## MENCARI FORMAT BARU PENDIDIKAN BERBASIS MULTIKULTURAL DI INDONESIA

## Tanto Sukardi
Universitas Muhammadiyah Purwokerto E-mail: tanto_sukardi@yahoo.com

## Subandowo
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya Email: subandowo@yahoo.co.id

## Abstract
This article aims to ﬁ nd a new format of  education based multicultural reality in Indonesia. For that pur- pose, the authors conducted a literature study, especially those related to the concepts of  multicultural education for the development of  education in Indonesia. As it is known that the current Indonesian society is still in the process of  forming a national culture. This is not an easy task, because of  the heterogeneous ethnic cultures that have each own character. When the formation of  a national culture has not been successful, the people of  Indone- sia also have to deal with the increasingly intense global culture. Pressures of  today’s global culture is sometimes met with reactionary and primordial attitude. As evidence, the emergence of  a kind of  spiritual religious move- ment radicalism and fundamentalism form of  Suﬁ sm on youth. Meanwhile, the traditional sentiment which is basically a consequence of  the structural changes and cultural changes inkosisten, resulting in the emergence of symptoms of  chaos in the system of  local cultural values that exist. These conditions are necessary to ﬁ nd a way out so that the process of  interaction between local cultures remain in harmony with the national culture. Format suitable for the purpose as it is through multicultural education.
Keywords: local culture, national culture, multicultural education

## Abstrak
Artikel ini bertujuan untuk mencari format baru pendidikan berbasis multikultural di Indo- nesia. Untuk tujuan tersebut penulis melakukan studi kepustakaan, terutama yang berhubungan dengan konsep-konsep pendidikan multikultural untuk pengembangan pendidikan di Indone- sia. Seperti diketahui bahwa saat ini masyarakat Indonesia masih dalam proses untuk memben- tuk budaya nasional. Ini bukan tugas yang mudah, karena budaya etnis heterogen yang masing- masing memiliki karakter mereka sendiri. Ketika proses pembentukan budaya nasional belum berhasil, masyarakat Indonesia juga harus berhadapan dengan budaya global yang semakin gen- car. Tekanan budaya global saat ini kadang-kadang ditanggapi dengan sikap yang reaksioner dan primordial.  Sebagai  bukti,  munculnya  spiritual  gerakan  keagamaan  semacam  radikalisme  dan fundamentalisme bentuk suﬁ sme pada pemuda. Sementara, dari sentimen tradisional yang pada dasarnya merupakan konsekuensi dari perubahan struktural dan perubahan budaya yang inko- sisten, mengakibatkan munculnya gejala kekacauan dalam sistem nilai-nilai budaya lokal yang ada. Kondisi  seperti ini perlu  dicari  jalan keluarnya agar proses  interaksi  antara budaya  lokal tetap harmoni dengan  budaya  nasional.  Format  yang  sesuai  untuk  maksud  seperti  ini  adalah melalui pendidikan multikultural.
Kata kunci: budaya lokal, budaya nasional, pendidikan multikultural

## A.  Pendahuluan
Sejak  berdirinya  pada  tanggal  17  Agustus 1945  Indonesia  merupakan  suatu  negara kebangsaan  (nation  state)  yang  dibangun  atas dasar masyarakat multi budaya dan multi etnis ke dalam suatu bentuk  kesatuan nasional. Budaya etnis  yang  sangat  beragam  juga  berkembang menurut dinamika sejarah yang dialami masing- masing  pendukungnya  yang  ada  di  berbagai daerah.  Kondisi  masyarakat  dan  budaya yang  pluralistik  inilah  yang  diintegrasikan dalam  bingkai  nasionalisme  yang  mengikat solidaritas  lokal  menjadi  solidaritas  nasional. Proses  transformasi  semacam  itu  berlangsung dalam  masyarakat  yang  mengarah  pada  upaya mewujudkan budaya nasional baru yang disebut dengan budaya Indonesia modern.
Dalam  kenyataannya  proses  transformasi dari  masyarakat  agraris  tradisional  menuju masyarakat modern diwarnai dengan kemajemukan  unsur  budaya  yang  cair  dan terbuka. Kondisi demikian menyebabkan proses dialog  antar unsur kebudayaan  yang mengarah pada  format  baru  itu,  menjadi  sangat  rumit dan tertatih-tatih. Berkaitan dengan itu, Kayam menyatakan, bahwa dalam proses transformasi itu  harus  selalu  dihindari  suatu  strategi kebudayaan  yang  memaksakan  homogenitas yang  monolitik  dari  kenyataan  kemajemukan. Dari sinilah kemudian muncul ide dan gagasan perlunya disusun format baru pendidikan yang berbasis pada kebhinekaan yang sesuai dengan situasi  dan  kondisi  masyarakat  Indonesia  saat ini. 1
Memasuki  dekade  terakhir  ini  Indonesia masih  dihadapkan  pada  persoalan-persoalan pokok  yang  berkaitan  dengan  pembentukan budaya nasional. Hal itu ternyata bukan persoalan mudah,  mengingat  begitu  beragamnya  budaya etnis  yang  masing-masing  mempunyai  ciri  dan dinamikanya  sendiri.  Jika  dicermati,  proses pembentukan budaya nasional dalam masyarakat yang  beragam  etnis  itu  ternyata  tidak  selalu berjalan  mulus,    karena    budaya  nasional  yang sedang  dalam  proses  pembentukan  itu  harus pula  berhadapan  dengan  arus  budaya  global. Hal  ini  menyebabkan  terjadinya  pergeseran- pergeseran budaya lokal maupun nasional dalam
1 Umar  Kayam,  Transformasi  Budaya  Kita,  Jakarta,  Sinar  Harapan, 1981, h. 19.
rangka mencari kemapanan diri. Proses mencari bentuk  dan  jati  diri  bangsa  Indonesia  melalui identitas  budaya  lokal, nasional,  dan  global  itu tidak  jarang  justru  mendatangkan  konﬂ ik  dan ketegangan antaretnis di berbagai daerah. Hal ini perlu perhatian yang cermat dan kebijakan yang tepat, agar negara nasional yang dibangun tetap kokoh. Salah satu kebijakan yang strategis adalah dikembangkannya format baru pendidikan yang berbasis pada prinsip kebhinekaan sebagai suatu kebijakan yang sangat mendesak.
Untuk  dapat  melihat  pendidikan  yang berbasis  pada  kebhinekaan  yang  sesuai,  maka sangat  perlu  berkaca  pada  pengalaman  sejarah masa  lampau.  Pelajaran  pahit  dari  pengalaman sejarah  telah  membawa  kelompok-kelompok etnis berproses  menuju ke arah pembentukan negara  bangsa,  bukan  negara  wangsa.  Dua istilah  itu  disepakati  sebagai  pedoman  untuk membentuk nation state dan bukan national state. Istilah  yang  satu  bertitik  tolak  pada  kesatuan wilayah  atau  teritory  dengan  keragaman  suku, sementara  istilah  yang  kedua  metitik  beratkan pada  suatu  suku  (ethnisity)  dengan  keragaman wilayah.  Dengan  pemahaman  nasionalisme semacam itu, rakyat pribumi di berbagai daerah dengan beragam budaya dan etnis melancarkan penolakan terhadap segala bentuk dominasi dan penjajahan.  Keberhasilan  perjuangan  dengan paham  nasionalisme  semacam  itu  kemudian menjadi  prasyarat  bagi  kehidupan  Indonesia merdeka  yang  dirangkum  dalam  semboyan Bhinneka Tunggal Ika. 2
Melihat kenyataan dewasa ini setelah lebih dari  enam  dekade  kemerdekaan  Republik Indonesia dilalui, dirasa perlu untuk melakukan berbagai  upaya  penyegaran  kepada  generasi muda  melalui  pendidikan  yang  berbasis  pada kebhinekaan  yang  berorientasi  kepada  upaya mempertahankan  idealisme  Binneka  Tunggal Ika  yang  tampak  semakin  jauh  dari  kehidupan masyarakat.
Bidang  pendidikan  merupakan  suatu faktor  yang  sangat  fundamental  dalam upaya  meningkatkan  kualitas  kehidupan,  di samping  juga  merupakan  faktor  penentu bagi  perkembangan  sosial  dan  ekonomi  ke arah  kondisi  yang  lebih  baik.  Pendidikan  juga
2 Parakitri,  Negara  Bangsa  atau  Negara  Wangsa,  Seminar  tentang Nasionalisme di Salatiga, 1993, h. 7.
dipandang sebagai sarana paling strategis untuk mengangkat harkat dan martabat suatu bangsa. Mengingat begitu pentingnya peran pendidikan bagi  kehidupan  masyarakat,  maka  pemerintah dewasa ini sangat memperhatikan segala aspek pendidikan  yang  ada  untuk  dikembangkan. Dengan harapan, agar pendidikan di Indonesia bangkit    dan  menjadi  garda  terdepan  dalam pembangunan  bangsa.  Bentuk  perhatian  ini secara  khusus  tercermin  dalam  kebijakan pemerintah, antara lain yang berupa pemenuhan sarana perundang-undangan, peningkatan anggaran  pendidikan,  sampai  pada  upaya penyempurnaan berbagai regulasi yang berlaku untuk memajukan pendidikan nasional.
Kerja  keras semacam  itu  tentu  tidak  lepas dari  upaya  melaksanakan  amanat  konstitusi yang diidamkan oleh para founding father  negara ini. Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Dasar1945 mengisyaratkan,  bahwa  “Setiap  warga  negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Sementara itu pada Pasal 31  ayat  (3)  menyatakan,  bahwa  “Pemerintah mengusahakan  dan  menyelenggarakan  satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan  dan  ketakwaan  serta  akhlak  mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.”
Dengan  digulirkannya  otonomi  daerah yang  secara  resmi  dilaksanakan  sejak  1  Januari 2001,  maka  pengembangan  pendidikan  juga menjadi  tanggung  jawab  pemerintah  daerah masing-masing. Hal ini sejalan dengan tuntutan reformasi  yang  secara  bertahap  mengarah kepada  penyelenggaraan  otonomi  daerah yang  semakin  luas.  Dalam  bidang  pendidikan, tuntutan  reformasi  lebih  mengarah  kepada proses desentralisasi pengelolaan pendidikan. 3
Kebijakan  yang  baik  tidak  serta  merta berbuah  manis bagi  rakyat  di  berbagai  daerah. Salah  satu  dampak  negatif   dari  kebijakan otonomi daerah adalah berkembangnya egosentrisme  warga  daerah,  yang  berupa  tidak mengakui eksistensi kelompok masyarakat yang berasal  dari  daerah  lain.  Sebagai  contoh  kasus di Aceh telah terjadi pengusiran terhadap warga yang berasal dari daerah lain. Istilah putra daerah juga  telah  dimaknai  dengan  pengkotakkan
3 D.  Supriadi,  Reformasi  Pendidikan  Dalam  Konteks  Otonomi Daerah, Yogyakarta, Adicita, 2000, h. 142.
ekstrim.  Bahkan  tidak  jarang  merebaknya peristiwa  konﬂ ik  antar  komunitas  di  Poso, Ambon, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Papua dan beberapa daerah lain. Bahkan sampai detik ini kita masih  belum dapat melepaskan diri dari maraknya tawuran kelompok sosial, pelajar dan  mahasiswa  yang  tidak  jarang  merenggut korban  jiwa.  Semua  itu  terjadi  karena  faktor yang  sangat  kompleks,  terutama  disebabkan kurangnya  pemahaman  terhadap  keberagaman baik itu kelompok sosial,  etnis,  budaya, agama, serta  pengaruh  budaya  global  yang  cenderung agresif  dan penuh persaingan. 4
B.  Ide Dasar Pendidikan Berbasis Multikultural
Secara  teoretis  proses  integrasi  etnis maupun  rasial  ke  dalam  bingkai  nasional  yang padu  memerlukan  waktu  yang  sangat  panjang. Untuk  dapat  memahami  proses  pembentukan suatu bangsa yang berbasis pada multi rasial kita perlu belajar dari pengalaman bangsa Amerika Serikat.  Sebagai  suatu  bangsa  yang  besar  yang kuat, Amerika Serikat ibarat mosaik yang terdiri dari  kepingan-kepingan  yang  sangat  beragam yang  pada  awalnya  saling  lepas,  tetapi  melalui suatu proses tertentu mampu membentuk suatu perpaduan yang solid, serasi, indah dan sangat mengagumkan. 5
Bangsa Amerika Serikat sebenarnya berasal  dari  latar  belakang  rasial,  budaya  dan asal usul yang sangat beragam. Setelah melalui tahapan  tertentu  mereka  saling  berasimilasi sehingga  dapat  berkembang  kepada  tahapan berikutnya. Proses seperti itu terjadi berulang- ulang,  sehingga  akhirnya  berhasil  membentuk nasionalisme  dalam  sebuah  negara  bangsa (nation state). Sudah tentu hal ini membutuhkan waktu  dan  kondisi-kondisi  tertentu.  Pada tahap  awal  cita-cita  masyarakat  multirasial  dan multikultural  dibentuk  melalui  proses  asimilasi kelompok  minoritas  ke  dalam  kelompok dominan.  Kemudian  pada  tahap  berikutnya berbagai  kelompok  tersebut  mengasimilasikan dirinya  sebagai  masyarakat  baru,  sehingga terbentuklah  suatu  masyarakat  bangsa  sebagai
4 M. Natsir, Mencari Corak Perdamaian Dengan Sistem Multikultur; http://ace-informasibudaya.blogspot.com/2010/01/perdamaian-sistem-kultur. html, 2010, h, 1.
5 Thomas  Sowell,  Mosaik  Amerika:  Sejarah  Etnis  Sebuah  Bangsa, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1989, h. 5.
hasil  dari  asimilasi  tersebut.  Proses  seperti  itu diabadikan  dalam  sebuah  teori  terkenal,  yaitu teori melting pot. 6
Teori melting pot pada awalnya diwacanakan oleh J.Hektor seorang imigran dari Normandia. Dalam  teorinya  dia  menekankan  penyatuan budaya dan melelehkan budaya asalnya, sehingga seluruh  imigran  Amerika  hanya  memiliki  satu budaya baru, yakni budaya Amerika. Walaupun sekarang diakui, bahwa monokultur  mereka itu lebih  diwarnai  oleh  kultur  White  Anglo  Saxon Protestant  (WASP)  sebagai  kultur  imigran  kulit putih yang berasal dari Inggris yang Protestan. 7
Teori ini sangat terkenal di Amerika Serikat sebagai  cerminan  dari  proses  terbentuknya bangsa  itu  yang  tidak  saja  multietnis  tetapi juga multi rasial dan multi budaya menjadi satu bangsa  yang  kuat.  Jika  dicermati  kelompok etnis/ras  satu  persatu  datang  ke  Amerika Serikat  untuk  mendapat  kehidupan  yang  lebih baik  dalam  bidang  politik,  ekonomi,  maupun agama.  Perjuangan  dilakukan  oleh  beberapa etnis sejak mereka meninggalkan tanah leluhur, sampai saat sekarang ini ketika pluralisme etnis/ ras  dalam  tubuh  bangsa  Amerika  Serikat  telah menjadi  kenyataan  dan  diterima  oleh  berbagai pihak.  Setiap  kelompok  etnis  memperlihatkan kegigihannya  dalam  menghadapi  berbagai kesukaran. Setiap kelompok mampu mengatasi bermacam-macam  kesukaran  dan  hal  ini merupakan  indikasi  kuat  bagi  mereka  untuk dapat  tumbuh  menjadi  kelompok  masyarakat yang  tegar,  percaya  diri  akan  kemampuan dirinya, dan tinggi pula harga dirinya. 8
Dalam proses menuju integrasi antara etnis/ ras  dalam  masyarakat  Amerika  Serikat  secara berangsur-angsur terbentuk ﬁ lsafat hidup yang berjalan  secara  integrasional  dan  komulatif. Proses terbinanya suatu bangsa sampai sekarang merupakan  proses  yang  panjang,  merupakan proses yang penuh prasangka-prasangka etnis/ ras dan kultural, tetapi dengan kearifan kolektif semua  hambatan  itu  dapat  diatasi.  Bersamaan dengan  itu  terbentuk  pula  kemauan  yang  kuat untuk membentuk identitas kultural baru, yaitu
6 Bill  Watson,  Multiculturalism:  Its  Strenth  and  Weaknesses,  dalam JPIPS, No.23, Tahun XIII, Desember 2004, h. 15.
7 Dede  Rosyada,  Pendidikan  Multikultural  Melalui  Pendidikan Agama Sebuah Gagasan Konsepsional: http://www.google.co.id/ search?hl=id&client=ﬁ refox-a&rls=org.mozilla:en-US:ofﬁ cial&q=MULTI+KUL TUR&start=30&sa=N, 2010, h. 1.
8 Op.Cit., h. 8.
identitas kultural  Amerika Serikat yang bersifat multietnis/multirasial. Dalam masyarakat Amerika Serikat, kelompok-kelompok etnis/ras, seperti Inggris, Jerman, Irlandia, Yahudi, Italia, Negro, Jepang, Cina dan Indian, masing-masing memberi  sumbangan  terhadap  pertumbuhan budaya bangsa Amerika Serikat. 9
Kemudian  ketika  komposisi  etnik  dan  ras di Amerika kian beragam dam majemuk, maka teori melting pot tidak sesuai lagi, sehingga muncul teori  baru  yang  disebut  teori  salad  bowl  (gado- gado) sebagai teori alternatif  yang dipopulerkan oleh  Horace  Kallen.  Teori  salad  bowl  tidak melehkan budaya asal, tetapi sebaliknya kultur- kultur  lain  di  luar  WASP  diakomodasi dengan  baik  dan  masing-masing  memberikan kontribusi untuk membangun budaya Amerika sebagai sebuah budaya nasional. Pada akhirnya interaksi antar berbagai etnik/ras tetap masing- masing  memerlukan  ruang  gerak  yang  leluasa. Hal  ini  kemudian  melahirkan  teori  Cultural Pluralism,  yang  membagi  ruang  pergerakan budaya  menjadi  dua.  Dua  ruang  gerak  itu adalah:  1)  Ruang  gerak  publik  untuk  seluruh etnik/ras  mengartikulasikan  budaya  politik dan  mengekspresikan  partisipasi  sosial  politik mereka.  Dalam  konteks  ini  mereka  homogen dalam  sebuah  tatanan  budaya  Amerika.  2) Ruang  gerak  privat,  yang  di  dalamnya  mereka mengekspresikan  budaya  etnis/ras  mereka secara leluasa. 10
Teori-teori tersebut dikembangkan dalam  rangka  memperkuat  bangsa  Amerika, membangun  persatuan  dan  kesatuan  dan mengembangkan  kebangsaan  serta  warga negara Amerika Serikat. Namun demikian pada dekade 1960 an masih ada sebagian masyarakat Amerika  yang  merasa  hak-hak  sipilnya  belum dapat dijamin sepenuhnya. Hal itu memunculkan pemikiran baru agar semua kelompok masyarakat  dapat  hidup  nyaman,  aman,  dan tenteram  dan  terjamin  hak-haknya.  Kelompok Black America, imigran dari Amerika Latin, atau kelompok  minoritas  lainnya  memerlukan  cara baru yang sesuai dengan tuntutan baru, karena cara-cara yang sudah ada tidak tepat lagi. Untuk kepentingan itu maka mereka mengembangkan teori  multiculturalism,  yang  menekankan  pada
9 Ibid, h. 8.
10 Op.Cit., h. 1-2.
penghargaan  dan  penghormatan  terhadap hak-hak  minoritas,  baik  dilihat  dari  segi  etnik, agama,  ras,  atau  warna  kulit.    Pada  hakikatnya multikulturalisme  adalah  sebuah  konsep  akhir untuk membangun kekuatan sebuah bangsa yang terdiri dari berbagai latar belakang etnis, agama, ras,  budaya,  dan  bahasa  dengan  menghormati dan menghargai hak-hak sipil mereka termasuk menghormati  hak  sipil  kelompok  minoritas. Sikap  apresiatif   tersebut  dapat  meningkatkan partisipasi  mereka  dalam  membangun  suatu bangsa.  Pada  dasarnya  mereka  menjadi  besar karena  kebesaran  bangsanya  dan  mereka memiliki  kebanggaan  terhadap  kebesaran bangsanya itu. 11
Di  Indonesia  sendiri  sebagaimana  telah dinyatakan  di  atas  telah  menyadari  tentang adanya  kemajemukan  ragam  etnik  dan  budaya masyarakatnya. Indonesia sebagai suatu negara  didukung  oleh  keberagaman  etnis, budaya dan agama yang terbentuk oleh adanya persamaan  sejarah,  senasib-sepenanggungan, dan  memiliki  tujuan  yang  sama,  yakni  sama- sama ingin mencapai masyarakat adil, makmur, dan  sejahtera.  Akan  tetapi,  gagasan  besar  itu kemudian tenggelam dalam sejarah dan politik monokultur, baik yang dipraktekkan oleh Orde Lama  maupun  Orde  Baru.  Sistem  Demokrasi Terpimpin  yang  diusung  rezim  Sukarno telah  mematikan  kreatiﬁ tas-kreatiftas  lokal atau  daerah  yang  berbasis  etnik  dan  budaya tertentu.  Kondisi  pada  periode  Orde  Baru  di bawah kepemimpinan Suharto lebih parah lagi. Manajemen  sentralistik  yang  dikembangkan rezim  Suharto  menjadikan  ﬁ lsafat  Bhineka Tunggal Ika hanya tinggal slogan belaka. Upaya untuk  mencapai  kehidupan  Bhineka  Tunggal Ika    tidak  pernah  terwujud  dalam  kenyataan empirik hubungan sosial maupun pranata sosial lainnya. 12
Ketika  simpul-simpul  yang  mengikat demokrasi  terbuka  pasca  gerakan  Reformasi, maka  gagasan-gagasan  yang  terkait  dengan kebhinekaan menjadi mengemuka dan langsung memasuki  wilayah  pendidikan  dalam  bentuk praktik.  Seharusnya  sebelum  masuk  pada tahapan  realisasi,  teori  multikulturalisme  di Indonesia dirumuskan terlebih dahulu oleh para
11 Ibid, h. 2. 12 Ibid, h. 2.
ahli bidang sosial dan politik. Melalui teori yang dirumuskan  itu  akan  memperoleh  gambaran tipe  ideal,  jelas  ruang  lingkup  dan  batas- batasnya,  serta  bagaimana  model    pendidikan multikulturalisme yang seharusnya dilaksanakan. Atau setidaknya kita tidak akan dikacaukan oleh teori melting pot, salad bowl dan lainnya yang pernah dilaksanakan  di  Amerika  Serikat.  Sebenarnya Indonesia memiliki perhatian yang sangat besar terhadap pendidikan yang tepat untuk mengikat kebhinekaan  atau  multi  etnik,  justru  melalui pendidikan  multikulturalisme  dapat  menjadi common  platform  dalam  mendesain  pendidikan khususnya  dalam  praktik  pembelajaran  yang berbasis Bhinneka Tinggal Ika. 13
Jika  dianalisis  sebenarnya  ada  perbedaan mendasar antara pendidikan berbasis multikultural  dengan  pendidikan  berbasis Bhinneka  Tunggal  Ika.  Dalam  pendidikan berbasis  multikultural,  menganjurkan  kepada peserta didik untuk saling menghargai asal usul dan perbedaan masing-masing dalam kehidupan nyata  di  masyarakat.  Pendidikan  multikultural yang  dipraktikkan  di  Amerika  Serikat  atau Australia  (sekarang)  tergolong  sebagai  critical multiculturalism,  sementara  pendidikan  yang berbasis  Bhinneka  Tunggal  Ika  dikategorikan sebagai soft multiculturalism. 14
Ciri  dari  critical  multiculturalism  saling menghadapkan  antar  perbedaan  pendapat dan  pandangan  atau  ketidakpahaman  antara kelompok etnis, budaya, agama, dan perbedaan lain, sehingga akan terjadi perbenturan di antara mereka.  Tujuannya  agar  mereka  saling  buka kartu  dan  secara  terang-terangan  menjelaskan dan  menguraikan  perbedaan  pandangan. Dengan  cara  ini  maka  di  antara  mereka  akan terbuka ruang agar orang atau kelompok dapat berdialog dengan sungguh-sungguh dari tingkat anak-anak  sampai  orang  dewasa.  Dengan  cara ini,  secara  berangsur-angsur  mereka  saling memahami  dan  menghargai  pendapat  orang lain.  Salah satu hal yang diharapkan adalah akan munculnya suasana keterbukaan  dan keinsafan diri sendiri atas perbedaan etnik, budaya, agama atas dasar pengalaman dan keyakinan sendiri. 15
13 Azyumardi  Azra,  Pendidikan  Multikultural;  Membangun  Kembali Indonesia  Bhineka Tunggal Ika, dalam Tsaqofah, Vol. I, No. 2, tahun 2003, hal. 19. 14 Op.Cit., h. 20.
15 Ibid, h. 20-21.
Sementara itu pendidikan yang berbasis  Bhinneka  Tunggal  Ika,  tergolong sebagai pendidikan soft multiculturalism.
Dalam  pelaksanaannya  pendidikan  jenis  ini digambarkan  dengan  suasana  harmonis  antar kelompok etnis, budaya, maupun agama. Dalam kenyataanya mereka itu tidak pernah ada ruang untuk saling berdialog secara serius dan terbuka tentang  perbedaan  masing-masing.  Bentuk pendidikan yang sering dilakukan adalah dalam bentuk  festival  kesenian  Nusantara,  lagu- lagu  daerah,  pakaian  adat,  seperti  yang  sering dipertontonkan  di  Taman  Mini  Indonesia Indah (TMII), media TVRI dan acara perayaan hari besar nasional di sekolah maupun instansi lainnya. Kadang-kadang dilakukan pula dalam  pembelajaran  di  kelas,  dengan  cara guru  mengenalkan  perbedaan  adat-istiadat  di Indonesia.  Pendidikan  multikultural  seperti ini  tidak  efektif   untuk  membentuk  sikap  dan pemahaman  yang  kritis,  karena  hanya  bersifat seremonial belaka. Soft multiculralism hanya dapat membuka mata kita tentang banyaknya variasi, jumlah,  dan  banyaknya  pilihan  adat  istiadat, agama,  budaya,  etnis  dan  lain-lain.  Akan tetapi  sangat  sulit  untuk  dapat  meningkatkan kesadaran  atas  kepentingan  nilai-nilai  dan kepercayaan  dalam  kehidupan  serta  harga  diri suatu komunitas. 16 Untuk dapat mencapai tujuan yang ideal, maka pendidikan multikultural harus dilaksanakan secara lebih kritis.
Harus diakui bahwa permasalahan multikulturalisme  masih  merupakan  ancaman bagi  Indonesia.  Sebagai  bukti  dalam  sepuluh tahun  terakhir  ini  masih  saja  terjadi  peristiwa tragis  yang  melanda  sejumlah  daerah,  yang disebabkan oleh perbedaan agama, budaya, suku atau etnis. Jadi adanya keberagaman di negeri ini masih berpotensi sebagai pemicu konﬂ ik dalam bentuk  kekerasan,  penyerangan,  pengrusakan, pembakaran,  penganiayaan,  penangkapan,  dan intimidasi.  Permasalahan  multukulturalisme yang  tercermin  dalam  berbagai  peristiwa sebenarnya  merupakan  produk  sosial  yang disebut habitus. Sering diartikan  habitus   sebagai suatu  tindakan  pengkondisian  yang  dikaitkan dengan keberadaan suatu kelas sosial, yaitu kelas dominan  pemegang  kekuasaan.  Pengkondisian dapat  dilakukan  melalui  media  massa  dan
16 Ibid, h. 20-21.
pendidikan, karena kedua elemen itu dipandang sebagai  sarana  yang  sangat  efektif   untuk menyebar luaskan wacana. 17
Berdasarkan  pada  kenyataan  seperti  itu maka  perlu  segera  dicari  jalan  keluar  agar multikultural  tidak  lagi  menjadi  masalah  yang membahayakan  bagi  kehidupan  dan  keutuhan bangsa.  Diperlukan  upaya  pengkondisian melalui bidang pendidikan ke arah yang positif. Perlu  segera  diwacanakan,  dirancang  dan dilakukan  kebijakan  tentang  pendidikan  yang berbasis  multikulturalisme  format  baru  yang bersifat lebih kritis (critical multiculturalism).

## C.  Format  Baru  Pendidikan  Berbasis Multikultural
Dewasa    ini    disinyalir  tengah  terjadi disintegrasi  bangsa  yang  ditengarai  masih sering munculnya perilaku anarkhis di berbagai daerah.  Diduga  kuat  salah  satu  penyebab  dari masalah  yang  memprihatinkan  itu  adalah karena sebagian mayarakat tidak lagi memahami sejarah bangsanya yang ditandai oleh semangat pluralisme  yang  tercermin  dalam  semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Sebagai warga masyarakat yang  merasa  ikut  bertanggungjawab  terhadap kelangsungan  hidup  bangsa  dan  negara, sudah  sepantasnya  kita  berbuat  sesuatu  untuk mempersiapkan  masa  depan  yang  lebih  baik. Harapan  ini  kiranya  dapat  dicapai  apabila masyarakat terutama generasi mudanya sebagai calon pemimpin masa  depan memiliki kualitas integritas  yang  memadai.  Untuk  urusan masa  depan  mereka  memang  harus  mampu memegang peran yang sangat sentral.
Hal  ini  tercermin  dalam  pepatah  lama, bahwa generasi muda adalah bunga dan harapan bangsa.  Pepatah  ini  memiliki  makna,  bahwa generasi muda sepenuhnya bertanggungjawab terhadap  kelangsungan  hidup  bangsa  dan negaranya.  Agar  dapat  memenuhi  harapan itu  maka  sedini  mungkin  mereka  perlu mempersiapkan  diri,  sehingga  pada  saatnya nanti  siap  tampil  sebagai  pemimpin  yang tangguh, baik secara ﬁ sik, intelektual, maupun moral.  Sebagai  bekal  yang  mutlak  diperlukan adalah  iman  dan  taqwa,  ilmu  pengetahuan dan  teknologi  yang  diperoleh  melalui  proses pendidikan  secara  sungguh-sungguh.  Sebagai
17 Hilda Kurniawan, Media Pendidikan Dan Multikulturalisme: http:// komjakarta.org/media-pendidikan-dan-multukulturanisme.htm#more, 2010, h. 1.
bunga  dan  harapan  bangsa  generasi  muda dituntut  pula  untuk  mempraktikkan  budi pekerti  yang  luhur  sesuai  dengan  nilai-nilai budaya dan moral bangsa.
Dengan budi pekerti yang luhur semacam  itu  para  pemuda  nantinya  akan dapat  menampilkan  diri  sebagai  pemimpin yang  berkualitas  tinggi.  Kesiapan  mental  dan ketinggian moral itu pada gilirannya merupakan prasyarat bagi terwujudnya kepemimpinan dan pemerintahan  yang  bersih  dan  berwibawa. Untuk  menunjang  cita-cita  yang  mulia  itu, salah  satu  syaratnya    diperlukan  pemahaman nilai yang terkandung dalam sejarah bangsanya. Dengan pemahaman nilai semacam itu berarti upaya pembinaan dan pembangunan kharakter bangsa (nation building) dapat berproses dengan baik.  Melalui  pelaksanaan  pendidikan  yang berbasis  multikultural  secara  terintegrasi dapat  diharapkan  akan  tertanam  semangat rela  berkorban  dan semangat  persatuan,  yang semuanya mengacu kepada upaya menjaga dan memelihara keutuhan bangsa serta negara ini.
Pengalaman  sejarah  perlu  disadari,  bahwa untuk  mewujudkan  keutuhan  bangsa  harus dapat  menjaga  perpaduan  tiga  unsur,  yaitu: 1)  Kemauan  untuk  bersatu  “la  desir  d’etre esemble” (Ernest Renan). 2) Merasa senasib dan sepenanggungan  “eine  aus  Schiksals-gemeinschaft erwachsent  charakter-gemeinschaft”  (Otto  Bouwer), 3)  Persatuan  antara  orang  dan  tempat  sesuai dengan  kenyataan  Nusantara  (Bung  Karno). Dalam  kenyataannya  keterikatan  masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai budaya dan etnis  sering  mengalami  masa-masa  surut  sulit, karena dihadapkan pada keanekaragaman.
Masa-masa  sulit  itu  ternyata  dapat  diatasi, jika  diingatkan  kembali  dengan  semboyan  dan pandangan  hidup  Bhinneka  Tunggal  Ika,  yang berarti  keanekaragaman  kelompok.  Dalam  hal ini,    maka  semboyan  Bhinneka  Tunggal  Ika diyakini  sebagai  sumber  kekuatan.  Dua  hal itu  selalu  tampak  sebagai  kontradiksi.  Namun keutuhan  bangsa  menuntut  persyaratan  dua hal  itu  merupakan  perpaduan  yang  baku. Hal  ini  mengingat  nasionalisme  tetap  dapat dipertahankan, jika benar-benar disadari kondisi yang  dituntutnya.  Pertama,  setiap  kelompok etnis  secara  mandiri  mengolah  keunggulan- keunggulan  budayanya  yang  khas  anggotanya
(diversity). Kedua, keunggulan yang khas itu harus mendapat  peluang  yang  sama  (equality).  Ketiga, tersedianya  bidang-bidang  persoalan,  di  mana keunggulan  yang  beraneka  ragam  itu  bekerja sama  menghasilkan  kekuatan  yang  jauh  lebih besar dari sekedar jumlahnya. 18
Suatu  bangsa  yang  dibangun  berdasarkan pada  keanekaragaman  seperti  Indonesia,  jika mampu mewujudkan tiga kondisi itu akan tetap tampil  sebagai  kesatuan,  kendati  terdiri  dari aneka ragam kelompok etnis dan budaya (status diversitatis).  Itulah  status  Bhinneka  Tunggal  Ika. Jika sampai terjadi pengutamaan satu kelompok, maka kemampuan yang beragam (diversity) akan berubah menjadi perbedaan martabat (hierarchi). Bersamaan  dengan  itu,  peluang  yang  sama (equality) berubah menjadi perlakuan pilih kasih (discriminatory).  Dengan  demikian  koordinasi kemampuan  (synergy)  sirna  oleh  pertarungan kemampuan (contradictory). Perubahan- perubahan semacam itu akan membawa negara nasional  yang  berdasar  pada  keberagaman  ke jurang permusuhan antarkelompok etnis (status hostilis)  atau  saling  menghancurkan  (status belli).  Setelah  itu  negara  bangsa  akan  hancur dan  sebagai  gantinya  kemungkinan  yang  akan muncul adalah negara wangsa atau dinasti. 19
Untuk  menghindari  dampak  negatif dari perkembangan kondisi masyarakat Indonesia  dewasa  ini,  maka  perlu  dirancang, dikembangkan dan dipraktikkan model pendidikan yang berbasis pada multikultur yang tepat  untuk  menjawab  tantangan.  Seperti  kita ketahui,  bahwa  pendidikan  adalah  merupakan usaha yang secara sengaja dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar agar peserta didik dapat  secara  aktif   mengembangkan  potensi dirinya. Dengan cara itu peserta didik memiliki kekuatan  spiritual  keagamaan,  pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia, serta keterampilan  yang  diperlukan  untuk  dirinya, masyarakat,  bangsa dan  negara. Sementara itu, pendidikan  berbasis  multikultural  diartikan sebagai proses pengembangan sikap dan tingkah laku  seseorang  atau  kelompok  orang  sebagai usaha  mendewasakan  manusia  melalui  proses pembelajaran, pelatihan, perbuatan, dan melaui cara-cara  mendidik  serta  menghargai  pluralitas
18 Op.Cit., h. 7. 19 Ibid, h. 8.
dan heterogenitas secara humanistik. 20
Pendidikan yang berbasis multikultur harus dapat memberi pemahaman tentang keberadaan masyarakat  plural  yang  membutuhkan  ikatan- ikatan  keadaban,  yang  berupa  pergaulan  antar budaya  yang  diikat  oleh  suatu  peradaban. Tentu saja ikatan tersebut dibangun oleh nilai- nilai  universal  kemanusiaan,  yang  ditransfer kepada  masyarakat  agar  menemukan  tujuan kepemilikan  dan  kelanggengan.  Kepemilikan nilai-nilai universal itu dapat melembaga dalam masyarakat  untuk  mewujudkan    budaya  luhur, sehingga  akan  tercipta  masyarakat  yang  aman, tertib,  berwibawa,  dan  bermartabat.  Untuk dapat  memahami  pendidikan  multikultural, perlu dipahami karakteristik budaya dan wilayah budaya.  Pemahaman  terhadap  karakteristik budaya antara lain meliputi budaya sebagai suatu hal  yang  general  sekaligus  sebagai  suatu  yang spesiﬁ k. Di samping itu budaya juga merupakan sesuatu  yang  dapat  dipelajari,  sebagai  suatu simbol,  sebagai  milik  bersama,  sebagai  atribut individu, budaya juga sebagai suatu model, dan budaya  sebagai  suatu  yang  bersifat  adaptif. 21
Mengenai  wilayah  budaya  dapat  diartikan sebagai :
1.  Subkultural, merupakan suatu perbedaan  karakteristik  budaya  dalam suatu kelompok masyarakat.
2.  Kultur nasional, yang berbentuk aneka ragam pengalaman, sifat dan nilai-nilai yang digunakan oleh warga negara yang berada dalam suatu negara.
3.  Kultur  internasional,  terbentuk  dari tradisi kultural yang meluas melampau batas-batas  wilayah  nasional  sebuah negara  melalui  proses  penyebaran (diffusion), yaitu proses penggambungan antar  dua  kultur  atau  lebih  melalui beberapa cara, seperti migrasi, perkawinan, media massa, atau bahkan ﬁ lm. 22
Dalam  era  global  dewasa  ini  pendidikan yang berbasis multikultural menjadi pilihan yang sangat  penting.  Hal  ini  mengingat  pendidikan berfungsi  untuk  memanusiakan  manusia,
20 I Made Suparsa,  peranan Multikultur Dalam Pendidikan Nasional; http://suparsa.blogspot.com/2010/01/peranan-multicultur-dalam  pendidikan. html, 2010, h. 1.
21 Ibid, h. 1. 22 Ibid, h. 2.
sehingga perlu ditempuh langkah tertentu untuk mempertahankan  visi  dan  misi  pendidikan multikultural  di  Indonesia.  Berkaitan  dengan itu, maka langkah-langkah yang perlu ditempuh adalah sebagai berikut:
1.  Meningkatkan  eﬁ siensi  dan  efektivitas manajemen pendidikan.
2.  Menciptakan kelembagaan agar daerah mempunyai peranan keterlibatan yang  besar  dalam  penyelenggaraan pendidikan.
3.  Mendorong  peran  serta  masyarakat termasuk lembaga sosial kemasyarakatan dan  dunia  usaha    sebagai  mitra  dari pihak pemerintah dalam pembangunan dan penyelenggaraan pendidikan.
4.  Menyediakan  fasilitas  yang  memadai agar  peserta  didik  dapat  tumbuh  dan berkembang  secara  sehat,  dinamis, kreatif, dan produktif.
5.  Menciptakan  sistem  pendidikan  yang proatif  dan ﬂ eksibel.
6.  Menciptakan
suasana proses pembelajaran yang mampu membangkitkan
dan menumbuhkembangkan kreativitas, membangun  inovasi,  serta  minat  dan semangat belajar.
7.  Menanamkan kecintaan  terhadap  ilmu pengetahuan,  teknologi  dan  seni  sejak pendidikan usia dini.
8.  enumbuhkembangkan daya juang, profesionalisme dan wawasan keunggulan.
9.  Menumbuhkembangkan  sikap  hidup hemat, cermat, teliti, tekun dan disiplin.
10.  Menumbuhkembangkan  moral  dan budi  pekerti  yang  luhur  sebagai perwujudan dari keimanan dan ketakwaan tarhadap Tuhan. 23
Untuk  memahami  lebih  jauh  tentang pendidikan berbasis multikultural, perlu pula  dikemukakan  di  sini  tentang  ideologi yang  menjadi  landasan  pendidikan.  Ideologi pendidikan  merupakan  nilai-nilai  landasan ideal  yang  harus  diimplementasikan  dalam seluruh aktivitas pendidikan. Salah satu ideologi pendidikan multikultural adalah ideologi sirkularism.  Ideologi  sirkularisme  merupakan
23 Ibid, h. 2.
ideologi pendidikan yang memberikan perhatian terhadap hubungan yang setara antara manusia dengan alam, manusia dengan manusia, manusia dengan  Tuhan,  dan  antara  manusia  dengan dirinya  sendiri.  Ideologi  ini  menghendaki perlakuan  segala  sesuatu  yang  tepat  pada  hak- hak  yang  melekat  pada  obyeknya.  Dengan demikian,  pendidikan  berbasis  multikultural terdapat  beberapa  pemahaman.  Menurut Suparsa diperlukan  tiga pemahaman yaitu: 24
1. Pendidikan  multikultural  memandang dan  meyakini  pentingnya  positioning, yaitu  menempatkan  sesuatu  pada tempatnya, sesuai dengan nilai keadilan dan keseimbangan.
