## JIUBJ
Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 21(3), Oktober 2021, 1312-1316 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat universitas Batanghari Jambi
ISSN 1411-8939 (Online), ISSN 2549-4236 (Print)

## Akibat Hukum Dissenting Opinion terhadap Putusan Pengadilan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

## Susiana Kifli*
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang *Correspondence email: susianakifli@gmail.com
Abstrak. Pengadilan tindak pidana korupsi yang terbentuk berdasarkan UU No. 46 Tahun 2009, dalam praktik telah menerapkan banyak  putusan  yang  diputus  dengan  melakukan Dissenting  Opinion ,  Hal  ini  menyinggung  situasi  Pengadilan  Tindak  Pidana Korupsi sebagai badan eksekutif hukum yang tidak lazim yang masih bergantung pada Undang-Undang tentang Kekuatan Hukum yang  mengizinkan pertimbangan Dissenting Opinion , atau lagi-lagi  bagi  hakim  yang  memiliki  berbagai  perasaan,  mereka dapat mengingat  sudut  pandang  mereka  terhadap  pilihan  sebagai  substansi  pilihan  pada  kasus  pencemaran  nama  baik.  Isu-isu  yang dibicarakan dalam proposisi ini adalah:  Apa hasil yang sah dissenting opinion pada pilihan pengadilan dalam kasus pencemaran nama  baik.  Pemeriksaan  ini  merupakan  eksplorasi  yang  sah  dengan  metodologi  yuridis  regularisasi  sebagai  metodologi fundamental  dalam  menyelidiki  bahan-bahan  yang  halal.  Mengingat  konsekuensi  dari  eksplorasi  dan  percakapan,  akhir  yang menyertainya dapat ditarik: Dampak Penggunaan yang Sah dissenting opinion pada Putusan Majelis Hakim sejak diberlakukannya Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2004  tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  ada  pertunjukan  di  antara  individu-individu  dari  dewan hakim  di  mana  jika  dalam  rapat  konsultasi  dewan  hakim  tidak  tercapai  kesepakatan,  penilaian  minoritas  memutuskan  yang bervariasi dari konsekuensi dari pertemuan musyawarah hakim harus diingat untuk pilihan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari pilihan. Dissenting opinion juga dapat digunakan sebagai bahan pemikiran untuk diputuskan pada banding maupun kasasi.
Kata Kunci : disenting opinion; korupsi
Abstract. The corruption court which was shaped dependent on Law No. 46 of 2009, practically speaking has applied numerous choices chosen by leading Disagreeing Assessment, this alludes to the situation of the Debasement Court as an uncommon court actually  dependent  upon  the  Legal  Force  Act  which  permits  Contradicting  Assessment,  or  for  judges  who  have  various conclusions can contain his viewpoint in the choice was the substance of the choice looking into it of a criminal demonstration of defilement.  The  issues  talked  about  in  this  paper  is:  What  is  the  lawful  impact  of  disagreeing  assessment  on  court  choices  in instances  of  defilement?  This  examination  is  a  legitimate  exploration  with  standardizing  juridical  methodology  as  the  primary methodology in investigating lawful material. In view of the consequences of the examination and conversation, the accompanying ends  can  be  drawn:  1).  Because  of  the  utilization  of  the  contradicting  assessment  to  the  Adjudicators'  choice  since  the authorization of Law Number 4 of 2004 concerning Legal Force, there is a show among individuals from a board of judges where if in a pondering meeting the board of judges isn't arrived at agreement, the assessment of a minority judge not the same as the consequence  of  a  legal  gathering  should  be  remembered  for  the  choice  and  is  a  section  which  is  indivisible  from  the  choice. Contradicting feelings can likewise be utilized as thought for decided at the allure and cassation level.

## Keywords: dissenting opinion; corruption

## PENDAHULUAN
Undang-Undang  No.  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi, juncto  Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 2 menentukan:
(1) Setiap  orang  barang  siapa  secara  melawan  hukum mengajukan  demonstrasi  memajukan  diri  sendiri atau  orang  lain  atau  suatu  perusahaan  yang  dapat merugikan  keuangan  negara  atau  perekonomian negara,  ditentang  dengan  penahanan  untuk  selama- lamanya  atau  penahanan  paling  sedikit  4  (empat) kali  untuk  waktu  yang  lama  dan  paling  lama  20 tahun dan denda pokoknya Rp. 200.000.000,00 dan limit sebesar Rp. 1.000.000.000,00.
(2) Dalam  hal  tindak  pidana  korupsi  sebagaimana disinggung  dalam  ayat  (1)  selesai  dalam  kondisi tertentu, hukuman mati dapat dipaksakan.
Keadaan  tertentu  dalam  ketentuan  Pasal  2 Undang-Undang  No.  31  Tahun  1999 juncto  Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2001  direncanakan  sebagai pemberat  bagi  pelaku  tindak  pidana  demonstrasi pencemaran  nama  baik  apabila  perbuatan  tersebut dilakukan  pada  saat  negara  dalam  keadaan  bahaya menurut  undang-undang  yang  bersangkutan,  pada  saat peristiwa  bencana  publik,  sebagai  pengulangan  dari demonstrasi  kriminal  kehinaan.  atau  sekali  lagi  ketika negara  berada  dalam  kondisi  darurat  keuangan  dan terkait uang. (Suradi, 2011)
Dengan  hadirnya  UU  No:  31  Tahun  1999  yang telah dikoreksi dengan UU No: 20 Tahun 2001, diyakini akan  benar-benar  ingin  memenuhi  dan  mengharapkan perbaikan hukum lokal untuk mencegah dan menghancurkannya  dengan  lebih  sukses.  Segala  bentuk kekotoran  batin  yang  sangat  menghambat  Uang  Negara atau  perekonomian  negara  secara  khusus  dan  meliputi
Susiana Kifli, Akibat Hukum Dissenting Opinion terhadap Putusan Pengadilan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi
wilayah  setempat  secara  keseluruhan  disebut  perbuatan yang tidak biasa.
Secara  praktis,  hampir  semua  pilihan  dicapai melalui  pertimbangan  dan  kesepakatan,  jika  ada perbedaan  penilaian,  pilihan  ditunda  untuk  diteliti kembali  oleh  semua  individu  dari  dewan  hakim,  dan harus  dimungkinkan  secara  umum.  Jika  setelah direnungkan  berkali-kali  masih  terdapat  perbedaan penilaian,  maka  diputuskan  (semua  orang)  dengan mencatat  berbagai  dugaan  dan  menyerahkannya  kepada pengurus  Pengadilan  Tinggi  atau  direktur  pengadilan sebagai  laporan.  Dalam  kondisi  tertentu  pilihan  tersebut disetujui  untuk  mengikuti  penilaian  dari  direktur perkumpulan, pengaturan dengan memperhatikan perbedaan,  selain  hanya  setelah  keinginan  dari penyelenggara  pertemuan  sangat  jarang  terjadi.  Terlepas dari  apakah  penilaian  eksekutif  pertemuan  diikuti,  itu semata-mata  merupakan  hasil  dari  perselisihan  yang membujuk individu yang berbeda.
Dalam memutuskan suatu kesimpulan akhir, dalam hal  terdapat  penilaian  yang  tidak  setuju,  pilihan  diambil berdasarkan suara terbanyak dan harus diingat pilihannya, sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  14 Tahun 1985 yang disahkan oleh DPR-RI pada Desember 2003, memuat pasal 19:
Aya t 4:  Dalam  sidang  pertimbangan,  masing-masing hakim wajib mengajukan pertimbangan- pertimbangan  yang  tersusun  atau  dugaan-dugaan yang  sedang  dikerjakannya  untuk  diperiksa  dan menjadi bagian pilihan yang tidak dapat dibedakan.
Ayat  5:  Jika  pertemuan  pertimbangan  tidak  dapat mencapai kesepakatan yang konsisten, penilaian dari berbagai  otoritas  yang  ditunjuk  harus  diingat  untuk pilihan.
Dua  isu  utama  yang  muncul  dari  penggunaan Dissenting  Opinion dalam  kasus  demonstrasi  kriminal kekotoran  batin,  khususnya:  (1)  Pelanggaran  kehinaan telah  diatur  sebagai  kesalahan  yang  tidak  biasa,  harus dicegah  dengan  aktivitas  yang  belum  pernah  terjadi sebelumnya,  namun  dengan  penggabungan  penilaian alternatif  yang  sah  dalam  pilihan  atas  kesalahan pencemaran  nama  baik,  dapat  melemahkan  salah  satu tujuan  hukum,  yaitu  kepastian  hukum  khusus  bagi terpidana  pencemaran  nama  baik  yang  dipandang bertanggung  jawab  oleh  sebagian  besar  hakim.  (2) Bahan hukum acara di Pengadilan Tipikor adalah hukum acara  yang  bergantung  pada  pengaturan  KUHAP, sedangkan  Pasal  182  ayat  6  dan  pasal  7  tidak mempersepsikan  adanya Dissenting  Opinion sebagai berbagai  sentimen  yang  mungkin  timbul.  dimasukkan sebagai  diakui  "eksekusi  dinamis  dicatat  dalam  banyak pilihan yang dibuat secara eksplisit untuk alasan ini dan substansi  buku  bersifat  pribadi."  Ini  menyiratkan  bahwa
sekali lagi pertimbangan Kesimpulan yang Bertentangan dalam  kasus-kasus  penurunan  nilai  tidak  diperbolehkan. Dari kedua masalah hukum tersebut, dengan tujuan agar tujuan  definitif  dalam  tinjauan  ini  adalah  untuk memutuskan  situasi Dissenting  Opinion dalam  perkara tindak pidana korupsi.

## METODE
Penelitian  ini  merupakan  pemeriksaan  yuridis yang  mengatur  atau  pemeriksaan  doktrinal.  Eksplorasi diarahkan dengan memeriksa atau mengikuti pengaturan yang  mengidentifikasi  dengan  situasi Dissenting Opinion dalam  kasus  tindak  pidana  korupsi,  sesuai dengan undang-undang dan pedoman yang relevan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Akibat Hukum Dissenting Opinion Terhadap Putusan  Pengadilan  Dalam  Perkara  Tindak  Pidana Korupsi
Pada  umumnya dissenting  opinion atau  penilaian yang kontras pada pilihan dewan hakim hanya dikenal di negara-negara  yang  berpegang  teguh  pada  perangkat hukum  umum  Saxon  Inggris  Kuno  seperti  AS  dan Inggris.  Ajudikator  yang  akan  memberikan dissenting opinion benar-benar  berusaha  untuk  memberikan jawaban  yang  sah  terhadap  suatu  perkara  dengan membentuk  pilihan  yang  dianggap  dapat  memberikan rasa  keadilan  kepada  termohon. Dissenting  opinion tersebut  kemudian  digunakan  sebagai  catatan  penting pada duplikat pilihan dan disimpan sebagai arsip rahasia oleh pengadilan.
Pemerataan harus mempertimbangkan realitas saat ini  di  awal,  pedoman  hukum  yang  benar-benar  telah diabaikan  dan  terutama  dalam  kasus-kasus  pidana  yang tidak biasa atau kasus-kasus pidana yang pada umumnya akan  menjadi  baru.  Kondisi  majelis  hakim  yang  tidak dapat  didamaikan  dapat  menjadi  pemicu dissenting opinion baik  dilihat  dari  perbedaan  standar  masing- masing  hakim  dalam  menerima  mentalitas  sejauhmana tingkat  informasi  dan  kemampuan  memberikan  pilihan yang berkualitas. Nantinya, setiap pilihan majelis hakim di  Indonesia  yang  disandingkan  dengan  penilaian  yang kontradiktif,  hendaknya  mendapat  pertimbangan  luar biasa  dari  Komisi  Hukum  Republik  Indonesia. Mengingat  rangkaian  hukum  kita  secara  keseluruhan adalah  daratan  Eropa.  Ekuitas  tidak  bisa  palsu, kebenaran  itu  terang-terangan  dan  keduanya  adalah  hak istimewa masing-masing individu. (Ahmad Rifai, 2010)
Untuk dissenting  opinion ini,  rencananya  dapat ditemukan  dalam  Pasal  14  Undang-Undang  Nomor  48 Tahun  2009 tentang  Kekuasaan  Kehakiman lebih spesifik:  Pilihan  diambil  tergantung  pada  pertemuan pemikiran pribadi para hakim.
1. Dalam  sidang  permusyawaratan,  setiap  hakim  wajib mengajukan  renungan-renungan  atau  anggapan- anggapan  yang  tersusun  atas  persoalan  yang  sedang
Susiana Kifli, Akibat Hukum Dissenting Opinion terhadap Putusan Pengadilan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi
dianalisa dan menjadi bagian pilihan yang tidak dapat dipisahkan.
2. Jika pertemuan musyawarah tidak dapat mencapai  kesepakatan  yang  konsisten,  penilaian otoritas  alternatif  yang  ditunjuk  harus  diingat untuk pilihan tersebut.
3. Pengaturan  lebih  lanjut  dengan  memperhatikan  rapat pertimbangan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2) dan  ayat  (3)  diatur  dalam  Pedoman  Pengadilan Tinggi.
Maka  pada  saat  itu  mengenai dissenting  opinion dalam  penilaian  tingkat  kasasi,  sangat  baik  dapat ditemukan  dalam  Pasal  30  Undang-Undang  Nomor  14 Tahun  1985  tentang  MA sebagaimana  telah  dikoreksi dengan  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2004  tentang Perubahan  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1985 tentang  MA dan  kemudian  direvisi  untuk  kedua  kalinya dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2009  tentang Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  14 Tahun 1985 tentang MA (“UU MA”) : 1. Dalam  pertemuan  sidang  permusyawaratan,  masing- masing  otoritas  yang  ditunjuk  tak  tertandingi berkomitmen  untuk  menyerahkan  pemikiran  atau penilaian  yang  disusun  untuk  dianalisis  dan  menjadi bagian pilihan yang tak terpisahkan.
2. Jika  pertemuan  musyawarah  tidak  dapat  mencapai kesepakatan  yang konsisten,  penilaian  hakim Pengadilan  Tinggi  yang  khas  harus  diingat  untuk pilihan.
Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2014  tentang Penetapan  Undang-Undang  Tidak  Resmi  Pengganti Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2013  tentang Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  24 Tahun  2003  tentang  Mahkamah  Konstitusi  Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang juga mengatur berbagai penilaian pejabat yang ditunjuk yang mapan  dalam  memutus.  Jika  seluruh  pertemuan  yang membahas  setelah  upaya  yang  sungguh-sungguh  tidak dapat  mencapai  kesepakatan  yang  konsisten,  pilihan diambil  dengan  suara  terbanyak.  Jika  kesepakatan  yang konsisten tidak tercapai, penilaian dari berbagai individu dari  Dewan  Juri  akan  diingat  sebagai  pilihan.  (Laica Marzuki, 2000)
Hal  yang  sama  juga  disampaikan  oleh  Hakim Tinggi  Sebelumnya  Djoko  Sarwoko  dalam  artikel berjudul Dissenting  Opinion  di  Mata  Mantan  Hakim Agung ,  secara  konsep, dissenting  opinion merupakan penilaian  alternatif  dari  bagian  yang  lebih  besar.  Pada mulanya dissenting  opinion dan concurring  opinion dikenal  dalam  keseluruhan  rangkaian  undang-undang negara  hukum  berbasis  adat.  Mulai  sekitar  tahun  2004, Indonesia  telah  menganutnya  dalam  UU  Kekuatan Hukum  dan  UU  MA. Dissenting  opinion telah  berbeda sejak  awal.  Mulai  dari  kenyataan  yang  sah,  perenungan yang  halal,  hingga  keputusan  yang  bersifat  unik.  Untuk
concurring  opinion ,  realitas  yang  sah  adalah  sesuatu yang  sangat  mirip,  perenungan  adalah  sesuatu  yang sangat mirip, namun keputusannya unik.
Selain  itu,  Djoko  Sarwoko  menjelaskan,  jika dalam  perkara  pidana  yang  dilakukan  oleh  lima pengurus, dua pejabat  yang ditunjuk menyatakan bahwa dakwaan pembantu itu dibuktikan, satu penting, dan dua lainnya  dibebaskan,  Karena  satu  otoritas  yang  ditunjuk menggunakan berbagai dissenting opinion . Sebab, Setara berlaku dalam situasi di mana biaya penting pertama dan tambahan kedua digunakan. Jika dua hakim menyatakan bahwa tuntutan pokok yang pokok terbukti, satu pejabat yang  ditunjuk  menunjukkan  tuntutan  pokok  berikutnya, dan  dua  hakim  yang  berbeda  menyatakan  berhenti, maka,  pada  saat  itu,  satu  hakim  disusun  sebagai penilaian kategori dissenting opinion .
Djoko  menambahkan,  dasar  penegasan  kerangka keadilan  pidana  kita  adalah  penuntutan.  Dalam  hal muatannya  unik,  signifikansinya  tidak  sama  dengan awalnya. Padahal faktanya keduanya sama-sama tercela, namun  ketika  reaksi  terhadap  dakwaan  itu  unik,  itu dianggap  sebagai  penilaian  yang  tidak  setuju  mengingat dakwaannya  unik.  Terlepas  dari  apakah  ada  tiga anggapan  yang  tidak  setuju,  pertemuan  tetap  dapat memutuskan. Cobalah untuk tidak membiarkan perasaan yang bertentangan menghalangi dinamika. Dalam sistem yang  berlaku  di  Pengadilan  Tinggi,  misalnya,  dapat ditambahkan  Hakim  untuk  pengadilan  tertinggi  jika perkara  tersebut  tidak  dapat  dipilih  karena  terdapat penilaian yang dissenting opinion.

## Contoh Putusan Dissenting Opinion
Sebagai  contoh  dapat  kita  lihat  dalam  Putusan
Pengadilan Negeri Bulukumba
Nomor 150/
Pid.B/2013/PN.BLK, yang menyatakan bahwa termohon telah  terbukti  bersalah  secara  sah  dan  meyakinkan karena  melakukan  perbuatan  salah  “pemerasan  sebagai demonstrasi  yang  terus  menerus”.  Kemudian  pada  saat itu  majelis  hakim  menjatuhkan  hukuman  kurungan kepada  penggugat  selama  8  (delapan)  bulan.  Dalam pertimbangannya,  hakim  menilai  bahwa  perbuatan  yang dilakukan  oleh  termohon  merupakan  perbuatan  salah yang  sebenarnya  ada  hubungannya  dengan  kesalahan masa  lalu  yang  telah  diucapkan  dibuktikan  dalam  suatu pilihan  pengadilan  yang  mempunyai  kekuatan  hukum super  tahan  lama.  Jadi  itu  harus  dilihat  sebagai demonstrasi  terus  menerus,  bukan  pengulangan  atau pelanggaran  aturan ne  bis  in  idem .  Dengan  demikian, dalam  pemikiran  dewan  hakim terdapat  dissenting opinion mengenai penafsiran asas hukum ne bis in idem dan  hak  keperdataan  saksi  korban  oleh  Hakim  Anggota II Bambang Supriyono, S.H.
Contoh  lain  dapat  kita  lihat  dalam  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tentang Pengujian  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981 tentang  Hukum  Acara  Pidana  mengenai  penerjemahan bukti  primer  yang  memadai  dan  kepastian  tersangka
Susiana Kifli, Akibat Hukum Dissenting Opinion terhadap Putusan Pengadilan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi
sebagai objek praperadilan. Majelis hakim mengungkapkan  ungkapan  “pembuktian  permulaan”, “pembuktian  yang  cukup  mendasar”,  dan  “pembuktian yang  cukup”  dalam  Pasal  1  angka  14,  Pasal  17,  dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang  Hukum  Acara  Pidana  (“KUHAP”)  bertentangan dengan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  (“UUD  1945”)  dan  tidak mempunyai kekuatan hukum yang membatasi sepanjang tidak  kurang  dari  dua  alat  bukti  menurut  Pasal  184 KUHP.  Kemudian  pada  saat  itu  terhadap  kepastian tersangka,  majelis  hakim  menyatakan  bahwa  Pasal  77 huruf  a  KUHAP  bertentangan  dengan  UUD  1945  dan tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  yang  membatasi sepanjang  tidak  diuraikan  termasuk  jaminan  tersangka, penggeledahan  dan  penyitaan.  Pilihan  ini  tidak  diambil secara  konsisten  dengan  alasan  ada dissenting  opinion (pendapat  berbeda)  dan concurring  opinion (alasan berbeda).  Dari  9  (sembilan)  hakim  konstitusi,  3  (tiga) hakim konstitusi mengajukan dissenting opinion yakni  I Gede  Dewa  Palguna,  Muhammad  Alim,  dan  Aswanto. Sementara  1  hakim  kontitusi  mengajukan concurring opinion yaitu Patrialis Akbar.
Dissenting  opinion sudah  cukup  lama  dikenal  di ranah  pemerataan  di  Indonesia.  Apa  yang  tidak  ada  saat itu  adalah  kebutuhan  untuk  mengingatnya  untuk  pilihan. Sampai saat ini, penilaian yang bertentangan telah diingat untuk  sebuah  buku  yang  jarang  diberikan  dan  diawasi oleh pengadilan secara sembunyi-sembunyi. Dalam buku ini, nama-nama juri yang kontras dalam penilaian, situasi mereka  di  dewan,  nomor  kasus,  tanggal  pilihan, kesimpulan dan alasan dimasukkan.  (Mahkamah  Agung RI, 2010)
Dissenting  opinion biasanya disertakan menjelang akhir  pilihan  setelah  sebagian  besar  pilihan.  Cara berpikir adanya undang-undang penilaian yang kontradiktif adalah dengan memberikan tanggung jawab terhadap  pemerataan  mencari  daerah  dari  pejabat  yang ditunjuk  yang  memilih  perkara.  Seperti  diketahui, sebagian besar sengketa hukum dipilih oleh dewan yang terdiri dari setidaknya tiga hakim.
Adanya dissenting  opinion demikian  pula mempengaruhi  bekerja  pada  sifat  hukum  (SDM), terutama diputuskan melalui alasan dan  gambaran yang dicatat  dalam  penilaian  yang  bertentangan,  masyarakat umum,  khususnya  para  ahli  dan  penggemar  hukum, dapat  mensurvei  sifat  ilmu  pengetahuan  dan  luas pemahaman  dari  otoritas  yang  ditunjuk  terkait.  secara eksplisit untuk pengadilan yang ketat. Mengingat bahwa sebagian  besar  hukum  materil  belum  ditetapkan  dalam fiqh  yang  secara  tegas  diidentikkan  dengan  kontras penilaian,  seperti  halnya  penguatan  tuntutan  kemajuan manusia  yang  memerlukan  evaluasi  ulang  pelajaran yang ketat (Muhammad Said Al-Asnawi, 2005). Dengan demikian,  penggabungan  penilaian  tidak  setuju  akan memberikan  pemenuhan  moral  kepada  hakim  untuk dapat  diandalkan  secara  terpisah  dan  sekaligus  cukup
sulit  bagi  mereka  untuk  terus  bekerja  pada  diri  mereka sendiri.
Ada  sumber  penilaian  yang  kontradiktif  dalam Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  terkait  dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuatan Hukum  yang  mengatur  tentang  perhimpunan  kekuatan hukum.  Dalam  beberapa  kasus  di  pengadilan  tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi, kerangka penilaian yang bertentangan  telah diterapkan. Berbagai perasaan diingat untuk  pilihan  dan  diletakkan  setelah  perenungan  yang menyusun  premis  pilihan.  Meski  ada  penilaian  yang kontradiktif, pilihan tersebut tetap disahkan oleh direktur dan  semua  individu  dari  pertemuan,  termasuk  mereka yang memiliki sentimen berbeda.
Sepanjang  adanya  pembicaraan  tersebut,  salah satu akibat dari pembicaraan materi Rancangan Undang- Undang  tentang  Kekuatan  Hukum  (yang  kemudian menjadi  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2004  tentang Kekuasaan  Kehakiman/  sekarang  UU  No.  48/  2009) adalah  pemekaran.  substansi  baru  sehubungan  dengan "Berbagai Perspektif Otoritas yang Ditunjuk” ( Dissenting Opinion ). Adapun maksud dari penggabungan  substansi  ini  adalah:  “…  Dalam  sistem pengawasan  batin  di  dalam  badan  eksekutif  hukum sebagai  tahapan  untuk  memperoleh  pejabat  yang ditunjuk  yang  berkualitas,  bermoral,  dan  berbakti  luar biasa dalam menyelesaikan kewajibannya, dan berkenaan  dengan  manajemen  luar,  untuk  menjadi khusus  sehingga  orang  pada  umumnya  memahami pilihan  perkara  yang  diberikan  kepada  mereka tergantung  pada  perenungan  atau  penilaian  tersusun yang diberikan oleh hakim yang menganalisis perkara di pengadilan pendahuluan”.
Dalam  pergantian  peristiwanya,  berdasarkan peraturan  perundang-undangan  dan  pedoman  di  bidang kekuatan hukum, pejabat yang ditunjuk (minoritas) yang tidak dapat membantu bertentangan dengan dampak dari pertemuan konsultasi hakim dapat memasukkan Dissenting  Opinion dalam  (Terlebih  lagi,  berubah menjadi  bagian  mendasar  dari)  pilihan  pengadilan. Dissenting  Opinion dapat  dianggap  sebagai  salah  satu standar  sifat  pilihan  pengadilan  dalam  memenuhi  rasa keadilan  daerah  setempat  dengan  adanya  komponen Dissenting Opinion kemudian, pada saat itu, masyarakat umum  dapat  mengevaluasi  sifat  pemikiran  masing- masing hakim dan mengetahui "pola pikir internal" yang terjadi  selama  pertemuan  pertimbangan  hakim  yang merupakan  salah  satu  tahap  vital  di  bawah  tatapan mantap dari pilihan pengadilan yang dibuat.
Dengan pengaturan sehubungan dengan Dissenting Opinion dalam undang-undang dan pedoman di bidang kekuatan hukum dari satu sudut pandang yang memperhitungkan  perbedaan  penilaian  (transparan) antara  individu  dari  majelis  hakim  dan  pengaturan KUHAP  kemudian  lagi  yang  tidak  memungkinkan  hal ini  menyebabkan  ketidakselarasan  antara  peraturan perundang-undangan  dan  pedoman  yang  diidentikkan
Susiana Kifli, Akibat Hukum Dissenting Opinion terhadap Putusan Pengadilan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi
dengan  kaidah  standar  kekuatan  hukum  dengan  kaidah pelaksanaan  hukum  acara  pidana  (KUHAP),  terutama mengenai  sifat  dan  cara  penyampaian  perbedaan penilaian  antara  individu-individu  dari  majelis  hakim dalam kerangka keadilan (penjahat) di Indonesia.
Penerapan Dissenting Opinion Karena demonstrasi  pidana  pencemaran  nama  baik,  tidak menghilangkan  perwujudan  pembunuhan  kehinaan, mengingat  meskipun  ada  oknum  majelis  hakim  yang mengajukan  berbagai  dugaan,  termohon  tidak  segera dibersihkan,  dengan  alasan  bahwa  dalam  memutuskan, mereka  benar-benar  mengacu  pada  penilaian  sebagian besar dewan hakim.

## SIMPULAN
Berdasarkan  uraian  pembahasan  sebelumnya, maka  yang  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa:  Akibat Hukum  Penerapan dissenting  opinion pada  Putusan Majelis  Hakim  sejak  diberlakukannya  Undang-Undang Nomor  4  Tahun  2004  tentang  Kekuasaan  Kehakiman, ada  pertunjukan  di  antara  individu-individu  dari  dewan hakim di mana jika dalam rapat konsultasi dewan hakim tidak tercapai kesepakatan, penilaian minoritas memutuskan  yang  bervariasi  dari  konsekuensi  dari pertemuan  musyawarah  hakim  harus  diingat  untuk pilihan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pilihan. Juga, catatan sehubungan dengan penilaian tidak setuju dapat dipikirkan pada tingkat banding dan Kasasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad  Rifai.  2010. Penemuan  Hukum  oleh  Hakim . Jakarta: Sinar Grafika Laica  Marzuki.  2000. "Sudah  Waktunya  Putusan MA Memuat Dissenting Opinion". Jakarta: Kompas Mahkamah  Agung  RI,  Pedoman  Pelaksanaan  Tugas dan  Administrasi Pengadilan, Buku  II edisi  revisi, (Jakarta:  Reedbox  Publisher  diterjemahkan  oleh Muhammad Iqbal S.Hi., MA,  2010),103. Muhammad  Sai>d  Al-Asnawi,  al  syari>ah  al-isla>miyah  wa al  qanu>n  al-mishri,  alih  bahasa:  Saiful  Ibad: Problematika  Dan Penerapan  Syariat Islam dalam Undang-Undang, (Jakarta:  Gaung Persada, 2005),
60.
Suradi, Tindak  Pidana  Korupsi ,  Prenada  Media  Group, Jakarta, 2011, hlm. 13.