Yustisia Tirtayasa
Jurnal Tugas Akhir
YUSTISIA TIRTAYASA : JURNAL TUGAS AKHIR Volume 1 Nomor 2, Desember 2021, hlm. (14-23) Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, Indonesia P-ISSN: 2807-2862 | E-ISSN: 2807-1565 https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/yustisia/index
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindakan Pemaksaan Persetubuhan Yang dilakukan Oleh Anak  (Studi Kasus : Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/ 2019/ PN.Srg)

## Andre Gunawan
Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Palka KM. 03 Sindangsari Pabuaran Kab. Serang E-mail: andregunawan321@gmail.com

## Ridwan
Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Palka KM. 03 Sindangsari Pabuaran Kab. Serang E-mail: ridwan_untirta@yahoo.com
DOI: http://dx.doi.org/10.51825/yta.v1i2.11966
Info Artikel |Submitted : 22 Juli 2021
|Revised : 22 November 2021 |Accepted : 22 November 2021
How  to  cite:  Andre  Gunawan,  Ridwan  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Korban Tindakan Pemaksaan Persetubuhan Yang dilakukan Oleh Anak  (Studi Kasus : Putusan Nomor  13/Pid.Sus-Anak/  2019/  PN.Srg)”, Yustisia  Tirtayasa:  Jurnal  Tugas  Akhir ,  Vol.  1 No. 2, (Desember, 2021)”, hlm. 14-23.

## ABSTRACT
Losses  caused  by  acts  of  sexual  intercourse,  of  course,  affect  the  psychological  and psychological aspects of children who are victims of sexual intercourse, legal protection is the main thing  for  children  to  receive  legal  assistance  such  as  compensation  and  restitution  and  medical assistance that has been regulated in laws and regulations, judges in deciding cases of course must look at the sources of law in force today, the opinions of experts and jurisprudence, so that what the victim needs can be fulfilled. Based on this background, the problems studied in this study are legal protection for children who are victims of forced sexual intercourse by children (case study: Decision  Number  13/pid.sus-anak/  2019/pn.srg)  and  the  legal  protection  provided.  by  law enforcement  or  related  institutions  in  this  case  the  Witness  and  Victim  Protection  Agency  to victims of forced intercourse. the results of interviews in the field, indeed the victims did not apply for restitution. According to the public prosecutor's opinion, restitution was not requested in the Aries  case,  so  it  was  not  included  in  the  charge  which  was  later  not  included  in  the  judge's decision. The consideration of the public prosecutor not to include a claim related to compensation is that the victim did not ask for compensation and already considered what happened as fate. The research  used  is  a  qualitative  normative  juridical  research.  This  research  is  descriptive  analysis. data source is secondary data then analyzed qualitatively. This research is descriptive analysis. The results  of  the  research  show  that  Decision  Number  13/Pid.Sus/2019/PN.Srg  has  not  provided legal protection for victims of forced intercourse. This can be seen in the absence of restitution or compensation  for  victims  in  the  decision.  The  judge's  decision  is  more  oriented  towards punishment for the perpetrators, but has not considered the restoration of the rights of the victims. Even though the regulation  of victim protection already exists, in law enforcement this case still uses the paradigm of punishment for the perpetrator without the fulfillment of the victim. Legal protection  for  children  who  are  victims  of  forced  intercourse  is  necessary  because  the  state  has guaranteed protection for its citizens and laws and regulations have regulated legal protection for every community who is in conflict with the law. for the sake of creating justice and welfare for the community, law enforcement officers in this case the panel of judges in deciding cases should pay
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindakan Pemaksaan Persetubuhan Yang dilakukan Oleh Anak  (Studi Kasus : Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/ 2019/ PN.Srg)
attention to the applicable laws and regulations, so that in deciding cases in court the creation of a just law, legal protection can be realized if law enforcement can be applied by law enforcers. law.
Keywords : Legal Protection, Sexual Intercourse, Victim's Rights, Restitution

## ABSTRAK
Kerugian yang ditimbulkan dari tindakan persetubuhan, tentu mempengaruhi psikis dan psikologis dari anak yang menjadi korban persetubuhan, perlindungan hukum menjadi hal utama untuk anak mendapat bantuan hukum seperti kompensasi dan restitusi serta bantuan medis yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, hakim dalam memutus perkara tentu harus melihat dari sumber-sumber hukum yang berlaku hari ini, pendapat para ahli dan yurisprudensi, sehingga  yang  dibutuhkan  korban  dapat  terpenuhi.  Berdasarkan  latar  belakang  tersebut, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap anak korban tindakan  pemaksaan  persetubuhan  yang  dilakukan  oleh  anak  (studi  kasus  :  Putusan  Nomor 13/pid.sus-anak/ 2019/ pn.srg) dan mengenai perlindungan hukum yang diberikan oleh penegak hukum  atau  lembaga  terkait  dalam  hal  ini  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  kepada korban  tindakan  pemaksaan  persetubuhan.  hasil  wawancara  di  lapangan,  memang  para  para korban  tidak  mengajukan    ganti  rugi  restitusi.  Menurut  pendapat  jaksa  penuntut  umum,  terkait restitusi memang tidak dimintakan dalam kasus Aries, sehingga tidak pula dimasukkan di dalam tuntutan yang kemudian tidak masuk dalam amar putusan hakim. Pertimbangan jaksa penuntut umum  tidak  memasukkan  tuntutan  terkait  ganti  kerugian  adalah  korban  tidak  meminta  ganti kerugian  dan  sudah  menganggap  apa  yang  terjadi  adalah  takdir.  Penelitian  yang  digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. sumber  data  ialah  data  sekunder  kemudian  dianalisis  secara  kualitatif.  Penelitian  ini  bersifat deskriptif  analisis.  Hasil  penelitian  diketahui  bahwa  Putusan  Nomor  13/Pid.Sus/2019/  PN.Srg belum  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  korban  tindakan  pemaksaan  persetubuhan. Hal ini terlihat dengan tidak adanya restitusi ataupun kompensasi bagi korban di dalam putusan tersebut.  Putusan  hakim  lebih  berorientasi  pada  penghukuman  bagi  pelaku,  tetapi  belum mempertimbangkan pemulihan kerugian hak-hak korban. Meski pengaturan perlindungan korban telah  ada,  akan  tetapi  dalam  penegakan  hukum  kasus  ini  masih  menggunakan  paradigma penghukuman  bagi  pelaku  tanpa  pemenuhan  terhadap  korban.  Perlindungan  hukum  terhadap anak  korban  tindakan  pemaksaan  persetubuhan  diperlukan  karena  negara  sudah  menjamin perlindungan bagi warga negaranya dan peraturan perundang-undangan sudah mengatur tentang perlindungan  hukum  bagi  setiap  masyarakat  yang  berhadapan  dengan  hukum  perlindungan hukum  selaras  dengan  penegakan  hukum  yakni  penegakan  dari  sumber  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  demi  terciptanya  keadilan  dan  kesejahteraan  bagi  masyarakat,  aparat penegak  hukum  dalam  hal  ini  majelis  hakim  memutus  perkara  seharusnya  memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar dalam memutus perkara dalam persidangan terciptanya  hukum  yang  berkeadilan,  perlindungan  hukum  dapat  terwujud  jika  penegakan hukum dapat diterapkan oleh para penegak hukum.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Persetubuhan, Hak-Hak Korban, Restitusi
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindakan Pemaksaan Persetubuhan Yang dilakukan Oleh Anak  (Studi Kasus : Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/ 2019/ PN.Srg)

## Pendahuluan
Kejahatan kesusilaan secara umum  merupakan  perbuatan  atau tindakan  melanggar  kesusilaan  yang sengaja  merusak  kesopanan  dan  tidak atas  kemauan  si  korban  yaitu  dengan paksaan dan melalui ancaman kekerasan. Tindakan yang dapat dikatagorikan  sebagai  tindakan  yang dapat  melanggar  kesusilaan  ialah persetubuhan.  Sebagaimana  menurut pendapat Abdul Wahid dan Muhammad Irfan  menjelaskan  bahwa  masalah kekerasan seksual (persetubuhan) merupakan  salah  satu  bentuk  kejahatan yang  melecehkan  dan  menodai  harkat kemanusiaan,  serta  patut dikategorikan sebagai jenis kejahatan  melawan kemanusiaan (crime  againts  humanity) atau kesusilaan. 1
Menurut  pendapat  Dewantara Agung  Nanda  mengatakan  bahwa  pada tahap  pemeriksaan  terhadap  korban kejahatan  seperti  korban  persetubuhan atau  perkosaan  dilakukan  dengan  tidak memperhatikan  hak-hak  asasi  korban. Sementara  itu,  pada  tahap  penjatuhan putusan hakim, korban kembali dikecewakan  karena  putusan  yang dijatuhkan  pada  pelaku  cukup  ringan atau jauh  dari  memperhatikan  hak-hak asasi anak. 2
Kejadian  yang  membuktikan persetubuhan  dengan  pelaku  adalah anak  sebagaimana  korban  dalam  kasus ini  adalah  anak  dalam  Putusan  No. 13/Pid.Sus-  Anak/2019/PN  Srg  bahwa pelaku  anak  bernama  Aries  Naziullah Bin  Syam’un  yang  berumur  17  (tujuh belas)  tahun  melakukan  tindak  pidana pada bulan Desember 2018, Januari 2019,
1 Abdul  Wahid.  Muhammad  Irfan, Perlindungan  Terhadap  Korban  Kekerasan  Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan) (Bandung: PT Refika Aditama, 2001). Hlm. 2.
