## MODEL  KELEMBAGAAN  DAN  PERENCANAAN  PADA  KERJASAMA TATA GUNA LAHAN ( BANDA ACEH – ACEH BESAR)
Mutia Sofyan a,* , Mirza Irwansyah b , Teuku Budi Aulia c a Magister Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh
b Jurusan Arsitektur dan Perencanaan, Fakultas Teknik, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh c Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh *Corresponding author, email address: mutiasf.risyad@gmail.com
A R T I C L E     I N F O

## A B S T R A C T
Article History:
The increasing growth of the city of Banda Aceh has resulted in the need for urban space to become increasingly narrow. The rapid development of the city of Banda Aceh has an impact on the border area of the Aceh Besar District administration. Cooperation between regions with Aceh Besar District can be an alternative to dealing with the problem of land limitations in Banda Aceh City besides the regional expansion policy. The  research  objective  was  to  formulate  a  comprehensive  model  of institutional  planning  and  cooperation  between  Banda Aceh  City  and Aceh  Besar  District.  This  research  is  a  descriptive  study  using  a combination research method and a spatial synergism analysis approach. Data processing using AHP (Analytical Hierarchy Process) method. The results  of  the  research  are  sourced  from  the  perceptions  of  expert respondents,  with  AHP  analysis  it  can  be  concluded  that  the  main obstacle to cooperation in the formation of cooperation is regional power with  the  form  of  cooperation  chosen  to  accommodate  the  process  of cooperation  in  use  is  BKS  (Cooperation Agency)  Banda Aceh  City  - Aceh  Besar  District.  The  Banda  Aceh  City  -  Aceh  Besar  District Cooperation Agency  is  an  organization  in  the  form  of  an  institution consisting  of  representatives  from  the  two  regions.  Furthermore,  the direction of the land use cooperation development plan was carried out in three Sub-districts of Aceh Besar District, namely Darul Imarah, Want Jaya,  and  Krueng  Barona  Jaya  Districts  with  three  land  use classifications namely, housing, trade and services.
Received 05 May 2020
Accepted 23 September 2020 Online 30 September 2020
Keywords: Cooperation Land Use Decentralization Banda Aceh Aceh Besar
© 2020 Magister Teknik Sipil Unsyiah. All rights reserved

## 1.  PENDAHULUAN
Kebutuhan  lahan  Kota  Banda Aceh  terus  meningkat  seiiring  dengan  pertumbuhan  penduduk  dan perekonomian  di  Ibukota  Provinsi  Aceh  tersebut.  Kabupaten  Aceh  Besar  sebagai  Kabupaten  yang berbatasan  langsung  dengan  Kota  Banda  Aceh  memiliki  potensi  besar  terhadap  kesediaan  lahan  dan diharapkan mampu bekerjasama dalam pemenuhan kebutuhan lahan bagi Kota Banda Aceh. Disisi lain pemberlakuan  desentralisasi  dan  otonomi  daerah  sejak  tahun  1999  membawa  implikasi  pada  sistem pemerintahan daerah dengan hadirnya karakter etnosentrisme yang membentuk egoisme lokal. Akibat dari egoisme  tersebut  adalah  munculnya  potensi  konflik  antar  daerah  yang  hanya  akan  dapat  diselesaikan dengan kerjasama. Pentingnya kerjasama dalam menghadapi tantangan pembangunan daerah juga telah disadari oleh pemerintah pusat dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah tentang tata cara pelaksanaan kerjasama antar daerah dalam PP Nomor 50 Tahun 2007. Secara fisik kawasan perbatasan Kota Banda Aceh dan  Kabupaten  Aceh  Besar  merupakan  daerah  perkotaan  dimana  terdapat  aktifitas  perdagangan  dan komunitas  penduduk  yang  cukup  padat.  Kawasan  tersebut  terbentuk  tidak  terlepas  dari  pengaruh

## Jurnal Arsip Rekayasa Sipil dan Perencanaan (JARSP)
Journal of Archive in Civil Engineering and Planning
E-ISSN: 2615-1340; P-ISSN: 2620-7567
Journal homepage: http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/JARSP/index
pertumbuhan  Kota  Banda  Aceh  yang  terus  meningkat,  dan  keterbatasan  lahan  Kota  Banda  Aceh. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dilakukan dengan tujuan menyusun sebuah model kelembagaan dan perencanaan pada kerjasama tata guna lahan antara Kota Banda dan Kabupaten Aceh Besar, yang mampu membentuk sebuah upaya pembangunan wilayah yang berorientasi untuk saling melengkapi kekurangan pembangunan masing-masing daerah.

