## AKAD MUDHARABAH, MUSYARAKAH, DAN MURABAHAH SERTA APLIKASINYA DALAM MASYARAKAT
Heru Maruta Dosen Tetap STIE Syariah Bengkalis Sungai Alam-Bengkalis-Riau Kode Pos 28751

## Abstrak
Penerapan  ekonomi  syariah  di  Indonesia  dewasa  ini  semakin  marak  dan  semakin dikenal  oleh  masyarakat.Ekonomi  syariah  merupakan  alternatif  yang  dapat  dipilih oleh  masyarakat  yang  menginginkan  setiap  muamalah  yang  dilakukan  bebas  dari unsur-unsur  yang  dilarang  agama  Islam.Umat  Islam  di  Indonesia  sudah  semakin menyadari bahwa urusan bermuamalah khususnya dalam bidang ekonomi juga ada aturan-aturan serta rambu-rambu yang harus dipatuhi demi keselamatan dunia dan akherat.Maka  dalam  bermuamalah,  umat Islam  berusaha  menggunakan  akad-akad yang  diperbolehkan  menurut  aturan  agama  Islam.Di  antara  sekian  banyak  akad, mudharabah, musyarakah, dan murabahah termasuk paling banyak digunakan oleh masyarakat  di  Indonesia.Akad-akad  tersebut  banyak  digunakanpada  perbankan syariah untuk bertransaksi dengan para nasabah.Namun di luar perbankan syariah, masyarakat  secara  perorangan  ada  juga  yang  menerapkan  menerapkan  akad mudharabah,  musyarakah,  dan  murabahah  walaupun  jumlahnya  sedikit.Penerpan oleh perbankan syariah maupun masyarakat perorangan harus tetap sesuai dengan yang  difatwakan  Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  (DSN- MUI).Dalam  fatwa  DSN-MUI  sudah  dijelaskan  mengenai  syarat  dan  rukunnya masing.

## Kata kunci: Akad, Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Aplikasi

## A. PENDAHULUAN
Di  Indonesia  bunga  bank  masih  menjadi  polemik  tersendiri  karena  para ulama  masih  belum  sepakat  tentang  boleh-tidaknya  sehingga  dalam  praktek,  baik perbankan  syariah maupun  perbankan  konvensional  berjalan  bersama-sama. 1 Perbedaan pendapat ini diklasifikasikan menjadi tiga pandangan, yaitu: pertama, bunga bank adalah termasuk dalam kategori riba sehingga hukumnya haram, sedikit atau banyak unsur; kedua, bunga bank bukan termasuk dalam kategori riba sehingga halal untuk dilakukan; ketiga, riba termasuk dalam klasifikasi mutasyabihat sehingga sebaiknya bunga bank tidak dilakukan. 2
Hikmah  diharamkannya  riba  antara  lain: pertama, riba  dapat  menimbulkan sikap permusuhan antar individu dan  juga  menghilangkan tolong-menolong  sesame manusia; kedua, riba menumbuhkan mental boros dan malas yang mau mendapatkan harta  tanpa  kerja  keras,  menjadi  benalu  yang  tumbuh  di  atas  jerih  payah  orang lain; ketiga, riba adalah salah  satu bentuk penjajahan; dan keempat, Islam  mengajak manusia  agar  mendermakan  kepada  saudaranya  yang  membutuhkan.  Alasan  lain
1 Edwin  Nasution  ( et.al. ), Pengenalan  Eksklusif  Ekonomi  Islam ,  (Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group, 2007), cet. II, hlm. 294.
2 Muslimin  H.  Kara, Bank  Syariah  di  Indonesia:  Analisis  Kebijakan  Pemerintah  Indonesia  Tentang Perbankan Syariah , (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 80.
pelarangan  riba  antara  lain: pertama, riba  tak  lain  adalah  perampasan  hak  milik orang lain tanpa ada nilai imbangan; kedua, riba dilarang karena menghalangi orang dari  keikutsertaan  dalam  profesi-profesi  aktif; ketiga, perjanjian  riba  menimbulkan hubungan  yang  tegang  antara  sesama  manusia; keempat ,  perjanjian  riba  adalah  alat yang  digunakan  orang  kaya  untuk  mendapatkan  kelebihan  dari  modal  dan  ini bertentangan  dengan  keadilan  dan  persamaan;  dan kelima, keharaman  riba dinyatakan oleh nas Al-Qur‟an dan manusia tidak harus mengetahui alasannya.
Dengan  melarang  riba,  Islam  berusaha  membangun  sebuah  masyarakat berdasarkan  kejujuran  dan  keadilan 3 .Keadilan  dalam  konteks  ini  memiliki  dua dimensi,  yaitu  pemodal  berhak  untuk  mendapatkan  imbalan,  tetapi  harus  sepadan dengan resiko dan usaha yang dibutuhkan, dan imbalan yang didapat ditentukan oleh keuntungan  dari  proyek  yang  dimodalinya.Yang  dilarang  dalam  Islam  adalah keuntungan yang ditetapkan sebelumnya.
Perkembangan  ekonomi  syariah  pada  saat  ini  cukup  menggembirakan  dan mulai bergairah. Kondisi ini antara lain disebabkan semakin banyaknya umat muslim yang  berkeyakinan  bahwa  transaksi  yang  mengandung  riba  hukumnya  haram.  Bagi yang tidak  mau  menanggung resiko dosa di akherat  nanti,  mereka akan beralih dari kebiasaan  bertransaksi  dengan  perbankan  konvensional  kepada  transaksi  dengan perbankan  syariah.  Masyarakat  lebih  meyakini,  bahwa  perbankan  syariah  telah menerapkan  fatwa-fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  MajelisUlama  Indonesia  (DSN MUI), sehingga dalam melakukan muamalah lebih bersih dari riba.
Kebutuhan  sumber  daya  insani  bidang  ekonomi  syariah  semakin  hari samakin  banyak.Peluang  ini  dimanfaatkan  oleh  institusi  pendidikan  untuk  segera mencetak tenaga-tenaga terdidik dalam bidang ekonomi syariah. Yang paling banyak disediakan antara lain bidang keuangan syariah dan akuntansi syariah. Kedua bidang tersebut  sangat  diperlukan  dalam  mengelola  lembaga-lembaga  keuangan  syariah. Maka  bermunculanlah  perguruan  tinggi,  baik  yang  berada  dibawah  naungan Kemetrian  Agama  maupun  dibawah  Kemenristekdikti  membuka  jurusan  ekonomi islam dalam rangka mengejar peluang ini.
Dalam  agama  Islam  dikenal  berbagai  akad  yang  dibenarkan  dalam bermuamalah.Diantaraya adalah akad mudharabah, musyarakah, dan murabahah.Akad-akad  tersebut  lazim  digunakan  dalam  transaksi  antara  perbankan syariah dengan para nasabahnya.Namun tidak menutup kemungkinan, akad-akad itu digunakan oleh sebagian masyarakat di luar perbankan syariah. Misalnya saja dalam praktek  hubungan  kerja  di  rumah  makan  padang  telah  menerapkan  akad mudharabah, para petani berusaha bersama dengan cara patungan modal dan bekerja besama  atau  musyarakah,  serta  antara  pedagang  dan  pembeli  menerapkan  akad murabahah.

## B. TELAAH LITERATUR
1. Mudharabah
Mudharabah berasal  dari  kata adh-dharbu  fil  ardhi ,  yaitu  berjalan  di  muka bumi.  Dan  berjalan  di  muka  bumi  ini  pada  umumnya  dilakukan  dalam  rangka menjalankan  suatu  usaha,  berdagang  atau  berjihad  di  jalan  Allah,  sebagaimana firman  Allah  di  dalam  surat  Al-Muzzammil,  ayat  ke-20. Mudharabah disebut juga qiraadh ,  berasal  dari  kata al – qardhu yang  berarti al-qath‟u (sepotong),  karena
3 Masyhuri ( Ed ), Teori Ekonomi dalam Islam , (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), hlm. 138.
pemilik  modal  mengambil  sebagian  dari  hartanya  untuk  diperdagangkan  dan  ia berhak mendapatkan sebagian dari keuntungannya. 4
Sedangkan  menurut  istilah  fiqih, Mudharabah ialah  akad  perjanjian  (kerja sama  usaha)  antara  kedua  belah  pihak,  yang  salah  satu  dari  keduanya  memberi modal  kepada  yang  lain  supaya  dikembangkan,  sedangkan  keuntungannya  dibagi antara  keduanya  sesuai  dengan  ketentuan  yang  disepakati. 5 Mudharabah hukumnya boleh berdasarkan dalil-dalil berikut:
1. Al-Qur‟an:
Firman Allah: “Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan  orang-orang  yang  lain  lagi  yang  berperang  di  jalan  Allah..”. (QS.  al- Muzzammil: 20)
Dan  firman-Nya:  “Hai  orang  yang  beriman!  Penuhilah  akad-akad  itu….” (QS.  al- Ma‟idah: 1)
Firman  Allah: “Maka,  jika  sebagian  kamu  mempercayai  sebagian  yang  lain, hendaklah  yang  dipercayai  itu  menunaikan  amanatnya  dan  hendaklah  ia  bertakwa kepada Allah Tuhannya…” . (QS. Al-Baqarah: 283).
2. Al-Hadits:
Ibnu Abbas radhiyallahu  anhuma meriwayatkan bahwa  Abbas bin  Abdul Muthallib (paman  Nabi) jika  menyerahkan  harta  sebagai  mudharabah,  ia  mensyaratkan kepada mudharib (pengelola)nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah,  serta  tidak  membeli  hewan  ternak.  Jika  persyaratan  itu  dilanggar,  ia ( mudharib/pengelola )  harus  menanggung  resikonya.  Ketika  persyaratan  yang ditetapkan  Abbas  itu  didengar  Rasulullah,  beliau  membenarkannya.” (HR.  Al- Baihaqi di dalam As-Sunan Al-Kubra (6/111))
Shuhaib radhiyallahu  anhu berkata:  Rasulullahbersabda: “Ada  tiga  hal  yang mengandung  berkah:  jual  beli  tidak  secara  tunai,  muqaradhah (mudharabah) , danmencampur  gandum  dengan  jewawut  untuk  keperluan  rumah  tangga,  bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah)

## 3. Ijma:
Para  ulama  telah  berkonsensus  atas  bolehnya mudharabah . ( Bidayatul Mujtahid ,  karya  Ibnu  Rusyd  (2/136))Diriwayatkan,  sejumlah  sahabat  menyerahkan
4 AFiqhus Sunnah, karya Sayid Sabiq III/220, dan Al-Wajiz Fi Fiqhis Sunnah Wal Kitabil „Aziz, karya „Abdul „Azhim bin Badawi al-Khalafi,hal.359.
5 Fiqhus Sunnah Karya Sayid Sabiq III/220.
(kepada orang, mudharib ) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak ada seorang pun mengingkari mereka.karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma‟. 6

