## Delik  Pidana  yang  Dapat  Terjadi  dalam  Virtual  Reality  dan  Akibat Hukumnya
Inggou David Purba Universitas Megarezky Makassar, Indonesia
inggoudavidpurba@gmail.com

## Abstract
The  study  of  criminal  offenses  that  can  occur  in  the  Virtual  Reality  space  aims  to  find  out what  criminal  offenses  have  the  potential  to  occur  due  to  human  interactions  as  legal subjects  in  the  virtual  reality  space,  as  well  as  knowing  the  legal  consequences  of  these criminal  acts.  This  research  uses  a  normative  juridical  approach.  The  data  needed  in  this research  is  collected in two types of  data, namely: Primary  Data is  data obtained  from the results of a literature review through  searching library materials such  as literature, books, newspapers, articles, statutory regulations, agency archives, and so on. and Secondary Data is  data  obtained  from  tracing  the  history  of  cyber  crimes  which  occur  quite  frequently  in cyberspace. Data analysis by processing primary data and secondary data using Descriptive Juridical analysis techniques, namely by aligning and describing interactions between legal subjects in the Virtual Reality space which could potentially cause legal violations based on existing  norms.  The  research  results  reveal  that  criminal  offenses  that  can  occur  in  the virtual reality space can be in the form of online fraud  or criminal acts of cheating, theft of personal data, and defamation or insults. The legal consequences for criminal acts committed in the Virtual Reality space are punishment which can result in imprisonment or a fine for the perpetrator, and can even be subject to additional punishment in the form of confiscation of  profits  and/or  assets  obtained  or  proceeds  from  criminal  acts  and  payments. compensation for losses.
Keywords: Virtual Reality Crime, Personal Data Protection, Online Fraud Published by Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar ISSN 2622-5212 Website https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/ This is an open access article under the CC BY SA license https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

## PENDAHULUAN
Dunia  modern  saat  ini  tidak  bisa  lepas  dengan  teknologi  informasi.  Teknologi Informasi  menciptakan  gaya  hidup  di  masyarakat  dengan  model  baru.  Banyak  gagasan yang  dimunculkan  dalam  gaya  hidup  masyarakat  di  era  ini.  Salah  satunya  adalah metaverse. Metaverse merupakan gagasan yang pelan tapi pasti manusia akan memasuki era  tersebut.  Metaverse  adalah  transformasi  termutakhir  dari  yang  kita  kenal  dengan teknologi  internet.  Di  dalam  metaverse  terdapat  dua  teknologi  yang  menjadi  fondasi terwujudnya  metaverse,  yakni  Virtual  Reality  dan  Augmented  Reality.  Sesungguhnya bukan hanya kedua teknologi itu saja, tetapi banyak lagi seperti internet of things, artificial intelligence,  serta  algoritma-algoritma  yang  semakin  praktis  dan  efisien  dalam menyelesaikan  masalah  komputasi,  dan  masih  banyak  teknologi  lainnya  yang  dapat menyokong terwujudnya ekosistem metaverse.
Masyarakat  saat  ini  dikenal  dengan  masyarakat  informasi,  maka  dari  itu  seluruh aspek  kehidupan  manusia  sebagai  makhluk  sosial  sangat  membutuhkan  teknologi informasi, baik dalam kehidupan sehari-hari, berinteraksi dengan manusia lainnya, hingga dalam segala proses manusia untuk bekerja, berbisnis, dan bertahan hidup. Dalam hukum pidana,  manusia  merupakan  subjek  hukum.  Subjek  hukum  haruslah  dilindungi  dari

## Jurnal Tana Mana
pelanggaran hukum oleh subjek hukum lainnya. Pelanggaran hukum dapat terjadi bukan hanya  di  kehidupan  nyata,  tetapi  juga  melalui  dunia  maya  atau  dalam  ruang  siber.  Oleh sebab itu, penelitian kali ini berupaya untuk memberikan gambaran delik pidana apa yang dapat  terjadi  dalam  ruang  Virtual  Reality  pada  teknologi  metaverse,  serta  akibat hukumnya.
Kajian Pustaka Delik Pidana
Istilah  Delik  Pidana  berasal  dari  istilah  yang  dikenal  dalam  hukum  pidana  Belanda yaitu “ strafbaar feit” yang  diartikan  dalam  berbagai  ragam  kata  dalam  bahasa Indonesia yang  dalam  bahasa  latin  disebut  dengan  istilah  delik  atau  istilah  tindak  pidana  yaitu delict um  atau delict a.  Istilah strafbaar  feit ,  mempersoalkan  mengenai  suatu perbuatan/tindakan manusia yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai subyek hukum, dimana  dipandang  sebagai  suatu  perbuatan/tindakan  yang  melawan  hukum  atau melanggar  hukum  kepentingan  orang  lain.  Perbuatan  itu  adalah  suatu  perbuatan  yang dilarang  dan  diancam  hukuman  oleh  Undang-Undang  bagi  barang siapa  yang  melanggar larangan tersebut.
Menurut  Adami  Chazawi,  ada  beberapa  istilah  yang  sering  digunakan  sebagai terjemahan  dari  istilah strafbaar  feit baik  yang  digunakan  dalam  perundang-undangan yang  ada  maupun  dalam  literatur  hukum  sebagai  terjemahan  dari  istilah strafbaar  feit antara lain sebagai berikut :
a. Tindak Pidana : Dapat  dikatakan  berupa  istilah  resmi  dalam  perUndang-Undangan  pidana Indonesia. Hampir seluruh peraturan perUndang-Undangan menggunakan istilah tindak  pidana,  seperti  dalam  UU  Nomor  6  Tahun  1982  Tentang  Hak  Cipta  dan beberapa ketentuan perundangan lainnya.
b. Peristiwa Pidana : Digunakan  oleh  beberapa  ahli  hukum  misalnya  Mr.  R.  Tresna  dalam  bukunya Asas-Asas  Hukum  Pidana ,  Mr.  Drs.  H.  J  van  Schravendijk  dalam  buku Pelajaran Tentang  Hukum  Pidana  Indonesia ,  Prof.  A.  Zainal  Abidin,  S.H.  dalam  bukunya Hukum  Pidana .  Pembentuk  UU  juga  pernah  menggunakan  istilah  peristiwa pidana, yaitu dalam Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 (Pasal 14 Ayat 1).
c. Delik :
Sebenarnya,  delik  berasal  dari  bahasa  latin delictum dan  digunakan  untuk menggambarkan  tentang  apa  yang  dimaksud  dengan strafbaar  feit .  Istilah  ini dapat  dijumpai  dalam  berbagai  literatur  yang  ditulis  oleh  beberapa  para  ahli hukum  seperti  Prof.  Drs.  E.  Utrecht,  SH.  walaupun  beliau  juga  menggunakan istilah lain yakni peristiwa pidana.  Begitupun juga Prof. A. Zainal  Abidin pernah menggunakan  istilah  ini,  serta  Prof.  Moeljatno  juga  menggunakan  istilah  ini walaupun menurut beliau lebih tepat dengan istilah perbuatan pidana.
d. Pelanggaran Pidana : Dapat dijumpai dalam buku Pokok-pokok Hukum Pidana yang ditulis oleh Mr. M.
H. Tirtaamidjaja.
e. Perbuatan yang boleh dihukum : Istilah  ini  digunakan  oleh  Mr.  Karni  dalam  buku Ringkasan  Tentang  Hukum Pidana. Begitu juga Schravendijk dalam bukunya Buku Pelajaran Tentang Hukum
Pidana Indonesia .
f. Perbuatan yang dapat dihukum : Istilah ini digunakan oleh pembentuk Undang-Undang dalam UU Nomor 12/ Drt Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak (Pasal 3).
g. Perbuatan Pidana :
Istilah ini digunakan oleh Prof. Mr. Moeljatno dalam berbagai tulisannya, missal dalam buku Asas-Asas Hukum Pidana (Adami Chazawi, 2007 : 67). Pompe  mendefinisikan Strafbaar  feit sebagai  suatu  pelanggaran  norma  (gangguan terhadap  tertib  hukum)  yang  dengan  sengaja  ataupun  dengan  tidak  sengaja  telah dilakukan  oleh  seorang  pelaku,  di  mana  penjatuhan  hukuman  terhadap  pelaku  tersebut adalah  perlu  demi  terpeliharanya  tertib  hukum  (Lamintang,  1997  :  34).  Sedangkan Wirjono Prodjodikoro (2003 : 55) mendefinisikan strafbaar feit sebagai suatu perbuatan yang  pada  pelakunya  dapat  dikenakan  hukuman  dan  pelaku  tersebut  termasuk  subyek tindak pidana. Kedua pendapat di atas setuju dengan istilah strafbaar feit yang diartikan sebagai tindak pidana yang pembuatnya dapat dijatuhi sanksi pidana.
Ruslan Saleh melihat tindak pidana dari wujud dan sifat dengan pengertian :
“Tindak  pidana  sebagai  perbuatan  melawan  hukum  juga  bersifat merugikan masyarakat  dalam  arti  bertentangan  dengan  hukum  atau  menghambat terlaksananya tata kehidupan dalam pergaulan masyarakat dianggap baik dan adil, di samping itu dapat pula dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan anti sosial (E.Y Kanter, dkk, 2002 : 14).
Satochid Kartanegara menggunakan istilah tindak pidana :
“Istilah  tindak  pidana  (tindakan)  mencakup  pengertian  atau  berbuat (actieveehandeling)  dan  /  atau  pengertian  tidak  melakukan,  tidak  berbuat,  tidak melakukan suatu perbuatan (passive handeling), istilah perbuatan berarti melakukan, berbuat, tidak mencakup pengertian mengakibatkan / tidak melakukan (E.Y Kanter, dkk, 2002 : 208).
Vos mengemukakan bahwa :
Tindak  pidana  yaitu  suatu  kelakuan  manusia  yang  oleh  peraturan  perUndang- Undangan diberi pidana. Jadi, suatu kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam pidana (Andi Hamzah, 2005 : 97). Prof. Moeljiatno mengemukakan bahwa :
Istilah  strafbaar  feit  sebagai  “perbuatan  pidana”  menyimpulkan  rumusan  tindak pidana dari Simons dan Van Hamel mengandung dua pengertian sebagai berikut : 1. Bahwa  feit  dalam  strafbaar  feit  berarti  handeling,  kelakuan,  atau  tingkah  laku  2. Bahwa  pengertian  strafbaar  feit  dihubungkan  dengan  kesalahan  orang  yang mengadakan kelakuan tadi (Moeljatno, 2002 : 56).
Delik pidana merupakan unsur yang paling pokok dalam hukum pidana, karena delik pidana memberikan suatu ciri tertentu pada suatu peristiwa pidana. Adanya ciri tertentu tersebut, maka dalam kehidupan sehari-hari dapat dibedakan mana yang termasuk tindak pidana  dan  mana  yang  tidak  termasuk  tindak  pidana.  Suatu  perbuatan  dapat  dikatakan sebagai  tindak  pidana  apabila  memenuhi  syarat  formil  maupun  syarat  materil.  Syarat formil  terdapat  pada  ketentuan  yang  disebutkan  dalam  pasal  1  Ayat  (1)  KUHP  yang tertulis :
“Suatu  perbuatan  tidak  dapat  dipidana,  kecuali  berdasarkan  kekuatan  ketentuan perUndang- Undangan pidana yang telah ada.”
Di  samping  syarat  formil,  delik  pidana  tersebut  harus  dianggap  sebagai  perbuatan yang  tidak  boleh  atau  tidak  patut  dilakukan,  di  mana  hal  tersebut  merupakan  syarat materil.  Mengenai  syarat  materil  tidak  hanya  hukum  tertulis  atau  Undang-Undang  saja. Tetapi  juga  hukum  yang  tidak  tertulis,  antara  lain  norma-norma  yang  hidup  dalam masyarakat.
Terdapat beberapa ketentuan mengenai delik pidana terhadap pelaku yang melakukan perbuatan  tindak  pidana,  seperti  yang  terdapat  dalam  Pasal  44  KUHP  (mengenai  orang yang  tidak  mampu  bertanggung  jawab  atas  perbuatannya)  dalam  Pasal  48  KUHP (mengenai  orang  yang  melakukan  delik  pidana  karena  daya  paksa).  Hal  tersebut merupakan wujud dari asas tidak dapat dipidananya seseorang bila tidak terbukti adanya kesalahan.
Mengenai  perbuatan  mana  yang  disebut  sebagai  delik  pidana,  maka  dalam  hukum pidana  dianut  asas  legalitas  yaitu  asas  yang  menentukan  bahwa  tiap-tiap  delik  pidana harus  ditentukan  sedemikian  rupa  oleh  suatu  aturan  perUndang-Undangan,  atau setidaknya  oleh  suatu  aturan  hukum  yang  ada  berlaku  bagi  terdakwa  sebelum  dapat dituntut  untuk  dipidana  karena  perbuatannya  (E.Y  Kanter  dan  S.R  Sianturi,  1982  :  74). Moeljatno mengartikan kata strafbaar feit dengan istilah perbuatan pidana :
“Perbuatan  pidana  adalah  perbuatan  yang  dilarang  oleh  suatu  aturan  hukum, larangan  mana  yang  disertai  ancaman  (sanksi)  yang  berupa  pidana  tertentu,  bagi barang  siapa  yang  melanggar  larangan  tersebut.  Dapat  juga  dikatakan  bahwa perbuatan  pidana  adalah  perbuatan  yang  oleh  suatu  aturan  hukum  dilarang  dan diancam  pidana,  asal  saja  dalam  pada  itu  diingat  larangan  ditujukan  kepada perbuatan,  sedangkan  ancaman  pidananya  ditujukan  kepada  orang  yang menimbulkan kejadian (Moeljatno, 1987 : 55)”
Pendapat  di  atas,  menunjukkan  adanya  perbuatan  yang  dilarang  yang  disertai ancaman  (sanksi)  dan  berlaku  bagi  siapa  saja  yang  melanggar  larangan  tersebut.  D. Simons,  berpendapat  bahwa  delik  pidana  adalah  tindakan  melanggar  hukum  yang  telah dilakukan  dengan  sengaja  ataupun  tidak  dengan  sengaja  oleh  seseorang  yang  dapat dipertanggung-jawabkan  atas  tindakannya  dan  yang  oleh  Undang-Undang  telah dinyatakan  sebagai  suatu  tindakan  yang  dapat  dihukum  (Tongat,  2009  :  105).  P.  A.  F. Lamintang menjelaskan tentang keberadaan sanksi sebagai berikut :
“Suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama Negara sebagai penanggung jawab dari  ketertiban  umum  bagi  seseorang  pelanggar,  yakni  semata-mata  karena  orang tersebut  telah  melanggar  sesuatu  perbuatan  yang  harus  ditegakkan  oleh  Negara (P.A.F Lamintang, 1984 : 34).”
Penjelasan  P.A.F.  Lamintang  menunjukkan  bahwa  pembuat  suatu  delik  pidana tertentu, hanya dapat dijatuhi sanksi jika unsur-unsur delik pidana yang didakwakan oleh jaksa kepadanya terbukti akan kesalahannya diyakini oleh hakim, dengan demikian asas yang  berbunyi  ”tiada  pidana  tanpa  kesalahan”  sudah  tepat,  karena  hanya  mereka  yang terbukti melakukan delik pidana akan dijatuhi hukuman pidana atau penjara. S. R. Sianturi mengartikan istilah strafbaar feit dengan delict sebagai berikut :
Delict  berasal  dari  bahasa  asing  strafbaar  feit  yang  diterjemahkan  dalam  bahasa Indonesia yaitu :
a. Perbuatan yang dihukum
b. Peristiwa pidana
c. Perbuatan pidana
d. Tindak pidana
Pemahaman Sianturi di atas sejalan dengan pandangan Andi Zainal Abidin Farid yang tidak  setuju strafbaar  feit yang  diartikan  dengan  perbuatan  pidana.  Seperti  yang dikemukakan  oleh  Moeljatno,  meskipun  keduanya  sama-sama  menganut  dualistis  atas delik (S.R Sianturi, 1996 : 204).
Andi Zainal Abidin Farid mengartikan strafbaar feit dengan kata delik dengan alasan :
a. Bersifat universal dan dikenal dimana-mana.
b. Bersifat ekonomis karena lebih singkat, efisien dan netral, dapat mencakup delik- delik khusus yang subyeknya merupakan badan hukum.
c. Tidak  menimbulkan  kejanggalan  seperti  peristiwa  pidana,  perbuatan  pidana (bukan peristiwa yang dipidana tetapi perbuatannya).
d. Orang yang memakai istilah strafbaar feit, tindak pidana dan perbuatan pidana juga menggunakan istilah delik.
e. Luas pengertiannya, sehingga juga meliputi delik-delik yang diwujudkan oleh orang yang tidak dikenal menurut hukum pidana ekonomi (Andi Zainal Abidin Farid, 1995 : 245).
Dapat dikatakan, bahwa delik pidana adalah suatu perbuatan manusia yang berkaitan dengan kesalahan seseorang yang mampu bertanggungjawab dan diancam dengan sanksi yang  dijatuhkan  bagi  para  pembuat  delik.  Menurut  Andi  Zainal  Abidin  Farid  terhadap istilah peristiwa pidana, tindak pidana, dan perbuatan pidana dianggap keliru ditinjau dari segi  bahasa  Indonesia  karena  kalau demikian, maka  peristiwa,  tindak dan perbuatannya yang  dijatuhi  pidana  /  dalam  sanksi  hukuman  (Andi  Zainal  Abidin  Farid,  1995  :  245). Menurut E.Y Kanter dan S.R. Sianturi delik pidana memiliki (lima) unsur yakni (E.Y Kanter, 2009 : 2011) :
1. Subyek
2. Kesalahan
3. Bersifat melawan hukum (dari tindakan)
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang/perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana
5. Waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya)
Pada umumnya delik pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia/orang pribadi oleh karena itu hukum pidana selama ini hanya mengenai orang dan sekelompok orang sebagai subyek hukum. Subyek hukum berdasarkan Pasal 55 KUHP, maka yang dimaksud dengan pelaku delik pidana adalah :
1. Orang yang melakukan ( pleger ) Dalam  hal  ini  orang  yang  menyuruh  melakukan  adalah  seseorang  yang  secara sendiri melakukan semua unsur-unsur dari suatu tindak pidana.
2. Yang menyuruh melakukan / memberi perintah ( doenplegen ) Dalam hal ini paling sedikit harus ada  2 (dua) orang, yaitu orang yang menyuruh melakukan dan orang yang disuruh melakukan. Orang yang menyuruh melakukan tindak pidana tidak melakukan unsur-unsur dari suatu  tindak pidana,  akan tetapi orang yang disuruhlah melakukan suatu tindak pidana. Orang yang disuruh dalam hal  ini  adalah  orang-orang  yang  tidak  dapat  di  pertanggungjawabkan  dan  orang yang dikecualikan dari hukuman yang hanya dianggap sebagai alat semata. Dengan demikian meskipun orang yang menyuruh tidak melakukan sendiri tindak pidana, akan  tetapi  dialah  yang  dianggap  sebagai  pelaku  dan  yang  dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan orang yang disuruhnya tersebut.
3. Orang yang turut serta melakukan ( medepleger ) Dalam  hal  ini  paling  sedikit  harus  ada  2  (dua)  orang  yang  secara  bersama-sama melakukan  suatu  tindak  pidana  mereka  secara  sadar  bersama-sama  melakukan tindak  pidana  tertentu.  Dengan  demikian  mereka  juga  bersama-sama  dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya itu.
4. Orang yang membujuk melakukan ( uitloker ) Dalam  hal  ini  harus  ada  2  (dua)  orang,  yaitu  orang  yang  membujuk,  yang menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana dan orang yang dibujuk atau  orang  yang  digerakkan  untuk  melakukan  tindak  pidana  dan  kedua-duanya dapat dipertanggungjawabkan.
Pembuat atau pelaku delik pidana hanya dapat dipidana jika ia mempunyai kesalahan dan  melakukan  delik  pidana.  Seseorang  dikatakan  mempunyai  kesalahan  bilamana  pada waktu  melakukan  delik  pidana,  dilihat  dari  segi  kemasyarakatan  ia  dapat  dicela  oleh karena perbuatannya tersebut. Van Hamel, menguraikan unsur-unsur strafbaar feit (Andi Zainal Abidin Farid, 1995 : 245) :
1. Perbuatan
2. Perbuatan itu ditentukan oleh hukum pidana tertulis
3. Melawan hukum
4. Bernilai atau patut dipidana
5. Kesengajaan, kealpaan/kelalaian
6. Kemampuan bertanggungjawab

