## Vol. 5 No. 1 Januari 2023

## KAJIAN NORMA PANCASILA TERHADAP PENERAPAN SANKSI PIDANA MATI DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA
Study of Pancasila Norms on the Implementation of Death Criminal Sanctions in Positive Law in Indonesia
Irvino Rangkuti Universitas Sumatera Utara jaksa.vino@gmail.com Naskah dikirim : 12 Desember 2022 Naskah diterima untuk diterbitkan : 17 Januari 2023
DOI : 10.34010/rnlj.v%vi%i.8727

## ABSTRACT
Pancasila's life vision is based on the fact that the universe and all the harmony in it were created by God Almighty.  There  is  nothing  in  the  universe  that  is  different  in  composition  from  other  universes. Maintaining  order  means  upholding  human  dignity  so  that  Pancasila  has  a  legal  reference  for  self- protection  in  the  passive  and  active  sense.  The  subject  of  the  death  penalty  has  become  the  concern  of criminal  law  experts,  criminologists,  and  victimologists,  especially  related  to  the  philosophy  of punishment, according to which the purpose of punishment is not only to frighten the convict but also to attract attention. Basically certain qualifying activities are activities that directly violate human dignity and/or endanger the existence of human society. Therefore, the purpose of capital punishment is only to prevent other people from committing acts  that lead  to the imposition of capital punishment. The death penalty  in  Indonesia  is  still  required  for  serious  crimes,  including  premeditated  murder,  those  guilty  of genocide and crimes against humanity, drug dealers, high-level corruption, and terrorists. The position of the  Special  Criminal  Law  in  the  criminal  justice  system  complements  the  criminal  law  codified  in  the Criminal  Code  in  terms  of  increasing  the  threat  of  punishment  for  crimes  that  threaten  the implementation  of  clothing  and  food  facilities;  Law  Number  21  of  1959  (Prp)  concerning  Threats  of Economic Crimes; Atomic Energy Regulation No. 31 of 1964.
Keywords: Pancasila Norms; death penalty; positive law

## ABSTRAK
Visi  hidup  Pancasila  didasarkan  pada  kenyataan  bahwa  alam  semesta  dan  seluruh  keharmonisan  di dalamnya  diciptakan  oleh  Tuhan  Yang  Maha  Esa.  Tidak  ada    di  alam  semesta  yang  komposisinya berbeda  dengan  alam  semesta  lainnya.  Memelihara  ketertiban  berarti  menjunjung  tinggi  harkat  dan martabat  manusia,  sehingga  Pancasila  memiliki  acuan  hukum    perlindungan  diri  dalam  arti  pasif maupun  aktif.  Pokok  bahasan  hukuman  mati  telah  menjadi  perhatian  para  ahli  hukum  pidana, kriminologi  dan  viktimologi,  terutama  terkait  dengan  filosofi  pemidanaan,  yang  menurutnya  tujuan pemidanaan  tidak  hanya  untuk  menakut-nakuti  terpidana,  tetapi  juga  untuk  menarik  perhatian.  Pada dasarnya  kegiatan  kualifikasi  tertentu  adalah  kegiatan  yang  secara  langsung  melanggar  harkat  dan martabat  manusia  dan/atau  membahayakan  keberadaan  masyarakat  manusia.  Oleh  karena  itu,  tujuan pidana mati hanya untuk mencegah orang lain  melakukan perbuatan yang mengarah pada penjatuhan pidana mati. Hukuman mati di Negara Indonesia tetap diperlukan untuk kejahatan berat, pembunuhan berencana,  termasuk  mereka  yang  bersalah  atas  genosida  dan  kejahatan  terhadap  kemanusiaan, pengedar narkoba, korupsi tingkat tinggi dan teroris. Kedudukan Hukum Pidana Khusus dalam sistem peradilan pidana melengkapi hukum pidana yang dikodifikasikan dalam KUHP dalam hal peningkatan ancaman  hukuman  terhadap  kejahatan  yang  mengancam  penyelenggaraan  fasilitas  sandang  dan pangan;  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  1959  (Prp)  tentang  Ancaman  Tindak  Pidana  Ekonomi; Peraturan Tenaga Atom Nomor 31 Tahun 1964.
Kata Kunci: Norma Pancasila; sanksi pidana mati; hukum positif

## Vol. 5 No. 1 Januari 2023

## PENDAHULUAN
Sistem  peradilan  pidana  Indonesia,  berdasarkan  Pasal  10  KUHP,  telah  mengalami proses  modernisasi  bentuk-bentuk  pemidanaan  yang  mengarah  pada  pemidanaan  yang manusiawi. Hal ini ditandai dengan perdebatan sejarah yang panjang mengenai hukuman mati, terutama yang pro dan kontra terhadap isu tersebut. Didorong oleh bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan  yang  luar  biasa,  negara-negara  di  seluruh  dunia  yang  awalnya  menghapus hukuman mati telah menerapkannya kembali. Perdebatan mengenai hukuman mati akan terus dikaji untuk memperoleh perspektif filosofis dan sosiologis guna mendekatkan hukuman mati pada  karakter  yang  lebih  manusiawi.  Tim  Hukum  Pidana  Indonesia  telah  menyusun  pidana mati sebagai pidana pokok, yang diatur tersendiri dan dibatasi penerapannya.
Dilihat dari gagasan pokok dan tujuan melindungi masyarakat, RUU-KUHP ini masih mempertahankan  kategori  delik  berat  berupa  pidana  mati  dan  pidana  penjara  seumur  hidup. Namun, perlindungan/kepentingan pribadi juga diperhitungkan dalam merumuskan kebijakan. Selain  pertimbangan  di  atas,  dukungan  terhadap  hukuman  mati  “menghindari tuntutan/tanggapan  dari  masyarakat  yang  bersifat  pendendam/emosional/sewenang- wenang/tak  terkendali,  atau  memberikan  saluran  bagi  eksekusi  masyarakat.”  Hal  ini  juga didasarkan  pada  gagasan  termasuk  “eksekusi  di  luar  hukum”,  untuk  disediakan,  tuntutan. Fakta bahwa hukuman mati tidak ada dalam undang-undang tidak menjamin bahwa hukuman mati  tidak  benar-benar  ada  di  masyarakat.  Untuk  menghindari  perasaan  irasional  balas dendam pribadi/komunal, dianggap bijaksana untuk membiarkan hukuman mati tetap berlaku demi  hukum.  Dengan  masuknya  hukuman  mati  ke  dalam  undang-undang,  diharapkan penggunaan hukuman mati oleh hakim menjadi lebih selektif dan berdasarkan pertimbangan yang rasional/terkontrol. Hal ini juga bertujuan untuk melindungi individu/warga negara dari pembalasan  yang  tidak  pandang  bulu  dan  emosional  oleh  para  korban  dan  masyarakat  di mana hukuman mati tidak sah.
Kalaupun RUU-KUHP memasukkan hukuman mati, statusnya tidak akan dimasukkan ke dalam kelompok pidana pokok dan akan menjadi status hukuman khusus (luar biasa), tetapi tidak untuk keuntungan pribadi ketika diterapkan/perlindungan (keseimbangan pusat).
Berdasarkan  uraian-uraian  di  atas,  maka  permasalahan  dalam  penulisan  paper  ini, yaitu:  Pertama,  bagaimana  keberadaan  pidana  mati  dalam  perspektif  Pancasila  sebagai ideologi  hidup  bangsa  Indonesia; Kedua,  bagaimana  pengaturan  pidana  mati  dalam  Hukum Positif yang berlaku di Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian hukum normatif, bersifat deskriptif. 1 Data bersumber dari data sekunder sebagai sumber bahan hukum. Pendekatan perundang-undangan ( statute approach ) digunakan dalam mengkaji dan  menganalisis  permasalahan  yang  diangkat  dalam  penelitian  ini.  Data  sekunder  dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan ( library research ) 2 dengan alat studi dokumen ( documentary study ). Analisis data secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara deduktif. 3

