## MENYINGKAP "MALPRAKTIK" TATAKELOLA RESIKO ETIKA
PADA PT. “G” – DI JAWA TIMUR
Taufik Kurrohman 

## Abstraksi
Permasalahan  etika  dalam  suatu  perusahaan  menjadi  hal utama  dalam  mengelola  resiko  etika  dalam  suatu  organisasi. Seringkali dalam suatu pengelolaan perusahaan, terdapat dilema etis, dimana  dilema  etis  tersebut  dapat  memaksa  suatu  entitas (individu/organisasi)  untuk  melakukan  tindak  kecurangan.oleh karenanya,  dalam  pencapaian  tujuan  perusahaan,  sebaiknya  bila perusahaan  tidak  terlalu  memprioritaskan  pencapaian  laba  semata. Mungkin  perusahaan  dapat  mencapai  tujuan  tersebut  dengan  segala cara,  namun  jika  permasalahan  etis  menjadi  terbelengkalai  akan berdampak  pada  perilaku  individu  maupun  perilaku  organisasi tersebut.  Pengelolaan  resiko  etika  yang  buruk  dapat  menimbulkan tindak  kecurangan  yang  tidak  hanya  dilakukan  oleh  individu  semata, namun  dilakukan  oleh  perusahaan  sebagai  suatu  organisasi.  Oleh karenanya, makalah ini mengungkap dan menggambarkan
pengelolaan  (tatakelola)  resiko  etika  yang  buruk  pada  PT.“G”  di  Di Jatim  akan  berakibat  pada  tindakan  kecurangan  yang  dilakukan  oleh tidak hanya pegawainya, namun juga oleh manajemen perusahaan. Kata Kunci: Manajemen Resiko Etika, Fraud, Fraud Preventive

## 1. Pendahuluan

## 1.1. Latar Belakang Permasalahan
Dalam beberapa dekade, banyak peningkatan dari kegiatan bisnis dan atau usaha  untuk  melayani  kebutuhan  masyarakat  dan  para  pemegang  saham. Masyarakat mempunyai berbagai kepentingan dalam usahanya, dan kemungkinan dampak  yang  ditimbulkan  dari  usahanya.  Jika  suatu  kepentingan  para  pemegang saham diabaikan yang kemudian menyebabkan tindakan tidak kondusif bagi para pemegang  saham,  direksi  dan  karyawan,  hal  ini  merupakan  lingkungan  etika dengan  Bad  Manajement.  Realitanya  baik  secara  langsung  atau  tidak  langsung suatu  bisnis  atau  usaha  maupun  profesi  lainnya  bisa  eksis  dan  dijalankan  secara Strategic Objectives jangka panjang, hal ini perlu dukungan penuh dari  berbagai pihak  yang  berkepentingan  dengan  perusahaan  (organisasi),  meliputi  pemegang saham,  pemilik  perusahaan,  karyawan,  pelanggan,  kreditor,  pemerintah,  dan lainya.  Oleh  karenanya,  faktor  etika  merupakan  hal  mendasar  bagi  perusahaan dalam pencapaian Objectives jangka panjang perusahaan tersebut.
Etika  (lebih  spesifiknya  etika  bisnis)  pada  suatu  perusahaan  akan  selalu berhubungan  dengan  tanggungjawab  perusahaan  kepada  pihak  luar.  Pandangan tradisional  dari  tanggungjawab  perusahaan  akhir-akhir  ini  telah  dimodifikasi menjadi  dua  cara. Pertama,  asumsi  bahwa  semua  pemegang  saham  hanya  ingin meningkatkan laba dalam waktu yang singkat untuk lebih fokus. Kedua, hak dan
 Dosen Jurusan Akuntansi FE UNEJ
klaim dari berbagai pihak bukan pemegang saham (stakeholder non-shareholder) seperti  pekerja,  pelanggan  atau  klien,  pemasok,  pemberi  pinjaman,  pemerhati lingkungan,  pemilik  komunitas,  dan  pemerintah  yang  memiliki  kepentingan keuangan atau kepentingan dalam pengambilan keputusan, atau dalam perusahaan itu sendiri, status  yang telah disetujui dalam pengambilan keputusan perusahaan. Oleh  karenanya,  perusahaan  modern  saat  ini  seharusnya  bertanggungjawab kepada seluruh stakeholder.
Banyak  orang  yang  berkepentingan  atau  tertarik  dengan  bisnis  yang dijalankan  oleh  perusahaan,  baik  aktivitasnya  maupun  dampak  yang dihasilkannya.  Dukungan  terhadap  bisnis  perusahaan,  secara  umum  tergantung pada  kredibilitas  yang  ditempatkan  stakeholders  dalam  komitmen  perusahaan, reputasi  perusahaan,  dan  keunggulan  dari  keuntungan  kompetitif.  Keseluruhan faktor  tersebut  bergantung  pada  kepercayaan,  yang  berawal  dari  nilai  yang mendasari  aktivitas  perusahaan. Stakeholder berharap  aktivitas  perusahaan  akan menghormati  nilai  dan  kepentingan  mereka.  Dengan  kata  lain  nilai,  dan kepentingan stakeholder ini  menentukan ethical  standing dan  kesuksesan perusahaan. Konsekuensinya,  direktur  perusahaan  diharapkan  dapat  mengatur peruahaan  secara  etis  dan transparan.  Sehingga,  kinerja  suatu  perusahaan  dinilai tidak saja dari hasilnya, tetapi juga bagaimana hasil tersebut dicapai secara etis.
Permasalahan  yang  terjadi  dalam  dunia  bisnis  di  Indonesia  adalah perusahaan  hanya  berfokus  pada  kepentingan  manajemen dan  stakeholder. Perusahaaan  hanya  meningkatkan  laba  sebesar-besamya,  tanpa  memperhatikan pihak  lain  yakni  karyawan,  pelanggan,  dan  masyarakat  maupun  lingkungan disekitar.  Sehingga  tidak  jarang  pihak-pihak  tersebut  mengalami  ketidakadilan dalam pengambilan keputusan bisnis. Tujuan laba telah menjadikan pertimbangan utama dan memindahkan generasi diamana produk dan jasa sebagai tujuan utama bisnis  serta  generasi  dari  produk  dan  jasa  telah  dikurangi  sebagai  alat  untuk meneiptakan  laba.  Sistem  ekonomi  kapitalisme  telah  memimpin  untuk menghasilkan  lebih  banyak  barang  dan  jasa  daripada  system  ekonomi  yang lainnya  dalam  sejarah  umat  manusia,  dimana  telah  memimpin  sebagai  standar bahan baku tertinggi dari kehidupan yang merupakan bukti bagi pendapat tentang the invisible hand.
Ketika  mengejar  kepentingan  diri  sendiri,  maka  tidak  dapat  memimpin secara  baik  secara  keseluruhan,  tetapi  merupakan  biaya  bagi  orang  lain.  Satu desain yang dibuat oleh manusia dan sesuatu yang tidak natural yang merupakan praktik  social  dari sebuah  pengembangan  konvensional  bentuk  palsu.  Beberapa peraturan  system  ekonomi  kapitalis,  dimana  masyarakat  kita  diijinkan  dan diperbolehkan  karena  terlihat  sebagai  system  yang  sangat  produktif.  Sistem kapitalis  ini  memusatkan  aturan  dalam  pengembangan distribusi  laba.  Laba digunakan  sebagai  cara  untuk  menginsentif  atau  memotivasi  para  pengusaha. Tetapi  laba  bukan  segalanya  dan  akhir  dari  semuanya.  Mereka  mengartikannya dalam menerima  tujuan  bisnis  dan  tidak  haras  merebut  kekuasaan  atas  tujuan bisnis yang terakhir. Keuntungan pemanfaatan motivasi laba merupakan hal yang nyata, tetapi juga merupakan hal lain yang tidak diinginkan.
Hal  tersebut  mungkin  tidak  akan  terjadi  jika  perusahaan  memegang prinsip  dalam  mengambil  keputusan,  seperti  dengan  melayani  karyawan, konsumen, serta masyarakat sebagai pihak lain yang juga berkepentingan dengan perusahaan.  Mengapa  demikian?  Karena  pada  dasarnya  karyawan  adalah  bagian
terpenting  dari  semua  aktivitas  bisnis  di  perusahaan.  Sedangkan  konsumen merupakan  tujuan  didirikannya  sebuah  perusahaan.  Oleh  karenanya,  semua keputusan  didasarkan  pada  pasar  atau  konsumen  dan  hendaknya  mendapatkan pelayanan  yang  terbaik.  Selain  itu  perusahaan  hendaknya  perlu  memperhatikan dan  melayani  masyarakat  disekitar  mereka  serta  menerapkan Good  Corporate Government (GCG) dengan baik.
Walaupun  seandainya  perusahaan  telah  bertindak  secara  etis,  maka  tidak serta merta selalu menguntungkan bagi perusahaan. Hal tersebut dapat dipahami bahwa pada dasarnya tujuan utama perusahaan menjalankan bisnis adalah tujuan ekonomi,  dalam  arti  bahwa  laba  perusahaan  menjadi  tujuan  akhir  perusahaan. Seringkali  laba  dipahami  sebagai  laba  ekonomi  pada  tahun  berjalan,  namun penulis berpendapat bahwa laba tidak hanya dari segi ekonomi saja, namun dari segi sosial dan lingkungan. Mengapa demikian? Karena terdapat tiga aspek dalam lingkup  perusahaan,  yaitu  ekonomi,  sosial  dan  lingkungan.  Jika  laba  menjadi tujuan  utama  perusahaan,  maka  laba  tersebut  haruslah  meneakup  tiga  aspek tersebut, yaitu laba ekonomi, laba sosial dan laba lingkungan. Laba sebagai tujuan utama perusahaan seringkali menimbulkan permasalahan etis, dimana perusahaan seringkali  mengabaikan  nilai-nilai  etika  dalam  pencapaian  tujuan.  Sehingga, resiko  etika  yang  timbul  akan  menjadi  lebih  besar  dan  berdampak  pada ketidakseimbangan  perolehan  laba  yang  sesungguhnya.  Dalam  arti,  mungkin perusahaan  akan  memperoleh  laba  ekonomi,  namun  mengalami  kerugian  dari aspek  sosial  dan  lingkungan.  Oleh  karenanya,  perusahaan  perlu  menerapkan manajemen resiko etika dalam pencapaian laba.
Mengapa  demikian?  Beberapa  perusahaan  melakukan  manajemen  resiko dalam  hal  ini  manajemen  resiko  etika  dalam  era  akuntabilitas  stakeholder  dan governance.  Apabila  perusahaan  tidak  menggunakan  manajemen  resiko  etika maka  mereka  akan  beresiko  dan  kehilangan  peluang.  Manajemen  resiko difokuskan  pada  persoalan  yang  berbeda.  Setiap  kasus  pelanggaran  (biasanya berupa skandal akuntansi) berisi tentang penyalahgunaan etika atau moral hazard yang terjadi, akan berdampak pada kegagalan perusahaan dalam pencapaian laba. Hal  tersebut  merupakan  akibat  dari  tatakelola  yang  buruk  atau  lemah,  serta kurangnya  kontrol  etika  internal.  Walaupun  manajemen  resiko  difokuskan  pada urusan  non-etika,  bukti  menunjukkan  bahwa  untuk  menghindari  terjadinya kegagalan  besar dan  memalukan,  maka  manajemen  resiko  difokuskan  pada identifikasi  resiko  etika  dan  proses  manajemennya  di  masa  depan  guna pencapaian  laba.  Kesalahan  dalam  mengelola  resiko  etika  akan  berdampak  pada timbulnya  tindakan  kecurangan  yang  dilakukan  oleh  pegawai  dan  manajemen perusahaan.
Dengan  demikian,  akan  timbul  pertanyaan,  bagaimanakah  praktik pengelolaan  resiko  etis  yang  sesungguhnya  terjadi  pada  perusahaan?  Guna menjawab  hal  tersebut,  maka  makalah  ini  akan  mencoba  mengungkap  praktik pengelolaan  resiko  etis  yang  terjadi  pada  salah  satu  perusahaan  rokok  di  Salah satu kota di Di Jatim, yaitu PT. “G” dengan mengesampingkan core business dari perusahaan tersebut.

## 1.3. Data dan Sumber Data
Data  yang digunakan dalam makalah ini merupakan data primer, dimana data  tersebut diperoleh  langsung  dari  responden.  Dalam  hal  pengumpulan  data, maka penulis menggunakan metode wawaneara dan dokumentasi, dimana:
1. Wawancara dilakukan terhadap dua orang pegawai PT. “G” -Di Jatim, yaitu NN  dan NA,  serta  dua  orang  masyarakat  yang  tinggal  di  sekitar perusahaan,  yaitu  SR  dan  ST.  NN  merupakan  staf  pada  departemen keuangan  perusahaan,  sedangkan  NA  merupakan  staf  departemen pemasaran. Wawaneara dilakukan mulai tanggal 24 April 2009 hingga 3 Mei 2009.
2. Dokumentasi  dilakukan  dengan  cara  mengklasifikasikan  data-data  yang diperoleh  ke  dalam  tiga  kelompok,  yaitu:  1)  data  umum  yang berhubungan  dengan  gambaran  umum  perusahaan  beserta  profilnya,  2) data keuangan berupa laporan keuangan PT. “G” -Di Jatim untuk periode tahun  2005  s/d  2007,  dan  3)  data  hasil  wawaneara,  berupa  interpretasi hasil  wawaneara  yang  telah  dilakukan  kepada  responden.  Untuk  data keuangan  perusahaan  dan  data  umum,  diperoleh  dari  NN  dan  tidak diperbolehkan  mengkopi  data  tersebut,  namun  penulis  hanya diperbolehkan  menulis  apa  yang  menurut  penulis  penting.  Oleh karenanya,  penulis  tidak  memiliki  kopian  data-data  tersebut,  kecuali catatan-catatan  yang  penulis  buat  berdasarkan  data-data  yang diperlihatkan oleh NN.

## 2. Tentang Perusahaan
2.1. Struktur Keorganisasian PT. “G” - Di Jatim Adapun stru ktur keorganisasian PT. “G” - Di Jatim sebagai berikut:
2.2. Sumber Daya Manusia (SDM) PT. “G” - Di Jatim Adapun  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  dan  pengelolaan  yang  dilakukan oleh PT. “G” - Di Jatim sebagai berikut:
a.   Kuantita s SDM PT. “G” - Di Jatim
Pada tahun 2003, di dalam operasionalnya PT. “G” memperkerjakan sebanyak 2.873 orang. Adapun perincian karyawan berdasarkan status kerjanya sebagai berikut:
Gambar 2.1.1
Struktur Organisasi PT. “G” - Di Jatim

## Direksi
Departemen Akuntansi dan Keuangan
Departemen Umum dan Personalia Departemen Pengolahan Departemen Logistik
EDP Keuangan Pajak dan Cukai
Akuntansi
Humas
Personalia
Sekretariat Sarana
Cukai Teknik Greader Adm-Log Pembelian Lokal Pembelian Produksi Pergudangan Development Laboratorium Rajang Cengkeh Rajang Tembakau Pencampuran
Departemen produksi
Quality Control SKT
SKM
Departemen Pemasaran
ADP
Promosi Penjualan Adm-Pemasaran
Saluran Distribusi
Adm-SKT Giling
Verpak
Adm-SKM Produksi Teknik Dewan Komisaris
Sumber Data: NN, PT. “G” - Di Jatim, 2009
Tabel 2.2.1 Data Kuantitas Tenaga Kerja PT. “G” - Di Jatim Keterangan StafKantor Non-Staf Kantor Dewan Komisaris Direktur Utama dan Wakil Departemen Umum dan Personalia Departemen Akuntansi dan Keuangan Departemen Produksi Departemen Pemasaran Departemen Logistik Departemen Pengolahan 2 2 8 5 20 4 6 6 - - 114 15 2333 135 98 126 Jumlah Total Staf Kantor 52 2.821 Sumber data: NN, PT. “G” - Di Jatim, 2009
b.  Kualitas SDM PT. “G” - Di Jatim
Tingkat  pendidikan  karyawan  PT.  “G” - Di  Jatim  sangat  beragam,  mulai dari non-pendidikan sampai dengan Perguruan Tinggai (PT) sebagai berikut:
Tabel 2.2.2 Data KualitasTenaga Kerja PT. “G” - Di Jatim Pendidikan Terakhir Jumlah Non-Pendidikan 2.027 SD 245 SMP 173 SMU 296 Diploma 88 Sarjana 41 Pasca Sarjana 3 Jumlah Total Karyawan 2.873 Sumber data: NN, PT. “G” - Di Jatim, 2009

## c.   Penggunaan Jam Kerja
Adapun jam kerja karyawan PT. “G” Di Jatim adalah sebagai berikut: Tabel 2.2.3 Data Jam Kerja PT. “G” - Di Jatim Keterangan Jam Kerja Jam kerja sehari-hari 08.00-16.00 Istirahat 11.30-12.30 Hari Jum'at 07.00-11.00 11.15-13.00 (istirahat) 13.00-16.00 Hari Sabtu 07.00-11.30 11.45-12.30 (istirahat) 12.30-16.00 Hari Minggu dan Hari Besar Libur Sumber data: NN, PT. “G” - Di Jatim, 2009

## d.  Upah Dan Sistem Penggajian
Di dalam melaksanakan sistem upah dan gaji yang dilakuka n oleh PT. “G” Di Jatim adalah sebagai berikut:
a. Untuk pegawai bulanan, pembayaran gaji dilakukan pada setiap tanggal satu di mana besarnya ditentukan oleh jabatan yang dimiliki.
b. Untuk pegawai harian, pembayaran gaji dilakukan berdasarkan upah mingguan pada
setiap hari Sabtu.
c. Untuk pegawai borongan, pembayaran gaji dilakukan berdasarkan hasil kerjanya, yaitu
Rp. 12.600,- per 1.000 batang rokok SKT dan dibayar setiap satu minggu sekali.
2.2. Pemasaran Produk PT. “G” - Di Jatim
Adapun  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  dan  pengelolaan  yang  dilakukan oleh PT. “G” - Di Jatim sebagai berikut:
a. Produk PT. “G” - Di Jatim
Produk  yang  dihasilkan  berupa  rokok  yang  terbagi  menjadi  2  jenis,  yaitu Sigaret Kretek Tangan (SKT) dan Sigaret Kretek Mesin (SKM), antara lain :
Sigaret Kretek Tangan (SKT) Sigaret Kretek Mesin (SKM)
b. Daerah pemasaran
Daerah pemasaran rokok PT. “G” - Di Jatim mencakup beberapa wilayah di  Indonesia,  dengan  sasaran  segmen  kalangan  bawah.  Daerah  pemasaran  rokok produksi PT. “G” - Di Jatim adalah sebagai berikut:
1) Kalimantan : Pontianak, Sampit.
2) Sumatera : Palembang, Lampung, Medan, Tebing Tinggi.
3) Sulawesi: Manado, Ujung pandang, Palu, Luwuk.
4) Jawa : Cirebon, Bogor, Jogjakarta, Kediri, madura.
c. Saluran distribusi
Di  dalam  memasarkan  produknya,  PT. “G” - Di  Jatim  menggunakan saluran distribusi yang bisa digambarkan sebagai berikut:
Produsen → Agen → Grosir → Pengecer → Konsumen
Produsen → Pengecer → Konsumen
d. Promosi penjualan
Untuk dapat meningkatkan jumlah konsumennya, maka PT. “G” - Di Jatim menggunakan  beberapa  media  promosi  sehingga  diharapkan  dapat  sampai  pada masyarakat. Media  yang digunakan oleh PT. “G” adalah Radio, Spanduk, Stiker, dan Kalender.
e. Perusahaan pesaing
Dalam  menjalankan  aktivitasnya,  PT.  “G” - Di  Jatim  juga  mengalami persaingan  dengan  perusahaan  rokok  sejenis.  Adapun  perusahaan  rokok  yang menjadi pesaing PT. “G” - Di Jatim adalah sebagai berikut:
1) Perusahaan Rokok Jagung Padi
2) Perusahaan Rokok Jambu Bol
3) Perusahaan Rokok PT. Penamas
4) Perusahaan Rokok Cakra
2.3. Laporan Keuangan PT. “G” - Di Jatim
Adapun Laporan Keuangan PT. “G” - Di Jatim untuk periode tahun 2005 s/d 2007 sebagai berikut:
PT. “G” - Di Jatim Neraca
Per 31 Desember 2005 s/d 31 Desember 2007
KETERANGAN 2005 2006 2007 AKTIVA Aktiva Lancar Kas 15.964.064.115 15.878.270.081 16.562.395.417 Piutang Dagang 2.245.232.898 2.339.756.970 2.559.905.393 Persediaan 56.231.628.823 57.276.873.241 61.505.095.357 Biaya dibayar dimuka 17.201.233.263 18.850.138.813 15.609.648.673 Total Aktiva Lancar 91.642.159.099 94.345.039.105 96.237.044.839 Aktiva Tetap Tanah 2.250.000.000 2.250.000.000 2.250.000.000 Gedung 9.440.160.915 9.409.487.655 9.376.591.695 Akum. Peny. Gedung (7.191.507.185) (7.222.180.445) (7.255.076.405) Mesin 5.464.661.579 5.433.988.319 5.332.100.309 Akum. Peny. Mesin (4.255.964.396) (4.350.968.081) (4.452.856.091) Kendaraan Pabrik 3.819.245.656 3.624.072.601 3.414.756.571 Akum. Peny. Kendaraan Pebrik (3.385.183.296) (3.580.356.324) (3.789.672.354) Perlengkapan Kantor 1.600.117.060 1.657.710.860 1.722.754.160 Total Aktiva Tetap 7.741.530.360 7.221.754.585 6.598.597.885 TOTAL AKTIVA 99.383.689.459 101.566.793.690 102.835.642.724 PASSIVA Hutang Lancar Hutang Dagang 2.401.074.009 2.650.465.183 2.707.259.375 Hutang Lain-Lain 3.508.020.827 4.027.181.138 4.009.919.856 Biaya yang masih harus dibayar 2.250.442.760 2.656.836.657 2.693.287.063 Total Hutang Lancar 8.159.537.596 9.334.482.978 9.410.466.294 Modal Modal Saham 60.000.000.000 60.000.000.000 60.000.000.000 Laba ditahan 19.361.446.522 19.654.580.276 19,982,210,197 Saldo Laba 11.862.705.341 12.577.730.436 13,442,966,233 Mod al 91.224.151.863 92.232.310.712 93.025.176.430 TOTAL PASSIVA 99.383.689.459 101.566.793.690 102.835.642.724 Sumber data: NN, PT. “G” - Di Jatim, 2009
PT. “G” - Di Jatim Laporan Laba Rugi Per 31 Desember 2005 s/d 31 Desember 2007 KETERANGAN 2005 2006 2007 Penjualan -SKM 45.446.606.660 40.128.000.000 50.227.050.000 -SKT 69.435.096.909 70.475.550.877 73.660.021.110 Total Penjualan 114.881.090.909 116.663.550.877 123.887.071.116 Beban Pokok Penjualan (73.940.924.023) (75.201.433.107) (81.059.809.021) Beban Langsung (38.819.757.796) (39.072.283.262) (40.245.927.411) Total beban (112.760.681.819) (114.273.716.369) (121.305.736.43 2) Laba Kotor 2.120.409.090 2.329.834.508 2.581.334.678 Beban Usaha - Administrasi &Umum (252.118.650) (259.520.800) (267.126.294) - Promosi (360.169.500) (370.744.000) (381.608.991) - Distribusi Pemasaran (108.050.850) (111.223.200) (114.482.697) Total Beban Usaha (720339,000) (741.488.000) (763.217.982) Laba Usaha 1.400.070.090 1.588.346.508 1.818.116.696 Pendapatan (Beban) di luar Usaha - Pendapatan bunga 349.730.138 476.812.694 440.483.327 - Pendapatan lainnya 202.678.862 233.575.706 260.476.773 - Kerugian atas kerusakan bahan (131.980.700) (144.760.500) (126.918.700) - Beban bunga (98.433.850) (77.320.000) (87.056.700) Total Pendapatan (Beban) di luar Usaha 421.994.450 488.307.900 486.984.700 Laba Sebelum Pajak 978.075.640 1.100.038.608 1331.131.996 Beban Pajak 342.326.474 385.013.513 465.896.199 Laba Bersih 635.749.166 715.025.095 865.235.797 Sumber data: NN, PT. “G” - Di Jatim, 2009.
3.

## Malpraktik Tatakelola Resiko Etika Pada PT. “G” -Di Jatim
Dalam melakukan wawancara, penulis mengklasifikasi responden menjadi dua,  yaitu  pihak  internal  (yaitu  NN  dan  NA)  dan  pihak  eksternal  (yaitu  SR  dan ST)  perusahaan.  Berdasarkan  wawancara  dengan  pihak  internal  perusahaan (wawancara  terhadap  NN  dan  NA),  maka  terungkap  beberapa  permasalahan moral dan etika yang terjadi, antara lain:

## A. Masalah Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)
Berdasarkan  data  yang  diperoleh,  diketahui  bahwa  PT.  “G” - Di  Jatim mempekerjakan  2.873  orang  pegawai,  dimana  2.027  orang  pegawai  tidak memiliki  pendidikan  sama  sekali  dan  hanya  segelintir  orang  saja  yang  memiliki pendidikan  tinggi.  Seperti  yang  diutarakan  oleh  NN,  2.027  orang  yang  tidak memiliki  pendidikan  tersebut  hampir  keseluruhannya  ditempatkan  di  bagian produksi,  dengan  dipekerjakan  sebagai  buruh  rokok.  Permasalahan  yang  terjadi adalah, lebih dari 60% dari 2.027 orang yang tidak memiliki pendidikan tersebut telah  bekerja  lebih  dari  10  tahun  dan  mereka  menuntut  perusahaan  untuk  lebih memperhatikan  "nasib"  mereka  sebagai  imbal  balik  atas  loyalitas  kerja  mereka pada  perusahaan.  Menurut  penuturan  NN,  para  buruh  rokok  seringkali mengeluhkan  perlakuan  diskriminatif  perusahaan,  dimana  menurut  para  buruh rokok  tersebut,  perusahaan  lebih  mengutamakan  pegawai  yang  memiliki pendidikan  jika  dibandingkan  para  buruh  rokok  yang  hampir  keseluruhannya tidak memiliki pendidikan. Bagi para buruh rokok, jika mereka dianggap kurang produktif  atau  produktifitas  mereka  dianggap  telah  menurun  oleh  perusahaan, maka  mereka  dapat  dengan  mudah  digantikan  tenaga  kerja  yang  masih  muda (walaupun  sama-sama  tidak  atau  kurang  berpendidikan)  karena  dianggap  lebih produktif bagi perusahaan.
Dalam  hal  gaji  atau  upah,  menurut top  management perusahaan  seperti yang dikutip NN, perusahaan hanya "membayar" dengan harga yang pantas, dalam arti  gaji  yang diterima  oleh  setiap  pegawai  berdasarkan  atas  perhitungan  biaya hidup {living cost). Menu rut NN, PT. “G” -Di Jatim dalam menggaji pegawainya mengelompokkan  ke  dalam  tiga  kelompok  gaji  atau  upah,  yaitu  bulanan,  harian dan  borongan.  Untuk  pegawai  yang  memiliki  pendidikan  rendah  atau  tidak berpendidikan sama sekali, maka upah yang dibayarkan berupa upah harian yang dibayarkan setiap hari sabtu. Sedangkan untuk upah borongan, hanya dikhususkan ketika perusahaan kekurangan tenaga kerja sedangkan pada saat yang bersamaan, perusahaan  membutuhkan  produksi  yang  tinggi  sehingga  merasa  perlu menggunakan  tenaga  kerja  di  luar  tenaga  kerja  yang  dimilikinya.  Hal  tersebut mungkin  menguntungkan  bagi  perusahaan,  namun  juga  dapat  menimbulkan dampak negatif, seperti tuntutan tenaga kerja borongan yang merasa diperlakukan tidak  adil  karena  mereka  merasa  "habis  manis sepah  dibuang"  alias  "dibuang" begitu  saja  setelah  pekerjaan  borongan  selesai.  Menurut  perusahaan  hal  tersebut adil, karena sesuai dengan kontrak borongan yang telah disepakati. Rata-rata gaji pegawai  PT.  “G” - Di  Jatim  menurut  NN  adalah  standar  (eukup  buat  ongkos hidup).  Namun  hal  tersebut  berbeda  bagi  pegawai  yang  tidak  termasuk  pribumi atau mirip non-pribumi.
Dalam  hal  interaksi  sosial  antar  pegawai,  NN  dan  NA  merasakan  adanya perbedaan  perlakuan  bagi  pegawainya,  dalam  arti  mereka  (NN  dan  NA)  merasa adanya  pembagian  "kelas"  berdasarkan  etnis,  yaitu  pribumi  dan  non-pribumi.
Dalam  hal  pekerjaan,  pegawai  yang  merupakan  non-pribumi  atau  mirip  non- pribumi,  akan  "diletakkan"  pada  posisi  pekerjaan  yang  cukup  baik  jika dibandingkan dengan pegawai yang dianggap pribumi. Begitu pula halnya dengan gaji atau upah, pegawai yang tergolong non-pribumi akan mendapatkan gaji atau upah  yang  hampir  dua  kali  lipatnya  dibandingkan  dengan  gaji  pegawai  yang tergolong  pribumi  atau  mirip  non-pribumi.  Seperti  yang  diceritakan  oleh NN, ketika  pertama  kali  melamar  pekerjaan  di  bidang  akuntansi,  hanya  dirinya  dan seorang lagi  yang  tergolong  non-pribumi  diterima  bekerja  di  departemen akuntansi.  Setelah  bekerja  4  bulan,  dirinya  mengetahui  bahwa  gaji  yang diterimanya  selama  ini  kurang  dari  50%  dari  gaji  rekannya  yang  sama-sama diterima  pada  saat  proses  rekrutmen  dulu.  Padahal  menurut  NN,  kualitas pendidikan  dan  pemahaman  bidang  akuntansinya  lebih  baik  jika  dibandingkan dengan  rekannya  tersebut.  Sama  halnya  dengan  apa  yang  diceritakan  oleh NA, selama bekerja di bidang pemasaran, dirinya kurang diperhatikan oleh perusahaan dalam  hal  fasilitas  bekerja,  walaupun  kinerjanya  selalu  mengagumkan  bagi perusahaan  (karena  tingkat  penjualannya  selalu  di  atas  rata-rata  penjualan perorangan). Hal tersebut berbeda dengan staf pemasaran lainnya  yang tergolong non-pribumi  namun  memperoleh  fasilitas  yang  lebih  baik  walaupun  kinerja pemasarannya  di  bawah  rata-rata  penjualan  perorangan.  Hal  tersebut  dapat dikatakan bahwa terdapat perlakuan diskriminatif dalam pengelolaan sumber daya manusia (SDM) perusahaan.
Selain  itu,  para  buruh  rokok  seringkali  mengeluhkan  kurangnya  tingkat keselamatan  kerja  bagi  mereka,  sehingga  acapkali  terjadi  kecelakaan  kerja  yang tidak  hanya  mengakibatkan  para  buruh  tersebut  terluka  dalam  pekerjaannya, namun  juga  mengakibatkan  kerugian  pada  perasahaan  berupa  kerusakan  produk. Namun,  apakah  kurangnya  tingkat  keselamatan  kerja  bagi  pegawai  hanya dirasakan  oleh  para  buruh  rokok  saja?  Menurut  NA,  sebagai  seorang  staf pemasaran perusahaan, perusahaan juga kurang memperhatikan keselamatan kerja pada  pegawai  lapangan,  seperti  pada  departemen  pemasaran.  NA  menuturkan bahwa selama kurang lebih 8 tahun menjadi tenaga lapangan perusahaan, dirinya tidak pernah diberi jaminan keselamatan kerja, selain tunjangan kesehatan dan itu pun hanya diberikan sebesar 50% dan sisanya yang 50% ditanggung oleh dirinya jika  terjadi  kecelakaan  kerja.  Menurut  penuturan  NA  dan  NN,  usaha  maksimal yang  dilakukan  oleh  perusahaan  guna  meningkatkan  keselamatan  kerja  bagi pegawainya  hanyalah  berupa  "nasehat"  agar  pegawai  lebih  berhati-hati  dalam bekerja dan lebih peduli bagi kesehatannya.
NA  juga  menambahkan  bahwa  dalam  hal  karir  pekerjaan,  NA  merasa bahwa  perusahaan  kurang  memperhatikan  karir  para  pegawainya.  Menurut penuturan NA, ada beberapa orang pegawai yang baru naik jabatan setelah bekerja kurang  lebih  18  tahun.  Rata-rata  para  pegawai  memperoleh  kenaikan  jabatan setelah bekerja lebih dari 10 tahun. Sama seperti yang dikemukakan oleh NA, NN juga  menuturkan  bahwa  perusahaan kurang  memperhatikan  karir  para pegawainya.  Menurut  NN,  perusahaan  dalam  menghargai  kinerja  pegawainya berdasarkan gaji atau upah. Seperti yang dikutip dari ueapan top management oleh NN,  bagi  perusahaan,  karir  bukanlah  hal  yang  utama,  namun  kerja  keras  akan menghasilkan  uang  yang  banyak.  Tentunya  hal  tersebut  akan  bertolak  belakang dengan sebagian pegawai, karena bagi sebagian pegawai, jabatan juga merupakan hal  yang  penting,  karena  akan  menunjukkan  "status  sosial"  mereka  serta  sebagai
pembuktian diri dalam bekerja. Bagi para buruh rokok perusahaan, tentunya akan sangat berbeda sekali. Mengapa? Menurut penuturan NN, para buruh rokok (yang mayoritasnya  tidak  berpendidikan),  dalam  hal  karir,  setinggi-tingginya  karir seorang buruh rokok adalah mandor, dan itu pun jika buruh tersebut telah sangat berpengalaman  (kurang  lebih  20  tahun  bekerja)  dan  memiliki  kecakapan berkomunikasi.
Penulis  dapat  simpulkan  bahwa  terdapat  empat  hal  pokok  masalah pengelolaan  sumber  daya  manusia  (SDM)  yang  terjadi  pada  PT.  “G” - Di  Jatim, yaitu tingkat pendidikan tenaga kerja yang rendah (tidak berpendidikan) mencapai lebih  dari  75%  dari  total  tenaga  kerja  yang  dimiliki,  perlakuan  diskriminatif terhadap  pegawai,  rendahnya  tingkat  keselamatan  kerja  pegawai,  serta  karir pegawai  yang  lamban.  Tingkat  pendidikan  pegawai  yang  rendah  (atau  bahkan tidak  berpendidikan  sama  sekali)  akan  memungkinkan  perusahaan  untuk membayar  gaji  atau  upah  yang  minimum,  dengan  alasan  bahwa  mereka (perusahaan)  telah  membayar  dengan  harga  yang  "pantas".  Adanya  perlakuan diskriminatif  (penggolongan  pribumi,  non-pribumi,  atau  mirip  non-pribumi) terhadap  pegawai  telah  memuneulkan  adanya  stigmasi  pegawai  berdasarkan etnisnya  yanga  akan  berdampak  pada  kesenjangan  sosial  diantara  pegawai, sehingga membuka peluang terjadinya konflik antar individu  yang berbeda etnis. Jika  konflik  tersebut  muncul,  maka  dapat  penulis  perkirakan  bahwa  perusahaan tentunya  akan  "berpihak"  pada  pegawai  yang  non-pribumi  tersebut.  Kurangnya keselamatan  kerja  bagi  para  pegawai  (khususnya  pegawai  yang  berpotensi mengalami  kecelakaan  kerja)  telah  menunjukkan  kurangnya  kepedulian perusahaan  terhadap  keselamatan  kerja  pegawainya.  Mengapa  demikian?  Karena mungkin perusahaan merasa telah membayar dengan harga yang "pantas" tersebut sehingga  merasa  tidak  perlu  lagi  mengeluarkan  "uang"nya  untuk  menjamin keselamatan  kerja  para  pegawainya.  Dan  terakhir,  karir  pegawai  yang  dirasakan lambat  (oleh  narasumber),  telah  menunjukkan  bahwa  perusahaan  lebih mementingka  keuntungannya  sendiri,  dalam  arti  pencapaian  laba  ekonomi. Mungkin  menurut  perusahaan,  kinerja  pegawai  yang  bagus  lebih  "pantasnya" dihargai  dengan  "uang  tambahan",  bukannya  dengan  karir.  Dengan  demikian, kinerja individu adalah perhatian utama karena kinerja individu  yang bagus akan meningkatkan  kinerja  perusahaan  dan  akan  berdampak  positif  dalam  pencapaian laba  ekonomi.  Namun  yang  perlu  dipertanyakan,  apakah  sistem  penghargaan kinerja  pegawai  tersebut  dapat  membawa  dampak  positif  bagi  perusahaan? Jawabannya tentu relatif. Bagi sebagian pegawai yang lebih memikirkan "masalah peruf'nya,  tentu  akan  lebih  senang  dihargai  dengan  "uang  tambahan"  tersebut. Namun  pada  sebagian  orang  yang  memikirkan  status  sosial  dan  profesionalisme, maka karir merupakan hal yang penting dalam memotivasi mereka untuk bekerja dengan lebih baik.

## B. Indikasi tindak kecurangan keuangan
Berdasarkan  wawancara  dengan  NN,  diketahui  bahwa top  management perusahan  menginginkan  agar  pengelolaan  keuangan  perusahaan  seefisien  dan sefektif mungkin. Namun, dalam praktinya, guna mencapai keinginan tersebut, top management perusahaan  seringkali  melakukan  tindakan-tindakan  yang  dapat dikategorikan sebagai tindak kecurangan (Fraud). Tindak kecurangan yang sering terjadi dalam pengelolaan keuangan perusahaan oleh top management perusahaan seperti yang diutarakan oleh NN adalah sebagai berikut:

## 1.   Kecurangan pada penggajian atau upah pegawai
Telah  dijelaskan  pada  bab  sebelumnya,  bahwa  perusahaan  dalam  sistem penggajian  atau  upah  dapat  dikelompokkan  menjadi  tiga  macam,  yaitu  bulanan, harian dan borongan. NN mengungkapkan bahwa kecurangan yang sering terjadi pada  kelompok  upah  harian  dan  borongan.  Pada  kelompok  upah  harian,  pekerja yang terlambat datang dianggap tidak masuk dan tidak diberi upah pada hari itu. Namun,  pada  kenyataannya,  oleh  manajemen  perusahaan  pekerja  tersebut dilaporkan tetap menerima upah. Dalam satu bulan saja, terdapat sekitar tiga ratus orang  pekerja  yang  seharusnya  tidak  menerima  upah  hariannya,  namun  tetap dilaporkan telah menerima upah. Seandainya saja upah pekerja per harinya adalah Rp.  25.000,-,  dan  jumlah  pegawai  yang  seharusnya  tidak  menerima  upah katakanlah 300  orang,  maka  dapat  dihitung  berapa  jumlah  kecurangan  yang terjadi dalam satu tahunnya mengenai pembayaran upah harian:
Jumlah Kecurangan Upah Harian = Rp. 25.000.,- x 300 x 12
= Rp. 90.000.000,-
Pada  kenyataannya,  perusahaan  setiap  tahunnya  melaporkan  telah membayar  lebih  dari  100  juta  rupiah  kepada  pekerja  yang  seharusnya  tidak menerima  upah  harian.  Namun,  jika  dibandingkan  dengan  PPh  pasal  21  pada pekerja harian, maka dapat dihitung sebagai berikut:
PPh Pasal 21 per pekerja dalam satu hari = (Rp. 25.000 - Rp. 24.000) x 10%
= Rp. 100,-per hari
PPh  Pasal  21  yang  dibayarkan  dalam  waktu  1  tahun  atas  pekerja  yang seharusnya tidak menerima upah harian:
= Rp. 100,- x 300 X 26* X 12 (* asumsi bahwa 1 bulan = 30 hari dikurangi 4 kali hari minggu) = Rp. 9.360.000,- Jika  dibandingkan  dengan  jumlah  kecurangan  yang  terjadi,  maka perusahaan  dapat  "menghemat"  sekitar  Rp.  80.640.000,- (Rp.  90.000.000,- dikurangi  Rp.  9.360.000,-).  Selain  itu,  kecurangan  dalam  hal  gaji  dan  upah pekerja  juga  terjadi  pada  pekerjaan  borongan,  dimana  dalam  pekerjaaan borongan,  perusahan  membayar  upah  berdasarkan  hasil  kerjanya,  yaitu  Rp. 12.600,- per  1.000  batang  rokok  SKT  dan  dibayar  setiap  satu  minggu  sekali. Dalam  waktu  sebulan,  perusahaan  menghasilkan  sekitar  2.503  bal  rokok SKT yang diborongkan. Jika 1 bal rokok sama dengan sejumlah 100 slop rokok, dan 1 slop rokok  sejumlah  16  pak  rokok  dan  1  pak  rokok  (dengan  asumsi)  12  batang rokok,  maka  jumlah  batang  rokok yang  diborongkan  oleh  perusahaan  dalam waktu satu tahunnya sebanyak:
= 2.503 x 100 x 16 x 12 x 12
= 576.691.200 batang rokok SKT yang diproduksi dalam waktu satu tahun dengan sistem borongan.
Menurut NN, perusahaan menggunakan kebijakan bahwa rokok SKT yang mengalami  kerusakan  pada  proses  yang  dilakukan  oleh  pekerja  borongan,  maka perusahaan  tidak  dapat  membayar  upah  atas  produk  yang  telah  rusak.  Namun kenyataannya,  perusahaan  melaporkan  tetap  membayar  upah  walaupun  produk yang  dihasilkannya  tersebut  rusak dalam  proses  oleh  pekerja  borongan  tersebut. Jika  demikian  terjadi,  terdapat  indikasi  terjadi  tindak  kecurangan  atas  upah borongan pekerja, yang dapat penulis hitung sebagai berikut:
Menurut  NN,  produk  cacat  dalam  proses  sebanyak  7%,  maka  jumlah produk  cacat  dalam  setahun  sebanyak  576.691.200  x  7%  =  40.360.320  batang rokok dalam setahun.
Jika  per  1000  batang  rokok  dihargai  senilai  Rp.  12.600,-,  maka  tindak kecurangan yang terjadi sebanyak:
Jumlah Kecurangan Upah Borongan = (40.360.320 : 1.000) x Rp. 12.600,-
= Rp. 508.540.032,-
Dalam  hal  PPh  Pasal  21  untuk  upah  borongan,  dapat  dihitung "penghematan"  yang  dilakukan  oleh  perusahaan,  dengan  asumsi-asumsi  sebagai berikut:
A. Rata-rata pekerja borongan memproduksi sebanyak 1.500 batang sehari.
B. Prosentase produk cacat sebesar 7%.
C. Upah per 1.000 batang rokok sebesar rp. 12.600,-
D. Jumlah pekerja borongan sebanyak 1.232 orang. Jumlah produk cacat per pekerja dalam waktu 1 tahun = 1.500 x 26 hari x 12 bulan x 7%
= 32.760 batang
Upah borongan per pekerja atas produk cacat = (32.760 / 1000) x Rp. 12.600,- = Rp. 412.776,-
Upah borongan atas produk cacat seluruh pekerja = Rp. 412.776,- x 1.232 = Rp. 508.540.032,-
PPh pasal 21 yang dibayarkan atas produk cacat = Rp. 508.540.032,- x 10% = Rp. 50.854.003,20
"Penghematan" yang dilakukan sebesar = Rp. 508.540.032,- dikurangi Rp. 50.854.003,20
= Rp. 457.686.028,80
Total "penghematan" atas Upah harian dan Upah borongan sebesar: = Rp. 457.686.028,80 + Rp. 80.640.000,-= Rp. 538.326.078,80
Dengan demikian, bahwa telah terjadi tindak kecurangan atas upah harian dan  upah  borongan  sebesar  Rp.  538.326.078,80.  mungkin  nilai  tersebut  terlalu kecil  jika  dibandingkan  dengan  biaya  tenaga  kerja  langsung  yang  mencapai milyaran rupiah setiap tahunnya.

## 2.   Korupsi pada saluran distribusi pemasaran produk
Di dalam memasarkan produknya, PT. “G” - Di Jatim menggunakan saluran distribusi yang bisa digambarkan sebagai berikut:
Produsen → Agen → Grosir → Pengecer → Konsumen Produsen → Pengecer → Konsumen
Berdasarkan  penuturan  NA yang  bekerja  sebagai  staf  pemasaran,  NA menyebutkan bahwa  seringkali  staf  pemasaran  juga  bertindak  sebagai  Agen  atau Grosir  rokok  dengan  cara  menggunakan  identitas  fiktif.  Dengan  demikian,  akan memebrikan  keuntungan  bagi  staf  pemasaran  tersebut  berupa  Iaba  penjualan sebagai Agen ataupun Grosir. Lantas bagaimana earanya? Menurut NA, biasanya perusahaan  melalui  staf  pemasaran  akan  mengirim  produknya,  dimana  staf pemasaran  tersebut  "mengantarkan"  produk  tersebut  ke  suatu  tempat  yang  dapat dikatakan  sebagai  "gudang  bayangan"  berupa  rumah.  Si  staf  pemsaran  tersebut telah menyiapkan "uang ganti" sehingga seolah-olah telah dibayarkan oleh Agen
atau  Grosir  tersebut.  Untuk  mendistribusikan  produk  rokok  pada  "gudang bayangan"  tersebut,  staf  pemsaran  tersebut  telah  memiliki  jaringan salesman tersendiri,  dan  beberapa  diantaranya  bekerja  sendiri  (dalam  arti  juga  bertindak sebagai salesman ke  Pengecer).  Namun,  beberapa  staf  pemsaran  tersebut  tidak semuanya  memiliki  "gudang  bayangan"  sendiri,  dimana  mereka  langsung mengantarkannya ke Pengecer, namun pada pelaporannya di masukkan ke dalam data Agen  atau Grosir fiktif  yang telah disiapkan sebelumnya. NA dalam hal ini tidak berkenan menjelaskan seberapa besar selisih yang diperolehnya.
Lantas,  mengapa  NA  dan  beberapa  staf  pemasaran  melakukan  hal tersebut?  Menurut  pengakuan  NA,  dirinya  melakukan  hal  tersebut  karena  jika dirinya  hanya  bergantung  pada  gaji  yang  diberikan  oleh  perusahan,  maka penghidupannya  dirasa  kurang  mencukupi  dari  segi  biaya.  Oleh  karenanya, dirinya  terpaksa  "berwiraswasta"  dengan  memanfaatkan  statusnya  sebagai  staf pemasaran perusahaan. Dengan demikian, dirinya akan memperoleh "penghasilan ganda" hanya dengan bekerja pada satu tempat saja.
Menurut penulis, dapat disimpulkan bahwa korupsi pada saluran distribusi pemasaran produk terjadi karena:
1) Lemahnya  pengendalian  internal  yang  dilakukan  oleh  perusahaan:
Pengendalian yang dilakukan oleh perusahaan dalam mendistribusikan  produknya  hanya  mengandalkan  uang  hasil penjualan  yang  diterima  oleh  staf  pemasaran  tersebut  yang kemudian  dibayarkan  kepada  departemen  keuangan.  Departemen keuangan  dalam  hal  ini  hanya  mengecek  antara  jumlah  yang sesungguhnya  diterima  dengan  jumlah  yang  seharusnya  diterima berdasarkan  perhitungan.  Jika  jumlahnya  sama,  maka  perusahaan menganggapnya itu adalah hal yang wajar. Jika kurang dari jumlah yang  seharusnya  diterima  berdasarkan  perhitungan,  maka  akan dianggap sebagai piutang usaha. 2) Kurangnya perhatian perusahaan terhadap kesejahteraan pegawainya:  Dengan  gaji  dan  komisi  penjualan  yang  dirasakan kurang,  maka  akan  memotivasi  pegawai  untuk  melakukan  tindak kecurangan  dengan  memanfaatkan  jabatan  pada  perusahaan tersebut (Albreeth, 2003).
Lantas,  seberapa  besar  kerugian  yang  dialami  perusahaan  terkait  dengan kecurangan pegawai pada departemen pemasaran tersebut? Oleh karena itu, dapat penulis hitung dengan menggunakan asumsi-asumsi sebagai berikut:
a. jumlah staf pemasaran bagian penjualan sebanyak 100 orang b. jumlah   staf pemasaran  bagian  penjualan  yang  melakukan "wiraswasta"
diasumsikan berkisar 30% saja atau sebanyak 30 orang c. perusahaan menyalurkan sebanyak 2.503 ball rokok setiap bulannya d. harga per pak rokok dari perusahaan ke Agen rata-rata Rp. 2.100,- e. harga per pak rokok dari perusahaan ke Pengecer rata-rata Rp. 2.400,- f. harga per pak rokok dari Pengecer ke Konsumen rata-rata Rp. 3.700,- g. harga produk berdasarkan harga tahun 2005.
Penjualan yang seharusnya diterima oleh perusahaan dengan asumsi tidak ada  staf  pemasaran  yang  melakukan  "wiraswasta"  dengan  asumsi  penjualan  dari perusahaan langsung ke Pengecer:
= Rp. 2.400,- x (2.503 x 100 x 16) = Rp. 9.609.600.000,- Namun,  jika  30%  diantaranya  melakukan  "wiraswasta",  maka  penjualan yang diterima oleh perusahan dengan asumsi penjualan dari perusahaan langsung ke Pengecer dapat dihitung sebagai berikut:
= (Rp. 2.400,- x (2.503 x 100 x 16) x 70%) + (Rp. 2.100,- x (2.503 x 100 x 16) x 30%) = Rp. 6.726.720.000,- + Rp. 2.523.024.000,- = Rp. 9.249.744.000,- Maka  selisih  antara  penjualan  yang  diantaranya  melakukan  praktik "wiraswasta" dengan  penjualan  yang  seharusnya  diterima  adalah  sebesar  Rp. 359.856.000,-.  Jika  dirata-ratakan  dengan  30%  staf  pemasaran  bagian  penjualan yang  melakukan  praktik  "wiraswasta"  tersebut,  maka  tambahan  pendapatan  per orang  dari  hasil  "wiraswasta"  tersebut  sebesar  Rp.  11.995.200,- setiap  bulannya. Mungkin  ada  benarnya  jika  NA  mengatakan  bahwa  tambahan  pendapatan  yang diperolehnya tersebut berkisar antara 8 s/d 10 juta rupiah. Dengan jumlah sebesar itu,  maka  tentunya  akan  lebih  eukup  jika  hanya  mengandalkan  komisi  penjualan dari  perusahaan  saja.  Dan  menurut  penulis,  memang  menggiurkan  jika  staf pemasaran bagian penjualan juga melakukan praktik "wiraswasta" tersebut.
Selain  memwawancarai  pihak  internal  perusahaan,  penulis  juga mewawancari  pihak  eksternal  perusahaan,  yaitu  SR  dan  ST  yang  merupakan warga  sekitar  perusahaan.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  pihak  eksternal perusahaan, terungkap beebrapa permasalahan moral dan etika yang terjadi, antara Iain:
1.   Tuntutan masyarakat terhadap polusi yang ditimbulkan oleh perusahaan Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  SR  dan  ST,  terungkap  bahwa masyarakat  seringkali  mengeluhkan  masalah  polusi  yang  ditimbulkan  dari aktivitas  perusahan,  dimana  polusi  yang  dihasilkan  berdampak  pada  aktivitas sosial  masyarakat  sekitar,  seperti:  pencemaran  air  minum,  bau  proses  produksi rokok  yang  dirasakan  menyengat  hidung,  serta  masalah  pencemaran  tanah.  SR menuturkan  bahwa  pernah  ada  seorang  warga  yang  tinggal  bersebelahan  dengan lokasi pabrik perusahan mengeluhkan saluran air bersihnya tercemar oleh limbah perusahaan, dimana pompa air miliknya tersumbat oleh tanah berwarna kehitam- hitaman yang menurut dirinya tanah tersebut merupakan limbah produksi. Namun, protes  yang  disampaikan  warga  tersebut  tidak  ditanggapi  dengan  baik  oleh perusahaan, dimana perusahaan hanya memperbaiki pompa air miliknya tersebut, walaupun tanpa memungut biaya perbaikan. Memang pompa air miliknya tersebut dapat  bekerja  kembali,  namun  beberapa  bulan  kemudian,  masaiah  terulang kembali.  Akan  tetapi,  tanggapan  perusahaan  berikutnya  adalah  warga  tersebut disarankan  untuk  mengganti  pompa  air  miliknya  tersebut  tanpa  melakukan perbaikan.  Hal  tersebut  sempat  memicu  ketegangan  antara  perusahaan  dengan beberapa warga sekitar.
Cerita SR tersebut sempat penulis konfirmasikan dengan NN, dimana NN mengutarakan  bahwa  perusahan  memiliki  pendapat  yang  berbeda.  Menurut  NN, perusahaan  menganggap  bahwa  tanah  hitam  pada  pompa  air  warga  tersebut bukanlah  tanah  yang  tercemar  oleh  limbah  perusahaan,  karena  perusahaan  telah menggunakan  manajemen  limbah  yang  sesuai  dengan  standar  umum  sejak  tahun 2001. Tanah hitam tersebut memang merupakan tanah yang terdapat pada lapisan
tanah  bawah.  Memang  pada  waktu  ada  protes  dari  warga  tersebut,  perusahaan "berbaik  hati"  untuk  memperbaikinya,  namun  ketika  ada  protes  dengan  alasan yang  sama,  maka  perusahaan  enggan  memperbaikinya  kerana  perusahaan  telah mengetahui sebab kerusakan pompa air warga tersebut bukanlah disebabkan oleh limbah produksi perusahaan.
Lain cerita SR, lain pula cerita ST. ST mengemukakan bahwa pernah ada seorang  warga  yang  menderita  sesak  nafas  dengan  alasan  akibat  dari  bau  proses produksi dan tembakau  yang telah diproses. Warga tersebut sempat diperiksakan kesehatannya  oleh  perusahaan  melalui  salah  seorang  dokter  umum.  Namun  hasil diagnosis dokter tersebut dirasakan lebih memihak perusahaan sehingga beberapa warga  meminta  warga  tersebut  diperiksakan  ke  dokter  umum  lainnya.  Diagnosis dokter  tersebut  sedikit  melegakan  warga,  sehingga  perusahaan  membayar pengobatan warga tersebut.
Penururan  ST tersebut  juga  penulis  konfirmasikan  dengan  NA,  bahwa memang benar ada warga  yang mengalami sesak nafas dengan alasan akibat dari dari  bau  proses  produksi  dan  tembakau  yang  telah  diproses.  Warga  tersebut memang  sempat  diperiksakan  ke  salah  seorang  dokter  umum.  Namun,  diagnosis dokter tersebut mengatakan bahwa sesak nafas yang dialami warga tersebut lebih diakibatkan dari sifat warga tersebut yang memang dikenal sebagai perokok berat. Oleh  karenanya,  diagnosis  dokter  tersebut  oleh  warga  dianggap  lebih  berpihak kepada perusahaan, bukannya kepada masyarakat (wong  cilik).  Bahkan beberapa orang  warga  menganggap  bahwa  dokter  tersebut  sebelumnya  telah  dibayar  oleh perusahaan  untuk  menyalahkan  kebiasaan  rokok  dari  warga  yang  sakit  tersebut. Merasa kurang puas, beberapa warga lalu membawa warga yang mengalami sesak nafas  tersebut  ke  dokter  umum  lainnya.  Akan  tetapi,  hasil  diagnosis  dokter  yang baru tersebut  tidak  berbeda  dengan  dokter  sebelumnya,  namun  disampaikan dengan lebih halus,
yaitu bahwa sesak nafas tersebut diakibatkan dari udara yang kurang mendukung kesehatan  dan  kebiasaan  merokok  si  warga  tersebut.  Oleh  karenanya,  sedikit melegakan perasaan beberapa orang warga.
Dari  beberapa  eerita  yang  disampaikan  oleh  narasumber  tersebut,  dapat penulis  simpulkan  bahwa  dampak  polusi  yang  dihasilkan  perusahaan  terhadap kehidupan  warga  sekitar  memang  menjadi  hal  yang  selama  ini  terjadi.  Namun, yang  menjadi  pertanyaan  adalah,  apakah  gangguan  terhadap  lingkungan  yang terjadi  merupakan  dampak  dari  polusi  perusahaan  (dalam  hal  i ni  PT.  “G” - Di Jatim)?  Penulis  mengetahui  bahwa  di  sekitar  PT.  “G” -Di  Jatim  juga  terdapat beberapa industri yang sejenis. Menurut NN, mengapa hanya PT. “G” - Di Jatim yang  terkesan  "disalahkan"  oleh  warga  dengan  gangguan  terhadap  lingkungan yang terjadi? Mungkin warga merasa PT. “G” - Di Jatim merupakan satu-satunya perusahan  rokok  di  lokasi  tersebut  yang  dianggap  lebih  besar  dari  perusahaan rokok  lainnya  yang  selokasi.  Penulis  pikir,  memang  tepat  jika  perusahaan melakukan  penyelidikan  terlebih  dahulu  dalam  menanggapi  protes  warga  yang dialamatkan ke perusahaan. Dan menurut penulis, tidak selayaknya jika warga di sekitar perusahaan eenderung "mengkambing hitamkan" perusahaan sebagai biang keladi atas gangguan terhadap lingkungan.
Menurut  NN,  perusahaan  ini berdiri  sebelum  adanya  pemukiman penduduk  sejak  tahun  1979-an.  Namun  pada  akhir  tahun  1980-an,  warga-warga mulai berdatangan dan kemudian tinggal menempati lokasi di sekitar perusahaan.
Hal  tersebut  tentunya  bertentangan  peraturan  pemerintah  yang  melarang berdirinya pemukiman tempat tinggal penduduk di sekitar lokasi industri. Namun kenyataannya,  justru  sekarang  lokasi  industri  di daerah  sukun  tersebut  menjadi pemukiman  padat  penduduk.  Pertanyaan  yang  timbul  adalah:  apakah  perusahaan memiliki  kewajiban  untuk  membayar  ganti  rugi  atas  gangguan  terhadap lingkungan  (masyarakat  sekitar)  yang  disebabkan  oleh  aktivitas  perusahaan? Secara  hukum,  karena  perusahan  lebih  dulu  ada  daripada  pemukiman  penduduk serta adanya peraturan yang melarang berdirinya pemukiman penduduk di sekitar perusahaan, maka perusahan sebetulnya tidak memiliki kewajiban ganti rugi atas dampak  yang  ditimbulkan  dari  aktivitas  produksinya.  Namun,  perusahaan  dapat "tanggung  renteng",  dimana  perusahaan  hanya  membiayai  sebagian  saja,  dan sisanya ditanggung oleh masyarakat sekitar.

## 2.   Tuntutan   masyarakat   terhadap   kepedulian   perasahaan   atas kesejahteraan masyarakat di sekitar perasahaan
Selain  gangguan  terhadap  lingkungan  yang  dianggap  sebagai  dampak polusi,  seringkali  warga  di  sekitar  perasahaan  menuntut  agar  perasahaan  lebih peduli dengan kesejahteraan warga di sekitar perasahaan. Berdasarkan wawancara dengan SR, beberapa warga memang seringkali meminta PT. “G” - Di Jatim untuk menerima  beberapa  orang  kerabatnya  bekerja  sebagai  karyawan perasahaan. Menurat  SR,  salah  seorang  warga  pernah  meminta  agar  perasahaan  menerima keponakannya  yang  luiusan  STM  untuk  bekerja  sebagai  karyawan  yang menangani  mesin-mesin  produksi.  Namun,  oleh  perasahaan  permintaan  tersebut ditolak dengan alasan untuk menangani mesin-mesin produksi dibutuhkan sarjana- sarjana ataupun diploma-diploma teknik mesin. Perasahan kemudian menawarkan posisi lainnya sebagai pengawas buruh rokok atau tenaga bantu perusahaan, seperti tenaga  pengamanan,  sopir  atau  pengawas  buruh  rokok. Penulisngnya,  tawaran perasahaan  tersebut  ditolak  oleh  warga  dan  dianggap  sebagai  bentuk  peleeehan terhadap  warga,  dan  warga  pun  berpandangan  perasahaan  tidak  memperhatikan kesejahteraan warga. Pendapat SR tersebut bertolak belakang dengan pendapat NN dan NA.  Menurat  NN  dan  NA,  perasahaan  memang  berasaha  memiliki  tenaga- tenaga kerja yang berkualitas (dari segi pendidikan), bukan tenaga kerja yang tidak berkualitas  (dari  segi  pendidikan)  dan  hanya  mengandalkan  rasa  kasihan  serta empati pada warga. Oleh karenanya, permintaan NN dan NA cenderang berlebihan dengan mengatasnamakan kepedulian perasahaan terhadap masyarakat sekitar.
Berdasarkan  kondisi  diatas  dapat  simpulkan  bahwa  menurut  penulis, sepertinya permintaan warga untuk lebih peduli dengan kesejahteraan masyarakat dengan cara perasahaan menerima sanak saudaranya untuk bekerja di perasahaan agak  berlebihan.  Perasahaan  penulis  pikir  tentunya  memiliki  sistem  rekrutmen sendiri.  Namun,  tidak  menutup  kemungkinan  terjadi  tindak  nepotisme  dimana perasahaan  hanya mementingkan  atau  mendahulukan  kepentingan  kerabat  dan sanak  saudaranya  sendiri,  dan  mungkin  juga  mengabaikan  kepentingan kesejahteraan masyarakat sekitar. Selain itu, berdasarkan wawaneara terhadap NA dan  NN, memang  terjadi  stigmasi  etnis  perlakuan  pegawainya.  Oleh  karena  itu, menurat  penulis,  hal tersebut  merupakan  suatu  masalah  yangs  seharasnya ditangani oleh perasahaan.

## 4. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  berbagai  narasumber-narasumber tersebut, maka  dapat  penulis  simpulkan  bahwa  PT.  “G” - Di  Jatim  tidak melakukan  praktik  tatakelola  resiko  etika  dengan  baik.  Mungkin  perusahaan dalam  hal  ini  memiliki Visi  dan  Misi  perusahaan  yang  tersirat  dalam credo atau jargon tertentu. Namun pada kenyataannya, terjadi "malpraktik" tatakelola resiko etika pada  PT.  “G” - Di  Jatim.  Pertanyaannya  adalah,  mengapa  hal  tersebut terjadi?
Berdasarkan  interpretasi  terhadap  hasil  wawancara,  diperoleh  kesimpulan bahwa perusahaan kurang bagus dalam hal mengelola SDM yang dimilikinya. Hal ini  terlihat  pada  adanya  praktik  diskriminasi  berdasarkan  etnis  tertentu  (stigmasi etnis)  yang  masih  tetap  ada  pembedaan  pribumi,  non-pribumi  dan  mirip  non- pribumi.  Dengan  adanya  stigmasi  etnis  tersebut,  menimbulkan  pembedaan perlakuan  terhadap  salah  satu  etnis,  utamanya  dalam  hal  kesejahteraan  ekonomi. Hal  tersebut  tentunya  tidak  sesuai  dengan  prinsip  keadilan,  dimana  menuntut perusahaan  untuk  berlaku  adil  tanpa  membeda-bedakan  suku,  ras  atau  agama tertentu.  Ketidak  adilan  akan  mengakibatkan  ketidakpuasan  kerja  oleh  para pegawai perusahaan.
Kepuasan kerja tidak akan terlepas dengan adanya faktor-faktor yang dapat mempengaruhi  kepuasan  kerja  seseorang.  Dalam  perusahaan manufacturing, produktivitas  individu  maupun  kelompok  sangat  mempengaruhi  kinerja perusahaan hal ini disebabkan oleh adanya proses pengolahan bahan baku menjadi produk  jadi.  Mengingat  permasalahannya  sangat  komplek  sekali,  maka  pihak- pihak yang terlibat dalam proses produksi harus cermat dalam mengamati sumber daya  yang  ada.  Banyak  hal  yang  dapat  mempengaruhi  produkti  vitas kerja, sehingga  pengusaha  harus  menjaga  factor-faktor  yang  berpengaruh  terhadap kinerja dapat terpenuhi secara maksimal.
Persoalan  kepuasan  kerja  akan  dapat  terlaksana  dan  terpenuhi  apabila beberapa  variabel  yang  mempengarhui  mendukung  sekali.  Variabel  yang dimaksud  adalah Culture dan Motivation. Dapat  dikatakan  pula  bahwa  secara tidak langsung ketiga variabel tersebut mempengaruhi kinerja seseorang dan pada ujung-ujungnya  kinerja  perusahaan  dapat  tercapai  dengan  baik.  Sehubungan dengan  hal  tersebut,  agar  karyawan  selalu  konsisten  dengan  kepuasannya  maka setidak-tidaknya perusahaan selalu memperhatikan lingkungan di mana karyawan melaksanakan tugasnya misalnya rekan kerja, pimpinan, suasana kerja dan hal-hal lain  yang  dapat  mempengaruhi  kemampuan  seseorang  dalam  menjalankan tugasnya.
Pada  dasarnya  bahwa  seseorang  dalam  bekerja  akan  merasa  nyaman  dan tinggi  kesetiannya  pada  perusahaan  apabila  dalam  bekerjanya  memperoleh kepuasan  kerja  sesuai  dengan  apa  yang  diinginkan.  Khususnya  di  Perusahaan manufaktur  kepuasan  kerja  sangat  didambakan  oleh  semua  pihak,  karena  dalam perusahaan  manufaktur  kegiatan  dimulai  dari  pengadaan  bahan  baku  sampai menjadi  barang  jadi  penuh  dengan  tantangan  baik  seeara  psikologi  maupun jasmani.  Kepuasan  kerja  itu  sendiri  sebenamya  mempunyai  makna  apa  bagi seorang pekerja? Ada dua kata yaitu kepuasan dan kerja. Kepuasan adalah sesuatu perasaan  yang  dialami  oleh  seseorang,  dimana  apa  yang  diharapkan  telah terpenuhi  atau  bahkan  apa  yang  diterima  melebihi  apa  yang  diharapkan, sedangkan  kerja  merupakan  usaha  seseorang  untuk  mencapai  tujuan  dengan
memperoleh  pendapatan  atau  kompensasi  dari  kontribusinya  kepada  tempat pekerjaannya. Dan tentu saja, kepuasan kerja akan selalu terkait dengan kebutuhan dari individu dalam perusahaan.
Berbagai  usaha  yang  dilakukan  oleh  pegawai  tentunya  untuk  memenuhi keinginan  dan  kebutuhannya,  namun  agar  keinginan  dan  kebutuhannya  dapat terpenuhi  tidaklah  mudah  didapatkan  apabila  tanpa  usaha  yang  maksimal. Mengingat  kebutuhan  orang  yang  satu  dengan  yang  lain  berbeda-beda  tentunya cara  untuk  memperolehnya  akan  berbeda  pula.  Dalam  memenuhi  kebutuhannya seseorang  akan  berperilaku  sesuai  dengan  dorongan  yang  dimiliki  dan  apa  yang mendasari perilakunya, untuk itu dapat dikatakan bahwa dalam diri seseorang ada kekuatan  yang  mengarah  kepada  tindakannya.  Teori  motivasi  merupakan  konsep yang bersifat memberikan penjelasan tentang kebutuhan dan keinginan seseorang serta menunjukkan arah tindakannya. Motivasi seseorang berasal dari interen dan eksteren.
Hasil  penelitian  Herpen et  al. (2002)  mengatakan  bahwa  motivasi seseorang  berupa  intrinsik  dan  ekstrinsik  Sedangkan  Gacther  dan  Falk  (2000), Kinman  dan  Russel  (2001)  mengemukakan  bahwa  motivasi  intrinsik  dan ekstrinsik  sesuatu  yang  sama-sama  mempengaruhi  tugas  seseorang.  Kombinasi insentive  intrinsik  dan  ekstrinsik  merupakan  kesepakatan  yang  ditetapkan  dan berhubungan dengan psikologi seseorang. Berbagai teori motivasi yang ada salah satunya adalah Porter Lawler Model. Persoalan antara kepuasan kerja dan kinerja muncul  sejak  adanya  gerakan  hubungan  antar  manusia.  Sebenamya  dalam  teori muatan  tersirat  adanya  bahwa  kepuasan  mengarah  kepada  kinerja  dan  tidak kepuasan  menurunkan  kinerja.  Porter  Lawler  menyatakan  bahwa  proses  kognitif dalam  persepssi  memainkan  suatu  peran  sentral  bahwa  ubungan  antara  kepuasan dan kinerja berhubngan secara langsung dengan suatu model motivasi.
Menurut  Mondy  dan  Noe  (1996:358); Direct  financial  compensation consist  of  the  pay  that  a  person  receives  in  the  form  of  wages  salaries,  bonuses and commissions. Indirect financial compensation (benefits) includes all financial rewards  that  are  not  included  direct  compensation. Kompensasi  non  keuangan terdiri  dari  kepuasan  yang  diterima  oleh  seseorang  dari  tugas  atau  dari  psikologi dan  atau  lingkungan  phisik  dimana  seseorang  bekerja.  Pada  saat-saat  tertentu seseorang  dalam  menerima  kompensasi  akan  mengukur  penerimaannya  dengan bentuk nonfinancial atau financial hal ini tergantung pada tingkat kebutuhan yang dimilikinya.
Selain  masalah  kepuasan  kerja  yang  mengakibatkan  terjadinya  malpraktik tatakelola  resiko  etika  pada  PT.  “G” - Di  Jatim,  menurut  penulis  masalah  pokok kedua  adalah  lemahnya  sistem  pengendalian  internal  perusahaan  sehingga memungkinkan  terjadinya  tindak  kecurangan  oleh  pegawai.  Pelaku  kecurangan biasanya  tidak dapat  dibedakan  dengan  orang  lain  berdasarkan  karakteristik demografis  atau  psikologis.  Tidak  ada  jawaban  yang  persis  batas  sebab-sebab terjadinya Fraud, namun Daniri (2008) memberikan beberapa penyebab seseorang melakukan Fraud (khususnya Korupsi), yaitu:
Dorongan dari dalam diri sendiri (keinginan, hasrat, kehendak dan sebagainya) Rangsangan  dari  luar  (dorongan  teman-teman,  adanya  kesempatan,  kurang kontrol dan sebagainya
Kurangnya  gaji  pegawai  negeri  dibandingkan  dengan  kebutuhan  yang  makin meningkat
Latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia yang merupakan sumber atau sebab meluasnya korupsi Manajemen  yang  kurang  baik  dan  kontrol  yang  kurang  efektif  dan  efisien,
yang memberikan peluang orang untuk korupsi 4 Modernisasi pengembangbiakan korupsi.
Analisa  yang  lebih  detil  lagi  tentang  penyebab  korupsi  diutarakan  oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam bukunya berjudul "Strategi Pemberantasan Korupsi," (dalam Daniri, 2008) antara lain :
1. Aspek Individu Pelaku
a. Sifat  tamak  manusia: Kemungkinan  orang  melakukan  korupsi  bukan karena
orangnya miskin atau penghasilan tak cukup. Kemungkinan orang tersebut sudah eukup kaya, tetapi masih punya hasrat besar untuk memperkaya diri. Unsur  penyebab  korupsi  pada  pelaku  semacam  itu  datang  dari  dalam  diri sendiri, yaitu sifat tamak dan rakus.
b. Moral yang kurang kuat: Seorang  yang moralnya tidak kuat cenderung mudah  tergoda  untuk  melakukan  korupsi.  Godaan  itu  bisa  berasal  dari atasan,  teman  setingkat,  bawahanya,  atau  pihak  yang  lain  yang  memberi kesempatan untuk itu.
c. Penghasilan yang kurang mencukupi: Penghasilan seorang pegawai dari suatu  pekerjaan  selayaknya  memenuhi  kebutuhan  hidup  yang  wajar.  Bila hal  itu  tidak  terjadi  maka  seseorang  akan  berusaha  memenuhinya  dengan berbagai  cara.  Tetapi bila  segala  upaya  dilakukan  ternyata  sulit didapatkan, keadaan semacam ini yang akan memberi peluang besar untuk melakukan  tindak  korupsi,  baik  itu  korupsi  waktu,  tenaga,  pikiran  dalam arti  semua  curahan  peluang  itu  untuk  keperluan  di  luar  pekerjaan  yang seharusnya.
d. Kebutuhan  hidup  yang  mendesak: Dalam  rentang  kehidupan  ada kemungkinan  seseorang  mengalami  situasi  terdesak  dalam  hal  ekonomi. Keterdesakan  itu  membuka  ruang  bagi  seseorang  untuk  mengambil  jalan pintas diantaranya dengan melakukan korupsi.
e. Gaya  hidup  yang  konsumtif: Kehidupan  di  kota-kota  besar  acapkali mendorong  gaya  hidup  seseong  konsumtif.  Perilaku  konsumtif  semacam ini bila tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai akan membuka peluang  seseorang  untuk  melakukan  berbagai  tindakan  untuk  memenuhi hajatnya. Salah satu kemungkinan tindakan itu adalah dengan korupsi.
f. Malas  atau  tidak  mau  kerja: Sebagian  orang  ingin  mendapatkan  hasil dari  sebuah  pekerjaan  tanpa  keluar  keringat  alias  malas  bekerja.  Sifat semacam ini akan potensial  melakukan tindakan apapun dengan cara-cara mudah dan cepat, diantaranya melakukan korupsi.
g. Ajaran  agama  yang  kurang  diterapkan: Indonesia  dikenal  sebagai bangsa  religius yang  tentu  akan  melarang  tindak  korupsi  dalam  bentuk apapun. Kenyataan di lapangan menunjukkan bila korupsi masih berjalan subur di tengah masyarakat. Situasi paradok ini menandakan bahwa ajaran agama kurang diterapkan dalam kehidupan.
2. Aspek Organisasi
a. Kurang  adanya  sikap  keteladanan  pimpinan: Posisi  pemimpin  dalam suatu
lembaga  formal maupun  informal  mempunyai  pengaruh  penting  bagi bawahannya.
Bila  pemimpin  tidak  bisa  memberi  keteladanan  yang  baik  di  hadapan bawahannya,
misalnya  berbuat  korupsi,  maka  kemungkinan  besar  bawahnya  akan mengambil kesempatan yang sama dengan atasannya.
b. Tidak adanya kultur organisasi yang benar: Kultur organisasi biasanya punya
pengaruh  kuat  terhadap  anggotanya.  Apabila  kultur  organisasi  tidak dikelola  dengan  baik,  akan  menimbulkan  berbagai  situasi  tidak  kondusif mewarnai  kehidupan  organisasi.  Pada  posisi  demikian  perbuatan  negatif, seperti korupsi memiliki peluang untuk terjadi.
c. Sistim  akuntabilitas  yang  benar  di  instansi  pemerintah  yang  kurang memadai: Pada  institusi  pemerintahan  umumnya  belum  merumuskan dengan jelas visi dan misi yang diembannya dan juga belum merumuskan dengan tujuan dan sasaran yang harus dicapai dalam periode tertentu guna mencapai  misi  tersebut.  Akibatnya,  terhadap  instansi  pemerintah  sulit dilakukan  penilaian  apakah  instansi  tersebut  berhasil  mencapai  sasaranya atau  tidak.  Akibat  lebih  lanjut  adalah  kurangnya  perhatian  pada  efisiensi penggunaan sumber daya yang dimiliki. Keadaan ini memunculkan situasi organisasi yang kondusif untuk praktik korupsi.
d. Kelemahan  sistim  pengendalian  manajemen: Pengendalian  manajemen merupakan salah satu syarat bagi tindak pelanggaran korupsi dalam sebuah organisasi.  Semakin  longgar/lemah  pengendalian  manajemen  sebuah organisasi
semakin terbuka perbuatan tindak korupsi anggota/pegawai di dalamnya.
e. Manajemen  cenderung  menutupi  korupsi  di  dalam  organisasi: Pada umumnya  jajaran  manajemen  selalu  menutupi  tindak  korupsi  yang dilakukan oleh segelintir oknum dalam organisasi. Akibat sifat tertutup ini pelanggaran korupsi justru terus berjalan dengan berbagai bentuk.
3. Aspek Tempat Individu dan Organisasi Berada
a.  Nilai-nilai  di  masyarakat  kondusif  untuk  terjadinya  korupsi Korupsi bisa  ditimbulkan  oleh  budaya  masyarakat.  Misalnya,  masyarakat menghargai  seseorang  karena  kekayaan  yang  dimilikinya.  Sikap  ini seringkali  membuat  masyarakat  tidak  kritis  pada  kondisi,  misalnya  dari mana kekayaan itu didapatkan.
b. Masyarakat  kurang  menyadari  sebagai  korban  utama  korupsi Masyarakat  masih  kurang  menyadari  bila  yang  paling  dirugikan  dalam korupsi  itu  masyarakat.  Anggapan  masyarakat  umum  yang  rugi  oleh korupsi  itu  adalah  negara.  Padahal  bila  negara  rugi,  yang  rugi  adalah masyarakat  juga  karena  proses  anggaran  pembangunan  bisa  berkurang karena dikorupsi.
e. Masyarakat  kurang  menyadari  bila  dirinya  terlibat  korupsi Setiap korupsi pasti melibatkan anggota masyarakat. Hal ini kurang disadari oleh masyarakat  sendiri.  Bahkan  seringkali  masyarakat  sudah  terbiasa  terlibat pada  kegiatan  korupsi  sehari-hari  dengan  cara-cara  terbuka  namun  tidak disadari.
d. Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi akan bisa dicegah dan diberantas bila  masyarakat  ikut  aktif Pada  umumnya  masyarakat berpandangah
masalah  korupsi  itu  tanggung  jawab  pemerintah.  Masyarakat  kurang menyadari
bahwa  korupsi  itu  bisa  diberantas  hanya  bila  masyarakat  ikut melakukannya.
e. Aspek  peraturan  perundang-undangan Korupsi  mudah  timbul  karena adanya
kelemahan di dalam peraturan perundang-undangan yang dapat mencakup adanya peraturan yang monopolistik yang hanya menguntungkan kroni penguasa, kualitas peraturan  yang  kurang  memadai,  peraturan  yang  kurang  disosialisasikan, sangsi yang  terlalu  ringan,  penerapan  sangsi  yang  tidak  konsisten  dan  pandang bulu,
serta lemahnya bidang evaluasi dan revisi peraturan perundang-undangan.
Secara  umum  terdapat  tiga  elemen  dalam  aktivitas  fraud  (dalam
Silverstone dan Sheetz, 2004), yaitu:
1. Tekanan (Pressure): Para  ahli  di  bidang  farud  mengkalsifikasikan  tekanan kedalam empat tipe tekanan, yaitu:
a. Tekanan  finansial: Berikut  ini  adalah  jenis  tekanan  finansial  yang dihubungkan dengan tindakan fraud yang memberikan keuntungan pelaku secara langsung :
1. Ketamakan
2. Hidup dalam satu maksud
3. Tagihan yang tinggi atau hutang pribadi
4. Kredit buruk
5. Kehilangan keuiangan pribadi
6. Kebutuhan finansial yang tak terduga
b. Sifat  Buruk: Hal  lain  yang  berhubungan  erat  dengan  fraud  adalah  sifat buruk
seperti  berjudi,  narkoba,  dan  alkohol  serta  hubungan  diluar  perrkawinan yang
mahal.  Sifat  buruk  adalah  bentuk  tekanan  yang  paling  buruk,  gaya  hidup yang tidak bisa dikontrol dan dianggap sebagai pemicu bagi orang (yang sebelumnya jujur)
untuk berbuat fraud.
c. Tekanan  yang  berhuubungan  dengan  kerja: Pada  beberapa  kasus, seseorang
melakukan Kecurangan untuk  mendapatkan  sesuatu  dari  bos  mereka karena
beberapa  faktor  seperti  pengakuan  yang  tidak  cukup  terhadap  performa kerja,
ketidakpuasan  terhadap  kerja,ketakutan  akan  kehilangan  pekerjaan,  tidak mendapatkan promosi, merasa gaji yang diterima kurang layak.
d. Tekanan  lain: Pada  kasus  lainnya  farud  dimotivasi  oleh  tekanan  lain seperti
pasangan  yang  ingin  meningkatkan  gayahidup  atau  keinginan  untuk merusak
sistem.
2. Kesempatan  (Opportunity): Setidaknya  ada  enam  faktor  yang  meningkatkan kesempatan kepada individu untuk berbuat fraud yang merupakan kelemahan dari suatu sistem, yaitu:
1. Lemahnya  pengendalian  untuk  mencegah  dan/atau  mendeteksi  perilaku Kecurangan
2. Ketidakmampuan untuk menilai kualitas dari kinerja
3. Kegagalan untuk mendisiplinkan pelaku Kecurangan
4. Akses informasi yang terbatas
5. Penolakan, apatisme dan ketidakmampuan
6. Lemahnya audit trail
Faktor-Faktor  Non  Kontrol  yang  memicu  terjadinya Kecurangan diantaranya:
1. Ketidakmampuan Untuk Memutuskan Kualitas Kinerja
2. Kegagalan Untuk Mendisiplinkan Pelaku Penipuan
3. Kurangnya Akses Terhadap Informasi.
4. Kelalaian, Apati Dan Ketidakmampuan
5. Kurangnya Audit Trail
Dennis Greer (dalam Albrecht, 2003) mengilustrasikan tiga elemen kunci paling umum  mengapa  seseorang  melakukan  penipuan,  diantaranya:  (1)  adanya tekanan,  (2)  adanya  kesempatan,  dan  (3)  beberapa  cara  untuk  merasionalkan bahwa penipuan dapat diterima. Ketiga elemen ini membentuk apa yang kita sebut sebagai segitiga penipuan.
Oleh karena itu, menurut pendapat penulis, Kecurangan dapat terjadi karena tiga faktor berdasarkan sudut pandang pelaku, yaitu:
1 Faktor internal: yaitu faktor-faktor yang disebabkan dalam diri sendiri si pelaku untuk
melakukan tindakan Fraud, antara lain:
Sifat tamak, serakah dan rakus.
Etos kerja yang jelek (tidak disiplin) dan malas, menginginkan sesuatu namun tidak mau mengimbanginya dengan kerja keras. Gaya hidup yang konsumtif namun tidak diimbangi dengan penghasilan atau pendapatan yang memadai.
Moralitas yang jelek, terbiasa untuk melakukan suatu tindakan buruk.
2 Faktor eksternal: yaitu faktor-faktor yang disebabkan oleh "sesuatu" di luar diri sendiri si pelaku  yang mendorong pelaku untuk melakukan Kecurangan, antara lain:
Ajakan    atau    dorongan    atau    paksaaan (tekmanJpressure) suatu
entitas (individu/organisasi) lain untuk melakukan Fraud.
Kebutuhan  ekonomi  yang  tinggi  namun  tidak  diimbangi  dengan penghasilan atau pendapatan yang memadai (mis. Gaji yang kecil). Budaya  dalam  suatu  komunitas  yang  jelek  dan  telah  dianggap  sebagai suatu  "norma"      sehingga      mempengaruhi      suatu      entitas (individu/organisasi)   untuk mengikuti budaya yang jelek tersebut.
64
3 Faktor pendukung: yaitu faktor-faktor yang memungkinkan (peluang) seseorang untuk melakukan tindakan Kecurangan, antara lain:
Lemahnya pengawasan dan pengendalian (dalam hal ini adalah SPI, Audit Trail) yang dilakukan oleh suatu perusahaan/instansi tempat suatu individu bekerja.
Tidak adanya atau lemahnya supremasi hukum  dan peraturan perundang- undangan.  Kemampuan  (suatu  keahlian)  seseorang  yang  sangat  tinggi dalam bidang tertentu.
Rasionalisasi    untuk  melegalkan Kecurangan berdasarkan  realitas    yang tidak  memungkinkan untuk memenuhi etika dan norma-norma sosial yang berlaku.
Seharusnya  perusahaan  melakukan  sistem  pengendalian  internal  yang lebih  ketat,  sehingga  peluang    pegawai    dan    manajemen  perusahaan    dalam melakukan  tindakan  kecurangan  dapat  dicegah.  Namun  kenyataan  berkata sebaliknya.  Oleh  karena  itu,  struktur  pengendalian  internal    perusahaan  yang bagus    seharusnya  mencakup  kebijakan  dan  prosedur-prosedur  yang  ditetapkan untuk  memberikan  jaminan  tercapainya  tujuan  tertentu  perusahaan.      Konsep struktur      pengendalian      intern      didasarkan      atas      tanggungjawab  manajemen dan jaminan  yang  memadai  untuk  menetapkan  dan  menyelenggarakan  struktur pengendalian intern haruslah manajemen dan dikaitkan dengan manfaat dan biaya pengendalian. Sedangkan struktur pengendalian intern perusahaan terdiri dari tiga elemen diuraikan berikut ini. Elemen struktur pengawasan intern terdiri dari tiga menurut Bodnar (1980):
a) Lingkungan  pengendalian: Lingkungan  pengendalian  suatu  organisasi merupakan  dampak  kolektif  dari  berbagai  faktor  dalam  menetapkan, meningkatkan, atau memperbaiki efektivitas kebijakan dan prosedur-prosedur tertentu. Faktor-faktor itu mencakup:
Filosopi dan gaya operasional manajemen
Struktur organisasi Fungsi dewan komisaris dan angota-anggotanya Metode-metode membebankan otoritas dan tanggung jawab Metode-metode pengendalian manajemen Fungsi audit intern Kebijakan dan praktik-praktik kepegawaian Pengaruh dari luar yang berkaitan dengan perusahaan
b) Sistem  akuntansi: Sistem  akuntansi  suatu  organisasi  terdiri  dari  metode  dan catatan-catatan  yang  dibuat  untuk  mengindentifikasikan, mengumpulkan, menganalisis,  meneatat,  dan  melaporkan  transaksi-transaksi  organisasi  dan menyelenggarakan  pertanggungjawaban  bagi  aktiva  dan  kewajiban  yang berkaitan. Hal lain yang penting dalam sistem akuntansi antara lain;
Dokumentasi  sistem  akuntansi  diantaranya  formulir-formulir,  buku  besar Pembantu,  bagan  akun  hams  dirancang,  dipelihara  dan  direvisi  di  dalam Pedoman  prosedur  akuntansi  sehingga  kebijakan  dan  instruksi-instruksi dapat dan diterapkan secara eksplisit dan seragam.
Sistem  akuntansi  berpasangan  sebagai  slat  yang  mampu  menghasilkan Seperangkat catatan untuk memperhatikan kelayakan data yang dicatat.

## DI JAWA TIMUR
65 c) Prosedur-prosedur pengendalian: Prosedur-prosedur pengendalian merupakan kebijakan  dan  prosedur-prosedur  yang  tercakup  dalam  lingkungan pengendalian dan sistem  akuntansi  yang  harus  ditetapkan  oleh  manajemen  untuk  memberikan jaminan yang memadai bahwa tujuan tertentu akan dapat dicapai. Umumnya prosedur- prosedur pengendalian  yang  dimanfaatkan  dalam  suatu  struktur  pengendalian  intern perusahaan dapat dikategorikan sesuai dengan pengendalian akuntansi intern. Pengendalian  akuntansi  intern  meliputi  rencana  organisasi  dan  prosedur- prosedur  dan  kelayakan laporan  keuangan.  Pengendalian  akuntansi  intern dirancang  untuk  memberikan  jaminan memadai  bahwa  tujuan-tujuan  tertentu telah sesuai dengan setiap aplikasi yang signifikan di dalam organisasi antara lain:
Transaksi-transaksi  dilakukan  sesuai  dengan  otorisasi  manajemen  yang bersifat umum dan khusus.
Rencana  organisasi  mencakup  pemisahan  tugas  yang  mengurangi kemungkinan  bagi      setiap      orang      untuk      berada      dalam      posisi melakukan      kekeliruan      dan  ketidakberesan  serta  mengoreksinyasendiri dalam kegiatan normal tugas-tugasnya.
Prosedur-prosedur mencakup perancangan dan penggunaan dokumen dan catatan  yang  memadai  untuk  membantu  meyakinkan  adanya  pencatatan transaksi dan kejadian-kejadian secara mencukupi. Akses ke aktiva hanya diperbolehkan dengan otorisasi manajemen. Pertanggungjawaban tercatat mengenai aktiva dibandingkan dengan aktiva yang ada dengan interval yang memadai dan tindakan  yang tepat diambil sesuai dengan setiap perbedaan yang terjadi.
Sedangkan  pengendalian  intern  menurut  AICPA  metiputi  struktur organisasi dan semua cara-cara serta alat  yang dikordinasikan  yang digunakan di dalam  perusahaan  dengan  tujuan  menjaga  keamanan  harta  milik  perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, memajukan efisiensi di dalam operasi,  dan  membantu  dalam  menjaga  dipatuhinya  kebijaksanaan  manajemen yang  telah  ditetapkan  terlebih  dahulu. Setelah  menerapkan  sistem  pengendalian internal,  maka  perusahaan  dapat  melakukan  pencegahan  terhadap  kemungkinan terjadinya tindak kecurangan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan maupun pegawainya.  Pencegahan  kecurangan  adalah  cara  paling  efektif  biaya untuk mengurangi  kerugian  dari  kecurangan.  Ketika  kecurangan  telah  dilakukan,  maka tidak  ada  pemenang.  Pelaku  kalah - mereka  akan  mengalami  konsekuensi  legal dan  hinaan.  Mereka  harus  melakukan  pembayaran  ganti  rugi  dan  pajak,  dan mereka  menghadapi  pinalti keuangan  dan  konsekuensi  lainnya.  Pencegahan kecurangan meliputi dua aktivitas fundamental:
a)  Menciptakan dan mempertahankan budaya kejujuran dan integritas
Terdapat  beberapa  cara  untuk  menciptakan  sebuah  budaya  :  (1) menegaskan  bahwa  manajemen  puncak menjadi  model  perilaku  yang  tepat.(2) Mengangkat bentuk pegawai yang benar. (3) mengkomunikasikan pengharapan di seluruh  organisasi  dan  meminta  konfirmasi  tertulis  periodik  tentang  penerimaan pengharapan  tersebut.  (4)  Menciptakan  lingkungan  kerja  positif. Dan  (5)
mengembangkan  dan  mempertahankan  kebijakan-kebijakan  efektif  untuk menghukum  pelaku  ketika  terjadi  kecurangan.  Faktor-faktor  yang  berhubungan dengan level kecurangan tinggi karena kurangnya lingkungan kerja positif adalah sebagai berikut:
1. Manajemen puncak tidak peduli atau perhatian terhadap perilaku yang tepat
2. Umpan balik negatif dan kurangnya pengakuan terhadap kinerja kerja
3. Ketidakadilan yang dirasakan dalam organisasi
4. Manajemen otokratis bukannya partisipatif
5. Loyalitas organisasional rendah dan pengharapan anggaran tidak masuk akal
6. Bayaran sangat rendah, kesempatan pelatihan dan promosi buruk
7. Absenteeism atau turnover tinggi
8. Kurangnya tanggung jawab organisasional yang jelas serta komunikasi yang buruk.
b)  Menilai  resiko  kecurangan  dan  mengembangkan  respon  kongkrit  untuk meminimkan resiko dan mengeliminasi kesempatan.
Tidak  ada  kecurangan  yang  dilakukan  oleh  manajemen  puncak  demi kepentingan organisasi atau kecurangan  yang dilakukan terhadap organisasi akan terjadi  tanpa  adanya  kesempatan.  Organisasi  dapat  mengeliminasi  kesempatan dengan  (1)  secara  akurat  mengidentifikasi  sumber-sumber  dan  mengukur  resiko (2)  mengimplementasikan  kontrol  Detektif  dan  prefentif  yang  tepat,  (3) menciptakan  penyebaran  pemantauan  oleh  pegawai,  dan  (4)  memasang pemeriksaan  independen,  termasuk  fungsi-fungsi  audit  efektif.  Empat  tipe  bukti yang dikumpulkan dalam investigasi kecurangan adalah sebagai berikut:
1. Bukti  Testimonial, di mana  dikumpulkan  dari  individual.  Teknik  investigasi khusus  yang  digunakan  untuk  mengumpulkan bukti  testimoni  adalah wawancara, interogasi, dan pengujian kejujuran.
2. Bukti Dokumenter, di mana dikumpulkan dari paper, komputer, dan sumber tertulis  atau  tercetak  lainnya.  Beberapa  ekoribmi  yang  paling  umum  untuk mengumpulkan bukti meiiputi pengkajian dokumen, pencarian catatan publik, audit,  pencarian  komputer,  perhitungan  kekayaan  bersih,  dan  analisis pernyataan
keuangan.
3. Bukti  Fisik meiiputi  sidik  jari,  bekas  ban,  senjata,  kekayaan  yang  dicuri, identifikasi  angka  atau  tanda  dari  obyek  yang  dicuri,  dan  bukti  nampak  lain yang  dapat  dihubungkan  dengan  aksi.  Pengumpulan  bukti  fisik  seringkali melibatkan analisis forensik oleh ahli.
4. Observasi  Pribadi melibatkan  bukti  yang  dikumpulkan  oleh  penyelidik  itu sendiri, termasuk invigilasi, pengawasan, operasi terbuka, dan Iain-lain.

## Daftar Pustaka
Albrecht,  W.S.  2003, Fraud Examination, South-Western,  a division  of Thomson Learning.
Ardana, I Komang. 2008. Bisnis Dan Tanggung Jawab Sosial. Buletin Studi Ekonomi, Volume 13, Nomor 1, p. 32 - 39
Bodnar, George H. 1980. Accounting Information System, Newton, Massachusetts: Allyn and Bacon, Inc. Second edition
Daniri, Mas Achmad. 2008. Korupsi dan Bentuknya. Harian Umum Republika. Senin, 24 Mei 2008
Dawkins,  Jeanny  dan  Stewart  Lewis,  2003.  CSR  In  Stakeholder  Expectations: And Their Implication For Company Strategy. Journal of Business Ethics. 44. p. 185-193
Gachter,  Simon  dan  Falk,  Armin,  2000, Work  Motivation,  Institutions  and Performance, The  Participants  of  the  first  Asian  Conference  on  Eperimental Business Research  at  the Hongkong  University  of  Science  and  Tehnology, Working Paper pp 1-18
Herpen, Marco, Praag, Mirjan dan Cools, Kees. 2002. The Effects of Performance Measurement  and  Compensation  on  Motivation  and  Emperical  Study, Conference of The Performance Measurement Association in Boston pp. 1-34
Hitt, Michael A, R.D. Ireland, Robert E. Hoskisson. 1995. Strategic Management : Competitiveness and Globalization. Minneapolis: West Publishing Co.
Kinman,  Gail  dan  Kinman,  Russell,  2001,  The  role  of  Motivation to  Learn  in Management Education. Journal of Workplace Learning, Vol 3 No. 4 pp. 132- 149.
Mann, Richard I. 1994. The Culture of Business in Indonesia, Toronto : Gateway Books
Moekijat. 1997. Manajemen Tenaga Kerja dan Hubungan Kerja. Bandung : Penerbit CV. Pionir Jaya.
Mondy R. Wayne dan Noe, Robert M., 1996, Human Resource Management, Printed in The United States of America: Prentice Hall International, Inc.
Nugroho,   Yanuar.   2007.   Dilema  Tanggung   Jawab   Corporasi,   Kumpulan Tulisan, www, unisosdem.org (diakses terakhir tanggal 5 Mei 2009)
Purwanto, Yedi., 2007. Tinjauan Religi Atas Manusia dan Lingkungannya. Jurnal Sosioteknologi, Edisi 12 Tahun 6, Desember
Roida,  Herlina  Yoka.  2008.  Relevansi  Program Corporate  Social  Responsibility Bagi  Wacana  Publik:  Menjadi  Baik  Pada  Saat  Sudah  Menjadi  Buruk? The 2nd National Conference UKWMS Surabaya, 6 September, p. 1 – 11
Silverstone, H. dan Sheetz, M. 2004, Forensic Accounting and Fraud Investigation for Non-Experts, John Wiley and Sons, Inc.
Siregar,  Chairil  N.,  2007.  Analisis  Sosiologis  Terhadap  Implementasi  Corporate Social  Responsibility  Pada  Masyarakat  Indonesia. Jurnal  Sosioteknologi Edisi 12 Tahun 6, Desember, p. 285-288
Wardoyo.  2005. Aspek  Lingkungan  Sosial. Artikel  diakses  dari  alamat  website: httpr// yara74.blogspot.com (diakses terakhir tanggal 5 Mei 2009)
Wirutomo,  P.  2007. Perkembangan  Sosial  di  Indonesia. Artikel  diakses  dari alamat  website: diez-files.blogspot.com (diakses  terakhir  tanggal  5  Mei 2009)
Zainun, Buchari. 2004. Manajemen dan Motivasi. Edisi Revisi. Jakarta : Penerbit Balai Aksara.