## IMPLEMENTASI PASAL 273 UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS DI JALAN RAYA
Oleh
Ferawati Royani 148

## Abstract
Human mobility and automobile goods are growing rapidly as a result of improved welfare  and  technological  advances  in  transportation.  This  has  resulted  in increased  frequency  of  traffic  accidents  with  victims  of  drivers  and  road  users. Users  of  two-wheeled  vehicles  are  more  at  risk  of  accidents  than  other transportation, traffic on the road is part of the daily activities of the community. Some  people  do  traffic  activities  to  get  to  the  place  of  activities  such  as  offices, schools, markets, attractions and so forth. Damaged road conditions  (holes) can lead to traffic accidents let alone not careful driving. Law Number 22 Year 2009 on Traffic and Road Transportation, The research method used in this research is by  using  normative  legal  research  method.  As  a  normative  legal  research.  the implementation  of  Article  273  of  Law  No.  22  of  2009  on  Road  Traffic  and Transportation  on  road  accidents  has  not  been  effective.  It  is  said  that  not  yet effective  Article  273  is  a  lot  of  accidents  due  to  damaged  roads  or  roads perforated but the traffic law has not been executed, when it is clearly regulated in Article 273 of Law No. 22 of 2009 on Traffic and Road Transport. Law no. 22 of  2009  is  unable  to  reflect  public  discipline  in  traffic  on  the  road,  because  it contains many unclear (unreasonable) concepts, does not have broad sociological support, does not fulfill the requirements of philosophical validity, even though it is juridically qualified.
Keywords: implementation and Law Enforcement
148 Ferawati Royani , Dosen Fakultas Hukum Universitas Dehasen Bengkulu

## A. Pendahuluan

## 1. Latar Belakang
Di  era  globalisasi  sekarang ini,  semua  orang  dengan  berbagai profesi dituntut untuk membuat pekerjaannya menjadi instan dan efesien.    Pesatnya  perkembangan  alat transportasi menjadikan suatu hal yang dimanfaatkan oleh masyarakat  banyak, sehingga  alat  transportasi  digunakan sebagai  penghematan  waktu,  untuk mengurangi tenaga  yang terkuras lebih banyak  dan  akan    membawa  profit lebih banyak bagi profesi tertentu yang sangat  mengandalkan  waktu  sebagai tolak ukur dari selesainya pekerjaan.
Manusia  adalah  mahluk  yang dinamis  dan  tidak  bisa  berdiam  diri dalam waktu lama, mereka selalu ingin bergerak  berpindah  dan  melakukan aktivitas.
Meskipun
aktivitas masyarakat sangat terbantu dan membawa sejumlah keuntungan,
kehadiran  kendaraaan  bermotor    juga
membawa konsekuensi lain
diantaranya  penyediaan  jalan  yang memadai, pengaturan pergerakan
kendaraan dan masalah kecelakaan. 149
Ketika kita berkendaraan berarti  kendaraan  telah  berinteraksi dengan  kendaraan  lain,  yang  pada prinsipnya  jalan  raya  adalah  milik bersama  jadi  dimulai  dari  pengendara dan fasilitas jalan harus baik dan ketika pelanggaran  itu  terjadi  menjadi  awal dari  kecelakaan,  yang  mendominasi terjadinya kecelakaan adalah kendaraan roda dua. 150
Masalah lalu lintas terus berkembang  menjadi  suatu  masalah yang  kian  kompleks  dan  menjadi bagian yang strategis dalam pembangunan  jangka  panjang. 151 Di negara yang berkembang seperti Indonesia,  masalah  lalu  lintas  cukup
149 Marye Agung, 2010. Selamat Berkendara  di  Jalan  Raya ,  ctk.  Pertama,  Raih Asa Sukses,Jakarta, hlm.4 150 Kabar Siang tentang Lalu Lintas. TV One. Tanggal 6-Mei-2013. Pukul 12:37 WIB 151 Masalah  lalu  lintas dalam http//masalah-lalu-lintas- indonesia.pdf . di akses pada tanggal 1 April 2013. Pukul  15.00 WIB
mendominasi penyebab kematian.
Perkembangan lalu lintas kendaraan, khususnya  roda  dua  itu  sendiri  dapat memberi  pengaruh  bagi  kehidupan masyarakat.  Sebagaimana  diketahui sejumlah  kendaraan  yang  beredar  dari tahun  ketahun  semakin  meningkat. Selain memenuhi kebutuhan masyarakat, hal ini juga dapat membawa pengaruh terhadap kecelakaan  lalu  lintas  yang  semakin sering  terjadi.  Agar  tidak  banyak terjadi  dampak  negatif    terhadap keamanan  lalu  lintas,  maka  dibuatlah aturan-aturan  lalu  lintas  sebagaimana diatur  dalam  Undang-Undang  No  14 tahun 1992 kemudian sekarang menjadi  Undang-Undang  No  22  tahun 2009  tentang  lalu  lintas.  Untuk terjamin terlaksananya peraturan dalam undang  undang  tersebut  polisi  lalu lintas  sebagai  aparat  penegak  hukum yang diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan dan
penertiban.
Salah  satu  permasalahan  lalu lintas yang perlu mendapatkan perhatian serius adalah kecelakaan lalu lintas,  yang  biasanya  selalu  berawal dari  adanya  pelanggaran  lalu  lintas .
Pengguna  kendaraan  roda  dua  ini sangat mendominasi, karena bentuknya yang  mudah  untuk  melewati  semua area dan harganya yang dapat dijangkau  oleh  orang  orang  yang bepenghasilan  menengah  ke  bawah, sehingga  dengan  hal  itu  banyak  sekali ragam pengguna jalan yang menggunakan  kendaraan  bermotor. Jumlah  kendaraan  bermotor  di  seluruh Indonesia telah mencapai lebih dari 20 juta,  yang  60%  adalah  sepeda  motor dan  sisanya  adalah  mobil.  Kendaraan sepeda motor digunakan sebagai kebutuhan dan sangat membantu untuk masyarakat  dari  semua  kalangan, namun  sepeda  motor  dipakai  oleh masyarakat  secara  tidak  wajar  dan
menyebabkan
pelanggaran lalu lintas. 152
Mobilitas  manusia  dan  barang
dengan
kendaraan bermotor berkembang  begitu  cepat  sebagai akibat  peningkatan  kesejahteraan  dan kemajuan  teknologi  transportasi.  Hal ini  berdampak  kepada  meningkatnya frekuensi kecelakaan lalu-lintas dengan korban pengemudi maupun masyarakat pemakai  jalan.  pengguna  kendaraan roda  dua  lebih  berisiko  mengalami kecelakaan dibandingkan dengan transportasi  lain,  lalu  lintas  di  jalan merupakan bagian dari akivitas keseharian masyarakat.
Sebagian
masyarakat melakukan kegiatan berlalu lintas untuk menuju ketempat beraktifitas  seperti  kantor,  sekolah, pasar,  obyek  wisata  dan  sebagainya. Kondisi  jalan  yang  rusak  (berlubang) dapat  mengakibatkan  kecelakaan  lalu lintas  apalagi  tidak  berhati-hati  dalam berkendara.
Undang-Undang Nomor 22 tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan Angkutan Jalan pada Pasal 273 ayat (1) Setiap  penyelenggara  Jalan  yang  tidak dengan  segera  dan  patut  memperbaiki Jalan  yang  rusak  yang  mengakibatkan Kecelakaan  Lalu  Lintas  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  24  ayat  (1) sehingga  menimbulkan  korban  luka ringan  dan/atau  kerusakan  Kendaraan dan/atau  barang  dipidana  dengan penjara  paling  lama  6  (enam)  bulan atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).  Ayat (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) mengakibatkan  luka  berat,  pelaku dipidana  dengan  pidana  penjara  paling lama  1  (satu)  tahun  atau  denda  paling banyak  Rp24.000.000,00  (dua  puluh empat juta rupiah). Ayat (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  mengakibatkan  orang  lain meninggal  dunia,  pelaku  dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  5
(lima)  tahun  atau  denda  paling  banyak Rp120.000.000,00  (seratus  dua  puluh
juta rupiah). Dan ayat
(4)
Penyelenggara Jalan yang tidak memberi  tanda  atau  rambu  pada  Jalan yang  rusak  dan  belum  diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat  (2)  dipidana  dengan  pidana penjara  paling  lama  6  (enam)  bulan atau denda paling banyak Rp1.500.000,00  (satu  juta  lima  ratus ribu rupiah).
Dari  Undang-Undang  Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan  Jalan  ada  pasal    mengatur adanya pertanggungjawaban pemerintah  terhadap  kecelakaan  akibat jalan  rusak.  Contohnya  jalan  yang berlubang atau rusak dikota Palembang banyak sekali, kita contohkan saja pada satu  titik  jalan  di  jalan  Plaju  arah kampus  Universitas  Muhammadiyah Palembang  yang  begitu  banyak  jalan berlubang yang kemudian dibor kembali  oleh  Petugas  pembuat  jalan,
namun  pada  kenyataannya  setelah dibor  bukannya  segera  diperbaiki malah dibiarkan berhari-hari, berminggu-minggu  bahkan  berbulan- bulan jalan  masih tetap berlubang atau rusak. Dengan hal ini dapat menyebabkan  terjadinya  kecelakaan tunggal  atau  tabrakan,  ini  juga  bisa menjadi  salah  satu  faktor  yang  dapat meningkatkan  intensitas  kecelakaan  di jalan.    Dengan  adanya  ini,  masyarakat sebenarnya  sudah  gerah,  jalan  yang rusak harusnya segera diperbaiki tetapi malah dibiarkan saja, khususnya dan di kota-kota  besar.  Angka  kepemilikan sepeda  motor  meningkat  tajam  dari tahun  ke  tahun.  Namun  sayangnya tidak diikuti dengan kesadaran berkendara yang baik, ditambah tingkat emosional yang makin memprihatinkan akibat kemacetan lalu lintas.
Ada beberapa data yang menunjukan  setiap  tahun    terjadi peningkatan  kecelakaan  lalu  lintas yang  terjadi  di  Indonesia.  Korban
meninggal  1.323  orang,  luka  berat
(1.676), dan luka ringan (2.400). 153
Ada  tiga  faktor  utama  yang menyebabkan terjadikanya  kecelakaan, pertama  adalah  faktor  manusia,  kedua adalah  faktor  kendaraan  dan  yang terakhir adalah faktor jalan. Dari faktor jalan  ini  lah  penulis  membahas penyebab  terjadinya  kecelakaan  lalu lintas,  dengan  melihat penerapan Undang-Undang Lalu lintas dan
pertanggungjawaban
pemerintah terhadap  kecelakaan  lalu  lintas.  Dari latar  belakang  di  atas    penelitian  ini berjudul “Implementasi  Pasal  273
Undang-Undang  No  22  Tahun  2009
Tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan
Jalan  Terhadap  Kecelakaan  Di
Jalan Raya
2. Permasalahan
Berdasarkan  latar  belakang  di
atas,  penulis  membatasi  masalah  yang akan  diangkat  dan  adapun  rumusan
153 http://palembangnews.com/index.php? option=com_content&view=article&id=90%3 Adalam-satu-hari-terjadi-5-7-kecelakaan-di- sumsel&catid=1%3Aberita&Itemid=6. Di akses  pada tanggal 2 Mei 2013. Pukul 22:30
permasalahannya adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana  Implementasi  pasal  273
Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang  lalu  lintas  dan  angkutan jalan  terhadap  kecelakaan  di  jalan raya?

## B. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan  dalam  penelitian  ini adalah dengan menggunakan metode  penelitian  hukum  normatif. Sebagai  penelitian  hukum  normatif, maka  penelitian  ini  termasuk kategori  tipe  penelitian  hukum bersifat deskriptif-preskriptif yang bertujuan menemukan solusi permasalahan (problem-solution) 154 .
Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa  pendekatan.  Pendekatan- pendekatan  yang  digunakan  di dalam  penelitian  hukum  adalah pendekatan  undang-undang (statute
154 Soerjono  Soekanto, Pengantar  Penelitian Hukum , UI Press, Jakarta, 2008, hal. 50-51
approach) ,  pendekatan  kasus (case approach) , pendekatan historis
(historical  approach) ,  pendekatan
komparatif (comparative  approach)
dan pendekatan konseptual
(conceptual    approach) 155 . Dari berbagai  pendekatan  di  atas,  maka penelitian ini menggunakan pendekatan  undang-undang (statute approach) dan  pendekatan  kasus
(case approach) .
Penelitian  ini  menggunakan bahan  hukum  primer,  bahan  hukum sekunder,  dan  bahan  hukum  tersier. Teknik  pengumpulan  bahan  hukum yang  dipergunakan  dalam  penelitian hukum    normatif    adalah    dilakukan dengan    melalui    kegiatan    studi pusataka,  studi dokumen,  dan  studi catatan  hukum.    Dalam    penyusunan penelitian  ini  pengumpulan  pustaka yang  dimaksud  tersebut  dilakukan  di perpustakaan, Selain itu
155 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana  Prenada  Media Group, Jakarta , 2010, hal. 93-95
pengumpulan  pustaka  juga  dilakukan melalui  media  cetak  dan  juga  media online ( website ).
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Implementasi  Pasal  273  Undang-
Undang  No  22  Tahun  2009  tentang lalu  lintas  terhadap  kecelakaan  di jalan raya.
Pengaruh  lingkungan  terhadap pengemudi  pada  jalan  bebas  hambatan akan  terasa  pada  kecepatan  kendaraan yang  lewat  di  sepanjang  jalan  tersebut. Lingkungan  jalan  menuntut  perhatian pengemudi, tuntutan ini bervariasi tergantung  dari  tempat  dan  waktu, karena  lingkungan  jalan  akan  berubah terhadap  waktu  dan  tempat.  Untuk memelihara  kesiagaan  secara  tetap selama mengemudi hampir jarang terjadi,  ada  kalanya  pada  saat  tertentu berada pada tahap kesiagaan yang tinggi, tetapi  untuk  waktu  yang  lain  relatif dalam  periode  yang  rendah  (lebih santai).
Hukum  akan  menjadi  berarti apabila  perilaku  manusia  dipengaruhi oleh  hukum  itu  sendiri  dan  apabila masyarakat menggunakan hukum menuruti  perilakunya,  sedangkan  di  lain pihak  efektivitas  hukum  berkaitan  erat dengan  masalah  kepatuhan  hukum sebagai  norma.  masyarakat  sebagai pelaku  dan  sebagai  korban  kecelakaan lalu  lintas  kian  bertambah  seiring dengan aturan dan Undang-Undang yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu
Undang-Undang  No  22  Tahun  2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dari  angka  kecelakaan  merupakan bentuk  adanya  sistem  yang  tidak berjalan dari yang sebagaimana mestinya. Masyarakat mempunyai peran yang  sangat  kuat  dalam  negara  sebagai penyeimbang  dari  kekuasaan  negara yang  menjalankan  tugas  dan  wewenang pemerintah  dalam  menjaga  kedamaian, keamanan dan ketertiban demi kepentingan bersama, karena masyarakat terlibat semua dalam segala bidang. Dan
melihat  dari  hasil  riset  efektifitas  Pasal 273 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi stabilitas keamanan, keselamatan,  ketertiban  dan    kelancaran lalu  lintas  di  jalan  raya  merupakan interaksi  serta  kombinasi  dua  atau  lebih faktor yang saling mempengaruhi situasi lalu  lintas  meliputi  faktor  manusia, faktor kendaraan, faktor jalan, dan faktor lingkungan.
Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai karakteristik dan keunggulan  sendiri  perlu  dikembangkan dan  dimanfaatkan.  Pengembangan  lalu lintas  dan  angkutan  jalan  yang  ditata dalam  suatu  kesatuan  sistem,  dilakukan dengan mengintegrasikan dan mendinamiskan  unsur-unsurnya  yang terdiri  dari  jaringan  transportasi  jalan, kendaraan  beserta  pengemudinya,  serta peraturan-peraturan, prosedur dan metode sedemikian rupa sehingga terwujud  satu  totalitas  yang  lebih,
berdaya  guna  dan  berhasil  guna.
Pembaharuan  di  bidang  hukum  salah satunya  perwujudannya  adalah  dengan memuat  Undang-Undang  No.  22  Tahun
2009. Namun dengan dibuatnya
Undang-Undang  ini  ternyata  banyak menimbulkan  reaksi  terhadap  Undang- Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya  dari  kalangan  masyarakat,  ahli hukum  atau  disiplin  ilmu  lainnya.  Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi Undang-Undang
dimasyarakat, sehingga masyarakat menanggapi Undang-Undang ini dengan rasa terkejut yang amat sangat di tambah lagi  dengan  ketentuan  pidana  denda yang  sangat  menyulitkan  bagi  kalangan masyarakat banyak.
Lawrence  M.  Friedman  melihat bahwa  keberhasilan  penegakan  hukum selalu  menyaratkan  berfungsinya  semua komponen  system  hukum.  Menurut Lawrence  Meir  Friedman,  seorang  ahli sosiologi hukum dari Stanford
University ,  ada  tiga  elemen  utama  dari sistem hukum ( legal system ) yaitu:
1.  Struktur  Hukum
( Legal Structure )
2.  Isi  Hukum  ( Legal Substance )
3.  Budaya  Hukum
( Legal Culture ) Menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya Penegakan  hukum  bergantung  pada Substansi Hukum, Struktur
Hukum/Pranata  Hukum  dan  Budaya Hukum.  Yang  pertama : Substansi Hukum  dalam  teori  Lawrence  Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial  yang  menentukan  bisa  atau tidaknya  hukum  itu  dilaksanakan. Substansi  juga  berarti  produk  yang dihasilkan  oleh  orang  yang  berada dalam  sistem  hukum  yang  mencakup keputusan  yang  mereka  keluarkan, aturan  baru  yang  mereka  susun. Substansi  juga  mencakup  hukum  yang hidup  ( living  law ),  bukan  hanya  aturan
yang  ada  dalam  kitab  Undang-Undang
( law books ). Sebagai negara yang masih menganut sistem Civil Law Sistem atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagaian peraturan PerUndang- Undangan juga telah menganut
Common Law Sistem atau Anglo Sexon ) dikatakan  hukum  adalah  peraturan- peraturan  yang  tertulis  sedangkan peraturan-peraturan  yang  tidak  tertulis bukan  dinyatakan  hukum.  Sistem  ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia.  Salah  satu  pengaruhnya adalah  adanya  asas  Legalitas  dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu
perbuatan pidana  yang  dapat  di  hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”.  Sehingga  bisa  atau tidaknya  suatu  perbuatan  dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan PerUndang-Undangan. Teori Lawrence Meir Friedman yang Kedua yaitu
Struktur  Hukum/Pranata  Hukum teori  Lawrence  Meir  Friedman  hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang  menentukan  bisa  atautidaknya hukum  itu  dilaksanakan  dengan baik.  Struktur  hukum  berdasarkan Undang-Undang  No.  8  Tahun  1981 meliputi    mulai  dari  Kepolisian, Kejaksaan,  Pengadilan  dan  Badan
Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh Undang-
Undang. Sehingga dalam
melaksanakan  tugas  dan  tanggung jawabnya  terlepas  dari  pengaruh kekuasaan pemerintah
dan pengaruh-pengaruh lain.
Terdapat adagium yang menyatakan “ fiat  justitia  et  pereat  mundus ” meskipun  dunia  ini  runtuh  hukum harus  ditegakkan.    Hukum  tidak dapat  berjalan  atau  tegak  bila  tidak ada  aparat  penegak  hukum  yang
kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan Perundang-
Undangan  bila  tidak  didukung dengan aparat  penegak hukum  yang baik  maka  keadilan  hanya  angan- angan. 156 Teori Lawrence Meir
Friedman  yang  Ketiga:  Budaya Hukum:  Kultur  hukum  menurut Lawrence  Meir  Friedman  adalah sikap  manusia  terhadap  hukum  dan sistem  hukum-kepercayaan,  nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum  adalah  suasana  pemikiran sosial  dan  kekuatan  sosial  yang menentukan bagaimana hukum
digunakan, dihindari,
atau disalahgunakan. Budaya hukum erat
kaitannya  dengan  kesadaran  hukum masyarakat.
Semakin tinggi
kesadaran  hukum  masyarakat  maka akan  tercipta  budaya  hukum  yang baik  dan  dapat  merubah  pola
156 Soerjono Soekanto, opcit. hlm 18.
pikir masyarakat  mengenai  hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap  hukum  merupakan  salah satu indikator berfungsinya hukum.
Hubungan  antara  tiga  unsur sistem  hukum  itu  sendiri  tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur  diibaratkan  seperti  mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan  dan  dihasilkan  oleh mesin,  sedangkan  kultur  hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan  untuk menghidupkan dan  mematikan  mesin  itu,  serta memutuskan  bagaimana  mesin  itu digunakan. Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan  dalam  mengukur proses penegakan hukum di Indonesia.  Polisi  adalah  bagian  dari struktur  bersama  dengan  organ jaksa, hakim, advokat,  dan lembaga permasyarakatan.  Interaksi  antar
komponen  pengabdi  hukum  ini menentukan  kokoh  nya  struktur hukum.  Walau  demikian,tegaknya hukum  tidak  hanya  ditentukan  oleh kokohnya  struktur,  tetapi  juga terkait  dengan  kultur hukum  di dalam masyarakat.
Namun  demikian,  hingga kini  ketiga  unsur  sebagaimana dikatakan  oleh  Friedman  belum dapat terlaksana dengan baik, khususnya  dalam  struktur  hukum dan budaya hukum. Sebagai contoh, dalam  struktur  hukum,  Anggota polisi  yang  diharapkan  menjadi penangkap  narkoba,  polisi  sendiri ikut terlibat dalam jaringan narkoba. Demikian halnya para jaksa, sampai saat  ini  masih  sangat  sulit  mencari jaksa  yang  benar-benar  jujur  dalam menyelesaikan perkara. Senada dengan  M.  Friedman,  Sajtipto Rahardjo menyebutkan bahwa berbicara  soal  hukum  padadasarnya tidak  dapat  dipisahkan  dari  asas-
asas  paradigma  hukum  yang  terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum.
Tingkat efektivitas hukum juga ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat kepatuhan warga masyarakat terhadap  aturan  hukum  yang  telah dibuat.  Namun  demikian  meskipun sebuah  aturan  yangditaati  dapat dikatakan efektif, derajat keefektivannya  masih  bergantung pada  kepentingan  mentaatinya.  Jika ketaatan  masyarakat  terhadap  suatu aturan  hukum  karena  kepentingan yang bersifat compliance (takut sanksi),  maka  derajat  ketaatannya dinilai  sangat  rendah.  Berbeda ketika ketaatannya berdasarkan kepentingan yang bersifat internalization, yakni ketaatan karena  aturan  hukum  tersebut, benar-benar  cocok  dengan  nilai intrinsik  yang  dianutnya,  maka derajat  ketaatan  seperti  inilah  yang
merupakan derajat ketaatan
tertinggi..
Teori tanggung jawab Tanggung  jawab  secara etimologi adalah kewajiban
terhadap  segala  sesuatunya  atau fungsi  menerima  pembebanan sebagai  akibat  tindakan  sendiri atau pihak lain. Sedangkan
pengertian tanggung jawab menurut  Kamus  Besar  Bahasa
Indonesia  adalah  suatu  keadaan
wajib menanggung segala sesuatunya  (jika  terjadi  sesuatu dapat  dituntut,  dipersalahkan,
diperkarakan dan sebagainya). 157 Adapun teori yang
digunakan dalam melakukan penelitian ini menggunakan
Teori  Tanggung  Jawab.  Menurut Hans  Kelsen  dalam  teorinya
157 Departemen  Pendidikan
Nasional, Kamus  Besar  Bahasa Indonesia ,  Balai  Pustaka,  Jakarta, 2002, hlm. 113
tentang  tanggung  jawab  hukum menyatakan  bahwa:  seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa  dia  memikul  tanggung jawab  hukum,  subyek  berarti bahwa  dia  bertanggung  jawab atas  suatu  sanksi  dalam  hal perbuatan  yang  bertentangan.
Hans
Kelsen selanjutnya membagi  mengenai  tanggung jawab terdiri dari: 158
a.  Pertanggung  jawaban  individu yaitu seorang individu
bertangung      jawab  terhadap pelanggaran yang
dilakukannya sendiri;
b.  Pertanggung  jawaban  kolektif berarti bahwa seorang individu  bertanggung  jawab atas  suatu  pelanggaran  yang dilakukan oleh orang lain.
158 Hans Kelsen sebagaimana  diterjemahkan  oleh
Raisul  Mutaqien, Teori  Hukum
Murni, Nuansa  &  Nusamedia, Bandung, 2006,  hlm. 140
Dilanjutkan oleh teori
Tanggung  Jawab  Pemerintahan
adalah kewajiban penataan hukum  ( compulsory  compliance ) dari Negara atau Pemerintah atau Pejabat  Pemerintah  atau  Pejabat lain  yang  menjalankan  fungsi Pemerintahan sebagai akibat adanya suatu keberatan, gugatan, judicial  review ,  yang  diajukan oleh seseorang, masyarakat,
badan hukum perdata baik melalui  penyelesaian  Pengadilan atau  di  luar  Pengadilan  untuk pemenuhan berupa: 159
a. Pembayaran  sejumlah  uang
(subsidi,  ganti  rugi,  tunjangan,
dsb)
b. Menerbitkan atau membatalkan/mencabut suatu keputusan atau peraturan
159 Asep Warlan Yusuf dalam http://lbh.unpar.ac.id/radio-chevy-103- 5fm/tanggung-jawab-Negara-Pemerintahan-dalam- pelayanan-publik/ , diakses tanggal 2 Mei 2013. Pukul 23.36
c. Tindakan-tindakan  lain  yang merupakan pemenuhan kewajibannya, misalnya untuk melakukan pengawasan yang lebih efektif dan efisien, mencegah  adanya  bahaya bagi manusia maupun lingkungan, melindungi harta benda warga, mengelola  dan  memelihara sarana  dan  prasarana  umum, mengenakan  sanksi  terhadap suatu pelanggaran dan sebagainya.
Teori ini memberikan pemahaman  secara  singkat dan jelas sehingga memberikan kemudahan bagi penulis untuk
dimengerti,    sebagaimana teori ini sebagai pisau
analisis yang digunakan oleh
penulis dan digunakan
sebagai  bahan  pendukung terhadap penulisan tesis.

## 1. Teori Penegakan Hukum
Proses  penegakan  hukum, dalam pandangan Soerjono
Soekanto, 160 dipengaruhi  oleh  lima faktor yaitu:
1.      Hukumnya  sendiri,  yang
dalam  hal  ini  hanya  terbatas
pada Undang– Undang. Faktor  hukumnya  sendiri yang harus
menjadi
persyaratan  utama  adalah mempunyai  cukup  kejelasan makna  dan  arti  ketentuan, tidak  adanya  kekosongan karena  belum  ada  peraturan pelaksanaanya, peraturan tersebut sinkron secara vertikal dan horizontal sehingga mengurangi
160 Soerjono  Soekanto, Penegakan  Hukum , BPHN & Binacipta, Jakarta, 1983, hlm. 15
luasnya  interprestasi  petugas hukum.
2.    Penegak  hukum  secara
sosiologis, antara hukum dan pelaksana hukum merupakan dua hal yang berbeda hukum termasuk perundang– undangan  dan  berbagai  azas hukum  yang  mendasarinya merupakan suatu yang abstrak, sebaliknya peningkatan hukum termasuk bekerjanya
Pengadilan  merupakan  suatu
yang konkret.
3.        Sarana  dan  fasilitas,  dalam
penegakan hukum  lalu lintas khususnya sarana dan fasilitas  jalan  dijalan  raya harus  baik  dan  memenuhi syarat  yang  layak,  kemudian rambu-rambu lalu lintas dijalan harus lengkap.
4.  Masyarakat  adalah  suatu organisasi manusia yang
saling berhubungan satu sama lain, sedangkan kebudayaan  adalah  suatu sistem normal dan nilai yang teorganisasi menjadi pegangan  bagi  masyarakat tersebut. 5.      Kebudayaan  yakni  hasil
karya,  cipta  dan  rasa  yang didasarkan pada karsa
manusia  di  dalam  pergaulan hidup.  Faktor  masyarakat dan kebudayaan ini memegang  peranan  sangat penting,  hal  ini  berkaitan dengan taraf kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat. Kesadaran hukum merupakan suatu proses yang mencakup unsur pengetahuan hukum, pemahaman  hukum,  sikap
hukum dan perilaku hukum.
Teori  Soerjono  Soekanto  ini dipakai  oleh  penulis,  dikarenakan oleh teori ini selain mudah dipahami, terdapat unsur-unsur yang menurut penulis sangat mempengaruhi  penegakan  hukum terhadap  efektivitas  hukum,  yaitu bagi penulis masyarakat dan kebudayaan yang tidak dapat dipisahkan dan memiliki keterkaitan satu sama lain. Teori dari  Soerjono Soekanto  memperkuat  penelitian tesis  yang  ditulis  oleh  penulis  serta teori  ini  dapat  kita  lihat  di kehidupan sehari-hari.
Secara garis besarnya masyarakat tidak mengetahui bahwa dalam  Pasal  273  Undang-Undang No  22  Tahun  2009  tentang  Lalu Lintas  ini  ada  perlindungan  korban terhadap kecelakaan yang diakibatkan  jalan  rusak  dan  tidak diberikan  rambu-rambu  atau  tanda ada perbaikan jalan.
Mengenai  faktor  lingkungan fisik  yang  dapat  menyebabkan terjadinya  kecelakaan  lalu  lintas pada pengendara sepeda motor. a. Jalan berlubang
Jalan  berlubang  adalah  kondisi dimana  permukaan  jalan  tidak rata  akibat  adanya  cekungan  ke dalam yang memiliki kedalaman dan diameter yang tidak berpola, ini  disebabkan  sistem  pelapisan
yang kurang sempurna. Kecelakaan  lalu  lintas  pada
sepeda  motor  yang  disebabkan
jalan berlubang kebanyakan dikarenakan
pengendara berusaha  menghindari  lubang secara tiba-tiba dalam kecepatan tinggi. Contoh lain adalah ketika roda ban sepeda motor melewati lubang  yang  berdiameter  dan kedalaman  yang  cukup  besar
sehingga mengganggu pengendara menjaga
keseimbangan  dan  kemampuan mengontrol sepeda motornya.
b. Jalan rusak
Jalan  rusak  adalah  kondisi dimana  permukaan  jalan  tidak mulus  yang  disebabkan  karena jalan  belum  diaspal,  jalan  yang terdapat  bebatuan,  kerikil  atau material  lain  yang  berada  di permukaan jalan yang mengganggu  ketika  berkendara, dan  jalan  aspal  yang  sudah mengalami kerusakan. Jalan yang  rusak  dapat  mengurangi kontrol  dalam  berkendara  dan mengganggu keseimbangan pengendara sepeda motor, untuk itu pengendara sebaiknya mengurangi kecepatannya ketika  melewati  jalan  dengan kondisi rusak.
c. Jalan licin atau basah
Permukaan  jalan  yang  licin dapat  disebabkan  oleh  cuaca (hujan/tidak)  maupun  material
lain  yang  menutupi  permukaan jalan  seperti  tumpahan  minyak, lumpur,  ataupun  tanah  yang basah karena tersiram air hujan.
Penegakan  hukum  pada
hakikatnya mengandung supremasi  nilai  substansial,  yaitu keadilan.  Nilai  keadilan  yang didambakan ialah nilai yang sesuai dengan Pancasila sebagai falsafah bangsa  Indonesia  merupakan  nilai yang  dapat  memelihara  dan mempertahankan  keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu di satu pihak, dan kepentingan masyarakat lain di lain  pihak.  Nilai  keadilan  inilah yang  merupakan  nilai  yang terpenting  dari  setiap  peraturan perundang-perundangan,  dengan kata  lain,  kaidah-kaidah  hukum  itu tidak  hanya  merupakan  kaidah yang sah (yang mempunyai validity saja),  akan  tetapi  juga  merupakan
kaidah yang adil ( harus mempunyai value ).
D. Penutup

## 1.  Kesimpulan
Dari hasil penelitian dan
pengamatan implementasi Pasal 273 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan Jalan  terhadap  kecelakaan  di  jalan raya  belum  efektif.  Dikatakan belum  efektif  Pasal  273  ini  banyak terjadi kecelakaan akibat jalan rusak atau jalan berlubang tetapi Undang- Undang lalu lintas belum dijalankan,  padahal  sudah  jelas diatur  dalam  Pasal  273  Undang- Undang  No  22  Tahun  2009  tentang Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan. Sebagaimana  Setiap  penyelenggara Jalan  yang  tidak  dengan  segera  dan patut memperbaiki jalan yang rusak yang  mengakibatkan  kecelakaan lalu  lintas  akan  dikenakan  sanksi yang tegas dan penyelenggara Jalan yang  tidak  memberi  tanda  atau
rambu  pada  Jalan  yang  rusak  dan belum  diperbaiki  akan  dikenakan sanksi.  Dilihat  dari  fakta  lapangan banyak  jalan  yang  rusak  dan  tidak segera diperbaiki, bahkan walaupun diperbaiki  dibiarkan  berlama-lama dan tidak memberikan rambu-rambu peringatan.  Hal  ini  mengakibatkan terjadi  kecelakaan  lalu  lintas  dan tidak adanya pertanggung jawaban.
Undang-Undang  No.  22  Tahun 2009  tidak  mampu  mempolakan disiplin  masyarakat  dalam  berlalu lintas  di  jalan,  sebab  banyak mengandung  konsep  yang  tidak jelas  (tidak  logis),  tidak  mendapat dukungan masyarakat luas
(sosiologis),  tidak  memenuhi  syarat
berlakunya secara filosofis,
walaupun  secara  yuridis  memenuhi syarat.
2. Saran
Adapun saran dari penulis adalah:
1. Untuk  pemerintah  dan  aparat
penegak hukum diharapkan
memaksimalkan penegakan hukum,  memberikan  tindakan yang  jelas  dan  berpihak  pada masyarakat
2. Diharapkan masyarakaat berpartisipasi dalam
mewujudkan  penerapan  Pasal 273  Undang-Undang  No  22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

## E . DAFTAR PUSTAKA

## 1. BUKU
Alamsyah,  Alik  Ansyori.  2003. Rekayasa Lalu Lintas . Malang : UMM Press.
Barda  Nawawi  Arief.  2008. Masalah
Penegakan  Hukum  Pidana  dalam
Penanggulangan Kejahatan, Jakarta:Kencana  Prenada  Media Group.
Black,  J.A.  1981. Urban  Transport Planning:  Theory  and  Practice .
London : Cromm Helm
Cecil RE, 2011, Penegak Hukum Lalu Lintas .
Bandung : Nuansa Cendikia.
Hans  Kelsen  sebagaimana  diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, 2006, Teori
Hukum Murni, Nuansa &
Nusamedia: Bandung.
Lawrence  M  Friedman.  2001. American
Law  An  Introduction .  Jakarta:  PT
Tatanusa.
Lili  Rasjidi,  1992, Dasar-dasar  Filsafat
Hukum , Bandung: Alumni.
Lili  Rasjidi,  1991, Filsafat  Hukum  Apakah
Hukum  Itu? ,  Bandung:  Remaja
Rosdakarya.

## PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
Peraturan  Pemerintah  No.  43  Tahun  1993

## Tentang Prasarana dan Lalu Lintas

## KAMUS
Departemen  Pendidikan  Nasional,  2002,
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia ,
Balai Pustaka, Jakarta.
Poerwadarminta,  1976, Kamus  Umum Bahasa Indonesia , Jakarta: Balai Pustaka.

## INTERNET
Teori Hans Kelsen dalam http://tyokronisilicus.wordpress.co
m/2011/11/04/teori-hans-kelsen- mengenai pertanggungjawaban-
hukum/ ,  diakses  tanggal  2  Mei 2013. Pukul 23.0