Indonesia, 7 (6).
E-ISSN:
2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398
Vol. 7, No. 6, Juni 2022

## PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF
BAGI PELAKU DEWASA (STUDI PERBANDINGAN DENGAN BELANDA)

## Margareta Dewi Lusiana, Surastini Fitriasih
Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Indonesia Email: margareta.dewi892@gmail.com, tinisy@ui.ac.id

## Abstrak
Tujuan  pemidanaan  di  Indonesia  saat  ini  masih  belum  dapat  sepenuhnya meninggalkan paradigma retributif yang berorientasi pada pembalasan. Banyaknya peraturan  perundang-undangan  yang  memuat  aturan  pidana  dengan  sanksi  penjara membawa  implikasi  pada  permasalahan overcrowding Lapas/Rutan.  Guna menanggulangi  hal  tersebut  pembaharuan  hukum  pidana  Indonesia  melalui penyusunan    RUU  KUHP  memuat  sebuah  terobosan  yaitu  dirumuskannya  tujuan pemindanaan di mana Keadilan Restoratif terdapat di dalamnya. Sejalan dengan hal tesebut, hadirnya alternatif pemidanaan dalam RUU KUHP membawa angin segar bagi  pemasyarakatan  yang  masih  mengalami  permasalahan  klasik  berupa overcrowding Lapas.  Pemasyarakan  dalam  hal  ini  turut  memiliki  andil  dalam mengatasi  permasalahan overcrowding melalui  optimalisasi  tugas  dan  fungsi Pembimbing  Kemasyarakatan.  Dalam  RUU  KUHP  peran  Pembimbing Kemasyarakatan  di  Indonesia  mengalami  perluasan  ruang  lingkup  menjadi mendekati praktik probation service di Belanda yang dinilai cukup berhasil dalam penerapan  keadilan  restoratif  dan  alternatif  pidana.  Untuk  itu  tulisan  ini  akan menggali  peran  Pembimbing  Kemasyarakatan  dalam  pelaksanaan  keadilan restoratif bagi pelaku dewasa, sambil memaparkan perbandingannya dengan praktik probation  service di  Belanda.  Metode  yang  digunakan  untuk  menjawab permasalahan  dalam  tulisan  ini  adalah  metode  penelitian  hukum  normatif  yang dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  data  sekunder.  Agar  dapat dilaksanakan  secara  optimal,  peran  Pembimbing  Kemasyarakatan  dalam pelaksanaan  keadilan  restoratif  masih  membutuhkan  dukungan  hukum  positif sebagai pijakan.
Kata Kunci : pembimbing kemasyarakatan; keadilan restoratif; pemidanaan

## Abstract
The  purpose  of  punishment  in  Indonesia  is  currently  still  unable  to  completely abandon the retributive paradigm that is oriented towards revenge. The number of laws  and  regulations  that  contain  criminal  rules  with  prison  sanctions  has implications for the problem of overcrowding in prisons/detention centers. In order to overcome this, the reform of Indonesian criminal law through the drafting of the Draft  Criminal  Code  contains  a  breakthrough,  namely  the  formulation  of  the purpose of punishment in which Restorative Justice is contained. In line with this,
the presence of an alternative punishment in the Draft Criminal Code has brought fresh  air  to  corrections  that  are  still  experiencing  the  classic  problem  of  prison overcrowding. Correctional institution in this case also have a hand in overcoming the  problem  of  overcrowding  through  optimizing  the  duties  and  functions  of Probation  Officer.  In  the  Draft  Criminal  Code,  the  role  of  Probation  Officer  in Indonesia has expanded its scope to approach the practice of probation service in the  Netherlands,  which  is  considered  quite  successful  in  the  application  of restorative  justice  and  criminal  alternatives.  For  this  reason,  this  paper  will explore the role of Probation Officer in the implementation of restorative justice for adult  offenders,  while  describing  its  comparison  with  the  practice  of  probation service in the Netherlands. The method used to answer the problems in this paper is a  normative  legal  research  method  which  is  carried  out  by  examining  library materials  or  secondary  data.  In  order  to  be  carried  out  optimally,  the  role  of Probation Officer in the implementation of restorative justice still requires positive legal support as a foothold.

## Keywords: probation officer; restorative justice; punishment

## Pendahuluan
Pemidanaan  merupakan  isu  yang  problematik  karena  pidana  berkenaan  dengan tindakan-tindakan  yang  harus  dilakukan oleh  negara  dengan  berlandaskan  hukum  agar tidak  menjadi  tindakan  yang  melanggar  moral (Harkisnowo,  2003) Pidana  memiliki konsekuensi yang kadang cukup berat bagi pelaku tindak pidana, karenanya diperlukan landasan,  dasar  maupun  pembenaran  mengapa  negara  harus  menjatuhkan  pidana. (Santoso, 2020) Berbagai  teori dikemukakan untuk menjustifikasi penjatuhan pidana, di antaranya  teori  absolut/retributif,  teori  relatif/utilitarian  serta  teori  gabungan. (Santoso, 2020) Namun demikian, hingga saat ini dalam hukum pidana Indonesia, belum nampak paradigma  pemidanaan  yang  menjadi  acuan  penjatuhan  pidana. (Irmawanti  &  Arief, 2021)
Saat  ini  dalam  perkembangan  hukum  pidana  terjadi  pergeseran  paradigma pemidanaan  dari  konsep restitutif  justice ( criminal  justice )  menuju  konsep restorative justice . (Hariyanto  &  Pradnya  Yustiawan,  2020) Pergeseran  paradigma  tersebut  bukan merupakan  hal  yang  baru    dalam  sistem  pemasyarakatan.  Konsep  keadilan  restoratif merupakan  bentuk  reintegrasi  sosial  sebagaimana  yang  dikenal  sebagai  sistem pemasyarakatan.  Reintegrasi  sosial  sebagai  tujuan  yang  ingin  dicapai  oleh pemasyarakatan  diwujudkan  dalam  terintegrasinya  hubungan  antara  terpidana  dan masyarakat. (Nurbaningsih,  2017) Keadilan  restoratif  merupakan  sebuah  konsep pemikiran  yang  merespon  pengembangan  sistem  peradilan  pidana  dengan menitikberatkan  pada  kebutuhan  perlibatan  masyarakat  dan  korban  yang  dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada saat ini. (Eva  Achjani  Zulfa  dan  Indriyanto  Seno  Adji,  2010) Melalui  penerapan  keadilan restoratif,  diharapkan  terbangun  suatu  penyelesaian  yang  mengakomodir  kebutuhan para  pihak  melalui  pemulihan  korban,  masyarakat,  pelaku  serta  dapat  mengurangi stigmatisasi bagi pelaku kejahatan.
Dalam  kenyataannya  konsep  keadilan  restoratif  belum  dapat  diterapkan  secara optimal. Pemidanaan dengan paradigma retributif tidak dapat serta merta ditinggalkan. Kondisi  dalam masyarakat  saat  ini  belum  sepenuhnya  beranjak  dari  pandangan  bahwa penjatuhan pidana terhadap pelaku kejahatan bertujuan untuk memberikan pembalasan atau efek jera. Celakanya hal ini bukan hanya terjadi pada masyarakat awam. Para pihak yang  terlibat  dalam  proses  penjatuhan  pidana  pun  sering  kali  belum  menyadari sepenuhnya  sifat  hukum  pidana  sebagai  alternatif  terakhir  atau  “ ultimum  remedium. ” Kondisi  ini  didukung  dengan  keberadaan  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia yang  memuat  sanksi  pidana  penjara  sebagai  primadona.  Dalam  Pasal  10  KUHP  salah satu  bentuk pidana pokok adalah pidana penjara. Jenis pidana ini menjadi jenis sanksi yang paling banyak diancamkan dalam KUHP, maupun  undang-undang lainnya di luar KUHP  yang  mengatur  tentang  sanksi  pidana,  sehingga    dapat  diasumsikan  saat  ini dalam  setiap  putusan  hakim  masih  mengutamakan  pidana  penjara  dalam  amar putusannya (Napitupulu, Novian, & Eddyono, 2018) .
Begitu  banyaknya  peraturan  perundang-undangan  yang  memuat  aturan  pidana dengan ancaman  sanksi penjara membawa implikasi pada para pelanggar hukum yang seolah diarahkan untuk ditempatkan di dalam Lapas/Rutan. Padahal penggunaan pidana penjara  dalam  upaya  penanggulangan  tindak  pidana  tidak  selalu  membawa  hasil  yang memuaskan.  Salah  satu  dampak  yang  ditimbulkan  adalah  munculnya  permasalahan overcrowding .  O vercrowding merupakan kondisi  meningkatnya  pertumbuhan  jumlah narapidana  serta  tahanan  tanpa  diikuti  penambahan  ruang  dan  daya  tampung  hunian yang  optimal  pada  setiap  Rutan  dan  Lapas,  sehingga  mengakibatkan  jumlah  penghuni melebihi kapasitas hunian yang tersedia (Republik Indonesia, 2017) .
