This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## Penerapan Aplikasi E-Tilang dalam Penyelesaian Perkara Lalu Lintas Jalan
Nurul Chaerani Nur 1 .

## 1. Pendahuluan
Pelanggaran  terhadap  lalu  lintas  jalan  di  Biak  Numfor-Papua  pada  tahun  2019  berjumlah 1.596  kasus  (data  dari  kantor  Polisi  Resort  Biak  Numfor,  Papua)  yang  sebagian  besarnya berujung kecelakaan. Total peristiwa kecelakaan sebanyak 224 kasus, dengan menelan korban jiwa sebanyak 14 orang, 205 orang luka berat, dan 288 orang luka ringan. Kecelakaan lalu lintas banyak disebabkan karena ke tidak patuh terhadap peraturan lalu lintas. Namun masih terdapat faktor penyebab lainnya, seperti pecah ban, rem blong, jalan berlubang, dan lain- lain.
Akibat dari besarnya angka  kecelakaan ini, perlu rasanya dilakukan perbaikan sistem administrasi,  baik prosedur  dan  mekanisme  penindakan  pelanggaran lalu  lintas.  Upaya  ini bertujuan  untuk  menciptakan  situasi  kondisi  tertib  berlalu  lintas.  Dengan  adanya  sanksi
1 S ekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak, Numfor, Indonesia. Email: nrlchaerani@gmail.com .

## ARTICLE INFO ABSTRACT
Keywords: E-Tilang Application; Traffic Case; Transportation Law.
How to cite: Nur, Nurul Chaerani. (2021). Penerapan Aplikasi E-Tilang dalam Penyelesaian Perkara Lalu Lintas Jalan. Amsir Law
Journal, 3(1), 20-29.
DOI: 10.36746/alj.v3i1.41 This study aims to determine and analyze the effectiveness of the application of the  e-Tilang  application  in  road  traffic  cases  in  the  jurisdiction  of  the  Biak Numfor Police Resort, Papua. As well as knowing and analyzing the obstacles faced in the implementation of e-Tilang in road traffic violations in the jurisdiction of the Biak Numfor Police Resort, Papua. This research uses juridical-empirical research method. The results showed that the implementation of e-Tilang in Biak Numfor-Papua was not yet effective, because it was not in accordance with the expected goals of the e-Tilang program. It should be done electronically (without using a ticket), but in practice it still uses a ticket. In addition, there are still many people who do not know the procedure for resolving traffic violations with e-tickets,  making  it  difficult  to  process  fines  and  take  confiscated  goods beforehand. In addition, there is not yet optimal coordination between authorized agencies that are directly related to the e-Tilang program. The lack of socialization in the community is also an obstacle so that many people do not know about e- Tilang, both the program and the flow of its implementation. Copyright © 2021ALJ. All rights reserved.
berupa  denda  dan  sanksi  lainnya,  tentunya  diharapkan  pengguna  jalan  mematuhi  aturan- aturan berlalu lintas.
Sejauh  ini,  dalam  menurunkan  angka  pelanggaran  lalu  lintas,  pihak  kepolisian  telah melaksanakan  upaya  preventif  dan  represif  untuk  mewujudkan  keamanan,  keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf (a), huruf (b) dan huruf (c) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002.
Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang merupakan alat negara mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam rangka pemenuhan fungsinya tersebut, Polri dalam melindungi, mengayomi, dan melayani serta menegakkan hukum mengacu pada ketentuan dalam Pasal 30 ayat (4) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945.
Penegakan peraturan tentunya dipengaruhi oleh pola perilaku yang nyata dari penegak hukum  dalam  penerapannya.  Hal  ini  dikarenakan  sebagian  dari  masyarakat  memahami hukum sebagai “ petugas ” semata . Sebagian besar juga menganggap bahwa petugas sebagai insan yang patut dicontoh dalam berlalu lintas. Olehnya itu kehadiran petugas di jalan, tentu diharapkan dapat membuat situasi keamanan terjamin dalam berlalu lintas. Diharapkan agar proses penegakan hukum berlangsung sesuai dengan prinsip equality before the law .
