Ulûmuna: Jurnal Studi Keislaman Vol.8 No.2: Desember 2022 P-ISSN 2442-8566 E-ISSN 2685-9181

## MENCABAR PROBLEMATIKA SUMBER HUKUM ISLAM MUTTAFAQ SEBAGAI PIJAKAN DASAR MUJTAHID

## Suhaimi
Fakultas Hukum Universitas Madura Email: suhaimi@unira.ac.id

## Mohammad Fahrur Rozi
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Madura Email: mohammad.fahrur.rozi@unira.ac.id

## Achmad Rifai
Fakultas Hukum Universitas Madura Email: riflaw94@unira.ac.id

## Gatot Subroto
Fakultas Hukum Universitas Madura Pamekasan Email: gsubroto758@gmail.com

## Abstract
The  problem  of  the  source  of  Islamic  law  is  a  very  urgent  matter  to  be discussed.  Given  in  reality  the  source  of  Islamic  law  is  a  guideline  for  all Muslims.  Therefore,  it  is  necessary  to  have  the  validity  of  legal  sources  that have been  agreed  upon  by the  fuqaha'  so  that  there  are  no  fatal  mistakes  in practicing Islamic teachings. This paper will describe the sources of muttafaq Islamic law.
Keywords : Sources of Islamic Law, Muttafaq, Historicity

## Abstrak
Problematika  sumber  hukum  Islam  merupakan  hal  yang  sangat  urgen  untuk diperbincangkan.  Mengingat  dalam  realitasnya  sumber  hukum  Islam  adalah pedoman bagi seluruh umat Islam. Oleh karenanya diperlukan adanya validitas sumber  hukum  yang  telah  disepakati  oleh  para  fuqaha‟  agar  tidak  terjadi kesalahan  yang  fatal  dalam  mengamalkan  ajaran  Islam.  Tulisan  ini  akan menjabarkan sumber hukum Islam muttafaq .
Kata Kunci : Sumber Hukum Islam , Muttafaq, Historisitas

## Pendahuluan
Dalam  Islam  terdapat  sumber-sumber  hukum  yang  dapat  dijadikan pedoman  secara  legal  formal.  Sumber-sumber  hukum  tersebut  para  ulama menyebut dengan Mas}a>dir al-Ah}ka>m yang memiliki arti beberapa sumber hukum  islam.  Dalam  hal  ini  yang  dimaksud  adalah  al-Qur‟a>n,  al-H{adi>th, ijma‟, qiyas dan istidlal. Istidlal ini berupa istihsa>n, maslahat al-Mursalah, „urf dan yang lainnya yang ditetapkan juga sebagai sumber hukum Islam.
Dari  beberapa  sumber  hukum  yang  disebutkan  di  atas,  dinyatakan sebagai sumber hukum islam yang muttafaq, artinya sumber hukum disepakati oleh  para  ulama.  Walaupun  diantara  sebagian  para  ulama  masih  ada  yang memperselisihkan.  Hanya  saja  dua  sumber  hukum  yang  benar-banar  secara valid tidak ada yang memperselisihkan, yaitu al-Qur‟an dan al-Hadi>th.
Selain istilah Mas}a>dir al-Ah}ka>m , terdapat istilah lain yang dikenal dengan Adillat  al-Ahka>m yang  artinya  dalil-dalil  hukum  islam.  Sebenarnya istilah  tersebut  hanya  berbeda  secara  terminologi,  namun  memiliki  maksud yang  sama.  Ada  yang  menyatakan Mas}a>dir  al-Ah}ka>m adalah  sumber- sumber  hukum  yang  hanya  meliputi  al-Qur‟an  dan  sunnah  saja.  Sedangkan Adillat al-Ahka>m merupakan sumber-sumber hukum islam berupa al-Qur‟an, sunnah dan yang lainnya segaimana telah disebutkan di atas.
Untuk  lebih  memperjelas  pemahaman  tentang  persoalan  sumber- sumber  hukum  islam,  maka  dalam  tulisan  ini  akan  memaparkan  secara konperehensip, terutama yang terkait dengan historisitasnya.
Terminologi Mas{a<dir al-Ah{ka<m
Mas}a>dir  al-Ah}ka>m  memiliki  arti  sumber-sumber  hukum  Islam. Ada  yang  menyatakan  dengan  istilah Adillat  al-Ahka>m yang  memiliki  arti dalil-dalil  hukum  islam.  Secara  etimologis  kata  sumber  berarti  asal  sesuatu. 1
Jika kata “sumber” bergabung dengan kata “hukum islam” maka dapat ditarik suatu pengertian sebagai asal atau tempat pengambilan hukum islam. 2 Dalam istilah bahasa „arab mas}a>dir ( رداصم ) adalah bentuk jama‟ dari )ردصم( yang berarti tempat terbitnya sesuatu; sumber, asal. 3
Secara etimologis, kata hukum berasal dari bahasa Arab yaitu al-hukm berarti al-‘ilm wa al-fiqh .  Juga berarti al-‘adl . Fi’il muta’addinya yaitu kata ahkama
1 Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Depdikbud dan Balai Pustaka, 1990), 974.
2 Ngainun Na‟im, Sejarah Pemikiran Hukum Islam (Yokyakarta: Teras, 2009), 21.
3 S. Askar, Kamus al-Azhar (Jakarta: Senayan Publishing, 2009), 406.
mempunyai  arti  perpegang  dengan  teguh. 4 Al-hukm juga  berarti al-qada’ (ketetapan) dan al-man’u (pencegahan). 5
Sedangkan  secara  terminologis  terdapat  beberapa  pengertian  yaitu: Menurut  Muhammad  Abu  Zahrah,  hukum  adalah  titah  (khitab)  pembuat shara‟  yang  berkaitan  dengan  perbuatan  orang-orang  mukallaf,  baik  berupa tuntutan, pilihan atau penetapan. 6 Sedangkan menurut Muhammad Hasbi Ash Siddieqy, hukum adalah koleksi daya upaya fuqaha‟dalam menetapkan shari‟at islam sesuai dengan kebutuhan masharakat. 7
Dalam  Oxford  English  Dictionary  yang  dikutip  oleh  Muhammad Muslehuddin,  hukum  adalah  sekumpulan  aturan-aturan,  baik  berasal  dari aturan formal maupun adat, yang diakui oleh masharakat dan bangsa tertentu sebagai pengikut bagi anggota. 8
Berangkat dari definisi sumber hukum islam di atas, dapat dinyatakan secara  tegas  bahwa  dalam  melakukan  perbuatan  apa  saja  harus  bersandarkan pada  hukum.  Artinya  memiliki  pedoman  atau  dasar  yang  jelas  sebagaimana yang telah tercantum dalam sumber hukum tersebut.
Sumber- Sumber Hukum Islam
Dalam  sejarah  pemikiran  hukum  islam,  banyak  sekali  sumber  hukum yang dapat dijadikan rujukan dalam setiap persoalan hukum yang terjadi dalam kehidupan  masharakat.  Baik  menyangkut  persoalan  ibadah,  mu‟amalah, perkawinan,  politik  (siyasah)  dan  persoalan  lainnya.  Semua  hal  tersebut masing-masing telah tercantum dalam sumber hukum islam.
Sudah disepakati oleh kaum muslimin bahwa tiap-tiap peristiwa tentu ada ketentuan-ketentuan hukumnya, baik berdasarkan nas} yang tegas maupun nas}  yang  tidak  tegas,  maupun  tidak  berdasarkan  nas}.  Kemudian  timbul perbedaan  pendapat  tentang  sumber-sumber  hukum  tersebut.  Ada  yang menyatakan  dua  saja,  ada  yang  menyatakan  empat,  dan  ada  pula  yang meyatakan  lebih  dari  sepuluh. 9 Dari  perbedaan  tersebut,  dapat  ditarik  secara sunstantif  bahwa  sumber  hukum  islam  terpetakan  menjadi  dua,  yaitu  hukum
4 Ibn Mansur, Lisa>n al-‘Arab , Vol. 12 (Beiru>t: Da>r al-Sadir,1990), 140-143.
5 Abdul Azis Dahlan et.al, Ensiklopedi Hukum Islam, Vol.2 (Jakarta: PT. Ikhtiyar Baru, 1996), 571.
6 Muhammad Abu Zahrah, usu>l al-Fiqh (Tt, Dar al-Fikr al-„Arabi, 1958), 28.
7 Muhammad Hasbi Ash Siddiqy, Falsafah Hukum Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 44.
8 Muhammad  Muslehuddin, Philosopy  of  Islamic  Law  and  The  Orientalists (Lanore:  Islamic Publication Ltd.,1980), 17.
9 Ahmad Hanafi, Pengantar dan Sejarah Hukum Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1970),54.
yang  berlandaskan  pada  nas}  (al-Qur‟an  dan  al-Sunnah)  dan  hukum  yang mengacu  pada ra‟yu  atau  rasio,  yang dalam hal  ini  masuk  pada  ranah  ijtihadi seperti ijma‟, qiyas, maslahah al-Mursalah, „Urf dan lain sebagainya.
Para  ulama  berbeda  dalam  menentukan  dalil-dalil  hukum  islam disebabkan  karena  perbedaan  cara  berijtihad  mereka  dan  perbedaan  dalam melakukan istinbat} hukum atau pengambilan sebuah hukum. 10 Perbedaan ini akan  menjadi  sebuah  fenomena  bahwa  hukum  islam  dalam  sejarah  dan perkembangannya mengalami dinamisasi.
Menurut  Joseph  Schacht  dalam  bukunya  “ The  Origins  of  Muhammadan Jurisprudence ”  menyatakan  bahwa  sumber  hukum  yang  klasik  yang dikembangkan  oleh  al-Shafi‟i  meliputi  empat  sumber  yaitu;  (1)  al-Qur‟an,  (2) Sunnah  Nabi,  yaitu  suri  teladannya,  (3)  Ijma‟  atau  konsensus  komunitas ortodoks  dan  (4)  Qiyas  atau  metode  analogi.  Pokok-pokok  teori  tersebut dibangun oleh al-Shafi‟i. 11 Keempat sumber hukum tersebut telah disebutkan pula dalam berbagai literatur dan telah menjadi sumber hukum yang muttafaq yakni telah disepakati oleh para ulama‟. Diantaranya dalam bukunya Prof. Dr. Abdul Wahab Khallaf yang menyebutkan tentang sumber hukum islam yang telah disepakati sebagaimana keempat sumber hukum yang telah disebutkan. 12
Bilamana  disebutkan  secara  lengkap  mengenai  sumber  hukum  islam diantaranya yaitu; al-Qur‟an, hadis, ijma‟, qiyas, istihsa>n, maslahat mursalah, „urf, zaddu al-Dha>ri‟ah, shar‟un ma> qablana> (shari‟at sebelum islam) dan dala>lah  al-Iqtira>n. 13 Selain  itu,  ada  juga  yang  menyebut  istilah  istidla>l. Istidla>l adalah mengambil sebuah dalil hukum yang tidak ada dalam nas, ijma‟ maupun  qiyas.  Seperti  istihsa>n,  maslahah  mursalah,  „urf,  dan  shar‟un  ma> qablana>. 14
Dalam  pembahasan  ini  tidak  akan  membahas  secara  keseluruhan tentang  sumber  hukum  di  atas,  melainkan  akan  membahas  terbatas  pada empat sumber hukum saja. Diantaranya; al-Qur‟an, sunnah (hadis), ijma‟ dan qiyas.
10 Wahbah al-Zuhaili>, Us}u>l al-Fiqh al-Islami > (Beiru>t: Dar al-Fikr, 1987), 733. 11 Joseph  Schacht, The  Origins  of  Muhammadan  Jurisprudence ,  Terj.  Joko  Supomo  (Yokyakarta:
Insan Madani, 2010),3.
12 „Abdul Wahab Khallaf, Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 81.
13 Moh. Rifa‟i, Us}u>l Fiqh (Bandung: PT. Alma‟arif, 1973), 108-144. Ahmad Hanafi, Pengantar dan Sejarah Hukum Islam, 54-89.
14 Wahbah al-Zuhaili>, Us}u>l al-Fiqh al-Islami >, 733-734.
Pertama, Al-Qur’an .  Secara  bahasa,  al-Qur‟an  adalah  bentuk masdar dari kata أرق ( qa-ra-a ) yang artinya bacaan, berbicara apa yang tertulis padanya, menelaah.  Sedangkan  secara  istilah,  para  ulama  us}u>l  mendefinisikan,  “al- Qur‟an yaitu firman Allah, baik lafaz} dan maknanya yang diturunkan kepada Rasulullah  saw.  dalam  bentuk  bahasa  arab,  merupakan  mu‟jizat  dalam  setiap surah-surahnya,  yang  ditulis  dalam  mushaf,  yang  dinukil  secara  mutawatir, merupakan  ibadah  bagi  yang  membacanya,  dimulai  dari  surah al-Fatihah  dan ditutup dengan surah an-Nas. 15
Al-Qur‟an merupakan sumber hukum yang pertama dan utama, tidak ada  sumber  hukum  lainnya  yang  dapat  mengungguli  al-Qur‟an  atau menyamainya.  Karena  semua  dalil  hukum  yang  berkembang  harus  merujuk pada kandungan al-Qur‟an. Dan yang lebih penting lagi al-Qur‟an merupakan petunjuk bagi seluruh umat manusia, karena didalamnya berisi tentang hukum- hukum shara‟ dan hukum-hukum sosial lainnya, serta mengandung mu‟jizat. 16
Periwayatan  al-Qur‟an  dipindahkan  secara  mutawatir.  Karena  tidak dinamakan al-Qur‟an jika tidak mutawatir. Disini berarti bahwa periwayatan al- Qur‟an  benar-benar  diriwayatkan  oleh  orang-orang  terpercaya  keadilan  dan kethiqahannya.  Seperti  sahabat-sahabat  nabi,  mulai  dari  Abu  Bakar,  Umar, Uthman, Ali dan sahabat-sahabat lainnya yang terpercaya. Sehingga dari masa pewahyuan  al-Qur‟an  sampai  pada  masa  pembukuan  al-Qur‟an  yang  dikenal mus}haf uthmani pada masa sahabat Uthman bin Affan.
Tidak  diragukan  lagi  bahwa  al-Qur‟an  adalah  sumber  pertama  bagi hukum-hukum  islam.  Di  dalam  al-Qur‟an  terdapat  sebanyak  lima  ratus  ayat yang  berisi  tentang  hukum-hukum  dari  jumlah  keseluruhan  ayat  al-Qur‟an yang sebanyak 6660 (enam ribu enam ratus enam puluh) ayat. 17
Sejak awal sejarah islam, kaum muslimin telah selalu menggunakan al- Qur‟an  sebagai  rujukan  utama  untuk  menyimpulkan  hukum-hukum  islam. Namun  ketika  dinasti  shafawi  berkuasa  al-Qur‟an  hanya  boleh  dijadikan pedoman  bagi  orang-orang  tertentu  saja  yang  memiliki  gelar  kenabian  dan imam.  Sedangkan  untuk  orang-orang  awam  tidak  diperbolehkan  untuk menjadikan  al-Qur‟an  sebagai  pedoman.  Golongan  yang  mempunyai
15 Manna  al-Qat}t}a>n, Maba>hith Fi> ‘Ulu>m al-Qur’a>n (Riyadh:  Manshu>rat al-Ashr al- Hadith, tt.),9. 16 Nazar Bakry, Fiqh dan Us}u>l Fiqh (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1994),32.
17 Ayatullah  Ba>qir  al-S}adr, A  Short  History  of  ‘Ilmu  al-Us}u>l ,  Terj.  Satrio  Pinandito  dan Ahsin Muhammad (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1993), 142.
349 | ‘Ulûmunâ : Jurnal Studi Keislaman
pandangan  seperti  ini  dinamakan Akhbariyyin .  Maksudnya  golongan  yang hanya mengacu pada tradisi.
Ngainun na‟im menyatakan fungsi al-Qur‟an adalah sebagai berikut: (1) sebagai  sumber  hukum  yang  disamping  sebagai  mu‟jizat  juga  bernilai  ibadah bagi  pembacanya.  (2)  al-Qur‟an  mempunyai  fungsi  sebagai  bukti  kebenaran Nabi  Muhammad  saw.. 18 Bukti  kebenaran  tersebut  telah  banyak  dinyatakan dalam  al-Qur‟an  bahwa  al-Qur‟an  dalam  segi  bahasanya  bernilai  sastra  yang tinggi sehingga tidak dapat ditiru atau ditandingi oleh siapapun.
Quraish  Shihab  dalam  bukunya  membumikan  al-Qur‟an  telah menyinggung  persoalan  al-Qur‟an  yang  tidak  dapat  ditandingi  oleh  siapapun, sebagai  bukti  atas  kebenaran  Nabi  Muhammad  saw..  Menurutnya,  bukti tersebut  sifatnya  bertahap  yaitu; pertama ,  menantang  siapapun  yang meragukannya  untuk  menyusun  semacam  al-Qur‟an  secara  keseluruhan  (QS. 52:34). Kedua, menantang mereka untuk menyusun sepuluh surah semacam al- Qur‟an (QS. 11:12). Ketiga , menantang mereka untuk menyusun satu surah saja semacam al-Qur‟an  (QS. 10:38). Keempat , menantang mereka untuk menyusun sesuatu  seperti  atau  lebih  kurang  sama  dengan  satu  surah  dari  al-Qur‟an. 19
Jadi,  tidak  ada  yang  mempertentangkan  abahwa  al-Qur‟an  adalah  sumber hukum tertinggi yang paling utama dan pertama.
Kedua, Sunnah .  Sunnah  menurut  bahasa  berarti  jalan  dan  kebiasaan yang baik atau yang jelek; jalan yang terpuji atau yang tercela. 20 Dalam istilah shara‟, sunnah ialah segala sesuatu yang diperintahkan, dilarang dan dianjurkan oleh  nabi,  baik  berupa  perkataan  maupun  perbuatannya.  Dengan  demikian apabila  dalil  hukum  shara‟  disebutkan  al-Kitab  dan  al-Sunnah,  maka  yang dimaksudkan  adalah  al-Qur‟a>n  dan  al-Hadi>th. 21 Istilah  sunnah  dapat dinyatakan sama dengan hadis.
Menurut  Joseph  Schacht,  orang  yang  membatasi  pengertian  sunnah adalah  al-Sha>fi‟i,  dia  memberikan  pengertian  sunnah  hanya  terbatas  pada prilaku  Nabi  Muhammad  saw.,  berbeda  dengan  ulama  sebelumnya  yang
18 Ngainun Na‟im, Sejarah Pemikiran Hukum Islam, 26. 19 M.  Quraish  Shihab, Membumikan  Al-Qur’an,  Fungsi  dan  Peran  Wahyu  Dalam  Kehidupan Masyarakat (Bandung: Mizan,2003), 27.
20 Nur al-Di>n Ithr, Manhaj al-Naqdi fi> ‘Ulu>m al-H{adi>th (Beiru>t: Da>r al-Fikr, 1979), 27.
21 Abu al-Husain Muslim bin al-Hajja>j al-Qushairi> al-Nasaiburi>, S{ahi>h Muslim Sharah al- Nawawi>, Juz 2 (Kairo: Matba‟ah al-Misriyah, 1349), 705.
memberikan  pengertian  secara  umum,  yaitu  tradisi  atau  praktik-praktik  yang biasa dilakukan masharakat secara umum. 22
Menurut Margoliouth sebagaimana yang dikutip oleh Joseph Schacht, memberikan kesimpulan bahwa sunnah merupakan sebuah dasar hukum yang semula  bermakna  kebiasaan  ideal  atau  kebiasaan  normatif  masharakat,  dan baru kemudian mempunyai makna yang terbatas perbuatan-perbuatan Nabi. 23
Tidak  dapat  disangkal  lagi  bahwa  sunnah  atau  hadis  merupakan sumber hukum kedua setelah al-Qur‟an. Hadis merupakan penjelasan dari al- Qur‟an  yang  masih  bersifat  umum  ( mujmal ).  Dalam  artian,  perkara-perkara hukum  yang  dipandang  butuh  penjelas  ( baya>n ),  maka  secara  praktis  hal  ini akan dijelaskan oleh hadis.
Menurut  Wael  B.  Hallaq,  dengan  menukil  pandangan  Imam  Syafi‟i, bahwa hubungan al-Qur‟an dengan sunnah yaitu mempunyai hubungan yang harmonis.  Sunnah  dapat  menjelaskan  persoalan-persoalan  yang  tidak dicantumkan  dalam  al-Qur‟an.  Berikut  Ia  memberikan  contoh  pada  masalah perkawinan.  Perkawinan  dijelaskan  secara  umum  dalam  al-Qur‟an,  namun tentang  bagaimana  perkawinan  dalam  praktiknya  tidak  ditentukan  dalam  al- Qur‟an. Kemudian sunnahlah yang menjelaskan tentang tata cara perkawinan tersebut. 24
Dalam  rincian  yang  lebih  lengkap  tentang  hubungan  sunnah  dan  al- Qur‟an,  as-Shafi‟i  mengemukakan  fungsi  sunnah  sebagai  berikut:  (1)  Sebagai turutan bagi hokum yang telah diatur dalam al-Qur‟an. (2) Sebagai penjelasan berupa  rincian  atau  batasan-batasan  atas  hukum  al-Qur‟an.  Dan  (3)  sebagai tambahan, artinya mengatur hukum yang tidak diatur dalam al-Qur‟an. 25
Dalam konteks kesejarahan, pada masa Nabi dan khalifah yang empat hadis-hadis  Nabi  belum  dikodifikasikan  (dibukukan)  seperti  sekarang,  hanya masih  barupa  hafalan  dari  para  sahabat,  mereka  belum  berani  menuliskan hadis  karena  tidak  adanya  perintah  dari  Nabi  saw.  bahkan  Nabi  pernah melarang menuliskannya.
Adapun sebab-sebab hadis tidak dibukukan yaitu: (1) pada masa Nabi kaum muslimin dapat bertanya langsung kepada Nabi tentang suatu persoalan
22 Joseph Schacht, The Origins of Muhammadan Jurisprudence , 89.
23 Ibid., 90.
24 Wael B. Hallaq, A History of Islamic Legal Theories , Terj. E. Kusnadingrat dan Abdul Haris bin Wahid (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 37.
25 Lahmuddin Nasution, Pembaruan Hukum Islam Dalam Mazhab Syafi’i (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), 76.
hukum  atau  persoalan  lainnya  yang  masih  perlu  penjelasan.  (2)  Sahabat khawatir kalau hadis dituliskan akan terjadi campur baur antara al-Qur‟an dan hadis.  (3)  Pada  masa  sahabat  kaum  muslim  banyak  menghabiskan  waktunya dalam  urusan  peperangan  untuk  memadamkan  fitnah  yang  terjadi  dan mengamankan  kaum  memberontak  (murtad)  sehingga  tidak  ada  kesempatan para sahabat untuk membukukan hadis. 26
Kodifikasi  hadis  secara  resmi  telah  dilakukan  pada  masa  khalifah „Umar  bin  „Abdul  „Azis  perkiraan  tahun  99-101  H  (717-720  M).  Ia memerintahkan kepada Gubernurnya di Madinah yaitu Abu Bakar bin Hazm agar  mengumpulkan  hadis  dan  melakukan  kodifikasi.  Disamping  itu  juga,  Ia juga  memerintahkan  kepada  Gubernur  yang  ada  di  Hijaz  dan  Kufah. 27
Kemudian  yang  berperan  dan  mempunyai  andil  besar  dalam  melakuan kodifikasi hadis adalah Ibn Shihab al-Zuhri.
Ketiga, Ijma’ . Ijma‟ secara bahasa pengertiannya ialah ‘azm (cita-cita). Sedangkan  secara  istilah,  ijma‟  adalah  kesepakatan  para  mujtahidin  diantara umat  islam  pada  suatu  masa  setelah  kewafatan  Rasulullah  saw.  atas  hukum shar‟i  mengenai  suatu  kejadian  atau  kasus. 28 Ada  juga  yang  memberikan pengertian, ijma adalah suatu kesepakatan bagi orang-orang yang susah payah dalam  menggali  hukum-hukum  agama  (mujtahid)  diantara  umat  Muhammad saw.  sesudah  beliau  meninggal  dalam  suatu  masa  yang  tidak  ditentukan  atau suatu urusan (masalah) diantara masalah-masalah yang diragukan yang belum ada ketetapannya dalam al-Qur‟an dan sunnah. 29
Adapun contoh ijma‟ yang disepakati misalnya dalam masalah warisan, bagian  untuk  cucu  dalam  pembagian  harta  pusaka  (fara>id}),  dalam  firman Allah surat al-Nisa‟ ayat 11:
                                                             
26 Nazar Bakry, Fiqh dan Us}u>l Fiqh , 43.
27 Ibid., 45. 28 Abdul  Wahhab  Khallaf, ‘Ilmu  Us}u>l  al-Fiqh, Terj.  Noer  Iskandar  al-Barsany  dan  Moh. Talhah Mansoer (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 62.
29 Nazar Bakry, Fiqh dan Us}u>l Fiqh , 51.
“Allah  menshari'atkan  bagimu  tentang  (pembagian  pusaka  untuk)  anak- anakmu.  Yaitu  :  bagian  seorang  anak  lelaki  sama  dengan  bagian  dua  orang anak perempuan”. 30
Dalam  ayat  ini  tidak  disebutkan  cucu,  oleh  sebab  itu  menurut  ijma‟ ulama,  cucu  sama  dengan  anak,  jika  anak-anak  tidak  ada,  maka  cucu memperoleh bagian waris yang besarnya sebanyak anak laki-laki.
Ijma‟  akan  diakui  sebagai  sumber  hukum  islam  jika  memenuhi beberapa  kriteria  yaitu; pertama ,  ketika  terjadi  peristiwa  harus  ada  beberapa orang  mujtahid. Kedua ,  semua  mujtahid  yang  menyaksikan  peristiwa  tersebut mengakui hukum shara‟ yang telah mereka putuskan dengan tidak memandang Negara, kebangsaan, dan golongan mereka. Ketiga , kesepakatan itu hendaknya dilahirkan  oleh  masing-masing  mereka  secara  tegas  terhadap  peristiwa tersebut,  baik  melalui  perkataan  maupun  perbuatan. Keempat ,  kesepakatan  itu harus merupakan kebulatan pendapat dari semua mujtahid. 31
Adapun  pembagian  ijma‟  yaitu  ada  dua  bagian  yaitu;  (1)  ijma‟  qauli> (ucapan), yaitu ijma‟ dengan cara para ulama ijtihad menetapkan pendapatnya, baik  dengan  lisan  maupun  tulisan  yang  menerangkan  persetujuan  atas pendapat  mujtahid  lain  pada  masanya.  Ijma‟  ini  disebut  dengan ijma’  qat}’i> . (2)  ijma‟  sukuti>  (diam),  adalah  ijma‟  dengan  cara  para  ulama  ijtihad  tidak mengeluarkan  pendapat  atas  mujtahid  lain.  Ijma‟  ini  disebut  juga ijma’ z}anni> . 32
Dalam pandangan ulama shi‟ah, ijma‟ itu kembali kepada sunnah nabi. Karena kesepakatan yang terjadi diantara para ulama terhadap suatu kasus atau peristiwa, dipastikan ajarannya berasal dari sunnah nabi atau dari para imam. Menurut  mereka,  tidak  akan  mungkin  terjadi  kesepakatan  antara  para  ulama (ijma‟) kalau ulama tersebut tidak belajar dari para imam yang sama. Apabila semua  muslim  mempunyai  pandangan  sama  atau  kesatuan  pandangan,  ini merupakan bukti bahwa pandangan mereka diterima Nabi. Tidaklah mungkin semua muslim punya pandangan yang sama atas suatu masalah jika pandangan itu bersumber dari diri mereka sendiri. 33
30 Al-Qur‟an, 4:11.
31 Inilah pendapat menurut Mukhtar Yahya dan Fathurrahman sebagaimana yang dikutip oleh
Ngainun Na‟im dalam bukunya, Sejarah Pemikiran Hukum Islam, 35-36.
32 Moh. Rifa‟i, Us}u>l Fiqh , 130.
33 Ayatullah Ba>qir al-S}adr, A Short History of ‘Ilmu al-Us}u>l , 146.
353 | ‘Ulûmunâ : Jurnal Studi Keislaman
Keempat, Qiyas .  Qiyas  menurut  bahasa  artinya  mengukur  sesuatu dengan  lainnya  dan  mempersamakannya. 34 Sedangkan  menurut  istilah,  qiyas adalah  mempersamakan  hukum  suatu  perkara  yang  belum  ada  kedudukan hukumnya dengan suatu perkara yang sudah ada ketentuan hukumnya karena adanya segi-segi persamaan illat. 35
Kedudukan  qiyas  merupakan  sumber  hukum  keempat  setelah  al- Qur‟an, hadis, dan ijma‟. 36 Qiyas sangat luas cakupannya dibandingkan dengan ijma‟, karena dalam qiyas tidak disharatkan adanya kesepakatan ulama. Hanya saja dalam qiyas setiap orang diperbolehkan untuk mengqiyaskan suatu perkara berdasarkan  pribadinya  masing-masing  asalkan  sesuatu  yang  diqiyaskan terdapat illat yang sama dalam al-Qur‟an maupun hadis.
Menurut  Yahya  dan  Fathurrahman  sebagaimana  yang  dikutip  oleh Ngainun  Na‟im,  bahwa  ada  empat  unsur  yang  menjadi  tolak  ukur  dalam pemakaian qiyas. 37 Pertama , as}al (pokok) yaitu suatu peristiwa yang sudah ada ketentuan hukumnya dalam nas} yang dijadikan patokan dalam mengqiyaskan hukum  suatu  masalah.  Ini  disebut  dengan ma’qis  ‘alaihi . Kedua ,  far‟u  (cabang) yaitu  suatu  peristiwa  baru  yang  tidak  ada  ketentuan  hukumnya  dalam  nas} sehingga memerlukan dasar penetapan hukum. Ini disebut dengan ma’qis .
Ketiga , hukum asal yaitu ketetapan hukum shara‟ yang ditetapkan oleh nas}  tersebut  untuk  menetapkan  hukum  cabang.  Dan keempat ,  illat  yaitu kesesuaian sifat yang terdapat dalam hukum as}al itu sama dengan sifat yang terdapat dalam peristiwa baru (cabang).
Menurut wael B. Hallaq, diantara semua topik us}u>l al-Fiqh, analogi (qiyas)  memberikan  penjelasan  yang  paling  luas.  Bahkan  pembahasannya menempati  sepertiga  dari  seluruh  isi  sebuah  kitab.  Yang  menjadi  persoalan paling  utama  dalam  masalah  analogi  ini  adalah  unsur-unsur  terpenting  yang
34 Moh. Rifa‟i, Us}u>l Fiqh , 133. 35 Ahmad Hanafi, Pengantar dan Sejarah Hukum Islam, 63. 36 Ibid. hal ini juga dinyatakan oleh Abdul Wahhab Khallaf, bahwa qiyas merupakan sumber hukum  keempat  setelah  al-Qur‟an,  Sunnah  dan  Ijma‟  dan  juga  merupakan  hujjah  shar‟iyyah atas  hukum-hukum  mengenai  perbuatan  manusia  ( ‘amaliyah ).  Dengan  pengertian  bahwa apabila terdapat suatu kasus atau kejadian yang tidak ada ketentuannya dalam nas} dan ijma‟ maka  qiyaslah  yang  dapat  dijadikan  sebagai  rujukan,  asalkan  ada  kesamaan illat .  Ada  juga menyatakan  bahwa  qiyas  bukan  merupakan  hujjah  shar‟iyyah  atas  hukum,  ini  merupakan pendapat dari madhhab niz}amiyah z}ahiriyah dan sebagian kelompok shi‟ah. Abdul Wahhab Khallaf, ‘Ilmu Us}u>l al-Fiqh, 77.
37 Ngainun Na‟im, Sejarah Pemikiran Hukum Islam, 37.
harus  ada  dalam  analogi.  Apabila  salah  satu  dari  unsur-unsur  tersebut  tidak ada, maka tidak dapat dinyatakan sebagai analogi. 38
Adapun unsur-unsur yang harus ada dalam analogi sebagaimana telah disinggung di atas. Dalam pemahaman Hallaq analogi harus terdapat unsur; (1) kasus baru ( far’u ) yang membutuhkan solusi hukum, (2) kasus asli ( as}l ) yang ada dalam sumber-sumber utama al-Qur‟an, Sunnah dan konsensus, (3) alasan ratio legis ( ‘illat ), sifat umum yang ada pada kasus baru dan kasus asli, dan (4) norma hukum ( hukm ) yang dinisbatkan pada kasus baru dan karena kesamaan antara dua kasus yang di transfer dari kasus lama ke kasus baru. Dalam hal ini Hallaq memberikan contoh kasus mengenai minuman anggur yang terbuat dari buah anggur. Menurut teks wahyu minuman anggur tersebut dilarang dengan illat  karena  minuman  tersebut  memabukkan.  Ketika  terdapat  kasus  baru, minuman anggur yang terbuat dari buah kurma dengan adanya kesamaan illat, yaitu  sama-sama  memabukkan,  maka  minuman  tersebut  dihukumi  sama dengan minuman yang terdapat dalam teks wahyu tersebut. 39
Ulama yang menetapkan qiyas menggunakan dalil-dalil yang ada dalam nas}. Hal ini digunakan untuk menjadi landasan shar‟i bahwa keberadaan qiyas dapat  dijadikan  sebagai  hujjah  shar‟iyyah  atau  sebagai  sumber  hukum  islam setelah al-Qur‟an, sunnah dan ijma‟. Misalnya dalam al-Qur‟an surah al-Nisa‟ ayat 59:
                                                                                             
                                                                                               
                             

“Hai  orang-orang  yang  beriman,  taatilah  Allah  dan  taatilah  Rasul  (Nya),  dan ulil  amri  di  antara  kamu.  kemudian  jika  kamu  berlainan  Pendapat  tentang sesuatu,  Maka  kembalikanlah  ia  kepada  Allah  (al-Quran)  dan  Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” . 40
38 Wael B. Hallaq, A History of Islamic Legal Theories , 123.
39 Ibid.
40 Al-Qur‟an, 4:59.
Jalan  pengambilan  dalil  adalah  bahwa  Allah  SWT.  memerintahkan orang  mukmin,  jika  berlainan  pendapat  dan  bertentangan  mengenai  sesuatu yang  tidak  terdapat  dalam  al-Qur‟an,  sunnah  dan  ulil  amri  di  antara  mereka, agar  mengembalikannya  pada  Allah  dan  Rasulnya.  Makna  mengembalikan pada Allah dan Rasulnya adalah menggunakan cara apa saja dari sesuatu kasus yang  tidak  ada  ketetapannya  dalam  nas},  yang  penting  ada  kesamaan illat .
Termasuk dalam hal ini adalah qiyas. 41

## Sumber Hukum Islam Perspektif Historis
Dalam  sejarah  dan  perkembangannya,  sumber  hukum  islam ( Mas}a>dir  al-Ah}ka>m )  mengalami  perkembangan  yang  sangat  signifikan. Banyak  sekali  literatur  sejarah tashri’ yang  menjelaskan  tentang  alur  sejarah hukum  islam,  mulai  dari  masa  Rasulullah,  masa  sahabat,  sampai  pada  masa tadwin  (kodifikasi)  beberapa  sumber  hukum  islam.  Dengan  demikian  untuk lebih  memperjelas  pemahaman  tentang  sumber  hukum  islam  ( Mas}a>dir  al- Ah}ka>m ), berikut akan dipaparkan secara sistematis.
Pertama , Sumber Hukum Islam Pada Masa Rasulullah. Pada masa Rasulullah  tidak  terdapat  persoalan  apapun  yang  tidak  dapat  dipecahkan, apalagi  yang  berkenaan  dengan  persoalan  hukum,  karena  pada  masa  itu Rasulullah  sebagai  pemutus  hukum  atas  semua  perkara  yang  terjadi.  Ketika terjadi persoalan hukum, maka dapat ditanyakan langsung kepada Rasulullah, dan  beliaulah  yang  akan  memberikan  jawaban  terhadap  persoalan  tersebut dengan berlandaskan pada dua sumber hukum, yaitu al-Qur‟an dan Sunnah. 42
Menurut  Abdul  Wahhab  Khallaf,  pada  periode  Rasulullah  hanya terdapat  dua  sumber  hukum  (perundang-undangan);  yaitu  wahyu  Ilahi  (al- Qur‟an) dan ijtihad Rasulullah saw. sendiri (Sunnah). Apabila terjadi peristiwa yang  memerlukan  ketetapan  hukum,  atau  ada  suatu  pertanyaan,  permintaan fatwa  dan  semacamnya,  maka  Allah  menurunkan  wahyu  kepada  Rasulullah saw..  Kemudian  Rasulullah  menyampaikan  wahyu  tersebut  kepada  umatnya. Dan  wahyu  inilah  yang  menjadi  undang-undang  yang  wajib  diikuti.  Apabila Allah  tidak  menurunkan  wahyu-Nya,  maka  Rasulullah  melakukan  ijtihad
41 Abdul Wahhab Khallaf, ‘Ilmu Us}u>l al-Fiqh, 78.
42 Abuddin  Nata,  Hafiz  Anshary, Al-Qur’an  dan  Hadis,  Dira>sah  Isla>miyah  I (Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 1993), 150.
sendiri.  Hasil  ijtihad  inilah  yang  kemudian  menjadi  ketetapan  atau  undang- undang yang harus diikuti. 43
Contoh  peristiwa  yang  ditetapkan  oleh  Allah  melalui  wahyu,  yaitu ketika  ada  orang  bertanya  kepada  Nabi  mengenai  hukum  khamr  dan  judi. Maka Allah mewahyukan kepada beliau dalam surat ayat 219:
                                                                                   
                                                                                       
                                                 
“Mereka  bertanya  kepadamu  tentang  khamr  dan  judi.  Katakanlah:  "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa  yang  mereka  nafkahkan.  Katakanlah:  "  yang  lebih  dari  keperluan." Demikianlah  Allah  menerangkan  ayat-ayat-Nya  kepadamu  supaya  kamu berfikir.” 44
Contoh yang lainnya, selain ketetapan yang ada dalam al-Qur‟an, suatu riwayat  sebagaimana  dikutip  oleh  Abdul  Wahhab  Khalaf.  “Menurut  riwayat bahwa  sebagian  sahabat  pernah  bertanya  kepada  Rasulullah  saw.:  ya Rasulullah,  kami  tengah  mengarungi  lautan,  sedang  kami  tidak  membawa persediaan  air  tawar  yang  cukup  untuk  berwud}u,  bolehkah  kami  berwud}u dengan  air  laut?  Rasulullah  saw.  menjawab:  ya  air  laut  itu  bisa  dipergunakan untuk  bersuci  airnya  serta  halal  bangkainya.”  (HR.  Ahmad,  Abu  Dawud, Tirmiz}i, al-Nasai dan Ibnu Majah). 45
Pada  masa  Rasulullah,  juga  pernah  dilakukan  ijtihad  dengan  metode qiyas yang pernah dilakukan oleh beliau sendiri. Perbuatan Rasul yang bersifat umum ini berarti membentuk shari‟at bagi umatnya, karena juga tidak terdapat dalil  yang  menghususkannya.  Oleh  karena  itu  mengqiyaskan  kejadian  yang
43 „Abdul Wahab Khallaf, Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam, 13.
44 Al-Qur‟an, 2:219.
45 „Abdul Wahab Khallaf, Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam, 16.
357 | ‘Ulûmunâ : Jurnal Studi Keislaman
tidak ada nas}nya adalah termasuk diantara sunnah Rasul saw. dan bagi umat islam beliau adalah contoh teladan ( uswatun hasanah ). 46
Adapun  contoh  qiyas  yang  pernah  dilakukan  oleh  Rasulullah  saw. adalah;  “sebuah  riwayat  menyebutkan  bahwa  Jariyah  (wanita  amat) Khoth’amiyah berkata:  Ya  Rasulullah,  sesungguhnya  bapakku  dituntut  oleh kefard}uan melaksanakan haji ketika sudah tua, yakni pada masa tidak mampu melaksanakannya. Seandainya saya melaksanakan ibadah haji sebagai gantinya, adakah hal demikian berguna baginya? Nabi bersabda kepadanya: Bagaimana pendapatmu  sekiranya  bapakmu  mempunyai  utang  kemudian  engkau membayarnya, adakah yang demikian itu berguna baginya? Jariyah menjawab: betul. Maka Nabi bersabda kepadanya: utang kepada Allah lebih berhak untuk dibayar.” 47
Sebenarnya  ketika  di  analisa  secara  mendalam,  sumber  hukum  pada masa  Rasulullah,  lebih  banyak  mengacu  kepada  wahyu  dari  Allah.  Walaupun disitu Rasulullah pernah melakukan ijtihad, namun implementasinya Rasulullah banyak  mendapatkan  petunjuk  dari  Allah.  Karena  beliau  merupakan  Rasul pilihan  yang  telah  direncanakan  Allah  menjadi  suri  tauladan  yang  baik  bagi seluruh umat.
Kedua ,  Sumber  Hukum  Islam  Pada  Masa  Sahabat. Dengan wafatnya Nabi Muhammad saw. berhentilah wahyu yang selama kurun waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari yang beliau terima dari malaikat Jibril, baik waktu beliau  berada  di  Mekah  maupun  di  Madinah.  Begitu  juga  dengan  Sunnah berakhir  pula  dengan  meninggalnya  beliau.  Dalam  hal  ini  kedudukan Rasulullah  tidak  dapat  digantikan  oleh  siapapun  saja,  karena  beliau  adalah seorang  Nabi  dan  Rasul  yang  agung  dan  diagungkan  oleh  Allah.  Namun menyangkut  tugas  dan  peran  beliau  sebagai  penyampai  risalah  kepada  umat harus  senantiasa  dilanjutkan. 48 Agar  risalah  islam  tidak  berhenti  di  tengah dijalan dengan wafatnya Rasulullah saw.. Dan sebagai pengganti beliau adalah para sahabat.
Adapun  sumber  hukum  pada  masa  sahabat  yaitu;  (1)  al-Qur‟an,  (2) Sunnah,  dan  (3)  Ijtihad  sahabat.  Apabila  terjadi  suatu  peristiwa  baru  atau persengketaan,  maka  para  ahli  fatwa  mencari  ketetapan  hukumnya  dalam  al-
46 Abdul Wahhab Khallaf, ‘Ilmu Us}u>l al-Fiqh, 82. 47 Ibid.
48 Abuddin Nata, Hafiz Anshary, Al-Qur’an dan Hadis, Dira>sah Isla>miyah I, 53.
Qur‟an. Apabila mereka mendapatkan ketetapan hukumnya di dalam nas} al- Qur‟an  itu,  maka  mereka  menerapkan  hukum  tersebut.  Akan  tetapi,  apabila mereka  tidak  mendapatkan  ketetapan  hukumnya  dalam  al-Qur‟an,  maka mereka  mencari  keterangan  dalam  sunnah.  Dan  jika  menemukannya  dalam sunnah,  maka  mereka  menetapkan  hukum  tersebut.  Selanjutnya,  apabila mereka  tidak  menemukannya  dalam  sunnah,  maka  para  sahabat  melakukan ijtihad  dengan  mengqiyaskannya  dengan  suatu  hukum  yang  telah  ada ketetapannya dalam nas}. 49
Adapun dasar argumentasi yang menjadikan ijtihad sahabat merupakan bagian dari sumber hukum adalah: 50
a. Mereka  ikut  menyaksikan  tindakan  dan  sikap  Rasulullah  saw. ketika  mempergunakan  kekuatan  ijtihatnya  pada  saat  wahyu tidak  turun,  dan  saat  itu  ada  problematika  hukum  yang  perlu dicari jawabannya.
b. Apa yang pernah terjadi ketika Rasulullah saw. Muaz} bin Jabal menjadi  qad}i  negeri  Yaman.  Terjadi  dialog  antara  Rasulullah dengan  Muaz}.  Rasulullah  berkata:”Bagaimana  caramu menetapkan  hukum  atas  suatu  peristiwa  yang  kamu  hadapi?”
Muaz}:”Aku  menetapkan  hukum  berdasarkan  al-Qur‟an”. Rasul  bertanya:”Kalau  kamu  tidak  menemukan  ketetapan dalam  al-Qur‟an?”  Muaz}  menjawab:”Aku  akan  menetapkan berdasarkan  sunnah  Nabi  saw.”  Rasul  bertanya:”Kalau  kamu tidak  menemukan  ketetapan  dalam  sunnah?”  Muaz}:  ”Aku akan  berijtihad  dengan  pendapatku  sendiri.”  Mendengar jawaban  dari  Muaz},  lalu  Rasulullah  mengakui  jawaban tersebut,  sambil  memuji  kepada  Allah  SWT.  atas  pemberian taufiq kepada utusan Rasul-Nya.”
c. Bahwa mereka memahami berdasarkan adanya penyebutan illat pada  sebagian  ayat-ayat  hukum  dalam  al-Qur‟an  dan  sunnah, sehingga  dengan  demikian  mereka  memahami  bahwa  tujuan penetapan  hukum  dalam  al-Qur‟an  dan  sunnah  adalah  untuk kemaslahatan  umat.  Oleh  karena  itu  apapun  cara  yang ditempuh  dalam  menetapkan  sebuah  hukum  untuk  mencapai
49 „Abdul Wahab Khallaf, Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam, 48.
50 Ibid.,49.
kemaslahatan  tersebut  harus  dilakukan.  Termasuk  dalam melakukan ijtihad.
Ketiga, Sumber Hukum Islam Pada Masa Tadwin. Periode tadwin merupakan  periode  keemasan  dalam  sejarah  pembentukan  hukum  islam. Dalam  periode  ini  berbagai  sumber  hukum  islam  telah  terkodifikasi  secara sistematis  dalam  bentuk  perundang-undangan  hukum  islam.  Pada  masa  ini gerakan  penulisan  dan  pembukuan  hukum-hukum  islam  mengalami perkembangan  dan  kemajuan  yang  sangat  pesat.  Seperti  hadis-hadis  Nabi, fatwa-fatwa  dari  kalangan  sahabat,  tabi‟in-tabi‟in,  tafsir  al-Qur‟an,  fikih  para imam  mujtahid  serta  berbagai  ilmu  us}u>l  fiqh  telah  dikodifikasi  dalam bentuk pembukuan. 51
Sumber-sumber hukum pada masa tadwin ini ada empat yaitu; (1) al- Qur‟an, (2) Sunnah, (3) Ijma‟, dan (4) Ijtihad dengan metode qiyas atau ijtihad dengan  salah  satu  dari  metode  istimbat}.  Kalau  seorang  mufti  mendapatkan ketetapan  hukum  suatu  masalah  dalam  al-Qur‟an  dan  sunnah,  maka  mereka harus  berpedoman  pada  nas}  tersebut.  Dan  kalau  tidak  mendapatkan ketetapan  dalam  al-Qur‟an  dan  sunnah,  maka  mereka  menetapkan  hukum dengan menggunakan ijma‟ para mujtahid, apabila dalam ijma‟ telah ditemukan ketetapan  hukumnya,  maka  yang  harus  dijadikan  pedoman  adalah  ijma‟. Selanjutnya jika mereka tidak menemukan ketetapan hukum berdasarkan ijma‟, maka  langkah  berikutnya  adalah  berijtihad  dengan  menggunakan  metode istimbat} yang diajarkan shari‟at, misalnya dengan metode qiyas. 52

## Kesimpulan
Dari  pembahasan  di  atas  dapat  ditarik  suatu  kesimpulan  bahwa Mas}a>dir  al-Ah}ka>m (sumber-sumber  hukum  islam),  dalam  sejarahnya mengalami  perkembangan yang  sangat signifikan, mulai  dari masa  Rasulullah saw., masa sahabat, sampai masa tadwin. Bahkan sampai pada sekarang masih diperbincangkan secara konperehensif.
Sebenarnya  apabila  dianalisa  secara  mendalam,  munculnya  istilah ijtihad  telah  ada  pada  masa  Rasulullah  saw.,  yang  kemudian  berkembang sampai  pada  masa-masa  setelah  wafatnya  Rasulullah.  Dan  yang  paling  sering
51 Ibid.,71.
52 Ibid.,81.
menjadi  perbincangan  serius  adalah  pada  periode  munculnya  imam  mujtahid (maz}hah  yang  empat),  terutama  tokoh  yang  sering  memunculkan  istilah- istilah  tentang Mas}a>dir  al-Ah}ka>m adalah  Imam  Shafi‟I,  berikut  dengan pendapat-pendapatnya.
Mas}a>dir  al-Ah}ka>m yang muttafa>q ,  tidak  ada  pertentangan diantara para fuqaha‟ yaitu al-Qur‟an, hadis, ijma‟ dan qiyas. Sedangkan yang masih  menjadi  perdebatan  yaitu  selain  keempat  sumber  hukum  tersebut. Diantaranya;  istihsa>n,  maslahat  al-Mursalah,  „urf,  zadduz  z}ari‟ah  dan  yang lainnya.

## Daftar Pustaka
Al-Qur’an  Dan  Terjemahannya .  Madi>nat  al-Munawwarah:  al-Mushhaf  al- Shari>f, 1418 H. Askar, S. Kamus al-Azhar . Jakarta: Senayan Publishing, 2009. Bakry, Nazar. Fiqh dan Us}u>l Fiqh. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1994. Dahlan, Abdul Azis, et.al. Ensiklopedi Hukum Islam, Vol.2. Jakarta: PT. Ikhtiyar Baru, 1996. Di>n Ithr (al), Nur. Manhaj al-Naqdi fi> ‘Ulu>m al-H{adi>th. Beiru>t: Da>r al-Fikr, 1979.
Hallaq, Wael B.. A History of Islamic Legal Theories .  Terj. E. Kusnadingrat dan
Abdul Haris bin Wahid. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
Hanafi,  Ahmad. Pengantar  dan  Sejarah  Hukum  Islam. Jakarta:  Bulan  Bintang,
1970.
Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Depdikbud dan Balai Pustaka, 1990. Khallaf, „Abdul Wahhab. ‘Ilmu Us}u>l al-Fiqh. Terj. Noer Iskandar al-Barsany dan Moh. Talhah Mansoer. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
Khallaf,  „Abdul  Wahab. Sejarah  Pembentukan  dan  Perkembangan  Hukum  Islam.
Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001. Mansur, Ibn. Lisa>n al-‘Arab , Vol. 12. Beiru>t: Da>r al-Sadir,1990. Muslehuddin, Muhammad. Philosopy of Islamic Law and The Orientalists. Lanore: Islamic Publication Ltd.,1980.
Na‟im, Ngainun . Sejarah Pemikiran Hukum Islam . Yokyakarta: Teras, 2009.
Nasaiburi> (al), Abu al-Husain Muslim bin al-Hajja>j al-Qushairi>>. S{ahi>h Muslim Sharah al-Nawawi>, Juz 2. Kairo: Matba‟ah al-Misriyah, 1349.
361 | ‘Ulûmunâ : Jurnal Studi Keislaman
Nasution, Lahmuddin. Pembaruan Hukum Islam Dalam Mazhab Syafi’i. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001.
Nata, Abuddin dan Hafiz Anshary. Al-Qur’an dan Hadis, Dira>sah Isla>miyah I. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993. Qat}t}a>n  (al),  Manna. Maba>hith  Fi>  ‘Ulu>m  al-Qur’a>n. Riyadh: Manshu>rat al-Ashr al-Hadi>th, tt..
Rifa‟i, Moh.. Us}u>l Fiqh. Bandung: PT. Alma‟arif, 1973.
S}adr  (al),  Ayatullah  Ba>qir. A  Short  History  of  ‘Ilmu  al-Us}u>l .  Terj.  Satrio Pinandito dan Ahsin Muhammad. Jakarta: Pustaka Hidayah, 1993.
Schacht,  Joseph. The  Origins  of  Muhammadan  Jurisprudence ,  Terj.  Joko  Supomo. Yokyakarta: Insan Madani, 2010.
Shihab,  M.  Quraish. Membumikan  Al-Qur’an,  Fungsi  dan  Peran  Wahyu  Dalam Kehidupan Masyarakat . Bandung: Mizan,2003.
Siddiqy  (Ash),  Muhammad  Hasbi. Falsafah  Hukum  Islam .  Jakarta:  Bulan Bintang, 1993.
Zahrah, Muhammad Abu. usu>l al-Fiqh . Tt, Dar al-Fikr al-„Arabi, 1958. Zuhaili> (al), Wahbah. Us}u>l al-Fiqh al-Islami >. Beiru>t: Dar al-Fikr, 1987. Zuhri,  Muh. Hukum  Islam  Dalam  Lintasan Sejarah .  Jakarta: PT.  Raja  Grafindo Persada.