## ULAMA dan POLITIK pada MASA-MASA AWAL PAKISTAN
Mudrik Al Farizi
Jurusan Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ngawi
Abstrak
Konflik yang terjadi di masa-masa awal negara Islam Pakistan dipicu oleh perbedaan  pandangan  antara  ulama  dan  kaum  elit  Pakistan  terkait permasalahan ideologi dan konstitusi. Ulama menuntut penerapan syari’at Islam,  sementara  kalangan  elit  penguasa  menghendaki  hukum  sekuler.
Ulama  menuntut  kelompok  Ahmadiyah  dieksklusikan  dari  komunitas muslim, penguasa menolak uapaya itu. Konflik ini sering memanas, bahkan berimbas pada penggulingan kekuasaan, sebagaimana dialami oleh Presiden Ayyub  Khan  dalam  kemelut  politik  tahun  1969.  Tulisan  ini  memberi gambaran  bagaimana  sebuah  negara  yang  telah  menyatakan  diri  sebagai negara  Islam  tidak  pernah  mudah  dalam  upayanya  untuk  menerapkan syariat Islam secara total.
Kata kunci: ulama, politik, Pakistan

## A. Pendahuluan
Tuntutan untuk menjadi negara Islam berdaulat dengan memisahkan diri dari India yang mayoritas penduduknya beragama Hindu meningkat tajam sejak tahun  1900-an. Liga  Muslim  yang  dipimpin  oleh  Muhammad  Ali  Jinnah  dan  pihak-pihak  pro- kemerdekaan berhasil mewujudkan impian besarnya. Pada tahun 1947 Pakistan berdiri sebagai  negara  yang  berdaulat.  Muhammad  Ali  Jinnah 1 menjadi  Gubernur  Jenderal pertama  dominion  Pakistan  merdeka. 2 Namun  demikian,  dalam  penataan  dan perjalanan  negara  baru  ini,  sering  terjadi  gesekan  bahkan  konflik  internal,  baik  di kalangan elit politik maupun ulama.
Aktivitas  ulama  di  Pakistan  dapat  dikaji  dengan  menelusuri  peran  mereka berdasarkan konteks kronologi historis. Dalam catatan sejarah, mayoritas ulama pada
1 Muhammad  Ali  Jinnah  adalah  anak  seorang  saudagar  dan  lahir  di  Karachi  pada  tanggal  25 Desember  1876.  Di  masa  remaja  ia  telah  pergi  ke  London  untuk  meneruskan  studi  dan  di  sanalah  ia memperoleh kesarjanaannya dalam bidang hukum di tahun 1896. Pada tahun itu juga ia kembali ke India dan bekerja sebagai pengacara di Bombay. Tidak lama sesudah itu ia menggabungkan diri dengan Partai Kongres. Lihat Harun Nasution, Pembaharuan Dalam Islam (Jakarta: PT Bulan Bintang, 2003), 197.
2 Penduduk  Pakistan  terdiri  dari  berbagai  suku,  bangsa,  dan  bahasa.  Bagian  terbesar  adalah bangsa Punjabi (66 %), selanjutnya bangsa Sindhi (13 %), Pushtun (Iran, 8,5 %), Urdu (7,6 %), Baluchi (2,5 %) dan lain-lain. Sebagian penduduknya masih tinggal di desa-desa kecil, miskin, dan terbelakang. Ibu  kota  negaranya  adalah  Islamabad,  dan  bahasa  resminya  Urdu.  Kota-kota  besar  lainnya  adalah: Karachi,  Lahore,  Lyallpur,  Hyderabad  dan  Rawalpindi.  Lihat  Hassan  Shadily  (ed.), Ensiklopedi Indonesia , vol. 5, (Jakarta: Ichtiar Baru, 1991), 2515.
mulanya  menentang  pendirian  negara  Pakistan  dengan  melepaskan  diri  dari  negara India.  Namun  demikian  pada  akhirnya  para  ulama  turut  berimigrasi  ke  Pakistan  dan terlibat dalam proses politik dan pembuatan konstitusi ketika negara tersebut berdiri. 3 Masing-masing  ulama  memainkan  peran  dengan  cara  berbeda-beda.  Dalam  aktifitas yang  deperankannya,  ulama  sering  bersinggungan  dengan  elit  penguasa  dan  politik. Tidak jarang, persinggungan tersebut berubah menjadi konflik yang cukup tajam.
