## ANALISIS KESESUAIAN APB DES DENGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA BERDASARKAN PP 43 TAHUN 2014 DI DESA KALIGADING KECAMATAN BOJA KABUPATEN KENDAL PROPINSI JAWA TENGAH

## Penta Widyartati, Ariyani Indriastuti
Prodi Akuntansi, Prodi Managemen STIE SEMARANG penta@stiesemarang.ac.id , ariyani@stiesemarang.ac.id

## ABSTRACT
The  Village  Revenue  and  Expenditure  Budget  (APBDes)  is  the  annual  financial  plan  of  the village government that is discussed and agreed upon jointly by the village government and Village  Consultation,  and  is  determined  by  village  regulations.  The  mechanism  for  using village  funds  starts  from  the  planning,  implementation,  accountability  and  utilization  of village funds. In order for the use of village funds to be targeted and in accordance with the priorities of community needs, the planning process as a basis for implementing village funds is  expected  to  be  carried  out  in  accordance  with  Government  Regulation  No.  43  of  2014 article  114  and  article  117.  From  the  results  of  the  study  obtained  evidence  that  the Kaligading Village government  has carried out the mandate in accordance with Government Regulation No. 43 of 2014 article 114 concerning deliberation for the screening of community aspirations which then results from the deliberations set forth in the RPJMDes.
Keyword :  Village Fund, Adjustable Planning, Village Development, APBDes Management

## ABSTRAK
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDes)  adalah rencana  keuangan  tahunan pemerintahan  desa  yang  dibahas  dan  disetujui  bersama  oleh  pemerintah  desa  dan  Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa. Mekanisme penggunaan dana desa  dimulai  dari  perencanaan,  pelaksanaan,  pertanggungjawaban  dan  pemanfaatan  dana desa.  Agar  penggunaan  dana  desa  sesuai  sasaran  dan  sesuai  dengan  prioritas  kebutuhan masyarakat,  proses  perencanaan  sebagai  dasar  pelaksanaan  dana  desa  diharapkan  dapat dilakukan  sesuai  dengan  yang  tercantum  dalam  PP  No.  43  tahun  2014  pasal  114  dan  pasal 117.  Dari  hasil  penelitian  diperoleh  bukti  bahwa  pemerintah  Desa  Kaligading  sudah melaksanakan  amanat  sesuai  dengan  PP  No.  43  tahun  2014  pasal  114  tentang  musyawarah untuk penjaringan aspirasi masyarakat yang kemudian hasil musyawarah tersebut dituangkan dalam RPJM Des.
Kata kunci :  dana desa, perencanaan, kesesuaian, pembangunan desa, penyusunan APBDes

## PENDAHULUAN
Dana  Desa  adalah  dana  yang  bersumber  baik  dari  APBN,  APBD,  Pendapatan  Asli Daerah  dan  lain-lain  yang  diperuntukkan  bagi  Desa  dan  Desa  Adat  yang  ditransfer  melalui Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja   Daerah   kabupaten/kota   dan   digunakan   untuk membiayai   penyelenggaran  pemerintahan,  pembangunan,  serta  pemberdayaan  masyarakat,
dan kemasyarakatan. Dana desa yang dikucurkan dari APBN tersebut masuk ke rekening desa sebagai keuangan desa.
Dana Desa diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat dan ditransfer melalui Anggaran Pendapatan  dan  Belanja   Daerah   kabupaten/kota   dan   digunakan   untuk   membiayai penyelenggaran  pemerintahan,  pembangunan,  serta  pemberdayaan  masyarakat,  dan kemasyarakatan.
Dana  desa  mulai  dikucurkan  di  desa-desa  pada  tahun  2015  sebagai  realisasi  dari berlakunya  Undang  Undang  Desa  (UU  No  6  tahun  2014).  Pemerintah  telah  mengucurkan dana desa sebanyak Rp. 20,70 trilyun pada tahun 2015 untuk dikucurkan kepada  74.093 desa. Tahun  anggaran  2016  jumlah  kucuran  dana  desa  justru  semakin  meningkat  yakni  menjadi Rp.46,98 trilyun ( Kompas , 10 April 2016).Propinsi Jawa Tengah  pada tahun 2016 menerima kucuran dana sebanyak Rp. 5 trilyun,
www.djpk.kemenkeu.go.id/web/attachments/article/608/DANA DESA diperuntukan bagi 7.809 desa dan tahun 2017 dana desa meningkat menjadi 60 triliun yang akan dibagikan pada 74.954 desa di seluruh wilayah Indonesia.
Dari  dana  tersebut,  alokasi  untuk  Kabupaten  Kendal  untuk  tahun  anggaran  2017 adalah  lebih  dari  Rp.  212  milyar  dengan  alokasi  yang  berbeda-beda  untuk  setiap  desanya tergantung dari kriterianya. Kriteria tersebut berdasarkan  luas desa, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, dan jangkauan desa atau letak geografis dari ibukota Kecamatan.
Kucuran  dana  tersebut  dimaksud  untuk  mendukung  program-program  pembangunan dan  pemberdayaan  masyarakat  desa  sebagaimana  diamanatkan  oleh  Undang  Undang  Desa. Dengan  kata  lain  dana  desa  dimaksud  untuk  menopang    upaya  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat  desa  melalui  program-program  yang  diperlukan  sesuai  dengan  masalah  dan aspirasi masyarakat desa.
Untuk  dapat  menampung  aspirasi  masyarat  desa  menurut  PP  43  tahun  maka Perencanaan  pembangunan  Desa  disusun  berdasarkan  hasil  kesepakatan  dalam  musyawarah Desa. Oleh karena itu dalam penelitian ini memfokuskan pada kesesuaian antara perencanaan pembangunan desa dengan APBDes.

## MASALAH PENELITIAN
Dari  latar  belakang  penelitian  di  atas  maka  dapat  dirumuskan  masalah  dalam  penelitian  ini adalah:
1. Dalam perencanaan/penganggaran, sudahkan dibentuk pihak-pihak:
a. Badan Permusyawaratan Desa / BPD sebagai pihak legislasi desa?
b. Lembaga  perencanaan  masyarakat  desa  sebagai  badan  perencanaan  pembangunan desa?
c. Perwakilan  dari  kelompok-kelompok  masyarakat  yang  akan  terlibat  dalam pengawasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa
2. Dalam perencanaan/penganggaran, bagaimanakah keterlibatan forum-forum:
a. Musyawarah desa (Musdes) di tingkat dusun dan desa
b. Masyarakat pembangunan desa (Musrenbang) di tingkat dusun maupun desa)
c. Musyawarah  /  kelompok-kelompok  masyarakat  sebagai  sarana  sinkronisasi perencanaan program pembangunan dan penganggaran
3. Apakah musyawarah desa diawali dengan musyawarah dusun?
4. Apakah kesepakatan dalam musdes menjadi landasan bagi penyusunan RPJMDes?
5. Apakah RKPDes didasari oleh RPJMDes?
6. Apakah penyusunan APBDes didasari dengan RKPDes?

## KAJIAN TEORITIS
Pembangunan Desa
Pembangunan  desa  merupakan  upaya  pembangunan  yang  berorientasi  pada  upaya peningkatan  standar  hidup  yang  lebih  baik.  Hal  tersebut  disebabkan  karena  kenyataan menunjukkan bahwa standar hidup di pedesaan terbukti masih lebih rendah dibanding dengan standar  hidup  di  perkotaan.  Pemerintahan  Susilo    Bambang  Yudoyono  (2009  –  2014)    telah memetakan dan menetapkan berbagai hal berkenaan dengan pembangunan perdesaan.
Sebagai  upaya  pembangunan  desa  maka  dikucurkan  dana  desa  bagi  tiap-tiap  desa  di seluruh wilayah Indonesia. Dana Desa adalah dana yang bersumber baik dari APBN, APBD, Pendapatan  Asli  Daerah  dan  lain-lain  yang  diperuntukkan  bagi  Desa  dan  Desa  Adat  yang ditransfer  melalui  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja   Daerah   kabupaten/kota   dan digunakan   untuk   membiayai   penyelenggaran  pemerintahan,  pembangunan,  serta pemberdayaan  masyarakat,  dan  kemasyarakatan.  Dana  desa  yang  dikucurkan  dari  APBN tersebut masuk ke rekening desa sebagai keuangan desa.
Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta  barang/uang  yang  dijadikan  milik  desa  terkait  dengan  pelaksanaan  hak  dan  kewajiban yang dikelola dengan pengelolaan keuangan desa.
Pengelolaan  keuangan  desa  adalah  keseluruhan  kegiatan  yang  meliputi  perencanaan, penganggaran,  penata-usahaan,  pelaporan,  pertanggungjawaban  dan  pengawasan  keuangan desa.  Penganggaran  keuangan  desa  adalah  metode  pengalokasian  sumber  penerimaan  dan pengeluaran desa dalam jangka waktu tertentu (biasanya 1 tahun) yang disebut APBDes.
APBDes  atau  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  adalah  rencana  keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa.
Pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan dan penganggaran desa adalah:
- Pemerintah desa sebagai eksekutif desa
- Badan Permusyawaratan Desa/BPD sebagai pihak legislatif desa
- Lembaga perencanaan masyarakat desa sebagai badan perencanaan pembangunan desa
- Perwakilan  dan  kelompok  masyarakat  sebagai  unsur  yang  akan  terlibat  dalam pengawasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa
Forum Pendukung
Forum-forum yang mendukung adalah:
- Forum musyawarah desa (Musdes) di tingkat dusun dan desa
- Forum musyawarah pembangunan desa (Musrenbangdes) di tingkat dusun maupun desa
- Forum-forum  musyawarah  kelompok-kelompok  masyarakat  sebagai  sarana  sinkronisasi perencanaan program pembangunan dan penganggaran

## Mekanisme Penyusunan APBDes
Mekanisme penyusunan APBDes adalah sebagai berikut:
- Musyawarah  Dusun  (Musdes)  dilaksanakan  pada  bulan  Oktober-November  tahun sebelumnya
- Hasil Musyawarah Dusun disampaikan pada Badan Permusyawaratan Desa
- Hasil Musdus dimusyawarahkan dalam Musyawarah Desa (Musdes)
Musdes membahas tentang arah dan rencana serta prioritas pembangunan desa selama 6 tahun dan sumber pembiayaan kegiatan dan pelaksana pembangunan desa
- Hasil  Musdes  dituangkan  dalam  berita  acara  menjadi  landasan  penyusunan  Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Des).
- Rancangan RPJM Des dan berita acara diserahkan kepada Kepala Desa
- Kepala  desa  memeriksa  Rancangan  RPJM  Desa  dan  memberikan  masukan  yang diperlukan
- Pemerintah  Desa  menyelenggarakan  Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan  Desa (Musrenbangdes) untuk membahas dan menyepakati RPJM Des yang telah dibuat
- Tim  RPJM  Des  melakukan  perbaikan  dokumen  Rancangan  RPJMDes  berdasarkan masukan dalam proses Musrenbangdes
- Rancangan  RPJM  Des  yang  sudah  diperbaiki  diserahkan  kepada  Kepala  Desa  dan digunakan sebagai lampiran dalam Rancangan Peraturan Desa
- Kepala  desa  membuat  rancangan  Perdes  tentang  RPJMDes.  Rancangan  Peraturan  Desa tentang  RPJMDes  dibahas  dan  disepakati  bersama  oleh  Kepala  Desa  dan  BPD  untuk ditetapkan secara bersama sebagai Perdes RJPMDes.
- Pemerintah  desa  menyusun  RKPDes  (Rencana  Kerja  Pembangunan  Desa).  RKPDes ditetapkan  dengan  Perdes  paling  lambat  pada  bulan  September  tahun  berjalan  melalui proses  Musrenbangdes.  Kemudian  dibuat  penetapan  APBDes  berdasarkan  RKPdes tersebut.

## METODOLOGI
Populasi dan Sampel Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  pengembangan  dari  penelitian  sebelumnya  yang  berjudul “Analisis Pelaksanaan Anggaran Belanja Desa Tahun  Anggaran 2016 di Wilayah  Kabupaten Kendal” yang dilaksanakan tahun 2017 dengan jumlah sampel 13 desa. Dari penelitian yang telah dilakukan tersebut diperoleh hasil bahwa di antara desa-desa tersebut, Desa Kaligading merupakan  desa  yang  dalam  pelaksanaan  penggunaan  Anggaran  Desa  nya  telah  mengarah pada BUMDes.
Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  yang  menjadi  populasi  dalam  penelitian ini adalah 13 desa yang diteliti pada penelitian sebelumnya.
Sedangkan  pemilihan  sampel  dilakukan  dengan  teknik  purposive  sampling  dengan kriteria  desa  yang  diambil  sebagai  sampel  adalah  desa  yang  dalam  pelaksanaan  penggunaan anggaran desa tahun 2016 telah mengarah pada BUMDes.

## Variabel Penelitian
Variabel penelitian ini meliputi
1. Perencanaan/penganggaran, tentang keterlibatan pihak-pihak:
a. Badan Permusyawaratan Desa / BPD sebagai pihak legislasi desa
b. Lembaga  perencanaan  masyarakat  desa  sebagai  badan  perencanaan  pembangunan desa
c. Perwakilan  dari  kelompok-kelompok  masyarakat  yang  akan  terlibat  dalam pengawasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa
2. Perencanaan/penganggaran, tentang keterlibatan forum-forum:
a. Musyawarah desa (Musdes) di tingkat dusun dan desa
b. Masyarakat pembangunan desa (Musrenbang) di tingkat dusun maupun desa)
c. Musyawarah  /  kelompok-kelompok  masyarakat  sebagai  sarana  sinkronisasi perencanaan program pembangunan dan penganggaran
3. Musyawarah desa yang diawali dengan musyawarah dusun
4. Landasan bagi penyusunan RPJMDes
5. Dasar RKPDes
6. Dasar penyusunan APBDes

## Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan  data  yang  diperlukan  dalam  penelitian  ini  dilakukan  melalui  beberapa pendekatan,  yakni  :  1)  Dokumentasi  dan    2)  Wawancara,    Metode  dokumentasi  digunakan untuk menghimpun data dan dokumen-dokumen yang menjadi dasar penyusunan APB Desa, sedang  wawancara  digunakan  untuk  menghimpun  data  atau  informasi  tentang  berfungsi tidaknya lembaga-lembaga dan forum-forum yang berkaitan dengan pembangunan desa.

## Metode Analisis
Analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis  deskriptif,yaitu memberikan  gambaran  tentangPerencanaan  Pembangunan  Desa  Terhadap  Penyusunan  APB Desa.

## Tahap-tahap penelitian
Lokasi  penelitian  ini  adalah  di  Desa  Kaligading  Kecamatan  Boja  Kabupaten  Kendal Propinsi  Jawa  Tengah.  Lokasi  ini  dipilih  karena  dari  penelitan  terdahulu  diperoleh  hasil bahwa  dari  beberapa  sampel  desa  yang  dipilih,  Desa  Kaligading  termasuk  salah  satu  desa yang dalam penggunaan Dana Desa sudah mulai mengarah pada BUMDes.
Dari  data-data  yang  dihimpun  kemudian  dianalisis  perencanaan  penggunaan  APBDes tersebut telah sesuai dengan perencanaan yang sudah ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam PP 43 tahun 2014.

## PEMBAHASAN
Dalam  menyusun  APBDes,  dilakukan  dengan  menggunakan  tiga  alat  penjaringan aspirasi.  Alat  aspirasi  tersebut  adalah  badan  kelembagaan  masyarakat,  kalender  musim  dan sketsa desa.
Badan  kelembagaan  masyarakat  desa  yang  dimaksud  adalah  kumpulan  wadah  untuk mengemban tugas dan fungsi Pemerintahan Desa. Tujuan penyelenggaraan pemerintah Desa adalah  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masayarakat,  sehingga  tugas  pemerintah  desa adalah  memberikan  pelayanan  ( service )  dan  pemberdayaan  ( empowerment ),  serta pembangunan ( development ) yang seluruhnya ditujukan bagi kepentingan masyarakat. Badan kelembagaan  desa  tersebut  antara  lain  misalnya  kumpulan  RT,  kumpulan  RW,  posyandu, karang taruna, PKK, tahlil, selapanan dan lain-lain.
Kalender  musim  adalah  alat    kajian  untuk  mengetahui  kejadian  dan/atau  kegiatan dalam kehidupan masyarakat berkaitan dengan perubahan waktu dan terjadi secara berulang-
Koordinasi dengan penanggung jawab dana desa
Pelaksanaan untuk mencari bukti-bukti yang diperlukan di lapangan Bukti dokumentasi di lapangan
Bukti wawancara dengan perangkat desa
APB Desa
ulang.  Kalender  musim  yang  dimaksud  berfungsi  untuk  mengidentifikasi  kebutuhan masyarakat  berdasarkan  musim.  Sebagai  contoh,  pada  musim  kemarau  masalah  yang  sering timbul adalah masalah kekurangan air bersih dan masalah kekeringan lahan. Sedangkan pada musim  penghujan,  masalah  yang  sering  timbul  adalah  potensi  adanya  banjir  dan  banyaknya penyakit menular. Dari kalender musim tersebut maka dapat diidentifikasikan masalah beserta pencegahan dan penanggulangan masalah yang timbul.
Sketsa  desa  adalah  alat  untuk  menggali  masalah  yang  berhubungan  dengan  keadaan sumber  daya  pembangunan  dan  potensi  yang  tersedia  untuk  mengatasi  masalah.  Hasilnya dapat  berupa  masalah  sosial,  ekonomi,  pendidikan,  kesehatan,  keamanan  baik  fisik  maupun non fisik. Implentasi riil dari sketsa desa adalah dengan penggalian masalah dan potensi desa tersebut maka dapat diidentifikasi sumber daya dan kebutuhan pada tiap-tiap daerah pada desa yang  bersangkutan.  Sebagai  contoh  ada  dusun  di  suatu  desa  yang  membutuhkan  perbaikan talud  karena  talud  telah  rusak.  Hal  ini  dapat  diketahui  dengan  penjaringan  aspirasi  dengan sketsa desa.
Salah satu alat penjaringan aspirasi dimulai dari kelembagaan yang ada di masyarakat misalnya  seperti  kumpulan  RT,  kumpulan  RW,  posyandu,  karang  taruna,  PKK,  tahlil, selapanan  dan  lain-lain  yang  ada  di  desa.  Aspirasi  dari  beberapa  kelembagaan kemasyarakatan  tersebut  kemudian  dikumpulkan  dan  dimusyawarahkan  dengan  tokoh-tokoh masyarakat  dalam  musyawarah  desa  (Musdes).  Dari  Musyawarah  Dusun  dibahas  tentang prioritas pembangunan desa yang akan dilaksanakan yang kemudian dituangkan dalam RPJM Des.  RPJM  Des  tersebut  hanya  membahas  tentang  prioritas  pembangunan  yang  akan dilaksanakan.  Sedangkan  untuk  detail  biaya  yang  diperlukan  dituangkan  dalam  RKP  Des. RKP Des tersebut digunakan sebagai dasar untuk penetapan APBDes.
Dari  bukti-bukti  penelitian  berupa  bukti  dokumentasi  dan  bukti  wawancara  dengan perangkat desa, maka didapatkan hasil sebagai berikut:
- Musyawarah  Dusun  (Musdes)  dilaksanakan  pada  bulan  Oktober-November  tahun sebelumnya
Musyawarah  dusun  sudah  dilaksanakan  pada  bulan  November  2017.  Sehingga perencanaan dalam hal musdes sudah sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam Undang- undang.
- Hasil Musyawarah Dusun disampaikan pada Badan Permusyawaratan Desa Hasil  musyawarah  dusun  yang  dirangkum  dari  aspirasi  masyarakat  telah  disampaikan pada Badan Permusyawaratan Desa.
- Hasil Musdus dimusyawarahkan dalam Musyawarah Desa (Musdes)
Musdes membahas tentang arah dan rencana serta prioritas pembangunan desa selama 6 tahun dan sumber pembiayaan kegiatan dan pelaksana pembangunan desa
- Dari Musdus yang menampung aspirasi masyarakat kemudian aspirasi dimusyawarahkan kembali  di  musyawarah  desa.  Dalam  musyawarah  desa  tersebut  kebutuhan  masyarakat dirumuskan menurut prioritas. Kebutuhan yang menjadi prioritas utama akan diusahakan dijalankan  terlebih  dahulu.  Sedangkan  kebutuhan-kebutuhan  yang  tidak  tercover  dana desa  tahun  ini  akan  menjadi  prioritas  tahun  selanjutnya  setelah  diadakan  musyawarah kembali pada tahun berikutnya.
- Hasil  Musdes  dituangkan  dalam  berita  acara  menjadi  landasan  penyusunan  Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Des).
Dari rumusan prioritas hasil musyawarah desa, kemudian hasil musdes tersebut kemudian dihitung kebutuhan dana yang diperlukan untuk melaksanakan pembangunan yang sudah menjadi keputusan pembangunan desa tersebut. Setelah kebutuhan anggaran ditentukan, maka  hasil  musdes  beserta  kebutuhan  dananya  tersebut  dituangkan  dalam  Rancangan RPJM  Des.  Sehingga  isi  dari  Rancangan  RPJM  Des  tersebut  adalah  prioritas pembangunan  desa  beserta  anggaran  dana  yang  dibutuhkan  oleh masing-masing  proyek pembangunan.
- Rancangan RPJM Des dan berita acara diserahkan kepada Kepala Desa Setelah  Rancangan  RPJM  Des  tersebut  selesai  dirumuskan,  Rancangan  RPJM  Des tersebut diserahkan kepada Kepala Desa untuk dievaluasi kembali oleh Kepala Desa.
- Kepala  desa  memeriksa  Rancangan  RPJM  Desa  dan  memberikan  masukan  yang diperlukan
Setelah  Ramcangan  RPJM  Des  tersebut  diterima  oleh  Kepala  Desa,  Kepala  Desa mengevaluasi kembali rancangan RPJM Des tersebut, kemudian kepala desa memberikan masukan apabila ada hal-hal yang memerlukan masukan dari kepala desa.
- Pemerintah  Desa  menyelenggarakan  Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan  Desa (Musrenbangdes) untuk membahas dan menyepakati RPJM Des yang telah dibuat Setelah  kepala  desa  mengevaluasi  dan  memberi  masukan  yang  diperlukan  atas  RPJM Des, kepala desa kemudiam menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa  (Musrenbangdes)  yang  dihadiri  oleh  tokoh  masyarakat  desa  untuk  membahas  dan menyepakati RPJM Des yang telah dibuat.
- Tim  RPJM  Des  melakukan  perbaikan  dokumen  Rancangan  RPJMDes  berdasarkan masukan dalam proses Musrenbangdes
Pada  Musrenbangdes  yang  dihadiri  oleh  tokoh  masyarakat  tersebut  Tim  RPJM  Des mengevaluasi  kembali  RPJM  Des  yang  disampaikan  oleh  kepala  desa.  Kemudian  Tim RPJM Des melakukan perbaikan yang diperlukan berdasarkan masukan dari anggota Tim RPJM Des.
- Rancangan  RPJM  Des  yang  sudah  diperbaiki  diserahkan  kepada  Kepala  Desa  dan digunakan sebagai lampiran dalam Rancangan Peraturan Desa.
Setelah  Tim  RPJM  Des  melakukan  revisi  dan  masukan  terhadap  RPJM  Des,  kemudian RPJM Des tersebut diserahkan kembali kepada kepala desa dan akan digunakan sebagai lampiran dalam Rancangan Perdes untuk pelaksanaan RPJM Des.
- Kepala  desa  membuat  rancangan  Perdes  tentang  RPJMDes.  Rancangan  Peraturan  Desa tentang  RPJMDes  dibahas  dan  disepakati  bersama  oleh  Kepala  Desa  dan  BPD  untuk ditetapkan secara bersama sebagai Perdes RJPMDes.
Setelah  Tim  RPJM  Des  mengevaluasi  dan  merevisi  RPJM  Des  kemudian  kepala  desa bersama dengan BPD menetapkan rancangan perdes tersebut menjadi perdes RPJMDes.
- Pemerintah  desa  menyusun  RKPDes  (Rencana  Kerja  Pembangunan  Desa).  RKPDes ditetapkan  dengan  Perdes  paling  lambat  pada  bulan  September  tahun  berjalan  melalui proses  Musrenbangdes.  Kemudian  dibuat  penetapan  APBDes  berdasarkan  RKPdes tersebut.
Setelah  Perdes  ditetapkan,  langkah  kepala  desa  kemudian  menetapkan  RKPDes berdasarkan  dari  perdes  tersebut.  Setelah  RKP  Des  ditetapkan,  RKP  Des  tersebut  akan menjadi  dasar  ditetapkkannya  APBDes.  Dari  APBDes  inilah  yang  akan  menjadi  acuan utama  dalam  pelaksanaan  pembangunan desa.  APBDes  ini  mempunyai  fungsi  otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi dalam pembangunan desa.

## KESIMPULAN
Dari hasil penelitian dan pengumpulan bukti pada kedua desa maka dapat disimpulkan bahwa dalam menyusun APBDes kedua desa tersebut telah melakukan semua prosedur seperti yang  dimaksud  dalam  PP  No.  43  tahun  2014  yang  mengamanatkan  bahwa  dalam  APBDes harus  disusun  berdasarkan  amanat  dari  masyarakat  desa.  Hal  ini  ditunjukkan  dengan keterlibatan  lembaga-lembaga  kemasyarakatan  yang  ada  di  desa  yang  digunakan  sebagai salah  satu  alat  untuk  menjaring  aspirasi  rakyat.  Kelembagaan  masyarakat  yang  dimaksud
misalnya  seperti  kumpulan  RT,  kumpulan  RW,  posyandu,  karang  taruna,  PKK,  tahlil, selapanan dan lain-lain yang ada di desa.
Aspirasi dari beberapa kelembagaan kemasyarakatan tersebut kemudian dikumpulkan dan  dimusyawarahkan  dengan  tokoh-tokoh  masyarakat  dalam  musyawarah  desa  (Musdes). Dari  Musyawarah  Dusun  dibahas  tentang  prioritas  pembangunan  desa  yang  akan dilaksanakan  yang  kemudian  dituangkan  dalam  RPJM  Des.  RPJM  Des  tersebut  hanya membahas  tentang  prioritas  pembangunan  yang  akan  dilaksanakan.  Sedangkan  untuk  detail biaya  yang  diperlukan  dituangkan  dalam  RKP  Des.  RKP  Des  tersebut  digunakan  sebagai dasar untuk penetapan APBDes.

## DAFTAR PUSTAKA
PP 43 tahun 2014
Undang –undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa.