## EKSISTENSI SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

## The Existence of Public Protection Unit
Moh. Ilham A. Hamudy Pusat Penelitian Pemerintahan Umum dan Kependudukan Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri Jl. Kramat Raya No. 132 – Senen, Jakarta E-mail: ilhamhamudy80@gmail.com Dikirim: 8 September 2014; direvisi: 23 November 2014; disetujui: 12 Desember 2014

## Abstrak
Artikel  ini adalah tentang Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) yang dulu dikenal dengan istilah pertahanan sipil (Hansip). Artikel ini adalah ringkasan hasil kajian pustaka dan uji petik di lapangan yang dilakukan pada Oktober-November 2013 di Kota Magelang dan Surabaya. Kajian ini bertujuan menelaah secara  historis  dan  filosofis tentang eksistensi Satlinmas dalam  konteks  kekinian. Untuk  mendalaminya, kajian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  dipadukan  pendekatan  kualitatif  untuk  menggali  peran  dan eksistensi  Satlinmas.  Hasil  kajian  menunjukkan,  keberadaan  Satlinmas  masih  meninggalkan  banyak persoalannya, di antaranya, pertama, mengenai dasar hukum pembentukan Satlinmas. Sampai kini, belum ada  regulasi  baru  yang  mengatur  Satlinmas.  Regulasi  yang  ada  sudah  terlalu  uzur  dan  tidak  bisa menangkap  perkembangan  zaman.  Kedua,  rumusan  konsep  dan  tugas  pokok  dan  fungsi  Satlinmas tumpang  tindih  dengan  institusi  lain.  Ketiga,  citra  Satlinmas  di  masyarakat  semakin  memudar  dan cenderung dilecehkan. Keempat, penggabungan Satlinmas ke dalam Polisi Pamong Praja dianggap tidak tepat, karena beda filosofi.
Kata kunci: satuan perlindungan masyarakat, pertahanan sipil, bencana alam, ketentraman dan ketertiban masyarakat, dan sistem keamanan lingkungan

## Abstract
This articel is about the Public Protection Unit (Satlinmas) formerly known as civil defense (Hansip). This article is a summary of the results of the desk study and fieldwork conducted in October-November 2013 in  the town of Magelang and  Surabaya. This study used descriptive qualitative  approach to explore the combined  role  and  existence  Satlinmas.  The  results  of  the  study  showed,  the  existence  of  the  problem Satlinmas still leave many, including, first, the legal basis for the establishment of Satlinmas. Until now, there  has been no  new regulations governing Satlinmas. Existing regulations are too  weak and can not capture  the  times. Second,  the  formulation of  concepts and basic tasks and  functions Satlinmas overlap with  other  institutions.  Third,  Satlinmas  image  in  society  tend  to  fade  and  abused.  Fourth,  Satlinmas incorporation into the Municipal Police deemed not appropriate, because different philosophy. Keywords:  public  protection  unit,  civil  defence,  natural  disasters,  peace  and  order  society,  and environmental safety systems

## PENDAHULUAN
Judul di atas senyatanya tidaklah berlebihan jika kita  jujur  menilai  eksistensi  Satuan  Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dewasa ini. Kondisi Satlinmas terkesan  ala  kadarnya  kalau  tidak  mau  dikatakan memprihatinkan.
Tidak  ada  keunggulan  khusus,  sehingga  patut dipersoalkan  keberadaannya.  Sejauh  ini,  Satlinmas hanya  dikenal  sebagai  penjaga  keamanan  kantor desa/kelurahan/kecamatan  atau  pun  sekadar  menjadi satuan “seksi sibuk” saat ada kenduri di rumah warga.
Padahal,  dilihat  dari  definisinya,  menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 6 Tahun  2012  tentang  Kewaspadaan  Dini  Masayarakat di  Daerah,  Satlinmas  adalah  bentuk  pengorganisasian masyarakat  yang disiapkan dan disusun serta dibekali pengetahuan dan keterampilan di bidang perlindungan masyarakat  yang  difasilitasi  oleh  pemerintah  atau pemerintah daerah.
Praktik di lapangan juga menunjukkan, Satlinmas  merupakan  warga  masyarakat  yang  ikut memelihara  keamanan,  ketentraman  dan  ketertiban masyarakat, termasuk kegiatan sosial kemasyarakatan. Namun,  fungsi-fungsi  itu  sekarang  seakan  tidak memunyai greget lagi  dan pudar di  mata  masyarakat. Fungsinya direduksi sebagai penjaga gardu ronda dan pukul kentongan.
Malahan,  di  tengah  pamornya  yang  memudar, Satlinmas pun digelayuti sejumlah persoalan. Pasalnya,  sebagian  besar  anggota  Satlinmas  tampak uzur dan berpenampilan lemah fisik. Sementara, untuk mencari pengganti anggota yang sudah uzur, sekarang ini  sangat  sulit.  Para  pemuda  pada  umumnya  tidak mau  menjadi  anggota  Satlinmas.  Selain  honornya kecil, gengsinya pun masih kalah  jauh dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Kondisi  ini  agak  berbeda  dengan  Satlinmas  di Kota  Magelang.  Meski  tidak  menerima  honor, pemerintah  kota  memberikan  insentif  bagi  735  orang
anggota  Satlinmas  (data  per  Juli  2013)  yang melakukan perjalanan dinas dalam kota sebesar Rp 30 ribu  dan  Rp  100  untuk  perjalanan  dinas  luar  kota. Selain  itu,  ada  juga  insentif  berupa  uang  bantuan modal usaha Rp 2 juta, uang tali asih (purna tugas) Rp 1  juta,  dan  santunan  kematian  sebesar  Rp  2  juta. Tetapi, malangnya, sejak 2012, bantuan itu dihentikan karena dilarang oleh Permendagri No. 39 Tahun 2012 tentang  Perubahan  Atas  Permendagri  No.  32  Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Soal  honor  dan  dana  bantuan  operasional, misalnya,  sangat  kecil  dan  besarannya  tidak  pernah pasti.  Anggaran  Satlinmas  diambil  dari  pos  alokasi dana desa (ADD) atau pun alokasi anggaran kelurahan (AAK). Penentuan besarannya sangat tergantung pada hasil musyawarah di desa/kelurahan.
Sebagai  contoh,  Kalau  di  Kota  Surabaya,  lain lagi  ceritanya,  anggota  Satlinmas  berstatus  tenaga kontrak. Pada 2013, mereka bergaji Rp 1,8 juta/bulan. Pada 2014 meningkat menjadi Rp 2,2 juta/bulan.
Selama  ini,  Satlinmas  hanya  mengandalkan tambahan  pendapatan  dari  kebaikan  hati  dan  uluran tangan warga. Misalnya, saat ada hajatan warga  yang memerlukan  bantuan  pengamanan,  di  situlah  ajang bagi  anggota  Satlinmas  mendapat  berkah  tambahan penghasilan.
Persoalan  menjadi  kian  kompleks  dan  rumit kalau kita telaah eksistensi Satlinmas dari sisi regulasi, tugas pokok dan fungsi (tupoksi), serta hal lain dalam konteks kekinian. Oleh karenanya, tulisan  ini  menjadi relevan.  Reposisi  dan  revitalisasi  peran  dan  fungsi Satlinmas kiranya perlu dilakukan. Sehingga, didapatkan pemahaman yang utuh tentang keberadaan fungsi sejati dari Satlinmas.
Agar  mudah  dibahas,  patut  juga  diuraikan tentang  latar  belakang  berdirinya  Satlinmas.  Sejarah perjalanan  bangsa  ini  membuktikan,  kehadiran Perlindungan  Masyarakat  (dulu  disebut  Pertahanan Sipil,  disingkat  Hansip)  memiliki  kontribusi  yang positif.
Dimulai  pada  waktu  pemerintahan  Hindia Belanda,  Pemerintah  Belanda  membentuk  sebuah organisasi  yang  bertugas  melindungi  masyarakat  dari serangan udara musuh. Pada waktu itu (1939) dikenal dengan  nama  Lucht  Bescherming  Deints  atau  LBD (Perlindungan Pemecah Udara).
Organisasi itu dibentuk dari tingkat pusat sampai daerah dan dikoordinasikan oleh pejabat pemerintahan sipil.  Kegiatannya  meliputi  penerangan  masyarakat, pemberitaan  serangan  udara  musuh,  perlindungan, penyamaran, pemadam kebakaran, pertolongan pertama  penderita  kecelakaan,  pengungsian  dan sebagainya.  Kemudian,  pada  masa  pendudukan Jepang,  Pemerintah  Jepang  membentuk  organisasi semacam  LBD  yang  disebut  Hansip  pada  1943 (Istanto, 1992).
Sistem  pertahanan  Jepang  pada  waktu  itu diarahkan  untuk  mengadakan  pertahanan  rakyat  total
dan  untuk  pengerahan  rakyat,  organisasi  itu  dibentuk sampai  dengan  pada  lingkungan  masyarakat  yang terkecil  dalam  bentuk  Gumi  atau  RT  yang  dikenal sekarang.
Organisasi bentukan Jepang itulah yang menjadi embrio  Hansip,  organisasi  itu  dirangkaikan  dengan kepentingan  pertahanan  dan  perlindungan  masyarakat terhadap serangan  musuh. Selain  itu, ia juga dibebani tugas  penjagaan  keamanan,  pengumpulan  dana, pengaturan distribusi bahan makanan dan sebagainya.
Lalu,  pada  masa  awal  kemerdekaan,  organisasi Hansip dilanjutkan eksistensinya. Pemerintah Indonesia  menata  dan  mewadahi,  mengerahkan,  serta mengendalikan  penyelenggaraan  upaya  pertahanan keamanan  negara  melalui  suatu  konsepsi  Perlawanan Rakyat  Semesta  yang  mengandung  arti  kesadaran, tekad,  sikap  dan  pandangan  rakyat  Indonesia  untuk melawan dan menghancurkan setiap bentuk ancaman.
Keikutsertaan  seluruh  rakyat  Indonesia  secara spontan  dalam  penyelenggaraan  upaya  pertahanan keamanan  negara  dengan  maksud  untuk  membuka seluas-luasnya  kepada  warga  negara  agar  tertampung guna  ikut  serta  dalam  upaya  pembelaan  negara  ini diwadahi  dalam  organisasi  Hansip  dan  Wanra (Perlawanan Rakyat). Perlu diketahui, Wanra didasarkan pada security defence approach , sedangkan  Hansip  didasarkan  pada prosperity approach (Istanto, 1992:168).
Seiring  berjalannya  waktu,  pada  20  Mei  1960 Indonesia  resmi  menjadi  anggota  International  Civil Defence Organization (ICDO). Posisi Indonesia dalam organisasi  internasional  itulah  yang  kemudian mengilhami pembentukan organisasi Pertahanan Sipil (Hansip) dan organisasi Perlawanan Rakyat (Wankamra)  secara  nasional,  dengan  fungsi  bidang perlindungan masyarakat, ketahanan nasional, pemerintahan, dan kesejahteraan rakyat.
Sejarah mencatat, organisasi Hansip di Indonesia pertama  kali  diatur  oleh  Keputusan  Wakil  Menteri Pertama Urusan Pertahanan/Keamanan No. MI/A/72/62  tertanggal  19  April  1962  tentang Peraturan  Pertahanan  Sipil  dan  sampai  sekarang tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Ulang Tahun Pertahanan Sipil di seluruh Indonesia.
Dalam rangka penyempurnaan organisasi Pertahanan Sipil dan sistem pembinaan potensi rakyat sebagai  perwujudan  dan  kewajiban  rakyat  dalam usaha pembelaan negara, maka pada 12 Agustus 1972 lahirlah  Keppres  No.  55  Tahun  1972  tentang Penyempurnaan  Organisasi  Pertahanan  Sipil  dan Organisasi  Perlawanan  dan  Keamanan  Rakyat  dalam Rangka  Penertiban  Pelaksanaan  Sistem  Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta.
Dalam  konteks  itu,  dengan  apik  Crouch  (1988) mencandrakan  bagaimana  Orde  Baru  melakukan “pembinaan” seluruh potensi rakyat dalam hubungannya dengan pertahanan negara dan mobilisasi  politik  (lihat  penjelasan  Crouch  dalam bukunya The  Army  and  Politics  in  Indonesia .
Bandingkan  juga  dengan  tulisan  Lee  (2009)  dalam ( Un ) Civil Society and Political Change in Indonesia ). Keppres  tersebut  menyatakan,  perlindungan masyarakat  (Linmas)  merupakan  fungsi  utama  dari pertahanan  sipil  yaitu  mengorganisasikan  rakyat  dan membentuk
Satlinmas
untuk menanggulangi/mengurangi akibat-akibat dari serangan  pihak  musuh  dari  luar,  bencana  alam,  dan bencana lainnya, agar kerugian jiwa dan materil dapat dihindarkan/dibatasi.
Maka,  pada  tanggal  yang  sama  Organisasi Pertahanan Sipil yang semula dibina oleh Departemen Pertahanan Keamanan diserahkan kepada Departemen Dalam  Negeri  melalui  Keppres  No.  56  Tahun  1972 tentang Penyerahan Pembinaan Organisasi Pertahanan Sipil  dari  Departemen  Pertahanan  Keamanan  kepada Departemen Dalam Negeri.
Seiring  dengan  perkembangan  ketatanegaraan Republik  Indonesia  dan  pertumbuhan  Angkatan Bersenjata,  maka  pada  19  September  1982  lahirlah UU  No.  20  Tahun  1982  tentang  Ketentuan  Pokok Pertahanan  Negara di  mana  UU tersebut  menguatkan posisi dan tugas pokok organisasi Hansip.
Dalam  aturan  itu  Hansip  melaksanakan  fungsi Linmas  dalam  penanggulangan  akibat  bencana perang,  bencana  alam  atau  bencana  lainnya  maupun memperkecil akibat malapetaka dengan menempatkan Hansip  sebagai  komponen  khusus  di  bidang pertahanan keamanan rakyat semesta.
Sebagai tindak lanjut Pasal 42 UU No. 20 Tahun 1982 yang mengamanatkan mobilisasi dan demobilisasi  harus  diatur  dengan  UU,  maka  pada  3 Oktober 1997 lahirlah UU No. 27 Tahun 1997 tentang mobilisasi  dan  demobilisasi  yang  menyebutkan, ”mobilisasi  dikenakan  terhadap  warga  negara  yang termasuk Perlindungan Masyarakat” sebagai komponen  khusus  kekuatan  pertahanan  keamanan negara  yang  mampu  berfungsi  membantu  masyarakat menanggulangi  bencana  dan  memperkecil  akibat malapetaka.
Dalam  Penjelasan  Umum  juga  disebutkan mobilisan  yang  melaksanakan  fungsi  ketertiban umum, perlindungan rakyat, perlindungan masyarakat dan warga negara yang karena keahliannya diperlukan,  serta  awak  sarana  dan  prasarana  nasional yang tidak langsung membantu pertempuran diorganisasikan  dalam  perlawanan  rakyat  tidak bersenjata.
Namun,  sejak  dicabutnya  UU  No.  20  Tahun 1982  dan  digantikan  dengan  UU  No.  3  Tahun  2002 tentang  Pertahanan  Negara  yang  menempatkan Satlinmas sebagai komponen cadangan, maka sebagai dasar hukumnya organisasi Hansip  yang pada saat itu telah berubah nomenklatur menjadi organisasi Linmas (berdasarkan  Rapat  Koordinasi  Markas  Wilayah Pertahanan  Sipil  Tahun  2000)  kembali  mengacu kepada  Keppres  No.  55  Tahun  1972  sehubungan Keppres  tersebut  belum  dicabut  atau  diganti  dengan aturan yang baru.
Merujuk  aturan  yang  berlaku  saat  ini,  ada beberapa  tugas  pokok  yang  diemban  Satlinmas. Pertama,  membantu  upaya  pertahanan  negara. Menurut  Pasal  1  Angka  4  dan  Pasal  6  UU  No.  27 Tahun  1997  tentang  Mobilisasi,  mobilisan  adalah warga  negara  anggota  Rakyat  Terlatih,  warga  negara anggota  Linmas,  dan  warga  negara  yang  karena keahliannya  dimobilisasi.  Malah,  pada  UU  No.  3 Tahun  2002  tentang  Pertahanan  Negara  khususnya Pasal  8  Ayat  1  diterangkan,  salah  satu  komponen cadangan  pertahanan  negara  adalah  Satlinmas.  Patut diketahui, berkait dengan itu, dalam RUU Komponen Cadangan  yang  sedang  digarap  oleh  Kementerian Pertahanan  dan  TNI,  pada  bagian  komponen pendukung  non-kombatan,  elemen  Hansip/Linmas dimasukkan menjadi bagian dari komponen pertahanan negara.
Kedua,  membantu  penanggulangan  bencana.
Dalam UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan  Bencana,  khususnya  pada  Pasal  4 Huruf  a,  Pasal  6  Huruf  b,  dan  Pasal  8  Huruf  b menyebutkan,  tanggung  jawab  pemerintah  dalam penyelenggaraan  penanggulangan  bencana  meliputi perlindungan  masyarakat  dari  dampak  bencana. Dalam  konteks  itulah,  Satlinmas  memegang  peranan penting.
Kemudian  dalam  Keppres  No.  55  Tahun  1972 tentang  Penyempurnaan  Oraganisasi  Pertahanan  Sipil dan  Organisasi  Perlawanan  dan  Keamanan  Rakyat dalam  Rangka  Penertiban  Pelaksanaan  Sistem Hankamrata pada Pasal 6  juga telah ditegaskan, tugas pokok Hansip adalah  merencanakan,  mempersiapkan, dan  menyusun  serta  mengerahkan  potensi  rakyat dalam  bidang  perlindungan  masyarakat  untuk mengurangi/memperkecil akibat-akibat bencana perang/bencana  alam  serta  mempertinggi  ketahanan nasional.
Belakangan,  melalui  Keputusan  Menteri  Dalam Negeri  No.  131  Tahun  2003  tentang  Pedoman Penanggulangan  Bencana dan  Penanganan Pengungsi di  Daerah,  pada Pasal  1  Huruf  d  ditegaskan kembali, penanggulangan  bencana  dan  penanganan  pengungsi di  daerah  dilakukan  secara  berjenjang,  meliputi Kepala Desa/Lurah selaku Kepala Satuan Hansip/Linmas.
Mereka  bertanggung  jawab  mengoordinasikan dan  mengendalikan  kegiatan  masyarakat  dalam pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan  pengungsi  di  wilayah  Desa/Kelurahan, mulai  dari  tahap  sebelum,  pada  saat,  dan  sesudah terjadi bencana dan pengungsian.
Ketiga,  membantu  kegiatan  pemilu/pemilukada. Dalam  UU  No.  8  Tahun  2012  tentang  Pemilihan Umum  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan Perwakilan  Daerah,  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah,  pada  Pasal  152  Ayat  4  disebutkan, penanganan  ketenteraman,  ketertiban,  dan  keamanan di setiap TPS dilaksanakan oleh 2 (dua) orang petugas yang ditetapkan oleh PPS.
Penjelasannya, petugas yang menangani ketenteraman,  ketertiban,  dan  keamanan  dalam ketentuan  ini  berasal  dari  satuan  Hansip/Linmas. Tugas  ini  senyatanya  juga  tercantum  dalam  Pasal  13 Ayat  3 dari  PP  No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
Keempat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan.  Dalam  keadaan  normal,  Satlinmas diikutsertakan  dalam  membantu  kegiatan  yang diselenggarakan  oleh  masyarakat.  Sebagai  contoh, kegiatan pernikahan di lingkungan setempat, kegiatan keagamaan, serta kegiatan-kegiatan lain yang diselenggarakan di lingkungannya bertugas.
Kelima, membantu memelihara ketentraman dan ketertiban  masyarakat  (kamtibmas).  Dalam  rangka memelihara kamtibmas, Satlinmas juga diikutsertakan dalam  pengamanan  wilayah  serta  ikut  terlibat  dalam kegiatan sistem keamanan lingkungan (siskamling).

## METODE PENELITIAN
Tulisan  yang  berdasarkan  kajian  kepustakaan dan  uji  petik  di  lapangan  ini  menggunakan  metode deskriptif  dan  dipadu  dengan  pendekatan  kualitatif. Pendekatan  kualitatif  digunakan  untuk  menggali pelbagai  perspektif  tentang  eksistensi  Satlinmas,  baik dari masyarakat, pegawai pemerintah yang menangani keberadaan  Satlinmas,  anggota  satlinmas  sendiri, maupun, pembuat kebijakan di tingkat pusat.
Adapun  metode  pengumpulan  data  dilakukan dengan  mewawancarai  sejumlah  informan  dan menelusuri pelbagai dokumen  yang terkait, baik  yang dikeluarkan oleh Ditjen PUM, Kemeterian Pertahanan, maupun pemerintah daerah, dan mengutipbeberapa  pemberitaan  yang  dilansir  media massa cetak nasional dan lokal.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kendati  dalam  beberapa  peraturan  sudah diterangkan  posisi,  eksistensi,  peran,  dan  tupoksi Satlinmas,  senyatanya  Satlinmas  masih  digelayuti banyak  persoalan.  Pertama,  perubahan  nama  dari Hansip  menjadi  Linmas.  Sejauh  ini  tidak  ada  dasar hukum yang menyebutkan perubahan tersebut.
Dasar  hukum  yang  kerap  disebutkan  adalah Surat Edaran Mendagri No. 340/2921/SJ tertanggal 20 Desember  2002  tentang  Ketentuan  Pakaian  Seragam dan Atribut Pertahanan Sipil/Perlindungan Masyarakat.
Surat  edaran  itu  sejatinya  hanya  mengatur  soal atribut  dalam  pakaian  seragam  PNS  Kementerian Dalam  Negeri  dan  Pemerintah  Daerah,  bukan penetapan  perubahan  nama  Hansip  menjadi  Linmas. Diduga,  perubahan  istilah  Hansip  menjadi  Linmas hanyalah  penghindaran  terminologi  militeristik  yang melekat sedari zaman Orde Baru dulu.
Memasuki  era  reformasi,  semua  istilah  yang berbau  militer  memang  banyak  dihilangkan,  berubah
menjadi  istilah  yang  lebih  sipilistik.  Dalam  konteks ini,  termasuklah  istilah  Hansip  menjadi  Linmas. Namun,  sayangnya,  perubahan  itu  tidak  dilandasi aturan  hukum  yang  jelas  (Rinakit,  2005;  bandingkan juga dengan penjelasan Rüland, 2013).
Menjadi rancu lagi, dalam konteks internasional, justru  istilah  Hansip-lah  yang  lebih  dikenal.  Ini tercermin  dengan  berdirinya  organisasi  Hansip  se- dunia, ICDO (http://www.icdo.org/ Home.aspx?lng=2 (diakses  pada  20  Desember  2013  pukul  9.52  wib). Organisasi  itu  pun  mencantumkan,  salah  satu  tupoksi Hansip ( civil defence ) adalah perlindungan masyarakat.  Jadi,  terminologinya  bukan  Linmas  atau civil  protection ,  melainkan  Hansip.  Linmas  tidak  ada contoh  praktiknya  di  dunia  internasional  alias  tidak dikenal.
Kedua, memang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri  No.  1  Tahun  1991  tentang  Pakaian  Dinas disebutkan, setiap Senin semua pegawai Kementerian Dalam  Negeri  dan  pemerintah  daerah  mengenakan seragam berwarna hijau bertuliskan Hansip/Linmas di dada kiri.
Tetapi,  praktik  di  lapangan,  utamanya  daerah, tidaklah  seragam.  Di  Sumatera  Selatan,  misalnya, semua PNS pemerintah provinsi mengenakan seragam putih  (baju)  hitam  (celana/rok).  Seragam  hijau  ala Hansip/Linmas sudah lama ditanggalkan.
Sebagai contoh, penggunaan seragam Linmas di Kota  Surabaya  berbeda  dengan  Linmas  pada umumnya  yang  berwarna  hijau  muda.  Di  Surabaya, Satlinmas  menggunakan  warna  hitam  gelap.  Sepintas warnanya  tampak  sama    dengan  warna  seragam Brimob,  Densus  88,  atau  pun  Pasukan  Katak  yang dimiliki  TNI  Angkatan  Laut.  Alasan  penggunaan seragam  yang  berbeda  ini  adalah  untuk  memberikan citra  positif  terhadap  anggota  Satlinmas  supaya  lebih dihargai  dan  dihormati.  Tetapi,  warna  hijau  tetap digunakan  pada  saat  tertentu,  seperti  memperingati Ulang  Tahun  Satlinmas  dan  operasional  sehari-hari Satlinmas di Kelurahan, RW, atau pun RT.
Persoalan  pakaian  seragam  ini  masih  bisa diperpanjang  ketika  muncul  pertanyaan,  apakah semua PNS yang mengenakan seragam dengan atribut Linmas otomatis menjadi anggota Satlinmas? Padahal, dalam kesehariannya, tidak semua, malah kebanyakan PNS  tidak  mengerti  apalagi  terampil  melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana diemban anggota Satlinmas pada umumnya. Oleh karena itu, jawabannya, tentu tidak!
Namun, jawaban yang acap mengemuka tentang hal  ini  adalah  pengaturan  seragam  ala  Linmas  yang diterapkan kepada PNS sekadar bentuk penghormatan Kementerian  Dalam  Negeri  terhadap  eksistensi Linmas  yang  telah  lama  berdiri.  Di  samping  itu, Linmas  adalah  salah  satu  urusan  yang  dibina  oleh Kementerian  Dalam  Negeri  sejak  diserahkan  oleh Kementerian Pertahanan pada 1972 silam.
Ketiga,  dasar  hukum  pembentukan  Satlinmas. Sampai  saat  ini,  pembentukan  Satlinmas  masih
mengacu  pada  Keppres  No.  55  Tahun  1972.  Belum ada aturan baru yang memayungi Satlinmas.
Sandaran  penggunaan  istilah  Linmas  masih menggunakan  beberapa  regulasi  lawas  yang  tentunya masih memakai istilah Hansip. Padahal, konsepsi dan filosofi  yang dikandung Hansip dan Satlinmas adalah berbeda. Impaknya, ada kerancuan konsep dan filosofi di sana.
Celakanya,  sampai  saat  ini  belum  ada  regulasi yang dapat dijadikan pedoman, baik bagi satuan kerja perangkat  daerah  (SKPD)  yang  membidangi  Linmas maupun aparat Satlinmas itu sendiri dalam melaksanakan  tugas  pokok  dan  fungsi  secara  utuh  di lapangan.
Kementerian  Dalam  Negeri,  melalui  Direktorat Jenderal  Pemerintahan Umum  (Ditjen PUM), memang  pernah  mengajukan  draf  Peraturan  Presiden (Perpres)  tentang  Satlinmas.  Tetapi,  “mandeg”  di Sekretariat  Negara  tanpa  diketahui  penyebabnya  dan kelanjutannya sampai hari ini.
Belakangan,  awal  2013  lalu,  Ditjen  PUM berusaha  mengajukan  kembali  regulasi  tentang Satlinmas dalam bentuk Permendagri. Draf Permendagri  itu  sejatinya  sudah  rampung,  tetapi belum disahkan secara resmi menjadi sebuah regulasi. Kendati  begitu,  dari  segi  isi,  secara  garis  besar  tidak ada  perbedaan  yang  berarti  antara  draf  Perpres  dan Permendagri yang diajukan itu.
Kalau  pun  saat  ini  ada  regulasi  tentang Satlinmas,  isinya  masih  bersifat  parsial  dan  tetap rancu.  Tidak  mengatur  secara  detil  dan  tersendiri tentang  eksistensi  Satlinmas.  PP  No.  6  Tahun  2010 tentang  Satuan  Polisi  Pamong  Praja,  misalnya, menyebutkan  salah  satu  fungsi  dan  tugas  satpol  PP adalah perlindungan masyarakat, pelaksana perlindungan masyarakat serta fasilitasi dan pemberdayaan fungsi perlindungan masyarakat.
Malahan,  dalam  penjelasan  Pasal  5  PP  itu dengan  terang  menyebutkan,  fungsi  perlindungan masyarakat  yang  selama  ini  berada  pada  satuan  kerja perangkat  daerah  (SKPD)  Kesatuan  Bangsa  dan Perlindungan Masyarakat menjadi fungsi Satpol PP.
Kalau  memang  demikian,  mengapa  harus  ada Satlinmas  lagi?  Mengapa  fungsi  itu  tidak  dijalankan saja  oleh  Satpol  PP?  Sehingga,  tidak  perlu  lagi menambah  banyak  satuan  di dalam  SKPD  yang  pada akhirnya  membuat  pekerjaan  menjadi tumpang tindih dan membebani anggaran saja.
Keempat,  ulang  tahun  Satlinmas.  Selama  ini, hari lahir Satlinmas diperingati setiap 19 April. Aturan yang  dirujuk  adalah  Keputusan  Wakil  Menteri Pertama Urusan Pertahanan/Keamanan No. MI/A/72/62  tertanggal  19  April  1962.  Dasar  hukum itu senyatanya patut dipertanyakan.
Pasalnya,  dalam  konsideran  Keppres  No.  128 Tahun  1962  tentang  Perencanaan,  Penyelenggaraan, Koordinasi,  dan  Pengawasan  Pertahanan  Sipil  dan Perlawanan Rakyat, pada bagian Mengingat dicantumkan  Keppres  No.  48  Tahun  1962  tertanggal 19  Februari  1962  tentang  Pembentukan  Organisasi
Hansip dalam Usaha Mempertinggi serta Menggalang Kewaspadaan Nasional.
Mestinya,  ulang  tahun  Satlinmas  adalah  19 Februari 1962. Karena, pada waktu itulah pertama kali cikal  bakal  Hansip  yang  berubah  menjadi  Linmas terbentuk melalui Keppres No. 48 Tahun 1962. Bukan 19  April  sebagaimana  yang  biasa  diperingati  selama ini.
Kelima,  rekrutmen  Satlinmas.  Seperti  diulas  di bagian awal tulisan ini, kebanyakan anggota Satlinmas sudah berusia uzur. Oleh karenanya, dalam rekrutmen, mestinya  sudah  dibatasi  ambang  batas  maksimal rekrutmen  awal  anggota  Satlinmas  adalah  usia produktif, misalnya 45 tahun.
Selain itu, sejak awal lahirnya Hansip, rekrutmen keanggotaan Hansip/Linmas adalah sukarela (Ratnasari,  2013).  Tetapi,  di  zaman  sekarang  yang materialistik,  sangat  sukar  mengharapkan  orang  mau bekerja secara sukarela tanpa imbalan.
Karena  sukarela  dan  tidak  digaji,  bagaimana pemerintah  bisa  menjamin  eksistensi  Satlinmas, terutama  soal  kesejahteraan.  Sehingga,  anggota Satlinmas perlu digaji dengan berpatokan pada kinerja dan beban kerja.
Menarik  disimak  pengalaman  Kota  Magelang dalam  merekrut  anggota  Satlinmas.  Berbeda  dengan daerah  lainnya,  animo  masyarakat  untuk  mendaftar sebagai  anggota  Satlinmas  sangat  tinggi,  terutama menjelang  Pemilu  2014.  Selidik  punya  selidik, ternyata ada motif lain. Disinyalir, ada perselingkuhan politik  antara  anggota  Satlinmas  dengan  para  caleg yang akan berlaga pada Pemilu 2014.
Seperti  diketahui,  UU  No.  8  Tahun  2012  Pasal 152  Ayat  4  menerangkan,  petugas  yang  menangani ketentraman  dan  ketertiban  serta  keamanan  di  TPS berasal  dari  Satlinmas.  Selain  itu,  Peraturan    Menteri Dalam  Negeri  No.  62  Tahun  2008  tentang  Standar Pelayanan  Minimal  Bidang  Pemerintahan  Dalam Negeri menyebutkan, setiap RT ditempatkan  minimal 1  orang  anggota  Linmas.  Dari  kedua  aturan  itu  ada celah  bagi  caleg  dan  anggota  Satlinmas  yang  dapat dimanfaatkan untuk “bermain politik”.
Keenam,  eksistensi  Satlinmas  dalam  konteks penanggulangan  bencana.  Di  satu  sisi,  sejak  awal tugas pokok Satlinmas adalah  melaksanakan kegiatan penanganan  bencana.  Hal  itu  semakin  menguat dengan keluarnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.  362/4396/SJ  tertanggal  11  Desember  2009 tentang  Pemberdayaan  Satlinmas  dalam  Membantu Kegiatan Penanggulangan  Bencana  Banjir  dan Tanah Longsor.
Sementara,  di  sisi  lain,  pembentukan  Badan Nasional  Penanggulangan  Bencana  (BNPB)  dan keluarnya  UU  No.  24  Tahun  2007  jelas-jelas  telah mengambil  alih  peran  Satlinmas.  Tugas  Linmas  saat terjadi  bencana  alam  tidak  lagi  terlihat.  Hadirnya BNPB  senyatanya  juga  telah  mereduksi  peran Satlinmas dalam memobilisasi penanggulangan bencana.
Sebab,  secara  asas,  Satlinmas  mengedepankan kerja sukarela,  bukan bayaran. Kalau terjadi bencana, aspek  mobilisasi  sukarelawan  bisa  berubah  menjadi mobilisasi  berbasis  komersialisme,  dan  BNPB senyatanya  tidak  punya  sukarelawan,  seperti  halnya Satlinmas.
Para  pejabat  yang  membidangi  urusan  Linmas pun  kerap  berkelit  dan  mengatakan,  tidak  ada tumpang tindih antara tugas Satlinmas dan BNPB atau pun Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Memang,  bisa  dikatakan  demikian. Sebab,  selama  ini sangat sedikit atau mungkin tidak pernah BNPB/BPBD  menggunakan  aparat  Satlinmas  di lapangan ketika terjadi bencana.
Pasalnya,  banyak  anggota  Satlinmas  yang  tidak terlatih  dalam  menanggulangi  bencana.  Sekadar perbandingan,  Hal  ini  sangat  berbeda  dengan  peran Satlinmas  yang  berlaku  di  Selandia  Baru.  Di  sana, peran  Satlinmas  cukup  sentral,  selain  terlatih, Satlinmas  juga  diberi  kewenangan  besar  dalam melakukan  koordinasi  dengan  pihak  terkait  guna menangani bencana secara cepat dan tepat. (keterangan  lebih  lanjut,  silakan  baca penjelasan  Lee, 2010:565-576).
Belum  lagi,  kebanyakan  anggota  Satlinmas sudah  uzur.  Sehingga,  tidak  berperan  ketika penanggulangan bencana dilakukan oleh BNPB/BPBD.  Jadi,  kalau  memang  tidak  berperan, bagaimana  bisa  dikatakan  ada  tumpang  tindih kewenangan dan peran di lapangan?
Ketujuh,  citra  Satlinmas.  Rendahnya  citra Satlinmas  di  mata  masyarakat  akibat  opini  publik yang terbentuk dari media cetak maupun elektronik/audiovisual  yang  hanya  menampilkan  sisi negatif Satlinmas.
Akibatnya,  masyarakat  tidak  lagi  melihat Satlinmas  sebagai  aparatur  negara  yang  memunyai peran dan fungsi penting, tetapi hanya sebagai petugas yang tidak memunyai pekerjaan dan keahlian apa-apa selain berjaga di pos ronda.
Namun, kondisi itu sudah direspons dengan baik oleh  Menteri  Dalam  Negeri  dengan  mengirimkan surat  kepada  Menteri  Komunikasi  dan  Informatika No.  340/897/SJ  perihal  Penertiban  Tayangan  tentang Sosok  Anggota  Hansip/Linmas  di  Media  Televisi pada  4  Maret  2010.  Surat  itu  adalah  respons  atas maraknya  penayangan  sosok  anggota  Hansip/Linmas di media televisi yang terkesan mendeskreditkan/melecehkan peran dan fungsi Satlinmas sebagai lembaga pemerintah.
Sebagai tindak lanjut, guna mengembalikan citra Satlinmas  di  mata  masyarakat  Kementerian  Dalam Negeri pun telah menyelenggarakan berbagai kegiatan mengenai pencitraan Satlinmas di media  massa, cetak dan elektronik, sehingga masyarakat dapat mengetahui  arti pentingnya  peran  dan  fungsi  anggota Satlinmas yang sebenarnya.
Kedelapan,  penggabungan  Satlinmas  dan  Satpol PP.  Masuknya  urusan  Linmas  ke  dalam  Satpol  PP menimbulkan  persoalan  tersendiri.  Di  atas  telah
disinggung,  Linmas  itu  adalah  fungsi  bukan organisasi.  Dalam  konteks  itu,  penggabungan  hanya menimbulkan  tumpah  tindih  urusan.  Penyatuan  itu telah  menimbulkan  “gejolak”  baru  baik  di  internal Kesbangpol,  induk  awal  Linmas,  maupun  Pol  PP sendiri sebagai tempat baru Satlinmas.
Fakta  di  lapangan  menunjukkan,  masih  banyak SKPD  Kesbangpol  dan  Linmas  di  daerah  yang tidak/belum  bergabung  dengan  Pol  PP.  Alasannya, secara  tupoksi  dan  filosofi  ada  perbedaan  signifikan antara Satlinmas dengan Satpol PP.
Pol  PP  itu  tugasnya  menegakkan  peraturan daerah, sementara Linmas melindungi masyarakat dari marabahaya  bencana  alam.  Dari  sisi  filosofi,  Linmas bersifat  persuasif,  sementara  Pol  PP  bersifat  represif. Dengan  alasan  itu,  Provinsi  Jawa  Tengah,  Kota Magelang  dan  Kota  Surabaya,  misalnya,  masih mempertahankan  Linmas  bergabung  dengan  SKPD Kesbangpol.
Selain  itu,  ketika  bergabung  dengan  Pol  PP, Kesbangpol  akan  kehilangan  satu  bidang  urusan dalam  organisasinya.  Impaknya,  status  SKPD  yang disandang  Kesbangpol  bisa  turun  menjadi  Kantor (setingkat eselon tiga).
Ditjen PUM pernah  mengusulkan, untuk  bidang urusan Linmas bisa saja diganti dengan bidang urusan yang  ada  di  Ditjen  PUM,  diadopsi  saja  struktur organisasi  di  Ditjen  PUM  yang  ada  bidang Linmasnya.  Tetapi,  oleh  daerah,  usulan  itu  ditolak karena  bidang  urusan  yang  dikerjakan  Ditjen  PUM sebagian  besar  berbeda  dengan  SKPD  Pol  PP  di daerah.
Kalau pun di antara mereka ada yang bergabung, praktiknya tetap juga menimbulkan persoalan. Banyak SKPD  Kesbangpol  yang  tidak  menyerahkan  personil dan peralatan kepada SKPD Pol PP, sehingga Pol PP mengalami kesulitan dalam melaksanakan tupoksinya. Belum  lagi,  tidak  sedikit  personil  Kesbangpol  yang benar-benar enggan pindah ke Pol PP.

## SIMPULAN
Melihat  pelbagai  persoalan  yang  diuraikan  di atas, banyak hal yang mesti diupayakan oleh pelbagai pihak,  utamanya  Ditjen  PUM  Kementerian  Dalam Negeri  untuk  membenahi  Satlinmas.  Dari  sekian banyak  masalah,  agaknya  kedudukan  dan  tupoksi Satlinmas  adalah  yang  paling  menonjol  untuk  segera dicarikan solusinya.
Kalau  ditelaah  secara  saksama,  merujuk  pada pelbagai peraturan yang ada, tupoksi utama Satlinmas adalah  penanggulangan  bencana.  Adapun  tupoksi yang lain seperti pengaman pemilu dan pemilu kepala daerah, sifatnya hanya insidentil.
Malah,  kalau  hanya  terlibat  sebagai  penjaga ketertiban  dalam  pemilu,  harusnya  tidak  perlu dilembagakan  khusus,  anggota  Satlinmas  cukup direkrut  oleh  KPU/KPUD  saja.  Dengan  begitu,  jelas eksistensi  Satlinmas  menjadi mubazir setelah  adanya BNPB/BPBD.  Apalagi  di  kementerian  lain  juga  ada
satuan  yang  memiliki  tugas  dan  peran  yang  sama dengan Satlinmas.
Kementerian  Sosial,  misalnya,  punya  satuan berjuluk  Taruna  Siaga  Bencana  (Tagana)  yang tersebar di 33 provinsi, dan saat  ini sudah terdapat 29 ribu  relawan.  Kementerian  Sosial  pun  menyiapkan sarana  latihan  penanganan  bencana  alam  bernama Tagana Center, sehingga masyarakat siap menghadapi bencana yang kapan saja datang.
Tagana  Center  merupakan  tempat  ideal  latihan penanganan  bencana.  Kementerian  Sosial  sebagai lembaga  negara  memberikan logistic  supporting system ,  termasuk capacity  building ,  manajemen bencana  dengan  membangun  pusat  pelatihan  yang lengkap  dengan  simulasi  bencana  di  kawasan  Sentul, Bogor, Jawa Barat. Sementara, Satlinmas tidak punya sarana latihan seperti itu.
Selain  itu,  dengan  berubahnya  paradigma pemerintahan dari sentralistik ke demokratis desentralistik,  maka  menempatkan  urusan  Linmas  di jajaran  Kementerian  Dalam  Negeri  dan  pemerintah daerah menjadi kurang relevan lagi.
Kita  mesti  jujur  mengatakan,  yang  paling membutuhkan  keberadaan  Linmas  sekarang  ini sebenarnya  adalah  TNI  dan  Kementerian  Pertahanan, karena  dianggap  masih  relevan  dengan  doktrin Pertahanan Rakyat Semesta.
Apalagi RUU Komponen Cadangan yang sedang disusun  oleh  Kementerian  Pertahanan  dan  TNI memasukkan  elemen  Linmas  sebagai  komponen pendukung non-kombatan dan menjadi bagian penting dari komponen pertahanan negara.
Untuk  itu,  sudah  saatnya  dipikir  ulang  tentang eksistensi  Satlinmas  di  masa  depan.  Sebaiknya diadakan workshop nasional yang melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, BNPB/BPBD  dan  pemerintah  daerah  guna  mengkaji secara komprehensif dan holistik eksistensi Satlinmas.
Sehingga, didapatkan rumusan yang utuh tentang konsepsi,  tugas  pokok  dan  fungsi,  serta  tingkat obyektivitas  tentang  perlu  tidaknya  Satlinmas dipertahankan.

## DAFTAR PUSTAKA
Crouch,  Harold.  1988. The  Army  and  Politics  in Indonesia . Ithaca: Cornell University Press Lee,  Bo  Yao.  2010.  “Working  Together,  Building Capacity:  A  Case  Study  of  Civil  Defence Emergency Management in New Zealand”. Journal of Disaster Research Vol 5 No. 5 pp 565-576 Lee,  Verena  Beittinger.  2009.  ( Un ) Civil  Society  and Political Change In Indonesia: A Contested Arena . New York: Routledge Istanto,  F.  Sugeng.  1992. Perlindungan  Penduduk  Sipil dalam  Perlawanan  Rakyat  Semesta  dan  Hukum Internasional. Yogyakarta: Andi Offset Ratnasari, Desi.  2013. “Studi  tentang Proses Rekrutmen Tenaga  Kerja  Perlindungan  Masyarakat  (Linmas) di Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan  Masyarakat  Kabupaten  Malinau”.
Jurnal Pemerintahan Integratif . Vol 1 No. 1 hal 75- 90 Rinakit, Sukardi. 2005. The Indonesian Military After the New Order . Copenhagen: NIAS Rüland,  Jürgen  (eds).  2013. The  Politics  of  Military Reform:  Experiences  from  Indonesia  and  Nigeria . Heidelberg: Springer