## PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH DALAM MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS DI BPKAD KOTA MADIUN
Anggie Riestanty 1 Pendidikan Akuntansi FKIP Universitas PGRI Madiun anggie.sudjiono@gmail.com Isharijadi 2 Pendidikan Akuntansi FKIP Universitas PGRI Madiun isharijadi57@gmail.com
Juli Murwani 3
Pendidikan Akuntansi FKIP Universitas PGRI Madiun jmurwani@unipma.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  dan  menjabarkan bagaimana pelaksanaan pengamanan Barang Milik Daerah dalam mewujudkan akuntabilitas di BPKAD Kota Madiun. Metode yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  kualitatif dengan  melakukan  wawancara  kepada  pegawai  di  bidang akuntansi  dan  aset.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa pengamanan Barang Milik Daerah di BPKAD Kota Madiun sudah efektif  namun  belum  akuntabel.  Keterbaruan  dari  penelitian  ini yang  membedakannya  dari  penelitian  sebelumnya  yaitu  peneliti memasukkan unsur Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menilai akuntabilitas dalam pengamanan Barang Milik Daerah.
ASSETS Jurnal Akuntansi dan Pendidikan
Vol. 8 No. 1 Hlmn. 47 - 56 Madiun, April 2019 p-ISSN: 2302-6251 e-ISSN: 2477-4995
Artikel masuk:
9 Maret 2019
Tanggal diterima: 30 April 2019
Kata  Kunci
:
Pengamanan  Barang  Milik  Daerah;  Pendapatan Asli Daerah; Akuntabilitas.

## ABSTRACT
This  research  aims  to  analyze  and  describe  the  implementation  of Regional  Property  security  in  realizing  accountability  in  BPKAD  of Madiun City. The method uses in this research is qualitative approach by interviews  with  employees  in  the  field  of  accounting  and  assets.  The result  shows  that  the  Regional  Property  security  in  BPKAD  Kota Madiun was effective but was not accountable yet.The newness that made this  research  different  from  previous  research  was  researcher  added Native Revenue (PAD) to assessed accountability in securing Possession of the region.
Keywords : Regional Property Security; Regional Original Income; Accountability.

## ANALISIS PENGAMANAN BARANG ….

## PENDAHULUAN
Semenjak  direvisinya  Undang-undang  Nomor  23  tahun  2004  menjadi  Undang- undang  No.  32  tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  mengakibatkan  terjadinya perubahan  penyelenggaraan  sistem  pemerintahan  dari  sentralistik  menjadi desentralistik,  sehingga  diperlukan  suatu  manajemen  pemerintahan  daerah. Manajemen  pemerintahan  daerah  yang  efektif  diperlukan  agar  segala  urusan pemerintahan  yang  kewenangannya  telah  dilimpahkan  kepada  daerah  dapat diselenggarakan  secara  maksimal  dan  bisa  dipertanggungjawabkan  kepada  publik. Salah  satu  bentuk  pertanggungjawaban  kepada  publik  adalah  pertanggungjawaban atas Barang Milik Daerah.
Peningkatan  pentingnya  pertanggungjawaban  terhadap  Barang  Milik  Daerah didasari  oleh  Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  Tahun  2005  tentang  Pengelolaan Keuangan  Daerah  mengharuskan  penyampaian  pertanggungjawaban  atas pelaksanaan  APBD  dalam  bentuk  laporan  keuangan  yang  disusun  melalui  suatu proses akuntansi atas transaksi keuangan. Barang Milik Daerah berkaitan dengan pos persediaan, aset tetap dan aset lainnya dalam laporan keuangan. Untuk itu diperlukan khusus  dari  pemerintah  daerah.  Tentu  tidak  berlebihan  bila  melihat  kontribusi pengelolaan Barang Milik Daerah bagi jalannya roda pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat,  dan  salah  satu  acuan  yang  digunakan  oleh  Badan  Pemeriksa  Keuangan (BPK) dalam pemberian opini.
Kendala  yang  kerap  dihadapi  oleh  pemerintah  daerah  dalam  pelaksanaan pengamanan  Barang  Milik  Daerah  selain  terbatasnya  sumber  daya  manusia  yang ahli/terlatih  adalah  belum  tegasnya  penerapan  aturan  perundang-undangan  terkait. Hal  tersebut  mengakibatkan  munculnya  berbagai  permasalahan  dalam  pengamanan Barang Milik Daerah. Beberapa permasalahan diantaranya belum bersertifikatnya aset tanah atau aset tanah sudah bersertifikat namun belum atas nama pemerintah daerah, aset  diklaim  pihak  lain,  aset  yang  tidak  diketahui  keberadannya,  serta  lambannya penyelesaian dokumen kepemilikan aset (Lukito, 2017).
Pengamanan  Barang  Milik  Daerah  di  Kota  Madiun  memiliki  dasar  hukum berupa  Peraturan  Daerah  (Perda)  Kota  Madiun  Nomor  08  Tahun  2015  tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016  tentang  Pedoman Pengelolaan  Milik Daerah,  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor 27  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan  Barang  Milik  Negara/Daerah.  Pada  Peraturan Daerah (Perda) Nomor 08 Tahun 2015 Pasal 1 Ayat (8) disebutkan bahwasanya Barang Milik  Daerah,  merupakan  semua  barang  yang  dibeli  atau  diperoleh  atas  beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau perolehan lainnya yang sah. Kota Madiun adalah kota yang mempunyai beragam aset baik yang berasal dari APBD ataupun perolehan lainnya yang sah. Perolehan lainnya yang sah dapat berasal dari hibah masyarakat atau hibah Pemerintah Pusat. BPKAD Kota Madiun (2017:34), menyebutkan  pada  tahun  2016  nilai  aset  Kota  Madiun  meningkat  secara  signifikan yaitu  Rp2.682.479,66  (dalam  jutaan)  karena  terdapat  pelimpahan  aset  dari  Sri  Ratu yang  telah  jatuh  tempo  masa  kontraknya.  Aset  yang  berada  di  bawah  kewenangan daerah  tersebut  wajib  dikelola  secara  baik  dan  benar.  Maka  dari  itu,  dibutuhkan sebuah  sistem  untuk  mengelola  Barang  Milik  Daerah  agar  pemanfaatannya memungkinkan untuk memberikan kontribusi yang dapat menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Meningkatnya  pendapatan  asli  daerah  sebagai  hasil  dari  pemanfaatan  Barang Milik Daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan infrastruktur secara berkelanjutan. Selain itu kontribusi Barang Milik Daerah terhadap pendapatan  asli  daerah  dapat  juga  digunakan  sebagai  salah  satu  tolok  ukur  dalam

## ASSETS: JURNAL AKUNTANSI DAN PENDIDIKAN VOL 8 NO 1 APRIL 2019 HLMN. 47 - 56
menilai  akuntabilitas  pemerintah  daerah  dalam  mengelola  kekayaan  daerah. Berdasarkan Permendagri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik  Daerah,  bentuk  pemanfaatan  Barang  Milik  Daerah  diantaranya  dalam  bentuk sewa,  pinjam  pakai,  kerjasama  pemanfaatan,  bangun  guna  serah,  dan  kerjasama penyediaan infrastruktur.
Apabila  pemerintah  daerah  dalam  hal  ini  BPKAD  Kota  Madiun  tidak mengamankan  Barang  Milik  Daerah  yang  berpotensi,  maka  pengelolaan  tidak  akan efektif  dan  efisien.  Sehingga  perlu  dilakukan  pengamanan  terhadap  Barang  Milik Daerah  baik  dari  segi  administrasi,  fisik,  maupun  hukum  agar  pemanfaatan  Barang Milik  Daerah  dapat  dioptimalkan  serta  menghindarkannya  dari  diserobot,  diambil alih, atau diklaim oleh pihak yang tidak bertanggungjawab (Fuady, 2017).
Pelaksanaan  APBD  Kota  Madiun  tahun  2017  memperoleh  opini  Wajar  Tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), menurut Gubernur Jatim Soekarwo  perolehan  opini  WTP  ini  merupakan  perwujudan  pengelolaan  keuangan yang  yang  sehat  dan  juga  didukung  sistem  pengendalian  intern  yang  efektif,  serta dipatuhinya  peraturan  perundang-undangan  (Soekarno,  2018).  Perolehan  opini  WTP tersebut  tentunya  harus  terus  dipertahankan,  salah  satunya  dengan  cara  menjaga akuntabilitas pemerintah daerah dalam bidang pengelolaan aset daerah.
Shabrina  (2014)  menyebutkan  bahwa  realisasi  kegiatan  pengamanan  aset Pemerintah Kota Surabaya secara administratif, fisik, dan hukum tidak berjalan efektif tapi  sudah  akuntabel.  Tukunang  (2016)  berpendapat  bahwa  pengelolaan  aset  daerah selama  ini  telah  berjalan,  namun  belum  terlaksana  sebagaimana  yang  diharapkan untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang maksimal. Sesuai dengan penjabaran di atas, maka penulis tertarik mengambil judul penelitian: Pengamanan Barang Milik Daerah dalam Mewujudkan Akuntabilitas di BPKAD Kota Madiun.

## METODE PENELITIAN
Pada  penelitian  ini  penulis  memilih  pendekatan  penelitian  kualitatif  dan  jenis penelitian  deskriptif  untuk  memaparkan  pengamanan  Barang  Milik  Daerah  dalam mewujudkan akuntabilitas di BPKAD Kota Madiun. Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  (BPKAD)  Kota  Madiun,  bagian  Akuntansi dan  Aset  dengan  waktu  penelitian  kurang  lebih  selama  6  bulan  yang  dimulai  bulan September 2018 hingga bulan Februari 2019. Sumber data berasal dari data primer dan data sekunder yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi.
Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan tiga informan yaitu Kepala Sub Bidang Penatausahaan Aset, Staf Bidang Akuntansi dan Aset, serta Kepala Bidang Akuntansi dan Aset. Peneliti memilih informan berdasarkan topik penelitian dan yang dianggap  kredibel  untuk  menjawab  masalah  penelitian.  Maka  dari  itu  peneliti menetapkan ketiga informan tersebut karena beliau bertiga adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam kegiatan pengamanan Barang Milik Daerah.
Adapun  data  sekunder  dalam  penelitian  ini  diperoleh  dari  catatan-catatan, dokumen-dokumen  yang  digunakan  serta  arsip  resmi  BPKAD  Kota  Madiun  terkait kegiatan pengamanan Barang Milik Daerah selama tahun 2016-2017. Catatan tersebut di  ataranya:  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  pengamanan  Barang Milik  Daerah, Kartu  Inventaris  Barang  (KIB),  daftar  aset  tetap Pemerintah  Kota Madiun, serta  data Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
Teknik keabsahan data yang digunakan berupa uji credibility (validitas internal) atau  kepercayaan  terhadap  hasil  penelitian  dengan  triangulasi.  Triangulasi  yang digunakan  adalah  triangulasi  sumber  dan  triangulasi  teknik.  Peneliti  memilih triangulasi  sumber  dan  teknik  dengan  alasan  efisiensi  waktu, sehingga  peneliti  tidak

## ANALISIS PENGAMANAN BARANG ….
menggunakan  triangulasi  waktu.  Hal  ini  dikarenakan  pada  triangulasi  waktu membutuhkan wawancara berulangkali yang akan memperlama proses pengumpulan data di lapangan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Pengamanan Barang Milik Daerah
Shabrina  (2014:  4)  menjelaskan  bahwa  pengamanan  ialah  tindakan mengendalikan serta menertibkan usaha pengurusan Barang Milik Daerah yang terdiri atas  pengamanan  administrasi,  pengamanan  fisik,  dan  pengamanan  hukum.  Hasil penelitiannya  menunjukkan  bahwa  pengamanan  aset  Pemerintah  Kota  Surabaya belum  efektif  namun  sudah  akuntabel.  Pengamanan  aset  milik  Pemerintah  Kota Surabaya  dikatakan  belum  efektif    karena  belum  mampu  mencapai  sasaran keberhasilan yang diharapkan, baik dari segi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, maupun pengamanan hukum (Shabrina, 2014: 6).
Kondisi tersebut bertolak belakang dengan hasil penelitian yang ditemukan oleh peneliti,  di  mana  berdasarkan  wawancara  yang  dilakukan  peneliti  kepada  para informan yang bertugas serta melalui pengumpulan dokumen yang berkaitan dengan pengamanan  Barang  Milik  Daerah  diperoleh  hasil  bahwa  pengamanan  Barang  Milik Daerah,  meliputi  pengamanan  administrasi,  pengamanan  fisik,  dan  pengamanan hukum yang dilakukan oleh BPKAD Kota Madiun sudah berjalan secara efektif namun belum akuntabel.
Berikut  kutipan  wawancara  dengan  para  informan  terkait  mekanisme pengamanan  Barang  Milik  Daerah  oleh  BPKAD  Kota  Madiun.  Menurut  pernyataan dari  para  informan,  pengamanan  Barang  Milik  Daerah  oleh  BPKAD  Kota  Madiun dapat  dikatakan  sudah  efektif  dilihat  dari  telah  dilaksanakannya  kegiatan pengamanan  Barang  Milik  Daerah  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku. Pernyataan dari Kepala Sub Bidang Penatausahaan Aset adalah sebagai berikut:
“Terkait  dengan  landasan  hukum  kita  pakai  3  (tiga)  landasan  hukum.  Yang  pertama Peraturan  Pemerintah  PP  Nomor  27  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan  Barang  Milik Negara/Daerah, kemudian lebih spesifik lagi kita punya perda kota madiun Peraturan Daerah Kota  Madiun  Nomor  08  Tahun  2015  tentang  Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah,  kemudian terkait  dengan  perincian  pelaksanaan  teknis  pelaksanaan  kita  mengacu  pada  Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.”
Pernyataan senada juga diungkapkan oleh Staf Bidang Akuntansi dan Aset:
“Kalau  landasan  hukumnya  kita  menggunakan  Permendagri  Nomor  19  Tahun  2016 tentang  Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah,  kemudian  itu  ada  turunannya  Perda  Nomor  08 tahun 2015.”
Demikian juga pernyataan dari Kepala Bidang Akuntansi dan Aset:
“Ya  untuk  pengamanan  itu  prinsipnya  kita  ada  Permendagri  Nomor  19  Tahun  2016 tentang  Pedoman  Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah,  kemudian  ada  Perda  Nomor  8  tahun 2015. Jadi permendagri itu acuan dari pusatnya, kemudian untuk muatan lokalnya tadi Perda Nomor 8 tahun 2015 .”

