Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 4 Nomor 1 April 2022

## TINJAUAN HUKUM PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP GURU DALAM PROSES PENDIDIKAN
Yayah Kusiah 1

## ABSTRAK
Undang-Undang  Perlindungan  Anak  berperan  positif  dalam memberikan  jaminan  hukum  kepada  anak  atau  siswa  dalam  mengikuti pembelajaran di sekolah. Namun, saat ini undang-undang perlindungan anak dapat  digunakan  sebagai  alat  oleh  orang  tua  untuk  melaporkan  guru  kepada pihak  berwenang  ketika  mereka  tidak  menyukai  cara  guru  mendidik siswanya.  Padahal  dalam  melaksanakan  tugasnya,  guru  telah  diberikan kebebasan  untuk  menilai  dan  menentukan  kelulusan  siswa,  memberikan penghargaan  dan  dapat  memberikan  sanksi  pendidikan  kepada  siswa  sesuai dengan kode etik guru dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif yang  bersifat  deskriptif  analisis,  pengumpulan  data  dilakukan  dengan menggunakan  data  primer  dan  data  sekunder  berupa  bahan  hukum  primer, sekunder  dan  tertier  sebagai  data  utama.  Setelah  data  sekunder  dan  primer terkumpul, kemudian diadakan analisis secara kualitatif
Berdasarkan  hasil  analisis  data,  disimpulkan  bahwa  Implementasi Undang-Undang  Perlindungan  Anak  membawa  pengaruh  pada  guru  dalam mendidik. Akibatnya, guru seperti menghadapi dilema, di satu sisi guru harus menegakkan  disiplin  dan  tata  tertib  sekolah,  sementara  disisi  lain,  khawatir dikriminalisasi  oleh  orang  tua  atau  pembela  anak  atas  tuduhan  melakukan kekerasan  terhadap  anak.  Dampak  dari  dilema  tersebut,  akhirnya  guru menjadi  kurang  tegas  terhadap  siswa  yang  nakal  atau  melanggar  tata  tertib sekolah  dan  Konsep  perlindungan  hukum  terhadap  Anak  Dalam  Proses Pendidikan mengacu pada konsep perlindungan anak dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

## Kata Kunci: Perlindungan Anak, Guru, Pendidikan
1 Guru SMP Negeri 1 Maja, email : yayahkusiah1964@gmail.com

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 4 Nomor 1 April 2022

## Abstract
The  Child  Protection  Act  plays  a  positive  role  in  providing  legal guarantees  to  children  or  students  in  participating  in  learning  at  school. However, nowadays child protection laws can be used as a tool by parents to report  teachers  to  the  authorities  when  they  do  not  like  the  way  teachers educate  their  students.  Whereas  in  carrying  out  their  duties,  teachers  have been  given  the  freedom  to  assess  and  determine  student  graduation,  give awards and can provide educational sanctions to students in accordance with the teacher's code of ethics and applicable laws and regulations.
The  research  method  used  is  normative  legal  research  with  descriptive analysis, data collection is carried out using primary data and secondary data in the form of primary, secondary and tertiary  legal materials as the main data. After the secondary and primary data were collected, a qualitative analysis was then
Based  on  the  results  of  the  data  analysis,  it  was  concluded  that  the implementation  of  the  Child  Protection  Act  had  an  influence  on  teachers  in educating.  As  a  result,  teachers  seem  to  face  a  dilemma,  on  the  one  hand teachers  must  enforce  school  discipline  and  order,  while  on  the  other  hand, they  are  worried  about  being  criminalized  by  parents  or  child  defenders  on charges of committing violence against children. The impact of this dilemma, eventually teachers become less assertive towards students who are naughty or violate school rules and the concept of legal protection for children in the education  process  refers  to  the  concept  of  child  protection  in  Law  of  the Republic  of  Indonesia  Number  35  of  2014  concerning  Amendments  to  Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection.

## Keywords : Child Protection, Teacher, Education
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 4 Nomor 1 April 2022

## A. Latar belakang
Anak memiliki hak hidup yang sama dengan manusia dewasa lainnya. Bahkan  seorang  anak  juga  memiliki  hak  yang  tidak  dimiliki  oleh  orang dewasa.  Oleh  karena  itu,  semua  unsur  dan  keadaan  harus  sesuai  dengan kepentingan  anak.  Seorang  anak  harus  dilihat  sebagai  makhluk  yang dilindungi,  dikembangkan,  dan  dijamin  kelangsungan  hidupnya.  Salah  satu perlindungan  yang  dapat  dilakukan  adalah  dengan  memperhatikan  dan memberikan  hak-haknya  sebagai  anak,  diantaranya  dengan  memperhatikan dan memberikan hak-haknya sebagai anak, yaitu: kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar sehingga ia dapat mewujudkan cita-cita bangsa. Hak anak perlu mendapat perlakuan dan perhatian  khusus  karena  hak anak  merupakan  bagian  dari  hak  asasi  manusia yang  harus  dijamin  dan  dipenuhi  oleh  orang  tua,  keluarga,  masyarakat, pemerintah dan negara. 2
Pendidikan  anak-anak  menjadi  perhatian  bagi  pemerintah.  Bentuk perhatian  pemerintah  terhadap  pendidikan,  dibuktikan  dengan  adanya Undang-Undang  Sisdiknas  No.  20  Tahun  2003.  Pasal  3  Bab  II  Undang- Undang  Sisdiknas  menyatakan  bahwa  pendidikan  nasional  berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang  bermartabat  dalam  rangka  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  bertujuan untuk  mengembangkan  potensi  peserta  didik  agar  menjadi  manusia  yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Sayangnya, anak-anak  Indonesia belum menikmati apa yang seharusnya dinikmati oleh anak-anak berdasarkan tujuan pendidikan nasional.  Beberapa  dari  mereka  hidup  dengan  wajah  muram,  tekanan  dan ancaman.  Akhir-akhir  ini  sering  terdengar  di  dunia  pendidikan  tindak kekerasan  terhadap  anak.  Kekerasan  terhadap  anak  merupakan  salah  satu bentuk  perampasan  hak-hak  anak.  Pelaku  utama  kekerasan  terhadap  anak adalah  orang-orang  yang  dekat  dengan  mereka.  Bentuk  kekerasan  terhadap anak bermacam-macam, antara lain fisik, psikis, dan seksual. 3
Fenomena  kekerasan  terhadap  anak  seperti  fenomena  gunung  es  dan sangat  mengkhawatirkan  bagi  perkembangan  mental  anak.  Oleh  karena  itu, anak  harus  dilindungi  dan  dijauhkan  dari  tindak  kekerasan  tersebut.  Setiap anak  berhak  atas  perlindungan  dari  orang  tua,  keluarga,  masyarakat  dan negara.  Perlindungan  anak  telah  diatur  dan  dilindungi  dalam  UU  No.  23 Tahun 2002 yang kemudian disempurnakan dengan UU No. 35 Tahun 2014. 4
2 Nurul  Amaliah, Perlindungan  Hak  Pendidikan  Anak  Menurut  Hukum  Dan Perundang-Undangan, Skripsi,  Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar  2017, hlm  11.  http://repositori.uin-alauddin.ac.id/4142/1/NURUL%20AMALIAH%20.pdf,  diakses pada tanggal 06/03/2022. Pukul 22.30 WIB
3 Kanthi Pamungkas Sari dan Maghfiroh, Perlindungan Hak Anak Dalam Perspektif Pendidikan  Islam  Ibn  Khaldun,  Cakrawala, Vol.  X,  No.  2,  Desember  2015,  hlm  221 https://media.neliti.com/media/publications/58484-ID-perlindungan-hak-anak-dalam- perspektif-p.pdf, diakses pada tanggal 06/03/2022. Pukul 22.30 WIB
4 Ibid

