PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 04, Oktober-Desember 2022, Halaman 60-72 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : : https://doi.org/10.33751/palar.v8i4.

## KEKUATAN MENGIKAT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PEMBERHENTIAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
Ari Wuisang*, Roby Satya Nugraha **. Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor, Jalan Pakuan No. 1 Bogor 16143
E-mail : ari.wuisang@unpak.ac.id, robysatyanugraha@unpak.ac.id Naskah diterima : 08/09/2022, revisi : 27/10/2022, disetujui 31/02/2022

## ABSTRAK
Tujuan  Penelitian  ini  ialah  untuk  menjabarkan  bahwa  Mahkamah  Konstitusi  (MK) sebagai pengawal konstitusi ( guardian of constitution ), yang berfungsi menjaga bekerjanya prinsip saling mengawasi dan mengimbangi ( checks and balances ), maka putusannya harus benar-benar  dipastikan  dapat  dijalankan.  Pengabaian  terhadap  Putusan  MK  dapat dianggap  sebagai contempt  of  court dan contempt  of  constitution .  Oleh  sebab  itu, keberlakuan  semua  putusan  MK  adalah  bersifat  final,  tak  terkecuali  putusan  MK  dalam proses  pemberhentian  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden.    Untuk  itu,  perlu  dilakukan revisi terhadap semua pengaturan yang mengakibatkan tidak finalnya putusan MK dalam proses  tersebut,  yaitu  Pasal  39  ayat  (2)  UU  No.  17  Tahun  2014  dan  Pasal  19  ayat  (4) Peraturan MK No. 21 Tahun 2009, atau setidak-tidaknya MK harus menegaskan sifat final putusannya dalam pertimbangan hukum pada perkara pemberhentian Presiden dan/atau Wapres.
Kata kunci : Mahkamah Konstitusi, Presiden, Pemberhentian, Dewan Perwakilan Rakyat.

## ABSTRACT
The purpose of this study is to explain that the Constitutional Court (MK) as a guardian of the  constitution,  which  functions  to  maintain  the  operation  of  the  principle  of  mutual supervision  and  balance  (checks  and  balances),  must  ensure  that  its  decisions  are  truly enforceable. Disregard for the Constitutional Court's decision can be considered as contempt of  court  and  contempt  of  constitution.  Therefore,  the  applicability  of  all  decisions  of  the Constitutional Court is final, including the decisions of the Constitutional Court in the process of dismissing the President and/or Vice President. For this reason, it is necessary to revise all arrangements  that  result  in  the  final  decision  of  the  Constitutional  Court  in  the  process, namely Article 39 paragraph (2) of Law no. 17 of 2014 and Article 19 paragraph (4) of the Constitutional  Court  Regulation  No.  21  of  2009,  or  at  least  the  Constitutional  Court  must confirm  the  final  nature  of  its  decision  in  legal  considerations  in  cases  of  dismissal  of  the President and/or Vice President.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 04, Oktober-Desember 2022, Halaman 60-72 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : : https://doi.org/10.33751/palar.v8i4.
Keywords: Constitutional Court, President, Dismissal, House of Representatives.

## A. Pendahuluan
Dalam  sebuah  negara  demokrasi,  pemberhentian  Pemimpin  Negara  atau  Pemerintahan adalah  dimungkinkan  apabila  terdapat  pelanggaran  konstitusi  yang  terbukti  secara meyakinkan.  Masih segar dalam ingatan kita, bagaimana misalnya, Presiden AS ke-45 Donald Trump sebanyak dua kali terkena impeachment oleh DPR akibat adanya dugaan pelanggaran konstitusi, walaupun pada akhirnya diampuni oleh Senat. 1 Namun demikian, setidak-tidaknya kasus  ini  menunjukkan  bahwa  dalam  sistem  Presidensial  sekalipun,  yang  menggunakan instrumen fixed term , bukan berarti Presiden “steril” dari ancaman pemberhentian. Di Indonesia, pemberhentian Presiden juga memiliki sejarahnya sendiri. Peristiwa seperti itu sudah terjadi sejak zaman  Presiden Soekarno. Proklamator ini diberhentikan pada tahun 1967 akibat pertanggungjawabannya yang bertajuk Nawaksara maupun pelengkapnya ditolak oleh  MPRS. 2 Tak  berhenti  di  situ,  Presiden  Ke-4  Abdurrahman  Wahid  juga  pernah  bernasib sama, diberhentikan oleh MPR dalam Sidang Istimewa tahun 2001, karena dianggap melanggar UUD Tahun 1945 dan GBHN. Penolakan  Presiden Abdurrahman Wahid untuk tidak menghadiri permintaan  MPR  memberikan  pertanggungjawaban    dalam  Sidang  Istimewa  MPR  dan Pengumuman Maklumat Presiden mengenai pembekuan MPR, DPR, serta pembubaran Partai Golkar dianggap MPR sebagai pelanggaran Presiden atas UUD Tahun 1945 dan GBHN. 3
Satu  hal  yang  perlu  dicatat,  peristiwa-peristiwa  pemberhentian  Presiden  yang  pernah terjadi  di  Indonesia  sangat  kuat  nuansa  politiknya  dan  bahkan  tidak  melalui  sebuah  proses hukum atau judisial sama sekali; pemberhentian tersebut tidak lebih dari puncak konflik politik antara Presiden dengan Parlemen. Hal ini tentu tidak sejalan dengan mekanisme demokrasi dan hukum yang mengharuskan pelibatan pengadilan dalam peristiwa sebesar itu.
Mahkamah  Konstitusi  (MK)  dilahirkan  antara  lain  karena  adanya  trauma  dari  adanya konflik  politik  antara  Presiden  dan  Parlemen  yang  berujung  pada  pemberhentian  Presiden. Dengan  adanya  MK,  maka  tidak  ada  lagi  pemberhentian  Presiden  dan  Wakil  Presiden  yang menggunakan jalur politik semata.  Dalam UUD Tahun 1945 pasca amandemen, MK diberikan peranan  dalam  rangkaian  proses  pemberhentian  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden sebagaimana  nampak  dalam  Pasal  7B.  Peran  MK  menegaskan  bekerjanya  prinsip  negara hukum. Putusan MK merupakan putusan hukum yang didasarkan pada pertimbangan hukum semata.  Posisi  Putusan  MK  menjadi  rujukan/acuan  bagi  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)
1 Pada  impeachment  pertama  tahun  2019,  Donald  Trump  didakwa  dengan  melakukan  penyalahgunaan kekuasaan  dan  menghalang-halangi  Kongres.  Sedangkan  pemakzulan  yang  kedua  tahun  2021,  trump  didakwa melakukan  penghasutan  terhadap  massa  pendukungnya  untuk  menyerang  Gedung  Parlemen  (Capitol  Hill).  Lihat, https://www.cnbcindonesia.com/news/20210114105455-4-215858/ini-penyebab-trump-dimakzulkan-dpr-as-sampai- 2-kali , diakses tanggal 5 Agustus 2022;.
2 Sekretariat Jenderal MPR RI, Selayang Pandang Majelis Permusyawaratan Rakyat (Jakarta : Sekjen MPR RI, 2001), hlm. 19-21.
3 Hamdan Zoelfa, Pemakzulan Presiden di Indonesia (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), hlm. 4.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 04, Oktober-Desember 2022, Halaman 60-72 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : : https://doi.org/10.33751/palar.v8i4.
mengenai apakah usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden tersebut diteruskan (ke MPR) atau tidak. 4 Selain itu, juga sebagai perwujudan daripada prinsip saling mengawasi dan saling mengimbangi antarlembaga negara (DPR, Presiden dan MK). 5
Namun,  persoalan  lain  muncul  terkait  dengan  sifat  Putusan  MK  dalam  proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Dalam memeriksa dan memutus perkara- perkara lainnya, yaitu menguji undang-undang terhadap UUD Tahun 1945, sengketa lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Tahun 1945, pembubaran partai politik dan sengketa hasil Pemilihan Umum, terdapat penegasan sifat putusan MK yaitu tingkat pertama dan  terakhir  yang  bersifat  final  ( final  and  binding ).  Tetapi  untuk  kewenangan  MK  dalam memutuskan pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran UUD oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak terdapat penegasan final and binding . Ketiadaan pengaturan dalam UUD Tahun 1945  ini  dengan  demikian  menimbulkan  pertanyaan,  apakah  Putusan  MK  dalam  proses pemberhentian  Presiden  dan/atau  Wapres  tidak  bersifat  final,  atau  tetap  harus  dipandang bersifat  final,  sehingga  apabila  proses  pemberhentian  Presiden  dan/atau  Wapres  ini dilanjutkan ke Sidang MPR, maka MPR tinggal mengeksekusi saja. Isu ini menarik untuk ditelaah lebih  jauh,  karena  memiliki  makna  akademis  dan  praktis  yang  sangat  penting.  Selain  itu, persoalan pemberhentian Presiden dan Wapres juga merupakan peristiwa hukum luar biasa dalam kehidupan politik sebuah negara sekaligus melibatkan persoalan hukum dan politik yang kompleks.

## B. Hasil dan Pembahasan
1. Pembentukan MK Indonesia.
Konsepsi  MK  diadopsi  ke  Indonesia  melalui  perubahan  ketiga  UUD  Tahun  1945  yang disahkan dalam Sidang Tahunan MPR Nopember 2001. Undang-Undang tentang MK (UU No. 24 Tahun 2003) disahkan pada 13 Agustus 2003 dan para hakimnya dilantik pada 16 Agustus 2003 serta mulai bekerja efektif pada 19 Agustus 2003. Dengan demikian, terpenuhilah Ketentuan Pasal  III  Aturan  Tambahan  UUD  Tahun  1945  yang  mengisyaratkan  :  “Mahkamah  Konstitusi dibentuk  selambat-lambatnya  pada  tanggal  17  Agustus  2003  dan  sebelum  dibentuk,  segala kewenangannya  dilakukan  oleh  Mahkamah  Agung”.  Terbentuknya  MK  di  Indonesia menimbulkan  konsekuensi  bertambahnya  pelaku  kekuasaan  kehakiman  yang  sebelumnya hanya diemban oleh Mahkamah Agung (MA) dan lingkungan peradilan yang ada di bawahnya. Pasal  24  C  ayat  (2)  UUD  Tahun  1945  menentukan  pada  intinya  bahwa  pelaku  kekuasaan kehakiman terdiri dari:
1. MA dan lingkungan peradilan yang ada di bawahnya, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara dan peradilan militer;
4 Sekretariat Jenderal MPR RI, Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia (Jakarta : Sekjen MPR RI, 2017), hlm. 88-89. 5 Ibid .  Lihat  juga,  Sekretariat  Jenderal  dan  Kepaniteraan  Mahkamah  Konstitusi, Hukum  Acara  Mahkamah Konstitusi (Jakarta : Sekjen dan Kepaniteraan MK RI, 2019), hlm. 9.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 04, Oktober-Desember 2022, Halaman 60-72 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : : https://doi.org/10.33751/palar.v8i4.
2. MK. MK tidak memiliki peradilan bawahan seperti halnya MA. Karena itu, MK dikatakan sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. MK dengan MA kedudukannya setara, keduanya berdiri sendiri-sendiri dan terpisah satu sama lain.
Di  Indonesia,  ada  beberapa  hal  yang  melatarbelakangi  pembentukan  MK.  Zenwen  Pador mengatakan, banyak kalangan berpendapat, munculnya wacana pentingnya pembentukan MK berawal  dari  menghangatnya  sengketa/perselisihan  antara  Presiden  Abdurrahman  Wahid (Gusdur) dengan DPR dan MPR menyangkut kasus Buloggate dan Brunaigate , pengangkatan dan  pemberhentian  Kapolri  serta  pengangkatan  Ketua  MA,  yang  berakhir  dengan diberhentikannya Gusdur dari jabatan Presiden oleh MPR melalui Sidang Istimewa pada bulan Juli 2001. Semua sengketa itu bermula dari perbedaan penafsiran atau lebih tepatnya kemauan masing-masing  pihak  untuk  menafsirkan  yang  dimotivasi  oleh  kepentingan  masing-masing pihak. Pada akhirnya, penyelesaian lebih banyak ditentukan oleh kepentingan dan kekuatan politik  ketimbang  berdasarkan  kepatutan  hukum.  Padahal,  permasalahan  tersebut  berada dalam lingkup permasalahan hukum 6 . Maruar Siahaan pun berpendapat sama :
Jatuh  bangunnya  pimpinan  pemerintahan  (Presiden)  pada  waktu  itu  yang  tidak pernah  terjadi  secara  mulus  melalui  proses  konstitusional  merupakan  kondisi sosial politik yang telah mendorong lahirnya MK di Indonesia. 7
Dalam kaitan itu, Jimly Ashhiddiqie 8 mengatakan:
Berdasarkan sistem ketatanegaraan (model baru) yang diadopsi ke dalam dalam ketentuan  UUD  Tahun  1945  pasca  perubahan,  mekanisme  hubungan  antar lembaga negara bersifat horisontal, tidak lagi bersifat vertikal. Jika sebelumnya dikenal adanya lembaga tertinggi dan tinggi negara, maka sekarang tidak ada lagi lembaga  tertinggi  negara.  MPR  bukan  lagi  lembaga  yang  paling  tinggi  lagi kedudukannya dalam bangunan struktur  ketatanegaraan Indonesia, melainkan setara dengan lembaga negara lainnya seperti Presiden, DPR, DPD, MK, MA dan BPK. Hubungan antara satu lembaga dengan lembaga yang lain diikat oleh prinsip check  and  balances ,  di  mana  lembaga-lembaga  tersebut  diakui  setara kedudukannya  tetapi  saling  mengontrol  satu  sama  lain.  Sebagai  akibat  dari adanya  mekanisme  hubungan  yang  setara  itu,  timbul  kemungkinan  dalam melaksanakan    kewenangan  masing-masing  terdapat  perselisihan  dalam menafsirkan  amanat  UUD.  Jika  timbul  persengketaan  pendapat  semacam  itu,
6 Zenwen  Pador,  “Konteks  dan  Relevansi  Pembentukan  Mahkamah  Konstitusi”, Dalam  Hukum  Dan  Kuasa Konstitusi,  Catatan-Catatan  untuk  Pembahasan  Rancangan  Undang-Undang  Mahkamah  Konstitusi ,  (Jakarta  : Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, 2004), hal. 39; Lihat juga, Wawancara Ruddi K. Gobel dengan Refli Harun (Staf Ahli MK-RI), dalam Perspektif Baru Melebarkan Sayap, Kumpulan Wawancara Perspektif Baru 2003-2005 , (Jakarta
: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), hal. 211.
7 Maruar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi , (Jakarta : Konstitusi Press, 2005), hal. 9.
8 Jimly Asshiddiqie, Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara , (Jakarta : Konstitusi Press, 2005), hal. 2-3.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 04, Oktober-Desember 2022, Halaman 60-72 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : : https://doi.org/10.33751/palar.v8i4.
diperlukan  organ  tersendiri  yang  diserahi  tugas  untuk  memutus  final.  Dalam konteks  perubahan  UUD  Tahun  1945,  organ  itu  adalah  MK.  Perlunya  tugas bersangkutan  diberikan  kepada  MK,  untuk  mencegah  agar  sengketa  tersebut tidak menjadi  sengketa politik. Sebab, jika sengketa politik yang justru terjadi, hal  tersebut  akan  berdampak  buruk  terhadap  mekanisme  hubungan kelembagaan antar lembaga negara dan pelaksanaan fungsi dari lembaga negara yang  bersengketa  tersebut.    MK  pada  dasarnya  berperan  menengahi  dan meredakan sengketa itu dengan memberikan solusi hukum.
Hal-hal lainnya yang dipandang turut melatarbelakangi pembentukan MK di Indonesia yaitu :
1. Tidak  adanya  kewenangan  lembaga  yudikatif  (MA)  dalam  menguji    undang-undang terhadap UUD;
2. Tidak  adanya  kewenangan  lembaga  yudikatif  dalam  memutus  masalah impeachment (pemberhentian) terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden;
3. Tidak  adanya  kewenangan  lembaga  yudikatif  dalam  menyelesaikan  masalah-masalah pemilihan umum;
4. Belum  jelasnya  kewenangan  lembaga  yudikatif  dalam  memproses  dan  membubarkan partai politik. 9

## C. Kewenangan MK dalam Proses Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden
Setelah terbentuknya MK, maka proses pemberhentian Presiden harus menempuh proses hukum,  tidak  lagi  semata-mata  proses  politik  sebagaimana  terjadi  pada  masa-masa sebelumnya.  Kewenangan  MK  terkait  dengan  pemberhentian  Presiden  dan/atau  Wakil Presiden tergambar dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu UUD Tahun 1945, UU  No.  UU  No.  24  Tahun  2003  tentang  Mahkamah  Konstitusi  sebagaimana  telah  diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2020, UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD  sebagaimana  telah  diubah  terakhir  dengan  UU  No.  13  Tahun  2019  dan  Peraturan Mahkamah  Konstitusi  No.  21  Tahun  2009  tentang  Pedoman  Beracara  dalam  Memutus Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Pintu  masuk  pemberhentian  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  dimulai  dari  adanya dugaan  DPR  bahwa  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  melakukan  pelanggaran  hukum dan/atau  tidak  memenuhi  syarat  lagi  sebagai  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden.  Kategori pelanggaran hukum dimaksud terdiri atas 10 :
9 Zenwen Pador, op.cit., hal.42. 10 Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , Pasal 7B. Penjelasan dari masing- masing pelanggaran tersebut diatur lebih lanjut dalam UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 10, sebagai berikut :
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 04, Oktober-Desember 2022, Halaman 60-72 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : : https://doi.org/10.33751/palar.v8i4.
1. Melakukan pengkhianatan terhadap negara;
2. Korupsi;
3. Penyuapan;
4. Tindak pidana berat lainnya; atau
5. Perbuatan tercela.
Dugaan  ini  kemudian  diwadahi  melalui  hak  menyatakan  pendapat  DPR.  Usulan  hak menyatakan  pendapat  minimal  diajukan  oleh 25 orang  anggota  DPR 11 ,    dan  harus  disertai materi serta bukti yang sah terkait dugaan atau persangkaan dimaksud 12 . Selanjutnya, usulan tersebut  akan  resmi  menjadi  hak  menyatakan  pendapat  DPR  apabila  mendapatkan persetujuan  dari  rapat  paripurna  DPR  yang  dihadiri  paling  sedikit  2/3  (dua  per  tiga)  dari jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota DPR yang hadir 13 .
Dalam  rangka  pelaksanaan  hak  menyatakan  pendapat,  maka  DPR  membentuk  Panitia Khusus (pansus) yang diisi oleh semua unsur fraksi 14 . Pansus melaksanakan tugasnya selama paling  lama  60  hari  terhitung  sejak  dibentuknya  Pansus  tersebut.  Setelah  melaksanakan tugasnya, selanjutnya Pansus melaporkan hasilnya kepada Rapat Paripurna DPR 15 .  Apabila rapat paripurna DPR yang dihadiri oleh 2/3 anggota dan 2/3 suara yang hadir memutuskan menerima laporan panitia khusus yang menyatakan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak  pidana  berat  lainnya,  atau  perbuatan  tercela,  ataupun  tidak  lagi  memenuhi  syarat sebagai  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden,  DPR  menyampaikan  keputusan  tentang  hak menyatakan pendapat kepada Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan putusan 16 . Dalam  memulai  proses  di  MK,  DPR  harus  mengajukan  permohonan  kepada  MK  untuk memutus  pendapat  DPR  terkait  dugaan  pelanggaran  hukum  oleh  Presiden  dan/atau  Wakil Presiden. Permohonan tersebut harus memuat secara rinci mengenai jenis, waktu dan tempat
1. Pengkhianatan terhadap negara adalah tindak pidana terhadap keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang;
2. Korupsi dan penyuapan adalah tindak pidanan korupsi atau penyuapan sebagaimana dimaksud dalam undang- undang;
3. Tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
4. Perbuatan tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden.
5. Tidak  lagi  memenuhi  syarat  sebagai  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  adalah  syarat  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945.
11 Indonesia, Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD , UU No. 17 Tahun 2014, Pasal 210 ayat (1).
12 Ibid. , Pasal 210 ayat (2) huruf c.
13 Ibid ., Pasal 210 ayat (3).
14 Ibid., Pasal 212 ayat (2).
15 Ibid. , Pasal 213 ayat (1).
16 Ibid., Pasal 214 ayat (2) dan ayat (4).
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 04, Oktober-Desember 2022, Halaman 60-72 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : : https://doi.org/10.33751/palar.v8i4.
pelanggaran  hukum  yang  dilakukan  oleh  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden 17 .  Sedangkan apabila  permohonan  terkait  dengan  dugaan  Presiden/dan  atau  Wakil  Presiden  tidak memenuhi syarat lagi (sesuai Pasal 6 UUD Tahun 1945), maka harus memuat uraian yang jelas mengenai syarat-syarat apa yang tidak dipenuhi dimaksud 18 .
Persidangan MK dalam memeriksa dan memutus permohonan DPR ini dilakukan dalam 6 (enam) tahap, yaitu : 19
1. Tahap I : Sidang Pemeriksaan Pendahuluan
2. Tahap II : Tanggapan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden
3. Tahap III : Pembuktian oleh DPR
4. Tahap IV : Pembuktian oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden
5. Tahap V : Kesimpulan baik oleh DPR maupun oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden
6. Tahap VI   : Pengucapan putusan.
Apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden mengundurkan diri dari jabatannya pada saat proses  pemeriksaan  di  MK,  maka  permohonan  pemeriksaan  tersebut  dihentikan  dan permohonan  dinyatakan  gugur  oleh  MK 20 .  Putusan  MK  mengenai  pendapat  DPR  wajib disampaikan  kepada  DPR  dan  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden 21 .    Amar  Putusan  MK memiliki 3 (tiga) kemungkinan :
1. Permohonan tidak dapat diterima;
2. Membenarkan  pendapat  DPR  apabila  MK  berpendapat  bahwa  Presiden  dan/atau  Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya,  atau perbuatan tercela, dan/atau tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden;
3. Permohonan ditolak apabila pendapat DPR tidak terbukti 22 .
Apabila Putusan MK membenarkan pendapat DPR, maka DPR mengusulkan pemberhentian Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  kepada  MPR 23 .  Usulan  DPR  harus  dilengkapi  dengan Putusan  MK  yang  menyatakan  Presiden  dan/atau  Wapres  terbukti  melakukan  pelanggaran hukum dan/atau tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wapres 24 . Selanjutnya, MPR wajib menyelenggarakan sidang paripurna MPR untuk memutuskan usul DPR mengenai pemberhentian  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  pada  masa  jabatannya  paling  lambat  30 (tiga puluh) Hari sejak MPR menerima usul dari DPR 25 . Dalam Sidang Paripurna, Pimpinan
17 Indonesia, Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Beracara dalam Memutus Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden , PMK No. 21 Tahun 2009, Pasal 4 ayat (1).
18 Ibid., Pasal 4 ayat (2).
19 Ibid., Pasal 9 ayat (3).
20 Ibid., Pasal 17 ayat (1).
21 Ibid ., Pasal 19 ayat (4).
22 Ibid., Pasal 19 ayat (3).
23 Indonesia, “Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD”, loc.cit., Pasal 36 ayat (1) dan (2).
24 Ibid., Pasal 37 ayat (2).
25 Ibid., Pasal 37 ayat (1).
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 04, Oktober-Desember 2022, Halaman 60-72 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : : https://doi.org/10.33751/palar.v8i4.
MPR mengundang Presiden dan/atau Wakil Presiden untuk menyampaikan penjelasan yang berkaitan  dengan  usulan  pemberhentiannya 26 .  Apabila  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden tidak  hadir  untuk  menyampaikan  penjelasan,  MPR  tetap  mengambil  keputusan 27 ,  dan Keputusan  MPR  terhadap  usul  pemberhentian  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  diambil dalam sidang paripurna MPR yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota dan disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir 28 .

## D. Kekuatan  Mengikat  Putusan  MK  sebagai  Dasar  Pemberhentian  Presiden  dan/atau Wakil Presiden dan Perbandingan Praktik di Negara Lain
UUD  Tahun  1945  pasca  Perubahan  tidak  mengatur  secara  tegas  mengenai  kekuatan mengikat Putusan MK dalam proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Hal ini berbeda dengan kewenangan MK dalam menangani perkara lainnya, yaitu menguji undang- undang  terhadap  Undang-Undang  Dasar,  memutus  sengketa  antar  lembaga  negara  yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan menyelesaikan perselisihan  hasil  Pemilihan  Umum.  Dalam  perkara-perkara  ini,  Putusan  MK  merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final.