Sejalan dengan tujuan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan, dalam Pasal 2 UU No.  12  Tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan  (UU  Pemasyarakatan)  ditegaskan Lapas/Rutan  seyogyanya  bukan  hanya  ditujukan  sebagai  tempat  penampungan  para pelaku  tindak  pidana.  Lebih  jauh  dari  itu,  Lapas  dan  Rutan  merupakan  tempat pembinaan  dan  reintegrasi  sosial  warga  binaan  secara  sehat  agar  setelah  memperbaiki diri  dapat  kembali  menjadi  anggota  masyarakat  yang  baik  dan  bertanggung  jawab. Kondisi  ini  akan  sulit  dicapai  apabila  Lapas  dan  Rutan  masih  dihadapkan  pada permasalahan overcrowding ,  yang    dapat  mengakibatkan  tidak  terpenuhinya    hak tahanan  dan  narapidana,  kesulitan  menjaga  ketertiban  dan  keamanan,  besarnya  beban biaya  negara  dalam  pengelolaan  Rutan  dan  Lapas,  serta  tidak  tercapainya  tujuan pemasyarakatan (Latifah, 2019) .
Penanganan overcrowding membutuhkan  arah  baru  kebijakan  yang  komprehensif dalam  pembangunan  hukum  pidana  dan  sistem  peradilan  pidana.  Besarnya  perhatian global terhadap overcrowding menyebabkan permasalahan ini menjadi salah satu fokus dari Kongres tentang Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana yang diselenggarakan di  Salvador,  Brasil  pada  tahun  2010  yang  mengusung  tema  "Strategi  dan  Praktik Terbaik  terhadap  Kepadatan  di  Lembaga  Pemasyarakatan."  Kegiatan  tersebut menghasilkan  serangkaian  kesimpulan  dan  rekomendasi.  Salah  satunya    yang  relevan dengan  tulisan  ini  adalah  pelaksanaan  peninjauan, evaluasi,  dan  pembaruan  kebijakan,
undang-undang  dan  penerapannya  untuk memastikan  pengembangan  strategi  peradilan pidana  yang  komprehensif  yang  harus  mencakup  pengurangan  pemberian  pidana  dan meningkatkan  penggunaan  alternatif  pidana  Lapas/Rutan,  termasuk  program-program keadilan restoratif (Republik Indonesia, 2017) .
Keadilan restoratif di Indonesia pada awalnya identik dengan penyelesaian perkara pidana di luar sidang seperti diversi dalam pelaksananaan peradilan pidana anak. Seiring perkembangan  terdapat  upaya  memperluas  cakupan  agar  keadilan  restoratif  dapat diterapkan untuk pelaku dewasa dan berbagai tindak pidana lainnya. Penerapan keadilan restoratif tidak dapat dimaknai secara sempit hanya sebagai penyelesaian perkara di luar sidang. Penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restoratif pada dasarnya berfokus pada  upaya  mentransformasikan  kesalahan  pelaku  pada  upaya  perbaikan  hubungan antara  para  pihak  yang  terkait  dengan  peristiwa    kejahatan.  Menurut Handbook  on Restorative Justice Programmes United Nations Publication (2006), dalam pelaksanaan keadilan  restoratif  kegiatan  yang  dilakukan  harus  didasarkan  pada  sejumlah  asumsi yaitu : (Zulfa, 2009)
a) Tanggapan  atas  kejahatan  yang  harus  diperbaiki  sebagai  ganti  atas  kerugian  yang diderita oleh korban;
b) Pelaku  harus  diarahkan  untuk  memahami  bahwa  perbuatan  mereka  tidak  dapat diterima dan perbuatan kejahatan tersebut membawa konsekuensi nyata bagi korban maupun masyarakat;
c) Pelaku dapat dan harus menerima tanggung jawab atas perbuatannya;
d) Korban harus mendapatkan kesempatan untuk dapat menyatakan keinginannya serta turut terlibat dalam menentukan langkah terbaik yang dapat dilakukan pelaku dalam memperbaiki kerusakan yang ditimbukan oleh perbuatannya;
e) Masyarakat diharapkan diikut sertakan dalam prosesnya
Keadilan  restoratif  dapat  ditemukan  baik  dalam  tahapan  pra  ajudkasi,  ajudikasi, maupun  purna  ajudikasi.  Dalam  tahapan  ajudikasi,  paradigma  keadilan  restoratif membuka wacana baru bagi hakim dalam membuat putusan termasuk mengalihkan jenis pemidanaan.  Adapun  dalam  tahapan  purna  adjudikasi,  penerapan  keadilan  restoratif dapat  dilakukan  dengan  mengadakan  pertemuan  antara  pelaku  dan  korban  di  penjara dengan tujuan para pihak dapat bertemu, menyampaikan keinginan masing-masing yang belum  dapat  disampaikan  sepanjang  proses  persidangan  berlagsung.  Pertemuan  ini diharapkan membantu pemulihan para pihak (Zulfa, 2009) .
Perkembangan baru yang cukup signifikan terkait keadilan restoratif  dan alternatif pemidanaan  bagi  pelaku  dewasa  di  Indonesia  adalah  ketika  RUU  KUHP  disahkan. Perkembangan dalam pembaruan hukum pidana pada RUU KUHP menunjukan adanya pergeseran tujuan pemidanaan dari pendekatan keadilan retributif yang menitikberatkan pada pembalasan pada tujuan pemidanaan lain termasuk restoratif justice sebagaimana dalam rumusan Pasal 51 RUU KUHP yaitu bahwa Pemidanaan bertujuan:
a. mencegah  dilakukannya  tindak  pidana  dengan  menegakkan  norma  hukum  demi pelindungan dan pengayoman masyarakat; (pencegahan)
b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna; (pemasyarakatan atau rehabilitasi)
c. menyelesaikan  konflik  yang  ditimbulkan  akibat  tindak  pidana,  memulihkan keseimbangan  (restoratif),  serta  mendatangkan  rasa  aman  dan  damai  dalam masyarakat;
d. menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana
Rumusan  di  atas  terutama  Pasal  51  huruf  (c)  menunjukan  dianutnya restorative justice dalam tujuan pemidanaan oleh RUU KUHP.  Hal ini terlihat dari adanya tujuan penyelesaian  konflik  dan  pemulihan  keseimbangan  dalam  melakukan  pemidanaan. Menumbuhkan  rasa  penyesalan  terpidana  apabila  ditinjau  dari  sudut  pandang kriminologi merupakan bagian dari reintegrative shaming, sebagaimana yang dimaksud oleh  John  Braithwaite. Restorative  Justice memulihkan  hubungan  antara  para 'pemangku  kepentingan'  yang    tercapai  melalui  proses reintegrative  shaming di  mana pelaku menerima tanggung jawab untuk tindakan mereka (malu) dan berusaha menebus kesalahan (reintegrasi) kepada korban dan juga masyarakat (Fox, 2009) .
Di  samping  hadirnya  rumusan  tentang  tujuan  pemidanaan,  pergeseran  paradigma pemidanaan  terlihat  dari  adanya  ketentuan  tentang  pedoman  pemidanaan  serta diperkenalkannya jenis pidana baru. Pedoman pemidanaan yang diatur dalam Pasal 54 RUU  KUHP  mengindikasikan  perkembangan  menuju  arah  individualisasi  pemidanaan yaitu hakim ketika akan menjatuhkan pidana wajib mempertimbangkan sejumlah unsur yang  bukan  hanya  berkaitan  dengan  pembuktian  unsur  dakwaan  tetapi  juga  memuat pertimbangan–pertimbangan  terkait  kondisi  dari  terdakwa,  korban  dan  masyarakat. Pidana alternatif dalam RUU KUHP yang belum dikenal dalam KUHP yang  berlaku di Indonesia saat ini,  berupa pidana pengawasan (Pasal 75 RUU KUHP) dan  pidana kerja sosial (Pasal 85 RUU KUHP).
Pelaksanaan  keadilan  restoratif  merupakan  upaya  untuk  mereformasi criminal justice  system (sistem  peradilan  pidana)  yang  masih  mengedepankan  pidana  penjara. Pergeseran paradigma pemidanaan retributif menuju restoratif justice dengan  hadirnya sejumlah  peraturan  yang  menerapkan  prinsip restoratif  justice patut  diapresiasi. Meskipun  demikian,  peran  dari  komponen-komponen  yang  bekerja  dalam  sistem peradilan  pidana  sangat  dibutuhkan  sebagai  pihak  yang  berproses  dalam  upaya penanggulangan kejahatan.
Sistem  peradilan  pidana  digambarkan  sebagai  suatu  sistem  yang  bertujuan “menanggulangi  kejahatan”,  salah  satu  usaha  masyarakat  untuk  mengendalikan kejahatan  tetap    berada  dalam  batas-batas  toleransi  yang  dapat  diterimanya. (Reksodiputro,  2020) Dengan  menggunakan  persepsi  sistem,  keterlibatan  berbagai badan  penegak  hukum  dengan  fungsi  yang  berbeda-beda  namun  memiliki  kesamaan tujuan. (Waskito, 2018) Lembaga-lembaga penegak hukum yang merupakan subsistem peradilan  pidana  bekerja  dalam  suatu  sistem  yang  terintegrasi  dimulai  dari  subsistem penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian, penuntutan yang dilakukan oleh kejaksaan, pemeriksaan persidangan oleh pengadilan dan pelaksanaan pidana yang dilakukan oleh
pemasyarakatan.  Adapun  dalam  tulisan  ini  komponen  yang  akan  menjadi  pokok pembahasan adalah peran dari (lembaga) pemasyarakatan.
Selama  ini  pemasyarakatan  dikenal  sebagai  komponen  dalam  sistem  peradilan pidana yang kehadirannya baru terasa usai proses penjatuhan pidana di pengadilan. Hal ini  tidak  mengherankan  mengingat  bagi  sebagian  besar  orang,  hal  pertama  yang terpikirkan  ketika  berbicara  tentang  pemasyarakatan  adalah  Lembaga  Pemasyarakatan (Lapas).  Padahal  Lapas  hanyalah  salah  satu  lembaga  dalam  sistem  pemasyarakatan Indonesia  yang  berada  di  bawah  naungan  Direktorat  Jenderal  Pemasyarakatan Kementerian  Hukum  dan  HAM  RI.  Sebagai  bagian  dari  sistem  peradilan  pidana, pemasyarakatan adalah instansi yang melakukan pemenuhan dan perlindungan hak-hak asasi  tersangka,  terdakwa  dan  terpidana. (Pemasyarakatan  &  Sulhin,  2011) Menurut Richard  Snarr,  sistem  pemasyarakatan  mencakup  kegiatan  pada  ranah  penahanan pelaku, mendampingi mantan narapidana dalam bekerja dan mendapatkan pendidikan di masyarakat,  hingga  menyediakan  pendampingan  bagi  korban. (Nurbaningsih,  2017) Bila  melihat  cakupan  sistem  pemasyarakatan  yang  dikemukakan  oleh  Richard  Snarr, maka tugas pemasyarakatan tidak cukup hanya dilaksanakan oleh Lapas.
Dalam sistem permasyarakatan Indonesia dikenal pula lembaga-lembaga lain yang memiliki  fungsi  yang  tidak  kalah  penting  dari  Lapas,    salah  satunya  yaitu  Balai Pemasyarakatan  (Bapas).  Bapas  melalui  Pembimbing  Kemasyarakatan  bertugas melaksanakan pembimbingan, pendampingan, pengawasan, serta pembuatan penelitian kemasyarakatan  (Litmas)  bagi  narapidana  dan  juga  anak  berhadapan  dengan  hukum. Melalui kehadiran lembaga ini, pemasyarakatan yang selama ini dikenal sebagai muara akhir  dari  sistem  peradilan  pidana  menjadi  memiliki  ruang  lingkup  tugas  mulai  dari tahapan  pra  ajudikasi,  ajudikasi  sampai  dengan  purna  ajudikasi.  Saat  ini  eksistensi Pembimbing Kemasyarakatan dirasakan dalam hal penanganan perkara anak dalam UU No.  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  (UU  SPPA).  UU  SPPA mewajibkan  pendampingan  oleh  Pembimbing  Kemasyarakatan  untuk    anak  selama menjalani  proses  peradilan  baik  di  tingkat  kepolisian,  kejaksaan,  maupun  pengadilan. Rekomendasi penelitian kemasyarakatan yang disusun oleh Pembimbing Kemasyarakatan juga wajib dipertimbangkan oleh hakim  ketika memutus perkara anak yang berkonflik dengan hukum.
Optimalisasi  peran  Pembimbing  Kemasyarakatan  yang  bersinergi  dengan  aparat penegak  hukum  lain  dalam  sistem  peradilan  pidana  memiliki  andil  yang  patut diperhitungkan  dalam  implementasi  keadilan  restoratif  serta  pidana  alternatif  bagi pelaku  dewasa  sebagai  upaya  menanggulangi  permasalahan overcrowding Lapas. Indonesia  dapat  berkaca  pada  keberhasilan  Belanda  dalam  mengurangi  tingkat  hunian Lapas  hingga  dilakukan  penutupan  beberapa  Lapas  karena  tidak  ada  penghuninya. (Indonesia, 2017) Populasi penjara sangat kecil sebagai akibat penyelesaian perkara di luar pengadilan, penerapan denda sebagai ganti pidana perampasan kemerdekaan, serta penerapan pidana bersyarat secara maksimal. (Nurbaningsih, 2015) Di Belanda petugas yang  menjalankan  tugas  dalam  merekomendasikan  sanksi  yang  relevan  bagi  pelaku kejahatan  dewasa  dan  pengawasan  pelaksanaan  pidana  termasuk  pidana  alternatif
serupa  dengan  Pembimbing  Kemasyarakatan  di  Indonesia.  Petugas  yang  tersebut dikenal  sebagai Probation  Officer .  Ruang  lingkup  tugas Probation  Officer di  Belanda meliputi hal-hal sebagai  berikut: (Bosker, Witteman, & Hermanns, 2013)
“… an  advice  about  the  sanction  (only  in  pre-sentence  reports)  and  when relevant  about  the  conditions  for  a  suspended  sentence  or  supervised  release  from prison  (for  example,  a  treatment  program  or  the  prohibition  to  use  alcohol  or drugs),  instructions  about  what  the  offender  must  or  may  not  do,  interventions  for control such as electronic monitoring, the intensity of supervision, goals describing the  desired  behavioral  change  or  change  of  circumstances  of  the  offender,  the criminogenic  needs  that  must  be  changed,  and  the  programs  (including  treatment and support) that are supposed to realize the change.”
Pemasyarakatan  yang  sering  kali  mendapatkan  keluaran  permasalahan overcwoding dalam  sistem  peradilan  pidana  di  Indonesia  belum  mendapat  perhatian sebanyak lembaga lainnya seperti kepolisian, kejaksaan, serta pengadilan. Oleh karena itu tidaklah mengherankan bila komponen-komponen yang bekerja di dalamnya masih terdengar  asing  bagi  sebagian  orang  seperti  contohnya  bagaimana  masyarakat  masih sulit  membedakan  Bapas  dengan  Lapas.  Termasuk  publik  masih  asing  terkait  peran Pembimbing  Kemasyarakatan.  Kehadiran  dan  peran  Pembimbing  Kemasyarakatan dalam  sistem  peradilan  pidana  baru  dirasakan  oleh  pihak-pihak  atau stakeholder yang membutuhkan  rekomendasi  penelitian  kemasyarakatan  seperti  petugas  lapas,  aparat penegak  hukum  dalam  tindak  pidana  oleh  pelaku  anak,  ataupun  klien  pemasyarakatan yang sedang mengajukan program reintegrasi  tertentu. Hal ini tidak terlepas dari masih belum  memadainya  hukum  positif  dalam  memberikan  payung  hukum  terkait optimalisasi  peran  Pembimbing  Kemasyarakatan.  Padahal  pemasyarakatan  melalui Pembimbing  Kemasyarakatan  memiliki  potensi  dalam  mendukung  pergeseran paradigma pemidanaan darI yang berorientasi pada pembalasan dan pemberian efek jera menuju  pemidanaan  dengan  pendekatan  pemulihan  serta  reintegrasi  sosial  seperti praktik serupa yang dinilai cukup berhasil di Belanda.
Wacana  yang  bergulir  terkait  pengesahan  RUU  KUHP  dalam  waktu  yang  tidak terlalu  lama  lagi  untuk menggantikan  KUHP  Indonesia  yang  saat  ini  berlaku,  menjadi momentum yang baik untuk menggali potensi dari para aparat penegak hukum yang ada dalam  sistem  peradilan  pidana  Indonesia.  Hadirnya  regulasi  yang  baru  membawa kesempatan bagi pemasyarakatan untuk semakin mengoptimalkan personil di dalamnya termasuk  peran  para  Pembimbing  Kemasyarakatan  dalam  mendukung  implementasi keadilan restoratif serta alternatif pemidanaan guna mengurangi berbagai permasalahan yang  ada  dalam  sistem  peradilan  pidana  Indonesia,  utamanya  adalah  terkait overcrowding.
Berlatar  belakang  uraian  di  atas,  tulisan  ini  akan  menggali  lebih  dalam  peran pembimbing  pemasyarakatan  dalam  penerapan  keadilan  restoratif  dan  alternatif pemidanaan  bagi  pelaku  dewasa  dalam  sistem  peradilan  pidana  di  Indonesia.  Kajian terkait  peran  Pembimbing  Kemasyarakatan  dalam  penerapan  keadilan  restoratif  di Indonesia  sudah  banyak  dilaksanakan.  Meskipun  demikian,  tulisan  yang  membahas
secara spesifik peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam penerapan keadilan restoratif bagi pelaku dewasa masih belum ditemukan karena tulisan yang ada sebelumnya masih berfokus pada penyelesaian perkara pidana dalam sistem peradilan pidana anak.
Tulisan  ini  akan  mengedepankan  pembahasan  tentang  peran  dan  potensi  dari Pembimbing  Kemasyarakatan  dalam  sistem  peradilan  pidana  yang  belum  terlalu mendapat  perhatian  meskipun  kehadirannya  ada  pada  hampir  setiap  tahapan  baik  pra ajudikasi,  ajudikasi,  maupun  purna  ajudikasi.  Guna  memberikan  gambaran  yang  lebih komprehensif,  tulisan  ini  memuat  pula  praktek  petugas  serupa (Probation  Officer) di negara  Belanda  sebagai  pembanding  yang  dinilai  cukup  berhasil  menerapkan penyelesaian perkara di luar pengadilan dan praktik pidana alternatif.

## Metode Penelitian
1. Pendekatan
Untuk  menjawab  permasalahan  dalam  tulisan  ini  digunakan  metode  penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dengan pendekatan yuridis normatif  yang  dimaksud,  yaitu metode  pendekatan  dengan mempergunakan  kaidah- kaidah  hukum  serta  mengutamakan  penelitian  kepustakaan  bersifat  kajian  pustaka atau library research (Sri Mamudji dan Hang Rahadjo, 2005) .

## 2. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan  studi  dokumen,  yaitu  pengumpulan  data  sekunder  berupa  bahan  – bahan hukum primer, sekunder dan tersier berupa:
a) Bahan hukum primer
Bahan  hukum  primer,  yaitu  bahan-bahan  hukum  yang  mengikat  masalah  yang akan diteliti  terdiri dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana;  Undang-Undang  No.  12  Tahun  1995 tentang  Pemasyarakatan;  Undang-Undang  No.  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan  Pidana  Anak;  Peraturan  Pemerintah  No  31  Tahun  1999  Tentang Pembinaan  dan  Pembimbingan  Narapidana  dan  Klien  Pemasyarakatan; Permenpan-RB    Nomor    22  Tahun  2016,  TLN  No.  1716  Tahun  2016  Peraturan Menteri  Pemberdayaan  Aparatur  Negara-Reformasi  Birokrasi  tentang  Jabatan Fungsional  Pembimbing  Kemasyarakatan;  serta  Peraturan  pelaksana  lain    terkait Pembimbing Kemasyarakatan dan implementasi keadilan restoratif.
b) Bahan  hukum  sekunder,  yaitu  bahan  yang  memberikan  penjelasan  mengenai bahan  hukum  primer.  Penulis  akan  meneliti  buku-buku  ilmiah  hasil  karya dikalangan  hukum  yang  ada  relevansinya  dengan  masalah-masalah  yang  akan diteliti
c) Bahan  hukum  tersier,  yaitu  bahan-bahan  yang  memberikan  informasi  tentang bahan  hukum  primer  dan  sekunder,  misalnya  kamus  hukum,  media  massa  dan internet
3. Metode Analisa Data
Metode  yang  digunakan  untuk  menganalisis  data  dalam  penelitian  ini  adalah normatif  kualitatif.  Normatif  berarti  penelitian  didasarkan  pada  asas-asas  hukum serta  norma-norma  hukum.  Kualitatif  berarti  penelitian  dilakukan  dengan mempelajari  dokumen-dokumen  dan  peraturan  perundang-  undangan  yang  berlaku, literatur-literatur  dan  tulisan-tulisan  ilmiah  yang  berhubungan  dengan  objek penelitian, kemudian dianalisis.

## Hasil dan Pembahasan
1. Perbandingan Pelaksanaan Tugas Pembimbing Kemasyarakatan

## Kemasyarakatan Dalam Penanganan Pelaku Tindak Pidana Dewasa  Indonesia
Dengan Negara Belanda
Petugas yang melaksanakan tugas serupa dengan Pembimbing Kemasyarakatan di  Belanda  dikenal  sebagai Probation  Officer .  Terdapat  beberapa  aspek  yang  ingin dibandingkan  terlakait  pelaksanaan  tugas  Pembimbing  Kemasyarakatan  dan Probation  Officer yaitu  pertama  terkait  kelembagaan  dan  status  kepegawaian,  serta kedua terkait tugas dan fungsi.
1) Perbandingan Kelembagaan dan Status Kepegawaian
a) Kelembagaan dan Status Kepegawaian Pembimbing Kemasyarakatan di Indonesia
Di  Indonesia,  Pembimbing  Kemasyarakatan  yang  berada  di  bawah naungan  Direktorat  Jenderal  Pemasyarakatan  Kementerian  Hukum  dan  HAM. Para  petugas  kemasyarakatan  pada  umumnya  ditempatkan  di  unit  pelayanan teknis  yang  tersebar  di  berbagai    wilayah  di  Indonesia  yang  bernama  Balai Pemasyarakatan atau yang dikenal sebagai Bapas. Berdasarkan Permenpan RB No. 22 Tahun 2016 Tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan Pembimbing  Kemasyarakatan  merupakan  jabatan  fungsional  yang  mempunyai ruang  lingkup  tugas,  tanggung  jawab,  wewenang  dan  hak  untuk  melakukan kegiatan  di  bidang  bimbingan  kemasyarakatan.  Bahwa  status  kepegawaian Pembimbing  Kemasyarakatan  sebagaimana  dimaksud  Pasal  1  angka  6 Permenpan RB No. 22 Tahun 2016 adalah pegawai negeri sipil.
Berdasarkan  data  dari  Sistem  Data  Base  Pemasyarakatan  (SDP
Pemasyarakatan)  jumlah  Pembimbing  Kemasyarakatan  di  Indonesia  hingga bulan  Maret  2021  sebanyak  2.416  (dua  ribu  empat  ratus  enam  belas)  orang. Dengan  perbandingan  jumlah  narapidana  dan  tahanan  di  lapas  dan  rutan  di seluruh  Indonesia  yang menjadi  klien  pemasyarakatan mencapai  255.417  (dua ratus  lima  puluh  lima  ribu  empat  ratus  tujuh  bela)  orang.  Untuk  menjadi Pembimbing  Kemasyarakatan,  latar  belakang  pendidikan  yang  dibutuhkan adalah  setidaknya  setingkat  Strata-1  dengan  program  studi  terbanyak  berasal dari fakultas hukum, psikologi dan sosiologi.
b) Kelembagaan dan Status Kepegawaian Probation Officer di Belanda
Berbeda  dengan  Indonesia, probation  system di  Belanda  berdiri  dengan prakarsa  privat  yaitu  sejumlah  asosiasi  (termasuk  asosiasi  keagamaan),  yang semuanya  berfokus  pada  tiga  tugas  utama  yaitu  untuk probation  service , the provision  of  social  enquiry  reports (di  Indonesia  serupa  dengan  penelitian kemasyarakatan), dan jasa provision of aftercare . (Tak, 1999) Para sukarelawan asosiasi  berusaha  memerangi  ancaman  kerusakan  moral  yang  timbul  dari kondisi  yang  menyedihkan  di  penjara  dengan  kunjungan,  pemberian pendidikan, pengajaran keagamaan, dan penyediaan buku.
