PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU USAHA ATAS IKLAN YANG MENYESATKAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

## Nila Trisna
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar nilatrisna@utu.ac.id

## Abstract
Consumer  Protection  Against  Misleading  Advertising  in  matters  relating  to  advertising  activities carried out by mass media players based on the rights and obligations of both parties by taking into account  the  provisions  regarding  advertising  and  analyzing it  based  on  Law  Number  8  of  1999 concerning  Consumer  Protection.  Efforts  to  protect  consumers  must  first  be  done  through  law. Legal  regulations  must  be  created  to  protect  consumers  and  the  responsibilities  of  businesses  or producers. The Consumer Protection Law is basically motivated by consumers and business actors who in practice are not balanced. In the case of business actors' responsibilities, it is necessary to see whether there is a loss suffered by consumers as a result of the use, use and use of products produced by certain business actors.
Keyword : legal liability, misleading advertising, business actors

## 1. PENDAHULUAN
Perkembangan tehnologi, komunikasi dan informasi dalam era globalisasi saat ini bergerak sangat pesat  sejalan  dengan  laju  pembangunan  di  segala  bidang.  Hal  tersebut  menuntut  suatu kondisi yang serba cepat,  efisien,  dan  mudah  agar  segala  kebutuhan  dapat  segera  terpenuhi. Globalisasi informasi dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya berkembang dengan baik karena  cepatnya  jaringan  informasi. Pesatnya  pembangunan  disegala  bidang  mendorong meningkatnya  mobilitas  gerak  manusia  yang  cepat  dan  dinamis  sehingga  meminta  penyampaian informasi  yang  cepat  dan  dinamis  pula.  Media sebagai  salah  satu  sarana  dalam  penyampaian informasi mempunyai berbagai jenis seperti media cetak (koran, majalah, tabloid dan lain-lain) dan media elektronik (televisi, radio, dan lain-lain).
Berbagai  media  mempunyai  peranan  besar  dalam  menyebar  luaskan  informasi  kepada masyarakat. Salah satunya adalah Media cetak. Oleh karena itu, pelaku usaha dalam memasarkan produknya dapat menggunakan media cetak untuk pemasangan iklan. Iklan merupakan salah satu bentuk  penyampaian  informasi  mengenai  barang  dan  atau  jasa  dari  pelaku  usaha  kepada konsumennya, maka dari itu iklan tersebut sangat penting kedudukannya bagi perusahaan sebagai alat  untuk  membantu  memperkenalkan  produk  atau  jasa  yang  ditawarkannya  kepada  konsumen. Tanpa adanya iklan berbagai produk barang dan atau jasa tidak dapat mengalir secara lancar ke para distributor atau penjual, apalagi sampai ke tangan para konsumen atau pemakainya. Dalam memasarkan suatu produk yang akan ditawarkan oleh pelaku usaha agar memiliki nilai  jual  yang  tinggi  terkadang  pelaku  usaha  menghalalkan  segala  cara.  Salah  satunya  dengan melalui iklan yang memuat janji yang muluk-muluk mengenai kegunaan dan manfaat produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen meskipun pada kenyataannya bahwa produk tersebut kegunaan dan  manfaatnya  tidak  sesuai  dengan  janji  yang  terdapat  dalam  iklan  tersebut.  Sehingga  iklan tersebut telah membohongi konsumen atau masyarakat.
Pembangunan  nasional  bertujuan  untuk  mewujudkan  suatu  masyarakat  adil  dan  makmur yang merata materiil dan spritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang  Dasar  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia 1945. Pembangunan  perekonomian  nasional pada  era  globalisasi  harus  dapat  mendukung  tumbuhnya  dunia  usaha,  sehingga  mampu menghasilkan  beraneka  barang  dan  atau  jasa  yang  memiliki  kandungan  teknologi  yang  dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen.
Berdasarkan  hal  tersebut  diatas maka dipandang  perlu jika konsumen diberikan  suatu perlindungan khusus terhadap iklan-iklan yang menyesatkan. Promosi, khususnya yang dilakukan melalui  iklan  mempunyai  fungsi  yang  cukup  penting  bagi  konsumen. 1 Tanpa  iklan  mungkin konsumen  tidak  akan  pernah  mengenal  suatu  barang  maupun  jasa  sehingga  iklan  benar-benar berfungsi sebagai sumber informasi dan pendidikan yang tentu saja dengan catatan iklan tersebut jujur, sehat dan tidak bohong.Perlunya regulasi yang tepat sehingga dapat mengatur dan sekaligus memberikan perlindungan kepada konsumen, hal ini disebabkan karena lemahnya posisi konsumen dibandingkan dengan posisi pemilik modal atau pelaku usaha, karena mengenai proses sampai hasil produksi  barang  atau  jasa  yang  telah  dihasilkan  campur  tangan  konsumen  sedikitpun.  Sehingga kenyataannya konsumen selalu berada dalam posisi yang dirugikan.
1 Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, Hukum Perlindungan Konsumen , Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 36
Ketentuan kode etik periklanan menegaskan bahwa iklan itu harus jujur, harus dijiwai oleh rasa persaingan sehat. Dalam prakteknya iklan yang ditampilkan sering sekali menggunakan bahasa yang  berlebihan  dan  tidak  masuk  akal,  bahkan  cenderung  terkadang  suatu membohongi konsumen.Iklan seharusnya dapat memberikan penjelasan kepada konsumen dalam hal apa suatu keunggulan itu dimiliki oleh suatu iklan, dan sekaligus harus dapat membuktikan sumber-sumber otentik pernyataan itu. 2 Jadi untuk mencegah iklan yang merugikan konsumen perlu ada pengaturan yang  mengatur  mengenai  periklanan. Mengenai  periklanan  belum  ada  peraturan  yang  mengatur secara  khusus,tetapi  masalah  iklan  terdapat  dalam  beberapa  pasal  di  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen (selanjutnya  disebut  UUPK).  Pasal  yang  mengatur tentang  periklanan  sebagai  sarana promosi seperti Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 17, dan Pasal 20. Peraturan perundangan lain yang mengatur masalah periklanan ini adalah:
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan 4 . Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1999 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan.
2. METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis  normatif,  yaitu  pendekatan  yang  dilakukan dengan  cara  meneliti  peraturan  perundang-undangan  yang  relevan  dengan  permasalahan  yang diteliti  atau  melihat  dari  aspek  hukum  normatif.  Tehnik  pengumpulan  data  dilakukan dengan Penelitian  Kepustakan (Library  Research) ,  yaitu  dengan  mempelajari  buku  dan  literature  yang relevan dengan penulisan.Dalam penelitian ini jenis-jenis data dan bahan hukum yang digunakan, adalah:
- Bahan Hukum Primer Bahan  Hukum  Primer  terdiri  dari  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan dengan penelitian ini.
- Bahan Hukum Sekunder Bahan Hukum Sekunder terdiri dari buku-buku, surat kabar, majalah, jurnal, artikel.
- Bahan Hukum Tersier Bahan Hukum Tersier terdiri dari kamus hukum dan politik .
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 3.1. Perlindungan konsumen Terhadap Iklan Yang Menyesatkan.
Perlindungan konsumen Terhadap Iklan Yang Menyesatkan yang dimaksud dalam penulisan ini  adalah  mengenai  posisi  konsumen  secara  hukum,  dalam  hal  yang  berkaitan  dengan  kegiatan periklanan  yang  dilakukan  oleh  pelaku  media  massa  yang  didasarkan  pada  hak  dan  kewajiban
2 Tata Krama dan Tata Cara Periklanan Indonesia, Jakarta, 19 Agustus 1996. disaksikan oleh Menteri Penerangan  R.I.  Harmoko,  Kovensi  Periklanan  Nasional  diselenggarakan  oleh:  Asosiasi  Perusahaan  Media Luar Ruang Indonesia (AMU), Asosiasi Pemrakarsa dan Penyantun Iklan Indonesia (ASPINDO), Gabungan Perusahaan Bioskop Seluruh Indonesia (GPSI), Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI), Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Serikat Penerbit Surat Kabar (SPS), dan Yayasan TVRI.
kedua  belah  pihak  dengan  memperhatikan  ketentuan  tentang  periklanan  dan  menganalisisnya berdasarkan  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen.Iklan  atau advertising dapat  diartikan  sebagai  pesan  yang  menawarkan  suatu  produk  yang  ditujukan  kepada masyarakat lewat suatu media massa. Namun pengertian iklan yang dimaksud dalam penulisan ini dititikberatkan  kepada  iklan  yang  menyesatkan  konsumen  yaitu  suatu  iklan  yang  mengakibatkan pandangan atau pikiran konsumen keliru dan salah mengenai produk yang diiklankan sehingga pada akhirnya merugikan kepentingan konsumen itu sendiri. Dalam kode etik periklanan yang dimaksud usaha periklanan terdapat beberapa istilah-istilah sebagai berikut:
1. Pengiklan yaitu perusahaan yang memesan iklan untuk mempromosikan, memasarkan, dan atau menawarkan produk yang mereka edarkan.
2. Perusahaan iklan adalah perusahaan atau biro yang bidang usahanya merupakan mendesaian atau membuat iklan untuk  para pemesannya. 3
Pengertian dari iklan menyesatkan adalah suatu berita pesanan yang mendorong, membujuk khalayak ramai mengenai barang atau jasa yang dijual, dipasang di dalam media massa seperti surat kabar  atau  majalah,  namun  isi  berita  yang  disajikan  belum  diketahui  kebenarannya  yang  pasti sehingga dapat merugikan konsumen.
Konsumen berasal dari kata consumer (Inggris-Amarika), atau consument/konsument (Belanda).  Pengertian consumer atau consument ,  secara  harfiah  adalah  (lawan  dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang. Tujuan penggunaan barang atau jasa itu nanti menentukan termasuk konsumen mana pengguna tersebut. 4
Iklan merupakan sarana bagi konsumen untuk mengetahui barang dan/jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha dalam hal ini pengiklan, karena konsumen mempunyai hak, khususnya untuk hak untuk mendapat informasi dan hak untuk memilih. Bagi perusahaan iklan merupakan bagian dari kegiatan  pemasaran  produknya  dan  iklan  dianggap  berhasil  apabila  terdapat  peningkatan  jumlah pembeli  produk  yang  ditawarkannya. Iklan  adalah  struktur  informasi  dan  susunan  komunikasi nonpersonal yang biasanya dibiayai dan bersifat persuasif, tentang produk-produk (barang, jasa, dan gagasan) oleh sponsor yang teridentifikasi, melalui berbagai macam media. 5
Usaha  melindungi  konsumen  pertama-tama  harus  dilakukan  melalui  hukum.  Harus diciptakan peraturan hukum untuk melindungi konsumen serta tanggung jawab pelaku usaha atau produsen. 6 Berdasarkan  pertimbangan  tersebut  di  atas,  maka  diperlukan  perangkat  peraturan perundang-undangan  untuk  mewujudkan  perlindungan  kepentingan  konsumen  dan  pelaku  usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat. Secara yuridis, hubungan hukum dan atau masalah di antara pelaku usaha periklanan yaitu pengiklan, perusahaan iklan dan media massa terjadi melalui suatu  perjanjian  yang  diatur  dan  masih  tetap  berlaku  sebagaimana  yang  termuat  dalam  Buku  III KUHPerdata. Menurut kode etik periklanan menegaskan bahwa iklan itu harus jujur, bertanggung
3 Jefkins Frank, Periklanan , Erlangga, Jakarta, 2000, hlm 12.
4 Az. Nasution, 1995, Konsumen dan Hukum , Pusaka Sinar Harapan, Jakarta. hal.25.
5 Ratna Noviani, 2002, Jalan Tengah Memahami Iklan , Pustaka Pelajar Yogyakarta . hal.22. 6 Kode Etik Periklanan
jawab dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Setiap iklan yang ditayangkan harus dijiwai dengan rasa persaingan yang sehat.
Sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, untuk mengatur terjadinya pelanggaran akibat perbuatan pelaku usaha periklanan dari penayangan iklan  yang  menyesatkan  di  media  cetak  dan  elektronik,  konsumen  dapat  melakukan  upaya berdasarkan  perbuatan  melawan  hukum  dalam  Pasal  1365  KUHPerdata  dan  juga  berdasarkan wanprestasi menurut Pasal 1243 KUHPerdata.
Undang-undang Perlindungan Konsumen pada dasarnya dilatarbelakangi oleh konsumen dan pelaku usaha yang pada praktiknya tidak seimbang. Posisi pelaku usaha yang menawarkan, menjual dan mempromosikan produknya menjadikan dirinya lebih kuat dibanding konsumen. Hal ini bisa terjadi, bisa ditunjang dari kebutuhan informasi pada saat tahap pra transaksi, sedikitnya pilihan atas produk-produk  lain,  keterbatasan  pengetahuan,  promosi  produk  yang  membingungkan  dan kemampuan  pendidikan  konsumen  untuk  mencerna  kalimat-kalimat  reklame  dan  lain-lain menyebabkan posisi konsumen terhadap pelaku usaha semakin melemah. 7
Menurut AZ Nasution dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar”, pengertian konsumen itu terdiri dari: 8
a. Konsumen  adalah  setiap  orang  yang  mendapatkan  barang  atau  jasa  digunakan  untuk  tujuan tertentu.
b. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang/jasa untuk digunakan dengan tujuan tertentu membuat barang/jasa lain untuk diperdagangkan (tujuan komersial).
c. Konsumen  akhir  adalah  setiap  orang  alami  yang  mendapatkan  dan  menggunakan  barang dan/atau  jasa  untuk  tujuan  memenuhi  kebutuhan hidupnya  pribadi,  keluarga  dan  atau  rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali. Menurut UUPK memberikan pengertian mengenai konsumen dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 butir 2 yaitu: ”Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan untuk diperdagangkan”. 9
Menurut AZ Nasution bahwa hukum perlindungan konsumen merupakan bagian khusus dari hukum konsumen, yaitu keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dan hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang dan/atau jasa) konsumen antara penyedia dan penggunanya, dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan hukum konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah penyediaan  dan  penggunaan  produk  (barang/atau  jasa)  antara  penyedia  dan  penggunanya,  dalam kehidupan bermasyarakat. 10
Menurut  hasil  penelitian  Badan  dan  Pembinaan  Hukum  Nasional,  faktor-faktor  yang melemahkan konsumen, antara lain :
7 N.H.T. Siahaan, Hukum Konsumen : Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk , Panta Rei, Jakarta, 2005, hlm. 36.
8 Az. Nasution, 1999, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Daya Wedya, Jakarta. hal.
13.
9 Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 tentang  Perlindungan  Konsumen  (selanjutnya  disebut UUPK), Lembaran Negara Nomor 42 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821 Tahun 1999.
10 Az. Nasution, 1999, Op Cit . , hal. 22.
1.  Masih  rendahnya  kesadaran  konsumen  akan  haknya,  sehingga  tidak  timbul  kemauan  untuk menuntut hak.
2. Proses peradilan yang ruwet, berliku dan memakan waktu yang berkepanjangan. 3. Posisi konsumen yang memang sudah lemah, akibat perbuatan pelaku usaha. 4.Politik pembangunan negara yang meleluasakan pelaku usaha terjadinya ketidakseimbangan.
5. Tidak konsistennya badan peradilan atas putusan-putusan yang ada
6.  Sistem  dan  produk  hukum  yang  masih  belum  menjamah  dalam  hal  perumusan  kebijakan perlindungan konsumen. 11
Permasalahan akan timbul apabila pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan yang besar membuat  iklan  yang  bertentangan  dengan  asas-asas  yang  terdapat  dalam  kode  etik  periklanan  . untuk  itu  pelaku  usaha  periklanan harus  mempertanggung  jawabkan  atas  iklan  yang  dibuatnya untuk  menawarkan  barang  dan/jasanya  kepada  konsumen.  Hal  ini  dilakukan  untuk  melindungi konsumen  dari  tindakan-tindakan  curang  yang  dilakukan  pelaku  usaha.  Mengenai pertanggungjawaban  ini telah terdapat peraturan  perundang-undangan yang  mengatur  mengenai periklanan walaupun tidak secara khusus.

## 3.2. Penyelesaian Sengketa Dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen
Bentuk  perlindungan hukum  yang  diberikan  oleh  Undang-undang  Perlindungan  Konsumen dapat dilakukan dengan cara:
1. Penyelesaian di luar pengadilan.
2. Penyelesaian melalui pengadilan
Ad. 1. Penyelesaian di luar pengadilan
Pasal 47 mengatur mengenai penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang diselenggarakan untk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu  untuk  menjamin  tidak  akan  terjadi  kembali  atau  tidak  terutang  kembali  kerugian  yang diderita oleh konsumen.
Penyelesaian di luar pengadilan ini dapat dilakukan dengan cara yaitu:
a. Penyelesaian secara damai diantara mereka yang bersengketa.
b. Penyelesaian melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Cara penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Perlindungan  Konsumen  ini,  tidak  menutup  kemungkinan  dilakukannya  penyelesaian  sengketa secara  damai  oleh  para  pihak  yang  bersangkutan.  Penyelesaian  sengketa  secara  damai  yang dimaksud  adalah  penyelesaian  yang  dilakukan  oleh  kedua  belah  pihak  yang  bersengketa  (pelaku usaha  dan  konsumen)  tanpa  melalui  pengadilan  atau  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen (BPSK), dan tidak bertentangan dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen ini. Cara penyelesaian secara damai ini merupakan bentuk penyelesaian yang mudah, murah dan (relatif)  lebih  cepat  apabila  dapat  berjalan  dengan  lancar.  Tetapi  penyelesaian  dengan  cara  ini membutuhkan  kesabaran,  saling  pengertian  dan  menghormati  hak-hak  dan  kewajiban  para  pihak yang  bersengketa.  Penyelesaian  dengan  cara  damai  membutuhkan  kemauan  dan  kemampuan berunding untuk mencapai penyelesaian sengketa secara damai.
11 N.H.T.  Siahaan, Hukum  Konsumen  :  Perlindungan  Konsumen  dan  Tanggung Jawab  Produk , Panta Rei, Jakarta, 2005, hlm. 36.
Biasanya  penyelesaian  dengan  cara  damai  ini  jarang  tercapai  karena  pelaku  usaha  sering mengelak  karena  mereka  merasa  mempunyai  kekuatan  yang  lebih  besar  dari  konsumen  yang dirugikan. Dasar hukum penyelesaian secara damai terdapat pula dalam KUH Perdata Buku III, Bab 18,  Pasal  1851-1854  tentang  perdamaian  ( dading )  dan  dalam  Undang-undang  Perlindungan Konsumen Pasal 45 ayat (2) jo, Pasal 47 seperti yang telah diuraikan di atas. Penyelesaian sengketa  melalui  BPSK  merupakan  penyelesaian  sengketa  di  luar pengadilan diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen Bab XI dari Pasal 49 sampai dengan Pasal 58. BPSK merupakan lembaga khusus yang dibentuk oleh pemerintah di setiap daerah tingkat  II untuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan (Pasal 49 ayat (1)).
Keanggotaan BPSK terdiri dari unsur pemerintah, konsumen, dan pelaku usaha. Setiap unsur tersebut  diwakili  sedikit-dikitnya  3  (tiga)  orang  dan  sebanyak-banyaknya  5  (lima)  orang. Pengangkatan  dan  pemberhentian  anggota  BPSK  ditetapkan  oleh  Menteri  Perindustrian  dan Perdagangan.
Tugas  dan  wewenang  BPSK  menurut  Pasal  52  UUPK  adalah  sebagai  melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi.  Dalam  menangani  dan  menyelesaikan  sengketa  konsumen  BPSK  membentuk  Majelis dengan  jumlah  anggota  harus  ganjil,  yaitu  terdiri  dari  sedikitnya  3  (tiga)  orang  yang  mewakili semua unsur dibantu seorang panitera. BPSK diwajibkan untuk menyelesaikan sengketa konsumen yang diserahkan kepadanya dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak gugatan itu diterima.  Menurut  Pasal  54  ayat  (3)  bahwa  putusan yang  dijatuhkan  oleh Majelis  BPSK  bersifat final  dan  mengikat.  Keputusan  BPSK  itu  wajib  dilaksanakan  oleh  pelaku  dalam  jangka  waktu  7 (tujuh) hari setelah putusan diterima.
Ad.2 Penyelesaian sengketa melalui pengadilan Dalam  Pasal  48  Undang-undng  Perlindungan  Konsumen  mengatakan  bahwa “penyelesaian sengketa  konsumen  melalui  pengadilan  mengacu  pada  ketentuan  tentang  peradilan  umum  yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45.
Putusan yang dijatuhkan Majelis BPSK bersifat “final” diartikan tidak adanya upaya banding dan kasasi, yang ada “keberatan”. 12 Apabila pelaku usaha keberatan atas putusan yang dijatuhkan oleh  majelis  BPSK,  maka  ia  dapat  mengajukan  keberatannya  itu  kepada  Pengadilan  Negeri, menurut Pasal 58 UUPK dalam jangka waktu 14 hari Pengadilan Negeri yang menerima keberatan pelaku usaha memutus perkara tersebut dalam jangka waktu 21 hari sejak diterimanya keberatan tersebut. Selanjutnya kasasi pada putusan pengadilan negeri ini diberi luang waktu 14 hari untuk mengajukan  kasasi  kepada  Mahkamah  Agung.  Keputusan  Mahkamah  Agung  wajib  dikeluarkan dalam jangka waktu 30 hari sejak permohonan kasasi.
Cara mengajukan gugatan atas pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha menurut Pasal 46 ayat (1) UUPK dapat dilakukan oleh: 13 a. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya. b. Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama.
c. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa
12 Shidartha, Op.Cit. , hal. 143.
13 UUPK. Pasal 46 ayat (1)
tujuan  didirikannya  organisasi  tersebut  adalah  untuk kepentingan  perlindungan konsumen  dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
d. Pemerintah dan/atau instansi terkait.
Agar UUPK ini dapat dipatuhi dan dilaksanakan dengan baik, maka terdapat sanksi-sanksi yang  dapat  dikenakan  pelaku  usaha  yang  melanggar  ketentuan  ini.  Sanksi-sanksi  tersebut  diatur dalam Bab XIII UUPK dimulai dari Pasal 60 sampai dengan Pasal 63. Sanksi-sanksi yang dapat dikenakan terdiri dari:
a. Sanksi  administratif,  diatur  dalam  Pasal  60.  BPSK  dapat  menjatuhkan  sanksi  administratif berupa ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
b. Sanksi pidana pokok, yaitu diatur dalam Pasal 62. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap:
1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e dan Pasal 18 dapat dikenakan sanksi pidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun  atau  pidana  denda  paling  banyak  Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).
2) Ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16 dan Pasal 17 ayat (1) huruf d, huruf f dapat dikenakan sanksi pidana dengan pidana penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  atau  pidana  denda  paling  banyak  Rp  500.000.000,-(lima ratus juta rupiah).
c. Sanksi  pidana tambahan  yang  diatur  dalam  Pasal  63.  Terhadap  sanksi  pidana  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:
1) Perampasan barang tertentu.
2) Pengumuman keputusan hakim.
3) Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen.
4) Kewajiban penarikan barang dari peredaran.
5) Pencabutan izin usaha.
Berdasarkan Pasal 31 UUPK dalam rangka mengembangkan upaya perlindungan konsumen maka  dibentuk  Badan  Perlindungan  Konsumen  Nasional.  Dalam  rangka  untuk  melindungi konsumen Badan Perlindungan Konsumen Nasional melakukan hal-hal sebagai berikut:
A. Memberikan  saran  dan  rekomendasi  kepada  pemerintah  dalam  rangka  penyusunan kebijaksanaan di bidang perlindungan konsumen;
B. Melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen;
C. Melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen; D. Mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat; E. Menyebarluaskan  informasi  melalui  media  mengenai  perlindungan  konsumen  dan memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen;
F. Menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pelaku usaha;
G. Melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen. Dari uraian di atas dapat ditarik suatu analisis bahwa dengan adanya UUPK ini maka sedikit banyak  konsumen  dapat  terlindungi  haknya.  Disebutkan  dalam  Bab  IV  UUPK  merupakan  salah satu upaya dari undang-undang ini untuk menjangkau perlindungan tersebut. Dengan adanya aturan ini maka jelas diketahui pelaku usaha mana yang mengiklankan produknya secara tidak benar atau
menyesatkan. Lebih lanjut dalam Pasal 20 UUPK dijelaskan tentang tanggung jawab pelaku usaha periklanan  keberadaan  pasal  ini  untuk  melindungi  konsumen  dari  pelaku  usaha  periklanan  yang curang. Karena dalam pasal tersebut adalah usaha undang-undang ini untuk menjerat pelaku usaha periklanan tersebut.
Bentuk lainnya untuk melindungi konsumen, yaitu dengan dibentuknya Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) yang diatur pada Bab VIII Undang-undang Perlindungan Konsumen mulai dari Pasal 31 sampai dengan Pasal 43. Salah satu tugas BPKN adalah menerima pengaduan tentang  perlindungan  konsumen  dari  masyarakat  lembaga  perlindungan  konsumen  swadaya masyarakat atau pelaku usaha.
Undang-undang  Perlindungan  Konsumen  dalam  rangka  melindungi  konsumen  selain lembaga yang resmi dibentuk oleh pemerintah, dalam Bab IX Pasal 44 memungkinkan di bentuknya Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM). LPKSM ini mempunyai tugas salah  satunya  adalah  membantu  konsumen  dalam  memperjuangkan  hak-haknya,  termasuk menerima keluhan atau pengaduan dari konsumen seperti YLKI dan YPKB.
3.3. Bentuk Tanggung Jawab Bagi Pelaku Usaha Periklanan
Dalam hal tanggung jawab pelaku usaha maka perlu dilihat ada tidaknya suatu kerugianyang telah di derita oleh konsumen sebagai akibat dari penggunaan, pemanfaatan, serta pemakaian atas produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha tertentu. Tanggung jawab pelaku usaha dalam Undang- undang Perlindungan Konsumen mengandung materi yang berstruktur sebagai berikut : 1. Product Liability adalah tanggung jawab perdata secara langsung dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami akibat mengkonsumsi produk yang dihasilkannya. 2.  Profesional  Liability adalah  tanggung  jawab  perdata  yang  didasarkan  pada  tanggung  jawab perdata secara langsung atas dasar perjanjian kontrak dari pelaku usaha pemberi jasa atas kerugian yang dialami oleh konsumen akibat memanfaatkan jasa yang diberikannya.
3. Contractual Liability adalah tanggung jawab perdata atas dasar perjanjian dari pelaku usaha baik terhadap  barang  maupun  jasa  yang  dihasilkannya  atas  kerugian  yang  dialami  konsumen  akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkannya atau memanfaatkan jasa yang diberikannya.
4.  Criminal  Liability adalah  tanggung  jawab  pidana  dari  pelaku  usaha  atas  terganggunya keselamatan dan keamanan konsumen.
Pada umumnya, konsumen mengetahui iklan sebagai sumber informasi dari media massa dan tidak mengetahui tentang proses pembuatan iklan serta benar atau tidaknya isi dari iklan tersebut. karena itu sangat berat bagi konsumen untuk untuk membuktikan suatu kesalahan atau pelanggaran yang  dilakukan  pelaku  usaha  periklanan.  Merupakan  hal  yang  wajar,  apabila  pelaku  usaha periklanan dibebani beban pembuktian suatu produk yang menimbulkan kerugian harta benda, cacat tubuh atau bahkan kematian konsumen. 14
Setiap komponen pemasaran, yang terdiri dari; pengiklan, perusahaan periklanan dan media periklanan mempunyai tanggung jawab menurut peran dan bobot keterlibatan masing-masing dalam penciptaan dan penyebaran pesan-pesan iklan.
14 Johannes  Gunawan, Tanggung  Jawab  Pelaku  Usaha  Menurut  Undang-undang  Nomor  8  Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen , Jurnal Hukum Bisnis, 2001, hlm 47.
1. Pengiklan; bertanggung jawab atas benarnya informasi tentang produk yang diberikan kepada Perusahaan  Periklanan. Termasuk  ikut  memberi  arah;  batasan  dan  masukan  pada  pesan iklan, sehingga tidak terjadi janji yang berlebihan ( overclaim ) atas kemampuan nyata produk.
2. Perusahaan  Periklanan;  bertanggungjawab  atas  ketepatan  unsur persuasi yang  dimasukkannya dalam  pesan  iklan, melalui  pemilahan  dan  pemilihan  informasi  yang  diberikan  Pengiklan, maupun dalam upaya menggali dan mendayagunakan kreativitasnya.
3. Media  Periklanan;  bertanggungjawab  atas  kesepadanan  antara  pesan  iklan  yang  disiarkannya dengan nilai-nilai sosial-budaya dari profil khalayak sasarannya. Pertanggungjawaban materi iklan harus ada tanggung jawab renteng, artinya yang membuat, yang  mengedarkan  dan  yang  menadah  (pengiklan,  perusahaan  iklan,  dan  media  iklan)  semuanya terkena tanggung jawab. Karena jika hanya yang membuat saja atau yang mengedarkan saja yang terkena  tanggung  jawab  tersebut  tidak  adil.  Jadi  menurutnya  Undang-undang  Pers  tidak  sesuai untuk periklanan sehingga harus dicabut mengenai ketentuan yang mengatur periklanan. 15 Dalam  Undang-undang  Pers  yang  baru  Undang-undang  Nomor  40  Tahun  1999  diatur mengenai larangan perusahaan iklan, yaitu terdapat dalam Pasal 13 seperti yang telah disebutkan dalam  bab  sebelumnya.  Mengenai  pertanggungjawaban  iklan  tidak  disebutkan,  namun  di  dalam penjelasan Pasal 12 Undang-undang Pers disebutkan bahwa penanggung jawab adalah penanggung jawab  meliputi  bidang  usaha  dan  bidang  redaksi.  Pasal  12  mengatakan  bahwa  perusahaan  pers wajib  mengumumkan  nama,  alamat  dan  penangung  jawab  secara  terbuka  melalui  media bersangkutan. Perusahaan  pers  sebagai  media  pemasangan  iklan,  maka  perusahaan  pers bertanggungjawab  atas  iklan  yang  dipasang  dalam  medianya.  Tanggung  jawab  perusahaan  pers yaitu berbentuk profesional liability , karena dia bertanggung jawab atas jasa pemasangan iklan pada medianya. Pasal 13 menyebutkan mengenai larangan-larangan iklan yang dimuat oleh perusahaan pers.  Apabila  ketentuan  tersebut  dilanggar  maka  akan  dikenai  pidana  denda  sebanyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sesuai dengan Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Pers. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan tidak disebutkan mengenai periklanan  secara  jelas,  tetapi  ada  pasal  yang  terkait  mengenai  informasi  atas  produk  kesehatan yang akan dikonsumsi oleh masyarakat. Pasal yang terkait itu adalah terdapat Pasal 41 ayat (2) yang berbunyi “penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratan objektifitas  dan  kelengkapan  serta  tidak  menyesatkan”.  Penjelasan  pasal  tersebut  tampak  bahwa informasi  produk  bagi  konsumen  dapat  ditemukan  dalam  penandaan  atau  informasi  lain,  seperti iklan  dalam  segala  bentuk  dan/atau  kreativitasnya,  tetapi  dengan  batas-batas  minimum  sehingga tidak menyesatkan atau menipu (iklan melawan hukum). Tanggung jawab atas iklan sedia farmasi dan  alat  kesehatan  ini  merupakan  tanggung  jawab  seluruh  pelaku  usaha  yang  terlibat  dalam pembuatan iklan tersebut.
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan iklan Pangan, mengenai iklan terdapat  dalam  Bab  III  tentang  Iklan  Pangan  Pasal  44  sampai  Pasal  58.  mengenai  pertanggung jawaban  mengenai  iklan  pangan  ini  terdapat  dalam  Pasal  45  ayat  (2)  yang  mengatakan  bahwa penerbit,  pencetak,  pemegang  izin  siaran  radio  atau  televisi,  agen  dan  atau  medium  yang dipergunakan  untuk  menyebarkan  iklan,  turut  bertanggung  jawab  terhadap  isi  iklan  yang  tidak
15 Transkrip  Rapat  Tim  Naskah  Akademis  Peraturan  Perundang-Undangan  tentang Periklanan , BPHN, Jakarta, 1995. hal 15.
benar,  kecuali  yang  bersangkutan  telah  lebih  dulu  mengambil  tindakan  yang  diperlukan  untuk meneliti kembali kebenaran isi iklan yang bersangkutan.
Jadi dalam Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan selain pengiklan (produsen, distributor dan retailer) yang bertanggung jawab atas iklan pangan adalah perusahaan iklan yang membuatkan iklan serta media periklanan yang menayangkan iklan tersebut.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  81  Tahun  1999  tentang  Pengamanan  Rokok Bagi  Kesehatan tidak terdapat mengenai bentuk pertanggungjawaban atas iklan, tetapi pada dasarnya semua pelaku usaha yang terlibat dalam iklan rokok tersebut mempunyai tanggung jawab atas iklan rokok yang dibuat sesuai dengan bobot keterlibatannya.
Dalam ketentuan  pidana  Pasal  37  Peraturan  Pemerintah  Nomor  81  Tahun  1999  tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan jika ketentuan dalam Pasal 18 dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan barang siapa melanggar ketentuan Pasal 15, Pasal 20 dan atau Pasal 21 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Jadi  pada  umumnya  tanggung  jawab  atas  iklan  yang  menyesatkan  merupakan  tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam pembuatan iklan tersebut baik pengiklan, perusahaan iklan, media periklanan. Mengenai bentuk tanggung jawab dapat berupa product liability atau profesional liability atau  kedua-duanya  tergantung  bobot  dan  sejauh  mana pelaku  usaha  itu  terlibat  dalam pembuatan iklan tersebut.
Proses  terjadinya  suatu  iklan,  baik  melalui  media  cetak  atau  elektronik,  pada  umumnya inisiatifnya  datang  dari  para  pengiklan  ( produsen,  distributor,  suplier dan retailer ).  Kemudian perusahaan  iklan dan/atau  media  periklanan  dengan  persetujuan  pengiklan  secara  kreatif menerjemahkan inisiatif tadi dalam bahasa periklanan untuk ditayangkan atau dimuat dalam media sebagai informasi produk bagi konsumen luas. Masalah tanggung jawab muncul dalam hal: 16
1. Informasi produk yang disajikan iklan sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.
2. Menyangkut kreatifitas perusahaan periklanan dan atau media periklanan ternyata bertentangan dengan asas-asas etika periklanan. Dalam butir 1 di atas, yang bertanggung jawab adalah pengiklan, karena sudah menyangkut produk  yang  dijanjikan  pada  konsumen  melalui  iklan.  Konsumen  dapat  meminta pertanggungjawaban pelaku usaha didasarkan pada product liability.
Sebaliknya dalam butir 2, yang bertanggung jawab adalah pengiklan serta perusahaan iklan dan/atau media. Perusahaan dan media iklan ini tidak dapat begitu saja menolak bertanggung jawab dengan  dalih  “kami  hanya  membuat  dan  menayangkan  iklan,  materinya  tanggung  jawab pengiklan”.  Ketiga  pelaku  usaha  tersebut  dapat  dimintakan  pertanggungjawaban  secara  renteng apabila  iklan  yang  ditayangkan  menyesatkan  konsumen,  mengingat  dalam  peristiwa  tersebut pelakunya tidak hanya seorang atau satu pihak saja.
Pelaku  usaha  dalam  mengiklankan  produknya  di  media  cetak  atau  elektronik  harus mempunyai itikad  yang  baik  dan  memenuhi  prestasinya  secara  baik.  Jika  kemudian  konsumen membeli  produk  yang  diiklankan  oleh  pelaku  usaha  tidak  sesuai  dengan  isi  kebenaran  yang ditayangkan dalam iklan tersebut, maka pelaku usaha tidak melakukan prestasi secara benar.
16 Yusuf Sopfie, 2003, Perlindungan Konsumen dan Istrumen-Instrumen Hukumnya , Bandung, Citra Aditya Bakti, hal. 156
Jadi  dengan demikian  dapat  dikemukakan  bahwa  apabila  konsumen  yang  memakai  barang yang diiklankan dan tidak sesuai dengan yang ditawarkan oleh pelaku usaha dalam iklannya, maka konsumen dapat menggugat pelaku usaha tersebut berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata dan Bab X Pasal 45 dan Pasal 46 Undang-undang Perlindungan Konsumen.
Upaya  menggugat  pelaku  usaha  karena  telah  melakukan  perbuatan  melawan  hukum  tidak perlu adanya hubungan langsung antara korban dan pelaku usaha, namun konsumen sebagai korban harus mampu membuktikan bahwa pelaku usaha tersebut: 17
1. Telah melakukan perbuatan melawan hukum.
2. Telah melakukan kesalahan.
3. Telah menimbulkan kerugian terhadap konsumen.
4. Terdapat  hubungan  kausal  antara  perbuatan  hukum  tersebut  dengan  kerugian  yang  diderita korban. Dilihat  dari  kepentingan  konsumen  sebagai  korban  untuk  memperoleh  ganti  rugi,  maka konstruksi  peraturan  semacam  ini  jelas  sangat  memberatkan  konsumen.  Konsumen  yang  telah menjadi korban dari kesalahan pelaku usaha, tetapi ketika ia akan menggugat ganti rugi ia masih harus pula untuk membuktikan terlebih dahulu empat hal di atas. Hal ini dirasakan tidak adil bagi konsumen,  karena kedudukan konsumen secara sosial ekonomi lebih lemah dibandingkan pelaku usaha.  Oleh  karena  itu,  untuk  memungkinkan  tanggung  jawab pelaku  usaha  diperkenalkan  ide tentang  tanggung  jawab  pelaku  usaha  diperkenalkan  ide  tentang  tanggung  jawab  mutlak  ( strict liability ), yang diikuti dengan beban pembuktian dari konsumen kepada pelaku usaha berdasarkan perbuatan melawan hukum. Artinya, apabila konsumen akan  menuntut pelaku usaha berdasarkan perbuatan  melawan  hukum,  konsumen  tidak  harus  membuktikan  kesalahan  pelaku  usaha  karena dengan  adanya strict  liabiity pelaku  usaha  langsung  dianggap  bersalah  dan  unsur  kesalahan langsung dibebankan pada pelaku usaha yang wajib membuktikan bahwa ia tidak bersalah.
Undang-undang Perlindungan Konsumen menganut prinsip tanggung jawab langsung ( strict liability ), yaitu dengan adanya tanggung jawab produk ( product liability ) dan tanggung jawab atas jasa ( profesional liability ) yang  merupakan tanggung jawab produk perdata yang didasarkan dari tanggung  jawab  secara  langsung.  Tanggung  jawab  pelaku  usaha  tersebut  tersirat  dalam  Pasal  7 sampai Pasal 11 dan lebih tegas dinyatakan dalam Pasal 19 ayat (1) undang-undang Perlindungan Konsumen. Hal ini membuka peluang bagi konsumen agar dapat memperoleh suatu produk (barang dan/atau  jasa)  yang  sesuai  dengan  yang  dijanjikan  dan  sekaligus  melahirkan  tanggung  jawab  di pihak pelaku usaha (produsen) untuk memberikan ganti kerugian apabila produk yang diiklankan menjadi penyebab timbulnya kerugian di pihak konsumen.
Tanggung jawab tersebut timbul karena adanya kesalahan di pihak pelaku usaha ( based on fault ), karena karakter dasar strict liability pada dasarnya adalah perbuatan melawan hukum, maka unsur-unsur yang dibuktikan konsumen, yaitu:
1. Unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha.
2. Unsur kerugian yang dialami konsumen dan ahli waris.
3. Unsur  adanya  hubungan  kausal  antara  perbuatan  melawan  hukum  dengan  unsur  kerugian tersebut. Sedangkan  unsur  kelalaian  atau  kesalahan  tidak  menjadi  kewajiban  konsumen  untuk membuktikannya  tetapi  pelaku  usahalah  (produsen)  yang  harus  membuktikan  kerugian  yang
17 Ibid. hal. 157.
diderita konsumen dan bukan diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaiannya. Hal ini menyebabkan konsumen tidak lagi direpotkan oleh kewajiban untuk membuktikan kesalahan atau kelalaian pelaku usaha dan kepentingan pelaku usaha tetap terlindungi apabila kerugian yang dialami oleh konsumen benar-benar bukan diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaiannya.
Di dalam Undang-undang  Perlindungan Konsumen ketentuan yang  mengisyaratkan adanya tanggung jawab produk tersebut dimuat dalam Pasal 7-Pasal 11, Pasal 19 ayat (1) UUPK secara lebih jelas dan tegas merumuskan mengenai tanggung jawab produk ini dengan menyatakan bahwa “pelaku  usaha  bertanggung  jawab  memberikan  ganti  rugi  atas  kerusakan,  pencemaran  dan/atau kerugian  konsumen  akibat  mengkonsumsi  barang  dan/atau  jasa  yang  dihasilkan  atau diperdagangkan”.
Hal ini menunjukkan bahwa undang-undang tersebut menganut strict liability without false atau pertanggung jawaban tanpa pembuktian. Artinya jika konsumen akan menuntut kepada pelaku usaha,  maka  pelaku  usaha  langsung  dianggap  bersalah  dan  unsur  kesalahan  tersebut  langsung dibebankan kepada pelaku usaha. Prinsip tanggung jawab langsung ( strict libility ) ini merupakan dasar dari bentuk tanggung jawab produk ( product liability ) dan profesional libility . Undang-undang Perlindungan Konsumen menganut juga sistem pembuktian terbalik. Hal ini berarti bahwa beban pembuktian (ada atau tidak adanya kesalahan) berada pada pelaku usaha. Pasal 22 menegaskan beban pembuktian pada pelaku usaha dalam perkara pidana pelanggaran Pasal 19 ayat  (4),  Pasal  20  dan  Pasal  21  dengan  tidak  menutup  kemungkinan  jaksa  untuk  melakukan pembuktian.  Selanjutnya  begitu  pula  dalam  perkara perdata  ganti  rugi  sebagaimana  diatur  dalam Pasal 28 menyangkut pelanggaran Pasal 19, Pasal 22 dan Pasal 23.
Mengenai  tanggung  jawab  pelaku  usaha  periklanan  dalam  Undang-undang  Perlindungan Konsumen terdapat dalam Pasal 20 yang mengatakan bahwa “pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan tersebut”. Semua pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas kebenaran isi dari  iklan  mengenai  produk  yang  dipromosikan  untuk  memasarkan  dan  menawarkannya  kepada konsumen,  perusahaan  iklan  harus  bertanggung  jawab  atas  iklan  yang  dibuatnya  atas  hasil kreatifitasnya dan media periklanan bertanggung jawab atas penayangan iklan tersebut.
Menurut Pasal 22 dan Pasal 28 bahwa tanggung jawab untuk membuktikan adanya kesalahan atas iklan yang dibuat oleh pelaku usaha periklanan dan segala akibat yang ditimbulkannya adalah tanggung jawab pelaku usaha periklanan sendiri. Jadi pelaku usaha dianggap telah bersalah kecuali ia  mampu membuktikan  bahwa  ia  tidak  melakukan  kesalahan.  Seandainya  ia  gagal membuktikannya,  maka  ia  harus  bertanggung  jawab  mengganti  rugi  atas  kerugian  yang  dialami pihak lain karena mengkonsumsi produknya.
Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik suatu analisis bahwa pada umumnya tangung jawab atas  iklan  yang  menyesatkan  merupakan  tanggung  jawab  semua  pihak  yang  terlibat  dalam pembuatan  iklan  tersebut  baik  pengiklan,  perusahaan  iklan,  media  periklanan.  Mengenai  bentuk tanggung  jawab  dapat  berupa product  liability atau profesional  liability atau  kedua-duanya tergantung bobot dan sejauh mana pelaku usaha itu terlibat dalam pembuatan iklan.

## 4. SIMPULAN
Pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap iklan yang menyesatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) khususnya terdapat dalam Pasal 20. Sistem pembuktiannya adalah sistem pembuktian terbalik sebagaimana diatur dalam Pasal 22 dan Pasal  28.  Prinsip  pertanggungjawaban  yang  terdapat  dalam  UUPK  adalah strict  liability atau
tanggung jawab secara langsung/mutlak. Tanggung jawab secara langsung tersebut tersirat dalam Pasal 7 sampai dengan pasal 11 dan lebih tegas dinyatakan dalam Pasal 19 ayat (1) UUPK. Pelaku usaha  periklanan  terdiri  dari  pengiklan,  perusahaan  iklan,  dan  media  massa  iklan.  Semua  pelaku usaha  periklanan  harus  bertanggung  jawab  sesui  dengan  bobot  keterlibatannya  dalam  proses pembuatan  iklan.  Perlu  adanya  kerjasama  antara  konsumen,  pelaku  usaha,  lembaga-lembaga konsumen dan pemerintah agar UUPK dapat diterapkan dengan baik sesuai dengan tujuannya serta perlunya kegiatan mensosialisasikan UUPK yang dapat dilakukan oleh siapapun baik pemerintah, pelaku  usaha,  lembaga-lembaga  konsumen,  Perguruan  Tinggi,  maupun  instansi  pemerintah dilingkungan masing-masing dengan melakukan penyuluhan kepada konsumen mengenai hak dan kewajiban  yang  dimilikinya  dan  pelaku  usaha  supaya  mengetahui  batas-batas  aturan  yang  tidak boleh  dilanggar.  Peranan  lembaga-lembaga  konsumen  harus  lebih  ditingkatkan  dalam  melayani pengaduan, keluhan dan memberikan informasi kepada konsumen. Pemerintah atau instansi yang berwenang harus bertindak secara cepat dan konsisten sesuai dengan undang-undang yang berlaku dalam menanggapi pengaduan atas permasalahan konsumen.
5. REFERENSI Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, 2000, Hukum Perlindungan Konsumen , Bandung, Mandar Maju. Jefkins Frank, 2000, Periklanan , Jakarta, Erlangga. Johannes  Gunawan, Tanggung  Jawab  Pelaku  Usaha  Menurut  Undang-undang  Nomor  8  Tahun 1999
Nasution, Az., 1995, Konsumen dan Hukum, Jakarta, Pusaka Sinar Harapan. N.H.T. Siahaan, 2005, Hukum Konsumen : Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk , Jakarta, Panta Rei.
Noviani, Ratna, 2002, Jalan Tengah Memahami Iklan , Yogyakarta, Pustaka Pelajar. Sidharta, 2000, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia , Jakarta, Grasindo.
Sofie, Yusuf, 2003, Perlindungan Konsumen dan Istrumen-Instrumen Hukumnya , Bandung, Citra Aditya Bakti.
Transkrip Rapat Tim Naskah Akademis Peraturan Perundang-Undangan tentang Periklanan , 1995, Jakarta, BPHN.
Tata Krama dan Tata Cara Periklanan Indonesia, Jakarta, 19 Agustus 1996. disaksikan oleh Menteri Penerangan R.I. Harmoko, Kovensi Periklanan Nasional diselenggarakan oleh: Asosiasi Perusahaan Media  Luar  Ruang  Indonesia  (AMU),  Asosiasi  Pemrakarsa  dan  Penyantun  Iklan  Indonesia (ASPINDO),  Gabungan  Perusahaan  Bioskop  Seluruh  Indonesia  (GPSI),  Persatuan  Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI), Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Serikat Penerbit Surat Kabar (SPS), dan Yayasan TVRI.
Undang-Undang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Nomor 42 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821 Tahun 1999.