## PENGAWASAN INSPEKTORAT DAERAH DALAM MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI KABUPATEN MALAKA
Michael Anjelo Fetomalae 1* , Yohana Febiani Angi 2 , Herly M. Oematan 3
1-3 Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana E-mail: 1) mikelanjelo60@gmail.com , 2) yfangi@staf.undana.ac.id ,
3) Herly.oematan@staf.undana.ac.id

## Abstract
This study aims to determine the supervisory function and constraints of the Inspectorate in realising the  accountability  of  village  fund  management  in  Malaka  Regency.  The  type  of  research  used  is descriptive  qualitative  with  a  case  study  approach  with  research  informants  inspectors,  planning and finance sections and auditors of the inspectorate of Malaka Regency. This research focuses on the  implementation  of  supervision  by  using  data  collection  techniques  in  the  form  of  in-depth interviews, observation, literature study and documentation. The data collected was analysed using Nvivo 12 software with the analysis method developed by Miles and Huberman. The results of this study  indicate  that  the  inspectorate  has  carried  out  supervision  but  not  maximally  due  to  the discovery  of  corruption  cases  that  occur,  one  of  the  breakthroughs  of  the  Inspectorate  is  a consultation  clinic.  There  are  three  obstacles  experienced  by  the  Inspectorate,  namely  budget limitations, short audit time and inadequate infrastructure access.
Keywords: Supervision,  Coaching,  Accountability,  Village  Funds,  Government  Imternal  Control Apparatus

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  mengetahui  Fungsi  pengawasan  dan  Kendala-kendala  Inspektorat  dalam mewujudkan  akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa  di  Kabupaten  Malaka.  Jenis  penelitian  yang digunakan  adalah  deskriptif  kualitatif  dengan  pendekatan  studi  kasus  dengan  informan  penelitian inspektur, bagian perencanaa serta keuangan dan auditor inspektorat Kabupaten Malaka. Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan pengawasan dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara  mendalam  (Indepth  interview),  observasi,  studi  pustaka  dan  dokumentasi.  Data  yang dikumpulkan  dianalisis  menggunakan  perangkat  lunak  Nvivo  12  dengan  metode  analisis  yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inspektorat sudah melaksanakan pengawasan tetapi belum maksimal dikarenakan masih ditemukannya kasus korupsi yang terjadi,salah satu terobosan dari Inspektorat yaitu klinik konsultasi. Terdapat tiga kendala yang dialami  Inspektorat  yaitu  keterbatasan  anggaran,waktu  audit  yang  singat  dan  akses  Insfrastruktur yang belum memadai.
Kata  Kunci: Pengawasan,  Pembinaan,  Akuntabilitas,  Dana  Desa,  Aparat  Pengawas  Internal Pemerintah

## 1. PENDAHULUAN
Pemberian kewenangan yang luas dalam pengelolaan keuangan Dana Desa harus selalu diikuti oleh kegiatan pengawasan internal yang efektif dan berkualitas. Keuangan Desa yang bersumber dari Dana Desa, pendapatan bagi hasil pajak dan retribusi daerah (Pandibu, 2022; Pesireron, 2016), sumber dana dari Alokasi Dana Desa serta dana transfer adalah dana yang harus  di  pertanggung  jawabkan  secara  hukum  dan  kebijakan  kepada  pemerintah  pusat maupun pemerintah daerah (Herlinda et al., 2021; Muljo et al., 2014). Kegiatan ini tentunya dapat  diwujudkan  dengan  melibatkan  peran  dan  fungsi  pengawasan  internal  yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah yang berfungsi sebagai Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Akuntabilitas  merupakan  hasil  akhir  yang  diharapkan  dapat  dicapai  dari  peningkatan kualitas  pengawasan,  tercapainya  akuntabilitas  mengisyaratkan  bahwa  dana  yang dialokasikan  sudah  digunakan  secara  efektif,  akuntabilitas  dapat  menunjukkan  bahwa pejabat publik telah bertindak dengan benar, berperilaku etis, serta bertanggung jawab atas kinerjannya,  dengan  kata  lain,  akuntabillitas  menjadi  tolak  ukur  komitmen  yang  dimiliki pejabat  publik  dalam  hal  ini  pejabat  Desa,  terhadap  organisasi  dan  masyarakat  yang dipimpinnya  (Hidayah  &  Wijayanti,  2017).  Kualitas  pengawasan  yang  kurang, menyebabkan  terjadinya  korupsi,  buruknya  pengelolaan  anggaran  keuangan  Dana  Desa disebabkan  oleh  regulasi  dan  kelembagaan,  tata  laksana,  pengawas  hingga  aspek  sumber daya manusia (Kurniawan et al., 2023). Indonesia tengah dihadapkan berbagai isu korupsi, di  mana  pernyataan  ini  terefleksi  dalam  tren  peningkatan  kasus  korupsi  Dana  Desa  di Indonesia, yang dilaporkan oleh ICW (2022). Tren penindakan korupsi dalam kurun waktu 2017  sampai  2021  menunjukkan  bahwa  nilai  kerugian  negara  mengalami  kenaikan  yang cukup  pesat,  namum  jumlah  kasus  korupsi  di  tahun  2021  mengalami  penurunan dibandingkan tahun 2019 meskipun jumlah kasus koerupsi lebih tinggi dibandingkan tahun 2020.