Organisasi  penyedia  jasa probation  service di  Belanda  memiliki  struktur yang  unik.  Terdapat  3  (tiga)  organisasi  yang    melaksanakan  tugas probation untuk orang dewasa.  ketiga organisasi tersebut antara lain : (De Kok, Tigges, & Van Kalmthout, 2020)
a) Dutch Probation Foundation (RN)
The  Probation  Foundation adalah  organisasi  swasta  yang    memiliki sekitar  2000  karyawan  di  lima  wilayah  yang  dipimpin  oleh  lima  direktur regional.  Organisasi  ini  adalah  yang  terbesar  dibandingkan  tiga  organisasi probation lain dan menerima sekitar 60% dari anggaran Ministry of Justice and  Safety Belanda.  Bersama  dengan  sistem  peradilan,  polisi,  pemerintah kota  dan  sistem  kepenjararaan, Probation  Foundation berupaya    untuk mencegah  pelaku  melakukan  pelanggaran  hukum  kembali. The  Probation Foundation bermaksud  sebanyak  mungkin  mengendalikan  risiko  dan mendorong pelaku untuk berubah perilakunya.
b) Probation Service for addicted offenders (“SVG/Verslavingsreclassering”) The  Addiction  Probation  Service  (SVG) menyediakan  layanan Probation dengan  perawatan (forensic). SVG    berupaya  untuk  melakukan reintegrasi  orang-orang  yang  pernah  terlibat  dengan  otoritas  peradilan  dan dihadapkan  dengan  masalah  kecanduan  dan/atau  masalah  kejiwaan.  Dalam kerangka  peradilan  pidana,  pelaku  dipantau  dan  dibimbing  dengan  hati-hati yang  diarahkan  pada  pemulihan  sehingga  mereka  dapat  mengatur  kembali kehidupan  mereka  dan  tidak  melakukan  pelanggaran  kembali.  Pelanggar yang  menjadi  SVG  biasanya  juga  memiliki  masalah  di  bidang  kehidupan lain,  seperti  keuangan,  perumahan  dan  masalah  aktivitas  harian.  Dalam banyak  kasus,  kombinasi  masalah  ini  adalah  penyebab  yang  mendasarinya perilaku penyimpangan.
c) Salvation Army Probation Service (Leger des Heils reclassering ) LJ&R  memainkan  peran  kunci  dalam  mendukung  peran  pemerintah dalam    mengurangi  angka  residivisme  di  Belanda.  Untuk  mencapai  tujuan tersebut,  LJ&R  menggunakan  metode  pemberian  saran,  pengawasan, konseling  dan  jika  perlu    intervensi  perilaku,  layanan after  care dan dukungan  dalam  pelaksanaan  resosialisasi.  Kelompok  sasaran  utama  LJ&R adalah 'weaker  members  of  society' .  Kelompok  ini  termasuk  misalnya tunawisma,  pelanggar  residivis    dan  orang-orang  dengan  masalah  kejiwaan
yang  serius.  Karena  kelompok  sasaran  ini  seringkali  sulit  dijangkau,  LJ&R menggunakan metode 'assertive outreach' sebagai cara kerjanya.
Hingga  tahun  2019,  jumlah total  petugas Probation  Officer dari  ketiga organisasi  di  atas  sebanyak  2.147  orang.  Semua  petugas Probation  Officer merupakan  tenaga  profesional,  yang  memiliki  pendidikan  dalam  bidang pekerjaan  sosial.  Latar  belakang  pendidikan  petugas Probation  Officer adalah tingkat sarjana, dengan program studi terbanyak berasal dari program studi  profesional  sosial  forensik,  pekerjaan  dan  layanan  sosial,  layanan hukum  sosial,  kriminologi.  Selain  ketiga  organisasi  di  atas,  kegiatan probation service bagi pelaku yang berusia di bawah 18 tahun dilaksanakan oleh Child Care and Protection Board . (De Kok et al., 2020)
Setelah melihat paparan dalam uraian di atas, secara garis besar terlihat bahwa lembaga  dan  status  kepegawaian  Pembimbing  Kemasyarakatan  di Indonesia  berbeda  dengan Probation  Officer di  Belanda.  Pembimbing Kemasyarakatan di Bapas yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil (PNS) dan  berada  di  bawah  naungan  Direktorat  Jenderal  Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sedangkan petugas Probation Officer di  Belanda  adalah  staf  dari  penyedia  layanan probation  service . Pelaksanaan probation  service dilaksanakan  oleh  sektor  privat,  berbeda dengan  di  Indonesia  yang  memasukan  layanan probation  service menjadi bagian internal sebuah kementerian.
Perbedaan  lainnya  adalah  bahwa  di  Belanda  pelaksana  tugas  probation bagi  klien  anak  dan  dewasa  dilaksanakan  oleh  lembaga  yang  berbeda. Kegiatan probation  service termasuk  pembuatan  Litmas    bagi  pelaku  yang berusia  di  bawah  18  tahun  dilaksanakan  oleh  Child  Care  and  Protection Board,  sementara  di  Indonesia  tidak  ada  pemisahan  instansi  untuk menangani klien anak dan dewasa. Kedua jenis klien tersebut ditangani oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang berada di Bapas.
Berdasarkan informasi dalam literatur yang ada bahwa pelaksanaan jasa probation  service di  Belanda  dilaksanakan  dalam  rangka  penghematan anggaran  dan  efisiensi.  Meskipun  Ministry  of  Justice  di  Belanda memberikan  anggaran  kepada  yayasan  dan  organisasi  swasta  penyedia layanan probation  service, namun  dengan  dilaksanakannya  layanan probation  service oleh  sektor  swasta  maka  membuka  peluang  bagi masyarakat  umum  untuk  turut  berpartisipasi  dalam  penyediaan  layanan kepada klien probation service.
Layanan probation  service di  Indonesia  hingga  saat  ini  masih  menjadi bagian  dari  pelayanan  yang  publik  yang  diselenggarakan  terpusat  oleh negara.  Belum  terdapat  sektor  swasta  yang  melaksanakan  layanan  serupa. Keberadaan  Pembimbing  Kemasyarakatan  sebagai  bagian  dari  sebuah instansi kementerian memiliki kelebihan terutama terkait kemudahan dalam berkoordinasi dengan instansi pemerintah lain seperti Lapas yang juga sama-
sama  berada  di  lingkungan  Kementerian  Hukum  dan  HAM.  Meskipun demikian,  Indonesia  dapat  pula  belajar  dari  keberhasilan  Belanda  dalam melibatkan  peran  swasta  dalam  pelaksanaan  Probation  Service  melalui mekanisme kerja sama.
2) Perbandingan Tugas dan Fungsi
a) Tugas dan Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan Indonesia Tugas dan fungsi dari Bapas dilaksanakan utamanya oleh para Pembimbing
Kemasyarakatan  yang  berpedoman  pada  Peraturan  Menteri  Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016  tentang  Jabatan  Fungsional  Pembimbing  Kemasyarakatan  (PermenPAN- PB  No.  22  Tahun  2016).  Sebagaimana  definisi  yang  dimuat  dalam  Pasal  1 angka  7  Permenpan-RB  No.  22  Tahun  2016  bahwa  Pembimbing Kemasyarakatan  memiliki  tugas,  tanggung  jawab,  dan  wewenang  untuk melaksanakan  kegiatan  di  bidang  bimbingan  kemasyarakatan.  Adapaun  yang dimaksud dengan bimbingan kemasyarakatan terdiri dari kegiatan:
1) Penelitian kemasyarakatan
Kegiatan  penelitian  untuk  mengetahui  latar  belakang  kehidupan  warga binaan pemasyarakatan yang dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan
2) Pendampingan
Upaya yang dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan dalam membantu klien untuk  mengatasi  permasalahan  yang  dihadapinya  sehingga  klien  dapat mengatasi  permasalahan  tersebut  dan  mencapai  perubahan  hidup  ke  arah yang lebih baik.
3) Pembimbingan
Pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesionalisme, kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan.
4) Pengawasan
Kegiatan pengamatan dan penilaian terhadap pelaksanaan program layanan, pembinaan  dan  pembimbingan  warga  binaan  pemasyarakatan  berdasarkan rekomendasi laporan penelitian kemasyarakatan/penetapan/putusan hakim
5) Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan
Kegiatan  yang  dilakukan  oleh  tim  pengamat  pemasyarakatan  untuk memberikan saran dan rekomendasi mengenai penyelenggaraan pemasyarakatan.
Dalam hukum positif saat ini, terdapat perbedaan dalam pelaksanaan tugas dan  fungsi  Pembimbing  Kemasyarakatan  ketika  menangani  pelaku  kejahatan dewasa dengan anak. Dalam menangani perkara kejahatan oleh anak mengacu pada  UU  SPPA,  Pembimbing  Kemasyarakatan  melakukan  pendampingan dalam  hampir  setiap  tahapan  peradilan  pidana  baik  ditingkat  Kepolisian, Kejaksaan,  maupun  Pengadilan.  UU  SPPA  mewajibkan  pendampingan
Pembimbing  Kemasyarakatan  bagi  anak  pelaku.  Termasuk  juga  terkait pembuatan Litmas. Rekomendasi dalam Litmas pada saat penyelesaian perkara anak  menjadi  sesuatu  yang  wajib  untuk dipertimbangkan  para  pihak termasuk hakim untuk menentukan keputusan terbaik yang akan diberikan kepada anak. Demikian pula pada saat persidangan, hakim wajib mempertimbangkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang dihimpun oleh Pembimbing Kemasyarakatan  mengenai  data  pribadi  maupun  keluarga  dari  anak  yang bersangkutan.  Tidak  dipertimbangkannya  Litmas  dalam  putusan  hakim mengakibatkan putusan hakim batal demi hukum.
Berbeda  dengan  penanganan  perkara  anak,  kehadiran  Pembimbing Kemasyarakatan  bagi  pelaku  tindak  pidana  dewasa  lebih  dirasakan eksistensinya  ketika  telah  dilaksanakan  penjatuhan  pidana  oleh  hakim.  Pelaku dewasa  tidak  disyaratkan  untuk  diberikan  pendampingan  oleh  Pembimbing Kemasyarakatan. Belum ada kewajiban untuk melaksanakan pembuatan Litmas untuk  tersangka  dewasa  meskipun  ketentuan  mengenai  hal  tersebut  telah dimuat dalam Pasal 38 ayat (4) PP 31 Tahun 1999. Dikarena belum ditetapkan sebagai  suatu  keharusan  oleh  hukum  positif  maka  pelaksanaannya  belum efektif.
Oleh karena Pembimbing Kemasyarakatan lebih banyak menangani pelaku dewasa yang telah dijatuhi pidana, maka ruang lingkup tugas bagi klien dewasa disesuaikan dengan jenis pidana yang paling sering dijatuhkan oleh hakim yaitu pidana penjara. Pembimbing Kemasyarakatan berperan membuat Litmas untuk pelaksanaan  program  pembinaan  dan  reintegrasi  sosial  warga  binaan.  Selain membuat Litmas Pembimbing Kemasyarakatan turut melaksanakan pengawasan  dan  pembimbingan  dalam  program  pembinaan  narapidana  di Lapas  serta  pembimbingan  bagi  narapidana  yang  sedang  melaksanakan program  reintegrasi  sosial  sesuai  dengan  rekomendasi  di  dalam  Litmas  yang dibuatnya.
b) Tugas dan Fungsi Petugas Probation Officer di Belanda Dasar legislatif  untuk  layanan probation service di Belanda ditetapkan di the  1995  Probation  and  AfterCare  Regulation    (yang  biasa  disebut  ‘Probation Regulation’ atau ‘ Reclasseringsregeling ’), demikian pula dalam sejumlah pasal di  KUHP  dan  KUHAP  Belanda  mengatur  jenis  sanksi  dan  tindakan  yang melibatkan  layanan  probation  service,  seperti  layanan  masyarakat,  pidana percobaan,  dan  pembebasan  bersyarat  Pada  tahun  2005,  ketentuan  terpisah disusun,  yaitu  the  Probation  Implementation  Regulations  ( Uitvoeringsregeling Reclassering ), berisi aturan lebih lanjut tentang pelaksanaan kegiatan probation (De Kok et al., 2020) .
Fungsi utama dari layanan probation service ditetapkan dalam sections 8-14 of the 1995 Probation Rules yang terdiri dari: (Tak, 1999)
a) the provision of early help, consisting of provisional social enquiry reports on the offender to the police, the prosecution service, and the judge in case
the  person  in  question  has  been  arrested  by  the  police  and  pre-trial detention is considered;
b) the provision of social enquiry reports at the request of the criminal justice agencies, of the offender or on the initiative of the probation service in order to enable the agencies to make decisions;
c) the provision of assistance and supervision for convicted persons;
d) assisting offenders at the court session;
e) assisting offenders with behavioural difficulties;
f) providing  probation  activities  in  the  last  phase  of  the  implementation  of  a prison sentence and during aftercare (penitentiary programs);
g) preparing and implementing task penalties and substitutes to imprisonment, such as electronic monitoring, including supervision of compliance with task penalties  and  providing  information  to  the  competent  authorities  on compliance.
Probation  Officer di  Belanda  dalam  menangani  pelaku  dewasa  terlibat dalam  proses  pemberian  bantuan  di  awal  proses  peradilan  dengan  membuat laporan  serupa  Litmas  yang  disebut social  enquiry  reports terhadap  pelaku . Laporan  tersebut  diberikan  kepada  polisi,  kejaksaan,  dan  hakim  dalam  hal pelaku  yang  bersangkutan  telah  ditangkap  oleh  polisi  dan  membutuhkan pertimbangan  terkait  penahanan  sebelum  proses  persidangan  dimulai.  Selain membuat  pertimbangan  terkait  penahanan, Probation  Officer di  Belanda menyusun social  enquiry  reports atas  permintaan  aparat  penegak  hukum  lain, pelaku tindak pidana maupun atas inisiatif penyedia layanan probation service dengan tujuan memberikan rekomendasi yang bertujuan memudahkan lembaga peradilan  membuat  keputusan  tertentu  terhadap  pelaku  tindak  pidana. Probation  Officer di  Belanda  melakukan  pendampingan  pelaku  tindak  pidana dewasa  dalam  sidang  di  pengadilan  dan  membantu  mencarikan  solusi  bagi pelaku yang memilki permasalahan perilaku tertentu.
Dalam  hal  pelaksanaan  pidana, Probation  Officer Belanda  bertugas menyediakan  kegiatan  percobaan  di  fase  terakhir  implementasi  dari  pidana penjara dan selama masa perawatan (program pemasyarakatan); mempersiapkan  dan  menerapkan    tugas  dan  pengganti  pidana  penjara,  seperti pemantauan  elektronik,  termasuk  pengawasan  kepatuhan  dengan  pidana  tugas tertentu  serta  memberikan  informasi  kepada  pihak  yang  berwenang  terkait kepatuhan pelaku pelanggar hukum. Ruang lingkup tugas Probation Officer di Belanda  bagi  pelaku  tindak  pidana  dewasa  mencerminkan  arah  pemidanaan pelaku  kejahatan  yang  tidak  semata-mata  berorientasi  pada  penjeraan  pelaku tetapi juga mencerminkan penerapan keadilan restoratif.
Secara  garis  besar,  ruang  lingkup  tugas  dan  fungsi  Pembimbing Kemasyarakatan  dengan Probation  Officer di  Belanda  hampir  serupa  yaitu meliputi  pendampingan,  pengawasan,  pembimbingan  dan  juga  pembuatan laporan terkait pelaku tidak pidana. Akantetapi terdapat perbedaan yang cukup
signifikan terkait penanganan tindak pidana bagi pelaku dewasa. Ruang lingkup tugas  dan  fungsi Probation  Officer di  Belanda  lebih  luas  dibandingkan Pembimbing  Kemasyarakatan  di  Indonesia  yaitu  turut  berperan  dalam pembuatan  laporan  sosial  bagi  pelaku  di  tahapan  pra  ajudikasi  serta  turut mendampingi  selama  persidangan.  Di  Indonesia  pembuatan  Litmas  dan pendampingan  bagi  tersangka  dewasa  baru  efektif  berlaku  bagi  penanganan perkara  anak.  Terlebih  pelaksanaan  Litmas  di  Indonesia  diawali  dari penerimaan  permintaan  dari  instansi  pemohon  yang  mayoritas  berasal  dari sesama aparat penegak hukum sehingga sepanjang belum diwajibkan dan tidak ada  permintaan  dari  instansi  terkait  maka  pelaksanaan  Litmas  sebagai  pada tingkat  pra  ajudikasi  untuk  pelaku  tindak  pidana  dewasa  di  Indonesia  belum berjalan secara efektif.
Kondisi  yang  berbeda  ditemui  di  Belanda.  Sejak  dilaksanakan penangkapan, probation  service sudah  mulai  dilibatkan  untuk  memberikan rekomendasi yang ditujukan baik bagi polisi, jaksa maupun hakim.  Tujuan dari laporan  ini  adalah  untuk  memberi  tahu  hakim  tentang  latar  belakang  sosial terdakwa,  keadaan  (kriminogenik),  risiko  pelanggaran  kembali  dan  kelayakan untuk  jenis  pidana  tertentu,  laporan  dari Probation  Offiicer dapat  dijadikan salah  stu  pertimbangan  bagi  hakim  ketika  membuat  putusan. (van Wingerden, van  Wilsem,  &  Moerings,  2014) Lebih  lanjut,  di  Belanda,  sudah  diterapkan pidana  pengganti  penjara  seperti community  service ,  sementara  di  Indonesia alternatif pemidanaan baru diatur dalam RUU KUHP yang akan disahkan. Oleh karena itu, peran Probation Officer di Belanda lebih luas dalam hal penerapan keadilan restoratif dan alternatif pidana karena telah didukung oleh keberadaan dasar hukum positif.
2. Peran  Pembimbing  Kemasyarakatan  dalam  Pelaksanaan  Keadilan  Restoratif Bagi Pelaku Dewasa
Arah  pembentukan  hukum  Indonesia  seyogyanya  berpedoman  pada  tujuan bernegara  pada  alinea  ke-4  (empat)  pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai acuan utamanya yaitu:
“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,  dan  ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia  yang  berdasarkan kemerdekaan,  perdamaian  abadi  dan  keadilan  sosial,  maka  disusunlah Kemerdekaan  Kebangsaan  Indonesia  itu  dalam  suatu  Undang-Undang  Dasar Negara  Indonesia,  yang  terbentuk  dalam  suatu  susunan  Negara  Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha  Esa,  Kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab,  Persatuan  Indonesia  dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan,  serta  dengan  mewujudkan  suatu  Keadilan  sosial  bagi  seluruh rakyat Indonesia.”
Isi  dari  alinea  keempat  tersebut  menggambarkan  tujuan  pembentukan  hukum Indonesia  adalah  “perlindungan  masyarakat”  ( social  defence )  dan  “kesejahteraan masyarakat” ( social welfare ). (Republik Indonesia, 2017) Akantetapi tujuan tersebut belum  dapat  sepenuhnya  tercapai  karena  masih  terdapat  perbedaan  pandangan terhadap tujuan pemberian pidana.
Penjatuhan  pidana  terhadap  pelaku  kejahatan  dilakukan  semata-mata  karena perintah undang-undang. Pemidanaan dilakukan untuk memberikan efek jera kepada pelaku,  dengan  keyakinan  semakin  tinggi  pidana  yang  dijatuhkan  maka  semakin besar efek jera yang diberikan kepada pelaku. Pola pemikiran praktis ini berdampak pada  keluaran  dari  sistem  peradilan  pidana  menghasilkan  permasalahan overcrowding yang  justru    menjadi  bumerang. Overcrowding mengakibatkan  tidak terpenuhinya hak asasi narapidana dan pelaksanaan pembinaan menjadi tidak efektif berujung tingginya angka pelanggaran dan residivis. Kondisi tersebut pada akhirnya membawa  peradilan  pidana  menjadi  semakin  menjauh  dari  tujuan  memberikan perlindungan serta kesejahteraan masyarakat.
Untuk  itu,  dibuat  kebijakan  dalam  pemindanaan  yang  mulai  meninggalkan paradigma  pembalasan  sebagai  tujuan  penjatuhan  pidana  yaitu  melalui  penerapan keadilan  restoratif.  Keadilan  restoratif  adalah  sebuah  konsep  pemikiran  yang merespon  pengembangan  sistem  peradilan  pidana  dengan  menitikberatkan  pada kebutuhan  perlibatan  masyarakat  dan  korban  yang  dirasa  tersisihkan  dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. (Eva Achjani Zulfa, 2006)
Penerapan  dari  keadilan  restoratif  tidak  terlepas  dari  pengaruh  metode  EAL Economic  Analysis  of  Law .  Pendekatan Economic  analysiss  of  law (EAL)  dikenal pula  dalam  konstitusi  Indonesia  yaitu  dalam  Pasal  33  ayat  (4)  UUD  1945  melalui frasa  “efisiensi  berkeadilan”.  Efisiensi  berkeadilan  tersebut  ditujuan  untuk kesejahteraan  masyarakat  sebagaimana  tujuan  daripada  EAL.  Salah  satu  perangkat dari  EAL  adalah  CBA  atau Cost  Benefit  Analysis. Maksud  dari  penerapan pendekatan  EAL  dilatar  belakangi  analisis  ekonomi  dalam  perumusan  kebijakan pidana  perlu  digunakan  untuk  menghasilkan  kebijakan  pidana  yang  lebih  efisien. Analisis ini menekankan pentingnya analisis untung rugi ( cost and benefit analysis ) karena menyadari adanya kelangkaan atau keterbatasan ( scarcity ) dalam penindakan ketentuan  pidana.  Analisis  untung  rugi  digunakan  terutama  menghadapi  kondisi  di mana mayoritas ketentuan pidana diancam dengan pidana penjara yang tidak efisien karena  menghabiskan  terlalu  banyak  anggaran.  Pidana  penjara  juga  belum  mampu mengembalikan kerugian yang diderita korban. (Ramadhan, 2016) Walaupun pelaku telah  dinyatakan  bersalah  dan  dijatuhi  pidana,  kondisi  korban  tidak  bisa  kembali normal.  Dengan  kelemahan  ini,  muncul  gagasan  tentang  sistem  pemidanaan  yang berorientasi pada pemulihan korban, yang disebut keadilan restoratif (Flora, 2018) .
Pendekatan Keadilan Restoratif diasumsikan sebagai pergeseran paling mutakhir dari  berbagai  model  dan  mekanisme  yang  bekerja  dalam  sistem  peradilan  pidana dalam menanggani perkara-perkara pidana pada saat ini. (Adji, 2020) Adapun dalam
beberapa  penelitian  disebutkan  bahwa  unsur  dari  keadilan  restoratif  merupakan  ciri hukum  adat  yang  berlaku    di  Indonesia  pada  masa  silam.  Hal  ini  terlihat  dalam beberapa literatur antara lain dalam Kitab Hukum Pidana Majapahit Kutara Manawa serta Qonun Mangkuta Alam di Aceh yang masih menjadi rujukan dari keberlakuan hukum adat di beberapa daerah di Indonesia. (Eva Achjani Zulfa dan Indriyanto Seno Adji, 2010)
Dalam  bagian  X  dari  “ Pandecten  van  het  adatrecht ”  dijelaskan  bahwa  sanksi adat dapat berupa :
1) Pengganti kerugian immateriil dalam berbagai rupa;
2) Pembayaran  “uang  adat”  kepada  orang  yang  terkena,  yang  berupa  benda  yang sakti sebagai pengganti kerugian rohani;
3) Selamatan (korban) untuk membersihkan masyarakat dari segala kotoran gaib;
4) Penutup malu, permintaan maaf.

## Kesimpulan
Sebagai  bagian  dari  subsistem  dalam  sistem  peradilan  pidana,  pemasyarakatan memiliki  andil  dalam  pelaksanaan  keadilan  restoratif  melalui  instansi  di  dalamnya termasuk  melalui  para  Pembimbing  Kemasyarakatan.  Pembimbing  Kemasyarakatan bertugas  melaksanakan  pembimbingan,  pendampingan,  pengawasan,  serta  pembuatan penelitian  kemasyarakatan  terhadap  narapidana  dan  juga  anak  berhadapan  dengan hukum.  Adapun  di  Belanda,  terdapat  pula  petugas  serupa  yang  dikenal  sebagai Probation  Officer .  Berbeda  dengan  Pembimbing  Kemasyarakatan  yang  berstatus sebagai  ASN  di  Kementerian  Hukum  dan  HAM,  pelaksanaan probation  service di Belanda dilaksanakan oleh lembaga privat dengan pengawasan dari Ministry of Justice and  Safety Belanda.  Hal  yang  cukup  menarik  dari  hasil  kajian  terhadap  perbandingan tugas  dan  fungsi  dari  kedua  lembaga  ini  di  Indonesia  dan  Belanda  adalah  dalam  hal pelaksanaan penanganan pelaku tindak pidana dewasa. Ruang lingkup tugas Probation Officer di Belanda cukup luas meliputi pembuatan laporan sosial bagi pelaku di tahapan pra ajudikasi serta turut mendampingi selama persidangan. Adapun pelaksanaan Litmas dan  pendamping  bagi  tersangka  dewasa  di  Indonesia  baru  efektif  berlaku  bagi penanganan perkara anak.
Perbedaan  jenis  pidana  yang  diatur  dalam  KUHP  Indonesia  dan  Belanda  turut mempengaruhi  pula  ruang  lingkup  tugas  Pembimbing  Kemasyarakatan.  Indonesia belum  mengatur  pidana  alternatif  dalam  KUHP  yang  saat  ini  berlaku  sehingga  hakim lebih  banyak  menjatuhkan  pidana  penjara  pada  pelaku  kejahatan.  Akibatnya Pembimbing  Kemasyarakatan  dalam  menangani  pelaku  dewasa  lebih  banyak  berperan ketika  proses  penjatuhan  pidana  selesai  yaitu  dalam  pelaksanaan  program  pembinaan dan  reintegrasi  sosial  warga  binaan.  Sementara  di  Belanda,  sudah  diterapkan  pidana alternatif,  sehingga  ketika  pelaku  masih  berstatus  tersangka, Probation  Officer dapat memberikan rekomedasi kepada hakim terkait kemungkinan diterapkan pidana alternatif sesuai  dengan  kondisi  pelaku.  Selain  itu Probation  Officer di  Belanda  berperan  dalam mengawasi pelaksanaan pidana alternatif seperti pidana community service .
Peran  Pembimbing  Kemasyarakatan  dalam  penerapan  keadilan  restoratif  bagi pelaku dewasa di Indonesia saat ini masih belum terlalu signifikan. Pasal 38 ayat (4) PP 31  Tahun  1999  memperluas  peran  Pembimbing  Kemasyarakatan  dalam  pelaksanaan Litmas pada tahap pra-ajudikasi termasuk juga pelaksanaan pendampingan bagi pelaku tindak  pidana  dewasa.  Ketentuan  ini  merupakan  inisiasi  yang  baik  bagi  penerapan keadilan  restoratif  bagi  pelaku  dewasa.  Namun  penerapannya  masih  belum  optimal dikarenakan pelaksanaan Litmas bagi tersangka dewasa belum menjadi suatu keharusan. Belum  adanya  kesamaan  persepsi  dari  para  aparat  penegak  hukum  lain  dalam menerapkan  ketentuan  ini  menjadikan  Litmas  bagi  tersangka  dewasa  belum  banyak dilaksanakan.
Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam penerapan keadilan restoratif akan lebih terasa  ketika  RUU  KUHP  disahkan.  Salah  satu  perkembangan  yang  cukup  signifikan adalah hadirnya jenis Litmas baru yaitu Litmas sebagai pre-sentenced report atau yang hampir  serupa  dengan social  enquiry  reports sebagai pre-sentenced  report yang diterapkan di Belanda. Komponen Litmas sebagai pre-sentenced repor t selain memuat identitas  dan  riwayat  hidup  pelaku  memuat  pula  tanggapan  dari  korban  yaitu  apakah terdapat  pemaafan  dari  korban  dan/atau  keluarganya  serta    tanggapan  dari  masyarakat terkait  tindak  pidana  yang  dilakukan  pelaku.  Litmas  ini  merupakan  perwujudan  dari upaya optimalisasi penerapan keadilan restoratif, sehingga diharapkan hasil dari putusan hakim  bukan  lagi  sekedar  ditujukan  untuk  pemberian  efek  jera  pelaku  tetapi  juga memperhatikan tanggapan dan harapan korban serta masyarakat.
Terkait dengan jenis pidana, berbeda dengan ketentuan dalam Pasal 10 KUHP, di dalam RUU KUHP terdapat beberapa jenis pidana baru seperti pidana pengawasan dan juga  pidana  kerja  sosial  bagi  pelaku  tindak  pidana  dewasa  sebagai  alternatif  pidana penjara.  Berkaitan  dengan  pidana  alternatif  tersebut,  Pasal  57  RUU  Pemasyarakataan mengamanatkan  bahwa  pembimbingan,  pendampingan  serta  pengawasannya  akan dilaksanakan  oleh  Pembimbing  Kemasyarakatan.  Hal  ini  hampir  serupa  pelaksanaan tugas probation  service di  Belanda,  diharapkan  optimalisasi  peran  Pembimbing Kemasyarakatan  dalam  menangani  pelaku  tindak  pidana  dewasa  dalam  membantu mendorong  implementasi  keadilan  restoratif  dan  berdampak  pula  pada  berkurangnya tingkat overcrowding Lapas/Rutan.

## BIBLIOGRAFI
Adji,  Indriyanto  Seno.  (2020).  KORUPSI :  Economic  Analysis  of  Law  &  Perspektif Keadilan  Restoratif. Pusat  Analisa  Kebijakan  Hukum  Dan  Ekonomi ,  1–19. https://doi.org/10.2139/ssrn.859406. Google Scholar
Bosker,  Jacqueline,  Witteman,  Cilia,  &  Hermanns,  Jo.  (2013).  Agreement  About Intervention  Plans  By  Probation  Officers. Criminal  Justice  and  Behavior , 40 (5), 569–581. https://doi.org/10.1177/0093854812464220. Google Scholar
De Kok, Marco, Tigges, Leo, & Van Kalmthout, Anton. (2020). Probation in Europe - The Netherlands . Google Scholar
Eva  Achjani  Zulfa.  (2006). Keadilan  Restoratif .  Jakarta:  Badan  Penerbit  Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Google Scholar
Eva  Achjani  Zulfa  dan  Indriyanto  Seno  Adji.  (2010). Pergeseran  Paradigma Pemidanaan . Bandung: Lubuk Agung. Google Scholar
Flora,  Henny  Saida.  (2018). UBELAJ,  Volume  3  Number  2,  October  2018  |  142 . 3 (2), 142–158. Google Scholar
Fox,  Darrell.  (2009).  Social  welfare  and  restorative  justice. Kriminologija  I  Socijalna Integracija , 17 (1), 55–68. Google Scholar
Hariyanto,  Diah  Ratna  Sari,  &  Pradnya  Yustiawan,  Dewa  Gede.  (2020).  Paradigma Keadilan  Restoratif  Dalam  Putusan  Hakim. Kertha  Patrika , 42 (2),  180. https://doi.org/10.24843/kp.2020.v42.i02.p06. Google Scholar
Harkisnowo,  Harkristuti.  (2003).  Rekonstruksi  Konsep  Pemidanaan:  Suatu  Gugatan Terhadap  Proses  Legislasi  dan  Pemidanaan  di  Indonesia,  dalam  Majalah  KHN Newsletter. Edisi April . Google Scholar
Indonesia,  Kementerian  Hukum  dan  HAM  Republik.  (2017).  Banyak  Sel  Penjara Kosong di Belanda, Menkumham Antusias Belajar dari Kerajaan Belanda. Google Scholar
Irmawanti,  Noveria  Devy,  &  Arief,  Barda  Nawawi.  (2021).  Urgensi  Tujuan  Dan Pedoman  Pemidanaan  Dalam  Rangka  Pembaharuan  Sistem  Pemidanaan  Hukum Pidana. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia , 3 (2), 220. Google Scholar
Latifah,  Marfuatul.  (2019).  Overcrowded  Pada  Rumah  Tahanan  Dan  Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia. Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis ,
1–6. Google Scholar
Napitupulu,  Erasmus  A.  T.,  Novian,  Rully,  &  Eddyono,  Supriyadi  Widodo.  (2018). Strategi Menangani Overcrowding di Indonesia . Google Scholar
Nurbaningsih,  Enny.  (2015).  Draft  Naskah  Akademik  Rancangan  Undang-Undang Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP). Badan  Pembinaan  Hukum Nasional  Kementerian  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia ,  1– 539. Google Scholar
Nurbaningsih,  Enny.  (2017).  Naskah  Akademik  Rancangan  Undang-Undang  Tentang Pemasyarakatan. Jakarta: BPHN , 1–115. Google Scholar
Pemasyarakatan,  Filsafat  Sistem,  &  Sulhin,  Iqrak.  (2011).  Filsafat  (Sistem) Pemasyarakatan. Jurnal Kriminologi Indonesia , 7 (1), 134–150. Google Scholar
Ramadhan,  Choky  Risda.  (2016). Pengantar  Analisis  Ekonomi  Dalam  Kebijakan Pidana di Indonesia . Google Scholar
Reksodiputro,  Mardjono.  (2020). Sistem  Peradilan  Pidana (1st  ed.;  Yayat  Sri  Hayati, Ed.). Depok. Google Scholar
Republik  Indonesia.  (2017).  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2017  tentang  Grand  Design  Penanganan Overcrowded pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan. Berita Negara Republik Indonesia , p. 90. Google Scholar
Santoso, Topo. (2020). Hukum Pidana Suatu Pengantar (1st ed.; Yayat Sri Hayati, Ed.). Depok: Rajawali Pers. Google Scholar
Sri  Mamudji  dan  Hang  Rahadjo.  (2005). Metode  Penelitian  dan  Penulisan  Hukum . Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Google Scholar
Tak,  Peter  J.  P.  (1999).  The  Dutch  Criminal  Justice  System.  In Organization  and operation . Google Scholar
van Wingerden, Sigrid, van Wilsem, Johan, & Moerings, Martin. (2014). Pre-sentence reports  and  punishment:  A  quasi-experiment  assessing  the  effects  of  risk-based pre-sentence reports on sentencing. European Journal of Criminology , 11 (6), 723– 744. https://doi.org/10.1177/1477370814525937. Google Scholar
Waskito,  Achmad  Budi.  (2018).  Implementasi  Sistem  Peradilan  Pidana  Dalam Perspektif Integrasi. Jurnal Daulat Hukum , 1 (1), 287–304. Google Scholar
Zulfa,  Eva  Achjani.  (2009). Keadilan  restoratif  di  Indonesia  (Studi  Tentang Kemungkinan  Penerapan  Pendekatan  Keadilan  Restoratif  dalam  Praktek Penegakan Hukum Pidana ) . Unversitas Indonesia. Google Scholar
Copyright holder: Margareta Dewi Lusiana dan Surastini Fitriasih (2022)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: