## Destri Budi Nugraheni

## Persaksian Talak: Perspektif Ulama Sunni  dan Syi’ah Imamiyah

## Ali Trigiyatno
Fakultas Syariah IAIN Pekalongan Jalan Kusuma Bangsa No. 09 Pekalongan Jawa Tengah Email : ali.trigiyatno@iainpekalongan.ac.id
Submit : 29 April 2020 Diterima : 11 Oktober 2020 Revisi : 20 November 2020 Terbit : 4 Desember 2020
Abstrak: Pada umumnya para ulama memiliki spirit yang sama dalam menyikapi terjadinya perceraian yakni berkeinginan untuk mempersulit terjadinya perceraian. Namun di sisi lain tampak ada inkonsistensi dalam hal ini, di mana jika dibaca kitab-kitab fikih di lingkungan Sunni terkesan memberi kemudahan  terjadinya perceraian. Seperti dalam hal kesaksian talak, ulama Sunni  mengesahkan jatuhnya talak tanpa saksi, sementara di kalangan ulama Syiah , mereka lebih mempersulit terjadinya perceraian dengan mensyaratkan dua orang saksi yang adil untuk keabsahan suatu perceraian. Artikel ini bertujuan membandingkan dua pandangan berbeda dari kalangan ulama Sunni  dan Syiah  seputar kesaksian talak untuk menentukan pendapat yang lebih kuat dan maslahat. Hasil penelitian membuktikan argumen ulama Syiah yang mewajibkan dua orang saksi untuk sahnya perceraian lebih kuat dan maslahat. Pendapat ini juga lebih mempersulit peluang jatuhnya talak dan dalam perkembangannya dipakai dalam perundangan negara-negara muslim dengan mewajibkan talak di depan sidang pengadilan yang sudah pasti disaksikan oleh sekurangnya dua orang saksi.
Kata Kunci: Talak, Persaksian Talak, Sunni , Syiah, Dua Saksi
Abstract: In general, Islamic scholars have the same spirit in addressing the occurrence of divorce, namely the desire to make divorce difficult. However, on the other hand, there appears to be an inconsistency in this matter, where when reading fiqh books in a Sunni environment it seems that they facilitate divorce. As in the case of divorce testimony, Sunni ulama legalize the fall of divorce without witnesses, while among Shia clerics, they make divorce more difficult by requiring two fair witnesses to the legality of a divorce. This article aims to compare the two different views of Sunni and Shia scholars regarding divorce testimony in order to determine a stronger and more beneficial opinion. The result of the research proves that the arguments of the Shia ulama which oblige two witnesses to validate divorce are stronger and more beneficial. This opinion also makes it more difficult for the possibility of divorce to fall, and in its development it is used in the legislation of Muslim countries by requiring divorce in front of a court session where at least two witnesses are certain to witness.
Keywords: Divorce, Testimony, Sunni , Shia, Two Witnesses
Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. 14 No. 2, Desember 2020, 267-280 DOI: https://doi.org/10.24090/mnh.v14i2.39 28
J u r n a l K a j i a n H u k u m I s l a m

## J u r n a l K a j i a n H u k u m I s l a m

## Pendahuluan
Talak sebagaimana diuraikan oleh Abdurrahman Al-Jazairi  secara  bahasa  berarti memudarkan ikatan,  melepas  ikatan,  atau  memisahkan  ikatan,  baik  bersifat  fisik seperti  ikatan  kuda  dan ikatan  tawanan,  maupun  bersifat  maknawi  seperti  ikatan pernikahan.  Misalnya  dengan  sebutan, ṭalāq  al-naqah atau nāqatun  ṭāliqun , artinya  memudarkan  ikatan  unta  dan  melepaskannya,  atau unta  yang  terlepas. 1 Sedang secara syariat, Sayid Sabiq mendefinisikan talak dengan, melepas ikatan pernikahan dan mengakhiri hubungan suami-istri. 2
Terkait dengan masalah talak, ada hal yang paradoks  dalam fikih di kalangan Sunni. Di satu sisi perceraian dihukumi sebagai sesuatu yang dibenci ( makruh ),  bahkan ada yang beranggapan bahwa hukum asal perceraian adalah terlarang ( mahzhur ), 3 namun di sisi lain, sadar atau tidak, para ulama fikih khususnya di lingkungan Sunni  mayoritas terkesan mempermudah terjadinya perceraian. 4
Kitab-kitab fikih Sunni  sebagian besar mengesahkan dan membolehkan terjadinya perceraian tanpa sebab, cerai tanpa niat, cerai karena dipaksa, cerai karena lupa, 5 cerai main-main, 6 cerai tiga jatuh tiga, 7 cerai tanpa saksi, bahkan sebagian kalangan Malikiyah menganggap jatuh talak yang sudah diniatkan walau belum diucapkan dan lain-lain. 8 Ditambah lagi menceraikan istri di waktu haidh, dimana Sunni  dan Syiah  sepakat akan haramnya cerai ini (talak bid’i) namun empat madzhab Sunni  menganggapnya tetap jatuh talak tetapi dianjurkan menurut tiga madzhab selain Malikiyah untuk merujuknya kembali, sedang Malikiyah mewajibkan merujuknya. Sedang Syiah  Imamiyah, Khawarij dan Zhahiriyah berpendapat tidak jatuh talak bid’i yakni mentalak istri ketika sedang haid. 9 Melihat cukup mudahnya hukum cerai di kalangan Sunni , tidak mengherankan jika ada  ulama Syiah  mengkritik fikih Sunni  dalam persoalan cerai ini dengan mengatakan:
تاعمت جم  ف� تاعي ش�تلا نم هقيبطت  ت� ام همأ وه ةينسلا ةقيرطلا لىع قلاطلا ناف ديدشلا فسألا عمو كلت مايقو ، اثيدحو ا ي�دق ةأرلما لمظو تويبلا بارخ هى ةققلمحا ةجيتنلاو . ارمتسم هقيبطت لاف ي� لو ،  ف ي�لمسلما 10 ءا ت�فلا ىدل هعي ش�تو نآرقلا  ف� قلاطلا عي ش�ت  ف ي�ب تلئالها ةوجفلا
Dengan sangat menyesal, perceraian di kalangan Sunni  merupakan ketentuan yang paling penting diterapkan  di  masyarakat  muslim  yang  masih  terus  berlaku.  Namun  mudahnya  terjadi  perceraian menghasilkan rubuhnya rumah tangga dan penindasan perempuan di masa lalu dan sekarang. Hal ini juga mengesankan adanya kesenjangan norma dalam Alquran dengan pemahaman (fikih) para fuqaha .
1 Abdurrahman al-Jazairi, Kitāb al-Fiqhi ‘ala Maẓahib al-Arba’ah ,  Cet. II (Beirut : Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004), 837.
2 Al-Sayyid Sābiq, Fiqh al-Sunnah (Beirut : Dar al-Fikr, 1412 H), Jilid II, 206.
3 Muhammad Husain adz-Dzahabi, al-Syarī’ah al-Islāmiyyah Dirāsah Muqāranah Baina Maẓhab Ahl-Sunnah wa al-Syī’ah , Cet. III (Kairo : Maktabah Wahbah, 1991), 244.
4 Musthafa Syibli, Ah ̣ kām al-Usrah fī al-Islām Dirāsah Muqāranah Baina Fiqh al-Maẓahahib al-Sunniyah wa wa al-Maẓhab al-Ja’farī wa al-Qānun, Cet. IV ( Beirut : Dar al-Jam’iyyah, 1983), 497.
5 Al-Sayyid Sābiq, Fiqh al-Sunnah (Beirut : Dar al-Fikr, 1412 H), Jilid II, 211.
6 Al-Syaukāni, Nail al-Aut ̣ ār , Cet. III ( Beirūt : Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004), Jilid 6, 247.
7 Ibnu Rusyd, Bidāyat al-Mujtahid ( Semarang : Maktabah Thoha Putra, t.t), Juz II, hlm. 46.
8 Abdurrahman al-Jazairi, Kitāb al-Fiqhi ‘ala Maẓahib al-Arba’ah ,  Cet. II (Beirut : Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004), 838.
9 Muhammad Syarif Adnan Ash-Shawaf, Baina al-Sunnah wa al-Syī’ah ; Cet. I (Damaskus : Bait al-Hikmah, 2006), 722.
10 Ahmad Shubhi, “al-Tanāqudh fī Tasyrī’ al-Ṭalāq baina al-Qur``ān wa Fiqh al-Sunni”, diunduh dari http://www. ahl-alquran.com/arabic/show_article.php?main_id=59, diakses 13 Juni 2020.
J u r n a l K a j i a n H u k u m I s l a m
Kritik yang cukup keras juga dikemukakan oleh Muhammad Jawad Mughniyah dalam kitabnya al-Fiqh  ‘alā  Maẓāhib  al-Khamsah dengan mengatakan, “Para ulama mazhab-mazhab tersebut mengemukakan pembahasan panjang lebar dalam lembran-lembaran kitab mereka yang isinya tak lebih hanyalah penghancuran terhadap esensi rumah tangga serta menyerahkannya ke tangan iblis.” 11
Karena  dalam  fikih  Syiah    Imamiyah,  talak  yang  umumnya  dihukumi  jatuh  di  mata  Sunni, tidak dihukumi jatuh di mata Syiah  Imamiyah. Mengingat Syiah  Imamiyah paling ketat di antara mazhab-mazhab fikih yang ada dalam menentukan syarat terjadinya talak. 12 Syarat-syarat orang yang menceraikan menurut Syiah  Imamiyah, pertama , harus baligh, berakal, bebas memilih dengan sendirinya tidak dihukumi sah cerai yang dilakukan oleh anak-anak, talak orang gila, serta talak orang yang dipaksa. Kedua , orang yang mentalak sengaja bermaksud untuk bercerai secara hakiki dengan lafaz talak, dengan demikian tidak sah talak orang yang bercanda, lalai, dan orang yang tidak faham makna talak. 13 Untuk sighat talak dan syarat-syaratnya, Syiah  Imamiyah mensyaratkan; Pertama , menggunakan sighat khusus dan memakai bahasa Arab bagi yang mampu dengan bahasa itu. 14 Kedua , talak itu dihadiri dua orang pria yang mendengar langsung ucapan talak. 15
Sebenarnya kritik terhadap pendapat mazhab empat yang agak melonggarkan talak juga mendapat kritikan di internal ulama Sunni baik dilakukan ulama abad tengah seperti Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah maupun beberapa ulama kontemporer semisal Muhammad Abduh, Ibnu ‘Asyur, Yusuf al-Qardhawi dan lain-lain.
Memang ada beberapa titik perbedaan Sunni  Syiah  dalam maslalah talak, salah satu titik perbedaan jatuhnya talak dalam pandangan ulama Sunni  dan Syiah adalah perlu tidaknya kehadiran dua saksi yang adil dalam penjatuhan talak itu. Arus utama ulama Sunni dengan tegas tidak mensyaratkan, sementara ulama Syiah Imamiyah dengan tegas mensyaratkannya. 16 Tulisan ini akan fokus pada perbandingan  masalah kesaksian dalam talak menurut Sunni  dan Syiah .

## Persaksian Talak Perspektif Ulama Sunni
Jumhur ulama Sunni  (bahkan sebagian penulis mengklaim ijmak) berpendapat, saksi hanya menjadi syarat sah nikah namun tidak menjadi syarat sah talak. Menurut jumhur seperti disampaikan Muhammad Abu Zahrah, dalam hal kesaksian talak tidak pernah ada referensi dari sahabat maupun hadis Nabi SAW yang mensyaratkan saksi untuk jatuhnya talak. Menyaratkan saksi dianggap menambah hal baru yang tidak ditetapkan oleh dalil .17
Bahkan Ibnu Taimiyah dalam Majmū’ Fatāwa mengkritik ulama yang mewajibkan persaksian dalam talak dan menganggap talak tanpa persaksian tidak jatuh atau sah dengan mengatakan
11 Muhammad Jawad Mughniyah, al-Fiqh ‘alā Maẓāhib al-Khamsah (Beirut: Dār al-Tayyār al-Jadīd, 2000), 414-5.
12 Muhammad Jawad Mughniyah, al-Fiqh ‘alā Maẓāhib al-Khamsah (Beirut: Dār al-Tayyār al-Jadīd, 2000), 414.
13 Al-Sayyid Yusuf al-Madani al-Tabrizi, Minhāj al-Ah ̣ kām fī an-Nikāh wa al-Ṭalāq, Cet. VI (Danis: Ma’zham lah, 1429 H), 493.
14 Syiah Imamiyah mensyaratkan lafaz khusus berupa anti t ̣ āliqun,  bukan  ucapan  kinayah  seperti  dibolehkan jumhur Sunni. Lihat Muhammad Syarif Adnan Ash-Shawaf, Baina s-Sunnah wa al-Syī’ah ; Cet. I, (Damaskus : Bait al- Hikmah, 2006), 727-8. Al-Sayyid Yusuf al-Madani al-Tabrizi, Minhāj al-Ah ̣ kām fi al-Nikāh wa al-Ṭalaq, Cet. VI (Danis : Ma’zham lah, 1429 H), 503.
15 Aqaedal Shia, http://www.aqaedal-Shia.com/ahkam/talaq/index.htm , diakses 19 Juni 2020
16 Muhammad Syarif Adnan Al-Shawaf, Baina s-Sunnah wa al-Syī’ah ; Cet. I (Damaskus: Bait al-Hikmah, 2006), 724 .
17 Muhammad Abu Zahrah, al-Ahwāl al-Syakhs ̣ iyyah (Mesir : Dār al-Fikr al-‘Arabi, t.t), 430.
J u r n a l K a j i a n H u k u m I s l a m
pendapat seperti ini menyalahi ijmak, juga al-Kitab dan Sunnah dan tidak pernah dikatakan oleh seorang pun ulama yang masyhur .18
Imam al-Syaukani dalam Nail al-Aut}ār menyatakan, sudah menjadi ijmak kalau persaksian talak itu bukan sebuah kewajiban:
19 . ِباَب ْحِت ْس ِل ِج� َنوُلوُقَي  ِبو ُجُوْلا  ِم َدَعِب  َنوُلِئاَقْلاَو ،  ِق َلاَّطلا  َلىَع ِداَ ْش�ِإْلا  ِبو ُجُو ِم َدَع  َلىَع َعاَ ْج�ِإْلا  َتْفَرَع  ْدَقَو Anda telah mengetahui, ijmak ulama bahwa menyaksikan talak adalah tidak wajib, dan kelompok ini mengatakan hukumnya hanya sunah saja.
Klaim  ijmak  juga  dinyatakan  Usamah  Bin  Sa’id  al-Qahthani  dan  kawan-kawan  penyusun Mausū’ah al-Ijmā’ fī al-Fiqh al-Islāmī dengan menyatakan:
20 كلذ لىع عا ج�إلا لقن دقو ،دا ش�إ لاب وأ دا ش�إ ج� قلاطلا عقيو ،مزلي ل قلاطلا لىع دا ش�إلا نأ Bahwasanya persaksian talak bukanlah sebuah kewajiban, dan talak tetap jatuh baik dengan persaksian maupun tidak, dan untuk ini sudah dinukilkan ijmak ulama.
Pernyataan senada juga dikemukakan Wahbah az-Zuhaily dalam al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu :
21 ،لثم ةعجرلا نوكتف ،قلاطلا لىع دا ش�إلا بوجو مدع لىع ءالمعلا ع ج�أو Para ulama telah ijmak tentang tidak wajibnya persaksian dalam talak maka hukum persaksian rujuk juga seperti itu (tidak wajib).
Sedangkan Sayyid Sabiq menginformasikan dalam karyanya yang cukup terkenal di kalangan perguruan tinggi Islam dalam Fiqh al-Sunnah sebagai berikut:
نم قلاطلا نل ،دا ش�إ نودب عقي قلاطلا نأ لىإ فلفلاو فلسلا نم ءا ت�فلا روه ج� بهذ قلاطلا لىع دا ش�لا ام ،ةباحصلا نعلو ،لمسو هيلع للا لىص  ي ج�نلا نع د ي� لمو ،هقح ، ش�ابي  يك ةنيب لىإ جات ي�لو ، لجرلا قوقح 22 . دا ش�لا ةيعو ش�م لىع لدي
Mempersaksikan talak: menurut jumhur fuqaha dari kalangan salaf dan khalaf, talak sah tanpa dihadiri saksi, karena talak adalah hak suami, dan untuk itu tidak perlu bukti lain. Tidak ada dari Nabi SAW, sahabat yang menunjukkan wajibnya saksi dalam penjatuhan talak.
Dari beberapa kutipan di atas, kiranya cukup jelas posisi pandangan ulama Sunni  mayoritas bahwa kesaksian talak bukan sebuah keharusan atau dengan bahasa lain, talak tetap sah meskipun tidak disaksikan oleh dua orang saksi. Paling tinggi hukum mempersaksikan talak di mata ulama Sunni  adalah sunnah walau sebagian kecil ada yang mewajibkannya. Di antara ulama Salaf Sunni yang berpendapat saksi merupakan syarat sahnya talak dapat  disebutkan dari kalangan sahabat ada
18 Ibnu Taimiyah, Majmū’ Fatāwa , Juz 8, 403. Lihat juga Amr Abdul Mun’in Salim, al-Jāmi` fī Ah ̣ kām al-T ̣ alāq wa Fiqhihi wa Adillatihi (T.tp : Dār adh-Dhiya`, t.t) 151. 19 Al-Syaukāni, Nail al-Aut ̣ ār , Cet. III ( Beirūt : Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004), 267.
20 Usamah Bin Sa’id Al-Qahthani dan kawan-kawan penyusun Mausū’ah al-Ijmā’ fī al-Fiqh al-Islāmī , Cet. I (Riyadh : Dār al-Fad ̣ īlah li an-Nasyr wa al-Tauzī’, 2012), 341.
21 Wahbah az-Zuhaily, al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu , Cet. IV (Damaskus : Dār al-Fikr, t.t), 442.
22 Al-Sayyid Sābiq, Fiqh al-Sunnah (Beirut : Dar al-Fikr, 1412 H), 220.
J u r n a l K a j i a n H u k u m I s l a m
Ibnu Abbas, Imran bin Hushain dan diriwiyatkan pula dari Imam Ali bin Abi Thalib. 23 Dari kalangan tabi’in yang mendukung pendapat ini ada Atha` bin Abi Rabah, Ibnu Juraij, Ibnu Sirin, alSuddi dan lain-lain. 24 Pendapat seperti ini juga dianut oleh Ibnu Hazm dan ‘Atha. 25
Jadi klaim sebagian ulama Sunni  bahwa telah ijmak dalam arti seluruh ulama sepakat bahwa talak sah tanpa saksi tidak berdasar, mengingat sekian sahabat dan tabi’in berpendapat sebaliknya. Memang klaim ijmak yang sering ditemukan dalam kitab-kitan harus dibaca dinamis dan kritis, apakah yang dimaksud ijmak mazhab, ijmak seluruh ulama, atau sebenarnya hanya pandangan jumhur saja.

## Persaksian Talak Perspektif Ulama Syi’ah Imamiyah
Jika di kalangan Sunni  perceraian terkesan dipermudah- dan memang kenyataannya cukup mudah maka di lingkungan Syiah, perceraian lebih dipersulit. Bentuk penyulitan itu misalnya ulama Syiah  mensyaratkan untuk jatuhnya talak harus disaksikan atau dihadiri dua orang saksi yang mendengar langsung ucapan talak itu, 26 sementara mayoritas ulama Sunni  tidak mensyaratkannya. Sebagian penulis Syiah  malahan secara terang menyebut persaksian talak sebagai salah satu rukun talak. 27 Lebih lengkapnya referensi Syiah  menginformasikan, rukun talak ada empat yakni: adanya orang yang menalak, adanya penerima talak, diucapkannya akad talak, adanya saksi atau penyaksian. 28 Secara gamblang, saksi atau penyaksian dimasukkan sebagai rukun atau sebuah keharusan yang mana akan menentukan sah tidaknya sebuah talak. Penegasan bahwa tanpa saksi talak tidak dianggap jatuh, disuarakan oleh ulama Syiah  Imamiyah dan Ismailiyyah dengan dasar surat at-Talak ayat 4. 29 Tanpa kehadiran dua orang saksi maka talak itu tidak sah atau batal. 30 Di antara Imam Syiah  yang terang menganut pendapat ini adalah al-Baqir dan al-Shadiq .31
Bandingkan dengan rukun talak menurut Sunni di bawah ini sebagaimana dirangkum oleh Abdurrahman al-Jazairi; Rukun talak ada empat yakni suami, istri, sighat talak dan bermaksud menalak (kesengajaan). Di sini masalah kesaksian sama sekali tidak disinggung-singgung sebagai salah satu rukun talak sebagaimana dalam kitab fikih Syiah. 32
Khusus dalam pengucapan talak, ada beberapa syarat yang ditetapkan ulama Syiah  yakni: pertama , lafaz khusus talak
(dia perempuan diceraikan/ wahai Fulanah kuceraikan, atau engkau perempuan kuceraikan) harus diucapkan dengan bahasa Arab kecuali seseorang itu bisu atau tidak sanggup. Kedua ,  disaksikan oleh dua orang adil saat pengucapan 23 Amr Abdul Mun’in Salim, al-Jāmi` fi Ah}kām al-T}alāq wa Fiqhihi wa Adillatihi , (T.tp : Dār adh-Dhiya`, t.th), 151-2.
24 Amr Abdul Mun’in Salim, 152.
25 Ibnu Hazm menyatakan dalam kitabnya al-Muh ̣ allā , “ Barangsiapa menceraikan istrinya tanpa disaksikan saksi yang adil atau rujuk tanpa disaksikan saksi yang adil, maka ia terhitung menentang batalbatas Allah SWT. Padahal Rasulullah SAW telah bersabda, “Barangsiapa melakukan amalan yang tidak sesuai dengan perintahku maka amalan itu tertolak”.
26 Muhammad Jawad Mughniyah, al-Fiqh ‘alā Maẓāhib al-Khamsah (Beirut: Dār al-Tayyār al-Jadīd, 2000), 415-6.
27 Al-Tabrizi dalam Al-Sayyid Yusuf al-Madani al-Tabrizi, Minhāj al-Ah ̣ kām fi an-Nikāh wa al-Ṭalāq, Cet. VI (Danis: Ma’zham lah, 1429 H), 509.
28 Wiki Shi’a, http://ar.wikishia.net/view/ , diakses 21 Juni 2020.
29 Muhammad Syarif Adnan Al-Shawaf, Baina s-Sunnah wa al-Syī’ah ; Cet. I (Damaskus : Bait al-Hikmah, 2006), 724.
30 Abu al-Qasim Najm al-Din Ja’far al-Hasan, Syara`i al-Islām fī Masa`il al-H ̣ alāl wa al-Harām, Tahqiq Abdullah Sain Muhammad Ali, 921.
31 Abu al-Qasim Najm al-Din Ja’far al-Hasan. lihat pula Ayatullah al-‘Udzma al-Muntadhiri, al-Ahkām al-Syar’iyyah ‘ala Maẓhab Ahli al-Bait ‘Alaihim al-Salām, Cet. I (Teheran : Maktabah al-Quds, 1413), 486.
32 Abdurrahman al-Jazairi, Kitāb al-Fiqhi ‘ala Maz ̣ ahib al-Arba’ah ,  Cet. II, (Beirut : Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004), 838.
J u r n a l K a j i a n H u k u m I s l a m
talak. 33 Dari sisi lafaz yang digunakan, Syiah  Imamiyah menyaratkan harus lafaz yang spesifik dan terang yakni sebatas yang diizinkan syara’, dengan demikian talak kinayah yang diakui Sunni  jatuh tidak dianggap jatuh di kalangan Syiah  Imamiyah. Lebih jauh Syiah  juga mengharuskan pakai bahasa Arab dalam pengucapan talak bagi yang mampu mengucapkannya. Dari sini saja sudah terasa aroma penyempitan peluang terjadinya talak di kalangan Syiah  dibanding Sunni . 34
Terkait dengan pengetatan ini, Muhammad Jawad Mugniyyah punya komentar menarik;
“Dengan demikian maka Imamiyah sangat membatasi ruang lingkup talak dalam batas yang amat sempit dan secara ketat memberlakukan ketentuan-ketentuan yang sulit baik bagi laki- laki maupun wanita yang dicerai, terhadap redaksi dan saksi-saksinya. Semua itu dilakukan lantaran perkawinan merupakan ikatan kasih sayang dan perjanjian kuat yang datang dari Allah SWT. Dengan demikain kita tidak dibenarkan untuk merusak ikatan kehormatan, kasih sayang, perjanjian dan ikatan kuat tersebut kecuali sesudah betul-betul tahu dan tidak ragu sedikitpun bahwa  syara`  memang  telah  memutuskan  tali  perkawinan  tersebut,  setelah  ditetapkan  dan ditegaskan olehnya”. 35
Salah seorang fakih Syiah, Syaikh at-Thusi dalam Kitab al-Khilaf menyatakan: Setiap talak yang tidak dihadiri oleh dua orang saksi yang adil muslim walau terpenuhi semua syarat talak dianggap tidak jatuh. 36 Hal ini dinilai menyalahi semua fuqaha yang tidak menganggap kesaksian sebagai syarat sah jatuhnya talak. Berikut kutipannya.
.عقي ل نإف ،طو ش�لا  أ�اس تلمكات نإو نلدع نالمسم نادهاش ه ف� ي� لم قلاط كل : يسوطلا خيشلا لاقو 37 ةدا ش�لا م ف�م دحأ  ج�تعي لمو ءا ت�فلا عي ج� فلاخو
Al-Sayyid Kadzim al-Musthafawi dalam al-Fiqh  al-Muqāran menyatakan dengan mengutip pendapat al-Khulli sebagai berikut :
“Talak harus disaksikan dua orang saksi yang mendengar langsung ucapan talak, mendengar ucapan itu menjadi syarat sah talak. Talak tidak sah jika hanya dengan satu saksi walau adil, atau dengan dua orang saksi tapi fasik, tetapi harus disaksikan dua orang saksi yang secara zahir keduanya adil. 38
Sementara Sayyid Sabiq dalam Fiqh alSunnah menyatakan:
ي ف� هناحبس للا لوقب اولدتساو ،قلاطلا ةصح  ي ف� ط ش� دا ش�لا نإ :اولاقف ةيماملا ةعيشلا ءا ت�ف كلذ  ي ف� فلاخو 39 .“ لل ةدا ش�لا اوميقأو ،كمنم لدع يوذ اود ش�أو “ :قلاطلا ةروس
33 Al-Sayyid Yusuf al-Madani al-Tabrizi, Minhāj al-Ah ̣ kām fi an-Nikāh wa al-Ṭalāq, Cet. VI (Danis: Ma’zham lah, 1429 H), 493.
34 Al-Sayyid Yusuf al-Madani al-Tabrizi, Minhāj al-Ah ̣ kām fi an-Nikāh wa al-Ṭalāq, Cet. VI (Danis : Ma’zham lah, 1429 H), 504.
35 Muhammad Jawad Mughniyah, al-Fiqh ‘alā Maẓāhib al-Khamsah (Beirut: Dār al-Tayyār al-Jadī i ̄ d, 2000), 414.
36 Al-Thusi, al- Khilaf , Juz 2 sebagaimana dikutip oleh Markaz Nun al-Ta’lif wa al-Tarjamah, al-Fiqh al-Muqaran , Cet. III (T.Tp : Jam’iyyah al-Ma’arif,  2007), 123.
37 Maktabah Madrasah al-Fuqāhah, http://ar.lib.eshia.ir/10015/4/453/ , diakses 14 Juni 2020.
38 Al-Sayyid Kadzim al-Musthafawi, al-Fiqh al-Muqāran: al-‘Ibādāt wa al-Ahwal al-Syakhs ̣ iyyah, Cet. I (Qum: Markaz al- Must}afa, 1390 H), 434.
39 Al-Sayyid Sābiq, Fiqh al-Sunnah (Beirut: Dar al-Fikr, 1412 H), 220.
J u r n a l K a j i a n H u k u m I s l a m
Dalam  masalah  persaksian  talak,  fuqaha`  Syiah    Imamiyah  berbeda  dengan  Sunni.  Mereka menyatakan, persaksian adalah syarat sah jatuhnya talak. Mereka berdalil dengan firman Allah SWT dalam Surat ath-Thalaq “ Dan persaksikanlah dua orang adil di antara kalian, dan tegakkan kesaksian itu karena Allah”.
Di Iran, di mana Syiah Imamiyah menjadi paham resmi negara, aturan talak yang mengharuskan kehadiran dua saksi adil seperti ini juga menjadi ketentuan hukum positif  dalam hukum perdata sipil di Iran pada Bab 2 tentang Perceraian pasal 1134 berbunyi : The divorce must be performed in the actual form of utterance and in the presence of at least two just men who must hear the actual form of divorce. (Perceraian wajib dinyatakan dalam bentuk ucapan yang sebenarnya dan dihadiri paling sedikit dua pria yang adil yang mendengar sendiri ungkapan talak itu)
Dengan demikian, sinkron sudah aturan saksi dalam fikih Syiah Imamiyah dengan ketentuan perundang-undangan di Iran. Sementara di kalangan Sunni, umumnya ketentuan fikih tentang cerai banyak yang tidak dipakai dalam perundangan karena spirit perundangan cenderung mempersempit perceraian.

