## JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)
Volume 7 | Nomor 1 | Januari 2023

## URGENSI PENERAPAN BUDAYA INOVASI BAGI ASN DALAM MENINGKATKAN KINERJA ORGANISASI PUBLIK DALAM MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI
THE URGENCE OF IMPLEMENTING A CULTURE OF INNOVATION FOR ASN IN IMPROVING THE PERFORMANCE OF PUBLIC ORGANIZATIONS IN REALIZING
BUREAUCRACY REFORM
1 Haira Zulfia, 2 Aldri Frinaldi
1 Universitas Negeri Padang
2 Universitas Negeri Padang
1 hairanadira@gmail.com, 2 aldri@fis.unp.ac.id Kata Kunci:

## ABSTRAK
petunjuk penulisan; journal of public
administration and governance studies; template
Keywords : author guidelines; journal of public administration and governance studies;
template
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  urgensi  budaya  inovasi  bagi  Aparatur Silpil  Negara  (ASN)  dalam  meningkatkan  kinerja  ASN  dan  meningkatkan  kinerja organisasi public dalam mendukung program reformasi birokrasi. Penelitian ini juga mencoba melihat aspek rasionalisasi dalam mengubah pandangan budaya kerja ASN serta mendukung terciptanya semangat berinovasi bagi ASN yang selama ini ASN di  doktrin  sebagai  pekerja  yang  malas  dan  cendrung  tidak  inovatif.  Penelitian  ini merupakan  penelitian  library  research  dimana  nantinya  akan  mengumpulkan  data- data yang berkaitan dengan konsep penerapan inovasi bagi ASN, budaya berinovasi di sector publik, berinovasi dapat mendukung kinerja organisasi dalam mewujudkan reformasi birokrasi. Adapun hasil penelitian ini yaitu penerapan budaya berinovasi, Urgensi  inovasi  bagi  ASN  dalam  peningkatan  kinerja  organisasi  dan  urgensi penerapan inovasi bagi sector public dalam mewujudkan reformasi birokrasi Kata kunci: Urgensi budaya Inovasi bagi ASN, Inovasi bagi organisasi sector publik, peningkatan kinerja organisasi.
Abstack: This study aims to determine the urgency of a culture of innovation for the State Civil Apparatus (ASN) in improving the performance of ASN and improving the  performance  of  public  organizations  in  supporting  the  bureaucratic  reform program.  This  study  also  tries  to  look  at  the  rationalization  aspect  in  changing  the view of the ASN work culture and supports the creation of a spirit of innovation for ASN  who  have  been  taught  that  ASN  is  lazy  and  tends  not  to  be  innovative.  This research  is  alibrary  research  which  will  collect  data  related  to  the  concept  of implementing  innovation  for  ASN,  a  culture  of  innovation  in  the  public  sector, innovation can support organizational performance in realizing bureaucratic reform. The results of this study are the application of a culture of innovation, the urgency of innovation  for  ASN  in  improving  organizational  performance  and  the  urgency  of implementing innovation for the public sector in realizing bureaucratic reform.
Keywords:  Urgency  of  Innovation  culture  for  ASN,  Innovation  for  public  sector organizations, Organizational performance improvement.
p-ISSN 2549 - 0435 e-ISSN 2549 - 1431

