Jurnal Al-Qadāu Volume 2 Nomor 2/2015 |

## HUKUM  KELUARGA ISLAM DI BRUNEI DARUSSALAM

## Oleh: A. Intan Cahyani

## Abstrak
Penelitian  ini    tentanghukum  Islam  dan  terkhusus lagi  berkaitan  dengan  perkembangan hukum  keluarga Islam yang terdapat di Brunei Darussalam yang menjadi obyek  penelitian  dalam makalah  ini.Hukum  keluarga telah diatur dalam syari’at Islam.Namun implementasinya dalam  kehidupan  masih  membutuhkan  pengembangan selaras  dengan  perubahan  zaman,  tempat,  dan kondisi.Adapun pokok  masalahnya  adalah    Bagaimana Hukum  Keluarga  Islam  di  Brunei  Darussalam. Sedangkan  yang  menjadi  sub  masalahnya  adalah Bagaimana Reformasi Hukum Keluarga Islam di Brunei Darussalam  dan  Bagaimana  Materi  Pembaruan  Hukum Keluarga Islam di Brunei Darussalam. Kata Kunci: Hukum Keluarga, Brunei Darussalam.

## I. Pendahuluan
ukum  keluarga  mempunyai  posisi  penting  dalam  Islam  karena dianggap  sebagai  inti  syar³’ah.  Hal  tersebut  berkaitan  dengan asumsi umat Islam yang memandang hukum keluarga sebagai pintu gerbang  untuk  masuk  lebih  jauh  ke  dalam  agama  Islam,  sehingga  hukum keluarga ini diakui sebagai landasan bagi pembentukan masyarakat muslim. Secara  global  dapat  dikatakan  hanya  dalam  hukum  keluarga  syari’at  Islam berlaku bagi ratusan juta atau lebih umat Islam sedunia. 1
Al-Qur’an  sebagai  sumber  utama  dan  pertama  hukum  Islam  hanya memuat petunjuk tentang hukum keluarga, baik perkawinan, perceraian, hak waris dan sebagainya sebanyak 70 ayat. 2 Ini menunjukkan bahwa keberadaan hukum  keluarga  telah  diatur  dalam  syari’at  Islam.Namun  implementasinya
*Penulis adalah dosen tetap Fak. Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.S1 dan S2 masing-masing diselesaikan di IAIN Alauddin Makassar.
1 J.N.D. Anderson, Hukum Islam di Dunia Moderen, Terj. Machnun Husein (Surabaya: Amar Press, 1990), h. 27. Lihat pula, Tahir Mahmood, Family Law Reform in The Moslem World (Bombay: N.M. Tripathi PVT. Ltd., 1972), h. 17.
2 Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ush­l Fikih (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), h. 34-35.
H
Jurnal Al-Qadāu Volume 2 Nomor 2/2015 |
dalam  kehidupan  masih  membutuhkan  pengembangan  selaras  dengan perubahan zaman, tempat, dan kondisi.
Sejalan  dengan  hal  itu,  L.J.  van  Apeldoorn  mengemukakan,  bahwa setiap  saat  hidup  manusia  dikuasai  oleh  hukum.  Hukum  (inheren  di dalamnya  hukum  Islam)  mencampuri  urusan  manusia  sebelum  lahir,  dan masih  mencampurinya  setelah  ia  meninggal.  Hukum  melindungi  benih  di kandungan  ibu  (janin)  dan  masih  menjaga  jenasah  orang  yang  telah  mati. 3 Kenyataan  itulah  yang  menyebabkan  hukum  keluarga  menjadi  sangat penting untuk dikaji dan  bahkan di beberapa Negara Islam hukum keluarga kemudian mengalami pembaruan.
Perlu  dijelaskan  bahwa,  hukum  yang  paling  awal  dikenal  manusia adalah hukum keluarga, khususnya hukum perkawinan yang ditandai dengan perkawinan  Adam  as.dengan  istrinya,  Hawa.  Di  samping  itu  hukum  yang berkembang sekarang, terutama hukum keluarga pada dasarnya merupakan pelestarian  (tindak  lanjut)  dan  pengembangan hukum  yang  telah diperkenalkan  Tuhan  kepada  generasi  manusia  terdahulu.Karena  itulah hukum keluarga dapat menjadi hukum yang selalu eksis dalam setiap kurun waktu dan tempat. 4
Pembaruan  hukum  keluarga  di  Negara-negara  Islam  selalu melahirkan  perdebatan  di  kalangan  modernis-progresif  dan  tradisional- konservatif. Pembaruan hukum keluarga setidak-tidaknya berkaitan dengan materi    hukum  yang  dianggap out  of  date yang  dilakukan  dengan  metode- metode tertentu. Salah  satu  Negara  yang  melakukan  hal  ini  adalah Brunei  Darussalam.Karena  selaras  dengan  perubahan  zaman,  hukum keluarga  di  Brunei  tidak  luput  dari  dinamika  reformasi.  Hal  ini  didasarkan pada  sebuah  asumsi  yang  menyatakan  bahwa  hukum  keluarga  Islam merupakan  hukum  yang  hidup  ( living  law )  dan  diamalkan  oleh  keluarga- keluarga muslim di dunia Islam.
Berdasar pada latar belakang tersebut di atas, maka dapatlah ditarik sebuah  rumusan  masalah  dengan  pokok  masalah  Bagaimana    Hukum Keluarga  Islam  di  Brunei  Darussalam.  Adapun  yang  menjadi  sub masalahnya adalah Bagaimana Reformasi Hukum Keluarga Islam di Brunei Darussalam dan Bagaimana  Materi  Pembaruan  Hukum  Keluarga  Islam  di Brunei Darussalam.

## II. Pembahasan

## A. Selayang Pandang Negara Brunei Darussalam
3 L.J. van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: Pradnya Paramita, 1990), h. 6.
4 Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam , cet. I (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 4-5.
Jurnal Al-Qadāu Volume 2 Nomor 2/2015 |
Brunei  berasal  dari  bahasa  sansekerta  “Varunai”  yang  semula diambil  dari  kata  “varunadvipa”  yang  berarti  pulau  Kalimantan. 5 Hal  itu karena  Negara  Brunei  berada  di  dalam  pulau  Kalimantan.Brunei Darussalam, atau dikenal sebagai Brunei adalah sebuah Negara kecil dengan luas  area  5.765 km.  Terdiri  dari  dua  daratan  kecil  yangberhadapan  dengan Laut  Cina  Selatan  dan  berada  di  Serawak,  Malaysia  distrik  yaitu  Tutung, Belait,  Temburong,  dan  distrik  Brunei  atau  Muaradimana  terletak  ibukota Bandar  Seri  Begawan yang  dihuni  66.000  jiwadan  59%  adalah  penduduk campuran. 6 Populasi penduduk Brunei adalah 301.000 yang terdiri dari 70,5% orang Melayu yang umumnya bekerja di pemerintahan dan sipil, orang Cina 16%, dimana 80%-nya tidak terakomodasi sebagai warga negara resmi, dan beberapa  kelompok  lokal  seperti  orang  Iban,  Kedayan,  Kayan,  Kenyah, Kiput,  Muru,  dan  Tutung.  Pendatang  yang  berjumlah  8,2%  umumnya sebagai pekerja industri yang berasal dari Inggris 6.000 orang, Asia Selatan 4.200 orang, Gurkha 1.000 orang, Korea, dan Philipina. 7
Bahasa  Melayu  menjadi  bahasa  utama,  disertai  bahasa  Inggris, Cina,Iban,  dan  belasan  dialek  daerah  yang  berjumlah  17 bahasa.Bruneidikenal sebagai salah satu negara terkaya di Asia karena hasil minyakbuminya. 8 Negara Brunei berbentuk monarkhi dengan sistem politik tradisional feodalistik  dimana  keluarga  raja  sebagai  pemegang  pimpinan  kerajaan. Kepala  Negara  disebut  Sultan  dengan  panggilan  resmi  kenegaraan  “Ke Bawah  Duli    Yang  Maha  Mulia  Paduka  Seri  Baginda  Yang  Dipertuan Negara”.  Kepala  pemerintahan  adalah  Perdana  Menteri.Untuk  jabatan Sultan,  Perdana  Menteri  dan  Menteri  dalam  negeri  dijabat  oleh  Sultan Brunei  yang  ke-19.Sedangkan  Menteri  Luar  Negeri  dijabat  oleh adiknya.Adapun Dewan pembentukan Undang-Undang dijabat oleh Dewan Menteri dan Dewan Legislatif. 9 Bidang  kerajaan  yang  didominasi  oleh  keluarga  kerajaan  sebagai tokoh  sentral,  memungkinkan  untuk  memberlakukan  kebijakan  di  bidang agama  dan  kebijakan  umum  lainnya  tanpa  mendapat  banyak  kendala.Hal
5 Muhammad Syamsu AS., Ulama Pembawa Islam di Indonesia dan Sekitarnya , Cet. II (Jakarta: Lontara, 1999), h. 126.
6 Brunei  Darussalam,  dalam:  http://www.sabda.org/publikasi/40hari/2003/01/,  diakses pada hari sabtu, 23 Mei 2009.
7 Ibid. 8 Ibid.
9 Kafrawi  Ridwan  (et.al.), . Ensiklopedi  Islam ,  Cet.  III  (Jakarta:  Ikhtiar  Baru  Van  Hoeve, 1994), h. 257.
Jurnal Al-Qadāu Volume 2 Nomor 2/2015 |
tersebut  rupanya  yang  membuat  situasi politik  di  Negara  Brunei  tampak tenang. Diperkirakan pada tahun 1425 M. penguasa Brunei Wang Alak Betatar pergi  ke  Malaka  untuk  mengunjungi Sultan  Muhammad  Syah, dan  di  sana  ia masuk agama Islam. 10 Tampaklah bahwa penyebaran Islam masuk ke sebuah daerah dapat lebih mudah jika melalui pintu istana. Demikian pula dengan Brunei yang hingga saat ini mengalami perkembangan yang  nyata. Brunei  berada  di  bawah  kekuasaan  Inggris  selama  100  tahun,  pada tahun 1963 menolak bergabung dengan negara Malaysia, dan berdiri sendiri dari Inggris pada tahun 1983. 11 Brunei memproklamasikan kemerdekaannya pada  tanggal  1  Januari  1984  dengan  ibukota  Bandar  Seri  Begawan.Atas kemerdekaan  dari  penjajah  Inggris,  maka  Brunei  menjadi  sebuah  Negara melayu  yang  mengamalkan  nilai-nilai  tradisi  atau  kebudayaan  melayu  yang memiliki  unsur-unsur  kebaikan  dan  menguntungkan. 12 Dengan  konstitusi yang  berdasar  pada  aliran Ahlus  Sunnah  wal  jam±’ah dan  bermazhab Syafi’i.Namun demikian, dalam beberapa aturan hokum lainnya yang  tidak diatur  dalam  hokum  keluarga,  warga  Negara  Brunei  tetap  mempunyai  hak untuk  memilih  ( takhayyur )  atas  beberapa  mazhab  fikih  lain  selain mazhabSyafi’i.
Perkembangan dan pandangan politik umat Islam di Brunei tersebut terkait erat dengan perkembangan pemikiran terhadap nash yang berkaitan dengan  kepemimpinan.  Perkembangan  Brunei,  tampak  sejalan  dengan penerimaan  prinsip-prinsip  Ahlus  Sunnah  wal-Jama’ah  yang  berimplikasi politik pada kehidupan umat Islam di Brunei Darussalam.
10 Dalam  sejarah  tercatat  bahwa  raja-raja  Brunei  antara  lain: 1)  Sultan  Muhammad  Syah (Awang  Alak  Betatar,  1402-1408  M),  2)  Sultan  Ahmad  (1408-1425  M),  3)  Sultan  Barkat  (Sultan Syarif  Ali,  1426-1432  M),  4)  Sultan  Sulaiman  (1432-1485  M),5)  Sultan  Bulkiyah  (1485-1524),  6) Sultan Abd. Kahar (1524-1530 M), 7) Sultan Syaiful (1533-1581 M), 8) Sultan Syah Brunei (1581- 1582 M), 9) Sultan Muhammad Hasan (1582-1597 M), 10) Sultan Abd.Jalil Akbar (1597-1654 M), 11)  Sultan  Raja  Tengah  (1630-1668  M),  12)  Sultan  Abd.  Mubin  (1668-1873 M),  13)  Sultan Nasruddin  (1690-1710  M),  14)  Sultan  Omar  Ali  Saifuddin  II  (1828-1852  M),  15)  Sultan  Hasyim Jalilul  Alam  (1885-1906  M),  16)  Sultan  Muhammad  Jamalul  Alam  (1906-1924  M),  17)  Sultan Ahmad  Tajuddin  (1924-1950  M),  18)  Sultan  Omar  Ali  Saifuddin  III  (1950-1967  M),  19) Sultan Hassanal  Bolkiyah  (1967- sekarang).  Lihat  Acep  Zoni  Saeful  Mubarak, Hukum  Keluarga  Islam  di Negara  Brunei  Darussalam ,  dalam  Atho’  Mudzhar  dan  Khaeruddin  Nasution  [Editor], Hukum Keluarga di Dunia Islam Moderen (Jakarta: Ciputat Press, 2003), h. 176. Lihat pula Muhammad Syamsu AS., op.cit ., h. 128.
11 Brunei Darussalam, loc.cit.
12 Kafrawi Ridwan, op.cit ., h. 257-258.

## B. Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Brunei Darussalam
Pada  awal  abad  ke-16,  Kesultanan  Brunei  merupakan  Negara  yang kuat dan memiliki otoritas tidak hanya meliputi seluruh pulau Borneo tetapi juga  beberapa  bagian  pulau-pulau  Sulu  dan  Philipina.  Namun  kemudian memasuki abad ke-17 hingga pada abad ke-18, kekuasaan Kesultanan Brunei mulai berkurang akibat adanya konsesi 13 yang dibuat oleh Belanda, Inggris, Raja Serawak, British North Borneo Company dan serangan-serangan para pembajak. Namun kebijakan atas konsesi tersebut justru merugikan Brunei sendiri.Dan pada  akhirnya  memasuki  abad  ke-19,  wilayah  Negara  Brunei Darussalam  terreduksi  menjadi  sangat  kecil  sampai  batas-batas  yang  ada sekarang. 14 Dengan kedatangan beberapa Negara asing ke Brunei, terkhusus Inggris,  berdampak  pada  adanya  perubahan  dalam  sistem  hukum  keluarga Islam  dalam perjalanan panjang menuju kemerdekaan hingga sekarang. Pada  masa  pemerintahan  Sultan  Hasan  (1605-1619  M),  yaitu sebelum  kedatangan    Inggris,  beliau  telah  membuat  sebuah  aturan  hukum Islam  yang  dipergunakan  pada  waktu  itu.  Aturan  hukum  Islam  tersebut kemudian  diqanunkan  dengan  nama Hukum  Kanun  Brunei . 15 Kemudian disempurnakan oleh pemimpin setelahnya, yaitu Sultan Jalilul Jabbar. Pada tahun1847 M., Kesultanan Brunei berhubungan dengan Inggris disertai  dengan  adanya  perjanjian  di  antara  kedua  negara.  Perjanjian  yang dibuat  tahun  1856  itu  memberi  kuasa  pada  Inggris  untuk  mengendalikan kasus-kasus  yang  timbul  dari  pertikaian  di  kalangan  rakyat  Inggris  atau terjadi  di  antara  rakyat  Inggris  dengan  rakyat  asing  di  Negara  Kesultanan Brunei.  Namun  demikian,  hakim-hakim  kerajaan  Inggris  didampingi  oleh hakim kerajaan Brunei dalam menjalankan tugasnya. 16 Secara perlahan-lahan, Inggris mulai mencampuri urusan kekuasaan Mahkamah Kesultanan Brunei dan  semakin  memiliki  kuasa  untuk  menintervensi  masalah  keadilan  dan kehakiman Negara tersebut.
Selanjutnya, pada tahun 1888 ditandatangani perjanjian yang intinya memberikan  kuasa  penuh  kepada  hakim  kerajaan  Inggris  di  dalam
13 Pemberian izin untuk membuka tambang atau untuk  menebang hutan, dsb. Dalam Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi II (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 520.
14 Acep Zoni Saeful Mubarak, op.cit., h. 178-179.
15 Dato    Haji  Mahmud  Sardong  Awang  Othman, Mahkamah  Syari’ah  di  Negara  Brunei Darussalam dan Permasalahannya (Mimbar Hukum  No.22 Tahun VI, September-Oktober 1995), h. 41-42.
16 Ibid ., h. 44-45.
Jurnal Al-Qadāu Volume 2 Nomor 2/2015 |
menjalankan tugasnya.Adapun  perjanjian tersebut berada dalam artikel VII yang isinya adalah: 17
1. Bidang  kuasa  civil  dan  jenayah  kepada  jawatan  kuasa  kehakiman Inggris  untuk  mengendalikan  kes  rakyatnya,  kes  rakyat  asing  dari  Negara- negara jajahan Inggris dan kes rakyat Negara lain jika mendapat persetujuan kerajaan Negara mereka.
2. Bidang kuasa  untuk  menghakimkan  kes  yang  melibatkan  rakyat Brunei jika rakyat Brunei dalam kes tersebut merupakan seorang penuntut atau  pendakwa. Tetapi jika didalam kes itu, rakyat Brunei adalah orang yang dituntut atau didakwa maka kes itu akan diadili oleh Mahkamah Tempatan. Inti dari perjanjian tersebut adalah memberikan kuasa penuh kepada hakim  kerajaan  Inggris  di  dalam  menjalankan  tugasnya  di  kerajaan  Brunei Darussalam terhadap rakyatnya. Dengan  adanya  perjanjian-perjanjian tersebut di atas, tentunya mengakibatkan perubahan-perubahan di berbagai bidang, terkhusus penerapan hukum Islam di Brunei.
Tahap awal dari perubahan tersebut berdampak pada dipersempitnya kewenangan Kanun  Brunei yang  Islami  yang  dibatasi  hanya  pada  persoalan Undang-Undang  Perdata.Sebagai  bukti,  yaitu  adanya  Undang-Undang “ Muhammadan’sLaw  Enactment ”  Nomor  1  Tahun  1911  M.,  yang  khusus mengatur  masalah  ibadah,  nikah,  dan  cerai  bagi  orang  Islam.Selanjutnya, pada  tahun  1913  keluar  peraturan  pelaksanaan  tentang  pendaftaran perkawinan dan perceraian yang dikenal dengan “ Muhammadan’s Marriage and Devorce Enacment ” Nomor 2 Tahun 1913. Dan selanjutnya, pada tahun 1955, dibentuk Undang-Undang majelis Ugama Islam, Adat Negeri, dan Mahkamah Qadi Nomor 20 Tahun 1955, dengan tujuan untuk menyatukan Undang-Undang yang berkaitan dengan hokum Islam. 18 Setelah itu berturut-turut mengalami amandemen,  yaitu  mulai  tahun  1957,  1960,  1961,  dan  1967.Ketika  terjadi Revision Law’s of Brunei pada tahun 1984, Undang-undang inipun mengalami revisi  tapi  hanya  sedikit saja  disamping  namanya  dirubah  dengan Undang- Undang  majelis  Ugama  dan  Mahkamah  Kadi  Penggal  77 . 19 Dalam  Undang- Undang tersebut, masalah hukum keluarga Islam diatur hanya 29 pasal, yaitu dibawah aturan: Marriage and Divorce di bagian VI yang berawal dari pasal 134 sampai  157,  dan Maintenance  of  Dependent di  bagian  VII  yang  dimulai  dari pasal 157 sampai 163. 20 Jadi, persoalan hukum keluarga Islam di Brunei, yang
17 Ibid. 18 Ibid ., h. 42-43.
19 Haji  Salim  Bin  Haji  Besar,  “ Pelaksanaan  Undang-Undang  Keluarga  Islam  di  Negara  Brunei Darussalam dan Permasalahannya”, dalam Mimbar Hukum, h. 9-10.
20 Lihat Ibid. , lihat pula Muhammad Amin Suma, op.cit ., h. 152.
Jurnal Al-Qadāu Volume 2 Nomor 2/2015 |
diatur  dalam  Undang-Undang,  hanya  mengatur  persoalan  perkawinan, perceraian, dan pembiayaan hidup/nafkah.
Tampaknya pembatasan kewenangan pemberlakuan hukum Islam di Brunei  Darussalam  berawal  pada  masa  penjajahan  Inggris.Pembatasan hukum  Islam  dan  keinginan  memberlakukan  hukum  negaranya,  adalah merupakan ciri dari sebuah penjajahan.Kenyataan tersebut juga yang pernah dialami  oleh  bangsa  Indonesia  ketika  dijajah  oleh  pemerintah  kolonial Belanda.

## C. Materi  Pembaruan  Hukum  Keluarga  Islam  di  Brunei Darussalam
Adapun yang menjadi poin pembaruan hokum keluarga yang ada di Brunei Darussalam, adalah sbb:
1. Pembatalan Pertunangan
Sebagaimana  yang  tertuang  dalam  pasal  136  bahwa,  perbuatan membatalkan  perjanjian  pertunangan  oleh  pihak  laki-laki  yang  dibuat  baik secara  lisan  maupun  secara  tertulis  yang  dilakukan  mengikuti  hukum muslim, akan berakibat pada pihak laki-laki, yaitu harus membayar sejumlah sama  dengan  banyaknya mas  kawin ,  ditambah  dengan  perbelanjaan  yang diberikan  secara  suka  rela  untuk  persiapan  perkawinan.  Apabila  yang membatalkan  perkawinan  tersebut  dari  pihak  perempuan,  maka  hadiah pertunangan  harus  dikembalikan  bersama  dengan  uang  yang  diberikan dengan  suka  rela. 21 Jadi,  semua  pembayaran  balik  yang  digariskan  tadi  bisa didapatkan kembali melalui pengadilan.
Hal seperti ini dalam fikih Syafi’i tidak ditemukan secara eksplisit. Dalam  al-Umm  hanya  terdapat  penjelasan  mengenai  larangan  laki-laki meminang  perempuan  yang  dipinang  oleh  saudaranya  yang  lain.  Menurut asy-Syafi’i,  hadis  yang  berbicara  mengenai  hal  tersebut  mengandung beberapa kemungkinan.
Kemungkinan pertama adalah salah seorang dari kedua laki-laki itu kalau  meminang  perempuan,  hendaknya  sampai  perempuan  itu  memberi izin  atau  laki-laki  pertama  telah  meninggalkan  perempuan  tersebut. Kemungkinan kedua adalah  larangan  tersebut  berlaku  jika  perempuan tersebut    telah  rela  dipinang  oleh  laki-laki  pertama  lalu    meninggalkan peminangan  tersebut  karena  ada    laki-laki  kedua  yang  datang  untuk meminang dan lebih baik. 22 Berdasar  atas  pandangan  kedualah  yang
21 Tahir  Mahmood, Family  law  Reform  in  The  Muslim  World (Bombay:  N.M.  Tripathi  Pvt. Ltd., 1972), h. 206-212.
22 Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Idris asy-Syafi’i, al-Umm (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), h. 174.
Jurnal Al-Qadāu Volume 2 Nomor 2/2015 |
membuat asy-Syafi’i berkesimpulan bahwa larangan laki-laki meminang atas pinangan laki-laki lain bila perempuan itu rela. Hal itu disebabkan karena hal itu  menimbulkan  kerugian  atas  pihak  laki-laki  atau  hampir  sama  dengan kemudharatan.  Dan  atas  dasar  itulah  sehingga  menjadi  wajar  adanya  ganti rugi  dari  pihak-pihak  yang  dirugikan,  karena  dengan  pembatalan pertunangan secara sepihak berarti ada yang merasa dirugikan.
Dalam ketentuan ini, Negara Brunei masih teguh memegang aturan adat  setempat  yang  sangat  mengangkat  harkat  dan  martabat  seorang manusia. Hingga kemudian penetapan aturan yang ada dalam fikih syafi’i ini direformulasi untuk disesuaikan dengan keadaan  Negara Brunei.

## 2. Pendaftaran Nikah
Peraturan  perundang-undangan    di  Brunei,  menetapan  bahwa  yang boleh menjadi  pendaftar  nikah  cerai,  selain  Kadi  Besar  dan  Kadi-kadi, adalah imam-imam mesjid. Hal tersebut disebabkan karena imam-imam itu merupakan  juru  nikah    yang  diberi  kuasa  ( tauliyah )  oleh  Sultan  atau  yang diberi kuasa oleh hukum untuk orang Islam. 23 Sehingga keberadaan mereka menjadi  penting  sebagai  bentuk  tertib  administrasi  pernikahan  di  Negara tersebut. Dalam  kenyataan  yang  terjadi,  terkadang  pernikahan  yang  telah dilaksanakan tidak didaftarkan. Walaupun demikian,  pernikahan yang tidak didaftarkan  ini  tetap  dianggap  sah.  Pernikahan  barulah  dianggap  tidak  sah jika tidak mengikuti hukum mazhab kedua belah pihak. 24
Aturan  mengenai  pendaftaran  nikah  di  atas  merupakan  reformasi hukum  keluarga  Islam  di  Brunei,  dan  juga  di  Indonesia,  yang  sifatnya regulatory , karena  dengan  tidak  adanya  pendaftaran  tersebut  tidak tishlahimembuat  nikah  menjadi  batal  dan  tidak  dianggap  sebagai  sebuah pelanggaran.
Namun,  yang  perlu  dipahami  bahwa    pendaftaran  nikah  adalah sebuah  bentuk ijtihat  istishlahi yang  bertujuan  untuk  menjaga  dua  bentuk kemaslahatan dari lima kemaslahatan yang ada, yaitu kemaslahatan terhadap keturunan ( al-nasl ) dan kemaslahatan terhadap harta ( al-mal ).

## 3. Wali Nikah
Adapun mengenai wali nikah, Persetujuan kedua belah pihak dalam perkawinan  sangat  diperlukan.Di  samping  itu,  wali  pengantin  perempuan pun harus memberikan persetujuan atau Kadi yang mempunyai kewenangan
23 Pasal 135.Pasal UU ini diambil dari Tahir Mahmood, op.cit. h. 206-212.
24 Pasal 138
Jurnal Al-Qadāu Volume 2 Nomor 2/2015 |
bertindak  sebagai wali  raja atau  apabila  tidak  terdapat  wali  nasab  atau  wali nasab tidak menyetujui dengan alasan yang tidak masuk akal. 25
Aturan perwalian ini  dikenal dalam  mazhab Syafi’i, dimana seorang wanita  yang  mau  menikah  harus  mendapatkan  izin  dari  walinya.Demikian pula berlaku di Negara Brunei yang mengharuskan adanya wali dari sebuah pernikahan.Namun,  tidak  dijelaskan  lebih  jauh  apakah  keharusan  adanya wali  diperuntukkan  bagi  calon  mempelai  yang  masih  gadis  saja,  atau  juga berlaku bagi seorang janda.

## 4. Perceraian yang Dilakukan Suami
Mengenai  peraturan    yang  sangat  kontropersial  di  Brunei  adalah masalah  perceraian.    jika  perempuan  dicerai  sebelum  disetubuhi,  maka  ia tidak  boleh  dikawinkan  dengan  orang  lain  kecuali  dengan  suaminya  yang terdahulu dalam masa iddah kecuali telah dibenarkan oleh Kadi yang berkuasa dimana  ia  tinggal. 26 Dari  aturan  perundang-undangan  tersebut,  nampak berbeda dengan kebijakan Negara lainnya.
Peraturan tersebut juga sangat bertolak belakang dengan kesepakatan ulama  mazhab  fikih  bahwa  wanita  yang  ditalak  sebelum  dicampuri  dan sebelum melakukan khalwat, tidak mempunyai iddah. 27 Sebagaimana firman Allah swt.
Terjemahannya:
Hai  orang-orang  yang  beriman,  apabila  kamu  menikahi  perempuan- perempuan  yang  beriman,  kemudian  kamu  ceraikan  mereka  sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka `iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya, Maka berilah mereka mut`ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. 28
Dari kenyataan tersebut, dapatlah penulis katakan bahwa sepertinya untuk  aturan  yang  satu  ini,  Negara  Brunei  sangat  jauh  melenceng  dari substansi  hukum  yang  ada  dalam  kitab  fikih  Syafi’i  yang  menjadi  kitab
25 Pasal 139.
26 Pasal 140 (c).
27 Muhammad Jawad Mughniyah, Fikih Lima Mazhab , terj. Masykur AB., cet.IV (Jakarta: Lentera Basritama, 1999), h. 464.
28 QS. al-Ahzab: 49.
rujukan  utamanya  dan  bahkan  terhadap  QS.al-Ahzab:  49  tersebut  di  atas. Namun, terlepas dari itu, kita mesti menghormati keberanian Negara Brunei dalam mereformasi aturan hukum keluarganya. Sebab tidak menutup kemungkinan  ada kemashlahatan 29 yang  ingin  dicapai  atas  semua  itu sehingga  harus  bertolak  belakang  dengan  teks  qath’i  yang  ada    dalam  al- Qur’an. Dan kalau kita mengamati lebih dalam, kemungkinan Negara Brunei dalam  menetapkan  masalah  ini  lebih  banyak  mengadopsi  hokum  adapt setempat  yang  mengganggap  bahwa  kegadisan  seorang  wanita  adalah  hak sepenuhnya seorang suami yang akhirnya menetapkan masa iddah bagi istri yang dicerai sebelum terjadi hubungan badan.

## 5. Perceraian dengan Talak Tebus
Di  Brunei  diberlakukan  juga  aturan  yang  menyatakan  bahwa  jika pihak  suami  tidak  menyetujui  perceraian  dengan  penuh  kerelaan,  maka kedua belah pihak bisa menyetujui perceraian dengan tebusan atau di Brunei diistilahkan  dengan cerai tebus talak . 30 Kadi  akan menilai  jumlah  yang  perlu dibayar  sesuai  dengan  taraf  kemampuan  kedua  belah  pihak  tersebut  serta mendaftarkan  perceraian  itu. 31 Adapun  pembenarannya  dalam  terdapat dalam firman Allah swt.
Terjemahannya: “…Jika  kamu  khawatir  bahwa  keduanya  (suami  isteri)  tidak  dapat menjalankan  hukum-hukum Allah,  maka  tidak  ada  dosa  atas  keduanya tentang  bayaran  yang  diberikan  oleh  isteri  untuk  menebus  dirinya…” 32
29 Antara  hukum  keluarga  Islam  (Undang-Undang)  suatu  Negara  dengan  fikih  klasik, terdapat empat kemungkinan bentuk hubungan: 1) Undang-Undang mengutip langsung apa yang terdapat dalam fikih klasik. 2) Hanya bersifat administrative, yaitu diatur dalam UU namun tidak terdapat dalam fikih. 3) Tidak terdapat dalam fikih klasik manapun, namun diatur dalam UU karena ada  kemaslahatan  yang  akan  dicapai.  4)  UU  secara  lahiriah  tidak  sejalan  dengan  fikih  tapi  atas reinterpretasi dan kemaslahatan tidak ada salahnya untuk diterima. Lihat Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2007), h. 29.
30 Mohammad  Daud  Ali,  Hukum  Islam  dan  Peradilan  Agama  (Kumpulan  Tulisan), (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), h. 105.
31 pasal 145.
32 QS. al-Baqarah (2): 229.
Jurnal Al-Qadāu Volume 2 Nomor 2/2015 |
Dalam berbagai kitab fikih klasik ketentuan itu juga dibenarkan yang diistilah  dengan  khulu’.  Hanya  saja  orang  yang    berkhulu’( cerai  tebus  talak ) tidak  mengucapkan  talaknya  kecuali  dengan  upah,  sedangkan  orang  yang mentalak itu tidak mengambil upah.
6. Talak Tafwid, Fasakh dan Perceraian oleh Pengadilan Selain aturan  mengenai cerai talak tebus , di  Brunei juga diberlakukan aturan  bagi  pihak  istri  untuk  berpisah  dari  suaminya  melalui  fasilitas fasakh.Fasakh adalah  suatu  pernyataan  pembubaran  perkawinan  menurut hukum  Islam.Pernyataan  fasakh  ini  tidak  boleh  dikeluarkan  kecuali  pihak istri  memberi  keterangan  di  hadapan  sekurang-kurangnya  dua  saksi  dan mengangkat  sumpah  atau  menbuat  pengakuan.Dan  bagi  istri  yang  dicerai dapat  mengajukan  pemberian  penghibur  ( mut’ah )  kepada  Kadi  yang diserahkan setelah keterangan kedua belah pihak didengar oleh Kadi. 33 Dari dua  fasilitas  tersebut  di    atas, cerai  talak  tebus dan  fasakh.  Kedua-duanya mengharuska  pihak  istri  yang  akan  berpisah  dari  suaminya  untuk mengeluarkan “biaya” penebusan atas perceraiannya. Hanya saja kalau cerai talak tebus diberikan kepada mantan suami, sedangkan untuk fasakh diberikan kepada Kadi yang menangani perkaranya.
Jalur  Fasakh  dalam  al-Umm  dibenarkan,  disertai  dengan  beberapa macam sebab dibolehkannya fasakh tersebut, di antaranya: 34 a. Laki-lakinya mempunyai penyakit lepra, gila, sopak, atau impoten b. Setiap akad  nikah yang fasid seperti nikah tanpa wali, nikah hamba laki-laki atau perempuan tanpa izin tuannya. c. Murtadnya salah seorang dari suami istri.

## 7. Hakam (Arbitrator)
Undan-Undang  di  Brunei  juga  mengatur  mengenai  penunjukan seorang  hakam (arbitrator).        Posisi  hakam  tersebut  dilakukan  oleh  Kadi untuk    menjadi  mediator  bagi  suami  dan  istri  yang  menghadapi  masalah dalam  perkawinan  mereka.  Apabila  Kadi  tidak  menyetujui  apa  yang dilakukan oleh hakam, Kadi akan mengangkat  dan mengganti hakam  yang lain.  Demikian  pula  jika  hakam  berpendapat  bahwa  pihak-pihak  ini  layak bercerai  tetapi  tapi  sulit  memberi  alasan  untuk  bercerai,  maka  Kadi  akan mengangkat  hakam  yang  lain  dan  akan  memberi  otoritas  untuk mempengaruhi perceraian. 35
Sehingga,  posisi  hakam  dalam  hal  ini  sangat  menentukan  terhadap pernikahan kedua belah pihak. Baik itu dalam keadaan pernikahan tersebut
33 Pasal 146-148.
34 Asy-Syafi’i, op.cit .,  h. 128.
35 Pasal 149 ayat (1) sampai ayat (5).
dipertahankan  maupun  jika  kemudian  pernikahan  tersebut  harus  diakhiri saat itu juga.Peran hakam, sebagaimana yang terjadi di Negara Brunei, telah pula digambarkan dalam  mazhab Syafi’i.Sebagai kitab rujukan bagi Negara Brunei.

## 8. Rujuk
Adanya rujuk adalah sebuah kemungkinan yang diberlakukan dalam Undang-Undang Perkawinan di Brunei yang dinyatakan bahwa dibenarkan untuk  rujuk  ( rojok )  setelah  dijatuhkannya  talak,  yaitu  apabila  setelah  jatuh talak  satu  atau  talak  dua,  jika  sebelum  masa  iddah  berakhir.  Keharusan “tinggal  bersama”  hendaknya  berdasar  atas  kerelaan  kedua  belah  pihak dengan  syarat    tidak  melanggar  agama,  dan  selanjutnya  kadi  harus mendaftarkan  kembali  sebagai  tanda  mereka  telah  resmi  sebagai  suami istri. 36 Berdasar  atas  aturan  itu,  dapatlah  dikatakan  bahwa  jika  terjadi perceraian  yang  dapat  dirujuk  namun  tidak  disampaikan  kepada  pihak perempuan,  maka  pihak  perempuan  tidak  berkewajiban  untuk  “tinggal serumah” hingga ada penyampaian yang datang kepadanya.
Sehingga jika telah jatuh talak, yang masih bisa untuk rujuk kembali, pihak suami menyatakan untuk rujuk dan  diterimah oleh pihak istri,  maka Kadi  berhak  memerintahkan  istri  untuk  tinggal  bersama  lagi  sebagai layaknya  suami  istri  dan  tentunya  atas  dasar  kerelaan  pihak istri. 37 Sebagaimana firman Allah swt.
Terjemahannya: Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki perdamaian. 38

## 9. Surat kematian
Seorang istri dibenarkan untuk menikah kembali jika suaminya telah meninggal dunia atau diyakini ia telah meninggal dunia atau tidak terdengar beritanya dalam waktu yang lama. Hanya saja kebolehan tersebut hendaknya disertai  dengan  adanya  Surat  Kematian Birth  and  Registration  Enactment , namun  jika  tidak  ada,  maka  seorang  Kadi  dapat  mengeluarkan  surat pernyataan kematian tentunya dengan penelitian yang akurat. 39
36 Pasal 150 ayat (1), (2), dan (3).
37 Pasal 150 ayat (6).
38 QS. al-baqarah (2): 228.
39 Pasal 151 (1)
Jurnal Al-Qadāu Volume 2 Nomor 2/2015 |
Lebih lanjut,  seorang istri tidak boleh  menikah kembali tanpa surat pernyataan tersebut meskipun telah ada pengesahan dari Pengadilan Tinggi mengenai  kematian  suaminya. 40 Aturan  ketat  tersebut  merupakan  sikap kehati-hatian  pemerintah  Brunei  sehingga  tidak  mengeluarkan  surat pernyataan  yang  bisa  merugikan  salah  satu  pihak  serta  tidak  menimbulkan penyesalan di kemudian hari.
Dalam  al-Umm,    hanya  membicarakan  mengenai  seorang  laki-laki yang mafqud (hilang)  yang  asy-Syafi’i  berpendapat  bahwa  apabila  suami keluar ke tempat yang tersembunyi, atau tidak diketahui disebabkan hilang akal, atau keluar dan tidak terdengar lagi beritanya, atau dengan kendaraan di laut dan tidak terdengar juga beritanya, atau datang berita bahwa ia terlihat tenggelam  tetapi  tidak  yakin  bahwa  ia  benar-benar  tenggelam,  maka  istri tidak  boleh  beriddah  dan  tidak  boleh  menikah  selama-lamanya  sampai perempuan  tersebut  benar-benar  yakin  akan  meninggalnya  suaminya tersebut,  kemudian  dia  beriddah  dari  hari  ia  diyakini  meninggalnya  suami dan wanita itu  mewarisinya serta tidak  perlu  beriddah wafat. 41 Hal tersebut merupakan  bentuk  reformasi  hukum  pemerintah  Brunei  yang  mencoba mengkondisikan  “orang  hilang”  agar  dapat  sejalan  dengan  perubahan zaman.
III. Penutup Sebagai penutup dari makalah ini, dapat disimpulkan bahwa hukum keluarga  Islam  di  Negara  Brunei Darussalam  mengalami  reformasi  setelah mengalami  kontak  dengan  Inggris.Semenjak  pendudukan  Inggris pelaksanaan  hukum  keluarga  Islam  secara  khusus  diserahkan  kepada pemerintah  Brunei.Pembaharuan  demi  pembaharuan  dilakukan  sampai datangnya kemerdekaan.
Dalam  merumuskan  hukum  keluarga,  nampaknya  Brunei mengakomodasi hukum Islam, Adat, dan Barat. Pengambilan hukum Islam di  Brunei  secara  utuh  diadopsi  dari  mazhab  Syafi’i,  sehingga  reformasi hukum  yang  ada  sebagian  besar  bersifat regulatory .  Hanya  saja,  meskipun demikian,  ternyata  ada  juga  pembaharuan  hukum  yang  bersifat  substantif yang  ternyata  tidak  sejalan,  untuk  tidak  mengatakan  menyimpang,  dengan mazhab  Syafi’i  sendiri  (bahkan  dengan  mazhab  lain).  Seperti  masa  iddah perempuan yang belum “disentuh” oleh suaminya.
Wa Allahu ‘Alam Bi ash-Shawab
40 Pasal 151 (2)
41 Asy-Syafi’i, op.cit ., h. 255.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali,  Mohammad  Daud,  Hukum  Islam  dan  Peradilan  Agama  (Kumpulan Tulisan), Jakarta: Rajawali Pers, 1997.
Anderson,  J.N.D., Hukum  Islam  di  Dunia  Moderen, Terj.  Machnun Husein,Surabaya: Amar Press, 1990.
Apeldoorn, L.J. van, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Pradnya Paramita, 1990.
Asy-Syafi’i,  Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Idris, al-Umm, Beirut:
Dar al-Fikr, t.t. Brunei Darussalam, dalam:http://www.sabda.org/publikasi/40hari/2003/01/,
diakses pada hari sabtu, 23 Mei 2009.
Kafrawi Ridwan (et.al.), . Ensiklopedi Islam , Cet. III,Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1994.
Khallaf,Abdul Wahab, Ilmu Ushul Fikih, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
Mahmood,  Tahir, Family  Law  Reform  in  The  Moslem  World, Bombay:  N.M. Tripathi PVT. Ltd., 1972.
Mubarak,  Acep  Zoni  Saeful, Hukum  Keluarga  Islam  di  Negara  Brunei Darussalam ,  dalam  Atho’  Mudzhar  dan  Khaeruddin  Nasution [Editor], Hukum  Keluarga  di  Dunia  Islam  Moderen, Jakarta:  Ciputat Press, 2003.
Othman, Dato  Haji Mahmud Sardong Awang, Mahkamah Syari’ah di Negara Brunei  Darussalam  dan  Permasalahannya, Mimbar  Hukum  No.22 Tahun VI, September-Oktober 1995.
Suma, Muhammad Amin, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam , cet. I,Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
Syamsu  AS.,  Muhammad, Ulama  Pembawa  Islam  di  Indonesia  dan  Sekitarnya , Cet. II, Jakarta: Lontara, 1999.
Syarifuddin,Amir, Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia, Jakarta:  Kencana, 2007.
Haji  Salim  Bin  Haji  Besar,  “ Pelaksanaan  Undang-Undang  Keluarga  Islam  di Negara  Brunei  Darussalam  dan  Permasalahannya”, dalam  Mimbar Hukum.