## Gambar 1. Tren Penindakan Korupsi dalam Lima Tahun (2017-2021)
Sumber: (ICW, 2022)
Michael Anjelo Fetomalae, Yohana Febiani Angi, Herly M. Oematan
Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 700/1281/A.1/IJ tanggal 22 Desember 2016 tentang pedoman pengawasan Dana Desa, sebagai bagian dari pengelolaan keuangan desa  yang  memperkuat  pengawasan  desa  dalam  rangka  meningkatkan  transparansi  dan akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  desa.  Kabupaten  Malaka  sebagai  kabupaten  baru  di Nusa  Tenggara  Timur  dinilai  berhasil  mempertahankan  kualitas  pengelolaan  Dana  Desa terbukti  dengan  4  kali  meraih  opini  wajar  tanpa  pengecualian  dalam  4  periode  terakhir, walaupun  mendapatkan  4  kali  opini  WTP  namun  tidak  serta  merta  menyatakan  bahwa Kabupaten Malaka bersih dari isu korupsi Dana Desa. Kabupaten Malaka mencatat 1 kasus korupsi  Dana  Desa  di  desa  Saenama,Kecamatan  Rinhat  selain  itu  menurut mediaindonesia.com  sebanyak  80  dari  127  kepala  desa  di  Kabupaten  Malaka  melakukan penyelewengan Dana Desa sejak tahun 2014-2020. Kasus korupsi Dana Desa di Kabupaten Malaka  yang  berhasil  dikuak  merupakan  refleksi  dari  peningkatan  kualitas  pengawasan Inspektorat  kabupaten  Malaka.  Kasus  korupsi  yang  mengakar  dari  kurangnya  kualitas sumber daya manusia diharapkan dapat ditekan melalui pengawasan. Sehingga penelitian ini bertujuan  mengetahui  Fungsi  pengawasan  dan  Kendala-kendala  Inspektorat  dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Malaka.

## 2. LANDASAN TEORI

## 2.1. Teori Atribusi
Teori  Atribusi  menurut  Fritz  Heider  merupakan  teori  yang  menjelaskan  mengenai perilaku  seseorang  (Malle,  2022).  Teori  ini  mengacu  tentang  bagaimana  seseorang menjelaskan  penyebab  perilaku  orang  lain  atau  dirinya  sendiri  yang  disebabkan  pihak internal  misalnya  sifat,  karakter,  sikap,  ataupun  eksternal  misalnya  tekanan  situasi  atau keadaan  tertentu  yang  akan  memberikan  pengaruh  terhadap  perilaku  individu  dalam hidupnya. Seseorang akan membentuk ide tentang orang lain dan situasi disekitarnya yang menyebabkan perilaku seseorang dalam persepsi  sosial  yang disebut dengan dispositional attributions dan situation attributions (Youssef & Luthans, 2005).

