## FUNGSI JAMINAN DALAM PERJANJIAN KREDIT
oleh: Hj Sri Pursetyowati  Fitria Rahmawati

## ABSTRAK
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah mengatur bahwa Fidusia dikenal sebagai lembaga jaminan. Obyek yang menjadi jaminan fidusia haruslah didaftarkan, tetapi pada kenyataannya masih banyak jaminan fidusia yang tidak didaftarkan atau perjanjian yang dilakukan dapat dikatakan sebagai perjanjian di bawah tangan dan tidak dibuat dihadapan pejabat pembuat akta yang sah yang ditetapkan oleh undang-undang yaitu notaris. Permasalahan yang diangkat oleh penulis adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur apabila terjadi wanprestasi pada perjanjian dengan jaminan fidusia yang tidak didaftarkan menurut Undang-Undang Jaminan Fidusia, serta apa akibat hukum apabila objek jaminan fidusia tidak didaftarkan. Berdasarkan analisis pada data yang diperoleh disimpulkan bahwa perlindungan terhadap kreditur akan lebih aman atau terlindungi jika dibandingkan dengan tidak didaftarkannya benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan. tidak akan memperoleh keuntungan- keuntungan seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia seperti hak didahulukan dan hak eksekutorial, apabila terjadi wanprestasi oleh debitur maka akibat hukum kreditur tidak memiliki perlindungan hukum dari Undang-Undang Jaminan Fidusia, tidak memiliki hak preferen atau hak didahulukan, dan apabila debitur wanprestasi tidak bisa langsung melakukan eksekusi terhadap jaminan fidusia namun harus menempuh gugatan secara perdata di pengadilan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Apabila sudah ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka baru dapat dimintakan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia.

## Pendahuluan
Salah satu upaya mencapai perkembangan ekonomi untuk masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 diperlukan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat baik perorangan maupun badan hukum. Kerjasama ini diperlukan dana yang tidak sedikit, dana ini diperoleh dengan cara perjanjian pinjam meminjam kredit yang tidak bisa lepas dari dunia usaha. Bank sebagai lembaga Intermediary memiliki posisi yang sangat strategis untuk menunjang system pembayaran, untuk itu bank harus mampu menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Bank senantiasa bertumpu pada kepercayaan masyarakat artinya apabila masyarakat percaya pada bank, maka likuiditas bank dengan sendirinya akan terjamin. Pasal 1 angka 2 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7
 Hj Sri Pursetyowati Dosen Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
Tahun 1992 Tentang Perbankan menyebutkan bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dan masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 1) Perjanjian adalah suatu prestasi dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. 2) Penilaian yang dilakukan oleh bank tersebut berdasarkan prinsip 5C yaitu :
1. Character adalah kepribadian, moral, kejujuran calon debitor harus selalu diteliti secara seksama terutama dalam menghadapi debitor yang baru. Hal-hal yang perlu diteliti adalah sifat pribadi yang meliputi cara hidup, keadaan keluarga, riwayat dan nama baik calon debitor di masyarakat.
2. Capacity adalah kemampuan debitor dalam mengendalikan dan mengembangkan usahanya serta kesanggupannya dalam menggunakan kredit yang akan diterimanya, hal ini terkait dengan latar belakang pendidikan, pengalaman dan keadaan usahanya pada waktu permohonan kredit diajukan.
3. Capital adalah suatu modal yang dimiliki debitor pada waktu permohonan kredit diajukan. Keadaan perusahaan yang dikelolanya harus dinilai dengan cermat sebelum permohonan dikabulkan seluruhnya, sebagian atau ditolak sama sekali.
4. Colleteral adalah agunan atau jaminan berupa benda yang diberikan oleh calon debitor. Jaminan tersebut akan lebih menjamin pihak bank bahwa kredit yang diberikannya akan dapat diterima kembali pada waktu yang ditentukan.
5. Condition adalah keadaan ekonomi pada umumnya, termasuk keadaan ekonomi nasional dan keadaan ekonomi calon debitor. Keadaan ekonomi tersebut dimaksudkan agar dapat diketahui kedudukannya. 3)
Penilaian bank tersebut bertujuan agar pihak bank akan memperoleh keyakinan terhadap debitur sebelum dilakukan perjanjian kredit. Perjanjian kredit juga membutuhkan pengamanan kredit yang dilakukan dengan pengikatan jaminan.Jaminan diberikan sebagai syarat untuk pemberian kredit oleh pihak bank atau dapat juga sebagai pembayaran, dalam hal ini yaitu jaminan kredit. Bila menilik SE-BI No.4/248/UUPK/PK tanggal 16 Maret 1972 yang menyebutkan bahwa untuk benda-benda bergerak dipakai lembaga jaminan fidusia dan atau gadai,dengan demikian jelaslah bahwa yang dapat diterima sebagai jaminan dalam fidusia adalah benda-benda bergerak. Dalam praktek barang-barang yang diserahkan sebagai jaminan dalam fidusia adalah benda-benda/barang-barang yang secara sosial ekonomi dapat menunjang kelancaran jalannya suatu usaha/perusahaan.
1) Jopie JF, Panduan Dasar Untuk Account Officer , Edisi Kedua(Yogyakarta, YKPN UPP, 1997), hlm 1.
2) Subekti , Hukum Perjanjian , ctk. Keempat, Intermasa, Jakarta, 1979, hlm 1.
3) Retnowulan Sutantio, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Mandar Maju,Jakarta,1998, hlm 319-320.

## PEMBAHASAN

## A . Perjanjian
1. Pengertian Perjanjian
Perjanjian adalah suatu hal yang sangat penting karena menyangkut kepentingan para pihak yang membuatnya.Oleh karena itu hendaknya setiap perjanjian dibuat secara tertulis agar diperoleh suatu kekuatan hukum, sehingga tujuan kepastian hukum dapat tercapai. Pasal 1313 KUHPerdata memberikan definisi sebagai berikut suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Rumusan Pasal 1313 KUHPerdata tersebut kurang lengkap, karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja dan juga sangat luas karena dengan dipergunakannyaperkataan “perbuatan” tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum beliau memberikan definisi sebagai berikut: “1. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum;
2. Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya dalam Pasal 1313 KUHPerdata sehingga menurut beliau perumusannya perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu atau lebih” 4)
Menurut Rutten, rumusan perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdata mengandung beberapa kelemahan, karena hanya mengatur perjanjian sepihak dan juga sangat luas, karena istilah perbuatan yang dipakai akan mencakup juga perbuatan melawan hukum. Lebih lanjut Menurut R.Wirjono Prodjodikoro mengartikan perjanjian sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara kedua belah pihak dalam mana satu pihak berhak untuk menuntut pelaksanaan janji itu. Sedangkan Menurut Abdulkadir Muhamad merumuskan kembali definisi Pasal 1313 KUHPerdata sebagai berikut bahwa yang disebut perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan. 5) Para Sarjana Hukum Perdata, pada umumnya menganggap definisi perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdata itu tidak lengkap dan terluas. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, dari peristiwa ini timbul suatu hubungan perikatan. 6)
2. Asas-Asas Perjanjian Asas-asas perjanjian yang dijadikan sebagai pedoman dalampembuatan suatu perjanjian adalah sebagai berikut :
a . Asas Personalia
Asas Personalia dalam perjanjian ini mengacu pada konsep mengenai kecakapan dan kewenangan bertindak seseorang dalam hukum. Seseorang
4) R.Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan , Bandung,Bina Cipta, cet. IV, 1987, hlm 9-11.
5) Mariam Darus, Op. cit , hlm 28.
6) Subekti, Op cit , hlm 6.
bertanggung jawab akan perbuatan hukum tersebut atas nama dirinya sendiri sebagai seorang individu dan subjek hukum, sehingga perbuatan hukum atau perjanjian yang dibuat atau dilakukan tersebut akan mengikat dan berlaku sebagai undang-undang terhadap orang tersebutdalam konteks individu serta harta kekayaan orang tersebut. Asas ini berpedoman Pasal 1315 dan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pernyataan dari Pasal 1315 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang status individu atau subjek hukum menentukan bahwa “Pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri.” Selengkapnya, Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang harta kekayaan dari seorang individu atau subyek hukum, menentukan bahwa “Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segalan perikatan perseorangan.”
b . Asas Konsensualitas
Asas Konsensualitas adalah asas yang bertumpu pada tercapainya suatu“kesepakatan” antara para pihak yang berjanji atau membuat perjanjian.Kesepakatantersebut dapat dilakukan dengan lisan atau tertulis.Sejak tercapainya kesepakatantersebut, lahirlah hak dan kewajiban para pihak yang bersepakat. Implementasi dari asas konsensualitas ini dapat dilihat pada Pasal 1320 ayat(1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu : “kesepakatan mereka yangmengikatkan dirinya”. Dari adanya asas konsensualitas ini, maka muncullahperjanjian konsensuil yang artinya perjanjian yang dapat terbentuk cukup denganhanya kata sepakat saja.Misalnya : perjanjian peminjaman barang, perjanjianpenitipan barang, perjanjian riil , perjanjian formil. Suatu kesepakatan haruslah tidak bertentangan dengan Undang-Undang. Katasepakat dianggap tidak sah menurut Pasal 1321 Kitab Undang-Undang HukumPerdata, apabila terjadi dalam keadaan :

## 1) Khilaf
Dalam hal terjadi kekhilafan disini, akan menyebabkan perjanjian yang dibuatlangsung batal, apabila khilaf yang dimaksud tersebut adalah menyangkut darihakikat barang yang dijadikan objek perjanjian.
2) Paksaan
Paksaan yang dimaksud disini adalah paksaan dengan kekerasan terhadapsalah satu pihak maupun pihak ketiga barulah dapat membatalkan perjanjian, namunpaksaan tanpa kekerasan yang merupakan rasa takut karena menghormati orangtuadalam garis keatas kekeluargaan tidaklah menyebabkan batalnya perjanjian.
3) Penipuan
Penipuan dapat menyebabkan batalnya suatu perjanjian.Penipuan yangdiadukan haruslah terang dan nyata, serta harus dapat dibuktikan dandipertanggungjawabkan secara hukum.

## c . Asas Kebebasan Berkontrak
Asas kebebasan berkontrak adalah asas yang berlandaskan pada Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum perdata yaitu“Semua perjanjianyang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yangmembuatnya”.
. Dalam hal ini, makna dari aturan tersebut, para pihak diperkenankan untukmembuat berbagai bentuk perjanjian yang melahirkan berbagai jenis hak dankewajiban bagi masing-masing pihak, asalkan perjanjian yang dibuat tersebut tidakbertentangan dengan hukum ataupun peraturan perundang-undangan. Mengenai sebab terlarang, dapat diperjelas pada Pasal 1337 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, yaitu : “Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang olehundang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertibanumum”. Sebab yang dimaksud disini adalah suatu hal yang berkaitan denganpenyebab muncul atau terjadinya perbuatan hukum tertentu.
d . Asas Kepastian Hukum Asas ini merupakan unsur yang terkandung dalam Pasal1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai “Semua perjanjianyang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yangmembuatnya”.

## e . Asas Itikad Baik
Asas itikad baik dapat dilihat dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang- Undang Hukum Perdata “Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikadbaik”.Asas-asas perjanjian merupakan suatu pegangan yang sangat penting bagimasyarakat hukum dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang mana, selaluberkaitan dengan hak, kewajiban, dan harta kekayaan masyarakat sebagai subjekhukum. Oleh karena itu, perlu diketahui, fungsi dari asas-asas perjanjian tersebut, antara lain:
1. Untuk dapat terciptanya hubungan yang erat antar peraturan hukum yang ada.
2. Untuk dipergunakan menyelesaikan masalah dan membuka bidang hukum baru.
3. Menjustifikasi prinsip etika yang muncul dari substansi aturan dan norma hukum.
4. Dapat dipergunakan dalam menelaah dan mengkaji ulang doktrin hukum. Doktrin hukum tersebut selanjutnya mampu melahirkan suatu penyelesaian yang baru, terkait dengan persoalan-persoalan hukum yang dihadapi. 7)
7) Herlien Budiono, 2008, Asas Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Konsumen dalam Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan , Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, (selanjutnya disingkat Herlien Budiono II), hlm. 124-129.

## 3. Syarat Sah Perjanjian
Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat-syarat yangtelah ditentukan oleh undang-undang, sehingga mempunyai kekuatan hukum yangmengikat. Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, yang terdiri dari empat syarat yaitu:
a. Adanya kata sepakat mereka yang mengikat diri;
b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
c. Suatu hal tertentu;
d. Suatu sebab yang halal.
Sepakat yaitu kesesuaian, kecocokan, pertemuan kehendak dari yangmengadakan perjanjian atau pernyataan kehendak yang disetujui antara pihak-pihak.Jadi kesepakatan itu penting diketahui karena merupakan awal terjadinyaperjanjian.Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian adalah kewenangan untukmelakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri. Perbedaan antara kewenanganhukum dengan kecakapan berbuat adalah bila kewenangan hukum maka subyekhukum dalam hal pasif sedangkan pada kecakapan berbuat subjek hukumnya aktif,dan yang termasuk cakap di siniadalah orang dewasa, sehat akal pikirnya, tidak dilarang oleh Undang- Undang.
Suatu hal tertentu di sini berbicara tentang objek perjanjian. Objekperjanjian yang dapat dikategorikan dalam Pasal 1332 s/d 1334 KUHPerdata,yaitu yang pertama objek yang akanada (kecuali warisan), asalkan dapatditentukan jenis dan dapat dihitung. Yang kedua adalah objek yang dapatdiperdagangkan (barang-barang yang dipergunakan untuk kepentingan umumtidak dapat menjadi objek perjanjian).Suatu sebab yang halal yang memiliki maksud antara lain, sebab adalah isiperjanjian itu sendiri atau tujuan dari para pihak mengadakan perjanjian dan halal adalah tidak bertentangan dengan Undang- undang, kesusilaan, dan ketertibanumum.

## 4. Berakhirnya Perjanjian
Dalam suatu perjanjian dapatmengetahui kapan perjanjian itu berakhir.Perjanjian dapat berakhir karena :
a . Ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak, misalnya persetujuan yangberlaku untuk waktu tertentu.
b . Ditentukan oleh Undang-undang mengenai batas berlakunya suatuperjanjian, misalnya menurut Pasal 1066 ayat (3) Kitab Undang- UndangHukum perdata disebutkan bahwa para ahli waris dapat mengadakanperjanjian untuk selama waktu tertentu untuk tidak melakukan pemecahanharta warisan, tetapi waktupersetujuan tersebut oleh ayat (4) dibatasi hanyadalam waktu lima tahun.
c . Ditentukan oleh para pihak atau Undang-undang bahwa perjanjian akan hapus dengan terjadinya peristiwa tertentu. Misalnya jika salah satu pihak meninggal dunia, maka perjanjian tersebut akan berakhir.
d . Pernyataan menghentikan persetujuan ( opzegging ). Opzegging dapat dilakukan oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak. Opzegging
hanya ada pada perjanjian-perjanjian yang bersifat sementara, misalnya Perjanjian kerja dan Perjanjian sewa-menyewa.
e . Perjanjian hapus karena putusan hakim.
f . Tujuan perjanjian telah dicapai.
g . Berdasarkan kesepakatan para pihak ( herroeping ). 8)

## B . Perjanjian Kredit
1. Pengertian Kredit
Pemberian kredit sudah menjadi fungsi utama bank-banksebagaimana disyaratkan pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 bahwa fungsi utama perbankan Indonesiaadalah sebagai penghimpun dan penyalur dana. Kredit dilihat dari sudut bahasa berarti kepercayaan, dalam arti bahwa apabila seseorang atau badan usaha mendapatkan kredit dari bank, orang atau badan usaha mendapatkan kredit dari bank pemberi kredit.
Kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang dan barang) dengan balas prestasi (kontra prestasi) akan terjadi pada waktu mendatang. Dewasa ini kehidupan ekonomi modern adalah prestasi uang, maka transaksi kredit menyangkut uang sebagai alat kredit yang menjadi pembahasan. 9) Kredit berfungsi kooperatif antara kreditur dan debitur.Mereka menarik keuntungan dan saling menanggung resiko, dan pertukaran ekonomi pada masa-masa mendatang.Sedangkan dari sudut ekonomi, kredit diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan. Seperti pengertian yang diberikan oleh Undang-Undang Nomo 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomo 10 Tahun 1998, yang menyebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan peminjam meminjam antara bank dan pihak lain yang memajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga (Pasal 1 angka 11). 10)
2. Unsur-Unsur Perjanjian Kredit Unsur-Unsur Perjanjian Kredit,yaitu :
- Kepercayaan adalah setiap pelepasan kredit dilandasi dengan adanya keyakinan oleh bank bahwa kredit tersebut akan dibayar kembali oleh debitur sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan.
- Waktu adalah pelepasan kredit oleh bank dan pembayaran kembali oleh Debitur dipisahkan oleh tenggang waktu.
- Risiko yaitu pelepasan kredit jenis apapun akan terkandung resiko di dalamnya yaitu resiko yang terkandung dalam jangka waktu antara pelepasan kredit dan pembayaran kembali.
8) Handri Raharjo, Hukum Perjanjian Di Indonesia , Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, hlm 95.
9) O.P.Simorangkir, Kredit Perbankan Indonesia, Budi Untung, hlm 1.
10) H.R Daeng Naja, Hukum Kredit dan Bank Garansi , Pt Citra Aditya Bakti,hlm 123-124.
- Prestasi adalah setiap terjadi kesepakatan antara bank dan Debitur mengenai suatu pemberian kredit, pada saat itu pula terjadi suatu prestasi dan kontra prestasi. 11)
3. Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk.Wanprestasiadalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi ataulalai melaksanakan kewajiban sebagai mana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antarakreditur dan debitur. 12) Bentuk-bentuk wanprestasi disebutkan sebagai berikut :
1. Debitur tidak melaksanakan prestasinya sama sekali;
2. Debitur berprestasi tetapi tidak tepat waktu;
3. Debitur berprestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. 13)
Selanjutnya disebutkan juga hukuman atas tindakan wanprestasi yangterdiri atas empat macam, yaitu :
1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur, atau dengan singkat dinamakan ganti rugi;
2. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian;
3. Peralihan resiko;
4. Membayar biaya perkara kalau sampai diperkarakan di depan hakim. 14)
Perjanjian kredit, perjanjian ini adalah jenis perjanjian yangtidak diatur dalam KUHPerdata.Perjanjian kredit merupakan suatu bentukperjanjian yang berkembang dalam masyarakat, sesuai dengan asas kebebasanberkontrak yang diatur dalam Pasal 1888 KUHPerdata.Pada hakikatnya, perjanjiankredit merupakan bentuk perjanjian pinjam meminjam, dalam hal ini adalahpinjam meminjam uang. Perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalamKUHPerdata didefenisikan sebagai suatu perjanjian dengan mana pihak yang satumemberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yangmenghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang samapula. Jadi barang yang diperjanjikan sebagai objek pinjam meminjam adalahuang, dimana penerima kredit akan menerima sejumlah uang dan akandikembalikan kepada pemberi kredit dalam jumlah yang semula.
Jaminan Fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Keuntungan atau kelebihan lain yang diperoleh kreditur menurut ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yaitu bahwa kreditur atau penerima fidusia memiliki kelebihan yaitu mempunyai hak yang didahulukan ( preferent ), Perjanjian jaminan fidusia
11) Ibid, hlm 24-25.
12) Abdul R Saliman, Esensi Hukum Bisnis Indonesia, Jakarta, 2004, hlm 152.
13) R. Setiawan, Op. cit ,hlm 18.
14) Subekti, Op. cit, hlm 45.
bersifat acessoir , artinya perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian yang lahir dan tidak terpisahkan dari perjanjian kredit, hal ini berarti bahwa perjanjian jaminan fidusia tidak mungkin ada tanpa didahului oleh suatu perjanjian lain yang disebut perjanjian pokok, 15) Adanya kedudukan sebagai kreditur preferent dimaksudkan agar penerima fidusia mempunyai hak didahulukan untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi debitur atau pemberi fidusia.Ketentuan pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan, Proses atau tahapan pembebanan fidusia adalah sebagai berikut:
1. Proses pertama, dengan membuat perjanjian pokok berupa perjanjian kredit;
2. Proses kedua, pembebanan benda dengan jaminan fidusia yang ditandai dengan pembuatan Akta Jaminan Fidusia (AJF), yang didalamnya memuat hari, tanggal, waktu pembuatan, identitas para pihak, data perjanjian pokok fidusia, uraian objek fidusia, nilai penjaminan serta nilai objek jaminan fidusia;
3. Proses ketiga, adalah pendaftaran Akta Jaminan Fidusia di kantor pendaftaran fidusia, yang kemudian akan diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia kepada kreditur sebagai penerima fidusia.
Namun pada prakteknya masih ada bank atau pun lembaga-lembaga pembiayaan non bank yang tidak mendaftarkan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia ini, artinya walaupun undang-undang telah mengatur bahwa benda yang dibebani jaminan fidusia wajib didaftarkan, ternyata masih ada benda jaminan fidusia yang tidak didaftarkan atau perjanjian yang dilakukan dapat dikatakan sebagai perjanjian di bawah tangan dan tidak dibuat dihadapan pejabat pembuat akta yang sah yang ditetapkan oleh undang-undang yaitu notaris. Contoh debitur yang melakukan wanprestasi perjanjian pada kreditur dengan objek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan yaituseorang wirausaha mengajukan pinjaman pada bank dengan pinjaman sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dalam jangka waktu 12 (duabelas) bulan untuk menjamin pelunasan hutang debitur , debitur menyerahkan BPKB kendaraan bermotor setelah kontrak pinjaman tersebut disetujui dan diterima kedua belah pihak (kreditur dan debitur) pada beberapa bulan kemudian pihak debitur belum menyelesaikan kewajiban pembayaran pinjaman kredit tersebut berdasarkan keterangan pihak keluarga bahwa debitur saat ini sedang di tahan polisi sehubungan dengan kasus pencurian, Sehingga kreditur tidak bisa mengeksekusi objek jaminan karena pengajuan peminjaman dengan jaminan fidusia tersebut ternyata tidak didaftarkan.
Perlindungan hukum terhadap kreditur dalam perjanjian kredit dengan objek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Kreditur melakukan perjanjian khususnya perjanjian dengan jaminan fidusia memiliki resiko yang cukup besar, diantaranya kerugian yang akan dialami jika terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh debitur.
15 ) Tan Kamelo, Hukum Jaminan Fidusia , Alumni, Bandung, 2004,hlm 2.
Pada kasus perjanjian dengan jaminan fidusia yang dilakukan antara Rudi sebagai debitur dengan Bank Mandiri Cabang Bandung sebagai kreditur, hak dan kewajiban kreditur dan debitur tidak secara luas dijelaskan di dalam Undang- Undang Jaminan Fidusia, hanya saja Undang-Undang Jaminan Fidusia secara sempit menjamin hak kreditur dalam upaya pelunasan hutang oleh debitur dalam hak eksekutorial atas benda yang dijadikan objek jaminan fidusia apabila debitur melakukan tindakan wanprestasi serta hak didahulukan pelunasan hutangnya berdasarkan eksekusi benda jaminan fidusia tersebut. Hak dan kewajiban kreditur dapat dijelaskan secara luas yaitu hak atas pelunasan hutang oleh debitur serta kewajiban antara lain memberikan informasi yang jelas mengenai besarnya bunga atau pokok-pokok yang menjadi dasar dari isi yang diperjanjikan dengan debitur. Hak debitur yaitu memperoleh informasi yang jelas dari kreditur mengenai perjanjian yang dilakukan serta kewajiban berupa melunasi hutang kepada debitur. Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada Bank Mandiri Cabang Bandung tersebut jika terjadi tindakan wanprestasi dan mengakibatkan kerugian yang dialami maka dasar hukumnya merujuk pada Pasal 1238 KUHPerdata yang menyatakan bahwa :
“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu atau dengan berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”
Perbuatan Rudi sebagai debitur dalam hal ini dapat dikatakan sebagai perbuatan wanprestasi karena berdasarkan kesepakatan yang di buat oleh kedua pihak yaitu kreditur dengan debitur bahwa debitur harus segera melunasi hutangnya sebelum tanggal 20 Mei 2014, tetapi sampai dengan bulan Desember 2014, debitur tidak juga melunasi hutangnya atau dapat dikatakan bahwa debitur lalai karena tidak memenuhi prestasi tepat pada waktunya. Benda jaminan fidusia yang hanya dibebankan dengan akta di bawah tangan, maka berarti kreditur sebagai penerima fidusia hanya merupakan kreditur biasa, yang apabila terjadi wanprestasi oleh debitur maka kreditur harus membuktikan dulu bahwa telah terjadi perjanjian utang piutang atau pengakuan hutang oleh debitur. Perjanjian utang piutang yang dilakukan oleh Rudi sebagai debitur dapat dibuktikan oleh Bank Mandiri Cabang Bandung sebagai kreditur dalamSurat Peminjaman tanggal20 Mei 2014, oleh karena itu, perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap Bank Mandiri Cabang Bandung sebagai kreditur kembali mengacu pada perlindungan yang diberikan oleh KUHPerdata yaitu dengan membuktikan bahwa perjanjian jaminan fidusia yang diawali dengan perjanjian kredit dituangkan secara tertulis dan disepakati oleh kedua pihak, serta dengan membuktikan bahwa telah terjadi tindakan wanprestasi oleh Anton yang selanjutnya menuntut dengan pelunasan ganti rugi.
Akibat Hukum Apabila Objek Jaminan Fidusia Tidak Mendaftarkan Jaminan Fidusia dari Perjanjian Jaminan Fidusia yang dibuat tanpa menggunakan bentuk Akta Notariil dan tidak didaftarkan, maka Perjanjian dengan Jaminan Fidusia tersebut hanyalah berupa Akta dibawah tangan yang tidak mempunyai kekuatan eksekutorial untuk mengeksekusi langsung barang yang ada dalam
penguasaan Rudi . Permasalahan yang timbul adalah ketika Rudi tidak membayar pinjaman kredit tersebut dalam tanggal yang sudahditentukan atau tidak melunasinya maka akibatnya Bank Mandiri tidak dapat mengeksekusi secara langsung. Proses eksekusi harus dilakukan dengan cara mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri melalui proses Hukum Acara Perdata hingga putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Dan akibat hukum wanprestasi yang memiliki unsur sebagai sebagai berikut :
1. Ganti Rugi
Adanya ganti rugi bagi Bank Mandiri yang dirugikan merupakan hal wajib untuk dilakukan bagi Rudi. Bank Mandiri dalam hal ini dapat memperoleh kembali hak-haknya yang hilang
2. Jaminan
Dengan wanprestasinya Rudi, berarti Rudi dapat dikategorikan tidak mampu melunasi hutang. Hal itu dapat dijadikan sebagai alat pelunasan hutangadalah barang jaminan yang telah disiapkan didepan pada saat dilakukannyaperjanjian kredit, yang telah disepakati oleh Rudi dan Bank Mandiri.
3. Surat Peringatan
Dalam hal Rudi wanprestasi namun masih dapat berkooperatif dengan pihak Bank Mandiri, maka akan diberikan surat peringatan dalam rangka mengingatkan Rudi untuk segera menepati waktu dalam melakukan pemenuhan prestasinya. Pemberian surat peringatan ini pun ada batas waktunya sesuai dengan kebijakan Bank Mandiri tersebut.
4. Penyelesaian Masalah Kredit Macet
Apabila Rudi sama sekali tidak dapat melakukan pemenuhan prestasinya, barulah diambil jalan penyelesaian sengketa. Upaya penyelesaiannya, baik secara kekeluargaan maupun lewat jalur pengadilan. Wanprestasi memberikan beberapa akibat hukum yang akan diterima oleh Rudi dan Bank Mandiri, antaralain : pembayaran ganti rugi oleh Rudi kepada Bank Mandiri, dilakukannya pembatalan perjanjian dalam rangka memperoleh kembali barang atau uang yang sudah dialihkan,adanya suatu peralihan resiko baik pada Rudi ataupun Bank Mandiri sesuai perjanjian yang disepakati kedua belah pihak, dan dalam hal tanggung jawab terhadap keadaan kebendaan, pembayaran perkara oleh pihak yang kalah bagi kasus yang masuk pengadilan.

## A . Kesimpulan
1. Perjanjian kredit yang menggunakan jaminan kredit berupa jaminan fidusia seharusnya didaftarkan agar memperoleh perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia, yang menyatakan bahwa Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. Perjanjian jaminan fidusia berdasarkan Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 dilaksanakan melalui 2 (dua) tahap, yaitu tahap pembebanan dan tahap pendaftaran jaminan fidusia. Benda yang dibebani jaminan fidusia wajib didaftarkan, artinya setiap jaminan fidusia
yang harus dibuat dengan akta notaries wajib didaftarkan. Pendaftaran merupakan saat lahirnya jaminan fidusia dan kreditur diberikan sertifikat fidusia yang berguna untuk kemudahan dalam pelaksanaan eksekusi. Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Apabila Wanprestasi Pada Perjanjian Dengan Objek Jaminan Yang Tidak Didaftarkan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang dapat diberikan kepada Bank Mandiri Cabang Bandung tersebut jika terjadi tindakan wanprestasi mengakibatkan kerugian maka dasar hukumnya merujuk pada Pasal 1238 KUHPerdata yang menyatakan bahwa Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu atau dengan berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap Bank Mandiri Cabang Bandung sebagai kreditur kembali mengacu pada perlindungan yang diberikan oleh KUHPerdata yaitu dengan membuktikan bahwa perjanjian jaminanfidusia yang diawali dengan perjanjian kredit dituangkan secara tertulis dan disepakati oleh kedua pihak, serta dengan membuktikan bahwa telah terjadi tindakan wanprestasi oleh Anton yang selanjutnya menuntut dengan pelunasan ganti rugi.
2. Akibat hukum kreditur yang tidak mendaftarkan objek jaminan fidusia yaitu kreditur tidak memiliki perlindungan hukum dari Undang- Undang Jaminan Fidusia tersebut, tidak memiliki hak preferen atau hak didahulukan, dan apabila debitur wanprestasi tidak bisa langsung melakukan eksekusi terhadap jaminan fidusia namun harus menempuh gugatan secara perdata di pengadilan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Apabila sudah ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka baru dapat dimintakan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia. Hal-hal yang ingin penulis sampaikan dalam penulisan ini,yaitu:
1. Kepada kreditur disarankan agar segera mendaftarkan jaminanfidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia setelah diadakan perjanjian kredit. Dengan demikian, kreditur mendapat perlindungan hukum dan melakukan pengeksekusian benda dalam hal apabila debitur melakukan wanprestasi.
2. Kepada pemerintah agar merevisi setiap Undang-Undang yang berkaitan dengan Jaminan Fidusia dengan menambahkan Pasal mengenai akibat hukum dari jaminan fidusia yang tidak didaftarkan sehingga terciptanya ketertiban hukum dalam segala proses perkreditan yang dilakukan oleh kreditur dan debitur dengan jaminan fidusia, khususnya bidang pendaftaran jaminan fidusia.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku-buku: Jopie JF, Panduan Dasar Untuk Account Officer , Edisi Kedua Yogyakarta,YKPN UPP, 1997 Retnowulan Sutantio, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Mandar Maju,Jakarta,1998.
Subekti , Hukum Perjanjian , ctk. Keempat, Intermasa, Jakarta, 1979.
Tan Kamelo, Hukum Jaminan Fidusia , Alumni, Bandung, 2004.
Peraturan Perundang-Undangan: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.