## INDUSTRI PENGOLAHAN PERIKANAN DI KABUPATEN KONAWE SELATAN, SULAWESI TENGGARA

## Fish Processing Industry in South Konawe Regency, South East Sulawesi

## *Ernawati, Muhammad Rafiy, dan Surianti
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Halu Oleo Kambu, Jl. Kambu, Kec. Kambu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara 93561, Indonesia Diterima tanggal: 7 Mei 2019 Diterima setelah perbaikan: 23 Mei 2020 Disetujui terbit: 26 Juni 2020

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ketersediaan bahan baku dan skala pemasaran industri pengolahan hasil perikanan di Kabupaten Konawe Selatan. Penelitian dilaksanakan pada tahun 2017 dan 2018 dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui kuesioner yang didistribusikan kepada 21 responden pelaku usaha. Data sekunder diperoleh melalui publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Kelautan dan Perikanan, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Konawe Selatan. Data diolah melalui analisis deskriptif dan SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan industri pengolahan hasil perikanan di Kabupaten Konawe Selatan karena bahan baku bersumber dari potensi lokal, namun kelemahannya adalah bahan baku tersebut masih  fluktuatif.  Kendala  bahan  baku  dialami  khususnya  oleh  industri  fermentasi,  pengasapan,  dan pengeringan ikan. Selain faktor musiman, ketersediaan bahan baku juga terkendala karena bahan baku sebagian besar berasal dari nelayan tradisional dengan struktur armada perikanan yang didominasi oleh nelayan skala kecil. Dengan demikian, pengembangan industri hasil perikanan mensyaratkan perbaikan di sektor hulu melalui sinergitas kebijakan penanganan keterbatasan bahan baku dari berbagai lembaga terkait. Sementara itu, temuan penelitian menunjukkan bahwa 24% unit usaha telah menembus pasar nasional. Ketersediaan bahan baku juga terkendala karena 28% telah menembus pasar regional, sisanya 48% hanya mampu memasarkan produknya di wilayah lokal. Kelompok industri yang hanya menjangkau skala lokal, yaitu industri pelumatan, pengasapan, dan pemindangan, serta beberapa usaha makanan olahan hasil perikanan. Bagi industri yang mengalami jangkauan pasar yang rendah akibat minimnya ketersediaan bahan baku, maka dapat menggunakan bahan baku pengganti namun tetap mempertahankan kualitas produk sesuai dengan selera pasar.
Kata Kunci: bahan baku; pemasaran; promosi; produk; perikanan; industri pengolahan

## ABSTRACT
This  study  aimed  to  examine  the  availability  of  raw  materials  and  the  marketing  scale  of  fish processing industry in South Konawe Regency. This research was conducted in 2017 and 2018 using primary and secondary data. Primary data were collected through questionnaires from 21 respondents. Secondary data were collected from Statistics Indonesia, Fisheries and Marine Affairs Office, and Industry and Trade Affairs of South Konawe Regency. Data were analyzed with descriptive analysis and SWOT analysis. The results found that raw material from local sources is the major force of fish processing industry.  However,  the  fluctuating  condition  of  its  availability  becomes  the  weakness.  Fermentation, smoked fish, and dried fish processing industries suffer from this raw material problems. In addition, the availability of raw materials also largely depends on fishing results from small-scale traditional fishers. Therefore,  the  development  of  the  fish  industries  need  some  specific  improvement  in  the  upstream section through the synergy on policies regarding raw material management from related institutions. Meanwhile, the research finding showed that 24% of business units have penetrated national market,
* Korespodensi penulis: Email: erna_unhalu@yahoo.com DOI: http://dx.doi.org/10.15578/marina.v6i1. 7772

## BULETIN ILMIAH MARINA SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN
http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/mra
p-ISSN: 2502-0803 e-ISSN: 2541-2930 Nomor Akreditasi: 10/E/KPT/2019
28% have penetrated regional market, while the remaining 48% have only penetrated local market. The local  industries  were  pulverized,  smoked  fish,  fish  brine,  and  some  other  fish  processing  industries. Those who could only reach small market area due to limited availability of raw materials are able to use substitute materials in a similar quality of market preferences.
Keywords: raw material; marketing; promotion; product; fishery; processing industry

## PENDAHULUAN
Kabupaten Konawe Selatan memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah sebagai keunggulan absolut, yang dapat dikembangkan menjadi keunggulan komparatif bahkan kompetitif dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat. Salah satu potensi tersebut adalah sumber daya perairan laut. Adapun luas wilayah daratan Kabupaten Konawe Selatan, 451.420 ha atau 11,83% dari luas wilayah daratan Sulawesi Tenggara, dengan luas wilayah perairan laut 9.368 km 2 .
Pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Konawe Selatan 2016-2021 bagian 2.1.3.4 tentang Kawasan Peruntukan Perikanan telah ditetapkan kawasan pengolahan hasil perikanan atau kawasan pengembangan minapolitan yang diarahkan pada daerah pesisir di sepanjang garis pantai Kabupaten Konawe Selatan dengan pusat pertumbuhan terdapat di Kecamatan Tinanggea dan Kolono (Bappeda Konawe Selatan, 2016). Sementara itu, industri pengolahan hasil perikanan meliputi tiga wilayah: (1) industri pengolahan rumput laut, yaitu pengeringan rumput laut yang terdapat di Kecamatan Tinanggea, Palangga Selatan, Lainea, Kolono, Moramo, dan Laonti serta pembuatan makanan ringan dan selai rumput laut terdapat di Kecamatan Kolono; (2) industri pengolahan perikanan, meliputi abon ikan, kerupuk ikan, dan ikan asin terdapat di seluruh kecamatan pesisir, serta pembuatan terasi dengan sentra pengembangan di Kecamatan Tinanggea, Lainea, dan Kolono; serta (3) rencana industri pembekuan di Kecamatan Tinanggea.
Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan mengadaptasi konsep pembangunan minapolitan ke dalam visi pembangunan pada periode 2016-2021. Diharapkan konsep ini akan mendorong pendapatan masyarakat dan menyerap tenaga kerja. Hasil penelitian Tajerin, Kurniawan, & Wicaksana (2015) menunjukkan bahwa pengembangan industri pengolahan produk perikanan Indonesia melalui peningkatan investasi sebesar 100% memberikan dampak terhadap
perekonomian nasional berupa meningkatkan output ekonomi sebesar 0,83% (107,97 triliun rupiah), nilai tambah bruto sebesar 0,48% (61,64 triliun rupiah), pendapatan masyarakat sebesar 0,09% (11,33 triliun rupiah), dan penyerapan tenaga kerja sebesar 0,004% (503 ribu orang). Sasaran minapolitan di Kabupaten Konawe Selatan meliputi 105 desa yang ada wilayah pesisir yang tersebar dalam 9 kecamatan dari 23 kecamatan. Hilirisasi hasil-hasil perikanan dan kelautan untuk mendukung pencapaian minapolitan. Data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Konawe Selatan (2017) menunjukkan bahwa pada tahun 2015, persentase jumlah industri perikanan sebesar 1,3% dari total industri yang ada di wilayah tersebut, dan 63,33% masih berskala industri rumah tangga.
Rendahnya jumlah industri hasil perikanan disebabkan oleh beberapa kendala. Kendala tersebut berupa pemasaran, keuangan, manajemen usaha, dan keahlian pekerja (Omar, 2014). Hasil penelitian Madugu & Edward (2011) dan Odebiyi, George, Odulate, Agbonlahor, & Olaoye (2013) menunjukkan bahwa salah satu masalah yang dihadapi dalam pemasaran ikan olahan adalah buruknya transportasi yang menghubungkan pedesaan dan pusat kota. Hasil penelitian Ratnaningtyas, Ma’ruf, Agustini, Hutabarat, & Anggoro (2016) pada industri pengolahan hasil perikanan, khususnya produk bandeng presto di Semarang, ditemukan bahwa meskipun pada aspek ekonomi berada pada indeks keberlangsungan cukup berlanjut, serta dari dimensi kualitas dan keamanan produk juga cukup berlanjut, namun dari dimensi ekologi dan bahan baku berada pada kategori kurang berlanjut. Permasalahan bahan baku juga menjadi kendala pengembangan usaha di Kabupaten Konawe Selatan. Hasil penelitian Rafiy, Ernawati, & Surianti (2017) ditemukan bahwa produksi sektor hulu perikanan di Konawe Selatan tidak stabil  atau  fluktuatif.  Data  Dinas  Kelautan  dan Perikanan Konawe Selatan (2017) menunjukkan bahwa beberapa jenis industri seperti industri pelumatan dan industri pengolahan hasil kelautan lainnya memiliki keterbatasan pemasaran. Menurut Hakim (2012), promosi dan pemasaran merupakan salah satu strategi yang perlu diambil
dalam upaya pengembangan produk perikanan dan kelautan, seperti yang terjadi di Kabupaten Biak Numfor (Wijayanto, 2016).
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi  ketersediaan  bahan  baku  dan skala pemasaran pada industri hasil perikanan di Kabupaten Konawe Selatan, serta mengkaji strategi penanganan kendala bahan baku dan pemasaran. Strategi tersebut disusun berdasarkan pertimbangan kekuatan, kelemahan, dan peluang, serta tantangan yang dihadapi industri. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2017 dan 2018. Penelitian menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui kuesioner kepada 21 responden, sedangkan data sekunder diperoleh melalui Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Konawe Selatan. Data dianalisis secara deskriptif dengan bantuan tabulasi dan diagram. Penelitian ini juga menggunakan analisis SWOT ( strengths, weaknesses, opportunities, and threats ) atas aspek pemasaran dan ketersediaan bahan baku.

## KETERSEDIAAN BAHAN BAKU INDUSTRI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN
Kabupaten Konawe Selatan memiliki enam jenis industri pengolahan hasil perikanan, yaitu industri fermentasi, pelumatan, pengasapan, pemindangan, pengeringan, dan industri lainnya (Tabel 1). Kelompok industri fermentasi menghasilkan produk terasi. Kelompok industri pelumatan menghasilkan bakso ikan tenggiri, cakalang, dan tuna. Adapun industri pengasapan menghasilkan ikan asap berbagai jenis, yaitu ikan tembang/lemuru, dan hanya satu jenis ikan yang diproduksi melalui proses pemindangan, yaitu ikan layang. Industri pengolahan hasil laut melalui proses pengeringan, membutuhkan bahan baku, seperti ikan bete-bete, dan jenis ikan lainnya.
Pengolahan hasil laut lainnya di Kabupaten Konawe Selatan telah menghasilkan beberapa jenis produk, yaitu dodol rumput laut, teri siap saji, kripik/krupuk ikan, abon ikan, dan bandeng presto. Industri pengolahan hasil perikanan di Kabupaten Konawe Selatan didominasi oleh industri pelumatan sebanyak 23 unit usaha, selanjutnya industri lainnya/aneka makanan hasil olahan sebanyak 17 unit usaha. Adapun industri yang masih terbatas jumlahnya adalah industri pemindangan dan pengasapan. Total industri pengolahan hasil perikanan di Kabupaten Konawe Selatan sebanyak 60 unit usaha dengan persebaran ditunjukkan pada Tabel 2.
Persebaran industri pengolahan hasil perikanan di Kabupaten Konawe Selatan berdasarkan kecamatan menunjukkan bahwa Kecamatan Lainea memiliki keragaan produk pengolahan hasil perikanan dan kelautan terbanyak, sebanyak 9 produk, selanjutnya Kecamatan Laeya dengan 5 jenis produk, dan Kecamatan Tinanggea dengan 4 jenis produk. Terdapat kecamatan minapolitan yang belum memiliki industri pengolahan hasil perikanan, yaitu Kecamatan Laonti, Moramo Utara, Moramo, dan Kolono Timur. Beberapa kecamatan lain yang bukan terletak di kawasan minapolitan memiliki unit usaha yang bergerak dalam bidang pengolahan hasil laut. Jumlah unit usaha pada wilayah ini sebanyak 14 unit usaha, yang tersebar di Kecamatan Palangga sebanyak 5 unit usaha, Ranomeeto 1 unit usaha, Ranomeeto Barat 3 unit usaha, Baito 2 unit usaha, dan Konda 3 unit usaha.
Tabel 3 menyajikan ketersediaan bahan baku di industri pengolahan hasil kelautan dan perikanan di Kabupaten Konawe Selatan. Kendala ketersediaan bahan baku dialami oleh industri fermentasi, pengasapan, dan pengeringan ikan. Industri fermentasi mengakui bahwa kendala utama produksi terasi udang adalah bahan
Tabel 1.  Jenis Industri Pengolahan Perikanan di Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016.
No. Jenis Industri Produk Jumlah Industri 1 Fermentasi Terasi Udang 10 2 Pelumatan Bakso Ikan 23 3 Pengasapan Ikan Asap 3 4 Pengeringan Ikan Kering 6 5 Pemindangan Ikan Pindang 1 6 Lainnya Aneka Makanan Hasil Olahan 17 Jumlah 60
Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Konawe Selatan, 2017; Dinas Perindustrian dan Perdagangan Konawe Selatan, 2017.
Tabel 2. Sebaran Unit Usaha Industri Pengolahan Perikanan di Kawasan Minapolitan Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016.
No Kecamatan Jumlah Jenis Usaha Total Fermentasi Pelumatan Pengasapan Pengeringan Pemindangan Lainnya 1 Tinanggea 5 - - - - 3 8 2 Laeya 2 6 3 4 - 1 16 3 Lainea 3 3 - 2 1 8 17 4 Kolono - 1 - - - 1 2 5 Kolono Timur - - - - - - - 6 Laonti - - - - - - - 7 Palangga Selatan - - - - - 3 3 8 Moramo - - - - - - - 9 Moramo Utara - - - - - - - 10 Kecamatan Lainnya 13 - - - 1 14 Total 10 23 3 6 1 17 60
Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Konawe Selatan, 2017; Dinas Perindustrian dan Perdagangan Konawe Selatan, 2017.
baku berupa ebi (udang kering) yang masih langka dijual di pasar lokal. Kelangkaan ini membuat produsen langsung mengambil bahan baku udang dari alam (menangkap sendiri), sehingga membutuhkan modal yang tidak sedikit karena harus menyediakan alat tangkap berupa perahu dan perlengkapannya. Padahal industri fermentasi merupakan salah satu industri andalan di Kabupaten Konawe Selatan, dengan jumlah produksi mencapai 200 kg per bulan, per unit usaha.
Industri dengan produksi tertinggi adalah pengeringan ikan dengan produksi sebesar 377 kg per bulan per unit usaha, disusul industri pemindangan dan pengasapan ikan, yang secara berturut-turut sebesar 280 kg dan 267 kg per bulan per unit usaha. Produksi
Tabel 3. Produksi dan Bahan Baku Industri Pengolahan Perikanan Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016.
No. Jenis Industri Produk Rata-rata Produksi (Kg/Unit/Bln) Bahan Baku Ketersediaan 1. Fermentasi Terasi Udang 200 Ebi Langka 2. Pelumatan Bakso Ikan 83 Ikan Tenggiri, Cakalang, Tuna Tersedia 3. Pengasapan Ikan Asap 267 Ikan Tembang, Lemuru Langka 4. Pemindangan Ikan Pindang 280 Ikan Layang Tersedia 5. Pengeringan Ikan Kering 377 Bete-bete, Beberapa Jenis Ikan Lainnya Langka 6. Industri Lainnya Teri Siap Saji 26 Teri Tersedia Kripik, Krupuk 20 Rumput Laut, Ikan Berbagai Jenis Tersedia Abon Ikan 10 Ikan Cakalang, Tuna Tersedia Bandeng Presto 40 Ikan Bandeng Tersedia
Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Konawe Selatan, 2017.
rata-rata industri pengolahan hasil perikanan lainnya per unit usaha masih di bawah 50 kg per bulan per unit usaha. Bahan baku diproses dengan bantuan teknologi maupun alat tradisional. Teknologi  yang digunakan oleh unit usaha industri masih sederhana.  Gambar 1 menunjukkan bahwa sebanyak 8  unit usaha dari 21 unit usaha yang diteliti atau 38% telah menggunakan teknologi sederhana, sedangkan lainnya masih tradisional. Teknologi sederhana diadopsi oleh seluruh industri  yang menghasilkan abon dan kripik krupuk ikan.Teknologi sederhana juga diterapkan pada  industri fermentasi. Sebanyak 4 dari 7 industri fermentasi menggunakan teknologi sederhana dalam proses produksinya, khususnya  mesin penggilingan bahan baku.

## Gambar 1. Adopsi Teknologi  pada Industri Perikanan Kabupaten Konawe Selatan
Tahun 2017 Sumber: Data Primer (2017), Diolah

## SKALA PEMASARAN INDUSTRI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN
Wilayah  pemasaran  industri  hasil  perikanan  di  Kabupaten  Konawe  Selatan disajikan  pada  Tabel  4,  yang  menunjukkan  bahwa  industri  fermentasi  telah  mencapai skala  nasional,  salah  satunya  adalah  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat.  Industri  yang menembus  pasar  nasional  ini  khususnya  berlokasi  pada  Kecamatan  Laeya.  Industri pelumatan, pengasapan, dan pemindangan ikan hanya mampu menjangkau skala lokal.
Pada  sisi  lain,  industri  pengeringan  telah  mencapai  skala  provinsi.  Hasil  industri pengeringan ikan sebagian dipasarkan ke Kota Kendari dan Kabupaten Konawe. Industri makanan  olahan  hasil  laut  lainnya  menunjukkan  hanya  produk  teri  siap  saji  yang  telah menembus  skala  nasional,  seperti  Provinsi  Papua.  Kripik/krupuk  ikan  dipasarkan  pada skala provinsi. Adapun produk abon ikan dan bandeng presto hanya menjangkau skala lokal.  Distribusi  unit  usaha  berdasarkan  jangkauan  pemasaran  yang  disajikan  pada Gambar  2  menunjukkan  bahwa  sebanyak  24%  unit  usaha  telah  menembus  pasar nasional dan 28% telah menembus pasar regional provinsi. Sisanya sebanyak 48% hanya mampu memasarkan produknya di wilayah Kabupaten Konawe Selatan.
Tabel 4. Skala Pemasaran Industri Perikanan Konawe Selatan Tahun 2016.
No Jenis Industri Skala Pemasaran 1.  Fermentasi Lokal, Provinsi, Nasional 2.  Pelumatan Lokal 3.  Pengasapan Lokal 4.  Pengeringan Lokal, Provinsi 5.  Pemindangan Lokal
Gambar 1. Adopsi Teknologi  pada Industri Perikanan Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2017.
Sumber: Data Primer Diolah, 2017.
Gambar 2. Distribusi Industri Pengolahan Hasil
Perikanan Kabupaten Konawe Selatan Berdasarkan Skala Pemasaran Tahun 2016.
Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Konawe Selatan (2017).

## SKALA  PEMASARAN  INDUSTRI  PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN
Wilayah pemasaran industri hasil perikanan di Kabupaten Konawe Selatan disajikan pada Tabel 4, yang menunjukkan bahwa industri fermentasi telah mencapai skala nasional, salah satunya adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Industri yang menembus pasar nasional ini khususnya berlokasi pada Kecamatan Laeya. Industri pelumatan, pengasapan, dan pemindangan ikan hanya mampu menjangkau skala lokal. Pada sisi lain, industri pengeringan telah mencapai skala provinsi. Hasil industri pengeringan ikan sebagian dipasarkan ke Kota Kendari dan Kabupaten Konawe. Industri makanan olahan hasil laut lainnya menunjukkan hanya produk teri siap saji yang telah menembus skala nasional, seperti Provinsi Papua. Kripik/ krupuk ikan dipasarkan pada skala provinsi. Adapun produk abon ikan dan bandeng presto hanya menjangkau skala lokal. Distribusi unit usaha berdasarkan jangkauan pemasaran yang
disajikan pada Gambar 2 menunjukkan bahwa sebanyak 24% unit usaha telah menembus pasar nasional dan 28% telah menembus pasar regional provinsi. Sisanya sebanyak 48% hanya mampu memasarkan produknya di wilayah Kabupaten Konawe Selatan.
Tabel 4. Skala Pemasaran Industri Perikanan Konawe Selatan Tahun 2016. No Jenis Industri Skala Pemasaran 1. Fermentasi Lokal, Provinsi, Nasional 2. Pelumatan Lokal 3. Pengasapan Lokal 4. Pengeringan Lokal, Provinsi 5. Pemindangan Lokal 6. Industri Lainnya a. Abon Ikan Lokal b. Kripik, Krupuk Lokal, Provinsi c. Bandeng Presto Lokal d. Teri Siap Saji Lokal, Nasional
Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Konawe Selatan, 2017.
No Jenis Industri Skala Pemasaran 6.  Industri Lainnya a.  Abon Ikan Lokal b.  Kripik, Krupuk Lokal, Provinsi c.  Bandeng Presto Lokal d.  Teri Siap Saji Lokal, Nasional Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Konawe Selatan (2017)
Lokal 48% Provinsi 28% Nasional 24%

## Gambar 2. Distribusi Industri Pengolahan Hasil Perikanan Kabupaten Konawe Selatan Berdasarkan Skala Pemasaran Tahun 2016
Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Konawe Selatan (2017)
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  terdapat  enam  industri  pengolahan  hasil kelautan  dan  perikanan  yang  berproduksi  berdasarkan  pesanan.  Industri  yang mengandalkan usaha pada pesanan adalah industri pelumatan (bakso ikan) dan industri makanan olahan lainnya (abon ikan dan teri siap saji). Pada sisi lain, sebanyak 14% atau 66,67%  responden    masih  mengandalkan  saluran  pengenalan  produk  tatap  muka. Terdapat  7  responden  telah  melakukan  promosi  usaha,  khususnya  dalam  bentuk keikutsertaan dalam pameran yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Penentuan harga produk  pada  industri pengolahan  hasil  perikanan  seluruhnya  ditentukan  oleh  produsen, yang menunjukkan bahwa produsen masih memiliki bargaining yang kuat atas konsumen. Hal  ini  juga  mengindikasikan  bahwa  produk  yang  dijual  oleh  industri  masih  terbatas  di pasar (Tabel 5).
Tabel  5.  Distribusi  Responden  Berdasarkan  Tipe  Produk  dan  Saluran  Promosi Industri Perikanan Konawe Selatan Tahun 2017. No Jenis Industri Tipe Produk Saluran Promosi Massa Pesanan Tatap Muka Pameran 1.  Fermentasi 7 - 7 3 2.  Pelumatan - 2 2 - 3.  Pengasapan 2 - 2 2
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat enam industri pengolahan hasil kelautan dan perikanan yang berproduksi berdasarkan pesanan. Industri yang mengandalkan usaha pada pesanan adalah industri pelumatan (bakso ikan) dan industri makanan olahan lainnya (abon ikan dan teri siap saji). Pada sisi lain, sebanyak 14% atau 66,67% responden  masih mengandalkan saluran pengenalan produk tatap muka. Terdapat 7 responden telah melakukan promosi usaha, khususnya dalam bentuk keikutsertaan dalam pameran yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Penentuan harga produk pada industri pengolahan hasil perikanan seluruhnya ditentukan oleh produsen, yang menunjukkan bahwa produsen masih memiliki bargaining yang kuat atas konsumen. Hal ini juga mengindikasikan bahwa produk yang dijual oleh industri masih terbatas di pasar dapat dilihat pada Tabel 5.
Industri perikanan di Kabupaten Konawe Selatan belum menggunakan teknologi informasi bagi pemasaran produknya. Sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3 bahwa saluran distribusi industri, selain ke konsumen langsung, juga menggunakan agen. Terdapat 2 unit usaha yang hanya memiliki saluran distribusi agen, yang disebabkan baik karena jarak lokasi produksi ke konsumen akhir maupun karena belum adanya toko/kios/ stand pemasaran yang dimiliki. Pada sisi lain, terdapat 10 unit usaha yang menggunakan saluran distribusi baik agen maupun konsumen langsung.
Tabel 5. Distribusi Responden Berdasarkan Tipe Produk dan Saluran Promosi Industri Perikanan Konawe Selatan Tahun 2017. No Jenis Industri Tipe Produk Saluran Promosi Massa Pesanan Tatap Muka Pameran 1. Fermentasi 7 - 7 3 2. Pelumatan - 2 2 - 3. Pengasapan 2 - 2 2 4. Pengeringan 4 - 4 - 5. Industri Lainnya a. Abon Ikan - 3 3 1 b. Kripik,Krupuk 1 - 1 - c. Bandeng Presto 1 - 1 1 d. Teri Siap Saji - 1 1 - Sumber: Data Primer Diolah, 2017.
Tipe Produk Saluran Promosi Massa Pesanan Tatap Muka Pameran
4 - 4 - 5.  Industri Lainnya a.  Abon Ikan - 3 3 1 b.  Kripik,Krupuk 1 - 1 - c.  Bandeng Presto 1 - 1 1 d.  Teri Siap Saji - 1 1 - Sumber: Data Primer (2017), Diolah
Industri  perikanan  di  Kabupaten  Konawe  Selatan  belum  menggunakan  teknologi informasi bagi pemasaran produknya. Sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3 bahwa saluran  distribusi  industri,  selain  ke  konsumen  langsung,  juga  menggunakan  agen.
Terdapat 2 unit usaha yang hanya memiliki saluran distribusi agen, yang disebabkan baik karena  jarak  lokasi  produksi  ke  konsumen  akhir  maupun  karena  belum  adanya toko/kios/ stand pemasaran  yang  dimiliki. Pada  sisi  lain,  terdapat  10  unit  usaha  yang menggunakan saluran distribusi baik agen maupun konsumen langsung.

## Gambar 3. Jumlah Responden Berdasarkan Saluran Distribusi Industri Perikanan Konawe Selatan Tahun 2017
Sumber: Data Primer (2017), Diolah

## STRATEGI PENGEMBANGAN INDUSTRI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN
Rencana  Strategis  Disperindag  Kabupaten  Konawe  Selatan  Periode  2016-2021 (Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan  Konawe  Selatan,  2016)  menyajikan  kondisi internal  (kekuatan  dan  kelemahan)  dan  kondisi  eksternal  (peluang  dan  ancaman)  yang dihadapi dalam pengembangan industri di Kabupaten Konawe Selatan. Kekuatan industri adalah  (1)  besarnya  potensi  industri  skala  rumah  tangga  dan  kecil;  (2)  adanya  sentra usaha Industri Kecil dan Menengah (IKM) berdasarkan komoditi; (3) terbentuknya struktur organisasi  dinas  sebagai  pembina  industri;  (4)  adanya event-event promosi  dan  temu
10

## Gambar 3. Jumlah Responden Berdasarkan Saluran
Distribusi Industri Perikanan Konawe Selatan Tahun 2017.
Sumber: Data Primer (2017), Diolah

## STRATEGI PENGEMBANGAN INDUSTRI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN
Rencana Strategis Disperindag Kabupaten Konawe Selatan Periode 2016-2021 (Dinas Perindustrian dan Perdagangan Konawe Selatan, 2016) menyajikan kondisi internal (kekuatan dan kelemahan) dan kondisi eksternal (peluang dan ancaman) yang dihadapi dalam pengembangan industri di Kabupaten Konawe Selatan. Kekuatan industri adalah (1) besarnya potensi industri skala rumah tangga dan kecil; (2) adanya sentra usaha Industri Kecil dan Menengah (IKM) berdasarkan komoditi; (3) terbentuknya struktur organisasi dinas sebagai pembina industri; (4) adanya event-event promosi dan temu usaha bagi IKM; (5) tersedianya database industri Kabupaten Konawe Selatan; serta (6) Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan konsisten mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Adapun kelemahan industri di wilayah tersebut adalah (1) masih terbatasnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembinaan industri;
(2) rendahnya jiwa kewirausahaan pelaku usaha, penguasaan teknologi produksi, orientasi pada mutu dan daya inovasi serta kegiatan usaha industri berbasis sumber daya lokal; (3) masih belum adanya kawasan industri yang benar-benar mumpuni; (4) masih terbatasnya kemampuan mengakses pasar dan institusi pemasaran di Kabupaten Konawe Selatan; (5) belum terwujudnya komitmen, konsistensi kebijakan, dan keterpaduan berbagai pihak dalam pengembangan IKM; (6) tidak adanya tenaga ahli di bidang industri karena terbatasnya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan teknis fungsional; serta (7) struktur industri belum tertata secara baik.
Peluang  yang dihadapi pemerintah daerah dalam pengembangan industri adalah (1) adanya visi, misi, dan program unggulan Kabupaten Konawe Selatan yang mendukung pengembangan UMKM; (2) terbukanya peluang kerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga desain, konsultan, lembaga riset, dan lembaga pengujian; (3) adanya kebijakan pemerintah pusat dan provinsi yang konsisten mendukung perkembangan industri di daerah; (4) pemberlakukan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara wajib dan sukarela; (5) Kabupaten Konawe Selatan berada pada posisi strategis; (6) tersedianya potensi produk pertanian, peternakan, perkebunan, dan kehutanan di sekitar Kabupaten Konawe Selatan yang dapat mendukung perkembangan industri di Kabupaten Konawe Selatan; serta (7) kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 dan Pasar Global 2020. Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan industri adalah (1) sebagian industri masih memiliki ketergantungan yang besar terhadap bahan baku, bahan penolong, barang setengah jadi, dan komponen dari luar daerah; (2) tingginya
biaya faktor produksi produk IKM mengakibatkan kurangnya daya saing; serta (3) masih adanya kecenderungan masyarakat menyukai produk luar negeri.
Pada sisi lain, hasil penelitian menunjukkan masih terdapat kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman pengembangan industri khususnya pengolahan hasil perikanan terkait dengan ketersediaan bahan baku dan skala pemasaran, sebagaimana disajikan pada Tabel 6. Namun, bahan baku industri bersumber dari potensi lokal yang ketersediaannya masih fluktuatif.
Salah  satu  penyebab  fluktuasi  bahan  baku industri pengolahan adalah terbatasnya kuantitas serta kualitas sarana dan prasarana penangkapan ikan. Kapal yang beroperasi di perairan Kabupaten Konawe Selatan rata-rata hanya di bawah 10 GT, sedangkan dengan jenis perairan di seputaran Laut Banda dan sekitarnya dibutuhkan kapal di atas 20 - 30 GT. Nelayan tradisional dengan struktur armada yang relatif kecil maka akan berpengaruh terhadap daya jangkau tangkapan yang pada akhirnya berpengaruh terhadap kuantitas tangkapan. Hal ini akan mengancam ketersediaan bahan baku industri pengolahan hasil perikanan yang sustainable dalam jangka panjang. Namun hal yang dapat dijadikan peluang dalam penanganan ketersediaan bahan baku adalah beberapa bahan baku industri hasil perikanan dapat dibudidayakan.
Produk industri memiliki pesaing dari daerah lain, namun pelaku industri masih memiliki peluang pemasaran dengan tingginya potensi sumber daya manusia sebagai potensi demand produk. Sumber daya manusia menjadi kekuatan penting dalam mengembangkan industri hasil perikanan di Kabupaten Konawe Selatan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Konawe Selatan (2018), jumlah penduduk Konawe Selatan pada
tahun 2016 sebesar 299.928 jiwa, yang terdiri dari 152.710 jiwa laki-laki, dan 147.218 jiwa perempuan, dengan laju pertumbuhan penduduk (2015-2016) 1,56%, sedangkan rata-rata pertumbuhan sejak tahun 2010 sebesar 3% per tahun. Peluang pengembangan industri aspek pemasaran juga bersumber dari perkembangan media online sebagai peluang pemasaran dan promosi.
Berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dipaparkan tersebut, maka beberapa strategi yang dapat ditempuh dalam upaya penanganan keterbatasan bahan baku adalah (1) Manajemen ketersediaan bahan baku; (2) Pencetakan lahan pembudidayaan hasil laut/ perikanan; serta (3) Bantuan modal bagi UKM kelautan dan perikanan. Ketiga strategi tersebut merupakan strategi sektor hulu perikanan. Dengan demikian, diperlukan sinergitas dan keterpaduan kebijakan hulu-hilir lembaga pemerintah yang terkait dengan perikanan dan kelautan.
Strategi pemasaran dan promosi yang dapat ditempuh dalam upaya  peningkatan skala pemasaran adalah (1) pelatihan promosi dan pemasaran online ; (2) pembentukan jaringan promosi/pemasaran dengan industri terkait (rumah makan, hotel/restoran, pariwisata, pasar modern, dan lain-lain); (3) insentif partisipasi promosi pada skala provinsi dan nasional; serta (4) penyediaan sarana penunjang perdagangan berupa rumah promosi bagi IKM.
Industri  pengolahan hasil perikanan di Kabupaten Konawe Selatan dihadapkan pada keterbatasan bahan baku. Temuan ini sejalan dengan temuan Ceyhan &  Emir (2015) dan Hikmayani, Aprilliani, & Adi (2017) . Industri fermentasi membutuhkan ebi (udang kering) sebagai bahan baku utama. Keterbatasan bahan baku pada industri fermentasi mendorong
Tabel 6. Kondisi Internal dan Eksternal Bahan Baku serta Pemasaran pada Industri Pengolahan Hasil Perikanan di Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2018.
No Uraian Aspek Bahan Baku Aspek Pemasaran 1. Kekuatan Bahan baku dari potensi lokal n.a 2. Kelemahan Ketersediaan yang fluktuatif n.a 3. Peluang Beberapa sumber bahan baku dapat dibudidayakan Besarnya potensi sumber daya manusia Berkembangnya media online dan transaksi jual beli E-commerce 4. Ancaman Kuantitas dan kualitas sarana prasarana penangkapan ikan terbatas Banyaknya produk sejenis dari daerah lain
Sumber: Data Primer Diolah, 2018.
beberapa unit usaha melakukan penangkapan secara langsung. Industri pengasapan dan pengeringan ikan menggunakan ikan berbagai jenis dalam proses produksi. Bahan baku industri tersebut  bersifat  fluktuatif  yang  disebabkan  oleh faktor musim termasuk perubahan iklim (Lubis, Nugroho, & Witry, 2013) serta disebabkan minimnya kuantitas dan kualitas sarana penangkapan ikan. Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Konawe Selatan (2018) menunjukkan bahwa jumlah perahu/kapal di Kabupaten Konawe Selatan pada tahun 2017 sebanyak 4 . 432 unit yang didominasi oleh perahu tanpa motor sebanyak 2 . 969 unit, dan tidak mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Sebagian besar sumber bahan baku industri berasal dari nelayan tradisional dan struktur armada perikanan didominasi skala kecil. Dengan demikian, perbaikan sektor hulu sangat penting untuk dilakukan khususnya penyediaan sarana dan prasarana penangkapan ikan. Studi Failler, Pan, Thorpe, & Tokrisna (2014) menemukan bahwa efek pengganda dari perikanan tangkap pada sektor pengolahan dan perdagangan ikan adalah empat kali lipat. Oleh karena itu diperlukan sinergitas antar lembaga hulu-hilir sektor kelautan dan perikanan. Penyediaan sarana dan prasarana penangkapan ikan dapat bersumber dari lembaga komersial, maupun pemerintah. Sumber pendanaan komersial, misalnya perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Konawe Selatan (2018), jumlah kantor bank di Konawe Selatan sebanyak 14 unit dan jumlah koperasi sebanyak 301 unit dengan jumlah modal 365,57 miliar rupiah.
Pendanaan pemerintah dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja  Daerah (APBD). Namun karena keterbatasan APBD, maka diperlukan dukungan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satu jalur yang dapat digunakan dalam pengembangan usaha perikanan adalah alokasi dana desa (ADD). Dasar Peraturan Desa dan Dana Desa antara lain: (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, serta (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60/2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN. Peluang alokasi tersebut diizinkan oleh peraturan yang ada, karena fokus ADD bukan hanya pembangunan
dan penyelenggaraan pemerintahan, namun juga pemberdayaan dan pembinaan masyarakat. Data Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2017) menunjukkan bahwa pada tahun 2015 dana pemberdayaan masyarakat melalui ADD sebesar 1,37 triliun rupiah atau sekitar 7,7% dari total alokasi pada tahun tersebut. Sedangkan pada tahun 2016 meningkat menjadi 3,17 triliun rupiah meskipun proporsinya hanya 6,8% dari alokasi ADD. Adapun ADD Kabupaten Konawe Selatan tahun anggaran 2017 sebesar 252,3 miliar rupiah. Peluang penggunaan ADD sebagai sumber pengembangan industri berbasis kelautan dan perikanan, bahwa wilayah yang termasuk daerah industri hasil kelautan dan perikanan masih berstatus desa, dan masih berupa industri rumah tangga, serta sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2017, prioritas ADD adalah pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
Pada sisi lain, keterbatasan bahan baku yang dialami oleh beberapa industri tentunya akan berdampak pada rendahnya jangkauan pemasaran. Menurut Hikmayani, Apriliani, & Adi (2017), kelangkaan bahan baku dapat disiasati salah satunya dengan penggunaan bahan baku lain sebagai subtitusi. Pihak industri dapat menyiasati kendala ini dengan menggunakan bahan baku pengganti yang melimpah dengan memperhatikan selera pasar. Skala pemasaran industri pelumatan, pengasapan, dan pemindangan hanya menjangkau skala lokal. Industri pengasapan dan pemindangan secara rata-rata per unit usaha telah mencapai produksi secara berturut-turut 267 kg dan 280 kg per bulan. Hal tersebut mengindikasikan tingginya animo masyarakat akan kedua produk tersebut. Pengembangan industri perikanan di Kabupaten Konawe Selatan perlu pula ditekankan pada industri pelumatan yang memiliki pangsa pasar minim, dengan produksi < 100 kg per bulan per unit usaha. Industri olahan makanan lainnya, seperti: kripik/krupuk, dodol rumput laut, abon ikan, maupun ikan presto dengan produksi < 50 kg per bulan per unit usaha.
Shofa & Navastara (2015) menemukan bahwa aspek pemasaran dalam pengembangan industri pengolahan perikanan dipengaruhi pula oleh variabel ketersediaan pasar, permintaan pasar, dan strategi pemasaran. Strategi pemasaran salah satunya dilakukan dengan kegiatan promosi, baik dengan memanfaatkan media online maupun offline . Selain hal tersebut, diperlukan
pula pembentukan jaringan promosi/pemasaran dengan industri terkait, seperti rumah makan untuk industri makanan olahan ikan dan pasar modern bagi industi pelumatan maupun makanan olahan.  Pemerintah juga perlu menyediakan sarana penunjang perdagangan berupa rumah promosi bagi IKM. Rumah promosi tersebut dapat memanfaatkan sentra IKM sebagai pusat promosi industri berbasis teknologi informasi. Selanjutnya, guna memotivasi industri untuk terlibat dalam kegiatan promosi, pemerintah dapat memberikan insentif partisipasi promosi pada skala provinsi dan nasional maupun kabupaten. IKM perlu dimotivasi pada kegiatan promosi IKM di Kabupaten Konawe Selatan yang telah terjadwal setiap tahunnya, yaitu expo atau pameran pembangunan Kabupaten Konawe Selatan yang digelar dalam rangka HUT Kabupaten Konawe Selatan setiap tanggal 2 Mei, dan Pameran Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai agenda tahunan yang dilaksanakan dalam rangka hari jadi Sulawesi Tenggara.

## PENUTUP
Kendala bahan baku pada industri perikanan di Kabupaten Konawe Selatan disebabkan ketersediaan bahan baku tersebut bersifat fluktuatif. Fluktuasi bahan baku selain karena faktor musiman juga karena sebagian besar sumber bahan baku industri berasal dari nelayan tradisional dan struktur armada perikanan didominasi skala kecil. Industri hasil perikanan juga dihadapkan pada persoalan pemasaran. Industri fermentasi telah menembus pasar provinsi maupun nasional, dan industri pengeringan telah menembus pasar provinsi. Sementara itu, industri pelumatan dan beberapa jenis produk makanan olahan hasil perikanan, seperti abon ikan dan bandeng presto hanya mampu menjangkau pasar lokal.
Upaya-upaya yang perlu dilakukan pemerintah daerah dalam menangani keterbatasan bahan baku, yaitu manajemen ketersediaan bahan baku, pencetakan lahan pembudidayaan hasil laut/perikanan, dan insentif modal bagi pelaku usaha UMKM kelautan dan perikanan. Beberapa upaya yang dapat dilakukan pemerintah daerah dalam menangani keterbatasan pemasaran di antaranya kegiatan pelatihan promosi dan pemasaran online , pembentukan jaringan promosi/ pemasaran, insentif partisipasi promosi usaha, serta penyediaan sarana penunjang perdagangan, seperti rumah promosi.
Keterbatasan bahan baku merupakan permasalahan di sektor hulu perikanan. Oleh karena itu, pengembangan industri hasil perikanan membutuhkan perbaikan di sektor hulu melalui sinergitas kebijakan penanganan keterbatasan bahan baku dari lembaga terkait. Upaya-upaya penetrasi pasar baik melalui peningkatan kapasitas pelaku usaha dalam mendesain media promosi dan jaringan kerja sama, dan penyediaan sarana dan prasarana promosi sebagai solusi dari masalah pemasaran.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penelitian ini dapat terlaksana dengan adanya bantuan dana Hibah Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi (PTUPT) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun 2017-2018. Kami mengucapkan terima kasih atas kerja samanya kepada Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

## PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS
Dengan ini kami menyatakan bahwa kontribusi masing-masing penulis terhadap pembuatan karya tulis adalah Ernawati sebagai kontributor utama. Muhammad Rafiy dan Surianti sebagai kontributor anggota. Penulis menyatakan bahwa telah melampirkan surat pernyataan kontribusi penulis.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan Pusat Statistik Kabupaten Konawe Selatan. (2018). Kabupaten  Konawe  Selatan  Dalam Angka 2018 . BPS Kabupaten Konawe Selatan. Nomor Publikasi: 74050.1803. Katalog: 1102001.7405
Bappeda Konawe Selatan. (2016). RPJMD Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016-2021. Bappeda Konawe Selatan
Ceyhan, V., & Emir, M. (2015).  Structural and economic analysis of Turkish fishmeal and fish oil industry. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, Vol 15(4), 841-850. doi: 10.4194/1303- 2712-v15_4_07
Dinas Kelautan dan Perikanan Konawe Selatan. (2017). Data Perusahaan Pengelola Hasil Kelautan dan Perikanan Konawe Selatan. DKP Konawe Selatan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Konawe Selatan.
(2016). Rencana Strategis 2016-2021 Dinas
Perindustrian dan Perdagangan. Disperindag Konawe Selatan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Konawe Selatan. (2017). Data IKM Tahun 2016. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Konawe Selatan
Failler, P., Pan, H., Thorpe, A., & Tokrisna, R.
(2014).  On  macroeconomic  impact  of  fishing effort  regulation:  measuring  bottom-up  fish harvesters’ economy-wide contribution. Natural Resources, Vol 5(07), 269-281. doi :10.4236/ nr.2014.57025
Hakim, M. F. (2012). Blue economy daerah pesisir berbasis kelautan dan perikanan. Economics Development Analysis Journal, Vol 2(2), 1-7. doi: 10.15294/edaj.v2i2.1756
Hikmayani, Y., Apriliani, T., & Adi, T. R. (2017). Alternatif solusi bagi keberlanjutan industri surimi  di Indonesia. Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, Vol 3(1), 39-50. doi: 10.15578/marina.v3i1.6100
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2017). Buku Pintar Dana Desa: Dana Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat: Menciptakan Lapangan Kerja, Mengatasi Kesenjangan, dan Mengentaskan Kemiskinan. Jakarta, ID: Kemenkeu RI
Lubis, E., Nugroho, T., & Witry, S. D. B. (2013). Produksi hasil tangkapan sebagai bahan baku industri pengolahan: Kasus Pelabuhan Perikanan Pantai Muncar  Kabupaten Banyuwangi. Buletin PSP, Vol 21(1), 77-95.  Retrieved from http:// journal.ipb.ac.id/index.php/bulpsp/article/ view/7120/11971
Madugu, A. J., & Edward, A. (2011). Marketing and distribution  channel  of  processed  fish  in Adamawa State. Nigeria Global Journal of Science Frontier Research Agriculture and Veterinary, Vol 11(4), 20-26. Retrieved from https://journalofbusiness.org/index.php/GJMBR/ article/view/481/428
Odebiyi, O. C , George, F. O. A , Odulate, D. O., Agbonlahor, M. U., & Olaoye O. J. (2013). Value-chain  analysis  for  coastal  fisheries development in Nigeria. Global Journal of Science Frontier Research Agriculture and Veterinary, Vol 13(11), 1-14. Retrieved from https://global- journals.org/GJSFR_Volume13/2-Value-Chain- Analysis-for-Coastal-Fisheries.pdf
Omar, A. (2014). The marketing of small and medium enterprise (SME) products based on food processing. European Journal of Business and Social Sciences, Vol 3(5), 76-87. Retrieved from http://www.ejbss.com/recent.aspx
Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2017  Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018. Ditetapkan tanggal 22 September 2017. Jakarta, ID: Kementerian Desa, Pembagunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan  atas  Peraturan Pemerintah 43/2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU 6/2014. Ditetapkan tanggal 30 Juni 2015. Jakarta
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan  atas Peraturan Pemerintah 60/2014 Tentang Dana  Desa yang Bersumber dari APBN. Ditetapkan tanggal 24 Maret 2016. Jakarta
Rafiy, M., Ernawati, & Surianti (2017). Kinerja Keunggulan Bersaing Komoditas Minapolitan Kabupaten Konawe Selatan. Prosiding Seminakel XII Universitas Hang Tuah Surabaya, A13-19
Ratnaningtyas, N. A., Ma’ruf, W. F, Agustini, T. W., Hutabarat, J., & Anggoro, B. (2016). Prospect and adversity the downstream of softbone milkfish in Semarang City, Indonesia. Aquatic Procedia, 7,
166 – 176. doi: 10.1016/j.aqpro.2016.07.023
Shofa, S. U. & Navastara, A. M. (2015). Faktor penentu pengembangan industri pengolahan perikanan di Kabupaten Sidoarjo melalui  pengembangan ekonomi lokal. Jurnal Teknik  ITS, Vol 4(2), 76-80. doi: 10.12962/j23373539.v4i2.10863
Tajerin, Kurniawan, T., & Wicaksana, R. M. N. (2015). Dampak peningkatan investasi untuk pengembangan  industri pengolahan produk perikanan Indonesia terhadap perekonomian nasional. Buletin Ilmiah “MARINA” Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, Vol 1(2), 89-107. doi: 10.15578/marina.v1i2.2075
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Ditetapkan tanggal 15 Januari 2014. Jakarta
Wijayanto, D. (2016). Fisheries development strategies of Biak Numfor Regency, Indonesia. Aquatic Procedia, 7, 28 – 38. doi : 10.1016/j. aqpro.2016.07.004