## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 6 No. 4 November 2022 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
DOI: 10.36312/jisip.v6i4.3607/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index
Status Penyelesaian Piutang Bank BUMN: Komparasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.77PUU-IX/2011 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No.48/PUU-
XI/2013
Raden Ismail Alam Saputra
Departement Master of Law and Public Finance University of Indonesia,
Article Info ABSTRAK Article history: Accepted: 12 Juli 2022 Publish: 6 November 2022 The State Finance Law has made BUMN entities as state institutions, not as business entities, therefore in the practice of managing BUMNs they are often trapped in a dilemmatic position, whether BUMN assets in relation to state finances are subject to the state financial regime or become subject to state finances. corporate regime (limited liability company). In terms of managing receivables,  receivables  from  state-owned  banks  are  classified  as  state receivables  so  that  they  are  submitted  to  the  State  Receivables  Affairs Committee. In fact, in accordance with the explanation of Article 4 paragraph (1) of the BUMN Law, the receivables contained in BUMN as a result of the agreement carried out by BUMN as a corporate entity are no longer seen as state receivables. The problem then got a bright spot after the Constitutional Court Decision No. 77/PUU-XI/2011 which issued BUMN bank receivables from state receivables, because BUMN assets were considered separate from state  assets.  However,  in  the  Decision  of  the  Constitutional  Court  Number 48/PUU-XI/2013 the Constitutional Court ruled that the status of state assets that are invested in SOEs remains part of state finances. Then what is the real status  of  the  wealth  of  state-owned  banks  originating  from  the  state's participation? This study found a contradiction between two decisions of the Constitutional Court which resulted in legal certainty of the wealth status of state-owned banks. Keywords: State-Owned Enterprises, State
Finances, Receivables of State-Owned
Enterprises
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-
BerbagiSerupa 4.0 Internasional

## Corresponding Author: Romi Mesra

## Raden Ismail Alam Saputra
Departement Master of Law and Public Finance University of Indonesia,
Lamsaputra06@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Dalam  konteks  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  sudah  sangat  dipahami  bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengemban misi yang sangat vital terkait dengan hajat hidup orang  banyak.  BUMN  diharapkan  menjadi  kepanjangan  tangan  negara  untuk  memperoleh keuntungan  yang  dapat  digunakan  untuk  mensejahterakan  rakyat.  Undang-Undang  Nomor  17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU Keuangan Negara) telah menjadikan entitas BUMN sebagai  kelembagaan  negara,  bukan  sebagai  suatu  entitas  bisnis,  oleh  karenanya  dalam  praktik pengelolaan BUMN sering kali terjebak dalam posisi yang dilematis, apakah kekayaan BUMN dalam kaitan dengan keuangan negara tunduk pada rezim keuangan negara atau menjadi tunduk pada  rezim  perusahaan  (perseroan  terbatas).  Hal  ini  disebabkan  karena  peraturan  perundang- undangan  dan  kebijakan  yang  mengatur keuangan  negara  di  Indonesia  cenderung  menegasikan teori  transformasi  status  hukum  keuangan,  khususnya  badan  hukum  perdata  yang  memiliki orientasi bisnis, sehingga muncul kondisi yang tidak leluasa untuk memajukan potensi mega bisnis yang terus berkembang.
Banyaknya benturan pengaturan terkait apa saja lingkup keuangan negara telah berimbas pada  ketidakpastian  status  kekayaan  BUMN.  Diantaranya  pengertian  “kekayaan  negara  yang
dipisahkan”  menimbulkan  multi  tafsir  antara  hak  dan  kewajiban  negara  terhadap  BUMN  dan sebaliknya.  Dikaitkan  dengan  pengelolaan  keuangan  negara  yang  dipisahkan  di  BUMN,  UU Keuangan Negara telah mendefinisikan bahwa “kekayaan negara yang dipisahkan” pada BUMN secara yuridis normatif termasuk dalam keuangan negara sebagaimana diatur pada Pasal 2 huruf g yang menyatakan bahwa kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain  berupa  uang,  surat  berharga,  piutang,  barang,  serta  hak-hak lain  yang  dapat  dinilai  dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah. Pasal ini menegaskan bahwa status keuangan BUMN merupakan keuangan negara.
Sesuai dengan statusnya sebagai keuangan negara, maka pengelolaan piutang BUMN juga diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).  Dalam Undang-Undang Nomor   49 Prp   Tahun    1960 Tentang  Panitia  Urusan  Piutang  Negara (UU PUPN), ditegaskan bahwa Undang-Undang  tersebut  dibentuk  agar  penagihan  piutang  Negara  secara  singkat  dan  efektif, terutama terhadap para penanggung hutang yang "nakal" dan dengan tindakannya terang-terangan merugikan Negara.
Landasan utama diserahkannya pengurusan piutang BUMN kepada PUPN tentu karena dipahami bahwa kekayaan yang melekat pada tubuh BUMN termasuk di dalamnya piutang BUMN adalah bagian dari kekayaan negara. Pasal 8 UU PUPN menyatakan bahwa piutang negara atau utang  kepada  Negara  adalah  jumlah  uang  yang  wajib  dibayar  kepada  negara  atau badan-badan yang baik secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun. Kemudian penjelasan Pasal 8 tersebut menjelaskan bahwa piutang negara meliputi pula piutang “badan-badan yang umumnya kekayaan dan modalnya sebagian atau seluruhnya  milik  Negara,  misalnya  bank  bank  Negara,  PT-PT  Negara,  Perusahan-Perusahaan Negara, Yayasan Perbekalan dan Persediaan, Yayasan Urusan Bahan Makanan dan sebagainya. Lalu  UU  PUPN  juga  mewajibkan  kepada  instansi-instansi  Pemerintah  dan  badan-badan  negara sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  8  untuk  menyerahkan  kepada  PUPN  piutang-piutang  yang adanya  dan  besarnya  telah  pasti  menurut  hukum  akan  tetapi  penanggung  utangnya  tidak  mau melunasi sebagaimana mestinya.
Padahal  sejatinya  dengan  pemisahan  kekayaan  negara  sebagaimana  penjelasan  pasal  4 ayat  (1)  UU  BUMN,  seharusnya  piutang  yang  terdapat  pada  BUMN  sebagai  akibat  perjanjian yang dilaksanakan oleh  BUMN selaku entitas perusahaan tidak lagi dipandang sebagai piutang negara.  Sejalan dengan  itu,  pengelolaan  termasuk  pengurusan  atas  piutang  BUMN  tersebut tidak  dilakukan  dalam  koridor  pengurusan  piutang  negara  melainkan  diserahkan  kepada mekanisme pengelolaan berdasarkan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Perbedaan pengurusan piutang Bank BUMN dan juga Bank Swasta telah membuat Bank BUMN  sulit  bersaing  dengan  bank  swasta  karena  BUMN  tidak  memiliki level  of playing  field yang sama. Tidak hanya itu pengurusan piutang Bank BUMN yang diserahkan kepada PUPN pun mulai  terasa  bermasalah  dan  justru  melanggar  hak  konstitusional  warga  negara  yang  terlibat dengan  BUMN.  Permasalahan  pengurusan  piutang  BUMN  oleh  PUPN  tersebut  kemudian mengemuka pada juducial review terhadap Pasal 4, Pasal 8, Pasal 10, dan Pasal 12 ayat (1) UU PUPN  .  Dalam  permohonannya  pemohon  menguraikan  bahwa  pemohon  sebagai  Debitur  pada salah satu BUMN tidak mendapatkan fasilitas keringanan kewajiban, padahal seharusnya apabila terjadi suatu keadaan yang merupakan peristiwa di luar kekuasaan ( force majeure ) dalam hal ini terjadinya  krisis  moneter/krisis  ekonomi,  maka  pihak  bank  dapat  memberikan  bantuan  berupa pemberian keringanan kewajiban pembayaran termasuk hapus tagih.
Dari fenomena tersebut terlihat perbedaan perlakuan yang mencolok dalam penyelesaian kredit bermasalah khususnya yang sudah mencapai tahap macet. Bagi bank swasta, manajemen bank diberi kewenangan untuk memberikan hapus tagih ( hair cut ) sebagaimana yang tercantum dalam  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor 14/15/PBI/2012  tentang   Penilaian  Kualitas  Aset  Bank Umum. Namun, bagi Bank BUMN hal tersebut  sulit  dilakukan karena masih berlakunya Undang- Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara  yang pengaturan di dalamnya menggenggm erat penyelesaian piutang pada Bank BUMN.
Akhirnya  permasalahan  pengurusan  piutang  Bank  BUMN  mulai  menemukan  jalan penyelesaian, yaitu setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusannya no 77/PUU-IX/2011. Dalam pertimbangan putusannya, mahkamah menyatakan:
“Menimbang  bahwa  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2003  tentang Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut UU BUMN), Pasal 1 angka 1 dan angka 10 menyatakan  bahwa  Badan  Usaha  Milik  Negara  adalah  badan  usaha  yang  seluruh  atau sebagian  besar  modalnya  dimiliki  oleh  negara  melalui  penyertaan  secara  langsung  yang berasal  dari  kekayaan  negara  yang  dipisahkan,  yaitu  kekayaan  negara  yang  berasal  dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal negara pada Persero dan/atau Perum serta perseroan terbatas lainnya. Dengan demikian BUMN adalah badan usaha yang memiliki kekayaan terpisah dari kekayaan negara, sehingga kewenangan pengurusan kekayaan, usaha, termasuk penyelesaian utang-utang BUMN tunduk pada hukum perseroan  terbatas  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor 40 Tahun 2007 tentang  Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT);”
Berdasarkan Putusan tersebut, piutang badan-badan usaha yang baik secara langsung atau tidak  langsung  dikuasai  oleh  negara,  bukan  lagi  merupakan  piutang  negara  yang  harus dilimpahkan  penyelesaiannya  kepada  PUPN.  Dengan  demikian,  jangkauan  kewenangan  PUPN saat  ini,  fokus  dengan  kegiatan  pengurusan  Piutang  Negara  yang  berasal  dari  Kementerian Negara/Lembaga, Badan Hukum Publik  yang dibentuk undang-undang serta subjek hukum lain yang  diamanatkan  oleh  peraturan  perundang-undangan,  tidak  lagi  menjangkau  piutang  yang dimiliki oleh Bank BUMN. Sebagai respon atas adanya Putusan MK tersebut, telah diterbitkan Peraturan  Menteri  Keuangan  (PMK)  No.  168/PMK.06/2013  yang  mengatur  tentang  tata  cara pengembalian  pengurusan  piutang  yang  berasal  dari  penyerahan  BUMN/BUMD.  Alhasil, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan pemerintah mengembalikan piutang BUMN  yang  saat  itu  pengurusannya  masih  berada  di  bawah  PUPN  sebanyak  119.715  berkas, senilai  Rp27,81  triliun,  untuk  dikelola  secara  mandiri  oleh  BUMN  berdasarkan  prinsip-prinsip korporasi.
Sejalan  dengan  putusan  Mahkamah  Konstitusi  tersebut,  Mahkamah  Agung  sebelumnya telah  mengeluarkan  fatwa  sehubungan  dengan  adanya  ketidakpastian  hukum  mengenai  status keuangan BUMN. Mahkamah Agung (MA) dalam fatwa MA yang dituangkan dalam surat MA Nomor WKMA/Yud/20/VIII/2006 tanggal 16 Agustus 2006 Perihal Permohonan fatwa hukum, pada intinya menyatakan bahwa sehubungan dengan adanya UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN,  maka  ketentuan  Pasal  2  huruf  g,  khusus  mengenai  “kekayaan  negara  yang  dipisahkan pada perusahaan  negara/perusahaan daerah tidak mempunyai kekuatan hukum secara mengikat. Sehingga  dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa  ketentuan  Pasal  2  huruf  g  UU  Keuangan Negara tidak mengikat secara hukum kepada BUMN, dengan demikian harta kekayaan BUMN yang  berasal  dari  kekayaan  negara  yang  dipisahkan  bukan  merupakan  kekayaan  negara,  akan tetapi merupakan kekayaan BUMN.
Hal  yang  menarik  adalah  setelah  adanya  putusan  Mahkamah  Konstitusi  No  77/PUU- IX/2011  yang  diputus  pada  tanggal  25  September  2015,  Mahkamah  Konstitusi  mengeluarkan putusan yang pada pokoknya memiliki perbedaan mendasar terkait status kekayaan negara. Tepat pada tanggal 14 September 2014 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan nomor 48/PUU- XI/2013  yang  dalam  pertimbangannya  menyatakan  bahwa  BUMN  tidak  dapat  sepenuhnya dianggap sebagai badan hukum privat. Sehingga, kekayaan yang melekat pada BUMN merupakan rumpun dari keuangan negara. Maka pertanyaan utama yang muncul dari dua putusan Mahkamah Konstitusi  tersebut  adalah  apakah  piutang  Bank  BUMN  yang  telah  dikembalikan  oleh  PUPN kepada  Bank  BUMN  sebagai  tindak  lanjut  dari  putusan  Mahkamah  Konstitusi  No  77/PUU- IX/2011,  dapat  diserahkan  kembali  kepada  PUPN  karena  berdasarkan  putusan  Mahkamah Konstitusi No 48/PUU-XI/2013 kekayaan pada BUMN adalah kekayaan negara?
Berdasarkan pemaparan benturan ketentuan peraturan perundang-undangan serta putusan lembaga peradilan, nampak terlihat terdapat ketidak pastian dan ambiguitas status kekayaan Bank BUMN  yang  berdampak  pada  ketidak  jelasan  pula  bagaimana  seharusnya  pengelolaan  piutang
Bank  BUMN.  Oleh  sebab  itu,  penelitian  ini  akan  membahas  mengenai  kontradiksi  antara  dua putusan  Mahkamah  Konstitusi  yaitu  putusan  Mahkamah  Konsitusi  No  77/PUU-IX/2011  dan Putusan Mahkamah Konstitusi No 48/PUU-XI/2013 terkait status kekayaan BUMN dan kaitannya dengan pengurusan piutang Bank BUMN.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  bertujuan  menganalisis  penerapan  asas  hukum  secara  teoritis  dan harmonisasi  pelaksanaan  peraturan  perundang-undangan  baik  dalam  hukum  administrasi  dan hukum pidana. Sehingga penelitian ini akan menggunakan penelitian yuridis normatif. Penelitian ini  akan  menggunakan  metode  kualitatif mengingat  penelitian ini  merupakan  penelitian  yuridis normatif yang akan terfokus pada analisa dan pengolahan data berdasarkan pemahaman peneliti terhadap data atau informasi yang diperoleh yang kemudian dinarasikan untuk agar mendapatkan simpulan dari penelitian. Hasil penelitian ini akan berbentuk Preskriptif-analitis, yang memberikan saran  dan  arahan  dalam  penggunaan  teori  hukum  dan  peraturan  perundang-undangan  sebagai upaya dalam menyelesaikan sebuah permasalahan.
a. Results  Kontradiksi  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor.  77/PUU-XI/2011  dan Putusan Mahakmah Konstitusi Nomor. 48/PUU-IX/2013
1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 77/PUU-XI/2011 Dalam putusan Mahkamah Konstitusi No 77/PUU-XI/2011 pada intinya Mahkamah menyatakan  bahwa  piutang  BUMN  bukan  lagi  merupakan  piutang  negara  sehingga penyelesaiannya tidak lagi dilimpahkan kepada PUPN/Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan  Lelang  (KPKNL).  Atas  pendapatnya  tersebut,  Mahkamah  Konstitusi  memberikan pertimbangan  sebagai berikut:
a. UU No. 19 Tahun 2003 Pasal 1 angka 1 dan angka 10 menyatakan bahwa BUMN adalah badan  usaha  yang  seluruh  atau  sebagian  besar  modalnya  dimiliki oleh negara melalui penyertaan  secara  langsung  yang  berasal  dari kekayaan  negara  yang  dipisahkan,  yaitu kekayaan negara yang berasal dari APBN untuk dijadikan penyertaan modal negara pada Persero dan/atau Perum serta perseroan terbatas lainnya. Dengan demikian BUMN adalah badan  usaha  yang  memiliki  kekayaan  terpisah  dari  kekayaan  negara,  sehingga kewenangan  pengurusan  kekayaan,  usaha, termasuk penyelesaian utang-utang BUMN tunduk pada hukum perseroan terbatas berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007;
b. Dalam penyelesaian piutang Bank BUMN, masih terdapat dua aturan yang berlaku yaitu UU  49/1960  dan  UU  1/2004  jo.  UU  No.  19  Tahun  2003  dan  UU  No.  40  Tahun  2007 sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi.  Demikian  juga  dengan  adanya  ketentuan  penyerahan  piutang  Bank  BUMN untuk dilimpahkan dan diserahkan ke PUPN telah menimbulkan perlakuan yang berbeda antara  debitur  Bank  BUMN  dan  debitur  Bank  selain  BUMN  sehingga  bertentangan dengan prinsip konstitusi yang terkandung dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
c. Berdasarkan  prinsip  bahwa  undang-undang  yang  terbaru  mengesampingkan  undang- undang  yang  lama  ( lex  posterior  derogat  legi  priori )  dan  peraturan  yang  lebih  tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah ( lex superior derogat legi inferiori ), maka UU No. Prp 49 Tahun 1960 sepanjang mengenai piutang badan-badan usaha yang sudah diatur  dalam  UU  No.  1 Tahun  2004  dan Peraturan  Pemerintah  Nomor  14 Tahun  2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan  Pemerintah  Nomor  33  Tahun  2006  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Pemerintah  Nomor  14  Tahun  2005  tentang  Tata  Cara  Penghapusan  Piutang Negara/Daerah  sepanjang  menunjuk  pelaksanaan  UU  No.  Prp  49  Tahun  1960  adalah bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku umum.
Mahkamah  Konstitusi  menilai  bahwa  permohonan  para  pemohon  sepanjang mengenai  piutang  badan-badan  usaha  yang  baik  secara  langsung  atau  tidak  langsung
dikuasai  oleh  negara  dalam  Undang-Undang  Nomor  49/1960  adalah  beralasan  menurut hukum sebagian. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa :
a. Frasa “atau badan-badan yang dimaksudkan dalam pasal  8 peraturan ini”, dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 49 tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
b. Frasa “badan-badan negara” dalam pasal 4 ayat (4) Undang-undang Nomor 49 tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
c. Frasa “atau  badan-badan  yang  baik  secara  langsung  atau  tidak  langsung  dikuasai negara” dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 49 tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum  mengikat.  Frasa “atau  badan-badan  negara” dalam  pasal  12  ayat  1  Undang- undang  Nomor  49  tahun  1960  Tentang  Panitia  Urusan  Piutang  Negara  adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 48/PUU-IX/2013
Berbeda halnya dengan pendapat Mahkamah dalam Putusan Nomor 71/PUU-IX/2011 yang menyatakan bahwa BUMN adalah badan usaha yang memiliki kekayaan terpisah dari kekayaan  negara,  sehingga  kewenangan  pengurusan  kekayaan,  usaha,  termasuk penyelesaian  utang-utang  BUMN  berdasarkan  hukum  perseroan  terbatas.  Pada  dua  tahun berikutnya  melalui  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  48/PUU-IX/2013  Mahkamah mengutarakan  pendapat  yang  kontradiktif  yaitu  status  kekayaan  negara  yang  bersumber dari keuangan negara dan dipisahkan dari APBN untuk disertakan menjadi penyertaan modal di BUMN tetap menjadi bagian dari rezim  keuangan negara. Lebih lanjut Mahkamah juga menegaskan bahwa Rumusan pengertian mengenai keuangan negara dalam Pasal 1 angka 1 UU 17/2003 menggunakan rumusan pengertian yang bersifat luas dan komprehensif dengan tujuan  untuk  mengamankan  kekayaan  negara  yang  sesungguhnya  bersumber  dari  uang rakyat  yang  diperoleh  melalui  pajak,  retribusi  maupun  penerimaan  negara  bukan  pajak. Pengertian dan ruang lingkup keuangan negara yang dirumuskan secara luas/komprehensif tersebut  dimaksudkan  untuk  mencegah  adanya  celah  dalam  regulasi  yang  dapat mengakibatkan timbulnya kerugian negara.
Berikut  beberapa  pertimbangan  Mahkamah  Konstitusi  dalam  Putusannya  No 48/PUU-IX/2013 sesuai dengan pokok permasalahan dalam tesis ini, yaitu sebagai berikut:
a. Para  Pemohon  mendalilkan  Pasal  2  huruf  g  dan  i  UU  KN  yang  memperluas  cakupan pengertian keuangan negara pada kekayaan perusahaan negara dan  kekayaan pihak lain yang  diperoleh  dengan menggunakan  fasilitas  yang  diberikan  Pemerintah  bertentangan dengan pasal 23 ayat (1) UUD 1945. Dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi menolak karena ketentuan keuangan negara dalam UUD 1945 sesungguhnya tidak hanya secara terbatas  diatur  dalam  pasal  23  UUD  1945,  dengan  demikian  tersebut  tidak  dapat ditafsirkan secara terpisah tanpa mengaitkan dengan pasal-pasal lain, karena UUD 1945 haruslah dipahami secara utuh termasuk dalam menafsirkan apa yang dimaksud dengan keuangan negara. Sehingga, Putusan tersebut menyatakan semua sektor keuangan yang terkait dengan APBN adalah keuangan negara. MK tidakmengakui pengelolaan keuangan negara  hanya  diwujudkan  dengan  APBN  saja,  tetapi  semua  pengelolaan  keuangan lainnya.
b. Mahkamah  berpendapat  bahwa  BUMN  merupakan  kepanjangan  tangan  Pemerintah dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, meskipun pengelolaannya dengan paradigma berbeda,  adapun  pengelolaan  dan  pertanggungjawaban  keuangan  masing-masing dilakukan  dengan  paradigma  yang  berlaku.  Perluasan  pengertian  keuangan  negara diderivasi dari konsep negara kesejahteraan (Welfare State).
c. Para  Pemohon  mendalikan  bahwa  Pasal  2  huruf  g  dan  i  UU  KN  menghambat  hak Pemohon  untuk  memajukan  dirinya.  Dasar  pertimbangan  MK  bahwa  dengan  adanya ketentuan Pasal 2 huruf g dan i UU KN bertujuan agar negara dapat mengawasi bahwa
pengelolaan keuangan negara dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
b. Discussion    Penyelesaian  Piutang  Bank  BUMN  Pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013 Terdapat dampak yang begitu signifikan dari adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960  tentang  Panitia  Urusan  Piutang  Negara  terhadap  Undang-Undang  Dasar  Republik Indonesia  Tahun  1945  yang  diajukan  oleh  tujuh  perusahaan  yaitu  PT  Sarana  Aspalindo Padang,  PT  Bumi  Aspalindo  Aceh,  PT  Medan  Aspalindo  Utama,  PT  Citra  Aspalindo Sriwijaya, PT Perintis Aspalindo Curah, PT Karya Aspalindo Cirebon, PT Sentra Aspalindo Riau,  terhadap penyelesaian piutang Bank BUMN khususnya terkait dengan dibolehkannya Bank BUMN melakukan hapus tagih ( hair cut ).
Dalam  penjelasannya,  Mahkamah  Konstitusi  menerangkan  alasan  institusi  itu mengambil  keputusan  tersebut  adalah  mempertimbangkan  perbedaan  perlakuan  antara debitur yang kooperatif dan yang tidak kooperatif. Para pemohon yang merupakan debitur PT Bank Negara Indonesia Tbk mengalami kesulitan pada saat terjadi krisis moneter yang termasuk  sebagai  suatu  peristiwa  di  luar  kekuasaan  ( force  majeure ),  pemohon  tidak mendapatkan bantuan berupa pemberian keringanan kewajiban pembayaran termasuk hapus tagih.
Di  sisi  lain,  debitur-debitur  bermasalah  yang  tidak  kooperatif  yang  menyelesaikan kreditnya  melalui  Lembaga  Badan  Penyehatan  Perbankan  Nasional  (BPPN),  telah menikmati  pengurangan  utang  pokok  hingga  mencapai  di  atas  50% dari utang pokoknya. Akan tetapi, para Pemohon yang direstrukturisasi kreditnya melalui Panitia Urusan Piutang Negara  menemukan  bahwa  utang  pokoknya  semakin  bertambah  besar  karena  perubahan nilai mata uang.
Adanya perbedaan perlakuan ini disebabkan masih berlakunya ketentuan- ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara. Bank-bank BUMN (termasuk PT. BNI Tbk.) hanya dapat menyelesaikan utang tidak tertagih melalui  PUPN  tanpa  memiliki  keleluasaan  untuk  adanya  restrukturisasi  utang  ataupun penundaan utang.
Terhadap  kerugian  pemohon  tersebut,  Mahkamah  Konstitusi  mempertimbangkan bahwa UU Nomor 49 Tahun 1960 mengenal 2 (dua) jenis piutang, yaitu (i) piutang negara dan (ii) piutang badan-badan yang baik secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh negara,  dalam  hal  ini  termasuk  piutang  bank  BUMN  yang  langsung  atau  tidak  langsung dikuasai  oleh  negara.  Pengaturan  penyelesaian  piutang  terhadap  2  (dua)  jenis  piutang  ini diperlakukan sama menurut UU Nomor 49 Tahun 1960.
Namun demikian, telah terjadi perubahan dalam  politik hukum pengaturan tata cara penyelesaian piutang negara. Hal ini dikarenakan terdapat “Undang-Undang baru”  yang membedakan  antara  piutang  negara  dan  piutang  badan-badan  yang dikuasai negara. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:
Piutang  negara  adalah  jumlah  uang  yang  wajib  dibayar  kepada  pemerintah  pusat dan/atau hak pemerintah pusat yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
Oleh  karena  itu,  piutang  negara  hanyalah  piutang  pemerintah  pusat  dan/atau pemerintah  daerah,  dan  tidak  termasuk  piutang  badan-badan  usaha  yang  secara  langsung atau  tidak  langsung  dikuasai  oleh  negara  termasuk  piutang  Bank-bank  BUMN.  Hal  ini disebabkan, Pasal 1 angka 1 dan angka 10 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan  Usaha  Milik  Negara  mengatur  bahwa  BUMN  adalah  badan  usaha  yang  memiliki kekayaan terpisah dari kekayaan negara, sehingga kewenangan pengurusan kekayaan, usaha,
termasuk  penyelesaian  utang-utang BUMN  tunduk  pada  hukum  Perseroan  Terbatas berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Dengan demikian, berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, telah mengubah pengertian piutang negara yang dikandung dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960. Piutang  BUMN  adalah  piutang  perseroan  terbatas  BUMN  atau  piutang  swasta  yang dibedakan  dengan  piutang  negara  atau  piutang  publik.  Klasifikasi  utang  atau  piutang BUMN  adalah  piutang  dari  perseroan,  sehingga  mekanisme  penyelesaiannya  mengikuti mekanisme perseroan.
Piutang  Bank  BUMN  bukan  lagi  piutang  negara  yang  harus  dilimpahkan penyelesaiannya  ke  PUPN.  Piutang  Bank-Bank  BUMN  dapat  diselesaikan  sendiri oleh manajemen masing-masing Bank BUMN berdasarkan prinsip-prinsip yang sehat di masing- masing Bank BUMN dengan melakukan restrukturisasi baik dalam pola hair cut , konversi maupun rescheduling .
Dua  tahun  setelah  Mahkamah  Konstitusi  memisahkan  piutang  Bank  BUMN  dari cakupan  piutang  negara,  Mahkamah  Konstitusi  dalam  Putusan  No  48/PUU-XI/2013 menyatakan pendapat yang cukup membingungkan yaitu BUMN tidak dapat sepenuhnya dianggap  sebagai  badan  hukum  privat. Pendapat  tersebut  berlandaskan  pada  Pasal  31, Pasal 32, dan Pasal 33 UUD 1945 dimana BUMN menyelenggarakan amanah konstitusional sebagai  kepanjangan  tangan  dari  negara  dalam  menjalankan  sebagian  dari  fungsi  negara untuk  mencapai  tujuan  negara,  yaitu  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  atau  memajukan kesejahteraan  umum.  Oleh  karena  itu,  dari  perspektif  modal  badan  hukum  (dalam  hal  ini BUMN), yang menjalankan sebagian dari fungsi negara tersebut, keuangan yang menjadi modalnya sebagian atau seluruhnya berasal dari keuangan negara.
Mahkamah Konstitusi memutus bahwa status kekayaan negara  yang bersumber dari keuangan negara dan dipisahkan dari APBN untuk disertakan menjadi penyertaan modal di BUMN tetap menjadi bagian dari rezim  keuangan negara ini tidak memberikan batas-batas kedudukan  negara  dalam  lingkup  kekayaan  negara  yang  telah  dipisahkan.  UU  Keuangan Negara telah menempatkan kekayaan yang dipisahkan pada BUMN merupakan bagian dari keuangan  negara.  Padahal  pada  hakikatnya  ketentuan  tersebut  sering  berbenturan  dengan teori transformasi keuangan negara.
Dalam kaitannya dengan pengurusan piutang pada Bank BUMN, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menimbukan pertanyaan yang cukup krusial, apakah lantas piutang bank BUMN dianggap kembali sebagai piutang negara? Lalu apakah piutang bank BUMN yang telah  dikembalikan  oleh  PUPN  kepada  bank  BUMN  harus  dipulangkan  kembali  kepada PUPN untuk diselesaikan berdasarkan penyelesaian piutang negara?
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  77/PUU-IX/2011,  sejatinya  telah  seirama dengan beragam peraturan perundang-undangan terkait dengan tata cara pengurusan piutang Negara/Daerah.  Tidak  hanya  seirama  dengan  peraturan  perundang-undangan,  putusan Mahkamah  Konstitusi  juga  senada  dengan  Fatwa  Mahkamah  Agung  nomor WKMA/Yud/20/VIII/2006  tanggal  16  Agustus  2006.  Salah  satu  perbedaan  yang mencolok  adalah  bahwa  Mahkamah  Konstitusi  secara  tegas  mempertimbangkan  bahwa Pasal  II  ayat  (1)  huruf  b  Peraturan  Pemerintah  nomor  33  tahun  2006  juga  bertentangan dengan konstitusi.
Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013 yang memutus bahwa status kekayaan negara  yang bersumber dari keuangan negara dan dipisahkan dari APBN untuk  disertakan  menjadi  penyertaan  modal  di  BUMN  tetap  menjadi  bagian  dari  rezim keuangan  negara  ini  tidak  memberikan  batas-batas  kedudukan  negara  dalam  lingkup kekayaan negara yang telah dipisahkan. UU Keuangan Negara telah menempatkan kekayaan yang dipisahkan pada BUMN merupakan bagian dari keuangan negara, ketentuan tersebut sering berbenturan dengan teori transformasi keuangan negara.
APBN  berpotensi  tidak  digunakan  sebesar-besarnya  untuk  kemakmuran  rakyat sebagai  tujuan  bernegara.  Fungsi  APBN  untuk  meningkatkan  dan  mengembangkan
kapasitas pendidikan pun dapat tidak tercapai. Padahal APBN salah satunya bersumber dari pajak yang dibayarkan oleh warga negara. Masuknya kekayaan dan pengelolaan keuangan BUMN dalam APBN dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penggunaan APBN untuk kemakmuran rakyat.
Sehingga,  pengurusan  piutang  perusahaan  Negara/Daerah  yang  telah  diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan usul penghapusan  Piutang  Perusahaan  negara/daerah  yang  telah  diajukan  kepada  Menteri Keuangan  melalui  Direktur  Jenderal  Kekayaan  Negara,  harus  segera  dialihkan  kepada masing-masing  perusahaan  negara/Daerah  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku di bidang Perseroan Terbatas dan Badan Usaha Milik Negara beserta peraturan pelaksanaannya dan sesuai dengan mekanisme korporasi. Dengan demikian, untuk menunjang pelaksanaan putusan MK, pemerintah (c.q Menteri Keuangan dan/atau Menteri- menteri  yang  terkait)  perlu  segera  menyusun  perubahan  peraturan  perundang-undangan dalam rangka penyesuaian dengan putusan Mahkamah Konstitusi.
Terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut, beberapa pihak yang terkait yaitu Bank  Indonesia  sebagai  lembaga  pengawas,  Badan  Pemeriksa  Keuangan  sebagai  institusi yang bertugas melakukan pemeriksaan terhadap keuangan negara dan Badan Usaha Milik Negara, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara BUMN sebagai menteri teknis menyatakan dukungannya  karena  keputusan  Mahkamah  Konstitusi  dapat  menjadi  solusi  bagi  bank BUMN untuk segera menyelesaikan kredit macet yang ada.
Bahkan,  untuk  dapat  melaksanakan  keputusan  tersebut,  Deputi  Gubernur  Bank Indonesia, Ronald Wass, telah meminta bank BUMN memiliki  prosedur sebagai pegangan dalam pengambilan keputusan restrukturisasi piutang hingga hapus buku dan hapus tagih. Keputusan  Mahkamah  Konstitusi  tersebut  dinilai  telah  menjawab  ketidakpastian  hukum tentang definisi kekayaan negara dan ketidakadilan debitur  Bank  BUMN.  Ketidakpastian hukum  tersebut  membuat  bank  BUMN  kesulitan  dalam  penanganan  kredit  bermasalah melalui restrukturisasi piutang yang sebenarnya merupakan proses bisnis alami dan normal dalam industri perbankan.
Hal  serupa  juga  diutarakan  oleh  Anggota  Badan  Pemeriksa  Keuangan  Bahrullah Akbar yang menyatakan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi memerlukan standarisasi mekanisme  hapus  tagih  agar  tidak  terjadi  kontra  produktif.  Dengan  adanya  standar operasional prosedur (SOP), BPK bisa memeriksa kinerja bank yang melaksanakan putusan tersebut. Bila sebelumnya Dirjen Kekayaan Negara melaporkan tiap enam bulan sekali, kini pelaporan  tersebut  menjadi  kewajiban  manajemen  bank  BUMN  setiap  tiga  bulan  sekali mengikuti kewajiban pelaporan keuangan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Selanjutnya  sebagai  perwujudan  dalam  menjalankan  tugas  regulasi pengelolaan keuangan,  Kementerian  Keuangan  khususnya  Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Negara (DJKN)  telah  menyiapkan  paket  kebijakan  di  bidang  pengelolaan  kekayaan  negara yang  salah  satunya  adalah  Rancangan Undang-Undang Pengurusan Piutang Negara dan Piutang  Daerah  (RUU PPNPD), sebagai pengganti UU PUPN.
Rancangan  Undang-Undang  (RUU)  ini  akan  mengatur  mengenai    tata  cara pengelolaan piutang di Kementerian/Lembaga dan di Satuan Kerja Perangkat Daerah. Adapun mengenai penyelesaian piutang bank milik negara/daerah dan BUMN/BUMD sudah  tidak  diatur  lagi  dalam  Rancangan  Undang-Undang  tersebut,  melainkan diserahkan pada mekanisme korporasi, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1), yaitu:
Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah meliputi:
1. Piutang Negara;
2. Piutang Daerah;
3. Piutang  yang  dananya  berasal  dari   Pemerintah   Pusat   atau Pemerintah Daerah yang disalurkan melalui Perbankan atau Lembaga Keuangan Bukan Perbankan dengan pola penyaluran atau pembagian resiko; dan
4. Piutang  dari  badan  hukum  yang  dibentuk  oleh  negara  atau  daerah selain  Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.”
Dalam rumusan  Pasal 61 RUU ini disebutkan, “Pada  saat  Undang- Undang ini mulai  berlaku,  Undang-Undang  Nomor  49  Prp.  Tahun  1960  tentang Panitia  Urusan Piutang  Negara  dicabut  dan  dinyatakan  tidak  berlaku.”  Dengan demikian  RUU  yang akan menggantikan Undang-Undang PUPN, telah mengatur khusus mengenai piutang yang  berasal  dari  BUMN  Perbankan dan piutang BUMN Perbankan telah dikeluarkan dari kewenangan/lingkup piutang negara.
Kendati memperoleh keleluasaan dalam mengelola kredit bermasalah, BUMN/BUMD diharapkan  tetap  bisa  menjaga  integritasnya  sehingga  tidak  menimbulkan moral  hazard. Oleh  karena  itu,  ketentuan-ketentuan  yang  memperbolehkan hair  cut atau  pemotongan pokok dari kredit itu harus dibuat aturan atau prosedur internal masing-masing BUMN yang mengatur tata cara penghapusan piutang yang baik.
Piutang Negara dan utang negara tidak terlepas dari  pengelolaan keuangan negara, karena tergolong ke dalam pengertian keuangan negara. Dalam arti piutang negara dan utang  negara  merupakan  bagian  dari  keuangan  negara  sehingga  harus  dikelola berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Hal ini didasarkan bahwa  piutang  negara  dan  utang  negara  dalam  kedudukan  sebagai  bagian  hukum keuangan negara.
Dalam  pengelolaan  piutang  dan  utang  negara,  BUMN/BUMD  tidak  boleh menetapkan  kebijakan  perusahaan  yang  bertentangan  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku,  khususnya  undang-undang  anggaran  pendapatan dan  belanja  negara.  Ketika  kebijakan  perusahaan  yang  ditetapkan  ternyata menyimpang atau bertentangan dengan anggaran negara yang menimbulkan kerugian, berarti telah melakukan perbuatan melawan hukum. Sebenarnya BUMN/BUMD hanya sekedar  melaksanakan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  terkait dengan pengelolaan piutang dan utang negara agar tidak menimbulkan kerugian negara. Perubahan  politik  hukum  dalam  pengurusan  piutang  negara  semakin  jelas  dengan dirumuskannya ketentuan di dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah yang mengeluarkan piutang BUMN/BUMD dari ruang lingkup pengurusan piutang negara (Saat  ini Rancangan undang-undang  tersebut  sedang  dalam pembahasan  oleh  Panja RUU Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah di DPR). Berdasarkan  ketentuan,  baik  dalam  Undang-Undang  Badan  Usaha  Milik  Negara maupun Undang-Undang Perseroan Terbatas, BUMN merupakan badan hukum perseroan yang pengesahannya dilakukan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta  tunduk  pada  hukum  privat.    Di  samping  itu,  memiliki  kekayaan  terpisah  dengan kekayaan  negara  maupun  pemegang  saham  (pemilik),  direksi  (pengurus),  dan  komisaris (pengawas). Meskipun negara memiliki saham paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) ketika  terdapat  piutang  pada  BUMN  karena  akibat  dari  perjanjian  yang  dilakukan  selaku entitas perusahaan tidak boleh dikelompokkan sebagai piutang negara sebagai konsekuensi pemisahan kekayaan negara. Mengingat, BUMN telah memiliki kekayaan tersendiri bukan kekayaan  kekayaan  dalam  kategori  sebagai  keuangan  negara.  Hal  ini  dimaksudkan  agar mekanisme  pengelolaan,  termasuk  pengurusan  piutang  BUMN  dilakukan  berdasarkan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat dan tidak boleh.
Hal tersebut terjadi karena pada hakikatnya BUMN adalah suatu entitas yang berdiri sendiri yang merupakan pandangan dianut oleh state grant theory. Kumpulan orang yaitu BUMN  mendapatkan  status  badan  hukum  melalui  pengesahan  ( incorporation )  dan memberikan status badan hukum yang merupakan kewenangan negara. Oleh karena untuk menjadi sebuah subyek hukum, maka negara memberikan kekuasaan kepada badan hukum tersebut.  Konsekuensinya  adalah  sejak  saat  itu,  terjadi  pemisahan  harta  kekayaan  dan tanggung  jawab  antara  pendiri,  pemegang  saham,  dengan  BUMN  sebagai  badan  hukum. Tanggung  jawab  pemegang  saham  atas  risiko  BUMN  sebagai  suatu  entitas  bisnis  hanya
sebatas  saham  yang  disertakan.  Artinya,  kekayaan  negara  yang  telah  dipisahkan  pada BUMN bukan lagi merupakan milik negara dan tanggung jawab negara.
Politik hukum yang dibangun oleh Pemerintah tersebut dimaksudkan agar BUMN dan  BUMD  dapat  melakukan  sendiri  pengelolaan  dan  pengurusan piutangnya sesuai mekanisme korporasi yang didasarkan pada ketentuan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas  dan  Undang-Undang  tentang  BUMN.  Tujuan  dari  pergeseran  paradigma pengurusan  piutang negara adalah agar BUMN dan BUMD memiliki level of playing field yang  sama  dengan  badan  usaha  swasta  dalam  pengelolaan  dan  penagihan  piutang. Pemerintah, dalam hal ini  Kementerian  Keuangan, telah berkomitmen untuk menghormati dan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara Nomor 77/PUU-IX/2011. Pasca terbitnya putusan Mahkamah  Konsitusi  tersebut, terdapat pekerjaan  rumah yang  harus  segera  diselesaikan  DJKN  terkait dengan bidang tugas pengurusan piutang negara.  Permasalahan  utama  yang  perlu  segera  dilakukan  adalah  menyiapkan  dan melaksanakan  pengembalian  pengurusan  piutang  BUMN,  piutang  BUMD,  dan  piutang badan usaha yang modalnya sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh BUMN/BUMD kepada masing-masing badan usaha sang pemilik piutang.
Namun  demikian,  ketentuan  mengenai  pemisahan  pengurusan  piutang  BUMN, piutang  BUMD,  dan  piutang  badan  usaha  yang  modalnya  sebagian  atau  seluruhnya dimiliki  oleh  BUMN/BUMD  dari  mekanisme  pengurusan  piutang  negara  tersebut  hanya berlaku bagi piutang yang pengurusannya belum diserahkan kepada PUPN/DJKN.
Sesuai  dengan  Surat  Edaran  Nomor  SE-10/MBU/Wk/2012  Tentang  Penyusunan Ketentuan  Internal  (Standar  Operasional  Prosedur  /SOP)  Penghapusan  Piutang  BUMN tanggal  01  November  2012,  Kementerian  Negara  Bank  Usaha  Milik  Negara menginstrusksikan  kepada  Para  Direksi  BUMN  untuk  melakukan  pengurusan  piutang perseroan dilakukan mekanisme korporasi dan tidak lagi melalui Panitia Pengurusan Piutang Negara  (PUPN)  sebagaimana  piutang  negara.  Maksud  dan  tujuan  dari  Surat  Edaran  ini adalah menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik ( Good Corporate Governance ) dan  dengan  penyusunan  SOP  sebagaimana  dimaksud  pada  BUMN  yang  memiliki sektor yang sama terdapat kesamaan dan keselerasan mekanisme pengurusan piutang BUMN. Dasar  penyusunan  SOP  tersebut  adalah  didasari  pada  ketentuan  Pasal  97  ayat  (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa Pengurusan Piutang BUMN wajib  dilaksanakan  setiap  anggota  Direksi  dengan  itikad  baik  dan  penuh  tanggung jawab.Penjelasan  pasal  tersebut  menjelaskan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  “penuh tanggung jawab” adalah memperhatikan Perseroan dengan seksama dan tekun. Oleh karena itu, langkah-langkah yang perlu dilaksanakan dalam penyusunan  SOP pengurusan piutang perseroan melalui mekanisme korporasi adalah sebagai berikut:
1. BUMN perlu membuat pedoman pengelolaan piutang/kredit macet yang efektif;
2. BUMN  perlu  melakukan  rekonsiliasi  data  pengurusan  piutang  negara  dengan PUPN/DJKN;
3. BUMN  perlu  melakukan  mitigasi  risiko, baik  yang  dapat  dikontrol  oleh  BUMN  itu sendiri maupun yang dipengaruhi faktor eksternal  dalam melakukan pengelolaan/kredit macet.
Pada  November  tahun  2013,  Kementerian  Keuangan  telah  mengeluarkan  peraturan Nomor  168/PMK.06/2013  tentang  Tata  Cara  Pengembalian  Piutang  Yang  Berasal  dari Penyerahan  BUMN/BUMD  dan  Badan  Usaha  yang  Modalnya  Sebagian  atau  Seluruhnya dimiliki Oleh BUMN/BUMD (PMK 168/2013). Adapun piutang yang diatur dalam PMK tersebut adalah  ruang lingkup pengembalian pengurusan piutang meliputi seluruh piutang yang pengurusannya telah diserahkan oleh Penyerah Piutang kepada PUPN Cabang,  yaitu piutang yang masih aktif diurus oleh PUPN Cabang dan sudah dinyatakan PUPN Cabang sebagai piutang yang sementara belum dapat ditagih.
Berdasarkan  hemat  peneliti,  Kementerian  Keuangan  tidak  melakukan  revisi  atas Nomor  168/PMK.06/2013  tentang  Tata  Cara  Pengembalian  Piutang  Yang  Berasal  dari
Penyerahan  BUMN/BUMD  dan  Badan  Usaha  yang  Modalnya  Sebagian  atau  Seluruhnya dimiliki  Oleh  BUMN/BUMD  (PMK  168/2013).  Pun  Kementerian  Keuangan  tidak membentuk  peraturan  baru  sebagai  tindak  lanjut  dari  putusan  Mahkamah  Konstitusi  No 48/PUU-XI/2013.  Berbeda  dengan  setelah  diputusnya  putusan  Mahkamah  Konstitusi  No 11/PUU-IX/2011,  Kementerian  Keuangan  dengan  sigap  menyiapkan  peraturan  menteri untuk melakukan penyesuain terkait tatacara penyelesaian piutang pada bank BUMN sesuai apa yang telah diputus Mahkamah Konstitusi.
Dalam penelitian ini peneliti berpendapat bahwa politik hukum keuangan negara di Indonesia masih belum dengan tegas menentukan arahnya. Karena apabila negara Indonesia telah  menentukan  arah  politik  hukum  keuangan  negara  dengan  pasti,  tentu  inkonsistensi dalam  implementasi  makna  “kekayaan  negara  yang  dipisahkan  pada  BUMN”  seperti sekarang  ini  tidak  akan  terjadi.  Pada  satu  sisi,  yaitu  dalam  hal  pengurusan  piutang  Bank BUMN, politik hukum negara ini telah menetapkan bahwa definisi kekayaan negara yang dipisahkan tersebut memiliki arti kekayaan yang telah negara pisahkan menjadi modal pada suatu BUMN menjadi bagian dari kekayaan BUMN tersebut. Namun di sisi lain, yakni diluar ihwal pengurusan piutang Bank BUMN, politik hukum kita masih dengan teguh menyatakan bahwa  kekayaan  yang  dipisahkan  tersebut  adalah  bagian  dari  kekayaan  negara  dengan berbagai  konsekuensinya.  Seperti  halnya  BUMN  tetap  menjadi  objek  pengawasan  BPK, kerugian yang dialami BUMN juga menjadi kerugian negara dan masuk dalam tindak pidana korupsi. Konteks ini secara jelas menunjukkan bahwa politik keuangan negara di Indonesia saat memiliki keterkaitan erat dengan perilaku politik  yang ditentukan oleh nasionalisasi ekonomi.

## 4. KESIMPULAN
Terdapat  pertentangan  ratio  decidendi  antara  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 77/PUU-IX/2011  dan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  48/PUU-XI/2013  terkait  status kekayaan  negara  yang  menjadi  modal  BUMN.  Putusan  Nomor  77/PUU-IX/2011  menyatakan bahwa  piutang  BUMN  adalah  piutang  perseroan  terbatas  BUMN  atau  piutang  swasta  yang dibedakan dengan piutang negara atau piutang publik. Dengan demikian, konsep keuangan negara berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003  Tentang  Keuangan  Negara  tidak  berlaku pada BUMN yang artinya BUMN memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan negara. Sedangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013 menyatakan  status kekayaan BUMN adalah termasuk keuangan negara, hal tersebut bertujuan agar negara dapat mengawasi bahwa pengelolaan keuangan negara dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat Pasal 23 UUD 1945. Konsekuensi dari hal  tersebut  adalah  BUMN    yang  menggunakan  fasilitas  yang  diberikan  Pemerintah  atau menggunakan kekayaan negara haruslah tetap dapat diawasi oleh BPK sebagai konsekuensi dari bentuk pengelolaan keuangan negara yang baik dan akuntabel.
Dalam ranah pengurusan Piutang BUMN, konsep kekayaan BUMN yang digunakan ialah bahwa kekayaan yang dimiliki oleh BUMN terpisah dengan keuangan negara setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011. Hal ini terlihat dengan diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 168/PMK.06/2013 Tata Cara Pengembalian Pengurusan Piutang Yang Berasal Dari Penyerahan Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah Dan Badan Usaha Yang Modalnya Sebagian Atau Seluruhnya Dimiliki Oleh Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi tersebut  untuk mengembalikan pengurusan Piutang yang berasal dari penyerahan BUMN/BUMN kepada  masing-masing  Penyerah  Piutang.  Artinya,  Putusan  Mahkkamah  Konstitusi  Nomor 48/PUU-XI/2013  yang  menyatakan  bahwa  kekayaan  BUMN  adalah  termasuk  keuangan  negara tidak dipergunakan dalam hal pengurusan piutang BUMN.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Asikin,  Zainal.  (2019)  Aspek  Hukum  Pertanggung  Jawaban  Keuangan  Negara  Dalam  Bumn,
Jurnal Kompilasi Hukum Volume 4 No. 2, Desember.
Atmadja, Arifin P. Soeria. (2010). Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum Teori, Kritik, dan Praktik (Edisi Ketiga). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Atmadja,  Arifin  P.  Soeria.  (2014).  Hair  Cut  atau  Neck  Cut  dalam  menuju  Good  Corporate Government. dalam Aktualisasi Hukum Keuangan Publik, ed. Yuli Indrawati. Bandung: Mujahid Press.
Atmadja,  Arifin  P.  Soeria.  (2014).  Pola  Pikir  Hukum  (LegalMindscapes)  Definisi  Keuangan Negara  Yang  Membangun  Praktik  Bisnis  Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN)  yang Mengakar  (Deep  Rooted  Business  Practices),  dalam,  Aktualisasi  Hukum  Keuangan Publik. Bandung: Mujahid Press.
Atmadja,  Arifin  P.  Soeria.  (2014).  Teori  Dasar  Hukum  Keuangan  Publik  dan  Konsepsi  Badan Hukum.”  dalam  Aktualisasi  Hukum  Keuangan  Publik,  In  Memorian  Prof.  Dr.  Arifin Soeria Atmadja, ed. Yuli Indrawati (Bandung: Mujahid Press.
bumn rp27-81-t  diakses pada 2 Februari 2022 Kelsen, Hans. (2009). Introduction to the Problems of Legal Theory (Pengantar Teori Hukum )
Alihbahasa: Siwi Purwandari dan Nurainun Mangunsong. Bandung: Nusa Media Mochtar,  Akil.  (2012).  Penyelesaian  Piutang  Bank  BUMN  Pasca  Keputusan  Mahkamah Konstitusi.  (makalah  disampaikan  dalam  Rapat  Umum  Anggota  Forum  Hukum  Badan Usaha Milik Negara yang diselenggarakan oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia, Yogyakarta).
Rajagukguk,  Erman.  (2008).  Peranan  Hukum  Dalam  Mendorong  BUMN  Meningkatkan Pendapatan    Negara  Dan  Kesejahteraan  Rakyat,  (makalah  disampaikan  pada  seminar tentang  Peranan  BUMN  Dalam  Meningkatkan  Pertumbuhan  Ekonomi  Negara, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Peraturan Perundang- Undangan).
Retrieved  from https://investor.id/banking/bpk-dorong-standarisasi-mekanisme-piutang-bank- bumn diakses pada 10 April 2022
Retrieved from https://money.kompas.com/read/2012/12/13/11381447/BPK
Penghapusan.Piutang .BUMN.Perlu.Standardisasi diakses pada 10 April 2022
Retrieved from https://www.beritasatu.com/ekonomi/92514/pemerintah-kembalikan-pengurusan- piutang-
Simatupang, Dian Puji N. (t.t). Paradoks Rasionalitas Perluasan Ruang Lingkup Keuangan Negara dan  Implikasinya  Terhadap  Kinerja  Keuangan  Pemerintah.  Jakarta:  Badan  Penerbit  FH UI.
Sugiharto.  (2007).  Peran  Strategi  BUMN  Dalam  Pembangunan  Indonesia  Hari  Ini  Dan  Masa Depan, Jakarta: Elex Media Komputindo.
Sutantio,  Retnowulan.  (2008).  Holding  Company,  Merger,  dan  Lain-lain  Bentuk  Kerjasama Perusahaan. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Widjaja,  I.G. Rai. (2000). Hukum Perusahaan, (cet. 1). Jakarta: Kasaint Blanc.
YOZ,  (2013)  Retrieved  from https://www.hukumonline.com/berita/a/himbara-minta-aset-bumn- disamakan-aset-korporasi-lt5166a87d8bc39 diakses pada 1 Februari 2022