Sanksi bagi Perusahaan Pers yang Melakukan Tindak Sub Judice Rule dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Pasal 18 Ayat (2) Undang- Undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers

## Achmad

## STAI Syaicona Moh Cholil Bangkalan Madura
Email: rosulahmad9@gmail.com
Abstrak: This  research  is  the  result  of  library  research  conducted  on the  basis  of  problems  that  have  often  occurred  recently,  where  the press  has  started  to  interfere  too  far  in  cases  currently  being  handled by  the  judiciary, or  rather the  press  has  committ ed  acts of  Sub  Judice Rule.  This  study  aims  to answer the  questions,  namely  1.  What  is  the criminal  sanction  for  the  sub-judice  rule  according  to  Article  18 Paragraph  (2) of  Law  Number  40  Year 1999  concerning  the  Press?  2. What  is  the  criminal  sanction  for  the  sub-judice  rule  according  to Islamic  Criminal  Law?  The  author,  with  the  above  problems,  then studies  and  researches  to  solve  these  problems  with  library  research using  the  descriptive  method  used to describe  the  concept of  the  sub - judice rule criminal act in Article 18 paragraph (2) of Law Number 40 of 1999 about the press. Furthermore, it  is analyzed with a Deductive mindset  that  originates  from  basic  principles  and  is  combined  with research using the perspective of Islamic Criminal Law. It is analyze d for  specific  conclusions  regarding  the  general  description  of  the  sub - judice  rule  by  the  press  according  to  Law  No.  40 of  1999  concerning the  press  then  draw  conclusions  that  are  specific  to  Islamic  criminal law. The conclusion from the results of this study can be seen that the sanctions  for  criminal  acts of  the  sub-judice  rule  contained  in  Article 18  paragraph  (2)  of  Law  Number  40  of  1999  concerning  the  press, namely, shall be punished with a maximum fine of Rp. 500,000,000.00 (Five  hundred  million  rupiah).  Sub-judice  rule  is  a  criminal  act  of insulting  the  court  by  means  of  publication,  which  in  this  case  is classified  as  a  takzir,  because  neither  the  type  nor  the  sanctions  are determined  by  the  syarak,  so  that  the  determination  of  the  penalty  is fully left to Ulil Amri.
Key words: contempt of court. Islamic criminal law, sub judice rule

## 1. Pendahuluan
Sebagai  negara hukum  Indonesia  merupakan Negara yang berlandaskan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  telah  me ngakui  bahwa kemerdekaan  pers  merupakan  salah  satu  bentuk  dari  kedaulatan rakyat dan  merupakan  bagian  penting  dari  terselenggaranya  atau terciptanya  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara yang demokratis.
Pers  merupakan  bagian  yang  sangat  penting  dan berpengaruh  dalam  penyebaran  informasi  pembentukan  opini publik.  Jika  dilihat  dari  perkembangannya  ketika  Indonesia masih  dalam  masa  penjajahan,  surat  kabar  juga  memiliki  andil penting  dalam  proses  pencapaian  kemerdekaan,  pada  saat  itu kaum  muda  menggunakan  surat  kabar  sebagai  media  untuk menumbuhkan semangat pergerakan nasional.
Sementara  pada  masa  orde  baru  dianggap  sebagai masa  terburuk  bagi  kehidupan  pers  nasional,  karena  pada  masa itu pers tidak dapat dengan bebas  menjalankan fungsinya,  segala sesuatunya diatur oleh pemerintah mulai dari  jumlah perusahaan pers  hingga  sajian  pemberitaan  yang  harus  mengikuti  aturan yang telah ditetapkan. Sejalan dengan runtuhnya orde baru, masa reformasi  merupakan  kebangkitan  bagi  kemerdekaan  pers, kemudian  lahirlah  wadah  hukum  yang  menjembatani  kebebasan berpikir,  dan  beraspirasi  melalui    pers  dan  media  massa  yang dituangkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  1999 Tentang Pers.
Terbitnya  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  1999 Tentang  Pers  yang  kemudian  menguatkan  kedudukan  pers,  dan menjadi payung hukum atas kemerdekaan pers yang di dalamnya diatur  mengenai  asas,  fungsi,  hak,  kewajiban  dan  peranan  pers nasional,  juga  sanksi  bagi  pihak  yang  melampaui  batasan  yang
telah  ada,  seperti  yang  terkandung  dalam  Pasal  18  Ayat  (2) Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  1999  Tentang  Pers  yang berbunyi;  Perusahaan  pers  yang  melanggar  ketentuan  Pasal  5 Ayat  (1)  dan  Ayat  (2) 1 ,  serta  Pasal  13 2 dipidana  dengan  pidana denda  paling  banyak  Rp  500.000.000,00  (Lima  ratus  juta rupiah)". 3
Kebebasan  yang  kini  dimiliki  pers  membuat  para  pekerja pers  lebih  mudah  menjalankan  fungsi  dan  perannya  secara optimal.  Kebebasan  pers  yang  bertanggung  jawab  merupakan wujud  dari  demokrasi  dan  merupakan  salah  satu  syarat  bagi negara  dalam  memperjuangkan  kemajuan  bangsa  dan  negara. Namun  kebebasan  pers  kadangkala  lupa  batasan  hingga  sampai kebablasan,  karena berita atau tayangan yang disebarkan melalui media  cetak/elektronik  telah  menyimpang  dari  koridor  yang ditetapkan  oleh    hukum,  budaya  dan  agama.  Sepert i  halnya ketika pemberitaan pers digunakan sebagai alat untuk memfitnah atau  menghina  seseorang,  atau  bahkan  lembaga  peradilan, dengan  memberi  komentar  negatif  terhadap  suatu  kasus  yang tengah  ditangani.  Tindakan  ini  kemudian    diistilahkan  dengan sebutan sub judice rule .