## Analisis Pangkal Perbedaan
Seperti telah dikemukakan di awal, para ulama mazhab  Syiah  Imamiyah Isna ‘Asyariah dan Ismailiyyah mengatakan bahwa, talak tidak dianggap jatuh bila tidak disertai dua orang saksi laki-laki yang adil. Adanya perbedaan pendapat antara ulama Sunni  dan Syiah  berpangkal tolak dari perbedaan pemahaman surat at-T ̣ alāq ayat 2 yang berbunyi :
ْ ُكِلَذ ِ َّلِل َةَدا َ َّش�لا او ُميِق َ أَو ْ ُكْن ِم  ٍل ْدَع  ْيَوَذ او ُد ِ ْش�َأَو  ٍفو ُرْعَ ِج� َّنُهوُقِراَف ْوَأ  ٍفوُرْعَ ِج� َّنُهوُك ِسْمَأَف َّنُهَل َجَأ َنْغَلَب اَذِإَف ا ًجَرْف َم ُ َل  ْل َعْج َي� َ َّللا  ِقَّتَي  ْن َمَو  ِر ِخ آ ْلا  ِم ْوَيْلاَو ِ َّلل ِج� ُنِمْؤُي  َن َك ْنَم ِهِب  ُظَعوُي “Apabila mereka Telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu Karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar”. (QS At-T ̣ alāq/ 65 : 2)
Ahli tafsir ulama Syiah  kontemporer At-T ̣ abat}aba’i dalam Tafsīr Al-Mīzān menjelaskan secara singkat pada frasa wa asyhidū z ̣ awai ‘adli minkum dengan menyatakan,  “ artinya persaksikan talakmu dengan dua saksi yang adil. 40
Sedang At-T ̣ ūsi dalam at-Tibyān fī Tafsīr al-Qur`an menjelaskan pada frasa wa asyhidū ẓawai ‘adli minkum dengan pernyataan:
“Menurut ulama di kalangan kami (Syiah), persaksian talak adalah syarat sah jatuhnya talak. Karena zahir perintah menghendaki demikian. Perintah itu dihukumi wajib menurut kami”. 41
Menurut pandangan Syiah, perintah untuk membuat kesaksian dalam ayat tersebut, dikemukakan sesudah pembicaraan tentang talak dan kebolehan rujuk. Maka yang tepat adalah bahwa persaksian itu dimaksudkan bagi talak. Disebutnya persaksian sebagai alasan dapat memberi nasihat bagi orang
40 Al-Tabataba’i, Tafsir al-Mizan (Bairut : Muassah al-A’mali li al-Matbu’ah : 1997), 327.
41 Al-Tusi, al-Tibyan fi Tafsir al-Qur`an (Bairut : Dār Ihya al-Turāṣ al-‘Arabi, t.th), 32.
J u r n a l K a j i a n H u k u m I s l a m
yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk memperkuat hal di atas. Dengan demikian untuk jatuhnya talak disyaratkan adanya dua orang saksi yang adil.
Sementara al-Syarif Murtadha menjelaskan, perintah mempersaksikan dalam ayat tersebut menurut ‘urf syarak menunjukkan hukum wajib, bukan Sunnah atau istihbāb. Perintah mempersaksikan juga tidak bisa tidak dipahami kecuali kepada persaksian talak. Perintah tersebut tidak bisa dibawa untuk kewajiban mempersaksikan rujuk karena tak seorangpun yang menyatakannya wajib, ia hanya Sunnah, dan perintah wajib mempersaksikan mesti dibawa ke talak. 42
Sementara menurut ahli tafsir Sunni, dalam menjelaskan frasa
Ibnu Kasir menyatakan bahwa yang dimaksud adalah pada kasus rujuk jika memang kamu bertekad untuk rujuk, sebagaimana dapat dilihat dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah berikut ini.
َت ْقَّلَط  َلا َقَف اَ ِت� َع ْجَر  َلىَع  َلَو اَ ِت� َلاَط  َلىَع  ْد ِ ْش�ُي ْ َل َو اَ ِج� ُعَقَي َُّش� ُهَتَأَرْما  ُقِّلَطُي  ِل ُجَّرلا ْنَع  َلِئ ُس ٍف ْي� َصُح َف ْج� َناَرْ ِع َّنَأ 43 . ْد ُعَت  َلَو اَ ِت� َع ْجَر  َلىَعَو اَ ِت� َلاَط  َلىَع  ْد ِ ْش�َأ ٍةَّن ُس ِ ْي�َغِل  َتْع َجاَرَو ٍةَّن ُس ِ ْي�َغِل “Sesungguahnya kepada Imran bin Husein ditanyakan tentang seorang lelaki yang menceraikan isterinya kemudian disetubuhinya. Dia tidak mengadakan saksi terhadap talaknya dan terhadap rujuknya. Maka Imran menjawab: engkau telah mentalak isteri engkau tidak menurut sunah. Dan engkau telah rujuk kepadanya tidak menurut sunah. Adakanlah saksi terhadap talaknya dan terhadap rujuknya. Janganlah engkau kembali lagi.” (H.R. Abu Daud dan Ibnu Majah).
Namun demikian, Ibnu Kasir juga menginformasikan, ada ulama Sunni  yang berpendapat wajibnya persaksian dalam talak sperti pernyataan Ibnu Juraij yang mengutip pernyataan  Imam Atha` yang menyatakan,  tentang firman ( ) “ Tidak boleh dalam nikah, talak dan rujuk kecuali harus disaksikan dua orang yang adil sebagaimana perintah Allah tersebut, kecuali jika ada udzur. Dalam soal ini Imam Syafi’i berpendapat bahwa rujuk wajib dengan saksi sedang talak sunnah dengan saksi. 44
Sementara dalam Tafsir al-Munīr karya Wahbah az-Zuhaily dijelaskan, bahwa perintah kesaksian dalam perceraian dan rujuk itu sunnah atau mandūb serta istihbāb menurut imam mazhab yang empat, juga qaul jadīd Imam Syafi’i. Hukum sunnah ini seperti dalam perintah Allah untuk mempersaksikan jual beli dalam Surat al-Baqarah 282. Yang memalingkan dari hukum wajib dalam persaksian talak adalah adanya ijmak tiadanya kewajiban pada saat menalak demikan pula pada saat rujuk. 45
Al-Qurtubi dalam al-Jami li Ahkam al-Qur`an menjelaskan perintah asyhidū itu adalah perintah untuk mempersaksikan talak. Ada pula yang mengatakan perintah untuk mempersaksikan rujuk. Secara zahir perintah itu untuk mempersaksikan rujuk bukan talak. Ada juga yang berpendapat perintah mempersaksikan itu bisa untuk rujuk dan talak sekaligus. 46
Seterusnya dalam Tafsīr al-Khāzin dijelaskan, perintah mempersaksikan itu kembali kepada rujuk dan talak sekaligus. Hikmahnya supaya tidak terjadi perselisihan di antara suami istri, juga supaya tidak ada kesamaran dalam merujuknya, juga agar tidak terjadi jika salah satu meninggal pihak yang satu mengaku adanya hubungan perkawinan hanya agar dapat mewarisi. Pendapat lain menyatakan
42 Al-Syarif al-Murtadha ‘Alim al-Huda, al-Intis}ār, Teheran: al-Majma’ al-‘Alami, 2017, 406.
43 Abu Dawud, Sunan Abu Dawud , Juz VI, 100. Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah , Juz VI, 186.
44 Ibnu Katsir, Tafsīr Ibnu Kasir ,146,.
45 Wahbah az-Zuhaili, Tafsīr al-Munīr , 270.
46 Al-Qurthubi, al-Jāmi` li Ah ̣ kām al-Qurān , 157.
J u r n a l K a j i a n H u k u m I s l a m
tujuan persaksian adalah untuk kehati-hatian agar tidak ada pengingkaran istri adanya rujuk, begitu selesai iddah dia langsung menikah dengan pria lain. 47
Jumhur ulama Sunni umumnya memahami perintah mendatangkan saksi dalam ayat di atas berlaku untuk rujuk, bukan untuk cerai. Untuk ini pun hanya dihukumi sunnah, tidak sampai wajib, sementara Imam alSyafi’i berpendapat mendatangkan saksi rujuk hukumnya wajib, sedang mendatangkan saksi talak hukumnya sunah. 48 Ini terbalik dengan pendapat Syiah, di mana dalam hal talak kesaksian dihukumi wajib, sedang dalam hal rujuk dihukumi sunah.
Tidak jauh berbeda penjelasan yang diberikan ulama fikih dengan ulama tafsir. Ibnu Qudamah dalam al-Syarḥ al-Kabīr menjelaskan:
Adapun persaksian dalam talak dalam mazhab Hanbali ada dua riwayat. Satu riwayat menyatakan hukumnya wajib, hal ini juga menjadi salah satu pendapat Imam Syafi’i. Riwayat kedua menyatakan, tidak wajib persaksian dalam talak, pendapat ini yang dipilih Abu Bakar, juga Imam Malik, Abu Hanifah, karena hal ini tidak butuh qabul maka tidak membutuhkan saksi seperti seluruh hak-hak suami, juga tidak dipersyaratkan wali, maka juga tidak dipersyaratkan saksi seperti jual beli. 49

## Metode Tarjih
Pendapat yang menyatakan bahwa talak tidak jatuh kecuali dengan dihadiri dua saksi pria yang adil tampaknya lebih kuat dan lebih layak untuk diunggulkan. Pendapat ini selain ditopang dan didukung dengan nash yang cukup kuat dan jelas, juga lebih sesuai dengan maqāṣid al-syarī’ah . Tuntutan kemaslahatan dan penghilangan kemadharatan di era sekarang tentu berbeda dengan kebutuhan di masa lalu.
Anggapan bahwa perintah menyaksikan talak hanya sunnah  dalam konteks zaman sekarang sudah tidak berdasar lagi. Menganalogikan perintah kesaksian dengan jual beli yang juga dihukumi sunah bukan wajib kehilangan konteks zaman. Talak adalah peristiwa penting dan menyangkut masa depan banyak orang, suami, istri, anak-anak dan keluarga besar. Menyamakan jual beli yang sebagai muamalah biasa dengan mengakhiri nikah yang oleh Allah disebut mīṣāqan ghalīẓ an sangatlah tidak beralasan. Terlebih-lebih di era sekarang ini, segala sesuatu menuntut tertib dan rapi dalam pembuktian. Saksi dan alat bukti tulis menjadi sebuah keniscayaan. Maka apa yang ditetapkan oleh perundang-undangan sudahlah tepat dan maslahat, di mana perceraian diharuskan di depan pengadilan dan tentu saja tercatat dengan rapi. Masing-masing pasangan yang bercerai akan mendapat akta perceraian sebagai bukti dalam lalu lintas pergaulan sehari-hari.
Mengenai keuntungan mengharuskan saksi dalam perceraian bagi wanita, Dahwadi dan kawan- kawan menjelaskan bahwa kewajiban menghadirkan saksi dalam perceraian memiliki dasar yang kuat. Terlepas dari masih adanya silang pendapat di kalangan ulama, ketentuan ini jelas memberi keuntungan bagi wanita. Ketika cerai dianggap sebagai hak suami mutlak maka posisi wanita jelas terasa lemah. Dengan adanya saksi maka wanita lebih berdaya dalam mempertahankan hak-haknya. Seorang istri dapat meminta orang lain sebagai saksi dan menekan kesewenangan suami. Dengan
47 ‘Ala ̄ u al-Dîn Ali ̄ ibn Muhammad ibn Ibrahim al-Baghda ̄ di ̄ , Tafsīr al-Khāzin , Juz 6, 116.
48 Amr Abdul Mun’in Salim, al-Jāmi` fī Ah}kām al-T}alāq wa Fiqhihi wa Adillatihi (T.tp : Dār adh-Dhiya`, t.t), 150.
49 Ibnu Qudamah, al-Syarh al-Kabīr , Juz 8, 473.
J u r n a l K a j i a n H u k u m I s l a m
demikian, keberadaan saksi akan meningkatkan daya tawar istri berhadapan dengan suaminya dalam soal talak”. 50
Pendapat ini bukan hanya monopoli ulama Syiah,  namun juga sebagian ulama Sunni mendukungnya. Sahabat yang berpendapat seperti ini di antaranya Ibnu Abbas, Imran bin Hushain dan diriwiyatkan pula dari Imam Ali bin Abi Thalib. 51 Dari kalangan tabi’in yang mendukung pendapat ini ada Atha bin Abi Rabah, Ibnu Juraij, Ibnu Sirin, alSuddi dan lain-lain. 52 Pendapat seperti ini juga dianut oleh Ibnu Hazm dan Atha. 53 Kalau di masa lalu pendapat seperti ini boleh jadi dianggap syadz karena sedikit yang menganut, namun di zaman sekarang justru sebaliknya, legislasi kontemporer sering memakai pendapat yang dulu dianggap syadz namun sekarang menjadi pendapat terpilih dalam legislasi.
Belakangan ulama Sunni  kontemporer semakin banyak yang mendukung pendapat ini. Dapat disebutkan misalnya alSayyid Sabiq, Muhammad Jamaludin al-Qasimi, 54 Ahmad Muhammad Syakir, 55 Syekh Muhammad Abu Zahrah, Syekh Muhammad Nashirudin al-Albani, 56 dan Jadul Haq Ali Jadul Haq (Syekh al-Azhar) demi untuk menjaga keutuhan keluarga. Ulama kontemporer yang menguatkan perlunya kesaksian dalam perceraian mengingatkan banyaknya kerusakan di kalangan pelaku rumah tangga dan agama semakin kurang dipedulikan adalah Abu Malik  Kamal bin AlSayyid Salim dalam kitabnya S ̣ ah ̣īḥ Fiqh al-Sunnah . 57
Pada level perundang-undangan (qānūn), hampir semua legislasi di negara muslim mengharuskan perceraian di muka pengadilan, hal ini langsung atau tidak langsung bisa dimaknai sebagai bentuk ‘kemenangan’ pendapat yang menyaratkan keharusan saksi dalam perceraian. Karena mengharuskan ikrar talak di depan sidang pengadilan jelas lebih dari sekedar mengundang dua orang saksi, karena di sidang pengadilan paling tidak akan disaksikan oleh majlis hakim, panitera, pasangan atau yang mewakili, keluarga dan lain-lain.
Demikian pula yang terjadi di Indonesia, menurut pasal 39 UU No. 1/1974 tentang Perkawinan dan pasal 65 UU No. 9/1989 tentang Peradilan Agama, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pegadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. 58 Ketentuan ini di samping menuntut saksi juga melibatkan pihak pengadilan sehingga mempersempit terjadinya peluang perceraian semena-mena dan dengan sendirinya mengurangi ekses perceraian yang cenderung merugikan wanita dan anak-anak.
50 Dahwadin Dahwadin et al., “Revisiting the Role of Women as Witnesses in Fiqh Justice,” AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah 19, no. 1 (2019).
51 Amr Abdul Mun’in Salim, al-Jāmi` fī Ah}kām al-T}alāq wa Fiqhihi wa Adillatihi , (T.tp : Dār adh-Dhiya`, t.t), hlm.  151- 152.
52 Amr Abdul Mun’in Salim, 152.
53 Ibnu Hazm menyatakan dalam kitabnya al-Muhalla, “ Barangsiapa menceraikan istrinya tanpa disaksikan saksi yang adil atau rujuk tanpa disaksikan saksi yang adil, maka ia terhitung menentang batalbatas Allah SWT. Padahal Rasulullah telah bersabda, Barangsiapa melakukan amalan yang tidak sesuai dengan perintahku maka malan itu tertolak”. Ibnu Hazm , al-Muh ̣ alla , Juz 10, 251. 54 Amr Abdul Mun’in Salim, al-Jāmi` fi Ahkām al-T ̣ alāq wa Fiqhihi wa Adillatihi (Dar adh-Dhiya`, t.t), 158.
55 Ahmad Syakir dalam Ahmad Muhammad Syakir, Niz ̣ ām al-Ṭalāq fī al-Islām (T.tp: Maktabah al-Sunnah, t.t), 80-82. 56 Soraya Devy and Luthfia Mawaddah, “Kesaksian Dalam Talak Menurut Abu Bakar Jabir Al-Jazairi,” El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga 1, no. 1 (2018): 57–73.
57 Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, Sahih Fiqh al-Sunnah , alih bahasa Kahirul Amru Harahap dkk., Shahih Fikih Sunnah , Cet. 7, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2016), 411.
58 Syukran Syukran and Andi Putra, “Saksi Ikrar Talak Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Para Fuqaha,” Hukum Islam 17, no. 2 (2018): 95–108.
Ketentuan di atas diperkuat lagi dengan ketentuan dalam  pasal  115  Kompilasi  Hukum  Islam (KHI) yang isinya sebagai berikut:
“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan  tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. 59
Dengan demikian bisa disimpulkan, perceraian yang diakui Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah proses pengucapan ikrar  talak  yang  harus  dilakukan  di depan  persidangan  dan disaksikan oleh para hakim Pengadilan Agama. Apabila pengucapan ikrar  talak  itu  dilakukan  di luar  persidangan maka  talak  tersebut merupakan  talak  liar  yang  dianggap  tidak  sah  dan  tidak  memiliki kekuatan hukum yang mengikat. 60
Mengharuskan ikrar talak di depan sidang pengadilan jelas memiliki sejumlah hikmah atau manfaat seperti dikemukakan oleh H. Abustam sebagai berikut: Pertama , untuk menyelamatkan perkawinan, sebab sebelum  talak  dijatuhkan,  suami-istri diupayakan berdamai. Kedua ,  agar penggunaan  hak  talak tidak  menyimpang dari ajaran  syariat,  sehingga  hak  talak di pakai  benar- benar  dalam  keadaan mendesak. Ketiga ,  menjamin  ketentraman hidup  para  istri,  sebab  jika penjatuhan  talak dilakukan  dengan  sangat  mudah,  maka mengakibatkan  istri-istri  selalu  dalam keadaan  kekhawatiran  jangan-jangan nanti   suami  akan  menceraikannya,  yang kadang-kadang hanya alasan  yang sangat  sepele  atau  karena  kesalahan mutlak  suami. Keempat ,  menjamin  hak- hak  masing-masing  suami-istri sebagai  akibat dari   perceraian  (talak),  seperti   jaminan ganti rugi   dalam  talak,  nafkah, tempat tinggal atau mut‘ah. Kelima ,  Dapat mengidentifikasi  sebab- sebab  munculnya perceraian  yang  yang berguna untuk kajian  sosial  yang  sangat penting untuk mengetahui sumber-sumber kegagalan perkawinan. 61

## Penutup
Pernikahan dalam Islam dimaksudkan untuk berlaku abadi dan supaya tidak gampang diputuskan. Maka upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga betul-betul ditekankan dan dianjurkan dalam Islam. Sementara itu, ketentuan perceraian dalam fikih Sunni yang terkesan mempermudah terjadinya perceraian kurang mencerminkan maqāshid syarī’ah . Maka dari itu wajar jika sebagian kalangan baik dari Sunni maupun Syiah  mengkritik dan memberikan alternatif pendapat lain.
Keharusan mendatangkan dua orang saksi pria yang adil dalam talak dipahami sebagai sebuah kewajiban yang menentukan sah tidaknya talak di mata Syiah Imamiyah. Sedang ulama Sunni cenderung memahami sebagai sunah saja yang berarti talak tetap dihukumi sah walau tidak mendatangkan dua orang saksi. Dari sini kelihatan bahwa fikih Syiah lebih mempersulit terjadinya talak dibanding Sunni. Selain itu mendatangkan saksi juga akan mendatangkan sejumlah hikmah terutama bagi istri berhadapan dengan suami.
Kesadaran akan pentingnya mempersulit perceraian dan berusaha mempertahankan pernikahan adalah tujuan syariat menetapkan pernikahan dan perceraian. Aturan yang menyaratkan adanya saksi untuk sahnya sebuah talak lebih sesuai dengan maksud dan tujuan pensyariatan nikah dan talak,
59 Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia , (Jakarta : Kencana, 2004), 231.
60 Mohammad Barmawi, “Ikrar Talak Pengadilan Agama (Sebuah Tinjauan Atas Istinbat Hukum Pengadilan Agama Tentang Sahnya Perceraian),” Qolamuna: Jurnal Studi Islam 1, no. 2 (2016): 191–212.
61 Abustam Abustam, “Pelaksanaan Ikrar Talak Di Hadapan Sidang Pengadilan Agama (Suatu Tinjauan Filsafat Hukum Islam),” Al-Risalah: Jurnal Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyah) 2, no. 2 (2019).
J u r n a l K a j i a n H u k u m I s l a m
di mana pernikahan sudah semestinya dijaga dan dipertahankan keberlangsungannya, mengingat ia adalah perjanjian agung yang mestinya tidak mudah diputus begitu saja.
Penulis menyarankan kepada para pasangan untuk memupuk rumah tangganya dengan cinta kasih, saling menghormati, setia dan peduli pasangan agar ikatan rumah tangga menjadi semakin kokoh dan tidak mudah roboh oleh godaan dan gangguan. Sebaliknya kepada peemrintah agar perceraian dapat dicegah sedini mungkin dan pelaksanannya dipersulit. Sementara bagi legislator baik unsur pemerintah maupun DPR agar lebih mengedepankan kemaslahatan dalam menetapkan sebuah undang-undang dengan melakukan pengamatan sekaligus memanfaatkan hasil-hasil penelitian terkait materi hukum yang hendak diatur.

## DAFTAR PUSTAKA
Abustam, Abustam. “Pelaksanaan Ikrar Talak Di Hadapan Sidang Pengadilan Agama (Suatu Tinjauan Filsafat Hukum Islam).” Al-Risalah: Jurnal Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyah) 2, no. 2 (2019).
al-Ghitha, Muhammad al-Husain Kasyif. As ̣l al-Syī’ah wa Uṣūluha Muqāranah ma’a al-Maẓāhib al-Arba’ah. Jilid I.  Beirut: Dār al-Adhwa`, 1990.
Ali, Abdul Hamid Muhammad Abdul Aziz, Taammualat Haula al-Talaq fi daui Surat al-Talaq Ru;yah Nafsiyah Tarbawiyah Ijtima’iyyah@, Journal of Ma’alim al-Quran wa al-Sunnah, Vol. 14, No. 1, (2018), pp. 38-58 al-Jazairi, Abdurrahman. Kitāb al-Fiqhi ‘ala Maẓahib al-Arba’ah .  Beirut : Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004. al-Muntadhiri, Ayatullah al-‘Udzma. al-Ahkām al-Syar’iyyah ‘ala Maẓhab Ahli al-Bait ‘Alaihim al-Salām, I, Teheran : Maktabah al-Quds, 1413.
al-Qahthani, Usamah Bin Sa’id dan kawan-kawan. Mausū’ah al-Ijmā’ fī al-Fiqh al-Islāmī , Juz VII. Riyadh : Dār al-Fad}īlah li an-Nasyr wa al-Tauzī’, 2012.
Al-Quraishi,  Ghani  Nashir  Husain,  al-Talaq  baina  al-mumkin  wa  al-mahzur,  Dirasah  Ijtima’iyyah Tahliliyah, Volume 15, Majallah Kulliyah al-Asasiyah, 2014.
al-Shawaf, Muhammad Syarif Adnan. Baina al-Sunnah wa al-Syī’ah . Damaskus : Bait al-Hikmah, 2006. Al-Syarif al-Murtadha ‘alim al-Huda, al-Intisar, Teheran : al-Majma’ al-‘Alami, 2017. al-Syaukāni. Nail al-Aut}ār . Jilid 6. Beirūt : Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004. al-Tabataba’i. Tafsir al-Mizan . Juz 19. Bairut : Muassah al-A’mali li al-Mathbu’ah : 1997. al-Tabrizi, Al-Sayyid Yusuf al-Madani. Minhāj al-Aḥkām fī an-Nikāh wa al-Ṭalāq. Danis : Ma’zham lah,
1429.
al-T ̣ usi. al-Tibyan fi Tafsir al-Qur`an. Jilid 10. Bairut : Dar Ihya al-Turats al-‘Arabi, t.t. al-Zahabi, Muhammad Husain. al-Syarī’ah al-Islāmiyyah Dirāsah Muqāranah Baina Maẓhab Ahl-Sunnah wa al-Syī’ah. Kairo : Maktabah Wahbah, 1991.
al-Zuhaily, Wahbah. al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu. Juz 9. Damaskus : Dār al-Fikr, t.t.
Amiruddin  A. Hamid Sarong. Syarifuddin Hasyim. “ Keberadaan Alat Bukti Saksi Dalam Perkara Perceraian  Studi Penelitian pada Mahkamah Syar’iyah Jantho”.
Barmawi, Mohammad. “Ikrar Talak Pengadilan Agama (Sebuah Tinjauan Atas Istinbat Hukum Pengadilan Agama Tentang Sahnya Perceraian).” Qolamuna: Jurnal Studi Islam 1, no. 2 (2016): 191–212.
J u r n a l K a j i a n H u k u m I s l a m
Dahwadin, Dahwadin, Syaik Abdillah, Sasa Sunarsa, Muhamad Dani Somantri, Enceng Iip Syaripudin, and Hapsah Fauziah. “Revisiting the Role of Women as Witnesses in Fiqh Justice.” AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah 19, no. 1 (2019).
Devy, Soraya, and Luthfia Mawaddah. “Kesaksian Dalam Talak Menurut Abu Bakar Jabir Al-Jazairi.” El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga 1, no. 1 (2018): 57–73.
Markaz Nun al-Ta’lif wa al-Tarjamah, al-Fiqh al-Muqāran , III, T.Tp : Jam’iyyah al-Ma’arif,  2007.
Maula,  B.  “Kajian  al-Ahwal  al-Syakhsiyyah  dengan  Pendekatan  Maqasid  al-Syari’ah”. Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam , 8 (2) (2014), 233-246.
Moh. Makmun, Moh. Dan  Rohman, Khoirur. “Pemikiran Imam Malik dan Imam Syafi’i tentang Saksi dalam Rujuk”. Jurnal Hukum Keluarga Islam , Volume 2, Nomor 1, April 2017.
Mughniyah, Muhammad Jawad. al-Fiqh ‘alā Maẓāhib al-Khamsah . Beirut : Dār al-Tayyār al-Jadīd, 2000. Nurudin, Amiur dan Tarigan, Azhari Akmal. Hukum Perdata Islam di Indonesia . Jakarta : Kencana, 2004.
Reza Marandi, Mohammad  & Farzizadeh, Zeynab. “A  comparative  study  of  divorce  laws  in  Islamic jurisprudence  and Iranian law”. Uct Journal Of Social Sciences And Humanities  Research 5(1) (2017) 13–17.
Rusyd, Ibnu. Bidāyat al-Mujtahid . Juz II . Semarang : Maktabah Thoha Putra, t.t.
Sabiq, Al-Sayyid. Fiqh al-Sunnah . Jilid II. Beirut : Dar al-Fikr, 1412.
Salim, Abu Malik Kamal bin al-Sayyid. S ̣ ah ̣īḥ Fiqh al-Sunnah , alih bahasa Kahirul Amru Harahap dkk.,
Shahih Fikih Sunnah .  Jakarta : Pustaka Azzam, 2016.
Salim, Amr Abdul Mun’in. al-Jāmi` fi Aḥkām al-T}alāq wa Fiqhihi wa Adillatihi . T.tp : Dār adh-Dhiya`, t.t. Shubhi, Ahmad. “ al-Tanāqudh fī Tasyrī’ al-Ṭalāq baina al-Qur``ān wa Fiqh al-Sunni”, diunduh dari http://www.ahl-alquran.com/arabic/show_article.php?main_id=59, diakses 13 Juni 2020.
Syakir, Ahmad Muhammad. Niz}ām al-Ṭalāq fī al-Islām, T.tp  : Maktabah al-Sunnah, t.t.
Syibli, Musthafa. Ah}kām al-Usrah fī al-Islām Dirāsah Muqāranah Baina Fiqh al-Maẓahahib al-Sunniyah wa wa al-Maẓhab al-Ja’farī wa al-Qānun. Beirut : Dar al-Jam’iyyah, 1983.
Syukran, Syukran, and Andi Putra. “Saksi Ikrar Talak Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Para Fuqaha.” Hukum Islam 17, no. 2 (2018): 95–108.
Zahrah, Muhammad Abu. al-Ahwāl al-Syakhṣ iyyah. Mesir : Dār al-Fikr al-‘Arabi, t.t.
Zar Rokh, Ehsa., “ Marriage and Divorce Under Iranian Family Law”, 2011.
J u r n a l K a j i a n H u k u m I s l a m