## THE EFFECT OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE APPLICATION ON TAX AVOIDANCE IN INDONESIA SHARIA BANKING
PERIODE 2013 - 2017

## PENGARUH PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERBANKAN SYARIAH
DI INDONESIA PERIODE 2013 - 2017
M. Indra Gunawan 1) , H. Mukhzarudfa 2) , Ilham Wahyudi 3)
1) Alumni Magister Ilmu Akuntansi Pascasarjana Universitas Jambi Tahun 2019
2) Dosen Pembimbing

## ABSTRACT
The financial and banking industry provides the largest tax contribution in Indonesia as well as the  industry which has  the  most  tax  evasion.  This  study  aims  to  examine  whether  good  corporate  governance  as  proxied  by  the effectiveness of the board of commissioners and audit committees, audit quality and institutional ownership is able to  minimize  the  avoidance  of  banking  taxes,  especially  sharia  banking  in  Indonesia,  which  not  only  applies  good corporate  governance  principles  but  also  applies  sharia  principles.  This  research  will  use  quantitative  research methods  with  multiple  linear  regression  analysis  models.  Researchers  observed  35  samples  of  Islamic  banking companies  in  Indonesia  in  2013-2017.  The  results  of  the  research  prove  that  the  effectiveness  of  the  board  of commissioners,  the  effectiveness  of  the  audit  committee  and  institutional  ownership  have  a  great  influence  on  tax avoidance  of  Islamic  banking  in  Indonesia,  while  the quality  of  auditors  has  no  effect  in  making  policies  that  are related to tax avoidance.
Keywords:   Indonesian Islamic banking, the effectiveness of the board of commissioners, the effectiveness of the audit committee, audit quality, institutional ownership, tax avoidance

## ABSTRAK
Industri keuangan dan perbankan memberikan sumbangan pajak terbesar di Indonesia sekaligus industri yang paling banyak  melakukan  penghindaran  pajak.  Penelitian  ini  bertujuan  menguji  apakah good  corporate  governance yang diproksikan oleh efektivitas dewan komisaris dan komite audit, kualitas audit serta kepemilikan institusional mampu meminimalkan  penghindaran  pajak  perbankan  terutama  perbankan  syariah  di  Indonesia  yang  bukan  hanya menerapkan  prinsip  GCG  dengan  baik  namun  juga  menerapkan  prinsip  syariah.  Penelitian  ini  akan  menggunakan metode  penelitian  kuantitatif  dengan  model  analisis  regresi  linier  berganda.  Peneliti  mengobservasi  sebanyak  35 sampel  perusahaan  perbankan  syariah  di  Indonesia  tahun  2013-2017.  Hasil  penelitian  membuktikan  bahwa efektivitas  dewan  komisaris,  efektivitas  komite  audit  dan  kepemilikan  institusional  memiliki  pengaruh  yang  besar terhadap  penghindaran  pajak  perbankan  syariah  di  Indonesia,  sedangkan  kualitas  auditor  tidak  berpengaruh  dalam pengambilan kebijakan yang memiliki keterkaitan dengan penghindaran pajak.
Kata kunci: Perbankan  syariah  Indonesia,  efektivitas  dewan  komisaris,  efektivitas  komite  audit,  kualitas  audit, kepemilikan institusional, penghindaran pajak

## 1. PENDAHULUAN
Laporan Tahunan yang diterbitkan oleh Direktorat  Jenderal  Pajak  tahun  2017  disebutkan bahwa  terdapat  tiga  sektor  yang  berkontribusi  paling besar  terhadap  penerimaan  pajak.  Sektor-sektor tersebut  adalah  industri  pengolahan,  perdagangan  dan jasa  keuangan.  Penerimaan  pajak  yang  terealisasi sebesar  Rp  1.151  triliun,  yang  disumbang  dari beberapa industri seperti, industri pengolahan menyumbang  sekitar  31,8  persen,  perdagangan  19,3 persen dan jasa keuangan 14,0 persen.
Industri  jasa  keuangan  yang  termasuk  di dalamnya  adalah  perbankan  menarik  untuk  dibahas sejak  berkembangnya  industri  keuangan  baru  yaitu perbankan  syariah.  Industri  ini  memiliki  karakteristik dalam  menjalankan  operasinya  tidak  menggunakan tingkat suku bunga, serta didasari oleh prinsip keadilan (Benhayoun  dkk,  2014).  Beroperasi  berdasarkan prinsip  syariah  yang  membedakan  antara  transaksi  di industri  keuangan  syariah  dengan  transaksi  industri konvensional.  Berkembangnya  perbankan  syariah  di Indonesia  didorong  oleh  latar  belakang  negara Indonesia  sebagai  negara  dengan  penduduk  muslim terbesar di dunia merupakan pangsa pasar yang sangat potensial.  Sehingga,  potensi  penerimaan  pajak  dari sektor  perbankan  khususnya  perbankan  syariah  dapat meningkat.
Permasalahan  yang  terjadi  adalah  adanya fenomena tax  avoidance yang  terjadi  pada  sektor perbankan  di  Indonesia.  Menurut  Peneliti  Kebijakan Publik dari Perkumpulan Prakarsa (2014) bahwa bank dan lembaga keuangan menjadi salah satu sektor yang melakukan  penghindaran  pajak  cukup  besar.  Modus yang  sering  digunakan  adalah  penghindaran  pajak dengan  dengan  metode  rencana  perpajakan  agresif ( agresive  tax  planning ).  Para  pengelola  bank  dan lembaga  keuangan  melakukan  penghindaran  pajak dengan  cara  memasukan  belanja  yang  tidak  masuk akal, sehingga seakan perusahaan mengalami kerugian. Bahkan, penghindaran pajak yang dilakukan oleh  bank  dan  lembaga  keuangan  menyebabkan kerugian  Negara  sebesar  Rp.10-12  triliun  dalam setahun.  Misalnya,  Kasus  penghindaran  pajak  yang pernah  terjadi  di  Indonesia  yaitu  kasus  Bank  Central Asia (BCA). Penghindaran pajak yang dilakukan oleh Bank  BCA  dilakukan  dengan  memanfaatkan  celah aturan  pajak  melalui  belanja  di  luar  kewajaran, menaikan gaji dan tunjangan karyawan serta menyuap oknum pejabat. (Kompas, 2014).
Fenomena adanya tax avoidance di buktikan oleh Vania,  Nugraha  dan  Nugroho  (2018)  membuktikan bahwa  bank  syariah  di  Indonesia  dan  Malaysia melakukan  penghindaran  pajak  dengan  melakukan manajemen  laba.  Salah  satu  motivasi  perusahaan melakukan manajemen laba adalah Taxation Motivation (motivasi perpajakan). Perpajakan merupakan  salah  satu  alasan  utama  mengapa perusahaan  mengurangi  laba  yang  dilaporkan,  hingga
pada  akhirnya  besar  pajak  yang  harus  dibayarkan kepada pemerintah menjadi lebih kecil.
Salah  satu  penyebab  perusahaan  melakukan tax avoidance adalah  lemahnya corporate  governance yang diterapkan di dalam perusahaan. Penerapan good corporate  governance dalam  menentukan  kebijakan perpajakan  yang  akan  digunakan  oleh  perusahaan berkaitan  dengan  pembayaran  pajak  penghasilan perusahaan. Pembayaran pajak penghasilan didasarkan pada  besarnya  laba  yang  diperoleh  bank.  Suatu  bank tentunya selalu menginginkan laba yang besar, namun laba  yang  besar  akan  dikenakan  beban  pajak  yang besar.  Hal  inilah  yang  menyebabkan  suatu  bank syariah akan berusaha untuk melakukan penghindaran pajak  dengan  risiko  yang  kecil.  Karakteristik corporate  governance sebuah  perusahaan  tentu  saja menentukan bagaimana perusahaan tersebut menerapkan penghindaran pajak (Bernard, 2011).
Good  Corporate  governance merupakan  konsep yang  diajukan  demi  peningkatan  kinerja  perusahaan melalui  supervisi  atau  monitoring  kinerja  manajemen dan  menjamin  akuntabilitas  manajemen  terhadap stakeholder  dengan  mendasarkan  pada  kerangka peraturan.  Pelaksanaan good  corporate  governance pada  industri  perbankan  syariah  bukan  hanya dilandaskan  oleh  lima  prinsip  dasar  yaitu  transparansi ( Transparancy ), akuntabilitas ( Accountability ), pertanggung  jawaban  ( Responsibility ),  profesional ( Professional ), kewajaran ( Fairness ), tetapi di tambah dengan  adanya  prinsip  syariah  yang  mendukung seperti  prinsip  kejujuran  (Shidiq),  edukasi  kepada masyarakat  (Tabligh),  kepercayaan  (Amanah),  dan pengelolaan secara professional (Fathanah).
Kegiatan  operasional  perbankan  syariah  yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah seharusnya  mampu  menjadikan  bank  syariah  tampil sebagai  yang  terdepan  dalam  mengimplementasikan Good Corporate Governance (GCG). Pada Tahun 2017 majalah economic review menyelenggarakan Indonesia  Good  Corporate  Governance  Award (IGCGA).  Hanya  terdapat  4  bank  syariah  dari  9  bank konvensional  yang  sudah go  public dan  bank  syariah masih menempati posisi bawah penerima penghargaan IGCA  dibandingkan  dengan  bank  konvensional  yang telah go  public .  Kegiatan  operasional  perbankan syariah  yang  dijalankan  berdasarkan  prinsip-prinsip syariah  seharusnya  mampu  menjadikan  bank  syariah tampil sebagai yang terdepan dalam mengimplementasikan Good  Corporate  Governance (GCG).
Penelitian  terhadap  hubungan  langsung  antara good  corporate  governance dengan tax  avoidance masih jarang dijumpai di Indonesia dan masih bersifat inkonsisten.  Misalnya,  seperti  Ni  Nyoman  Kristiana Dewi  (2014),  Rachmitsari  (2015)  menyatakan  bahwa corporate  governance tidak  berpengaruh  signifikan terhadap tax  avoidance .  Sementara  penelitian  Vivi Andeyani  Tandean  (2016)  menyatakan  bahwa  komite audit  secara  parsial  berpengaruh  signifikan  terhadap
tax avoidance membuat peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh corporate governance yang diproksikan oleh efektivitas  dewan  komisaris,  efektivitas  komite  audit, kualitas  audit  dan  kepemilikan  institusional  terhadap tax  avoidance. Hasil  penelitian  yang  tidak  konsisten salah  satunya  disebabkan  oleh  adanya  keterbatasan data  mengenai  pajak  badan  usaha  yang  dibayar perusahaan  yang  dilaporkan  pada  laporan  keuangan khususnya  laporan  arus  kas  belum  mencerminkan keadaan  yang  sebenarnya,  karena  laporan  arus  kas untuk  pembayaran  pajak  bercampur  dengan  pajak- pajak  yang  lain  yang  menjadi  kewajiban  perusahaan seperti  pajak  pertambahan  nilai,  pajak  bumi  dan bangunan, denda dan sangsi pajak (Annisa, 2012).
Dengan  demikian,  dalam  penelitian  ini  peneliti akan  memberikan  kontribusi  pada  tiga  poin  utama, yaitu:  (a)  hasil  penelitian  ini  akan  mengisi  gap inkonsistensi  yang  terjadi  antara  beberapa  penelitian sebelumnya,  (b)  mampu  memberikan  kontribusi  bagi investor  dalam  menentukan  pilihan  investasi,  (c) kontribusi  bagi  pemerintah  dalam  menentukan peraturan  perpajakan  untuk  meminimalkan  terjadinya penghindaran pajak.
2.   KERANGKA

## TEORI
DAN

## PENGEMBANGAN HIPOTESIS
2.1.   Teori Keagenan
Teori  agensi  merupakan  teori  yang  muncul karena  adanya  konflik  kepentingan  antara  prinsipal dan  agen.  Prinsipal  sebagai  pemegang  saham sedangkan agen sebagai manajer. Prinsipal mengontrak  agen  untuk  melakukan  pengelolaan sumder  daya  dalam  perusahaan.  Dengan  kata  lain prinsipal  yang  menyediakan  fasilitas  dan  dana  untuk kegiatan operasi perusahaan.
Agen  berkewajiban  melakukan  pengelolaan sumber daya yang dimiliki perusahaan, selain itu agen juga  berkewajiban  untuk  mempertanggungjawabkan tugas  yang  dibebankan  kepadanya. Sedangkan prinsipal  mempunyai  kewajiban  untuk  memberikan imbalan atau tugas yang telah dibebankan kepada agen (Rachmithasari, 2015).
Corporate  governance merupakan  konsep  yang didasari  pada  teori  keagenan,  diharapkan  bisa berfungsi  sebagai  alat  untuk  memberikan  keyakinan kepada  para  investor  bahwa  mereka  akan  menerima return atas  dana  yang  telah  mereka  investasikan. Corporate  governance berkaitan  dengan  bagaimana membuat  para  investor  yakin  bahwa  manajer  akan memberikan keuntungan bagi  mereka, bahwa  manajer tidak  akan  menggelapkan  atau  menginvestasikan  ke dalam  proyek-proyek  yang  tidak  menguntungkan berkaitan  dengan  modal  yang  telah  ditanamkan  oleh investor.  Selain  itu corporate  governance juga berkaitan dengan bagaimana para investor mengontrol para manajer (Shleifer dan Vishny, 1997).

## 2.2. Shariah Enterprise Theory
Shariah  Enterprise  Theory menurut  Triyuwono (2015) adalah teori yang menempatkan Tuhan sebagai pusat dari segala sesuatu. Tuhan menjadi pusat tempat kembalinya  manusia  dan  alam  semesta.  Manusia  di sini  hanya  sebagai  wakil-Nya (khalitullah  fil  ardh) yang  memiliki  konsekuensi  patuh  terhadap  semua hukum-hukum Tuhan.
Shariah  Enterprise  Theory menempatkan  Allah sebagai  pemberi  amanah  utama,  sedangkan  sumber daya  yang  dimiliki  oleh  para  stakeholders  adalah amanah  dari  Allah  yang  di  dalamnya  melekat  sebuah tanggung  jawab  untuk  digunakan  dengan  cara  dan tujuan  yang  ditetapkan  oleh  Sang  Maha  Pemberi Amanah.  Nilai  spiritual  yang  melekat  dalam Shariah Enterprise  Theory antara  lain abduh,  mardhatillah, dan rahmatan lil alamin (Triyuwono, 2015).
Stakeholder  kedua  dari Shariah  Enterprise Theory adalah  manusia,  yang  dibedakan  dalam  dua kelompok,  yaitu direct-stakeholders dan indirect- stakeholders . Direct-stakeholders adalah  pihak-pihak yang  secara  langsung  memberikan  kontribusi  pada perusahaan,  baik  dalam  bentuk  kontribusi  keuangan (financial contribution) maupun non-keuangan (nonfinancial  contribution) ,  karena  mereka  telah memberikan  kontribusi  kepada  perusahaan,  maka mereka mempunyai hak untuk mendapatkan kesejahteraan  dari  perusahaan. Indirect-stakeholders adalah  pihak-pihak  yang  tidak  memberikan  kontribusi kepada  perusahaan  (baik  secara  keuangan  maupun non-keuangan),  tetapi  secara  syariah  mereka  adalah pihak  yang  memiliki  hak  untuk  mendapatkan kesejahteraan  dari  perusahaan  (Triyuwono,  2015). Direct-stakeholders dan indirect-stakeholders adalah pihak-pihak  yang  memiliki  hak  untuk  mendapatkan kesejahteraan  dari  perusahaan  atau  minimal  tidak menerima  kerugian  dari  keberadaan  suatu  perusahaan melalui distribusi kesejahteraan dari pembayaran pajak yang dilakukan.
2.3. Pengaruh Dewan komisaris terhadap

## Penghindaran Pajak
Dewan  komisaris  merupakan  salah  satu  fungsi kontrol  yang terdapat dalam suatu perusahaan. Fungsi kontrol  yang  dilakukan  oleh  Dewan  komisaris merupakan  salah  satu  bentuk  praktis  dari  teori keagenan.  Di  dalam  suatu  perusahaan,  Dewan komisaris  mewakili  mekanisme  internal  utama  untuk melaksanakan  fungsi  pengawasan  dari  principal  dan mengontrol  perilaku  oportunis  manajemen.  Dewan komisaris  menjembatani  kepentingan  principal  dan manajer  di  dalam  perusahaan.  KNKG  (2006) mendefinisikan  Dewan  komisaris  sebagai  mekanisme pengendalian  internal  tertinggi  yang  bertanggung jawab  secara  kolektif  untuk  melakukan  pengawasan dan memberi masukan kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG.
Dewan komisaris
sebagai mekanisme
pengendalian  internal  tertinggi  yang  bertanggung
jawab  secara  kolektif  untuk  melakukan  pengawasan dan memberi masukan kepada direksi serta memastikan  bahwa  perusahaan  melaksanakan  Good Corporate Governance. Sehingga menjadi tugas utama bagi  dewan  komisaris  untuk  melakukan  pengawasan terhadap  manajemen.  Dengan  begitu  adanya  dewan komisaris yang efektif dapat mencegah tax avoidance .
Penelitian  Dewi  dan  Jati  (2014)  serta  penelitian Prakosa  (2014),  keduanya  menunjukkan  bahwa struktur dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap tax  avoidance.    Sudah  menjadi  tugas  bagi  dewan komisaris  untuk  melakukan  pengawasan  terhadap manajemen.  Dengan  begitu  adanya  dewan  komisaris efektif dalam mencegah tax avoidance .
H1:   Dewan  Komisaris  berpengaruh  negatif  terhadap tax avoidance .
2.4. Pengaruh Komite Audit terhadap Tax Avoidance Peraturan Bank Indonesia Nomor
11/33/PBI/2009  tentang  pelaksanaan  good  corporate governance  disebutkan  anggota  komite  audit  paling setidaknya  harus  terdiri  dari  (a)  Seorang  komisaris independen;  (b)  Seorang  pihak  independen  yang memiliki  kemampuan  dibidang  akuntansi  keuangan; (c) Seorang pihak independen yang memiliki keahlian dibidang perbankan syariah.
Komite audit menurut Kep. 29/PM/2004 merupakan  komite  yang  dibentuk  oleh  dewan komisaris  untuk melakukan  tugas  pengawasan pengelolaan perusahaan. Komite audit berfungsi untuk memberikan  pandangan  mengenai  masalah  yang berhubungan  dengan  kebijakan  keuangan,  akuntansi dan pengendalian intern. Selain itu, keberadaan komite audit juga berfungsi untuk membantu dewan komisaris dalam  mengawasi  pihak  manajemen  dalam  menyusun laporan keuangan.
Muhammad Oktofian (2014) menyebutkan bahwa  terdapat  beberapa  alasan  yang  menguatkan pengaruh  adanya  komite  audit  terhadap  tax  avoidance di  perusahaan.  Yang  pertama,  jika  semakin  sedikit komite  audit  yang  dimiliki  oleh  perusahaan  maka pengendalian kebijakan keuangan yang dilakukan oleh komite audit sangat minim sehingga akan meningkatkan  tindakan  manajemen  dalam  melakukan pajak  agresif  dan  berlaku  sebaliknya.  Kedua, kredibilitas  perusahaan  yang  memiliki  komite  audit yang  sedikit  atau  kurang  dari  yang  ditetapkan  oleh Bank  Indonesia  melalui  Peraturan  Bank  Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 akan mempengaruhi integritas dan  kredibilitas  keuangan  perusahaan  sehingga tax avoidance dapat  dilakukan  dengan  mudah  oleh perusahaan.
Fadhilah (2014); Maharani dan Suardana (2014), Diantari  dan  Ulupui  (2016);  Dewi  (2013),  ketiga penelitian  tersebut  berhasil  membuktikan  bahwa komite  audit  dalam  fungsinya  sangat  efektif  untuk mencegah  tax  avoidance.  Komite  audit  bertugas membantu  dewan  komisaris  dalam melakukan
pengawasan  terhadap  kinerja  perusahaan,  maka dengan adanya komite audit di suatu perusahaan dapat mencegah perusahaan tersebut melakukan tindakan tax avoidance.  Berdasarkan  penjelasan  tersebut  maka hipotesis yang dibangun adalah sebagai berikut:
H2:   Komite  Audit  berpengaruh  negatif  terhadap tax avoidance.

## 2.5. Pengaruh  Kualitas  Audit  terhadap  Tax Avoidance
Audit  yang  berkualitas  adalah  audit  yang dilaksanakan oleh orang  yang berkompeten dan orang yang  independen.  Auditor  yang  kompeten  adalah auditor yang memiliki kemampuan teknologi, memahami  dan  melaksanakan  prosedur  audit  yang benar, memahami dan menggunakan metode pemilihan  sampel  yang  benar,  dan  lain  sebagainya. Sebaliknya  auditor  yang  independen  adalah  auditor yang  jika  menemukan  pelanggaran,  akan  secara independen melaporkan pelanggaran tersebut. Probabilitas auditor akan melaporkan adanya pelanggaran atau independensi auditor tergantung pada tingkat kompetensi mereka.
Kualitas audit diukur dengan spesialisasi Auditor pada  yang  melakukan  audit  pada  suatu  sektor  usaha tertentu,  jika  perusahaan  diaudit  oleh  Kantor  Akuntan Publik (KAP) yang spesialis di bidangnya, maka akan lebih  kompeten  dan  independen  untuk  menemukan dan melaporkan adanya pelanggaran pada penyusunan Laporan Keuangan.
Annisa  (2011)  membuktikan  bahwa  kualitas audit mampu mencegah tax avoidance. Hal ini sejalan dengan  penelitian  yang  dilakukan  Dewi  (2013)  yang membuktikan  bahwa  semakin  berkualitasnya  auditor dalam  pengauditan,  maka  kecenderungan  dalam manipulasi  untuk  kepentingan  perpajakan  tidak  akan dilakukan, hingga pada akhirnya mampu meningkatkan transparansi yang merupakan salah satu konsep good  corporate  governance .  Berdasarkan uraian  tersebut  maka  hipotesis  yang  diajukan  adalah sebagai berikut:
H3:   Kualitas Audit berpengaruh negative terhadap tax avoidance.
2.6. Pengaruh  Kepemilikan  Institusional  terhadap Tax Avoidance
Kepemilikan  institusional  merupakan  proporsi kepemilikan  saham  oleh  institusi  pendiri  perusahaan, bukan  institusi  pemegang  saham  publik  yang  diukur dengan  persentase  jumlah  saham  yang  dimiliki  oleh investor institusi (Fadhilah, 2014). Shleifer dan Vishny (1997)  yang  mengemukakan  bahwa  kepemilikan institusional  sangat  berperan  dalam  mengawasi perilaku  manajer  dan  memaksa  manajer  untuk  lebih berhati-hati  dalam mengambil  keputusan yang oportunistik.
Menurut Ariawan dan Setiawan (2017) perusahaan  yang  memiliki  kepemilikan  institusional yang tinggi akan semakin agresif dalam
meminimalkan pelaporan perpajakannya. Utami (2013)  dan  Fadhilah  (2014)  mendukungnya,  dengan membuktikan  bahwa  semakin  tinggi  kepemilikan institusional  maka  semakin  besar  tingkat  pengawasan ke manajer dan dapat mengurangi konflik kepentingan antara  manajemen  sehingga  masalah  keagenan menjadi berkurang dan mengurangi peluang terjadinya tax avoidance.
H4:   Kepemilikan  Institusional  berpengaruh  negative terhadap tax avoidance.

## 3. METODE PENELITIAN
Populasi  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  bank  umum  syariah  di  Indonesia  selama  tahun 2013-2017.  Data  yang  digunakan  adalah  data  yang diperoleh  dari Annual  Report (laporan  tahunan)  dan laporan good corporate governance yang dipublikasikan  masing-masing  bank  umum  syariah selama  tahun  penelitian.  Sampel  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  dipilih  dengan  menggunakan metode purposive sampling dan diperoleh sebanyak 35 sampel  perusahaan  perbankan  syariah  yang  di observasi dalam penelitian ini.
3.1. Pengukuran Variabel
a. Efektivitas Dewan Komisaris
Dewan  komisaris  dihitung  menggunakan  skor  yang dihitung  berdasarkan  17  kriteria  penilaian  yang diperoleh  dari  dari  daftar  pertanyaan  (checklist)  oleh Fathoni (2013) yang disusun berdasarkan karakteristik yang dimiliki oleh dewan komisaris, yaitu independensi,  aktivitas,  size  (jumlah  anggota),  dan kompetensi.  Hasil  penilaian  akan  dibagi  menjadi  3 kategori yaitu good dengan skor 3, fair dengan skor 2, dan  poor  atau  no  information  dengan  skor  1.  Untuk menguji  keandalan  dari  pertanyaan,  dilakukan pengujian cronbach alpha atas hasil yang diperoleh.

## b. Efektivitas Komite Audit
Skor  efektivitas  komite  audit  dihitung  berdasarkan atas  11  kriteria  penilaian  yang  diperoleh  dari  dari daftar  pertanyaan  (checklist)  yang  dilakukan  oleh penelitian terdahulu (Fathoni, 2013). Kriteria penilaian tersebut disususun berdasarkan karaketristik yang  dimiliki  oleh  komite  audit,  yaitu  aktivitas,  size (jumlah  anggota),  dan  kompetensi.  Dalam  penelitian Fathoni  (2013)  hasil  penilaian  akan  dibagi  menjadi  3 kategori  yaitu  yaitu  good,  fair,  dan  poor.  Jika  setiap kategori  terpenuhi  maka  perusahaan  akan  mendapat penilaian  good,  namun  jika  komite  audit  tidak melakukan tugasnya atau tidak terapat informasi maka perusahaan  akan  mendapatan  penilaian  poor.  Untuk menguji keandalan dari pertanyaan penelitian dilakukan  pengujian cronbach  alpha atas  hasil  yang diperoleh.
c. Kualitas Audit
Kualitas  audit  diukur  dengan  menggunakan  variable dummy yang  bernilai  1  apabila  audit  laporan
keuangan  dilakukan  oleh  Kantor  Akuntan  Publik (KAP)  yang  memenuhi  kriteria  sebagai  auditor spesialisasi industry perbankan syariah, dan bernilai 0 untuk sebaliknya.

## d. Kepemilikan institusional
Penggunaan  variabel  ini  pernah  didasari  oleh  Annisa dan Kurniasih (2012), Fadhilah (2014), Dewi dan Jati (2014), Khoirunnisa (2015), Oktofian (2015), Diantari dan  Ulupui  (2016),  Ariawan  dan  Setiawan  (2017), yaitu  membagi  jumlah  saham  yang  dimiliki  oleh institusi  dengan  total  saham  yang  beredar  dan dikalikan degan seratus persen.

## e. Penghindaran pajak
Penghindaran  pajak  menggunakan  pengukuran Cash Effective Tax Rate (CETR). Dengan rumus (Hanlon & Heitzman, 2010).
Keterangan:
CETR: Cash Effective Tax Rate . Cash Tax Paid : Pajak yang dibayarkan perusahaan Pre – tax income : Laba sebelum pajak

## 3.2. Model Penelitian
Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan  model  analisis  regresi  linier  berganda serta  melakukan  beberapa  pengujian  asumsi  klasik, seperti uji normalitas, uji multikolinieritas, heteroskedastisitas,  dan  autokorelasi.  Kemudian menguji  model  penelitian  dengan  menggunakan  Uji t statistic , Uji F dan uji koefisien determinasi.
Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan  model  analisis  regresi  linier  berganda yang bertujuan untuk memprediksi kekuatan pengaruh variabel  independen  terhadap  variabel  dependen (Ghozali, 2011). Persamaan regresi adalah:
Y = β 0 + β 1 X 1 + β 2 X 2 + β 3 X 3 + β 4 X 4  + e
Keterangan:
Y   = Penghindaran Pajak X 1 = Efektivitas Dewan Komisaris X 2 = Efektivitas Komite Audit X 3 = Kualitas Audit X 4 = Kepemilikan Institusional E = error term

## 4. HASIL PENELITIAN
4.1. Hasil Pengujian Validitas dan Reliabilitas
Nilai r-hasil pada variabel efektivitas dewan komisaris dan  variabel  efektivitas  komite  audit  (nilai  di  kolom Corrected Item-Total Correlation) lebih besar dibandingkan  r-tabel,  atau  r-hasil  >  r-tabel  (0,334). Maka,  pertanyaan  dalam  penelitian  pada  kedua variabel  tersebut  telah  mampu  mengukur  apa  yang seharusnya  diukur  (valid).  Kemudian,  hasil  pengujian
terhadap reliabilitas kuesioner pada variabel efektivitas dewan  komisaris  nilai  Cronbach’s  Alpha  lebih  besar dari  0,6  yaitu  sebesar  0,891  dan  nilai  Cronbach’s Alpha  untuk  variabel  efektivitas  komite  audit  lebih besar  dari  0,60  yaitu  0,767.  Dengan  demikian, kuesioner  yang  ditanyakan  pada  kedua  variabel tersebut terbukti valid.

## 4.2. Statistik Deskriptif
Secara total keseluruhan nilai rata-rata efektivitas dewan  komisaris  adalah  47,5143  berada  sedikit dibawah  total  skor  nilai good yang  dapat  diperoleh yaitu  sebesar  51  (17  pertanyaan  dikali  3).  Hasil tersebut  menunjukkan  bahwa  secara  keseluruhan dewan  komisaris  pada  perusahaan  perbankan  syariah yang menjadi observasi penelitian memiliki efektivitas yang baik.
Nilai  rata-rata  untuk  variabel  efektivitas  komite audit, secara statistik dinilai baik karena berada sedikit dibawah  nilai  good  untuk  skor  komite  audit,  yaitu  32 (11  pertanyaan  dikalikan  nilai  3).  Hasil  statistik tersebut  menunjukkan  bahwa  komite  audit  perbankan syariah  pada  observasi  tahun  penelitian  sudah  sangat efektif dalam menjalankan tugasnya dalam perusahaan.  Variabel Kualitas Audit (X 3 ) mempunyai nilai  minimum  sebesar  0,  nilai  maksimum  sebesar  1, nilai rata-rata (mean) sebesar 0,51, serta memiliki nilai standar deviasi sebesar 0,507.
Kepemilikan  Institusional  (X 4 )  mempunyai  nilai minimum sebesar 88,81, nilai maksimum sebesar 100, nilai  rata-rata  (mean)  sebesar  98,10,  serta  memiliki nilai standar deviasi sebesar 3,918.
Tax  Avoidance (Y)  mempunyai  nilai  minimum sebesar  0,2260,  nilai  maksimum  sebesar  0,5667,  nilai rata-rata  (mean)  sebesar  0,2876,  serta  memiliki  nilai standar deviasi sebesar 0,0651.

## 4.3. Hasil Pengujian Asumsi Klasik
Penelitian  ini  telah  memenuhi  syarat  asumsi kalasik, dengan penjelasan sebagai berikut:
a. Uji Normalitas
Nilai  probabilitas  >  taraf  signifikansi  yang ditetapkan  (α=0,05)  yaitu  0,909  sehingga  dapat disimpulkan  bahwa  nilai  residual  data  sampel berdistribusi normal.

## b. Uji Multikolinieritas
Keseluruhan  variabel  independen,  angka  toleransi berada di sekitar > 1 (VIF <10). Jika nilai toleransi (0,977;  0,861;  0,977;  0,875)  >  0,10  dan  VIF
(1,023;  1,162;  1,023;  1,143)  <  10,  maka  dapat diartikan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas pada penelitian.

## c. Uji Autokorelasi
Diperoleh  nilai  Dw  sebesar  2,158,  maka  1,7259  < 2,158  <  2,2741,  artinya  Du  <  Dw  <  (4-Du).  Dari nilai  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  persamaan regresi ini telah memenuhi asumsi autokorelasi.
4.4. Analisis Regresi Linier Berganda
a. Hasil Pengujian Koefisien Determinasi
Hasil  regresi  menunjukkan  bahwa  nilai  koefisien determinan  (R  Square)  adalah  54,2%.  Hal  ini berarti  bahwa  Efektivitas  Dewan  Komisaris  (X 1 ), Efektivitas Komite Audit (X 2 ), Kualitas Audit (X 3 ), dan Kepemilikan Institusi (X 4 ) mampu
menjelaskan  54,2  variasi  nilai Tax  Avoidance (Y), sisanya dijelaskan oleh faktor lain.
b. Hasil Pengujian F
Hasil  perhitungan  statistik  menunjukkan  nilai  F - hitung =  8,886  dengan  signifikansi  sebesar  0,000  < 0,05 dimana α < 0,05. Dengan nilai signifikansi di bawah  0,05  menunjukkan  bahwa  secara  bersama- sama  variabel  Efektivitas  Dewan  Komisaris  (X 1 ), Efektivitas Komite Audit (X 2 ), Kualitas Audit (X 3 ), dan  Kepemilikan  Institusi  (X 4 )  memiliki  pengaruh terhadap nilai Tax Avoidance (Y).
c. Hasil Pengujian t statistik
Persamaan  yang  dibentuk  dalam  penelitian  ini adalah sebagai berikut:
Y=  1,944  -  0,012X 1 –  0,015X 2 +  0,009X 3 -
0,006X 4 + e
1) Nilai  1,944  adalah  nilai  konstanta  (a),  yang menunjukkan  bahwa  jika  tidak  ada  variabel Efektivitas  Dewan  Komisaris  (X 1 ),  Efektivitas Komite  Audit  (X 2 ),  Kualitas  Audit  (X 3 ),  dan Kepemilikan  Institusi  (X 4 ),  maka  nilai Tax Avoidance (Y) adalah 1,944.
2) Nilai  -0,012  merupakan  koefisien  regresi  yang menunjukkan bahwa setiap penambahan Efektivitas  Dewan  Komisaris  (X 1 ),  maka Tax Avoidance akan menurun sebesar 0,012 den
3) gan asumsi variabel lainnya tetap.
4) Nilai  -0,015  merupakan  koefisien  regresi  yang menunjukkan bahwa setiap penambahan Efektivitas  Komite  Audit  (X 2 ),  maka Tax Avoidance akan menurun sebesar 0,015 dengan asumsi variabel lainnya tetap.
5) Nilai  0,009  merupakan  koefisien  regresi  yang menunjukkan bahwa setiap penambahan Kualitas Audit (X 3 ), maka Tax Avoidance akan meningkat  sebesar  0,009  dengan  asumsi variabel lainnya tetap.
6) Nilai  -0,006  merupakan  koefisien  regresi  yang menunjukkan bahwa setiap penambahan praktik  Kepemilikan  Institusi  (X 4 ),  maka Tax Avoidance akan menurun sebesar 0,006 dengan asumsi variabel lainnya tetap.
4.5. PEMBAHASAN
a. Efektivitas Dewan Komisaris dan Tax
Avoidance
Hasil uji t statistic menunjukkan koefisien regresi memiliki  nilai  negatif  sebesar  0,308  dan  nilai signifikansi  sebesar  0,020  <  0,05,  hal  ini  berarti Efektivitas  Dewan  Komisaris  (X 1 )  memiliki  pengaruh
negatif  terhadap  nilai Tax  Avoidance (Y).  Hal  ini membuktikan  bahwa  dewan  komisaris  di  dalam perusahaan  sudah  bekerja  secara  independen  yang artinya  tidak  dapat  diintervensi  oleh  manajamen perusahaan dalam pengambilan kebijakan.
Hasil  penelitian  ini  berbeda  dengan  temuan penelitian  sebelumnya  oleh  Titisari  dan  Mahanani (2017) yang membuktikan Variabel komisaris independen tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Hal  ini  dimungkinkan  karena  komisaris  independen yang  besar  di  dalam  perusahaan  tidak  efektif  dalam upaya pencegahan praktik tax avoidance. Kemungkinan  peran  komisaris  independen  dalam mekanisme  corporate  governance  tidak  menjalankan fungsi pengawasan dengan baik.

## b. Efektivitas Komite Audit dan Tax Avoidance
Hasil penelitian menggunakan uji t menunjukkan koefisien  regresi  bertanda  negatif  sebesar  0,381  dan nilai  signifikansi  sebesar  0,008  <  0,05,  hal  ini  berarti Efektivitas  Komite  Audit  (X 2 )  memiliki  pengaruh negtaif  terhadap  Manajemen  Laba  (Y).  Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh  Titisari  dan  Mahanani  (2017).  Dengan  demikian, dapat  disimpulkan  bahwa  komite  audit  mampu memberikan  pengaruh  terhadap  penghindaran  pajak atau tax avoidance dengan menekan upaya manajemen perusahaan untuk memanipulasi laba dengan menghindari  beban  pajak.  Peran  komite  audit  dalam perusahaan untuk  mendukung dewan komisaris dalam memonitor  manajemen  menyusun  laporan  keuangan perusahaan  hingga  pada  akhirnya  dapat  menekan pihak  manajemen  perusahaan  dalam  melakukan tindakan  meminimalkan  beban  pajak  atau  melakukan praktik tax avoidance.

## c. Kualitas Audit dan Tax Avoidance
Hasil penelitian menggunakan uji t menunjukkan koefisien  regresi  bertanda  positif  sebesar  0,073  dan nilai  signifikansi  sebesar  0,556  >  0,05,  hal  ini  berarti Kualitas  Audit (X 3 ) tidak  memiliki pengaruh terhadap nilai Tax  Avoidance (Y).  Hasil  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  kualitas  audit  tidak  dapat mendorong  atau  membatasi  terjadinya  tindakan penghindaran pajak oleh manajemen perusahaan.
Kualitas  audit  tidak  berpengaruh  terhadap penghindaran pajak meskipun kualitas auditnya diukur dari auditor yang berasal dari KAP maupun non KAP. Dalam  penelitian  ini  tampaknya  kualitas  auditor  tidak berpengaruh  dalam  pengambilan  kebijakan  yang  ada keterkaitannya  dengan  penghindaran  pajak.    Hasil penelitian  ini  bertententangan  dengan  penelitian  yang dilakukan  oleh  Ardiyanto  (2017)  yang  menyatakan bahwa  tipe  auditor  eksternal  berpengaruh  negatif terhadap agresivitas pajak perusahaan.

## d. Kepemilikan Institusional dan Tax Avoidance
Hasil penelitian menggunakan uji t menunjukkan koefisien  regresi  bertanda  negatif  sebesar  0,386  dan nilai  signifikansi  sebesar  0,007  <  0,05,  hal  ini  berarti
Kepemilikan  Institusi  (X 4 )  memiliki  pengaruh  negatif terhadap  nilai Tax  Avoidance (Y).  Hasil  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  semakin  besar  kepemilikan  oleh institusi  maka  semakin  rendah  perilaku  manajemen perusahaan  dalam  melakukan  upaya  penghindaran pajak. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Abdul Karim (2017). Keberadaan struktur kepemilikan institusional tersebut mengindikasikan adanya tekanan dari pihak institusional  kepada  manajemen  untuk  melakukan pengawasan  terhadap  laporan  keuangan  perusahaan untuk menghindari adanya tindakan pajak agresif atau meminimalkan beban bajak untuk penghindaran pajak (tax avoidance). Perusahaan memiliki tanggung jawab kepada  pemegang  saham  (stake  holder)  sehingga  para pemilik institusional memiliki inisiatif untuk memastikan  bahwa  manajemen  perusahaan  membuat keputusan  yang  tidak  akan  merugikan  pemegang saham  dengan  tidak  melakukan  kecurangan  pada beban pajak.

## 5. SIMPULAN DAN SARAN

## 5.1. Simpulan
Secara  keseluruhan,  sebagian  besar  proksi  yang digunakan  untuk  mengukur  GCG  seperti  efektivitas dewan  komisaris  dan  komite  audit  serta  kepemilikan institusional  berpengaruh  negatif  signifikan  terhadap tax  avoidance  pada  perbankan  syariah  diIndonesia Tahun  2013-2017.  Dengan  demikian,  dapat  diartikan bahwa  ketiga  proksi  tersebut  mampu  mencegah manajemen  perusahaan  melakukan  manajemen  laba dimana  salah  satu  tujuan  manajer  melakukan manajemen  laba  adanya  penghindaran  pajak  (tax avoidance)  terutama  pada  perusahaan  perbankan  yang menyumbang  pajak  terbesar  sekaligus  penghindaran pajak (tax avoidance) terbesar di Indonesia. Sedangkan proksi lainnya dalam GCG yaitu kualitas audit, belum bisa membuktikan mampu meminimalkan tindakan tax avoidance.  Meskipun  perusahaan  memiliki  kualitas audit  yang  baik  namun,  nyatanya  tidak  bisa memengaruhi  keputusan  manajemen  untuk  tidak melakukan penghindaran pajak.

## 5.2. Saran
Terdapat beberapa keterbatasan dan
memungkinkan untuk penelitian selanjutnya melengkapi keterbatasan tersebut dengan saran sebagai berikut:
1. Mempertimbangkan  menggunakan  objek  lain selain  perbankan  syariah  di  Indonesia,  misalnya perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau perbankan konvensional.
2. Menambahkan  variabel  lain  yang  mempengaruhi tax  avoidance di  samping  variabel  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  seperti leverage, size  firm, dan  akitivitas corporate  social responsibility .
3. Penelitian  selanjutnya  juga  diharapkan  dapat menggunakan  pengukuran  lain  dalam  mencari
tindakan tax  avoidance ,  misalnya  pengukuran menggunakan book tax differences dan discreationary permanent .

## DAFTAR REFERENSI
Annisa,  Nuralifmida  Ayu  dan  Lulus  Kurniasih.  2012. Corporate  Governance terhadap Tax  Avoidance . Jurnal  Akuntansi  &  Auditing Volume 8
Akmal.  2006.  Pemeriksaan  Intern  (Internal  Audit). Jakarta: Indeks.
Amir    Machmud    dan    Rukmana,    2010,    Bank Syariah,  Teori,  kebijakan,Dan  Studi  Empiris di Indonesia, Jakarta :Erlangga.
Ariawan,  R.A.,  &  Setiawan,  P.E.  (2017).Pengaruh Dewan  Komisaris  Independen,  Kepemilikan Institusional,  Profitabilitas  dan Laverge terhadap Tax  Avoidance .  E-Jurnal  Akuntani,  ISSN:2302- 8556
Benhayoun,  Nesrin,  Ikram  Chairi,  Amina  El Gonnouni,  dan  Abdelouahid  Lyhyaoui.  2014. “Islamic  Banking  Challenges  Lie  in  the  Growth of  Islamic  Economy  Despite  of  the  Free  Interest Loans  Policy :  Evidences  From  Support  vector machine   approach.”  ACRN  Journal  of Finance and Risk Perspectives
Bernard,  H.  R.  2011. Research  methods  in anthropology: Qualitative and quantitative approaches. Fifth Edition. Altamira press, UK
Cahyono,  Andini,  dan  Raharjo.  (2016).  Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris,  Ukuran  Perusahaan,  Leverage,  dan Profitabilitas  Terhadap  Tindak  Penghindaran Pajak  Pada  Perusahaan  Perbankan  yang  Listing BEI  Periode  Tahun  2011-2013.  Journal  of Accounting, Vol.2, No.2.
Darussalam,   2009. Tax  Avoidance, Tax  Planning, Tax    Evasion,  and  Anti  Avoidance  Rule. Observasion & Research of Taxation . www.ortax.org
Desai, M.A. dan D. Dharmapala. 2006. Corporate Tax Avoidance and High Powered Incentives . Journal of Financial Economics
Dewi,  Ni  Nyoman  Kristiana  dan  I  Ketut  Jati.  2014. Pengaruh  Karakter  Eksekutif,  Karakteristik Perusahaan, dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan Yang  Baik  pada  Tax  Avoidance  di  Bursa  Efek Indonesia.  Jurnal.Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis Universitas Udayana, Bali, Indonesia
Diantari,  Putu  Rista  dan  IGK  Agung  Ulupui.  2016.
Pengaruh  Komite  Audit,  Proporsi  Komisaris
Independen, dan Proporsi Kepemilikan Institusional  terhadap Tax  Avoidance .  E-Jurnal
Akuntansi  Universitas  Udayana.  Vol.16.1.Juli (2016)
Dyreng,Scott  D.,  Michelle  Hanlon,  dan  Edward  L. Maydew.2010.The  Effects  of  Executives  on Corporate  Tax  Avoidance.American  Accounting Association.The  Accounting  Review  Vol  85,  No 4
Effendi,    Muh.    Arief.    2009. The    Power    Of Corporate    Governance :    Teori    dan Implementasi. Jakarta: Salemba Empat.
Eksandy,  A.  (2017).  Pengaruh  Komisaris  Independen,
Komite  Audit,  dan  Kualitas  Audit  Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). Competitive, Vol. 1, No.1.
Fadhilah,  Rahmi.  2014.  Pengaruh good  corporate governance terhadap tax  avoidance (studi empiris   pada   perusahaan     manufaktur    yang terdaftar  di  bei  2009 -2011).  Jurnal  universitas negeri padang. Volume 2, No 1.
Fahriani,  Melinda  dan  Maswar  Patuh  Priyadi.  2016. Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tindakan  Pajak  Agresif  pada  Perusahaan Manufaktur.  Sekolah  Tinggi  Ilmu  Ekonomi Indonesia.  Jurnal  Ilmu  dan  Riset  Akuntansi  : Vol.5, No.7. ISSN: 2460-0585.
Fathoni,  A.,  &  Hermawan,  A.  A.  (2013).  Pengaruh Efektivitas  Dewan  Komisaris  dan  Komite  Audit terhadap  Manajemen  Laba  untuk  perusahaan yang  terdaftar  di  BEI  tahun  2010  dan  2011. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
Ghozali,  I.  2016.  Aplikasi  Analisis  Multivariate dengan  Program  IBM  SPSS,  Edisi  Kedelapan. Badan  Penerbit  Universitas  Diponegoro  : Semarang.
Goaied,  Mohamed,  dan  Seifallah  Sassi.  2010. “Financial  Development  and  Economic  Growth in  the  MENA  Region:  What  about  Islamic Banking  Development.”  Institut  des  Hautes Etudes Commerciales, Carthage
Hanlon,    Michelle.,    &  Heitzman,    Shane.    2010. A review  of  tax  research.  Journal  of  Accounting and Economics
Hermawan, A.A. (2009). Pengaruh Efektivitas Dewan Komisaris  dan  Komite  Audit,  Kepemilikan  oleh Keluarga  dan  Peran  Monitoring  Bank  Terhadap Kandungan  Informasi  Laba.  Disertasi  Program Studi  Ilmu  Manajemen  Program  Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Jensen, M.C. dan W.H. Meckling. 1976. Theory of the Firm:  Managerial  Behaviour,  Agency  Cost,  and Ownership  Structure.  Journal  of  Financial Economics.
Karim, Abdul. 2017. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh
Terhadap Tax Avoidance . Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan.
Kementerian Keuangan. 2018. Informasi APBN 2018.
Kesuma, Agus Iwan. 2016. Pengampunan  pajak  (Tax Amnesty)    sebagai    upaya  optimalisasi  fungsi pajak,  Journal    Keuangan    dan    manajemen. Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis  Universitas Mulawarman Indonesia.
Kirchler,  Erich.  2007. The  Economic  Psychology  of Tax Behaviour . Cambridge University Press
Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor 117/M-MBU/2002  tentang  penerapan  praktik good corporate governance pada BUMN
Komite  Nasional  Kebijakan  Governance  (KNKG). 2006. Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia. Jakarta.
Mahanani,  A.,  dan  Titisari,  K.  2017.  Pengaruh Karakteristik  Perusahaan, Sales  Growth dan CSR Terhadap Tax Avoidance. Seminar Nasional IENACO
Mardiasmo.  2013.  Perpajakan  Edisi  Revisi.  Andi Offset : Yogyakarta
Margono.  2010.  Metodologi  Penelitian  Pendidikan. Jakarta : Rineka Cipta
Mcguire,  Sean.  T.  2012. Tax  Avoidance:  Does  Tax- Speciﬁc  Industry  Expertise  Make  a  Difference?. The  Accounting  Review,  American  Accounting Association Vol. 87, No.
Nuralifmida  Ayu  Annisa  dan  Lulus  Kurniasih.  2012 “Pengaruh  Corporate  Governance  Terhadap  tax Avoidance”  Jurnal  Akuntansi  dan  Auditing Vol.8/No.2/Mei 2012
OECD  Publication.  2004.  Principles  of  Corporate Governance Oktofian, Muhammad.2015.Pengaruh Corporate Governance  terhadap  Tax  Avoidance  (Studi Empiris pada Sektor Perbankan yang terdaftar di BEI  Periode  Tahun  2009-2013).  Fakultas Ekonomi  dan  Bisnis  Universitas  Islam  Negeri Syarif Hidayatullah.
Owhoso,  Vincent.  E.  2012. Error  Detection  by Industry-Specialized  Teams  during  Sequential Audit  Review.  Journal  of  Accounting  Research Vol. 40 No. 3 June 2002 Printed in U.S.A .
PBI  Nomor  11/33/PBI/2009  Tentang  Pelaksanaan Good  Corporate  Governance  Bagi  Bank  Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
Pradana,  A.B  &  Aridyanto  M.D.  2017.  Pengaruh
Karakteristik  Pengawasan  Dewan  Komisaris Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan. Diponegoro Journal Of Accounting. Prakosa, Kesit Bambang. 2014. Pengaruh Profitabilitas,Kepemilikan Keluarga, dan Corporate  Governance terhadap  Penghindaran
Pajak di Indonesia. Simposium Nasional Akuntansi XVII. Mataram
Putranti,    P.    M.,    Jati,    W.,    &    Tambunan,    M.    R.
2015.    Studi    Penghindaran    Pajak.  Responsi. Bank Indonesia
Rachmithasari, A.F. 2015. Pengaruh Return on Assets,
Leverage. Corporate Governance, Ukuran Perusahaan  dan  Kompensasi  Rugi  Fiskal  Pada Tax  Avoidance  (Perusahaan  Manufaktur  yang Terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  Tahun  2011- 2013). Universitas Muhammadiyah Surakarta
Palan,    Ronen.    2008. Tax    havens    and    the commercialization  of  state  sovereignty. Cornell University Press. International Organization
Sartori,  N.  2010.  Effect  of  Strategic  Tax  Behaviours on Corporate Governance. www.ssrn.com. Diakses tanggal 10 Nopember 2018.
Sekaran,  Uma.  2011. Research  Methods  for  business Edisi I and 2. Jakarta : Salemba Empat
Shleifer,  Andrei  dan  Robert  W.  Vishny.  1997. A
Survey of Corporate Governance. The Journal of Finance. Sudarmayanti. 2007. “Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) dan Good Corporate  Governance  (Tata  Kelola  Perusahaan yang Baik)”. Bandung : CV Mandar Maju.
Tangkilisan,    Hessel    Nogi    S.  2003.  Manajemen Keuangan    bagi    Analisis    Kredit  Perbankan Mengelola   Kredit   Berbasis   Good   Corporate Governance. Yogyakarta : Balairung.
Triyuwono,  Iwan.  2007.  Perspektif,  Metodologi,  dan Teori  Akuntansi  Syariah.  Jakarta  :  PT.  Raja Grafindo Persada
Uadiale, O.M. 2010. The impact of board structure on corporate  financial  performance  in  Nigeria. International Journal of Business and Management
Ujiyantho,  Muh.  Arief  dan  Pramuka,  Bambang  Agus.
2007. Mekanisme Corporate Governance, Manajemen  Laba  Dan  Kinerja  Keuangan  (Studi Pada Perusahaan  Go Publik Sektor Manufaktur). Simposium Nasional Akuntansi X. Makassar.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.28  Tahun 2007
Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.40  tahun 2007
Vania, Adela Sarah. 2018. Does Earning Management Happen  In  Islamic  Bank?  (Indonesia  And Malaysia  Comparison).  International  Journal  of Commerce and Finance, Vol. 4
Vivi  Adeyani  Tandean,  Winnie,  2016. The  Effect  of Good Corporate Governance on Tax Avoidance: An Empirical Study on Manufacturing Companies  Listed  in  IDX  period  2010-2013, Asian Journal of Accounting Research
Widyastuti,    Etty,    2004,    “Konflik    Kepentingan Kepemilikan    Manajemen    Pada    Pemilihan Metode Akuntansi Persediaan”, Balance, Jakarta.
Wijayanti,
Elvira
Dian Restu.2011.Pengaruh
Mekanisme  Corporate  Governance  Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Pelaporan
Keuangan.Universitas Jember.
Zhou,  J.,  and  Elder,  R.  (2001).  “Audit  Firm  Size,
Industry Specialization
and
Earnings Management  by  Initial  Public  Offering  Firms” SUNY at Binghamton working pape.