Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol. 1, No. 2-September 2020, Hal. 88-92| Available Online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: http://doi.org/10.22225/jph.v1i2.2381.88-92

## PENEGAKAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL DALAM KEJAHATAN PERANG TERHADAP KEMANUSIAAN
Fadil Muhammad, Luh Putu Sudini, I Nyoman Sujana Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

## Abstrak
Perang adalah kondisi di mana salah satu pihak menundukkan lawannya untuk memenuhi keinginannya, suatu tindakan  fisik  atau  non  fisik  antara  dua  atau  lebih  kelompok  manusia  bertujuan  untuk  menguasai.  Rumusan masalah  penelitian  ini  adalah  bagaimana  peran  Hukum  Pidana  Internasional  dalam  penegakkan  hukum  dalam kejahatan perang terhadap kemanusiaan dan bagaimana tanggungjawab negara dalam kejahatan perang terhadap kemanusiaan  dalam  Hukum  Pidana  Internasional.  Metode  penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  hukum normatif  dengan  melakukan  asesmen  berdasarkan  bahan  hukum  dari  literatur  dan  merupakan  proses  untuk menemukan rule of law, asas hukum, dan doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan adalah dua jenis kejahatan internasional yang ada dalam dua  puluh  jenis  kejahatan  internasional  yang  dirancang  oleh  ILC  (International  Law  Commission)  untuk merancang pembentukan pengadilan pidana internasional. Kesimpulan dari penelitian ini adalah peran Hukum Pidana Internasional dalam kejahatan perang terhadap kemanusiaan dapat disimpulkan bahwa yang terkandung dalam  konvensi-konvensi  yang  terdapat  dalam  Hukum  Humaniter  Internasional  hanya  memuat  perintah  atau larangan  saja  tetapi  hukum  pidana  internasional  berperan  dalam  memberikan  sanksi  pidana  terhadap pelanggaran.
Kata Kunci: Penegakkan hukum; Kejahatan internasional; Penjahat Perang; Kemanusiaan

## Abstract
War is a condition in which one party subdues his opponent to fulfill his wish, a physical or non-physical act between two or more groups of people aimed at dominating. The formulation of this research problem is how the role of International Criminal Law in law enforcement in war crimes against humanity and how the state is responsible for war crimes against humanity in International Criminal Law. This research method uses a type of normative legal research by conducting an assessment based on legal material from the literature and is a process to find the rule of law, legal principles, and legal doctrine to answer legal problems faced. War crimes and crimes against humanity are two types of international crimes that exist in the twenty types of international crimes  designed  by  the  ILC  (International  Law  Commission)  to  design  the  establishment  of  an  international criminal tribunal. The conclusion of this research is that the role of International Criminal Law in war crimes against  humanity  can  be  concluded  that  the  conventions  contained  in  International  Humanitarian  Law  only contain orders or prohibitions, but international criminal law plays a role in providing criminal sanctions for violations.
Keywords: Law enforcement; International crimes; War Criminal; Humanity

## I. PENDAHULUAN
Tindak pidana Internasional atau International Crime sudah membawa dampak yang lebih luas, tidak hanya  sekedar  perubahan  substansi,  melainkan  menyangkut  masalah  siapa  yang  dapat  dimintai pertanggungjawaban  dalam  hal  terjadinya International  Crime tersebut.  Apalagi  pelakunya  tidak hanya  orang  perorangan  atau  kelompok  melainkan  sebuah  negara  merdeka  dan  berdaulat  (seperti dalam kasus terjadinya gerakan terorisme internasional). Cassese (2005 ) berpendapat bahwa Hukum Pidana  Internasional  adalah  sekumpulan  aturan  Hukum  Internasional  yang  melarang  kejahatan- kejahatan  internasional  dan  membebankan  kewajiban  kepada  negara-negara  untuk  menuntut  dan menghukum  sekurang-kurangnya  beberapa  bagian  dari  kejahatan-kejahatan  itu.  Di  dalamnya  juga mengatur  prosedur  untuk  menuntut  dan  mengadili  orang-orang  yang  dituduh  melakukan
kejahatan itu. Tindak pidana internasional yang lahir dari sejarah perkembangan konvensi mengenai hak  asasi  manusia  merupakan  konsekuensi logis  akibat  Perang  Dunia  II  yang  meliputi  bukan  hanya korban-korban perang mereka yang termasuk combatant , melainkan juga korban penduduk sipil ( non- combatant )  yang  harusnya  dilindung  dalam  suatu  perperangan.  Salah  satu  dari  tindak  pidana internasional  ini  ialah crime  of  genocide atau  kejahatan  genosida  sesuai  dengan deklasrasi PBB tanggal  11  Desember  1946  yang  menetapkan  genosida  sebagai  kejahatan  menurut  hukum internasional.  Yang  menjadi  inti  dari  pembahasan  pada  menulisan  ini  adalah  jenis  tindak  pidana internasional  kejahatan  perang  ( war  crime )  dan  kejahatan  terhadap  kemanusiaan  ( crime  against humanity ) yang disimpulkan menjadi kejahatanperang terhadap kemanusiaan karena keduanya saling berkaitan  dan  kejahatan  perang  juga  melanggar  nilai-nilai  kemanusiaan  dan  tentunya  hukum  pidana internasional mempunya aturan yang mengatur terhadap dua jenis tindak pidana internasional itu.
Kejahatan  perang  merupakan  perbuatan-perbuatan  yang  dikategorikan  sebagai  pelanggaran berat  ( grave  breaches )  terhadap  Konvensi  Jenewa  I,  II,  III,  IV  dan  Protokol  Tambahan  I.  Dapat disebutkan  antara  lain  yaitu  perbaikan  keadaan  anggota  angkatan  bersenjata  yang  terluka  dan sakit  di  darat  ( amelioration  of  the  condition  of the  wounded  and  sick in  armed forces  in  the  field ), perbaikan keadaan anggota angkatan bersenjata yang terluka, sakit, dan karam di laut ( amelioration of the  condition  of  wounded,  sick,  and  shipwrecked  members  of  armed  forces  at  sea ),  perlakuan tawanan perang  ( Protection  of  civilian  persons  in time of war ), perlindunganorang sipil pada masa perang  ( Protection  of  civilian  persons  in  time  of  war ),  dan  Protokol  Tambahan  I  yaitu  memuat elaborasi ketentuan–ketentuan  perlindungan  terhadap  korban  konflik  bersenjata  internasional.
Istilah  kejahatan  perang  berarti  kuas  dan  mencakuo  banyak  perbuatan  tertentu,  seperti penyiksaan  (penganiayaan),  termasuk  penggunaan  narkotika  untuk  mengubah  pikiran  atau  prosedur medis  tak  waras,  mutilasi  fisik,  eksperimen  medis,  atau  peralkuan  tidak  manusiawi,  dan  lain-lain. Kejahatan terhadap  kemanusiaan termasuk  terasuk  baru,  yang  berhubungan  dengan  doktirin  tentang perlindungan  HAM,  yang  dapat  dilakukan  pada  masa  perang  maupun  damai.  Dasar  hukum  bagi kejahatan ini adalah Konvensi Den Haag Ke IV tahun 1907, yang menyatakan bahwa penduduk sipil dan  pihak-pihak  berperang  akan  tetap  tunduk  pada  perlindungan  dan  prinsip-prinsip  hukum Internasional,  yang  ditetapkan  dala  kebiasaan  bangsa-bangsa  beradab.  Doktrin  perlindugan  terhadap kemanusiaan  yang  dikenal  dengan The  Marten  Clause ini  dijadikan  dasar  perlindungan  terhadap korban dalam konflik bersenjata  internasional  seperti  ditetapkan  dalam  Protokol  Tambahan  I  Tahun 1977.
Sebagaimana  halnya  dengan  agresi,  kejahatan  terhadap  kemanusiaan  juga  merupakan yurisdiksi  Pengadilan  Pidana  Internasional.  Bentuk-bentuk  perbuatan  yang  termasuk  kejahatan  ini diatur  secara  rinci  dalam  Pasal  7  Statuta  Roma  yaitu  oembunuhan  ( murder ),  pemusnahan ( extermination ),  perbudakan  ( enslavement), deportasi  atau  pemindahan  paksa  populasi  ( deportation or  focible  transfer  of  population ),  pemenjaraan  atau  perampasan  kebebasan  fisik  lainnya  yang melanggar peraturan dasar hukum internasional ( Imprisonment or other severe deprivation of physical liberty  in  violation  of  fundamental  rules  of  international  law ),  penyiksaan  ( torture ),  penganiayan terhadap  kelompok  atau  kolektivitas  apapun  yang  dapat  dikenali  berdasarkan  alasan  politik,  ras, nasional,  etnis,  nudaya,  agama,  gender,  atau  lainnya  yang  diakui  secara  universal,  yang  tidak  dapat dipungkiri  di  bawah  hukum  internasional,  sehubungan  dengan  tindakan  yang  diatur  dalam  ayait  ini atau kejahatan apa pun di dalam yurisdiksi pengadilan ( persecution against any identifiable group or collectivity on political, racial, national, ethnic, cultural, religious, gender, or other grounds that are universally recognized, as impermissible under international law, in connection with any act referred to in this paragraph any crime within the jurisdiction of the court ). Penelitian terdahulu juga telah disampaikan oleh ( Wardana & Adiastuti, 2019 ) menyimpulkan bahwa penyelesaian terhadap pelanggaran berat HAM secara hukum pada dasarnya mengacu kepada prinsip  exhaustion  of  local  remedies  melalui  mekanisme  forum  pengadilan  nasional.  kejahatan terhadap  kemanusiaan,  kejahatan  perang  dan  kejahatan  agresi  sesuai  dengan  Rome  Statute  Pasal  5 ayat  (1).  Siapapun  orang  yang  melakukan  kejahatan  akan  dihukum  secara  individu  sesuai  dengan Rome  Statute  Pasal  25  ayat  (2)  dan  diadili  tanpa  adanya  perbedaan  mengenai  Kapasitas  atau Jabatannya sesuai dengan Pasal 27. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peran Hukum  Pidana  Internasional  dalam  penegakkan  hukum  dalam  kejahatan  perang  terhadap kemanusiaan  dan  mengetahui  bagaimana  tanggungjawab  negara  dalam  kejahatan  perang  terhadap kemanusiaan dalam Hukum Pidana Internasional.

## II. METODE PENELITIAN
Berdasarkan permasalahan yang  dirumuskan, tipe penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum  normatif  yaitu  dengan  melakukan  pengkajiannya  berdasarkan  bahan-bahan  hukum  dari literatur  dan  merupakan  suatu  proses  untuk  menemukan  aturan  hukum,  prinsip-prinsip  hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Dan juga ketetapan hukum dalam  menegakkan  hukum  pidana  internasional  terhadap  kejahatan  perang  dan  kejahatan  terhadap kemanusiaan.  Pendekatan  masalah  yang  digunakan  adalah  perundang-undangan  yaitu  dengan menelaah  peraturan  perundang-undangan  yaitu  dengan  menelaah  peraturan  perundang-perundangan yang berhubungan dengan permasalahan, pendekatan konseptual yaitu pendekatan melalui pandangan -  pandangan  dan  doktrin-doktrin  yang  berkembang  di  dalam  ilmu  hukum,  danpendekatan  kasus dilakukan  dengan  melakukan  telaah  pada  kasus-kasus  yang  berkaitan  dengan  isu  hukum  yang dihadapi.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Unsur-Unsur Hukum dalam Pengaturan Pidana Internasional
Unsur-unsur  hukum  pengaturan  pidana  internasional  menurut  ( Atmasasmita,  2000 ) mengatakan bahwa ada satu  unsur  pokok yang  membedakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana internasional atau bukan, yaitu bahwa tindakan tersebut  harus mengandung unsur  transnasional  atau internasional  yang  salah  satunya  adalah  lintas  batas  teritorial  ( transboundaries ).  Di  samping  juga unsur  kebutuhan  akan  kerjasama  antar  negara  ( necessity  element ).  ( Bassiouni,  1986 )  telah menggambarkan  ketiga  unsur  hukum  tindak  pidana  internasional  itu  secara  lebih  rinci.  Unsur internasional:  yang  termasuk  di  dalamnya  adalah:  1) Direct  threat  to  World  Peace  and  Security (Ancaman  langsung  terhadap Perdamaian  dan Keamanan  Dunia);  2) Indirect threat to  World  Peace and Security (Ancaman  tidak  langsung  terhadap  perdamaian  dan  kemanan  dunia);  3)  “ Shocking” to the  conscience  of  humanity (“Mengejutkan”  hati  nurani  umat  manusia).  Unsur  transnasional  yang termasuk  ke  dalamnya  adalah:  1) Conduct  affecting  more  than  one  state  ( Perilaku  yang mempengaruhi  lebih  dari  satu  negara);  2) Conduct  including  or  affecting  citizens  of  more  than  one state (melakukan termasuk atau mempengaruhi warga negara dari kebih dari satu negara bagian); 3) Means  and  methods transcend  national  boundaries (Sarana  dan  metode  melampaui  batas  nasional). Unsur necessity (kebutuhan)  adalah cooperation  of  States  necessary  to  enforce (kerjasama  Negara yang diperlukan untuk menegakkan).

## 2. Peran Hukum Pidana Internasional dalam Kejahatan Perang terhadap Kemanusiaan
Peran  Hukum  Pidana  Internasional  dalam  kejahatan perang  terhadap  kemanusiaan  secara  sederhana dapat dilihat dari sekumpulan norma-norma yang mengatur perihal peran. Secara substansial, norma- norma  yang  mengatur  perihal  perang  itu  bisa  dibedakan  menjadi  dua  kategori,  yaitu  norma-norma yang  mengatur  tentang  kapan  dan  dalam  keadaan  bagaimana  sebuah  perang  yang  sah  dapat dilancarkan  ( ius ad  bellum ),  serta  norma-norma  yang  mengatur  hak  dan kewajiban dari pihak-pihak yang terlibat dalam perang ( ius in bello ) (Denny Ramdany, Heribertus Jaka Triyana, Sefriani, 2015 ). Peran  Hukum  Pidana  Internasional  dalam  kejahatan  perang  terhadap  kemanusiaan  juga  dapat dilihat dari hubungan Hukum Pidana Internasional dengan Hukum Humaniter Internasional (Hukum Perang), yaitu pada konvensi-konvensi yang ada pada Hukum Humaniter Internasional hanya sekedar menampilkan  perintah  atau  larangan  saja  dan  sama  sekali  tidak  mengatur  tentang  sanksi  pidana terhadap pelanggaran perintah atau larangan itu (Ambarwati, Denny Ramadhany, 2010 ). Dengan kata lain, rumusan norma dalam konvensi-konvensi itu.
Dalam  kejahatan  terhadap  kemanusiaan  peran  hukum  pidana  internasional dapat dilihat dari dasar hukum bagi kejahatan ini yaitu Konvensi Den Haag ke IV tahun 1907, yang menyatakan bahwa penduduk  sipil  dan  pihak-pihak  berperang  akan  tetap  tunduk  pada  perlindungan  dan  pada  prinsip- prinsip pokok hukum internasional, yang ditetapkan dalam kebiasaan bangsa-bangsa beradab.

## 3. Kejahatan Perang dan Dasar Hukum Tanggung Jawab Negara
Secara sederhana, “kejahatan perang” berpangkal dari tindakan yang melanggar hukum dan kebiasaan dalam  konflik  bersenjata.  Namun,  umumnya  dipahami  bahwa  tidak  setiap  pelanggaran  terhadap norma hukum dan kebiasaan dalam konflik bersenjata dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang.
Salah  satu  pandangan  ini  antara  lain  tercermin  dari  pendapat  ( C r ye r ,   2 0 0 7 ) ,  yang  mengatakan bahwa “ war crimes law deals with the criminal responsibility of individuals for serious violations of international humanitarian law. ” (hukum kejahatan perang berurusan dengan tanggung jawab pidana individu untuk  pelanggaran  berat  hukum  humaniter  internasional).  Kejahatan  perang  adalah  sengaja melakukan  perbuatan-perbuatan  yang  dikategorikan  sebagai  pelanggaran  berat  ( grave  breaches ) terhadap Konvensi Jenewa I, II, III, IV, dan protokol tambahan  I,  bila perbuatan  tersebut  berakibat kematian, penderitaan berat, atau luka serius pada orang-orang yang dilindungi, tawanan perang, atau pun  penduduk  sipil.  Istilah  kejahatan  perang  berarti  luas  dan  mencakup  banyak  perbuatan  tertentu, seperti  penyiksaan  (penganiayaan),  termasuk  penggunaan  narkotika  untuk  mengubah  pikiran  atau prosedur medis tak waras, mutilasi fisik, eksperimen medis, atau perlakuan tidak manusiawi, dan lain- lain.
Dasar  hukum  tanggung  jawab  negara  dalam  Hukum  Pidana  Internasional  yang  berupa kewajiban  untuk  menuntut  pelaku  tindak  pidana  internasional  ditemui  dalam  berbagai  instrumen hukum  internasional (Adolf,  2008 ).  Di  antara  instrumen  hukum  internasional  yang  mengatur kewajiban  negara  untuk  menuntut  pelaku  sebagai  berikut:  1)  Konvensi  tentang  pencegahan  dan penghukuman  atas  kejahatan  genosida  tahun  1948;  2) Convention  on  the  Non-applicability  of Statutory  Limitations to  War  Crimes  and  Crimes  against  Humanity,  tahun  1968. (Konvensi tentang Keterbatasan  Keterbatasan  Ketertiban  terhadap  Kejahatan  Perang  dan  Kejahatan  terhadap Kemanusiaan);  3)  Konvensi  Jenewa  1949;  4)  Protokol  Tambahan  I  tahun  1997;  5)  Statuta Mahkamah Internasional Ad Hoc Den Haag dan Rwanda; 6) Statuta Roma.

## 4. Unsur- Unsur  Kejahatan  Perang  dan  Bentuk  Tanggung  Jawab  Negara  dalam  Penegakkan Hukum Pidana Internasional
Mengenai  unsur- unsur  kejahatan  perang  berdasarkan  ketentuan  pasal  8,  ayat  (2)  (c)  dan  (e), tunduk  pada  ketentuan  pembatasan  yang  ditetapkan  dalam pasal 8, ayat (2) (d) dan (f) yang bukan merupakan  unsur  kejahatan.  Unsur-unsur  kejahatan  perang  di  bawah  pasal  8,  ayat  (2),  dari  Statuta Roma  harus  ditafsirkan  dengan  memperhatikan  kerangka  kerja  yang  telah  dikembangkan  dalam hukum  internasional  tentang  konflik  bersenjata  yang  mencakupi,  sebagaimana  mestinya,  hukum internasional tentang konflik bersenjata yang dapat diterapkan dalam konflik bersenjata di laut.
Bentuk-bentuk  tanggung  jawab  negara  ialah  menurut Convention  on  the  Non-applicability  of Statutory Limitations to War Crimes and Crimes against Humanity (Konvensi Tentang Keterbatasan- Keterbatasan  Ketertiban  Terhadap  Kejahatan  Perang  dan  Kejahatan  Terhadap  Kemanusiaan) tahun 1968.  Menurut  konvensi  ini  lembaga  kedaluarsa  tidak  berlaku  terhadap  tindak  pidana  perang  dan tindak  pidana  terhadap  kemanusiaan.  Dengan  kata  lain  sampai  kapanpun  seorang  pelaku  tindak pidana  tersebut  akan  tetap  diadili.  Terhadap  tindak  pidana  ini  Negara  berkewajiban  untuk:  a) Membuat perundangan  atau perjanjian untuk  melaksanakan ekstradisi bagi pelaku tindak pidana ini; b)  Berkewajiban  berdasarkan  proses-proses  konstitusional,  perundangan  dan  ketentuan  hukum lainnya  yang  menjamin  penuntutan  dan  pemidanaan  terhadap  pelaku  tindak  pidana  ini.  Sedangkan Bentuk  tanggung  jawab  negara  menurut  Statuta  Roma  yaitu  negara-negara  peserta  memiliki  dua macam  kewajiban  pokok  terkait  dengan  tindak  pidana  internaional  yang  termasuk  yurisdiksi Pengadilan  yaitu:  1)  Negara  peserta  berkewajiban  untuk  membawa  setiap  pelaku  tindak  pidana genosida,  tindak  pidana  terhadap  kemanusiaan,  tindak  pidana  perang,  serta  tindak  pidana  agresi  ke hadapan  pengadilan,  dan  “merupakan  kewajiban  setiap  negara  untuk  melaksanakan  yurisdiksinya terhadap  setiap  tindak  pidana  internasional”;  2)  Negara  peserta  harus  bekerja  sama  penuh  dalam penegakan Hukum Pidana Internasional, terutama bila pengadilan menetapkan akan memberlakukan jurisdiksinya  sesuai  dengan  asas  pelengkap  tadi.  Pasal  86  Statuta  menyatakan  antara  lain: “bekerjasama  penuh  dengan  Pengadilan  Pidana  Internasional  dalam  proses  penyidikan  dan penuntutan sesuai dengan jurisdiksinya yang dimiliki oleh Pengadilan Pidana Internasional”.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Peran Hukum Pidana Internasional dalam kejahatan perang terhadap kemanusiaan dapat disimpulkan yaitu  tertera  pada  konvensi-konvensi  yang  ada  pada  hukum  humaniter  internasional  hanya  memuat perintah  atau  larangan  saja  namun  hukum  pidana  internasional  berperan  dalam  memberikan  sanksi
pidana  terhadap  pelanggaran  perintah  atau  larangan  itu.  Berikutnya  tanggung  jawab  negara  dalam Hukum  Pidana  Internasional  yang  berupa  kewajiban  untuk  menuntut  pelaku  tindak  pidana intenasional ditemui dalam berbagai instrumen hukum internasional. Berdasarkan Konvensi Tentang Keterbatasan-Keterbatasan  Ketertiban  Terhadap  Kejahatan  Perang  dan  Kejahatan  Terhadap Kemanusiaan  tahun  1968,  tindak  pidana  perang  dan  tindak  pidana  terhadap  kemanusiaan  sampai kapanpun  seorang  pelaku  tindak  pidana  tersebut  akan  tetap  diadili  dan  tidak  mengenal  kedaluarsa. Negara  tetap  berkewajiban  untuk  melaksanakan  ekstradisi  bagi  pelaku  dan  berkewajiban  untuk menjamin  penuntutan  dan  pemidanaan  terhadap  pelaku  tindak  pidana  ini.  Bentuk  tanggung  jawab negara menurut Statuta Roma yaitu  negara- negara  peserta  memiliki  dua  macam  kewajiban  pokok yaitu  negara  peserta  harus  membawa  setiap  pelaku  tindak  pidana  genosida,  tindak  pidana  terhadap kemanusiaan,  tindak  pidana  perang  serta  tindak  pidana  agresi  ke  hadapan  pengadilan  dan  negara peserta  harus  bekerja  sama  penuh  dalam  penegakan  Hukum  Pidana  Internasional,  terutama  bila pengadilan menetapkan akan memberlakukan jurisdiksinya sesuai dengan asas pelengkap tadi.

## 2. Saran
Peran  Hukum  Pidana  Internasional  dalam  Kejahatan  Perang  terhadap  kemanusiaan  sudah  mengatur mengenai  penegakan  dalam  pelangaran  Konvensi  Jenewa  tentang  perlindungan  penduduk  sipil, namun  dalam  praktik  ada  kalanya  negara  peserta  enggan  mengadili  atau  mengadili  secara  tidak adil  para  pelaku,  terlebih-lebih  terhadap  mereka  yang  melakukan  pelanggaran  berat  terhadap ketentuan  Konvensi  Jenewa  itu.  Saran  dari  penulis  adalah  agar  negara-negara  peserta  Konvensi Jenewa  membuat  aturan  yang  lebih  tegas  terhadap  negara  peserta  yang  enggan  mengadili  atau mengadili  secara  tidak  adil  para  pelaku.  Saran  dari  penulis  seharusnya  negara-negara  peserta konvensi  memperbarui  aturan-aturan  yang  ada  pada  Konvensi  Jenewa  dan  Statuta  Roma  karena penulis menilai hukuman bagi pelaku tindak pidana kejahatan perang sangat minim dan tidak adil dan tidak memberikan kewajiban ganti rugi terhadap pihak korban, hukuman tersebut dinilai tidak sesuai terhadap kejahatan perang yang sudah dilakukan oleh pelaku.

## DAFTAR PUSTAKA
Adolf, H. (2008). Buku Hukum Internasional instrumen hukum tentang kontrak internasional . Refika Aditama.
Ambarwati, Denny Ramadhany, R. R. (2010). Hukum Humaniter . Rajawali Press.
Atmasasmita,  R.  (2000). Pengantar  Hukum  Pidana  Internasional,  Cetakan  Kedua .  PT  Refika Aditama.
Bassiouni, M. C. (1986). International Criminal Law, Vol 1, Crimes. Transnational Publisher. Cassese, A. (2005). International Law . Cryer, R. (2007). An Introduction to International Law and Procedure . Cambridge University Press. Denny  Ramdany,  Heribertus  Jaka  Triyana,  Sefriani,  Y.  T.  N.  D.  (2015). Konteks  dan  Perspektif Politik Terkait Hukum Humaniter Internasional Kontemporer . Rajawali Press. Wardana, A. K., & Adiastuti, A. (2019). Pertanggungjawaban Negara Atas Kejahatan Kemanusiaan Terhadap Etnis Rohingya di Myanmar Antara Kurun Waktu Tahun 2017-2018 . 5 (2).