## SOSIALISASI SPT PPH BADAN PADA PENGUSAHA LOKAL DI LINGKUNGAN KOMUNITAS MOTOR BESAR CLUB PALEMBANG
Vhika Meiriasari 1)
1) Program Studi Akuntansi Universitas Indo Global Mandiri Jalan Jenderal Sudirman No. 629 Km. 4 Palembang Kode pos 30129 Email : vhikams@uigm.ac.id 1)

## ABSTRAK
Sosialisasi  ini  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  memberikan  pengetahuan  kepada  para  pelaku  usaha mengenai kewajiban perpajakannya. Dimana kewajiban perpajakan untuk para pelaku usaha itu ada yang  dikenakan  PPh  Pasal  25  dengan  tarif  25%  yang  dibayar  setiap  bulan  dan  ada  yang  masuk kategori  usahanya  dikenakan  PPh  Final  dengan  tarif  1%  dari  penjualan  bruto  setiap  bulannya. Setelah  dilakukannya  sosialisasi  SPT  PPh  Badan  diharapkan  para  pelaku  usaha  dapat  mengetahui kewajiban perpajakannya mulai dari tata cara perhitungannya, pembayaran dan pelaporannya serta diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak di Kota Palembang.
Kata kunci :  Pajak, PPh Badan, PPh Final

## 1. PENDAHULUAN
Pajak  merupakan  sumber  pendapatan  terbesar  negara  Indonesia.  Adapun  definisi  pajak menurut  Undang-Undang  No.  16  Tahun  2009,  pajak  adalah  kontribusi  wajib  kepada  negara  yang terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  undang-undang dengan tidak mendapatkan  imbalan secara  langsung  dan digunakan  untuk  keperluan  negara  begi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H dalam Abdul  Halim  (2016)  Pajak  adalah  iuran  rakyat  kepada  kas  negara  berdasarkan  undang-undang yang  dapat  dipaksakan  dengan  tidak  mendapat  jasa  timbal  balik  (kontraprestasi)  yang  langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
Menurut Abdul Halim (2016) fungsi pajak ada dua, yaitu :
1. Fungsi  Budgetair,  pajak  merupakan  salah  satu  sumber  penerimaan  pemerintah  untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pengeluaran tidak rutin. Pajak memberikan sumbangan terbesar  dalam  penerimaan  negara,  kurang  lebih  60-70  persen  penerimaan  pajak  memenuhi postur APBN
2. Fungsi  Regulator  dimana  pajak  berfungsi  sebagai  alat  untuk  mengatur  masyarakat  atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.
Melihat  betapa  pentingnya  peran  pajak  maka  penerimaan  negara  dari  sektor  pajak  harus ditingkatkan.  Namun  upaya  meningkatkan  penerimaan  pajak  mempunyai  banyak  kendala diantaranya tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah.
Sistem pemungutan pajak di Indonesia menganut Self Assesment System . Self Assesment System adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Wajib Pajak menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan  sendiri  besarnya  pajak  yang  harus  dibayar.  Wajib  Pajak  dengan  keterbatasan pengetahuan  perpajakan  terkadang  mengalami  kesulitan.  Hal  ini  juga  dipengaruhi  oleh  semakin dinamisnya perubahan peraturan perpajakan.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak, persentase kepatuhan Wajib Pajak  di  Indonesia  hanya  sekitar  25%.  Hal  ini  menjadi  sinyal  bahwa  masih  banyak  potensi  pajak yang  belum  tergali,  terungkap  dan  dibayarkan  kepada  negara  untuk  mendukung  peningkatan pemasukan  negara  yang  nantinya  akan  digunakan  untuk  pembangunan.  Peningkatan  kepatuhan Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  dan  Badan  merupakan  salah  satu  cara  yang  ditempuh  oleh  Direktorat jenderal Pajak Republik Indonesia (Abdul halim, 2016).
Menurut  Undang-Undang  No.  16  Tahun  2009,  Wajib  Pajak  adalah  orang  pribadi  atau  badan, meliputi  pembayar  pajak,  pemotong  pajak  dan  pemungut  pajak  yang  mempunyai  hak  dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Bagi  para  pelaku  usaha  tentu  sudah  mengenal  PPh  Pasal  25.  PPh  Pasal  25  adalah  angsuran pajak  penghasilan  yang  harus  dibayar  sendiri  oleh  wajib  pajak  untuk  setiap  bulan  dalam  tahun pajak berjalan (Hidayat, 2017). Besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri  oleh  Wajib  Pajak  untuk  setiap  bulan  adalah  sebesar  Pajak  Penghasilan  yang  terutang menurut  SPT  Tahunan.  Kemudian  Pemerintah  melalui  Peraturan  Pemerintah  (PP)  mengatur perlakuan  pajak  khusus  Pajak  Penghasilan  untuk  usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  (UMKM) melalui  Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  Tahun  2013  pada  tanggal  12  Juni  2013.  Berdasarkan ketentuan,  penghasilan  dari  usaha  yang  diterima  atau  diperoleh  wajib  pajak  yang  memiliki peredaran  bruto  tertentu  dikenakan  PPh  Final  dengan  tarif  1%  dan  dasar  pengenaan  pajaknya adalah peredaran bruto setiap bulan. Peredaran bruto tertentu disini adalah penghasilan usaha dari peredaran  bruto  termasuk  dari  usaha  cabang  yang  tidak  melebihi  Rp.  4.800.000.000  dalam  satu tahun  pajak  tidak  termasuk  penghasilan  dari  jasa  sehubungan  dengan  pekerjaan  bebas, penghasilan  yang  diterima  atau  diperoleh  dari  luar  negeri,  usaha  yang  atas  penghasilannya  telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan perpajakan tersendiri serta penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

## 2. METODE PELAKSANAAN PENGABDIAN
Sistem  pemungutan  pajak  di  Indonesia  menganut Self  Assesment  System yang  mengharuskan Wajib Pajak menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang.  Wajib  Pajak  dengan  keterbatasan  pengetahuan  perpajakan  terkadang  mengalami kesulitan.  Melalui  Sosialisasi  SPT  PPh  Badan  diharapkan pelaku  usaha  dapat menentukan  dengan tepat  apakah  jenis  usaha  mereka  dikenakan  PPh  25  dengan  tarif  25%  atau  jenis  usaha  mereka dikenakan PPh bersifat final dengan tarif 1% dari peredaran bruto setiap bulannya.
Metode  yang  dilakukan  dalam  pengabdian  ini  adalah  metode  ceramah  plus  tanya  jawab. Menurut  Muhibin  dalam  Prasetyo  (2013)  metode  ceramah  plus  adalah  metode  mengajar  yang menggunakan  lebih  dari  satu  metode.  Metode  ini  merupakan  sebuah  metode  mengajar  dengan menyampaikan informasi dan pengetahuan secara lisan kepada peserta sesuai dengan materi SPT PPh  Badan  selama  90  menit  yang  kemudian dilanjutkan  dengan  sesi  tanya  jawab.  Para  peserta kegiatan sosialisasi diberikan waktu sebanyak 90 menit  untuk bertanya mengenai materi SPT PPh Badan yang sudah dijelaskan.

## 2.1 Jadwal Pelaksanaan
Berikut jadwal pelaksanaan kegiatan pengabdian:
1) Lokasi Pelaksanaan
Kegiatan  pengabdian  ini  dilaksanakan  bagi  pengusaha  lokal  di  lingkungan  komunitas  Motor Besar  Club  di  Kota  Palembang.  Lokasi pelatihan  di  Hotel  Swarna  Dwipa  yang  beralamat di  Jl. Tasik No. 2, Talang Semut, Bukit Kecil Kota Palembang
2) Waktu Pelaksanaan
Kegiatan  pelatihan  dilaksanakan  pada  hari  Sabtu  tanggal    28  April  2018.  Kegiatan  pelatihan dimulai dari pukul 15.00 s.d pukul 20.00. Berikut ini susunan rundown kegiatan pelatihan:
Tabel 1. Rundown Kegiatan Pelatihan Hari / Tanggal Waktu Kegiatan Pembicara Tempat Sabtu / 28 April 2018 15.00-15.20 Pembukaan MC Hotel Swarna Dwipa 15.20-16.50 Penyampaian Materi SPT PPh Badan Vhika Meiriasari 16.50-18.20 Sesi Tanya Jawab Vhika Meiriasari 18.20-19.00 Istirahat Shalat Maghrib 19.00-20.00 Dinner 20.00 Penutupan

## 2.2 Tahapan Pelaksanaan
Adapun tahapan dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan ini adalah sebagai berikut:

## Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Sebagian  besar  anggota  Komunitas  Motor  Besar  Club  Palembang  adalah  pelaku  usaha. Diharapkan kegiatan sosialiasi SPT PPh Badan dalam meningkatkan pengetahuan perpajakan bagi para  pelaku  usaha    di  lingkungan  komunitas  Motor  Besar  Club  Palembang  serta  dapat meningkatkan  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  di  Kota  Palembang.  Kegiatan  sosialisasi  telah dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 bertempat di Hotel Swarna Dwipa Palembang. Kegiatan ini dihadiri oleh 30 orang dari Komunitas Motor Besar Club Palembang.
Materi yang disampaikan pada sosialisasi ini mengenai PPh bagi pelaku usaha baik wajib pajak orang  pribadi  atau  badan.  Pertama-tama  dijelaskan  materi  PPh  25  disertai  penjelasan  definisi kemudian  mengenai tarif,  contoh perhitungannya  serta  siapa  saja yang  menjadi  subjek  pajak  PPh 25  serta  bagaimana  tata  cara  melakukan  pembayaran  dan  pelaporan  SPT  setiap  bulannya.  Lalu kemudian  dilanjutkan  penjelasan  materi  mengenai  PPh  Final  tentang  Pajak  Penghasilan  untuk usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  (UMKM)  disertai  penjelasan  mengenai  tarif,  contoh perhitungannya  serta  siapa  saja  yang  menjadi  subjek  PPh  Final  serta  bagaimana  tata  cara melakukan  pembayaran  dan  pelaporan  SPT  tiap  bulannya.  Yang  Termasuk  kategori  usaha  yang dikenakan  PPh  Final  dengan tarif  1%  adalah  wajib  pajak  yang  penghasilan  usahanya  kurang  dari Rp. 4.800.000.000 setahun. Sedangkan untuk wajib pajak yang penghasilan usahanya melebihi Rp. 4.800.000.000 setahun termasuk kategori yang dikenakan PPh 25 dengan tarif 25%.
Setelah  materi  disampaikan dilanjutkan dengan  sesi  tanya  jawab dari  para  peserta sosialiasi. Peserta diberi waktu 90 menit untuk bertanya kepada penyaji materi.  Berdasarkan hasil kegiatan
sosialiasi  ini  diharapkan  dapat  meningkatkan  pengetahuan  wajib  pajak  terhadap  PPh  khususnya bagi para pelaku usaha dimana para pelaku usaha dapat mengkategorikan usahanya apakah usaha mereka termasuk yang dikenakan PPh 25 ataukah yang dikenakan PPh Final.

## 4. KESIMPULAN
Kesimpulan yang didapat dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada adalah sebagai berikut:
1. Kegiatan  ini  mendapatkan  respon  yang  baik  dari  para  peserta  Komunitas  Motor  Besar  Club Palembang serta terlaksana dengan lancar sesuai dengan rencana dan tujuan.
2. Materi  pada  kegiatan  pengabdian  ini  diharapkan  dapat  membantu  para  pelaku  usaha  dalam menjalankan kewajiban perpajakan atas usahanya.
3. Diharapkan  melalui  kegiatan  ini  para  pelaku  usaha  bisa  membedakan  jenis  usaha  mereka apakah  termasuk  yang  dikenakan  PPh  Pasal  25  dengan  tarif  25%  atau  termasuk  yang dikenakan PPh Final dengan tarif 1%.
4. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
5. Sosialisasi ini diharapkan dapat membantu para pelaku usaha dalam menjalankan mekanisme perpajakannya mulai dari tata cara perhitungan, pembayaran serta pelaporan setiap bulannya.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan terimakasih diberikan kepada Universitas Indo Global Mandiri selaku pelindung dalam kegiatan  ini,  serta  Komunitas  Motor  Besar  Club  wilayah  Palembang  yang  telah  membantu menyelenggarakan  kegiatan  sosialisasi  dengan  judul  SPT  PPh  Badan  Pada  Pengusaha  Lokal  Di Lingkungan  Komunitas  Motor  Besar  Club  Palembang  dan  kepada  semua  peserta  yang  telah memberikan  waktunya  untuk  kegiatan  sosialiasai  ini.  Semoga  kegiatan  pengabdian  ini  dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

## DAFTAR PUSTAKA
Halim, Abdul, Icuk Rangga Bawono dan Amin Dara. 2016. Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh dan Studi Kasus . Penerbit Salemba Empat. Jakarta. Hidayat,  Nurdin  dan  Dedi  Purwana.  2017. Perpajakan:  Teori  &  Praktik .  PT  RajaGrafindo  Persada. Jakarta.
Prasetyo,  Teguh.  2013. Efektivitas  Metode  Ceramah  Plus  dengan  Media  Interaktif  dalam Pembelajaran Bahasa Jepang . Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang. Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2009  tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata Cara Perpajakan.
Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan  dari  Usaha  yang  Diterima  atau  Diperoleh  Wajib  Pajak  yang  Memiliki  Peredaran Bruto Tertentu.