…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
KONFLIK  PEMERINTAH  ADAT  DAN  PEMERINTAH  NAGARI  DALAM  PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL DI NAGARI DUO KOTO
Oleh Syamsul Hidayat 1 , Nursyirwan 2 , Ediwar 3 1,2,3 Pascasarjana Institut Seni Indonesia Padangpanjang Jalan Bahder Johan Kota Padangpanajang, 27128, Indonesia E-mail: 1 dayatkoto96@gmail.com
Article History:
Received: 05-08-2023 Revised: 15-08-2023 Accepted: 08-09-2023
Abstract: Conflict  is  one  of  the  social  phenomena  that occurs  in  market  development.  Conflicts  can  occur  as  a result of revitalization, development or rejuvenation carried out by the government or market managers. Such a conflict occurred between the Nagari Duo Koto Government and the Traditional  Government  (KAN  Duo  Koto)  regarding  the construction  of  an  acaic  market  in  Nagari  Duo  Koto.  The researcher  chose  to  conduct  this  research  because  the hegemony  of  power  between  the  traditional  government and  the  nagari  government  in  market  management  has caused  conflict,  thereby  hampering  the  implementation  of market  development.  The  problem  in  this  research  is  what forms  of  conflict  issues  and  behavior  and  the  causes  of conflict between the Traditional Government and the Nagari Government.  Apart  from  that,  this  research  problem  also explains  how  to  resolve  conflicts  between  these  two  equal institutions. To look at this problem, researchers used Ralph Dahrendorf's  conflict  theory  which  explains  that  conflict between  power  holders  shows  the  existence  of  unequal power and a malfunction of the rescue valve.
The method used is a qualitative method which is descriptive analysis  with  two  data  collection  techniques,  namely  in- depth  interviews  and  supported  by  data  documentation. From  the  results  of  the  analysis,  it  was  concluded  that conflict  issues  emerged  and  developed  related  to  market development  programs  not  being  implemented,  and  power holders  disagreeing  in  understanding  the  applicable  laws. The  causes  of  the  conflict  between  KAN  and  the  Nagari Government  are  the  existence  of  interest  factors  in  the implementation  of  market  development,  the  failure  of  the rescue valve in the conflict that occurs, gaps in structure or understanding  of  information,  and  the  mismatch  between formal and informal environments which are also causes of conflict.  The  conclusion  from  the  results  of  this  research  is that Ideas and notions that contain various interests in the implementation of village funds in market development are the main cause of conflict.

## Keywords:
Conflict of Interest, Market Development, and Traditional Markets
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)

## PENDAHULUAN
Pasar  merupakan  bentuk  kearifan  lokal  serta  bentuk  dari  pilar  perekonomian masyarakat.  Pasar  memegang  peranan  penting  dalam  proses  pembangunan,  sehingga menjadi  salah  satu  sarana  ekonomi  yang  menjadi  tolok  ukur  dalam  peningkatan pendapatan  ekonomi  suatu  daerah.  Pasar  merupakan  tempat  yang  dijadikan  untuk memenuhi  kebutuhan  sehari-hari  yang  mempunyai  unsur-unsur  sosial,  ekonomi, kebudayaan politis, dan lain-lainnya. Pemerintah sebagai representasi politik bertanggung jawab  untuk  mengatur  stabilitas  institusi  ekonomi,  termasuk  pasar.  Pemerintah  daerah berhak  melaksanakan  pembangunan  kembali  sarana  publik  sesuai  dengan  tujuan  sistem pemerintahan.  Berdasarkan  fungsinya,  pemerintah  memiliki  tiga  tugas  utama,  yaitu melayani, mengembangkan, dan memberdayakan.
Pemerintah  yang  diwakili  oleh  suatu  organisasi  atau  lembaga  merupakan  suatu badan  hukum  yang  mempunyai  kekuasaan  untuk  melaksanakan  kebijakan  demi kepentingan  bersama  dan  kesejahteraan  rakyat  dalam  upaya  mewujudkan  tata pemerintahan  yang  baik  sebagai  landasan  pelaksanaan  kekuasaan.  Kebijakan  pemerintah dalam mengelola pasar tradisional tidak akan lepas dari koordinasi dengan para pemangku kepentingan.  Hal  tersebut  bertujuan  untuk  dapat  membawa  hasil  yang  lebih menguntungkan  bagi  semua  pihak.  Dijelaskan  dalam  Perpres  Nomor  112  Tahun  2007 menegaskan  jika  penataan  pasar  tradisional  yang  diatur  menurut  tata  ruang  wilayah Kabupaten/Kota  harus  mempertimbangkan  kondisi  sosial  ekonomi  masyarakat, menyediakan fasilitas umum yang bersih, higenis, aman, dan tertib. Pembangunan kembali atau  rekonstruksi  pasar  tradisional  memerlukan  strategi  terstruktur  untuk  mencapai manfaat  pembangunan  jangka  panjang.  Lebih  lanjut,  konsep  pembangunan  sering  kali berorientasi  pada  perencanaan  dengan  sistem  partisipatif,  yaitu  perencanaan  dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan suatu daerah.
Pada  daerah  Minangkabau,  pasar  termasuk  kedalam  syarat  berdirinya  sebuah Nagari, oleh karena itu pasar tidak bisa dilepaskan dari norma adat salingka nagari. Pasar sangat  berkaitan  erat  dengan  harta  kekayaan  milik  nagari  atau  ulayat  nagari  yang pengelolaannya  dilakukan  oleh  lembaga  pemerintah  adat  yang  disebut  KAN  (Kerapatan Adat  Nagari).  Dalam  proses  penataan  dan  pengelolaan  pasar  tradisional  seringkali  dapat memicu sebuah konflik. Saat pembangunan berlangsung, sering dijumpai perubahan sosial dimana peran-peran sosial tergantikan dan menyebabkan adanya perubahan perilaku pada aspek kehidupan. Dengan adanya dualisme kepemimpinan dalam pengelolaan sebuah pasar memberikan ruang terhadap munculnya sebuah konflik jika kerjasama antara kedua belah pihak  tidak  terjalin  dengan  baik.  Apabila  kerja  sama  antar  kedua  elemen  tersebut  kian menurun,  maka  kemungkinan  terjadinya  perselisihan  akan  semakin  besar.  Salah  satu konflik  antara  pemerintah  adat  dengan  pemerintah  nagari  saat  pembangunan  dan pengelolaan pasar terjadi di pasar akaik Nagari Duo Koto Kecamatan Tanjung Raya.
Permasalahan  administrasi  mengenai  kepemilikan  lahan  pasar  tersebut mengakibatkan tarik menarik kekuasaan oleh Pemerintah Adat dan Pemerintah Nagari Duo sehingga menjadi penghambat dalam rangka pembangunan dan pengelolaan pasar. Selain itu,  keterbatasan  anggaran  dalam  proses  pembangunan  saat  Refocusing  anggaran  akibat dari  covid-19  membuat  konflik  semakin  membesar.  Pada  tahun  2021,  melihat  dari perkembangan  pasar  yang  tidak  kunjung  ada  perubahan  dalam  segi  pembangunan,
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
pengurus KAN Duo Koto mengambil alih secara sepihak status pengelolaan pasar. Dominasi kekuasaan  antara  pemerintah  adat  dan  pemerinta  nagari  dalam  pengelolaan  pasar tradisional  menimbulkan  permasalahan  atau  konflik  bagi  kedua  belah  pihak.  Di  satu  sisi menurut pemerintah adat, pasar yang merupakan salah satu bagian dari ulayat nagari perlu di lestarikan, dirawat dan di kembangkan sebagai bentuk dari penjagaan asset yang telah ada,  dan  KAN  berwenang  mengambil  sikap  dalam  penguasaan  pasar.  Di  sisi  lain,  Apabila apabla  pemerintah  adat  mengambil  alih  pasar  dari  pemerintah  nagari,  Maka  Nagari  akan kehilangan  pendapatan  asli  Nagari, dan  setiap  proses  penganggaran  dalam pembangunan dan perawatan yang dilakukan harus masuk kedalam catatan asset milik nagari. Jika pasar diambil alih status pengelolaannya, maka nagari akan mengalami penurunan dalam sumber pendapatan nagari yang pada akhirnya akan menghambat pembangunan nagari.
Permasalahan  status  kepemilikan  aset  dan  status  Pasar  akaik  sampai  sekarang belum  terselesaikan  dan  masih  memicu  terjadinya  perselisihan.  Antara  Pemerintah  adat (KAN Duo Koto) dengan Pemerintah Nagari Duo Koto memiliki kepentingan masing-masing yang saling diperjuangkan yang menyebabkan terjadinya tarik menarik kepentingan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  pendekatan  fenomenologi. Metode  kualitatif  diterapkan  karena  peneliti  ingin  mengidentifikasi  secara  mendalam bagaimana  permasalahan  yang  menimbulkan  konflik  dalam  pengelolaan  pasar  akaik  di Nagari  Duo  Koto.  Pendekatan  fenomenologi  digunakan  untuk  mengungkap  sisi  kesadaran subyek  terhadap  suatu  fenomena.  Peneliti  dalam  kasus  ini  ingin  mempelajari  persoalan konflik  dengan  menelaah  kesadaran  subyek  dalam  melakukan  tindakan.  Pendekatan fenomenologi  dalam  penelitian  kualitatif  berhubungan  dengan  konsep  realitas.  Artinya, fenomenologi  fokus  pada  pendalaman  makna  dari  sebuah  fenomena(Abd.  hadi,  Asrori, 2021).
Menggunakan pendekatan kualitatif ini memperhitungkan berbagai faktor. Pertama, metode penelitian kualitatif berkontribusi pada pemahaman makna yang lebih mendalam (makna  subjektif  dan  interpretasi)  serta  proses  yang  terjadi  dalam  konteks  perilaku  dan faktor-faktor  yang  terkait  dengan  perilaku  itu.  Kedua,  metode  penelitian  kualitatif membantu  mengungkap  jalannya  peristiwa  secara  detail,  sehingga  memahami  dinamika realitas sosial dan interaksi berbagai realitas sosial. Memahami dinamika realitas sosial dan interaksi  berbagai  realitas  sosial.  Ketiga,  metode  penelitian  kualitatif  21  membantu memahami  realitas  sosial  dari  perspektif  aktor.  Keempat,  metode  penelitian  kualitatif menghasilkan informasi yang lebih kaya daripada metode kuantitatif, yang sangat berguna untuk meningkatkan pemahaman tentang realitas sosial (Afrizal.M.A, 2014).
Dengan alasan tersebut, metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam  terkait  konflik  yang  terjadi  antara  pemerintah  adat  dan  pemerintah  nagari dalam  konflik  yang  terjadi.  Lokasi  penelitian  adalah  pasar  akaik  Nagari  Duo  Koto Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat.
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Isu dan Konflik antara Pemerintah Adat dan Pemerintah Nagari Duo Koto dalam pengelolaan pasar akaik .
Istilah  Pasar  di  Minangkabau  disebut  dengan Pakan  dan  Balai .  Pada  umumnya setiap  nagari  mempunyai  pasar  sendiri,  karena  pasar  merupakan  salah  satu  syarat  bagi berdirinya  suatu  Nagari.  Biasanya pakan didirikan  di  sebuah  lapangan  dekat balairung nagari  itu 1 .  Oleh  karena  itu,  pengelolaan  suatu  pasar,  sepenuhnya  berada  di  pengawasan pemerintahan  Nagari  setempat  yang  bersifat  otonom.  Pasar akaik merupakan  salah  satu pasar  yang  ada  di  wilayah  lareh  VI  Koto,  dimana  pasar akaik didirilkan  atas  dasar musyawarah niniak  mamak  salingka  Nagari .  Sehingga  pengelolaan  Pasar akaik sebagai salah satu aset nagari yang dikelola oleh Lembaga adat di Nagari Duo Koto yang di sebut dengan KAN (Kerapatan Adat Nagari) 2 . Hal juga ini juga dijelaskan pada Pasal 1 angka 15 Peraturan  Daerah  Provinsi  Sumatera  Barat  No  2  Tahun  2007  tentang  Pokok-pokok Pemerintahan Nagari, yang menyebutkan, “ harta kekayaan Nagari adalah harta benda yang telah  ada  atau  yang  kemudian  menjadi  milik  dan  kekayaan  nagari  baik  bergerak  maupun tidak bergerak ” 3 .
Tanah  memiliki  status  yang  sangat  penting  karena  merupakan  satu-satunya  objek kekayaan yang meskipun mengalami suatu perubahan, walaupun terkadang menjadi lebih menguntungkan.  Dari  sudut  pandang  ekonomi,  tanah  sebenarnya  adalah  tempat  tinggal keluarga dan masyarakat, tempat mereka mencari nafkah, tempat penduduk dimakamkan, dan  menurut  kepercayaan  masyarakat  dahulu,  tanah  adalah  tempat  tinggal  para  dewa- dewa  pelindung  dan  tempat  tinggal  roh  leluhur.  4  Atas  dasar  inilah,  bahwa  pengawasan pasar sangat erat kaitannya dengan pengelolaan lahan masyarakat Nagari, karena beberapa pasar yang ada didirikan di atas tanah ulayat satu atau lebih masyarakat Nagari. Sehingga keadaan tanah seringkali menentukan keadaan pasar bersangkutan.
Peraturan  Daerah  Sumatera  Barat  Nomor  2  Tahun  2007  tantang  Pokok-Pokok Pemerintahan  Nagari  menjelaskan  bahwa  pengelolaan  Pasar  Nagari  merupakan kewenangan  dari  Pemerintah  Nagari  itu  sendiri,  sehingga  untuk  membiayai  urusan kanagarian dan mengurus rumah tangganya, Nagari dapat memanfaatkan Harta Kekayaan yang  terdapat  pada  Nagari  bersangkutan.  Hasil  Kekayaan  Nagari  yang  dijelaskan  dalam Pasal 21 ayat (1) yang mana pendapatan asli Nagari, terdiri dari: a). Hasil kekayaan nagari, b). Hasil usaha nagari, c). Retribusi Nagari, terutama retribusi asli yang sudah ada di nagari, d). Hasil swadaya dan sumbangan masyarakat dan, e). Hasil gotong royong dan, f). Lain-lain pendapatan asli nagari yang sah.
Pada  Tahun  2013,  Pengelolaan  Pasar  akaik  diberikan  kepada  Pemerintah  Nagari demi  untuk  memasukan  kategori  nagari  menjadi  Nagari  Mandiri  dan  Madani,  serta  juga mendukung  Perda  Sumbar  No.  2  Tahun  2007  Pasal  16  Tentang  Ruang  Lingkup  Harta Kekayaan Nagari dan Pokok Pokok Pemerintahan Nagari.5 Keputusan Bupati Agam nomor 385  Tahun  2013  tentang  Pengukuhan  kepengurusan  badan  perwakilan  pemilik  pasar
1 Suci Kurnia Putri. ( 2021). Journal of Islamic Civilization History and Humanities.Malang, Al-Isnad
2 Perda No. 9 Tahun 2000
3 Pattra, L. (2021). Pola Pengelolaan Kekayaan Nagari Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kesejahteraan. Nagari Law Review, 5(1), 59-68. doi:10.25077/nalrev.v.5.i.1.p.59- 68.
4 Rani Tri Alpina, Op. Cit . hlm. 28.
5 Perda Sumbar No. 2 Tahun 2007 Pasal 16 Tentang Pokok Pokok Pemerintahan Nagari
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
Nagari  Duo  Koto  Kecamatan  Tanjung  Raya  periode  2013-2017  memperkuat  bukti  bahwa pengelolaan pasar akaik telah diserahkan kepada Pemerintah Nagari Duo Koto. Seluruh tata kelola pasar diatur sedemikian rupa oleh pemerintah nagari, sehingga pasar akaik berhasil menjadi salah satu sumber pendapatan asli Nagari Duo Koto.
Namun  dari  sekalian  upaya  dilakukan,  realisasi  revitalisasi  pasar  belum  juga kunjung dilaksanakan, Hal itu disebabkan karena biaya pembangunan pasar memiliki biaya yang  sangat  besar  sekali  sehinggu  butuh  proses  yang  Panjang.  Segala  upaya  tentu  sudah diajukan, hal ini terbukti dengan dimasukannya anggaran Pembangunan Pasar pada DURKP dan  RKP  Nagari  Tahun  2020-2022.  Pada  Tahun  2020  Kebijakan  Refocusing  Anggaran akibat  dari  covid-19  salah  satu  faktor  besar  tidak  turunnya  anggaran  pembanguan revitalisasi  pasar  akaik  Nagari  Duo  Koto.  Refocusing  Anggaran  adalah  kegiatan  anggaran pemerintah yang semula digunakan untuk membangun dipotong untuk penagganan covid- 19. Tahun 2021, Pemerintah Adat yang di sebut dengan KAN secara sepihak mengambil alih pasar  dari  pengelolaan  pemerintah  nagari,  Hal  ini  didasari  dengan  oleh  pandangan pengurus  KAN  yang  menganggap  pemerintah  nagari  tidak  lagi  amanah  dalam  menjaga pasar sebagai salah satu aset kekayaan nagari. Pembangunan fisik yang di idam-idam kan oleh  KAN  Duo  Koto  belum  juga  terealisasi  dengan  baik  setelah  sekian  lama  diberikan. Penataan  pasar  serta  ketertiban  pasar  yang  di  rencanakan  tiap  tahunnya  belum  juga membuahkan hasil.
Ralf Darendorf mengungkapkan bahwa kekuasaan dan otoritas merupakan sumber- sumber  yang  menakutkan  dan  mereka  yang  memegangnya  memiliki  kepentingan  untuk mempertahan  status  quo.  Hal  ini  merupakan  kepentingan  objektif  yang  terbentuk  dalam peran-peran  itu  sendiri,  bersamaan  dengan  kepentingan  atau  fungsi  dari  semua  peran dalam  mempertahankan  organisasi  itu  sebagai  keseluruhan.6  Benturan  antara  Otoritas Pemerintah Nagari Duo Koto dan Pemerintah Adat (KAN) Duo Koto yang muncul di setiap tahapan  penyelenggaraan  pasar  akaik  telah  mencuatkan  isu  yang  berbeda.  Persoalan  ini menjadi bahan perbincangan di kalangan masyarakat Nagari, khususnya individu-individu yang  menitik  beratkan  pandangannya  pada  Nagari  Duo  Koto.      Ada  tiga  hal  penting  yang membuat  kedua  lembaga  ini  saling  bertikai,  yaitu,  Pelaksanaan  Program  Pembangunan Fisik, laporan pertanggungjawaban (LKPJ) dari Pemerintah Nagari dan Anggaran Keuangan.
a) Pelaksanaan Program pembangunan fisik
Seperti  yang  dijelaskan  sebelumnya,  Penyerahan  tersebut  bertujuan  untuk memkasimalkan  pengelolaan  pasar  yang  terarah  dan  terstruktur.  Hal  ini  sesuai  dengan Pasal  1  angka  15  Peraturan  Daerah  Provinsi  Sumatera  Barat  No  2  Tahun  2007  tentang Pokok- pokok  Pemerintahan  Nagari,  menyebutkan,  “harta  kekayaan  Nagari  adalah  harta benda yang telah ada atau yang kemudian menjadi milik dan kekayaan nagari baik bergerak maupun tidak bergerak.”
Dalam  adat  Minangkabau,  sumber  daya  alam  tidak  hanya  memiliki  nilai  ekonomi tetapi  juga  mengikat  kekerabatan,  sehingga  diatur  mekanisme  pengelolaan  untuk mempertahankan  nilai-nilai  adat  yang  tinggi  agar  dapat  diwariskan  kepada  generasi mendatang.  Selain  itu,  dengan  adanya  penyerahan  pengelolaan  pasar  akaik  kepada Pemerintah  Nagari,  maka  diharapkan  memberdayakan  dan  meningkatkan  kesejahteraan
6 Ralf  Darendorf.  Class  and  Class  Conflict  in  Industrial  Society  (California:  Stanford  University  Press,  1959) .hlm 166-167.
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
masyarakat  dapat  terkelola  dengan  baik  seperti  perubahan  terhadap  tata  kolala  dan  tata ruang pasar, terutama terhadap renovasi bangunan pasar. Sehingga tahun 2013 lahirlah SK Bupati Agam nomor 385 tahun 2013 tentang pengelolaan Pasar Nagari Duo Koto.
Dalam SK Bupati Agam pasar dikelola oleh pemerintah nagari melalui tim/kelompok Pelaksana  Kegiatan  (TPK)  yang  dipimpin  oleh  Kepala  Bidang  Pembangunan.  Idealnya, kegiatan  tersebut  dilakukan  dalam  bentuk  swakelola  bersama  masyarakat.  Partisipasi masyarakat sebagai tenaga kerja dan penyediaan bahan untuk pembangunan fisik. Selama pengelolaan paar oleh Pemerintah Nagari Duo Koto, sistematika lalu lintas keuangan selalu dilaporkan  sedetail  mungkin  melalui  laporan  pertanggung  jawaban  serta  menata  posisi pasar  dari  lapak,  kios,  sampai  kepada  posisi  parkir.  Sumber  pendapatan  pertahun  dari pasar  saat  dikelola  oleh  pemerintah  nagari  berkisaran  15  juta  pertahun 7 .  Hasil  dari pendapatan  pasar  dialokasikan  kepada  perbaikan  ruko,  kios,  gaji  petugas  perkir,  petugas kebersihan dan lain sebagainya.
Namun, upaya tersebut tidak dipandang berarti oleh pengurus KAN Duo Koto. Pada tahun 2020 setelah terbentuknya pengurus KAN yang baru  yang dipimpin oleh Elfiarman Dt.  Kayo,  Status  Pasar Akaik kembali  di  tarik  oleh  KAN  dengan  alasan  realisasi pembangunan pasar dan pengelolaan pasar tidak memiliki arah yang jelas.
Selain itu, niniak mamak memiliki hak untuk menarik kembali pasar dengan alasan, bahwa  pasar  merupakan  kepemilikan niniak  mamak dan  merupakan  salah  satu  syarat beridirinya nagari menurut hukum adat Minangkbau.
b) Laporan Kegiatan dan Pertanggung Jawaban Wali Nagari
Isu  selanjutnya,  Pemerintah  Nagari  hanya  memberikan  laporan  pasar  kepada Bamus,  dan  tidak kepada  Lembaga  ninak  mamak,  sehingga  terkesan niniak  mamak selalu dilangkahi.  Setiap  akhir  tahun,  wali  nagari  harus  membuat  LKPJ  dan  menyampaikannya kepada Bamus Nagari Duo Koto. LKPJ tersebut disampaikan untuk dibahas dan dievaluasi dalam rentang waktu Januari sampai Maret. Pemberian LKPJ tersebut disertai dengan data pemanfaatan anggaran dan realisasinya. KAN Duo Koto, melihat adanya kejanggalan dalam kasus  tersebut,  selain  laporan  pasar  hanya  di  berikan  kepada  Bamus  Nagari,  Pemerintah Nagari  tidak  memberikan  laporan/mengadakan  pertemuan  dengan  Lembaga  Adat. Sehingga  memperkuat  landasan  KAN  untuk  mengambil  kembali  status  pengelolaan  pasar dari Pemerintah Nagari.
Dilain  sisi,  secara  administari  pemerintahan,  laporan  kegiatan  selalu  dilaporkan kepada  Bamus  bahkan  sampai  kepada  DPMN Kabupaten  Agam.  Pada  Tahapan  ini,  Bamus merupakan  perwakilan  dari  masyarakat  termasuk niniak  mamak .  Pada  dasarnya  setiap laporan  pertanggung  jawaban  diberikan  dan  diutarakan  di  depan  Bamus,  KAN,  dan  tim Petugas  pengelola  pasar.  Pembangunan  fisik  yang  dibicarakan  memang  belum  bisa dilakukan  karena  sumber  pendapatan  masih  terbilang  rendah,  Namun  yang  baru  dapat dilakukan untuk saat ini hanya baru perealisasian perawatan dan renovasi pasar, baik dari segi  lay  out  pasar,  penataan  lapak  pedagang,  kios,  penataan  parkir  dan  lain  sebagainya. Acuan pengelolaan pasar telah di terangkan dalam RKPP (Rencana Kerja Pengelola Pasar) 8 .
7 Hasil wawancara dengan Hengki Wardani (Kaur Perencanaan dan Pembangunan), Tanggal 05 Desemeber 2022
8 Hasil Wawancara dengan Joni Safri, selaku Wali Nagari Duo Koto, Tahun 2022.
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)

## c) Anggaran Keuangan
Proses  perencanaan  pembangunan  pasar akaik di  Nagari  Duo  Koto  tidak  berjalan sesuai dengan harapan KAN Duo Koto, Hal ini dikarenakan tidak jelasnya anggaran untuk pembangunan pasar sesuai Daftar Usulan Rencana Pembangunan (DURKP) dan Rancangan Kegiatan Pembangunan (RKP) Nagari Duo Koto Tahun 2022. Realitasnya, setiap anggaran yang  akan  dikeluarkan  selalu  melalui  beberapa  tahap,  pertama  dengan  melakukan musyawarah  jorong,  kemudian  lanjut  ke  tingkat  musyawarah  nagari  baru  ke  tahapan musrembang nagari.  Demi terwujudnya sebuah cita-cita dari masyarakat nagari, penetapan sumber  anggaran  juga  dilakukan,  seperti  memanfaatkan  anggaran  Dana  Desa,  anggaran kabupaten,  dana  pokir  dan  lain  sebagainya.  Dalam  hal  ini,  pemerintah  nagari  duo  koto memasukan  anggaran  pembangunan  pasar  yang  bersumber  dari  anggaran  pemerintah daerah kabupaten agam.
Hal ini dapat terlihat dalam   DURKP dan RKP Nagari Duo Koto Tahun 2022, alokasi dana yang dianggarakan sebesar Rp. 1.000.000.000 untuk pemeliharaan dan pembangunan pasar nagari, Rp. 1.506.000.000 untuk rehab sarana dan prasarana pasar nagari, serta Rp. 25.700.000 untuk drainase pasar akaik. Upaya tersebut pada awalnya sangat disetujui oleh pemerintah adat, namun dengan dikeluarkan peraturan refocusing anggaran akibat covid- 19,  membuat  tidak  terealisasinya  pembangunan  pasar,  sehingga  pemerintah  adat menganggap bahwa pemerintah nagari tidak serius dalam pengelolaan pasar. Berdasarkan Penjelasan  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  Pengurus  KAN  Duo  Koto  tidak memahami  konsep  dasar  hukum  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  dalam  pengelolaan keuangan negara. Lain sisi Pengurus KAN Duo Koto bersifat egosentris. Hal ini ditunjukan dengan  tidak  kooperatifnya  pengurus  KAN  dalam  mendengarkan  dan  memahami  sebuah peraturan  tentang  regulasi  keuangan,  sehingga  berujuang  kepada  pengambilan  sepihak dalam pengelolaan pasar akaik oleh KAN Duo Koto.

## 2. Perilaku Konflik antara KAN dengan Pemerintah Nagari
Realitas  konflik  yang  terjadi  antara  KAN  dan  Pemerintah  Nagari  Duo  Koto  sudah menjadi  rahasia  umum.  Pengurus  KAN  Duo  Koto  dan  Pemerintah  Nagari  Duo  Koto menunjukkan  perilaku  konflik  yang  berbeda-beda  pada  setiap  tahapan  pelaksanaan  dana desa,  baik  saat  perencanaan  pembangunan,  pelaksanaan  program,  maupun  dalam penyampaian  LKPJ.  Saat  Musyawarah  Nagari  (Musna)  Pengurus  KAN  Duo  Koto  berupaya untuk mempertanyakan setiap program yang ada dalam draf RKP. Hal ini bertujuan untuk mencari  delik  kesalahan  pemerintah nagari  dalam pengelolaan pasar.  Beberapa pengurus KAN memutuskan tidak hadir saat Musrembang nagari yang beragendakan penetapan RKP. Alasan ini muncul atas dasar kekecewaan pengurus KAN Duo Koto, terhadap belum adanya realisasi  pembangunan  ditahun  2013-2017,  sehingga  di  anggap  kegiatan  musrembang hanya menghabiskan waktu dan tenaga saja. Namun, melalui pendamping desa, beberapa anggota  Pengurus  KAN  Duo  Koto  berupaya  mempengaruhi  psikologi  pendamping  desa unutuk wali nagari merealisasikan program yang diusulkannya. RAPB Nagari juga menjadi sasaran  pengurus  KAN  untuk  kembali  menyorot  tajam  setiap  program  yang  diakomodasi dalam RAPB Nagari.
Respon yang di lahirkan oleh pemerintah Nagari Duo Koto terhadap sikap pengurus KAN  Duo  Koto  di  wujudkan  dalam  bentuk  mediasi  dan  memberikan  pemahaman  kepada pengurus  KAN  tentang  peraturan  yang  diterbitkan  dari  pusat.  Beberapa  perangkat
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
Pemerintah Nagari juga terkadang menghindari pertemuan formal  dengan Pengurus KAN Duo Koto demi menjaga ketertiban. Perangkat Nagari leboh memilih berkomunikasi dengan anggota  Bamus  dan  Lembaga  lainnya  yang  dianggapnya  dapat  mengerti  dan  mendukung setiap program yang diusulkannya.
Dalam penjelasan di atas menggambarkan bahwa antara perangkat Nagari Duo Koto tidak  konsisten  dalam  menyelesaikan  konflik  yang  terjadi.  Hal  ini  disebabkan  karena adanya  hubungan  kekerabatan  antara  satu  sama  lain  (mamak  kemenakan),  ketidak pahaman  terhadap  persoalan  yang  dialami.  Sehingga  Kontinitas  konflik  pasar  akaik  tidak menemukan  sebuah  penyelesaian.  Walaupun  terlihat  tidak  saling  peduli,  sesungguhnya antara elite nagari masih memperbincangkan masalah yang mereka hadapi.  Perbincangan tersebut  terkait  masalah-masalah  yang  terjadi  saat  pelaksanaan  program  pembangunan fisik. Namun, perbincangan ini lebih banyak diarahkan pada orang yang belum mengetahui realitas yang terjadi.

## 3. Penyebab Konflik Antara Pemerintah Nagari Dan Kan Duo Koto
Konflik  antara  pemerintah  adat  dan  pemerintah  nagari  terjadi  saat  implementasi dana desa pada tahun sebelumnya. Puncak konflik terjadi saat adanya refocusing anggaran akibat covid-19. Kedua lembaga tersebut saling berhadap-hadapan dan bahkan berdampak pada pelaksanaan pembangunan nagari pada tahun berikutnya. Perbedaan kepentingan di Nagari Duo Koto juga menjadi penyebab konflik antara Pemerintah Nagari dan Pemerintah Adat  (KAN).  Perbedaan  kepentingan  terjadi  dalam  hal  pengelolaan  pasar  akaik, pembangunan pasar akaik, dan pemanfaatan pasar akaik sebagai kekayaan nagari. Bentuk Konflik  yang  dihadirkan  seperti  perbedaan  pendapat  dalam  pengambilan  keputusan, perselisihan  dalam  pelaksanaan  pembangunan,  atau  persaingan  dalam  mendapatkan sumber daya. Pertentangan tersebut muncul kepermukaan disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

## a) Pemahaman yang Senjang Terhadap Kebijakan
Pengalokasian  anggaran  desa  ke  Nagari  Duo  Koto  sangat  menarik  kepentingan banyak  pihak.  Pemahaman  yang  tidak  sama  terhadap  peraturan  dan  penggunakan  dana desa membuat munculnya ragam interpretasi yang mengakibatkan konflik. Bagi KAN Pasar akaik adalah pasar nagari yang berkaitan dengan tanah ulayat, oleh sebab itu, Pasar akaik merupakan  pasar  milik niniak  mamak .  Harusnya  pasar akaik tersebut  menjadi  perhatian utama bagi pemerintah nagari. Meletakan Posisi KAN di bawah wali Nagari dalam struktur pengelolaan pasar juga menjadi suatu pertentangan dasar di kalangan pengurus KAN Duo Koto.    Sedangkan  Pemerintah  Nagari  mengungkapkan  bahwa,  pasar akaik merupakan sebuah  asset  kekayaan  nagari  yang  mampu  memberikan  sebuah  nilai  kepada  Nagari  Duo Koto  yang  di  sebut  sebagai  sumber  Pendapatan  Asli  Nagari.  Aturan  aturan  yang dilaksanakan  oleh  pemerintah  Nagari  selalu  mengacu  kepada  peraturan  perundang- undangan  dan  peraturan  daerah  yang  ada.  Perjuangan  untuk  merealisaikan  usulan masyarakat  sebenarnya  terletak  pada  Bamus  dan  Wali  Jorong,  karena  tahapan  pertama dalam usulan yaitu dilaksankannya musyawarah jorong.
Pemahaman  berbeda  lainnya  terlihat  dari  aspek  pengawasan,  KAN  menilai pelaksanaan  kerja  dapat  diawasi  sampai  masalah  teknis,  hal  itu  berdasarkan  pada  dasar berlakunya  undang-undang  tentang  otonomi  daerah.  Setiap  kegiatan  yang  dilakukan sebaiknya  disampaikan  pada  KAN  Duo  Koto  karena  Nagari  mulanya  adalah  milik niniak
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
mamak ,  sehingga  proses  transparansi  harus dilakukan,  tertama  terkait  pengelolaan  pasar yang telah dilakukan dengan melampirkan rincian anggaran biaya (RAB) dari kegiatan yang dilaksanakan.
Kesenjangan pemahaman lainnya adalah profesionalisme pemerintah nagari dalam mengatur keuangan pasar. Pembelian barang-barang yang diperlukan untuk pembangunan, distribusi pendapatan dari pasar dilakukan langsung atas kebijaksanaan wali nagari. Hal ini menimbulkan  kecurigaan  pihak-pihak  yang  terlibat,  khususnya  pengurus  KAN  Duo  Koto. Walaupun  setiap  keputusan  tersebut  berdasarkan  hasil  pemantauan  langsung  dan musyawarah bersama dengan tim pengurus pasar akaik .
b) Tidak Berfungsi Sebuah Katup Penyelamat
Konflik antara KAN dan Pemerintah Nagari juga disebabkan oleh katup penyelamat yang tidak berfungsi. Idealnya Katup penyelamat itu adalah keterlibatan niniak mamak alim ulama, dan cadiak pandai di dalam nagari. Namun Niniak mamak yang di luar kepengurusan KAN seperti alim ulama, dan cadiak pandai tidak berpartisipasi dalam penyelesaian konflik tersebut. Hal disebabkan karena pengurus KAN Duo Koto tidak pernah membawa persoalan tersebut  ke  alim  ulama  dan  cadiak  pandai. 9 Kondisi  ini  diperparah  dengan  kurangnya komunikasi antara KAN dan Pemerintah Nagari, baik secara formal maupun informal. Fakta ini  tergambar  dari  ketidak  hadiran  Pengurus  KAN  dalam  pertemuan-pertemuan  formal yang  di  agendakan  oleh  Pemerintah  Nagari.  Terkadang  yang  hadir  hanya  satu  orang  saja dari  Pengurs  KAN  Duo  Koto.  Komunikasi  informal  juga  tidak  mulus  karena  kedua  belah pihak  terkesan  saling  menghindar,  apalagi  membicarakan  masalah  pembangunan  pasar Nagari.  Tidak  terbukanya  komunikasi  kedua  belah  pihak  membuat  mereka  selalu berselisih.

## c) Adanya Faktor Kepentingan
Menurut  teori  konflik  Ralf  Dahrendorf,  masyarakat  selalu  berada  dalam  keadaan konflik  menuju  proses  perubahan.  Konflik  ini  disebabkan  oleh  adanya  perbedaan kepentingan  antar  kelompok  sosial.  Kelompok  sosial  yang  dimaksud  dalam  penelitian  ini antara  Pemerintah  Nagari  dan  Pemerintah  Adat  dalam  pengelolaan  pasar akaik .  Faktor kepentingan ini lah yang dapat menimbulkan konflik antara kedua kelompok tersebut.
Faktor  kepentingan  yang  pertama  adalah  kekuasaan.  Pemerintah  Nagari  yang  di pimpin wali nagari dan pemerintah adat yang di isi oleh niniak mamak sama-sama memiliki kekuasaan  dalam  mengatur  kehidupan  masyarakat  Nagari  Duo  Koto.  Pemerintah  Nagari memiliki  kekuasaan  formal  sebagai  pemerintah  daerah,  sedangkan  KAN  memiliki kekuasaan informal sebagai pemimpin adat. Perbedaan kekuasaan ini dapat menimbulkan konflik, terutama jika kedua pihak tidak dapat bekerja sama secara harmonis.
Faktor  kepentingan  yang  kedua  adalah  sumber  daya.  Pemerintah  Nagari  dan  KAN sama-sama  memiliki  akses  terhadap  sumber  daya,  baik  sumber  daya  material  maupun sumber daya  immaterial.  Pemerinath  Nagari Duo  Koto  memiliki  akses  terhadap  anggaran pemerintah daerah, sedangkan KAN memiliki akses terhadap tanah ulayat dan sumber daya adat  lainnya  seperti pasar  akaik .  Perbedaan  akses  terhadap  sumber  daya  ini  dapat menimbulkan konflik, terutama jika kedua pihak tidak dapat berbagi sumber daya secara adil atau menjalin sebuah kesepakatan yang sama-sama dipahami.
9 Hasil wawancara dengan Kasman Dt. Rangkayo Sudah, 2023
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
Faktor  kepentingan  yang  ketiga  adalah  nilai-nilai.  Pemerintah  Nagari  dan  KAN memiliki  nilai-nilai  yang  berbeda.  Pemerintah  nagari  lebih  menekankan  pada  nilai-nilai modern dan kemajuan, sedangkan KAN lebih menekankan pada nilai-nilai tradisional dan adat. Perbedaan nilai-nilai ini dapat menimbulkan konflik, terutama jika kedua pihak tidak dapat  saling  menghormati  dan  memahami  perbedaan.  Persepsi  yang  sama  dalam pembangunan  pasar akaik telah  terjadi  sebelumnya.  Namun,  ketidak  pahaman  sebuah peratuan dan tidak adanya pengertian akan situasi yang diperlihatkan oleh Pengurus KAN Duo Koto menjadikan sebuah konflik di Nagari Duo Koto. Perbedaan kepentingan atas dasar kekuasaan  yang  ditunjukkan  oleh  Pemerintah  Nagari  Duo  Koto  dan  KAN  Duo  Koto memberikan indikasi jelas bahwa adanya motif individu atau kelompok dalam pengelolaan pasar akaik.

## d) Ketidaksesuaian Lingkungan Formal dengan Informal
Penerapan  lingkungan Formal  dalam  pemerintahan Nagari  berkontribusi  pada munculnya  sebuah  konflik.  Praktek  pemecahan  masalah  tidak  sesuai  dengan  kebiasaan yang  ada  di  Nagari.  Beberapa  contoh  ketidaksesuaian  antara  lingkungan  formal  dengan informal antara KAN dan Pemerintah Nagari adalah :
• Pemerintah Nagari  memiliki  kewenangan  untuk  mengeluarkan  kebijakan,  tetapi  niniak mamak  yang  terhimpun  kedalam  KAN  Duo  Koto  memiliki  kekuasaan  untuk  menolak kebijakan tersebut.
• Pemerintah  Nagari  memiliki  kewenangan  untuk  mengelola  anggaran,  tetapi  KAN memiliki hak untuk mengelola tanah ulayat dan pasar berdiri di atas tanah ulayat.
• Wali nagari memiliki nilai-nilai modern dalam capaian kemajuan, tetapi KAN Duo Koto memiliki nilai-nilai tradisional dalam mempertahankan karakteristik Budaya.
• Pemerintah  Nagari  melibatkan  pihak  kecamatan  dan  pemerintah  kabupaten  atas  apa yang  mereka  persoalkan  dengan  cara  koordinasi,  hal  tersebut  dikarenakan  sistem birokrasi  pemerintahan,  baik  itu  mengacu  terhadap  undang-undang  yang  berlaku, ataupun  diskusi  secara  formal.  Sedangkan  kebiasaan  KAN  dalam  menyelesaikan  suatu persoalan  selalu  menggunakan  cara  musyawarah  dan  mufakat  dahulu  sebelum melibatkan pihak lain.
Dalam  Konflik  Pasar  akaik,  ketidaksesuaian ini  juga  diperkuat  dengan  perilaku pemerintah  daerah  yang  mengintervensi  secara  langsung  dengan  membuat  peraturan. Salah  satu  bentuk  lain  intervensi  pemerintah  daerah  di  nagari  adalah  tidak  adanya peraturan turunan yang utuh dan konsisten seperti Permendagri, Permendes, Pergub dan lainnya.  Setiap  regulasi  yang  dilahirkan  oleh  kementerian  dituangkan  lagi  oleh  kepala daerah  kedalam  peraturan  gubernur  dan  peraturan  bupati/walikota.  Pada  tingkat kabupaten/kota,  regulasi  yang  dirujuk  cenderung  dari  Kemendagri,  sedangkan  Kemendes tidak  terlalu  dilihat.  Kondisi  ini  melahirkan  pandangan  berbeda  ditingkat  nagari  soal perencanaan dan evaluasi dana desa.

## 4. Dampak Konflik
Menurut Thomas Dye10 dampak kebijakan adalah segala bentuk manfaat dan biaya kebijakan,  baik  langsung  maupun  masa  depan,  yang  harus  diukur  dalam  bentuk  efek
10 Winarno, B. (2016). Kebijakan publik era globalisasi . Media Pressindo.
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
simbolis  atau  aktual.  Keluaran  kebijakan  adalah  berbagai  hal  yang  dilakukan  oleh pemerintah. Kegiatan ini diukur terhadap standar tertentu. Angka-angka yang ditampilkan memberikan  sedikit  informasi  tentang  hasil  atau  dampak kebijakan  publik,  karena  ketika menentukan hasil kebijakan publik, perhatian harus diberikan pada perubahan yang terjadi di  lingkungan  atau  sistem  politik  yang  disebabkan  oleh  pemegang  kekuasaan  atau kebijakan. Dari pengamatan peneliti dilpangan dampak konflik yang terjadi akibat konflik pengelolaan pasar akaik adalah sebagai berikut:
a) Sebagian Warga memilih untuk mengisolasi diri
Sebagian warga memilih mengasingkan diri dari kegiatan sosial karena terpaksa tinggal bersebelahan dengan keramaian yang tidak stabil.
b) Terbentuk kelompok-kelompok Sosial
Konflik  yang  terjadi  menimbulkan  kelompok-kelompok  aktif  yang  memihak, Maksudnya  sebagian  masyarakat  ada  yang  memihak  kepada  Pemerintah  Adat,  dan sebagaian  masyarakat  juga  ada  yang  memihak  kepada  pemerintah  Nagari.  Menurut Dahrendorf,  konsep  kelompok  semu,  kelompok  kepentingan,  dan  kelompok-kelompok konflik adalah konsep dasar untuk menerangkan konflik sosial. Di bawah kondisi yang ideal tak ada lagi variabel lain yang diperlukan. Tetapi, karena kondisi tak pernah ideal, maka banyak faktor lain ikut berpengaruh dalam proses konflik sosial 11 .

## c) Tidak Rukun Hubungan Para Pedagang
Dengan tidak adanya kejelasan pengelolaan pasar, membuat adanya gesekan antar para pedagang di Pasar akaik , gesekan tersebut seperti saling berebutnya posisi lapak oleh  para  pedagang,  pemungutan  liar,  dan  lain  sebagainya.  Hal  ini  mengakibatkan keresahan  bagi  masyarakat  yang  berada  saat  pasar  beroperasi,  baik  itu  dari  segi pedagang ataupun pengunjung.
d) Hilangnya Pendapatan Asli Nagari
Hasil  dari  pendapatan  pasar  akaik merupakan  sumber  pendapatan  Nagari  Duo Koto  yang  diperlukan  untuk memperkuat  keuangan  Nagari  dalam  pengelolaan  dan pembangunan  Nagari.  Dengan  ketidak  jelasan  status  pasar  tersebut  yang  di  dukung dengan  adanya  kelompok  konflik,  Sumber  PADes/PAN  menjadi  tidak  stabil,  dan  tidak terkendali.  Beralihnya  status  Pasar  kepada  KAN  Duo  koto,  menjadikan  salah  satu Aset/sumber penguatan keuangan desa menjadi melemah.

## e) Kecemburuan Sosial
Problematik  persaingan  dan  dominasi  sumber  daya  pasar  dapat  memunculkan sejumlah  persoalan  mendasar  dalam  relasi  sosial  antar  pedagang  lokal  dan  pendatang, diantarnya  adalah  lahirnya  kesenjangan  (gap)  dan  kecemburuan  sosial  di  antara pedagang.  Implikasi  dominasi  sumber  daya  pasar  telah  menempatkan  pedagang  lokal sebagai pihak yang berada dalam wilayah sub ordinasi.
5. Penyelesaian Konflik Antara Pemerintah Adat Dan Pemerintah Nagari a) Penyelesaian Konflik Dengan Cara Konsiliasi
Menurut Dahrendorf Konsiliasi adalah proses penyelesaian konflik di mana seluruh  pihak  yang  terlibat  melakukan  pertemuan  agar  mencapai  sebuah keputusan  yang  disepakati  bersama  tanpa  adanya  pengaruh  dari  pihak  ketiga 12 .
11 Dahrendorf, Ralf. 1959. Class and Class Conflict in Industrial Society, (London: Routledge; First Pub. 1957).
12 R. Dahrendorf, Class And Class Conflict In Inductrial Society. Stanford: Stanford University Press, 1959.
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
Dahrendorf menambahkan bahwa untuk menyelesaikan suatu konflik perlu adanya sebuah  pemaksaan  melalui  kesepakatan  (konsensus)  terhadap  nilai-nilai  dan norma-norma  yang  berlaku  dalam  masyarakat.  Penyelesaian  konflik  antara Pemerintah Adat dan Pemerintah Nagari juga sudah diatur dalam Undang-Undang Desa  No.  6  Tahun  2014.  Undang-Undang  menyebutkan  apabila  terjadi  konflik antara  Pemerintah  Nagari  dan  komponen  Lembaga  di  dalam  nagari, penyelesaiannya harus dilakukan dengan cara internal. Upaya ini dapat dilihat dari undangan  kepada  Pemerintah  Adat  untuk  menjelaskan  dan  mencarikan  solusi terhadap  permasalahan  yang  terjadi.  Namun  upaya  tersebut  sering  kali  tidak mendapatakan  hasil  yang  maksimal,  hal  tersebut  di  tunjukan  dengan  tidak lengkapnya  pengurus  Lembaga  pemerintah  adat  dalam  mengahadiri  undangan tersebut.  Sikap  KAN  Duo  Koto  yang  bertolak  belakang  dengan  kehendak Pemerintah Nagari, membuat tidak ditemukannya solusi atas konflik yang terjadi.
b) Penyelesaian Konflik Melalui Mediasi
Mediasi  merupakan  upaya  penyelesaian  konflik  dengan  melibatkan  pihak ketiga,  diantaranya  para  ahli  atau  pakar,  lembaga,  maupun  tokoh  masyarakat sebagai  mediator,  yang  berperan  memberikan  saran  atau  nasihat  namun  bukanlah penentu  keputusan 13 .  Tidak  adanya  titik  temu  antara  KAN  dan  Pemerintah  Nagari dalam penyelesaian masalah yang dihadapi membuat Pemerintah Nagari melakukan upaya lain. Upaya tersebut adalah melaporkan tentang kondisi yang dihadapi nagari kepada  pihak  kecamatan.  Pihak  kecamatan  menyarankan  agar  permasalahan  ini diselesaikan  pada  tingkat  nagari  terlebih  dahulu  dan  pihak  kecamatan  akan mengundang kedua belah pihak jika persoalan masih berlanjut. Namun, sampai saat ini  pihak  kecamatan  belum  juga  melaksanakan  janjinya  untuk  melakukan  tahapan mediasi antara kedua belah pihak, sehingga, katub penyelamat dalam persoalan ini menjadi salah satu factor tidak terselesaikannya konflik pasar akaik.
c) Penyelesaian Konflik Melalui Hukum Formil
Konflik yang berlanjut semakin membuat ketertiban di masyarakat semakin tidak terkendali, isu dan saling tuding menuding mulai tumbuh di masyarakat Nagari Duo  Koto.  Merasa  ketentraman  masyarakat  sudah  mulai  tidak  bisa  terkendali, karena  upaya  mediasi  yang  gagal,  Pemerintah  Nagari  Duo  Koto  meminta  rapat kembali  dengan  KAN,  Bamus,  dan  Pengelola  Pasar.  Sebelumnya,  Inspektorat  yang saat  itu  juga  melakukan  pengauditan  pada  program  pembangunan  dan  belanja nagari  juga  sempat  memeriksa  laporan  pemerintah  nagari  tentang  program  pasar. Berdasarkan  hasil  temuan  dan  audit,  program  pengelolaan  pasar  dinyatakan  tidak memiliki  temuan  apapun  atau  tidak  bermasalah.  Berdasarkan  hal  tersebut, Pemerintah  Nagari  ingin  melaksanakan  musyawarah  Nagari  (MUSNA)  untuk menyelesaikan  isu-isu miring  yang  sudah  beredar.  Dikarenakan pemerintah  nagari baru  dilaksanakan  pengauditan  oleh  inspektorat.  Sifat  pengurus  KAN  Duo  Koto masih bersikukuh dengan prinsipnya dan tidak memenuhi undangan wali nagari.
d) Diskusi dan Kesepakatan (Arbitrasi)
Keberadaan  dana  desa  menggelembungkan  berbagai  macam  makna.  Para elite nagari dan kelompok masyarakat secara umum sudah menyampaikan ide dan
13 R. Dahrendorf, Op.Cit
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
gagasan yang beragam dalam bentuk program dan kegiatan. Semua pihak berupaya merealisasikan ide dan gagasan tersebut, baik melalui pemerintah nagari maupun lewat  Bamus  nagari.  Instrumen  pemerintah  nagari  menjadi  wahana  untuk pencapaian  ide  dan  gagasan  tersebut.  Walaupun  kedua  instrumen  merupakan representasi  dari  masyarakat  yang  diwakili.  Menurut  Dahrendorf  salah  satu  jenis penyelesaian  konflik  adalah  dengan  cara  Arbitrasi.  Artibitrasi  yaitu  proses pengendalian  konflik  di  mana  pihak-pihak  yang  terlibat  sepakat  dan  menyetujui keputusan  akhir  resmi  yang  berasal  dari  arbiter  untuk  menyelesaikan  konflik 14 . Secara pemerintahan ada peraturan yang harus dilakukan terkait keadaan darurat yang harus di ikuti bersama, Pada realitas ini, pemerintah nagari mengambil peran dan makna dari posisi yang dimilikinya. Ia berupaya untuk membawa kegiatan dan program  ke  daerah-daerah  atau  lokasi  yang  dianggap  mempunyai  arti  bagi masyarakat  di  daerah  tersebut,  terutama  kelompok  masyarakat  yang  mendukung suksesi kepemimpinan di nagari.
Walaupun  demikian,  pengurus  KAN  dan  Pemerintah  nagari  sebagai individu/kelompok  yang  menempati  otoritas,  juga  memiliki  keinginan  untuk mendapatkan materi sebagai simbol dari status mereka. Materi berupa dana desa ini  dilihat  sebagai  bentuk  pembagian  dari  pemerintah  yang  juga  mesti  dikerjakan dan  digunakan  sebaik  mungkin  untuk  kepentingan  masyarakat  dan  pribadi. Kepentingan  kelompok  masyarakat  dan  pribadi  ini  membuat  kedua  kelompok status, yaitu KAN dan pemerintah nagari harus berhadap-hadapan. Realitas konflik ini  menggambarkan  bahwa  individu-individu  yang  menempati  posisi  kekuasaan telah menggunakan instrumen kekuasaan yang dimilikinya untuk mencapai tujuan. Pemerintah nagari sebagai pihak yang berwenang mengelola dana desa cenderung tidak  bersedia  diintervensi  oleh  KAN,  hal  tersebut  dikarenakan  tupoksi pemeriksaan atas perwakilan masyarakat telah dilakukan oleh Bamus, baik dalam perencanaan  pembangunan  maupun  pada  tahap  pelaksanaan  serta  pada  tahap evaluasi  dan  laporan  pertanggungjawaban.  Sedangkan  KAN  hanya  mengatur  dan mengawasi peraturan terkait adat istiadat yang berlaku sealingka nagari.
Akhirnya, Pemerintah Nagari bersedia memberikan pengelolaan pasar akaik yang telah direbut oleh KAN secara sepihak dilapangan. Segala bukti dan tahapan pengelolaan  juga  diberikan  sebagai  bentuk  laporan  dan  acuan  yang  digunakan. Walaupun  tidak  adanya  temuan  atas  kelalaian  pemerintah  nagari  dalam pengelolaan  pasar,  melepas  kembali  pengelolaan  pasar  ke  tangan  KAN  menjadi solusi  yang  diterima  dari  hasil  diskusi.  Pembuatan  berita  acara  yang  ditanda tangani oleh kedua belah pihak juga dilakukan sebagai dasar pegangan oleh masing -masing Lembaga.

## KESIMPULAN
Dari  hasil  analisis,  disimpulkan  bahwa  isu  konflik  muncul  dan  berkembang  terkait dengan  anggaran  Musyawarah  Nagari  (Musna)  yang  tidak  terealisanakan  dengan  baik terkait pengelolaan pasar akaik Nagari Duo Koto. Pelaksanaan program pembangunan fisik,
14 R. Dahrendorf, Op.Cit
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
dan  laporan  kegiatan  serta  pertanggungjawaban  yang  dianggap  tidak  disampaikan  oleh pemerintah  nagari  secara  langsung  kepada  KAN  Duo  Koto.  Penyebab  konflik  antara Pemerintah  Adat  dan  Pemerintah  Nagari  terjadi  akibat  tidak  berfungsinya  katup penyelamat  seperti  niniak  mamak,  cadiak  pandai,  bundo  kanduang  dan  pihak  kecamatan dalam  konflik  yang  terjadi  di  nagari  Duo  koto.    Kesenjangan  pemahaman  terhadap informasi  juga  menjadi  penyebab  konflik,  dan  ketidaksesuaian  lingkungan  formal  dengan informal,  serta  kebiasaan  sehari-hari  yang  berbeda  dengan  lingkungan  formal pemerintahan  nagari  sebagai  bagian  implementasi  undang-undang  desa.  Dapat  ditarik kesimpulan  dari  hasil  penelitian  ini  adalah  bahwa  ide  dan  gagasan  yang  mengandung berbagai kepentingan dalam pelaksanaan anggaran dana nagari menjadi penyebab utama terjadinya konflik.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Arizal, M.A (2014). Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT Rajaj Grafinfo Persada
[2] Afrizal. 2018. Sosiologi Konflik. Pola, penyebab, dan mitigasi konflik agrarian struktural di Indonesia. Jakarta: Indomedia Pustaka.
[3] Aridhayandi,  M.  R.  (2018).  Peran  Pemerintah  Daerah  Dalam  Pelaksanaan  Pemerintahan Yang  Baik  (Good  Governance)  Dibidang  Pembinaan  Dan  Pengawasan  Indikasi Geografis. Jurnal Hukum & Pembangunan , 48 (4), 883-902.
[4] Arikunto, Suharsimi. 2006. Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Bina Aksara.
[5] Bungin,  Burhan.  2017.  Metode  Penelitian  Kuantitatif  Komunikasi,  Ekonomi,  kebijakan public dan ilmu sosial lainnya. Jakarta: Kencana.
[6] Chan,  Yusrizal  Akmal.  2018.  “Tenaga  Ahli  Program  Provinsi  Wilayah  2  Sumatera  Barat Bidang Pengaduan, Penanganan, dan Masalah.”(Laporan). Padang: Konsultan Pendamping Wilayah.
[7] Dahrendorf,  Ralf,  1986.Konflik  dan  Konflik  dalam  Masyarakat  Industri;  Sebuah  Analisa- Kritik: Jakarta: CV Rajawali Pers.
[8] Dharmawan,  Arya  Hadi.  2006.  “Konflik-Konflik  Kekuasaan  dan  Otoritas  Kelembagaan Lokal dalam Reformasi Tata-Kelola Pemerintahan Desa: Investigasi Teoretik danEmpirik”. Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan-LPPM IPB.
[9] Effendi, N. (1999). Minangkabau markets: a picture of an indigenous economic system.
[10] Fahmi  Risala,  dkk.,  2014.  “Peran  BPD  (Badan  Permusyawaratan  Desa)  Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Rembun, Kecamatan
[11] Galtung,  Johan;  Asnawi;  Safrudin;  Sufyanto.  (2003). Studi  perdamaian:  perdamaian  dan konflik, pembangunan dan peradaban / Johan Galtung; penerjemah, Asnawi dan Safrudin; penyunting, Sufyanto . Surabaya: Pustaka Eureka.
[12] Kotler, P., Kartajaya,  H., &  Setiawan, I. (2021). Marketing 5.0: Technology for  humanity . John Wiley & Sons.
[13] M. Legowo and F. Sadewo, Masyarakat Dalam Pembangunan. Surabaya: Unesa University Press, 2018.
[14] Mantrawan, I Putu Wahyu, dkk., 2016. “Peran Elit Desa dalam Partisipasi di Tingkat Lokal dalam  Perumusan  Musrembang  di  Desa  Blahbatuh  Kabupaten  Gianyar”  dalam  E-Jurnal Politika. https://ojs.unud.ac.id
[15] Miall,  Hugh,  dkk.  2002.Resolusi  Damai  Konflik  Kontemporer,  Menyelesaikan,  Mencegah dan Mengubah Konflik Bersumber Politik, Sosial, Agama, dan Ras, Jakarta: Rajawali Pers.
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
[16] Miko,  Alfan.  dkk,  Pemerintahan  Nagari  dan  Tahah  Ulayat,  Padang:  Andalas  University Press, 2006.
[17] Moleng, Lexi J. 2017. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Rosdakarya.
[18] Moleong, Lexy J. 2001. Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
[19] Muzdalifah,  S.,  Sukidin,  S.,  &  Suharso,  P.  (2019).  Karakteristik  pedagang  tradisional  di pasar  Kepatihan  kabupaten  Jember. JURNAL  PENDIDIKAN  EKONOMI:  Jurnal  Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi Dan Ilmu Sosial , 13 (1), 94-100.
[20] Nawir,  Sikki,  dkk.  2004.  Pemberdayaan  &  Penguatan  Posisi  Masyarakat  Nagari  dan Langgai. Padang: Jembatan Pemilu dan UNDP.
[21] Nuraini, Siti. 2010. “Hubungan Kekuasaan Elit Pemerintahan Desa” dipublikasikan diJurnal Kybernan.Diakses dari Portalgaruda.org.
[22] Nurhasim, Moch. 1999. Konflik Tanah di Jenggawah, Tipologi dan Pola Penyelesaiannya, Jakarta: PrismaLP3ES.
[23] Pardiyanto, Martinus Aditya.2017. “Konflik Sosial dan Ekonomi Sebagai Dampak Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.”www.researchgate.net.Diakses 30 November 2018.
[24] Peraturan Bupati Agam nomor 26 tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Nagari.
[25] Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 204 tentang Pengelolaan Pasar
[26] Peraturan  Gubernur  Nomor  16  Tahun  2020  tentang  perubahan  atas  Peraturan  Gubernur Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2020
[27] Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  112  Tahun  2007  tentang  “Penataan  Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern”
[28] Redaksi.  2018.  “Pemekaran  Dikebut,  Sumbar  Punya  117  Nagari  Persiapan”. https://m.jawapos.com. Diakses 30 November 2018.
[29] Saptomo,  Ade.  2010.  Hukum  dan  Kearifan  Lokal  revitalisasi  hukum  adat  nusantara. Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta
[30] Siwalan,  Kabupaten  Pekalongan  Periode  2008-2014”.  Kurniawan,  Borni  &  Tim  Infest. 2016. Lebih Dekat dengan Kewenangan Desa.Yogyakarta: Tim Infest.
[31] Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 1984, hlm. 123-124.
[32] Sumilat, R. D. (2021). Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Pasar Tradisional (Studi di Pasar Langowan). POLITICO: Jurnal Ilmu Politik , 10 (3).
[33] The British Coouncil. 2001.Mengelola Konflik, Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak. London: Zed Book.
[34] Valentina, Tengku Rika& Roni Ekha Putera. 2013“Model Intervensi Negara pada Nagari di Sumatra Barat: Sebuah Analisis Pemecahan Masalah dengan Menggunakan Pendekatan Elit dan Distribusi Kekuasaan”.
[35] Z.  Razak,  Perkembangan  Teori  Sosial  Menyongsong  Era  Postmodernisme.  Makassar:  CV Sah Media, 2017.
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)

## HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN