Online: http://journal.uny.ac.id/index.php/jamp
How to cite:
Andriyan, A., & Yoenanto, N. H. (2022). Optimalisasi penerapan dan pengelolaan manajemen berbasis sekolah: literature review. Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan , 10 (1), 14-27. doi: https://doi.org/10.21831/jamp.v10i1.45011
Optimalisasi penerapan dan pengelolaan manajemen berbasis sekolah:

## literatur review

## Ade Andriyan*, Nono Hery Yoenanto
Departemen Psikologi Pendidikan dan Perkembangan, Universitas Airlangga Kampus B Unair Jl. Airlangga No. 4-6, Surabaya, Jawa Timur 60115, Indonesia * Corresponding Author. Email: ade.andriyan-2020@psikologi.unair.ac.id

## ARTICLE INFO ABSTRACT
Article History Received: 7 November 2021; Revised: 31 March 2022;
Accepted: 3 April 2022 Available online:
30 April 2022

## Keywords
school-based management; hambatan; strategi.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengulas  tentang  konsep  pelaksanaan  manajemen berbasis  sekolah  (MBS),  apa  saja  kendala  atau  tantangan  yang  menghambat pelaksanaannya, serta strategi apa saja yang dapat digunakan dalam mengoptimalkan menerapkan  MBS.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  studi kepustakaan (literature  review) yang  datanya  diperoleh  dengan  meninjau  beberapa situs  database  yakni  Google  Scholar,  Research  Gate,  Science  Direct,  dan  ERIC. Hasil  penelitian  menunjukkan  MBS  merupakan  salah  satu  upaya  yang  dapat dilakukan  dalam  upaya  mereformasi  sistem  pendidikan  guna  mewujudkan pelaksanaan  pendidikan  yang  efektif  melalui  penyelenggaraan  pendidikan  yang mandiri.  Tantangan  atau  kendala  yang  menghambat  pelaksanaan  MBS  umumnya berkaitan  dengan  manajemen  kurikulum  dan  pembelajaran,  manajemen  peserta didik,  manajemen  pendidik  dan  tenaga  kependidikan,  manajemen  sarana  dan prasarana,  manajemen  pembiayaan,  manajemen  hubungan  masyarakat,  hingga manajemen  budaya  dan  lingkungan  sekolah.  Strategi  yang  dapat  dilakukan  untuk mengoptimalkan  penerapan  MBS  di  antaranya  melalui  pengembangan  instrumen evaluasi MBS, meningkatkan peran serta pemerintah kabupaten/kota, memberdayakan  komite  sekolah,  dan  memaksimalkan  kompetensi  dan  kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan.
This  study  aims  to  review  the  concept  of  implementing  school-based  management (SBM),  what  are  the  obstacles  or  challenges  that  hinder  its  implementation,  and what  strategies  can  be  used  in  optimizing  the  implementation  of  SBM.  The  method used  in  this  research  is  a  literature  review  whose  data  is  obtained  by  reviewing several database sites, namely Google Scholar, Research Gate, Science Direct, and ERIC. The results of the study show that SBM is one of the efforts that can be done in an effort to reform the education system in order to realize an effective education implementation through the implementation of independent education. Challenges or obstacles that hinder the implementation of SBM are generally related to curriculum and  learning  management,  student  management,  educator  and  education  staff management,  facilities  and  infrastructure  management,  financing  management, community  relations  management,  to  the  management  of  school  culture  and environment.  Strategies  that  can  be  taken  to  optimize  the  implementation  of  SBM include  developing  SBM  evaluation  instruments,  increasing  the  participation  of district/city  governments,  empowering  school  committees,  and  maximizing  the competence and qualifications of educators and education personnel.
This  is  an  open  access  article  under  the CC-BY-SA license.

## PENDAHULUAN
Perbaikan  dan  pengembangan  sekolah  telah  menjadi  perhatian  utama  pemangku  kebijakan dan pemangku kepentingan (stakeholder) yang ingin mereformasi sistem pendidikan yang ada guna mewujudkan  penyelenggaraan  sekolah  yang  efektif.  Dalam  konteks  ini,  banyak  peneliti menegaskan  bahwa  salah  satu  reformasi  paling signifikan  dalam  restrukturisasi  sistem  pendidikan saat ini adalah dengan melimpahkan wewenang pengambilan keputusan ke tingkat sekolah melalui kebijakan  manajemen  berbasis  sekolah  (Briggs  &  Wohlstetter,  2003;  Gamage  &  Sooksomchitra, 2004;  Gamage  &  Zajda,  2005a;  Erbes,  2006;  Umansky  &  Vegas,  2007;  Richardson,  2007; Gamage, 2006b, 2008c, Bandur, 2008a). Berbagai temuan penelitian menunjukkan bahwa melalui penerapan manajemen berbasis sekolah pemangku kepentingan sekolah  dapat diberdayakan dalam pengambilan  keputusan  yang  mengarah  pada  terciptanya  tingkat  partisipasi  orang  tua  dan masyarakat  yang  tinggi  (Chrispeels  et  al,  2000;  Stevenson,  2001;  Briggs  &  Wohlstetter,  2003; Grauwe, 2005; Gamage, 2006b). Selain itu, beberapa ahli juga menyatakan bahwa partisipasi orang tua  dan  masyarakat  di  sekolah  telah  menciptakan  sekolah  yang  lebih  efektif  dan  meningkatkan prestasi siswa (Gamage, 1993a; Werf et al, 2001).
Manajemen  berbasis  sekolah  memungkinkan  adanya  reformasi  dalam  pengelolaan  sekolah dengan  menekankan  pada  pengembangan  perencanaan  sekolah,  peningkatan  kualitas  sekolah, implementasi  kurikulum/program  baru,  dan  aplikasi  teknologi  informasi  dalam  pendidikan (Caldwell & Spinks, 1992; Stringfield et al, 1996). Dengan kata lain, manajemen berbasis sekolah merupakan  sistem  manajemen  sekolah  yang  memberi  kesempatan  dan  kewenangan  yang  lebih besar  kepada  pihak  sekolah  atau  pemangku  kepentingan  dalam  hal  ini  baik  kepala  sekolah,  guru, murid,  orang  tua,  serta  masyarakat  untuk  mengelola  dan  mengambil  keputusan  penting  terkait proses  penyelenggaraan  pendidikan  secara  mandiri.  Di  negara-negara  maju  seperti  Amerika Serikat, Inggris, Kanada, dan Australia, ideologi desentralisasi pendidikan dan manajemen berbasis sekolah  telah  dibahas  sejak  tahun  1970-an  hingga  1980-an,  yang  kemudian  mulai  perlahan diterapkan  di  beberapa  negara  berkembang  seperti  Indonesia  dan  negara  tetangga  lainnya  pada akhir tahun 90-an (Caldwell, 2005; Barrera-osorio et al, 2009; Bandur, 2012b).
Di  Indonesia,  gagasan  penerapan  manajemen  berbasis  sekolah  muncul  sekitar  tahun  1999 seiring  dengan  kebijakan  otonomi  daerah  sebagai  paradigma  baru  dalam  penyelenggaraan pendidikan  di  sekolah.  Kala  itu  pemerintah  resmi  memberlakukan  Undang-undang  no.  22  tahun 1999  tentang  otonomi  daerah  yang  kemudian  disusul  dengan  kebijakan  Departemen  Pendidikan Nasional (Depdiknas) tentang sistem manajemen berbasis sekolah dengan pemberian kewenangan terhadap  daerah  (bahkan  sekolah)  dalam  mengelola  pendidikan  secara  otonomi  sehingga kepentingan,  kebutuhan  serta  potensi  daerah  menjadi  lebih  bisa  dikelola  (Hakim,  2019). Implementasi  manajemen  berbasis  sekolah  di  Indonesia  pada  awalnya  diprioritaskan  pada  tiga komponen yakni manajemen, Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan (PAKEM), dan peran serta masyarakat. Namun, seiring perkembangannya melalui landasan yuridis khususnya Peraturan  Pemerintah  nomor 32  tahun  2013  tentang Perubahan  Atas  Peraturan  Pemerintah  nomor 19  tahun  2005  tentang  Standar  Nasional  Pendidikan,  pelaksanaan  manajemen  berbasis  sekolah dikembangkan  menjadi  tujuh  komponen  yang  meliputi  kurikulum  dan  pembelajaran,  kesiswaan, pendidik  dan  tenaga  kependidikan  serta  pengembangannya,  sarana  dan  prasarana,  keuangan  dan pembiayaan,  hubungan  sekolah  dan  masyarakat,  dan  budaya  dan  lingkungan  sekolah (Mustiningsih, 2015).
Guna  mendukung  kebijakan  tersebut,  pemerintah  membentuk  Komisi  Nasional  Pendidikan (KNP) yang bertanggung jawab merumuskan rekomendasi kebijakan untuk pendidikan yang lebih berkualitas  dan  memberikan  masukan  kepada  pemerintah  tentang  desentralisasi  pendidikan.  Hasil dari  komisi  tersebut  diharapkan  dapat  menjadi  dasar  untuk  mereformasi  pendidikan  Indonesia secara  komprehensif  mengingat  selama  ini  sekolah  hanya  bertugas  sebagai  perpanjangan  tangan birokrasi  pemerintah  pusat  dalam  menyelenggarakan  pendidikan  dengan  melaksanakan  proses pembelajaran  sesuai  kurikulum  yang  berlaku  (Muslihah,  2009;  Bandur,  2012b).  Demikian  pula halnya dengan pengelolaan sekolah, dimana dalam pengelolaannya sekolah tidak memiliki banyak kelonggaran untuk penyelenggaraan sekolah secara mandiri. Kepala sekolah bersama dengan guru

