JPIn: Jurnal Pendidik Indonesia p- ISSN 2722-8134 , e-ISSN 2620-8466 Volume 05, No. 02, 2022

## Politik Hukum Pembentukan Peraturan Daerah Di Indonesia Dari Masa Ke Masa

## Mohd. Yusuf DM,
Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Indonesia; yusufdaeng23@gmail.com
Lassarus Sinaga
Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Indonesia; lassarussinaga36@gmail.com

## Robi Mardiko
Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Indonesia; R.mardiko@yahoo.com

## Misdar Syaril
Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Indonesia; misdarsyahrli@gmail.com

## Geofani Milthree Saragih
Ilmu Hukum, Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia; geofanimilthree@gmail.com
*Coresponding Author Info Artikel: Dikirim: --- ; Direvisi: ---; Diterima: --- Cara  sitasi: Nama  Belakang,  Inisial  Nama  Depan.  Inisial  Nama  Tengah.,  Nama  Belakang, Inisial Nama Depan., & Nama Belakang, Inisial Nama Depan. Inisial Nama Tengah. (Tahun). Judul Artikel. JPIn: Jurnal Pendidik Indonesia , vol(yy), xx-yy.
Abstrak .  Secara  konstitutional  ditegaskan  di  dalam  Pasal  1  ayat  (3)  UUD  1945 bahwa  Indonesia  adalah  Negara  hukum.  Penegasan  demikian  semakin memperkuat  bahwa  Indonesia  adalah  Negara  yang  sangat  menjujung  tinggi hukum.  Sehingga,  pembentukan  hukum  dalam  bentuk  peraturan  perundang- undangan  memiliki  peranan  yang  penting  dalam  mewujudkan  amanat  konstitusi tersebut.  Di  Indonesia,  pengaturan  mengenai  peraturan  perundang-undangan diatur  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan Peraturan  Perundang-Undangan  (telah  mengalami  beberapa  perubahan).  Dalam Pasal  7  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan  ditegaskan  mengenai  hierarki  peraturan  perundang- undangan  yang  ada  di  Indonesia.  Salah  satu  produk  hukum  dalam  bentuk perundang-undangan  yang  ada  di  Indonesia  adalah  Peraturan  Daerah  (PERDA). Dalam  penelitian  ini,  akan  dikaji  mengenai  Peraturan  Daerah  di  Indonesia bedasarkan  perspektif  politik  hukum.  Pembahasan  akan  dimulai  dar  kajian mengenai  sejarah  pembentukan  Peraturan  Daerah  di  Indonesia.  Kemudian pembahasan selanjutnya akan dikaji mengenai kedudukan Peraturan Daerah dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yuridis dengan mengaitkan pokok pembahasan terhadap topik utama di dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan telah banyak  dinamika  yang  telah  terjadi  dalam  Peraturan  Daerah  di  Indonesia. Kemudian,  kedudukan  dari  Peraturan  Daerah  di  Indonesia  berkedudukan  yang paling  rendah  dari  peraturan  perundang-undang  lainnya  yang  terdapat  di  dalam
Pasal  7  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.
Kata Kunci : Politik Hukum, Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Daerah.
Abstract. Constitutionally  it  is  affirmed  in  Article  1  paragraph  (3)  of  the  1945 Constitution  that  Indonesia  is  a  constitutional  state.  Such  an  affirmation  further strengthens  that  Indonesia  is  a  country  that  highly  upholds  the  law.  Thus,  the formation  of  law  in  the  form  of  legislation  has  an  important  role  in  realizing  the constitutional mandate. In Indonesia, arrangements regarding statutory regulations are  regulated  in  Law  Number  12  of  2011  concerning  the  Formation  of  Legislation (has  undergone  several  amendments).  In  Article  7  of  Law  Number  12  of  2011 concerning the Formation of Legislation, it is emphasized regarding the hierarchy of laws and regulations that exist in Indonesia. One of the legal products in the form of existing  legislation  in  Indonesia  is  the  Regional  Regulation  (PERDA).  In  this research,  we  will  examine local  regulations  in  Indonesia  based  on  a legal  political perspective. The discussion will start from a study of the history of the formation of regional  regulations  in  Indonesia.  Then  the  following  discussion  will  examine  the position  of  Regional  Regulations  in  the  hierarchy  of  laws  and  regulations  in Indonesia. This research uses a type of juridical normative research by linking the subject  matter  to  the  main  topic in  this  study.  The  results  of  this  study  show  that there  have  been  many  dynamics  that  have  occurred  in  local  regulations  in Indonesia.  Then,  the  position  of  regional  regulations  in  Indonesia  is  the  lowest compared to other laws and regulations contained in Article 7 of Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislation in Indonesia.
Keywords : Legal Politics, Legislation, Regional Regulations.

