Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia

## Muhamad Iqbal Susanto
Fakultas Hukum Universitas Pamulang Email : susanto@unpam.ac.id

## Abstract
Artikel ini hadir untuk mengkaji kedudukan hukum people power yang di kaitkan dengan gerakan konstitusional mengingat penafsiran berkaitan dengan people power di Indonesia masih sangatlah beragam. Metode penulisan yang digunakan adalah metode deduktif. Artikel ini menyimpulkan bahwa people  power yang  identik  dengan  penyebaran  propaganda  baik  melalui  media  sosial, demonstrasi, dan penekanan semakin besar sumber daya yang dimobilisasi. Maka people power apabila dikaitkan dengan hak konstitusional berdasarkan UUD 1945 Pasal 28, tentang berserikat dan  berkumpul,  mengeluarkan  pikiran  dengan  lisan  dan tulisan .  Tentu  selama  masih  dalam koridor yang diamanatkan oleh UUD 1945 maka people power yang dimaksud dianggap akifitas yang  konstitusional.  Namun  sebaliknya  jika people  power tersebut  di  luar  koridor  UUD  1945, dimana people  power yang  dimaksud  ditujukan  untuk  menggulingkan  dengan  paksa pemerintahan yang sah, maka akan secara otomatis dianggap sebagai pergerakan inkonstitusional.
Kata Kunci: People power, kekuasaan pemerintah, konstitusional

## Abstract
This article is here to examine the legal position of People Power which is associated with the constitutional  movement  considering  that  interpretations  relating  to  People  Power  in Indonesia are still very diverse. The writing method used is the deductive method. This article concludes  that  People  Power  is  synonymous  with  the  spread  of  propaganda  both  through social media, demonstrations, and the greater emphasis on resources mobilized. Then People Power  if  it  is  related  to  constitutional  rights  based  on  Article  28  of  the  1945  Constitution, concerning association and assembly, expressing thoughts verbally and in writing. Of course as  long  as  it  is  still  in the  corridor  mandated  by  the  1945  Constitution, the  People  Power  in question  is  considered  constitutional  activity.  But  on  the  contrary  if  the  people  power  is outside the corridor of the 1945 Constitution, where the intended People Power is intended to overthrow  by  force  a  legitimate  government,  then  it  will  automatically  be  considered  as  an unconstitutional movement.
Keywords: People power, government power, constitutional

## Sejarah Artikel
Diterima: 27 Juni 2019; Direview: 25 Agustus 2019;
Diterima: 16 November 2019; Diterbitkan: 13 Desember 2019; Sitasi: V.2.2 volksgeist 2019

## Volksgeist
Vol. 2 No. 2 Desember 2019 DOI 10.24090/volksgeist.v2i2.2844

## Pendahuluan
Perubahan  sosial  politik  merupakan suatu  hukum  alam  yang  harus  selalu  di hadapi  oleh  setiap  masyarakat  dalam  suatu negara.  Perubahan  terjadi  tergantung  sejauh mana  tindakan  rakyat  terhadap  pemerintah maupun  sebaliknya.  Istilah People  Power atau kekuatan publik terus memenuhi sudut- sudut tajuk berita akhir-akhir ini. Konstelasi politik  pasca-Pilpres  2019  pun  kian  mema- nas dengan munculnya wacana ini.
Dilatarbelakangi  oleh  tuntutan  rakyat  yang menginginkan  perubahan  dalam  sistem politik,  pemerintahan,  sosial,  dan  kebijakan ekonomi  yang  pro  rakyat.  Wacana People Power muncul dari pernyataan Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien  Rais,  saat  menghadiri  kampanye Prabowo  Subianto  di  Yogyakarta,    Amien mengancam  akan  bergerak  melalui People Power jika  menemukan  kecurangan  saat pemilu.
People  power adalah  bahasa  Inggris yang  artinya  kekuatan  rakyat.  Jadi people power ini,  sederhananya  adalah  bentuk perlawanan/protes masyarakat dalam sebuah negara.  Masyarakat  mengekpresikan  keke- cewaannya terhadap suatu pemerintahan atau rezim karena dianggap melakukan penyimpangan  atau  melanggar  konstitusi. Sehingga  masyarakat  meminta  presiden, kepala pemerintahan untuk meletakan jabatannya.  Dalam  satu  negara  demokrasi yang  meletakan  kedaulatan  tertinggi  di tangan  rakyat,  gerakan People  Power merupakan  aktualisasi  gerakan  rakyat  untuk menyampaikan aspirasi.
Salah  satu  hak  warga  negara sebagaimana yang dinyatakan di atas adalah kebebasan  dan  kemerdekaan.  Hal  ini dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang- undang    No.  9  Tahun  1998  tentang
Kemerdekaan  Menyampaikan  Pendapat  di Muka Umumyang menjelaskan bahwa setiap warga  negara  berhak  untuk  menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara  bebas  dan  bertanggung  jawab  sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku.  Dengan  demikian orang  bebas  mengeluarkan  pendapat  tetapi juga  perlu  pengaturan  dalam  mengeluarkan pendapat  tersebut  agar  tidak  menimbulkan konflik  yang  berkepanjangan  antar  anggota masyarakat.
Demokrasi  dalam  konteks  kehi- dupan  kenegaraan  merupakan  sistem  yang banyak  diingini  oleh  setiap  negara  dalam menjalankan  pemerintahannya.  Demokrasi kembali  dianggap  sebagai  suatu  sistem politik dan pemerintahan yang paling baik, dan hampir semua negara modern menerima  mutlak  perlunya  demokrasi ditegakkan.  Tanpa  landasan  demokrasi, maka  pemerintahan  atau  negara  akan menjurus  kepada  kekuasaan  sewenang- wenang dan pemerintahan otoriter
Konsep people  power seringkali muncul  pada  suatu  negara  dalam  kondisi dimana Pemerintahan otoriter yang berkuasa dengan  masa  pemerintahan  yang  panjang, dan  tidak  tergantikan  selama  beberapa periode, sebagai pemegang kekuasaan penuh atas  negara  dan  rakyat.  Hal  tersebut  tidak mencerminkan  adanya  demokrasi  sama sekali.  Kemudian  menimbulkan  polemik- polemik  lainnya  di  lingkup  internal  negara. Seperti,  pelanggaran  HAM,  kemiskinan  dan krisis  ekonomi,  pengangguran,  kenaikan harga  bahan  pangan,  korupsi,  terkekangnya kebebasan  politik  dan  berpendapat.  Dengan adanya  polemik  seperti  ini,  penguasa  dalam hal  ini  sebagai  pihak  yang  harusnya bertanggungjawab,  dinilai  sudah  tidak mampu melakukan perubahan dan

## Volksgeist
menjalankan roda pemerintahan yang efektif untuk mengatasi permasalahan yang ada.
Di  Indonesia, people  power pernah terjadi  dan  bukan  hal  yang  asing.  Pada  21 Mei  1998,  tepat  20  tahun  lalu,  gerakan rakyat melahirkan gerakan reformasi di bumi Indonesia  untuk  menumbangkan  Rezim Orde  Baru.  Istilah people  power mulai digunakan ketika rakyat berusaha menggulingkan  rezim  Soeharto  yang  sudah berkuasa selama 32 tahun. Saat era Presiden Joko  Widodo,  istilah  ini  mulai  terdengar kembali ketika berlangsung pesta demokrasi. Dimulai  dari  pernyataan  Ketua  Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais yang menyebut akan melakukan people  power jika  pemilu  2019  penuh kecurangan.  Namun,  dalam  perjalanannya, wacana  ini  “ melempem ”,  karena  koalisi pendukung Prabowo-Sandiaga kurang kompak.  Internal  PAN  sendiri  tidak  setuju dengan  wacana  yang  digaungkan  Amien itu. people  power juga  pernah  terjadi diberbagai negara-negara lain seperti mesir.
People  power dapat  diartikan  suatu gerakan  yang  terdiri  dari  sekumpulan individu  yang  menggabungkan  kekuatan demi mencapai tujuan bersama dalam upaya penegakan kebebasan dan keadilan.
Termasuk  dalam  gerakan  politik  dan perubahan  sosial  yang  menentang  pihak otoritas sebagai pemegang kekuasaan.Dalam praktiknya, people  power di  Timur  Tengah dan  Afrika  Utara  mengarah  pada  tuntutan perubahan  sistem  pemerintahan.  Rakyat, menginginkan sistem yang lebih egaliter dan aspiratif. Untuk itu, sasaran utama pergerakan  yang  dilakukan  rakyat  Timur Tengah  dan  Afrika  Utara,  adalah  suksesi kepemimpin  dan  melakukan  pemilihan umum yang jujur dan adil”.
People  power ,  meletakan  kekuatan rakyat sebagai poin utama dalam perubahan politik  suatu  negara.  Dilihat  dari  sejarah suksesi  kepemimpinan  Mesir,  selama  ini terlihat  bahwa,  tidak  ada  satupun  pemimpin Mesir  yang  turun  dari  posisinya  karena habisnya  masa  jabatan.  Salah  satu  yang menjadi  faktor  penyebab  dalam  suksesi kepemimpinan  di  Mesir,  yaitu people power . 1 Demontrasi sejak dulu sudah sering terjadi,  namun  tidak  pernah  berhasil  dalam mengubah  tatanan  yang  ada  apalagi, menumbangkan rezim yang berkuasa. Namun,  lain  halnya  dengan people  power yang  dapat  melakukan  keduanya.  “Suara rakyat  yang  tergabung  dalam people  power memiliki  andil  besar  untuk  mengubah  dan menghentikan kekuatan politik apapun yang tidak sesuai dengan kepentingan bersama”. 2
Urgensi  artikel  ini  adalah  untuk mengkaji  kedudukan  hukum  antara  konteks People  Power  yang  di  kaitkan  dengan gerakan konstitusional mengingat penafsiran berkaitan dengan  People Power di Indonesia masih  sangatlah  beragam.  Beberapa  pihak mengatakan  konstitusional  dan  pihak  lain inkonstitusional. People power yang dilandasi  atas  ketidak  puasan  dengan  hasil pemilu  pilpres  2019  akan  berhadapan dengan Mahkamah Konstitusi yang berdasarkan  pasal  24  C  ayat  (1)  UUD  NRI Tahun  1945  dijelaskan  bahwa  salah  satu kewenangannya  adalah  perselisihan  hasil pemilihan  umum.  Tentunya  hal  ini  akan menarik untuk di kaji apakah People Power tersebut  akan  bersinergi  atau  bertentangan
1 Iqbal Muhammad, “Implementasi Efektifitas  Asas  Oportunitas  di  Indonesia  dengan Landasan  Kepentingan  Umum,” Jurnal  Surya Kencana  Satu:  Dinamika  Masalah  Hukum  dan Keadilan Volume 9, no. 1 (2018).
2 Arfan  Lubis  dan  Ikhsan, Akuntansi Keperilakuan , 2 (Jakarta: Salemba Empat, 2011).

## Volksgeist
Vol. 2 No. 2 Desember 2019 DOI 10.24090/volksgeist.v2i2.2844
dengan  kewenangan  Mahkamah  Konstitusi itu  sendiri,  dalam  aspek  perselisihan  hasil pemilu.    Oleh  karenanya  penulis  tertarik mengangkat tema tentang kedudukan hukum People  power dalam  tatanan  demokrasi kebebasan berpendapat di Indonesia.
Eksistensi People  Power dalam  Sejarah Perkembangan Negara-Negara Dunia
Istilah people  power yang  ramai belakangan  ini  bukanlah  merupakan  istilah yang baru di Indonesia. Sebelumnya, pernah terjadi  gerakan  massa  di  Filipina  1986 sebagai bentuk people power untuk menumbangkan  Ferdinand  Marcos.  Istilah people  power juga  dipakai  di  Indonesia untuk  membicarakan  peristiwa  Tiananmen di  Cina  atau color  revolutions di  banyak tempat.Di era pemerintahan Orde Baru yang represif,  aspirasi  politik  sangatlah  dibatasi dan  seringkali  berujung  kematian  maupun penghilangan  paksa  para  aktivis.  Pada akhirnya gerakan people power di Indonesia dicerminkan  melalui  gerakan  mahasiswa yang  mengecam  penderitaan  rakyat  di tengah kesulitan ekonomi dan tiadanya akses gugatan  dan  protes  terhadap  pemerintahan diktator Suharto.
Harry  Wibowo,  redaktur  pelaksana Jurnal  dan  Portal  Prisma,  mantan  aktivis mahasiswa  di  Institut  Teknologi  Bandung, menjelaskan  bagaimana  gerakan  1998  telah didahului  oleh  sejumlah  protes  anti-Orde Baru  pada  tahun  1980-an  yang  sedikit banyak  dipengaruhi  oleh  gerakan people power di  Filipina. 3 Setelah  berulang  kali tumbang dan ditumpas oleh pihak berwenang, people power membuahkan hasil dalam  gerakan  1998  yang  menuntut
3 “People  Power  sekarang  slogan  kosong aja tidak ada isinya,” News, t.t., https://tirto.id/.
reformasi dan dihapuskannya KKN (korupsi, kolusi  dan  nepotisme)  lewat  pendudukan gedung  DPR/MPR  oleh  ribuan  mahasiswa dan aktivis pro-demokrasi.
Berbagai  tindakan  represif  yang menewaskan  aktivis  mahasiswa  dilakukan pemerintah Suharto untuk meredam gerakan ini,  di  antaranya  Peristiwa  Cimanggis, Peristiwa Gejayan, Tragedi Trisakti, Tragedi Semanggi I dan II, hingga Tragedi Lampung. Gerakan 1998 terus berlanjut hingga pemilu 1999,  yang  akhirnya  berhasil  memaksa Presiden  Soeharto  melepaskan  jabatannya yang telah mencengkeram Indonesia selama tiga dekade.
Pada kasus people power di Filipina, diawali  dengan  Pengiriman  para  Senator Amerika  Serikat  ke  Filipina  oleh  Presiden Reagan  merupakan  tindakan  Reagan  untuk membantu Marcos dalam menaggapi gejolak politik  yang  menyudutkan  posisi  Marcos. Kedatangan  Paul  Laxalt  pada  10  Oktober 1985, Jerry Farwell pada 10 November, dan Philib  Habbib  pada  14  Februari  1986  tidak mmberikan  jaminan  kepada  Reagan  terkait kedudukan Marcos di pemerintahan Filipina. Kegagalan  Presiden  Reagan  dalam  mem- bantu  Ferdinan  E.  Marcos  melalui  para Senatornya  bukan  hanya  karena  sikap  keras kepala  Marcos,  namun  karena  faktor lainya. Kaberhasilan pihak oposisi di pihak Amerika Serikat  dalam  menekan  Presiden  Reagan juga turut berperan dalam kegagalan rencana para  senator  tersebut. People  power yang dibangun  pendukung  Cory  Aquino  untuk mejatuhkan  kekuatan  Marcos  menjadi  poin utama kegagalan para Senator dalam suksesi kemenenagan Marcos.
Terlebih  setelah  putusan  Ramos  dan Enrile  pada  22  Februari  berubah  haluan mendukung oposisi, turut merubah pendirian pendukung  Reagan  dalam  pemerintahan

## Volksgeist
utuk  menyetujui  pihak  oposisi  menjatuhkan Marcos dari jabatannya. 4 Bentuk-bentuk intervensi  terus  dilakukan  oleh  pemerintah Amerika  Serikat  demi  tetap  menjaga kedudukanya di Filipina. Munculnya perpecahan dalam kubu militer menjadi jalan bagi  Amerika  Serikat  dalam  melaksanakan intervensi tersebut.
Jendral Videl Ramos dan Juan Porce Enrile menjadi aktor penting dalam konstilasi  politik  persekongkolan  dengan pihak Amerika untuk menjatuhkan pemerintahan  Marcos.  Meskipun  pada akhirnya dengan munculnya “ people power ” atas  kemenangan  oposisi  Carazon  Aquino dalam pemilu 7 Februari 1986, Pemerintahan Amerika  Serikat  secara  penuh  menuntut Ferdinan  E.Marcos  untuk  turun  dari jabatanya  sebagai  presiden  Finilipina  di Malacanang.
Pada  beberapa  negara  Afrika  seperti Mesir, konsep people power yang dilakukan oleh rakyatnya sebagai akibat dari kepemimpinan Presiden Mursi, yang dinilaimelakukan banyak penyimpangan dan pengkhianatan  terhadap  cita-cita  revolusi Arab  Spring,  sehingga  menimbulkan  krisis politik  dan  ekonomi  yang  berkepanjangan. Dengan  latar  belakang  sosio-historis  itulah, menjadi  dorongan  rakyat  untuk  melakukan perubahan  melalui  gerakan people  power .
Dimana  Revolusi  Arab  spring  berhasil menggulingkan  Husni  Mubarak  pada  25 Januari 2011 merupakan awal dari demokratisasi  yang  ada  di  Mesir.  selain  itu juga  dianggap  sebagai  revolusi  pembebasan dari  pemerintah  otoriter,  yang  berfokus hanya  pada  kekuasaannya  saja,  tanpa
4 M.C.  Ricklef,  B  Lockhart  B,  dan  A  Lau,
Sejarah  Asia  Tenggara  dari  Masa  Prasejarah Sampai  Kontemporer ,  2  ed.  (Jakarta:  Komunitas Bambu, 2013).
mementingkan rakyat Mesir. Dengan munculnya revolusi Arab spring di Mesir ini, menandai  awal  bagi  transisi  negara,  menuju pemerintahan  yang  demokratis.  Untuk membuat  demokrasi  berfungsi  baik  dalam kehidupan  di  Mesir,  tentunya  bukanlah perkara yang mudah. Hal itu juga kemudian dipaparkan  oleh  Trias  Kuncahyono  dalam bukunya  yakni  “  Demokrasi  bisa  bertahan bila  ada  pelembagaan  dari  cara-cara mencapai  tujuan  bersama  serta  kesepakatan untuk  tetap  saling  percaya  sebagai  suatu bangsa  meskipun  berbeda  pendapat.  Hal inilah  yang  belum  dimiliki  Mesir.  Kuantitas diskusi  kenegaraan  dalam  wadah  model pemerintahan  demokrasi  masih  sedikit  di Mesir.” 5
Secara  substansi. people  power dalam kasus tersebut adalah berupa penyebaran propaganda melalui media sosial secara massif dan aksi turun ke jalan secara serempak,  meluas,  dan  besar-besaran  di seluruh Mesir yang bertujuan untuk menyatukan kekuatan rakyat. Semakin besar sumber  daya  yang  dimobilisasi,  semakin besar  pula  tekanan  yang  diterima  Mursi sebagai  pemimpin  Mesir. People  power membuka peluang dan menjadi legalitas bagi militer  untuk  melakukan  kudeta  terhadap Presiden Mursi, atas dasar menjaga kestabilan negara dan “menjawab panggilan rakyat”.
Perspektif  politik  Islam, people power merupakan  bagian  dari  sistem demokrasi dalam sistem ini negara berkewajiban  memberikan  ruang  kepada masyarakat  atau  publik  untuk  menyam- paikan pendapat, membuka sekat penyampaian  aspirasi,  kritik  maupun  saran
5 Trisas  Kuncahyono, Tahrir  Square Jantung  Revolusi  Mesir ,  (Jakarta  :Kompas,  2013), 21.

## Volksgeist
Vol. 2 No. 2 Desember 2019 DOI 10.24090/volksgeist.v2i2.2844
untuk  perbaikan  sebuah  sistem.  Selain  itu membuka sekat perbedaan serta memendam ego  sektarian  yang  cenderung  mengegaliter suatu  kehendak  bangsa.  Ini  merupakan menjami keutuhan dan kesejahteraan bangsa dengan  setara,  bahkan people  power merupakan  kekuatan  rakyat  yang  biasanya digunakan  untuk  melalukan  perubahan dengan  menjatuhakan  sebuah  rezim  yang otoriter menuju pemerintahan yang baik. 6
Lebih lanjut, dalam Islam
mekanisme people  power harus  memper- hatikan etika dalam penyampaian pendapatnya.  Secara  fiqh,  hukumnya  adalah mubah (netral)  yaitu  tidak  dilarang  untuk kesepakatan ulama madzhab karena memiliki  tiga  fungsi  secara  politik  yaitu berfungsi  sebegai  kontrol  sosial,  kekuatan ekuiblirium  dan  sebagai  media  untuk mereformasi  pemimpin  yang  tidak  sesuai dengan anamat Undang-undang. 7
People  Power dan  Relevansinya  dengan Hak Kebebesan Berpendapat
di
Indonesia.
Dari  penjelasan  berkaitan  dengan sejarah perkembangan people power sebelumnya,  setidaknya  telah  menggam- barkan  ruanglingkup  penggunaan  konsteks People  Power dalam  perpolitikan  suatu negara. People  power berusaha  membang- kitkan  dan  meyatukan  kekuatan  rakyat dengan  upaya  mobilisasi  jumlah  masa  di tempat-tempat umum guna menekan seorang penguasa  yang  dianggap  otoriter  dan menyengsarakan  rakyat.  Namun  dalam
6 Ali  Sati,  “People  Power  Ditinjau  Dari Perspektif  Al-Qur’an  Dan  Sunnah,” Jurnal  El- Qonuniy:  Jurnal  Ilmu-Ilmu  Kesyari’ahan  Dan Pranata  Sosial 5,  no.  1  (30  Juni  2019):  hlm.  7, https://doi.org/10.24952/el-qonuniy.v5i1.1761.
7 Sati, hlm. 8.
konteks  tersebut, people  power sangatlah rentan  disusupi  oleh  pihak  yang  tidak bertanggungjawab, mengingat mobilitas masa  yang  besar  sacara  serempak  tanpa terstruktur  dengan  baik  satu  dengan  yang lain.
Untuk  memutuskan people  power adalah  suatu  gerakan  konstitusional  atau inkonstitusional perlu dikaji berkaitan dengan  konteks  terdekat  dari People  Power tersebut yakni demokrasi kebebasan berpendapat.  Pelaksanaan  kedaulatan  rakyat tidak  dapat  dilepaskan  dari  pemilu  karena pemilu merupakan konsekuensi logis dianutnya prinsip kedaulatan rakyat (demokrasi) dalam kehidupan berbangsa dan berbegara. 8
Istilah  demokrasi  secara  etimologis berasal  dari  bahasa  Yunani,  demos  dan kratos  yang  berarti  rakyat  berkuasa. 9 Dalam pandangan Yunani, suatu tatanan demokrasi sekurang-kurangnya  harus  memenuhi  enam persyaratan,yakni : 10
1. Warga  negara  harus  cukup  serasi dalam  kepentingan  mereka  sehingga mereka  sama-sama  memiliki  suatu perasaan yang kuat tentang kepentingan  umum  dan  bertindak atas  dasar  itu,  sehingga  tidak  nyata- nyata  bertentangan  dengan  tujuan atau kepentingan pribadi mereka.
2. Dari  persyaratan  pertama  ini,  timbul persyaratan  kedua:  mereka  benar- benar harus amat padu dan homogen
8 Susanto dan Muhammad Iqbal, “Dinamika  Penegakan  Hukum  Pada  Konteks Keterbukaan  Informasi  Keuangan  Partai  Politik,” Proseding  Seminar  Nasional  Akuntansi 2,  no.  1 (2019).
9 M.  Budiardjo, Dasar-Dasar  Ilmu  Politik (Jakarta: Gramedia, 1986), hlm. 46.
10 R.A Dahl, Demokrasi dan Para Pengritiknya (Jakarta:  Yayasan  Obor  Indonesia, 1992), hlm. 73.

## Volksgeist
dalam  hal  ciri-ciri  yang  khas  yang, kalau tidak demikian halnya, cenderung menimbulkan konflik politik dan perbedaan pendapat yang tajam  mengenai  kepentingan  umum. Menurut  pandangan  ini,  tidak  ada negara  yang  dapat  berharap  menjadi suatu  polis  yang  baik  apabila  warga negaranya  memiliki  perbedaan  yang besar  dalam  sumber  daya  ekono- minya  dan  jumlah  waktu  lowong yang  mereka  punyai,  atau  apabila mereka  menganut  agama  yang berbeda-beda,  atau  menggunakan bahasa  yang  berlainan,  atau  berbeda sama  sekali  dalam  hal  pendidikan, atau  tentu  saja,  apabila  mereka berbeda  dalam  hal  ras,  budaya,  atau kelompok etnis.
3. Jumlah  warga  negara  harus  sangat kecil,  yang  secara  ideal  bahkan  jauh lebih  kecil  dari  40.000  sampai 50.000  yang  terdapat  di  Athena.
Jumlah demos yang kecil itu penting, karena  tiga  alasan.  Pertama,  jumlah warga  negara  yang  kecil  akan menghindari  keragaman  dan  meng- hindari  ketidakserasian  yang  akan timbul oleh perluasan wilayah negara, perbedaan bahasa, perbedaan agama,  perbedaan  sejarah,  dan perbedaan  etnis.  Kedua,  jumlah warga  negara  yang  kecil  akan memudahkan  warga  negara  menge- nal (mempunyai pengetahuan)
tentang kota atau warga kota melalui pengamatan, pengalaman, dan diskusi yang memungkinkan mereka mengetahui  kebaikan  bersama  dan membedakannya  dari  kepentingan pribadi  atau  perseorangan.  Terakhir, jumlah warga negara yang kecil, jika
warga  negara  harus  berkumpul  agar berfungsi  sebagai  penguasa  kota yang berdaulat akan mudah pelaksanaannya.
4. Warga negara harus dapat
berkumpul  dan  secara  langsung memutuskan  undang-undang  dan keputusan-keputusan mengenai kebijakan. Demikian kokohnya pandangan  ini  dipercayai,  sehingga orang  Yunani  mengalami  kesukaran untuk membayangkan adanya pemerintahan  perwakilan,  apalagi menerima sebagai alternatif yang sah terhadap demokrasi langsung.
5. Partisipasi warga negara tidak terbatas  pada  pertemuan-pertemuan majelis  saja.  Mereka  juga  berpar- tisipasi aktif dalam memerintah kota, karena  di  Athena  terdapat  lebih  dari seribu jabatan, yang kebanyakan diisi dengan  jalan  undian  dan  hampir semua  jabatan  untuk  jangka  waktu satu tahun serta dapat diduduki sekali seumur hidup.
6. Negara  kota  harus  otonom.  Karena prinsipnya negara kota harus swasembada,  tidak  hanya  secara politik,  tetapi  juga  secara  ekonomi dan militer. Negara kota benar-benar harus  memiliki  persyaratan  yang diperlukan  untuk  suatu  kehidupan yang baik. Tetapi untuk menghindari ketergantungan yang berlebihan pada perdagangan  luar  negeri,  kehidupan yang  baik  adalah  kehidupan  yang sederhana.  Dengan  cara  demikian, demokrasi berhubungan dengan sifat-sifat kebijakan hidup sederhana, bukan dengan kemakmuran.

## Volksgeist
Vol. 2 No. 2 Desember 2019 DOI 10.24090/volksgeist.v2i2.2844
Awal  sejarah  demokrasi  di  Yunani sudah  sangat  berbeda  penerapan  prinsip- prinsipnya yang  dikembangkan  dalam negara modern. Kehidupan masyarakat yang dijalankan berdasarkan sistem demokratis di bawah rule of law. Misalnya, menggariskan, bahwa:
1. Adanya  perlindungan  konstitusional, dengan sistem pemerintahan berdasar  konstitusi,  konstitusi  selain menjamin  hak-hak  individu,  harus menentukan  pula  cara  prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin.
2. Adanya  badan  kehakiman  yang bebas  dan  tidak  memihak  ( indepen- dent and impartial tribunals ),
3. Adanya  pemilihan  umum  yang bebas,
4. Adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat,
5. Adanya  kebebasan  berserikat  atau berorganisasi dan beroposisi, dan
6. Adanya pendidikan kewargane- garaan ( civic education ).
Pandangan  lain  dikemukakan  oleh Sargent  (1987),  bahwa  unsur-unsur  kunci demokrasi adalah:
1. Keterlibatan  rakyat  dalam  pengam- bilan keputusan politik,
2. Tingkat  persamaan  hak  di  antara warga negara,
3. Tingkat  kebebasan  dan  kemer- dekaan  yang  diberikan  pada  atau dipertahankan  dan  dimiliki  oleh warga negara,
4. Sistem perwakilan, dan
5. Sistem  pemilihan  dan  ketentuan mayoritas.
Karakteristik  paling  mendasar  dari setiap  sistem  demokrasi  adalah  pandangan tentang  warga  negara  (orang)  yang  harus dilibatkan  dalam  pengambilan  keputusan politik,  baik  secara  langsung  maupun melalui  perantara  wakil.  Asumsi  utama  dari pandangan  ini  adalah  bahwa  orang  harus memiliki hak untuk mendiskusikan kebijaksanaan  negara  tentang  hal-hal  yang dilakukan  atas  nama  rakyat.  Keterlibatan orang  dalam  pengambilan  keputusan  politik dipandang  baik  oleh  rakyat,  karena  dengan demikian  rakyat  merasa  ikut  bertanggung jawab  menetapkan  kebijakan  dan  akan mengimplementasikan kebijakan tersebut.
Maka  karakteristik  lain  dari  negara yang  demokratis  adalah  kebebasan  dan kemerdekaan  yang  diberikan  kepada  warga atau  dipelihara  dan  dimiliki  oleh  warga. Kebebasan  dan  kemandirian  diberikan kepada  atau  dipelihara  dan  dimiliki  oleh warga negara itulah sering disebut hak alami atau hak asasi manusia. Hak manusia dalam kehidupan  negara,  seperti  hak  untuk memilih,  kebebasan  berekspresi,  kebebasan pers,  kebebasan  beragama,  kebebasan  dari perlakuan  sewenang-wenang  oleh  sistem politik  dan  hukum,  kebebasan  bergerak  dan kebebasan berkumpul dan berserikat. Dalam pemahaman  seperti  itu,  tidak  ada  yang  lain sebagai perwujudan manifestasi dari implementasi budaya demokratis di masyarakat.  Dalam  hal  ini  kekebasan berpendapat  memiliki  fungsi  yang  penting dalam ranah demokrasi. 11
Pendapat  secara  umum  diartikan sebagai  buah  gagasan  atau  buah  pikiran. Berpendapat berarti mengemukakan gagasan
11 Susanto dan Muhammad Iqbal, “Pengabdian  Kepada Masyarakat Dalam Sinergitas Akademisi  Dan  TNI  Bersama  Tangkal  Hoax  Dan Black Campaign” Volume 2 Nomor 1 (2019): 8–16.

## Volksgeist
atau mengeluarkan pikiran.
Dalam kehidupan negara Indonesia, seseorang yang mengemukakan pendapatnya atau
mengeluarkan  pikirannya  dijamin  secara konstitusional.  Hal  itu  dinyatakan  dalam Undang-undang  Dasar  1945,  Pasal  28, bahwa Kemerdekaan berserikat dan berkumpul,  mengeluarkan  pikiran  dengan lisan  dan  tulisan  dan  sebagainya  ditetapkan dengan undang-undang.
Jaminan konstitusional dalam Undang-undang  Dasar  1945  juga  menyata- kan, bahwa kebebasan mengeluarkan pendapat  juga  merupakan  bagian  dari  hak asasi  manusia  (Pasal  28  E  ayat  (3)).  Warga negara  yang  menyampaikan  pendapatnya  di muka  umum  berhak  untuk  mengeluarkan pikiran  secara  bebas  dan  memperoleh perlindungan  hukum  (Pasal  5  Undang- undang  No.  9  Tahun  1998).  Mengeluarkan pikiran  secara  bebas  adalah  mengeluarkan pendapat, pandangan, kehendak, atau perasaan  yang  bebas  dari  tekanan  fisik, psikis,  atau  pembatasan  yang  bertentangan dengan tujuan pengaturan tentang kemerdekaan  menyampaikan  pendapat  di muka umum. Dengan demikian, orang bebas mengeluarkan  pendapat  tetapi  juga  perlu pengaturan  dalam  mengeluarkan  pendapat tersebut  agar  tidak  menimbulkan  konflik yang berkepanjangan antar-anggota masyarakat.
Tujuan  pengaturan  tentang  kemer- dekaan  menyampaikan  pendapat  di  muka umum  sebagaimana  yang  termaktub  dalam Undang-undang  No.  9  Pasal  4  Tahun  1998, adalah sebagai berikut:
1. Mewujudkan kebebasan yang bertanggung  jawab  sebagai  salah satu pelaksanaan hak asasi manusia sesuaidengan Pancasila
dan Undang-undang Dasar 1945;
2. Mewujudkan  perlindungan  hukum yang  konsisten  dan  berkesinam- bungan  dalam  menjamin  kemerde- kaan menyampaikan pendapat;
3. Mewujudkan  iklim  yang  kondusif bagi berkembangnya partisipasi dan kreativitas  setiap  warga  negara sebagai perwujudan hak dan tanggung  jawab  dalam  kehidupan berdemokrasi;
4. Menempatkan tanggung jawab
sosial  kehidupan  bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, tanpamengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok
Dalam Pasal 6 UU No. 9 Tahun 1998 dinyatakan,  bahwa  warga  negara  yang menyampaikan  pendapat  di  muka  umum berkewajiban  dan  bertanggung  jawab  untuk (1)  menghormati  hak-hak  dan  kebebasan orang  lain,  (2)  menghormati  aturan-aturan moral  yang  diakui  umum,  (3)  menaati hukum  dan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku,  (4)  menjaga  dan menghormati  keamanan  dan  ketertiban hukum, dan (5) menjaga keutuhan persatuan dan  kesatuan  bangsa.  Kewajiban  dan tanggung  jawab  aparatur  pemerintah  diatur dalam Pasal 7 UU No. 9 Tahun 1998 untuk (1)  melindungi  hak  asasi  manusia,  (2) menghargai  asas  legalitas,  (3)  menghargai prinsip  praduga  tidak  bersalah,  dan  (4) menyelenggarakan  pengamanan.  Sedang masyarakat  berhak  berperan  serta  secara bertanggung jawab agar penyampaian pendapat  di  muka  umum  dapat  berlangsung secara  aman,  tertib,  dan  damai  (Pasal  8  UU No.  9  Tahun  1998).Bentuk  penyampaian pendapat di muka umum dapat dilaksanakan dengan  unjuk  rasa  atau  demonstrasi,  pawai, rapat  umum,  atau  mimbar  bebas.  Bentuk

## Volksgeist
Vol. 2 No. 2 Desember 2019 DOI 10.24090/volksgeist.v2i2.2844
penyampaian  pendapat  tersebut  juga  berkait erat  dengan  persoalan  pers  dan  penyiaran sebagaimana diatur dalam UU No. 19 Tahun 2002  tentang  pers  dan  UU  No.  32  Tahun 2002 tentang penyiaran.

## Kebebasan  Berpendapat  dalam  Alam Demokrasi
Kebebasan  menyampaikan  pendapat sejatinya merupakan hak yang melekat pada setiap  individu  yang  kemudian  dikenal dengan  Hak  Asasi  Manusia  dan  menjadi salah  satu  tanda  negara  demokrasi. 12 Suatu negara  dapat  disebut  sebagai  negara demokrasi manakala ia memberikan kebebasan  hak  kepada  warganya  untuk menyampaikan  aspirasi  pendapatnya  baik lisan  maupun  tulisan.  Jadi  secara  singkat bahwa  demokrasi  adalah  suatu  keadaan negara  dimana  dalam  sistem  pemerin- tahannya berkedaulatan pada rakyat, pemerintahan  rakyat  dan  kekuasaan  oleh rakyat. 13 Namun  demikian,  penyampaian pendapat  tersebut  kembali  bergantung  pada kebijakan di suatu negara. Apalagi kemudian saat  ini  pengemukaan  pendapat  dapat dilakukan  melalui  media  sosial  tanpa  batas. Oleh  karena  itu,  sejatinya  kebebasan berpendapat  di  media  pun  sejatinya  tidak bebas  sebebas-bebasnya,  perlu  adanya batasan  agar  tidak  disalahgunakan  untuk
12 Ellya  Rosana,  “Negara  Demokrasi  Dan Hak  Asasi  Manusia,” Jurnal  Tapis:  Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam 12, no. 1 (5 Januari 2016):
hlm.
38,
https://doi.org/10.24042/tps.v12i1.827.
13 Ali  Mustofa  Kamal,  “Menimbang Signifikansi  Demokrasi  Dalam  Perspektif  Al- Qur’an,” ULUL ALBAB Jurnal  Studi Islam 16,  no.
1 (10 September 2015): hlm. 47, https://doi.org/10.18860/ua.v16i1.2783.
menghina, merendahkan pihak lain, dan lain sebagainya. 14
Dalam  sistem  demokrasi,  sejatinya kebebasan  berbicara  dan  mengemukakan pendapat  dapat  dilakukan  dalam  sebuah forum  yang  disebut  dengan  musyawarah. Dalam  musyawarah  terkandung  sejumlah elemen  yang  dengan  sendirinya  mempunyai keterkaitan  dengan  politik  yakni  partisipasi, kebebasan  dan  persamaan.  Tidak  mungkin praktik  musyawarah  tanpa  mengamalkan ketiga  elemen  tersebut.  Musyawarah  sangat diperlukan  sebagai  bahan  pertimbangan  dan tanggung jawab bersama. Sikap musyawarah juga  merupakan  penghargaan  terhadap pendapat  orang  lain,  karena  berbagai pendapat  yang  disampaikan  merupakan ijtihad dan menjadi pertimbangan bersama. 15
Lebih lanjut, Subaidi Qomar sebagaimana  mengutip  M.  Amin  Rais menyatakan  bahwa  dalam  sistem  demokrasi setidak-tidaknya mengandung sepuluh kriteria, yakni: 16
1. Partisipasi dalam pembuatan keputusan;
2. Persamaan di depan hukum ;
3. Distribusi pendapatan secara adil;
4. Kesemapatan pendidikan yang sama;
14 Siti Tatmainul Qulub, “Batasan Kebebasan  Berpendapat  Dalam  Menyampaikan
Argumentasi  Ilmiah  Di  Media  Sosial  Perspektif Hukum  Islam,” Al-Jinayah:  Jurnal  Hukum  Pidana
Islam 4, no. 02 (2018): hlm. 251-252, https://doi.org/10.15642/aj.2018.4.02.247-267. 15 Japarudin Japarudin, “Demokrasi Perspektif Islam Syûrâ Dan Kebebasan Berpendapat Studi Kasus Demokrasi Di Indonesia,” El-Afkar:  Jurnal  Pemikiran  Keislaman  Dan  Tafsir Hadis 4,  no.  2  (3  Desember  2015):  hlm.  158-159, https://doi.org/10.29300/jpkth.v4i2.1329.
16 Subaidi Qamar, “Politik Islam, Demokrasi, ‘Kepekaan Gender’, dan Feminisme,” .
42, no. 1 (1 Juni 2008): hlm. 151, https://doi.org/10.14421/asy-syir'ah.2008.%x.

## Volksgeist
5. Adanya  empat  macam  kebebasan,
yakni  kebebasan  mengemukakan pendapat, kebebasan persurat
kabaran,  kebebasan  berkumpul  dan kebebasan beragama;
6. Ketersediaan dan keterbukaan informasi;
7. Mengindahkan tata krama politik;
8. Kebebasan individu;
9. Semangat kerjasama;
10. Hak untuk proses.
Diantara  kriteria  di  atas,  secara  jelas elemen  kebebasan  berpendapat  dijelaskan secara  detail.  Dukungan  alam  demokrasi untuk  mengemukakan  pendapat  diberikan akses dan sangat luas dalam rangka kebaikan bersama. Begitu hal dalam proses pembangan  sebuah  negara  menuju  tata kelola  yang  baik  ( good  governance )  harus didukung  oleh  masukan  dari  berbagai  pihak dan juga kontrol dari publik. 17 Tanpa adanya ruang  demokrasi  dalam  sebuah  tata  kelola negara maka hal ini sulit terwujud.
Pada  hakikatnya,  negara  Indonesia telah mengakomodasi prinsip-prinsip di atas dan  Indonesia  memiliki  regulasi  yang  dapat memberikan  payung  hukum  yang  jelas  bagi masyarakat  untuk  berpendapat,  terlebih  saat ini  tengah  berada  di  era  teknologi  informasi yang meniscayakan ketiadaan sekat. Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan tujuan nasional berdasarkan suatu  sistem  demokrasi.  Di  Indonesia, kebebasan  berpendapat  dijamin  secara konstitusional yang kemudian secara
17 Muhammad  Iqbal  Juliansyahzen,  “Good Governance  Perspektif  Maqaasid  Asy-Syaari’ah Kontemporer,” AKADEMIKA:  Jurnal  Pemikiran Islam 23,  no.  1  (18  Agustus  2018):  hlm.  58, https://doi.org/10.32332/akademika.v23i1.1195.
eksplisit  dinyatakan  dalam  pasal  28  UUD 1945 yang berisikan bahwa:
“kemerdekaan berserikat dan berkumpul,  mengeluarkan  pikiran dengan  lisan  dan  tulisan  dan sebagainya  yang  ditetapkan  oleh Undang-Undang.”
Penjelasan  lebih  lanjut  terhadap kebebasan  berpendapat  bahwa  kebebasan mengeluarkan  pendapat  juga  merupakan bagian  dari  Hak  Asasi  Manusia. 18 Hal  ini didukung dalam UU No 9 tahun 1998 Pasal 5  tentang  kemerdekaan  menyampaikan pendapat dimuka umum bahwa negara yang menyampaikan  pendapat  di  muka  umum berhak untuk a) mengeluarkan pikiran secara bebas, b) memperoleh perlindungan hukum. 19

## Penutup
People power yang selalu diidentikan dengan  penyebaran  propaganda  melalui media sosial secara massif dalam bentuk aksi turun ke jalan secara serempak, meluas, dan besarbesaran  di  seluruh  Mesir  bertujuan untuk  menyatukan  kekuatan  rakyat,  dimana penekanan  dalam  hal  ini  adalah  semakin besar  sumber  daya  yang  dimobilisasi, semakin  besar  pula  tekanan  yang  diterima. Meskipun  demikian, people  power pun selalu  dikait-kaitkan  dengan  implementasi perlindungan  hak  konstitusional  dengan dalih Undang-undang Dasar 1945, Pasal 28, bahwa Kemerdekaan berserikat dan berkumpul,  mengeluarkan  pikiran  dengan
18 Rosana,  “Negara  Demokrasi,”  hlm.  37-
38;  Baca  lebih  lanjut  pada.  Sirajuddin  Fikri, “Makna  Demokrasi  Dalam  Islam,” Tamaddun: Jurnal  Kebudayaan  Dan  Sastra  Islam 16,  no.  2 (2016): hlm. 113-114.
19 Qulub,
“Batasan Kebebasan Berpendapat,” hlm. 252-253.

## Volksgeist
Vol. 2 No. 2 Desember 2019 DOI 10.24090/volksgeist.v2i2.2844
lisan  dan  tulisan,  tentu  hal  tersebut  selama masih dalam koridor yang diamanatkan oleh Undang-undang  Dasar  1945  maka people power yang  dimaksud  tersebut  akan dianggap akifitas yang konstitusional.
Namun  sebaliknya  jika people  power tersebut  diluar  koridor  Undang-undang Dasar  1945  sebgaimana  praktinya  yang terjadi di Mesir dan Filipina, dimana people power yang  dimaksud  ditujukan  untuk menggulingkan  dengan  paksa  pemerintahan yang  sah,  maka  akan  secara  otomatis dianggap sebagai pergerakan inkons- titusional.
Pada Konsep Demokrasi atau kekuasaan  rakyat  menekankan  beberapa rambu-rambu  penting  sebagai  instrument dalam  mewujudkan rule  of  law dengan menjamin perlindungan konstitusional.
Dengan  sistem  pemerintahan  yang  berdasar konstitusi, selain menjamin hak-hak individu,  harus  menentukan  pula  cara prosedural  untuk  memperoleh  perlindungan atas  hak-hak  yang  dijamin.  Mewujudkan badan  kehakiman  yang  bebas  dan  tidak memihak, merancang pemilihan umum yang bebas  dan  adil,  adanya  kebebasan  untuk menyatakan pendapat.
Adanya  kebebasan  berserikat  atau berorganisasi dan kaitannya dengan kebebesan  berpendapat  diartikan  sebagai buah  gagasan  atau  buah  pikiran.  Berpen- dapat  berarti  mengemukakan  gagasan  atau mengeluarkan  pikiran.  Dalam  kehidupan negara Indonesia, seseorang yang mengemukakan  pendapatnya  atau  menge- luarkan  pikirannya  dijamin  secara  oleh konstitusional.  Hal  itu  dinyatakan  dalam UUD  1945  Pasal  28  bahwa  Kemerdekaan berserikat  dan  berkumpul,  mengeluarkan pikiran  dengan  lisan  dan  tulisan  dan sebagainya  ditetapkan  dengan  undang-
undang. Jaminan konstitusional dalam UUD 1945  juga  menyatakan  bahwa  kebebasan mengeluarkan  pendapat  juga  merupakan bagian  hak  asasi  manusia  (Pasal  28  E  ayat (3)).
Dan  konteks  kebebasan  Pendapat  di batasi dengan Pasal 6 UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat  Di  Muka  Umum  menyatakan, bahwa  warga  negara  yang  menyampaikan pendapat  di  muka  umum  berkewajiban  dan bertanggung  jawab  untuk  (1)  menghormati hak-hak  dan  kebebasan  orang  lain,  (2) menghormati  aturan-aturan  moral  yang diakui  umum,  (3)  menaati  hukum  dan ketentuan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku, (4) menjaga dan menghormati keamanan  dan  ketertiban  hukum,  dan  (5) menjaga  keutuhan  persatuan  dan  kesatuan bangsa.    Kedudukan people  power sampai saat  ini  belum  diatur  secara  tegas  dalam regulasi  di  Republik  Indonesia,  namun people  power bisa  saja  diartikan  sebagai representasi  kebebasan  berpendapat  yang konstitusional  selama  mengikuti  rambu- rambu yang tertuang dalam UU No. 9 Tahun 1998.

## Daftar Pustaka
Dahl, R.A. Demokrasi dan Para Pengritiknya . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1992. Fikri, Sirajuddin. “Makna Demokrasi Dalam Islam.” Tamaddun: Jurnal Kebudayaan  Dan  Sastra  Islam 16,
no. 2 (2016): 353–68.
Japarudin, Japarudin. “Demokrasi Perspektif
Islam Syûrâ Dan Kebebasan Berpendapat Studi Kasus Demokrasi Di  Indonesia.” El-Afkar:  Jurnal

## Volksgeist
Pemikiran  Keislaman  Dan  Tafsir Hadis 4,  no.  2  (3  Desember  2015): 156–65. https://doi.org/10.29300/jpkth.v4i2.1 329.
Juliansyahzen,  Muhammad  Iqbal.  “Good
Governance  Perspektif  Maqaasid Asy-Syaari’ah Kontemporer.”
AKADEMIKA:  Jurnal  Pemikiran Islam 23,  no.  1  (18  Agustus  2018):
57–86. https://doi.org/10.32332/akademika.v 23i1.1195. Kamal, Ali Mustofa. “Menimbang Signifikansi Demokrasi Dalam Perspektif Al-Qur’an.” ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam 16, no. 1 (10 September 2015): 45–61. https://doi.org/10.18860/ua.v16i1.27 83.
Lubis,  Arfan,  dan  Ikhsan. Akuntansi Keperilakuan .  2.  Jakarta:  Salemba Empat, 2011.
M.  Budiardjo. Dasar-Dasar  Ilmu  Politik .
Jakarta: Gramedia, 1986.
Muhammad,
Iqbal. “Implementasi Efektifitas  Asas  Oportunitas  di Indonesia dengan Landasan Kepentingan  Umum.” Jurnal  Surya
Kencana  Satu:  Dinamika  Masalah Hukum dan Keadilan Volume 9, no.
1 (2018).
“People  Power  sekarang  slogan  kosong  aja tidak  ada  isinya.”  News,  t.t. https://tirto.id/.
Qamar,  Subaidi.  “Politik  Islam,  Demokrasi,
‘Kepekaan Gender’, dan Feminisme.”  .  42,  no.  1  (1  Juni 2008): 149–77.
https://doi.org/10.14421/asy- syir'ah.2008.%x.
Qulub,  Siti  Tatmainul.  “Batasan  Kebebasan Berpendapat  Dalam  Menyampaikan Argumentasi Ilmiah Di Media Sosial Perspektif Hukum  Islam.” Al- Jinayah:  Jurnal  Hukum  Pidana Islam 4,  no.  02  (2018):  247–67. https://doi.org/10.15642/aj.2018.4.02 .247-267.
Ricklef,  M.C.,  B  Lockhart  B,  dan  A  Lau.
Sejarah  Asia  Tenggara  dari  Masa Prasejarah  Sampai  Kontemporer .  2 ed.  Jakarta:  Komunitas  Bambu, 2013.
Rosana, Ellya. “Negara Demokrasi Dan Hak Asasi  Manusia.” Jurnal  Tapis: Jurnal  Teropong  Aspirasi  Politik Islam 12, no. 1 (5 Januari 2016): 37–
53.
https://doi.org/10.24042/tps.v12i1.82 7.
Sati,  Ali.  “People  Power  Ditinjau  Dari
Perspektif  Al-Qur’an  Dan  Sunnah.” Jurnal El-Qonuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyari’ahan Dan Pranata Sosial 5, no.  1  (30  Juni  2019):  1–16. https://doi.org/10.24952/el- qonuniy.v5i1.1761.
Susanto,  dan  Muhammad  Iqbal.  “Dinamika Penegakan  Hukum  Pada  Konteks Keterbukaan  Informasi  Keuangan Partai  Politik.” Proseding  Seminar Nasional Akuntansi 2, no. 1 (2019).
———.  “Pengabdian  Kepada  Masyarakat
Dalam  Sinergitas  Akademisi  Dan TNI  Bersama  Tangkal  Hoax  Dan Black  Campaign”  Volume  2  Nomor
1 (2019): 8–16.