2 Dewantara  Agung  Nanda, Masalah Kebebasan  Hakim  Dalam  Menangani  Suatu  Perkara Pidana (Jakarta:  Aksara  Persada  Indonesia,  1987). hlm. 54.
Februari  2019,  dan  April  2019 terhadap seorang  anak  korban  yang  masih berumur  11  (sebelas)  tahun  bernama Yulianingsih  dengan  sengaja  melakukan kekerasan  atau  ancaman  kekerasan melakukan persetubuhan. Adapun bentuk kekerasan seksual yang dilakukan pelaku anak dengan menyatakan  kalimat  “ Saya  pukul  kamu kalau  gak  mau ”,  korban  merasa  takut dengan merasa terpaksa untuk memegang  kelamin  pelaku,  kemudian pelaku  memaksa  anak  korban  tersebut untuk  melakukan  seksualitas  seperti memegang  kelamin,  memasukkan  alat kelamin,  memegang  pipi  dan  wajah, serta  melepaskan pakaian  korban  anak yang  mengakibatkan  selaput  darah korban tampak robek sebagaimana pada hasil visum et repertum pada Rumah Sakit Krakatau Medika di Cilegon.
Fakta  hukum  dalam  amar putusan  yang  dijatuhkan  hakim  pada putusan Nomor
13/Pid.Sus-Anak/ 2019/ PN.Srg adalah sebagai berikut :
1. Menyatakan Anak  Aries Naziullah bin  Syam’un  tersebut  diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan  bersalah  melakukan tindak  pidana  membujuk  anak untuk  melakukan  persetubuhan dengannya  yang  dilakukan  secara berlanjut.
2. Menjatuhkan  tindakan  berupa pengembalian Anak Aries Naziullah  bin  Syam’un  kepada Orang Tua Kandung Anak. 3. Memerintahkan Anak segera dikeluarkan dari tahanan. 4. Membebankan kepada Anak untuk  membayar  biaya  perkara sejumlah  Rp5.000,00  (lima  ribu rupiah);
Melihat  amar  putusan  tersebut menyatakan  bahwa  pelaku  anak dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah  melakukan  tindak  pidana persetubuhan  anak  yang  dilakukan secara  berlanjut  namun  Majelis  Hakim
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindakan Pemaksaan Persetubuhan Yang dilakukan Oleh Anak  (Studi Kasus : Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/ 2019/ PN.Srg)
mengembalikan pelaku anak dikembalikan  kepada  orang  tua  dan juga  mengeluarkan  anak  dari  tahanan. Lalu  dalam  amar  putusan  tersebut korban  tidak  diberikan  kompensasi, restitusi  dan  bantuan  kepada  saksi korban,  sehingga  sangat  bertolak belakang dengan yang telah diatur oleh PP  No.7  Tahun  2018  bahwa  Majelis Hakim  harus  mengupayakan  dengan memerintahkan instansi yang berwenang untuk  bantuan  medis  dan bantuan  rehabilitasi  psikososial  serta psikologis kepada korban.
Menurut  R.  Soesilo  bahwa tindakan  persetubuhan  yakni  segala perbuatan  yang  melanggar  kesusilaan (kesopanan)  atau perbuatan  yang  keji semua  itu  dalam  lingkungan  nafsu birahi  kelamin,  misalnya  cium-ciuman meraba-raba anggota kemaluan,
meraba-raba  buah  dada,  dan  lain sebagainya  pada  umumnya  yang menjadi kasus perbuatan persetubuhan ini adalah anak-anak. 3 Sudah
sepatutnya  aparat  penegak  hukum memberikan perlindungan  hukum kepada  korban  seperti  restitusi  dan juga retribusi serta kompensasi kepada korban  pelanggaran  hak asasi  manusia seperti  korban  pencabulan  sehingga proses  hukum  tidak  tumpang  tindih melainkan  terciptanya  hukum  yang berkeadilan.

## Metode Penelitian
Dalam  penyusunan  penelitian ini  menggunakan  metode  penelitian yang bersifat kualitatif dengan menggunakan  pendekatan  yuridis- normatif. 4 Pendekatan yuridis normatif merupakan  pengkajian  hukum  yang dimana  dikonsepkan  sebagai  apa  yang tertulis  dalam  peraturan  perundang- undangan (law  in  books) atau  hukum
3 R.  Soesilo, Kitab-Kitab  Undang  Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal (Bogor: Politea, 1996). hlm. 212.