## PEMBAHASAN
1 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), hlm. 93- 95.
2 Mestika  Zed, Metode  Penelitian  Kepustakaan ,  Ed.  Ke-2,  (Jakarta:  Yayasan  Obor  Indonesia, 2008), hlm. 1.
3 Imron Mustofa, “Jendela Logika Dalam Berfikir: Deduksi dan Induksi Sebagai Dasar Penalaran Ilmiah”, Jurnal  Pemikiran  dan  Pendidikan  Islam  El-Banat,  Vol.  6,  No.  2,  Juli-Desember (2016),  hlm. 114.

## Vol. 5 No. 1 Januari 2023

## Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Kemanusiaan
Korupsi  bagaikan  seperti  lingkaran  setan  yang  sulit  untuk  keluar  karena  kerjanya dipengaruhi oleh sistem yang jelek yang dibangun oleh para penguasa yang mempunyai otoritas dan  wewenang.  Tidak  kalah  pentingnya,  terjadinya  korupsi  disebabkan  oleh  penyalahgunaan kekuasaan tanpa adanya akuntabilitas dan transparansi kepada publik, sehingga kekuasaan yang dimiliki digunakan untuk kepentingan pribadi atau sekelompok golongan tanpa mempedulikan nasib  kepentingan  rakyat  yang  semestinya  diperjuangkan  sebagai  wakil  rakyat  (DPR)  ataupun para  pejuang  penegak  hukum  (Kejaksaan  Agung,  Hakim  dan  Kepolisian).  Tidak  salah  kalau korupsi  disebut  sebagai  kejahatan  yang  luar  biasa  ( extra  ordinary  crime ),  bahkan  merupakan ancaman terhadap kemanusiaan ( crime againts humanity ). 4

## Hukuman Mati Ditinjau Dari Perspektif Azas Hukum
Aturan perundang-undangan di Indonesia secara jelas  mengatur adanya hukuman mati dan  telah  menetapkan  mekanisme  dari  pelaksanaan  hukuman  mati.  Secara  umum,  apabila melakukan  pembahasan  tentang  pantas  tidaknya  suatu  produk  hukum,  maka  sesuai  dengan mekanisme ilmiahnya harus melakukan peninjauan secara sistematis keberadaan produk hukum tersebut melalui sudut pandang asas-asas hukum.
Kembali kepada teori dari Gustav Radbruch mengenai tentang nilai-nilai dasar hukum (asas  hukum),  yang  mengatakan  tujuan  hukum,  yakni:  kepastian  hukum,  kemanfaatan,  dan memberi  rasa  keadilan. 5 Dalam  menjawab  kontroversi  yang  hadir  tentang  pemberlakuan hukuman  mati,  maka  sudah  sewajarnya  menemukan  jawaban  kontroversi  tersebut  dengan melihatnya dari sudut pandang yang telah diklasifikasikan Radbruch.

## Kepastian Hukum
Hukuman  mati  telah  diatur  dalam  konstitusi  Indonesia  dan  hukuman  mati  pun  telah memiliki  dasar  hukum  yang  kuat  karena  telah  diatur  dalam  undang-undang.  Hukuman  mati dapat dikatakan telah memiliki kepastian hukum, karena telah memiliki undang-undang sebagai kekuatan  yuridisnya  yang  secara  konsisten  menyampaikan  dan  menerapkan  isi  dari  segala bentuk peraturan yang telah ditetapkannya.

## Kemanfaatan Hukum
Hukum  dianggap  perlu  memberikan  dampak  yang  bermanfaat  bagi  keberadaan  dan keberagaman  masyarakat  dalam  kehidupan  sosial  yang  ada.  Asas  manfaat  dimaksud  adalah hukum  dapat  memberikan  suatu  nilai  plus  pada  upaya  pembentukan  kesadaran  masyarakat menciptakan kondisi yang kondusif dalam hidup dan kehidupan bermasyarakat. Intinya, hukum harus  mampu  memberikan  efek  jera  terhadap  pelaku  kejahatan  dan  juga  mampu  untuk mencegah terulangnya kejahatan yang sama.
Berkaitan  dengan  kontroversi  hukuman  mati,  maka  hukuman  mati  juga  haruslah dibedah manfaat-manfaat pemberlakuannya. Apakah hukuman mati mampu untuk memberikan efek jera terhadap  pelaku  kejahatan  dan juga  dapat membuat  seseorang  yang  belum  melakuan kejahatan  tersebut  berfikir  seribu  kali  jika  melakukan  kejahatan  sanksi  pidananya,  hukuman mati.  Walaupun  hal  tersebut  tidak  diakui  bagi  kelompok-kelompok  yang  menolak  hukuman mati, ternyata hukuman mati dapat memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan dan orang- orang yang belum melakukannya. 6
4 Nyoman  Serikat  Putra  Jaya, Beberapa  Pemikiran  ke  Arah  Pengembangan  Hukum  Pidana , (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008), hlm. 69.
5 Gustav  Radbruch  dalam  Achmad  Ali, Menguak  Tabir  Hukum ,  Ed.  Ke-2,  Cet.  Ke-2,  (Jakarta: Kencana, Januari 2017), hlm. 275.
6 Komnasham.go.id,  “Komnas  HAM:  Hukuman  Mati  Bukan  Solusi  Pemberantasan  Korupsi”, https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/3/12/1709/komnas-ham-hukuman-mati-bukan- solusi-pemberantasan-korupsi.html., diakses Rabu, 11 Januari 2023.

## Vol. 5 No. 1 Januari 2023
Di China, hukuman  mati pertama  kali diberlakuakn di China  pada masa pemerintahan Perdana  Menteri  Zhu  Rongji  untuk  dijadikan  hukuman  bagi  para  koruptor.  Pemberlakuan kebijakan  kontroversial  yaitu  memesan  100  buah  peti  mati.  Kebijakan  ini  memberikan  rasa takut bagi para koruptor melakukan korupsi. Dibuktikan dengan menurunnya indeks korupsi di China. 7
Sebenarnya hukuman mati dapat memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan untuk melakukan  sebuah  tindakan  kejahatan  yang  ganjaranya  adalah  hukuman  mati.  Di  sisi  lain, ternyata  hukuman  mati  mampu  menyentuh  sisi  psikologis  manusia  untuk  merasa  takut melakukan tindakan kejahatan yang berakibat diberlakukannya hukuman mati.
Keadilan Hukum Menurut  pemikiran  Aristoteles,  “ Hukum  bertujuan  untuk  memenuhi  rasa  keadilan ”, demikanlah  tujuan  hukum  ada  di  tengah-tengah  masyarakat.  Sebenarnya  segala  bentuk kebijakan-kebijakan  hukum  haruslah  dapat  memberikan  rasa  keadilan  bagi  setiap  individu masyarakat.  Walau  sebenarnya  sulit  mengetahui  kriteria  adil  pada  hati  sanubari  manusia. Namun,  setidak-tidaknya  hukum  haruslah  mengalokasikan  rasa  keadilan  pada  hati  manusia. Pada  tataran  filsafat,  adil  adalah  menempatkan  sesuatu  pada  porsinya.  Artinya,  agar  dapat memberikan rasa adil harus melimpahi sesuatu hal dengan sesuatu yang kira-kira nilainya setara dengan sesuatu itu. 8
Pada  pengujian  hukuman  mati  terhadap  pemberian  rasa  keadilan.  Sesuai  dengan ketentuan yang telah diatur undang-undang, tindakan kejahatan yang akan dijatuhi pidana mati adalah  terorisme,  kejahatan  HAM,  penyalahgunaan  narkoba  dan  korupsi.  Telah  diketahui bersama  bahwa  tindak  kejahatan  tersebut  telah  banyak  menelan  korban.  Bahkan,  kejahatan tersebut  telah  banyak  melakukan  perampasan  HAM  orang  lain.  Hukuman  mati  adalah  jalan yang  dapat  memberikan  rasa  keadilan,  sehingga  hukuman  mati  masih  dianggap  pantas  untuk dijadikan sebagai salah satu akibat hukum, namun dengan tujuan memberikan rasa keadilan.
Wacana  untuk  menghapuskan  hukuman  mati  dari  konsepsi  dan  penerapan  hukum  di Indonesia harus ditinjau kembali. Tentu dengan mempertimbangkan aspek-aspek khas yang ada pada  “nilai  kebudayaan”  dan  latar  belakang  bangsa  Indonesia.  Alih-alih  untuk  memberikan penghargaan terhadap HAM sesorang, justru penghapusan hukuman mati adalah suatu langkah konyol  yang  akan  memberikan  ruang  yang  sangat  lapang  bagi  setiap  pelaku  kejahatan  untuk mengulangi tindakannya yang justru apabila dikaji lebih panjang lagi, tindakan tersebut malah menghilangkan perlindungan hukum terhadap HAM.  Rasa keadilan yang seharusnya diperoleh bagi  keluarga  korban  dari  kejahatan  akan  tidak  dapat  diakomodirkan  jika  hukuman  mati dihapuskan. 9

## Pidana Mati Dalam Perspektif Pancasila
Pokok  bahasan  pidana  mati  telah  menjadi  perhatian  para  ahli  hukum  pidana, kriminologi  dan  viktimologi,  terutama  terkait  dengan  filosofi  pemidanaan  bahwa  tujuan pemidanaan  tidak  hanya  untuk  menakut-nakuti  terpidana,  tetapi  juga  untuk  memperhatikan korban.  untuk  mencapai  keadilan,  yang  bertujuan  untuk  memulihkan  keadaan  yang  adil, sehingga  berkembanglah  pendekatan  teori restorative  justice . 10 Arief  Bernard  Sidharta
7 Irvino Rangkuti, “Sanksi Pidana Kematian Bagi Orang Korupsi di Indonesia”, Res Nullius Law Journal Vol. 3 . 2 , Juli (2021), hlm. 118-135.
8 Achmad Ali, Op.cit. , hlm. 282-283.
9 Irvino Rangkuti, “Sanksi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”, Tesis , Program  Studi  (S2)  Magister  Ilmu  Hukum  Fakultas  Hukum  Universitas  Sumatera  Utara,  Medan,  2019, hlm. 168. 10 Arief  Bernard  Sidharta,  “Analisis  Filosofikal  Terhadap  Hukuman  Mati  di  Indonesia”, Makalah ,  disampaikan  dalam  Lokakarya  yang  diselenggarakan  oleh  Komisi  Hak  Asasi  Manusia, Bandung, 7 Desember 2005.

## Vol. 5 No. 1 Januari 2023
menyampaikan pandangannya tentang hukuman mati, sebagai berikut:
1. “Pandangan  hidup  Pancasila  berangkat  dari  kenyataan  bahwa  alam  semesta  dan segala  isinya,  membentuk  satu  kesatuan  yang  harmonis,  diciptakan  oleh  Tuhan Yang Maha Esa. Tidak ada apa pun  di  alam semesta yang komposisinya berbeda dengan isi alam semesta lain;
2. Manusia juga diciptakan oleh Tuhan dan tujuan akhir hidupnya adalah  kembali ke sumber asalnya yaitu Tuhan. Setiap manusia memiliki pikiran dan hati nurani yang memungkinkan  manusia  untuk  membedakan  antara  yang  baik  dan  yang  jahat, mana yang benar dan mana yang salah, mana yang manusiawi dan mana yang tidak manusiawi,  mana  yang  perlu  dan  mana  yang  tidak  perlu,  mana  yang  harus  dan mana  yang  tidak.  apa  yang  diperbolehkan  dan  apa  yang  dilarang  dilakukan,    dan dengan  itu,  seseorang  memiliki  kebebasan  dan  kesempatan  untuk  memutuskan sendiri  pilihan  kegiatan  (tugas)  yang  akan  dilakukan  dan  kehidupan  yang  ingin dijalaninya.  Setiap  orang  bertanggung  jawab  atas  perbuatannya  yang  telah  atau hendak  dilakukannya.  Adanya  akal    dan  hati  nurani  merupakan  dasar  martabat manusia;
3. Telah  dikemukakan  bahwa  keberadaan  manusia  ditakdirkan  untuk  bersama  satu sama  lain.  Dengan  demikian,  realisasi  hidup  manusia,  atau  proses  realisasi  diri masing-masing  orang,  justru  terjadi  dalam  kebersamaan    itu,  yaitu.  dalam masyarakat. Untuk menahan diri secara alami, orang membutuhkan ketertiban dan keteraturan ( berehenbaarheid , prediktabilitas, hal-hal yang dapat diprediksi) dalam komunitasnya;
4. Lahir dari gotong royong, hukum harus bersifat kekeluargaan;
5. Memelihara  ketertiban  berarti  menghormati  harkat  dan  martabat  manusia,  maka tujuan hukum  Pancasila adalah melindungi manusia dalam arti pasif maupun aktif. Dalam  arti  pasif,  mencakup  upaya  pencegahan  tindakan  sewenang-wenang  dan pelanggaran  hak.  Dalam  arti  aktif  mengandung  arti  upaya  untuk  memperbaiki kondisi  sosial  masyarakat  dan  mendorong  masyarakat  untuk  mewujudkan  dirinya semaksimal  mungkin.  Tujuan  hukum  juga  meliputi  pemeliharaan  dan pengembangan  fitrah  manusia  dan  cita-cita  moral  yang  luhur  berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
6. Sanksi pidana adalah suatu bentuk pengaruh hukum, yaitu suatu akibat  yang dapat (harus)  dikenakan  kepada  seseorang  atas  perbuatan  yang  memenuhi  syarat-syarat yang ditentukan dalam aturan-aturan KUHP ini. Perbuatan tertentu yang memenuhi syarat pada hakekatnya adalah perbuatan yang secara langsung mengganggu harkat dan  martabat  manusia  dan/atau  membahayakan  keberadaan  masyarakat  manusia. Sanksi pidana (biasanya disebut hukuman) adalah  pengenaan penderitaan atau hal- hal  yang  dianggap  tidak  menyenangkan  (merugikan)  bagi  yang  dikenakan. Penderitaan yang dibebankan pada seseorang oleh negara membutuhkan tanggung jawab;
7. Untuk  menjamin  pertanggungjawaban,  pidana  pertama-tama    harus  merupakan pernyataan  yang  konkrit  tentang  bagaimana  masyarakat  menilai  perbuatan terpidana:  perbuatan itu buruk, melanggar harkat dan martabat kemanusiaan orang lain  dan  mengancam  keberadaan  orang  yang  sehat.  .  manusia  kepada  masyarakat Kedua,  hukuman  pidana  harus  berfungsi  sebagai  peringatan  untuk  menjauhkan orang dari tindakan yang dapat mengarah pada hukuman (perbuatan yang dianggap buruk,  dan-lain-lain).  Ketiga,  pemidanaan  harus  bertujuan  untuk  mendorong terpidana  menyadari  nilai-nilai  kemanusiaannya  sehingga  dapat  mengendalikan kecenderungan  negatifnya.  Hukuman  mati  sebagai    pidana tidak  memenuhi  aspek

