## PENYELESAIAN SENGKETA UTANG PIUTANG MELALUI PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) DI PENGADILAN NIAGA
(Studi Kasus PKPU PT.Rendamas Realty dan Jane Christina Tjandra, Putusan No.4/Pdt- Sus/PKPU/2017/PN.Niaga Sby)
I Made Arjaya 1 , A.A. Sagung Laksmi Dewi
Fakultas Hukum Universitas Warmadewa
*Email: imd.arjaya@gmail.com
DOI: 10.22225/KW.12.1.418.46-55 Halaman: 46-55

## Abstrak
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  kewenangan  pengurus/kuratordan  prosedur  penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU)/ kepailitan PT. Rendamas Realty dan Jane Christina Tjandra di pengadilan niaga  pada  pengadilan  negeri  Surabaya.  Jenis  penelitian  yang  dipergunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif dengan  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  dan  pendekatan  kasus.  Hasil  yang  diperoleh  adalah kewenangan Pengurus dalam Penundaan  Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT. Rendamas Realty dan  Jane Christina  Tjandra  di  pengadilan  Niaga  pada  pengadilan  negeri  Surabaya  adalah  mengumumkan  putusan, menyelenggarakan  rapat-rapat,  menerima  dan  menyiapkan  daftar  tagihan  kreditor,  menyiapkan  rencana perdamaian,  menyiapkan  daftar  voting  dan  membuat  laporan.  Prosedur  penundaan  kewajiban  pembayaran  utang diawali  dengan  adanya  Permohonan  yang  diajukan  oleh  Debitor  atau oleh  Kreditor.  Permohonan  tersebut  harus dikabulkan  oleh  pengadilan  dengan  menerbitkan  putusan  yang  berisi  penundaan  kewajiban  pembayaran  utang sementara  (PKPUS)  paling  lama  45  hari  dan  dapat  diperpanjang  dengan  menerbitkan  putusan  penundaan kewajiban  pembayaran  utang  tetap  (PKPUT)  paling  lama  270  hari.  Putusan  PKPU  harus  menunjuk  hakim pengawas  dari  hakim  pengadilan  serta  mengangkat  1  (satu)  atau  lebih  Pengurus  yang  bersama  dengan  debitor mengurus harta debitor.
Kata kunci : Kepailitan, Kurator, Debitor, Kreditor

## Abstract
The  purpose  of  the  research  is  to  know  the  authority  of  administrator  and  the  prosedures  of  rescheduling  debt payment/ bankruptcy PT. Rendamas Realty and Jane Christina Tjandra at Surabaya Comercial Court. The type of research  is  normative  law  research  with  statute  approach  and  case  approach.  The  result  is  The  Administrator/ Receiver have authority to announce court statement, organize meetings, receive registration, prepare the  creditor bill  list,  prepare  settelment  plan,  prepare  a  voting  list  and  make  a  report. The  procedures  of  rescheduling  debt payment began with an application is filed by a debtor or creditor. The application must be  granted by the court by issuing a statement for 45 days and can be extended up to 270 days.
Keywords: Bankrupcy, Receiver, Debtor, Creditor

## I.  PENDAHULUAN
PT. Bank UOB Indonesia, suatu perseroan terbatas yang  didirikan  berdasarkan  Hukum  Republik Indonesia  di  Jakarta,  beralamat  kantor  di  UOB  Plaza,
Jalan  MH.  Thamrin  No.  10  Jakarta  Pusat  10230, sebagai pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal  13  Pebruari  2017  yang  diterima  di Kepaniteraan  Pengadilan  Niaga  pada  Pengadilan Negeri  Surabaya  tanggal  13  Pebruari  2017,  daftar
KERTHA WICAKSANA Volume 12, Nomor 1 2018 © All Right Reserved
Halaman 46
1)  Arjaya I Made, Dosen Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Denpasar Bali, Sarjana Hukum tamat Tahun 1988 dari Fakultas Hukum Universitas  Udayana  Denpasar  Bali,  Magister  Hukum  tamat  Tahun  1998  dari  Program  Pasca  Sarjana  Program  Magister  Ilmu  Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Doktor Ilmu Hukum tamat Tahun 2014 dari Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Advokat dan Kurator. Email: imd.arjaya@gmail.com, imd.arjaya@warmadewa.ac.id, Mobile:+628123972003
register  nomor:4/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga  Sby. Pemohon telah memberikan fasilitas kredit kepada PT. Rendamas  Realty,  sebuah  perusahaan  terbatas  yang didirikan  menurut  hukum  Indonesia  berkedudukan  di Bali,  beralamat  di  Jalan  Arjuna  No.1  Kelurahan Legian,  Kecamatan  Kuta,  Kabupaten  Badung,  Bali, sebagai Termohon I.
Untuk menjamin pelunasan utang Termohon I, Jane Christina Tjandra, Warga Negara Indonesia  beralamat di Jalan Pasir Putih V/19, RT.008/RW.010, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, sebagai Termohon  II,  telah  memberikan  Jaminan  Pribadi (Personal Guarantee) kepada Pemohon.
Pemohon  telah  berkali-kali  memperingatkan Termohon I dan Termohon II, namun tetap lalai dalam memenuhi  kewajibannya.  Di  samping  mempunyai utang kepada Pemohon, Termohon I dan Termohon II juga  mempunyai  utang  kepada  kreditor  lain  yaitu  PT.
Caturbangun Mandiri
perkasa. Pemohon memperkirakan  bahkan  sudah  terbukti  bahwa Termohon I dan Termohon II tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dan memohon agar Termohon I dan Termohon II  (Debitor)  diberi  penundaan  kewajiban  pembayaran utang,    menunjuk  hakim  pengawas  serta  mengangkat Dr.  I  Made  Arjaya,  S.H,  M.H  dan  Ni  Wayan  Umi Martina, S.H, M.H sebagai Tim Pengurus.
Setelah  majelis  hakim  memanggil  para  pihak, memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi, maka pada hari senin,  tanggal  20  Maret  2017  telah  diputuskan  dalam persidangan  yang  terbuka  untuk  umum  oleh  Majelis Hakim,  menyatakan  Termohon  I  dan  Termohon  II dalam  keadaan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran Utang  (PKPU)  Sementara  selama  45  hari  terhitung sejak tanggal putusan diucapkan.
Berdasarkan  latar  belakang  permasalahan  tersebut diatas maka dalam penelitian ini diajukan permasalahan – permasalahan sebagai berikut:
A.  Bagaimanakah  kewenangan  pengurus  dalam penundaan  kewajiban  pembayaran  utang  (PKPU) PT. Rendamas Realtydan Jane Christina Tjandra di pengadilan  niaga  pada  pengadilan  Negeri Surabaya ?
B.  Bagaimanakah  prosedur  penundaan  kewajiban pembayaran  utang  (PKPU)  PT.  Rendamas  Realty dan  Jane  Christina  Tjandra  di  pengadilan  niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya?

## II.  HASIL DAN PEMBAHASAN
A.  Kewenangan  Pengurus  Dalam  Penundaan Kewajiban  Pembayaran  Utang  (PKPU)  PT Rendamas  Realty  dan  Jane  Christian  Tjandra di  Pengadilan  Niaga  Pada  Pengadilan  Negeri Surabaya
Kewenangan Pengurus dalam Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT. Rendamas
Realty dan Jane Christina Tjandra di pengadilan niaga pada pengadilan Negeri Surabaya adalah mengumumkan putusan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) PT. Rendamas Realty dan Jane  Christina  Tjandra  di  pengadilan  niaga  pada pengadilan Negeri Surabaya. Menyelenggarakan rapat- rapat  dalam  penundaan  kewajiban  pembayaran  utang (PKPU)  PT.  Rendamas  Realty  dan  Jane  Christina Tjandra  di  pengadilan  niaga  pada  pengadilan  Negeri Surabaya.  Menerima  dan  menyiapkan  daftar  tagihan kreditor  dalam  penundaan  kewajiban  pembayaran utang  (PKPU)  PT.  Rendamas  Realty  dan  Jane Christina Tjandra di pengadilan niaga pada pengadilan Negeri  Surabaya.  Menyiapkan  rencana  perdamaian dengan debitor dalam penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) PT. Rendamas Realty dan Jane  Christina  Tjandra  di  pengadilan  niaga  pada pengadilan  Negeri  Surabaya.  Menyiapkan  daftar voting  penundaan  kewajiban  pembayaran  utang (PKPU)  PT.  Rendamas  Realty  dan  Jane  Christina Tjandra  di  pengadilan  niaga  pada  pengadilan  negeri Surabaya.  Membuat  laporan  penundaan  kewajiban pembayaran utang (PKPU) PT. Rendamas Realty dan Jane  Christina  Tjandra  di  pengadilan  niaga  pada pengadilan Negeri Surabaya.
1.  Mengumumkan Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran  Utang  (PKPU)  PT.  Rendamas Realty  dan  Jane  Christina  Tjandra  di Pengadilan  Niaga  pada  Pengadilan  Negeri Surabaya
Berdasarkan Pasal 226 Undang Undang Nomor 37 tahun  2004  tentang  kepailitan  dan  penundaan kewajiban  pembayaran  utang,  pengurus  wajib  segera mengumumkan putusan penundaan kewajiban pembayaran  utang  sementara  dalam  berita  negara republik  Indonesia  dan  paling  sedikit  dalam  2  (dua) surat kabar harian yang ditunjuk oleh hakim Pengawas dan  pengumuman  tersebut  juga  harus  memuat undangan  untuk  hadir  pada  persidangan  yang merupakan  rapat  permusyawaratan  hakim  berikut tanggal,  tempat,  dan  waktu  sidang  tersebut,  nama hakim pengawas dan nama serta alamat pengurus.
Putusan  Nomor:  4/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga Sby  telah  diputuskan  dalam  rapat  permusyawaratan majelis  hakim  pengadilan  niaga  pada  pengadilan Negeri  Surabaya  pada  hari:  Jumat,  tanggal:  17  Maret 2017  dan  diucapkan  pada  hari:  Senin,  Tanggal:  20 Maret  2017  dalam  persidangan  yang  terbuka  untuk umum  oleh  hakim  ketua  majelis  didampingi  hakim anggota  dengan  dibantu  oleh  panitera  pengganti dengan dihadiri oleh kuasa pemohon PKPU dan kuasa para termohon PKPU serta kuasa kreditor lain.
Adapun  amar  putusan  pengadilan  Niaga  pada pengadilan  Negeri  Surabaya  No.  04/Pdt.Sus- PKPU/2017/PN.  Niaga  Sby.  tanggal  20  Maret  2017 adalah sebagai berikut :
MENGADILI:
Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Niaga
KERTHA WICAKSANA Volume 12, Nomor 1 2018 © All Right Reserved
Halaman 47
a)  Mengabulkan Permohonan Pemohon PKPU;
b)  Menyatakan  Para  Termohon  PKPU  (1.  PT.
RENDAMAS REALTY dan 2. JANE CHRISTINA TJANDRA)  dalam  PKPU  Sementara  untuk  paling lama  45  (empat  puluh  lima)  hari  terhitung  sejak tanggal putusan diucapkan;
c)  Menunjuk Sdr. Harijanto, S.H, M.H, Hakim Niaga pada  Pengadilan  Negeri  Surabaya  sebagai  Hakim Pengawas;
d)  Menunjuk dan mengangkat:
1)  DR.  I  Made  Arjaya,  S.H,  M.H,  Kurator  dan Pengurus  yang  terdaftar  di  Kementrian  Hukum dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia dengan  Surat  Bukti  Pendaftaran  Kurator  dan Pengurus  Nomor:  AHU.AH.04.03-22  tanggal  23 Februari  2016,  berkantor  di  Law  Firm  Arjaya Umi  Martina  &  Partners,  Jalan  By  Pass  I  Gusti Ngurah Rai No. 61, Kuta, Bali 80361;
2)  Ni  Wayan  Umi  Martina,  S.H,  M.H,  Kurator  dan Pengurus  yang  terdaftar  di  Kementrian  Hukum dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia dengan  Surat  Bukti  Pendaftaran  Kurator  dan Pengurus  Nomor:  AHU.AH.04.03-21  tanggal  23 Februari  2016,  berkantor  di  Law  Firm  Arjaya Umi  Martina  &  Partners,  Jalan  By  Pass  I  Gusti Ngurah Rai No. 61, Kuta, Bali 80361;
Sebagai TIM PENGURUS;
e)  Menetapkan  sidang  permusyawaratan  Majelis Hakim  pada  hari  Rabu,  tanggal  3  Mei  2017, bertempat  di  Pengadilan  Niaga  pada  Pengadilan Negeri  Surabaya,  Jalan  Raya  Arjuno  No.  16-18, Surabaya;
f)  Memerintahkan  pengurus  untuk memanggil Pemohon PKPU dan Kreditor yang dikenal dengan surat  tercatat  agar  datang  pada  sidang  yang  telah ditetapkan;
g)  Menetapkan  biaya  pengurusan  dan  imbalan  jasa bagi  Pengurus  akan  ditetapkan  kemudian  setelah PKPU berakhir;
h)  Menangguhkan  biaya  PKPU  ini  sampai  dengan PKPU dinyatakan selesai.
Hakim pengawas pengadilan niaga pada pengadilan Negeri  Surabaya  yang  diangkat  dan  ditunjuk berdasarkan  putusan  majelis  hakim  pengadilan  niaga pada  Pengadilan  Negeri  Surabaya  Nomor:  4/Pdt.Sus- PKPU/2017/PN.  Niaga  Sby,  tanggal  20  Maret  2017, menetapkan  penetapan  hakim  pengawas  pengadilan niaga  pada  Pengadilan  Negeri  Surabaya  Nomor:  4/ Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga  Sby  pada  hari  Kamis, tanggal:  23  Maret  2017,  memerintahkan  kepada  tim pengurus  mengumumkan  Putusan  PKPU  Sementara Nomor:4/Pdt.Sus-PKPU/PN.Niaga  Sby  tanggal  20 Maret 2017 dalam 2 (dua) surat  kabar harian  yaitu:  a. Media Indonesia; b.Bali Post.
Hakim  Pengawas  melalui  Penetapan  Nomor:  4/ Pdt.Sus  -  PKPU/  2017/  PN.Niaga.Sby.  tanggal  23
Maret 2017 telah menetapkan antara lain:
1  M   E   N   E   T   A   P   K   A   N   :
a)  Memerintahkan  kepada  DR.  I  MADE  ARJAYA, S.H, M.H, dan NI WAYAN UMI MARTINA, S.H, M.H, selaku tim pengurus dalam proses penundaan kewajiban  pembayaran  utang  (PKPU)  yang diajukan  oleh  PEMOHON  PKPU/  PT.  BANK UOB  INDONESIA,  mengumumkan  Putusan PKPU  Sementara  Nomor  :  4/Pdt.Sus-PKPU/2017/ PN.  Niaga.  Sby.  tanggal  20  Maret  2017  dalam  2 (dua) surat kabar harian, yaitu:
1)  MEDIA INDONESIA;
2)  BALI POST;
dan  memuat  pengumuman  tersebut  dalam  Berita Negara  Republik  Indonesia  sesuai  dengan  ketentuan Pasal  226  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  37  Tahun 2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran Utang;
b)  Menetapkan  dan  sekaligus  memerintahkan  kepada tim pengurus untuk mengundang para debitor, para kreditor, kantor pajak yang berwenang serta pihak- pihak lain yang berkepentingan untuk hadir dalam;
Rapat kreditor pertama pada hari SENIN, tanggal 3 April  2017,Jam09.00  WIB,  bertempat  di  pengadilan niaga  pada  Pengadilan  Negeri  Surabaya,  Jalan  Raya Arjuno No. 16-18 Surabaya;
c)  Menetapkan  batas  waktu  untuk  pengajuan pendaftaran tagihan para kreditur dan tagihan pajak adalah pada hari SENIN, tanggal 27 MARET 2017 sampai  dengan  hari:  Jumat,  07  April  2017,  Jam 17.00  WIB,  bertempat  di  Kantor  Tim  Pengurus DR.  I  MADE  ARJAYA,  S.H,  M.H,  dan  NI WAYAN  UMI  MARTINA,  S.H,  M.H,  beralamat di Law Firm Arjaya Umi Martina & Partners Jalan By  Pass  I  Gusti  Ngurah  Rai  No.61  Kuta,  Bali 80361 ;
d)  Menetapkan  Rapat  Pencocokan  (Verifikasi) tagihan  para  kreditor  dan  tagihan  pajak,  pada  hari Jumat,  tanggal  21  April  2017,  Jam  09.00  WIB, bertempat  di  pengadilan  niaga  pada  pengadilan Negeri  Surabaya,  Jalan  Raya  Arjuno  No.  16-18 Surabaya;
e)  Memerintahkan  kepada  panitera  pengadilan  niaga pada pengadilan Negeri Surabaya untuk menyampaikan penetapan ini kepada tim pengurus dalam  proses  penundaan  kewajiban  pembayaran utang (PKPU) DR. I MADE ARJAYA, S.H, M.H, dan NI WAYAN UMI MARTINA, S.H, M.H, ;
Tim pengurus telah mengumumkan putusan hakim Majelis  Nomor:  4/Pdt.Sus-PKPU/2017/  PN.  Niaga. Sby  tanggal  20  Maret  2017  yang  telah  ditetapkan dalam Penetapan Hakim Pengawas Nomor: 4/Pdt.Sus - PKPU/2017/PN.Niaga.Sby  tanggal  23  Maret  2017 dalam  2  (dua)  surat  kabar  harian  yaitu:  a.  Media Indonesia pada halaman 15; b.Bali Post pada halaman
KERTHA WICAKSANA Volume 12, Nomor 1 2018 © All Right Reserved Halaman 48
3  dan  dalam  Berita  Negara  pada  hari:  Jumat, tanggal: 24 Maret 2017.
2.  Menyelenggarakan
Rapat-rapat dalam Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang (PKPU)  PT.  Rendamas  Realty  dan  Jane
Christina  Tjandra  di  Pengadilan  Niaga  pada Pengadilan Negeri Surabaya
Bedasarkan  Putusan  Hakim  Majelis  Nomor:  4/ Pdt.Sus  -  PKPU/  2017/  PN.Niaga.Sby  tanggal  20 Maret  2017  yang  telah  ditetapkan  dalam  Penetapan Hakim  Pengawas  Nomor:  4/Pdt.Sus  -  PKPU/  2017/ PN.Niaga.Sby  tanggal  23  Maret  2017,  Pengurus menyelenggarakan rapat-rapat, antara lain:
a.  Rapat Kreditor Pertama b.  Rapat dengan Debitor c.  Rapat Praverifikasi
d.  Pencocokan Tagihan Kreditor dan Verifikasi Pajak Setelah  Tim  Pengurus  mengumumkan  Penetapan Hakim  Pengawas  yang  berisikan  Putusan  Hakim Majelis Nomor: 4/Pdt.Sus - PKPU/ 2017/
PN.Niaga.Sby  tanggal  20  Maret  2017,  Tim  Pengurus menyelenggarakan  rapat  kreditor  pertama  pada  hari: Senin, tanggal: 3 April 2017, bertempat di Pengadilan Negeri  Surabaya.  Sambil  menerima  pendaftaran  para kreditor, Tim Pengurus  melakukan rapat-rapat dengan Debitor untuk menyiapkan rencana perdamaian.
Rapat  Kreditor  Pertama  telah  dilaksanakan  pada hari  Senin,  tanggal  3  April  2017,  Pukul  10.00  WIB, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya,  Jalan  Raya  Arjuno  No.  16-18,  Surabaya. sampai  batas  akhir  pengajuan  tagihan  pajak  dan tagihan para kreditor yaitu pada  hari  Jumat, tanggal 7 April  2017,  kreditor  yang  mendaftar  ada  4  (empat) Kreditor  yaitu  PT.  Bank  UOB  Indonesia,  PT.  Catur Bangun  Mandiri  Perkasa,  KPP  Pratama  Badung Selatan  dan  Badan  Pendapatan  Daerah  /  Pasedahan Agung Kabupaten Badung;
a.  Tagihan  Kreditor  Separatis  PT.  Bank  UOB Indonesia sebesar Rp. 26.594.779.013,00.
b.  Tagihan  Kreditor  Konkuren  PT.  Catur  Bangun Mandiri Perkasa sebesar Rp. 7.771.200.000,00. dan 34 Unit Kondotel;
c.  Tagihan  Kreditor  Preferen  KPP  Pratama  Badung Selatan  sebesar  Rp.  6.216.757.384,00  dan  Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung sebesar Rp. 2.998.107.085,56.
Rapat  pencocokan  (verifikasi)  tagihan  pajak  dan tagihan  para  kreditor  telah  dilaksanakan  pada  hari Jumat,  tanggal  21  April  2017,  Pukul  10.00  WIB, bertempat di pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya,  Jalan  Raya  Arjuno  No.  16-18,  Surabaya. para debitor menyetujui Tagihan Para Kreditor dengan catatan yang dituangkan di dalam rencana perdamaian.
Pada  tanggal  27  April  2017  telah  dilaksanakan rapat  voting  PKPU  tetap.  Para  debitor  mengajukan permohonan perpanjangan PKPU selama 90 hari yang dituangkan  di  dalam  Rencana  Perdamaian.  Terhadap Permohonan  Perpanjangan  PKPU  tersebut  Kreditor Separatis  PT.  Bank  UOB  Indonesia  yang  memiliki 100% suara Kreditor Separatis menyetujui Perpanjangan PKPU selama 75 hari. PT. Catur Bangun Mandiri  Perkasa  yang  merupakan  Kreditor  Konkuren yang  memiliki  100%    suara  Kreditor  Konkuren menyetujui  Perpanjangan  PKPU  selama  75  hari. Berdasarkan  persetujuan  dari  Kreditor  Separatis  dan Kreditor Konkuren tersebut, maka kami Tim Pengurus melalui  Hakim  Pengawas  mohon  kepada  Yang  Mulia Hakim  Majelis  untuk  menetapkan  dalam  Sidang Musyawarah  Majelis  Hakim,  PKPU  Tetap  dengan perpanjangan PKPU selama 75 hari terhitung dari hari, tanggal:  Rabu, 3 Mei 2017 sampai dengan  Senin, 17 Juli 2017.
3.  Menerima  dan  Menyiapkan  Daftar  Tagihan Kreditor dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran  Utang  (PKPU)  PT.  Rendamas Realty  dan  Jane  Christina  Tjandra  di Pengadilan  Niaga  pada  Pengadilan  Negeri Surabaya
Menerima  dan  Menyiapkan  Daftar  Tagihan Kreditor diatur dalam Pasal 270 ayat (1) dan Pasal 272 Undang  Undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran Utang  (UUK).  Pasal  270  ayat  (1)  UUK  menentukan “Tagihan harus diajukan kepada Pengurus dengan cara menyerahkan  surat  tagihan  atau  bukti  tertulis  lainya yang  menyebutkan  sifat  dan  jumlah  tagihan  disertai bukti  yang  mendukung  atau  salinan  bukti  tersebut. Pasal  272  UUK  menentukan  “Pengurus  harus membuat  daftar  piutang  yang  memuat  nama,  tempat tinggal  Kreditor,  Jumlah  Piutang  masing-masing, penjelasan piutang, dan apakah piutang tersebut diakui atau dibantah oleh Pengurus.
Sampai  batas  Akhir  Pengajuan  Tagihan  Pajak  dan Tagihan Para Kreditor yaitu pada hari Jumat, tanggal 7 April  2017,  Kreditor  yang  mendaftar  ada  4  (empat) Kreditor  yaitu  PT.  Bank  UOB  Indonesia,  PT.  Catur Bangun  Mandiri  Perkasa,  KPP  Pratama  Badung Selatan  dan  Badan  Pendapatan  Daerah  /  Pasedahan Agung Kabupaten Badung;
a.  Tagihan  Kreditor  Separatis  PT.  Bank  UOB Indonesia sebesar Rp.26.594.779.013,00.
b.  Tagihan  Kreditor  Konkuren  PT.  Catur  Bangun Mandiri Perkasa sebesar Rp.7.771.200.000,00. dan 34 Unit Kondotel;
c.  Tagihan  Kreditor  Preferen  KPP  Pratama  Badung Selatan sebesar Rp.6.216.757.384,00; dan
d.  Badan  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Badung sebesar Rp. 2.998.107.085,56.
Pada  hari  kamis,  tanggal  30  Maret  2017,  Tim
KERTHA WICAKSANA Volume 12, Nomor 1 2018 © All Right Reserved
Halaman 49
Pengurus  menerima  pendaftaran  tagihan  dari  Kantor Pelayanan Pajak Badung Selatan sebesar Rp.6.216.757.384,00  (Enam  Milyar  Dua  Ratus  Enam
Belas  Juta  Tujuh  Ratus  Lima  Puluh  Tujuh  Ribu  Tiga Ratus  Delapan  Puluh  Empat  Rupiah)  dan  menerima pendaftaran  tagihan  dari    Kantor  Badan  Pendapatan dan Pasedahan  Agung Kabupaten  Badung  sebesar Rp.2.988.107.085,56  (Dua  Milyar  Sembilan  Ratus Delapan  Puluh  Delapan  Juta  Seratus  Tujuh  ribu delapan puluh lima rupiah lima puluh enam sen). Pada hari  selasa,  tanggal  4  April  2017,  Tim  Pengurus menerima  pendaftaran  tagihan  PT.  Bank  UOB Indonesia  sebesar  Rp.26.594.779.013,00.  Pada  hari Rabu,  tanggal  5  April2017,  Tim  Pengurus  menerima pendaftaran tagihanPT. Catur Bangun Mandiri Perkasa sebesar Rp.7.771.200.000,00. dan 34 Unit Kondotel.
Pada  hari  Jumat,  tanggal  7  April  2017,  tim pengurus membuat daftar kreditor dan mempersiapkan rapat  dengan  debitor  berkenaan  dengan  pengurusan harta debitor.

## 4.  Menyiapkan  Rencana  Perdamaian  dengan
Debitor dalam Penundaan
Kewajiban Pembayaran  Utang  (PKPU)  PT.  Rendamas
Realty  dan  Jane  Christina  Tjandra  di Pengadilan  Niaga  pada  Pengadilan  Negeri Surabaya
Pada  hari  Sabtu,  tanggal  8  April  2017,  Tim Pengurus  bersama-sama  Debitor  menyiapkan  Draft Rencana  Perdamaian.  Pada  hari  Minggu,  tanggal  9 April  2017,  Tim  Pengurus  menerima  Draft  Rencana Perdamaian  dari  PT.  Rendamas  Realty  dan  Jane Christina Tjandra.
Rencana  Perdamaian  merupakan  inti  dari  perkara Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  (PKPU). Berdasarkan rencana perdamaian  yang disepakati oleh para  pihak  dan  disahkan  (dihomologasi)  oleh  Hakim Majelis pada rapat musyawarah Hakim Majelis setelah berakhirnya PKPU.
Perdamaian dalam PKPU ini diatur dalam Bab III, Bagian Kedua dari Pasal 265 sampai dengan Pasal 294 Undang  Undang  Nomor  37  Tahun  2017  tentang Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran Utang  (UUK)  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  2004  Nomor  131  dan  Tambahan  Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor  4443.Pasal  265 UUK  menentukan  “Debitor  berhak  pada  waktu mengajukan  permohonan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran Utang atau setelah  itu menawarkan suatu perdamaian  kepada  Kreditor”.  Rumusan  Pasal  265 UUK  tersebut  menunjukan  bahwa  adalah  hak  dari Debitor untuk menawarkan Rencana Perdamaian  pada waktu  Debitor  mengajukan  permohonan  Penundaan Kewajiban  Pembayaran  Utang.  Karena  penawaran rencana  perdamaian  adalah  merupakan  hak  dari debitor,  maka  tidaklah  merupakan  keharusan  bagi Debitor  untuk  mengajukan  penawaran  rencana
perdamaian pada saat debitor mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
5.  Menyiapkan Daftar Voting Penundaan Kewajiban  Pembayaran  Utang  (PKPU)  PT.
Rendamas  Realty  dan  Jane  Christina  Tjandra di  Pengadilan  Niaga  pada  Pengadilan  Negeri Surabaya
Voting  dilakukan  untuk  memenuhi  rumusan  Pasal 229  ayat  (1)  dan  Pasal  281  ayat  (1)  Undang  Undang Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK).
Pasal 229 ayat (1) UUK menentukan:
a.  Pemberian  penundaan  kewajiban  pembayaran utang  tetap  berikut  perpanjangannya  ditetapkan oleh Pengadilan berdasarkan:
1)  Persetujuan  lebih  dari  ½  (satu  perdua)  jumlah kreditor  konkuren  yang  haknya  diakui  atau sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit  2/3  (dua  pertiga)  bagian  dari  seluruh tagihan  yang  diakui  atau  yang  sementara  diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya  yang hadir dalam sidang tersebut; dan
2)  Persetujuan  lebih  dari  ½  (satu  perdua)  jumlah Kreditor  yang  piutangnya  dijamin  dengan  gadai, jaminan  fidusia,  hak  tanggungan,  hipotek,  atau hak  agunan  atas  kebendaan  lainnya  yang  hadir dan  mewakili  paling  sedikit  2/3  (dua  per  tiga) bagian dari seluruh tagihan dari Kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut.
Pasal 281 ayat (1) UUK menentukan:
b.  Rencana perdamaian dapat diterima berdasarkan:
1)  Persetujuan  lebih  dari  ½  (satu  perdua)  jumlah kreditor  konkuren  yang  haknya  diakui  atau sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit  2/3  (dua  pertiga)  bagian  dari  seluruh tagihan  yang  diakui  atau  yang  sementara  diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya  yang hadir dalam rapat tersebut; dan
2)  Persetujuan  lebih  dari  ½  (satu  perdua)  jumlah Kreditor  yang  piutangnya  dijamin  dengan  gadai, jaminan  fidusia,  hak  tanggungan,  hipotek,  atau hak  agunan  atas  kebendaan  lainnya  yang  hadir dan  mewakili  paling  sedikit  2/3  (dua  per  tiga) bagian dari seluruh tagihan dari Kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.
6.  Membuat  Laporan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran  Utang  (PKPU)  PT.  Rendamas Realty  dan  Jane  Christina  Tjandra  di Pengadilan  Niaga  pada  Pengadilan  Negeri Surabaya
Berdasarkan  Pasal  239  ayat  (1)  UUK  Pengurus wajib  melaporkan  keadaan  harta  Debitor.  Selain melaporkan  keadaan  harta  Debitor,  Pengurus  juga
KERTHA WICAKSANA Volume 12, Nomor 1 2018 © All Right Reserved
Halaman 50
melaporkan  proses  pengurusan  disetiap  rapat-rapat yang  sudah  ditetapkan  oleh  Hakim  Pengawas  dan Putusan Hakim Majelis.
Pasal 239 ayat (1) UUK menentukan:
a.  Setiap  3  (tiga)  bulan  sejak  putusan  penundaan kewajiban  pembayaran  utang  diucapkan  pengurus wajib  melaporkan  keadaan  harta  Debitor,  dan laporan  tersebut  harus  disediakan  pula  di Kepaniteraan  Pengadilan  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 238 ayat (3).
Rapat-rapat  yang  sudah  ditetapkan  oleh  Hakim Pengawas dan sudah diumumkan oleh Pengurus adalah Rapat  Kreditur  Pertama,  Rapat  Pencocokan  Tagihan Kreditor  dan  Verifikasi  Pajak,  dan  Sidang Permusyawarahan Hakim Majelis.
B.  Prosedur  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran Utang  (PKPU)  PT.  Rendamas  Realty  dan  Jane Christina  Tjandra  di  Pengadilan  Niaga  pada Pengadilan Negeri Surabaya
Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  (PKPU) diatur pada Bab III dari Pasal 222 sampai dengan Pasal 294  Undang  Undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran Utang (UUK).
Pasal 222 UUK menentukan:
1.  Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh  debitor  yang  mempunyai  lebih  dari  1  (satu) kreditor atau oleh Kreditor.
2.  Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang  sudah  jatuh  waktu  dan  dapat  ditagih,  dapat memohon  penundaan  kewajiban  pembayaran utang,  dengan  maksud  untuk  mengajukan  rencana perdamaian  yang  meliputi  tawaran  pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor.
3.  Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada  debitor  diberi  penundaan  kewajiban pembayaran  utang,  untuk  memungkinkan  Debitor mengajukan  rencana  perdamaian  yang  meliputi tawaran  pembayaran  sebagian  atau  seluruh  utang kepada Kreditornya.
Prosedur  penundaan  kewajiban  pembayaran  utang diawali  dengan  adanya  Permohonan  Penundaan Kewajiban  Pembayaran  Utang  (PKPU)  yang  diajukan oleh  Debitor  atau  oleh  Kreditor.  Permohonan  PKPU yang  diajukan  oleh  Debitor  atau  oleh  Kreditor  harus dikabulkan  oleh  Pengadilan  dengan  menerbitkan Putusan yang berisi Penundaan Kewajiban Pembayaran  Utang  Sementara  (PKPUS)  paling  lama 45  hari  dan  dapat  diperpanjang  dengan  menerbitkan Putusan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang Tetap (PKPUT)  paling  lama  270  hari.  Putusan  PKPU harus  menunjuk  Hakim  Pengawas  dari  hakim
pengadilan  serta  mengangkat  1  (satu)  atau  lebih Pengurus  yang  bersama  dengan  Debitor  mengurus harta Debitor.
Setelah  adanya  putusan  hakim  majelis  tentang PKPU  yang  menunjuk  hakim  pengawas  dan mengangkat  pengurus,  maka  pengurus  segera menghadap  hakim  pengawas  untuk  meminta Penetapan  hakim  pengawas  menetapkan  jadwal pelaksanaan penundaan kewajiban pembayaran utang. Berbekal  penetapan  hakim  pengawas  tentang  jadwal pelaksanaan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran Utang,  Pengurus  mengumumkan  Jadwal  Pelaksanaan Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  di  media Nasional  dan  media  Daerah  serta  Berita  Negara.
Jadwal Pelaksanaan Penundaan Kewajiban Pembayaran  Utang  tersebut  berisikan  Jadwal  Rapat Kreditor  Pertama,  Batas  Akhir  Pendaftaran  Tagihan,
Pencocokan Tagihan Kreditor dan Verifikasi Pajak.
Paling  lambat pada hari ke 45 sejak diucapkannya putusan  hakim  majelis  tentang  penundaan  kewajiban pembayaran utang, dilaksanakan sidang permusyawarahan hakim majelis tentang perpanjangan waktu  PKPU  dari  PKPUS  menjadi  PKPUT  dengan waktu  perpanjangan  paling  lama  270  hari  sejak diucapkannya putusan PKPU.
1.  Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran  Utang  (PKPU)  PT.  Rendamas Realty  dan  Jane  Christina  Tjandra  di Pengadilan  Niaga  pada  Pengadilan  Negeri Surabaya
Permohonan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran Utang  (PKPU)  PT.  RR  dan  JCT  di  Pengadilan  Niaga pada  Pengadilan  Negeri  Surabaya  diajukan  oleh  PT. Bank  UOB  Indonesia,  suatu  perseroan  terbatas  yang didirikan  berdasarkan  Hukum  Republik  Indonesia berkedudukan  di  Jakarta,  beralamat  kantor  di  UOB Plaza, Jalan MH. Thamrin No. 10 Jakarta Pusat 10230, dalam hal ini diwakili oleh Swandy Halim, SH., MSc., Deasy  Marthaningsih  H.A.,  SH.,  Davin  Varian,  SH., Para  Advokat  dari  Law  Firm  Swandy  Halim  & Partners,  berkantor  di  Gedung  Menara  Kadin Indonesia lantai 19, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav.  2-3,  Jakarta  12950  berdasarkan  Surat  Kuasa Khusus  No.  17/DIR/0113  tanggal  6  Februari  2017, yang  telah  didaftarkan  di  Kepaniteraan  Pengadilan Negeri  Surabaya  tanggal  13-2-17  Nomor:  379/HK/ II/2017 untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON PKPU.
Yang dimohonkan Penundaan Kewajiban
Pembayaran  Utang  adalah:  1.PT.RR,  sebuah perusahaan perseroan terbatas yang didirikan  menurut hukum Indonesia, berkedudukan di  Bali,  beralamat di Jalan  Arjuna  No.  1  Kelurahan  Legian,  Kecamatan Kuta,  Kabupaten  Badung,  Bali,  untuk  selanjutnya disebut sebagai TERMOHON PKPU I. 2.JCT, Warga Negara Indonesia beralamat di Jalan Pasir Putih V/19, RT.008/RW.010,  Kelurahan  Ancol,  Kecamatan
KERTHA WICAKSANA Volume 12, Nomor 1 2018 © All Right Reserved
Halaman 51
Pademangan,  Jakarta  Utara,  untuk  selanjutnya  disebut sebagai TERMOHON PKPU II.
Termohon  PKPU  I  dan  Termohon  PKPU  II  di samping  mempunyai  hutang  kepada  Pemohon  PKPU, juga mempunyai utang kepada Kreditor Lain yaitu PT. Caturbangun Mandiri perkasa, yang beralamat di Jalan Raya  Kebayoran  Lama  Nomor  35,  RT.008/  RW.001 Kelurahan  Sukabumi  Selatan,  Kecamatan  Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
2.  Putusan  Hakim  Majelis  tentang  Penundaan Kewajiban  Pembayaran  Utang  (PKPU)  PT. Rendamas  Realty  dan  Jane  Christina  Tjandra di  Pengadilan  Niaga  pada  Pengadilan  Negeri Surabaya
Putusan  Nomor:  4/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga Sby  telah  diputuskan  dalam  rapat  permusyawaratan Majelis  Hakim  Pengadilan  Niaga  pada  Pengadilan Negeri  Surabaya  pada  hari:  Jumat,  tanggal:  17  Maret 2017  dan  diucapkan  pada  hari:  Senin,  Tanggal:  20 Maret  2017  dalam  persidangan  yang  terbuka  untuk umum  oleh  Hakim  Ketua  Majelis  didampingi  Hakim Anggota  dengan  dibantu  oleh  Panitera  Pengganti dengan  dihadiri  oleh  Kuasa  Pemohon  PKPU  dan Kuasa  Para  Termohon  PKPU  serta  Kuasa  Kreditor Lain.
Adapun  amar  Putusan  Pengadilan  Niaga  pada Pengadilan  Negeri  Surabaya  No.  04/Pdt.Sus- PKPU/2017/PN.  Niaga  Sby.  tanggal  20  Maret  2017 adalah sebagai berikut:
MENGADILI:
a.  Mengabulkan Permohonan Pemohon PKPU;
b.  Menyatakan  Para  Termohon  PKPU  (1.  PT. RENDAMAS REALTY dan 2. JANE CHRISTINA TJANDRA)  dalam  PKPU  Sementara  untuk  paling lama  45  (empat  puluh  lima)  hari  terhitung  sejak tanggal putusan diucapkan;
c.  Menunjuk Sdr. Harijanto, S.H, M.H, Hakim Niaga pada  Pengadilan  Negeri  Surabaya  sebagai  Hakim Pengawas;
d.  Menunjuk dan mengangkat:
1)  DR.  I  Made  Arjaya,  S.H,  M.H,    Kurator  dan Pengurus  yang  terdaftar  di  Kementrian  Hukum dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia dengan  Surat  Bukti  Pendaftaran  Kurator  dan Pengurus  Nomor:  AHU.AH.04.03-22  tanggal  23 Februari  2016,  berkantor  di  Law  Firm  Arjaya Umi  Martina  &  Partners,  Jalan  By  Pass  I  Gusti Ngurah Rai No. 61, Kuta, Bali 80361;
2)  Ni  Wayan  Umi  Martina,  S.H,  M.H,  Kurator  dan Pengurus  yang  terdaftar  di  Kementrian  Hukum dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia dengan  Surat  Bukti  Pendaftaran  Kurator  dan Pengurus  Nomor:  AHU.AH.04.03-21  tanggal  23 Februari  2016,  berkantor  di  Law  Firm  Arjaya Umi  Martina  &  Partners,  Jalan  By  Pass  I  Gusti
Ngurah Rai No. 61, Kuta, Bali 80361; Sebagai TIM PENGURUS;
e.  Menetapkan  sidang  permusyawaratan  Majelis Hakim  pada  hari  Rabu,  tanggal  3  Mei  2017, bertempat  di  Pengadilan  Niaga  pada  Pengadilan Negeri  Surabaya,  Jalan  Raya  Arjuno  No.  16-18, Surabaya;
f.  Memerintahkan  Pengurus  untuk  memanggil Pemohon PKPU dan Kreditor yang dikenal dengan surat  tercatat  agar  datang  pada  sidang  yang  telah ditetapkan;
g.  Menetapkan  biaya  pengurusan  dan  imbalan  jasa bagi  Pengurus  akan  ditetapkan  kemudian  setelah PKPU berakhir;
h.  Menangguhkan  biaya  PKPU  ini  sampai  dengan PKPU dinyatakan selesai.
3.  Penetapan Hakim Pengawas tentang
Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang (PKPU)  PT.  Rendamas  Realty  dan  Jane Christina  Tjandra  di  Pengadilan  Niaga  pada Pengadilan Negeri Surabaya
Hakim  Pengawas  Pengadilan  Niaga  pada Pengadilan  Negeri  Surabaya  yang  diangkat  dan ditunjuk  berdasarkan  Putusan  Majelis  Hakim Pengadilan  Niaga  pada  Pengadilan  Negeri  Surabaya Nomor: 4/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN. Niaga Sby, tanggal 20  Maret  2017,  menetapkan  Penetapan  Hakim Pengawas  Pengadilan  Niaga  pada  Pengadilan  Negeri Surabaya  Nomor:  4/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga Sby  pada  hari  Kamis,  tanggal:  23  Maret  2017, memerintahkan  kepada  Tim  Pengurus  mengumumkan Putusan  PKPU  Sementara  Nomor:4/Pdt.Sus-PKPU/ PN.Niaga  Sby  tanggal  20  Maret  2017  dalam  2  (dua) surat  kabar  harian  yaitu:  a.  Media  Indonesia;  b.Bali Post.
Hakim  Pengawas  melalui  Penetapan  Nomor:  4/ Pdt.Sus  -  PKPU/  2017/  PN.Niaga.Sby.  tanggal  23 Maret 2017 telah menetapkan antara lain:
M   E   N   E   T   A   P   K   A   N   :
a.  Memerintahkan  kepada  DR.  I  MADE  ARJAYA, SH., MH., dan NI WAYAN UMI MARTINA, SH., MH.,  selaku  Tim  Pengurus  dalam  proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh PEMOHON PKPU/ PT. BANK UOB  INDONESIA,  mengumumkan  Putusan PKPU  Sementara  Nomor  :  4/Pdt.Sus-PKPU/2017/ PN.Niaga.Sby.  tanggal  20  Maret  2017  dalam  2 (dua) surat kabar harian, yaitu:
1)  MEDIA INDONESIA;
2)  BALI POST;
dan  memuat  pengumuman  tersebut  dalam  Berita Negara  Republik  Indonesia  sesuai  dengan  ketentuan Pasal  226  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  37  Tahun 2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban
KERTHA WICAKSANA Volume 12, Nomor 1 2018 © All Right Reserved
Halaman 52
Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Niaga
Pembayaran Utang;
b.  Menetapkan  dan  sekaligus  memerintahkan  kepada Tim  Pengurus  untuk  mengundang  Para  Debitor, para  Kreditor,  Kantor  Pajak  yang  berwenang  serta pihak-pihak  lain  yang  berkepentingan  untuk  hadir dalam;
1)  Rapat  Kreditor  Pertama  pada  hari  SENIN, tanggal  3  April  2017,Jam09.00  WIB,  bertempat di  Pengadilan  Niaga  pada  Pengadilan  Negeri Surabaya,  Jalan  Raya  Arjuno  No.  16-18 Surabaya;
c.  Menetapkan  batas  waktu  untuk  pengajuan pendaftaran  Tagihan  para  Kreditur  dan  Tagihan Pajak  adalah  pada  hari  Senin,  tanggal  27  Maret 2017  sampai  dengan  hari:  Jumat,  07  April  2017, Jam 17.00 WIB, bertempat di Kantor Tim Pengurus DR.  I  MADE  ARJAYA,  S.H,  M.H,  dan  NI WAYAN  UMI  MARTINA,  S.H,  M.H,  beralamat di Law Firm Arjaya Umi Martina & Partners Jalan By  Pass  I  Gusti  Ngurah  Rai  No.61  Kuta,  Bali 80361 ;
d.  Menetapkan  Rapat  Pencocokan  (Verifikasi) Tagihan Para Kreditordan Tagihan Pajak, pada hari Jumat,  tanggal  21  APRIL  2017,  Jam  09.00  WIB, bertempat  di  Pengadilan  Niaga  pada  Pengadilan Negeri  Surabaya,  Jalan  Raya  Arjuno  No.  16-18 Surabaya;
e.  Memerintahkan  kepada  Panitera  Pengadilan  Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk menyampaikan Penetapan ini kepada Tim Pengurus dalam  proses  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran Utang (PKPU) DR. I MADE ARJAYA, SH., MH., dan NI WAYAN UMI MARTINA, SH., MH;
4.  Pengumuman Pengurus tentang Putusan
Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang
(PKPU)  PT.  Rendamas  Realty  dan  Jane Christina  Tjandra  di  Pengadilan  Niaga  pada Pengadilan Negeri Surabaya
Berdasarkan  Putusan  Pengadilan  Niaga  pada Pengadilan  Negeri  Surabaya  No.  04/Pdt.Sus- PKPU/2017/PN.  Niaga  Sby.  tanggal  20  Maret  2017 dan  Penetapan  Hakim  Pengawas  Pengadilan  Niaga pada  Pengadilan  Negeri  Surabaya  Nomor:  4/Pdt.Sus- PKPU/2017/PN.Niaga  Sby,  tanggal:  23  Maret  2017, Tim Pengurus telah mengumumkan Jadwal Pelaksanaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT. RR dan JCT di dalam 2 (dua) surat kabar harian, yaitu:
a.  MEDIA INDONESIA; b.  BALI POST;
dan  memuat  pengumuman  tersebut  dalam  Berita Negara  Republik  Indonesia  sesuai  dengan  ketentuan Pasal  226  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  37  Tahun 2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran Utang.
Rapat Kreditor Pertama pada  hari SENIN, tanggal 3 April 2017,Jam09.00 WIB, bertempat di Pengadilan Niaga  pada  Pengadilan  Negeri  Surabaya,  Jalan  Raya Arjuno No. 16-18 Surabaya.
Batas waktu untuk pengajuan pendaftaran Tagihan para  Kreditur  dan  Tagihan  Pajak  adalah  pada  hari SENIN, tanggal 27 MARET 2017 sampai dengan hari: Jumat,  07  April  2017,  Jam  17.00  WIB,  bertempat  di Kantor  Tim  Pengurus  DR.  I  MADE  ARJAYA,  SH., MH.,  dan  NI  WAYAN  UMI  MARTINA,  SH.,  MH., beralamat  di  Law  Firm  Arjaya  Umi  Martina  & Partners Jalan By Pass I Gusti Ngurah Rai No.61 Kuta, Bali 80361.
Rapat  Pencocokan  (Verifikasi)  Tagihan  Para Kreditordan  Tagihan  Pajak,  pada  hari  Jumat,  tanggal 21  APRIL  2017,  Jam  09.00  WIB,  bertempat  di Pengadilan  Niaga  pada  Pengadilan  Negeri  Surabaya, Jalan Raya Arjuno No. 16-18 Surabaya.
5.  Rapat-rapat  dalam  Penundaan  Kewajiban Pembayaran  Utang  (PKPU)  PT.  Rendamas Realty  dan  Jane  Christina  Tjandra  di Pengadilan  Niaga  pada  Pengadilan  Negeri Surabaya
Bedasarkan  Putusan  Hakim  Majelis  Nomor:  4/ Pdt.Sus  -  PKPU/  2017/  PN.Niaga.Sby  tanggal  20 Maret  2017  yang  telah  ditetapkan  dalam  Penetapan Hakim  Pengawas  Nomor:  4/Pdt.Sus  -  PKPU/  2017/ PN.Niaga.Sby  tanggal  23  Maret  2017,  Pengurus menyelenggarakan rapat-rapat, antara lain:
a.  Rapat Kreditor Pertama b.  Rapat dengan Debitor
c.  Rapat Praverifikasi
d.  Pencocokan Tagihan Kreditor dan Verifikasi Pajak
Setelah  Tim  Pengurus  mengumumkan  Penetapan Hakim  Pengawas  yang  berisikan  Putusan  Hakim Majelis Nomor: 4/Pdt.Sus  - PKPU/ 2017/
PN.Niaga.Sby  tanggal  20  Maret  2017,  Tim  Pengurus menyelenggarakan  rapat  kreditor  pertama  pada  hari: Senin, tanggal: 3 April 2017, bertempat di Pengadilan Negeri  Surabaya.  Sambil  menerima  pendaftaran  para kreditor, Tim Pengurus melakukan rapat-rapat dengan Debitor untuk menyiapkan Rencana Perdamaian.
Rapat  Kreditor  Pertama  telah  dilaksanakan  pada hari  Senin,  tanggal  3  April  2017,  Pukul  10.00  WIB, bertempat  di  Pengadilan  Niaga  pada  Pengadilan Negeri  Surabaya,  Jalan  Raya  Arjuno  No.  16-18, Surabaya.  Sampai  batas  Akhir  Pengajuan  Tagihan Pajak  dan  Tagihan  Para  Kreditor  yaitu  pada  hari Jumat, tanggal 7 April 2017, Kreditor yang mendaftar ada  4  (empat)  Kreditor  yaitu  PT.  Bank  UOB Indonesia,  PT.  Catur  Bangun  Mandiri  Perkasa,  KPP Pratama  Badung  Selatan  dan  Badan  Pendapatan Daerah / Pasedahan Agung Kabupaten Badung; a.  Tagihan  Kreditor  Separatis  PT.  Bank  UOB Indonesia sebesar Rp. 26.594.779.013,00.
KERTHA WICAKSANA Volume 12, Nomor 1 2018 © All Right Reserved Halaman 53
b.  Tagihan  Kreditor  Konkuren  PT.  Catur  Bangun Mandiri Perkasa sebesar Rp. 7.771.200.000,00. dan 34 Unit Kondotel;
c.  Tagihan  Kreditor  Preferen  KPP  Pratama  Badung Selatan  sebesar  Rp.  6.216.757.384,00  dan  Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung sebesar Rp. 2.998.107.085,56.
Rapat  Pencocokan  (Verifikasi)  Tagihan  Pajak  dan Tagihan  Para  Kreditor  telah  dilaksanakan  pada  hari Jumat,  tanggal  21  April  2017,  Pukul  10.00  WIB, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya,  Jalan  Raya  Arjuno  No.  16-18,  Surabaya. Para Debitor menyetujui Tagihan Para Kreditor dengan catatan  yang  dituangkan  di  dalam  Rencana Perdamaian.
6.  Permusyawarahan  Majelis  Hakim  Penundaan Kewajiban  Pembayaran  Utang  (PKPU)  PT. Rendamas  Realty  dan  Jane  Christina  Tjandra di  Pengadilan  Niaga  pada  Pengadilan  Negeri Surabaya
Pada  tanggal  27  April  2017  telah  dilaksanakan Rapat  Voting  PKPU  Tetap.  Para  Debitor  mengajukan permohonan perpanjangan PKPU selama 90 hari yang dituangkan  di  dalam  Rencana  Perdamaian.  Terhadap Permohonan  Perpanjangan  PKPU  tersebut  Kreditor Separatis  PT.  Bank  UOB  Indonesia  yang  memiliki 100% suara Kreditor
Separatis menyetujui Perpanjangan PKPU selama 75 hari. PT. Catur Bangun Mandiri  Perkasa  yang  merupakan  Kreditor  Konkuren yang  memiliki  100%    suara  Kreditor  Konkuren menyetujui  Perpanjangan  PKPU  selama  75  hari. Berdasarkan  persetujuan  dari  Kreditor  Separatis  dan Kreditor Konkuren tersebut, maka kami Tim Pengurus melalui  Hakim  Pengawas  mohon  kepada  Yang  Mulia Hakim  Majelis  untuk  menetapkan  dalam  Sidang Musyawarah  Majelis  Hakim,  PKPU  Tetap  dengan perpanjangan  PKPU  selama  75  hari  terhitung  dari hari,tanggal: Rabu, 3 Mei 2017 sampai dengan  Senin, 17 Juli 2017

## III.  SIMPULAN
A.  Kewenangan
Pengurus dalamPenundaan Kewajiban  Pembayaran  Utang  (PKPU)  PT. Rendamas  Realty  dan  Jane  Christina  Tjandra  di Pengadilan  Niaga  pada  Pengadilan  Negeri Surabaya adalah:
1.  Mengumumkan  Putusan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT. Rendamas Realty dan  Jane  Christina  Tjandra  di  Pengadilan  Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya.
2.  Menyelenggarakan Rapat-rapat dalam Penundaan Kewajiban  Pembayaran  Utang  (PKPU)  PT. Rendamas  Realty  dan  Jane  Christina  Tjandra  di Pengadilan  Niaga  pada  Pengadilan  Negeri Surabaya.
3.  Menerima  dan  Menyiapkan  Daftar  Tagihan Kreditor dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran  Utang  (PKPU)  PT.  Rendamas Realty dan Jane  Christina Tjandra di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya. 4.  Menyiapkan  Rencana  Perdamaian  dengan Debitor dalam Penundaan Kewajiban
Pembayaran  Utang  (PKPU)  PT.  Rendamas Realty dan Jane  Christina Tjandra di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya. 5.  Menyiapkan Daftar Voting Penundaan Kewajiban  Pembayaran  Utang  (PKPU)  PT.
Rendamas  Realty  dan  Jane  Christina  Tjandra  di Pengadilan  Niaga  pada  Pengadilan  Negeri Surabaya. 6.  Membuat Laporan Penundaan Kewajiban Pembayaran  Utang  (PKPU)  PT.  Rendamas Realty dan Jane  Christina Tjandra di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya.
B.  Prosedur  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran Utang:
1.  Diawali  dengan  adanya  Permohonan  Penundaan Kewajiban  Pembayaran  Utang  (PKPU)  yang diajukan oleh Debitor atau oleh Kreditor.
2.  Permohonan  PKPU  yang  diajukan  oleh  Debitor atau  oleh  Kreditor  harus  dikabulkan  oleh Pengadilan  dengan  menerbitkan  Putusan  yang berisi  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang Sementara  (PKPUS)  paling  lama  45  hari  dan dapat  diperpanjang  dengan  menerbitkan  Putusan Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  Tetap (PKPUT) paling lama 270 hari.
3.  Putusan PKPU harus menunjuk Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau  lebih  Pengurus  yang  bersama  dengan Debitor mengurus harta Debitor.
4.  Setelah  adanya  Putusan  Hakim  Majelis  tentang PKPU  yang  menunjuk  Hakim  Pengawas  dan mengangkat  Pengurus,  maka  Pengurus  segera menghadap  Hakim  Pengawas  untuk  meminta Penetapan  Hakim  Pengawas  menetapkan  jadwal pelaksanaan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran Utang.
5.  Berbekal  Penetapan  Hakim  Pengawas  tentang jadwal  pelaksanaan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran  Utang,  Pengurus  mengumumkan Jadwal  Pelaksanaan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran Utang di media Nasional dan media Daerah serta Berita Negara.
6.  Jadwal  Pelaksanaan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran  Utang  tersebut  berisikan  Jadwal Rapat Kreditor Pertama, Batas Akhir Pendaftaran Tagihan,  Pencocokan  Tagihan  Kreditor  dan Verifikasi Pajak dan Voting Perpanjangan PKPU atau Voting Rencana Perdamaian.
7.  Paling  lambat  pada  hari  ke  45  sejak
KERTHA WICAKSANA Volume 12, Nomor 1 2018 © All Right Reserved Halaman 54
diucapkannya  Putusan  Hakim  Majelis  tentang Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang, dilaksanakan  Sidang  Permusyawarahan  Hakim Majelis  tentang  perpanjangan  waktu  PKPU  dari PKPUS  menjadi  PKPUT  dengan  waktu perpanjangan  paling  lama  270  hari  sejak diucapkannya Putusan PKPU.

## DAFTAR PUSTAKA
Adrian Sutedi, 2009, Hukum Kepailitan, Cet. I, Ghalia Indonesia, Bogor.
Andriani  Nurdin,  2012,  Kepailitan  BUMN  Persero Berdasarkan  Asas  Kepastian  Hukum,  Alumni, Bandung.
Anton  Suyatno  R,  2012,  Pemanfaatan  Penundaan Kewajiban  Pembayaran  Utang  sebagai  upaya mencegah  kepailitan,  Prenada  Media  Group, Jakarta.
Bernard  Nainggolan,  2014,  Peranan  Kurator  dalam Pemberesan Boedel Pailit, Alumni Bandung. Hadi  Subhan  M,  2008,  Hukum  Kepailitan:  Prinsip, Norma,  dan  Praktik  di  Peradilan,  Prenada Media Group, Jakarta.
Jan  Gijssels  Dan  Mark  Van  Hoecke,  2000,  Apakah Teori  Hukum  Itu?,  Laboratorium  Hukum Fakultas      Hukum  Universitas  Katolik Parahyangan, Bandung.
Jerry  Hoff,  1999,  Indonesian  Bankruptcy  Law,  Pt. Tatanusa, Jakarta.
Kartono, 1974, Kepailitan dan Penundaan Pembayaran, Pradnya Paramita, Jakarta.
Lilik  Mulyadi,  2013,  Perkara  Kepailitan  dan Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang (PKPU) Teori dan Praktik, Alumni, Bandung. Mariam  Darus  Badrulzaman  et.  Al.  2001,  Kompilasi Hukum  Perikatan,  PT.  Citra  Aditya  Bakti, Bandung.
Rachmadi  Usman,  2004,  Dimensi  Hukum  Kepailitan
Indonesia,  PT.  Gramedia  Pustaka  Utama, Jakarta.
Rahayu  Hartini,  2007,  Hukum  Kepailitan,  Cet.  II,
UMM Press, Malang.
Robintan  Sulaiman,  2000,  Lebih  Jauh  tentang Kepailitan,  Tanggung  Jawab  Komisaris, Direksi  dan  Pemegang  Saham  terhadap Perusahaan  Pailit,  Pusat  Studi  Hukum  Bisnis Fakultas  Hukum  Universitas  Pelita  Harapan, Jakarta.
Sastrawidjaja,  H.  Man  S.,  2006,  Hukum  Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, PT. Alumni, Bandung.
Sentosa  Sembiring,  2006,  Hukum  Kepailitan  dan Peraturan  Perundang-undangan  Yang  terkait Dengan  Kepailitan,  Cet.  I,  Cv.  Nuansa  Aulia, Bandung.
Soerjono  Sukanto,  1986,Pengantar  Penelitian  Hukum, Universitas Indonesia Press,Jakarta.
Sudargo  Gautama,  1998,Komentar  Atas  Peraturan Kepailitan  Baru  Untuk Indonesia,  Citra  Aditya Bakti, Bandung.
Sutan Remy Sjahdeini, 2016, Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan, Memahami Undang-undang No.37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang, Prenada Media Group, Jakarta.
Tafrizal  Hasan  Gewang  H,  2005,  Panduan  Singkat Praktek  Kurator  Menurut  Undang-Undang Nomor  37  Tahun  2004  (Kepailitan  dan Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang), THG Yustitia, Jakarta.
Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Undang  Undang  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 37  Tahun  2004  Tentang  Kepailitan  dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
Putusan  Pengadilan  Niaga  pada  Pengadilan  Negeri Surabaya No. 04/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN. Niaga Sby. tanggal 20 Maret 2017.
KERTHA WICAKSANA Volume 12, Nomor 1 2018 © All Right Reserved
Halaman 55