Perspektif Akuntansi Volume 5 Nomor 2 (Juni 2022), hal. 141-156
ISSN: 2623-0194 (Print), 2623-0186 (Online)
Copyright© The Authors(s). All Rights Reserved Center for Accounting Development and Research (CARD) Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Kristen Satya Wacana DOI: https://doi.org/10.24246/persi.v5i2.p021-036 http://ejournal.uksw.edu/persi

## Pengaruh Sanksi Pajak dan Tax Amnesty Terhadap Keputusan
Kepatuhan Wajib Pajak
Meichelle Liman Pratiknjo Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya Lodovicus Lasdi 1
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya
Received 26/04/2022 Revised 31/05/2022 Accepted 27/06/2022
Abstract. Tax is one of the sources of state revenue and the spearhead of the state budget. The government seeks to improve tax compliance decisions by implementing tax sanctions and tax amnesty policies. This research is an experimental research which has the aim of knowing the effect  of  tax  sanctions  and  tax  amnesty  on  taxpayer  compliance decisions.  This  study  uses  a  2x2  factorial  experimental  design conducted on undergraduate accounting students at Widya Mandala Catholic University Surabaya who have taken and passed the Taxation II course with a total of 81 participants. Experiments in this study were conducted by distributing google forms randomly to participants. Tests in this research using ANOVA. The results of this study indicate that tax sanctions and tax amnesty affect taxpayer compliance decisions. High tax sanctions tend to increase taxpayer compliance decisions compared to low tax sanctions. The existence of a tax amnesty tends to increase taxpayer  compliance  decisions  compared  to  the  absence  of  a  tax amnesty.
Keywords: Tax Penalty, Tax Amnesty, Taxpayer Compliance Decisions
1 lodovicus@ukmws.ac.id
Abstrak. Pajak  merupakan  salah  satu  sumber  pendapatan  negara dan ujung tombak APBN. Pemerintah berupaya untuk meningkatkan keputusan  kepatuhan  pajak  dengan  cara  menerapkan  kebijakan sanksi  pajak  dan tax  amnesty .  Penelitian  ini  merupakan  penelitian eksperimen  yang  memiliki  tujuan  untuk  mengetahui  pengaruh sanksi pajak dan tax amnesty terhadap keputusan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan desain eksperimen faktorial 2x2 yang  dilakukan  pada  mahasiswa  S1  Akuntansi  Universitas  Katolik Widya  Mandala  Surabaya  yang  telah  menempuh  dan  lulus  mata kuliah Perpajakan II dengan total 81 partisipan. Eksperimen dalam penelitian  ini  dilakukan  dengan  menyebarkan  google  form  secara acak kepada partisipan. Pengujian pada penelitian ini menggunakan ANOVA.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  sanksi  pajak  dan tax  amnesty berpengaruh  terhadap  keputusan  kepatuhan  wajib pajak. Sanksi pajak yang tinggi cenderung meningkatkan keputusan kepatuhan  wajib  pajak  dibandingkan  sanksi  pajak  yang  rendah. adanya tax amnesty cenderung meningkatkan keputusan kepatuhan wajib pajak dibandingkan tidak adanya tax amnesty
Kata kunci : Sanksi Pajak, Tax Amnesty , Keputusan Kepatuhan Wajib Pajak

## Pendahuluan
Pajak  merupakan  salah  satu  sumber  pendapatan  negara  dan  ujung  tombak  APBN. Pajak  merupakan  pungutan  wajib  yang  dibayar  rakyat  untuk  dikelola  demi kepentingan masyarakat umum dan pemerintah seperti pembangunan, pendidikan dan kesehatan (Mustaqiem, 2014). Data Badan Pusat Statistik (2022) menunjukkan bahwa pada tahun 2019 pendapatan yang diterima dari penerimaan pajak sebesar Rp1.546.141  atau  sebesar  78%  dari  total  realisasi  pendapatan.  Pada  tahun  2020 pendapatan negara yang diperoleh dari penerimaan pajak sebesar Rp1.404.507 atau 82%  dari  total  penerimaan  negara.  Terakhir,  tahun  2021  penerimaan  pajak  yang diperoleh Indonesia sebesar Rp1.444.541 atau 82% dari total realisasi pendapatan negara.  Berdasarkan  data  tiga  tahun  berturut-turut,  diketahui  bahwa  pajak  yang diterima  negara  memiliki  porsi  yang  tinggi  pada  total  pendapatan  yang  diterima pemerintah. Gambar 1 menunjukkan bahwa pajak memiliki peran yang besar dalam pendapatan negara, sehingga wajib pajak memiliki andil dengan menjadi wajib pajak yang patuh.
Kepatuhan pajak merupakan ketersediaan wajib pajak untuk menyelesaikan seluruh kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku tanpa adanya investigasi  pemeriksaan,  ancaman  dan  pengenaan  sanksi  pidana  maupun administrasi  (Christian  &  Aribowo,  2021).  Permasalahan  dalam  kepatuhan  pajak yaitu wajib pajak yang tidak patuh. Berdasarkan Gambar 1 menunjukkan target dan realisasi kepatuhan wajib pajak penghasilan tahun 2015-2020. Tahun 2015 SPT PPh yang  diterima  pada  2015  sebesar  60%  dan  target  yang  ditetapkan  sebesar  70%. Tahun 2016 SPT yang diterima mengalami kenaikan menjadi 61% dan target yang ditetapkan  yaitu  72,5%.  Tahun  2017  pemerintah  menetapkan  target  sebesar  75% dan yang terealisasi sebesar 73%. Tahun 2018 realisasi SPT sebesar 71%, sedangkan
target yang ditetapkan sebesar 80%. Tahun 2019 realisasi SPT mengalami kenaikan menjadi 73%, dengan target yang ditetapkan sebesar 85%. Tahun 2020 realisasi SPT mengalami  kenaikan  menjadi  78%  dengan  target  yang  ditetapkan  sebesar  80%. Berdasarkan penjelasan terkait Gambar 1, dapat disimpulkan kepatuhan wajib pajak selama  2015  hingga  2020  masih  di  bawah  target.  Pencapaian  SPT  yang  masih dibawah target dapat mencerminkan ketidakpatuhan wajib pajak.

## Gambar 1. Target dan Realisasi Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan Tahun
2015-2020
Sumber: Jayani, 2021
Permasalahan  kepatuhan  pajak  bukanlah  permasalahan  baru  bagi  setiap  negara termasuk  Indonesia.  Permasalahan  kepatuhan  menjadi  penting  karena  Indonesia menganut  sistem self  assessment .  Sistem self  assessment merupakan  sistem perpajakan yang mempercayakan wajib pajak secara mandiri untuk menghitung dan membayar sesuai dengan peraturan perpajakan (Saputro, 2012). Sistem perpajakan self  assessment menuntut  wajib  pajak  untuk  membuat  keputusan  perpajakan. Keputusan untuk patuh terhadap peraturan perpajakan atau tidak. Keputusan wajib pajak adalah keputusan yang diambil wajib pajak untuk melaporkan dan membayar kewajiban  pajak  sesuai  dengan  undang-undang  perpajakan  (Farida,  2017).  Teori penguatan menyatakan bahwa faktor eksternal dapat membentuk perilaku manusia.
Teori  penguatan  ( reinforcement )  adalah  dampak  dari  suatu  tingkah  laku  yang memperkuat tingkah laku lainnya . Penguatan ini biasanya digunakan pengajar dalam mendidik  dan  mengubah  perilaku  murid.  Penguatan  negatif  seperti  pengajar mendidik dengan cara memberikan sanksi kepada murid yang melanggar. Penguatan positif  adalah  tindakan  untuk  memperkuat,  mempertahankan  dan  meningkatkan suatu perilaku. Penguatan positif berupa pengajar memberikan reward agar murid dapat  mempertahankan  suatu  perilaku.  Keputusan  kepatuhan  wajib  pajak  dapat dikaitkan  dengan  teori  penguatan.  Pemerintah  memberikan  penguatan  negatif berupa sanksi pajak dan penguatan positif berupa tax amnesty kepada wajib pajak. Penguatan negatif berupa sanksi pajak dapat membuat wajib pajak lebih berhati-hati dan  patuh  terhadap  peraturan.  Penguatan  positif  berupa tax  amnesty memotivasi para wajib pajak untuk patuh.
Tax  amnesty adalah  kebijakan  pemerintah  dalam  bidang  perpajakan  dengan menghapus  pajak  yang  seharusnya  terutang  dengan  membayar  jumlah  tebusan tertentu  agar  wajib  pajak  yang  tidak  patuh  berkesempatan  untuk  melaporkan ketidakpatuhannya  dan  menjadi  patuh  (Istighfarin  &  Fidiana,  2018). Tax  amnesty
bertujuan memberikan kesempatan kepada wajib pajak yang tidak patuh baik secara yang  sengaja  atau  tidak  sengaja  agar  dapat  melaporkan  ketidakpatuhannya  dan menjadi patuh.
Indonesia pernah menyelenggarakan tax amnesty yang terbagi menjadi tiga periode. Periode pertama diselenggarakan pada 28 Juni 2016-30 September 2016, dilanjutkan periode kedua dimulai pada 1 Oktober 2016  hingga 31 Desember 2016. Indonesia berhasil mengumpulkan Rp 4.884,26 triliun atau setara dengan 39,3% dari produk domestik  bruto  indonesia  dengan  rasio  kepatuhan  pada  tahun  sebesar  73  persen dibandingkan  tahun  2016  yang  mencapai  61  persen  (Saputra,  2021).  Beberapa negara  selain  Indonesia  yang  pernah  menerapkan tax  amnesty seperti  Argentina, Irlandia, Kanada, Belgia, Jerman, Rusia, Australia, Yunani, Portugal, Afrika Selatan, dan Italia (Prananjaya, 2018). Beberapa negara berhasil dalam pelaksanaan tax amnesty seperti Belgia, Irlandia, dan Rusia, sedangkan beberapa negara mengalami kegagalan dalam  melaksanakan tax  amnesty dan  berpengaruh  pada  kepatuhan  wajib  pajak setelah diterapkan tax amnesty (Matasik & Damayanti, 2019).
Keberhasilan tax  amnesty dalam  jangka  pendek  dapat  meningkatkan  kepatuhan tetapi dalam jangka panjang dapat menurunkan kepatuhan (Alm et al., 1990). Hasil ini  selaras  dengan  hasil  penelitian  Kurniawan  et  al.  (2019)  memberikan  bukti tax amnesty tanpa  adanya  kebijakan  sanksi  pajak  dapat  menurunkan  kepatuhan  wajib pajak.  Sebaliknya,  Prananjaya  (2018)  memberikan  bukti tax  amnesty atau pengampunan  pajak  dapat  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak.  Penelitian  yang dilakukan  oleh  Karnedi  &  Hidayatulloh  (2019)  menunjukkan  sanksi  pajak  dan tax amnesty berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
Sanksi  pajak  adalah  tindakan  penghukuman  yang  sesuai  dengan  undang-undang perpajakan dan diberikan kepada wajib pajak yang tidak mematuhi aturan atau gagal melakukan suatu tindakan (Listyowati et al., 2018). Tujuan sanksi pajak memberikan efek jera atas ketidakpatuhan wajib pajak. Wajib pajak dituntut untuk patuh dengan mempertimbangkan  kembali  sanksi  yang  akan  diberikan.  Prananjaya  (2018) menunjukkan  sanksi  pajak  berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak. Sebaliknya, hasil penelitian Nahamury et al. (2018) menunjukkan sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak.
Penelitian sebelumnya telah menguji bagaimana tax amnesty berpengaruh terhadap keputusan kepatuhan pajak (Prananjaya, 2018; Saputra & Nurmantu, 2018; Fauzi et al.,  2019;  Nurwanti,  2021)  dan  bagaimana  sanksi  pajak  terhadap  kepatuhan  pajak (Siregar,  2017;  Prananjaya,  2018;  Wulandari,  2020)  dan  masih terbatas  penelitian yang menggabungkan tax amnesty dan sanksi pajak dalam menguji kepatuhan pajak. Selain itu, penelitian sebelumnya di Indonesia dalam kepatuhan pajak lebih banyak menggunakan  metode  survei  dan  masih  terbatas  penelitian  yang  menggunakan metode  eksperimen.  Eksperimen  memberikan  validitas  yang  lebih  tinggi  dalam pengujian kausalitas antara variabel independen dan dependen.
Studi  ini  berkontribusi  pada body  of  knowledge kepatuhan  pajak  dengan  cara  (1) menggabungkan tax  amnesty dan  sanksi  pajak  dalam  pengujian  kepatuhan  pajak masih jarang dilakukan oleh studi sebelumnya (2) studi ini dilakukan dengan desain
penelitian  quasi  eksperimen  sementara  kebanyakan  studi  mengenai  keprilakuan bidang  perpajakan  di  Indonesia  masih  dilakukan  dengan  menggunakan  metode survey.  Secara  empiris,  hasil  studi  ini  diharapkan  memberikan  masukkan  kepada pemerintah tentang tindak lanjut dari program pengampunan pajak dan penegakan hukum di Indonesia.

## Telaah Pustaka

## Teori Penguatan
Teori penguatan menurut Aviantoro et al. (2020)  adalah perilaku manusia berasal dari lingkungan luar ( external ) yang mendorong seseorang untuk mengulangi tingkah laku tersebut lewat penguatan positif dan penguatan negatif. Penguatan positif adalah rangsangan  yang  memperkuat  maupun  meningkatkan  probabilitas  suatu  tindak balas.  Tujuan  pemberian reward untuk  mempertahankan  bahkan  meningkatkan suatu  perilaku.  Pemerintah  memberikan  penguatan  positif  berupa  pengampunan pajak. Tax amnesty merupakan pengampunan yang diberikan pemerintah agar wajib pajak memilih patuh dan melaporkan harta dan pajak terutang kepada pemerintah.
Penguatan negatif adalah penguatan yang memotivasi seseorang untuk menghindari suatu  respon  tertentu  yang  tidak  memuaskan  berupa  hukuman.  Pemerintah memberikan penguatan negatif kepada wajib pajak berupa sanksi pajak. Sanksi pajak bertujuan untuk mendidik wajib pajak dan menghukum wajib pajak agar wajib pajak tidak mengulangi kesalahan yang sama atau melakukan pelanggaran.

## Sistem Pemungutan Pajak
Pajak  merupakan  iuran  wajib  dan  terutang  yang  dibayar  oleh  wajib  pajak  sesuai dengan  undang-undang  dan  digunakan  untuk  menjalankan  pemerintahan (Lazuardini  et  al.,  2015).  Pajak  merupakan  pungutan  yang  dipungut  berdasarkan undang-undang  perpajakan,  dilakukan  oleh  pemerintah  digunakan  untuk kepentingan  negara  tanpa  balasan  secara  langsung  (Mustaqiem,  2014).  Dapat disimpulkan  pajak  merupakan  pungutan  wajib  yang  diatur  dalam  undang-undang dan digunakan untuk menjalankan pemerintahan.
Menurut  Mardiasmo  (2019)  terdapat  empat  fungsi  pajak  yaitu:  fungsi  mengatur, fungsi anggaran, fungsi stabilisasi dan fungsi retribusi. Menurut Mardiasmo (2019) Sistem  pemungutan  pajak  terbagi  menjadi  tiga  yaitu: official  assessment,  self assessment , dan withholding system.

## Keputusan Kepatuhan Pajak
Keputusan wajib pajak adalah keputusan yang diambil wajib pajak untuk melaporkan dan membayar kewajiban pajak sesuai dengan undang-undang perpajakan (Farida, 2017). Alm & McKee (1998) menjabarkan 2 faktor keputusan kewajiban pajak yaitu faktor  internal  dan  faktor  eksternal.  Faktor  internal  berasal  dari  dalam  diri  wajib pajak  seperti  pertimbangan  moral  dan  motivasi.  Faktor  eksternal  berasal  dari lingkungan sekitar wajib pajak seperti sanksi pajak.
Menurut  Rahayu  (2017)  terdapat  2  jenis  kepatuhan  yaitu  kepatuhan  formal  dan kepatuhan  material.  Syarat  kepatuhan  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Keuangan Nomor  192/PMK.03/2007  diantaranya:  wajib  pajak  selalu  tepat  waktu  dalam menyampaikan  surat  pemberitahuan  selama  3  tahun  terakhir,  wajib  pajak  tidak memiliki  tunggakan  pajak  pada  semua  jenis  pajak,  kecuali  memperoleh  izin  untuk mencicil,  laporan  keuangan  dinyatakan  wajar  tanpa  pengecualian  oleh  akuntan publik  atau  lembaga  pengawas  keuangan  pemerintah  selama  tiga  tahun  berturut- turut dan wajib pajak tidak pernah melakukan tindakan pidana dalam bidang pajak selama 5 tahun terakhir.
Keputusan kepatuhan pajak diukur dengan hasil rata-rata putaran pertama hingga putaran keenam. Setiap putarannya partisipan diminta untuk mengisi skala semantic differential dengan interval 1 (tidak lapor) hingga 10 (lapor). Hasil yang didapat pada tiap putaran akan dirata-rata.

## Sanksi Pajak
Sanksi  pajak  merupakan  hukuman  yang  diterima  akibat  wajib  pajak  gagal melaksanakan  kewajiban  pajak.  Sanksi  pajak  adalah  dampak  dari  ketidakpatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajak terutang (Zelmiyanti, 2019). Pemberian sanksi memiliki  dua  tujuan  yaitu  mendidik  dan  menghukum.  Pertama,  sanksi  pajak bertujuan untuk mendidik. Sanksi pajak membuat wajib pajak lebih memahami hak dan kewajiban. Wajib pajak mengetahui konsekuensi yang didapat apabila melanggar undang-undang.  Kedua,  sanksi  pajak  bertujuan  menghukum.  Wajib  pajak  yang melanggaran undang-undang mendapat hukuman.  Hukuman membuat wajib pajak merasa jera sehingga tidak mengulangi kesalahannya (Pebrina & Hidayatulloh, 2020).
Menurut Undang-Undang No 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,  sanksi  pajak  terbagi  menjadi  sanksi  administrasi  dan  sanksi  pidana. Sanksi administratif yaitu pembayaran kerugian dikarenakan ketidakpatuhan wajib pajak  berupa  sanksi  denda,  sanksi  bunga  dan  sanksi  kenaikan.  Sanksi  pidana hukuman  bersifat  penderitaan  dan  siksaan,  yang  dijadikan  alat  terakhir  untuk membuat  wajib  pajak  menjadi  patuh  berupa  pidana  kurungan,  denda  pidana  dan pidana penjara.
Sanksi  pajak  diukur  menggunakan  menggunakan  pengukuran  yang  dilakukan Prananjaya  (2018).  Variabel  sanksi  pajak  diukur  dengan  2  level  yaitu  tinggi  dan rendah. Sanksi pajak yang tinggi berupa sanksi administrasi sebesar 200% dengan penekanan  kalimat  berupa  “sanksi  yang  sangat  berat  berupa”.  Sanksi  pajak  yang rendah berupa sanksi administrasi 0,94% dengan penekanan kalimat berupa “sanksi yang hanya berupa”.

## Tax Amnesty
Definisi tax  amnesty menurut  UU  no  11  tahun  2016  adalah  pengampunan  berupa penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenakan sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan  membayar  uang  tebusan  sebagaimana  diatur  dalam  undang-undang  ini. Tax amnesty adalah  kebijakan  pemerintah  terkait  pengampunan  pajak  yang  diberikan
pada wajib pajak yang tidak patuh dengan cara mengungkap harta dan membayar jumlah tertentu sesuai dengan undang-undang tanpa adanya sanksi pidana.
Tujuan tax amnesty adalah meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek, meningkatkan  kepatuhan  pajak  di  masa  mendatang,  mendorong  repatriasi  modal atau aset (Kurniawati, 2017; Sari & Fidiana, 2017).

## Pengembangan hipotesis
Sanksi  pajak  adalah  tindakan  penghukuman  yang  sesuai  dengan  undang-undang perpajakan  dan  diberikan  kepada  seseorang  yang melanggar  peraturan  atau  gagal melakukan  suatu  tindakan  (Agun  et  al.,  2022;  Erlina  et  al.,  2018;  Listyowati  et  al., 2018). Sanksi pajak merupakan faktor eksternal yang membuat wajib pajak bertindak sesuai dengan situasi. Dalam teori penguatan, sanksi pajak merupakan feedback yang diberikan  pemerintah  dan  bersifat  tidak  menyenangkan  kepada  wajib  pajak  yang tidak  patuh.  Sifat  sanksi  pajak  yang  tidak  menyenangkan  membuat  wajib  pajak menghindari  sanksi  pajak  yaitu  dengan  cara  membuat  keputusan  kepatuhan perpajakan
Sanksi pajak yang tegas dan tanpa adanya toleransi dapat memberikan efek jera dan dapat  mendisiplinkan  wajib  pajak  dalam  melaksanakan  kewajiban  perpajakannya. Semakin tinggi sanksi pajak yang diberikan maka wajib pajak akan semakin patuh, sebaliknya  jika  sanksi  pajak  yang  diberikan  rendah  maka  semakin  rendah  tingkat kepatuhan  wajib  pajak  (Siregar,  2017;  Prananjaya,  2018;  Wulandari,  2020). Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis yang terbentuk sebagai berikut:
H 1 : Sanksi pajak  yang  tinggi  cenderung  meningkatkan  keputusan  kepatuhan  wajib pajak, dibanding sanksi pajak yang rendah.
Tax  amnesty merupakan  kebijakan  pemerintah  berupa  penghapusan  pajak  yang seharusnya terutang dengan cara mengungkap harta dan membayar tebusan dalam jumlah  tertentu  dengan  tujuan  meningkatkan  penerimaan  pajak  dan  memberi kesempatan  wajib  pajak  untuk  patuh  (Widana  et  al.,  2019;  Ispiyarso,  2019). Tax amnesty mengkonfirmasi  dengan  teori  penguatan.  Pemerintah  memberikan penguatan  positif  dengan  cara  mengampuni  wajib  pajak  sehingga  wajib  pajak termotivasi untuk mengambil keputusan menjadi wajib pajak yang patuh.
Tax amnesty memberikan kesempatan pada wajib pajak untuk melaporkan hartanya secara sukarela. Pengungkapan harta tersebut memperluas basis data wajib pajak. Perluasan basis data ini membuat wajib pajak yang awalnya tidak terdaftar dalam sistem menjadi terdaftar. Wajib pajak yang menjadi bagian dari sistem dituntut untuk membuat keputusan patuh terhadap undang-undang perpajakan. Adanya tax amnesty dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Rorong et al., 2017; Sari & Fidiana, 2017; Prananjaya, 2018;  Saputra & Nurmantu, 2018; Fauzi et al., 2019; Nurwanti, 2021)
H 2 : Tax  amnesty cenderung  meningkatkan  keputusan  kepatuhan  wajib  pajak dibandingkan dengan tidak adanya tax amnesty

## Metoda
Metode  penelitian  ini  menggunakan  desain  penelitian  eksperimen  dengan  2x2 faktorial. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti pengaruh sanksi pajak dan tax amnesty terhadap keputusan kepatuhan wajib pajak.

## Partisipan Penelitian
Partisipan  pada  penelitian  ini  adalah  mahasiswa  akuntansi  S1  Universitas  Katolik Widya Mandala Surabaya yang sedang atau telah menempuh mata kuliah perpajakan II.  Partisipan  akan  mengisi google  form yang  dibagikan  melalui personal  chat dan masuk ke dalam kelas audit kecurangan. Penelitian ini mengambil 81 partisipan.

## Variabel Penelitian
Variabel  independen  dalam  penelitian  ini  adalah  sanksi  pajak  dan tax  amnesty . Variabel  dependen  dalam  penelitian  ini  adalah  keputusan  kepatuhan  wajib  pajak. Keputusan kepatuhan wajib pajak adalah keputusan yang diambil wajib pajak untuk melaporkan  dan  membayar  kewajiban  pajak  sesuai  dengan  perundang-undangan (Farida,  2017).  Keputusan  kepatuhan  pajak  diukur  dengan  hasil  rata-rata  putaran pertama  hingga  putaran  keenam.  Setiap  putarannya  partisipan  diminta  untuk mengisi skala semantic differential dengan interval 1 (tidak lapor) hingga 10 (lapor). Hasil yang didapat pada tiap putaran akan dirata-rata dengan rumus:
Keputusan Kepatuhan Wajib Pajak = Rata-rata putaran 1-6.
Sanksi  pajak  adalah  hukuman  yang  diterima  wajib  pajak  akibat  wajib  pajak  tidak melaksanakan kewajiban pajak (Siamena et al., 2017). Pemberian sanksi bertujuan untuk mendidik dan menghukum agar wajib pajak memutuskan untuk menjadi wajib pajak yang patuh (Pujiwidodo, 2016; Pebrina & Hidayatulloh, 2020). Variabel sanksi pajak diukur dengan 2 level yaitu tinggi dan rendah. Sanksi pajak yang tinggi berupa sanksi administrasi sebesar 200% dengan penekanan kalimat berupa “sanksi yang sangat berat berupa”. Sanksi pajak yang rendah berupa sanksi administrasi 2 dengan penekanan kalimat berupa “sanksi yang hanya berupa”.
Tax  amnesty menurut  UU  no  11  tahun  2016  adalah  penghapusan  pajak  yang seharusnya  terutang,  tidak  dikenakan  sanksi  administrasi  perpajakan  dan  sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan  sebagaimana  diatur  dalam  undang-undang  ini.  Adanya tax  amnesty dapat memotivasi wajib pajak dalam mengambil keputusan kepatuhan karena wajib pajak dapat  mengungkap  kesalahan  mereka  tanpa  dikenakan  sanksi  pajak. Tax  amnesty terbagi menjadi dua kondisi, yaitu adanya tax amnesty dan tidak ada tax amnesty .

## Paradigma Penelitian
Penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif-eksperimen yang bertujuan untuk memberikan bukti pengaruh sanksi pajak dan tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak. Eksperimen ini dirancang untuk menguji hipotesis dengan menggunakan
desain 2x2 antar subjek. Faktor pertama adalah sanksi pajak dengan level tinggi dan rendah, sedangkan faktor kedua adalah program tax amnesty yang terdiri dari 2 level, yaitu:  adanya tax  amnesty dan  tidak  ada tax  amnesty .  Penelitian  ini  menggunakan mahasiswa  S1  jurusan  akuntansi  Universitas  Katolik  Widya  Mandala  Surabaya sebagai surogasi dalam penelitian.

## Tabel 1. Desain Eksperimen 2x2
Perlakuan Sanksi pajak Tinggi rendah Tax amnesty Ada Sel A Sel B Tidak ada Sel C Sel D Sumber: Data primer, 2021
Tabel 1 menunjukkan partisipan dalam sel 1 akan diberikan treatment sanksi pajak yang tinggi dan adanya program tax amnesty. Partisipan yang berada pada sel 2 akan mendapat treatment sanksi  pajak  yang  rendah  dan  adanya  program tax  amnesty. Partisipan yang berada pada sel 3 akan diberikan treatment sanksi pajak yang tinggi dan tidak ada program tax amnesty. Partisipan yang dalam sel 4 diberikan treatment sanksi  pajak  yang  rendah  dan  tidak  adanya  program tax  amnesty. Partisipan ditempatkan  secara  acak  agar  variabel  dependen  pada  masing-masing  sel  dapat dibandingkan.

## Hasil dan Pembahasan
Penelitian  ini  menggunakan  mahasiswa  S1  akuntansi  Universitas  Katolik  Widya Mandala Surabaya sebagai partisipan penelitian. Kriteria dalam pemilihan partisipan adalah  mahasiswa  aktif  minimal  semester  5  yang  sedang  menempuh  atau  telah mengambil  mata  kuliah  Perpajakan  II.  Diharapkan  partisipan  yang  sedang menempuh  maupun  telah  lulus  mata  kuliah  Perpajakan  II  telah  memahami  sanksi pajak  dan tax  amnesty .  Skenario  penelitian  ini  memposisikan  mahasiswa  sebagai wajib pajak yang harus mengambil keputusan untuk melaporkan pajak terutang dan mengungkap harta.
Penelitian  ini  dilakukan  secara  daring  dengan  menggunakan google  form .  Setiap partisipan memperoleh kesempatan yang sama dalam mengerjakan soal kasus secara acak. Penelitian ini terbagi menjadi 4 buah kasus A, B, C, dan D yang nantinya akan dikerjaan  secara  acak  oleh  partisipan.  Mahasiswa  yang  menjadi  partisipan  pada penelitian ini diperoleh dengan cara memasuki kelas Audit Kecurangan kelas A dan B dan  menyebarkan  kasus  secara  acak.  Total  partisipan  adalah  83  mahasiswa  yang terdiri dari 59 mahasiswa yang mengikuti kelas Audit Kecurangan A dan B dan 24 mahasiswa yang diambil secara acak. Partisipan terdiri dari mahasiswa S1 jurusan akuntansi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya angkatan 2017-2019. Peneliti memperoleh data dengan cara memasuki kelas Audit kecurangan dan menghubungi partisipan secara personal melalui media sosial.
Peneliti  mengambil  data  dari  kelas  Audit  Kecurangan  dengan  cara  meminta  izin terlebih dahulu kepada dosen pengajar beserta data nama mahasiswa. Peneliti
membagi partisipan ke dalam skenario. Pembagian skenario dilakukan secara acak melalui microsoft excel. Hasil pembagian skenario dibuat dalam tabel dan disimpan. Peneliti masuk ke dalam Zoom kelas Audit Kecurangan. Peneliti memperkenalkan diri kemudian  menyampaikan  tujuan  penelitian  prosedur  penelitian,  durasi  penelitian dan share  screen pembagian  kasus.  Peneliti  membagikan  tautan  kuesioner  pada kolom chat  Zoom dan  mempersilahkan  partisipan  untuk  mengerjakannya.  Peneliti memberikan  waktu  pengerjaan  selama  30  menit  dan  meminta  seluruh  partisipan mengumpulkan  secara  bersamaan.  Peneliti  yang  telah  mendapat  data,  menutup penelitian dengan mengucapkan terima kasih kepada dosen pengajar dan partisipan kemudian meninggalkan zoom .
Selain masuk ke dalam kelas Audit kecurangan A dan B, peneliti juga menghubungi partisipan  secara  personal  melalui  sosial  media.  Peneliti  membuat  daftar  nama partisipan yang akan dihubungi dalam bentuk microsoft excel. Daftar partisipan yang telah  dibuat  diacak  melalui microsoft  excel untuk  menentukan  skenario  yang  akan didapat  oleh  partisipan.  Peneliti  menghubungi  partisipan  melalui  media  sosial. Peneliti  memperkenalkan  diri,  menyebutkan  topik  penelitian,  durasi  penelitian, meminta  ketersediaan  partisipan  untuk  mengisi  kuisioner  dan link kuesioner. Partisipan  mengerjakan  skenario  yang  diberikan  dengan  durasi  30  menit.  Peneliti mendapatkan data dan mengucapkan terima kasih kepada partisipan .

## Tabel 2. Tabel Jumlah Partisipan
Perlakuan Sanksi pajak Tinggi rendah Tax amnesty Ada Sel A = 21 Sel B = 20 Tidak ada Sel C = 20 Sel D = 20 Sumber: data primer diolah, 2021
Jumlah partisipan dalam setiap sel relatif merata. Sel A yang menunjukkan adanya tax amnesty dan sanksi pajak yang tinggi terdiri dari 21 subjek, Sel B yang menunjukkan adanya tax amnesty dan sanksi pajak yang rendah terdiri dari 21 subjek, Sel C yang menunjukkan tidak adanya tax amnesty dan sanksi pajak yang tinggi terdiri dari 20 subjek dan Sel D terdiri dari 20 subjek.
Tabel 3. Test of Between-Subjects Effect Sanksi Pajak Source Type III Sum  of Squares df Mean Square F Sig. Hasil Uji Hipotesis Corrected Model 17,187 a 1 17,187 5,237  0,025 Intercept 4.377,94 1 4377,939 1.334,0  0,000 Sanksi Pajak 17,187 1 17,187 5,237  0,025  Diterima Error 259,264 79 3,282 Total 4.661,83 81 Corrected Total 276,451 80
Variabel Dependen: keputusan kepatuhan, R Squared = 0,062 ( Adjusted R Squared = 0,50) Sumber: Data primer diolah, 2021
Berdasarkan rata-rata kategorikan pajak dalam Tabel 4, menunjukkan bahwa subjek yang  dimanipulasi  dengan  sanksi  pajak  yang  tinggi  yaitu  sebanyak  41  subjek menunjukkan  nilai  rata-rata  atas  sanksi  sebesar  7.813.  Sementara  subjek  yang dimanipulasi  dengan  sanksi  pajak  yang  rendah  yaitu  sebanyak  40  subjek menunjukkan  nilai  rata-rata  atas  sanksi  sebesar  6.892.  Dengan  demikian menunjukkan  bahwa  manipulasi  berhasil  dilakukan  yang  dilihat  dari  semakin tingginya rata-rata sanksi pajak untuk subjek yang dimanipulasi sanksi pajak yang tinggi.

## Tabel 4. Rata-Rata Kategorial Sanksi Pajak
Sanksi Pajak Mean N 1.0 7,813 41 2.0 6,892 40 Total 7,358 81 Variabel Dependen: keputusan kepatuhan
Sumber: data primer diolah, 2021

## Hasil Temuan 1
Tabel 3 Menunjukkan nilai F pada variabel sanksi pajak sebesar 17,187 dengan nilai signifikansi  0,025.  Signifikan  0,025>0,05  yang  artinya  hipotesis  pertama  diterima. Nilai 0,025 juga dapat diartikan sanksi pajak tinggi berpengaruh terhadap keputusan kepatuhan wajib pajak. Tabel 4 menunjukkan hasil rata-rata sanksi pajak tinggi (1,00) dan rendah (2,00). Tabel 4 mendukung hipotesis pertama dengan menjelaskan hasil rata-rata sanksi pajak tinggi lebih besar dibandingkan dengan sanksi pajak rendah.
Hipotesis  pertama  penelitian  ini  memberikan  bukti  sanksi  pajak  yang  tinggi cenderung meningkatkan keputusan kepatuhan wajib pajak, dibanding sanksi pajak yang  rendah.  Sanksi  pajak  merupakan  dampak  dari  ketidakpatuhan  wajib  pajak dalam melaporkan pajak terutang (Zelmiyanti, 2019). Sanksi pajak bertujuan untuk mendidik dan memberikan efek jera.
Berdasarkan tabel 3, hasil hipotesis pertama diterima dengan menunjukkan sanksi pajak  yang  tinggi  cenderung  meningkatkan  keputusan  kepatuhan  wajib  pajak, dibanding  sanksi  pajak  yang  rendah.  Hasil  penelitian  ini  mengkonfirmasi  dengan penelitian  (Siregar,  2017;  Prananjaya  2018;  Wulandari,  2020)  yang  memberikan bukti sanksi pajak yang tinggi mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Diterimanya hipotesis pertama memberikan bukti sanksi pajak mengkonfirmasi teori penguatan  negatif.  Pemerintah  memberikan  penguatan  negatif  yang  sifatnya  tidak menyenangkan untuk meningkatkan keputusan kepatuhan wajib pajak. Pemerintah memberikan respon dalam bentuk sanksi pajak bagi wajib pajak yang tidak patuh. Sanksi  yang diberikan  pemerintah  bersifat  tegas dan  tanpa  toleransi.  Sanksi pajak yang tinggi lebih bersifat tegas dan tanpa toleransi sehingga memberikan efek jera. Pemerintah Indonesia menerapkan sanksi pajak yang tinggi berupa denda sebesar
200% bagi para wajib pajak yang tidak mengikuti tax amnesty . Kebijakan ini berhasil membuat wajib pajak berpartisipasi pada tax amnesty dan melaporkan harta mereka. Pemerintah  menerima  sebanyak  974.058  pelaporan  SPH  dan  921.774  wajib  pajak (Kominfo,  2017).  Adanya  sanksi  pajak  yang  tinggi  membuat  wajib  pajak mempertimbangkan  kembali  konsekuensi  yang  ditanggung  apabila  tidak  patuh. Sanksi pajak yang tinggi juga memberikan efek jera bagi wajib pajak yang tidak patuh, sehingga wajib pajak tidak mengulangi kesalahan yang sama.

## Tabel 5. Variabel Dependen: Keputusan Kepatuhan
Type III Source Sum of df Mean F Sig. Square Hasil Uji Hipotesis Squared = 0,229 (Adjusted R Squared = 0,219)
Sumber: Data primer diolah, 2021
Berdasarkan rata-rata kategorikan pajak dalam Tabel 6, menunjukkan bahwa subjek yang  dimanipulasi  dengan  sanksi  pajak  yang  tinggi  yaitu  sebanyak  41  subjek menunjukkan  nilai  rata-rata  atas  sanksi  sebesar  8.231.  Sementara  subjek  yang dimanipulasi  dengan  sanksi  pajak  yang  rendah  yaitu  sebanyak  40  subjek menunjukkan  nilai  rata-rata  atas  sanksi  sebesar  6.463.  Dengan  demikian menunjukkan  bahwa  manipulasi  berhasil  dilakukan  yang  dilihat  dari  semakin tingginya rata-rata sanksi pajak untuk subjek yang dimanipulasi sanksi pajak yang tinggi.

## Tabel 6. Rata-Rata Kategorial
Tax amnesty Tax Amnesty Mean N 1.0 8,231 41 2.0 6,463 40 Total 7,358 81 Variabel Dependen: keputusan kepatuhan

## Hasil Temuan 2
Berdasarkan tabel 5, nilai F pada variabel tax amnesty sebesar 63,375 untuk intercept dan  signifikansi  0,000.  P<0,05  menandakan  bahwa  hipotesis  kedua  diterima.  Nilai 0,000  diartikan  bahwa tax  amnesty berpengaruh  terhadap  keputusan  kepatuhan wajib  pajak.  Tabel  6  menunjukkan  perbedaan  rata-rata  adanya tax  amnesty (1,00) dengan tidak adanya tax amnesty (2,00). Tabel 6 mendukung hipotesis kedua dengan menjelaskan  adanya tax  amnesty memiliki  rata-rata  yang  lebih  tinggi  dibanding dengan tidak adanya tax amnesty .
Squares Corrected Model 63,375 a 1 63,375 23,497 0,000 Intercept 4.371,71 1 4.371,71 1.620,85 0,000 Tax Amnesty 63,375 1 63,375 23,497 0,000 Diterima Error 213,076 79 2,697 Total 4.661,83 81 Corrected Total 276,451 80
Hipotesis  kedua  pada  penelitian  ini  memberikan  bukti  bahwa  adanya tax  amnesty cenderung  meningkatkan  keputusan  kepatuhan  wajib  pajak  dibandingkan  dengan tidak adanya tax amnesty . Menurut  Widana et al. (2019) tax amnesty adalah kebijakan pemerintah  berupa  penghapusan  pajak  yang  seharusnya  terutang  dengan  cara membayar tebusan dalam jumlah tertentu. Adanya tax amnesty dapat meningkatkan kepatuhan pada masa mendatang, meningkatkan repatriasi modal atau aset, dapat menjadi  transisi  ke  sistem  perpajakan  yang  baru  dan  dalam  jangka  pendek  dapat meningkatkan penerimaan pajak.
Hasil tabel 5 menunjukkan hipotesis kedua diterima dengan menunjukkan adanya tax amnesty cenderung meningkatkan keputusan kepatuhan wajib pajak dibandingkan dengan tidak adanya tax amnesty . Hasil penelitian ini mengkonfirmasi hasil penelitian Prananjaya  (2018),  Nurwanti  (2021),  Saputra  &  Nurmantu  (2018),  Sari  &  Fidiana (2017),  Nurwanti  (2007),  dan  Fauzi  et  al.,  (2019)  yang  membuktikan  bahwa tax amnesty mampu meningkatkan keputusan kepatuhan pajak.
Hipotesis kedua diterima menunjukkan tax amnesty mengkonfirmasi teori penguatan positif.  Pemerintah  memberikan  penguatan  positif  yang  sifatnya  menyenangkan untuk  meningkatkan  keputusan  kepatuhan  wajib  pajak.  Pemerintah  memberikan respon positif dalam berupa kebijakan tax amnesty bagi wajib pajak yang melaporkan harta yang seharusnya terutang tanpa takut dikenakan sanksi pidana. Indonesia telah berhasil  menerapkan  kebijakan tax  amnesty .  Keberhasilan  tax amnesty dibuktikan dengan peningkatan realisasi kepatuhan pajak. Berdasarkan data yang diambil dari Jayani  (2021)  realisasi  kepatuhan  pajak  pada  2016  sebesar  61%  mengalami peningkatan pada tahun 2017 menjadi 73%. Persentase ketaatan pada tahun 2018- 2020 berada di atas 70%. Kenaikan presentasi ini menunjukkan bahwa tax amnesty di Indonesia berhasil meningkatkan keputusan kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Kepatuhan  ini  dapat  tercapai  dikarenakan tax  amnesty membuat  wajib  pajak melaporkan harta yang seharusnya terutang. Harta yang belum diungkap sebelumnya tercatat dalam sistem dan membuat wajib pajak masuk ke dalam sistem. Wajib pajak yang telah masuk ke dalam sistem dituntut untuk membuat keputusan menjadi wajib pajak yang patuh.

## Simpulan
Hasil pengujian menunjukkan bahwa sanksi pajak yang tinggi cenderung mendorong wajib pajak untuk membuat keputusan untuk patuh. Tingginya sanksi pajak membuat wajib  pajak  mempertimbangkan  konsekuensi  dari  ketidakpatuhan  wajib  pajak sehingga membuat wajib pajak membuat keputusan untuk patuh. Sanksi pajak yang tinggi memberikan efek jera dan mendidik wajib pajak untuk patuh. Hasil pengujian juga  menunjukkan  bahwa  adanya tax  amnesty cenderung  membuat  wajib  pajak membuat keputusan kepatuhan. Tax amnesty membuat wajib pajak masuk ke dalam sistem  dan  memaksa  wajib  pajak  untuk  membuat  keputusan  menjadi  wajib  pajak yang  patuh.  Berdasarkan  hasil  penelitian  ini  diharapkan  pemerintah  dapat mempertimbangkan  kebijakan  terkait  sanksi  pajak  dan tax  amnesty dalam  hal meningkatkan  keputusan  kepatuhan  wajib  pajak  terutama  untuk  pelaksanaan tax amnesty yang akan dilaksanakan pada Januari 2022.
Penelitian  ini  memiliki  beberapa  keterbatasan  yaitu  penelitian  ini  hanya menggunakan mahasiswa akuntansi S1 Universitas Katolik Widya Mandala sebagai partisipan penelitian. Wajib pajak Indonesia tidak semua memiliki pemahaman pajak yang baik seperti mahasiswa jurusan akuntansi. Selain itu, eksperimen penelitian ini dilakukan secara online dalam bentuk google form. Peneliti mengambil data dengan cara  memasuki  kelas  dan  personal  chat.  Sebagian  partisipan  yang  didapat  melalui personal  chat  tidak  mengerjakan  sesuai  dengan  durasi  penelitian  dan  sulit  untuk dipantau peneliti. Partisipan yang tidak mengerjakan sesuai durasi pengerjaan akan menyebabkan adanya bias pada hasil penelitian.
Berdasarkan  keterbatasan  penelitian,  maka  peneliti  memberikan  beberapa rekomendasi  untuk  penelitian  selanjutnya  yaitu:  Penelitian  selanjutnya  dapat menggunakan mahasiswa jurusan lain sebagai partisipan seperti yang dilakuan pada penelitian Kurniawan et al. (2019). Penelitian yang dilakukan Kurniawan et al. (2019) menggunakan  mahasiswa  IPB semester  1-8  dari  berbagai  jurusan.  Hasil  penelitian menyatakan bahwa tax amnesty berpengaruh apabila diimbangi dengan sanksi yang berat.  Berdasarkan  hasil  penelitian  Kurniawan  et al.  (2019)  diharapkan  penelitian selanjutnya  tidak  perlu  melakukan  pembatasan  partisipan  berdasarkan  jurusan maupun  kriteria  telah  lulus  mata  kuliah  perpajakan.  Penelitian  selanjutnya diharapkan dapat menggunakan peran asisten peneliti dalam pengumpulan data dari partisipan sehingga informasi yang didapat dari partisipan tanpa ada campur tangan dengan  peneliti.  Asisten  penelitian  juga  digunakan  untuk  memantau  pengerjaan partisipan  yang  dihubungi  melalui  personal  chat.  Pemerintah  diharapkan  dapat mempertimbangkan  kebijakan  terkait  sanksi  pajak  dan tax  amnesty dalam  hal meningkatkan  keputusan  kepatuhan  wajib  pajak  terutama  untuk  pelaksanaan tax amnesty yang akan dilaksanakan pada Januari 2022.

## Daftar Pustaka
Agun, W. P. N. U., Datrini, L. K., & Amlayasa, B. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Orang Pribadi. Jurnal Lingkungan Dan Pembangunan , 6 (1), 23– 31. https://doi.org/10.22225/wicaksana.6.1.2022.23-31
Alm,  J.,  &  McKee,  M.  (1998).  Extending  The  Lessons  of  Laboratory  Experiments  on  Tax Compliance to Managerial and Decision Economics. Managerial and Decision Economics,
19 (4–5), 259–275. https://www.jstor.org/stable/3108238
Alm, J., Mckee, M., & Beck, W. (1990). Amazing Grace: Tax Amnesties and Compliance. National Tax Journal, 43 (1), 23–37. https://doi.org/10.1086/ntj41788822
Aviantoro, D., D., S. Y., & Widodo. (2020). Analisis Pengaruh Reward dan Punishment Terhadap Kinerja  Pegawai  pada  BPPKAD  Kabupaten  Ponogoro  dengan  Performance  Appraisal sebagai Variabel Moderasi. Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, 14 , 63–77.
Badan Pusat Statistik. (2022). Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah), 2020-2022.
Christian, F. F., & Aribowo, I. (2021). Pengawasan Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Strategis di  KPP  Pratama  Sukoharjo. Jurnal  Pajak  Indonesia,  5 (2),  102–107. https://doi.org/10.31092/jpi.v5i2.1320
Erlina, E., Ratnawati, V., & Andreas. (2018). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak,
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan : Kondisi Keuangan Dan Pengetahuan Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Wpop Non Karyawan Di Wilayah KPP Pratama Bengkalis). Jurnal Akuntansi, 7 (1), 42–57.
Farida, A. (2017). Tax Compliance Mystery. Journal FEB UNMUL, 14 (2), 122–128.
Fauzi, A. K., Khotmi, H., & Kartika, S. E. (2019). Pengaruh Kebijakan Tax Amnesty, Sosialisasi Perpajakan  dan  Sanksi  Perpajakan  terhadap  Tingkat  Kepatuhan  Wajib  Pajak. Journal Ilmiah Rinjani, 7 (1), 83–97. Ispiyarso, B. (2019). Keberhasilan Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Indonesia. Administrative Law & Governance Journal, 2 (1), 47–59. https://doi.org/10.14710/alj.v2i1.47-59 Istighfarin,  N.,  &  Fidiana.  (2018).  Tax  Amnesty  dari  Perspektif  Masyarakat  Pajak. Jurnal Akuntansi Aktual, 9 (2), 142–156. https://doi.org/10.26740/jaj.v9n2.p142-156
Jayani, D.  H.  (2021). Rasio  Kepatuhan  Wajib  Pajak  PPh  pada  2020  Meleset  dari  Target. Databoks.Com.
Karnedi, N. F., & Hidayatulloh, A. (2019). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Profita: Komunikasi Ilmiah Akuntansi Dan Perpajakan, 12 (1), 1-9.
http://dx.doi.org/10.22441/profita 2019.v12.01.001
Kominfo.  (2017). Realisasi  Tax  Amnesty,  Deklarasi  Rp4.813,4  Triliun  dan  Repatriasi  Rp146 Triliun. Kominfo.
Kurniawan,  B.  R.,  Juanda,  B.,  &  Bakhtiar,  T.  (2019).  Kajian  Kebijakan  Pengampunan  Pajak dengan Pendekatan Eksperimental. Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia, 19( 1), 21–48. https://doi.org/10.21002/jepi.v19i1.800
Kurniawati, L. (2017). Tax Amnesty: Upaya Memperkuat Penerimaan Negara Sektor Pajak.
Substansi, 1 (2), 238–264.
Lazuardini,  E.  R.,  Susyanti,  H.  J.,  &  Priyono,  A.  A.  (2015).  Pengaruh  Pemahaman  Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan). E – Jurnal Riset Manajemen, 7(1), 25–34.
Listyowati,  Samrotun,  Y.  C.,  &  Suhendro.  (2018).  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi Kepatuhan  Wajib  Pajak  Dalam  Membayar  Pajak. Jurnal  Riset  Akuntansi  Dan  Bisnis Airlangga, 3 (1), 372–395. http://dx.doi.org/10.29040/jap.v21i1.1165
Mardiasmo. (2019). Perpajakan. Andi Offset, Yogyakarta
Matasik, A. L., & Damayanti, T. W. (2019). Pengampunan Pajak Berulang dan Kepastian Hukum dalam Kepatuhan Pajak di Indonesia: Sebuah Quasi Eksperimen. Assets: Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan, 8 (2), 126–137. https://doi.org/10.25273/jap.v8i2.4189
Mustaqiem. (2014). Perpajakan dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak di Indonesia (Volume 148). Buku Litera, Yogyakarta.
Nahamury, J., Utama, I. W. W., & Suryaningrum, D. H. (2018). The Compliance of Motor Vehicle taxpayers: An Experimental Research. Journal of Accounting and Strategic Finance, 1 (2), 163–176. https://doi.org/10.33005/jasf.v1i2.44
Nurwanti, F. (2021). Tax Amnesty dan Kepatuhan Persepktif Pelaku Usaha. Humanis Journal,
1 (2), 432–442.
Pebrina,  R.,  &  Hidayatulloh,  A.  (2020).  Pengaruh  Penerapan  E-spt,  Pemahaman  Peraturan
Perpajakan,  Sanksi  Perpajakan,  dan  Kualitas  Pelayanan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak. Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis, 17 (1), 1–8. https://doi.org/10.31849/jieb.v17i1.2563 Prananjaya,  K.  P.  (2018).  Dapatkah  Sanksi  Pajak  dan  Tax  Amnesty  Memitigasi  Tindakan Ketidakpatuhan  Pajak?:  Bukti  Eksperimen  di  Indonesia. Berkala  Akuntansi  Dan Keuangan Indonesia, 3 (2), 23-45. https://doi.org/10.20473/baki.v3i2.9519
Pujiwidodo, D. (2016). Persepsi Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Online Insan Akuntan, 1 (1), 92–116.
Rahayu, K. S. (2017). Perpajakan Konsep dan Aspek Formal. Rekayasa Sains, Jakarta
Rorong, E. N., Kalangi, L., & Runtu, T. (2017). Pengaruh Kebijakan Tax Amnesty, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama  Manado. Jurnal  Riset  Akuntansi  Going  Concern,  12 (2),  175–187.
https://doi.org/10.32400/gc.12.2.17480.2017 Saputra, D. (2021). Soal Rencana Tax Amnesty Jilid II, Kadin: Cukup Sekali Saja! - Ekonomi Bisnis.com. Ekonomi Bisnis. Available at: https://ekonomi.bisnis.com/read/20210305/259/1364276/soal-rencana-tax- amnesty-jilid-ii-kadin-cukup-sekali-saja
Saputra,  R.,  &  Nurmantu,  S.  (2018).  Pengaruh  Tax  Amnesty  Dan  Sanksi  Pajak  Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Bireuen  Tahun  2016. Jurnal Reformasi Administrasi, 5 (1), 11–19. https://doi.org/10.31334/reformasi.v5i1.465
Saputro, H. (2012). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Formal oleh Wajib Pajak Badan (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda). Ekonomia, 1 (1), 152–155.
Sari,  V.  A.  P.,  &  Fidiana.  (2017).  Pengaruh  Tax  Amnesty,  Pengetahuan  Perpajakan,  dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, 6 (2), 744–760.
Siamena,  E.,  Sabijono,  H.,  &  Warongan,  J.  D.  L.  (2017).  Pengaruh  Sanksi  Perpajakan  dan Kesadaran  Wajib  Pajak  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  di  Manado. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern, 12 (2), 917–927.
Siregar,  D. L.  (2017).  Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak,  Sanksi  Pajak  Dan  Pelayanan  Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi, Kabupaten Bogor. Journal of Accounting & Management Innovation, 1 (2), 119– 128. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.19166
Widana,  P.  G.  S.,  Tripalupi,  L.  E.,  &  Haris,  I.  A.  (2019).  Analisis  Pelaksanaan  Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja.
J urnal Pendidikan Ekonomi Undiksha, 10 (1), 336-343.
Wulandari, R. (2020). Analisis Pemahaman Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak  Melalui  Preferensi  Risiko  Sebagai  Variabel  Moderasi. Journal  of  Business  and Banking, 10 (1), 169-179. https://doi.org/10.14414/jbb.v10i1.2298
Zelmiyanti, R. (2019). Aspek Religiusitas, Sanksi Dan Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor Di Indonesia. Akuntabilitas: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Akuntansi, 11 (2), 127– 138. https://doi.org/10.29259/ja.v11i2.8934