## Al-Risalah
Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan
Vol. 19, No. 1, Juni 2019 (hlm. 55-68)

## THE USE OF QIYȂS IN THE FATWAS OF DEWAN SYARIAH PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

## PENGGUNAAN QIYȂS DALAM FATWA-FATWA DEWAN SYARIAH PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

## Yusefri
Institut Agama Islam Negeri Curup, Indonesia Jl.DR. AK. Gani 01 Curup 39119 e-mail: yusefriys@gmail.com
Submitted: May 03, 2019; Reviewed: May 07, 2019; Accepted: May 26, 2019
Abstract: As a fatwa institution, Dewan Syariah of PKS, in the several legal fatwas issued use qiyâs. Among them, which are the object of this study, are the fatwa on the law of leaving friday prayers for one who becomes a witness of the vote count of the general ellection (PILKADA) and fatwa on the ideal age for children are trained to begin fasting. By using the uṣûl al-fiqh’s analysis approach, this study is aimed to discuss how accurate the use of qiyâs arguments used by Dewan Syariah of PKS on the two fatwas. This study concludes that qiyâs used by Dewan Syariah of PKS in the two fatwas is not appropriate with the principles of qiyâs or so-called as qiyâs ma‘a al-fâriq.
Key Words : Qiyâs, Fatwa, Dewan Syariah of PKS
Abstrak: Sebagai sebuah lembaga fatwa, Dewan Syariah Partai Keadilan Sejahtera (PKS), pada be- berapa fatwanya menggunakan qiyâs dalam mengeluarkan hukum. Diantaranya, yang menjadi objek kajian ini, adalah fatwa tentang meninggalkan sholat Jumat bagi seseorang yang menjadi saksi dalam penghitungan suara saat PILKADA dan fatwa tentang penetapan usia ideal anak dilatih untuk mulai melaksanakan puasa. Dengan menggunakan pendekatan dan metode analisis uṣûl al-fiqh, kajian ini bertujuan  untuk  mendiskusikan  bagaimana  ketepatan  penggunaan  dalil  qiyâs  oleh  Dewan  Syariah PKS dalam kedua fatwa tersebut. Kajian ini menyimpulkan bahwa penggunaan qiyâs oleh Dewan Syariah PKS dalam kedua fatwa tersebut kurang tepat dengan prinsip-prinsip qiyâs atau disebut qiyâs ma‘a al-fâriq.
Kata Kunci: Qiyâs, Fatwa, Dewan Syariah PKS

## Pendahuluan
Semenjak zaman Nabi hingga sebelum abad ke-20,  suatu  fatwa,  umumnya  dikeluarkan secara  individu.  Saat  ini,  fatwa  resmi  lebih banyak  dikeluarkan  oleh  lembaga-lembaga fatwa  yang  didirikan  oleh  pemerintah  atau organisasi sosial keagamaan non pemerintah. Misalnya,  lembaga  fatwa Majma‘  al-Buḥûts al-Islâmî Mesir, Majma‘  al-Fiqh  al-Islâmî, Lajnah al-Dâ’imah li al-Buḥûts al-‘Ilmiyyah wa al-Iftâ’ Arab Saudi.
Di  Indonesia,  fatwa  resmi  dikeluarkan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta Dewan Syariah Nasional (DSN), Lajnah  Bahtsul  Masail Nahdhatul  Ulama, Lajnah  Majelis  Tarjih Muhammadiyah, De- wan  Hisbah Persatuan  Islam  (Persis), 1 dan lain-lain. Belakangan, partai politik yang ber- basis Islam, seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS),  membentuk  Dewan  Syariah  sebagai lembaga fatwa PKS sejak tahun 1998.
Dalam kumpulan dokumen fatwanya, ter- cantum  bahwa  pada  tanggal  8  Shafar  1427 H/8 Maret 2006, Dewan Syariah Partai Kea- dilan  Sejahtera  (PKS),  mengeluarkan  fatwa tentang bolehnya meninggalkan sholat Jum’at ketika menjadi saksi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur Papua serta fatwa tentang puasa bagi anak-anak.
Dengan menggunakan pendekatan dan me- tode analisis uṣûl al-fiqh , tulisan ini akan me- nelaah bagaimana ketepatan penggunaan dalil qiyâs oleh  Dewan  Syariah  PKS  pada  kedua fatwa di atas. Sejauh ini, hasil penelitian yang secara khusus berkaitan tentang fatwa Dewan Syariah PKS masih terbatas, misalnya pene-
1  Atha’ Mudzhar, Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Ind - nesia, Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Is - lam di Indonesia 1975-1988 (Jakarta: INIS, 1993), 2; Sofa AR, “Perubahan Fatwa,” Al-Qolam: Jurnal Kajian Keislaman , Vol. 27, No. 2 (2010), 291.
litian yang dilakukan oleh Ramadan Habibi, 2 dan itupun berbeda dengan objek tulisan ini.

## Dewan  Syariah  Sebagai  Lembaga  Fatwa PKS
Menurut Ahmad Nuril Huda, Dewan Syari’ah Pusat  Partai  Keadilan  Sejahtera  merupakan sebuah  institusi  fatwa  yang  relatif  baru,  dan satu-satunya institusi fatwa di Indonesia yang didirikan  oleh  partai  politik,  yang  fatwa- fatwanya  bersifat  mengikat  bagi  para  ang- gota partai. 3 Dalam Partai Keadilan Sejahtera (PKS),  Dewan  Syariah  merupakan  bagian dari struktur organisasi Partai dan termaktub dalam Anggaran  Dasar  (AD)  dan Anggaran Rumah Tangga (ART) PKS Bab VI Pasal 13 ayat 1. Kemudian pada Bab XII ayat 3 h, dis- ebutkan bahwa Tugas Dewan Syariah adalah menerbitkan  fatwa. 4 Sebagai  lembaga  fatwa, Dewan  Syariah  bertugas  melakukan  dua  hal utama, yaitu: (a) merumuskan dan memberi- kan konsep syar’î yang menjadi landasan bagi partai, pengurus dan kadernya agar tidak me- nyimpang atau keluar dari syariat Islam, dan; (b)  melakukan  kajian  hukum  (ijtihad)  untuk memberikan  jawaban  atas  permasalahan  hu- kum yang ditanyakan kepada Dewan Syari’ah, baik itu berasal dari kalangan internal pengu- rus  dan  kader  partai,  maupun  dari  kalangan masyarakat  luas.  Dalam  menjalankan  tugas- nya  sebagai  lembaga  fatwa,  Dewan  Syariah PKS  membentuk Lajnah  Iftâ’ ,  yaitu  lajnah yang  khusus  menangani  fatwa  dan  dikoor-
2  Ramadan Habibi, “Pengaruh Fatwa Yusuf Al-Qa - adawi  Terhadap  Fatwa  Berkaitan  Politik  Dewan Syariah  Pusat  Partai  Keadilan  Sejahtera  (PKS)  di Indonesia,” Disertasi , Universiti Malaya, 2013.
3  Ahmad Nuril Huda, “Fatwa and Political Interest: Understanding the Fatwa of Dewan Syari’ah Pusat of  PKS  on  Islamic  Political  Party,” Jurnal  Ulul Albab , Vol. 13, No.2 (2010).
4  Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pa - tai Keadilan Sejahtera, 6 &10.
dinir oleh Amir Lajnah. Lajnah Iftâ’ ini bertu- gas menerbitkan fatwa dan pandangan syariat yang berkaitan dengan berbagai permasalahan partai, kader dan masyarakat luas. Sedangkan fungsinya merupakan tim yang menyusun set- iap fatwa yang akan diterbitkan setelah dilaku- kan mudawalah (pembahasan)  secukupnya. Agar setiap fatwa memiliki kemurnian ilmiah dan  mencerminkan  kebenaran,  maka Lajnah Iftâ’ berwenang untuk menolak setiap unsur atau faktor yang dapat mempengaruhi kebe- naran. Dalam dokumen tertulisnya juga terli- hat bahwa manhaj fatwa Dewan Syariah PKS dalam  mengeluarkan  fatwa,  menyandarkan pada  prinsip  musyawarah,  sehingga  produk fatwanya  adalah  fatwa jamâ’i atau  produk fatwa kolektif. 5 Menurut Anis Matta, dilaku- kannya secara jamâ’î, adalah karena sulitnya para  ulama  sekarang  yang  dapat  memenuhi syarat ideal mujtahid yang telah dirumuskan oleh para ulama terdahulu. 6
Secara tertulis, Dewan Syariah PKS menge- mukakan pula bahwa dalam melakukan kaji- an hukum (ijtihad/ istinbâth ), berpegang pada sumber rujukan utama terdiri dari dua maṣâdir. Pertama, maṣâdir  asasiyah (sumber  hukum primer)  yang  disepakati  oleh  jumhur  ulama (ahli  sunnah  wal  jamâ’ah),  yaitu  al-Qur’an, hadis, ijmâ ‘,  dan qiyâs .  Kedua, Maṣâdir pendukung, seperti al-istiḥsân, maṣlaḥah al- mursalah, sadd al-dzarî`ah, al-istiṣḥâb, ‘urf , madzhab sahabat, dan syar’u man qablana. 7
Di  sini  terlihat  bahwa  Dewan  Syariah  PKS tidak mempermasalahkan adanya ikhtilâf ula-
5  Dewan Syariah Pusat PKS, Fatwa, Bayan & Tad - kirah (Jakarta: DSP-PKS, 2010), 60-62. 6  Anis Matta, Dari Gerakan ke Negara , Dari Ger - kan ke Negara (Jakarta: Fitrah Rabbani, 2006), 59- 64.
7  Dewan  Syariah  Pusat  PKS, Fatwa-Fatwa  Dewan Syari’ah (Bandung: Harakatuna Publishing Tahun 2006), 5.
ma terkait dalil-dalil yang mukhtalaf fîhi (yang masih  diperselisihkan).  Dengan  demikian, ulama Dewan Syariah PKS menerima sumber atau dalil-dalil  al-syar’iyah yang mukhtalaf fî hi tanpa membatasi diri atau terikat dengan ulama uṣûl  al-fiqh mazhab  tertentu.  Dewan Syariah  PKS  menerima  konsep al-istiḥsân yang  digunakan  dalam  mazhab  Ḥanafî,  juga menerima al-maṣlaḥat al-mursalah dan sadd al-zaria’at yang digunakan oleh mazhab Mâ- likî, dan atau konsep lain yang dikembangkan oleh mazhab lain. Oleh karenanya, tidak terli- hat adanya sikap keterikatan mereka terhadap mazhab tertentu.

## Qiyâs
Dalam  teori  hukum  Islam,  posisi qiyâs be- rada  setelah  al-Qur’an,  sunnah,  dan ijmâ ‘. 8 Mayoritas  ulama  sepakat  menjadikan qiyâs sebagai  metode istinbaṭ hukum  Islam,  seka- ligus sebagai pengamalan terhadap teks. 9 Se- cara  bahasa, qiyâs ( سايقلا )  berarti  “ al-taqdîr wa taswiyah ” (mengukur dan menyamakan). 10 Sementara  secara  istilah,  menurut al-Âmidî (W.  631  H), qiyâs adalah  “suatu  ibarat  dari menyamakan antara far’ dan aṣl dalam ‘illat yang  digali  dari  hukum aṣl ( ءاوتسلاا  نع  ةرابع لصلأا مكح نم ةطبنتسملا ةلعلا ىف لصلااو عرفلا نيب )”. 11 Sementara menurut Ibn Qudâmah (w.620) qi- yâs adalah “Menghubungkan furû‘ kepada aṣl dalam hukum karena ada hal yang sama yang
8  Nasrullah, “Majelis Ulama Indonesia (MUI): Studi Atas Penggunaan Metodologi Qiyas sebagai Upaya Penetapan Hukum Islam Di Indonesia,” Al-Fikra: Jurnal  Ilmiah  Keislaman , Vol.  16,  No.  2,  (2017), 332.
9  Fathurrahman  Azhari,  “Qiyas  Sebuah  Metode Penggalian Hukum Islam,” Jurnal Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran , Vol.13, No.1 (2014).
10 Ibn Manẓûr, Lisân al-‘Arab , Vol. VII (Beirut: Dâr al-Shadr, 1414 H), 536.
11 Saif  al-Dîn  al-Âmidî, al-Iḥkâm fî Uṣûl al-Aḥkâm , Vol. III (Beirût: Dâr al-Islâmî, t.th), 190.
menyatukan keduanya”. 12 Sementara menurut ulama komtemporer, seperti ‘Abd al-Wahhâb Khallâf (w.1375 H) mendefinisikan qiyâs se- bagai  “menyamakan  peristiwa  (suatu  kasus) yang  tidak  terdapat  naṣṣ  hukumnya  dengan peristiwa  yang  terdapat  naṣṣ  bagi  hukum - nya, karena ada kesamaan illat hukum dalam keduanya”. 13
Dari  definisi  di  atas  dapat  difahami  bah - wa qiyâs adalah sebuah metode dalam men- etapkan hukum terhadap; (a) dua kasus yang mempunyai ‘illat yang sama; (b) satu diantara dua kasus yang bersamaan ‘ illat nya itu sudah ada  hukumnya  yang  ditetapkan  berdasarkan naṣṣ, sedangkan kasus yang satu lagi belum diketahui hukumnya, dan; (c) berdasarkan ‘ il- lat yang sama, seorang mujtahid menetapkan hukum yang tidak ada naṣṣ nya itu seperti hu- kum  yang  pada  kasus  yang  hukumnya  telah ditetapkan berdasarkan naṣṣ . Dengan kata lain, menurut Nur Kholiq, qiyâs merupakan piranti penting dalam mengeksplorasi teks-teks sum- ber hukum (al-Qur’an dan sunnah) yang bisa digunakan  dalam  memutuskan  dasar  hukum sebuah persoalan yang tidak terdapat naṣṣnya. Dengan qiyâs ,  berbagai  problem  yang  tidak terakomodasi  oleh  al-Qur’an,  sunnah  dan ijma’ akhirnya bisa ditemukan solusinya yang bermanfaat bagi masyarakat. 14
Lebih  lanjut,  dalam  berbagai  kitab uṣûl al-fiqh disebutkan bahwa ada empat rukun qi- yâs , yaitu: (a) al-aṣl ( لصلأا ), yaitu naṣṣ yang
12  Ibn  Qudâmah, Rawḍat  al-Naẓîr  wa  Junnat  al- Manâẓir  fi  Uṣûl  al-Fiqh  ‘ala  Madzhab  al-Imâm Aḥmad  ibn  Ḥanbal ,  Vol.  II  (t.tp:  Mua’ssasat  al- Rayyân lil Thaba’at wa Nasyr wa al-Tawzî`, 1423 H/2002 M), 141. 13  Abd Wahhâb Khallâf, Uṣûl al-Fiqh ( t.tp: al-Har - main li al-Nasyr wa Tawzî’, 1325 H/ 2004 M), 52.
14  Afriana Nur Kholiq, “Relevansi Qiyas Dalam Isti - bath Hukum Kontemporer,” Istidalal: Jurnal Studi Hukum Islam , Vol. 1, No. 2, (2014), 170.
menunjukkan  hukum  baik  al-Qur`an,  hadis, dan ijmâ ‘; (b) al-far‘u ( عرفلا ); yaitu kasus atau peristiwa yang tidak disebutkan secara tegas dalam naṣṣ dan hendak diketahui hukumnya melalui qiyâs ;  (c)  hukum  asal,  yaitu  hukum yang ditetapkan Allah (dalam al-Qur’an) dan Rasul-Nya (dalam hadis) terhadap suatu peris- tiwa yang disebutkan dalam naṣṣ secara ṣarîḥ (jelas),  lafal  maupun  maknanya  atau  hukum aṣl ialah ketetapan naṣṣ yang hendak ditetap- kan  pada  kasus-kasus  hukum  baru  karena adanya unsur persamaan, dan; (d) ‘ illat ( ةلع ) yakni suatu sifat atau keadaan yang menjadi alasan/dasar  penetapan  hukum  pada  pokok ( aṣl) , dan ‘illat ini juga terdapat pada cabang ( furû’) yang akan dicari hukumnya. ‘Illat ini harus jelas, relatif dapat diukur dan kuat dug- aan bahwa dialah yang menjadi alasan peneta- pan hukum. 15

## Analilis  Terhadap  Fatwa  Dewan  Syariah PKS

## 1.  Fatwa  Tentang  Hukum  Meninggalkan Sholat Jumat Ketika Menjadi Saksi dalam PILKADA
Dalam kumpulan dokumen fatwanya, ter- cantum  bahwa  pada  tanggal  8  Shafar  1427 H/8 Maret 2006, Dewan Syariah Partai Kea- dilan  Sejahtera  (PKS),  mengeluarkan  fatwa tentang  hukum  meninggalkan  sholat  Jum’at ketika menjadi saksi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur Papua. Fatwa ini dikeluarkan  karena  adanya  pertanyaan  yang diajukan kepada Dewan Syariah PKS sebagai
15 Fathurrahman  Azhari,  “Qiyas  Sebuah  Metode Penggalian  Hukum  Islam,”;  Al-Fakhri  Zakirman, “Metodologi  Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia,” Al-Hikmah: Jurnal Dakwah, Vol 10, No 2, (2016), 157; Makyun Subuki, “Dimensi Pragma Dialektis Fatwa,” Ahkam:  Jurnal  Ilmu  Syari’ah ,    Vol.  XV, No. 2, (2015), 127.
berikut:
Bagaimana  hukum  mengganti  sholat  Jum’at dengan sholat Zuhur ketika menjadi saksi da- lam Pilkada Gubernur Papua pada hari Jum’at 10 Maret 2006? Perlu diketahui bahwa komu- nitas masyarakat dimaksud adalah non muslim memiliki  tradisi-tradisi  kurang  baik  seperti suka minum minuman keras sebelum melaku- kan pengitungan suara dan terbiasa melakukan kecurangan. 16
Menanggapi  pertanyaan  tersebut,  Dewan Syariah  PKS  memulainya  dengan  memberi- kan penjelasan tentang hukum sholat jum’at dan adanya rukhṣah (keringanan) bagi orang tertentu  untuk  tidak  boleh  sholat  jumat  dan menggantinya  dengan  sholat  zuhur  yang disandarkannya  kepada naṣṣ al-Qur’an  dan hadis-hadis  Nabi  SAW. 17 Dalil  hadis  tentang rukhṣah yang  dikemukakannya  dalam  fatwa ini sebagai berikut.
نْب َديِع َس َّنَأ ،اَمُهْن َع ُ َّالل  َي ِضَر رَمُع نْبا  ْنَع َضِرَم ،اًّيِرْدَب َناَكَو ،ٍلْيَفُن ِنْب وِرْمَع ِنْب ِدْيَز ىَلاَعَت   ْنَأ  َدْعَب  ِهْيَلِإ  َبِكَرَف ،ٍةَعُمُج ِمْوَي يِف ،َةَعُم ُجلا   َكَرَتَو  ،ُةَعُم ُجلا   ِتَبَرَتْقاَو  ،ُراَهَّنلا يراخبلا هاور
Dari  Ibn  Umar  r.a  bahwa  Sa’id  ibn  Zaid  bin Nufail, adalah ia seorang ahli Badr, sakit pada hari Jum’at, beliau mengunjunginya pada waktu siang hari dan mendekati Jum’at, dan beliaupun meninggalkan sholat Jum’at . (H.R al-Bukhârî). 18
ىَّل َص ِ َّالل ُلو ُسَر َلاَق : َلاَق ، ٍساَّبَع ِنْبا نع ُهْعَنْمَي ْمَلَف  َيِداَنُمْلا َعِم َس  ْنَم :َمَّل َسَو ِهْيَل َع ُالل : َلاَق ،؟ُرْذُعْلا اَمَو :اوُلاَق ، ٌرْذُع ،ِه ِعاَبِّتا  َنِم
16  Dewan  Syariah  Pusat  Partai  Keadilan  Sejahtera, Fatwa, Bayan & Tadzkirah… , 17.
17  Dewan  Syariah  Pusat  Partai  Keadilan  Sejahtera, Fatwa, Bayan & Tadzkirah…, 17-21.
18  Hadis  tersebut  terdapat  dalam  kitab Al-Magahzi (Ṣaḥîḥ al-Bukhârî), hadis nomor 3990. Al-Bukhârî, Jâmi’ al-Ṣaḥîḥ lil al-Bukhârî , Vol. V (t.tp: Dâr Thuq al-Najâh, 1422 H), 80.
يِتَّلا ُة َل َّصلا ُهْنِم  ْلَبْقُت ْمَل ، ٌضَرَم ْوَأ  ٌفْو َخ
19 دواد وبأ هاور .ىَّل َص
Dari Ibn ‘Abbâs r.a berkata, Rasulullah SAW bersabda:  Siapa  yang  mendengar  muadzin (adzan Jumat) dan tidak memiliki uzur apapun untuk menghadirinya. Mereka bertanya: apak - ah yang menjadi uzur nya? Beliau menjawab: khawatir atau sakit, maka sholat penggatinnya tidak diterima (H.R Abû Dâwud).
Setelah  mengkaji  dalil-dalil  terkait  dan mempertimbangkan situasi serta kondisi yang dimaksud,  Dewan  Syariah  PKS  memandang bahwa:
Keberadaan  para  saksi  pada  pelaksanaan a.
Pilkada tersebut, terutama saat penghitungan suara amat dibutuhkan. Dan apabila saksi tersebut tidak di tempat sangat dikhawatirkan terjadi kecurangan.
Kekhawatiran  seperti  ini  cukup  menjadi b. alasan  atau  uzur  untuk  menggantikan sholat Jum’at.
Orang  yang  menunggu  pasien,  dan c. dikhawatirkan berbahaya jika ditinggalkan, kondisi  ini  dapat  meninggalkan  sholat Jum’at.  Maka  masalah  tersebut  dapat dianalogikan  atas  masalah  menunggu pasien. 20
Jawaban hukum yang difatwakan oleh De- wan Syariah PKS tentang persoalan ini, dapat dikatakan  hasil  ijtihadnya  sendiri  dan  baru. Hal  itu  karena  kajian  hukum  tentang  perso- alan sholat Jum’at dalam kaitannya pelaksan- an Pemilihan Kepala Daerah, tidak ditemukan dalam naṣṣ , dan juga tidak ditemukan dalam
19  Dalam  kitab Sunan  Abî  Dâwûd, dalam bâb  fî  t - sydîd  fî  tark  al-Jum’at ,  Abû  Dâwûd, Sunan  Abî Dâwûd , Vol. I (Beirût: Al-Maktabat al-‘Ashriyyah,
t.th), 151.
20  Dewan  Syariah  Pusat  Partai  Keadilan  Sejahtera, Fatwa, Bayan & Tadzkirah… , 17-21.
berbagai  kitab  fikih  klasik,  karena  memang persoalan ini pada masa dahulu belum mun- cul.
Dalam bab sholat Jum’at, ditemukan adan- ya hadis-hadis Nabi SAW yang memberikan keringanan ( rukhṣah ) atau pengecualian bagi seseorang yang dalam keadaan tertentu tidak wajib  baginya  melaksanakan  sholat  Jum’at. Imam  al-Syirâzî  (w.476  H)  dan  al-Nawâwî (w.676 H) 21 menyimpulkan ada 11 orang yang tidak  wajib  baginya  melaksanakan  sholat Jum’at, diantaranya ada yang disepakati dan ada yang tidak disepakati. Mereka itu antara lain adalah anak-anak, perempuan, budak atau hamba, 22 orang sedang sakit, orang berpergian (musafir), 23 orang mukim yang di tempatnya tidak  terdengar  azan  Jum’at 24 dan  lain  seba- gainya,  termasuk  yang  disebut  dalam  hadis yang dikemukakan oleh Dewan Syariah PKS di  atas,  yakni  menjaga  orang  sakit  (pasien) dan rasa takut.
Secara  eksplisit,  kandungan  hadis  yang dikemukakan oleh Dewan Syariah PKS tidak
21 Al-Syirâzî, Al-Muhadzdzab  fî  Fiqh  al-Imâm  al- Syâfi’î , Vol. I (t.tp: Dâr Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th), 205; Al-Nawâwî, Al-Majmû’ Syarḥ al-Muhadzdzab , Vol. IV, (t.tp: Dâr al-Fikr, t.th), 484-489.
22 ُةَعُمُجْلا “ :َلاَق َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهللا ىَّل َص ِّيِبَّنلا ِنَع ، ٍباَهِش ِنْب ِقِراَط ْنَع
ِو َأ ،ٌكوُلْمَم ٌدْبَع :ًةَعَبْرَأ  َّلاِإ ٍةَعاَمَج يِف ٍمِلْسُم ِّلُك ىَلَع  ٌبِجاَو ٌّقَح ٌضيِرَم ْوَأ ،ٌّيِب َص ْوَأ ،ٌةَأَرْما (H.R Abû Dâwud, al-Hâkim, dan al-Baihaqî). Abû Dâwûd, Vol. I, Abû Dâwûd,
Sunan  Abî  Dâwûd… 280;  Al-Ḥakîm  al-Naisâbûrî, al-Mustadrâk ‘Ala al-Ṣaḥîḥain , Vol. I (Beirût: Dâr al-Kutub al-‘lImiyyah, 1411 H/1990 M), 425; Al- Baihaqî, Sunan al-Kubra, Vol. III (Beirût-Lebanon; Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1424 H/200), 246.
23 ُنِمْؤُي َناَك  ْنَم “ :َلاَق َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهللا ىَّل َص ِهللا َلوُسَر َّنَأ ،ٍرِباَج ْنَع ْوَأ ، ٍضيِرَم ىَلَع  َّلاِإ ،ِةَعُمُجْلا َمْوَي ُةَعُمُجْلا ِهْيَلَعَف ِرِخ ْلا ِمْوَيْلاَو ِهللاِب ٍّيِب َص ْوَأ ،ٍرِفا َسُم . Al-Baihaqi, Sunan al-Kubra, Vol. III ,
261. 24 “ : َلاَق َمَّل َسَو ِهْيَل َع ُهللا ىَّل َص  ِّيِبَّنلا ِنَع ،وٍرْمَع ِنْب ِهللا ِدْبَع  ْنَع َءاَدِّنلا  َعِم َس   ْنَم  ىَل َع  ُةَعُم ُجْلا.  Dâr  al-Quthnî, Sunan  Dâr al-Quthnî , Vol. II (Beirût-Lebanon: Mu`assasat al- Risâlah, 1424 H/2004 M), 311.
menyebutkan  bolehnya  meninggalkan  sho- lat Jum’at saat menjadi saksi dalam penghi- tungan suara suatu Pilkada. Oleh karena itu, dua hadis tentang rukhṣah yang dikemukakan Dewan Syariah PKS tersebut, kurang tepat di- jadikan dalil untuk menetapkan hukum boleh- nya meninggalkan sholat Jum’at saat menjadi saksi  dalam  penghitungan  suara  Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana yang difatwakan- nya. Namun, Dewan Syariah PKS secara jelas menyatakan  bahwa  persoalan  meninggalkan sholat Jum’at pada kasus ini, dapat dianalogi- kan ( qiyâs ) kepada masalah menunggu pasien, yaitu,  meng qiyâskan persoalan  keberadaan saksi dalam penghitungan suara Pilkada, ke- pada  riwayat  Imam  al-Bukhârî,  yang  men - ceritakan bahwa Ibn ‘Umar tidak melaksana- kan sholat Jum’at karena mengunjungi Sa’îd bin  Zaid  bin  ‘Umar  bin  Nufail  yang  sedang sakit  keras.  Ini  berarti  Dewan  Syariah  PKS menjadikan kasus atau persoalan keberadaan saksi  dalam  penghitungan  suara  Pilkada  se- bagai far‘u ,  sedangkan  hadis  riwayat  Imam al-Bukhârî tersebut sebagai maqîs ‘alaih nya. Pertanyaan  yang  muncul  adalah,  apakah qi- yâs yang dilakukan oleh Dewan Syariah PKS tersebut sesuai dengan ketentuan metode qi- yâs yang  telah  dirumuskan  oleh  para  ulama uṣûl al-fiqh ?
Qiyâs memang merupakan salah satu dal- il  metode  ijtihad  yang  disepakati  oleh  para ulama uṣûl  al-fiqh ,  sekaligus  menjadi  met- odologi  utama  jumhur  ulama  tatkala  sebuah permasalahan  tidak  ditemukan  status  hu- kumnya  dalam  al-Qur’an,  Sunnah,  maupun ijmâ ‘. 25 Akan  tetapi,  penetapan  hukumnya dianalogikan  dengan  permasalahan  yang  te- lah ada hukumnya yang dinyatakan oleh naṣṣ ,
25  Hardi  Pu tra  Wirman, “Problematika  Pendekatan Analogi (Qiyas) Dalam Penetapan Hukum Islam,” Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum , Vol. 47, No. 1, (2013).
karena pada dua peristiwa itu ada kesamaan ‘ illat pada hukumnya. Dengan demikian, se- bagaimana telah dijelaskan bahwa para ulama uṣûl telah membuat beberapa ketentuan terkait penggunaan  metode qiyâs ,  antara  lain  harus terpenuhinya empat rukun qiyâs , yakni al-aṣl, ḥukm  aṣl, (keduanya  disebut maqîs  ‘alaihi ), far‘u dan ‘illat , yang pada setiap rukun memi- liki sub syarat atau ketentuan tersendiri. Jika salah satu rukun itu tidak terpenuhi, maka qi- yâs tidak dapat dilakukan dan atau qiyâs dan dianggap tidak sah.
Jika penerapan qiyâs oleh Dewan Syariah PKS melalui dua hadis yang dikemukakannya sebagai maqîs ‘alaih , sekaligus sebagai sum- ber dan dalil hukum adanya ketentuan hukum aṣl tentang  kebolehan  meninggalkan  sholat Jum’at bagi orang yang merawat pasien yang sakitnya sudah dikhawatirkan akan kematian- nya, maka kepada maqîs ‘alaih inilah Dewan Syariah  PKS  men qiyâs kan  persoalan far‘u , yakni saksi dalam penghitungan suara Pilka- da. Maksudnya, yaitu persoalan ketika men- jadi  saksi  dalam  penghitungan  suara  Pikada yang  jelas  tidak  ada  ketentuan  hukumnya dalam naṣṣ ,  di qiyâs kan  kepada  hukum  bagi seseorang  yang  meninggalkan  sholat  Jum’at karena  menjaga  atau  merawat  pasien,  yang sudah ada naṣṣ nya. Qiyâs ini dilakukan, kar- ena  dianggap  antara maqîs  ‘alaih dan far‘u ’ memiliki kesamaan ‘illat .
Ketika  menerapkan qiyâs , ‘illat ( ةلع ) memang  menjadi  unsur  terpenting,  karena ia  menentukan  adanya qiyâs atau  yang menentukan  suatu  hukum  untuk  dapat direntangkan kepada yang lain. 26 Namun, jika dicermati  lebih  jauh,  kasus  atau  persoalan yang terdapat pada maqîs ‘alaih, tidaklah sama
26 Kaizal  Bay, “Metode  Mengetahui  ‘Illat  dengan Nash  (Al-Qur’an  dan  Sunnah),” Jurnal  Ushulud - din , Vol. XVIII, No. 2, (2012).
dengan kasus far‘u . Kasus yang terdapat pada maqîs  ‘alaih adalah  tentang  seseorang  yang merawat orang yang sedang sakit keras, jika ditinggalkan, dikhawatirkan akan mengalami kematian. Sedangkan kasus yang terdapat pada far‘u adalah membicarakan tentang seseorang yang  bertugas  sebagai  saksi  penghitungan suara dalam Pilkada, yang jika ditinggalkan, dikhawatirkan akan terjadi kecurangan. Jadi, terlihat  kemungkinanya  bahwa  kesamaan ‘ illat yang  dimaksudkan  dalam  pandangan Dewan  Syariah  PKS  adalah  keadaan  yang menghawatirkan ( khauf ) yang terdapat pada dua kejadian atau kasus tersebut.
Kalaupun  pada  kedua  kasus  tersebut, terkesan  ada  kesamaan  yakni  kekhawatiran ( khauf), akan  tetapi  sesungguhnya  keadaan atau sifat yang terkandung pada kekhawatiran ( khauf ) dua kasus tersebut, berbeda atau tidak sama.  Pada maqîs  ‘alaih ,  yakni  orang  yang menjaga atau merawat pasien, kekhawatiran- nya  adalah,  bahwa  jika  pasien  ditinggalkan akan terjadi sesuatu yang membahayakan atas keselamatan hidup pasien atau menimbulkan kebinasaan  (kematian)  bagi  si  pasien.  Sifat atau kondisi kekhawatiran seperti itulah, yang oleh sebagian ulama fikih, sebagai uzur atas hukum bolehnya meninggalkan sholat Jum’at. Hal ini terungkap dari penjelasan para ulama, antara  lain  al-Ghaitâbî  al-Ḥanafî  (w.855  H), ketika  mengomentari  perbuatan  Ibn  ‘Umar dalam  riwayat  Imam  al-Bukhârî  tersebut,  ia mengatakan:  “ ىلع  بيِرَقْلا  فارشإ  َوُهَو  ،رذعل  َناَك ك َلَهْلا ” 27 (adalah ia karena uzur, yakni merawat Sa’îd  bin  Zaid  yang  dekat  akan  kebinasaan atau  kematiannya).  Demikian  pula  menurut al-Syirâzî  dan  al-Nawâwî,  bahwa  sifat  atau keadaan khauf yang  dianggap  oleh  sebagian
27 Al-Ghaitâbî,  ‘ Umdat  al-Qârî  Syarḥ  Ṣaḥîḥ  al- Bukhârî , Vol. XVII (Beirût: Dâr Iḥyâ’ al-Turâts al- ‘Arabî, t.th), 102.
ulama fikih menjadi ‘ illat tidak wajibnya sho- lat Jum’at bagi orang menjaga atau merawat pasien, khawatir jika ditinggalkan akan terjadi sesuatu  yang  membahayakan  atau  mengaki- batkan  pasien,  sebagaimana  terlihat  dalam pernyataan mereka:
هتوم فاخي دو وذ وأ� رهص وأ� بيرق هل نم ىلع بجت لاو 28 رمع نب�و ديز نب ديعس ىلع خرصتس� هنأ� يور امل
Tidaklah wajib(sholat Jum’at) atas seseorang yang baginya ada kerabat yang karena sakit - nya, ia khawatir akan kematiannya, berdasar - kan hadis yang diriwayatkankan bahwa Sa’îd bin  Zaid  meminta  pertolongan  kepada  Ibn ‘Umar .
Sementara  itu,  sebagian  ulama  lain  me- nambahkan,  bahwa  sifat  atau  keadaan khauf yang dapat menjadi uzur boleh tidak melak- sanakan sholat Jum’at adalah وأ هسفن ىلع فئاخ هلام (kekhawatiran seseorang akan keselam - tan jiwa diri dan hartanya) dan فاخي ضيرم هل نم هعايض (orang sakit, khawatir sakitnya berta - bah berat). 29
Dari analisis dan didukung oleh pendapat ulama di atas, terlihat bahwa khauf yang men- jadi ‘illat dibolehkannya meninggalkan sholat Jum’at, pada aṣl (maqîs ‘alaihi ) adalah dalam rangka menjaga atau memelihara keselamatan jiwa  atau  kehidupan  orang  sakit  keras,  agar tidak  mengalami  kematian  pada  orang  lain. Dalam  hal  ini,  bila  dilihat  dari  sudut  kajian maqâṣid al-syarî‘ah , memelihara jiwa ( ḥifzh al-nafs )  berada  pada  tingkat  kebutuhan  ke- maslahatan  pokok  paling  tinggi  yang  harus diwujudkan.
Adapun khauf yang  terdapat  pada far‘u
28 Al-Syirâzî, Al-Muhadzdzab  fî  Fiqh  al-Imâm  al- Syâfi’î… ,  205;  Al-Nawâwî, Al-Majmû’  Syarḥ  al- Muhadzdzab , Vol. IV, 489. 29  Sayyid Sâbiq, Fiqh al-Sunnah , Vol. I (Beirût: Dâr al-Kitâb al-‘Arâbî, 1997), 305.
adalah  kekhawatiran  terjadinya  kecurangan dalam penghitungan suara, tidak sampai pada terjadinya  kematian  pada  orang  lain.  Oleh karena  itu, khauf yang  terdapat  pada  kasus far‘u ,  jika  dikaitkan  dengan  kajian maqâṣid al-syarî‘ah, tidak  sampai  pada tingkat  ke- butuhan  pokok  ( dharûriyah )  atau  berada dibawah  kebutuhan dharûriyah .  Ini  artinya, kalaupun  orang  yang  menjadi  tersebut  saksi tetap melaksanakan sholat Jum’at, tidak akan menyebabkan  kehilangan  nyawa  orang  lain. Jika demikian halnya, jelas bahwa antara ‘ il- lat yang ada pada aṣl dan far‘u terdapat per- bedaan ( fâriq ), atau ‘ illat yang terdapat pada far‘u tidak sebanding dengan ‘illat yang ter- dapat pada aṣl . Pada hal sebenarnya menurut para ulama uṣûl al-fiqh , diantara syarat ‘illat yang harus terpenuhi dalam melakukan qiyâs adalah bahwa ‘illat bagi hukum aṣl mestilah terdapat juga di dalam hukum cabang ( far‘u ), atau ‘illat yang terdapat pada aṣl semestinya bisa diterapkan pada far‘u .
Dalam  kajian uṣûl  al-fiqh ,  jika ‘illat hu- kum  asal tidak  sama,  tidak  sebanding  atau tidak terdapat di dalam hukum cabang ( far‘u ), maka qiyâs tersebut dinamakan sebagai qiyâs ma‘a al-fâriq , dan menurut para ahli uṣûl al- fiqh , qiyâs ma‘a al-fâriq ini adalah qiyâs fâsid ( qiyâs yang rusak) lâ yuhtajju bihi (tidak dap- at menjadi hujjah). 30 Ringkasnya, penggunaan qiyâs yang  dilakukan  oleh  Dewan  Syariah PKS dalam menyelesaikan persoalan ini tidak kuat untuk dipertahankan.
Di sisi lain, riwayat Imam al-Bukhârî dan Imam  Abû  Dâwud  yang  dijadikan maqîs ‘alaihi atau al-aṣl, ternyata bukan perbuatan ( al-fi’l )  Nabi  SAW,  akan  tetapi  merupakan perbuatan sahabat Nabi, yaitu Ibn ‘Umar bin Khaththâb.  Sesuatu  yang  disandarkan  pada
30 Al-Qarâfî, Al-Furûq , Vol. III, (t.tp: ‘Ӑlim al-Kutub, t.th). 185.
sahabat, baik berupa perkataan dan perbuatan, disebut  hadis mauqûf atau atsar  shaḥâbat , dan status kehujjahan hadis mauqûf menurut para ulama tidak wajib diamalkan. 31 Dengan demikian, ketentuan rukhṣah tidak wajib sho- lat Jum’at dengan uzur menjaga pasien yang dikhawatirkan akan kematiannya, tidak men- jadi  kesepakatan  para  ulama  fikih.  Padahal dalam melakukan qiyâs, hukum aṣl harus dis- epakati oleh para ulama. 32
Selain itu, dapat pula ditambahkan bahwa karena yang masalah tresebut berkaitan den- gan  ibadah maḥdhah, yakni  sholat  Jum’at, maka berlaku  kaidah  fikih  yakni:  يف  سايق  لا تادابعلا (tidak berlaku atau tidak sah qiyâs d - lam persoalan ibadah), atau لصلأا مكح ناك اذإ 33 هيلع سايقلا حصي مل ا ًضحم اًيدبعت (jika hukum asal sesuatu  adalah  ibadah mahdhah tidak  sah meng qiyâs kannya).  Al-Sarakhsî  (w.  483  H) dalam kitabya Uṣûl al-Sarakhsî secara tegas mengatakan:
زوجي  َالا � َاذَاهِلَاو لله ةَاعا َاط َاو ُه اَام ةَافرعم يِف يأ�رلل لخ ْدم  َالاَاو
ِيأْ� َّرلاِب ةَاداَابِعْل� لصأ� تاَابْثِإ
Dan tidak ada jalan masuk bagi ra’yu (qiyâs) dalam mengetahui suatu yang merupakan taat kepada Allah, dan oleh sebab inilah tidak boleh menetapkan asal ibadah dengan ra’yu (qiyâs) . 34
Begitupun  bahwa  hadis  riwayat  Abû Dâwud  sebagaimana  dinukil  oleh  Dewan Syariah PKS dalam fatwanya, juga diriwayat-
31 Thaḥḥân, Taisîr  Mushtholâḥ  al-Ḥadîts (Kuwait: Maktabat al-Ma‘ârif li al-Nasyr wa al-Tawzî’, 2004 M), 162 & 167.
32  Amir  Syarifuddin, Ushul  al-Fiqh ,  Vol.  I  (Jakarta: Kencana, 2009), 201.
33 Al-Manyâwî,  Al -Syarḥ  al-Kabîr  Limukhtaṣar  al- Uṣûl  Min  ‘Ilm  al-Uṣûl ,  (Mesir:  al-Maktabat  al- Syâmilah, 2011 M/1432 H), 512.
34 Al-Sarakhsî, Uṣûl al-Sarakhsî , Vol. II (Beirût: Dâr al-Ma’rifah, t.th), 122.
kan  oleh  imam  al-Ḥakim  (w.405  H)  dalam kitabnya al-Mustadrâk ‘Ala al-Ṣaḥîḥain (Vol. I,  hadis  nomor  896) 35 ,  al-Baihaqî  (w.458  H) dalam dua kitabnya Sunan al-Shaghîr (Vol. I hadis nomor 486), dan Sunan al-Kubra (Vol. III, hadis nomor 5047, 5048 & 5641), 36 serta al-Dâr  al-Quthnî  (w.385  H)  dalam  kitabya Sunan al-Dâr al-Quthnî (Vol. II hadis nomor 1557). 37 Akan tetapi di setiap jalur periwaya- tan tersebut, terdapat seorang periwayat ber- nama Abû Jinâb (nama aslinya Yahya bin Abî Huyyiah al-Kilâbî), yang menurut Ibn Ḥibbân (w.354 H), para ulama menilainya sebagi rawi yang dha’îf karena banyak melakukan tadlîs . 38 Itu  berarti  hadis  tersebut  berkualitas dha’îf dan  tidak  dapat  dijadikan  hujjah  atau  lan- dasan qiyâs .  Dengan  demikian,  berdasarkan analilis yang dipaparkan di atas dapat dikata- kan bahwa jawaban hukum yang dirumuskan dan fatwakan oleh Dewan Syariah PKS, tidak berdasarkan dalil yang kuat, dan qiyâs yang digunakannya tidak tepat, dan tidak sah kar- ena  menyalahi  ketentuan qiyâs sebagaimana terdapat dalam kajian uṣûl al-fiqh .

## 2. Fatwa Tentang Puasa Bagi Anak-Anak
Persoalan tentang puasa bagi anak-anak ini, ditanyakan oleh Ummu Muhammad Naṣṣih di Jakarta, sebagai berikut:
Bagaimana dengan puasa untuk anak menurut tinjauan  syariah?  Baikkah  anak  balita  sudah didisiplinkan puasa penuh padahal perkemban- gan sel-sel otak sebagian (lebih dari 80%) ter- jadi pada fase sejak dalam kandungan sampai
35 Ḥâkim  al-Naisâbûrî, Al-Mustadrâk  ‘Alâ  al- Ṣaḥîḥain , Vol. I (Beirût: Dar al-Kutub al-‘Imiyah, 1990 M), 373.
36 Al-Baihaqî, Suan al-Baihaqi , Vol. III, 107 & 263.
37 Dâr  al-Quthnî, Sunan  al-Dar  al-Quthni ,  Vol.  II ,
294.
38 Ibn Ḥibbân, Ṣaḥîḥ Ibn Ḥibbân bi Tartîb Ibn Ḥibbân ,
Vol.  V  (Beirût:  Al-Mua’assasat  al-Risâlah,  1993 M), 416.
4 tahun dan sulit terkejar di usia-usia sesudah nya?  Usia  berapakah  saat  ideal  untuk  mem- biasakan puasa setengah hari, kemudian sehari penuh bagi anak-anak?

## Menanggapi  pertanyaan  tersebut,  Dewan Syariah PKS berfawa sebagai berikut:
Tentang mulai umur berapa mereka mulai dilatih, tidak ada keterangan yang tegas, yang ada adalah bila mereka menangis, maka diberi makan. Usia yang  ideal  untuk  melatih  anak-anak  berpuasa, yaitu mulai umur tujuh tahun. Akan tetapi, bila sebelum umur tersebut sudah mampu maka sudah boleh mulai dilatih dengan tetap memperhatikan kondisi si anak dan tidak memaksanya, tidak pula mencela pihak lain yang tidak mengambil sikap terakhir  ini. Kewajiban  puasa  sama  dengan shalat .  Sedang  anak-anak  mulai  diperintahkan shalat sejak umur tujuh tahun sesuai dengan hadis Nabi SAW” . 39
Dalam  menetap  dan  memfatwakan  usia ideal untuk melatih anak-anak berpuasa ada- lah ketika berumur tujuh tahun, jelas Dewan Syariah PKS menggunakan qiyâs , yakni me- nyamakannya dengan kewajiban sholat. Peng- gunaan qiyâs dalam menyelesaikan persoalan ini cukup beralasan dan dapat diterima, karena memang tidak ada naṣṣ (al-Qur’an dan hadis) yang  berbicara  tentang  persoalan  ini  secara eksplisit.
Dewan Syariah PKS, dalam fatwanya ini, hanya  mengemukakan  hadis  riwayat  imam al-Bukhârî 40 dan riwayat imam Muslim 41 yang kandungan  dua  hadis  di  atas  menunjukkan bahwa  anak-anak  para  sahabat  Nabi  SAW saat  itu  telah  melakukan  puasa. Akan  tetapi dalam hadis itu tidak disebut secara jelas usia anak yang dimaksud. Dalam hadis itu hanya ada menyebut anak dengan lafal “ اننايبص “ yang
39  Dewan  Syariah  PKS, Fatwa-Fatwa  Dewan Syari’ah… , 73-74.
40 Al-Bukhârî, Jâmi’ Ṣaḥîḥ al-Bukhârî , Vol. III, 37. 41 Muslim, Ṣaḥîḥ Muslim, Vol. II (Beirût: Dâr al-Iḥyâ’ al-Turâts al-‘Arabî, t.th), 798.
maknanya  selalu  dipakai  untuk  menyatakan anak yang masih belum akil baligh ( غلبي مل نم ملحلا ) atau sudah mulai sudah siap menerima tugas-tugas  kehidupan. 42 Dengan  demikian, batasan  usia  anak  cakap  berpuasa  tidak dapat ditentukan dengan nominal angka usia melainkan  fase  perkembangan  usia  anak. Sedangkan tentang sholat, terdapat dalil hadis yang secara tegas memerintahkan anak untuk mulai  melaksanakan  sholat  pada  usia  tujuh tahun, yaitu:
، ِه ِّد َاج  ْنَاع ، ِهيِبأَ� ْنَاع ،َاةَارْب َاس  ِنْب  ِعيِبَّرل�  ِنْب  ِكِلَامْل� ِدْبَاع  ْنَاع َّيِب َّصل�  �وُرُم«  : َامَّل َاسَاو   ِهْيَالَاع  ُالله  ىَّل َاص   ُّيِبَّنل�   َالاَاق  : َالاَاق ُهوُب ِر ْضاَاف  َانيِن ِس َار ْشَاع  َاغَال َاب � َاذِإَاو ، َانيِن ِس  َاعْب َاس  َاغَالَاب �َاذِإ ِة َال َّصلاِب 43 »ا َاهْيَالَاع Dari Abd Malik bin al-Rabî’ bin Sabrah, dari ayahnya,  dari  neneknya  berkata,  Rasulullah SAW bersabda: Suruhlah anak-anakmu melak - sanakan sholat jika usianya sudah tujuh tahun, jika sampai usia sepuluh tahun pukullah atas mereka  (jika  tidak  mengerjakan  sholat ).  H.R Abû Dâwud.(Mardani 2019)
Jika  kembali  ke  subtansi  persoalan,  yak- ni  sejak  kapan  usia  ideal  anak  mulai  dilatih berpuasa,  maka  sesungguhnya  ini  memper- soalkan kesanggupan anak dalam melakukan puasa, yakni sejak usia kapan kira-kira yang ideal anak mulai sanggup, atau memiliki ke- sanggupan melaksanakan puasa. Dilihat dari sisi  ini,  maka  jelas  dalam  hal  kesanggupan anak dalam latihan melaksanakan sholat tidak sama  dengan  kesanggupan  anak  melakukan latihan  berpuasa. Artinya,  dari  segi  kemam- puan fisik, berbeda antara sholat dan berpua - sa. Kemampuan atau kesanggupan fisik anak dalam melakukan sholat tidak berat, dan tidak
42  Ibn  Fâris, Mu’jam  Maqâyis  al-Lughah ,  Vol.  III (t.tp: Dâr al-Fikr, 1979), 331; Sa’di Abû Habîb, Al- Qâmus al-Fiqh Lughatan wa Isthilaḥan (Damasy- qus: Dâr al-Fikr, 1988), 207.
43 Abû Dâwûd, Sunan Abî Dãwûd , Vol. I, 133.
sebanding  dengan  kemampuan  atau  kesang- gupan fisik anak dalam melakukan puasa. Jika dipaksakan pada anak, berpuasa dapat berpen- garuh  pada  kesehatan  fisik  anak,  sedangkan memaksa  anak  sholat  tidak  sampai  merusak fisik anak. Ringkasnya, tidak bisa disamakan puasa  dengan  sholat.  Dengan  demikian, qi- yâs yang dilakukan oleh Dewan Sayriah PKS dalam melakukan kajian persoalan ini, dapat disebut qiyâs  ma‘a  al-fâriq, batal  dan  tidak dapat dijadikan dasar arumentasi ( lâ yuhtajju bihi ).

## Penutup
Penggunaan qiyâs oleh Dewan Syariah PKS dalam  memfatwakan  hukum  bolehnya  men- inggalkan sholat Jumat ketika menjadi saksi dalam  penghitungan  suara  Pilkada  adalah tidak tepat, karena terdapat beberapa kelema- han,  yaitu:  pertama,  tidak  adanya  kesamaan antara ‘llat yang  terdapat far‘u dengan  ke- samaan ‘ illat pada maqîs ‘alaihi atau al-aṣl, dan  karenanya disebut qiyâs  ma‘a  al-fâriq lahu tajju bihi . Kedua, ketentuan rukhṣah ten- tang  tidak  wajib  sholat  Jum’at  dengan  uzur menjaga pasien yang dikhawatirkan akan ke- matiannya,  tidak  menjadi  kesepakatan  para ulama fikih. Padahal dalam melakukan qiyâs, hukum aṣl harus disepakati oleh para ulama.
Ketiga,  riwayat  Imam  al-Bukhârî  dan  Imam Abû Dâwud yang dijadikan maqîs ‘alaihi atau al-aṣl, ternyata bukan perbuatan ( al-fi’l ) Nabi SAW, melainkan perbuatan sahabat Nabi yang tidak kuat diamalkan. Keempat, hadis riwayat Imam  Abû  Dâwud  yang  dijadikan maqîs ‘alaihi atau al-aṣl, berkualitas dha’îf dan tidak dapat dijadikan hujjah sebagai landasan qiyâs . Adapun dalam fatwa tentang penetapan usia ideal bagi anak melatih puasa, juga tidak te- pat, karena kesanggupan yang menjadi salah satu  unsur  ( ‘illat )  pada  pelaksanaan  puasa tidak  sama  dengan  kesanggupan  melaksana- kan sholat.

## Bibliography

## Journals
Azhari,  Fathurrahman.  “Qiyas  Sebuah  Me- tode  Penggalian  Hukum  Islam.” Jurnal Syariah:  Jurnal  Hukum  dan  Pemikiran , Vol. 13, No.1, 2014.
Bay, Kaizal. “Metode Mengetahui ‘Illat den- gan Naṣṣ (al-Qur’an dan Sunnah) dalam Qiyas.” Jurnal  Ushuluddin , Vol.  XVIII,
No. 2, 2012.
Nasrullah. “Majelis Ulama Indonesia (MUI);
Studi Atas  Penggunaan  Metodologi  Qi- yas  sebagai  Upaya  Penetapan  Hukum Islam  Di  Indonesia.” Al-Fikra:  Jurnal Ilmiah Keislaman , Vol. 16, No. 2, 2017. Nur  Kholiq,  Afriana.  “Relevansi  Qiyas  Da- lam Istinbath Hukum Kontemporer.” Is - tidalal: Jurnal Studi Hukum Islam , Vol.
1, No. 2, 2014.
Nuril Huda, Ahmad. “Fatwa and Political In- terest:  Understanding  the  Fatwa  of  De- wan  Syari’ah  Pusat  of  PKS  on  Islamic Political Party.” Jurnal Ulul Albab , Vol. 13, No.2, 2010.
Sofa AR. “Perubahan Fatwa.” al-Qolam: Jur - nal  Kajian  Keislaman , Vol.  27,  No.  2  , 2010.
Subuki, Makyun. “Dimensi Pragma Dialektis Fatwa.” Ahkam:  Jurnal  Ilmu  Syari’ah , Vol. XV, No. 2, 2015.
Wirman, Hardi Putra. “Problematika Pendeka- tan  Analogi  (Qiyas)  Dalam  Penetapan Hukum Islam.” Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum , Vol. 47, No. 1, 2013.
Zakirman, Al Fakhri. “Metodologi Fatwa Ma- jelis Ulama Indonesia.” Al-Hikmah: Jur - nal Dakwah , Vol. 10, No 2, 2016.

## Books
Abû  Dâwûd. Sunan Abî  Dâwûd .  Beirût: Al-
Maktabat al-‘Ashriyyah, t.th Abû Habîb, Sa’di. al-Qâmus al-Fiqh Lugha - tan  wa  Isthilaḥan .  Damasyqus:  Dâr  al-
Fikr, 1988 M.
Abû  Mundzir  Maḥmûd  bin  Muḥammad  bin Musthofa bin ‘Abd al-Lathîf, al-Manyâwî. al-Syarḥ al-Kabîr Limukhtashar al-Uṣûl Min ‘Ilm al-Uṣûl. Mesir: al-Maktabat al- Syâmilah, 2011.
Al-Âmidî,  Saif  al-Dîn. al-Iḥkâm  fî  Uṣûl  al- Aḥkâm . Beirût: Dâr al-Islâmî, t.th.
Al-Baihaqî. Sunan al-Kubra. Beirût-Lebanon;
Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003 M
Al-Bukhârî,  Muḥammad  Ismâ’il  Abû  ‘Abd. Jâmi’  al-Ṣaḥîḥ  lil  al-Bukhârî .  t.tp:  Dâr Thuq al-Najâḥ, 1422 H Al-Dâr  al-Quthnî. Sunan  Dâr  al-Quthnî . Beirût-Lebanon:  Mu’assasat  al-Risâlah,
2004.
Al-Ghaitâbî. ‘ Umdat al-Qârî Syarḥ Ṣaḥîḥ al- Bukhârî ,  Beirût:  Dâr  Iḥyâ’  al-Turâts  al- ‘Arâbî, t.th.
Al-Ḥakim  al-Naisâbûrî. al-Mustadrâk  ‘ala al-Ṣaḥîḥain .  Beirût:  Dâr  al-Kutub  al-
‘lImiyyah, 1990.
Al-Qarâfî. Al-Furûq .  t.tp:  ‘Ӑlim  al-Kutub,
t.th.
Al-Sarakhsî. Uṣûl al-Sarakhsî . Beirût: Dâr al-
Ma’rifah, t.th.
Al-Syirâzî. al-Muhadzdzab  fî  Fiqh  al-Imâm al-Syâfi’î .  t.tp:  Dâr  Kutub  al-‘Ilmiyyah,
t.th.
Al-Tamîmî  Muḥammad  bin  Ḥibbân  bin Ah - mad bin Ḥibbân bin Ma’âdz bin Ma’dân. Ṣaḥîḥ Ibn Ḥibbân bi Tartîb Ibn Hibban . Beirût: Al-Mua’assasat al-Risâlah, 1993. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tang- ga Partai Keadilan Sejahtera Dewan  Syariah  Partai  Keadilan  Sejahtera.
Fatwa,  Bayan  &  Tadzkirah .  Jakarta: DSP-PKS, 2010.
Dewan  Syariah  Partai  Keadilan  Sejahtera.
Fatwa-Fatwa  Dewan  Syariah  Partai Keadilan Sejahtera .  Bandung:  Haraka- tuna Publishing tahun 2006
Ibn Fâris, Aḥmad bin Fâris bin Zakariya al-
Qazwainî  al-Râzî. Mu’jam  Maqâyis  al- Lughah. t.tp: Dâr al-Fikr, 1979.
Ibn Ḥibbân Muhammad bin Ḥibbân bin Ah - mad bin Ḥibbân bin Ma’âdz bin Ma’dân al-Tamîmî. Ṣaḥîḥ  Ibn  Ḥibbân  bi  Tartîb Ibn  Hibban .  Beirût:  al-Mua’assasat  al- Risâlah, 1993.
Ibn  Manẓûr. Lisân  al-‘Arab. Beirut:  Dâr  al- Shadr, 1414 H.
Ibn  Qudâmah. Rawḍat  al-Naẓîr  wa  Junnat al-Manâẓir  fi  Uṣûl  al-Fiqh  ‘ala  Mad - zhab  al-Imâm  Aḥmad  ibn  Ḥanbal ,  t.tp: Mua`ssasat  al-Rayyân  lil  Thaba’at  wa Nasyr wa al-Tawzî`, 1423 H/2002 M
Matta, Anis. Dari Gerakan ke Negara . Jakar- ta: Fitrah Rabbani, 2006.
Mudzhar, Atha’. Fatwa-Fatwa  Majelis  Ula - ma Indonesia, Sebuah Studi tentang Pe - mikiran Hukum Islam di Indonesia 1975- 1988 , Jakarta: INIS, 1993.
Muslim bin Ḥajjaj, Abû Ḥasan al-Qusyairî al- Naisabûri. Ṣaḥîḥ Muslim. Beirût: Dâr al- Ih yâ` al-Turâts al-‘Arabî, t.th.
Sâbiq,  Sayyid. Fiqh  al-Sunnah .  Beirût:  Dâr al-Kitâb al-‘Arâbî, 1997.
Syarifuddin,  Amir. Ushul  al-Fiqh .  Jakarta: Kencana, 2009.
Thahhḥḥân,  Maḥmûd  bin  Aḥmad  bin Maḥmûd. Taisîr  Mushtholâḥ  al-Ḥadîts . Kuwait:  Maktabat  al-Ma’âif  li  al-Nasyr wa al-Tawzî`, 2004.
Wahhâb Khallâf, Abd. Uṣûl al-Fiqh . t.tp: al- Haramain li al-Nasyr wa Tawzî’, 2004.

## Theses and Report
Habibi,  Ramadan.  “Pengaruh  Fatwa  Yusuf Al-Qaradawi Terhadap  Fatwa  Berkaitan Politik Dewan Syariah Pusat Partai Kea-
dilan Sejahtera (PKS) di Indonesia.” Dis -
ertasi , Universiti Malaya, 2013.