## Vol. 5 No. 1 Januari 2023
pertama dan  ketiga yang harus dimiliki oleh pidana sebagaimana dikemukakan di atas.  Oleh  karena  itu,  pidana  mati  hanya  bersifat  mencegah  (menghalangi)  orang lain untuk melakukan perbuatan yang mengarah pada penjatuhan pidana  mati. Jadi pada  dasarnya  hukuman  mati  mendefinisikan  orang  sebagai  sarana  untuk    tujuan tertentu yang tidak manusiawi. Artinya, pidana mati secara langsung bertentangan dengan  titik  tolak  dan  tujuan    hukum  itu  sendiri,  yaitu.  menghormati  harkat  dan martabat  manusia  secara  bersama-sama.  Dengan  demikian  dapat  disimpulkan bahwa pada prinsipnya pidana mati tidak mendapat tempat dalam pemikiran hukum yang berdasarkan pendekatan hidup (keluarga) Pancasila”. 11
Bambang  Poernomo  berpendapat  bahwa  “pidana  mati  dapat  dijelaskan  dalam  negara Pancasila,  yaitu  untuk  melindungi individu dan  masyarakat, untuk  mewujudkan  keadilan dan kebenaran  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”. 12 Berdasarkan  hasil  penelitian  terhadap praktik  lama  penderitaan  penghuni  Lapas  Nusakambangan  dan  landasan  filosofis  Pancasila yang  tidak  menutup  pintu  adanya  pidana  mati,  disimpulkan  bahwa  keadaan  tertutup  bagi kehidupan  di  endapan.  Proses  akan  lebih  baik  bagi  mereka  yang  menghadapi  hukuman  mati yang  berat,  terutama  untuk  kejahatan  berat,  makar,  kejahatan  korupsi  dan  kejahatan penyelundupan. Hukuman mati tetap diperlukan karena, beberapa alasan:
a. Jika  ada  kekeliruan  dalam  putusan  hakim,  sebenarnya  tidak  mudah  untuk memperbaikinya,  baik  dalam  pelaksanaan  pidana  mati,  maupun  dalam  pidana penjara;
b. Berdasarkan  landasan  Pancasila  yang  berkaitan  dengan  pengembangan  ilmu pengetahuan hukum, harus dirancang suatu cara berpikir yang kemanfaatannya dari segi  kepentingan  umum  berasal  dari  kepentingan  perseorangan  kemudian  dari kepentingan  masyarakat,  individu.  Jika  terjadi  pertentangan  antara  dua  model kepentingan,  maka  didasarkan  pada  cara  berpikir  bahwa  ketertiban  hukum  yang efektif  lebih  baik,  berdasarkan  asumsi  kepentingan  yang  mendasari  kepentingan masyarakat  yang  lain  dalam  artian  tidak  ada  ketertiban  hukum,  lalu  kepentingan lainnya  tidak  dapat  direalisasikan.  Dan  lebih  jauh  lagi,  alasan  dasar  untuk mencegah ketidakadilan kejahatan adalah bahwa sub-sosial adalah kebaikan umum bagi mereka yang berkarakteristik lebih tinggi;
c. Dalam  hal  berbicara  tentang  budaya  dan  peradaban  bangsa  Indonesia tidaklah mungkin  berslogan  melambung  tinggi  melampaui  kenyataan  dari  peradaban bangsa-bangsa  lain,  terutama  terhadap  negara  tetangga  yang  dalam  kenyataan peradabannya  tidak  menjadi  rcndah  karena  masih  mengancam  dan  menjatuhkan pidana mati;
d. Pengetahuan  tentang  tujuan  peradilan  pidana  dan  pemidanaan  tidak  dapat sepenuhnya  tanpa  sikap  pidana  alternatif  seperti  balas  dendam,  tujuan  umum, tujuan  khusus,  pendidikan,  ketakutan  dan  kehancuran  dalam  bentuk  kejahatan khusus  bila  tujuan  tersebut  digunakan  secara  terpisah.  efektif  sesuai  kebutuhan sesuai dengan acara.
Kesimpulan dari posisi Bambang Poernomo adalah pidana mati akan tetap diperlukan dan  tidak  terkait  dengan  tujuan  utama  pemidanaan,  dan  pidana  mati  hanya  dapat  dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk melindungi masyarakat. Dalam menilai sifat khusus dari pidana mati, hakim harus mempertimbangkan dengan seksama segala keadaan yang berkaitan dengan terpidana, keluarganya dan lingkungannya, serta keuntungan dan kerugian yang  ditimbulkan dari penjatuhan pidana tersebut. Kalimat pidana mati, sebaiknya selama masa tunggu sebelum
11 Bambang  Poernomo. Hukum  Pidana,  Kumpulan  Karangan  Ilmiah. (Jakarta:  Bina  Aksara, 1982), hlm. 17.
12 Ibid. , hlm. 17.

