## IMPLEMENTASI ARCHITECTURE FOR ALL PADA PEMANFAATAN RUANG TERBUKA HIJAU SEBAGAI RUANG TUNGGU DI KANTOR PEMERINTAHAN
Friska Hasibuan 1 , Samsu Hendra Siwi 2
1 Mahasiswa Program Studi Magister Arsitektur Universitas Tarumanegara, Jakarta Email: friscahasb@gmail.com
2 Staf Pengajar Program Studi Magister Arsitektur Universitas Tarumanegara, Jakarta
Email: sh.siwi@gmail.com

## ABSTRAK
Artikel  ini  berisi  tentang  implementasi  arsitektur  untuk  semua  pada  pemanfaatan  ruang  terbuka  sebagai ruang  tunggu  bagi  masyarakat  yang  berkepentingan/  pengurusan  perijinan  pada  Kantor  Walikota  Administrasi Jakarta Barat. Kantor Walikota merupakan salah satu wujud kantor pemerintahan sebagai penyedia layanan publik yang  tidak terlepas dari ketersediaan  ruang tunggu pelayanan, baik ruang tunggu di dalam  kantor maupun di luar ruangan/ ruang terbuka publik. Aktifitas menunggu di ruang terbuka berada diantara beberapa bangunan dengan fungsi  berbeda,  yakni  diantara  gedung  walikota  (PTSP),  bangunan  parkir,  bangunan    kantin,  taman,  Bank  DKI. Masyarakat  berkumpul  pada  pada  bahu  taman,  di  depan    minimarket,  di  pinggiran  selasar  dan  pinggiran  taman dengan beragam aktifitas yang menyebabkan dan menimbulkan keramaian tidak pada tempatnya dan  secaar visual mengganggu estetika. Dalam ha ini dapat diidentifikasi butuhnya pengolahan  ruang terbuka hijau  sebagai sarana ruang  tunggu  guna  peningkatan  pelayanan  di  kantor  Pemerintahan.  Penerapan  pengolahan  ruang  luar  secara arsitektural, mengimplementasikan ilmu arsitektur dapat mengakomodir kebutuhan manusia, penataan lingkungan, bangunan dan penambahan elemen sarana prasarana dapat mencerminkan bahwa arsitektur adalah untuk semua, bukan hanya kalangan tertentu dan kawasan tertentu. Metode yang digunakan adalah deskritif kualitatif sehingga menggambarkan analisa keadaan dan kebutuhan pada area terpilih dan dapat disimpulkan bahwa penataan secara arsitektural meberi nilai lebih baik untuk kawasan dan peningkatan kepuasan masyarakat.
Kata Kunci: kantor pemerintahan, ruang tunggu, ruang terbuka, ruang publik

## Abstract
This article is about the implementation of architecture for all on the use of open space as a waiting room for people who have an interest /  management of permits  at the  West Jakarta Administration Mayor's Office. The Mayor's  Office  is  one  form  of  a  government  office  as  a  public  service  provider  that  is  inseparable  from  the availability  of  service  waiting  rooms,  both  waiting  rooms  in  the  office  and  outdoors  /  public  open  spaces.  Open waiting activities are among several buildings with different functions, namely between the mayor building (PTSP), parking buildings, canteen buildings, parks, Bank DKI. People gather on the shoulders of the park, in front of the minimarket,  on  the  outskirts  of  the  lobby  and  the  edge  of  the  park  with  a  variety  of  activities  that  cause  an inappropriate place and visually disrupt aesthetics. In this case we can identify the processing of green open spaces as a means of waiting space improving services in Government offices. The application of architectural outer space processing,  implementing  architectural  science  can  accommodate  human  needs,  environmental  management, building  and  adding  elements  of  infrastructure  can  reflect  that  architecture  is  for  all,  not  just  certain  circles  and spesific  regions. The  method  used  is  descriptive  qualitative  so  that  it  describes  the  analysis  of  the  conditions  and needs of the selected area and it can be concluded that architectural arrangement gives better values for the region and increased community satisfaction.
