## SINKRONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG KEBIJAKAN BEBAS VISA KUNJUNGAN
Erikson Sihotang
Fakultas Hukum Universitas Mahendradatta, Jalan Ken Arok Nomor 12 Denpasar
(sihotang_soupiterta@yahoo.com)
Abstrak,  Untuk  menjamin  kemanfaatan  dan  melindungi  berbagai  kepentingan nasional  serta  dalam  rangka  menegakkan  kedaulatan  negara  di  bidang keimigrasian maka perlu ditetapkan prinsip, tata pengawasan, tata pelayanan atas masuk  dan  keluarnya  orang  ke  dan  dari  wilayah  Indonesia.  Pengaturan  tentang Bebas Visa Kunjungan dalam perundang-undangan Indonesia ada ketidaksinkronan satu sama lainnya terhadap pemberlakuan bebas visa kunjungan yang  berasaskan  asas  timbal  balik  (resiprositas)  dan  asas  manfaat.  Undang- Undang  Keimigrasian  menentukan  pemberian  bebas  visa    harus  memperhatikan asas timbal balik dan asas manfaat, sementara Peraturan Presiden  tentang Bebas Visa  Kunjungan  menentukan  tujuan  pemberian  bebas  visa  untuk  negara  tertentu adalah  dalam  rangka  kunjungan  wisata.  Dengan  demikian  maka  baik  asas resiprositas  maupun  asas  manfaat  yang  menjadi  dasar  pertimbangan  pemberian bebas  visa  kunjungan  belum  terpenuhi  dalam  kebijakan  Peraturan  Presiden tentang Bebas Visa Kunjungan.
Kata  Kunci  :  sinkronisasi,  peraturan  perundang-undangan,  dan  bebas  visa kunjungan.
Abstract, In order to guarantee the benefits and protect various national interests as  well  as  in  the  framework  of  upholding  the  state's  sovereignty  in  the immigration  sector,  it  is  necessary  to  stipulate  principles,  supervision  systems, service procedures for the entry and exit of people into and from the territory of Indonesia.  The  regulation  on  Visit  Visa  Free  in  Indonesian  legislation  is inconsistent with each other with the application of free visit visas on the basis of reciprocity and the principle of  benefit.  The  Immigration  Law stipulates that the granting of visa exemptions must pay attention to the principle of reciprocity and the  principle  of  benefit,  while  the  Presidential  Regulation  on  Visit  Visa  Free stipulates that the purpose of granting visa exemptions for certain countries is in the  framework  of  tourist  visits.  Thus,  neither  the  reciprocity  principle  nor  the benefit  principle  which  is  the  basis  for  the  consideration  of  granting  visit  visa exemptions  has  not  been  fulfilled  in  the  policy  of  the  Presidential  Regulation  on Visit Visa Free.
Keywords: synchronization, statutory regulations, and visa-free visits.

## I. Pendahuluan A. Latar Belakang
Negara  berdaulat  berarti Negara  mempunyai  kekuasaan tertinggi. Sehingga tidak mengakui  suatu  kekuasaan  yang lebih  tinggi  dari  kekuasaannya tersebut. Negara dikatakan
berdaulat karena kedaulatan merupakan  suatu  sifat  atau  ciri hakiki  Negara.  Bila  dikatakan bahwa  Negara  itu  berdaulat, dimaksudkan  bahwa  Negara  itu mempunyai  kekuasaan  tertinggi. Ruang berlaku kekuasaan tertinggi  ini  dibatasi  oleh  batas wilayah Negara itu, artinya suatu Negara hanya memiliki kekuasaan  tertinggi  di  dalam batas  wilayahnya.  Suatu  negara yang merdeka, maka ia mempunyai  hak-haknya,  seperti yurisdiksi teritorial dan mempertahankan  negaranya.  Di samping hak terdapat
kewajibannya yang mengikat atau  berhubungan  dengan  negara lain,  seperti  tidak  mengambil jalan  kekerasan,  traktat  dengan iktikad baik, dan tidak intervensi. Prinsip  menghormati  kedaulatan teritorial  suatu  negara  salah  satu contoh hak sekaligus kewajiban.
Dalam hukum internasional dikenal suatu
prinsip  yang mengatakan “ par  in parem non hebat yurisdcsionem ”, yang artinya bahwa setiap Negara mempunyai kedudukan yang
sama  dan  sejajar,  tidak  ada  satu negara yang melaksanakan yurisdiksinya terhadap negaralain tanpa  dengan  persetujuan  negara lain tersebut, (http://karimjogja.blogspot.co.id/ Arti  Kedaulatan  Negara  Dalam Hukum  Internasional,  diunduh,  2 Januari  2017). Doctrine  of  the equality  of  states oleh  Christian Wolf:  Pada  dasarnya  semua bangsa  mempunyai  kedudukan yang sama satu sama lain. Karena bangsa-bangsa  dianggap  sebagai pribadi  manusia  bebas  yang hidup dalam  suatu keadaan alami,  oleh  karena  itu,  karena pada  dasarnya  semua  manusia memiliki  kedudukan  yang  sama, maka  semua  bangsa  pun  pada dasarnya  berkedudukan  sama satu sama lain”( http://karimjogja.blogspot.co.id/ Arti  Kedaulatan  Negara  Dalam Hukum  Internasional,  diunduh,  2 Januari 2017).
Sehubungan
dengan kemerdekaan dan kedaulatan negara ini, Konvensi Montevideo pada  tahun  1933  menyatakan
bahwa suatu negara harus
memiliki 4 (empat) unsur,  yaitu:
1.  Rakyat yang permanen
2.  Wilayah  atau  daerah  yang tetap 3.  Pemerintah 4.  Kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain
Kedaulatan  suatu  negara mencakup  keempat  unsur  di  atas yang  berarti  juga  kekuasaan absolut  suatu  negara  atas  unsur- unsur tersebut.
