## BIAYA PENGEYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN PRAKTEKNYA DI BANK SYARIAH PADA MASA PANDEMI COVID-19

## Arif Mubarok
IAIN Palangka Raya, arif.mubarok@iain-palangkaraya.ac.id
Iva Faizah
IAIN Metro, ivafaizah@metrouniv.ac.id
Diterima: Juni 2022                   Direvisi: Juli 2022                      Diterbitkan: Juli 2022
Abstract: The pilgrimage is a worship that is the dream of every Muslim around the  world,  especially  the  Indonesian  Muslim  community  who  have  the assumption  that  the  pilgrimage  is  the  highest  achievement  of  a  person's spiritual level and a symbol of existence in the socio-religious environment. Under  normal  conditions,  financing  should  run  according  to  the  rules  and plans, but a disaster is not in the power of a servant because only Allah is able to  plan  and  will.  The  presence  of  the  COVID-19  pandemic  has  caused  all sectors  to  experience  changes  in  the  pattern  of  life.  Therefore,  during  this COVID-19 pandemic, there was a change in patterns and practices as well as in  financing the  management  of  the  Hajj  at  Islamic  Bank  institutions.  This research  is  library  research  with  a  descriptive  qualitative  approach.  The object under study is the practice of financing the Hajj management of Islamic banks during the COVID-19 pandemic in Indonesia. Data collection techniques are  carried  out  by  studying  documents  or  archives,  including  policies  and regulations that apply during the COVID-19 pandemic. The results of the study stated  that  every  prospective  hajj  pilgrim  who  had  fulfilled  the  initial  hajj deposit  or  minimum  deposit  that  was  a  requirement  for  registration  of prospective  hajj  pilgrims  by  BPS  would  be  registered  as  a  prospective  hajj pilgrim  on  the  SISKOHAT  application  and  included  in  the  waiting  list  for prospective Indonesian hajj pilgrims. During the COVID-19 pandemic where there was a reduction and postponement of Hajj departures from Indonesia, the  Ministry  of  Religion  carried  out  several  stimuli  to  overcome  these problems, one of which was to return BIPIH deposits that had been paid off by prospective pilgrims and to guarantee prospective pilgrims who were delayed and had paid off their deposits. BIPIH will be a candidate for the next year's Hajj pilgrims.
MULTAZAM : Jurnal Manajemen Haji dan Umrah
P-ISSN: 2809-2430 Vol. 2, No. 1 (2022): 74 -90
http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/Multazam
Abstrak :  Ibadah  haji  merupakan  ibadah  yang  menjadi  dambaan  setiap umat  muslim  di seluruh  dunia,  khususnya  masyarakat  muslim  Indonesia yang  memiliki  anggapan  bahwa  ibadah  haji  menjadi  pencapaian  puncak tingkat  spiritualitas  seseorang  dan  menjadi  simbol  eksistensi  di  tengah lingkungan  sosial  keagamaan.  Dalam  suatu  kondisi  yang  normal pembiayaan  sudah  seharusnya  berjalan  sesuai  aturan  dan  perencanaan, akan  tetapi  suatu  bencana  bukanlah  kuasa  seorang  hamba  sebab  hanya Allah yang mampu berencana dan berkehendak. Hadirnya pandemic covid- 19  menyebabkan  seluruh  sektor  mengalami  perubahan  pola  kehidupan. Oleh  sebab  itu  apakah  semasa  pandemic  covid-19  ini  terjadi  perubahan pola  dan  praktik  juga  dalam  pembiayaan  pengurusan  ibadah  haji  di lembaga  Bank  Syariah.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kepustakaan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Adapun objek yang diteliti adalah praktik  pembiayaan  pengurusan  haji  Bank  Syariah  semasa  terjadinya pandemic covid-19 di Indonesia. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan  cara  studi  dokumen  atau  arsip  termasuk  kebijakan  maupun ketetapan  aturan  yang  berlaku  semasa  pandemic  covid-19  berlangsung. Hasil penelitian menyebutkan  bahwa setiap calon Jemaah haji yang telah memenuhi setoran  awal haji  atau  setoran minimum  yang  menjadi  syarat pendaftaran  calon  Jemaah  haji  oleh  BPS  akan  didaftarkan  menjadi  calon Jemaah  haji  pada  aplikasi  SISKOHAT  dan  masuk  kedalam  daftar  tunggu calon  Jemaah  haji  Indonesia.  Pada  masa  pandemic  covid-19  dimana terdapat  pengurangan  dan  penundahaan  keberangkatan  haji  dari Indonesia, maka Kementerian Agama melakukan beberapa stimulus untuk mengatasi  permasalahan  tersebut  salah  satunya  adalah  dengan mengembalikan setoran BIPIH yang telah dilunasi oleh calon Jemaah, dan menjamin calon Jemaah yang tertunda dan sudah melunasi setoran BIPIH akan menjadi calon Jemaah haji tahun berikutnya.

## A. Pendahuluan
Haji merupakan ibadah yang bersifat dinamis, karena memerlukan perpindahan dari satu tempat ketempat lainnya, dengan ciri khas tersebut tidak heran jika ibadah haji memerlukan biaya yang cukup tinggi bagi pelaksananya. Maka ibadah haji adalah ibadah yang mensyaratkan mampu bagi orang yang menunaikannya. Mampu disini diartikan sebagai kemampuan jamaah haji baik secara jasmani maupun materinya. 1
Ibadah  haji  merupakan  ibadah  yang  menjadi  dambaan  setiap  umat  muslim diseluruh  dunia,  khususnya  masyarakat  muslim  Indonesia  yang  memiliki  anggapan bahwa  ibadah  haji  menjadi  pencapaian  puncak  tingkat  spiritualitas  seseorang  dan menjadi  simbol  eksistensi  ditengah  lingkungan  sosial  keagamaan  seorang  muslim. 2
Maka  tidak  heran  Indonesia  sebagai  negara  muslim  mayoritas  setiap  tahunnya kontingen jamaah haji menjadi rombongan jamaah terbanyak diseluruh dunia.
1 Silvi Novindri, ‘Analisis Fikih Terhadap Akad Dana Talangan Haji Pada Bank Syariah’, Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah , 4.1 (2013), 27 <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v4i1.27-53>.
2 Muhammad Rif’at Adiakarti Farid, ‘Dana Talangan Haji ; Problem Atau Solusi Jitu ?’, PALITA: Journal of Social-Religion Research , 4.2 (2019), 107 – 20.