Keywords: government offices, waiting rooms, open spaces, public space

## 1. PENDAHULUAN

## Latar belakang
Arsitektur  untuk  semua  merupakan  cerminan  bahwa  bidang  ilmu  arsitektur  dipengaruhi dan  mempengaruhi  banyak  hal  maupun  bidang  ilmu  lain  dan  memberi  dampak  untuk
Ruang Terbuka Hijau sebagai Ruang Tunggu di Kantor Pemerintahan
meningkatkan  lingkungannya.  Menurut  Vitruvius,  "Arsitektur  adalah  ilmu  yang  timbul  dari ilmu-ilmu  lainnya,  dan  dilengkapi  dengan  proses  belajar,  dibantu  dengan  penilaian  terhadap karya  tersebut  sebagai  karya  seni.  Peran  arsitektur  bukan  saja  berguna  untuk  manusia  dan ruangnya, tetapi berbicara bidang ilmu ini juga bisa diterapkan dalam alam, perilaku, lingkungan, teknologi,  iklim,  material  dan  banyak  hal  lainnya  yang  berguna  untuk  kehidupan  yang berkelanjutan.
Penerapan  bidang  ilmu  arsitektur  dalam  artikel  ini  berbicara  ruang  tunggu  pada  kantor pemerintahan, dimana ruang tunggu yang nyaman sebagai  pelayanan publik yang sangat penting dalam  berjalannya  roda  penyelenggaraan  pemerintahan.  Ilmu  Arsitektur  memandang  ruang tunggu sebagai faktor pendukung kenyamanan publik bukan saja merupakan suatu ruang publik di  dalam  bangunan  tetapi  bisa  terdapat  di  ruang  terbuka  di  sekitar  tempat  pelayanan  publik diselenggarakan.  Ruang terbuka hijau pada eksisting  lingkungan bangunan pemerintahan selain berguna  bagi  pegawai  di  kantor  pemerintahan  juga  dapat  dimaksimalkan  fungsinya  bagi pelayanan  masyarakat.  Carmona  (2003)  menyatakan  ruang  terbuka  publik  merupakan  ruang yang  dapat  memberikan  kesempatan  rekreasi,  lingkungan  alamiah,  tempat  untuk  mengadakan acara  khusus  dan  ruang  untuk  kota  bernafas.  Pada  skala  yang  lebih  besar  ruang  terbuka  publik harus  dapat  menciptakan  hubungan  antara  manusia  dengan  alam.  Untuk  skala  yang  lebih  kecil biasanya standar ruang terbuka publik ditetapkan oleh pemerintah setempat. Menurut (Carmona, 2003) ada Tiga esensi ruang publik yakni Meaningful (dapat memberikan makna atau arti bagi masyarakat setempat secara individual maupun kelompok), Responsive (tanggap terhadap semua keinginan  pengguna  dan  dapat  mengakomodir  kegiatan  yang  ada  pada  ruang  publik  tersebut), Democratic (dapat  menerima  kehadiran  berbagai  lapisan  masyarakat  dengan  bebas  tanpa  ada diskriminasi)  agar  menjadi  pedoman  ketersediaan  ruang  publik.  Ruang  publik  dapat  berupa ruang terbuka, pengaturan tentang ruang terbuka juga telah diatur tersendiri. Ruang terbuka tidak hanya  berfungsi  untuk  mengembangkan  interaksi  sosial  dalam  sebuah  kawasan,  tetapi  juga berperan  penting  dalam  menjaga  sistem  ekologis  lingkungan  secara  keseluruhan  di  samping mendukung terbentuknya unsur estetis lingkungan (Hidayah, 2012).