## Pendahuluan
Dalam suatu negara hukum, sudah pasti segala aspek kehidupan bernegara diatur  oleh  hukum.  Dalam  hal  pembentukan  suatu  peraturan  perundang- undangan, sudah seharusnya berangkat dari suatu dasar hukum, inilah yang dimaksud oleh stufenbautheorie yang dianut dalam hierarki norma yang ada di  Indonesia.  teori  ini  besar  dan  dikembangkan  oleh  Hans  Kelsen  dari muridnya. Peraduran derah awalnya tidak memiliki kekuasaan yang begitu baik  secara  kekuasaan.  Namun  akhirnya,  karena  desakan  gaung  reformasi yang  sangat  mendesak  pada  masa  ORBA,  maka  dilakukanlah  amandemen terhadap UUD 1945.
Mengenai  peraturan  daerah  sendiri  secara  konstitusional  akan  kita  temui dalam  Pasal  18,  Pasal  18  A  dan  Pasal  18  B  UUD  1945  yang  menegaskan daerah  otonom,  daerah  otonomi  khusus  ataupun  daerah  istimewa  (Jimly Asshiddiqie,  2020). Bila  dikaji  dari  aspek  sejarah,  di  Indonesia,  Mohammad Yamin  lah  orang  pertama  yang  membahas  tentang  masalah  pemerintahan daerah  yang  disampaikan  dalam  sidang  BPUPKI  29  Mei  1945  (Ni’Matul
Huda,  2015).  Peraturan-peraturan  daerah  otonom,  daerah  otonomi  khusus dan daerah istimewa ini mencakup pula pengertian mengenai:
A. Peraturan daerah sebagai produk legislasi bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD;
B. Peraturan pelaksananya berupa peraturan peraturan yang ditetapkan oleh  kepala  pemerintah  daerah,  yaitu  Gubernur,  Bupati  atau  Wali Kota.
Di Indonesia sendiri saat ini terdapat 37   jumlah provinsi. Adapun struktur hierarkis pemerintahan daerah di Indonesia adalah sebagai berikut:
A. Peraturan Daerah Provinsi yang meliputi:
1. Peraturan Daerah Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (DKI Jakarta);
2. Peraturan  Daerah  Pemerintahan  Provinsi  Daerah  Otonomi Khusus, sebanyak 3 provinsi (Aceh, Papua dan Papua Barat);
3. Peraturan  Daerah  Pemerintahan  Daerah  Provinsi  Daerah Istimewa Jogyakarta (DI Jogyakarta); dan
4. Peraturan  Daerah  Provinsi  sebagai  daerah  otonom  yang bersifat umum, sebanyak 29 provinsi.
B. Peraturan Gubernur Kepala Daerah Provinsi, yang meliputi:
1. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
2. Peraturan  Gubernur  Pemerintahan  Daerah  Provinsi  Aceh, Papua dan Papua Barat;
3. Peraturan Gubernur Pemerintahan Daerah Istimewa
Yogyakarta; dan
4. Peraturan 29 Pemerintahan Daerah di seluruh Indonesia;
5. Setara  dengan  Peraturan  Gubernur,  juga  ada  peraturan  DPRD yang berlaku ke dalam di lingkungan DPRD Provinsi masing- masing.
C. Peraturan Daerah pada tingkat kabupaten dan kota yang terdiri atas:
1. Peraturan  Daerah  Pemerintahan  Daerah  Kabupaten  yang bersifat  otonom  umum,  sebanyak  415  dan  Peraturan  Daerah Pemerintahan kota sebagai daerah otonom yang bersifat umum sebanyak  93  kota  di  seluruh  Indonesia,  Perda  Kabupaten  dan Perda  Kota  berkedudukan  setara  dan  sederajat,  karena berlakunya hierarkis satu sama lain di bawah hierarki produk regulasi pemerintahan daerah provinsi;
2. Peraturan  Bupati  dari  sebanyak  416  Pemerintah  Kabupaten  di seluruh Indonesia dan Peraturan Wali Kota di 97 Pemerintahan Kota otonom di seluruh Indonesia.
Dalam  penelitian  ini,  akan  dikaji  mengenai  Politik  Hukum  Pembentukan Peraturan Daerah Di Indonesia. Pembahasan secara garis besar akan dibagi dua.  Sub  bab  pertama  akan  membahas  mengenai  politik  hukum  peraturan daerah  di  Indonesia  dari  masa  ke  masa.  Sub  bab  kedua  akan  membahas mengenai  kedudukan  Peraturan  Daerah  dalam  hierarki  peraturan perundang-undangan di Indonesia.

## Metode
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur ( library research ) (P. Andi, 2012). Jenis pendekatan penelitian yang digunakan oleh  peneliti  di  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif dengan  pendekatan  undang-undang,  terkhususnya  dalam  penelitian  ini difokuskan  pada  politik  hukum  Peraturan  Daerah  di  Indonesia.  Penelitian hukum  normatif  didefinisikan  penelitian  yang  mengacu  kepada  norma- norma  hukum  yang  terdapat  dalam  peraturan  perundang-undangan maupun  putusan  pengadilan.  Penelitian  hukum  normatif  bisa  juga  disebut sebagai penelitian hukum doctrinal (Jonaedi Effendi & Johnny Ibrahim, 2018) . Metode penelitian  tersebut  digunakan  untuk  mengkaji  serta  menganalisis  secara normatif  bagaimana  politik  hukum  Peraturan  Daerah  di  indonesia  dan mengkaji mengenai kedudukan Peraturan Daerah dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Prosedur  dalam  penelitian  ini  dilaksanakan  dengan  tahapan-tahapan  yaitu mengumpulkan data Pustaka, membaca, mencatat, menelaah, mengumpulkan  konsep  atau  naskah  kemudian  dilakukan  elaborasi  dan eksplanasi terhadap data atau teks yang terkumpul  berkaitan dengan topik pembahasan utama di dalam penelitian ini. Hal ini sesuai dengan pendapat Zed  (M.  Zed,  2008)  yang  mengatakan  bahwa  riset  Pustaka  tidak  hanya sebatas  urusan  membaca  dan  mencatat  literatur  atau  buku,  melainkan serangkaian  kegiatan  yang  berkenaan  dengan  metode  pengumpulan  data Pustaka, membaca, mencatat serta mengolah bahan penelitian.

## Hasil dan Pembahasan

## A. Politik Hukum Peraturan Daerah Di Indonesia Dari Masa Ke Masa
Peraturan    Daerah    adalah    salah    satu    bentuk    peraturan    pelaksana undang-Undang (Jimly Asshiddiqie, 2019) yang dibentuk oleh pemerintahan daerah. Pada pokoknya, kewenangan mengatur bersumber dari kewenangan yang  ditentukan  oleh  pembentuk  undang-undang.  Adapun  yang  menjadi fungsi  peraturan  daerah  adalah  merupakan  fungsi  yang  bersifat  atribusi (Maria  Farida  Indrati  S,  2019).  Dalam  UUD  1945  yang  asli  (sebelum
amandemen), pengaturan mengenai pemerintahan daerah diatur dalam bab tersendiri yaitu Bab VI dengan judul Pemerintahan Daerah. Dalam UUD RIS 1949,  ketentuan  mengenai  itu  diatur  dalam  Pasal  46-67  dan  dalam  UUDS 1950  pada  Pasal  131  dan  132  (Jimly  Asshiddiqie,  2007).  Membahas  tentang sejarah  peraturan  daerah  berkaitan  erat  dengan  pemerintahan  daerah, sehingga  menjadi  satu  kesatuan.  Berikut  adalah  sejarah  singkat  tentang pemerintahan daerah di Indonesia.
A. Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1945  Tentang  Kedudukan  Komite Nasional Daerah
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1945  dibentuk  sebagai  landasan dalam  pelaksanaan  pemerintahan  daerah.Undang-undang  ini  ini sangat  sederhana,  walaupun  demikian  memuat  juga  berbagai  unsur esensial  pemerintahan  baru,  di  antaranya  mengenai  (Yusnani hsyimzoem, 2018):
1. Pembentukan  BPRD  dengan  jalan  mengubah  fugsi  dan  tugas dari KNID;
2. BPRD  bersama-sama  kepala  daerah  menjalankan  pekerjaan mengatur rumah tangga daerahnya;
3. BPRD terdiri atas sebanyak-banyaknya lima orang yang dipilih dari dan oleh anggota KNID sebagai badan eksekutif bersama- sama  dan  dipimpin  oleh  anggota  KNID  sebagai  badan eksekutif  bersama-sama  dan  dipimpin  oleh  kepala  daerah menjalankan  pemerintahan  sehari-hari  di  bidang  otonomi  dan tugas pembantuan.
B. Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1948  Tentang  Penetapan  Aturan- Aturan  Pokok  Mengenai  Pemerintahan  Sendiri  Di  Daerah-Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri Undang-undang  ini  lahir  sebagai  penyempurnaan  dari  undang- undang yang berlaku sebelumnya. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 ini mengatur tentang perlunya penentuan batas-batas wewenang daerah  sehingga  daerah  tidak  memasuki  wewenang  pemerintah pusat.  Pada  intinya,  undang-undang  ini  menegaskan  tentang pemerintahan daerah yang demokratis.
C. Undang-Undang Negara Indonesia Timur (UU NIT) Nomor 44 Tahun 1950
Undang-undang ini sebagai realisasi dari amanat dalam konstitusi RIS yang bertujuan untuk mengatur hubungan pemerintah negara bagian engan  pemerintahan  daerah.  Pada  intinya,  undang-undang  ini  lahir
untuk  menyongsong  pembentukan  negara  kesatuan  dengan  maksud menyesuaikan  susunan  ketatanegaraan  pemerintah  daerah  dalam lingkungan Indonesia Timur dengan bentuk negara kesatuan.
D. Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1957  Tentang  Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah
Undang-undang  ini  merupakan  realisasi  dari  amanat  UUDS  1950 yang  secara  tidak  langsung  mengkehendaki  terjadinya  perubahan aturan  yang  menjadi  landasan  hukum  pelaksanaan  pemerintahan daerah.  Pada  intinya,  undang-undang  ini  lahir  untuk  mengantisipasi perkembangan  ketatanegaraan  dengan  memberikan  kewenangan kepada daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri yang disesuaikan dengan konsep negara kesatuan.
E. Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 Tentang Penyerahan Tugas- Tugas  Pemerintah  Pusat  Dalam  Bidang  Pemerintahan  Umum, Perbantuan  Pegawai  Negeri  Dan  Penyerahan  Keuangannya  Kepada Pemerintah Daerah
Penetapan  presiden  ini  lahir  sebagai  upaya  penyesuaian  susunan pemerintahan  daerah  sesuai  dengan  UUD  1945  (setelah  UUDS  tidak berlaku lagi).
F. Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  1965  Tentang  Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah
Setelah  UUDS  berlaku  selama  sembilan  tahun,  maka  berlakulah Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  1965.  Undang-undang  ini memperkuat  posisi  kepala  daerah  dengan  tujuan  untuk  menjamin kelangsungan  kesatuan  negara,  dimana  DPRD  bertanggung  jawab kepada kepala daerah.
G. Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1974  Tentang  Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah
Undang-undang  ini  pada  intinya  dibentuk  untuk  menyesuaikan dengan  perkembangan  yang  ada.  Berbeda  dengan  undang-undang sebelumya,  aturan  ini  mengatur  mengenai  daerah  otonom  dan susunan  pemerintahan  dekonsentrasi.  Namun  demikian,  undang- undang  ini  meninggalkan  prinsip  otonomi  seluas-luasnya  kepada daerah.
H. Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1999  Tentang  Pemerintahan Daerah
Undang-undang  ini  lahir  sebagai  landasan  hukum  pelaksanaan pemerintahan  daerah.  Undang-undang  ini  lahir  sebagai  salah  satu hasil  dari  reformasi  pelaksanaan  pemerintahan  daerah  di  Indonesia. undang-undang  ini  diharapkan  dapat  untuk  mengakomodasi perubahan  paradigma  pemerintahan  dari  sentralistik  menjadi desentralistik.
I. Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  Tentang  Tentang Pemerintahan Daerah
Undang-undang  ini  hadir  untuk  menggantikan  undang-undang sebelumnya  dalam  hal  pengaturan  pemerintahan  daerah.  Undang- undang  ini  mempertegas  tentang  asas  otonomi  daerah  dan  tugas pembantuan.
J. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan Daerah
Undang-undang  ini  lahir  dengan  pengaturan  yang  lebih  kompleks dan  sistematis  dalam  pengaturan  pemerintahan  daerah.  Sampai  saat ini, undang-undang ini masih berlaku.
K. Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2015  Tentang  Perubahan  Kedua Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan Daerah
Undang-undang ini lahir sebagai respon terhadap adanya perubahan terhadap  undang-undang  yang  mengatur  tentang  pemilihan gubernur,  bupati  dan  wali  kota  yang  mengatur  wakil  kepala  daerah dipilih  secara  berpasangan  dengan  kepala  daerah.  Sehingga  perlu untuk  dilakukan  perubahan  terhadap  Undang-Undang  Tentang Peraturan  Daerah  terbaru  untuk  memasukkan  pengaturan  tentang pembagian  tugas  antara  kepala  daerah  dan  wakil  kepala  daerah dalam  hal  ini  khususnya  mengenai  kekosongan  jabatan  untuk meneruskan sisa masa jabatan.

## B.  Kedudukan  Peraturan  Daerah  Dalam  Hierarki  Peraturan  Perundang- Undangan Di Indonesia
Peraturan  Daerah  (Perda)  adalah  peraturan  perundang-undangan  yang dibentuk  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  dan  Kepala  Daerah  (Josef Mario Monteiro, 2016). Secara ringkas, pengaturan tentang peraturan daerah secara  konstitutional  telah  ditegaskan  diawal  pembahasan  makalah  ini  dan di  dalam  sejarah  pemerintahan  daerah.  Dalam  hukum  positif  pasca reformasi, pengaturan daerah akan ditemui dalam pasal 7 huruf e Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan.  Setelah  itu  dilakukan  perubahan  terhadap  Undang-Undang Nomor  10  Tahun  2004  Tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan,  dengan  disahkannya  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011 Tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan.  Dalam  undang- undang  ini,  pengaturan  tentang  peraturan  daerah  secara  hierarki  diatur dalam  Pasal  7,  namun  mengenai  peraturan  daerah  provinsi  dan  peraturan daerah  kabupaten/kota  dipisahkan  secara  hierarkis,  yang  dimana  dalam undang-undang  sebelumnya,  hierarkinya  disamakan  dalam  sebutan peraturan daerah.
Adapun  peraturan  Daerah  Provinsi  diletakkan  dalam  Pasal  7  huruf  f sedangkan  peraturan  daerah  kabupaten/kota  itu  diletakkan  pada  Pasal  7 huruf  g.  Terakhir,  pengaturan  tentang  peraturan  perundang-undangan terbaru  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2019  Tentang Peraturan Perundang-Undang. Secara hierarkis, mengenai peraturan daerah tidak  ada  perubahan  dari  undang-undang  sebelumnya.  Hanya  saja  ada perubahan dari beberapa teknis dalam pembentukan peraturan daerah. Dari latar  belakang  tersebut,  peneliti  tertarik  menulis  kajian  jurnal  dengan  judul Politik Hukum Pembentukan Peraturan Daerah Di Indonesia

## Simpulan
Peraturan  Daerah  (Perda)  adalah  peraturan  perundang-undangan  yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah. Secara ringkas,  pengaturan  tentang  peraturan  daerah  secara  konstitutional  telah ditegaskan  diawal  pembahasan  makalah  ini  dan  di  dalam  sejarah pemerintahan  daerah.  Dalam  hukum  positif  pasca  reformasi,  pengaturan daerah  akan  ditemui  dalam  pasal  7  huruf  e  Undang-Undang  Nomor  10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Setelah  itu  dilakukan  perubahan  terhadap  Undang-Undang  Nomor  10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan  Perundang-Undangan.  Dalam  undang-undang  ini,  pengaturan tentang  peraturan  daerah  secara  hierarki  diatur  dalam  Pasal  7,  namun mengenai  peraturan  daerah  provinsi  dan  peraturan  daerah  kabupaten/kota dipisahkan  secara  hierarkis,  yang  dimana  dalam  undang-undang sebelumnya, hierarkinya disamakan dalam sebutan peraturan daerah.
Adapun  peraturan  Daerah  Provinsi  diletakkan  dalam  Pasal  7  huruf  f sedangkan  peraturan  daerah  kabupaten/kota  itu  diletakkan  pada  Pasal  7
huruf  g.  Terakhir,  pengaturan  tentang  peraturan  perundang-undangan terbaru  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2019  Tentang Peraturan Perundang-Undang. Secara hierarkis, mengenai peraturan daerah tidak  ada  perubahan  dari  undang-undang  sebelumnya.  Hanya  saja  ada perubahan dari beberapa teknis dalam pembentukan peraturan daerah.

## Ucapan Terima Kasih
Penulis  mengucapkan  terimakasih  terhadap  semua  pihak  yang  sudah  ikut serta  dalam  penyusunan  penelitian  ini.  Kelima  penulis  yang  telah meluangkan  waktu  dan  pikiran  sehingga  penelitian  dalam  bentuk  karya ilmiah jurnal ini dapat selesai dengan baik dan tepat pada waktunya, semoga penelitian  ini  dapat  berguna  bagi  perkembangan  hukum  di  Indonesia terutama dalam hal pembahasan mengenai politik hukum Peraturan Daerah di Indonesia.

## Daftar Pustaka
Jimly Asshiddiqie. (2007). Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia . PT Bhuana Ilmu Komputer.
Jimly Asshiddiqie. (2019). Perihal Undang-Undang . Raja Grafindo. Jimly Asshiddiqie. (2020). Teori Hierarki Norma Hukum . Konpres. Josef  Mario  Monteiro.  (2016). Pemahaman  Dasar  Hukum  Pemerintahan  Daerah . Pustaka Yustisia.
Maria Farida Indrati S. (2019). Ilmu Perundang-Undangan . Kanisius. Ni’Matul Huda. (2015). Hukum Tata Negara . Raja Grafindo. Yusnani hsyimzoem. (2018). Hukum Pemerintahan Daerahi . Raja Grafindo .