## JIPAGS Volume 7, Issue 1, Januari

## A. PENDAHULUAN
Reformasi  birokrasi  merupakan  upaya  pemerintah  dalam  mencapai  good  governance serta  melakukan  pembaruan  dan  perubahan  terhadap  system  penyelenggaraan  pemerintahan menyangkut aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya aparatur. Sektor publik  saat  ini  harus  dapat  menyusun  agenda  penting  dalam  meningkatkan  kinerja  organisasi maupun kinerja ASN. Hal ini di dorong atas keinginan masyarakat dan kalangan lainnya yang menginginkan  performa  pelayan  publik  yang  berkualitas,  layak  dan  efektif  serta  tanggap terhadap  kebutuhan  masyarakat  sebagai  pengguna  layanan.  Peningkatan  tata  kelola pemerintahan  yang  baik  dan  merespon  masalah,  dengan  memecahkan  masalah  dari  berbagai persoalan,  baik  itu  ekonomi,  sosial  dan  lingkungan.  dengan  keterlibatan  banyak  stakeholder dengan  berbagai  potensi  konflik  yang  tinggi  diperlukan  solusi  kebijakan  inovatif  dalam menyelesaikan masalah di organisasi publik.
Perubahan keinginan masyarakat tersebut harus diimbangi dengan kemampuan lembaga maupun organisasi publik untuk menghadapi perubahan yang terjadi di masyarakat. Pelayanan publik  merupakan  kebutuhan  mendasar  bagi  masyarakat.  Untuk  mendapatkan  pelayanan publik  yang  layak  dimana  setiap  masyarakat  mendapatkan  pelayanan  yang  baik  dari pemerintah.  Pelayanan  publik  dilaksanakan  seoptimal  mungkin  agar  tidak  terjadi  pemborosan dalam  hal  tenaga,  biaya,  materil,  waktu  dan  lainnya.  Masyarakat  saat  ini  dalam  memenuhi kebutuhannya sebagai subjek yang menginginkan pelayanan yang cepat, praktis, dan efisien dan tentunya  pelayanan  yang  lebih  memberikan  kemudahan.  Inilah  yang  menjadi  urgensi  bagi lembaga  maupun  organiasasi  publik  untuk  beradaptasi  dalam  melakukan  perubahan  budaya dari ASN itu sendiri maupun dari budaya organisasi itu secara menyeluruh.
Salah satu upaya peningkatan pelayanan publik adalah peningkatan sumberdaya manusia yaitu  ASN  itu  sendiri.  Selain  dukungan  media  internet  melalui  penyediaan  pelayanan  melalui website  pemerintah  adalah  setiap  ASN  sebagai  sumber  daya  manusia  yang  berperan  penting sebagai penggerak roda organisasi, dibutuhkan sumber daya manusia yang mampu menjawab dan  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  dalam  memenuhi  pelayanan  yang  dibutuhkan  oleh masyarakat.  Dengan  sumber  daya  manusia  yang  baik,  akan  dapat  membentuk  ASN  yang memiliki  keinginan  untuk  dapat  berbuat  dan  berkinerja  baik  tentunya  dibutuhkan  ASN  yang memiliki  jiwa  inovatif.  ASN  yang  inovatif  akan  mendorong  kinerja  ASN  maupun  kinerja organisasi.  ASN  sebagai  ujung  tombak  sebuah  organisasi  untk  mencapai  tujuan  organisasi publik  maka  sangat  penting  dibentuk  ASN  yang  berbudaya  inovasi  dalam  melakukan perubahan kearah yang lebih baik.
Namun  permasalahan  yang  dihadapi  adalah  banyaknya  ASN  yang  kurang  kreatif,  tidak professional,  malas  berfikir,  belum  membudayakan  inovasi  di  diri  ASN  sehingga  kondisi  ini memerlukan  perhatian  khusus  dan  tindakan  segera  dalam  mengatasi  masalah  tersebut.  Untuk meningkatkan  inovasi  ASN  diperlukan  manajemen  aparatur  sipil  negara  dalam  peningkatan kompetensi  dan  kualifikasi  yang  diperlukan  oleh  jabatan  dengan  kompetensi  serta  kualifikasi yang sesuai mulai dari perekrutan, penempatan dan promosi pada jabatan untuk mencapai tata kelola  pemerintahan  yang  berdaya  guna  dan  mencapai  tujuan  organisasi  pemerintah.  Untuk mewujudkan  ASN  yang  memiliki  budaya  yang  baik  yang  merupakan  tujuan  dari  reformasi birokrasi  maka  di  bentukah  ASN  yang  memiliki  tanggung  jawab  dalam  mengelola  dan

## JIPAGS Volume 7, Issue 1, Januari
mengembangkan  dirinya  dan  mempertanggung  jawabkan  kinerjanya  dan  menerapkan  budaya inovasi baik untuk asn maupun untuk organisasi dimana dia di tempatkan.
Apabila  para  pegawai  yang  bekerja  dalam  suatu  institusi  mampu  menerapkan  budaya kerja  berkualitas  tentu  dapat  pula  meningkatkan  kualitas  pelayanan  publik  dari  pada pemerintah  maupun  pemerintah  daerah.  Hal  ini  sesuai  dengan  hasil  penelitian  (Frinaldi,  2014) bahwa  Pengaruh  budaya  kerja  PNS  mempunyai  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  kualitas pelayanan.  Sebagian  pegawai  mempunyai  budaya  kerja  dan  berkomitmen  rendah  maka  ada gangguan  terhadap  prestasi  kerja  yang  hendak  dicapai.  Untuk  itu  focus  utama  perlu  diadakan sosialisasi  dan  internalisasi  budaya  kerja  bagi  para  ASN  dalam  meningkatkan  perspektif  nilai, pemahaman  cara  bekerja,  norma,  pola  piker  dan  perilaku  seorang  ASN  dalam  menjalankan suatu pekerjaan. Hal ini juga senada dengan hasil penelitian (Sudarman, 2018) pengaruh budaya kerja  dan  komitmen  organisasi  secara  simultan  mempengaruhi  kinerja  pelayanan  public  yang semakin  berkualitas.  Hal  ini  juga  sesuai  dengan  hasil  penelitian  (Fatimah  &  Frinaldi,  2020) bahwa budaya kerja dan kepuasan kerja sangat mempengaruhi kinerja pegawai dimana apabila budaya  kerja  belum  diterapkan  dengan  baik  maka  berpengaruh  kepada  kepuasan  kerja  yang tidak dirasakan pegawai sehingga akan menurunkan kinerja pegawai.
Berdasarkan Keputusan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25/KEP/M.PAN/4/2002 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Negara bahwa dalam  rangka  menumbuh  kembangkan  etos  kerja  aparatur,  tanggung  jawab  moral  dan  guna meningkatkan produktivitas serta kinerja pelayanan aparatur kepada pegawai, dipandang perlu mengembangkan  nilai-nilai  dasar  Budaya  Kerja  Aparatur  Negara  secara  intensif  dan menyeluruh  pada  jajaran  aparatur  penyelenggara  Negara.  Dimana  pada  pasal  1  menjelaskan tentang  ayat  1  Membantu,  mengembangkan  budaya  kerjadalam  pelaksanaan  reformasi birokrasi, ayat 2 mendorong perubahan sikap dan perilaku pejabar serta pegawai dilingkungan dilingkungan masing0masing agar dapat meningkatkan kinerja agar mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi, dan ayat 3 memberikan panduan dalam merencanakan, melaksanakan dan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan budaya kerja.
Ketidak  efektifan  suatu  organisasi  dapat  disebabkan  oleh  berbagai  faktor  internal  dan eksternal. Salah satu faktor internal yang dikaitkan dengan pencapaian kinerja adalah aspek etos kerja,  tanggung  jawab  dan  perilaku  pekerja  terhadap  pekerjaan  dan  lingkungannya. Pengetahuan  para  pimpinan  mengenai  sikap  dan  perilaku  bawahannya  tersebut  bermanfaat untuk  desain  pengendalian  yang  tidak  menimbulkan  dysfunctional  behavior.  Dalam  hal  ini antara  lain  terkait  dengan  aspek  kinerja.  Pegawai  dapat  bekerja  sesuai  yang  diharapkan,  maka dalam  mencapai  tujuan  organisasi  dibutuhkan  pegawai  yang  inovatif  dalam  meningkatkan kinerja  dalam  menghadapi  kemajuan  teknologi  dan  perubahan  zaman.  Hal  ini  senada  dengan reformasi  birokrasi  tuntutan  terhadap  ASN  adalah  untuk  mencapai  ASN  yang  kreatif  dan inovatif untuk mencapai kinerja ASN dan kinerja organisasi publik.

## B. TINJAUAN LITERATUR
1. Budaya Organisasi
Budaya  Organisasi  (Kamaroellah,  2014)  adalah  system  nilai  dan  keyakinan  dalam membentuk perilaku pegawai dalam suatu organisasi. Budaya organisasi adalah seperangkat system  nilai-nilai,  keyakinan  dan  asumsi  serta  norma  yang  telah  lama  berlaku,  disepakati

## JIPAGS Volume 7, Issue 1, Januari
serta  diikuti  para  anggota  sebagai  pedoman  perilaku  dalam  pemecahan  masalah-masalah dalam  organisasinya.  Budaya  organisasi  disebut  juga  seperangkat  nilai-nilai  atau  norma- norma  yang  telah  relatif  lama  berlakunya,  dianut  bersama  oleh  para  anggota  organisasi (karyawan)  sebagai  norma  perilaku  dalam  menyelesaikan  masalah-masalah  organisasi. Dalam budaya organisasi adanya sosialisasi nilai-nilai dan menginternalisasi dalam diri para anggota dalam menjiwai orang perorang di dalam organisasi. Budaya organisasi merupakan jiwa dari suatu organisasi dan jiwa dari anggota organisasi itu sendiri.
Budaya organisasi (Sudarsono, 2019) adalah sebagai aturan, nilai, norma, falsafah dan kepercayaan yang dipegang teguh oleh sebuah organisasi yang tercermin dalam perilaku dan pola  pikir  dari  anggota  organisasi  dengan  memiliki  persepsi  yang  sama  dari  para  anggota organisasi.  Jadi  budaya  organisasi  disebut  juga  system  bersama  yang  memiliki  kebiasaan yang sama  dan memegang teguh nilai-nilai yang sama.
Dapat  disimpulkan  bahwa  Budaya  organisasi  adalah  sistem  nilai,  norma  bentuk perilaku  yang  merupakan  suatu  kepercayaan  yang  dipegang  teguh  oleh  sebuah  organisasi yang  tercermin  dalam  perilaku  dan  pola  pikir  dari  anggota  organisasi  dengan  memiliki persepsi yang sama dari para anggota organisasi. Jadi budaya organisasi disebut juga system Bersama  yang  memiliki  kebiasaan  yang  sama  yang  merupakan  kekuatan  social  yang  tidak terpampang  nyata  yang  dapat  menggerakkan  orang  banyak  dalam  suatu  organisasi  untuk melakukan suatu tugas dalam pekerjaanya. Secara sadar atau tidak sadar setiap orang dalam suatu  organisasi  akan  mempelajari  budaya  yang  ada  dilingkungan  dimana  dia  berada  dan bekerja.  Sertiap  orang  yang  berada  dalam  suatu  organisasi  akan  berusaha  mempelajari  apa yang dilarang dan apa yang di sarankan apakah baik buruknya benar slah dan tentang apa yang harus dilakukan.
2. Budaya Inovasi
Budaya  inovatif  (I  Rosyiana,  2020)  adalah  sekumpulan  bentuk  pemikiran,  nilai-nilai, pendapat,  perilaku  dan  kepercayaan  yang  mengandung  tantangan,  kreativitas  dan  resiko oleh anggota organisasi terkait penciptaan hal-hal yang baru yang mempengaruhi cara kerja dan dan perilaku anggota organisasi.
Budaya  inovatif  (Tiqwani,  2014)  adalah  suatu  sebuah  proses  dimana  sikap  atau  ide kreatif  karyawan  dalam  suatu  pekerjaannya  dan  mampu  untuk  mengambil  sebuah  resiko yang bertujuan untuk memberbaiki kinerjanya
Budaya  inovasi  (Dobni,  2008)  adalah  segala  bentuk  perubahan  dengan  tanda-tanda prinsip  manajemen  tradisional,  proses  dan  prakteknya  bentuk  adat  dari  suatu  organisasi yang  secara  signifikan  mengubah  pola,  tata  cara  kerja  serta  bentuk  manajemen  yang dilakukan. Indikator budaya  inovatif  (Dobni,  2008)  adalah  a.  nita  dari  sebuah  inovasi,  b. infrastruktur, c. pengaruh orientasi pasar/masyarakat, d. implementasi dari sebuah inovasi
Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa budaya inovasi adalah suatu proses  perubahan  sikap,  perilaku,  mindset  seorang  pegawai  terhadap  keinginan  dalam mengubah  pola,  tata  kerja  serta  bentuk  manajemen  yang  dikerjakan  yang  bertujuan memperbaiki perilaku dan kinerjanya.