Kantor  Walikota  Jakarta  Barat,  sebagai  salah  satu    kantor  Pemerintahan  yang  melayani masyarakat  mempunyai  tugas  dan  fungsi  memberikan  pelayanan  terbaik  untuk  masyarakat  dan pengguna gedung, baik  di dalam gedung maupun di luar gedung  yang dapat digunakan sebagai sarana  dan  prasarana  menunjang  pelayanan  tersebut.  Fenomena  masyarakat  yang  berkumpul pada  titik  tertentu  untuk  menunggu  dan  bersosialisasi  menjadikan  adanya  suatu  ruang  tunggu terbuka dan ruang bersosialisasi  yang secara tidak sengaja terjadi. Aktifitas menunggu di ruang terbuka pada kantor walikota Jakarta Barat menimbulkan fenomena bahwa ada satu titik simpul pada  area  publik  dipinggir  taman  terbuka  yang  dijadikan  menjadi  ruang  tunggu  bagi  para pengguna kepengurusan pada kantor walikota. Hal  ini terjadi pada ruang  terbuka  yang menjadi konektor  antara  gedung  pemerintahan,  ruang  parkir,  minimarket  dan  taman,  terutama  pada  jam pelayanan  tinggi  mengakibatkan  suasana  yang  ramai  (crowded),  menggangu  secara  visual dengan  aktifitas  diantaranya  duduk-  duduk  di  pinggiran  bahu  taman  dan  di  sisi  selasar  serta taman dengan beragam kegiatan. Disamping itu terdapat Ruang Terbuka Hijau yang dapat diolah menjadi  ruang  bersosialisasi  yang  lebih  baik  jika  ditata  secara  maksimal  sehingga  dapat mengakomodir kegiatan menunggu.

## Perumusan masalah
Adanya ruang terbuka hijau yang tersedia pada Kawasan Kantor Walikota Jakarta Barat yang  dapat  ditata  sedemikian  rupa  untuk  mengakomodir  ruang  sosialisasi  masyarakat  yang melakukan  pengurusan  di  Kantor  Pemerintahan  yang  merupakan  bagian  dari  pelayanan
masyarakat.  Namun  saat ini, ada area tertentu  yang mengalami disfungsi  dan beralih fungsinya menjadi  ruang  tunggu  yang  jika  dibiarkan  maka  bagian  /titik  simpul  ini  akan  berkembang  jadi ruang  yang  tidak  terurus  sehingga  merusak  citra  kantor  pemerintahan  dan  menghambat kelancaran  pelayanan  kepada  masyarakat.  Masalah-masalah    yang  dapat  dirumuskan  untuk dijawab  antara  lain:  Bagaimana  pengaruh  dan  fungsi  ruang  terbuka  terhadap  perletakan bangunan utama dan bangunan pendukung pada kantor walikota Jakarta Barat, Elemen apa yang dapat  mendukung  aktifitas  masyarakat  pada  saat  menunggu  di  ruang  terbuka  pada  kantor walikota  Jakarta  Barat,  Bagaimana  pertumbuhan  ruang  terbuka  dengan  adanya  fungsi  ruang sebagai  ruang  tunggu,  dan  apakah  ada  pengaruh  ruang  terbuka  hijau  dan  pola  perilaku masyarakat terhadap tumbuhnya ruang tunggu terbuka.

## 2. METODE
Artikel ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yakni menggambarkan secara rinci mengenai objek yang akan diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis yakni dengan  observasi  dan  wawancara  dengan  orang-orang  yang  berkaitan  dengan  artikel  ini.  Pada penelitian  ini  penulis  menggambarkan  dan  menganalisis  penyebab  tumbuhnya  titik  kumpul sebagai  sarana  menunggu  pada  ruang  terbuka  dan  implementasi  arsitektur  untuk  semua  pada ruang terbuka hijau yang berada di Kantor Walikota Jakarta Barat.

## Sumber data
Dalam  penelitian  ini  penulis  mengguanakan  dua  sumber  data  sebagai  sumber  data penelitian,  yakni  data  primer  dan  data  sekunder.Berdasarkan  data  primer,  yakni  wawancara dengan  beberapa  orang  yang  menunggu  pada  ruang  terbuka,  bahwa  mereka  mengambil  posisi karena dekat dengan gedung bidang perijinan dan bisa menunggu giliran antriannya tanpa harus di  dalam  ruang  dan  view  yang  bagus  ke  arah  taman  serta  sambil  bersosialisasi.  Data  sekunder didapat dari sumber buku dan literatur.

## 3. PEMBAHASAN
Lokasi penelitian berada di Kantor Walikota Jakarta Barat, dengan batas- batas wilayah:
Timur  : Berbatasan dengan jalan Puri Asri dan gedung Hypermart.
Selatan : Berbatasan dengan jalan Puri Indah Raya dan Bangunan Lippo Mall Puri.
Barat  : Berbatasan dengan jalan Puri Wangi dan Apartment The Windsor Kembangan Utara  : Berbatasan dengan jalan Kembangan Raya dan Bangunan Kejaksaan Negeri Letak ruang publik berada diantara gedung kantor, bangunan parkir, bangunan kantin dan Bank DKI serta keberadaan taman dan ruang terbuka publik.
masyarakat berkumpul
Gambar 1. Pola perletakan masyarakat menunggu pada ruang terbuka di kantor pemerintahan.
Ruang terbuka sebagai ruang tunggu Ruang terbuka hijau Gedung parkir Minimarket dan kantin Kantor Blok A Konektor/PTSP (ruang Pelayanan) Kantor Blok
B
Ruang terbuka a sebagai sirkulas i 2 1 4
3
Ruang Terbuka Hijau sebagai Ruang Tunggu di Kantor Pemerintahan
Ruang  terbuka  pada  gambar  1.  di  atas  dikelilingi  oleh  bangunan  kantor  Walikota  blok  A  dan bangunan  blok  B,  minimarket,  gedung  parkir,  kantin  dan  titik  simpul  berada  di  tengah  tengah bangunan tersebut. Pola bangunan  yang mengelilingi ruang terbuka tersebut memberi pengaruh terhadap  tumbuhnya  tempat  sosialisasi  dan  kegiatan  menunggu  di  area  tersebut.  Sehingga menurut  pengamatan  bahwa  ruang  terbuka  hijau  diantara  banyak  bangunan  memberi  fungsi ganda pada ruang terbuka tersebut, dpat dilihat dengan masyarakat yang beraktifitas disana.
Gambar 2. Kondisi eksisting ruang terbuka diantara beberapa bangunan sebagai ruang tunggu
Adanya  ruang  terbuka  hijau  yang  bisa diolah  menjadi  taman  yang  dapat  juga difungsikan menjadi ruang tunggu.
Posisi masyarakat berkumpul di depan minimarket dengan aktifitas menunggu, duduk, berdiri, bersosialisasi pada ruang terbuka.
Aktifitas  masyarakat  sambil  menunggu    dengan  posisi  berdiri  dan  duduk  di  bahu  taman,  ada yang  bersenda  gurau,  membenahi  berkas,  merokok  dan  mengambil  posisi  di  pinggiran  taman. Sesuai  dengan defenisinya  bahwa Ruang terbuka (Open Space) merupakan ruang terbuka  yang selalu  terletak  di  luar  massa  bangunan  yang  dapat  dimanfaatkan  dan  dipergunakan  oleh  setiap orang serta memberikan kesempatan untuk melakukan bermacam-macam kegiatan (Hakim, 2003 : 50). Dari segi arsitektur, suasana ruang terbuka publik sangat terasa dan akan lebih berhasil jika diolah  dengan  menambah  sarana  prasarana  yang  mendukung  runag  terbuka  ini.  Sesuai  dengan esensi  ruang  publik  yakni Meaningful (dapat memberikan makna  atau  arti  bagi  masyarakat setempat  secara  individual  maupun  kelompok  )  dan Democratic (dapat  menerima  kehadiran berbagai  lapisan  masyarakat  dengan  bebas  tanpa  ada  diskriminasi)  menurut  Carmona(  2003). Menurut pengamatan di lapangan, aktifitas lain adalah duduk- duduk sambil bercerita, membaca koran,  terkadang  minum  dan  makan  makanan  ringan  pada  selasar  mengarah  ke  ruang  terbuka hijau  maupun  plasa. Esensi  ruang  public Responsive (tanggap  terhadap  semua  keinginan pengguna  dan  dapat  mengakomodir  kegiatan  yang  ada  pada  ruang  publik  tersebut).  Menurut Carmona ( 2003) belum terasa dan belum terakomodir karena keinginan akan ruang atau tempat duduk  belum  tersedia  pda  ruang  public  di  kawasan  ini,  sehingga  kegiatan  bersosialisasi mengambil tempat di bahu taman dan koridor.
Tersedianya ruang terbuka hijau dan ruang terbuka berupa plasa yang merupakan ruang terbuka publik  pada  kantor  walikota  Jakarta  Barat.  Ruang  terbuka  ini  berada  diantara  bangunan  dan belum  tersedianya  prasarana  seperti  tempat  duduk  dan  prasarana  lain  untuk  mengakomodir masyarakat  yang  berkumpul  dan  menunggu  di  tepi  ruang  terbuka  tersebut.  Menurut    Cooper (1998  :  23)    menyatakan  bahwa  “ukuran  utama  keberhasilan  dari  ruang  publik  adalah pemanfaatannya ,  sedangkan  pemanfaatan  dan  kepopuleran  sebuah  ruang  publik  tergantung lokasi  dan  detail  dalam  rancangannya”.  Implementasi  arsitektur  dalam  hal  ini  keduanya  harus lebih  terkomunikasikan  yaitu  keterkaitan  antara  rancangan  setting  fisik  dengan  pemanfaatan ruang  publik,  sehingga  ruang  publik  tersebut  memiliki  daya  tarik  tersendiri  bagi  masyarakat untuk memanfaatkan dan beraktivitas di dalam ruang publik tersebut.
Tabel 1. Pengamatan  waktu, jenis aktifitas dan frekwensi kegiatan oleh pelaku
Hari Waktu Jenis aktifitas
Frekuensi kegiatan
Pelaku Kegiatan senin s/d jumat
pkl 8.00- 11.00 merokok sedang Dewasa pria dan wanita, anak- anak
jarang
bersosialisasi
membenahi berkas menunggu duduk- duduk
pkl 11.00- 14.00
merokok padat Dewasa pria dan wanita, anak- anak jarang
bersosialisasi
membenahi berkas menunggu
duduk- duduk
pkl 14.00- 16.00 merokok sedang cenderung mulai sepi Dewasa pria dan wanita, anak- anak jarang bersosialisasi membenahi berkas menunggu duduk- duduk
Ruang Terbuka Hijau sebagai Ruang Tunggu di Kantor Pemerintahan

## Keberhasilan ruang terbuka publik dan implementasi arsitektur untuk semua
1. Aksesibilitas , Project for Public Spaces, 2004, menyatakan akses merupakan hal yang penting dalam  keberhasilan  ruang  terbuka  publik,  yaitu  kemudahan  ruang  terbuka  publik  untuk didatangi  dan  mudah  dilihat.  Carr,  et  al,  (1992)  menyatakan  ruang  terbuka  publik  haruslah demokratis, ruang tersebut dapat diakses semua golongan, mudah diakses secara fisik maupun visual.  Miller  (2009),  menyatakan  bahwa  ruang  tersebut  aman,  yang  ditandai  dengan mudahnya penglihatan dari luar ataupun ke dalam taman, mudah didatangi dan terbuka.
Gambar 3. Aksesibilitas masyarakat melalui koridor dan ruang terbuka di kantor Walikota

## Jakarta Barat
Ruang  terbuka  sebagai  ruang  tunggu  merupakan  area  dengan  aksesibitas  tinggi  seperti  pada gambar  3.  yang  merupakan  ruang  terbuka  dilalui  dan  diapit  oleh  bangunan  kantor,  gedung parkir,  minimarket  dan  taman  serta  adanya  jalur  difabel,  sehingga  untuk  area  termasuk berhasil  dari  segi  aksesibilitas,  tetapi  menjadi  jalur  sirkulasi  menjadi  terganggu  ketika masyarakat  duduk  berdiri  di  pinggiran  selasar  jalan  yang  mengelilingi  ruang  terbuka  ini. Pemberian jalur pedestrian, area hijau, sarana duduk dan bersosialisasi menjadi sarana untuk menunjang  aksesibilitas  yang  optimal.  Elemen  sarana  aksesibilitas  yang  direkomendasikan sesuai  dengan  konsep  arsitektural  yang  menerapkan  firmitas  yaitu  soliditas/kekokohan, venustas (keindahan) dan utilitas (fungsional) ( Vitruvius , 10 books on architecture).
2. Kesenangan  dan  menarik  pengguna ,  Carr  et  al  (1992)  menyatakan  ruang  publik  haruslah responsif,  yaitu  dapat  menjawab  kebutuhan  pengguna  dalam  hal  ini  aktivitas  aktif  dan  pasif yang  dapat  memberikan  kesenangan.  Project  for  Public  Spaces  (2004)  menjadikan  aktivitas dan penggunaan menjadi kriteria ruang terbuka publik yang berhasil, tentunya dengan adanya aktivitas  maka  ruang  tersebut  dapat  memberikan  kesenangan  dan  akan  menarik  pengguna. Miller  (2009)  menyatakan  ruang  tersebut  dapat  memenuhi  kebutuhan  pengunjungnya  dalam beraktivitas yang dapat memberikan kesenangan.
Gambar 4. Masyarakat menunggu dengan duduk di bahu taman dan koridor
Ruang  terbuka  yang  berhasil  dari  segi  kesenangan  pengguna  belum  terasa  pada  area  ini, karena masyarakat, duduk dipinggiran pohon, tidak ada sarana bangku yang mendukung dan berdiri  begitu  saja  sehingga  merusak  pemandangan  dan  tinjauan  kepada  pelayanan masyarakat  dari  segi  memberi  kesenenangan  belum  tercapai.  Keadaan  sarana  dan  prasarana penyelenggarakan  pelayanan  publik  yang  belum  terpenuhi  secara  lancar  bagi  kepentingan urusan  pelayanan.  Belum  terpenuhinya  tempat  pelayanan  dengan  sarana  ruang  tunggu/tamu serta belum ditunjang dengan fasilitas-fasilitas yang dapat menciptakan suasana nyaman bagi pemohon pelayanan.
Gambar 5. Ruang terbuka hanya bermaterial konblok tanpa ada sarana seperti tempat duduk untuk masyarakat di kantor Walikota Jakarta Barat
Untuk  area  ini,  Berdasarkan  Permen  PU  No.  12  Tahun  2009  bahwa  RTNH  merupakan penunjang dari suatu fungsi bangunan seperti plasa, tempat bermain, tempat  berolahraga dan parkir yang dapat menampung  aktivitas  masyarakat  di  sekitarnya, Konsep pengembangan ruang terbuka publik di lokasi ini adalah dengan mengintegrasikan ruang terbuka hijau dengan ruang  terbuka  nonhijau.  Adapun  aspek  yang  diperhatikan  dalam  perancangannya  adalah Elemen fisik dan elemen non fisik. Elemen Fisik merupakan elemen pembentuk space dalam arsitektur yang berupa wujud seperti massa bangunan, furniture, perabotan, penginderaan dan lainnya. Dalam studi kasus, hal ini diterapkan pada penataan taman sebagai ruang tunggu dan sarana  prasarana  pendukungnya  yang  disesuaikan  dengan  perilaku  masyarakat  pengguna. Sedangkan elemen nonfisik dari segi kenyamanan dan kenyamanan tentu belum didapati jika sarana belum tersedia. Pengolahan dan rancang ulang RTH dan RTNH yang berada tepat pada posisi  masyrakat  berkumpul  didukung  dengan  kelengkapan  prasarananya  diharapkan  dapat mencapai keberhasilan ruang terbuka ini.
3. Keamanan dan kenyamanan , Miller (2009), ruang publik haruslah aman, dengan amannya sebuah ruang maka ruang tersebut dapat terus dikunjungi dan berfungsi dengan baik. Carr et al  (1992)  menyatakan  ruang  publik  haruslah  responsif  yaitu  dapat  memberikan  kenyamanan kepada  masyarakat.  Project  for  Public  Spaces  (2004),  menjadikan  kenyamanan  sebagai kriteria  yang  penting  bagi  sebuah  ruang,  ruang  yang  nyaman  ditandai  dengan  ruang  yang bersih  dan  aman.  Menurut  pengamatan  dan  hasil  wawancara  bahwa  kondisi  crowded  pada area  ini  tidak  memberikan  kenyaman  dan  keamanan  untuk  menunggu,  hanya  dianggap sebagai  area  paling  tepat  untuk  menuggu  oleh  masyarakat,  walaupun  tidak  ada  sarana prasarana  memadai.  Apabila  dilengkapi  dengan  sarana  dan  prasarana  maka  menurut  hasil wawancara  masyarakat  akan  lebih  nyaman  dan  menyambut  gembira  untuk  ketersediaan prasarana  tersebut.  adanya  lokasi  khusus  bagi  pria  dengan  adanya  titik  smoking  area  dan
Ruang Terbuka Hijau sebagai Ruang Tunggu di Kantor Pemerintahan
alokasi  menyediakan  sarana  tanaman  bunga-  bungaan  pada  konsep  penataan  taman  yang disukai oleh kaum perempuan.
Gambar 6. Perilaku masyarakat untuk duduk mengambil posisi dekat dengan bangunan di kantor Walikota Jakarta Barat
Selain  itu  disediakan  jalur  disabilitas  untuk  menghadirkan  kenyamanan  pada  kaum  difabel, dengan elemen pedestrian khusus pada ruang terbuka dengan konsep perancangan yang sesuai dengan  aturan  disabilitas  yang  berlaku.  Penerapan  konsep  perencanaan  penataan  ruang terbuka  hijau,  dengan  menghadirkan  suasana,  spirit,  emosi  pada  ruang  terbuka  pada  Kantor Walikota  Jakarta  Barat  diharapkan  tujuan  untuk  mencapai  kenyamanan  masyarakat  dapat dicapai.  Dari  hasil  wawancara  dan  pengamatan  bahwa  makna  ruang  terbuka  dari  segi kenyamanan belum diperoleh dari area ini.
4. Mengikat  masyarakat ,  Carr  et  al  (1992),  menyatakan  ruang  publik  harus  memiliki  makna dan  keterkaitan    bagi  masyarakat,  ruang  yang  bermakna  dan  memiliki  keterikatan  akan ditandai  dengan  adanya  rasa  kepedulian  dari  masyarakat  pada  ruang  tersebut.  Project  for Public  Spaces  (2004)  menyatakan  keramahan  merupakan  hal  yang  penting  ada  pada  ruang terbuka  publik  yang  ditandai  dengan  adanya  keterikatan  masyarakat  dengan  ruang  publik tersebut.  Untuk  Area  terpilih  merupakan  ruang  publik  yang  sudah  mengikat  masyarakat karena merupakan ruang terbuka public di area pemerintahan yang terbuka untuk masyarakat, namun  penataannya menurut pengamatan butuh  ditata lebih lagi.  Salah satu  tujuan penataan adalah dapat menyediakan tempat duduk bagi masyarakat untuk bersosialisasi. Hal ini dapat diciptakan  dengan  merancang  “titik  kumpul”  untuk  masyarakat.  Contohnya  seperti  penataan perletakan bangku yang  dibuat melingkar, dan sebagainya.Walaupun di ruang terbuka namun keberadaan  ruang  bisa  dirasa  dengan  tempat  yang  melingkar,  sehingga  toleransi  dan keakraban dapat dirasakan masyarakat.
Gambar 7. Menunggu sambil bersosialisasi di tempat sirkulasi

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN
Dari  analisa  diatas  dapat  disimpulkan  adanya  pengaruh  fungsi  ruang  terbuka  terhadap perletakan  bangunan  utama  dan  bangunan  pendukung  sebagai  tempat  simpul  sirkulasi  lintas bangunan.  Jarak  yang  saling  berdekatan  antar  bangunan  memberi  pengaruh  terhadap  ruang terbuka  hijau  ditengah  bangunan-  bangunan  tersebut,  disamping  pola  perilaku  masyarakat yang  juga  memberi  pengaruh  terhadap  ruang  tunggu  terbuka.  Ruang  terbuka  digunakan sebagai  tempat  berkumpul  dan  menunggu  masyarakat  di  Kantor  Walikota  Jakarta  Barat, digunakan  sebagai alternatif ruang tunggu bagi masyarakat. Kenyamanan ruang tunggu dapat diperoleh antara lain dengan pengaturan elemen seperti pendukung ruang hijau, penambahan tempat  duduk  dan  penataan  ruang  terbuka  yang  dapat  mendukung  aktifitas  masyarakat  pada saat  menunggu.  Keberhasilan  ruang  terbuka  dapat  dirasakan  dengan  memaksimalkan  ruang terbuka  sebagai  ruang  tunggu.  Diharapkan  masyarakat  tidak  saja  merasa  puas  dari  segi pelayanan  yang  di  berikan  kantor  Walikota  Jakarta  Barat  dalam  aspek  menangani  setiap keluhan  masyarakat,  namun  juga  merasa  nyaman  dengan  tersedianya  taman  yang  tertata sebagai pendukung sarana ruang tunggu terbuka yang nyaman, aman dan  memberikan kesan yang  menyenangkan.  Pola  perilaku  masyarakat  yang  suka  berkumpul  dan  beraktifitas  pada area  yang  dilingkupi  beberapa  bangunan  dengan  fungsi  yang  berbeda  menunjukkan  adanya kaitan antara perilaku masyarakat dengan ketersediaan ruang untuk menunggu. Ilmu arsitektur digunakan  dalam  menata  ulang,  mengidentifikasi  kebutuhan  pengguna,  baik  masyarakat, ruang  pelingkup,  tanaman  dan  elemen  pendukung  serta  solusi  sesuai  kebutuhan  pengguna. Penerapan  ilmu  dalam  analisa  dan  solusi  juga  mencerminkan  Architecture  for  all.  Tidak hanya  manusia  atau  golongan  tertentu  yang  merasakan  penerapan  ilmu  rancang  arsitektural, tetapi  lingkungan,  aturan  peraturan,  bahkan  ilmu  bidang  lainnya  yang  dikolaborasi  guna penataan lingkungan kearah lebih baik.
