IMPLEMENTASI STANDAR PELAYANAN MINIMAL BUS ANTAR KOTA DAN ANTAR PROVINSI DI TERMINAL PURABAYA TAHUN 2021
Helmy Boemiya 1 , Miftahus Surur 2
1,2 Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Trunojoyo Madura, Jl. Raya Telang, Kamal, Bangkalan, Jawa Timur, Indonesia, helmy.boemiya@trunojoyo.ac.id
DOI : https://doi.org/10.21107/pamator.v15i2.18896
Naskah diterima 04 September 2022, Revisi 20 September 2022, Terbit 10 Oktober 2022

## Abstrak
Indonesia berdasarkan letak geografis terdiri dari 13.667 pulau, kondisi tersebut mendorong dan menjadi  alasan  penggunaan  alat  transportasi  yang  memadai.  Provinsi  jawa  timur  terdapat  jenis transportasi umum. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dalam pasal 141 mengatur standar pelayanan minimal yang selanjutnya diatur dalam Permenhub No  98  Tahun  2013  dan  perubahannya  dalam  Permenhub  29  Tahun  2015.  Standar  pelayanan diantaranya  keamanan,  keselamatan,  kenyamanan,  keterjangkauan,  kesetaraan  dan  keteraturan dalam menjalankan bus AKAP. Akan tetapi masih ditemukan permasalahan dalam menjalankan transportasi  umum  yang  memicu  penyebab  kecelakaan  dijalan  raya.  Atas  dasar  permasalahan tersebut memunculkan dua rumusan masalah. Bagaimana bentuk implementasi standar pelayanan minimal angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek diterminal purabaya, serta  bagaimana  efektivitas  penerapan  standar  pelayanan  minimal  bus  antar  kota  dan  antar provinsi di terminal purabaya.Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum empiris, penelitian berfokus pada isu hukum yang menjadi suatu sebab penelitian ini dibuat, permasalahan yang  dibahas  dalam  penelitian  ini  yakni  vague  of  norm,  dan  pendekatan  sosiologi  hukum  dan secara konseptual bersumber dari data primer dan data sekunder yang selanjutnya disimpulkan dalam proses analisa data. Hasil dari penelitian ini menunjukkan implementasi standar pelayanan minimal diimplementasikan di terminal Purabaya dengan beberapa komponen lainya, yakni izin trayek, uji kelayakan kendaraan bermotor (KIR) dan KPS (kartu pengawasan). Serta efektivitas dalam  penerapannya  ditinjau  dari  beberapa  pendekatan,  yang  diantaranya  yakni  pendekatan sasaran,  pendekatan  sumber,  dan  pendekatan  proses  masih  terdapat  beberapa  komponen  yang belum efektif.
Kata  Kunci: Implementasi,  Transportasi  Umum,  Standar  Pelayanan  Minimal,  Bus  AKAP, Terminal Purabaya, Pelayanan Publik.
Implementation Of Minimum Service Standards For Intercity And Interprovincial Buses At Purabaya Terminal In 2021

## Abstract
Indonesia  based  on  its  geographical  location  consists  of  13,667  islands,  this  condition encourages and is the reason for the use of adequate means of transportation. East Java province there  are  types  of  public  transportation.  Law  No.  22  of  2009  concerning  road  traffic  and transportation in article 141 regulates minimum service standards which are further regulated in Permenhub  No.  98  of  2013  and  its  amendments  in  Permenhub  29  of  2015.  Service  standards include security, safety, comfort, affordability, equality and regularity in running the AKAP bus. However, there are still problems in running public transportation that trigger the cause of road accidents. On the basis of these problems raises two problem formulations. What is the form of
implementation of minimum service standards for transportation of people with public motorized vehicles  on  the  route  at  the  Purabaya  terminal,  and  how  effective  is  the  implementation  of minimum  service  standards  for inter-city  and  inter-provincial  buses at  the  Purabaya  terminal. The type of research used is empirical legal research, research focuses on legal issues that are the reason for this research, the problems discussed in this research are vague of norm, and legal sociology approach and conceptually sourced from primary data and secondary data which are then  concluded  in  the  process  of  data  analysis.  The  results  of  this  study  indicate  that  the implementation  of  minimum  service  standards  is  implemented  at  the  Purabaya  terminal  with several other components, namely route permits, motor vehicle feasibility tests (KIR) and KPS (supervision cards). As well as the effectiveness in its application in terms of several approaches, including  the  target  approach,  source  approach,  and  process  approach,  there  are  still  several components that are not yet effective.
Keywords : Implementation, Public Transportation, Minimum Service Standards, AKAP Buses, Purabaya Terminal, Public Services
©  Authors;  This  is  an  Open  Access  Research  distributed  under  the  term  of  the  Creative  Commons Attribution-ShareAlike
4.0 International License (CC BY-SA 4.0)
( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 /)  which  allows  re-distribution  and  re-use  of  a  licensed work  on  the  conditions  that  the  creator  is  appropriately  credited  and  that  any  derivative  work  is  made available under “the same, similar or a compatible license”.