Negara  Indonesia  adalah negara yang merdeka dan berdaulat berdasarkan proklamasi kemerdekaan  Indonesia  tanggal 17  Agustus  1945  yang  berarti bebas dari penjajahan dan intervensi  negara  lain,  bebas menentukan  dan  mengatur  diri sendiri  dan  bebas  berhubungan dengan negara lain dalam tatanan hubungan  internasional.  Pasal  1 ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar Negara  Indonesia  menyatakan bahwa  kedaulatan  adalah  di tangan  rakyat  dan  dilaksanakan menurut  Undang-Undang  Dasar. Kedaulatan  adalah  kekuasaan
tertinggi dari suatu negara merdeka yang tidak bisa diintervensi  oleh  negara  lain. Kedaulatan  bersifat  absolut  yang mengikat  setiap  wilayah  dan penduduk yang ada di dalamnya.
Kedaulatan  adalah  sifat hakiki  dari  suat  negara  yang bebas merdeka, (Mochtar Kusumaatmadja  dan  Etty  R. Agoes, 2010:16). Menurut
sejarah,  asal  kata  kedaulatan yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah
souvereignity berasal  dari  bahasa Latin superanus yang  berarti yang teratas . Negara yang berdaulat  berarti  negara  yang memiliki kekuasaan tertinggi untuk  menjalankan  negaranya tanpa  ada  campur  tangan  dari negara lain.
Hubungan internasional terjalin  karena  adanya  saling ketergantungan antar negara untuk memenuhi kebutuhan negara  tersebut.  Tidak  ada  satu negara  pun  yang  bisa  hidup sendiri tanda adanya bantuan atau kerja  sama  dengan  negara  lain. Hubungan
Internasional
mengadung  arti  adanya  suatu kerja sama yang bersifat
internasional (antar negara). Kerja sama yang dibentuk tersebut  harus  tunduk  kepada kaidah-kaidah Hukum
Internasional.
Salah  satu  bentuk  kerjasama internasional  adalah  kerjasama dalam  hal  lalu  lintas  orang maupun barang/jasa antar negara. Pada  karya  tulis  ini,  Penulis hanya  membahas  lalu  lintas orang  antar  negara  terutama  lalu lintas  orang  asing  yang  akan masuk  atau  keluar  dari  wilayah negara  Indonesia.  Kedaulatan negara di perbatasan dan di setiap pintu masuk ke wilayah Indonesia harus ditegakkan.
Penegakan  kedaulatan  terhadap teritorial wilayah negara dilaksanakan oleh Tentara Nasional  Indonesia  sedangkan penegakan  kedaulatan  negara terhadap  setiap  orang  yang  akan masuk atau keluar wilayah
negara  Indonesia  dilaksanakan oleh  Direktorat  Jenderal  Imigrasi Kementerian  Hukum  dan  Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia. Seiring dengan
perkembangan jaman terutama di bidang hukum internasional yang mengatur tentang wilayah negara serta  perkembangan  pergaulan internasional  maka  pemerintah Indonesia memandang perlu menyusun suatu  Undang-Undang Keimigrasian yang terpadu mencakup  seluruh  permasalahan Keimigrasian  yang  ada  sesuai dengan  perkembangan  jaman. Pada  tahun  1992  terbentuklah Undang-Undang  yang  mengatur tentang keimigrasian yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992  yang  kemudian  diganti dengan  Undang-Undang  Nomor 6  Tahun  2011  sebagai  Undang- Undang  yang  terbaru  tentang Keimigrasian.  Pasal  1  Angka  (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 menyebutkan:
“Keimigrasian  adalah  hal  ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar  Wilayah  Indonesia  serta pengawasannya  dalam  rangka menjaga  tegaknya  kedaulatan negara.”
Untuk menjamin kemanfaatan dan melindungi berbagai  kepentingan  nasional serta  dalam  rangka  menegakkan kedaulatan  negara  di  bidang keimigrasian maka perlu ditetapkan prinsip, tata
pengawasan,  tata  pelayanan  atas masuk  dan  keluarnya  orang  ke dan dari wilayah Indonesia sesuai dengan  nilai-nilai  dan  tujuan nasional Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila  dan  Undang-Undang
Dasar 1945.
Terhadap  orang  asing, pemberian  ijin  keimigrasian  dan pengawasannya dilaksanakan berdasarkan prinsip  yang bersifat selektif ( selective
policy ).
Berdasarkan  prinsip  ini  maka hanya  orang  asing  yang  dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan  rakyat,  bangsa  dan Negara  Republik  Indonesia  serta tidak  membahayakan  keamanan dan  ketertiban  umum  serta  tidak bermusuhan baik  terhadap rakyat maupun Negara Republik
Indonesia yang boleh masuk atau keluar wilayah Indonesia.
Setiap  orang  asing  yang akan masuk ke wilayah Indonesia harus  memiliki  visa  atau  izin masuk  ke  wilayah  Indonesia kecuali bagi mereka yang negaranya dibebaskan dari kewajiban memiliki visa.
Pengertian  Visa  diatur  dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2011  Pasal  1  Angka  (18)  yang berbunyi: “Visa Republik
Indonesia yang selanjutnya
disebut  Visa  adalah  keterangan tertulis  yang  diberikan  oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan  Republik  Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan  bagi  Orang  Asing untuk  melakukan  perjalanan  ke Wilayah  Indonesia  dan  menjadi dasar  untuk  pemberian  Izin Tinggal.”
Dasar hukum pemberlakuan  pemberian  Visa Kunjungan Saat Kedatangan adalah Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor  M-04.IZ.01.10  Tahun
2003  tentang  Visa  Kunjungan Saat Kedatangan yang mengalami  perubahan  sampai dengan perubahan yang kesebelas  pada  tahun  2009  agar sesuai dengan pergaulan internasional  dan  perkembangan hukum internasional. Namun pada akhirnya, Peraturan Menteri tersebut diganti dengan peraturan menteri  yang    terbaru  yaitu Peraturan  Menteri  Hukum  dan Hak  Asasi  Manusia  Republik Indonesia Nomor M.HH-01- GR.01.06  Tahun  2010  tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan. Pengertian Visa Kunjungan Saat Kedatangan dijelaskan melalui pasal 1 butir 1 Peraturan  Menteri  Hukum  dan Hak  Asasi  Manusia  Republik Indonesia Nomor M.HH-01- GR.01.06  Tahun  2010  tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan yang  berbunyi  “Visa  Kunjungan Saat Kedatangan yang selanjutnya disingkat dengan
VKSK  adalah  Visa  Kunjungan atas  kuasa  Direktur  Jenderal Imigrasi  yang  diberikan  kepada
Warga  Negara  Asing  pada  saat tiba di wilayah Indonesia”.
