## LEGAL PROTECTION OF CONSUMERS IN THE CONSUMPTION OF PROCESSED MEATS

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN  DALAM  KONSUMSI DAGING OLAHAN BAKSO
Jacobus Jopie Gilalo 1a , Adi Sulistiyono 2, Burhanudin Harahap 3
1 Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret
a Korespondensi: Jacobus Jopie Gilalo, E-mail: gilalojopie@gmail.com
(Diterima: 06-01-2022; Ditelaah: 08-02-2022; Disetujui: 12-03-2022)

## ABSTRACT
The enactment of Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance (UU JPH), then followed up by the enactment of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation (UU CK), strengthens the clarity of the mandatory nature of halal certification that what is halal is completely lawful. Likewise with this CK Law, regarding SMEs as the majority of business actors in Indonesia, they are given the convenience of obtaining halal certificates so that the products they sell can bear the halal label/logo. However, in reality there are still many business actors at this level including halal logos that are not based on halal certification which is in accordance with the lawful acquisition, so that the food products (such as: processed meatballs) that are traded are not halal according to halal laws and regulations. This  writing  tries  to  examine  the  understanding  of  business  actors,  especially  at  the  SME  level, regarding  halal  certificates  to  include  the  halal  logo  on  their  food  products  which  are  traded  to Indonesian people, who are predominantly Muslim, with the legal obligation to consume food that is halalan thoyyiban (Quran Surah Al Baqarah: 168). The community as consumers (Muslims) must get protection from a sense of security in consuming halal food, so with the enactment of the JPH Law and the CK Law, it is mandatory for business actors who trade their food products to comply or not to provide clarity on what is halal and what is halal. not halal according to halal criteria. In this writing, the authors use field research methods to obtain data with observation and interview instruments. The nature of this research is empirical juridical, namely by looking at the applicability of the JPH Law in its implementation as a study in a socio-legal (non-doctrinal) approach, namely how the understanding and compliance of SME business actors (culinary meatballs) still includes a lot of halal logos but is not in accordance with halal criteria. The results of this study, it is hoped that the use of halal labels/logos by SME business actors, who are the majority of economic actors in Indonesia, must be aware of halal criteria based on the halal certification process for a food product.
Keywords: Meatballs, Consumers, Socio Legal.

## ABSTRAK
Diundangkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH),  kemudian  ditindaklanjuti  diberlakukannya  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020 tentang Cipta Kerja (UU CK), memperkuat kejelasan adanya sifat wajib ( mandatory )  sertifikasi halal  bahwa  yang  halal  adalah  yang  benar-benar  halal.  Begitu  pula  dengan  UU  CK  ini, menyangkut UKM sebagai pelaku usaha mayoritas di Indonesia diberikan kemudahan dalam memperoleh  sertifikat  halal  agar  produk  yang  dijualnya  dapat  mencantumkan  label/logo
2 Gilalo et, al.
halal.  Namun,  pada  kenyataannya  masih  banyak  pelaku  usaha  pada  tingkatan  ini mencantumkan logo halal yang tidak didasari oleh sertifikasi halal yang sesuai perolehannya secara  sah,  sehingga  produk  pangan  (seperti:  makanan  daging  olahan  bakso)  yang diperjualbelikannya  menjadi  tidak  halal  secara  aturan  perundang-undangan  kehalalan. Penulisan ini mencoba mengkaji pemahaman pelaku usaha, khususnya pada tingkatan UKM terhadap  sertifikat  halal  untuk  mencantumkan  logo  halal  pada  produk  makanannya  yang diperdagangkan  kepada  masyarakat  Indonesia  yang  mayoritas  muslim  dengan  wajib hukumnya untuk mengkonsumsi makanan yang halalan thoyyiban (Quran Surah Al Baqarah : 168).  Masyarakat  selaku  konsumen  (muslim)  harus  mendapatkan  perlindungan  dari  rasa aman dalam mengkonsumsi makanan yang halal, maka dengan berlakunya UU JPH dan UU CK, sifat wajib ( mandatory ) bagi pelaku usaha yang memperdagangkan produk makanannya telah mematuhi  atau  belum  untuk  memberikan  kejelasan  yang  halal  dan  yang  tidak  halal  sesuai dengan kriteria halal. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian lapangan untuk mendapatkan data dengan instrumen obsevasi dan wawancara. Adapun sifat penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu dengan melihat keberlakuan UU JPH dalam implementasinya sebagai kajian secara pendekatan socio legal (non-doktrinal), yaitu bagaimana pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha UKM (kuliner bakso) yang masih banyak mencantumkan logo halal tetapi tidak sesuai dengan kriteria halal. Hasil dari penelitian ini, diharapkan penggunaan label/logo  halal  oleh  pelaku  usaha  UKM  yang  merupakan  mayoritas  pelaku  ekonomi  di Indonesia,  wajib  menjadi  mengetahui  kriteria  halal  berdasarkan  proses  pensertifikatan kehalalan suatu produk makanannya.
Kata kunci: Bakso, Konsumen, Socio Legal .
Gilalo,  J,  J.,  Sulistiyono,  A.,  Harahap,  B.    (2022).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen  Dalam Konsumsi Daging Olahan Bakso. Jurnal Sosial Humaniora, 13 (1) Spesial Issu, 1- 11.

## PENDAHULUAN
Produk  daging  olahan  bakso  sudah  menjadi konsumsi  masyarakat  sehari-hari.  Berbagai varian  bakso  banyak  ditemukan  di  tempat- tempat  warung/gerai  makanan.  Namun, daging  olahan  bakso  yang  dikonsumsi  itu masih banyak ditemukan mengandung bahan berbahaya  seperti  boraks,  formalin  yang bukan  bahan  tambahan  pangan.    Daging sebagai  bahan  dasar  bakso  merupakan masalah  dalam  perolehannya,  harus  sesuai dengan  kriteria  ASUH,  yaitu Aman  dari penyakit sehingga mempengaruhi kesehatan manusia; Sehat untuk kesehatan dan  pertumbuhan  tubuh  manusia;  Utuh sebagai  produk  hewan  yang  tidak dicampur;
dan
Halal dalam penyembelihannya  sesuai  syariat  agama Islam.    Kehalalan  daging  merupakan  hal penting bagi masyarakat Indonesia dengan jumlah populasi 270,2 juta penduduk yang 88  %  beragama  Islam  (muslim)  dan
diwajibkan  untuk  mematuhi firman  Allah Subhanallahu  wa  Ta’ala dalam surat  al- Baqarah  (2):168,  “... mimmā  fil - arḍi  ḥalālan ṭayyibaw ... ” ( “ ... makanlah yang Halal lagi Baik ...”) . Berdasarkan data jumlah pedagang bakso di Jabodetabek, menurut Asosiasi Pedagang Mi dan Bakso (APMISO) sekitar 50.000 orang dari jumlah  pedagang  mencapai  2,5  juta  di Indonesia,    umumnya  tidak  atau  belum bersertifikasi dan berlogo halal.  Hal ini dapat terlihat dari nama/merk rumah makan/warung  bakso  yang  terdaftar  halal  di LPPOM  MUI,  hingga  tahun  2019,  belum mencapai ribuan.  Masih banyak pencantuman label halal yang tidak sesuai dan tanpa melalui prosedur perolehan sertifikat yang sah. Hal ini merupakan bentuk pelanggaran yang dilakukan  oleh  pelaku  usaha  makanan  bakso ini. Namun, dengan alasan ketidaktahuan dan menganggap  sistem  pensertifikatan  halal terlalu  prosedural,  sehingga  dianggap  bahwa pengawasan pemerintah
terhadap pencantuman  logo  halal  yang  tidak  sah  ini tidak ketat.
Jurnal Sosial Humaniora p-ISSN 2087-4928 e-ISSN 2550-0236 Volume 13 Nomor 1, Spesial Issu 2023
Berbagai  peraturan  perundang-undangan tentang  jaminan  produk  halal  telah  ada,  baik berupa undang-undang,
peraturan pemerintah,  peraturan  menteri,  sampai pengaturan  setingkat  lembaga  seperti  BPOM, tetapi  dalam  implementasinya  belum  jelas kewenangan,    tugas  dan  fungsi  penerbit peraturan-peraturan tersebut. Oleh karena itu, berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) dengan  Peraturan  Pelaksanaannya,  yang semula  sertifikat  halal  bersifat  sukarela ( voluntary ) menjadi wajib ( mandatory ) untuk produk-produk makanan yang masuk, beredar,  dan  diperdagangkan  di  Indonesia (Pasal  4).  Kemudian,  Undang-Undang  Nomor 11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  (UU  CK), mewajibkan  sertifikat  halal  agar  adanya kejelasan  terhadap  produk  halal  yang  benar- benar  halal  dan  yang  tidak  halal  dinyatakan tidak  halal.  Keberlakuan  UU  JPH  juga memberikan kejelasan kewenangan, tugas dan fungsi lembaga yang bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap produk-produk halal dan tidak halal tersebut.
Masyarakat  Indonesia  selaku  konsumen perlu mendapatkan perlindungan hukum atas produk daging olahan bakso ini, yang banyak diperdagangkan di berbagai tempat, terutama bagi  umat  Islam  yang  diwajibkan  dan mematuhi  untuk  mengkonsumsi  makanan yang  halal,  sesuai  dengan  hak  warga  negara yag dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 (UUD  1945),  dan  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK), khusus  mengatur hak-hak konsumen dan  kewajiban  bagi  pelaku  usaha  untuk beritikad  baik  dalam  melakukan  kegiatan usahanya.    Maka,    bagi  pelaku  usaha  (khusus UKM)  mencantumkan  label/logo  halal  yang sesuai  prosedural  UU  JPH  merupakan penerapan etika bisnis Islami dan juga upaya perlindungan  bagi  konsumen  (Muslim)  agar tidak  mengkonsumsi    makanan  yang  tidak halal dan tidak menjadi dosa.
Berdasarkan hasil pengamatan (observasi) yang  dilakukan  oleh  penulis  di  lapangan, ternyata    masih  banyak  beredarnya  produk daging olahan bakso yang disajikan di warung- warung  bakso  dengan  mencantumkan  logo halal  yang  tidak  memenuhi  standarisasi sertifikat  halal  yang  sah.  Maka,  dalam  kajian penulisan  penelitian  ini,  bertujuan    agar
kepastian hukum terhadap pencantuman logo halal sesuai dengan prosedural pensertifikatan kehalalan  harus  diketahui  dan  dipahami  oleh pelaku usaha (UKM) .

## MATERI DAN METODE
Penelitian  ini  bersifat  yuridis  empiris  (non- doktrinal) dengan metode pendekatan sosiologis  atau socio-legal ,  yaitu  penelitian yang mengkaji persepsi dan perilaku manusia terhadap  hukum  sebagai  variabel  sosial empirik.  Adapun  sumber  data  primer diperoleh  berdasarkan  penelitian  lapangan ( field research ) dengan tehnik observasi dan wawancara.  Kemudian,  berdasarkan  data primer yang di dukung data sekunder berupa bahan hukum primer dari peraturan perundang-undang  yang  berkaitan  dengan produk kehalalan dan bahan hukum sekunder berupa  tulisan-tulisan  hokum,  baik  nasional maupun  internasional.  Selanjutnya  disusun secara  menyeluruh  dan  disimpulkan  dalam deskriptif analisis untuk mengetahui gambaran penggunaan logo halal oleh pelaku usaha  (UKM),  apakah  sudah  sesuai  dengan kreteria halal? Karena produk makanan halal merupakan  bentuk  perlindungan  hukum terhadap konsumen (muslim) dalam mengkonsumsi produk daging olahan bakso.

## PEMBAHASAN
Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen  Dalam    Produk  Makanan Halal.
Pertama kali, penggunaan label/logo Halal pada makanan, diberlakukan oleh pemerintah  berdasarkan  Surat  Keputusan Bersama  Menteri  Kesehatan  dan  Menteri Agama  No.  427/Menkes/SKB/VIII/1985 dan  No.  68  Tahun  1985  tentang Pencantuman  Tulis an  “Halal”  pada  label makanan, yang ditetapkan pada tanggal 12 Agustus  1985.  Label  ini  merupakan penandaan  untuk  memberikan  jaminan tentang halalnya makanan bagi masyarakat
4 Gilalo et, al.
pemeluk agama Islam (muslim).  Ketentuan ini  merupakan  perlindungan  hukum  bagi umat  muslim  dalam  memilih  makanan untuk dikonsumsinya sesuai dengan syariat kehalalan makanan dan minuman (Surat Al Baqarah: 168).
Pada  tahun  1989,  Majelis  Ulama Indonesia  (MUI)  dengan  Surat  Keputusan (SK)  No.  018/MUI/I/1089,  tanggal  6 Januari  1989,  mendirikan  Lembaga Pengkajian  Pangan  Obat-Obatan  dan Kosmetika  MUI  (LPPOM  MUI),  untuk menguji  kehalalan  suatu  produk  makanan dengan serangkaian uji laboratorium,  yang saat itu (tahun 1988) terjadi adanya kasus lemak  babi  yang  meresahkan  masyarakat. Kemudian, ditindaklanjuti pada tanggal 21 Juni 1996 dengan Piagam Kerjasama antara Departemen Kesehatan,
Departemen Agama,  dan  MUI  tentang  pencantuman label halal pada produk pangan dengan MUI sebagai
lembaga yang bertugas melaksanakan sertifikasi halal berdasarkan hasil audit dan izin pencantuman label halal oleh BPOM (Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 jo Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan/UU Kesehatan). Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan No.  82/Menkes/SK/I/1996,  yang  direvisi dengan keputusan No. 924/Menkes/SK/VIII/1996 tentang
Pencantuman  Tulisan  “Halal”  pada  Label
Makanan, menegaskan pencantuman tulisan  halal  diberikan  berdasarkan  hasil Komisi Fatwa MUI dengan terlebih dahulu mendapatkan izin dari BPOM.
Dalam  Undang-Undang  No.  7  Tahun 1996 tentang Pangan, yang diganti dengan Undang-Undang  No.  18  Tahun  2012  (UU Pangan),    menyatakan  secara  tegas memberikan  persyaratan  tentang  jaminan produk halal, serta pencantuman label halal (Pasal 95 dan Pasal 97), yang implementasi pencantuman  label  halal  mengacu  pada Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Ketentuan label  halal  pada  produk  makanan berdasarkan  regulasi  ini,  merupakan jaminan perlindungan hukum bagi
kepentingan  konsumen  beragama  Islam. Begitu  pula,  dalam  Undang-Undang  No.  8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK), secara tegas mengatur bagi  pelaku  usaha  (produsen)  yang mencantumkan label “Halal” pada kemasan produknya,  harus  melakukan  sertifikasi halal  untuk  menghindari  pernyataan  halal yang tidak sesuai kriteria halal, sebagaimana  diatur  dalam  peraturan- perundang-undangan  tentang  kehalalan suatu  produk  halal.  Adapun  lembaga pelaksana  dan  pemeriksa  kehalalan pangan,  berdasarkan  Keputusan  Menteri Agama  No.  518  Tahun  2001  tentang Pedoman  dan  tata  cara  Pemeriksaan  dan Penetapan  Pangan  Halal  jo.  Keputusan Menteri  Agama  No.  519  Tahun  2001 tentang  Lembaga  Pelaksana  Pemeriksa Pangan  Halal  telah  menunjuk  MUI  yang telah  mendirikan  LPPOM  MUI  untuk melakukan  pemeriksaan/audit,  penetapan fatwa,  dan  menerbitkan  sertifikat  halal. Berlakunya
UU JPH, kemudian ditindaklanjuti  diundangkannya  UU  CK, lembaga pelaksana pemeriksa dan pengawasan sertifkasi halal dilakukan oleh Badan  Penyelenggara  Jaminan  Produk Halal  (BPJPH),  yang  berada  pada Kementerian  Agama  RI  dan  bekerja  sama dengan  MUI  dalam  penetapan  kehalalan produk,  yang  diterbitkan  oleh  MUI  dalam suatu  Keputusan  Penetapan  Halal  Produk (Pasal 10 UU JPH dan Pasal 48 UU CK).
Sekilas  regulasi  pengaturan  tentang pensertifikatan  halal  dan  label/logo  halal ini,  merupakan  hak  konsumen  (muslim) untuk  mendapatkan  informasi  yang  benar tentang  makanan  dan  minuman  (pangan) yang  halal  untuk  dikonsumsinya.  Adanya kepastian  hukum  di  bidang  kehalalan, berarti  Indonesia  sebagai  negara  hukum dalam  arti  materiil,    mempunyai  tugas untuk  melindungi  setiap  warganegaranya dari  ancaman  atau  tekanan  warga  negara lainnya.  Sebagaimana  tujuan  negara  yang tercantum  dalam  UUD  1945  untuk melindungi  segenap  bangsa  Indonesia, yaitu dengan upaya melindungi
Jurnal Sosial Humaniora p-ISSN 2087-4928 e-ISSN 2550-0236 Volume 13 Nomor 1, Spesial Issu 2023
keselamatan  diri  setiap  warga  negara, sehingga adanya ketenangan dan ketentraman  hidup  atau  ketenangan  batin bagi umat muslim.
Berdasarkan  hasil  wawancara  penulis dengan Bapak Hendra Utama (Bag. Humas LPPOM  MUI),    umumnya  perusahaan- perusahaan yang mensertifikasikan kehalalan produk olahan makanannya dari bahan  daging,  hanya  termotivasi  untuk selling  point dalam  meningkatkan  nilai produk  jualannya,  karena  sudah  berlabel halal  atau  sebagai selt  bell atas  produk makanannya  yang  telah  dianggap  aman dengan tersertifikasi halal untuk dipasarkan  di  Indonesia.  Sedangkan,  hasil wawancara  penulis  dngan  Bapak  Dase Wahidi  (Kasie.  Direktorat  Pengawasan Pangan Olahan Resiko Tinggi dan Teknologi Baru    BPOM  RI),    bahwa  adanya  regulasi- regulasi  tentang  pengaturan  produk  halal sebagai  kebijakan  hukum  pemerintah ditujukan  untuk  memberikan  keamanan pangan  dan  kehalalannya  yang  beredar  di Indonesia.    Hal  ini  berarti  penting  bagi pemerintah  untuk  memberikan  jaminan perlindungan hukum kepada warga negara (muslim)  untuk  memberikan    kualitas produk  halal  dengan  informasi  yang  jelas kehalalannya, sehingga tidak menimbulkan keragu-raguan  ( syubat )  bagi  umat  Islam yang  mayoritas  dalam  populasi  penduduk di Indonesia.
Mengingat,  pada  umumnya  mayoritas produsen  daging  olahan  bakso  adalah pelaku  usaha  di  unit  UKM,  maka  perlu pemerintah  dan  pemerintah  daerah memberikan  pengetahuan,  pemahaman dan  pendampingan  akan  pentingnya sertifikasi  halal  pada  pelaku    usaha  ini. Karena,  adanya  sosialisasi  mengenai pensertifikasian kehalalan produk makanan  daging  olahan  bakso  ini,  dapat memberikan  kesadaran  dan  wawasan tentang  pengaruh sertifikasi halal terhadap kepuasan  dan  ketenangan  konsumen (pembeli),  juga  membuka  prospek    usaha yang lebih baik. Oleh karena itu, pemerintah dan  pemerintah  daerah  tidak  hanya
memperhatikan  pertumbuhan  ekonomi saja,  tetapi  juga  perlu  memperhatikan faktor kesehatan, keamanan dan keselamatan masyarakat (konsumen). Daging Halal dan Permasalahan Label/Logo Halal .
Produk  daging  olahan  bakso,  berasal  dari daging  hewan.  Berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  41  Tahun  2014  tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun  2009  tentang  Peternakan  Dan Kesehatan  Hewan  (UU  Peternakan  & Kesehatan Hewan), yang dimaksud dengan Produk  hewan  adalah  semua  bahan  yang berasal  dari  hewan  yang  masih  segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian,  dan  atau  kegunaan  lain  bagi pemenuhan  kebutuhan  dan  kemaslahatan manusia.  Oleh  karena  itu,  dalam  rangka menjamin ketenteraman batin masyarakat (muslim),  pemotongan  hewan  harus mengikuti  cara  penyembelihan  yang memenuhi  kaidah  kesehatan  masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan dengan memperhatikan  kaidah  agama  dan  unsur kepercayaan  yang  dianut  masyarakat (Pasal  61  ayat  2).    Hewan  ternak  yang dagingnya diedarkan/diperjualbelikan kepada  masyarakat  wajib  dipotong  di Rumah  Pemotongan  Hewan  (RPH), sehingga    pemerintah  dapat  memantau pemotongannya  di  RPH  untuk  menjamin dihasilkan  daging  yang  ASUH,  yaitu  aman dari penyakit, sehat untuk masyarakat, utuh dengan  tidak  tercampur  dengan  bagian hewan lain, dan halal dalam penyembelihan dan  penanganannya  sesuai  syariat  agama Islam.
Daging  yang  ASUH  ini,  merupakan harapan  dari  semua  konsumen  (muslim), karena    akan  merasa  terjamin  keamanan dan  kehalalannya.  Daging  halal,  berarti daging yang perolehannya sejak  dari RPH, diedarkan  di  pasar,  diolah,  hingga  sampai
6 Gilalo et, al.
kepada konsumen sesuai dengan prosedur dan persyaratan kehalalan. Rantai pasokan ( supply  chain )  daging  halal  merupakan proses yang sangat menentukan halal atau tidaknya daging atau bagian lain dari hewan seperti  lemak,  tulang,  bulu,  jeroan,  dan sebagainya.    Sehingga  daging  atau  bagian lainnya dari hewan, yang dibeli masyarakat selaku  konsumen  dapat  terlindungi keamanan,  kesehatan,  dan  mendapatkan ketenangan  batin  untuk  diolah  menjadi produk  makanan  olahan  daging,  seperti bakso.  UU  Pangan,  pangan  olahan  asal hewan wajib memenuhi ketentuan keamanan pangan, agar dalam penyelenggaraan  kegiatan  usaha  produk pangan  tetap  menjaga  keamanannya, higienis,  bermutu,  bergizi,  dan  tidak bertentangan  dengan  agama,  keyakinan, dan  budaya  masyarakat.  Sehingga  dalam proses produksi, penyimpanan, pengangkutan (transportasi)
dan peredarannya  harus  tetap  aman.    Sesuai dengan  Keputusan  Fatwa  MUI  Nomor  4 Tahun  2003  tentang  Standarisasi  Fatwa Halal,  menyatakan  bahwa  penggunaan nama  dan  bahan-bahan  harus  di  lihat kehalalannya,  agar  terjaga  dan  tidak terjerumus  dan  merusak  keyakinan  umat muslim.  Untuk itulah,  dalam hal  meninjau suatu tempat RPH, Komisi Fatwa MUI ikut serta dalam audit untuk menentukan suatu produk  halal. (Wawancara  penulis dengan Bapak  Miftahul  Huda,  Wakil  Sekretaris Komisi Fatwa MUI, pada hari Rabu, tanggal 27  November  2019,  jam  13.15  WIB  di Kantor  MUI,  Jakarta).  Namun,    pada kenyataannya
sering
dijumpai
permasalahan dalam produk daging olahan bakso,  sehingga  sulit  untuk  memenuhi persyaratan  sertifikat  halal,  yaitu  ada  3 (tiga)  kategori  yang  harus  dipenuhi: pertama,  adalah  peralatan.  permasalahan ini masih banyak pelaku usaha mengandalkan sebagian proses
produksinya  dengan  menggunakan  alat yang  digunakan  secara  bersama-sama, seperti mesin penggiling daging dan produk makanan turunan daging lainnya di pasar-
pasar  tradisional.  Hal  ini  akan  sulit  untuk memastikan  bahwa  alat  tersebut  tidak digunakan  memproduksi  olahan  daging yang  non-halal.  Kedua,  bahan,  banyak bahan yang digunakan dalam pengadaannya  ( supply )  untuk  produksi sulit  ditelusuri  kehalalannya.  Begitu  pula, sumber  bahan  tidak  memiliki  informasi secara jelas asal usul tempat produksi atau sumbernya ( chain ), sehingga hasil produksinya  akan  sangat  diragukan kehalalannya  di  pasaran.  Ketiga,  sumber hewan  dalam  penyembelihannya,  karena masih  banyak  pelaku  usaha  UKM  yang membeli  daging  yang  belum  ada  jaminan kepastian penyembelihan hewannya secara halal.  Terkadang  penyembelihan  hewan jarang  dilakukan  di  RPH  yang  telah bersertifikat  halal,  sehingga  berdampak sumber  daging  dan  turunannya  menjadi tidak  halal,  karena  belum  bisa  dipastikan penyembelihannya  secara  syariat  agama (Islam).   Selain permasalahan di atas, juga kerap dijumpai pada  warung-warung atau gerai bakso yang mencantumkan logo halal yang tidak berdasarkan prosedur perolehan sertifikasi halal.
Gambar  1.  Logo  halal  pada  benner  rumah makan.

## Jurnal Sosial Humaniora p-ISSN 2087-4928 e-ISSN 2550-0236
Gambar  2.  Logo  halal  pada  benner  rumah makan bakso.
Penggunaan atau pencantuman logo halal yang  tidak  sesuai  dengan  prosedural kehalalan merupakan bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut, karena  telah  memberikan  informasi  yang menyesatkan  kepada  konsumen  untuk mempercayai bahwa produk makanannya adalah halal.  Selain itu,  juga pelanggaran terhadap UU PK  yang berakibat dikenakan sanksi  pidana  (Pasal  62  dan  Pasal  63  UU PK).    Menurut  pendapat  pelaku  usaha bersangkutan  bahwa  pencantuman  logo halal adalah untuk meningkatkan kepercayaan  konsumen  akan  nilai  jual ( selling  point ),  juga  daging  dan  bahan- bahan  produknya  tidak  menggunakan yang  diharamkan,  seperti:  daging  babi, minyak  babi,  juga  menurut  yang bersangkutan  juru  masaknya  seorang muslim. Padahal sebenarnya pencantuman logo  halal  itu,  tidak  berdasarkan  pada proses pensertifikatan halal yang prosedural berlaku.
Pelanggaran  yang  dilakukan  pelaku usaha  tersebut,  selain  pelanggaran terhadap  UU  PK,  juga  pelanggaran kemanusiaan,  karena  hak  atas  informasi sebagai  hak  konsumen  yang  dilindungi oleh  negara,  selain  oleh  UUD  1945  dan Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999 tentang  Hak  Asasi  Manusia  (UU  HAM). Perlunya konsumen (muslim) mendapatkan  informasi  yang  benar  atas suatu  produk  halal  dijamin  oleh  undang- undang (normatif). Demikian pula, pelaku usaha  harus  memberikan  informasi  yang
benar kepada konsumen, yang secara tidak langsung  merupakan  pengakuan  dari negara  untuk  memberikan  perlindungan kepada rakyatnya.  Dengan berlakunya UU JPH dan UU CK, seharusnya pensertifikatan bagi  UKM  dapat  dipermudah  dan dipercepat (Pasal 35 UU JPH dan Pasal 48 angka  35  UUCK),  namun  kenyataannya bagi  pelaku  usaha  unit  UKM  ini  masih beranggapan permohonan sertifikasi halal terlalu  prosedural  (Wawancara  penulis dengan  H.  Mansyur,  produsen  produk daging  olahan  bakso,  pada  tanggal  22 September  2019,  jam  8.05-9.00  WIB,  di Bogor).
UU JPH sebagai salah satu bagian dari sistem  hukum  Indonesia,  merupakan pengaturan  yang  secara  normatif  telah memberikan  perlindungan  kebebasan beragama dan menjalankan syariat agama (Islam) dalam kewajiban untuk mengkonsumsi  yang  halal.  Sebagaimana dalam pertimbangan pembentukan undang-undang  ini,    ada  3  (tiga)  unsur yang  harus  dipenuhi  dalam  keberlakuan suatu  undang-undang,  yaitu  landasan filosofis,  landasan  sosiologis  ( sociologiche gelding ),  dan  landasan  yuridis  ( juridische gelding ),    sehingga  memiliki  norma  yang sah  secara  hukum  ( legal  validity ),  dan mampu  berlaku  efektif  karena  dapat  dan diterima  masyarakat  secara  wajar,  serta berlaku  untuk  waktu  yang  seterusnya. Oleh karena itu, hak dasar manusia sebagai hak  asasi  manusia  dalam  perlindungan kehalalan  dan  ke- thoyyib- an  untuk mengkonsumsi  suatu  produk  makanan, sangat  diperlukan  dalam  rantai  nilai kehalalan.  Maka,  pengetahuan  dan pemahaman  pelaku  usaha  UKM  terhadap produk  daging  olahan  bakso  dengan melalui  proses  dan  bahan-bahan  yang digunakan  akan  menentukan  rangkain supply  chain dalam  produksi  produk tersebut.  Suatu  produk  makanan  daging olahan  seperti  bakso,  dan  lain-lainnya, berawal  dari  tempat  penyembelihan ternak hewan, diproduksi menjadi daging,
8 Gilalo et, al. Perlindungan Hukum Terhadap Komsumen didistribusikan ke pasar ( super market/mall dan pasar tradisional) hingga akhirnya  kepada  konsumen  sangat  perlu diperhatikan kehalalannya.
Berdasarkan pengetahuan dan pemahaman  pelaku  usaha  UKM  yang masih  tidak  paham  akan  pentingnya sertifikasi  halal,  terutama  pada  produk daging olahan bakso, menunjukkan belum efektif implementasi UU JPH dan kaitannya dengan undang-undang lainnya.  Terutama perlindungan  hak  konsumen  untuk mendapatkan  informasi  yang  benar  atas produk  daging  olahan  bakso  sangat signifikan.  Maka,  peran  pemerintah (Kementerian Keagamaan/BPJPH) dengan pihak institusi-institusi keagamaan, pendidikan  tinggi  maupun  masyarakat membentuk  Lembaga  Penjamin  Halal (LPH),  yang  akan  memfasilitasi  pelaku usaha UKM sebagai elemen penting dalam mensosialisasikan dan pendampingan bagi UKM.  LPH    sebagai  lembaga  yang melakukan kegiatan
pemeriksaan dan/atau  pengujian  terhadap  kehalalan produk  dapat  memfasilitasi  memberikan bantuan kepada UKM atau kemitraan.  Oleh karena  itu,    berlakunya          UU  CK  lebih dianggap  efektif    dalam  pelaksanaan pensertifikatan  halal,  dengan  peran lembaga  MUI  tetap  pada  Komisi  Fatwa, yang  secara  bersama-sama  LPH  dapat memberikan  pemahaman  kepada  UKM bahwa pentingnya suatu kehalalan produk makanan  bagi  umat.  Selain,  sifat  bantuan untuk mempercepat proses penyelenggaraan pensertifikatan halal.

## KESIMPULAN
Penemuan di lapangan dari hasil penelitian ini, masih banyak pelaku usaha, khususnya unit  UKM,  memperdagangkan  produk daging  olahannya  dengan  mencantumkan label/logo  halal  yang  tidak  sesuai  proses pensertifikatan  kehalalan  produk  halal. Berdasarkan keterangan dari pelaku usaha tersebut,  pencantuman  logo  halal  hanya untuk  meyakinkan  konsumen  (muslim)
bahwa produk daging olahan bakso sudah berasal  dari  daging  dan  berbahan  yang dianggap halal bukan dari yang tidak halal (haram). Padahal pencantuman logo halal yang  tidak  sah,  merupakan  pelanggaran secara  normatif,  baik  dari  hukum  negara dan  agama.  Perlu  peran  pemerintah  dan pemerintah daerah untuk mensosialisasikan  dan  mendampingi  bagi pelaku  usaha  UKM  ini,  untuk  pentingnya pensertifikasian  kehalalan  produk  halal dengan  menjaga  agar  tidak  terjadi penyimpangan  ketentuan  sertifikat  halal ini  dengan  digunakan  yang  tidak  sesuai prosedural kriteria halal, agar kepentingan umat (muslim) tidak dirugikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustina,  Yuli,  dkk.  (2019), Pentingnya Penyuluhan  Sertifikasi  jaminan  Produk Halal Untuk Usaha Kecil Menengah (UKM), Jurnal  Graha  Pengabdian  Vol.  1  No.  2, Universitas  Negeri  Malang,  diakses  dari http://journal2.um.ac.id/index.php/jg ,  pada tanggal 6 April 2020, jam 00.05 WIB.
Faridah, Hayyun Durrotul. (2019),
Sertifikasi  Halal  Di  Indonesia:  Sejarah,
Perkembangan  Dan  Implementasi ,  Journal of  Halal  Product  and  Research  Volume  2 Nomor 2, Hlm. 68-78, e-
journal.unair.ac.id/JHPR,  diakses  pada tanggal 26 Maret 2020, jam 22.41 WIB.
Fauziah,  Riska  Rian.  (2014),  Kajian Keamanan  Pangan  Bakso  dan  Cilok  Yang Beredar Di lIngkungan Universitas Jember Ditinjau Dari Kandungan Boraks, Formalin dan  TPC,  Jember:  Jurnal  Agroteknologi Fakultas  Teknologi  Pertanian  Universitas Jember, diakses dari https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JAGT/arti cle/view/2260 ,  pada  tanggal  2  Mei  2021, jam 21.32 WIB.
Jurnal Sosial Humaniora p-ISSN 2087-4928 e-ISSN 2550-0236 Volume 13 Nomor 1, Spesial Issu 2023
Gilalo,  Jacobus  Jopie,  Sulistiyono,  Adi, Harahap,  Burhanudi.  (2019), Tinjauan Yuridis  Dalam  Bukti  Hukum  Konsumen Dalam  Makanan  Halal ,  Jurnal  Living  Law, Vo.  12,  No.  1,    Bogor:  Program  Magister Hukum,  Sekolah  Pascasarjana  Universitas Djuanda.
Hasan.  KN.  Sofyan.  (2014), Kepastian Hukum  Sertifikasi  Dan  Labelisasi  Halal Produk  Pangan ,  Jurnal  Dinamika  Hukum, Vol. 14 No. 2, diakses dari http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index. php/JDH/article/view/292/286 , pada tanggal 12 Januari 2022, jam. 20.44 WIB.
Kohilavani, et.al .  (2015), Embedding Islamic  Dietary  Law  into  an  HACCP Approach    for  Application  the  Poultry Slaughtering  and  Processing  Industry , International  Food  Research  Journal  Vol.
22 Issue 6, diakses
dari hhtp://www.ifrj.ump.edu.my.,  tanggal  18
April 2020, jam. 00.23 WIB.
Konoras,  Abdurrahman.  (2017), Jaminan Produk Halal Di Indonesia , Jakarta: Rajawali Pers.
LPPOM  MUI,  (2008),  Panduan  Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM MUI, Jakarta: LPPOM MUI.
----------------,  (2019),  Indonesia  Halal Directory 2018-2019-Kan Acreditation For LPPOM  MUI,  Bogor:  Halal  Centre  LPPOM MUI.
-----------------  (2019),  Daftar  Belanja Produk  Halal  Fatwa  MUI  Pusat  (Acuan Sertifikasi Halal: HAS 23000), Bogor: Halal Centre LPPOM MUI.
Hidayah,  Astika  Nurul.  Wardani,  Susilo. (2019), Aspek  Hukum  Perlindungan Konsumen  Muslim  Atas  Produk  Pangan
Halal ,  Purwokerto:  Seminar  Nasional Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat IV Tahun 2019
“Pengembangan  Sumberdaya  menuju Masyarakat  Madani  Berkearifan  Lokal” LPPM  -  Universitas  Muhammadiyah, diakses pada tanggal 24 Agustus 2020, jam 22.38 WIB.
Hidayat, Asep Syarifuddin. Mustolih. (2015, Argumentasi Hukum Jaminan Produk Halal , Jurnal  Bimas  Islam  Vol.  8,  No.  I,  Hlm.  31, Jakarta:  Ditjen  Bimas  Islam  Kemenag  RI, diakses  pada  tanggal  12  April  2020,  jam 22.28 WIB.
https://kabarmedan.com/lapk-banyak- produk-klaim-halal-tanpa-sertifikat/ ,  diakses pada tanggal 27 Desember 2020, jam. 22.24 WIB.
https://kanalpengetahuan.tp.ugm.ac.id/m enara-ilmu/2017/601-konsep-makanan- aman-sehat-utuh-dan-halal-asuh.html, diakses  pada  tanggal  6  Maret  2020,  jam. 22.15 WIB.
https://news.trubus.id/baca/23100/fao- terus-kampanyekan-daging-ayam-asuh- kepada-pelaku-usaha , diakses pada tanggal 6 Maret 2020, jam. 22.40 WIB.
https://bimasislam.kemenag.go.id/post/b erita/nora-tiga-permasalahan-utama- sertifikasi-halal-bagi-ukm-pangan-di- kalimantan-barat, diakses  pada  tanggal  4 April 2020, jam 23.40 WIB.
https://www.merdeka.com/peristiwa/dpr- desak-pemerintah-cabut-aturan-daging- impor-tak-lagi-wajib-berlabel-halal.html, diakses  pada  tanggal  5  April  2020,  jam  00.20 WIB.
Manan, Bagir. (2009), Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan Yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-Undang
Berkelanjutan,  dalam  Yuliandri  (editor), Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Nuryati,  Sri  (2008), Halalkah  Makanan Anda? Solo: PT. Aqwam Media Profetika.
10 Gilalo et, al.
Perlindungan Hukum Terhadap Komsumen
Ramlan.  (2014), Sertifikasi  Halal  Sebagai Penerapan Etika Bisnis Islami Dalam Upaya Perlindungan  Konsumen  Muslim ,  Jurnal AHKAM:  Vol.  XIV,  No.  1,  diakses  dari http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahka m/article/viewFile/1251/1118, pada tanggal 11 April 2020, jam 22.02 WIB.
Rejeb,  A.  (2018), Halal  Meat  Supply  Chain Traceability  Based  on  HACCP,  Blockchain and  Internet  of  Things ,  Acta  Technica Jaurinensis, Vol. 11, No. 1, diakses dari DOI: 10.14513/actatechjaur.v11.n1.000 Available  online  at  acta.sze.hu.,  pada tanggal 16 Juni 2020, jam. 23.30 WIB.
Republik Indonesi a ,  Undang-Undang Dasar Tahun 1945. ------------ ------------ ,  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. ------------ ------------ ,  Undang-Undang Nomor 39 Tahun  1999  tentang  Hak Asasi Manusia. ------------ ------------
------------ ------------
, , Undang-Undang  No.  36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. ------------ ------------ ,  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. ------------ ------------ ,  Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  18  Tahun 2009  tentang  Peternakan Dan Kesehatan Hewan.
------------ -----------
------------ -----------
,
,
Undang-Undang Nomor 11 Tahun  2020  tentang  Cipta Kerja.
Peraturan Pemerintah Nomor  69  Tahun  1999 tentang  Label  dan  Iklan Pangan.
------------ -----------
------------ ----------- ------------ ----------- , ,
, Keputusan Bersama Menteri  Kesehatan  dan Menteri  Agama  Nomor: 427/Menkes/SKB/VIII/19 85  dan  Nomor  68  Tahun 1985 tentang Pencantuman Tulisan “Halal” Pada Label Makanan. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 82/Menkes/SK/I/1996  jo. Keputusan Nomor: 924/Menkes/SK/VIII/199 6  tentang  Pencantuman
Tulisan “Halal” pada Label Makanan.
Keputusan Menteri Agama Nomor:  518  Tahun  2001 tentang  Pedoman  dan  tata cara  Pemeriksaan  dan Penetapan Pangan Halal jo.
Volume 13 Nomor 1, Spesial Issu 2023
Keputusan Menteri Agama Nomor:  .  519  Tahun  2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksa Pangan Halal. ------------ ----------- ,  Kementerian
Agama. (2010), Pedoman Dan Tata Cara  Pemotongan  Hewan Secara Halal, Jakarta: Direktorat  Urusan  Agama Islam  Dan  Pembinaan Syariah, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Sudjana.  Gultom,  Elisantris.  (2016), Rahasia Dagang Dalam Perspektif
Perlindungan Konsumen , Bandung: CV. Keni Media.
Sudjana,  Tatan  Pria  (2020), Persaingan Usaha  Pada  Praktiknya  di  Jawa  Barat , makalah,  pembicara  seminar online ,  pada hari  Kamis,  tanggal  23  April  2020,  jam 13.00, akses link meeting: https://bit.ly/webinarkppukadin , meeting ID: 860 401 4102, password:kppuXkadin.
Tjitroresmi,  Endang; Suhodo, Diah Setiari. (2014), Peluang  Usaha  Produk  Halal  Di Pasar  Global:  Perilaku  Produsen  Dalam Memproduksi  Produk  Halal ,  Jakarta:  Pusat Penelitian Ekonomi LIPI, LIPI Press.
Wajdi,  Farid;  Susanti,  Diana.  (2021), Kebijakan  Hukum  Produk  Halal  Di Indonesia , Jakarta: Sinar Grafika.