## Teknologi Informasi
Definisi  Teknologi  Informasi  yang  terdapat  dalam  Pasal  1  Undang-undang  No.  11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan / atau menyebarkan informasi . Tidak berbeda jauh dengan definisi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia  (KBBI),  Teknologi  Informasi  adalah penggunaan  teknologi  seperti  komputer, elektronik,  dan  telekomunikasi,  untuk  mengolah  dan  mendistribusikan  informasi  dalam bentuk digital . Teknologi Informasi mempunyai manfaat yaitu :
- Memiliki efek besar dan dampak signifikan.
- Manajemen organisasi, struktur serta proses suatu kegiatan.
- Mempengaruhi banyak aspek pekerjaan atau organisasi.
Perkembangan  teknologi  informasi  yang  sangat  pesat  ini,  dengan  berbagai  macam aksi kejahatan di masa kini dan masa yang akan datang dapat dipastikan lebih modern dan terorganisir.  Ketergantungan  manusia  akan  teknologi  informasi  sudah  menjadi  tak terpisahkan  yang  manakala  setiap  aspek  kehidupan  manusia  dipermudah  oleh perkembangan  teknologi  informasi.  Hal  itu  menjadi  sesuatu  yang  mungkin  jika  para pelaku  kejahatan  masa  kini  dan  masa  depan  bukan  lagi  dengan  cara  konvensional, melainkan  dengan  strategi-strategi  cerdas  yang  terkomputerisasi  melalui  teknologi informasi.

## Metaverse
Metaverse  adalah  gagasan  baru  dalam  dunia  siber.  Dalam  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia (KBBI) metaverse disinonimkan dengan metamesta , yang berarti sebagai ruang realitas virtual dalam lingkungan tiga dimensi yang dihasilkan melalui program komputer. Hampir  serupa  dan  dengan  penjelasan  lebih  sederhana  dari  definisi  yang diperoleh  dari Cambridge  Dictionary yakni the  internet  considered  as  an  imaginary  area  without  limits where you can meet people in virtual reality (images and sounds, produced by a computer, that  seem  to  represent  a  real  place  or  situation) . Meriam-Webster  Dictionary juga mendefinisikan  metaverse  sebagai a  persistent  virtual  environment  that  allows  access  to and  interoperability  of  multiple  individual  virtual  realities .  Dari  3  definisi  di  atas  dapat disimpulkan  bahwa  metaverse/metamesta  adalah  suatu  ruang  digital  yang  dibangun dalam  bentuk  virtual  3  dimensi  dan  yang  mana  para  penggunanya  dapat  beraktivitas selayaknya  kegiatan  manusia  di  kehidupan  nyata  dan  saling  berinteraksi  bahkan  dapat terjadi transaksi ekonomi.
Implementasi metaverse saat ini belum 100%. Bahkan masih jauh panggang daripada api ( jauh dari yang diharapkan ). Walaupun era sekarang adalah perkembangan teknologi 4.0.  Tetapi  karena  teknologi  dan  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  yang  mumpuni  dalam merekayasa metaverse belum tercukupi. Dalam konsep metaverse/metamesta, setidaknya ada  2  pilar  penerapan  teknologi  yakni virtual  reality dan augmented  reality .  Untuk penelitian  ini,  yang  akan  dibahas  adalah  pada  batasan virtual  reality dalam  konsep metaverse.
Virtual Reality Virtual Reality adalah pilar utama pendukung terwujudnya konsep metaverse, karena teknologi  virtual  reality  ini  menjadi  wajah  utama  dari  kecanggihan  metaverse.  Dalam ruang  virtual  reality  terdapat  ruang  3  dimensi  yang  tercipta  melalui  pemrograman komputer.  Ruang  digital  tersebut  dapat  dibentuk  sama  persis  dengan  ruang-ruang  pada kehidupan  nyata  manusia.  Dapat  pula  dibentuk  dengan  rekayasa  (tidak  sesuai  dengan dunia  nyata),  sesuai  dengan  keinginan/kebutuhan  programmer.  Virtual  reality  saat  ini masih  dalam  proses  awal.  Penerapannya  pada  umumnya  masih  bertujuan sebagai suatu marketing/bisnis  dalam  pengenalan  produk  kepada  konsumen  (user).  Tetapi  di  masa depan dipastikan akan menyetuh semua aspek kehidupan manusia.
Penerapan Virtual Reality akan melibatkan banyak subjek hukum, utamanya manusia sebagai admin/pengelola dan juga user (pengguna/konsumen). Subjek hukum berikutnya dapat sebagai Perusahaan yang berbadan hukum yang memberikan layanan virtual reality dalam konsep pemasaran produk-produknya. Subjek hukum yang lain bisa pula dari pihak backdoor-nya  atau  penyedia  ruang  Virtual  Reality  bagi  si  Perusahaan  dan  juga konsumennya  (user).  Maka  dari  itu  apabila  terjadi  interaksi  antar  subjek  hukum,  akan terdapat pula hukum yang tercipta dan mengikat akibat interaksi tersebut. Sebab subjek hukum pastilah memiliki hak dan kewajiban. Namun yang menjadi kendala adalah apakah Regulasi  yang  ada  mampu  mengadopsi  perkembangan  interaksi  subjek  hukum  yang terjadi  dalam  ruang  Virtual  Reality,  dan  bagaimana  pula  pembuktian  dari  pelanggaran hukumnya.

## METHOD
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  secara  yuridis  normatif.  Pendekatan  secara yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari perundang- undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, dihimpun dalam dua jenis data yakni : Data Primer ; Data Primer adalah data  yang  diperoleh  dari  hasil  kajian  pustaka melalui  penelusuran  bahan-bahan  pustaka seperti  literatur,  buku,  koran/berita  online,  artikel  online,  Peraturan  Perundang- undangan,  arsip  instansi,  putusan  majelis  hakim,  dan  lain  sebagainya  yang  berelevansi dengan  pokok  permasalahan  pada  penelitian  ini.  Dan  Data  Sekunder  adalah  data  yang diperoleh dari penelusuran delik pidana yang pada umumnya terjadi di ruang siber yang berelevansi dengan pokok permasalahan pada penelitian ini.
Teknik  memperoleh  data  yang  dibutuhkan,  maka  peneliti  melakukan  teknik pengumpulan  data  berupa  :  Penelitian  Pustaka  ( Library  Research ),  dalam  penelitian  ini, peneliti  mengumpulkan  data  melalui  cara  membaca  berbagai  buku,  jurnal ilmiah,  koran, dan  literatur  lainnya  baik  dari  media  cetak  maupun  media online yang  memiliki keterkaitan  dengan  pokok  pembahasan  pada  penelitian  ini  ;  Penelitian  Lapangan  ( Field Research ),  bagian  ini  peneliti  melakukan  pengumpulan  data  dengan  cara  menghimpun data yang terkait dari berbagai sumber berdasarkan kejadian-kejadian yang sudah terjadi di  dunia  siber.  Analisis  Data  adalah  dengan  mengolah  data  primer  dan  data  sekunder seperti yang telah dijabarkan sebagai bahan kajian penelitian. Penelitian yang terpadu dan sistematis diperlukan suatu teknik analisis yang dikenal dengan analisis Yuridis Deskriptif yaitu  dengan  cara  menyelaraskan  dan  menggambarkan  interaksi  antar  subjek  hukum pada  ruang  Virtual  Reality  yang  dapat  berpotensi  menyebabkan  pelanggaran  hukum berdasarkan  norma-norma  yang  ada..  Kemudian  berdasarkan  hasil  studi  kepustakaan yang  diperoleh,  maka  data  tersebut  kemudian  diolah  dan  dianalisis  secara  kualitatif sehingga menghasilkan data yang bersifat deskriptif.

## RESULT AND DISCUSSION

## A. Delik Pidana Yang Dapat Terjadi di Ruang Virtual Reality
a. Undang-undang Terkait
Indonesia  sebagai  Negara  Hukum  (UUD  1945  pasal  1  ayat  3)  memiliki  beberapa hukum  positif  di  antaranya  adalah  Undang-undang  RI  Nomor  11  tahun  2008  tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lalu diperbaharui dengan Undang-undang RI Nomor 19  tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  Undang-undang  Nomor  11  tahun  2008  tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Paling mutakhir adalah Undang-undang RI Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Undang-undang tersebut di atas dapat pula bertalian dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sebab terkait pembuktian pidana  umum  banyak  diatur  dalam  KUHP,  baik  dalam  KUHP  lama  (UU  1/1946)  yang berlaku  saat  penelitian  ini  dipublikasikan,  dan  KUHP  baru  (UU  1/2023)  yang  mulai
berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan (2 Januari 2023), yakni pada tahun 2026 yang akan datang, berdasarkan pasal 624 pada KUHP baru tersebut.
Undang-undang  ITE  (sebutan  populer  untuk  menjelaskan  Undang-undang  tentang Informasi & Transaksi Elektronik) terhadap masalah-masalah hukum yang terkait dengan teknologi  informasi.  Undang-undang  ITE  yang  dimaksud  adalah  Undang-undang  Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sebahagian besar pasal- pasal yang terkandung masih berlaku terkecuali yang diubah oleh Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008. Pada pasal 1 dari Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa :
Beberapa  ketentuan  dalam  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) diubah sebagai berikut : ….
Undang-undang  Nomor  19  tahun  2016  itu mengubah beberapa  pasal  dari Undang- undang Nomor 11 tahun 2008,  yakni Pasal 1,  Pasal 26,  Pasal 31, Pasal  40, Pasal 43, dan Pasal  45,  dan  penambahan  Pasal  45A  dan  Pasal  45B.  Sedangkan  pasal  5  dan  pasal  27 hanya berubah pada penjelasannya saja. Maka selain daripada itu, pasal demi pasal dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tetap berlaku.

## b. Perbuatan  Yang  Dapat  Dijadikan  Delik  Pidana  di  Dalam  Ruang  Virtual Reality
Manusia adalah pengguna utama ruang virtual reality. Pada dasarnya manusia adalah subjek hukum, maka manusia yang menggunakan ruang virtual reality juga memiliki hak dan  kewajiban  sebagai  subjek  hukum,  baik  dalam  peran  sebagai  user  maupun  admin hingga pengelola virtual reality tersebut. Oleh sebab itu, pada manusia yang menggunakan ruang virtual reality melekat hak dan kewajiban, yang dipandang harus menjaga hak dan kewajiban  pengguna  lainnya,  sebab  apabila  melanggar  maka  perbuatan  itu  adalah  suatu perbuatan yang dilarang dan dapat disebut sebagai perbuatan pidana atau delik pidana.
Perbuatan yang dapat diduga sebagai delik pidana dalam penggunaan ruang virtual reality dapat berupa :

## 1. Penipuan Online (Tindak Pidana Perbuatan Curang)
Penipuan online pada dasarnya merupakan delik pidana yang sama dengan penipuan konvensional yang diatur dalam KUHP lama maupun pada KUHP baru. Diatur dalam Pasal 378  KUHP  lama,  dan  Pasal  492  KUHP  baru.  Tetapi  jika  penipuan  online  tersebut menggunakan media internet ( e-commerce ) dapat dikenakan Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Pasal 378 KUHP lama :
Barangsiapa  dengan  maksud  untuk  menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang lain  secara  melawan  hukum  dengan  menggunakan  nama  palsu  atau  martabat palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain  untuk  menyerahkan  barang  sesuatu  kepadanya,  atau  supaya memberi utang maupun  menghapuskan  piutang,  diancam,  karena  penipuan,  dengan  pidana penjara paling lama 4 tahun.
Pasal 492 KUHP baru :
Setiap  Orang  yang  dengan  maksud  menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain secara  melawan  hukum  dengan  memakai  nama  palsu  atau  kedudukan  palsu, menggunakan  tipu  muslihat  atau  rangkaian  kata  bohong,  menggerakkan  orang supaya  menyerahkan  suatu  Barang,  memberi  utang,  membuat  pengakuan  utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.
Pasal 28 ayat (1) UU ITE :
Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  menyebarkan  berita  bohong  dan menyesatkan  yang  mengakibatkan  kerugian  konsumen  dalam  Transaksi Elektronik.
Definisi Konsumen menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
Perbuatan  menyebarkan  berita  bohong  (hoaks)  dalam  Pasal  28  ayat  (1)  UU  ITE berkonteks  pada  terjadinya  transaksi  elektronik  melalui  internet,  seperti  e-commerce, akibat  dari  layanan  yang  terdapat  dalam  virtual  reality.  Bentuk  transaksi  tersebut merupakan perikatan antara pelaku usaha sebagai admin di dalam virtual reality dan juga user  sebagai  konsumen/pembeli  dalam  ruang  virtual  reality.  Bentuk  informasi  bohong dapat ditampilkan di dalam ruang virtual reality dalam wujud gambar dari suatu produk yang ditawarkan, iklan/promosi, dan layanan lainnya yang membuat konsumen/pembeli tertarik untuk melakukan transaksi elektronik. Bentuk penipuan yang lazim terjadi dapat berupa :
- Gambar/foto  produk  yang  ditampilkan  di  dalam  virtual  reality  tersebut  tidak sesuai dengan produk sebenarnya yang akan dikirim ke user (konsumen), bahkan tidak dikirimkan.
- Pelaku usaha (penjual) menampilkan informasi palsu terkait legalitas Perusahaan, Alamat asli Perusahaan, dan informasi elektronik lainnya.
- Penipuan harga produk, jenis-jenis promo, dan segala bentuk tipu muslihat lainnya yang dapat memancing user (konsumen) untuk membeli dan melakukan transaksi elektronik.
Ilustrasi kasus :
Suatu  event  pameran  lukisan  dari  pelukis-pelukis  ternama  di  Indonesia  yang diselenggarakan  dalam  konsep  Virtual  Reality.  Jika  diadakan  secara  konvensional,  maka pameran  tersebut  akan  memakan  biaya  yang  sangat  mahal,  seperti  menyewa  ruang pameran,  menyewa  Event  Organizer  (EO),  dan  juga  harus  dilaksanakan  di  lokasi  yang strategis  dan  mudah  dijangkau  para  penikmat  lukisan.  Maka  dari  itu  event  ini diselenggarakan  dalam  konsep  metaverse  dengan  menerapkan  Virtual  Reality.  Ruang pameran  dirancang  sedemikian  rupa  sesuai  dengan  aslinya,  lalu  di  setiap  sisi  dinding dipajang  lukisan-lukisan  serta  nama  pelukisnya,  dan  juga  harga  setiap  lukisan.  Ruang Virtual  Reality  dirancang  sangat  mirip  dengan  kualitas  resolusi  tinggi  (high  pixel).  Itu adalah tugas seorang Programer Virtual Reality. Lalu ada juga terdapat Petugas pameran yang  tampil  dalam  bentuk  Avatar  (gambar  tiga  dimensi  yang  digunakan  untuk menggambarkan seseorang dalam dunia maya) dapat ditanyakan secara langsung melalui audio  yang  terhubung  live  dengan  Petugas  (Admin)  yang  tampil  dalam  bentuk  Avatar tersebut. Lalu Petugas Avatar menjelaskan dengan berbagai tipu muslihat bahwa lukisan yang  dipajang  ini  adalah  sangat  sesuai  dengan  aslinya,  dan  sudah  tentu  dilukis  oleh Pelukis ternama di negara ini. Tak lupa juga si Petugas Avatar memberikan promo apabila segera  deal  untuk  membeli  Lukisan  tersebut  hari  ini,  dan  sebagai  tanda  jadi,  harus ditransfer Down Payment (DP) / uang muka setidaknya 30% dari harga lukisan itu. User (konsumen)  segera  mentransfer  beberapa  rupiah  melalui  media  perbankan  yang disediakan, dengan perjanjian lukisan tersebut akan langsung dikirim, dan pelunasan 70% ditransfer setelah barang diterima. Lalu pada ruang virtual reality lukisan tersebut tertulis Sold  Out.  Hari demi hari, minggu  demi minggu, lukisan yang sudah  dipesan tersebut tak kunjung  tiba  di  alamatnya  user  (konsumen).  Maka  dengan  demikian,  perbuatan  yang dilakukan  oleh  Admin  Virtual  Reality  melalui  Petugas  Avatar  tersebut  sudah  dapat dikatakan sebagai delik pidana penipuan dalam ruang virtual reality hingga menyebabkan kerugian user (konsumen) melalui terjadinya transaksi elektronik.

## 2. Pencurian Data Pribadi
Data  Pribadi  menurut  UU  27/2022  tentang  Pelindungan  Data  Pribadi  (PDP)  adalah data  tentang  orang  perseorangan  yang  teridentifikasi  atau  dapat  diidentifikasi  secara
tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung  melalui  sistem  elektronik  atau  nonelektronik.  Maka  di  dalam  ruang  Virtual Reality  juga  terdapat  banyak  informasi  data  pribadi  yang  berasal  dari  user  (konsumen) atau bisa juga dari Perusahaan yang menjual produknya.
Pencurian  data  pribadi  adalah  aktivitas mengambil/memperoleh  data  dalam  format digital tanpa seizin dari si pemilik data untuk kepentingan pihak tertentu. Maka potensi pencurian data pribadi tak terhindarkan dalam ruang virtual reality.
Menurut UU PDP, data pribadi terdiri atas :
a. Data Pribadi yang bersifat spesifik ;
- Data dan informasi kesehatan,
- Data biometrik,
- Data genetika,
- Catatan kejahatan,
- Data anak,
- Data keuangan pribadi,
- Data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. Data Pribadi yang bersifat umum ;
- nama lengkap,
- jenis kelamin,
- kewarganegaraan,
- agama,
- status perkawinan,
- Data Pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.
Pencurian  data pribadi merupakan  delik pidana yang dilanggar  dalam  Pasal  65 UU PDP. Dan memberikan data pribadi yang palsu juga dilarang dalam Pasal 66 UU PDP. Pasal 65 UU PDP berbunyi :
(1) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data  Pribadi  yang  bukan  miliknya  dengan  maksud  untuk  menguntungkan  diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi.
(2) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya.
(3) Setiap  Orang  dilarang  secara melawan  hukum  menggunakan  Data  Pribadi yang bukan miliknya.
Sedangkan  Pasal  66  UU  PDP  mengatur  tentang  setiap  orang  yang  terlibat  dalam proses memberikan Data Pribadi ke suatu platform atau media atau  dalam pembahasan penelitian  ini  adalah  ke  dalam  ruang  Virtual  Reality  dengan  Data  Pribadi  yang  palsu, adalah bentuk pelanggaran hukum. Secara lengkapnya Pasal 66 UU PDP berbunyi :
Setiap  Orang  dilarang  membuat  Data  Pribadi  palsu  atau  memalsukan  Data Pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain.
Ilustrasi Kasus : Serupa dengan ilustrasi sebelumnya (tentang event Pameran Lukisan yang dirancang dalam Ruang Virtual Reality), maka kali ini pebuatan pidana dapat berupa pencurian data pribadi user (konsumen) oleh Petugas Avatar atau admin (pengelola Virtual Reality). Data Pribadi user (konsumen) dapat berupa data umum (seperti identitas pribadi), hingga data biometrik. Karna Admin telah merancang Virtual Reality ini dengan konsep seluruh user (konsumen) wajib mendaftar dengan identitas umum, dan bagi yang deal untuk membeli lukisan  harus  mengunggah  hasil  scan  KTP  (Kartu  Tanda  Penduduk)  user,  hingga  jika hendak login (masuk) dalam ruang Virtual Reality dapat menggunakan scan sidik jari yang merupakan  informasi  biometrik  si  user  (konsumen).  Pada  kejadian  tersebut,  Admin (pengelola  Virtual  Reality)  sejak  semula  memang  berniat  untuk  mencuri  Data  Pribadi seluruh  konsumen  yang  singgah  dalam  ruang  Virtual  Reality  yang  dirancangnya.  Lalu
seluruh  Data  Pribadi  yang  telah  dihimpun  dijualnya  kepada  Data  Analyst  suatu Perusahaan  baik  dalam  negeri maupun  luar  negeri,  sehingga  Perusahaan  tersebut  dapat menggunakan  data-data  digital  Konsumen  tadi  sebagai  calon  pembeli  dari  produk  yang akan mereka pasarkan.

## 3. Pencemaran Nama Baik / Penghinaan
Pencemaran  nama  baik  diatur  dalam  UU No. 11 Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik  (UU  ITE)  termuat  dalam  Pasal  27  ayat  (3)  masuk  dalam  Bab  VII Perbuatan Yang Dilarang pada Undang-undang tersebut, berbunyi :
Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya  Informasi  Elektronik dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang  memiliki  muatan  penghinaan  dan/atau pencemaran nama baik.
Bunyi  Pasal  27  ayat  (3)  tersebut  dipertegas  pada  Undang-undang  Nomor  19  tahun 2016 pada Pasal I angka 4. yang menerangkan :
Ketentuan  Pasal  27  tetap  dengan  perubahan  penjelasan  ayat  (1),  ayat  (3),  dan ayat  (4)  sehingga  penjelasan  Pasal  27  menjadi  sebagaimana  ditetapkan  dalam penjelasan pasal demi pasal dalam undang-undang ini.
maka  dengan  kata  lain,  seluruh  isi  Pasal  27  di  Undang-undang  Nomor  11  tahun  2008 masih tetap sama dan berlaku, hanya saja Penjelasannya diperbaharui di Undang-undang Nomor 19 tahun 2016.
Penghinaan / pencemaran nama baik dalam KUHP terdapat pada Bab XVI mengenai penghinaan  dalam  Pasal  310  sampai  dengan  321.  Tetapi  khusus  tentang  pencemaran nama  baik  yang  tersiar  melalui  internet  atau  di  dalam  ruang  Virtual  Reality,  dapat didakwa dengan Pasal 310 KUHP ;
Bab XVI - Penghinaan Pasal 310 (1) Barang  siapa  sengaja  menyerang  kehormatan  atau  nama  baik  seseorang dengan  menuduhkan  sesuatu  hal,  yang  maksudnya  terang  supaya  hal  itu diketahui  umum,  diancam  karena  pencemaran  dengan  pidana  penjara  paling lama  sembilan  bulan  atau  pidana  denda  paling  banyak  empat  ribu  lima  ratus rupiah.
(2) Jika  hal  itu  dilakukan  dengan  tulisan  atau  gambaran  yang  disiarkan, dipertunjukkan  atau  ditempelkan  di  muka  umum,  maka  diancam  karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
(3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.
Pencemaran  nama  baik  atau  penghinaan  lebih  khusus  terhadap  martabat  Presiden dan Wakil Presiden melalui penyalahgunaan gambar dalam Virtual Reality dapat didakwa dengan Pasal 137 ayat (1) KUHP ;
Barang siapa menyiarkan, mempertunjukan, atau menempelkan di muka umum tulisan  atau  lukisan  yang  berisi penghinaan  terhadap  Presiden  atau  Wakil Presiden , dengan maksud supaya isi penghinaan diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
Pencemaran nama baik atau penghinaan lebih khusus terhadap penguasa atau badan umum  yang  ada  di  Indonesia  melalui  penyalahgunaan  gambar  di  dalam  ruang  Virtual Reality dapat didakwa dengan Pasal 208 ayat (1) KUHP ;
Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum suatu tulisan atau lukisan yang memuat penghinaan terhadap penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia dengan maksud supaya isi yang menghina itu  diketahui  atau  lebih diketahui  oleh umum,  diancam  dengan  pidana  penjara
paling lama empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
Ilustrasi Kasus : Serupa dengan ilustrasi sebelumnya (tentang event Pameran Lukisan yang dirancang dalam  Ruang  Virtual  Reality),  maka  kali  ini  pebuatan  pidana  dapat  berupa  pencemaran nama  baik  yang  dilakukan  oleh  Admin  (pengelola  Virtual  Reality).  Potensi  yang  dapat terjadi  apabila  Admin  memajang  gambar  lukisan  yang  terlihat  melecehkan  harkat  dan martabat Presiden atau Wakil Presiden di dalam ruang Pameran Lukisan tersebut, dengan maksud  untuk  menghina  pribadi  dari  Presiden  atau  Wakil  Presiden  atau  Penguasa  atau Badan  Umum  yang  ada  di  Indonesia.  Lukisan-lukisan  yang  dipajang  bisa  juga  berupa meme-meme  (KBBI)  lucu  yang  mengandung  unsur  penghinaan  terhadap  seseorang  atau tokoh  publik,  atau  figur  terkenal  di  negara  ini.  Hal  tersebut  merupakan  delik  pidana pencemaran nama baik atau penghinaan yang dilakukan dalam ruang publik seperti ruang Virtual  Reality,  yang  mana  Pameran  Lukisan  dalam  konsep  Virtual  Reality  ini  dapat diakses  oleh  khalayak,  bahkan  khalayak  dapat  pula  mengambil  screenshoot  (tangkapan layar)  terhadap  lukisan-lukisan  meme  yang  berbau  penghinaan  tersebut,  lalu menyebarkannya  lagi  melalui  akun  media  sosial.  Jelas  ini  merupakan  delik  pidana pencemaran nama baik/penghinaan.

## B. Akibat Hukum Terhadap Delik Pidana Yang Terjadi di Ruang Virtual Reality
a. Pemidanaan
Pemidanaan adalah  upaya  terakhir  yang ditempuh  terhadap  pelaku  tindak  pidana. Sedangkan tujuan pemidanaan itu menurut Roeslan Saleh (1983:5-7) adalah :
1. Koreksi Terhadap  orang  yang  melanggar  suatu  norma,  pidana  yang  dijatuhkan  berlaku sebagai suatu peringatan bahwa hal seperti itu tidak boleh diulang lagi.
2. Resosialisasi
Yang  dimaksud  dengan  ini  adalah  usaha  dengan  tujuan  bahwa  terpidana  akan kembali dalam masyarakat dengan daya tahan, dalam arti dia dapat hidup dalam masyarakat tanpa melakukan lagi kejahatan-kejahatan.
3. Pengayoman Kehidupan Masyarakat
Tujuan  ini  dapat  terjadi  bilamana  masalahnya  adalah  untuk manusia  yang  telah melakukan kejahatan berat dan harus dikhawatirkan, bahkan ditakuti, bahwa di waktu  yang  akan  datang  masih  besar  sekali  kemungkinannya  akan  melakukan delik-delik berat walaupun terhadapnya dilakukan upaya resosialisasi.
Lebih  detail  lagi  dijelaskan  dalam  Pasal  51  UU  KUHP  yang  baru  tentang  tujuan pemidanaan yakni :
1. Mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi pelindungan dan pengayoman Masyarakat.
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna.
3. Menyelesaikan  konflik  yang  ditimbulkan  akibat  Tindak  Pidana,  memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam Masyarakat.
4. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Perkara pidana pada prinsipnya dilaksanakan atas inisiatif negara yang diwakili oleh pejabat  penyidik  yakni  Kepolisian,  dan  dilanjutkan  penuntutan  oleh  Jaksa  Penuntut Umum,  lalu  disidang  pada  persidangan  Pengadilan.  Karena  kepentingan  hukum  yang terlanggar  oleh  diperbuatnya  delik  pidana  pada  dasarnya  adalah  kepentingan  hukum publik.  Namun  tidak  serta  merta  seluruh  delik  pidana  dapat  dituntut  oleh  negara, penuntutan    itu    dikecualikan    untuk    kejahatan    aduan,    seperti    pencemaran    nama baik/penghinaan.
Setelah  dilaksanakan  serangkaian  proses  pemidanaan  berdasarkan  Hukum  Acara Pidana, maka akhir dari tujuan pemidanaan adalah penjatuhan Pidana kepada terdakwa
melalui putusan Pengadilan. Pidana tersebut terdiri atas Pidana Pokok, Pidana Tambahan, dan Pidana yang bersifat khusus untuk Tindak Pidana.  Pidana Pokok terdiri atas pidana penjara,  pidana  tutupan,  pidana  pengawasan,  pidana  denda,  dan  pidana  kerja  sosial. Pidana  Tambahan  terdiri  atas  pencabutan  hak  tertentu,  perampasan  barang  tertentu dan/atau  tagihan, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, pencabutan izin tertentu,  dan  pemenuhan  kewajiban  adat  setempat.  Sedangkan  pidana  yang  bersifat khusus untuk Tindak Pidana adalah pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif.
b. Sanksi Pidana
1. Penipuan Online (Tindak Pidana Perbuatan Curang)
Sanksi  pidana  dari  penipuan  online  atau  tindak  pidana  perbuatan  curang  dapat berpedoman ke UU ITE dan KUHP. Pasal 45A ayat (1) UU ITE adalah sanksi pidana yang dapat menjerat pelaku dalam hal ini admin virtual reality yang telah melakukan perbuatan penipuan.
Pasal 45A ayat (1) UU ITE berbunyi : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan  berita  bohong  dan  menyesatkan  yang  mengakibatkan  kerugian  konsumen dalam  Transaksi  Elektronik  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  28  ayat  (1)  dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  6  (enam)  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak  Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Pasal  45A  ayat  (1)  UU  ITE  dapat  di junc  to (bertalian  dengan)  ke  Pasal  Penghinaan yang ada pada KUHP, yakni Pasal 378 KUHP lama dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun. Ancaman pidana penjara pada KUHP lama serupa dengan yang ada di KUHP baru  yakni  4  tahun  tetapi  dengan  tambahan  pilihan  pidana  denda  paling  banyak  pada kategori  V.  Pidana  Denda  merupakan  sejumlah  uang  yang  wajib  dibayar  oleh  terpidana berdasarkan  putusan  pengadilan.  Berdasarkan  Pasal  79  ayat  (1)  UU  KUHP  baru,  pidana denda yang ditetapkan pada kategori V adalah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
2. Pencurian Data Pribadi Sanksi pidana dari pencurian data pribadi dapat berpedoman ke Pasal 67 ayat (1), (2) dan (3), yakni :
a. Yang mengakibatkan  kerugian  Subjek  Data  Pribadi  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  65  ayat  (1)  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ;
b. Yang  mengungkapkan  Data  Pribadi  yang  bukan  miliknya  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  65ayat  (2)  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  4  (empat) tahun  dan/atau  pidana  denda  paling  banyak  Rp.  4.000.000.000,00  (empat  miliar rupiah) ;
c. Yang  menggunakan  Data  Pribadi  yang  bukan  miliknya  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  65  ayat  (3)  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  5  (lima) tahun  dan/atau  pidana  denda  paling  banyak  Rp.  5.000.000.000,00  (lima  miliar rupiah).
Serta Pasal 68 UU PDP, yakni yang dengan sengaja membuat Data Pribadi palsu atau memalsukan  Data  Pribadi  yang  mengakibatkan  kerugian  bagi  orang  lain  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  66  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  6  (enam)  tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
Melihat  Pasal  69  UU  PDP,  pidana  ini  tidak  sebatas  pada  pidana  penjara  dan  pidana denda  saja,  tetapi  dapat  dijatuhi  juga  dengan  Pidana  Tambahan  berupa  perampasan keuntungan  dan/atau  harta  kekayaan  yang  diperoleh  atau  hasil  dari  tindak  pidana  dan pembayaran ganti kerugian.
3. Pencemaran Nama Baik
Sanksi  pidana  dari  pencemaran  nama  baik  atau  penghinaan  melalui  ruang  Virtual Reality  dapat  menerapkan  Pasal  45  ayat  (3)  Undang-undang  RI  No.  19  Tahun  2016
tentang  Perubahan  atas  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi :
Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya  Informasi  Elektronik dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang  memiliki  muatan  penghinaan  dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  4  (empat)  tahun  dan/atau  denda  paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
Terdapat perbedaan signifikan pada ancaman pidana di UU No. 19 tahun 2016 dengan UU No. 11 tahun 2008, yakni pidana penjara yang sebelumnya paling lama 6 (enam) tahun dan/atau  denda  paling  banyak  Rp.  1.000.000.000,-  (satu  miliar  rupiah) menjadi pidana penjara  paling  lama  4  (empat)  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak  Rp.  750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
Pasal 45 UU No. 8 tahun 2008 : (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal  27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama  6  (enam)  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak  Rp1.000.000.000,00  (satu miliar rupiah).
Perubahan ancaman pidana itu menyebabkan seorang tersangka atau terdakwa yang dituntut menurut Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 tahun 2008 tidak dilakukan penahanan oleh penyidik, penuntut umum, ataupun hakim, berdasarkan Pasal 21 ayat (1) dan (4) huruf a UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) :
(1).  Perintah  penahanan  atau  penahanan  lanjutan  dilakukan  terhadap  seorang tersangka  atau  terdakwa  yang  diduga  keras  melakukan  tindak  pidana berdasarkan  bukti  yang  cukup,  dalam  hal  adanya  keadaan  yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana;
(4).  Penahanan  tersebut  hanya  dapat  dikenakan  terhadap  tersangka  atau terdakwa  yang  melakukan  tindak  pidana  dan  atau  percobaan  maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:
a) tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
c. Diagram Unsur Terjadinya Delik Pidana
Peneliti  menggunakan  Diagram Fishbone (atau  dikenal  dengan  diagram Ishikawa ) untuk mencoba memberi gambaran mudah  terjadinya delik pidana yang dimaksud  pada pembahasan sebelumnya dengan struktur People, Process, Method, dan Materials (Dictio.id, 2024)
1. Delik Pidana Penipuan Online Berdasarkan Pasal 28 ayat (1) UU ITE
- People (“setiap orang”) : nama admin / pemilik / pengelola Virtual Reality.
- Process (“dengan sengaja / tanpa hak”) : admin/pemilik Virtual Reality tersebut menghendaki melakukan perbuatan tersebut.
- Method (“menyebarkan”) : disampaikan pada Ruang Virtual Reality.
- Materials (“berita  bohong  dan  menyesatkan  yang  mengakibatkan  kerugian konsumen  dalam  transaksi  elektronik”):  “sekumpulan  informasi  bohong  dan menyesatkan yang disampaikan melalui ruang Virtual Reality”.
2. Delik Pidana Pencurian Data Pribadi Berdasarkan Pasal 65 UU PDP
- People (“setiap orang”) : nama admin / pemilik / pengelola Virtual Reality.
- Process (“memperoleh  atau  mengumpulkan,  mengungkapkan,  menggunakan, untuk  menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain  yang  dapat  mengakibatkan kerugian  Subjek  Data  Pribadi”)  :  admin/pemilik  Virtual  Reality  tersebut menghendaki  melakukan  perbuatan  tersebut  sehingga  merugikan  Subjek  Data Pribadi.
- Method (“melawan  hukum  memperoleh  atau  mengumpulkan,  mengungkapkan, menggunakan”) : dilakukan pada ruang Virtual Reality.
- Materials (“Data  Pribadi  yang  bukan  miliknya”)  :  “sekumpulan  Data  Pribadi  dari Subjek Data Pribadi pengguna ruang Virtual Reality”.
3. Delik Pidana Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE
- People (“setiap orang”) : nama admin / pemilik / pengelola Virtual Reality.
- Process (“dengan sengaja / tanpa hak”) : admin/pemilik Virtual Reality tersebut menghendaki melakukan perbuatan tersebut.
- Method (“mendistribusikan dan/atau    mentransmisikan    dan/atau    dapat diaksesnya”) : disampaikan pada Ruang Virtual Reality.
- Materials (“memiliki  muatan  penghinaan  dan/atau  pencemaran  nama  baik”)  : “sekumpulan  gambar  yang mengandung  unsur  penghinaan  yang  dipajang  pada ruang Virtual Reality”.

## C. Temuan Penelitian
Kajian serta penelitian normatif ini menemukan delik pidana yang dapat berpotensi terjadi  pada  ruang  virtual  reality  yang  merupakan  bagian  dari  perkembangan  teknologi metaverse. Setidaknya ada tiga delik pidana yang dapat terjadi dari kemungkinan banyak delik  yang  dapat  terjadi  di  ruang  siber,  diantaranya  adalah  tindak  pidana  perbuatan curang  atau  penipuan  online,  pencurian  data  pribadi,  dan  pencemaran  nama  baik  atau penghinaan. Dari ketiga delik pidana tersebut, sesungguhnya dua diantaranya adalah delik pidana  konvensional  yang  cukup sering  terjadi,  namun  pada  kajian  penelitian  ini  adalah yang khusus terjadi pada ruang siber, yakni penipuan online dan pencemaran nama baik. Sedangkan satu sisanya adalah murni delik pidana yang dapat terjadi di ruang siber yakni pencurian data pribadi, seperti biometrik, serta data-data digital pengguna alat elektronik. Maka dari penelitian ini dapat ditentukan Undang-undang yang terkait dalam penegakan hukumnya, yakni UU ITE, UU PDP, dan KUHP. Dapat ditegaskan pula bahwa pelaku delik pidana  yang  terjadi  di  ruang  siber  dapat  dijerat  dengan  pasal-pasal  pada  UU  tersebut, diantaranya Pasal 45A ayat (1) UU ITE, Pasal 67 UU PDP, dan Pasal 45A ayat (3) UU ITE. Dengan  demikian  para  penegak  hukum  baik  di  tingkat  penyidikan,  penuntutan,  dan persidangan  di  pengadilan  dapat  menerapkan  pasal-pasal  tersebut  apabila  pelaku  delik pidana  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan  perbuatan  melawan  hukum. Begitu  juga  bagi  masyarakat  di  era  informasi  saat  ini  dapat  lebih  memahami  dalam mencari  perlindungan  hukum  apabila  menjadi  korban  dari  delik  pidana  tersebut.  Delik Pidana yang dapat terjadi pada ruang Virtual Reality tidak sebatas pada 3 tindak pidana yang dibahas di atas saja, tetapi seiring perkembangan teknologi yang semakin pesat dan cepat,  maka  kemungkinan  perbuatan-perbuatan  yang  dapat  merugikan  manusia  sebagai Subjek Hukum dalam berbagai perannya di ruang Virtual Reality dapat terjadi pula dengan kompleksitasnya masing-masing. Oleh sebab itu dibutuhkan suatu kajian khusus terhadap
interaksi antar Subjek Hukum pada konsep Metaverse, khususnya di dalam ruang Virtual Reality.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  sebelumnya,  maka  peneliti  menyimpulkan  :  Delik Pidana yang dapat terjadi pada ruang Virtual Reality dapat berupa Penipuan Online atau Tindak  Pidana  Perbuatan  Curang  berdasarkan  pasal  28  ayat  (1)  UU  ITE,  lalu  dapat  juga terjadinya Pencurian Data Pribadi berdasarkan Pasal  65 UU PDP, dan potensi terjadinya delik pidana Pencemaran Nama Baik atau Penghinaan berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Akibat hukum terhadap perbuatan tindak pidana yang dilakukan pada ruang Virtual Reality  adalah  pemidanaan  yang  dapat  berujung  pada  penjatuhan  pidana  penjara  atau pidana  denda  bagi  pelaku,  bahkan  dapat  juga  dikenakan  pidana  tambahan  berupa perampasan  keuntungan  dan/atau  harta  kekayaan  yang  diperoleh  atau  hasil  dari  tindak pidana dan pembayaran ganti kerugian. Sanksi bagi pelaku Penipuan Online atau Tindak Pidana Perbuatan Curang dapat diterapkan berdasarkan Pasal 45A ayat (1) UU ITE dengan pidana  penjara  paling  lama  6  (enam)  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak  Rp. 1.000.000.000,-  (satu  miliar  rupiah).  Sanksi  bagi  pelaku  Pencurian  Data  Pribadi  dapat diterapkan berdasarkan Pasal 67 ayat (1), (2) dan (3) UU PDP yakni pidana penjara paling lama  4  sampai  5  tahun,  serta  denda  paling  banyak  Rp.  5.000.000.000,-  (lima  miliar rupiah).  Sanksi  bagi  pelaku  Pencemaran  Nama  Baik  atau  Penghinaan  dapat  diterapkan Pasal 45A ayat (3) UU ITE dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

## REFERENSI
Afif, A. (2015). Pemaafan, Rekonsiliasi dan Restorative Justice. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Alam, A. S. (2010). Pengantar Kriminologi. Makassar: Pustaka Refleksi. Ali,  A.  (2009). Menguak  Teori  Hukum  (Legal  Theory)  dan  Teori  Peradilan  (Judicial Prudence)  Termasuk  Interpretasi  Undang-Undang  (Legis  Prudence). Jakarta: Kencana. Ali, Z. (2007). Hukum Pidana Islam. Jakarta: Sinar Grafika. Alkostar,  A.  (2008).  Restorative  Justice.  Dalam  M.  A.  RI, Varia  Peradilan  Tahun  ke-XXII Nomor 262 (hal. 40-45). Jakarta: Mahkamah Agung RI.
Andriadi, F. (2016). Demokrasi di Tangan Netizen. Jakarta Selatan: RMBOOKS. Arief, B. N. (2001). Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. Bandung: Citra Aditya Bakti. Arief,  B.  N.  (2005). Beberapa  Aspek  Kebijakan  Penegakan  dan  Pengambangan  Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti. Arief, B. N. (2005). Perbandingan Hukum  Pidana, Dalam Perspektif Kajian Perbandingan.
Bandung: Citra Aditya Bakti.
Arief,  B.  N.  (2006). Kapita  Selektra  Hukum  Pidana  Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Terpadu. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Ashidiqqie, J., & Safaát, M. (2012). Teori Hans Kelsen Tentang Hukum. Jakarta: Konstitusi Press. Azis, S. (2013). Tindak Pidana Khusus. Jakarta: Sinar Grafika. Badan  Pengembangan  dan  Pembinaan  Bahasa .  (2024,  January  8).  Diambil  kembali  dari Kamus Besar Bahasa Indonesia: https://kbbi.kemdikbud.go.id/ Bell, D. (1976). The Coming of Post-Industrial Society. New York: Basic Books. Beniger, J. R. (1989). The Control Revolution : Technological and Origins of The Information Society. Cambridge: Harvard University. Bentham,  J.  (2005). An  Introduction  to  the  Principle  of  Morals  and  Legislation. Oxford: Clarendon Press.
Braithwaite,  J.  (2002). Restorative  Justice  and  Responsive  Regulation. New  York:  Oxford University Press Inc. Campbell, H. (1990). Black's Law Dictionary, Edisi VI. St. Paul Minesota: West Publishing. Chazawi, A. (2007). Pelajaran Hukum Pidana 2. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Erwin, M. (2012). Filsafat Hukum. Jakarta: Raja Grafindo. Faisal. (2012). Menerobos Positivisme Hukum. Bekasi: Gramata Publishing. Farid, A. Z. (1995). Hukum Pidana I. Jakarta: Sinar Grafika.
Friedman, L. M. (2001). Hukum  Amerika :  Sebuah Pengantar, Terjemahan dari  American Law An Introduction, Second Edition. Jakarta: Tatanusa. Hamzah, A. (2005). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: PT. Yarsif Watampone. Harahap, Y. M. (1988). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Jakarta: Pustaka Kartini.
Howard,  P.,  &  Parks,  M.  (2012,  April  1).  Social  Media  and  Political  Change  :  Capacity, Constraint, and Consequence. Journal of Communication, 62 (2), 359-362.
Ilyas,  A.  (2012). Asas-Asas  Hukum  Pidana. Yogyakarta:  Rengkang  Education  Yogyakarta dan Rukap Indomenisa.
Indonesia.  (1946). Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1946  Tentang Peraturan Hukum Pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) / Wetboek van Strafrecht (WvS). Yogyakarta: Kementerian Kehakiman. Indonesia.  (1981). Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  1981  tentang Hukum Acara Pidana. Jakarta: Menteri Sekretaris Negara RI. Indonesia.  (1999). Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan  Konsumen.  Lembaran  Negara  RI  Tahun  1999  Nomor  42. Jakarta: Kementerian Negara/Sekretaris Negara RI.
Indonesia.  (2005). Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945  Yang  Sudah Diamandemen. Surabaya: Penerbit Apollo. Indonesia.  (2008). Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik.  Lembaran  Negara  RI  Tahun  2008  Nomor  58. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Indonesia.  (2016). Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik.  Lembaran  Negara  RI  Tahun  2016  Nomor  251. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
Indonesia.  (2022). Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  27  Tahun  2022  Tentang Pelindungan  Data  Pribadi.  Lembaran  Negara  Tahun  2022  Nomor  196. Jakarta: Kementerian Sekretaris Negara RI. Indonesia. (2023). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 1. Jakarta: Kementerian Sekretaris Negara RI.
Kanter, E., & Sianturi, S. (1982). Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. Jakarta: Alumni AHM-PTHM. Kelsen, H. (1964). Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia. Bandung: Sumur. Lumintang, P. A. (1984). Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Sinar Baru. Makarao,  M.  T.  (2005). Pembaharuan  Hukum  Pidana  Indonesia. Yogyakarta:  Kreasi Wacana.
Marpaung, L. (2009). Asas Teori Praktik Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika. Mertokusumo, S. (1991). Mengenal Hukum. Yogyakarta: Liberty. Mill, J. S. (2020). Utilitarianisme, Prinsip Kebahagiaan Terbesar. Yogyakarta: Basabasi. Moeljatno. (1987). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Bina Aksara. Moeljatno. (2002). Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
Mudzakir.  (2004). Delik  Penghinaan  dalam  Pemberitaan  Pers  Mengenai  Pejabat  Publik, Dictum 3. Yogyakarta: Atmajaya Press.
Mulyadi, & Arief, B. N. (1984). Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni. Mulyadi, L. (1994). Asas-Asas Hukum Pidana. Yogyakarta: Ghalia Indonesia. Nawi, S. (2018). Penelitian Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris. Makassar: Penerbit Umitoha Grafika.
Purba,  I.  D.  (2022,  Maret).  Restorative  Justice  in  Enforcement  of  the  Criminal  Law  of Defamation  Through  Information  Technology. IOSR  Journal  of  Humanities  And
Social Science (IOSR-JHSS), 27 (3), 33-38. Purba,  I.  D.  (2023,  Juni). Analisis Yuridis  Tindak  Pidana  Pencemaran  Nama  Baik  Melalui Penggunaan  Meme  di  Media  Sosial. Tana  Mana,  4 (1),  359-373. doi:https://doi.org/10.33648/jtm.v4i1.374
Ramli,  A.  M.  (2010). Cyber  Law  dan  HAKI  dalam  Sistem  Hukum  Indonesia. Bandung:  PT. Refika Aditama.
Rosadi,  S.  D.  (2015). Cyber  Law  :  Aspek  Data  Privasi  Menurut  Hukum  Internasional, Regional, dan Nasional. Bandung: PT. Refika Aditama.
Saleh, R. (1983). Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta: Aksara Baru. Sianturi,  S.  R.  (1996). Asas-Asas  Hukum  Pidana  Indonesia  dan  Penerapannya. Jakarta:
Alumni Ahaem-Pateheam.
Soesilo,  R.  (1991). Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  Serta  Komentar- Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia. Sugandhi,    R.    (1980). Kitab    Undang-Undang    Hukum    Pidana    Berikut    Penjelasannya. Surabaya: Usaha Nasional.
Tongat.  (2009). Dasar-Dasar  Hukum  Pidana  Indonesia  Dalam  Perspektif  Pembaharuan. Malang: Hukum Press.
Copyright Holder : © Inggou David Purba (2024).
First Publication Right :
© Jurnal Tana Mana
This article is under: