## Ekonomis: Journal of Economics and Business
Volume 7, 1 (2023): 287-292 Online ISSN: 2597-8829 (Online), DOI: 10.33087/ekonomis.v7i1.1060 http://ekonomis.unbari.ac.id
Strategi Diseminasi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) dalam Meningkatkan Pelayanan Informasi Kepada Masyarakat di Kabupaten Mamuju

## Yayat Sudrajat
Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Correspondence: yayat@ipdn.ac.id
Abstrak. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memberikan  masukan  tentang  strategi  disemininasi  yang  dapat dilakukan  Dinas  Komunikasi  dan  Informatika  (Diskominfo)  Kabupaten  Mamuju  untuk  meningkatkan  pelayan informasi  kepada  masyarakatnya.  Adanya  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2008  Tentang  Keterbukaan Informasi  Publik  diharapkan  pemerintah  dapat  memberikan  informasi  yang  berpedoman  pada  prinsip-prinsip akuntabilitas,  transparansi  dan  partisipasi  masyarakat  dalam  setiap  proses  kebijakan  publik.  Di  era  globalisasi dan  demokrasi  keterbukaan  informasi  merupakan  pondasi  dalam  mewujudkan  partisipasi  masyarakat  dalam pembangunan. Penelitian dilakukan pada kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mamuju.  Hasil penelitian  diketahui  bahwa  pemerintah  daerah  belum  mengakomodir  kebutuhan  masyarakat,  hal  tersebut diketahuui  dengan  adanya  tuntutan  masyarakat  di  derah  terpencil  yang  mengaku  belum  menerima  informasi bahkan ada yang tidak pernah mendapatkan informasi terkait tentang kebijakan pemerintah.
Kata Kunci : Strategi desimenasi, pelayanan informasi kepada masyarakat.
Abstract . This study aims to  provide input on dissemination strategies that can be  carried out by the Mamuju Regency  Communication  and  Information  Service  (Diskominfo)  to  improve  information  services  to  the community. With the existence of Law Number 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure, it is hoped that the government can provide information that is guided by the principles of accountability, transparency and public  participation  in  every  public  policy  process.  In  the  era  of  globalization  and  democracy,  information disclosure is the foundation for realizing community participation in development. The research was conducted at the Office of Communication and Informatics, Mamuju Regency. The results of the study show that the local government has not accommodated the needs of the community, this is known by the demands of the people in remote  areas  who  claim  to  have  not  received  information and  some  have  never  received  relevant  information about government policies.
Keywords : Dissemination strategy, information service to the public.

## PENDAHULUAN
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah,  pemerintah  daerah  berwenang  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat  melalui peningkatan  pelayanan  publik,  pemberdayaan  masyarakat,  dan  peningkatan  peran  serta  masyarakat. Dengan otonomi daerah dan pelimpahan tugas dan fungsi pemerintah pusat kedaerah yang lebih luas, diharapkan  mampu  pemerintah  daerah  melaksankan  tugas  dan  fungsinya  yang  di  sesuaikan perkembangan  peradaban,  nilai,  dan  norma-norma  yang  belaku  di  daerah  tersebut,  sehingga pemerintah daerah dapat melaksanakan fungsi pelayana yang maksimal untuk mewujudkan program- program pemerintah pusat secara menyeluruh kepada seluruh warga negara sampai di pelosok negara kesatuan republik indonesi. Berdasakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan terdapat 5 (Iima) fungsi pemerintahan yang wajib dilaksanakan  terhadap  warga  negaranya  yaitu  fungsi  pengaturan,  fungsi  pelayanan,  fungsi pembangunan, fungsi pemberdayaan dan fungsi perlindungan.
Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009  tentang  PeIayanan  PubIik  mengamanatkan,  negara berkewajiban untuk melayani dan pemenuhan hak-hak  kebutuhan dasar dari setiap warga negaranya secara  adil  dan  merata  tanpa  terkecuali  termasuk  di  dalamnya  pelayan  informasi.  Sesuai  dengan tuntutan dan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan informasi dan kebutuhan perkembangan peradaban  masyarakat  dan  pememrintah  di  era  globalisasi,  pemerintah  dituntut  untuk  melakukan berbagai  inovasi  mengikuti  perubahan  peradaban  manusia  dalam  pemanfaatan  teknologi  informasi dalam berbagai bidang kehidupan. Karena desiminasi merupakan tugas yang harus dilakukan secara
Yayat  Sudrajat, Strategi  Diseminasi  Dinas  Komunikasi  dan  Informatika  (Diskominfo)  dalam  Meningkatkan Pelayanan Informasi Kepada Masyarakat di Kabupaten Mamuju
terus menerus oleh pemerintah daerah sesuai perkembangan teknologi informasi, diperlukan strategi agar  program-program  pemerintah  berupa  layanan  publik  dapat  memberikan  kemudahan  dan  efisien dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Dengan  lahirnya  Peraturan  Presiden  Nomor  95  Tahun  2018  tentang  Sistem  Pemerintahan Berbasis  Elektronik  (SPBE)  merupakan  kerangka  acuan  secara  legalistik,  agar  tatanan  pelaksanaan pemerintah daerah dapat mengubah kebijakan pelayanan dari pelayanan manual kedalam pelayan ber basis  elektronik.  SPBE  ini  bertujuan  untuk  mempermudah  hubungan  antara  masyarakat  dengan pemerintah, dan untuk mengakses berbagai pelayanan, data dan informasi yang disediakan pemerintah sehingga  menjadi  lebih  efisien.  Dengan  adanya  SPBE  di  harapkan  pemerintah  daerah  dapat malaksankan  berbagai  upaya  dan  langkah  penyesuaian  dari  pasilitas  peralatan  yang  digunakan, infrastruktur  yang  diperlukan,  peningkatan  pengetahuan  sumberdaya  manusia,  budaya  organisasi dalam  pelaksanaan  tugas  dan  fungsinya  serta  mampu  mengubah  prilaku  dan  peradaban  mayarakat sesuai  dengan  program-program  layanan  berbasis  elektronik.  Dalam  era  globalisasi  dan  demokrasi pemerintahan  daerah  wajib  terbuka,  partisipatif,  inovatif,  dan  akuntabel  serta  mengembangkan kolaborasi antar instansi pemerintah di daerah dan dengan pemerintah pusat dalam mengembangkan kuaIitas pelayanan publik kepada seluruh lapisan masyarakat.
Kewajiban  peningkatan  pelayan  informasi  kepada  masayarakat  di  kabupaten  mamuju  di bebankan terhadap Dinas komunikasi dan informatika sebagaimana tertuang dalam peraturan Bupati Mamuju  Nomor  36  Tahun  2016  tentang  Kedudukan,  Tugas,  Fungsi,  susunan  organisasi  pemerintah daerah,  dimana  Dinas  komunikasi  dan  informasi  mempunyai  tugas  pokok  untuk  melakukan Perumusan  kebijakan  di  bidang  informasi  dan  komunikasi  public,  Pengelolaan  aplikasi  informatika, Penyelenggaraan  persandian  untuk  pengamanan  informasi,  Koordinasi  dan  pelaksanaan  kebijakan dibidang informasi dan komunikasi publik dan persandian, Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya, pelaksanaan administrasi dinas daerah kabupaten sesuai lingkup tugasnya, serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
Sesuai  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2008  Tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik, reformasi dalam NKRI membawa perubahan dalam sistem pemerintahan negara yang ditandai dengan adanya  tuntutan  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  (g ood  governance )  yang  mensyaratkan ditetapkannnya  prinsip-prinsip  akuntabilitas,  transparansi  dan  partisipasi  masyarakat  dalam  setiap proses  kebijakan  publik.  Hal  bertujuan  agar  inovasi-inovasi  layanan  publik  yang  di  lakukan  oleh pemerintah daerah terutama layanan berbasis teknologi dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat secara efekti dan efisien, terutama dalam layanan administratif dan layanan jasa.
Kurangnya  desiminasi  informasi  dapat  menyebabkan  ketertinggalan  informasi  bagi masyarakat,  sehingga  program-program  layanan  dan  informasi  tidak  berdampak  terhadap perkembangan  kehidupan  untuk  mendapatkan  kemudahan,  akuntabel  dan  tranparansi  (Firdaus,  dkk. 2021). Apabila hal ini terjadi dan dibiarkan secara terus menerur dalam era perubahan dari pelayanan yang  sipatnya  manual  kedalam  pelayanan  berbasis  elektronik  secara  langsung  atau  tidak  langsung dapat  menimbulkan  kegagalan  program-program  layanan  dan  menurunkan  kepercayaan  publik terhadap  pemerintah.  Sehingga  Diskominfo  harus  melaksanakan  berbagai  terobosan  dan  inovasi desiminasi  dalam  menyampaikan  pelayanan  informasi  agar  perkembangan  program  informasi  yang diperoleh  Diskominfo,  baik  program-program  dari  pemerintah  pusat  maupun  inovasi  pemerintah daerah dapat tersampaikan kepada masyarakat dengan baik (Darmasetiadi, 2021)

## METODE
Metode  analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  SWOT  yang  akan menawarkan  beberapa  pilihan  aternatif  strategi  yang  dihasilkan  beberapa  kombinasi  antara  unsur EFAS ( Eksternal Factor Analisis Summary ) dan IFAS ( Internal Factors Analysis Summary ) dengan melakukan  beberapa  tawaran  arah  strategi  (Rangkuti,  2017).  Sehingga  strategi  desiminasi  dapat  di pormulasikan dan disesuaikan dengan kondisi lingkungan masyarakat tentang pemahaman dan adptasi terhadap  teknologi  informasi  dengan  pendekatan  matriks  SWOT.  Menurut  Wheelen  dan  Hunger (2008);  Solihin  (2012)  menyebutkan  bahwa  kendati  analisis  SWOT  merupakan  alat  analisis  yang bertahan  paling  lama  serta  banyak  digunakan  oleh  organisasi  untuk  melakukan  analisis  situasional dalam formulasi strategi (Simangungsong, 2016)
Yayat  Sudrajat, Strategi  Diseminasi  Dinas  Komunikasi  dan  Informatika  (Diskominfo)  dalam  Meningkatkan Pelayanan Informasi Kepada Masyarakat di Kabupaten Mamuju

## Tabel 1 Matriks SWOT
IFAS
EFAS STRENGTHS (S) Tentukan faktor – faktor kekuatan internal WEAKNESSES (W) Tentukan kelemahan internal OPPORTUNITIES (O) Tentukan faktor peluang eksternal STRATEGI SO Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang STRATEGI WO Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang THREATS (T) Tentukan faktor ancaman eksternal STRATEGI ST Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman STRATEGI WT Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman
Sumber: Wheelen dan Hunger (2008); Solihin (2012)

## HASIL
Hasil  pembahasan  dan  penelitian  sebelumnya  diketahui  masih  di  temukan  hambatan  dan permasalahan  pelaksanaan  desiminasi  informasi  pelayan  publik,  baik  faktor  internal  maupun  faktor ekternal.  Hasil analisa SWOT dapat di gambarkan hal hal sebagai berikut:
Faktor Internal 1. Kekuatan
a. Adanya  payung  hukum  berupa  peraturan  perundang-undangan  yang  jelas  baik  UU  No.  14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, maupun peraturan menteri komunikasi dan informatika  Nomor  17  Tahun  2009  tentang  diseminasi  informasi  sosial,  dan  peraturan  bupati Mamuju Nomor 36 Tahun 2016.
b. Mempunya  kewenangan  untuk  mengatur  dan  menentukan  strategi  sesuai  dengan  tugas  dan fungsinya.
c. Ketersediaan alat dan studio untuk mendudkung program diseminasi informasi publik.
2. Kelemahan
a. Masih terbatasnya kemampuan pegawai yang menguasai komputer sehingga belum optimalnya dalam penggunaan IT dalam mendiseminasikan informasi.
b. Kurangnya pelatihan untuk pegawai terutama dalam mengoperasionalkan komputer.
c. Tidak  ada  inovasasi  desiminasi  pelayanan  publik  yang  disesuaikan  dengan  peradaban masyarakat terhadap teknologi informasi.

## Faktor Eksternal
1. Peluang
a. Besarnya kepedulian pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan membuat regulasi untuk mendiseminasikan informasi kepada publik.
b. Melakukan  kerjasama  dengan  pihak  lain  misalnya  pada  beberapa  media  cetak,  media  online, media massa, dan media penyiaran.
2. Ancaman
a. Tuntutan dari masyarakat di daerah terpencil yang kurang mengetahui informasi terbaru tentang kebijakan pemerintah bahkan yang tidak sama sekali mendapatkan informasi.
b. Wilayah  kabupaten  Mamuju  yang  tergolong  luas  sehingga  informasi  yang  di  diseminasikan (diskomifo) tidak tersampaikan kepada daerah-daerah terpencil (tidak merata).
Identifikasi  faktor-faktor  baik  internal  maupun  eksternal  diatas  sesuai  dengan  pendekatan analisis  SWOT,  di  perlukan  beberapa  strategi  analisis  dengan  melakukan  kajian  lebih  mendalam terhadap  desiminasi  informasi  terhadap  masyarakat.  Hal  ini  sesuai  dengan  tututan  demokrasi  di  era globalisasi,  pemerintah  wajib  melakukan  program-program  pelayanan  berbasis  elektonik  (teknologi informsdi)  dengan  tujuan  untuk  lebih  mempercepat  pelayan  kepada  masyarakat,  terutama  bidang layanan  administrasi  dan  juga  layanan  jasa  serta  keterbukaan  informasi  sosial  lainnya.  Tidak terkecuali  mereka  yang  hidup  di  daerah  terpencil/pedesaan  dan  masyarakat  yang  terbatas pengetahuannya  tentang  teknologi  informasi.  Tujuan  strategi  diseminasi  adalah  untuk menyebarluaskan  informasi  secara  optimal  kepada  seluruh  lapisan  masyarakat  dengan  maksud  agar
Yayat  Sudrajat, Strategi  Diseminasi  Dinas  Komunikasi  dan  Informatika  (Diskominfo)  dalam  Meningkatkan Pelayanan Informasi Kepada Masyarakat di Kabupaten Mamuju
masyarakat  dapat  memanfaatkan  layanan  program  pemerintah  secara  efektif  dan  efisien  sehingga dapat  manfaat  langsung,  dan  juga  dapat  menumbuhkan  partisipasi  terhadap  program-program pemerintah.
Apabila  desiminasi  yang  dilaksanakan  oleh  pemerintah  daerah  tidak  tepat  maka  berbagai program  layanan  tidak  akan  berdampak  terhap  masyarakat,  sesuai  dengan  letak  wilayah  dan  tingkat pengetahuan.  Dari  hasil  analisi  SWOT  sebagaimana  tersebut  di  atas  maka  Analisis  Strategi  SWOT sebagai berikut :
Strategi  SO  (Strength-Opportunity),  yaitu  menggunakan  kekuatan  internal  organisasi  untuk  meraih peluang-peluang yang ada di luar organisasi.
Dalam  melaksanakan  Strategi  SO  ( Strength  –  Opportunity )  pemerintah  daerah  dapat memaksimalkan  kekuatan dari  pembiayaan, pemenuhan  infra struktur dan pengetahuan,  ketrampilan sumber daya manusianya, sehingga program-program pemeritah berupa layanan administrasi dan jasa dapat  berdayaguna  dan  berhasil  guna  untuk  seluruh  lapisan  masyarakat.  Dan  pemerintah  harus menganailisa secara menyeluruh tentang kondisi kemapuan masayakat dalam memahami dengan jelas mengai  pelayan  informasi  yang  disampaikan.  Sehingga  strategi  desiminasi  pelayan  informasi  dapat berdayaguna dan berhasil guna untuk seluruh lapisan masyarakat.
1. Pemanfaatan  jaringan  susunan  hinarki  pemerintahan  daerah  sesuai  dengan  peraturan  peruntang- undangan,  yaitu  organisasi  perangkat  daerah,  kecamatan,  desa/keluarahan  sampai  pada  RW.  dan RT.  Kekuatan  jaringan  ini  sangat  strategis  apabila  di  berdayakan  dalam  desiminasi  pelayan informasi, sehingga inovasi–inovasi pemerintah dalam melaksakan pelayanan berbasis elektoronik informasinya akan cepat sampai kepada masyarakat sebagai pengguna layanan
2. Membuat  beberapa  bentuk  desiminasi  yang  disesuaikan  dengan  kondisi  perkembangan  dan peradaban masyarakat terhadap teknologi informasi sesuai dengan lingkungannya.
3. Desiminasi  harus  melibatkan  kelompok-kelompok  masyakat  yang  bergerak  di  bidang  sosial, keagaan,  organisasi  pemuda  dan  lain-lain,  ikut  berpartisipasi  dalam  pelaksanaan  desiminasi, sehingga  mengetahui  dengan  jelas  maksud  dan  tujuan  program  pemerintah  tentang  layanan informasi publik.
Strategi  ST  (Strength-Threat),  melalui  strategi  organisasi  berusaha  untuk  menghindari  atau mengurangi dampak ancaman eksternal.
Melaksanakan strategi ini dinas komunikasi dan informasi Kabupaten Mamuju, diantaranya: 1. Melakukan  evaluasi  terhadap  setiap  pelaksanaan  desiminasi  secara  berkala  dengan  terhadap seluruh  lapisan  masyarakat  baik  yang  berada  dikota  maupun  di  daerah  terpencil  yang  jauh  dari perkotaan, baik dari kesediaan infrastruktur, layanan maupun keberadaan jaringan internet sebagai pendukung terlaksananya desiminasi layanan informasi secara onlina.
2. Melaksankan  layan  online  secara  terjadual  ke  pelosok-pelosok  daerah  dengan  pemberitahuan terlebih dahulu kepada masyarakat di sekitarnya secara terjadual dan kontinue sebagai tindal lanjut dalam meningkatkan layanan informasi secara online terutama layanan administrasi.
3. Meningkatkan  pengetahuan  secara  terus  menerus  terutama  kepada  kolompok-kelompok masyarakat  dan  organisasi  masyarakat  nonpormal  untuk  ikut  perduli  dan  partisipasi  terhadap pelayan informasi pemerintah daerah.
Strategi WO (Weakness-Opportunity), yaitu strategi untuk memperkecil kelemahan internal yang ada pada organisasi dengan memanfaatkan peluang perusahaan/organisasi yang ada.
Strategi Weakness-Opportunity WO, pemerintah daerah perlu melakukan lanhkah-langkah. 1. Memanfaatkan kepedulian pemerintah pusat dalam berbagai layanan berbasis teknologi informasi untuk  selalu  dilakukan  pelatihan  maksimal  dalam  meningkat  kemampuan  para  aparatur  sipil negara  sebagai  wujud  impentasi  dalam  pelaksanaanya,  sehingga  membawa  dampak  yang  posif dalam  peningkatan  pelayan  terhadap  masyarakat  pemerintah  daerah  secara  maksimal  menuju perubahan pelayan berbasis teknologi informasi.
2. Memotivasi berbagai fihak dan organisasi kemasyrakatan non formal ikut berpartisipasi dan peduli dalam program layanan pemerintah berbasis teknologi informasi dan ikutserta menyebarluaskannya terhadap masyarakat di sekutarnya/lingkungannya.
Yayat  Sudrajat, Strategi  Diseminasi  Dinas  Komunikasi  dan  Informatika  (Diskominfo)  dalam  Meningkatkan Pelayanan Informasi Kepada Masyarakat di Kabupaten Mamuju
3. Memberikan rasa tanggung jawab, rasa ingin tahu dan insentif terhadap aparatur sipil negara yang diberi  tugas,  sehingga  timbul  keinginan  untuk  meningkatkan  pengetahuannya  secara  mandiri tengan teknologi informasi.
Strategi  WT  (Weakness-Threat),  yaitu  teknik  untuk  bertahan  dengan  cara  mengurangi  kelemahan internal organisasi serta menghindari ancaman eksternal.
Strategi weakness-threat (WT) pemerintah daerah perlu melakukan langkah-langkah. 1. Melakukan  evaluasi  unpan  balik  terhadap  kebijakan  program  layan  informasi  dan  layanan  lain secara  menyeluruh  secara  berkala  terhadap  jalannya  program  layanan  informasi,  hal  ini  dapat mengukur  keperdulian  masyarakat  terhadap  pemanfaatan,  partisifasi  dan  keperdulian  masyarakat terhadap program dan layanan pemerintah. Sehingga dapat di pastikan kelompok mayarakat mana yang dapat menafaatkan program pelayanan, apakah sudah menyeluruh sampai kepada masyarakat yang terpencil jauh dari pusak kota kabupaten
2. Melakukan  evaluasi  terhadap  prosedur  dan  persyarat  pelayan  yang  telah  di  tetapkan  berdasarkan peraturan  yang  berlaku,  untuk  memastikan  apakah  bentuk  dan  jenis  desiminasi  yang  telah  di lakukan telah sesuai dengan harapan dan tingkat pengetahuan seluruh lapisan masyarakat.
3. Membuat inovasi program yang menjebatani antara pemerintah daerah sampai dengan tingkat desa dan  keluarahan  dengan  pemenuhan  infra  struktur  dan  sumberdaya  manusia  yang  memadai  untuk mendekatkan  layanan  langsung  kepada  masyarakat,  sehingga  pemerintah  daerah  bertugas memvalidasi dan memberikan layanan sesuai dengan lanan yang diperlukan.

## SIMPULAN
Implementasi  strategi  desimininasi  Dinas  Komunikasi  dan  Informatika  Kabupaten  Mamuju diperlukan  ada  inovasi  dan  dilaksanakan  secara  terperogram  dan  teretruktur  dalam  meningkatkan pelayanan  informasi  kepada  seluruh  masyarakat,  dengan  mempertimbangakan:  (a)  tingkat pengetahuan,  lingkungan,  dan  peradaban  kehidupan  masyarakat  terhadap  penggunaan  teknologi informasi,  sehingga  kebijakn  yang  telah  ditetapkan  perlu  di  evaluasi,  baik  dari  segi  anggaran, keterlibatan  organisasi  formal  dan  informal,  kelompok-kelompok  organisasi  dalam  masyarakat;  (b) Bentuk-bentuk desiminasi pelayanan informasi harus di evaluasi dan selalu ada penyesuaian dengan kondisi  lingkungan  masyarakat,  dan  dapat  berinovasi  dengan  menggunakan  layanan  jejaring  sosial media  yang  tersedia  dan  inovasi  berupa  jaringan  jembatan  perantara  sampai  di  tingkat Desa/Kelurahan  agar  masyarakat  mudah  mendapatkan  pelayanan  informasi  dan  pelayanan  lainnya secara  efisien;  dan  (c)  Adaptasi  terhadap  perubahan  layanan  berbasis  teknologi  informasi  harus ditanamkan  sejak  dini,  melalui  kerjasama  dengan  pendidikan  formal  maupun  pendidikan  informal menuju  masyarakat  milenial  dengan  perubahan  peradaban  kehidupan  digital/elektronik  sebagai tuntutan kehidupan di era globalisasi dan demokrasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Darmasetiadi, Doni. 2021. Keberlanjutan diseminasi informasi publik di era pandemi covid-19, Jurnal Ilmu Komunikasi , 1. Yogyakarta: Universitas Respati.
Firdaus, dkk. 2021. Aktivitas government publik relaction dalam mengelola diseminasi informasi city branding kota pekanbaru , Jurnal Riset Komunikasi , 4. Riau: Universitas Riau.
Hunger dan Wheelen. 2003. Manajemen Strategis . Yogyakarta: Penerbit Andi.
Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Peraturan
Menteri Komunikasi
Dan
Informatika Republik Indonesia Nomor 17/PER/M.KOMINFO/03/2009.
Peraturan  Bupati  Mamuju  Nomor  36  Tahun  2016  Tentang  Kedudkan,  Tugas,  Fungsi,  Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mamuju.
Peraturan  Bupati  Mamuju  Nomor  13  Tahun  2011  Tentang  Standar  Prosedur  Operasional  Layanan Informasi Publik Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju.
Rangkuti,  Freddy.  2017. Analisis  Swot:  Teknik  Membedah  Kasus  Bisnis . Jakarta:  Gramedia  Pustaka Utama.
Simangungsong, Fernandes. 2016. Metodologi Penelitian Pemerintahan . Bandung: Alfabeta. Solihin, Ismail. 2012. Manajemen Strategik. Jakarta: Erlangga.
Yayat  Sudrajat, Strategi  Diseminasi  Dinas  Komunikasi  dan  Informatika  (Diskominfo)  dalam  Meningkatkan Pelayanan Informasi Kepada Masyarakat di Kabupaten Mamuju
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.