## 4. Qiyas.
Transaksi mudharabah diqiyaskan kepada transaksi musaqah .

## 5. Kaidah fiqih
“Pada  dasarnya,  semua  bentuk  muamalah  boleh  dilakukan  kecuali  ada  dalil  yang mengharamkannya.”
Islam mensyariatkan akad kerja sama Mudharabah untuk memudahkan orang, karena  sebagian  mereka  memiliki  harta  namun  tidak  mampu  mengelolanya  dan disana ada juga orang yang tidak memiliki harta namun memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengembangkannya. Maka Syariat membolehkan kerja sama ini agar mereka  bisa  saling  mengambil  manfaat  diantara  mereka.  Pemilik  modal memanfaatkan  keahlian Mudhorib (pengelola)  dan Mudhorib memanfaatkan  harta dan  dengan  demikian  terwujudlah  kerja  sama  harta  dan  amal.  Allah  tidak mensyariatkan  satu  akad  kecuali  untuk  mewujudkan  kemaslahatan  dan  menolak kerusakan. 7
Sebagai  sebuah  akad,  mudharabah  memiliki  syarat  dan  rukun.Imam  An- Nawawi menyebutkan bahwa Mudharabah memiliki lima rukun:
1. Modal.
2. Jenis usaha.
3. Keuntungan.
4. Shighot (pelafalan transaksi)
5. Dua  pelaku  transaksi,  yaitu  pemilik  modal  dan  pengelola. ( Ar-Raudhah karya imam Nawawi (5/117))
Sedangkan syarat-syarat dalam Mudharabah ialah sebagaimana berikut:
1. Penyedia dana (sahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum.
2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak  mereka  dalam  mengadakan  kontrak  (akad),  dengan  memperhatikan hal-hal berikut:
a. Penawaran  dan  penerimaan  harus  secara  eksplisit  menunjukkan  tujuan kontrak (akad).
b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
6 al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu, Wahbah Zuhaily,  4/838
7 Lihat Fiqhus Sunnah , karya Sayyid Sabiq (hlm.221)
c. Akad  dituangkan  secara  tertulis,  melalui  korespondensi,  atau  dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
3.  Modal  ialah  sejumlah  uang  dan/atau  aset  yang  diberikan  oleh  penyedia  dana kepada pengelola (mudharib) untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut: a.  Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
b.  Modal  dapat  berbentuk  uang  atau  barang  yang  dinilai.  Jika  modal  diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
c.  Modal  tidak  dapat  berbentuk  piutang  dan  harus  dibayarkan  kepada  mudharib (pengelola  modal),  baik  secara  bertahap  maupun  tidak,  sesuai  dengan kesepakatan dalam akad.
4.  Keuntungan  mudharabah  adalah  jumlah  yang  didapat  sebagai  kelebihan  dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
a.  Harus  diperuntukkan  bagi  kedua  pihak  dan  tidak  boleh  disyaratkan  hanya untuk satu pihak.
b.  Bagian  keuntungan  proporsional  bagi  setiap  pihak  harus  diketahui  dan dinyatakan  pada  waktu  kontrak  disepakati  dan  harus  dalam  bentuk  prosentasi (nisbah)  dari  keuntungan  sesuai  kesepakatan.  Perubahan  nisbah  harus berdasarkan kesepakatan.
c.  Penyedia  dana  menanggung  semua  kerugian  akibat  dari  mudharabah,  dan pengelola  tidak  boleh  menanggung  kerugian  apapun  kecuali  diakibatkan  dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
5.  Kegiatan  usaha  oleh  pengelola  (mudharib),  sebagai  perimbangan  modal  yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
a.  Kegiatan  usaha  adalah  hak  eksklusif  pengelola  (mudharib),  tanpa  campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
c.  Pengelola  tidak  boleh  menyalahi  hukum  Syari‟ah  Islam  dalam  tindakannya yang  berhubungan  dengan  mudharabah,dan  harus  mematuhi  kebiasaan  yang berlaku dalam aktifitas itu.
Mudharabah hukumnya
boleh, baik secara mutlak maupun muqayyad (terikat/bersyarat),  dan  pihak  pengelola  modal  tidak  mesti menanggung  kerugian  kecuali  karena  sikapnya  yang  melampaui  batas  dan menyimpang.Ibnul  Mundzir  menegaskan,  “Para  ulama  sepakat  bahwa  jika  pemilik modal  melarang  pengelola  modal  melakukan  jual  beli  secara  kredit,  lalu  ia melakukan  jual  beli  secara  kredit,  maka  ia  harus  menanggung  resikonya.” 8 Dari Hakim  bin  Hizam,  sahabat  Rasulullah,  bahwa  Beliau  pernah  mempersyaratkan  atas orang  yang  Beliau  beri  modal  untuk  dikembangkan  dengan  bagi  hasil  (dengan berkata),  “ Janganlah  engkau  menempatkan  hartaku  ini  pada  binatang  yang bernyawa,  jangan  engkau  bawa  ia  ke  tengah  lautan,  dan  jangan  (pula)  engkau letakkan  ia  di  lembah  yang  rawan  banjir;  jika  engkau  melanggar  salah  satu  dari larangan  tersebut,  maka  engkau  harus  mengganti  hartaku.” (Shahih  Isnad: Irwa-ul Ghalil V: 293, Ad-Daruquthni II: 63 no: 242, Al-Baihaqi VI: 111)
8 al-Ijma‟ hal. 125, dinukil dari Al-Wajiz Fi Fiqhis Sunnah Wal Kitabil „Aziz, karya „Abdul „Azhim bin Badawi al-Khalafi, hal.359.
Kerugian  dalam mudharabah ini  mutlak  menjadi  tanggung  jawab  pemilik modal.Dengan  catatan,  pihak  pengelola  tidak  melakukan  kelalaian  dan  kesalahan prosedur dalam  menjalankan usaha  yang telah disepakati  syarat-syaratnya.Kerugian pihak  pengelola  adalah  dari  sisi  tenaga  dan  waktu  yang  telah  dikeluarkannya  tanpa mendapat  keuntungan.Ini  adalah  perkara  yang  telah  disepakati  oleh  para  ulama, seperti  yang  telah  ditegaskan  oleh  Syaikhul  Islam  Ibnu  Taimiyah  dalam Majmu Fatawa (XXX/82).
Usaha Mudharabah dapat  dibatasi  waktunya  dan  dibatalkan  oleh  salah  satu pihak  dari  pemilik  modal  maupun  pengelola  modal.Karena  tidak  ada  syarat keberlangsungan  terus  menerus  dalam  transaksi  usaha  semacam  ini.Masing-masing pihak bisa membatalkan transaksi kapan saja dia mau.Al-Kasani berkata: “Sekiranya seseorang  menerima  modal  untuk  usaha  mudharabah  selama  satu  tahun,  maka menurut  pandangan  kami  hal  itu  hukumnya  boleh.”  ( Bada-i‟u  Ash-Shana- i‟ VIII/3633).Ibnu  Qudamah  berkata:  “Boleh  membatasi  waktu  mudharabah  seperti mengatakan,  “Aku  memberimu  modal  sekian  dirham  agar  kamu  mengelolanya selama  satu  tahun.  Bila  sudah  berakhir  waktunya  maka  kamu  tidak  boleh  membeli atau menjual.” (Al-Mughni V/69).

## 2. Musyarakah
Musyarakah  adalah  bentuk  kerjasama  dua  orang  atau  lebih  dengan pembagian keuntungan secara bagi hasil.Menurut Dewan Syariah Nasional MUI dan PSAK  Np.  106 9 mendefinisikan  musyarakah  sebagai  akad  kerjasama  antara  dua pihak  atau  lebih  untuk  suatu  usaha  tertentu,  dimana  masing  –  masing  pihak memberikan  kontribusi  dana  dengan  ketentuan  dibagi  berdasarkan  kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan kontribusi dana. Para mitra bersama  –  sama  menyediakan dana untuk mendanai  suatu usaha tertentu dalam  masyarakat,  baik  usaha  yang  sudah  berjalan  maupun  yang  baru. Investasi  musyarakah  dapat  dalam  bentuk  kas,  setara  kas  atau  asset  non  kas.Jenis akad musyarakah berdasarkan eksistensi terdiri dari : 10
a. Syirkah Al Milk atau perkongsian amlak
Mengandung  kepemilikan  bersama  yang  keberadaannya  muncul  apabila  dua orang atau lebih  memperoleh kepemilikan  bersama atas suatu kekayaan.Syirkah ini  bersifat  memaksa  dalam  hukum  positif.Misalnya  :  dua  orang  atau  lebih menerima warisan atau hibah atau wasiat sebidang tanah.

## b. Syirkah Al Uqud
Yaitu  kemitraan  yang  tercipta  dengankesepakatan  dua  orang  atau  lebih  untuk bekerja sama dlam mencapai tujuan tertentu. Setiap mitra berkontribusi dana dn atau  dengan  bekerja,  serta  berbagai  keuntungan  dan  kerugian.  Syirkah  jenis  ini dapat  dianggap  kemitraan  yang  sesungguhnya  karena  pihak  yang  bersangkutan secara  sukarela  berkeinginan  untuk  membuat  kerjasama  investasi  dan  berbagi keuntungn dan resiko.Syirkah uqud sifatnya ikhtiariyah (pilihan sendiri). Syirkah Al Uqud dapat dibagi menjadi sebagai berikut :
9 Ikatan  Akuntan  Indonesia, Pernyataan  Standar  Akuntansi  Keuangan  No.  106. (Jakarta:  Salemba Empat, 2009) h. 106.1
10 Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. (Jakarta: Gema Insani, 2001) h.92.
1) Syirkah abdan, yaitu bentuk syirkah antara dua pihak atau lebih dari kalangan pekerja  atau  professional  dimana  mereka  sepakat  untuk  bekerjasama mengerjakan suatu pekerjaan dan berbagi penghasilan yang diterima. Syirkah ini  dibolehkan  oleh  ulama  malikiyah,  hanabilah  dan  zaidiyah  dengan  alasan tujuan  dari  kerjasama  ini  adalah  mendapat  keuntungan  selain  itu  kerjasama ini tidak hanya pada harta tetapi dapat juga pada pekerjaan. Sedangkan ulama syafiiyah,  imamiyah  dan  zafar  dari  golongan  hanafiyah  menyatakan  bahwa sirkah  jenis  ini  batal karena syirkah  itu dikhususkan pada  harta (modal) dan bukan pada pekerjaan.
2) Syirkah  wujuh,  yaitu  kerjasama  antara  dua  pihak  dimana  masing  –  masing pihak  sama  sekali  tidak  menyertakan  modal  dan  menjalankan  usahanya berdasarkan  kepercayaan  pihak  ketiga.  Penamaan  wujuh  ini  dikarenaknan jual  beli  tidak  terjadi  secara  kontan.  Kerjasama  ini  hanya  berbentuk kerjasama tanggungjawab bukan modal atau pekerjaan.
Ulama  hanafiyah,  hanabilah  dan  zaidiyah  membolehkan  syirkah  ini  sebab mengandung  unsure  perwakilan  dari  seorang  partner  dalam  penjualan  dan pembelian.
Ulama malikiyah, sayifiiyah berpendapat bahwa syirkah ini tidak sah karena syirkah ini gada unsur kerjasama modal atau pekerjaan.
3) Syirkah inan, yaitu sebuah persekutuan dimana posisi dan komposisi pihak  – pihak  yang  terlibat  di  dalamnya  adalah  tidak  sama,  baik  dalam  modal maupun pekerjaan. Ulama fiqih membolehkan syirkah ini.
4) Syirkah  muwafadah,  yaitu sebuah persekutuan dimana posisi dan komposisi pihak  –  pihak  yang  terlibat  didalamnya  harus  sama,  baik  dalam  hal  modal, pekerjaan,  agama,  keuntungan  maupun  resiko  kerugian.  Jika  komposisi modal tidak sama maka syirkahnya batal. Menurut pendapat ulama hanafiyah dan  maliki  syirkah  ini  boleh.  Namun  menurut  syafii  dan  hanabilah  dan kebanyakan ulama fiqih lain menolaknya karena syirkah ini tidak dibenarkan syara,  selain  itu  syarat  untuk  menyamakan  modal  sangatlah  sulit  dilakukan dan mengundang unsur ke- gharar -an.
5) Musyarakah berdasarkan PSAK terdiri dari:
a) Musyarakah permanen Musyarakah permanen adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana setiap mitra dotentukan saat akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad  (PSAK  No  106  par  04).  Contohnya  :  Antara  mitra  A  dan  mitra  p yang telah melakukan akad musyarakah menanamkan modal yang jumlah awal masing – masing Rp 20 juta, maka sampai akhir masa akad syirkah modal mereka masing – masing tetap Rp 20 juta.
b) Musyarakah menurun atau musyarakah mutanaqisah. Musyarakah  menurun adalah  musyarakah dengan  ketentuan bagian dana salah  satu  mitra  akan  dialihkan  secara  bertahap  kepada  mitra  lainnya sehingga bagian dananya akan  menurun dan pada akhir  masa akad  mitra lain  tersebut  akan  menjadi  pemilik  penuh  usaha  musyarakah  tersebut. Contohnya:  Mitra  A  dan  mitra  P  melakukan  akad  usyarakah,  mitra  P menanmkan Rp 100  juta dan  mitra A  menanamkan Rp 200  juta. Seiring berjalannya kerjasama akad  musyarakah tersebut,  modal  mitra P sebesar Rp  100  juta  akan  beralih  kepada  mitra  A  melalui  pelunasan  secara bertahap yang dilakukan oleh mitra A.

## 6) Perlakuan Akuntansi PSAK 106
Perlakuan  akuntansi  untuk  transaksi  musyarakah  akan  dilihat  dari  dua  sisi pelaku  yaitu  mitra  aktif  dan  mitra  pasif.  Yang  dimaksud  dengan  mitra  aktif adalah  pihak  yang  mengelola  usaha  musyarakah  baik  mengelola  sendiri maupun  menunjuk  pihak  lain  untuk  mengelola  atas  namanya,  sedangkan mitra pasif adalah pihak yang tidak ikut mengelola usaha (biasanya lembaga keuangan).  Mitra  aktif  adalah  pihak  yang  bertanggungjawab  melakukan pengelolaan sehingga ia yang wajib melakukan pencatatan akuntansi .
7) Rukun dan ketentuan syariah dalam akad musyarakah
a) Unsur – unsur yang harus ada dalam akad musyarakah ada 4 :
(1) Pelaku terdiri dari para mitra
(2) Objek musyarakah berupa modal dan kerja
(3) Ijab qabul
(4) Nisbah keuntungan (bagi hasil)
b) Ketentuan syariah
(1) Pelaku : mitra harus cakap hukum dan baligh
(2) Objek musyarakah:
c) Modal :
(1) Modal yang diberikan harus tunai
(2) Modal  yang  diserahkan  dapat  berupa  uang  tunai,  emas,  asset perdagangan atau asset tak berwujud seperti hak paten dan lisensi.
(3) Apabila  modal  yang  diserahkan  dalam  bentuk  nonkas,  maka  harus ditentukan  nilai  tunainyaterlebih  dahulu  dan  harus  disepakati bersama.
(4) Modal para mitra harus dicampur, tidak boleh dipisah.
d) Kerja :
(1) Partisipasi mitra merupakan dasar pelaksanaan musyarakah
(2) Tidak dibenarkan jika salah satu mitra tidak ikut berpartisipasi
(3) Setiap mitra bekerja atas dirinya atau mewakili mitra‟
(4) Meskipun  porsi  mitra  yang  satu  dengan  yang  lainnya  tidak  harus sama,  mitra  yang  bekerja  lebih  banyak  boleh  meminta  bagian keuntungan lebih besar.
e) Ijab qabul
Ijab  qabul  disini  adalah  pernyataan  tertulis  dan  ekspresi  saling  ridha antara para pelaku akad.
f) Nisbah
(1) Pembagian keuntungan harus disepakati oleh para mitra.
(2) Perubahan nisbah harus disepakati para mitra.
g) Keuntungan  yang  dibagi  tidak  boleh  menggunakan  nilai  proyeksi  akan tetapi harus menggunakan nilai realisasi keuntungan.
h) Berakhirnya akad musyarakah
(1) Jika salah satu pihak menghentikan akad
(2) Salah  seorang  mitra  meninggal  atau  hilang  akal.  Dalam  hal  ini  bisa digantikan oleh ahli waris jika disetujui oleh para mitra lainnya.
(3) Modal musyarakah habis

## Landasan Hukum Musyarakah
a. Al-Qur‟an
Firman Allah,” …maka mereka berserikat pada sepertiga…(an-nisa : 12)
Firman  Allah,“ Dan,  sesungguhnya  kabanyakan  dari  orang-orang  yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh.”(Shaad:24)
Kedua  ayat  di  atas  menunjukkan  perkenan  dan  pengakuan  Allah  SWT  akan adanya  perserikatan dalam  kepemilikan  harta.  Hanya  saja  dalam  surah  an-nisa: 12 perkosian terjadi secara otomatis (jabr) karena waris; Sedangkan dalam surah Shaad: 24 terjadi atas dasar akad (ikhtiyari)
b. Al-hadis
Hadis  yang  diriwayatkan  oleh  abu  hurairah  yang  artinya: Rasulullah  saw bersabda, “Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfiman, „Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satuhnya tidak mengkhianati lainnya.” (HR Abu Dawud no 2936, dalam kitab al;buyu, dan hakim)
Hadits  qudsi  tersebut  menunjukkan  kecintaan  Allah  kepada  hamba-hambanya yang  melakukan  perkongsian  selama  saling  menjujung  tinggi  amanat kebersamaan dan menjauhi pengkhianatan.
c. Ijma Ibnu Qudamah dalam kitabnya, al-Mugni 11 telah berkata, “kaum  muslimin telah berkonsensus  terhadap  legitimasi  musyarakah  secara  global  walaupun  terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya.”

## 3. Murabahah
Konsep Murabahah Dalam Fiqh
Murabahah  berasal  dari  kata  dasar
َحِب َر - ُحَب ْرَي - ِ اًْبر yang  berarti beruntung.Jadi, pengertian  murabahah secara bahasa adalah  mengambil keuntungan yang  disepakati.Bai‟  murabahah  adalah  jual  beli  barang  pada  harga  asal  dengan tambahan  keuntungan  yang  disepakati.  Dalam  bai‟  murabahah  penjual  harus memberitahu  harga  produk  yang  ia  beli  dan  menentukan  suatu  tingkat  keuntungan sebagai  tambahannya. 12 Dibawah  ini  defenisi  tentang  murabahah  menurut  pendapat para ekonom muslim yaitu :
a. Muhammad Syafi‟i Antonio: Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam murabahah, penjual harus
11 Abdullah  Ibn  Ahmad  Ibn  Qudamah,  mughni  wa  Syarh  Kabir  (Beirut:  Darul-Fikr,  1979)  vol.  V, hlm91
12 Harisman, Kamus  Istilah  Keuangan  dan  Perbankan  Syari‟ah ,  (Jakarta  :  Direktorat  Perbankan Syari‟ah, 2006), Hal : 48
memberitahu harga pokok yang ia beli dan menentukan tingkat keuntungan yang disepakati. 13
b. Menurut  Adiwarman  A.  Karim:  Murabahah  adalah  transaksi  jual  beli  dimana Bank  menyebutkan  jumlah  keuntungan  yang  diperoleh.  Bank  bertindak  sebagai penjual,  sementara  nasabah  sebagai  pembeli.  Harga  jual  adalah  harga  beli  bank dari pemasok ditambah keuntungan (margin). 14
Murabahah  dalam  istilah  fiqh  merupakan  suatu  bentuk  jual  beli  tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang (al-tsaman al-awwal) dan tingkat keuntungan yang diinginkan. 15 Murabahah masuk kategori jual beli muthlaq dan jual beli  amanat. Ia  disebut  jual  beli  muthlaq  karena  obyek  akadnya  adalah  barang  dan uang.  Sedangkan  ia  termasuk  kategori  jual  beli  amanat  karena  dalam  proses transaksinya  penjual  diharuskan  dengan  jujur  menyampaikan  harga  perolehan  dan keuntungan yang diambil ketika akad.
Para  ulama  telah  sepakat  (ijma‟)  akan  kebolehan  akad  murabahah,  tetapi Alquran  tidak  pernah  secara  langsung  dan  tersurat  membicarakan  tentang murabahah,  walaupun  di  dalamnya  ada  sejumlah  acuan  tentang  jual  beli  dan perdagangan.  Demikian  juga  tampaknya  tidak  ada  satu  hadis  pun  yang  secara spesifik  membicarakan  mengenai  murabahah.  Oleh  karena  itu,  meskipun  Imam Malik  dan  Imam  Syafii  membolehkan  jual  beli  murabahah,  tetapi  keduanya  tidak mempekuat  pendapatnya  dengan  satu  hadis  pun.  Sedangkan  dasar  hukum  yang dijadikan  sandaran  kebolehan  jual  beli  murabahah  di  buku-buku  fikih  muamalat kotemporer lebih bersifat umum karena menyangkut jual beli atau perdagangan pada umumnya.
Di  samping  itu,  keberadaan  model  jual  beli  murabahah  sangat  dibutuhkan masyarakat  karena  ada  sebagian  mereka  ketika  akan  membeli  barang  tidak mengetahui  kualitasnya  maka  ia  membutuhkan  pertolongan  kepada  yang mengetahuinya,  kemudian  pihak  yang  dimintai  pertolongan  tersebut  membelikan barang  yang  dikehendaki  dan  menjualnya  dengan  keharusan  menyebutkan  harga perolehan (harga beli) barang dengan ditambah keuntungan.
Sebagai  bagian  dari  jual  beli,  murabahah  memiliki  rukun  dan  syarat  yang tidak  berbeda  dengan  jual  beli  (al-bai‟)  pada  umumnya.Namun  demikian,  ada beberapa  ketentuan  khusus  yang  menjadi  syarat  keabsahan  jual  beli  murabahah yaitu:
a. Adanya  kejelasan  informasi  mengenai  besarnya  modal  awal  (harga  perolehan/ pembelian),  semuanya  harus  diketahui  oleh  pembeli  saat  akad;  dan  ini merupakan salah satu syarat sah murabahah.
b. Adanya  keharusan  menjelaskan  keuntungan  yang  ambil  penjual  karena keuntungan  merupakan  bagian  dari  harga.  Sementara  keharusan  mengetahui harga barang merupakan syarat sah jual beli pada umumnya.
13 Muhammad  Syafi‟i  Antonio, Bank  Syari‟ah  dari  Teori  Ke  Praktik ,  (Jakarta  :  Gema  Insani, 2001),Hal: 101
14 Adiwarman  A.  Karim, Bank  Islam  Analisis  Fiqih  dan  Keuangan ,  (Jakarta  :  PT.  Raja  Grafindo Persada, 2004), Hal : 88
15 Ah  Azharuddin  Latif, Konsep  dan  Aplikasi  Akad  Murabahah  pada  Perbankan  Syariah  di Indonesia (jurnal). Hal : 2
c. Jual  beli  murabahah  harus  dilakukan  atas  barang  yang  telah  dimiliki/hak kepemilikan  telah  berada  di  tangan  penjual.  Artinya  bahwa  keuntungan  dan resiko  barang  tersebut  ada  pada  penjual  sebagai  konsekuensi  dari  kepemilikan yang timbul dari akad yang sah.
d. Transaksi pertama (antara penjual dan pembeli pertama) haruslah sah, jika tidak sah  maka  tidak  boleh  jual  beli  secara  murabahah  (antara  pembeli  pertama  yang menjadi  penjual  kedua  dengan  pembeli  murabahah),  karena  murabahah  adalah jual beli dengan harga pertama disertai tambahan keuntungan.
e. Hendaknya  akad  yang  dilakukan  terhindar  dari  praktik  riba,  baik  akad  yang pertama  (antara  penjual  dalam  murabahah  sebagai  pembeli  dengan  penjual barang)  maupun  pada akad  yang kedua antara penjual dan pembeli dalam akad murabahah. 16

## Konsep Murabahah Dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS)
Paparan  tentang  jual  beli  murabahah  di  atas  merupakan  konsep  dan  praktik murabahah  yang  banyak  dituangkan  dalam  berbagai  literatur  klasik,  dimana  barang yang  menjadi obyek  murabahah tersedia dan dimiliki penjual pada waktu  negosiasi atau  akad  jual  beli  berlangsung.  Kemudian  ia  menjual  barang  tersebut  kepada pembeli dengan menjelaskan harga pembelian dan keuntungan yang akan diperoleh. Karena  itu,  dapat  dikatakan  praktik  tersebut  adalah  transaksi  jual  beli  biasa, kelebihannya  terletak  pada  pengetahuan  pembeli  tentang  harga  pembelian  awal sehingga  menuntut  kejujuran  penjual  dalam  menjelaskan  harga  awal  yang sebenarnya.
Dalam praktik di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) termasuk bank syariah, bentuk  murabahah  dalam  fiqh  klasik  tersebut  mengalami  beberapa  modifikasi. Murabahah yang dipraktikkan pada LKS dikenal dengan Murabahah Li al-„Amir Bi asy-Syira‟ yaitu  transaksi  jual  beli  di  mana  seorang  nasabah  datang  kepada  pihak bank untuk membelikan sebuah barang dengan kriteria tertentu, dan ia akan membeli barang  tersebut  secara  murabahah,  yakni  sesuai  harga  pokok  pembelian  ditambah dengan  tingkat  keuntungan  yang  disepakati  kedua  pihak,  dan  nasabah  akan melakukan  pembayaran  secara  cicilan  berkala  sesuai  dengan  kemampuan  finansial yang dimiliki.
Mengenai kedudukan hukum praktik murâbahah li al-âmir bi al-Syira‟ ulama kontemporer  berbeda  pendapat.Ada  yang  memperbolehkan  dan  ada  juga  yang melarang atau mengharamkan. Di antara ulama yang mengakui keabsahan/kebolehan murabahah  li  al-„amir  bi  al-Syira‟ adalah  Sami  Hamid,  Ali Ahmad  Salus,  Shadiq  Muhammad  Amin,  Ibrahim  Fadhil,  dan  lainnya.  Adapun argumentasi mereka adalah sebagai berikut :
a. Hukum asal dalam muamalah adalah diperbolehkan dan mubah kecuali terdapat nash shahih dan sharih yang melarang dan mengharamkannya.
b. Keumuman  nash  Al-Qur‟an  dan  hadis  yang  menunjukan  kehalalan segala  bentuk jual beli, kecuali terdapat dalil khusus yang melarangnya.
c. Terdapat nash ulama  fikih  yang  mengakui  keabsahan  akad  ini,  di  antaranya pernyataan  Imam  Syafi‟i  dalam  kitab  al-Umm:  “dan  ketika  seseorang memperlihatkan  sebuah  barang  tertentu  kepada  orang  lain,  dan  berkata:
16 Ibid., Hal : 3-5
“belikanlah aku barang ini, dan engkau akan aku beri margin sekian”, kemudian orang  tersebut  mau  untuk  membelikannya,  maka  jual  beli  tersebut diperbolehkan”.
d. Transaksi muamalah dibangun atas asas maslahat.
e. Pendapat  yang  memperbolehkan  bentuk  murabahah  ini  dimaksudkan  untuk memudahkan persoalan hidup manusia.
Adapun  ulama  kontemporer  yang  melarang  dan  mengharamkan  praktik murabahah  li  al-amir  bi  al-Syira‟  antara  lain:  Muhammad  Sulaiman  al-Asyqar, Bakr  bin Abdullah Abu Zaid, Rafîq al-Mishrî dan lainnya. Berikut ini argumen yang memperkuat pendapat mereka: 17
a. Transaksi murabahah di  LKS/bank  syariah  sebenarnya  bukan  dimaksudkan untuk melakukan jual beli tapi hanya sekedar hîlah atau trik untuk menghalalkan riba. Mereka mengatakan bahwa maksud dan tujuan sebenarnya transaksi murabahah adalah  untuk  mendapatkan  uang  tunai,  sebab  kedatangan nasabah ke LKS/bank syariah sebenarnya adalah untuk mendapatkan uang tunai.
b. Transaksi  murabahah  termasuk  jual  beli „ înah yang  diharamkan.  Jual beli „înah adalah pinjaman ribawi yang direkayasa dengan  praktik jual beli.
c. Bank syariah dalam melakukan transaksi murabahah , menjual barang yang tidak atau belum dimilikinya , dimana pihak bank syariah dan nasabah  berjanji untuk melakukan transaksi murabahah .
Atas  dasar  perbedaan  ulama  di  atas,  Muhammad  Taqi  Usmani  mengakui bahwa  pada  mulanya murabahah bukan  merupakan  bentuk  pembiayaan  melainkan hanya  alat  untuk  menghindari  “bunga  bank”  dan  juga  bukan  merupakan  instrumen ideal untuk mengembangkan tujuan riil ekonomi Islam. Instrumen murabahah hanya digunakan  sebagai  langkah  transisi  yang  diambil  dalam  proses  islamisasi  ekonomi. Sedangkan  untuk  menghindari  praktik murabahah yang  akan  terjebak  pada praktik hilah , bai‟„inah ,  dan bai‟  al-ma‟dum maka  para  ulama  kontemporer mensyaratkan  dalam  praktik  jual  beli murabahah di  lembaga  keuangan  syariah sebagai berikut:
a. Jual  beli  murabahah  bukan  pinjaman  yang  diberikan  dengan  bunga,  tetapi merupakan  jual  beli  komoditas  dengan  harga  tangguh  termasuk  margin keuntungan di atas biaya  perolehan yang disetujui bersama.
b. Pemberi pembiayaan dalam hal ini  bank atau lembaga keuangan syariah lainnya, harus  telah  membeli  komoditas/barang  dan  menyimpan  dalam  kekuasaannya, atau  membeli  melalui  orang  ketiga  sebagai  agennya  sebelum  dijual  kepada nasabahnya.
c. Pembelian komoditas tidak boleh dari nasabah sendiri (komoditas milik nasabah) dengan perjanjian buy back (pembelian kembali) karena model perjanjian seperti ini masuk kategori bai „ inah yang diharamkan oleh sebagian besar ulama.
Sejalan  dengan  syarat-syarat  di  atas,  maka  praktik murabahah  li  al-amir  bi al-Syira‟ di  lembaga  Keuangan  Syariah  (LKS)  ditempuh  dengan  prosedur  sebagai berikut:
17 Ibid., Hal : 5-7
a. Nasabah  dan  LKS  menandatangani  perjanjian  umum  ketika  LKS  berjanji  untuk menjual  dan  nasabah  berjanji  untuk  membeli  komoditas  atau  barang  tertentu pada tingkat margin tertentu yang ditambahkan dari biaya perolehan barang;
b. LKS  selanjutnya  bisa  menunjuk  nasabah  sebagai  agennya  untuk  membeli komoditas  yang  diperlukan  nasabah  atas  nama  LKS,  dan  perjanjian  keagenan dengan akad wakalah ditandatangani oleh kedua belah pihak;
c. Nasabah  membelikan  komoditas  atas  nama  LKS  dan  mengambil  alih penguasaan   barang  sebagai  agen  LKS,  pada  tahap  ini  resiko  komoditas  masih ada pada LKS;
d. Nasabah menginformasikan kepada LKS bahwa ia telah membeli komoditas/atau  barang atas nama LKS, dan pada saat yang sama menyampaikan penawaran untuk membeli barang tersebut dari LKS
e. LKS  menerima  penawaran  tersebut  dan  proses  jual  beli  berlangsung dengan   pembayaran secara cicilan/tangguh sesuai kesepakatan. Jika proses  jual beli  telah   berlangsung  maka  kepemilikan  dan  resiko  komoditas/barang  telah beralih ke tangan nasabah.
Langkah-langkah  di  atas  diperlukan  apabila  LKS  menjadikan  nasabah  sebagai agennya,  tetapi  jika  LKS  membeli  komoditas/barang  langsung  ke  supplier  maka perjanjian  keagenan  seperti  di  atas  tidak  diperlukan.  Dalam  hal  ini,  setelah  LKS membelikan  barang  langsung  ke  pihak  supplier  maka  proses  jual  beli  antara  LKS dan nasabah bisa dilaksanakan. 18

## Landasan Hukum Murabahah
Murabahah  merupakan  suatu  akad  yang  dibolehkan  secara  syar'i,  serta didukung oleh  mayoritas ulama dari kalangan Shahabat, Tabi'in  serta Ulama-ulama dari berbagai mazhab dan aliran.Landasan hukum akad murabahah ini adalah:
1. Al-Quran
Ayat-ayat  Al-Quran  yang  secara  umum  membolehkan  jual  beli,  diantaranya adalah:
a. Firman  Allah  yang  artinya: "..dan  Allah  menghalalkan  jual  beli  dan mengharamkan riba" (QS. Al-Baqarah:275). Ayat ini menunjukkan bolehnya melakukan  transaksi  jual  beli  dan  murabahah  merupakan  salah  satu  bentuk dari jual beli.
b. Firman  Allah  yang  artinya: “Hai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah kamu  saling  memakan  harta  sesamamu  dengan  jalan  yang  batil,  kecuali dengan  jalan  perniagaan  yang  berlaku  dengan  suka  sama  suka  diantara kamu” (QS. An-Nisaa:29).
c. Firman Allah yang artinya: “Tidak ada dosa bagimu mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Rabbmu” (QS. Al-Baqarah:198).
Berdasarkan  ayat  tersebut,  maka  murabahah  merupakan  upaya  mencari  rezki melalui  jual  beli.  Murabahah  menurut  Azzuhaili  (1997.,  hal.3766.)  adalah  jual beli berdasarkan suka sama suka antara kedua belah pihak yang bertransaksi.
18 Ibid., Hal : 8-10

## 2. Assunnah
a. Sabda  Rasulullah  Shallallahu  'Alaihi  Wassallam: “Pendapatan  yang  paling afdhal  (utama)  adalah  hasil  karya  tangan  seseorang  dan  jual  beli  yang mabrur ”. (HR. Ahmad Al Bazzar Ath Thabrani).
b. Hadits dari riwayat Ibnu Majah, dari Syuaib:” Tiga perkara yang didalamnya terdapat  keberkahan:  menjual  dengan  pembayaran  secara  tangguh, muqaradhah (nama lain dari mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan tidak untuk dijual” (HR. Ibnu Majah).
c. Ketika  Rasulullah  Shallallahu  'Alaihi  Wassallam  akan  hijrah,  Abu  Bakar Radhiyallahu  'Anhu,  membeli  dua  ekor  keledai,  lalu  Rasulullah  Shallallahu 'Alaihi Wassallam berkata kepadanya, "jual kepada saya salah satunya", Abu Bakar  Radhiyallahu  'Anhu  menjawab,  "salah  satunya  jadi  milik  anda  tanpa ada  kompensasi  apapun",  Rasulullah  Shallallahu  'Alaihi  Wassallam bersabda, "kalau tanpa ada harga saya tidak mau".
d. Sebuah  riwayat  dari  Ibnu  Mas'ud  Radhiyallahu  'Anhu,  menyebutkan  bahwa boleh  melakukan  jual  beli  dengan  mengambil  keuntungan  satu  dirham  atau dua  dirham  untuk  setiap  sepuluh  dirham  harga  pokok  (Azzuhaili,  1997,  hal 3766).
e. Selain itu, transaksi dengan menggunakan akad jual beli murabahah ini sudah menjadi  kebutuhan  yang  mendesak  dalam  kehidupan.  Banyak  manfaat  yang dihasilkan, baik bagi yang berprofesi sebagai pedagang maupun bukan.
3. Al-Ijma
Transaksi  ini  sudah  dipraktekkan  di  berbagai  kurun  dan  tempat  tanpa  ada  yang mengingkarinya,  ini  berarti  para  ulama  menyetujuinya  (Ash-Shawy,  1990.,  hal. 200.).

## 4. Kaidah Fiqh, yang menyatakan:
“Pada  dasarnya,  semua  bentuk  muamalah  boleh  dilakukan  kecuali  ada  dalil yang mengharamkannya.”
5. Fatwa  Dewan  Syariah  Nasonal  Majelis  Ulama  Indonesia  No.04/DSN- MUI/IV/2000, tentang murabahah
a. Rukun murabahah adalah:
1) Adanya pihak-pihak yang melakukan akad, yaitu penjual dan pembeli
2) Obyek yang diakadkan, yang mencakup barang yang diperjualbelikan dan harga
3) Akad/Sighat yang terdiri dari Ijab (serah) dan Qabul (terima)
b. Syarat-syarat sebagai berikut:
1) Pihak yang berakad, harus cakap hukum dansukarela (ridha), tidak dalam keadaan terpaksa atau berada dibawah tekanan atau ancaman.
2) Obyek yang diperjualbelikan harus:
a) Tidak termasuk yang diharamkan atau dilarang
b) Memberikan manfaat atau sesuatu yang bermanfaat.
c) Penyerahan  obyek  murabahah  dari  penjual  kepada  pembeli  dapat dilakukan.
d) Merupakan hak milik penuh pihak yang berakad.
e) Sesuai  spesifikasinya  antara  yang  diserahkan  penjual  dan  yang diterima pembeli.
3) Akad/Sighat, harus:
a) Jelas dan disebutkan secara spesifik dengan siapa berakad.
b) Antara  ijab  dan  qabul  (serah  terima)  harus  selaras  baik  dalam spesifikasi barang maupun harga yang disepakati.
c) Tidak mengandung klausul yang bersifat menggantungkan keabsahan transaksi pada kejadian yang akan datang.
4. PEMBAHASAN
 Mudharabah

## Aplikasi Mudharabah di Perbankan Syariah 19
Al-mudharabah biasanya  diterapkan  pada  produk-produk  pembiayaan  dan pendanaan. Al-mudharabah diterapkan pada:
a. Tabungan  berjangka,  yaitu  tabungan  yang  dimaksudkan  untuk  tujuan  khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan sebagainya;
b. Deposito  spesial (special  investment), dimana  dana  yang  dititipkan  nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya murabahah saja atau ijarah saja;
c. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa;
d. Investasi  khusus,  disebut  juga mudharabah  muqayyadah ,  dimana  sumber  dana khusus  dengan  penyaluran  yang  khusus  dengan  syarat-syarat  yang  telah diterapkan oleh shahibul maal.
Salah  satu  produk  yang  menjadi  unggulan  perbankan  syariah  adalah pembiayaan mudharabah. 20 Sebagaimana contoh-contoh di bawah ini:
Anda mantan pegawai dengan jabatan terakhir sebagai manajer pemasaran disebuah perusahaan  kurir  ternama.  Anda  sudah  20  tahun  malang  melintang  di  dunia perkuriran,  dan  keluar  dari  perusahaan  Anda  sebelumnya  karena  ingin  mulai berbisnis  kurir.  Dengan  jaminan  tanah  100  meter  persegi,  Anda  mengajukan pembiayaan  bisnis  kurir  yang  membutuhkan  modal  Rp100  juta.Bank  syariah menyepakati  pembiayaan  tersebut  dengan  kesepakatan  nisbah  60:40.  Setiap  bulan, Anda  harus  menyetor  laporan  laba  rugi  dan   berbagi  kesepakatan  apakah  dibayar sekaligus pada saat berakhirnya kontrak mudharabah atau dicicil. 21
Dalam  mudharabah  istilah profit  and  loss  sharing tidak  tepat  digunakan karena  yang  dibagi  hanya  keuntungannya  saja  ( profit ), tidak  termasuk  kerugiannya ( loss ).  Keuntungan  usaha  secara  mudharabah  dibagi  menurut  kesepakatan  yang dituangkan  dalam  kontrak,  sedangkan  apabila  rugi  ditanggung  oleh  pemilik  modal selama  kerugian  itu  bukan  akibat  kelalaian  si  pengelola.Seandainya  kerugian  itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola,  maka si pengelola harus bertanggung  jawab  atas  kerugian  tersebut.Dalam  mudharabah  yang  dibagihasilkan
19 Dr.  Muhammad  Syafi‟i  Antonio,  M.Ec, Bank  Syariah  dari  teori  ke  praktek, (Depok,  Gema  Insani bekerja sama dengan Tazkia Cendekia: 2011) cet ke-17, h. 97
20 Yusak Lasmana, Account Officer Bank Syariah, (Jakarta: PT.  Gramedia, 2009) h. 82
21 Siti Najma, Bisnis Syariah dari Nol, (Jakarta:Hikmah, 2007), hlm 173-174
adalah  pendapatan.Pendapatan  terkecil  adalah  nol.  Maka  dimaksudkan  kerugian dalam  mudharabah  adalah  ketidak  mampuan  nasabah  dalam  membayar  cicilan pokok senilai pembiayaan  yang telah diterimanya, atau jumlah seluruh cicilan  lebih kecil  dari  pembiayaan  yang  telah  diterimanya.  Bila  terjadi  demikian,  kerugian ditanggung oleh bank syariah, kecuali akibat:
a. nasabah melanggar syarat yang telah disepakati.
b. nasabah lalai dalam menjalankan modalnya.

## Contoh 1
Contoh  perhitungan  bagi  hasil  bagi  dana  pihak  ketiga  (tabungan/deposito masyarakat).  Bapak  ahmad  memiliki  deposito  Rp  10.000.000,00  jangka  waktu  satu bulan  (1  Desember  2000  s/d  1  januari  2001),  dan  nisbah  bagi  hasil  antara  nasabah dan bank 57%:43%. Jika keuntungan bank yang diperoleh untuk deposito satu bulan per 31 desember 2000 adalah Rp 20.000.000,00 dan rata-rata deposito jangka waktu satu  bulan  adalah  Rp   950.000.000,00.  Berapa  keuntungan  yang  diperoleh  Bapak Ahmad?

## Jawab:
Keuntungan diperoleh bapak Ahmad adalah :
(Rp  10.000.000,00  /  Rp  950.000.000,00)  x  57  %  x  Rp  20.000.000,00  =  Rp 120.000,00
Jadi keuntungan yang diperoleh bapak Ahmad sebesar Rp 120.000,00

## Contoh perhitungan pembiayaan mudharabah
Mudharabah  ternak  qurban  sebesar  Rp  10.000.000,  dan  nisbah  bagi  hasil  60:40 (bank:nasabah).  Rencana  pengembalian  modal  sekaligus  tanggal  1  Maret.  Ternyata aktualisasi  hasil  yang  ada  diperhitungkan  sebesar  Rp  1.000.000,00  maka perhitungannya:
Nisbah 60:40 aktualisasi hasil                   Rp 1.000.000,00
Profit bank   60/100 x Rp 1.000.000 =     Rp    600.000,00 Keuntungan nasabah                                 Rp    400.000,00 Jadi pembayaran ke bank tanggal 1 Maret  =  Rp 10.600.000,00
Contoh 2.
Bank Jayen Syariah (BJS)  melakukan kerjasama  bisnis dengan Bapak Irfa, seorang pedagang buku di Pasar Shoping Yogyakarta  menggunakan akad  mudharabah (BJS sebagai  pemilik  dana  dan  Irfa  sebagai  pengelola  dana).  BJS  memberikan  modal kepada  Irfa  sebesar  Rp  10.000.000  sebagai  modal  usaha  pada  Tanggal  1  Januari 2009  dengan  nisbah  bagi  hasil  BJS  :  Irfa  =  30%  :  70%.  Pada  tanggal  31  pebruari 2009, Irfa memberikan Laporan Laba Rugi penjualan buku sebagai berikut:
Penjualan                           Rp. 1.000.000
Harga Pokok Penjualan     (Rp.   700.000)
Laba Kotor                        Rp.    300.000
Biaya-biaya                       (Rp     100.000)
Laba bersih                        Rp     200.000
Hitunglah  pendapatan  yang  diperoleh  BJS  dan  Irfa  dari  kerjasama  bisnis  tersebut pada  tanggal  31  Pebruari  2009  bila  kesepakan  pembagian  bagi  hasil  tersebut menggunakan metode:
a. Profit sharing
b. Revenue sharing
Jawab:
a. Profit sharing
Bank Syariah         =  30% x Rp 200.000 (Laba bersih)    = Rp 60.000
Irfa                        =  70% x Rp 200.000                         = Rp 140.000
b. Revenue sharing
Bank Syariah         =  30% x Rp 300.000 (Laba Kotor)    = Rp 90.000
Irfa                        =  70% x Rp 300.000                          = Rp 210.000

## Aplikasi Mudharabah Selain di Perbankan Syariah
Bagi Hasil untuk Akad Mudharabah Musytarakah.
Ketentuan  bagi  hasil  untuk  akad  jenis  ini  dapat  dilakukan  dengan  2  pendekatan, yaitu:
a. Hasil  investesi  dibagi  antara  pengelolaan  dana  dan  pemilik  dana  sesuai  nisbah yang  disepakati,  selanjutnya  bagian  hasil  investasi  setelah  dikurangi  untuk pengelola dana tersebut dibagi antara pengelola dana (sebagai musytarik) dengan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing, atau
b. hasil  investasi  dibagi  diantara  pengelola  dana  (sebagai  musytarik)  dan  pemilik dana  sesuai  dengan  porsi  modal  masing-masing,  selanjutnya  bagian  hasil investasi  setelah  dikurangi  untuk  pengelola  dana  (sebagai  musytarik)  sesuai dengan nisbah yang disepakati.
Contoh: jika  terjadi  kerugian  atas  investasi,  maka  kerugian  dibagi  sesuai  dengan porsi modal para musytarik. 22
Bapak A menginvestasikan uang sebesar Rp 2 juta untuk usaha somay yang dimiliki oleh  Bapak  B  dengan  akad  mudharabah.  Nisbah  yang  disepakati  oleh  bapak  A  dan bapak  B  adalah  1:3.  Setelah  usaha  berjalan,  ternyata  dibutuhkan  tambahan  dana, maka atas persetujuan bapak A, bapak B ikut menginvestasikan uangnya sebesar Rp 500.000.  dengan  demikian  bentuk  akadya  adalah  akad  mudharabah  musytarakah. Laba yang diperoleh untuk bulan januari sebesar Rp 1.000.000.
Berdasarkan  PSAK  105  par  34  maka  bagi  hasil  jika  terdapat  keuntungan  dapat dilakukan dengan cara:

## Alternatif 1:
Pertama, hasil investasi dibagi antara pengelola dana dan pemilik dana sesuai nisbah yang disepakati:
Bagian A: ¼ x Rp 1.000.000 = 250.000
Bagian B: 3/4 x Rp 1.000.000 = 750.000
Kemudian bagian hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana tersebut (Rp 1.000.000-Rp  750.000)  dibagi  antara  pengelola  dana  (sebagai  musytarik)  dengan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing.
Bagian A: Rp 2.000.000/Rp 2.500.000 x 250.000 = Rp 200.000
Bagian B: Rp 500.000/Rp 2.500.000 x 250.000 = Rp 50.000
Sehingga B sebagai pengelola dana akan memperoleh Rp 750.000 + Rp 50.000 = Rp 800.000, dan A sebagai pemilik dana akan memperoleh Rp 200.000.

## Alternative 2:
Pertama hasil investasi dibagi antara pengelola dana dan pemilik dana sesuai dengan porsi masing-masing modal,
Bagian A: Rp 2.000.000/Rp 2.500.000 x Rp 1.000.000 = Rp 800.000
Bagian B: Rp 500.000/Rp 2.500.000 x Rp 1.000.000 = Rp 200.000
Kemudian bagian hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana sebesar Rp 800.000  (Rp  1.000.000-  Rp  200.000)  tersebut  dibagi  antara  pengeola  dana  dengan pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati.
Bagian A: ¼ x Rp 800.000 = 200.000
Bagian B: ¾ Ro 800.000 = 600.000
22 Sri  Nurhayati  dan  Wasilah, Akuntansi  Syariah  di  Indonesia, (Jakarta:  Salemba  Empat:  2011),  h. 127-128
Sehingga  B  sebagai  pengelola  dana  akan  memperoleh  Rp  200.000  +  Rp  600.000  = Rp 800.000, dan A sebagai pemilik dana akan memperoleh Rp 200.000.
Jika terjadi kerugian atas investasi, maka kerugian dibagi sesuai dengan porsi modal para musytarik. Misalnya terjadi kerugian sebesar Rp 1.000.000 maka,
A akan menanggung rugi sebesar:
Rp 2.000.000/Rp 2.500.000 x Rp 1.000.000 = Rp 800.000
B akan menanggung rugi sebesar:
Rp 500.000/Rp 2.500.000 z Rp 1.000.000 = Rp 200.000,-
Aplikasi  mudharabah  juga  dilaksanakan  oleh  masyarakat,  yaitu  kerjasama yang dilakukan oleh perorangan.Namun  biasanya  orang  yang  melakukan kerjasama tidak  mengetahui  bahwa  kerjasama  yang  dilakukan  termasuk  akad  mudharabah. Sering  dijumpai  seseorang  yang  mempunyai  dana  berlebih,  sementara  yang bersangkutan tidak memiliki kehalian yang memadai dalam menggunakan uang yang dimiliki.  Sehingga  uang  yang  dimiliki  dipercayakan  kepada  orang  yang  dipandang mampu  untuk  mengeloladana  tersebut  agar  menghasilkan  keuntungan.Mudharabah dalam  masyarakat  seperti  ini  skalanya  relatif  kecil  karena  dananya  hanya  dari perorangan. Bidang usaha yang ditekuni biasanya meliputi:
a. Perdagangan,  misalnya  pemilik  dana  ingin  menginvestasikan  dananya  pada usaha  jual  beli  hasil  pertanian,  peternakan,  atau  toko  kelontong  yang  dikelola oleh pihak lain.
b. Pertanian,  misalnya  pemilik  dana  ingin  menginvestasikan  dananya  pada  usaha pertanian  seperti  menanam  padi,  jagung,  kedelai  dan  lain-lain.  Dalam  hal  ini tanah yang digunakan berasal dari menyewa tanah pihak ketiga.
c. Peternakan,  misalnya  pemilik  dana  ingin  menginvestasikan  dananya  untuk membeli  dan  memelihara  ternak  seperti  sapi,  kerbau,  kambing  dan  sebagainya dalam rangka penggemukan ataupun penangkaran.
d. Perikanan, misalnya pemilik dana ingin menginvestasikan dananya dalam usaha penangkapan ikan yang dipercayakan kepada seorang nelayan yang professional.
 Musyarakah Aplikasi Musyarakah di Perbankan Syariah 23
Implementasi  musyarakah  dalam  perbankan  syariah  dapat  dijumpai  pada pembiayaan-pembiayaan seperti:
a. Pembiayaan Proyek
Musyarakah  biasanya  diaplikasikan  untuk  pembiayaan  proyek  dimana  nasabah dan  bank  sama-sama  menyediakan  dana  untuk  membiayai  proyektersebut,  dan setelah  proyek  itu  selesai  nasabah  mengembalikan  dana  tersebutbersama  bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.
23 http://amanata-shofa.blogspot.co.id/2012/05/praktik-riil-mudharabah-musyarakah- yang.html  PRAKTIK  RIIL  MUDHARABAH  &  MUSYARAKAH  YANG  DIJALANKAN  OLEH PERBANKAN 24 Januari 2017
b. Modal Ventura Pada  lembaga  keuangan  khusus  yang  dibolehkan  melakukan  investasi  dalam kepemilikan perusahaan, musyarakah diaplikasikan dalam skema modal ventura. Penanaman  modal  dilakukan  untuk  jangka  waktu  tertentu  dan  setelah  itu  bank melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap.
Mekanisme  Perhitungan Musyarakah Yang  Dijalankan  Oleh  Perbankan  adalah sebagai berikut:
Nasabah  Bank  ABC  mengajukan  pembiayaan  Pengembangan  software  ADLCdari sebuah  perusahaan  Telekomunikasi  terkemuka  di  Indonesia,  PT  XYZ.  TotalNilai proyek  yang akan dikerjakan adalah  sebesar Rp 2.970.000.000, termasukPPN 10%. Berdasarkan  perhitungan  kebutuhan  modal  kerja,  nasabah  membutuhkan  MK sebesar  Rp  1.744.947.500.Bank  memiliki  aturan  untuk  memberikan  share pembiayaan  maksimum  70%  dari  kebutuhan  pembiayaan.  Berdasarkan  proyeksi cashflow nasabah penarikan modal kerja dilakukan secara bertahap dan pembayaran dari  Bouwheer  dilakukan  berdasarkan  progress  penyelesaian  pekerjaan  sesuai dengan kontrak.
Pertanyaan:
e. Berapakah  pembiayaan  yang  dapat  diberikan  oleh  Bank  dan  dana  yang harusdipersiapkan nasabah (denganangka pembulatan 7digit ke bawah)
f. Bagaimana proyeksi pembayaran bagi hasil dari nasabah dan berapa besar nisbah yang  harus  dibayar  nasabah  jika  ekspektasi  return  yang  diharapkanoleh  Bank adalah  setara  dengan  14,5%  pa  ?  Adakah  perbedaan  dengan  perhitungan  bunga yang dihitung setiap bulan sesuai dana bank yg digunakanoleh nasabah?
Jawab:
a. pembiayaan  yang  dapat  diberikan  oleh  Bank  ABC  adalah  senilai  Rp 1.744.947.500 x 70% = Rp 1.221.463.250,- atau dibulatkan ke bawah menjadiRp 1.220.000.000,00
b. Menghitung  nisbah  bagi  hasil  didasarkan  atas  pendapatan  nett  nasabah  setelah mengeluarkan  PPN,  sehingga  pendapatan  nett  nasabah  adalah  sebesar Rp2.700.000.000,00
Proyeksi  pembayaran  bagi  hasil  dihitung  berdasarkan  ekspekatasi  return  yang diinginkan  oleh  Bank  setara  14,5%  pa  dengan  model  dropping  pembiayaan  secara bertahap sesuai tabel dan juga schedule pembayaran dari Bouwheer secara bertahap sesuai dengan progress penyelesaian proyek. Proyeksi pencairan pembiayaan secara bertahap  ini  diperoleh  dari  proyeksi  cashflow  proyek  nasabah  sehingga  besaran pembiayan  yang  diberikan  benar-benar  langsung  secara  produktif  dugunakan  atas proyek yang dibiayai secara
musyarakah ini.
Setiap  pencairan  pembiayaan,  nasabah  pun  memasukkan  share  atau  dana  syirkah bagian  nasabah  untuk  kemudian  digunakan  oleh  nasabah  guna  membiayai  proyek tersebut,  dalam  hal  ini  sekitar  70%  share  bank  dan  30%  share  nasabah.
Penurunan pokok pembiayaan dilakukan secara proporsional sesuai dengan progress pembayaran dengan memperhitungkan prosentase Modal Kerja atasPendapatan yang diperoleh nasabah dalam proyek ini (sebesar rata-rata 65%)dengan perhitungan = MK/NP(nilaiProyek) = 1.744.947.500 / 2.700.000.000,- = 64,63% ataudibulatkan menjadi 65%
Pada pembayaran tahap 1 sebesar Rp 540 juta (20% dari nett nilai kontrak), maka  pokok  turun  sebesar  Rp  540  juta  x  70%  x  65%  =  Rp245.700.000,- Sisa dana  yang  masuk sebagian  menjadi  bagian keuntungan Bank dan Nasabah dan sebagian  sebagai  pengembalian  share  pokok  nasabah,  sehingga  nasabah  dapat memanfaatkan dana tersebut untuk proyek lainnya.
Berdasarkan schedule proyeksi penyelesaian proyek, return yang diharapkan oleh  Bank  ABC  atas  pembiayaan  ini  sampai  dengan  akhir  adalah  sebesar  Rp 75.885.750,-,  sehingga  nisbah  bagi  hasil  antara  Bank  ABC  dengannasabah berdasarkan revenue  sharing adalah 2,81% untuk Bank dan 97,19% untuk nasabah. Prosentase  pembayaran  nisbah  pada  pembayaran  tahap  selanjutnya  tetap  sama mengingat  jumlah  porsi  pembiayaan  sama-sama  turunsecara  proporsional.  Terlihat perbedaan  jumlah  pembayaran  nisbah  dengan  perhitungan  bunga  bulanan  setara 14,5%  meskipun  secara  total  pembayaran  yg  diterima  memiliki  nilai/jumlah  yang sama.
Manfaat  musyarakah  dalam  pembiayaan  sistim  perbankan,  di  antaranya sebagai berikut:
a. Bank  akan  menikmati  peningkatan  dalam  jumlah  tertentu  pada  saat  keuntungan usaha nasabah meningkat
b. Bank  tidak  berkewajiban  membayar  dalam  jumlah  tertentu  kepada  nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan /hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami negative spread.
c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow / arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (prudent) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan mengutungkan. Hal ini karena keuntungan yang riil dan  benar- benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
e. Prinsip  bagi  hasil  dalam  mudharabah  /  musyarakah  ini  berbeda  dengan  prinsip bunga  tetap  dimana  bank  akan  menagih  penerima  pembiayaan (nasabah)  satu jumlah bunga berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan  sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

## Aplikasi Musyarokah Selain di Perbankan Syariah
Pembiayaan  dengan  Akad  musyarakah  bisa  juga  dilakukan  diluar  perbankan syariah. Seringkali ada ide usaha dari seseorang, namun modal yang diperlukan tidak mencukupi.  Maka  orang  yang  memiliki  ide  tersebut  mencari  mitra  yang  ma  diajak berkerja  sama,  baik  dari  segi  permodalan  maupun  pelaksanaannya.  Sehingga terjadilah  kerjasama  usaha  antara  beberapa  orang  dengan  kesepakatan  ditentukan diawal  mengenai  penyertaan  modal  dan  bagi  hasilnya.  Skim  seperti  ini  dapar dialakukan  misalnya  pada  usaha  penggilingan  padi,  pertanian,  perkebunan, peternakan, usaha dagang dan industri kecil.
Di  sekolah  tinggi  ilmu  ekonomi  (STIE)  Syariah  Bengkalis,  akad  musyarakah telah  digunakan  oleh  mahasiswa  dalam  mempraktekkan  teori-  teori  yang  telah diperoleh mahasiswa. Nama kegiatannya adalah Kuliah Kerja Profesi (K2P). Dalam pelaksanaannya  mahasiswa  membentuk  kelompok-  kelompok  yang  terdiri  dari  5 (lima)  orang  anggota.  Masing-  masing  anggota  menyetorkan  dana  sebagai  modal usah. Bentuk usahanya dituangkan dalam proposal yang dibuat sebelumnya. Setelah dana  terkumpul,  selanjutnya  usaha  dijalankan  secara  bersama-sama  dalam  waktu  6 (enam)  bulan.  Karena  modal  yang  disetor  jumlahnya  sama,  dan  bekerja  juga bersama- sama maka apabila terjadi keuntungan atau kerugian juga dibagi rata.

## Murabahah

## 1. Aplikasi Murabahah Dalam Perbankan Syariah
Di  Indonesia,  aplikasi  jual  beli murabahah pada  bank   syariah  didasarkan pada  Keputusan  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  (DSN)  Majelis  Ulama  Indonesia (MUI) dan Peraturan Bank Indonesia (PBI). Menurut  keputusan fatwa DSN Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 ketentuan murabahah pada perbankan syariah adalah sebagai berikut :
a. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
b. Barang yang diperjual-belikan tidak diharamkan oleh syari‟ah Islam.
c. Bank  membiayai  sebagian  atau  seluruh  harga  pembelian  barang  yang  telah disepakati kualifikasinya.
d. Bank  membeli  barang  yang  diperlukan  nasabah  atas  nama  bank  sendiri, dan  pembelian ini harus sah dan bebas riba.
e. Bank  harus  menyampaikan  semua  hal  yang  berkaitan  dengan  pembelian, misalnya  jika pembelian dilakukan secara hutang.
f. Bank  kemudian  menjual  barang  tersebut  kepada  nasabah  (pemesan)  dengan harga  jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu  secara  jujur  harga  pokok  barang  kepada  nasabah  berikut  biaya yang diperlukan.
g. Nasabah  membayar  harga  barang  yang  telah  disepakati  tersebut  pada  jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
h. Untuk  mencegah  terjadinya  penyalahgunaan  atau  kerusakan  akad  tersebut, pihak  bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
i. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank. 24
Selain  itu,  ketentuan  pelaksanaan  pembiayaan  murabahah  di  perbankan syariah diatur berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 9/19/PBI/2007 jo Surat Edaran BI No. 10/14/DPbS tanggal 17 Maret 2008, sebagai berikut  :
a. Bank  bertindak  sebagai  pihak  penyedia  dana  dalam  rangka  membelikan  barang terkait  dengan  kegiatan  transaksi  Murabahah  dengan  nasabah  sebagai  pihak pembeli  barang.
b. Barang  adalah  obyek  jual  beli  yang  diketahui  secara  jelas  kuantitas,  kualitas, harga  perolehan dan spesifikasinya.
24 Dewan Syariah Nasional MUI dan Bank Indonesia, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, (Jakarta; CV. Gaung Persada, 2006), Cet. 3, hlm. 24-25
c. Bank  wajib  menjelaskan  kepada  nasabah  mengenai  karakteristik  produk Pembiayaan  atas  dasar  Akad  Murabahah,  serta  hak  dan  kewajiban  nasabah sebagaimana  diatur  dalam  ketentuan  Bank  Indonesia  mengenai  transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah.
d. Bank  wajib  melakukan  analisis  atas  permohonan  Pembiayaan  atas  dasar  Akad Murabahah dari nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisa atas  karakter  (Character)  dan/atau  aspek  usaha  antara  lain  meliputi  analisa kapasitas  usaha  (Capacity),  keuangan  (Capital ),  dan/atau  prospek  usaha (Condition).
e. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
f. Bank  wajib  menyediakan  dana  untuk  merealisasikan  penyediaan  barang  yang dipesan nasabah.
g. Kesepakatan  atas  marjin  ditentukan  hanya  satu  kali  pada  awal  Pembiayaan  atas dasar Murabahah dan tidak berubah selama periode Pembiayaan.
h. Bank  dan  nasabah  wajib  menuangkan  kesepakatan  dalam  bentuk  perjanjian tertulis  berupa Akad Pembiayaan atas dasar Murabahah.
i. Jangka  waktu  pembayaran  harga  barang  oleh  nasabah  kepada  Bank ditentukan  berdasarkan kesepakatan Bank dan nasabah. 25
Atas dasar peraturan yang berkaitan dengan murabahah baik yang bersumber dari Fatwa DSN maupun PBI, perbankan syariah melaksanakan pembiayaan murabahah .Namun demikian, dalam  praktiknya tidak ada keseragaman model penerapan pembiayaan murabahah karena beberapa faktor yang melatarbelakanginya.
Berbagai  tipe  praktek  jual  beli murabahah   dilatar  belakangi  motivasi  yang bermacam-macam.  Ada  kalanya  untuk  lebih  menyederhanakan  prosedur sehingga   bank  tidak  perlu  repot-repot  membeli  barang  yang  dibutuhkan  nasabah tetapi cukup dengan menunjuk atau menghubungi supplier agar menyediakan barang dan  langsung  mengirimkan  ke  nasabah  sekaligus  dengan  atas  nama  nassabah  (Tipe II).  Atau  dengan  cara  bank  langsung  memberikan  uang  ke  nasabah  kemudian nasabah  membeli  sendiri  barang  yang  dibutuhkan  dengan  melaporkan  nota pembelian kepada pihak bank (tipe III).
Kedua  cara  tersebut  sering  dilakukan  perbankan  syariah  untuk  menghindari pengenaan  Pajak  Pertambahan  Nilai  dua  kali  yang  dinilai  akan  mengurangi  nilai kompetitif produk bank syariah dibandingkan bank konvensional yang dikecualikan dari PPN. Ini terjadi karena dalam jual beli murabahah tipe I, di mana bank terlebih dahulu  akan  membelikan  barang  yang  dibutuhkan  nasabah  atas  nama  bank  baru kemudian  dijual  ke  nasabah  secara murabahah maka  akan  terjadi  perpindahan kepemilikan dua kali, yaitu dari supplier ke bank dan dari bank ke nasabah. 26
25 Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang Akad penghimpunan dan Penyaluran dana Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, PBI. No. 9/19/PBI/2007. dan Bank  Indonesia  ,  Surat  Edaran  tentang  Pelaksanaan  Prinsip  Syariah  dalam  Kegiatan  Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa bank Syariah, Surat Edaran No. 10/14/DPbS, Jakarta, 17 Maret 2008, pada point III.3
26 Ah  Azharuddin  Latif, Konsep  dan  Aplikasi  Akad  Murabahah  pada  Perbankan  Syariah  di Indonesia (jurnal). Hal : 12 – 16.
Mekanisme  pembiayaan murabahah dapat  digunakan  untuk  pengadaan barang, modal kerja, pembangunan rumah dan lain-lain. Berikut ini beberapa contoh aplikasi mekanisme pembiayaan murabahah dalam perbankan syariah:
a. Pengadaan Barang
Transaksi  ini  dilakukan  oleh  bank  syariah  dengan  prinsip  jual beli murabahah ,  seperti  pengadaan  sepeda  motor,  kulkas,  kebutuhan  barang  untuk investasi untuk pabrik dan sejenisnya. Apabila seorang nasabah menginginkan untuk memiliki sebuah kulkas, ia dapat datang ke bank syariah dan kemudian mengajukan permohonan  agar  bank  membelikannya.  Setelah  bank  syariah  meneliti  keadaan nasabah  dan  menganggap   bahwa  ia  layak  untuk  mendapatkan  pembiayaan  untuk pengadaan  kulkas,  bank  kemudiaan  membeli  kulkas  dan  menyerahkannya  kepada pemohon,  yaitu  nasabah.  Harga  kulkas  tersebut  sebesar  Rp.  4.000.000,-  dan  pihak bank  ingin  mendapatkan  keuntungan  sebesar  RP.  800.000,-.  Jika  pembayaran angsuran  selama  dua  tahun,  maka  nasabah  dapat  mencicil  pembayarannya  sebesar Rp.  200.000,-  per  bulan.  Selain  memberikan  keuntungan  kepada  bank  syariah, nasabah  juga  dibebani  dengan  biaya  administrasi  yang  jumlahnya  belum  ada ketentuannya.Dalam praktiknya biaya ini menjadi pendapatan fee base income bank syariah.Biaya-biaya  lain  yang  diharus  ditanggung  oleh  nasabah  adalah  biaya asuransi, biaya notaris atau biaya kepada pihak ketiga.
b. Modal Kerja (Modal Kerja Barang)
Penyediaan  barang  persediaan  untuk  modal  kerja  dapat  dilakukan  dengan prinsip   jual  beli murabahah .  Akan  tetapi,  transaksi  ini  hanya  berlaku  sekali  putus, bukan  satu  akad  dengan  pembelian  barang  berulang-ulang.Sebenarnya,  penyediaan modal  kerja  berupa  uang  tidak  terlalu  tepat  menggunakan  prinsip  jual  beli murabahah.Transaksi pembiayaan modal kerja dalam bentuk barang atau uang lebih tepat  menggunakan  prinsip  mudharabah  (bagi  hasil)  atau  musyarakah  (penyertaan modal).  Karena,  jika  pembiayaan  modal  kerja  dalam  bentuk  uang  menggunakan mekanisme murabahah, maka transaksi ini sama dengan consumer finance (pembiayaan  konsumen)  dalam  bank  konvesional  yang  mengandung  usur bunga.  Transaksi  dalam consumer  finance menggunakan  pinjam  meminjam  uang dan dalam murabahah menggunakan transaksi  jual beli.
c. Renovasi Rumah (Pengadaan Material Renovasi Rumah)
Pengadaan  material  renovasi  rumah  dapat  menggunakan  mekanisme  jual beli murabahah .Barang-barang  yang  diperjualbelikan  adalah  segala  bentuk  barang yang  dibutuhkan  untuk  renovasi  rumah,  seperti  bata  merah,  genteng,  cat,  kayu  dan lain-lain.Transaksi dalam pembiayaan ini hanya berlaku sekali putus, tidak satu akad dilakukan berulang-ulang.
Adapun contoh perhitungan pembiayaan  murabahah pada perbankan syariah adalah sebagai berikut:
Tuan  A,  pengusaha  toko  buku,  mengajukan  permohonan  pembiayaan murabahah  (modal  kerja)  guna  pembelian  bahan  baku  kertas,  seniali  Rp.  100  juta. Setelah dievaluasi bank syariah, usahanya layak dan permohonannya disetujui, maka
bank  syariah  akan  mengangkat  Tuan  A  sebagai  wakil  bank  syariah  untuk  membeli dengan  dana  dan  atas  namanya  kemudian  menjual  barang  tersebut  kembali  kepada Tuan A sejumlah Rp 120 juta, dengan jangka waktu 3 bulan dan dibayar lunas pada saat jatuh tempo. Asumsi penetapan harga jual Rp. 120 juta telah dilakukan:
a. Tawar menawar harga jual antara Tuan A dengan bank syariah.
b. Harga jual yang disetujui, tidak akan  berubah selama jangka waktu pembiayaan (dalam  hal  ini 3  bulan) walaupun dalam  masa tersebut terjadi devaluasi,  inflasi, maupun perubahan tingkat suku bunga bank konvensional di pasar. 27

## 2. Aplikasi Murabahah pada Selain Perbankan Syariah
Dari  segi  hukumnya  bertransaksi  dengan  menggunakan  sistem  murabahah adalah suatu hal  yang dibenarkan dalam  Islam.Keabsahannya  juga bergantung pada syarat-syarat  dan  rukun  yang  telah  ditetapkan.  Adapun  rukun  jual  beli  murabahah yang disepakati oleh jumhur ulama adalah: 28
a. Penjual  (ba‟i),  yaitu  pihak  yang  memiliki  barang  untuk  dijual  atau  pihak  yang ingin menjual barangnya. Dalam transaksi pembiayaan murabahah di perbankan syariah merupakan pihak penjual.
b. Pembeli  (musytari)  yaitu  pihak  yang  membutuhkan  dan  ingin  membeli  barang dari penjual, dalam pembiayaan murabahah nasabah merupakan pihak pembeli.
c. Barang/objek (mabi‟) yaitu barang yang diperjual belikan. Barang tersebut harus sudah  dimiliki  oleh  penjual  sebelum  dijual  kepada  pembeli,  atau  penjual menyanggupi untuk mengadakan barang yang diinginkan pembeli.
d. Harga  (tsaman).  Harga  yang  disepakati  harus  jelas  jumlahnya  dan  jika  dibayar secara hutang maka harus jelas waktu pembayaranya.
e. Ijab qabul (sighat) sebagai indikator saling ridha antara kedua pihak (penjual dan pembeli) untuk melakukan transaksi.
Sedangkan  syarat  untuk  jual  beli bai‟  al-  murabahah menurut  Syafi‟i Antonio adalah sebagai berikut:
a. Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah.
b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
c. Kontrak harus bebas dari riba
d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
e. Penjual  harus  menyampaikan  semua  hal  yang  berkaitan  dengan  pembeli, misalnya jika pembeli dilakukan secara utang.
Menilik  rukun  dan  syarat  seperti  telah  disebutkan  sebelumnya,  sebenarnya setiap  hari  terjadi  transaksi  jual  beli  di  kalangan  masyarakat,  namun  tidak  bisa dikatakan sebagai akad murabahah karena meskipun secara rukun sudah ada penjual, pembeli  barang/objek,  harga,  dan  ijab  qabul,    pada  umumnya  penjual  tidak
27 Ibid, Hal : 16-18
28 http://caknenang.blogspot.co.id/2010/12/rukun-dan-syarat-aqad-murabahah-dan.html  31  Januari 2017.
memberitahu  berapa  biaya  modalnya  kepada  pembeli.  Bahkan  kalua  bisa  pembeli jangan sampai tahu berapa biaya modal tersebut.
Tetapi  bukan  berarti  tidak  ada  sama  sekali  praktik  jual  beli  dengan  akad murabahah dalam masyarakat secara perorangan. Misalnya ada orang yang mengerti tentang    hukum  mengenai  syariah  islam  dalam  jual  beli,  sedangkan  orang  tersebut memiliki  kelebihan  dana  yang  bisa  untuk  diinvestasikan.  Di  lain  pihak  ada  orang yang  memiliki  toko,  dan  memerlukan  tambahan  modal.  Maka  pemilik  dan  tersebut bersedia  membelikan  barang  dagangan  yang  diperlukan  apabila  diberi  keuntungan yang  besarnya  disepakati  kedua  belah  pihak.Pembayaran  oleh  pemilik  toko  kepada pemilik  dana  bisa  dilakukan  secara  angsuran,  karena  kalau  secara  tunai  akan memberatkan pemilik toko.

## KESIMPULAN
Akad  mudharabah,  musyarakah,  dan  murabahah  merupakan  akad bermuamalah  yang  diperbolehkan  dalam  islam.  Mudharabah  dan  musyarakah menggunakan  prinsip  bagi  hasil,  sedangkan  murabahah  menggunakan  prinsip  jual beli.Pada  umumnya  akad-akad  tersebut  diterapkan  pada  perbankan  syariah.  Akad mudharabah  diterapkan  pada  penghimpunan  dana  maupun  pembiayaan.  Pada penghimpunan dana  misalnya ada tabungan  mudharabah dan deposito mudharabah. Sedangkan  pembiayaan  mudharabah  sudah  umum  dilakukan  antara  perbankan syariah  dengan  para  nasabahnya.  Akad  musyarakah  tidak  ada  penerapan  dalam penghimpunan  dana,  yang  ada  hanya  pembiayaan  musyarakah  antara  perbankan syariah  dengan  para  nasabahnya.  Demikian  juga  dengan  akad  murabahah,  tidak digunakan dalam penghimpunan dana melainkan hanya untuk pembiayaan.
Namun  praktik  mudharabah,  musyarakah,  dan  murabahah  tidaklah  menjadi monopoli  perbankan  syariah.  Akad-akad  tersebut  dapat  juga  digunakan    atau diaplikasikan  oleh  perorangan.  Akad  mudharabah  dan  musyarakah  bisa  diterapkan dalam  bidang  perdagangan,  pertanian,  peternakan,  penangkapan  ikan,  bahkan industri  kecil.Akad  murabahah  dapat  diterapkan  pada  pembelian  barang  dagangan ataupun barang konsumsi.

## DAFTAR PUSTAKA
Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan , (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004).
Ah  Azharuddin  Latif, Konsep  dan  Aplikasi  Akad  Murabahah  pada  Perbankan Syariah di Indonesia (jurnal). Edwin Nasution ( et.al. ), Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam , (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), cet. II.
Masyhuri ( Ed ), Teori Ekonomi dalam Islam , (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005). Muhammad  Syafi‟i  Antonio, Bank  Syariah  dari  teori  ke  praktek, (Depok,  Gema Insani bekerja sama dengan Tazkia Cendekia: 2011) cet ke-17.
Muslimin  H.  Kara, Bank  Syariah  di  Indonesia:  Analisis  Kebijakan  Pemerintah Indonesia Tentang Perbankan Syariah , (Yogyakarta: UII Press, 2005). Sayid Sabiq, Fiqhus Sunnah III.
Siti Najma, Bisnis Syariah dari Nol , (Jakarta:Hikmah, 2007).
Sri Nurhayati dan Wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia, (Jakarta: Salemba Empat: 2011).
Wahbah Zuhaily, al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu.
Yusak Lasmana, Account Officer Bank Syariah, (Jakarta: PT.  Gramedia, 2009).
Dewan Syariah Nasional MUI dan Bank Indonesia, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI , (Jakarta; CV. Gaung Persada, 2006), Cet. 3. al-Ijma‟ hal.  125,  dinukil  dari Al-Wajiz  Fi  Fiqhis  Sunnah  Wal  Kitabil  „Aziz, karya „Abdul  „Azhim  bin  Badawi  al-Khalafi, hal.359  Abdullah  Ibn  Ahmad  Ibn Qudamah,  mughni  wa  Syarh  Kabir  (Beirut:  Darul-Fikr,  1979)  vol.  V,  hlm91 Harisman, Kamus  Istilah  Keuangan  dan  Perbankan  Syari‟ah ,  (Jakarta  : Direktorat Perbankan Syari‟ah, 2006).
Bank  Indonesia,  Peraturan  Bank  Indonesia  (PBI)  tentang  Akad  penghimpunan  dan Penyaluran  dana  Bank  Yang  Melaksanakan  Kegiatan  Usaha  Berdasarkan Prinsip  Syariah,  PBI.  No.  9/19/PBI/2007.  dan  Bank  Indonesia  ,  Surat  Edaran tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran  Dana  serta  Pelayanan  Jasa  bank  Syariah,  Surat  Edaran  No. 10/14/DPbS, Jakarta, 17 Maret 2008, pada point III.3
http://amanata-shofa.blogspot.co.id/2012/05/praktik-riil-mudharabah-musyarakah- yang.html  PRAKTIK  RIIL  MUDHARABAH  &  MUSYARAKAH  YANG DIJALANKAN OLEH PERBANKAN 24 Januari 2017 http://caknenang.blogspot.co.id/2010/12/rukun-dan-syarat-aqad-murabahah-dan. html31 Januari 2017.