PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 07, Nomor 01, Januari-Juni 2021, Halaman 127- 141 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar

## PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DALAM MENGATUR TATA CARA JUAL BELI YANG ADIL
(The Perspective of Shariah Law to Govern the Fairness Trade Procedures)

## Mahipal
Fakultas Hukum Universitas Pakuan Jalan Pakuan No. 1 Bogor 16143 E-mail : mahipal@unpak.ac.id Naskah diterima : 20/05/2021, revisi : 29/05/2021, disetujui 20/06/2021

## ABSTRAK
Produsen dan konsumen merupakan komponen penting dalam sistem pasar dan keberadaan  keduanya  dapat  membawa  dampak  positif  sekaligus  negatif  pada perekonomian secara global.  Perlindungan terhadap  adanya keseimbangan hak- hak  produsen  dan  konsumen  sangat  diperlukan  agar  keduanya  dapat  terlindung dari  berbuat  atau  mendapatkan  perbuatan  negatif  yang  akan  berdampak  pada sistem perekonomian.  Hukum ekonomi Islam dalam hal ini hadir untuk memberikan jawaban atas upaya pengaturan tata cara jual beli yang adil menurut pandangan Islam. Terdapat dua hal utama dalam penerapan hukum Islam dalam mengatur tata cara jual beli secara adil dan proporsional, diantaranya adalah melalui terciptanya suatu sistem perdagangan yang dibangun atas dasar-dasar hukum ekonomi Islam, yaitu  (i)  mengikuti  prinsip  dasar  jual  beli  menurut  Islam  dan  (ii)  terpenuhinya syarat sah transaksi/jual beli. Prinsip dasar jual beli  menurut  Islam diantaranya adalah (i) hukum asal setiap perniagaan adalah halal, (ii) memudahkan orang lain, (iii) kejelasan status, (iv) tidak merugikan masyarakat banyak, (v) kejujuran, (vi) niat seseorang mempengaruhi hukum transaksi, dan (vii) peran adat istiadat dalam perniagaan.    Adapun  syarat  sahnya  transaksi/jual  beli  diantaranya  adalah  (i) adanya  ijab  dan  qabul,  (ii)  adanya  dasar  suka  sama  suka,  (iii)  akad  jual  beli dilakukan  oleh  orang  yang  dibenarkan  untuk  melakukannya,  (iv)  barang  yang diperjualbelikan  kegunaannya  halal,  (v)  yang  menjalankan  akad  jual  beli  adalah pemilik  dan  yang  mewakilinya,  (vi)  barang  yang  diperjualbelikan  dapat diserahterimakan,  (vii)  barang  yang  diperjualbelikan  telah  diketahui  oleh  kedua belah pihak, dan (viii) harga barang ditentukan dengan jelas ketika akad.
Kata Kunci : Akad, Perdangan Islam, Produsen dan Konsumen

## ABSTRACT
Producers and consumers are important components in the market system and their existence can have both positive and negative impacts on the global economy.
PALAR (Pakuan Law Review)
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar
Protection of the balance of producer and consumer rights is very necessary so that both of them can be protected from doing or getting negative actions that will have an  impact  on  the  economic  system.  Islamic  economic  law  in  this  case  is  here  to provide answers to efforts to regulate fair buying and selling procedures according to  Islamic  views.  There  are  two  main  things  in  the  application  of  Islamic  law  in regulating the procedures for buying and selling in a fair and proportional manner, including  through  the  creation  of  a  trading  system  that  is  built  on  the  basics  of Islamic economic law, namely (i) following the basic principles of buying and selling according  to  Islam  and  (ii)  )  the  fulfillment  of  the  conditions  for  a  valid transaction/sale and purchase. The basic principles of buying and selling according to  Islam  include  (i)  the  law  of  origin  of  every  business  being  halal,  (ii)  making  it easier  for  others,  (iii)  clarity  of  status,  (iv)  not  harming  the  public  at  large,  (v) honesty, (vi) one's intention to influence others. transaction law, and (vii) the role of customs  in  commerce.  The  conditions  for  the  validity  of  the  transaction/sale  and purchase  include  (i)  the  existence  of  consent  and  qabul,  (ii)  the  existence  of consensual basis, (iii) the sale and purchase contract is carried out by a person who is justified in doing so, (iv) the goods being traded are for halal use, ( v) the person who runs the sale and purchase contract is the owner and his representative, (vi) the goods being traded can be handed over, (vii) the goods being traded are known by both  parties,  and  (viii)  the  price  of  the  goods  is  clearly  determined  during  the contract.
Keywords: Akad, Islamic Trade, Producers and Consumers.

## A. PENDAHULUAN
Produsen  dan  konsumen  adalah  komponen  penting  dalam  sistem  pasar  pada umumnya (Mahipal, 2017).  Keberadaan keduanya dapat membawa dampak positif sekaligus  negatif  pada  perekonomian  secara  global.    Dampak  positif  yang ditimbulkan diantaranya adalah adanya nilai dampak ekonomi yang dirasakan oleh seluruh  komponen bangsa, baik  akibat adanya dampak ekonomi langsung seperti nilai  perdagangan,  nilai  ekonomi  berbasis  ketenagakerjaan,  maupun  dukungan sistem  logistik  langsung;  akibat  adanya  dampak  ekonomi  tidak  langsung  seperti adanya  nilai  input  produksi,  tenaga  kerja  pada  sektor  input  produksi,  maupun dukungan  sistem  logistik  tidak  langsung;  serta  adanya  permintaan  turunan  yang diakibatkan  oleh  pembelian  barang  dan  jasa  yang  dilakukan  para  pekerja  yang dihadirkan akibat adanya aktivitas pasar.  Dan tentu saja, segenap dampak ekonomi dari  adanya  aktivitas  produsen  dan  konsumen  ini  berpotensi  menghadirkan pendapatan  negara  berbasis  pajak  jual  beli  yang  nantinya  akan  berguna  bagi pembangunan nasional.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 07, Nomor 01, Januari-Juni 2021, Halaman 127- 141 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar
Dampak  negatif  keberadaan  kedua  komponen  sistem  pasar  ini  dapat  terjadi bilamana terjadi kegagalan pasar yang diakibatkan oleh salah satu atau kedua pihak melakukan  kecurangan  sehingga  menyebabkan  hancurnya  sistem  dan keseimbangan pasar yang diinginkan (Mahipal, 2017).  Kecurangan produsen dalam memberikan informasi terhadap barang kepada konsumen, baik dalam hal kualitas, kuantitas  dan  harga  tentu  saja  dapat  berdampak  pada  menurunnya  kepercayaan konsumen,  sehingga  konsumen  akan  merespon  dengan  melakukan  upaya perlindungan diri dari kecurangan yang dilakukan produsen, misalnya melakukan boikot yang menyebabkan sistem dan keseimbangan pasar menjadi terganggu dan pada  gilirannya  juga  akan  berpengaruh  pada  perekonomian  bangsa  dan pembangunan nasional.
Mahipal  (2017)  berpendapat  bahwa  perlindungan  terhadap  adanya keseimbangan hak-hak produsen dan konsumen sangat diperlukan agar keduanya dapat  terlindung  dari  berbuat  atau  mendapatkan  perbuatan  negatif  yang  akan berdampak pada sistem perekonomian.  Dalam konteks inilah tentu saja diperlukan kehadiran pemerintah melalui lembaga terkait untuk melakukan intervensi dalam konteks  pengaturan  sistem  pasar  dan  tata  kelolanya.    Pemerintah  melalui  badan legislatif dan eksekutifnya diharapkan dapat bertindak adil dan proporsional untuk menjadi penyedia jasa (service provider) dan pengatur jasa (service arranger) dalam penentuan kebijakan, monitoring dan kontrol sangat dibutuhkan untuk memitigasi sistem  pasar,  proses  dan  tata  kelola  perdagangan  secara  umum  yang  mampu memberikan perlindungan terhadap hak-hak produsen dan konsumen.
Pada  akhirnya,  Mahipal  (2017)  menyimpulkan  bahwa  hukum  ekonomi  Islam seharusnya hadir untuk memberikan jawaban atas persoalan jual beli yang adil dan proporsional untuk setiap manusia.  Kehadiran hukum ekonomi Islam dalam sistem dan tata kelola pasar dapat mengatur dengan jelas dan tegas bagaimana struktur dan fungsi  pasar  dapat  dibentuk  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  dasar  perniagaan  dan syarat-syarat sah transaksi menurut Islam.
Sebuah  perdagangan  dinilai  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  Islami  bilamana transaksi dan proses-proses terkait dalam transaksi dilakukan sesuai dengan syariah dan hukum perdagangan Islam.  Praktek-praktek perdagangan  yang belum sesuai dengan  syariat  Islam  disinyalir  masih  terjadi  di  pasar-pasar  tradisional  dan  atau bahkan  pada  pasar-pasar  modern.    Hal  ini  disebabkan  oleh  beberapa  hal  sebagai berikut:
1. Informasi yang disampaikan tidak sesuai dengan kualitas
2. Nilai barang tidak menunjukkan nilai kualitas yang ditawarkan
3. Ketidaktepatan dalam hal timbangan
4. Percampuran produk perikanan dengan produk yang diharamkan
5. Penggunaan  sarana  dan  prasarana  yang  digunakan  bersamaan  antara produk halal dengan produk yang tidak halal.
Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dikaji apakah proses jual beli telah sesuai dengan  prinsip-prinsip  syariah  dan  hukum  perdagangan  Islam,  apa  yang  menjadi
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 07, Nomor 01, Januari-Juni 2021, Halaman 127- 141 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar
kendala utama yang seringkali muncul sehingga praktek hukum perdagangan Islam tidak dapat berjalan dengan sempurna, serta adakah model implementasi  terbaik yang  perlu  diterapkan  agar  praktek  hukum  perdagangan  Islam  dapat  dijalankan dengan baik dan benar.

## B. Metode Penilitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian normatif.  Metode  penelitian  normatif  disebut  juga  sebagai  penelitian  hukum doktrinal  yang menekankan pada data sekunder yaitu  bahan-bahan   hukum yang sudah didokumentasikan. Titik berat penelitian dengan pendekatan yuridis normatif ditujukan  pada  penelitian  kepustakaan.  Penelitian  ini  lebih  banyak  mengkaji  data sekunder  dalam  bentuk  bahan-bahan  hukum  primer  bahan  hukum  sekunder  dan bahan hukum tersier. Alasan yang dapat dikemukakan karena masalah hukum yang diteliti berkaitan dengan peraturan.

## C. Pembahasan

## 1. DEFINISI JUAL BELI DAN HUKUM JUAL BELI MENURUT SYARIAT ISLAM
Secara etimologi, jual beli adalah proses tukar-menukar barang dengan barang
1 .    Kata  bay’  yang  artinya  jual  beli  termasuk  kata  bermakna  ganda  yang berseberangan, sepertinya halnya kata syiraa yang termaktub dalam QS. Yusuf ayat 20 2 dan QS. Al Baqarah ayat 102 3 .  Baik penjual dan pembeli dinamakan sebagai baa’i’un dan bayyi’un atau musytarin dan syaarin 4 .  Secara terminologi, jual beli menurut  ulama  Hanafi  adalah  tukar  menukar  maal  (barang  atau  harta)  dengan maal  yang  dilakukan  dengan  cara  tertentu.    Atau,  tukar  menukar  barang  yang bernilai dengan semacamnya dengan  cara yang sah dan khusus, yaitu ijab-qabul atau mu’aathaa’ (tanpa ijab qabul).  Dengan demikian, jual beli satu dirham dengan satu dirham tidak termasuk jual beli, karena tidak sah.  Begitu pula, jual beli seperti bangkai, debu, dan darah tidak sah, karena ia termasuk jual beli barang yang tidak disenangi 5 . Imam Nawawi dalam kitab Majmu’ mengatakan bahwa jual beli adalah
1 Az Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu,  (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 25.
2 QS. 12:20 – “Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf”.
3 QS. 2:102 “Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman (dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir), padahal Sulaiman tidak kafir (tidak mengerjakan sihir), hanya syaitan-syaitan lah yang kafir (mengerjakan sihir). Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil yaitu Harut dan Marut, sedang keduanya tidak mengajarkan (sesuatu) kepada seorangpun sebelum mengatakan: "Sesungguhnya kami hanya cobaan (bagimu), sebab itu janganlah kamu kafir." Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu, mereka dapat menceraikan antara seorang (suami) dengan isterinya. Dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudharat dengan sihirnya kepada seorangpun, kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudharat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi, sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barangsiapa yang menukarnya (kitab Allah) dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat, dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir, kalau mereka mengetahui”.
4 Az Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 25.
5 Ibid.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 07, Nomor 01, Januari-Juni 2021, Halaman 127- 141 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar
tukar  menukar  barang  dengan  barang  dengan  maksud  memberi  kepemilikan. Sedangkan  Ibnu  Qudamah  dalam  kitab  al-Mugni  menyatakan  bahwa  jual  beli didefinisikan  sebagai  tukar  menukar  barang  dengan  barang  yang  bertujuan memberi  kepemilikan  dan  menerima  hak  milik.  Oleh  karena  itu,  dapatlah disimpulkan bahwa jual beli adalah transaksi yang terdiri dari ijab dan qabul. 6
Barang seperti disebutkan oleh Imam Nawawi dan Ibnu Qudamah dalam hal ini dapat juga dikatakan sebagai harta, dimana harta didefinisikan sebagai setiap benda  yang  kemanfaatannya  halal  walau  tanpa  ada  keperluan  atau  kondisi darurat.    Dan  berdasarkan  pengertian  ini,  harta  dapat  mencakup  emas,  perak, gandum,  garam,  beras,  kendaraan,  bejana,  buku,  properti,  dan  lain  sebagainya yang kemanfaatannya halal secara syariat 7 .  Sehingga jelaslah bahwa harta yang dapat  diperjualbelikan  adalah  berupa  harta  benda  dan  jasa/kegunaan  suatu benda 8 .
Hukum jual beli dalam Islam adalah diperbolehkan (mudah) oleh Allah SWT. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT pada QS. Al Baqarah ayat 275 9 dan juga dinyatakan dalam ayat selanjutnya yaitu pada ayat 282 10 .  Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan  bahwa  QS.  2:282,  kata  muamalah  ditujukan  pada  kegiatan  yang melibatkan dua belah pihak yang melakukan transaksi utang pituang 11 .    Allah SWT juga memerintahkan hamba-hamba Nya untuk bertebaran (bermuamalah)
6 Ibid, hal. 26.
7 Arifin bin Badri, Panduan Praktis Fikih Perniagaan Islam, (Jakarta: Darul Haq, 2015), hal.44.
8 Ibid, hal.47.
9 QS. 2:275 – “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.
10 QS. 2:282 – “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi- saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi- saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.
11 Al Qur’an.  Terjemah dan Tafsir per Kata.  Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, Ringkasan Asbabun Nuzul Jalaluddin As Suyuthi, Ringkasan Hadis Bukhari Muslim.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 07, Nomor 01, Januari-Juni 2021, Halaman 127- 141 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar
di muka bumi untuk mencari karunia Allah sesuai dengan yang difirmankan Nya pada QS. Al Jumu’ah ayat 10 12 .  Karunia Allah SWT dalam hal ini dijelaskan pada ayat selanjutnya (ayat 11) 13 yaitu sebagai kegiatan perniagaan.  Dalam firman Nya yang lain Allah SWT mewajibkan manusia untuk melakukan perdagangan dengan dasar suka sama suka seperti yang tersurat pada QS. An Nisa ayat 29 14 .
Rasulullah SAW dan para sahabatnya juga melakukan perniagaan (transaksi jual beli) di pasar.  Abdurrahman bin Auf ra misalnya setelah tiba dan hijrah di Madinah,  beliau  melakukan  urusan  muamalahnya  dengan  menjual  keju  dan mentega  di  pasar  Qainuqa  secara  teratur  (berkelanjutan)  dan  dari  hasil perniagaannya  tersebut  sahabat  rasulullah  inipun  membeli  pakaian  dan menyiapkan mahar untuk pernikahannya dengan wanita Anshar.
Rasulullah  SAW  pun  menganjurkan  Abdurrahman  bin  Auf  untuk  mengadakan walimah atas pernikahan yang dilakukan walaupun hanya dengan menyembelih seekor kambing.  Hal ini tentu saja semakin menguatkan bahwa dagang adalah perbuatan sunnah dan dianjurkan untuk dilakukan sebagai salah satu alat untuk memperoleh karunia dari Allah SWT 15 .

## 2. PRINSIP DASAR JUAL BELI MENURUT ISLAM
Prinsip dasar jual beli menurut Islam diantaranya adalah (i) hukum asal setiap perniagaan  adalah  halal,  (ii)  memudahkan  orang  lain,  (iii)  kejelasan  status,  (iv) tidak  merugikan  masyarakat  banyak,  (v)  kejujuran,  (vi)  niat  seseorang mempengaruhi hukum transaksi, dan (vii) peran adat istiadat dalam perniagaan.
Para ahli fikih menggariskan satu kaidah besar, yaitu bahwa hukum asal dalam segala hal (termasuk jual beli) adalah boleh, hingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya 16 .  Artinya bahwa pada dasarnya hukum jual beli itu adalah mubah, kecuali kemudian ada dalil yang menyatakan status haramnya.  Kesepakatan para ahli fikih Islam ini tentu saja berdasarkan kepada apa yang telah difirmankan oleh Allah  SWT  dan  sesuai  dengan  tuntunan  As  Sunnah  yang  dirisalahkan  baginda rasulallah Muhammad SAW.  Sifat halal perniagaan tersebut dapat menjadi haram bilamana  kegiatan  jual  beli  yang  dilakukannya  menyelisihi  syariat  Islam,  seperti misalnya  memperjualbelikan  yang  diharapkan,  meresahkan  masyarakat,  dan membawa  kemudharatan  bagi  ummat  manusia,  terlebih  menyalahi  aturan  yang telah ditetapkan Allah SWT.
12 QS. 62:10 – “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.
13 QS. 62:11 – “Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhotbah). Katakanlah: "Apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan", dan Allah Sebaik-baik Pemberi rezki”.
14 QS. 4:29 – “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”
15 Hadis Riwayat Imam Al Bukhari No.2048 dan No.2049.  Ensiklopedia Hadist Sahih Al Bukhari 1.
16 Arifin bin Badri, Ibid, hal.49.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 07, Nomor 01, Januari-Juni 2021, Halaman 127- 141 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar
Islam sangat menghormati hak kepemilikan setiap orang atas harta benda yang telah  direzekikan  dan  Allah  karuniakan  kepadanya.    Namun,  bukan  berarti kemudian  Islam  merestui  perbuatan  semena-mena  terhadap  penggunaan  harta tersebut.    Islam  memerintahkan  manusia  untuk  senantiasa  menggunakan  harta kekayaan yang dianugerahkan kepadanya pada jalan yang disukai dan diridloi Allah SWT,  seperti  halnya  membantu  orang  lain  yang  sedang  dalam  keadaan membutuhkan dan kesusahan.  Oleh karena itu, Islam menganjurkan setiap insan perniagaan  untuk  membantu  sesama  muslim  diantaranya  dengan  menunda pembayaran  dan  menyepakatinya  pada  suatu  kurun  waktu  tertentu,  karena perbuatan tersebut dapat mendatangkan pahala besar di sisi Allah SWT.  Imbalan bagi orang yang memudahkan urusan tagihan orang yang sedang kesusahan adalah Allah memudahkan urusannya di dunia 17 .   Rasulullah SAW bersabda “semoga Allah merahmati orang yang suka mempermudah urusan ketika membeli, menjual dan menagih  haknya 18 .    Demikian  pula  dalam  sabdanya  yang  lain,  rasulullah  SAW menuturkan  dan  bahkan  mendoakan  seseorang  yang  memudahkan  urusan  atau membebaskan hutang saudara seiman yang sedang dalam kesulitan, sehingga Allah akan menghapuskan dan membebaskannya dari dosa-dosanya 19 .
Setiap  akad  dalam  kehidupan  masyarakat  pasti  memiliki  fungsi  dan konsekuensi yang berbeda-beda.  Fungsi masing-masing akad tersebut merupakan tujuan dari setiap orang yang menjalankannya 20 .  Allah SWT mewajibkan hamba- hamba Nya yang beriman untuk memenuhi akad-akad (semua perjanjian) seperti yang difirmankan Nya di dalam QS. Al Maidah ayat 1 21 .  Dalam akad jual beli dapat disepakati berbagai hal yang memang diperlukan dan penetapan kesepakatannya diikrarkan atau dituliskan dengan semangat ikhlas tanpa paksaan.
Agama Islam mengajarkan bagaimana muslim senantiasa menjadi ummat yang bersatu dan saling bahu membahu.  Firman Allah SWT dalam QS. Al Hujurat ayat 10 menegaskan bahwa sesungguhnya orang-orang mu’min itu adalah bersaudara.  Dan rasulullah  SAW  juga  bersabda  bahwa  perumpanaan  kaum  mu’minin  dalam  hal saling mencintai, saling menyayangi dan bekerjasama sesama mereka adalah bak satu tubuh.  Bilamana ada anggota tubuh yang menderita, niscaya anggota tubuh yang lainnya turut merasakan susah tidur dan demam 22 . Dengan dasar tersebut dan dalam konteks jual beli menurut syariat Islam adalah bahwa semua hal yang berkenaan dengan jual beli yang dilakukan haruslah tidak boleh menjadikan atau
17 Ibid, hal.56-57.
18 Hadis Riwayat Imam Al Bukhari No.2076, Ibid.
19 Hadis Riwayat Imam Al Bukhari No.2078, Ibid.
20 Arifin bin Badri, Ibid, hal. 61.
21 QS. 5:1 – “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 07, Nomor 01, Januari-Juni 2021, Halaman 127- 141 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar
berdampak terhadap timbulnya kesusahaan atau penderitaan bagi kaum muslimin. Beberapa hal yang harus dijaga adalah 23 :
1. tidak memperjualbelikan barang-barang yang haram,
2. (tidak  melakukan  percaloan  jual  beli  dengan  membeli  murah  barang  dari produsen primer dan menjual mahal kepada konsumen akhir,
3. tidak menimbun barang dagangan sehingga menyebabkan kelangkaan dan membuat  kesusahan  bagi  konsumen  untuk  mendapatkan  barang  dengan harga normal,
4. tidak memperjualbelikan barang-barang yang menimbulkan keresahan bagi masyarakat banyak, dan
5. tidak  melakukan  perbuatan  mendahului/melangkahi  pembelian  atau penawaran orang lain.
Syariat Islam mengajarkan kepada ummatnya untuk berbuat jujur dalam segala keadaan, walaupun secara lahiriah kejujuran itu dapat merugikan diri sendiri 24 . Kejujuran yang diajarkan oleh Islam bahkan sangat jelas untuk memenuhi prinsip keadilan bagi manusia seperti yang difirmankan oleh Allah SWT dalam QS. An Nisa ayat 135 25 .
Rasulallah Muhammad SAW bersabda bahwa penjual dan pembeli memiliki hak khiyar (memilih) selama mereka belum berpisah atau sampai mereka berpisah.  Jika mereka berdua jujur dan berterus terang, jual beli mereka akan diberkahi, dan jika mereka  menyembunyikan  aib  dan  berdusta,  keberkahan  jual  beli  mereka  akan hilang 26 .  Kecurangan dalam perniagaan sangat dilarang, dikarenakan kecurangan dalam  perniagaan  akan  menghilangkan  keberkahan  dan  menjadi  penyebab terjadinya paceklik.  Hal ini sesuai dengan firmah Allah pada QS. Al Muthaffifin ayat 1-6 27 .
Niat  seseorang  mempunyai  pengaruh  besar  pada  hukum  perbuatan  dan ucapannya,  bukan  hanya  dalam  hal  peribadatan,  melainkan  juga  dalam  hal bermuamalah  dan  juga  adat  istiadat 28 .    Segala  sesuatu  itu  tergantung  niat  dan seseorang  akan  mendapatkan  sesuatu  sesuai  dengan  apa  yang  diniatkannya.
23 Ibid, hal. 72-81.
24 Ibid, hal. 84.
25 QS. 4:135 – “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”.
26 Hadis Riwayat Imam Al Bukhari No.2079, Ibid
27 QS. 83:1-6 – “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi, Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam?”.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 07, Nomor 01, Januari-Juni 2021, Halaman 127- 141 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar
Seperti halnya seorang hamba berniat untuk berangkat ke suatu tempat, maka ia akan berusaha untuk sampai ke tempat tersebut dengan semampu yang ia lakukan. Demikian pula dengan seseorang yang berniat untuk melakukan penipuan, maka ia akan  berupaya  sebisa  yang  ia  lakukan  untuk  menipu  sesuai  dengan  apa  yang diniatkannya.  Oleh karena itu, dalam konteks jual beli juga demikian.  Bilamana seseoang  berdagang  dengan  niat  ingin  memperoleh  keuntungan,  maka  ia  akan lakukan sesuatu sebisa yang ia lakukan untuk memperoleh keuntungan tersebut.
Jika  ia  berniat  mengurangi  timbangan,  maka  ia  akan  berlaku  curang  dengan mengurangi  timbangan  sesuai  dengan  kehendaknya.    Begitu  pula  jika  ia  berniat menutupi informasi yang dimiliki agar ia mendapatkan keuntungan lebih dari hal tersebut, maka ia pun akan melakukan apa yang ia lakukan dan sesungguhnya ia telah berbuat curang dan riba.
Tradisi dan adat adalah suatu hal yang dilakukan berulang-ulang secara terus menerus hingga akhirnya melekat di pikiran dan dipahami oleh setiap orang tanpa perlu  penjabaran  dan  lainnya.    Para  ulama  menjelaskan  bahwa  Allah  SWT menurunkan syariat Islam guna merealisasikan dan memperbanyak kemaslahatan bagi  hamba  Nya,  sebagaimana  Islam  juga  diturunkan  guna  memerangi kemudharatan  dan  berusaha  meminimalkannya.    Islam  tidak  pernah mengharamkan  suatu  hal  yang  bermanfaat  bagi  ummat  manusia,  demikian sebaliknya tidak pernah memerintahkan sesuatu yang merugikan ummat manusia. Dan  prinsip  inilah  yang  membuktikan  kesempurnaan  Islam 29 .    Kebiasaan  yang berlaku di masyarakat biasanya berlaku untuk kemaslahatan dan hal-hal positif. Misalnya,  adalah  sudah  menjadi  kebiasaan,  bilamana  seseorang  membeli  barang maka  penjual  akan  menyediakan  kantong  plastik  sebagai  alat  bantu  untuk membawa barang yang dibeli oleh  konsumen.  Kehadiran kantong plastik  dalam proses dan transaksi jual beli tersebut adalah sah berdasarkan prinsip peran adat istiadat  tersebut.    Demikian  halnya  dengan  adanya  kebiasaan  pedagang  yang dengan sukarela membawakan barang pembelian konsumennya untuk diangkut ke dalam mobil, maka hal tersebut tentu di luar transaksi yang telah dilakukan.

## 3. SYARAT SAH TRANSAKSI JUAL BELI MENURUT ISLAM
Syarat  sahnya  transaksi/jual  beli  menurut  Islam  diantaranya  adalah  (i) adanya  ijab  dan  qabul,  (ii)  adanya  dasar  suka  sama  suka,  (iii)  akad  jual  beli dilakukan  oleh  orang  yang  dibenarkan  untuk  melakukannya,  (iv)  barang  yang diperjualbelikan kegunaannya halal, (v) yang menjalankan akad jual beli adalah pemilik  dan  yang  mewakilinya,  (vi)  barang  yang  diperjualbelikan  dapat diserahterimakan, (vii) barang yang diperjualbelikan telah diketahui oleh kedua belah pihak, dan (viii) harga barang ditentukan dengan jelas ketika akad.
Yang dimaksud dengan ijab adalah perkataan yang diucapkan oleh penjual, atau yang  mewakilinya,  sedangkan  qabul  adalah  perkataan  yang  diucapkan  oleh
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 07, Nomor 01, Januari-Juni 2021, Halaman 127- 141 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar
pembeli atau yang mewakilinya.  Ucapan ijab dan qabul sejatinya hanyalah bukti adanya rasa suka sama suka dalam hati, sebagaimana rasa suka sama suka juga dibuktikan  dengan  perbuatan.    Penjual  dan  pembeli  saling  menyerahkan  harta miliknya,  pembeli  menyodorkan  sejumlah  uang  dan  menerima  barang  yang diinginkan, sedangkan menyerahkan barang yang diminta pembeli dan menerima sejumlah  uang  yang  disodorkan  pembeli  sebagai  alat  pembayaran  dari  barang yang telah diserahkan 30 .  Dengan demikian, akad jual beli dapat dilakukan dengan metode  ucapan  lisan  dan  metode  perbuatan.    Metode  ucapan  lisan  dilakukan dengan  adanya  ucapan  ijab  dari  penjual  dan  qabul  dari  pembeli,  sedangkan metode  perbuatan  dilakukan  dengan  cara  saling  menyerahkan  barang  yang dimaksudkan  oleh  masing-masing  dari  yang  menjalankan  akad  jual  beli,  tanpa adanya ucapan ijab atrau qabul dari keduanya atau dari salah satunya 31 .
Kedua  belah  pihak  yang  menjalankan  jual  beli  harus  benar-benar  suka sama suka dan rela.  Penjual dan pembeli harus sama-sama rela dan menerima untuk menjalankan akad tersebut tanpa ada unsur paksaan 32 .  Hal ini didasarkan atas firman Allah pada QS. An Nisa ayat 29.   Dilarang melakukan transaksi atas dasar  rasa  sungkan  atau  segan.    Hal  ini  disebabkan  karena  perbuatan  tersebut hanya akan menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak yang lainnya, karena biasanya  harga  tidak  sesuai  dengan  harga  pasar  yang  umum  dan  berlaku  di kalangan masyarakat luas.
Terdapat beberapa kriteria terkait dengan adanya syarat akad jual beli harus dilakukan  oleh  orang  yang  dibenarkan  untuk  melakukannya.    Kriteria  tersebut diantaranya adalah 33 :
1. orang yang merdeka dan bukan seorang budak,
2. telah  akil  baligh  (cukup  umur  untuk  menikah  dan  cakap  dalam membelanjakan harta bendanya,
3. mampu membelanjakan hartanya dengan baik, dan
4. berakal sehat.
Kegunaan  barang  yang  hendak  diperjualbelikan  harus  halal  secara  syariat. Perlu  ditekankan  bahwa  maksud  kehalalan  barang  yang  merupakan  syarat halalnya suatu perniagaan ialah kehalalan yang berlaku setiap saat dan kondisi walaupun tidak dalam keadaan terpaksa.  Dengan demikian, syarat kehalalan dari barang yang diperjualbelikan dapat diperinci sebagai berikut 34 :
1. barang tersebut memiliki kegunaan/manfaat,
2. kegunaan barang tersebut dihalalkan, dan
3. kehalalan manfaat barang tersebut dalam segala keadaan dan kondisi.
30 Ibid, hal. 97-100.
31 Ibid, hal. 101. 32 Ibid. 33 Ibid, hal.104-108. 34 Ibid, hal. 108.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 07, Nomor 01, Januari-Juni 2021, Halaman 127- 141 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar
Syarat  bahwa  yang  menjalankan  akad  jual  beli  adalah  pemilik  dan  yang mewakilinya  adalah  sesuai  dengan  firman  Allah  di  dalam  QS.  An  Nisa  ayat  29. Kebatilan  yang  timbul  akibat  menggunakan  atau  memanfaatkan  atau memperjualbelikan  barang  yang  bukan  merupakan  haknya  adalah  perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT.  Rasulallah Muhammad SAW juga bersabda bahwa jangan sekali-kali kita menjual sesuatu yang tidak ada pada kita, artinya bahwa sesuatu  yang  bukan  menjadi  milik  kita  tidak  boleh  diperjualbelikan.    Adapun orang yang berhak mewakili pemilik hak/barang sesuai dengan ketentuan syariat Islam diantaranya adalah 35 :
1. perwakilan,
2. pemangku wasiat,
3. wali, dan
4. pengurus wakaf.
Barang  yang  diperjualbelikan  dapat  diserahterimakan  kepada  yang  berhak menerimanya,  Dengan demikian, masing-masing dari penjual dan pembeli dapat menerima  barang  yang  menjadi  miliknya  sebagaimana  dapat  menyerahkan barang yang ia jual atau uang pembayarannya 36 .  Apabila jual beli terjadi pada barang (benda) semacamnya, maka keduabelah pihak harus menyerahkan secara bersamaan  agar  terjadinya  persamaan  dalam  tukar-menukar  yang  diinginkan antara kedua belah pihak, sebab salah satu dari keduanya tidak lebih berhak dari yang lain 37 .
Masing-masing dari penjual dan pembeli ketika hendak mengadakan akad jual beli,  maka  harus  mengetahui  barang  yang  akan  mereka  perjualbelikan,  baik dengan cara dilihat atau disebutkan karakteristiknya atau dengan cara lainnya 38 . Nabi  SAW  melarang  memperjualbelikan  barang  dengan  cara  untung-untungan. Memperjualbelikan barang dengan cara untung-untungan akan menjadi pemicu terjadinya  perselisihan,  permusuhan  dan  kebencian  di  kalangan  masyarakat. Tidak  ada  satu  orangnya  manusia  yang  bersedia  untuk  dicurangi  terlebih bilamana kecurangan tersebut terjadi dengan cara disengaja atau direncanakan. Harga adalah suatu nilai yang ditentukan untuk menggambarkan nilai manfaat atau  kegunaan  dari  suatu  barang.    Harga  dapat  mencerminkan  apakah  barang yang diperjualbelikan memiliki kualitas dan layak dihargai dengan pantas.  Harga tentu saja harus benar-benar memberikan gambaran utuh atau nilai sebenarnya dari  suatu  barang,  bilamana  tidak  sesuai,  maka  cenderung  menghasilkan  suatu ketidakpercayaan  yang  pada  gilirannya  dapat  memicu  terjadinya  perselisihan, permusuhan  dan  kebencian  di  kalangan  masyarakat.    Oleh  karena  itu,  menjadi suatu hal yang krusial untuk menetapkan harga sesuai dengan karakteristik yang sebenarnya dari barang yang akan diperjualbelikan.
35 Ibid, hal. 127-128.
36 Ibid, hal. 141.
37 Az Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 82. 38 Arifin bin Badri, Ibid, hal. 148
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 07, Nomor 01, Januari-Juni 2021, Halaman 127- 141 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar

## 4. ETIKA JUAL BELI MENURUT ISLAM
Islam mengajarkan tentang pentingnya bermuamalah secara baik dan benar dan  menjadikan  implementasi  hukum  Islam  sebagai  rahmatan  lil’alamin  bagi seluruh  ummat  manusia.    Dalam  konteks  sistem  dan  tata  kelola  perniagaan seyogianya didasarkan atas adanya etika dalam berniaga dan atau bertransaksi jual beli.  Ada beberapa etika jual beli yang diajarkan dalam Islam, diantaranya adalah (i)  tidak  boleh  berlebihan  dalam  mengambil  keuntungan,  (ii)  berinteraksi  yang jujur, (iii) bersikap toleran dalam berinteraksi, (iv) menghindari sumpah meskipun pedagang  itu  benar,  (v)  memperbanyak  sedekah,  dan  (VI)  mencatat  hutang  dan mempersaksikannya 39 .
Penipuan dalam jual beli sangat merugikan dan termasuk ke dalam perbuatan riba dan riba adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah SWT sesuai dengan QS. Al Baqarah ayat 175.  Penipuan biasanya disebabkan oleh adanya keinginan untuk mendapatkan keuntungan yang sangat besar sehingga perbuatan itu rela dilakukan untuk  mendapatkan  kepercayaan  dari  lawan  transaksinya.    Keuntungan  dengan melakukan  penipuan  jelas-jelas  melanggar  asas  keadilan  dan  sangat  merugikan orang lain.  Oleh karena itu, penting kiranya diketahui oleh setiap insan perniagaan bahwa  etika  untuk  tidak  memperoleh  keuntungan  yang  berlebih-lebihan  harus ditanamkan dalam dirinya agar ia terhindar dari perbuatan riba yang diharamkan oleh Allah SWT.
Kejujuran  harus  menjadi  pondasi  dalam  berinteraksi  dan  bertransaksi. Kejujuran dalam interaksi ini dapat mengarah kepada kesamaan pandangan  dan informasi terhadap suatu barang yang akan dijadikan sebagai objek jual beli.  Hal ini  penting  untuk  dilakukan  agar  kedua  belah  pihak  mempunyai  informasi  yang sama  untuk  melakukan  proses  tawar  menawar  secara  adil  dan  proporsional, sehingga  kesepakatan  harga  yang  akan  terjadi  nantinya  sudah  didasarkan  atas dasar suka sama suka secara ikhlas tanpa paksaan.
Etika  dalam  berinteraksi  jual  beli  adalah  mengedepankan  sikap  toleran. Artinya, penjual dan pembeli harus dapat saling menempatkan dirinya pada sifat sopan  dan  santun  dalam  melakukan  proses  transaksi  jual  beli,  baik  dalam menentukan  (penjual)  maupun  menawar  (pembeli)  harga.    Saling  menghormati kedudukan  dan  posisi  masing-masing  sehingga  tidak  ada  diantara  keduanya merasa lebih baik dan dihinakan.  Sifat toleransi ini berlaku untuk semua kalangan suku, agama dan ras, sehingga setiap insan perniagaan harus saling menempatkan dirinya dengan ma’ruf.
Menghindarkan  diri  dari  perbuatan  bersumpah  sangat  dianjurkan  karena bersumpah dengan nama Allah dalam jual beli termasuk cobaan bagi nama Allah. Allah  SWT  melarang  hamba  Nya  untuk  bersumpah  atas  nama  Allah  dalam
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 07, Nomor 01, Januari-Juni 2021, Halaman 127- 141 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar
melakukan muamalah seperti yang difirmankan Nya pada QS. Al Baqarah ayat 224 40 .
Perbuatan sedekah adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah SWT.  Oleh karena itu, salah satu etika jual beli yang harus dimiliki oleh setiap insan perniagaan adalah memperbanyak  sedekah  karena  dengan  bersedekah,  maka  perniagaannya  akan menjadi berkah dan akibat berkah sedekah tersebut akan Allah SWT tambahkan keberkahan akan perniagaan yang dilakukannya.  Allah SWT sangat mencintai dan menyuburkan sedekah, hal ini sesuai dengan firman Allah yang disuratkan pada QS. Al Baqarah ayat 276 41 .
Etika jual beli yang juga perlu dimiliki oleh insan perniagaan adalah mencatat utang  dan  mempersaksikannya.    Setiap  transaksi  yang  dilakukan  penjual  dan pembeli dalam dalam bermuamalah yang besaran nilai transaksinya ditangguhkan pembayarannya,  maka  diwajibkan  kepada  kedua  belah  pihak  untuk  melakukan pencatatan secara jujur dan disaksikan oleh saksi dari kedua belah pihak.  Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al Baqarah ayat 282.

## D. Kesimpulan dan Saran
Produsen dan konsumen merupakan komponen penting dalam sistem pasar pada umumnya.  Keberadaan keduanya dapat membawa dampak positif sekaligus negatif pada  perekonomian  secara  global.    Oleh  karena  itu,  perlindungan  terhadap  adanya keseimbangan  hak-hak  produsen  dan  konsumen  sangat  diperlukan  agar  keduanya dapat  terlindung  dari  berbuat  atau  mendapatkan  perbuatan  negatif  yang  akan berdampak pada sistem perekonomian.  Hukum ekonomi Islam dalam hal ini hadir untuk  memberikan  jawaban  atas  upaya  perlindungan  hak-hak  produsen  dan konsumen.
Ada dua hal utama yang perlu diperhatikan agar perdagangan atau jual beli Islam dapat  diimplementasikan  secara  adil  dan  proporsional,  diantaranya  adalah  melalui terciptanya  suatu  sistem  perdagangan  yang  dibangun  atas  dasar-dasar  hukum ekonomi  Islam,  yaitu  (i)  mengikuti  prinsip  dasar  jual  beli  menurut  Islam  dan  (ii) terpenuhinya syarat sah transaksi/jual beli.
Prinsip  dasar  jual  beli  menurut  Islam  diantaranya  adalah  (i)  hukum  asal  setiap perniagaan adalah halal, (ii) memudahkan orang lain, (iii) kejelasan status, (iv) tidak merugikan  masyarakat  banyak,  (v)  kejujuran,  (vi)  niat  seseorang  mempengaruhi hukum  transaksi,  dan  (vii)  peran  adat  istiadat  dalam  perniagaan.    Adapun  syarat sahnya transaksi/jual beli diantaranya adalah (i) adanya ijab dan qabul, (ii) adanya dasar suka sama suka, (iii) akad jual beli dilakukan oleh orang yang dibenarkan untuk melakukannya,  (iv)  barang  yang  diperjualbelikan  kegunaannya  halal,  (v)  yang
40 QS. 2:224 – “Jangahlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan mengadakan ishlah di antara manusia. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.
41 QS. 2:276 – “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa”.
PALAR (Pakuan Law Review)
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar
menjalankan  akad jual beli adalah pemilik dan  yang mewakilinya, (vi) barang yang diperjualbelikan  dapat  diserahterimakan,  (vii)  barang  yang  diperjualbelikan  telah diketahui  oleh  kedua  belah  pihak,  dan  (viii)  harga  barang  ditentukan  dengan  jelas ketika akad.

## E. Ucapan Terimkasih
Alhamdulillah  puji  syukur  kehadirat  Allah  SWT  karena  berkat  Taufik,  Rahmat  dan HidayahNya  penulis  dapat  menyelesaikan  tulisan  ini,  terima  kasih  jg  disampaikan kepada Ibu Dekan Fakultas Hukum dan Bapak/ibu Struktural Fakultas Hukum. Terima kasih  disampaikan  kepada  Guru  kami  Abi  KH.  Muhammad  Husni  Thamrin Padmawijaya.  Terima  kasih  juga  disampaikan  kepada  suami  tercinta  Dr.  Yudi Wahyudin S.Pi., M.Si. atas semua arahan dan bimbingannya.

## F. Biodata Singkat Penulis
Biodata singkat Nama : Mahipal.,SH.,MH. TTL.   : Bogor, 30 Mei 1975 pekerjaan: Dosen Fakultas Hukum Universitas Pakuan
PALAR (Pakuan Law Review)
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar

## DAFTAR PUSTAKA
Al  Qur’an.    Terjemah  dan  Tafsir  Per  Kata  :  Ringkasan  Tafsir  Ibnu  Katsir,  Ringkasan Asbabun  Nuzul  Jalaluddin  As  Suyuthi  dan  Ringkasan  Hadis  Bukhari  Muslim. Bandung: Penerbit Jabal (Cetak 2010).  625 halaman.
Al Qur’an.  Digital Versi 2.0.  (Desain 2004).  http://www.alquran-digital.com.
Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail.  2011.  ENSIKLOPEDIA HADIS: Shahih al-Bukhari 1.  Jakarta: Al Mahira.  935 halaman.
Arifin bin Badri, Muhammad.  2015.  Panduan Praktis Fikih Perniagaan Islam.  Jakarta: Darul Haq.  231 halaman.
Az Zuhaili, Wahbah.  2011.  Fiqih Islam Wa Adillatuhu.  Jilid 5.  Depok: Gema Insani.  648 halaman.
Mahipal.  2016.  Menyoal Hak Perlindungan Konsumen Atas Ketersediaan Daging Halal. Artikel  Opini  Today  pada  Harian  Bogor  Today  pada  tanggal  11  Agustus  2016. Diakses  5  Januari  2017.    www.bogor-today.com/menyoal-hak-perlindungan- konsumen-atas-ketersediaan-daging-halal/.
Mahipal.    2017.    Peran  Penting  Hukum  Ekonomi  Islam  dalam  Melindungi  Hak-hak Produsen dan Konsumen.