## JIPAGS Volume 7, Issue 1, Januari
3. Kinerja Kinerja  (Robbins,  2006)  adalah  hasil  dari  suatu  evaluasi  terhadap  pekerjaan  yang dibandingkan  dengan  kriteria  yang  sudah  menjadi  kesepakatan  dan  ketetapan.  Kinerja karyawan  adalah  fungsi  dari  interaksi  antara  motivasi  dan  kemampuan  yang  memerlukan pertimbangan  ynag  penting  dikarenakan  kinerja  individual  seseorang  dalam  organisasi merupakan bagian dari kinerja organisasi dan menentukan terhadap hasil kinerja organisasi tersebut.
Kinerja  Pegawai  (Tun  Huseno,  2016)  dipengaruhi  oleh  beberapa  variabel  antara  lain budaya organisasi, kepemimpinan dan kepuasan kerja. Kinerja organisasi akan bergerak dari proses  menggerakkan  daya  kreativitas  dan  inovasi  SDM  organisasi.  Untuk  menggerakkan Daya  kreativitas  dan  inovasi  SDM  dibutuhkan  manajemen  kinerja  organisasi  untuk pencapaian  kinerja  organisasi.  Manajemen  kinerja  merupakan  manajemen  dengan  proses menghasilkan  outcome  melalui  perencanaan  SDM,  Pengembangan,  penilaian  dan penghargaan sehingga tercapai kinerja yang ditetapkan oleh suatu organisasi.
Indikator kinerja karyawan dalam mengukur kinerja karyawan menurut Robin dalam (Chairunnisah  et  al.,  2021)  adalah  a).  Kualitas  kerja  dari  kesempurnaan  tugas  terhadap keterampilan  dan  kemmampuan  yang  dimiliki  karyawan  dan  persepsi  karyawan  terhadap kualitas  pekerjaan  yang  dihasilkan.  b).  kuantitas  keja  yang  menyatakan  jumlah  unit  dan siklus aktivitas yang diselesaikan dalam bentuk jumlah yang dihasilkan. c). ketepatan waktu dalam  menyelesaikan  aktivitas  secara  maksimal  dengan  waktu  seefesien  mungkin.  d) efektivitas menaikkan hasil dari setiap unit dalam penggunaan sumber daya seperti  tenaga, uang,  bahan  baku  dan  alat  yang  ada.  e).  komitmen  karyawan  dalam  menjalankan  fungsi kerjanya dan tanggung jawab terhadap instansi/organisasi.

## C. METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini,  penulis  menggunakan  jenis  penelitian  kepustakaan  (library research),  yaitu  serangkaian  kegiatan  yang  berkenaan  dengan  metode  pengumpulan  data Pustaka. Menurut (Sari, 2020), penelitian kepustakaan (library research) ialah penelitian yang mengunakan  cara  untuk  mendapatkan  data  informasi  dengan  menempatkan  fasilitas  yang ada  di  perpus,  seperti  buku,  majalah,  dokumen,  catatan  kisah-kisah  sejarah  atau  penelitian kepustakaan murni yang terkait dengan obyek penelitian.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Urgensi budaya Inovasi bagi ASN
Menerapkan  budaya  inovasi  bagi  ASN  artinya  sangatlah  penting.  Karena perkembangan  zaman  dengan  masyarakat  yang  sudah  semakin  cerdas  serta  mewujudkan reformasi  birokrasi  menuntut  ASN  harus  meningkatkan  kualitas,  kapabilitas  dan kemampuan  berinovasi  dalam  melaksanakan  tugasnya  sebagai  aparatur.  Inovasi  bagi  ASN sangat  mempengaruhi  dalam  penyelenggaraan  birokrasi  dan  pelayanan  administrasi  yang harus mampu  merespon keinginan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang baik.  Beberapa  masalah  dalam  birokrasi  adalah  struktur,  kewenangan,  kekuasaan  kualitas pelayanan,  sumberdaya  manusia  yang  kurang  kompeten  dan  inovatif  dan  bekerja  kurang profesional  hal  ini  senada  dengan  patologi  birokrasi  menurut  Caiden  dalam  Lesmana  Rian

## JIPAGS Volume 7, Issue 1, Januari
Andhika ( 2017 ). Hal inilah makanya ASN harus mampu mengatasi masalah tersebut dengan melakukan inovasi bagaimana struktur, kewenangan dan kekuasaan tidak menjadi hambatan bagi  ASN  untuk  melakukan  inovasi  dalam  meningkatkan  kinerja.  Yang  nantinya  inovasi menjadi suatu kebiasaan dan harus dalam diri ASN.
Budaya  inovasi  bagi  ASN  (Supriatna,  2021)    merupakan  konsep  berfikir  kreatif  dan inovatif  yang  sangat  penting  merupakan  harapan  bagi  pemerintah  dan  masyarakat  yang menjadi subjek pelayanan publik, yang harus ditanamkan dari sekarang karena dipengaruhi oleh  perkembangan  teknologi  dan  budaya  masyarakat  itu  sendiri.  ASN  harus  mampu berfikir  kraetif  dan  inovatif  agar  tidak  tertinggal  dalam  segala  hal  baik  dan  memiliki kapasitas  yang  handal  dalam  melakukan  suatu  perubahan.  ASN  harus  memiliki  komitmen yang tinggi terhadap pekerjaan, memiliki  motivasi bekerja, berorintasi hasil  yang maksimal dan mendahulukan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.
Dalam  meningkatkan  perilaku  dan  budaya  inovatif  ASN  telah  dilakukan  berbagai upaya baik dari sisi regulasi, insentif dan peraturan pemerintah tentang pentingnya inovasi bagi  ASN  dalam  meningkatkan  kapasitas,  kapabilitas  dan  kemampuan  ASN  dalam berinovasi. Hal ini sesuai dengan Permenpan RB nomor 6 Tahun 2022 tentang  Pengelolaan Kinerja  Pegawai  Aparatur  Sipil  Negara  dimana  Permenpan  tersebut  mewujudkan implementasi undang-undang tahun 2014 dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang profesional, kompeten dan kompetitif. Dalam pasal 36 PP Nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen  pegawai  pemerintah  dengan  perjanjian  kerja  maka  Permenpan  ini  menetapkan pengelolaan  kinerja  pegawai  dalam  memperjelas  peran,  kerja,  hasil  dan  tanggung  jawab pegawai dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja organisasi.
Bentuk upaya pemerintah dalam mengembangkan kemampuan dan kompetensi ASN adalah  melalui  pendidikan  dan  pelatihan,  seminar,  kursus,  dan  penataran  agar  kompetensi ASN selalu di upgrade sesuai tututan masyarakat, pemerintah dalam mewujudkan pelayan prima  dan  profesional.  Inovasi  ASN  bisa  dikembangkan,  dilaksanakan,  diimplementasikan apabila  ada  budaya  inovasi  yg  mencakup  adanya share  value, beliefs,  harapan  dan  tujuan organisasi  di  semua  level,  untuk  berinovasi,  berkembang,  dan  berubah  modal  utamanya adalah willingness  dan  culture,  Pengembangan  kompetensi  ASN  dapat  dibangun  melalui peran dan penguatan lembaga diklat.
Dalam menuntut ASN yang berkompeten dan berinovatif diperlukan perubahan yang radikal  dalam  pengembangan  kompetensi  ASN  dengan  melibatkan  atasan  langsung  dan manajemen sumber daya manusia. Kompetensi ASN yang meliputi motif, personal karakter dan kepribadian (Suryanto et al., n.d.)
Urgensi  inovasi  bagi  seorang  ASN  sangatlah  ditekankan  dalam  upaya  meningkatkan profesional, kompeten dan kompetitif dalam bekerja dan berinovasi yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja ASN tersebut. Apabila kinerja ASN sudah bagus maka otomatis akan memacu  peningktan  kinerja  organisasi.  Oleh  sebab  itu  ASN  yang  inovatif  sangatlah diperlukan  dalam  melakukan  pembaruan  dan  perbaikan  unit-unit  terkecil  dari  sebuah organisasi  publik  yang  pada  akhirnya  akan  berpengaruh  positif  terhadap  kinerja  ASN

## JIPAGS Volume 7, Issue 1, Januari
ataupun  kepada  kinerja  organisasi  yang  pada  akhirnya  perbaikan  system  birokrasi  dan pelayanan kepada masyarakat.
2. Urgensi Inovasi bagi organisasi sektor publik dalam meningkatkan kinerja organisasi dalam mewujudkan program reformasi birokrasi.
Inovasi  bagi  sektor  pablik  sangatlah  penting  dalam  mewujudkan  tata  kelola pemerintahan  demi  mewujudkan  pemberian  pelayanan  prima  kepada  masyarakat  serta mewujudkan  pemerintahan  yang  responsif,  dinamis  dan  efisien.  Inovasi  sektor  publik berawal  dari  terbentuk  terlebih  dahulu  ASN  yang  inovatif.  Setelah  ASN  memiliki  jiwa inovatif dengan sendirinya organisasi sektor publik mampu melakukan inovasi. Pemerintah dalam  hal  melakukan  Inovasi  sektor  publik  memiliki  peranan  antara  lain  sebagai  inovasi kebijakan,  inovasi  dalam  proses  pembuatan  kebijakan  dan  kebijakan  sebagai  alat  dalam mengembangkan inovasi dan penyebarannya  (Bagehot & Inovasi, n.d.).  Inovasi bagi sector public sejalan dengan program reformasi birokrasi dalam melakukan perbaikan  dari segi 1. penataan  struktur  organisasi,  2.  penataan  jumlah,  kualitas  dan  distribusi  PNS,  3.  system seleksi  dan  promosi  secara  terbuka,  4.  profesionalisasi  PNS,  5.  pengembangan  system elektronik pemerintah, 6. penyederhanaan perizinan usaha, 7. peningkatan transparansi dan akuntabilitas  aparatur,  8.  peningkatan  kesejahteraan  PNS,  dan  9.  efisiensi  penggunaan fasilitas, sarana prasarana kerja PNS.
Dari  9  (Sembilan)  program  reformasi  birokrasi,  Inovasi  bagi  organisasi  sektor  publik memiliki karakteristik sebagai berikut (Bagehot & Inovasi, n.d.):
1. Dari  segi  prinsip  pengorganisasian  organisasi  publik  melakukan  Penegakan  kebijakan baru karena berubah sesuai dengan siklus politik.
2. Dari segi struktur organisasi Inovasi disesuaikan dengan situasi kompleks, termasuk isu sosial dan ekonomi
3. Dari segi ukuran kinerja inovasi sektor publik memiliki target dan ukuran kinerja
4. Dari segi isu manajemen organisasi publik memerlukan persetujuan politik
5. Dari  segi  hubungan  dengan  subjek  (masyarakat)  diperlukan  hubungan  yang  harmonis dalam mencapai inovasi pelayan publik.
6. Dari segi rantai suply sektor publik sebagai penentu standar
7. Dari  segi  Sumber  daya  manusia  inovasi  dilihat  sebagai  ancaman  dalam  melakukan perbaikan pelayanan publik.
8. Dari segi sumber pengetahuan inovasi sektor publik relatif kaku.
9. Dari segi waktu organisasi publik lebih cendrung lama dalam melakukan inovasi
Dari  kesembilan  karakteristik  tersebut  untuk  mewujudkan  inovasi  bagi  organisasi public maka peran sumber daya ASN yang professional dan inovatif, manajemen organisasi, kualitas,  dan  struktur  organisasi  public  sangat  mempengaruhi  terwujudnya  inovasi.  Salah satu penilaian kinerja suatu organisasi publik dari kemampuan memberikan pelayanan yang optimal  dan  memuaskan  masyarakat.  Jika  budaya  inovasi  telah  tertanam  pada  diri  ASN maka  tentunya  akan  banyak  pembaruan  dan  temuan  dalam  melakukan  perbaikan  untuk menghasilkan  kinerja  ASN  dan  Kinerja organisasi  yang  tinggi.  Jadi  kinerja  organisasi  tidak lepas dari kinerja ASN yang berada di lingkungan organisasi itu sendiri.
Alasan paling mendasar bagi organisasi sektor publik perlu melakukan inovasi karena tuntutan  akuntabilitas,  transparansi,  dan  prinsip  good  governace  maka  organisasi  publik

## JIPAGS Volume 7, Issue 1, Januari
harus membuka ruang yang cukup dalam menumbuh kembangkan inovasi disektor publik. Dengan  inovasi  inilah  perubahan  yang  sangat  penting  dilakukan  oleh  sektor  publik  guna menghasilkan  kinerja  organisasi  yang  lebih  baik  dan  meningkatkan  kinerja  pegawai  guna menghasilkan  nilai  tambah  dan  keunggulan  kompetitif  yang  dirasakan  manfaatnya  bagi masyarakat (Inovasi et al., 2016).
Kekuatan organisasi dalam meningkatkan kinerja organisasi adalah inovasi ada dalam organisasi mempu menginternalisasi budaya inovasi sehingga membentuk agen inovasi yang sejati  yang  selalu  siap  melakukan  perubahan  waluapun  tanpa  imbalan.  Organisasi  sektor publik  dengan  segala  problematika  dan  dinamika  birokrasi  harus  mampu  membudayakan inovasi dalam pekerjaan sehari-hari. Jika budaya inovasi telah tertanam dalam diri ASN dan organisasi tersebut tentunya akan menghasilkan kinerja pegawai dan kinerja organisasi yang lebih baik (Inovasi et al., 2016).
Dalam  meningkatkan  kinerja  organisasi  dibutuhkan  manajemen  inovasi  yang  akan membuat  keunggulan  sebuah  organisasi  yang  mampu  mengahadapi  persaingan  global. Tahapan  yang  dibutuhkan  adalah  ketidak  puasan  terhadap  suatu  keadaan  yang  bersifat tetap,  inspirasi  dari  berbagai  sumber,  invensi,  internal  dan  eksternal  validitas,  menciptakan terobosan,  membuat  konwladge  manajemen,  menciptakan  model  bisnis  baru, mengembangkan  layanan,  kraetifitas  pengetahuan  dan  kompetensi  dan  inovasi  perlu dorongan dari kebutuhan masyarakat atas kebijakan dan proses.
Pelaksanaan  inovasi  bagi  ASN  dan  Organisasi  publik  ini  sejalan  dengan  Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah dimana pada pasal 2 menjelaskan bahwa  inovasi  daerah  bertujuan  meningkatkan  kinerja  penyelenggaraan  pemerintahan daerah.  Sasaran  inovasi  daerah  di  arahkan  untuk  mempercepat  terwujudnya  kesejahteraan masyarakat  melalui  peningkatan  pelayanan  publik,  pemeberdayaan  dan  peran  serta masyarakat  dan  peningkatan  daya  saing  daerah.  Hal  ini  juga  diatur  dalam  Permenpan  RB Nomor  91  Tahun  2021  tentang  pembinaan  inovasi  pelayanan  public.  Dimana  peraturan  ini bahwa dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan rakyat dan daya saing global melalui reformasi  birokrasi,  diperlukan  percepatan  peningkatan  kualitas  dan  kinerja  pelayanan public,  diperlukan  percepatan  peningkatan  kualitas  dan  kinerja  pelayanan  publik  melalui inovasi pelayanan publik guna memenuhi harapan masyarakat.
Untuk  mendukung  usaha  urgensinya  inovasi  bagi  ASN  dan  organisasi  public  juga diperkuat  dengan  Permendagri  Nomor  104  Tahun  2018  tentang  Penilaian  dan  pemberian penghargaan dan/atau insentif inovasi daerah dalam pasal 1 bahwa penilaian inovasi daerah adalah proses penilaian terhadap semua bentuk inovasi daerah menggunkan indeks inovasi daerah.  Inovasi  daerah  adalah  seperangkat  variable  dan  indicator  yang  digunakan  untuk mengukur tingkat inovasi daerah berdasarkan periode tertentu. Pada pasal 7 Usulan inovasi daerah  dapat  berasal  dari  kepala  daerah,  anggota  DPRD,  ASN,  perangkat  daerah  dan masyarakat.  Dalam  memunculkan  ide-ide  kreatif  dalam  mendorong  inovasi-inovasi  pada OPD  yang  dikenal  “One  Inovation  One  Agency”  dibentukalah  tim kerja  Pembina  inovasi daerah  pengimputan  data  inovasi  diperlukan  dalam  penyediaan  anggaran  pembinaan inovasi  daerah,  seperti  pelaksanaan  seminar  inovasi,  desiminasi,  replikasi  dan  pelaksanaan perlombaan  inovasi  daerah.  Tentang  peningkatan  pelayanan  public  pemerintah  juga

## JIPAGS Volume 7, Issue 1, Januari
mengeluarka  Permenpan  RB  Nomor  7  Tahun  2021  tentang  kompeteisi  inovasi  pelayanan public  dilingkungan  kementerian/Lembaga,  pemerintah  daerah,  badan  usaha  milik  negara dan badan usaha milik daerah bahwa untuk pembentukan inovasi pelayanan public melalui pelaksanaan Gerakan wajib 1 per instansi guna mendorong kualitas pelayanan public.
Daerah  yang  telah  menerapkan  budaya  inovasi  adalah  Pare-pare,  Gorontalo  dan Sragen  dimana  menurut  (Culture  &  Reform,  2009)  harus  memliki  kemampuan  dalam melaksanakan inovasi yang meliputi :
1. Visi dan Strategi
Inovasi  ditempatkan  sebagai  pencapaian  tujuan  dari  visi  dan  misi  penyelenggaraan pemerintah.
2. Perekatan dasar kompetensi Peningkatan kreatifitas aparatur adalah yang utama agar aparatur lebih inovatif dalam pemberian  layanan  dan  meningkatkan  penguasaan  e-government.  Untuk  peningktan kreativitas  aparatur  melalui  tugas  belajar,  desain  Pendidikan,  pelatihan  berdasarkan keahlian, tunjangan kinerja dan penguatan kompetensi local dan penilaian kinerja
3. Penguatan informasi dan kecerdasan organisasi Menfasilitasi organisasi dengan kemampuan teknologi dengan transformasi proses agar informasi dapat mengalir cepat dan lancar.
4. Orientasi pasar dan pelanggan Memuaskan pelanggan dimana pelanggan organisasi public adalah masyarakat. Dengan ini aparatur harus memiliki konsep bahwa kepuasan masyarakat adalah yang utama.
5. Manajemen gagasan dan kreativitas Adanya kebebasan dalam mengembangkan gagasan dan kreativitas bagi aparatur.
6. System dan struktur organisasi Pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung sitem dan struktur organisasi.
7. Manajemen teknologi Membangun jaringan kerja berbasis teknologi.
Dengan  demikian  penerapan  inovasi  bagi  ASN  dan  sector  public  menjadi  salah  satu langkah dalam mengatasi kebuntuan organisasi public serta mewujudkan program reformasi birokrasi  dimana  selama  ini  organisasi  publik  yang  rigid,  kaku  dan  cendrung  status  quo harus  bisa  dicairkan  melalui  penularan  budaya  inovasi.  Hal  ini  tidak  lepas  dari  dinamika eksternal dan tuntutan perubahan yang sangat cepat terjadi diluar organisasi public. Begitu pentingnya  inovasi  bagi  ASN  dan  inovasi  organisasi  public  maka  dengan  dukungan peraturan pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung inovasi bagi ASN dan organisasi publik dengan harapan dapat meningkatkan kinerja dan performa organisasi publik di mata masyarakat.

## JIPAGS Volume 7, Issue 1, Januari

## E. SIMPULAN
Arti  penting  dari  inovasi  bagi  ASN  dan  inovasi  organisasi  public  dalam  mendukung perubahan kearah yang lebih baik, maka dilakukanlah berbagai inovasi baik dari segi tata kelola pemerintahan  dan  pelayanan  public.  Dengan  inovasi  diharapkan  dapat  meningkatkan  kinerja dan  produktivitas  sekaligus  inovasi  yang  dihasilkan  dapat  di  rasakan  manfaatnya  oleh masyarakat,  dan  harus  memperhatikan  budaya  identitas  masyarakat  local  tidak  hanya mendekatkan  strategis  inovasi  kepada  penggunanya,  tetapi  juga  merupakan  bagian  dari apresiasi terhadap eksiting budaya dimana dilakukan inovasi tersebut. Kunci sukses penerapan inovasi  ini  tidak  lepas  dari  dukungan  pemerintah,  melalui  system  yang  diatur  secara  sistemik dengan  berani  menanggung  resiko  dari  sebuah  inovasi,  melakukan  Kerjasama  tim  dalam pelaksanaan  inovasi,  kapasitas  dan  kapabilitas  SDM  organisasi  public  dan  berkomitmen  tinggi dalam melaksanakan inovasi.
Dengan  kesadaran  dan  komitmen  pemerintah  dalam  hal  ini  ASN  dan  organisasi  publik dalam  berinovasi  akan  semakin  memperkuat  sitem  birokrasi  sehingga  kekuatan  organisasi dalam meningkatkan kinerja organisasi dan organisasi mampu menginternalisasi budaya inovasi sehingga membentuk agen inovasi yang sejati yang selalu siap melakukan perubahan. Organisasi sektor publik dengan segala problematika dan dinamika birokrasi harus mampu membudayakan inovasi  dalam  pekerjaan  sehari-hari.  Jika  budaya  inovasi  telah  tertanam  dalam  diri  ASN  dan organisasi  tersebut  tentunya  akan  menghasilkan  kinerja  pegawai  dan  kinerja  organisasi  yang lebih baik.
Hal  ini  tentunya  sesuai  dengan  program  reformasi  birokrasi  yang  melakukan  perbaikan secara  terus  menerus  di  9  (Sembilan)  area  tersebut  yang  nantinya  akan  mendukungan terwujudnya inovasi, baik itu inovasi pelayanan daerah, inovasi bagi lembaga/organisasi publik, kepala  daerah,  anggota  DPRD,  ASN,  perangkat  daerah  dan  masyarakat yang  pada  akhirnya tujuan  peningkatan  inovasi  bagi  ASN  dapat  membudayakan  inovasi  bagi  ASN  dan  organisasi public  yang  pada  akhirnya  akan  meningkatkan  kinerja  ASN  dan  kinerja  organisasi  publik  itu sendiri.  Hasil  dari  kinerja  organisasi  public  yang  baik  akan  menciptakan  iklim  organisasi  yang baik dan kebutuhan masyarakat akan terlayani dengan baik.

## REFERENSI
Bagehot, W., & Inovasi, D. (n.d.). INOVASI DI SEKTOR PUBLIK Oleh : Yogi Suwarno 1 . 1 – 19.
Chairunnisah,  R.,  KM,  S.,  &  Mataram,  P.  M.  F.  H.  (2021).  Teori  sumber  daya  manusia.  In Kinerja Karyawan . Culture, I., & Reform, B. (2009). Budaya inovasi dan reformasi birokrasi . 10 , 265 – 275.
Dobni. (2008). Measuring Innovation Culture in Organizations: The Development and Validation of a Generalized Innovation Culture Construct Using Exploratory Factor Analysis. European Journal of Innovation Management .
Fatimah,  S.,  &  Frinaldi,  A.  (2020).  Pengaruh  Budaya  Kerja  Dan  Kepuasaan  Kerja  Terhadap  Kinerja Pegawai  Di  Kecamatan  Sungai  Geringging. Jurnal  Manajemen  Dan  Ilmu  Administrasi  Publik (JMIAP) , 2 (3), 134 – 144. https://doi.org/10.24036/jmiap.v2i3.169
Frinaldi,  A.  (2014). PENGARUH  BUDAYA  KERJA  PEGAWAI  NEGERI  SIPILTERHADAP PELAYANAN  PUBLIK  DI  DINAS  CATATAN  SIPIL  DAN  KEPENDUDUKAN  KOTA PAYAKUMBUH . https://doi.org/10.24036/jh.v13i2.4727
I  Rosyiana.  (2020). Perilaku  Inovatif  Ditinjau  Dari  Budaya  Inovasi,  Persepsi [Universitas  Air  langga]. https://repository.unair.ac.id
Inovasi,  B.,  Tercapainya,  D.,  &  Tinggi,  P.  B.  (2016). Budaya  inovasi  demi  tercapainya  organisasi  publik berkinerja tinggi 1 . Kamaroellah, A. (2014). Pengantar Budaya organisasi (pertama). Pustaka Radja.
Robbins,  stepen P. (2006). Perilaku Organisasi . Indeks. Sari,  M.  (2020).  NATURAL  SCIENCE :  Jurnal  Penelitian  Bidang  IPA  dan  Pendidikan  IPA  ,  ISSN : 2715-470X ( Online ), 2477 – 6181 ( Cetak ) Penelitian  Kepustakaan ( Library  Research ) dalam Penelitian Pendidikan IPA. Natural Science [Diakses 11 Juli 2022] , 6 (1), 41 – 53. Sudarman, E. (2018). Sudarman 2018 Vol. XV - No.1 - 2018 . X (1), 71 – 84. Sudarsono, S. (2019). Budaya Organisasi. Widya Balina , 4 (2), 40 – 52. https://doi.org/10.53958/wb.v4i2.39 Supriatna, A. (2021). Menjadi Aparatur Sipil Negara Profesional Yang Berpikir Kreatif dan Inovatif . 03 , 19 – 25.
Suryanto,  A.,  Si,  M.,  Sudaryanto,  E.,  Dan,  P.,  Penyelesaian,  M.,  Administrasi,  S.,  Si,  M.,  Model,  M., Birokrasi, K., Andrea, R., Pelayanan, M., & Muhammad, P. (n.d.). Pendayagunaan aparatur negara . Tiqwani,  R.  (2014).  Pengaruh  Kepemimpinan  dan  Budaya  Inovatif  Terhadap  Kinerja  Karyawan.
Jurnal Ilmu Manajemen | , 2 , 1058 – 1068.
Tun Huseno. (2016). Kinerja pegawai . Media Nusa Craetive.