Konflik yang terjadi di Pakistan banyak dipicu oleh perbedaan pandangan antara ulama  dan  kaum  elit  Pakistan  terkait  permasalahan  idiologi  dan  konstitusi.  Konflik yang  pernah  terjadi  antara  lain:  ulama  menuntut  penerapan  syari’at  Islam,  sementara kalangan  elit  penguasa  menghendaki  hukum  sekuler;  konflik  mengenahi  isu  aliran Ahmadiyah; agitasi politik melawan elit pemerintahan. Konflik yang terjadi ini sering memanas,  bahkan  berimbas  pada  penggulingan  kekuasaan,  sebagaimana  dialami  oleh presiden Ayyub Khan dalam kemelut politik tahun 1969 dan digantikan oleh Jenderal Agha Muhammad Khan. 4
B. Aktivitas Ulama dalam Disintegrasi Pakistan dan India
Sebelum  tahun  1947,  mayoritas  ulama  di  India  bersikap  oposan  dan  menentang pembentukan negara Pakistan. Sikap ini adalah konsekuensi logis atas oposisi mereka pada Liga Muslim yang dituduh bersikap loyal kepada Inggris. Sebenarnya tuduhan ini tidak  adil,  mengingat  loyalitas  Liga  Muslim  sudah  terkikis  habis  semenjak  Inggris yang bekerja sama dengan Kongres Nasional  India  membatalkan  perjanjian  Lucknow dengan mereka pada tahun 1916. 5
Sebelum  tahun  1860,  di  antara  ulama  ada  yang    ‚pro-Inggris‛,  ada  pula  yang bersikap  ‚anti-Inggris‛.  Pihak-pihak  yang  dianggap  pro-Inggris  adalah  Liga  Muslim, Aligarh  yang  dipimpin  oleh  Sayyid  Ahmad  Khan,  dan  pergerakan  kemerdekaan Pakistan. 6 Sebenarnya,  penilaian  atas  sikap  anti-Inggris  para  ulama  tersebut  dinilai terlalu berlebihan. Penilaian ini didasarkan pada hasil penelitian terdahulu yang hanya mendemonstrasikan  sisi-sisi  fatwa  Syekh  ‘Abd  al-‘Aziz  yang  bersifat  ‚anti-Inggris‛ tanpa mengulas fatwanya secara menyeluruh. Menurut peneliti Mushir al-Haqq, cerita
3 Aziz Ahmad, ‚Activism of Ulama in Pakistan‛ dalam Nikki R. Keddie (ed.), Scholars, Saints, and  Sufis  Muslim  Religious  Institutions  in  the  Middle  East  Since  1500 (London:  University  of California Press, 1978), 257.
4 Aziz Ahmad, ‚Activism‛, 270.
5 Aziz  Ahmad,  ‚Activism‛,  257.  Pada  tahun  1913  itu  juga  Muhammad  Ali  Jinnah  dipilih menjadi  Presiden  Liga  Muslimin.  Pada  waktu  itu  ia  masih  mempunyai  keyakinan  bahwa  kepentingan umat  Islam  India  dapat  dijamin  melalui  ketentuan-ketentuan  tertentu  dalam  Undang-Undang  Dasar. Untuk  itu  ia  mengadakan  pembicaraan  dan  perundingan  dengan  pihak  Kongres  Nasional  India.  Salah satu hasil dari perundingan ialah perjanjian Lucknow 1916.  Menurut perjanjian itu ummat Islam India akan  memperoleh  daerah  pemilihan  terpisah,  dan  ketentuan  ini  akan  dicantumkan  dalam  Undang- Undang Dasar India yang akan disusun kelak. Lihat Harun Nasution, Pembaharuan, 197.
6 Aziz Ahmad, ‚Activism‛ , 257.
anti-Inggris para ulama yang didasarkan pada pemberontakan tahun 1857 banyak ber- nuansa imajinatif. 7
Satu di antara pendiri Deoband—perguruan tinggi Islam yang dibuka pada tahun 1867—dan  juga  terlibat  dalam  Pemberontakan  sebelumnya,  Rashid  Ahmad  Gangohi, kurang  menyukai  gerakan  anti  bid’ah  yang  dikumandangkan  Sayyid  Ahmad  Khan, tokoh  terkemuka  Aligarh.  Kekurangsukaan  Rashid  ini  meluas  sampai  pada  sikap oposisi  politik  kepada  para  pemimpin  Aligarh.  Rashid  bahkan  mendukung  Kongres Nasional  India  (KNI)  dari  pada  Sayyid  Ahmad  Khan,  asalkan  KNI  tidak  melanggar syariat dan melakukan penghinaan kepada komunitas muslim. 8 Namun demikian, sikap ini  berbalik  pada  generasi  Deoband  berikutnya  ketika  Mahmud  al-Husan  berjuang dengan menjalin kerja sama yang lebih erat bersama Aligarh.
Pada  tahun  1930  dan  1940  para  pemimpin  Deoband  yang  dimotori  oleh  Husayn Ahmad Madani dan pemimpin Nadwatul Ulama yang dipimpin oleh Sayyid Sulaiman Nadwi  mendirikan  Jam’iyyah  Ulama  India  ( Jami’yyat  al-Ulama>  al-Hind).  Mereka beraliansi  dengan  Kongres  Nasional  India  (KNI)  yang  secara  umum  memusuhi  Liga Muslim  dan  pergerakan  kemerdekaan  Pakistan.  Di  sisi  lain,  elit  pro-Inggris  yang dipimpin oleh Muhammad Ali Jinnah, berhasil memenangkan pemilu legislatif majelis provinsi  pada  tahun  1945. 9 Dia  sangat  senang  ketika  dua  pemimpin  agama,  Shabir Ahmad  Uthmani  dan  Pir  (setingkat  Gubernur)  Manki  Sharif,  memberikan  dukungan atas tuntutan pendirian Pakistan. 10
Shabbir  Ahmad  Uthmani  adalah  alim  yang  terkenal  dari  Deoband.  Ia  keluar  dari barisan  Deoband  dan  mendirikan  Jam’iyyah  ‘Ulama  Islam  ( Jam’iyyat  al‘Ulama-i-  al- Islam),  sebuah  partai  yang  mengambil  posisi  ‚pro-Liga  Muslim‛.  Namun  demikian partai ini kurang mendapatkan pengikut signifikan, sebagaimana rival-nya, Jam’iyyah ‘Ulama  India.  Sedangkan  Pir  Manki  Sharif  adalah  pir  dari  provinsi  perbatasan  barat laut di mana kongres masih sangat kuat.
Ketika  Pakistan  berdiri  sebagai  sebuah  Negara  pada  tahun  1947, 11 Jam’iyyat ‘Ulama Islam mendapat sokongan dari organisasi Jam’iyyah ‘Ulama Pakistan. Shabbir
7 Azis mengutip tesis Mushir al-Haqq pada Universitas McGill. Tesis tersebut berjudul ‚ Indian Muslim Attitude to the  British in the Early Nineteenth  Century: A Case  Story of Shah Abdul Aziz ‛. Lihat Aziz Ahmad, ‚Activism‛, 258.
8 Hafeez Malik, Moslem Nationalism in India and Pakistan (Washington: t.n.p., 1963), 196.
9 Istiaq Husain Qureshi, The Struggle for Pakistan , (Karachi:t.n.p., 1965), 240-243.
10 Aziz Ahmad, ‚Activism‛,  259.
11 Di tahun 1942,    Inggris telah mengeluarkan janji  akan memberi  kemerdekaan kepada India sesudah  Perang  Dunia  ke-2  usai.  Pelaksanaannya  mulai  dibicarakan  dari  tahun  1945.  Dalam  pada  itu diputuskan  untuk  mengadakan  sidang  Dewan  Kostitusi  pada  bulan  Desember  1946.  Pada  tanggal  14 Agustus 1947 Dewan Konstitusi Pakistan dibuka dengan resmi dan keesokan harinya, 15 Agustus 1947, Pakistan lahir sebagai negara bagi ummat Islam India. Jinnah diangkat menjadi Gubernur Jenderal dan mendapat gelar Qaid-i-Azam (pemimpin Besar).
Ahmad  ‘Uthmani  bangkit  dan  selalu  bersuara  lantang.  Oleh  karena  kevokalan  dan keaktifannya tersebut, menjadikan ia terpilih sebagai syaikh al-Islam Pakistan. 12

## C. Aktivitas Ulama pada Masa Permulaan
Gelombang  migrasi  ke  Pakistan  dari  India  segera  diikuti  oleh  banyak  ulama, terutama  mereka  yang  tidak  aktif  mendukung  Kongres  Nasional  India.  Berdasarkan catatan sejarah, ulama yang paling aktif dan turut bermigrasi adalah ulama Deobandi Ihtisham  al-Haqq.  Pada  masa-masa  berikutnya  ia  terkenal  sebagai  tokoh  reformis- modernis  yang  mengkritik  kalangan  ortodoks.  Persaingan  lama  antara  Deobandi dengan  ulama  Barelwi  ketika  masih  berada  di  India,  ternyata  juga  ditransplantasikan ke Pakistan, atau bahkan secara lebih fanatik. 13
Pada sisi lain, Sayyid Sulayman Nadwi yang menjadi salah satu dari pemimpin ulama  terkemuka,  pada  tahun  1948  terlibat  debat  sengit  yang  tidak  berkesudahan dengan dewan parlemen sekuler, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Pakistan pertama. Perdebatan  tersebut  terjadi  antara  Dewan Ta’li>ma>t  Islamiyyah  dengan  Dewan Perwakilan  Rakyat  pada  tahun  1949,  ketika  merancang  konstitusi  Negara.  Hal  ini terjadi ketika Sayyid Sulaiman Nadwi ditunjuk sebagai ketua Komite Dewan Ta’li>ma>t Islamiyyah. 14
Sebenarnya yang berhak mengepalai Dewan Ta’li>ma>t Islamiyyah adalah Syaikh al-Islam Shabir Ahmad Uthmani. Namun ia hanya diperankan sebatas aggota, dengan alasan  kesehatan.  Tetapi  setelah  diteliti,  alasan  yang  paling  kuat  adalah  karena  pada awal  bulan  Pebruari  1949  ia  mengkritik  kebijakan  pemerintah  yang  keras  dalam menangani  kasus  Abul  A’la  al-Mawdudi.  Ketika  itu,  Mawdudi  menyatakan  bahwa perang pertama Pakistan melawan Kashmir 1947-1948 bukan sebagai jihad. Selain itu, Shabir Ahmad Uthmani juga turut membela para mulla ketika mendapat tekanan dari peraturan elit pemerintah yang berpikiran sekuler. 15
Penunjukan  Sayyid  Sulayman  Nadwi 16 didasarkan  pada  asumsi  bahwa  ia  tidak akan  menghianati  kepentingan  Negara  muslim,  sebab  ia  adalah  seorang  yang  alim. Kasus ini adalah sebagai contoh pertama kali dialog yang dilakukan antara ulama dan perwakilan rakyat. Berbagai pandangan muncul terkait dengan penetapan konstitusi.
Pada  saat  itu,  Dewan Ta’li>ma>t  Islamiyyah  berupaya  mengambil  bagiannya  dan ingin  menerjemahkan  dan  menerapkan  konsep  kekhalifahan  Islam  klasik.  Dewan  ini merekomendasikan  sistem  pemerintahan  presidensial  (yang  dianggap  agak  mirip
12 Aziz Ahmad, ‚Activism‚ , 259.
13 Ibid. ,  bandingkan  dengan  Leonard  Binder, Religion  and  Politics  in  Pakistan (Los  Ageles, 1961), 31-33.
14 Aziz Ahmad, ‚Activism‛ , 260.
15 Aziz Ahmad , ‚Activism‛ , 260.
16 Di  India,  Sulaiman  Nadwi  termasuk  ulama  yang  disebut  ‚Nehruwani‛  (keturunan  Nehru). Sebelum  Negara  Pakistan  terbentuk,  ia  terkenal  ulama  yang  berpihak  pada  India.  Rasa  nasionalisme Indianya sangat tinggi. Namun demikian, ia termasuk beraliran moderat.
dengan kekhalifahan  Islam  klasik). Shabbir Ahmad Uthmani mengusulkan, pemilihan kepala Negara ditetapkan oleh wakil rakyat yang terpelajar dan ulama. Dalam hal itu juga direkomendasikan kepada komite ahli syari’at untuk memberikan nasehat kepada presiden,  kepala  federal  dan  legislatif  provinsi.  Sementara  DPR  ditugaskan  untuk mengkonsep al-hall  wa  al-‘aqd  dengan  versi  zaman  modern.  Selain  itu,  DPR  juga mempunyai  otoritas  untuk  memilih  dan  memberhentikan  presiden  dan  menjadi pengawas  aktivitas  eksekutif.  DPR  juga  mempunyai  otoritas  untuk  memutuskan  dan mengumumkan  perang,  menandatangani  perdamaian,  dan  mengesahkan  anggaran nasional.  Namun  demikian,  berbagai  rekomendasi  ini  menjadi  ajang  perdebatan  dan mendapat penolakan, kecuali kepala negara yang disyaratkan harus orang Islam. 17
Dalam hal tersebut, peran ulama tradisional sejajar dengan ‚fundamentalis‛ Abul A’la  Mawdudi.  Mawdudi  setelah  berimigrasi  ke  Pakistan,  ia  menyiapkan  diri  untuk menempa Jama’ah Islami yang dipimpinnya agar berdisiplin dan terorganisasi dengan baik. 18 Sebab, ulama tidak mempunyai pengalaman politik atau disiplin politik untuk mengorganisasi partai bersama rakyat jelata.
Berdasarkan  penilaian  ulama  ortodoks,  Mawdudi  bukan  orang  ‘alim.  Sebab, dalam  berkhotbah  ia  hanya  menyeru  kembali  kepada  al-Qur’an  dan  sunnah  dan mengesampingkan  fikih.  Selain  itu,  ia  juga  sering  menggunakan  lebih  banyak  idiom- idiom  modern  dalam  ajaran  doktrinnya.  Namun  demikian,  Mawdudi  tidak  membalas penilaian tersebut dan tidak mengganggu ulama lain, bahkan justru sebaliknya, jika ada peluang bekerja sama dengan mereka, Mawdudi akan melakukannya. 19

## D. Ulama dan Isu Aliran Ahmadiyah
Setelah  ide  dan  pandangan  ulama  yang  tergabung  dalam  Dewan Ta’li>ma>t Islamiyyah  tertekan,  perjalanan  aktivitas  ulama  pada  masa-masa  setelahnya  adalah politik  agresif. 20 Momentumnya  adalah  saat  agitasi  anti-Ahmadiyah 21 tahun  1952-
17 Aziz Ahmad, ‚Activism‛,  261. 18 Mawdudi  berkesimpulan  bahwa  selama  berabad-abad  Islam  telah  dirusak  oleh  tradisi  lokal dan kultur asing yang mengaburkan ajaran Islam sejati. Karenanya Mawdudi mengusulkan pembaharuan Islam kepada pemerintahan saat itu, namun tidak digubris. Hal ini mendorong Mawdudi mencari solusi sosio-politik menyeluruh yang baru, untuk melindungi kaum muslimin. Gagasannya ia wujudkan dengan mendirikan Jama’at Islami pada Agustus 1941, bersama sejumlah aktivis Islam dan ulama muda. Segera setelah berdiri, Jama’ati Islami pindah ke Pathankot, tempat dimana Jama’at mengembangkan struktur partai,  sikap  politik,  ideologi,  dan  rencana  aksi.  Ketika  India  pecah,  Jama’at  Islami  juga  terpecah. Mawdudi,  bersama  385  anggota  jama’at  memilih  Pakistan.  Markasnya  berpindah  dari  Pathankot  ke Lahore,  dan  Mawdudi  sebagai  pemimpinnya.  Sejak  itu  karir  politik  dan  intelektual  Mawdudi  erat kaitannya dengan perkembangan Jama’at.
19 Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  ulama  tradisional  Pakistan  memberikan  penilaian  bahwa ulama atau orang alim adalah orang yang tidak hanya menguasai al-Quran dan Hadis saja, namun juga harus  menguasai  kitab-kitab  yang  lain  semisal  fikih.  Penilaian  ini  hampir  serupa  dengan  penilaian sebagian atau bahkan mayoritas ulama Islam tradisioanal di Indonesia yang belum banyak berinteraksi dengan dunia di luar mereka.
