PENGARUH PDRB, DANA BAGI HASIL DAN INVESTASI TERHADAP BELANJA DAERAH DI PROVINSI SUMATERA BARAT PERIODE 2019-2021
Mey Sindi Sagala 1 , Yois Nelsari Malau 2
Fakultas Ekonomi Universitas Prima Indonesia Medan sindisagala05@gmail.com

## Abstrak
Riset  ini  diteliti  agar  bisa  mengenali  pengaruh  variabel  X  terhadap  variabel  Y Pengaruh  Belanja  Daerah  periode  2019-2021.  Bersumber  pada  variabel independennya  yaitu  PDRB,  Dana  Bagi  Hasil,  Investasi.    Dimana  ada  57  total Sampel  yang  terdaftar  di  BPS Sumatera  Barat  Periode  2019-2021.  Tata  cara  pada riset  ini  ialah  analisis  regresi  linier  berganda  oleh  dorongan  program  SPSS  2021. Analisis  yang  dihasilkan  meyakinkan  pada  periode  2019-  2021  di  Daftar  BPS Sumatera Utara yang pada uji T menciptakan Bahwa PDRB dengan Belanja Daerah secara  parsial  tidak  mempunyai  pengaruh,  Dana  Bagi  Hasil  secara  parsial  tidak adanya  pengaruh  signifikan  dengan  variabel  Belanja  Daerah,  Investasi  secara parsial tidak mempunyai pengaruh signifikan dengan Belanja Daerah, Tetapi begitu pula  pada  uji  F  PDRB,  Dana  Bagi  Hasil,  Investasi,  berpengaruh  tetapi  tidak signifikan  dengan  variabel  Belanja  Daerah  secara  simultan.  Hasil  R  Square  0,791 berarti variabel independen berpengaruh pada Belanja Daerah hanya sebesar 79,1% dan  sisanya  20,9%  dipengaruhi  variabel  lain  seperti  Ekspor,  Impor,  Desentralisasi Fiskal, Belanja Modal, Utang Luar Negeri, Peningkatan Infrastruktur serta variabel lainnya.
Kata kunci : Investasi, Belanja, PDRB

## Abstract
This  research  was  examined  in  order  to  recognize  the  effect  of  variable  X  on variable  Y.  The  effect  of  Regional  Expenditure  for  the  period  2019  -  2021.  It  is based  on  the  independent  variables,  namely  GRDP,  Profit  Sharing  Funds, Investment. Where there are 57 total samples registered at BPS Sumatra Barat for the 2019-2021 period. The procedure for this research is multiple linear regression analysis by means of the SPSS 2021 program. The resulting analysis is convincing for the 2019-2021 period in the BPS North Sumatra List which on the T test shows that  GRDP  with  Regional  Expenditure  partially  has  no  effect,  Revenue  Sharing Funds  partially  partially  there  is  no  significant  effect  on  Regional  Expenditure variables,  Investment  partially  does  not  have  a  significant  effect  on  Regional Expenditures, but so does the PDRB F test, Profit Sharing Funds, Investment, but not  significant  effect  on  Regional  Expenditure  variables  simultaneously.  The  R Square  result  of  0.791  means  that  the  independent  variables  affect  Regional Expenditure  only  by  79.1%  and  the  remaining  20.9%  is  influenced  by  other variables such as Exports, Imports, Fiscal Decentralization, Capital Expenditures, Foreign Debt, Improved Infrastructure and other variables.

## Keywords: Investment, Shopping, PDRB
Pengaruh PDRB, Dana Bagi Hasil dan Investasi Terhadap Belanja Daerah di Provinsi Sumatera Barat Periode 2019-2021