4 Titik  Triwulan, Pengantar  Ilmu  Hukum (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2006). hlm. 225.
dikonsepkan  sebagai  kaidah  atau norma  yang  merupakan  patokan berperilaku  manusia  yang  dianggap pantas. 5 Penelitian  yuridis-normatif yang bersifat kualitatif adalah penelitian  yang  mengacu  pada  norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan,
putusan pengadilan,  dan  norma-norma  yang hidup  dan    berkembang  dalam masyarakat. 6
Teori Perlindungan Hukum. Perlindungan  hukum  atau legal protection merupakan  kegiatan  untuk menjaga  atau  memelihara  masyarakat demi  mencapai  keadilan.  Kemudian perlindungan  hukum  dikonstruksikan sebagai  bentuk pelayanan,  dan  subjek yang dilindungi. 7 Berbicara perlindungan hukum, Setiono mengemukakan  bahwa  perlindungan adalah  tindakan  atau  upaya  untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang- wenang oleh penguasa yang tidak  sesuai  dengan  aturan  hukum, untuk  mewujudkan  ketertiban  dan ketentraman  sehingga  memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai  manusia. 8 Selaras  dengan pendapat  Setiono,  Philipus  M.  Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum  adalah  perlindungan  akan harkat  dan  martabat,  serta  pengakuan terhadap  hak-hak  asasi  manusia  yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan  ketentuan  hukum  dari kesewenangan  atau  sebagai  kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat
5 H.  Zainal  &  Amiruddin  Askin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Bandung: Raja Grafindo Persada, 2008). Hlm. 118.
6 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2011). hlm. 105.
7 Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, Penerapan  Teori  Hukum  pada  Penelitian  Tesis  dan Disertasi (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013). 8 Setiono, Rule  Of  Law  (supremasi  hukum) (Surakarta:  Magister  Ilmu  Hukum  Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004).
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindakan Pemaksaan Persetubuhan Yang dilakukan Oleh Anak  (Studi Kasus : Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/ 2019/ PN.Srg)
melindungi suatu hal dari hal lainnya. 9 Berbicara  perlindungan  hukum artinya membicarakan keadilan hukum bagi  setiap  manusia  yang  berperkara dengan  hukum,  hukum  seharusnya bersifat  responsif artinya  hukum  yang dapat menjawab segala bentuk permasalahan  hokum  dengan  asas keadilan  secara  objektif,  perlindungan hukum menjadi kewajiban bagi seluruh masyarakat  karna  Negara  sudah menjamin  bahwa  setiap  warga  Negara berhak mendapat perlindungan hukum, perlindungan hukum diartikan sebagai usaha  pemerintah  untuk  menjamin kepastian  hukum  untuk  memberikan perlindungan  kepada  rakyatnya  agar hak-haknya  seorang  warga  negara tidak  dilanggar,  dan  bagi  yang melanggar  akan  dapat  dikenakan sanksi  sesuai  dengan  peraturan  yang berlaku.  Perlindungan  hukum  korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat,
dapat diwujudkan  dalam  berbagai  bentuk, seperti  melalui  pemberian  restitusi, kompensasi,  pelayanan  medis,  dan bantuan hukum.
Kegiatan  perlindungan  anak setidaknya  memiliki  dua  aspek.  Aspek pertama berkaitan dengan kebijakan dan peraturan  perundang-undangan  yang mengatur mengenai perlindungan anak. Aspek  kedua  menyangkut  pelaksanaan kebijakan dan peraturan-peraturan tersebut. 10 Sepatutnya  aparat  penegak hukum  melihat  peraturan  perundang- undangan  yang  ada  sehingga  tujuan hukum  memberikan  rasa  keadilan  dan keamanan dapat tercapai.
Pembahasan Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak Korban Tindakan Pemaksaan Persetubuhan  Sesuai  Putusan  Nomor 13/Pid.Sus-Anak/ 2019/ PN Srg.
9 Setiono.
10 Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana Anak  di  Indonesia (Bandung:  Mandar  Maju,  2011). hlm. 3.
Perlindungan  hukum  adalah memberikan  pengayoman  kepada  hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan  perlindungan  tersebut  diberikan kepada  masyarakat  agar  mereka  dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan  oleh  hukum  atau  dengan kata  lain  perlindungan  hukum  adalah berbagai  upaya  hukum  yang  harus diberikan  oleh  aparat  penegak  hukum untuk  memberikan  rasa  aman,  baik secara  pikiran  maupun  fisik  dari gangguan  dan  berbagai  ancaman  dari pihak  manapun. 11 Bentuk  dari  upaya perlindungan  hukum  yakni  dengan dihadirkannya  Lembaga  Perlindungan Saksi  dan  Korban  (LPSK)  yang  dibuat oleh pemerintah.
LPSK  adalah  lembaga  negara yang  dibentuk  untuk  melindungi  saksi dan  korban tindak  pidana.  Agar  saksi dan korban dapat memberikan kesaksian secara bebas, tidak mendapat ancaman  baik  secara  fisik  maupun psikis  dari  pihak  manapun.  Adapun perlindungan  yang  dimaksud  adalah pemenuhan  hak  dan  pemberian bantuan untuk  memberikan  rasa  aman kepada  saksi  dan  atau  korban  yang wajib dilaksanakan oleh LPSK
dan/atau  lembaga  lainnya  sesuai dengan Undang-Undang.
Untuk  memperoleh  bantuan perlindungan,  baik  saksi  dan  korban harus  melalui  beberapa  proses  yang bertujuan  agar  diantara  kedua  pihak dapat  terjalin  kerjasama  dan  sikap saling  percaya.  Hal  ini  merupakan bagian dari syarat perjanjian perlindungan  antara  LPSK  dengan pihak  terlindung  (saksi  dan/atau korban).  Dikatakan  sebagai  sebuah perjanjian,  karena  bentuk  permintaan yang  masuk  ke  LPSK  adalah  sebuah permohonan  dan  bukan  merupakan laporan.  Permohonan  dalam  arti
11 Sajipto  Raharjo, Penegakan  Hukum Sebagai  Tinjauan  Sosiologis (Yogyakarta:  Genta Publishing, 2009). hlm. 2.
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindakan Pemaksaan Persetubuhan Yang dilakukan Oleh Anak  (Studi Kasus : Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/ 2019/ PN.Srg)
permintaan untuk memperoleh perlindungan dilakukan  langsung  oleh saksi  atau  korban  tindak  pidana dengan  Ketua  LPSK (mewakili  LPSK). Permohonan  itu  sendiri  sifatnya voluntery (kesukarelaan)  dari  pihak saksi ataupun korban tindak pidana.
Pemenuhan  hak-hak  korban tersebut,  pelaksanaannya  mengalami kesulitan. Posisi  hukum korban kejahatan  tidak  diakui  dalam  sistem peradilan  pidana.  Korban  kejahatan hanya  bertindak  sebagai  pelapor  dan saksi  yang  bersifat  pasif.  Ia  tidak memiliki  hak-  hak  hukum  terhadap pelanggar, termasuk  hak  untuk memperoleh  ganti  kerugian  melalui sistem  peradilan  pidana.  Menurut Aliyth  Prakasa  menjelaskan  setiap orang  memiliki  resiko  sebagai  korban yang  dapat  menimbulkan  penderitaan yang  berbeda-beda  (tergantung  pada peristiwa  yang  mengikutinya),  maka pemerintah  harus  memahami  dari segala  sudut  pandang,  sehingga  tidak keliru  dalam  menempatkan  seseorang, apakah  dia  sebagai  pelaku  atau korban.
12 Hukum pidana tidak mengakui adanya  ganti kerugian yang disebabkan  karena  kejahatan,  karena masalah ganti kerugian adalah
persoalan  individual  korban  dan masalah  ini  menjadi  bagian/cakupan hukum  perdata.  Hukum  pidana melihat dampak kejahatan hanya untuk kepentingan pembuktian di pengadilan.  Jadi,  peradilan  pidana diselenggarakan bukanlah untuk
memenuhi keinginan korban kejahatan, tetapi  untuk  mengadili  pelanggar hukum karena pelanggarannya. 13
12 Aliyth Prakarsa, Tanggung Jawab Dunia Akademik  dalam  Upaya  Perlindungan  Korban (Serang:  Fakultas  Hukum  Universitas  Sultan Ageng Tirtayasa, 2009). hlm. 12.
13 Rena  Yulia, Mengkaji  Kembali  Posisi Korban  Kejahatan  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana , Vol.  28  No  (Yogyakarta:  Fakultas  Hukum
Universitas Gadjah Mada, 2016), https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jmh.15 858.
Terdakwa  Aries  Naziullah  Bin Syam’un  telah  melakukan  tindakan yang  melanggar  peraturan  perundang- undangan.  Aries  telah  melakukan persetubuhan  dengan  anak  yang berusia  11  (sebelas)  tahun  yang bernama Yulianingsih, terdakwa sudah melakukan  persetubuhan  sebanyak  4 (empat) kali mulai dari bulan Desember 2018,  Januari  2019,  Februari  2019,  dan April  2019  bertempat  di  sebuah  gubuk kecil dekat kandang kambing Kampung  Citapen  Desa  Bantar  Waru Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang Provinsi Banten, di rumah anak saksi  Mamay  Bin  Jaheni beralamat Kampung Dangdeur Desa Bantar Waru Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang  Provinsi  Banten,  di  samping rumah  anak  saksi  Vina  Noviana  Binti Jam’an  beralamat  Kp.  Dangdeur  Ds. Bantar  Waru  Kec.  Cinangka  Kab. Serang  Prov.  Banten,  Masjid  Nurul Hikmah  Kampung  Dangdeur  Desa Bantar  Waru  Kecamatan  Cinangka Kabupaten Serang  Provinsi  Banten,  di rumah  Joni  beralamat  Kp.  Dangdeur Ds.  Bantar  Waru  Kec.  Cinangka  Kab.
Serang  Prov.  Banten,  dan  SMP  4 Cinangka Desa Bantar Waru Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang  Provinsi  Banten,  atau  setidak- tidaknya  pada  suatu  tempat  tertentu yang  masih  termasuk  dalam  Daerah Hukum  Pengadilan  Negeri  Serang berwenang  yang  memeriksa  dan mengadili.
Pada  pertimbangannya,  hakim menyatakan bahwa Aries Naziullah Bin Syam’un  tidak  memenuhi  unsur pertama  dari  Pasal  32  ayat  (2) Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa penahanan terhadap  Anak  hanya dapat  dilakukan dengan syarat sebagai berikut:
a. Anak  telah  berumur  14  (empat belas) tahun atau lebih; dan  diduga melakukan  tindak  pidana  dengan
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindakan Pemaksaan Persetubuhan Yang dilakukan Oleh Anak  (Studi Kasus : Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/ 2019/ PN.Srg)
ancaman  pidana  penjara  7  (tujuh) tahun atau lebih. tetapi pada kenyataannya  anak  terdakwa  Aries yang  telah  berumur  17  (tujubelas tahun) dikembalikan kepada orang tua Kemudian  unsur  kedua  yakni syarat diversi adalah :
a. Diancam pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun;
b. Dan  bukan  pengulangan  tindak pidana;
Melihat isi pasal 32 ayat (2) dan syarat  diversi  jika  diselaraskan  dengan Putusan  Nomor  13/Pid.Sus-Anak/ 2019/ PN.Srg sangat bertolak belakang, hakim  pada  akhirnya  mengembalikan Aries  yang  berumur  17  (tujuh  belas) kepada  orang  tua,  padahal  dari  unsur diatas  tidak  ada  satupun  yang terpenuhi.  Melihat  putusan  yang  telah dijatuhkan, penulis berpendapat, bahwa  tidak  ada  pertimbangan  yang berpihak  kepada  korban.  Keterangan korban  hanya  sebagai  kesaksian  untuk melengkapi  alat  bukti.  Padahal  korban memerlukan pemenuhan hak-hak yang berkaitan  dengan  pemulihan  kerugian yang  diderita,  luka  bahkan  kematian. Pemenuhan hak tersebut  dapat dilakukan dengan pembayaran restitusi dari  pelaku  kepada  para  korban. Akan tetapi  hal  ini  tidak  terdapat  di  dalam putusan. Hasil wawancara di lapangan, memang  para  para  korban  tidak mengajukan  ganti rugi restitusi.
Sebagian beranggapan  ini  sudah menjadi  takdir  yang  harus  dijalani. Menurut  pendapat  jaksa  penuntut umum,  terkait  restitusi  memang  tidak dimintakan dalam kasus Aries,
sehingga  tidak  pula  dimasukkan  di dalam  tuntutan yang  kemudian  tidak masuk  dalam  amar  putusan  hakim. Pertimbangan  jaksa  penuntut  umum tidak  memasukkan  tuntutan  terkait ganti  kerugian  adalah  korban  tidak meminta  ganti  kerugian  dan  sudah menganggap  apa  yang  terjadi  adalah takdir.  Hal  lain  adalah  pemikiran terkait  dengan  pelaksanaan  restitusi
jika  pun  kemudian  dimasukkan dalam putusan,  siapa  nanti  yang  akan mengeksekusi putusan restitusi tersebut.  Apakah  jaksa  atau  LPSK.  Hal ini  masih  menjadi  pertimbangan  jaksa penuntut  umum  dalam  memasukkan restitusi dalam surat tuntutan. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN.Srg Nampak kurang  adanya  bentuk  perlindungan hukum  bagi  anak  sebagai  korban tindakan  pemaksaan  persetubuhan dilihat dari amar putusan. Hakim dalam memutus perkara tentu mempertimbangkan  isi  dakwaan  dari jaksa  penuntut  umum,  tidak  adanya bentuk perlindungan  bagi  anak  korban dari jaksa penuntut umum menimbulkan tidak terlaksananya upaya  perlindungan dan keadilan  bagi anak  dalam  amar  putusan  hakim. Padahal  berdasarkan  Pasal  2  huruf  d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan  bahwa  Sistem  Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas  kepentingan  terbaik  bagi  anak. Kepentingan  terbaik  bagi  anak  yang dimaksud disini adalah segala pengambilan  keputusan  harus  selalu mempertimbangkan        kelangsungan hidup  dan  tumbuh  kembang  anak sesuai  dengan  pendapat  Hakim sama sekali tidak menetapkan suatu kebijakan  seperti  pemberian  restitusi bagi korban. Hakim
dalam kedudukannya yang bebas, diharuskan untuk  tidak  memihak (impartial  judge)
dalam  menjalankan  profesi,  yakni mengandung  makna,  hakim  harus selalu menjamin pemenuhan perlakuan sesuai hak-hak asasi manusia  khususnya  bagi  anak  yang menjadi  korban,  dimana  hal  tersebut telah  menjadi  kewajiban hakim  untuk mewujudkan  persamaan  kedudukan didepan  hukum  bagi  setiap  warga negara (equality before the law). 14
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindakan Pemaksaan Persetubuhan Yang dilakukan Oleh Anak  (Studi Kasus : Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/ 2019/ PN.Srg)
Penulis memiliki gagasan bahwa  prosedur  permohonan  restitusi dapat  disederhanakan  dengan  tidak perlunya korban mengajukan permohonan  restitusi  kepada  jaksa penuntut  umum  maupun  ke  LPSK. Jaksa  penuntut  umum  hendaknya dapat memasukkan pemberian restitusi dalam  tuntutannya.  Jaksa  penuntut umum  pasti  mengerti  dalam  perkara apa  restitusi patut  untuk  dimasukkan dalam tuntutannya tanpa perlu menunggu korban mengajukan permohonan restitusi. Prosedur
pengajuan  permohonan  restitusi  dapat dikatakan  cukup  rumit  karena  korban harus  datang  langsung  ke  LPSK  yang hanya  ada  di  Jakarta,  sedangkan kasus yang  penulis  teliti  ini  berada  di Kabupaten  Serang,  sehingga  prosedur pemohonan  restitusi  ini  justru  dapat menambah beban korban baik  dari segi waktu maupun biaya yang ditimbulkan.  Dalam  perkara  yang penulis  angkat,  dimana  yang  menjadi korban masih anak-anak maka dipandang perlu seorang jaksa
penuntut  umum  mempertimbangkan untuk  memberikan  restitusi  bagi dirinya.  Seorang  anak  terlebih  dia sebagai  korban  kekerasan  fisik  yang dilakukan  oleh  orang  tua  nya  pasti merasa  kesulitan  untuk  memenuhi mekanisme pengajuan restitusi.
Undang-undang  perlindungan  saksi dan korban yang telah direvisi memiliki kelemahan  yaitu  adanya  pembatasan mengenai  tindak  pidana  yang  dapat dimohonkan  restitusi,  karena  dalam undang- undang  itu  ditetapkan  bahwa LPSK  yang  berwenang  menetapkan tindak  pidana  apa  yang  dapat dimohonkan  restitusi.  Selain  itu  proses peradilan  bagi  anak  dituntut  untuk dilaksanakan  secara  cepat  sehingga penulis  pandang  perlu  jika  dalam
Delik-  Delik  terhadap  Penyelenggaraan  Peradilan (Conterm  of  Court) (Jakarta:  Sinar  Grafika,  1998). Hlm. 11.
perkara  dimana anak  menjadi  korban dapat  memperoleh  bantuan  hukum berupa kemudahan dalam memperoleh restitusi.
Berdasarkan  urian  diatas  dapat diketahui bahwa hakim dalam menjatuhkan  putusan  hanya  berfokus pada  satu  sisi  yaitu  kesesuaian perbuatan  yang  dilakukan  terdakwa dengan dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut  umum.  Penulis  berpendapat bahwa hakim dalam mengambil keputusan  terhadap  perkara  kekerasan dimana  anak  menjadi  korban  hanya menegakkan  nilai-nilai  individualistis yang  mengabaikan  prinsip  keadilan. Proses persidangan disini hanya mempersoalkan tiga hal yaitu perbuatan yang  dilarang,  pertanggungjawaban (pelaku),  dan  sanksi  pidana,  sehingga kepentingan korban cenderung terabaikan.  Anak  sebagai  korban  justru dirugikan  karena  harus  mengikuti proses  persidangan  untuk  memberikan keterangan  tentang  apa  yang  dilakukan pelaku,  dan  dijadikan  barang  bukti untuk  mendapatkan visum  et  repertum . Perlindungan anak sebagai korban disini nampak  hanya  bersifat  perlindungan abstrak atau perlindungan tidak langsung.  Dalam  putusan  tersebut hakim  sama  sekali  tidak  memberikan suatu  perlindungan kepada  anak
sebagai korban. Hal tersebut menunjukkan  bahwa  hakim  dalam memutus  perkara  kekerasan  anak  yang dilakukan  oleh  ayah  kandung  tersebut kurang memperhatikan aspek
perlindungan  dan  keadilan  bagi  anak sebagai korban. Pada sistem hukum kita mengenal  asas ultra  petita yaitu penjatuhan putusan oleh Majelis Hakim atas  suatu  perkara  yang  melebihi tuntutan  atau  dakwaan  yang diajukan oleh  Jaksa  Penuntut  Umum  atau menjatuhkan putusan terhadap perkara yang tidak diminta oleh Jaksa Penuntut Umum.  Secara  normatif  tidak ada  satu pasal  pun  dalam  KUHAP  yang
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindakan Pemaksaan Persetubuhan Yang dilakukan Oleh Anak  (Studi Kasus : Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/ 2019/ PN.Srg)
mengharuskan hakim
memutus pemidaan sesuai dengan tuntutan Jaksa
Penuntut Umum, artinya dalam hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia tidak ada  larangan  hakim  menjatuhkan bahwa  dasar  penjatuhan  putusan hakim  adalah  dakwaan  penuntut umum  sebagaimana  ditentukan  Pasal 182 ayat (4), Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2),  serta  Pasal  193  ayat  (1).  Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN.Srg belum memberikan perlindungan  bagi  korban tindakan  pemaksaan  persetubuhan. Tidak  adanya  permohonan  restitusi membuat  hakim  tidak  memutuskan restitusi  dalam  amarnya,  sehingga korban  tidak  dapat  mengajukan restitusi pasca putusan hakim
sebagaimana  yang  diatur  dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  7  Tahun 2018  tentang  Pemberian  Kompensasi, Restitusi,  dan  Bantuan  Kepada  Saksi dan  Korban.  Tidak  adanya  restitusi dalam  amar  putusan  menyiratkan belum adanya perhatian hakim terhadap kerugian ataupun
penderitaan  korban.  Secara  konkret, perlindungan  yang  diberikan  masih bersifat  abstrak,  yaitu  penghukuman badan  terhadap  pelaku  dianggap  telah memberikan  keadilan  bagi  korban, dengan  diberikannya  restitusi  maka kepentingan  korban  sebagai  upaya perlindungan hukum telah terpenuhi.

## Penutup
Perlindungan  hukum  terhadap anak  korban  tindakan  pemaksaan persetubuhan  sesuai  Putusan  Nomor 13/Pid.Sus-Anak/ 2019/  PN  Srg  tidak adanya  kewajiban  restitusi  yang dibebankan kepada pelaku dalam amar putusan. Dalam  pertimbangannya,
tidak  pula  memuat  tentang  kondisi korban  dan  kerugian  yang  diderita sehingga memerlukan pemulihan. Dalam putusan ini, keberadaan  korban belum  menjadi  hal-hal  yang  harus dipertimbangkan,
yang akan
berpengaruh  pada  amar  putusan
hakim.  Pertimbangan  putusan  hakim lebih  berorientasi  pada  penghukuman pelaku  tetapi  belum  berorientasi  pada pemenuhan  hak-hak  korban.  Kerugian korban  persetubuhan  tidak terpulihkan sehingga  korban  belum  mendapat perlindungan  hukum  yang  konkret. Perlindungan  yang  diberikan  masih bersifat  abstrak  yaitu  pidana  penjara bagi pelaku yang dianggap telah cukup untuk melindungi kepentingan korban. Jaksa  penuntut  umum  tidak  menuntut ganti  kerugian  untuk  melindungi kepentingan hukum korban. Pun LPSK tidak terlibat dalam pengajuan permohonan  restitusi,  baik  pada  saat proses  persidangan,  tahap  ini  dapat bekerja  sama  dengan  jaksa.  Setelah putusan  pengadilan,  tahapan  di  mana LPSK  dapat mengajukan  permohonan penetapan  restitusi kepada  pengadilan. Kedua  proses  tidak  dilakukan  pada kasus tindakan
pemaksaan persetubuhan ini.
Daftar Pustaka
Abdul  Wahid.  Muhammad  Irfan.
Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi  Perempuan) .  Bandung:  PT Refika Aditama, 2001. Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Sinar Grafika, 2011. Andi  Hamzah  &  Bambang  Waluyo. Delik- Delik terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Conterm of Court) . Jakarta: Sinar Grafika, 1998. Askin, H. Zainal & Amiruddin. Pengantar Metode  Penelitian  Hukum .  Bandung: Raja Grafindo Persada, 2008. Nanda,  Dewantara  Agung. Masalah Kebebasan  Hakim  Dalam  Menangani Suatu Perkara Pidana . Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 1987. Nashriana. Perlindungan  Hukum  Pidana Anak di Indonesia . Bandung: Mandar Maju, 2011.
Prakarsa,  Aliyth. Tanggung  Jawab  Dunia Akademik  dalam  Upaya  Perlindungan Korban .  Serang:  Fakultas  Hukum
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindakan Pemaksaan Persetubuhan Yang dilakukan Oleh Anak  (Studi Kasus : Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/ 2019/ PN.Srg)
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa,
2009. Raharjo,  Sajipto. Penegakan  Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis . Yogyakarta: Genta Publishing, 2009. Salim  HS  dan  Erlies  Septiana  Nurbaini. Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi . Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013.
Setiono. Rule  Of  Law  (supremasi  hukum) . Surakarta:  Magister  Ilmu  Hukum Program  Pascasarjana  Universitas
Sebelas Maret, 2004. Soesilo,  R. Kitab-Kitab  Undang  Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap  Pasal  Demi  Pasal .  Bogor: Politea, 1996. Triwulan,  Titik. Pengantar  Ilmu  Hukum . Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2006. Yulia,  Rena. Mengkaji  Kembali  Posisi Korban  Kejahatan  Dalam  Sistem
Peradilan  Pidana .  Vol.  28  No.
Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas  Gadjah  Mada,  2016. https://doi.org/https://doi.org/10 .22146/jmh.15858.