## Mekanisme Pembiayaan Produk Gadai Emas Pada PT. Bank Syariah Indonesia KC Purworejo
M. Nailul Author 1 , Ririn Makrifah 2 1,2 Institut Agama Islam An-Nawawi E-mail: alulsirajuddin45@gmail.com 1 , irinmakrifah0@gmail.com 2
Article History:
Received: 29 Juni 2024
Revised: 08 Juli 2024
Accepted: 13 Juli 2024
Abstract:  The  development  of  the  sharia  financial system  is  marked  by  the  establishment  of  various sharia institutions and the issuance of various sharia- based financial instruments. Bank Syariah Indonesia is a financial institution that mediates the needs of the community through the various products and services it has. Bank Syariah Indonesia is one of the banks that has  a  gold  pawn  product  which  is  considered successful because it continues to increase every year. The product owned by Bank Syariah Indonesia KCP Purworejo  is  a  pawn  financing  product  (gold  rahn) which  is  financing  for  productive  and  consumptive needs provided to all groups who need funds with gold as  the  margin.  This  research  aims  to  determine  the mechanism of gold pawning products at Bank Syariah Indonesia  and  the  constraints  and  barriers  faced  by banks in financing gold pawning at BSI. This research uses  a  qualitative  research  method,  in  which  the researcher will describe or describe the mechanism of gold  pawning  products  at  Bank  Syariah  Indonesia KCP Purworejo. Based on the research results, it was found that the gold pawn product mechanism at Bank Syariah Indonesia has implemented a service system that is easy, fast, cheap and safe and is in accordance with  the  DSN  MUI  Fatwa  No.25/DSN-MUI/III/2002 dated 26 June 2002 concerning rahn which explains the  provisions  of  pawning  practices  in  accordance with  Islamic  law.  One  of  them  is  "the  amount  of maintenance and storage costs for marhun should not be determined based on the loan amount". Apart from that, it is very easy to apply with the requirements for gold,  KTP  and  NPWP  if  the  financing  is  above  IDR 50,000,000. In inputting customer data, Sharia Bank processes  via  the  PWG  Monitoring  application  to facilitate the disbursement process without having to directly  review  the  customer's  whereabouts  because the guarantee is already in the hands of BSI. Then, the obstacles  and  constraints  faced  in  financing  gold
Keywords: Mechanism, Ujrah, Pawning Gold

## 1208
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
pawning  at  BSI  KCP  Purworejo  are  in  terms  of  the reach of promoting gold pawning products, from the customer's economic perspective, and also in terms of forgetting payment due dates.

## PENDAHULUAN
Seiring  dengan  perkembangan  zaman  yang  semakin  cepat,  masyarakat  di  Negara  maju maupun  di  Negara  berkembang  sangat  membutuhkan  suatu  lembaga  keuangan  sebagai  tempat untuk  melakukan  berbagai  macam  transaksi  keuangan.  Bank  merupakan  salah  satu  lembaga keuangan  yang  dipercaya  oleh  masyarakat  dari  berbagai  macam  kalangan  dalam  menempatkan dananya  secara  aman  (Ismail,  2017).  Lembaga  keuangan  merupakan  sebuah  lembaga  yang berfungsi  sebagai  intermediasi  dengan  menghimpun  dana  dari  masyarakat  yang  kelebihan  dana dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang kekurangan agar terwujud masyarakat adil makmur, dan Sejahtera (Suriyanda et al., 2023).
Perkembangan  sistem  keuangan  syariah  ditandai  dengan  didirikannya  berbagai  lembaga syariah  dan  diterbitkannya  berbagai  instrumen  keuangan  berbasis  syariah.  Lembaga  keuangan syariah  secara  esensial  berbeda  dengan  lembaga  keuangan  konvensional,  baik  dalam  tujuan, mekanisme,  ruang  lingkup  serta  tanggung  jawabnya.  Setiap  institusi  dalam  lembaga  keuangan syariah  menjadi  bagian  integral  dari  sistem  keuangan  syariah.  Lembaga  keuangan  syariah membantu mencapai tujuan sosial ekonomi masyarakat Islam (RIANI). Usaha pokok Perbankan Syariah  adalah  memberikan  pembiayaan  dan  jasa-jasa  lain  dalam  lalu  lintas  pembayaran  serta peredaran  uang  yang  beroperasi  disesuaikan  dengan  prinsip-prinsip  syariah  (Heri,  2003). Berbicara mengenai perbankan tidak terlepas dari fasilitas produk dan pembiayaan terutama dalam masalah pinjaman. Namun, dalam hal peminjaman syariah sangat melarang aktivitas peminjaman dengan menambahkan dana dari pokok pinjaman baik di awal maupun di akhir. Karena kelebihan dana  yang  ditentukan  merupakan  suatu  bentuk  riba.  Cara  untuk  mengatasi  dan  menghindari terjadinya praktik riba maka syariah memberikan solusi dengan menerapkan sistem gadai (rahn) seperti  yang  telah  diamalkan  oleh  Rasulullah  saw.  Dalam  sebuah  hadits  disebutkan  bahwa Rasulullah SAW pernah menggadaikan baju besinya kepada orang yahudi untuk ditakar dengan gandum.
