## Penegakan Hukum Sertifikasi Halal Rumah Potong Hewan
Cita Ayu Alfioni Wenovita cita.ayu.alfioni-2017@fh.unair.ac.id Universitas Airlangga

## Abstract
Indonesia is densely populated country with majority of Musims. One of the obligations of a Muslim is to eat halal food. Various food products cause various problems. One of them is the presence of a mixture of haram substances into food products. So it is necessary to have halal certification for the product before it is marketed to the public. Including cut meat products, it must be ascertained whether the slaughter is in accordance with Islamic law or not. Most of the cut meat that is scattered in various regions in Indonesia comes from the slaughterhouse services. The number of slaughterhouses scattered in Indonesia is not balanced with the implementation of halal certification. Even though the existence of halal certification provides legal guarantees and protection. Based on this, it is necessary to enforce halal certification law by the community, business actors and also the government. Keywords: Halal Certification; Consumer Protection; Slaughterhouse.

## Abstrak
Indonesia  merupakan  negara  dengan  padat  penduduk  dengan mayoritas  beragama  Islam.  Salah  satu  kewajiban  seorang  Muslim adalah  mengonsumsi  makanan  yang  halal.  Produk  makanan  yang beragam menimbulkan berbagai permasalahan. Salah satunya adalah adanya  campuran  zat  haram  ke  dalam  produk  makanan.  Sehingga diperlukan  adanya  sertifikasi  halal  terhadap  produk  sebelum dipasarkan kepada masyaakat. Termasuk pula produk daging potong, harus  dipastikan  apakah  penyembelihannya  sudah  sesuai  syariat Islam atau belum. Daging potong yang tersebar berbagai wilayah di Indonesia  sebagian  besar  berasal  dari  jasa  Rumah  Potong  Hewan. Banyaknya Rumah Potong Hewan yang tersebar di Indonesia, tidak diimbangi  dengan  pelaksanaan  sertifikasi  halal.  Padahal  dengan adanya  sertifikasi  halal  memberikan  jaminan  dan  perlindungan hukum  bagi  konsumen.  Pelanggaran  terhadap  sertifikasi  halal termasuk  bentuk  pelanggaran  terhadap  perlindungan  konsumen. Berdasarkan  hal  tersebut  diperlukan  adanya  penegakan  hukum sertifikasi halal oleh masyarakat, pelaku usaha dan juga pemerintah. Kata Kunci: Sertifikasi  Halal;  Perlindungan  Konsumen;  Rumah Potong Hewan.

## Jurist-Diction
Volume 4 No. 4, Juli 2021
How to cite: Cita Ayu Alfioni Wenovita, ‘Penegakan Hukum Sertifikasi Halal Rumah Potong Hewan’ (2021) Vol. 4 No. 4 Jurist- Diction.
Histori artikel: Submit 1 Mei 2021; Diterima 15 Juni 2021; Diterbitkan 1 Juli 2021.
DOI:
10.20473/jd.v4i4.28452 p-ISSN: 2721-8392 e-ISSN: 2655-8297
Copyright © 2021 Cita Ayu Alfioni Wenovita

## 1358 Cita Ayu: Penegakan Hukum Sertifikasi...

## Pendahuluan
Indonesia merupakan negara dengan padat penduduk. Hal tersebut menjadikan kebutuhan terhadap barang dan/atau jasa setiap konsumen menjadi beragam. Produk yang dikonsumsi masyarakat tidak hanya berupa makanan dan minuman, termasuk pula obat, kosmetik, pelayanan jasa dan lain sebagainya. Dalam melakukan kegiatan ekonomi selalu melibatkan antara pelaku usaha dan konsumen. Konsumen memiliki kedudukan  yang  lemah  dibandingkan  dengan  pelaku  usaha  karena  konsumen sebagai pihak yang tidak mengetahui apa saja bahan yang terdapat dalam produk yang  ia  konsumsi,  ia  juga  tidak  mengetahui  bagaimana  proses  pembuatannya, pengemasannya dan lain sebagainya. Berdasarkan hal tersebut, konsumen berhak mendapatkan perlindungan hukum terhadap hak-haknya sebagai konsumen.
Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Diantara kewajiban seorang Muslim adalah memakan makanan yang halal, sebagaimana telah Allah tetapkan di dalam QS. Al-Baqarah:168-169 1 yang artinya:
“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di  bumi,  dan  janganlah  kamu  mengikuti  langkah-langkah  syaitan;  karena sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui”.
Diantara makanan yang halal terdapat makanan yang haram. Namun dengan kasih sayang Allah kepada makhluk-Nya, Allah menyediakan lebih banyak makanan yang halal daripada makanan yang haram. Yang termasuk makanan haram sebagaimana telah Allah firmankan di dalam QS. Al-Maidah:3 yang artinya:
“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi dan (daging) hewan  yang  disembelih  bukan  atas  (nama)  Allah,  yang  tercekik,  yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala…”
Selain yang telah disebutkan di dalam QS. Al-Maidah:3 terdapat benda-benda lain yang Allah haramkan atas manusia yang diatur di dalam Al-Qur’an dan Sunnah.
1 Abu  Minhal,  ‘Asas  Penetapan  Halal  dan  Haram  dalam  Islam’(Almanhaj,  2012)  https:// almanhaj.or.id/3879-asas-penetapan-halal-dan-haram-dalam-Islam.html    dikunjungi  pada  15  Juni 2020.
Mengonsumsi makanan yang halal berkaitan dengan akidah dan keimanan umat Islam sehingga negara berkewajiban untuk menfasilitasi masyarakatnya untuk melaksanakan syariat di dalam agamanya. 2 Negara telah menjamin hak beragama di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yaitu pada Pasal 29 ayat (2) menyatakan bahwa pada intinya Negara Indonesia menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. 3
Salah satu produk yang paling banyak dikonsumsi masyarakat adalah produk makanan, karena makanan merupakan kebutuhan pokok manusia. Produk makanan yang hampir tersebar di seluruh wilayah Indonesia adalah produk makanan berupa daging potong, baik itu daging ayam, daging sapi, daging kambing dan sebagainya Salah satu distributor daging potong adalah Rumah Potong Hewan yang disingkat dengan  RPH. Berdasarkan  Pasal  1  angka  2  Peraturan  Menteri  Pertanian  Nomor 13 Tahun 2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (Meat Cutting Plant ) yang dimaksud dengan Rumah Potong Hewan  yaitu  Rumah  Potong  Hewan  yang  selanjutnya  disingkat  RPH,  adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum.
RPH  merupakan  tempat  pemotongan  hewan  dengan  skala  yang  besar. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, Tahun 2019 jumlah sapi yang dipotong di RPH seluruh Indonesia sebanyak 1.102.256 ekor. 4 Banyaknya jumlah sapi yang dipotong menunjukkan bahwa banyak pula daging potong yang didistribusikan kepada masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, produk daging potong yang berasal dari RPH perlu mendapat jaminan dari pelaku usaha berupa adanya sertifikat halal pada jasa RPH tersebut. Dengan adanya sertifikat halal, menunjukkan
2 Zulham, Peran Negara dalam Perlindungan Konsumen Muslim terhadap Produk Halal (Kencana 2018).[13].
3 Syafrida, ‘Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Memberi Perlindungan dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim’ (2016) 7 ADIL Jurnal Hukum.[160].
4 Badan Pusat Statistik, ‘Jumlah Ternak yang dipotong di Rumah Potong Hewan Menurut Provinsi  dan  Jenis  Ternak,  2009-2019’,  (Badan  Pusat  Statistik,  2019) https://www.bps.go.id/ linkTableDinamis/view/id/914 dikunjungi pada 11 Desember 2020.

## 1360 Cita Ayu: Penegakan Hukum Sertifikasi...
bahwa RPH tersebut telah melalui proses sertifikasi halal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan produk daging potong tersebut sudah disembelih sesuai syariat Islam.
Wajibnya memiliki sertifikat halal pada setiap produk yang beredar, masuk dan  diperdagangkan  di  Indonesia  diatur  dalam  Pasal  4  Undang-Undang  Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Salah satu pentingnya sertifikasi halal dan pemberian labelisasi halal pada suatu produk dan/atau jasa adalah agar hak  konsumen  atas  informasi  yang  benar,  jelas  dan  jujur  mengenai  kondisi  dan jaminan barang dan/atau jasa dapat terlindungi secara layak dan memadai. 5 Terkait pelaksanaan sertifikasi halal, berdasarkan informasi yang diperoleh Penulis dalam wawancara pendahuluan yang dilakukan pada Rumah Potong Hewan Ayam yang berada  di  daerah  tempat  tinggal  Penulis,  bahwa  Rumah  Potong  Hewan  tersebut belum  memiliki  sertifikasi  halal.  Padahal  masyarakat  banyak  yang  mengambil ayam potong dari RPH tersebut untuk dijual kembali dan untuk konsumsi pribadi.
Beranjak  dari  hal  tersebut,  timbul  kekhawatiran  dalam  diri  Penulis  bahwa
penyembelihan  ayam  potong  dari  RPH  tersebut  tidak  dilakukan  sesuai  syariat Islam  sehingga  status  ayam  potong  tersebut  menjadi  haram  untuk  di  konsumsi. Tidak adanya sertifikat halal menunjukkan bahwa RPH tersebut belum melakukan sertifikasi  halal.  Sehinggga  hak  atas  keamanan,  kenyamanan  dan  keselamatan dalam mengonsumsi produk telah dilanggar oleh pelaku usaha. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak melakukan kewajibannya dalam mengurus sertifikasi  halal  sekaligus  telah  melanggar  hak  konsumen.  Sehingga  timbul  isu hukum yaitu penegakan hukum sertifikasi halal masih belum optimal.

## Metode Penelitian
Artikel ini dibuat berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis. Penelitian yang  digunakan  penulis  adalah  penelitian  hukum  normatif.  Penelitian  hukum normatif  yaitu  suatu  penelitian  yang  menghasilkan  penjelasan  yang  sistematis
5 Kayus  Kayowuan  Lewoleba et al ,  ‘Pertanggungjawaban  Produk  Oleh  Pelaku  Usaha Terhadap Labelisasi Halal Pada Produk Olehan Impor’ (2018) 11 Arena Hukum.[318].
mengenai  norma-norma  hukum  yang  mengatur  suatu  kategori  hukum  tertentu, menganalisis hubungan antar norma hukum dan mengaitkannya dengan isu hukum yang  dibahas.  Pendekatan  yang  digunakan  penulis  berupa  pendekatan  peraturan perundang-undangan (statute approach) dan  pendekatan  konseptual (conceptual approach). Pendekatan  undang-undang (statute approach) dilakukan  dengan menelaah  semua  undang-undang  dan  regulasi  yang  terkait  dengan  isu  hukum. 6
Sedangkan pendekatan konseptual (conceptual approach). beranjak dari pandangan- pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. 7

## Urgensi Sertifikasi Halal Rumah Potong Hewan
Manusia  hidup  di  dunia  terikat  secara  mutlak  dengan  hukum  yang  telah ditetapkan  Allah  dan  Rasul-Nya.  Syariat  Islam  telah  memerintahkan  bahwa manusia wajib memakan makanan yang halal dan baik. Salah satu dalil Al-Quran terkait  perintah  memakan  makanan  yang  halal  dan  baik  terdapat  dalam  QS.  Al- Baqarah:168-169.  Dalam  tafsir  as-Sa’di  dijelaskan  bahwa  makanan  yang  halal artinya yang dihalalkan untuk dikonsumsi manusia, segala sesuatu yang diizinkan oleh Allah Ta’ala bukan barang yang diharamkan atau didapatkan melalui cara yang haram contohnya makanan atau rezeki yang diperoleh dengan cara mencuri dan lain sebagainya. 8 sedangkan yang dimaksud dengan makanan yang baik adalah makanan tersebut suci, tidak menjijikkan, tidak najis dan bukan makanan yang buruk lagi kotor seperti darah, bangkai, daging babi dan barang lain yang memiliki sifat buruk.
Hikmah  manusia  dilarang  memakan  makanan  yang  diharamkan  adalah manusia dihindarkan memakan sesuatu yang buruk. Karena pada dasarnya apa yang diharamkan Allah adalah sesuatu yang buruk dan membahayakan bagi kesehatan jasmani dan rohani manusia. Hal ini menunjukkan bahwa setiap perintah dan larangan serta hukum yang telah Allah tetapkan bagi hamba-Nya adalah hukum yang terbaik.
6 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Prenada Media 2017).[20].
7 ibid. [135].
8 Tafsir web, ‘Tafsir Al-Qur’an’ https://tafsirweb.com/650-quran-surat-al-baqarah-ayat-168. html dikunjungi pada 1 November 2020.

## 1362 Cita Ayu: Penegakan Hukum Sertifikasi...
Karena Allah yang telah menciptakan manusia, Allah yang Maha Mengetahui apa yang  dibutuhkan  manusia.  Demikianlah  diantara  keistimewaan  syariat  Islam, karena bersumber dari Allah Azza wa Jalla, Dzat Yang Maha Bijaksana (Al-Hakim) dan Maha Mengetahui (Al-‘Alim) akan segala kemaslahatan bagi hamba. 9
Dalam menyikapi hukum yang telah Allah tetapkan, manusia tidak memiliki pilihan lain kecuali dengan mendengar dan taat pada hukum yang telah Allah dan Rasul-Nya  tetapkan. Berhukum  pada  hukum  Allah  dan  Rasul-Nya  merupakan perwujudan  dari  iman  yang  benar.  Iman  yang  benar  yaitu  berhakim  kepada Kitabullah dan Sunnah Rasulullah serta menerima hukumnya dengan tunduk dan ridha. 10 Dalilnya terdapat dalam QS. An-Nur: 51 11 yang artinya bahwa:
“Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin, bila mereka dipanggil kepada Allah  dan  rasul-Nya  agar  rasul  menghukum  (mengadili)  di  antara  mereka ialah ucapan. “Kami mendengar, dan kami patuh”. Dan mereka itulah orang- orang yang beruntung”.
Diantara urgensi memakan makanan yang halal bagi seorang Muslim adalah:
a.  Makanan  yang  halal  adalah  salah  satu  sebab  terkabulnya  do’a,  sebagaimana terdapat  dalam  hadist  Nabi  Shallallahu  ‘alaihi  wa  sallam  dari Abu  Hurairah beliau bersabda: 12
“…Padahal,  makanannya  dari  barang  yang  haram,  minumannya  dari  yang haram, pakaiannya dari yang haram dan diberi makan dari yang haram, maka bagaimanakah  Allah  akan  memperkenankan  do’anya?  (HR.  Muslim  no. 1015)”.
b.  Rizki dan makanan halal mewariskan amalan sholeh, sebagaimana dalam QS. Al-Mu’minun: 51 yang artinya:
“ Hai  rasul-rasul,  makanlah  dari  makanan  yang  thoyyib  (yang  baik),  dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan ”.
9 Abu Minhal, Loc. Cit.
10 Syaikh  Muhammad  at-Tamimi,  ‘ Kitab  at-Tauhid’ Terjemahan  M. Yusuf  Harun,  (Darul Haq, 2018). [138].
11 Tafsir web, ‘Tafsir Al-Qur’an’ https://tafsirweb.com/6179-quran-surat-an-nur-ayat-51.html dikunjungi pada 1 November 2020.
12 M. Abduh  Tuasikal,  ‘Pengaruh  Makanan  yang  Haram’  (Rumaysho.com,  2014)  https:// rumaysho.com/2185-pengaruh-makanan-yang-haram.html dikunjungi pada 1 November 2020.
Ibnu  Katsir  rahimahullah  menjelaskan  bahwa  di  dalam  ayat  ini,  Allah memerintahkan  para  Rasul  untuk  memakan  makanan  yang  baik  dan memerintahkan untuk mengerjakan amal sholeh. Allah menyandingkan perintah memakan makanan yang baik dengan perintah untuk beramal sholeh, hal ini menunjukkan bahwa makanan halal dapat membangkitkan amal sholeh. 13 Maka jangan diharap jasad akan bergairah untuk melakukan amal-amal shalih apabila jasad tersebut tumbuh dan berkembang dari makanan yang haram. 14
c.  Makanan halal dapat berfungsi sebagai pencegah dan penawar dari berbagai penyakit, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bahwa:
“ Sesungguhnya  yang  baik  tidaklah  mendatangkan  kecuali  kebaikan.  (HR. Bukhari no. 2842 dan Muslim no. 1052) ”.
Dengan memakan makanan yang halal dan baik, tentu akan menghasilkan badan  dan  hati  yang  sehat.  Sebagaimana  mengonsumsi  makanan  halal  dan  baik mendatangkan  banyak  manfaat  bagi  kehidupan  seorang  Muslim,  mengonsumsi makanan yang haram dapat menimbulkan berbagai keburukan, diantaranya adalah:
a.  Makanan haram menjadi salah satu sebab tidak terkabulnya do’a, sebagaimana hadist yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya;
b.  Rizki dan makanan haram dapat menjadi penghambat seorang Muslim dalam melakukan amal sholih, apabila seorang Muslim merasa malas dan sulit dalam melakukan amal sholih maka perlu diperhatikan kembali darimana dan apa saja makanan serta minuman yang telah dikonsumsi selama ini; 15
c.  Makanan haram dapat menimbulkan penyakit, karena diantara makanan yang diharamkan oleh Allah adalah makanan yang kotor dan menjijikkan, sehingga makanan tersebut dapat menimbulkan penyakit bagi tubuh;
d.  Di akhirat, neraka lebih pantas menyantap jasad yang tumbuh dari yang haram, sebagaimana sabda Rasulullah Shallalahu ‘alaihi wa sallam bahwa:
“ Siapa yang dagingnya tumbuh dari pekerjaan yang tidak halal, maka neraka pantas untuknya.” (HR. Ibnu Hibban 11 : 315, Al-Hakim dalam mustadroknya 4 : 141. Hadist ini shahih kata Syaikh Al-Albani dalam Shahihul Jaami’ no.
4519) ”.
13 ibid. 14 Erwandi Tarmizi, Harta Haram Muamalat Kontemporer (Berkat Mulia Insani 2020).[30].
15 M. Abduh Tuasikal, Loc.Cit.

## 1364 Cita Ayu: Penegakan Hukum Sertifikasi...
Salah satu produk makanan yang dapat berubah status kehalalannya yang pada awalnya halal menjadi makanan haram adalah daging. Daging yang pada awalnya halal akan menjadi haram apabila dalam proses pengolahannya tercampur zat-zat yang haram atau dalam penyembelihannya tidak sesuai syariat Islam. Penyembelihan hewan sesuai syariat telah diatur di dalam Ketentuan Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal, telah dijelaskan terkait beberapa hal terkait penyembelihan hewan:
a.  Standar Hewan Yang Disembelih
1)  hewan yang disembelih adalah hewan yang boleh dimakan 2)  hewan harus dalam keadaan hidup ketika disembelih
3)  kondisi hewan harus memnuhi standar kesehatan hewan yang ditetapkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan
b.   Standar Penyembelih
1)  Beragama Islam dan sudah akil baligh
2)  Memahami tata cara penyembelihan secara syar’i
3)  Memiliki keahlian dalam penyembelihan
c.  Standar Alat Penyembelihan 1)  alat penyembelihan harus tajam
2)  alat yang dimaksud bukan kuku, gigi/taring atau tulang
d.  Standar Proses Penyembelihan
1)  penyembelihan dilaksanakan dengan niat menyembelih dan menyebut asma Allah
2)  penyembelihan dilakukan dengan mengalirkan darah melalui pemotongan saluran  makanan (mari’/esophagus) ,  saluran  pernafasan/tenggorokan (hulqum/trachea) , dan dua pembuluh darah (wadajain/vena jugularis dan arteri carotids)
3)  penyembelihan dilakukan dengan satu kali dan secara cepat
4)  memastikan  adanya  aliran  darah  dan/atau  gerakan  hewan  sevagai  tanda hidupnya hewan (hayah mustaqirrah)
5)  memastikan matinya hewan disebabkan oleh penyembelihan tersebut.
Dengan  melakukan  penyembelihan  hewan  yang  sesuai  syariat,  akan meningkatkan permintaan jumlah produk halal di pasaran. Hal ini sebagai bentuk pemenuhan dan ketaatan terhadap Fatwa MUI yang kemudian ditandai dengan label halal. 16 Dengan  mengetahui  pentingnya  mengonsumsi  makanan  yang  halal  dan bahayanya mengonsumsi makanan yang haram, perlu adanya peran dan kerjasama
16 Abdurahman Konoras, Jaminan Produk Halal di Indonesia (Raja Grafindo Persada 2017).[64].
dari  masyarakat,  pelaku  usaha  dan  pemerintah  demi  mewujudkan  pelaksanaan sertifikasi  halal.  Sertifikasi  halal  sangat  penting  untuk  dilakukan  karena  dengan melakukan sertifikasi halal dapat memberikan jaminan, perlindungan dan kepastian kehalalan  atas  produk  yang  beredar  di  Indonesia.  Sehingga  konsumen  aman mengonsumsi produk dan/atau jasa tersebut.
Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan sertifikasi  adalah  penyertifikatan. 17 Penyertifikatan  merupakan  suatu  rangkaian proses  untuk  memperoleh  sertifikat.  Sehingga  yang  dimaksud  dengan  sertifikasi halal  adalah  suatu  rangkaian  proses  untuk  memperoleh  sertifikat  halal.  Dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal juncto Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal:
“Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Produk  Halal  berdasarkan  fatwa  halal tertulis yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia”.
Sertifikasi halal wajib dilakukan berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bahwa setiap produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal.untuk memperoleh sertifikat halal diperlukan serankaian prosedur melalui sertifikasi halal.
Sertifikasi halal sangat penting dilakukan bagi pelaku usaha Rumah Potong Hewan karena untuk memberikan jaminan bahwa penyembelihan dan segala proses yang terkait hal itu sudah sesuai syariat Islam. Karena apabila hewan disembelih tidak sesuai syariat Islam, maka status daging hewan tersebut menjadi haram. Dan apabila daging potong tersebut didistribusikan kepada masyarakat maka masyarakat telah mengonsumsi makanan haram. Dalam hal ini diperlukan kesadaran pelaku usaha  dan  ketegasan  dari  pemerintah  agar  sertifikasi  halal  pada  RPH  ini  benar- benar dapat dilaksanakan.
17 KBBI  Daring,  https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sertifikasi  dikunjungi  pada  6  Januari 2020).

## 1366 Cita Ayu: Penegakan Hukum Sertifikasi...
Selain ditinjau dari aspek Hukum Islam, urgensi pengadaan sertifikasi halal pada  jasa  RPH  dapat  ditinjau  dari  aspek  ekonomi. Yayasan  Halalan  Thayyiban dan  LPPOM  MUI  pernah  melakukan  suatu  survey  yang  menunjukkan  bahwa konsumen Indonesia mempertimbangkan aspek kehalalan suatu produk. Sebanyak 77,6 persen responden menjadikan halal sebagai pertimbangan, dan 93,9 persen setuju  jika  kemasan  produk  bersertifikat  halal,  wajib  dicantumkan  label  halal dan nomor sertifikat halal. 18 Berdasarkan survey tersebut dapat diketahui bahwa permintaan konsumen atas pengadaan sertifikasi halal terhadap suatu produk sangat tinggi.  Selain  itu,  Indonesia  sedang  berupaya  menjadi  pusat  pasar  halal.  Secara bisnis, alasan tersebut dapat menjadi alasan utama pelaku usaha untuk mengajukan sertifikasi halal.  Ironisnya, dengan potensi pasar yang sangat tinggi pelaku usaha masih enggan melakukan sertifikasi halal, begitu pula penegakan hukum sertifikasi halal terutama terhadap jasa RPH tergolong masih lambat.

## Sertifikasi  Halal  dalam  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2014  Tentang Jaminan Produk Halal
Apabila merujuk pada sejarah pengadaan sertifikat halal di Indonesia, dimulai pada  tahun  1988,  seorang  dosen  Fakultas  Kedokteran  Hewan  dari  Universitas Brawijaya yaitu Prof. Dr. Tri Susanto, M.App.Sc dalam penelitiannya menemukan produk  turunan  dari  babi  yang  berbentuk  seperti  gelatin  atau  lemak  babi  dalam makanan dan minuman. Yang kemudian permasalahan tersebut menjadi isu nasional. Dalam mengatasi hal tersebut, Pemerintah mengamanatkan kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk membentuk suatu lembaga yang khusus menangani masalah kehalalan suatu produk. Pada tahun 1989, MUI kemudian membentuk Lembaga Pengkajian  Pangan  Obat-obatan  dan  Kosmetika  Majelis  Ulama  Indonesia  yang kemudian disingkat dengan LPPOM-MUI.
Permasalahan terkait kehalalan suatu produk semakin hari kian bertambah. Karena  banyaknya  permasalahan  yang  muncul,  pada  tahun  2014  pemerintah
bersama DPR menyusun Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk  Halal.  Kemudian  pada  tahun  2019,  diterbitkan  peraturan  Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dengan adanya  peraturan perundang- undangan  tersebut,  lembaga  yang  berwenang  melakukan  sertifikasi  halal mengalamai perubahan. Yang pada awalnya menjadi kewenangan LPPOM-MUI, beralih menjadi kewenangan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berada di bawah kewenangan Kementerian Agama. Pelaksanaan sertifikasi halal  sebelum  dan  sesudah  diundangkannya  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengalami perbedaan.
Secara  umum  prosedur  pelaksaan  sertifikasi  halal  setelah  diundangkannya Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2014  Tentang  Jaminan  Produk  Halal  adalah sebagai berikut:
a.  Permohonan,  pelaku  usaha  mengajukan  permohonan  sertifikasi  halal  dalam bentuk tertulis kepada BPJPH (Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal juncto Pasal 91 ayat (1) Peraturan Menteri  Agama  Nomor  26  Tahun  2019  tentang  Penyelenggaraan  Jaminan Produk Halal).
b.  Pelaku usaha juga harus menyiapkan dokumen sebagaimana diatur dalam Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
c.  Pemeriksaan, BPJPH melakukan pemeriksaaan dokumen permohonan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima BPJPH. (Pasal 100 Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal).
d.  Penetapan,  BPJPH  menetapkan  Lembaga  Pemeriksa  Halal  yang  disingkat dengan LPH berdasarkan permohonan pelaku usaha. Penetapan LPH dilakukan dalam  jangka  waktu  paling  lama  5  hari  kerja  sejak  dokumen  permohonan dinyatakan lengkap. LPH bertugas melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk. (Pasal 30 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal juncto Pasal 102 Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal).
e.  Pengujian, LPH melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk dalam  jangka  waktu  paling  lama  40  hari  dan  dapat  diperpanjang  20  hari. Pemeriksaan  dan/atau  pengujian  kehalalan  produk  dilakukan  oleh  Auditor Halal.  (Pasal  31  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2014  tentang  Jaminan Produk Halal juncto Pasal 103 Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal).

## Cita Ayu: Penegakan Hukum Sertifikasi...
f.  Pelaporan,  LPH  memberikan  Laporan  hasil  pemeriksaan  dan/atau  pengujian kehalalan produk kepada BPJPH dalm bentuk dokumen yang memuat ketentuan sebagaimana diatur di dalam Pasal 110 Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.
g.  Pemberian  Fatwa,  MUI  menetapkan  kehalalan  produk  melalui  sidang  Fatwa Halal MUI. (Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal juncto Pasal 113 Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal).
h.  Penerbitan sertifikat halal, BPJPH meerbitkan sertifikat berdasarkan keputusan penetapan  kehalalan  produk  paling  lama  7  hari  hari  kerja  terhitung  sejak keputusan  kehalalan  produk  diterima  dari  MUI.  (Pasal  35  Undang-Undang Nomor  33  Tahun  2014  Tentang  Jaminan  Produk  Halal juncto Pasal  118 Peraturan  Menteri Agama  Nomor  26  Tahun  2019  Tentang  Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.
Setelah  diundangkannya  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2014  tentang Jaminan Produk Halal, MUI tidak kehilangan perannya secara keseluruhan dalam sertifikasi halal. Dalam undang-undang tersebut, MUI masih memiliki kewenangan dalam  memberikan  fatwa  kehalalan  suatu  produk.  Sehingga  BPJPH  dan  MUI masih  terikat  dalam  hubungan  kerjasama  dalam  mewujudkan  sertifikasi  halal.
Sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019  tentang  Penyelenggaraan  Jaminan  Produk  Halal  yang  menyatakan  bahwa kerjasama  BPJPH  dengan  MUI  meliputi  sertifikasi  Auditor  Halal,  penetapan kehalalan produk dan akreditasi LPH.

## Penegakan Hukum Preventif Sertifikasi Halal Rumah Potong Hewan
Dalam hidup bermasyarakat diperlukan adanya aturan-aturan yang bersifat umum,  agar  kepentingan-kepentingan  masyarakat  dapat  dilindungi  meskipun aturan-aturan tersebut tidak  dapat mengakomodasi semua kepentingan tersebut. 19
Aturan yang dimaksud dapat berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis. Adanya aturan dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. 20
Suatu  peraturan  dibuat  agar  tercapai  ketertiban,  kepastian  hukum,  dan  keadilan. Tujuan hukum tersebut tidak akan tercapai apabila tidak ada penegakan hukum.
19 Peter Mahmud Marzuki, Op.Cit. [136]. 20 ibid.
Penegakan  hukum  adalah  proses  dilakukannya  upaya  untuk  tegaknya  atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas  atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 21 Derajat  efektifitas  hukum  ditentukan  oleh  taraf  kepatuhan  warga masyarakat  terhadap  hukum,  termasuk  penegak  hukumnya. 22 Apabila  hukum semakin ditaati dan dipatuhi, maka dapat dikatakan bahwa hukum dan sistem hukum tersebut semakin efektif. Penegakan hukum terdiri dari penegakan hukum preventif dan  penegakan  hukum  represif.  Penegakan  hukum  preventif  adalah  penegakan hukum berupa pengawasan karena pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan. 23
Pengawasan sertifikasi halal diatur didalam Bab VII pada Pasal 49 Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal juncto Pasal 75 ayat (1)  Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2014  Tentang  Jaminan  Produk  Halal  yang menyatakan bahwa BPJPH melakukan pengawasan terhadap JPH. Terkait dengan objek yang diawasi telah diuraikan di dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yaitu:
a.  LPH;
b.  Masa berlaku sertifikat halal;
c.  Kehalalan produk;
d.  Pencantuman label halal;
e.  Pencantuman keterangan tidak halal;
f.  Pemisahan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan,  pendistribusian,  penjualan,  serta  penyajian  antara  produk  halal dan tidak halal;
g.  Keberadaan Penyelia Halal;
h.  Kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH.
Lembaga  yang  berwenang  melakukan  pengawasan  sertifikasi  halal  adalah BPJPH, baik secara mandiri atau dengan kementerian terkait, lembaga terkait dan/
21 Jimly Asshidiqie,  ‘Penegakan  Hukum’  http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Pen- egakan_Hukum.pdf dikunjungi pada 3 Desember 2020.
22 KN. Sofyan H., ‘Pengawasan dan Penegakan Hukum  terhadap Sertifikasi Halal Produk Pangan’ (2015) 22 Ius Quia Iustum.[291].
23 Tatik Sri et al, Buku Ajar Buku Perizinan (Universitas Airlangga 2012).[50].

## 1370 Cita Ayu: Penegakan Hukum Sertifikasi...
atau pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Hal ini diatur dalam Pasal 75 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2014  Tentang  Jaminan  Produk Halal. Pengawasan pelaksanaan sertifikasi halal terhadap Rumah Potong Hewan memerlukan kerjasama dari BPJPH, masyarakat dan juga pelaku usaha.  Penegakan preventif  sertifikasi  halal  RPH  dapat  berupa  pengawasan  terhadap  perlindungan konsumen, karena adanya sertifikasi halal adalah bentuk perlindungan konsumen. Hal tersebut diatur di dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa:
“ Pengawasan  terhadap  penyelenggaraan  perlindungan  konsumen  serta pelaksanaan  ketentuan  peraturan  perundang-undangannya  diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat”.
Di dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa pengawasan oleh pemerintah dilakukan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait. Pada Pasal 30 ayat (3), pengawasan oleh  masyarakat  dan  Lembaga  Perlindungan  Konsumen  Swadaya  Masyarakat (LPKSM) dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar. Begitu pula dengan pelaku usaha. Pelaku usaha dapat melakukan pengawasan terhadap proses penyembelihan hewan yang terdapat pada usahanya, dengan memastikan bahwa penyembelihannya sudah sesuai syariat dan sudah sesuai dengan peraturan yang  ada.  Diharapkan  dengan  adanya  kerjasama  dari  berbagai  pihak  ini  akan meningkatkan pelaksanaan sertifikasi halal.

## Penegakan Hukum Represif Sertifikasi Halal Rumah Potong Hewan
Penegakan hukum represif merupakan upaya penegakan hukum yang bertujuan menghentikan pelanggaran dengan pemberian sanksi yang tepat untuk menghentikan pelanggaran. 24 Artinya bahwa penegakan hukum represif dilakukan setelah terjadinya pelanggaran terhadap peraturan. Dalam konteks ini pihak yang berpotensi melanggar
24 ibid. [50].
ketentuan dalam peraturan perundang-undangan adalah pelaku usaha yaitu Rumah Potong Hewan. RPH yang tidak memenuhi kewajibannya menimbulkan pelanggaran hak bagi konsumen. Rumah Potong Hewan yang tidak melakukan sertifikasi halal artinya dia tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan, sehingga diperlukan adanya penegakan hukum berupa pemberian sanksi agar pelaku usaha jera dan tidak melakukan perbuatannaya lagi.  Pemberian  sanksi  tersebut  bertujuan  untuk  menghentikan  pelanggaran  atau memulihkan pada keadaan semula. 25
Pelaku  usaha  yang  tidak  melakukan  kewajibannya  akan  dikenai  sanksi administratif,  sanksi  perdata  dan  sanksi  pidana.  Pemberian  sanksi  administratif diatur di dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk  Halal  yang  menyatakan  bahwa  apabila  pelaku  usaha  tidak  melakukan kewajibannya sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 25 dan Pasal 26 Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal akan dikenai sanksi administratif  berupa  peringatan  tertulis,  denda  administratif  atau  pencabutan sertifikat halal. Namun di dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, menyebutkan bahwa pelaku usaha yang melanggar ketentuan daam  peraturan  perundang-undangan  hanya  dikenai  sanksi  administratif,  tidak diuraikan mengenai bentuk sanksinya. Sanksi administratif diatur pula di dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bahwa BPSK berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar beberapa pasal didalam undang-undang tersebut.
Sanksi perdata yang diterima oleh pelaku usaha adalah dengan pemberian ganti rugi terhadap konsumen yang dirugikan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Konsumen  yang  dirugikan  juga  dapat  melakukan  gugatan  kepada  pelaku  usaha berdasarkan  Pasal  45  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan Konsumen. Sanksi pidana juga diberikan kepada pelaku usaha yang

## 1372 Cita Ayu: Penegakan Hukum Sertifikasi...
melakukan  pelanggaran  atas  ketentuan  di  dalam  undang-undang.  Hal  tersebut diatur di dalam Pasal 61, Pasal 62 dan Psal 63 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen juncto Pasal 56 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

## Upaya  Hukum  Konsumen  terhadap  Pelanggaran  Sertifikasi  Halal  Rumah Potong Hewan
Pelaku  usaha  yang  tidak  melakukan  kewajibannya  telah  melanggar hak  konsumen.  Dalam  syariat  Islam  perbuatan  tersebut  adalah  suatu  bentuk kezhaliman. Zhalim berasal dari bahasa Arab Zhulm yang artinya menempatkan sesuatu  bukan  pada  tempatnya. 26 Kezhaliman  dan  permusuhan  menafikkan keadilan, padahal Allah telah mengutus para Rasul-Nya dan menurunkan Kitab- kitabNya  agar  manusia  melaksanakan  keadilan,  maka  kezhaliman  termasuk dosa yang paling besar di sisi Allah. 27 Sehingga perbuatan pelaku ushaa yang tidak  melaksanakan  kewajibannya  adalah  bentuk  kezaliman  yang  kelak  akan dipertanggungjawabkan di akhirat.
Kedudukan  konsumen  terhadap  pelaku  usaha  yang  seharusnya  seimbang menjadi  lemah  karena  rendahnya  pengetahuan  konsumen  akan  hak-haknya sebagai  konsumen. 28 Hal  tersebut  dapat  memicu  sengketa  konsumen.  Sengketa adalah  perselisihan  atau  konflik  antar  subjek  hukum  yang  ada  dalam  kehidupan masyarakat sebagai akibat terjadinya pelanggaran hak atau tidak dilaksanakannya kewajiban yang diatur dalam norma undang-undang atau perjanjian. Dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG-PER/2/2017 Tentang Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen juncto Pasal  1  angka  8  Keputusan Menteri  Perindustrian  dan  Perdagangan  Nomor  350/MPP/KEP/12/2001  Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK:
26 Erwandi Tarmizi, Op.Cit. [41].
27 Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, Ad Da’ wad Dawa’, Terjemahan Adni Kurniawan (Pustaka Imam Asy-Syafi’I 2018).[319].
28 Abdul Atsar dan Rani Apriani, Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen (Deepublish 2019).[34].
Sengketa konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau menderita kerugian akibat  mengonsumsi  barang  dan/atau  memanfaatkan  jasa  yang  dihasilkan  atau diperdagangkan.
Salah satu kewajiban pelaku usaha adalah memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Sertifikasi halal merupakan salah satu kewajiban pelaku usaha dalam memberikan informasi yang benar terhadap produk yang ia pasarkan. Apabila pelaku usaha tidak melakukan sertifikasi halal terhadap produknya, ia telah melanggar kewajibannya dan merampas hak konsumen.
Rumah  Potong  Hewan  merupakan  pelaku  usaha  yang  wajib  melakukan sertifikasi halal. Apabila terdapat RPH yang tidak memiliki sertifikasi halal maka upaya  hukum  yang  dapat  dilakukan  konsumen  adalah  dengan  menyelesaikan sengketa  konsumen  tersebut  di  luar  peraadilan  atau  di  dalam  peraadilan  sesuai kesepakatan para pihak yang bersengketa. Apabila diselesaikan melalui peradilan, maka ketentuannya sesuai dengan ketentuan dalam peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan  Konsumen.  Dan  apabila  penyelesaian  sengketa  dilakukan  di  luar peradilan,  dapat  melalui  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK).  Hal ini telah diatur di dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
Dalam  menyelesaikan  sengketa  konsumen,  berdasarkan  Pasal  52  Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, BPSK bewenang melaksanakan  penanganan  dan  penyelesaian  sengketa  konsumen    dengan  cara melalui mediasi atau konsiliasi atau arbitrase.
a.  Mediasi
Merupakan  sebuah  penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  melalui  proses perundingan antara kedua belah pihak yang bersengketa dengan dibantu oleh

## 1374 Cita Ayu: Penegakan Hukum Sertifikasi...
Majelis yang bertindak aktif senagai mediator untuk mencapai kesepakatan.
b.  Konsiliasi
Merupakan sebuah penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan melalui  perundingan  kedua  belah  pihak  untuk  mencapai  suatu  kesepakatan yang dibantu oleh seorang majelis yang bertindak pasif sebagai konsiliator.
c.  Arbitrase
Di  dalam  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  Tentang  Arbitrase  dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang dimaksud dengan arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada  perjanjian  arbitrase  yang  dibuat  secara  tertulis  oleh  para  pihak  yang bersengketa.
Dalam menyelesaikan sengketa, konsumen bebas memilih salah satu dari tiga cara yang telah disediakan oleh BPSK.  Mekanisme yang digunakan dalam penyelesaian sengketa konsumen dengan cara konsiliasi, mediasi, atau arbritrase diatur di dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK:
a.  Konsumen  dapat  mengajukan  permohonan  penyelesaian  sengketa  konsumen kepada BPSK secara tertulis maupun lisan melalui sekretariat BPSK. (Pasal 15);
b.  Pembentukan majelis dan panitera ( Pasal 18 );
c.  Pembuktian oleh pelaku usaha  ( Pasal 22 );
d.  Persidangan sesuai dengan pilihan konsumen. Dapat melalui mediasi, konsiliasi atau arbitrase;
e.  Putusan (Pasal 37);
f.  Sengketa konsumen wajib diselesaikan paling lambat 21 hari kerja (Pasal 38);
g.  Putusan  dapat  berupa  perdamaian,  gugatan  dikabulkan  atau  gugatan  ditolak (Pasal 40 ayat (1));
h.  Ketua BPSK memberitahukan putusan majelis secara tertulis kepada konsumen dan pelaku usaha paling lambat 7 hari kerja (Pasal 41 ayat (1));
i.  Pihak  yang  bersengketa  wajib  menyatakan  menerima  atau  menolak  putusan dalam jangka waktu paling lambat 14 hari kerja (Pasal 41 ayat (2));
j.  Apabila  menolak  putusan,  dapat  mengajukan  keberatan  kepada  pengadilan negeri setempat paling lambat 14 hari kerja (Pasal 41 ayat (3));
k.  Pelaku  usaha  yang  menyatakan  menerima  putusan  wajib  melaksanakan kewajibannya paling lambat 7 hari kerja. (Pasal 41 ayat (4));
l.  Apabila  pelaku  usaha  menolak  akan  tetapi  tidak  mengajukan  keberatan  atas penolakan, maka setelah batas waktu yang ditetukan akan dianggap menerima dan wajib melaksanakan putusan paling lambat 5 hari kerja. (Pasal 41 ayat (5));
Ketiga  cara  penyelesaian  sengketa  konsumen  dalam  BPSK  seperti disebutkan di atas bukan bersifat berjenjang. Masing-masing berdiri dan memiliki kriteria  sendiri  sehingga  para  pihak  yang  bersengketa  dapat  menentukan  upaya penyelesaiannya.  Berdasarkan  uraian  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  apabila terdapat RPH yang tidak memiliki sertifikasi halal dan tidak menerapkan protokol kesehatan, maka konsumen yang merasa dirugikan dapat melakukan upaya hukum dalam menyelesaikan sengketa konsumen melalui peradilan atau diluar peradilan yaitu melalui lembaga BPSK.

## Kesimpulan
Di Indonesia Rumah Potong Hewan bersertifikat halal terbilang sangat rendah. Hal ini dikarenakan pelaku usaha dan masyarakat belum menganggap makanan halal sebagai kebutuhan. Sehingga mereka beranggapan bahwa semua makanan yang beredar di  Indonesia  adalah  makanan  yang  halal.  Kesadaran  terhadap  pentingnya  makanan halal sangat penting untuk diketahui oleh masyarakat dan pelaku usaha. Masyarkat yang butuh dengan adanya sertifikat halal akan mendorong pelaku usaha melakukan sertifikasi  halal.  Untuk  mencapai  produk  yang  bersertifikat  halal,  diperlukan  peran pemerintah dalam melakukan penegakan hukum sertifikasi halal pada RPH.
Penegakan hukum sertifikasi halal pada RPH masih kurang optimal. Untuk itu diperlukan penegakan hukum preventif berupa pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah  dan  masyarakat  serta  diperlukan  adanya  penegakan  hukum  represif berupa  pemberian  sanksi  baik  sanksi  administratif,  sanksi  perdata  atau  sanksi pidana bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran agar pelaksanaan sertifikasi halal pada RPH dapat berjalan dengan baik. Penegakan hukum yang kurang efektif menimbulkan sengketa konsumen. Dalam mengatasi sengketa tersebut konsumen diberi dua pilihan yaitu menyelesaiakn sengketa tersebut melalui peraadilan atau di luar peraadilan. Apabila penyelesaian dilakukan di luar peradilan maka dapat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). BPSK menyediakan tiga pilihan dalam menyelesaikan sengketa konsumen, yaitu melalui mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Para pihak yang bersengketa dapat memilih secara sukarela.

## Cita Ayu: Penegakan Hukum Sertifikasi...

## Daftar Bacaan

## Buku
Abdul  Atsar  dan  Rani  Apriani, Buku  Ajar  Hukum  Perlindungan  Konsumen (Deepublish 2019).
Abdurahman Konoras, Jaminan Produk Halal di Indonesia (Raja Grafindo Persada 2017).
Erwandi  Tarmizi, Harta  Haram  Muamalat  Kontemporer (Berkat  Mulia  Insani 2020).
Ibnu  Qayyim  al-Jauziyyah, Ad  Da’  wad  Dawa’, Terjemahan  Adni  Kurniawan (Pustaka Imam Asy-Syafi’I 2018).
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Prenada Media 2017).
Syaikh  Muhammad  at-Tamimi,  ‘ Kitab  at-Tauhid’ Terjemahan  M.  Yusuf  Harun (Darul Haq 2018).
Tatik Sri et al, Buku Ajar Buku Perizinan (Universitas Airlangga 2012).
Zulham, Peran Negara dalam Perlindungan Konsumen Muslim terhadap Produk Halal (Kencana 2018).

## Jur nal
Kayus  Kayowuan  Lewoleba et al ,  ‘Pertanggungjawaban  Produk  Oleh  Pelaku Usaha  Terhadap  Labelisasi  Halal  Pada  Produk  Olehan  Impor’  (2018)  11 Arena Hukum.
KN. Sofyan H., ‘Pengawasan dan Penegakan Hukum  terhadap Sertifikasi Halal Produk Pangan’ (2015) 22 Ius Quia Iustum.
Syafrida,  ‘Sertifikat  Halal  Pada  Produk  Makanan  Dan  Minuman  Memberi Perlindungan dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim’ (2016) 7 ADIL: Jurnal Hukum.

## Laman
Abu  Minhal,  ‘Asas  Penetapan  Halal  dan  Haram  dalam  Islam’(Almanhaj,  2012) https://almanhaj.or.id/3879-asas-penetapan-halal-dan-haram-dalam-Islam. html  dikunjungi pada 15 Juni 2020.
Badan  Pusat  Statistik,  ‘Jumlah Ternak  yang  dipotong  di  Rumah  Potong  Hewan Menurut  Provinsi  dan  Jenis  Ternak,  2009-2019’,  (Badan  Pusat  Statistik,
2019) https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/914 dikunjungi pada 11 Desember 2020.
Jimly Asshidiqie, ‘Penegakan Hukum’ http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/ Penegakan_Hukum.pdf dikunjungi pada 3 Desember 2020.
KBBI  Daring,  https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sertifikasi  dikunjungi  pada  6 Januari 2020.
M.  Abduh  Tuasikal,  ‘Pengaruh  Makanan  yang  Haram’  (Rumaysho.com,  2014) https://rumaysho.com/2185-pengaruh-makanan-yang-haram.html dikunjungi pada 1 November 2020.
Tafsir  web,  ‘Tafsir  Al-Qur’an’  https://tafsirweb.com/6179-quran-surat-an-nur- ayat-51.html dikunjungi pada 1 November 2020.
Tafsir  web,  ‘Tafsir Al-Qur’an’  https://tafsirweb.com/650-quran-surat-al-baqarah- ayat-168.html dikunjungi pada 1 November 2020.

## Maka lah
Tulus Abadi, ‘Peran Serta Masyarkat Dalam Pemberian Informasi Produk Halal’, (2011).

## Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42).
Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  Tentang  Arbitrase  Dan  Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138).
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295).
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  31  Tahun  2019  tentang  Peraturan  Pelaksanaan Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2014  tentang  Jaminan  Produk  Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 88).
Peraturan  Menteri  Pertanian  Nomor  13 Tahun  2 010  tentang  Persyaratan  Rumah

## 1378 Cita Ayu: Penegakan Hukum Sertifikasi...
Potong  Hewan  Ruminansia  dan  Unit  Penanganan  Daging (Meat Cutting Plant). (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010).
Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor  06/M-DAG/PER/2/2017  Tentang  Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 291).
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/KEP/12/2001 Tentang  Pelaksanaan  Tugas  dan  Wewenang  BPSK  (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2001).
Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal.