## IMPLEMENTASI  PROGRAM  BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT ) DI KELURAHAN TEMBONG KECAMATAN CIPOCOK JAYA
Anggita Nurafia * , Rina Yulianti **) , Arenawati ***)
*), **), ***) Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip Untirta Jl. Raya Jakarta Km 4 Serang
*) Anggitanurafia11@gmail.com , **) rina.yulianti@untirta.ac.id ,
***) arenawati@untirta.ac.id

## Abstrak
There are several problems in the Non-Cash Food Assistance Program (BPNT) in Tembong Village, Cipocok Jaya District, Serang City, among others: poor understanding of the Duties, Principals and Functions of Regulations Regarding BPNT Program Distribution in Tembong Village,  causing  the  condition  of  the  available  human  resources  to  be  of  poor  quality  in implementing the program. BPNT, the socialization of the Non-Cash Food Assistance Program (BPNT) has not been carried out optimally so that the community is not aware of the existence of the Non-Cash Food Assistance Program (BPNT) in the Tembong Kelurahan, the attitude of the  implementers  of  the  Non-Cash  Food  Assistance  Program  (BPNT)  in  the  Tembong Kelurahan is still less responsive. The purpose of this study was to find out how the attitude of the implementation of the non-cash food assistance program (BPNT). The theory used is the implementation theory of Van Metter and Van Horn, the research method used is qualitative. The  results  of  this  study  The  implementation  of  the  Non-Cash  Food  Assistance  Program (BPNT)  has  not  run  optimally  because  of  the  lack  of  available  budget  that  makes  the socialization  process  uneven  and  the  facilities  and  infrastructure experience  problems  when distribution.
Keywords : Policy Implementation, Non-Cash Food Assistance Program (BPNT)

## 1. Pendahuluan
Kesenjangan  sosial  adalah  suatu keadaan  ketidakseimbangan    sosial  yang ada  dimasyarakat  yang  mengakibatkan adanya  perbedaan  yang  mencolok  antara masyarakat satu dan masyarakat yang lain, maka pemerintah sedang berupaya melakukan  penanggulangan  kemiskinan yang  terjadi  di  negara  Indonesia  saat  ini melalui beberapa program yang dikeluarkan  dan  diatur  oleh  Undang- Undang  yaitu  Undang-Undang  Nomor  11 tahun  2009  Tentang  kesejahteraan  Sosial, Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2011 Tentang  Penanganan  Fakir  Miskin.  Akan tetapi dalam pengimplementasiannya Undang-Undang tersebut perlu di  evaluasi terkait  dengan  pelaksanannya  karena fenomena  yang  ada  banyak  kita  jumpai  di negara Indonesia saat ini.
Untuk mengatasi fenomena tersebut pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan beberapa  kegiatan  atau  program  yang bertujuan  untuk  menanggulangi  masalah kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan  masyarakat,  salah  satunya yang dikeluarkan adalah Program Bantuan Pangan  Non  Tunai  (BPNT),  program  ini diatur  berdasarkan  Peraturan  Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non  Tunai.  Adanya    Program  Bantuan Pangan  Non  Tunai  (BPNT)  yaitu  dalam rangka  mendukung  SNKI  sesuai  dengan
Perpres  Nomor  82  tahun  2016  tentang Strategi  Nasional Keuangan Inklusif.
Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah  bantuan    pangan  dari  pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat    (KPM)    setiap  bulannya  melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli pangan di e-warong  KUBE  PKH/pedagang  bahan pangan  yang  bekerjasama  dengan  bank Himbara.  Bantuan  Pangan  Non  Tunai (BPNT)  ini  bertujuan  untuk  mengurangi beban  pengeluaran  serta  memberikan nutrisi  yang  lebih  seimbang  kepada  KPM secara tepat sasaran dan tepat waktu.
Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) mulai dilaksanakan  pada  awal  tahun  2017  dan perluasan  penyaluran  Program  Bantuan Pangan  Non  Tunai  (BPNT)  tahun  2018 telah  dilaksanakan  dalam  4  tahap,  yakni tahap I pada bulan  februari, tahap II  pada bulan maret, tahap III pada bulan juli, dan tahap  IV  pada  bulan  agustus.  Total    KPM bantuan  sosial  pangan  adalah  sebesar 15,498,936  KPM  yang  tersebar  di  514 Kab/Kota. Dalam  (www.Tribunnews.com) di  akses  pada  tanggal  2  Desember  2019 pukul 21.00.
E-Warong  di  Kota  Serang  yang telah ditetapkan sebanyak 19 e-warong dan 13 Agen BNI 46 Kota Serang. Masyarakat yang telah terdaftar menjadi Peserta KPM, selain  akan  mendapat  bantuan  sosial  dari
program  BPNT,  peserta  tersebut  akan secara  otomatis  terdaftar  menjadi  peserta Program  Keluarga  Harapan  (PKH).  Di dalam  kartu  KKS  elektronik  tersebut, terdapat  sistem Saving  Account dan e- Wallet /dompet elektronik, sehingga peserta KPM  dapat  membelanjakan  dana  bantuan sosial  untuk  membeli  bahan  kebutuhan pokok.  Apabila  dana  bantuan  tersebut masih tersisa dan tidak habis dalam jangka waktu  1  bulan,  maka  dana  tersebut  akan secara otomatis tersimpan ditabungan serta dapat  digunakan  kembali  pada  bulan berikutnya.
Untuk mengoptimalkan penyaluran bantuan  sosial  maka  Kementrian  Sosial telah  mengeluarkan  Peraturan  Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016,  tentang  Bantuan  Pengembangan Sarana  Usaha  Melalui  Elektronik  Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan atau di singkat E-Warong  Kube  PKH.  E-Warong  Kube PKH  adalah  sarana  usaha  yang  didirikan dan dikelola oleh kube jasa sebagai sarana pencairan  bantuan  sosial  berupa  bahan pangan  pokok  dan/atau  uang  tunai  secara elektronik, kebutuhan usaha, serta pemasaran hasil produksi anggota Kube, E- Warong  merupakan  sarana  pembayaran yang  dilaksanakan  secara  elektronik/non- tunai,  sehingga  mempermudah  dalam penerimaan bantuan program BPNT.
Selanjutnya, untuk mendukung pengelolaan  E-warong,  maka  Kementrian Sosial dan Dinas Sosial Kota Serang telah bekerjasama dengan HIMBARA (Himpunan  Bank-  Bank  Negara),  seperti Bank  BNI,  BRI,  BTN  dan  Mandiri  Serta Badan  Usaha  Logistik  (Bulog/Koperasi). Untuk  Kota  Serang,  Bank  yang  telah bekerjasama dengan e-warong adalah Bank BNI.  Kemudian  Kementrian  Sosial  dan Dinas Sosial Kota Serang Juga bekerjasama dengan Pendamping BPNT  dan Kube Jasa yang  beranggotakan  10  orang  dan  sebagai peserta penerima manfaat. Dalam melakukan  transaksi,  peserta  yang  dapat mencairkan  dana  tersebut  adalah  mereka yang telah memiliki KKS elektronik.
Program  Bantuan  Pangan  Non Tunai ini menggantikan program yang ada sebelumnya  yaitu  Beras  Rumah  Tangga Miskin (Raskin) yang belum terimplementasi dengan baik karena masih adanya  kendala-kendala  saat  di  lapangan. Program  Bantuan  Pangan  Non  Tunai (BPNT) merupakan bantuan sosial pangan yang  disalurkan  dalam  bentuk  non  tunai dari pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat  (KPM)  setiap  bulannya  melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan  hanya  untuk  membeli  bahan pangan  dipedagang  bahan  pangan  atau disebut e-warong yang bekerjasama dengan bank  penyalur.  Program  Bantuan  Pangan Non Tunai ini memiliki tujuan yaitu untuk
mengurangi  beban  pengeluaran  KPM melalui  pemenuhan  sebagian  kebutuhan pangan, memberi gizi yang lebih seimbang kepada  KPM,  meningkatkan  ketepatan sasaran  dan  waktu  penerimaan  bantuan pangan bagi KPM, memberikan pilihan dan kendali  kepada  KPM  dalam  memenuhi kebutuhan pangan, serta mendorong pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable  Development Goals/SDGs).
Selain  tujuan  Program  Bantuan Ketahanan Pangan ini memberikan beberapa  manfaat  bagi  penerima  Program Bantuan  Pangan  Non  Tunai  (BPNT)  ini yaitu  :  meningkatnya  ketahanan  pangan ditingkat KPM sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan, meningkatnya efisiensi penyaluran bantuan sosial,  meningkatnya  transaksi  nontunai dalam agenda Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT),  serta  meningkatnya  kebutuhan ekonomi  di  daerah,  terutama  usaha  mikro dan  kecil di bidang perdagangan.
Penerima manfaat Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah keluarga, yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BPNT, dengan  kondisi  sosial  ekonomi  25% terendah  didaerah  pelaksanaan.  Sumber data  KPM  Bantuan  Sosial  Pangan  adalah data  terpadu  Program  Penanganan  Fakir Miskin (DT-PPFM), yang merupakan hasil
pemutakhiran  basis  data  terpadu  tahun 2015.
Terkait  dengan  nilai  bantuan  yang diberikan  kepada  satu  keluarga  penerima manfaat yaitu sebesar Rp.110.000/KPM/bln.  Keluarga  penerima manfaat  di  Kelurahan  Tembong  ini  setiap bulannya  menukarkan  jumlah  uang  yang tertera di rekening masing-masing masyarakat  dengan  produk  pangan  yang telah  disediakan  yaitu  beras  dan  telur. Masyarakat menukarkannya di tempat yang sudah  disediakan  oleh  para  pendamping program  Bantuan  Pangan  Non  Tunai  ini yaitu  dinamakan  e-warong  (  elektronik warung  gotong  royong  )  yang  merupakan agen  perbankan  anggota  himbara  sesuai harga yang berlaku.
E-warong (elektronik warung gotong royong ) memiliki kriteria yaitu :
1. Memiliki kemampuan, reputasi, kredibilitas,  dan  integritas  di wilayah  operasionalnya  yang dibuktikan  dengan  lulus  proses uji tuntas (dua diligence) sesuai dengan kebijakakn dan prosedur bank penyalur;
2. Memiliki  sumber  penghasilan utama yang berasal dari kegiatan  usaha  yang  sedang berjalan  dengan  lokasi  usaha tetap  dan/atau  kegiatan  tetap lainnya;
3. Memliki jaringan informasi dan kerjasama antar agen/took dengan pemasok/distributor
bahan pangann yang tersedia di pasar untuk memastikan ketersediaan stok bahan pangan bagi pembelian oleh KPM;
4. Menjual  beras  dan/atau  telur sesuai harga pasar;
5. Dapat  melayani  KPM  dan  non KPM  dengan  menggunakan infrastruktur perbankan;
6. Memiliki komitmen yang tinggi dalam  pelayanan  (khusus  bagi KPM lansia dan KPM disabilitas).
Berdasarkan  hasil  pengamatan  di lapangan  bahwa  terdapat    satu  e - warong yang  bertempat  di  Kelurahan  Tembong sebagai  tempat  pengambilan  bantuan Program  Bantuan  Pangan  Non  Tunai (BPNT)  yaitu  di    Kampung  Pabuaran. Seperti  halnya  yang  diungkapkan  oleh  ibu Umiyati selaku Keluarga Penerima Manfaat  (KPM)  Program  Bantuan  Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Tembong (  1  november  2019,  pukul  08.00) mengatakan  adanya  Program  Bantuan Pangan  Non  Tunai  (BPNT)  ini    bisa dirasakan  manfaatnya  karena  dengan adanya Program BPNT ini bisa mengurangi beban pengeluaran keluarga akan kebutuhan pangan yang harus dipenuhi saat
ini.  Salah  satu  syarat  untuk  dapat  menjadi penerima bantuan yaitu masyarakat Kelurahan  Tembong  harus  termasuk  ke dalam  keluarga  penerima  manfaat  (KPM) yaitu  masyarakat  yang  berpenghasilan rendah sehingga wajib mendapatkan bantuan  dari  pemerintah.  Di  kelurahan Tembong masyarakat yang terdaftar sebagai keluarga penerima manfaat (KPM) telah  sesuai  dengan  syarat-syarat  yang berlaku dan telah melewati beberapa proses yang  dimulai  dari  pendaftaran  peserta keluarga  penerima  manfaat  bagi  keluarga yang memenuhi kriteria yang ada.
Berdasarkan  hasil  pengamatan  di lapangan    ditemukan  beberapa  masalah terkait  implementasi  Program  Bantuan Pangan Non Tunai di Kelurahan Tembong Kecamatan  Cipocok  Jaya  yaitu  seperti  di bawah ini:
Pertama, Masih lemahnya upaya pengendalian  yang  dilakukan  oleh  Dinas Sosial Kota Serang sehingga menyebabkan data yang dipakai dalam proses penyaluran bantuan  tidak  di update terlebih  dahulu dalam  melaksanakan  penyaluran  bantuan Program  BPNT  di  Kelurahan  Tembong. Pengendalian  merupakan  kegiatan  yang seharusnya dilakukan secara terus-menerus agar  program  dapat  berjalan  dengan optimal.  Namun  dalam  implementasinya Program  Bantuan  Pangan  Non  Tunai (BPNT)  di  Kelurahan  Tembong  masih kurang  dalam  hal  pengendalian  yang
dilakukan  oleh  Dinas  Sosial  Kota  Serang. Hal tersebut di benarkan oleh bapak Asmun selaku  Ketua  RT  di  Kampung  Pabuaran Kelurahan  Tembong  (8  januari 2020,
Pukul  10.00)  bahwa  dimulai  dari  data peserta penerima Program Bantuan Pangan Non Tunai  dalam penyaluran tidak adanya pembaruan data, Dinas Sosial Kota Serang dalam  menjalankan  Program    Bantuan pangan  non    tunai  dalam  hal  penyaluran tidak  melakukan  pemeriksaan  terkait dengan data, data yang dipakai adalah data Penerima  Program  Raskin  (Beras  Rumah Tangga  Miskin).  Dan  pihak  Dinas  Sosial Kota  Serang  tidak  pernah  mengawasi terkait  data  Penerima  Program  Bantuan Pangan  Non  Tunai  (BPNT).  Setiap tahunnya apakah peserta penerima Program Bantuan Pangan Non Tunai(BPNT) setelah mendapatkan  bantuan  dalam  beberapa tahun  terakhir      tingkat  pendapatan keluarganya  naik  apa  tidak  karena peneliti menemukan  beberapa  data  bahwa  banyak peserta  penerima  Bantuan  Pangan  Non Tunai (BPNT) yang pendapatan keluarganya  telah  meningkat  akan  tetapi masih  menjadi  peserta  penerima  Program Bantuan  Pangan  Non  Tunai  (BPNT)  atau disebut  juga  dengan  keluarga  penerima manfaat (KPM).
Kedua, Sosialisasi Program Bantuan
Pangan  Non  Tunai  (BPNT)      belum dilakukan secara Optimal sehingga menyebabkan masyarakat tidak mengetahui
keberadaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Tembong. Sosialisasi mengenai kebijakan ini dilakukan  oleh  Dinas  Sosial  Kota  Serang dan Kelurahan Tembong. Menurut wawancara  awal  peneliti  dengan  Bapak Mushoffa  Selaku  Ketua  RT  kampung Wakaf  Kelurahan  Tembong  (8  januari 2020,  Pukul 10.00).  Dari  Instansi  tersebut tidak  pernah  ada  sosialisasi  Kepada masyarakat  mengenai  Perubahan  Program Raskin  (Beras  Rumah  Tangga  Miskin) menjadi  Program  Bantuan  Pangan  Non Tunai (BPNT). Keberadaan Program BPNT belum  dikenal  oleh  seluruh  masyarakat yang berada di Kelurahan Tembong karena masyarakat  hanya  mengetahui  bahwa bantuan  yang  ada  saat  ini  adalah  Program Beras Rumah Tangga  Miskin (Raskin) hal ini dikarenakan tidak adanya sosialisasi dari Dinas  Sosial  Kota  Serang  Maupun Kelurahan  Tembong    kepada  masyarakat sekitar  terkait  Program  Bantuan  Pangan Non Tunai (BPNT).
Ketiga, Sikap  pelaksana  Program  Bantuan Pangan  Non  Tunai  (BPNT)  di  Kelurahan Tembong  masih    kurang  responsif.  Sikap dari  Bank  Penyalur  yaitu Bank BNI yang ada  di  Kelurahan Tembong  masih  kurang bertanggungjawab  ketika  terjadi  kendala- kendala  di  lapangan  seperti  berkaitan dengan  proses  pemberian  bantuan  kepada Keluarga  Penerima  Manfaat  (KPM)  yaitu adanya kendala dalam hal transaksi seperti
Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)
mengalami gangguan ataupun Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang hilang dan Mesin EDC error maka pendamping masih kurang  respons  terhadap  permasalahan yang terjadi di lapangan. Hal ini dibenarkan oleh  Koordinator  Tenaga  Kesejahteraan Sosial Bidang Penanganan Fakir Miskin.

## 2. Metode
Metode  penelitian  adalah  cara  yang digunakan oleh peneliti dalam
mengumpulkan
data penelitiannya
(arikunto,  2002  :  136)  untuk  mengetahui Implementasi  Program  Bantuan  Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Tembong Kecamatan  Cipocok  Jaya  Kota  Serang pada  tahun  2020.  Faktor  pendukung  dan penghambat Implementasi Program Bantuan  Pangan  Non  Tunai  di  Kelurahan Tembong  Kecamatan  Cipocok  Jaya  Kota Serang    yang  sesuai  dengan  rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif.

## 3. Hasil
Kota  Serang  ialah  salah  satu  kota yang  ada  di  Provinsi  Banten  yang melaksanakan  Program  Bantuan  Pangan Non Tunai (BPNT). Salah satu penanggulangan kemiskinan yang terjadi di
Kota Serang, ialah di Kelurahan Tembong Kecamatan  Cipocok  Jaya  Kota  Serang. Berikut merupakan tabel Jumlah Penerima Program Bantuan Pangan Non Tunai untuk Kecamatan se-Kota Serang Provinsi Banten Tahun  2018-2019  dapat  dilihat  pada  tabel berikut ini.
Tabel 1.1
Jumlah Penerima Progam Bantuan Pangan Non Tunai  (BPNT) per-kecamatan di Kota Serang pada tahun 2018 dan 2019
Sumber : Dinas Sosial Kota Serang Tahun

## 2019
Berdasarkan Tabel 1.1, dapat dilihat bahwa  jumlah  penerima  Program  Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Serang pada  tahun  2018  yaitu  16.261  KPM  dan pada  tahun  2019  yaitu  13.936  KPM  yang tersebar  di    enam  Kecamatan  di  Kota
N o Kecamat
an Jumlah Kelura han 2018 2019
1  Serang 12 2.837 2.345 2  Cipocok Jaya 8 1.992 1.617 3  Kasemen 10 6.192 5.495 4  Taktakan 13 1.577 1.245 5  Curug 10 1.852 1.650 6  Walantak a 14 1.811 1.584 Jumlah 67 16.261 13.93 6
Serang. Menurunnya jumlah peserta penerima  Program  Bantuan  Pangan  Non Tunai  (BPNT)  karena  adanya  kegagalan ketika membuka rekening kolektif (BUREKOL)  yang  dilakukan  oleh  pihak Bank Himbara hal ini karena adanya double data  dan  juga  masyarakat  yang  sudah meninggal  masih  terdata  dalam  proses penyaluran  Program  Bantuan  Pangan  Non Tunai  (BPNT)  sehingga  pada  tahun  2019 data    jumlah  peserta  penrima  Program Bantuan  Pangan  Non  Tunai  (BPNT) menurun.
Tabel 1.2 Daftar Nama E-warong Kube Jasa PKH Kota Serang Tahun 2018-2019 No Nama Kelompok Kelurahan Kecamatan 1 Priyayi Mandiri Sejahtera Mesjid Priyayi Kasemen 2 Warong Kita Warung Jaud Kasemen 3 Sahabat Sejahtera Banjarsari Cipocok Jaya 4 Salila Sejahtera Curug Curug 5 Sari Sejahtera Mandiri Teritih Walantaka 6 Taktakan Mandiri Sayar Taktakan 7 Ikhlas Sejahtera Terondol Serang 8 Pamindangan Damai Sejahtera Unyur Serang 9 Maju Jaya Sejahtera Cimuncang Serang 10 Amor Sejahtera Pancalaksana Curug 11 Barokah Sejahtera Sukalaksana Curug 12 Tanggul Indah Banten Kasemen 13 Citra Madani Sejahtera Kasunyatan Kasemen 14 Luhur Sejahtera Sawah Luhur Kasemen 15 Taktakan Sejahtera Taktakan Taktakan 16 Permata Sejahtera Cigoong Walantaka 17 Cipocok Sejahtera Panancangan Cipocok Jaya 18 Kagungan Mandiri Kagungan Serang 19 Jaya Bersama Taktakan Taktakan
Sumber : Dinas Sosial Kota Serang Tahun 2019
Berdasarkan Tabel 1.2, terdapat 19 e-warong di Kota Serang pada Tahun 2019 yang tersebar di 19 Kelurahan yang ada di Kota  Serang  dengan  jumlah  e-warong terbanyak    yaitu    5  e-warong  berada  di Kecamatan  Kasemen  hal  ini  karena Kecamatan  Kasemen  adalah  salah  satu Kecamatan  dengan  jumlah  penerima Program  Bantuan  Pangan  Non  Tunai (BPNT) terbanyak yang ada di Kota Serang pada tahun 2019.
Berdasarkan  data  yang  diperoleh dari  data  Kelurahan  Tembong  pada  tahun 2018,  Kelurahan  Tembong  Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang dalam penyaluran  Program  Bantuan  Pangan  Non Tunai  (BPNT)  disalurkan  di  dua  belas kampung yaitu wakap, karundang, tembong,  calincing,  pasir  kelapa,  pule, kubang  asem,  bulakan,  nancang  pasir, pabuaran, pasir asem dan cikamal jaya.  Hal tersebut  dapat  dilihat  pada  tabel  di  bawah ini.

## Tabel 1.3
Jumlah Penerima Bantuan  Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kelurahan Tembong Tahun 2018 No Kampung 2018 1 Wakap 7 2 Karundang 3 3 Tembong 25 4 Calincing 18 5 Pasir Kelapa 4
6 Pule 10 7 Kubang asem 3 8 Bulakan 5 9 Nancang pasir 9 10  Pabuaran 15 11  Pasir asem 2 12  Cikamal jaya 7 Jumlah 108
Sumber : Kelurahan Tembong Tahun 2019
Berdasarkan Tabel 1.5, dapat dilihat bahwa  jumlah penerima Program  Bantuan pangan  Non  Tunai  (BPNT)  di    Kelurahan Tembong  yaitu  108  Keluarga  Penerima Manfaat (KPM) yang tersebar di dua belas kampung yang ada di Kelurahan Tembong dengan  jumlah penerima Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terbanyak yaitu terdapat di Kampung Tembong dan jumlah penerima  Program  Bantuan  Pangan  Non Tunai  (BPNT)  paling  sedikit  terdapat  di Kampung Pasir Asem.

## 4. Pembahasan
Dalam  pembahasan  ini,  penulis menggunakan teori Edward III ( dalam Leo, Agustino,  2014. Dasar  –  Dasar  Kebijkan Publik ),  untuk membantu penulis di dalam melihat  kecenderungan  para  pelaksana  di dalam  melaksanakan  Program  Bantuan Pangan  Non  Tunai  ini.  Sehingga  aka terlihat  apa  yang  sudah  dilakukan  dan bagaimana bantuan itu dilakukan.
Sikap  penerimaan  atau  penolakan dari  (agen)  pelaksana  akan  sangat  banyak mempengaruhi  keberhasilan  atau  tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini  sangat  mungkin  terjadi  oleh  karena kebijakan  yang  dilaksanakan  bukanlah hasil  dari  formulasi  warga  setempat  yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan di implementor adalah kebijakan  “dari  atas” (top  down) yang sangat mungkin para pengambil keputusannya  tidak  pernah  mengetahui (bahkan  tidak  mampu  menyentuh  ) kebutuhan,  keinginan  atau  permasalahan yang  warga  inginkan.  Dalam  pelaksanaan program  Bantuan  Pangan  Non  Tunai pelaksana  kebijakan  harus  memahami pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai. Pertama, kognisi (pemahaman) serta respon (dukungan/persetujuan) agen pelaksana.
Masih banyak yang belum memahami  mengenai  apa  itu  Program Bantuan  Pangan  Non  Tunai  (BPNT)  dan apa  tujuan  dari    Program  Bantuan  Pangan Non  Tunai  itu  sendiri,  karena  sosialisasi yang  dilakukan  belum  sampai  ke  seluruh pelosok-pelosok daerah sehingga masih ada masyarakat  yang  masih  awam  terhadap pelaksana  program  Bantuan  Pangan  Non Tunai ini maka dari itu seharusnya memang sosialisasi  dilakukan  secara  terus-menerus akan  tetapi  pada  pelaksanaannya  tidak
seperti  itu  hal  ini    karena  minimnya anggaran yang ada.
Masih  banyak  masayarakat  yang belum  siap  dengan  adanya  peralihan mekanisme penyaluran yang semula sistem manual menjadi mekanisme akun elektronik, masih ada sebagian masyarakat yang  masih  belum  siap  dengan  beralihnya sistem  manual  menjadi  akun  elektronik karena  menurut  masyarakat  ini  hal  yang ribet  tidak  seperti  program  Raskin  dahulu yang  sistemnya  manual,  akan  tetapi masyarakat  menerima  adanya  peralihan proses penyaluran menggunakan mekanisme akun elektronik karena memang akan lebih efektif dan efisien daat penyaluran.
Sosialisasi sangatlah penting terutama  sosialisasi  yang  dilakukan  harus menyentuh semua masyarakat yang ada di setiap daerah karena pentingnya sosialisasi untuk telaksananya program dengan maksimal  karena  ketika  sosialisasi  tidak merata akan membuat masyarakat menjadi awam terhadap program yang ada terutama Program  Bantuan  Pangan  Non  Tunai (BPNT)  sehingga  pelaksanaan  program akan menjadi terhambat.
Ketidakpahaman masyarakat
terhadap  Program  Bantuan  Pangan  Non Tunai (BPNT) tentu membuat Implementasi  Program  Bantuan  Pangan Non Tunai (BPNT) menjadi tidak maksimal.  Selain  itu  dengan  beralihnya
Program  Raskin  ke  BPNT  tentu  membuat masyarakat  kebingungan  apa  perbedaan diantara  keduanya  dan  ternyata  perbedaan tersebut  ada  pada  sistem  penyaluran  yang melaui mekanisme akun elektronik sehingga  banyak  hal-hal  yang  harus  di sosialisasikan secara maksimal dimulai dari alat  pembayarannya  menggunakan  Kartu seperti  ATM  yang  disebut  juga  dengan Kartu  Keluarga  Sejahtera  (KKS)  dan sistemnya penyalurannya pun berbeda yaitu dengan  menggunakan  E-Wallet.  Akan tetapi,  hal  ini  merupakan  kemajuan  dari suatu  sistem  teknologi  dan  suatu  usaha pemerintah  untuk  menunjukan  hal  yang lebih  transparan  kepada  masyarakat  saat penyaluran. Program ini sangat membantu masyarakat  yang  tidak  mampu  untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.
Masyarakat  yang  tidak  mampu mereka  sangat  membutuhkan  bantuan  dari pemerintah untuk membantu mereka dalam memenuhi sebagian kebutuhan pangannya, selain itu respon dari masyarakat itu sendiri sangat  baik  dengan  adanya  program tersebut  karena  menurutnya  pemerintah telah  membantu  menanggulangi  masalah kemiskinan  yang  ada  di  negara  indonesia ini.
Hal  di  atas,  tentunya  sangat bergantung pada bagaimana para implementor melaksanakan program tersebut  agar  berjalan  dengan  efektif  dan efisien,  artinya  ada  penanganan  serius
terkait program tersebut agar jelas dan pasti sampai  ke  masyarakat.  Selain  itu  dalam proses  pelaksanaan  program  tentunya  ada beberapa  tahap  yang  harus  dilewati  dan dalam pelaksanaannya karena ini sistemnya elektronik  maka  ada  kerjasama  dengan pihak  swasta  yaitu  bank  himbara  sebagai bank penyalur.
Dalam proses pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) masih kurang  responsif  dari  agen  pelaksana  itu sendiri  salah  satunya  dari  pihak  bank penyalur,  karena  hampir  setiap  bulannya ada  saja  masyarakat  yang  melapor  kesini terkait keluhan-keluhan mereka yang tidak cepat  direspon  oleh  pihak  bank  penyalur seeprti  kendala  kartu  hilang  ataupun nominal  yang  tidak  muncuk  sehingga masyarakat  tidak  bisa  mengambil  bantuan sesuai waktunya.
Melihat gambaran di atas sikap dari agen pelaksana sangat menentukan jalannya  suatu  program  tersebut  dapat berjalan dengan maksimal sehingga kendala-kendala  yang  terjadi  dilapangan bisa  teratasi  dengan  baik  dan  tentunya sesuai dengan  prosedur yang  telah ditetapkan.  Pendamping  Program  Bantuan Pangan  Non  Tunai  (BPNT)  di  Kelurahan Tembong  dalam  hal  ini  selalu  berusaha membantu  masyarakat  yang  masih  awam dan  belum  paham  terkait  mekanisme penyaluran dan juga saya selalu berkoordinasi dengan pihak bank penyalur
saat terjadi kendala saat proses penyaluran akan  tetapi  pihak  bank  penyalur  tidak dengan cepat merespon.
Proses penyaluran
Program Bantuan Pangan Non Tunai sudah menjadi tugas pemerintah untuk dapat diimplementasikan  dengan  baik  karena mengingat jumlah kemiskinan yang cukup tinggi  tentu  membuat  pemerintah  dan pemerintah  daerah  dapat  bekerjasama dengan  baik  agar  dalam  pelaksanaan program dapat berjalan dengan baik, selain itu juga pemerintah daerah perlu memastikan  bahwa  kebutuhan  pangan masyarakat  tidak  mampu  dapat  terpenuhi dengan  adanya  bantuan  tersebut.  Hal  ini tentu  menjadi  hal  yang  utama  untuk menanggulangi  masalah  kemiskinan  yang ada di indonesia agar tidak ada masyarakat yang kelaparan karena tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.
Program  Bantuan  Pangan  Non Tunai (BPNT) ada yaitu untuk menanggulangi  masalah  kemiskinan  yang ada di indonesia Program Bantuan Pangan Non  Tunai  (BPNT)  yaitu  bertujuan  untuk membantu  sebagian  kebutuhan  pangan keluarga  tidak  mampu  sehingga  bisa memenuhi  kebutuhannya,  selain  itu  juga membantu  memberikan  gizi  yang  lebih seimbang  kepada  Keluarga  Penerima Manfaat  (KPM),  meningkatkan  ketepatan sasaran  dan  waktu  penerimaan  bantuan pangan  bagi  Keluarga  Penerima  Manfaat
(KPM),  memberikan  pilihan  dan  kendali kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam  memenuhi  kebutuhan  pangan,  serta mendorong pencapaia tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable  Development Goals/SDGs) . sehingga dalam pelaksanannya agar berjalan dengan efektif dan efisien tentu butuh kerjasama yang baik antar pemerintah daerah dengan masyarakat  agar  implementasi  program Bantuan Pangan Non Tunai  (BPNT) dapat berjalan dengan maksimal.
Program-  program  yang  ada  di tingkat daerah tentu sudah ada maksud dan tujuan  pembuatannya.  Hanya  saja  fakta dilapangan masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui Program Bantuan Pangan Non  Tunai  (BPNT)  ini  dan  bagaimana mekanisme pelaksanaannya sehingga membuat  pelaksanaan  Program  Bantuan Pangan  Non  Tunai  pelaksanaannya  masih belum  optimal  dilakukan.  Sosialisasi  yang tidak  sampai  ke  pelosok-pelosok  daerah tentu  membuat  pemahaman  masyarakat masih belum paham terkait adanya program Bantuan Pangan Non Tunai ini.

## 5. Kesimpulan
Instansi atau lembaga terkait sudah melaksanakan  Program  Bantuan  Pangan Non  Tunai  (BPNT)  yang  bertujuan  untuk mengurangi  beban  pengeluaran  Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui pemenuhan  sebagian  kebutuhan  pangan,
memberikan  gizi  yang  lebih  seimbang kepada Keluarga Penerima Manfaat, meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan bantuan pangan bagi Keluarga Penerima  Manfaat  ,  memberikan  pilihan dan  kendali  kepada  Keluarga  Penerima Manfaat  dalam  memenuhi  kebutuhan pangan serta mendorong pencapaian tujuan pembangunan  berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).
Dinas  Sosial  Kota  Serang  berperan untuk  mensosialisasikan  Program  Bantuan Pangan  Non  Tunai  yang  ditujukan  untuk mengatasi masalah kemiskinan yang proses pelaksanaannya sering melakukan sosialisasi  tentang  bagaimana  mekanisme penyaluran menggunakan mekanisme akun elektronik yaitu berkaitan dengan Perarturan  Republik  Indonesia  Nomor  63 Tahun 2017 Tentang Bantuan Sosial Secara Non  Tunai.  Namun,  dalam  melaksanakan Program Bantuan Pangan Non Tunai belum optimal  yang  disebabkan  oleh  beberapa aspek yaitu diantaranya aspek sumberdaya manusia  yang  masih  belum  berkualitas tentu  membuat  pelaksanaan  Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) belum berjalan  dengan  optimal.        Selain  itu, Sosialisasi yang dilakukan hanya dikelurahan  saja  sehingga  memang  tidak tepat  sasaran  sehingga  masih  banyak masyarakat  yang  belum  paham  terkait Program Bantuan Pangan Non Tunai. Tidak optimalnya sosialisasi yang dilakukan oleh
instansi/lembaga  terkait  karena  minimnya anggaran  yang  dimilki,  anggaran  yang dimiliki  tidak  bisa  memenuhi  kebutuhan proses  sosialisasi  dan  masih  kurangnya tanggungjawab  dalam  mengatasi  kendala- kendala  yang  terjadi  saat  dilapangan  yang dilakukan  oleh  para  pelaksana  program tentu  membuat  pelaksanaan  program menjadi tidak optimal.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU :
Bungin,
Burhan. 2010. Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi,  Kebijakan  Publik,  dan Ilmu  Sosial  Lainnya .  Jakarta:
Penerbit Kencana Edward III, Implementasi kebijakan Publik. Indiahono  Dwiyanto. Kebijakan  Publik berbasis Dynamic Policy Analisys .2009.  Yogyakarta:  Gava
Media Agustino,  Leo.2014. Dasar  –  Dasar Kebijkan Publik .Bandung: Alfabeta Nugroho Rian.2014 . Public Policy . Jakarta: PT.Gramedia Winarno  Budi.2014. Kebijakan  Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus). Jakarta : PT.Buku Seru Wahab solichin.2012. Analisis Kebijakan(dari formulasi ke penyusunan
model- model implementasi  kebijakan  publik).
Jakarta: PT.Bumi Aksara

## DOKUMEN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN :
Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017
Tentang   Penyaluran  Bantuan  Sosial Secara Non Tunai
Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan NonTunai
Badan  Pusat  Statistik    Provinsi  Banten Tahun 2016 Pedoman Umum Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 2018