## DAMPAK OTONOMI DAERAH DAN PEMEKARAN WILAYAH TERHADAP PERKEMBANGAN KOPERASI DI INDONESIA
Impact Of Regional Autonomy And Regional Expansion On Co-Operative Development In Indonesia
Abi Pratiwa Siregar
Program Studi Agribisnis, Fakultas Industri Halal, Universitas Nahdlatul Ulama,Yogyakarta Jl. Lowanu No. 47, Umbulharjo,Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta email: abipratiwas@unu-jogja.ac.id

## ABSTRACT
In  1999,  the  government  issued  Law  No.  22  concerning  Regional  Autonomy.  Then  it followed  propose regional expansion, because they saw the opportunity to manage their own  resources.  From  the  point  of  view  of  co-operatives,  the  existence  of  regional autonomy  and  regional  expansion  are  both  opportunities  and  challenges.  Opportunities came  from  the  expectation  that  regional  autonomy  and  regional  expansion  will  bring  a positive  impact  on  co-operatives  in  terms  of  resource  allocation.  Meanwhile,  the challenge is the activities and interventions of local government in co-operative activities. Because  the  principle  of  efficiency  will  urge  cooperatives  to  build  a broad  network  and possibly  exceed  the  limits  of  the  autonomous  region.  The  purpose  of  this  study  is  to determine the impact of regional autonomy and regional expansion on the development of co-operatives  in  Indonesia.  The  type  of  data  used  is  secondary,  originating  from  the Ministry  of  Cooperatives  and  SMEs.  The  analytical  method  used  is  simple  linear regression  (trend  analysis).  The  results  of  the  study  show  that  since  the  enactment  of regional  autonomy  followed  by  regional  expansion,  the  trend  of  c-ooperative development  has  tended  to  be  positive.  If  compared  between  the  parent  region  and  the newly created regions, the development of co-operatives in the parent region is relatively better.  This  is  presumably  because  the  newly  created  regions  are  still  adapting  to  the administration and management of resources in the region.
Keywords : Cooperative, Indonesia, Regional autonomy

## INTISARI
Pada  tahun  1999,  pemerintah  menerbitkan  Undang-Undang  No.  22  tentang  Otonomi Daerah.  Diikuti  dengan  mengajukan  pemekaran  wilayah,  karena  melihat  potensi  untuk dapat  mengelola  sendiri  sumber  daya  yang  ada  di  wilayahnya.  Dari  sudut  pandang perkoperasian, adanya otonomi daerah dan pemekaran wilayah menjadi peluang sekaligus tantangan.  Disebut  peluang  karena  diharapkan  dapat  memberikan  dampak  positif  bagi koperasi  dalam  hal  alokasi  sumber  daya.  Sementara  itu,  hal  yang  menjadi  tantangan adalah  aktivitas  dan  intervensi  pemerintah  daerah  dalam  kegiatan  koperasi.  Karena  asas efisiensi  akan  mendesak  koperasi  untuk  membangun  jaringan  yang  luas  dan  mungkin melampaui  batas  daerah  otonom.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui dampak  otonomi  daerah  dan  pemekaran  wilayah  terhadap  perkembangan  koperasi  di Indonesia. Jenis data yang digunakan adalah sekunder, berasal dari Kementerian Koperasi dan UKM. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear sederhana (analisis tren). Hasil  penelitian  menujukkan  bahwa  sejak  diberlakukannya  otonomi  daerah  yang  diikuti oleh  pemekaran  wilayah,  tren  perkembangan  koperasi  cenderung  positif.  Jika
ISSN 2301 – 8607
Vol 8     No. 1
dibandingkan antara wilayah induk dan wilayah hasil pemekaran, perkembangan koperasi di  wilayah  induk  relatif  lebih  baik.  Hal  ini  karena  wilayah  hasil  pemekaran  masih beradaptasi terhadap administrasi dan pengelolaan sumber daya di wilayahnya.
Kata kunci : Koperasi, Indonesia, Otonomi Daerah,

## PENDAHULUAN
Undang-Undang  No.  25/1992  tentang  Perkoperasian  mendefinisikan  bahwa koperasi    adalah    badan    usaha    yang    beranggotakan    orang-perorangan  atau  badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai    gerakan    ekonomi    rakyat    yang    berdasarkan    asas    kekeluargaan.  Menurut Raharjo  (2011),  dalam  sejarah  perkembangan  koperas  di  Indonesia,  meski  bersifat embrional,  koperasi  yang  pertama  kali  lahir  dalam  bentuk  perkreditan  rakyat  yang berlokasi  di  Purwokerto  pada  tahun  1895.  Gagasan  tersebut  muncul  dengan  harapan bahwa koperasi mampu menjadi salah satu solusi dalam membantu kaum ekonomi lemah untuk  bangkit  memperbaiki  nasibnya  secara  bersama-sama,  seperti  halnya  gerakan koperasi di Inggris yang sukses meningkatkan kesejahteraan para anggotanya dengan cara kerjasama  dalam  memenuhi  kebutuhan  pokok.  Selain  pengentasan  kemiskinan,  koperasi juga  diharapkan  mampu  menjadi  sarana  untuk  menciptakan  pemerataan  distribusi pendapatan (Siregar, 2016).
Raden  Aria Wiria Atmadja tercatat dalam sejarah sebagai perintis  atau setidaknya insipirator  berdirinya  koperasi  di  Indonesia.  Raden  Aria  Wiria  Atmadja  adalah  seorang patih  yang  tergugah  untuk  memperbaiki  kondisi  para  pegawai  negeri  yang  kebanyakan terlilit hutang dari lintah darat (Kemenkop UKM RI dalam Hariyanto, 2013). Berdasarkan inisiatifnya  dan  dorongan  dari  E.  Siedeburgh,  kemudian  berdiri  Hulp  en  Spaarbank (Bantuan/Pertolongan  dan Simpanan) di Purwokerto (Andjar et al., 2005). Bank tersebut meminjamkan dana kepada para pegawai negeri dengan bunga yang relatif rendah.
Perkembangan koperasi tidak dapat terlepas dari situasi politik yang sedang terjadi.
Pada  era  kolonialisme,  baik  pihak  Belanda  ataupun  Jepang  selalu  berusaha  untuk melemahkan  pergerakan  koperasi  di  Indonesia.  Hal  tersebut  dibuktikan  dengan diterbitkannya Verodening op de Cooperatieve Verenigingen pada tahun 1915 oleh pihak Belanda  (Sitepu  dan  Hasyim,  2018)  dan  pihak  Jepang  yang  turut  mendirikan  Nagyo Kumiai (Nitayadnya,2013). Sebaliknya, ketika Indonesia merdeka, gerakan perkoperasian memiliki  keleluaasan  dalam  mengembangkan  koperasi.  Hal  ini  dapat  digambarkan dengan terlaksananya kongres koperasi untuk pertama kali, yang jatuh pada pada tanggal
11  –  14  Juli  1947  di  Tasikmalaya.  Melalui  kongres  tersebut,  lahir  Sentral  Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia (SOKRI) dan penetapan tanggal 12 Juli sebagai Hari Koperasi Indonesia.  Pada  saat  itu  juga  disepakati  bahwa  azas  Koperasi  Indonesia  adalah kekeluargaan dan gotong royong (Hadikusuma dalam Hanny, et. al., 2017).
Sejak  kongres  pertama  berhasil  dilaksanakan,    koperasi  berkembang  dengan  baik dan relatif cepat. Tercatat pada tahun 1950, hanya terdapat 1.155 unit koperasi di seluruh Indonesia. Akan tetapi, pada tahun 1959 jumlahnya meningkat hingga 16.601 unit. Jika di rata-rata,  setiap  tahunnya  koperasi  bertambah  sebanyak  1.716  unit  atau  sebesar  57,32 persen  (Sudarsono  &  Edilius,  2010;  Hatta,  2015).  Memasuki  era  orde  baru,  peran pemerintah terhadap pembangunan koperasi sangat besar. Sejak tahun 1973 hingga 1984, pemerintah  telah  mengeluarkan  sedikitnya  3  instruksi  presiden  (no.  4/1973  tentang  Unit Desa,  no.  2/1978  tentang  BUUD/KUD,  dan  No.  4/1984  tentang  Pembinaan  dan Pengembangan  KUD)  untuk  menjamin  koperasi  dapat  berkembang  dengan  baik  dan lancar.
Pada era orde baru, pembangunan koperasi cenderung terkonsentrasi pada koperasi unit  desa.  Bahkan,  Pasal  2  ayat  (3)  Kepmen  No.  84/M/KPTS/VI/1984  berbunyi ‘’pembentukan  koperasi lain di luar KUD di  daerah pedesaan  hanya dapat dilaksanakan dengan  persetujuan  Menteri  Koperasi’’  (Djohan  cit  Siregar  et  al.,  2016).  Menanggapi kebijakan  tersebut,  ketika  era  orde  baru  berakhir,  rezim  selanjutnya  menerbitkan  Inpres No. 18/1998 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Perkoperasian. Menurut Soetrisno  cit  Tambunan  (2008),  dengan  bergantinya  Inpres  4/1984  dengan  Inpres 18/1998,  jumlah  koperasi  meningkat  cukup  pesat.  Hal  ini  dikarenakan  Inpres  18/1998 memberikan  kemudahan  prosedur  pendirian  dan  pembinaan  koperasi  (Alawiyah,  et.,  al. 2017).
Momentum lain yang muncul setelah berakhirnya era orde baru adalah pelaksanaan otonomi  daerah.  Sebelum  reformasi,  pemerintah  pusat  memiliki  andil  yang  relatif  besar dalam  pengelolaan  daerah.  Akan  tetapi,  sejak  pemerintah  di  era  orde  baru  menerbitkan UU  nomor  22  tahun  1999  tentang  Pemerintahan  Daerah,  pemerintah  daerah  mampu mengelola  wilayahnya  tanpa  campur  tangan  dari  pemerintah  pusat.  Selain  terhadap pengelolaan  wilayah,  UU  2/1999  juga  memiliki  pengaruh  terhadap  perkoperasian. Kehadiran  undang-undang  tersebut  diduga  akan  mempengaruhi  perilaku  dari  koperasi sebagai  institusi  ekonomi.  Ancaman  yang  mungkin  dihadapi  dalam  pengembangan koperasi di daerah antara lain,:
1. Tuntutan pendanaan pembangunan  daerah  membuat pemerintah  daerah cenderung menarik  pajak  dan  retribusi  daripada  mengkondisikan  daerah  agar  lebih  cepat merangsang pertumbuhan ekonomi. Dikhawatirkan koperasi menjadi sasaran pajak dan retribusi saja tanpa mendapatkan pelayanan publik yang seimbang.
2. Selama  ini  banyak  upaya  pemberdayaan  masyarakat  silakukan  oleh  pemerintah pusat,  sementara  pemerintah  daerah  dikhawatirkan  belum  memehami  substansi program tersebut. Hal ini dapat mengancam keberlanjutan program pemberdayaan yang dilakukan pemerintah pusat.
3. Alasan  percepatan  pembangunan  membuat  Pemerintah  Daerah  lebih  senang memilih  pelaku  usaha  yang  sudah  mampu  daripada  melibatkan  koperasi  dalam pembangunan.  Hal  ini  memang  sangat  tergantung  dari  kapabilits  koperasi  yang berada di daerah tersebut. Anonim (2001)
Sedangkan  peluang  yang  mungkin  diperoleh  dari  pelaksanaan  otonomi  daerah adalah  pembangunan  dapat  diarahkan  menuju local  based  development sekaligus community  based  development .  Hal  ini  dikarenakan  pengambilan  keputusan  tipologi pembangunan  diserahkan  pada  daerah  sehingga  tidak  ada  lagi  program  dari  pusat  yang seragam dan tidak terlalu memperhatikan karakteristik daerah.
Keunggulan  yang  diperoleh  wilayah  otonom  dalam  mengelola  sumber  daya mendorong  pemimpin  di  daerah-daerah  untuk  mengembangkan  wilayahnya  dan  pada akhirnya  mengajukan  pemekaran  wilayah.  Tercatat  sejak  tahun  1999  (era  reformasi), beberapa  provinsi  di  Indonesia  dimekarkan,  yaitu  Maluku  Utara,  Banten,  Kepulauan Bangka  Belitung,  Gorontalo,  Irian  Jaya  Barat  (kemudian  menjadi  Papua  Barat),
Kepulauan Riau, Sulawesi Barat, dan Kalimantan Utara.
Pemerintah  daerah  di  masing-masing  wilayah  hasil  pemekaran  memanfaatkan keberadaan  koperasi  sebagai  salah  satu  alternatif  untuk  mendorong  pemerataan pembangunan.  Meskipun  demikian,  seringkali  parameter  keberhasilan  pembangunan koperasi di suatu daerah adalah berapa banyak koperasi yang berdiri.  Padahal, parameter yang  tidak  kalah  penting  adalah  bagaimana  perkembangan  koperasi  tersebut  setelah berdiri.  Apakah  aktif  atau  tidak  aktif,  mampu  menghasilkan  SHU  positif  atau  justru negatif, menciptakan volume usaha yang terus bertumbuh, stagnan atau justru menurun.
Berbagai  pertanyaan  tersebut  yang  menjadi  dasar  dalam  penelitian  ini,  yaitu Dampak Otonomi  dan Pemekaran Wilayah Daerah Terhadap Perkembangan Koperasi di Indonesia.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  dampak  otonomi  daerah  dan pemekaran wilayah terhadap perkembangan koperasi di Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Metode  dasar  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  deskriptif analitis,  yaitu  metode  penelitian  yang  memusatkan  perhatian  pada  pemecahan  masalah- masalah  yang ada pada masa sekarang atau masalah-masalah  yang bersifat aktual. Data- data  yang  diperoleh  mula-mula  disusun,  dijelaskan,  kemudian  dianalisis  dan diinterpretasi. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.  Data sekunder  adalah  data  yang  diperoleh  melalui  Kementerian  Koperasi  dari  tahun  2000 hingga tahun 2013. Data ini berisi mengenai  jumlah koperasi, modal sendiri, modal luar, volume  usaha,  dan  sisa  hasil  usaha  (shu).  Analisis  tren  digunakan  untuk  mengetahui dampak  otonomi  daerah  dan  pemekaran  wilayah  terhadap  perkembangan  koperasi  di Indonesia.  Perkembangan  yang  dimaksud  mencakup  jumlah,  modal  sendiri,  modal  luar, volume  usaha,  dan  sisa  hasil  usaha.  Pada  dasarnya,  analisis  tren  menggunakan  regresi linear  sederhana,  dimana  hanya  terdapat  satu  variabel  dependen  dan  satu  variabel independen.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Dampak Otonomi Daerah terhadap Perkembangan Koperasi
Sejak  tahun  2000  hingga  tahun  2013,  pertumbuhan  koperasi  di  Indonesia  rata-rata sebanyak  4.168  unit  per  tahun.  Apabila  dilihat  pada  masing-masing  tahun,  hanya  pada tahun  2004,  koperasi  mengalami  penurunan.  Sebaliknya,  tahun  2008  ke  tahun  2009 merupakan waktu dimana koperasi  mengalami pertumbuhan tertinggi dalam satu dekade terakhir. Pada waktu tersebut, koperasi berhasil tumbuh sebesar 11 persen atau sebanyak 11.563  unit,  jauh  di  atas  rata-rata  pertumbuhan  dalam  13  tahun  terakhir  (tahun  2000 sampai tahun 2013) yang tercatat hanya sebesar 4%.
Menurut  Statistik  Perkoperasian  dalam  Febriantika  (2016),  suatu  koperasi  dikatakan aktif  jika  dalam  dua  tahun  terakhir  mengadakan  Rapat  Anggota  Tahunan  (RAT)  atau koperasi dalam satu tahun terakhir melakukan kegiatan usaha. Kementerian koperasi telah mengumpulkan data rekapitulasi jumlah koperasi aktif dan tidak aktif di Indonesia. Data tersebut ditunjukkan melalui Gambar 1.
Gambar 1. Jumlah koperasi di Indonesia (aktif, tidak aktif, dan total), tahun 2000 – 2013 (satuan unit)
Berdasarkan  Gambar  1,  diketahui  bahwa  koperasi  yang  tidak  aktif  bertambah seiring  berjalannya  waktu.  Berdasarkan  kurun  waktu  13  tahun  terakhir,  rata-rata  setiap tahunnya,  persentase  pertumbuhan  koperasi  tidak  aktif  melampaui  pertumbuhan  jumlah koperasi aktif. Sebagai contoh, pada periode 2000 ke 2001 dimana koperasi aktif tumbuh 1 persen (88.930 unit ke 89.756 unit), tetapi  koperasi tidak aktif tumbuh 6.863 unit atau 49 persen (14.147 unit ke 21.010).
Koperasi  menjadi  tidak  aktif  dapat  disebabkan  oleh  berbagai  hal,  diantaranya adalah  kemampuan  sumber  daya  manusia  dan  manajemen  yang  kurang  profesional. Pengelolaan  yang  tidak  profesional  sering  memicu  konflik  diantara  pengurus  dan anggota. Dampaknya, tingkat kepercayaan anggota menjadi menurun sehingga tidak aktif dalam aktivitas koperasi. Padahal, tanpa anggota koperasi tidak bisa  melakukan apa-apa (Fatimah dan Darna, 2011).
Gambar 2. Modal Sendiri, Modal Luar, Volume Usaha dan SHU Koperasi di Indonesia, tahun 2000 – 2013 (satuan Rp)
Menurut  Tambunan  (2008),  salah  satu  indikator  yang  umum  digunakan  untuk mengukur  kinerja  koperasi  adalah  perkembangan  volume  usaha  dan  sisa  hasil  usaha.
Seperti  yang  dapat  di  lihat  pada  Gambar  2,  pada  tahun  2000,  volume  usaha  dan  SHU masing-masing  mencapai  23.122.224  (Rp  juta),  kemudian  bertambah  menjadi 125.584.976 (Rp juta) dan 8.110.180 (juta rupiah) pada tahun 2013. Apabila di rata-rata, setiap tahunnya terjadikenaikan volume usaha dan SHU masing-masing sebesar 16 persen (7.881.750 (Rp juta)) dan 41 persen (570.437 (Rp juta).
Berdasarkan UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, modal koperasi terdiri dari  modal  luar  dan  modal  sendiri.  Modal  berupa  pinjaman  yang  dapat  berasal  dari anggota, koperasi lainnya, lembaga keuangan sejenis, penerbitan obligasi dan surat utang lainnya  serta  sumber  lain  yang  sah.  Sementara  itu,  modal  sendiri  berasl  dari  simpanan pokok, simpanan wajib, dan cadangan serta hibah.
Modal  merupakan  sumber  daya  yang  memiliki  peran  strategis  dalam perkembangan  koperasi.  Beberapa  literatur,  salah  satunya  dari  Rahayu  dan  A.A  Ketut (2018)  menyebutkan  bahwa  modal  sendiri  dan  modal  luar  berpengaruh  signifikan terhadap  pembentukan  sisa  hasil  usaha.  Secara  parsial,  modal  sendiri  atau  modal  luar semakin  bertambah,  dengan  asumsi ceteris  paribus ,  maka  sisa  hasil  usaha  juga  turut bertambah.  Berdasarkan  informasi  pada  Gambar  2,  diketahui  bahwa  komposisi  modal koperasi  berfluktuatif.  Pada  tahun  2000,  perbandingan  modal  sendiri  dan  modal  luar adalah  35  persen  dan  65  persen.  Kemudian  di  akhir  tahun  2013,  koperasi  mampu membalik  kondisi  tersebut,  dimana  pada  saat  itu  kontribusi  modal  sendiri  lebih  besar dibandingkan modal luar, yakni 53 persen berbanding 47 persen. Dalam kurun waktu 13 tahun,  modal sendiri  mampu tumbuh sebesar 25 persen per tahun sedangkan  modal luar 16 persen.
Tabel 1. Hasil Regresi Linear Fungsi Tren Jumlah Koperasi, Modal Sendiri, Modal Luar,

## Volume Usaha dan Sisa Hasil Usaha Koperasi di Indonesia
Variabel Koefisien Regresi t sig. Jumlah koperasi 0,051 0,000*** Modal sendiri 0,168 0,000*** Modal luar 0,123 0,000*** Volume usaha 0,125 0,000*** Sisa hasil usaha 0,156 0,000*** Sumber: Analisis Data Sekunder, 2018
Keterangan: *** : signifikan pada tingkat kepercayaan 1%
Berdasarkan  hasil  analisis  tren,  diketahui  bahwa  jumlah  koperasi,  modal  sendiri, modal luar, volume usaha, dan sisa hasil usaha memiliki nilai signifikansi yang signifikan
(<0,05) dan tanda koefieisen regresi positif. Artinya, tren jumlah koperasi, modal sendiri, modal  luar,  volume  usaha,  dan  sisa  hasil  usaha  adalah  terus  bertambah  dari  waktu  ke waktu.

## Dampak Pemekaran Wilayah terhadap Perkembangan Koperasi
Pemekaran  wilayah  memiliki  definisi  yang  beragam,  namun  pada  prinsipnya  adalah mengenai  pembentukan  wilayah  administratif  baru  di  tingkat  kabupaten,  kota,  atau provinsi  dari  induknya.  Sejak  era  orde  baru  berakhir,  beberapa  provinsi  baru  muncul sebagai  hasil  pemekaran  wilayah,  yaitu:  (1)  Maluku  Utara,  dimekarkan  dari  Provinsi Maluku  pada  tanggal  4  Oktober  1999,  (2)  Banten,  dimekarkan  dari  Provinsi  Jawa  Barat pada  tanggal  17  Oktober  2000,  (3)  Gorontalo,  dimekarkan  dari  Provinsi  Sulawesi  Utara pada  tanggal  22  Desember  2000,  (4)  Irian  Jaya  barat  yang  kemudian  berganti  nama menjadi Papua Barat, dimekarkan  dari Provinsi Papua pada tanggal 21 November 2001, (5)  Kepulauan  Riau,  dimekarkan  dari  Provinsi  Riau  pada  tanggal  25  Oktober  2002,  (6) Sulawesi Barat, dimekarkan dari Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 5 Oktober 2004, dan  (7)  Kalimantan  Utara,  dimekarkan  dari  Provinsi  Kalimantan  Timur  pada  tanggal  25 Oktober 2012.
Berdasarkan data rekapitulasi  yang  disediakan  oleh Kementerian Koperasi dan  UKM terkait  data  koperasi  di  Indonesia  pada  tahun  2000  hingga  tahun  2013,  informasi mengenai  perkembangan  koperasi  di  Kalimantan  Utara  belum  tersedia.  Lebih  lanujut, data  wilayah  yang  digunakan  dalam  menjawab  tujuan  mengenai  dampak  pemekaran wilayah terhadap pengembangan koperasi, hanya ada 6 provinsi saja yaitu provinsi induk (Papua, Sulawesi Selatan, dan Riau) dan Provinsi hasil pemekaran di era otonomi daerah (Papua Barat, Sulawesi Barat, dan Kepulauan Riau).
Dipilihnya  6  provinsi  karena  di  wilayah  tersebut  terjadi  pemekaran  wilayah  di  atas tahun  2000.  Justifikasi  yang  digunakan  adalah  waktu  sebelum  dan  sesudah  terjadinya pemekaran wilayah. Apakah perkembangan koperasi positif, stagnan, atau justru negatif.
Tabel  2.  Perkembangan  Jumlah  Koperasi  di  Provinsi  Induk  dan  Hasil  Pemekaran  Serta Persentase Koperasi Tidak Aktif Terhadap Total Koperasi Di Indonesia,
2000- 2013 No Induk Tahun ∆ %TA No Pemekaran ∆ %TA 1 Papua 2000 -1.540 21,17
1 Papua Barat 0 na 2001 606 20,82 0 na 2002 78 23,96 0 na 2003 136 33,78 0 na 2004 -749 41,75 908 51,76 2005 22 46,20 291 51,79 2006 197 46,49 -146 52,23 2007 289 45,45 -7 41,11 2008 36 44,81 -91 39,79 2009 -124 39,54 -52 42,97 2010 337 48,65 0 42,97 2011 0 48,65 0 42,97 2012 181 44,74 0 42,97 2013 333 40,48 487 56,12 2 Sulawesi Selatan 2000 -109 7,68
2 Sulawesi Barat 0 na 2001 688 26,31 0 na 2002 304 15,96 0 na 2003 257 18,08 0 na 2004 236 19,10 521 19,96 2005 -372 26,17 28 26,41 2006 258 25,24 47 25,17 2007 406 22,47 -13 37,05 2008 243 24,08 62 44,03 2009 120 32,60 49 35,59 2010 360 31,91 0 35,59 2011 299 29,16 26 28,75 2012 248 32,35 21 27,94 2013 177 38,56 196 24,76 3 Riau
2000 -2.654
12,16 3 Kepulauan Riau 0 na 2001 669 30,80 0 na 2002 391 31,86 0 na 2003 14 24,49 0 na 2004 -620 32,66 1.146 36,91 2005 84 28,10 -76 39,53 2006 139 30,66 295 33,11 2007 95 33,59 54 31,85 2008 318 33,34 157 28,62 2009 156 30,76 184 25,63 2010 84 29,59 63 24,74 2011 204 29,76 27 21,95 2012 206 30,17 0 21,95 2013 35 30,83 184 42,33
Keterangan:  ∆  :  Perubahan  jumlah  koperasi  dari  waktu  sekarang  dibandingkan  waktu sebelumnya,
%TA : Persentase jumlah koperasi tidak aktif dibandingkan total koperasi
Pada  saat  wilayah  pemekaran  ditetapkan  secara  resmi  oleh  pemerintah, ternyata  data  rekapitulasi  tidak  begitu  saja  berpindah  dari  wilayah  induk  ke
wilayah  hasil  pemekaran.  Hal  ini  ditunjukkan  dari  Tabel  2,  bahwa  data perkoperasian  mulai  terekapitulasi  di  Papua  Barat  dan  Kepulauan  Riau  tahun 2004.  Sedangkan  masing-masing  wilayah  tersebut,  sudah  disahkan  pada  tahun 2002 dan 2001.
Pada  tahun  2004,  di  masing-masing  wilayah  baik  induk  maupun  hasil pemekaran, terdapat pola yang relatif seragam, yaitu pada periode tersebut (2003 ke tahun 2004), jumlah koperasi di wilayah induk menurun, tetapi di wilayah hasil pemekaran  meningkat.  Pola  yang  berikutnya  adalah  terjadi  masa  transisi  bagi wilayah  hasil  pemekaran  dalam  mengembangkan  koperasi  di  wilayahnya.  Pada rentang dua sampai tiga tahun sejak tercatat dalam data rekapitulasi koperasi oleh Kementerian  Koperasi  dan  UKM,  jumlah  koperasi  tidak  aktif  di  wilayah  hasil pemekaran  cenderung  meningkat.  Kemudian  tiga  atau  empat  tahun  setelahnya, persentase jumlah koperasi tidak aktif terhadap total koperasi cenderung menurun.
Dampak pemekaran wilayah terhadap perkembangan koperasi dapat dilihat pada  Tabel  3.  Papua,  Sulawesi  Selatan,  dan  Riau  merupakan  wilayah  induk sebelum masing-masing dari wilayah tersebut melakukan pemekaran wilayah, dan kemudian lahir provinsi Papua Barata, Sulawesi Barat, dan Kepulauan Riau.
Tabel 3. Hasil Regresi Linear Fungsi Tren Jumlah Koperasi, Modal Sendiri, Modal Luar,
Volume Usaha dan Sisa Hasil Usaha Koperasi di Wilayah Induk dan Wilayah Hasil Pemekaran (n = 6)
Wilayah Koefisien Regresi t.sig JK MS  MLU VU SH U JK MS MLU VU SHU Wilayah Induk a. Papua 0,03  0,15  0,08  0,14  0,15  0,01***  0,00***  0,00*** 0,01**  0,00*** b. Sulawesi Selatan 0,03  0,16  0,13  0,09  0,19  0,00***  0,00***  0,00***  0,00***  0,00*** c. Riau 0,02  0,15  0,13  0,14  0,15  0,00***  0,00***  0,00***  0,00*** 0,01** Wilayah Hasil Pemekaran a. Papua Barat 0,00  0,07  0,26  0,09  0,34 0,87 ns 0,02** 0,09*  0,00*** 0,02** b. Sulawesi Barat  0,05  0,07  0,11  0,18  0,08  0,00*** 0,15 ns 0,15 ns 0,02* 0,48 ns c. Kepulauan Riau 0,07  0,09  0,03  -0,03  0,09  0,00*** 0,02** 0,01** 0,55 ns 0,29 ns
Sumber: Analisis Data Sekunder, 2018 Keterangan:  ***  :  signifikan  pada  tingkat  kepercayaan  1%,  **:  signifikan  pada  tingkat kepercayaan 5%,  *: signifikan pada tingkat kepercayaan 10%, ns : tidak signifikan. JK : Jumlah Koperasi, MS : Modal Sendiri, MLU : Modal Luar, VU : Volume Usaha, SHU  : Sisa Hasil Usaha.
Provinsi  yang  tergolong  wilayah  induk  maupun  wilayah  hasil  pemekaran memiliki  perkembangan  koperasi  yang  positif,  baik  jumlah  koperasi,  modal sendiri,  modal  luar,  volume usaha, dan sisa  hasil  usaha. Namun demikian, dapat digunakan parameter lain dalam memperhitungkan perkembangan koperasi, yaitu membagi  seluruh  indikator  terhadap  jumlah  koperasi.  Sehingga  akan  diketahui, apakah  pertumbuhan  jumlah  koperasi  dan  lainnya  menunjukkan  perkembangan yang positif, stagnan, atau negatif.
Hasil analisis regresi  sederhana pada tabel 3  memberikan  informasi  bahwa seluruh  parameter  yang  digunakan  untuk  menjelaskan  perkembangan  koperasi adalah positif. Akan tetapi, melalui tabel 4 diketahui bahwa modal sendiri, modal luar,  volume  usaha,  dan  sisa  hasil  usaha  koperasi  di  wilayah  induk  maupun wilayah  hasil  pemekaran  berfluktuasi.  Ambil  contoh,  pada  provinsi  Riau,  sisa hasil  usaha  yang  dihasilkan  tiap  koperasi  cenderung  cenderung  naik  dari  tahun 2000  hingga  tahun  2006.  Tetapi  periode  2007  sampai  2008,  sisa  hasil  usaha cenderung  turun.  Bahkan  pada  tahun  buku  2008,  berdasarkan  data  dari Kementerian  Koperasi  dan  UKM  melalui  data  rekapitulasi  koperasi  berdasarkan provinsi  yang  telah  diolah,  rata-rata  koperasi  di  Provinsi  Riau  hanya  mampu menghasilkan sisa hasil usaha sebesar 2 juta rupiah.
Melalui  kalkulasi  dengan  memperhitungkan  jumlah  koperasi  seperti  yang tertera  di  Tabel  4,  bisa  diketahui  ternyata  meskipun  kecendrungan  jumlah koperasi, modal sendiri, modal luar, volume usaha, dan sisa hasil usaha meningkat dari  tahun  ke  tahun,  ternyata  belum  tentu  diikuti  dengan  peningkatan  kapasitas bisnis.  Terbukti  bahwa  selain  fluktuasi  sisa  hasil  usaha,  parameter  lainnya  juga berfluktuatif.
Papua  Barat  menjadi  satu-satunya  wilayah  hasil  pemekaran  yang  memiliki perkembangan  relatif  lebih  baik  dibandingkan  wilayah  induk.  Pada  tahun  2013, setiap koperasi di Papua Barat mampu mencetak sisa hasil usaha sebanyak 94 juta rupiah, sedangkan Papua sebagai wilayah induk hanya 11 juta rupiah per koperasi.
Tabel 4. Modal Sendiri, Modal Luar, Volume  Usaha dan Sisa Hasil  Usaha Koperasi per total koperasi di Wilayah Induk dan Wilayah Hasil Pemekaran (n = 6), 2000 – 2013 (satuan juta rupiah per koperasi)
No Wilayah Induk Tahu n MS ML U VU SH U No Wilayah Induk Tahu n M S ML U VU SH U
1 Papua 2000 24 12 35 2 1 Papua Barat
2000  na na na na 2001 21 12 33 3
2001  na na na na 2002 43 15 34 4
2002  na na na na 2003 25 19 34 4
2003  na na na na 2004 33 25 62 6 2004  14 7 33 3 2005 34 26 52 5 2005  11 6 25 2 2006 29 26 71 6 2006  12 6 34 2 2007 61 22 312 6
2007  19 13 44 3 2008 36 25 296 8
2008  24 93 55 14 2009 40 28 323 16 2009  26 99 59 8 2010 79 24 93 11
2010  26 99 59 8 2011 79 24 93 11
2011  26 99 59 8 2012 79 18 64 8 2012  26 99 59 8 2013  163 32 102 11
2013  16 13 60 94
2 Sulawesi Selatan 2000 33 37 183 5 2 Sulawesi Barat
2000  na na na na
2001 51 61 157 6
2001  na na na na 2002 51 66 152 7
2002  na na na na 2003 48 31 178 6
2003  na na na na 2004 52 35 211 7 2004  32 19  127 4 2005 58 39 223 7
2005  30 16 74 2 2006 70 51 235 7 2006  27 14 68 2 2007  101 66 239 13 2007  28 20 65 6 2008  108 77 255 16 2008  43 24 80 11 2009  111 96 200 38 2009  40 31 83 9 2010  127 117 169 31 2010  40 31 83 9 2011  177 106 333 17 2011  23 13 84 2 2012  174 103 396 24 2012  23 12 82 2 2013  175 160 430 32 2013  47 46  352 8 3 Riau 2000 40 75 100 3 3 Kepulaua n Riau
2000  na na na na 2001 32 67 150 7
2001  na na na na 2002 37 98 154 8
2002  na na na na 2003 51 132 207 8
2003  na na na na 2004 53 140 261 14 2004  58 38  119 20 2005 61 149 326 15 2005  39 27  128 10 2006 52 111 241 23
2006  37 21 86 8 2007 83 165 301 16
2007  36 20 34 4 2008 88 190 378 2 2008  20 18 39 26 2009 85 196 327 21
2009  39 18 66 9 2010  135 263 405 21 2010  38 18 38 6 2011  129 267 480 31 2011  38 19 48 7 2012  143 240 407 24 2012  38 19 48 7 2013  177 337 607 31 2013  43 15 38 15
Sumber: Analisis Data Sekunder, 2018 Keterangan:  JK  :  Jumlah  Koperasi,  MS  :  Modal  Sendiri,  MLU  :  Modal  Luar,  VU  : Volume Usaha, SHU : Sisa Hasil Usaha.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Pelaksanaan  otonomi  daerah  memiliki  dampak  secara  langsung  terhadap perkembangan  koperasi  di  Indonesia.  Dampak  langsung  tersebut  berupa  pengelolaan kegiatan  administrasi  dan  pengembangan  koperasi  yang  bisa  diupayakan  lebih  cepat.
Pemekaran  wilayah  memiliki  dampak  terhadap  bertambahnya  jumlah  koperasi  di Indonesia.  Penambahan  jumlah  koperasi  di  wilayah  pemekaran,  diikuti  dengan  tren koperasi  tidak  aktif.  Pada  rentang  waktu  2  atau  tiga  tahun  setelah  wilayah  pemekaran berjalan  efektif,  koperasi  tidak  aktif  cenderung  meningkat.  Namun,  setelah  tiga  atau empat  tahun,  proses  transisi  berjalan  dengan  baik,  sehingga  jumlah  koperasi  tidak  aktif cenderung menurun.

## Saran
Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai dampak otonomi daerah terhadap perkembangan  koperasi.  Penelitian  ini  memiliki  keterbatasan  dalam  rentang  waktu  data, yakni  dari  tahun  2000  hingga  tahun  2013.  Diperlukan  data  sebelum  tahun  2000  atau sebelum  diberlakukannya  otonomi  daerah  untuk  menangkat  dinamika  perkembangan koperasi dengan lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Alawiyah, Wiwin, Nida K., dan Mas’ud. (2017). Kaitan Persepsi Masyarakat Tani dengan Perilaku  Penjualan  Kelapa  Sawit  ke  KUD  Darma  Bakti  Di  Desa  Tebo  Jaya Kecamatan  Limbur  Lubuk  Mangkuang  Kabupaten  Muaro  Bungo.  Jurnal  Media Agribisnis, 2, 20-27
Andjar,  P.  W.,  Myra,  R.  B.,  Nadia,  M.  B.  (2005).  Hukum  Koperasi  Indonesia: Pemahaman, Regulasi, Pendirian, dan Modal Usaha. Jakarta: Kencana.
Anonim.  (2001).  Laporan  Akhir  Kajian  Implikasi  Strategi  Koperasi  dalam  Rangka
Otonomi  Daerah.  Kerjasama  antara  Dewan  Koperasi  Indonesia  dengan  Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor.https://www.academia.edu/21363790/Laporan_Akhir_Kajian_Implikasi_Str ategi_Koperasi_dalam_Rangka_Otonomi_Daerah.
Fatimah  dan  Darna.  (2011).  Peranan  Koperasi  dalam  Mendukung  Permodalan  Usaha Kecil dan Mikro (UKM). Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 10, 127-138.
Febriantika, V. W. (2016). Kinerja Koperasi Studi tentang Faktor-Faktor Penyebab Tidak Aktifnya Koperasi Gotong Royong Kota Blitar. Jurnal Kebijakan  dan Manajemen Publik, 4, 58-68.
Hanny,  Kezia  K.,  Benny  S.  F.,  Waruwu  dan  Rangga  P.  (2017).  Analisis  Reidentifikasi Empat Masalah Utama Koperasi  di Kabupaten Subang sebagai Dasar Penyusunan Strategi. Jurnal Akuntansi, 9, 54-73.
Hariyanto. (2013). Perubahan Skema Permodallan Koperasi Dengan Berlakunya Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian. Jurnal EKBISI,  VII, 201- 213.
Hatta. (2015). Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
Nitayadnya, I. W. (2013). Muatan Politik Propaganda Kolonial Jepang dalam Cerpen dan Drama Karya Idrus. Jurnal ATAVISME, 16, 215-227
Rahardjo, D M. (2011). Koperasi Sukses Indonesia. Jurnal MAKSIPRENEUR, 1, 1-20
Rahayu  N.  M.  S.,  dan  A.A  Ketut  A.  (2018).  Pengaruh  Modal  Sendiri  dan  Modal  luar Terhadap  Sisa  Hasil  Usaha  melalui  Volume  Usaha  Pada  Koperasi.  E-Journal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana, 7, 1352-1586.
Siregar,  A.  P.  (2016).  Efisiensi  Koperasi  Unit  Desa  di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta. Universitas  Gadjah  Mada  (Thesis).  Yogyakarta:  Ekonomi  Pertanian  Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Sitepu, C. F. dan Hasyim. (2018). Perkembangan Ekonomi Koperasi di Indonesia. Jurnal NIAGAWAN, 7, 1-10.
Sudarsono dan Edilius. (2010). Koperasi: Dalam Teori & Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
Tambunan,  T.  (2008).  Prospek  Perkembangan  Koperasi  Di  Indonesia  Ke  Depan:  Masih Relevankah  Koperasi  Di  Dalam  Era  Modernisasi  Ekonomi?.  Jakarta:  Pusat  Studi Industri dan UKM Universitas Trisakti. Jakarta