## 2.2. Fungsi dan Kedudukan Inspektorat Daerah
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun 2018  Tentang  Kebijakan  Pengawasan  Penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah  Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Jenderal Kementerian,  unit  pengawasan  lembaga  pemerintah  non  kementerian  yaitu  BPKP, Inspektorat  daerah  provinsi,  dan  Inspektorat  daerah  Kabupaten/Kota.  Dalam  Pasal  1 Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2008  Tentang  Sistem  Pengendalian  Intern Pemerintah disebutkan bahwa Inspektorat Jenderal  atau nama  lain  yang secara  fungsional melaksanakan  pengawasan  intern  adalah  aparat  pengawasan  intern  pemerintah  yang bertanggung jawab langsung kepada menteri/pimpinan lembaga.

## 2.3. Pengawasan Inspektorat Daerah
Pengawasan  merupakan  fungsi  dalam  manajemen  yang  bertujuan  untuk  memastikan bahwa pelaksanaan kerja sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Ini dilakukan melalui tindakan-tindakan yang diambil oleh aparatur pemerintah untuk memastikan bahwa kegiatan dan  tugas  yang  telah  ditetapkan  dapat  tercapai  tanpa  adanya  penyimpangan.  Proses
pengawasan  ini  melibatkan  penentuan  pekerjaan  yang  akan  dilakukan,  pelaksanaannya, evaluasi,  dan  koreksi  jika  diperlukan,  dengan  memanfaatkan  sumber  daya  yang  ada  agar pelaksanaan  pekerjaan  sesuai  dengan  rencana  semula.  Menurut  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2018  Tentang  Kebijakan  Pengawasan Penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah,  pengawasan  penyelenggaraan  dapat  dibedakan menjadi dua, yaitu pengawasan internal dan pengawasan eksternal. (Setyaningsih & Suradi, 2019)

## 2.5. Akuntabilitas
Menurut  Lembaga  Administrasi  Negara  dan  Badan  Pengawasan  Keuangan  dan Pembangunan RI akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban, menerangkan  kinerja  dan  tindakan  seorang  pimpinan  suatu  unit  organisasi  kepada  pihak yang  memiliki  hak  atau  yang  berwenang  meminta  pertanggungjawaban  (Subroto,  2009). Sedangkan  menurut  (Ardiyanti,  2019)  akuntabilitas  merupakan  suatu  bentuk pertanggungjawaban dari pihak yang diberi kepercayaan oleh stakeholders dimana nantinya akan  menghasilkan  keberhasilan  atau  kegagalan  dalam  pelaksanaan  tugasnya  untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

## 2.6. Dana Desa
Menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2014  tentang  Dana  Desa  yang Bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  Dana  Desa  adalah  dana  yang bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  yang  diperuntukkan  bagi  desa yang  ditransfer  melalui  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Kabupaten/Kota  dan digunakan  untuk  membiayai  penyelenggaraan  pemerintahan,  pelaksanaan  pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang  dibiayai dari Dana Desa.

## 2.7. Pengelolaan Dana Desa
Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 merupakan Peraturan Menteri Dalam Negeri  tentang  Perubahan  Pengelolaan  Keuangan  Desa  yang  sebelumnya  diatur  melalui Peraturan  Nomor  113  Tahun  2014.  Definisi  Keuangan  Desa  menurut  peraturan  terbaru Permendagri  Nomor  20  Tahun  2018  adalah  semua  hak  dan  kewajiban  Desa  yang  dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan  hak  dan  kewajiban  Desa.  Pengelolaan  keuangan  desa,  sesuai  dengan Permendagri  20/2018,  didasarkan  pada  beberapa  asas  yang  menjadi  landasan  utama. Pertama, Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta  dilakukan  dengan  tertib  dan  disiplin  anggaran.  Kedua,  APB  Desa  merupakan  dasar pengelolaan  keuangan  Desa  dalam  masa  1  (satu) tahun  anggaran  mulai  tanggal  1  Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dan  dilakukan  di  Inspektorat  Daerah Kabupaten  Malaka.  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  melakukan  observasi, wawancara  (dalam  bentuk  wawancara  mendalam),  dan  dokumentasi.  Teknik  analisis  data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan (Sugiyono, 2013)
Michael Anjelo Fetomalae, Yohana Febiani Angi, Herly M. Oematan
menggunakan  aplikasi  Nvivo.  Informan  dalam  penelitian  ini  terdiri  inspektur,  bagian perencanaa serta keuangan dan auditor inspektorat Kabupaten Malaka.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1. Tahapan Pelaksanaan Fungsi Pengawasan

## Tahapan Pengawasan Menurut (Handoko, 2003)
1. Penetapan Standar
a. Kuota
Kuota  Audit  Reguler  yang  dilakukan  oleh  Inspektorat  terkait  dengan  Dana Desa untuk tahun Anggaran 2023 pada PKTP adalah sebanyak 20 Desa. Namun, pada saat pelaksanaannya, jumlah objek pengawasan yang diaudit melebihi kuota yang telah ditetapkan, mencapai 42 objek pengawasan selama tahun 2023.
b. Target atau Jangka Waktu Jangka  waktu  audit  untuk  audit  reguler  terkait  Dana  Desa  telah  ditetapkan selama 10 hari untuk setiap objek pengawasan. Masa audit yang telah ditetapkan dalam PKTP untuk Audit Reguler Dana Desa adalah dari tahun 2022 hingga 2023. Penetapan jangka waktu audit ini membantu auditor dalam menyelesaikan audit tepat waktu.
c. Tujuan
Inspektorat  Daerah  Kabupaten  Malaka  telah  menetapkan  tujuan  dalam melaksanakan  pengawasan.  Tujuan  ini  merupakan  indikator  penting  dalam menetapkan  standar  program  kerja,  sehingga  organisasi  dapat  mencapai tujuannya.  Dengan  adanya  tujuan  yang  jelas,  kegiatan  dapat  berjalan  sesuai rencana dan mencegah terjadinya penyelewengan atau penyimpangan.
2. Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan
a. Intensitas Pelaksanaan
Inspektorat  Daerah  Kabupaten  Malaka  telah  menetapkan  intensitas pelaksanaan  pengawasan  Dana  Desa  setiap  tahun  anggaran.  Audit  dilakukan sesuai  jadwal  yang  telah  ditetapkan  dalam  program  kerja  pengawasan  tahunan. Hal  ini  berarti  tidak  semua  desa  akan  diawasi  langsung,  namun  tetap  harus melaporkan pertanggungjawaban mereka.
b.   Bentuk Pengukuran
Inspektorat  Daerah  Kabupaten  Malaka  juga  telah  menetapkan  bentuk pelaporan  untuk  pengawasan  Dana  Desa.  Auditor  menghasilkan  Laporan  Hasil Pengawasan  (LHP)  yang  berisi  temuan  dan  rekomendasi.  LHP  ini  harus disampaikan kembali kepada perangkat desa untuk ditindaklanjuti. Penting untuk dicatat  bahwa  LHP  bersifat  rahasia  sesuai  Peraturan  Pemerintah  No  12  Tahun 2017.
c.   Pihak Terkait
Dalam melaksanakan pengawasan Dana Desa, Inspektorat Daerah Kabupaten Malaka  telah  menentukan  pihak-pihak  terkait.  Pihak-pihak  ini  dibedakan
berdasarkan  kebutuhan  dan  kepentingannya  dengan  Inspektorat  Kabupaten Malaka agar sesuai dengan bidangnya.
3. Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan.
a. Pengamatan
Pengamatan  adalah  proses  melihat  dan  memperhatikan  kondisi  nyata. Inspektorat melakukan pengamatan untuk memastikan laporan pertanggungjawaban sesuai dengan situasi lapangan.
b. Laporan-Laporan
Inspektorat  Kabupaten  Malaka  membuat  laporan  hasil  pengawasan  yang akan  diserahkan  kembali  ke  Desa  untuk  tindak  lanjut.  Sebelum  diserahkan, laporan akan ditandatangani oleh inspektur sebagai dokumen resmi.
c. Metode-Metode Otomatis
Metode  otomatis  telah  ditetapkan  untuk  memudahkan  auditor  saat melakukan  pengawasan.  Salah  satunya  adalah  menyusun  pertanyaan  penting dalam  Daftar  Materi  Pemeriksaan  (DMP)  yang  digunakan  dalam  proses pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Malaka.
d. Inspeksi
Inspeksi  adalah  pengamatan  langsung.  Pengambilan  sampel  digunakan untuk  mempermudah  pengawasan  tanpa  harus  mengamati  semua  objek  audit secara  langsung.  Inspektorat  Daerah  Kabupaten  Malaka  menerapkan  sistem "sampling" dengan memperhatikan aspek yang representatif.
4. Perbandingan pelaksanaan dengan standar dan nilai penyimpangan
a. Perbandingan Pelaksanaan Nyata dengan Direncanakan Perbandingan antara pelaksanaan nyata dan rencana merupakan tahap yang penting  karena  seringkali  mengungkapkan  perbedaan  antara  apa  yang seharusnya  dilakukan  dengan  standar  yang  telah  ditetapkan.  Auditor  akan mengevaluasi apakah pelaksanaan telah sesuai dengan standar yang berlaku atau sudah sesuai dengan standar atau belum.
b. Penyimpangan ( deviasi )
Tahapan  ini  dilakukan  untuk  dapat  mengetahui  penyebab  dari  terjadinya penyimpangan  atau  temuan  di  Inspektorat  Kabupaten  Malaka  yang  kemudian dianalisa mengapa bisa terjadi dan pada akhirnya sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan pimpinan dari objek pengawasan melalui rekomendasi setelah  dianalisa  melalui  Laporan  Hasil  Pengawasan  (LHP).  Dalam  tahap  ini Inspektorat  dapat  menilai  apakah  penyimpangan  yang  ditemukan  saat pengawsan murni kelalaian atau ada faktor lainnya.
5. Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan
Tindakan  koreksi  menjadi  tahapan  terpenting  untuk  menghindari  pengulangan kesalahan terkait  yang sudah dilakukan Objek Pemerikasaan. Pengambilan tindakan koreksi  dapat  dilakukan  dengan  dua  cara  yaitu  dengan  mengubah  standar,serta mengubah  cara  menganalisa  dan  menginterpretasikan  penyimpangan.  Inspektorat
Michael Anjelo Fetomalae, Yohana Febiani Angi, Herly M. Oematan
Kabupaten Malaka sejauh ini sudah melaksankan pengawasan berakitan dengan Dana Desa sesuai dengan standar maupun SOP yang telah ditentukan.

## 4.2  Pelaksanaan Fungsi Pembinaan
1. Sosialisasi
Sosialisasi yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Malaka bertujuan untuk membina  pemahaman  anggota  Perangkat  Daerah  (APD)  tentang  peran  Inspektorat sebagai  bagian  dari  Aparatur  Pengawasan  Internal  Pemerintah  (APIP).  Sebelum pandemi Covid-19, sosialisasi ini rutin dilakukan oleh inspektorat terkait manajemen yang  telah  dilaksanakan.  Pada  tahun  2022,  Inspektorat  bekerja  sama  dengan  Dinas PMD  dalam  sosialisasi  manajemen  keuangan  Desa,  dengan  Inspektorat  diundang sebagai narasumber oleh Dinas PMD.

## 2. Klinik konsultasi
Klinik  konsultasi  merupakan  inisiatif  baru  yang  ditawarkan  oleh  Inspektorat Kabupaten Malaka. Klinik ini terbuka bagi semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang  ingin  berkonsultasi  mengenai  pengelolaan  keuangan  atau  pengambilan keputusan.  Mereka  dapat  langsung  datang  ke  Inspektorat  untuk  konsultasi  karena Inspektorat belum menyediakan platform khusus untuk konsultasi. Selain itu, karena tidak  semua  desa  diawasi  oleh  Inspektorat  setiap  tahun  anggaran,  desa-desa  yang belum  diawasi  dapat  berkonsultasi  dengan  Inspektorat  jika  merasa  ragu-ragu  dalam menyusun  Laporan  Pertanggungjawaban  (LPJ)  Tahunan.  Hal  ini  bertujuan  untuk memastikan  penyusunan  LPJ  yang  baik,  mengurangi  kesalahan,  dan  meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.

## 4.3  Kendala-Kendala  Pengawasan  dalam  mweujudkakan  Akuntabilitas  Pengelolaan Dana Desa
1. Waktu Audit
Salah  satu  hal  yang  sangat  penting  dalam  melakukan  pengawasan  adalah waktu  yang  cukup  bagi  auditor  untuk  menyelesaikan  setiap  langkah  kerja  yang diberikan  kepada  mereka.  Waktu  yang  cukup  ini  sangat  penting  agar  pengawasan dapat dilaksanakan dengan baik. Jika waktu yang tersedia tidak mencukupi, maka hal ini  dapat  berdampak  buruk  pada  tujuan  pengawasan.  Misalnya,  jika  waktu  yang diberikan terlalu singkat, auditor mungkin tidak dapat menyelesaikan semua langkah kerja yang diperlukan, yang akhirnya dapat mengurangi kualitas hasil pengawasan. Di Inspektorat Kabupaten Malaka, waktu yang ditetapkan untuk melakukan pengawasan hingga menghasilkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) adalah 10 hari. Namun, hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  waktu  yang  diberikan  dianggap  kurang,  yang  dapat memberikan beban tambahan bagi auditor dalam menjalankan tugas audit.
2. Anggaran
Ketersediaan  anggaran  yang  memadai  sangat  dibutuhkan  dalam  menunjang pelaksanaan  kegiatan  pengawasan.  Anggaran  merupakan  salah  satu  sumber  daya (input)  yang  sangat  berperan  penting  dalam  pelaksanaan  suatu  kegiatan  termasuk kegiatan pengawasan. Tanpa anggaran yang memadai, kegiatan tidak akan terlaksana
secara  baik  bahkan  jika  anggaran  tidak  memadai  akan  berdampak  pada  output  atau hasil  yang diperoleh baik dari aspek  mutu atau kualitas  maupun kepuasan penerima manfaat.  Anggaran  untuk  pengawasan  Dana  Desa  pada  tahun  2023  lebih  rendah dibandingkan dengan tahun 2022. Hal ini sejalan dengan berkurangnya jumlah kuota pengawasan pada tahun 2023.

## 3. Sarana dan Prasarana serta Infrastruktrur
Infrastruktur  menjadi  salah  satu  kendala  dalam  pelaksanaan  pengawasan  di Inspektorat  Malaka.  Kondisi  Geografis  daerah  Malaka  yang  meliputi  daerah pegunungan menyusahkan akses jalan maupun jaringan di daerah tersebut serta dengan sulitnya  akses  jalan  menyusahkan  aparat  desa  yang  ingin  datang  berkonsultasi  di Inspektorat.

## 5. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  mengenai  Pengawasan  Inspektorat  Daerah  Dalam Mewujudkan  Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Desa  di  Kabupaten  Malaka,  Provinsi  Nusa Tenggara  Timur,  beberapa  simpulan  dapat  ditarik.  Pertama,  meskipun  pengawasan  Dana Desa oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Malaka sudah dijalankan sesuai dengan teori yang diusulkan  oleh  Handoko  (2003),  namun  masih  terdapat  penyimpangan  dalam pengelolaannya  oleh  pejabat  desa.  Kedua,  inovasi  yang  dilakukan  oleh  Inspektorat Kabupaten  Malaka,  seperti  Klinik  Konsultasi,  merupakan  langkah  yang  baik  karena pengawasan  harus  disertai  dengan  pembinaan  untuk  mengurangi  kesalahan  dalam pengelolaan dan meningkatkan pemahaman aparat desa untuk mencapai akuntabilitas dalam pengelolaan  Dana  Desa.  Selain  itu,  Inspektorat  Daerah  Kabupaten  Malaka  juga  telah melakukan  upaya  pembinaan  terkait  Dana  Desa  melalui  sosialisasi.  Ketiga,  kendala  yang dihadapi  Inspektorat  Daerah  Kabupaten  Malaka  dalam  pengawasan  Dana  Desa  meliputi waktu audit yang singkat, keterbatasan anggaran yang memengaruhi pelaksanaan audit, serta infrastruktur  yang  dianggap  kurang  memadai  di  Kabupaten  Malaka,  yang  menyulitkan auditor dalam melakukan kunjungan ke objek audit.
Mengingat  banyaknya  obyek  pengawasan,  Inspektorat  Daerah  Kabupaten  Malaka diharapkan  segera  melakukan  komunikasi  dengan  pejabat  berwenang  untuk  menambah jumlah anggaran dalam pengawasan, memperhatikan alokasi waktu agar pengawasan efektif dan efisien, serta menyediakan kendaraan yang layak untuk objek audit dengan akses yang kurang  memadai.  Peneliti  selanjutnya  disarankan  untuk  menggali  lebih  dalam  terkait Pengawasan Inspektorat dalam  mewujudkan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa dengan metode  penelitian  yang  bervariasi,  serta  mengembangkan  penelitian  ini  terutama  pada bagian pembinaan oleh Inspektorat.

## DAFTAR PUSTAKA
Ardiyanti.  (2019).  Pengaruh  Akuntabilitas,  Transparansi,  dan  Partisipasi  Masyarakat Terhadap  Pengeloaan  Dana  Desa  (Studi  Kasus  pada  Desa  di  Kecamatan  Natar Kabupaten Lampung Selatan. Akuntansi Syariah FEB 1 .
Handoko, T. H. (2003). Manajemen (2nd ed.). BPFE.
Michael Anjelo Fetomalae, Yohana Febiani Angi, Herly M. Oematan
Herlinda,  D.,  Nielwaty,  E.,  &  Marlinda,  P.  (2021).  Pengawasan  Inspektorat  Dalam Penggunaan  Dana  Desa  Di  Kampung  Tanjung  Kuras  Kecamatan  Sungai  Apit Kabupaten Siak. Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial , 2 (3), 135–143.
Hidayah,  N.,  &  Wijayanti,  L.  (2017).  Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Desa  (DD)  Studi Kasus Pada Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponogoro. Jurnal AKSI (Akuntansi Dan Sistem Informasi) , 2 , 254–3198. ICW. (2022). Laporan Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2021 . Indonesia Corruption Watch.
Kurniawan,  L.,  Warman,  K.,  &  Fendri,  A.  (2023).  Pengawasan  Keuangan  Melalui Inspektorat  Untuk  Mewujudkan  Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan  Daerahdi Kabupaten Kuantan Singingi. Unes Journal of Swara Justisia , 7 (2), 484–496. Malle, B. F. (2022). Attribution theories: How people make sense of behavior. Theories in Social Psychology, Second Edition , 93–120.
Muljo, H. H., Kurniawati, H., & Pahala, P. (2014). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Pengelolaan Anggaran. Binus Business Review , 5 (2), 537–550. Pandibu,  L.  (2022). Pengawasan  Inspektorat  Daerah  dalam  Mewujudkan  Akuntabilitas Pengelolaan  Dana  Desa  di  Kabupaten  Poso  Provinsi  Sulawesi  Tengah .  Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
Pesireron,  S.  (2016).  Pengaruh  Keterampilan,  Jobb  Stress  Dan  Disiplin  Kerja  Terhadap Kinerja Auditor Inspektorat (Study Empiris Pada Inspektorat Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kabupaten Maluku Tengah). Jurnal Maneksi (Management Ekonomi Dan Akuntansi) , 5 (1), 26–31.
Setyaningsih,  R.,  &  Suradi,  S.  (2019).  Pengaruh  Partisipasi  Penyusunan  APBD  Berbasis Anggaran dan Pelimpahan Wewenang terhadap Kinerja Manajerial Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar. SMOOTING , 17 (3), 31–40.
Subroto,  A.  (2009). Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Desa  (Studi  Kasusus  Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-desa dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008 . Sugiyono. (2013). Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D . Youssef, C. M., & Luthans, F. (2005). A positive organizational behavior approach to ethical performance. Positive Psychology in Business Ethics and Corporate Responsibility , 1– 22.

## Copyrights
Copyright for this article is retained by the author(s), with first publication rights granted to the journal.
This  is  an  open-access  article  distributed  under  the  terms  and  conditions  of  the  Creative Commons Attribution license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).