Kontingen  jamaah  haji  pada  tahun  2022  kembali  menjadi  rombongan  atau kontingen terbanyak di dunia. Indonesia menjadi negara urutan pertama sebagai negara pengirim  jamaah  haji  terbanyak  yakni  sejumlah  100.051  jamaah,  disusul  dengan Pakistan  sejumlah  81.132  jamaah,  lalu  India  sejumlah  79.237  jamaah,  Banglades sejumlah 57.585 jamaah, diurutan kelima ada Nigeria dengan jumlah 43.008 jamaah, Iran 38.481 jamaah, Mesir sejumlah 35.375 jamaah, diurutan kesembilan ada Ethiopia sejumlah 19.619 dan diurutan terakhir ada Negara Alhazair sejumlah 18.697 jamaah. 3
Kuota  Indonesia  untuk  jamaah  haji  sebesar  100.051  jamaah,  ditetapkan  oleh Kementerian  Haji  dan  Umrah  Arab  Saudi  karena  kondisi  negara  Indonesia berkependudukan muslim terbanyak di dunia. Jumlah Jamaah sebesar 100.051 jamaah berdasarkan  Keputusan  Menteri  Agama  Republik  Indonesia  Nomor  405  Tahun  2022 tentang  Kuota  Haji  Indonesia  Tahun  1443  Hijriah/  2022  Masehi  dibagi  kedalam  dua jenis kuota, yakni kuota haji regular sejumlah 92.825 jamaah dan 7.226 jamaah adalah kuota haji khusus. dimana seluruh total kuota jamaah haji dibagi kedalam daftar kuota haji 34 provinsi yang ada di Indonesia. Lima provinsi dengan kuota jamaah haji terbesar di Indonesia adalah, provinsi Jawa Barat sejumlah 17.566 jamaah, provinsi Jawa Timur sejumlah 15.956 jamaah, diurutan ketiga ada provinsi Jaawa Tengah sejumlah 13.776 jamaah, disusul provinsi Banten sejumlah 4.291 jamaah dan yang terakhir adalah 3.777 jamaah. 4
Tahun 2020-2021 menjadi tahun yang cukup kelam bagi para calon jamaah haji yang  sudah  masuk  daftar  tunggu  keberangkatan,  karena  adanya  pembatasan  kuota jamaah haji akibat pandemic covid-19. Pada tahun 2021 menjadi tahun awal kembali dibukanya kuota jamaah haji internasional yang cukup banyak jumlahnya, di mana dari total 58.745 jamaah haji yang dikuotakan oleh kementerian haji dan umrah arab Saudi, sebanyak  33.034  jamaah  merupakan  jamaah  haji  yang  berasal  dari  Arab  Saudi  atau sekitar  56,3%  merupakan  jamaah  haji  lokal,  sementara  sisanya  yaitu  sebesar  25,7% adalah jamaah haji internasional dengan jumlah 25.711 jamaah. 8.965 jamaah berasal dari Mesir, 3.578 India, Pakistan sejumlah 3.379 jamaah, Yordania 1.243 jamaah, Yaman 1.168 jamaah, Sudah 1.100 jamaah, Suriah 898 jamaah, disusul Indonesia sebanyak 477 jamaah, 405 jamaah untuk Bangladesh, 376 untuk Inggris, dan sisanya sejumlah 4.122 jamaah adalah gabungan jamaah dari seluruh penjuru negara lainnya. 5
3 Cindy Mutia  Annur,  ‘Kuota  Haji  Indonesia  Terbanyak  Di  Dunia  Pada  2022’, KataData ,  2022 <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/05/02/kuota-haji-indonesia-terbanyak-di-dunia-pada- 2022> [accessed 21 July 2022].
4 Menteri Agama Republik Indonesia, Kuota Haji Indonesia Tahun 1443 Hijriah / 2022 Masehi (Indonesia, 2022).
5 Cindy Mutia  Annur,  ‘Ini  Jumlah  Jemaah  RI  Yang  Berangkat  Haji  Pada  2021’, Katadata ,  2022 <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/14/ini-jumlah-jemaah-ri-yang-berangkat-haji-pada- 2021> [accessed 21 July 2022].
Pada  tahun  2020  berdasarkan  keputusan  Menteri  agama  RI  nomor  494  tahun 2020 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah haji Pada penyelenggaraaan Ibadah Haji Tahun 1441 H/ 2020 M, memutuskan dan menetapkan bahwa seluruh jamaah haji baik  yang  regular  maupun  jamaah  haji  khusus  yang  telah  melunasi  biaya  perjalanan ibadah haji untuk tahun keberangkatan 1441 H/2020M akan menjadi jamaah haji pada tahun 2021. 6 Berdasarkan peraturan yang sama yakni KMA No 494 tahun 2020 alasan pembatalan  Haji  2020  di  antaranya  adalah  ancaman  pandemic  Covid-19  yang  bisa berdampak buruk bagi keamanan, keselamatan dan terutama adalah kesehatan seluruh jamaah.  Pentingnya  menjaga diri  dari  ancaman  virus  covid-29  sangat  sejalan dengan ajaran  Islam  terutama  dalam maqasidu  sharia, yang  salah  satunya  mewajibkan  umat muslim untuk menjaga dirinya atau hifzh nafs , menjaga diri yang dimaksudkan di sini adalah menjaga fisik jamaah dari paparan virus covid-19 yang seperti diketahui secara umum  dapat  mudah  menyebar  dengan  adanya  kerumunan  dalam  jumlah  besar  baik dalam ruang terbuka terutama dalam ruang tertutup, yang tentu saja hal tersebut akan dialami oleh seluruh jamaah dalam rangkaian ibadah haji, jika tetap dilaksanakan dalam kondisi pandemic covid-19 masih berlangsung.
Tindakan  pencegahan  penyebaran  virus  covid-19  dengan  cara  melakukan pembatalan  pemberangkatan  jamaah  haji  oleh  pemerintah  Indonesia  merupakan tindakan  prefentif  untuk  mengurangi  dan  bahkan  menghentikan  penyebaran  virus covid-19  dengan  membatasi  kegiatan  sosial  berskala  kecil  maupun  besar  termasuk dengan menunda pelaksanaan ibadah haji bagi jamaah internasional. Pandemic covid- 19 yang terkonfirmasi sejak akhir 2019 dan masuk Indonesia pada 2 Maret 2020 telah memberikan  dampak  negatif  tidak  hanya pada  sektor  kesehatan  manusia,  keuangan, kegiatan  usaha,  pendidikan,  dan  perekonomian  suatu  negara.  Namun  lebih  dari  itu, pandemic covid-19 juga berdampak pada seluruh sektor kehidupan manusia 7 , termasuk kegiatan ibadah.
Kebebasan  beragama  dan  beribadah  di  Indonesia  merupakan  bagian  dari  hak asasi  manusia  yang  dilindungi  oleh  pemerintah.  Namun  adanya  pandemic  covid-19 justru membuat jaminan kebebasan beribadah tersebut menjadi terbatas. Segala bentuk kegiatan  peribadatan  menjadi  kaku  dan  diatur  sedemikan  rupa  pelaksanaanya  oleh pemerintah Indonesia. Salah satu kegiatan prefentif untuk membatasi penyebaran virus covid-19 akibat pelaksanaan kegiatan ibadah adalah menutup sarana peribadatan untuk
6 Kementerian Agama Republik Indonesia, Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji Pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H/2020 M (Indonesia, 2020).
7 Dania  Hellin  Amrina,  Iva  Faizah,  and  Okta  Supriy aningsih,  ‘Perbedaan  Rasio  Profitabilitas  Bank  Di Indonesia Sebelum Dan Saat Pandemi Covid- 19’, Al-Mashrof: Islamic Banking and Finance , 2.2 (2021), 96 – 104 <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/almashrof>.
umum  seperti  Masjid  dan  Mushola,  meniadakan  kegiatan  sholat  Jum’at  berjamaah, pelaksanaan  Sholat  Idul  Fitri  atau  Idul  Adha  dirumah, 8 kemudian  pembatalan pelaksanaan kegiatan Ibadah Haji bagi jamaah internasional.
Pembatasan  sebagai  tindakan  prefentif  untuk  mengurangi  penyebaran  virus pandemic  covid-19  khususnya  pada  kegiatan  pelaksanaan  Ibadah  haji  bagi  jamaah internasional khusunya Indonesia, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh calon jamaah yang  gagal  berangkat  melaksanakan  ibadah  haji  salah  satunya  pada  tahun  2020. Pembatalan keberangakatan jamaah haji tahun 2020 bagi jamaah yang sudah melunasi biaya perjalanan ibadah haji, memang sangat merugikan bagi calon jamaah, walaupun uang pelunasan akan dikembalikan dengan skema yang telah diatur oleh kementerian agama  Republik  Indonesia,  pembatalan  keberangkatan  ibadah  haji  menjadi  musibah yang dirasakan oleh banyak pihak. Selain calon jamaah pihak lain yang turut merasakan dampak  pembatalan  keberangkatan  ibadah  haji  di  antaranya  adalah,  petugas  haji, penyelenggara ibadah haji, pembimbing ibadah haji, penyedia layanan asrama haji baik yang  ada  di  Indonesia  maupun yang  ada di  luar  negeri,  termasuk  perbankan syariah sebagai  lembaga  keuangan  yang  berperan  sebagai  Bank  Penerima  Setoran  Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji atau BPS-BPIH.
Dirjen penyelenggaran Haji dan Umrah Kementerian Agama Republik Indonesia sudah  melaksanakan  Perjanjian  Kerjasama  (PKS)  dengan  30  BPS-BPIH  yang bekerjasama untuk mengurusi administrasi dan keuangan kegiatan ibadah haji mulai dari  pendaaftaran,  pembatalan  dan  pelunasan  ibadah  jamaah  haji.  Berikut  adalah  30 bank  yang  menjadi  BPS-BPIH  yang  terbagi  menjadi  16  Bank  Syariah  dan  14  Bank Pembangunan Daerah, diantaranya adalah 9 :
1. Bank DKI, (Unit Usaha Syariah)
2. Bank Muamalat Indonesia
3. BTN (Unit Usaha Syariah)
4. Bank Syariah Indonesia
5. Bank Mega Syariah
6. BJB Syariah
7. Bank Syariah Bukopin
8. Bank Panin Dubai Syariah
9. Bank Pertama (Unit Usaha Syariah)
16. BTPN Syariah
17. BPD DIY (Unit Usaha Syariah)
18. BPD Jateng (Unit Usaha Syariah)
19. BPD Jatim (Unit Usaha Syariah)
20. Bank Aceh Syariah
21. BPD Sumut (Unit Usaha Syariah)
22. BPD  Sumatera  Barat  (Unit  Usaha Syariah)
8 Faiq  Tobroni ,  ‘Pembatasan  Kegiatan  Keagamaan  Dalam  Penanganan  Coivd - 19’, Jurnal  Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha , 6.2 (2020), 369 – 95 <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jkh.v6i2.28062>.
9 Kemenag .go.id, ‘Kemenag Teken Perjanjian Kerjasama Dengan 30 Bank Penerima Setoran Bipih’, p. 2021 <https://kemenag.go.id/read/kemenag-teken-perjanjian-kerjasama-dengan-30-bank-penerima-setoran- bipih-wk7jg> [accessed 21 July 2022].
10. Bank  CIMB  Syariah  (Unit  Usaha Syariah)
11. Bank Maybank Indonesia (Unit Usaha Syariah) 12. Bank  OCBC  NISP  (Unit  Usaha Syariah) 13. Bank  Danamon  Indonesia  (Unit
Usaha Syariah)
14. Bank BCA Syariah 15. Bank Sinarmas (Unit Usaha Syariah)
23. BPD  Riau  Kepri  (Unit  Usaha Syariah) 24. BPD  Sumsel  Babel  (Unit  Usaha
Syariah)
25. BPD Kalsel (Unit Usaha Syariah)
26. BPD Kaltim (Unit Usaha Syariah) 27. BPD Sulselbar (Unit Usaha Syariah) 28. BPD NTB (Unit Usaha Syariah)
29. BPD Jambi (Unit Usaha Syariah)
30. BPD Kalbar (Unit Usaha Syariah).
Berdasarkan data diatas maka dalam penelitian ini akan dilihat bagaimana proses biaya  penyelenggaraan  ibadah  haji  yang  dimulai  dari  pendaftaran,  pelunasan  dan pembatalan ibadah haji selama pandemic covid-19.

## B. Kajian Teori Pembiayaan
Istilah pembiayaan artinya adalah suatu kepercayaan ( trust ), yakni suatu lembaga pembiayaan  selaku shahibul  mal menaruh  kepercayaan  kepada  seseorang  untuk memegang dan menjalankan amanah yang diberikan atas dasar kebenaran, adil, disertai ikatan persyaratan yang jelas, dan yang juga penting adalah saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. 10 Syafi’i Antonio menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu  tugas  pokok  bank  yakni  pemberian  fasilitas  pendanaan  guna  memenuhi kebutuhan/keperluan pihak-pihak yang mengalami defisit. Menurut UU No. 10 tahun 1998 Pasal 1 Ayat 12 tentang Perbankan menyatakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah  adalah  penyediaan  uang  atau  tagihan  yang  dipersamakan  dengan  itu berdasarkan  persetujuan  atau  kesepakatan  antara  bank  dengan  pihak  lain  yang mewajibkan  pihak  yang  dibiayai  untuk  mengembalikan  uang  atau  tagihan  tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.
Adapun prinsip dalam suatu pembiayaan adalah sebagai berikut. 11
1. Adanya dua pihak yaitu pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan. Hubungan pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan merupakan kerjasama yang saling menguntungkan, yang diartikan pula sebagai kehidupan tolong menolong.
10 Rahmat Ilyas, ‘Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari’Ah’, Jurnal Penelitian , 9.1 (2015), 183 – 204 <https://doi.org/10.21043/jupe.v9i1.859>.
11 Maltuf Fitri, ‘Prinsip Kesyariahan Dalam Pembiayaan Syariah’, Economica: Jurnal Ekonomi Islam , 6.1 (2015), 57 – 70 <https://doi.org/10.21580/economica.2015.6.1.786>.
2. Adanya  kepercayaan shahibul  mal kepada mudharib yang  didasarkan  atas  prestasi dan potensi mudharib.
3. Adanya  persetujuan  berupa  kesepakatan pihak shahibul  mal dengan  pihak  lainnya yang berjanji membayar dari mudharib kepada shahibul mal . Janji membayar tersebut bisa berupa janji lisan maupun tertulis (akad pembiayaan).
4. Adanya penyerahan barang, jasa atau uang dari shahibul mal kepada mudharib.
5. Adanya  unsur  waktu.  Unsur  waktu  merupakan  unsur  esensial  pembiayaan. Pembiayaan  terjadi  karena  unsur  waktu,  baik  dilihat  dari  shahibul  mal  maupun dilihat  dari  mudharib.  Misalnya,  pemilik  uang  memberikan  pembiayaan  sekarang untuk konsumsi lebih besar dimasa mendatang. Produsen memerlukan pembiayaan karena adanya jarak waktu antara produksi dan konsumsi.
6. Adanya  unsur  resiko  baik  dari  pihak  pemberi  pembiayaan  maupun  penerima pembiayaan. Resiko dari pihak shahibul mal adalah resiko gagal bayar baik karena gagal  usaha,  atau  ketidakmampuan  bayar  ataupun  karena  ketidak  sediaan membayaar.
Pembiayaan  memiliki  fungsi  diantaranya  sebagai  alat  yang  dipakai  untuk memanfaatkan idle  fund untuk  mengatasi gap  anatara  pihak  yang  memiliki dana  dan pihak  yang  membutuhkan  dana  serta  mengaktifkan  dan  meningkatkan  manfaat ekonomi  yang  ada  atau  yang  sebelumnya  belum  mampu  dijamah.  Menurut  tujuan penggunaannya,  pembiayaan  terbagi  menjadi  pembiayaan  modal  kerja,  pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. 12 Adapun pembiayaan ibadah haji pada dasarnya adalah pembiayaan yang sifatnya konsumtif sebab dilakukan untuk memperoleh akses terhadap penggunaan barang dan jasa baik dengan cara membeli ataupun menyewa.

## Haji
Haji  menurut  arti  bahasa  bermakna  menuju  atau  menyengaja,  atau  menuju kepada  sesuatu  yang  diangungkan.  Adapun  pengertian  haji  menurut syara’ yakni menuju Ka’bah guna menunaikan ibadah. Ibadah haji termasuk salah satu syari’at yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Haji diwajibkan atas orang yang kuasa (mampu), setidaknya satu kali semasa umur hidupnya. Jika seorang individu telah memenuhi syarat-syarat haji yang di antaranya adalah mampu secara fisik dan materi tetapi melalaikan ibadah haji maka ia berdosa karena kelalaiannya itu. Syarat wajib bagi seseorang melaksanakan haji yakni 1) Islam, 2) Baligh, 3) Berakal Sehat, 4) Merdeka, 5) Mampu.
Ibadah haji dilaksanakan pada bulan Dzulhijjah , tepatnya ketika waktu wukuf di
12 Layli Intan Sari and Sri Abidah Suryaningsih, ‘Analisa Komparatif Pembiayaan Konsumtif Dan Produktif Koperatif Syariah Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Anggota’, 1.2 (2018), 129 – 35.
Arafah  tanggal  9 Dzulhijjah, hari Nahr tanggal10  Dzulhijjah,  dan  hari-hari Tasyriq tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah . Rangkaian ibadah haji tersebut sudah dimulai sejak bulan Syawwal,  Dzulqa'dah dan Dzulhijjah .  Sejak  mengenakan  pakaian  ihram  yang melambangkan  ke zuhud an  manusia  sebagai  latihan  untuk  kembali  kepada  fitrahnya yang  asli,  yaitu  sehat,  suci  dan  bersih.   Dengan  pakaian  ihram  mereka  berkumpul melakukan wukuf di  ‘Arafah.  Kata wukuf berarti  berhenti,  sedang  kata ‘Arafah berarti naik-mengenali. Dari makna bahasa ini dapat diperoleh suatu hikmah, bahwa wukuf di ‘ Arafah pada hakekatnya adalah suatu usaha di mana secara fisik, tubuh berhenti atau diam di Padang ‘ Arafah , lalu jiwa secara spiritual naik menemui Allah swt.
Seseorang  dapat  dikatakan  selesai  menunaikan  ibadah  haji  apabila  telah melaksanakan rukun haji. Tidak sah ibadah haji tersebut jika ada rukun yang tertinggal. Rukun memiliki arti hal-hal yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. 13 Rukun haji terdiri:
1. Ihram atau niat,
2. Wukuf di ‘Arafah,
3. Thawaf ,
4. Sa’i atau berlari-lari kecil antara Shoffa dan Marwah
5. Tahallul atau bercukur,
Ketika rukun haji telah terpenuhi, maka seseorang dapat dikatakan sebagai haji yang mabrur. Oleh sebab itu, dalam keadaan apapun seorang jamaah haji harus tetap melaksanakan rukun-rukun haji

## Tabungan Haji
Keinginan umat Islam melaksanakan ibadah haji terutama di Indonesia sangatlah besar,  mengingat  Indonesia  merupakan  negara  dengan  jumlah  muslim  terbanyak  di Dunia.  Namun  keinginan  untuk  melaksanakan  ibadah  haji  sering  kali  terbatasi  oleh kemampuan  secara  materi,  oleh  karenanya  beberapa  lembaga  keuangan  seperti perbankan  syariah  memberikan  layanan  produk  berupa  dana  talangan  haji  untuk memberikan  kesempatan  bagi  umat  Islam  yang  ingin  beribadah  haji  namun  masih terbatas kemampuan secara materi.
Berdasarkan  fatwa  DSN  (Dewan  Syariah  Nasional)  MUI  Nomor  No.  29/DSN- MUI/VI/2002  tanggal  26  Juni  2002  tentang  pembiayaan  pengurusan  haji  oleh  LKS (Lembaga Keuangan Syariah), maka hadirlah beberapa Lembaga Keuangan Syariah yang memberikan  layanan  produk  pembiayaan  (dana)  talangan  haji  maupun  produk
13 Badan  Pengembangan dan  Pembinaan  Bahasa  Bahasa,  ‘Rukun’, KBBI  Online ,  2021 <https://www.kbbi.web.id/rukun> [accessed 21 July 2022].
tabungan  haji.  Pembiayaan  talangan  haji  adalah  dana  yang  diberikan  oleh  Lembaga Keuangan  Syariah  kepada  calon  jamaah  haji  untuk  memenuhi  persyaratan  minimal setoran  awal  pada  BPIH,  untuk  mendapatkan  porsi  haji.  Atas  jasa  ini,  bank  Syariah memperoleh ujrah yang besarnya tak didasarkan pada jumlah dana yang dipinjamkan.
Sedangkan Tabungan Haji adalah pengumpulan dana secara Syariah bagi individu yang ingin berangkat Haji tapi menghadapi kendala uang. 14
Semakin mahalnya biaya penyelenggara ibadah haji membuat masyarakat muslim semakin  berpikir  keras  untuk  dapat  menunaikan  ibadah  haji,  di  antaranya  dengan menggunakan  layanan  produk  dana  talangan  haji  dan  di  antaranya  menggunakan produk  tabungan  haji  guna  mempersiapkan  diri  untuk  keberangkatan  di  masa mendatang.  Dikutip  dari  antaranews,  biaya  haji  dari  tahun  ke  tahun  mengalami kenaikan. Pada tahun 2015 biaya haji berkisar antara 30-38,2 juta rupiah, sedangkan perkiraan  di  tahun  2022,  pasca  pemberlakukan  batasan  ibadah  haji  selama  2  tahun akibat pandemic covid-19, estimasi biaya haji mencapai 44,3 juta rupiah. Artinya ada kemungkian biaya haji pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 16% sejak tahun 2015. 15 Kenaikan  biaya  haji  memang  tidak  semata-mata  keputusan  sepihak  dari pemerintah, melainkan juga akibat adanya inflasi atau kenaikan harga produk.

## C. Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kepustakaan  ( library  research )  atau  studi kepustakaan  yang  memusatkan  pencarian  data  hanya  pada  dokumen,  arsip,  maupun suatu kebijakan dan ketetapan aturan yang berlaku  pada tahun penelitian dilakukan. Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  adalah  kualitatif  deskriptif,  yakni menggambarkan suatu keadaan berkaitan dengan praktik pembiayaan pengurusan haji yang  disandingkan  dengan  suatu  fenomena  atau  kondisi  yakni  pandemic  covid-19. Objek dalam penelitian ini adalah praktik pembiayaan pengurusan haji pada lembaga keuangan syariah yakni perbankan syariah pada masa pandemic covid-19.

## D. Hasil dan Pembahasan
Bedasarkan  keputusan  Presiden  RI  Nomor  5  Tahun  2022  tentang  Biaya Penyelenggaraan Ibadah haji Tahun 1443 H/ 2022 Masehi yang bersumber dari Biaya Perjalanan  Ibadah  Haji,  Nilai  Manfaat,  dan  Dana  Efesiensi,  memutuskan  bahwa  biaya penyelenggaraan ibadah haji itu berasal dari biaya perjalanan ibadah haji, nilai manfaat
14 DSN MUI, Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syari’ah (Indonesia, 2022).
15 Antara , ‘Biaya Haji Dari Tahun Ke Tahun’, 2021 <https://img.antaranews.com/cache/infografis/1140x2100/2022/04/16/20220416biaya-perjalanan- haji.jpg?quality=85> [accessed 21 July 2022].
dan dana efesiensi. Biaya perjalanan ibadah haji atau BIPIH sebagaimana yang dimaksud adalah biaya yang bersumber dari jamaah haji, perugas haji daerah, dan pembimbing haji. Nilai manfaat dalam indikator penyelenggaraan ibadah haji yang dimaksud adalah nilai  manfaat  dari  setoran  BIPIH  jamaah  haji  regular,  semetara  dana  efesiensi  yang dimaksud adalah biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji.
Besaran BIPIH untuk tahun 1443 H/ 2022 M yang bersumber dari jamaah haji berbeda-beda  setiap  embarkasi  atau  pemberangkatan.  Untuk  keberangkatan  Haji Indonesia memiliki 13 embarkasi yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia, dengan tarif  yang  berbeda-beda  menurut  Keputusan  Presiden  Nomor  5  tahun  2022.  Berikut adalah besaran BIPIH berdasarkan embarkasi:
1. Embarkasi Aceh dengan besaran Rp.35.660.857,-
2. Embarkasi Medan dengan besaran Rp.36.393.073,-
3. Embarkasi Batam dengan besaran Rp.39.686.009,-
4. Embarkasi Padang dengan besaran Rp.37.411.480,-
5. Embarkasi Palembang dengan besaran Rp.39.806.009
6. Embarkasi Jakarta (Pondok Gede) dengan besaran Rp.39.886.009,-
7. Embarkasi Jakarta (Bekasi) dengan besaran Rp.39.886.009,-
8. Embarkasi Solo dengan besaran Rp.40.262.721,-
9. Embarkasi Surabaya dengan besaran Rp.42.586.009,-
10. Embarkasi Banjarmasin dengan besaran Rp.41.235.290,-
11. Embarkasi Balikpapan dengan besaran Rp.41.362.590,-
12. Embarkasi Lombok dengan besaran Rp. 41.647.741,-
13. Embarkasi Makassar dengan besaran Rp.42.686.506,-
Berdasarkan  data  diatas  terlihat  bahwa  memang  benar  besaran  BIPIH  setiap embarkasi  akan  berbeda-beda.  Embarkasi  dengan  BIPIH  tertinggi  adalah  embarkasi Makassar sejumlah Rp, 42.686.506,- yang berasal dari 8 provinsi yakni Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat, untuk tahun 2022 memberangkat 7.160 jamaah dan 24 orang petugas yang dibagi kedalam  19  Kloter  keberangkatan.  Sementara  embarkasi  dengan  besaran  BIPIH terendah  adalah  embarkasi  Aceh  sejumlah  Rp.  35.660.857,-    yang  terbagi  kedalah  6 kloter keberangkatan dengan total 1993 jemaah, yang berasal dari Kota dan Kabupaten di Provinsi Aceh.
Melihat  animo  masyarakat  muslim  Indonesia  untuk  melaksanakan  ibadah  haji, sehingga  banyak  sekali  pendaftar  haji  tiap  tahunnya  yang  menambah  daftar  panjang waiting list atau daftar tunggu yang bisa memakan waktu hingga >10 tahun. Maka untuk mengansipisasi antrian yang panjang, setiap calon jamaah berhak mendapatkan porsi
haji ketika telah mendaftarkan dirinya melalui Bank Penerima Setoran atau BPS yang tekah  ditunjuk Kementerian  Agama  dengan  produk perbankan  masing-masing  untuk membantu  proses  administrasi  atau  biaya  penyelenggaraan  ibadah  haji  yang  harus dibayarkan oleh calon jamaah.
Prosedur  pendaftaran  ibadah  haji  menurut  Keputusan  DirJen  Penyelenggaraan Haji dan Umrah nomor D/28/2016 tentang Pedoman Pendaftaran Haji Reguler adalah sebagai berikut;
1. Jemaah haji membuka rekening tabungan haji pada BPS BPIH sesuai domisili
2. Menandatangani surat pernyataan memenuhi persyaratan pendaftar
3. Melakukan  setoran  awal  sejumlah  dana  yang  ditentukan  Kementerian  Agama  ke Rekening Kementerian Agama
4. BPS BPIH menerbitkan bukti aplikasi transfer setoran awal
5. Bukti setoran awal dicetak, kemudian di tempel pas foto 3x4 calon Jemaah sebanyak 5 rangkap yang sudah dibubuhkan stemple dan tanda tangan pihak BPS yang akan digunakan  oleh,  BPS,  Kantor  Kementerian  Agama  Kabupaten/Kota,  untuk  kantor Kementerian Agama Provinsi, untuk Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah dan yang terakhir adalah untuk Jemaah itu sendiri
6. verifikasi bukti aplikasi transefer asli BPIH dan bukti setoran awal BPIH dan salinan persyaratan asli oleh petugas kantor kementerian Agama Kabupaten kota
7. mengisi  formular  pendaftaran  yakni  surat  pendaftaran  pergi  haji  ke  kantor kemneterian agama kabupaten/kota untuk didaftarakan ke SISKOHAT atau sistem informasi dan komputerisasi haji terpadu.
Berdasarkan  pedoman  pendaftaran  ibadah  haji  yang  telah  diatur  dan  disusun sedemikan  rupa  oleh  pemerintah  Indonesia,  terlihat  begitu  besar  peran  yang  harus dijalankan  oleh  BPS  atau  pihak  pengelola  dana  calon  Jemaah  haji  yakni  lembaga perbankan,  maka  dalam  peraturan  tersebut  juga  disertakan  adanya  kewajiban  dan larangan  yang  harus  dipenuhi  lembaga  perbankan  yang  dipercaya  menjadi  bank penerima  setora  BPIH.  Berikut  adalah  kewajiban  yang  harus  dijalankan  BPS  dalam mengelola dana calon Jemaah haji:
1. menerima tabungan haji dari calon Jemaah haji
2. memverifikasi ketentuan usia pendaftar dimana minimal berusia 12 tahun ,
3. menerbitkan lembar bukti setoran awal BPIH yang sah dari SISKOHAT,
4. memberitahukan  untuk  segera  mendaftarkan  hajinya  ke  kantor  Kementerian Agama Kabupaten/Kota,
5. memindahbukukan  setoran  awal  BPIH  calon  Jemaah  haji  dari  rekening  tabungan haji ke rekening Menteri Agama,
6. rekonsiliasi data calon Jemaah haji per satu bulan sekali dengan kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota,
7. menyerahkan  bukti  setoran  calon  Jemaah  haji  ke  Kantor  Kementerian  Agama Kabupaten/Kota paling lambat 5 hari setelah setoran itu dibayarkan oleh Jemaah,
8. menyelesaikan  surat  pernyataan  memenuhi  persyaratan  pendaftaran  haji  yang ditanda tangani oleh calon Jemaah haji.
Sementara untuk hal-hal yang dilarang atau tidak boleh dilakukan oleh BPS dalam menjalankan perannya sebagai Bank Penerima Setoran BPIH adalah;
1. mengubah data calon Jemaah haji pada data entry SISKOHAT,
2. menerbitkan bukti setoran awal dan lunas BPIH diluar aplikasi SISKOHAT,
3. mencetak bukti setoran lebih dari satu kali,
4. memberikan informasi yang keliru dan tidak sesuai dengan peraturan perundang- undangan tentang pendaftaran haji regular.
Prakteknya dalam perbankan syariah yang menjadi bank penerima setoran BPIH menawarkan  beberapa  produk  perbankan  yang  bisa  membantuk  masyarakat  untuk menjadi  calon  Jemaah  haji,  mengingat  begitu  panjangnya  daftar  antrian pemberangkatan haji yang ada di Indonesia. Beberapa perbankan menawarkan produk yang  memudahkan  masyarakat  untuk  mendaftarkan  diri  sebagai  calon  Jemaah  haji dengan  produk  tabungan  yang  langsung  terhubung  dengan  SISKOHAT,  sehingga memudahkan calon Jemaah untuk mendapatkan porsi keberangkatan haji.
Salah satu contoh produk yang ada di perbankan syariah yang menjadi BPS BPIH adalah Bank Syariah Indonesia, yang menawarkan produk BSI tabungan haji Indonesia dan BSI tabungan haji muda Indonesia, perbedaan keduanya adalah pada persyaratan usia  dimana  pada  BSI  tabungan  haji  mempunyai  syarat  usia  minimal  12  tahun  sama seperti yang disyaratkan oleh Kementerian Agama, sementara BSI tabungan haji muda Indonesia tidak memiliki batas minimal usia pada pendaftaran tabungan haji, dengan tujuan merencanakan porsi haji sejak usia dini.
BSI tabung haji yang menjadi produk haji dan umrah milik BSI memiliki banyak keunggulan  seperti:  dapat  dibuka  secara  online  melalui  BSI  Mobile;  gratis  biaya administrasi bulanana; online dengan SISKOHAT Kementerian Agama; setoran awal dan pelunasan dapat dilakukan melalui mobile banking;bebas biaya standing instruntion. BSI tabungan haji Indonesia memiliki dua skema akad yang ditawarkan yakni BSI tabungan haji Indonesia Mudharabah, dan tabungan haji Indonesia Wadiah, perbedaan keduanya terletak pada adanya nisbah yang diberikan kepada nasabah calon Jemaah haji, dimana akad mudharabah memiliki nisbah sementara wadiah tidak memiliki nisbah. Pedoman untuk pembukaan BSI tabungan haji Indonesia adalah sebagai berikut:
1. Setoran awal minimum Rp.100.000,-
2. Saldo minimum Rp.100.000,-
3. Biaya penutupan jika penutupan dilakukan saat sebelum memiliki dana cukup untuk mendaftarkan  porsi  haji  ke  SISKOHAT  Kementerian  Agama  adalah  sebesar Rp.20.000,-
4. Sesuai dengan peraturan dari Kementerian Agama, maka dana yang akan disetorkan ke Kementerian Agama adalah sebesar Rp.25.100.000,- sebagai setoran awal.
5. Calon  Jemaah  haji  didaftarkan  ke  SISKOHAT  oleh  bank  ketika  dana  setoran  awal sudah mencukupi;
6. Pelunasan dana BPIH dapat dilakukan secara online melalui mobile banking. Bank  Muamalat  Indonesia  sebagai  salah  satu  dari  BPS  BPIH  resmi  yang ditunjukkan Kementerian Agama juga menawarkan produk tabungan haji dalam bentuk Tabungan iB Hijrah Haji yang memiliki penawaran yang jauh lebih menarik dimana akad yang digunakan hanyalah Wadi’ah Yad Dhamanah tidak memiliki biaya layanan, tidak ada  setoran  awal  dan  hanya  dengan  tujuan  memenuhi  porsi  setoran  awal  yang ditetapkan oleh Kementerian Agama untuk mendaftarkan porsi haji ke SISKOHAT, tidak ada  saldo  minimal  yang  menjadi  saldo  mengendap  di  rekening  tabungan,  biaya Rp.10.000,- untuk penggantian buku tabungan yang rusak dan atau hilang, dan biaya penutupan rekening yang Rp.0,-.
Berbeda dengan kedua bank yang dicontohkan diatas, Bank Panin Dubai Syariah yang  juga  menjadi  BPS  BPIH  memiliki  perbedaan  dalam  detail  produk  tabungan  haji yang  ditawarkan  tersebut.  Tabungan  haji  dengan  nama  produk  tabungan  haji  pas  iB memiliki akad wadiah Yad Dhamanah dengan setoran awal sebesar Rp.500.000,- dengan saldo minimum Rp.100.000,- , tidak memiliki biaya administrasi namun memiliki biaya penutupan yang harus ditanggung oleh calon Jemaah haji jika menutup rekening haji sebelum  jatuh  tempo,  yakni  sebesar  Rp.100.000,-.  Setoran  tabungan  haji  hanya  bisa dilakukan di kantor cabang Bank Panin Dubai Syariah, dan tidak bisa dilakukan secara online,  namun  produk  tabungan  haji  yang  ditawarkan  memiliki  keunggulan  yang berbeda yakni terdapat asuransi yang melekat pada produknya, salah satunya adalah asuransi  jiwa  untuk  nasabah  calon  Jemaah  haji  yang  telah  memiiliki  dana  minimal Rp.3.000.000,- pada rekening tabungan haji yang dimiliki.
Bank terakhir yang menjadi sample dalam penelitian ini sebagai BPS BPIH adalah Bank  Aceh  Syariah  dengan  nama  produk  tabungan  sahara  yang  menggunakan  akad Wadiah  Yad  Dhamanah, dengan  setoran  awal  Rp.500.000,-  setoran  selanjutnya minimum  Rp.100.000,-  setoran  minimum  Rp.500.000,-  biaya  penutupan  rekening sebesar  Rp.25.000,-,  dan  masih  terdapat  biaya-biaya  lain  yang  menyertai  produk  ini
seperti biaya penggantian buku rekening yang hilang dan atau rusak sebesar Rp.5.000,- biaya  pencetakan  rekening  koran  sebesar  Rp.5000,-  dan  biaya  penarikan  tunai  yang melebih Rp.100.000.000,- adalah sebesar Rp.20.000,- nasabah calon Jemaah haji dapat melakukan penarikan dan setoran secara online yang bebas biaya administrasi, namun pembukaan rekening harus dilakukan diseluruh kantor cabang Bank Aceh Syariah yang ada di Indonesia.
Berdasarkan  data  diatas,  memang  setiap  BPS-BPIH  yang  ditunjuk  oleh Kementerian Agama memiliki banyak perbedaan dalam produk yang ditawarkan untuk memfasilitasi  nasabah  calon  Jemaah  haji.  Walaupun  dengan  setoran  awal,  minimum, biaya administrasi dan beberapa layanan yang berbeda dari produk tabungan haji yang ditawarkan, tabungan haji yang ada di perbankan syariah tersebut menjadi fasilitator yang menjalankan fungsinya sebagai bank penerima setoran BPIH yang sesuai dengan pedoman pendaftaran haji yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI. Maka secara umum BPS yang ditunjuk sebagai anggota ekseternal dari badan penyelenggara ibadah haji sudah memberikan kontribusi yang  maksimal  untuk  menjamin  kelancaran  pelaksanaan  ibadah  haji  seluruh  Jemaah yang ada di Indonesia.
Dibalik  kemudahan  produk  dan  layanan  haji  yang  ditawarkan  BPS  BPIH  dan dibaliknya mudahnya pedoman pendaftaran haji sehingga proses pelaksanaan ibadah haji bisa lancer, namun pada masa pandemic covid-19 terdapat beberapa pengecualian, karena terjadinya pengurangan kuota Jemaah haji Indonesia di tahun 2021 dan bahkan penutupan akses ibadah haji Jemaah Indonesia pada tahun 2020 yang membuat adanya regulasi  baru  yang  dikeluarkan  oleh  Kementerian  terkait  dan  juga  BPS  BPIH  dalam mengatasi permasalah tersebut.
Dalam  upaya  untuk  mengatasi  kendala  pelaksanaan  ibadah  haji  yang  tertunda pada tahun 2020 dan melindungi kesempatan calon Jemaah untuk melaksanakan ibadah haji dan melindungi calon Jemaah dari rasa khawatir akan BIPIH calon Jemaah haji yang telah lunas dan disetorkan pada Kementerian Agama RI, maka dibuatlah suatu regulasi yang mengatasi permasalahan tersebut melalui Keputusan Menteri Agama RI No 494 Tahun  2020  tentang  Pembatalan  Keberangkatan  Jemaah  Haji  pada  Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H/ 2022 M.
Calon Jemaah haji tahun 1441 H/2020 M yang tertunda akibat adanya pembatalan pemberangkatan dan telah melunasi biaya perjalanan ibadah haji atau bipih akan secara otomatis menjadi calon Jemaah haji untuk tahun 1442 H/2021 M. Terkait BIPIH yang sudah lunas dibayarkan calon Jemaah dalam keputusan tersebut Kementerian Agama menetapkan  bahwa  setoran  pelunasan  BIPIH  untuk  calon  Jemaah  haji  tahun  1441
H/2020 M akan disimpan dan dikelola secara terpisah oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), dimana nilai manfaat yang dihasilkan dari pengelolaan tersebut nantinya akan  diberikan  secara  penuh  oleh  BPKH  kepada  calon  Jemaah  haji  sebelum keberangkatan  tahun  1442  H/2021  M  yang  akan  diserahkan  paling  lambat  30  hari sebelum hari kerja. Namun dalam aturan tersebut juga, calon Jemaah haji dapat diminta kembali atau dikembalikan oleh BPKH kepada calon Jemaah haji dengan mengikuti alur pengembalian setoran lunas BIPIH yang telah ditentukan prosedurnya.
Calon Jemaah haji yang ingin setoran pelunasan BIPIH dapat dikembalikan dengan mengajukan  permohonan  pengembalian  setoran  pelunasan  BIPIH  secara  tertulis kepada  Kepala  Kantor  Kementerian  Agama  Kabupaten/Kota  dengan  menyertakan; bukti  asli  setoran  lunas  BIPIH  yang  dikelurkan  oleh  BPS;  fotokopi  KTP  dan  buku tabungan  yang  masih  aktif  atas  nama  Jemaah  haji  dengan  menunjukkan  aslinya  dan nomor telepon yang bisa dihubungi.
Alur pengembalian setoran penlunasan BIPIH calon Jemaah haji 1441 H/2020 M yang telah prosedurkan oleh Kementerian Agama RI adalah sebagai berikut:
1. Jemaah: Jemaah haji mengajukan permohonan pengembalian setoran lunas BIPIH secara tertulis dengan syarat yang telah disebutkan diatas;
2. Kantor  Kemenag  Kabupaten/Kota:  petugas  dalam  kantor  tersebut  melakukan verifikasi dan validasi dokumen dan diintegrasikan dengan SISKOHAT, daan petugas menyambpaikan  surat  pengajuan  pengembalian  setoran  BIPIH  ke  Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah (DITJEN PHU);
3. DITJEN  PHU:  melakukan  verifikasi  dan  konfirmasi  pada  aplikasi  SISKOHAT  dan menyampaikan surat pengajuan pengembalian setoran BIPIH ke kepala BPKH;
4. BPKH: melakukan verifikais pengajuan pengembalian setoran pelunasan BIPIH dan menerbitkan surat perintah membayar atau SPM sesuai nilai BIPIH ke BPS;
5. BPS: menerima SPM dari BPKH kemudian melakukan transfer setoran pelunasan BIPIH ke rekening calon Jemaah dan melakukan konfirmasi pengembalian setoran pelunasan pada aplikasi SISKOHAT.
Berdasrkan penjelasan yang dianalisis melalui KMA No  494 tahun  2020 diatas, maka setiap Jemaah yang tertundaa keberangkatannya untuk tahun penyelenggaraan ibadah haji tahun 1441 H/2020 M akan terlindungi dari kepastian kuota keberangkatan ibadag  haji  dan  juga  kepastian  pengelonaan  biaya  ibadah  haji  baik  yang  disimpan maupun yang diajukkan permohonan untuk pengembalian.

## E. Kesimpulan
Biaya penyelenggaraan ibadah haji merupakan aspek yang sangat penting dalam pelaksanaan ibadah haji, dimana setiap calon Jemaah haji harus memenuhi biaya ibadah haji.  Badan  pengelola  keuangan  haji  (BPKH)  Kementerian  Agama  RI  menunjuk  bank penerima setoran BPS yang berfungsi menerima dan mengelola biaya perjalanan ibadah haji atau BIPIH yang disetorkan oleh calon Jemaah haji. Setiap calon Jemaah haji yang telah  memenuhi  setoran  awal  haji  atau  setoran  minimum  yang  menjadi  syarat pendaftaran  calon  Jemaah  haji  oleh  BPS  akan  didaftarkan  menjadi  calon  Jemaah  haji pada aplikasi SISKOHAT dan masuk kedalam daftar tunggu calon Jemaah haji Indonesia. Pada  masa  pandemic  covid-19  dimana  terdapat  pengurangan  dan  penundahaan keberangkatan  haji  dari    Indonesia,  maka  Kementerian  Agama  melakukan  beberapa stimulus  untuk  mengatasi  permasalahan  tersebut  salah  satunya  adalah  dengan mengembalikan  setoran  BIPIH  yang  telah  dilunasi  oleh  calon  Jemaah,  dan  menjamin calon  Jemaah  yang  tertunda  dan  sudah  melunasi  setoran  BIPIH  akan  menjadi  calon Jemaah haji tahun berikutnya.

## Daftar Pustaka
Amrina,  Dania  Hellin,  Iva  Faizah,  and  Okta  Supriyaningsih,  ‘Perbedaan  Rasio Profitabilitas Bank Di Indonesia Sebelum Dan Saat Pandemi Covid- 19’, Al-Mashrof: Islamic Banking and Finance , 2.2 (2021), 96 – 104
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/almashrof>
Annur, Cindy Mutia, ‘Ini Jumlah Jemaah RI Yang Berangkat Haji Pada 2021’, Katadata ,
2022 <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/14/ini-jumlah- jemaah-ri-yang-berangkat-haji-pada-2021> [accessed 21 July 2022]
———,  ‘Kuota  Haji  Indonesia  Terbanyak  Di  Dunia  Pada  2022’, KataData ,  2022 <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/05/02/kuota-haji- indonesia-terbanyak-di-dunia-pada-2022> [accessed 21 July 2022] Antara, ‘Biaya Haji Dari Tahun Ke Tahun’, 2021 <https://img.antaranews.com/cache/infografis/1140x2100/2022/04/16/20220 416biaya-perjalanan-haji.jpg?quality=85> [accessed 21 July 2022]
Bahasa,  Badan  Pengembangan  dan  Pembinaan  Bahasa,  ‘Rukun’, KBBI  Online ,  2021 <https://www.kbbi.web.id/rukun> [accessed 21 July 2022]
Farid,  Muhammad  Rif’at  Adiakarti,  ‘Dana  Talangan  Haji ;  Problem  Atau  Solusi  Jitu ?’, PALITA: Journal of Social-Religion Research , 4.2 (2019), 107 – 20
Fitri,  Maltuf,  ‘Prinsip  Kesyariahan  Dalam  Pembiayaan  Syariah’, Economica:  Jurnal Ekonomi Islam , 6.1 (2015), 57 – 70 <https://doi.org/10.21580/economica.2015.6.1.786>
Ilyas,  Rahmat,  ‘Konsep  Pembiayaan  Dalam  Perbankan  Syari’Ah’, Jurnal  Penelitian ,  9.1 (2015), 183 – 204 <https://doi.org/10.21043/jupe.v9i1.859>
Indonesia,  Menteri  Agama  Republik, Kuota  Haji Indonesia  Tahun  1443  Hijriah  /  2022 Masehi (Indonesia, 2022)
Kemenag.go.id,  ‘Kemenag  Teken  Perjanjian  Kerjasama  Dengan  30  Bank  Penerima Setoran Bipih’, p. 2021 <https://kemenag.go.id/read/kemenag -teken-perjanjian- kerjasama-dengan-30-bank-penerima-setoran-bipih-wk7jg>  [accessed  21  July 2022]
Kementerian Agama Republik Indonesia, Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji Pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H/2020 M (Indonesia, 2020)
MUI, DSN, Pembiayaa n Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syari’ah (Indonesia, 2022) Novindri, Silvi, ‘Analisis Fikih Terhadap Akad Dana Talangan Haji Pada Bank Syariah’,
Muqtasid:  Jurnal  Ekonomi  Dan  Perbankan  Syariah ,  4.1  (2013),  27 <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v4i1.27-53>
Sari,  Layli  Intan,  and  Sri  Abidah  Suryaningsih,  ‘Analisa  Komparatif  Pembiayaan Konsumtif Dan Produktif Koperatif Syariah Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Anggota’, 1.2 (201 8), 129 – 35
Tobroni, Faiq, ‘Pembatasan Kegiatan Keagamaan Dalam Penanganan Coivd - 19’, Jurnal Komunikasi  Hukum  (JKH)  Universitas  Pendidikan  Ganesha ,  6.2  (2020),  369 – 95 <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jkh.v6i2.28062>
Keputusan  Direktur  Jenderal  Penyelenggaraan  Haji  dan  Umrah  Nomor  D/28  /2016 tentang Pedoman Pendaftaran Haji Reguler
Keputusan  Menteri  Agama  Republik  Indonesia  Nomor  494  Tahun  2020  tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H/ 2020 M
Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  2020  tentang  Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1443 H/2022 M yang Bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji, Nilai Manfaat, dan dana Pensiun
https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/produk/bsi-tabungan-haji-indonesia https://www.paninbanksyariah.co.id/index.php/mproduk https://www.bankaceh.co.id/?page_id=553 https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/tabungan/tabungan-ib-hijrah-haji