yang dikuasasi ileh negara-negara maju, atau bias juga menjadi  hanya  enclave dari negari_
1egar1_maju. Negara ini akan *er;adi koloni baru yang diisap oleh modallan teknologi  asing.  Tentu semua  ini bergantung  pada tingkat kesiapan dan ketahanan  ekonomi  bangsa ini. pasar global lkan menguji potensi_potensi ekonomi kita, dalam artian apakah potensi  ekonomi itu bisa meiebihi sumber-sumber daya alami dan keringat buruh  yang dibayar murah. Secara  bertahap kita menyaksikan  kebijakan ekonomi yang bergerak dari preliberalisasi "tono*I ke era liberalisasi dan komitmen kepada full liberalisasi ekonomi. Berbagai rangsangan ditawarkan kepada  penanam modal  asing dan domestik, untuk berbisnis dan Jektor_ sektor  usaha mulai  dibuka dengan sedikit  sekali pembatasan. H4afah cabang-cabang produksi  yang  penting
91gi rakyat dan negara pun mulai dibuk4 sehingga tafsir pasal  33 UUD 1945 menjadi  sangat berubah. pp No 20 tahun-.199.4 merupakan contoh yang sering dikutip,  tetapi banyak jatei deregulasi lain yang pudu iniinya membuka  negara ini bagi masuknya modal asing  termasuk  dalam cabang_ cabang yang sering dikategorikin sebagai penting, menyangkui n4ut hidup orang  banyak
Secara resmi  Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) menetapkan salah satu arah Kebijakan program Pembangunan Nasional Bidang
Weber, 2002:  102). Etika sendiri bersumber dari moralitas yang merupakan nilai tentang bagaimana kita harus hidup secara baik sebagai manusia (Keraf, l99l: 20).
Secara umum etika adalah  cara yang mengatur perilaku orang atau sekelompok  orang  dalam masyarakat.
Etika (ethics ) adalah kode yang  berisi prinsip-prinsip dan  nilai-nilai moral yang mengatur perilaku orang atau kelompok terkait dengan  apa Yang benar  atau  salah (Daft, 2007,201). Definisi  diatas daPat dijabarkan bahwa etika berhubungan dengan nilai-  nilai internal perusahaan dan membentuk  keputusan mengenai tanggung jawab sosial  yang berkaitan dengan lingkungan  eksternal. Isu etika hadir dalam sebuah situasi ketika tindakan yang dilakukan sebuah organisasi  dapat menimbulkan manfaat atau kerugian  bagi pihak lain.
Pada umumnya  menurut Frans Magnis Suseno (1991:68), secara sistematis etika dibedakan menjadi etika umum  dan etika khusus. Selain itu etika juga dibedakan  antara etika individu dan etika  sosial.  Etika umum membahas tentang prinsip-prinsip dasar dari moral. Sementara  etika khusus menerapkan prinsip-prinsip dasar dari moral pada masing-masing bidang kehidupan.  Kemudian etika individual  memuat kewajiban manusia terhadap diri sendiri.  Selanjutnya etika sosial membicarakan tentang kewajiban  manusia sebagai anggota umat manusia.
Berdasarkan definisi dan hakekat etika di atas,  maka etika bisnis merupakan  penerapan etika secara umum terhadap perilaku  bisnis. Secara lebih khusus Griffin dan Ebert, 1992:
82), menyatakan makna etika bisnis menunjukkan perilaku etis maupun tidak  etis yang  dilakukan  manajer dan karyawan dari suatu organisasi perusahaan.
Menurut  Barort, yang dimaksud dengan etika  bisnis adalah aplikasi  dari  prinsip  prinsip  etika yang diterapkan sehubungan munculnya masalah masalah dalam bisnis.
"Business  ethics is the applicatioru of ethics principles to issues that arise in the conduct of business "  ( Baron,
2003:  684 ).
Etika menurut  Beekun (1997) adalah studi yang bersifat normatif sebab etika menjelaskan  apa yang seharusnya dilakukan seseorang dan apa yang seharusnya tidak dilakukan seseorang. Sementara etika bisnis, didefinisikan Beekun sebagai
"management ethics or organizationol ethics", yaitu etika manajemen atau etika organisasional, yang cakupannya menurut Beekun secara sederhana terbatas pada organisasi-organisasi bisnis.
Namun demikian, pendapat Beekun yang membatasi etika bisnis hanya pada cakupan  perusahaan  itu dapat dipahami dan dimaklumi, karena Beekun tinggal dalam masyarakat kapitalis yang kegiatan bisnisnya didominasi oleh perusahaan- perusahaan (companies). Apalagi memang ada  literatur yang menyebutkan definisi bisnis sebagai organisasi yang bergerak di bidang bisnis.  Misalnya,  Straub dan Attner (1994)  yang mengatakan bisnis adalah organisasi yang  menjalankan  aktivitas produksi dan peniualan barang-barang dan jasa-jasa yang diinginkan oleh konsumen untuk memperoleh  profit.
Namun demikian, ada definisi  lain dari bisnis, yang fokusnya bukan pada aspek organisasional, tapi lebih pada aspek kegiatan  (operasional),  misalnya Anoraga dan Soegiastuti  (1996) yang mengatakan bahwa bisnis memiliki makna  dasar  sebagai "the buying  and selling ofgoods and services." (seluruh aktivitas penjualan dan pembelian berbagai  barang dan jasa).
Etika  bisnis bukan merupakan suatu etika  yang berbeda dari etika pada umumnya, dan etika bisnis bukan merupakan suatu etika yang hanya berlaku di dunia bisnis. Sebagai contoh,  apabila ketidakjujuran dipandang  sebagai perilaku yang  tidak etis dan tidak  bermoral, maka  siapapun di dalam  kegiatan usaha (manajer atau karyawan) yang tidak jujur terhadap para pekerj a, para  pemegang saham, para  pelanggan  maupun para pesaing, maka  mereka  dipandang melakukan tindakan yang tidak etis dan tidak bermoral.
Selanjutnya apabila perilaku mencegah pihak lain menderita kerugian dipandang  sebagai perilaku yang etis. Dengan demikian perusahaan yang menarik kembali produknya yang memiliki cacat produksi dan dapat membahayakan
keselamatan
konsumen, dapat dipandang sebagai perusahaan yang melakukan  perilaku etis dan bermoral.
Penerapan etika dalam bisnis jugu dapat berpengaruh sampai ke tingkat individual, maka  sangat penting bagi para pelaku bisnis untuk mengkondisikan perusahaannya sehingga terjaga keseimbangan hubungan antara para anggota, pemegang  saham,  masyarakat  dan  para penetap regulasi.
Bisnis  masa kini tidak akan Ienggang jika tidak dibarengi dengan etika. Hal ini tentu sangat jauh berbeda dengan  konsep era industri yang cenderung menghalalkan segala cara, mengejar keuntungan sebesar-besarnya tanpa menghiraukan etika dan kepentingan orang lain, lingkungan hidup dan generasi masa datang. Kepemimpinan dan Pengambilan keputusan yang etis adalah  dasar dari organisasi yang etis, tanggung  jawab sosial (Corporate Social
Responsibility),  perniagaan yang adil (fairtrade), sustainabilitas, dan berbagai  konsep sej enis. Prinsip -  prinsip etika menyediakan  landasan bagi berbagai konsep modern dalam bekerja, bisnis dan organisasi, yang memperluas prioritas individu  dan organisasi jauh meninggalkan tujuan-tujuan bisnis tradisional  berupa  keuntungan dan pemakmuran  pemegang  saham. Faktor- faktor etikal juga mempengaruhi secara siknifikan  terhadap institusi dan sektor publik, dimana prioritas sektor publik tradisional  dalam kualitas pelayanan dan pengelolaan biaya sekarang  harus memperhitungkan pertimbangan- pertimbangan etikal yang telah mempengaruhi dunia komersial dan bisnis.
Etika bisnis merupakan studi yang dikhususkan  mengenai moral yang benar dan salah. Studi ini berkonsentrasi pada standar moral sebagaimana diterapkan dalam kebijakan,  institusi, dan perilaku bisnis (Velasquez, 2005). Dalam menciptakan etika  bisnis,  ada beberapa hal yang perlu  diperhatikan,  antara lain adalah:
Pertama, Pengendalian diri. Kedua, Pengembangan tanggung jawab social
(social responsibility). Ketiga, Mempertahankan jati diri dan tidak mudah untuk terombang-ambing  oleh pesatnya perkembangan informasi dan teknologi. Keempat, Menciptakan persaingan yang sehat. Kelima,
Menerapkan konsep "pembangunan berkelanjutan" . Keenam, Menghindari sifat 5K (Katabelece,  Kongkalikong,
Koneksi, Kolusi, dan Komisi\.  Ketujuh, Mampu menyatakan yang benar itu benar. Kedelapan, Menumbuhkan sikap saling percaya antara golongan pengusaha kuat  dan golongan pengusaha ke bawah. Kesembilan, Konsekuen dan konsisten dengan
aturan main yang telah disepakati
bersama.
Kesepuluh,
Menumbuhkembangkan kesadaran  dan
rasa memiliki terhadap apa yang telah disepakati. Kesebelas, Perlu adanya sebagian etika  bisnis yang dituangkan dalam  suatu hokum positifyang berupa peraturan  perundang-undangan.
Fungsi Etika Dalam  Bisnis Pertanyaan dasar pertama kalau kita ingin  mengkaji tentang etika dalam manajemen bisnis adalah mengapa bisnis memrlukan etika. Bukankah kegiatan bisnis hanya
bertujuan  untuk
memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya
dengan  cara  apapun.
Menurut Post,  Lawerence dan
Weber  (2002:  14), setidaknya terdapat 7 (tujuh) alasan yang mendorong Perusahaan untuk menjalankan  bisnis secara beretika, yakni: Pertama, meningkatnya  harapan publik agar perusahaan menjalankan bisnisnya secara etis. Perusahaan yang tidak berhasil menjalankan  bisnisriya secara etis akan mengalami sorotan, kritik
bahkan  hukuman. Kedua, mengapa perusahaan dan  para  pekerjanya harus bertindak  secara etis adalah agar mereka tidak melakukan berbagai tindakan yang membahayakan stakeholders lainnya. Ketiga, penerapan etika  bisnis di perusahaan dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Keempat, peneraparr etika bisnis seperti kejujuran, rnenepati janji,
dan menolak suap dapat meningkatkan kualitas hubungan bisnis di antara  dua pihak yang melakukan hubungan bisnis. Hal  ini disebabkan oleh meningkatnya  kepercayaan di antara pihak-pihak yang terlibat hubungan bisnis terhadap pihak lainnya.
Sebalikny4  apabila salah satu pihak berlaku tidak dapat  dipercaya, maka pihak yang tidak dapat dipercaya ini akan diabaikan oleh mitra bisnisnya bahkan oleh komunitas bisnis secara umum. Kelima, penerapan etika bisnis adalah agar perusaliaan terhindar dari penyalahgunaan yang dilakukan karyawan  maupun  kornpetitor yang bertindak tidak  etis. Sebagai contoh, kejahatan pencurian uang perusahaan yang dilakukan pemilik dan pimpinan perusahaan merupakan faktor penyebab utama kebangkrutan perusahaan dibanding  faktor-faktor lainnya. Keenam, penerapan etika bisnis perusahaan  secara baik di dalam suatu perusahaan dapat menghindarkan terjadinya pelanggaran hak-hak pekerja oleh pemberi kerja. Perusahaan dipandang bertindak secara etis apabila perusahaan memenuhi hak-hak normatif  para pekerja seperti gaji dan kondisi kerja  yang memadai, pemberlakuan penilaian kerja secara adil, adanya rervard  anci punishment policy yang jelas, dan lain-lain.
Ketuj uh, perusahaan perlu menerapkan etika bisnis  dalam menjalankan usahanya adalah untuk mencegah  agar perusahaan tidak memperoleh sanksi hukum karena telah menjalankan bisnis secara tidak etis.
Setiap perusahaan harus memiliki  nilai-nilai perusahaan (corporate  values) yang menggambarkan sikap *o.ul perusahaan dalam pelaksanaan perusahaannya. Untuk dapat merealisasikan sikap moral dalim pelaksanaan usahanya, perusahaan harus memiliki rumusan eiika bisnis yang  disepakati  oleh organ perusahaan dan karyawan. Pelaksanaan etika bisnis yang berkesinambungan akan membentuk  budaya  perusahaan vane merupakan  manifestasi dari nilai-nila] perusahaan.
Etika bisnis tidak hanya terlihat  dalam hubungan antara pengusaha, tetapi juga dalam  hubungan pemerintah dan masyarakat,  bahian juga terdapat dalam  hubungan  internal dalam perusahaan yaitu antara atasan dan bawahan.  Keterbukaan kepada masyarakat merupakan  bagian dari etika  bisnis. Hal ini akan menaikan pamor  perusahaan.
Di Indonesia masalah penerapan etikan  belum  intensif; masih belum dilakukan  dan  digerakan secara nyata. Pada urnumnya  baru memasuki tahap pernyataan-pernyataan belaka. Karena memang  enforcement dari pemerintah pun belum tampak jelas. Sesungguhnya  Indonesia harus lebih menggerakan penerapan etika bisnis secara intensif terutama setelah tragedi krisis  ekonomi tahun 1998.
Tanggung Jawab Sosial/ Corporate S o cial Respons ib ility Terhadap bisnis Tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social re.sponsibility (untuk selanjutnya disebut CS_R) mungkin masih lu.ung popular dikalangan pelaku usahi nasional. Namun, tidak berlaku bagi pelaku usaha asing.  Kegiatan  sosiil kemasyarak  atan yang dilakukan secara sukarela itu, sudah  biasa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan multinasional ratusan tahun lalu.
perkembangan demokrasi serta derasnya arus globalisasi dan pasar bebas, sehingga memunculkan kesadaran dari dunia  industri tentang pentingnya melaksanakan tanggung jl*-ub sosial perusahaan fCSnl. Walaupun  sudah lama prinsip_prinsip CSR  diatur  dalam peirtu.un perundang-undangan dalam Iingkup hukum perusahaan.
Belajar dari pengalaman negara-negara lain,  tidak ada satupun negara yang  dengan persis mencantumkan persentase  atau jumlah yang harus dikeluarkan  untuk investasi sosial perusahaan. Akan sangat mustahil menemukan  negara yang berbuat demikian, karena ying banya[ dikembangkan oleh n"gu*-n.guru maju adalah sistem  insentif iurg mendorong  perusahaan melakukan investasi sosial sebagai bagian dari strategi welfare mix (kesejahteraan sebagai  tanggung jawab bersama). CSR adalah merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada
pengembangan ekonomi dafi Tuntutan masyarakat dan l1s komunitas setempat ataupun
masyarakat  luas, bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerjanya beserta seluruh keluarganya.  Selain  itu CSR adalah komitmen yang berkesinambungan dari kalangan bisnis, untuk berperilaku secara etis dan memberi  kontribusi bagi perkembangan ekonomi, seraya meningkatkan  kualitas  kehidupan  dari karyawan dan keluarganya, serta komunitas lokal dan masyarakat luas pada umumnya (CSR: Meeting Changing Expectations, 1 999). Setidaknya ada 6 (enam) kecenderungan utama, yang semakin menegaskan arti penting  CSR.  Yaitu:
Pertama,  meningkatnya kesenjangan antara kaya  dan miskin.  Kedua, posisi negara yang  semakin berjarak pada rakyatnya.  Ketiga, makin mengemukanya arti kesinambungan. Keempat, makin gencarnya sorotan kritis dan resistensi dari  publik, bahkan yang  bersifat anti-perusahaan. Kelima, tren ke arah transparansi. Keenam, harapan-harapan bagi terwujudnya kehidupan yang lebih baik dan manusiawi pada  era milenium baru. CSR telah menjadi isu bisnis yang  terus menguat. Isu ini sering diperdebatkan dengan pendekatan nilai-nilai etika,  dan  memberi tekanan yang semakin  besar  pada kalangan bisnis untuk  berperan  dalam masalah- masalah sosiat, yang akan terus tumbuh. Isu CSR sendiri juga sering diangkat oleh kalangan bisnis, manakala  pemerintahan di berbagai negara telah  gagal  menawarkan solusi
terhadap
berbagai
masalah
kemasyarakatan.
Undang-undang Nomor 40
Tahun  2007  tentang Perseroan  Terbatas yang disahkan DPR tanggal 20 Juli
2007 menandai babak baru pengaturan CSR di negeri ini. Keernpat  ayat  dalam Pasal 74 UU tersebut menetapkan kewajiban semua perusahaan di bidang sumber  daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
Pada dasarnya  kegiatan CSR sangat beragam  bergantung pada proses interaksi sosial, bersifat sukarela didasarkan  pada dorongan moral dan etika, dan biasanya melebihi  dari hanya sekedar  kewaj iban  memenuh i peraturan perundang-undangan. Oleh  karena itq didalam praktek, penerapan CSR selalu disesuaikan dengan kemampuan masing-masing perusahaan dan kebutuhan masyarakat. Idealnya terlebih dahulu dirumuskan bersama antara 3 pilar yakni  dunia usaha, pemerintah dan masyarakat setempat dan kemudian dilaksanakan sendiri oleh masing-masing perusahaan. Dengan  demikian adalah tidak mungkin  untuk mengukur pelaksanaan CSR.
Selain itu, pelaksanaan CSR merupakan bagian dari good  corpordte goyernance yang mestinya  didorong melalui pendekatan etika maupun pendekatan  pasar (insenrfl. Pendekatan regulasi sebaiknya dilakukan untuk menegakkan prinsip transparansi dan fairness dalam  kaitan untuk menyamakan level of playing field pelaku ekonomi.  Sebagai contoh, UU dapat mewajibkan  semua perseroan untuk  melaporkan,  bukan hanya aspek keuangan, tetapi yang mencakup kegiatan  CSR  dan  penerapan  GCG.
Seringkali
kepentingan perusahaan diseberangkan dengan kepentingan  masyarakat. Tak banyak yang  menyadari  balnva sesungguhnya perusahaan dan masyarakat memiliki
perusahaan dan
masyarakat saling ketergantungan yang tinggi. Saling ketergantungan antara kalangan bisnis bisa menyepakatinya makna sosial yang terkandung didalamnya,  gugurun  CSR  mengalaml distorsi serius. pertama, sebagai sebuah tanggung jawab sosial, UU ini telah mengabaikan  sejumlah prasyarat yang memungkinkan terwujudnya makna dasar CSR tersebut, yakni sebagai pilihan sadar, adanya kebebasan, dan kemauan bertindak. Mewajibkan  CSR, apa pun alasannya, jelas memberangus sekaligus ruang- ruang pilihan yang ada, berikut kesempatan masyarakat mengukur derajat  pemaknaannya  dalam  praktik. Dalam ranah  norma kehidupan modem, kita dilingkupi dengan  sejumlah  norma yakni norma hukum,  moral, dan  sosial. Tanpa mengabaikan kewajiban dan pertanggungjawaban  hukumnya, pada domain lain perusahaan juga terikat pada norrna sosial sebagai bagian integral kehidupan masyarakat setempat. Konsep asli CSR sesungguhnya bergerak dalam kerangka ini, di mana perusahaan secara  sadar memaknai aneka prasyarat tadi dan masyarakat sekaligus bisa menakar  komitmen pelaksanaannya. Kedua, dengan kewajiban itu, konsekuensinya, CSR bermakna  parsial sebatas upaya pencegahan dan penanggulangan dampak sosial dan lingkungan dari kehadiran sebuah perusahaan. Dengan  demikian, bentuk program CSR hanya terkait langsung dengan core business perusahaan, sebatas jangkauan masyarakat sekitar. Padahal praktik  yang berlangsung selama ini, ada atau tidaknya kegiatan terkait  dampak  sosial dan lingkungan, perusahaan  melaksanakan program Iangsung, seperti lingkungan  hidup dan tak langsung (bukan core business)
berimplikasi  bahwa baik keputusan bisnis dan kebijakan sosial harus mengikuti prinsip berbagi manfaat (shared  value), yaitu pilihan-pilihan harus  meberi  manfaat  kedua belah pihak.
CSR adalah konsep yang terus berkembang baik  dari sudut pendekatan elemen maupun penerapannya. CSR sebenamya merupakan proses  interaksi sosial antara perusahaan dan masyarakatnya. Perusahaan melakukan CSR bisa karena tuntutan  komunitas  atau karena pertimbarrgannya sendiri. Bidangnya pun amat beragam ada pada kondisi yang  berbeda-beda.
Proses  regulasi yang menyangkut  kewajiban CSR perlu memenuhi pembuatan  peraturan yang terbuka  dan akuntabel.  pertama, harus jelas apa yang  diatur. Lalu, harus diperlimbangkan  semua  kenyataan  di lapangan, termasuk orientasi dan kapasitas birokrasi dan aparat  penegak hukum serta badan-badan yang melakukan penetapan dan penilaian standar. Harus diperhitungkan adalah kondisi politik, termasuk kepercayaan pada pemerintah dan perilaku para aktor politik dalam meletalikan masalah kesejahteraan umum. Ini artinya harus melalui  dialog bersama para pemangku  kepentingan, seperti pelaku usah4  kelompok masyarakat yang akan terkena dampak, dan organisasi  pelaksana.
Dengan diatur dalam suatu UU, CSR kini menjadi tanggung jawab legal dan bersifat wajib. Namun, dengan asumsi  bahwa akhirnya
tL7
seperti rumah sakit, sekolah, dan beasiswa. Kewajiban tadi berpotensi menghilangkan aneka  program tak langsung tersebut. Ketiga, tanggung jawab lingkungan sesungguhnya  adalah tanggung jawab setiap  subyek hukum, termasuk  perusahaan. Jika terjadi kerusakan lingkungan akibat aktivitas usahanya, hal itu jelas masuk ke wilayah urusan hukum. Setiap dampak pencemaran dan kehancuran  ekologis dikenakan tuntutan hukum, dan setiap perusahaan harus  bertanggung jawab.
Dengan menempatkan kewajiban proteksi dan rehabilitasi lingkungan dalam domain tanggung jawab sosial, hal ini cenderung  n-rereduksi makna keselamatan lingkungan sebagai kewajiban legal menjadi sekadar pilihan tanggung jawab sosial. Atau bahkan lebih jauh lagi, justru bisa terjadi penggandaan tanggung jawab suatu perusahaan, yakni secara sosial (menurut UU PT) dan secara hukum (UU lingkungan hidup). Keempat,  dafi sisi keterkaitan  peran, kewajiban yang digariskan UU  PT menempatkan perusahaan sebagai pelaku dan penangung jawab tunggal program CSR. Di  sini masyarakat seakan menjadi  obyek semata, sehingga  hanya menyisakan budaya ketergantungan selepas program, sementara negara menjadi  mandor  pengawas yang siap memberikan sanksi atas pelanggaran yang terjadi.
Tanggung jawab perusahaan yang tinggi sangat  diperlukan karena dengan mewajibkan perusahaan menyisihkan  sebagian keuntungannya untuk usaha sosial kemasyarakatan diharapkan dapat ikut memberdayakan masyakarat  secara sosial dan  ekonomi. Namun pewajiban dalam suatu
Undang-undang dapat memunculkan multi tafsir yang menyebabkan  tujuan menjadi tidak tercapai. Di antara permasalahan yang  harus ditegaskan adalah  perusahaan apa saja yang rvajib melaksanakan tanguung jarvab sosial, sanksi apa  saja yang mungkin dapat dikenakan  apabila tidak melaksanakan kewajiban  tersebut,  sistem pelaporan dan standar kegiatan yang termasuk dalam kategori kegiatan tanggung jawab sosial.
Di tengah
persoalan kemiskinan dan keterbelakangan  yang dialami Indonesia,  pemerintah harus berperan sebagai koordinator penanganan krisis melalui CSR.
Pemerintah bisa menetapkan bidang- bidang penanganan yang menjadi fokus, dengan  masukan pihak yang kompeten.  Setelah itu, pemerintah memfasilitasi, mendukung, dan memberi  penghargaan  pada kalangan bisnis  yang mau terlibat dalam upaya besar ini. Pemerintah juga dapat mengawasi proses interaksi antara pelaku  bisnis  dan kelompok-kelompok lain agar terjadi  proses  interaksi yang lebih adil dan menghindarkan proses manipulasi satu pihak terhadap yang lain. Peran terakhir ini amat diperlukan, terutama di daerah.
Penutup
Sesungguhnya  penyebab utama krisis ini, adalah tidak berfungsinya etika bisnis secara benar,  konsisten  dan konsekuen. Praktek  yang paling banyak dijumpai pada  umumnya dirvujudkan dalam bentuk buku saku (code of conducts) atau kode etik masing- masing perusahaan. Padatrral ini baru merupakan tahap awal praktek  etika bisnis yakni mengkodifikasi nilai-nilai yang terkandung dalarn etika bisnis
bersama-sama corporate culture atau budaya  perusahaan, ke dalam suatu bentuk pernyataan tertulis dari perusahaan untuk  dilakukan  dan  tidak dilakukan oleh manajemen dan karyawan dalam melakukan kegiatan bisnis.
Etika bisnis sangat penting dalam perusahaan,  karlna ' untuf membentuk suatu perusahaan yang kokoh dan memiliki daya saing yan! tinggi serta mempunyai kem*prui menciptakan nilai. Harus diakui  bihwa pada  dasamya praktek etika perusahaan akan selalu  menguntungkan  perusahaan baik untuk jangka menengah maupun jangka panjang. pada umumnya pelanggaran  terhadap etika bisnis selalu dipicu  oleh godaan terhadap keuntungan jangka pendek yan; menggiurkan. Pelanggaran terhadap etika  bisnis seringkali acap kali selalu
mncul dan  selalu muncul sepanjang ada kegiatan usaha.
Selain itu tanggung jawab sosial merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh  dunia usaha untuk bertindak etis  dan memberikan kontribusi  kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat ataupun  masyarakat luas, bersamaan dengan  peningkatan taraf hidup pekerjanya  beserta seluruir ke-luarganya. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa tanggung jawab sosial merupakan komitmen yang berkesinambungan dari kalangai bisnis, untuk berperilaku secara 6tis dan memberi kontribusi bagi perkembangan ekonomi, ,"ruyu meningkatkan  kualitas  kehidupan dari karyawan dan keluarganya, serta komunitas lokal dan masyaiakat tuas pada  umumnya.

## Daftar Pustaka
Baron, David  P.,2003, Business and its environment.  4th ed.,prentice  Halr, Upper Saddle river, New Jersey Beekun, Rafik Issa, 1997. Islamic Business Ethics.Herndorn. Daft, Richard L.,2007, Management, Manajemez ( terjemahan ), Salemba Empat, Jakarta
Griffin, Ricky w dan Ronard J. Ebert, 1999, Business, Ffth  Edition,  Mc Graw Hill. Keraf, A. sony, 1993, Etika  Bisnis: Membangun citra Bisnis sebagai  profesi Luhur.  Kanisius.  yogyakarta.
Poerwadarminta, w.J.s, 1986, Kamus Besar  Bahasa  Indonesia. Balai pustaka.
Jakarta.
Post, James E. Lawrence, Anne  T, and James weber, 20a2,  Business And  society:
corporate  strategt,  pubric  policy,  Etics. 10'h Ed, Mc Graw Hiil. Suseno,  Frans Magnis, 1991, Etika Dasar, Masalah-Masalah pokok Filsafat Mor al. Kani sius. yoryakarta.
Garis-garis Besar Haluan  Negara (GBHN) undang-undang  Nomor  40 Tahun 2007  tentang  perseroan Terbatas