Pada  tanggal  9  Juni  2015 Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden  Nomor  69  Tahun  2015 tentang  Bebas  Visa  Kunjungan yang  isinya  memuat  pemberian kebijakan  bebas  visa  kunjungan kepada  45  negara  dengan  rincian 15  negara  penerima  bebas  visa terdahulu yang sebelumnya diatur  dalam  Keputusan  Presiden Nomor  18  Tahun  2003  tentang Bebas  Visa  Kunjungan  Singkat sebagaimana  telah  beberapa  kali diubah terakhir dengan  Peraturan Presiden  Nomor  43  Tahun  2011 tentang  Perubahan  Ketiga  atas Keputusan  Presiden  Nomor  18 Tahun  2003  ditambah  dengan  30 negara baru dengan alasan utama untuk meningkatkan angka kunjungan  wisata  dari  orang asing  yang  akan  masuk  ke Indonesia. Dengan adanya
peningkatan  angka  kunjungan wisatawan mancanegara
diharapkan  akan  meningkatkan pendapatan  devisa  negara  dari sektor pariwisata. Peraturan presiden  ini  dimaksudkan  untuk
mempermudah  lalu  lintas  orang asing  yang  akan  datang  ke
Indonesia dalam rangka wisata. B. Rumusan Masalah Peraturan Presiden Nomor  69  Tahun  2015  tentang Bebas Visa Kunjungan menimbulkan permasalahan
hukum  baru karena ada  dualisme penerapan  kebijakan  yang  sama terhadap beberapa negara dengan tujuan  yang  sama.  Dualisme tersebut  adalah  untuk  15  negara awal diberlakukan asas
resiprositas  sementara  untuk  30
negara  baru  tidak  berlaku  asas resiprositas  sementara  kebijakan yang diberikan sama yaitu diberikan  bebas  visa  kunjungan dan  masalah  lain  yang  timbul akibat penerapan pemberian bebas  visa  kunjungan  ini  yaitu peraturan  pelaksana  yang  kurang tegas  dan  memberikan  ruang kepada orang asing untuk menyalahgunakan  kebijakan  ini. Yang menjadi permasalahan dalam  tulisan  ini  adalah  apakah kebijakan  pemberian  bebas  visa kunjungan berdasarkan  Peraturan Presiden  Nomor  69  Tahun  2015
tentang  Bebas  Visa  Kunjungan bertentangan dengan Undang Undang  Nomor  6  Tahun  2011 Tentang  Keimigrasian  dalam  hal asas pemberlakuan kebijakan?

## C. Tujuan dan Kegunaan
Tujuan  dari  penelitian ini  adalah  untuk  mengetahui, memahami, menelaah, dan menganalisis kebijakan
pemberian  bebas  visa  kunjungan berdasarkan  Peraturan  Presiden Nomor  69  Tahun  2015  tentang Bebas Visa Kunjungan
bertentangan dengan Undang
Undang  Nomor  6  Tahun  2011 Tentang  Keimigrasian  dalam  hal asas pemberlakuan kebijakan.
Adapun  kegunaan  dari penelitian  ini  adalah:(a)  bagi pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan  dapat  memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, terutama  mengenai  hal-hal  yang berkaitan  dengan  keimigrasian. dan  (b)  bagi  praktik,    penelitian ini  diharapkan  akan  memberikan manfaat  agar  para  pengambil
kebijakan  di  lapangan  dapat bekerja dengan benar.
D. Studi Pustaka
Perbatasan  merupakan salah  satu  manifestasi  penting dalam kedaulatan teritorial negara.  Perbatasan  dapat  diakui dengan  tegas  dalam  traktak  atau. umum  diakui  tanpa  pernyataan tegas.  Perbatasan  bukan  hanya garis  maginer  di  atas  permukaan bumi, melainkan suatu garis yang memisahkan  satu  daerah  dengan daerah lainnya. Perbatasan bukan semata-mata  sebuah  garis  tetapi sebuah garis dalam daerah perbatasan. Kejelasan batas wilayah  suatu  negara  dibutuhkan dalam rangka menjaga kedaulatan, pertahanan, keamanan, dan keutuhan
teritorial  suatu  Negara  (J.G. Starke, 1989:95-96).
Berkaitan dengan
perbatasan,  di  setiap  perbatasan antar  negara  terdapat  Tempat
Pemeriksaan Imigrasi. Setiap orang yang melakukan perjalanan melintasi  batas suatu  negara baik itu  masuk  ataupun  keluar  dari wilayah  Indonesia  harus  melalui
pemeriksaan oleh Pejabat
Imigrasi  di  Tempat  Pemeriksaan
Imigrasi. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh  suatu  negara  untuk  secara bebas melakukan berbagai kegiatan/sesuai  kepentingannya asal  saja  kegiatan  tersebut  tidak bertentangan dengan hukum internasional. Sesuai konsep hukum  internasional,  kedaulatan memiliki  tiga  aspek  utama  yaitu: ekstern,  intern  dan  territorial, (Boer Mauna, 2001 : 24).
Dalam melindungi kedaulatan  Negara,  Direktorat Jenderal  Imigrasi  selaku  pintu gerbang Negara menerapkan politik keimigrasian berupa selective policy (politik saringan).  Indonesia  merubah kebijaksanaan  opendeur  politiek menjadi  selective  policy  pada tahun  1950  setelah  terbentuknya Negara  Kesatuan  Rl  di  bawah Undang-Undang Dasar Sementara  (UUDS),  (Ramadhan Kh, abrar Yuara, 2005:53). Selective policy adalah kebijaksanaan imigrasi yang
bersifat selektif atau saringan dan didasarkan  pada  perlindungan kepentingan  nasional  dan  lebih menekankan  prinsip  pemberian perlindungan  yang  lebih  besar kepada warga Negara Indonesia.
Sebagaimana  dijelaskan sebelumnya  bahwa  Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang  masuk  atau  keluar  Wilayah Indonesia  serta  pengawasannya dalam  rangka  menjaga  tegaknya kedaulatan negara. Dalam rangka menjaga  tegaknya  kedaulatan negara  diperlukan  suatu  hukum yang mengatur hal tersebut.
Konsep hukum dan negara  berdasarkan  atas  hukum adalah adanya jaminan penegakan hukum dan tercapainya tujuan hukurn. Dalam  penegakan  hukum  ada
tiga  unsur  yang  selalu  harus mendapat perhatian, yaitu keadilan,  kemanfaatan  atau  hasil guna ( doelmatigheid ), dan kepastian hukum, Sudikno
Metokusumo dan A. Pitlo, 1993 :
1).    Tujuan  pokok  dari  hukum adalah ketertiban. Kebutuhan atau  ketertiban  ini,  syarat  pokok
untuk  suatu  masyarakat  yang teratur.  Tujuan  lain  dan  hukum adalah tercapaiya keadilan. Untuk mencapai ketertiban dibutuhkan kepastian hukum dalam  pergaulan  antar  manusia dalam masyarakat, (Muchtar
Kusumaatmadja, tanpa tahun ; 1). Hukum harus
dilaksanakan  dan  ditegakkan.
Setiap orang mengharapkan ditetapkannya  hukum  dalam  hal terjadinya peristiwa konkrit. Itulah  yang  diinginkan  oleh kepastian  hukum.  Masyarakat inengharapkan  adanya  kepastian, karena  dengan  adanya  kepastian hukum  masyarakat  akan  lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan  kepastian  hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat.  Penegakan  hukum harus  memberi  manfaat  pada masyarakat, di samping bertujuan menciptakan keadilan.
Teori perundang- undangan  ( gezetgebungstheorie ) pada dasarnya merupakan bagian dari ilmu pengetahuan perundang-undangan ( gezetgebungswissemschaft ) yang
berupaya mencari kejelasan makna  atau  pengertian  hukum dan peraturan perundang- undangan secara kognitif, (Soeprapto  dan  Maria  Farida Indrati, 1998 : 7-8). Salah seorang intelektual  mashab  hukum  murni yang pemikirannya tentang Grundnorm  dan  hierarkhi  norma hukum berpengaruh
besar terhadap konstruksi hierarkhi
perundang-undangan  di  berbagai
Negara  yakni  Hans  Kelsen, mengkategorikan  hukum  sebagai norma yang dinamik (Normdynamics). Menurut konsep ini hukum adalah sesuatu
yang dibuat melalui suatu prosedur  tertentu  dan  segala sesuatu yang dibuat menurut cara
ini adalah hukum. Dalam
kaitannya dengan konstitusi, hukum  dikonsepsikan  sebagai sesuatu yang terjadi menurut cara yang  ditentukan  konstitusi  bagi pembentukan hukum.
Lebih jauh Hans Kelsen mengemukakan  tentang  karakter khas  dan  dinamis  dari  hukum, yaitu "Hukum mengatur
pembentukannya  sendiri  karena suatu  norma  hukum  menentukan cara untuk membuat suatu norma hukum  lainnya,  dan  juga  sampai derajat  tertentu  menentukan  isi norma lainnya tersebut.
Hubungan  antara  norma  yang mengatur  pembentukan  norma lain dengan norma lainnya digambarkan  sebagai  hubungan antara "Superordinasi" dan "Subordinasi".  Kesatuan  norma- norma  ini  ditunjukkan  oleh  fakta bahwa  pembentukan  norma  yang lebih  rendah  ditentukan  oleh norma lain yang lebih tinggi, dan bahwa  regresus  ini  diakhiri  oleh suatu  norma  dasar,  oleh  karena menjadi  dasar  tertinggi  dari validitas keseluruhan tata hukum, membentuk kesatuan tata hukum".
Selanjutnya Kelsen
mengemukakan  teorinya  tentang tata urutan atau susunan hierarkhi dari  tata  hukum  suatu  negara yaitu  dengan  memformulasikan norma  dasar,  yakni  konstitusi dalam arti material  adalah urutan tertinggi didalam hukum
nasional.
Sebagaimana
ditegaskan  bahwa:  " The  legal order ... is therefore not a system of  norms  coordinated  to  each, standing,  so  to  speak,  side  by same  level,  but  hierarchy  of different  level  norms ",  (Hans
Kelsen, 1986 : 1).  Masih menurut Kelsen, kendati konstitusi merupakan puncak tertinggi  dalam  hierarkhi  norma hukum,  namun  tidak  tertutup kemungkinan  terjadinya  konflik atau  penyimpangan  peraturan dari konstitusi. Mengenai hal ini, Kelsen  mengemukakan  prinsip lex  posterior  derogat  legi  priori untuk mengatasi terjadinya konflik hukum tersebut. Gagasan Kelsen mengenai  berjenjangnya  lapisan norma hukum dalam suatu hierarkhi,  kelak  dikemudian  hari dikenal  sebagai  teori  jenjang hierarkhi  norma  hukum  ( stufen theory ). Sebagaimana yang diungkapkan  oleh  Bagir  Manan, ajaran  tata  urutan  pertingkatan perundang-undangan  (stufenbau des  recht)  mengandung  makna  : Pertama,  peraturan  yang  lebih rendah harus mempunyai  sumber
atau  dasar  pada  peraturan  yang lebih  tinggi,  Kedua,  peraturan perundang-undangan untuk menjamin  sebuah  tertib  hukum
(legal order) dan Ketiga, peraturan perundang-undangan untuk  menjamin  tata  urutan  itu dalam  suatu  sistem  yang  tertib, (Bagir Manan, 2000).
Undang-Undang Nomor      12  Tahun        2011 tentang  Pembentukan  Peraturan
Perundang-undangan juga
menganut  asas  lex  superiori derogat lex inferiori,
sebagaimana  bunyi  Pasal  7  ayat (5) : "Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan adalah
sesuai dengan hierarkhi sebagaimana dimaksud ayat  (1)". Dalam  penjelasannya  dijabarkan bahwa  :  "yang  dimaksud  dengan hierarkhi  adalah  penjenjangan setiap jenis peraturan perundang- undangan  yang  didasarkan  pada asas bahwa peraturan perundang- undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi."
Peraturan perundang-
undangan  tentang  keimigrasian selalu mengalami perubahan karena  mengikuti  perkembangan manusia  yang  terus  berubah sehingga  hukum  yang  mengatur tentang  keimigrasian  adalah  suat hukum  yang  bersifat  dinamis (bergerak)  bukan  hukum  yang bersifat  statis  (diam).  Hal  ini sesuai  dengan  teori  Hukum Murni  yang  disampaikan  oleh Hans  Kelsen  di  mana  Teori Hukum  Dinamis  melihat  obyek hukum pada proses ketika hukum itu  diciptakan  atau  diterapkan, (Hans Kelsen, 2011 : 81).
II. Metode Penelitian
Penelitian ini adalah
penelitian normative dengan mengkaji permasalahan yang
diangkat dari adanya kesenjangan
dalam  norma  /  asas  hukum  yang mengatur  tentang  keimigrasian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku  dan  teori-teori  yang  ada untuk  kemudian  dihubungkan
dengan  kenyataan  yang  ada  di lapangan.  Pendekatan  masalah menggunakan pendekatan
perundang-undangan  ( the  statue approach ). Pendekatan perundang-undangan adalah dengan menganalisa dan meneliti
Peraturan  Presiden  Nomor  69 Tahun  2015  tentang  Bebas  Visa Kunjungan khususnya pada bagian  latar  belakang  pemberian kebijakan dan asas yang mendasari kebijakan tersebut yang  akan  dibandingkan  dengan kenyataan  di  lapangan  tentang tata  cara  pemberian  bebas  visa kepada  warga  negara  Indonesia oleh  negara-negara  yang  sudah ditetapkan  sebagai  subyek  bebas visa kunjungan ke Indonesia.

## III. Hasil dan Pembahasan
A.  Asas  Timbal  Balik  Sebagai Dasar  Pemberian  Bebas  Visa Kunjungan
Dasar  pemberian  bebas visa  kunjungan  adalah  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2011 tentang  Keimigrasian  Pasal  43 yang  terrdiri  dari  2  ayat  yang selengkapnya berbunyi:
(1) Dalam  hal  tertentu  Orang Asing  dapat  dibebaskan
dari  kewajiban  memiliki visa. (2) Orang Asing yang dibebaskan  dari  kewajiban memiliki Visa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a.  warga negara dari negara  tertentu  yang ditetapkan  berdasarkan Peraturan Presiden dengan  memperhatikan asas  timbal  balik  dan asas manfaat; b.  warga negara asing pemegang  izin  tinggal
yang memiliki izin
masuk  kembali  yang masih berlaku;
c.  nakhoda,  kapten  pilot,
atau  awak  yang  sedang bertugas di alat angkut;
d.  nakhoda,  awak  kapal,
atau tenaga ahli asing di atas  kapal  laut  atau  alat
apung yang datang langsung  dengan  alat angkutnya untuk beroperasi  di  perairan Nusantara, laut teritorial, landas
kontinen,  dan/atau  zona ekonomi eksklusif Indonesia.
Selanjutnya sesuai dengan amanat  pasal  43  ayat  (1)  di  atas, maka  pemerintah  dalam  hal  ini Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden  Nomor  69  Tahun  2015 tentang  Bebas  Visa  Kunjungan yang  ditetapkan  oleh  Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di  Jakarta  pada  tanggal  9  Juni 2015  dan  diundangkan  oleh Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia Republik Indonesia
Yasona  H.  Laoly  di  Jakarta  pada tanggal 10 Juni 2015.
Peraturan Presiden
Nomor  69  Tahun  2015  tentang Bebas  Visa  Kunjungan  dengan tegas  menyatakan  bahwa  dasar hukum  pembentukan  Peraturan Presiden ini sebagaimana tertuang  dalam  bagian  dasar hukum  yang  didahului  oleh  kata “mengingat” yaitu:
1.  Pasal  4  ayat  (1)  Undang-
Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun 1945;
2.  Undang-Undang  Nomotr  6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara  Republik  Indonesia Tahun 2011Nomor 52, Tambahan  Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Nomor 5216); 3.  Peraturan  Pemerintah  Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang  Nomer  6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara  Republik  Indonesia
Tahun  2013  Nomor  68,
Tambahan  Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Nomor
5409);
Berdasarkan pernyataan
tersebut maka dapat dilihat bahwa  Peraturan  Presiden  Ini bersumber  dari  peraturan  yang mengatur  tentang  keimigrasian baik  itu  berupa  Undang-Undang maupun  Peraturan  Pemerintah yang  menggerakkan  Undang- Undang tersebut.
Bagian Konsiderans Peraturan  Presiden  Nomor  69
Tahun  2015  tentang  Bebas  Visa
Kunjungan memuat hal-hal sebagai  berikut  yang  diawali dengan  kalimat  “menimbang”,
yaitu: a.  bahwa dalam rangka meningkatkan hubungan Negara  Republik  Indonesia dengan  negara  lain,  perlu diberikan  kemudahan  bagi orang asing warga negara dari negara  tertentu  untuk  masuk ke  wilayah  Negara  Republik Indonesia  yang  dilaksanakan dalam  bentuk  pembebasan dari  kewajiban  memiliki  visa kunjungan
dengan memperhatikan  asas  timbal balik dan manfaat;
b.  bahwa pembebasan dari kewajiban memiliki visa kunjungan  bagi  orang  asing warga  negara  dari  negara tertentu  dimaksudkan  untuk memberikan  manfaat  dalam pembangunan  nasional  pada umumnya  dan  peningkatan perekonomian khususnya;
c.  bahwa pembebasan dari kewajiban memiliki visa kunjungan  bagi  orang  asing warga  negara  dari  negara
tertentu  sebagaimana  diatur dalam  Keputusan  Presiden Nomor 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat sebagaimana  telah  beberapa kali  diubah  terakhir  dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan  Presiden  Nomor 18 Tahun 2003 perlu disesuaikan  dengan  Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
d.  bahwa berdasarkan
pertimbanngan  sebagaimana dimaksud  dalam  huruf  a, huruf  b  dan  huruf  c,  perlu menetapkan Peraturan Presiden  tentang  Bebas  Visa Kunjungan; Berdasarkan  konsiderans tersebut ditegaskan bahwa pembebasan dari kewajiban memilik  visa  bagi  orang  asing warga negara dari negara tertentu harus  berasaskan  asas  timbal- balik  (resiprositas)  dan  asas manfaat. Bahwa penggunaan kata “dan”  mengandung  arti  bahwa
satu  sama  lain  harus  terpenuhi, bukan pilihan dan bukan pemisahan  melainkan  menjadi satu kesatuan yang saling menguatkan.
Dalam  penjelasan  atas
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian terdapat paragraf yang membahas tentang pertimbangan untuk memperbarui Undang-Undang
Nomor  9  Tahun  1992  tentang
Keimigrasian, dimana pada pertimbangan huruf g menyatakan bahwa hak kedaulatan negara dalam penerapan  prinsip  timbal  balik  ( resiprositas ) mengenai
pemberian  visa  terhadap  orang asing.  Hal  ini  mengandung  arti bahwa seluruh kebijakan mengenai  pemberian  visa  harus berdasarkan  asas  timbal  balik yang  menandakan  bahwa  negara Indonesia  memiliki  kedaulatan atas  wilayah,  penduduk  dan  lalu lintas  perpindahan  dari  atau  ke dalam wilayah Republik Indonesia. Peraturan tentang pemberian bebas visa
menggunakan  asas  timbal  balik sebagai  persyaratan  utama  bagi pemberian pembebasan dari kewajiban  memiliki  visa  bagi orang  asing  warga  negara  dari negara tertentu.
Keputusan Presiden  Nomor  18  Tahun  2003 tentang  Bebas  Visa  Kunjungan Singkat  dengan  sangat  jelas menyatakan  bahwa  pemberian Bebas  Visa  Kujungan  Singkat harus  berdasarkan  asas  timbal balik  atau  resiprokal.  Aturan  ini terdapat  pada  pasal  2  ayat  (2) yang  selengkapnya  berbunyi:  “ ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berlaku juga bagi  orang  asing  warga  negara dari negara tertentu yang melakukan  kerja  sama  bilateral atau multilateral berdasarkan asas timbal  balik  atau  resiprokal dengan pemerintah Indonesia.
Pasal  3  dalam  Keputusan Presiden  ini  menetapkan  11 negara  yang  menjadi  subyek Bebas  Visa  Kunjungan  Singkat,
yaitu Thailand, Malaysia, Singapura,  Brunei  Darussalam, Phillipina,  Hongkong  Special Administration Region
(Hongkong SAR), Macao Special Administration  Region  (Macao SAR),  Chili,  Maroko,  Turki  dan Peru.
Keputusan
Presiden tentang  Bebas  Visa  Kunjungan Singkat  mengalami  perubahan- perubahan sebagai berikut : a.   Perubahan pertama
Perubahan pertama ditetapkan melalui Keputusan Presiden  Nomor  103  Tahun 2003  tentang  Perubahan  tas keputusan  Presiden  Nomor 18 Tahun 2003 tentang Bebas
Visa Kunjungan Singkat.
Pada  perubahan  pertama  ini terjadi  perubahan  penetapan negara-negara  yang  menjadi subyek pemberian Bebas
Visa Kunjungan Singkat.
Jumlahnya  tetap  11  negara dengan  menghapus  negara Turki dan menggantinya dengan negara Vietnam.
b.  Perubahan kedua
Perubahan  kedua  ditetapkan melalui  Peraturan  Presiden Nomor 16 Tahun 2008 tentang  Perubahan  Kedua Atas Keputusan Presiden
Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Bebas Visa Kunjungan  Singkat.    Pada perubahan  kedua  ini  jumlah negara  yang  menjadi  subyek Bebas Visa kunjungan Singkat bertambah satu negara yaitu Ekuador, sehingga jumlah keseluruannya  menjadi  12 negara. c.   Perubahan ketiga
Perubahan  ketiga  ditetapkan melalui  Peraturan  Presiden Nomor 43 Tahun 2011 tentang  Perubahan  Ketiga Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat. Pada perubahan  ketiga  ini  jumlah negara  yang  menjadi  subyek Bebas Visa kunjungan Singkat bertambah tiga negara  yaitu  Kamboja,  Laos dan Myanmar, sehingga jumlah keseluruannya menjadi 15 negara.
Pada saat berlakunya
Keputusan  Presiden  Nomor  18 Tahun  2003  Tentang  Bebas  Visa
Kunjungan Singkat beserta
perubahannya, negara-negara yang menjadi subyek Bebas Visa Kunjungan
Singkat juga memberlakukan  hal  yang  sama kepada  warga  negara  Indonesia yang akan berkunjung ke negara-
negara tersebut. Dengan demikian asas timbal balik
(resiprokal/resiprositas) yang menjadi dasar pemberlakuan Keputusan Presiden tersebut
telah terpenuhi. B. Keberadaan Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 2015 Terhadap Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2011  dan Peraturan  Pemerintah  Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Peraturan Presiden
Nomor  69  Tahun  2015  tentang Bebas  Visa  Kujungan  sama sekali  merupakan  peraturan  yang baru  yang  bukan  merupakan perubahan atas Keputusan Presiden  Nomor  18  Tahun  2003 tentang  Bebas  Visa  Kunjungan
Singkat. Namun isi dari peraturan presiden  ini  juga  mengatur  apa yang  telah  diatur  sebelumnya dalam Keputusan Presiden Nomor  18  Tahun  2003  tentang Bebas  Visa  Kunjungan  Singkat beserta  peraturan  perubahannya ditambah dengan pemeberlakukan bebas visa
kunjungan  kepada  orang  asing warga negara dari negara tertentu yang akan berkunjung ke Indonesia  dalam  rangka  wisata. Dengan  berlakunya  Peraturan Presiden  Nomor  69  Tahun  2015 Tentang  Bebas  Visa  Kunjungan maka secara garis besar
pemberian pembebasan dari kewajiban  memiliki  visa  bagi orang  asing  warga  negara  dari negara  tertentu  dibagi  menjadi dua  bagian,  yaitu  orang  asing yang  berkunjung  dalam  rangka wisata  dan  orang  asing  warga negara  dari  negara  tertentu  yang menjadi subyek bebas visa kunjungan  singkat  berdasarkan Keputusan  Presiden  Nomor  18 Tahun  2003  tentang  Bebas  Visa Kunjungan  Singkat  sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden  Nomor  43  tahun  2011 tentang  perubahan  ketiga  atas Keputusan  Presiden  Nomor  18 tahun  2003  tenatng  Bebas  Visa Kunjungan Singkat.
Meskipun  Peraturan  Presiden ini  bukan  merupakan  perubahan atas  keputusan  presiden  tentang bebas  visa  kunjungan  singkat, namun  dasar  pemberian  bebas visa kunjungan berdasarkan Peraturan  Presiden  ini  sama dengan  dasar  pemberian  bebas visa kunjungan singkat berdasarkan  keputusan  presiden sebelumnya  yaitu  berdasarkan asas  timbal  balik  dan  asas manfaat.  Hal  ini  diatur    pada Peraturan    Presiden  Nomor  69 Tahun  2015  tentang  Bebas  Visa Kunjungan pasal 2 yang berbunyi “bebas  visa  kunjungan  diberikan kepada orang asing warga negara dari negara tertentu dan pemerintah  wilayah  administratif khusus dari negara tertentu dengan memperhatikan asas timbal  balik  dan  asas  manfaat.” Dengan  kata  lain  pemberian bebas  visa  kunjungan  harus
memenuhi  kedua  asas  tersebut dan  tidak  boleh  hanya  salah  satu asas saja yang terpenuhi.
Peraturan  Presiden  tentang bebas visa kunjungan ini menetapkan  45  negara  yang menjadi subyek bebas visa kunjungan  yang  terdiri  dari  30 negara sebagai subyek bebas visa kunjungan  untuk  wisata  dan  15 negara  terdahulu  yang  menjadi subyek  bebas  visa  kunjungan singkat.  Untuk  15  negara  subyek Bebas  Visa  Kunjungan  Singkat asas  timbal  balik  dan  asas manfaat  sudah  terpenuhi,  dimana warga  negara  Indonesia  pun mendapat fasilitas bebas visa jika ingin  berkunjung  ke  15  negara tersebut.  Namun  lain  halnya dengan  30  negara  yang  menjadi subyek  yang  menjadi  subyek bebas  visa  kunjungan  wisata, asas  manfaat  memang  terpenuhi namun asas timbal balik (resiprositas) tidak terpenuhi.
Tidak  semua  dari  30  negara tersebut  memberikan  fasilitas yang  sama  kepada  warga  negara Indonesia  yang  akan  berkunjung atau  berwisata  ke  negaranya.
Sampai  dengan  saat  ini  hanya satu  negara  dari  30  negara subyek  bebas  visa  kunjungan wisata yang memberikan fasilitas yang  sama  kepada  warga  negara Indonesia  yaitu  Jepang,  itupun dengan  mekanisme  yang  tidak mudah. Pemerintah Jepang
memberikan bebas visa
kunjungan  wisata  kepada  warga negara  Indonesia  yang  sudah memiliki  Paspor  Elektronik  (e- passport)  dan  harus  mendaftar  di Kedutaan Besar Negara Jepang di Jakarta  yang  selanjutnya  akan diinput dalam database keimigasian  negara  Jepang  yang memuat  informasi  orang  asing dalam hal ini adala warga negara
Indonesia yang akan berkunjungan  ke  Jepang  dan ditempelkan  sticker  bebas  visa kunjungan  pada  paspor  warga negara  Indonesia  tersebut  dan diterakan  cap/stamp  pada  sticker tersebut.  Jadi,  tidak  serta  merta seluruh  warga  negara  Indonesia bebas masuk ke Jepang melainkan  ada  tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk mendapatkan bebas visa
kunjungan  wisata  ke  Jepang.  Ini berbeda  sekali  dengan  perlakuan pemerintah Indonesia kepada seluruh  negara  subyek  Bebas Visa  Kunjungan  bahwa  seluruh warga  negaranya  serta  merta dapat langsung datang ke Indonesia  sepanjang  memenuhi syarat  administrasi  yaitu  paspor yang  masih  berlaku  dan  tidak termasuk  daftar  Cekal  tanpa harus melapor ke kedutaan negara  Indonesia  di  negaranya.
Sekali  lagi  langkah  ini  ditempuh dengan alasan untuk meningkatkan  jumlah  wisatawan mancanegara  sehingga  devisa negara  dari  sektor  pariwisata
akan meningkat secara
signifikan.  Hal  ini  sesuai  dengan target  Kementerian  Pariwisata yang menargetkan jumlah kunjungan wisatawan
mancanegara  akan  meningkat menjadi  10  juta  pengunjungan dengan  diberlakukannya  bebas visa kunjungan untuk wisata ini. Kedudukan Peraturan Presiden dalam hierarki perarturan  perundang-undangan
Republik  Indonesia  berada  di
bawah  Peraturan  Pemerintah  dan Undang-Undang  atau  Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang.  Hal  ini  diatur  dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2011 tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan yang selengkapnya berbunyi:
(1) Jenis  dan  hierarki  Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
a.  Undang-Undang
Dasar Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945;
b.  Ketetapan
Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c.  Undang-Undang/Peraturan
Pemerintah Pengganti
Undang-Undang;
d.  Peraturan Pemerintah;
e.  Peraturan Presiden;
f.  Peraturan  Daerah  Provinsi; dan
g.  Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota.
(2)  Kekuatan  hukum  Peraturan
Perundang-undangan  sesuai dengan hierarki
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Berdasarkan
hierarki
tersebut maka urutan berdasarkan kekuatan  hukum  yang  mengikat dari  yang  paling  lemah  kepada yang  paling  kuat  dalam  konteks pemberian  bebas  visa  kunjungan adalah Peraturan Presiden Nomor 69  Tahun  2015  tentang  Bebas Visa Kunjungan kemudian Peraturan  Pemerintah  Nomor  31 Tahun  2013  tentang  Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2011  tentang Keimigrasian  dan  yang  paling kuat adalah Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2011  tentang Keimigrasian.  Dengan  demikian maka  Peraturan  Presiden  tidak boleh bertentangan dengan Peraturan  Pemerintah  dan  lebih tinggi  lagi  bahwa  Peraturan Presiden tidak boleh bertentangan  dengan  Undang-
Undang  dalam  hal  ini  adalah tentang  keimigrasian.  Hal  ini sesuai dengan apa yang
diamanatkan oleh Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2011
tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan    Pasal  13 yang  menyatakan  bahwa  materi
muatan  Peraturan  Presiden  berisi materi  yang  diperintahkan  oleh Undang-Undang,  materi  untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah,  atau  materi  untuk melaksanakan  penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian pada  bagian  penjelasan  yang merupakan  bagian  yang  tidak terpisahkan dari keseluruhan Undang-Undang tersebut mengatur pemberian pembebasan dari  kewajiban  memiliki  visa bagi  orang  asing  warga  negara dari  negara  tertentu  dalam  pasal 42  ayat  (1)  dan  (2).  Secara spesifik dijelaskan melalui penjelasan pasal 43 ayat (2) huruf a  bahwa  yang  dimaksud  dengan “pembebasan visa” dalam ketentuan  ini  misalnya  untuk kepentingan pariwisata yang membawa manfaat bagi perkembangan pembangunan nasional  dengan  memperhatikan asas timbal balik, yaitu pembebasan visa hanya diberikan kepada  orang  asing  dari  negara yang juga memberikan
pembebasan  visa  kepada  warga negara Indonesia.
Dengan  demikian  maka Peraturan  Presiden  Nomor  69 Tahun  2015  tentang  Bebas  Visa Kunjungan  bertentangan  dengan Undang-Undang Nomor  6 Tahun 2011  dan  Peraturan  Pemerintah Nomor  31  Tahun  2013  tentang Peraturan  Pelaksanaan  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2011 tentang  Keimigrasian  sehingga Peraturan  Presiden  ini  dapat dibatalkan  sepanjang  ada  pihak yang mau mengajukan pengujiannya ke Mahkamah Agung.  Hal  ini  diatur  dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 9 ayat (2)  yang  berbunyi:  “Dalam  hal suatu Peraturan Perundang- undangan  di  bawah  Undang- Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya  dilakukan  olehh Mahkamah Agung. IV. Kesimpulan Ditinjau dari aspek
yuridis,  maka  Peraturan  Presiden
Nomor  69  Tahun  2015  tentang Bebas Visa Kunjungan bertentangan dengan aturan perundang-undangan  di  atasnya yaitu  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun 2011
tentang Keimigrasian.  Hal  yang  tidak sesuai  adalah  pada  bagian  asas pemberian  atau  pemberlakuan bebas visa kunjungan yang berasaskan  asas  timbal  balik (resiprositas)  dan  asas  manfaat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian mengatur  pemberian  bebas  visa di  pasal  43  ayat  1  dan  2  dengan dasar  pemberian  ada  pada  pasal 43  ayat  (2)  huruf  a  yaitu  harus memperhatikan  asas  timbal  balik dan  asas  manfaat.  Hal  ini ditegaskan pada
bagian penjelasan
Undang-Undang tersebut  yang  secara  spesifik menjelaskan  bahwa  pemberian bebas visa untuk pariwisata harus berlaku asas timbal balik
(resiprositas). Sementara Peraturan  Presiden  Nomor  69 Tahun  2015  tentang  Bebas  Visa Kunjungan  Pasal  3  denga  jelas meyatakan bahwa tujuan
pemberian  bebas  visa  untuk negara  tertentu  -dalam  hal  ini  30 negara yang baru menjadi subyek bebas  visa  kunjungan-  adalah dalam  rangka  kunjungan  wisata. Dengan demikian maka baik asas resiprositas maupun asas manfaat yang menjadi dasar pertimbangan pemberian  bebas  visa  kunjungan belum terpenuhi  dalam  Peraturan Presiden  Nomor  69  Tahun  2015 tentang Bebas Visa Kunjungan.

## DAFTAR BACAAN

## Buku
Amin  Suprihatini,  2008, Hubungan Internasional ,  Cempaka Putih, Klaten.
Bagir  Manan,  2000, Arogansi  MPR , dalam  Harian  Republik, Rabu, 9 April 2000 -----------------, 2000, Hukum Keimigrasian Dalam Sistem  Hukum  Nasional, Ghalia Indonesia, Jakarta. Boer Mauna, 2001, Hukum Internasional-Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global , Alumni, Bandung.
Hans  Kelsen,  1986, General  Theory of Law and State ,
Translate by Anders Wedberg, Russel & Russel, New York. ------------------,  2011, Teori  Hukum Murni , cet. VIII, terjemahan Raisul Muttaqien,  Nusa  Media, Bandung. J.G. Starke, 1989, Pengantar Hukum Internasional , Edisi Kesepuluh. Sinar Grafika, Jakarta. Mochtar  Kusumaatmadja, Fungsi dan  Perkembangan  Hukum Dalam Pembangunan Nasional , Binacipta. Bandung. Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, 2010, Pengantar Hukum Internasional , Alumni, Bandung. Sudikno  Mertokusumo  dan  A.  Pitlo, 1993, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung. Soeprapto,  Maria  Farida  Indrati, 1998, Ilmu Perundang- Undangan Dasar dan Pembentukannya, Kanisius, Yogyakarta.