## 2. KAJIAN PUSTAKA

## 2.1 Kerjasama
Kerjasama antar pemerintah daerah (Intergovernmental cooperation) adalah “ an arrangement between two  or  more  governments  for  accomplishing  common  goals,  providing  a  service  or  solving  a  mutual problem” (Patterson,  2008).  Dari  definisi  tersebut  tersirat  sebuah  kerjasama  memiliki  tujuan  dan  target yang harus dicapai bersama. Aspek yang akan dikerjasamakan harus tertuang dalam program resmi dengan tujuan setiap manfaat, biaya, dan resikonya ditanggung bersama.

## 2.2 Tata Guna Lahan
Menurut Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008, tata guna lahan (land use) adalah sebagai suatu usaha  dalam  merencanakan  penggunaan  lahan  dalam  suatu  kawasan  yang  meliputi  pembagian  wilayah untuk pengkhususan fungsi-fungsi tertentu. Ada tiga kelompok faktor-faktor penentu dalam pemanfaatan lahan  yang  berperan  secara  umum  dan  substansial  yaitu  (1)  faktor  ekonomi  yang  berorientasi  pada pengembangan modal finansial, (2) faktor pemenuhan kebutuhan dasar dan menjaga keberlangsungan hidup masyarakat umum, dan (3) faktor nilai sosial yang bertumbuh kembang di daerah dimana lahan itu berada terkait dengan proses penataan lahan disuatu kawasan (Suartika, 2007).
Terdapat 7 jenis klasifikasi penggunaan lahan pada kawasan perkotaan (Sadyahutomo, 2006), yaitu:
1. Perumahan, yaitu kelompok rumah sebagai tempat tinggal lengkap dengan prasarana dan sarana lingkungan
2. Perdagangan, berupa tempat transaksi barang dan jasa yang secara fisik berupa bangunan pasar, toko, pergudangan dan lain sebagainya
3. Industri,  adalah  kawasan untuk  kegiatan  proses  pengolahan  bahan-bahan  baku  menjadi  barang setengah jadi atau barang jadi
4. Jasa, berupa kegiatan pelayanan perkantoran pemerintah, semi komersil, kesehatan, sosial, budaya dan pendidikan
5. Taman, adalah kawasan yang berfungsi sebagai ruang terbuka publik, hutan kota dan taman kota
6. Perairan adalah areal genangan atau aliran air permanen atau musiman yang terjadi secara buatan dan alami
7. Lahan kosong, berupa lahan yang tidak dimanfaatkan.

## 2.3 Bentuk Kerjasama antar daerah
Ada  beberapa  bentuk  variasi  lembaga  perencanaan  antar  daerah  yaitu  pertama  bentuk  yang  paling sederhana dalam bentuk informal, tidak ada ikatan, tanpa program yang jelas. Yang kedua berbentuk forum bersifat “formal”, tetapi tanpa adanya kesepakatan yang mengikat (berdasarkan sukarela). Ketiga berbentuk asosiasi, atau sekretariat bersama yang bersifat lebih formal, berbadan hukum, dengan program yang jelas, ada ikatan kesepakatan (Djuenaedi, 2005).
Menurut  Rosen  (1993)  suatu  kerjasama  antar  Pemerintah  Daerah  dapat  dilakukan  dalam  beberapa bentuk yaitu bentuk perjanjian dan bentuk pengaturan (Rosen, 1993). Bentuk- bentuk perjanjian ( forms of agreement ) dibedakan menjadi dua, yaitu:
a. Handshake Agreements, yaitu pengaturan kerjasama tanpa adanya perjanjian tertulis.
b. Written Agreements, yaitu pengaturan kerjasama yang didasarkan atas perjanjian tertulis.