## Vol. 5 No. 1 Januari 2023
pelaksanaan  pidana  mati.  Yakni,  setelah  mati,  hukuman  mati  harus  tetap  menghormati  hak asasinya dengan mendapatkan instruksi seperti narapidana lainnya.
Salah  satu  fungsi  hukum  adalah  untuk  membimbing  tingkah  laku  manusia.  Sebagai pedoman,  fungsinya  juga    untuk  mengarahkan  tingkah  laku  atau  sikap,  dan  untuk  itu didukung  hukuman  negatif  berupa  hukuman  agar    dipatuhi.  Hukum  juga  merupakan  alat kontrol sosial. Hukum merupakan alat pemaksa yang melindungi warga negara dari ancaman dan  tindakan  yang  mengancam  diri  dan  harta  bendanya.  Siapapun  yang  melanggar  hukum akan  dihukum  (secara  pidana). 13 Hukum  yang  mengatur  tentang  perbuatan  apa  yang  dapat dihukum  dan  di  mana  hukum  pidana  berada  disebut  hukum  pidana.  Itulah  sebabnya  hukum pidana  disebut  hukum  sanksi  khusus.  Menghukum  yang  bersalah  sebagai  penderitaan hanyalah  upaya  terakhir  ( Ultimum  Remedium ),  yang  diterapkan  hanya  ketika  tindakan  lain, seperti pencegahan, tidak lagi berhasil. Salah satu bentuk hukuman yang paling berat adalah hukuman mati. J.E. Sahetapy yang mengemukakan pandangannya tentang pidana mati dalam konteks Pancasila dengan melihat dari segi sejarah, kriminologis dan mengutip pendapat para ahli  yang  berbeda-beda  pada  masanya,  menegaskan  bahwa:  “pengaturan  pidana  mati  harus disambut  baik  dalam  undang-undang.  Nasional.  Kodifikasi  harus  dipelajari  dengan  bantuan sumber-sumber hukum khusus Indonesia sebagai syarat mutlak “ condition sine qua non ” . 14
Indonesia  merupakan  negara  yang  masih  memiliki  hukuman  mati  dalam  hukum positifnya.  Dalam  penerapan  pidana  mati,  titik  tolaknya  adalah  pidana  mati  sebagai  pidana, mengingat  tujuannya  merupakan  cerminan  efektivitasnya  sebagai  sarana  pencegahan  dan penindakan.  Hal  ini  harus  ditegaskan,  karena  perlunya  penerapan  pidana  mati  juga  harus ditelaah  untuk  melihat  apakah  mungkin  mempengaruhi  terpidana  mati,  bahwa    tujuan pemidanaan  adalah  untuk  mengurangi  kejahatan.  Maka  perspektif  pidana  mati  dalam Pancasila harus ditekankan kembali. 15 Ketuhanan Yang Maha Esa yang membimbing cita-cita negara. Kausa Prima sebagai pengakuan iman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam hukum Islam  dikenal  sebagai  “ qishos ”, 16 yang  tidak  bertentangan  dengan  Islam,  dan  dalam  agama Kristen  baik  Katolik,  maupun  Protestan  membenarkan  hukuman  mati.  Ajaran  kemanusiaan merupakan  landasan  terpenting  bagi  terwujudnya  masyarakat  sosialis  Indonesia,  sehingga pidana  mati  dapat  dijadikan  alat  radikal  untuk  mencegah  tindakan-tindakan  di  luar  batas kemanusiaan  untuk  mewujudkan  cita-cita  masyarakat  sosialis  Indonesia.  Silakan  dan kebangsaan. Mengenai persatuan Indonesia, ditegaskan bahwa tanah air kita adalah satu tanah air,  Indonesia  adalah  satu  yang  tidak  dapat  dibagi,  dan  ada  persatuan  dalam  keragaman, bersatu  dalam  berbagai  suku  bangsa  yang  batas-batasnya  ditetapkan  dalam  Proklamasi Kemerdekaan  Indonesia.  17  Agustus  1945.  Orde  populis  (demokrasi).  Rakyat  mewujudkan pemerintahan yang adil dan bertanggung jawab, agar demokrasi Indonesia terbangun dengan sebaik-baiknya,  yang  meliputi  demokrasi  politik  dan  demokrasi  eakonomi,  agar  pidana  mati tidak  merugikan  rakyat,  pidana  mati  Hukum  pidana  bukan    alat  untuk  menekan  demokrasi, tetapi  alat  untuk  mengubur  kediktatoran.  Pedoman  untuk  keadilan  sosial.  Seluruh  rakyat Indonesia  dapat  merasakan  keadilan  yang  merata  di  segala  bidang  kehidupan,  baik  sosial maupun  budaya.  Keadilan  sosial  juga  merupakan  ciri  masyarakat  yang  adil  dan  makmur, kebahagiaan untuk semua, tidak ada penghinaan, penindasan dan eksploitasi.
Hukuman mati negara Indonesia tetap diperlukan untuk kejahatan berat, pembunuhan berencana,  termasuk  mereka  yang  bersalah  atas  genosida  dan  kejahatan  terhadap kemanusiaan,  pengedar narkoba,  korupsi  tingkat  tinggi  dan teroris.  Hanya  perlu benar-benar
13 Ibid.
14 Ibid.
15 Andi  Hamzah  dan  A.  Sumangelipu, Pidana  Mati  di  Indonesia,  di  Masa  Lalu,  Kini,  dan  di Masa Depan , (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 69-77.
16 Harun, Fiqh Muamalah , (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 59.

## Vol. 5 No. 1 Januari 2023
meninjau  teknis  pelaksanaan  hukuman  mati,  sehingga  rasa  sakit  terpidana  dapat  dikurangi, misalnya dengan suntikan yang tidak menyakitkan. 17
Pidana Mati Dalam Hukum Positif Kebijakan formulasi tentang pidana mati dalam hukum pidana formil,  diuraikan secara rinci sebagai berikut:
1. Undang-Undang  Nomor  5  (PNPS)  Tentang  Wewenang  Jaksa  Agung/Jaksa Tentara  Agung  dan  tentang  memperberat  ancaman  hukuman  terhadap  tindak pidana yang membahayakan pelaksanaan perlengkapan sandang pangan. Pasal 1 2, undang-undang tersebut mengancam pidana mati:
Barangsiapa  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  termaksud  dalam  Undang- Undang  Darurat  No.  7  Tahun  1955  (Lembaran  Negara   Tahun  1955  No.  27), tindak  pidana  seperti  termaksud  dalam  Peraturan  Pemberantasan  Korupsi (Peraturan  Penguasa  Perang  Pusat No. Prt/Perpu/013/ 1958) dan tindak pidana yang termuat dalam Titel I dan II Buku Kedua KUH.Pidana, dengan mengetahui atau  tidak  patut  harus  menduga,  bahwa  tindak  pidana  itu  akan  menghalang- halangi  terlaksananya  program  pemerintah,  yaitu:  Pertama,  memperlengkapi sandang pangan rakyat dalam waktu sesingkat-singkatnya. Kedua, Menyelenggarakan  keamanan  rakyat  dan  negara.  Ketiga,  melanjutkan perjuangan menentang imprealisme ekonomi dan politik (Irian Barat); dihukum dengan  hukuman  pidana  penjara  selama  sekurang-kurangnya  satu  tahun  dan setinggi-tingginya   dua  puluh  tahun,  atau  hukuman  penjara  seumur  hidup  atau hukuman  mati.
2. Undang-Undang Nomor 21 (Prp) Tahun 1959 Tentang  Memperberat  Ancaman Hukuman Tindak Pidana Ekonomi. Pasal 2, jika tindak  pidana yang dilakukan itu  dapat  menimbulkan  kekacauan  di  bidang  perekonomian  dalam  masyarakat, maka  pelanggar  dihukum  dengan  hukuman  mati  atau  hukuman  penjara sementara selama-lamanya dua puluh  tahun  dan  hukuman  denda  yang  besamya 30  (tiga  puluh)  kali  jumlah  yang  ditetapkan  dalam  undang-undang  darurat tersebut dalam ayat (1).
Pasal ini mengartikan bahwa kejahatan ekonomi yang dilakukan dalam keadaan yang  memberatkan,  yaitu  “dapat  menimbulkan  kekacauan  di  bidang  ekonomi masyarakat”, diancam dengan hukuman mati.  Baik jaksa maupun hakim harus dapat  membuktikan  adanya  keadaan  tersebut  dalam  tuntutannya  dan  dalam putusan hakim.
3. Undang-Undang  Nomor  31  tahun  1964  Tentang  Ketentuan  Pokok Tenaga Atom,  Pasal  23  mengandung  ancaman  pidana  mati  berbunyi: “Barangsiapa dengan  sengaja  membuka  rahasia  yang  dimaksud  dalam  Pasal  22,  dihukum dengan  pidana  mati  atau  pidana  penjara  seumur  hidup  atau  pidana  penjara sementara selama-lamanya lima belas tahun dengan tidak dipecat, atau dipecat dari hak jabatan tersebut dalam Pasal 35 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Yang  dimaksud  Pasal  22  ialah  membuka  rahasi  tenaga  atom.  Dalam  hal penjelasan  Pasal  23  tersebut  dikatakan  bahwa  karena  hal  ini  mengenai kepentingan negara, maka pelanggaran atasnya diancam pidana berat,
4. Undang-Undang  Nomor  11  (PNPS)  Tahun  1963  Tentang  Pemberantasan Kegiatan  Subversi.  Pasal  13,  mengandung  ancaman  pidana  mati:  (1) Barangsiapa melakukan tindak pidana seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 1
17 Akhmati  AH, Menguak  Realitas  Hukum , Rampai  Kolom  dan  Artikel  Pilihan  Dalam Bidang Hukum, (Jakarta. Kencana Prenada Media Group. 2008), hlm. 80-81.

## Vol. 5 No. 1 Januari 2023
ayat  (1)  1,  2,  3,  4,  dan  ayat  (2)  dipidana  dengan  pidana  mati,  pidana  penjara seumur  hidup  atau  pidana  penjara  selama-lamanya  dua  puluh  tahun  penjara. Ayat (2) Barangsiapa  melakukan  tindak  pidana  subversi  yang  dimaksudkan dalam  Pasal  1  ayat  (1)  angka  5  dipidana  mati,  pidana  seumur  hidup atau selamalamanya  dua  puluh  tahun  atau  denda  setinggi-tingginya  tiga  puluh  juta rupiah.
5. Undang-Undang  Nomor  12  (Drt)  Tahun  1951  tentang  Perubahan Ordonantie Tijdelijhe  Bijzondere  Starftbepalingen dan  Undang-undang RI  terdahulu,  yaitu Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1948,  pada  Pasal  1  ayat  (1)  mengandung ancaman  pidana  mati  yaitu:  “tanpa  hak  memasukkan,  mencoba  memperoleh, menguasai senjata api, amunisi dan bahan peledak”.
6. Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Perubakan  atas  Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tentang  Perubakan  atas  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini menentukan tentang kumulasi sanksi pidana  penjara  dan  denda,  baik  secara  maksimum  maupun  minimum.  Adapun sanksi  pidana penjara  paling  singkat  adalah  1  (satu)  tahun  dan  denda  paling sedikit  Rp.  50,000.000  (lima  puluh  juta  rupiah)  terhadap  orang  yang  memberi atau  menjanjikan  sesuatu  kepada  pegawai  negeri,  perrlalsuan  yang  dilakukan oleh pegawai negeri, maupun bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sanksi pidana penjara paling lama 20 (dua  puluh)  tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp  1.000.000.000,-  (satu  milyar rupiah)  bagi  pegawai  negeri  yang  menerima  hadiah  karena  jabatan,  setiap orang  yang  menyalahgunakan  kewenangan  ataupun  yang  secara  melawan hukum  melakukan  perbuatan  memperkaya  diri  sendiri  atau  orang  lain atau korporasi  yang  dapat  merugikan  keuangan  atau  perekonomian  negara.  Sanksi pidana mati dapat dijatuhkan dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu, diartikan negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter, pada  waktu  negara  dalam  keadaan  bahaya,  bencana  alam  nasional,  atau pengulangan tindak pidana korupsi. 18
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika menentukan pidana pokok  mati,  seumur  hidup,  penjara,  kurungan  dan denda. 19 Di  dalam  undang- undang ini dikenal adanya pidana tunggal denda untuk tindak pidana korporasi, pidana  mati,  alternatif  pidana  seumur  hidup.  Kumulasi  pidana  penjara, kurungan dan denda.
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Undang-undang ini mengklasifikasikan  kejahatan  golongan  I,  II  dan  III  pada  Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Undang-undang ini juga menentukan pidana mati alternatif penjara seumur hidup, maksimal sanksi denda senilai Rp.
7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) untuk tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi,  dan  minimal  Rp  1.000.000,-  (satu  juta  rupiah)  terhadap  penyidik, pejabat Pegawai Negeri Sipil yang secara melawan hukum tidak  melaksanakan ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  69  dan  Pasal  71,  antara  lain tidak  melakukan  penyegelan  dan  pembuktian  berita  acara  penyitaan,  tidak
18 Pasal  2  ayat  (2),  Dalam  hal  tindak  pidana  korupsi  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.
19 Pasal  59  ayat  (2),  jika  tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan  secara terorganisasi dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana  penjara  selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

## Vol. 5 No. 1 Januari 2023
memberi tahu atau menyerahkan barang sitaan,  tidak  memusnahkan  tanaman narkotika  yang  ditemukan.  Pasal  80  ayat  (1)  huruf  a,  Barang  siapa  tanpa  hak dan  melawan  hukum:  memproduksi,  mengolah, mengekstrasi,  mengkonversi, merakit, atau menyediakan narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana mati atau  pidana  penjara  seumur hidup,  atau  pidana  penjara  paling  lama  20  (dua puluh)  tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp.  1.000.000.000,-  (satu  milyar rupiah);  ayat (2) huruf a, Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam: ayat  (1)  huruf  a  didahului  dengan  pemufakatan  jahat,  dipidana  dengan  pidana mati  atau  pidana  penjara  seumur  hidup  atau  penjara  paling  singkat  4  (empat) tahun  dan  paling  lama  20  (dua  puluh)  tahun  dan  denda  paling  sedikit  Rp. 200.000.000,-  (dua  ratus  juta  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp.  2.000.000.000,- (dua  milyar  rupiah);  ayat  (3)  huruf a,  Apabila  tindak  pidana  sebagaimana dimaksud  dalam:  ayat  (1)  huruf a  dilakukan  secara  terorganisasi,  dipidana dengan  pidana  mati  atau  pidana  penjara  seumur  hidup  atau  penjara  paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit  Rp.  500.000.000,-  (lima  ratus  juta  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp. 5.000.000.000,-  (lima  milyar  rupiah);  Hal  tersebut  terlihat  dari adanya jenis pidana mati, pidana penjara seumur hidup, pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana kurungan, dan pidana denda yang jumlahnya ratusan juta hingga  milyaran  rupiah  yang  dapat  dikenakan  terhadap  pelaku  tindak  pidana narkotika.
9. Undang-Undang  Nomor  26  Tahun  2000  tentang  Pengadilan  Hak  Asasi Manusia.  Pasal  36,  “Setiap  orang  yang  melakukan  perbuatan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, b, c, d, atau e, 20 dipidana dengan pidana mati atau  pidana  penjara  seumur  hidup  atau  pidana  penjara  paling  lama  25  (dua puluh  lima)  tahun  dan  paling  singkat  10  (sepuluh)  tahun”;  Pasal  37,  “Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, b, d, e, atau j dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling  singkat 10 (sepuluh) tahun; Pasal 41, Percobaan, permufakatan jahat, atau pembantuan untuk melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 atau Pasal 9 dipidana dengan pidana yang sama dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  36,  Pasal 37, Pasal 38,  Pasal  39,  dan  Pasal 40;  Pasal  42  ayat (3), Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diancam dengan pidana  yang  sama  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40; Pasal-pasal  ini  menentukan  sanksi  pidana  mati,  pidana penjara  seumur  hidup,  atau  pidana  penjara  paling  lama  25  (dua  puluh  lima) tahun dan paling  singkat 5 (lima) tahun terhadap pelaku perbudakan  termasuk perdagangan  manusia,  khususnya  perdaganganwanita  dan  anak-anak,  dan penyiksaan  dengan  sengaja  dan  melawan  hukum  menimbulkan  kesakitan  atau penderitaan  yang  berat,  baik  fisik  maupun  mental  terhadap  seorang  takanan atau seorang yang berada di bawah pengawasan pidana penjara.
20 Pasal  8,  Kejahatan  genosida  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  7  huruf  a  adalah  setiap perbuatan  yang  dilakukan  dengan  maksud  untuk  menghancurkan  atau  memusnahkan  selumh  atau sebagian  kelompok  bangsa,  ras,  kelompok  etnis,  kelompok  agama,  dengan  cara:  a.  membunuh  anggota kelompok;  b.  mengakibatkan  penderitaan  fisik  atau  mental  yang  berat  terhadap  anggota-anggota kelompok; c. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnakan setara fisik baik seluruh atau sebagiannya;  d.  memaksakan  tindakan-tindakan  yang  bertujuan  mencegah  kelahiran  di dalam kelompok; atau e. memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

## Vol. 5 No. 1 Januari 2023
10. Tindak pidana terorisme diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme.  Undang-Undang  Nomor  15 Tahun  2003  ini  menggantikan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  1  Tahun  2002 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme.  Pidana  denda  hanya dikenakan  dalam  hal  tindak  pidana  terorisme  dilakukan  oleh  atau  atas  nama suatu  korporasi dan/atau  pengurusnya.  Pidana  pokok  yang  dapat  dijatuhkan terhadap korporasi  hanya  dipidana  dengan  pidana  denda  paling  banyak  Rp. 1.000.000.000.000,-  (satu  triliun  rupiah). 21 Korporasi  yang  terlibat  tindak pidana terorisme dapat dibekukan atau dicabut izinnya dan dinyatakan sebagai korporasi yang terlarang. 22
Pengenaan  pidana,  berhubungan  erat  dengan  kehidupan  manusia,  terutama  bila menyangkut  kepentingan  benda  hukum  yang  paling  berharga bagi  kehidupan  manusia,  yaitu nyawa  dan  kemerdekaan  atau  kebebasannya.  Dalam  teori  hukum  pidana,  absolut  atau pembalasan didasarkan oleh tuntutan etis, sedangkan teori relatif berbasiskan pada pertakanan tertib  masyarakat,  sedangkan  teori  gabungan  merupakan  suatu  kombinasi  antara  teori pembalasan  dan  teori  relatif.  Para  yuris  tentang  pidana  mati,  pada  umumnya  mendasarkan pada  teori  absolut  atas  pembalasan,  teori  relatif  dan  teori  gabungan,  sebaliknya  para kriminolog meragukan kebenaran pandangan yuridis tersebut.
Adapun  pidana  mati,  dalam  Rancangan  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (RUU- KUHP)  Tahun  2008,  menentukan  pidana  mati  dalam  Pasal  87  pidana  mati  secara  alternatif dijatuhkan  sebagai  upaya  terakhir  untuk  mengayomi  masyarakat.  Pasal  88  ayat  (1)  Pidana mati  dilaksanakan  dengan  menembak  terpidana  sampai  mati  oleh  regu  tembak.  Ayat  (2) pidana mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan di muka umum. ayat (3) pelaksanaan pidana mati terhadap wanita hamil atau orang yang  sakit  jiwa  ditunda  sampai wanita  tersebut melahirkan  atau orang  yang  sakit  jiwa  tersebut  sembuh.  Ayat  (4)  pidana mati  baru  dapat   dilaksanakan  setelah  permohonan  grasi  bagi  terpidana  ditolak  Presiden. 23 Pasal  89  ayat  (1)  Pelaksanaan  pidana  mati  dapat  ditunda  dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun, jika: a) reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar; b) terpidana mati  menunjukkan  rasa  menyesal  dan  ada  harapan  untuk  memperbaiki;  c)  kedudukan terpidana  dalam  penyertaan  tindak  pidana  tidak  terlalu  penting;  dan  d)  ada  alasan  yang, meringankan.  Ayat  (2)  Jika  terpidana  selama  masa  percobaan  seabgaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  menunjukkan  sikap  dan  perbuatan  yang  terpuji,  maka  pidana  mati  dapat  diubah menjadi pidana seumur hidup  atau  pidana  penjara  paling  lama  20  (dua  puluh)  tahun  dengan Keputusan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia.  Ayat  (3)  Jika  terpidana  selama  masa percobaan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  tidak  menunjukkan  sikap  dan  perbuatan yang  terpuji,  serta  tidak  ada  harapan  untuk diperbaiki, maka pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung. Jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak
21 Pasal  18  ayat  (2)  Undang-Undang  No.  15  Tahun  2003  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana  Terorisme.
22 Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
23 Penjelasan Pasal 88 (1) KUHP: “ Pelaksanaan pidana mati dengan cara menembak terpidana didasarkan pada pertimbangan bahwa sampai saat ini cara tersebut dinilai paling manusiawi. Dalam hal dikemudian  had  terdapat  cara  lain  yang  lebih  manusiawi  daripada  dengan  cara  menembak  terpidana, pelaksanaan pidana mati disesuaikan dengan pcrkembangan tersebut. Ayat (3) pelaksanaan pidana mati terhadap  wanita  hamil  harus  ditunda  sampai  ia  melahirkan.  Hal  ini  dimaksudkan  agar  pelaksanaan pidana  mati  terhadap  orang  sakit  jiwa  ditangguhkan  sampai  orang  yang  bersangkutan  sembuh  dari penyakitnya. Ayat (4)  mengingat beratnya pidana mati dan tidak mungkin dapat diperbaiki lagi apabila ada kekeliruan, maka pelaksanaannya batu dapat dilakukan setelah Presiden menolak permohonan grasi orang yang bersangkutan ”.

## Vol. 5 No. 1 Januari 2023
dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun bukan karena terpidana melarikan   diri, maka pidana mati tersebut dapat diubah menjadi pidana seumur hidup  dengan Keputusan Presiden.

## KESIMPULAN
Indonesia  adalah  negara  yang  masih  menganut  hukuman  mati  dalam  hukum positifnya.  Dalam  penerapan  pidana  mati  titik  tolaknya  adalah  pidana  mati  sebagai  pidana, mengingat  tujuannya  merupakan  cerminan  efektivitasnya  sebagai  sarana  pencegahan  dan penindakan.  Hal  ini  harus  ditegaskan,  karena  perlunya  penerapan  pidana  mati  juga  harus ditelaah  untuk  melihat  apakah  mungkin  mempengaruhi  terpidana  mati,  bahwa  tujuan pemidanaan  adalah  untuk  mengurangi  kejahatan.  Maka  harus  dikemukakan  kembali, perspektif pidana mati dalam Pancasila yang pada dasarnya membenarkan adanya pidana mati dari  kelima  sila.  Hukuman  mati  negara  Indonesia  tetap  diperlukan  untuk    kejahatan  berat, pembunuhan berencana, termasuk mereka yang bersalah atas genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan,  pengedar  narkoba,  korupsi  tingkat  tinggi  dan  teroris.  Teknis  pelaksanaan hukuman mati hanya perlu direvisi agar rasa sakit terpidana dapat dikurangi, misalnya dengan suntikan tanpa rasa sakit.
Di samping ada pengaturannya dalam KUHP tentang pidana mati, juga diatur dalam berbagai  peraturan  perundang-undangan  di  luar  KUHP  yang  disebut  hukum  pidana  khusus. Kedudukan undang-undang pidana khusus dalam sistem hukum pidana merupakan pelengkap dari  hukum  pidana  yang  dikodifikasikan  dalam  KUHP.  Kebijakan  formulasi  tentang  pidana mati  dalam  hukum  pidana  formil,  antara  lain  dalam  Undang-Undang  Nomor  5  (PNPS) Tentang  Wewenang  Jaksa  Agung/Jaksa  Tentara  Agung  dan  tentang  memperberat  ancaman hukuman  terhadap  tindak  pidana  yang  membahayakan  pelaksanaan  perlengkapan  sandang pangan;  Undang-Undang  Nomor  21  (Prp)  Tahun  1959  Tentang  Memperberat  Ancaman Hukuman  Tindak  Pidana  Ekonomi;  Undang-Undang  Nomor  31  tahun  1964  Tentang Ketentuan  Pokok  Tenaga  Atom;  Undang-Undang  Nomor  11  (PNPS)  Tahun  1963  Tentang Pemberantasan  Kegiatan  Subversi;  Undang-Undang  Nomor  12 (drt)  Tahun  1951  tentang Perubakan Ordonantie  Tijdelijhe  Bijzondere  Starftbepalingen dan  Undang-Undang  RI terdahulu,  yaitu  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1948,  pada  Pasal  1  ayat  (1)  mengandung ancaman  pidana  mati,  yaitu:  “ tanpa  hak  memasukkan,  mencoba  memperoleh,  menguasai senjata  api,  amunisi  dan  bahan  peledak ”;  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang Perubakan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1997  tentang  Psikotropika;  Undang  Nomor  22 Tahun  1997  tentang  Narkotika;  Undang-Undang  Nomor  26  Tahun  2000  tentang  Pengadilan Hak Asasi Manusia; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan  Tindak Pidana Terorisme.

## SARAN
Dalam  menjatuhkan  pemidanaan  terhadap  pidana  mati  yang  bersifat   khusus,  maka disarankan  agar  Hakim  harus  mempertimbangkan  secara  seksama  segala  hal  yang menyangkut pribadi terpidana, keluarga dan lingkungannya, mengenai manfaat dan keburukan yang  akan  timbul  dengan  dijatuhkannya  pidana  mati  tersebut,  hendaknya  dalam  masa penantian  sebelum  dilaksanakannya  pidana  mati,  yaitu  saat  nyawanya  akan  direnggut, terpidana  mati  harus  tetap  dihormati  hak-hak  asasinya,  dengan  cara  memperoleh  pembinaan seperti layaknya narapidana lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA
AH,  Akhmati., Menguak  Realitas  Hukum , Rampai  Kolom  dan  Artikel  Pilihan  Dalam Bidang Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

## Vol. 5 No. 1 Januari 2023
Ali, Achmad., Menguak Tabir Hukum , Ed. Ke-2, Cet. Ke-2, Jakarta: Kencana, Januari 2017. Hamzah,  Andi.,  dan  Sumangelipu,  A., Pidana  Mati  di  Indonesia,  di  Masa  Lalu,  Kini,  dan  di Masa Depan , Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
Harun, Fiqh Muamalah , Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017. Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1964 tentang Ketentuan Pokok Tenaga Atom. Jaya,  Nyoman  Serikat  Putra., Beberapa  Pemikiran  ke  Arah  Pengembangan  Hukum  Pidana , Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.
Komnasham.go.id,  “Komnas  HAM:  Hukuman  Mati  Bukan  Solusi  Pemberantasan  Korupsi”, https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/3/12/1709/komnas-ham-hukuman- mati-bukan-solusi-pemberantasan-korupsi.html., diakses Rabu, 11 Januari 2023.
Marzuki, Peter Mahmud., Penelitian Hukum , Jakarta: Prenada Media Group, 2007. Mustofa,  Imron.,  “Jendela  Logika  Dalam  Berfikir:  Deduksi  dan  Induksi  Sebagai  Dasar Penalaran  Ilmiah”, Jurnal  Pemikiran  dan  Pendidikan  Islam  El-Banat,  Vol.  6 . 2 ,  Juli- Desember (2016). Poernomo,  Bambang., Hukum  Pidana,  Kumpulan  Karangan  Ilmiah. Jakarta:  Bina  Aksara, 1982.
Rangkuti, Irvino., “Sanksi Pidana Kematian Bagi Orang Korupsi di Indonesia”, Res Nullius Law Journal Vol. 3 . 2 , Juli (2021), hlm. 118-135. ---------, “Sanksi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”, Tesis , Program Studi (S2) Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2019.
Sidharta,  Arief  Bernard.,  “Analisis  Filosofikal  Terhadap  Hukuman  Mati  di  Indonesia”,
Makalah , disampaikan dalam Lokakarya yang diselenggarakan oleh Komisi Hak Asasi Manusia, Bandung, 7 Desember 2005. Zed, Mestika., Metode Penelitian Kepustakaan , Ed. Ke-2, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
Undang-Undang Nomor 11 (PNPS) Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi. Undang-Undang  Nomor  12  (drt)  Tahun  1951  tentang  Perubahan Ordonantie  Tijdelijhe Bijzondere  Starftbepalingen dan  Undang-Undang  RI  terdahulu,  yaitu  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948.
Undang-Undang Nomor 21 (Prp) Tahun 1959 tentang Memperberat Ancaman Hukuman Tindak Pidana Ekonomi.