Faktanya, dalam mengurangi pelanggaran ditempuhlah langkah yang dilakukan secara persuasif yang tampaknya sangat kompleks dan tidak dapat ditangani secara baik dan benar oleh  satu  instansi  saja  yaitu  Polri  semata,  diperlukan  koordinasi  yang  baik  antar    Dinas Perhubungan, Kejaksaan Negeri dan Pengadilan untuk mengoptimalkan penegakan hukum lalu lintas yang bersifat represif. Belum lagi pemberlakuan e -tilang yang belum efektif, sebagai sebuah  alat  penegakan  hukum  yang  menjadi  sarana  peningkatan  kedisiplinan  masyarakat dalam menggunakan jalan.
Upaya mengembangkan secara dinamis dari sistem tilang yang tujuannya dalam rangka penyelesaian  berbagai  persoalan  dalam  pelanggaran  lalu  lintas  yang  kian  berkembang. Masalah yang dihadapi sampai hari ini adalah masih rendahnya kesadaran tertib lalu lintas yang menjadi faktor harus ditegakkannya hukum. Hukum acara cepat yang merupakan bagian dari hukum acara pidana yang dipakai dalam menertibkan lalu lintas jalan, yaitu dengan hanya diperiksa dan diputus oleh satu orang hakim dalam sidang dengan penggunaan 1 (satu) alat bukti. Dari hal tersebut akan timbul pertanyaan seberapa efektif penerapan aplikasi e -Tilang dalam  penyelesaian  perkara  pelanggaran  lalu  lintas,  dan  kendala  apa  yang  dihadapi  dalam penerapan aplikasi e -tilang sehingga dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas belum berjalan optimal?

## 2. Metode
Penelitian ini termasuk dalam klasifikasi penelitian hukum yuridis-empiris, yaitu penelitian yang menganalisis suatu permasalahan pelanggaran lalu lintas melalui data yang diperoleh dari lapangan  yang  terkait  dengan  efektifitas  penerapan  aplikasi e -tilang  terhadap  penyelesaian perkara  pelanggaran  lalu  lintas.  Penelitian  menggunakan  pendekatan  kualitatif  karena bertujuan  membahas  keadaan,  fakta  dari  fenomena  yang  ada,  sehingga  peneliti  mampu memahami situasi sosial secara mendalam.
3. Efektifitas Aplikasi e-Tilang dalam Penyelesaian Perkara Lalu Lintas Jalan
Dalam  Pasa  1Undang-undang  Nomor  22 Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan Jalan, menyebutkan penegertian lalu lintas sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sebagai prasarana yang diperuntukkan bagi pergerakan berpindahnya kendaraan baik  kendaraan  dengan  menggunakan  mesin  maupun  tidak  menggunakan  mesin,  orang,
dan/atau  barang  yang  berupa  jalan  dengan  fasilitas  pendukungnya.  Menurut Poerwadarminto,  lalu  lintas  adalah  perjalanan  bolak-balik  di  jalan  dan  sebagainya,  dan berhubungan di antara sebuah tempat. 2 Jadi, lalu lintas adalah hal ikhwal yang berhubungan dengan sarana jalan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Lalu lintas juga dapat diartikan sebagai  interaksi  antara  manusia  dengan  alat  atau  sarana  penggerak  maupun  tanpa  alat penggerak dengan jalan sebagai ruangnya yang menyebabkan berpindahnya manusia dari dan ke suatu tempat.
Ramdlon Naning mengartikan pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan yang  bertentangan  dengan  ketentuan-ketentuan  peraturan  perundang-undangan  mengenai lalu  lintas. 3 Pelanggaran  adalah  perbuatan  atau  tindakan  yang  melanggar  sesuatu  yang berhubungan  dengan  hukum,  berarti  tidak  lain  dari  pada  perbuatan  melawan  hukum. 4 Bambang Poernomo mengemukakan bahwa pelanggaran merupakan perbuatan yang tidak menaati larangan atau keharusan sebagaimana yang telah ditentukan dan kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan kepatutan. 5 Dari definisi di atas, maka dapat diartikan  bahwa  unsur-unsur  pelanggaran  ialah  perbuatan  yang  bertentangan  dengan perundang-undangan yang menimbulkan akibat hukum. Dalam Pasal 105 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 juga menentukan bahwa menghindari pelanggaran dapat dilakukan dengan:
1) Berperilaku tertib; dan/atau
2) Mencegah  segala  sesuatu  yang  dapat  menyebabkan  terhalangnya,  yang  dapat menyebabkan bahaya bagi keamanan dan keselamatan berlalulintas dan angkutan jalan serta yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.