## 2.4 Landasan Hukum Kerjasama Antar Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 pasal 2 mengatur beberapa prinsip dalam kerjasama, diantaranya  adalah  efisiensi,  efektifitas,  sinergi,  saling  menguntungkan,  kesepakatan  bersama,  itikad baik, mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, persamaan  kedudukan,  transparansi,  keadilan  dan  kepastian  hukum.  Dalam  pasal  9  dan  10  Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 juga diatur tentang pembiayaan kerjasama dimana apabila kerjasama yang dibentuk berimplikasi kepada pembebanan anggaran APBD dan/atau masyarakat maka kerjasama tersebut harus mendapat persetujuan dari DPRD.
Pada  pelaksaan  peraturan  nomor  50  Tahun  2007,  Mendagri  turut  menerbitkan  dua  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  (Permendagri)  Nomor  22  tahun  2009  yang  mengatur  tentang  Pembinaan  dan Pengawasan  Kerjasama  Antar  Daerah,  dan  Permendagri  Nomor  23  Tahun  2009  mengatur  tentang Petunjuk  Teknis  Kerjasama  Daerah.  Kedua  Permendagri  tersebut  merupakan  petunjuk  teknis melaksanakan kerjasama antar daerah. Permendagri Nomor 23 Tahun 2009 juga memuat Bentuk/Model Kerjasama Antar Daerah, kerjasama Pemerintah Daerah dengan Departemen/ LPND, dan Pemerintah Daerah  dengan  Badan  Hukum.  Bentuk/Model  kerjasama  daerah  yang  dapat  dilaksanakan  menurut Permendagri Nomor 23 Tahun 2009, meliputi:
1. Kerjasama pelayanan bersama
2. Kerjasama pelayanan antar daerah
3. Kerjasama pengembangan sumberdaya manusia
4. Kerjasama pelayanan dengan pembayaran retribusi
5. Kerjasama perencanaan dan pengurusan
6. Kerjasama pembelian penyediaan pelayanan
7. Kerjasama pertukaran layanan (imbal layan)
8. Kerjasama pemanfaatan peralatan.

## 3. METODE PENELITIAN

## 3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian
Penelitian dilakukan sejak diajukannya proposal sampai penulisan hasil penelitian selesai, yaitu dari bulan juni 2018 sampai Desember 2018. Penelitian dilakukan di kawasan perbatasan Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar. Penentuan lokasi penelitian tersebut dikarenakan kecamatan-kecamatan dari kabupaten Aceh Besar yang berbatasan  langsung  dengan  Kota  Banda  Aceh  memiliki  perkembangan  lebih  pesat  dibandingkan kecamatan  lain  di  Kabupaten  Aceh  Besar  dan  memiliki  peluang  yang  lebih  besar  dalam  perencanaan kerjasama  tata  guna  lahan  antara  Kota  Banda  Aceh  dan  Kabupaten  Aceh  Besar.  Terdapat  6  (enam) Kecamatan  dari  Kabupaten  Aceh  Besar  yang  berbatasan  dengan  6  (enam)  Kecamatan  dari  Kota  Banda Aceh.

## 3.2 Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui survei, dalam survei informasi dikumpulkan dari responden dan menggunakan kuesioner Analysis Hierarchy Process /AHP diolah melalui Expert choice. Instrumen kunci sebagai sumber informasi yang  berkaitan dengan  kebijakan  pemerintah  dalam mengatur tata  guna lahan didaerah  perbatasan  Kota Banda Aceh – Kabupaten Aceh Besar adalah pemerintah daerah di Pemerintahan Kota Banda Aceh dan Pemerintahan  Kabupaten  Aceh  Besar,  serta  unsur  akademisi  dari  Universitas.  Sedangkan  data  sekunder diperoleh dari wawancara, fenomena kerjasama dan/atau internet yang digunakan untuk mendukung analisa hasil data primer.
Gambar 1. Peta Lokasi penelitian (Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar)

## 3.3 Variabel Penelitian
Dalam AHP variabel penelitian terdiri dari kriteria dan alternatif.  Penyusunan variabel alternatif pada penelitian ini dibangun setelah mempelajari beberapa model kerjasama antar daerah yang kemudian diformulasikan dalam proses penyusunan hirarki. Level teratas metode AHP merupakan tujuan utama penelitian, yaitu merumuskan model kerjasama  tata  guna  lahan  antar  daerah  Kota  Banda  Aceh  –  Kabupaten  Aceh  Besar,  dimana  berbagai permasalahan  tata  guna  lahan interregional yang  terjadi  hanya  bisa  diselesaikan  dengan  melibatkan kerjasama dengan daerah lain. Level kedua terkait dengan hambatan kerjasama yaitu: (1) PAD/Pembiayaan, (2) Kekuasaan daerah meyangkut tentang ketakutan akan dominasi suatu daerah terhadap daerah lain, dan (3) Kepemimpinan atas kerjasama yang akan terbentuk. Pada level ketiga dirumuskan alternatif kebijakan yang dapat dipilih untuk model kerjasama tata guna lahan antara Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar. Dalam hal ini secara umum terdapat beberapa rekomendasi yang disarikan dari contoh-contoh model kerjasama di Negara lain sebagai acuan (benchmark) sehingga dapat diajukan beberapa alternatif kebijakan, diantaranya:  BKS, Consolidation , Metropolitan  Federation , Metropolitan  Autority, Extra  Metropolitan Region dan Urban County.

## 3.4 Analisis Data
Analisis data menggunakan metode penelitian kombinasi ( mixed methods ), jenis rencana penelitian adalah embedded konkuren, dimana metode kualitatif digunakan sebagai metode sekunder/pendukung yang kurang  dominan  ditancapkan  ( embedded )  dan/atau  disarangkan  ( nested )  pada  metode  kuantitatif  yang digunakan  sebagai  metode  primer  yang  dominan.  Dalam  pelaksanaannya  digunakan  satu  teknik  primer (survei)  dan  teknik  sekunder  (wawancara,  fenomena  kerjasama  dan  penelusuran website )  dalam pengumpulan data. Pencampuran ( mixing ) kedua data tersebut muncul pada bagian pembahasan penelitian. Kriteria dalam penelitian ini adalah kriteria untuk menilai alternatif bentuk kerjasama tata guna lahan. Kriteria  pemilihan  cakupan  yang  mendasari  bentuk  kerjasama  yaitu:  sub  Pertimbangan/kriteria  yang merupakan  hambatan  kerjasama  tata  guna  lahan  antar  pemerintah  adalah:  (H1)  PAD,  (H2)  Aspek Kekuasaaan, (H3) Aspek Kepemimpinan. Dan ada 6 (enam) pilihan bentuk kerjasama tata guna lahan yang dapat dipilih (B1) Konsolidasi BNA- ABES , (B2) Federasi Metropolitan, (B3) Otoritas Metropolitan BNA- ABES,  (B4)  Wilayah  Metropolitan  Ekstra,  (B5)  BKS  BNA-ABES,  dan  (B6)  Daerah  Perkotaan  BNA- ABES . Pengolahan data dari kuesioner AHP menggunakan software Expert Choise V11.
4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Hasil
a. Persepsi responden terhadap hambatan kerjasama
Hambatan  utama  dalam  pelaksanaan  kerjasama  tata  guna  lahan  antara  Kota  Banda  Aceh  dan Kabupaten  Aceh  Besar  adalah  aspek  kekuasan  daerah  selanjutnya  aspek  Pendapatan  Asli  daerah  dan terakhir aspek pimpinan kerjasama.
Tabel 1. Hambatan Kerjasama Tata Guna Lahan Antar Daerah Priorities With Respect To:
Goal: Hambatan Kerjasama Tata Guna Lahan Antar Daerah
(Kota Banda Aceh – Kab. Aceh Besar) Pendapatan Asli Daerah 0.339 Kekuasaan Daerah 0.388 Pimpinan Kerjasama 0.274

## Inconsistency: 0.02
Tabel  1  menjelaskan  dari  persepsi  gabungan  responden  bahwa  hambatan  utama  dalam  sebuah kerjasama  tata  guna  lahan  adalah  aspek  kekuasaan  daerah  (0.388)  selanjutnya  Pendapatan  Asli  Daerah (0.339) dan pimpinan kerjasama (0.274). Berikut dijabarkan persepsi responden perindividu terkait dengan hambatan kerjasama tata guna lahan antar daerah (Kota Banda Aceh – Kab. Aceh Besar).

## Tabel 2. Persepsi Responden perindividu terkait hambatan kerjasama
No Instansi Responden Hambatan Kerjasama Pendapatan Asli Daerah Kekuasaan Daerah Pimpinan Kerjasama 1 Dosen Prodi PWK Unsyiah I 0.060 0.730 0.210 2 Dosen Prodi PWK Unsyiah II 0.206 0.569 0.224 3 Dosen Prodi PWK Unsyiah III 0.723 0.071 0.206 4 PUPR Kota Banda Aceh 0.268 0.117 0.614 5 PUPR Kab. Aceh Besar 0.323 0.588 0.089 6 Bappeda Kota Banda Aceh 0.429 0.429 0.143 7 Bappeda Kab. Aceh Besar 0.333 0.333 0.333
b. Persepsi responden terhadap bentuk kerjasama tata guna lahan
Berdasarkan tabel dibawah terdapat dua prioritas bentuk kerjasama tata guna lahan menurut responden adalah BKS Kota Banda Aceh – Kab. Aceh Besar (0.260), Otoritas Metropolitan Banda Aceh – Aceh Besar (0.230) selanjutnya bentuk kerjasama konsolidasi Banda Aceh – Aceh Besar (0.135).
Tabel 3. Bentuk kerjasama tata guna lahan antar daerah

## Priorities With Respect To:
Goal: Bentuk Kerjasama Tata Guna Lahan Antar Daerah (Kota Banda Aceh – Kab.Aceh Besar) Konsolidasi Banda Aceh – Aceh Besar 0.135 Federasi Metropolitan 0.125 Otoritas Metropolitan Banda Aceh – Aceh Besar 0.230 Wilayah Metropolitan Ekstra 0.115 BKS Kota Banda Aceh – Kab. Aceh Besar 0.260 Daerah Perkotaan Banda Aceh – Aceh Besar 0.134 Inconsistency:   0.02

## c. Uji Sensitivity Analysis
Uji Sensitivity  Analysis secara  umum  digunakan  untuk  melihat  kestabilan  urutan  prioritas  bentuk kerjasama tata guna antara Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar, maka dengan melihat sensitivity analysis hasil output sebagai berikut:
Gambar 2. Sensitivity Analysis Bentuk Kerjasama Kota Banda Aceh – Kab. Aceh Besar
Keterangan:
(H1) PAD, (H2) Aspek Kekuasaaan, (H3) Aspek Kepemimpinan. (B1) Konsolidasi BNA- ABES , (B2) Federasi Metropolitan, (B3) Otoritas Metropolitan BNA- ABES, (B4) Wilayah Metropolitan Ekstra, (B5) BKS BNA-ABES, dan (B6) Daerah Perkotaan BNA-ABES .
Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa nilai BKS Kota Banda Aceh – Kabupaten Aceh Besar, memiliki nilai  yang  jauh  berbeda  terhadap  alternatif  yang  lainnya. Sentitivity  analysis dilakukan  untuk  melihat apakah  perubahan  hambatan  utama  dapat  mengubah  keputusan  akhir.    Dengan  melakukan  simulasi perubahan nilai hambatan kekuasaan daerah dari 38,8% menjadi 25,8% maka prioritas BKS Kota Banda Aceh – kabupaten Aceh Besar tetap sama.

## 4.2 Pembahasan
Dari hasil persepsi gabungan responden bahwa hambatan utama adalah aspek kekuasaan daerah yang diduga dari adanya kepentingan politis. Kepentingan ini politis ini dapat saja muncul dari masing-masing daerah maupun dari pusat. Dalam konteks ini, kedua daerah (Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar) merasa bahwa otonomi daerah memberian kewenangan untuk mengatur daerahnya, sehingga tiap daerah merasa sangat berwenang dalam mengatur daerahnya masing-masing. Disisi lain Kabupaten Aceh Besar merasa khawatir jika terbentuknya kerjasama tata guna lahan antar daerah menjadi seolah-olah daerahnya diakuisisi oleh Kota Banda Aceh. Kekhawatiran tersebut dapat saja timbul karena masih terdapat persepsi yang salah tentang sebuah kerjasama antar daerah.
Berdasarkan hasil bentuk kerjasama tata guna lahan antara Kota Banda Aceh – Kabupaten Aceh Besar, bentuk kerjasama yang diprioritaskan adalah BKS Kota Banda Aceh – Kabupaten Aceh Besar. BKS Kota Banda Aceh – Kabupaten Aceh Besar adalah bentuk organisasi dalam kelembagaan yang beranggotakan perwakilan-perwakilan  dari  Kota  Banda  Aceh  dan  Kabupaten  Aceh  Besar.  Setiap  permasalahan  terkait kepentingan dan berimplikasi pada kawasan/lahan yang akan dikerjasamakan, dikoordinasikan bersama- sama. Keutamaan dari bentuk kerjasama ini adalah karena adanya tingkat engagement antar daerah yang cukup  tinggi,  dimana  setiap  kesepakatan  yang  dihasilkan  harus  memiliki  integrasi  dengan  kebijakan internal daerah. Bentuk kerjasama yang sederhana tersebut dapat mendukung pengelolaan kerjasama sektor tata guna lahan menjadi lebih efektif, karena fokus kegiatannya jelas dan efisien. Model ini adalah prioritas dari responden yang berasal dari Kabupaten Aceh Besar.
a. Kerangka umum kelembagaan
Kerangka umum kelembagaan kerjasama tata guna lahan antara Kota Banda Aceh – Kabupaten Aceh Besar  mengacu  pada  UUD  1945  pasal  18b  ayat  1  yang  menyatakan  bahwa  Negara  mengakui  dan menghormati satuan – satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan Undang – Undang No. 24 tahun 1992, pada pasal 1 menyatakan bahwa kawasan tertentu adalah kawasan yang ditetapkan secara nasional mempunyai nilai strategi yang penataan ruangnya diprioritaskan, pasal 2a menyatakan bahwa pemanfaatan ruangan berdasarkan kepentingan bersama secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan. Berdasarkan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah  Daerah,  pasal 195  ayat  2  kerjasama  dapat  diwujudkan  dalam  bentuk  badan  kerjasama  antar daerah yang diatur dengan keputusan bersama, sedangkan menurut UU No.29 Tahun 2007 pasal 27 ayat 3 menyebutkan  bahwa  ketentuan  mengenai  badan  kerjasama  diatur  melalui  keputusan  bersama.  Dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan tersebut, maka kerjasama antar daerah di Kota Banda Aceh-Kabupaten Aceh  Besar  dalam  rangka  pembentukan  kelembagaan  kerjasama  tata  guna  lahan  dapat  didasarkan  atas kesepakatan bersama antara pimpinan daerah Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar.

## b. Struktur Kelembagaan
Dalam penelitian ini, sektor yang dikerjasamakan adalah tata guna lahan, maka visi yang akan dicapai dalam model  kelembagaan  dan  perencanaan  pada kerjasama  tata  guna lahan antara  Kota  Banda  Aceh  – Kabupaten  Aceh  Besar  adalah:  “terwujudnya  kerjasama  antar  daerah  dengan  pengembangan  sektor infrastruktur yang didukung pada potensi sumberdaya lahan.” Secara struktural kelembagaan, mekanisme pengambilan  keputusan  pada  BKS  tata  guna  lahan  adalah Bottom  Up  System, dimana  seluruh isu/permasalahan kerjasama tata guna lahan didiskusikan pada forum Tim Teknis yang terdiri dari Bappeda, Bagian Hukum, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Pekerjaan Umum.
c. Pembiayaan kelembagaan
Ada  dua  alternatif  pendanaan  yang  dapat  digunakan  BKS  tata  guna  lahan  Kota  Banda  Aceh  – Kabupaten Aceh Besar, yaitu:
1. Iuran  anggota,  yakni  iuran  yang  diambil  dari  alokasi  dana  APBD  masing-masing  daerah  yang bekerjasama. Pilihan pendanaan ini adalah terjaminnya eksistensi dari lembaga kerjasama BKS tata guna lahan karena telah terintegrasi dengan program-program pembangunan daerah. Tetapi syarat dari alternatif pendanaan ini adalah harus adanya kesepakatan antara pemda dengan DPRD.
2. Pendanaan  dari  bantuan  lembaga  donor,  mekanisme  ini  memiliki  kelebihan  yaitu  adanya  jaminan keuangan  yang  dapat  jaminan  eksistensi  lembaga  BKS  tata  guna.  Kelemahannnya  utama  dari pendanaan  ini  adalah  tidak  adanya  jaminan  keberlanjutan  dukungan  pendanaan  untuk  lembaga kerjasama daerah.
d. Arahan perencanaan kerjasama tata guna lahan Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar Kebutuhan lahan  Kota  Banda  Aceh  terus  meningkat  seiring  perkembangan  penduduk  dan perekonomian  yang  terus  berkembang,  keterbatasan  lahan  juga  mulai  dirasakan  pada  saat  permintaan kesediaan lahan yang akan digunakan dalam rencana investasi tidak dapat dipenuhi oleh Kota Banda Aceh. Disisi lain kawasan perbatasan Kabupaten Aceh Besar yang berbatasan langsung dengan Kota Banda Aceh memiliki lahan yang cukup potensial dan siap dikembangkan. Hal ini dapat dijadikan potensi kerjasama tata  guna  lahan  yang  dimaksudkan  agar  kedua  daerah  mampu  melengkapi  kekurangan  pembangunan masing-masing daerah, meningkatkan PAD dan menyelaraskan pembangunan dan pengelolaan kawasan perbatasan.
Hasil wawancara terhadap pihak penentu kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh yang diwakili oleh instansi teknis dan Camat Kecamatan yang berbatasan dengan Kabupaten Aceh Besar, dapat disimpulkan adanya harapan yang besar akan terbentuknya kebijakan kerjasama tata guna lahan antara Kota Banda Aceh
dengan  Kabupaten  Aceh  Besar.  Pihak  Pemerintah  Kota  Banda  Aceh  menilai  bahwa  kawasan  yang berpotensi dalam perencanaan kerjasama tata guna lahan antara Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar adalah kawasan-kawasan yang berbatasan langsung dengan Kota Banda Aceh dan memiliki potensi aksesibilitas  yang  baik  serta  strategis.  Kawasan  yang  dianggap  strategis  dan  dapat  dijadikan  lahan kerjasama  berada  di  daerah  Kacamatan  Krueng  Barona  Jaya  yang  berbatasan  dengan  Kecamatan  Ulee Kareng, Kecamatan Ingin Jaya yang berbatasan dengan Kecamatan Lueng Bata, serta Kecamatan Darul Imarah  yang  berbatasan  dengan  Kecamatan  Banda  Raya.  Sedangkan  untuk  Kecamatan  Baitussalam. Kecamatan  Darussalam,  dan  Kecamatan  Peukan  Bada  dianggap  kurang  sesuai  untuk  dilakukan pengembangan  lahan  dalam  rangka  kerjasama.      Hasil  wawancara  dengan  pihak  Pemerintah  Kabupaten Aceh Besar juga didapat hasil pemikiran yang sama dengan pihak Pemerintah Kota Banda Aceh dalam hal pemilihan lahan yang layak dan berpotensi untuk perencanaan kerjasama tata guna lahan antara Kota Banda Aceh  dan  Kabupaten  Aceh  Besar.Pemilihan  lahan  dan  perencanaan  penggunaan  lahan dalam kerjasama tata guna lahan antara Kota Banda Aceh – Kabupaten Aceh Besar dilakukan dengan analisis dua komponen yaitu,  analisis  kemampuan  lahan  yang  bertujuan  untuk  memetakan  lahan  yang  berpotensi  dan  analisis kesesuaian  lahan  yang  bertujuan  untuk  menilai  tingkat  kesesuaian  lahan  terhadap  penggunaan  tertentu dengan pengelolaan yang wajar. Kedua analisis tersebut menjadi dasar proses perencanaan tata guna lahan dalam rencana kerjasama tata guna lahan antara Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar.
Gambar 2. Kecamatan yang berpotensi pada perencanaan kerjasama tata guna lahan
Gambar 3. Peta detail Kecamatan yang berpotensi pada perencanaan kerjasama tata guna lahan
Gambar 4. Batas wilayah yang berpotensi pada perencanaan kerjasama tata guna lahan
Gambar 5. Arahan penggunaan lahan pada perencanaan kerjasama tata guna lahan

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

## 5.1  Kesimpulan
1. Kekuasaan daerah dirasakan menjadi hambatan utama dalam kerjasama tata guna lahan antara Kota Banda  Aceh  –  Kabupaten  Aceh  Besar,  mengingat  tiap  daerah  memiliki  kewenangan  penuh  untuk mengatur daerahnya.
2. Bentuk  kelembagaan  kerjasama  tata  guna  lahan  yang  dipilih  adalah  Badan  Kerjasama  (BKS)  Kota Banda Aceh – Kabupaten Aceh Besar yang terbentuk dalam otoritas persektor. BKS Kota Banda Aceh –  Kabupaten  Aceh  Besar  difokuskan  pada  sektor  tata  guna  lahan  karena  kelembagaannya  lebih ramping dan sederhana serta lebih efektif, karena fokus pada satu sektor kerjasama saja.
3. Arahan perencanaan kerjasama tata guna lahan Kota Banda Aceh – Kabupaten Aceh Besar menyebar pada  Kabupaten  Aceh  Besar  yang  berbatasan  dengan  Kota  Banda  Aceh,  diantaranya  Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kecamatan Ingin Jaya dan Kecamatan Darul Imarah. Kawasan ini mempunyai potensi untuk dikembangkan dibawah lembaga kerjasama tata guna lahan dengan Kota Banda Aceh dikarenakan masih tersedianya lahan yang cukup bagi pengembangan kawasan jasa, perdagangan dan
permukiman,  serta  tersedianya  jalur  transportasi  yang  cukup  baik.  Dalam  arahan  perencanaan kerjasama  tata  guna  lahan  kawasan  jasa  dan  perdagangan  yang  dikerjasamakan  menepati  lapisan pertama kemudian pada lapisan berikutnya terdapat kawasan permukiman yang dikerjasamakan.

## 5.2  Saran
1. Guna meminimalisir terjadinya perselisihan yang dapat menghambat kerjasama tata guna lahan antara Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar maka diperlukan rancangan yang lebih mendetail pada kebijakan/regulasi yang mengatur adanya indikator/parameter dan formulasi tentang makanisme dan besaran konstribusi yang perlu diberikan oleh kedua daerah dalam kerjasama tata guna lahan, serta peran dan dukungan dari Pemerintah Provinsi khususnya terkait pembiayaan kerjasama.
2. Secara  berkesinambungan perlu  dibangun  pemahaman  dan  komitmen  bersama  antara  kedua  daerah terhadap  pentingnya  kerjasama  tata  guna  lahan  antar  daerah  menuju  penataan  dan  pembangunan kawasan yang lebih terintegrasi
3. Konsep kerjasama sama tata guna lahan dalam BKS tata guna lahan Kota Banda Aceh – Kabupaten Aceh  Besar  ini  masih  memerlukan  banyak  penyempurnaan  yang  bisa  datang  dari  penelitian  – penelitian lanjutan dengan pendekatan metodologi penelitian yang lebih baik

## DAFTAR PUSTAKA
Anonim. 2004. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
Anonim. 2007. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Cara Pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah.
Anonim. 2008. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
Anonim. 2009. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2009 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Antar Daerah.
Anonim.  2009.  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  23  Tahun  2009  Tentang  Petunjuk  Teknis Kerjasama Daerah.
Djunaedi, A. 2005. Kerjasama Perencanaan Antar Daerah, Bahan Kuliah MPBA . UGM, Yogyakarta.
Patterson, D.A. 2008. Intergovernmental Cooperation. New York State Department of State Division of Local Government Services, Albany.
Rosen,  E.D.  1993. Improving  Public  Sector  Productivity:  Concept  and  Practice. Sage  Publications, International Educational and Professional Publisher, London.
Sadyahutomo. 2006. Penatagunaan tanah. Aditya Media, Yogyakarta
Suartika,  G.A.M.  2007.  Perencanaan  dan  Pembangunan  keruangan:  Perwujudan  dan  Komunikasi  Antar Kepentingan dalam Pemanfaatan Lahan. Jurnal Permukiman Natah , Vol.5, No.2, Agustus 2007.