2. Pemetaan dalam pendidikan
multikultural sebagi suatu keniscayaan,
untuk  mencapai  hasil  sesuai  dengan yang dikonsepkan. Pemetaan berujung pada keragaman, heterogenitas, pluralitas,  dan  deversitas  sebagai suatu  keharusan  dalam  pendidikan multikultural.
3. Pendidikan multikultural adalah
pendidikan untuk membentuk jati  diri  seseorang,  yang  berupaya menyeragamkan seluruh aspek kemanusiaannya.  Ciri khas pendidikan multikultural selalu menghadapi keragaman  pluralistik,  heterogenitas, etnik,  agama,  budaya,  dan  suku sehingga  dapat  mengangkat  potensi seseorang  dengan  jati  dirinya  masing- masing.
Untuk dapat meningkatkan kualitas proses pembelajaran  dalam  pendidikan  yang  berbasis multikultural memerlukan guru dengan karaktaristik tertentu. Menurut Aldridge dalam Rosyada,  karakteristik  guru  yang  diperlukan adalah sebagai berikut:
1.  Guru  harus  mampu  menciptakan situasi kelas yang tenang, bersih, tidak stress,  dan  sangat  mendukung  untuk pelaksanaan pembelajaran.
2.  Guru harus menyediakan peluang bagi para  siswa  untuk  mengakses  seluruh bahan  dan  sumber  informasi  untuk belajar.
3.  Guru  perlu  menggunakan  model
24 Ibid, h. 3.
cooperative learning melalui diskusi dalam kelompok-kelompok kecil,  debat, atau rool playing.
4.  Guru  harus  mampu  menghubungkan informasi  baru  pada  sesuatu  yang sudah  diketahui  oleh  siswa,  sehingga mudah untuk mereka pahami.
5.  Guru harus mampu mendorong siswa untuk mengerjakan tugas-tugas, dengan melakukan  kajian  dan  penelusuran pada hal-hal baru dan mendalam.
6.  Guru harus memiliki catatan-
catatan  kemajuan  dari  semua  proses pembelajaran siswa, tugas-tugas individual,  sehingga  dapat  melakukan evaluasi dalam bentuk portofolio. 25
Kemudian  mengenai  Standar  Kompetensi (Kompetensi Inti) pendidikan berbasis multikultural  adalah:  “Menjadi  warga  negara yang  mampu  hidup  berdampingan  bersama warga negara lainnya tanpa membedakan agama, ras,  bahasa  dan  budaya  dengan  menghormati hak-hak  mereka,  memberi  peluang  kepada semua  kelompok  untuk  mengembangkan budayanya serta mampu mengembangkan kerja sama  untuk  mengembangkan  bangsa  menjadi bangsa  besar  yang  dihormati  dan  disegani  di dunia internasional”. 26
Dari  Standar  Kompetensi  (Kompetensi Inti)  tersebut  dapat  pula  dirinci  Kompetensi Dasarnya, sebagai berikut:
1.  Menjadi  warga  negara  yang  menerima dan  menghargai  perbedaan  etnik, agama,  bahasa  dan  budaya  dalam struktur masyarakat.
2.  Menjadi  warga  negara  yang  dapat melakukan kerja sama multietnik, multi kultur,  dan  multi  religi  dalam  konteks pengembangan ekonomi dan kekuatan bangsa.
3.  Menjadi  warga  negara  yang  mampu menghormati  hak-hak  individu  warga negara  tanpa membedakan latar belakang  etnik,  agama,  bahasa  dan budaya  dalam  semua  sektor  sosial, pendidikan,  ekonomi,  pilitik  dan lainnya,  bahkan  untuk  memelihara bahasa  dan  mengembangkan  budaya
25 Op.Cit., h. 10. 26 Ibid, h. 6.
mereka.
4.  Menjadi  warga  negara  yang  memberi peluang  pada  semua  warga  negara untuk  dapat  diwakili  gagasan  dan aspirasinya  dalam  lembaga-lembaga pemerintahan, baik  eksekutif   maupun legislatif.
5.  Menjadi  warga  negara  yang  mampu mengembangkan sikap adil dan mengembangkan rasa keadilan
terhadap  semua  warga  negara  tanpa membedakan  latar  belakang  etnik, agama, bahasa dan budaya mereka.
Dari  lima  Kompetensi  Dasar  tersebut tampak tidak  ada pertentangan  dengan  norma hukum  maupun  etika  dalam  ajaran  Agama Islam  ataupun  pemikiran  keagamaan  yang dikemukakan oleh para pemuka agama lainnya. Bahkan  kini  sudah  teradopsi  sebagai  nilai-nilai bangsa yang harus menjadi dasar pertimbangan dalam mengembangkan perilaku atau kebijakan dalam kehidupan sosial. 27
Namun  demikian  pendidikan  berbasis multikultur sebagai salah satu upaya menjembantani kesenjangan antara keanekaragaman budaya dan etnik di Indonesia yang semakin  diperparah dengan perkembangan budaya global, tentu masih memiliki kelemahan- kelamahan.  Hal  ini  disebabkan  proses  sintesa dalam  pembentukan  budaya  nasional  masih berlangsung dan baru berada pada tahap transisi. Sementara itu masyarakat Indonesia dihadapkan pada  tantangan baru yang  lebih  kompleks  dan dengan  skala  yang  lebih  besar,  yaitu  ekspansi budaya  global  yang  ditandai  dengan  segala kecanggihan sistem liberal, ekonomi, teknologi, dengan  jaringan  komunikasi  modern  yang mendukungnya. 28 Dengan  demikian,  terjadilah suatu  interaksi  kebudayaan  yang  sangat    pesat dan  menyeluruh,  yang  mampu  mengguncang simpul-simpul serat budaya etnis di tingkat lokal maupun  nasional  yang  sedang  dalam  proses metamorfose pembentukan identitas baru. Sifat- sifat agresif  budaya global ini  sering dirasakan sebagai  imperialisme  baru  yang  tidak  jarang pula ditafsirkan sebagai suatu ancaman yang tak terhindarkan. Anggapan yang negatif  terhadap
27 Ibid, h. 6.
28 Kenichi  Ohmae,  The  End  of   The  Nation  State:  The  Rise  of Regional Economies, New York: The Free Press Paperbacks, 1995, h. 3.
budaya  global  mengakibatkan  munculnya reaksi  primordial  dan  emosional  dengan  cara mengisolasi  diri  maupun  perlawanan  agresif lainnya.
Menurut  I  Made  Suparsa, 29 permasalahan pendidikan berbasis multikultur dalam masyarakat  berkaitan  dengan  proses,  fungsi, dan hasil pendidikan, antara lain:
1.  Fungsi dan tujuan pendidikan
multikulural  dianggap  kurang  melekat pada pelaksana dan pelaksanaan.
2.  Prinsip pendidikan multikultural kurang  menjunjung  tinggi  demokrasi, keadilan, dan hak asasi manusia.
3.  Evaluasi pendidikan multikultural dalam  rangka  pengendalian  mutu secara  nasional  seringkali  dibelokkan untuk kepentingan tertentu.
Oleh sebab itu untuk dapat mengantisipasi berbagai kelemahan yang ada, perlu dikembangkan model pendidikan  multikultural yang  sesuai,  agar  generasi  muda  mampu berkembang  dan  hidup  harmonis  di  tengah- tengah  beragamnya  budaya,  baik  budaya  etnis maupun  budaya  global.  Penyelenggaraan pendidikan  yang  berbasis  pada  multikultural didasari  oleh  kerangka  tujuan  pendidikan nasional, yang tercermin dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang tersebut menyebutkan, bahwa “Pendidikan  diselengarakan  secara  demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif  dengan menjunjung  tinggi  hak  azasi  manusia,  nilai keagamaan,  nilai  kultural,  dan  kemajemukan bangsa”. Dengan mengurangi beberapa kelemahan  yang  ada,  diharapkan  pelaksanaan pendidikan yang berbasis  multikultur, mampu mengembangkan karakter peserta didik  sesuai dengan tujuan pedidikan yang ingin dicapai.

## D.  Kesimpulan
Ditinjau  dari  segi  sosial  budaya  dalam era  global  seperti  sekarang  ini,  Indonesia masih  dihadapkan  pada  dua  tantangan  besar, yaitu  tantangan  yang  berupa  proses  integrasi keberagaman budaya, agama, dan etnis dan yang kedua  adalah  tantangan  dari  masuknya  arus budaya  global  yang  bersifat  ekspansif.  Kedua tantangan  tersebut  perlu  mendapat  perhatian
29 Op.Cit., h. 7-8.
serius,  agar  Indonesia  dapat  mempertahankan eksistensinya  sebagi  negara  bangsa.  Hal  ini merupakan  tugas  penting  bidang  pendidikan yang  harus  tampil  sebagai  ujung  tombak penentu masa depan bangsa.
Melalui pendidikan dengan berbasis multikultur,    dunia  pendidikan  dituntut  untuk menghasilkan  sumber  daya  manusia  yang demokratis, memahami dan menghargai perbedaan  dan  keanekaragaman  budaya  dan etnis yang ada dalam masyarakat, serta mampu mengikuti kemajuan ilmu dan teknologi. Hal ini sesuai denga jiwa UU RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem  Pendidikan  Nasional,  yang  menyatakan, bahwa  pendidikan  merupakan  upaya  untuk mewujudkan  tujuan  pembangunan  nasional dalam  rangka  mengembangkan  kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.
Untuk  dapat  mencapai  tujuan  yang ditetapkan,  maka  perlu  segara  dirancang  dan ditetapkan  kebijakan  pendidikan  yang  sesuai dengan  tantangan  yang  tengah  dihadapi, baik  tantangan  dari  dalam  maupun  dari  luar. Di  samping  itu  individu-individu  yang  ada dalam  organisasi  pendidikan  harus  memiliki kemampuan yang memadai untuk mengemban tugas  nasional.  Guru  sebagai  bagian  dari organisasi  sekolah  memiliki  kewajiban  untuk melaksanakan serangkaian tugas sesuai dengan fungsi yang harus dijalankannya. Sebagai seorang manajer  pembelajaran  guru  berkewajiban memberi  pelayanan  kepada  siswanya  terutama dalam  kegiatan  pembelajaran  di  kelas  sesuai dengan  kebijakan  pendidikan  nasional.  Guru harus  menguasai  materi  pelajaran,  strategi dan  model  pembelajaran,  serta  kemampuan pembimbingan  kepada  siswa  untuk  mencapai prestasi yang tinggi, mengembangkan kemampuan  dan  membentuk  watak  serta peradaban bangsa yang bermartabat.

## Daftar Pustaka
Azra,  Azyumardi,  “Pendidikan  Multikultural; Membangun Kembali Indonesia  Bhineka Tunggal Ika”, dalam Tsaqafah, Vol. I, No.
2, tahun 2003.
Depdiknas, Undang-Undang R I Nomor 20 Tentang
Sistem Pendidikan Nasional, Bandung, Citra Umbara, 2003.
Depdiknas, Stan Pembangunan Pendidikan Nasional, Jakarta, Depdiknas, 2008.
Parakitri,  Negara  Bangsa  atau  Negara  Wangsa,
Salatiga. Seminar tentang   Nasionalisme, 1993.
Kartodirdjo, S., Fungsi Sejarah Dalam Pembangunan Bangsa:  Kesadaran    Sejarah,  Identitas,  dan Kepribadian  Nasional,  Semarang,  Seminar Sejarah Nasioanal V, 1991.
Kayam,  U.,  Transformasi  Budaya  Kita,  Jakarta, Sinar Harapan, 1981.
Kurniawan,  Hilda,  Media  Pendidikan  Dan Multikulturalisme: http://komjakarta. o r g / m e d i a - p e n d i d i k a n - d a n - multukulturanisme.htm#more , 2010.
Natsir, M., Mencari Corak Perdamaian Dengan Sistem Multikultur; http://ace-informasibudaya. blogspot.com/2010/01/perdamaian- sistem-kultur.html , 2010.
Ohmae,  Kenichi,  The  End  of   The  Nation  State:
The Rise of  Regional Economies, New York: The Free Press Paperbacks, 1995.
Rosyada, Dede, Pendidikan Multikultural  Melalui Pendidikan  Agama  Sebuah    Gagasan Konsepsional: http://www.google.co.id/ search?hl=id&client=ﬁ refox-a&rls=org. mozilla:en-US:ofﬁ cial&q=MULTI+KUL TUR&start=30&sa=N , 2010.
Soedjatmoko,  Keprihatinan  Tentang  Masa  Depan, Yogyakarta,Tiara Wacana, 1999.
Suparsa,  I  Made,  peranan  Multikultur  Dalam Pendidikan  Nasional; http://suparsa. b lo g s p o t . c o m/ 20 1 0/ 01 / p e r a na n - multicultur-dalam pendidikan.html , 2010.
Sowell,  Thomas,  Mosaik  Amerika:  Sejarah  Etnis
Sebuah  Bangsa,  Jakarta,  Pustaka  Sinar Harapan, 1989.
Supriadi, D, Reformasi Pendidikan Dalam Konteks
Otonomi  Daerah,  Yogyakarta,  Adicita, 2000.
Undang-Undang  Dasar  1945  Dan  Amandemennya, 2008, Jakarta, Media Centre.
Watson,  Bill,  Multiculturalism:  Its  Strenth  and Weaknesses,  dalam  JPIPS,  No.23,  Tahun XIII, Desember 2004.