## 16 – Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan
diwajibkan mengelola sekolah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang sudah ditentukan  oleh  Depdiknas.  Sistem  yang  bersifat  sentralistik  semacam  ini  dapat  menurunkan kualitas  hasil  dalam  kreativitas  dan  inovasi  serta  meminimalkan  otoritas  pengelola  sekolah (Karmila  &  Wijaya,  2020).  Sebab,  setiap  keputusan  sekolah  selalu  ditentukan  oleh  manajemen birokrasi pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang kemudian dalam prosesnya memunculkan beberapa masalah umum yang menghambat pengelolaan layanan pendidikan seperti keterlambatan waktu,  keragu-raguan  prosedur  kerja,  dan  lain  sebagainya  karena  semuanya  ditentukan  dari  atas sementara  apa  yang  menjadi  kehendak  arus  bawah  tidak  tersalurkan  secara  tepat  sasaran  dan  apa yang  menjadi  masalah  sekolah  sesungguhnya  seringkali  tidak  memiliki  solusi  penyelesaian (Hakim, 2019; Ya et al., 2020).
Tujuan  implementasi  manajemen  berbasis  sekolah  adalah  untuk meningkatkan kemandirian sekolah  dalam  menyelenggarakan  program  pendidikan  dengan  memberikan  kewenangan  yang lebih besar dalam mengelola sumber daya sekolah, dan mendorong partisipasi dari berbagai unsur atau  kelompok  kepentingan  yang  terkait  dengan  sekolah  dalam  pengambilan  keputusan  guna meningkatkan  mutu  sekolah  (Mustiningsih,  2015;  Amon  &  Anggal,  2021).  Akan  tetapi,  untuk mencapai  tujuan  tersebut  tidaklah  mudah.  Manajemen  berbasis  sekolah  membutuhkan  perubahan besar dalam cara berpikir orang tentang sekolah dan peningkatan yang signifikan dalam kapasitas kepala  sekolah,  guru,  dan  masyarakat  untuk  memberikan  kepemimpinan,  mengembangkan alternatif programatik untuk memenuhi kebutuhan pendidikan lokal, dan melibatkan orang tua dan masyarakat  dalam  tata  kelola  sekolah  (Vernez  et  al.,  2012).  Sehingga  diperlukan  partisipasi  dan kerja  sama  dari  berbagai  unsur  dalam  penyelenggaraan  pendidikan.  Unsur-unsur  penting sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  definisi  manajemen  berbasis  sekolah  antara  lain;  1) pengelolaan  yang  dimaknai  dari  dua  sudut  pandang,  yakni  proses  dan  komponen  manajemen sekolah, 2)  sumber  daya sekolah  yang mencakup  manusia,  dana,  sarana  dan  prasarana,  3)  strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, 4) penerapan budaya dan lingkungan sekolah yang kondusif,  5)  peran  serta  masyarakat,  dan  6)  pencapaian  tujuan  peningkatan  mutu  sekolah (Mustiningsih, 2015).
Berdasarkan  beberapa  hasil  penelitian  terdahulu,  dampak  penerapan  manajemen  berbasis sekolah  telah  menunjukkan  hasil  positif  dalam  berbagai  aspek  sekolah  termasuk  kehadiran  siswa, prestasi  akademik,  dan  manajemen  sekolah  (Caldwell,  2005;  Barrera-osorio  et  al,  2009;  Bandur, 2012b;  World  Bank,  2013;  Arar  &  Nasra,  2018).  Menurut  World  Bank  (2013)  studi  penerapan manajemen  berbasis  sekolah  di  Filipina  telah  menghasilkan  peningkatan  kinerja  sekolah  hanya dalam  tiga  tahun  pelaksanaan  yang  dimulai  pada  2006-2009.  Sedangkan  di  Indonesia,  sejumlah penelitian dengan berbagai setting telah dilakukan untuk melihat bagaimana dampak implementasi manajemen berbasis sekolah dalam kurikulum dan proses belajar mengajar (Fauzi, 2019; Ulfatin et al.,  2020;  Bandur  et  al.,  2021d).  Hasilnya,  pelaksanaan  manajemen  berbasis  sekolah  secara signifikan  berpengaruh  positif  terhadap  hasil  belajar  siswa  sejak  tahun  2002  (Chen,  2011;  Fauzi, 2019; Amon & Anggal, 2021). Hasil afirmatif ini semakin memicu minat di kalangan pendidik dan praktisi yang menyebabkan praktik manajemen berbasis sekolah diadopsi oleh lebih banyak negara. Model desentralisasi yang diterapkan oleh setiap pemerintah berbeda-beda namun tetap fokus pada peningkatan otonomi pemerintah daerah, dinas pendidikan kabupaten, dan sekolah (Barasa, 2014).
Urgensi  dalam  meninjau  penerapan  manajemen  berbasis  sekolah  di  berbagai  jenjang pendidikan  semakin  kuat  dikarenakan  temuan  sejumlah  hasil  penelitian  yang  setting  tidak mengesampingkan  fakta  bahwa  penerapan  manajemen  berbasis  sekolah  sejauh  ini  masih  belum memuaskan kendati telah memenuhi keberhasilan secara terbatas. Beberapa kepala sekolah selaku pelaksana  kebijakan  melaporkan  bahwa  mereka  memang  memiliki  wewenang  atas  keputusan operasional,  anggaran,  program,  dan  instruksional  sekolah  sesuai  dengan  tujuan  kebijakan desentralisasi  pemerintah  pusat.  Namun,  kewenangan  tersebut  bersifat  terbatas  sehingga  kurang dapat dimanfaatkan untuk merancang sebuah program perubahan atau kebijakan instruksional yang signifikan. Sekalipun mereka melakukannya, mereka  perlu berkonsultasi dan meminta persetujuan dari  pengawas  sekolah  ataupun  dinas  terkait  tanpa  melibatkan  komite  sekolah  yang  merupakan perwakilan  dari  masyarakat  atau  orang  tua/wali  siswa  (Vernez  et  al,  2012;  Hakim,  2019;  Isa, Mydin, & Abdullah, 2020; Rini et al, 2020; Ya et al., 2020; Amon & Anggal, 2021). Di sisi lain, tidak sedikit masyarakat atau orang tua/wali siswa yang tidak mau terlibat dalam kegiatan komite
sekolah. Masalahnya bukan hanya karena waktu dan kapasitasnya yang rendah, tetapi lebih karena budaya  yang  hanya  menyerahkan  bulat-bulat  urusan pendidikan  kepada  pihak  sekolah. Lemahnya hubungan  antara  pemangku  kebijakan  dan  pelaksana  kebijakan,  serta  tidak  efisiennya  sistem pendidikan yang terpusat dan birokratis telah menyebabkan kegagalan dalam menyediakan sistem pendidikan  yang  berkelanjutan  bagi  siswa  (Barrera-osorio  et  al,  2009;  Bandur,  2018c;  Hakim, 2019;  Rini  et  al,  2020).  Hal  ini  cukup  memberikan  sedikit  gambaran  bagaimana  penerapan kebijakan manajemen berbasis sekolah yang belum optimal.
Oleh karena itu, penyusunan artikel ini menekankan kebutuhan untuk dilakukannya tinjauan studi  guna  memahami  konsep  lebih  lanjut  terkait  manajemen  berbasis  sekolah  berdasarkan pertanyaan  spesifik  yang  telah  dirumuskan  oleh  peneliti  yang  mencakup  1)  apa  yang  dimaksud dengan  manajemen  berbasis  sekolah?;  2)  apa  saja  tantangan  atau  kendala  yang  mempengaruhi penerapan  dan  pengelolaan  manajemen  berbasis  sekolah?;  dan  3)  bagaimana  solusi  atau  strategi untuk  optimalisasi  penerapan  manajemen  berbasis  sekolah?  Hal  ini  penting  untuk  dikaji  guna memberikan  informasi  tentang  implementasi  manajemen  berbasis  sekolah  sehingga  diharapkan dapat  dipertimbangkan  sebagai  rekomendasi  yang  dapat  diadopsi  oleh  sekolah  dalam  upaya mengoptimalkan kebijakan manajemen berbasis sekolah. Selain itu, hasil tinjauan literatur ini juga dapat  digunakan  sebagai  referensi  bagi  pemangku  kebijakan  dan  peneliti  yang  mendorong dilakukannya penelitian lanjutan yang bersifat progresif.

## METODE
Artikel  ini  disusun  berdasarkan  telaah  sistematis  terhadap  beberapa  literatur  dan  jurnal ilmiah  yang  dilakukan  mulai  19  Oktober  hingga  5  November  2021.  Datanya  diperoleh  dengan meninjau  beberapa  situs  database  yakni  Google  Scholar,  Research  Gate,  Science  Direct,  DOAJ, ERIC,  dan  Garuda  dengan  menitikberatkan  penelitian yang  terpublikasi  selama  10 tahun  terakhir. Namun, beberapa hasil penelitian terdahulu juga disertakan sebagai bahan acuan untuk menegaskan hasil  penelitian  termutakhir.  Adapun  kata  kunci  yang  digunakan  antara  lain  manajemen  berbasis sekolah,  tantangan  manajemen  berbasis  sekolah,  strategi  manajemen  berbasis  sekolah,  dan optimalisasi  manajemen  berbasis  sekolah.  Setiap  artikel  dan  jurnal  ilmiah  yang  ditemukan diidentifikasi dan diseleksi berdasarkan kriteria inklusi yang telah ditetapkan, antara lain 1) artikel jurnal  atau  penelitian  ilmiah  terkait  kendala  atau  tantangan  yang  menghambat  implementasi manajemen  berbasis  sekolah;  2)  artikel  jurnal  atau  penelitian  ilmiah  terkait  strategi  dalam mengoptimalkan implementasi manajemen berbasis sekolah; 3) artikel jurnal atau penelitian ilmiah berbahasa inggris; 4) penelitian empiris (kualitatif dan kuantitatif); 5) artikel jurnal atau penelitian ilmiah yang dapat diakses oleh umum ( open access article ); 6) artikel jurnal atau penelitian ilmiah yang dapat diunduh.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil

## Konsep Manajemen Berbasis Sekolah
Banyak  ahli  dari  beberapa  penelitian  sebelumnya  telah  mendefinisikan  konsep  manajemen berbasis sekolah secara beragam. Akan tetapi, pada hakikatnya hal tersebut memiliki makna yang sama. Menurut Myers dan Stonehill (1993) manajemen berbasis sekolah merupakan strategi untuk memperbaiki pendidikan dengan mentransfer otoritas pengambilan keputusan secara signifikan dari pemerintah  pusat  dan  daerah  ke  sekolah-sekolah  secara  individual  dengan  memberikan kewenangan  yang  lebih  besar  kepada  perangkat  sekolah  untuk  memiliki  kontrol  dalam  proses pendidikan.  Hal  senada  disampaikan  oleh Caldwell  (2005)  yang  mengatakan manajemen  berbasis sekolah  adalah  desentralisasi  sistematis  ke  tingkat  otoritas  dan  tanggung  jawab  sekolah  untuk membuat  keputusan  tentang  hal-hal  penting  yang  terkait  dengan  operasi  sekolah  dalam  kerangka tujuan, kebijakan, kurikulum, standar, dan akuntabilitas yang ditentukan secara terpusat. Sementara itu,  Isa  et  al  (2020)  mendefinisikan  manajemen  berbasis  sekolah  sebagai  salah  satu  cara  untuk

## 18 – Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan
mereformasi  sekolah  dengan  menekankan  pada  desentralisasi  sekolah,  mengembangkan pengambilan keputusan yang efektif, mengembangkan proses internal, dan menggunakan sumber- sumber belajar dan mengajar. Istilah lainnya yang sering digunakan untuk menyebut pendekatan ini adalah  manajemen  berbasis  lokasi,  pengambilan  keputusan  berbasis  lokasi/sekolah,  sekolah swakelola, dan otonomi sekolah (Bandur, 2012b; World Bank, 2013).
Manajemen  berbasis  sekolah  merupakan  entitas  dalam  sebuah  sistem  pendidikan.  Hal  ini dikarenakan  manajemen  berbasis  sekolah  berjalan  dalam  pola  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah pusat  sebagai  pihak  yang  memiliki  tanggung  jawab  dan  wewenang  (Rini  et  al,  2020).  Pun demikian, manajemen berbasis sekolah adalah pola manajemen sekolah yang memberikan kontrol lebih besar kepada partisipan sekolah di tingkat lokal dalam hal ini mencakup kepala sekolah, guru, konselor,  pengembang  kurikulum,  administrator,  siswa,  orang  tua,  dan  masyarakat  atas  proses pendidikan  dengan  memberi  mereka  tanggung  jawab  untuk  keputusan  terkait  pengelolaan anggaran, personel, dan kurikulum (Muttaqin, 2016). Dengan begitu pihak sekolah bersama dengan masyarakat  tidak  perlu  lagi  menunggu  instruksi  dari  pemerintah  pusat,  melainkan  dapat merumuskan  dan  melaksanakan  sebuah  visi  pendidikan  secara  mandiri  yang  sesuai  dengan kebutuhan  dan  kondisi  di  daerah.  Melalui  partisipasi  seluruh  elemen  dan  pemangku  kepentingan terkait  dalam  pengambilan  keputusan-keputusan  penting  ini,  manajemen  berbasis  sekolah diharapkan  dapat  menciptakan  lingkungan  belajar  yang  lebih  efektif  bagi  siswa  serta  mendorong pembangunan yang berkelanjutan.
Manajemen berbasis sekolah sejatinya bertumpu pada sekolah dan masyarakat serta jauh dari birokrasi  dan  sentralistik.  Setidaknya  terdapat  dua  alasan  mengapa  manajemen  berbasis  sekolah perlu diterapkan, pertama manajemen berbasis sekolah mengarah pada manajemen dan tata kelola yang lebih baik, dan kedua dapat menciptakan kondisi yang memungkinkan untuk pengajaran dan pembelajaran  yang  lebih  baik  (Heyward  et  al,  2011).  Kedua  alasan  tersebut  cukup  memberikan gambaran  terkait  tujuan  utama  dari  manajemen  berbasis  sekolah  yakni  untuk  meningkatkan efisiensi  pengelolaan  serta  mutu  dan  relevansi  pendidikan  di  sekolah  khususnya  di  daerah.  Di samping  itu,  (Pratiwi,  2016)  membeberkan  beberapa  keuntungan  lainnya  dapat  diperoleh  ketika menerapkan manajemen berbasis sekolah, di antaranya memberikan peluang bagi pihak-pihak yang kompeten  dalam  mengambil  keputusan  yang  dapat  memperbaiki  proses  pembelajaran,  membuka kesempatan  bagi  seluruh  pemangku  kepentingan  dalam  mengambil  keputusan  utama,  fokus  pada tanggung jawab terhadap kebijakan yang telah diambil, meningkatkan kreativitas dalam merancang program, mengerahkan segala sumber daya yang tersedia demi mendukung pencapaian tujuan yang telah  ditetapkan,  asas  keterbukaan  atau  transparansi  dalam  mengelola  anggaran,  hingga meningkatkan moralitas guru serta menjaga potensi munculnya pemimpin baru.
Muttaqin  (2016)  merancang  model  manajemen  berbasis  sekolah  yang  disebut  Siklus Manajemen Sekolah Kolaboratif ( Collaborative School Management Cycle ). Model ini merupakan siklus yang menyerukan sekolah untuk memutuskan tujuan, membuat kebijakan, membuat rencana tahunan,  mendistribusikan  sumber  daya,  menerapkan  rencana  melalui  program  pembelajaran,  dan mengevaluasi  hasil  belajar.  Model  tersebut  memiliki  enam  fase  fungsi  yang  dibagi  menjadi  dua bidang  utama  yakni  fungsi  kelompok  kebijakan  dan  kegiatan  tim  program.  Fungsi  kelompok kebijakan  mencakup  penetapan  tujuan  dan  identifikasi  kebutuhan,  pembuatan  kebijakan,  dan evaluasi.  Sementara  dalam  kegiatan  tim  program  meliputi  perencanaan  program,  persiapan  dan persetujuan anggaran program, dan pelaksanaan. Tujuan dari model ini adalah untuk menunjukkan keterlibatan yang tepat dari para pemangku kepentingan dalam hal ini kepala sekolah, guru, orang tua  dan  siswa  dalam  penetapan  tujuan  dan  identifikasi  kebutuhan,  pembuatan  kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi.
Di  sisi  lain,  Isa  et  al  (2020)  mengklasifikasikan  manajemen  berbasis  menjadi  empat  model, yaitu  manajemen  berbasis  sekolah  kontrol  administratif,  manajemen  berbasis  sekolah  kontrol profesional,  manajemen  berbasis  sekolah  kontrol  komunitas,  dan  manajemen  berbasis  sekolah kontrol  berimbang.  Manajemen  berbasis  sekolah  kontrol  administratif  hanya  menempatkan kewenangan di tangan kepala sekolah, dimana ia bertanggung jawab penuh atas alokasi anggaran di sekolah  dan  kurikulum.  Sebaliknya,  manajemen  berbasis  sekolah  kontrol  profesional  memberikan otonomi dan kekuasaan pengambilan keputusan kepada guru dengan mengoptimalkan pengetahuan guru  tentang  kebutuhan  siswa  di  tingkat  kelas  maupun  sekolah  pada  umumnya.  Manajemen
berbasis  sekolah  kontrol  komunitas  melibatkan  orang  tua  dan  komunitas  sekolah  dalam pengambilan  keputusan.  Pada  saat  yang  sama,  dalam  manajemen  berbasis  sekolah  kontrol berimbang, otonomi dibagi antara kepala sekolah, guru, orang tua, dan warga sekolah.
Terlepas  dari  itu,  agar  manajemen  berbasis  sekolah  dapat  terlaksana  secara  optimal diperlukan  strategi  yang  disesuaikan  dengan  memperhatikan  kondisi, kemampuan, dan  kebutuhan dari  masing-masing  sekolah.  Sebab,  tingkat  kemampuan  manajemen  antara  sekolah  satu  dengan yang  lainnya  menunjukkan  tingkat  variasi  yang  berbeda-beda.  Ada  sekolah  yang  dapat melaksanakan  manajemen  berbasis  sekolah  secara  penuh,  sebagian,  dan/atau  terbatas.  Kondisi demikian  menyangkut  pada  sumber  daya  yang  tersedia  sehingga  dalam  pengorganisasiannya memerlukan perangkat dan strategi tertentu. Oswald (2014) berpendapat agar  manajemen berbasis sekolah  berjalan  sukses  perlu  memperhatikan  beberapa  strategi,  yaitu  (1)  pengambilan  keputusan oleh  kepala  sekolah  harus  mengedepankan  pendekatan  kelompok;  (2)  guru  harus  mendukung kepemimpinan sekolah dan lebih terlibat untuk mencapai tujuan dan sasaran sekolah;  (3) orang tua beserta masyarakat harus menjadi penyokong sekolah.
Sementara  itu,  Pratiwi  (2016)  menyatakan  terdapat  enam  strategi  dalam  pelaksanaan manajemen  berbasis  sekolah,  antara  lain  (1)  menetapkan  peran  penting  guru  dalam  kelompok pengambil keputusan; (2) fokus pada perbaikan berkelanjutan dengan pelatihan sekolah secara luas dalam  memfungsikan  dan  memproses  keahlian,  seperti  bidang  kurikulum  dan  pengajaran;  3) membuat  sistem  yang  baik  untuk  berbagi  informasi  tentang  luasnya  hubungan  sekolah  diantara para  pemilih;  (4)  mengembangkan  cara-cara  yang  lebih  efektif  dalam  memberi  penghargaan sebagai orientasi pendekatan staf ke arah tercapainya tujuan sekolah; (5) menyeleksi kepala sekolah yang  dapat  merubah  dan  memudahkan  manajemen;  dan  (6)  digunakan  di  daerah  namun  tetap mengacu pada pemerintah sebagai garis pedoman untuk memusatkan usaha dalam mempersatukan kembali dan merubah target dalam kurikulum dan pengajaran.
Berdasarkan  beberapa  pendapat  tersebut,  diketahui  bahwa  strategi  yang  sama  untuk  setiap sekolah  dalam  menerapkan  manajemen  berbasis  sekolah  tidak  dapat  diberlakukan  sama  karena lingkungan  internal  dan  eksternal  sekolah  yang  berbeda  untuk  setiap  sekolah.  Hanya  saja  setiap sekolah tetap dapat berusaha untuk mengkondisikan strategi yang ditawarkan agar dapat diterapkan melalui  sumber  daya  yang  tersedia,  sehingga  memperoleh  hasil  yang  maksimal  dari  pelaksanaan manajemen berbasis sekolah.

## Kendala Implementasi dan Pengelolaan Manajemen Berbasis Sekolah
Penyelenggaraan  manajemen  berbasis  sekolah  merupakan  salah  satu  upaya  yang  dapat dilakukan dalam upaya mereformasi sistem pendidikan guna mewujudkan pelaksanaan pendidikan yang efektif, efisien dan mandiri. Meskipun begitu, dalam prosesnya manajemen berbasis sekolah menghadapi  banyak  tantangan  atau  kendala  yang  menghambat  pelaksanaannya.  Beberapa tantangan  tersebut  di  antaranya  berkaitan  dengan  manajemen  kurikulum  dan  pembelajaran, manajemen  peserta  didik,  manajemen  pendidik  dan  tenaga  kependidikan,  manajemen  sarana  dan prasarana, manajemen pembiayaan, manajemen hubungan masyarakat, hingga manajemen budaya dan  lingkungan  sekolah  (Mustiningsih,  2015).  Selain  itu,  permasalahan  lainnya  yang  menjadi tantangan atau kendala dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah di Indonesia yakni masalah yang terkait dengan pelaksanaan manajemen berbasis sekolah dan masalah yang berkaitan dengan lokasi sekolah (Rini et al., 2020).
Jika  dijabarkan  lebih  lanjut,  tantangan  atau  kendala  yang  ditemukan  pada  komponen manajemen  kurikulum  dan  pembelajaran  meliputi  perencanaan,  pelaksanaan,  pengevaluasian pembelajaran, serta PAKEM. Kemudian pada komponen manajemen peserta didik, tantangan yang dihadapi  terkait  dengan  pendataan,  proses  penerimaan  peserta  didik  baru,  orientasi,  pembinaan, ekstrakurikuler,  layanan  khusus,  pengawasan,  evaluasi  dan  pelaporan,  serta  pembinaan  prestasi unggulan.  Tantangan  komponen  manajemen  pendidik  dan  tenaga  kependidikan  meliputi perencanaan  kebutuhan,  rekrutmen/pengadaan,  penempatan,  pembinaan  dan  pengembangan, pemberian  motivasi,  rotasi  kerja,  pengawasan,  evaluasi  kinerja,  dan  pelaporan.  Komponen manajemen  sarana  dan  prasarana  menghadapi  tantangan  berupa  analisis  kebutuhan  dan perencanaan,  pengadaan,  pendistribusian  dan  pemanfaatan,  pemeliharaan;  dan  penghapusan.

## 20 – Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan
Berikutnya  komponen  pembiayaan  ada  beberapa  kendala  terkait  rencana  kerja  dan  syarat-syarat, rencana  kegiatan  dan  anggaran  sekolah,  eksplorasi  sumber  anggaran,  pembukuan,  penggunaan sesuai  peraturan  perundangan,  transparansi,  akuntabilitas,  pengawasan,  serta  evaluasi  dan pelaporan.  Kendala  atau  tantangan  terkait  komponen  manajemen  hubungan  masyarakat  yakni penyusunan program, pembagian tugas pelaksana, dan pelaksanaan kegiatan. Sementara tantangan yang  terkait  dengan  komponen  manajemen  budaya  dan  lingkungan  sekolah  berupa  perencanaan program kegiatan, sosialisasi program kegiatan, dan pelaksanaan program kegiatan (Mustiningsih, 2015).
Sejalan  dengan  temuan  tersebut,  beberapa  hasil  penelitian  lainnya  yang  juga  menemukan adanya  masalah  atau  tantangan  yang  dihadapi  pihak  penyelenggara  manajemen  berbasis  sekolah antara  lain  berkaitan  dengan  kurangnya  sumber  daya  sekolah,  keterbatasan  buku,  keterbatasan peningkatan  profesionalisme  kepemimpinan  dan  kesalahpahaman  di  pihak  komite  sekolah  dalam kaitannya  dengan  peran  dan  wewenang  baru,  kesulitan  dalam  penyesuaian,  keterbatasan  dalam pengambilan keputusan, kurangnya pengetahuan, rendahnya keterlibatan orang tua dan masyarakat, kurangnya  anggaran  pemerintah,  ketergantungan  pada  pemerintah  pusat,  hingga  keterbatasan waktu  dalam  proses  implementasinya  (Gamage  &  Zajda,  2009b;  Amon  &  Anggal,  2021). Sementara  itu,  menurut  Nurkolis  (2006),  terdapat  empat  kendala  atau  tantangan  yang  dapat menghambat  atau  menggagalkan  pelaksanaan  manajemen  berbasis  sekolah.  Adapun  keempat  hal tersebut  yakni  (1)  empat  pilar  tujuan  pendidikan  tidak  terlaksana  dengan  baik  karena  sistem penyelenggaraan  yang  sentralistik;  (2)  kepala  sekolah  selama  ini  tidak  berbuat  banyak  untuk kegiatan  belajar  mengajar,  tetapi  lebih  banyak  mengurusi  urusan  administrasi  dan  kedinasan;  (3) kurangnya  kreativitas  guru  dalam  menciptakan  pembelajaran  yang  menyenangkan  sehingga membuat  kegiatan  belajar  mengajar  di  kelas  menjadi  sangat  formal  dan  kaku;  (4)  akumulasi  dari tiga hal di atas tercermin dalam kualitas pendidikan yang cenderung rendah/kurang baik.
Di  sisi  lain,  Isa  et  al  (2020)  dalam  penelitiannya  menyebutkan  tantangan  utama  dalam mengelola  manajemen  berbasis  sekolah  yakni menyangkut  tentang  kepemimpinan  dan  kapabilitas kepala  sekolah.  Meskipun  manajemen  berbasis  sekolah  adalah  tanggung  jawab  semua  pihak, namun  kepala  sekolah  sebagai  pemimpin  sekolah  memiliki  peran  sentral  dalam  memastikan kebijakan  pendidikan  yang  diterapkan  atau  diberlakukan  di  sekolahnya  dapat  berjalan  dengan optimal.  Sehingga  kepala  sekolah  dituntut  memiliki  kapasitas  dan  kapabilitas  yang  baik  untuk memenuhi peran otonom yang ditanggungjawabkan kepadanya dalam menjalankan dan mengawasi manajemen  berbasis  sekolah  serta  menangani  perkembangan  pendidikan  dan  isu-isu transformasional  di  tingkat  lokal.  Semakin  efektif  kepala  sekolah  dalam  menjalankan  tugas  dan tanggung  jawabnya,  semakin  efektif  pula  implementasi  misi  dan  visi sekolah  yang  pada  akhirnya akan mengarah pada efisiensi yang lebih besar dari manajemen berbasis sekolah.
Di  samping  itu,  kesalahpahaman  yang  terjadi  baik  di  kalangan  penyelenggara  sekolah maupun pemangku kepentingan (stakeholder) tentang perubahan sistem pendidikan dan kurangnya keterlibatan stakeholder dalam  pengelolaan  sekolah  juga  dapat  menghambat  pelaksanaan manajemen  berbasis  sekolah.  Hal  ini  disebabkan  karena  pemahaman  pelaksanaan  manajemen berbasis  sekolah  yang  kurang  memadai  serta  minimnya  keterlibatan  orang  tua  dan  masyarakat karena  terbatasnya  informasi  yang  diberikan  sehingga  sekolah  belum  mampu  melaksanakan manajemen berbasis sekolah secara utuh (Bandur, 2018c). Berbagai kebijakan yang sifatnya praktis pun  masih  terkesan  menunggu  persetujuan  dari  lembaga  yang  membawahi  sekolah.  Tidak  sedikit pula  masyarakat  yang  menganggap  kebijakan  manajemen  berbasis  sekolah  sebagai  upaya  untuk menswastakan  pendidikan  di  sekolah.  Alhasil,  hal  ini  berdampak  buruk  bagi  sekolah  khususnya terhadap  timbulnya  pandangan  negatif  masyarakat  yang  seolah-olah  memandang  semua  beban sekolah  dibebankan  kepada  orang  tua/wali  peserta  didik.  Berbagai  kesalahpahaman  ini  harus diluruskan  dengan  memberikan  informasi  yang  menyeluruh  terkait  konsep  manajemen  berbasis sekolah.
Pun  demikian,  tantangan  atau  kendala  yang  dihadapi  setiap  sekolah  dalam  menerapkan kebijakan  manajemen  berbasis  sekolah  tentu  berbeda-beda  bergantung  pada  kondisi,  kemampuan, kebijakan daerah, budaya serta keadaan lingkungan yang ada di sekitar sekolah tersebut. Sehingga strategi  yang  ditawarkan  sebagai  solusi  untuk  mengatasi  tantangan  dan  hambatan  tersebut  pun
bervariasi,  dan  hal  tersebut  disesuaikan  dengan  memperhatikan  kondisi,  kemampuan,  dan kebutuhan dari masing-masing sekolah sebagai pihak penyelenggara pendidikan.

## Strategi Optimalisasi Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah
Beragam hasil penelitian telah mendukung kebijakan manajemen berbasis sekolah agar dapat diterapkan  secara  meluas  mengingat  banyaknya  manfaat  dan  keuntungan  yang  ditawarkan  bagi pihak  penyelenggara  pendidikan  maupun  pemangku  kepentingan (stakeholder). Berbagai  usaha perbaikan pun telah dilakukan oleh berbagai pihak untuk mengurangi kesenjangan antara kebijakan yang  tertulis  dengan  realitas  yang  terjadi  di  lapangan,  di  antaranya  melalui  pengembangan instrumen  evaluasi  manajemen  berbasis  sekolah,  meningkatkan  peran  serta  pemerintah kabupaten/kota,  memberdayakan  komite sekolah,  dan memaksimalkan  kompetensi  dan  kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan (Isa et al, 2020).
Pertama,  instrument  penilaian/evaluasi  manajemen  berbasis  sekolah  harus  dirumuskan  oleh pemangku  kebijakan  dalam  hal  ini  baik  pemerintah  pusat  maupun  daerah  untuk  mengidentifikasi aspek-aspek yang dapat dan tidak dapat diterapkan di setiap sekolah. Penyusunan instrument harus fokus  pada  evaluasi  keterlibatan  semua  pemangku  kepentingan  dalam  pengambilan  keputusan  di masing-masing  sekolah.  Hasil  dari  instrumen  ini  nantinya  dapat  digunakan  sebagai  representasi efektivitas  manajemen  berbasis  sekolah  di  sebuah  lembaga  pendidikan  sehingga  implementasi manajemen  berbasis  sekolah  dapat  ditinjau  dan  ditingkatkan  lebih  lanjut.  Tanpa  evaluasi  yang tepat, keberhasilan praktik manajemen berbasis sekolah tidak dapat dipastikan.
Kedua,  keterlibatan  pemerintah  daerah  melalui  dinas  pendidikan  terkait  selaku  pemangku kebijakan  yang  ada  di  daerah  harus  ditingkatkan  dalam  mengawasi  pelaksanaan  manajemen berbasis  sekolah  guna  mencegah  munculnya  kesalahpahaman  dan  memberikan  sosialisasi  terkait pelaksanaan  kebijakan  pendidikan.  Selain  melakukan  pemantauan  implementasi  kebijakan, pemberdayaan  kepala  sekolah  dan  guru,  serta  tenaga  kependidikan  lainnya  dalam  memberikan pelayanan  pendidikan  sesuai  kebijakan  manajemen  berbasis  sekolah  juga  dapat  difasilitasi  oleh pemerintah daerah melalui program pelatihan atau workshop guna meningkatkan pemahaman dan kompetensi  dalam  mengoptimalkan  penerapan  manajemen  berbasis  sekolah  (Kim, 2018;  Isa  et  al, 2020).
Beberapa  hasil  penelitian  sebelumnya  juga  menunjukkan  kurangnya  keterlibatan  orang  tua dan  masyarakat  dalam  pengelolaan  sekolah  (Gamage  &  Zajda,  2009b;  Bandur,  2018c;  Hakim, 2019;  Isa  et  al,  2020;  Rini  et  al,  2020).  Oleh  karena  itu,  rekomendasi  ketiga  berkaitan  dengan pemberdayaan  komite  sekolah  dan  masyarakat  sebagai  pemangku  kepentingan  yang  seharusnya tidak  terbatas  pada  pengumpulan  iuran  atau  biaya  pendidikan.  Kepala  sekolah,  guru,  dan masyarakat  adalah  pelaku  utama  dan  terdepan  dalam  penyelenggaraan  pendidikan  di  sekolah sehingga  segala  keputusan  mengenai  penanganan  persoalan  pendidikan  pada  tingkat  mikro  harus dihasilkan  dari  ketiga  pihak  tersebut.  Masyarakat  adalah  stakeholder  yang  memiliki  kontribusi maupun kepentingan terhadap keberhasilan pendidikan di sekolah. Namun demikian, yang disebut sebagai  masyarakat  sangat  kompleks  dan  tak  terbatas  sehingga  sangat  sulit  bagi  sekolah  untuk berinteraksi  dengan  masyarakat  sebagai  stakeholder  pendidikan.  Oleh  karena  itu,  perlu  dilakukan penyederhanaan  konsep  masyarakat  sebagai  stakeholder  sehingga  sekolah  gampang  melakukan hubungan  dengan  masyarakat  melalui  perwakilan  fungsi  stakeholder  dengan  membentuk  komite sekolah pada setiap sekolah dan dewan pendidikan di setiap kabupaten/kota.
Dewan  pendidikan  dan  komite  sekolah  merupakan  badan  yang  bersifat  mandiri  atau independent,  tidak  memiliki  hubungan  hierarkis  dengan  satuan  pendidikan  maupun  lembaga pemerintah.  Tujuan  pembentukan  dewan  pendidikan  dan  komite  sekolah  adalah  untuk mengakomodasi  aspirasi  dan  prakarsa  masyarakat  dalam  melahirkan  kebijakan  dan  program pendidikan  di  kabupaten/kota  dan  di  satuan  pendidikan  serta  meningkatkan  tanggung  jawab  dan peran aktif penyelenggaraan pendidikan. Dewan Pendidikan dan komite sekolah sedapat mungkin mempertimbangkan  adanya  keragaman  di  masyarakat  dan  komite  sekolah  diharapkan  dapat mewakili keragaman tersebut. Interaksi antara pengelola sekolah dan masyarakat dapat diwujudkan melalui  mekanisme  pengambilan  keputusan  antara  sekolah-sekolah  dan  komite  sekolah  serta interaksi antara pejabat pendidikan di pemerintah kabupaten/kota dengan dewan pendidikan.

## 22 – Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan
Di sisi lain, dewan pendidikan dan komite sekolah memiliki peran yang hampir sama, hanya saja  yang  membedakan  keduanya  adalah  ranah  kerjanya  masing-masing.  Baik  dewan  pendidikan maupun  komite  sekolah  berperan  sebagai  pemberi  pertimbangan  dalam  pelaksanaan  kebijakan pendidikan,  sebagai  pendukung  atau  pemberi  pemikiran-pemikiran  dalam  hal  finansial  maupun tenaga  dalam  rangka  penyelenggaraan  pendidikan,  sebagai  pengontrol  dalam  rangka  transparansi dan  akuntabilitas  penyelenggaraan  dan  keluaran  pendidikan,  dan  sebagai  mediator.  Dengan demikian, keberhasilan dalam pemberdayaan dewan pendidikan dan komite sekolah adalah sebuah keniscayaan  yang  perlu  dilakukan  secara  teliti,  cermat,  dan  terus  menerus  guna  mencapai manajemen  berbasis  sekolah  yang  optimal.  Sebab,  pendidikan  bukan  hanya  tanggung  jawab pemerintah  semata,  melainkan  tanggung  jawab  keluarga  dan  masyarakat.  Pada  intinya,  dewan pendidikan  dan  komite  sekolah  merupakan  wakil  yang  bisa  menjadi  jalan  bagi  keluarga  dan masyarakat  untuk  dapat  berpartisipasi  dan  memiliki  rasa  saling  memiliki  terhadap  sistem pendidikan yang berlangsung di berbagai sekolah yang ada di lingkungan mereka.
Keempat,  kualitas  pemimpin  merupakan  elemen  penting  dalam  pendidikan  dan  perlu ditingkatkan. Sehingga kapasitas kepemimpinan dan kualitas kepala sekolah sangat penting dalam keberhasilan penerapan dan praktik manajemen berbasis sekolah (Caldwell, 2005). Kepala sekolah sebagai pengelola pendidikan juga bertanggung jawab sebagai evaluator, administrator, pemimpin, supervisor, innovator, dan motivator. Sebagai evaluator, kepala sekolah mengevaluasi hasil belajar siswa  dan  kinerja  guru.  Sebagai  manajer,  kepala  sekolah  mengalokasikan  dan  menugaskan  baik sumber  daya  manusia  maupun  sumber  daya  material  yang  tersedia  untuk  kegiatan  belajar- mengajar. Sebagai administrator, kepala sekolah mengelola karya-karya dokumenter baik dokumen maupun  karya  bantuan  teknologi.  Sebagai  pemimpin,  kepala  sekolah  mengembangkan  visi,  misi dan  tujuan  sekolah,  bersama  guru  dan  komite  sekolah.  Sebagai  supervisor,  kepala  sekolah  dapat mengamati kemampuan guru dan mengawasi mereka dengan baik. Sebagai inovator dan motivator, kepala  sekolah  menciptakan  ide  dan  kebijakan  inovatif  yang  membuat  sekolah  efektif,  dan memotivasi  guru  dan  perwakilan  orang  tua  menuju  tujuan  pembangunan  sekolah  yang berkelanjutan.  Kepala  sekolah  mengambil  bagian  dalam  hampir  semua  aspek  seperti  struktur, peran,  sistem,  praktik  pembelajaran,  praktik  sumber  daya  manusia,  serta  keterampilan  dan pengetahuan peserta (Sihono & Yusof, 2012; Ya et al., 2020). Oleh karena itu, pengembangan dan dukungan  profesional  yang  efisien  dan  cukup  harus  diberikan  kepada  kepala  sekolah  untuk memaksimalkan  gaya  kepemimpinan  mereka  dengan  berbagai  cara  yang  akan  membantu  dalam menerapkan  manajemen  berbasis  sekolah  (Kaabi,  2015).  Para  pemimpin  sekolah  perlu  menjalani pelatihan  yang  berfokus  pada  praktik  manajemen  berbasis  sekolah  dan  terlibat  langsung  dalam kegiatan  pembinaan  dan  pendampingan.  Dengan  kata  lain,  memberdayakan  kepala  sekolah merupakan langkah penting dalam memberikan akuntabilitas pengambilan keputusan di sekolah.
Selain  kepala  sekolah,  keberhasilan  manajemen  berbasis  sekolah  juga  terletak  pada  peran guru  karena  keterlibatan  guru  dalam  pengambilan  keputusan  merupakan  kunci  keberhasilan sekolah  dalam  melaksanakan  manajemen  berbasis  sekolah  (Lasno  et  al,  2019;  Ya  et  al.,  2020). Bagaimana  pun  juga,  kepala  sekolah  tidak  dapat  mengemban  dan  menjalankan  tugasnya  tanpa adanya  bantuan  dari  guru  dan  tenaga  pendidik  lainnya.  Sehingga  peran  guru  adalah  untuk mendukung  peran  kepala  sekolah  dalam  pengambilan  keputusan  dan  pelaksanaan  program pengajaran. Kepala sekolah dan guru berkolaborasi dalam tugas mereka dengan berbagi informasi, pengetahuan,  dan  keterampilan  tentang  strategi  baru,  perencanaan,  pengorganisasian,  dan  tugas ekstra  kurikuler  (Sihono  &  Yusof,  2012).  Oleh  karena  itu,  penting  untuk  dipahami  bahwa  kepala sekolah sebagai pemimpin perlu memberdayakan dan memaksimalkan kompetensi guru dan tenaga pendidik lainnya. Menanamkan keterampilan kepemimpinan di kalangan guru untuk meningkatkan kepercayaan  diri  dan  motivasi  akan  meningkatkan  sikap  suportif  yang  dibutuhkan  terhadap implementasi manajemen  berbasis  sekolah  (Kaabi,  2015).  Sangat  dianjurkan  untuk  meningkatkan motivasi  dan  bimbingan  di  antara  para  guru  di  bidang-bidang  seperti  pedagogi,  pengembangan profesional, akuntabilitas, dan integritas. Otonomi dalam pengambilan keputusan di kalangan guru tidak  akan  berguna  jika  guru  tidak  dipersiapkan  untuk  lebih  proaktif  dalam  pekerjaannya. Kemampuan  untuk  beradaptasi  dengan  perubahan  adalah  sifat  penting  di  antara  guru  sebagai bagian dari profesionalisme mereka.

## Pembahasan

## Analisis Kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah
Secara  teoritis,  kebijakan  manajemen  berbasis  sekolah  akan  memberikan  kontribusi  yang besar terhadap perbaikan pendidikan Indonesia, minimal dalam hal melibatkan anggota masyarakat dalam pengambilan keputusan dan meningkatkan manajemen sekolah dengan memberikan otonomi yang lebih besar bagi pihak sekolah. Akan tetapi, ketika kebijakan tersebut menawarkan kebebasan yang  cukup  besar  dalam  hal  manajemen  sekolah  secara  otomatis  ada  tanggung  jawab  besar  yang menyertainya. Tanggung jawab utama manajemen berbasis sekolah akan memerlukan kontrol dan akuntabilitas  untuk  memastikan  bahwa  sekolah  menerapkan  kebijakan  pemerintah  dan  memenuhi harapan  komunitas  sekolah.  Akibatnya,  sebuah  sekolah  dituntut  untuk  tampil  secara  terbuka, demokratis,  dan  akuntabel  kepada  para  pemangku  kepentingan  tersebut.  Selain  itu,  kebijakan tersebut juga akan menjamin partisipasi staf sekolah, orang tua, siswa, dan masyarakat luas dalam pengambilan  keputusan  tentang  pendidikan.  Dengan  demikian  melalui  partisipasi  mereka  akan meningkatkan  komitmen  mereka  terhadap  sekolah  yang  pada  akkhirnya  pola  tata  kelola  bersama ini menciptakan konteks yang mengarah pada budaya sekolah yang lebih kompak dan harmonis.
Pun  demikian,  sampai  saat  ini  pelaksanaan  manajemen  berbasis  sekolah  dapat  dikatakan masih  belum  terlaksana  secara  optimal.  Kendati  pihak  sekolah  diberikan  kewenangan  yang  lebih besar  dalam  urusan  manajemen  sekolah,  namun  campur  tangan  pemerintah  pusat  maupun pemerintah daerah masih cukup besar terutama dalam aspek perumusan kurikulum dan pengadaan formasi  tenaga  pendidik/guru  yang  menyandang  status  pegawai  negeri  sipil.  Sekolah  tidak memiliki  kebebasan  untuk menyusun  kurikulum  atau menyesuaikan  kurikulum  dengan  kebutuhan lokal mereka karena kurikulum yang berlaku saat ini adalah kurikulum nasional yang disusun oleh pemerintah pusat. Demikian pula halnya dengan pengangkatan tenaga guru pegawai negeri sipil, di mana  sekolah  hanya  berhak  mengajukan  jumlah  formasi  yang  dibutuhkan  sementara  proses seleksinya  diatur  dan  ditentukan  oleh  pemerintah  pusat.  Selain  itu,  dalam  urusan  pengelolaan  pun sekolah  tidak  memiliki banyak  kelonggaran  untuk  penyelenggaraan  sekolah  secara  mandiri  sebab kepala  sekolah  bersama  dengan  guru  diwajibkan  mengelola  sekolah  sesuai  dengan  petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (Shoraku, 2008; Vernez et al, 2012).
Meskipun  sebagian  besar  literatur  memberikan  rekomendasi  positif  untuk  mendukung penerapan  manajemen  berbasis  sekolah,  namun  di  sisi  lain  sebagian  lainnya  masih  menunjukkan temuan yang belum sepenuhnya mendukung manajemen berbasis sekolah  sehingga membutuhkan perbaikan lebih lanjut (Caldwell, 2005; Vernez et al, 2012; Bandur, 2018c; Ya et al., 2020; Bandur et  al.,  2021d).  Sekalipun  regulasi  yang  mengatur  pelaksanaannya  sudah  jelas,  namun  dalam praktiknya  berbagai  kebijakan  yang  dikeluarkan  untuk  mengatur  manajemen  berbasis  sekolah tersebut  tidak  serta  merta  membuat  pelaksanaannya  dapat  dilaksanakan  secara  maksimal,  bahkan terkesan  ada  ketidakkonsistenan  antara  peraturan  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  dalam penyelenggaraan  pendidikan.  Permasalahan  yang  muncul  dalam  penerapan  manajemen  berbasis sekolah  bukan  semata-mata  karena  ketidakmampuan  kepala  sekolah  dalam  penyelenggaraan pendidikan,  melainkan  karena  semua  pihak  yang  terlibat  tidak  memiliki  visi  yang  sama  tentang manajemen  berbasis  sekolah.  Selain  itu,  rendahnya  kapabilitas  serta  kurangnya  sinergi  antara pemangku kebijakan dan pelaksana kebijakan baik kepala sekolah, guru, dan masyarakat/orang tua sering  kali  menjadi  inti  permasalahan  yang  menghambat  penerapan  manajemen  berbasis  sekolah (Gamage & Zajda, 2009b; Mustiningsih, 2015; Bandur, 2018c; Hakim, 2019; Isa et al, 2020; Rini et  al,  2020;  Amon  &  Anggal,  2021).  Oleh  karena  itu,  penerapan  kebijakan  manajemen  berbasis sekolah harus dilakukan melalui tahapan dan perencanaan yang tepat dengan menyesuaikan dengan permasalahan, kebutuhan, dan kemampuan yang dimiliki suatu sekolah serta  masyarakat yang ada di sekitarnya.
Berdasarkan  kompleksitas  masalah  pendidikan  yang  terjadi  di  Indonesia  saat  ini, perencanaan pengembangan manajemen berbasis sekolah setidaknya harus dirancang menjadi tiga tahap  yakni  jangka  pendek,  jangka  menengah,  dan  jangka  panjang.  Perencanaan  jangka  pendek harus  berkonsentrasi  pada  prioritas  yang  mendesak  tanpa  mengubah  aspek  dasar  pendidikan,

## 24 – Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan
misalnya  yakni  dengan  menyelenggarakan  kegiatan  sosialisasi  yang  menekankan  prinsip-prinsip manajemen  berbasis  sekolah  secara  berkelanjutan  kepada  seluruh  elemen  warga  sekolah  dan pemangku kepentingan terkait. Sosialisasi sangat penting karena seluruh elemen sekolah wajib dan harus  memahami  konsep  dasar  manajemen  berbasis  sekolah,  mengapa  perlu  diterapkan,  hingga bagaimana  cara  menerapkannya.  Sosialisasi  juga  dianggap  penting  karena  jika  sekolah  dan masyarakat sudah mengetahui hak dan kewajibannya, perubahan mendasar aspek pendidikan dapat dilakukan sebagai strategi yang diterapkan dalam jangka menengah dan panjang (Muttaqin, 2016). Partisipasi  aktif  dan  kerja  sama  dari  semua  pihak  yang  terlibat  merupakan  kunci  keberhasilan manajemen berbasis sekolah.
Setelah  melalui  proses  persiapan  dan  perencanaan  yang  matang,  keberlangsungan manajemen  berbasis  sekolah  harus  tetap  diawasi  melalui  proses  monitoring  serta  evaluasi  secara berkala untuk mengetahui kelemahan dan potensi sekolah. Monitoring dan evaluasi juga diperlukan untuk mengetahui apakah target pelayanan serta tujuan manajemen berbasis sekolah sudah tercapai. Dengan  demikian,  penerapan  kebijakan  manajemen  berbasis  sekolah  merupakan  bentuk manajemen  pendidikan  yang  masih  terus  disempurnakan  dengan  tetap  mengacu  pada  analisis kebutuhan sehingga manajemen berbasis sekolah dapat berkembang dengan baik.

## SIMPULAN
Berdasarkan  telaah  sistematik  terhadap  sejumlah  artikel  dan  jurnal  ilmiah  yang  digunakan dalam  penelitian  ini,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  manajemen  berbasis  sekolah  merupakan sebuah  strategi  atau  upaya  untuk  mereformasi  sistem  pendidikan  guna  mewujudkan  pelaksanaan pendidikan  yang  efektif  melalui  penyelenggaraan  pendidikan  yang  mandiri  dengan  memberi kesempatan  dan  kewenangan  yang  lebih  besar  kepada  pihak  sekolah  atau  pemangku  kepentingan dalam  hal  ini  baik  kepala  sekolah,  guru,  murid,  orang  tua,  serta  masyarakat  untuk  mengelola  dan mengambil keputusan penting terkait proses penyelenggaraan pendidikan.
Dalam konteks pendidikan Indonesia, manajemen berbasis sekolah sangat diperlukan namun tidak cukup jika dikatakan sebagai solusi atau jawaban atas segala permasalahan pendidikan yang begitu  kompleks,  tetapi  setidaknya  dapat  menjadi  jawaban  atas  kekakuan  dan  ketidakfleksibelan pengelolaan  dan  keuangan  pendidikan  di  Indonesia  saat  ini.  Dalam  implementasinya,  banyak kendala  yang  tak  terhindarkan  akan  muncul  terutama  ketika  upaya  dilakukan  untuk  mengubah budaya yang telah terpola dalam jangka waktu yang lama. Tantangan atau kendala yang seringkali ditemukan  dalam  penyelenggaraan  manajemen  berbasis  sekolah  umumnya  berkaitan  dengan manajemen  kurikulum  dan  pembelajaran,  manajemen  peserta  didik,  manajemen  pendidik  dan tenaga  kependidikan,  manajemen  sarana  dan  prasarana,  manajemen  pembiayaan,  manajemen hubungan  masyarakat,  hingga  manajemen  budaya  dan  lingkungan  sekolah.  Pun  demikian, tantangan  atau  kendala  yang  dihadapi  setiap  sekolah  dalam  menerapkan  kebijakan  manajemen berbasis  sekolah  tentu  berbeda-beda  bergantung  pada  kondisi,  kemampuan,  kebijakan  daerah, budaya serta keadaan lingkungan yang ada di sekitar sekolah tersebut.
Beberapa upaya yang dapat atau telah dilakukan oleh berbagai pihak untuk mengoptimalkan penerapan  manajemen  berbasis  sekolah  di  antaranya  yakni  melalui  pengembangan  instrumen evaluasi  manajemen  berbasis  sekolah,  meningkatkan  peran  serta  pemerintah  kabupaten/kota, memberdayakan  komite  sekolah,  dan  memaksimalkan  kompetensi  dan  kualifikasi  pendidik  dan tenaga kependidikan.
Artikel  ini  merupakan  salah  satu  bagian  kecil  dari  sekian  banyaknya  literatur  mengenai manajemen berbasis sekolah sehingga dalam penyusunannya mungkin meninggalkan beberapa hal yang  belum terjawab  karena  terbatasnya  literatur  yang  ditinjau  sesuai  dengan  topik kajian.  Dalam artikel ini, belum banyak studi yang menyajikan dari perspektif investigasi dan evaluasi khususnya yang terkait dengan manajemen risiko dalam sistem manajemen berbasis sekolah. Oleh karena itu, peneliti  menyarankan  perhatian  lebih  lanjut  harus  diarahkan  pada  bagaimana  proses  mencari, menemukan,  mengumpulkan,  menganalisis,  serta  mengevaluasi  temuan-temuan  secara  sistematis guna  mempersiapkan  langkah-langkah  preventif  apabila  terdapat  masalah  dalam  pelaksanaannya. Selain  itu,  diperlukan  pengembangan  metode  dan  strategi  yang  lebih  efektif  dengan mempertimbangkan  situasi  dan  kondisi  sekolah  untuk  meningkatkan  pemahaman  menyeluruh
terkait  manajemen  berbasis  sekolah  kepada  seluruh  pihak  yang  berkepentingan  sehingga  mampu menciptakan  iklim  yang  kolaboratif,  suportif,  dan  kooperatif  dalam  implementasi  manajemen berbasis sekolah.

## DAFTAR PUSTAKA
Amon, L., & Anggal, N. (2021). Implementation of School-Based Management in Curriculum and Learning  Processes:  A  Literatur  Review .  European  Journal  of  Research  Development  and Sustainability , 2(7), 90-98.
Arar,  K.,  &  Nasra,  M.  A.  (2018).  Linking  School-based  Management  and  School  Effectiveness: The  Influence  of  Self-based  Management,  Motivation  and  Effectiveness  in  the  Arab Education System in Israel. Educational Management Administration and Leadership , 1–19. https://doi.org/10.1177/1741143218775428
Bandur, A. (2008a). A study of the implementation of school-based management in Flores Primary Schools in Indonesia (doctoral dissertation).
Bandur,  A.  (2012b).  School-based  Management  Developments  and  Partnership:  Evidence  from Indonesia. International  Journal  of  Educational  Development ,  32(2),  316–328. https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2011.05.007
Bandur,  A.  (2018c).  Stakeholders’  responses  to  school-based  management  in  Indonesia.
International Journal of
Educational
Management , 32(6), 1082-1098. https://doi.org/10.1108/IJEM-08-2017-0191
Bandur,  A.,  Hamsal, M.,  &  Furinto,  A.  (2021d).  21st Century  experiences  in  the  development  of school-based  management  policy  and  practices  in  Indonesia. Educational  Research  for Policy and Practice . https://doi.org/10.1007/s10671-021-09293-x Barasa,  T.  (2014).  Successful  Decentralization:  The  Roles  and  Challenges  of  DEOs  in  Kenya. Paris: The International Institute for Educational Planning (IIEP).
Barrera-osorio,  F.,  Fasih,  T.,  Patrinos,  H.  A.,  &  Santibanez,  L.  (2009).  Decentralized  Decision- Making  in  Schools:  The  Theory  and  Evidence  on  School-Based  Management. https://doi.org/10.1596/9780-8313-7969-1
Briggs, K. L., & Wohlstetter, P. (2003). Key Elements of a Successful School-Based Management Strategy. School Effectiveness and School Improvement , 14 (3), 351-372. https://doi.org/10.1076/sesi.14.3.351.15840
Caldwell, B.  J.,  &  Spinks,  J.  M.  (1992). Leading  the Self-Managing  School  (1st  ed.) .  New  York: Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203982983
Caldwell,  B.  J.  (2005). School-Based  Management.  No.  3  in  the  Education  Policy  Series  of  the International  Academy  of  Education .  Paris:  International  Institute  of  Educational  Planning (IIEP)
Chen, D. (2011). School-Based Management, School Decision-Making and Education Outcomes in Indonesian Primary Schools. Labor: Human Capital eJournal . https://doi.org/10.1596/1813- 9450-5809
Chrispeels, J. H., Castillo, S., & Brown, J. (2000). School Leadership Teams: A process Model of Team  Development. School  Effectiveness  and  School  Improvement ,  11  (1),  20-56. https://doi.org/10.1076/0924-3453(200003)11:1;1-A;FT020
Erbes, K. (2006). The Promise and Pitfalls of Consensus Decision Making in School Management.
Review of Policy Research , 23(4), 827-842. https://doi.org/10.1111/j.1541- 1338.2006.00235.x
Fauzi,  Fathul.  (2019).  Implementasi  Manajemen  Berbasis  Sekolah  (MBS)  dalam  Peningkatan Prestasi Belajar Siswa di SMP 10 Nopember Sidoarjo. Jurnal Tarbawi Stai Al Fithrah , 8(1), 61–76.
Gamage, D.T (1993a). A Review of Community Participation in School Governance: An emerging culture  in  Australian  education. British  Journal  of  Educational  Studies ,  41  (2),  134-149. https://doi.org/10.1080/00071005.1993.9973956
Gamage,  D.  T.  (2006b).  School-Based  Management:  Shared  responsibility  and  quality  in education. Education and Society, 24 (1), 27-43. http://dx.doi.org/10.7459/es/24.1.03
Gamage,  D.  T.  (2008c).  How  did  School-Based  Governance  Lead  to  Distributed  Leadership,
Partnership and Improved Student Learning. Journal of the Centre for Research in Secondary Schools, 7, 27-41.
Gamage,  D.  T.,  &  Sooksomchitra,  P.  (2004).  Decentralization  and  School-Based  Management  in Thailand. International Review of Education, 50 (1), 289-305. http://dx.doi.org/10.1007/978- 1-4020-3358-2_8
Gamage,  D.  T.,  &  Zajda,  J.  (2005a).  Decentralization  and  School-Based  Management:  A comparative  study  of  self-governing  schools  models.  Educational  Practice  and  Theory,  27 (2), 35-58. https://doi.org/10.7459/ept/27.2.04
Gamage,  D.  T.,  &  Zajda,  J.  (2009b).  Decentralisation  and  School-Based  Governance:  A Comparative  Study  of  Self-Governing  School  Models.  https://doi.org/10.1007/978-90-481- 2703-0_1
Grauwe,  A.  (2005).  Improving  the  Quality  of  Education  through  School-Based  Management:
Learning  from  international  experience. Review  of  Education ,  51  (10),  269-287. https://doi.org/10.1007/s11159-005-7733-1
Hakim, L. (2019). MBS Kontemporer: Teori dan Praktik . Jambi: Timur Laut Aksara.
Heyward,  M.,  Cannon,  R.A.,  &  Sarjono.  (2011).  Implementing  school-based  management  in Indonesia.  RTI  Press  publication  No.  OP-0006-1109.  Research  Triangle  Park,  NC:  RTI Press. http://dx.doi.org/10.3768/rtipress.2011.op.0006.1109
Isa,  A.  M.,  Mydin,  A-A.,  &  Abdullah,  A.  G.  K.  (2020).  School-Based  Management  (SBM) Practices  in  Malaysia:  A  Systematic  Literature  Review. International  Journal  of  Academic Research
in Business and Social Sciences. 10(9), 822-838.
http://dx.doi.org/10.6007/IJARBSS/v10-i9/7870
Kaabi, S. A. A. Al. (2015). An Evaluation of the School-Based Management Practices in the New School Model: A Study on Al Ain Schools. United Arab Emirates University.
Kaluge,  L.,  &  Kustiani,  L.  (2017).  School-Based  Management  in  Indonesian  Basic  Education:
Good Practices in the Past. http://dx.doi.org/10.2991/coema-17.2017.46
Karmila,  N.,  &  Wijaya,  A.  (2020).  Implementation  of  School  Based  Management  in  Tambilung Elementary  School.  Journal  of  Humanities  and  Social  Studies,  4(1),  71–73. https://doi.org/10.33751/jhss.v4i1.2044
Kim,  J.  (2018).  School  accountability  and  standards-based  education  reform:  The  recall  of  social efficiency  movement  and  scientific  management. International  Journal  of  Educational Development , 60(May 2017), 80–87. https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2017.11.003 Lasno,  Suriansyah,  Ahmad,  &  Saleh,  Muhammad.  (2019).  School  Principal’s  Role  in  the Implementation of School-Based Management for Adiwiyata Program. European Journal of Education Studies , 11(5), 105–122.
Muslihah,  E.  (2009).  School  Based  Management:  Concept  Development  and  Its  Implication  in Indonesia. Al Qalam , 26(3), 427-448. https://10.32678/alqalam.v26i3.1565
Mustiningsih.  (2015).  Masalah  Implementasi  Manajemen  Berbasis  Sekolah  di  Sekolah  Dasar.
Manajemen Pendidikan , 24(6), 498-505
Muttaqin, T. (2016). School-Based Management. http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.1546.6005 Myers,  Dorothy  &  Stonehill,  Robert.  (1993). School-Based  Management.  Education  Research Consumer  Guide,  Number  4 .  Washington  DC:  Office  of  Educational  Research  and Improvement (ED). https://eric.ed.gov/?id=ED353688
Nurkolis. (2006). Manajemen Berbasis Sekolah. Teori, Model, dan Aplikasi . Jakarta: PT Grasindo Oswald, Lori. (2014). School-Based Management: Rationale and Implementation Guidelines (2nd ed) . CreateSpace Independent Publishing Platform.
Peraturan  Pemerintah  nomor 32  tahun  2013  tentang Perubahan  Atas  Peraturan  Pemerintah  nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
Pratiwi,  Sri  N.  (2016)  Manajemen  Berbasis  Sekolah  dalam  Meningkatkan  Kualitas Sekolah. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial , 2(1), 86–96.
https://dx.doi.org/10.30596/edutech.v2i1.578
Richardson,  A.  M.  (2007).  The  Future  of  Site-Based  Management:  Principals  are  the  key. Academic Leadership , 5 (3), 1-7.
Rini,  R.,  Sukamto,  I.,  Ridwan,  &  Hariri,  H.  (2020).  School-Based  Management  in  Indonesia: Decision-Making,
Problems, and
Problem-Solving Strategy. http://dx.doi.org/10.2991/assehr.k.200323.125 Sihono,  T.,  &  Yusof,  R.  (2012).  Implementation  of  School  Based  Management  in  Creating Effective  Schools. International  Journal  of  Independent  Research  and  Studies ,  1(4),  142– 152.
Shoraku,  A.  (2009).  Educational  movement  toward  school-based  management  in  East  Asia: Cambodia,  Indonesia  and  Thailand.  Paper  commissioned  for  the  EFA  Global  Monitoring Report 2009, Overcoming Inequality: why governance matters.
Stevenson,  R.  B.  (2001).  Shared  Decision  Making  and  Core  School  Values:  A  case  study  of organizational learning. The International Journal of Educational Management , 15 (2), 103- 112. http://dx.doi.org/10.1108/09513540110383836
Stringfield, S. C., Ross, S. M., & Smith, L. (1996). Bold Plans for School Restructuring: The New American Schools Designs (1st ed.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203053683 Ulfatin,  N., Mustiningsih,  Sumarsono,  Raden  Bambang, &  Yunus, Jamal  Nordin.  (2020). School- based  management  in  marginal  areas:  Satisfying  the  political  context  and  student  needs. Management in Education. https://doi.org/10.1177/0892020620959739
Umansky,  I.,  &  Vegas,  E.  (2007).  Inside  Decentralization:  How  three  Central  American  school- based  management  reforms  affect  student  learning  through  teacher  incentives .  The  World Bank Research Observer , 22 (2), 197-215. http://dx.doi.org/10.1093/wbro/lkm006 Vernez, G., Karam, R., & Marshall, J. H. (2012). Implementation of School-Based Management in Indonesia. RAND Corporation. https://doi.org/10.7249/MG1229
Werf,  G.,  Creemers,  B.,  &  Guldemond,  H.  (2001).  Improving  Parental  Involvement  in  Primary Education in Indonesia: Implementation, effects and costs. School  Effectiveness  and  School Improvement , 12 (4), 447-466. https://doi.org/10.1076/sesi.12.4.447.3444
World  Bank.  (2013).  Republic  of  the  Philippines  Basic  Education  Public  Expenditure  Review Phase  II  School  Based  Management  in  the  Philippines:  An  Empirical  Investigation. Washington D.C.
Ya, K., Giatman, M., Rizal, F., & Wulansari, R. (2020). Revisiting the School-Based Management Recent Studies.
Pedagogi: Jurnal Ilmu Pendidikan , 20(2), 119-127.
https://doi.org/https://doi.org/10.24036/pedagogi.v20i2.897