Perbedaan  antara  kejahatan  dan  pelanggaran  tidak  bersifat  kualitatif  dalam  undang- undang tersebut, tetapi hanya kuantitatif, yaitu kejahatan pada umumnya diancam dengan hukuman  yang  lebih  berat  dari  pada  pelanggaran  dan  nampaknya  ini  didasarkan  pada pertanggungjawaban kejahatan yang lebih berat. 6 Pelanggaran juga dapat dikatakan sebagai tindakan  manusia  yang  bertentangan  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan. Perbuatan  yang  bertentangan  dengan  ketentuan  yang  diataur  dalam  undang-undang merupakan suatu perbuatan yang pertanggungjawaban hukumnya akan diberi sanksi berupa sanksi  administrasi,  denda  bahkan  juga  kurungan.  Adapun  bentuk  pelanggaran  lalu  lintas sebagaimana dimaksud dalam aturan dapat diuraikan sebagai berikut:
1) Menggunakan jalan dengan cara yang dapat membahayakan pengguna jalan lain;
2) Melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya lambu lalu lintas, marka dan lain-lain (Pasal 275 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
3) Mengemudikan  kendaraan  bermotor  umum  dalam  trayek  tidak  singgah  di  terminal (Pasal 276 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
4) Kendaraan bermotor khususnya kendaraan roda empat ke atas yang tidak dilengkapi peralatan berupa ban cadangan, kotak P3K dan lain-lain (Pasal 278 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
5) Mengemudi  kendaraan  bermotor  yang  tidak  aman  diakibatkan  terdapatnya perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas (Pasal 279 Undang- undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
2 Poerwadarminta. 1993. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI ). Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 55.
3 Naning, Ramdlon. 1983. Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas . Surabaya: Bina Ilmu, hlm. 57.
4 Prodjodikoro, Wirjono. 2003. Asas-asas Hukum Pidana . Bandung: Refika Aditama, hlm. 33.
5 Poernomo, Bambang. 2002. Dalam Asas-asas Hukum Pidana . Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 40.
6 Ibid.
6) Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dipasangi plat tanda nomor sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Polri (Pasal 280 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
7) Mengemudikan kendaraan bermotor tanpa menggunakan Surat Izin Mengemudi (Pasal 281 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
8) Pengguna  jalan  tidak  patuh  atas  perintah  Satlantas  Kepolisian  Republik  Indonesia (Pasal 282 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
9) Mengemudikan kendaraan bermotor secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain, dipengaruhi  suatu  keadaan  dan  dapat  mengakibatkan  gangguan  konsentrasi  dalam mengemudi jalan (Pasal 283 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
10) Mengemudi  kendaraan  bermotor  tidak  mengindahkan  pejalan  kaki  atau  pesepeda (Pasal 284 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
11) Mengendarai  kendaraan  bermotor  dalam  kondisi  tidak  terpenuhi  syarat  teknis  dan syarat kelayakan jalan seperti tidak terdapatnya kaca spion, tidak berfungsinya klakson, dll (Pasal 285 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
12) Mengemudikan  kendaraan  bermotor  melanggar  rambu  lalu  lintas  dan  marka  jalan (Pasal 287 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
13) Mengemudikan  kendaraan  bermotor  tanpa  membawa  STNK,  serta  SIM,  dan  tidak dilengkapi surat keterangan uji berkala dan tanda uji berkala bagi kendaraan tertentu (Pasal 288 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
14) Mengemudikan dan menumpang kendaraan bermotor roda empat tanpa mengenakan sabuk  keselamatan  dan  menggunakan  helm  bagi  pengemudi  dan  penumpang kendaraan roda dua (Pasal 290 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
15) Tidak menggunakan helm Standar Nasional Indonesia bagi pengendara motor (Pasal 291 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
16) Mengemudikan kendaraan bermotor tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari dan  malam  hari  pada  kondisi  tertentu  (Pasal  293  Undang-undang  Lalu  Lintas  dan Angkutan Jalan);
17) Mengemudikan kendaraan bermotor yang akan belok atau balik arah tanpa memberi isyarat dengan lalu atau tangan (Pasal 294 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
18) Mengemudikan kendaran bermotor yang akan pindah jalur atau bergerak ke samping tanpa memberi isyarat (Pasal 295 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
19) Tidak mengindahkan alarm ketika mengemudikan kendaraan bermotor di perlintasan kereta api dan palang pintu sudah ditutup (Pasal 296 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
20) Mengemudikan kendaraan bermotor dengan kecepatan yang sangat tinggi (Pasal 297 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
21) Mengemudikan kendaraan bermotor tidak memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya atau isyarat lain pada saat berhenti parkir atau darurat (Pasal 298 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
22) Tidak menggunakan lajur yang telah ditentukan lajur kiri saat mengendarai kendaraan di  jalan,  tidak  dalam  kondisi  berhenti  ketia  menaikkan  penumpang,  dan  kendaraan tidak  dalam  keadaan  tertutup  rapat  (Pasal  300  Undang-undang  Lalu  Lintas  dan Angkutan Jalan);
23) Mengendarai  kendaraan  bermotor  angkutan  barang  yang  tidak  menggunakan  kelas jalan (Pasal 301 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
24) Mengendarai  kendaraan  bermotor  umum  berhenti  di  sembarang  tempat  tanpa mengindahkan perintah rambu lalu lintas, menaikkan dan menurunkan penumpang di
luar dari tempat pemberhentian (Pasal 302 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
25) Mengemudikan  mobil  barang  untuk  mengangkut  orang  (Pasal  303  Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
26) Mengemudikan kendaraan penumpang yang menaikkan dan menurunkan penumpang lain di sepanjang jalan dengan cara yang tidak teratur (Pasal 304 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
27) Mengemudikan  kendaraan  pengangkut  barang  khusus  yang  tidak  sesuai  (Pasal  305 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
28) Mengemudikan kendaraan bermotor angkutan umum barang yang tidak mematuhi tata cara  muatan,  daya  angkut  dan  dimensi  kendaraan  (Pasal  306  Undang-undang  Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
29) Orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak memiliki izin, angkutan orang dalam trayek, angkutan orang tidak dalam trayek, angkutan barang khusus dan alat  berat,  dan  menyimpang  dari  izin  (Pasal  308  Undang-undang  Lalu  Lintas  dan Angkutan Jalan);
30) Tidak mengasuransikan tanggung jawabnya untuk mengganti rugi penumpang, barang, pihak ketiga (Pasal 309 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
31) Tidak  adanya  jaminan  asuransi  bagi  awak  kendaraan  dan  penumpang  (Pasal  313 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).
Upaya  penanggulangan  pelanggaran  lalu  lintas  jalan  pada  umumnya  yang  sejauh  ini dilakukan oleh petugas hukum di wilayah hukum Satuan Lalu Lintas Polisi Resor (Satlantas Polres) Biak Numfor, Papua di antaranya:
1) Upaya Pre-emtif, upaya yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre- emtif  adalah  dengan  cara  menanamkan  nilai-nilai  atau  norma-norma  yang  baik sehingga  terinternalisasi  dalam  diri  setiap  warga  masyarakat,  sehingga  niat  untuk melakukan pelanggaran menjadi hilang.
2) Upaya Preventif, pada upaya ini penekanannya pada menghilangkan kesempatan untuk melakukan  kejahatan.  Upaya  preventif  diadakan  bertujuan  untuk  mengadakan perubahan yang positif terhadap adanya kemungkinan terjadinya gangguan di dalam masyarakat, sehingga stabilitas hukum tercipta. Upaya ini lebih baik dari upaya yang sifatnya memberi penghukuman. Hal ini merupakan salah satu asas dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki atau mendidik para penjahat untuk tidak mengulangi kejahatannya.
3) Upaya  Represif,  terdapat  beberapa  kegiatan  Satlantas  Polres  dalam  menanggulangi pelanggaran lalu lintas dengan cara represif adalah sebagai berikut: 7
a) Tilang  adalah  bukti  pelanggaran.  Fungsi  bukti  pelanggaran  itu  sendiri  adalah merupakan  undangan  kepada  masyarakat  pelanggar  lalu  lintas  untuk  hadir  pada sidang di pengadilan negeri, serta sebagai tanda bukti penyitaan atas barang yang disita oleh pihak kepolisian dari pelanggar.
b) Penyitaan terjadi karena masyarakat sebagai pengendara kendaraan tidak membawa atau  mempunyai  Surat  Tanda  Nomor  Kendaraan  (STINK)  serta  Surat  Izin Mengemudi (SIM).
c) Teguran yang dilakukan kepada pengendara kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran  tetapi  berjanji  tidak  akan  melakukan  pelanggaran  lagi.  Hal  ini dilakukan  dengan  cara  membuat  surat  pernyataan  tertulis  bahwa  tidak  akan melakukan pelanggaran.
7 Karjadi, M.  1981. Mengurus Kejahatan, Pelanggaran dan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan . Bogor: Politea. hlm. 68.
Penerapan aplikasi e -tilang di wilayah hukum Polres Biak Numfor telah dilakukan sejak diberlakukannya  Peraturan  Mahkamah  Agung  (Perma)  Nomor  12  Tahun  2016.  Satlantas Polres  Biak  Numfor  yang  mendapakan  petunjuk  langsung  dari  Dirlantas  Polda  Papua mengeluarkan surat perintah kepada setiap aparat Polantas untuk menggunakan aplikasi e - tilang dalam poses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas. Sebelum pelaksanaan aplikasi e -tilang tersebut  di  wilayah  hukum  Satlantas  Polres  Biak  Numfor,  mereka  terlebih  dahulu mengadakan  sosialisasi  perihal  prosedur  pelaksanaan e -tilang  dalam  proses  penyelesaian perkara  pelanggaran  lalu  lintas.  Sosialisasi  yang  diadakan  juga  dihadiri  oleh  perwakilan Pengadilan Negeri Biak, Kejaksaan Negeri Biak, dan PT Bank Rakyat Indonesia (BRI).
Cara beracara pemeriksaan cepat sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun  1981  tentang  Kitab Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  merupakan proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas sebelum berlakunya e- tilang. Proses ini dilakukan ketika pelanggar melakukan pelanggaran lalu lintas dan polisi lalu lintas sebagai penegak hukum di bidang lalu lintas melakukan tindakan langsung di tempat kejadian.
Peran polisi selain sebagai penegak hukum juga sebagai penyidik yang sebelumnya telah ditunjuk langsung. Polisi lalu lintas tidak perlu membuat berita acara pemeriksaan penindakan terhadap pelanggar lalu lintas karena formulir tilang yang berisi catatan-catatan pelanggaran sudah cukup mewakili sebagai berita acara pemeriksaan pendahuluan, surat panggilan untuk menghadiri  sidang,  surat  tuduhan  jaksa,  berita  acara  persidangan  dan  putusan  hakim. Penyidik (kepolisian) memberikan surat tilang kepada pelanggar lalu lintas, dan diminta untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Biak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Pelanggar  lalu  lintas  dapat  menghadiri  sidang  secara  langsung  atau  boleh  mewakilkan berdasarkan ketentuan Pasal 213. Setelah pelanggar mendapat putusan sidang dan denda yang dijatuhkan, kemudian pelanggar menuju kasir yang disediakan di Pengadilan Negeri untuk membayar sejumlah denda dan mengambil barang bukti yang sebelumnya disita.
Biasanya proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas belum dapat diterapkan. Hal  ini  disebabkan  karena  keengganan  pelanggar  lalu  lintas  menghadiri  sidang.  Pelanggar lebih memilih menitipkan sejumlah uang kepada pihak penegak hukum yang seharusnya tidak berhak  menerima  uang  denda  tersebut.  Karena  dirasa  kurang  efektif  dalam  proses penyelesaian  perkara  pelanggaran  lalu  lintas,  berdasarkan  Perma  Nomor  22  Tahun  2016 tentang Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas, diberlakukannya e -tilang dalam proses penyelesaian  perkara  pelanggaran  lalu  lintas.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  salah seorang  polisi  lalu  lintas  di  Polres  Biak  Numfor,  Julian  Simbiak 8 ,  bahwa  pemberlakuan e - tilang  dalam  proses  penyelesaian  perkara  pelanggaran  lalu  lintas  belum  terlaksana  dengan baik, masih banyak kendala seperti jaringan internet yang sering bermasalah sehingga proses penilangan  kembali  harus  menggunakan  cara  lama  masih  manual,  nanti  ketika  jaringan internet sudah bagus lagi barulah dicatat dalam aplikasi.