## Pendahuluan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan  suatu  daftar  atau pernyataan  yang  terperinci  mengenai  kondisi  keuangan  Negara  yang  mencakup penerimaan  dan  pengeluaran  negara  (Lestari,  n.d.).    Keuangan  Negaraa  dalah  hal-hal yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran Negara serta pengaruhnya terhadap perekonomian  (Adrian  Sutedi,  2022).  Seluruh  sumber  penerimaan  dan  pengeluaran diperhitungkan oleh pemerintah secara cermat dan teliti serta bertanggung jawab, yang semuanya  disusun  dalam  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  (Gorahe, Masinambow, & Engka, 2014).
Pendapatan atau penerimaan suatu negara itu diperoleh dengan hak negara untuk memungut  pajak,  mengeluarkan  dan  mengedarkan  uang,  dan  melakukan  pinjaman, kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan Negara dan  membayar  tagihan  pihak  ketiga,  penerimaan  negara,  pengeluaran  negara, penerimaan  daerah,  pengeluaran  daerah,  kekayaan  negara/kekayaan  daerah  yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang,termasuk kekayaan  yang dipisahkan pada perusahaan  negara/perusahaan  negara,  kekayaan  pihak  lain  yang  dikuasai    oleh pemerintah  dalam  rangka  penyelenggaran  tugas  pemerintahan  dan    atau    kepentingan umum,  dan  Kekayaan    pihak  lain  yang    diperoleh  dengan  menggunakan  fasilitas  yang diberikan pemerintah (Rusdi, 2021).
Pengeluaran  dan  penerimaan  daerah  disebut  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah  (APBD)  yang  merupakan  rencana  keuangan  tahunan  pemerintah  daerah  yang dibahas  dan  disetujui  bersama  oleh  pemerintah  daerah  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah,  dan  ditetapkan  dengan  peraturan  daerah  (Wance,  2019).  Tujuan  dan  fungsi APBD  pada  prinsipnya,  sama  dengan  tujuan  dan  fungsi  APBN.  APBD  terdiri  dari pendapatan  daerah,  belanja  daerah  dan  pembiayaan  daerah.  Belanja  daerah  biasanya direalisasikan  digunakan  untuk  belanja  pegawai,  barang  dan  jasa,  dan  untuk  belanja modal.
Tiga komponen APBD  yaitu belanja daerah, pendapatan  daerah  dan pembiayaan daerah, sangat mempengaruhi keberhasilan perekonomian suatu daerah, Jika ketiganya diolah dengan baik maka akan memberikan dampak yang baik pula  bagi  perekonomian daerah (Tumbelaka, Kawung, & Tumilaar, 2018).
Belanja daerah dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu belanja tidak langsng dan belanja  langsung,belanja  tidak  langsung,  belanja  pegawai,  belanja  bunga,  belanja subsidi,  belanja  hibah,  belanja  bantuan  sosial  belanja  bagi  hasi  kepada Provinsi/Kabupaten  dan  pemerintah  desa,  belanja  bantuan  keuangan  kepada propinsi/kabupaten dan pemerintah desa. Sedangkan Belanja Langsung meliputi belanja pegawai barabg dan jasa, Belanja Modal (Sihombing, 2019).
Untuk meningkatkan belanja daerah, jumlah   Produk   Domestik   Reginal   Bruto (PDRB)  harus  besar.  Karena  smakin  besar  PDRB,  maka  akan  semakin  besar  pula pendapatan yang diterima oleh kabupaten/kota dengan semakin besar pendapatan yang diperoleh  daerah,  maka  pengalokasian  belanja  oleh  pemerintah  pusat  akna  lebih  besar
untuk  meningkatkan  berbagai  potensi  lokal  di  daerah  tersebut  untuk  kepentingan pelayanan public (Kairupan, 2013).
Pengeluaran  Belanja  daerah  dilihat  dari  perkembangan  jumlah  penduduk  di suatudaerah, apabila perkembangan jumlah penduduk semakin besar akan memerlukan anggaran yang semakin besar (Sutjipto, Suci, & Umbara, 2019). Karena meningkatnya jumlah penduduk menuntut konsekuensi logis adanya peningkatan sarana dan prasarana umum,  baik  dari  aspek  kuantitas  maupun  kualitas.  Perkembangan  jumlah  penduduk yang  semakin  besar  akan  memerlukan  anggaran  yang  semakin  besar,  supaya  kualitas pertumbuhan ekonomi lebih  baik,  pertumbuhan  penduduk harus selalu dikendalikan.
PDRB  ialah  jumlah  nilai  tambah  barang  dan  jasa  yang  dihasilkan  dari  seluruh kegiatan perekonomian diseluruh daerah dalam tahun tertentu atau periode tertentu dan biasanya  satutahun.  PDRB  merupakan  penjumlahan  nilai  output  bersih  perekonomian yang ditimbulkan oleh seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu (provinsi dan kabupaten/kota),  dan  dalam  satu  kurun  waktu  tertentu  (satu  tahun  kelender).  Kegiatan ekonomi yang dimaksud kegiatan pertanian, pertambangan, industri pengolahan, sampai dengan  jasa.  Dalam  perhitungannya,  untuk  menghindari  hitung  ganda,  nilai  output bersih  diberinama  secara  spesifik,  yaitu  nilai  tambah  (value  added).  Demikian  juga harga yang digunakan dalam   perhitungan   ini   adalah   harga   produsen. Penilaian pada harga konsumen akan menghilangkan PDRB subsektor  pedagangan dan sebagian subsektor perdagangan dan sebagai subsector penggangkutan.
Dana Bagi Hasil (DBH)  adalah  dana  yang  bersumber  dari  pendapatan  APBN yang\  dialokasikan  kepada  pemerintah  daerah  berdasarkan  angka  persentase  untuk memadai kebutuhan  daerah dalam  rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH merupakan sumber  pendapatan    yang    cukup  potensial  dan  merupakan  salah    satu    modal  dasar pemerintah  daerah  dalam  mendapatkan  dana  pembangunan  dan  memenuhi  belanja daerah yang bukan berasal  dari  Pendapatan  Asli  daerah  (PAD)  selain  Dana  Alokasi Umum  (DAU)  dan  Dana Alokasi Khusus (DAK).
Investasi  juga  mempengaruhi  Belanja  Daerah.  Hak  ini  dikarenakan  semakin mudah  proses  investasi,  maka  akan  semakin  banyak  pula  kegiatan  investasi  dan semakin tinggi juga pendapatan yang bisa dihasilkan suatu negara yang mengakibatkan Belanja Daerah juga akan meningkat.

## Tabel 1 Tabel Fenomena
Variabel Tahun 2019                         2020                            2021 PDRB 172, 205, 571,030 T 169,416,717,087 T  174,996,062,029 T DBH 279,847,357,067 T   348,811,919,001 T 535,512,527,014 T INVESTASI 88,775 828,093 T     88,100,702,094 T   95,306,174,011 T
BD 677 322 869,058 T   604,928,207,084 T 666 844 996,26 T
Sesuai  tabel  fenomena  diatas  menunjukkan  peningkatan  dan  penurunan  jumlah yang  dicapai  setiap  tahunnya.  Hal  ini  disebabkan  perputaran  uang  di  Indonesia  setiap tahunnya  berbeda.  Ada  juga  beberapa  peneliti  yang  menunjukkan  perbedaan  hasil penelitian.  Salah  satunya  penelitian  yang  dilakukan  Penelitian  (Liando  &  Hermanto, 2017)  menyatakan  bahwa  PDRB  berpengaruh  positif  terhadap  belanja  daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat (Liando & Hermanto, 2017). Penelitian serupa yang dilakukan oleh yang dilakukan oleh (Maimunah, 2006), menyatakan bahwasanya PDRB berpengaruh  positif  terhadap  belanja  daerah.  Sedangkan  penelitian  menurut  Kindleber (1996:354) bahwa investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.
Berdasarkan hasil penelitian yang berbeda-beda diatas mendorong peneliti untuk mencari  tahu  lebih  dalam  tentang  apa  saja  yang  mempengaruhi  “Belanja  Daerah”. Selanjutnya akan dibahas  didalam  penelitian ini yang berjudul “PENGARUH PDRB, DANA  BAGI  HASIL  DAN  INVESTASI  TERHADAP  BELANJA  DAERAH  DI PROVINSI SUMATERA BARAT PERIODE 2019-2021”

## Metode
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kuantitatif  dan  bersifat  deskriptif.  Metode kuantitatif  merupakan  penelitian  yang  menggunakan  model-model  matematis,  teori- teori atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena yang terjadi. Penelitian deskriptif merupakan  jenis  penelitian  yang  tujuannya  untuk  menyajikan  gambaran  lengkap  dan klarifikasi  mengenai  suatu  fenomena  dengan  cara  mendeskripsikan  sejumlah  variabel yang berkenaan dengan masalah yang akan diuji.

## Hasil dan Pembahasan Statistik Deskriptif
Statistik  Deskriptif    untuk  setiap  variabel  dimana  variabel  bebas  yaitu    PDRB, DBH,  INVESTASI,  dan  adapun  variabel  dependen  yaitu  BD,  jumlah  data  observasi sebanyak  57  dengan  3  tahun    pengamatan.  Berikut  data  dan  pembahasan  statistic variabel yang digunakan:

## Tabel 2
Statistik Deskriptif Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std. Deviation PDRB 57 .00000000000 4522795656.000 00000000 894028111.92982 47000000 922801957.48896 060000000 DBH 57 1582178.55 1354098588.00  43943414.3304 178517704.91305 Investasi 57 72356756.00  2276843521.00  493802559.9298  465615216.33649 Belanja Daerah 57 494650066.50  2351499269.00  998270216.4509  404967390.90857

## Valid N (listwise) 57

## Sumber: Hasil Olah Data SPSS 2021
Berdasarkan  table  diatas  diketahui  banyak  data,  nilai  minimum,  nilai maksimum, nilai rata-rata dan standart defiasi masing-masing variabel X dan Y iyalah sebagai berikut:
1. PDRB  pada  kabupaten/kota  Sumatera  Barat  tahun  2019-2021  dengan  nilai minimum  sebesar  Rp.0000000000  diperoleh    oleh  Kota  Padang  Panjang  dan nilai  maksimum sebesar Rp.  45 227 956,56  diperoleh   kota Padang pada tahun 2021.
2. DBH  pada  kabupaten/kota  Sumatera  Barat  tahun  2019-2021  derngan  nilai minimum sebesar Rp.1582178,55  diperoleh kabupaten Dhamasraya  tahun 2019 dan  nilai  maksimum  sebesar    Rp.1354096588,00    diperoleh  kota  Padang  tahun 2021.
3. Investasi  pada  kabupaten/kota  Sumatera  Barat  tahun  2019-2021  dengan  nilai minimum  sebesar  Rp.  7.235.675.60  diperoleh  kabupaten    Padang  Pariaman tahun  2021  dan    nilai  maksimum  sebesar  Rp.  22.768.435,21  diperoleh  kota Padang tahun 2021.
4. Belanja  Daerah  pada  kabupaten/kota  Sumatera  Barat  tahun  2019-2021  dengan nilai minimum sebesar Rp. 49.465.006,50  diperoleh Kota Solok tahun 2020 dan nilai maksimum  sebesar Rp. 23.514.992,69 di peroleh  Kota Padang  2019

## UJI ASUMSI KLASIK
Uji Normalitas
Gambar 1 Histogram
Gambar  histogram  menunjukkan  bahwa  garis  tidak  melenceng  ke  arah  kanan ataupun ke arah kiri dan berbentuk lonceng terbalik. Hal ini menandakan  data tersebut berdistribusi normal.

## Gambar 2 P-P Plot
Sumber: Hasil Olah Data SPSS 2021
Gambar  diatas  memperlihatkan  titik-  titik  menyebar  searah  garis  diagonal menandakan bahwa data berdistribusi normal.
Tabel 3 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized Residual N 57 Normal Parameters a,b Mean -.0000002 Std. Deviation 185151344.566523 94 Most Extreme Differences Absolute .082 Positive .082 Negative -.062 Test Statistic .082 Asymp. Sig. (2-tailed) .200 c,d

## Sumber: Hasil Olah Data SPSS 2021
Dapat dilihat dari table diatas bahwa nilai signifikan sebesar 0.200 >0.05 artinya data berdistribusi normal.
Uji Multikolinieritas
Tabel 4 Uji Multikolinieritas Coefficients a Model Collinearity Statistics Tolerance  VIF 1 PDRB .166 6.036
DBH .998 1.002 Investasi  .166 6.040

## Sumber: Hasil Olah Data SPSS 2021
Sesuai tabel diatas tidak terjadi gejala multikolinieritas karena hasil nilai tolerance diatas 0.10 dan nilai VIF dibawah 10.
Uji Autokorelasi
Tabel 5 Uji Autokorelasi Runs Test Unstandardized Residual Test Value a -17794754.01764 Cases < Test Value  28 Cases >= Test Value 29 Total Cases 57 Number of Runs 13 Z .410 Asymp. Sig. (2- tailed) .200
Sumber: Hasil Olah Data SPSS 2021
Berdasarkan  tabel  diatas  angka  Cases  <  di  Unstandardized  Residual  sebesar  28 dan Cases >= di Unstandardized Residual sebesar 29. Total Cases di Residual 57.
Uji hetetro scatterplot

## Gambar 2 Grafik Plot

## Sumber: Hasil Olah Data SPSS 2021
Gambar  grafik  scatterplot  diatas  memperlihatkan  titik-titik  secara  tak  beraturan bersebaran pada sumbu Y diatas dan dibawah angka 0. Hal tersebut menandakan tidak terdapat gejala heteroskedastisitas pada regresi ini.
Uji Hetero Glejer
Tabel 6 Uji Gletser Sumber: Hasil Olah Data SPSS 2021 Coefficients a Model
Unstandardized Coefficients
Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant)  647036763.65 8 37598003.568 17.209 .000 PDRB .338 .068 .769 4.985 .183 DBH -.119 .143 -.052 -.831 .409 Investasi .111 .134 .127 .825 .413
Tabel  diatas  menunjukkan  nilai  signifikansi  diatas  5%  pada  seluruh  variabel independen  sesuai  α  yang  telah  ditetapkan.  Hal  tersebut  berarti  tidak  ada  gejala heteroskedastisitas pada data penelitian ini.

## ANALISIS REGRESI LINIER BERGANDA

## Tabel 7
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant)  647036763.65 8 37598003.568 17.209 .000 PDRB .338 .068 .769 4.985 .000 DBH -.119 .143 -.052 -.831 .409 Investasi .111 .134 .127 .825 .002 Sumber: Hasil Olah Data SPSS 2021
Berdasarkan  tabel  diatas  LN_BD  =  647036763,6  +  0,058  LN_PDRB  -  0,338 Ln_DBH  -  0,119  LN_INVESTASI  +  0,111.  Berikut  adalah  interpretasi  dari  hasil  uji regresi linier berganda :
1. Nilai  konstanta  sebesar  647036763,6  berarti  jika  PDRB,  DBH,  INVESTASI bernilai 0, maka nilai harga sebesar 647036763,6.
2. Nilai koefisien PDRB 0,338 berarti setiap kenaikan PDRB satu kali maka BD naik sebesar 0,338 kali.
3. Nilai koefisien DBH -0,119 berarti setiap kenaikan DBH satu kali maka BD turun sebesar 0,119 kali.
4. Nilai  koefisien  INVESTASI  0,111  berarti  setiap  kenaikan  INVESTASI  satu  kali maka BD naik sebesar 0,111 kali

## Uji Deteminasi
Koefisien Determinasi Adjusted (R2)

## Tabel 8
Koefisien Determinasi Adjusted (R2) Model Summary b
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .889 a .791 .779 190319351.38466
Sumber: Hasil Olah Data SPSS 2021
Berdasarkan  hasil  diatas  dilihat  bahwa  nilai  R  Square  0,791  berarti variabel independen berpengaruh pada Belanja Daerah hanya sebesar 79,1% dan sisanya  20,9%  dipengaruhi  variabel  lain  seperti  Ekspor,  Impor,  Desentralisasi Fiskal,  Belanja  Modal,  Utang  Luar  Negeri,  Peningkatan  Infrastruktur  serta variabel lainnya.
Pengujian Hipotesis secara simultan (Uji F)
Tabel 9
Hasil Uji F ANOVA a Model Sum of Squares Df Mean Square  F Sig. 1 Regression  726418376905 1972600.000 3 242139458968 3991000.000 66.850 .000 b Residual 191973714210 8335360.000 53 362214555114 78024.000 Total 918392091116 0307700.000 56