## PENDAHULUAN
Transportasi  merupakan  suatu  kegiatan  yang  sangat  penting  di  Indoneisa,  hal  itu karena beberapa faktor, yang diantaranya kondisi geografis terdiri atas pulau besar dan kecil,  yang  sebagaian  juga  terdiri  laut,  sungai,  dan  danau  yang  sangat  membutuhkan transportasi baik darat, air dan udara untuk menjangkaunya. 1 Indonesia berdasarkan letak geografis  terdiri  dari  13.667  pulau,  kondisi  tersebut  memotivasi  dan  menjadi  alasan mengapa  diperlukan  sarana  transportasi  yang  memadai,  sehingga  tidak  memperlambat kemajuan dan perkembangan yang serba modern ini, sebab jika tidak tentunya berdampak pada kemajuan bangsa kita yang semakin tertinggal jauh dengan bangsa-bangsa lain yang transportasinya  maju. 2 Kondisi  tersebut  menuntut  pemerintah  untuk  memperhatikan pengaturan  hukum  dalam  mengatur  sektor  keamanan,  keselamatan  dan  kenyamanan dalam  menjalankan  sistem  transportasi.  Sehingga  dengan  beberapa  hal  tersebut  dapat menjaga daya minat masyarakat terhadap transportasi umum.
Pemerintah  telah  mengeluarkan  kebijakan  diantaranya  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang selanjutnya disebut UULAJ, hal itu bertujuan untuk pengembangan sektor transportasi. UULAJ Pasal 141 ayat (1) dijelaskan bahwasanya perusahan angkutan umum wajib memenuhi standar pelayanan minimal, diantaranya keamanan, keselamaatan, kenyamanan, keterjangkaun, kesetaraan serta keteraturan. Dan dalam ayat (3) dijelaskan bahwa ketentuan lebih lanjut diatur dalam peraturan menteri.
Akibat kewenangan yang diberikan oleh UULAJ maka keluarlah peraturan menteri
1 Yudha  Prakoso,  ”Perlindungan  Hukum  Terhadap  Penumpang  Bus  Akibat  Pelanggaran  Tarif Yang  Dilakukan  Oleh  Kru  Bus”,  Skripsi,  (Jember:  Program  Studi  Ilmu  Hukum  Strata  1  (S1)  Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember, 2016), hlm.1
2 Woro  Winandi  And  Others, Manajemen  Penyelenggaraan  Angkutan  Umum  Pada  Pengemudi Kendaraan Angkutan Umum (Narotama University Press, 2017), hlm.1
ISSN: 1829-7935 (Print)
perhubungan  No  98  Tahun  2013  tentang  standar  pelayanan  minimal  angkutan  orang dengan  kendaraan  bermotor  umum  dalam  trayek  yang  selanjutnya  disebut  Permenhub No.  98  Tahun  2013.  Permenhub  No.  98  Tahun  2013  dalam  Pasal  2  ayat  (2)  standar pelayanan  minimal  meliputi  keamanan,  keselamatan,  kenyamanan,  keterjangkauan, kesetaraan  dan  keteraturan.  Dalam  Pasal  2  ayat  (3)  dijelaskan  bahwasannya  SPM dibedakan dari jenis pelayanan yang diantaranya yakni angkutan antar kota antar provinsi.
Selanjutnya  peraturan menteri perhubungan No 29 Tahun 2015 tentang perubahan standar  pelayanan  minimal  angkutan  orang  dengan  kendaraan  bermotor  umum  dalam trayek  atau  yang  selanjutnya  disebut  Permenhub  No.  29  Tahun  2015  merubah  dan menambahkan  beberapa  standar  pelayanan  minimal  bus  antar  kota  antar  provinsi  atau yang  selanjutnya  disebut  AKAP.  Perubahan  tersebut  mencakup  keselematan  dan kenyamanan  diantaranya  mengenai  penambahan  11  SPM  baru.  Karena  standarisasi sangat diperlukan memenuhi hak masyarakat baik secara aman, nyaman, dan terjangkau dalam penyelenggaraan angkutan umum. Tolak ukur pelayanan adalah acuan pelayanan untuk mempertemukan tingkat kepentingan dari berbagai pihak yang terkait dalam suatu sistem pelayanan. 3
Provinsi  jawa  timur  memiliki  beberapa  jenis  transportasi  umum,  yang  mana transportasi tersebut beroperasi berangkat dari terminal purabaya menuju ke kabupaten atau kota masing-masing sesuai rute yang telah ditentukan. Salah satu transportasi yakni bus  AKAP  yakni  bus  sugeng  rahayu.  Dalam  mengoperasikan  bus  AKAP  terdapat beberapa kru. Kru bus tersebut terdiri dari sopir, kernet, dan kondektur. 4 Kru bus umum AKAP wajib mematuhi tentang peraturan SPM angkutan umum yang diantaranya yakni mengenai keamanan, keselamatan, dan kenyamanan. Hal itu dikarenakan suatu pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi yang tinggi adalah mengemudikan kendaraan, maka dari itu  para  pekerja  angkutan  umum  harus  dalam  kondisi  yang  prima  dan  berkonsentrasi dalam  melakukan  pekerjaannya 5 .  Sehingga  keamanan,  keselamatan,  dan  kenyamanan penumpang  bisa  terjamin.  Pada  saat  pengoperasian  kendaraan  pengemudi  harus  tetap dalam keadaan prima dan berkonsentrasi dalam berkendara, hal tersebut agar pengemudi dapat  terhindar  dari  kecelakaan  lalu  lintas  sebagai  mana  yang  terjadi  dibanyak  negara khususnya pada negara berkembang seperti Indonesia. 6
Salah satu faktor keselamatan diatur dalam Permenhub No. 29 Tahun 2015 dibagian lampiran  keselamatan  pengemudi  bagian  a  nomor  2a  dijelaskan  bahwanyanya  kru  bus angkutan umum wajib istirahat dengan durasi waktu 15 menit setelah berkendara selama 2  (dua)  jam  berturut-turut.  Akan  tetapi  salah  satu  fakta  yang  melibatkan  bus  sugeng rahayu, yang dimuat dalam berita Kompas.com dimana terdapat Kecelakaan dialami oleh bus  AKAP  yakni  PO.  Sugeng  Rahayu  yang  menabrak  motor  di  daerah  Kabupaten Madiun.  Dalam  kecelakaan  tersebut  direktur Safety  Defensive  Consultant Indonesia
3 Imam  Basuki,  ‘Manfaat  Standarisasi  Kinerja  Angkutan  Perkotaan’,  Jurnal  Transportasi,  8.1 (2008), 57–66, hlm.63
4 Nuril  Faradisa, Perilaku  Kru  Bus  Yang  Meresahkan  Masyarakat  Pengguna  Jasa  Angkutan Umum , Skripsi, (Surabaya: Program Studi Ilmu Sosial Strata 1 (S1) Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Surabaya,2018), hlm.1
5 Nunuj  Nurdjanah  and  Reni  Puspitasari,  ‘Faktor  Yang  Berpengaruh  Terhadap  Konsentrasi Pengemudi’, Warta Penelitian Perhubungan , 29.1 (2017),141 <https://doi.org/10.25104/warlit.v29i1.318>, hlm.2
6 Yogi Arisandi, Harnen Sulistio, and Achmad Wicaksono, ‘Kajian KinerjaKeselamatan Bus Antar Kota Dalam Provinsi Di Jawa Timur’, Rekayasa Sipil, 9.1 (2015), hlm. 54.
berpendapat  bahwasanya  perusahaan  bus  hanya  menentukan  target  waktu  ketibaan dengan toleransi yang sedikit, sehingga waktu istirahat dikesampingkan. 7 Fakta tersebut Berdasarkan data yang didapat dalam operasi Ramp check jelang natal dan tahun baru di Terminal purabaya diperoleh data sebagai berikut :
Tabel 1. Data Ramp Chek Jelang Natal Dan Tahun Ba
7 Kompas.Com, “Pengemudi Bus Kelelahan Bisa Jadi Penyebab Kecelakaan Di Jalan” Dikutip Dari Https://Otomotif.Kompas.Com/Read/2021/09/06/124200215/Pengemudi-Bus-Kelelahan-Bisa-Jadi- Penyebab-Kecelakaan-Di-Jalan, <Diunduh Tanggal 21 September 2021>
NO TGL NO. KEND NAMA PO TRAYEK LAIK / TIDAK LAIK TINDAKA N KET. 1 14/12 /2021 S 7559 US PT EKA MIRA PRIMA SENTOSA Magelang - Surabaya Laik 2 14/12 /2021 W 7205 UZ SUGENG RAHAYU Jogja - Surabaya Tidak Laik Tilang PPNS Kaca  retak 3 14/12 /2021 N 7255 UQ PT. AKAS KISARA BAROKAH Surabaya - Kalianget Tidak Laik Tilang PPNS Kaca Depan Pecah 4 14/12 /2021 AA 1609 DA INDO TRANSPORT ABDIMAS Situbondo - Surabaya Laik 5 14/12 /2021 S 7434 UA RAJAWALI INDAH Bojonegoro - Surabaya Laik 6 14/12 /2021 N 7289 UG PT RESTU ABDI Malang - Ponorogo Laik 7 14/12 /2021 N 7973 UG PT RESTU ABDI Ponorogo - Malang Laik 8 14/12 /2021 AG 7738 US PT HARAPAN JAYA PRIMA Tulungagung - Surabaya Laik 9 14/12 /2021 N 7625 UA PT LAKSANA ANDA Malang - Surabaya Laik 10 14/12 /2021 N 7159 UV PT LADJU SRIKANDI MANDIRI Surabaya - Jember Laik 11 14/12 /2021 N 7908 UF PT BAGONG DEKAKA MAKMUR Surabaya - Blitar Laik 12 14/12 /2021 N 7908 UR PT AKAS KISARA BAROKAH Surabaya - Kalianget Laik 13 14/12 /2021 N 7154 UV PT LADJU SENTOSA MANDIRI Bondowoso - Surabaya Laik 14 14/12 /2021 N 7645 US PT ANDRY FEBIOLA TRANSPORT ASI Jember - Surabaya Laik 15 14/12 /2021 N 7194 UF PT BAGONG DEKAKA MAKMUR Blitar - Surabaya Laik
Sumber : Diolah dari hasil dokumentasi Ramp Check UPTD terminal Purabaya
Berdasarkan  tabel  diatas  dapat  diapahami  bahwasanya  masih  terdapat  bus  AKAP yang  tidak  laik  jalan  sebagaimana  dijelaskan  dalam  keterangan  tersebut  bahwasannya salah satu bus AKAP yakni sugeng rahayu didapati kaca retak sehingga dilakukan tilang PPNS. Fakta lainnya yang dimuat dalam kutipan berita republika.co.id yang mana pada isi  berita  tersebut  menjelaskan kecelakaan bus angkutan  umum  disebabkan  karena  laju kendaraan terlalu cepat kerap terjadi hal ini terjadi karena sistem pembagian komisi yang memaksa  para  supir  memacu  kendaraan  dengan  cepat  untuk  mengejar  target.  Menurut salah satu anggota paguyuban pekerja anggkutan jika jurusan bus Surabaya-Yogjakarta supir harus tiba tepat waktu yang ditentukan yakni 7 (tujuh) jam waktu perjalanan. Karena jika tidak sesuai dengan target waktu yang ditentukan maka diterminal tujuan bus tidak mendapatkan tempat parkir sehingga kesulitan mencari penumpang. 8
Fenomena  diberbagai  kota  di  Indonesia  dalam  penyelenggaraan  angkutan  umum penumpang  saat  ini  adalah  kualitas  pelayanan  yang  kurang  baik  kepada  penggunanya, selain  itu  aspek  perilaku  pengemudi  dalam  berlalu  lintas  yang  cenderung  berdampak negatif pada pengguna jalan lain, dan mengarah pada penurunan kinerja lalu lintas. 9 Pihak-pihak yang bertanggungjawab di dalam Terminal sendiri sudah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan No 15 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan angkutan orang  dengan  kendaraan  bermotor  umum  dalam  trayek  atau  yang  selanjutnya  disebut Permenhub No. 15 Tahun 2019, dijelaskan pengawasan dalam Pasal 96 ayat (3) bahwa didalam  terminal  pengawas  kendaraan  bermotor  yakni  petugas  terminal  dan  penyidik pegawai negeri sipil dibidang lalu lintas dan angkutan jalan. Lalu diluar terminal petugas kepolisan negara republik indonesia dan penyidik pegawai negeri sipil dibidang lalu lintas dan angkutan jalan.
Ditinjau dari Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik atau yang selanjutnya  disebut  UU  Pelayanan  Publik  25/2009  bahwa  dalam  Pasal  20  ayat  (1) Penyelenggara  pelayanan  publik  berkewajiban  menyusun  dan  menetapkan  standar pelayanan  dengan  memperhatikan  kemampuan  penyelenggara,  kebutuhan  masyarakat, dan kondisi lingkungan. Ayat (2) penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait dan Ayat (3) penyelenggara berkewajiban menerapkan standar pelayanan. UU  Pelayanan  Publik  25/2009  merupakan  pedoman  terhadap  pelayanan  publik,  baik peyelenggara  negara,  swasta,  maupun  persorangan  menyelengaran  pelayanan  yang terstandarisasi sesuai dengan kompenen standar pelayanan. 10
Berdasarkan yang dapat dipahami dari pemaparan diatas, bahwa negara sebagai suatu organisasi publik selain mempunyai tujuan yang perlu realisasikan, negara juga berbagai masalah yang perlu diatasi, dan/atau dicegah. Pemerintah harus mengatasi masalah yang diantaranya yakni masalah publik, yang mana terdapat dalam nilai dan kebutuhan yang tak  terwujud  yang  mungkin  hanya  bisa  dicapai  lewat  tindakan. 11 Oleh  karena  itu,
8
Republika.Co.Id, “Kecelakaan Bus”, Dikutip Dari Https://Republika.Co.Id/Berita/Lzbmu5/Kalau-Tidak- Ingin-Ada-Kecelakaan-Beri-Upah-Tetap Bulanan-Untuk-Supir, <Diunduh Tanggal 29 Oktober 2020>
9 Winandi and others, Op.Cit , hlm. 12.
10 Lailul Mursyidah And Ilmi Usrotin Choiriyah., Manajemen Pelayanan Publik (Umsida Press, 2019) <Https://Scholar.Google.Co.Id/Scholar?Hl=Id&As_Sdt=0%2c5&Q=Jurnal+Artikel+Ilmiah&Btng=>, hlm.51
11 H  Tachjan,  Dede  Mariana,  and  Caroline  Paskarina, Implementasi  Kebijakan  Publik (AIPI, 2006), hlm.13
pemerintah  harus  menyediakan  infrastruktur  yang  memadai  dan  menyediakan  aparatur yang kompeten serta berkualitas sebagai syarat terselenggaranya pelayanan publik yang prima. 12 Suatu  ukuran  dari  keberhasilan  dari  suatu  organisasi  dapat  dilakukan  dengan penilaian  terhadap  kinerja  dari  instansi  atau  organisasi  itu  sendiri.  masukan  dan  saran terkait  perbaikan  kinerja  sebuah  lembaga  tau  instansi  dapat  bersumber  dari  penilaian kinerja. 13

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris, penelitian ini mengkaji hukum sebagai perilaku nyata, terkait gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, penelitian ini  juga  disebut  penelitian  hukum  sosiologis.  Penelitian  hukum  ini  berfokus  pada  isu hukum  yang  menjadi  suatu  sebab  penelitian  ini  dibuat,  dimana  permasalahan  yang dibahas  dalam  penelitian  ini  yakni vague  of  norm atau  kekaburan  norma  pada implementasi peraturan menteri Permenhub No. 98 Tahun 2013 dan Permenhub No. 29 Tahun  2015  tentang  pelaksanaan  standar  pelayanan  minimal  angkutan  orang  dengan kendaraan  bermotor  umum  dalam  trayek.  Penelitian  hukum  ini  dibuat  untuk memecahankan masalah ( problem solution) dengan penjabaran sesuai permasalahan yang telah  dibahas  dalam  latar  belakang  masalah.  Pendekatan  penelitian  ini  menggunakan pendekatan sosiologi hukum, yakni pendekatan yang menganalisis reaksi dan  interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di masyarakat. 14

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengimpelementasian kebijakan merupakan bentuk kepastian hukum, karena dengan demikian  proses  kesejahteraan  masyarakat  bisa  terwujud.  Sebagaimana  sebelumnya Indonesia  merupakan  negara  kesejahteraan  yang  telah  diamanatkan  dalam  Pembukaan UUD 1945 Alinea keempat yang berbunyi :
“Kemudian dari pada  itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa”.
Konsep welfare  state tentu  sangat  tepat  untuk  menggambarkan  bagaimana seharusnya  negara  bertindak  untuk  kepentingan  warganya.  Negara  kesejahteraan  pada hakikatnya  mengacu  pada  peran  aktif  negara  dalam  mengelola  dan  menyelenggarakan perekonomian  yang  termasuk  tanggung  jawab  negara  untuk  menjamin  tersedianya pelayanan kesejahteraan dasar sampai tingkat tertentu bagi warganya. 15
Welfare  state  merupakan  ide  yang  dipelopori  oleh  Prusia  dan  Saxony  di  bawah pemerintahan  Otto  von  Bismarck  (Kanselir  pertama  Jerman)  sejak  Tahun  1840, merupakan  posisi  negara  sebagai  bentuk  pemerintahan  yang  menjamin  dan
12 Febi Silvia, ‘Pelayanan Prima Dan Kepuasan Pelanggan Di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Makassar II’ (FIS, 2018), hlm.2.
13 Sri Maulidiah, ‘Pelayanan Publik, Pelayanan Terpadu Administrasi Kecamatan (PATEN)’ (CV. Indra Prahasta, 2014), hlm.358
14 Muhaimin, METODE PENELITIAN HUKUM (Mataram University Press, 2009).
15 Hesti Puspitosari, Khalikussabir, and Luthfi J. Kurniawan, Filosofi Pelayanan Publik (Malang: Setara Press, 2012), hlm.50
ISSN: 1829-7935 (Print)
bertanggungjawab  standar  hidup  minimum  setiap  warga  negaranya. 16 The  Concise Oxford  Dictionary  of  Politics menjelaskan  sebagai  sistem  pemerintah  menyatakan  diri bertanggung  jawab  untuk  menyediakan  jaminan  sosial  dan  ekonomi  warga  dengan memberikan sarana pensiun, tunjangan jaminan sosial, layanan kesehatan gratis dan lain sebagainya. 17
Menurut  Pasalong,  “pelayanan  ialah  aktifitas  sekelompok  atau  organisasi  ataupun secara  individu  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  untuk  memenuhi kebutuhan”. 18 Sedangkan  publik  menurut  Immanuel  Kant  mengatakan,  “publik  ialah masyarakat atau warga (civil society) yang kritis dan berorientasi pada kepentingan moral universal  umat  manusia”. 19 Menurut  ketentuan  UU  Pelayanan  Publik  25/2009  standar pelayanan  adalah  Tolok  ukur  yang  dipergunakan  sebagai  pedoman  penyelenggaraan pelayanan  dan  acuan  penilaian  kualitas  pelayanan  sebagai  kewajiban  dan  janji penyelenggara  kepada  masyarakat  dalam  rangka  pelayanan  yang  berkualitas,  cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
Berdasarkan  itu  maka  sebagai  bentuk  kepastian  hukum  terhadap  masyarakat sebagaimana  asas-asas  pelayanan  publik  yakni  sebagai  jaminan  terwujudnya  hak  dan kewajiban  dalam  penyelenggaraan  pelayanan  maka  diperlukannya  pelaksanaan pelayanan  yang  sesuai  dengan  standar  pelayanan.  Sebagaimana  diketahui  dalam  UU Pelayanan Publik 25/2009 mengatur hak masyarakat yakni berhak mendapat  pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan.

## Implementasi Standar Pelayanan Minimal Di Terminal Purabaya
Proses  implementasi  kebijakan  standar  pelayanan  minimal  bus  AKAP  diterminal purabaya  merupakan  wujud  dari  implementasi  kebijakan  yang  mana  sebagai  bentuk kepastian hukum kepada masyarakat dengan tujuan pemberian pelayanan yang berkualias sesuai dengan standar pelayanan. Permenhub No. 98 Tahun 2013 Pasal (2) menjelaskan bahwasannya  standar  pelayanan  minimal  bus  AKAP  meliputi  keamanan,  keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan dan keteraturan.
Berdasarkan  keenam  jenis  standar  pelayanan  tersebut  komponen  nilai  keamanan, keselamatan dan kenyamanan merupakan hal yang  sering diperbincagkan. Hal tersebut karena  salah  satu  jenis  pekerjaan  yang  membutuhkan  konsentrasi  tinggi  dalam  waktu lama adalah mengemudi bus. Para pengemudi harus selalu dalam keadaan yang terjaga dan tetap konsentrasi dalam melakukan pekerjaannya. 20
Implementasi  kebijakan  standar  pelayanan  minimal  dalam  sesi  wawancara  yang dilakukan  dengan  Ali  Mustofa  selaku  Sub  Koordinator  bidang  lalulintas  dan  angkutan jalan dinas perhubungan kota Surabaya menerapkan dengan beberapa komponen lainya,
16 Nuriyanto Nuriyanto, ‘Penyelenggaraan Pelayanan PublikDi Indonesia, Sudahkah Berlandaskan Konsep “Welfare State”?’, Jurnal Konstitusi , 11.3 (2014), 428–53, hlm. 430
17 Alfitri,  ‘Ideologi  Welfare  State  Dalam  Dasar  Negara  Indonesia’, Jurnal  Konstitusi ,  9  No 3.Konstitusi (2012), hlm. 454
18 Ni  Ketut  Riani,  ‘STRATEGI  PENINGKATAN  PELAYANAN  PUBLIK’,  1.11  (2021), hlm.2446.
19 J K Sutopo, ‘Pentingnya Tata Informasi Tentang Pelayanan Publik Bagi Masyarakat’, Journal of Rural and Development , 5.1 (2014) hlm.18.
20 Nurdjanah and Puspitasari, Op.cit, hlm. 2
yakni izin trayek, uji kelayakan kendaraan bermotor (KIR) dan KPS (kartu pengawasan). Berdasarkan  keterangan  tersebut  selaras  yang  dilakukan  oleh  kepala  UPTD  Terminal Purabaya Imam Hidayat ketika beliau ditanya bagaimana bentuk implementasi terhadap standar  pelayanan  minimal  bus  AKAP  di  Terminal  Purabaya  khususnya  terhadap keamanan, keselamatan dan kenyamanan beliau berpendapat bahwasannya
“Dalam melakukan penerapan kebijakan aturan permenhub selalu dibarengi dengan PPNS (penyidik pegawai negeri sipil) yang mana dilakukan dengan dinas perhubungan Surabaya,  penetapannya  melalui  uji  KIR  (uji  kendaraan  bermotor)  dan  KPS  (kartu pengawasan) terhadap perusahaan otobus dan lalu terkait kelengakapan keamanan seperti APAR, P3K, dan alat pemecah kaca juga harus ada dalam bus.” 21
Pemaparan  diatas  jika  ditinjau  dari  aspek  hukum  dalam  Peraturan  Menteri Perhubungan  No  15  Tahun  2019  tentang  penyelenggaraan  angkutan  orang  dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek dalam pasal 96 ayat (1) dijelaskan bahwa setiap pengemudi  dan  perusahaan  angkutan  umum  yang  menyelenggarakan  angkutan  orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek wajib mematuhi ketentuan diantaranya:
a. mengenai izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek dan dalam huruf
b. mengenai persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor.
Menurut Pasal 98 ayat (2) menjelaskan persyaratan  teknis dan laik jalan Kendaraan bermotor yang diantaranya yakni:
a. Tanda bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor
b. Fisik kendaraan bermotor; dan
c. Standar pelayanan minimal.
Dapat  dipahami  pelayanan  publik  yang  prima  merupakan  tanggungjawab pemerintah  dalam  mengelola  pemerintahan  dan  memenuhi  segala  kebutuhan masyarakat  hal  itu  bertujuan  pelayanan  yang  diberikan  aparatur  pemerintah  lebih memuaskan sesuai dengan standar pelayanan minimal. Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwasannya dalam penerapan standar pelayanan minimal bus AKAP baik pihak dinas perhubungan maupun UPTD terminal purabaya sebagai unit pelaksana  teknis  dinas  bekerja  saling  berkesinambungan,  yang  mana  dalam penerpannya  dilakukan  secara  bersama-sama,  hal  tersebut  sesuai  dengan  apa  yang diatur  dalam  UU  Pelayanan  Publik  25/2009,  bahwasannya  dalam  pasal  16  huruf  a pelaksana  kebijakan  berkewajiban  melakukan  kegiatan  pelayanan  sesuai  dengan penugasan yang diberikan oleh penyelenggara.

## Penerapan  Keamanan,  Keselamatan,  dan  Kenyamanan  Bus  AKAP  di  terminal Purabaya
Berdasarkan  fakta  yang  telah  disebutkan  sebelumnya  perihal  keselamatan bahwasannya salah satu kutipan berita Kompas.com terkait bus AKAP yang terdapat Kecelakaan  dialami  oleh  PO.  Sugeng  Rahayu  yang  menabrak  motor  di  daerah Kabupaten  Madiun.  Dalam  kecelakaan  tersebut  direktur Safety  Defensive  Consultant Indonesia  berpendapat  bahwasanya  perusahaan  bus  hanya  menentukan  target  waktu
21 Disarikan  dari  hasil  wawancara  dengan;  Imam  hidayat;  kepala  UPTD  terminal  Purabaya;  31 maret 2022
ISSN: 1829-7935 (Print)
ketibaan dengan toleransi yang sedikit, sehingga waktu istirahat dikesampingkan. 22
Tanggapan pihak dinas perhubungan Ali Mustofa selaku Sub Koordinator bidang lalulintas  dan  angkutan  jalan  mengatakan  untuk  memeriksa  fisik  kendaraan  dalam penerapan standar pelayanan minimal digunaan sampling dari beberapa bus AKAP, dan jika ditemukan pelanggaran laik jalan seperti kaca pecah, ban vulkanisir, dan ban tipis maka  langsung  diberhentikan.  Dinas  perhubungan  kota  Surabaya  Ali  mustofa berpendapat  terkait  pengaturan  jam  singgah  atau  istirahat  supir  di  terminal  bahwa terdapat time table yakni 10 menit, dan dalam waktu tersebut bus wajib berangkat dalam keadaan berapapun penumpang yang didapat, hal itu juga untuk menghindari kondisi bentrok antar bus yang akan mengambil penumpang. Akan tetapi jika dalam waktu 10 menit tidak ada bus yang datang maka diperbolehkan bus sebelumnya mengambil jatah waktu bus yang tidak datang.
Penjelasan demikian sesuai dengan fakta dilapangan, sebagaimana menurut Imam hidayat selaku kepala UPTD terminal Purabaya mengatakan didalam terminal purabaya jika  ditemukan  bus  yang  tidak  laik  jalan  seperti  kaca  mobil  pecah  maka  akan dikeluarkan dengan kondisi kosong, lalu akan dilakukan tindakan pemeliharaan bus di pool /garasi masing-masing, bukan hanya itu jika ditemukan bus yang menggunakan ban vulkanisir maka akan diperingatkan untuk mengganti secara langsung, jika tidak bisa maka akan dilakukan tindakan tilang.
Fakta  dilapangan  menurut  salah  satu  pengemudi  bus  AKAP  Ngataryono  selaku supir bus sugeng rahayu mengatakan tidak tahu, yang diketahui hanya perihal pelayanan yang harus diberikan kepada penumpang, seperti tiket, tempat duduk, dan pelayanan untuk  membantu  penumpang  saat  naik  bus,  lebih  lanjut  ngataryono  mengatakan biasanya dilakukan uji KIR seperti pemeriksaan kendaraan, jika ditemukan yang tidak laik biasanya disuruh kembali ke pool/garasi.
Beberapa  fakta  lain  yang  ditemukan  dilapangan  berdasarkan  hasil  wawancara terhadap  penumpang  bus  AKAP  ketika  beliau  ditanya  pendapat  pribadi  terkait pelayanan  yang  didapatkan  selama  menjadi  penumpang  bus  AKAP,  bahwasannya pelayanan  bus  AKAP  sendiri  terdapat  beberapa  kelebihan  dan  kekuarangan, kekurangannya sendiri terkait kenyamanannya, terkadang ketika naik bus AKAP sering dijumpai bus kebut-kebutan dijalan, apalagi ketika bertemu bus yang lainnya dari PO yang  berbeda,  mereka  kadang  sering  berebut  penumpang,  tidak  hanya  itu  terkadang tidak mendapatkan tempat duduk, sehingga memaksa untuk berdiri berjam-jam. Lalu terkait kelebihannya memang sangat cepat pelayanannya, lalu para kru bus juga sangat ramah terhadap para penumpangnya.
Berdasarkan hasil observasi selama wawancara dan pemantauan secara langsung juga ditemukan beberapa hal terkait standar pelayanan minimal bus AKAP khususnya perihal keamanan, keselamatan dan kenyamanan dibawah ini :
Tabel 2. Data Observasi bentuk implementasi standar pelayanan minimal bus AKAP
NO JENIS VARIABLE INDIKATOR
22 Kompas.Com, “Pengemudi Bus Kelelahan Bisa Jadi Penyebab Kecelakaan Di Jalan” Dikutip Dari Https://Otomotif.Kompas.Com/Read/2021/09/06/124200215/Pengemudi-Bus-Kelelahan-Bisa-Jadi- Penyebab-Kecelakaan-Di-Jalan, <Diunduh Tanggal 21 September 2021>
T TD 1 KEAMANAN Tiket Penumpang √ Tanda Pengenal Bagasi √ Lampu Tanda Bahaya √ Daftar Penumpang (Manifes) √ Tanda Pengenal Awak Kendaraan √ Informasi Gangguan Keamanan √ Informasi Trayek Dan Identitas Kendaraan √ 2 KESELAMATAN Kondisi Fisik Pengemudi √ Kompetensi Pengemudi √ Jam Istirahat Pengemudi √ Lampu Senter √ Alat Pemecah Kaca √ Alat Pemadam Api Ringan (APAR) √ Fasilitas Kesehatan √ Buku Panduan Penumpang √ Pintu Darurat √ Pintu Masuk Dan Keluar Penumpang √ Ban √ Rel Gorden Dijendela √ Alat Pembatas Kecepatan √ Pegangan Tangan (Hand Grip) √ Pintu Pengemudi Sekurang Kurangnya Bus Sedang √ Kelistrikan Untuk Audio Visual (SNI) √ Sabuk Keselamatan penumpang √ Fasilitas Penyimpan Dan Pemelihara Bus √ Pengecekan Terhadap Kendaraan √ Asuransi Kecelakaan √ 3 KENYAMANAN KAPASITAS ANGKUT 100 % √ FASILITAS UTAMA - Tempat Duduk √ - Nomor Tempat Duduk √ - Fasilitas Sirkulasi Udara √ - Rak Bagasi √ - Bagasi Bawah √ - Fasilitas Kebersihan √ FASILITAS TAMBAHAN - Kaca Film √ - Sarana Visual Audio Di Ruang Penumpang √ - Gorden √ - Pengatur Suhu √ - Reclinic Seat √ - Larangan Merokok √ Keterangan :
ISSN: 1829-7935 (Print)
T = Terpenuhi TD =

## Tidak Terpenuhi
Berdasarkan  tabel  diatas  pengimplementasian  standar  pelayanan  minimal  bus AKAP  perihal  keamanan,  keselamatan  dan  kenyamanan  masih  banyak  hal-hal  yang belum  terpenuhi,  fakta  tersebut  sesuai  dengan  apa  yang  telah  ditemukan  dilapangan berdasarkan  hasil  observasi  maupun  wawancara.  Seperti  halnya  perihal  kenyamanan kapasitas  penumpang  yang  mana  diatur  dalam  Permenhub  No  98  Tahun  2013  yakni 100%  sesuai  jumlah  kapasitas  angkut  kendaraan,  akan  tetapi  faktanya  juga  masih ditemukan  pernumpang  yang  berdiri  dan  berdesakan  didalam  bus.  Tidak  hanya  itu dalam hal keselamatan sudah diatur perihal alat pembatas kecepatan, akan tetapi fakta dilapangan  juga  masih  banyaknya  bus  yang  kebut-kebutan  disaat  mengangkut penumpang.
Berdasarkan fakta diatas jika ditinjau langkah yang dilakukan oleh UPTD terminal purabaya yakni dengan memberikan Tilang, hal tersebut juga sesuai dengan apa yang diberikan keterangan oleh Dinas Perhubungan Surabaya. Jika ditinjau dari aspek hukum yang  mengatur  Permenhub  No  98  Tahun  2013  bahwasanya  pemberian  sanksi  yakni Pasal 8 ayat (2) yakni sanksi administratif yang diantaranya :
a. peringatan tertulis,
b. pembekuan izin, dan
c. pencabutan izin.
Pengawasan yang dilakukan Dinas Perhungan kota  Surabaya  pengawasan secara berkala dengan UPTD terminal purabaya, dalam wawancara Ali mustofa menjelaskan pengawasan  secara  langsung  diterminal  purabaya,  dan  dalam  hal  pengawasan diterminal dilakukan oleh PPNS (penyidik pegawai negeri sipil). Dan terkait waktunya dari operasi gabungan tersebut dilakukan sewaktu-waktu, hal tersebut agar pengawasan berjalan efektif dan sesuai fakta yang ada dilapangan.
Berdasarkan fakta yang sudah dipahami dalam penelitian ini bahwa konsep negara kesejahteraan  tidak  hanya  mencakup  gambaran  tentang  cara  menyelenggarakan kesejahteraan  atau  pelayanan  sosial.  Tetapi  juga  merupakan  konsep  normatif  atau sistem  pendekatan  ideal  yang  menekankan  bahwa  setiap  orang  harus  memperoleh pelayanan publik sebagai haknya. 23 Karena itulah Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang  Pelayanan  Publik  dirumuskan,  hal  tersebut  sebagai  bentuk  konsep  normatif yang menekankan penyelenggaraan pelayanan publik sebagai bentuk penekanan bahwa setiap  orang  harus  memperoleh  pelayanan  publik  sebagai  haknya  dan  juga  sebagai perwujudan  kesejahteraan  masyarakat.  Pemberian  pelayanan  publik  secara  cepat  dan tepat diera informasi dan globalisasi yang berubah begitu cepat ini sangat diperlukan.
Jika tidak, akan terjadi gejolak sosial.
Berdasarkan penjelasan diatas proses pengimplementasian kebijakan ditinjau dari teori administrasi publik perlu dipahami telah terjadi pergeseran paradigma pelayanan publik dari model administrasi publik tradisional (old public administration) ke model manajemen  public  baru (new  public  management) ,  dan  akhirnya  menuju  ke  model pelayanan  publik  baru (new  public  service) .    Sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh Janet Denhardt & Robert Denhardt salah satu konsep yang baik digunakan yakni konsep
23 Nuriyanto Nuriyanto, Op.Cit , hlm.432
pelayanan publik baru ( new public service) (NPS). Dalam konsep ini peran pemerintah adalah  melayani  dan  posisi  publik  bukan  lagi  sekadar  klien,  konstituen  ataupun pelanggan, tetapi  lebih sebagai warga negara (citizen). Materi pelayanan publik  lahir dari  apa  yang  menjadi  kebutuhan  publik,  sedangkan  bentuk  dan  pelaksanaan pelayanaan publik merupakan hasil kesepakatan antara stakeholder. 24
Dapat dipahami dalam penerapan standar pelayanan minimal aspek yang terpenting adalah  kepuasan  masyarakat  atas  kesesuaian  standar  pelayanan  yang  diatur  dalam peraturan perundang-undangan. Konsep tersebut digunakan sebagai bentuk perwujudan kesejahteraan  umum  dalam  mewujudkan  negara  kesejahteraan  sebagaimana  dicita- citakan  dalam  pembukaan  UUD  1945  alenia  ke  4,  yang  mana  dalam  prosesnya seharusnya  pemerintah  sebagai  pelayan  dan  publik  atau  masyarakat  sebagai  warga negara  sehingga  dasar  motivasi  yang  digunakan  yakni  pelayanan  publik  sebagai kepentingan masyarakat.

## Efektifitas Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bus Antar Kota Antar Provinsi
Dalam  implementasi  kebijakan  standar  pelayanan  minimal  bus  AKAP  terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, terutama efektifitas dalam penerapannya, karena dengan  demikian  pemberian  kepastian  hukum  kepada  masyarakat  bisa  terwujud. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia efektif berarti dapat membuahkan hasil, mulai berlaku,  ada  pengaruh/  akibat/  efeknya.  Efektivitas  bisa  juga  diartikan  sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan.
Menurut  Martani  dan  Lubis  menyatakan  “efektifitas  merupakan  unsur  pokok aktivitas untuk mencapai tujuan atau sasaran yang ditentukan sebelumnya”. Maka dari itu, efektivitas sebagai konsep yang sangat penting karena menjadi ukuran keberhasilan dalam mencapai tujuannya. 25
Berdasarkan pengimplementasian kebijakan standar pelayanan minimal bus AKAP diterminal  Purabaya  efektifitas  dapat  dilihak  dari  beberapa  variable,  diantaranya menurut  pendapat  dari  Martani  dan  Lubis,  menyebutkan  3  pendekatan  utama  dalam pengukuran efektifitas yakni pendekatan sasaran, pendekatan sumber, dan pendekatan proses.

## Efektifitas berdasarkan pendekatan Output
Pendekatan  ini  menitikberatkan  pada  pengukuran  efektivitas  aspek output yakni aspek  keberhasilan  dalam  mewujudkan  kebijakan  yang  direncanakan.  oleh  karena  itu untuk  mendapatkan  informasi  terkait  keberhasilan  atau output dari  penerapan  standar pelayanan  minimal  bus  AKAP,  maka  dilakukan  wawancara  dengan  penumpang  bus AKAP  diterminal  purabaya.  Dalam  wawancara  tersebut  ketika  ditanya  perihal kenyamanan bus AKAP, Mahfud fathoni mengatakan yakni
“Keluhan  selama  ini  yakni  saya  sering  menjumpai  bus  yang  ugal-ugalan  berebut penumpang, dan juga saya sering tidak mendapatkan tempat duduk. kadang juga saya sering menjumpai penumpang yang justru duduk di dashbor sebelah supir, menurut saya  itu  sangat  tidak  nyaman  dan  aman  mas.  Karena  jika  terjadi  kecelakaan
24 Puspitosari, Khalikussabir, and Kurniawan, Op.cit, hlm.56
25 Riska  Firdaus,  ‘Efektivitas  Pelayanan  Administrasi  Di  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  (Rsud)  I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur’, Journal I La Galigo: Public Administration Journal, 2.2 (2019), hlm.61

## membahayakan penumpang”. 26
Menanggapi  hal  itu  Ali  mustofa  selaku  sub  koordinator  bidang  lalulintas  dan angkutan  jalan  Dinas  Perhubungan  kota  Surabaya,  berpendapat  bahwa Overload penumpang  diperbolehkan  hanya  jarak  dekat,  hal  tersebut  dilakukan  agar  tidak  terjadi penumpukan  penumpang  diterminal,  Keadaan  dimana overload penumpang  dapat dillakukan jika jumlah kendaraan tidak mampu memenuhi kebutuhan jumlah penumpang. Jika  sesuai  aturan  pengambilan  penumpang  yakni  100%  dari  kapasitas  angkut, Kelonggaran kebijakan tersebut untuk memenuhi kebutuhan transportasi yang tinggi pada hari-hari  besar.  Pendapat  kepala  UPTD  terminal  Purabaya  Imam  Hidayat  perihal overload/ kelebihan  muatan  penumpang  bahwasanya  jika  didalam  terminal  akan  ada tindakan  peneguran  oleh  petugas  pengawas  jika  ditemukan  penumpukan (overload) penumpang didalam bus.
Tabel 3. Hasil Wawancara Dan Kuisioner Kepada Narasumber Perihal Kenyamanan
JENIS INDIKATOR TERPENUHI  PRESENTASE Kenyamanan KAPASITAS ANGKUT 100% 6 30% FASILITAS UTAMA tempat duduk 16 80% nomor tempat duduk 4 20% fasilitas sirkulasi udara 13 65% rak bagasi 12 60% bagasi bawah 15 75% fasilitas kebersihan 5 25% FASILITAS TAMBAHAN kaca film 11 55% sarana visual audio di ruang penumpang 15 75% pengatur suhu 11 55% larangan merokok 13 65%

## DATA DIPEROLEH DARI 20 RESPONDEN
Permenhub  No.  98  Tahun  2013  diatur  100%  sesuai  dengan  kapasitas  bus  yang beroperasi.  Sebagaimana  dijelaskan  bahwa  kapasitas  angkut  100%  bertujuan  untuk menghindari  situasi  berdesakan  sehingga  terdapat  ruang  gerak  yang  nyaman  bagi penumpang  pada  saat  berdiri  maupun  duduk.  Akan  tetapi  fakta  yang  didapat  justru sebaliknya, penumpang justru berdesakan dan diperparah terdapat yang duduk bukan pada tempat yang semestinya.
UU Pelayanan Publik 25/2009 menegaskan bahwasannya dalam pasal 18 huruf i bahwa masyarakat sebagai penerima pelayanan berhak atas pelayanan yang berkualitas sesuai  dengan  asas  dan  tujuan  pelayanan,  maka  dari  itu  seharusnya  apa  yang  sudah direncanakan  dalam  standar  pelayanan  yang  sudah  disepakati  harus  diterima  oleh masyarakat.  Sebagaimana  kewajiban  dari  penyelenggara  pelayanan  pasal  15  huruf  f bahwasannya  penyelenggara  wajib  melaksanakan  pelayanan  sesuai  dengan  standar pelayanan.
26 Disarikan dari hasil wawancara dengan; Mahfud fathoni; penumpang bus AKAP; 10 april 2022
ISSN: 1829-7935 (Print)
Berdasarkan penjelasan diatas dan yang diatur oleh standar pelayanan minimal bus AKAP maupun UU Pelayanan Publik 25/2009, maka dapat dikatakan apa yang dialami dimasyarakat tidak sesuai dengan apa yang direncanakan. dimana baik penyelenggara, dan  pelaksana  kebijakan  tidak  memnuhi  hak-hak  masyarakat  terkait  apa  yang  sudah diatur  dalam  perundang-undangan.  Maka  dari  itu  jika  diukur  dari  pendekatan output maka penerapan standar pelayanan minimal masih belum dikatakan efektif.

## Efektifitas Berdasarkan Pendekatan Process
Berdasarkan pendekatan pengukuran efektivitas kebijakan yang selanjutnya yakni digunakan  pendekatan  berdasarkan  proses,  pendekatan  ini  menekankan  pada  aspek internal organisasi publik artinya, dengan mempertimbangkan efektivitas pelaksanaan program dari seluruh kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi. Maka dari itu dalam  Pengimplementasian  kebijakan  dengan  pendekatan  proses  tersebut  maka dibutuhkan hal terkait informasi kebijakan itu sendiri, karena antara peyelenggara dan pelaksana  kebijakan  harus  saling  mengerti  tentang  apa  yang  harus  dilakukan  dalam menjalankan kebijakan tersebut.
Fakta  yang  terjadi  dilapangan  terkait  komunikasi  yang  dilakukan  oleh penyelenggara  kebijakan  kepada  pelaksana  dan  penerima  kebijakan  yakni  dengan memberikan  sosialisasi  secara  langsung,  yang  mana  hal-hal  yang  dilakukan  yakni dengan  surat  menyurat  maupun  dengan  program-program  sosialisasi  lainnya.  Dinas perhubungan  Surabaya,  Ali  mustofa  menjelaskan  untuk  pembinaan  kepada  supir maupun  kru  bus  tidak  dilakukan  secara  langsung,  hal  tersebut  dilakukan  agar  tidak menganggu jam kerja kru bus yang sedang bertugas di terminal purabaya, untuk upaya peningkatan  kualitas  pelayanan  transportasi,  dinas  perhubungan  Surabaya  memiliki program yakni event atau lomba untuk kru bus yang patuh dan tidak melanggar aturan yang ditetapkan, yang mana selanjutnya akan diberikan hadiah tersendiri. Ali mustofa menambahkan  untuk  pemberian  sosialisasi  kepada  masyarakat  terkait  standar pelayanan  minimal  hanya  sebatas  penerapan  tarif  perjalanan  dimana  hal  tersebut dilakukan  dengan  memberikan  batas  atas  maupun  batas  bawah  tarif  yang  ditempel didalam  bus.  Kepala  UPTD  terminal  purabaya  Imam  hidayat  menambahkan bahwasannya “Dalam melakukan sosialisasi kebijakan dilakukan dengan proses surat menyurat secara langsung ke perusahaan dan juga biasanya dilakukan koordinasi dari berbagai  pihak  PO  otobus  yang  selanjutnya  diberi  pembinaan  untuk  disampaikan kepada perusahan dan kru bus yang bertugas.” 27
Mahfud  Fathoni  selaku  penumpang  bus  AKAP  yang  melakukan  singgah  di terminal  Purabaya  dari  banyuwangi  ke  Jombang  ketika  ditanya  pengetahuan  standar pelayanan  bus  mengatakan  “kurang  mengerti,  yang  saya  tau  hanya  informasi  arah tujuan trayek bus dan tarif bus yang akan saya tumpangi. Selebihnya saya tidak pernah membacanya” 28 . Hal tersebut sesuai dengan beberapa narasumber yang diwawancarai dalam  penelitian  ini,  yang  mana  dari  20  narasumber  belum  ada  sama  sekali  yang mengetahui bahwasanya pengaturan standar pelayanan minimal bus AKAP.
Fakta  tersebut  berdasarkan  hasil  observasi  disekitar  terminal  Purabaya  memang benar  adanya,  bahwasannya  disekeliling  terminal  tidak  ditemukan  informasi  perihal
27 Disarikan  dari  hasil  wawancara  dengan;  Imam  hidayat;  kepala  UPTD  terminal  Purabaya;  31 maret 2022
28 Disarikan dari hasil wawancara dengan; Mahfud fathoni; penumpang bus AKAP; 10 april 2022
ISSN: 1829-7935 (Print)
standar  pelayanan  yang  diperoleh  oleh  masyarakat,  akan  tetapi  yang  ditemui  yakni perihal  informasi  trayek  baik  arah  tujuan  maupun  loket  pembelian  tiket  penumpang. Seharusnya standar pelayanan minimal dipublikasikan ke masyarakat luas karena hal tersebut  merupakan  pendekatan  proses  yang  mana  dilakukan  sesuai  dengan  prosedur pelayanan  yang  diatur  oleh  Undang-Undang,  hal  demikian  sesuai  dengan  beberapa kewajiban  penyelenggara  pelayanan  publik  sesuai  dengan  Undang-Undang  No.  25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.
Berdasarkan  beberapa  kewajiban  penyelenggara  pelayanan  publik  yang  diatur dalam Undang-Undang No. 25  Tahun 2009 tentang pelayanan publik yakni pasal 15 huruf a yakni menyusun dan menetapkan standar pelayanan, huruf b yakni menyusun, menetapkan dan mepublikasikan maklumat pelayanan. Hal tersebut demi memberikan kepastian  hukum  kepada  masyarakat  sesuai  dengan  asas-asas  pelayanan  publik.  UU Pelayanan  Publik  25/2009  mewajibkan  penyelenggaraan  pelayanan  publik  untuk memberikan sistem informasi pelayanan publik. Yang mana hal tersebut diatur dalam pasal 23 ayat (4) penyelenggara berkewajiban mengelola sistem informasi yang terdiri atas sistem elektronik maupun non elektronik sekurang-kurangnya diantaranya yakni dalam huruf c. Standar pelayanan dan huruf d. Maklumat pelayanan.
Berdasarkan  apa  yang  sudah  diatur,  maka  seharusnya  isi  dari  standar  pelayanan dapat  ditemukan  secara  mudah,  luas  dan  jelas  baik  secara  elektronik  maupun  non elektronik. Akan tetapi fakta yang ada dilapangan masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui dari isi standar pelayanan minimal bus AKAP. Yang dilakukan oleh dinas perhubungan surabaya dan UPTD terminal Purabaya terkait sosialisasi dan peningkatan pelayanan tidak spesifik terkait pengaturan standar pelayanan. sehingga dapat dikatakan dalam pendekatan proses pengimplementasian standar pelayanan minimal bus AKAP belum dikatakan efektif.

## Efektifitas Berdasarkan Pendakatan Input
Pendekatan yang selanjutnya yakni dengan pendekatan sumber, hal itu merupakan pendekatan ini mengukur efektivitas dari sisi input . Berdasarkan data yang diperoleh bahwasannya masih ada pelanggaran laik jalan yang dilakukan oleh bus AKAP trayek Yogyakarta  ke  Surabaya,  maka  dengan  demikian  masih  perlunya  evaluasi  terkait kinerja bus AKAP Yogyakarta ke Surabaya guna untuk bereaksi serta menyesuaikan diri  dengan  kondisi  dilapangan,  sehingga  kedepannya  penerapan  standar  pelayanan minimal  bus  AKAP  dapat  berjalan  dengan  baik.  Hal  tersebut  merupakan  bentuk efektivitas  dilihat  dari  sisi input ,  dengan  mengukur  keberhasilan  organisasi  publik dalam  mendapatkan  sumber-sumber  yang  dibutuhkan,  kemampuan  memanfaatkan lingkungan,  menginterpretasikan  lingkungan,  kemampuan  memelihara  kegiatan organisasi  dan  kemampuan  untuk  bereaksi  serta  menyesuaikan  diri  dengan lingkungan. 29
UPTD  terminal  purabaya  maupun  Dinas  Perhubungan  kota  Surabaya  ketika diwawancarai  memberikan  keterangan  bahwasannya  evaluasi  terhadap  kinerja pelayanan masyarakat, yang mana evaluasi selalu dilakukan dalam jangka waktu satu hingga dua bulan sekali. Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan tersebut baik UPTD terminal  Purabaya  maupun  Dinas  perhubungan  kota  Surabaya  membuka  berbagai upaya,  yang  diantaranya  yakni  membuka  laporan  aduan  masyarakat  dan  kotak  saran
29 Firdaus, Loc.Cit.
disekitar terminal Purabaya.
Imam hidayat memberikan penjelasan bahwasannya “Terkait laporan pelanggran dan ketidaksesuaian pelayanan, petugas terminal purabaya membuka kotak saran atau kotak  laporan  dengan  dibarengi  informasi  yang  akurat  seperti  nomor  tiket,  foto pelanggaran  dan  detil  bus  yang  melanggar,  yang  selanjutnya  akan  dilakukan penindakan.” 30
Senada  dengan  pendapat  dari  UPTD  terminal  Purabaya  Ali  mustofa  selaku  sub koordinator  bidang  lalulintas  dan  angkutan  jalan  berpendapat  bahwasannya,  “Dalam penerapannya  jika  ditemukan  pelanggaran  terkait  penerapan  standar  pelayanan minimal,  dinas  perhubungn  Surabaya  tetap  membuka  laporan  keluhan  masyarakat  di web keluhan warga Surabaya.” 31
Beberapa  hal  yang  diterapkan  oleh  UPTD  terminal  Purabaya  dan  Dinas Perhubungan Surabaya sebagaimana dari wawancara diatas bahwasanya menyediakan berbagai  bentuk  layanan  aduan  baik  dari  non  elektronik  yakni  kotak  saran  disekitar terminal purabaya, dan juga elektronik yang ada di website aduan warga suarabaya. Hal tersebut  merupakan  perwujudan  sistem  informasi  pengelolaan  pengaduan  yang dilakukan dalam penyelenggaraan palayanan publik.
Sebagaimana  diketahui  bahwa  UU  Pelayanan  Publik  25/2009  mendefinisikan dalam pasal 23 ayat (4) penyelenggara berkewajiban mengelola sistem informasi yang terdiri  atas  sistem  elektronik  maupun  non  elektronik  huruf  e  yakni  pengelolaan pengaduan.  Berdasarkan itu jika ditinjau dari hak masyarakat yang diatur dalam UU Pelayanan  Publik  25/2009  tersebut  maka  dapat  dikatakan  bentuk  pengelolaan  aduan merupakan  perwujudan  dari  pasal  18  huruf  e  yang  mana  masyarakat  berhak memberitahukan  kepada  pimpinan  penyelenggara  untuk  memperbaiki  pelayanan apabila  pelayanan  tidak  sesuai  dengan  standar  pelayanan.  Dan  pasal  15  huruf  h merupakan kewajiban penyelenggara untuk memberikan pertanggungjawaban terhadap pelayanan yang dilaksanakan.
Peran serta masyarakat sendiri diatur dalam UU Pelayanan Publik 25/2009 Pasal 39  ayat  (1)  yakni  peran  serta  masyarakat  dalam  penyelenggaraan  pelayanan  publik dimulai  sejak  penyusunan  standar  pelayanan  sampai  dengan  evaluasi  dan  pemberian penghargaan.  Lebih  lanjut  Peraturan  Pemerintah  No.  96  Tahun  2012  tentang pelaksanaan  UU  Pelayanan  Publik  25/2009  dalam  pasal  43  mengatur  bahwa pengikutsertaan masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi diwujudkan dalam bentuk Pengawasan  dan  evaluasi  pelaksanaan  standar  pelayanan,  Pengawasan  terhadap penerapan kebijakan, dan Pengawasan terhadap pengenaan sanksi.
Berdasarkan  pemaparan  diatas  dapat  dipahami  pendekatan  sumber input dalam bentuk  evaluasi  terhadap  kinerja  pelayanan  diatas  bertujuan  sebagai  reaksi  atas pelayanan  yang  diberikan  kepada  masyarakat,  tujuannya  agar  pelayanan  terhadap masyarakat  selalu  dalam  kondisi  prima.  Sehingga  dapat  dipahami  indikator  yang digunakan dalam penerapan efektifitas kebijakan yakni pendekatan input dapat berjalan
30 Disarikan  dari  hasil  wawancara  dengan;  Imam  hidayat;  kepala  UPTD  terminal  Purabaya;  31 maret 2022
31 Disarikan  dari  hasil  wawancara  dengan;  Ali  mustofa;  sub  koordinator  bidang  lalulintas  dan angkutan jalan dinas perhubungan Surabaya; 31 maret 2022
dan dikatakan efektif.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian, implementasi standar pelayanan minimal di terminal Purabaya diterapkan dengan beberapa komponen lainya, yakni izin trayek, uji kelaikkan kendaraan  bermotor  (KIR)  dan  KPS  (kartu  pengawasan),  sebagaimana  kewajiban angkutan dan perusahaan angkutan yang diatur dalam Permenhub 15 tahun 2015. Hasil penelitian memberikan beberapa gambaran bahwasannya komponen standar pelayanan yang belum terpenuhi diantaranya :
a. Keamanan : Tanda Pengenal Bagasi, dan Daftar Penumpang (Manifest)
b. Keselamatan  :  Buku  Panduan  Penumpang,  Alat  Pembatas  Kecepatan,  Sabuk Keselamatan penumpang.
c. Kenyamanan : Kapasitas Angkut, Nomor Tempat duduk, dan Fasilitas Kebersihan. Berdasarkan pengimplementasian kebijakan standar pelayanan minimal bus AKAP diterminal  Purabaya,  efektivitas  dalam  penerapannya  ditinjau  dari  beberapa pendekatan,  yang  diantaranya  yakni  pendekatan  sasaran,  pendekatan  sumber,  dan pendekatan proses.
a. Pendekatan sasaran (output) yakni penerapan kebijakan ditinjau dari output dengan mengukur keberhasilan organisasi publik dalam  mencapai tingkatan output yang direncanakan maka dapat dikatakan masih kurang berjalan efektif.
b. Pendekatan proses (process) , berdasarkan apa yang sudah diatur, maka seharusnya isi dari standar pelayanan dapat ditemukan secara mudah, luas dan jelas baik secara elektronik maupun non elektronik. Akan tetapi fakta yang ada dilapangan  masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui dari isi standar pelayanan minimal bus AKAP.  sehingga  dapat  dikatakan  dalam  pendekatan  proses  belum  dikatakan efektif.
c. Pendekatan sumber, berdasarkan yang dapat dipahami pendekatan sumber (input) dalam  bentuk  evaluasi  terhadap  kinerja  pelayanan,  tujuannya  agar  pelayanan terhadap  masyarakat  selalu  dalam  kondisi  prima.  Sehingga  dapat  dipahami indikator input dapat berjalan dan dikatakan efektif.

## DAFTAR PUSTAKA
Alfitri, ‘Ideologi Welfare State Dalam Dasar Negara Indonesia’, Jurnal Konstitusi, 9 No 3.Konstitusi (2012), 454
Arisandi, Yogi, Harnen Sulistio, and Achmad Wicaksono, ‘Kajian Kinerja Keselamatan Bus Antar Kota Dalam Provinsi Di Jawa Timur’, Rekayasa Sipil, 9.1 (2015), 54–63
Basuki, Imam, ‘Manfaat Standarisasi Kinerja Angkutan Perkotaan’, Jurnal Transportasi, 8.1 (2008), 57–66
Firdaus,  Riska,  ‘Efektivitas  Pelayanan  Administrasi  Di  Rumah  Sakit  Umum  Daerah (Rsud)  I  Lagaligo  Kabupaten  Luwu  Timur’,  Journal  I  La  Galigo:  Public Administration Journal, 2.2 (2019), 61–71
Maulidiah,  Sri,  ‘Pelayanan  Publik,  Pelayanan  Terpadu  Administrasi  Kecamatan

## (PATEN)’ (CV. Indra Prahasta, 2014)
Muhaimin, METODE PENELITIAN HUKUM (Mataram University Press, 2009)
Mursyidah, Lailul, and Ilmi Usrotin Choiriyah., MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK (UMSIDA
Press, 2019)
<https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=jurnal+artikel+ilmi ah&btnG=>
Ni Ketut Riani, ‘STRATEGI PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK’, 1.11 (2021), 6 Nurdjanah,  Nunuj,  and  Reni  Puspitasari,  ‘Faktor  Yang  Berpengaruh  Terhadap Konsentrasi  Pengemudi’,  Warta  Penelitian  Perhubungan,  29.1  (2017),  141 <https://doi.org/10.25104/warlit.v29i1.318>
Nuriyanto,  Nuriyanto,  ‘Penyelenggaraan  Pelayanan  PublikDi  Indonesia,  Sudahkah Berlandaskan Konsep “Welfare State”?’, Jurnal Konstitusi, 11.3 (2014), 428–53
Puspitosari,  Hesti,  Khalikussabir,  and  Luthfi  J.  Kurniawan,  Filosofi  Pelayanan  Publik (Malang: Setara Press, 2012)
Silvia,  Febi,  ‘Pelayanan  Prima  Dan  Kepuasan  Pelanggan  Di  Kantor  Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Makassar II’ (FIS, 2018)
Sutopo, J K, ‘Pentingnya Tata Informasi Tentang Pelayanan Publik Bagi Masyarakat’, Journal of Rural and Development, 5.1 (2014)
Tachjan,  H,  Dede  Mariana,  and  Caroline  Paskarina,  Implementasi  Kebijakan  Publik (AIPI, 2006)
Winandi, Woro, Moh. Fadli, Jazim Hamidi, Retnowati, and Tutiek Suwardi, Manajemen Penyelenggaraan  Angkutan  Umum  Pada  Pengemudi  Kendaraan  Angkutan  Umum (Narotama University Press, 2017)