Hal ini menyebabkan kinerja Satlantas Polres Biak Numfor kadang terhambat dari sisi waktu,  bahkan  harus  kerja  dua  kali  dengan  menggunakan  cara  lama  yang  sifatnya  masih manual ( offline ), kemudian memasukkan tilang ke dalam aplikasi. Data Satlantas Polres Biak Numfor terkait masalah pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Biak Numfor dalam kurun waktu tahun 2020.
Tabel 1. Pelanggaran Lalu Lintas Jalan di Kabupaten Biak Numfor Tahun 2020.
No Bulan Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas 1 Januari 334 2 Februari 664
8 Baur Tilang Satlantas Polres Biak Numfor, tanggal 6 Juli 2020.
3 Maret 334 4 April 116 5 Mei 64 6 Juni 84 7 Juli 76 8 Agustus 95 9 September 104 10 Oktober 87 11 November 98 12 Desember 107 Jumlah 2.163
Sumber Data: Satuan Lalu Lintas Polres Biak Numfor, 2020.
Berdasarkan  hasil  penelitian,  bahwa  pelaku  lebih  didominasi  oleh  pelajar  Sekolah Menengah Atas. Para pelajar yang belum cukup umur sehingga belum memiliki SIM, namun mereka sudah menggunakan kendaraan bermotor. Pelanggaran yang dilakukan selain belum memiliki SIM juga masih banyak pelanggaran seperti tidak menggunakan helm, menerobos rambu-rambu lalu lintas, melanggar marka jalan dan melawan arus.
Saat melaksanakan penelitian, saya mendapatkan jumlah pelanggaran lalu lintas yang terjadi dalam kurun waktu Januari-Desember 2020 setelah diberlakukannya program e -tilang sebanyak 2.163, di mana dalam proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas 900 kasus berhasil diselesaikan dengan menggunakan aplikasi e -tilang dan 696 kasus diselesaikan dengan tilang manual. Hasil ini menunjukkan bahwa e -tilang masih belum efektif untuk diterapkan karena pada dasarnya masih banyak kendala yang dihadapi baik dari pihak pelanggar maupun aparat penegak itu sendiri.
Efektifitas hukum dipengaruhi oleh faktor penegak hukumnya, yaitu pihak Satlantas Polres Biak Numfor. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pihak dari kepolisian khususnya  satuan  lalu  lintas  (satlantas)  yang  menangani  langsung  terkait e -tilang, menyebutkan  bahwa  pihaknya  telah  melakukan  sosialisasi  mengenai  program e -tilang  itu sendiri.  Namun  setelah  peneliti  melakukan  penyebaran  kuisioner  dan  wawancara  kepada beberapa  pelanggar  lalu  lintas  yang  merupakan  sasaran  dari  sosialisasi  itu  sendiri menunjukkan hasil yang berbanding terbalik. Hal ini tidak sesuai dengan teori efektifitas dari Soerjono Soekanto, hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, yang  pada  saat  itu  hukum  mencapai  sasarannya  dalam  membimbing  ataupun  merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Aplikasi e -tilang di wilayah hukum Polres Biak Numfor belum mencapai tujuan dari e -tilang yang tertuang dalam Perma Nomor 12 Tahun 2016. Jadi, berdasarkan undang-undang dan peraturan pemerintah yang terkait serta teori yang berkaitan membuktikan bahwa e -tilang belum efektif diterapkan di wilayah hukum Polres Biak Numfor.
4. Kendala Penerapan e-Tilang dalam Penyelesaian Perkara Lalu Lintas Jalan
Sebagai  masyarakat  Indonesia  wajar  kita  menjadi  contoh  dalam  menjalankan  peraturan pemerintah agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Agar masyarakat terhindar  dari  pelanggaran  lalu  lintas,  diharapkan  masyarakat  mematuhi  setiap  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  di  bidang  lalu  lintas. Hal  yang  menjadi  penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas adalah sebagai berikut 9 .
9 Arief, Barda Nawawi. 2001. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan . Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 93.
