## KONSEP PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM

## Ilham Mirsal
Sekolah Tinggi Agama Islam Tapak Tuan, Aceh Selatan Email: ilham_mirsal@yahoo.com

## Abstract
This paper discusses about multicultural education that is a concept of education embracing an approach and a transformation to provide students and all the people an understanding to appreciate and respect the diversity owned by a nation. The concept to appreciate and respect diversity has been taught in Islam through the Qur’an so that people can see differences and appreciate the diversity they have, such as tribes, religions, cultures, and others. Multicultural education as a concept of education that forms a social paradigm encourages schools to take part in instilling awareness of the multicultural community and growing attitude of tolerance to actualize the need and the ability to work together among the diversity existed. In this regard, this paper shall show that the practice of multicultural education in Indonesia is potential to be conducted flexibly rather than as a separated lesson or in a monolithic manner. The implementation of multicultural education is based on 5 dimensions. (1) Content integration, (2) knowledge construction process, (3) reducing prejudice, (4) equal pedagogy, and (5) empowered school culture and structure.
Keywords : Education, Multiculture, Islam.

## صلختسم
ينملعتملل مهف يمدقت لىإ� اهليوتح وأ� ييملعتل� موهفم جنه وه تافاقثل� ددعتلم� يملعتل� شقانن فوس لةاقلم� هذه لجأ� نم ملاسإل� في عونتل� قيربإ� م�ترح� موهفم عرز .لكتيم لدب في عونتل� م�ترح�و ريدقت لىع شربل� وأ� ددعتلم� يملعتل�اهيرغو ةيفاقث وأ� ةينيد وأ� ةيقرع امإ� نوكي شربل� عونت ردقنو قرفل� ىرن نأ� نكيم سانل� نأ� في رود بعل لىع ةرداق نوكتل ةسردلم� عجشت ةيعتماجالا ءاشنإ� للاخ نم يملعتل� اهرابتعبا تافاقثل� لىع ةردقل�و ةجالح� قيقحتل حماستم فقومو حماستل� ريوطتو تافاقثل� ددعتم عتممج في يعول� سرغ ددعتلم� يملعتل� ةسرامم نأ� راهظإل لةوامح ةدالم� هذهو ،لةالح� هذه في ةئماقل� تافلالخ� عيجم عم نواعتل� دنتسيو .لصتم وأ� لصفنم سرد كلش في ةروضرلبا سيلو ،ةنرم نوكت نأ� نكيم ايسسينودنإ� في تافاقثل� ةفاقث نع لاضف ، ،يزحتل� نم دلح�و ،ةفرعلم� ةغايصو :داعبأ� ةسخم لىع تافاقثل� ددعتلم� يملعتل� ذيفنت .نكتم تيل� ةسردلم� ةينبو ةسردلم�
ملاسإل�و تافاقثل�و يملعتل�: ةيسساسأل� تماكلل�

## A.  Pendahuluan
Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk. Bahkan juga dikatakan melebihi bangsa-bangsa lain. Hal ini terlihat dengan berbagai keberagaman di Indonesia yang terdiri dari multi suku, multi etnik, multi agama dan juga multi budaya. Dengan keberagaman seperti itu tentunya juga harus dibangun sebuah sistem pendidikan yang multikultural yang mencakup semua unsur masyarakat namun juga berbasis kearifan lokal.
Membangun sistem pendidikan di dalam sebuah masyarakat yang menganut sistem demokrasi seperti di Indonesia dapat dilakukan dengan menerapkan sistem pendidikan dengan konsep multikultural. Untuk mencapai tujuan tersebut, telah cukup banyak upaya yang telah dirumuskan dan dicoba untuk diterapkan. Perwujudannya telah didukung oleh pengakuan terhadap eksistensi masyarakat dan bangsa Indonesia yang pluralis serta pengakuan terhadap otonomi daerah Hal ini merupakan pengalaman baru yang perlu dicermati dan disempurnakan secara terus menerus.
Multicultural education is an idea, an educational reform movement, and a process whose major goal is to change the structure of educational institutions so that male and female students, exceptional students, and students who are members of diverse racial, ethnic, and cultural groups will have an equal chance to achieve academically in school (Banks, 1993:1)
Pendidikan multikultural adalah
ide, gerakan pembaharuan pendidikan dan proses pendidikan yang tujuan utamanya adalah untuk mengubah struktur lembaga pendidikan supaya siswa, baik pria maupun wanita, siswa berkebutuhan khusus, dan siswa yang merupakan anggota dari kelompok ras, etnis, dan kultur yang bermacam-macam itu akan memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai prestasi akademis di sekolah.
Adapun prinsip pendidikan Islam adalah sangat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan manusia. Hal ini dapat ditelusuri dari prinsip-prinsip dasarnya seperti prinsip dari implikasi ciri-ciri manusia menurut Islam, prinsip pendidikan integral dan terpadu, prinsip pendidikan yang seimbang maupun prinsip menghargai perbedaan sesungguhnya pijakan utama implementasi pendidikan Islam, yang tidak lain bertujuan mewujudkan pendidikan sebagai pelestari sebagai agen of culture yang berdasarkan al-Qur’an, hadits dan ijma. Tentunya fungsi ini sangat disadari oleh pendidikan Islam, bahkan pendidikan Islam akan sangat dinamis dan terbuka dengan kebudayaan masyarakat sebagai bekal manusia menjadi khalifah  fil  ardh dan membentuk manusia yang paripurna sebagai cikal pembentukan masyarakat yang madani ( mutamaddun ). Pendidikan Islam diarahkan pada upaya mewujudkan tujuan dari kehadiran Islam ( maqashid al-syari’ah ) itu sendiri yaitu memelihara, membina, membimbing, dan memenuhi kebutuhan manusia dalam bidang agama, akal, jiwa, harta dan keturunan. Dengan demikian komonen-komponen penunjang
pendidikan harus berpedoman pada prinsip keseimbangan, keterbukaan, dinamis, fleksibel,  situasional  dan  kondsisonal, egaliter, demokratis, manusiawi, rasional professional dan kualitatif. (Abudin Nata, 2005, hal 38)
Pendidikan multikultural (multicultural education) sesungguhnya bukanlah pendidikan khas Indonesia. Pendidikan multikultural merupakan pendidikan khas Barat. Kanada, Amerika, Jerman dan Inggris adalah beberapa contoh negara yang mempraktekkan pendidikan multikulural. Ada beberapa nama dan istilah lain yang digunakan untuk menunjukkan pendidikan multikultural tersebut. Beberapa istilah tersebut adalah: intercultural education, interetnic education, transcultural education, multietnic education, dan cross-cultural education. (Lawrence J. Saha, 1997: 345) Untuk membahas topik ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan pedagogik. Pendekatan ini digunakan untuk membahas bagaimana mengasuh, membesarkan, dan mendidik peserta didik melalui pendidikan multikultural. Dalam kaitan ini, ada dua hal penting yang perlu ditekankan, yaitu masalah didaktik dan metodik. Masalah didaktik merupakan bagian dari ilmu pendidikan yang membahas tentang cara membuat persiapan pembelajaran dan mengorganisir bahas pembelajaran. Dalam tulisan ini, didaktik akan dikaitkan dengan bahan, materi, dan silabus, atau kurikulum dalam pendidikan multikultural. Masalah metodik juga akan ditekankan disini,
karena metodik merupakan bagian dari ilmu pendidikan yang membahas tentang dara mengajarkan suatu pelajaran. Dalam tulisan ini, metodik akan dikaitkan dengan managemen dan strategi pembelajaran dalam pendidikan multikultural.
Dengan mempertimbangkan pendekatan pedagogik serta masalah didaktik dan metodik di atas, tulisan ini akan memfokuskan pembahasan pada 3 (tiga) pokok bahasan. Ketiga pokok bahasan tersebut adalah: (1) latar belakang pendidikan multi kultural, (2) kurikulum pendidikan multikultural, serta (3) strategi managemen pendidikan multikultural. Ketiga pokok bahasan tersebut akan dibahas secara beruruta berikut ini.

