## Jurnal Qisthosia
: Jurnal Syariah dan Hukum
Volume 2 Nomor  1, Juni  2021

## PELANGGARAN HAM DALAM PANDEMI COVID-19

## HUMAN RIGHTS VIOLATIONS IN THE COVID-19 PANDEMIC

## Nur Akifah Janur
Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene Nurakifahjanur93@gmail.com

## Fatri Sagita
Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene Filsyafahri16@gmail.com

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  Peningkatan  Pelanggaran  HAM  yang  berdampak pada  aspek  politik,  ekonomi,  sosial,  budaya,  pertahanan,  dan  keamanan,  serta  kesejahteraan masyarakat  di  Indonesia.  Sehingga  diperlukan  percepatan  penanganan  COVID-19  dalam  bentuk tindakan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka menekan penyebaran COVID-19 semakin meluas. Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ini menimbulkan pro kontra, timbuk kehkawatiran  dalam  masyarakat  terkait  kemungkinan  adanya  pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia dalam  hal  pemberlakukan  PSBB,  maka  dari  itu  melului  tulisan  ini,  penulis  akan  melakukan penelitian terkait bagaimana ketentuan hukum Penanggulangan Covid 19 serta bagaiamna realisasi pelaksanaan  PSBB  dalam  perlindungan  terhadap  Hak  Asasi  Manusia  di  Kota  Makassar.  Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode normative- empiris, yaitu penulis menjabarkan ketentuan  huku  terkait  pelaksanaan  PSBB  lalu  kemudian  data  normative  tersebut  dianalisis  ke lapangan  apakah  terjadi  pelanggaran  terhadap  Hak  Asasi  Manusia.  Sehingga  dalam  penlitian  ini penulis  memperoleh  kesimpulan  bahwa  1.  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  diterapkan  dengan kriteria  yang  ditetapkan.  Dalam  Peraturan  Pemerintah  tersebut,  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar paling  sedikit  meliputi  peliburan  sekolah  dan  tempat  kerja,  pembatasan  kegiatan  keagamaan, dan/atau  pembatasan  kegiatan  di  tempat  atau  fasilitas  umum.  2.  Terdapat  beberapa  pelanggaran HAM dalam penerapan PSBB di Kota Makassar antara lain tindak kekerasan, dugaan kriminalisasi, hingga penangkapan sera pemberhentian massal bagi pekerja.
Kata Kunci : Pelanggaran Hukum, Hak Asasi Manusia, Pandemi Covid 19

## Abstract
The  increase  has  an  impact  on  the  political,  economic,  social,  cultural,  defense  and  security aspects, as well as the welfare of the people in Indonesia. So that it is necessary to accelerate the
handling of COVID-19 in the form of Large Scale Social Restrictions in order to reduce the spread of COVID-19. The implementation of this large-scale social limitation (PSBB) raises the pros and cons,  concerns  in  the  community  related  to  the  possibility  of  violations  of  human  rights  in  the implementation of the PSBB, therefore through this paper, the author will conduct research related to how the legal provisions of Covid 19 Countermeasure and how the realization implementation of PSBB in the protection of Human Rights in Makassar City. The author conducts research using the normative-empirical  method,  which  is  the  author  describes  the  legal  provisions  related  to  the implementation of the PSBB and then the normative data is analyzed in the field whether there is a violation  of  human  rights. So  that in this  study the  authors  came  to  the  conclusion that  1.  Large- scale social restrictions are applied with established criteria. In the Government Regulation, Large- scale Social Restrictions at least include the consolation of schools and workplaces, restrictions on religious  activities,  and  /  or  restrictions  on  activities in  public  places  or  facilities.  2.  There  are a number of human rights violations in the application of PSBB in Makassar City, including violence, alleged criminalization, and arrests and mass dismissals for workers.
Keywords: Law Violations, Human Rights, Covid 19 Pandemic

## I. PENDAHULUAN
Corona  Virus  Disease  2019  (COVID-19)  telah  dinyatakan  oleh  WHO  sebagai pandemic  dan  Pemerintah  Indonesia  berdasarkan  Keputusan  Presiden  Nomor  11  Tahun 2020  tentang  Penetapan  Kedaruratan  Kesehatan  Masyarakat  Corona  Virus  Disease  2019 (COVID-19) telah menyatakan COVID-19 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang wajib  dilakukan  upaya  penanggulangan.  Dalam  rangka  upaya  penanggulangan  dilakukan penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.
Penyelenggaraan  kekarantinaan  kesehatan  merupakan  tanggung  jawab  bersama pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah sebagai bentuk perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dari penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat sehingga wabah dan kedaruratan  kesehatan  masyarakat  COVID-19  dapat  segera  diatasi.  Kekarantinaan kesehatan  dilakukan  melalui  kegiatan  pengamatan  penyakit  dan  faktor  risiko  kesehatan masyarakat  terhadap  alat  angkut,  orang,  barang,  dan/atau  iingkungan,  serta  respons terhadap  kedaruratan  kesehatan  masyarakat  dalam  bentuk  tindakan  kekarantinaan kesehatan. salah satu tindakan kekarantinaan kesehatan berupa Pembatasan Sosial Berskala Besar.
Penyebaran COVID-19 di Indonesia saat ini sudah semakin meningkat dan meluas lintas  wilayah  dan  lintas  negara  yang  diiringi  dengan  jumlah  kasus  dan/atau  jumlah kematian. Di Indonesia sendiri, hasil update informasi pada 28 Mei 2020 menunjukan total jumlah  kasus  positif  COVID-19  telah  mencapai  24.538  kasus,  dengan  korban  meninggal
sebanyak  1.496  orang,  dan  juga  korban  yang  sembuh  sebanyak  6.240  orang 1 .  Data-data yang disebutkan di atas tentunya merupakan data yang tercatat di pemerintah, dan bisa saja secara  kenyataan  di  lapangan  jumlahnya  melampaui  angka  tersebut  karena  banyaknya kasus-kasus yang tidak atau belum dilaporkan kepada pemerintah. Sedangkan jumlah kasus di Sulsel 1427 orang yang positif, 532 orang sembuh, dan 72 orang meninggal.
Sempat  disinggung  sebelumnya  bahwa  dampak  pandemi  covid-19  menimbulkan pergeseran  konsep  perlindungan  satwa  ke  arah  konsep  biosentrisme  atau  non- antroposentrisme. Berbeda dengan konsep ekosentrisme dan antroposentrisme. Konsep ini diidentifikasi  dari  perubahan  sosial  masyarakat  akibat  pandemi.  Masyarakat  atau  menusia kini  di  paksa  untuk  mengikuti  kemauan  lingkungan  non-social  animal/nonhuman  yakni wabah  covid-19.  Segala  aktivitas  manusia  berorientasi  pada  efek-efek  yang  ditimbulkan oleh  pandemi,  terdapat  dampak  negatif  bagi  aspek  sosial  tetapi  positif  bagi  lingkungan. Sehingga  pengaruh  manusia  yang  kecil  dalam  perlindungan  satwa  di  konsep  lingkungan menjadi unsur dari konsep biosentrisme/nonantroposentrisme.
Peningkatan  tersebut  berdampak  pada  aspek  politik,  ekonomi,  sosial,  budaya, pertahanan,  dan  keamanan,  serta  kesejahteraan  masyarakat  di  Indonesia.  Sehingga diperlukan  percepatan  penanganan  COVID-19  dalam  bentuk  tindakan  Pembatasan  Sosial Berskala Besar dalam rangka menekan penyebaran COVID-19 semakin meluas. Tindakan tersebut meliputi pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi  COVID-19  termasuk  pembatasan  terhadap  pergerakan  orang  dan/atau  barang untuk  satu  provinsi  atau  kabupaten/kota  tertentu  untuk  mencegah  penyebaran  COVID-19. Pembatasan  tersebut  paling  sedikit  dilakukan  melalui  peliburan  sekolah  dan  tempat  kerja, pembatasan  kegiatan  keagamaan,  dan/atau  pembatasan  kegiatan  di  tempat  atau  fasilitas umum.  Kebijakan  tersebut  dalam  bentuk  Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus  Disease  2019  (COVID-19).  Kemudian  dilanjutkankan  dengan  Permenkes  Nomor  9 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan PSBB.
Kesehatan  adalah  kebutuhan  setiap  manusia  dalam  menjalani  kehidupannya. Kesehatan  juga  merupakan  hal  yang  sangat  penting  karena  tanpa  kesehatan  yang  baik, maka  setiap  manusia  akan  sulit  dalam  melaksanakan  aktivitas  sehari-hari.  “Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis”.2 Dalam aspek kesehatan
1 https://www.ayobandung.com/read/2020/05/28/90841/update-corona-indonesia-dan-dunia-hari-ini-kamis-28- mei-2020 ,
sebagai bagian manusia, yang tercantum dalam pasal 28 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang  berhak  hidup  sejahtera  Lahir  dan  Batin,  bertempat  tinggal,  mendapat  lingkungan hidup yang baik, serta berhak memperoleh Pelayanan Kesehatan.
“Pandemi  covid-19  adalah  peristiwa  menyebarnya  penyakit  koronavirus (coronavirus  disease).  penyakit  ini  disebabkan  oleh  koronavirus  jenis  baru  yang  diberi nama  SARS-CoV-2.  wabah  covid-19  pertama  kali  dideteksi  di  kota  Wuhan,  provinsi Hubei,  Tiongkok  pada  tanggal  1  Desember  2019,  dan  ditetapkan  sebagai  pandemi  oleh Organisasi  Kesehatan  Dunia  (WHO)  pada  tanggal  11  Maret  2020.  covid-19  diduga menyebar  di  antara  orang-orang  terutama  melalui  percikan  pernapasan  yang  dihasilkan selama batuk. Percikan ini juga dapat dihasilkan dari bersin dan pernapasan normal. Selain itu,  virus  dapat  menyebar  akibat  menyentuh  permukaan  benda  yang  terkontaminasi  dan kemudian menyentuh wajah seseorang. Gejala umum di antaranya demam, batuk, dan sesak napas”. 2
Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ini menimbulkan pro kontra, timbuk  kehkawatiran  dalam  masyarakat  terkait  kemungkinan  adanya  pelanggaran  Hak Asasi Manusia dalam hal pemberlakukan PSBB, maka dari itu melului tulisan ini, penulis akan melakukan penelitian terkait bagaimana ketentuan hukum Penanggulangan Covid 19 serta  bagaiamna  realisasi  pelaksanaan  PSBB  dalam  perlindungan  terhadap  Hak  Asasi Manusia di Kota Makassar.

## RUMUSAN MASALAH
1. Bagaiamana ketentuan hukum mengenai Penanggulangan Covid 19  ?
2. Bagaimana  realisasi  Perlindungan  HAM  terhadap  penerapan  PSBB  di  Kota Makassar ?

## II. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan adalan penelitian normatif empiris. Penelitian hukum normatif  empiris  adalah  penelitian  hukum  mengenai  pemberlakuan  ketentuan  hukum normatif  (kodifikasi,  undang-undang  atau  kontrak)  secara  in  action  pada  setiap  peristiwa hukum  tertentu  yang  terjadi  dalam  masyarakat. 3 Penelitian  hukum  normatif  adalah pendekatan  yang  dilakukan  berdasarkan  bahan  baku  utama,  menelah  hal  yang  bersifat teoritis  yang  menyangkut  asas-asas  hukum,  konsepsi  hukum,  pandangan  dan  doktrin-
2 Wikipedia ,Pandemi COVID-19 , 2020, dalam https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pandemi_COVID-19
3 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 134.
doktrin  hukum,  peraturan  dan  sistem  hukum  dengan  menggunakan  data  sekunder, diantaranya:  asas,  kaidah,  norma  dan  aturan  hukum  yang  terdapat  dalam  peraturan perundang-undangan  dan  peraturan  lainnya,  dengan  mempelajari  buku-buku,  peraturan perundang-undangan  dan  dokumen  lain  yang  berhubungan  erat  dengan  penelitian. Penelitian  hukum  empiris  dilakukan  dengan  meneliti  secara  langsung  ke  lapangan  untuk melihat secara langsung penerapan perundang-undangan atau aturan hukum yang berkaitan dengan  penegakan  hukum,  serta  melakukan  wawancara  dengan  beberapa  responden  yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan penegakan hukum tersebut.

## III. PEMBAHASAN

## 1. Pelanggaran Hak Asasi Manusia
Istilah  HAM  di  Indonesia  lebih  dikenal  dengan  “hak  asasi”  dari  human  right (inggris)  droit  de  I  home  (prancis)  dan  menselijkerechten  atau  grondrechten  (belanda). Dalam beberapa kepustakaan lain dijumpai istilah hak dan kewajiban manusia atau hak-hak dasar atau dengan perkataan lain HAM ialah hak yang memungkinkan manusia untuk tanpa diganggu-ganggu  menjalani  kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara  sebagai  warga  dari suatu kehidupan bersama. Hak-hak itu bisa berupa hak sipil dan politik. 4
Piagam Madinah ( shahifatul madinah / mitsaaqu al-Madiinah) juga dikenal dengan sebutan  Konstitusi  Madinah,  ialah  sebuah  dokumen  yang  disusun  oleh  Nabi  Muhammad SAW, yang merupakan suatu perjanjian formal antara dirinya dengan semua suku-suku dan kaum-kaum  penting  di  Yatsrib  (kemudian  bernama  Madinah)  di  tahun  622.  Dokumen tersebut  disusun dengan  tujuan utama untuk  menghentikan pertentangan antara Bani  ‘Aus dan Bani Khazraj di Madinah. Untuk itu dokumen tersebut menetapkan sejumlah hak dan kewajiban  bagi  kaum  Muslim,  kaum  Yahudi,  dan  komunitaskomunitas  pagan  Madinah; sehingga  membuat  mereka  menjadi  suatu  kesatuan  komunitas,  yang  dalam  bahasa  Arab disebut Ummah.
Dalam  ketetapan  MPR  No  XVII  Tahun  1998  tentang  HAM  pasal  5  ayat  2  di rumuskan  bahwa  manusia  adalah  makhluk  Tuhan  yang  maha  esa  yang  berperan  sebagai pengelola  dan  pemelihara  alam  secara  seimbang  dan  serasi  dalam  ketaatan  kepada-Nya. Manusia  dianugerahi  hak  asasi  dan  memiliki  tanggung  jawab  serta  kewajiban  untuk menjamin  keberadaan,  harkat  dan  martabat  kemuliaan  kemanusiaan,  serta  menjaga
4 Syawal Abdul Ajid Dan Anshar, Pertanggungjawaban Pidana Komandan Militer Pada , Cetakan Pertama, (Jogjakarta: Laksbang Pressindo, 2011) Hlm 39., Lihat Juga Mien Rukmini, Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana., (bandung : alumni, 2003) Hlm 38
keharmonisan  kehidupan.  kemudian  di  dalam  HAM  tegas  bahwa  HAM  adalah  hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa.  Meliputi hak untuk  hidup,  hak berkeluarga, hak  mengembangkan diri,  hak  keadilan,  hak  kemerdekaan,  hak  berkomunikasi,  hak  keamanan  dan  hak kesejahteraan  yang  oleh  karena  itu  tidak  boleh  diabaikan  atau  di  rampas  oleh  siapapun selanjutnya manusia juga mempunyai hak dan tanggung jawab yang timbul sebagai akibat perkembangan kehidupannya dalam masyarakat. 5
Dalam  Undang-Undang  Dasar  1945  pasal  28  I  menyebutkan  bahwa  HAM  adalah “hak  untuk  hidup,  hak  untuk  tidak  disiksa  hak  kemerdekaan  pikiran  dan  hati  nurani,  hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah HAM tidak dapat di  kurangi  dalam  bentuk  apapun.  Dalam  pasal  1  ayat  (1)  Undang-undang  No.  39  Tahun 1999  tentang  HAM.  dijelaskan  dalam  pasal  tersebut  bahwa  HAM  adalah  seperangkat  hak yang  melekat  pada  hakikat  dan  keberadaan  manusia  sebagai  makhluk  Tuhan  Yang  Maha Esa  dan  merupakan  anugerah-Nya  yang  wajib  dihormati,  dijunjung  tinggi  dan  dilindungi oleh  negara,  hukum,  pemerintah,  dan  setiap  orang  demi  kehormatan  serta  perlindungan harkat dan martabat manusia.
Unsur  lain  dalam  HAM  adalah  masalah  pelangaran  dan  pengadilan  HAM. Pelanggaran  HAM  merupakan  tindakan  pelanggaran  kemanusiaan  baik  yang  dilakukan oleh individu maupun institusi negara atau institusi lainnya terhadap hak asasi individu lain tanpa dasar atau alasan yuridis dan alasan rasional yang menjadi pijakannya.
