## Politea : Jurnal  Pemikiran Politik Islam
ISSN    : 2621-0312 e-ISSN  : 2657-1560 Vol. 3  No.  1 Tahun 2020 Doi : 10.21043./politea.v3i1.7086
http : //journal.iainkudus.ac.id/index.php/politea
Fenomena  Politik  ‘Pamer-Ganti  Bojo’  Konstelasi  Pemilihan  Bupati dan Wakil Bupati 2020 di R embang

## Moh Sugihariyadi
Akademi Komunitas Semen Indonesia Rembang msugih1@yahoo.com

## Abstract
'Show-Changing  Bojo'  Politics  in  the  Constellation  of  Election  of  Regent  and  Deputy  Regent  of  Rembang.  The election of the Regent and Deputy Regent of Rembang is based on the electeroral law. Electoral law is followed by  an  electoral  process,  one  of  which  is  by  receiving  input  from  the  public.  Because  people  have  the  right, opportunity  and  receive  equal  services  based  on  statutory  regulations.  Submission  of  candidate  pairs  for  Regent and Deputy Regent candidates by the DPC Political Party needs to consider the electoral law and electoral process, including ethical issues in politics. This study aims to analyze the political style of the candidates for regent and deputy  regent  of  Rembang  in  leadership  succession  through  the  'bojo  showing  off'  model.  The  method  used  is qualitative with a phenomenological approach, which proves that community participation in the selection process of prospective regents and deputy regents at the level of political parties is never a concern. Therefore, 'showing off' bojo is one way to attract the attention of the public to pay attention to the succession of the leadership.
Keywords: Regent Election, Bojo Exhibition Politics, Constellation

## Abstrak
Politik ‘Pamer-Ganti Bojo’ pada Konstelasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang dilakukan berdasarkan pada electeroral law.Electoral law ini diikuti dengan electoral process, salah  satunya  dengan  menerima  masukan-masukan  dari  masyarakat.Sebab  masyarakat  mempunyai  hak, kesempatan,  dan  menerima  pelayanan  yang  setara  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan.Pengajuan pasangan  bakal  calon  Bupati  dan  Wakil  Bupati  oleh  DPC  Partai  Politik  perlu  mempertimbangkan electoral  law dan electoral  proces ,  termasuk  di  dalamnya  persoalan  etika  dalam  politik.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk menganalisa gaya berpolitik calon bupati dan wakil bupati Rembang dalam suksesi kepemimpinan melalui model „pamer-ganti  bojo‟.  Metode  yang  digunakan  adalah  kualitatif  dengan  pendekatan  fenomenologi,  yang membuktikan bahwa partisipasi  masyarakat dalam proses seleksi  bakal calon bupati dan wakil bupati pada level partai  politik  tidak  pernah  menjadi  perhatian.  Oleh  sebab  itu,  „pamer-ganti‟  bojo  merupakan  salah  satu  cara menarik perhatian masyarakat untuk memberikan atensi pada suksesi kepemimpinan tersebut.
Kata Kunci : Pemilihan Bupati, Politik Pamer Bojo, Konstelasi,

## Pendahuluan
Lagu Pamer  Bojo  akhir-akhir ini demikian hits. Ruang  aktifitas kerja di  sektor jasa seperti angkutan kota, taksi, pangkalan ojek, halte, terminal bus,  taksi online, dan bus antar kota acapkali memutar  lagu  tersebut.  Lagu  patah  hati  berujung  sakit  hati  ini  selalu  diperdengarkan.  Almarhum Didi  Kempot  merupakan  pencipta  sekaligus  penyanyi  lagu  ini.  Diksi  pamer  bojo  yang  kemudian berujung ganti bojo menimbulkan suasana hati galau yang tidak berkesudahan, alias ambyar . Akan tetapi,  deretan  panjang  patah  hati  yang  dituangkan  dalam  lirik  dan  menjadi  lagu  tersebut  justru diminati oleh masyarakat dan ada dalam kehidupan sosial, bahkan politik.
Politik  „pamer-ganti  bojo‟  menjadi  salah  satu  fenomena  yang  berkembang  dewasa  ini, khususnya  di  Kabupaten  Rembang.  Para  pasangan  bakal  calon  pemilihan  yang  berasal  dari  unsur incumbent atau  petahana  yang  dahulu  berpasangan  berubah,  dan  bisa  jadi  di  tahun  politik  2020 tidak  berpasangan  lagi.  Inilah  yang  dimaksud  „pamer-ganti  bojo‟,  mempamerkan  pasangan kemudian berganti dengan pasangan lain dalam suksesi kepemimpinan. Fenomena politik seperti ini terjadi sejak awal Desember 2019 dan seolah menjadi hiburan gratis bagi warga.
Aktivitas  politik  dalam  konteks  „pamer-ganti  bojo‟  memang  merupakan  hal  lumrah  yang terjadi, mengingat politik adalah seni pengaturan untuk mendapatkan kekuasaan.Dinamisasi politik menjadi  hal  yang  tidak  tabu,  bahkan  sering  terjadi.  „Pamer-ganti  bojo‟  adalah  realita  politik  yang ada.Merujuk  pada  lagu  yang  dibuat  dan  dinyanyikan  oleh  Didi  Kempot,  „ganti-pamer  bojo‟ seringkali  melukai  hati  orang  yang  terlibat  di  dalamnya.Akibatnya,  Gubernur  berpisah  dengan Wakilnya,  Bupati  berpisah  dengan  Wakil  Bupati,  dan  Wali  Kota  berpisah  dengan  Wakil  Wali Kota.Mereka  berpisah  dan  berpindah  untuk  mencari  „kekasih  baru‟.  Salah  satu  alasannya  adalah modal atau biaya pemenangan dan strategi  politik. Hasilnya, ajakan orang dari luar lebih menarik daripada pasangan yang sudah ada. Rak ono jeluntrunge alias ambyar tidak karuan karena pasangan yang awalnya sudah dikabarkan pasti berkompetisi dalam suksesi  kepemipinan berpisah di tengah jalan.  Nestapa  hati  yang  belum  usai  ditambah  dengan  munculnya  orang-orang  yang  siap mendampingi  petahana.Pemilihan  bupati  rembang  misalnya.  Sebanyak  tujuh  orang  mengikrarkan diri bersedia untuk menjadi wakil bupati mendampingi Abdul Hafidz pada 25 Januari 2020 di Hotel Polos, Rembang (Syaefudin, 2019).
Politik  „pamer-ganti  bojo‟  menjadi  lumrah  dan  sesuatu  yang  sering  dipertontonkan. Meskipun  demikian,  cara  berpolitik  seperti  ini  bertentangan  dengan  etika  politik.  Orientasi  dan tujuan politik yang berujung pada kekuasaan memberikan dampak negatif  bagi pendidikan politik pada  masyarakat.  Akibatnya,  penghalalan  segala  cara  dalam  politik  dan  mempertontonkannya kepada  masyarkat  memberikan  nilai  buruk  tersendiri.  Berdasarkan  pada  latar  belakang  inilah dilakukan penelitian tentang politik „pamer-ganti bojo‟, khususnya pada konstelasipemilihan bupati dan  wakil  bupati  Rembang.  Hal  ini  dilakukan  guna  menganalisa  gaya  berpolitik  calon  bupati  dan wakil  bupati  Rembang  dalam  suksesi  kepemimpinan.  Metode  penelitian  kualitatif  digunakan sebagai  metode  penelitian.  Sedangkan  pendekatan  penelitian  menggunakan  pendekatan fenomenologi  yakni  studi  naratif  yang  melaporkan  pengalaman  individu  atau  beberapa  individu dengan  mendeskripsikan  pengalaman  umum  terhadap  berbagai  pengalaman  hidup  terkait  dengan konsep atau fenomena-fenomena (Creswell John W, 2016&Hamzah, 2020).

## Pembahasan

## Tahapan Pemilihan
Penjelasan  Arief  Budiman  Ketua  KPU  RI  di  beberapa  media  kendati  tidak  secara  khusus menyampaikan  tentang  pelaksanaan  di  Kabupaten  Rembang,  menyebut  pada    23  September  2020 ada sekitar 270 daerah menggelar coblosan pemilihan kepala daerah bersama. Dua ratus tujuh puluh (270)  daerah  gelar  pelaksanaan  pemilihan  kepala  daerah  dipastikan  bukan  termasuk  kategori pekerjaan  sosial  yang  gampang.  Perlu  perhitungan  detail  dan  analisa  mengingat  pekerjaan  ini menyangkut  nasib  dan  kepentingan  para  politisi,  komunitas  yang  memiliki  watak  menuntut  dan menghendaki untuk selalu memiliki kursi kekuasaan.
Penyelenggaraan Pilkada serentak di 270 daerah jika diuraikan secara teknis, maka alokasi beban pekerjaan terdiri dari: a). Gelar pemilihan kepala daerah bersama tingkat Provinsi sejumlah 9 pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. b). Pelaksanaan  pemilihan kepala daerah bersama level Kabupaten,  terdapat  224  kebutuhan  untuk  memilih  Bupati  dan  Wakil  Bupati  kosong.  c). Selanjutnya kegiatan pemilihan kepala daerah bersama tingkat Kota, terdapat jumlah 37 pemilihan Wali  Kota  dan  Wakil  Wali  Kota.  Bagi  penyelenggara  meski  terjadi  keadaan  suasana  capek  dan lelah,  karena  demikian  massifnya  jumlah  daerah  yang  bakalan  menggelar  pemilihan  bersama  dan pula  barusan  selesai  menyelenggarakan  Pemilu  Presiden  dan  Wakil  Presiden.  Lumayan  terobati apabila  mendengarkan  lagu-lagu  versi  patah  hati  khususnya  Pamer  Bojo  dari  Didi  Kempot  yang baru ngehitz.  Sebagai  penyelenggara tidak ada salahnya, kadang-kadang perlu bareng-bareng pula saksikan suguhan menarik terjadinya fenomena “Politik Pamer Bojo Ganti Bojo”, maaf maksudnya mendengar lagu Pamer Bojo.
Tahapan,  program,  dan  jadwal  penyelenggaraan  pemilihan  Bupati  dan  Wakil  Bupati Rembang  tahun  2020  berdasar  keputusan  KPU  Kabupaten  Rembang  Nomor  :  57/PP.01.2- Kpt/3317/KPU-Kab/XI/2019.  Tidak  perlu  menunggu  hingga  genap  satu  tahun,  warga  kota  garam Kabupaten Rembang  bakal menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) serentak bersama di  269 daerah lainnya untuk  yang ketiga kalinya.  Beberapa hal  krusial menjadi  perhatian warga  Kabupaten  Rembang  antara  lain:  waktu  pengumuman  pendaftaran  pasangan  calon  Bupati dan  Wakil  Bupati,  pendaftaran  pasangan  calon  Bupati  dan  Wakil  Bupati,  verifikasi  persyaratan pencalonan  dan  syarat  calon  Bupati  dan  Wakil  Bupati,  penetapan  pasangan  calon  termasuk  di dalamnya biasanya pula mengatur mekanisme pengundian dan pengumuman nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta tidak kalah genting informasi jadwal pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara yang selama ini pihak awam mengenal dengan sebutan coblosan.
Tahapan Pelaksanaan
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Rembang Tahun 2020
NO KEGIATAN JADWAL AWAL AKHIR 1. Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon Bupati & Wakil Bupati 09 Juni 2020 15 Juni 2020

## Rembang
2. Pendaftaran  Pasangan  Calon  Bupati & Wakil Bupati Rembang 16 Juni 2020 18 Juni 2020 3. Verifikasi Persyaratan Pencalonan & Syarat Calon Bupati & Wakil Bupati Rembang 16 Juni 2020 07 Juli 2020 4. Penetapan Pasangan Calon Bupati & Wakil Bupati Rembang 08 Juli 2020 08 Juli 2020 5. Pengundian & Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Bupati & Wakil Bupati Rembang 09 Juli 2020 09 Juli 2020 6. Pemungutan & Penghitungan Suara atau Coblosan 23 September 2020 23 September 2020
Sumber: Wawancara Mushofa Irfan anggota KPU Kabupaten Rembang dan telaah Peraturan KPU Rembang Nomer: 57/PP.01.2-Kpt/3317/KPU-Kab/XI/2019

## Penundaan Tahapan Pemilukada
Menyusul  tragedi  pandemi  Corona  Virus  Disease  2019  (Covid-19)  yang  semakin berkembang  meluas  diseluruh  wilayah  Indonesia  bahkan  mendunia.  Komisi  Pemilihan  Umum (KPU)  resmi  menerbitkan  surat  keputusan  penundaan  tahapan  Pemilukada  serentak  2020. Keputusan    tertuang  dalam  surat  bernomor:  179/PL,02-Kpt/01/KPU/111/2020.  Berdasarkan dokumen,  terdapat  empat  (4)  tahapan  Pemilukada  serentak  ditunda  pelaksanaannya. Pertama, pelantikan  panitia  pemungutan  suara  (PPS)  termasuk  pula  masa  kerja  PPS. Kedua, kegiatan verifikasi  syarat  dukungan  calon  Bupati/Wakil  Bupati  berasal  dari  jalur  perseorangan. Ketiga, perekrutan petugas pencocokan penelitian (coklit), dan Empat, pembentukan petugas pemuktahiran data, termasuk pula tahapan pemuktahiran data pemilih.
Keputusan  penundaan  Pemilukada  bukan  hal  baru  kali  pertama  terjadi.  Awal penyelenggaraan  Pemilukada  2005,  penundaan  pelaksanaan  Pemilukada  juga  pernah  dilontarkan oleh  sejumlah  KPU  Kabupaten/Kota.  Lantaran  saat  pelaksanaan  tahapan  penyelenggaraan  terjadi ketidaksiapan supporting anggaran dan ketidakpastian aturan hukum penganggaran serta pengadaan barang dan jasa Pemilukada. Kejadian lebih tragis lainnya, saat itu terjadi penjadwalan ulang yang dilakukan  oleh  KPU  Kabupaten  Jepara,  Sampang,  dan  Provinsi  Gorontalo  karena  faktor  belum terpenuhinya syarat kontestasi atau hanya baru ada satu pasangan calon.
Memang  terdapat  perbedaan  permasalahan  antara  Pemilukada  tahun  2005  dengan Pemilukada  serentak  2020.  Pemilukada  tahun  2005  saat  itu  KPU  Kabupaten  menghadapi ketidakpastian hukum akibat menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) menyusul gugatan judicial  review  sejumlah  KPU  Kabupaten/Kota  dan  KPU  Provinsi  serta  Lembaga  Swadaya Masyarakat  (LSM)  terhadap  sejumlah  pasal  dalam  UU  Nomor  32  tahun  2004.  Sedangkan Pemilukada  serentak  2020  berdasar  UU  Nomor  10  Tahun  2016,  Pemilukada  terkait penyelenggaraan  hari  pemungutan  suara  Pemilukada  adalah  bulan  September  2020.  Karena  ada
wabah  Covid-19  dan  pemerintah  mengumumkan  status  tanggap  darurat  nasional,  dan memperpanjang  hingga  29  Mei  2020,  maka  KPU  langsung  menunda  empat  tahapan  selama  tiga bulan,  sehingga  kemungkinan  diselenggarakan  pada  Desember  2020.  Dikarenakan  masih  saja belum ada kepastian apakah wabah pada Desember 2020 sudah berakhir atau selesai, lagi-lagi KPU membuka opsi memundurkan pelaksanaan Pemilukada hingga maret dan juni 2021.
Keluarnya beberapa peraturan perundang-undangan menimbulkan tumpang tindih  terhadap aturan  Pemilukada.  Namun  bukan  berarti  dalam  situasi  Pandemi  Covid-19  tidak  ada  peraturan perundang-undangan  yang  dapat  dijadikan  landasan  normatif.    Berikut  opsi  atau  pilihan  draf tahapan  pelaksanaan  pemilihan  Bupati  dan  Wakil  Bupati  di  Rembang  pilihan  penundaan  selama tiga (3) bulan atau pelaksanaan pemungutan suara pada 9 Desember 2020, seperti berikut:

## Opsi A
Draf Tahapan Pelaksanaan
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Rembang Tahun 2020 Paska Pandemi Covid-19 berdasarkan Rancangan PKPU Perubahan Ketiga atas PKPU Nomer 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur,
Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020
NO KEGIATAN JADWAL AWAL AKHIR 1. Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon Bupati & Wakil Bupati Rembang 28 Agustus 2020 3 September 2020 2. Pendaftaran  Pasangan  Calon  Bupati & Wakil Bupati Rembang 4 September 2020 6 September 2020 3. Verifikasi Persyaratan Pencalonan & Syarat Calon Bupati & Wakil Bupati Rembang 4 September 2020 6 September 2020 4. Penetapan Pasangan Calon Bupati & Wakil Bupati Rembang 23 September 2020 23 September 2020 5. Pengundian & Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Bupati & Wakil Bupati Rembang 24 September 2020 24 September 2020 6. Pemungutan & Penghitungan Suara atau Coblosan 9 Desember 2020 9 Desember 2020
Sumber: Wawancara  Ketua KPU Kabupaten M.  Ika  Iqbal Fahmi dan telaah Draf PKPU Tentang Perubahan  Ketiga  Atas  Peraturan  KPU  No.15  Tahun  2019  Tahapan,  Program  dan  Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,  Bupati dan  Wakil Bupati, Dan /  Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

## Opsi B
Draf Tahapan Pelaksanaan
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Rembang Tahun 2020 Paska Pandemi Covid-19 berdasarkan Rancangan PKPU Perubahan Ketiga atas PKPU Nomer 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur,
Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020
NO KEGIATAN JADWAL AWAL AKHIR 1. Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon Bupati & Wakil Bupati Rembang 1 September 2020 3 September 2020 2. Pendaftaran  Pasangan  Calon  Bupati & Wakil Bupati Rembang 4 September 2020 6 September 2020 3. Verifikasi Persyaratan Pencalonan & Syarat Calon Bupati & Wakil Bupati Rembang 4 September 2020 6 September 2020 4. Penetapan Pasangan Calon Bupati & Wakil Bupati Rembang 23 September 2020 23 September 2020 5. Pengundian & Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Bupati & Wakil Bupati Rembang 24 September 2020 24 September 2020 6. Pemungutan & Penghitungan Suara atau Coblosan 9 Desember 2020 9 Desember 2020
Sumber: Wawancara  Ketua KPU Kabupaten M.  Ika  Iqbal Fahmi dan telaah Draf PKPU Tentang Perubahan  Ketiga  Atas  Peraturan  KPU  No.15  Tahun  2019  Tahapan,  Program  dan  Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, BUpati dan Wakil Bupati, Dan / Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

## Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Pelaksanaan  pemilihan  Bupati  dan  Wakil  Bupati  Kabupaten  Rembang  dasar  pelaksanaan kegiatan  merujuk  UU  No.  10/2016,  sehingga  istilah  yang  di  pakai  penyebutan  pelaksanaan  tetap sama  yaitu  Pemilihan  Kepala  Daerah  Langsung  (Pilkada)  serentak.  Pilihan  diksi  menjadi  Pilkada serentak memang terkesan meluas, sehubungan dengan lokus garapan dengan istilah baru sekarang ini  mencakup;  Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,  Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan. Makna pemilihan sebagaimana isi regulasi  adalah  pelaksanaan  kedaulatan  rakyat  di  wilayah  Provinsi  dan  Kabupaten/Kota  untuk memilih  Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati  dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.
Pada  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  (PKPU)  Nomer  18  Tahun  2019  tentang Pencalonan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur,  Bupati  dan  Wakil  Bupati,  dan/atau  Wali  Kota  dan Wakil  Wali  Kota.  Pasal  3A  Ayat  1,  2,  dan  3  berisikan  anjuran  partai  politik  dalam  mengajukan bakal  Calon  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur,  Bupati  dan  Wakil  Bupati,  dan/atau  Wali  Kota  dan Wakil  Wali  Kota  mempunyai  hak,  kesempatan,  dan  menerima  pelayanan  yang  setara  berdasarkan peraturan  perundang-undangan.  Setiap  partai  politik  melakukan  seleksi  bakal  calon  Gubernur  dan Wakil  Gubernur,  Bupati  dan  Wakil  Bupati,  dan/atau  Wali  Kota  dan  Wakil  Wali  Kota  secara demokratis  dan  terbuka  sesuai  dengan  anggaran  dasar  dan  anggaran  rumah  tangga,  dan/atau peraturan  internal  masing-masing  partai  politik.  Dalam  seleksi  bakal  calon  Gubernur  dan  Wakil Gubernur,  Bupati  dan  Wakil  Bupati,  dan/atau  Wali  Kota  dan  Wakil  Wali  Kota  secara  demokratis dan  terbuka,  mengutamakan  bukan  mantan  terpidana  korupsi.  Hal  sama  juga  berlaku  bagi  bakal calon perseorangan yang dapat mendaftar sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil  Bupati,  dan/atau  Wali  Kota  dan  Wakil  Wali  Kota  diutamakan  bukan  mantan  terpidana korupsi.
Partai  politik  mempunyai  ruang  kesempatan  proses  menindaklanjuti  perintah  PKPU  sesuai dengan  anggaran  dasar  dan  anggaran  rumah  tangga.  Berkaitan  dengan  proses  pencalonan sebagaimana  tersebut  dalam  petunjuk  PKPU  No.  18/2019,  dalam  hal  menyangkut  implementasi demokrasi  dan keterbukaan  – partisipasi  masyarakat  dalam proses seleksi  bakal  Calon  Bupati dan Wakil Bupati di level partai politik patut menjadi perhatian, jangan sampai pernah dikesampingkan. Keterbukaan  menyangkut  siapa  yang  akan  dicalonkan  dan  siapa  yang  ikut  memilih  calon-calon memang  diputuskan  oleh  partai.  Semakin  banyak  kesempatan  masyarakat  ikut  serta  dalam  proses penetapan  dan  pencalonan,  turut  menentukan  kualitas  hasil  pemimpin  yang  memenangkan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Rembang yang di usung oleh partai politik.
Pelaksanaan Pemilu dengan mekanisme langsung, umum, bebas, rahasia, dan jurdil di gelar awal  2004,  2009,  2014,  2019  dan  empat  (4)  kali  Pemilu  Presiden  dan  Wakil  Presiden  langsung, serta  tiga  (3)  kali  pemilihan  kepala  daerah.  Bangsa  Indonesia  memperoleh  penghargaan  berupa pengakuan  dari  masyarakat  dunia,  sebagai  negara  demokratis.  Karena  dinilai  telah  berhasil menyelenggarakan  pemilu  yang  lebih  bersungguh-sungguh  dalam  upaya  menegakkan  demokrasi, namun  bukan  berarti  tidak  tersisa  sama  sekali  ruang  untuk  dilakukan  telaah  kritis  terhadap  proses pelaksanaan,  utamanya  Pemilihan  Bupati  dan  Wakil  Bupati,  karena  sejumlah  persoalan  masih tersisa pada tataran electoral law yang dibuat oleh partai politik.

## Fenomena Pamer Bojo Ganti Bojo
Konstruksi  penetapan  bakal  calon  Pemilihan  Bupati  dan  Wakil  Bupati  versi  partai  politik mayoritas  dengan  terang-terangan  tanpa  merasa  malu  jelas-jelas  mengabaikan  niatan  menjawab kebutuhan warga. Format politik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati jilid ketiga di Rembang rezim berkuasa  tidak  memberi  hak  partisipasi  kepada  masyarakat.  Menurut  Zaenuddin  Maliki,  mereka membangun the ruling coalition (kualisi untuk berkuasa) terdiri atas pimpinan partai, kiai, dan para pengusaha.  Perebutan  pengaruh  di  lingkaran  sekitar  para  pimpinan  partai,  kiai,  dan  pengusaha tersebut cukup membawa pengaruh terhadap kondisi dan kohesi masyarakat di bawah.Model politik yang  ditampilkan  penguasa  dan  elitkecenderungan  memberi  keuntungan  lebih,  sebab  mereka mempunyai akses terhadap kekuasaan. Legitimasi mereka bangun dari skill, profesi, legal rasional,
paduan  dari  distribusi  material  dan  simbol.  Perspektif  struktural  dalam  praktik  cenderung menempuh cara kooptasi, represi, depolitisasi, dan teknokrasi (Maliki, 2016, p. 134). Budaya politik patrimonial  pula  muncul  pada  konstelasi  pemilihan  Bupati  dan  Wakil  Bupati  2020  di  Rembang dalam  tahapan  penentuan  bakal  calon  Bupati  dan  Wakil  Bupati  dari  unsur  Partai.  Indikasi  partai politik dalam melakukan proses rekrutmen bakal calon pasangan seperti yang telah dilakukan oleh Partai  Persatuan Pembangunan  (PPP) dengan terang-terangan mengabaikan perintah regulasi  yang berlaku.
Politik  patrimonial  adalah  Salah  satu  bentuk  pemerintahan  otoriter  namun  tidak  begitu dikesankan  semacam  demikian.  Model  pemerintahan  ini  kecenderungannya  semua  kekuasaan mengalir  langsung  dari  pimpinan.Birokrasi  patrimonial  merupaka  suatu  gejala  budaya  yang  sulit dipisahkan  dengan  birokrasi  Indonesia.  Birokrasi  ini  merupakan  hasil  proses  sejarah,  tradisi  dari zaman  kerajaan  tradisional,  kekuasaan  kolonial  dan  birokrasi  Indonesia  kontemporer.  Gejala birokrasi patrimonial sangat tampak pada munculnya kelompok-kelompok dalam masyarakat  yang turut menentukan jalannya rekrutitmen birokrasi.
Agar  tidak  termasuk  golongan  politik  patrimonial  partai  politik  dalam  hal  ini  DPC  PPP Kabupaten Rembang seharusnya mengajukan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP secara berpasang-pasangan sehingga DPP PPP mempunyai kesempatan menguji  visi,  misi,  dan  program  kerja  bakal  pasangan  calon.  Selain  itu  menyangkut  hak kewarganegaraan  setiap  orang  utamanya  warga  Kabupaten  Rembang  pantas  mempunyai  hak, kesempatan,  dan  menerima  pelayanan  yang  setara  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan untuk mencalonkan Bupati, bukan hanya H. Abdul Hafidz. Setiap partai politik tak terkecuali PPP Rembang  harus  melakukan  seleksi  bakal  calon  Bupati  dan  Wakil  Bupati  secara  demokratis  dan terbuka  sesuai  dengan  anggaran  dasar  dan  anggaran  rumah  tangga,  dan/atau  peraturan  internal masing-masing Partai Politik.Dalam seleksi bakal calon Bupati dan Wakil Bupati sekali lagi harus di lakukan secara demokratis dan terbuka.
Keputusan sangat ironis saat PPP Kabupaten Rembang jauh-jauh waktu sudah membulatkan memutuskan calon  Bupati dan hanya diperuntukkan kepada H. Abdul  Hafidz notabene incumbent atau  petahana.Dalih  alasan  internal  partai  sekedar  bermaksud  melanjutkan  kepemimpinan  kepala daerah  di  Rembang  di  periode  kedua.Kenapa  tidak  sekalian  pula  melanjutkan  atau  bareng  ulang dengan Wakil Bupatinya? Apabila tujuanya sekedar melanjutkan kepemimpinan kepala daerah yang sudah  berlangsung,  toh  jauh-jauh  waktu  sudah  sinergi  secara  visi  dan  misi,  hingga  program kerja.Sehingga  tidak  perlu  lagi  repot-repot  banyak  melakukan  rapat  koordinasi  mulai  awal,  sebab keduanya sudah saling mengetahui kelebihan dan kekurangan.
Implikasi  lanjutan  kegiatan,  keputusan  DPC  PPP  hanya  menyediakan  ruang  terjadinya konsesi  calon  Wakil  Bupati  yang  akan  mendampingi  kepemimpinan  H.  Abdul  Hafidz  di  periode selanjutnya.  Penjaringan  bakal  calon  Wakil  Bupati  pada  28  Desember  2019  sekitar  pukul  00.00 telah  di  tutup.  Hasil  keseluruhan  pelamar  bakal  calon  Wakil  Bupati  yang  bakal  mendampingi  H. Abdul  Hafidz  di  pemilihan  Bupati  dan  Wakil  Bupati  2020,  terdapat  tujuh  (7)  bakal  calon  Wakil Bupati  seluruhnya  asli  warga  Rembang,  meskipun  beberapa  tidak  lagi  bertempat  tinggal  di Rembang.    Berikut  nama-nama  bakal  calon  Wakil  Bupati  dari  PPP  yang  bakal  mendampingi  H. Abdul  Hafidz  menurut  Hafidzin  Ketua  tim  9  (sembilan)  bentukan  PPP. Pertama ,  dari  kalangan partai  ada  empat  nama  yaitu  Zaimul  Umam,  Supadi  dari  PPP,  Bayu  Andriyanto  notabene  Wakil Bupati dari  Nasdem, Harno Ketua  DPC Partai  Demokrat. Kedua , kalangan pengusaha  antara lain:
Arifin  pengusaha  meubelair  dari  Desa  Krikilan  Kecamatan  Sumber,  Fanty  Kurnia  Margaretha pengusaha Go Internasional  yang selama ini sudah membina banyak UMKM di Rembang. Ketiga , dari  unsur  Kepala  Desa,  Eko  Sugeng  Waluyo  sehari-hari  sebagai  Kepala  Desa  Pandangan  Wetan Kecamatan Kragan.

## Daftar Bakal Calon Wakil Bupati Pendamping H. Abdul Hafidz
Partai Persatuan Pembangunan NO NAMA PEKERJAAN KARIR PENDIDIKAN MOTIVASI 1. Zaimul Umam Politisi Partai Persatuan Pembangunan Anggota DPRD Rembang 2014- 2019 Pondok Pesantren Al Anwar Sarang Siap mewakafkan diri untuk Rembang yang lebih baik lagi 2. Supadi DPRD Kabupaten Rembang dari PPP Kepala Desa Banoan, Anggota DPRD Rembang 2014-2019, DPRD Rembang 2019- 2024. SLTA Siap mendampingi H. Abdul Hafidz mewujudkan Rembang yang lebih baik 3. Eko Sugeng Waluyo Kepala Desa Pandangan Wetan Kecamatan Kragan Kepala Desa Pandangan Wetan, IKANI Rembang, ALPEKSI Rembang. Akademi Maritim Nasional Indonesia Memaksimalkan sumber daya alam untuk menuju
Rembang yang lebih sejahtera, meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan 4. Harno Anggota DPRD Rembang 2019- 2024 Anggota DPRD Rembang 2009- 2014, DPRD 2014-2019, DPRD 2019-2024, Ketua DPC Partai Demokrat Rembang S1 Ekonomi UNIGORO Ingin mengabdi dan menyumbangkan pikiran serta tenaga untuk Rembang yang lebih baik 5. Arifin Pengusaha UPAKARTI Kementerian Perindustrian, SI Ekonomi STIE YKPN Yogyakarta Mengabdikan diri untuk Rembang yang

## PRIMANIYARTA
Kementerian Perdagangan lebih maju 6. Bayu Andriyanto Wakil Bupati Rembang Ketua DPD NASDEM Rembang, Ka.Kwarcab Rembang, Ketua PMI Rembang S1 STIE YKPN Yogyakarta Menjadikan Rembang Bangkit (bahagia, aman, nyaman, Gotong royong, kerja keras, Iman dan Taqwa) serta masyarakat Madani 7. Fanty Kurnia Margaretha Pengusaha Kacab Bank Bukopin Surabaya, CEO PT. Kamias Harrol Tarbantin, Consultan PT. Shell Indonesia S2 ITS Surabaya Membawa Rembang Go Internasional
Sumber: Wawancara dengan Ketua Tim 9 KH. Hafidzin, Mohamad Mujib, dan Syaiful Huda Wakil Sekretaris DPC PPP Rembang pada 30 Januari 2020.
Seluruh rangkaian pekerjaan pencalonan bakal Wakil Bupati yang dilaksanakan oleh jajaran DPC  PPP  yang  digawangi  oleh  Tim  9  adalah  sekedar  upaya  mempertahankan  kekuasaan kemenangan di Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati putaran ketiga. Cita-cita reformasi dengan cara menegakkan  perintah  PKPU  No.  18/2019,  agar  pelaksanaan  pemilihan  umum  dilakukan  secara demokratis  dan  terbuka  internal  PPP  cabang  Rembang  jelas-jelas  di  langgar.  Sekali  lagi orientasinya  menggelar  pembukaan  lamaran  calon  Wakil  Bupati  sekedar  maksud  memastikan kemenangan pada kontestasi Pemilihan Bupati dan wakil Bupati pada September 2020 mendatang. Menangkap  cara  yang  dilakukan  oleh  internal  PPP  Kabupaten  Rembang,  ditinjau  berdasar kepentingan  strategis  partai  politik  sebetulnya  menerapkan  pendekatan  politik Pamer  Bojo  Ganti Bojo.
Mengapa  kejadian  politik  Pemilihan  Bupati  dan  Wakil  Bupati  kebanyakan  terjadi  politik pamer  bojo  ganti  bojo di  setiap  putaran  kedua,  para  pasangan  petahana  tidak  bisa  berkumpul kembali, seperti awal-awal politik mereka mengawali karir pengabdian? Apakah keputusan politik semacam  demikian  menimbulkan  dampak  terhadap  kehidupan  warga?  Kecenderungan  mengambil pilihan  sikap  politik  lebih  baik  bercerai  dengan  cara  membuat  lowongan  calon  pendamping sebanyak-banyaknya, kemudian setelah itu diputuskan oleh internal partai pengusung calon bupati adalah  fakta-fakta  politik  di  Rembang  pamer  bojo  ganti  bojo  nyata-nyata  sangat  mengedepankan perilaku politik pragmatis transaksional dan jauh dari kesan-kesan edukasi politik.
Setelah  dilakukan  serangkaian  analisa  secara  mendalam,  beberapa  keterangan  yang  dapat dipertanggungjawabkan menyebut bahwa penyebab perlunya ganti bojo lewat cara program politik
pamer bojo, karena selama berumah tangga (memimpin keluarga di Pemda) jalannya pemerintahan daerah oleh kedua pihak sering tidak menemukan visi dan misi, keduanya sama-sama rakus, tidak ada  yang  mau  mengalah,  semuanya  berkeinginan  untuk  menguasai  pundi-pundi  politik  yang menghasilkan  keuntungan-keuntungan  secara  ekonomis.  Dampak  buruk  dirasakan  para  warga, banyak dijumpai implementasi program-program kerakyatan mulai dari yang bersifat sosial semisal pendampingan dan infrastruktur atau fisik standarnya tidak sesuai dengan harapan warga.
Pastinya  sikap-sikap  culas  seperti  tersebut  bukan  merupakan  variable  tunggal  penyebab terjadinya fenomena perceraian pasangan petahana. Pendapat lain, selama sistem politik Pemilihan berlangsung  negara  telah  sepakat  menggunakan  demokrasi  liberal,  budaya  politik  pamer  bojo  dan bahkan  ganti  bojo  setiap  kontestasi  pemilihan  berlangsung  akan  bakal  selalu  ada.  Karena  ongkos politik  dari  waktu  ke  waktu  mengalami  peningkatan  pembiayaan  yang  terus  menerus  melambung hingga  tidak  masuk  akal.Kemudian  berdampak  sangat  mahal  semua  sektor  pembiayaan pemenangan calon  pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, maka solusi  terbaiknya  adalah melibatkan para  pemilik  modal  besar  tidak  paham  politik  dijadikan  pasangan  calon.  Terpenting  mesin  politik dapat  bekerja  dengan  maksimal  dan  pula  menghasilkan  output  total,  karena  demikian  lancarnya sistem pelumasan motor politik di level lapangan yang selama ini menjadi kunci kesuksesan meraih kemenangan.
Keadaan  politik  semakin  ironis  -saat  mereka  bermaksud  melanjutkan  permintaan  untuk bersatu  kembali,  justru  para  pendukung  terdekat  bermental Sengkuni -meminta  agar  mencari pendamping  lain  dan  menggunakan  kendaraan  lain  untuk  melanjutkan  petualangan.  Komplotan Sengkuni yang  notabene  team  sukses  ring  satu  memberikan  argumentasi  alasan,  bahwa  ongkos administratif  tiket  kendaraan  lama  atau  pasangan  lama  relatif  sangat  tinggi,  sehingga  susah  untuk mengembalikan biaya politik.
Mengapa bisa demikian buruknya rupa perilaku para pemimpin daerah kita?Manusia adalah realitas eksistensi paling misterius lebih dari kemisteriusan alam.Semenjak tidak berlakunya politik berbasis  ideologi  seperti  pada  tahun  1955  (versi  Indonesia),  jalannya  peradaban  bangsa sebagaimana  harapan  besar  yang  coba  disandarkan  lewat  wadah  politik,  dalam  kenyataannya berhenti di tengah jalan.Menimpali kebuntuan kanal-kanal politik tidak lagi mengalir dengan lancar seperti kehendak kebanyakan umat manusia. Menurut Francis Fukuyama dalam karyanya “The End of  History  ang  The  Last  Man” demokrasi  yang  berlaku  sekarang  adalah  demokrasi liberal.Demokrasi  liberal  meskipun  terdapat  kekurangan,  karena  telah  menjadikan  penyebab pemberhentian terakhir umat manusia dalam perjalanan mencari ideologi, celakanya lagi demokrasi liberal  merupakan  bentuk  terakhir  (paling  ideal)  dari  sebuah  implementasi  sistem  pemerintahan umat manusia dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara.
Fukuyama  mengatakan  demokrasi  liberal  diposisikan  sebagai  sistem  paling  ideal  bagi keberadaan umat manusia dalam berbangsa dan bernegara, karena implementasi sistem ini berisikan perhatian  secara  universal  terhadap  nilai-nilai  kesetaraan,  kebebasan,  dan  hak-hak  individu dilindungi  oleh  kekuasaan  negara  disebabkan  menerapkan  sistem  politik check  and  balance. Sedangkan anggapan terhadap umat manusia dianggap bakal berakhir karena sudah tidak ditemukan atau  belum  ditemukan  lagi  evolusi  pemikiran  selain  demokrasi  liberal.  Deviasi  terbesar  bakal membuat  susahnya  umat  manusia  sebagai  konsekwensi  berlakunya  sistem  demokrasi  liberal, kapitalisme  yang  menjadi  dasar  dari  pandangan  liberalisme,  terbukti  berhasil  dalam  menciptakan masyarakat yang paling demokratis sampai saat ini. Kemapanan sistem politik saat ini adalah bukti
bahwa liberalisme dan kapitalisme berhasil menyokong sistem demokrasi. Dengan kapitalisme dan masyarakat  yang  bebas,  politik  telah  sepenuhnya  menjadi  politik  perjuangan  atas  kesejahteraan (Afriyansyah, 2015).

## Penetapan Bakal Calon Semestinya
Rekrutmen  bakal  calon  Bupati  dan  Wakil  Bupati  harus  melalui  pengesahan  partai politik.Mekanisme  ini  menempatkan  kedudukan  partai  politik,  terutama  para  elit  di  Rembang menjadi sangat menentukan. Fenomena insensibilitas (ketidakpekaan) moral elit di Rembang masih saja  terus  berlangsung  meski  sudah  memasuki  era  reformasi,  akhirnya  ketentuan  demokrasi  dan terbuka  seperti  perintah  PKPU  No.  18/2019  tentang  Pencalonan  Pasal  3A  ayat:  1,  2,  dan  3  pun masih  terkendala.  Sebagai  contoh  proses  pencalonan  bakal  calon  Bupati  dan  Wakil  Bupati  yang dilaksanakan  DPC  PPP  Rembang  diintervensi  juga  terkooptasi  oleh  kekuatan  elit  daerah.  Warga Kabupaten  Rembang  tidak  memiliki  hak  berpartisipasi  atau  memilih  dengan  cara-cara  substanstif. Karena terjadi penganuliran pada electoral law sehingga tataran pelaksnaan electoral proses semua berlangsung terjadi sesuai apa kata elit DPC PPP Rembang.
DPC  PPP  lewat  tim  9  mengintervensi  dengan  cara  mempengaruhi  penentuan  pemilihan bakal  calon  hanya  Wakil  Bupati,  padahal  seharusnya  perintahnya  perlu  di  gelar  pengajuan  bakal calon  Bupati  dan  Wakil  Bupati  (berpasang-pasangan).  Perintah  pelaksanaan  atau electoral  proses semestinya  dilaksanakan  dengan  cara-cara  demokratis  dan  terbuka.Kejadian  menjadi  sebaliknya yaitu  tidak  lagi  demokratis  dan  terbuka.  Mengapa  elit  DPC  PPP  di  Rembang  cenderung  memilih keputusan  yang  jelas-jelas  kurang  dibenarkan  menurut electoral  law ?  Menurut  Mohtar  Mas‟oed (2003)  elit  partai  politik  terlalu  mendahulukan  prinsip political  survival yaitu  kecenderungan mengutamakan pilihan-pilihan politik terkait dengan kepentingan individual atau kepentingan partai sendiri (Zaenudin Maliki, 2016).
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang bukanlah ajang perebutan kekuasaan semata, atau  semata-mata  mempertahankan  kepemimpinan  status  quo.Lebih  dari  itu  Pemilihan  Bupati  dan Wakil  Bupati  adalah  momentum  tepat  bagi  rakyat  untuk  menyeleksi  dan  menentukan  siapa peminpin mereka di masa mendatang. Maka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang jangan dipandang sebelah mata. Lebih dari itu  pemilihan di Rembang momentum tepat bagi rakyat untuk menyeleksi  dan  menentukan    siapa  pemimpin  mereka.  Secara  apa  adanya  konstituen  atau  para pemilih  berhak  memandang  dan  memberi  penilaian.  Maka  seharusnya  kegiatan  ta‟aruf  atau pengenalan  bersamaan  peringatan  hari  lahir  ke-47  PPP  pada  25  Januari  2020  di  Hotel  Polos Rembang bukan hanya berisi paparan komitmen bakal calon Wakil Bupati sejumlah 7 orang. Lebih baiknya  untuk  menjaga  marwah  DPC  PPP  Rembang  seyogyanya  selama  berlangsung  ta‟aruf tersedia beberapa pasangan bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati secara paket berjumlah lebih dari pada  satu.Sehingga  ta‟aruf  politik  Pemilihan  Bupati  dan  Wakil  Bupati  kemarin  dapat  sebagai momentum  untuk  menjual  gagasan  berkualitas.  Setiap  pasangan  bakal  calon  yang  ikut  kontestan harus memahami dan mengetahui secara benar problem paling dasar di Rembang, mulai pemerataan pembangunan,  pengelolaan  sumber  daya  alam,  peningkatan  kualitas  sumber  daya  manusia, pendidikan, dan masalah kesehatan (Alzubaidy, 2019).

## Berdasar PKPU No.18/2019 Pasal 3A
Ta’aruf Politik Rembang Dalam Rangka Peringatan Hari Lahir ke-47 PPP
NO PASANGAN CALON UNSUR PERWAKILAN KEUNTUNGAN 1   Abdul  Hafidz  dan  Bayu Andriyanto PPP dan Nasdem Melanjutkan program yang sudah berlangsung 2  Zaimul Umam dan Harno PPP dan Demokrat Kepentingan Nahdhiyin dan nasionalis terwakili 3  Arifin  dan  Eko  Sugeng Waluyo PPP dan Jaringan Kepala Desa Pengembangan destinasi wisata berbasis desa bakal menjadi program unggulan dan membuka sektor pekerjaan para pemuda desa 4  Supadi  dan  Fanty  Kurnia Margaretha PPP dan Profesional Akselerasi Rembang memasuki Go Internasional bakal kemungkinan besar dengan mudah dapat dijangkau mengingat keduanya memiliki basis pekerjaan yang hampir mirip

## Sumber: Wawancara dengan Mohammad Mujib kader muda potensial PPP selaku calon DPRD
Provinsi Jawa Tengah Dapil Jateng 3 nomer urut 3
Setelah  dilakukan  estimasi  ulang  biaya  pemenangan  pemilihan  Bupati  dan  Wakil  Bupati, para  pasangan  calon  kepala  daerah  yang  notabene  incumbent  atau  petahana  pada  dasarnya  dalam hati  kecilnya  mengharap  kesempatan  ulang  agar  dapat  melanjutkan  berpasangan  kembali.Suasana kebatinan  dan  ekspresi  demikian  tergambar  secara  jelas,  karena  yang  bersangkutan  sebenarnya merasa  saling  kangen  sehingga  mengharap  bisa  kembali  menyatu.  Bukan  bermaksud  menyesali, tapi karena alokasi modal kapital dan sosial terlanjur diinvestasikan semua pada setiap sektor politik tanpa  sisa,  beberapa  petahana  yang  terlanjur  bercerai  sering  bertanya-tanya  dalam  pikiran-pikiran galaunya, kenapa dulu mengajak-ajak jika ujung-ujungnya berakhir menyakiti. Celakanya lagi tanpa kenal  ampun,  rasa  kasihan,  dan  tepo  seliro,  saat  berjumpa  dengan  pasangan  lamanya  di  tempat umum.Dengan  segala  agitasi  dan  retorikanya  berusaha  meyakinkan  publik  dengan  bumbu-bumbu agitasi  mengatasnamakan  kepentingan  dan  cita-cita  rakyat.  Pilihan-pilihan  diksi  politik  dinamis semacam  demikian  semata-mata  dilakukan  atas  dasar  demi  mewujudkan  kemajuan  kemaslahatan daerahnya.  Betul-betul  politik  adalah  misteri  manusia  yang  tak  pernah  mengenal  perasaan  dan
tangisan  orang  terdekatnya.  Patut  menjadi  pertanyaan  bagi  kita  semua?Lagi-lagi  demikian  lugas perasaan patah hati para petahana mampu ditulis oleh Didi Kempot.
Harus  diakui  terlalu  banyak  kepentingan  yang  terlibat  dalam  konstelasi  politik  pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Akibatnya agitasi para calon kepala daerah yang notabene dari petahana saat menyampaikan visi, misi, dan program kerja dengan segala bentuk perjuangan rasanya menjadi hambar,  jika  tidak  bersedia  dikatakan  percuma  dan  tak  berguna.  Fenomena  politik  ganti  bojo  dan pamer bojo menjadikan rasa jengah, kecewa, dan capekpara warga -utamanya lagi bagi para pegiat demokrasi  substansial.  Prediksi  Francis  Fukuyama  tentang  sistem  demokrasi  liberal  bakal kemungkinan besarnya mengakhiri sejarah peradaban umat manusia sebagai mahluk terbaik sedikit demi  sedikit  sudah  mulai  terjadi  penampakan.  Ketercapaian  hasil  berupa  kemenangan  dalam mengikuti  konstelasiPemilihan  Bupati  dan  Wakil  Bupati  oleh  politisi  bukanlah  semata-mata kemenangan  yang  menggembirakan.  Sebab  pada  saat  itu  politik  hanya  berkutat  dengan  masalah teknis,  keprihatinan  atas  persoalan  lingkungan,  dan  pemuasan  kebutuhan  konsumeristis  semakin membudaya (Sindhunata, 2019, p. 59).

## Dampak Mekanisme Salah
Implementasi  sistem  politik  pemilihan  Bupati  dan  Wakil  Bupati  yang  dikawinkan  dengan konsep  otonomi  daerah,  dengan  menganut  nilai-nilai  berdasarkan  demokrasi  liberal  berujung terjadinya krisis  politik kebangsaan demikian mendalam. Pertama, demokrasi  liberal  menciptakan lubangan  besar  yang  menganga  hingga  susah  dicarikan  jembatan  untuk  menghubungkan  atau mensinergikan  kepentingan  masyarakat  dengan  pemerintah.  Potret  buram  ini  antara  lain  ditandai dengan hilang atau menipisnya kepercayaan publik atas eksistensi institusi-institusi politik.  Bukan menjadi  rahasia  lagi  yang  perlu  untuk  di  tutup-tutupi,  DPR  notabene  lembaga  perwakilan menyalurkan aspirasi rakyat termasuk lembaga paling tidak dipercayai masyarakat.
Kedua, demokrasi  liberal  menimbulkan  mossi  sikap  tidak  percaya  warga  atas  keberadaan pemerintah  daerah  (Pemda).  Sehabis  pelaksanaan  pemilihan  Bupati  dan  Wakil  Bupati,  muncul umpatan  masyarakat  kepada  kepala  daerah  terpilih “kepentingan  umum  itu  tidak  lagi  menjadi penting sebagai acuan politik bersama”. Secara lebih luas mengenai dampak penerapan demokrasi liberal  di  daerah,  beberapa  keputusan  kepala  daerah  sekedar  mengejar  populisme  politik  atau harapan  agar  dipilih  lagi  oleh  warganya,  Kepala  Daerah  memberikan  aset  tanah  milik  pemerintah kepada  lembaga  tertentu  tanpa  pernah  didasari  dengan  perhitungan  secara  matang.  Padahal sepanjang  pemerintah  daerah  mempunyai  persoalan  keterlibatannya  dalam  memajukan  daerah belum kunjung ada pembuktian secara nyata.
Memasuki  era  otonomi  daerah  konsekwensinya  para  kepala  daerah  mempunyai  kebebasan untuk  memajukan  daerah,  mengapa  pada  saat  kepala  daerah  menghibahkan  asset  tanah  dan dukungan  infrastruktur  yang  berdampak  terjadinya  pemindahan  alokasi  anggaran  harus dipermasalahkan?  Toh  tujuannya  untuk  memajukan  daerah  dan  masyarakatnya.  Menanggapi permintaan  jawaban  atas  pertanyaan  ini,  rumusannya  perlu  menggunakan  pendekatan  falsafah politik  perang  ala  Sun  Tzu  dalam  buku  yang  cukup  terkenal “The Art of War” yang  di  tulis  oleh Samuel B Griffith. Dalam berpolitik perlu dilakukan estimasi-estimasi, politik adalah masalah vital
bagi  negara,  masalah  hidup  atau  mati,  jalan  menuju  kelangsungan  hidup  atau  kehancuran.  Jadi mempelajari secara menyeluruh adalah sebuah keharusan (Griffith, 2018, p. 103).

## Kesimpulan
Dilihat  dari  alur  perjalanan  proses  pelaksanaan  Pemilihan  Bupati  dan  Wakil  Bupati Rembang  melalui  „politik  pamer-ganti  bojo‟,  terdapat  beberapa  temuan  menarik.  Partisipasi masyarakat dalam proses seleksi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati di level partai politik tidak pernah  menjadi  perhatian.  Oleh  karenanya,  partai  politik  tidak  boleh  mengesampingkan  hak-hak kewarganegaraan rakyat. Semua partai politik perlu mengajukan calon berpasangan, sehingga dapat menguji  visi,  misi,  dan  program  kerja  bakal  pasangan  calon.Hal  ini  dilakukan  agar  fenomena „politik  pamer-ganti  bojo‟  tidak  marak  terjadi,  sehingga  dapat  berdampak  pada  merebaknya komplotan  sengkuni.Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  pendekatan fenomenologi.  Oleh  sebab  itu,  peneliti  selanjutnya  dapat  menggunakan  metode  dan  pendekatan yang berbeda.

## Daftar Pustaka
Afriyansyah,  E.  (2015) Analisa  Demokrasi  Liberal  Francis  Fukuyama  (Menggunakan  Teori Libertarian  Menurut  Robert  Nozick) .  Jakarta:  Departemen  Filsafat,  Fakultas  Ilmu Bahasa, Universitas Indonesia.
Alzubaidy,  A.  (2019)  „Pilkada  SBT,  Momentum  Adu  Gagasan‟, BeritaBabe.com ,  11  November. Available at: https://beritabeta.com/opini/pilkada-sbt-momentum-adu-gagasan/.
Creswell John W (2016) Research Design . 4th edn. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Griffith, S. B. (2018) Seni Menipu Ala Sun Tzu . Jakarta: PT. Buku Seru.
Hamzah, A. (2020) Metode Penelitian Fenomenologi . Malang: Literasi Nusantara.
Keputusan  Komisi  Pemilihan  Umum  Kabupaten  Rembang  Nomor  :  57/Pp.01.2-Kpt/3317/Kpu- Kab/Xi/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang  Nomor  46/Pp.01.2-Kpt/3317/Kpu-Kab/Ix/2019    Tentang  Pedoman  Teknis Tahapan,  Program  Dan  Jadwal  Penyelenggaraan  Pemilihan  Bupati  Dan  Wakil  Bupati Rembang Tahun 2020.
Maliki,  Z.  (2016) Sosiologi  Politik  (Makna  Kekuasaan  dan  Transformasi  Politik) .  Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Peraturan  Komisi  Pemilihan  UmumNomer  18  Tahun  2019  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  3  Tahun  2017  Tentang  Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubenrnur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
Sindhunata (2019) „Sungguhkah Media Cetak Akan Mati?‟, Majalah Basis Nomor 11 – 12; Tahun ke 68 .
Syaefudin, A. (2019) „7 Orang Mendaftar Jadi Pendamping Bupati Petahana di Pilkada Rembang‟,
news.detik.com .  Available  at:  https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4839356/7- orang-mendaftar-jadi-pendamping-bupati-petahana-di-pilkada-rembang.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti           Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2014  Tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati,  Dan  Walikota  Menjadi Undang-Undang.
Wawancara dengan KH. Hafidzin selaku tim 9 DPC PPP Rembang pada 30 Januari 2020;
Wawancara dengan Syaiful Huda Wakil Sekretaris DPC PPP Rembang pada 30 Januari 2020;
Wawancara  langsung  dengan  Mohamad  Mujib  kader  muda  potensial  Calon  DPRD  Provinsi  Jawa Tengah Dapil Jateng