## ASSETS: JURNAL AKUNTANSI DAN PENDIDIKAN VOL 8 NO 1 APRIL 2019 HLMN. 47 - 56
Pengamanan administrasi merupakan kegiatan pengendalian dalam pengurusan Barang  Milik  Daerah  dengan  menghimpun,  mencatat,  dan  menyimpan  bukti kepemilikan  atas  barang  dengan  tertib  dan  aman.  BPKAD  Kota  Madiun  telah melakukan  kegiatan  pengamanan  administrasi  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku.  Di  mana  kegiatan  pengamanannya  meliputi  kegiatan:  1) penghimpunan,  pencatatan,  dan  penyimpanan  seluruh  bukti  kepemilikan  atas  aset dengan tertib dan aman; serta 2) melakukan inventarisasi Barang Milik Daerah setiap 5 tahun  sekali  untuk  mengetahui  kondisi  yang  sebenarnya  atas  Barang  Milik  Daerah. Kegiatan  pengamanan  administrasi  yang  dilakukan  BPKAD  Kota  Madiun  tersebut telah sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  2014  tetang  Pengelolaan Barang  Milik  Negara/Daerah  Pasal  44  ayat  (1);  Peraturan  Menteri  dalam  Negeri Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Pedoman  Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah;  serta Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2015 Pasal 40 ayat (1).
Pengamanan fisik merupakan kegiatan yang dikerjakan agar secara fisik Barang Milik  Daerah  terhindarkan  dari    persoalan  menurunnya  fungsi  dan  jumlah  barang, hingga  kehilangan  barang.  Pengamanan  fisik  Barang  Milik  Daerah  di  BPKAD  Kota Madiun  meliputi:  1)  Untuk  aset  tanah  pengamanan  dilakukan  dengan  pemasangan pagar  pembatas,  pemasangan  patok  atau  prasati,  pemasangan  papan  nama,  serta melakukan  penjagaan  bila  diperlukan;  2)  Untuk  pengamanan  fisik  terhadap  gedung dan bangunan dilakukan dengan cara memasang pagar, memasang bukti kepemilikan, memasang CCTV, dan menyediakan satuan pengamanan (bekerjasama dengan Satpol PP);  dan  3)  Untuk  aset  kendaraan  dinas  pengamanan  fisik  dilakukan  dengan mewajibkan  pihak  pengguna/peminjam  kendaraan  dinas  membuat surat pernyataan tanggungjawab  risiko.  Kegiatan  pengamanan  fisik  tersebut  sesuai  dengan  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Pedoman  Pengelolaan  Barang Milik Daerah Pasal 299 ayat (1), Pasal 303 ayat (1), dan Pasal 305 ayat (2).

## Gambar 1. Kegiatan Pemasangan Patok pada Aset Tanah Pemerintah Kota Madiun
Pengamanan  hukum  merupakan  tindakan  pengamanan  yang  dilakukan terhadap  Barang  Milik  Daerah  yang  bermasalah  dengan  pihak  lain.  Di  mana pengamanan  hukum  yang  dilakukan  oleh  BPKAD  Kota  Madiun  meliputi:  1) pengamanan hukum untuk aset tanah dilakukan dengan pembuatan sertifikat tanah, sedangkan  untuk  tanah  yang  sudah  bersertifikat  namun  belum  beratasnama pemerintah  daerah  maka  dilakukan  pensertifikatan  ulang;  2)  pengamanan  hukum terhadap  gedung  dan  bangunan  dilakukan  melalui  pelengkapan  Izin  Mendirikan Bangunan  (IMB);  dan  3)  melakukan  pengamanan  hukum  terhadap  kendaraan  dinas dengan  melengkapi  Bukti  Pemilikan  Kendaraan  Bermotor  (BPKB).  Kegiatan

## RIESTANTY, A., ISHARIJADI & MURWANI, J. ANALISIS PENGAMANAN BARANG ….
pengamanan  hukum  yang  dilakukan  BPKAD  Kota  Madiun  telah  sesuai  dengan Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan  Barang  Milik Negara/Daerah  Pasal  43  ayat  (1),  ayat  (2),  dan  ayat  (4);  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Pedoman  Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah Pasal 308 ayat (2); dan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 39 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). Hal ini sesuai dengan  hasil  wawancara  dengan  beberapa pihak.  Kepala  Sub  Bidang Penatausahaan Aset menyebutkan bahwa:
“Kalau  pengamanan  hukum  ini  kita  melengkapi  bukti  kepemilikan  atas  tanah,  jadi sertifikat tanah yang belum memiliki sertifikat dan tanah yang belum beratasnama pemerintah kota madiun kita sertifikatkan untuk pengamanan terhadap tanah. Kalau pengamanan terhadap gedung dan tanah seperti tadi ada IMB, kalau hukum terkait dengan bukti kepemilikan.”
Pernyataan tersebut didukung dengan pernyataan dari Kepala Bidang Akuntansi dan Aset:
“…kemudian  ada  pengamanan  yang  sifatnya  legal,  contohnya  pengamanan  dalam bentuk pensertifikatan tanah.”
Kegiatan  pengamanan  Barang  Milik Daerah yang  dilakukan  oleh  BPKAD  Kota Madiun dikatakan efektif karena telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang- undangan  yang  berlaku  yaitu,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  2014  tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Peraturan Daerah Kota  Madiun  Nomor  08  Tahun  2015  tentang  Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah. Indikator lain yang dapat dijadikan sebagai tolok ukur efektivitas pengamanan Barang Milik Daerah yang dilakukan BPKAD Kota Madiun juga dapat dilihat dari pencapaian target jumlah barang yang telah diamankan hingga mencapai 90% - 100% pada setiap tahun anggaran. Hal ini didukung oleh pernyataan dari Kepala Bidang Akuntansi dan Aset:
“Targetnya itu alhamdulillah sudah terpenuhi setiap tahunnya, karena kan memang kita melakukan  itu  dulu  apa  ya  namanya  melihat  dari  data  survey  juga  sebelumnya  gitu  jadi alhamdulillah targetnya selalu terpenuhi. Insyaallah 90% dari target sampai 100%, karena kan 90%  nya  itu  ada  harga  anggaran  kemudian  realisasinya  bisa  jadi  harganya  lebih  rendah dibandingkan  anggarannya,  seperti  itu.  Tapi  kalau  melihat  jumlah  insyallah  100%  sudah terpenuhi targetnya.”
Pernyataan  beliau  tersebut  didukung  oleh  pernyataan  dari  Staf  Bidang Akuntansi dan Aset:
“ Ya untuk  target  insyallah  untuk  target  sudah  tercapai  ya,  karena memang  kita  setiap tahun menggali data aset-aset yang belum tersertifikat. Ya sekitar 90% an lebih lah, saya data persis e nggak hafal e mbak. ”

## Kendala dan Solusi dalam Pengamanan Barang Milik Daerah
Dalam  melakukan  kegiatan  pengamanan  Barang  Milik  Daerah,  BPKAD  Kota Madiun  juga  mengalami  banyak  kendala  dalam  pelaksanaannya.  Kendala  tersebut terjadi  pada  setiap  jenis  pengamanan,  baik  pengamanan  administrasi,  pengamanan

## ASSETS: JURNAL AKUNTANSI DAN PENDIDIKAN VOL 8 NO 1 APRIL 2019 HLMN. 47 - 56
fisik, dan juga pengamanan hukum. Akan tetapi dengan selalu melakukan koordinasi baik  dengan  pihak  internal  maupun  eksternal,  maka  BPKAD  Kota  Madiun  hampir selalu mampu menemukan solusi atas setiap kendala yang terjadi terkait pengamanan Barang  Milik  Daerah.  Kendala  dan  solusi  yang  dilaksanakan  BPKAD  Kota  Madiun dipaparkan sebagai berikut.
Kendala dalam pengamanan administrasi meliputi kurang lengkap dan kurang informatifnya  catatan  atas  Barang  Milik  Daerah  sehingga  menimbulkan  kerancuan bagi  pihak-pihak  yang  memerlukan  informasi,  serta  kurangnya  kompetensi  dari pegawai  yang  bersangkutan  dalam  mengoperasikan  aplikasi  yang  digunakan  untuk inventarisasi  aset,  yaitu  aplikasi  SIMDA  BMD.  Solusi  yang  diterapkan  BPKAD  Kota Madiun  untuk  mengatasi  kendala  tersebut  yaitu  melakukan  rekonsiliasi  atas  Barang Milik  Daerah  yang  tercatat  dalam  aplikasi  SIMDA  BMD  dengan  data/catatan  yang ada,  dan  juga  mengirimkan  pegawainya  untuk  meminta  bimbingan  langkah penggunaan  aplikasi  kepada  Badan  Pengawas  Keuangan  dan  Pembangunan  (BPKP) Jawa Timur yang ada di Sidoarjo.
Berikutnya  yaitu  kendala  dalam  pengamanan  fisik  Barang  Milik  Daerah  yaitu adanya  penyerobotan  aset  pemerintah  daerah  oleh  pihak  yang  tidak bertanggungjawab.  Pihak-pihak  yang  tidak  bertanggunjawab  tersebut  membangun bangunan  permanen  di  atas  tanah  milik  pemerintah  daerah,  sehingga  menimbulkan dilema bagi pemerintah daerah untuk melakukan penggusuran ataukah tidak. Solusi dari  permasalahan  tersebut  terdiri  dari  berbagai  langkah  karena  memang penanganannya  membutuhkan  pemikiran yang matang.  Solusi  yang  telah  dilakukan dengan  oleh  BPKAD  Kota Madiun yaitu memberikan sosialisasi  kepada  pihak-pihak yang  melakukan  penyerobotan,  pemasangan  papan  nama,  berkoordinasi  dengan pihak-pihak  terkait,  melakukan  relokasi,  dan  bekerjasama  dengan  Satpol  PP  selaku aparat  penegak  peraturan  daerah.  Jalil  (2018),  memaparkan  bahwa  sejauh  ini Pemerintah  Kota  Madiun  berusaha  mengajak  masyarakat  yang  menempati  aset pemerintah untuk pindah ke rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di Kelurahan Nambangan Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun.
Terkait  kendala  yang  terjadi  selama  dilakukannya  pengamanan  hukum  yaitu masih  ada  beberapa  Barang  Milik  Daerah  yang  belum  tersertifikat  atau  sudah tersertifikat  namun  belum  atas  nama  pemerintah  daerah.  kendala  tersebut  terjadi dikarenakan  terbatasnya  anggaran  untuk  pembuatan  sertifikat  setiap  tahunnya, sehingga  kegiatan  pengamanan  hukum  atas  Barang  Milik  Daerah  dilakukan  secara bertahap. Mengatasi  kendala  tersebut  langkah yang  ditempuh  BPKAD  Kota  Madiun yaitu  melakukan  pendataan  terhadap  Barang  Milik  Daerah  yang  masih  bermasalah agar  dapat  diurus  sertifikatnya,  serta  selalu  menganggarkan  biaya  untuk pensertifikatan setiap tahunnya.
Kemampuan BPKAD Kota Madiun dalam mengatasi setiap kendala yang terjadi sehubungan  dengan  kegiatan  pengamanan  Barang  Milik  Daerah  baik  pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Shabrina. Di mana pada penelitiannya Shabrina memaparkan  bahwa  pengamanan  aset  oleh  Pemerintah  Kota  Surabaya  masih menemui  berbagai  kendala  dikarenakan  kurangnya  kualitas  sumber  daya  manusia yang  menimbulkan  tidak  efektifnya  pengamanan  aset  (Shabrina,  2014:  8).  Hasil penelitian  ini  juga  berbanding  terbalik  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Pradhika  (2017),  di  mana  hasil  penelitiannya  menunjukkan  bahwa  pengamanan  aset oleh Pemerintah Kota Bandung baik pengamanan administrasi, fisik, maupun hukum belum berjalan secara efektif.

## RIESTANTY, A., ISHARIJADI & MURWANI, J. ANALISIS PENGAMANAN BARANG ….

## Akuntabilitas
Terkait  dengan  akuntabilitas,  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Shabrina kembali  bertolak  belakang  dengan  hasil  penelitian  yang  diperoleh  peneliti.  Shabrina (2014:  6)  menyatakan  bahwa  kegiatan  pengamanan  aset  Pemerintah  Kota  Surabaya belum  efektif  secara  administrasi,  fisik,  dan  hukum,  namun  sudah  akuntabel.  Pada penelitiannya, Shabrina (2014) menggunakan akuntabilitas publik menurut Mardiasmo sebagai  dasar  penelitian,  sedangkan  peneliti  mendasarkan  akuntabilitas  dalam penelitian  ini  selain  pada  akuntabilitas  publik  menurut  Mardiasmo,  peneliti  juga melihat ada tidaknya kontribusi Barang Milik Daerah terhadap pendapatan asli daerah untuk melihat apakah BPKAD Kota Madiun sudah akuntabel atau belum.

## Akuntabilitas Publik
Akuntabilitas  yang  dimaksud  dalam  penelitian  ini  adalah  akuntabilitas  publik menurut Ellwood (1993), di mana akuntabilitas tersebut terdiri dari 4 (dimensi), yaitu akuntabilitas  kejujuran  dan  hukum,  akuntabilitas  proses,  akuntabilitas  program,  dan akuntabilitas  kebijakan,  serta  dengan  melihat  ada  tidaknya  kontribusi  dari pemanfaatan  Barang  Milik  Daerah  yang  telah  diamankan  terhadap  pendapatan  asli daerah.
Pelaksanaan pengamanan Barang Milik Daerah oleh BPKAD Kota Madiun telah memenuhi  semua  aspek  akuntabilitas  publik.  Akuntabilitas  kejujuran  dan akuntabilitas hukum dibuktikan dengan adanya pemisahan wewenang dalam kegiatan pengamanan  Barang  Milik  Daerah,  sedangkan  untuk  akuntabilitas  hukumnya  dapat dilihat  dari  telah  sesuainya  mekanisme  pengamanan  Barang  Milik  Daerah  yang dijalankan  dengan  SOP  dan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku. Akuntabilitas  proses  tercermin  dari  adanya  kejelasan  sistem  informasi  dalam pencatatan  Barang  Milik  Daerah.  Dalam  hal  ini  informasi  atas  Barang  Milik  Daerah tercantum  pada  Kartu  Inventaris  Barang  (KIB).  Akuntabilitas  program  yaitu  telah tercapainya  target  atas  Barang  Milik  Daerah  yang  harus  diamankan,  dengan  angka pencapaian  sebesar  90%  -  100%  pada  setiap  tahun  anggaran,  dan  akuntabilitas kebijakan  dibuktikan  dengan  telah  dilakukannya  pertanggungjawaban secara  tertulis oleh BPKAD Kota Madiun kepada Walikota dan DPRD Kota Madiun. Dari penjabaran empat unsur dalam akuntabilitas publik tersebut dapat diketahui bahwa BPKAD Kota Madiun telah memenuhi unsur akuntabilitas publik.

## Kontribusi Barang Milik Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah
Akuntabilitas BPKAD Kota Madiun dalam mengamankan Barang Milik Daerah selain dilihat dari terpenuhinya 4 aspek akuntabilitas publik di  atas, juga dilihat dari ada tidaknya kontribusi dari Barang Milik Daerah tersebut terhadap pendapatan asli daerah  sebagai  hasil  dari  pemanfaatan  Barang  Milik  Daerah  tersebut.  Bentuk pemanfaatan atas Barang Milik Daerah oleh BPKAD Kota Madiun meliputi kerjasama sewa, kerjasama pemanfaatan (KSP), dan Bangung Guna Serah (BGS).
Kerjasama  sewa  merupakan  kegiatan  pemanfaatan  atas  Barang  Milik  Daerah oleh  pihak  lain  dalam  waktu  tertentu  dengan  imbal  hasil  berupa  uang  tunai.    Data yang  telah  diperoleh  peneliti  menunjukkan  adanya  kontribusi  atas  Barang  Milik Daerah terhadap pendapatan asli daerah dari hasil kerjasama sewa.  Kontribusi Barang Milik  Daerah  terhadap  pendapatan  asli  daerah  dari  hasil  kerjasama  sewa  disajikan pada tabel 1. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 imbal hasil yang diperoleh  dari  pemanfaatan  Barang  Milik  Daerah  dalam  bentuk  kerjasama  sewa menunjukkan  adanya  peningkatan  dari  tahun  2016  sebesar  Rp  4.185.793.881,-. Peningkatan  perolehan  retribusi  pemakaian  kekayaan  daerah  pada  tahun  2017

## ASSETS: JURNAL AKUNTANSI DAN PENDIDIKAN VOL 8 NO 1 APRIL 2019 HLMN. 47 - 56
diperoleh dari kenaikan signifikan atas sewa tanah serta kenaikan signifikan atas sewa gedung dan bangunan.
Tabel 1. Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun 2016-2017
Uraian Total Realisasi Tahun 2016 Tahun 2017 Retribusi sewa tanah 1.020.135.325 2.731.432.873 Retribusi sewa gedung dan bangunan 1.177.470.377 3.555.098.710 Retribusi sewa kios 379.258.990 476.126.990 Total 2.576.864.692 6.762.658.573

## Sumber: BPKAD Kota Madiun
Bentuk pemanfaatan atas Barang Milik Daerah yang dilaksanakan oleh BPKAD Kota  Madiun  yang  kedua  yaitu  pemanfaatan  dalam  bentuk  Kerjasama  Pemanfaatan (KSP).  Kerjasama  Pemanfaatan  (KSP)  merupakan  pendayagunaan  Barang  Milik Daerah  oleh  pihak  lain  dalam  waktu  tertentu  dengan  maksud  untuk  meningkatkan pendapatan  asli  daerah  maupun  sumber  pembiayaan  lainnya.  Barang  Milik  Daerah yang  dimanfaatkan  untuk  Kerjasama  Pemanfaatan  (KSP)  adalah  kerjasama  terkait Plaza  Lawu  yang  dipercayakan  pengelolaannya  kepada  pihak  ketiga  karena pemerintah  daerah  mengalami  kesulitan  dalam  mengelolanya.  Data  terkait  berapa jumlah pasti imbal hasil yang diterima oleh pemerintah Kota Madiun dari kerjasama pemanfaatan  (KSP)  Plaza  Lawu  tersebut  tidak  berhasil  peneliti  peroleh. Rincian  data yang  diberikan  oleh  pihak  BPKAD  Kota  Madiun  hanya  terbatas  pada  rincian  data pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk kerjasama sewa.
Bentuk  pemanfaatan  Barang  Milik  Daerah  berikutnya  berupa  Bangun  Guna Serah  (BGS).  Bangun  Guna  Serah  (BGS)  merupakan  kegiatan  pemanfaatan  Barang Milik  Daerah  berwujud  tanah  oleh  pihak  lain  melalui  pendirian  bangunan  maupun sarana beserta prasarana, untuk selanjutnya diberdayakan dengan jangka waktu sesuai kesepakatan bersama. Di mana ketika telah habis jangka waktu yang telah disepakati maka  akan  dikembalikan  tanah  beserta  bangunan  termasuk sarana  dan  prasarana  di dalamnya kepada pemerintah daerah. Berdasarkan pernyataan dari Kepala Sub Bidang Pendayagunaan Aset, contoh pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk Bangun Guna Serah  yaitu kerjasama aset Sun City Kota Madiun yang berlangsung selama 30 tahun,  di  mana  nanti  ketika  telah  berakhir  masa  perjanjian  maka  Sun  City  beserta segala fasilitas yang ada di dalamnya akan diserahkan kepada pemerintah daerah Kota Madiun.
Senada  dengan  data  terkait  pemanfaatan  barang  Milik  daerah  dalam  bentuk kerjasama  pemanfaatan  (KSP),  untuk  Bangun  Guna  Serah  (BGS)  ini  data  yang diperoleh  peneliti  juga  hanya  terbatas  pada  jenis  Barang  Milik  Daerah  yang dimanfaatkan dan jangka waktu pemanfaatannya, yaitu berupa Sun City Kota Madiun dengan jangka waktu selama 30 tahun. Sedangkan untuk data rincian perolehan imbal hasil atas Bangun guna Serah (BGS) tersebut tidak berhasil peneliti dapatkan.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil penyajian dan analisis data yang dilakukan, maka simpulan yang  dipaparkan  pada  penelitian  ini  yaitu,  pelaksanaan  pengamanan  Barang  Milik Daerah  meliputi  pengamanan  administrasi,  pengamanan  fisik,  dan  pengamanan hukum yang dilakukan BPKAD Kota Madiun sudah efektif. Pelaksanaan pengamanan Barang Milik Daerah oleh BPKAD Kota Madiun belum akuntabel. Hal ini dikarenakan akuntabilitas  yang  terpenuhi  hanya  berupa  akuntabilitas  publik  yang  meliputi
akuntabilitas  hukum  dan  kejujuran,  akuntabilitas  proses,  akuntabilitas  program,  dan akuntabilitas kebijakan.
Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu tidak diperolehnya data terkait nominal imbal  hasil  yang  didapatkan  oleh  BPKAD  Kota  Madiun  dari  kegiatan  pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan Bangun Guna Serah (BGS), sehingga peneliti tidak dapat menjabarkan secara jelas berapa kontribusi dari pemanfaatan Barang Milik Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.  Sebaiknya BPKAD Kota Madiun menggunakan aplikasi SIMDA Pendapatan  dalam pengelolaan dan  penatausahaan  pendapatan  asli  daerah  yang  mendukung  penyediaan  dan penyajian data realisasi pendapatan asli daerah secara akurat dan menyeluruh.

## DAFTAR PUSTAKA
BPKAD Kota Madiun. (2017). Renstra BPKAD Kota Madiun Tahun 2014-2019. Madiun: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun.
Ellwood,  S.  (1993).  Parish  Town  and  Councils.  Financial  Accountability  and Management Local Government Studies, 19, 368-386.
Fuady,  M.M.  (2017).  Kegiatan  Pengamanan  Barang  Milik  Daerah.  Diakses  pada  15
Desember 2018, dari http://bpkad.banjarkab.go.id/index.php/2017/02/06/kegiatan-pengamanan- barang-milik-daerah/. Jalil, A. (2018). 200 Rumah Warga Tempati Lahan Milik Pemkot Madiun. Diakses pada 25 Maret 2019, dari https://m.solopos.com/madiun/read/20180419/911440/200-rumah-warga- tempati-lahan-milik-pemkot-madiunn#&gid=1&pid=1.
Lukito, J. (2017). Identifikasi Masalah aset Berdasar Riset dan Hasil Pemeriksaan BPK.
Diakses pada 6 Desember 2018, dari https://www.djkn.kemenkeu.go.id.
Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.
Peraturan  Daerah  Kota  Madiun  Nomor  08  Tahun  2015  Tentang  Pengelolaan  Barang Milik Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan  Barang  Milik Negara/Daerah.
Pradhika,  I.  (2017).  Analisis  Efektivitas  Pengamanan  Aset  dalam  Mewujudkan Akuntabilitas Publik (Studi Pada Badang Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung. Skripsi. Politeknik Negeri Bandung.
Soekarno, R. (2018). Pemprov Jatim dan 36 Kabupaten/Kota Raih Opini WTP. Diakses pada 4 Desember 2018, dari
http://m.beritajatim.com/politik_pemerintahan/340315/pemprov-jatim-dan- 36-kabupaten/kota_raih-opini-wtp.html.
Shabrina, N. K. (2014). Efektivitas Pengamanan Aset dalam Mewujudkan Akuntabilitas di Pemerintah Kota Surabaya. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, 2, 1-9. Tukunang,  S.  C.  F.  (2016).  Manajemen  Aset  Daerah  pada  Dinas  Pendapatan Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten  Kepulauan  Siau, Tagulandang, Biaro. Jurnal EMBA, 4, 236-253.
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.