## PENGATURAN PENDAFTARAN BADAN USAHA BUKAN BADAN HUKUM  MELALUI SISTEM ADMINISTRASI BADAN USAHA

## Putu Devi Yustisia Utami
Fakultas Hukum Universitas Udayana e-mail : deviyustisia27@gmail.com

## Abstrak
Istilah  Perseroan  Komanditer,  Firma  dan  Persekutuan  Perdata  sudah  tidak asing  lagi  bagi  kita.  Dasar  hukum  pendirian  CV,  Firma  dan  Persekutuan Perdata adalah berdasarkan KUHD dan KUHPerdata. Berdasarkan pasal 23 KUHD,  pendaftaran  pendirian  CV,  Firma  dan  Persekutuan  Perdata dilakukan  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Negeri.  Akan  tetapi,  saat  ini pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17  Tahun  2018  tentang  Pendaftaran  CV,  Firma  dan  Persekutuan  Perdata dimana  pendaftarannya  mirip  dengan  pendaftaran  badan  usaha  berbadan hukum yaitu dilakukan kepada Menteri melalui Sistem Administrasi Badan Usaha  (SABU)  secara  online.  Ini  menyebabkan  adanya  ketidaksesuaian norma mengenai pendaftaran pendirian badan usaha bukan badan hukum. Berdasarkan  paparan  tersebut  penulis  menemukan  permasalahan  yaitu Bagaimanakah  pengaturan  mengenai  badan  usaha  bukan  badan  hukum dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku di Indonesia  dan Apa akibat hukum bagi badan usaha bukan badan hukum yang berdiri sebelum berlakunya  Permenkumham  No.  17  tahun  2018  yang  tidak  mendaftarkan dirinya  pada  Sistem  Administrasi  Badan  Usaha  (SABU).  Jenis  penelitian yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif  dengan  pendekatan perundang-  undangan  ( Statute  Approach )  dan  pendekatan  analisis  konsep ( Analytical  Concept  Approach ).  Kesimpulannya  adalah  berdasarkan  asas lex posterior  derograt  legi  priori, dalam  hal  terjadi  dualisme  pengaturan pendaftaran  CV,  Firma  dan  Persekutuan  Perdata,  ketentuan  hukum  yang dipergunakan adalah KUHD dan KUHPerdata.
Kata kunci : Badan usaha, CV, Firma, Persekutuan Perdata, SABU.

## Abstract
The  terms  of  the  Commanditer  Venootschap,  Firm  and  Maatschaap  are  familiar  to us.  The  legal  basis  for  the  establishment  of  Commanditer  Venootschap,  Firm  and Maatschaap is based on Trade Law Code and Civil Code. Based on article 23 of the Trade Law Code, registration of the establishment of a Commanditer Venootschap, Firm and Maatschaap is conducted in the Registrar's Office of the District Court. However, currently the government has issued Minister of Law and Human Rights Regulation  Number  17  of  2018  concerning  Commanditer  Venootschap,  Firm  and Maatschaap  where  the  registration  is  similar  to  the  registration  of  legal  entity company  that  is  carried  out  to  the  Minister  through  an  Online  Business Administration System (SABU). This has led to incompabilitty norms regarding the
registration  for  the  establishment  of  a  non  legal  entity  company.  Based  on  the explanation, the author found a problem, namely: What is the regulation regarding non  legal  entity  company  in  the  applicable  laws  and  regulations  in  Indonesia  and What  are  the  legal  consequences  for  business  entities  not  legal  entities  that  stand before  the  entry  into  force  of  Minister  of  Law  and  Human  Rights  Regulation Number 17 of 2018 which does not register with the Business Entity Administration System (SABU). The research type used is normative legal research, use a Statute Approach  and  the  Analytical  Concept  Approach.  The  conclusion  is,  based  on  the principle  of  lex  posterior  derograt  legi  priori,  in  the  event  of  a  dualism  in  the regulation of registration of Commanditer Venootschap, Firm and Maatschaap, the legal provisions used are KUHD and Civil Code.
Keywords: Companies, CV, Firm, Maatschap, SABU.
Pendahuluan Masyarakat dalam menjalani  kehidupannya  harus melakukan sesuatu untuk memenuhi  kebutuhan  hidupnya, salah  satu  hal  yang  dapat dilakukan adalah dengan bekerja atau berusaha. Masyarakat dapat melakukan    atau  menjalankan usaha  apa  saja,  sepanjang  hal tersebut tidak melanggar kesopanan, kesusilaan dan ketentuan  peraturan  perundang- undangan.    Dalam  memenuhi kebutuhan hidupnya ada masyarakat yang bekerja menjadi karyawan  di  suatu  perusahaan tertentu atau bahkan ada masyarakat  yang  berwiraswasta dengan mendirikan perusahaannya  sendiri.  Istilah perusahaan  sudah  tidak  asing lagi  di  telinga  kita  semua.  Istilah perusahaan  lekat  sekali  dengan istilah  perdagangan,  dimana istilah  perusahaan  tercantum  di dalam  Kitab  Undang-  Undang
Hukum Dagang (untuk selanjutnya disebut KUHD), namun pengertian dari perusahaan  itu  sendiri  tidak dapat  kita  temui  dalam  KUHD.
Pada  pasal  1  huruf  b  UU  No.  3/
1982  tentang  Wajib  Daftar Perusahaan perusahaan didefinisikan  sebagai  bentuk usaha  yang  dijalankan  oleh seseorang  secara  terus  menerus, bersifat tetap dan harus didirikan di  wilayah  Indonesia,  dengan tujuan utama untuk memperoleh laba.
Di Indonesia sendiri terdapat beragam bentuk- bentuk badan  usaha  baik  yang  bersifat perorangan, persekutuan maupun  badan  hukum  seperti Perusahaan Dagang (PD), Comanditter  Vennootschap (CV), Firma, Persekutuan Perdata
( Maatschap ),  Perseroan  Terbatas (PT)  dan  Koperasi.  Perseroan Komanditer, Persekutuan Perdata dan  Firma  adalah  badan  usaha bukan  badan  hukum,  sedangkan Perseroan  Terbatas  dan  Koperasi merupakan badan usaha berbadan  hukum.  (Abdulkadir Muhammad, 1999:2) Begitu banyaknya jenis perusahaan  atau  badan  usaha  di masyarakat  maka  diperlukan
adanya pengaturan atas perusahaan-  perusahaan  tersebut dalam  suatu  aturan  hukum. Bentuk perusahaan perseorangan belum ada pengaturannya dalam undang-  undang,  pengaturan perusahaan perseorangan berkembang sesuai dengan kebutuhan  masyarakat  sebagai pengusaha yang dalam praktiknya  dibuat  secara  tertulis di  hadapan  Notaris.  (Abdulkadir
Muhammad, 1999:2)
Untuk  bentuk  badan  usaha yang berbadan hukum seperti PT dan  Koperasi  telah  diatur  dalam peraturan  perundang-  undangan khusus.  PT  diatur  dalam  UU Perseroan  terbatas  yaitu  UU  No. 40/  2007  (yang  selanjutnya disebut  dengan  UUPT)  dan Koperasi  diatur  dalam  UU.  No. 25  /  1992  tentang  Perkoperasian
(untuk selanjutnya disebut dengan UU Koperasi), sedangkan pengaturan  mengenai  CV,  Firma dan Persekutuan Perdata sebagai badan  usaha  bukan  badan hukum  sebelum  tahun  2018 masih  diatur  dalam  ketentuan perundang-
undangan peninggalan Belanda yaitu dalam ketentuan  yang  terdapat  dalam Kitab  Undang  Undang  Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut  KUHPerdata)  dan  di dalam KUHD. Pendirian perusahaan perseorangan berupa Perusahaan
Dagang  (PD)  lebih  mudah  dan sederhana  dibandingkan  dengan badan  usaha  bukan  badan hukum  dan  badan  usaha  badan hukum.  Dalam  pendirian  badan usaha perseorangan hanya didirikan  seorang  pengusaha sehingga tidak diperlukan adanya  perjanjian.  Pengusaha yang akan mendirikan perusahaan  perorangan  cukup membuat anggaran dasar perusahaan yang kemudian dituangkan dalam akta pendirian yang dibuat oleh Notaris (Abdulkadir Muhammad, 1999:48).  Pada  perusahaan  atau badan  usaha  yang  berbadan hukum akta pendirian perusahaan tersebut perlu memperoleh  pengesahan  dari Menteri terkait. Untuk pengesahan  PT  dilakukan  oleh Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia sedangkan untuk pengesahan  Koperasi  dilakukan oleh Menteri Koperasi. Sebelum tahun 2018, pendirian perusahaan atau badan usaha  bukan  badan  hukum seperti  CV,  Firma  diatur  dalam KUHD,  sedangkan  pendirian Persekutuan Perdata diatur dalam  KUHPerdata  yang  mana kedua produk hukum Belanda ini juga  masih  berlaku  sampai dengan  saat  ini.  Berdasarkan ketentuan KUHD dan KUHPerdata  syarat  pengesahan dari  Menteri  Hukum  dan  HAM dalam  pendirian  CV,  Firma  dan Persekutuan Perdata tidak
diperlukan  karena  CV,    Firma dan  Persekutuan  Perdata    bukan merupakan  perusahaan  atau badan  usaha  badan  hukum sehingga  hanya  perlu  dilakukan pendaftaran di kepaniteraan Pengadilan  Negeri  (Abdulkadir Muhammad, 1999:56) Pada  bulan  Juni  tahun  2018 pemerintah mengeluarkan Peraturan  Pemerintah  Nomor  24
Tahun  2018  tentang  Pelayanan Perizinan  Berusaha  Terintegrasi Secara Elektronik (untuk selanjutnya  disebut  PP  Perizinan Berusaha  Elektronik),  dimana pada  pasal  15  sampai  dengan pasal 17 mengatur mengenai CV, Firma  dan  Persekutuan  Perdata. Dalam  PP  Perizinan  Berusaha Elektronik  ini  badan  usaha  yang berbentuk CV, Firma dan Persekutuan  Perdata  diharuskan untuk  dilakukan  pendaftaran kepada  pemerintah  pusat  yaitu kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan  di  bidang  hukum yang  dalam  hal  ini  adalah Kementerian  Hukum  dan  Hak
Asasi Manusia (Kemenkumham).
Untuk mengimbangi Peraturan  Pemerintah  mengenai Perizinan  Berusaha  Elektronik, kemudian  Kemkumham  pada bulan Juli 2018 juga mengeluarkan  Peraturan  Menteri Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia Nomor  17  Tahun  2018  (untuk selanjutnya disebut Permenkumham  No.  17/2018) tentang  Pendaftaran  Persekutuan Komanditer,  Persekutuan  Firma dan Persekutuan Perdata. Permenkumham  No.  17/2018  ini pada prinsipnya mengatur mengenai adanya kewajiban bagi para pelaku usaha yang memiliki badan usaha yang berbentuk CV, Firma  dan  Persekutuan  Perdata untuk  melakukan  pendirian  dan pendaftaran perusahaannya pada Menteri melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU). Dari  paparan  diatas  terlihat adanya  dua  isu  hukum  normatif terkait dengan dualisme pengaturan  mengenai  badan usaha  non  badan  hukum  yang berbentuk Persekutuan Komanditar, Firma dan Persekutuan Perdata yaitu sebagai berikut: Pertama ,  adanya  tumpang tindih peraturan hukum mengenai  Firma,  Persekutuan Komanditer  dan  Persekutuan Perdata,  dimana  di  satu  sisi pengaturan  mengenai  Firma, Persekutuan  komanditer  dan Persekutuan Perdata masih diatur  melalui  KUHD  dan
KUHPerdata,  namun  kemudian di  sisi  lain  juga  berlaku Permenkumham  No.  17/  2018. Jika  kita  perhatikan  kembali bahwa  Permenkumham  No.  17/ 2018  tersebut  tidak  mencabut keberlakuan  dari  KUHD  dan KUHPerdata  sepanjang  yang menyangkut  Firma,  Persekutuan Perdata dan Persekutuan Perdata, sehingga peraturan mengenai CV, Firma dan Persekutuan  Perdata  yang  diatur dalam pasal 23 KUHD dan pasal 1618  KUHPerdata  tersebutpun masih berlaku hingga saat ini.
Kedua , terdapat ketidaksesuaian (konflik) pengaturan  pendaftaran  Firma, Persekutuan Perdata dan Persekutuan Komanditer sebagaimana  diatur  dalam  pasal 23 KUHD dengan Permenkumham  No.  17/  2018. Dimana  pada  pasal  23  KUHD mengatur bahwa pendaftaran CV dan Firma cukup di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan pendaftaran Persekutuan Perdata yang  tidak  diatur  secara  jelas
dalam  pasal  1618  KUHPerdata mengikuti  pendaftaran  CV  dan
Firma, namun disisi lain Permenkumham  No.  17/  2018 mengatur  bahwa  Firma,  CV  dan Persekutuan Perdata harus didaftarkan kepada Menteri melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU). Berdasarkan  paparan  yang telah  diuraikan  pada  latar belakang diatas, penulis menyusun suatu karya tulis yang diberi judul “ Pengaturan Pendaftaran Badan Usaha Bukan Badan  Hukum  Melalui  Sistem Administrasi Badan Usaha (Sabu)”. Perumusan Masalah Adapun permasalahan yang penulis kemukakan dalam penulisan  karya  tulis  ini  adalah sebagai berikut :
1. Bagaimanakah pengaturan mengenai badan usaha bukan badan hukum dalam peraturan perundang- undangan  yang  berlaku  di Indonesia ?
2. Apa  akibat  hukum  bagi badan  usaha  bukan  badan hukum  yang  berdiri  sebelum berlakunya Peraturan Menteri  Hukum  dan  HAM Nomor  17  tahun  2018  yang tidak  mendaftarkan  dirinya pada  Sistem  Administrasi Badan Usaha (SABU) ?
Metode Penelitian Jenis penelitian yang dipergunakan  dalam  penulisan karya  tulis  ilmiah  ini . adalah penelitian  hukum  normatif  yang diawali  dengan  adanya  isu
hukum  berupa  ketidaksesuaian dan  ketumpang  tindihan  norma yang  mengatur  mengenai  badan usaha  bukan  badan  hukum  di Indonesia. Jenis pendekatan yang dipergunakan  adaah  pendekatan perundang-  undangan  ( Statute Approach ) dan pendekatan analisa konsep  hukum  ( Analitycal  and Conceptual Approach ). Dalam penulisan  karya  ilmiah  ini penulis  menggunakan  sumber bahan  hukum  primer,  bahan hukum  sekunder . dan  bahan hukum  tersier.  Dimana  bahan- . bahan hukum yang dikumpulkan oleh penulis adalah menggunakan teknik studi kepustakaan  ( library  research ),
kemudian  dianalisa  oleh  penulis dengan . teknik deskripsi, sistematisasi, evaluasi, pada akhirnya  dengan  menggunakan teknik argumentasi penulis dapat menarik suatu kesimpulan.

## Pengertian Perusahaan
Istilah perusahaan dipergunakan  dalam  KUHD, akan  tetapi  KUHD  sendiri  tidak memberikan pengertian dan definisi  mengenai  apa  yang dimaksud  dengan  perusahaan. Purwosutjipto berpendapat bahwa  tidak  adanya  pengertian dan penafsiran resmi atas pengertian  perusahaan  bertujuan agar pengertian perusahaan tersebut dapat berkembang sesuai  dengan  perkembangan perusahaan itu sendiri di masyarakat  (Gatot  Supramono, 2007:2).  Oleh  sebab  itu  maka terdapat  berbagai  pendapat  dari para  sarjana  mengenai  definisi dan  dari  apa  itu  perusahaan.
Polak menambahkan bahwa suatu  kegiatan  yang  dilakukan tersebut  baru  dapat  dinyatakan suatu perusahaan apabila terdapat  perhitungan  laba  rugi yang  dapat  diperkirakan  dan dicatat di dalam suatu pembukuan (Abdulkadir Muhammad, 1999:7).
Meskipun  telah  banyak sekali  sarjana  yang  memberikan pengertian  dan  definisi  apa  itu perusahaan,  akan  tetapi  ternyata pendapat  para  sarjana  tersebut masih memiliki kelemahan karena tidak membahas mengenai  pengertian  perusahaan sebagai  suatu  badan  usaha. Dalam  UU  No.  3/1982  tentang Wajib  Daftar  Perusahaan  dapat dilihat  adanya  beberapa  unsur penting  dalam  suatu  perusahaan yaitu sebagai berikut :
1) Bentuk  usaha  berupa  badan usaha atau organisasi;
2) Jenis usaha bersifat tetap dan dilakukan secara terus menerus; 3) Bekerja  di  wilayah  Negara Republik Indonesia;
4) Memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba.
Jenis- Jenis Badan Usaha Dalam  suatu  perusahaan terdapat pihak yang menjalankan perusahaan yang  disebut dengan pengusaha.  Pengusaha  dapat berupa  satu  orang  ( individual ),
beberapa orang ( partnership ) dalam  bentuk  persekutuan    dan berbentuk badan hukum ( corporate body ) (Abdulkadir
Muhammad,  1999:56).  Seperti yang telah disebutkan pada awal
tulisan  ini  bahwa  di  Indonesia terdapat  berbagai  jenis  badan usaha, yang sebetulnya mengadopsi  bentuk  usaha  yang ada  di  Belanda  yaitu  Perusahaan Perorangan/ Perusahaan Dagang (PD), Perseroan Komanditer ( Comanditter  Venootschap ),  Firma, Persekutuan Perdata ( Maatschaap ),  Perseroan  Terbatas, Yayasan,  Koperasi  (Johannes Ibrahim, 2013:21-24). Sadono Sukirno memberikan  pendapat  bahwa, perusahaan  dibedakan  menjadi perusahaan perserorangan,
perkongsian  ( partnership ),  dan perseroan  terbatas  ( corporation ). Zainal Asikin menyatakan bahwa ada  berbagai  jenis  badan  usaha yang  pada  umumnya  diuraikan adalah  perusahaan  perorangan, badan  usaha  yang  berbentuk persekutuan,  dan  badan  usaha yang berbadan hukum (korporasi)  (Sadono  Sukirno,
Dkk., 2017: 34).
Oleh karena terdapat begitu banyaknya jenis perusahaan yang sangat  beragam,  maka  dilakukan klasifikasi  perusahaan  sebagai berikut: 1. Dari  segi  jumlah  pemilik, maka perusahaan diklasifikasikan menjadi : - Perusahaan  perseorangan yaitu  perusahaan  yang didirikan dan dimiliki satu individu, yang pada prakteknya seringkali merupakan perusahaan keluarga; - Perusahaan  persekutuan, yang  didirikan  beberapan orang yang saling
bekerjasama  dalam  suatu persekutuan. 2. Dari status pemiliknya,
perusahaan  diklasifikasikan menjadi : - Perusahaan  swasta  yaitu perusahaan yang didirikan dan  dimiliki  oleh  swasta; dan
- Perusahaan negara atau yang biasa disebut dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (Abdulkadir Muhammad, 1999:56).
3. Dari  segi  bentuk  hukum sendiri  jenis-  jenis  badan usaha  tersebut  dapat  dibagi menjadi dua yaitu :
- badan  usaha  yang  berbentuk badan hukum, dan;
- badan  usaha  bukan  badan hukum.
( I.G.Rai Widjaja, 2007: 2). Adapun yang termasuk perusahaan  yang  berbadan hukum yaitu:
- Perseroan Terbatas;
- Koperasi;
- Badan-  badan  usaha  lain yang  dinyatakan  sebagai badan hukum dan memenuhi  kriteria  sebagai badan  hukum  (I.G.Rai Widjaja, 2007:2).
Dalam  buku-  buku  atau literatur  hukum,  terdapat  tiga macam  perkumpulan  yang tidak termasuk dalam katagori badan hukum, yaitu :
- Persekutuan Perdata ( Maatschap )
- Firma;
- Comaanditer Venootschap (CV);
(Richard  Burton  Simatupang,
2007:10).
Pengaturan  Badan  Usaha  Bukan Badan  Hukum  Berdasarkan Produk Hukum Belanda.
Sebagaimana  telah  dibahas sebelumnya  bahwa  badan  usaha bukan  badan  hukum  terdiri  dari CV,  Firma  dan  Persekutuan Perdata.  Badan  usaha  bukan badan hukum diatur melalui :
a. Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dan; b. Kitab Undang- Undang
Hukum Dagang (KUHD). Baik  KUHPerdata  dan  KUHD sama- sama diundangkan berdasarkan Staatsblad Tahun 1874  Nomor  23  dan  telah dikodifikasikan maupun di bukukan.  (I.G.Rai  Widjaja,  2007: 11). Berdasarkan pengaturan badan  usaha  bukan  badan hukum  yang  diatur  di  dalam KUHD dan KUHPerdata, terdapat  perbedaan  yang  sangat signifikan  jika  dibandingkan dengan perusahaan badan hukum. Pada badan usaha bukan badan  hukum  hanya  diperlukan kesepakatan para pihak, sedangkan  syarat  pengesahan akta  pendirian  oleh  pemerintah tidak  diperlukan,  tanpa  adanya formalitas, pendaftaran dan tanpa perlu adanya pengumuman  (Richard  Burton Simatupang , 2007:10).
Berikut ini akan dibahas satu- persatu  mengenai  badan  usaha bukan  badan  hukum  beserta dasar  hukumnya  sebagaimana diatur dalam KUHD dan
KUHPerdata.
Firma Dasar hukum Firma ( vennootschap  onder  eene  firma) masih  menggunakan  KUHD, dimana  diatur  dalam  Bagian Kedua  Bab  Ketiga  KUHD  yang dicampur dengan ketentuan Persekutuan  Komanditer  pada pasal 16- 35 KUHD. Sebagaimana ketentuan dalam pasal 16 KUHD “Perseroan  Firma  adalah  suatu perseroan  yang  didirikan  untuk melakukan  suatu  usaha  dibawah satu  nama  bersama”.  Suatu persekutuan  atau  perseroan  baru dapat  disebut  dengan  Firma apabila  memenuhi  syarat-  syarat untuk menjalankan perusahaannya menggunakan nama bersama (Abdulkadir Muhammad, 1999:50). Dalam perseroan firma setiap peseronya tanpa terkecuali berhak untuk bertindak, mengeluarkan  dan  menerima uang  atas  nama  perseroan,  dan mengikat perseroan dengan pihak  ketiga  dan  sebaliknya. Berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam KUHD  yang  masih  berlaku sampai  dengan  saat  ini,  yaitu pada  pasal  22  dan  23,  bahwa pendirian Firma
dilakukan dengan  akta  otentik,  namun pendirian  firma  bisa  saja  dibuat dengan  tanpa  akta  autentik, sebab tidak ada keharusan untuk itu, akan tetapi demi kepentingan pihak  ketiga  akta  otentik  tetap diperlukan.    Pendaftaran  firma dilakukan  dengan  mendaftarkan akta firma tersebut dalam register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri.  Kemudian  berdasarkan ketentuan  pasal  28  KUHD,
bahwa  para  pesero  wajib  untuk melakukan  pengumuman  atas akta  firma  tersebut  di  dalam Berita Negara.
Selama  pendaftaran  dan pengumuman belum berlangsung maka akibat hukumnya  bagi  pihak  ketiga adalah sebagai berikut : 1. Firma  dianggap  menjalankan segala macam urusan perniagaan;
2. Didirikan  dalam  waktu  tidak terbatas;
3. Tidak ada sekutu yang dikecualikan  untuk  bertindak dan  menandatangani  surat bagi  persekutuan  (Abdul,  R., Salimar, 2005 : 102).
Comaanditer Venootschap (CV) Persekutuan
Komanditer atau  CV  adalah  firma  yang memiliki  satu  atau  lebih  sekutu diam.  Yaitu  sekutu  yang  hanya menyerahkan  uang,  barang  atau tenaga sebagai pemasukan dalam suatu  persekutuan  (Abdulkadir Muhammad,  1999:55).  Sekutu diam  atau  komanditer  disebut silent  partner, yang  berhak  untuk mengawasi
pengurusan persekutuan  komanditer  secara intern.
Pendirian  CV  tidak  diatur secara  khusus  di  dalam  KUHD, akan  tetapi  oleh  karena  CV merupakan  Firma  maka  untuk pengaturan CV juga
diberlakukan  ketentuan  pasal  22 dan  23  KUHD.  CV  didirikan dengan membuat anggaran dasar melalui  akta  pendirian  yang dibuat  oleh  dan  dihadapan Notaris,  didaftarkan  di  PN  dan
diumumkan  dalam  Tambahan Berita Negara.
Syarat  pengesahan  dari Kementerian  Hukum  dan  HAM tidak diperlukan karena CV sama halnya  dengan  Firma  bukan merupakan badan hukum, dimana  tidak  ada  pemisahan harta  kekayaan  antara  harta kekayaan  CV  dengan  harta kekayaan  pribadi  para  sekutu komplementer.
Persekutuan Perdata ( Maatschap )
Berbeda  dengan  CV  dan Firma  yang  diatur  di  dalam KUHD, Persekutuan perdata atau yang merupakan terjemahan dari
Burgerlijke Maatschap diatur dalam  KUHPerdata  yaitu  pasal 1618  sampai  dengan  1646  (Gatot Supramono, 2007:13). Istilah Maatschap sendiri  dalam  bahasa Indonesia  diterjemahkan  dengan Persekutuan atau Perseroan. Sebagaimana  diatur  dalam  pasal 1618  KUHPerdata,  persekutuan perdata didirikan berdasar persetujuan  2  orang  atau  lebih untuk memasukkan uang, barang- barang ataupun kerajinan  yang  berupa  tenaga dan  keterampilan  ke  dalam persekutuan Maatschap (I.G.Rai Widjaja, 2007: 36).
Pendirian Maatschap harus didirikan oleh minimal dua orang sekutu  yang  sesuai  dengan definisinya  didirikan  melalui perjanjian,  dan  dapat  didirikan dalam perjanjian sederhana tanpa perlu  adanya  pengajuan  secara formal  atau  tidak  diperlukan adanya  persetujuan  pemerintah. Pendiriannya  cukup  secara  lisan
namun  dapat  juga  berdasarkan akta  pendirian,  baik  tertulis ataupun  lisan  atau  bahkan dinyatakan  melalui  tindakan- tindakan atau perbuatan- perbuatan  para  pihak  (  I.G.Rai
Widjaja,  2007:  38).  KUHPerdata tidak  mengatur  secara  jelas bahwa pendirian Maatschap harus dilakukan  dengan  akta  notaris,
Akta  Notaris  boleh  tidak  dibuat dan  cukup  hanya  berdasarkan perjanjian di antara para pendirinya  saja.  Bahkan  dapat didirikan dengan perjanjian secara  lisan  untuk  mencapai persetujuan  kehendak  (Gatot Supramono, 2007:14) Pendirian persekutuan perdata  melalui  perjanjian  itu haruslah memenuhi syarat sahnya  perjanjian  sebagaimana ditentukan  dalam  Pasal  1320 KUHPerdata  yaitu  kesepakatan para  pihak,  kecakapan,  objek yang  diperjanjikan  dan  sebab yang  halal.  Syarat  kesepakatan dan kecakapan merupakan syarat subjektif yang menyangkut orang-  orang  yang  membuat perjanjian, sedangkan syarat objek  dan  sebab  yang  halal adalah  syarat  objektif  yang menyangkut objek dari perjanjian (I Ketut Oka Setiawan, 2018:63).
Jika  dibandingkan  dengan perkumpulan biasa, pada hakikatnya  Persekutuan  Perdata tidaklah berbeda dengan perkumpulan  biasa,  hanya  saja pada persekutuan perdata haruslah  ada  tujuan  untuk memperoleh keuntungan sedangkan pada persekutuan lain tidak diharuskan untuk memperoleh  keuntungan,  selain
itu  pada  persekutuan  perdata, pemasukan  merupakan  unsur yang  mutlak  harus  dipenuhi, yang  berupa  pemasukan  barang,
uang dan tenaga (Gatot Supramono, 2007:16). Pengaturan  Pendaftaran  Badan Usaha melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) Pada  tanggal  12  Juli  2018, pemerintah  telah  menerbitkan Peraturan  Menteri  Hukum  dan Hak  Asasi  Manusia  Nomor  17 Tahun  2018,  tentang  Pendaftaran
Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan  Perdata.  Seperti yang  telah  kita  bahas  pada subbab sebelumnya,bahwa untuk badan  usaha  bukan  badan hukum  seperti  CV,  Firma  dan Persekutuan  Perdata  berlaku ketentuan KUHPerdata dan KUHD  dimana  pendiriannya dengan akta Notaris dan dilakukan  pendaftaran  cukup  di
Kepaniteraan  Pengadilan  Negeri setempat.  Akan  tetapi,  dengan adanya  Permenkumham  No. 17/2018  tersebut  Pemerintah mewajibkan  bagi  badan  usaha bukan  badan  hukum  tersebut untuk  melakukan  pendaftaran badan usahanya kepada Menteri.
Permenkumham  No.  17/ 2018  juga  memberikan  definisi atas  istilah  CV,  Firma  dan Persekutuan Perdata yang dulunya definisinya diatur dalam KUHD dan KUHPerdata. Definisi CV  menurut  pasal  1  angka  1
Permenkumham  No.  17/2018 adalah persekutuan yang didirikan  oleh  satu  atau  lebih
sekutu  komanditer  dengan  satu atau  lebih  sekutu  komplementer, untuk  menjalankan  usaha  secara terus  menerus.  Pengertian  Firma menurut  pasal  1  angka  2  adalah persekutuan  dimana  sekutunya berhak bertindak mewakili persekutuan. Adapun yang dimaksud  dengan  Persekutuan Perdata  berdasarkan  ketentuan pasal 1 angka 3 adalah persekutuan  yang  menjalankan profesi dimana para sekutu dapat mewakilui  diri  sendiri,  dan memiliki tanggung jawab terhadap pihak ketiga. Berdasarkan
Permenkumham  No.  17/2018, permohonan  pendaftaran  CV, Firma  dan  Persekutuan  Perdata diajukan kepada Menteri melalui Sistem Administrasi Badan Usaha  (SABU).  Sebagaimana ketentuan  pasal  1  angka  5 Permenkumham  No.  17/2018, Sistem Administrasi Badan Usaha  adalah  pelayanan  jasa teknologi  informasi  badan  usaha secara elektronik yang diselenggarakan  oleh  Direktorat Jenderal  Administrasi  Hukum Umum. Dengan adanya SABU, pendirian CV, Firma dan Persekutuan  Perdata  tidak  lagi sesederhana  sebagaimana  diatur dalam  KUHPerdata  dan  KUHD, akan  tetapi  harus  melalui  proses permohonan  pengajuan  nama melalui  SABU.  Satu  hal  yang sangat  penting  dalam  hal  ini adalah  bahwa  pengajuan  nama tersebut harus memenuhi persyaratan bahwa nama tersebut belum  pernah  dipakai  secara  sah oleh  CV,  Firma  dan  Persekutuan
Perdata  lain  dalam  SABU. Permohonan  pengajuan  nama CV,  Firma  dan  Persekutuan Perdata  ini  dikenai  biaya  sesuai dengan  ketentuan  perundang- undangan yang berlaku dibidang penerimaan  negara  bukan  pajak (PNBP). Persetujuan atau penolakan atas permohonan pemakaian  nama  CV,  Firma  dan Persekutuan Perdata ini nantinya akan  disetujui  oleh  Menteri secara elektronik. Untuk pemakaian  nama  CV,  Firma  dan Persekutuan  Perdata  yang  telah disetujui,  nantinya  akan  berlaku untuk  jangka  waktu  paling  lama 60  (enam  puluh)  hari.  Setelah pengajuan  nama  disetujui  oleh Menteri baru kemudian pendirian CV, Firma dan Persekutuan Perdata dibuat dengan Akta Notaris. Pendaftaran  CV,  Firma  dan Persekutuan Perdata yang menurut  KUHD  didaftarkan  di Kepaniteraan  Pengadilan  Negeri setempat, sejak adanya Permenkumham  No.  17/2018  ini harus  didaftarkan  melalui  SABU dalam jangka waktu selambatnya
60  (enam  puluh)  hari  dari pendirian CV, Firma dan Persekutuan Perdata yang dibuktikan  dengan  akta  notaris. Sebagai  bukti  bahwa  CV,  Firma dan  Persekutuan  Perdata  telah didaftarkan  kepada  Menteri,
Menteri kemudian akan menerbitkan  Surat  Keterangan Terdaftar (SKT) secara elektronik.
SKT  adalah  tanda  bukti  yang diterbitkan  oleh  menteri  Hukum dan  HAM  atas  pendaftaran  CV, Firma dan Persekutuan Perdata.
Pendaftaran  terhadap  CV, Firma  dan  Persekutuan  Perdata melalui  SABU  tidak  hanya dilakukan  pada  saat  pendirian badan  usaha  bukan  badan hukum tersebut, akan tetapi juga berlaku pada saat adanya perubahan anggaran dasar perseroan Komanditer, Persekutuan Perdata, dan Perseroan Firma tersebut. Ketentuan  mengenai  tata  cara permohonan  pendaftaran  dan pendirian CV, Firma dan Persekutuan  Perdata  berlaku pula  dalam  hal  pendaftaran perubahan  anggaran  dasar  yang berupa akta perubahan perseroan tersebut.
Dualisme  Pengaturan  Mengenai Badan  Usaha  Bukan  Badan Hukum Dalam Peraturan Perundang- Undangan Di Indonesia. Seperti  yang  telah  dibahas sebelumnya,  bahwa  pengaturan mengenai pendirian dan pendaftaran  badan  usaha  bukan badan  hukum  yaitu  CV  dan Firma  diatur  dalam  pasal  16-35 KUHD dan pendirian Persekutuan Perdata diatur dalam pasal 1618-1646 KUHPerdata, akan tetapi dengan terbitnya  Permenkumham  No. 17/2018 maka pengaturan mengenai pendirian dan pendaftaran  CV,  Firma  dan Persekutuan  Perdata  turut  diatur dalam  Permenkumham  tersebut. Kemudian yang menjadi pertanyaan  disini  adalah  apakah Permenkumham  No.  17/2018 kemudian  dengan  serta  merta dapat mencabut keberlakuan dari
pengaturan  CV,  Firma  dan Persekutuan Perdata sebagaimana diatur dalam KUHD dan KUHPerdata. Perlu  digarisbawahi  bahwa Permenkumham  No.  17/2018 tidak  mencabut  keberlakukan pengaturan pendirian dan pendaftaran  CV,  Firma  dan Persekutuan Perdata sebagaimana  diatur  dalam  pasal 23  KUHD  dan  1618  KUHPerdata sebab tidak ada satupun klausula dalam Permenkumham No. 17/2018 yang mencabut keberlakuan  pasal-  pasal  yang mengatur CV, Firma, dan Persekutuan Perdata dalam KUHD dan KUHPerdata. Hal ini kemudian  menyebabkan  adanya dualisme  pengaturan  mengenai pendirian  dan  pendaftaran  CV, Firma  dan  Persekutuan  Perdata dalam  peraturan  perundang- undangan di Indonesia.
Jika  dibandingkan  dengan pengaturan  Perseroan  Terbatas yang dulunya juga sempat diatur dalam  KUHD,  kemudian  pada tanggal  7  Maret  1995  terbitlah Undang  –  Undang  Nomor  1 Tahun  1995  tentang  Perseroan Terbatas. Pada UUPT No. 1/1995 pasal  128  ayat  (1)  menentukan bahwa dengan berlakunya undang-  undang  tersebut  maka ketentuan  pasal  36  sampai dengan  pasal  56  KUHD  yang mengatur  mengenai  perseroan terbatas  berikut  perubahannya terakhir dengan UU No. 4 Tahun 1971  tentang  Perubahan  dan
Penambahan atas Ketentuan Pasal 54 KUHD dinyatakan tidak berlaku.  Pada  UUPT  No.  1/1995
itu  jelas,  bahwa  ketentuan
mengenai  perseroan  terbatas pada  KUHD  dicabut  dan  diganti dengan  berlakunya  UUPT  No. 1/1995  tersebut  sehingga  secara otomatis ketentuan KUHD sepanjang  mengatur  mengenai PT tidak lagi berlaku. Apabila kemudian kita lihat kembali ketentuan Permenkumham  No.  17/2018, bahwa peraturan menteri tersebut lahir karena diperintahkan  oleh  Peraturan Pemerintah  Nomor  24  Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha  Terintegrasi  Secara Elektronik,  dan  PP  No.  24/2018 tersebut  dibuat  dalam  rangka mempercepat  dan  meningkatkan penanaman  modal  dan  berusaha dengan  menerapkan  pelayanan perijinan berusaha secara elektronik  sebagai  pelaksanaan dari  pasal  25  Undang-  undang Nomor  25  Tahun  2007  tentang Penanaman Modal. Permenkumham  No.  17/2018  ini tidak menunjuk sedikitpun ketentuan CV, Firma dan
Persekutuan  Perdata  yang  diatur dalam KUHD dan KUHPerdata.
Jika  dilihat  dari  sejarah diterbitkannya  Permenkumham No.  17/  2018  tersebut  beserta  PP dan  UU  yang  memerintahkan terbitnya  Permenkumham  No. 17/2018 tersebut maka dapat kita ketahui bahwa ketentuan mengenai pendirian dan pendaftaran  CV,  Firma  dan Persekutuan Perdata sebagaimana  diatur  dalam  pasal 16-35  KUHD  dan  pasal  1618  dan 1646  tidak  pernah  dicabut, sehingga secara hukum ketentuan  mengenai  CV,  Firma
dan  Persekutuan  Perdata  dalam KUHD  dan  KUHPerdata  juga masih  berlaku  sampai  dengan saat  ini.  Masih  berlakunya ketentuan mengenai badan usaha bukan badan hukum dalam pasal 16-35  KUHD  dan  pasal  1618  dan 1646  KUHPerdata  sekaligus  juga berlakunya  Permenkumham  No.
17/2018 yang mengatur hal yang sama menyebabkan adanya tumpang tindih peraturan perundang-  undangan  di  bidang pendaftaran  CV,  Firma  dan Persekutuan Perdata. Selain  adanya  tumpang tindih norma mengenai pendaftaran  CV,  Firma  dan Persekutuan Perdata akibat dualisme peraturan hukum tersebut, terdapat juga ketidaksesuaian ( incompability ) norma  antara  ketentuan  pasal  23 KUHD dengan pasal 3 Permenkumham  No.  17/2018, dimana  Pasal  23  KUHD  yang sampai  saat  ini  masih  berlaku mewajibkan  adanya  pendaftaran CV,  Firma  dan  Persekutuan
Perdata hanya sampai di Kepaniteraan  Pengadilan  Negeri, sedangkan pasal 3 Permenkumham  No.  17/2018 menyatakan  bahwa  pendaftaran pendirian CV, Firma dan Persekutuan  Perdata  diajukan kepada  Menteri  melalui  sistem Administrasi Badan Usaha. Dualisme pengaturan yang menyebabkan  tumpang  tindih dan  ketidak  sesuaian  norma  ini tentu  saja  menimbulkan  adanya suatu  ketidakpastian  hukum  di masyarakat.
Pada dasarnya suatu peraturan hukum akan dikatakan memiliki kepastian hukum apabila  tidak  multi  tafsir,  tidak menimbulkan  keragu-  raguan dan tidak menimbulkan kontradiksi serta kekaburan norma  antara  satu  sistem  norma dengan  sistem  norma  yang lainnya. Menurut Gustav Radbruch bahwa kepastian hukum meliputi dua hal yaitu : 1. Kepastian oleh karena hukum;
2. Kepastian  dalam  atau  dari hukum; Kepastian  oleh  karena  hukum maksudnya adalah bahwa hukum  akan  berguna  dalam masyarakat apabila hukum dapat menjamin kepastian dalam masyarakat, sedangkan kepastian dalam atau dari hukum maksudnya bahwa hukum sebanyak-  banyaknya  adalah undang-  undang  yang  mana ketentuan  di  dalamnya  tidak terdapat  adanya  pertentangan. (E. Utrecht, 1959:26).
Kepastian hukum
merupakan  salah  satu  tujuan hukum.  Tanpa  adanya  suatu kepastian  hukum,  masyarakat menjadi  bingung  dan  tidak  tahu apa yang harus diperbuat. Dalam dibentuknya  suatu  peraturan hukum,  seringkali terjadi adanya suatu  kegagalan  produk  hukum dalam  memberikan  kepastian hukum  bagi  masyarakat.  Lon Fuller  memberikan  pendapat bahwa  dalam  bekerjanya  hukum di dalam masyarakat ada delapan syarat  yang  harus  dipenuhi  oleh hukum itu sendiri yaitu:
1. Generalitas Undang- undang;
2. Pengumuman
Undang- undang;
3. Undang-  undang  tidak  boleh berlaku surut;
4. Jelasnya  perumusan  Undang- undang;
5. Adanya konsistensi;
6. Undang-  undang  harus  dapat dilaksanakan;
7. Undang- undang tidak diubah terlalu sering;
8. Adanya  kesesuaian  antara Undang- undang dan pelaksanaannya di masyarakat (Gunawan  Widjaja,  2006:  21- 33). Adanya  tumpang  tindih dan ketidaksesuaian norma antara  pasal  23  KUHD  dengan Pasal  3  Permenkumham  No. 17/2018  menimbulkan  adanya suatu  ketidakpastian  hukum. Ketidakpastian  hukum  ini  salah satunya  diakibatkan  oleh  karena tidak  terpenuhinya  syarat  kedua dari  teori  kepastian  hukum menurut  Gustav  Radburch  yaitu kepastian  dalam  atau  dari hukum,  dimana  dalam  suatu ketentuan  undang-  undang  tidak boleh terdapat suatu pertentangan. Selain itu penyebab terjadinya ketidakpastian hukum ini dikarenakan Permenkumham No.  17/2018  ini  tidak  memenuhi desiderata kelima dari Lon Fuller, dimana suatu peraturan perundang- undangan yang tidak sejalan  dan  bertentangan  satu dengan lainnya akan menyebabkan  undang-  undang tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh  masyarakat.  Masyarakat menjadi bingung mana ketentuan hukum  yang  harus  ditaati. Inkonsistensi  tidak  hanya  dapat diartikan sebagai
adanya
pertentangan  ( repugnant )  tetapi juga  kontradiksi  ( contradictive ), ketidaksesuaian  ( incompatibility ) dan ketidak sejalanan ( incomvenience)  ( Lon  L.  Fuller, 1964: 64). Dalam hal terjadinya tumpang tindih dan ketidaksesuaian  ( incompatibility )
antara  satu  peraturan  hukum dengan  peraturan  hukum  yang lain  maka  dapat  dilakukan penyelesaian konflik norma dengan asas preferensi yaitu :
1. Asas lex superior derograt legi inferior, yaitu  aturan  yang lebih tinggi mengesampingkan  aturan yang lebih rendah ;
2. Asas lex posterior derograt legi priori ,  yaitu  hukum  yang berlaku  lebih  belakangan menge-sampingkan  hukum yang berlaku lebih dulu ; 3. Asas lex specialis derograt legi generalis , yaitu hukum bersifat  lebih  mengkhusus mengesampingkan  norma hukum  yang  lebih  bersifat umum; (Budiono Kusumohamidjojo, 2016:161). Terkait dengan adanya pertentangan  antara  pasal  23 KUHD  dengan  pasal  3  ayat  1 Permenkumham  No.  17/2018 mengenai pendaftaran CV, Firma dan  KUHPerdata  maka  dalam penelitian  karya  tulis  ilmiah  ini penulis  menggunakan  asas lex posterior  derograt  legi  priori, dimana  aturan  yang  lebih  tinggi akan  mengesampingkan  aturan yang lebih rendah.
Untuk  mengetahui  mana aturan  yang  lebih  tinggi  dan
mana  aturan  yang  lebih  rendah, maka  perlu  dilihat  terlebih dahulu hierarki peraturan perundang- undangan di Indonesia  sebagaimana  diatur dalam  pasal  7  ayat  (1)  Undang- undang  Nomor  12  Tahun  2011 tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang- Undangan yaitu :
a. UUD Tahun 1945;
b. TAP MPR;
c. Undang-  Undang  /  Peraturan Pemerintah
Pengganti
Undang- Undang;
d. Peraturan Pemerintah;
e. Peraturan Presiden;
f. Peraturan Daerah Provinsi;
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; Dari ketujuh peraturan perundang-  undangan  tersebut KUHD dan KUHPerdata disetarakan  dengan  Undang  – Undang  oleh  raja  Belanda  pada 16 Mei 1946 berdasarkan berdasarkan  Staatblads  1847  -23. Kemudian  berdasarkan  pasal  1
Aturan Peralihan UUD 1945 yang menentukan  “Segala  peraturan perundang – undangan yang ada masih  tetap  berlaku  selama belum  diadakan  yang  baru menurut  undang-  undang  dasar ini” maka KUHD dan KUHPerdata masih berlaku hingga  saat  ini  di  Indonesia.  Jika dilihat  dari  hierarki  peraturan perundang-  undangan  bahwa KUHD dan KUHP yang disetarakan  dengan  Undang- Undang maka kedudukan KUHD
dan KUHPerdata lebih tinggi dari Permenkumham  No.  17  Tahun 2018. Hal ini juga sejalan dengan
Stufenbau  Theory dari  Hans
Kelsen  yang  menyatakan  bahwa “Peraturan
perundang- undangan  yang  lebih  rendah apabila  bertentangan  dengan peraturan  perundang-  undangan yang  lebih  tinggi  maka  akan kehilangan kekuatan berlakunya” (Budiono
Kusumohamidjojo, 2016, 130). Oleh  karena  itu  dengan adanya  tumpang  tindih  dan ketidaksesuaian norma dalam hal pengaturan  pendaftaran  CV, Firma,dan  Persekutuan  Perdata ini  seharusnya  ketentuan  KUHD dan KUHPerdatalah yang berlaku  karena  bersifat  lebih tinggi  daripada  Permenkumham No,  17/2018.  Jika  dikaji  lebih lanjut  adapun  tujuan  pemerintah menerbitkan
Permenkumham
No.  17/2018  ini  adalah  untuk menciptakan  sistem  perizinan berusaha  bagi  badan  usaha bukan badan hukum yang tertata dengan  rapi  dan  sistematis  serta disesuaikan dengan perkembangan  teknologi  dan persaingan global. Hal ini sebetulnya  bisa  saja  dilakukan tetapi dengan tetap memperhatikan ketentuan-
ketentuan  peraturan  perundang- undangan  yang  lebih  tinggi dalam  hal  ini  adalah  KUHD  dan KUHPerdata.
Apabila  pemerintah  merasa bahwa  ketentuan  dalam  KUHD dan  KUHPerdata  telah  tidak sesuai  dengan  perkembangan masyarakat pada saat ini, seharusnya terlebih dahulu dilakukan perubahan atau penggantian  bahkan  pencabutan terhadap  ketentuan  CV,  Firma dan  Persekutuan  Perdata  yang diatur dalam KUHD dan
KUHPerdata  tersebut    dengan suatu peraturan perundang- undangan  yang  sederajat  yaitu Undang- undang, baru kemudian dilanjutkan  dengan  membuat Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri yang mengkhusus mengenai CV, Firma  dan  Persekutuan  Perdata yang  sesuai  dengan  situasi  dan kebijakan  pemerintah  saat  ini sebagai pelaksanaan dari Undang- Undang perubahan atau pengganti KUHD dan KUHPerdata mengenai CV, Firma  dan  Persekutuan  Perdata tersebut. Akibat  Hukum  Bagi  Badan Usaha  Bukan  Badan  Hukum Yang Tidak Mendaftarkan Dirinya Pada Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) Jika kita lihat Permenkumham  No.  17/2018 juga  memiliki  satu  kelemahan yaitu  tidak  adanya  pengaturan mengenai  akibat  hukum  yang terjadi  apabila  suatu  Badan Usaha bukan badan hukum yang berbentuk CV, Firma dan
Persekutuan  Perdata  yang  telah berdiri  sebelum  Permenkumham No.  17/2018  diundangkan  tidak mendaftarkan  dirinya  dalam SABU.  Ketentuan  pasal  23 Permenkumham  No.  17/2018 hanya  menentukan  bahwa  bagi CV,  Firma  dan  Persekutuan Perdata    yang  telah  terdaftar  di Pengadilan  Negeri,  diberikan jangka  waktu  1  (satu)  tahun untuk  melakukan  pencatatan pendaftaran  dalam  sistem  SABU dan diperbolehkan menggunakan
nama  yang  sudah  dipakai  secara sah  oleh  CV,  Firma  dan Persekutuan  Perdata  yang  sudah terdaftar  dalam  SABU.    Dengan tidak  adanya  sanksi  yang  tegas, maka  akan  menimbulkan  resiko adanya ketidaktaatan masyarakat terhadap  Permenkumham  No. 17/2018 ini.
Sebagaimana ditentukan pada  pasal  4  Permenkumham No.  17/2018  bahwa  permohonan pendaftaran  CV,  Firma  dan Persekutuan  Perdata  ini  diawali dengan  pengajuan  nama  CV, Firma  dan  Persekutuan  Perdata tersebut  kepada  Menteri.  Oleh karena  itu  apabila  dalam  jangka waktu  1  (satu)  tahun  suatu  CV, Firma  dan  Persekutuan  Perdata yang telah berdiri tidak mendaftarkan  dan  mencatatkan CV,  Firma  dan  Persekutuan Perdatanya  dalam  SABU,  maka dapat  dianggap  bahwa  terdapat konsekuensi  dikemudian  hari bahwa  nama  CV,  Firma  dan Persekutuan  Perdata  tersebut telah  dipergunakan  oleh  CV, Firma  dan  Persekutuan  Perdata lainnya.  Oleh  karena  tidak adanya sanksi hukum yang tegas terkait pendaftaran pendirian CV, Firma  dan  Persekutuan  Perdata dalam sistem SABU sesungguhnya telah membuktikan bahwa Permenkumham  No.  17/2018 tidak dapat menegakkan kepastian hukum dimasyarakat.

## Kesimpulan
Adapun  kesimpulan  yang dapat  ditarik  dari  pemaparan pembahasan  atas  permasalahan diatas adalah sebagai berikut:
1. Bahwa terdapat dualisme pengaturan mengenai pendaftaran  badan  usaha  bukan badan  hukum  di  Indonesia sebagaimana diatur dalam KUHD  dan  KUHPerdata  serta dalam Permenkumham No.
17/2018.  Berdasarkan  asas lex posterior derograt legi priori, KUHD dan KUHPerdata sebagai peraturan yang lebih tinggi setara dengan undang- undang mengesampingkan Permenkumham  No.  17/2018 sebagai  peraturan  yang  lebih rendah,  sehingga  dalam  hal terjadi dualisme pengaturan pendaftaran  pendirian  badan usaha bukan badan hukum maka yang dipergunakan adalah ketentuan  dalam  KUHD  dan KUHPerdata.
2. Tidak  ada  sanksi  hukum  bagi Badan  Usaha  bukan  badan hukum  yang  berbentuk  CV, Firma  dan  Persekutuan  Perdata tidak mendaftarkan dirinya dalam  SABU.  Dengan  tidak adanya  sanksi  hukum  tersebut membuktikan bahwa Permenkumham  No.  17/2018  itu tidak  dapat  memberikan  suatu kepastian hukum bagi masyarakat Saran Adapun  yang  dapat  penulis sarankan terkait dengan pembahasan diatas adalah : 1. Bagi pemerintah Agar  dibuat  Undang-  undang sebagai perubahan atau pengganti  atas  KUHD  dan KUHPerdata  yang  mengatur mengenai  CV,  Firma  dan Persekutuan  Perdata  secara
mengkhusus yang disesuaikan dengan  kondisi  saat  ini  yang dapat mencakup juga mengenai  perizinan  berusaha yang terintegrasi secara online. Hal  ini  dikarenakan  suatu
Undang- Undang hanya dapat dirubah  atau  diganti  dengan peraturan perundang- undangan yang setingkat dengan Undang Undang, baru kemudian selanjutnya dibuatkan Peraturan Pemerintah  dan  Peraturan Menteri  sebagai  peraturan pelaksanaan  dari  undang  – undang  tersebut  agar  tidak terjadi overlapping peraturan perundang- undangan. 2. Bagi masyarakat pemilik badan  usaha  bukan  badan hukum agar tetap melaksanakan ketentuan KUHD dan KUPerdata sebagai peraturan  yang  lebih  tinggi yang  mengatur  mengenai  CV, Firma dan Persekutuan Perdata di Indonesia mengingat  secara  hierarki hukum  Permenkumham  No. 18/2018 yang mengatur mengenai  CV,  Firma  dan Persekutuan  Perdata  tidak sesuai  dan  tidak  sejalan dengan  peraturan  perundang- undangan yang lebih tinggi.
Daftar Pustaka

## Buku :
E.  Utrecht,  1959, Pengantar  dalam
Hukum Indonesia , Cetakan Keenam,  PT.  Penerbit  Balai Buku Ihtiar, Jakarta.
Ibrahim,  Johannes,  2013, Hukum Organisasi  Perusahaan ,    Pola
Kemitraan dan Badan Hukum, PT. Refika Aditama, Bandung. Lon  L.  Fuller,  1964, Morality  of  Law , Yale University Press, London. Kusumohamidjojo,  Budiono,  2016, Teori  Hukum  Dilema  Antara Hukum  dan  Kekuasaan ,  Yrama Widya, Bandung. Muhammad,  Abdulkadir,  1999, Hukum  Perusahaan  Indonesia , PT.  Citra  Aditya  Bhakti, Bandung.
R.,  Salimar,  Abdul,    S.H.,  M.H., 2005, Hukum  Bisnis  Untuk Perusahaan,  Teori  dan  Contoh Kasus , Kencana Prenada Media Grup, Jakarta. Setiawan, I Ketut Oka, 2018, Hukum Perikatan , Sinar Grafika, Jakarta.
Simatupang,  Richard  Burton  2007,
Aspek Hukum Dalam Bisnis , PT. Rineka Cipta, Jakarta.
Supramono,  Gatot  ,2007, Kedudukan Perusahaan Sebagai Subjek Dalam  Gugatan  Perdata ,  PT.
Rineka Cipta, Jakarta.
Sukirno,  Sadono,  Dkk.,  2017,
Pengantar  Bisnis ,  Kencana,
Jakarta. Widjaja,  I.  G.  Rai,  2007, Hukum Perusahaan , MegaPoin, Jakarta.
Jurnal Widjaja,  Gunawan  2006,  “Lon Fuller,  Pembuatan.  Undang.- Undang dan Penafsiran Hukum”, Law Review : Fakultas Hukum  Universitas  Pelita Harapan,;  Vo.  VI,  No.  1,  Juli 2006 . Peraturan Perundang- Undangan Undang-undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun 1945.
Kitab  Undang  -  Undang  Hukum
Perdata. Kitab  Undang  –  Undang  Hukum Dagang. Undang- Undang Republik Indonesia  Nomor  3  Tahun 1982  tentang  Wajib  Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 3214). Undang- Undang Republik Indonesia  Nomor  25  Tahun 2007 tentang Penanaman Modal  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun 2007  Nomor  67,  Tambahan Lembaan  Negara  Republik Indonesia Nomor 4724) Undang- Undang Republik Indonesia  Nomor  40  Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun 2007  Nomor  106,  Tambahan
Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 4756). Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  24  Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi  Secara  Elektronik, Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  2018  Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara  Republik  Indonesia Nomor 6215) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  Nomor  17  Tahun 2018 tentang Pendaftaran
Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata.