Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN) ISSN  2354-5798 ( Print ), 2654-5020 ( Online ) Vol. 7 No. 2 November Tahun 2019 Available Online at https://ojs.umrah.ac.id/index.php/juan DOI: https://doi.org/10.31629/juan.v7i2.1172
Analisis Kebijakan Penyediaan Kapal Tangkap Ikan Nelayan Kabupaten Bintan (Studi di Desa Mantang Lama)
Wahjoe Pangestoeti 1 wpangestoeti@yahoo.com Mahadiansar 2
mahadiansar@student.ub.ac.id
Aspariyana 3 riyanaaspa@gmail.com
1 Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Maritim Raja Ali Haji
2 Pascasarjana Administrasi Publik, Universitas Brawijaya
3 Program Studi Sosiologi, Universitas Maritim Raja Ali Haji

## ABSTRAK
Analisis  kebijakan  penyediaan  kapal  tangkap  ikan  melalui  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  oleh pemerintahan desa mantang lama merupakan langkah  strategis sebagai upaya dalam persiapan peningkatan perekonomian  dan  kesejahteraan  nelayan  di  daerah  pesisir  yang  terdapat  di  kabupaten  bintan,  provinsi kepulauan  riau.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  melihat  formulasi  kebijakan  yang  telah  di  lakukan  oleh pemerintahan desa melalui BUMDes, lalu peneliti ingin mengkaji; 1) Kebijakan penyediaan kapal tangkap ikan bagi  nelayan  desa  mantang  lama,  2)  Kesepakatan  bersama  antara  pemerintah  desa  melalui  BUMDes  dan nelayan setelah kapal tangkap ikan beroperasi sebagai tahap pertama. Metode Penelitian mengunakan metode penelitian  kualitatif  yang  kemudian  di  analisis  secara  deskriptif.  Hasil  menunjukan  kebijakan  yang  dibuat semata-mata untuk meningkatkan perekonomian nelayan dan ingin memutuskan rantai perbudakan (tauke kapal tangkap ikan) serta megubah fikiran nelayan pada umumnya hanya tegantung dari orang di luar desa mantang. Kebijakan pemerintah desa mantang lama yang dibuat melihat nelayan desa mantang memiliki potensi besar agar bisa mandiri dan kemudian bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat dalam kesehariannya bekerja  dari  darat  menjadi  bekerja  di  laut  dari  sektor  kelautan  dan  perikanan  melalui  profesi  sebagai  tuan rumah nelayan tangkap ikan.
Kata Kunci: Kebijakan, BUMDesa, Nelayan.

## ABSTRACT
Analysis of providing fishing boat policy through Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) from village government of  Mantang  Lama  is  a  strategic  step  as  the  effort  in  preparing  economic  development  and  the  prosperity  of fisherman in coastal area, Bintan Regency, Riau Islands Province. The purpose of this research is to look at the policy formulation that has been done by village government through BUMDes. Then, the researcher wants to study;  1)  providing  fishing  boat  policy  for  fisherman  in  Mantang  Lama,  2)  the  agreement  between  village government and the fisherman after the boats operate as the first phase. The research method that is used is qualitative research then will be analyzed descriptively. The result shows that the policy was created solely to develop the fisherman economy, cut off the chain of slavery (fishing boat  tauke), and change the fisherman’s mind who usually just rely on people outside of Mantang village. The village government policy of Mantang Lama was created by seeing the great potential of fisherman in Mantang village to be independent and be able in creating a new job demand for the society in their daily life who usually work at land become work at sea in marine and fisheries sector as the housefather of fisherman .
Keywords: Policy, BUMDesa, Fisherman

## PENDAHULUAN
Desa  pada  umumnya  merupakan kondisi  sosial  didalam  daerah  yang memiliki serba terbatas. Dikatakan sebuah desa ialah memiliki penduduk kurang dari 2500  penduduk  di  sebuah  wilayah.  Desa Mantang memiliki karakter The Arranged Isolated  Farm yaitu  memiliki  perumahan yang  berdekatan  sungai  ataupun  pantai yang  berada  di  daerah  pulau-pulau  kecil, memiliki  karakter  yaitu  (1)  Mempunyai aktivitas  kehidupan  hidup  yang  saling kenal lama mengenal antar ribuan jiwa (2) Ada pertalian perasaan tentang kesukuan/adat  istiadat  terhadap  kebiasaan yang  sama  dan  (3)  Cara  berusaha  yang paling  umum  yang  sangat  dipengaruhi alam  sekitar  seperti  iklim,  keadaan  alam, kekayaan  alam,  sedangkan  yang  lainnya bersifat kebetulan Landis (1936).
Orientasi BUMDes tidak hanya pada memperoleh keuntungan keuangan, melainkan  juga  menudukung  peningkatan kesejahteraan  desa.  Sumber  pendanaan BUMDes  di  bantuh  oleh  pemerintahan desa  sesuai  dengan  karakteristik  di wilayahnya. Pemerintah memberikan dorongan hibah atau akses pemodalan baik materil  muapun  non  materil,  melakukan teknis  pendampingan  ke  pasar  dengan tujuan  mengelola  sumberdaya  alam  yang ada  di  desa,  desa  menyimpan  potensi sumber  daya  alam  cukup  besar,  kawasan perdesaan  juga  tersedia  sumber  daya manusia yang potensial untuk dimanfaatkan dan semua potensi ini harus menjadi  potensi  yang  pengelolaannya harus tetap diprioritaskan, Moeljadi (2017:5–7)
Dari  beberapa  hasil  penelitian  oleh Ramadana, Ribawanto & Suwondo (2013) menunjukan  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDes) menunjukkan bahwa
keberadaan BUMDes keberadaannya tidak membantu  dalam  pemasukan  pendapatan desa.  Kemudian  Ma  (2013)  salah  satu artikelnya seharusnya tujuan utama sebuah desa  ialah  upaya  pengretasan  kemiskinan di  desa.  Desa  juga  di  tuntut  untuk mewujudkan  desa  yang  mandiri  melalui BUMDes  yang  dikelola  secara  baik  dan transparan, (Sidik, 2015 & Ridlwan, 2014)
Berbicara  kesejahteraan  masyarakat di  Desa  merupakan  titik  fokus  peneliti dengan  mengambil  studi  kasus  di  Desa kawasan pesisir dan pulau–pulau terpencil yaitu Desa Mantang Lama yang merupakan  Desa  di  Kabupaten  Bintan
Provinsi  Kepulauan  Riau.  Desa  Mantang Lama terbilang Desa baru dalam pembentukannya,  inovasi  serta  kebijakan yang  di  lakukan  pemerintahan  desa  yaitu menitik beratkan kepada BUMDes
Mantang  Lama.  BUMDes  yang  sudah berjalan  3  Tahun  telah  menghasilkan usaha-usaha baru bagi masyarakat mantang  lama,  kemudian  melihat  dari perefektif itu Pemerintahan Desa Mantang Lama  melalui  BUMDes  mengalokasikan anggaran  baru  untuk  penyediaan  kapal tangkap  ikan  bagi  nelayan  Desa  Mantang Lama.  Setelah peneliti terjun langsung ke lapangan  dan  berinteraksi  dengan  warga setempat, letak permasalahan yang peneliti jumpa ialah masih terdapat banyak nelayan yang masih tidak mandiri atau ketergantungan  sama  orang  yang  bukan asli  daerah  desa  mantang  lama  atau  biasa di sebut mempunyai tauke sebelum ikan itu di distribusikan ke pasar-pasar.
Berdasarkan  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia  (KBBI)  tauke  adalah  sebagai penguasa  pekerjaan  atau  kepala  pekerja. Usman  (1998)  mendefinisikan  tauke merupakan  seseorang  yang  mempunyai tingkat  ekonomi  dan  posisi  sosial  yang
lebih  tinggi  memiliki  kekuasaan  ( power) , status,  wewenang  dan  pengaruh.  Hal  ini yang  menjadi  masalah  serius  bagi masyarakat  pesisir  khususnya  nelayan yang masih terjajah dengan tidak memberikan  kesejahteraan  yang  layak. Berbeda  dengan  Marbun,  Kusai,  & Zulkarnain  (2018)  menyatakan  dengan pendekatan strategi sosial, tauke memiliki peran yaitu mempunyai wewenang seperti bantuan  konsumsi,  bantuan  alat  tangkap, proses  pinjaman  yang  mudah.  Hubungan yang  bersifat  kekeluargaan  yang  terjalin antara  tauke  dengan  nelayan  sedangkan pendekatan  strategi  ekonomi  tauke  yaitu pola sewa atau bagi hasil, membuka usaha sampingan  tauke  dan  manajemen  kredit tauke
Supriyanto,  Adiputra,  &  Nazaki, (2015:2)  melihat  dari  sisi  lain,  harus adanya  pemberdayaan  masyarakat  desa merupakan salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan  rakyat.  Melalui  program- program  desa  yang  dapat  meningkatkan untuk menghasilkan nilai produksi. Menurut  Rahim,  Ramli,  &  Hastuti (2014:54) pendapatan nelayan pada umumnya  merupakan salah satu indikator untuk  mengukur  tingkat  kesejahteraan. Untuk  pendapatan  usaha  tangkap  nelayan merupakan  selisih  antara  penerimaan dengan  biaya  penangkapan  yang  benar- benar  dikeluarkan  oleh  nelayan  pompong maupun  sebagai  nelayan  bekerja  untuk tauke yang pada saat musim penangkapan di  dapatkan  sekali  melaut.  Selain  itu penyediaan biaya juga di tentukan melaut- tidaknya nelayan untuk melakukan penangkapan  sehingga  berdampak  pada penghasilan dari tangkapan tersebut.
Dengan  biaya  penangkapan  yang besar  juga  belum  bisa  memberikan jaminan kepastian nelayan akan
memperoleh hasil tangkapan yang banyak karena dipengaruhi oleh musim.
Pilihan peneliti terhadap pendekatan studi  kasus  dalam  penelitian  ini  dilatar belakangi  oleh  dua  hal. Pertama ,  kasus pemanfaatan  penyediaan  kapal  tangkap ikan  oleh  nelayan  di  daerah  adalah fenomena kontemporer di era desentralisasi.  Kasus  ini  menarik  dan mungkin saja jarang ditemukan di daerah- daerah  lain  di  Indonesia,  khususnya  di daerah-daerah di Provinsi Kepulauan Riau. Kedua ,  Kabupaten  Bintan  sangat concern dalam  membantu  masyarakat  miskin. Selain  kebijakan  yang  dibuat,  kebijakan dan  masalah  ataupun  kendala  kebijakan penyediaan  kapal  tangkap  ikan  bagi nelayan  di  Kabupaten  Bintan  dapat diungkap  secara  komprehensif,  maka peneliti  juga  melakukan  analisis  atas kebijakan bagi kesejahteraan nelayan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Mantang Lama  khususnya.  Dari  sini  juga  dapat diketahui  bahwa  jenis  studi  kasus  yang dipilih adalah studi kasus  intrinsik karena peneliti ingin memahami secara mendalam kasus  kebijakan  kapal  tangkap  ikan  bagi nelayan  dan  kendala  kebijakan  dari Pemerintahan Desa Mantang Lama melalui BUMDes. Pemerintah desa mantang  lama  pada  umumnya  telah mempunyai kebijakan yang strategi dalam memberdayakan kesejahteraan sosial melalui  penyediaan  kapal  tangkap  ikan yang  lebih  layak  dan  bisa  mendongkrak perekonomian  bagi  masyarakat  pesisir, tidak  terlepas  dari  itu  mengaju  pada Undang-undang No 6 tahun 2014 Tentang Desa dan Permendesa No 4 Tahun 2015.
Setiawan (2017) menjelaskan dalam bukunya salah faktornya juga ialah nelayan pada umumnya dibeberapa studi menunjukan adanya faktor budaya
kemalasan  karena  dalam  sehari  mereka berpenghasilan  tinggi  dan  tidak  diatur dalam manajemen keuangan, hal ini sudah menjadi lumrah secara ilmiah. Selanjutnya hasil  penelitian  dari  Susanto,  et.al  (2018) menyimpulkan  garis  kemiskinan  nelayan di desa mantang lama sangat memperihatinkan.  Maka  dari  itu  peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berdasarkan  informasi  dari  Kepala  Desa akan membuat kebijakan dengan memberikan  bantuan  melalui  BUMDes sebuah  Kapal  Penangkap  Ikan  untuk nelayan  Desa  Mantang  sebanyak  5  Unit. Adapun  Peneliti  memberi  judul “Analisis Kebijakan  Penyediaan  Kapal  Tangkap Ikan  Nelayan  Kabupaten  Bintan;  Studi Desa Mantang Lama”

## LANDASAN TEORI
Analisis  kebijakan  publik  adalah kajian  ilmu  terapan  yang  mempunyai tujuan  memberikan  rekomendasi  kepada public  policy  maker dalam  rangka memecahkan  masalah-masalah  publik.  Di dalam analisis kebijakan terdapat informasi-informasi berkaitan dengan
masalah  kebijakan  publik  serta  argumen- argumen tentang berbagai alternatif kebijakan,  sebagai  bahan  pertimbangan atau  masukan  kepada  pihak  pembuat kebijakan.  Analisis  kebijakan  bukanlah sebuah keputusan,
sebagaimana dikemukakan  oleh  Weimer  &  Vining (2011:1) The product of policy analysis is advice. Specifically, it is advice that inform some  public  policy  decision .  Jadi  analisis kebijakan publik lebih merupakan  nasihat atau bahan pertimbangan pembuat kebijakan  publik  yang  berisi  tentang masalah  yang  dihadapi,  tugas  yang  mesti dilakukan oleh organisasi publik berkaitan dengan  masalah  dan  juga  berbagai
alternatif  kebijakan  yang  mungkin  bisa diambil  dengan  berbagai  penilaiannya berdasarkan tujuan kebijakan.
Salah  satu  alat  bantu  analisis kebijakan  publik  yang  sangat  bermanfaat adalah analisis trade-off dengan pertimbangan  bahwa  kebijakan  publik terkait dengan kepentingan banyak stakeholders. Menurut  Crissman,  et.al (1998) Analisis Trade-off sebagai  alat bantu  pengambilan  keputusan  sangat dirasakan  manfaatnya  dalam  memahami konflik  penggunaan  sumber  daya  dan keinginan stakeholders (melibatkan kepentingan kebijakan) dalam pengelolaan sumber daya tersebut. Stakeholders akan di libatkan untuk mempertimbangkan strategi pengelolaan  dan  menentukan  prioritas dalam  pengelolaan.  Penerapan trade-off dapat  dilakukan  pada  berbagai  bidang sesuai dengan studi kasus yaitu perikanan dan  kelautan,  sehingga  ketika  analisis kebijakan publik diharapkan dapat memberikan  rekomendasi  kebijakan  yang menyangkut  banyak stakeholders maka penggunaan trade-off akan sangat membantu.
Policy analysis is evaluable, because it can  help  a  decision  maker  by providing information through research  and  analysis,  isolating  and clarifying issues, revealing
inconsistencies  in  aims,  and  effort, generating new alternative and suggesting  ways  of  translating  ideas into feasible andrealizable policies. Its major  contribution  may  be  to  yield insight particularly with regard to the dominance  and  sensitivity  of  the parameters. It is no more than adjunct, although  a  powerful  one,  to  the judgment, intuition, and experience of decision makers (Quade, 1982:11) Kismartini  (2010:404)  menyatakan analisis  kebijakan  sangat  penting  karena
bisa membantu seorang pembuat keputusan  dengan  memberikan  informasi yang  diperoleh  melalui  penelitian  dan analisis,  memisahkan  dan  mengklarifikasi persoalan  mengungkap  ketidak  cocokan tujuan dan upayanya, memberikan alternatif-alternatif baru dan mengusulkan cara-cara  menterjemahkan  ide-ide  ke dalam  kebijakan  mudah  diwujudkan  dan direalisasikan.
Roe  (1994)  munculnya  kebijakan merupakan  cara  bertindak  yang  sengaja dilaksanakan untuk menyelesaikan masalah  oleh  suatu  kelompok  ataupun instansi dngan berupa tindakan, kemudian yang  mengarah  suatu  tujuan  lingkungan tertentu  dengan  mencari  peluang-peluang dengan  mewujudkan  sasaran  apa  yang diinginkan,  Friedrich  (1940). Kemudian terlepas dari  kebijakan  tersebut  menurut Dunn (2000:132) dalam perumusan kebijakan  sebenarnya  harus  melihat  dari pengembangan terhadap
alternatif-
alternatif pemecahan masalah sebuah dari rangkaian  ataupun  proses  pembuatan  dan pelaksanaan kebijakan yang akan dijalaninya,  berikut  ini  analisis  kebijakan mengandung prosedur sebagai berikut : (1) Perumusan masalah, menghasilkan informasi  mengenai  kondisikondisi  yang menimbulkan  masalah  kebijakan;  (2) Peramalan, proses menyediakan informasi mengenai konsekuensi di masa mendatang dari  penerapan  alternatif  kebijakan;  (3) Rekomendasi,  menyediakan  informasi mengenai  nilai  atau  kegunaan  relatif  dari konsekuensi  di  masa  depan  dari  suatu pemecahan  masalah;  (4)  Pemantauan, menghasilkan
informasi tentang konsekuensi  sekarang  dan  masa  lalu  dari diterapkannya alternatif kebijakan; dan (5) Evaluasi,
yang mempunyai dan
menyediakan  informasi  mengenai  nilai sebuah resiko untuk pengatasi masalah.
Gambar 2. Kerangka Berfikir Analisis Kebijakan
Sumber  : A  Methodology  for  policy process  analysis  (Sprigate,  Baginsky  & Soussan, 2002 )
Kemudian  Anderson,  (2000:100) menyatakan  perlu  adanya  pengesahan kebijakan  sebagai  upaya  telah  memiliki kesepahaman  dan  kesepakatan  secara bersama  terhadap  prinsip  serta  diakui sesuai  dengan  ketentuan  yang  dapat  di terima,  proses  pengesahan  kebijakan diawali  dengan  kegiatan:  (a) Persuasion, yaitu  perbuatan  meyakinkan  orang  lain tentang  suatu  fakta  atau  nilai  kedudukan seseorang  baik  individu  atau  kelompok mau  menerimanya  sebagai  milik  sendiri;
(b) Barganing, yaitu sebuah upaya dimana kedua orang atau lebih pemegang kekuasaan yang mengatur setidak-tidaknya target  mereka  tidak  sepakati  agar  dapat merumuskan  serangkaian  tindakan  yang bisa  diterima  secara  bersama  tetapi  tidak sesuai pandangan mereka. Barganing juga membangun perjanjian ( negotation ); saling  memberi  dan  menerima  ( take  and give ); dan kompromi ( copromise ).

## METODE PENELITIAN
Metode yang dilakukan peneliti kali ini  ialah  mengunakan  metode  penelitian
kualiatif.  Bogdan  &  Taylor  (1975) mengatakan  bahwa  penelitian  kualitatif sebagai upaya aturan dari sebuah penelitian  yang  meghasilkan  berupa  Data deskriptif yang dirangkai dengan kata-kata secara  tertulis  maupun  lisan  dari  perilaku manusia  yang  diamati  dari  sebuah fenomena.  Lalu  Creswell  (2013:232)
menambahkan bahwa
kualitaitif merupakan metode-metode untuk memahami  sebuah  arti  kata  yang  di sampaikan baik  secara kelompok  maupun secara  individu  yang  di  anggap  menjadi sebuah masalah kemanusiaan dan masalah sosial  pada  umumnya.  Secara  umum kualitatif  merupakan  sebuah  pengetahuan sosial yang bergantung terhadap
pengamatan pada manusia dalam kaitannnya, Kirk & Miller (1986).
Pendekatan  studi  kasus  biasanya digunakan  untuk  mengeksplorasi  masalah (kasus)  tertentu  ( bounded  system )  yang unik  dan  menarik  atau  beberapa  kasus ( multiple  bounded  systems )  sekaligus secara  mendetail,  dengan  mengumpulkan data  secara  langsung  dan  mendalam menggunakan berbagai teknik pengumpulan  data,  seperti  observasi,
wawancara, sumber audiovisual, dokumen dan  laporan,  yang  kemudian  dianalisis secara deskriptif. Creswell, (2007).
Penelitian  ini  akan  dieksplorasi  secara mendalam dengan menginvestigasi masalah-masalah yang terkait dengan tema penelitian,  memahami  gejala-gejala  yang terkait  dengan  studi  kasus  yang  akan  di bahas  dan  mengeneralisasinya  menjadi sebuah kesimpulan
Data  di dalam  penelitian  ini diperoleh  dengan  teknik  wawancara, observasi  dan  mengumpulkan  data-data sekunder.  Wawancara  dilakukan  dengan apa  adanya.  Adapun  bentuk  wawancara
yang  akan  dilakukan  adalah  wawancara mendalam  ( in-depth  interview )  dengan cara menggali secara mendalam informasi dan  data  yang  diperoleh  dari  informan penelitian.  Data  dan  informasi  yang diperoleh dari informan akan direkam dan disimpan, setelah itu dibuatkan transkripnya  agar  memudahkan  peneliti dalam melakukan analisis. Selain itu, data juga  diperoleh  dengan  cara  mengamati fenomena-fenomena  di  lapangan  yang berhubungan dengan kebijakan penyediaan  kapal  tangkap  ikan  bagi nelayan  di  Desa  Mantang  Lama.  Gejala- gejala  yang  diperoleh  di  lapangan  akan dicatat  dengan  menggunakan  catatan lapangan.
Subek penelitian peneliti yaitu untuk memahami  dan  menggungkap  kebijakan dan  masalah  peneydiaan  kapal  tangkap ikan  bagi  nelayan,  maka  subjek  dalam penelitian  ini  dapat  dikelompokkan  atas kategori-kategori  tertentu,  yang  meliputi; kepala  Desa  Mantang,  Bendahara  Desa Mantang Lama, Nelayan di Desa Mantang Lama  serta  media  massa  Subjek  dalam penelitian  ini  dan  level  analisis  dapat dilihat seperti tabel berikut:
Tabel. 1 Subjek dan Level Analisis No Subjek Penelitian Level Analisis 1 Kepala Desa Mantang yaitu Bapak Zaidi Untuk mendapat gambaran tentang bagaiman kebijakan pemerintah desa dalam mensejahterakan nelayan yang ada di Desa Mantang Lama 2 Bendahara Desa Mantang Untuk mendapatkan data primer Anggaran BUMDes di Desa Mantang Lama terkait alokasi anggaran mengenai penyediaan kapal tangkap ikan (pompong) 3 Ketua Kelompok Nelayan Desa Untuk mendapat gambaran mengenai respon nelayan yang di berdayakan dalam penyediaan kapal tangkap ikan (pompong) bagi
No Subjek Penelitian Level Analisis Mantang Lama nelayan ada kebijakan dari pemerintahan desa melalui BUMDes Sumber : Data Olahan 2018 Kemudian  analisis  dan  interpretasi data peneliti dengan menganalisis formulasi kebijakan terhadap nelayan atas penyediaan kapal tangkap ikan (pompong) di  oleh  Pemerintahan  melalui  BUMDes Mantang  Lama  Kecamatan  Mantang, Kabupaten  Bintan  Provinsi  Kepulauan Riau dan mengetahui target kebijakan oleh
BUMDes Mantang Lama terhadap penyediaan  kapal  tangkap  ikan  di  Desa Mantang  Lama,  Kecamatan  Mantang, Kabupaten  Bintan  Provinsi  Kepulauan Riau.
Penelitian  ini  melihat  mengenai kebijakan  pemerintahan  desa  terhadap nelayan  atas  penyediaan  fasilitas  kapal tangkap ikan di daerah pulau sebagai acuan dan  pembanding  bagi  peneliti-peneliti selanjutnya  dalam  mengkaji  masalah kebijakan  penyediaan  kapal  tangkap  ikan demi mensejahterakan perekonomian masyarakat  pesisir  di  daerah  pulau  pulau kecil.  Analisis  data  dalam  penelitian  ini dilakukan  dengan  cara  mengkompilasi data, memilih dan memilah data,
menyusun  dan  menggabungkan  kembali data yang sudah dipilih, menginterpretasikan data, dan
menyimpulkan data, Yin (2011:177–178).
Data-data  yang  telah  dikumpulkan dari  lapangan  akan  disusun  berdasarkan kategori  tertentu,  kemudian  data-data tersebut  dipilih  sesuai  dengan  kebutuhan analisis  dan  dikombinasikan  kembali. Selanjutnya data-data tersebut akan diinterpretasikan dengan cara memberi arti terhadap  hasil  atau  temuan  penelitian, menemukan  signifikansi  dari  temuan-
temuan tersebut, mengapa temuan tersebut bisa  seperti  itu,  dan  menjelaskan  hasil- hasil penelitian sesuai dengan konteksnya, Patton  (1997:307)  Kemudian  peneliti mencoba  mencari  makna  atas  temuan- temuan tersebut dan memahaminya berdasarkan  kondisi  objektifnya.  Dengan melakukan  pemaknaan  atas  temuan- temuan  tersebut  diharapkan  jawaban- jawaban  atas  pertanyaan-pertanyaan  yang diajukan  dalam  penelitian  ini  dapat terjawab secara komprehensif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kondisi Umum Nelayan Desa Mantang Lama
Bicara tentang kesejahteraan di desa mantang lama masih belum dapat dikatakan  sejahtera  (kebutuhan  pokok tercukupi). Jika dilihat dari hasil tangkapan nelayan  yang  dijual  kepasar  mencapai ratusan  ribu  perkilo  artinya  lebih  tinggi dibandingkan  dijual  ke  pemborong  atau toke  sangat  relatif  murah.  Keseharianya nelayan  Desa  Mantang  Lama  memiliki kelompok-kelompok nelayan yang berpergian  melaut  hingga  3-5  hari  untuk memperoleh  tangkapan  yang  besar,  2018 tercatat  sebanyak  903  nelayan  yang bekerja dengan mengandalkan diri sebagai pekerja dan tidak sebagai bos / usaha milik sendiri.
Tabel 2. Jumlah Penduduk Nelayan
Termiskin di Desa Mantang No Nama Lengkap Pekerjaan 1 Bujang Nelayan 2 Khaidir Nelayan 3 Ruslan Nelayan 4 Amirudin Nelayan 5 Zulkarnaen Nelayan 6 Harun Nelayan 7 Edie Saputra Nelayan 8 Marzuki Nelayan
No Nama Lengkap Pekerjaan 9 Idris Nelayan 10 Darwis Nelayan 11 Rusli Nelayan 12 Zulkifli Nelayan 13 Abdul Hamin Nelayan 14 Jaharudin Nelayan 15 Rahman Nelayan 16 Mustofa Nelayan 17 M. Taurus Nelayan 18 Alim Nelayan Sumber : , Kemiskinan Nelayan Di Desa Mantang Lama, Susanto et.al (2018). Kepala Desa Mantang Lama menceritakan  hal  ini  harus  di  ubah  atas kebiasaan nelayan yang masih bergantung pada  toke,  adapula  sebanyak  18  nelayan yang  tidak  mampu  memenuhi  kebutuhan kesehariannya. Berangkat dari situ, setelah dilakukanlah sosialisasi terhadap BUMDes dan  Kepala  Desa  Mantang,  inisiasi  untuk menunjukan  bahwa  Desa  sangat  peduli terhadap  nelayan  dengan  di  adakan. Penghasilan  nelayan  desa  mantang  lama cukup  strategis,  informasi  yang  kami dapatkan dari nelayan yang bekerja dengan memiliki  tauke,  hasil  tangkapan  mereka memang  di  jual  dengan  harga  relatif murah.  Hal  ini  di  utarakan  oleh  kepala Desa Mantang Lama,
“Nelayan  kita  yang  sudah  terbiasa memiliki  tauke,  mereka  menjual mahal, bisa dua kali lipat. Contohnya ikan  tongkol  nelayan  kita  dengan harga  10ribu  perkilo,  yang  dipasar tauke  menjualnya  bisa  jadi  kisaran harga  18-20  ribu  setiap  kilonya,  itu baru  hitungan  perkilo,  bayangkan jika banyak ikan yang dapat berton- ton,  seperti  kena  jajah  masyarakat nelayan  kami.  hal  ini  membuat keprihatinan saya selaku kepala desa yang  bergantung dengan toke untuk penjualannya. Sudah saatnya
mindset  masyarakat  nelayan  kita ubah dan semua itu perlu proses”.

## Analisis  Kebijakan  Pemerintahan  Desa Mantang Lama
Kebijakan yang di buat harus melihat dasar  hukum  yang  ada  di  Indonesia. Berdasarakan wawancara peneliti bersama Kepala  Desa  Mantang  Lama  bahwasanya kebijakan  yang  telah  di  sepakati  dengan Nelayan Mantang Lama terdiri atas :

## a. Penyediaan Fasilitas
Setelah  di  wawancara  kepala Desa Mantang Lama, peneliti menemukan  adanya  kebijakan  yang  di sebut
Material Public
Policy merupakan  sebuah  kebijakan  yang mengatur  penyediaan  material  yang nyata bagi penerima yang di peruntukan bagi nelayan berupa penyedian fasilitas kapal  tangkap  ikan.  Pada  umumnya memberikan keuntungan kepada masyarakat sesuai target sasaran sebuah masalah  yang  di  hadapi.  Kepala  Desa Mantang  menjelaskan  untuk  Tahap Awal  hanya  menyediakan  5  Unit Armada Kapal. Adapun sampai saat ini pengerjaan  pembuatan  kapal  sudah memasuki 50% pelaksanaanya.  Kepala Desa Matang
Lama dalam wawancaranya  menjelaskan  bahwa  ini merupakan  suatu  kebijakan  yang  baru untuk  mensejahterakan  rakyat  melalui programnya  yang  akan  di  kelola nantinya  melalui  Badan  Usaha  Milik Desa (BUMDes).
“Tahap  awal  5  Nelayan  yang menjadi  armada  kapal  yang  di fasilitasi
BUMDes melalui
Pemerintahan  Desa  dan  juga menjadi  percontohan  untuk  desa- desa yang lain nantinya tetapi saat ini  sudah  banyak  yang  coba-coba mengikuti.  Memang  sangat  sulit untuk  mengubah  mindset  nelayan
agar  tidak  lagi  bergantung  pada toke.  Saat  ini  baru  satu-satunya  di kabupaten  hanya  desa  mantang lama  yang  menggerakkan  para nelayan  didesanya  untuk  tidak bekerja  dibawah  toke.  Tujuan  dari adanya  ini  untuk  memisahkan masyarakat  dengan  toke,  karena diyakini bahwa jika nelayan bekerja  dengan  toke  hanya  akan merugikan nelayan. Semua
mekanisme akan melalui BUMDes”
(Wawancara 19 Oktober 2018).
Tabel. 3 Pagu Anggaran Desa Pembuatan Kapal Tangkap Ikan Item Target Anggaran di Alokasikan (Rp) Pembuatan Dasar + Upah Pembuatan Desember 2018 160.000.000 Material Bahan Pendukung Juli 2019 423.400.000, Total 583.400.000,- Sumber  :  Data  Bendahara  Desa,  Alokasi
Anggaran ke BUMDes 2018

## b. Badan Usaha Milik Desa
Berdasarkan  Wikipedia  Badan
Usaha Milik Desa (BUMDes)
merupakan  usaha  desa  yang  dikelola secara  langsung  oleh Pemerintah  Desa yang  mempunyai  berbadan  hukum. Pemerintah  Desa  dapat  mendirikan Badan  Usaha  Milik  Desa  sesuai kebutuhan  dan  potensi  serta  karakter Desa. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.  Kepengurusan  Badan  Usaha Milik Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat desa setempat.
Permodalan  Badan  Usaha  Milik  Desa dapat  berasal  dari  Pemerintah  Desa, tabungan masyarakat, bantuan Pemerintah,  Pemerintah  Provinsi  dan
Pemerintah Kabupaten/Kota, pinjaman, atau  penyertaan  modal  pihak  lain  atau kerja  sama  bagi  hasil  atas  dasar  saling menguntungkan.  Badan  Usaha  Milik Desa  dapat  melakukan  pinjaman,  yang dapat  dilakukan  setelah  mendapat persetujuan BPD.
BUMDes  Desa  Mantang  Lama pada  saat  ini  hanya  memiliki  sebuah Akau  untuk  mengaktifkan  masyarakat desa  mantang  lama  untuk  memiliki usaha kecil-kecilan yang menjadi ruang diskusi  bagi  pemuda  maupun  tokoh yang  ada  di  Desa  Mantang  Lama. Setelah akau itu terealisasi, selanjutnya pemerintahan  Desa  Mantang  Lama mempunyai  program  penyediaan  kapal tangkap  ikan  yang  dalam  proses pelaksanaan. Hal ini pemerintahan desa sangat  terfokus  pada  BUMDes  dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat  khususnya  Desa  Mantang Lama. Melalui BUMDes pemerintahan desa  akan  berfokus  pada  penyediaan kapal tangkap ikan.
c. Target Kebijakan Pemerintah Desa dan Nelayan
Target  setelah  adanya  kebijakan tersebut dari pemerintahan desa melalui BUMDes  bisa  membangun  usaha sendiri  dan  bisa  menjadi  tuan  rumah sendiri  dalam  mengelola  sumber  daya alam. Kesejahteraan ditunjukan melalui kebijakan  dari  pemerintahan  desa berupa  sebuah  tabungan  bagi  nelayan untuk  setiap  bulannya  sebanyak  13  % dari  penghasilannya  setiap  bulan. Kebijakan  ini  dibuat  dalam  rangka untuk  ketika  ada  kendala  oleh  nelayan berupa  kerusakan  kapal,  maka  pihak BUMDes  yang  bertanggung  jawab dengan  adaya  tabungan  tersebut,  tidak hanya  itu  kebijkan  kesejahteraan  ini
nelayan  dimuliakan  ketika  nelayan butuh pinjaman uang yang bisa di ambil melalui tabungan yang mereka kumpulkan  setiap  bulan.  Bujang,  salah satu  nelayan  yang  bersedia  atas kebijakan  tersebut  sangat  bahagia  jika nelayan  di  pedulikan,  adapun  kutipan wawancara yang kami kunjungi d Desa Mantang Lama,
“S aya  sama  kawan-kawan  disini memamg setuju setelah di sosialisasikan  beberapa  bulan yang  lalu  mengenai  BUMDes melalui Pemerintahan Desa untuk menyediakan Kapal Tangkap Ikan ini.  Tapi  juga  banyak  yang  dari kawan yang sudah memiliki Kapal Sendiri dengan tauke yang punya ikan,  tidak  berminat  dan  Pak Kades  pun  tak  memaksa,  kami yang 5 orang  memang di  jadikan percontohan  dan  kami  akan  ikut prosedur yang diberikan BUMDes ini hingga kapalnya hingga siap di buat.”
Kebijakan  yang  telah  di  sepakati antara  pihak  BUMDes  dan  nelayan setelah  jadi  kapal  tangkap  ikan,  hasil dari tangakapan ikan di bagi sesuai bagi hasil  sebesar  20%  yang  di  antaranya 13%  untuk  pihak  BUMDes  dan  7% untuk  perawatan  sub  unit  kapal  ketika terjadi  kerusakan  dan  nelayan  tidak perlu  ambil  pusing  akan  hal  itu.  80  % persenya  akan  dapat  di  rasakan  oleh nelayan  yang  di  anggap  pantas  untuk mendapatkan kesejahteraan lebih.

## PENUTUP
Peneliti  ingin  menunjukan  bahwa dengan adanya program penyediaan kapal bagi  nelayan  yang  baru  dalam  masa percobaan  ini  memberikan  contoh  sebuah kebijakan alternatif untuk mensejahterakan
masyarakat  di  daerah  pesisir  maupun pulau-pulau  kecil  yang  harus  merasakan program  dari  pemerintah  desa  yang bermanfaat.  Peneliti  juga  menemukan bahwa program ini hanya satu desa yang di jalan  kan  yang  ada  di  kabupaten  bintan, tidak  terlepas  dari  itu  kedepannya  pihak pemerintahan desa melalui BUMDes harus memformulasikan kebijakan yang memang  menjadi  kebutuhan  rakyat  dan tepat  sasaran,  dalam  studi  nelayan  ini hanya ingin menjadi tuan rumah di negeri sendiri  dalam  arti  menjadi  bos  atas  ikan- ikan  di  jual  dengan  kerjasama  oleh Pemerintah  Desa  melalui  BUMDes.  Hal ini  sering  terjadi  di  beberapa  Desa  di Indonesia  banyak  program  yang  tidak terealisasi  dengan  tidak  memperhatikan kultur  budaya  dan  tradisi  yang  menjadi faktor lingkungan yang kurang mendukung.  Peneliti  juga  menyatakan BUMDes di Desa Mantang sangat penting bagi  masyarakat  mantang  lama  agar menjadi desa yang produktif dan sejahtera di bidang kelautan dan perikanan.
Saran  dari  peneliti  pihak  BUMDes harus  membuat  kebijakan  baru  seperti ketika kapal tangkap ikan sudah beroperasi,  maka  perlu  adanya  gudang untuk  menampung  ikan  tersebut  serta pihak BUMDes harus mencari relasi serta mempromosi hasil tangkapan ikannya baik di  dalam  negeri  maupun  di  luar  negeri, mengingat posisi Desa Mantang mempunyai  letak  strategis  dengan  negara tetangga  seperti  Singapura  dan  Malaysia. Kepada  peneliti  selanjutnya  di  harapkan bisa  mengevaluasi  atas  implementasi kebijakan  yang  dilaksanakan  BUMDes, oleh  karena  itu  peneliti  selanjutnya  dapat mengkaji  atas  penyediaan  kapal  tangkap ikan di desa lainnya jika ada serta melihat
kebijakan-kebijakan  yang  di  kembangkan oleh desa melalui BUMDes.

## DAFTAR PUSTAKA
Anderson,  J.  E.  (2000). Public  Policy Making :  an  Introduction (4th  ed.).
Boston.
Bogdan,  R.,  &  Taylor,  S.  J.  (1975). Introduction to Qualitative Research . New York. Crissman, C. C., Antle, J. M., & Capalbo,
S. M. (1998).
Economic, Environmental,  and  Health  Trade offs  in  Agriculture :  Pesticides  and The Sustainability of Andean Potato Production . Boston: Kluwer Academic Publishers. Creswell, J. W. (2007). Qualitative Inquiry and  Research  Design:  Choosing Among  Five  Approaches .  SAGE Publications.
Creswell, J. W. (2013). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches . SAGE Publications .
Dunn,  W.  N.  (2000). Public  Policy Analysis :  an  Introduction (Fifth). New York: Routledge.
Friedrich,  C.  J.  (1940).  Public  Policy  and
The Nature of Administrative Responsibility. Public  Policy , 1 ,  1– 20.
Kirk,  J.,  &  Miller,  M.  (1986). Reliability and Validity in Qualitative Research . SAGE Publications.
Kismartini.  (2010).  Analisis  Trade-Off Sebagai  Alat  Analisis  Kebijakan Publik. "Dialogue  "Jurnal  Ilmu
Administrasi Kebijakan Publik
(JIAKP) , 1 (3), 402–416.
Landis,  P.  H.  (1936).  Farmers  and Villagers  on  Relief. Rural  Sociology Research Labolatory .
Ma,  L.  .  (2013).  Project  Based  Poverty Alleviation  in  Rural  Areas  and  its Limitations. Social  Science  Front , 211–217.
Marbun,  A.  C.  S.,  Kusai,  &  Zulkarnain.
(2018). Strategi Tauke dalam Mempertahankan Hubungan Kerjasama  dengan  Nelayan  di Kelurahan  Lubuk  Tukko  Baru Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli  Tengah  Provinsi  Sumatera Utara. Fakultas  Perikanan  Dan Kelautan  Universitas  Riau , 2 ,  227–
249
Moeljadi.  (2017). Desa  Sebagai  Garda Pertahanan Negara . Jakarta:
Lokakarya  Dirjen  Pembinaan  Desa, Kementerian Dalam Negeri.
Patton, M. Q. (1997). Utilization Focused Evaluation: The New Century Text.
Sage Publications . Quade,  E.  S.  (1982). Analysis  for  Public Decisions .  New  York:  Elsevier Science Publishing.
Rahim, A., Ramli, A., & Hastuti, D. R. D.
(2014). Ekonomi  Nelayan  Pesisir Dengan  Permodelan  Ekonometrika . Makassar:  Pusat  Kegiatan  belajar Masyarakat Rumah Buku Carabaca.
Ramadana,  C.  B.,  Ribawanto,  H.,  & Suwondo. (2013). Keberadaan
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
sebagai  Penguat  Ekonomi  Desa; Studi di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Jurnal  Administrasi  Publik  (JAP) , 53 (9), 1689–1699.
Ridlwan, Z. (2014). Urgensi Badan Usaha
Milik Desa (Bumdes) dalam Pembangun  Perekonomian  Desa. Fiat  Justisia  Jurnal  Ilmu  Hukum ,
8 (3), 424–440. Roe, E. (1994). Narrative Policy Analysis : Theory and Practice . Duke
University Press. Setiawan, R. (2017). Manajemen
Pemberdayaan  Masyarakat  Pesisir .
(T. Samnuzulsari, Ed.). Tanjungpinang: Umrahpress.
Sidik,  F.  (2015).  Menggali  Potensi  Lokal Mewujudkan  Kemandirian  Desa. Jurnal  Kebijakan  Dan  Administrasi Publik (JKAP) , 19 (2), 115–131.
Springate,  O.,  Baginski,  &  Soussan,  J.
(2002).  A  Methodology  for  Policy
Process Analysis. Policy Reletionship in Sounth Asia , 19.
Supriyanto,  Adiputra,  Y.  S.,  &  Nazaki. (2015).  Evaluasi  Program  Tenaga
Kerja  Sarjana  di  Desa  Mantang Lama  Kabupaten  Bintan. Reposity UMRAH , (3), 1–18.
Susanto,  G.,  Wahyuni,  S.,  &  Rahmawati,
N.  (2018).  Kemiskinan  Nelayan  di Desa  Mantang  Lama. Reposity UMRAH , 14.
Usman,  S.  (1998). Pembangunan  dan Pemberdayaan Masyarakat .
Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Weimer,  D.  L.,  &  Vining,  A.  R.  (2011). Policy Analysis: Concepts and Practice (Sixth). London: Routledge. Yin,  R.  K.  (2011). Qualitative  Research from Start to Finish .

## Internet
Badan Usaha Milik Desa (n.d.). Diperoleh pada  Dessember  2,  2018,  dari https://id.wikipedia.org/wiki/Badan _usaha_milik_desa Definisi Tauke (n.d.). Diperoleh pada November 13, 2019, dari https://kbbi.web.id/tauke