## ASPEK HUKUM DALAM PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)
Oleh Nurhotia Harahap, MH
Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan email: nurhotiahrp@iain-padangsidimpuan.ac.id

## Abstract
Based  on  data  from  the  Statistics  Agency  in  2013  that  the  Open Unemployment Rate (TPT) reached 6.17%. Unlike the case with TPT in February 2014 it reached 5.70%. Thus, it seems that TPT in Indonesia is currently still high. For this reason, the government's efforts to overcome these problems are very important. Such as opening jobs that can absorb more  workers.  Because  seeing  the  TPT  data  there  was  a  shift  between 2013 and 2014 due to the increase in employment, especially in the trade sector
Kata Kunci: Aspek, Hukum, Penyaluran, Kredit, Usaha.
A . Pendahuluan
Sektor jumlah perdagangan terbesar  yaitu  Unit  Usaha  Mikro  Kecil dan  Menengah  (UMKM).  Untuk  itu, pemerintah merencanakan program Kredit  Usaha  Rakyat  (KUR)  pada tanggal  5  November  2007  dengan fasilitas penjaminan kredit dari Pemerintah  melalui  Perseroan  Terbatas (PT)  Askrindo  dan  Perusahaan  umum (Perum)  Jamkrindo.  Adapun  bank menyalurkan  KUR  ini  adalah  Bank Mandiri,  Bank  BRI,  BNI,  BTN,  Sank syariah  Mandiri,Bank  Bukopin,  dan BNI  Syariah.  Dengan  adanya  program diharapkan  UMKM  dapat  menerima fasilitas  pembiayaan  terutama  bagi UMKM  yang  memiliki  usaha  yang
layak  namun  belum bankable. UMKM yang diharapkan dapat mengakses KUR adalah  yang  bergerak  disektor  usaha produktif antara lain pertanian, perikanan  dan  kelautan,  perindustrian, kehutanan  dan  jasa  keuangan  simpan pinjam. 1 Namun  dalam  hal  ini  kondisi Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah (UMKM) saat ini masih terkendala oleh kurangnya modal dan akses ke sumber- sumber permodalan.
Meskipun ada beberapa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk membantu percepatan pengembangan sektor Ril dan pemberdayaan  UMKM  tapi  tetap  saja
sulit  untuk  mendapatkannya  khususnya bagi  para  UMKM  yang  ada  di  daerah. Hal  ini  peneliti  bisa  rasakan  sendiri karena berdasarkan observasi dilapangan  terlebih  dahulu.  Padahal Perekonomian  di  Indonesia  saat  ini memakai  sistem  ekonomi  kerakyatan dimana  sistem  ekonomi  berbasis  pada kekuatan  ekonomi  rakyat,  dimana masyarakat  memegang  aktif  dalam kegiatan ekonomi. Sedangkan pemerintah  menciptakan  iklim  yang sehat bagi pertumbuhan dunia usaha.
Pembangunan  yang  berorientasi kerakyatan  dan  berbagai  kebijaksanaan yang berpihak pada kepentingan rakyat. Dari  penyataan  tersebut  jelas  sekali bahwa  konsep  ekonomi  kerakyatan  di lakukan  sebagai  sebuah  strategi  untuk membangun kesejahtraan. Dalam hal ini
Pemerintah
Republik
Indonesia
mengeluarkan  Inpres  Nomor  6  Tanggal
8 Juni 2007 tentang Kebijakan
Percepatan  Pengembangan  Sektor  Riil dan Pemberdayaan UMKM yang diikuiti  dengan  kepahaman  bersama antara  Departemen  Teknis,  perbankan dan Peusahaan Penjaminan Kredit/pembiayaan  UMKM.  Akhirnya pada  tanggal  5  November  2007, Presiden  Republik  Indonesia  Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan
kredit  bagi  UMKM  dengan  pola penjaminan  dengan  nama  Kredit  Usaha Rakyat(KUR) dan didukung oleh Impres  Nomor  5  Tahun  2008  tentang Fokus  Program  Ekonomi  2008-2009 untuk  menjamin  implementasi  atau percepatan  pelaksanaan  kredit  usaha rakyat  ini.  Tahap  awal  program  KUR ini disediakan hanya terbatas oleh bank- bank  ditunjuk  oleh  pemerintah  saja yaitu:  Bank  Rakyat  Indonesia  (BRI), Bank  Negara  Indonesia(BNI),  Bank Mandiri,  Bank  Syariah  Mandiri,  Bank Tabungan  Negara  dan  Bank  Bukopin. KUR  ini  ditujukan  untuk  membantu ekonomi usaha rakyat kecil dengan cara memberi  pinjaman  untuk  usaha  yang didirikannya.Keseriusan pemerintah dalam  menjalankan  kebijakan  pada UMKM  telah  memberikan  angin  segar pada  pelaku  bisnis.  Banyak  cara  dan upaya  yang  dilakukan  oleh  pemerintah terkait dengan pemberdayaan dan pengembangan  pada  UMKM  sebagai peningkatan  sumber  daya  manusia  dan sebagai pemodalan maupun akses pasar.

## B . Pembahasan
Dalam  Pasal  3  Undang-undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha mikro kecil  menengah  (UMKM)  bertujuan untuk menumbuhkan
dan
mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi
ekonomi yang berkeadilan yang
berasaskan atas kekeluargaan, demokrasi ekonomi, kebersamaan efisiensi  berkeadilan,  berkelanjutan, berwawasan  lingkungan,  kemandirian, keseimbangan  kemajuan,  dan  kesatuan ekonomi nasional.
Adapun prinsip dari pemberdayaan  UMKM  adalah  untuk penumbuhan
kemandirian,
kebersamaan, dan kewirausahaan dalam Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri. Serta  untuk  mewujutkan  kebijakan publik  yang  transparan,  akuntabel,  dan berkeadilandalam pembangunan ekonomi  di  Indonesia.  Perlu  juga  kita ingat  kembali  bahwa  UMKM  memiliki peranan  yang  cukup  kuat,  karena sebagian  besar  jumlah  penduduknya usaha kecil baik dalam sektor tradisional  maupun  modern.  Peranan UMKM  ini  menjadi  bagian  yang diutamakan  dalam  setiap  perancaan tahapan  pembangunan.  Namun  jika dilihat  hasilnya,  maka  belum  cukup memuaskan  karena  pada  kenyataanya kemajuan UMKM sangat kecil dibandingkan dengan usaha besar.
Hal  tersebut  dilihat  dari  lebih berkembangnya  pengusaha-pengusaha besar  yang  mencakup  semua  sektor, baik dari sektor perdagangan, perbankan,  kehutanan,  pertanian  dan terutama  industri.  Padahal    pada  saat krisis moneter pada tahun 1997 melanda negara-negara, khususnya Asia termasuk  Indonesia,  dunia  usaha  di Indonesia  seakan  mati  suri.  Berbagai kegiatan di sektor riil, khususnya sektor Usaha  UMKM  berjalan  sangat  lamban, kalau tidak dapat dikatakan lumpuh.
Hal ini sangat kontradiktif dengan fakta,  bahwa  sekitar  173  Triliun  rupiah tersimpan  di  Bank  Indonesia.  Tentunya hal ini tidak dapat dijadikan indikator. 2 Bahwa perekonomian mengalami  pertumbuhan  sektor  riil, yang  lebih  banyak  digerakkan  oleh UMKM namun, para UMKM tetap saja mengeluh  betapa  sulitnya  mendapatkan dana  -dana  pinjaman  dari  perbankan. Berbagai  permasalahan,  antara  lain regulasi  perbankan  menjadi  penyebab berkurangnya  fungsi  perbankan  sebagai lembaga  intermediary,  yaitu  lembaga yang  berfungsi  menghimpun  dana  dari masyarakat  dan  menyalurkannya  dalam
2 Nurul Widyaningrum, Etel Pola pola Eksploitasi Terhadap Usaha Kecil , (Bandung:
Yayasan  Akatiga, 2003), hlm 50.
bentuk  kredit  kepada  para  pihak  yang membutuhkannya.
Berdasarkan  UU  No.  7  tahun 1992  tentang  Perbankan  sebagaimana diubah  dengan  UU  No.  10  Tahun  1998 Pasal  1  ayat  (2)  menyatakan,  bank adalah  badan  usaha  yang  menghimpun dana  dari  masyarakat  dalam  bentuk simpanan  dan  menyalurkannya  kepada masyarakat  dalam  bentuk  kredit  dan atau bentuk simpanan dan menyalurkannya  kepada  masyarakat dalam  bentuk  kredit  dan  atau  bentuk- bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan  taraf  hidup  masyarakat. Fungsi  dan  keberadaan  bank  sangat penting dalam mendukung upaya pertumbuhan  ekonomi  suatu  negara. 3
Lembaga perbankan dalam menjalankan fungsinya  diharapkan  tetap  mengacu pada ketentuan peraturan dan perundang-undangan  yang  ada.  Hal  ini penting  untuk  tetap  menjaga  agar kondisi  perbankan  tersebut  tetap  dalam kondisi sehat. Jika dilihat dari segi pola dan    penggolongan  kreditnya,  maka
3 Dalam  UU  No  7  tahun  1992  tentang Perbankan sebagaimana diubah  dengan UU No 10  Tahun  1998(Selanjutnya  disebut  UU Perbankan)  Pasal  1  ayat  2  menyatakan,  bank adalah  badan  usaha  yang    menghimpun  dana dari  masyarakat  dalam  bentuk  simpanan  dan menyalurkannya  kepada  masyarakat  dalam bentuk  kredit  dan  atau  bentuk-bentuk  lainnya dalam  rangka  meningkatkan    taraf    hidup masyarakat
salah  satu  produk  perbankan  dalam memberikan kreditnya kepada masyarakat  tersebut  adalah  melalui kredit. 4 Menarik untuk dicermati pernyataan dari Gubernur Bank Indonesia bahwa masyarakat  perbankan harus memegang  prinsip banks leading the  development.  Besarnya  fungsi perbankan  dalam  keseluruhan  sistem keuangan  nasional,  menuntut  peran lebih  sektor  perbankan  yang  dapat memberdayakan  ekonomi  masyarakat dan  membuka  akses  bagi  pemupukan aset  ditingkat  akar  rumput  guna mengawal pencapaian pertumbuhan ekonomi yang ada saat ini.5  Pernyataan tersebut  mengingatkan  akan  pentingnya fungsi intermediary perbankan sebagaimana  diamanatkan  dalam  Pasal 2  UU  No.  7  Tahun  1992  sebagaimana telah  diubah  dengan  UU  No.  10  Tahun 1998  Tentang  Perbankan  selanjutnya akan  ditulis  (  UU  perbankan).  Para pelaku  usaha  sepakat  bahwa  sektor  riil akan kembali bergerak, apabila UMKM
4 Sulistia, Teguh, ’’Perlindungan Hukum  Dan  Pemberdayaan  Pengusaha  Kecil Dalam  Ekonomi  Pasar  Bebas’ ’  Hukum  Bisnis Volume 27 No 1 Tahun 2008.
5 Burhanuddin Abdullah, meningkatkan Peran Perbankan Dalam Pembangunan Nasional , makalah dalam  Semilokal Nasional KADIN JABAR Propinsi Jawa Barat , Bandung 21 Januari 2008.
diberdayakan, mengingat sebagian besar kebutuhan  masyarakat  disediakan  oleh UMKM.  Di  sisi  lain  pemberdayaan UMKM  akan  sangat  bergantung  pada adanya  dukungan  perbankan  berupa penyaluran kredit.
Bank  merupakan  salah  satu lembaga  keuangan  yang  mempunyai peranan sangat strategis dalam
menunjang pembangunan nasional.
Kegiatan  utama  perbankan  adalah menghimpun  dana  dari  masyarakat dalam  bentuk  simpanan  atau  tabungan, dan menyalurkan kembali kepada masyarakat.  Keberadaan  Bank  syariah dengan  system  bagi  hasil,  selain  untuk mencegah timbulnya riba sebagai perbuatan  yang  dilarang  dalam  agama Islam, juga merupakan lembaga keuangan  yang  memiliki  prinsip  atau konsep kebersamaan dalam menghadapi resiko  dan  memperoleh  keuntungan, serta  adanya  keadilan  dalam  berusaha, sehigga  menjadi  suatu  potensi  yang sangat  strategis  bagi  perkembangan Bank Syariah dimasa yang akan datang.
Problematika  mendasar  pemberi kredit  terhadap  UMKM  adalah  UMKM dianggap  tidak  bankable,  dengan  kata lain tidak memenuhi syarat-sayrat untuk mendapatkan  kredit  perbankan.Syarat- syarat    dalam  pemberian  kredit  yang
dianggap  tidak  dimiliki  oleh  UMKM adalah  bahwa  UMKM  tidak  memiliki kemampuan  untuk  membayar  yang memadai sebagaimana disyaratkan dalam  pasal  8  UU  perbankan  bahwa bank  dapat  menyalurkan  kredit  apabila Bank  mempunyai  keyakinan  bahwa debitur mampu membayar

## B. Pembahasan
Teori Negara Kesejahteraan
sebagai Grand  Theory oleh  Prof  Mr.R. Kranenburug ahli hukum jerman. Beliau mengatakan  Negara  bukan  sekedar pemeliharaan  ketertiban  hukum  belaka, tetapi secara aktif mengupayakan kesejahteraan  warga  negaranya.  Negara juga  harus  benar-benar  bertindak  adil yang  dapat  dirasakan  oleh  seluruh warga  Negara  secara  merata  dan seimbang.  Negara  hukum  bukan  hanya untuk  penguasa  atau  golongan  tertentu saja,  tetapi  untuk  kesejahteraan  seluruh rakyat  di  dalam  Negara.  Beliau  juga mengatakan  “Negara  kesejahteraan adalah  Negara  yang  pemerintahannya menjamin
perselenggaranya kesejahteraan rakyat. Dalam mewujudkan  kesejahteraan  rakyatnya harus  didasarkan  pada  lima  pilar kenegaraan. Yaitu, demokrasi
( democracy ) . Penegakan  hukum( rule  of law ).
Perlindungan  hak  asasi  manusia, keadilan  sosial  ( social  juctice )  dan  anti diskriminasi.  Ide  mengenai  sistem kesejahteraan Negara  yang berkembang di Indonesia biasa lebih sering bernuansa  negatif  ketimbang  positif, misalnya,  sering  kita  dengar  bahwa system  kesejahteraan  Negara  adalah pendekatan yang boros tidak kompatibel dengan  pembangunan  ekonomi  dan menimbulkan ketergantungan pada penerimanya.  Akibatnya  tidak  sedikit yang  beranggapan  bahwa  sister  mini telah menemui ajalnya alias sudah tidak diperaktekkan  lagi  di  Negara  manapun. Meskipun  anggapan  ini  jarang  disertai argument  dan  riset  yang  memadai. Banyak orang menjadi kurang berminat untuk membicarakan apalagi memperhitungkan pendekatan ini.
Teori Ekonomi Kerakyatan Mardi Yatmo Hutomo mengatakan, ada empat alasan  mengapa  ekonomi  kerakyatan perlu  dijadikan  paradigma  baru  dan strategi  batu  pembangunan  ekonomi Indonesia. yaitu :
a. Karakteristik Indonesia
Pegalaman  keberhasilan  Korea
Selatan,  Taiwan,  Singapura,  Brazil, meniru  konsep  pembangunan  ekonomi
yang  dilakukan  oleh  Negara-negara Eropa Barat dan Amerika, ternyata bagi negara-negara berkembang lainnya, yang menerapkan konsep yang memberikan hasil yang berbeda. Dengan  mengandalkan  dana  pinjaman luar negri untuk membiayai pembangunan,  mengandalkan  investasi dari  luar  negri,  memperkuat  industri substitusi  ekspor,  selama  dua  sampai tiga dasawarsa memang berhasil mendorong pertumbuhan output nasional yang  cukup  tinggi  dan  memberikan lapangan  kerja  cukup  luas  bagi  rakyat. Walaupun  Indonesia  pernah  dijuluki sebagai  salah  satu  dari  delapan  Negara di  Asia  sebagai  Asian  Miracle  atau Negara  Asia  yang  ajaib,  karena  tingkat pertumbuhan  ekonominya  yang  cukup selama  dawarsa,  tetapi  ternyata  sangat rentan dengan terjadinya supply shock.
Krisis  mata  uang  Bath  di  Thailand, ternyata dengan cepat membawa Indonesia  dalam  krisis  ekonomi  yang serius  dan  dalam  waktu  yang  amat singkat,  ekonomi  Indonesia  runtuh 6 . Fakta  ini  menunjukkan  kepada  kita, bahwa konsep dan strategi pembangunan  ekonomi  yang  berhasil
6 Mardi Yatmo Hutomo, Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi Tinjauan Teoritik dan Implementasi’ ’ Naskah, no 20 (Juni-Juli 2000)h.20
diterapkan di suatu Negara, belum tentu akan  berhasil  bila  diterapkan  di  Negara lain.  Teori  pertumbuhan    Harrad- Domar,  teori  pertumbuhan  Rostow, teori  pertumbuhan  David  Romer,  teori pertumbuhan  Solow,  dibangun  dari struktur  masyarakat  pelaku  ekonomi yang  berbeda  dengan  struktur  ekonomi masyarakat Indonesia.
Setiap teori selalu dibangun dengan  asumsi-asumsi  tertentu,  yang tidak  semua  negara  memiliki  syarat- syarat yang diasumsikan. Itulah sebabnya,  untuk  membangun  teori generic yang ada. Kita harus merumuskan konsep pembangunan ekonomi  sendiri  yang  cocok  dengan tuntutan politik rakyat, tuntutan konstitusi  kita,  dan  cocok  dengan kondisi  objektif  dan  situasi  subyektif kita.
b. Tuntutan Konstitusi
Walaupun  rumusan  konstitusi kita  yang  menyangkut  tata  ekonomi yang  seharusnya  dibangun,  belum cukup jelas sehingga tidak mudah untuk dijabarkan bahkan
dapat diinterpretasikan bermacam-macam.
Ruh  tata  ekonomi  usaha  bersama  uang berbasas  kekeluargaan  adalah  tata ekonomi  yang  memberikan  kesempatan kepada seluruh rakyat untuk
berpartisifasi  sebagai  pelaku  ekonomi. Tata ekonomi yang seharusnya dibangun  adalah  bukan  tata  ekonomi yang  monopoli  atau  monopsoni  atau oligopoly.  Tata  ekonomi  yang  dituntut konstitusi  adalah  tata  ekonomi  yang memberi peluang kepada seluruh rakyat atau  Negara  untuk  memiliki  aset  dalam ekonomi nasional.
c. Fakta Empirik
Dari krisis moneter yang berlanjut  ke  krisis ekonomi  dan kejatuhan  nilai  tukar  rupiah  terhadap dolar, ternyata tidak sampai melumpuhkan  perekonomian  nasional. Bahwa  akibat  krisis  ekonomi,  harga kebutuhan  pokok  melonjak,  inflasi hamper tidak dapat dikendalikan, ekspor menurun, produksi barang manufaktur menurun pengangguran meningkat,  adalah  benar.  Tetapi  itu semua  ternyata  tidak  berdampak  serius terhadap  perekonomian  rakyat  yang sumber  penghasilannya  bukan  dari menjual tenaga kerja tuntutan
konstitusi,  fakta  empirik  dan  kegagalan pembangunan ekonomi
berdasarkanteori dan konsep ekonomi.

## C. Peranan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Terhadap UMKM
Kredit  Usaha  Rakyat,  yang selanjutnya  disingkat  KUR,  adalah kredit  atau  pembiayaan  kepada  Usaha Mikro  Kecil  Menengah  (UMKM-K) dalam  bentuk  pemberian  modal  kerja dan  investasi  yang  didukung  fasilitas penjaminan  untuk  usaha  produktif. KUR  adalah  program  yang  dirancang oleh pemerintah, namun sumber dananya    sepenuhnya  dari  dana  bank. Pemerintah  memberikan  penjaminan terhadap  resiko  KUR  sebesar  70% sementara sisanya sebesar 30% ditanggung oleh bank
pelaksana.Penjaminan  KUR  diberikan dalam  rangka  meningkatkan  akses UMKM-K  pada  sumber  pembiayaan dalam  rangka  mendorong  pertumbuhan ekonomi nasional. 7
Pada  tanggal  5  november  2007, presiden  Susilo  Bambang  Yudoyono meluncurkan  KUR  dengan  fasilitas penjaminan  kredit  dan  pemerintah melalui  PT.  Askrindo  dan  Perum Jamkrindo.  Berikut  pihak-pihak  dalam pelaksnaan  serta  penyaluran  KUR  yang tertera pada kumpulan peraturan terbaru
7 Harian berita kota, Peranan Penyaluran KUR Terhadap UMKM , tgl 15 Mei 2010.
KUR  (Mantik,  2010). 8 Pihak  pertama sebagai  pelaksana  teknis  program  yaitu Kementerian  Keuangan,  Kementrian Kehutanan,  Kementrian  Kelautan  Dan Perikanan,  Kementrian  Perindustrian, Kementrian  Koperasi  Dan  Usaha  Kecil Menengah  Dan  Kementrian  Tenaga Kerja Transmigrasi. Pihak kedua sebagai  perusahaan penjamin  yakni  PT.
(Persero), asuransi kredit Indonesia (PT.
Askrindo) dan perusahaan umum jaminan kredit Indonesia (Perum Jamkrindo)  serta  perusahaan  lainnya yang  secara  suka  rela  mengikatkan  diri dan  tunduk  kepada  nota  kesefahaman bersama untuk melakukan dan memberikan sebagian penjaminan kredit  atau  pembiayaan  secara  otomatis bersyarat kepada Bank pelaksana.
Pihak  ketiga  sebagai  Bank pelaksana  KUR  adalah  Bank  yang  ikut menandatangani nota kesefahaman bersama tentang penjaminan kredit atau pembiayaan  kepada  UMKMK,  yang terdiri  Bank  Rakyat  Indonesia  (BRI), Bank  Negara  Indonesia  (BNI),  Bank Mandiri  ,  Bank  syariah  Mandiri,  Bank Bukopin, Bank Negara Indonesia
Syariah dan seluruh Bank pembangunan daerah  atau  BPD  yang  tersebar  di Indonesia.  Sumber  dana  penyalur  KUR
ini  adalah  100%  bersumber  dari  dana Bank  pelaksana.  KUR  disalurkan  oleh Bank pelaksana dijamin secara otomatis oleh  perusahaan  penjamin  dengan  nilai penjaminan  sebesar  70%  dan  plafon KUR. Putusan pemberian KUR sepenuhnya  menjadi  wewenang  Bank pelaksana. Terdapat dua agunana dalam pemberian KUR. Yang pertama,
Agunan  pokok  yaitu  kelayakan  usaha dan  objek  yang  dibiayai.  Kedua,  gunan tambahan sesuai dengan ketentuan Bank pelaksana.  Persyaratan  umum  bagi UMK untuk dapat menerima KUR ynag tertera  dalam  keputusan  deputi  bidang kordinasi ekonomi makro dan keuangan kementrian koordinator bidang perekonomian selaku ketua tim pelaksana komite kebijakan penjaminan kredit pembiayaan kepada usaha mikro,
kecil  dan  menengah  Dan  Koperasi Nomor : KEP-01/D 1 MEKON/01/2010, yakni: a. Tidak sedang
menerima kredit/pembiayaan modal kerja dan/ atau investasi dari perbankan dan/atau yang tidak sedang menerima  kredit  program  dari pemerintah, yang dibuktikan
dengan  hasil  system  Informasi Debitur  Bank  Indonesia    pada  saat permohonan kredit/pembiayaan
diajukan. Debitur sedang menerima kredit  konsumtif(Kredit  Kendaraan bermotor,KartuKredit  dan  Kredit konsumtif lainnya)
b. Dalam hal UMKM-K masih memiliki  baki  debat  yang  tercatat pada  Sistem  Informasi  Debitut Bank Pelaksana/pembiayaan sebelumnya.
c. Untuk UMKM-K yang akan meminjam  KUR  Mikro,  baik  yang disalukan  secara  langsung  maupun tidak  langsung,  tidak  diwajibkan untuk dilakukan pengecekan Sistem Debitur Bank Indonesia.
d. Bank sebagai pihak pelaksana KUR pada hakekatnya memiliki kewajiban-kewajiban serta peraturan  yang  harus  ditaati  Dalam Peraturan  Menteri Keuangan Nomor:22/PMK  05/2010  Tentang fasilitas    Peminjaman Keredit
Usaha  Rakyat  Pasal  4  berbuyi sebagai berikut:
1) Bank  pelaksana  menyediakan dan  menyalurkan  dana  untuk KUR.
2) Bank  Pelaksana  wajib  menata usahakan  KUR  secara  terpisah dengan program kredit lainnya
3) Bank Pelaksana dapat mengambil tindakan-tindakan
yang diperlukan untuk menyediakan  dan  menyalurkan
KUR  secara  tepat  jumlah  dan tepat waktu sesuai dengan program  yang  ditetapkan  oleh
Pemerintah serta mematuhi segala peraturan yang berlaku.
4) Bank  Pelaksana  memutuskan pemberian  KUR  berdasarkan penilaian  terhadap  kelayakan usaha  sesuai  dengan  asas-asas perkreditan  yang  sehat,  serta
dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku 5) Bank Pelaksana dapat menyalurkan KUR secara langsung  kepada  UMKM-K  dan
/  atau  tidak  langsung  melalui
Lembaga  linkage  dengan  pola executing dan/ atau pola channeling.
Pada  dasarnya  Program  KUR
merupakan  kebijaksanaan  pemerintah
yang sangat berpihak kepada masyarakat  kelas  bawah.  program  ini merupakan  satu  kejutaan  dalam  kondisi kegamangan dari kelompok UMKM  dalam  menghadapi  persaingan bebas yang menuntutefisensi, sedangkan  kemampuan  mereka  untuk meningkatkan  skala  usaha  dibatasi  oleh permodalan. KUR secara efektif
dilaksanakan  tahun  2008,  Program KUR  didukung  oleh  enam  bank pelaksana  atau  penyalur  yaitu  Bank umum (BRI, BTN, BNI, Bank Mandiri, Bank  Syariah  Mandiri  dan  Bukopin), serta dua perusahaan penjaminan (Perum  SaranaPengembangan  Usaha dan PT. Asuransi Kredit Indonesia).
Berdasarkan kerjasama antara Pemerintah  dengan  Perbankan  dan Perusahaan penjaminan disebutkan bahwa tugas pemerintah antara lain:
a) Mempersiapkan  Usaha  Mikro,  Kecil dan  Menengah  dan  Koperasi  yang melakukan  usaha  produktif  yang bersifat individu, kelompok, kemitraan  dan  cluster  untuk  dapat dibiayai dengan kredit/ pembiayaan.
b) Menetapkan  kebijakan  dan  prioritas bidang  usaha  yang  akan  menerima penjaminan kredit/pembiayaan.
c) Melakukan pembinaan dan pendampingan  selama  masa  kredit atau pembiayaan.
d) Memfasilitasi hubungan antara
Usaha  Mikro,  Kecil,  Menengah  dan koperasi denganpihak lainnya seperti perusahan inti/ off taker yang memberikan kontribusi dan dukungan kelancaran usaha. Pelaksanaan KUR dimaksudkan dalam rangka mendukung
perkuatan  permodalan  UMKM,  yang memiliki krakteristik antara lain:
1. Jaminan  Pemerintah  dan  Budaya Kredit Rendah
Pemerintah  menyadari  bahwa penyerapan kredit oleh UMKM rendah,  dimana  tidak  adanya  asset UMKM  yang  bisa  dijadikan  agunan dalam  pengajuan  kredit.  Dengan menganalisa kemampuan dari
UMKM, kemudian pemerintah memberikan kebijakan kreditlebih rendah  kepada  pelaku  UMKM  untuk lebih  bisa  memacu  pertumbuhan usahanya.
2. Prosedur Penyaluran Relatif Murah
Prosedur  penyaluran  relative murah  maksudnya  adalah  pelayanan KUR lebih efisen dengan tidak melibatkan prosedur yang banyak. Bank sebagai  mitra  penyalur  KUR  berhak memutuskan langsung kelayakan UMKM yang mengajukan KUR, berdasarkan pengamatan kelayakan usaha dan kelayakan pengusaha tersebut.
3. Sifatnya Umum (Serba Usaha)
Pinjaman KUR digunakan untuk berbagai keperluan produktif atau kredit serba  usaha,  yakni  tidak  terikat  pada kegiatan usaha yang mendukung program pemeintah
4. Ketersediaan Infrastruktur KUR  dilaksanakan  6  bank  baik BUMN maupun Bank Swasta, didukung pula oleh Bank
Pembangunan Daerah(BPD).  Pada  tahun  2012  Bank pelaksana  KUR  bertambah  melalui kerja  sama  pemerintah,  yakni13  BPD dan  1  BNI  syariah.  sehingga  saat  ini Bank  pelaksana  KUR  menjadi  26  BPD dan 7 Bank umum/Syariah Nasional. 9
Dengan  begitu  kemudian,  dari pelaksanaan  program  ini  diharapkan sebagai salah satu program pemberdayaan  masyarakat.  Khususnya ditujukan  pada  masyarakat  pelaku usaha-usaha produktif
di
daerah. 10 menjelaskan bahwa tujuan yang  ingin  dicapai  dari  pemberdayaan masyarakat  adalah  untuk  membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri.  Kemandirian  tersebut  meliputi kemandirian  berpikir,  bertindak  dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan  suatu  kondisi  yang  dialami oleh  masyarakat  yang  ditandai  dengan kemampuan  memikirkan,  memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai
10 Sulistiyani Teguh, Perlindungan Hukum dan Pemberdayaan Pengusaha Kecil Dalam Ekonomi Pasar Bebas Hukum Bisnis volume 27 N0 1 2008.
pemecahan  masalah  yang  dihadapi
dengan
mempergunakan daya/kemampuan yang dimiliki.
Salah satu peranan UMKM yang paling  krusial  dalam  pertumbuhan ekonomi adalah menstimulus dinamisasi  ekonomi.  Kerakternya  yang fleksibel  dan  cakap  membuat  UMKM dapat  direkayasa  untuk  mengganti lingkungan  bisnis  yang  lebih  baik  dari pada  perusahahaan-perusahaan  besar. Sejak krisis moneter yang diawali tahun
1997,hampir 80% usaha besar mengalami kebangkrutan dan melakukan PHK missal terhadap karyawannya.  Berbeda  dengan  UMKM yang  tetap  bertahan  di  dalam  krisis dengan segala keterbatasannya. UMKM berperan besar dalam mengurangi angka pengangguran,  bahkan  fenomena  PHK menjadikan  para  pekerja  yang  menjadi korban dipaksa untuk berfikir lebih jauh dan  banyak  yang  beralih  melirik  sektor UMKM ini.
Usaha  skala  kecil  di  Indonesia adalah  merupakan  subyek  diskusi  dan menjadi  perhatian  pemerintah  karena perusahaan  kecil  tersebut  menyebar dimana-mana    dan  dapat  member kesempatan  kerja  yang  potensial.  Para ahli  ekonomi  sudah  lama  menyadari bahwa  sektor  industri  kecil  sebagai
salah satu karakteristik keberhasilan dan pertumbuhan  ekonomi.  Industri  kecil menyumbang  pembangunan  dengan berbagai jalan, menciptakan kesempatan kerja,  untuk  perluasan  angkatan  kerja lagi urbanisasi, dan menyediakan fleksibilitas  kebutuhan  serta  inovasi dalam perekonomian secara keseluruhan. Meskipun peranan UMKM
dalam  perekonomian  Indonesia  adalah sentral,  namun  kebijakan  pemerintah maupun pengaturan yang mendukungnya  sampai  sekarang  belum maksimal. Hal ini dapaat dilihat bahkan dari  hal  yang  mendasar  seferti  defenisi yang  berbeda  untuk  antar  instansi pemerintahan. Demikian juga kebijakan yang diambil yang cenderung berlebihan  namun  tidak  efektif,  hingga kebijakan menjadi kurang komprehensif,  kurang  terarah,  serta bersifat tambal-sulam.
Padahal UMKM masih memiliki banyak permasalahan yang perlu mendapatkan  penanganan  dari  otoritas untuk  mengatasi  keterbatasan  akses kredit  Bank/sumber  permodalan  lain dan  akses  pasar.  Selain  itu  kelemahan dalam  organisasi  maupun  penguasaan tekhnologi juga perlu dibenahi. Sehingga  membuat  para  UMKM  dalam
perekonomian
tidak maksimal.
Perjanjian  kredit  bank  merupakan perjanjian  yang  mengandung  risiko dalam  hal  adanya  ketidak  sediaan  atau ketidak mampuan debitur dalam mengembalikan  fasilitas  kredit  sesuai dengan yang diperjanjikan. Oleh karena itu  pihak  bank  akan  melakukan  upaya- upaya  dalam  mengamankan  fasilitas kredit yang akan diberikan.
Pengamanan tersebut antara lain dengan melakukan  analisis  baik  secara  yuridis maupun  secara  ekonomis  sebelum menyetujui  permohonan  kredit  yang diajukan  oleh  calon  debiturnya.  Secara yuridis  dalam  suatu  perjanjian  terdapat dua pihak yang saling mengikatkan diri, oleh  karena  itu  analisis  yuridis  yang dilakukan  oleh  bank  yaitu  dengan mengacu  pada  terpenuhinya  syarat- syarat  sahnya  suatu  perjanjian  yang ditentukan  dalam  Pasal  1320  KUH Perdata  yaitu:
a. Adanya  kesepakatan  di  antara  kedua pihak
b. Cakap untuk melakukan perjanjian
c. Adanya suatu sebab yang halal dan
5. Adanya suatu hal tertentu.
Sedangkan  analisis  secara  analisis secara  ekonomi  yang  dilakukan  oleh bank  yaitu  dengan  menerapkan prinsip  yang  dikenal  dalam  dunia
perbankan  sebagai  prinsip  The  Five c’s of credit analisis, yaitu: 11 1. Penilaian watak(character) Penilaian watak atau kepribadian dari calon debitur
dimaksudkan untuk mengetahui kejujuran  dan  itikad  baik  calon  debitur untuk  melunasi  atau  mengembalikan pinjamannya, sehingga tidak menyulitkan bank dikemudian hari.
2. Penilaian Kemampuan
Yaitu  keahlian  calon  debitur dalam  usahanya  dan  kemampuannya menegerialnya  sehingga  bank  yakin bahwa usaha yang dibiayainya dikelola  oleh  orang-orang  yang  tepat, sehingga  calon  debitur  dalam  waktu tertentu mampu melunasi atau mengembalikan pinjamannya.
3. Penilaian terhadap Modal
Yaitu  analisis  terhadap  posisi keuangan  secara  menyeluruh  mengenai masa  lalu  dan  masa  yang  akan  datang, sehingga  dapat  diketahui  kemampuan permodalan calon debitur dalam menunjang  pembiayaan  proyek  atau usaha calon debitur yang bersangkutan.
4. Penilaian terhadap agunan
Yaitu  jaminan  yang  diberikan oleh calon nasabah, jaminan ini bersifat
11 Rachmadi Usman, Aspek-aspek Hukum Perbankan Di Indonesia , PT Gramedi,
2007.
tambahan  karena  jaminan  utama  kredit adalah calon nasabah dan usahanya.
5. Penilaian terhadap Prospek
Usaha Nasabah Debitur Kondisi ekonomi yang perlu diperhatikan  adalah  keadaan  ekonomi pada  umumnya,  baik  ekonomi  nasional maupun  ekonomi  internasional  serta keadaan ekonomi calon debitur. Selain penerapan klausula-klausula dalam  perjanjian  kredit  bank  tersebut, terdapat  hal  yang  penting  dalam perjanjian  kredit  bank  dalam  hal mengamankan fasilitas kredit yang telah diberikan  oleh  bank,  yaitu  adanya pemberian  jaminan  oleh  debitur  kepada bank.  Keberadaan  jaminan  tersebut merupakan persyaratan untuk memperkecil risiko bank dalam menyalurkan kredit. Pemberian jaminan tersebut  untuk  memberikan  keyakinan kepada  bank  atau  kreditur  bahwa debitur  mempunyai  kemampuan  untuk melunasi kredit yang diberikana kepadanya  sesuai  dengan  perjanjian kredit  yang  telah  disepakati  bersama. Hal  ini  sesuai  dengan  ketentuan  pasal 1113  KUH  Perdata  yang  menyatakan bahwa:Segala  kebendaan  si  berhutang baik  yang  bergerak  maupun  yang  tidak bergerak,  baik  yang  sudah  ada  maupun yang  baru  aka  nada  dikemudian  hari,
menjadi  menjadi  tanggungan  untuk segala perikatan perorangan.
Menurut  ketentuan  Pasal  2  ayat (1)  Surat  Keputusan  Direksi  Bank Indonesia  No.  23/69/KEP/DER  tanggal 28  Pebruari  1991  tentang  Jaminan Pemberian  kredit,  menyebutkan  bahwa yang  dimaksud  dengan  jaminan  adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitur  untuk  melunasi  kredit  sesuai yang diperjanjikan. Sedangkan menurut ketentuan  Pasal  1  butir  23,  yang dimaksud dengan agunan adalah jaminan  tambahan  yang  diserahkan nasabah  debitur  kepada  bank,dalam rangka  pemberian  fasilitas  kredit  atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.Adpun
bentuk-bentuk
pengikatan jaminan dikelompokkan dalam  jaminan  kebendaan  tetap  dan benda bergerak dan piutang. 12
a. Jaminan Perorangan
Jaminan  perorangan,  pengikatan jaminan dilakukan dengan akta penanggungan.Pemberian penanggungan  yang  dilakukan  oleh orang  perorangan  disebut  Personal Guaranteee, sedangkan yang
12 Johannes Ibrahim, Cross Default dan Cross Collateral sebagai upaya penyelesaian kredit bermasalah, Refika Aditama,Bandung,2004,hal87-99
dilakukan  oleh  perusahaan  atau  badan hukum disebut Company Guarantee. b. Jaminan Kebendaan
Pengikatan untuk jaminan kebendaan  adalah  Hak  Tanggungan, dimana  Lembaga  Hak  Tanggungan diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  4 Tahun  1996  tentang  Hak  Tanggungan atas  tanah  beserta  benda-benda  yang berkaitan  tanah.  Berdasarkan  ketentuan dalam pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor  4  tahun  1946,  yang  dimaksud dengan hak tanggungan adalah :
“Hak  jaminan  yang  dibebankan pada  hak  atas  tanah  sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang
Nomor  5  tahun  1960  tentang  Peraturan Dasar  Pokok-pokok  Agraria,  berikut benda-benda  lain  yang  merupakan  satu kesatuan  dengan  tanah  itu,  untuk pelunasan hutang tertentu, yang memberikan
kedudukan
yang diutamakan  pada  kreditur  tertentu terhadap kreditur-kreditur lain”
c. Gadai
Gadai merupakan lembaga jaminan  kebendaan  bergerak,  yang
diatur dalam KUHPerdata yang dimaksud gadai adalah:
“  Gadai  adalah  suatu  hak  yang diperoleh  seorang  kreditur  atas  suatu barang  bergerak,  yang  diserahkan
kepadanya  oleh  debitur    atau  oleh orang lain atas namanya dan memberikankekuasaan kepada
kreditur  untuk  mengambil  pelunasan dari benda tersebut secara didahulukan dari kreditur lainnya, dengan kekecualian untuk mendahulukan biaya  lelang,  biaya  penyelamatan benda  setelah  digadaikan.  adapun unsur-unsur gadai adalah:
Gadai  lahir  karena  penyerahan kekuasaan  atas  barang  gadai  kepada kreditur pemegang gadai.
Penyerahan  itu  dapat  dilakukan  oleh debitur  pemberi  gadai  atau  orang  lain atas nama debitur
Barang  yang  menjadikan  objek  gadai atau  barang  gadai    hanyalah  barang bergerak
Fidusia  pemegang  gadai  berhak  untuk mengambil pelunasan dari barang gadai lebih  dahulu  dari  pada  kreditur-kreditur lainnya.
a. Fidusia
Dalam  pasal  1  Undang-undang Nomor  42  tahun  1999  tentang  jaminan Fidusia,  fidusia  adalah  pengalihan  hak kepemilikan  suatu  benda  atas  dasar kepercayaan  dengan  ketentuan  bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan  pemilik  benda.  Sedangkan
jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda  bergerak  baik  yang  berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak  khususnya  bangunan  yang tidak  dapat  dibebani  dengan  hak tanggungan sebagaimana dalam Undang-undang. b. Cessie Piutang Cessie digunakan untuk memperjanjikan pengalihan suatu
piutang  atau  tagihan  yang  dijaminkan dengan perjanjian kredit. Dasar penyerahan  piutang  tercantum  dalam Pasal 613 KUHPerdata yaitu:
“  Penyerahan  akan  piutang-piutang atas  nama  kebendaan  tak  bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat  suatu  akta  otentik  atau dibawah  tangan,  dengan  mana  hak-hak atas  kebendaan  itu  dilimpahkan  kepada orang lain.

## C . Penutup
Pengembangan UMKM perlu mendapatkan  perhatian  yang  besar  baik dari  pemerintah  maupun  masyarakat agar dapat berkembang lebih kompetitif bersama pelaku ekonomi lainnya.
Kebijakan  pemerintah  kedepan  perlu diupayakan lebih kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya UMKM. Pemerintah
perlu meningkatkan
perannya dalam memberdayakan
UMKM.  Disamping  mengembangkan kemitraan usaha yang saling menguntungkan antara pengusaha besar dengan pengusaha kecil, dan meningkatkan  kualitas  sumber  daya manusia. Sektor ekonomi  UMKM  yang memiliki  proporsi  unit  uasaha  terbesar berdasarkan  statistik  UMKM  tahun 2013  sampai  2014  adalah  sektor pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan,  perdagangan,  hotel  dan restoran, industry pengolahan, pengangkutan  dan  komunikasi  serta jasa-jasa.
Sedangkan  sektor  ekonomi  yang memiliki  proporsi  unit  usaha  terkecil secara  berturut-turut  adalah  sektor pertambangan dan penggalian bangunan,  keuangan,  persewaan  dan jasa perusahaan. Secara kuantitas UMKM  memang  unggul,  hal  ini didasarkan pada fakta bahwa sebahagian  besar  usaha  di  Indonesia lebih  dari  99%  berbentuk  usaha  skala kecil  dan  menengah  (UMKM).  Namun secara  jumlah  omset  dan  asset  apabila keseluruan  omset  dan  asset  UMKM  di Indonesia  digabungkan  belum  tentu jumlahnya dapat menyaingi satu perusahaan berskala nasional.
Hambatan Regulasi : Sejalan dengan penerapan prinsip prudential  banking, Pasal  8  UU Perbankan  mengatur  bahwa  analisis pemberian kredit merupakan
persyaratan  dalam  pemberian  kredit  . Penjelasan  Pasal  8  UU  Perbankan menegaskan bahwa yang agunan ( collateral )  yang  wajib  diminta  pihak Bank adalah jaminan pokok, yaitu objek yang  dibiayai  oleh  kredit,  sedangkan agunan tambahan tidak wajib, sepanjang  Bank  memiliki    keyakinan bahwa  debitur  beriktikad  baik  dan mempunyai  kemampuan  membayar. Dalam  prektik The  5  C’s  analysis  of credit khususnya  collateral  merupakan salah  satu  yang  diwajibkan  dalam pemberian kredit, sehingga menyebabkan  UMKM  dianggap  tidak bankable. Seharusnya  dan  sebaiknya sosialisasi  KUR  ditingkatkan  lagi. Hampir  dari  setengah  jumlah  calon nasabah
yang diwawancarai
menyatakan bahwa
pentingnya sosialisasi  KUR  secara    intensif. Sebaiknya  bunganya  diperkecil  lagi. 50%  dari  nasabah  menyatakan  bahwa bunga KUR masih perlu diperkecil lagi. Sebaiknya perlu adanya pembinaan dari bank  15  %  nasabah  menyarankan
sebaiknya  perlu  adanya  pembinaan  dari bank.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap permasalahan terkait Apakah  Regulasi  Perbankkan  yang  ada di Bank Syariah Mandiri KCP Dramaga sudah mendukung Sebagai intermediary bagi  UMKM  dan  hambatan-hambatan apa  saja  yang  dihadapi  UMKM  untuk mendapatkan  dana  KUR  di  Bank Syariah Mandiri sebagai berikut:
1. Regulasi perbankan yang ada  belum  sepenuhnya  mendukung fungsi intermediary khususnya  regulasi perbankan yang menfasilitasi perbankan untuk  lebih  banyak  memilih fee  based income dan  regulasi  tentang  system pengawasan  Bank  Indonesia  yang berbasis risiko sehingga prinsip prudential  banking  ditafsirkan  terlalu berhati-hati, khususnya dalam pemberian  kredit.  Sehingga  sangat mempengaruhi kepada penyaluran KUR di  PT  Bank  Syariah  Mandiri  KCP Dramaga  dilihat  dari  hasil  penyaluran dalam tiga tahun terakhir.
2. Hambatan yang dihadapi UMKM untuk memperoleh  kredit  perbankan  adalah hambatan regulasi berupa tidak dipenuhinya persyaratan pemberian kredit,  antara  lain  ketersediaan  agunan sehingga UMKM dianggap tidak
bankable,  di  samping  itu  UMKM seringkali mengabaikan persyaratan teknis  seperti  keberadaan  SIUP,  SITU dan rekening Koran.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Wahid, Ramli, Ulumul Qur’an , Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002
Abdullah Dkk, Taufiq, Ensiklopedi Islam , Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000
Amin Suma, Muhammad, Ulumul Qur’an , Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013
Al-Biqâ’i  Ibrahim ibn Umar, Nazhm al-Durar fî Tanâsub al-Âyât wa al-Suwar , Jilid I- 22, Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2006
Burhanuddin Abi al-Hasan Ibrahim ibn Umar al-Biqâ’i, Nazhm al-Durar fî Tanâsub al- Âyât wa al-Suwar , Juz I, Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2006
Muhammad  ‘Aliy  Ayaziy ,  al-Mufassirun  Hayatuhum  wa  Manhajuhum ,  (Teheran: Mu’asasah  al-Thiba’ah  wa  al-Nashr  Wizarah  al-Tsaqafah  wa  al-Irsyad  al- Eslami, 1373 H.
Muhammad  Quraish  Shihab, Tafsir  al-Mishbah  Pesan  Kesan  dan  Keserasian  al- Qur’an , Jakarta: Lentera Hati, 2002.
Munawwir, Ahmad Warson, al-Munawwir , Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984 .
Muslim, Musthafa, Mabahith fi al-Tafsir Maudhu’i , Damaskus: Darul Qalam, 1997.
Muhammad  Fakhruddin  al-Raziy, Mafatih  al-Ghaib ,  Libanon-Beirut:Dar  al-Fikr  li  al- Thaba’ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi’, 1401.
Nashruddin Baidan, Wawasan Baru Ilmu Tafsir , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
Shalah  Abd  al-Fattah  al-Kholidy, Ta’rîf    al-Darisin  bi  Manâhij  al-Mufassirîn ,  (Dar Qalam: Damasqy, 1423 H/ 2002 M
Shihab, Muhammad  Quraish ,  Mu’jizat  al-Qur’an,  Ditinjau  dari  Aspek  Kebahasaan Isyarat Ilmiah dan Pemberitaan Gaib , Bandung: Mizan, 1997
“ Tafsir  al-Qur’an  dengan  Metode  Maudhu’i”  di  dalam Beberapa Aspek Ilmiah tentang al-Qur’an , Penyunting Prof. K.H. Bustami A. Gami dan Drs, H, Khatibul Umam, Jakarta: PTIQ, 1986
, Tafsir  al-Mishbah  Pesan  Kesan  dan  Keserasian  al- Qur’an , Jakarta: Lentera Hati, 2002
, Kaidah  Tafsir  Sarat, Ketentuan,  dan  Aturan  yang  Patut Anda  Ketahui  dalam  Memahami  Ayat-Ayat  al-Qur’an ,  Tangerang:  Lentera Hati, 2013
Ziyad  Khalil  al-Damagani, al-Tafsir  al-Maudhu’I  wa  manhajiyyat  al-Bahtsi  Fihi ,
(Oman: Dar al-Ammar, 2007.
Tim Penulis Sejarah & ‘Ulum al-Qur’an, Sejarah dan Ulum al-Qur’an, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999.
Zakariyya,  Abi  al-Husain  Ahmad  ibn  Faris  ibn, Mu’jam  Maqayis  al-Lughah ,  Tahqiq: ‘Abd al-Salam Muhammad Harun, Mesir: Maktabat al-Khaniji, 1402 H-1981
Al-Zarkasyi,  Badr  al-Din  Muhammad  ibn  Abdullah  (selanjutnya  disebut  al-Zarkasyi), al-Burhan fi ‘Ulum al-Qur’an , Beirut: Dar al-Fikr, 1408 H-1988 M