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 4 Nomor 1 April 2022
Tujuan  utama  Undang-Undang  Perlindungan  Anak  ialah  untuk menjamin  dan  melindungi  anak  serta  hak-haknya  supaya  dapat  hidup, tumbuh,  berkembang,  dan  berpartisipasi  secara  maksimal  sesuai  dengan harkat dan martabat kemanusiaan, dan mendapat perlindungan dari kekerasan serta  diskriminasi.  Secara  teoritis,  anak-anak  Indonesia  dijamin  untuk menjalani hidupnya 5
Dalam  hal  pemenuhan  hak  anak  untuk  memperoleh  pendidikan  dan pengajaran, tidak terlepas dari peran guru dan sekolah. Guru adalah pendidik profesional  dengan  tugas  utama  mendidik,  mengajar,  membimbing, mengarahkan,  melatih,  menilai,  dan  mengevaluasi  peserta  didik  pada pendidikan  anak  usia  dini  melalui  pendidikan  formal,  pendidikan  dasar,  dan pendidikan  menengah. 6 Peran  guru  sebagai  pendidik  adalah  peran  yang berkaitan dengan tugas pemberian bantuan dan dorongan, tugas pengawasan dan  pembinaan  serta  tugas  yang  berkaitan  dengan  pendisiplinan  anak  agar anak  menjadi  patuh  pada  aturan  sekolah  dan  norma  kehidupan  dalam keluarga  dan  masyarakat.  Tugas  guru  bisa  disebut  pendidikan  dan pengasuhan anak. Guru sebagai penanggung jawab pendisiplinan anak harus mengontrol  setiap  aktivitas  anak  agar  tingkat  perilaku  anak  tidak menyimpang dari norma yang ada.
Dalam  hal  mendidik,  guru  memiliki  kebebasan  untuk  memberikan sanksi kepada siswanya  yang melanggar  norma agama, norma moral, norma kesusilaan,  peraturan  tertulis  dan  tidak  tertulis  yang  ditetapkan  oleh  guru, peraturan  tingkat  satuan  pendidikan,  dan  peraturan  perundang-undangan dalam  proses  pembelajaran  yang  berlaku.  berada  di  bawah  otoritas  mereka. Sanksi dapat berupa teguran dan/atau peringatan, baik lisan maupun tertulis, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan. 7
Undang-Undang  Perlindungan  Anak  berperan  positif  dalam memberikan  jaminan  hukum  kepada  anak  atau  siswa  dalam  mengikuti pembelajaran  di  sekolah.  Seorang  siswa  akan  mendapatkan  kepastian  untuk menerima  pembelajaran  yang  baik  dari  guru  yang  mengajar  di  sekolahnya. Undang-undang  ini  juga  menjamin  seorang  siswa  dalam  mengembangkan pengetahuan, meningkatkan kreativitas, dan ekspresi belajar dalam menguasai pelajaran  yang  diberikan  oleh  gurunya.  Namun  tanpa  disadari,  Undang- Undang Perlindungan Anak seolah-olah membawa dampak negatif bagi dunia pendidikan  dan  seperti  memberi  kesan  kekebalan  bagi  siswa  atau  keluarga siswa yang merasa menjadi korban. 8 . Peristiwa yang terjadi di SMP Negeri 2 Kasokandel  Majalengka  pada  tanggal  12  Oktober  2021,  telah  diduga
5 Agus  Affandi, Dampak  Pemberlakuan  Undang-Undang  Perlindungan  Anak Terhadap  Guru  Dalam  Mendidik  Siswa ,  Jurnal  Hukum  Samudra  Keadilan,  Volume  11, Nomor 2, Juli-Desember 2016, hlm 197 https://media.neliti.com/media/publications/240373- dampak-pemberlakuan-undang-undang-perlin-c4f0991d.pdf, diakses pada tanggal 06/03/2022. Pukul 22.30 WIB 6 Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
7 Pasal 39 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
8 Agus  Affandi, Dampak  Pemberlakuan  Undang-Undang  Perlindungan  …Op.Cit.. hlm 198

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 4 Nomor 1 April 2022
terjadinya  penamparan,  sebanyak  7  orang  siswa  oleh    oknum  guru  di  SMP Negeri  2  Kasokandel  Majalengka.  Tamparan    tersebut  menggunakan  kedua telapak  tangan  secara  bersamaan  hingga  mengakibatkan  sakit  kepala  pusing bahkan ada juga sampai giginya hampir copot 9 .
Tindakan disiplin yang dilakukan oleh guru yang dulu dianggap biasa, kini  telah  bergeser  dan  dianggap  melanggar  hak  asasi  manusia.  Akibatnya, guru seakan menghadapi dilema, di satu sisi guru harus menegakkan disiplin dan  ketertiban  sekolah,  sementara  di  sisi  lain  khawatir  akan  dikriminalisasi oleh  orang  tua  atau  LSM  yang  membela    anak  dengan  tuduhan  melakukan kekerasan  terhadap  anak.  Akibat  dilema  ini,  akhirnya  guru  menjadi  kurang tegas  terhadap  siswa  yang  nakal  atau  melanggar  peraturan  sekolah.  Murid- murid yang nakal dibiarkan saja, daripada nanti gurunya akan terjerat masalah hukum.  Keragu-raguan  guru  berdampak  pada  rendahnya  wibawa  guru  di hadapan  siswa,  terutama  di  kalangan  siswa  yang  nakal.  Mereka  semakin melanggar peraturan sekolah, karena mereka tidak akan dihukum. 10
Guru  pada  saat  ini  seakan  telah  kehilangan  wibawanya  di  sekolah dalam melaksanakan pengajaran dan terkesan acuh terhadap perilaku siswa di sekolah. Hal ini akan membawa pengaruh, kepada sikap, perilaku dan moral siswa  dalam  kehidupan  sehari-hari,  seperti  siswa  akhirnya  berani  melawan guru, siswa melakukan aksi ugal-ugalan di jalanan, bahkan siswa seperti tidak takut pada apapun dalam kesehariannya 11
Hal  ini  sangat  merugikan  nilai-nilai  yang  hidup  di  masyarakat,  yang sesuai  dengan  kondisi  masyarakat,  jika  seorang  guru  melakukan  tindakan punitif  dalam  upaya  mendisiplinkan  siswanya  maka  tidak  tepat  disebut tindakan  kekerasan.  Ali  Masyhar  menyatakan  bahwa  hukum  harus  tumbuh secara  ilmiah  dari  dalam  masyarakat  itu  sendiri,  dengan  demikian  hukum pidana  harus  sejalan  dengan  nilai-nilai  yang  hidup  dalam  masyarakat  yang berdasarkan  Pancasila  dan  mampu  mengikuti  perkembangan  zaman 12 .
9 Iyan  Herdiana, Disdik  Majalengka  Dituding  Tutup  Mata  Kepada  Oknum  Guru  SMP Negeri  2  Kasokandel  Yang  Diduga  Tampar  7  Siswa, matamaja,  https://matamaja.com/disdik- majalengka-dituding-tutup-mata-kepada-oknum-guru-smp-negeri-2-kasokandel-yang-diduga-tampar- 7-siswa/
10 Muhammad  Kharis  Umardani,  Lusy  Liany,  “ Penyuluhan  Perlindungan  Hukum Guru  dan  Adab  Siswa  Sebagai  Peserta  Didik  Tingkat  Sekolah  Menengah  Atas ”,  Jurnal Balireso,  Vol.  2,  Nomor  2,  Juli  2017,  hlm.  116. Lihat  juga  Abdul  Rahman  Prakoso  dan
Rinaldi Hermawan, Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Guru Atas Tindakan Pemberian Hukuman Terhadap Siswa ,http://eprints.uny.ac.id/63232/1/PROSIDING%20GURU%20XXI%20-18%20%20 Perlindungan% 20Hukum% 20terhadap%20Profesi%20Guru%20 atas%20Tindakan% 20Pemberian%  20Hukuman%20terhadap%20Siswa.pdf, diakses tanggal 30/02/2022
11 Ateng Sudibyo dan Eki Kiyamudin, Perlindungan Hukum Terhadap Guru Dalam Melaksanakan  Tugas  Keprofesionalannya  Dikaitkan  Dengan  Punishment  Dalam Mendisiplinkan  Siswa, Jurnal PRESUMPTION  of  LAW Fakultas  Hukum  Universitas Majalengka,  volume  1  Nomor  2  Tahun  2019  Oktober-April  2020,  hlm  50 https://ejournal.unma.ac.id/index.php/jpl/article/view/89 , diakses tanggal 30/02/2022
12 Ali  Masyhar, Keadilan  Retroaktif  dalam  hukum  Pidana  Indonesia  (Kajian Perspektif SocioLegal) , Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta, 2015,hlm. 1

## PRESUMPTION of LAW

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 4 Nomor 1 April 2022
Peristiwa  kekerasan  yang  dilakukan  oleh  guru  ini  terjadi  karena  akumulasi dari  beberapa  faktor,  baik  dari  guru  maupun  siswa  itu  sendiri,  misalnya tekanan beban kerja guru, situasi keluarga guru, pola pengajaran yang masih terpaku.  pada  budaya  lama  yaitu  sistem  pengajaran  satu  arah  yang  masih menekankan pada pola kewibawaan guru, serta kurangnya komunikasi antara guru dan orang tua siswa terhadap perilaku atau tindakan siswa selama proses belajar  mengajar.  Namun,  saat  ini  undang-undang  perlindungan  anak  dapat digunakan  sebagai  alat  oleh  orang  tua  untuk  melaporkan  guru  kepada  pihak berwenang  ketika  mereka  tidak  menyukai  cara  guru  mendidik  siswanya. Padahal dalam melaksanakan tugasnya, guru telah diberikan kebebasan untuk menilai  dan  menentukan  kelulusan  siswa,  memberikan  penghargaan  dan dapat  memberikan  sanksi  pendidikan  kepada  siswa  sesuai  dengan  kode  etik guru dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 13
Perlindungan  hukum  bagi  guru  yang  ada  belum  mampu  memberikan ketenangan  kepada  guru  dalam  hal  mendidik  siswanya  di  sekolah.  Hal  ini dibuktikan dengan banyaknya tindak kekerasan yang dialami guru di sekolah oleh orang tua siswa. Tindakan kekerasan yang dialami guru disebabkan oleh kesalahpahaman orang tua dalam memahami bagaimana guru mendisiplinkan siswa yang melakukan tindakan kekerasan, perkelahian, dan kesalahpahaman dengan  guru  dan  tenaga  kependidikan  lainnya.  Tindakan  kriminalisasi terhadap  guru  tidak  mungkin  ditemukan  sebelum  era  2000-an  karena  cara guru mendidik seperti mencubit, menjemur, bahkan memukul adalah hal yang lumrah asalkan tidak menimbulkan luka serius pada anak.  Akan tetapi  , saat ini orang tua tidak lagi segan untuk melaporkan dan memenjarakan guru yang dianggap  salah  mendidik  anaknya  di  sekolah.  Dampak  yang  dapat ditimbulkan dari permasalahan tersebut adalah perubahan pola pikir atau cara pandang  guru  dalam  mendidik  siswa  di  sekolah.  Berdasarkan  hal  tersebut, penting untuk mengkaji pandangan guru dan orang tua terhadap implementasi undang-undang perlindungan anak di sekolah. 14
Berdasarkan  dari latar  belakang  tersebut,  maka  penulis tertarik  untuk melakukan  penelitian  lebih  lanjut  yang  akan  dituangkan  dalam  bentuk penelitian  dengan  judul  “ Tinjauan  Hukum  Pemberlakuan  Undang- Undang Perlindungan Anak Terhadap Guru Dalam Proses Pendidikan”.
13 Ahmad Munawir, Paradigma Guru Dan Orangtua Terhadap Penerapan Undang- Undang  Perlindungan  Anak  Di  Sekolah ,  Al-Amwal:  Journal  of  Islamic  Economic  Law September 2019, Vol. 4, No. 2, hlm 112  https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/ alamwal/ article/download/1440/1002, diakses pada tanggal 06/03/2022. Pukul 22.30 WIB
14 Ibid , hlm 14
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 4 Nomor 1 April 2022

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi permasalahan adalah:
1. Bagaimana  implementasi  Undang-Undang  Perlindungan  Anak  Terhadap Guru Dalam Proses Pendidikan?
2. Bagaimana  konsep  perlindungan  hukum  terhadap  Anak  Dalam  Proses Pendidikan?

## C. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan rumusan masalah yang dirumuskan, maka penelitian ini bertujuan untuk:
1. Untuk  mengetahui  dan  memahami  implementasi  Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Guru Dalam Proses Pendidikan
2. Untuk mengetahui dan konsep perlindungan hukum terhadap Anak Dalam Proses Pendidikan

## D. Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah deskriptif  analisis  untuk  menuliskan  fakta  dan  memperoleh  gambaran menyeluruh  mengenai  peraturan  perundang-undangan  dan  dikaitkan  dengan teori-teori  hukum  dalam  praktik  pelaksanaanya  yang  menyangkut permasalahan yang diteliti 15 dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini  adalah  pendekatan  yuridis  normatif,  yaitu  penelitian  difokuskan  untuk mengkaji  penerapan  kaidah-kaidah  atau  norma-norma  dalam  hukum positif,dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan- bahan  hukum  sekunder  dengan  memahami  hukum  sebagai  perangkat peraturan  atau  norma-norma  positif  di  dalam  sistem  perundang-undangan yang  mengatur  mengenai  permasalahan  dalam  penelitian  ini.  Jadi  penelitian ini  dipahami  sebagai  penelitian  kepustakaan,  yaitu  penelitian  terhadap  data sekunder.  Setelah  data  sekunder  dan  primer  terkumpul,  kemudian  diadakan analisis  secara  kualitatif  yaitu  menganalisis  data  berupa  uraian-uraian  yang sistematis tanpa mempergunakan bagan-bagan dan rumus statistik.

## E . Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Implementasi  Undang-Undang  Perlindungan  Anak  Terhadap  Guru Dalam Proses Pendidikan
Perlindungan  Anak  adalah  segala  kegiatan  untuk  menjamin  dan melindungi  Anak  dan  hak-haknya  agar  dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang, dan  berpartisipasi  secara  optimal  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan
15 Ronny  Hanitijo  Soemitro, Metodologi  Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri ,  Ghaila Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 99

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 4 Nomor 1 April 2022
diskriminasi. 16 Undang-undang  perlindungan  anak  di  sekolah  masuk  pada kategori  perlindungan  anak  yang  bersifat  non  yuridis,  karena  aktivitasnya berada di dalam bidang pendidikan.
Upaya  perlindungan  anak  harus  dilakukan  sedini  mungkin,  karena anak menjadi salah satu tujuan pembangunan. Perlindungan anak Indonesia berarti  melindungi  potensi  sumber  daya  insani  dan  membangun  manusia Indonesia  seutuhnya,  menuju  masyarakat  yang  adil  dan  makmur,  materiil spiritual berdasarkan pancasila dan UUD 1945. 17
Lebih spesifik lagi dijelaskan dalam pada Pasal 54 ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 tahun 2014  yang menyatakan bahwa  Anak di dalam dan di  lingkungan  satuan  pendidikan  wajib  mendapatkan  perlindungan  dari tindak  Kekerasan  fisik,  psikis,  kejahatan  seksual,  dan  kejahatan  lainnya yang  dilakukan  oleh  pendidik,  tenaga  kependidikan,  sesama  peserta  didik, dan/atau  pihak  lain. 18 Jelas,  bahwa  anak  dalam  lingkungan  sekolah dilindungi oleh Undang-undang dan setiap yang dengan sengaja melakukan atau  turut  serta  melakukan  tindak  kekerasan  terhadap  anak,  akan mendapatkan  hukuman  dengan  ancaman  pidana  penjara  ataupun  denda 19 . Namun  meskipun  Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang perlindungan anak telah disahkan, tetapi pelaksaan lapangan belum berjalan seperti yang diharapkan.
Salah  satu  lingkungan  di  mana  anak  rentan  menjadi  korban kekerasan  adalah  sekolah.  Di  sekolah  misalnya,  kekerasan  terhadap  anak dapat  dilakukan  baik  oleh  oknum  tenaga  pendidik,  tenaga  administratif, bahkan anak didik (murid) itu sendiri. Berdasarkan motivasinya, kekerasan yang  terjadi  di  sekolah  dapat  dibedakan  menjadi  2  (dua),  yaitu pertama , kekerasan  murni  (tanpa  disertai  alasan-alasan  yang  rasional),  seperti penganiayaan,  dan  perkelahian  antar  murid. Kedua ,  penerapan  metode pembelajaran  yang  mengandung  unsur  kekerasan,  misalnya  penggunaan hukuman  disiplin  untuk  mendapatkan  kepatuhan  murid  atau  memperbaiki perilaku  murid  yang  keliru.  Di  antara  semua  fenomena  kekerasan  yang menimpa  anak  di  sekolah,  tindakan  penggunaan  hukuman  fisik  terhadap anak  jarang  menarik  perhatian  masyarakat.  Pemberian  hukuman  fisik sebagai  sarana  disiplin,  yang  selanjutnya  disebut  dengan  istilah corporal punishment ini, umumnya tidak dipandang sebagai tindak kekerasan,melainkan  sebagai  bagian  dari  sarana  pembelajaran  yang  cepat
16 Undang-undang  Nomor  35  tahun  2014  Pasal  1  ayat  (2)  tentang  Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
17 Nashriana, Perlindungan  Hukum  Pidana  bagi  Anak  di  Indonesia ,  Cet.  2, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 1
18 Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
19 Dewi  Ayu  Kartika, Implementasi  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014 Tentang  Perlindungan Anak Di Smp Negeri  2 Kotagajah Lampung Tengah , Tesis, Program Pascasarjana  Magister  Ilmu  Agama  Islam  Fakultas  Ilmu  Agama  Islam  Universitas  Islam Indonesia Yogyakarta 2018, hlm 66 hlm https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/ 12514/ FULL.
pdf?sequence=10&isAllowed=y diakses pada tanggal 06/03/2022. Pukul 22.30 WIB

## PRESUMPTION of LAW

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 4 Nomor 1 April 2022
dan ampuh untuk mendisiplinkan atau menuntut kepatuhan anak. Meskipun hukuman  tersebut  mengandung  muatan  kekerasan  di  dalamnya,  baik  fisik maupun  psikis  seperti:  mencubit,  memukul,  menjewer  telinga,  berdiri  di depan  kelas  atau  di  lapangan  upacara,  lari  keliling  lapangan,  dan  berbagai bentuk  penugasan  yang  irrasional  lainnya.  Namun  sayangnya  praktek hukuman disiplin ini acapkali dipandang lumrah dan memiliki tujuan positif demi kepentingan terbaik anak 20 .
Berbeda  dengan  kekerasan  pada  umumya,  penggunaan  hukuman disiplin  ( corporal  punishment )  ini  merupakan  topik  yang  masih  menuai perdebatan  diberbagai  kalangan.  Bagi  kalangan  yang  pro,  penggunaan hukuman  disiplin  ini  merupakan  sebuah  kewajaran  untuk  mendidik  dan memperbaiki  perilaku  anak.  Sebaliknya,  bagi  mereka  yang  tidak  sepakat berpendapat bahwa substansi dari hukuman disiplin itu sebenarnya bersifat kekerasan  ( violent ),  yang  cenderung  merugikan  anak  baik  secara  fisik maupun  psikis.  Secara  internasional,  UNICEF  sendiri  sebagai  organisasi internasional  yang  bergerak  di  bidang  perlindungan  anak,  melalui  badan resminya  yang bernama " the United Nations . Secretary General's Study on Violence  Against  Children ",  dengan  tegas  menyatakan  bahwasanya pemberian  hukuman  disiplin  kepada  anak  di  lingkungan  manapun,  tidak hanya merupakan bentuk kekerasan terhadap anak, namun merupakan juga bentuk pelanggaran hak anak interasional 21 .
Penerapan  hukuman  disiplin  sebagai  metode  pendisiplinan  anak  di sekolah  mungkin  memiliki  tujuan  yang  baik,  dan  terkadang  tidak  dapat dihindari  untuk  mengendalikan  situasi  kelas  agar  kondusif.  Namun  tidak jarang  pemilihan  bentuk  hukuman  disiplin  menjadi  tidak  rasional  dan mengandung unsur kekerasan dengan kerugian yang tidak sebanding dengan tujuan  yang  ingin  dicapai.  Alih-alih  mencapai  tujuan  pendidikan,  yang terjadi cenderung merupakan bentuk kekerasan terhadap anak dengan dalih mendidik.
Undang-undang  perlindungan  anak  berdampak  pada  guru  dalam mendidik.  Guru  berada  pada  posisi  dilematis,  antara  tugas  mulia mendistribusikan  ilmu  dan  pandangan  orang  tua  siswa  terhadap  guru  . Mereka  dituntut  untuk  mampu  menjadikan  siswa  mencapai  tujuan pendidikan.  Namun,  ketika  guru  mencoba  menegakkan  disiplin,  guru dihadang oleh Undang-Undang Perlindungan Anak. Sehingga muncul sikap apatis  dan  ketidakpedulian  seorang  guru  terhadap  perilaku  siswa  karena takut  menghadapi  hukum  padahal  hukum  telah  memberikan  perlindungan bagi guru. 22
20 Ateng  Sudibyo  dan  Eki  Kiyamudin, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Guru Dalam…Op.Cit.. hlm 55
21 Rusmilawati  Windari, Penggunaan  Hukuman  Disiplin  (Corporal  Punishment) Pada  Anak  Di  Lingkungan  Sekolah  Dalam  Perspektif  Hukum  Pidana  Indonesia ,  Jurnal Hukum PRIORI'S, Vol. 4 No. 3, Tahun 2015, fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, 2015, hlm 306.
22 Agus  Affandi, Dampak  Pemberlakuan  Undang-Undang  Perlindungan…Op.Cit.. hlm 203

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 4 Nomor 1 April 2022
Undang-undang  perlindungan  anak  bukanlah  benteng  atau  senjata untuk  menggulingkan  atau  bahkan  mengancam  guru  dalam  mendidik. Pembentukan undang-undang perlindungan anak harus dipelajari oleh setiap warga  negara  bahwa  setiap  anak  dihormati  dan  dilindungi.  Demikian  pula tugas  mendidik  tidak  sepenuhnya  menjadi  tugas  guru.  Orang  tua  adalah pendidik  utama  bagi  anak-anaknya.  Cara  dan  disiplin  orang  tua  dalam mendidik  anaknya  dapat  menjadi  acuan  bagi  guru  dalam  membentuk karakter setiap siswa. Kurangnya kepercayaan dari masyarakat kepada guru menjadi  salah  satu  kendala  yang  dihadapi  oleh  guru.  Keyakinan  dan kepercayaan  ini  seolah  memudar  dari  masyarakat  yang  menyebabkan  guru merasa tertekan dalam setiap tindakan yang dilakukan untuk mendisiplinkan siswanya Guru  akan  merasa  trauma  bahkan  malas mendidik.  Guru  ketakukan oleh undang-undang perlindungan anak ketika mencoba untuk mendisiplinkan siswa. Sikap takut guru dalam mendidik dan mendisiplinkan siswa akan berdampak lebih besar. Pendidikan Indonesia akan terhenti dan tidak  bergerak  jika  sikap  guru  malas  mendisiplinkan  siswanya.  Dengan sikap  guru  tersebut  akan  berdampak  pada  pembangunan  dan  kemajuan bangsa.  Pembangunan  dan  kemajuan  bangsa  terletak  pada  pendidikan, fungsi  pendidikan  adalah  mengembangkan  kemampuan  dan  membentuk watak  serta  peradaban  bangsa  yang  bermartabat  dalam  rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta  didik  agar  menjadi  manusia.  insan  yang  beriman  dan  bertakwa kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  berakhlak  mulia,  sehat,  berilmu,  cakap, kreatif,  mandiri,  dan  menjadi  warga  negara  yang  demokratis  serta bertanggung  jawab.  Dengan  ketakutan  guru  dalam  memberikan  hukuman kepada  siswanya,  pendidikan  tidak  akan  berhasil.  Keberhasilan  pendidikan dapat dilihat dari peningkatan sikap dan perilaku peserta didik, dalam hal ini murid, karena tujuan utama pendidikan adalah untuk meningkatkan kualitas manusia,  maka  pendidikan  yang  berhasil  adalah  pendidikan  yang menghasilkan manusia yang berpengetahuan dan berakhlak mulia 23 .
2. Konsep  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Dalam  Proses Pendidikan
Perlindungan  anak  adalah  segala  bentuk  kegiatan  untuk  menjamin dan  melindungi  anak  dan  hak-haknya  agar  dapat  hidup,  tumbuh  dan berkembang,  serta  berpartisipasi  secara  optimal  sesuai  dengan  harkat  dan martabat  kemanusiaan,  serta  mendapat  perlindungan  dari  kekerasan  dan diskriminasi 24 .  Perlu  diketahui  bahwa  yang  dimaksud  dengan  anak  adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran
23 Ibid
24 Pasal  1  ayat  (2)  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2014 Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan Anak

## PRESUMPTION of LAW

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 4 Nomor 1 April 2022
dalam rangka perkembangan pribadi dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan  bakat.  Hal  ini  sesuai  dengan  apa  yang  telah  tertuang  dalam  Undang- Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014.
Perlindungan hukum bagi anak diartikan sebagai upaya perlindungan hukum  terhadap  kebebasan  dan  hak  asasi  anak  yang  berkaitan  dengan kesejahteraannya.  Perkembangan  anak  merupakan  masalah  perkembangan yang  sangat  penting  dan  ditegaskan  dalam  Pasal  28B  ayat  (2)  UUD  1945 yang mengatur bahwa, Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan  berkembang,  serta  berhak  atas  perlindungan  dari  kekerasan  dan diskriminasi.
Perlindungan  terhadap  anak  penting  dilakukan,  karena  anak merupakan  penerus  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara,  sehingga  apabila telah  matang  pertumbuhan  fisik  dan  mental  serta  sosialnya,  maka  sudah saatnya bagi mereka untuk menggantikan generasi sebelumnya.
Anak  sebagai  pribadi  yang  sangat  unik  dan  memiliki  ciri  khas. Perkembangan  anak  dengan  kemampuannya  melakukan  sesuatu  sangat dipengaruhi  oleh  lingkungan  dalam  membentuk  perilaku  anak.  Sehingga peran  orang  tua,  guru  dan  orang  dewasa  lainnya  sangat  dibutuhkan  dalam membentuk  perilaku  anak  demi  masa  depan  anaknya.  Salah  satu  bentuk perlindungan  anak  adalah  terwujudnya  kepastian  hukum  bagi  anak 25 .  Arif Gosita  mengatakan  kepastian  hukum  merupakan  sarana  untuk  mencegah terjadinya  diskriminasi  terhadap  anak  yang  tentunya  akan  berdampak negatif bagi anak itu sendiri 26.
Dalam  bentuknya  yang  paling  sederhana,  perlindungan  anak berusaha  untuk  memastikan  bahwa  setiap  hak  anak  tidak  dirugikan. Perlindungan  anak  merupakan  pelengkap  dari  hak-hak  lain  yang  semata- mata menjamin bahwa anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat bertahan hidup, berkembang dan tumbuh.
Konsep  perlindungan  hukum  bagi  anak  dalam  proses  pendidikan mengacu  pada  konsep  perlindungan  anak  dalam  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak,  yang  menitikberatkan pada  sistem  tanggung  jawab  bersama.  antara  Negara,  Pemerintah, Pemerintah  Daerah,  Masyarakat,  keluarga,  orang  tua  serta  guru berkewajiban  memberikan  perlindungan  dan  menjamin  pemenuhan  hak asasi  anak  sesuai  dengan  tugas  dan  tanggung  jawabnya.  Hakikat perlindungan  anak  itu  sendiri  dapat  dibagi  menjadi  dua  bagian  yang
25 Muhammad Fachri Said, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak  Asasi  Manusia, Jurnal  Cendekia  Hukum:  Vol.  4,  No  1,  September  2018    hlm  145 https://media.neliti.com/media/publications/284801-perlindungan-hukum-terhadap-anak- dalam-p-64e66c00.pdf diakses pada tanggal 06/03/2022. Pukul 22.30 WIB
26 Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak , Akademi Pressindo, Jakarta. 2004, hlm 19

## PRESUMPTION of LAW

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 4 Nomor 1 April 2022
keduanya  merupakan  unsur  inti  dalam  perlindungan  anak.  Kedua  bagian tersebut adalah 27 :
a. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, mencakup:
1) Perlindungan dalam bidang hukum publik dan
2) Perlindungan dalam bidang hukum keperdataan
b. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi:
1) Perlindungan dalam bidang sosial,
2) Perlindungan dalam bidang kesehatan,
3) Perlindungan dalam bidang pendidikan
Perlindungan  anak  juga  diartikan  sebagai  upaya  untuk  mencegah, merehabilitasi dan memberdayakan anak, agar anak terbebas dari kekerasan, eksploitasi  dan  penelantaran  anak.  Berbagai  upaya  tersebut  tidak  lain merupakan  jaminan  bagi  kelangsungan  hidup  anak  agar  dapat  hidup  dan berkembang secara wajar, baik fisik, mental maupun sosial.  Hal ini sejalan dengan  pendapat  Arif  Gosita  yang  mengatakan  bahwa  perlindungan  anak merupakan upaya melindungi anak dari pemenuhan hak dan kewajibannya 28 .
Setiap  sekolah,  baik  SD,  SMP,  maupun  SMA,  wajib  ikut  serta melindungi hak-hak anak di bidang pendidikan. Peran seorang guru adalah membimbing  dan  menasehati  siswa.  Bahwa  apa  yang  dilakukan  siswa tersebut  termasuk  dalam  pelanggaran  hak  asasi  manusia  terutama  di lingkungan  sekolah  yang  mengolok-olok  temannya  hingga  menangis  dan menghina bahkan membullynya dengan kata-kata yang tidak baik atau tidak pantas  untuk  dikeluarkan  oleh  seorang  siswa.  Sedangkan  kedudukan  orang tua  adalah  pendidik  utama  karena  mereka  yang  memberikan  pengajaran, pendidikan,  yang  pertama  kalinya  serta  mempunyai  tanggung  jawab, kewajiban  dan  mempunyai  kuasa  untuk  menjadikan  anak  seperti apa.Penerapan  perlindungan  dalam  berbagai  aspek  juga  sudah  menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah 29
Guru  adalah  bagian  dari  mesin  pengerak  pendidikan  nasional  dan oleh  karena  itu  guru  terikat  oleh  pedoman  yang  ditetapkan  secara  nasional tentang  apa  yang  harus  dilakukan 30 .  Namun  dalam  proses  pembelajaran  di kelas,  guru  seringkali  dihadapkan  pada  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang memberikan hak kepada anak untuk diperlakukan  dan  dilindungi  agar  dapat  hidup,  tumbuh  dan  berkembang serta  berpartisipasi  secara  optimal  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat kemanusiaan. serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Namun  terkadang  ada  beberapa  siswa  yang  kenakalannya  lebih  menonjol dari  pada  kesadaran  dalam  proses  pembelajaran  sehingga  guru  harus
27 Muhammad  Fachri  Said, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Dalam Perspektif…Lot.Cit..
28 Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak ,… Op.Cit …hlm 52
29 Ibid
30 Dedi  Supriadi, Mengangkat  Citra  dan  Martabat  Guru ,    Adicita  Karya  Nusa, Yogyakarta, 1999, hlm. 97.

## PRESUMPTION of LAW

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 4 Nomor 1 April 2022
melakukan  tindakan  pendisiplinan  agar  muncul  kesadaran  dalam  proses pembelajaran.  Setidaknya  dalam  mengambil  tindakan  terhadap  siswa,  guru harus memenuhi tiga syarat, yaitu 31 :
a. Dalam kondisi terpaksa;
b. Penderaan  secara  terbatas  (harus  dengan  pertimbangan-pertimbangan tertentu);
c. Dipergunaan untuk mencapai tujuan-tujuan yang diperkenankan.
Keadaan  ini  menuntut  guru  untuk  bersabar  dalam  mendidik siswanya.  Jika  dilihat  dari  aspek  hukum  pidana,  maka  tindakan  yang dilakukan  guru  terhadap  siswa  berupa  memarahi  atau  memberi  teguran, pemberian  hukuman  seperti  menjewer,  menyuruh  berdiri,  memukul  dan lain-lain,  secara  formil  bersifat  melawan  hukum  atau  juga  bisa  merupakan tindak  pidana,  tetapi  dalam  hukum  pidana  tidak  selalu  orang  yang  secara formal  telah  melakukan  tindakan  melawan  hukum  harus  dipidana.  Tidak semua  tindakan  guru  yang  bersifat represif terhadap  murid  merupakan tindak pidana.
Ketentuan  dalam  hukum  pidana,  ada  alasan-alasan  yang  dapat menghilangkan  suatu  tindak  pidana  atau  alasan-alasan  yang  tidak  dapat dipertanggungjawabkan  oleh  seseorang  karena  letaknya  di  luar  orang tersebut ( uitwendig ), yaitu:
a. Pasal 48 KUHP tentang adanya daya paksa ( overmacht )
b. Pasal 49 KUHP tentang pembelaan terpaksa ( noodweer )
c. Pasal 50 KUHP tentang ketentuan undang-undang
d. Pasal 51 KUHP tentang melaksanakan perintah jabatan Dari uraian tersebut, ada 3 alasan yang dapat menghapuskan proses hukum  bagi  seseorang  yang  telah  melakukan  perbuatan  melawan  hukum, yaitu: 32
a. Alasan  Pembenar,  yaitu  alasan  yang  menghapuskan  sifat  melawan hukumnya  perbuatan,  sehingga  apa  yang  dilakukan  oleh  terdakwa  lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.
b. Alasan  Pemaaf,  yaitu  alasan  yang  menghapuskan  kesalahan  terdakwa. Perbuatan  yang  dilakukan  oleh  terdakwa  tetap  bersifat  melawan  hukum jadi merupakan perbuatan pidana, tetapi tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan.
c. Alasan  menghapus  penuntutan.  Alasan  menghapus  penuntutan  tidak dikarenakan adanya alasan pembenar atau pemaaf, jadi tidak ada pikiran mengenai  sifatnya  perbuatan  maupun  sifatnya  orang  yang  melakukan perbuatan,  namun  pemerintah  dengan  alasan  pertimbangan  untuk kepentingan  dan/atau  manfaat  umum  sehingga  tidak  dilakukan  atau menghapus penuntutan.
31 Alfin  Ersa  Ardiansyah, Perlindungan  Guru  Terkait  Tindakan  Yang  Dilakukan Pada  Murid  Yang  Melakukan  Kenakalan,  Jurist-Diction :  Vol.  2  No.  1,  Januari  2019, Universitas Airlangga , 2019, hlm 21.
32 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana ,  Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm.148.

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 4 Nomor 1 April 2022
Ada beberapa pendapat dalam hukum pidana mengenai alasan-alasan yang  meniadakan  pidana  yang  tidak  diatur  dalam  undang-undang,  yang terpenting diantaranya adalah: 33
a. Tindakan-tindakan  penghukuman  yang  didasarkan  pada  hak  mendidik oleh para orang tua, wali murid, para guru dan pendidik lainnya;
b. Tindakan-tindakan  yang  bersumber  pada  hak  jabatan  oleh  para  dokter, ahli-ahli apotek, ahli-ahli kebidanan dan lain-lain;
c. Tindakan-tindakan yang telah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pihak-pihak yang dirugikan dalam peristiwa-peristiwa tertentu;
d. Tindakan-tindakan  yang  didasarkan  pada  lembaga  “ zaakwaarneming ” sebagaimana  yang  dimaksud  didalam  Pasal  1354  dan  selanjutnya  dari Burgelijk Wetboek ;
e. Tidak adanya “ mateerieel wederrechtelujkheid ” atau tidak adanya unsur melanggar hukum secara material pada sesuatu tindakan;
f. Tidak adanya sesuatu unsur schuld ( avas ) pada seseorang.
Berangkat dari pendapat di atas, tindakan yang dilakukan guru untuk mendisiplinkan  siswa  dapat  diartikan  bukan  sebagai  suatu  bentuk  tindak pidana.  Pendapat  ini  dapat  dijadikan  sebagai  bentuk  perlindungan  terhadap guru  yang  tidak  diatur  dalam  KUHP.  Dalam  Islam  juga  mengatur  batasan- batasan dalam mendidik seorang anak, yaitu: 34
a. Larangan Memukul Wajah;
b. Larangan  Untuk  Menampakkan  Emosi  yang  Berlebih  atau  Kemarahan Tidak Terkontrol;
c. Memukul dalam Keadaan Sangat Marah;
d. Bersikap Terlalu Keras dan Kasar;
e. Memukul dengan Benda Keras dan Berbekas di Badan Anak.
Ketika menghukum siswa, guru harus menjaga batasan agar tindakan yang diberikan guru kepada siswa tidak berdampak lebih buruk pada siswa. Pengertian  kekerasan  dalam  pendidikan  adalah  hukuman  yang  terasa  keras bagi  siswa  sehingga  mereka  merasa  sakit,  namun  hukuman  dalam  dunia pendidikan  harus  memberikan  kesadaran  agar  siswa  tidak  mengulangi kesalahannya  lagi,  istilah  kekerasan  berbeda  konteksnya  dengan  hukuman fisik. Hukuman fisik (yang bisa berarti push-up , berlari di sekitar lapangan, membersihkan  atau  menyapu  perpustakaan)  diperbolehkan  dalam  konteks pendidikan  dan  harus  disepakati  bersama  oleh  guru  dan  siswa  dan  juga diinformasikan kepada orang tua.
Seorang  guru  yang  melakukan  tindakan disipliner  sampai  batas-batas tertentu  dan  dalam  rangka  pencapaian  tujuan  pendidikan tidak  selalu  dapat dimintai  pertanggungjawaban  (dihukum),  meskipun  secara  formal  guru
33 P.A.F.  Lamintang, Dasar-Dasar  Hukum  Pidana  Indonesia ,  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 2013, hlm 389
34 Pusat Ilmu Islam Nusantara „ Hukum Memukul Anak Dalam Islam Dan Dalilnya’ https:// dalamislam.com/hukum-islam/anak/hukum-memukul-anak-dalam-islam diakses pada Tanggal 09/02/2022.

## PRESUMPTION of LAW

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 4 Nomor 1 April 2022
telah  melakukan  perbuatan  melawan  hukum  (pidana).  Hal  ini  karena  ada pembenaran yang menyertai perbuatannya, yaitu alasan yang menghilangkan  sifat  melawan  hukum  dari  suatu  perbuatan.  Dalam  hal  ini dikenal  dengan  asas  “sifat  melawan  hukum  materiil”  (dalam  fungsi negatifnya). Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa sifat melawan hukum materiil identik  dengan  melawan/bertentangan  dengan  hukum  tidak  tertulis atau  hukum  yang  hidup,  bertentangan  dengan  prinsip  kepatutan  atau  nilai (dan norma) kehidupan sosial dalam masyarakat (termasuk etika dan hukum adat/adat). Jadi, hukum tidak dimaknai sebagai wet , , tetapi dimaknai secara materiel  sebagai  “ recht ”.  Oleh  karena  itu  sifat  melawan  hukum  materiel identik  dengan  “ onrechtmatige  daad ” 35 .Sifat  melawan  hukum  materiel  ini dibedakan berdasarkan fungsinya, yakni 36 :
a. fungsinya  yang  negatif  artinya  sumber  hukum  materiel  (hal- hal/kriteria/norma  di  luar  undang-undang)  dapat  digunakan  sebagai alasan  untuk  meniadakan/menghapuskan  (menegatifkan)  sifat  melawan hukumnya  suatu  perbuatan.  Jadi  tidak  adanya  sifat  melawan  hukum materiel dapat digunakan sebagai alasan pembenar.
b. fungsinya  yang  positif  Artinya  sumber  hukum  materiel  (hal- hal/kriteria/norma/undang-undang)  dapat  digunakan  untuk  menyatakan (mempositifkan)  bahwa  suatu  perbuatan  tetap  dapat  dipandang  sebagai tindak  pidana  (perbuatan  melawan  hukum)  walaupun  menurut  undang- undang tidak merupakan tindak pidana.
Kerangka  konsep  sifat  melawan  hukum  materiel  dengan  fungsinya yang negatif, perbuatan guru (selama melaksanakan tugas/profesinya)  yang secara  formal  bersifat  melawan  hukum,  misalnya  pemberian  peringatan keras,  pemberian  tugas-tugas,  skorsing,  dan  lain-lain,  selama  perbuatan tersebut  dilakukan  dalam  rangka  mendidik  demi  tercapainya  tujuan pedidikan,  maka  akan  menghapuskan  sifat  melawan  hukum  materiel  dari perbuatannya  tersebut.  Memang  dalam  praktek  perkembangan  hukum pidana, terdapat perbuatan-perbuatan yang hilang  sifat melawan hukumnya atas  dasar  alasan  pembenaran  yang  tidak  mungkin  ditemukan  dalam undang-undang  (tertulis)  yang  ada.  Penilaian  mengenai  hapusnya  sifat melawan  hukum  materiel  dari  tindak  pidana  yang  dilakukan  guru  tersebut berdasarkan  atas  nilai-nilai  dan  hukum  tidak  tertulis  yang  diakui  dalam profesi  guru,  secara  teoritis  dikenal  dengan  istilah  “ tuchtrecht ”,  yakni  hak mengawasi  dan  mendidik  dari  orang  tua,  wali,  guru  terhadap  anak-anak mereka  dan  murid-muridnya  di  mana  dalam  batas-batas  tertentu.  Tindakan guru  yang  diperkenankan  dalam tuchtrecht ini  bukan  hanya  merampas kebebasan  anak-anak/murid-murid,  tapi  juga  tindakan  penghukuman  anak- anak/murid-murid yang dilakukan pada batas-batas tertentu dengan kerugian yang seminimal mungkin.
35 Barda Nawawi Arief, Makalah “ Konsepsi Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana ”, disampaikan pada Seminar Nasional di Hotel Patra Jasa Semarang, 6 – 7 Mei 2004, hlm.4
36 Ibid , hlm 5

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 4 Nomor 1 April 2022
Artinya  jika   hukuman  disiplin   yang  diberikan  oleh  guru  dengan perbuatannya  bermaksud  untuk  mencapai  tujuan  yang  oleh  setiap  orang dipandang  sebagai  suatu  “tujuan  yang  baik”,  sehingga  dapat dikesampingkannya  kepentingan  pembuat  undang-undang  yang  membuat peraturan pidana dengan tujuan memberikan perlindungan karena ada tujuan yang  lebih  baik  yang  ingin  dicapai  dalam  hal  ini  agar  prilaku  anak  didik baik dan benar.
Ketentuan  konsep  di  atas  dapat  dipergunakan  sekaligus  pembenar bagi guru memiliki hak memberikan sanksi disiplin (sanksi yang mendidik) kepada  muridnya  tidaklah  dapat  dipidana.  Semestinya  bagi  guru,  sekolah, wali  murid  hendaklah  dapat  arif  dan  bijaksana  terutama  wali  murid  harus “bening‟  melihat  persoalan  pemberian  hukuman  disiplin  yang  diberikan guru kepada muridnya, orang tua murid tidak perlu terburu-buru melaporkan guru  ke  kepolisian,  di  mana  kesannya  anak  sudah  dapat  menjadi  actor “pengadu domba” antar guru dan orangtua/ wali murid.
Guru  dan  orang  tua  sama-sama  sayang  terhadap  anak  didiknya. Antara  guru  dan  orang  tua  punya  cara  berbeda  dalam  menafsirkan  sayang tersebut. Jadi terhadap kasus kekerasan guru, murid dan  orang tua itu tidak ada  yang  bisa  kita  salahkan.  Karena  semuanya  salah.  Guru  yang  keras  dan melewati  batas  toleransi.  Murid  yang  tidak  santun.  Dan  orang  tua  murid yang  ikut  turun  tangan membalas  perbuatan  guru.  Yang  menjadi  pekerjaan rumah  bagi  setiap  unsur  dalam  pendidikan  adalah  saling  introspeksi  diri. Guru harus mendidik murid dengan keras tanpa harus melewati batas-batas toleransi.  Murid  harus  santun  terhadap  guru  tanpa  menghilangkan  sikap kritis  terhadap  pemikiran  dan  perlakuan  guru.  Orang  tua  murid  juga  harus mampu memahami posisi guru  yang dituntut untuk menjadi pengajar keras sekaligus  sayang  terhadap  anaknya.  Sehingga  suasana  kondusif  didunia pendidikan akan terjaga 37 .

## G. Kesimpulan
1. Implementasi  Undang-Undang  Perlindungan  Anak  membawa  pengaruh pada guru dalam mendidik. Akibatnya, guru seperti menghadapi dilema, di satu sisi guru harus menegakkan disiplin dan tata tertib sekolah, sementara disisi lain, khawatir dikriminalisasi oleh orang tua atau pembela anak atas tuduhan  melakukan  kekerasan  terhadap  anak.  Dampak  dari  dilema tersebut,  akhirnya  guru  menjadi  kurang  tegas  terhadap  siswa  yang  nakal atau melanggar tata tertib sekolah
2. Konsep  perlindungan  hukum  terhadap  Anak  Dalam  Proses  Pendidikan mengacu pada konsep perlindungan anak dalam Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak  yaitu menitikberatkan  pada  sistem  tanggung  jawab  bersama  antar  Negara, Pemerintah,  Pemerintah  Daerah,  Masyarakat,  Keluarga,  Orang  Tua  dan
37 Agus Affandi, Dampak Pemberlakuan Undang-Undang…Op.Cit… hlm 206

## PRESUMPTION of LAW

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 4 Nomor 1 April 2022
guru  berkewajiban  untuk  memberikan  perlindungan  dan  menjamin terpenuhinya hak asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya

## H. Saran
1. Kepada  Guru  disarankan sebelum dilakukan tindakan pendisiplinan harus diawali  dengan  teguran  selama  beberapa  kali  sehingga  ketika  teguran tersebut  diabaikan  maka  pada  akhirnya  dengan  terpaksa  dilakukan  suatu hukuman yang bersifat mendidik
2. Kepada  Orang  Tua  dan  guru  diharapkan  agar  lebih  menjaga  atau mengayomi  anak  sesuai  dengan  tugas  dan  kewajibannya  serta  melakukan aktivitas yang dapat melindungi Anak.
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 4 Nomor 1 April 2022

## DAFTAR PUSTAKA
A. Buku :
Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak , Akademi Pressindo, Jakarta. 2004.
Dedi  Supriadi, Mengangkat  Citra  dan  Martabat  Guru ,    Adicita  Karya  Nusa, Yogyakarta, 1999.
Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana ,  Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
Nashriana, Perlindungan  Hukum  Pidana  bagi  Anak  di  Indonesia ,  Cet.  2, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012.
P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri , Ghaila Indonesia, Jakarta, 1990.

## B. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-undang Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen
Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  Undang- undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru

## C. Sumber Lain:

## 1. Jurnal dan Makalah
Agus Affandi, Dampak Pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap  Guru  Dalam  Mendidik  Siswa ,  Jurnal  Hukum  Samudra Keadilan,  Volume  11,  Nomor  2,  Juli-Desember  2016,  hlm  197 https://media.neliti. com/media/publications/240373-dampak- pemberlakuan-undang-undang-perlin-c4f0991d.pdf, diakses pada tanggal 06/03/2022. Pukul 22.30 WIB
Ahmad  Munawir, Paradigma  Guru  Dan  Orangtua  Terhadap  Penerapan Undang-Undang  Perlindungan  Anak  Di Sekolah ,  Al-Amwal:  Journal

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 4 Nomor 1 April 2022
of  Islamic  Economic  Law  September  2019,  Vol.  4,  No.  2,  hlm  112 https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/
alamwal/ article/ download/  1440/1002,  diakses  pada  tanggal  06/03/2022.  Pukul  22.30 WIB
Alfin  Ersa  Ardiansyah, Perlindungan  Guru  Terkait  Tindakan  Yang Dilakukan  Pada  Murid  Yang  Melakukan  Kenakalan,  Jurist-Diction :
Vol. 2 No. 1, Januari 2019, Universitas Airlangga , 2019.
Ateng  Sudibyo  dan  Eki  Kiyamudin, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Guru Dalam  Melaksanakan  Tugas  Keprofesionalannya  Dikaitkan  Dengan Punishment  Dalam  Mendisiplinkan  Siswa, Jurnal PRESUMPTION  of LAW Fakultas  Hukum  Universitas  Majalengka,  volume  1  Nomor  2
Tahun  2019  Oktober-April  2020,  hlm  50  https://ejournal.unma.ac.id/
index.php/ jpl/article/view/89 , diakses tanggal 30/02/2022
Barda  Nawawi  Arief,  Makalah  “ Konsepsi  Ajaran  Sifat  Melawan  Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana ”, disampaikan pada Seminar Nasional di Hotel Patra Jasa Semarang, 6 – 7 Mei 2004.
Iyan  Herdiana, Disdik Majalengka Dituding Tutup Mata Kepada Oknum Guru SMP  Negeri  2  Kasokandel  Yang  Diduga  Tampar  7  Siswa, matamaja, https://matamaja.com/disdik-majalengka-dituding-tutup-mata-kepada- oknum-guru-smp-negeri-2-kasokandel-yang-diduga-tampar-7-siswa/
Kanthi  Pamungkas  Sari  dan  Maghfiroh, Perlindungan  Hak  Anak  Dalam
Perspektif Pendidikan Islam Ibn Khaldun, Cakrawala, Vol. X, No. 2, Desember 2015, hlm 221  https://media.neliti.com/media/publications/
58484-ID-perlindungan-hak-anak-dalam-perspektif-p.pdf, diakses
pada tanggal 06/03/2022. Pukul 22.30 WIB
Muhammad  Fachri  Said, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Jurnal Cendekia Hukum: Vol. 4, No 1, September 2018  hlm 145 https://media.neliti.com/media/publications/ 284801-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dalam-p-64e66c00.pdf diakses pada tanggal 06/03/2022. Pukul 22.30 WIB
Muhammad  Kharis  Umardani,  Lusy  Liany,  “ Penyuluhan  Perlindungan
Hukum Guru dan Adab Siswa Sebagai Peserta Didik Tingkat Sekolah Menengah  Atas ”,  Jurnal  Balireso,  Vol.  2,  Nomor  2,  Juli  2017,  hlm.
116. Lihat  juga  Abdul  Rahman  Prakoso  dan  Rinaldi  Hermawan, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Profesi  Guru  Atas  Tindakan Pemberian Hukuman Terhadap Siswa ,http://eprints.uny.ac.id/63232/1/ PROSIDING%20GURU%20XXI%20-18%20%20 Perlindungan% 20Hukum% 20terhadap%20 Profesi%20 Guru%20 atas%20 Tindakan% 20Pemberian%  20Hukuman% 20terhadap %20Siswa.pdf, diakses tanggal 30/02/2022

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 4 Nomor 1 April 2022
Nurul  Amaliah, Perlindungan  Hak  Pendidikan  Anak  Menurut  Hukum  Dan Perundang-Undangan, Skripsi,  Fakultas  Syariah  Dan  Hukum  Uin Alauddin Makassar 2017, hlm 11. http://repositori.uin- alauddin.ac.id/4142/1/NURUL%20AMALIAH%20.pdf,  diakses  pada tanggal 06/03/2022. Pukul 22.30 WIB
Pusat  Ilmu  Islam  Nusantara  „ Hukum  Memukul  Anak  Dalam  Islam  Dan Dalilnya’ https:// dalamislam.com/hukum-islam/anak/hukum- memukul-anak-dalam-islam diakses pada Tanggal 09/02/2022. Rusmilawati Windari, Penggunaan Hukuman Disiplin (Corporal Punishment)  Pada  Anak  Di  Lingkungan  Sekolah  Dalam  Perspektif Hukum  Pidana  Indonesia ,  Jurnal  Hukum  PRIORI'S,  Vol.  4  No.  3,
Tahun 2015, fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, 2015.

## 2. Tesis dan Disertasi
Ali  Masyhar, Keadilan  Retroaktif  dalam  hukum  Pidana  Indonesia  (Kajian Perspektif  SocioLegal) ,  Disertasi,  Program  Doktor  Ilmu  Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta, 2015.
Dewi  Ayu  Kartika, Implementasi  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014 Tentang  Perlindungan  Anak  Di  Smp  Negeri  2  Kotagajah  Lampung Tengah ,  Tesis,  Program  Pascasarjana  Magister  Ilmu  Agama  Islam Fakultas  Ilmu  Agama  Islam  Universitas  Islam  Indonesia  Yogyakarta 2018,  hlm  66  hlm     https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/
123456789/  12514/  FULL.  pdf?sequence=10&isAllowed=y  diakses pada tanggal 06/03/2022. Pukul 22.30 WIB