Oleh sebab itu, apakah Putusan MK dalam proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak bersifat final ? Masalah ini dapat dibahas baik secara teoretik maupun secara normatif. Pertama ,  secara  teoretik,  muncul  penafsiran  yang  berbeda  di  antara  para  pakar. Menurut Sri Soemantri, Putusan MK mengenai pelanggaran hukum Presiden dan/atau Wapres tidak  termasuk  dalam  kategori  putusan  tingkat  pertama  dan  terakhir  yang  bersifat  final. Artinya,  walaupun  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  telah  diputuskan  melakukan pelanggaran  hukum  oleh  MK,  tidak  berarti  putusan  itu  mewajibkan  MPR  untuk memberhentikan  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden.  Putusan  akhir  mengenai  apakah Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  harus  berhenti  atau  tidak  tetap  berada  di  tangan  MPR. Menurut  Sri  Soemantri 29 ,  ada  beberapa  pertimbangan  mengapa  putusan  MK  tentang pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak bersifat final yaitu:
1. Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat dalam suatu pemilihan umum;
2. Anggota-anggota MK diangkat oleh Presiden dari calon-calon yang diajukan oleh DPR, MA dan Presiden.
Di pihak lain, Maruarar Siahaan memiliki pendapat yang  berbeda dengan Sri Soemantri. Menurut Maruarar, bahwa putusan MK tentang pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden tetap merupakan putusan yang final sehingga tidak ada lembaga lain yang akan
26 Ibid., Pasal 38 ayat (1).
27 Ibid., Pasal 38 ayat (2).
28 Ibid., Pasal 38 ayat (3).
29 Sri Soemantri, “Sistem Kelembagaan Negara Pasca Amandemen UUD 1945”, Makalah Disampaikan dalam diskusi terbatas tentang Eksistensi Sistem Kelembagaan Negara Pasca Amandemen UUD 1945 yang diadakan oleh Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) di Jakarta pada tanggal 9 September 2004.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 04, Oktober-Desember 2022, Halaman 60-72 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : : https://doi.org/10.33751/palar.v8i4.
melakukan review (peninjauan/pengujian) lagi terhadap putusan yang telah dijatuhkan MK. Konkritnya,  putusan  itu  tetap  mengikat  kepada  MPR  dan  lembaga  negara  lain  termasuk lembaga  peradilan  pidana  biasa.  Apabila  putusan  MK  tidak  mempunyai  kekuatan  mengikat secara hukum bagi lembaga-lembaga lain, ada kemungkinan seorang Presiden/Wakil Presiden yang  telah  dinyatakan  bersalah  oleh  MK,  ketika  diajukan  lagi  di  depan  peradilan  pidana, Presiden/Wakil  Presiden  dapat  dinyatakan  tidak  bersalah  dan  dibebaskan  dari  segala tuduhan. 30
Kedua ,  secara  normatif  kekuatan  mengikat  putusan  MK  dalam  proses  pemberhentian Presiden dan/atau Wapres nampaknya lebih mengarah kepada pendapat Sri Soemantri, bahwa putusan  MK  tidak  bersifat  final  secara  paripurna.  Hal  ini  tergambar  dari  2  (dua) ketentuan sebagai berikut :
1. Pasal 39 UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, menentukan :
(1) “Dalam hal MPR memutuskan memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden atas usul DPR, Presiden dan/atau Wakil Presiden berhenti dari jabatannya.
(2) Dalam  hal  MPR  memutuskan  tidak  memberhentikan  Presiden  dan/atau  Wakil Presiden atas usul DPR, Presiden dan/atau Wakil Presiden melaksanakan tugas dan kewajibannya sampai berakhir masa jabatannya.
(3) (3) Keputusan MPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan ketetapan MPR”.
2. Pasal 19 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi  No. 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara  dalam  Memutus  Pendapat  Dewan  Perwakilan  Rakyat  mengenai  Dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menentukan :
“Putusan  Mahkamah  bersifat  final  secara  yuridis  dan  mengikat  bagi  DPR  selaku pihak yang mengajukan permohonan”.
Pasal 39 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2014 menentukan, “dalam hal MPR memutuskan tidak memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden atas usul DPR, Presiden dan/atau Wakil Presiden  melaksanakan  tugas  dan  kewajibannya  sampai  berakhir  masa  jabatannya”. Ketentuan  ini  menunjukkan  bahwa  MPR  dapat  saja  mengesampingkan  Putusan  MK  yang secara  jelas  telah  membenarkan  pendapat  DPR  bahwa  Presiden  dan/atau  Wapres  telah melakukan pelanggaran hukum dan/atau tidak memenuhi syarat lagi.
