## AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam
Journal homepage: http://journal.stiba.ac.id/indek.php/tamam
Apakah Zakat, Infak dan Sedekah dapat Menumbuhkan Kemandirian Ekonomi?
Can Zakat, Infaq and Alms Encourage Economic Independence?
Achmat Subekan a , Azwar b
a Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, BPPK, Kementerian Keuangan, Indonesia; Email: achmat.subekan@gmail.com
b Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: azwar.iskandar@gmail.com
A R T I C L E  I N F O

## A B S T R A C T
Article history: Received: 25 May 2022 Revised: 26 May 2022 Accepted: 26 May 2022 Published: 27 May 2022 This study aims to determine the effect of zakat, infaq, and alms received by mustahik on their independence in meeting their economic needs. This study uses  data  obtained  from  respondents  through  questionnaires  and  a quantitative  approach  through  the  component-based  or  variant-based Structural  Equation Modeling  (SEM) technique  with  Partial Least  Square (PLS). The results of the study show that: (1) zakat has a positive effect on mustahik's  economic  independence.  This  means  that  the  respondent's perception  of  the  zakat  received  based  on  the  measured  indicators  will encourage the birth of the respondent's economic independence; (2) infaq and  alms  have  a  significant  effect  on  mustahik's  economic  independence. This means that the respondent's perception of the infaq and alms received based  on  the  measured  indicators  will  encourage  the  birth  of  the respondent's economic independence. The government needs to give greater attention to the handling of homeless people, beggars, buskers, and street children.  Likewise,  BAZ  and  LAZ  need  to  touch  the  homeless,  beggars, buskers,  and  street  children  in  distributing  zakat,  infaq,  and  alms. Distribution  of  zakat,  infaq,  and  alms  funds  should  be  aimed  at empowerment  programs/activities  that  lead  to  increased  productivity  of mustahik. Keywords: zakat, infaq, alms, economic independence A B S T R A K Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  zakat,  infak,  dan sedekah  yang  diterima  oleh  para  mustahik  terhadap  kemandirian  mereka dalam memenuhi kebutuhan ekonominya. Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner dan pendekatan kuantitatif melalui  teknik  Pemodelan Structural  Equation  Modelling (SEM)  berbasis komponen atau varian dengan Partial Least Square (PLS). Hasil penelitian menunjukkan  bahwa:  (1)  zakat  berpengaruh  positif  terhadap  kemandirian ekonomi mustahik. Hal ini berarti bahwa persepsi responden terhadap zakat yang diterima berdasarkan indikator-indikator yang diukur, akan mendorong lahirnya  kemandirian  ekonomi  responden;  (2)  infak  dan  sedekah berpengaruh  signifikan  terhadap  kemandirian  ekonomi  mustahik.  Hal  ini berarti bahwa persepsi responden terhadap infak dan sedekah yang diterima berdasarkan  indikator-indikator  yang  diukur,  akan  mendorong  lahirnya kemandirian  ekonomi  responden. Pemerintah  perlu  memberikan  perhatian yang lebih besar terhadap penanganan gelandangan, pengemis, pengamen, dan anak jalanan. Begitu pula, BAZ dan LAZ perlu menyentuh masyarakat gelandangan,  pengemis,  pengamen,  dan  anak  jalanan  dalam  menyalurkan zakat,  infak,  dan  sedekah.  Penyaluran  dana  zakat,  infak,  dan  sedekah hendaknya ditujukan untuk program/kegiatan pemberdayaan yang mengarah pada meningkatnya produktivitas mustahik.

## How to cite:
Achmat Subekan, Azwar, “Apakah Zakat, Infak dan Sedekah dapat Menumbuhkan Kemandirian Ekonomi?”, AL- KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam 2, no. 1 (2022): 78-101. doi: 10.36701/al-khiyar.v2i1.539.

## PENDAHULUAN
Manusia menginginkan kehidupan yang bahagia, baik secara material, spiritual, individual,  maupun  sosial. 1 Dalam  ilmu  ekonomi,  kebahagiaan  dan  kebaikan  hidup tersebut  sering  disebut  sebagai welfare (kesejahteraan). 2 Kesejahteraan  yang  hendak diwujudkan  dalam  perekonomian  bukan  kesejahteraan  perseorangan,  melainkan kesejahteraan bersama. 3 Manusia merupakan makhluk sosial yang selalu berkepentingan dengan manusia lainnya dalam memenuhi kebutuhannya. Untuk itu, kesejahteraan perlu dicapai secara bersama-sama sehingga satu pihak dapat membantu pihak yang lainnya.
Seperti halnya kebanyakan negara yang ada di dunia, Indonesia juga menjadikan kesejahteraan  sebagai  tujuan  negara.  Tujuan  tersebut  seringkali  diistilahkan  dengan kehidupan  yang  adil,  makmur,  dan  sejahtera.  Walaupun  demikian,  di  Indonesia  masih dapat  dengan  mudah  dijumpai  kelompok  masyarakat  yang  kehidupannya  sangat bergantung  pada  pemberian  dan  belas  kasihan  pihak  lain,  baik  masyarakat  maupun pemerintah.  Di  kota-kota  besar,  termasuk  Makassar,  dapat  dengan  mudah  dijumpai gelandangan,  pengemis,  pengamen,  dan  anak  jalanan.  Terhadap  kelompok  masyarakat yang demikian, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi  mengamanatkan untuk melindungi dan memelihara mereka. Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”.
Perlindungan dan pemeliharaan yang dimaksudkan dalam pasal  tersebut  adalah membantu mereka untuk dapat memenuhi kebutuhan ekonominya sehingga dapat hidup layak dan tidak lagi bergantung pada pihak lain. Perlindungan dan pemeliharaan kepada mereka  sama  sekali  bukan  ditujukan  untuk  memelihara  kemiskinan  dan  keterlantaran mereka.  Amanat  konstitusi  ini  ternyata  tidak  mudah  untuk  dilaksanakan.  Hal  ini dibuktikan dengan tetap adanya kaum fakir miskin dan anak terlantar. Bahkan dari waktu ke waktu jumlah mereka cenderung mengalami peningkatan. Fenomena sosial seperti ini banyak ditemukan di kota-kota besar di Indonesia.
Sebagai  bagian  dari  anggota  masyarakat,  setiap  orang  dituntut  untuk  memiliki kepedulian  terhadap  sesamanya.  Nilai  kemanusiaan  yang  berkembang  di  masyarakat tidak  membenarkan  orang  yang  hidup  bergelimang  harta  sementara  orang  di sekelilingnya menderita kelaparan. Demikian juga terhadap kelompok masyarakat yang lemah  secara  ekonomi  seperti    para  gelandangan,  pengemis,  dan  anak  jalanan.  Orang- orang  yang kurang beruntung ini perlu mendapatkan santunan dan bantuan ekonomi yang dapat  mendorongnya keluar dari kesulitan ekonomi yang dialami.
Ekonomi Islam sebagai sistem perekonomian dalam mewujudkan kesejahteraan umat memiliki ajaran berupa zakat, infak, dan sedekah.  Ketiganya merupakan instrumen transfer  kekayaan    dari  si  kaya  kepada  si  miskin.  Secara fiqhiyah ,  zakat  merupakan pemberian dari si kaya (muzaki) kepada mustahik (delapan aṣnaf ) yang memiliki hukum wajib.  Infak  adalah  pembelanjaan  atau  pemberian  harta  untuk  kepentingan  kebaikan. 4
1 Munrokhim Misanam dkk, Ekonomi Islam (Yogyakarta: P3EI UII, 2011), h. 1.
2 Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus, Microeconomics. Terj. Nur Rosyidah dkk, Ilmu Mikro Ekonomi. (Jakarta: Media Global Edukasi, 2003), h. 470.
3 Mikhael Dua. Filsafat Ekonomi (Yogyakarta: Kanisius, 2008), h. 17-18.
4 Tim Prime Pena , Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Gita Media Press, t.th.), h. 345.
Pemberian ini misalnya ditujukan untuk pembangunan masjid, panti asuhan, membiayai kegiatan dakwah Islam, dan sebagainya. Apabila dilihat dari peruntukannya, maka infak lebih diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan sosial ataupun keagamaan (Islam). Salah satu ayat yang mendasari dianjurkannya infak adalah  Q.S. al-Baqarah/2: 261 di bawah ini.
َِّللَّٱ ِليِبَس  ِفِ ۡمَُلَََٰوۡمَأ َنوُقِفنُي َنيِذَّلٱ ُلَثَّم
ةَلُ ب ۢ نُس ِ لُك  ِفِ َلِباَنَس َعۡبَس  ۡتَتَ بۢ نَأ ٍةَّبَح ِلَثَمَك ٖ ُةَئْاِ م ةَّبَح ٖ ۗ َو َُّللَّٱ ٌميِلَع ٌعِسََٰو َُّللَّٱَو ُۚ ُءٓاَشَي نَمِل ُفِعََٰضُي

## ٢٦١
Terjemahnya:
Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di  jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan  bagi  siapa  yang  Dia  kehendaki,  dan  Allah  Mahaluas,  Maha Mengetahui.” 5
Sesuai  dengan  ayat  tersebut,  infak  dimaksudkan  untuk  kepentingan  tegaknya agama  Allah  sehingga  tidak  diberikan  kepada  masyarakat  miskin  secara  langsung. Seluruh  masyarakat  dapat  mengambil  manfaat  dari  hasil  infak,  termasuk  masyarakat miskin.  Misalnya,  masyarakat    dapat  memanfaatkan  berbagai  sarana  atau  infrastruktur yang dibiayai dari hasil infak. Infak pun dapat dimanfaatkan untuk program pengentasan kemiskinan. Sedangkan sedekah merupakan pembelanjaan harta untuk diberikan kepada orang  miskin  ataupun  kepada  orang  yang  secara  ekonomi  membutuhkan  bantuan. Sedekah  dapat  berupa  makanan,  pakaian,  uang,  ataupun  barang-barang  kebutuhan lainnya.
Kemiskinan  tidak  hanya  menyangkut  kelemahan  ekonomi  seseorang.  Di dalamnya  terdapat  beberapa  karakter  yang  menjadikan  seseorang  miskin.  Kusuma 6 menguraikan karakter kemiskinan adalah sebagai berikut:
1. Tidak  memiliki  faktor-faktor  produksi,  baik  berupa  tanah,  modal,  maupun keterampilan. Ketiadaan faktor-faktor produksi ini berdampak pada ketidakmampuan yang bersangkutan dalam menghasilkan pendapatan;
2. Tidak memiliki kemampuan  yang memungkinkan dirinya  menghasilkan pendapatan dari aset yang dimilikinya;
3. Pendidikan  yang  rendah.  Secara  umum  masyarakat  miskin  memiliki  pendapatan yang  rendah.  Untuk  memenuhi  kebutuhannya  akan  makanan  saja  mereka  merasa kesulitan, apalagi memenuhi kebutuhan akan pendidikan;
4. Sebagian  besar  masyarakat  miskin  tinggal  di  perdesaan  dan  tidak  memiliki  tanah sendiri.  Walaupun  memiliki,  tanah  tersebut  sangat  kecil/sempit  dan  tidak  mampu memenuhi kebutuhannya;
5. Sebagian  masyarakat  miskin  tinggal  di  perkotaan  dengan  tingkat  pendidikan  dan keterampilan yang terbatas/rendah sehingga mereka kesulitan untuk bersaing dengan masyarakat  pada  umumnya  dalam  meraih  pekerjaan  untuk  mendapatkan penghasilan.
5 Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahnya , (Semarang: Toha Putra Semarang, 2002), h. 55.
6 Dimas  Bagus  Wiranata  Kusuma. The  Power  of  Zakah  in  Poverty  Alleviation .  (Selangor: University Kebangsaan Malaysia, 2010), h. 8.
Ciri-ciri di atas mengarah pada satu pemahaman bahwa mereka adalah kelompok masyarakat yang memiliki banyak keterbatasan yang menyebabkan mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan ekonominya secara layak.
Kemiskinan  yang  dialami  seseorang  jauh  dari  kondisi  ideal  yang  diharapkan dalam mencapai falāḥ ataupun kesejahteraan. Masyarakat miskin berada dalam keadaan ekonomi  yang  sulit.  Walaupun  demikian,  masyarakat  miskin  masih  memiliki kemandirian  dalam  memenuhi  kebutuhan  ekonominya.  Keadaan  yang  lebih memprihatinkan  adalah  masyarakat  yang  tidak  mampu  memenuhi  kebutuhan ekonominya  secara  mandiri.  Mereka  menggantungkan  pemenuhan  kebutuhan ekonominya kepada masyarakat dengan cara mengemis atau meminta-minta.
Kota  Makassar  tidak  hanya  menghadapi  masalah  kemiskinan.  Kehidupan sebagian warga kota ini yang sangat bergantung pada belas kasihan orang lain juga harus mendapatkan  perhatian.  Gelandangan,  pengemis,  pengamen,  dan  anak  jalanan  dapat dengan  mudah  dijumpai  di  jalan-jalan  Kota  Makassar.  Dari  waktu  ke  waktu  jumlah mereka  cenderung  mengalami  peningkatan.  Para  pengemis  adalah  orang  yang menggantungkan  pemenuhan  kebutuhan  ekonominya  kepada  pihak  lain.  Rasa  iba  dan belas  kasihan  mendorong  orang  lain  untuk  memberi  mereka  uang  ataupun  kebutuhan ekonomi lainnya. Dewasa ini, status pengemis telah menjelma dengan berbagai nama dan sebutan. Sebagian mereka disebut dengan gelandangan, pengamen, ataupun anak jalanan. Dimungkinkan juga ada istilah-istilah lain untuk menyebut mereka. Ciri utama kelompok masyarakat ini adalah adanya ketergantungan yang besar terhadap pemberian dan belas kasihan pihak lain dalam memenuhi kebutuhan ekonominya.
Zakat, infak, dan sedekah sangat relevan dengan upaya pengentasan kemiskinan. Masyarakat  pengemis  yang  sangat  bergantung  pada  belas  kasihan  orang  lain  adalah bagian  dari  masyarakat  miskin,  bahkan  mereka  menunjukkan  kemiskinan  yang  amat parah. Beberapa peneliti telah meneliti pengaruh zakat terhadap pengentasan kemiskinan. Untuk itu,  peneliti tertarik  untuk  meneliti pengaruh  zakat,  infak, dan sedekah terhadap kemandirian ekonomi para penerimanya. Hal ini berbeda dengan penlitian sebelumnya karena  yang  dijadikan  variabel  tergantung  ( dependent  variable )  adalah  kemandirian ekonomi, bukan kemiskinan. Di samping itu, terdapat anggapan bahwa zakat, infak, dan sedekah  justru  melanggengkan  kemiskinan.  Misalnya,  orang  yang  tahun  kemarin menerima  zakat  beranggapan  bahwa  tahun  ini  juga  berhak  menerima  zakat  sehingga mereka tidak merasa mampu untuk mandiri dalam memenuhi kebutuhan ekonominya.
Uraian pada latar belakang di atas menunjukkan adanya ketimpangan ( gap ) antara kondisi ideal ( dassein ) dengan kondisi nyata ( dassolen ). Ketentuan dalam konstitusi dan peraturan perundangan  mestinya menjadi  arah bagi  para penyelenggaran pemerintahan dan negara. Ajaran Islam mestinya menjadi tuntunan bagi para pemeluknya. Zakat, infak, dan  sedekah  mestinya  dapat  mengurangi  kemiskinan  dan  ketergantungan  mereka terhadap  pemberian  dan  belas  kasihan  orang  lain.  Hal  terakhir  inilah  yang  merupakan masalah utama yang diangkat dalam penelitian ini.
Terdapat  beberapa  penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh  para  peneliti  mengenai zakat,  infak,  dan  sedekah  ini.  Penelitian  tentang  zakat  relatif  lebih  banyak  dilakukan daripada infak dan sedekah. Hal ini dapat dipahami mengingat zakat merupakan ajaran yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang mampu (muzaki).
Kusuma  dalam  penelitiannya  yang  berjudul  “ The  Power  of  Zakah  in  Poverty Alleviation ” mengungkapkan bahwa zakat merupakan faktor penting dan efektif dalam
memenuhi kebutuhan sosial golongan yang miskin. 7 Zakat juga  mampu mengentaskan kemiskinan  secara  signifikan.  Untuk  mencapai  efektivitas  zakat  dalam  mengatasi kemiskinan  tersebut,  beberapa  saran  yang  diberikan  dalam  penelitian  tersebut  di  atas adalah:
1. Pemerintah dan masyarakat perlu sama-sama menyosialisasikan atau mempromosikan zakat sebagai instrumen untuk mengatasi kemiskinan.
2. Peran ulama (ahli fikih) sangat diperlukan dalam menyampaikan aturan zakat yang telah dituangkan dalam Alquran dan Hadis kepada masyarakat.
3. Zakat hendaknya diadministrasikan dengan peraturan perundangan yang dikeluarkan negara sehingga dapat memberikan mandat atau kewenangan yang kuat dalam proses pembayarannya.
Shirazi 8 menemukan  bahwa  negara-negara  muslim  dengan  penghasilan masyarakat yang rendah (miskin) dapat memanfaatkan berbagai sumber daya zakat yang dimilikinya  guna  mengatasi  kemiskinan  yang  dialaminya.  Definisi  miskin  yang digunakannya  adalah  garis  kemiskinan  yang  ditetapkan  oleh    Perserikatan  Bangsa- Bangsa, yakni masyarakat yang berpenghasilan di bawah USD 1 per hari. Negara-negara muslim yang berpenghasilan rendah memiliki potensi untuk meningkatkan penghasilan penduduknya  sehingga  keluar  dari  kemiskinan  (yakni  pendapatan  perkapita  lebih  dari USD  1  per  hari).  Namun,  Shirazi  juga  menemukan  adanya  berbagai  kesulitan  yang dihadapi negara-negara muslim tersebut untuk memanfaatkan potensi zakatnya. Beberapa kesulitan tersebut antara lain adalah:
1. Tidak digunakannya institusi zakat guna mengatasi kemiskinan yang sedang dialami secara legal yang diatur oleh negara/pemerintah.
2. Sebagian  negara  muslim  telah  memperkenalkan  sistem  pengelolaan  zakat  secara resmi (legal, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku) tetapi masih belum mengimplementasikan semangat atau spirit yang benar. Hal ini berdampak pada tidak eksisnya institusi pengelola zakat yang terpercaya oleh masyarakat.
3. Beberapa negara muslim masih memiliki potensi zakat  yang rendah sehingga sulit untuk  mengatasi  kemiskinan  tersebut  melalui  zakat.  Dana  zakat  yang  terkumpul masih di bawah dari yang diharapkan.
Ahmed 9 menguraikan  beberapa  strategi  untuk  mengatasi  kemiskinan  sebagai berikut:
1. Kebijakan makro ekonomi dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan  ekonomi  akan  meningkatkan  pendapatan  per  kapita  di  suatu  negara. Pendapatan per kapita yang meningkat akan berimbas pada semakin besarnya pajak yang  diterima  negara  sehingga  semakin  memudahkan  program  pengentasan kemiskinan di negara bersangkutan.
2. Kebijakan redistribusi pendapatan.
Kebijakan  ini  dilakukan  oleh  negara  dengan  mengaturan  distribusi  pendapatan dengan lebih adil. Kekayaan dan sumber daya ekonomi di suatu negara tidak hanya
7 Dimas Bagus Wiranata Kusuma. The Power of Zakah in Poverty Allevation, h. 1.
8 Nashim Shah Shirazi. Providing for The Resource Shortfall for Poverty Elimination Through The Institution of Zakah in Low Income Muslim Countries (Kuala Lumpur: International Islamic University Malaysia: Journal of Economics and Management 14, no. 1, 2006) h. 1.
9 Habib  Ahmed, Zakah,  Macroeconomics  Policies,  and  Poverty  Alleviation:  Lesson  from Simulations on Bangladesh (Bangladesh: journal of  Islamic Economics, Banking and Finance, 2004), h. 87-89.
dinikmati oleh golongan kaya, tetapi juga harus bisa membebaskan kaum miskin dari derita kemiskinannya.
3. Peningkatan kapasitas dan kreativitas. Hal ini dapat dilakukan dengan pendekatan mikro, misalnya mendorong tumbuhnya industri  rumah  tangga  dan  memberikan  kesempatan  yang  luas  kepada  masyarakat miskin untuk berkreasi menciptakan lapangan usaha.
4. Dukungan pendapatan. Hal ini dapat dilakukan misalnya dengan memberikan subsidi kepada para manula, dan penyandang cacat sehingga pendapatan yang diperolehnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dengan layak.
5. Pengurangan kemiskinan melalui peran zakat.
Zakat dapat memainkan perannya bersama-sama dengan empat strategi sebelumnya. Strategi meningkatkan pertumbuhan,
redistribusi pendapatan,
peningkatan/pemberdayaan  dan  kreativitas,  dan  dukungan/subsidi  pendapatan merupakan nilai-nilai yang dimiliki dalam pelaksanaan pengelolaan zakat.
Selanjutnya,  Ahmed  juga  menyimpulan  bahwa  zakat  perlu  diarahkan  sebagai kebijakan  makro  untuk  meningkatkan  pertumbuhan,  redistribusi  pendapatan,  dan pengentasan kemiskinan. Untuk mendapatkan hasil yang signifikan dalam pengentasan kemiskinan, maka zakat harus digunakan untuk tujuan yang produktif. 10
Iqbal 11 telah  melakukan  penelitian  mengenai marginal  propensity  to  consume (MPC) dalam model perekonomian Islam.  Dengan menggunakan model konsumsi milik Keynes (C=a+bY), Iqbal memasukkan unsur zakat dan infak yang ada dalam ekonomi Islam. Zakat dan infak tidak dikenal pada ekonomi kapitalis ataupun sosialis. Dari hasil penelitiannya tersebut, Iqbal menyimpulkan bahwa efek dari zakat dan infak cenderung akan meningkatkan MPC. Namun, peningkatan tersebut tidak akan jauh berbeda dengan MPC pada perekonomian sekuler (kapitalis dan sosialis). 12
Irfan  Syauqi  Beik  dalam  meneliti  peran  zakat  terhadap  upaya  pengurangan kemiskinan memiliki kesimpulan:
1. Zakat mampu mengurangi jumlah keluarga miskin dari 84% menjadi 74%;
2. Zakat mampu mengurangi kesenjangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan;
3. Zakat mampu mengurangi tingkat keparahan kemiskinan. 13
Semua kesimpulan di  atas membuktikan bahwa  zakat  tidak hanya mampu mengurangi kemiskinan,  tetapi  juga  mampu  mendistribusikan  pendapatan  masyarakat  secara  lebih merata.
Penelitian  Dogarawa 14 juga  menghasilkan  kesimpulan  yang  senada.  Kebutuhan hidup minimal masyarakat miskin seolah-olah telah diasuransikan dengan adanya zakat yang  dikeluarkan  oleh  masyarakat  muzaki.  Selanjutnya,  untuk  mengaktifkan  dan merevitalisasi zakat bagi perekonomian masyarakat muslim maka dibutuhkan reformasi
10 Habib  Ahmed, Zakah,  Macroeconomics  Policies,  and  Poverty  Alleviation:  Lesson  from Simulations on Bangladesh , h. 81.
11 Munawar  Iqbal, Zakah,  Moderation  and  Aggregate  Concumption  in  An  Islamic  Economy (Jeddah: King Abdul Aziz University, Journal Research Islamic Economic, 1985), h. 45.
12 Ibid , h. 59
13 Irfan Syauqi Beik, Analisis Peran Zakat Dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dompet Dhuafa Republika (Jakarta:  Zakat & Empowering-Jurnal Pemikiran dan Gagasan, Vol. 2, 2009), h. 52.
14 Ahmad Bello Dogarawa, Poverty Alleviation Through Zakah and Waqf Institution: A Case for the Muslim Ummah in Ghana (Ghana: First National Muslim Summit organised by Al-Furqan Foundatuin, 2009), h. 23 .
manajemen lembaga-lembaga pengelolanya. Di samping itu, para personil yang terlibat dalam pengelolaannya harus memiliki komitmen yang kuat bagi kepentingan umat.
Gusfahmi, 15 juga menyoroti peran zakat dalam pengentasan kemiskinan. Menurut hasil  penelitiannya,  solusi  untuk  mengatasi  kemiskinan  harus  disesuaikan  dengan kelompok masyarakat yang mengalami kemiskinan. Dalam hal ini masyarakat fakir dan miskin dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:
1. Kelompok  fakir/miskin  yang  kuat.  Kemiskinan  yang  dialami  oleh  kelompok  ini diatasi dengan mewajibkan mereka untuk bekerja. Kelompok ini jangan dimanjakan dengan zakat, infak, dan sedekah. Mereka harus bekerja dan mencari karunia Allah (rezeki) yang ada di muka bumi.
2. Kelompok fakir/miskin yang lemah dan memiliki kerabat yang mapan. Fakir miskin ini  sangat  membutuhkan  kepedulian  orang  lain,  terutama  dari  karib  kerabatnya. Secara  moral,  kerabatnya  tersebut  juga  berkewajiban  untuk  menjamin  kebutuhan minimal hidupnya agar tidak menjadi peminta-minta.
3. Kelompok  fakir  miskin  yang  lemah  dan  tidak  memiliki  kerabat.  Yang  terakhir  ini merupakan kelompok yang paling memprihatinkan. Kepada mereka dapat diberikan zakat, infak, dan sedekah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga terhindar dari meminta belas kasihan orang lain (mengemis).
Untuk optimalisasi pemungutan dan pengumpulan zakat, Gusfahmi menyarankan agar hal tersebut dilakukan dalam koordinasi Presiden melalui Menteri Keuangan.
Febianto  dkk. 16 menemukan  adanya  pengaruh  zakat    yang  signifikan  terhadap MPC  dan  tingkat  produktivitas  mustahik.  Dalam  level  yang  lebih  luas  (makro)  hal  ini akan  meningkatkan  simpanan/dana  pihak  ketiga  di  bank.  Temuan  ini  menunjukkan bahwa zakat yang diterima oleh mustahik akan meningkatkan konsumsi mereka. Setelah kebutuhan konsumsi (mendasar/minimal) tersebut telah terpenuhi, maka sisa dana yang diperoleh  mustahik  akan  digunakan  untuk  keperluan  produksi  sehingga  meningkatkan produktivitasnya.  Apabila  mereka  tidak  mampu  melakukan  proses  produksi,  maka mereka akan menabungnya sehingga akan menambah jumlah dana pihak ketiga di bank.
Ahmad  Erani  Yustika  dan  Jati  Andrianto, 17 menegaskan  perlunya  zakat  (dan pajak)  guna  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat.  Dengan  demikian,  zakat  tidak  hanya dimaksudkan  mengatasi  kemiskinan,  tetapi  juga  dimaksudkan  untuk  terus-menerus meningkatkan  kesejahteraan  umat.  Apabila  semua  masyarakat  telah  terbebas  dari kemiskinan,  maka  tidak  berarti  kewajiban  untuk  berzakat  menjadi  hilang.  Zakat  tetap menjadi  kewajiban  setiap  umat  Islam,  apalagi  bagi  umat  yang  telah  mampu menunaikannya.  Semakin  baik  perekonomian  umat,  maka  semakin  bayak  pula  orang yang berkewajiban menunaikan zakat. Yustika juga menegaskan bahwa zakat tidak boleh disalurkan dalam bentuk uang tunai ataupun barang kebutuhan pokok lainnya. Apabila zakat disalurkan dalam bentuk uang tunai atau barang kebutuhan pokok seperti itu, maka akan terus menenggelamkan masyarakat miskin tetap berada dalam kemiskinannya. Uang atau  barang  kebutuhan  pokok  yang  disalurkan  tersebut  akan  habis  dikonsumsi  dalam waktu pendek dan setelah itu mereka akan mengalami kekurangan/kemiskinan lagi. Hal lain  yang  menjadi  kesimpulannya  adalah  bahwa  zakat  bukan  saja  menjadi  bentuk
15 Gusfahmi, Rekonstruksi Peran Zakat dan Pajak Untuk Menanggulangi Kemiskinan (Jakarta: Zakat &  Empowering-Jurnal Pemikiran dan Gagasan, Vol 2, 2009), h. 31-43.
16 Irawan Febianto dkk, An Analysis on the Impact of Zakah Programs in Poverty Alleviation: Case Study in Bandung, Indonesia (Bandung: Padjajaran University, 2011), h. 10.
17 Ahmad Erani Yustika dan Jati Andrianto,  Zakat , Keadilan, dan Keseimbangan Sosial (Jakarta: Zakat & Empowering, Jurnal Pemikiran dan Gagasan, Vol. I, 2008).
pertanggungjawaban pembayarnya (muzaki) atas rezeki yang diterimanya dari Allah swt, tetapi juga merupakan instrumen dalam mewujudkan keadilan dan keseimbangan sosial. Melalui zakat akan tercipta distribusi kekayaan yang lebih adil.
Penelitian-penelitian di atas menunjukkan bahwa zakat dapat memainkan  peran yang  utama  dalam  pengentasan  kemiskinan.  Paling  tidak,  zakat  akan  memberikan jaminan  hidup  bagi  sebagian  umat  Islam  (kaum ḍu’afa )  dalam  memenuhi  kebutuhan hidup  minimalnya.  Zakat,  infak,  dan  sedekah  akan  meningkatkan  pendapatan  para penerimanya  ( mustahik ).  Kemampuan  ekonomi  mereka  menjadi  bertambah  sehingga mampu hidup layak dan bekerja lebih baik. Akibat lebih lanjut adalah adanya kemampuan pada diri mustahik  untuk mandiri,  tidak  bergantung  pada pemberian dan  belas kasihan orang lain.
Penelitian  ini  memiliki  perbedaan  apabila  dibandingkan  dengan    penelitian sebelumnya tersebut di atas. Secara umum, penelitian sebelumnya meneliti peran zakat, infak, sedekah, dan wakaf dalam pengentasan kemiskinan. Penelitian-penelitian tersebut melihat  kemiskinan  sebagai  fenomena  sosial  yang  perlu  diatasi  dengan  meningkatkan penghasilan kaum miskin.
Dalam  penelitian  ini,  variabel  terikat  yang  diteliti  bukan  kemiskinan  secara umum,  tetapi  kemandirian  ekonomi  masyarakat  miskin  yang  terdiri  atas  gelandangan, pengemis,  pengamen,  dan  anak  jalanan.  Bisa  jadi  kemandirian  ekonomi  merupakan indikator  terbebasnya  seseorang  dari  kemiskinan,  tetapi  keduanya  tetap  memiliki perbedaan.  Orang  miskin  belum  tentu  tidak  memiliki  kemandirian  dalam  memenuhi kebutuhan  ekonominya.  Sebaliknya,  orang  yang  tidak  memiliki  kemandirian  ekonomi belum tentu tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal ekonominya.
Mustahik  yang  menjadi  objek  penelitian  di  sini  bukan  masyarakat  miskin  pada umumnya seperti  yang diteliti pada penelitian-penelitian sebelumnya. Objek penelitian ini  adalah  masyarakat  yang  tidak  memiliki  kemandirian  dalam  memenuhi  kebutuhan ekonominya.  Contoh  dari  masyarakat  ini  adalah  para  gelandangan,  pengemis,  anak jalanan,  dan  pengamen  jalanan.  Mereka  mengalami  kesulitan  dalam  memenuhi kebutuhan ekonominya karena sangat bergantung pada belas kasihan orang lain. Mereka memang sering diidentikkan sebagai masyarakat miskin, tetapi penghasilan mereka dari belas kasihan orang lain seringkali bernilai di atas garis kemiskinan.
Penelitian  ini  memiliki  tujuan  dan  kegunaan  yang  sangat  berarti,  baik  untuk pengembangan  ilmu  pengetahuan  maupun  untuk  peningkatan  kualitas  hidup  manusia. Secara umum, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh zakat, infak, dan sedekah  yang  diterima  oleh  para  mustahik  terhadap  kemandirian  mereka  dalam memenuhi  kebutuhan  ekonominya.  Secara  rinci,  tujuan  yang  ingin  dicapai  dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. untuk  mengetahui  pengaruh  zakat  yang  diterima  mustahik  terhadap  upaya mewujudkan kemandirian ekonomi mereka;
2. untuk  mengetahui  pengaruh  infak  dan  sedekah  yang  diterima  mustahik  terhadap upaya mewujudkan kemandirian ekonomi mereka.
Penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi  yang  positif  bagi pengambilan keputusan. Kontribusi tersebut dapat diketahui dari kegunaan penelitian ini yang  antara lain adalah sebagai berikut:
1. Memperkaya  khasanah  keilmuan  di  bidang  ekonomi  Islam.  Hasil  penelitian  akan memperkuat  bangunan  ekonomi  Islam  sebagai  cabang  ilmu  pengetahuan.  Zakat, infak,  dan  sedekah  hanya  ada  di  ekonomi  Islam  dan  tidak  ada  di  sistem  ekonomi lainnya.  Sebagai  ajaran  yang  unik,  zakat,  infak,  dan  sedekah  perlu  mendapatkan
perhatian  pengembangan  yang  lebih  spesifik.  Hasil  penelitian  ini  dapat  digunakan sebagai pemicu bagi penelitian-penelitian berikutnya.
2. Memberikan  masukan  kepada  pemerintah,  baik  pemerintah  pusat  maupun pemerintah daerah setempat, dalam upaya pengentasan kemiskinan pada umumnya ataupun pembebasan kota dari gelandangan, pengemis, pengamen, dan anak jalanan pada khususnya. Masalah sosial ini sudah bertahun-tahun dihadapi oleh banyak kota besar di Indonesia, namun solusi tidak kunjung diperoleh. Bahkan komunitas mereka cenderung  mengalami  peningkatan.  Penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan sumbangan pemikiran untuk mengambil keputusan dalam memberdayakan mereka sehingga  tidak  lagi  menggelandang,  mengemis,  mengamen,  dan  menjadi  anak jalanan.
3. Memberikan masukan kepada lembaga-lembaga pengelola zakat, infak, dan sedekah dalam  mendistribusikan  dana  muzaki  yang  dikelolanya  sehingga  memberikan manfaat  yang  terbesar  bagi  mustahik.  Hasil  penelitian  ini  dapat  menjadi  rujukan dalam  mendistribusikan  zakat,  infak,  dan  sedekah  yang  diterima  oleh  lembaga pengelola zakat. Landasan pengelolaannya tidak hanya didasarkan pada dalil dari Al- Qur’an dan Hadis, tetapi juga didukung dengan hasil penelitian secara ilmiah.
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kuantitatif.  Untuk  itu,  di  dalamnya dirumuskan  hipotesis  penelitian.  Hipotesis  merupakan  dugaan  awal  yang  didasarkan pada pemikiran dan teori  yang ada. Adapun hipotesis yang diberikan terhadap masalah pokok dalam penelitian ini adalah bahwa zakat, infak, dan sedekah berpengaruh positif terhadap  kemandirian  ekonomi  mustahik.  Dengan  zakat,  infak,  dan  sedekah,  para mustahik paling tidak dapat memenuhi kebutuhan konsumsinya sehingga dapat bekerja dengan baik dan memperoleh penghasilan. Selain dengan bekerja, kemandirian tersebut juga  dapat  terwujud  melalui  kegiatan  produktif  yang  dibiayai  dari  zakat,  infak,  dan sedekah. Secara rinci, hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:
H 1 :  zakat  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kemandirian  ekonomi mustahik;
H 2 :  infak  dan  sedekah  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kemandirian ekonomi mustahik.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  penelitian  kuantitatif.  Untuk  itu, penelitian  ini  mengukur  variabel-variabel  yang  ada  dengan  mewujudkannya  dalam bentuk  nilai  atau  angka.  Angka-angka  tersebut  selanjutnya  dianalisis,  hubungan antarvariabel yang satu dengan variabel yang lain.
Data  primer  primer  penelitian  diperoleh  langsung  dari  objek  penelitian  melalui instrumen  angket/kuesioner,  yakni  para  mustahik  yang  terdiri  atas  gelandangan, pengemis, pengamen, dan anak jalanan. Peneliti secara langsung memperoleh data dari para gelandangan, pengemis, pengamen, dan anak jalanan. Penelitian ini menggunakan istilah  “mustahik”  untuk  objek  penelitian  tersebut.  Ciri  utama  mustahik  yang  menjadi objek penelitian ini adalah memiliki ketergantungan besar terhadap pihak atau orang lain dalam memenuhi kebutuhan ekonominya. Para pengemis, gelandangan, pengamen, dan anak jalanan tersebut mengandalkan pemberian orang lain dalam memenuhi kebutuhan ekonominya.
Sementara  data  sekunder  penelitian  diperoleh  dari  pihak-pihak  yang  dianggap memiliki  keterkaitan  dan  kompetensi  untuk  menjelaskan  objek  penelitian,  seperti lembaga/badan pengelola zakat, infak, dan sedekah, instansi pemerintah yang menangani
masalah  sosial  dan  kemikinan,  dan  lembaga-lembaga  masyarakat  lain,  baik  swasta maupun  pemerintah,  yang  terkait  dengan  pengentasan  kemiskinan  dan  peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Secara grografis, objek  penelitian dibatasi  hanya pada mustahik yang berada di Kota Makassar. Dipilihnya Kota Makassar sebagai tempat penelitian adalah karena faktor kemudahan bagi peneliti dalam melakukan penelitian. Di samping itu, di kota ini terdapat cukup  banyak  gelandangan,  pengemis,  pengamen,  dan  anak  jalanan  yang  merupakan gejala yang umum di kota-kota besar. Makassar adalah salah satu kota besar di Indonesia.
Populasi penelitian ini adalah mustahik yang ada di Kota Makassar. Mereka terdiri dari  kelompok  masyarakat  miskin  dengan  penghasilan  rendah  dan  memiliki ketergantungan  yang  tinggi  terhadap  pemberian  (belas  kasihan)  orang  lain  dalam memenuhi kebutuhan ekonominya. Dengan demikian, mustahik dalam penelitian ini tidak mencakup  seluruh  golongan  penerima  zakat  yang  disebutkan  dalam  Q.S.  al-Maidah/5: 60. Populasi penelitian hanya mencakup fakir dan miskin yang sangat bergantung pada pemberian  orang  lain  dalam  menopang  kebutuhan  ekonominya  yang  sering  disebut dengan  gelandangan,  pengemis,  pengamen,  dan  anak  jalanan.  Sementara  sampel penelitian  ini  berjumlah  100  jiwa  dan  diambil  dari  kalangan  gelandangan,  pengemis, pengamen,  dan  anak  jalanan  yang  ada  di  Kota  Makassar.  Jumlah  sampel  dihitung berdasarkan jumlah populasi yang ada, yaitu 11.271 jiwa. 18 Perhitungan sampel diuraikan dengan rumus sebagai berikut: 19
n = N 1 + (N. α 2 ) dimana: n :  jumlah sampel penelitian
N :  Jumlah populasi penelitian
α
: error level (tingkat kesalahan)
Dengan menggunakan rumus di atas dan tingkat kesalahan ( error level) sebesar 10% (tingkat signifikansi) maka jumlah sampel penelitian ini ditetapkan:
n = 11.271 1 + (11.271. (0.1) 2 )
n = 11.271
1 + 112,71
n =   99,12
n =  dibulatkan menjadi 100
Penelitian  ini  menggunakan  tiga  variabel  penelitian  yang  terdiri  dari  variabel terikat ( dependent variable ) dan variabel bebas ( independent variable ). Dalam penelitian ini, variabel zakat dan variabel infak dan sedekah merupakan variabel bebas. Keduanya merupakan  variabel  yang  hendak  diteliti  pengaruhnya  terhadap  variabel  terikat,  yakni kemandirian  ekonomi.  Definisi  dan  indikator  masing-masing  variabel  tersebut dijabarkan pada Tabel 1.
18 Dinas Sosial Kota Makassar.
19 Rahmady  Radiany  dalam  Burhan  Bungin. Metode  Penelitian  Kuantitatif:  Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya (Jakarta: Kencama Media Group. 2009), h. 105.

## Tabel 1. Definisi dan Indikator Variabel
No. Variabel Definisi Operainal Indikator 1 Zakat (X1) Pendapatan yang diperoleh mustahik dari orang yang berzakat Variabel ini diukur menggunakan indikator-indikator, yaitu: 1) Saya selalu menerima zakat maal secara langsung dari muzakki setiap tahun. 2) Saya merasa zakat maal tersebut  sangat besar  dan sangat bermanfaat untuk membiayai kebutuhan ekonomi saya. 3) Saya  selalu  menerima  zakat  (fitrah  ataupun  maal)  dari  LAZ/BAZ secara tunai (berupa uang ataupun barang makanan/konsumsi). 4) Saya  merasa  zakat  dari  LAZ/BAZ  tersebut  sangat  besar/dominan guna membiayai kebutuhan ekonomi hidup saya. 5) Saya  merasa  zakat  dari  LAZ/BAZ  tersebut  sangat  besar/dominan guna membiayai kebutuhan ekonomi hidup saya 6) Saya menerima banyak manfaat dari kegiatan pemberdayaan tersebut bagi peningkatan kemandirian perekonomian saya. 2. Infak dan Sedekah  (X2) Tambahan pendapatan/penghasilan yang diterima mustahik dari lembaga-lembaga sosial baik yang dibentuk oleh pemerintah maupun yang dibentuk oleh masyarakat (lembaga swadaya masyarakat). Variabel ini diukur menggunakan indikator-indikator, yaitu: 1) Saya sangat sering mengikuti kegiatan pembinaan dan pemberdayaan (kewirausahaan,  keterampilan,  dsb)  yang  diselenggarakan  oleh kantor/instansi  pemerintah.
2) Saya  menerima  banyak  manfaat  dari  kegiatan  pembinaan  tersebut bagi kemandirian perekonomian saya.
3) Saya  mendapatkan  bantuan  permodalan  dari  Kantor/Dinas pemerintah untuk memajukan perekonomian/usaha saya.
4) Bantuan  modal  yang  saya  terima  tersebut  sangat  besar  dan mencukupi untuk usaha/bisnis saya 5) Saya  sering  mengikuti  kegiatan  pembinaan  dan  pemberdayaan (kewirausahaan,  keterampilan,  dsb.)  yang  diselenggarakan  oleh perseorangan/ Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). 6) Saya menerima banyak manfaat dari kegiatan pembinaan/pemberdayaan  tersebut  bagi  kemandirian  perekonomian saya. 7) Saya    mendapatkan  bantuan  modal  dari  LSM    untuk  memajukan perekonomian/usaha saya. 8) Bantuan  modal  tersebut  sangat  bermanfaat  bagi  kemajuan usaha/bisnis saya. 9) Saya  sering  mengikuti  kegiatan  pembinaan  dan  pemberdayaan (kewirausahaan, keterampilan, dsb.) sesuai dengan bidang usaha saya yang diselenggarakan oleh lembaga zakat (BAZ/LAZ). 10) Saya  menerima  banyak  manfaat  dari  kegiatan  pemberdayaan  oleh BAZ/LAZ tersebut bagi kemandirian perekonomian saya. 11) Saya mendapatkan bantuan modal dari BAZ/LAZ untuk memajukan perekonomian/usaha saya. 12) Saya memperoleh banyak manfaat dari bantuan modal tersebut bagi kemajuan usaha/bisnis saya 3. Kemandirian Ekonomi (Y) Sebuah kondisi seseorang yang tidak memiliki ketergantungan terhadap orang lain dalam memenuhi kebutuhan ekonominya walaupun masih berada dalam batas yang sederhana. Variabel ini diukur menggunakan indikator-indikator, yaitu: 1) Penghasilan  yang  saya  peroleh  telah  mendorong  saya  untuk bekerja/melakukan  usaha  dan  tidak  menggantungkan  diri  pada pemberian orang lain.
2) Saya  tidak  akan  beroperasi  lagi  di  jalanan  apabila  kebutuhan makanan/minuman pada hari itu telah terpenuhi.
3) Sebagian    besar  penghasilan  saya  berasal  dari  keuntungan  usaha dagang atau upah.
4) Penghasilan dari usaha dagang/upah yang saya peroleh sudah sangat besar. 5) Saya dapat dapat memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari dari hasil berdagang/upah yang saya peroleh. 6) Saya  yakin  suatu  saat  dapat  memenuhi  kebutuhan  ekonomi  tanpa menggantungkan dari pada pemberian orang lain.
Model penelitian di atas dianalisis dengan teknik Pemodelan Persamaan Struktural atau Structural Equation Modelling (SEM) berbasis komponen atau varian ( component based )  yang  populer  dengan Partial  Least  Square (PLS)  dengan  bantuan  program
SmartPLS 20 .  Teknik  ini  dipilih  dengan  alasan  bahwa  teknik  PLS  tidak  membutuhkan banyak  asumsi.  Data  tidak  harus  berdistribusi normal  multivariate dan  jumlah  sampel tidak  harus  besar  (Ghozali  merekomendasikan  antara  30-100).  Selain  itu,  teknik  ini banyak  dipakai  untuk  analisis  kausal-prediktif  ( causal-predictive  analysis )  yang  rumit dan  merupakan  teknik  yang  sesuai  untuk  digunakan  dalam  aplikasi  prediksi  dan pengembangan teori seperti pada penelitian ini. Selain itu, mengingat jumlah sampel yang digunakan pada penelitian ini kecil maka PLS digunakan sebagai alat analisisnya 21 . Teknik PLS penelitian menerapkan dua macam komponen pada model kausal yaitu: model pengukuran ( measurement model ) dan model struktural ( structural model ). Pertama,  menilai  atau  evaluasi  model  pengukuran  ( measurement  model ).  Model pengukuran  adalah  penilaian  terhadap  reliabilitas  dan  validitas  variabel  penelitian  atau didefinisikan  sebagai  hubungan  antara  indikator  dengan  variabel  laten.  Kriteria  untuk menilai model pengukuran dalam penelitian ini yaitu:
a. Validitas Konvergen ( Convergent Validity ) dari model pengukuran dengan refleksif indikator  dinilai  berdasarkan  korelasi  antara  item score/component  score dengan construct  score yang  dihitung  dengan  PLS.  Validitas  konvergen  bertujuan  untuk mengetahui  validitas  setiap  hubungan  antara  indikator  dengan  variabel  latennya. Validitas  konvergen  dinilai  berdasarkan  korelasi  antara  skor  item  dengan  skor variabel. Nilai loading memiliki tingkat validitas tinggi jika lebih besar dari 0,5. Nilai loading yang yang lebih kecil dari 0,5 akan dihilangkan ( dropped ) dalam model dan dilakukan estimasi ulang 22 .
b. Validitas Diskriminan ( Discriminant Validity ) digunakan untuk membuktikan bahwa konstruk  laten  memprediksi  ukuran  pada  blok  mereka  lebih  baik  daripada  ukuran pada  blok  lainnya.  Ghozali 23 mengatakan  bahwa  metode  untuk  mengukur discriminant validity adalah dengan melihat nilai Average Variance Extracted (AVE). Jika nilai AVE setiap konstruk lebih besar dari 0,5 maka model dikatakan memiliki nilai discriminant validity yang baik. Berikut rumus untuk menghitung AVE:
AVE = ∑λ i 2 ∑λ i 2 + ∑ i var (ε i ) di mana λ i adalah component loading ke indikator dan var(ε i ) = 1 - λi 2 . Jika semua indikator  di- standardized ,  maka  ukuran  ini  sama  dengan average  communialities dalam blok.
c. Realibilitas  Konstruk  ( Composite  Reliability )  blok  indikator  yang  mengukur  suatu konstruk dapat dievaluasi dengan dua macam ukuran yaitu internal consistency dan cronbach’s  alpha .  Dengan  menggunakan  output  yang  dihasilkan  oleh  PLS,  maka composite reliability dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:
Ρc =
(∑λi) 2
(∑λi) 2 + ∑ i var (ε i ) dimana λ i adalah component  loading ke indikator dan var(ε i ) = 1  -  λi 2 . Ρc sebagai ukuran internal  consistency hanya  dapat  digunakan  untuk  konstruk  indikator
20 Ghozali,  Imam.  “Analisis  Multivariate  dengan  program  IBM  SPSS  19.” Semarang:  Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro (2011).
21 Jogiyanto,  Hartono  M.  "Metodologi  Penelitian  Bisnis:  salah  kaprah  dan  pengalaman- pengalaman." Yogyakarta: BPFE (2004).
22 Ghozali,  Imam.  "Analisis  Multivariate  dengan  program  IBM  SPSS  19." Semarang:  Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro (2011).
23 Ibid .
refleksif. Chin dalam Ghozali 24 menyatakan suatu variabel laten memiliki reliabilitas yang tinggi apabila nilai composite reliability di atas 0,7 dan atau Conbach’s Alpha di atas 0,6.
Setelah  dilakukan  penilaian  model  pengukuran  ( measurement  model )  untuk meyakinkan bahwa pengukuran-pengukuran konstruk valid dan reliabel, maka dilakukan pengujian tahap berikutnya.
Kedua, menilai atau evaluasi model struktural ( structural model ). Pengujian model struktural  dilakukan  untuk  melihat  hubungan  antara  konstruk  atau  variabel  laten,  yang dilihat dari nilai R-Square (R 2 ) dari model penelitian dan nilai  estimasi koefisien jalur strukturalnya  ( estimate  for  path  coefficients ).  Nilai R-Square (R 2 )  adalah  koefisien determinasi  pada  konstruk  endogen.  Koefisien  determinasi  diartikan  sebagai  seberapa besar  kemampuan  semua  variabel  eksogen  dalam  menjelaskan  varians  dari  variabel endogennya.  Menurut  Chin  (1998),  nilai R-Square sebesar  0.67  (kuat),  0.33  (moderat) dan 0.19 (lemah).
Nilai estimasi koefisien jalur struktural pada model ( estimate for path coefficients ) merupakan nilai koefisen jalur yang menunjukkan besarnya pengaruh variabel (konstruk). Nilai  estimasi  ini  dievaluasi  dengan  menggunakan  uji  t-statistik  yang  diperoleh  lewat prosedur bootstrapping 25 . Bootstrapping adalah  metode  yang  berbasis  komputer  yang digunakan untuk pengukuran akurasi dari taksiran statistik (pendugaan besaran statistik dan  selang  kepercayaan).  Pem- bootstrap -an  merupakan  teknik  nonparametrik  secara inferensial.  Penerapan  metode  resampling  dalam bootstrapping memungkinkan berlakunya  data  terdistribusi  bebas  ( distribution  free ),  tidak  memerlukan  asumsi distribusi normal, serta tidak memerlukan sampel yang besar (direkomendasikan sampel minimum  30).  Pengujian  dilakukan  dengan  uji  t-statistik  ( t-test ),  dengan  kriteria  jika diperoleh  nilai p-value ≤  0,05  ( alpha =  5  %),  maka  disimpulkan  signifikan  dan sebaliknya.

## PEMBAHASAN

## Evaluasi Model Pengukuran
Analisis data penelitian diawali dengan melakukan evaluasi model pengukuran yang bertujuan  untuk  mengukur  validitas  dan  reliabilitas  variabel  dalam  penelitian.  Tingkat validitas dan reliabilitas dapat dilihat melalui validitas konvergen, validitas diskriminan dan  reliabilitas  konstruk  (Ghozali,  2008).  Hasil  olah  data  untuk  melihat  nilai  muatan ( loading )  dalam  rangka  menguji  validitas  konvergen  ( convergent  validity )  indikator penelitian adalah sebagaimana terdapat pada Tabel 2.
Tabel 2. Nilai Muatan ( Loading ) Indikator Variabel Kode Nilai Muatan (Loading) Zakat (X1) X11 0.845 X12 0.760 X13 0.829 X14 0.829
24 Ibid .
25 Ghozali,  Imam.  "Analisis  Multivariate  dengan  program  IBM  SPSS  19." Semarang:  Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro (2011).
Variabel Kode Nilai Muatan (Loading) X15 0.849 X16 0.818 Infak dan Sedekah (X2) X21 0.618 X22 0.713 X23 0.745 X24 0.707 X25 0.611 X26 0.676 X27 0.804 X28 0.716 X29 0.807 X210 0.759 X211 0.719 X212 0.711 Kemandirian Ekonomi (Y) Y11 0.742 Y13 0.823 Y14 0.868 Y15 0.851 Y16 0.572 Sumber: Data Primer (diolah)
Pada Tabel 2, terlihat bahwa semua indikator penelitian telah memiliki nilai muatan ( loading ) lebih dari 0,50 yang menandakan bahwa semua indikator telah memenuhi syarat validitas  konvergen.  Hal  ini  berarti  bahwa  seluruh  indikator  yang  digunakan  untuk mengukur variabel-variabel penelitian dinyatakan valid (Ghozali, 2008).
Selanjutnya, hasil olah data untuk melihat nilai cross loading dalam rangka menguji validitas  diskriminan  ( discriminant  validity )  dan  reliabilitas  ( composite  reliability ) indikator dan variabel penelitian yaitu melihat nilai cronbach alpha, composite reliability dan AVE adalah sebagaimana terdapat pada Tabel 3 sebagai berikut:
Tabel 1. Cronbach Alpha, Reliability dan Nilai AVE
Variabel (Konstruk) Cronbach’s Alpha Composite Reliability Nilai AVE Zakat (X1) 0.904 0.926 0.676 Infak dan Sedekah (X2) 0.914 0.927 0.515 Kemandirian Ekonomi (Y) 0.710 0.808 0.538 Sumber: Data Primer (diolah)
Berdasarkan  Tabel  3,  nilai cronbach  alpha dan composite  reliability pada  model untuk semua variabel lebih besar dari 0,6 dan 0,70 sebagai nilai rujukan, sehingga dapat dinyatakan bahwa semua konstruk memiliki reliabilitas yang baik dan memenuhi syarat.
Pada Tabel 3 juga terlihat nilai AVE semua variabel lebih besar dari 0,5, sehingga seluruh konstruk dan indikator dinyatakan reliabl e 26 .

## Evaluasi Model Struktural
Setelah  penilaian  model  pengukuran  ( measurement  model )  dilakukan  dan  seluruh konstruk penelitian dinyatakan valid dan reliabel, tahapan berikutnya adalah melakukan pengujian  atau  evaluasi  model  struktural . Evaluasi  Model  Struktural  menggambarkan hubungan  antarvariabel  berdasarkan  pada substantive  theory .  Menilai  model  struktural dapat dilakukan dengan cara melihat model struktural yang terdiri dari hubungan yang dihipotesiskan di antara variabel dalam model penelitian.
Dengan  menggunakan  metode Bootstrapping pada SmartPLS  3 ,  diperoleh  nilai koefisien jalur ( path coefficient), nilai t-statistik dan P- values sebagaimana terdapat pada Tabel 4 sebagai berikut:
Tabel 4. Koefisien Jalur dan t-Statistik Jalur Pengaruh Coefficient t-statistics P-values Zakat (X1) → Kemandirian Ekonomi (Y1) 0.302 2.634 0.009 Infak dan Sedekah (X2) → Kemandirian Ekonomi (Y1) 0.434 3.750 0.000 Sumber: Data Primer (diolah)
Nilai t-tabel dihitung terlebih dahulu dengan ketentuan nilai alpha (α) sebesar 0,05 dan degree of freedom (df) sebesar n-2. Jumlah data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 100, sehingga nilai df adalah 98. Nilai t-tabel untuk df =98, two tail , dan α=0,05 adalah 1,66. Berdasarkan Tabel 2, terlihat bahwa semua nilai t-statistik pada tabel di atas lebih besar dari nilai t-tabel 1,66. Dengan demikian, semua variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen pada jalur-jalur hubungan variabel pada  model.  Jalur  hubungan  pada  persepsi  Zakat  (X1) → Kemandirian  Ekonomi  (Y1) dan Infak dan Sedekah (X2) → Kemandirian Ekonomi (Y1) memiliki jalur hubungan atau pengaruh yang signifikan.
Selain itu, kekuatan untuk menjelaskan atau explanatory power yang dimiliki model, dapat  dinilai  dengan  melihat  nilai R-Square dari  konstruk-konstruk  atau  variabel dependen.  Hasil  olah  data  melalui Bootstrapping tersebut  sebagaimana  pada  Tabel  5 berikut:
Tabel 5. R-Square (R 2 ) Variabel R-Square (R 2 ) R-Square (R 2 ) Adjusted Kemandirian Ekonomi (Y1) 0.473 0.462 Sumber: Data Primer (diolah)
Tabel  5  di  atas  menunjukkan  bahwa  pada  model,  sekitar  47,3%  (kuat)  dari variabilitas  (keragaman)  total  variabel  (konstruk)  persepsi  terhadap  Kemandirian
26 Ghozali, Imam. "Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS 19." Semarang: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro (2011).
Ekonomi  (Y1)  dapat  dijelaskan  oleh  variabel  eksogennya  yaitu  persepsi  tentang  Zakat (X1) dan Infak dan Sedekah (X2). Artinya, masih terdapat sekitar 52,7% dari keragaman variabel tersebut yang dapat dijelaskan dari faktor-faktor lainnya seperti wakaf, Bantuan Langsung Tunai, sumbangan, dan lainnya.

## Hasil dan Analisis
Setelah  melalui  beberapa  uji  (tes)  untuk  menilai  atau  evaluasi  model  pengukuran ( measurement model ) terhadap reliabilitas dan validitas indikator dan variabel penelitian berupa  uji convergent  validity , discriminant  validity ,  dan  c omposite  reliability dimana seluruh hasilnya menyatakan bahwa seluruh indikator dan variabel peneltian adalah valid dan reliable ,  langkah  berikutnya  adalah  melakukan  pengujian  model  struktural ( structural  model ).  Pengujian  model  struktural  dilakukan  untuk  melihat  pengaruh variabel  zakat  dan  variabel  infak  dan  sedekah  terhadap  kemandirian  ekonomi,  yaitu dengan nilai estimasi koefisien jalur struktural ( estimate for path coefficients ) dan  nilai R-Square (R 2 )  dari  model  penelitian.  Nilai  koefisien  jalur  untuk  melihat  besarnya pengaruh (positif atau negatif) dan signifikansi dari setiap variabel bebas terhadap terikat. Sementara nilai R-Square (R 2 ) menunjukkan seberapa besar kemampuan semua variabel eksogen dalam menjelaskan variasi dari variabel endogennya.
Dari  hasil  olah  data  menggunakan SmartPLS, diperoleh  nilai  koefisien  jalur  ( path coefficient) dan  nilai  t-statistik  serta P-values untuk  menunjukan  signifikansinya sebagaimana  pada  Tabel  4.  Secara  ringkas,  Gambar  1  berikut  menggambarkan  model estimasi PLS dari model penelitian yang diusulkan:
Gambar 1. Hasil Pengujian Model Struktural ( path coefficient dan p-values ) Sumber: Data Primer (diolah)
Berdasarkan  hasil  pengujian  hipotesis,  baik  pada  Tabel  4  maupun  Gambar  1, semua hasil analisis  mendukung hipotesis yang  diajukan dengan arah  hubungan  yang positif.  Variabel  Zakat  ditemukan  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap Kemandirian  Ekonomi  dan  variabel  Infak  dan  Sedekah  juga  ditemukan  berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Ekonomi.

## Pengaruh Zakat Terhadap Kemandirian Ekonomi
Hipotesis pertama  (H 1 )  menyatakan  bahwa  variabel  zakat  berpengaruh positif dan signifikan  terhadap  kemandirian ekonomi. Hasil analisis menemukan bahwa hubungan variabel zakat terhadap kemandirian ekonomi memiliki nilai koefisien jalur sebesar 0,302 dan  nilai p-values sebesar  0,009.  Hasil  ini  menunjukkan  bahwa  nilai  koefisien  jalur adalah positif dan nilai p-values lebih kecil dari nilai α =0,05. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel zakat memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian ekonomi sehingga H 1 dinyatakan diterima.
Hasil  penelitian  ini  mengindikasikan  bahwa  persepsi  responden  terhadap  zakat dengan  indikator-indikator  berupa:  (1)  menerima  zakat  maal  secara  langsung  dari muzakki setiap tahun; (2) merasa zakat maal tersebut sangat besar dan sangat bermanfaat untuk  membiayai  kebutuhan  ekonom;  (3)  menerima  zakat  (fitrah  ataupun  maal)  dari LAZ/BAZ  secara  tunai  (berupa  uang  ataupun  barang  makanan/konsumsi);  (4)  merasa bahwa zakat dari LAZ/BAZ tersebut sangat besar/dominan guna membiayai kebutuhan ekonomi hidup; (5) merasa bahwa zakat dari LAZ/BAZ tersebut sangat besar/dominan guna membiayai kebutuhan ekonomi hidup; (6) menerima banyak manfaat dari kegiatan pemberdayaan  tersebut  bagi  peningkatan  kemandirian  perekonomian,  akan mendorong lahirnya kemandirian ekonomi responden.
Dari hasil analisis  muatan ( loading )  pada  Tabel  2 , indikator variabel  zakat  berupa “merasa  bahwa  zakat  dari  LAZ/BAZ  tersebut  sangat  besar/dominan  guna  membiayai kebutuhan ekonomi hidup”, memiliki nilai muatan ( loading ) tertinggi yaitu 0,849. Hal ini berarti  bahwa  keberadaan  zakat  yang  diterima  dari  LAZ/BAZ  sangat  besar/dominan dalam  membiayai  kebutuhan  ekonomi  hidup,  dirasakan  sebagai  faktor  dominan  yang dapat mempengaruhi kemandirian ekonomi responden.

## Pengaruh Infak dan Sedekah Terhadap Kemandirian Ekonomi
Hipotesis  kedua  (H 2 )  menyatakan  bahwa  variabel  infak  dan  sedekah  berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian ekonomi. Hasil analisis menemukan bahwa hubungan  variabel  infak  dan  sedekah  terhadap  kemandirian  ekonomi  memiliki  nilai koefisien jalur sebesar 0, 434  dan nilai p-values sebesar  0,000.  Hasil  ini  menunjukkan bahwa nilai koefisien jalur adalah positif dan nilai p-values lebih kecil dari nilai α =0,05. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel infak dan sedekah memiliki pengaruh positif dan signifikan  terhadap  kemandirian  ekonomi  sehingga  H 2 dinyatakan diterima.
Hasil penelitian ini  mengindikasikan bahwa persepsi responden terhadap infak dan sedekah dengan  indikator-indikator  berupa:  (1)  sering  mengikuti  kegiatan  pembinaan  dan pemberdayaan  (kewirausahaan,  keterampilan,  dsb)  yang  diselenggarakan  oleh  kantor/instansi pemerintah; (2) menerima banyak manfaat dari kegiatan pembinaan tersebut bagi kemandirian perekonomian;  (3)  mendapatkan  bantuan  permodalan  dari  Kantor/Dinas  pemerintah  untuk memajukan  perekonomian/usaha;  (4)  bantuan  modal  yang  diterima  tersebut  sangat  besar  dan mencukupi  untuk  usaha/bisnis;  (5)  sering  mengikuti  kegiatan  pembinaan  dan  pemberdayaan (kewirausahaan, keterampilan, dsb.) yang diselenggarakan oleh  perseorangan/ Lembaga Swadaya
Masyarakat  (LSM);  (6)  menerima  banyak  manfaat  dari  kegiatan  pembinaan/pemberdayaan tersebut  bagi  kemandirian  perekonomian;  (7)  mendapatkan  bantuan  modal  dari  LSM    untuk memajukan perekonomian/usaha; (8) bantuan modal tersebut sangat bermanfaat bagi kemajuan usaha/bisnis;  (9)  sering  mengikuti  kegiatan  pembinaan  dan  pemberdayaan  (kewirausahaan, keterampilan,  dsb.)  sesuai  dengan  bidang  usaha  yang  diselenggarakan  oleh  lembaga  zakat (BAZ/LAZ);  (10)  menerima  banyak  manfaat  dari  kegiatan  pemberdayaan  oleh  BAZ/LAZ tersebut bagi kemandirian perekonomian; (11) mendapatkan bantuan modal dari BAZ/LAZ  untuk memajukan perekonomian/usaha; (12)  memperoleh banyak manfaat dari bantuan modal tersebut bagi kemajuan usaha/bisnis, akan mendorong lahirnya kemandirian ekonomi responden.
Dari  hasil  analisis  muatan  ( loading )  pada  Tabel  2 , indikator  variabel  infak  dan sedekah  berupa  “sering  mengikuti  kegiatan  pembinaan  dan  pemberdayaan  (kewirausahaan, keterampilan,  dsb.)  sesuai  dengan  bidang  usaha  yang  diselenggarakan  oleh  lembaga  zakat (BAZ/LAZ)”, memiliki nilai muatan ( loading ) tertinggi yaitu 0,807. Hal ini berarti bahwa keberadaan infak dan sedekah berupa kegiatan pembinaan dan pemberdayaan (kewirausahaan, keterampilan,  dsb.)  sesuai  dengan  bidang  usaha  yang  diselenggarakan  oleh  lembaga  zakat (BAZ/LAZ),  dirasakan  sebagai  faktor  dominan  yang  dapat  mempengaruhi  kemandirian ekonomi responden.

## Pembahasan
Zakat, infak, dan sedekah sangat membantu orang yang menerimanya (mustahik) dalam  memenuhi  kebutuhan  ekonomi  mereka.  Sedekah  juga  dapat  mendorong  mereka untuk mandiri dalam memenuhi kebutuhan ekonominya sehari-hari. Kemandirian dalam memenuhi kebutuhan ekonomi merupakan idaman setiap orang, termasuk para mustahik. Walaupun belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan hidup, kemandirian menjadi faktor utama  bagi  lahirnya  semangat  untuk  mampu  memenuhi  kebutuhan  ekonomi  tersebut. Kemandirian tersebut juga menjadi aspek mikro yang harus diperhatikan dalam mencapai falāḥ . 27 Sedangkan falāḥ ,  kesejahteraan  dunia  dan  akhirat,  adalah  tujuan  yang  ingin dicapai  dalam  konsep  ekonomi  Islam.  Tanpa  adanya  kemandirian  dalam  memenuhi kebutuhan ekonomi, maka sulit untuk mewujudkan falāḥ bagi setiap anggota masyarakat. Hasil penelitian ini memberikan bukti bahwa keberadaan zakat, infak, dan sedekah yang diterima oleh mustahik, diharapkan dapat mewujudkan kemandirian ekonomi mustahik dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
Dalam mencapai falāḥ, manusia dihadapkan pada berbagai masalah yang muncul. Masalah tersebut adalah sebagai berikut:
1. Ketidakmerataan distribusi sumber daya,
2. Keterbatasan manusia, dan
3. Konflik antartujuan hidup. 28
Distribusi  sumber  daya  atau  kekayaan  yang  ada  di  masyarakat  berbeda-beda antara  orang  yang  satu  dengan  orang  yang  lain.  Hal  ini  sudah  diisyaratkan  dalam  Al- Qur’an  bahwa  Allah  melebihkan  sebagian  manusia  di  atas  sebagian  yang  lain. Sekelompok  manusia  hidup  dalam  keadaan  berkecukupan  sedangkan  yang  lain  berada dalam  keadaan  kekurangan.  Bahkan,  sebagian  manusia  sangat  bergantung  pada  belas kasihan orang lain dalam memenuhi kebutuhan ekonominya. Karena keterbatasan yang dimilikinya, mereka meminta-minta pada orang lain.
Di  samping  menciptakan  manusia  dalam  kondisi  yang  berbeda-beda  secara ekonomi, Allah swt. juga mengajarkan adanya zakat, infak, dan sedekah sebagai bentuk
27 Akram Khan, An Introduction to Islamic Economics , h. 35.
28 Munrokhim Misanam dkk, Ekonomi Islam (Yogyakarta: P3EI UII, 2011), h. 8 - 9.
transfer kekayaan dari si kaya kepada si miskin. Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengetahui  pengaruh  zakat,  infak,  dan  sedekah  dalam  mengatasi  kemiskinan  yang terjadi.
Kesejahteraan merupakan tujuan semua aliran ekonomi, baik ekonomi kapitalis, ekonomi sosialis,  maupun ekonomi Islam. Sebagai  pelaku ekonomi, manusia memiliki tujuan hidup tercapainya kesejahteraan atau kemakmuran. Sebagai sebuah disiplin ilmu pengetahuan,  ilmu  ekonomi    menjadi  sarana  bagi  manusia  untuk  mewujudkan  tujuan hidupnya tersebut.
Dijadikannya kesejahteraan atau kemakmuran sebagai tujuan dari semua ajaran ekonomi  terlihat  misalnya  dari  buku  Adam  Smith  yang  berjudul An  inquiry  into  the Nature and Causes of the Wealth of Nations . Melalui buku yang diterbitkan di tahun 1776 tersebut,  Adam  Smith  menjanjikan  tatanan  kehidupan  ekonomi  yang  baru  yaitu  dunia yang  penuh  dengan  kemakmuran. 29 Hal  ini    menunjukkan  bahwa  kesejahteraan merupakan  tujuan  yang  ingin  dicapai  oleh  semua  pemikiran  Adam  Smith  dalam  buku tersebut. Bagaimana halnya dengan Karl Mark yang pemikirannya berbeda dengan Adam Smith.  Karl  Mark  yang  dikenal  sebagai  penggagas  ekonomi  sosialis  pun  menjadikan kesejahteraan sebagai tujuan pemikirannya di bidang ekonomi. Karl Mark hanya berbeda dalam  hal  asumsi  dan  cara  yang  digunakan  untuk  mencapai  kesejahteraan  atau kemakmuran  tersebut.  Baik  kapitalisme  maupun  sosialisme  memandang  bahwa kesejahteraan  adalah  terpenuhinya  kebutuhan  ekonomi  atau  kebutuhan  yang  bersifat materi dan duniawi.
Ekonomi  Islam  juga  menjadikan  kesejahteraan  sebagai  sebuah  tujuan.  Namun, kesejahteraan menurut konsep ekonomi Islam berbeda dengan ekonomi kapitalis ataupun sosialis. Ekonomi Islam dibangun di atas landasan Al-Qur’an dan Hadis. Ekonomi Islam tidak  hanya  mengutamakan  kehidupan  duniawi  dalam  mencapai  kesejahteraan,  tetapi juga  sangat  memperhatikan  kehidupan  akhirat.  Bahkan  pemenuhan  kebutuhan  akan materi duniawi dimaksudkan untuk  mendukung kebahagiaan akhirat.
Karena  perbedaan  paradigma  dalam  memandang  kesejahteraan  yang  menjadi tujuannya, ekonomi Islam menggunakan istilah yang berbeda dengan ekonomi kapitalis dan sosialis, yakni dengan sebutan “falāḥ”. Falāḥ merupakan kebaikan hidup di dunia dan akhirat. Kebaikan hidup di dunia dan akhirat diisyaratkan dalam Q.S. al-Baqarah/2: 201 sebagai berikut:
َنَّ بَر ُلوُقَ ي نَّم مُهنِمَو ِراَّنلٱ َباَذَع اَنِقَو ةَنَسَح ِةَرِخلأٱ  ِفَِو ةَنَسَح اَينُّدلٱ  ِفِ اَنِتاَء ا ٠ Terjemahnya: “Dan  di antara mereka ada orang yang berdo'a: "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan  di  dunia  dan  kebaikan  di  akhirat  dan  lindungilah  kami  dari  azab neraka.” 30
Adapun  ciri-ciri  orang  yang  mencapai falāḥ diisyaratkan  dalam  Q.S.  al- Mu’minun/23: 1-11 sebagai berikut:
َنوُنِمؤُلمٱ َحَلفَأ دَق ١ َنوُعِشََٰخ مِِتِ َلََص  ِفِ مُه َنيِذَّلٱ ٢ َنوُضِرعُم ِوغَّللٱ ِنَع مُه َنيِذَّلٱَو ٣ ِةَٰوَكَّزلِل مُه َنيِذَّلٱَو َنوُلِعََٰف ٤ َنوُظِفََٰح مِهِجوُرُفِل مُه َنيِذَّلٱَو ٥ ِإَف مُهُ نََٰيَأ تَكَلَم اَم وَأ مِهِجََٰوزَأ َٰىَلَع  َّلَِّإ َينِموُلَم ُيرَغ مَُّنَّ ٦ ِنَمَف 29 Mark Skousen . The Making of Modern Economics The Lives and Ideas of the Great Thinkers, terj. Tri Wibowo Budi Santoso. Sang Maestro Teori-Teori Ekonomi Modern, Sejarah Pemikiran Ekonomi . 2009. Jakarta: Prenada Media Group, hal. 16-17.
30 Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahnya , h. 39.
َنوُداَعلٱ ُمُه َكِئََٰلْوُأَف َكِلََٰذ َءاَرَو َٰىَغَ تبٱ
٧ َنوُعََٰر مِهِدهَعَو مِهِتََٰنََٰمَِلأ مُه َنيِذَّلٱَو
٨
مِِتََِٰوَلَص َٰىَلَع مُه َنيِذَّلٱَو َنوُظِفاَُيُ ٩ َنوُثِرََٰولٱ ُمُه َكِئََٰلْوُأ ١٠ َدرِفلٱ َنوُثِرَي َنيِذَّلٱ َنوُدِلََٰخ اَهيِف مُه َسو ١١
Terjemahnya:
“Sungguh  beruntung  orang  yang  beriman.  Yaitu  orang  yang  khusyu’  dalam shalatnya.  Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Dan orang-orang yang menunaikan zakat. Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang  mereka  miliki,  maka  sesungguhnya  mereka  dalam  hal  ini  tiada  tercela. Barang  siapa  mencari  di  balik  itu,  maka  mereka  itulah  orang-orang  yang melampaui  batas.  Dan  orang-orang  yang  menjaga  amanat-amanat  yang dipikulnya  dan  janjinya.  Dan  orang-orang  yang  memelihara  shalatnya.  Mereka itulah  orang  yang  akan  mewarisi.  Yakni  mewarisi  surga  firdaus  yang  mereka kekal di dalamnya.” 31
Dalam  konteks  ekonomi,  salah  satu  ciri  orang  yang  mendapatkan falāḥ adalah yang menunaikan zakat. Dengan demikian, seseorang dapat dikatakan telah berada dalam falāḥ atau sejahtera apabila telah berkewajiban menunaikan zakat. Di samping itu, orang tersebut  juga  mampu  menghindari  perkataan  atau  perbuatan  yang  tidak  bermanfaat. Mereka selalu menjaga ibadah shalatnya, menjaga kemaluannya dari perbuatan tercela, dan  menjaga  amanat  yang  dipikulnya.  Orang-orang  yang  mencapai falāḥ juga  akan mendapatkan balasan dari Allah berupa sorga firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Kata  “ falāḥ ”  juga  sering  dikumandangkan  oleh  para  muadzin  setiap  mereka mengumandangkan  adzan:  حلافلا  يلع  يح.  Dengan  bacaan  tersebut  muadzin  mengajak orang-orang  di  sekitarnya  untuk  menuju  “ falāḥ ”,  kehidupan  yang  mendatangkan keuntungan baik di dunia maupun di akhirat.
Begitu  pentingnya falāḥ atau  kesejahteraan  dalam  Islam  (dan  ekonomi  Islam), sampai-sampai negara yang dibentuk oleh Nabi Muhammad saw dan Khulafaur Rasyidin merupakan  negara  kesejahteraan.  Negara  kesejahteraan  merupakan  negara  yang pemerintahannya bertanggung jawab terhadap kesejahteraan  setiap warga negaranya. 32 Negara kesejahteraan ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
1. menyediakan  jaminan  sosial  bagi  semua  orang  terhadap  kecelakaan,  sakit, pengangguran, lanjut usia, dan cacat.
2. Berkeadilan sosial atau distribusi kekayaan dan pendapatan yang adil dan merata di antara semua warga negaranya.
3. Menyediakan  layanan  pendidikan  dan  kesehatan  gratis  atau  sangat  disubsidi pemerintah.
4. Mempertahankan  tingkat full  employment bagi  angkatan  kerja  dan  negara bertanggung jawab untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi warga negara yang mampu bekerja.
5. Adanya  kepemilikan  publik  atas  fasilitas  umum  sehingga  dapat  dinikmati  oleh kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dengan harga yang disubsidi. 33
Keberadaan  gelandangan,  pengemis,  pengamen,  dan  anak  jalanan  menandakan bahwa negara bersangkutan belum mencapai kesejahteraan. Gelandangan dan pengemis
31 Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahnya, h. 475.
32 Chaudry,  Muhammad  Syarif, Funfamental  of  Islamic  Economic  System .  Terj.  Suherman Rosyidi, Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 303.
33 Chaudry,  Muhammad  Syarif, Funfamental  of  Islamic  Economic  System .  Terj.  Suherman Rosyidi, Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar, h. 303-304.
menandakan  bahwa  negara  belum  mampu  menyediakan  kebutuhan  ekonomi  minimal bagi  setiap  warganya.  Pengamen  dan  anak  jalanan  menandakan  bahwa  masih  terdapat pengangguran yang dialami oleh warga negara yang mampu bekerja.
Konsep kesejahteraan dalam ekonomi Islam tidak sebatas kesejahteraan materi, tetapi juga mencakup kesejahteraan spiritual dan moral. Dalam memperoleh penghasilan guna  memenuhi  kebutuhan  ekonominya,  warga  negara  tidak  hanya    berorientasi  pada keuntungan, tetapi juga berorientasi pada etika, moral, dan agama yang mereka yakini. Guna  mewujudkan  kesejahteraan  ( falāḥ )  bagi  setiap  warga  negara,  Chaudry, 34 menguraikan bahwa negara memiliki beberapa fungsi atau kewajiban sebagai berikut:
1. Menjamin dan melindungi fakir miskin. Bahkan negara merupakan wali bagi kaum fakir miskin, apabila mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan fisik minimumnya untuk hidup layak, maka mereka berhak untuk mendapatkan bantuan dari walinya, yakni negara.
2. Negara  menjamin  kebutuhan  akan  sandang,  pangan,  dan  papan  bagi  warga negaranya. Hal ini diisyaratkan dalam  Q.S. Thaha/20: 118-119.
َُت  َّلََّأ َكَل َّنِإ َٰىَرعَت  َلََّو اَهيِف َعو ١١٨ َٰىَحضَت  َلََّو اَهيِف ْاُؤَمظَت  َلَّ َكَّنَأَو
١١٩
Terjemahnya:
“Sungguh ada (jaminan) untukmu di sana, engkau tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang. Dan sungguh, di sana engkau  tidak akan merasa dahaga dan tidak akan ditimpa panas matahari.” 35
3. Menjaga  keadilan  sosial  bagi  semua  warga  negara.  Negara  tidak  hanya  mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan pemerataan kesejahteraan bagi warganya.
4. Negara  menekankan  adanya  hak-hak  sosial  atas  harta  individu.  Negara  harus mendorong masyarakat kaya memiliki kepedulian terhadap masyarakat yang miskin. Apalagi  jika  masyarakat  miskin  tersebut  merupakan  keluarga  atau  kerabat  dari masyarakat kaya.
5. Negara melindungi kaum yang lemah dari penindasan kaum yang kuat. Perlindungan ini  mencakup  seluruh  aspek  kehidupan,  baik  ekonomi,  sosial,  keamanan,  maupun aspek kehidupan lainnya.
6. Negara memberikan prioritas terhadap pendidikan dan kesehatan warganya. Kedua bidang  ini  merupakan  hal  vital  untuk  menjaga  kesejahteraan  warga  negara  dan mendorong kemajuan secara berkesinambungan.
7. Negara  memperhatikan  kesejahteraan  spiritual  setiap  warga  negara.  Negara melindungi  setiap  warga  negara  untuk  melaksanakan  ibadah  sesuai  dengan  agama yang dianutnya. Negara juga menjaga keharmonisan hubungan antar pemeluk agama yang berbeda-beda.
Kesejahteraan ( falāḥ ) menjadi keinginan setiap manusia. Untuk mencapainya, tidak tertutup kemungkinan timbul gesekan dan pertentangan antara orang yang satu dengan orang yang lain. Untuk menjaga agar kehidupan masyarakat tetap harmonis dan damai, maka  diperlukan  peran  negara.  Bahkan  negara  berkewajiban  untuk  mewujudkan kesejahteraan  warganya.  Terhadap  warga  negara  yang  memiliki  kondisi  tidak memungkinkan untuk diberdayakan, maka negara harus melakukan pemeliharaan kepada mereka. Hal ini sesuai dengan Pasal 34 UUD 1945. Negara memiliki berbagai sumber
34 Chaudry,  Muhammad  Syarif, Funfamental  of  Islamic  Economic  System .  Terj.  Suherman Rosyidi, Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar , h. 306-315.
35 Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahnya . h. 444-445.
daya  dan  otoritas  untuk  melakukan  pengaturan  warga  negaranya,  termasuk  dalam memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar. Sementara itu, terhadap mustahik yang masih memiliki potensi, maka negara harus memfasilitasi mereka sehingga lebih berdaya dan  mampu  memenuhi  kebutuhan  ekonominya.  Hal  ini  sesuai  dengan  perintah  Allah dalam Q.S. Al-Jum’ah/62: 10.
ِضرَلأٱ  ِفِ ْاوُرِشَتنٱَف ُةَٰوَلَّصلٱ ِتَيِضُق اَذِإَف َنوُحِلفُت مُكَّلَعَّل ايرِثَك ََّللَّٱ ْاوُرُكذٱَو َِّللَّٱ ِلضَف نِم ْاوُغَ تبٱَو ١٠
Terjemahnya:
“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah  karunia  Allah  dan  ingatlah  Allah  banyak-banyak  supaya  kamu beruntung.” 36
Ayat  di  atas  memerintahkan  agar  manusia  mencari  karunia  Allah.  Karunia tersebut  berupa  apa  saja  yang  dapat  memberikan  manfaat  kepada  manusia,  termasuk mencari  rezeki  secara  halal.  Q.S.  Al-Taubah/9:  105  nyata-nyata  memerintahkan  umat Islam untuk bekerja sebagai berikut:
ِةَدََٰهَّشلٱَو  ِبيَغلٱ ِمِلََٰع ََٰلَِإ َنوُّدَُتَُسَو َنوُنِمؤُلمٱَو ۥُهُلوُسَرَو مُكَلَمَع َُّللَّٱ ىََيرَسَف ْاوُلَمعٱ ِلُقَو َنوُلَمعَت مُتنُك اَِبِ مُكُئِ بَ نُ يَ ف
١٠٥
Terjemahnya:
“Dan  Katakanlah:  "Bekerjalah  kamu,  maka  Allah  akan  melihat  pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin,  dan kamu akan dikembalikan kepada  (Allah)  Yang  Mengetahui  yang  ghaib  dan  yang  nyata,  lalu  diberitakan- Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.” 37
Dengan  ayat  ini,  Allah  memerintahkan  kaum  muslimin  (dan  manusia  pada umumnya) untuk beraktivitas, bekerja, ataupun beramal saleh. Dalam konteks muamalah, ayat  ini  memerintahkan  umat  Islam  untuk  bekerja  mencari  penghidupan  agar  dapat memenuhi  kebutuhan  ekonominya.  Dalam  ayat  ini  seolah-olah  Allah  ingin  melihat seberapa kuat usaha seseorang untuk memenuhi kebutuhan ekonominya melalui bekerja yang halal. Untuk selanjutnya, dengan sifat kasih sayang-Nya, Allah akan memberikan kemudahan dan keberkahan rezeki kepada hamba-Nya yang telah bekerja dan berusaha. Karena  begitu  kuatnya  perintah  bekerja  ini,  sampai-sampai  Allah  mengabarkan  bahwa Rasulullah  dan  kaum  muslimin ikut  menyaksikan  usaha  hamba  tersebut.  Ayat  ini  juga menunjukkan  begitu  buruknya  orang  yang  tidak  mau  bekerja  dan  hanya  menunggu pemberian dan belas kasihan orang lain, padahal Allah telah memberikan kepada mereka kekuatan dan kemampuan untuk bekerja.

## KESIMPULAN
Beberapa  kesimpulan  yang  dapat  diambil  dalam  penelitian  ini  adalah  sebagai berikut:
1. Zakat berpengaruh positif terhadap kemandirian ekonomi mustahik. Hal ini berarti bahwa  persepsi  responden  terhadap  zakat  yang  diterima  berdasarkan  indikator- indikator yang diukur, akan mendorong lahirnya kemandirian ekonomi responden.
36 Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahnya, h. 809.
37 Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahnya , h. 273.
2. Infak dan sedekah berpengaruh signifikan terhadap kemandirian ekonomi mustahik. Hal ini berarti bahwa persepsi responden terhadap infak dan sedekah yang diterima berdasarkan indikator-indikator yang diukur, akan mendorong lahirnya kemandirian ekonomi responden.
Sebagai implikasi penelitian, pemerintah perlu memberikan perhatian yang lebih besar terhadap penanganan gelandangan, pengemis, pengamen, dan anak jalanan. Apabila masalah  ini  tidak  segera  dituntaskan  maka  jumlah  mereka  semakin  besar  sehingga semakin  sulit  ditangani.  Begitu  pula,  BAZ  dan  LAZ  perlu  menyentuh  masyarakat gelandangan,  pengemis,  pengamen,  dan  anak  jalanan  dalam  menyalurkan  zakat,  infak, dan  sedekah.  Petugas  dari  BAZ  dan  LAZ  harus  turun  langsung  ke  jalanan  mendata mereka  dan  selanjutnya  melakukan  pemberdayaan  terhadapnya.  Masih  banyak gelandangan,  pengemis,  dan  anak  jalanan  yang  tidak  mengetahui  eksistensi  BAZ  dan LAZ.  Penyaluran  dana  zakat,  infak,  dan  sedekah  hendaknya  ditujukan  untuk program/kegiatan  pemberdayaan  yang  mengarah  pada  meningkatnya  produktivitas mustahik.  Pemberdayaan  ini  mencakup  kegiatan  belajar-mengajar  guna  meningkatkan keterampilan  sampai    dengan  pembinaan  yang  berkelanjutan.  Pembinaan  dan pendampingan  yang  terus-menerus  akan  mampu  meningkatkan  keberanian  mustahik dalam merintis usaha sehingga dapat mandiri dalam memenuhi kebutuhan ekonominya. Untuk itu, BAZ dan LAZ perlu saling berkoordinasi dan bekerja sama dalam penyaluran zakat,  infak,  dan  sedekah  yang  dikelolanya.  Koordinasi  ini  akan  memperkuat  kinerja lembaga  pengelola  zakat  tersebut  dan  menghindari  terjadinya  tumpang  tindih  dalam pendistribusian zakat. BAZ dan LAZ perlu memperbanyak sosialisasi dan pembelajaran ke  masyarakat.  Dengan  sosialisasi  tersebut  diharapkan  eksistensi  BAZ  dan  LAZ    di masyarakat  semakin  kuat.  Demikian  juga  dengan  kepercayaan  umat  Islam  terhadap lembaga  ini  sehingga  mereka  memanfaatkannya  dalam  menunaikan  zakat,  infak,  dan sedekah.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmed, Habib. Zakah, Macroeconomics Policies, and Poverty Alleviation: Lesson from Simulations on Bangladesh (Journal of  Islamic Economics, Banking and Finance,
2004), h. 87-89.
Akram Khan, An Introduction to Islamic Economics , h. 35. Beik, Irfan Syauqi. Analisis Peran Zakat Dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dompet Dhuafa Republika (Jakarta:  Zakat & Empowering-Jurnal Pemikiran dan Gagasan, Vol. 2, 2009), h. 52.
Bungin,  Burhan. Metode  Penelitian  Kuantitatif:  Komunikasi,  Ekonomi,  dan  Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya (Jakarta: Kencama Media Group. 2009), h. 105.
Chaudry, Muhammad Syarif, Funfamental of Islamic Economic System . Terj. Suherman Rosyidi, Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 303.
Chaudry, Muhammad Syarif, Funfamental of Islamic Economic System . Terj. Suherman Rosyidi, Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar , h. 306-315. Departemen Agama RI, Alquran  dan Terjemahnya , (Semarang:  Toha Putra Semarang, 2002), h. 55.
Dogarawa,  Ahmad  Bello. Poverty  Alleviation  Through  Zakah  and  Waqf  Institution:  A Case  for  the  Muslim  Ummah  in  Ghana (Ghana:  First  National  Muslim  Summit organised by Al-Furqan Foundatuin, 2009), h. 23 .
Dua, Mikhael. Filsafat Ekonomi (Yogyakarta: Kanisius, 2008), h. 17-18.
Febianto,  Irawan.,  dkk. An  Analysis  on  the  Impact  of  Zakah  Programs  in  Poverty Alleviation: Case Study in Bandung, Indonesia (Bandung: Padjajaran University, 2011), h. 10.
Ghozali,  Imam.  "Analisis  Multivariate  dengan  program  IBM  SPSS  19." Semarang: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro (2011). Gusfahmi, Rekonstruksi  Peran  Zakat  dan  Pajak  Untuk  Menanggulangi  Kemiskinan (Jakarta:  Zakat & Empowering-Jurnal Pemikiran dan Gagasan, Vol 2, 2009), h. 31- 43.
Iqbal, Munawar. Zakah, Moderation and Aggregate Concumption in An Islamic Economy (Jeddah: King Abdul Aziz University, Journal Research Islamic Economic, 1985),
h. 45.
Jogiyanto,  Hartono  M.  “Metodologi  Penelitian  Bisnis:  salah  kaprah  dan  pengalaman- pengalaman.” Yogyakarta: BPFE (2004). Kusuma, Dimas Bagus Wiranata. The Power of Zakah in Poverty Alleviation . (Selangor: University Kebangsaan Malaysia, 2010), h. 8.
Misanam, Munrokhim, dkk. Ekonomi Islam (Yogyakarta: P3EI UII, 2011), h. 8 - 9. Pena , Tim Prime. Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Gita Media Press, t.th.), h.
345.
Riadi, Buyung . Tindakan Sosial Anak Jalanan (Pengamen) di Kawasan Pantai Losari, 2011.
Samuelson,  Paul  A.,  dan  William  D.  Nordhaus. Microeconomics. Terj.  Nur  Rosyidah dkk, Ilmu Mikro Ekonomi. (Jakarta: Media Global Edukasi, 2003), h. 470.
Shirazi,  Nashim  Shah. Providing  for  The  Resource  Shortfall  for  Poverty  Elimination Through The Institution of Zakah in Low Income Muslim Countries (Kuala Lumpur: International Islamic University Malaysia: Journal of Economics and Management 14, no. 1, 2006) h. 1. Skousen,  Mark .  The  Making  of  Modern  Economics  The  Lives  and  Ideas  of  the  Great Thinkers, terj.  Tri  Wibowo  Budi  Santoso. Sang  Maestro  Teori-Teori  Ekonomi Modern,  Sejarah  Pemikiran  Ekonomi .  2009.  Jakarta:  Prenada  Media  Group,  hal. 16-17.
Yustika, Ahmad Erani, dan Jati Andrianto. Zakat, Keadilan, dan Keseimbangan Sosial (Jakarta:  Zakat & Empowering, Jurnal Pemikiran dan Gagasan, Vol. I, 2008).