Sedangkan  dalam  hukum  pidana  Islam  tidak dijelaskan secara  tegas  baik  dalam  Al-quran  atau  hadits  tentang  tindakan sub  judice  rule ini,  mulai  dari  aturan  teknis  sampai  jenis hukumannya.  Namun  secara  tersirat  banyak  Ayat -Ayat  yang mengandung  tentang  pentingnya  menjaga  nilai-nilai  keadilan,
1 .  Ayat  (1)  Pers  nasional  berkewajiban  memberitakan  peristiwa  dan  opini dengan  menghormati norma-norma  agama  dan  rasa  kesusilaan  masyarakat  serta asas praduga tak bersalah. Ayat (2) Pers wajib melayani Hak Jawab 2. Perusahaan  iklan  dilarang  memuat  iklan:  (a)  yang  berakibat  merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antarumat beragama, serta  bertentangan  dengan  rasa  kesusilaan masyarakat.  (b)  minuman  keras, narkotika,  psikotropika,  dan  zat  adiktif  lainnya  sesuai  dengan ketentuan  peraturan per  Undang-Undangan  yang  berlaku.  (c)  peragaan  wujud rokok  dan  atau penggunaan rokok
3.Lihat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers
seperti  makna  yang  terkandung  dalam  surat  An-Nisa  Ayat  135 yang berbunyi:
ِىا َْ٘ىاَِٗأ ٌُْن ِسُفَّْأ َٚيَع  َْ٘ى َٗ ِ َّ ِلِلَ ًءاَدَُٖش ِطْسِقْىبِث  َُ ٍُْ٘اََّ٘ق ا ُّْ٘ ُْ٘ما ٍََُْْ٘أ  َِْيِرَّىا بَُّٖيَّأ بَي َد ِِْي ِإ َٗ ا ُْ٘ىِدْعَج  َُْأ ََْٖٙ٘ىا ا ُْ٘عِجَّحَج  َلََف  بََِِٖث َٚى َْٗأ  ُلِلَبَف ا ًسْيِقَف َْٗأ بًيَِْغ  ُِْنَي  ُِْإ  َِْيِث َسْقَ ْلْا َٗ
ُْ
ا ًسْيِج َخ  َُ ُْ٘يََْعَج بََِث  َُبَم َالله  َُِّإَف ا ُْ٘ضِسْعَج  َْٗأ اٗ ُْ٘يْعَج
" Wahai  orang-orang  yang  beriman,  jadilah  kamu  orang  yang benar benar penegak keadilan, menjadi saksi karna Allah biarpun terhadap    dirimu  sendiri  orang  tua  atau  kerabatmu.  Jika  ia  kaya atau  miskin,  maka  Allah  lebih  tahu    kemaslahatannya.  Maka janganlah  kamu  mengikuti  hawa  nafsu  karna  ingin  me nyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan  menjadi  saksi,  maka  sesungguhnya  Allah  adalah  Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan ". 4
Terdapat  beberapa  poin  makna  yang  terkandung  pada Ayat  di  atas. Pertama anjuran  untuk  menjadi  penegak  keadilan, yang  bisa  juga  diartikan  turut  andil  dan  mendukung  tegaknya keadilan. Kedua larangan  untuk  tidak  mengikuti  hawa  nafsu, memutar  balikan  kata  dalam  memberikan  persaksian  yang  tidak sesuai  kenyataan  atau  bahkan  melalui  pemberit aan  yang  dibuat- buat  karna  ingin  mengalihkan  kebenaran.  Poin  kedua  ini merupakan  kandungan  makna  yang  secara  tersirat  bisa  ditarik pada permasalahan yang akan dibahas kali  ini, terutama dalam  hal memutarbalikan kata dalam persaksian ataupun dalam pemberitaan pers, untuk mengalihkan kebenaran yang sesungguhnya, sehingga dapat mengganggu tegaknya keadilan dan kebenaran.
Dewasa ini  sering kita jumpai  suatu kejadian  dimana pers seakan-akan  bertindak  sebagai  badan  peradilan,  dengan  analisa yang  mereka  lakukan  sendiri,  mencari  bukti-bukti  dan  mengkaji sendiri,  untuk  kemudian  berakhir  dengan  sebuah  putusan  dalam pemberitaan  yang  disebarluaskan,  sehingga  kasus  tersebut
4. Lihat Al-Quran terjemahan, Mushaf Sidogiri . Pasuruan: Pustaka Sidogiri.  hlm. 100
terangkat  kepermukaan  lantas  masyarakat  menganggap  bahwa  hal itu benar adanya.
Seperti  kasus  tentang  wawancara  fiktif  yang  terjadi  di Surabaya  tempo  dulu.  Seorang  wartawan  menayangkan  hasil wawancaranya  dengan  seorang  istri  Nurdin  M  Top.  Namun  pada akhirnya  terungkap  kalau  ternyata  wawancara  itu  tidak  pernah terjadi. Istri Nurdin M Top pada saat itu sedang sakit tenggorokan sehingga  untuk  bicara  saja  dia  kesulitan,  apalagi  sampai  memberi penjelasan panjang lebar sebagaimana yang telah di beritakan oleh wartawan  itu,  wartawan  tersebut  akhirnya  mengaku  jika sebenarnya  ia  tidak  pernah  bertemu  dengan  ist ri  orang  yang disangka  teroris  tersebut  dan  tidak  ada  wawancara  sama  sekali. 5
Campur  tangan  dan  tekanan  yang  dilakukan  pers  dalam  sebuah kasus  di  pengadilan  merupakan  pelanggaran  berupa sub  judice rule yaitu  penggiringan  opini  dalam  pemberitaan  yang  berpot ensi secara nyata membahayakan kemandirian peradilan.
Dengan  demikian  maka  perlu  adanya  kajian  lebih mendalam  menyangkut  permasalahan  ini,  mengingat tidak  adanya penjelasan secara tegas baik dalam Per Undang-Undangan ataupun Hukum  Pidana  Islam,  mulai  dari  aturan  teknis  sampai  jenis hukuman yang berkaitan  dengan tindakan sub judice rule .

## 2. Metode Penelitian
Pendekatan  masalah  yang  akan  digunakan  dalam penelitian ini adalah.
1. Pendekatan Konseptual
Pendekatan konseptual  ( conceptual  approach ),  digunakan manakala  peneliti  tidak  beranjak  dari  peraturan  hukum  yang ada. Peneliti  merujuk prinsip-prinsip  hukum  yang ada. Prinsip- prinsip  ini  dapat  ditemukan  dalam  pandangan-pandangan sarjana  ataupun  doktrin-doktrin  hukum.  Meski  tidak  secara
5.https://m.merdeka.com/pendidikan/2-contoh-kasus-pelanggaran-kebebasan-pers-di- indonesia (di akses pada Tanggal 29 Desember 2019 Pukul 08.21).
eksplisit,  konsep  hukum  juga  dapat  ditemukan  dalam  Undang- Undang.  Hanya  saja  dalam  mengidentifikasi  prinsip  tersebut peneliti  terlebih  dahulu  memahami  konsep  tersebut  melalui pandangan-pandangan dan doktrin yang ada.
Pendekatan  konseptual  ini  digunakan  untuk  mengkaji  dan menganalisis  kerangka  pikir  atau  kerangka  konseptual  maupun landasan  teoritis  sesuai  dengan  tujuan  penelitian  ini  yakni mengkaji  secara  yuridik  tentang  tindakan sub  judice  rule dengan  mengaitkannya  dengan  Pasal  18  Ayat  (2)    Undang - Undang  No  40  Tahun  1999  Tentang  Pers,  dan  juga  pandangan Islam terhadap tindakan sub judice rule .
