fisip.publiccorner@wiraraja.ac.id
Vol 18, nomor 2, Desember 2023
ejournalwiraraja.com
ISSN 2443-0714 E-ISSN 2621-475X
Aktivisme Masyarakat Desa Wadas Menolak Pertambangan Sebagai Bagian

## dari Ruang Politik
Activism of Wadas Village Resisting Mining as Part of Political Space
Oleh :
Muhamad Fathan Mandela 1) , Ridwan 2)
1)2) Prodi Magister Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta E-mail: fmandela271@gmail.com **

## Abstract
This  article  writes  about  the  agrarian  conflict  that  occurred  in  Wadas  Village,  the  conflict began  with  the  government's  plan  to  build  a  bener  dam  in  Purworejo  Regency,  the construction of the dam required andesite rock material which the Wadas Village government used as a place for mining the rock. The people of Wadas Village considered that the mining would only damage the environment and eliminate their livelihoods. This article aims to look at the activism of the people of  Wadas Village in fighting for  their land using Hansson and Weiss'  Political  Space  theory  approach.  The  method  used  is  qualitative  with  a  descriptive approach. The results of this article show that the people of Wadas Village use their Political Space by moving  together  in  the GEMPADEWA  and  Wadon  Wadas organizations,  creating an  independent  Political  Space  to  carry  out  various  actions  that  face  directly  with  the government.  The  conclusion  of  this  article  shows  that  the  people  of  Wadas  Village  use Political Space as a forum for struggle because of the injustice and discrimination they get, as  a  recommendation,  the  government  should  look  for  new  areas  where  there  are  andesite rocks,  because  according  to  the  city  spatial  plan  which  explains  that  Wadas  Village  is  a disaster-prone area.
Keywords : Wadas Village, Agrarian Conflict, Political Space

## Abstrak
Artikel ini menulis tentang konflik agraria yang terjadi di Desa Wadas, konflik bermula dari rencana  pemerintah  untuk  membangun  bendungan  bener  di  Kabupaten  Purworejo, pembangunan bendungan tersebut memerlukan material batuan andesit yang oleh pemerintah Desa Wadas dijadikan tempat untuk pertambangan batuan tersebut. Masyarakat Desa Wadas menilai  pertambangan  tersebut  hanya  akan  merusak  lingkungan  dan  menghilangkan  mata penceharian mereka. Artikel ini mempunyai tujuan untuk melihat aktivisme masyarakat Desa Wadas  dalam  memperjuangkan  tanah  mereka  dengan  pendekatan  teori  Ruang  Politik Hansson dan Weiss. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil  dari  artikel  ini  menunjukan  bahwa  masyarakat  Desa  Wadas  memakai  Ruang  Politik mereka  dengan  bergerak  bersama  dalam  organisasi  GEMPADEWA  dan  Wadon  Wadas, menciptakan  Ruang  Politik  yang  independen  untuk  melakukan  berbagai  aksi  yang berhadapan langsung dengan pemerintah. Kesimpulan dari artikel ini menunjukan masyarakat Desa  Wadas  menggunakan  Ruang  Politik  sebagai  wadah  perjuangan  karena  adanya ketidakadilan dan diskriminatif yang mereka dapatkan, sebagai bahan rekomendasi seharunya pemerintah  mencari  wilayah  baru  yang  terdapat  batuan  andesit,  karena  sesuai  rencana  tata ruang kota yang menjelaskan bahwa Desa Wadas adalah dearah yang rawan bencana.
Kata Kunci : Desa Wadas, Konflik Agraris, Ruang Politik
fisip.publiccorner@wiraraja.ac.id
Vol 18, nomor 2, Desember 2023
ejournalwiraraja.com
ISSN 2443-0714 E-ISSN 2621-475X

## 1. PENDAHULUAN
Sebagai  negara  yang  sangat  kaya akan  sumber  daya  alam,  Indonesia diperkirakan  memiliki  cadangan  devisa sebesar  Rp  200.000  triliun  jika  hasil kekayaan  alam  tersebut  dicairkan  dalam bentuk  uang  (Praditya,  2014).  Akan tetapi  realisasi  untuk  pemasukan  ke  kas negara belum seluruhnya optimal, seperti catatan  dari  Kementerian  Keuangan tahun  2022  mengungkapkan  bahwa pendapatan  negara  dari  sumber  daya alam  hanya  sebesar  Rp  74,44  triliun, dengan  rincian  Rp  49,43  triliun  dari minyak  dan  gas  bumi,  sementara  dari sektor  nonmigas  hanya  Rp  24,01  triliun (Dihni, 2022).
Tabel 1: Pendapatan Sumber Daya Alam
Tahun 2017-2022
Sumber: databoks.katadata.co.id . 2022
Walapun  pendapatan  dari  hasil sumber  daya  alam  setiap  tahunnya meningkat, itu tidak cukup menggembirakan.  Pengelolaan  sumber daya alam masih sangat sering
menimbulkan  konflik  vertikal  antara masyarakat  dengan  pemerintah,  terutama konflik  agraria  yang  sampai  saat  ini masih sering terjadi.
