Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin (Multidiciplinary Research) Vol.  6, No. 2, Agustus 2023, pp. 121~129 ISSN: 2614-6096, DOI: 10.52626/jg.v%vi%i.246 ║ 121
Whipping for adultery in the perspective of human rights in Lhokseumawe
Hukuman cambuk terhadap perkara zina dalam perspektif hak asasi manusia di Lhokseumawe, Indonesia
Hamdani 1 , Muhammad Nasir 2 *, Ferdy Saputra 3 , Putri Riana Sari 4 1,2,3,4 Faculty of Law, Malikussaleh University, Indonesia Email: putri.190510190@mhs.unimal.ac.id 1 , hamdani@unimal.ac.id 2 , muhammadnasir@unimal.ac.id 3
*Corresponding Author: muhammadnasir@unimal.ac.id

## ABSTRACT
This  study  aims to  evaluate  the  human  rights  implications  of  the  whipping  punishment  for adultery  cases  in  Lhokseumawe  City,  Indonesia.  The  research  methods  used  in  this research are empirical. Data was collected through a combination of fieldwork and libraries. The  data  were  analyzed in  a  qualitative  manner.  The  result  of  the  study  shows  that  the administration  of  the  whipping  punishment  for  adultery  offenders  does  not  violate  human rights because it has been founded on Islamic law, specifically the Qur'an and Hadith in Aceh, and  has  taken  into  account  the  safety  of  whipping convicts.  The  whipping is  considered  a violation of human rights if used on innocent individuals. Whipping punishment is carried out in  Aceh  against  convicts  after  obtaining  approval  from  the  Syari'ah  Court,  and  the whipping punishment is conducted based on a court decision ordered with permanent legal effect. It is recommended that the Lhokseumawe Municipality Institution and the authorities strengthen  and  strictly  enforce  whipping  restrictions  so  that  whipping  is  produced  in accordance with the principles of Islamic Shari'ah. Residents of Lhokseumawe should be more supportive and comply with the established regulations.
Keywords: Caning; Adultery; Human Rights Perspective; Lhokseumawe

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan hukuman cambuk atas perkara zina menurut  perspektif  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  di  Kota  Lhokseumawe.  Penelitian  ini menggunakan  metode  penelitian  empiris.  Data  diperoleh  melalui  penelitian  lapangan  dan penelitian  kepustakaan.  Analisis  data  dilakukan  secara  kualitatif.  Hasil  penelitian menunjukkan,  pelaksanaan  hukuman  cambuk  terhadap  pelaku  zina  tidak  melanggar  HAM, karena pelaksanaannya sudah sangat memperhatikan aspek keselamatan terpidana cambuk dan hukuman cambuk di Aceh sudah merujuk pada sumber hukum Islam, yaitu al- Qur’an dan Hadits.  Hukuman  cambuk  dipandang  sebagai  pelanggaran  HAM  apabila  tindakan  tersebut ditujukan kepada orang yang tidak bersalah. Pelaksanaan hukuman cambuk di Aceh terhadap terpi dana dilaksanakan setelah mendapat putusan Mahkamah Syari’ah dan hukuman cambuk tersebut  dilaksanakan  atas  perintah  putusan  pengadilan  yang  telah  mempunyai  kekuatan hukum tetap. Disarankan kepada Institusi wilayah hukum Kota Lhokseumawe dan pihak yang berwenang untuk lebih memperketat dan mempertegas aturan pada saat eksekusi cambuk dilakukan, agar pelaksanaan cambuk sesuai dengan tujuan dari pada syari’at Islam itu sendiri. Kepada masyarakat Lhokseumawe untuk lebih mendukung dan mentaati aturan yang sudah ditetapkan.
Kata kunci: Hukuman Cambuk, Perkara Zina, Perspektif Hak asasi mansusia, Lhokseumawe

## 1. PENDAHULUAN
Manusia  di  dalam  pergaulan  hidup  pada  dasarnya  mempunyai  pandangan-pandangan tertentu  mengenai  apa  yang  baik  dan  apa  yang  buruk.  Pandangan-pandangan  tertentu senantiasa  terwujud  di  dalam  pasangan-pasangan  tertentu,  misalnya  ada  pasangan  nilai ketertiban  dengan  nilai  ketentraman,  pasangan  nilai  kepentingan  umum  dengan  nilai kepentingan pribadi pasangan nilai kelestarian dengan nilai-nilai keagamaan dalam perilaku pergaulan (Soerjono Soekanto, 2005: 6).
Pergaulan  merupakan  proses  interaksi  yang  dilakukan  oleh  individu  dengan  individu dapat juga oleh individu dengan kelompok. Pergaulan juga merupakan jalinan hubungan sosial antara  seseorang  dengan  orang  lain  yang  berlangsung  dalam  jangka  relatif  lama  sehingga terjadi saling mempengaruhi satu dengan lainnya. Kebutuhan setiap makhluk hidup khususnya manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain, sehingga pergaulan akan  terjadi  setiap  harinya  antar  sesama  makhluk  hidup.  Karena  secara  alamiah  manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup menyendiri tanpa makhluk lain, sehingga untuk kebutuhan dan kepentingannya manusia selalu hidup bermasyarakat.
Agama  dalam  kehidupan  manusia  adalah fitrah atau  hak qadrati yang  dimiliki  oleh masing-masing  personal  yang  memiliki  ajaran-ajaran  yang  berkaitan  dengan  anjuran  dan larangan yang mengikat pemeluknya ( Saryono, 2016: 161). Islam dalam hal ini sebagai agama juga mengajarkan kepada umatnya tentang tata cara bergaul dan berinteraksi dengan sesama manusia  yaitu  bagaimana  seorang  manusia  menghormati  hak-hak  yang  dimiliki  oleh  orang lain,  dalam  hal  ini  kalau  dikaitkan  dengan  keberadaan  perempuan,  maka  banyak  hal  yang dimiliki olehnya untuk dijaga, salah satunya adalah kehormatan. Dicontohkan misalnya cara berhubungan  intim  dengan seorang perempuan  apabila tidak didudukkan dengan sebenar- benarnya (yang bukan suami istri), maka akan menjadi suatu hal yang terlarang yang dalam agama disebut dengan zina (Ardiansyah, 2015: 1).
Zina  adalah  hubungan  badan  yang  diharamkan  dan  disengaja  oleh  pelakunya.  Zina termasuk dosa besar yang paling keji, tidak satu agama pun yang menghalalkannya. Oleh sebab itu,  sanksinya  juga  sangat  berat  karena  mengancam  kehormatan  dan  hubungan  nasab (Ardiansyah, 2015: 1). Dengan adanya perkembangan kehidupan pergaulan sesama manusia, maka  juga  akan  ada  penyimpangan  yang  terjadi,  seperti  pergaulan  yang  melewati  batasan syari’at  Islam  atau  pergaulan  bebas,  dimana  dengan  terjadinya  pergaulan  bebas  ini  maka terciptalah zina (Ety Marisa, 2011: 1).
Aceh  merupakan  salah  satu  provinsi  di  Indonesia  yang  diberi  status  sebagai  daerah istimewa  dan  juga  diberi  kewenangan  otonomi  khusus  (Ety  Marisa,  2011:  1).  Aceh  telah mendapat  izin  melaksanakan  Syari’at  Islam  melalui  tiga  undang -undang,  yaitu  UU  No.  44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe  Aceh  Darussalam,  dan  UU  No.  11  Tahun  2006  tentang  Pemerintahan  Aceh  (Al- Bukhari, 2019: 68). Inilah yang menjadi ciri khas Aceh dibandingkan provinsi-provinsi lainnya di  Indonesia  yang  menerapkan  peraturan  daerahnya  berdasarkan  prinsip  Syari’at  Islam (Hudzaifah, 2020: 172).
Perihal aturan yang berkaitan dengan perzinahan di Aceh pengaturannya teradapat pada Pasal 33 sampai dengan Pasal 36 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang salah satu sanksinya adalah dengan hukuman cambuk. Zina sering terjadi di Aceh, khususnya kota  Lhokseumawe  bahkan  setelah  diberlakukannya  Qanun  Nomor  6  Tahun  2014  tentang Hukum Jinayat.
Islam  menjamin  kebutuhan  hidup  manusia  melalui  syari’at  pernikahan,  dengan pemenuhannya manusia bisa menjamin eksistensinya. Karena itu, dengan sangat keras Islam mengharamkan zina. Sanksi bagi pelaku zina sangat berat terlebih perbuatan itu dilakukan
oleh  orang  yang  sudah  menikah  ( muhsan )  dan  yang  belum  menikah  ( gairu  muhsan ),  maka pelakunya itu harus menerima hukuman cambuk sebagai konsekuensinya. Hal ini dianggap sebagai sebuah pelanggaran HAM oleh sebagian orang, baik dari kalangan muslim maupun non muslim (Sugiyanto, 2012).
Pelaksanaan hukuman cambuk boleh dilaksanakan setelah adanya keputusan mahkamah syari’ah  yang  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap.  Tempat  dan  waktu  pencambukan  telah ditentukan oleh jaksa dan berkoordinasi dengan ketua mahkamah syari’ah yang mempunyai hakim  pengawas  yang  harus  hadir  pada  waktu  pelaksaan  hukuman  cambuk,  kepada  Dinas Kesehatan  yang  menghadirkan  seorang  dokter  yang  akan  memeriksa  kesehatan  terhukum sebelum  dan  sesudah  pelaksanaan  pencambukan  dan  mengirimkan  nama  dokter  yang ditunjuk  pada  jaksa  sebelum  waktu  pemeriksaan  dan  Instansi  yang  membawahi  Wilayatul Hisbah untuk menyiapkan pencambukan dan memberitahukan pada Jaksa tentang kesiapan pecambuk  sebelum  waktu  pencambukan  (Mediasa  Ablisar,  2014:  281).  Sebagaimana  yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Peraturan Gubernur  (Pergub)  Aceh  Nomor  5  Tahun  2018  tentang  Pelaksanaan  Hukum  Acara  Jinayat. Penetapan jumlah cambukan di setiap pelanggaran juga berbeda-beda, dalam hal penetapan ini merujuk kepada Al-Quran, Hadis, juga pendapat para ulama.
Pada dasarnya pelaksanaan hukuman cambuk memiliki tujuan pemidanaan, secara umum tujuan pemidanaan dalam Islam mencakup tujuan utama hukum Islam, yaitu untuk menjaga agama, jiwa, kehormatan, harta, dan keturunan. Lebih umum lagi, tujuan hukum Islam adalah memelihara  kemaslahatan  dan  menghindari  kerusakan.  Secara  khusus,  para  ulama menyatakan  bahwa  tujuan  pemidanaan  dalam  hukum  Islam  adalah  untuk  pencegahan (deterence) dan pembinaan (reformation) (Muhammad Iqbal, MM Attarikhul Kabir, 2020: 154). Kenyataan sekarang ini, Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat banyak memicu kontroversi,  salah  salah  satu  kontroversi  ini  adalah  tentang  hukuman  cambuk  karena melakukan zina yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (1) Qanun ini.