## Sumber: Hasil Olah Data SPSS 2021
Dari hasil uji F diatas signifikansi simultan dari nilai Fhitung sebesar 6,850 dengan  sig  0,000  dapa  disimpulkan  bhwa  seluruh  variabel  X  mempengaruhi variabel Y.
Pengujian Hipotesis secara parsial (Uji t)
Tabel 10
Hasil Uji t Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1  (Constant)  647036763.658  37598003.568 17.209  .000 PDRB .338 .068 .769 4.985  .000 DBH -.119 .143 -.052 -.831  .409 Investasi .111 .134 .127 .825 .002 Sumber: Hasil Olah Data SPSS 2021
Dari data diatas hasil uji t adalah sebagai berikut:
1. Nilai  PDRB  secara  parsial  diperoleh  T  hitung  =  4,985  <  T  tabel  = 1,66827  dan  jumlah  signifikan  senilai  0,000  <0,05.  Dapat disimpulkan  Ha  diterima  maka  ada  pengaruh  variabel  PDRB terhadap BD.
2. Nilai  DBH  secara  parsial  diperoleh  T  hitung  =  -0,831  <  T  tabel  = 1,66827  dan  jumlah  signifikan  senilai  0,409  >  0,05.  Dapat disimpulkan  Ha  ditolak  maka  tidak  terjadi  pengaruh  variabel  DBH terhadap BD.
3. Nilai  Investasi secara parsial  diperoleh T hitung  =  0,825  < T tabel= 1,66827  dan  jumlah  signifikan  senilai  0,002  <  0,05.  Dapat disimpulkan  Ha  diterima  maka  ada  pengaruh  variabel  Investasi terhadap BD.

## Pembahasan Pengaruh PDRB terhadap Belanja Daerah
Dari  data  riset  yang  telah  diteliti  menunjukkan  bahwa  PDRB berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah.
Hasil  ini  sependapat  dengan  teori  Penelitian  (Liando  &  Hermanto, 2017)  menyatakan  bahwa  PDRB  berpengaruh  positif  terhadap  belanja daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.Penelitian serupa yang dilakukan oleh yang  dilakukan  oleh  (Maimunah,  2006),  menyatakan  bahwasanya  PDRB berpengaruh positif terhadap Belanja daerah

## Pengaruh DBH terhadap Belanja Daerah
Dari data riset yang telah diteliti menunjukkan bahwa DBH tidak ada pengaruhnya terhadap Belanja Daerah.
Pengaruh PDRB, Dana Bagi Hasil dan Investasi Terhadap Belanja Daerah di Provinsi Sumatera Barat Periode 2019-2021
Hasil  ini  bertolak  belakang  dengan  peneletian  Menurut  Yolanda  (2014:  14)  Bagi Hasil menunjukkan pengaruh signifikan positif terhadap Belanja Daerah periode 2009- 2011, dilihat dari signifikansi 0,000 < 0,05 dan t hitung > t tabel . Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah yang memiliki dana bagi hasil tinggi maka pengeluaran untuk alokasi belanja daerahnya juga semakin tinggi.

## Pengaruh Investasi terhadap Belanja Daerah
Dari  data  riset  yang  telah  diteliti  menunjukkan  bahwa  Investasi  tidak  ada pengaruhnya terhadap Belanja Daerah.
Hasil  penelitian  ini  bertolak  belakang  dengan  teori  Darmadji  dan  Fakhrudin (2006)  menjelaskan  bahwa  Investasi  berpengaruh  negatif  dan  signifikan  terhadap Belanja  daerah  di  Kota  Padang.  Hal  ini  disebabkan  jika  investasi  meningkat  akan menurunkan  belanja  daerah.  Namun  hasil  ini  sependapat  dengan  teori  Dahlan  Siamat (2005:2)  teori  ini  menjelaskan  bahwa  investasi  sangat  mempengaruhi  belanja  daerah, hal  ini  disebabkan  karena  meningkatnmya  belanja  daerah  maka  terdapat  peran pemerintah dalam kegiatan dan kehidupan perekonomian masyarakat.

## Kesimpulan
Dari  hasil  riset  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  secara  bersama-sama  PDRB,  Dana Bagi Hasil, Investasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah sedangkan, secara parsial PDRB, Dana Bagi  Hasil, Investasi tidak  memiliki pengaruh terhadap  Belanja  Daerah  pada  Kabupaten/  Kota    di  Provinsi  Sumatera  Barat  Periode 2019-2021.

## DAFTAR PUSTAKA
Adrian Sutedi, S. H. (2022). Hukum keuangan negara . Sinar Grafika.
Gorahe,  Irdha, Masinambow, Vecky, &  Engka,  Daisy.  (2014). Analisis belanja daerah dan  faktor-faktor  yang  mempengaruhinya  di  provinsi  sulawesi  utara. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi , 14 (3).
Kairupan, Siestri Pristina. (2013). Produk domestik regional bruto  (PDRB), inflasi dan belanja  daerah  pengaruhnya  terhadap  kesempatan  kerja  di  Sulawesi  Utara  Tahun 2000-2012. Jurnal  EMBA:  Jurnal  Riset  Ekonomi,  Manajemen,  Bisnis  Dan Akuntansi , 1 (4).
Lestari, Etty Puji. (n.d.). Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara .
Liando,  Ivoni  Ike,  &  Hermanto,  Suwardi  Bambang.  (2017).  Faktor-Faktor  Yang Mempengaruhi  Belanja  Daerah  Pada  Kabupaten/Kota  Jawa  Timur. Jurnal  Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA) , 6 (6).
Maimunah,  Mutiara.  (2006). Flypaper  Effect  pada  dana  alokasi  umum  (DAU)  dan pendapatan  asli  daerah  (PAD)  terhadap  belanja  daerah  pada  kabupaten/kota  di pulau Sumatera . Universitas Gadjah Mada.
Rusdi,  Dina  Rosdiana.  (2021).  Peranan  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  dalam Pendapatan dan Belanja Negara. JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan) , 5 (1).
Sihombing,  Tanly  Boy.  (2019). Analisis  Komposisi  Belanja  Langsung  dan  Belanja Tidak Langsung pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara .
Sutjipto,  Hady,  Suci,  Stania  Cahaya,  &  Umbara,  Yogi  Sabarudin.  (2019).  Analisis Desentralisasi  Fiskal  terhadap  Belanja  Modal  Pemerintah  Daerah  di  Indonesia. SUBSTANSI: Sumber Artikel Akuntansi Auditing Dan Keuangan , 3 (2), 104–117.
Tumbelaka, Riko, Kawung, George M. V, & Tumilaar, Richard L. (2018). ANALISIS VARIABEL-VARIABEL  YANG  MEMPENGARUHI  BELANJA  DAERAH KABUPATEN MINAHASA. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi , 18 (6).
Wance,  Marno.  (2019).  Dinamika  perencanaan  anggaran  pada  anggaran  pendapatan belanja  daerah  (APBD)  buru  selatan. The  Indonesian  Journal  of  Public Administration (IJPA) , 5 (1).
Fazri,  Rahma.  2014. Dampak  Inflasi  terhadap  Anggaran  Pendapat  dan  Belanja Daerah(APBD)  pada  Pemerintah  Kota  Tasikmalaya .  Sekolah  Tinggi  Ilmu Ekonomi (STIE)
Jaya, I. P. N.P.K., & Dwirandra, A. A. N. B. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli daerah pada  Belanja  Modal  dengan  Pertumbuhan  Ekonomi  Sebagai  Variabel Pemoderasi .E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 79-92.
Pengaruh PDRB, Dana Bagi Hasil dan Investasi Terhadap Belanja Daerah di Provinsi Sumatera Barat Periode 2019-2021
oordiawan, Deddi. 2007. Akuntansi Pemerintahan . Salemba Empat, Jakarta
Supriyanto, Ali Muhson,2007. Ekonomi .Surakarta:CV Haka MJ
Wandari,  Yolanda.  2014. Pengaruh  Dana  Bagi  Hasil  Terhadap  Belanja  Daerah  pada Kabutan dan Kota di Indonesia .Skripsi. Universitas Negeri Padang.