Konflik  agraria  pada  2022  terjadi di  setidaknya  459  desa  dan  kota  di Indonesia dengan 346.402 kepala keluarga  terdampak  (CNN  Indonesia, 2023).
Tabel 2: Konflik Agraria Menurut Sektor Tahun 2022
Sumber: DataIndonesia.id . 2023
Berdasarkan tabel di atas, walaupun menempati posisi ke-6, konflik agraria  akibat  aktivitas  pertambangan acap  kali  menjadi  berita  nasional  dan mendapatkan  perhatian  luas  karena bentuk perlawanan yang lakukan masyarakat atau tindakan represif negara kepada  masyarakat  lokal.  Belum  hilang dari  ingatan  kita  mengenai  konflik  yang terjadi  antara  masyarakat  pegunungan Kendeng  dengan  PT.  Semen  Indonesia. Konflik  terjadi  karena  adanya  perbedaan kepentingan  antara  masyarakat  lokal suku  Samin  dengan  pemerintah  melalui
fisip.publiccorner@wiraraja.ac.id
Vol 18, nomor 2, Desember 2023
ejournalwiraraja.com
ISSN 2443-0714 E-ISSN 2621-475X
Badan  Usaha  Milik  Negara  PT.  Semen Indonesia.  Di  satu  sisi  pemerintah menilai  pertambangan  dilakukan  untuk pembangunan  dan  investasi.  Di  sisi  lain, masyarakat suku Samin menilai pertambangan  hanya  akan  merusak lingkungan  tempat  mereka  bergantung hidup (Subekti, 2016).
Konflik  agraria  yang  banyak terjadi seolah tidak menjadi pembelajaran bersama,  karena  sampai  saat  ini  masih terus terjadi. Yang terbaru dan mendapatkan  perhatian  banyak  pihak adalah  konflik  agraria  yang  terjadi  di Desa  Wadas.  Konflik  tersebut  bermula dari rencana pemerintah untuk membangun  bendungan  di  Kecamatan Bener.  Bendungan  tersebut  memerlukan material  berupa  batuan  andesit  yang mana  oleh  pemerintah,  batuan  tersebut diambil  di  Desa  Wadas.  Bendungan bener merupakan Proyek Strategis Nasional  yang  akan  memasok  sebagaian besar kebutuhan air ke Bandara Yogyakarta  International  Airport  di Kabupaten  Kulon  Progo,  Yogyakarta (Kompas.com, 2022).
Pertambangan  batuan  andesit  di Desa  Wadas  dinilai  janggal  karena  tidak melihat  Rencana  Tata  Ruang  dan Wilayah  Kabupaten  Purworejo  yang justru merekomendasikan lokasi lain. Hal itu  disampaikan  oleh  anggota  komisi  III
DPRI RI Muhammad Nasir Djamil sepeti yang dilansir
dilaman wartaekonomi.co.id (2022). Nasir
menyebut  awal  mula  konflik  terjadi karena  keluarnya  rekomendasi  AMDAL dari Kementrian PUPR untuk pertambangan  batuan  andesit  di  Desa Wadas  yang  justru  berbalik  dengan rekomendasi  Rencana  Tata  Ruang  dan Wilayah Kabupaten Purworejo.
Perjalanan panjang penuh perjuangan  masyarakat  Desa  Wadas  dari tahun  2013  mencapai  puncak  pada Februari  tahun  2022  lalu,  ketika  isu wadas  menjadi  isu  nasional  karena memperlihatkan  bentrokan  yang  terjadi antara aparat kepolisian dengan masyarakat Wadas yang berakhir dengan penangkapan  puluhan  masyarakat  Desa Wadas  (Kompas.com,  2022).  Komisi Nasional  Hak  Asasi  Manusia  (Komnas HAM)  menyampaikan  telah  terjadi pelanggaran  HAM  akibat  bentrok  yang terjadi,  yang  menyebabkan  jatuhnya korban  dari  pihak  masyarakat  Wadas yaitu  mengalami  luka-luka.  Selain  itu terdapat  penyitaan terhadap barang milik warga  yang  dilakukan  oleh  aparat keamanan (Detik.com, 2022).
Perlu digarisbawahi bahwa masyarakat  Desa  Wadas  tidak  menolak pembangunan  Bendungan  Bener.  Yang ditolak warga adalah rencana
fisip.publiccorner@wiraraja.ac.id
Vol 18, nomor 2, Desember 2023
ejournalwiraraja.com
ISSN 2443-0714 E-ISSN 2621-475X
pertambangan batuan andesit yang ada di desa  mereka  (CNN  Indonesia,  2022). Sebagai  bagian  dari  aktivisme  ruang politik, mereka secara independen memobilisasi  diri  masing-masing  untuk berjuang  mempertahankan  tanah  atas milik mereka. Untuk itu dalam artikel ini akan di deskripsikan bagaimana masyarakat  Desa  Wadas  membentuk ruang  politik  mereka,  memobilisasi  diri dalam kelompok sebagai aktor sosial.

## 2. TINJAUAN TEORITIS
Konflik  agraria  menurut  Zakie (2016)  hadir  karena  adanya  hubungan antara  orang  atau  kelompok  yang  terkait dalam  masalah  hasil  bumi  dan  segala kekayaan  alam  yang  ada,  baik  diatas permukaan  bumi  ataupun  didalam  perut bumi.  Sementara  itu  Susilo  (2022) mencatat  konflik  agraria  muncul  karena adanya perselihan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi,  badan  hukum,  lembaga  yang mempunyai  kecenderungan  atau  sudah berdampak  luas.  Adapun  salah  satu faktornya berkaitan dengan nilai ekonomis tanah yang tinggi dan kesadaran masyarakat yang meningkat.
Kasus konflik agraria di Indonesia  bukan  sekali  saja  terjadi. Sebagai  contoh,  konflik  agraria  PTPN  II di Sumatera Utara, konflik agraria antara
masyarakat  Pape  dengan  PT  Sumber Mineral Nusantara (SMN) di Bima, Nusa Tenggara  Barat,  atau  sengketa  lahan antara  masyarakat  adat  dengan  PT  Barat Selatan  Makmur  Investindo  (BSMI)  di Mesuji, Lampung (Zakie, 2016).
Telah  terdapat  beberapa  kajian akademik  yang  melakukan  penelitian mengenai  konflik  tersebut.  Seperti  Doris dan  Sihotang  (2022)  yang  melihat konflik  akibat  pertambangan  di  Desa Wadas  dengan  konsep  politik  demokrasi Jean-Jacques Rousseau, sedangkan Pariyatman dkk  (2022)  meninjau dengan pendekatan teori Rekognisi Axel Honneth,  sementara  itu  Adriansa  (2020) memotret  konflik  yang  terjadi  dengan pendekatan socio-legal .
Dalam mendapatkan sudut pandang  yang  berbeda  dengan  penelitian terdahulu,  penulis  menggunakan  teori ruang  politik  yang  disampaikan  oleh Hansson  dan  Weiss  (2018).  Mengambil contoh  masyarakat  pedesaan  di  Thailand yang  terdorong  untuk  berpartisipasi secara  politik  hal  itu  menunjukan kesadaran  sensitivias  yang  berorientasi pada  hak-hak  yang  kurang  terwakili, maksud  dari  penggalan  cerita  tersebut menunjukan  bahwa  ruang  politik  tidak hanya terbatas pada negara, ruang politik mencakup  arena  pasrtisipasi  negara  dan nonnegara.
fisip.publiccorner@wiraraja.ac.id
Vol 18, nomor 2, Desember 2023
ejournalwiraraja.com
ISSN 2443-0714 E-ISSN 2621-475X
Dalam  pandangannya,  Hansson dan  Weiss  tertarik  pada  bagaimana  para aktor  sosial  dan  politik  berjuang  untuk mengukir  ruang  bagi  aktivisme  mereka, baik  yang  ditujukan  kepada  negara maupun  yang  berusaha  mempengaruhi norma  dan  institusi  sosial.  Ruang  politik dalam tradisi akademis cenderung dikonseptualisasikan  sebagai  wilayah yang  paling  tidak  memiliki  batas  yang longgar,  di  mana  para  aktor  masyarakat mempengaruhi  keputusan  kebijakan  atau mempengaruhi aturan yang memungkinkan  warga  negara  untuk berpartisipasi dalam politik. Dalam rezim demokratis,  ruang  ini  sering  dianggap independen,  sebuah  arena  di  mana artikulasi gagasan dan kontestasi kepentingan  yang  tidak  dibatasi  dapat terjadi  dan  di  mana  otoritas  negara  tidak dapat secara sewenang-wenang menghambat  atau  merepresi  aktivitas tersebut.  Sementara  itu  dalam  rezim otoriter  negara  berusaha  keras  untuk mengontrol  dan  memanipulasi  ruang politik untuk keuntungan mereka sendiri.
Ruang  politik  lebih  dari  sekadar politik  formal  pada  umumnya.  Ia  tidak dapat  dibentuk  oleh  intervensi  negara saja,  kehadirannya  bergantung  pada praktik-praktik organisasi dan pengalaman politik dari berbagai kelompok sosial yang sama atau berbeda,
dan  hal  ini  melibatkan  wacana  dan gagasan tentang hak dan tanggung jawab yang  ada  di  berbagai  tingkat  sosial  dan institusional.  Ruang  politik  muncul  di dalam,  di  antara,  dan  di  luar  masyarakat politik formal, beberapa segmen diwarnai oleh bagaimana masyarakat sipil berhubungan dengan negara.
Selain itu penulis juga menggunakan  pendekatan Enviromental Justice dalam  konflik  yang  terjadi  di Wadas.  Sebagai  isu  lingkungan,  konflik agraria  yang  terjadi  di  Desa  Wadas memiliki  makna  yang  sama  dengan keadilan  lingkungan,  pendekatan  yang terinspirasi  dari  perjuangan  kelas  buruh di  Eropa  dan  kulit  hitam  di  Amerika Serikat  oleh  Finger  &  Zorzi  (2013) memiliki  tiga  kategori  dalam  kesetaraan yang mereka perjuangkan. Yaitu kesetaraan  prosedural,  geografis,  dan sosial,  keadilan  prosedural  berkaitan dengan  cara  yang  tidak  diskriminatif dalam perangkat aturan, regulasi, kriteria evaluasi dan penegakan kebijakan lingkungan,  sementara  itu  keadilan geografis berfokus pada lokasi masyarakat  dan  kedekatannya  dengan bahaya  lingkungan,  fasilitas  berbahaya dan penggunaan lahan yang diskriminatif.  Dan  kesetaraan  sosial adalah  mengacu  pada  peran  faktor sosiologis  seperti  ras,  etnis,  kelas,
fisip.publiccorner@wiraraja.ac.id
Vol 18, nomor 2, Desember 2023
ejournalwiraraja.com
ISSN 2443-0714 E-ISSN 2621-475X
budaya,  gaya  hidup,  kekuatan  politik, atau  yang  lainnya  dalam  pengambilan keputusan lingkungan.
Dengan menggunakan pendekatan  dari  ruang  politk  Hansson dan  Weiss  serta  pendekatan  keadilan lingkungan  dari  Finger  &  Zorzi,  penulis akan mendeskripkan bagaimana masyarakat  Desa  Wadas  memobilisasi diri  mereka  dengan  berkumpul  bersama dalam satu organsasi sebagai cara mereka berjuang.  Hal  itu  dilakukan  karena mereka tidak mendapatkan keadilan yang sepatutnya di dapatkan.

## 3. METODE PENELITIAN
Dalam  artikel  ini  metode  yang digunakan  oleh  penulis  adalah  metode penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan deskriptif.  Menurut  Moelong  (2015) penelitian  kualitatif  bermaksud  untuk memahami fenomena  yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara mendeskripsikannya dalam  bentuk  kata- kata  dan  bahasa.  Sementara  pendekatan deskriptif memberikan penjelasan terhadap  fenomena  yang  ada  atau  hasil penelitian  dengan  diuraikan  dalam bentuk kalimat secara terurai berdasarkan  data  dan  fakta.  Dalam penulisan  artikel  ini  data  dan  fakta tentang  konflik  agraria  yang  terjadi  di Desa  Wadas  akan  diuraikan  secara
deskriptif  dengan  pendekatan  ruang politik.
Karena penulis
dalam mendapatkan data primer tidak melakukan  penelitian  lapangan  secara langsung  dengan  wawancara,  maka penulis menggunakan studi  kepustakaan dalam metode pengambilan data. Menurut  Ibnu,  Mukhadis  &  Dasna (2003)  sumber  kepustakaan  bisa  berasal ensiklopedia,  kamus,  buku,  direktori, biografi, indeks, abstrak, laporan penelitian,  majalah,  jurnal,  surat  kabar, skripsi,  tesis,  ataupun  disertasi  yang masih relevan dengan tema besar tulisan yang  sedang  penulis  kerjakan.  Dalam hal  ini  penulis  menggunakan  buku, jurnal  terakreditasi,  media  pemberitaan online dan  yang  lainnya  yang  masih relevan  dengan  tema  besar  konflik agraria yang terjadi di Desa Wadas.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pembangunan  Bendungan  Bener menurut  pemerintah  dalam  hal  ini Kepala  Balai  Besar  Wilayah  Sungai (BBWS)  Serayu  Opak  Dwi  Purwantoro akan  memberikan  banyak  manfaat  bagi masyarakat,  seperti  suplai  air  untuk kebutuhan  sawah  beririgasi  mencapai 13.589  Ha,  daerah  irigasi  eksisting  dan mampu  membuat  1.110  Ha  daerah irigasi  baru.  Selain  menjadi  sumber
fisip.publiccorner@wiraraja.ac.id
Vol 18, nomor 2, Desember 2023
ejournalwiraraja.com
ISSN 2443-0714 E-ISSN 2621-475X
pemenuhan  air  baku  untuk  masyarakat sekitar 1.500 liter/detik, juga bermanfaat untuk pembangkit listrik bagi Kabupaten Purworejo sekitar 6 mega Watt, mengurangi potensi banjir untuk Kabupaten  Purworejo  dan  Kabupaten Kulonprogo  dengan  nilai  reduksi  banjir 8,73 juta m3, serta potensi pengembangan  pariwisata  yang  dapat meningkatkan  perekonomian  setempat. Selain  itu  masyarakat  mendapat  uang ganti  kerugian  dengan  nilai  yang melebihi  harga  pasaran.  ( sda.pu.go.id , 2022).
Sementara  itu  masyarakat  Desa Wadas  menilai  bahwa  pertambangan batuan andesit akan memberikan banyak masalah  untuk  kelangsungan  hidup mereka. Masyarakat Desa Wadas khawatir  pertambangan  tersebut  akan merusak  28  titik  sumber  mata  air  di Desa mereka. Rusaknya mata air berarti akan  merusak  lahan  pertanian  mereka, dan  lebih  lanjut  masyarakat  akan kehilangan  mata  penceharian  mereka. Selain  itu  pertambangan  batuan  andesit juga akan melahirkan kerusakan lingkungan  yang  mengakibatkan  Desa Wadas  menjadi  rawan  longsor.  Hal  itu sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten  Purworejo  tahun  2011-2031 tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah yang menyebutkan Desa Wadas
termasuk  wilayah  yang  rawan  bencana tanah longsor (Kompas.com, 2022).
Bukan  tanpa  alasan  masyarakat Desa Wadas menentang keras pertambangan  di  Desa  mereka.  Secara historis masyarakat Desa Wadas menggantungkan  hidupnya  pada  bukit Wadas dengan menjadi petani multikultural (Mustafa, 2022). Selain itu kekayaan  alam  di  Desa  Wadas  mampu menghidupi  masyarakatnya.  Muryanto (2021) berdasarkan survei potensi ekonomi yang dilakukan Gerakan Masyarakat  Peduli  Alam  Desa  Wadas (Gempa Dewa) bersama Wahana Lingkungan  Hidup  (Walhi)  Yogyakarta, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta,  dan  Perpustakaan  Jalanan potensi  alam  Wadas  mencatat  bahwa alam  Wadas  sangatlah  menjanjikan, hasil  bumi  seperti  petai  mencapai  Rp 241  juta,  kayu  sengon  Rp  2  miliar, kemukus  Rp  1,35  miliar,  vanili  Rp  266 juta,  dan  durian  Rp  1,24  miliar  dengan akumulasi per tahun.
Sejalan dengan itu, Walhi mengungkapkan  jika  ditambah  dengan komoditas  kayu  keras  yang  mencapai Rp 5 miliar per lima tahun, hal itu telah memenuhi kebutuhan hidup dan kesejahteraan  masyarakat  Desa  Wadas. Potensi  ekonomi  yang  tinggi  di  Desa Wadas  tidak  terlepas  dari  pengelolaan
fisip.publiccorner@wiraraja.ac.id
Vol 18, nomor 2, Desember 2023
ejournalwiraraja.com
ISSN 2443-0714 E-ISSN 2621-475X
lingkungan  yang  baik  karena  terdapat aneka  ragam  tanaman  untuk  menjaga kelestarian  lingkungan  (CNNIndonesia, 2022).

## Perjuangan Panjang Masyarakat Wadas
Perjalanan panjang sudah
dilakukan  oleh  masyarakat  Desa  Wadas dalam menolak pertambangan di wilayah mereka, seperti yang disampaikan oleh Anggota Divisi
Penelitian  Lembaga  Bantuan  Hukum
(LBH) Yogyakarta Kharisma Wardhatul.  Bermula  dari  tahun  2013 masyarakat Desa
Wadas sudah mendengar kabar bahwa bantuan andesit akan diambil di Desa mereka, kemudian tahun 2015 Balai Besar Wilayah Sungai Serayu  Opak  (BBWSSO)  mengambil sampel  tanah  dan  batu  di  Desa  Wadas, kemudian tahun 2017 BBWSSO memasang  spanduk  permohonan  ijin lingkungan  di  sekitar  Desa  terdampak tetapi  tidak  di  Desa  Wadas.  November 2017, dua orang warga dan kepala Desa Wadas diundang dan tiba-tiba
disodorkan AMDAL tanpa diberitahu isi dan  penjelsannya.  Maret  2018  SK Gubernur Jawa Tengah tentang kelayakan lingkungan
dan izin lingkungan  terbit.  Secara  tiba-tiba  Desa Wadas masuk ke dalam daftar
pembebasan  lahan.  Tidak  berselang lama,  pada  April  2018  dalam  forum konsultasi  public,  masyarakat  Wadas dimintai  tanda  tangan  yang  kemudian hari  ternyata  tanda  tangan  tersebut dipergunakan untuk prasyarat izin lingkungan.  Juni  2018  SK  Gubernur Jawa  Tengah  tentang  persetujuan  lokasi terbit.
Tahun  2021  tepatnya  23  April terjadi  penangkapan  sebelas  masyarakat dan  dua  orang  pendamping  hukum  dari LBH  Yogyakarta  akibat  bentrok  dengan BBWSSO  dan  polisi.  Walaupun  sudah menyerahkan  13.000  lebih  suara  dalam petisi  untuk  menghentikan  rencana pertambangan, pada Juni 2021 Gubernur Jawa  Tengah  tetap  melanjutkan  izin tersebut.  Tidak  tinggal  diam,  keputusan itu digugat ke PTUN Semarang walaupun  pada  akhirnya  perjuangan  di PTUN  kalah.  Demikian  pun  dengan kasasi  di  Mahkamah  Agung  ditolak (Republika  Yogyakarta.  2022).  Sampai bulan  April  2023  masyarakat  Desa Wadas  masih  melakukan  perlawanan dengan  berjuang  melakukan  gugatan  di PTUN Jakarta (serat.id, 2023).

## Ruang Politik Masyarakat Desa
Wadas
Sebagai  bagian  dari  masyarakat sipil, warga di Desa Wadas menciptakan
fisip.publiccorner@wiraraja.ac.id
Vol 18, nomor 2, Desember 2023
ejournalwiraraja.com
ISSN 2443-0714 E-ISSN 2621-475X
ruang politik mereka dengan
berkelompok  dan  memobilisasi  diri secara
bersama-sama, dengan membentuk komunitas Gerakan Masyarakat  Peduli  Alam  Desa  Wadas (GEMPADEWA).  Dilansir  dari  laman persmaporos.com (2019)
GEMPADEWA berasal dari para pemuda  Desa  Wadas  yang  tidak  ingin desanya  dijadikan  lahan  pertambangan. Melalui GEMPADEWA juga masyarakat  Desa  Wadas  menyuarakan aksi  protes  dan  perlawanan  mereka melalui  akun  media  sosial  instagram
GEMPADEWA @wadas_melawan.
Akun tersebut secara
rutin memberitakan  aksi  perlawanan  mereka sehingga memperkuat ruang politik yang digunakan.
Sebagai sarana aktivisme mereka,  GEMPADEWA  adalah  wadah untuk  mereka  membuka  ruang  politik yang  ada.  Sebagai gerakan yang independen  seperti  yang  dikatakan Hansson  dan  Weiss,  hal  itu  dilakukan sebagai  upaya  untuk  mempengharui institusi  sosial  dan  sebagai  sarana partisipasi  masyarakat.  Sampai  saat  ini GEMPADEWA masih melakukan aktivisme
mereka
untuk mempertahankan status tanahnya. Selain melakukan  banding  ke  PTUN  Jakarta terkait  izin  tambang,  mereka  juga
melakukan  aksi  dengan  menghadang alat  berat  yang  akan  membuka  akses jalan tambang (CNN Indonesia, 2023).
Selain  GEMPADEWA,  Wadon Wadas  atau  perkumpulan  perempuan  di Desa  Wadas  juga  tidak  ketinggalan membuka ruang politik mereka. Sebagai sayap  organisasi  GEMPADEWA  peran Wadon  Wadas  tidak  dapat  dipandang sebelah  mata,  mereka  aktif  terlibat dalam  aktivisme  penolakan  tambang, melakukan perlawan dengan cara membuat lagu atau mars GEMPADEWA,  memasang  spanduk penolakan,  mendatangani  kantor  PTUN Semarang  dan  melakukan  doa  bersama (Nursalim & Riyono, 2022).
Apa yang dilakukan oleh kelompok  Wadon  Wadas  bukan  tanpa bahaya,  mereka  dalam  menjalankan aktivisme  harus  berhadapan  langsung dengan  aparat  keamanan,  tak  jarang tindakan  kekerasan  kerap  disasarkan kepada  mereka.  Seperti  Ngatinah  yang mengaku mengalami tindakan kekerasan oleh  aparat  keamanan  dengan  diseret dan  dipukul  pada  April  tahun  lalu (Surida,  2022).  Namun  hal  itu  tidak menyurutkan  perjuangan  Ngatinah  dan teman-teman  di  Wadon  Wadas  dalam ikut  berjuang  menolak  pertambangan. Selain  aksi  yang  berhadapan  langsung dengan aparat keamanan, Wadon Wadas
fisip.publiccorner@wiraraja.ac.id
Vol 18, nomor 2, Desember 2023
ejournalwiraraja.com
ISSN 2443-0714 E-ISSN 2621-475X
juga  melakukan  aksi  simbolik  dengan melilitkan  kain  stagen  di  beberapa pohon  di  Desa  Wadas.  Aksi  tersebut mempunyai  makna  bahwa  perempuan Wadas sebagai penjaga alam tetap hadir menolak pertambangan (Nashr, 2023).
Tindakan represif aparat keamanan,  keluarnya  AMDAL  yang tidak  sesuai  dengan  kajian  sebelumnya adalah bentuk ketidakadilan yang dirasakan  masyarakat  Desa  Wadas, seperti  yang  dikatakan  oleh  Finger  & Zorzi  bahwa  masyarakat  di  sana  tidak akan  mendapatkan  keadilan  geografis karena  pertambangan  yang  akan  terjadi di  desa  mereka  membawa  mereka  pada bahaya  lingkungan.  Seperti  dikutip  dari CNN  Indonesia  (2023)  Desa  Wadas mengalami  banjir  di  tempat  pembukaan akses jalan tambang. Fakta bahwa belum semua  masyarakat  Desa  Wadas  sepakat untuk menyerahkan tanah mereka kepada pemerintah untuk itu pembukaan akses jalan  yang berakibat  banjir  adalah bagian  dari  penggunaan  lahan  yang diskriminatif.

## 5. PENUTUP
Konflik  agraria  yang  terjadi  di Desa Wadas melibatkan dua kepentingan  yang  berbeda.  Pemerintah menilai  bahwa  pertambangan  batuan andesit  yang  akan  dilakukan  di  Desa
Wadas akan memberikan banyak manfaat  bagi  warga  sekitar.  Sementara itu masyarakat Desa Wadas menyatakan bahwa pertambangan hanya akan merusak  lingkungan  tempat  mereka tinggal,  tempat  mereka  mencari  nafkah, dan  tempat  mereka  hidup.  Untuk  itu tidak ada alasan untuk mereka menyetujui pertambangan tersebut. Konflik  panjang  yang  terjadi  bahkan tidak  hanya  merusak  lingkungan  Desa Wadas, kerukunan antarmasyarakat terganggu  dan  terpecah  karena  adanya pertambangan yang akan dilakukan.
Dalam  praktiknya,  masyarakat Desa  Wadas  melakukan  perjuangan aktivisme  mereka  dengan  membuka ruang  politik  baru.  Ruang  yang  selama ini  independen  tidak  bisa  diintimidasi oleh  pemerintah  digunakan  oleh  mereka sebagai  wadah  perjuangan.  Masyarakat Desa  Wadas  memobilisasi  diri  mereka secara berkelompok dalam GEMPADEWA  dan  Wadon  Wadas dengan  segala  bentuk  aktivismenya, melakukan perjuangan di ranah peradilan,  melakukan  aksi  jalanan, melakukan  aksi  simbolik.  Itu  dilakukan sebagai  bagian  dari  penggunaan  ruang politik.  Sementara  itu  pembukaan  akses jalan  tambang  yang  berakibat  banjir  di Desa Wadas adalah bukti dari ketidakadilan  lingkungan  yang  mereka
fisip.publiccorner@wiraraja.ac.id
Vol 18, nomor 2, Desember 2023
ejournalwiraraja.com
ISSN 2443-0714 E-ISSN 2621-475X
dapatkan.
Atas  dasar  tersebut  seharusnya pemerintah  tidak  melakukan  aktivitas pertambangan mengingat status peradilan  masih  dalam  tahap  gugatan, tidak  melakukan  diskriminasi  kepada masyarakat yang tidak bersedia menyerahkan tanahnya, menghargai kearifan  lokal  Desa  Wadas  karena sebelum  adanya  rencana  pertambangan Desa  tersebut  sudah  memiliki  sosial ekonominya  sendiri.  Sesuai  dengan
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo
sebaiknya pemerintah  mencari  wilayah  lain  yang sesuai  dengan  keadilan  lingkungan untuk pertambangan batuan andesit.

## DAFTAR PUSTAKA
Adriansa, Muhammad, Zaky dkk. (2020).
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan  Bendungan  Bener  Di Desa  Wadas  Kabupaten  Purworejo
(Tahap  1)  (Stusi  Kasus  Hambatan Dalam  Pengadaan  Tanah  Di  Desa Wadas).  Diponegoro  Law  Journal.
Volume 9, Nomor 1. Akbar,  Adrial,  (2022).  Diungkap  DPR! Ini  Dia  Penyebab  Konflik  di  Desa
Wadas. Warta Ekonomi.com. Jakarta. 18 Februari 2022. CNN  Indonesia.  (2022).  LBH  Jogja: Warga  Wadas  Tolak  Tambang,
Bukan
Bendungan. cnnindonesia.com. Jakarta. 10
Februari 2022.
CNN  Indonesia.  (2022).  Walhi:  Hasil Kebun Desa Wadas  Capai  Rp8,5 M
Per Tahun. 11 Februari 2022.
CNN  Indonesia.  2023.  KPA:  Wilayah
Terdampak  Konflik  Agraria  2022 Naik 100 Persen. 11 Januari 2023
CNN  Indonesia.  (2023).  Banjir  Terjang Desa  Wadas  Kemarin  Imbas  Jalan
Tambang. 26 Maret 2023.
CNN Indonesia. (2023). Serukan
Perlawanan,  Warga  Setop  Aktivitas
Alat Berat di Desa Wadas. 10 April
2023.
DetikNews.  (2022).  Ada  Pelanggaran  di
Wadas, Komnas HAM Minta Gubernur-Kapolda-PUPR  Evaluasi, detik.com.  Jakarta.  25  Februari 2022.
Dihni,  Vika,  Azkiya.  (2022).  Kemenkeu Catat  Pendapatan  Sumber  Daya Alam  Capai  Rp74,4  Triliun  pada April 2022. Data Boks. Katadata.co.id. 27 Mei 2022. Doris, Yulius, E,I. & Sihotang, Leopoldus Giovani. (2022). Demokrasi  Di  Tengah  Konflik Kepentingan  Masyarakat  Sipil  Dan Pemerintah  Dalam  Kasus  Wadas- Jawa Tengah (Tinjauan Berdasarkan Konsep Politik Demokrasi JeanJacques Rousseau). Jurnal
Ilmiah  Falsafah  :  Jurnal  Kajian Filsafat,  Teologi  dan  Humaniora Vol. 8 No. hal. 42-51.
Farisa,  Fitria  C,  (2022),  Duduk  Perkara Konflik  di  Desa  Wadas  yang Sebabkan  Warga  Dikepung  dan Ditangkap  Aparat,  Kompas.com.
Jakarta. 9 Februari 2022.
Finger,  Marina  de  Oliviera  &  Felipe
Bortoncello Zorzi, Felipe, Bortoncello.  (2013).  Enviromental Justice. UFRGSMUN. UFRGS
Model United Nations Journal.
Hansson,  Eva  &  Weiss,  Meredith  L.
(2018).  Political  Participation  in Asia Defining and Deploying Political Space New York : Routledge.
https://sda.pu.go.id/balai/bbwsserayuopa k/pembangunan-bendungan-bener- berikan-banyak-manfaat-bagi- masyarakat/. Jakarta. 27 April 2022
fisip.publiccorner@wiraraja.ac.id
Vol 18, nomor 2, Desember 2023
ejournalwiraraja.com
ISSN 2443-0714 E-ISSN 2621-475X
Ibnu  S,  Mukhadis  A  &  Dasna,  IW.
(2003). Dasar-dasar Metodologi Penelitian. Malang : Lemlit UM.
Moleong,  Lexy  J.  (2015).  Metodologi Penelitian  Kualitatif.  Edisi  Revisi. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
Mustafa.  Ummah  M  dkk.  (2022).
Radikalisasi  Grassroots  Movements Dalam  Politik  Ekologi  di  Indonesia Pasca  Reformasi.  The  Indonesian Journal of Politics and Policy.  Vol. 4No.1.
Muryanto,  Bambang.  (2021).  ‘Tanah Surga’  Wadas  Dijadikan  Tambang: ‘Mengapa  Pemerintah  Menindas Petani?’.  Project  MURTATULI.  24 Mei 2021 Nashr,  Jamal  Abdun.  (2023).  Tetap Tolak Tambang Andesit, Perempuan Desa  Wadas  Gelar  Aksi  Lilitkan Stagen  di  Pohon.  Tempo.co.  6 Januari 2023 Nursalim  &  Riyono,  Slamet.  (2022).
Analisis  Perlawanan  Perempuan Terhadap  Kebijakan  Pemerintah Dalam  Penambangan  Batu  Andesit Di  Desa  Wadas,  Majalah  Ilmiah FISIP  UNTAG  Semarang.  Volume
1 No. 22.
Pariyatman,  M.  Harland  dkk.  (2022).
Respek  Dan  Rekognisi  :  Resolusi Konflik  Wadas  (Analisis  Resolusi Konflik  Wadas  Dalam  Perspektif Teori  Rekognisi  Axel  Honneth). Jurnal  Komunikatio  ISSN  2442- 3882 Volume 8 Nomor 2.
Praditya, Ilyas Istianur. (2014). Indonesia Punya  Kekayaan  SDA  Hingga  Rp 200  Ribu  Triliun.  Liputan6.com.  24 Januari 2014
Royyan.  (2019).  Awal  Mula  Gempa
Dewa  dan  Kondisi  Terkini  Desa Wadas. Persmaporos.com. 5 Desember 2019
Serat.id.  (2023).  Masih  Dalam  Proses
Gugatan  PTUN  Jakarta,  Warga
Wadas  Minta  Hentikan  Tambang.
11 April 2023
Suryana,  Wahyu,  (2022),  Kronologi
Sengketa  di  Desa  Wadas  yang
Berujung Penangkapan Warga. Repjogja. Republika.co. Yogyakarta. 14 Februari 2022. Surida, Ari. (2022). PPerjuangan
Perempuan  Dalam  Merawat  Alam  ;
Gerakan Ekofeminis Wadon Wadas.
solidaritasperempuankinasih.com.
21 November 2022
Subekti,  Tia.  (2016).  Konflik  Samin  vs
PT. Semen Indonesia. Jurnal Transformative. Volume 2, Issue 2. Susilo, Durra, Alief. (2022). Penyelesaian  Konflik  Agraria  Di Kabupaten Kebumen (Studi Penyelesaian Konflik Tanah Urutsewu).  Skripsi  :  Universitas Islam Indonesia. Zakie,  Mukmin.  (2016).  Konflik  Agraria Yang  Tak  Pernah  Reda.  Legality, Vol.24, No.1, hlm. 40-55.
Widi, Shilvina. (2023). Ada 212
Kejadian Konflik Agraria di Indonesia pada 2022 .DataIndonesia.id. 11 Januari 2023.