http://jiss.publikasiindonesia.id/

## Penegakan Hukum Monopoli Persaingan Usaha dalam Tender Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)
Bambang Yudhatama Fitriargo 1* , Joko Sriwidodo 2 , dan Gatut Hendro 3 Universitas Jayabaya, Jakarta, Indonesia 1,2,3
Email: yudhatamabambang4@gmail.com 1 , jokosriwidodo@ymail.com 2 , gatuthendrotriwidodo@yahoo.co.id 3
Artikel info Artikel history: Diterima : 01-01-2022 Diterima  dalam  bentuk revisi : 14-12-2022 Disetujui : 21-1-2022
Kata Kunci: penegakan hukum; monopoli; persaingan bisnis; PPP
Keywords: law enforcement; monopoly; business competition; KPBU

## Abstrak
Presiden Republik Indonesia menetapkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur  yang  bertujuan  untuk  Mencukupi  kebutuhan  pendanaan  secara berkelanjutan dalam Penyediaan Infrastruktur melalui pengerahan dana swasta. Namun dengan adanya Perpres tersebut menyebabkan adanya celah hukum bagi BUMN/BUMD  untuk  melakukan  praktik  persaingan  usaha  tidak  sehat. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif dengan obyek yang  diteliti  adalah  asas-asas  hukum  dan  kaidah-kaidah  hukum  yang  masih berlaku  namun  juga  didukung  dengan  data  empiris.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  pengaturan  larangan  monopoli  persaingan  usaha  dalam tender  proyek  KPBU  yaitu  adanya  larangan  tindakan post  bidding yang merupakan  tindakan  mengubah,  menambah,  mengganti  dan/atau  mengurangi dokumen  pengadaan  dan/atau  dokumen  penawaran  setelah  batas  akhir  yang telah ditetapkan masih terjadi. Dalam hal ini KPPU tidak mengatur tentang post bidding hanya saja KPPU dapat memutuskan tindakan post biding yang terjadi dalam kerjasama pemerintah dan badan usaha terkait pengadaan barang dan jasa apabila melakukan persekongkolan tender.

## Abstract
The President of the Republic of Indonesia stipulates Presidential Regulation Number  38  of  2015  concerning  Business  Entities  in  the  Provision  of Infrastructure which aims to meet the funding needs in a sustainable manner in the Provision of Infrastructure  through the mobilization of private funds. However, the existence of the Presidential Regulation creates a legal loophole for BUMN/BUMD to conduct unfair business competition. This research is a normative juridical research with the object being studied are legal principles and legal rules that are still valid but are also supported by empirical data. The  results  of  the  study  indicate  that  the  regulation  on  the  prohibition  of business  competition  monopoly  in  the  PPP  project  tender,  namely  the prohibition  of  post  bidding  action  which  is  the  act  of  changing,  adding, replacing and/or reducing procurement documents and/or bidding documents after  the  predetermined  deadline  still  occurs.  In  this  case,  KPPU  does  not regulate post bidding, only that KPPU can decide on post bidding actions that occur in cooperation between the government and business entities related to the procurement of goods and services when conducting tender conspiracy.
Koresponden author: Bambang Yudhatama Fitriargo Email: yudhatamabambang4@gmail.com artikel dengan akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA 2022

## Pendahuluan
Dalam  upaya  mempercepat  pembangunan  infrastruktur,  pemerintah  mengambil langkah-langkah secara komprehensif guna menciptakan iklim investasi dan untuk mendorong keikutsertaan  badan  usaha  baik  melalui  Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN)/Badan  Usaha Milik  Daerah  (BUMD)  maupun  dari  badan  usaha  swasta  lainnya  dalam  hal  penyediaan infrastruktur  dan  layanan  berdasarkan  prinsip-prinsip  usaha  yang  sehat.  ( Alfianto &  Gayo, 2021)
Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  pemerintah  dalam  hal  ini  Bapak  Joko  Widodo  selaku Presiden Republik  Indonesia menetapkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama  Pemerintah  Dengan  Badan  Usaha  Dalam  Penyediaan  Infrastruktur  (untuk selanjutnya  disebut  “Perpres  No.38/2015”)  yang  mencabut  Peraturan  Presiden  Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan  Infrastruktur  berserta  perubahannya,  dimana  sesuai  dengan  Pasal  3  Perpres No.38/2015,  skema  Kerjasama  Pemerintah  dengan  Badan  Usaha  (untuk  selanjutnya  disebut KPBU) ini diharapkan mampu mencapai tujuan untuk:
a. Mencukupi  kebutuhan  pendanaan  secara  berkelanjutan  dalam  Penyediaan  Infrastruktur melalui pengerahan dana swasta;
b. Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang berkualitas, efektif, efisien, tepat sasaran, dan tepat waktu;
c. Menciptakan  iklim  investasi  yang  mendorong  keikutsertaan  Badan  Usaha  dalam Penyediaan Infrastruktur berdasarkan prinsip usaha secara sehat;
d. Mendorong  digunakannya  prinsip  pengguna  membayar  pelayanan  yang  diterima,  atau dalam hal tertentu mempertimbangkan kemampuan membayar pengguna; dan/atau
e. Memberikan  kepastian  pengembalian  investasi  Badan  Usaha  dalam  Penyediaan Infrastruktur melalui mekanisme pembayaran secara berkala oleh pemerintah kepada Badan Usaha.
Dengan adanya skema KPBU ini diharapkan pembangunan di daerah maupun kota-kota di Indonesia khususnya dalam bidang infrastruktur dapat berjalan dan berkembang dengan baik dan  tepat  guna  serta  cepat  terealisasi,  mengingat  sebagian  atau  seluruhnya  menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak. Hal ini  sebagaimana  telah  sesuai  dengan  peraturan-peraturan  yang  telah  ada  yaitu  antara  lain: Perpres No.38/2015, Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor  4  tahun  2015  tentang  Tata  Cara  Pelaksanaan  Kerjasama  Pemerintah  dengan  Badan Usaha  Dalam  Penyediaan  Infrastruktur  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 2 tahun 2020 (untuk selanjutnya disebut “Permen PPN/Kepala Bappenas No.2/2020”), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96  tahun  2016  tentang  Pembayaran  Ketersediaan  Layanan  dalam  Rangka  Kerjasama Pemerintah  Daerah  dengan  Badan  Usaha  dalam  Penyediaan  Infrastruktur  di  Daerah  (untuk selanjutnya  disebut  “Permendagri  No.96/2016”),  Peraturan  Kepala  Lembaga  Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha  Kerjasama  Pemerintah  dengan  Badan  Usaha  dalam  Penyediaan  Infrastruktur  (untuk selanjutnya disebut “Perka LKPP No.19/2015”).
Dalam  pelaksanannya  skema  KPBU  ini  timbul  masalah  baru,  yaitu  adanya  dugaan- dugaan persekongkolan dalam proses tender/pelelangan proyek dengan skema KPBU, dimana badan  usaha  yang  menguasai  pasar  adalah  mereka  yang  melakukan  kecurangan  dengan bekerjasama dengan pihak lain baik dalam lingkungan yang dekat dengan oknum PJPK untuk dapat  memenangkan  tender  dan  mendapatkan  keuntungan,  sehingga  mengakibatkan  adanya badan usaha lain yang merasa dirugikan. Persaingan usaha dapat terjadi apabila ada beberapa pelaku usaha bergerak dalam bidang usaha yang sama/sejenis, bersama-sama menjalankan dan berusaha  melebihi  yang  lain  untuk  memperoleh  keuntungan  besar.  ( Utami &  Adipradana, 2017)
Kebijakan tentang pengaturan tender banyak ditemukan dalam pelaksanaan pengadaan barang  dan/jasa  yang  dilaksanakan  oleh  pemerintah  pusat  maupun  pemerintah  daerah ( government procurement) , BUMN/BUMD dan perusahaan swasta, sedangkan Pasal 22, Pasal 24  UU  5/1999  tidak  hanya  mencakup  kegiatan  pengadaan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah, tetapi  juga  kegiatan  pengadaan  yang  dilakukan  oleh  BUMN/BUMD  dan  perusahaan swasta.( Nugroho &  di  Indonesia,  2012)  Sebagaimana  yang  terjadi  dalam  KPBU  ditemukan persekongkolan  diantara  pelaku  usaha,  yang  mengakibatkan  persaingan  usaha  tidak  sehat terkait sistem penyediaan air minum di Kota Lampung. Dalam kasus tersebut terdapat 3 (tiga) pelaku  usaha  yang  terlapor  yang  dinyatakan  terbukti  melakukan  persekongkolan  yang melanggar  Pasal  22  dan  Pasal  24  UU  No.5/1999.  Persekongkolan  dalam  hal mengubah/menambah dokumen,dimana  Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Way Rilau Kota  Bandar  Lampung  mengubah  dokumen  penawaran  secara  tiba-tiba,  dengan  adanya  hal tersebut,  ada sebagian peserta tender tidak mengetahui suatu perubahan syarat dalam tender KPBU  dan  sebagian  yang  lain  mengetahui,  sedangkan  yang  mengetahui  hal  tersebut  adalah pihak  yang ikut dalam  persekongkolan. Ditemukan  kecurangan dalam  dokumen  PT Bangun Cipta Kontraktor dan PT Bangun Tjipta Sarana yang tidak menyerahkan dokumen penawaran dengan  tepat  waktu  dan  dokumen  penawaran  yang  diserahkan  bukan  yang  asli  tetapi  yang fotocopy . Namun Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Way Rilau Kota Bandar Lampung tidak  menggugurkan  syarat  dan  menentukan  kedua  perusahaan  tersebut  sebagai  pemenang tender. ( Anggita , 2021).
Sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2003 tentang  Badan  Usaha  Milik  Negara  (untuk  selanjutnya  disebut  “UU  No.19/2003)  BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya melalui penyertaan langsung dimiliki  oleh  negara  berasal  dari  kekayaan  negara  yang  dipisahkan.  Maksud  dan  tujuan pendirian BUMN (Persero dan Perum) adalah sebagai berikut:
a. Memberikan  sumbangan  bagi  perkembangan  perekonomian  nasional  pada  umumnya  dan penerimaan Negara pada khususnya;
b. Mengejar  keuntungan  (sebagaimana  sifat  perseroan  terbatas  pada  umumnya  yang profit oriented );
c. Menyelenggarakan  kemanfaatan  umum  berupa  penyediaan  barang  dan/atau  jasa  yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat secara luas;
d. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi; dan
e. Turut  aktif  memberikan  bimbingan  dan  bantuan  kepada  pengusaha  golongan  ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. ( SUSANTO , 2017)
Selain  itu  dalam  konsideran  ketiga  UU  No.5/1999  dinyatakan  “Bahwa  setiap  orang yang  berusaha  di  Indonesia  harus  berada  dalam  situasi  persaingan  yang  sehat  dan  wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu, dengan tidak terlepas dari kesepakatan yang telah dilaksanakan oleh negara Republik Indonesia terhadap perjanjian-perjanjian internasional.”
Dengan adanya Perpres No.38/2015 tersebut, masih dapat menyebabkan adanya celah hukum  bagi  BUMN/BUMD  untuk  melakukan  praktek  persaingan  usaha  tidak  sehat  dengan melakukan persekongkolan tender. Untuk itu perlu adanya pengkajian dan analisis lebih lanjut terkait  penegakan  hukum  monopoli  persaingan  usaha  dalam  tender  proyek  Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
Berdasarkan  uraian  latar  belakang,  contoh  kasus,  penelitian  terdahulu  dan  mengacu pada  tujuan  dibentuknya  Perpres  No.38/2015  dan  UU  No.5/1999  serta  melihat  kondisi persaingan  usaha  yang  sering  ditemukan  kecurangan  oleh  pihak-pihak  yang  memiliki  niat buruk membuat suatu persaingan usaha yang tidak sehat di Indonesia, penulis tergerak untuk melakukan  penelitian  dengan  rumusan  masalah  bagaimana  penegakan  hukum  monopoli persaingan usaha dalam tender proyek KPBU?

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  hukum  normatif.  Menurut  Ronny  Hantijo Soemitro  penelitian  hukum  normatif  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  yang merupakan  data  sekunder  dan  penelitian  ini  disebut  juga  penelitian  hukum  kepustakaan. ( Herryanto &  Toly,  2013)  Terhadap  masalah  yang  dianalisis  dalam  penelitian  ini, menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  yang  berasal  dari  perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang sedang ditangani dan pendekatan kasus yang dilakukan dengan cara melakukan telaah kasus  yang berkaitan dengan isu  yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Sebagai kajian pokok pendekatan kasus ini dalam pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan dalam rangka menjawab isi dari masalah dan konsep yang diutarakan dalam kajian penegakan hukum monopoli persaingan usaha dalam tender proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU).
Jenis dan sumber data dalam penelitian ini dengan mengumpulkan data sekunder, yaitu bahan-bahan  yang  erat  hubungannya  dengan  bahan  hukum  primer  dan  dapat  membantu menganalisis  dan  memahami  bahan  hukum  primer,  atau  bahan-bahan  yang  memberikan penjelasan  mengenai  bahan  hukum  primer.  Teknik  pengumpulan  bahan  hukum  dalam penelitian ini dengan metode kartu. Metode kartu adalah kartu kutipan yang digunakan untuk mencatat  atau  mengutip  bahan  hukum  beserta  sumber  darimana  hal  tersebut  diperoleh. ( Kurniasari , 2017) Selain itu, untuk teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan  teknik dokumenter  antaralain  mengkaji,  mengumpulkan  berbagai  dokumen  dokumen  terkait  yang sudah  ada.( Salim ,  2013)  Dalam  hal  dokumen  yang  dimaksud  adalah  bahan-bahan  hukum primer sebagaimana telah disebutkan oleh penulis. Sedangkan metode analisa yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  teknik  penafsiran  secara  sistematis,  kemudian  dianalisis  secara kualitatif  untuk  menggambarkan  hasil  penelitian.  Teknik  penafsiran  sistematis  adalah  upaya
untuk  mencari  kaitan  rumusan  suatu  konsep  hukum  atau  proposisi  hukum  antara  peraturan perundang-undangan yang sederajat maupun antara yang tidak sederajat. ( Salim , 2013).

## Hasil dan Pembahasan
Secara  yuridis  konstitusional,  kebijakan  dan  pengaturan  hukum  persaingan  usaha didasarkan  kepada  ketentuan  dalam  Pasal  33  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945,  yang mengamanatkan  tidak  pada  tempatnya  adanya  monopoli  yang  merugikan  masyarakat  dan persaingan  usaha  yang  tidak  sehat.  ( Usman ,  2013)Dalam  Kegiatan  usaha  sering  terjadi persaingan yang tidak sehat dengan cara persekongkolan tender untuk menentukan pemenang tender.  Hal  ini  dilakukan  dengan  berbagai  cara  kerjasama  antara  pelaku  usaha  maupun kerjasama  panitia  dengan  pelaku  usaha  untuk  melakukan  kecurangan  dalam  tender,  namun dalam  hal  ini  ada  juga  yang  melakukannya  dengan  tindakan post  bidding .  Hal  tersebut sebagaimana yang terjadi dalam KPBU ditemukan persekongkolan diantara pelaku usaha, hal ini mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat terkait sistem penyediaan air minum di Kota Lampung.  Dalam  kasus  ini  terdapat  3  (tiga)  pelaku  usaha  yang  terlapor  yang  dinyatakan terbukti  melakukan  persekongkolan  yang  melanggar  Pasal  22  dan  Pasal  24  UU  No.5/1999. Dalam  hal  ini  Perusahaan  Daerah  Air  Minum  (PDAM)  Way  Rilau  Kota  Bandar  Lampung mengubah  dokumen  penawaran  secara  tiba-tiba,  dengan  adanya  sebagian  peserta  tidak mengetahui suatu perubahan syarat dalam tender KPBU dan ada sebagian yang mengetahuinya yaitu  pihak  yang  ikut  dalam  bersekongkol,  selain  itu  PT  Bangun  Cipta  Kontraktor  dan  PT Bangun  Tjipta  Sarana  juga  didapati  tidak  menyerahkan  dokumen  penawaran  dengan  tepat waktu dan dokumen penawaran yang diserahkan bukan yang asli tetapi yang fotocopy . Namun Perusahaan  Daerah  Air  Minum  (PDAM)  Way  Rilau  Kota  Bandar  Lampung  tidak menggugurkan PT Bangun Cipta Kontraktor dan PT Bangun Tjipta Sarana dan menjadikan PT Bangun Cipta Kontraktor dan PT Bangun Tjipta Sarana menjadi pemenang tender. ( Anggita , 2021)  Dimana  tindakan  mengubah,  menambah,  mengganti  dan/atau  mengurangi  dokumen pengadaan dan/atau dokumen penawaran setelah batas akhir pemasukan penawaran merupakan tindakan post bidding .
Jika  penulis  kaitkan  dengan teori  penegakkan  hukum  menurut  Satjipto  Raharjo yang  menyatakan  bahwa  teori  penegakkan  merupakan  suatu  proses  untuk  mewujudkan keinginan-keinginan  hukum  menjadi  kenyataan,  yang  disebut  keinginan  hukum  disini  tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum.
Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. ( Suparman , 2016) Penegakan hukum  berfungsi  sebagai  perlindungan  kepentingan  manusia.  Agar  kepentingan  manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum  yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu:
a. Kepastian Hukum ( rechtssicherheit )
Hukum  harus  dilaksanakan  dan  ditegakkan.  Setiap  orang  mengharapkan  dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang : fiat justicia et pereat mundus
(meskipun  dunia  akan  runtuh,  hukum  harus  ditegakkan).  Itulah  yang  diinginkan  oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiable terhadap tidakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.
b. Manfaat (zweckmassigkeit)
Masyarakat  mengharapkan  manfaat  dalam  pelaksanaan  atau  penegakan  hukum.  Hukum adalah  untuk  manusia,  maka  pelaksanaan  hukum  atau  penegakan  hukum  harus  memberi manfaat  atau  kegunaan  bagi  masyarakat.  Jangan  sampai  justru  karena  hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.
c. Keadilan ( gerechtigkeit )
Masyarakat  sangat  berkepentingan  bahwa  dalam  pelaksanaan  atau  penegakan  hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik  dengan  keadilan.  Hukum  itu  bersifat  umum,  mengikat  setiap  orang,  bersifat menyamaratakan.  Barang siapa  yang mencuri harus dihukum :  siapa  yang mencuri harus dihukum,  tanpa  membeda-bedakan  siapa  yang  mencuri.  Sebaliknya,  keadilan  bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan. ( ARIFIN , 2021)
Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konsepsional, inti dari penegakkan hukum terletak  pada  kegiatan  meyerasikan  hubungan  nilai-nilai  terjabarkan  didalam  kaidah-kaidah yang  mantap  dan  sikap  tindak  sebagai  rangkaian  penjabaran  nilai  tahap  akhir,  untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan  kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi  yang mempunyai dasar filisofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit. ( Soekanto , 2002) Manusia di dalam pergaulan hidup pada dasarnya mempunyai pandangan  tertentu  mengenai  apa  yang  baik  dan  apa  yang  buruk.  Pandangan-pandangan tersebut  senantiasa  terwujud  di  dalam  pasangan-pasangan  tertentu,  misalnya  ada  pasangan dengan  nilai  ketentraman,  pasanganan  nilai  kepentingan  umum  dengan  nilai  kepentingan pribadi  dan  seterusnya.  Dalam  penegakkan  hukum  pasangan  nilai-nilai  tersebut  perlu diserasikan. Pasangan nilai yang diserasikan tersebut memerlukan penjabaran secara konkret karena  nilai  lazimnya  berbentuk  abstrak.  Penjabaran  secara  konkret  terjadi  dalam  bentuk kaidah hukum, yang mungkin berisi suruhan larangan atau kebolehan. Kaidah tersebut menjadi pedoman  atau  patokan  bagi  perilaku  atau  sikap  tindak  yang  dianggap  pantas  atau  yang seharusnya.( Soekanto , 2007)
Teori ini penulis kaitkan dengan penegakan hukum monopoli persaingan usaha dalam tender  proyek  KPBU.  Hal  tersebut  dikarenakan  pengaturan  pemenang  tender  banyak ditemukan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan/ jasa yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ( government procurement) , BUMN/BUMD dan perusahaan swasta,  untuk  itu  Pasal  22  UU  No.5/1999  tidak  hanya  mencakup  kegiatan  pengadaan  yang dilakukan  oleh  pemerintah,  tetapi  juga  kegiatan  pengadaan  yang  dilakukan  oleh BUMN/BUMD dan Perusahaan Swasta. ( Nugroho , 2012)
Sebagaimana diatur Pasal 1 angka 1 UU No.19/2003, BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya melalui penyertaan langsung dimiliki oleh negara berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Maksud dan tujuan pendirian BUMN (Persero
dan Perum) adalah sebagai berikut:
a. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan Negara pada khususnya;
b. Mengejar  keuntungan  (sebagaimana  sifat  perseroan  terbatas  pada  umumnya  yang profit oriented );
c. Menyelenggarakan  kemanfaatan  umum  berupa  penyediaan  barang  dan/atau  jasa  yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat secara luas;
d. Menjadi  perintis  kegiatan-kegiatan  usaha  yang  belum  dapat  dilaksanakan  oleh  sektor swasta dan koperasi; dan
e. Turut  aktif  memberikan  bimbingan  dan  bantuan  kepada  pengusaha  golongan  ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.
Tindakan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Way Rilau Kota Bandar Lampung, terkait  dengan  fakta post-bidding dan  tindakan  mengubah  kriteria  penilaian  sebagaimana diuraikan pada butir 12 dan butir 13 LDP (Fakta/Temuan) dapat dikategorikan sebagai tindakan memfasilitasi  terjadinya  persekongkolan,  serta  bentuk  pemberian  kesempatan  eksklusif  oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender. Hal ini dengan cara melawan hukum dan ketidak konsistenan di dalam  mengidentifikasi  Perusahaan  Daerah  Air  Minum  (PDAM)  Way  Rilau  Kota  Bandar Lampung dan Panitia Pengadaan tersebut.
Dalam bukti dokumen Adendum II RfP tentang surat jaminan penawaran secara tegas diatur  bahwa  dokumen  penawaran  yang  tidak  disertai  dengan  surat  jaminan  penawaran  asli akan didiskualifikasi dan dinyatakan gugur dengan alasan tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Namun faktanya pada saat membuka dokumen penawaran sampul I pukul 14.15 WIB.  Dokumen  penawaran  yang  dibuka  pertama  adalah  dokumen  penawaran  PP-WABAG, yang kedua Dokumen Penawaran KSO PT Bangun Cipta Kontraktor dan PT Bangun Tjipta Sarana dan yang ketiga adalah dokumen penawaran Maynilad-WIKA. Bahwa faktanya semua panitia  pengadaan  yang  ditanyakan  oleh  Investigator  dan  Majelis  Komisi  pada  saat persidangan.( Budiono , 2013).
Tindakan post  bidding adalah  tindakan  mengubah,  menambah,  mengganti  dan/atau mengurangi dokumen pengadaan dan/atau dokumen penawaran setelah batas akhir pemasukan penawaran, sebagaimana diatur dalam  Pasal  79  Ayat (2) Penjelasan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. UU Persaingan  Usaha  mengatur  tentang  perilaku  pelaku  usaha,  yaitu  yang  berkaitan  dengan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Secara etimologi, kata monopoli berasal dari kata “monos ” yang berarti sendiri dan “polein ” yang berarti penjual. ( MUHARROMI et al., 2020) Tujuan  dari  keberadaan  dibentuknya  hukum  persaingan  usaha  yaitu  untuk  mengoptimalkan tercipta persaingan usaha yang sehat ( fair competition ) dan efektif pada suatu pasar tertentu, yang  mendorong  agar  pelaku  usaha  melakukan  efisiensi  dan  agar  mampu  bersaing  dengan pelaku usaha yang menjadi pesaingnya.(E. Limawandoyo , 2013).
Hukum  monopoli  persaingan  usaha  adalah  hukum  yang  mengatur  tentang  interaksi perusahaan atau pelaku usaha dipasar, sementara tingkah laku perusahaan ketika berinteraksi dilandasi atas motif ekonomi.( Lubis & Sirait, 2009) Dalam hal ini tindakan pelaku usaha diatur oleh  hukum  persaingan  usaha  dengan  tujuan  untuk  mengetahui  setiap  tindakan  yang
dilakukannya berdasarkan motif ekonomi. Suatu persaingan usaha memiliki tiga bagian utama yang mengatur tentang perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang dan posisi dominan. Hal  ini  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Salah satu persaingan usaha
tidak sehat mengenai kegiatan yang dilarang yaitu persekongkolan, sebagaimana kita ketahui bahwa persekongkolan diatur pada Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha yang bunyinya;
“Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha  dengan  pelaku  usaha  lain  dengan  maksud  untuk  menguasai  pasar  bersangkutan  bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol “.( Muskibah , 2013)
Persekongkolan diatur lebih lanjut pada Bab IV bagian ke empat pada Pasal 22 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam kamus besar hukum, persekongkolan adalah suatu kerjasama antara dua pihak atau lebih yang secara bersama-sama melakukan tindakan yang melanggar hukum. Pengertian persekongkolan dalam tender menurut beberapa negara adalah suatu perjanjian antara beberapa pihak untuk memenangkan pesaing dalam suatu tender. Sehingga dalam hal ini persekongkolan dalam pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 adalah kerjasama antara dua bela pihak atau lebih dalam rangka memenangkan peserta tender tersebut.( Pamundi , 2018).
Persaingan Usaha yang tidak sehat perlu diatur untuk menghindari adanya pihak-pihak yang dirugikan, baik dalam pembangunan di bidang ekonomi, demokrasi sehingga disahkanlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli  dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan pertimbangan;
a. Bahwa  pembangunan  di  bidang  ekonomi  harus  diarahkan  kepada  terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
b. Bahwa Demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap  warga  untuk  berpartisipasi  dalam  proses  produksi  dan  pemasaran  barang  dan  atau jasa,  dalam  iklim  usaha  yang  sehat,  efektif,  dan  efisien  sehingga  dapat  mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar;
c. Bahwa setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu, dengan tidak terlepas dari kesempatan yang telah dilaksanakan oleh negara republik Indonesia terhadap perjanjian-perjanjian internasional;
d. Bahwa untuk mewujudkan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c,  atas  usulan  inisiatif  Dewan  Perwakilan  Rakyat  perlu  disusun  Undang-Undang  tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.( Ningsih , 2019)
Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dapat menegakkan keadilan untuk memberikan kesempatan  bagi  semua  orang  melakukan  usaha  dibidang  ekonomi  dan  menciptakan  suatu persaingan usaha yang sehat sehingga tidak merugikan pihak-pihak yang lain dalam persaingan usaha.  Dalam  hal  ini  pada  saat  pembukaan  dokumen  penawaran  tidak  diperbolehkan memasukkan dan menambahkan dalam suatu  proses tender dan dapat  dikategorikan sebagai post  bidding, kecuali  secara  khusus  telah  diatur  dalam  dokumen  pengadaan  atau  RfP  dan Majelis Komisi menilai istilah post bidding merupakan salah satu istilah yang lazim dikenal
dalam  Perpres  Nomor  54  Tahun  2010  tentang  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  dan penjelasannya.
Berdasarkan Penjelasan Pasal 79 Perpres tersebut, yang dimaksud dengan post bidding adalah tindakan mengubah, menambah, mengganti dan/atau mengurangi dokumen pengadaan dan/atau dokumen penawaran setelah batas akhir pemasukan dokumen penawaran. Tindakan Perusahaan  Daerah  Air  Minum  (PDAM)  Way  Rilau  Kota  Bandar  Lampung  secara  sadar melakukan  penyimpangan,  yaitu  menerima  pergantian  Surat  Jaminan  Penawaran  fotokopi KSO  PT  Bangun  Cipta  Kontraktor  dan  PT  Bangun  Tjipta  Sarana  dengan  surat  jaminan penawaran asli, padahal batas waktu pemasukan dokumen penawaran sudah lewat.
Berdasarkan  bukti  dokumen  yang  disampaikan  oleh  Perusahaan  Daerah  Air  Minum (PDAM)  Way  Rilau  Kota  Bandar  Lampung,  dapat  dilihat  bahwa  pembukaan  dokumen penawaran sampul I dilakukan dalam ruang rapat PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung, yang kondisi  ruangannya sangat  memungkinkan pihak-pihak  yang hadir di  ruangan tersebut saling  berkomunikasi  tanpa  menggunakan  media  pengeras  suara,  sehingga  sangat  tidak mungkin Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Way Rilau Kota Bandar Lampung, KSO PT Bangun Cipta Kontraktor, PT Bangun Tjipta Sarana dan para konsultan yang hadir pada saat tersebut sama sekali tidak mendengar dan tidak melihat kejadian. Berdasarkan situasi ketika pembukaan  dokumen  penawaran  Sampul  I  KPPU  menilai  adanya  unsur  kesengajaan  yang dilakukan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Way Rilau Kota Bandar Lampung dalam hal ini panitia pengadaan yang dibantu oleh para konsultan, untuk sepakat secara bersama-sama mengaburkan  kejadian  yang  sebenarnya  bahwa  surat  jaminan  penawaran  yang  ada  dalam sampul I milik KSO PT Bangun Cipta Kontraktor dan PT Bangun Tjipta Sarana adalah bukan merupakan dokumen asli sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Dokumen RfP.
Hal  ini jelas  merupakan  tindakan dari Perusahaan Daerah Air Minum  (PDAM) Way Rilau Kota Bandar Lampung  yang memfasilitasi KSO PT Bangun Cipta Kontraktor dan PT Bangun  Tjipta  Sarana,  agar  tidak  digugurkan  dalam  tahap  pembukaan  dokumen  panawaran sampul  I dan lebih dikuatkan lagi  dalam berita acara  yang tidak mencantumkan kata ‘Asli’ pada  kolom  ‘isi’  dokumen  penawaran  sampul  I,  lampiran  2  surat  jaminan  penawaran sebagaimana  dipersyaratkan  dalam  RfP,  sehingga checklist yang  dilakukan  hanya  terhadap “ada/tidaknya”  surat  jaminan  penawaran  tetapi  tidak  spesifik  melakukan checklist terhadap “asli/fotokopi” surat jaminan penawaran tersebut dan Majelis Komisi meyakini surat jaminan penawaran yang disampaikan oleh KSO PT Bangun Cipta Kontraktor dan PT Bangun Tjipta Sarana,  dokumen  penawaran  adalah  dokumen  fotokopi  sehingga  seharusnya  Perusahaan Daerah  Air  Minum  (PDAM)  Way  Rilau  Kota  Bandar  Lampung  menggugurkan  KSO  PT Bangun Cipta Kontraktor dan PT Bangun Tjipta Sarana. Namun demikian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Way Rilau Kota Bandar Lampung memfasilitasi KSO PT Bangun Cipta Kontraktor  dan  PT  Bangun  Tjipta  Sarana  untuk  tetap  memenuhi  persyaratan  RfP  dengan meminta dokumen asli surat jaminan penawaran.
Tindakan post  bidding yang  dilakukan  oleh  para  terlapor  terjadi  pada  saat  KSO  PT Bangun  Cipta  Kontraktor  dan  PT  Bangun  Tjipta  Sarana  menyerahkan  dokumen  asli  surat jaminan  penawaran,  yang  kemudian  diterima  oleh  Perusahaan  Daerah  Air  Minum  (PDAM) Way Rilau Kota Bandar Lampung, pada saat pembukaan dokumen penawaran sampul I dimana waktu  penyerahan  dan  penerimaan  dokumen  asli  surat  jaminan  penawaran  tersebut  terjadi
setelah  pukul  14.15  Wib  dimana  batas  akhir  penyerahan  dokumen  penawaran  adalah  pukul 14.00 Wib.
KPPU menilai KSO PT Bangun Cipta Kontraktor dan PT Bangun Tjipta Sarana telah melakukan tindakan post bidding dalam hal penyerahan asli surat jaminan penawaran setelah melewati batas waktu pemasukan dokumen penawaran. Tindakan tersebut merupakan bentuk pemberian kesempatan eksklusif oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Way Rilau Kota Bandar  Lampung  kepada  KSO  PT  Bangun  Cipta  Kontraktor  dan  PT  Bangun  Tjipta  Sarana. Kesempatan ini disebut eksklusif karena Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Way Rilau Kota Bandar Lampung secara tegas mematuhi larangan post bidding kepada Maynilad-WIKA ketika  akan  melengkapi  dokumen  penawaran  setelah  melewati  batas  waktu  pemasukan dokumen penawaran.
Adapun  Analisa  Penulis  mengenai  tindakan post  bidding yang  terjadi  adalah Perusahaan  Daerah  Air  Minum  (PDAM)  Way  Rilau  Kota  Bandar  Lampung  yang  tidak menolak tindakan post bidding. Padahal  ini merupakan suatu hal  yang bertentangan dengan prinsip  pengadaan,  sebagaimana  diatur  dalam  Perka  Nomor  19  Tahun  2015  yaitu  prinsip adil/tidak diskriminatif yang berarti memberikan perlakuan yang sama kepada semua peserta dan  tidak  memberi  keuntungan  kepada  pihak  tertentu,  dengan  tetap  memperhatikan kepentingan nasional. Selain itu, tindakan tersebut juga bertentangan dengan prinsip akuntabel yang berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan sehingga dapat  dipertanggungjawabkan  dan  tindakan  Perusahaan  Daerah  Air  Minum  (PDAM)  Way Rilau Kota Bandar  Lampung,  yang tidak menggugurkan KSO PT  Bangun Cipta Kontraktor dan  PT  Bangun  Tjipta  Sarana  karena  tidak  melampirkan  asli  surat  jaminan  penawaran bertentangan  dengan  prinsip  pengadaan.  Sebagaimana  diatur  dalam  Perka  Nomor  19  Tahun 2015 yaitu prinsip bersaing yang berarti pengadaan harus dilakukan melalui persaingan yang sehat  di  antara  sebanyak  mungkin  peserta  yang  setara  dan  memenuhi  persyaratan,  sehingga dapat  diperoleh  infrastruktur/layanan  yang  ditawarkan  secara  kompetitif  dan  tidak  ada intervensi  yang  mengganggu  terciptanya  mekanisme  pasar  dalam  pengadaan.  Jika  dilihat bahwa Majelis Komisi menilai tindakan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Way Rilau Kota  Bandar  Lampung  yang  tidak  menolak  tindakan post  bidding dan  tidak  menggugurkan KSO PT Bangun Cipta Kontraktor dan PT Bangun Tjipta Sarana karena tidak melampirkan asli surat jaminan penawaran tersebut merupakan bentuk persekongkolan untuk memenangkan KSO PT Bangun Cipta Kontraktor dan PT Bangun Tjipta Saran.
Berdasarkan pembahasan diatas, dapat dikatakan bahwa terdapat 3 terlapor yang terbukti secara sah melakukan persekongkolan tender antara panitia tender dengan pihak yang mengikuti tender kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Adapun pasal yang dilanggar adalah Pasal 22 UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dimana tindakan yang dilakukan terlapor dengan melakukan tindakan post bidding dalam proyek pelelangan kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Dengan tindakan mengubah, menambah dan mengganti atau mengurangi dokumen pengadaan barang dan dokumen penawaran yang di lakukan  terlapor.  Jika  dilihat  mengenai  pengaturan  tentang  kerjasama  pemerintah  dan  badan usaha dalam pengadaan barang/ jasa, sudah di atur bahwa tindakan post bidding adalah suatu kegiatan  yang  dilarang  dalam  Peraturan  Presiden  Nomor  54  Tahun  2010  tentang  Pengadaan barang/jasa Pemerintah dan adanya lembaga yang mengawasi pengadaan barang/jasa ini.
Putusan  KPPU  menyatakan  terlapor  bersalah  secara  hukum  dan  dijatuhkan  sanksi administrasi dengan pengenaan denda yaitu kepada Terlapor I (PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung) untuk membayar denda sejumlah Rp1.747.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus empat puluh  tujuh  juta  rupiah),  Terlapor  II  (PT  Bangun  Cipta  Kontraktor)  untuk  membayar  denda sejumlah Rp3.843.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus empat puluh tiga juta rupiah), Terlapor III  (PT  Bangun  Tjipta  Sarana),  untuk  membayar  denda  sejumlah  Rp  2.358.000.000,00  (dua miliar tiga ratus lima puluh delapan juta rupiah).
Berdasarkan uraian tersebut maka dapat diketahui  bahwa penegakan hukum monopoli persaingan  usaha  dalam  tender  proyek  KPBU  yang  mengakibatkan  persekongkolan  tender melalui post  bidding dalam  proyek  pelelangan  kerjasama  pemerintah  dengan  badan  usaha diberikan sanksi administratif berupa denda, hal tersebut karena mengakibatkan para pihak yang mengikuti  tender  mengalami  kerugi  akibat  kecurangan  yang  dilakukan.  Hal  tersebut sebagaimana  diatur  dalam  pasal  22  UU  Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

## Kesimpulan
Pengaturan  larangan  monopoli  persaingan  usaha  dalam  tender  proyek  KPBU  yaitu adanya  larangan  tindakan post  bidding yang merupakan  tindakan  mengubah,  menambah, mengganti  dan/atau  mengurangi  dokumen  pengadaan  dan/atau  dokumen  penawaran  setelah batas  akhir  yang  telah  ditetapkan  sehingga  mengakibatkan  kecurangan  yang  terjadi  dalam kerjasama  pemerintah  dan  badan  usaha.  Dalam  hal  ini  KPPU  tidak  mengatur  tentang post bidding hanya  saja  KPPU  dapat  memutuskan  tindakan post  biding yang  terjadi  dalam kerjasama pemerintah dan badan usaha terkait pengadaan barang dan jasa apabila melakukan persekongkolan tender. Namun pengaturan mengenai pengadaan barang dan jasa diatur dalam (No,  2015)  tentang  Kerjasama  Pemerintah  dengan  Badan  Usaha  Dalam  Penyediaan Infrastruktur serta adanya lembaga yang mengatur tentang hal ini yaitu, Lembaga Kebijakan Pengadaan  Barang/Jasa  (LKPP)  dan  Lembaga  Pengadaan  Secara  Elektronik  (LPSE)  guna mewujudkan  terciptanya  persaingan  usaha  yang  kondusif  dan  teratur  sesuai  peraturan  yang berlaku.
Dengan  adanya  monopoli  persaingan  usaha  dalam  tender  proyek  KPBU  yang mengakibatkan persekongkolan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  dengan  tindakan persekongkolan tender melalui post bidding dalam proyek pelelangan kerjasama pemerintah dengan badan usaha diperlukan penegakan hukum yaitu dengan diberikan sanksi administratif berupa denda karena mengakibatkan para pihak  yang mengikuti  tender  mengalami  kerugian akibat adanya kecurangan yang dilakukan.

## Bibliografi
Alfianto,  D.,  &  Gayo,  S.  (2021).  Government  Cooperation  With  Business  Entities  In  The Procurement Of Infrastructure Based On The Presidential Regulation Number 38 Year
2015 Study Drinking Water Supply System (Spam) In Umbulan. Budapest International Research  And  Critics  Institute  (Birci-Journal):  Humanities  And  Social  Sciences , 4 (4),
8078–8090. https://doi.org/10.33258/birci.v4i4.2724
Anggita,  J.  (2021). Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Pelelangan  Proyek  Kerja  Sama  Pemerintah Dengan Badan Usaha Terkait Sistem Penyediaan Air  Minum Di Kota  Lampung Yang Mengakibatkan Persekongkolan (Studi Putusan Nomor 14/Kppu-L/2019) .
Arifin, M. Z. (2021). Pencegahan Dan Penegakkan Hukum . Sosiologi Hukum , 53.
Budiono,  B.  (2013). Partai  Politik  Dalam  Timbangan  (Meinuu  Pemilu  2014) . Jurnal Penelitian , 10 (1).
E.  Limawandoyo,  A.  S.  (2013). Pengelolaan  Dan  Pengembangan  Sdm  Pada  Pt.  Aneka Sejahtera Engineering .
Herryanto, M., & Toly, A. A. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan,  Dan  Pemeriksaan  Pajak  Terhadap  Penerimaan  Pajak  Penghasilan  Di  Kpp Pratama Surabaya Sawahan . Tax & Accounting Review , 1 (1), 124.
Kurniasari, M. (2017). Tinjauan Kriminologis Terhadap Frekuensi Tindak Pidana Perjudian Di Wilayah Hukum Kabupaten Pati (Studi Di Polres Pati) . Fakultas Psikologi Unissula.
Lubis,  A.  F.,  &  Sirait,  N.  N.  (2009). Hukum  Persaingan  Usaha  Antara  Teks  Dan  Konteks . Jakarta: Rov Creative Media .
Muharromi,  M.,  Emirzon,  J.,  &  Mardiana,  M.  (2020). Praktek  Monopoli  Penetapan  Harga Sepeda  Motor  Jenis  Skuter  110–125  Cc  Oleh  Pt.  Yamaha  Indonesia  Motor Manufacturing  Dan  Pt.  Astra  Honda  Motor (Studi  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor 217 K/Pdt. Sus-Kppu/2019) . Sriwijaya University.
Muskibah,  M.  (2013). Larangan  Persekongkolan  Dalam  Tender  Perspektif  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat . Inovatif| Jurnal Ilmu Hukum , 6 (7).
Ningsih,  A.  S.  (2019).  Implikasi  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  Tentang  Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan  Menengah  (Umkm). Jurnal  Penelitian  Hukum  De  Jure , 19 (2),  207–215. http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.207-215
No, P. P. R. I. (2015). Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur . Lembaran Negara Tahun , 62 .
Nugroho, S. A. (2012). Hukum Persaingan Usaha . Prenada Media, Jakarta .
Nugroho, S. A., & Di Indonesia, H. P. U. (2012). Dalam Teori Dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya . Kencana Prenada Media Group, Jakarta .
Pamundi,  P.  (2018). Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Pertimbangan  Hukum  Komisi  Pengawas Persaingan Usaha (Kppu) Dalam Menetapkan Ganti Rugi Akibat Adanya Pelanggaran
Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 . Uajy.
Salim, H. S. (2013). Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi .
Soekanto, S. (2002). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Jakarata: Pt Raja Grafindo Persada . Indonesia.
Soekanto, S. (2007). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum .
Suparman,  H.  A.  (2016).  Penegakan  Hukum  Terhadap  Penyelenggaraan  Pelayanan  Publik.
Jurnal Wawasan Yuridika , 31 (2), 177–182. http://dx.doi.org/10.25072/jwy.v31i2.85
Susanto,  S.  (2017). Harmonisasi  Hukum  Makna  Keuangan  Negara  Dan  Kekayaan  Negara Yang  Dipisahkan  Pada  Badan  Usaha  Milik  Negara  (Bumn)  Persero . Proceedings Universitas Pamulang , 2 (1).
Usman, R. (2013). Hukum Acara Persaingan Usaha Di Indonesia . Sinar Grafika.
Utami, W., & Adipradana, Y. (2017). Pengantar Hukum Bisnis: Dalam Perspektif Teori Dan Praktiknya Indonesia . Jala Permata Aksara.