Salah satu konsekuensi hukum yang dinyatakan di dalam Pasal 33 Ayat (1) Qanun Nomor 6  Tahun  2014  tentang  Hukum  Jinayat  tersebut  adalah  cambuk,  sehingga  dianggap  oleh masyarakat sebagai hukuman yang kejam yang menentang dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM),  sedangkan  hukuman  cambuk  tersebut  walaupun  sudah  di  sahkan  di  dalam  Qanun Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Hukum  Jinayat,  kurang  memberikan  efek  jera  kepada  para pelaku  yang  melakukannya,  dibuktikan  dengan  data  yang  dinyatakan  sebelumnya,  yang menyatakan  adanya  peningkatan  jumlah  masyarakat  yang  dihukum  cambuk  karena melakukan zina sehingga penulis sangat tertarik melakukan penelitian ini untuk mengetahui apakah cambuk ini bersesuaian atau bertentangan dengan HAM.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  penelitian  kualitatif.  Penelitian  kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun  lisan  dari  orang-orang  dan  perilaku  yang  diamati.  Metode  penelitian  kualitatif memiliki  desain  terinci,  fleksibel,  dan  desain  sebenarnya  dapat  diketahui  setelah  diadakan penelitian (Muhaimin, 2020: 28.).
Metode pendekatan yang digunakan yaitu yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah  suatu  metode  penelitian  hukum  yang  bertujuan  untuk  menganalisa  dan  mengkaji bekerjanya suatu hukum di dalam masyarakat (Ishaq, 2017: 70). Menurut Soerjono Soekanto dan  Sri  Mamudji  menjelaskan,  bahwa  penelitian  hukum  empiris  atau  sosiologis  adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1986: 14). Pendekatan yang sering digunakan dalam penelitian hukum empiris mencakup pada pendekatan sosiologi hukum, pendekatan antropologi hukum dan pendekatan psikologi hukum (Ishaq, 2017: 70). Penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian yang bertujuan untuk memberikan suatu gambaran yang jelas tentang suatu objek yang tengah diteliti melalui data  yang  telah  ada,  serta  mengkaji  suatu  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,
kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek dalam pelaksanaan sehubungan dengan masalah yang akan diteliti (Ronny Hanitijo Soemitro, 1994: 97).

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Pelaksanaan Hukuman Cambuk Dalam Perkara Zina Di Kota Lhokseumawe. Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang dikenal dengan Serambi Mekkah merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan Syariat Islam dan memberlakukan sanksi cambuk bagi pelanggarnya. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat bahwa penerapan hukuman cambuk khususnya untuk pelaku zina di Aceh dimaksudkan untuk dapat memberikan efek jera bagi pelaku (Aditiya Zama, Abu Bakar dan Efnedy Arief, 2020, 128) . Masyarakat  Aceh  telah  dikenal  sebagai  masyarakat  yang  religius  sejak  jaman penjajahan, mereka menjunjung tinggi dan menempatkan ulama pada tempat yang terhormat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, setelah melalui proses yang panjang Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh Di Provinsi Daerah Istimewa Aceh, yang pada intinya  undang-undang  tersebut  mengatur  tentang  urusan  yang  menjadi  keistimewaannya melalui kebijakan daerah, sehingga kebijakan daerah lebih akomodatif terhadap kepentingan pusat (Fuadi, 2022 :88). Hukuman cambuk, sebat atau dera dalam bahasa arab disebut jald berasal  dari  kata jalada yang  berarti  memukul  dikulit  atau  memukul  dengan  cambuk  yang terbuat dari kulit. Hukuman ini sangat terasa dikulit meskipun sebenarnya ia lebih ditujukan untuk membuat malu dan mencegah orang untuk berbuat kesalahan daripada menyakitinya. Dalam  beberapa  riwayat  disebutkan  bahwa  orang  yang  dihukum  cambuk  tidak  disuruh membuka pakaian sama sekali, tetapi hanya diminta untuk menanggalkan pakaian yang tebal yang  dapat  menahan  pukulan.  Ini  juga  disebut  oleh  Imam  Syafi’I  dan  Imam  Ahmad  bahwa orang yang dihukum cambuk harus memakai pakaian dalam, sepotong atau rangkap (Rusjdi Ali Muhammad, 2003: 109).
Syariat Islam telah menyatakan bahwa suatu perbuatan dinyatakan sebagai kejahatan apabila perbuatan tersebut menyimpang dengan syariat itu sendiri serta bersebrangan dengan norma-norma yang  berlaku  di  masyarakat.  Meskipun  perbuatan  tersebut tidak  mempunyai tujuan  untuk  merusak  atau  mengganggu  terwujudnya  ketertiban  sosial  dan  merugikan masyarakat, telah ditentukan bahwa apabila seseorang melakukan suatu kejahatan maka ada ancaman baginya suatu hukuman atas perbuatannya, hukuman tersebut diberikan agar orang akan menahan diri untuk melakukan kejahatan, karena tanpa adanya sanksi suatu perintah atau larangan tidak punya konsekuensi apa-apa.
Metode  eksekusi  cambuk,  secara  psikologis  akan  berdampak  jauh  lebih  besar ketimbang hukuman penjara yang pelaksanaannya mengisolir pelaku di tempat yang tertutup. Hukuman  cambuk  akan  menjadi  sebuah preventive  power dalam  mencegah  terjadinya pelanggaran  pidana,  dan  bagi  para  terpidana  cambuk  dapat  menjadi  pelajaran  yang  sangat berharga untuk di kemudian hari tidak mengulangi perbuatannya lagi (Rusjdi Ali Muhammad, 2003: 109). Pelaksanaan ‘uqubat cambuk sebagai salah satu bentuk wajah penerapan Syariat Islam  di  Aceh  yang  seiring  waktu  mengalami  berbagai  perubahan  dalam  tata  cara pelaksanaannya. Pelaksanaan selama ini dilakukan pada tempat terbuka yang bisa ditonton oleh  khalayak  ramai  seperti  halaman  Masjid.  Peraturan  Gubernur  Nomor  5  Tahun  2018 tentang  pelaksanaan ‘ uqubat cambuk  di  Lembaga  Pemasyarakatan  sebagai  aturan  terbaru mengenai pelaksanaan ‘uqubat cambuk menuai pro kontra dalam tubuh masyarakat. Dari hasil penelitian  ditemukan  bahwa  sebelum  adanya  Peraturan  Gubernur  Nomor  5  Tahun  2018 tentang pelaksanaan ‘uqubat cambuk di Lembaga Pemasyarakatan terdapat rentetan aturan yang mengatur mengenai pelaksanaan ‘uqubat cambuk.
Dari keseluruhan mulai dari saat pertama ‘uqubat cambuk di tampilkan sebagai salah satu  bentuk  pemidanaan  dalam  penerapan  Syariat  Islam  di  Aceh  menegaskan  bahwa pelaksanaan ‘uqubat cambuk dilakukan di tempat terbuka yang bisa di lihat oleh masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh efek jera bagi pelaku dan sebagai bentuk pencegahan bagi masyarakat  agar  bisa  mengambil  pembelajaran  dari  pelaksanaan ‘uqubat cambuk  tersebut. Kendati  demikian,  peraturan  terbaru  ini  melakukan  sebuah  terobosan  dengan  mengubah tempat  pelaksanaan  ke  Lembaga  Pemasyarakat  dengan  pertimbangan  salah  satu  alasannya bahwa  pelaksanaan ‘uqubat cambuk  selama  ini  yang  dilakukan  di  tempat  terbuka  banyak dihadiri oleh anak-anak. Pandangan sebagian masyarakat terhadap aturan ini menuai banyak tanggapan tidak setuju dengan adanya ketentuan perubahan pemindahan pelaksanaan tempat ‘uqubat cambuk  ke  Lembaga  Pemasyarakatan  (Muhammad  Iqbal  dan  MM  Attarikhul  Kabir, 2020).
Pelaksanaan hukum cambuk terhadap terpidana yang melanggar ketentuan-ketentuan tersebut  yaitu  setelah  putusan  hakim  memeperoleh  kekuatan  hukum  tetap,  yang melaksanakan  eksekusi  adalah  Jaksa  Penuntut  Umum  (JPU)  yang  ditugaskan  oleh  Kepala Kejaksaan Negeri Kota Lhokseumawe. Untuk melaksanakan eksekusi tersebut atas permintaan jaksa,  jaksa  juga  menyiapkan  tempat  pencambukan,  dan  menentukan  waktu.  Kepala  Dinas Syari’at  Islam  Kota  Lhokseumawe  mempersiapkan  pencambuk.  Pecambuk  adalah  petugas Wilayatul  Hisbah  yang  ditugaskan  untuk  melakukan  pencambukan  terhadap  terpidana (terhukum).  Jaksa  juga  dapat  meminta,  Kepala  Dinas  Kesehatan  Kota  Lhokseumawe menyiapkan  dokter  yang  akan  memeriksa  kesehatan  terhukum  sebelum  dan  sesudah pencambukan.  Sebelum  pelaksanaan  pencambukan,  terhukum  diperiksa  kesehatannya  oleh dokter  yang  ditunjuk,  apakah  cukup  sehat  untuk  dilaksanakan  uqubat  cambuk.  Bila  hasil peme riksaan  dokter  si  terhukum  dalam  kondisi  sehat  maka  ‘ uqubat cambuk  dapat dilaksanakan,  sebaliknya  apabila  si  terhukum  kondisinya  tidak  sehat  maka  pelaksanaan ‘ uqubat nya ditunda sampai yang bersangkutan sehat. Selama ini pelaksanaan hukuman cambuk bagi pelaku zina belum ada hambatan sama sekali, hanya saja beberapa tahun yang lalu sekitar tahun 2021 seorang terpidana wanita muda tidak dapat menjalani eksekusi cambuk karena baru saja melahirkan. Menurut surat dokter, terpidana baru dapat menjalani hukuman cambuk setelah 120 hari setelah melahirkan.
Pelaksanaan  cambuk  dilaksanakan  di  suatu  tempat  yang  beralas  dengan  ukuran minimal 3 x 3 meter. Jarak antara terhukum dengan pencambuk antara 1, 70 meter sampai dengan 1 meter dengan posisi pencambuk berdiri disebelah kiri terhukum. Sedangkan jarak antara tempat pelaksanaan pencambuk dengan masyarakat penyaksi paling dekat 10 meter. Cambuk yang dipakai untuk melakukan pencambukan terbuat dari rotan yang berdiameter 0,75 sampai 1 sentimeter dengan panjang 1 meter dan tidak mempunyai ujung ganda dan pada pangkalnya terdapat tempat pegangannya.  Pada saat pencambukan, pencambuk hadir dengan memakai penutup wajah yang terbuat dari kain. Sedangkan terhukum menggunakan baju tipis yang menutupi aurat yang telah disediakan dan berada dalan posisi berdiri tanpa penyangga bagi terhukum laki-laki dan bagi wanita dalam posisi duduk.

## B. Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) Terhadap Pelaksanaan Hukuman Cambuk Atas Perkara Zina Di Kota Lhokseumawe.
Hak  Asasi  Manusia  pada  hakikatnya  meramu  dua  hak  paling  mendasar,  berupa  hak persamaan dan hak kebebasan (Dora Kusumastuti, 2020:  12). Menurut Deklarasi Universal HAM, HAM yaitu hak untuk kebebasan dan persamaan dalam derajat yang diperoleh sejak lahir serta tidak dapat dicabut dari seseorang (Sunarso, 2018: 1). Hak Asasi Manusia adalah hak-hak manusia. Itulah hak-hak semua manusia yang sepenuhnya setara. Kita layak dianugerahi hak- hak itu karena kita manusia (Mashood A. Baderin, 2010: 5). Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia (Philip Alston dan Franz Magnis Suseno, 2008:  1).  Baharudi  Lopa  mengartikan  HAM  sebagai  hak-hak  yang  diberikan  langsung  oleh
Tuhan Yang Maha Pencipta ) (Firdaus Arifin, 2019: 2). Menurut Karl Max, HAM adalah hak kolektif antara hak sosial dan individu yang bebas (Serlika Aprita dan Yonani Hasyim, 2020: 4).
Abu Al- A’la Al -Maududi menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak pokok yang diberikan Tuhan kepada setiap manusia tanpa melihat perbedaan-perbedaan yang ada di antara sesama manusia seperti perbedaan warga negara, agama, dan lain-lainnya, hak tersebut tidak dapat dicabut oleh siapapun atau lembaga apapun, karena hak-hak tersebut merupakan pemberian Tuhan, maka tidak ada yang berhak untuk mencabutnya selain Tuhan. Hak asasi manusia juga merupakan bagian integral dari kepercayaan Islam (Serlika Aprita dan Yonani Hasyim, 2020: 4).
Perjuangan  kemajuan  dan  pengakan  Hak  Asasi  Manusia  sudah  terjadi  semenjak manusia  ada  dimuka  bumi,  seperti  bagaimana  harkat dan  martabat manusia  dijunjung  dan dihormati yang diperjuangkan semenjak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW (Akmal, 2015: 6). Pemikiran mengenai Hak Asasi Manusia secara hukum ketenagakerjaan diperkirakan muncul pada awal dari abad ke-17 dan ke-18 Masehi. Hal ini terjadi sebagai reaksi terhadap arogansi dan kediktatoran raja-raja dan kaum feodal terhadap rakyat yang mereka perintah atau manusia yang mereka pekerjakan di zaman itu. Masyarakat manusia di zaman dimaksud terdiri dari dua lapisan besar, yaitu lapisan atas (minoritas) sebagai yang mempunyai sejumlah hak terhadap lapisan bawah (mayoritas) sebagai kelompok yang diperintah dan lapisan bawah yang mayoritas mempunyai sejumlah kewajiban-kewajiban terhadap lapisan minoritas yang menguasainya. Akan tetapi, pada umumnya para pakar di Eropa berpendapat bahwa lahirnya Magna Charta pada tahun 1215 di Inggris (Serlika Aprita dan Yonani Hasyim, 2020: 9).
Magna Charta antara lain menanamkan bahwa raja yang tadinya memiliki kekuasaan absolut (raja yang menciptakan hukum, tetapi ia sendiri tidak terikat pada hukum), menjadi dibatasi kekuasaannya dan mulai dimintai pertanggung jawabannya dimuka hukum.  Dengan adanya  Magna  Charta  sudah  mulai  dinyatakan  bahwa  raja  terikat  kepada  hukum  dan bertanggung jawab kepada rakyat, yang mana parlemen sebagai wakil rakyat. Lahirnya Magna Charta  ini  diikuti  oleh  perkembangan  yang  lebih  kongkret,  dengan  lahirnya Bill  of  Right di Inggris  pada tahun  1968.  Pada  masa  itu  mulai  timbul  adanya  persamaan  manusia di  muka hukum ( equality before the law ) yang memperkuat dorongan timbulnya negara hukum. Bill of Right melahirkan asas persamaaan, di mana hak persamaan ini mendukung terwujudnya hak kebebasan (Serlika Aprita dan Yonani Hasyim, 2020: 9).
Ada sebagian kalangan yang menganggap bahwa dalam hukum Islam tidak ditemukan rumusan  HAM  seperti  halnya  konsep  HAM  ala  Barat  melainkan  hanya  memuat  aturan kewajiban dan tugas untuk patuh kepada Allah dan hukum-Nya saja. Berdasarkan penelusuran terhadap ayat-ayat Al- Qur’an dan Sunnah disimpulkan bahwa hukum Islam telah merumuskan pengaturan  dan  perlindungan  HAM  bagi  manusia.  Berbeda  dengan  HAM  ala  Barat  yang antrophosentris, HAM dalam hukum Islam bukan saja mengakui hak antar sesama manusia ( huququl ‘ibad ) tetapi hak itu dilandasi kewajiban asasi manusia untuk mengabdi kepada Allah swt ( huququllah ).
Hukum  Islam  menetapkan  prinsip  utama  dalam  perlindungan  HAM  yang  signifikan dengan  tujuan  hukum  Islam yaitu  prinsip perlindungan  terhadap  agama  ( hifdz  al-din ),  jiwa ( hifdz al-nafis ), akal ( hifdz al- ‘aql ), keturunan ( hifdz al-nasl ) dan harta ( hifdz al-mal ) (Nur Asiah, 2017). Hak  asasi  manusia  dalam  Islam  tertuang  secara  transenden  untuk  kepentingan manusia,  lewat  syari’ah  Islam  yang  diturunkan  melalui  wahyu.  Menurut  syari’ah,  manusia adalah  makhluk  bebas  yang  mempunyai  tugas  dan  tanggung  jawab,  dan  karenanya  ia  juga mempunyai  hak  dan  kebebasan.  Dasarnya  adalah  keadilan  yang  ditegakkan  atas  dasar persamaan  tanpa  pandang  bulu.  Artinya,  tugas  yang  diemban  tidak  akan  terwujud  tanpa
adanya  kebebasan,  sementara  kebebasan  secara  eksistensial  tidak  terwujud  tanpa  adanya tanggung jawab itu sendiri (Yefrizawati, 2005: 2).
Bicara HAM maka tidak terlepas dari pandangan hukum pidana Islam. Karena, hukum pidana  Islam  oleh  kalangan  para  ilmuan  hingga  saat  ini  masih  dianggap  sebagai  konsep perundang-undangan  Islam  yang  melanggar  HAM.  Hukum  pidana  Islam,  atau  dalam  istilah fiqih disebut dengan fiqih jinayah, merupakan bagian dari fiqih Islam yang mengatur tentang hukum-hukum  kriminalitas.  Tindakan  kriminalitas  tersebut  dikenal  dengan  istilah  jarimah, sehingga  kadang  tindakan  pidana  dalam  Islam  disebut  juga  dengan  jarimah  atau  jinayah. Secara struktural, hukum pidana Islam diderivasi dari sumber hukum Islam, yaitu Al- Qur’an dan  Hadis.  Nas-nas  (ayat-ayat)  Al- Qur’an dan  Hadis-hadis  Nabi  menjadi guide  line dalam pengembangan  wilayah  kajiah  atau  muatan  hukum  pidana  Islam  ini,  khususnya  ketentuan hukuman mati (Habib Shulton Asnawi, 2012: 30).
Pokok persoalan yang menjadi paling kontroversial dalam penerapan Qanun Jinayat di Aceh  adalah  mengenai  ketentuan ‘uqubat cambuk  tersebut.  Apabila  di  kumpulkan,  ada beberapa reaksi dari publik tentang ‘uqubat cambuk ini. Seperti, menolak Qanun Jinayah yang masih  mencantumkan  hukuman  yang  di  nilai  melanggar  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  dan merendahkan martabat kemanusiaan, kelompok ini biasanya diwakili oleh para aktivis HAM. Menurut  mereka,  ketentuan  hukuman  badan  seperti  cambuk  bertentangan  dengan  HAM Internasional dan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia khususnya Undang- Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM (Al-Manahij, Qanun Jinayah Aceh dan Perlindungan HAM (kajian Yuridis-Fiosofis) Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 6, No.1, 2012, hlm. 85).
Adapun pandangan barat yang mengatakan hukuman dalam hukum pidana Islam itu melanggar  HAM,  dikarenakan  perbedaan  yang  mendasar  dari  cara  memandang  HAM  itu sendiri. Menurut pendapat Saifuddin Bantasyam penerapan hukuman cambuk dalam Qanun Jinayah di Aceh dari sisi HAM tidak melanggar sama sekali, karena hanya perbedaan pada cara pandang  saja.  Mengenai  rasa  sakit  dan  penderitaan  dalam  hal  eksekusi  hukuman  itu merupakan  muncul  dari  atau  karena  sanksi  hukum  yang  dilaksanakan  dengan  benar,  adil, berdasarkan  bukti-bukti  yang  cukup,  disertai  dengan  penghormatan  terhadap  hak-hak terdakwa (De Cive, 2021).
Pemberlakuan hukuman cambuk di Aceh menuai berbagai respon dari masyarakat dan memunculkan  sikap  yang  bervariasi  terhadap  penerapan  hukuman  cambuk,  variasi  sikap tersebut  ada  yang  mengarah  kepada  penolakan  atau  ketidaksetujuan dan sikap setuju  atau mendukung  pelaksanaan  hukuman  cambuk  tersebut.  Beberapa  penolakan  dan ketidaksetujuan  tersebut  biasanya  selalu  diarahkan  dan  dibenturkan  dengan  Hak  Asasi Manusia (HAM), dengan banyak dalil bahwa hukuman cambuk tidak menghormati hak asasi manusia yang melekat pada diri individu tersebut (Makbull Rizki dan Haiyun Nisa, 2021: 3).
Suatu tindakan dapat dipandang sebagai pelanggaran HAM apabila tindakan tersebut ditujukan  kepada  orang  yang  tidak  bersalah.  Penerapan  hukuman  cambuk  merupakan ganjaran bagi orang-orang yang terbukti bersalah dan sudah ada aturan mainnya. Jadi, bukan pelanggaran  HAM.  Eksekusi  hukuman  cambuk  juga  tidak  dilakukan  secara  keras,  karena penerapan hukum cambuk dalam Islam tidak dimaksudkan untuk membuat si terhukum luka atau cacat secara fisik. Efek yang diharapkan, justru lebih pada rasa malu sehingga membuat si terhukum menjadi jera.
Jika dilihat dari segi teknis pelaksanaanya hukuman cambuk sangat  memperhatikan sisi  positif  bagi  terpidana  guna  menghindari  kemudharatan  kemudian  hari.  Seperti pertimbangan  pada  efek  kerasnya  pukulan,  karena  sabetan  yang  dilakukan  oleh  algojo bukanlah  sabetan  yang  terlalu  keras  dan  bukan  pula  sabetan  yang  terlalu  pelan.  Alat  yang digunakan untuk mencambuk juga sudah di atur dengan sangat baik, seperti alat sabetan yang digunakan  harus  sesuai  dengan  ketentuan  yang  sudah  ditetapkan  (Ananda  A.  Tumbol,  dkk. 2021, 127).
Sejauh  dilakukannya  pelaksanaan  eksekusi  cambuk  bagi  pelaku  zina  di  kota Lhokseumawe  belum  ada  penolakan  atau  pandangan  buruk  dari  masyarakat  yang
mengatasnamakan  HAM,  dari  pihak  masyarakat  sangat  mendukung  adanya  pemberlakuan hukum cambuk bagi pelaku zina agar memberikan efek jera bagi si pelaku dan menimbulkan ketakutan bagi pelaku atau masyarakat yang menyaksikan. Bagi pelaku zina itu sendiri juga lebih  memilih  dihukum  cambuk  daripada  dipenjara,  alasannya  karena  jikalau  pelaku  zina memilih  dipenjara  maka  akan  diberikan  sanksi  penjara  selama  kurang  lebih  30  bulan, sedangkan jika pelaku memilih di cambuk maka hanya akan melewati masa tahanan selama 30 hari dan dicambuk sebanyak 100 kali setelah itu si pelaku telah dibebaskan. Oleh karena itu pelaku zina di kota Lhokseumawe lebih memilih dihukum cambuk daripada dipenjara.
Jika  mempertimbangkan  dengan  apa  yang  dituduh  oleh  sebagian  kalangan  kalau hukuman cambuk tidak manusiawi, maka salah besar jika dibandingkan dengan apa yang telah ditetapkan  dalam  qanun  serta  pelaksanaan  dilapangan.  Karena  pada  hakikatnya  proses pelaksaan sudah sangat memperhatikan hal-hal yang dapat merusak tubuh terpidana secara permanen, dan secara psikis terhadap jiwa terpidana (Darul Faizin, 2021). Jika kita melihat hasil  dari  penerapan  hukuman  cambuk  di  Aceh,  kita  mendapati  angka  dari  penerapan hukuman cambuk justru lebih menurun apabila dibandingkan dengan hukuman pidana biasa, seperti hukuman penjara, kurungan dan lain-lain.
Padahal  pada  faktanya  hukuman  seperti  penjaralah  yang  lebih  tidak  manusiawi ketimbang  hukuman  cambuk,  karena  hukuman  penjara  mengurung  diri  seseorang  dalam batasan waktu yang sudah ditentukan. Namun berbeda halnya dengan hukuman cambuk yang memberikan  efek  kesakitan  pada  fisik  hanya  bersifat  sementara,  selanjutnya  terpidana kembali beraktifitas dan memperbaiki diri seperti sediakala di tengah masyarakat.
HAM  lahir  dari  pikiran-pikiran  manusia,  sementara  syariat  Islam  dan  hukuman cambuk lahir dari ketentuan Allah SWT sendiri yang menciptakan manusia termasuk manusia pencipta HAM. Maka bagaimana logis dan objektif bagi seorang terpelajar berani menyalahkan ketentuan Allah SWT dengan membenarkan hukum buatan manusia. Yang benar adalah HAM sudah  banyak  melanggar  syariat  Islam,  seperti  membebaskan  zina,  membebaskan  minum khamar,  membebaskan  free  sex,  free  will,  membolehkan  homosexual  (liwath)  dan  lesbian, membolehkan  kawin  sesama  lelaki  serta  sesama  perempuan  dan  lainnya  yang  dapat menghilangkan  marwah  dan  martabat  kemanusiaan  dan  melekat  martabat  kehewanan (Ardiyansah, 2015).
Maka dapat disimpulkan HAM yang lahir dan di ciptakan atas pikiran-pikiran manusia tersebut jelas bertolak belakang dengan syariat Islam yang lahir dari ketentuan Allah SWT. Sementara hukum positif yang lama seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan  hukum  peninggalan  Belanda  yang  memang  dari  dulunya  sudah  cedera,  tidak lengkap, tidak sempurna. Sesungguhnya hukum positif itulah yang sering berlaku tidak adil.

## 4. KESIMPULAN
Pemahaman terhadap  hukuman  cambuk sangat  memengaruhi  penilaian  masyarakat terhadap objek atau peristiwa tersebut. Pro dan kontra yang terjadi di masyarakat disebabkan oleh kurangnya informasi yang komprehensif terkait proses pelaksanaan hukuman cambuk sebagai penerapan Qanun jinayah. Efek jera dan rasa malu yang dimaksud memberikan proses pembelajaran  kepada  individu  dan  masyarakat  lainnya  agar  tidak  melakukan  pelanggaran syari’at  Islam.  Masyarakat  menganggap  bahwa  kepedulian  masyarakat  akan  dapat meminimalisir munculnya atau dilakukan nya pelanggaran syari’at Islam.
Pelaksanaan  hukuman  cambuk  terhadap  pelaku  Zina  tidak  melanggar  Hak  Asasi Manusia, karena pelaksanaannya sudah sangat memperhatikan aspek keselamatan terpidana cambuk dan hukuman cambuk di Aceh sudah merujuk pada sumber hukum Islam, yaitu al- Qur’an dan Had its. Hukuman cambuk dipandang sebagai pelanggaran HAM apabila tindakan tersebut ditujukan kepada orang yang tidak bersalah. Pelaksanaan hukuman cambuk di Aceh
terhadap terpidana dilaksanakan setelah mendapat putusan Mahkamah Syari’ah dan hukuman cambuk  tersebut  dilaksanakan  atas  perintah  putusan  pengadilan  yang  telah  mempunyai kekuatan hukum tetap. Disarankan kepada Institusi wilayah hukum Kota Lhokseumawe dan pihak yang berwenang untuk lebih memperketat dan mempertegas aturan pada saat eksekusi cambuk dila kukan, agar pelaksanaan cambuk sesuai dengan tujuan dari pada syari’at Islam itu sendiri. Kepada masyarakat Lhokseumawe untuk lebih mendukung dan mentaati aturan yang sudah ditetapkan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Journal Ilmiah
Aditiya Zama, Abu Bakar dan Efnedy Arief, Hukuman Cambuk Bagi Pelaku Jarimah Zina Dalam Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe Nomor 4/Jn/2018/Ms.Lsm ) , Jurnal Taushiah FAI UISU, Vol. 10 No. 2, 2020.
Al-Bukhari, Implementasi Hadis Cambuk Di Aceh Dan Relevansinya Terhadap Qānūn Aceh: Studi Kitab Fathul Bāri , Jurnal Ilmu Hadis, Vol. 2 No. 2, 2019. Al-Manahij, Qanun Jinayah Aceh dan Perlindungan HAM (kajian Yuridis-Fiosofis) Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 6, No.1, 2012.
Ananda  A.  Tumbol,  dkk. Kajian  Yuridis  Terhadap  Pidana  Cambuk  Di  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam  Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia , Jurnal Lex Crimen, Vol. 10 No. 9, 2021.
Darul Faizin, Pandangan Ulama Aceh Terhadap Hukuman Cambuk Di Penjara , Jurnal Qonuni, Vol. 1 No. 2, 2021. De Cive , Pandangan Mahasiswa tentang Hak Asasi Manusia dalam Penerapan Hukum Qanun Jinayah di Aceh , Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 1 No.3, 2021.
Hudzaifah  Achmad  Qotadah,  Adang  Darmawan  Achmad, Qanun  Jinayat  Aceh  Antara  Implementasi,  Isu  dan Tantangan, Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, Vol. 14 No. 2, 2020. Madia  Ablisar.  2014. Relevansi  Hukuman  Cambuk  Sebagai  Salah  Satu  Bentuk  Pemidanaan  Dalam  Pembaharuan Hukum Pidana, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14, No. 2. Makbull Rizki dan Haiyun Nisa, Sikap Masyarakat Terhadap Hukuman Cambuk Sebagai Salah Satu Bentuk Hukuman Pelanggaran Qanun Jinayat, Indonesian Journal of Islamic Psychology, Vol. 3 No. 1, 2021.
Mawardi, Hamdani dan Faisal, Efektifitas ‘Uqubat Cambuk Dalam Mengurangi Angka Jarimah Pelecehan Seksual di Kabupaten Aceh Utara, Journal Geuthee: Penelitian Multidisiplin, Vol 5, No. 1, 2022. Muhammad Iqbal, MM Attarikhul Kabir, Perkembangan Pelaksanaan Hukuman Cambuk Di Aceh, Jurnal Legitimasi, Vol. 9 No. 1, 2020.
Teuku Muttaqin Mansur, Sulaiman, Hasbi Ali, Adat Court in Aceh, Indonesia: a Review of Law, Jurnal Peuradeun, Vol. 8, 2020.

## Buku
Aisarah Rahmadhana. Peninggalan Warisan Kolonial Belanda Di Banda Aceh Sebagai Objek Wisata Budaya. Skripsi. Fakultas Adab Dan Humaniora , Universitas Islam Negeri, Jakarta. 2022. Akmal, Hak Asasi Manusia (Teori & Praktik) , Unp Press, Padang. Ardiansyah, Sanksi Terhadap Perbuatan Zina Studi Qanun Aceh Dan KUHP. Skripsi. Fakultas Syari’ah, UIN Raden Fatah, Palembang. Dora Kusumastuti. Negara, Ham, dan Demokrasi, Unisri Press, Surakarta. 2020. Ety  Marisa. Penyimpangan  Perilaku  Pergaulan  Bebas  Remaja  Di  Obyek  Wisata  Pantai  Sigandu  Desa  Klidang  Lor Kecamatan Batang Kabupaten Batang. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, Semarang. 2011.
Firdaus Arifin. Hak Asasi Manusia Teori Perkembangan dan pengaturan , Penerbit Thafa Media, Yogyakarta. 2019. Fuadi, Syar i’at Islam Dalam Otonomi Khusus Aceh, Deepublish, 2022. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta. 1986. Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Journal Homepage:
https://www.journal.geutheeinstitute.com/index.php/JG/index