Jurnal raad Kertha Vol.5, No. 2 Periode Agustus 2022-Pebruari 2023

## KAJIAN YURIDIS: STATUS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
I Dewa Gde Budiarta, Putu Andhika Kusuma Yadnya, I Nyoman Suandika
Fakultas Hukum Universitas Tabanan Email: budiartadewa9@gmail.com , Email: andhikayadnya@gmail.com, Email ; pakden278@gmail.com
Abstract, This  study  will  discuss  further  about  the  status  of  the  KPK  in  the  Indonesian constitutional  system  not  only  in  terms  of  the  1945  Constitution  of  the  Republic  of Indonesia,  but  also  from  sharing  the  opinions  of  legal  experts  in  the  field  of  state administration,  in  this  case  as  an  example  of  the  Corruption  Eradication  Commission (KPK). will be analyzed is about its status. From this problem the author tries to raise the status of the Corruption Eradication Commission in an Indonesian constitutional system and  how  the  position  of  the  Corruption  Eradication  Commission  in  the  constitutional system of the Republic of Indonesia. This research was studied using normative research. The  status  of  the  Corruption  Eradication  Commission  (KPK)  in  the  Indonesian constitutional system is as a State Institution within the scope of executive power but is independent.  The  KPK  is  a  supporting  institution  that  is  separate  or  even  independent, from the executive department, but is actually "executive". Clearly, the KPK is also not in the  judiciary,  because  it  is  not  a  judicial  body  authorized  to  hear  and  decide  cases. Others, the KPK is also not a legislative body, because it is not a law-forming organ.
Keywords : KPK, Indonesian State Administration System, Position,
Abstrak, Penelitian  ini  akan  membahas  lebih  jauh  mengenai  status  KPK  dalam  sistem ketatanegaraan  RI  tidak  hanya  ditinjau  dari  Undang-undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945,  tetapi  juga  dari  berbagi  pendapat  para  ahli  hukum  dibidang  tata Negara dalam hal ini sebagai contoh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang akan di analisis adalah mengenai statusnya. Dari permasalahan ini penulis mencoba mengangkat tentang    bagaimanakah  status  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  dalam  suatu  sistem ketatanegaraan  Indonesia  dan  bagaimana  kedudukan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi dalam  sistem  ketatanegaraan  Republik  Indonesia. Penelitian  ini  dikaji  menggunakan penelitian  normatif.  Status  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  dalam  sistem Ketatanegaraan  Indonesia  adalah  sebagai  Lembaga  Negara  yang  dalam  lingkup kekuasaan  eksekutif  namun  bersifat  independen.  KPK  merupakan  lembaga  penunjang yang terpisah atau bahkan independen, dari departemen eksekutif, akan tetapi sebenarnya “eksekutif”.  Secara  jelas,  KPK  juga  bukan  di  ranah  yudikatif,  karena  bukan  badan pengadilan yang berwenang mengadili dan memutus perkara. Lainnya, KPK juga bukan badan legislatif, karena bukan organ pembentuk undang-undang.
Kata Kunci : Kedudukan, KPK, Sistem  Ketatanegaraan Indonesia

## A. Pendahuluan
Lembaga  negara  baru  yang  terbentuk setelah  reformasi  di  Indonesia  adalah  Komisi Pemberantasan  Korupsi  (KPK).  Pembentukan komisi  ini  sebagai  amanat  dari  ketentuan  Pasal 43  Undang-undang  Nomor  31  Tahun  1999  jo Undangundang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian dibentuklah  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 2002  tentang  Komisi  Pemberantasan  Korupsi yang  sah  didirikan  dan  mempunyai  legitimasi untuk  menjalakan  tugasnya  mulai  tanggal  27 Desember  2002.  Lembaga  ini  dibentuk  sebagai wujud karena sulitnya pemberantasan korupsi di Indonesia, disamping itu pemberantasan korupsi di  Indonesia  belum  dapat  dilaksanakan  secara optimal.
Dari  segi  ketatanegaraan  pembentukan lembaga-lembaga  negara  terdapat  tiga  aturan, yaitu  lembaga  yang  dibentuk  atas  dasar  amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun  1945,    lembaga  yang  dibentuk oleh  Undang-undang,  lembaga  yang  dibentuk karena Keputusan Presiden. Berdasarkan pembentukan  lembaga-lembaga  negara  dari uraian diatas, kewenangan  lembaga negara baru seperti  KPK  dalam  sistem  ketatanegaraan Indonesia.  Penelitian  ini  akan  membahas  lebih jauh  mengenai  status  KPK  dalam  sistem ketatanegaraan  RI  tidak  hanya  ditinjau  dari Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun  1945,  tetapi  juga  dari  berbagi pendapat  para  ahli  hukum  dibidang  tata  Negara dalam hal ini sebagai contoh Komisi
Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  yang  akan  di analisis adalah mengenai statusnya.
Dari  permasalahan  ini  penulis  mencoba mengangkat  tentang    bagaimanakah  status Komisi  Pemberantasan  Korupsi  dalam  suatu sistem  ketatanegaraan  Indonesia  dan  bagaimana kedudukan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  dikaji  menggunakan penelitian normatif. 1 Penelitian normatif merupakan  salah  satu  model  pendekatan  dalam penelitian hukum dalam konteks Jurisprudence 2 .
Adapun pendekatan penelitian adalah perundang-undangan (The Statue Approach) dan analisis konsep (The Analictical and Conseptual Approach) 3 .  Selain  itu  sumber  bahan  hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, dan bahan  hukum  sekunder 4 yang  relevan  untuk mengkaji  status  Komisi  Pemberantasan  Korupsi dalam  suatu  sistem  ketatanegaraan  Indonesia. Selanjutnya  teknik  pengumpulan  bahan  hukum menggunakan metode sistematis (Renhat Marlianus,  2014).  melalui  studi  kepustakaan,
1 N.,  Asyikin,  &  Setiawan,  A.  (2020).  Kedudukan kpk dalam sistem ketatanegaraan pasca diterbitkannya  revisi  undang-undang  kpk. Justitia Jurnal Hukum , 4(1).
2 Ida  Bagus  Wyasa  Putra,.  (2015). Filsafat  Ilmu: Filsafat  Ilmu  Hukum. PT  Raja  Grafindo  Perkasa, Jakarta.
3 A.  F.  Roleh,    (2018).  Kedudukan  Komisi
Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem
Ketatanegaraan Indonesia. Lex Privatum , 5 (10). 4 Putu  Andhika  Kusuma  Yadnya,  &  Wibawa,  I.  G. K. A. (2020). Green tourism Dalam Paradigma Baru Hukum Kepariwisataan. Majalah Ilmiah Universitas Tabanan, 17(2), 164-171.
serta  teknik  analisis  bahan  hukum  dengan menggunakan deskripsi 5 .
C. Pembahasan 1.  Status  Komisi  Pemberantasan  Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia
Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK) adalah lembaga negara yang bersifat independen dan  berkaitan  dengan  kekuasaan  kehakiman tetapi  tidak  berada  di  bawah  kekuasaan kehakiman.  Adanya  Komisi  Pemberantasan Korupsi  (KPK)  di  Indonesia  yang  sifatnya independen  masih  sering  di  perdebatkan  karena masih  kurang  jelasnya  keberadaan  lembaga tersebut.  Hal  ini  sangat  mencemaskan  banyak kalangan  terkait  penataan  kelembagaan  yang kurang  sempurna  dalam  sistem  ketatanegaraan. Disamping  itu,  arti  dari  sistem  ketatanegaraan tersebut  adalah  pengelolaan  suatu  negara tersebut.  Dengan  adanya  permasalahan  tersebut maka  pengelolaan  suatu  negara  tersebut  masih sangat  kurang  dan  belum  mencapai  sistem ketatanegaraan  yang  baik.  Sehingga  sebaiknya penataan sistem ketatanegaraan lebih dioptimalkan dengan adanya banyaknya lembaga  negara  yang  baru  seperti  Komisi Pemberantasan  Korupsi.  Dalam  hal  ini  pernah ditafsirkan  oleh  Mahkamah  Konstitusi  dalam mempertimbangkan  hukum  Putusan  Mahkamah Konstitusi  Perkara  No.  005/PUUI/2003  tentang perkara  permohonan  pengujian  Undang-Undang No.  32  Tahun  2002  tentang  Komisi  Penyiaran
5 Renhat Marlianus Siki, (2018). Kajian Karakteristik  Bentuk  dan  Isi  Perda  Tentang Bendega. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), 7(3), 375.
Indonesia  (UU  KPI)  terhadap  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 telah menyebutkan bahwa terdapat dua perbedaan makna yang signifikan dari penyebutan lembaga negara dengan menggunakan huruf kecil dan huruf kapital pada L  dan  N.  yang  dimaksud  “Lembaga  Negara” tidak sama dengan “lembaga negara”. Penyebutan  suatu  lembaga  sebagai  “lembaga negara  (dengan  huruf  kecil)”  tidak  memberikan status  “Lembaga  Negara”  pada  lembaga  yang bersangkutan.  Dalam  penjelasan  selanjutnya Mahkamah  Konstitusi  menjelaskan  tentang kelahiran institusi-institusi demokrasi dan “lembaga-lembaga  negara”  dalam  berbagai bentuk  diantaranya  yang  paling  banyak  di Indonesia adalah dalam bentuk komisi-komisi.
Dalam penjelasan MK disebutkan bahwa  :  “Komisi  Independen  yang  lahir  ini memang  merupakan  sebuah  konsekwensi  logis dari  sebuah  negara  demokrasi  modern  yang ingin secara lebih sempurna menjalankan prinsip check  and  banlances untuk  kepentingan  yang lebih  besar”.  Adapun  dalam  amar  putusan Mahkamah  Konstitusi  tentang  kasus  ini, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, instilah “lembaga  negara”  tidak  selalu  dimasukkan sebagai  lembaga  negara  yang  hanya  disebutkan dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  saja,  atau  yang  dibentuk berdasarkan  perintah  konstitusi,  tetapi  juga  ada lembaga negara lain yang dibentuk dengan dasar perintah  dari  peraturan  di  bawah  konstitusi,
Jurnal raad Kertha Vol.5, No. 2 Periode Agustus 2022-Pebruari 2023
seperti  Undang-Undang  dan  bahkan  Keputusan Presiden (Keppres).
Dengan demikian, ada yang berpendapat bahwa  keberadaan  Komisi Pemberantasan Korupsi  adalah  ekstra  konstitusional  adalah keliru, karena, keberadaan Komisi Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  secara  tegas diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun 2019  Tentang  Komisi  Pemberantasan  Korupsi (KPK) sebagai bentuk politik hukum pemberantasan  korupsi  di  tanah  air.  Sejalan dengan  putusan  MK  dalam  menguji  Undang- Undang  Komisi  Penyiaran  Indonesia  eksistensi lembaga  negara  adalah  sah  sepanjang  telah diatur  di  dalam  peraturan  perundang-undangan termasuk  bila  diatur  dalam  Undang-Undang. Disamping hal tersebut diatas, Komisi Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  diklasifikasikan sebagai  komisi  negara.  Kemudian  yang  disebut dengan  komisi  negara  independen  adalah  organ negara ( state organs ) yang diidealkan independen  dank  arena  berada  diluar  cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif;  namun  justru  mempunyai  fungsi “campursari” ketiganya. Beberapa komisi negara independen  adalah  juga  organ  konstitusi ( constitutional  organs ),  yang  berarti  eksistensi dan  fungsinya  diatur  dalam  konstitusi.  Namun, itu  bukan  berarti  bahwa  semua  komisi  negara independen pastilah diatur dalam konstitusi.
Suatu  konsep  yang  menyatakan  bahwa keberadaan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi (KPK)  yang  diatur  dengan  undang-undang mengacaukan  sistem  ketatanegaraan  adalah
tidak  tepat.  Karena  secara  teori  ketatanegaraan, ketika  merumuskan  bagaimana  suatu  lembaga negara diluar eksekutif, yudikatif, dan legislatif, maka ada 3 teori yang ditawarkan yaitu:
Pertama, separation  of  power yang berciri  tidak  menerima  kehadiran  lembaga- lembaga  penunjang  tersebut,  sehingga  bisa disimpulkan  sebagai  ekstra  konstitusional. Kedua, separation of function yang berciri masih bisa menerima kahadirannya sepanjang berhubungan dengan fungsi eksekutif, legislatif, dan  yudikatif.  Ketiga, check  and  balances yang berciri menerima sepenuhnya kehadiran lembaga  penunjang  lain  sebagai  bagian  prinsip kekuasaan ke-4 atau ke-5 dari cabang kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif.
Dengan demikian
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga pemberantas korupsi yang kuat bukan berkedudukan  di  luar  sistem  ketatanegaraan, tetapi justru ditempatkan secara yuridis di dalam sistem  ketatanegaraan  yang  rangka  dasarnya sudah  ada  di  dalam  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945. Urgensi  keberadaan  Komisi  Pemberantasan Korupsi  lebih  penting  jika  dilihat  dari  sisi sosiologis  pemberantasan  korupsi.  Komisi Pemberantasan  Korupsi (KPK) dbutuhkan sebagai trigger  mechanism untuk  mendorong lembaga-lembaga  penegak  hukum  yang  selam ini  belum  berfungsi  secara  efektif,  dan  efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi.
Jurnal raad Kertha Vol.5, No. 2 Periode Agustus 2022-Pebruari 2023
2. Kedudukan Komisi Pemberantasan
Korupsi  dalam  Sistem  Ketatanegaraan Indonesia
Mengingat  bahwa  tugas  penyelidikan, penyidikan,  atau  penuntutan  terhadap  pelaku tindak  pidana  korupsi  merupakan  kewenangan Kepolisian dan/atau Kejaksaan. Dengan demikian, dasar pembentukan KPK ialah karena belum  optimalnya  lembaga  negara  in  casu Kepolisian  dan  Kejaksaan  yang  mengalami public  distrust dalam  pemberantasan  tindak pidana korupsi.
Dalam rangka mengembalikan kepercayaan  masyarakat  terhadap  penegakan hukum,  dibentuklah  KPK.  Dalam  konstruksi demikian,  secara  tugas  dan  fungsi,  Kepolisian, Kejaksaan,  dan  KPK  merupakan  lembaga  yang berada  di  ranah  eksekutif.  Bahkan  lebih  lanjut, tugas  utama  KPK  sebagaimana  dinyatakan dalam  Pasal  6  ialah  melakukan  koordinasi  dan supervisi  terhadap  instansi  yang  berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, dalam hal  ini menjadi  trigger mechanism bagi Kepolisian dan Kejaksaan.
KPK  merupakan  lembaga  penunjang yang  terpisah  atau  bahkan  independen,  dari departemen  eksekutif,  akan  tetapi  sebenarnya “eksekutif”. Dalam pandangan Mahkamah, KPK sebenarnya  merupakan  lembaga  di  ranah eksekutif,  yang  melaksanakan  fungsi-fungsi dalam  domain  eksekutif,  yakni  penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. KPK jelas bukan di ranah yudikatif, karena bukan badan pengadilan yang  berwenang  mengadili  dan  memutus
perkara.  KPK  juga  bukan  badan  legislatif, karena bukan organ pembentuk undang-undang.
Benar  bahwa  KPK  merupakan  lembaga negara  yang  dalam  melaksanakan  tugas  dan wewenangnya  bersifat  independen  dan  bebas dari  pengaruh  kekuasaan  manapun.  Posisinya yang  berada  di  ranah  eksekutif,  tidak  berarti membuat  KPK  tidak  independen  dan  terbebas dari pengaruh manapun. Dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016- 019/PUU-IV/2006 pada halaman 269
dinyatakan,  independensi  dan  bebasnya  KPK dari pengaruh kekuasaan manapun adalah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
Posisi
KPK, dalam sistem ketatanegaraan  Indonesia  tercantum  dalam Konsiderans  Menimbang  huruf    b  Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  2002  tentang  Komisi Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  (UU KPK). Konsiderans tersebut menyatakan “ bahwa  lembaga  pemerintah  yang  menangani perkara  tindak  pidana  korupsi  belum  berfungsi secara  efektif  dan  efisien  dalam  memberantas tindak pidana korupsi” . Berpijak dari Konsiderans  tersebut,  yang  dimaksud  sebagai lembaga  pemerintah  yang  dalam  hal  ini menangani  perkara  tindak  pidana  korupsi  ialah Kepolisian  dan  Kejaksaan.  Hal  ini  dapat diketahui  dengan  mengingat  bahwa  tugas penyelidikan,  penyidikan,  atau  penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi merupakan  kewenangan  Kepolisian  dan/atau Kejaksaan.
Dengan  demikian,  dasar  pembentukan KPK  ialah  karena  belum  optimalnya  lembaga negara Kepolisian dan Kejaksaan yang mengalami public distrust dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam rangka mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap  penegakan  hukum,  dibentuklah  KPK. Dalam  konstruksi  demikian,  secara  tugas  dan fungsi,  Kepolisian,  Kejaksaan,  dan  KPK merupakan  lembaga  yang  berada  di  ranah eksekutif.
KPK  merupakan  lembaga  penunjang yang  terpisah  atau  bahkan  independen,  dari departemen  eksekutif,  akan  tetapi  sebenarnya “eksekutif”.  Dalam  pandangan  Mahkamah, jelasnya,  KPK  sebenarnya  merupakan  lembaga di  ranah  eksekutif,  yang  melaksanakan  fungsi- fungsi dalam domain eksekutif, yakni penyelidikan,  penyidikan,  dan  penuntutan. Secara jelas, KPK juga bukan di ranah yudikatif, karena bukan badan pengadilan yang berwenang mengadili  dan  memutus  perkara.  Lainnya,  KPK juga bukan badan legislatif, karena bukan organ pembentuk undang-undang.
Benar  bahwa  KPK  merupakan  lembaga negara  yang  dalam  melaksanakan  tugas  dan wewenangnya  bersifat  independen  dan  bebas dari  pengaruh  kekuasaan  manapun.  Posisinya yang  berada  di  ranah  eksekutif,  tidak  berarti membuat  KPK  tidak  independen  dan  terbebas dari pengaruh manapun. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-
019/PUU-IV/2006,  independensi  dan  bebasnya
KPK  dari  pengaruh  kekuasaan  manapun  adalah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. D Simpulan dan Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan  dapat  disimpulkan  hal-hal  sebagai berikut:
1. Status Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam  sistem  Ketatanegaraan  Indonesia adalah sebagai Lembaga Negara yang dalam lingkup  kekuasaan  eksekutif  namun  bersifat independen.  Dalam  hal  ini  juga  di  tegaskan terkait  status  keberadaan  sebuah  lembaga negara,  Mahkamah  Konstitusi  menyatakan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia,  istilah  “lembaga  negara”  tidak selalu  dimasukkan  sebagai  lembaga  negara yang  hanya  disebutkan  dalam  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  saja,  atau  yang  dibentuk berdasarkan  perintah  konstitusi,  tetapi  juga ada  lembaga  negara  lain  yang  dibentuk dengan  dasar  perintah  dari  peraturan  di bawah  konstitusi,  seperti  Undang-Undang dan  bahkan  Keputusan  Presiden  (Keppres). Sedangkan,  ada  yang  berpendapat  bahwa keberadaan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi adalah  ekstra  konstitusional  adalah  keliru. Karena,  keberadaan  Komisi  Pemberantasan Korupsi  (KPK)  secara  tegas  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2002 sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang- Undang  Nomor  19  tahun  2019  Tentang Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK), sebagai bentuk politik hukum
pemberantasan korupsi di tanah air. Dengan demikian  Komisi  Pemberantasan  Korupsi (KPK) sebagai lembaga pemberantas korupsi  yang  kuat  bukan  berada  di  luar sistem ketatanegaraan, tetapi justru ditempatkan  secara  yuridis  di  dalam  sistem ketatanegaraan  yang  rangka  dasarnya  sudah ada di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.  KPK  merupakan  lembaga  penunjang  yang terpisah  atau  bahkan  independen,  dari departemen eksekutif, akan tetapi sebenarnya  “eksekutif”.  Dalam  pandangan Mahkamah,  jelasnya,  KPK  sebenarnya merupakan lembaga di ranah eksekutif, yang melaksanakan  fungsi-fungsi  dalam  domain eksekutif,  yakni  penyelidikan,  penyidikan, dan  penuntutan.  Secara  jelas,  KPK  juga bukan  di  ranah  yudikatif,  karena  bukan badan pengadilan yang berwenang mengadili  dan  memutus  perkara.  Lainnya, KPK  juga  bukan  badan  legislatif,  karena bukan organ pembentuk undang-undang.
Benar  bahwa  KPK  merupakan  lembaga negara  yang  dalam  melaksanakan  tugas dan wewenangnya  bersifat  independen  dan bebas  dari  pengaruh  kekuasaan  manapun. Posisinya  yang  berada  di  ranah  eksekutif, tidak berarti membuat KPK tidak independen  dan  terbebas  dari  pengaruh manapun. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-
IV/2006,  independensi  dan  bebasnya  KPK dari  pengaruh  kekuasaan  manapun  adalah
dalam melaksanakan tugas dan
wewenangnya.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan  dapat  disarankan  hal-hal  sebagai berikut:
1.  Status  Komisi  Pemberantasan  Korupsi sebagai  lembaga  negara  yang  bersifat independen dan berkaitan dengan kekuasaan kehakiman  tetapi  tidak  berada  di  bawah kekuasaan  kehakiman,  maka  hendaknya KPK  dalam  menjalankan  tugas  lebih professional dan mandiri.
2.  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  hendaknya bekerja sungguh-sungguh dalam memberantas  atau  setidak-tidaknya  secara bertahap  dapat  mengurangi  /menghambat terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia, mengingat dampak korupi sangat luas (dapat menghambat) terhadap pembangunan bangsa.

## Daftar Pustaka
Buku
Putra, Ida Bagus Wyasa Putra,. (2015). Filsafat Ilmu:  Filsafat  Ilmu  Hukum. PT  Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.

## Jurnal
Asyikin,  N.,  ,  &  Setiawan,  A.  (2020).
Kedudukan kpk dalam sistem ketatanegaraan  pasca  diterbitkannya  revisi undang-undang kpk. Justitia Jurnal Hukum , 4(1).
Roleh,  A.  F.,  (2018).  Kedudukan  Komisi Pemberantasan  Korupsi  Dalam  Sistem
Ketatanegaraan
Indonesia. Lex
Privatum , 5 (10).
Siki, Renhat Marlianus, (2018). Kajian
Karakteristik Bentuk dan Isi Perda Tentang
Bendega. Jurnal Magister Hukum
Udayana  (Udayana  Master  Law  Journal),
7(3), 375.
Yadnya,  Putu  Andhika  Kusuma,  &  Wibawa,  I. G.  K.  A.  (2020).  Green  tourism  Dalam Paradigma  Baru  Hukum  Kepariwisataan.
Majalah  Ilmiah  Universitas  Tabanan,
17(2), 164-171.