Pengertian Pelanggaran HAM Oleh State Actor dan Non State Actor
Menurut UU No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM, pelanggaran hak asasi manusia perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat  negara baik  disengaja ataupun  tidak  disengaja  atau  kelalaian  yang  secara  hukum  mengurangi,  menghalangi, membatasi  dan  atau  mencabut  hak  asasi  manusia  seseorang  atau  kelompok  orang  yang dijamin  oleh  undang-undang,  dan  tidak  didapatkan,  atau  dikhawatirkan  tidak  akan memperoleh  penyelesaian  hukum  yang  adil  dan  benar,  berdasarkan  mekanisme  hukum yang berlaku. Pelanggaran terhadap hak asasi  manusia dapat  dilakukan baik  oleh aparatur negara ( state actor ) maupun bukan aparatur negara ( non state actor ).
State  actor atau  aparatur  negara  atau  aktor  negara  ialah  mereka,  baik  perorangan maupun  institusi  yang  berada  dalam  kapasitas  atau  sebagai  perwakilan  negara  (legislatif, eksekutif,  yudikatif).  Pelanggaran  HAM  yang  terjadi  karena  dalam  melaksanakan kewajiban  mereka  sebagai  perwakilan  negara  tidak  menghormati,  melindungi  dan
5 Lihat Pasal Satu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 10 Desember 1948.
memenuhi  hak asasi  manusia warga negaranya,  contohnya seperti polisi  kerap melakukan penyiksaan  dalam  melakukan  introgasi  terhadap  tersangka  atau  militer  melakukan penyerangan  terhadap  warga  sipil  dalam  situasi  darurat.  Sedangkan non  state  actor atau bukan  aparatur  negara  atau  bukan  aktor  negara  ialah  orang  atau  kelompok  di  luar  aktor negara  yang  dapat  menjadi  pelaku  pelanggaran  HAM  dalam  berbagai  tindakan  tertentu, mereka biasanya memiliki kekuasaan, baik pengaruh maupun modal. Dan pelaku memiliki struktur dan jaringan yang terorganisir. Tindakan pelanggaran yang dilakukan aktor bukan negara  tidak  jauh  berbeda  dengan  tindakan  yang  dilakukan  aktor  negara  atau  aparatnya, seperti  penyerangan  yang  dilakukan  anggota  Gerakan  Aceh  Merdeka  (GAM)  terhadap anggota  militer  dan  terjadinya  penyerangan  terhadap  warga  sipil  oleh  kelompok  milisi seperti  yang  terjadi  di  Timor  Timur.  Untuk  menjaga  pelaksanaan  HAM,  penindakan terhadap  pelanggaran  HAM  dilakukan  melalui  proses  peradilan  HAM  melalui  tahapan- tahapan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.
Akhir  –  akhir  ini  di  dunia  Internasional  maupun  di  Indonesia,  dihadapkan  banyak pelanggaran  hak  asasi  manusia  dalam  wujud  teror. Leiden  &  Schmit ,  mengartikan  terror sebagai  tindakan  berasal  dari  suatu  kekecewaan  atau  keputusasaan,  biasanya  disertai dengan  ancaman–  ancaman  tak  berkemanusiaan  dan  tak  mengenal  belas  kasihan  terhadap kehidupan dan barang – barang dilakukan dengan cara-cara melanggar hukum. Teror dapat dalam  bentuk  pembunuhan,  penculikan,  sabotase,  subversiv,  penyebaran  desas  –  desus, pelanggaran  peraturan  hukum,  main  hakim  sendiri,  pembajakan  dan  penyanderaan.  Teror dapat dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat (oposan). Teror sebagai bentuk pelanggaran  hak  asasi  manusia  yang  kejam  (berat),  karena  menimbulkan  ketakutan sehingga  rasa  aman  sebagai  hak  setiap  orang  tidak  lagi  dapat  dirasakan.  Dalam  kondisi ketakutan maka seseorang/masyarakat sulit untuk melakukan hak atau kebebasan yang lain, sehingga akan menimbulkan kesulitan dalam upaya mengembangkan kehidupan yang lebih maju dan bermartabat.

## 2. Pemerintah sebagai Pemangku Kewajiban dalam Penanggulangan Covid 19
Indonesia  sendiri  secara  resmi  mengakui  adanya Corona  Virus  Disease 2019 (COVID-19)  pada  tanggal  2  Maret  2020,  dengan  diumumkannya  dua  pasien  yang  positif terinfeksi oleh Presiden Joko Widodo. Sejak saat itu, angka pasien positif COVID-19 kian meningkat  jumlahnya.  Meski  kini  pemerintah  telah  melakukan  berbagai  upaya  dan mengeluarkan  berbagai  kebijakan  dalam  penanganan  penyebaran  COVID-19,  namun faktanya  angka  penyebaran  COVID-19  kian  bertambah.  Terhitung  pada  25  Maret  2020, juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 menyatakan kasus positif COVID-19
menjadi  790  kasus,  dengan  31  penderita  di  antaranya  sembuh,  sedangkan  58  orang dinyatakan meninggal dunia.
Tingginya  angka  tersebut  dapat  mengindikasikan  ketidaksiapan  pemerintah  dalam melindungi  hak  konstitusional  masyarakat  dari  ancaman  wabah  COVID-19,  yang dijamin Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai  berikut:  “ Setiap  orang  berhak  hidup  sejahtera  lahir  dan  batin,  bertempat tinggal,  dan mendapatkan  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat  serta  berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. 6
Selain  itu,  Konvenan  Internasional  tentang  Hak  Ekonomi,  Sosial,  dan  Budaya  yang  telah diratifikasi menjadi Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2005 tentang
Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional  tentang  Hak-hak  Ekonomi,  Sosial,  dan  Budaya) (“Kovenan  Ekosob”) , juga  mewajibkan  negara  mengakui hak  setiap  orang  atas  pemenuhan  kesehatan  dan bertanggung jawab untuk melakukan pencegahan penyakit menular.
Pasal 12 Kovenan Ekosob selengkapnya menyatakan bahwa:
1. Negara  Pihak  dalam  Kovenan  ini  mengakui  hak  setiap  orang  untuk  menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental.
2. Langkah-langkah  yang  akan  diambil  oleh  Negara  Pihak  pada  Kovenan  ini  guna mencapai  perwujudan  hak  ini  sepenuhnya,  harus  meliputi  hal-hal  yang  diperlukan untuk mengupayakan:
a. Ketentuan-ketentuan untuk pengurangan tingkat  kelahiran-mati  dan kematian anak serta perkembangan anak yang sehat;
b. Perbaikan semua aspek kesehatan lingkungan dan industri;
c. Pencegahan, pengobatan dan pengendalian segala penyakit menular, endemik, penyakit lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan;
d. Penciptaan  kondisi-kondisi  yang  akan  menjamin  semua  pelayanan  dan perhatian medis dalam hal sakitnya seseorang.
Aturan  ini  senada  dengan  isi Pasal  152  ayat  (1)  dan  (2) Undang-Undang  Nomor  36 Tahun 2009 tentang Kesehatan , yang menyatakan bahwa:
1. Pemerintah,  pemerintah  daerah  dan  masyarakat  bertanggung  jawab  melakukan upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular serta akibat yang ditimbulkannya.
6 Undang- Undang Dasar Tahun 1945 , Pasal 28 H.
2. Upaya  pencegahan,  pengendalian,  dan  pemberantasan  penyakit  menular sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan  untuk  melindungi  masyarakat  dari tertularnya  penyakit,  menurunkan  jumlah  yang  sakit,  cacat  dan/atau  meninggal dunia, serta untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat penyakit menular.
Pemerintah RI berdasarkan Pasal 154 UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, wajib mengumumkan wilayah yang menjadi sumber penularan penyakit ke masyarakat. Ini berarti  pemerintah  wajib  mengungkapkan  jenis  dan  persebaran  penyakit  yang  berpotensi menular atau menyebar dalam waktu yang singkat serta menyebutkan daerah yang menjadi sumber  penularan.  Namun,  faktanya  pemerintah  lamban  dalam  menyebarkan  informasi terkait kasus pertama Covid–19 yakni pengumuman secara resmi baru disampaikan setelah sepekan  sejak  dinyatakannya  dua  pasien  positif  virus  SARS-Cov-2  dan  tidak  adanya pemberitahuan  domisili  dua  pasien  tersebut. Hal  ini  membuktikan  bahwa  pemerintah terlihat  ragu  dalam  menghadapi  pandemi  global  ketika  sebelumnya  terlalu jumawa dalam mengantisipasi datangnya virus tersebut ke Indonesia.
Peraturan  Menteri  Kesehatan  (Permenkes)  Nomor  9  tahun  2020  tentang  Pedoman Pembatasan  Berskala  Besar  (PSBB)  dalam  rangka  Percepatan  Penanganan  COVID-19 adalah  kelanjutan  dari  Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2020  tentang  Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona  Virus Disease 2019 (COVID-19)  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2020  Nomor  91,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487). PSBB dalam Permenkes 9 tahun 2020 tentang  Pedoman  PSBB  dalam  rangka  Percepatan  Penanganan  COVID-19  adalah Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  sebagaimana  juga  dimaksud  dalam  Peraturan Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2020  tentang  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  adalah  pembatasan  kegiatan  tertentu  penduduk dalam  suatu  wilayah  yang  diduga  terinfeksi  Corona  Virus  Disease  2019  (COVID-19) sedemikian  rupa  untuk  mencegah  kemungkinan  penyebaran  Corona  Virus  Disease  2019 (COVID-I9) 7
Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2020  tentang  Pembatasan  Sosial  Berskala Besar  Dalam  Rangka  Percepatan  Penanganan  Corona  Virus  Disease  2019  (COVID-19) mengatur  bahwa  Menteri  Kesehatan  menetapkan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar berdasarkan usul gubernur/bupati/walikota atau  Ketua Pelaksana Gugus  Tugas Percepatan Penanganan  Corona  Virus  Disease  2019  (COVID-19),  dengan  kriteria  yang  ditetapkan.
7 Permenkes no 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Berskala Besar.
Dalam  Peraturan  Pemerintah  tersebut,  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  paling  sedikit meliputi  peliburan  sekolah  dan  tempat  kerja,  pembatasan  kegiatan  keagamaan,  dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Dalam hal Pembatasan Sosial Berskala Besar  telah  ditetapkan  oleh  Menteri,  Pemerintah  Daerah  wajib  melaksanakan  dan memperhatikan  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2018  tentang  Kekarantinaan Kesehatan.

## 2. Realisasi Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Penanggulangan Covid 19
Untuk mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  Dalam  Rangka  Percepatan  Penanganan  Corona  Virus Disease 2019 (COVID-19), diperlukan pedoman  pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar  yang  mengatur  lebih  teknis  mengenai  kriteria  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar untuk  ditetapkan  serta  masing-masing  teknis  pelaksanaannya.  Mengingat  selama  masa pandemi  COVID-19  ini  kemungkinan  banyak  orang  yang  sudah  terinfeksi  maupun  ada yang belum terdeteksi, atau sedang dalam masa inkubasi, maka untuk mencegah meluasnya penyebaran di suatu wilayah melalui kontak perorangan perlu adanya pembatasan kegiatan sosial  berskala  besar  di  wilayah  tersebut.  Pembatasan  kegiatan  tertentu  yang  dimaksud adalah  membatasi  berkumpulnya  orang  dalam  jumlah  yang  banyak  pada  suatu  lokasi tertentu. Kegiatan yang dimaksud seperti sekolah, kerja kantoran dan pabrikan, keagamaan, pertemuan,  pesta  perkawinan,  rekreasi,  hiburan,  festival,  pertandingan  olahraga  dan kegiatan berkumpul lainnya yang menggunakan fasilitas umum atau pribadi.
Terkait beberapa pelanggaran HAM tersebut, penulis melakukan sebuah wawancara dengan  Ibu  Rosmiati  Sain  ,  Direktur  LBH  APIK  Sulawesi  Selatan,  dalam  wawancara tersebut memaparkan bahwa beberapa bentuk pelanggaran HAM dalam penerapan PSBB di Kota Makassar 8 :
a. PSBB dilakukan dengan tindakan kekerasan oleh aparat
Terjadi  pemukulan  oleh  oknum  Satpol  PP  kepada  juru  parkir  sebuah  toko  alat  tulis menulis  di  Kota  Makassar  dalam  penertiban  toko  yang  masih  buka  dalam  rangka Pelaksanaan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB)  Kota  Makassar.  Pemukulan terjadi  disebebkan  juru  parker  menghalangi  oknum  Satpol  PP  yang  hendak  menegur pemilik toko untuk mengakhiri proses jual beli.
b. kriminalisasi dan penangkapan dalam pelaksanaan PSBB
8 Wawancara langsung dengan Rosmiati Sain, Direktur LBH Apik Sul Sel, tanggal 15 Mei 2020, Pukul 14.00 WiTA di Kantor LBH Apik Sul Sel.
Salah  satu  aturan  yang  dimasukkan  dalam  PSBB,  yakni  Pasal  93  Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2018  tentang  Karantina  Kesehatan,  jelas  disebutkan  bahwa  bagi pelanggaran akan dikenakan pidana hukuman penjara satu tahun dan denda Rp100 juta. Menurut  penulis  hal  ini  merupakan  pelanggaran  Ham.  Denda  yang  diberikan  terlalu tinggi,  bagaimna  ketika  pelanggar  tersebut  adalah  masyarakat  yang  tidak  mempunyai pekerjaan,  yang  kehilangan  pekerjaannya  karena  pemberhentian  massal  selama Pandemi Covid 19.
c. Pemberhentian massal selama masa pandemic Covid 19 Di tengah pandemic Covid 19 terjadi Pemberhentian Massal bagi pekerja utamnya pagi pekerja  di  bagian  pariwisata  seperti  perhotelan.  Sebagaimana  diketahui  bahwa  selama PSBB diberlakukan di Makassar, maka hotel- hotel yang ada di Makassar diperintahkan untuk ditutup. Tentunya penutupan hotel tersebut berdampak bagi para pekerja di Hotel. Pemberhentian  Massal  mengakibatkan  mereka  kehilangan  pekerjaannya.  Data  terakhir para pekerja yang tepaksa dirumahkan akibat pandemi virus corona sebanyak 7.893 dari total 247 perusahaan. Sementara, yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), 224 orang. 9

## IV. PENUTUP
Dari  analisis  yang  dilakukan,  penulis  menarik  kesimpulan  yaitu  Untuk mengimplementasikan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2020  tentang  Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona  Virus Disease 2019 (COVID-19),  diperlukan  pedoman  pelaksanaan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  yang mengatur  lebih  teknis  mengenai  kriteria  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  untuk ditetapkan  serta  masing-masing  teknis  pelaksanaannya.  Terdapat  beberapa  pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Makassar,  yaitu  penertiban  dengan  menggunakan  kekerasan.  Penangkapan  dan  pemebrian sanksi yang sangat tinggi, serta pemberhentian massal bagi pekerja, yang diberikan istilah “merumahkan  pekerja”  sehingga  dengan  istilah  itu  maka  pekerja  tidak  mendapatka tunjangan atau gaji selama masa PSBB .
9 https://fajar.co.id/2020/04/15/7-893-karyawan-se-makassar-dirumahkan-aduan-phk-di-disnaker-224-orang/ , diakses pada tanggal 27 Mei 2020

## DAFTAR PUSTAKA
Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
Bahder Johan, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Semarang: Mandar Maju, 2004. https://www.ayobandung.com/read/2020/05/28/90841/update-corona-indonesia-dan-dunia- hari-ini-kamis-28-mei-2020 , diakses pada tanggal 20  Mei 2020
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200429102215-12-498339/komnas-ham-8- kasus-berpotensi-melanggar-ham-di-masa-corona , diakses pada tanggal 20  Mei 2020 https://fajar.co.id/2020/04/15/7-893-karyawan-se-makassar-dirumahkan-aduan-phk-di- disnaker-224-orang/ , diakses pada tanggal 20 Mei 2020