Kemudian,  Pasal  19  ayat  (4)  Peraturan  MK  No.  21  Tahun  2009  menentukan,  “Putusan Mahkamah bersifat final secara yuridis dan mengikat bagi DPR selaku pihak yang mengajukan permohonan”. Walaupun dalam ketentuan tersebut dikatakan “bersifat final” tetapi menurut
30 Maruar Siahaan, op.cit., hal. 17.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 04, Oktober-Desember 2022, Halaman 60-72 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : : https://doi.org/10.33751/palar.v8i4.
penulis bukan bersifat final yang paripurna karena hanya mengikat bagi DPR, tidak bagi MPR yang nantinya akan memutuskan pada akhirnya.
Penulis berpendapat, ketiadaan pengaturan tentang kekuatan mengikat Putusan MK dalam UUD Tahun 1945 Pasca Perubahan dalam proses pemberhentian Presiden dan/atau Wapres seharusnya menjadi sebuah rumusan terbuka untuk menentukan lebih lanjut bahwa kekuatan mengikat putusan MK adalah final dalam proses pemberhentian Presiden dan/atau Wapres, sehingga semua lembaga negara yang terlibat dalam proses tersebut wajib mematuhi Putusan MK.
Dasar  pemikirannya,  MK  sebagai  pengawal  konstitusi  ( guardian  of  constitution ),  yang berfungsi  menjaga  bekerjanya  prinsip  saling  mengawasi  dan  mengimbangi  ( checks  and balances ),  maka  putusannya  harus  benar-benar  dipastikan  dapat  dijalankan.  Pengabaian terhadap Putusan MK dapat dianggap sebagai contempt of court dan contempt of constitution . Oleh sebab itu, keberlakuan semua putusan MK adalah bersifat final, tak terkecuali putusan MK dalam proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Ketentuan Pasal 39  ayat (2) UU No. 17 Tahun 2014 dan Pasal 19 ayat (4) Peraturan MK No. 21  Tahun  2009  telah  mendekonstruksi  marwah  MK  sebagai  pengawal  konstitusi,  karena ketentuan tersebut mereduksi kekuatan mengikat Putusan MK menjadi tidak final, khususnya dalam proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Untuk itu, perlu dilakukan revisi  terhadap  semua  pengaturan  yang  mengakibatkan  tidak  finalnya  putusan  MK  seperti diuraikan  di  atas  atau  setidak-tidaknya  MK  harus  harus  menegaskan  sifat  final  dari putusannya    dalam  pertimbangan  hukum.  Dengan  demikian,  seperti  dijelaskan  oleh  Peter Gerangelos dan dikutip oleh Saldi Isra, tidak ada lagi mekanisme hukum lebih lanjut untuk memeriksa kembali putusan yang telah dikeluarkan oleh pengadilan tertunggi dalam hierarki sistem  peradilan,  sehingga  putusan  yang  telah  final  memiliki  kekuatan  mengikat  untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh lembaga negara lain dan warga negara 31 .
Selain itu, dengan pendekatan perbandingan, apabila melihat praktik negara lain, seperti Korea  Selatan  dan  Jerman  misalnya,  putusan  MK  juga  selalu  bersifat  final  dalam  proses pemberhentian  Presiden.  Bahkan,  MK  ditempatkan  pada  proses  paling  akhir  untuk memutuskan Presiden berhenti atau tidak, setelah sebelumnya muncul usulan pemberhentian dari Parlemen masing-masing negara tersebut 32 .

## E. Kesimpulan dan Saran
UUD Tahun 1945 tidak mengatur mengenai kekuatan mengikat Putusan MK dalam Proses pemberhentian  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden.  Ketiadaan  pengaturan  ini  kemudian menjadikan norma-norma jabaran dibawahnya telah mereduksi kekuatan mengikat Putusan
31 Saldi Isra, Lembaga Negara Konsep, Sejarah, Wewenang, dan Dinamika Konstitusional (Depok : PT RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 348.
32 Hamdan Zoelfa, op.cit., hlm. 55-59.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 04, Oktober-Desember 2022, Halaman 60-72 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : : https://doi.org/10.33751/palar.v8i4.
MK menjadi tidak bersifat final. Hal ini semestinya tidak boleh terjadi. Ketiadaan pengaturan tentang  kekuatan  mengikat  Putusan  MK  dalam  UUD  Tahun  1945  Pasca  Perubahan  dalam proses  pemberhentian  Presiden  dan/atau  Wapres  seharusnya  menjadi  sebuah  rumusan terbuka untuk menentukan lebih lanjut bahwa kekuatan mengikat putusan MK adalah final dalam  proses  pemberhentian  Presiden  dan/atau  Wapres,  sehingga  semua  lembaga  negara yang terlibat dalam proses tersebut wajib mematuhi Putusan MK.
Dasar  pemikirannya,  MK  sebagai  pengawal  konstitusi  ( guardian  of  constitution ),  yang berfungsi  menjaga  bekerjanya  prinsip  saling  mengawasi  dan  mengimbangi  ( checks  and balances ),  maka  putusannya  harus  benar-benar  dipastikan  dapat  dijalankan.  Pengabaian terhadap Putusan MK dapat dianggap sebagai contempt of court dan contempt of constitution . Oleh sebab itu, keberlakuan semua putusan MK adalah bersifat final, tak terkecuali putusan MK  dalam  proses  pemberhentian  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden.    Untuk  itu,  perlu dilakukan revisi terhadap semua pengaturan yang mengakibatkan tidak finalnya putusan MK atau  setidak-tidaknya  MK  harus  menegaskan  sifat  final  putusannya  dalam  pertimbangan hukum  dari  perkara  pemberhentian  Presiden  dan/atau  Wapres.  Selain  itu,  dilihat  dari pendekatan  perbandingan  pun,  praktik  yang  terjadi  di  negara-negara  lain  seperti  Korea Selatan  dan  Jerman,  menunjukkan  bahwa  Putusan  MK  bersifat  final  dalam  proses pemberhentian Presiden.

## F. Ucapan Terimakasih
Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T yang telah memberikan kesehatan dan pemikiran yang jernih kepada penulis, karena berkat rahmat, hidayah, serta pertolongan- Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan jurnal ini. Dalam penulisan hukum ini, penulis  menyadari  sepenuhnya  masih  terdapat  banyak  kekurangan  baik  dari  segi  materi, susunan bahasa maupun cara penyajian maupun penulisannya. Dalam menyusun jurnal ini, penulis menyadari bahwa penulisan jurnal hukum ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dari  berbagai  pihak  yang  telah  memberi  banyak  dukungan,  dan  penulis  mengucapkan terimaksih  atas  dukungan  moril  maupun  materiil  terutama  kepada  redaksi  jurnal  palar, sehingga sampai diterbitkannya jurnal palar ini.

## G. Biodata Singkat
Ari Wuisang . Lahir di Jakarta pada tanggal 8 Januari 1980.  Setelah menamatkan S1 hukum di  Universitas  Pakuan  Bogor  pada  tahun  2003,  penulis  mulai  mengabdikan  diri  pada almamaternya sebagai tenaga pengajar. Kemudian, pada tahun 2009 penulis berkesempatan untuk melanjutkan studi ke Program Magister Hukum Universitas Indonesia dan lulus tahun 2011.
Roby Satya Nugraha Lahir di Bogor 28 September 1997, Penulis menempuh Pendidikan di SDN Baranangsiang, SMP Negeri 18 Bogor, SMA Negeri 7 Bogor dan menempuh Pendidikan
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 04, Oktober-Desember 2022, Halaman 60-72 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : : https://doi.org/10.33751/palar.v8i4.
S1  di  Fakultas  Hukum  Universitas  Pakuan  dan  Melanjutkan  Pendidikan  di  S2  ilmu  hukum Progam Magister Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 04, Oktober-Desember 2022, Halaman 60-72 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : : https://doi.org/10.33751/palar.v8i4.

## DAFTAR PUSTAKA
Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .
________. Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD . UU No. 17 Tahun 2014.
________. Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Beracara dalam Memutus Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden . PMK No. 21 Tahun 2009.
Asshiddiqie, Jimly. Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara , (Jakarta : Konstitusi Press, 2005.
Hamdan Zoelfa, Hamdan. Pemakzulan Presiden di Indonesia . Jakarta : Sinar Grafika, 2011.
Sekretariat  Jenderal  dan  Kepaniteraan  Mahkamah  Konstitusi. Hukum  Acara  Mahkamah Konstitusi . Jakarta : Sekjen dan Kepaniteraan MK RI, 2019.
Sekretariat  Jenderal  MPR  RI, Selayang  Pandang  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat Jakarta  : Sekjen MPR RI, 2001.
_________. Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia . Jakarta : Sekjen MPR RI, 2017.
Siahaan, Maruarar. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi , (Jakarta : Konstitusi Press, 2005.
Zenwen Pador, “Konteks dan Relevansi Pembentukan Mahkamah Konstitusi”. Dalam Hukum Dan Kuasa Konstitusi, Catatan-Catatan untuk Pembahasan Rancangan Undang- Undang  Mahkamah  Konstitusi .  Jakarta  :  Konsorsium  Reformasi  Hukum  Nasional, 2004.
Isra, Saldi. Lembaga Negara Konsep, Sejarah, Wewenang, dan Dinamika Konstitusional . Depok : PT RajaGrafindo Persada, 2020.
https://www.cnbcindonesia.com/news/20210114105455-4-215858/ini-penyebab-trump- dimakzulkan-dpr-as-sampai-2-kali , diakses tanggal 5 Agustus 2022.
Soemantri,  Sri.  “Sistem  Kelembagaan  Negara  Pasca  Amandemen  UUD  1945”, Makalah Disampaikan  dalam  diskusi  terbatas  tentang  Eksistensi  Sistem  Kelembagaan  Negara Pasca  Amandemen  UUD  1945  yang  diadakan  oleh  Konsorsium  Reformasi  Hukum Nasional (KRHN) di Jakarta pada tanggal 9 September 2004.