Hasil dari artikel mengenai Implementasi Architecture For All Pada Pemanfaatan Ruang Terbuka  Hijau  Sebagai  Ruang  Tunggu  Di  Kantor  Pemerintahan dengan  Studi  Kasus  Kantor Walikota  Jakarta  Barat ini  juga  diharapkan  mempunyai  manfaat  bagi  beberapa  pihak,  baik untuk pemerintah sebagai penentu kebijakan maupun bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Diharapkan  juga  menjadi  informasi  penting  bagi  para  penentu  kebijakan  dalam  penataan ruang, khususnya di kantor Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta yang memiliki potensi untuk penataan  aset bangunan-bangunan kantor pemerintahan. Hal ini dimaksudkan agar penataan RTH yang sudah ada bisa lebih dilengkapi sarana prasarananya sehingga fungsi ruang terbuka nantinya  lebih  maksimal  dan  masyarakat  beraktifitas  dengan  nyaman,  yang  pada  akhirnya dapat  meningkatkan  pelayanan  kepada  masyarakat.  Selain  itu  diharapkan  memberi Manfaat Bagi  Ilmu  Pengetahuan  yang  merupakan  bagian  penting  dari  tujuan  penelitian  ini  karena dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan wawasan ketajaman peneliti dalam memahami dan  menyikapi  permasalahan  ruang  tunggu  dan  ruang  terbuka  hijau  semakin  terasah  dan menjadi  salah  satu  informasi  bagi  masyarakat  umum  mengenai  permasalahan  bangunan kantor  pemerintahan  dan  bagaimana  cara  mengatasinya  khususnya  yang  berkaitan  dengan fungsi bangunan, activity support dan perkembangan ruang terbuka.
Implementasi Architecture For All pada Pemanfaatan
Ruang Terbuka Hijau sebagai Ruang Tunggu di Kantor Pemerintahan

## REFERENSI
Carr, Stephen, et.al,(1992). Public Space . Cambridge University Press,Cambridge.
Clare  Cooper.(1998). All  People  Place .  Design  Guidelines  For  Urban  Design  Open Space,  New York.
Darmawan,  Edy.  (2003). Teori  dan  Kajian  Ruang  Publik  Kota .  Badan  Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
Hakim,  R.  &  Utomo,  H.  (2003). Komponen  Perancangan  Arsitektur  Lansekap. Jakarta, Bumi Aksara.
Haryadi  B  Setiawan.  (1995). Arsitektur  Lingkungan  Dan  Perilaku .  Yogyakarta. Direktorat Jendral Pendidikan.
Krier Rob. (1979). Urban Space . USA. Rizolli Internasional Publication Ing.
Michelson,  W.  (1975). Behavior  Research  Method  In  Environmental  Design ( Community   Development  Series).  (8),    Stroudsburg.  Penn  Dowen  Hutchinson And Ross Inc.
Sommer,  R  and  Sommer,  B.  (1980).  Behavior  Mapping.  Practical  Guide  To  Behavior Research, New York Oxford University Press.
Shirvani, Hamid. (1985). The Urban Design Process . Van Nostrand ReinHold Company, New York.
Spreiregen,  Paul  D.  (1965). The  Architecture  of  Towns  and  Cities .  McGraw-Hill  Book Company, New York.
Undang- Undang RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
Undang- Undang RI Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah