## Kekuatan Modal Sosial dan Keberhasilan Gerakan Sayang Ibu
(Belajar dari Pengalaman Gampong Tibang–Kota Banda Aceh Dalam Mengupayakan Persalinan Aman Bagi Ibu Hamil)
Masrizal 1

## Abstract
This  paper  describes  how  Gampong  Tibang,  a  coastal  settlement  severely  damaged  by the  tsunami  in  2004  with  programs  Loving  Mother  Movement  (GSI)  is  integrated between the community and the government in improving the quality of life of women with a variety of activities having an impact on efforts to reduce mortality mothers due to  pregnancy,  childbirth,  and  the  postpartum  and infant  mortality  rate  in  view  of  the cases  are  still  found  in  society.  The  approach  in  this  study  is  qualitative  with  data collection  techniques  through  observation,  interviews,  focus  group  discussions,  and documentation.  The  findings  of  this  research  is  the  GSI  program  implemented  by  the government of the city of Banda Aceh, through the Department of Health in this regard by  training  cadres  Posyandu  health  centers  as  a  key  actor  village  level.  The  program aims  to address  a  variety of  health  problems  experienced  by  pregnant mothers,  giving stimulants to family and society  and  thus  creating a more  hospitable environment  for pregnant and lactating mothers. The approach used is to improve the understanding of the family and the community through mentoring and counseling activities and create the  environment  conscious,  responsive  and  able  to  prevent  and  overcome  the  various problems  faced  by  pregnant  women  to  exploit  the  potential  of  the  local  community. Residents are also trained to be ready under any circumstances stand to give first aid for pregnant women. For this purpose, a series of activities such as data collection pregnant women do and then to pregnant mothers are given identification card/specific reference to the condition of the pregnant mother so that people can easily know it. Likewise, for the people who have volunteered their car as "ambulance village" that used to transport pregnant  women  to  the  hospital/clinic  or  to  the  other  treatment  when  undergoing  the process  of  childbirth.  To  ease  the  labor  process,  labor  costs  to  be  repaid  through Tabungan Ibu  Bersalin  (Tabulin).  If  there are  people  who  have  not been able to  repay will be bailed out. Bailed out funds was taken from the Tabulin of other mothers. The pregnant women in the village were examined periodically by a midwife. The program is also reinforced with a variety of other activities to support the safe delivery for mothers with community-based (local wisdom).
Keyword: Loving Mother Movement, Local Wisdom, Social Capital
1 Dosen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala, Mahasiswa Doktoral Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

## 1. Pendahuluan
Sekitar setengah juta warga dunia meninggal akibat persalinan ibu hamil setiap tahunnya, sebagian terbesar berada di wilayah negara berkembang seperti Indonesia. Tak mengherankan jika masyarakat internasional kemudian menaruh perhatian besar melalui  berbagai  program,  seperti Menciptakan  Kehamilan  yang  Lebih  Aman  (Making Pregnancy  Safer  Program) yang  dilaksanakan  oleh  World Health  Organisation (WHO). Dalam  hal  ini  pemerintah  Indonesia  tidak  tinggal  diam.  Menindaklanjuti  salah  satu rekomendasi dari konferensi internasional kesehatan dunia, Internasional Conference on Population  and  Development, di  Mesir,  Kairo,  tahun  1994  dan  the World  Conference  on Women, di Beijing, 1995, Indonesia kemudian menginisiasi program Gerakan Sayang Ibu [(GSI) Safe Motherhood Program]. (Rahima, 2005) .
Awal  dari  kemunculan  Gerakan  Sayang  Ibu  ini  tepat  pada  puncak  acara peringatan  Hari  Ibu  pada  tahun  1996.  Acara  tersebut  diadakan  di  Desa  Jaten, Karanganyar,  tempat  kelahiran  Mantan  Ibu  Negara,  (alm)  Ibu  Tien  Soeharto.  Pada kesempatan itu Presiden Soeharto meluncurkan Gerakan Sayang Ibu, yang tujuannya mempercepat penurunan angka kematian ibu (AKI). Sebelumnya, pada 19-21 Juni 1996, diadakan  Lokakarya  Penurunan  Angka  Kematian  Ibu  di  Jakarta.  Di  situ  Presiden menekankan perlunya percepatan penurunan AKI.
Pada  perjalanannya  program  ini  ternyata  justru  semakin  meredup  dari  pada sebaliknya.  Pelaksanaan  otonomi  daerah  yang  memberikan  keleluasaan  bagi  pemda untuk  mengembangkan  pemerintahannya  secara  mandiri  ditengarai  menjadi  salah satu  penyebab  menurunnya  pamor  agenda-agenda  sentralistik  dari  tingkat  nasional. Merespon hal tersebut, kemudian Ibu Negara Ani Yudhono melakukan pencanangan revitalisasi GSI, pada tanggal 19 April 2007 di Karawang, Jawa Barat. Tujuannya masih tetap sama yaitu penurunan AKI dan Angka kematian bayi (AKB).
AKI  sendiri  merupakan  salah  satu  indikator  untuk  melihat  derajat  kesehatan perempuan.  Angka  kematian  ibu  juga  merupakan  salah  satu  target  yang  dituangkan dalam Tujuan  Pembangunan  Milennium  [Millenium  Development  Goals  (MDGs)], lebih spesifik,  yaitu  tujuan  ke  5:    meningkatkan  kesehatan  ibu  dengan  target  yang  akan dicapai sampai tahun 2015 adalah mengurangi sampai ¾ resiko jumlah kematian ibu. Dari  hasil  survei  yang  dilakukan  AKI  telah  menunjukkan  penurunan  dari  waktu  ke waktu,  namun  demikian  upaya  untuk  mewujudkan  target  tujuan  pembangunan milenium masih membutuhkan komitmen dan usaha keras yang terus menerus.
Gambar Pencapaian dan Proyeksi Angka Kematian Ibu (AKI) Tahun 1994-2015 (Dalam 100.000 Kelahiran Hidup)
Gambar  di  atas  menunjukkan  trend  AKI  Indonesia  secara  Nasional  dari  tahun  1994 sampai  dengan  tahun  2007,  dimana  menunjukkan  penurunan  yang  signifikan  dari tahun  ke tahun.  Berdasarkan  SDKI  survei  terakhir  tahun  2007 AKI  Indonesia sebesar 228 per 100.000 Kelahiran Hidup, meskipun demikian angka tersebut masih tertinggi di Asia. Sementara target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) adalah sebesar 226 per 100.000 Kelahiran Hidup.
Rendahnya kesadaran masyarakat tentang kesehatan ibu hamil menjadi factor penentu  angka  kematian.  Beberapa  penyebab  tidak  langsung  dari  tingginya  AKI adalah:
a. Rendahnya  pendidikan  para  ibu  yang  mengakibatkan  kurangnya  kesadaran perawatan  kesehatan  pada  saat  kehamilan.  Sejumlah  indikasi  yang  seringkali muncul terkait dengan kematian ibu antara lain: pendarahan, keracunan kehamilan yang disertai kejangkejang, aborsi, dan infeksi.
b. Rendahnya kapasitas ekonomi keluarga yang berdampak  misalnya pada status gizi buruk serta prevalensi anemi ibu hamil yang tinggi;
c. Kebiasaan  masyarakat  yang  kontraproduktif  bagi  penurunan  AKI,  diantaranya ketidakpekaan  laki-laki  dalam  keluarga  menyangkut  persoalan  kehamilan  dan persalinan, kebiasaan menikah dan hamil  di usia muda, hamil di usia senja, terlalu banyak anak, maupun terlalu pendeknya rentang usia kelahiran. Karenanya kaum lelaki  pun  kemudian  dituntut  berupaya  ikut  aktif  dalam  segala  permasalahan bidang  reproduksi  secara  lebih  bertanggung  jawab.  Oleh  karena  itu,  pandangan yang  menganggap  kehamilan  adalah  peristiwa  alamiah  perlu  diubah  secara sosiokultural agar perempuan dapat perhatian dari masyarakat. Sangat diperlukan upaya  peningkatan  pelayanan  perawatan  ibu  selain  oleh  pemerintah,  swasta, namun  justru  yang  terdekat  yaitu  lingkungan  sekitar,  keluarga,  dan  terutama suami;
d. Rendahnya akses pelayanan perawatan persalinan yang memadaikhususnya karena persoalan geografis;
e. Minimnya kualitas sarana-prasarana penunjang;
f. Rendahnya  cakupan  pertolongan  oleh  tenaga  kesehatan.  Departemen  Kesehatan menetapkan  target  90  persen  persalinan  ditolong  oleh  tenaga  medis  pada  tahun 2010.
Perbandingan  dengan  hasil  survei  SDKI  bahwa  persalinan  yang  ditolong  oleh tenaga medis profesional meningkat dari 66 persen dalam SDKI 2002-2003 menjadi 73  persen  dalam  SDKI  2007.  Angka  ini  relatif  rendah  apabila  dibandingkan dengan  negara  tetangga  seperti  Singapura,  Malaysia,  Thailand  di  mana  angka pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan hampir mencapai 90%;
g. Lemahnya regulasi pemerintah pada isu ini. Dengan demikian, perhatian terhadap ibu khususnya ibu hamil merupakan langkah preventif untuk menekan AKI. Oleh sebab itu, dengan adanya program seperti gerakan sayang ibu (GSI) ini jargon “Ibu Sehat,  Anak  Sehat,  Bangsa  Kuat”  yang  telah  dicanangkan  diharapkan  dapat terwujud.

## 2. Tinjauan Pustaka dan Kerangka Teori
Pendekatan  teori  yang  digunakan  dalam  kajian  Gerakan  sayang  Ibu  berbasis gerakan  masyarakat  ini  melihat  kepada  teori  tindakan  sosial  dalam  kajian  sosiologi dengan  pendekatan  konsep  penggorganisasian  masyarakat  dan  konsep  modal  sosial atau kearifan lokal yang tumbuh dikalangan masyarakat.

## a. Penggorganisasian Masyarakat
Pengorganisasian masyarakat dapat dijelaskan sebagai suatu upaya masyarakat untuk saling mengatur dalam mengelola kegiatan atau program yang dikembangkan dengan  membentuk  panitia  kerja,  melakukan  pembagian  tugas,  saling  mengawasi, merencanakan kegiatan dan lain-lain. Pengorganisasian masyarakat atau pengembangan  masyarakat  memiliki  fokus  terhadap  upaya  menolong  anggota masyarakat  yang  memiliki  kesamaan  minat  untuk  bekerja  sama,  mengidentifikasi kebutuhan  bersama  dan  kemudian  melakukan  kegiatan  bersama  untuk  memenuhi kebutuhan  tersebut.  PM  seringkali  diimplementasikan  dalam  bentuk  (a)  proyek- proyek  pembangunan  yang  memungkinkan  anggota  masyarakat  memperoleh dukungan dalam memenuhi kebutuhannya atau melalui (b) kampanye dan aksi sosial yang memungkinkan kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat dipenuhi oleh pihak-pihak lain  yang  bertanggungjawab  (Payne,  1995:165). Pemahaman  Payne  ini  jika  dikaitkan dengan  pola  gerakan  Sayag  Ibu  yang  diperankan  oleh  stakeholder  di  Gampong Tibang,  Dinas  kesehatan  dan  Inisiasi  yang  dilahirkan  oleh  Walikota  Banda  Aceh merupakan suatu perwujudan menjawab program MDGs yang sedang dikembangkan di  Indonesia.  Sehingga  pola  kerja  yang  dilakukan  menjadi  salahsatu  upaya  dalam
menolong  dan  menekan  minimnya  terjadi  AKI  dan  AKB  di  Kota  Banda  Aceh umumnya dan spesifik gampong Tibang Kota Banda Aceh.
b. Modal Sosial
Modal  sosial  merupakan kemampuan  masyarakat  untuk  bekerja  sama  demi mencapai  tujuan  bersama  di  dalam  berbagai  kelompok  dan  organisasi.  Bourdieu, menyatakan  ada  tiga  macam  modal,  yaitu  modal  uang,  modal  sosial,  dan  modal budaya, dan akan lebih efektif digunakan jika di antara ketiganya ada interaksi sosial atau  hubungan  sosial.  Modal  sosial  dapat  digunakan  untuk  segala  kepentingan, namun  tanpa  ada  sumber  daya  fisik  dan  pengetahuan  budaya  yang  dimiliki,  maka akan  sulit  bagi  individu-individu  untuk  membangun  sebuah  hubungan  sosial. Hubungan sosial hanya akan kuat jika ketiga unsur di atas eksis (Hasbullah, 2004:9).
Sedangkan  dalam  pandangan  Putnam  (1993)  dalam  Jhon  Field,    modal  sosial sebagai  suatu  nilai  mutual  trust  (kepercayaan)  antara  anggota  masyarakat  dan masyarakat terhadap pemimpinnya. Modal sosial didefinisikan sebagai institusi sosial yang  melibatkan  jaringan (networks) ,  norma-norma (norms), dan  kepercayaan  sosial (social trust) yang mendorong pada sebuah kolaborasi sosial (koordinasi dan kooperasi) untuk kepentingan bersama. Hal ini juga mengandung pengertian bahwa diperlukan adanya suatu sosial networks (networks of civic engagement) atau ikatan/jaringan sosial yang  ada  dalam  masyarakat,  dan  norma  yang  mendorong  produktivitas  komunitas. Bahkan lebih jauh Putnam mengutarakan pemaknaan asosiasi horisontal, tidak hanya yang memberi desireable outcome (hasil pendapatan yang diharapkan) melainkan juga undesirable  outcome  (hasil  tambahan).  Putnam  merumuskan  modal  sosial  dengan mengacu  pada  ciri-ciri  organisasi  sosial,  seperti  jaringan,  norma-norma,  dan kepercayaan yang memfasilitasi koordinasi kerja sama untuk sesuatu yang manfaatnya bisa dirasakan secara bersama-sama ( mutual benafit ).

## 3. Temuan dan Pembahasan

## 3.1. Sekilas Gampong Tibang
Gampong Tibang terletak di pesisir Kota Banda Aceh, termasuk dalam wilayah administrative  kecamatan  Syiah  Kuala.  Gampong  yang  terdiri  dari  3  dusun,  yakni: Tgk.  Meulagu,  Tgk.  Meurah,  dan  Meulinje,  ini  dipimpin  oleh  Geuchik  (kepala  desa) bernama Mahyuddin Makkam. Jumlah penduduk di gampong ini berkisar 1440 orang dengan jumlah KK sebanyak 440. Sebagian terbesar penduduk bekerja sebagai petani. Mobilitas  penduduk  relatif  rendah.  Walau  berada  di  ibukota  propinsi,  namun  tak banyak  penduduk  yang  masuk,  dan  tak  banyak  pula  yang  keluar  dari  Gampong Tibang  ini.  Mayoritas  adalah  etnis  setempat,  meskipunpun  ada  pula  beberapa  yang lain khususnya dari etnis Jawa, Sunda, dan Batak, sebagai perantauan pasca tsunami.
Terkait  dengan  sarana  dan  prasarana  fisik  yang  menunjang  kehidupan penduduk,  hampir  semua  tersedia:  sekolah,  puskesmas  pembantu  (pustu),  sarana peribadatan (masjid), kantor geuchik, jalan yang cukup accessable , jaringan listrik dan komunikasasi tak menjadi kendala berarti. Bahkan di sekitar Gampong ini berdiri juga Universitas dan STIKES Ubudiyah, dimana menjadikan Gampong Tibang sebagai desa binaannya.  Di  samping  itu,  pemerintah  kota  juga  mencangkan  lahan  ratusan  hektar yang  berada  di  Gampong  Tibang  sebagai  hutan  kota.  Selain  berorientasi  ekologis, pencanangan program yang dilakukan oleh Presiden Susilo Bamabang Yudhoyono itu juga  dimaksudkan  untuk  meningkatkan  perekonomian  masyarakat.  Pemko  berharap
hutan  bakau  tersebut  dapat  dimanfaatkan  sebagai  lahan  budidaya  ikan,  udang, kepiting,  dan  sebaginya  yang  memiliki  nilai  ekonomis.  Sebagaimana  disebutkan  di muka,  prestasi  membanggakan  yang  mengangkat  nama  Gampong  ini  adalah pencapaiannya  dalam  menurunkan  angka  kematin  ibu  dan  bayi  melahirkan  sampai pada  derajat  yang  terendah  yaitu  nihil.  Meskipun  sebagai  sebuah  program  aktivitas peduli  ibu  ini  tergolong  baru,  namun  pada  dasarnya  ekspresi  tersebut  sudah  lama berkembang di tengah masyarakat dalam wajah informalitas.

## 3.1.1 Latar Belakang Program Gerakan Sayang Ibu (GSI)
GSI  adalah  sebagai  sebuah  jargon  “Ibu  Sehat,  Anak  Sehat,  Bangsa  Kuat”  yang telah dicanangkan diharapkan dapat terwujud.
Tibang adalah sebuah perkampungan  di  pesisir  Kota  banda Aceh  yang  rusak  parah akibat  bencana tsunami  pada  tahun  2004.  Salah  satu
hal yang menarik dari Gampong ini adalah angka kematian ibu dan bayi melahirkan yang berada pada derajat terendah atau nihil selama lima tahun terakhir. Pencapaian ini  kemudian  sering  dikaitkan  dengan  program  nasional  Gerakan  Sayang  Ibu  (GSI), dimana  dalam  penilaian  di  tingkat  kota,  Tibang  dikukuhkan  sebagai  yang  terbaik (Juara  2,  tahun  2010  dan  Juara  1,  tahun  2011).  Tentu  hal  ini  sebuah  prestasi  yang menarik  untuk  dikaji.  Harapannya  eksplorasi  program  GSI  dari  fase  inisiasi, implementasi,  dan  evalusasi  yang  dilakukan  di  Tibang  dapat  menjadi  inspirasi  bagi daerah lain di Indonesia.
Kota  Banda  Aceh  adalah  Ibukota  Provinsi  Aceh,  Dahulu  kota  ini  bernama Kutaraja,  kemudian  sejak  28  Desember  1962  namanya  diganti  menjadi  Banda  Aceh. Berdasarkan  naskah  tua  dan  catatan  sejarah, Kerajaan Aceh  Darussalam  dibangun  di atas  puing-puing  kerajaan-kerajaan  Hindu  dan  Budha  seperti  Kerajaan  Indra  Purba, Kerajaan Indra Purwa, Kerajaan Indra Patra, dan Kerajaan Indra Pura, dimana Banda Aceh  Darussalam  sebagai  ibukotanya. Hingga  tahun  2015,  usia  Banda  Aceh  telah menginjak 810 tahun. Tak heran, selain sebagai pusat pemerintahan, kota Islam tertua di  Asia  tenggara  ini  sejak  lama  telah  memainkan  peran  sebagai  pusat  kegiatan ekonomi,  politik,  sosial, budaya,  dan  pengembangan  pendidikan  khususnya  Islam  di wilayah barat Indonesia.
Pada  tanggal  26  Desember  2004,  kota  ini  dilanda  gelombang  pasang  tsunami yang  diakibatkan  oleh  gempa  7,9  Skala  Richter  di  Samudera  Indonesia.  Bencana  ini menelan dua ratu ribu lebih jiwa penduduk, menghancurkan lebih dari 60% bangunan
kota,  dan  menjadi  salah  satu  bencana  terhebat dalam  dua  abad  terakhir,  dan  bahkan lokasi  penelitian  ini  bersih  disapu  gempa  dan  gelombang  tsunami.  Kini  Kota  Banda Aceh telah pulih kembali, tidak hanya dari efek destruktif tsunami namun juga konflik berkepanjangan  antara  pemerintah  RI  dengan  GAM  melalui  perjanjian  Helsinkipun telah  usai,  bertepatan  tanggal  15  Agustus  2005.  Proses  rehabilitasi  dan  rekonstruksi Banda Aceh dilaksanakan oleh pemerintah pusat melalui Badan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekontruksi Aceh dan Nias (BRR), pemerintah kota, maupun bantuan dari badan- badan dunia dan berbagai Negara Donor bersama NGO.
Kota yang dikenal dengan sebutan Serambi Mekkah ini dipimpin oleh Mawardi Nurdin  (politisi  Partai  Demokrat)  selaku  Walikota  berturut-turut  dua  periode  sejak Desember  2007-2012  dan  2012-2017,  yang  berpasangan  dengan  Illiza  Saaduddin Djamal  [Politisi  Partai  Persatuan  Pembangunan  (PPP),  namun  pada  tahun  2013  sang walikota  pihan  warga  Kota  Banda  Aceh  tersebut  meninggal  dunia,  dan  tampuk kepemimpinan  diserahkan  ke  Ibu  Illiza  Saaduddin  Djamal,  SE  dengan  wakilnya  Drs. Zainal Arifin (Politisi PAN).
Luas  wilayah  Banda  Aceh  sendiri  mencapai  61,36  km 2 ,  dengan  penduduk berdasarkan hasil Sensus Penduduk (SP) 2010 yang dilakukan oleh BPS-RI berjumlah 223.446 jiwa, terdiri dari 115.098 orang laki-laki dan 108.348 orang perempuan. Secara administrative  Kota  Banda  Aceh  terbagi  ke  dalam  9  kecamatan,  17  mukim,  dan  90 gampong (70 desa + 20 kelurahan). Dengan demikian terdapat 9 orang camat dan 90 kepala desa ( geuchik ). Setiap kepala pemerintahan tersebut memiliki wewenang untuk mengatur  roda  administrasi  wilayahnya  masing-masing.    Kondisi  kapasitas  fiskal tergolong  sedang  dimana  PAD  tahun  2009-2011  berturut-turut  sebagai  berikut: 50.000.000.000;  52.276.367.773;  57.000.000.000.  Dengan  kondisi  demografi  dan perekonomian  demikian,  persentase  penduduk  miskin  dan  garis  kemiskinan  Kota Banda  Aceh  dibandingkan  dengan  Kabupaten/Kota  di  Aceh  lainnya  berada  pada rating tertinggi:
Tabel Persentase Penduduk Miskin/Garis Kemiskinan Kabupaten/Kota Propinsi Aceh Tahun 2010
Sebagai  Ibu  Kota  Propinsi,  tak  mengherankan  jika  capaian  kuantitatif  penurunan angka kemiskinan di Banda Aceh terbilang berhasil sebagai yang terbaik.
Fasilitas  kesehatan  dan  tenaga  kesehatan  yang  ada  di  Kota  Banda  Aceh  terbilang memadai.  Setiap  kecamatan  memiliki  fasilitas  puskesmas  dan  puskesmas  pembantu (pustu). Tenaga kesehatan (tenaga medis) yang paling banyak adalah tenaga perawat dan bidan. Sedangkan tenaga nonmedis yang paling banyak adalah tenaga kesehatan masyarakat.  Fasilitas  klinik  keluarga  berencana  (KKB)  dan  pos  pelayanan  keluarga berencana  desa  (PPKBD)  sudah  hampir  dimiliki  semua  desa  di  kota  Banda  Aceh. Berikut adalah data kuantitatif kesehatan secara lebih terperinci:
Banyaknya fasilitas Kesehetan di Kota Banda Aceh Tahun 2010
Banyaknya Tenaga Kesehatan Menurut Unit Kerja dan Sarana Pelayanan Kesehatasn di Kota Banda Aceh, Tahun 2010
Jumlah Pasangan Usia Subur menurut Kecamatan Kota Banda Aceh Tahun 2010
3.1.2 Tahap Inisiasi Program Aki (Angka Kematian Ibu)
a. Inisiasi Program di Tingkat Nasional
Berangkat  dari  seruan  global  untuk  mengupayakan  penurunan  AKI,  GSI kemudian  secara  intensif  dan  ekstensif  diselenggarakan  di  seluruh  Indonesia.  Dasar hukum yang memperkuat program ini dirujuk dari:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan; serta
2. Kesepakatan  Menteri  Koordinasi  Kesejahteraan  Rakyat,  Menteri  Kesehatan, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan pada tanggal 12 Maret 2002.
3. Peraturan  Menteri  negara  Pemberdayaan  Perempuan  Nomor  2  Tahun  2007 tentang  Pedoman  Umum  Pelaksanaan  Revitalisasi  gerakan  Sayang  Ibu  (GSI) dalam  Rangka  Percepatan  Penurunan  Angka  Kematian  Ibu  Karena  Hamil, Melahirkan, dan Nifas serta Angka Kematian Bayi di Daerah;
4. Surat  keputusan  Menetri  Negara  Pemberdayaan  perempuan  Nomor 28/SK/MEN.PP/V/2007  tanggal  30  Mei  2007  tentang  pembentukan  kelompok kerja Tetap gerakan Sayang Ibu;
5. Surat Edaran Meneteri dalam Negeri Nomor 411/2772/SJ tanggal 15 november 2006 tentang pelaksanaan gerakan Sayang Ibu;
6. Surat  Menteri  Dalam  Negeri  No.411.2/2765/PMD  tanggal  27  Agustus  2008 tentang Revitalisasi Gerakan Sayang ibu.
Realisasinya di lapangan, setiap daerah memiliki variasi alternatif pemecahan masalah yang  berbeda-beda.  Untuk  itu  jenis-jenis  intervensi  yang  dilakukan  disesuaikan dengan kondisi sosial-budaya, ekonomi, tingkat pendidikan keluarga dan masyarakat, serta mempertimbangkan factor penyebab kematian yang menonjol di daerah tersebut.
Skema  kerja  GSI  menitik  beratkan  pada  sinergitas  multi  stake-holder  antara pemerintah, organisasi kemasyarakatan, organisasi perempuan, organisasi profesi, dan masyarakat  secara  umum,  untuk  lebih  meningkatkan  pengetahuan,  kesadaran  dan kepedulian  kolektif.  Disamping  itu  strategi  pemerintah  dalam  meningkatkan percepatan  penurunan  angka  kematian  ibu  dan  bayi  ini  juga  dilakukan  melalui program  advokasi, Komunikasi,  Informasi  dan  Edukasi  (KIE) bagi  bidan,  LPM,  PKK,
PLKB,  tokoh  masyarakat  dan  tokoh  agama  dalam  pendataan  ibu  hamil  serta pengembangan rujukan oleh masyarakat serta peningkatan kualitas kesehatan kepada masyarakat. Disamping ada  format “SIAGA” (siap, antar, jaga), oleh pemerintah juga telah  dikembangkan  P4K  (Program  Perencanaan  Persalinan  dan  Pencegahan Komplikasi) yang dimaksudkan untuk menuju persalinan yang aman dan selamat bagi ibu. Selain itu juga untuk meringankan warga dalam hal pembayaran, biaya persalinan tersebut  dicicil  melalui  tabungan  ibu  bersalin  (tabulin).  Cicilan  dibayar  sejak  seorang ibu  positif  hamil  sampai  tiba  saatnya  melahirkan.  Besar  cicilan  disesuaikan kemampuan masing-masing keluarga. Ada yang mencicil Rp 200 seminggu atau lebih. Uang  itu  disimpan  pada  bidan  desa.  Bila  saat  melahirkan  tiba  namun  tabulin  belum mencapai Rp 175.000, ibu bersangkutan boleh mencicil sisa biaya setelah melahirkan.
Menurut  Ketua  Badan  Perwakilan  Desa  (BPD)  warga  yang  belum  sanggup mencicil  akan  ditalangi.  Dana  talangan  diambil  dari  tabulin  para  ibu  lain.  Para  ibu hamil di desa itu juga diperiksa secara periodik (antenatal care) oleh bidan desa. Setiap ibu  hamil  mendapat  kartu  hasil  pemeriksaannya  sesuai  dengan  status  kesehatannya. Misalnya,  kartu  warna  merah  untuk  ibu  hamil  yang  kondisinya  kritis.  Kartu  kuning untuk  ibu  hamil  yang  mempunyai  faktor  risiko,  dan  kartu  hijau  untuk  kehamilan normal.
Diharapkan  langkah–langkah  tersebut  merupakan  langkah  preventif  untuk menekan  angka  kematian  ibu.  Berikut  adalah  poin-poin  latar  belakang  pencangan program GSI yang di- release oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan:
Latar Belakang Pencanangan Program GSI
• SDM yang berkualitas sangat menentukan keberhasilan suatu pembangunan
• Pembentuakan  kualitas  SDM  yang  berkualitas  ditentukan  dari  janin  dalam kandungan,  karena  perkembangan  otak  terjadi  selama  hamil  sampai  dengan  5 tahun
• Kesehatan Ibu dan Anak factor paling strategis untuk meningkatkan mutu SDM
• Angka  Kematian  Ibu  (  AKI  )  karena  hamil,  bersalin  dan  nifas  di  Indonesia tergolong tinggi diantara negara-negara ASEAN
• Tingginya  AKI  dan  AKB  di  Indonesia  memberikan  dampak  negatif  pada berbagai aspek
• Kematian  Ibu  menyebabkan  bayi  menjadi  piatu  yang  pada  akhirnya  akan menyebabkan  penurunan  kualitas  SDM  akibatnya  kurangnya  perhatian, bimbingan dan kasih sayang seorang ibu
Setalah mengetahui latar belakang kemunculan GSI, dapat kita pahami bahwa program  ini  diinisiasi  secara top-down; berawal  dari  seruan  global,  diserap  ke  dalam regulasi  nasional,  dan  kemudian  dipraktikkan  di  tingkat  gampong/desa  di  seluruh kabupaten/kota  di  Indonesia.  Walaupun  demikian,  ternyata  pada  pelaksanaannya tidak  sepenuhnya  berhasil.  Berdasarkan  penuturan  Badrunnisa  (3/2/12),  Kepala Kantor  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Keluarga  Berencana  (KPPKB)  Kota  Banda Aceh, tak lebih dari 50% desa seluruh Indonesia yang melaksanakan program ini, dan itu  pun  tidak  banyak  yang  berkelanjutan.  Satu  diantara  yang  sering  memperoleh penghargaan terkait evaluasi program ini adalah Gampong Tibang, Kota Banda Aceh.
b. Inisiasi di Tingkat Lokal
Di lingkup Kota Banda Aceh, tanpa mengecilkan peran aktor yang lain, inisiator utama  program  GSI  ini  adalah  Wakil  Walikota  lliza  Saaduddin  Djamal,  Dinas Kesehatan  dengan  kepalanya  dr.  Meidia,  dan  Kepala  Kantor  Pemberdayaan Perempuan  dan  Keluarga  Berencana  dengan  pimpinannya  Baddrunisa.  Secara kebetulan ketiganya adalah perempuan dan dikenal aktif dalam memperjuangkan isu- isu  keadilan  dan  kesetaraan  gender  termasuk  isu  perempuan  di  dalamnya.  Sebagai dasar  penguat  dari sisi  legal  formal,  program  GSI  ini juga  di  atur  melalui  regulasi  di tingkat propinsi dan kota sebagai berikut:
1. Qanun Aceh nomor 4 tahun 2010 tentang kesehatan
2. Surat  kepala  Kantor  Pemberdayaan  perempuan  dan  Keluarga  Berencana  Kota Banda  Aceh  Nomor  415/341/2011  tanggal  30  Maret  2011  tentang Usulan/Penunjukan  Desa  Binaan  terpadu  Program  Pemberdayaan  perempuan tahun 2011.
Sebagaimana info yang peneliti peroleh saat wawancara dengan Elyana, aktivis Gampong  Tibang,  GSI  secara  serius  mulai  digarap  sebagai  sebuah  program  di Gampongnya  sekitar  tahun  2002.  Waktu  itu  Gampong  Tibang  belum  memperoleh prestasi.  Dan  kemudian  terhenti  akibat  tsunami  dan  baru  berjalan  lagi  tahun  2007, bertepatan dengan pencanangan revitalisasi GSI di tingkat nasional oleh Ibu Negara.
Elyana,  Roslina,  Meslidar,  Anwar,  dan  Mahyudin (Geuchik), secara  umum ketika  diwawancara  (1-3/2/12),  bersepakat  jika  tradisi  menghormati  perempuan khususnya  para  Ibu  telah  berkembang  sejak  lama  di  Gampong  dalam  kultur  Islam yang pekat ini. “Ada atau tanpa adanya program, setiap ada Ibu yang akan melakukan persalinan  mayoritas  warga  akan  membantu  dan  meberikan  perhatian.  Kalau kemudian belakangan dimunculkan  yang  namanya  GSI,  hal  itu  yang  menjadikannya lebih  terorganisir  saja.  Jadi  semuanya  lebih  jelas.  Ada  datanya.  Semua  bisa  peroleh informasi dengan mudah”, ungkap Mahyudin kepada peneliti (1/2/12). Pendapat itu sendiri, pada kenyataannya memang dapat dibuktikan melalui data AKI yang rendah dan  stabil  setidaknya  selama  satu  decade  terakhir.  Inilah  penjelas  mengapa,  GSI  bisa dengan mudah diterima dan dikembangkan di Tibang.

## 3.1.3 Mobilisasi  Penduduk:  Bauran  Kepemimpinan  Karismatik  dan  Struktur Masyarakat yang Hirarkis
Jika penelusuran kita lakukan lebih dalam, tidak hanya GSI namun juga ide-ide lain yang coba diinisiasi di Gampong Tibang kebanyakan memperoleh respon positif dari seluruh penduduknya. Hal ini secara umum dapat dibaca karena dua hal: Pertama, kuatnya pengaruh pemimpin yang dalam hal ini dimainkan oleh Geuchik, Mahyudin . Dia adalah penduduk asli Tibang, seorang wirausahawan, yang memiliki pengalaman rantau  terbilang  ‘luar  biasa’  dibandingkan  penduduk  lainnya.  Mahyudin  sempat bermukim dan bekerja selama 3 tahun di Korea Selatan. Dengan modal ekonomi dan karisma  yang  dimilikinya,  Ia  menjadi  sosok  yang  begitu  dihormati.  Apalagi  di  luar kapasitas  personal,  posisi Geuchik secara  kultural  memang  memiliki  legitimasi  yang kuat.  Kelebihan  lain  dari  Mahyudin  adalah  kemampuannya  dalam  merangkul penduduk  khususnya  para  elit  Gampong,  seperti  imam  dan  tokoh-tokoh  tetua; Kemudian  alasan  yang kedua, yaitu  corak  masyarakat  yang  hirarkis.  Dalam  struktur masyarakat Tibang, Geuchik berada di puncak piramida kekuasaan dimana relasi yang
terjalin antara  elit  dengan  penduduk  di level grass-root cenderung  satu  arah (inequal) . Elit  tak  semata-mata  menjalankan  fungsi  sebagai  ‘penyambung  lidah’  namun  lebih sebagai  ‘wali  amanah’.  Mereka  yang  diberi  kepercayaan  untuk  memperjuangkan kepentingan yang diwakilinya.
Pada  poin  ini, political  will dari  elit  termasuk Geuchik menjadi  demikian  vital khsusnya  dalam  menangkap  aspirasi  penduduk.  Selama  ini  pembahasan  persoalan Gampong lebih sering dilakukan dalam forum-forum informal seperti pengajian rutin dan  ronda  (jaga  malam).  Di  sanalah  masalah  diangkat,  dicari  penyelesaiannya,  dan sekaligus disosialisasikan untuk dipraktikkan bersama, seperti halnya GSI.

## 3.1.4 TAHAP IMPLEMENTASI GSI
Mengamati struktur organisasi dari gerakan ini dalam grand-design -nya terbilang cukup  kompleks,  di  mana  dari  tingkat  pusat  sampai  ke  tingkat  gampong/desa memiliki  tugas  pokok  masing-masing.  Di  tingkat  pusat  dibentuk  Kelompok  Kerja (Pokja) dan Tim Asistensi GSI. Di tingkat kabupaten dibentuk Pokja Gerakan Sayang Ibu, diketuai bupati. Di tingkat kecamatan dibentuk Satuan Tugas (Satgas) Sayang Ibu, diketuai  camat.  Di  tingkat  desa/kelurahan  dibentuk  Satgas  Sayang  Ibu,  diketuai kepala  desa/  keuchik/  Tuha  Peut.  Diangkat  dua  ketua  pelaksana,  sekretaris,  dan anggota-anggota.  Tugas  pokok  mereka  adalah  menghimpun  data  tentang  ibu  hamil dan  bersalin,  memberikan  penyuluhan,  dan  mengumpulkan  dana  untuk  "ambulans desa" serta GSI merupakan suatu gerakan yang dilaksanakan dalam upaya membantu salah satu program pemerintah untuk peningkatan kualitas hidup perempuan melalui berbagai  kegiatan  yang  berdampak  terhadap  upaya  penurunan  angka  kematian  ibu karena hamil, melahirkan, dan nifas.
Berikut  ini  adalah  serangkaian  kegiatan  yang  telah  dijalankan  di  Gampong Tibang  terkait  dengan  Gerakan  Sayang  Ibu  (GSI)  dengan  perolehan  nilai  sangat  baik (berdasarkan penuturan tim juri tingkat kota, Baddrunisa):
1. Pembentukan Satgas GSI yang diketuai oelh Keuchik yang melibatkan semua unsure di Gampong seperti Bidan Desa, imam Desa, Tokoh Masyarakat, TP-PKK, perangkat Gampong dan Kader Posyandu [Keputusan Gampong Tibang Nomor 25 Tahun 2011] ;
2. Penempatan Bidan Desa;
3. Pengorganisasian ambulance gampong yang dikuatkan dengan Surat Keputusan Keuchik [Keputusan Gampong Tibang Nomor 28 Tahun 2011];
4. Pengorganisasian donor darah yang dikuatkan dengan Surat Keputusan Keuchik [Keputusan Gampong Tibang Nomor 30 Tahun 2011];
5. Tersediannya Dana Sosial Ibu Bersalin (Dasolin) dan bantuan Pemerintah Aceh yang sangat besar dengan Program Jaminan Kesehatan Aceh untuk semua warga Aceh;
6. Tersedianya Data IBu Hamil dan Bersalin;
7. Sampai dengan saat ini berdasrkan pendataan yang telah dilakukan oleh kader GSI bidan desa dan kader dasawisma, Jumlah Ibu Hamil tahun 2009 sebanyak 22 jiwa. Tahun 2010 15 jiwa dan sampai dnegan Bulan September 2011 sebanyak 16 jiwa, dengan angka kematian IBu Hamil, melahirkan dan bayi sebanyak 0 persen atau nihil;
8. Tersedianya Polindes dan Pustu di Gampong Tibang sehingga memudahkan akses pertolongan pertama pada Ibu Hamil dan Melahirkan.
Dari data yang tertuang dalam Laporan Geuchik Gampong Tibang (Ketua Satgas GSI)  Tahun  2011,  peneliti  kemudian  melakukan  verifikasi  di  lapangan  dan  hasilnya ternyata cukup presisi. Berikut dokumentasi yang dapat peneliti tampilkan:
Terkait  dengan  pendanaan  program  ini  diperoleh  dari  dana  mandiri  yang dihimpun  oleh  masyarakat  melalui  tabulin  maupun  sebagian  juga  diperolh  dari  kas gampong  alokasi  APBG.  Sebenarnya  program  ini  sendiri  tidak menyedot dana  yang relative  besar  karena  sifantanya  yang  lebih  brupa  pengorganisasian.  Selebihnya menyangkut  penyuluhan,  pengembangan  kapasitas  kader,  peningkatan  gizi,  dana persalinan,  dan  teknis  kesehatan  lainnya  di- cover oleh  unit-unit  terkait  seperti puskesmas  di  bawah  dinas  kesehatan.  Sedangkan  jaminan  kesehatan,  diperoleh  dari propinsi  dalam  format  JKA  dan  sekarang  disebut  dengan  JKRA  (Jaminan  Kesehatan rakyat Aceh) atau KIS/JKN.

## 3.1.5 TAHAP EVALUASI
Untuk  memastikan  Program  GSI  dipraktikkan  secara  baik  dimasing-masing gampong/desa  di  tingkat  kabupaten/kota  maupun  propinsi  di  seluruh  Indonesia, Kementerian  pemberdayaan  Perempuan  kemudian  menginisiasi  agenda  turunan  GSI berupa  perlombaan  evaluasi  pelaksanaan  GSI  secara  regular  setiap  tahunnya  antar desa/gampong  seluruh  Indonesia.  Pada  tahap  pertama  perlombaan  akan menghasilkan  3  juara  yang  akan  dikirim  ke  tingkat  propinsi,  kemudian  di  tingkat propinsi  akan  diperoleh  3  juara  kembali,  dan  barulah  para  juara  dari  masing-masing propinsi tersebut diadu di level nasional.
Setidaknya  ada  sejumlah  motif  di  balik  penyelenggaraan  lomba  ini. Pertama, motifnya  adalah  peningkatan  kualitas competitiveness yang  dibangun  di  antara gampong/desa; Kedua, penghargaan  dan  pencitraan  (di  media)  diharapkan  menjadi daya  tarik/magnet (achievement) yang  kuat  bagi  desa/gampong  untuk melaksanakan program  dengan  baik; Ketiga, selain  penghargaan  simbolik  pemerintah  juga  ingin
menjadikan insentif material sebagai daya dorong yang efektif. Walau pun oleh pegiat GSI Tibang faktor ini tidak sepenuhnya berlaku karena nominal insentif yang terbilang kecil:  Rp  5  Juta  sebagai  juara  1  tingkat  kota  dan  Rp  3  Juta  sebagai  juara  3; Keempat , lomba secara tidak langusng juga dijadikan ajang evalusasi secara berkala pelaksaaan GSI  (akuntabilitas  vertical  baik  teknis  administrative-maupun  substantif; Kelima, momentum  lomba  adalah  sarana  efikatif  terjalinnya  komunikasi  antara  pemangku jabatan dengan masyarakat di level grass-root secara kontinum. Berikut ini adalah tabel tujuan  pencanangan  lomba  GSI  yang  secara  resmi  di- release oleh  Kementerian Pemberdayaan Perempuan:
TUJUAN: Umum  Meningkatkan jumlah dan kualitas ‘Kecamatan Sayang Ibu’
Khusus • Mengetahui pelaksanaan revitalisasi GSI di desa dan keluarahan
• Mengetahui pelaksanaan revitalisasi GSI di kecamatan
• Mengetahui pelaksanaan dan revitalisasi GSI di kabupaten/kota
• Mengintensifkan dan mengefektifkan pembinaan oleh kecamatan, kabupaten/kota, propinsi
Adapun kriteria perlombaan yang ditetapkan adalah sebagai berikut:
Kriteria Desa Siap, Antar, Jaga (Siaga) Desa/kelurahan siap, antar, jaga (siaga) adalahh desa/kelurahan yang melaksanakan/menjalankan program GSI dan mempunyai/melaksanakan langkah sebagai berikut:
1. Mempunyai SK tentang Satgas revitalisasi GSI Desa/Kelurahan termasuk rencana kerja Satgas tersebut
2. Mempunyai data dan peta bumi yang akurat dan selalu diperbarui
3. Telah terbentuknya pengorganisasian tabulin/dasolin
4. Telah terbentuknya pengorganisasian ambulan desa
5. Telah terbentuknya pengorganisasian donor darah desa
6. Telah terbentuknya pengorganisasian kemitraan dukun bayi dengan bidan
7. Telah terbentuknya pengorganisasian penghubung/liason (kader penghubung)
8. Adanya mekanisme/tata cara rujukan
9. Adanya pengorganisasian: suami siaga, warga siaga, bidan siaga
10. Adanya/telah terbentuknya ‘Pondok Sayang Ibu’
11. Terlaksananya penyuluhan kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, keluarga, suami, dan ibu hamil tentang peningkatan kualitas hidup perempuan, pencegahan kematian ibu, kematian bayi, asi eksklusif, kesehatan reproduksi dan wajib belajar bagi perempuan
12. Tersedianya/terlaksananya pencatatan dan pelaporan

## 3.1.6 HASIL YANG DICAPAI
Hasil  yang  dicapai  dari  program  GSI  di  Gampong  Tibang  memang  dapat dikatakan menggembirakan, betapa tidak selama 5 tahun terakhir angka kematian ibu
(AKI) dan angka kematian bayi (AKB) berada pada derajat terendah yakni nihil. Walau pun  angka  statistic  menunjukkan  hasil  yang  positif  namun  refleksi  kritis  tetap  perlu dilakukan.  Berdasarkan  wawancara  dan  FGD  yang  dilakukan  selama  riset  lapangan dilakukan,  poin-poin  penting  yang  perlu  memperoleh  perhatian  adalah  sebagai berikut:
1. Badrunnisa  selaku  Kepala  Kantor  Pemberdayaan  Perempuan,  Kota  Banda  Aceh, secara  terbuka  mengutarakan  bahwa  Banda  Aceh  sebenarnya  tidak  dapat dijadikan  tolok  ukur  yang  tepat  atas  keberhasilan  program  GSI  khususnya  di lingkup  propinsi.  Baddrunisa  menjelaskan,  ada  perbedaan  konteks  sosial- masyarakat dan pemerintahan yang kontras antara Banda Aceh dengan kabupaten lain.  Banda  Aceh  pasca  tsunami  dan  konflik  separatis,  memperoleh  perhatian besar baik dari pemerintah pusat, lembaga internasional, lembaga donor, dan juga NGO yang berkembang sangat pesat.
Media  dan  kultur  akademik  di  Banda  Aceh  juga  terbilang  baik.  Secara historic,  Banda  Aceh  adalah  pusat  peradaban  Islam  di  semenanjung  Malaka.  Ke- khasan konteks ini menurut Baddrunisa tidak dapat diabaikan. Ia menambahkan, faktor  penjelas  utama  keberhasilan  rendahnya  AKI  dan  AKB  Gampong  Tibang secara  khususnya  dan  Banda  Aceh  keseluruhan  adalah  tingginya  angka  literasi masyarakat  serta  tersedianya  fasilitas,  sarana-prasarana,  dan  SDM  penunjang yang  memadai.  Ia  tak  lupa  mengingatkan  bahwa  “angka  partisipasi  perempuan dalam  pembangunan”  Kota  Banda  Aceh  berada  pada  rating  atas  di  Indonesia. Banda  Aceh  memiliki  Musrena  dan  Balai  Inong  yang  tidak  dimiliki  oleh kabupaten/kota  lainnya.  Pada  titik  ini,  Baddrunisa  sebagai  punggawa  GSI  di tingkat  kota  menyadari  bahwa  GSI  di  kotanya  lebih  berfungsi  sebagai  sarana assessment dan  pemberian  insentif  secara  berkala  –  berbeda  dengan  peran  GSI  di daerah-daerah  terpencil  yang  benar-benar  harus  melakukan mainstreaming, advokasi,  penyadaran,  dan  upaya-upaya  serius  agar  masyarakat  memberikan prioritas    pada  isu  penurunan  AKI  dan  AKB.  Data  berikut  ini  agaknya mengafirmasi argument dari Baddrunisa:
Jumlah Klinik KB Berdasarakan Status Kepemilikan Kota Banda Aceh Tahun 2010
Banyaknya Kelahiran menurut Penolong Kelahiran di Kota Banda Aceh, 2006-2009 [kiri];
Jumlah Ibu Hamil, Melakukan Kunjungan K1, K4, dan Mendapat tablet Zat Besi (Fe) di Kota Banda Aceh Tahun 2006-2010 [kanan]
2. Poin  berlainan  yang  juga  tak  kalah  penting  disampaikan  oleh  Wakil  Walikota Illiza  Saaduddin  Djamal  saat  penelitian,  dan  sekarang  sudah  menjadi  Walikota Banda  Aceh  menggantikan  Alm.  Mawardi  Nurdin,  Ia  mengingatkan,  walaupun penurunan  AKI  dan  AKB  adalah  tujuan  utama  dari  GSI,  namun  sebaiknya pengukuran  keberhasilan  tak  hanya  dari  dua  aspek  tersebut.  GSI  secara  tidak langsung  juga  merupakan  bentuk  pendidikan  gender  bagi  masyarakat.  GSI menjadi ajang penyadaran bahwa problem yang selama ini diidentifikasi sebagai problem  perempuan  sebenarnya  juga  merupakan  problem  laki-laki,  problem keluarga,  problem  kolektif  di  lingkungan  sekitar,  bahkan  negara.  Serta  satu  hal yang  juga  perlu  dicatat,  GSI  terlepas  dari  isu  persalinan  adalah  sebuah  upaya memantapkan  modal  sosial  di  lingkup  masyarakat  desa/gampong  yang  kini mulai terguras dan terganti dengan individualitas para warganya.
3. Syaiful  (Aktivis  LPPM,  LSM  Aceh)  dan  Indri  (Aktivis  LSM,  LSM  Aceh)  kurang lebih  se-Aceh  dalam  menilai  GSI  bahwa  pada  sejumlah  kasus  memang  dapat dibaca  positif  dalam  meningkatkan  kesadaran  masyarakat,  namun  demikian, evalusasi  yang  diformat  dalam  bentuk  perlombaan  justru  bisa  menjadi  pisau bermata dua. Maksudnya, di satu sisi sebagai insentif daya dorong namun di sisi lain  menjadi  perangkap  politik  citra  yang  artificial.  Keduanya  menengarai  tidak sedikit  desa/gampong  yang  melaksanakan  GSI  berorientasikan  semata-mata lomba dan pemberitaan media. Hal ini lumrah dipahami karena criteria penilaian yang  ditetapkan  oleh  kementerian  pemberdayaan  perempuan  sangat  bercorak kuantitaif  dan  formalistic,  seperti:  keberadaan  regulasi  desa  yang  mengatur tabulin,  pendonor,  ambulans,  dll,  yang  jelas  mudah  dimanipulasi.  Padahal menurut mereka keberhasilan sesungguhnya dari GSI sesungguhnya tercermin di
internal  keluarga.  Apakah  sudah  ada  pembagian  peran  antara  laki-laki  dan perempuan  yang  setara  dalam  persoalan  kehamilan,  persalinan,  dan  juga pengasuhan anak.
3.1.8.  Bekerjanya Seff  Governing  Community sebagai  Faktor  Determinan  Penjelas Keberhasilan: Mengharap Titik Balik, Membangun Daerah dari Gampong/Desa
Self  governing  community (SGC)  adalah kemampuan  suatu  komunitas/ kelompok/warga masyarakat di suatu wilayah tertentu dalam menjalankan tata kelola pemerintahannya  sendiri  secara  mandiri  dan  umumnya  otonom,  baik  secara  positif sebagai penyokong, pelengkap, maupun alternative dari governance by government, atau pun negatif dalam artian kontra negara sebagai substitusi . SGC juga merupakan bukti bahwa  bahwa  proses  pengelolaan  urusan-urusan  bersama/ collective dalam  ruang publik tidak hanya dilakukan oleh negara, sebagai public agency , melainkan dilakukan pula  oleh community. Dan  karenanya, community  governance kemudian  diidentikan dengan  pemberdayaan  komunitas,  karena  berhasil  menjadi  penjelas  di  balik keberhasilan  pertumbuhan,  pemerataan  ekonomi,  dan  pengentasan  kemiskinan    di sebuah  komunitas. 2 Hal  itu  terbukti  dengan  adanya  mekanisme  kerja  kelembagaan gampong  pada  level  terbawah  sampai  eksistensi  kesultanan  pada  derajat  tertinggi. Mekanisme  ini  berperan  mengatur  hubungan  masyarakat  dan  negara  dengan menempatkan  Islam  sebagai  sumber  hukum  berikut  tokoh  masyarakat  sebagai pemangku kepentingan utama dalam menjaga tertib sosial di sana.
Pada  level gampong, misalnya,  forum  pertemuan  di meununasah (masjid)  yang dipimpin  oleh imuem  meunasah dan  tokoh  alim-ulama  merupakan  mekanisme pengambilan  keputusan  tertinggi  pada  masyarakat  Aceh.  Mekanisme  pengambilan keputusan melalui proses yang sama juga dilakukan pada tingkat pemerintahan yang lebih  tinggi,  yaitu: Mukim , Uleebalang , Sagoe dan Kesultanan. Dalam  setiap  level pemerintahan  tersebut  pimpinan  agama  atau  alim-ulama  diposisikan  pada  tempat yang  tertinggi,  tidak  hanya  memimpin  umat  akan  tetapi  juga  memimpin pemerintahan. Sultan di sini termasuk yang memainkan peran rangkap tersebut.
Melengkapi  keduanya, ada  pula  kepemimpinan informal  lain  seperti  yakni Pak Geuchik  (Kepala  Desa),  ataupun  Tuha  Peut  (Empat  Petua  Kampung)  ataupun  juga Tengku Imeum (Imam Menasah Kampung). Pola pe-tokoh-an atau pemimpin tersebut merupakan  hasil  pemilihan  dan  verifikasi  sosial  dalam  bentuk  pengakuan kemampuan  tokoh  tersebut  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  melalui  observasi  yang bertahun-tahun  terhadap  tindak  tanduk,  kelakukan,  akhlaq,  kejujuran  dan kemampuan  serta  kearifan  mereka,  yang  diamati  dan  dinilai  secara  langsung  oleh masyarakat  kampungnya  dan  dianggap  mampu  dan sesuai  dengan  pola  kepimpinan yang diinginkan masyarakatnya.
2 Sejumlah  poin  yang  mempengaruhi  eksistensi  (prasyarat)  SGC  secara  umum  adalah sebagai  berikut:  adanya  1)  (Model)  Kepemimpinan;  2)  (Model)  Pengambilan  keputusan bersama;  3)  Norma  atau  aturan;  4)  Sistem  nilai  (etik-normatif);  5)  (Model  dan  bentuk-bentuk) Pelembagaan  masyarakat;  6)  (Model)  Penyelesaian  konflik/krisis;  7)  Mekanisme  Pengelolaan sumberdaya bersama; 8) (model) Pembagaian kerja/peran; 9) (Model) Solidaritas dan jaminan sosial;  10)  Sistem  transaksional  (ekonomikal);  11)  Sistem  hak  milik;    12)  Sistem  religi  dan mistifikasi/mitos; 134) Mekanisme tranfer pengetahuan; 14) Sistem bahasa
Menjaga  SGC  mampu  menjelaskan  betapa  persoalan-persoalan  personal  dan privat  dapat  dikonversi  dengan  baik  menjadi  persoalan  kolektif  baik  itu  keluarga, lingkungan,  bahkan  masyarakat;  sebagai  penjelas  pembangunan  di  level  komunitas. Hal  tersebut  misalnya  tercermin  pada  kasus  persalinan.  Dalam  masyarakat  modern, tidak  ada  sebuah  kewajiban  maupun  tuntutan  bagi  orang  lain  untuk  terlibat  secara aktif dalam proses penangan persalinan yang tidak memiliki ikatan formal dengannya. Melalui  SGC  yang  diterjemahkan  dalam  format  GSI,  kepeduliaan  itu  berwujud jaminan  sosial  swadaya:  tabulin,  ambulan  desa,  atau  pun  kesiap-siagaan  pendonor darah  di  kala  darurat.  SGC  sendiri  secara  tidak  langsung  sebenarnya  merupakan instrument  yang  efektif dan  efikatif  dalam  meredam  konflik baik horizontal maupun vertical.  Dengan  begitu  sebenarnya  ulasan  mengenai  GSI  khususnya  di  Tibang mengajak  kita  untuk  memikirkan  kembali  vitalitas  gampong/desa  sebagai  sentrum pembangunan.

## 4. PENUTUP
Artikel  Penelitian  tentang  GSI  yang  dilakukan  pada  tahun  2010  ini membuktikan  kepada  kita  bahwa    ketika  gerakan  perubahan  dimulai  dari  gampong membuktikan  sebuah  bentuk  pola  pengembangan  masyarakat  dalam  bentuk pengorganisasian  masyarakat.  Apalagi  ketika  pola  pemberdayaan  itu  tumbuh  dari pola  kepemimpinan  yang  digerakkan  oleh  aktor  kepemipinan  terkecil  dilevel gampong,  berikut  beberapa  poin  penting  untuk  menjadi  sebuah Lesson  learn dari beberapa  poin  pembelajaran  yang  dapat  diangkat  dari  pelaksanaan  GSI  di  Gampong Tibang adalah sebagai berikut:
1. Keberhasilan  program  sebagaimana  disampaikan  sebagian  besar  narasumber merupakan  pencapaian kolektif multi-stake  holder baik  itu  masyarakat,  pemangku kebijakan,  organisasi  kemasyarakatan,  media,  dsb.  Pada  titik  ini,  sinergitas kemudian menjadi faktor yang determinan.
2. Keberhasilan  GSI  Tibang  adalah  bukti  bahwa  pendekatan  holistic  diperlukan dalam  mengidentifikasi,  merumuskan,  merancang,  melaksanakan,  serta mengevaluasi  program  di  tengah  masyarakat.  Rendahnya  AKI  dan  AKB,  selain distimulus oleh GSI, utamanya lebih karena tingginya political will seorang kepala daerah, sinergi multi-stake holder, regulasi yang memadai, kepemimpinan di level local,  kuatnya  modalitas  sosial,  tingginya  tingkat  literasi  masyarakat,  kesadaran gender,  ketersediaan  sarana  prasarana,  dan  sebagainya  yang  sedemikian kompleks. Dengan demikian membayangkan AKI dan AKB akan menurun secara signifikan hanya melalui GSI sangatlah tidak relevan.
3. Faktor  khas  dari  pelaksanaan  GSI  di  Banda  Aceh  secara  umum  adalah operasionalitasnya  yang  berada  di  unit  gampong  dimana  modalitas  sosial memainkan peranan penting. Pada kasus GSI di Tibang ini, kita dapat mengamati bertautanya format kepemerintahan formal dan informal secara mutualistik dalam relasi komplementatif.

## 5. REFERENSI
Ahmed, Leila. 1992. Women and Gender in Islam. New Haven: Yale
Berkey, Jonathan. 1992.  “Women and Educatio: The Transmission of Knowledge in Medieval Period: A Social History of Islamic Education. Princeton: Princeton University Press.
BYRNE,  Bridget  and  LAIER,  Julie  Koch. 1996. National  Machineries  for  Women  in Development:  Experiences,  Lessons  and  Strategies  for Institutionalzing Gender  in Development, Policy and Planning Bridge Report No. 36.
Fakih, Mansour .1998. Analisa Gender. Gramedia: Jakarta.
Hasbullah, Jaousairi. 2006. Social Capital: Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia . Jakarta: MR-United Press.
Ibrahim, Linda D. 2006. Kehidupan Berorganisasi Sebagai Modal Sosial Komunitas
Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
Jhon Field. 2005. Modal Sosial . Medan :  Media Perintis.
Masrizal, 2015, Pengendalian Masalah Sosial Melalui Kearifan Lokal , Banda Aceh:  Syiah Kuala University Press
PAKPAHAN, Dameria.  1996. Women  and  Culture  in Indonesia:  Images  in  Religion , Customary Law in the State Asia Pacific Women’s Studies Journal 6:7-

## Internet:
Rahima,2005,http://microdata.bps.go.id/mikrodata/index.php/catalog/SUSENAS#_ r=&collection=&country=&dtype=&from=1971&page=1&ps=&sk=&sort_by= proddate&sort_order=desc&to=2010&topic=&view=s&vk
http://www.bandaacehkota.go.id/dalam http://sipbm.bandaacehkota.go.id/publicgrap-asi.html http://igi.fisipol.ugm.ac.id/index.php/en/good-practice-database