Pembiayaan  gadai  emas  syariah  merupakan  produk  penyaluran  dana  dalam  bentuk pinjaman berdasarkan prinsip qardh dengan jaminan barang berharga berupa emas sebagai jaminan atas  uang  nasabah  (Putri,  2019).  Emas  yang  dimaksud  ditempatkan  dalam  penguasaan,  dan pemeliharaan tersebut Bank mengenakan ujrah (biaya sewa) dan Bank memperoleh keuntungan dari biaya ujrah atas pemeliharaan emas yang diberikan oleh nasabah.  Produk gadai emas banyak diminati di Bank Syariah Indonesia yaitu produk pembiayaan, salah satunya produk pembiayaan gadai emas syariah (Ar-Rahn).
Menurut  kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  pasal  1150  KUH  Perdata  menjelaskan gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang  bergerak  tersebut  diserahkan  kepada  orang  yang  berpiutang  oleh  seseorang  yang mempunyai utang. Seseorang yang berhutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utangnya apabila pihak yang berhutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo (Subekti, 2005).
Pada pelaksanaan gadai emas di Bank Syariah Indonesia menggunakan akad rahn , qardh dan akad ijarah . Rahn adalah  perjanjian  penyerahan  barang  untuk  menjadi agunan  dari  fasilitas
pembayaran yang diberikan, Qardh adalah penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah  dan  pihak  peminjam  yang  mewajibkan  pihak  peminjam  untuk  melakukan  pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.
Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn menjelaskan ketentuan praktik gadai  yang  sesuai  dengan  syariat  Islam  salah  satunya  adalah  “besar  biaya  pemeliharaan  dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman”. Penetapan besarnya biaya penyimpanan dan pemeliharaan agunan emas didasarkan pada berat agunan emas dan tidak dikaitkan dengan jumlah pinjaman yang diterima nasabah. Gadai syariah atau yang disebut juga dengan  rahn  merupakan  perjanjian  penyerahan  barang  yang  digunakan  sebagai  agunan  untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan. Adapun barang yang yang terbuat dari intan,  mutiara, emas, perak, platina dan lain sebagainya (Nurvianti, 2020).
Jika telah jatuh tempo, orang yang menggadaikan barang berkewajiban melunasi utangnya. Jika tidak melunasinya, dan dia tidak mengizinkan barangnya dijual untuk kepentingannya, hakim berhak memaksanya untuk melunasi atau menjual barang yang dijadikan jaminan. Jika hakim telah menjualnya, kemudian terdapat kelebihan dari kewajiban yang harus dibayar oleh rahin, kelebihan itu milik rahin , dan jika masih belum bisa untuk melunasi utangnya, rahin berkewajiban melunasi sisanya (Al Arif, 2012).
Adapun fasilitas gadai emas di PT Bank Syariah Indonesia KCP Purworejo yaitu dengan persyaratan yang mudah dan cepat, biaya administrasi terjangkau, serta penyimpanan gadai emas yang  aman  dan  berasuransi  emas  syariah  sehingga  nasabah  merasa  aman  untuk  menggadaikan barangnya  di  PT  Bank  Syariah  Indonesia  KCP  Purworejo.  Produk  gadai  emas  pada  PT  Bank Syariah  Indonesia  KCP  Purworejo  memberikan  fasilitas  pinjaman  kepada  masyarakat  dengan jaminan  berupa  emas  dengan  menggunakan  prinsip  gadai  yang  sesuai  dengan  syariah.  Dengan keunggulan  produk  tersebut  maka  akan  mempermudah  nasabah  yang  membutuhkan  dana  yang mendesak  dan  cepat  seperti:  renovasi  rumah,  pendidikan  anak,  pengembangan  usaha,  biaya pengobatan dan masih banyak lainnya.

## METODE PENELITIAN
Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Penelitian  lapangan  adalah  penelitian  yang  dilakukan  dilingkungan  masyarakat  tertentu,  baik  di lembaga  dan  organisasi  kemasyarakatan  maupun  lembaga  pemerintah,  dengan  cara  mendatangi rumah tangga, perusahaan- perusahaan dan tempat-tempat lainnya. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  deskriptif  kualitatif  yang  bersifat  menggambarkan,  memaparkan,  dan  menguraikan objek yang diteliti. Penelitian kualitatif antara lain bersifat deskriptif, data yang dikumpulkan lebih banyak berupa  kata-kata  atau  gambar  daripada  angka-angka.  Dengan  demikian,  Penelitian  deskriptif  kualitatif merupakan Penelitian yang bermaksud untuk membuat deskripsi atau gambaran untuk memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh subjek Penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain- lain (Anah, 2021). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam  arsip  (data  dokumenter)  yang  dipublikasikan  maupun tidak  dipublikasikan  (Suriyanda  et  al., 2023). Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  oleh  peneliti  untuk  mengumpulkan  data-data penelitian  dari  sumber  data  (subjek  maupun  sampel  penelitian).  Teknik  pengumpulan  data merupakan suatu kewajiban, karena teknik pengumpulan data ini nantinya digunakan sebagai dasar untuk  menyusun  instrument  penelitian.  Pengumpulan  data  yang  penulis  lakukan  melalui  studi kepustaaan, wawancara mendalam, dan dokumentasi.

## 1210
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Mekanisme Pembiayaan dan Analisis Kelayakan Pembiayaan
1. Pengertian Mekanisme Pembiayaan
Mekanisme berasal dari bahasa Yunani mechane yang memiliki arti instrumen, mesin pengangkat beban, perangkat, peralatan untuk membuat sesuatu dan dari kata mechos yang  memiliki  arti  sarana  dan  cara  menjalankan  sesuatu.  Dalam  ekonomi mekanisme adalah suatu cara untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu yaitu berupa kesejahteraan  masyarakat.  Dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  mekanisme dimaknai  cara  kerja,  artinya  cara  kerja  yang  mengarah  kepada  suatu  mesin  yang saling  menjalankan  pekerjaan  melalui  sistem  yang  sudah  ada.  Mekanisme  akan melihat masing-masing fungsi dari bagian sistem keseluruhan.
Mekanisme  pembiayaan  adalah  ketentuan  dan  syarat-syarat  atau  yang  harus dilakukan sejak nasabah mengajukan permohonan pembiayaan sampai pembiayaan tersebut dilunaskan oleh nasabah, dan untuk jenis pembiayaan tertentu mempunyai kekhususan  dalam  ketentuan  dan  prosedurnya.  Mekanisme  ini  berlaku  untuk permohonan pembiayaan baru, perpanjangan maupun tambahan yang berlaku secara umum  untuk  setiap  jenis  pembiayaan,  baik  untuk  modal  kerja  maupun  untuk investasi.  Urutan  yang  lazim  dalam  mekanisme  pembiayaan,  yakni  meliputi persiapan, penilaian, keputusan atas permohonan, pengawasan dan pelunasan (H. V. Rivai & Andria, 2008).
2. Tujuan Pembiayaan Pada dasarnya terdapat dua fungsi yang saling berkaitan dari pembiayaan, yaitu:
a. Profitability , yaitu tujuannya untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah. Oleh karena itu, bank hanya akan menyalurkan pembiayaan kepada  usaha-usaha  nasabah  yang  diyakini  mampu  dan  mau  mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya.
b. Safety, keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin  sehingga  tujuan  profitability  dapat  benar  benar  tercapai  tanpa hambatan yang berarti (V. Rivai & Arifin, 2010).
3. Jenis-Jenis Pembiayaan
Jenis-jenis pembiayaan di bank syariah maupun non-bank pada umumnya dapat dilihat dari:
a. Berdasarkan Tujuan
1) Pembiayaan  konsumtif,  Pembiayaan  konsumtif  bertujuan  untuk memperoleh  barang-barang  atas  kebutuhan-kebutuhan  lainnya  guna memenuhi keputusan dalam konsumsi.
2) Pembiayaan  produktif,  Pembiayaan  produktif  bertujuan  untuk memungkinkan penerima pembiayaan dapat mencapai tujuannya apabila tanpa pembiayaan tersebut tidak mungkin dapat diwujudkan. Pembiayaan produktif adalah bentuk pembiayaan yang bertujuan untuk memperlancar jalannya  proses  produksi,  mulai  dari  saat  pengumpulan  bahan  mentah, pengolahan,  dan  sampai  kepada  proses  penjualan  barang-barang  yang sudah jadi.
b. Berdasarkan Lembaga yang Menerima Pembiayaan
1) Pembiayaan  untuk  badan  usaha  pemerintah/daerah,  Yaitu  pembiayaan yang  diberikan  kepada  perusahaan/badan  usaha  yang  dimiliki pemerintah.
2) Pembiayaan untuk badan usaha swasta, Yaitu pembiayaan yang diberikan kepada perusahaan/badan usaha yang dimiliki swasta.
3) Pembiayaan  perorangan,  Yaitu  pembiayaan  yang  diberikan  bukan perusahaan, tetapi kepada perorangan (V. Rivai & Arifin, 2010).
c. Berdasarkan Tujuan Penggunaan
1) Pembiayaan Modal Kerja/ Pembiayaan Eksploitasi
Pembiayaan Modal Kerja (PMK) adalah pembiayaan untuk modal kerja  perusahaan  dalam  rangka  pembiayaan  aktiva  lancar  perusahaan, seperti  pembelian  bahan  baku/  mentah,  bahan  penolong/  pembantu, barang dagangan, biaya eksploitasi barang modal, piutang, dan lain-lain. Pembiayaan  modal  kerja,  antara  lain  terdiri  dari:  PMK  ekspor,  PMK perdagangan  dalam  negeri,  PMK  industri,  PMK  perkebunan  dan kehutanan, PMK prasarana/jasa-jasa, dan PMK impor. 2) Pembiayaan Investasi Pembiayaan  investasi  adalah  pembiayaan  (berjangka  menengah atau  panjang)  yang  diberikan  kepada  usaha-usaha  guna  merehabilitasi, modernisasi,  perluasan  ataupun  pendirian  proyek  baru,  misalnya  untuk pembelian mesin-mesin, bangunan dan tanah untuk pabrik.
3) Rehabilitasi, yaitu untuk pemulihan kapasitas produksi, penggantian alat- alat produksi dengan yang baru yang kapasitasnya sama atau perbaikan secara  besar-besaran  dari  alat  produksi  sehingga  kapasitasnya  pulih kembali  seperti  semula.  Modernisasi,  yaitu  untuk  penggantian  alat-alat produksi  dengan  yang  baru,  yang  kapasitasnya  lebih  tinggi  dalam  arti dapat  menghasilkan  produksi  yang  lebih  tinggi,  baik  kualitas  maupun kuantitasnya.  Perluasan,  yaitu  penambahan  kapasitas  produksi  yang dibangun  dengan  suatu  unit  proses  yang  lengkap  seperti  pabrik baru/tambahan.  Proyek  baru,  yaitu  membangun  pabrik/industri  dengan alat produksi baru untuk usaha baru.
4) Pembiayaan konsumsi
Pembiayaan  konsumsi  adalah  pembiayaan  yang  diberikan  bank kepada pihak ketiga/perorangan (termasuk karyawan bank sendiri) untuk keperluan  konsumsi  berupa  barang  atau  jasa  dengan  cara  membeli, menyewa, atau dengan cara lain. Termasuk dalam pembiayaan konsumsi ini adalah pembiayaan kendaraan pribadi, pembiayaan perumahan (untuk pakai  sendiri),  pembiayaan  sewa/kontrak  rumah,  pembelian  alat-alat rumah tangga (V. Rivai, 2009).
4. Analisis Pembiayaan Gadai Emas Syariah
Pemberian pembiayaan kepada seorang customer agar dapat dipertimbangkan terlebih dahulu harus dipenuhi persyaratan yang dikenal dengan prinsip 5C, yaitu:
a. Character, adalah  keadaan  watak/sifat  dari customer, baik  dalam  kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha.
b. Capacity, yaitu bagaimana kemampuan nasabah nantinya dalam mengembalikan pembiayaan setelah dicairkan.

## 1212
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
c. Capital, yaitu besar modal yang akan dibutuhkan nasabah nantinya, dilihat juga dari emas atau logam mulia yang digadaikan.
d. Collateral, adalah barang yang diserahkan mudharib sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya.
e. Condition of Economy, adalah situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, dan budaya  yang  mempengaruhi  keadaan  perekonomian  yang kemungkinan  pada suatu saat mempengaruhi kelancaran perusahaan calon mudharib.
Selain persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh nasabah, maka nasabah pun harus memenuhi  5C  sebagai  standar  kelayakan  untuk  mendapatkan  pembiayaan  dari  PT  Bank Syariah Indonesia KCP Purworejo.
B. Produk Gadai Emas Pada Bank Syariah
1. Pengertian Gadai Syariah (Rahn)
Rahn secara etimologis, berarti tsubut (tetap) dan dawam (kekal, secara terus menerus).  Dikatakan ma’rahin artinya  air  yang  diam  (tenang). Ni’mah  rahinah, artinya nikmat yang terus menerus/kekal.  Ada yang mengatakan bahwa rahn adalah habs (menahan) berdasarkan firman Allah QS. Al-Mudatsir (74): 38:
ُّ لُك ُّ ُّ  سْفَن ُّ اَمِب ُّ ُّْتَبَسَك ُّ ُّ  ةَنْيِه َر
“Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah ia lakukan”
Adapun rahn secara  terminologis  adalah  menjadikan  harta  benda  sebagai jaminan utang agar utang itu dilunasi (dikembalikan), atau dibayarkan harganya jika tidak dapat mengembalikannya (Mardani, 2015).
Gadai dalam bahasa Arab disebut rahn. Gadai istilah hukum positif di Indonesia adalah apa yang disebut barang jaminan, agunan, rungguhan, cagar atau cagaran, dan tanggungan. Gadai merupakan perjanjian penyerahan barang untuk menjadi agunan dari fasilitas pembiayaan yang diberikan.
Berdasarkan pemaparan definisi diatas, maka dapat dipahami bahwa rahn atau gadai adalah jaminan yang diserahkan oleh pihak penghutang kepada yang memberi hutang.  Pemberi  hutang  mempunyai  kuasa  penuh  untuk  menjual  barang  jaminan tersebut apabila pihak penghutang tidak mampu membayar hutangnya pada saat jatuh tempo. Apabila uang hasil penjualan barang jaminan tersebut melebihi jumlah hutang, maka sisanya harus dikembalikan kepada penghutang, namun bila kurang dari jumlah hutang, pihak penghutang harus menambahinya agar hutang tersebut terbayar lunas (Mustofa, 2016).
2. Dasar Hukum Gadai Syariah (Rahn)
Legitimasi rahn dalam al-qur’an adalah berdasarkan surat al-Baqarah ayat 283, yang mempunyai arti:
ُّ ُّْنِا َو ُّ ُّْمُتْنُك ُّ ىٰلَع ُّ ُّ رَفَس ُّ ُّْمَل َّو ُّ ا ْوُد ِجَت ُّ اًبِتاَك ُّ ُّٰه ِرَف ُّ ن ُّ ُّ ةَض ْوُبْقَّم ُّۗ ُّْنِاَف ُّ َُّن ِمَا ُّ ُّْمُكُضْعَب ُّ اًضْعَب ُّ ُِّ دَؤُيْلَف ُّ ىِذَّلا ُّ َُّن ِمُت ْؤا ُّ هَتَناَمَا ُّ ُِّقَّتَيْل َو ُّ َُّٰاللّ ُّ ُّۗهَّب َر ُّ َُّل َو ُّ اوُمُتْكَت ُّ َُّۗةَداَهَّشلا ُّ ُّْنَم َو ُّ اَهْمُتْكَّي ُّ ُّ هَّنِاَف ُّ ُّ مِثٰا ُّ هُبْلَق ُُّّۗ ُُّٰاللّ َو ُّ اَمِب ُُّّ َُّن ْوُلَمْعَت ُّ ُّ مْيِلَع ُُُّّّࣖ
“Jika  kamu  dalam  perjalanan,  sedangkan  kamu  tidak  mendapatkan  seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu  memercayai  sebagian  yang  lain,  hendaklah  yang  dipercayai  itu  menunaikan
amanatnya  (utangnya)  dan  hendaklah  dia  bertakwa  kepada  Allah,  Tuhannya.
Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa.  Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”
Sementara hadis yang menjadi landasan rahn, yaitu:
“Bahwasanya Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari seorang Yahudi yang akan dibayar pada waktu tertentu di kemudian hari dan beliau menggadaikannya dengan baju besinya”. (HR Bukhari no.1926, kitab al-Buyu, dan Muslim).
3. Rukun dan Syarat Gadai Syariah (Rahn)
a. Rukun Gadai (Rahn) (Ismail, 2017) 1) Rahin (Nasabah) Nasabah harus cakap bertindak hukum, baligh, dan berakal. 2) Murtahin (Bank Syariah/ Lembaga Keuangan Syariah)
Bank  atau  lembaga  keuangan  syariah  yang  menawarkan  produk rahn sesuai dengan prinsip syariah. 3) Marhun Bih (Pembiayaan) Pembiayaan yang diberikan oleh murtahin harus jelas dan spesifik, wajib  dikembalikan  oleh rahin .  Dalam  hal rahin tidak  mampu mengembalikan pembiayaan yang telah diterima dalam waktu yang telah diperjanjikan,  maka  barang  jaminan  dapat  dijual  sebagai  sumber pembayaran.
4) Marhun (Barang Jaminan)
Marhun atau al-Marhun merupakan  barang  yang  digunakan sebagai agunan, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a) Agunan  harus  dapat  dijual  dan  nilainya  seimbang  dengan pembiayaan.
b) Agunan harus bernilai dan bermanfaat menurut ketentuan syariah.
c) Agunan harus jelas dan dapat ditentukan secara spesifik.
d) Agunan itu harus milik sendiri dan tidak terkait dengan pihak lain.
e) Agunan  merupakan  harta  yang  utuh  dan  tidak  bertebaran  di beberapa tempat. f) Agunan  harus  dapat  diserahterimakan  baik  fisik  maupun manfaatnya. 5) Shighat Ijab Qabul (Pernyataan Kesepakatan)
Ulama Hanafiyah mengatakan dalam akad itu bahwa kesepakatan rahn tidak boleh dikaitkan dengan syariat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, karena kesepakatan ijab qabul dalam akad rahn sama dengan dalam akad jual beli. Apabila kesepakatan dalam akad itu dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang maka syaratnya batal, sedangkan akadnya sah. Ulama Malikiyah, Syafi'iyah,  dan  Hanabilah  mengatakan  bahwa  apabila  syarat  itu  adalah syarat  yang  mendukung  kelancaran  akad  itu,  maka  syarat  tersebut dibolehkan,  tetapi  apabila  syarat  itu  bertentangan  dengan  tabiat  atau karakter akad rahn, maka syaratnya menjadi batal (Djamil, 2012).
b. Syarat Gadai (Rahn)

## 1214
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
1) Syarat  bagi  para  pihak  yang  berakad  adalah  para  pihak  harus  berakal, sudah baligh, tidak dalam paksaan atau tidak terpaksa.
2) Syarat  sighat  atau  akad,  kalangan  Hanafiyah  mensyaratkan  agar  akad tidak terikat dengan syarat tertentu, tidak tergantung pada suatu kejadian dimasa mendatang.
3) Syarat al-marhun bih (hutang) adalah:
a) hutang merupakan hak yang harus dibayar.
b) jumlah hutang dapat tertutupi dengan nilai barang yang digadaikan. Dengan  kata  lain  jumlah  hutang  tidak  boleh  melebihi  dari  nilai barang yang menjadi jaminan.
c) hak hutang harus jelas. 4) Syarat yang terkait dengan barang yang menjadi objek jual beli:
a) Barang yang digadaikan harus benar-benar ada dan nyata.
b) Objek transaksi berupa barang yang bernilai, halal, dapat dimiliki, dapat disimpan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya serta tidak menimbulkan kerusakan.
c) Barang yang dijadikan objek transaksi merupakan hak milik secara sah dan kepemilikannya sempurna.
d) Objek harus dapat diserahkan saat transaksi. e) Selain  syarat  diatas,  ada  satu  syarat  lagi  yang  mutlak  harus terpenuhi, yaitu barang yang digadaikan harus tahan lama dan tidak mudah  rusak,  seperti  emas,  perak,  logam  mulia  dan  lain-lain (Mustofa, 2016).
4. Akad yang Digunakan Dalam Produk Gadai Emas Syariah Akad  adalah  perjanjian  tertulis  yang  memuat ijab (penawaran)  dan qabul (penerimaan) antara bank dan pihak lain yang berisi hak dan kewajiban masing- masing pihak berdasarkan prinsip syariah. Suatu pelaksanaan akad atau kontrak antara  kedua  belah pihak juga harus  didasarkan  pada  rasa:  sukarela (ikhtiar), menepati janji (amanah), kehati-hatian (ihtiyati), tidak berubah (luzum), saling menguntungkan, kesetaraan (taswiyah), transparansi, kemampuan, kemudahan (taisir), itikad baik dan sebab yang halal.
Rukun akad merupakan persyaratan penting yang harus ada dalam setiap akad. Tidak adanya  salah  satu  unsur  dalam  rukun  akad  tersebut  dapat  mengakibatkan batalnya suatu akad. Dalam setiap setiap akad syariah, rukun akad yang harus ada  adalah:  subjek  akad (aqid), objek  yang  diperjanjikan (al-ma’qud), dan sepakat yang dinyatakan (sighatul ‘aqad) atau lebih dikenal dengan ijab qabul. Akad yang digunakan dalam produk gadai emas di Bank Syariah adalah akad rahn, qardh dan ijarah.
a. Rahn
Rahn adalah  pelimpahan  kekuasaan  oleh  satu  pihak  kepada  pihak  lain (bank)  dalam  hal-hal  yang  boleh  diwakilkan.  Atas  jasanya,  maka  penerima kekuasaan  dapat  meminta  imbalan  tertentu  dari  pemberi  amanah  (Ascarya, 2011).
Rahn (jaminan) di tangan murtahin (orang yang memberi utang) hanya berfungsi  sebagai  jaminan  utang rahin (orang  yang  berhutang).  Barang  yang dijadikan  jaminan  itu  bisa  dijual/dilelang  apabila  dalam  waktu  yang  menjadi
kesepakatan  bersama,  dengan  syarat  apabila  barang  yang  dijual  tersebut harganya melebihi dari utang, maka sisanya harus dikembalikan kepada rahin (orang  yang  berhutang).  Sebaliknya  apabila  barang  dijadikan  jaminan  itu setelah dijual tidak bisa menutupi/melunasi hutangnya, maka rahin (orang yang berhutang) harus menambah kekurangannya (Al Hadi, 2017)
b. Qardh
Pengertian qardh secara  umum  adalah  penyediaan  dana  atau  tagihan antara lembaga keuangan syariah dan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu  tertentu.  Namun,  qardh  memiliki  karakteristik  tertentu  yang  tidak dimiliki  oleh  skema  pembiayaan  lainnya,  yaitu  perjanjian  pinjaman  dengan skema  qardh  tidak  ditujukan  untuk  transaksi  komersial.  Dalam  dunia Perbankan,  qardh  adalah  semata-mata  produk  Bank  yang  berfungsi  untuk mendanai kegiatan sosial dan tidak bersifat konsumtif yang harus berasal dari zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS). Pengembalian dana pada skema pembiayaan secara qardh dapat dilakukan secara tunai atau secara angsuran (Al Hadi, 2017).
c. Ijarah
Menurut bahasa kata ijarah berasal dari kata “al-ajru” yang berarti “al- iwadu” (ganti) dan oleh sebab itu “ath-thawab” atau (pahala) dinamakan ajru (upah). Menurut ulama Syafi’iyah, ijarah adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan  pengganti.  Menurut  Hanafiyah  bahwa ijarah adalah  akad  untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang  disewa  dengan  imbalan.  Sedangkan  ulama  Malikiyah  dan  Hanabilah, ijarah adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.
Jadi ijarah dimaksudkan untuk mengambil manfaat atas suatu barang atau jasa  (mempekerjakan  seseorang)  dengan  jalan  penggantian  (membayar  sewa atau upah sejumlah tertentu). Selain itu, upah adalah suatu bentuk hak pekerja untuk mendapatkan imbalan yang bernilai dalam bentuk uang yang dibayarkan oleh  pengusaha  kepada  pekerja  atau  jasa  yang  telah  ditetapkan  menurut persetujuan dan kesepakatan atas dasar perjanjian kerja (Sa’diyah, 2019).
5. Mekanisme gadai dalam Perbankan Syariah
Gadai  emas  di  Perbankan  Syariah  merupakan  produk  pembiayaan  atas  dasar jaminan  berupa  emas  dalam  bentuk  lantakan  ataupun  perhiasan  sebagai  salah  satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat, aman, dan mudah. Cepat dari pihak nasabah  dalam  mendapatkan  dana  pinjaman  tanpa  prosedur  yang  panjang dibandingkan  dengan  produk  pembiayaan  lainnya.  Aman  dari  pihak  bank,  karena bank  memiliki  barang  jaminan  yaitu  emas  yang  bernilai  tinggi  dan  relatif  stabil bahkan nilainya cenderung bertambah. Mudah berarti pihak nasabah dapat kembali memiliki emas yang digadaikannya dengan mengembalikan sejumlah uang dari bank, sedangkan mudah dari pihak bank yaitu ketika nasabah tidak mampu mengembalikan uangnya  maka  bank  dengan  mudah  dapat  menjualnya  dengan  harga  yang  bersaing karena nilai emas yang stabil bahkan bertambah.
Gadai  emas  memiliki  keistimewaan  tersendiri  dibandingkan  dengan  barang gadaian  lainnya.  Emas  merupakan  logam  mulia  yang  bernilai  tinggi  dan  harganya relatif stabil bahkan selalu menunjukkan tren yang positif setiap tahunnya. Emas juga

## 1216
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
merupakan  barang  atau  harta  yang  dapat  dengan  mudah  dimiliki  oleh  setiap  orang khususnya emas dalam bentuk perhiasan. Ketika seseorang membutuhkan uang tunai, maka ia dapat dengan mudah menggadaikan perhiasannya kepada lembaga Pegadaian atau  Bank  Syariah.  Produk  gadai  emas  di  BSI  KCP  Purworejo  sendiri  mampu memberikan  dana  pinjaman  dari  mulai  besaran  minimal  Rp.  500.000  hingga  nilai maksimal  Rp.  250.000.000.  Dimana  jangka  waktu  atau  tenor  angsuran  gadai  emas BSI KCP Purworejo adalah 4 bulan. Namun tak perlu khawatir, karena tenor cicilan gadai emas di BSI bisa diperpanjang secara otomatis.
Ada  beberapa  hal  yang  perlu  diperhatikan  dalam  gadai  emas  syariah  baik  di Bank Syariah maupun di lembaga yang menawarkan produk gadai emas syariah. Hal yang dimaksud adalah biaya administrasi dan biaya pemeliharaan.
a. Biaya Administrasi
Biaya  administrasi  adalah  ongkos  atau  pengorbanan  materi  yang dikeluarkan  oleh  Bank  dalam  hal  pelaksanaan  akad  gadai  dengan  penggadai (rahin). Pada umumnya ulama sepakat bahwa segala biaya yang bersumber dari barang  yang  digadaikan  adalah  menjadi  tanggungan  penggadai.  Oleh  karena itu,  biaya  administrasi  gadai  dibebankan  kepada  penggadai.  Karena  biaya administrasi merupakan ongkos yang dikeluarkan Bank, maka pihak Bank yang lebih mengetahui dalam menghitung rincian biaya administrasi. Setelah bank menghitung  total  biaya  administrasi,  kemudian  nasabah  atau  penggadai mengganti biaya administrasi tersebut.
Dewan  Syariah  Nasinoal  dalam  Fatwa  No.26/DSN  MUI/III/2002 menyebutkan  bahwa  biaya  atau  ongkos  yang  ditanggung  oleh  penggadai besarnya  didasarkan  pada  pengeluaran yang nyata-nyata  diperlukan.  Artinya, penggadai  harus  mengetahui  besar  rincian  dan  pengeluaran  apa  saja  yang dikeluarkan oleh Bank untuk melaksanakan akad gadai, seperti biaya materai, jasa penaksiran, formulir akad, foto copy, print out, dll. Sehingga hal tersebut yang juga menyebabkan biaya administrasi harus dibayar didepan.
b. Biaya Pemeliharaan
Biaya pemeliharaan atau penyimpanan atas marun merupakan biaya yang dibutuhkan  untuk  merawat  barang  gadaian  selama  jangka  waktu  pada  akad gadai. Sesuai dengan pendapat beberapa jumhur ulama biaya pemeliharaan atau penyimpanan  menjadi  tanggungan  penggadai (rahin). Karena  pada  dasarnya penggadai (rahin) masih  menjadi  pemilik  dari  barang  gadaian  tersebut, sehingga  dia  bertanggung  jawab  atas  seluruh  biaya  yang  dikeluarkan  dari barang gadai miliknya.
Akad  yang  digunakan  untuk  penerapan  biaya  pemeliharaan  atau penyimpanan adalah akad ijarah (sewa). Artinya, penggadai (rahin) menyewa tempat di bank untuk menyimpan atau menitipkan barang gadainya, kemudian Bank  menetapkan  biaya  sewa  tempat.  Dalam  pengertian  lainnya,  penggadai (rahin) menggunakan  jasa  bank  untuk  menyimpan  atau  memelihara  barang gadainya hingga jangka waktu gadai berakhir. Biaya
pemeliharaan/penyimpanan  ataupun  biaya  sewa  tersebut  diperbolehkan  oleh para ulama dengan merujuk kepada diperbolehkannya akad ijarah.
Bagi  calon  nasabah  yang  ingin  mengajukan  permohonan  dapat mendatangi bank-bank syariah yang menyediakan fasilitas pembiayaan gadai
emas dengan memenuhi persyaratan:
1) Identitas diri KTP/SIM yang masih berlaku 2) Perorangan WNI 3) Cakap secara hukum 4) Adanya  barang  jaminan  berupa  emas.  Bentuk  dapat  emas  Batangan dengan  karatase  minimal  24  karat  dan  emas  perhiasan  dengan  karatase minimal 17 karat
5) Jangka waktu 4 bulan dan dapat diperpanjang secara otomatis 6) Merupakan  nasabah  BSI  dan sudah  memiliki rekening  BSI  (jika belum mempunyai  harus  membuka  buku  tabungan).  Hal  ini  berguna  untuk memudahkan  nasabah  jika  ingin  membayar  cicilan  dengan  cara autodebet. 7) Untuk  Pembiayaan  di  mulai  dari  Rp  500.000,00  sampai  dengan  Rp 250.000.000,00.
8) Data penghasilan dan lainnya (NPWP jika ada)
9) Memberikan keterangan yang diperlukan dengan benar mengenai Alamat
Selanjutnya pihak Bank Syariah akan melakukan analisis pinjaman yang meliputi:
1) Petugas Bank memeriksa kelengkapan dan kebenaran syarat syarat calon pemohon peminjam.
2) Penaksir  melakukan  analisis  terhadap  data  pemohon,  keaslian  dan karatase  jaminan  berupa  emas,  sumber  pengambilan  pinjaman, penampilan atau tingkah laku calon nasabah yang mencurigakan.
3) Jika  menurut  analisis,  pemohon  layak  maka  bank  akan  menerbitkan pinjaman dengan gadai emas.
4) Realisasi pinjaman dapat dicairkan setelah akad pinjaman sesuai dengan ketentuan bank.
5) Nasabah dikenakan biaya administrasi, biaya sewa, dari jumlah pinjaman
6) Pelunasan dilakukan sekaligus pada saat jatuh tempo
7) Apabila  sampai  dengan  waktu  yang  ditetapkan  nasabah  tidak  dapat melunasi dan proses kolektibilitas tidak dapat dilakukan, maka jaminan dijual dibawah tangan dengan ketentuan:
a) Nasabah tidak dapat melunasi pinjaman sejak tanggal jatuh tempo pinjaman dan tidak dapat diperbaharui. b) Diupayakan sepengetahuan nasabah dan kepada nasabah diberikan kesempatan  untuk  mencari  calon  pemilik.  Apabila  tidak  dapat dilakukan juga, maka Bank melelangnya sesuai dengan syariah.
6. Keunggulan Gadai Emas Bank Syariah Indonesia
Nasabah  dapat  memanfaatkan  emas  untuk  solusi  kebutuhan  dana  dengan mudah, cepat dan aman. Perlu diketahui juga bahwa ada beberapa keunggulan yang dimiliki oleh fasilitas pembiayaan Gadai Emas sebagai berikut:
a. Nilai taksiran emas yang cukup tinggi.
b. Biaya ringan.
c. Emas tersimpan dengan aman.
d. Layanan nyaman.
e. Perpanjang otomatis saat jatuh tempo.

## 1218
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## KESIMPULAN
Mekanisme pembiayaan adalah ketentuan dan syarat-syarat atau yang harus dilakukan sejak nasabah  mengajukan  permohonan  pembiayaan  sampai  pembiayaan  tersebut  dilunaskan  oleh nasabah,  dan  untuk  jenis  pembiayaan  tertentu  mempunyai  kekhususan  dalam  ketentuan  dan prosedurnya. Mekanisme ini berlaku untuk permohonan pembiayaan baru, perpanjangan maupun tambahan  yang  berlaku  secara  umum  untuk  setiap  jenis  pembiayaan,  baik  untuk  modal  kerja maupun untuk investasi.
Mekanisme operasional produk gadai emas di Bank Syariah Indonesia menunjukkan bahwa secara garis  besar gadai  emas (rahn) di  Bank Syariah  Indonesia  telah sesuai berdasarkan  rukun akad rahn secara  praktik  mulai  dari marhun,  marhun  bih , shighah, dan ‘aqidaini sudah  sesuai dengan  dengan  teori  syariah.  PT  Bank  Syariah  Indonesia  (BSI)  KCP  Purworejo,  juga  sudah menerapkan  sistem  pelayanan  pemberian  pembiayaan  yang  mudah,  cepat,  murah  dan  aman. Kemudian, kendala-kendala dan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh bank dalam pembiayaan gadai emas juga telah terorganisir dan dapat diatasi dengan menerapkan prosedur-prosedur yang baik dan benar dalam pemasaran produk gadai emas sehingga dapat terealisasikan sesuai dengan keinginan  dan  harapan.  Hal  ini  dapat  dibuktikan  berdasarkan  skema  pembiayaan  gadai  emas  di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Purworejo. Untuk nasabah Bank Syariah jika ingin melakukan gadai emas harus memenuhi persyaratan yang berlaku dan untuk emas yang bisa digadaikan di BSI KCP Purworejo hanya emas perhiasan, emas antam (Batangan) dan koin dinar. Dalam Pelaksanaan gadai harus sesui dengan ketentuan-ketentuan syariah yang ada.

## DAFTAR REFERENSI
Al Arif, M. (2012). Nur Rianto, Lembaga Keuangan Syariah, Bandung: CV. Pustaka Setia . Al Hadi, A. A. (2017). Fikih muamalah kontemporer . Rajawali Pers.
Anah,  S.  (2021).  Masyarakat  Islam  Indonesia  Pada  Abad  Modern  Dan  Kontemporer. Jurnal Keislaman , 4 (2), 190–214.
Ascarya, P. (2011). Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta: PT. Grafindo Persada , 99 .
Djamil, F. (2012). Penerapan hukum perjanjian dalam transaksi di  lembaga keuangan syariah . Sinar Grafika.
Heri, S. (2003). Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Ekonisia, Yogyakarta .
Ismail, M. B. A. (2017). Perbankan syariah . Kencana. Mardani, D. (2015). Fiqh ekonomi syariah: Fiqh muamalah . Prenada Media. Mustofa, I. (2016). Fiqih Muamalah Kontemporer. Jakarta: Rajawali Pers .
Nurvianti, T. (2020). Nurvianti, T. (2020). Implementasi gadai emas pada bank Syariah mandiri kantor  cabang pembantu  kedaton  Bandar  Lampung  Berdasarkan  Fatwa DSN-MUI  NO. 25/DSN-MUI/III/2002 . IAIN Metro. Putri,  R.  A.  (2019).  PENGARUH  NILAI  TAKSIRAN,  UJRAH,  LOKASI,  PROMOSI,  DAN KUALITAS  PELAYANAN  TERHADAP  KEPUTUSAN  NASABAH  DALAM MENGGUNAKAN  PRODUK  PEMBIAYAAN  GADAI  EMAS  SYARIAH. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam . Rivai, H. V., & Andria, P. V. (2008). Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa . Rajawali. Rivai, V. (2009). Education Management: Analisis Teori dan Praktik . Rajawali Pers. Rivai,  V.,  &  Arifin,  A.  (2010). Islamic  Banking:  Sebuah  teori,  konsep,  dan  aplikasi .  PT  Bumi Aksar.
Sa’diyah, M. (2019). Fiqih Muamalah II: Teori dan Praktik . Unisnu Press.
Subekti. (2005). Hukum Perjanjian . Intermasa.
Suriyanda, O., Diana, S., & Putri, N. E. (2023). Penerapan Sistem Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia KC MEULABOH IMAM BONJOL. AL-IQTISHAD: Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Islam , 1 (1), 44–56.