20 Aziz Ahmad, ‚Activism‛, 262.
1953.  Sebelum  pembentukan  Negara  Pakistan,  intelektual  terkemuka  Shabir  Ahmad Uthmani  dan  Mawdudi  pernah  mengadukan  kelompok  Ahmadiyah  sebagai  kelompok penganut bid’ah dan pengingkar agama.
Pada  tahun  1952  persoalan  Ahmadiyah  mencapai  puncaknya,  ketika  ulama bereakasi  keras  atas  pidato  menteri  luar  negeri,  Zafrullah  Khan,  yang  mengadakan pembelaan atas Ahmadiyah. Sebagai terhadap respons pidato tersebut, sejumlah ulama lalu  mengundang  rapat  semua  partai  muslim  di  Karachi  pada  tanggal  2  Juni  1952. Rapat tersebut menghasilkan beberapa keputusan, antara lain: pertama, tuntutan agar pengikut  aliran  Ahmadiyah  diumumkan  sebagai  komunitas  non-Muslim;  dan kedua, menuntut agar Zafrullah Khan dimutasikan dari kantor menteri luar negeri dan secara umum pengikut Ahmadiyah harus dimutasikan dari pos-pos inti pemerintahan. 22
Gerakan  ini  dimotori  oleh  kalangan  anti-Ahmadiyah.  Mereka  kemudian membentuk  dewan  aksi  yang  anggotanya  terdiri  dari  para  ulama  terkemuka.  Dewan aksi  ini  mengeluarkan  ultimatum  kepada  pemerintah  agar  Ahmadiyah  diputuskan sebagai  non-muslim.  Selain  itu,  ulama  juga  menuntut  pengunduran  diri  perdana menteri,  Khawaja  Nazim  al-Din,  oleh  karena  menolak  memutasikan  Zafrullah  Khan dan  melindunginya.  Alasan  lainnya,  karena  telah  terjadi  krisis  politik  dan  ekonomi, seperti kekurangan pangan, korupsi dan konflik permasalahan Kashmir. 23
Mawdudi  dan  Jama’ah  Islami  turut  serta  bergabung  dalam  barisan  agitasi  ini, namun  tetap  memegang  prinsip  konstitusional.  Sebab  Mawdudi  dan  kelompoknya menjadikan  permasalahan  Ahmadiyah  ini  sebagai  hal  sekunder,  sementara  hal  primer yang  menjadi  fokus  utamanya  adalah  ‚Islamisasi‛  masyarakat  dan  pemerintahan. Ultimatum  atas  tuntutan  ulama  tersebut  ditolak  pemerintah  dan  beberapa  ulama ditahan. 24
Pemerintah,  yang  dalam  hal  ini  diwakili  oleh  pemerintahan  Punjab,  menunjuk pengadilan untuk menyelidiki kasus ini. Hasil kesimpulan terakhir adalah tidak semua ulama  menyetujui  gerakan  anti-Ahmadiyah.  Sebab,  di  antara  ulama  sendiri  masih terdapat pertanyaan yang belum terjawab tuntas terkait apakah Islam itu dan  siapakah yang  dapat  dikategorikan  sebagai  seorang  muslim.  Terdapat  kecurigaan,  Islam  hanya digunakan  sebagai  slogan,  untuk  menggerakkan  massa  melawan  pihak-pihak  tertentu (berbau politik) dengan tanpa mengindahkan moral dan perasaan kewarganegaraan. 25
21 Aliran Ahmadiyah mempercayai pendiri sekte mereka, Mirza Ghulam Ahmad dari Qadiyan (1839-1908)  sebagai  Nabi minor (kecil).  Penganut  aliran  ini  tetap  mengaku  sebagai  muslim.  Mereka mempunyai karakteristik sendiri dalam melakukan ritual keagamaan.
22 Aziz Ahmad, ‚Activism‛, 262.
23 Aziz Ahmad, ‚Activism‛, 263. 24 Aziz Ahmad , ‚Activism‛ , 263 . 25 Aziz Ahmad, ‚Activism‛, 263.

## E. Ulama dan Isu Penerapan Syari’at
Pada  tahun  1953  situasi  berubah  ke  arah  lain,  terutama  setelah  pemerintahan Perdana Menteri Nazim al-Din dibubarkan dan digantikan oleh Muhammad Ali Bogra. Menteri  hukum  yang  baru  A.K.  Brohi  menegaskan  bahwa  tidak  di  mana  pun tempatnya, seorang teokratik dilarang dalam al-Qur’an. Chawdari Khaliq al-Zaman— dinilai sebagai bunglon politik—yang pada saat itu sebagai gubernur Pakistan Timur, dan Abd al-Rashid  Khan, sebagai gubernur provinsi perbatasan barat laut, cenderung menyukai Pakistan menjadi negara sekuler.
Antara  tahun  1954-1958  taktik  ulama,  khususnya  ulama  tradisional,  adalah mengambil  fokus  perhatian  pada  isu-isu  individual  dan  politik  keagamaan  dengan meninggalkan  konflik  politik  aktif  dan  konflik  teologi.  Pergerakan  mereka  diarahkan sebagaimana yang dilakukan oleh Mawdudi dan Jama’ah Islami-nya. Namun demikian pergerakan  dan  peranan  mereka  dalam  hal  ini  tidak  sepenting  Mawdudi  dan Jama’ahnya. Pada saat  itu, kebijakan pemerintah adalah melindungi  dan memberikan apresiasi kepada para tokoh ulama terkemuka, melalui berbagai kontak. 26
Sebagaimana negara-negara muslim lainnya, Pakistan juga menghadapi berbagai permasalahan modernisasi hukum keluarga. Sebuah komisi ditunjuk pada tahun 1954, ‛otaknya‛  adalah  Khalifah  Abd  al  Hakim,  filosof  modernis  dan  Ihtisham  al-Haqq Thanawi,  pensiunan  hakim  dan  ulama  terkenal  berlatarbelakang  Deoband.  Pada  saat itu, sejumlah anggota komisi yang beraliran liberal merekomendasikan reformasi untuk mengekang  poligami  dan  membuat  proses  perceraian  sedikit  lebih  mudah  dan  lebih manusiawi. Ihtisham al-Haqq Thanawi secara keras menolak rekomendasi tersebut dan menuntut agar pemerintah memberikan kebebasan kepada publik. 27
Ihtisham  al-Haqq  Thanawi  memberikan  argumentasi  berdasarkan  interpretasi konservatif  pada  nash  agama,  bahkan  lebih  konservatif  jika  dibandingkan  dengan Mawdudi.  Selain  itu  ia  juga  mendasarkan  argumentasinya  pada  kasus  poligami  Nabi dan para sahabatnya yang menikah lebih dari satu. Pada akhirnya, Presiden Ayub Khan mengambil jalan tengah dengan cara mereformasi dan mengimplementasikan ide yang ditawarkan oleh kaum sekuler dan pandangan ulama tradisional yang ditekankan oleh Ihtisham al-Haqq Thanawi dan ulama lainnya.
Parlemen  dan  undang-undang  negara  Pakistan  semakin  hari  semakin  menguat, dan lebih berani mengabaikan protes yang dilakukan ulama. Salah satu keputusan amat berani adalah ketika mereka menempatkan urusan-urusan keagamaan ( waqf’s) berada di  bawah  kontrol  departemen  pemerintahan  yang  baru  dibentuk  pada  tahun  1959, departemen Awqaf.  Langkah  lebih  berani  lagi  adalah  perubahan  nama  negara,  yang mana  pada  tahun  1956  dalam  konstitusinya  bernama  ‛Republik  Islam  Pakistan‛,
26 Aziz Ahmad, ‚Activism‛ , 264.
27 Aziz Ahmad, ‚Activism‛ , 264.
kemudian dirubah menjadi ‛Republik Pakistan‛, di bawah undang-undang martial dan dalam konstitusi tahun 1962 sampai amandemen undang-undang pada tahun 1963. 28
Hal  itu  terjadi  ketika  pemerintahan  Pakistan  menerima  tekanan  dari  kelompok elit dalam negeri dan publik luar negeri. Presiden Ayub Khan segera memutuskan dan menunjuk  komisi  konstitusi  untuk  menyusun  draf  perundang-undangan  yang  dapat merehabilitasi  demokrasi.  Kuesioner  dibagikan  pada  tahun  1960,  seluruh  elemen masyarakat  dan  ulama  ikut  terlibat  di  dalamnya.  Komisi  konstitusi  memberikan rekomendasi  persamaan  hak  antara  muslim  dan  non-muslim,  dan  menolak  konsep dhimmi sebagaimana konsep klasik yang dutuntut oleh Mawdudi. 29
Konstitusi  kedua  negara  Pakistan  pada  tahun  1962  menegaskan  dalam mukadimahnya  bahwa  negara  Pakistan  sebagai  negara  demokratis  yang  berdasarkan prinsip-prinsip Islam dengan keadilan sosial. Di dalam Pembukaan juga menyebutkan bahwa  muslim  Pakistan  sebagai  individu  maupun  kolektif  harus  diberikan  hak  hidup sesuai dengan ajaran dan ketentuan Islam. Namun demikian, pandangan dan tuntutan kuat  para  ulama  yang  menyatakan  bahwa  presiden  harus  seorang  muslim  tetap diakomodasi.  Pakar  konstitusi  juga  merekomendasikan  formasi  institut  penelitian Islam.
Presiden Ayub Khan menghadapi terus menerus  oposisi ulama tradisionalis dan kelompok  Mawdudi  dalam  menjaga  dan  mengembangkan  modernisasi  negara.  Dia tidak  membedakan  antara  ulama  tradisionalis  dengan  kelompok  Mawdudi.  Dia menuduh  keterlibatan  aktif  ulama  oposisi  Pakistan  berbau  politik.  Namun  demikian, Presiden  menyadari  sepenuhnya  bahwa  ulama  oposisi  dapat  meraih  popularitas signifikan. Oleh sebab itu, sesekali waktu ia mendukung ulama dan meminta bantuan mereka  ketika  kepemimpinan  pemerintahan  negara  tidak  menemukan  solusi pemecahan problem masyarakat. Namun para ulama tetap bersikap hati-hati dan selalu mencurigainya. 30
Untuk  mengimbangi  pertumbuhan  pengaruh  ulama  tradisional  dan ‛fundamentalis‛ Mawdudi, Presiden Ayub Khan berusaha masuk dan merapat ke dalam aliansi  politik  dengan  para  Pir,  para  guru,  dan  ‛orang  suci‛  terdidik  yang  tergabung dalam  kelompok  sufi.  Ia  menilai,  tidaklah  dapat  menjalankan  demokrasi  ketika mengabaikan para Pir dan kelompok sufi yang dapat mempengaruhi masyarkat secara tidak  langsung.  Presiden  dalam  memilih  aliansi  kepada  mereka  sudah  sangat  tepat. Sebab  mereka  dapat  menjadi  instrumen  yang  berguna  untuk  menghadapi  dan memenangkan pemilu yang akan dilakukan pada tahun 1964-1965. Di sisi lain ulama
28 Aziz Ahmad, ‚Activism‛, 265.
29 Aziz Ahmad, ‚Activism‛, 265-266.
30 Aziz Ahmad, ‚Activism‛ , 267.
oposisi  juga  mengalami  perkembangan  pengaruh  signifikan  dalam  masyarakat  dan kaum terpelajar. 31

## F. Ulama dan Agitasi Politik
Pada akhir bulan Desember 1969, ulama mendapatkan momentum yang tepat untuk menyuarakan  tuntutannya.  Hal  itu  terjadi  ketika  kaum  terpelajar  menyalakan  politik agitasi 32 melawan  presiden  Ayub  Khan.  Agitasi  pelajar  ini  berlangsung  selama  bulan November  1968  sampai  Maret  1969.  Segera  ulama  tradisional  bergabung  dengan pelajar yang melakukan politik agitasi. Di Lahore, tepatnya pada tanggal 27 Desember 1969,  Jam’iyyah  Ulama  Islam  Pakistan  mengumpulkan  dan  mengorganisasikan berbagai partai politik Pakistan Barat. Partai politik yang menggabungkan diri adalah partai rakyat Bhutto, partai nasional Awami, dan Pergerakan Demokratik Pakistan. Di antara tuntutan yang disuarakan ulama adalah islamisasi hukum tanah dan kebebasan sipil berekspresi. 33
Peristiwa  agitasi  ini  semakin  memanas  dan  menuai  protes  luar  biasa,  ketika kepolisian yang berusaha membubarkan gerakan massa –dengan sadar ataupun tidak- menginjak-injak  spanduk  yang  terjatuh  bertuliskan  kalimat shahadah.  Tindakan kepolisian ini dinilai sebagai aksi brutal dan pelanggaran berat. Pada siaran radio bulan Januari  1969,  Presiden  Ayub  Khan  meminta  maaf  atas  insiden  yang  telah  ‛melukai‛ perasaan ulama tersebut. Ia berjanji akan membangun hubungan kerja sama yang saling menguntungkan antara pemerintah dan ulama. 34
Pada 4 Januari 1969, Jam’iyyah Ulama Islam bersama ulama lainnya (500 ulama berpartisipasi) dan partai rakyat sosialis Bhutto di Sukkur Sind melakukan demonstrasi menuntut  perbaikan  demokrasi.  Aksi  serupa  juga  dilakukan  di  daerah  lainnya. Sementara itu organisasi ulama lain, Jami’yyah ’Ulama Pakistan, juga memasuki arena agitasi  politik  pada  minggu  pertama  bulan  Januari  1969.  Pada  10  Januari  1969 Jami’yyah  ’Ulama  Pakistan  menjalankan  ‛hari-hari  tuntutan‛.  Selama  melakukan khutbah  Jum’at  di  berbagai  kota  Pakistan  barat,  para  ulama  menuntut  penerapan hukum  Islam,  pencabutan  hukum  yang  tidak  Islam  dan  penyelesaian  kasus permasalahan Departemen  urusan agama (Awqaf). Reli para ulama dalam melakukan aksinya  tersebut  mencapai  dua  slogan  tuntutan:  pelaksanaan  hukum  syari’at  dan pencabutan undang-undang keluarga. 35
31 Aziz Ahmad, ‚Activism‛,  267.
32 Agitasi  bermakna  hasutan  kepada  orang  banyak  untuk  mengadakan  hura-hura, pemberontakan, demonstrasi dan lain sebagainya. Agitasi biasanya dilakukan oleh tokoh ataupun aktifis partai  politik.  Lihat  Tim  Penyusun  Kamus, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia ,  (Jakarta:  Balai  Pustaka, 1993), 10. 33 Aziz Ahmad, ‚Activism‛, 267.
34 Aziz Ahmad, ‚Activism‛,  268.
35 Aziz Ahmad, ‚Activism‛,  269.
Jam’iyyah Ulama Islam menggabungkan diri pada pihak-pihak yang mengadakan perlawanan  kepada  presiden  Ayub  Khan.  Pada  suatu  saat  mereka  mengadakan konfrensi  dan  sekretaris  jenderal  Jam’iyyah  Ulama  Pakistan  mendeklarasikan  komite ulama yang bertugas menyiapkan sebuah ‛ekonomi Islam manual‛. Ulama yang paling dihormati,  Ihtisham  al-Haqq  Thanawi,  tidak  secara  aktif  berpartisipasi  dalam  agitasi ini.  Namun  ia  selalu  mengeluarkan  statemen  dari  waktu  ke  waktu  termasuk  salah satunya  pada  tanggal  24  Februari  1969,  ia  menyatakan  bahwa  pemerintah  tidak bersikap etis. 36
Pada  bulan  Maret  1969,  Jami’yyah  ’Ulama  Pakistan  mengeluarkan  manifesto yang  terdiri  dari  empat  belas  poin.  Ke-mpat  belas  poin  tersebut  termasuk  tuntutan pelaksanaa  konstitusi  Islam;  pelaksanaan  hukum  syari’ah;  pencabutan  hukum  yang tidak  islami  termasuk  undang-undang  keluarga;  reorganisasi  Departemen Awqaf  di bawah  petunjuk  ulama;  formasi  komisi  Islam  yang  terdiri  dari  para  ulama  untuk menasehati majelis provinsi dan federal; dan rekonstitusi institut penelitian Islam yang anggotanya  hanya  dibatasi  para  ulama;  pengenalan  pendidikan  sistem  Islam;  radio Pakistan  dibuat  sebagai  dakwah  propaganda  Islam;  kebebasan  pers;  ekonomi  Islam; reformasi  tanah  sesuai  dengan  prinsip  Islam;  pengobatan  gratis  para  pekerja  industri oleh pemegang saham, dan pendidikan gratis, dan seterusnya. Hal ini memicu agitasi- agitasi lainya dari kalangan buruh, tani dan lain sebagainya. Agitasi tersebut mencapai titik  klimaksnya  ketika  presiden  Ayub  Khan  tergulingkan  pada  pada  bulan  Maret 1969. 37
Selama tahun 1969 dan 1970 untuk pertama kalinya ulama berperan langsung pada politik aktif melalui perebutan suara dalam pemilu. Pada pemilu yang telah dilakukan kandidat  mereka  kurang  menuai  sukses.  Tapi  setidaknya  di  Pakistan  barat  dimana partai  rakyat  sosialis  Zulfikar  Ali  Bhutto  memenangkan  hampir  seluruh  provinsi. 38
Namun  demikian,  setelah  pemilu  1970  menunjukkan,  bahwa  ulama  telah  mengalami kemunduran.  Di  Pakistan  timur  kalangan  nasionalis  mengalami  kemenangan  atas solidaritas Islam. Sebagai catatan penting, di Pakistan, musuh utama ulama dari dulu sampai sekarng adalah para penguasa dan elit menengah ke atas yang beraliran barat.

## G. PENUTUP
Walaupun mayoritas ulama, pada mulanya menentang pendirian Negara Pakistan, namun  pada  akhirnya  mereka  juga  turut  berimigrasi  bahkan  terlibat  aktif  dalam perpolitikan dan pembuatan konstitusi di Pakistan. Masing-masing ulama memainkan peran  yang  berbeda-beda.  Dalam  aktifitas  yang  deperankannya,  ulama  sering
36 Aziz Ahmad, ‚Activism‛, 269.
37 Aziz Ahmad, ‚Activism‛,  270.
38 Aziz Ahmad, ‚Activism‛, 272.
bersinggungan dengan elit penguasa dan politik. Tidak jarang, persinggungan tersebut berubah menjadi konflik yang cukup tajam.
Konflik yang terjadi di Pakistan banyak dipicu oleh perbedaan pandangan antara ulama  dan  kaum  elit  Pakistan  terkait  permasalahan  idiologi  dan  konstitusi.  Ulama menuntut  penerapan  hukum  Islam,  sementara  elit  penguasa  menghendaki  hukum sekuler.  Selain  konflik  pembuatan  konstitusi,  ulama  juga  terlibat  dalam  isu  aliran Ahmadiyah yang berimbas pada konflik politik.
Untuk  mewujudkan  berbagai  pandangan,  masing-masing  ulama  menggunakan berbagai  cara  yang  berbeda-beda.  Setelah  ide  dan  pandangan  ulama  tertekan, perjalanan  aktivitas  mereka  pada  masa-masa  setelahnya  adalah  politik  agresif,  salah satu  caranya  adalah  melakukan  agitasi  politik.  Agitasi  yang  dilakukan  ulama  ini berimbas  pada  berbagai  aksi  dari  berbagai  kalangan.  Titik  klimaksnya  adalah  ketika presiden  Ayub  Khan  dapat  digulingkan  pada  bulan  Maret  1969.  Semenjak  dahulu sampai  sekarang  di  Pakistan,  pihak-pihak  yang  dimusuhi  ulama  adalah  kalangan  elit menengah ke atas yang beraliran barat.
Pemaparan  tentang  aktivitas  ulama  Pakistan  dalam  makalah  ini  terbatas  hanya sampai tahun 1970. Penulis memberikan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait agar bersedia meneruskan pembahasan ini  dimulai  dari  tahun  1970 sampai sekarang, yang diindikasikan sebagai dekade kemunduran peran ulama di Pakistan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad, Aziz. ‚Activism of Ulama in Pakistan‛ dalam Nikki R. Keddie, ed. Scholars, Saints, and Sufis Muslim Religious Institutions in the Middle East Since 1500. London: University of California Press, 1978.
Binder, Leonard. Religion and Politics in Pakistan. Los Ageles: t.t.p., 1961.
Malik, Hafeez. Moslem Nationalism in India and Pakistan. Washington: t.t.p., 1963.
Nasution, Harun. Pembaharuan Dalam Islam. Jakarta: PT Bulan Bintang, 2003.
Qureshi, Istiaq Husain. The Struggle for Pakistan. Karachi: t.t.p., 1965.
Shadily, Hassan, ed. Ensiklopedi Indonesia. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hove, 1991.
Tim Penyusun. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1993.