## B.  Pembahasan

## 1.  Latar Belakang Pendidikan Multikultural
Pendidikan multikultural yang berkembang di masyarakat Amerika bersifat antarbudaya etnis yang besar, yaitu budaya antarbangsa. Terdapat empat jenis dan fase perkembangan pendidikan multikultural di Amerika (Banks, 2004: 4), yaitu: (1) pendidikan yang bersifat segregasi yang memberi hak berbeda antara kulit putih dan kulit berwarna terutama terhadap kualitas pendidikan; (2) pendidikan menurut konsep Salad Bowl, di mana masing-masing kelompok etnis berdiri sendiri, mereka hidup bersamasama sepanjang yang satu tidak mengganggu kelompok yang lain; (3) konsep melting pot , di dalam konsep ini masing-masing kelompok etnis dengan budayanya sendiri
menyadari adanya perbedaan antara sesamanya. Namun dengan menyadari adanya perbedaan-perbedaan tersebut, mereka dapat membina hidup bersama. Meskipun masing-masing kelompok tersebut mempertahankan bahasa serta unsur-unsur budayanya tetapi apabila perlu unsur-unsur budaya yang berbeda- beda tersebut ditinggalkan demi untuk menciptakan persatuan kehidupan sosial yang berorientasi sebagai warga negara AS. Kepentingan negara di atas kepentingan kelompok, ras, dan budaya; (4) pendidikan multikultural melahirkan suatu pedagogik baru serta pandangan baru mengenai praksis pendidikan yang memberikan kesempatan serta penghargaan yang sama terhadap semua anak tanpa membedakan asal usul serta agamanya. Studi tentang pengaruh budaya dalam kehidupan manusia menjadi sangat signifikan. Studi kultural membahas secara luas dan kritis mengenai arti budaya dalam kehidupan manusia.
Multikulturalisme berkaitan erat dengan epistemologi. Berbeda dengan epistimologi  filsafat  yang  memberi  arti kepada asal-usul ilmu pengetahuan. Demikian pula epistimologi di dalam sosiologi yang melihat perkembangan ilmu pengetahuan di dalam kaitannya dengan kehidupan sosial. Multikulturalisme dalam epistimologi sosial mempunyai makna yang lain. Dalam epistimologi sosial, tidak ada kebenaran mutlak. Hal itu berarti ilmu pengetahuan selalu mengandung arti nilai. Di dalam suatu masyarakat, yang benar adalah yang baik bagi masyarakat itu, biasanya dibudayakan pada anggota
masyarakatnya melalui belajar (Tilaar, 2004: 83).
Adapun penanaman nilai-nilai keberagaman yang paling efektif adalah melalui dunia pendidikan, dalam hal ini salah satunya dengan penerapan pendidikan multikultural untuk tercapainya keharmonisan di bumi Indonesia. Pendidikan multikultural dilakukan untuk memberikan respon terhadap keragaman budaya yang selama ini “belum terjembatani,” dengan mengubah bentuk pendidikan perspektif monokultural yang penuh prasangka dan diskriminatif ke arah perspektif multikulturalis (baca: saling mengakui dan menghargai perbedaan). (Melani Budianta, 2003 : 89)
Alasan lain yang melatar belakangi adanya pendidikan multikultural adalah keberadaan masyarakat dengan individu- individu yang beragam latar belakang bahasa dan kebangsaan (nationality), suku (race or etnicity), agama (religion), gender, dan kelas sosial (social class). Keberagaman latar belakang individu dalam masyarakat tersebut berimplikasi pada keberagaman latar belakang peserta didik dalam suatu lembaga pendidikan (James A.Bank, 1989).
Dalam konteks Indonesia, peserta didik di berbagai lembaga pendidikan diasumsikan juga terdiri dari peserta didik yang memiliki beragam latar belakang agama, etnik, bahasa, dan budaya. Asumsi ini dibangun berdasarkan pada data bahwa di Indonesia terdapat 250 kelompok suku, 250 lebih bahasa lokal (lingua francka), 13.000 pulau dan 5 agama resmi. (Leo
Suryadinata, dkk, 2003: 104). Paling tidak keberagaman latar belakang siswa di lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia terdapat  pada  paham  keagamaan,  afiliasi politik, tingkat sosial ekonomi, adat istiadat, jenis kelamin, dan asal daerahnya (perkotaan atau perdesaan).
Membangun masyarakat yang demokratis bagi Indonesia merupakan suatu tugas yang tidak ringan. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat pluralis dan multikultural. Indonesia terkenal dengan pluralitas suku bangsa yang mendiami kepulauan nusantara. Di dalam penelitian etnologis misalnya, diketahui bahwa Indonesia terdiri atas kurang lebih 600 suku bangsa dengan identitasnya masing-masing serta kebudayaannya yang berbeda-beda. Selain dari kehidupan suku-suku tersebut yang terkonsentrasi pada daerah-daerah tertentu, terjadi pula konsentrasi suku-suku di tempat lain karena migrasi atau karena mobilisasi penduduk yang cepat. Melalui sensus 2000 tercatat 101 suku bangsa di Indonesia dengan jumlah total penduduk 201.092.238 jiwa sebagai warga Negara (Suryadinata cs, 2003: 102).
Di Indonesia, jaminan kebebasan dasar setiap manusia telah diregulasikan sebagaimana termaktub dalam ayat (2) pasal 29 UUD 1945. begitupun dalam hal Pendidikan sebagaimana diatur dalam UU Sisdiknas tahun 2003 sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 (1), Bab III tentang Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan, disebutkan bahwa “Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif
dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa.” ( Beny Susetyo, 2005 : 171).
Dalam ajaran Islam, pendidikan memiliki posisi yang sangat strategis. Hal ini dapat ditelusuri dari sejarah kenabian. Wahyu yang pertama diterima Rasulullah SAW memperlihatkan pada pentingnya proses pendidikan. Yakni permulaan surat Al-Alaq ayat 1-5. (Suwendi, 2004 : 171). Dan masih banyak ayat-ayat al-Quran maupun hadits yang menunjukan bahwa pendidikan di dalam Islam adalah suatu hal, seperti dengan surat al- Mujadalah 11:
ۡمُكنِم  ْاوُنَماَء   َنيِ َّ لٱ  ُ َّللٱ  ِعَفۡرَي … ١ ٖۚتٰ َجَرَد َم ۡلِعۡلٱ ْاوُتوُأ َنيِ َّلٱَو Artinya :“.. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi pengetahuan dengan beberapa derajat”.
Di dalam Islam, pendidikan sangat penting sehingga Allah menyampaikan dalam firmannya untuk tidak mengabaikan masalah yang satu ini sebagaimana firmanNya: َ لۡوَلَف ۚٗةَّفآَك ْاوُرِفنَ ِل َنوُنِمۡؤُم ۡ لٱ َن َك اَمَو۞ ْاوُهَّقَفَتَ ِ ّ ل ٞةَفِئ ٓاَط ۡمُهۡنِّم ٖةَقۡرِف ِّ ُك نِم َرَفَن ْآوُعَجَر  اَذِإ  ۡمُهَمۡوَق ْاوُرِذنُِلَو  ِنيِّلدٱ  ِف ١٢٢ َنوُرَذۡ َي ۡمُهَّلَعَل ۡمِهۡ َلِإ Artinya : “... Mengapa tidak pergi tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk
memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. ( At-Taubah: 122 ). (Syaikh Mahmud Abdul Fayid, 1986 : 35)
Di dalam pendidikan Islam memiliki kaitan hubungan dengan konteks waktu dan tempat yang melingkupinya, bagaimana hubungan dengan Allah, hubungannya dengan lingkungan dan kemanusiaan yang meniscayakan adanya perbedaan-perbedaan, sebagaimana tersebar dalam banyak ayat al-Qur’an maupun hadits-hadits tentang pentingnya menghormati dan menghargai perbedaan. Sebagaiman firman Allah dalam Al-Qur’an surat al-hujurat ayat 13 yang berbunyi:
ٖر َكَذ نِّم مُكَٰنۡقَلَخ اَّنِإ  ُساَّلنٱ اَهُّيَأٰٓ َي َلِئ ٓاَبَقَو  اٗبوُعُش  ۡمُكَٰنۡلَعَجَو  ٰ َثنُأَو ِ َّللٱ  َدنِع  ۡمُكَمَرۡك َ أ  َّنِإ   ۚ ْآوُفَراَعَِل ١٣ ٞيرِبَخ ٌميِلَع َ َّللٱ َّنِإ ۚۡمُكٰىَقۡت َ أ
Artinya:“Hai manusia! Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah orang yang paling bertaqwa”
Dalam ayat di atas Allah telah menegaskan bahwa manusia diciptakan dalam wujud laki-laki dan perempuan,
berbangsa-bangsa, dan bersuku-suku. Dengan tegas ayat ini menandakan pluralitas manusia. Jelas Al-Quran sangat menyadari bahwa agama manusia berbeda- beda. Namun, perbedaan ini bukan dijadikan sebagai potensi untuk saling membunuh, sebaliknya dengan santun dan arif al-Quran menawarkan alternatif pencarian titik temu ( kalimatun sawa’ ) masing-masing.
Perkembangan kehidupan multikultural di Indonesia tentunya akan berbeda dengan negara AS, Inggris, dan negara-negara di Eropa, karena pada dasarnya di negara barat kehidupan multikultural bersifat budaya antarbangsa, keragaman budaya datang dari luar bangsa mereka. Sedangkan yang terjadi di Indonesia adalah sebaliknya yaitu muncul dari dalam bangsa Indonesia itu sendiri budaya antaretnis yang kecil, budaya antarsuku bangsa. Keragaman budaya datang dari dalam bangsa Indonesia sendiri. Maka dari itu, keadaan seperti ini bisa menjadi sebuah modal yang kuat dalam penerapan pendidikan multikultural di Indonesia.

## 2.  Teori Pendidikan Multikultural
Perbedaan-perbedaan pada diri anak didik yang harus diakui dalam pendidikan multikultural, antara lain mencakup penduduk minoritas etnis dan ras, kelompok pemeluk agama, perbedaan agama, perbedaan jenis kelamin, kondisi ekonomi, daerah/asal- usul,  ketidakmampuan  fisik  dan  mental, kelompok umur, dan lain-lain (Baker, 1994:
11). Melalui pendidikan multikultural ini anak didik diberi kesempatan dan pilihan untuk mendukung dan memperhatikan satu atau beberapa budaya, misalnya sistem nilai, gaya hidup, atau bahasa.
Menurut Gibson (1997), sebagaimana dikutip Djohar (2003: 85) menyatakan bahwa masa depan bangsa memiliki kriteria khusus yang ditandai oleh hiper kompetisi, suksesi revolusi teknologi  serta  dislokasi  dan  konflik sosial, menghasilkan keadaan yang non- linier dan sangat tidak dapat diperkirakan dari keadaan masa lampau dan masa kini. Masa depan hanya dapat dihadapi dengan kreativitas , meskipun posisi keadaan sekarang memiliki peranan penting untuk memicu kreativitas. Lebih lanjut dijelaskan bahwa perubahan keadaan yang nonlinier ini tidak akan dapat diantisipasi dengan cara berpikir linier. Pemikiran linier dan rasional yang sekarang kita kembangkan tidak lagi fungsional untuk mengakomodasi perubahan keadaan yang akan terjadi. Keadaan ini mestinya dapat mendorong kita untuk memiliki disain pendidikan masa depan yang memungkinkan peserta didik dan pelaku praksis pendidikan dapat mengaktualisasikan dirinya.
Para pakar memiliki visi yang berbeda dalam memandang multikultural. Para pakar memiliki tekanan yang beragam dalam memahami fenomena multikultural. Ada yang tetap mempertahankan adanya dominasi kelompok tertentu hingga yang benar-benar menekankan pada multikultural. Pada bagian ini mahasiswa akan diajak mengenali berbagai
teori Pendidikan Multikultural yang dikemukakan oleh para ahli. Pengenalan sudut pandang para pakar teori Pendidikan Multikultural ini akan sangat membantu kita lebih mengenali pelaksanaannya di lapangan.
Dengan pemaknaan yang berbeda tentunya kita dapat memahami berbagai versi teori yang disampaikan oleh para ahli tentang pemahaman pendidikan multikultural tentunya akan menimbulkan keberagaman  dalam  hal  pendefinisian tentang pendidikan multikultural tersebut.
a.  Bill Martin
Dalam tulisannya yang berjudul Multiculturalism: Consumerist or Transformational ?, Bill Martin menulis, bahwa keseluruhan isu tentang multikulturalisme memunculkan pertanyaan tentang “perbedaan” yang nampak sudah dilakukan berbagai teori filsafat  atau  teori  sosial.  Sebagai  agenda sosial dan politik, jika multikulturalisme lebih dari sekedar tempat bernaung berbagai kelompok yang berbeda, maka harus benar-benar menjadi ‘pertemuan’ dari berbagai kelompok itu yang tujuannya untuk membawa pengaruh radikal bagi semua umat manusia lewat pembuatan perbedaan yang radikal (Martin, 1998: 128)
b.  Lawrence J. Saha.
Menurutnya, pendidikan multikultural dapat dipahami sebagai proses atau strategi pendidikan yang melibatkan lebih dari satu budaya yang ditunjukkan melalui kebangsaan, bahasa, etnik, atau kriteria rasial. Pendidikan
multikultural dapat berlangsung dalam setting pendidikan formal atau informal, langsung atau tidak langsung. Pendidikan multikulturan diarahkan untuk mewujudkan kesadaran, toleransi, pemahaman, dan pengetahuan yang mempertimbangkan perbedaan kultural, dan juga perbedaan dan persamaan antar budaya dan kaitannya dengan pandangan dunia, konsep, nilai, keyakinan, dan sikap (Lawrence J. Saha, 1997: 348).
Ahli lain, Sleeter dan Grant ( 2007, 2009 ) dan Smith ( 1998 ) sebagaimana dikutip Zamroni ( 2011 ) mendefinisikan  pendidikan  multikultural sebagai suatu pendekatan progresif untuk melakukan transformasi pendidikan yang secara holistik memberikan kritik dan menunjukkan kelemahan-kelemahan, kegagalan-kegagalan dan diskriminasi yang terjadi di dunia pendidikan ( Zamroni, 2011: 144 )
Sebagai sebuah wacana baru, pengertian pendidikan multikultural sesungguhnya belum begitu jelas dan masih diperdebatkan oleh para pakar pendidikan. Namun  bukan  berarti  definisi  pendidikan multikultural tidak ada atau tidak jelas. Pendidikan multikultural masih diartikan sangat ragam, dan belum ada kesepakatan, apakah pendidikan multukiultural tersebut berkonotasi pendidikan tentang keragaman budaya, atau pendidikan untuk membentuk sikap agar menghargai keragaman budaya.
Pendapat Kamanto Sunarto, “Pendidikan multikultural biasa diartikan sebagai pendidikan keragaman budaya dalam masyarakat, dan terkadang juga
diartikan sebagai pendidikan yang menawarkan ragam model untuk keragaman budaya dalam masyarkat, dan terkadang juga diartikan sebagai pendidikan untuk membina sikap siswa agar menghargai keragaman budaya masyarakat”. (Kamanto Sunarto, 2004: 47)
Sementara itu, Calarry Sada dengan mengutip tulisan Sleeter dan Grant, menjelaskan bahwa pendidikan multikultural memiliki empat makna (model), yakni, (1) pengajaran tentang keragaman budaya sebuah pendekatan asimilasi kultural, (2) pengajaran tentang berbagai pendekatan dalam tata hubungan sosial, (3) pengajaran untuk memajukan pluralisme tanpa membedakan strata sosial dalam masyarakat, dan (4) pengajaran tentang  refleksi  keragaman  untuk meningkatkan pluralisme dan kesamaan. (Clarry Sada, 2004: 85)
Apapun definisi
pendidikan multikultural yang kemukakan di atas, kenyataan bangsa Indonesia terdiri dari banyak etnik, dengan keragaman budaya, agama, ras dan bahasa. Indonesia memiliki falsafah berbeda suku, etnik, bahasa, agama dan budaya, tapi memiliki satu tujuan, yakni terwujudnya bangsa Indonesia yang kuat, kokoh, memiliki identitas yang kuat, dihargai oleh bangsa lain, sehingga tercapai cita-cita ideal dari pendiri bangsa sebagai bangsa yang maju, adil, makmur dan sejahtera. Untuk itu, seluruh komponen bangsa tanpa membedakan etnik, ras, agama dan budaya, seluruhnya harus bersatu pada, membangun kekuatan di seluruh sektor, sehingga tercapai kemakmuran bersama,
memiliki harga diri bangsa yang tinggi dan dihargai oleh bangsa-bangsa lain di dunia.
Dalam konteks ini pendidikan multikultural melihat masyarakat secara lebih luas. Berdasarkan pandangan dasar bahwa sikap “indifernece” dan “non-recognition” tidak hanya berakar dari ketimpangan struktur sosial tetapi paradigma pendidikan multikultural mencakup subjek-subjek mengenai ketidakadilan, kemiskinan, penindasan, keterbelakangan kelompok-kelompok minoritas dalam berbagai bidang sosial, budaya, ekonomi, pendidikan dan lain sebagainnya. Paradigma seperti ini akan mendorong tumbuhnya kajian-kajian tentang ‘ethnic studies’ untuk kemudian menemukan tempatnya dalam kurikulum pendidikan sejak dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi. (Kamanto Sunarto, 2004: 179)
Dengan demikian, pendidikan multikulral dalam konteks ini akan diartikan sebagai sebuah proses pendidikan yang memberi peluang sama pada seluruh anak bangsa tanpa membedakan perlakuan karena perbedaan etnik, budaya dan agama, yang memberikan penghargaan terhadap keragaman, dan yang memberikan hak-hak sama bagi etnik minoritas, dalam upaya memperkuat persatuan dan kesatuan, identitas nasional dan citra bangsa di mata dunia international.
Inilah berbagai materi yang senantiasa diperhatikan dalam pembinaan bangsa agar tetap kuat dan terus berkembang, bahkan seluruh budaya diberi kesempatan untuk membina dan
mengembangkannya. Nilai dan norma di atas ditranformasikan dan dikembangkan pada siswa-siswa sekolah melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama yang di dalamnya juga termasuk civic education , dan bahkan kini akan dikembangkan sebuah gagasan yang sangat strategis, pendidikan untuk karakter bangsa.

## 3.  Tujuan Pendidikan Multikultural dalam Pendidikan Islam
Ruang lingkup pendidikan di dalam pandangan Islam tidak sempit, tidak saja pada pendidikan agama dan tidak pula terbatas pada pendidikan duniawi semata, tetapi Rasulullah sendiri pernah mengajak setiap individu dari ummat Islam supaya bekerja untuk agama dan dunianya sekaligus . (Abudin Nata, 2005: 19) Tujuan pendidikan yang paling utama adalah bagaimana mencerdaskan anak-anak bangsa dari kebodohan. Namun, secara konsep multikultural pendidikan bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik untuk saling menghargai dan adanya toleransi di dalam kehidupan berbangsa.
Pendidikan Islam memiliki tujuan terkendali sesuai dengan falsafah dan pandangan hidup yang digariskan oleh akal dalam al-Qur’an. Dengan berdasarkan al-Qur’an dan hadits jelas terlihat bahwa tujuan sejati pendidikan Islam adalah menghasilkan orang-orang yang beriman dan juga berpengetahuan, yang satu sama lain saling menopang. (Syed Sajjad Hussain dan Syed Ali Ashraf, 2000: 49)
Tujuan pendidikan Islam juga musti disinkronkan dengan tujuan agama Islam yaitu berusaha mendidik individu mukmin agar tunduk, bertakwa, dan beribadah dengan baik kepada Allah, sehingga memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat tersebut, dapat digali tujuan-tujuan khusus. (Maslikhah, 2007: 122)
Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tujuan pendidikan Islam memiliki tujuan yang sama dengan tujuan penciptaan manusia. Pendidikan Islam sarat dengan nalar dan perasaan perilaku serta emosi manusia dengan landasan agama Islam. Dengan demikian tujuan pendidikan Islam adalah merealisasikan penghambaan kepada Allah dalam kehidupan manusia, baik secara individu maupun secara sosial. (Abdurrahman an-Nahlawi, 1995 :177), memiliki ciri-ciri sebagai berikut :
a.  Mengarahkan manusia agar menjadi khalifah Allah di muka bumi sebaik-baiknya.
b.  Mengarahkan manusia agar seluruh pelaksanaan tugas kekhalifahannya dilaksanakan dalam rangka beribadah kepada Allah.
c.  Mengarahkan manusia untuk berakhlak mulia.
d.  Membina dan mengarahkan seluruh potensi manusia yang digunakan untuk mendukung tugas pengabdian dan kekhalifahannya.
e.  Mengarahkan manusia agar dapat
mencapai kebahagiaan di dunia dan akherat.
Selanjutnya, sistem pendidikan yang diterapkan di negara-negara yang ada
di dunia ini berorientasi kemasyarakatan, kenegaraan. Brubacher dalam bukunya, Modern Philosophies of Education (1978) menyatakan hubungan pendidikan dengan masyarakat mencakup hubungan pendidikan dan perubahan sosial, tatanan ekonomi, politik dan negara karena pendidikan itu terjadi di masyarakat. Dengan sumber daya masyarakat dan untuk masyarakat, maka pendidikan dituntut untuk mampu memperhitungkan dan melakukan antisipasi terhadap perkembangan sosial, ekonomi, politik dan kenegaraan secara simultan. Sedangkan secara mikro pendidikan senantiasa memperhitungkan individualitas atau karakteristik perbedaan antara individu peserta didik. ( Fasli Jalal, 2001: 16) Perbedaan-perbedaan pada diri anak didik yang harus diakui dalam pendidikan multikultural, antara lain mencakup penduduk minoritas etnis dan ras, kelompok pemeluk agama, perbedaan agama, perbedaan jenis kelamin, kondisi ekonomi, daerah/ asal-usul, ketidak mampuan  fisik  dan  mental,  kelompok umur, dan lain-lain (Baker, 1994: 11). Melalui pendidikan multikultural ini anak didik diberi kesempatan dan pilihan untuk mendukung dan memperhatikan satu atau beberapa budaya, misalnya sistem nilai, gaya hidup, atau bahasa.
Meminjam  sistem  klasifikasi Robinson, Nasikun (2005) menyampaikan bahwa ada tiga perspektif multikulturalisme di dalam sistem pendidikan: (1) perspektif ” cultural assimilation ”; (2) perspektif ” cultural pluralism ”; dan (3) perspektif
” cultural synthesis ”. Yang pertama, merupakan suatu model transisi di dalam sistem pendidikan yang menunjukkan proses asimilasi anak atau subyek didik dari berbagai kebudayaan atau masyarakat sub nasional ke dalam suatu ” core society ”.
Yang kedua, suatu sistem pendidikan yang menekankan pada pentingnya hak bagi semua kebudayaan dan masyarakat sub nasional untuk memelihara dan mempertahankan identitas kutlural masing- masing. Yang ketiga merupakan sintesis dari perspektif asimilasionis dan pluralis, yang menekankan pentingnya proses terjadinya eklektisisme dan sintesis di dalam diri anak atau subyek didik dan masyarakat, dan terjadinya perubahan di dalam berbagai kebudayaan dan masyarakat sub nasional.
Pilihan perspektif pendidikan ”sintesis multukultural” memiliki rasional yang paling dasar di dalam hakekat tujuan suatu pendidikan multikultural, yang dapat diidentifikasi melalui tiga tujuan (Ekstrand dalam Nasikun, 2005), yaitu tujuan ”attitudinal”, tujuan ”kognitif”, dan tujuan ”instruksional”. Pada tingkat attitudinal, pendidikan multikultural memiliki fungsi untuk menyemai dan mengembangkan sensitivitas kultural, toleransi kultural, penghormatan pada identitas kultural, pengembangan sikap budaya responsif dan keahlian untuk melakukan penolakan dan resolusi konflik. Pada tingkat kognitif, pendidikan multikultural memiliki tujuan bagi pencapaian kemampuan akademik, pengembangan pengetahuan tentang kemajemukan kebudayaan, kompetensi untuk melakukan analisis
dan interpretasi perilaku kultural, dan kemampuan membangun kesadaran kritis tentang kebudayaan sendiri. Pada tingkat instruksional, pendidikan multikultural memiliki tujuan untuk mengembangkan kemampuan melakukan koreksi atas distorsi-distorsi, stereotipe-stereotipe, peniadaan-peniadaan, dan mis-informasi tentang kelompok-kelompok etnis dan kultural yang dimuat di dalam buku dan media pembelajaran, menyediakan strategi- strategi untuk melakukan hidup di dalam pergaulan multikultural, mengembangkan keterampilan-keetrampilan komunikasi interpersonal, menyediakan teknik-teknik untuk melakukan evaluasi dan membentuk menyediakan  klarifikasi  dan  penjelasan- penjelasan tentang dinamika-dinamika perkembangan kebudayaan.
Tujuan dalam pendidikan Islam juga memiliki karakteristik sebagai pengemban amanat pelestari kebudayaan yang berhubungan dengan pengembangan kemasyarakatan yang diwujudkan pula dalam proses-peoses pengembangan individual yang jamak dilafalkakan sebagai insan kamil. Insan kamil adalah manusia yang paripurna, memiliki budi pekerti luhur dan akhlak, manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Insan kamil adalah adalah gambaran manifestasi manusia yang mampu menunaikan tugas dan kewajibannya selaku mahluk Allah sebagai khalifah di muka bumi, mampu menjalankan dan membangun tugas-tugas kemasyarakatan, kebangsaan, keagamaan secara bersama-sama membangun peradaban Islam, dan tugas-tugas dalam
membangun kehidupan bersama secara integral dengan sebaik-baiknya sesuai dengan prinsip-prinsip kehidupan menurut al-Qur’an dan al-Sunah.
Dalam hal ini, baik konsep pendidikan multikultural maupun pendidikan Islam memiliki dua pengembangan kemasyarakatan dan individual. Tujuan pendidikan multikultural berorintasi kemasyarakatan yang menganggap pendidikan sebagai sarana utama dalam menciptakan rakyat yang baik, baik untuk sistem pemerintahan demokratis. Ia juga berorientasi kemasyarakatan, kenegaraan mencakup hubungan pendidikan dan perubahan sosial, tatanan ekonomi, politik, dan negara di era global-multikultural.

## 4.  Kurikulum Pendidikan Multikultural
Selanjutnya berbicara tentang kurikulum, perlu kiranya diperhatikan beberapa hal agar lebih memahami perspektif multikultur dalam pengembangan kurikulum, yaitu memahami terlebih dahulu pengertian kultur dan kebudayaan. Pemahaman tentang proses dalam budaya selanjutnya mendasari perspektif pendidikan yang multikultur (prinsip penyusunan dan pengembangan kurikulum multikultural). Prinsip tersebut antara lain :
a.  Pespektif pendidikan multikultur
secara eksplisit menyadari kenyataan adanya kesenjangan dan ketidakadilan sosial-ekonomi dalam masyarakat dan secara kritis menelaah bagaimana
kesenjangan dan ketidakadilan itu dihasilkan dan dikekalkan oleh kekuasaan dominant. Dengan kata lain, pendekatan ini sangat berkepentingan untuk membongkar bagaimana sekelompok yang marginal secara ras, gender, etnis, kelas, agama dan sebagainya didiskriminasi dan ditindas secara sistematis di dalam lembaga sosial. b.  Pendidikan multikultur menolak pemahaman yang menganggap bahwa perbedaan kultural sebagai sesuatu yang netral dan stabil. Bahwa perbedaan kultural memang harus dihargai, tentu saja hal itu penting. Tetapi, penghargaan itu harus diletakkan dalam pemahaman kritis tentang kebudayaan ebagai suatu organisme hidup yang dihasilkan oleh dan mempengaruhi relasi kekuasaan politik dan ekonomi. Karena itu, pendidikan multikultur kritis tidak memandang kebudayaan secara esensialis, melainkan memahaminya sebagai sesuatu yang dikonstruksi di dalam wacana. Artinya kebudayaan merupakan hasil pertarungan politis dan ideologis sehingga kebudayaan bukanlah suatu system yang koheren, tertata dan terprediksi, melainkan penuh dengan tegangan inheren dan proses dialektis dari berbagai kekuatan yang bersaing.
c.  Pendidikan multikultur harus diterapkan kepada seluruh pelajar, tidak hanya pelajar dari
minoritas etnik tertentu (atau yang hanya mencakup muatan lokal tertentu, seperti yang selama ini dipraktikkan  secara  artificial  di Indonesia). Lebih dari itu, yang menjadi fokus dari pendidikan multikultur sesungguhnya adalah pembongkaran pengetahuan yang dibentuk oleh kultur dominant sehingga terlihatlah hierarki sosial dalam berbagai aspeknya, seperti hierarki ras, gender, kelas, agama, etnis, orientasi seksual, dan sebagainya. Oleh karena itu, pendekatan ini menghendaki penerapan yang komperhensif di dalam seluruh aspek kurikulum pendidikan, dari tujuan pembelajaran, bahan pelajaran, metode pembelajaran, sampai evaluasinya. Bahkan pendekatan ini juga sangat peka terhadap kurikulum tersembunyi ( hidden curriculum ) yang dipraktekkan secara informal dan yang seringkali tidak disadari dalam setiap praktek hubungan guru dan murid di dalam kultur sekolah. (Irsyad Ridho dan Susi Fitri, akses 3 November 2016). Kurikulum menjadi faktor yang menentukan dalam Pendidikan Multikultural. Di sekolah-sekolah Amerika Serikat terdapat berbagai pendekatan dalam melakukan reformasi kurikulum multikultural. Dari aspek didaktik, kurikulum merupakan salah satu aspek penting dalam pendidikan multikultural. Namun sebelum dibahas tentang masalah
kurikulum pendidikan multikultural, bagian ini akan mengawali pembahasannya pada  definisi  dan  tujuan  pendidikan multikultural. Pembahasan tentang definisi dan tujuan ini penting untuk dilakukan, dengan alasan bahwa pemahaman terhadap definisi  dan  tujuan  ini  dapat  dijadikan sebagai dasar untuk menentukan kurikulum pendidikan multikultural.
Tentang definisi pendidikan multikultural dapat kita perhatikan lewat pendapat-pendapat tokoh berikut ini:
a.  Pendapat Lawrence J. Saha.
Menurutnya, pendidikan multikultural dapat dipahami sebagai proses atau strategi pendidikan yang melibatkan lebih dari satu budaya yang ditunjukkan melalui kebangsaan, bahasa, etnik, atau kriteria rasial. Pendidikan multikultural dapat berlangsung dalam setting pendidikan formal atau informal, langsung atau tidak langsung. Pendidikan multikulturan diarahkan untuk mewujudkan kesadaran, toleransi, pemahaman, dan pengetahuan yang mempertimbangkan perbedaan kultural, dan juga perbedaan dan persamaan antar budaya dan kaitannya dengan pandangan dunia, konsep, nilai, keyakinan dan sikap (Lawrence J. Saha, 1997: 348).
b. Definisi  lain  yang  relevan  untuk dikutip disini adalah pendapat James A. Bank. Menurutnya, pendidikan multikultural dapat dilihat dari 3 (tiga) aspek: konsep,
gerakan dan proses (James A. Bank, 1989: 2-3).
c.  Lebih lanjut, James A. Banks dalam bukunya ”Multicultural Education,” mendefinisikan Pendidikan Multikultural sebagai berikut: Multicultural education is an idea, an educational reform movement, and a process whose major goal is to change the structure of educational institutions so that male and female students, exceptional students, and students who are members of diverse racial, ethnic, and cultural groups will have an equal chance to achieve academically in school (Banks, 1993: 1)
Dalam kaitan ini, Sadker, mencatat adanya 6 (enam) macam bias dalam buku teks yang digunakan dalam pembelajaran. Keenam bias tersebut adalah: (a) bias yang tidak terlihat ( invisibility ), (b) pemberian label ( stereotyping ), (c) selektivitas dan ketidakseimbangan ( selectivity and inbalance ), (d) tidak mengacu realitas ( unreality ), (e) pembangian dan isolasi
( framentation and isolation ), dan (f) bahasa (languange ). (Donna M. Gollnick & Philip C. Chinn, 1983: 299-300)
Untuk mengurangi kencederungan bias tersebut, kurikulum berbasis multikultural perlu memasukkan materi dan bahan ajar yang berorientasi pada penghargaan kepada orang lain. Dalam hubungan ini, James Lynch merekomendasikan agar sekolah atau guru menyampaikan pokok-pokok bahasan
multikultural, dengan berorientasi pada 2 (dua) tujuan, yaitu: (a) penghargaan kepada orang lain ( respect for others ), dan (b) penghargaan kepada diri sendiri ( respect for self ). Kedua bentuk penghargaan ini,
mencakup 3 (tiga) ranah pembelajaraan ( domain of learning ). Ketiga ranah pembelajaran tersebut adalah: pengetahuan ( cognitive ), keterampilan (psychomotor), dan sikap ( affective ). Rekomendasi Lynch di atas mempertimbangkan hubungan kompleks antara dimensi intelektual dan emosional dalam perilaku siswa. (James Lynch, 1986: 86-87)
Indonesia merupakan sebuah negara yang majemuk dari segi agama, bahasa, golongan maupun budaya. Oleh karena itu, untuk menerapkan konsep pendidikan multikultural di sekolah dasar hingga ke perguruan tinggi tentunya harus menyusun kurikulum yang dapat menjadi sebuah pegangan kuat yang mencakup budaya lokal, identitas nasional, agar generasi muda bangga akan kekayaan Indonesia. Dengan demikian konsep pendidikan multikultural harus disesuaikan menurut tingkat pendidikan agar mereka dapat memami bagaimana konsep hidup berdampingan dengan aneka keberagaman yang ada disekitarnya.
Menurut Hamid Hasan, bahwa masyarakat dan bangsa Indonesia memiliki keragaman sosial, budaya, aspirasi politik dan kemampuan ekonomi. Keragaman tersebut berpengaruh langsung terhadap kemampuan guru dalam melaksanakan kurikulum, kemampuan sekolah dalam menyediakan pengalaman belajar dan
kemampuan siswa dalam berproses, belajar dan mengolah informasi menjadi sesuatu yang dapat diterjemahkan sebagai hasil belajar. Keragaman itu menjadi suatu variabel bebas yang memiliki kontribusi sangat  signifikan  terhadap  keberhasilan kurikulum, baik sebagai proses maupun sebagai hasil. (S. Hamid Hasan, 2000: 6) Sejalan dengan konsepsi ini, Jhon Dewey merekomendasikan tiga hal yang harus dipertimbangkan dalam mengembangkan sebuah kurikulum. “ Pertama , hakikat dan kebutuhan peserta didik. Kedua, hakikat dan kebutuhan masyarakat. Dan ketiga , masalah pokok yang digumuli peserta didik untuk mengembangkan diri sebagai pribadi yang matang dan mampu menjalin hubungan dengan pribadi lain dalam masyarakat”. (A. Malik Fadjar, 1998 :68)
Dengan konsep dan penyusunan kurikulum dengan memperhatikan berbagai hal yang disebutkan di atas, maka pembelajaran multikultural nantinya diharapkan mampu menghasilkan warga negara yang memiliki sikap dan kebiasaan multikultural dengan sikap dan perilaku yang toleransi antar semua suku bangsa dan saling bekerjasama untuk kepentingan bangsa. Setiap warga negara yang memiliki seperti itu nantinya akan memunculkan tidak  adanya  perbedaan  yang  spesifik diantara semuanya dan yang ada hanyalah sikap saling menghargai yang tanpa memandang perbedaan warna kulit, agama dan ras.

## 5. Strategi dan Manajemen Pendidikan Multikultural
Dari aspek metodik, strategi dan manajemen pembelajaran merupakan aspek penting dalam pendidikan multikultural. Harry K. Wong, penulis buku How to be an Active Teacher the First Day of School, sebagaimana dikutip Linda  Starr  (2004)  mendefinisikan managemen pembelajaran sebagai “praktik dan prosedur yang memungkinkan guru mengajar dan siswa belajar.” Terkait dengan praktik dan prosedur ini, Ricardo L. Garcia, menyebutkan 3 (tiga) faktor dalam managemen pembelajaran, yaitu: (a) lingkungan  fisik  ( physical environment ), (b) lingkungan sosial ( human environment ), dan (c) gaya pengajaran guru (teaching style). (Ricardo L. Garcia, 1982: 146).
Dalam pembelajaran siswa memerlukan  lingkungan  fisik  dan  sosial yang aman dan nyaman. Untuk menciptakan lingkungan  fisik  yang  aman  dan  nyaman, guru dapat mempertimbangkan aspek pencahayaan, warna, pengaturan meja dan kursi, tanaman, dan musik. Guru yang memiliki pemahaman terhadap latar belakang budaya siswanya, akan menciptakan  lingkungan  fisik  yang kondusif untuk belajar. Sementara itu, lingkungan sosial yang aman dan nyaman dapat diciptakan oleh guru melalui bahasa yang dipilih, hubungan simpatik antar siswa, dan perlakuan adil terhadap siswa yang beragam budayanya. (Choirul Mahfud, 2006: 133)
Selain  lingkungan  fisik  dan sosial, siswa juga memerlukan gaya
pengajaran guru yang menggembirakan. Menurut garcia, gaya pengajaran guru merupakan gaya kepemimpinan atau teknik pengawalan yang digunakan guru dalam proses pembelajaran ( the kind of leadership or governance techniques a teacher uses ) (Garcia, 1982: 146). Dalam proses pembelajaran, gaya kepemimpinan guru sangat berpengaruh bagi ada tidaknya peluang siswa untuk berbagi pendapat dan membuat keputusan. Gaya kepemimpinan guru berkisar pada otoriter, demokratis, dan bebas ( Laizzes Faire ). Gaya kepemimpinan otoriter tidak memberikan peluang kepada siswa untuk berbagi pendapat. Apa yang diajarkan guru kepada siswa ditentukan sendiri oleh sang guru. Sebaliknya, gaya kepemimpinan guru demokratis memberikan siswa untuk menentukan materi yang perlu dipelajari siswa. Selanjutnya, guru menggunakan gaya kepemimpinan bebas (laizzes faire) menyerahkan sepenuhnya kepada siswa untuk menentukan materi pembelajaran di kelas. Untuk kelas yang beragam latar belakang budaya siswanya, agaknya, lebih cocok dengan gaya kepemimpinan guru yang demokratis (Donnas Styles, 2004). (Dolls, Ronald C, 1974: 74)
Lebih lanjut, pendekatan demokratis dalam pembelajaran ini menuntut guru memiliki kompetensi multikultural. Farid Elashmawi dan Philip P. Harris (1994:67), menawarkan 6 (enam) kompetensi multikultural guru, yaitu: (a) memiliki nilai hubungan sosial yang luas, (b) terbuka dan fleksibel  dalam  mengelola  keberagaman siswa, (c) siap menerima perbedaan
disiplin ilmu, latar belakang, ras, dan gender, (d) memfasilitasi pendatang baru dan siswa minoritas, (e) mau berkolaborasi dan koalisi dengan pihak manapun, dan (f) berorientasi pada program dan masa depan. Selain itu, James A. Bank (1989: 104-105) menambahkan kompetensi multikultural lain yang harus dimiliki oleh seorang guru, yaitu: (a) sensitif terhadap perilaku etnik para siswa, (b) sensitif terhadap kemungkinan adanya kontroversi tentang adanya materi ajar, dan (c) menggunakan teknik pembelajaran kelompok untuk mempromosikan intergrasi etnik dalam pembelajaran.
Dari uraian di atas dapatlah dikatakan bahwa pendidikan multikultural menemukan relevansinya untuk konteks indonesia. pendidikan multikultural yang selama ini baru diwacanakan oleh para pemerhati pendidikan, sudah saatnya untuk disambut oleh para pengambil kebijakan dan para praktisi pendidikan. Sebagai sebuah konsep, pendidikan multikultural sejalan dengan semangat semboyan bangsa Indonesia: “Bhinneka Tunggal Ika.” (Muhammad M. Basyuni, 2006: 9)
Sayangnya, selama pemerintahan orde baru keragaman tersebut belum dikelola dengan proporsional, dengan menerima perbedaan, mengakui dan menghargainnya. Yang terjadi adalam proses penyeragaman dan pengabaian terhadap perbedaan yang ada, baik dari segi suku, bahasa, agama, maupun budayanya. Semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” pun diterapkan secara berat sebelah. Artinya, semangat ke-Eka-an lebih menonjol dari
pada semangat ke-Bhinneka-annya dalam pengelolaan negara Indonesia. pengelolaan negara dengan penekanan pada semangat ke-Ika-an dari pada semangat ke- Bhinnekaan-an tersebut mewarnai konsep dan praktik pendidikan di Indonesia. Indikatornya terlihat pada: (1) terjadinya penyeragaman terhadap berbagai aspek pendidikan seperti kurikulum, metode pembelajaran, dan manajemen kelas, (2) terjadi sentralisasi pendidikan, yang sarat dengan intruksi, petunjuk, dan pengarahan dari atas, sebagai akibat dari paradigma pendidikan setralistik (top-down), dan (3) belum adanya proses menghargai dan mengakomodasi perbedaan latar belakang siswa yang menyangkut budaya, etnik, bahasa, dan agama. (Nurdinah Muhammad, 2004: 347)
Berkaitan dengan model pendidikan multikultural yang tepat diterapkan dalam konteks keIndonesiaan, para pakar nyaris sepakat dengan model pendidikan multikultural yang berdasarkan Pancasila, sebagaimana disepakati oleh para pendiri bangsa sebagai jaminan NKRI. Konsep pendidikan multikultural yang sekiranya dapat dikembangkan ditanah air kita sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan politik ditanah air adalah pendidikan multikultural mempunyai dimensi sebagai berikut: (Tilaar, :185-190).
1.  “Right to Culture” dan identitas budaya lokal. Multikulturalisme meskipun didorong oleh pengakuan terhadap hak asasi manusia, namun akibat globalisasi pengakuan tersebut diarahkan juga kepada
hak-hak yang lain yaitu hak akan kebudayaan ( right to culture ).
Lahirnya identitas kesukuan sebagai perkembangan budaya mikro di Indonesia, memang semuanya itu memerlukan masa transisi yaitu seakan-akan melorotnya rasa kebangsaan dan persatuan Indonesia. Hal ini dapat dimengerti oleh karena apa yang disebut budaya indonesia sebagai budaya mainstream belum jelas bagi kita semua. Identitas budaya makro, yaitu budaya Indonesia yang sedang menjadi memang harus terus menerus kita bangun atau merupakan suatu proses yang tanpa ujung. Namun demikian hal tersebut merupakan sesuatu yang harus diwujudkan oleh setiap insan Indonesia dari generasi ke generasi. Upaya untuk membangun suatu masyarakat madani Indonesia yang berdasarkan kebudayaan indonesia.
2.  Kebudayaan Indonesia yang menjadi . Kebudayaan Indonesia yang menjadi adalah suatu pegangan dari setiap insan dan setiap identitas budaya mikro Indonesia. Hal tersebut merupakan suatu sistem nilai yang baru yang ini kemudian memerlukan suatu proses yang mana perwujudannya antara lain melalui proses dalam pendidikan nasional. Oleh sebab itu ditengah-tengah maraknya identitas kesukuan, sekaligus ditekankan sistem nilai baru yang
akan kita wujdkan, yaitu sistem nilai ke indonesiaan. Hal tersebut bukannya suatu yang mudah karena memerlukan paradigm shift didalam proses pendidikan bangsa Indonesia. Sebagai suatu paradigma baru didalam sistem pendidikan nasional, maka perlu dirumuskan bagaimana sistem pendidikan nasional diarahkan kepada pemeliharaan dan pengembangan konsep negara-bangsa yaitu negara kesatuan republik indonesia yang didasarkan kepada kekayaan kebudayaan dari berbagai suku bangsa di Indonesia.
3.  Konsep pendidikan multikultural yang normatif , kita tidak bisa menerima konsep pendidikan multikultural yang deskriptif yaitu hanya sekedar mengakui pluralitas budaya dari suku-suku bangsa di Indonesia. Di samping pengakuan akan pluralitas budaya kita juga harus mampu mewujudkan kebudayaan Indonesia yang dimiliki oleh suatu negara bangsa. Adapun konsep pendidikan multikultural normatif adalah konsep yang dapat kita gunakan untuk mewujdkan cita- cita tersebut. Untuk mewujdkan semuanya jangan sampai konsep pendidikan multikultural normatif sebagai suatu paksaan yang menghilangkan keanekaragaman budaya-budaya lokal. Akan tetapi konsep pendidikan multikultural normatif harus mampu memperkuat
identitas suatu suku yang kemudian dapat mendukung terwujudnya suatu kebudayaan Indonesia yang dimiliki oleh seluruh bangsa Indonesia.
4.  Pendidikan multikultural Merupakan suatu rekontruksi sosial , suatu rekontruksi sosial artinya, upaya untuk melihat kembali kehidupan sosial yang ada dewasa ini. Salah satu masalah yang timbul akibat berkembangnya rasa kedaerahan, identitas kesukuan, dari perorangan maupun suatu suku bangsa Indonesia, telah menimbulkan rasa kelompok yang berlebihan. Ini semua akan menyebabkan pergeseran- pergeseran horizontal yang tidak dikenal sebelumnya.
5.  Pendidikan multikultural di Indonesia memerlukan pedagogik baru . Jelas kiranya untuk melaksanakan konsep Pendidikan multikultural di dalam masyarakat pluralitas tapi sekaligus diarahkan kepada terwujdnya masyarakat Indonesia baru, maka pedagogik yang tradisional tidak dapat kita gunakan lagi. Pedagogik tradisional membatasi proses pendidikan didalam ruangan sekolah yang sarat dengan pendidikan intelektualistik. Sedangkan kehidupan sosial- budaya di indonesia menuntut pendidikan hati ( Pedagogy of hert ) yaitu diarahkan kepada rasa persatuan dari bangsa Indonesia

## yang pluralistiks
6.  Pendidikan multikultural bertujuan untuk mewujdkan visi Indonesia masa depan serta etika berbangsa. TAP/MPR RI Tahun 2001 No.VI dan VII mengenai visi Indonesia masa depan serta etika kehidupan berbangsa perlu dijadikan pedoman yang sangat berharga dalam pengembangan konsep Pendidikan multikultural. Dalam hal ini perlu dipertimbangkan menghidupkan kembali pendidikan budi pekerti terutama ditingkat pendidikan dasar, melengkapi pendidikan agama yang sudah ditangani dengan UU No. 20 Tahun 2003.

## C.  Kesimpulan
Pendidikan Islam yang berwawasan multikultural adalah suatu pendidikan yang membuka visi dan cakrawala yang lebih luas mampu melintas batas kelompok etnis atau tradisi budaya dan agama, sehingga mampu melihat “kemanusiaan” sebagai sebuah keluarga yang memiliki perbedaan maupun kesamaan cita-cita. Dengan demikian, pendidikan jenis ini menekankan pada pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan heterogenitasnya sebagai konsekuensi keragaman budaya, etnis, suku, dan aliran (agama). Dengan kesadaran seperti ini, kelak diharapkan akan terciptanya kedamaian yang sejati, keamanan yang tidak dihantui kecemasan, dan kebahagiaan tanpa batas.
Realitas manusia yang rentan terhadap konflik dan kekerasan
membutuhkan usaha reduksi secara sistematis menuju terciptanya kehidupan yang penuh toleransi. Salah satu media yang sangat efektif dalam proses penanaman dan pemahaman terhadap realitas yang multikultural adalah melalui pendidikan agama.
Di Indonesia pendidikan multikultural masih relatif masih belum dikenal sebagian besar guru-guru (Farida Hanum dan Setya Raharja, 2006). Oleh sebab itu, sosialisasi tentang pendidikan multikultural penting untuk terus dilakukan, baik yang berbentuk seminar, penataan, workshop , curah pendapat maupun penyediaan buku-buku penunjang. Masyarakat Indonesia yang sangat beragam, sangat tepat dikelola dengan pendekatan nilai-nilai multikultural agar interaksi dan integrasi dapat berjalan dengan damai, sehingga dapat menumbuhkan sikap kebersamaan, toleransi, humanis, dan demokratis sesuai dengan cita-cita negara Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

## D.  Daftar Pustaka
Abudin Nata, Paradigma Baru Pendidikan Islam di Era Pasar Bebas, dalam Jurnal Didaktika Islamika, Vol. VI, No. 1 Juni 2005.
Abdurrahman an-Nahlawi, Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah dan Masyarakat, (Jakarta : Gema Insani Press, 1995), cet. Ke-I.
A. Malik Fadjar, Visi Pembaruan Pendidikan Islam, Jakarta: LP3NI,

## 1998.
Alisuf Sabri, Ilmu Pendidikan, (Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, 1999), cet. Ke-I.
Baker G.C. 1994. Planning dan Organizing for Multicultural Instruction. (2nd). California: Addison-Elsey Publishing Company.
Choirul Mahfud, Pendidikan Multikultural , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).
Clarry Sada, Multicultural Education in Kalimantan Barat; an Overview, dalam Jurnal Multicultural Education in Indonesia and South East Asia, edisi I, tahun 2004.
Djohar. 2003. Pendidikan Strategik, Alternatif untuk Pendidikan Masa Depan , Yogyakarta : LESFI
Banks, James A. (ed.). 1989. Multicultural Education: Issues and Perspectives . Boston-London: Allyn and Bacon Press.
Banks, J.A. 1993. Multicultural Education: Issues and Perspectives. Needham Heights, Massachusetts : Allyn and Bacon
Fasli Jalal, Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah , (Yogyakarta: Aditia, 2001).
Fayid, Syaikh Mahmud Abdul, Pendidikan dalam Al-Qur’an, (terj. Drs. Judi al- Falasany), (Semarang: Wicaksana, 1986).
Irsyad Ridho dan Susi Fitri, Perspektif Multikultur dalam Pengembangan Kurikulum, dalam http://www . backtohome schooling.org/htm artikel, akses 3 November 2016.
S. Hamid Hasan, Multikulturalisme
Untuk Penyempurnaan Kurikulum Nasional , Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, 026, 6, (oktober,
2000).
Kamanto Sunarto, Multicultural Education in Schools, Challenges in its Implementation, dalam Jurnal Multicultural Education in Indonesia and South East Asia , edisi I, tahun 2004.
Maslikhah, Quo Vadis Pendidikan Multikultural: Rekonstruksi Sistem
Pendidikan Berbasis Kebangsaan, (Surabaya: JP Books kerjasama dengan STAIN Salatiga Press, 2007), cet. 1.
Melani Budianta, “Multikulturalisme dan Pendidikan Multikultural” dalam Azyumardi Azra, dkk, Mencari Akar Kultural Civil Society di Indonesia, Jakarta: INCIS , 2003.
Muhammad M. Bansyuni, Menteri Agama RI, Kebijakan dan Strategi Kerukunan Umat Bergama, Disampaikan pada Kursus Singkat Angkatan (KSA) XIV Lemhanas RI, Tanggal 29 Mei 2006 di Lemhanas Jakarta, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2006.
Nurdinah Muhammad, Ilmu Perbandingan Agama , (Banda Aceh: Ar-Raniry Press), 2004.
Syed Sajjad Hussain dan Syed Ali Ashraf, Krisis dalam Pendidikan Islam, terj.  :  Fadlah  Mudhafir,  (Jakarta  : Al-Mawardhi Prima, 2000), cet.ke-
I.
Said Agil Husin al-Munawar, Aktualisasi Nilai-nilai dalam Sistem Pendidikan Islam, (Ciputat: Ciputat Press, 2005).

## Tim Penyusun, Undang-undang Republik
Indonesia, No.2 tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab II pasal 3, (Jakarta:
CV. Mitama Utama), 2004.
Tilaar, H.A.R. 2003. Pendidikan, kebudayaan dan masyarakat madani Indonesia. Jakarta: Remaja
Rosdakarya.
_____ 2004, Multikulturalisme; Tantangan- tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional, (Jakarta: Grassindo).
Zamroni, 2011. Pendidikan Demokrasi pada Masyarakat Multikultural. Yogyakarta: Gavin Kalam Utama.