1) Faktor manusia, pengguna jalan yang tidak disiplin dan tidak memperhatikan kesadaran hukum,  baik  sebagai  pengemudi,  pemilik  kendaraan,  pejalan  kaki,  maupun  pencari nafkah  (supir).  Adanya  tingkah  laku  sebagian  dari  pengemudi  yang  tidak  takut melakukan  pelanggaran  karena  adanya  faktor-faktor  yang  menjaminnya  seperti diselesaikan  dengan  jalan  “atur  damai”  membuat  para  pelanggara n  lalu  lintas menyepelekan peraturan-peraturan yang berlaku berkaitan dengan lalu lintas.
2) Faktor  sarana  jalan,  sarana  jalan  sebagai  penyebab  terjadinya  pelanggaran  dan kecelakaan  lalu  lintas  jalan  antara  lain  disebabkan  karena  adanya  pengerjaan infrastruktur  lain  diantaranya  pengerjaan  infrastruktur  PDAM  dan  telekomunikasi serta dari pihak PLN. Kesemuanya ini dapat mengakibatkan terjadinya arus kemacetan. Selain dari adanya pengerjaan infrastruktur dari institusi lainnya seperti tersebut di atas, faktor  lain  dari  sarana  jalan  ialah  masih  terdapatnya  jalan-jalan  yang  rusak  yang menyebabkan  menurunnya  fungsi  dalam  menunjang  kelancaran  berlalu  lintas. Terdapatnya  genangan  air  diakibatkan  oleh  adanya  pengerjaan  infrastruktur  juga kadang menyebabkan kemacetan yang pada akhirnya menyebabkan kecelakaan.
3) Faktor kendaraan, berkaitan erat dengan adanya perkembangan jenis kendaraan yang semakin  pesat  bersamaan  dengan  perkembangan  teknologi  pembuatan  kendaraan, sehingga berbagai jenis dan jumlah kendaraan mampu diproduksi dalam jangka waktu yang  relatif  singkat.  Pekembangan  kendaraan  dari  sisi  kuantitas  (jumlah)  bila  tidak diimbangi  dengan  perkembangan  infrastruktur  jalan,  maka  dapat  menyebabkan kemacetan lalu lintas.
4) Faktor keadaan alam, pelanggaran lalu lintas yang disebabkan karena faktor keadaan alam atau lingkungan biasanya terjadi dalam kondisi yang tidak pernah dibayangkan karena  cenderung  dipengaruhi  oleh  kondisi  alam  yang  kian  tidak  menentu.  Sebagai contoh saat hujan turun, maka hampir semua khususnya pengemudi kendaraan roda dua akan menambah laju kendaraannya sehingga pelanggaran lalu lintas tidak lagi bisa dihindarkan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  seorang  petugas  dari  Satlantas  Polres  Biak Numfor,  Lamasi 10 ,  berhubungan  dengan  pelaksanaan  program e -tilang  sebagai  proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas terdapat berbagai macam kendala yang dihadapi. Ada  beberapa  orang  pelanggar  lalu  lintas  mengeluhkan  dan  berdalih  bahwa  sosialisasi masalah pemberlakuan e- tilang ini di Kabupaten Biak Numfor masih masih dan bahkan bisa dianggap belum optimal sehingga membuat para pelanggar menjadi kebingungan pada saat akan  melakukan  proses  penyelesaian  perkara  pelanggaran  lalu  lintas.  Hal  ini  yang menyebabkan e -tilang susah untuk dilaksanakan oleh para pelanggar tadi dan para pelanggar lebih memilih proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas yang lama.
Namun terdapat ada pula pelanggar lalu lintas yang merasa sangat terbantu dan merasa sangat menerima dan merespon baik dengan adanya program e -tilang, yaitu para pelanggar lalu lintas yang berdomisili di luar daerah terjadinya pelanggaran menjadi lebih mudah dalam melakukan proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas, hal ini dikarenakan dengan menggunakan aplikasi e -tilang ketika ada pelanggaran lalu lintas oleh pengendara kendaraan bermotor,  pihak  petugas  langsung  melakukan  tilang  (tindakan  langsung)  menggunakan aplikasi e -tilang. Aparat polisi lalu lintas dari Polres Biak Numfor melakukan pencatatan tilang tersebut  menggunakan  aplikasi,  setelah  itu  pelanggar  mendapatkan  notifikasi  berupa pemberitahuan perihal pasal pelanggaran nominal denda dan BRI Virtual Account (BRIVA) untuk melakukan pembayaran di BRI.
10 Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Biak Numfor, wawancara tanggal 7 Juli 2020.
Setelah melakukan pembayaran, pelanggar mendatangi petugas yang melakukan tilang (tindakan langsung) tersebut dan menyerahkan bukti pembayaran. Setelah petugas menerima bukti  pembayaran,  petugas  kemudian  menyerahkan  barang  bukti  yang  disita.  Berdasarkan hasil  wawancara  dengan  Lamasi,  beliau  mengatakan  bahwa  Kendala  yang  dihadapi  dalam melaksanakan  program e -tilang  sendiri  yaitu  karena  menggunakan  aplikasi e -tilang  yang mengandalkan sinyal. Sinyal telekomunikasi yang terkadang tiba-tiba hilang menjadikan salah satu kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan e -tilang di Kabupaten Biak Numfor. Selain itu tingkat  pemahaman  dan  pengetahuan  masyarakat  yang  masih  rendah  akan  sangat mempengaruhi pelaksanaan e -tilang karena masyarakat enggan melakukan transaksi via ATM Banking atau sekadar datang ke BRI untuk membayar denda melalui teller .
Lain  halnya  dengan  pihak  Kejaksaan  Biak  Numfor,  yang  juga  ternyata  mengalami kesulitan dalam melaksanakan program e -tilang. Pihak Kejaksaan Negeri Biak yang dalam hal ini  berperan  sebagai  eksekutor  dalam  proses  penyelesaian  perkara  pelanggaran  lalu  lintas dalam menjalankan tugasnya mendapat kendala berupa pelanggar lalu lintas yang datang ke Kejaksaan untuk mengambil barang bukti yang disita ketika melakukan pelanggaran, namun pelanggar tersebut datang ke Kejaksaan belum melakukan pembayaran denda melalui BRI, sehingga pelaku ditolak karena belum melakukan pembayaran denda yang seharusnya mereka bayarkan.
Hal ini terjadi karena pelaku beranggapan bahwa mereka dapat membayar di Kejaksaan sekaligus  mengambil  barang  bukti  yang  disita,  padahal  pihak  Kejaksaan  tidak  menerima pembayaran tetapi hanya melayani pengambilan barang bukti yang disita karena melakukan pelanggaran lalu lintas. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang pegawai di kantor Kejaksaan Negeri Biak, Lenny Silaban 11 , berpendapat bahwa penerapan e -tilang dirasa masih sangat sulit diterapkan karena prosesnya yang sangat rumit dan mempersulit petugas, entah itu petugas penegak (kepolisian) maupun petugas eksekutor (kejaksaan).

## 5. Kesimpulan
Penerapan aplikasi e -tilang terhadap penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Biak Numfor belum efektif karena pelaksanaan e -tilang belum sesuai dengan tujuan yang diharapkan dari program e -tilang. Kemudian penerapan aplikasi e -tilang dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas belum berjalan dengan baik hal ini dikarenakan masih  ditemuinya  kendala-kendala,  diantaranya  belum  optimalnya  koordinasi  antara Kepolisian,  Pengadilan  Negeri,  Kejaksaan  Negeri  dan  BRI  selaku  instansi  yang  berkaitan langsung  dalam  program e -tilang.  Kemudian  kurangnya  sosialisasi  kepada  masyarakat sehingga  masih  banyak  masyarakat  yang  belum  tahu  mengenai e -tilang  baik  itu  program maupun alur pelaksanaannya.

## Referensi
Books with an Author: Barda  Nawawi  Arief.  2001. Masalah  Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan  Penanggulangan Kejahatan . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Bambang Poernomo. (2002). Dalam Asas-asas Hukum Pidana . Jakarta: Ghalia Indonesia.
M. Karjadi. (1981). Mengurus Kejahatan, Pelanggaran dan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan . Bogor: Politea.
11 Wawancara tanggal 8 Juli 2020.
Poerwadarminta. (1993). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI ). Jakarta: Balai Pustaka.
Ramdlon Naning. (1983). Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas . Surabaya: Bina Ilmu.
Wirjono Prodjodikoro. 2003. Asas-asas Hukum Pidana . Bandung: Refika Aditama.

## Conflict of Interest Statement:
The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.
Copyright © 2021ALJ. All rightsreserved.