2. Pendekatan Per Undang-Undangan ( Statute Approach )
Suatu  penelitian  normatif  tentu  harus  menggunakan pendekatan  perundang-undangan,  karena  yang  akan  diteliti adalah  berbagai  aturan  hukum  yang  menjadi  fokus  sekaligus tema  sentral  suatu  penelitian. 6 Pendekatan  Undang-Undang ( statute  approach )  dilakukan  dengan  menelaah  semua  Undang-
Undang  dan  regulasi  yang  bersangkut  paut  dengan  isu  hukum yang sedang ditangani. 7
Hasil  dari  telaah  tersebut  merupakan  suatu  argumen untuk  memecahkan  isu  yang  dihadapi. 8 Dengan  demikian memahami kandungan  filosofis  yang ada di  belakang peraturan perundang-undangan  itu  dapat  disimpulkan  mengenai  ada tidaknya  benturan  filosofis  antara  peraturan  perund ang- undangan  dengan  isu  yang  dihadapi.  Pendekatan  perundang - undangan  digunakan  dalam  penelitian  ini  guna  menganalisis konsep,  teori  dan  data-data  yang  terkait  dengan  Tindakan sub judice  rule .  Maka  peraturan  yang  digunakan  yaitu    Undang- Undang  Dasar  1945  yang  memiliki  otoritas  tertinggi,  Kitab
6.  Johnny  Ibrahim. Teori  &  Metodologi  Penetitian  Hukum  Normatif .  Bayumedia Publishing, Malang: 2010, hlm. 302
7. Ibid ., hlm. 93. 8. Ibid ., hlm. 94.
Undang-Undang  Hukum  Pidana,  termasuk  Undang-Undang  No 40  Tahun  1999  Tentang  Pers  dan  juga  kajian  fiqih  yang berkaitan  dengan  pokok  pembahasan  yang  disertai  dalil  Al- Qur'an dan Al-Hadist.
Teknik  Pengumpulan  data    yang  digunakan      dalam penelitian  ini  adalah  teknik  pengumpulan  data  dokumentasi. Data  dokumentasi  merupakan  metode  pengumpulan  data dengan  mengkaji  berbagai  dokumen  yang  diperlukan  dalam penelitian.  Dokumen-dokumen  yang  berhubungan  dengan pokok  pembahasan  menurut  hukum  Islam,  yaitu  peraturan  per Undang-Undangan,  risalah  resmi,  dan  dokumen,  buku-buku, jurnal  yang  berkaitan  dengan  tindakan sub  judice  rule yang didapat dari  perpustakaan.  Data dokumen  lainnya adalah nash- nash dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist tentang tindak penghinaan,  fitnah  dan  penyebaran  berita  bohong,  yang berkesinambungan  dengan  prinsip-prinsip  dasar  (asas  hukum), pandangan  para  ahli  hukum  (doktrin),  hasil  penelitian  hukum, kamus  hukum  dan  ensiklopedia  hukum  serta  pendapat  ulama yang tertuang dalam kitab-kitab fikih.
Teknik  analisis  penelitian  hukum  normatif,  yang digunakan  adalah  deskriptif  analisis  yaitu  uraian  apa  adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dari hukum atau non-hukum. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan cara:
1) Evaluatif,  yaitu  melakukan  penilaian/mengevaluasi  tepat  atau tidak  tepat,  benar  atau  tidak  benar,  sah  atau  tidak  sah  terhadap suatu  pandangan,  proposisi,  pernyataan  rumusan  norma, keputusan  baik  yang  tertera  dalam  bahan  hukum  primer, sekunder maupun tersier.
2) Interpretatif,  yaitu  menggunakan  jenis  penafsiran  menurut  per Undang-Undangan.
3) Kontruksi,  yaitu  pembentukan  kontruksi-kontruksi  yuridis dengan melakukan analogi dan pembalikan proposisi.

## 3. Pembahasan
A.   Sanksi Tindak  Pidana Sub  Judice  Rule Dalam  Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
Sub  judice  rule adalah  suatu  aturan  umum  yang berisikan  tentang  larangan bagi  publik  untuk  ikut mencampuri urusan peradilan yang bebas dan tidak memihak untuk  suatu  kasus  yang  sedang  atau  akan  diperiksa  di pengadilan. Sub  judice  rule adalah  suatu  tindakan  berupa memberi  komentar  di  media  tentang  kasus  yang  sedang menunggu  putusan,  memberi  informasi  atau  publikasi  yang sifatnya  memihak. 9 Sedangkan  menurut  Prof.  Oemar  Seno Adji  adalah‚  suatu  usaha  berupa  perbuatan  atau  sikap  yang ditujukan  ataupun  pernyataan  secara  lisan  apalagi  secara tulisan,  yang  nantinya  menjadi  persoalan  pers  dan  aspek hukumnya  untuk  dapat  mempengaruhi  suatu  putusan  yang akan dijatuhkan oleh hakim. 10
Menurut  Andi  Hamzah,  yang  dimaksud  dengan perbuatan menghina  atau  persangkaan  buruk  yang  hal  ini menjadi  inti  pokok  dari sub  judice  rule ,  yaitu  menyerang kehormatan  dan  nama  baik  badan  peradilan.  Kehormatan yang  diserang  hanya  mengenai  kehormatan  tentang  nama baik. 11
Meskipun  pegertian  dasar  mengenai sub  judice  rule di Negara  kita  baru  terdefinisikan  secara  nyata  bersamaan dengan  lahirnya  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1985, akan  tetapi  pada  hakekatnya  dalam  KUHP,  terdapat
9. Andi Sofyan, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar. Prenada Media 2017 hlm 434 10.  Oemar  Seno  Adji, Contempt  of    Court  suatu  pemikiran ,  Jakarta:  Erlangga,  1986, hlm 28. 11.  Andi  Hamzah, Delik-Delik  Terhadap  Penyelenggaraan  Peradilan  (Contempt  Of Court) Jakarta: Sinar Grafika 1989, hlm 3
beberapa pasal yang dapat digolongkan pada delik sub judice rule. Jika  kita  melihat  pada  adanya  unsur  penghinaan, sebagaimana  yang  terkadung  dalam  pengertian sub  judice rule itu  sendiri,  maka  meskipun  Undang  Undang  Nomor  14 Tahun  1985  belum  lahir,  kita  tetap  dapat  menghukuminya dengan pasal-pasal dalam KUHP. Hanya saja setelah Undang Undang  Nomor  14  itu  lahir,  maka  definisi  dan  kandungan dari  tindak sub  judice  rule menjadi  lebih  jelas  dan  khusus. Beda  halnya  dengan  pasal-pasal  di  dalam  KUHP  yang definisinya  masih  begitu  umum  dan  hanya  mencakup tentang  pasal  penghinaan  secara  umum  saja,  dan  tidak  ada penghususan  tentang  tindak  penghinaan  terhadap  badan peradilan.
Berikut  macam-macam  penghinaan  dalam  KUHP beserta sanksinya, yaitu:
1. Menghina  suatu  penguasa  atau  badan  umum  dengan  lisan atau  tulisan  (Pasal  207)  diancam  dengan  pidana  penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Menyiarkan,  mempertunjukkan  atau  menempelkan  di  muka umum  suatu  tulisan  atau  lukisan  yang  memuat  penghinaan terhadap  penguasa  atau  badan  umum  (Pasal  208)  diancam dengan  pidana  penjara  paling  lama  empat  bulan  atau  pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
3. Pencemaran  lisan  dan  pencemaran  dengan  tulisan/gambar (pasal  310)  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama Sembilan  bulan  dan  denda  paling  banyak  empat  ribu  lima ratus rupiah
4. Fitnah  (pasal  311)  diancam  dengan  pidana  penjara  paling lama empat tahun
5. Pengaduan fitnah (pasal 317) diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun
6. Menimbulkan persangkaan palsu (pasal 318) diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. 12
Terdapat  beberapa  pasal  dalam  KUHP,  seperti  Pasal  207, Pasal 208, pasal 310, pasal 311, pasal 317, pasal 318 yang mana jika kita pahami,  isinya  memuat tentang suatu perbuatan  yang pada saat ini  dikenal  dengan  sebutan sub  judice  rule, yang  pengertiannya diatur  lebih  sepesifik  lagi  dalam  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun 1985.  Semua  pasal  di  atas  hanya  dapat  dituntut  apabila  ada pengaduan dari orang  yang  menderita, dinista, dihina (delik aduan), atau  pihak  yang  dirugikan,  kecuali  bila  penghinaan  itu  dilakukan terhadap seorang pegawai  negeri pada  waktu menjalankan tugasnya yang  sah,  sebut  saja  ketua  pengadilan,  para  hakim  dan  seluruh jajarannya yang tengah melaksaankan tugas. Jika kita tarik persoalan di atas pada bentuk penghinaan yang dilakukan dengan mengunakan peran media massa atau pers, maka larangan itu diatur secara implisit dan lebih tegas  dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, yang isinya sebagai berikut:
”Pers  nasional  berkewajiban  memberitakan  peristiwa  dan  opini dengan  menghormati  norma-norma  agama  dan  rasa  kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah."
Kemudian  pasal  di  atas  dijabarkan  secara  lebih  detail tentang maksud dan tujuannya dalam penjelasan pasal  yang ada dalam  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  1999  Tentang  Pers, yang  berbunyi:  "Pers  nasional  dalam  menyiarkan  informasi, tidak  menghakimi  atau  membuat  kesimpulan  kesalahan seseorang,  terlebih  lagi  untuk  kasus-kasus  yang  masih  dalam proses  peradilan,  serta  dapat  mengakomodasikan  kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut."
Setelah  menjelaskan  tentang  larangan  bagi  perusahaan pers  untuk  tidak  menyiarkan informasi  yang  bersifat menghakimi  atau  menyimpulkan  suatu  perkara  yang  sedang
12.  Wina  Armada, Wajah  Hukum  Pidana  Pers ,  Jakarta:  Pustaka  Kartini,  1989, hlm 53.
ditangani  pengadilan,  kemudian  dimuatlah  sanksi bagi perusahaan  yang  telah  dianggap  melanggar  larangan  tersebut, hal  ini  tercantum  dalam  Pasal  18  ayat  (2)  Undang -Undang Nomor  40  Tahun  1999  Tentang  Pers,  yang  berbunyi: "Perusahaan  pers  yang  melanggar  ketentuan  P asal  5  ayat  (1) dan  ayat  (2),  serta  Pasal  13  dipidana  dengan  pidana  denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah)."
Perusahaan pers yang telah dianggap melanggar ketetapan dalam  pasal  di  atas,  maka  akan  dikenai  sanksi  sebagaimana yang tertera dalam isi pasal di atas.
Tingginya  tingkat  pelanggaran  hukum  dan  etika  pers, berkaitan  dengan  realitas  lemahnya  peranan  Dewan  pers. Kelemahan  Dewan  Pers  menyebabkan  ia  belum  mampu berfungsi  sebagai self  regulatory  body untuk  mengawasi tingkah  laku  komunitas  pers,  serta  menjadi  wasit  yang  bijak. Pemberlakuan  pasal  fitnah,  penghinaan  dan  pencemaran  nama baik  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP), sering  disorot  tajam  oleh  para  praktisi  hukum  dan  praktisi jurnalistik  karena  dinilai  banyak  menghambat  kebebasan berekspresi  dan  menyampaikan  pendapat,  khususnya  bagi pers. 13
Tindak  pidana sub  judice  rule termasuk  dalam  jenis kejahatan  yang  dilakukan  secara  non  fisik.  Sehingga  dalam  hal ini  terdapat  kesulitan  untuk  pembuktiannya.  Dengan  lahirnya Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1985  Tentang  Mahkamah Agung  dan  aturan  dalam  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun 1999  Tentang  Pers,  yang  dapat  memberikan  manfaat  dan berguna  bagi  masyarakat,  dan  dapat  dijadikan  sebagai  bahan pertimbangan  dalam  menyiarkan  atau  memberitakan  sebuah informasi  bagi  pers  nasional,  demi  terciptanya  suasana  yang adil dan kondusif. Adapun di dalam Undang-Undang Nomor 14
13.  Tjipta  Lesmana, Pencemaran  Nama  Baik  dan  Kebebasan  Pers  antara Indonesia dan Amerika , Jakarta: Erwin Rika Press, 2005, hlm 150.
Tahun  1985 dan  di  dalam  Undang-Undang  pers  yang  mengatur tentang  penghormatan  terhadap  badan  peradilan,  proses peradilan  dan  melarang  segala  bentuk  perbuatan  yang  dapat mengintervensinya.
Ketentuan yang ada dalam pasal Pasal 18 ayat (2) Undang - Undang  Nomor  40  Tahun  1999  merupakan  ancaman  pidana bagi setiap perusahaan pers yang menyiarkan sebuah berita atau informasi  peristiwa  dan  opini  yang  tidak  menghormati  norma- norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak  bersalah.  Kemudian  perusahaan  pers  juga  diancam  pidana denda karena sikapnya
1. Tidak melayani hak jawab
2. Memuat  iklan  yang  terlarang,  misalnya  merendahkan martabat seseorang.
B.   Sanksi  Tindak  Pidana Sub  Judice  Rule Menurut  Hukum

## Pidana Islam
Dalam sejarah kehidupan Rosulullah, pernah terjadi  suatu peristiwa  yang  berkenaan  dengan  penghinaan,  yakni  dalam peristiwa  perang Tabuk. Dalam  perang  tersebut kaum munafiqin  menghina para sahabat. Meskipun  Rasulullah adalah orang  yang  paling  penyayang  terhadap  semua  makhluk  dan serat dengan sifat pemaaf, namun dalam kejadian ini Rasulullah tidak terima terhadap penghinaan atau penistaan yang dilakukan kaum  munafiqin  terhadap  para  sahabatnya,  Rasulullah  tidak memaafkan  mereka,  meskipun  sebagian  dari  mereka  mengaku bahwa  itu  adalah  sebuah  candaan  belaka,  namun  Rasulullah tetap  tidak  terima  dan  lantas  membaca  suatu  ayat  yang bunyinya sebagai berikut:
ٌُْج ْسَفَم  ْدَق  اٗ ُزِرَحْعَج  َلَ
ًةَفِئ  بَط  ْةِّرَعُّ  ٌُْنٍِْْ  ٍةَفِئبَط  َِْع  ُفْعَّ  ُِْإ    ،ٌُْنِّبََْيِإَدْعَث
َِْيٍِِس ْجٍُ اُّْ٘بَم ٌََُّّْٖأِث
tidak  usah  kamu  minta  maaf,  karena  kamu  kafir  sesudah beriman.  Jika  kami  mema'afkan  segolongan  dari  kamu
(lantaran  mereka  taubat),  niscaya  kami  akan  mengadzab golongan  (yang  lain)  disebabkan  mereka  adalah  orang -orang yang selalu berbuat dosa. (Q.S At-Taubah). 14
Di  ayat  sebelumnya  diceritakan  bahwa  ada  beberapa orang  dari  kalangan  orang-orang  munafiq  yang  mengejek seraya  menghina  para  sahabat,  kemudian  setelah  Rasullullah mengetahui  hal  tersebut  kemudian  mereka  meminta  maaf, lantas kemudian Rasulullah membacakkan ayat di atas.
Dalam  Islam  kita  mengenal  istilah Ulil  Amri (pemerintah)  dan Qhodi (penegak  hukum/badan  peradilan). Ulil  Amri adalah  pemerintah  yang  menurut  Islam  adalah  orang yang  diberi  mandat  untuk  memerintah  suatu  daerah  (Negara), Ulil  Amri juga  bertugas  untuk  mengatur  dan  membuat kebijakan demi  terciptanya keamanan bagi  orang  yang hidup di daerahnya,  dalam  hal  ini Ulil  Amri juga  adalah  orang  yang berwenang  untuk  menciptakan  suatu  peraturan,  sedangkan Qhodi sebagai  badan  yang  berada  di  bawahnya  adalah  pihak yang  diberi  wewenang  untuk  memberi  hukuman  bagi  pihak yang melanggar peraturan yang dibuat oleh Ulil Amri .
Agama    Islam  menganjurkan  untuk  mematuhi Ulil Amri/Umara' dan segala kebijakannya selama tidak bertentangan  dengan  syariat  Allah,  atau  tidak  mengandung unsur maksiat. Perintah untuk taat kepada Ulil Amri menempati urutan  setelah  perintah  taat  kepada  Rosulullah  SAW. 15
Sehingga  Islam  melarang  pemeluknya  untuk  tidak  melakukan perbuatan  yang  sifatnya  menentang  terhadap Ulil  Amri .  Di  sisi lain Qhodi juga  termasuk  bagian  dari Ulil  Amri atau  bisa diistilahkan  sebagai  tangan  kanan Ulil  Amri ,  sehingga  para ulama sepakat bahwa menentang Qhodi sama halnya menentang Ulil  Amri ,  menghina Qhodi sama  dengan  menghina Ulil  Amri .
14. Lihat Al-Quran terjemahan, Mushaf Sidogiri . Pasuruan: Pustaka Sidogiri. hlm. 197 15. Imam Ibrohim, Tuhfatu Al-Murid, Libanon: Dar Al- Kotob, 1971, hlm 220
Maka  kemudian  timbullah  larangan  untuk  tidak  menghina Ulil Amri sekaligus Qhodi ,  di  samping  itu  memang  perbuatan menghina  merupakan  suatu  perbuatan  yang  dilarang  dalam ajaran agama Islam. Rasulullah pernah berkata:
َلِىاَذ  َُِّإ  َلَٖ ْج َٗ ِْٔيَىِإ ٌط ِسْجٍُ  َثَّْأ َٗ  َكب َخَأ  ٌََّيَنَج  َُْأ َٗ  ِف ُْٗسْعََْىا  ٍَِِ بًئْيَش  َُّ َسِق ْحَج  َلَ
َثْيَثَأ  ُِْإَف  ِقبَّسىا  ِفْصِّ  َٚىِإ  َك َزا َشِإ  ْعَفْزا َٗ  ِف ُْٗسْعََْىا  ٍَِِ كبَّيِإَٗ  ِِْيَجْعَنْىا  َٚىِإَف
َِّّإَف  ِزاَشِ ْلْىا  َهبَجْسِإَٗ
َلَََحَش  ُؤُسٍْ  ُِِإَٗ  ِةًيْي ِخََْىا  ُّت ِحُي َلَ  َالله  َُِّإَٗ  ِةَيْي ِخََْىا  ٍَِِ  بَٖ
ِْٔيَيَع  َلِىاَذ هُبَث َٗ بَََِّّإَف  َلْيِف ٌَُيْعَي بََِث  َكَسَّيَع َٗ
"Janganlah meremehkan kebaikan sedikitpun, walaupun engkau berbicara  dengan  saudaramu  dengan  wajah  tersenyum kepadanya.  Amalan  tersebut  adalah  bagian  dari  kebajikan. Tinggikanlah  sarungmu  sampai  pertengahan  betis.    Jika enggan,  engkau  bisa  menurunkannya  sampai  mata  kaki. Jauhilah  memanjangkan  kain  sarung  hingga  melewati  mata kaki.  Penampilan  yang  seperti  itu  dalah  tanda  sombong,  dan Allah  tidak  menyukai  kesombongan.  Jika  ada  seseorang  yang menghinamu  atau  mempermalukanmu  dengan  sesuatu  yang  ia ketahui  tentangmu,  jangnlah  engkau  membalasnya  dengan sesuatu  yang  engkau  ketahui  tentangnya.  Biarlah  akibat  bur uk iya sendiri yang menanggungnya." 16
Dalam  kandungan  hadist  di  atas  Rosulullah  melarang  kita untuk  menghina  sesama  kita.  Menghina  seseorang  yang sederajat  saja  dilarang,  apa  lagi  penghinaan  yang  di  tujukan kepada badan peradilan ( Qhodi ) sudah barang tentu larangan itu menjadi  makin  keras.  Penghinaan  terhadap  badan  peradilan  di era  sekarang  ini,  dapat  dilakukan  secara  langsung  dalam  artian berhadap-hadapan  kemudian  menghinanya  dengan  kata  yang bisa  dianggap  menghina,  dan  juga  dapat  dilakukan  melalui tulisan  di  surat  kabar,  atau  pemberitaan  di  televisi  maupun internet.  Model  penghinaan  secara  tidak  lansung  dapat dilakukan  dengan  berbagai  cara,  diantaranya  adalah  dengan
16.  Syihabuddin  Ahmad, Irsyadussariy  Lisyarhi  Shohih  Bukhori, Jilid  10, Mesir:  Dar Al-Fikr, hlm 63
penghinaan (Tahqir )  tertulis  yang  secara  jelas  dan  ditujukan kepada  badan  peradilan,  bisa  juga  dengan  menceritakan  suatu kejadian  yang dibugkus dengan opini-opini  pribadi  ( Ghibah ) di media sosial sehingga mengakibatkan banyak orang mempunyai anggapan  buruk  terhadap  badan  peradilan  ,  atau  dengan  c ara memberitakan  adanya  ketidakadilan  yang  dilakukan  badan peradilan,  namun  pemberitaan  tersebut  tak  mempunya i  bukti nyata  atas  tuduhan  dalam  berita  yang  dimuat  ( al  kadzbu  fil khobar )  di  media  sosial  atau  surat  kabar.  Beberapa tindakan  di atas  adalah  sebagian  perbuatan  yang  dapat  mengandung  unsur penghinaan terhadap badan peradilan ( sub judice rule ).
Istilah  pemberitaan sub  judice  rule dalam  Al-qur'an  bisa diidentifikasi  dari  pengertian  kata  (لف  لإا) al-Ifk yang  berarti keterbalikan  (seperti  gempa  yang  membalikkan  negeri),  tetapi yang  dimaksud  di  sini  ialah  sebuah  kebohongan  besar.  Dalam hal  ini, Al-qur'an mengistilahkannya dengan kata usbah )ةجصع). Kata usbah diambil  dari  kata ‘asaba (تصع)  yang  pada  mulanya berarti  mengikat  dengan  keras.  Dari  asal  kata  ini  lahir  kata muta’assib (تصعحٍ) yakni fanatik . Kata ini  dipahami  dalam  arti kelompok  yang  terjalin  kuat oleh  satu  ide  (pers) , dalam  hal  ini menebarkan  isu  negatif  ( sub  judice  rule ).  Adapun  pelaku sub judice rule atau muta’assib itu sendiri  biasanya memang sudah diniatkan  dengan  maksud tertentu.  Kata  (ٓسجم) kibrahu terambil dari  kata  (سجم) kibr atau kubr yang  digunakan  dalam  arti  yang terbanyak  dan  tersebar. Yang  dimaksud  disini  adalah  yang paling  banyak  dalam  menyebarkan  berita.  Allah  berfirman dalam Q.S An-Nur ayat 11 yang berbunyi:
ِّوُنِى ،ٌُْنَى  ٌسْيَخ  َُٕ٘  ْوَث ،ٌُْنَىا ًّسَش ُٓ ُْ٘جَس ْحَج  َلَ ،ٌُْنٍِْْ ٌةَج ْصُع  ِلْفِ ْلْىبِث اُٗءب َج  َِْيِرَّىا  َُِّإ
ٌِْث ِلإْا  ٍَِِ  َتَسَحْما بٍَ  ٌٍُِْْْٖ  ٍئِسٍْإ
ٌٌْي ِظَع  ٌةاَرَع َُٔى  ٌٍُِْْْٖ ُٓ َسْجِم َّٚى ََ٘ج  ِْٛرَّىا َٗ ،
"Sesungguhnya  orang  orang  yang  membawa  berita  bohong  itu adalah  dari  golongan  kamu.  Janganlah  kamu  mengira  berita itu  buruk  bagi    kamu  bahkan  itu  baik  bagi  kamu. Setiap orang
dari  mereka  akan  mendapat  balasan  dari  dosa  yang diperbuatnya. Barang  siapa di  antara  mereka  yang  mengambil bagian  terbesar  (dari  dosa  yang  diperbuatnya),  dia  mendapat azab yang besar pula." 17
Dari  kandungan  ayat  di  atas  dapat  diketahui  bahwa kabar  bohong  itu  adalah  salah  satu  ciri  dari  perbuatan  orang munafiq  dan  kelak  pelakunya  akan  mendapatkan  azab  yang teramat  besar.  Kita  tau  bahwa  penghinaan  terhadap  badan peradilan  dapat  dilakukan  dengan  cara  membuat  kabar  bohong yang  merugikan  badan  peradilan  dan  mencoreng  nama  baik, martabat dan kehormatan  badan peradilan. Jika penghinaan  itu dilakukan  dengan  cara  menyebarkan  kabar  bohong  maka menurut ulama terdapat 2 hukum, hal ini jika kita merujuk pada sautu  peristiwa  yang  menimpa  Rosulullah,  di  mana  pada  saat itu  Rosulullah  sekaligus  sebagai Ulil  Amri bagi  orang  mu'min, telah  terhina  akibat  kabar  bohong  yang  disebarkan  oleh  orang - orang  munafiq  tentang  penyelewengan  sayyidah  aisyah.  Ulama berbeda  pendapat  tentang  sanksi  bagi  penyebar  kabar  bohong tersebut,  apakah  siksa  duniawi  berupa  pencambukan  delapan puluh  kali  diterapkan  atas  mereka  yang  terlibat  atau  tidak. Namun  demikian meski mereka  tidak  terkena  sanksi pencambukan,  kecaman  Ayat-Ayat  ini  serta  pandangan  negatif yang  tertuju  kepada  mereka  setelah  turunnya  Ayat -Ayat  ini sungguh  telah  merupakan  siksaan  batin  yang  tidak  kecil. 18
Selain  dengan  kabar  bohong  penghinaan  terhadap  badan peradilan  juga  dapat  dilakukan  dengan  cerita-cerita  yang memojokkan atau hasut- menghasut di media sosial.
Menurut    Al-Ghazali    penghinaan    sama    saja    dengan pencemaran nama baik, yakni perbuatan menghina
(merendahkan)  orang  lain  di  depan  manusia  atau  di    depan
17. Lihat Al-Quran terjemahan, Mushaf Sidogiri . Pasuruan: Pustaka Sidogiri.  hlm.351 18. M. Quraish Shihab. Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran . vol.
8 Jakarta: Lentera Hati.  2002, 494
umum. 19 Sementara    dalam    kitab    Tafsir    Jalalain,    Imam Jalaluddin membagi tiga model penghinaan, yaitu:
1. Sukhriyyah :  yaitu  meremehkan  atau  menganggap  remeh  orang lain karena sebab tertentu
2. Lamzu :  adalah  menjelek-jelekkan  dengan  cacian  atau  hinaan atau dengan kejelekan orang lain.
3. Tanabuz :  adalah  model  cacian  atau  penghinaan  dengan menyebut  atau memanggil  lawan  bicara  dengan  sebutan  yang jelek,  dan  sebutan  yang  paling  buruk  adalah  memanggil  wahai fasik atau wahai yahudi kepada orang Islam. 20
Dalam  hukum pidana Islam tindak pidana sub judice rule merupakan hal yang baru, dan belum ada dalam hukum pidana Islam yang  mengatur  secara  spesifik  baik  dari  segi  teknis  maupun  jenis pelaksanaanya tentang tindak pidana sub judice rule .
Tindak  pidana sub  judice  rule yang  dilakukan  dengan mencampuri  atau  mengintervensi  sebuah  proses  peradilan  dengan cara  pemberitaan  atau  publikasi,  yang  diatur  di  dalam  Undang- Undang  Nomor  40  Tahun  1999  Tentang  Pers  bisa  diartikan  seperti menyebarkan berita yang belum tentu pasti kebenarannya. Perbuatan tersebut  adalah  termasuk  perbuatan  yang  dilarang  dalam  Islam. Untuk  menentukan  sanksi  hukum  bagi  pelaku  perbuatan sub  judice rule ,  maka  dapat  menggunakan  metode  ijtihad  yang  berupa qiyas . Pada  metode  ini  yang  menjadi al-aslu (yang  terdapat nas dan hukumnya)  adalah  memberitakan  atau  larangan  menyebarkan  berita sebelum dicek terlebih dahulu.
Sedangkan  yang  menjadi  hukum asl adalah  larangan menyebarkan  suatu  berita  tanpa  diteliti  atau  dikonfirmasi  terlebih dahulu  oleh  pihak  yang  bersangkutan.  Hal  itu  karena  apabila  berita
19.  Abdul  Hamid  Al-Ghazali, Ihya  al-Ulumuddin ,  Ciputat:  Lentera  Hati,  2003, hlm 379 . 20.  Imam  Jalaluddin, Tafsir  Jalalain ,  Bandung:  Sinar  Baru  Algesindo,  2010, 428.
itu  bohong  maka  dapat  mencelakakan  suatu  masyarakat  dan  akan berakhir dengan penyesalan.
Menurut pandangan hukum pidana Islam ada beberapa poin yang  harus  dipenuhi  dalam  penyiaran  atau  pemberitaan  di  media massa,  baik di televisi, surat kabar dan  lain-lain.  Poin-poin tersebut ialah sebagai berikut:
a. Tidak mengandung unsur kebohongan.
b. Tidak  mendorong,  menggugah,  membangkitkan  orang  lain melakukan kemaksiatan ataupun kemungkaran.
c. Tidak menimbulkan fitnah
d. Tidak menyimpang dari syari'at.
e. Tidak  menjawab  orang  lain  malas/enggan  melakukan  hal-hal yang wajib secara syara'.
f. Tidak menyebarkan rahasia orang lain.
g. Tidak menyebabkan gunjingan. 21
Maka  dengan  demikian  menurut  pandangan  hukum Islam  setiap  penyiaran  atau  pemberitaan  yang  ada  di  media massa  baik  di  televisi,  surat  kabar,  internet  dan  lain-lain,  yang isinya  mengandung  beberapa  poin  di  atas  hukum  penyiarannya tidak boleh (Haram). 22
Dalam sebuah kitab di sebutkan:
َحِنْىا  ََُّ ِلْ  ،ِةَث ُْٗر ْنََْىا  ِها َْ٘قَ ْلْا  ٌِْنُحَم  بََُْٖنُح  ُةَث ُْٗرْنََْىا  ُتبَثبَحِنْىا  بٍََّا ِد َحَأ  ٍِِْ  ِتبَثب
، َِْيِّبَسِيْىا
ُُٔحَث بَحِم  ْثٍَُسَح ُُٔقْطُّ ًَُس َح بَََف
”Tulisan  yang  mengandung  kebohongan  hukumnya  sama dengan  dengan  mengucapkan  kebohongan  itu  sendiri.  Karena tulisan adalah Salah satu bentuk dari ucapan, sehingga sesuatu yang haram untuk diucapkan maka haram pula untuk ditulis".
Tindak  pidana sub  judice  rule dapat  dikatakan jarimah jika  telah  memenuhi  unsur-unsurnya,  baik  unsur  jarimah  yang
21.    Tim  Muroja'ah, Santri  Salaf  Menjawab, Jilid  3,  Pasuruan:  Pustaka  Sidogiri,  hlm 888 22. Ibid., hlm 889
bersifat  umum  maupun  khusus.  Adapun  unsur  dalam  perbuatan yang dianggap Jarimah adalah:
1. Pelaku  adalah  orang  yang  berakal  dan  sudah baligh ,  dalam hal  ini  lembaga  pers  tersebut  tentunya  dikepalai  dan dijalankan  oleh  orang-orang  professional  yang  pastinya berakal dan sudah dewasa ( baligh ).
2. Pelaku sub  judice  rule memberitakan  sebuah  peristiwa  dan melakukan  sebuah  penggiringan  opini  pada  masyarakat luas, yang dapat mengintervensi proses peradilan.
3. Pelaku  tindak  pidana sub  judice  rule dalam  hal  ini  berniat untuk  mengambil  keuntungan  pribadi  atau  misi  tertentu, tanpa mengindahkan asas praduga tak bersalah ( Husnudzon ) kepada objek pemberitaan, yang dalam hal ini belum  tentu  melakukan  kesalahan  yang  dituduhkan padanya. 23
Sanksi  untuk kejahatan tindak pidana  yang diberlakukan pada  jarimah  bukan  semata-mata  untuk  bukti  pembalasan dendam,  namun  lebih  kepada  bimbingan  dan  pengayoman.  Ini seperti  pendapat  Imam  Al-Mawardi,  bahwa  takzir  adalah hukuman bagi tindak pidana yang belum ditentukan hukumannya  oleh  syara'  yang  bersifat  mendidik.  Maksud  dari mendidik  di  sini  adalah  untuk  mencegah  terjadinya  maksiat pada  masa  yang  akan  datang.  Pengayoman  sekaligus  kepada masyarakat  dan  kepada  terpidana  sendiri  agar  menjadi masyarakat  dan  kepada  terpidana  khususnya  agar  menjadi masyarakat  yang  baik.  Demikianlah  konsepsi  baru  fungsi pemidanaan  yang  bukan  lagi  sebagai  penjeraan  belaka,  namun juga  sebagai  upaya  rehabilitasi,  konsepsi  itu  di  Indonesia disebut permasyarakatan. 24
Sanksi  hukuman  tindak  kejahatan sub  judice  rule dalam Pasal  18  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  1999
23. Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam ,  Bandung: Pustaka Setia, hlm, 151 24.  Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan , Jakarta: Sinar Grafika, 2000, hlm 12
tentang  pers  yang  berbunyi:  "Perusahaan  pers  yang  melanggar ketentuan Pasal  5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal  13 dipidana dengan  pidana  denda  paling  banyak  Rp  500.000.000,00  (Lima ratus  juta  rupiah)".  Penjelasan  Pasal  tersebut  menyatakan bahwa  dalam  hal  pelanggaran  pidana  yang  dilakukan  oleh perusahaan  pers,  maka  perusahaan  tersebut  diwakili  oleh penangung jawab yang meliputi bidang usaha dan redaksi.
Redaksi di atas telah sesuai dengan hukum pidana Islam, yakni  menukil  dari  pendapat  4  Imam  Madzhab:  Imam  Abu Hanifah  membolehkan  sanksi  takzir  dengan  hukuman  mati apabila  perbuatan  itu  dilakukan  berulang-ulang  dan  dapat membawa kemaslahatan bagi masyarakat. 25
Contohnya menyebarkan berita bohong yang membawa dampak buruk bagi masyarakat  banyak  dan  menghina  Nabi  beberapa  kali  seperti yang  dilakukan  oleh  kafir  dzimmi.  Sedangkan  Imam  Malik, Imam  Syafi’i  serta  Imam  Ahmad  bin  Hanbal  berpendapat bahwa  diperbolehkan  hukuman  takzir  dengan  cara  mengambil harta seseorang apabila membawa maslahat. Takzir pengambilan  harta  tersebut  dibagi  menjadi  tiga  bagian,  yaitu: menghancurkannya,  mengubahnya  dan  memilikinya,  dan  point terakhir  yakni‚  (memilikinya)  yang  berarti  memberikan  denda terhadapnya.  Sebagaimana  khalifah  Umar  bin  Khattab  pernah memberikan  denda  kepada  seorang  yang  mencuri  kambing sebelum  ke  tempat  penggembala.  Sehingga  hukuman  yang berupa denda telah sesuai dengan sanksi jarimah takzir. Dengan demikian kejahatan criminal contempt dalam  bentuk sub judice rule telah  memenuhi  unsur-unsur yang  ada  dalam  jarimah takzir.

## 4. Kesimpulan
25.  M. Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam , Jakarta: Amzah, 2013, hlm 96.
1. Tindak sub judice rule merupakan suatu bentuk tindakan contempt of court, hanya  saja  sarananya  adalah  dengan  menggunakan  pers.
Bentuk  penghinaan  yang  terkandung  dalam  perbuatan sub  judice rule ialah  keikutsertaan  pers  dalam  kasus-kasus  yang  masih  dalam penanganan  badan  peradilan,  berupa  pemberitaan  yang  dibuat berdasarkan  asumsi  dan  menghakimi  terhadap  hal-hal  yang  tidak masuk pada ranah wewenang pers itu sendiri. Tindakan ini dianggap menyalahi  aturan  atau  undang-undang  dan  akibat  dari  tindakan sub judice  rule ini  dapat  mengintervensi  atau  mempengaruhi  keputusan badan  peradilan  dalam  menyelesaikan  suatu  kasus,  dan  juga  dapat memicu  aggapan  miring  masyarakat  terhadap  nilai-nilai  keadilan yang  diemban  oleh  badan  peradilan  sehingga  nama  baik,  martabat, dan kehormatan badan peradilan dapat tercoreng.
Setelah  tindakan sub  judice  rule dikaji  dengan  menggunakan kacamata  undang  undang  pers,  maka  sanksi  bagi  pihak  pers  yang terbukti melakukan tindakan sub judice rule ialah denda sebesar Rp 500.000.000.00. dan denda ini dibebankan kepada penanggungjawab dari  perusahaan  pers  tersebut.  Terdapat  dua  ketegori  dalam  sanksi ini,  jika  dalam  isi  berita  tidak  mencantumkan  nama  penulis  maka yang  bertanggungjawab  adalah  penanggungjawab  perusahaan,  jika mencantumkan  nama  maka  dalam  kasus  ini  undang  undang  pers tidak  bisa  digunakan  untuk  sarana  hukum,  akan  tetapi  harus melewati jalur pasal-pasal dalam KUHP, meskipun selama ini dalam penerapannya antara para penegak  hukum selalu  saja berbeda sudut pandang dalam menyikapi pelanggaran pers.
2. Tindak pidana sub judice rule jika ditarik pada pengertian yang ada dalam  konsep  Islam  maka  lebih  mengarah  pada  dua  hal. Satu jika memang  isi  dari  berita  itu  adalah  aib  seseorang  atau  lembaga  yang pada  kenyataanya  memang  demikian  adanya  maka  berita  itu dianggab  ghibah. Dua apabila  isi  dari  pemberitaan  itu  merupakan sebuah  persangkaan  yang  tak  dapat  dibuktian  dengan    bukti-bukti yang  bisa  dipertanggung  jawabkan  maka  itu  dianggap  sebagai
sebuah  kebohongan,  hal  ini  jika  mengacu  pada  kandungan  hadist tentang  ghibah  dan  juga  cerita  bohong  dalam  Q.S  An-Nur  ayat  11 yang  telah  terjabarkan  di  pembahasan.  Sanksi  bagi  tindakan sub judice  rule dalam  al-qur'an  dan  hadist  tak  ditemukan,  sehingga hukuman  untuk  tindakan sub  judice  rule masuk  pada  kategori hukuman takzir, yang dalam bentuk dan pelaksanaannya dipasrahkan kepada Qhodi.  Qhodi adalah  pihak  yang  mempunyai  wewenang dalam  memberi  hukuman  bagi  pelaku sub  judice  rule tentunya dengan meninjau berbagai aspek.

## Daftar Pustaka
Abdul Hamid Al-Ghazali, 2003 , Ihya al-Ulumuddin , Ciputat:
LenteraHati.
Al-Qur'an terjemahan Mushaf Sidogiri Pasuruan: Pustaka Sidogiri cetakan ke I
Armada    Sukardi    Wina,  1990, Keutamaan    di    Balik    Kontroversi Undang-Undang  Pers, Jakarta: Pustaka Kartini.
Baudrillard Jean, 2001 Galaksi Simulacra.  LKiS.
Hamzah Andi, 1989 , Delik-Delik
TerhadapPenyelenggaraanPeradilan  (Contempt  Of  Court) Jakarta:  Sinar Grafika,
Hasan  At-Tibasi,  T-Tahun, Al-Fisbuk  Wa  Ma  Yata'allaqu  Bihi,
Maktabah Tibasiyah,
https://m.merdeka.com/pendidikan-contoh-kasus-pelanggaran- kebebasan-pers-di-indonesia
Ibrahim  Johnny,  2010 Teori  &  Metodologi  Penetitian  Hukum Normatif .  Malang: Bayumedia Publishing.
Imam Ibrohim, 1971, Tuhfatu Al-Murid, Libanon: Dar Al- Kotob, Imam  Jalaluddin,  2010 ,  Tafsir  Jalalain ,  Bandung:  Sinar  Baru Algesindo.
Kusumaningrat  Hikmah  dan  Kusumaningrat  Purnama,  2012 Teori dan Praktik , Bandung: Cetakan  Kelima, PT. Remaja Rosdakarya Lesmana Tjipta, 2005, Pencemaran Nama Baik dan Kebebasan Pers antara Indonesia dan Amerika , Jakarta: Erwin Rika Press.
M. Nurul Irfan, 2013, Hukum Pidana Islam , Jakarta: Amzah.
Marpaung Leden, 2010 Tindak Pidana Terhadap Kehormatan. Sinar Grafika. Cetakan I
Rahmat  Hakim,  2000, Hukum  Pidana  Islam ,    Bandung:  Pustaka
Setia.
Seno  Adji  Oemar,  1986 Peradilan  Bebas  &  Contempt  of  Court . Jakarta: Erlangga.
Seno  Adji  Oemar,  1986, Contempt  of    Court  suatu  pemikiran ,
Jakarta:Erlangga.
Shihab  M.  Quraish  2002. Tafsir  Al-Misbah  Pesan,  Kesan  dan Keserasian Al-Quran. vol. 8 Jakarta: Lentera Hati
Syihabuddin  Ahmad, Irsyadussariy  Lisyarhi  Shohih  Bukhori, Jilid 10, Mesir: Dar Al-Fikr.
Tim  Muroja'ah, Santri  Salaf  Menjawab, Jilid  3,  Pasuruan:  Pustaka Sidogiri
Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP Waluyo  Bambang,  2000, Pidana  dan  Pemidanaan ,  Jakarta:  Sinar Grafika.