## Journal of Islamic Economics, Finance and Banking E-ISSN : 2598-0955

## Revitalisasi Harta Waris Islam (Faraid) Dalam Perekonomian

## Ahmad Fatoni
Jurusan Ekonomi Syariah, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ahmadfatoni@untirta.ac.id
Najmudin
Jurusan Ekonomi Syariah, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa najmudin@untirta.ac.id
Abstract .  Islamic  inheritance  laws  or  pharaids  have  played  an  important  role  in human  sciences,  especially  the  distribution  of  principled  wealth  to  justice  and responsibility. In addition, pharaids also have an important role in advancing the economy. This writing aims to analyze pharaids based  on the Qur'an and hadith and  their  impact  on  the  economy.  This  type  of  research  is  qualitative  with  the library  research  method.  The  results  of  the  study  show  that  the  pharaids systematically ensured the redistribution of wealth by distributing wealth to each generation with predetermined parts, thus the Faraid had protected the rights of the heirs. Pharaid also supports the participation of women in economic activities, while  allowing  polygamy  to  support  women's  role  and  even  bring  a  multiplier effect to the economy. Finally, with the existence of pharaids, the wealth produced by  the  deceased  is  again  allocated  to  the  factors  of  production  through  the economic cycle by each generation of heirs.
Keywords: Islamic Inheritance Laws, Pharaid, Impact of Pharaid in Economy

## Latar Belakang
Sistem  waris  merupakan  salah  satu  sebab  atau  alasan  adanya  perpindahan kepemilikan, yaitu berpindahnya harta benda dan hak-hak material dari pihak yang mewariskan (muwarrits) setelah yang bersangkutan wafat, kepada para penerima warisan (waratshah) dengan jalan pergantian yang didasarkan pada hukum syara‟. Terjadinya  proses  pewarisan  ini,  tentu  setelah  memenuhi  hak-hak  yang  terkait dengan  harta  peninggalan  si  mayit. 1 Didalam  Islam  sistem  waris  lebih  dikenal
1 Komite  Fakultas  Syariah  Universitas  Al-Azhar, Hukum  Waris,  (Jakarta:  Senayan  Abadi Publishing, 2004), hlm. 1
dengan  faraid,  yakni  ilmu  yang  digunakan  untuk  mencegah  perelisihan- perselisihan  dalam pembagian  harta waris, sehingga orang yang mempelajarinya mempunyai  kedudukan  yang  tinggi  dan  mendapatkan  pahala  yang  besar.  Ini karena ilmu  faraid  merupakan  bagian  dari ilmu-ilmu  Qur‟ani  dan  produk agama. Oleh karena itu Rasulallah SAW memerintahkan umatnya untuk mempelajari ilmu faraid. Bahkan ilmu faraid adalah ilmu yang pertama kali dicabut oleh Allah SWT sebagaimana  sabda  Rasulullah  Saw “Pelajarilah  ilmu  faraidh,  karena  ia  termasuk bagian dari agamamu dan setengah dari ilmu. Ilmu ini adalah yang pertama kali akan dicabut dari umatku.” (HR. Ibnu Majah, al-Hakim, dan Baihaqi). 2
Seiring  dengan  perkembangan  zaman  ilmu  faraid  lebih  dikenal  oleh  para ilmuan  mengenai  aspek  hukumnya,  namun  demikian  hanya  sedikit  para  ilmuan yang  membahas  keterkaitan  ilmu  faraid  sebagai  instrumen  distribusi  kekayaan islami yang mempunyai implikasi terhadap perekonomian. Pembahasan ilmu faraid dalam  kaitanya  dengan  ekonomi  telah  dibahas  oleh  para  ekonom  muslim  pada akhir  60-an  hingga  akhir  80-an.  Salah  satu  ekonom  muslim  yang  membahas mengenai keterkaitan ilmu faraid dengan perekonomian adalah Muhammad Abdul Mannan.  Mannan  melihat  dari  sudut  pandang  ekonomi  bahwa  dengan  adanya faraid  seorang  wanita  memiliki  identitas  diri.  Ia  dapat  meluangkan  waktu  untuk beprofesi  dan  bekerja,  dengan  demikian  peran  wanita  dapat  menambah pendapatan  nasional. 3 Namun  demikian  yang  menjadi  perhatian  adalah pembagian  harta  waris  islam  (faraid)  telah  melindungi  hak-hak  ahli  waris  bukan hanya wanita tetapi seluruh ahli waris. Pembagian harta waris islam (faraid) sangat memperhatikan  tanggung  jawab  pada  setiap  ahli  waris  sehingga  hal  demikian tentu akan berdampak baik pada sosial maupun ekonomi.

## Tinjauan Literatur Harta Waris Menurut KUH Perdata
Wujud  harta  peninggalan  menurut  hukum  perdata  barat  yang  tercantum dalam  KUH  Perdata  meliputi  seluruh  hak  dan  kewajiban  dalam  lapangan hukum harta  kekayaan  yang  dapat  dinilai  dengan  uang 4 .  Harta  peninggalan  yang  akan diwarisi oleh para ahli waris tidak  hanya berupa hal-hal yang bermanfaat berupa aktiva  atau  keuntungan,  melainkan  juga  termasuk  hutang-hutang  pewaris  yang merupakan  pasiva  dari  harta  kekayaan  yang  ditinggalkan  sehingga  kewajiban membayar  hutang pada hakikatnya beralih juga kepada ahli waris demikian pula
2 Ibid hlm.22
3 Muhammad Abdul Mannan, Ekonomi Islam Teori dan Praktek, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf  Anggota IKAPI, 1993) hlm.12
4 Salim, Pengantar Hukum Perdata Tertulis, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002) hlm. 98
pada  hukum  adat  pembagian  harta  warisan  tidak  selalu  ditanggungkan  sampai semua  utang  si  peninggal  warisan  dibayar,  artinya  harta  warisan  yang  dapat beralih  kepada  ahli  waris  tidak  selalu  harus  dalam  keadaan  bersih.  Setelah dikurangi utang-utang pewaris, melainkan dapat saja ahli waris menerima warisan yang di dalamnya tercakup kewajiban membayar utang-utang pewaris. 5
Dalam hukum waris KUH Perdata tidak dibedakan antara anak laki-laki dan anak  perempuan,  antara  suami  dan  istri.  Semua  mereka  berhak  mewaris.  Bagian anak  laki-laki  sama  dengan  bagian  anak  perempuan.  Bagian  seorang  isteri  atau suami sama dengan bagian anak jika dari perkawinan itu dilahirkan anak. 6 Ada dua macam  ahli  waris  yang  diatur  dalam  KUH  Perdata  yaitu  ahli  waris  berdasarkan hubungan  perkawinan  dan  hubungan  darah,  dan  ahli  waris  berdasarkan  surat wasiat.  Ahli  waris  yang  pertama  disebut  ahli  waris ab  intestato,  sedangkan  yang kedua  disebut  ahli waris  testamentair. 7 Ahli  waris ab  intestato  diatur  dalam  pasal 832 KUHPerdt, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah dan istri (suami) yang masih hidup dan jika ini semua tidak  ada,  maka  yang  berhak  menjadi  ahli  waris  adalah  negara.  Ada  empat golongan ahli waris yang terdapat dalam KUH Perdata yaitu: 8
1. Anak atau keturunannya dan istri (suami) yang hidup.
2. Orang tua (bapak dan ibu) dan saudara pewaris.
3. Nenek  dan  kekek,  atau  leluhur  lainnya  dalam  garis  lurus  keatas  (Pasal  853 KUHPerdt).
4. Sanak keluarga dalam garis ke samping sampai tingkat keenam. (Pasal 861 ayat 1 KUHPerdt).
Golongan  ahli  waris  ini  ditetapkan  secara  berurutan,  artinya  jika  terdapat orang-orang  dari  golongan  pertama,  mereka  itulah  yang  bersama  sama  berhak mewarisi semua harta peninggalan pewaris. Jika tidak  terdapat anggota keluarga dari  golongan  pertama,  maka  orang  orang  yang  termasuk  dalam  golongan kedualah yang berhak sebagai ahli waris. Jika tidak terdapat anggota keluarga dari golongan  kedua,  maka  orang-orang  yang  termasuk  dalam  golongan  ketigalah yang  berhak  mewarisi.  Jika  semua  golongan  ini  tidak  ada  barulah  mereka  yang termasuk dalam golongan keempat secara bertingkat berhak mewarisi. Jika semua golongan  ini  sudah  tidak  ada,  maka  negaralah  yang  mewarisi  semua  harta peninggalan  pewaris.  Apabila  semua orang  yang  berhak  mewarisi  tidak  ada  lagi,
5 Ibid.,hlm.24
6 Subekti, Hukum Adat Indonesia dalam Jurisprudensi, (Bandung: Alumni, 1984) hlm.98
7 Salim , Pengantar Hukum Perdata Tertulis, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002) hlm.246
8 Supriyadi, Dasar-dasar Hukum Perdata di Indonesia, (Semarang: Pustaka Magister, 2014) hlm. 187
maka  seluruh  warisan  dapat  dituntut  oleh  anak  luar  kawin  yang  diakui.  Apabila anak  luar  kawin ini pun  juga tidak  ada, maka seluruh  warisan jatuh  pada negara (Pasal 873 ayat 1 dan 382 ayat 2 KUHPerdt). 9

## Harta Waris Islam (Faraid)
Di dalam Al-Quran dan al-Hadis terdapat ketentuan-ketentuan pembagian warisan secara rinci dan jelas. Apabila ada perintah dalam Al-Quran atau al-Hadis dengan nas yang sarih, maka hukum melaksanakanya adalah wajib, selama tidak ada  dalil  nash  yang  menunjukkan  ketidakwajibanya,  sebagaimana  kaidah  ushul fiqh “pada dasarnya setiap perintah mengandung hukum wajib”. 10 Dalam hal ini hukum faraid adalah wajib sebagaimana Allah SWT berfirman:
                                                                                                                                                              
Artinya:  Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya,  dan  bagi  orang  wanita  ada  hak  bagian  (pula)  dari  harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. (An-Nisa: 7)
Sejarah  turunnya  ayat  diatas  menurut  riwayat  erat  kaitanya  dengan  kasus yang menimpa seorang sahabat yang bernama Aws bin Shaamit al-Anshaary. Dia mempunyai seorang istri bernama Ummu Kahlah dan tiga orang anak perempuan. Pada  waktu  Aws  meninggal  seluruh  harta  peninggalanya  diambil  alih  oleh  dua orang  saudara  laki-laki  sedatuknya  (anak  paman)  yang  bernama  suwaidun  dan „Arfathah  sesuai  dengan  kelaziman  ketika  itu,  mantan  instri  Aws  melaporkan kejadian itu kepada Rasulullah saw di masjid Al-Fadhiih. Kemudian Rasulullah saw memanggil kedua orang tersebut dan pada waktu itu turunlah surat An-Nisa ayat 7. 11
Pada masa jahiliyah, hak waris hanya diberikan kepada kalangan yang kuat, tidak  untuk  kaum  yang  lemah.  Namun  di  masa  Islam  tidak  demikian,  Islam mengayomi  golongan  yang  lemah  (mustadh‟afin)  karena  lebih  berhak mendapatkan  kasih  sayang  dan  pertolongan,  sebagaimana  sabda  Nabi saw “sungguh, jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya (cukup) adalah  lebih  baik  daripada  kamu  meninggalkan  mereka  dalam  keadaan  melarat lagi  mengemis  kepada  orang  lain”.Islam  tidak  hanya  memberikan  harta  waris
9 Ibid.,hlm.249
10 Amin Husein Nasution, Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012) hlm. 15
11 Suhrawardi K. Lubis , Hukum Waris Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995) hlm.23
kepada  orang-orang  yang  kuat,  tetapi  juga  kepada  setiap  orang  yang  telah memenuhi  salah  satu  sebab  untuk  menerima  warisan.  Selama  tidak  ada  sebab yang menghalangi seseorang untuk mendapatkan warisan, dia akan mendapatkan warisan, baik dewasa maupun anak-anak, baik yang kuat maupun yang lemah. 12

## 1) Bagian Anak dan Orang Tua
                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Artinya:   Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak- anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua  orang  anak  perempuan,  dan  jika  anak  itu  semuanya  perempuan lebih  dari  dua,  Maka  bagi  mereka  dua  pertiga  dari  harta  yang ditinggalkan;  jika  anak  perempuan  itu  seorang  saja,  Maka  ia memperoleh  separo  harta.  dan  untuk  dua  orang  ibu-bapa,  bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal  itu  mempunyai  anak;  jika  orang  yang  meninggal  tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat  sepertiga,  jika  yang  meninggal  itu  mempunyai  beberapa saudara,  Maka  ibunya  mendapat  seperenam.  (Pembagian-pembagian tersebut  di  atas)  sesudah  dipenuhi  wasiat  yang  ia  buat  atau  (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu  tidak  mengetahui  siapa  di  antara  mereka  yang  lebih  dekat (banyak)  manfaatnya  bagimu.  ini  adalah  ketetapan  dari  Allah. Sesungguhnya  Allah  Maha  mengetahui  lagi  Maha  Bijaksana.  (An- Nisa:11)
Pada ayat ini Allah SWT memulai pembagian harta waris kepada anak laki-laki.  Hal  demikian  dikarenakan  anak  laki-laki  didahulukan  dalam  hukum waris, termasuk didahulukan daripada Ayah. Hal tersebut dilakukan karena anak
12 Komite  Fakultas  Syariah  Universitas  Al-Azhar, Hukum  Waris,  (Jakarta:  Senayan  Abadi Publishing, 2004) hlm. 7-8
laki-laki  merupakan furu‟  (keturunan)  dengan  asalnya  yang  lebih  utama.  Ayat tersebut juga menjadi dalil bahwa Islam juga telah memberikan hak waris untuk anak perempuan. Adapun ringkasan bagian harta waris untuk anak dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 1.

## Bagian Anak dalam Hukum Waris Islam
Ahli Waris Bagian Anak laki-laki dan anak perempuan satu atau lebih
Anak laki-laki ashabah dan anak perempuan ashabah bil ghair, dua banding satu
Satu anak perempuan
1/2 bagian
Dua atau lebih anak perempuan  2/3 bagian
Sementara  itu  dalam  surat  An-Nisa  ayat  11,  Allah  SWT  juga  telah memberikan  bagian  kepada  ibu  dan  ayah.  Adapun  kakek  dan  nenek  mereka termasuk  dalam  kata-kata  ayah  dan  ibu  sehingga  secara  implisit  telah disebutkan oleh nash Al-quran. Ringkasan bagian harta waris islam untuk ayah dan ibu dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2.

## Bagian  Orang Tua dalam Hukum Waris Islam
Ahli Waris Bagian Terkurangi Oleh Menjadi Ibu 1/3 Anak (lk/pr) 1/6 2 orang atau lebih saudara (lk/pr) 1/6 Ayah Ashabah Anak laki-laki 1/6 Anak perempuan 1/6 + Ashabah
2) Bagian Suami, Istri, dan Saudara
                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Artinya:  Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu,  jika  mereka  tidak  mempunyai  anak.  jika  isteri-isterimu itu  mempunyai  anak,  Maka  kamu  mendapat  seperempat  dari  harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta  yang  kamu  tinggalkan  jika  kamu  tidak  mempunyai  anak.  jika kamu  mempunyai  anak,  Maka  Para  isteri  memperoleh  seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat  atau  (dan)  sesudah  dibayar  hutang-hutangmu.  jika  seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki- laki  (seibu  saja)  atau  seorang  saudara  perempuan  (seibu  saja),  Maka bagi  masing-masing  dari  kedua  jenis  saudara  itu  seperenam  harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu  dalam  yang  sepertiga  itu,  sesudah  dipenuhi    (kepada  ahli waris.  (Allah  menetapkan  yang  demikian  itu  sebagai)  syari'at  yang benar-benar  dari  Allah,  dan  Allah  Maha  mengetahui  lagi  Maha Penyantun. (An-Nisa:12)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Artinya:  Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi  fatwa  kepadamu  tentang  kalalah  (yaitu):  jika  seorang meninggal  dunia,  dan  ia  tidak  mempunyai  anak  dan  mempunyai saudara  perempuan,  Maka  bagi  saudaranya  yang  perempuan  itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki- laki  mempusakai  (seluruh  harta  saudara  perempuan),  jika  ia  tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi  keduanya  dua  pertiga  dari  harta  yang  ditinggalkan  oleh  yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki  dan  perempuan,  Maka  bahagian  seorang  saudara  laki-laki sebanyak  bahagian  dua  orang  saudara  perempuan.  Allah
menerangkan  (hukum  ini)  kepadamu,  supaya  kamu  tidak  sesat.  dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (QS.An-Nisa: 176)
Al-Quran  menjelaskan  pembagian  harta  waris  bagi  suami,  istri  dan saudara berdasarkan surat An-Nisa ayat 12, dengan penjelasan lebih lanjut Al- Quran menjelaskan pada pada ayat 176. Adapun ringkasan bagian harta waris bagi suami, istri dan saudara berdasarkan ayat tersebut adalah sebagai berikut:
Tabel 3.

## Bagian Suami, Istri dan Saudara dalam Hukum Waris Islam
Ahli Waris Bagian  Terkurangi Oleh Menjadi Isteri 1/4 Anak (lk/pr) 1/8 Suami 1/2 Anak (lk/pr) 1/4 Saudara perempuan sekandung/seayah 1/2 Saudara laki-laki sekandung/seayah Ashabah bil ghair 2 atau lebih saudara perempuan sekandung/seayah 2/3
Saudara laki-laki sekandung/seayah Ashabah bil ghair Saudara perempuan sekandung/seayah 1/2 Anak perempuan Ashabah ma‟al ghair 2 atau lebih saudara perempuan sekandung/seayah
2/3 Anak perempuan Ashabah ma‟al ghair Saudara perempuan seayah 1/2 Seorang saudara sekandung 1/6

## 3) Prosedur dalam pembagian harta warisan
Dalam  pembahasan  waris  di  surat  An-Nisa‟  ayat  11,  12  dan  juga  176,  di penghujung ayat tersebut Allah SWT selalu memerintahkan bahwa “pembagian waris itu setelah wasiat dan hutang dikeluarkan dari harta si mayit”. Perintah ini dapat diartikan sebagai penekanan dari Allah SWT tentang pentingnya prosedur dan  penertiban  dalam  proses  pembagian  waris.  Distribusi  waris  hanya  dapat dilakukan setelah melalui prosedur sebagai berikut:
a. Biaya-biaya perawatan dan penguburan mayit
Sebelum harta waris didistribusikan, hal pertama yang harus dipenuhi adalah biaya-biaya perawatan mayit diambil dari harta peninggalan mayit menurut ukuran  yang  wajar  dan  tidak  berlebihan.  Perawatan  mayit  yang  dimaksud adalah  segala  sesuatu  yang  dibutuhkan  mayit  sejak  ia  meninggal  dunia sampai  berbaring  di  dalam  kubur,  yakni  berupa  biaya-biaya  untuk memandikan, mengafani, serta menguburkanya.

## b. Pembayaran utang kepada Allah dan manusia
Menurut  kalangan  hanabilah  utang-utang  ini  erat  kaitanya  dengan  harta waris  dimana  penunaianya  dilaksanakan  setelah  biaya  untuk  pengurusan jenazah  dikeluarkan.  Adapun  utang  yang  harus  dibayarkan  adalah  utang kepada  Allah  seperti  nadzar,  zakat,  denda  maupun  utang  materil  kepada sesama  manusia.  Hadis  sahih  Bukhari  Muslim  dari  Ibn  Abbas  dan diriwayatkan  oleh  Salamah  bin  al  Akwa  dimana  Rasulullah  saw  tidak  mau menyalatkan  jenazah  yang  mempunyai  utang,  setelah  ada  sahabat  yang menjaminya kemudian Rasulullah saw mensalatinya.
c. Wasiat yang tidak lebih dari sepertiga
Para  ulama  telah  bersepakat  bahwa  pemberian  wasiat  kepada  ahli  waris hukumnya adalah haram, baik wasiat itu sedikit maupun banyak, karena Allah SWT telah membagikan faraid. Wasiat untuk ahli waris dikategorikan sebagai pelanggaran  terhadap  ketentuan  Allah,  karena  wasiat  itu  akan  memberikan tambahan  kepada  sebagian  ahli  waris  yang  telah  diberikan  harta  waris kepadanya.  Abu  Umamah  r.a,  berkata, “Aku  mendengar  Rasulullah  saw bersabda, „sungguh, Allah telah memberikan hak kepada setiap yang berhak. Oleh karena itu, tidak ada wasiat bagi orang yang mendapat warisan”. (HR al- Khamsah,  kecuali  an-Nasa‟i).  Adapun  wasiat  untuk  ahli  waris,  hukumnya boleh  dan  sah,  dengan  jumlah  maksimal,  sepertiga  dari  harta  waris  atau kurang dari sepertiga. Wasiat dengan sepertiga bagian selaras dengan hadis Nabi saw yang di riwayatkan oleh Ibn Abbas yang berkata “Jikalau manusia mengganti  sepertiga  menjadi  seperempat  bagian,  sesungguhnya  Nabi  saw telah  bersabda,  sepertiga  sebab  sepertiga  itu  sudah  banyak”  (HR  Mutafaq „alaih)
d. Distribusi waris sesuai dengan urutan (tartib)
Pembagian  harta  waris  dimulai  dari  para  ahli  waris ash-habul  furudh  (ahli waris yang pasti atau utama). Namun, jika harta waris masih tersisa, sisanya dibagikan  kepada  ahli  waris „ashabah.  Hal  demikian  sesuai  dengan  hadis Rasulullah  saw,  “Berilah  harta  waris  kepada  orang-orang  yang  berhak. Sesudah  itu,  sisanya  untuk  orang  laki-laki  yang  lebih  utama.”  (HR.  Mutafaq „alaih).  Namun,  bila  dalam  pembagian  sisa  harta  waris  tidak  terdapat  ahli waris golongan „ashabah, maka sisanya dikembalikan kepada ahli waris ash- habul furudh sesuai dengan ketentuan bagian fardh mereka, kecuali  suami- istri. Jika tidak ada seorangpun dari ahli waris ash-habul furudh dan „ashabah harta waris dialihkan kepada ahli waris dari golongan dzawil ar-ham. Menurut ulama  faraid  yang  berpendapat  bahwa  dzawil  arham  berhak  mendapatkan harta  waris  sesuai  dengan  firman  Allah  SWT  yang  artinya  “…Orang-orang
hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris mewarisi) didalam kitab Allah…”  (QS.Al-Ahzab:6).  Bila  sama  sekali  tidak  ada  ahli  waris  dari  ketiga golongan tersebut menurut urutan pembagian, maka harta waris diberikan ke baitulmal.

## Revitalisasi Harta Waris Islam (Faraid) Dalam Perekonomian

## 1) Faraid  Mendukung  Perempuan  Untuk  Berperan  Aktif  Dalam  Kegiatan Ekonomi
Islam  sangat  mengakui  keberadaan  perempuan  dalam  kegiatan  ekonomi.  Hal demikian dapat dilihat dari pembagian harta waris (faraid) kepada perempuan. Pembagian  harta  waris  islam  (faraid)  kepada  perempuan  berdasarkan  prinsip keadilan  dan  tanggung  jawab. Perbedaan  bagian  antara ahli  waris  wanita  dan ahli waris laki-laki sesungguhnya tidaklah bersifat diskriminatif. Kewajiban untuk menafkahi  keluarga  menjadi  tanggung  jawab  suami.  Agar  laki-laki  dapat melaksanakan  kewajibanya  terhadap  keluarga  maka  bagian  warisnya  dua  kali bagian waris seorang perempuan. Perempuan yang tidak mempunyai tanggung jawab  menafkahi  dan  mendapatkan  bagian  harta  warisan  tentu  hal  demikian menempatkanya  dalam  kedudukan  yang  lebih  menguntungkan  dibandingkan ahli waris laki-laki. Dari sudut pandang ekonomi, perempuan yang mendapatkan warisan  dapat  mengalokasikan  dananya  pada  sektor  ekonomi  sehingga  hal demikian  akan  menjadi  bantuan  pemasukan  bagi  keluarga.  Sehingga  hal demikian dapat membantu suami untuk menafkahi keluarganya, dengan adanya usaha  saling  membantu  tentu  akan  meningkatakan  keharmonisan  rumah tangga tersebut.
Dalam  pembagian  harta  waris  islam  (faraid)  terhadap  perempuan,  Islam mempertimbangkan  tanggung  jawab  di  segala  kondisi.  Pada  saat  isteri  yang telah ditinggalkan oleh suami dan ia tidak mempunyai anak maka ia mendapat bagian seperempat. Bagian seperempat tersebut dapat ia gunakan untuk usaha dan  membiayai  kehidupanya  sendiri.  Namun  berbeda  jika  isteri  tersebut mempunyai  anak,  maka  bagian  waris  yang  ia  dapatkan  adalah  seperdelapan. Bagian yang lebih sedikit daripada bagian ketika isteri tidak mempunyai anak, yang menjadi pertimbangan adalah ketika isteri tersebut mempunyai anak dan anak  tersebut  sudah  mampu  untuk  bekerja  tentu  anak  tersebut  dapat membantu  ibunya  melalui  alokasi  harta  waris  yang  ia  dapatkan  pada aktivitas ekonomi.  Jika  anak  tersebut  belum  mampu  untuk  bekerja,  maka  bagian waris anak  dapat  di  wakalahkan  kepada  ibu  untuk  diusahakan  dengan  tetap mengembalikan hak waris anak tersebut.
Islam  memperhatikan  cara  untuk  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi melalui peran istri dalam keluarga. Seorang istri dapat memperbolehkan suami untuk  melakukan  poligami  dengan  syarat  suami  tersebut  harus  adil  baik  dari kebutuhan lahir maupun batin sebagaimana firman Allah SWT:
                                                                                                                                                                                                           
Artinya:  Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan  yang  yatim  (bilamana  kamu  mengawininya),  Maka kawinilah  wanita-wanita  (lain)  yang  kamu  senangi  :  dua,  tiga  atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah)  seorang  saja,  atau  budak-budak  yang  kamu  miliki.  yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS.An- Nisa‟:3)
Ayat  diatas  menjadi  dasar  utama  poligami  dalam  Islam.  Meskipun demikian,  penulis  menyadari  bahwa  masih  banyak  terjadi  perbedaan  di kalangan  ulama  mengenai  status  hukum  poligami.  Namun  demikian  jika dipandang dari sudut ekonomi dan faraid, poligami mempunyai kontribusi yang besar  dalam  mempercepat  pertumbuhan  ekonomi.  Jika  harta  waris  dibagi kepada  seorang  istri  dan  beberapa  anak  maka  harta  tersebut  akan  terpusat hanya  pada  mereka  dan  kontribusi  terhadap  ekonomi  menjadi  kurang  efektif. Misalnya  dalam  suatu  keluarga  terdiri  dari,  Ayah,  Ibu,  seorang  isteri,  dan  dua anak  laki-laki.  Suami  meninggal  dan  meninggalkan  harta  sebesar  Rp. 5.000.000.000.  Harta  tersebut  dikurangi  biaya  penyelenggaraan  jenazah  yakni sebesar  Rp.10.000.000  dan  jenazah  memiliki  utang  sebesar  Rp.100.000.000. Harta waris yang siap dibagi setelah dikurangi biaya penyelenggaraan jenazah dan utang adalah sebesar Rp.4.890.000.000.
Tabel 4.
Pembagian Harta Waris Sebelum Poligami Ahli Waris Bagian Asal Masalah 24 Penerimaan Ibu 1/6 4/24 x Rp. 4.890.000.000 Rp. 815.000.000 Ayah 1/6 4/24 x Rp. 4.890.000.000 Rp. 815.000.000 Isteri 1/8 3/24 x Rp. 4.890.000.000 Rp. 611.250.000 2 anak laki-laki Ashabah 13/24 x
Rp. 4.890.000.000 Rp. 2.648.750.000 (Masing masing: Rp. 1.324.375.000)
Sementara  itu,  dengan  adanya  poligami  harta  waris  akan  dialokasikan pada  berbagai  sumber  daya  manusia  (istri-istri  dan  anak-anaknya)  yang mempunyai  keahlian  yang  berbeda-beda.  Tentu  hal  demikian  dapat  lebih bermanfaat  pada  kegiatan  ekonomi  dengan  mengalokasikan  harta  waris  pada setiap  kegiatan  ekonomi  melalui  maksimalisasi  sumber  daya  manusia. Dimisalkan dalam suatu keluarga terdiri dari, Ayah, Ibu, 3 isteri, 4 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Suami meninggal dan meninggalkan harta sebesar Rp. 5.000.000.000.  Harta  tersebut  dikurangi  biaya  penyelenggaraan  jenazah  yakni sebesar  Rp.10.000.000  dan  jenazah  memiliki  utang  sebesar  Rp.100.000.000. Harta waris yang siap dibagi setelah dikurangi biaya penyelenggaraan jenazah dan utang adalah sebesar Rp.4.890.000.000.
Tabel 5.

## Pembagian Harta Waris Setelah Poligami
Ahli Waris Bagian  Asal Masalah 24 Penerimaan Ibu 1/6 4/24 x Rp.4.890.000.000 Rp.815.000.000 Ayah 1/6 4/24 x Rp.4.890.000.000 Rp.815.000.000 3 Isteri 1/8 3/24 x Rp.4.890.000.000 Rp.611.250.000 (Masing- masing Rp.203.750.000) 4 anak laki-laki Ashabah 8,7/24 x Rp.4.890.000.000
Rp.1.772.625.000 (Masing- masing Rp.443.156.250) 3 anak perempuan Ashabah ma‟al Ghair 4,3/24 x Rp.4.890.000.000
Rp.876.125.000 (Masing- masing Rp.292.041.667)

## 2) Faraid Sebagai Pelindung Hak Ahli Waris
Dalam Islam pemilik atas kekayaan yang sesungguhnya adalah Allah SWT, hanya Allah  yang  bisa  melimpahkan  kepada  manusia  setiap  hak  atas  kepemilikan sebagaimana firman-Nya:
                                                                                                                                                                               
Artinya:  Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu  menyembunyikan,  niscaya  Allah  akan  membuat  perhitungan dengan  kamu  tentang  perbuatanmu  itu.  Maka  Allah  mengampuni siapa  yang  dikehandaki-Nya  dan  menyiksa  siapa  yang  dikehendaki- Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (QS.Al-Baqarah:284)
Berdasarkan ayat diatas dapat diketahui bahwa Islam tidak mengakui hak milik seseorang atas kekayaan secara mutlak, karena hak mutlak pemilikan atas kekayaan adalah Allah Swt. Namun karena diperlukan  kepastian hukum dalam masyarakat, untuk menjamin kedamaian dalam kehidupan bersama, maka “hak milik”  seseorang  atas  kekayaan  diakui  dengan  batasan,  yaitu  hak  untuk mengurus  dan  memanfaatkan  kekayaan  yang  diberikan  oleh  Allah  diimbangi dengan  kewajiban  untuk  mewujudkan  kebaikan  dan  kemakmuran  bersama. 13 Oleh  karena  itu  Dia  bisa  menekankan  pembatasan  dan  pelarangan  atas  hak milik,  kekuatan  manusia  untuk  mengatur  kekayaan  yang  ada  didunia  berasal dari  peranya  sebagai  khalifah.  Rasulullah  saw  bersabda “Tidak  ada  sedikitpun diantara  yang  kami  punyai  (yakni  harta  dan  penghasilan)  benar-benar  jadi milikmu  kecuali  yang  kamu  makan  dan  gunakan  habis,  yang  kamu  pakai  dan kamu tanggalkan, dan yang kamu belanjakan untuk kepentingan sedekah, yang imbalan pahalanya kamu simpan untukmu” (HR. Muslim)
Dalam hal waris, Allah menjamin hak-hak ahli waris dengan bagian yang telah  ditetapkan  oleh-Nya.  Maka  manusia  sebagai  khalifah  sudah  menjadi kewajiban  untuk  melaksankan  apa  yang  telah  diperintahkan  oleh  Allah  SWT. Kepemilikan yang diperoleh dengan benar akan dilindungi hak-nya oleh Islam. Bahkan  Islam  mewajibkan  untuk  selalu  menjaganya  dari  kejahatan  orang  lain yang  ingin  menguasainya  secara  tidak  sah.  Legitimasi  yang  diberikan  dalam ajaran  Islam  tentang  penjagaan  harta  setara  dengan  perjuangan  yang  harus mengorbankan nyawa. Dari Sa‟id bin Zaid, Rasulullah saw bersabda “Siapa yang dibunuh karena membela hartanya maka ia syahid. Siapa yang dibunuh karena membela  keluarganya  maka  ia  syahid.  Siapa  yang  dibunuh  karena  membela darahnya  atau  karena  memebela  agamanya,  ia  syahid”  (HR.Abu  Daud dishahihkan  oleh  Abu  Thohir).  Konsep  yang  dibawa  oleh  Imam  As-Syathibi dalam merumuskan maqashid syariah kebutuhan primer (dharuriyaat) termasuk didalamnya  adalah  menjaga  harta. 14 Dengan  demikian  kewajiban  melindungi hak  terhadap  harta  bukan  hanya  menjadi  kewajiban  pemerintah  tetapi  juga menjadi kewajiban Individu.
Dalam hal keadilan, secara tegas Islam melarang mewasiatkan kekayaan berapapun banyaknya keapada seorang ahli waris, sehingga tidak  akan terjadi dendam,  dengki  dan  hasad  diantara  sesama  kerabat.  Demikian  pula  Islam melarang  seseorang  untuk  mewasiatkan  peninggalanya  melebihi  sepertiga,
13 Mohamad Hidayat, An Introduction to The Sharia Economic, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2010) hlm.122
14 Ibrahim bin Musa bin Muhammad Abu Ishaq As Syatibi, Al-Muwafaqaat fi Ushul as Syari‟ah, (Mesir: Ar-Rahmaniyah,) hlm.8
sehingga dengan demikian anak-anak akan merasakan hubungan kekeluargaan yang  kuat  dengan  ayah  atau  ibu  mereka,  kaum  kerabat  pun  akan  merasakan adanya  tali  yang  menghubungkan  mereka  dengan  si  mayit.  Islam  juga menganggap  tidak  sahnya  wasiat  yang  dibuat  oleh  si  mayit  selama  masa hidupnya dalam keadaan sehat pikiran dan sebelum maut menjemputnya. 15

## 3) Faraid Sebagai Instrumen Distribusi Kekayaan
Mencegah  konsentrasi  kekayaan  pada  beberapa  golongan  merupakan  tujuan dari distribusi dalam Islam. Kekayaan seharusnya beredar pada masyarakat luas untuk menghilangkan kesenjangan antara miskin dan kaya,  sebagaimana Allah SWT berfirman:
                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Artinya:  Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin  dan  orang-orang  yang  dalam  perjalanan,  supaya  harta  itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang  diberikan  Rasul  kepadamu,  Maka  terimalah.  dan  apa  yang dilarangnya  bagimu,  Maka  tinggalkanlah.  dan  bertakwalah  kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya (QS.Al-Hasyr:7) Sistem  waris  Islam  (faraid)  menjadi  salah  satu  alat  untuk  memerangi konsentrasi  harta  di  tangan  segelintir  orang  dengan  cara  mendistribusikanya kedalam  lingkaran  keluarga  yang  lebih  luas.  Dengan  distribusi  tersebut,  maka harta kekayaan akan bersirkulasi sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan  demikian  sistem  kewarisan  Islam  (faraid)  mencegah  terjadinya penimbunan  sehingga  mengakibatkan  asset  menjadi  menganggur (idle  asset). Harta  harus  terus  berputar  dalam  aktivitas  perekonomian  sehingga menimbulkan multiplier  effect  yang  bermanfaat  untuk  meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketika harta tertahan di tangan segelintir orang maka hal ini akan menimbulkan masalah seperti pengangguran dan kemiskinan.
15 Thahir Abdul Muhsin Sulaiman, Menanggulangi Krisis Ekonomi Secara Islam, (Bandung: PT. Al-Ma‟arif, 1985) hlm. 343
Fungsi  redistribusi  kekayaan  pada  sistem  kewarisan  Islam  (faraid)  memiliki kesamaan  dengan  zakat.  Namun  perbedaanya,  zakat  mendistribusikan  kekayaan untuk generasi sekarang, sedangkan melakukanya secara lintas generasi. Dengan semakin  banyaknya  generasi  yang  mendapatkan  bagian  waris,  maka  ia  akan mendapatkan  kesempatan  untuk  mengalokasikan  bagian  harta  waris  pada kegiatan  produksi.  Dalam  ekonomi  mikro  konvensional,  pendapatan  adalah penjumlahan  konsumsi  dan  tabungan.  Dalam  ekonomi  Islam  ia  menambahkan variabel  zakat  sebagai  pengeluaran  wajib.  Bagi  para muzakki  (pembayar  zakat) pengenaan zakat akan mengurangi disposable income dan sekaligus mendorong untuk  pemanfaatan  anggaran,  baik  untuk  ditabung  maupun  diinvestasikan  pada sektor produktif. 16
Kegiatan ekonomi pada umumnya dimulai dari kegiatan produksi yang akan menciptakan  lapangan  kerja  dan  juga  dapat  menciptakan  investasi  secara langsung,  sementara  itu  karyawan  yang  mengisi  lapangan  pekerjaan  akan memperoleh  pendapatan  yang  sebagianya  digunakan  untuk  konsumsi  dan tabungan.  Tabungan  akan  menyebabkan  investasi,  sedangkan  konsumsi  akan menyebabkan  produksi.  Terakhir  kegiatan  investasi  dapat  mengalokasikan  dana pada  kegiatan  produksi  juga.  Dengan  melakukan  investasi  pemilik  dana  akan menerima hasil investasi, hal demikian yang menjadi perbedaan mendasar antara sistem  ekonomi  konvensional  dan  sistem  ekonomi  islam.  Ekonomi  konvensional menawarkan bunga sebagai imbal hasil atas dana yang di investasikan, sedangkan ekonomi Islam memberikan tingkat bagi hasil atas kerjasama investasi pada sektor rill.
Jika  dibandingkan  dengan  konsep  distribusi  secara  umum,  faraid  sebagai instrumen  distribusi  kekayaan  Islami  dapat  memberi  manfaat  yang  lebih  luas dalam perekonomian. Ketika setiap ahli waris telah memiliki kepastian bagian yang dimiliki melalui faraid, maka hal demikian akan memberikan kesempatan para ahli waris  untuk  merencanakan  dengan  baik  dana  yang  dimiliki  pada  kegiatan produksi.  Peningkatan  dalam  kegiatan  produksi  ini  tentu  akan  meningkatkan lapangan  pekerjaan,  peningkatan  pendapatan  yang  sebagianya  digunakan  untuk konsumsi dan tabungan. Dengan demikian, faraid telah memainkan peran penting yakni memastikan siklus/kegiatan ekonomi terus berkembang dari waktu ke waktu oleh setiap generasi ahli waris.
16 M.B. Hendri Anto, Pengantar Ekonomi Mikro Islami, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003) hlm. 143

## Simpulan
Dari pembahasan sebelumnya, hukum waris Islam (faraid) memainkan peran penting dalam distribusi kekayaan Islam selain zakat dan infak. Bagian-bagian ahli waris  yang  telah  ditetapkan  oleh  Allah  swt  berprinsikan  pada  keadilan  dan tanggung jawab sehingga tidak menimbulkan konflik sosial dan ekonomi. Ditinjau dari sudut pandang ekonomi, faraid mendukung peran perempuan dalam aktivitas ekonomi  dengan  memberikan  bagian  waris.  Meskipun  bagian  waris  perempuan lebih  kecil  daripada  laki-laki,  namun  hal  demikian  menempatkanya  dalam kedudukan  yang  lebih  menguntungkan  dibandingkan  ahli  waris  laki-laki  yang mempunyai  tanggung  jawab  untuk  menafkahi  keluarga.  Sementara  itu,  dengan adanya  faraid  dapat  melindungi  hak  ahli  waris  sehingga  tidak  menimbulkan perselisihan mengenai bagian yang dierima oleh masing-masing ahli waris. Faraid juga  telah  memastikan  peran  setiap  generasi  ahli  waris  pada  kegiatan  ekonomi sehingga siklus ekonomi akan terus berputar dan berkembang dengan baik.

## Referensi
Abdul Mannan, Muhamad, 1993, Ekonomi Islam Teori dan Praktek, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf Anggota IKAPI
Anto, M.B. Hendri, 2003, Pengantar Ekonomi Mikro Islami, Yogyakarta: Ekonisia Hidayat, Mohamad, 2010,  an Introduction to The Sharia Economic, Jakarta: Zikrul Hakim
Ibrahim bin Musa bin Muhammad Abu Ishaq As Syatibi, Al-Muwafaqaat fi Ushul as Syari‟ah, Mesir: Ar-Rahmaniyah
K. Lubis, Suhrawardi, 1995, Hukum Waris Islam, Jakarta: Sinar Grafika
Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, 2004, Hukum Waris, Jakarta: Senayan Abadi Publishing
Muhsin Sulaiman, Thahir Abdul, 1985, Menanggulangi Krisis Ekonomi Secara Islam,
Bandung: PT. Al-Ma‟arif
Nasution,  Amin  Husein,  2012, Hukum  Kewarisan:  Suatu  Analisis  Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
Salim, 2002, Pengantar Hukum Perdata Tertulis, Jakarta: Sinar Grafika
Subekti, 1984, Hukum Adat Indonesia dalam Jurisprudensi, Bandung: Alumni