## IMPLIKASI PENETAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TERHADAP PERMINTAAN DISPENSASI NIKAH (Studi Kasus Pengadilan Agama Takalar)
Rahmawati 1 , Patimah 2 , Musyfikah Ilyas 3 123 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Email : rahmawati200599@gmail.com

## Abstrak
Pokok  permasalahan  penelitian  ini  adalah  Implikasi  Penetapan  Undang-Undang  Nomor  16 Tahun 2019 terhadap Permintaan Dispensasi Nikah (Studi Kasus Pengadilan Agama Takalar). Adapun sub masalah yakni: 1) Bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang  batas  usia  perkawinan  di  Pengadilan  Agama  Takalar?  2)  Bagaimana  permintaan dispensasi  nikah  pasca  lahirnya  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  batas  usia perkawinan  di  Pengadilan  Agama  Takalar?.  Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa Pengadilan Agama Takalar menerapkan dan melaksanakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.  Akan  tetapi  Undang-Undang  tersebut  diikuti  dengan  beberapa  instrument  lain.  Di dalam  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  5  Tahun  2019,  bahwa  disamping  masalah  usia juga  harus  mempertimbangkan  perlindungan  serta  kepentingan  terbaik  bagi  anak.  Lahirnya Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  berdampak  pada  meningktanya  permintaan dispensasi    nikah  di  Pengadilan  Agama  Takalar.  Namun  hal  tersebut  bukan  satu-satunya faktor.  Faktor  lain  diantaranya  rendahnya  kesadaran  hukum  masyarakat,  faktor  pendidikan dan faktor ekonomi.
Kata Kunci: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Dispensasi Nikah, Pengadilan Agama.

## Abstract
The main problem of this research is the implications of the Stipulation of Law Number 16 of 2019 on the Request for Marriage Dispensation (Case Study of the Takalar Religious Court). The sub-problems are: 1) How is the application of Law Number 16 of 2019 concerning the age  limit  for  marriage  in  the  Takalar  Religious  Court?  2)  What  is  the  request  for  marriage dispensation  after  the  issuance  of  Law  Number  16  of  2019  concerning  the  age  limit  for marriage at the Takalar Religious Court? The results of this study indicate that the Takalar Religious  Court  implemented  and  implemented  Law  Number  16  of  2019.  However,  this  law was  followed  by  several  other  instruments.  In  the  Supreme  Court  Regulation  Number  5  of 2019, that in addition to age issues, the protection and best interests of children must also be considered. The birth of Law Number 16 of  2019 has an impact  on the increase in  requests for  marriage  dispensation  at  the  Takalar  Religious  Court.  However,  this  is  not  the  only factor. Other factors include low legal awareness of the community, educational factors and economic factors.
Keywords: Law Number 16 Year 2019, Marriage Dispensation, Religious Court.
Rahmawati, Patimah, Musyfikah Ilyas

## A. Pendahuluan
Allah  swt  menciptakan  manusia  dalam  bentuk  jenis  laki-laki  dan  perempuan  serta mempunyai  fitrah  untuk  hidup  bahagia  dan  berpasangan.  Untuk  menyatukan  dua  insan yang  berbeda  jenis  tersebut,  maka  diikat  dengan  ikatan  yang  suci  dan  dilegalkan  oleh Negara,  melalui  pernikahan. 1 Perkawinan  berasal  dari  kata  “kawin”  yang  menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. 2
Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan  lahir  dan  batin  antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita  sebagai  suami  istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 3
Kalimat  ikatan  lahir  batin  sebagaimana  tercantum  dalam  Undang-Undang    Perkawinan memiliki  arti  bahwa  perkawinan  mempunyai  nilai  ikatan  formil  yang  secara  lahir tampak,  dan  juga  memiliki  ikatan  batin  yang  dapat  dirasakan  oleh  masing-masing. 4 Dengan  demikian,  diharapkan  dalam  perkawinan  dilakukan  atas  kesungguhan  antara kedua belah pihak yang tentunya dengan persiapan yang matang untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal.
Menurut  Kompilasi  Hukum  Islam,  perkawinan  merupakan  akad  yang  sangat  kuat ( mitsaqan  ghalidhan )  untuk  menaati  perintah  Allah  dan  melaksanakannya  merupakan ibadah. 5 Kegiatan  ini  merupakan  sesuatu  yang  sakral  di  kehidupan  masyarakat  karena telah  menjadikan  perempuan  sebagai  pasangan  bagi  laki-laki  begitu  pun  sebaliknya. Semua  itu  untuk  mewujudkan  rasa  tentram  yang  penuh  kasih  dan  sayang  diantara
1 Nginayatul  Khasanah, Pernikahan  Dini:  Masalah  dan  Problematika (Cet.  1;  Yogyakarta:  Ar-Ruzz Media, 2017), h.13.
2 Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2019), h.5
3 Republik Indonesia, “ Undang-Undang RI  Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 7.
4 Khaeron  Sirin, Perkawinan  Mazhab  Indonesia:  Pergulatan  antara  Negara,  Agama,  dan  Perempua , (Cet. 1, Yogyakarta: Deepublish,  2016), h. 6.
5 Instruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam Di Imdonesia , Bab II, Pasal 2
Terhadap Permintaan Dispensasi Nikah (Studi Kasus Pengadilan Agama Takalar)
Rahmawati, Patimah, Musyfikah Ilyas
mereka. Sebagaimana Firman Allah dalam QS. Ar Rum ayat 21:
َو ٗةَّد َوَّم مُكَنۡيَب َلَعَج َو اَهۡيَلِإ ْا ٓوُنُك ۡسَتِ ل ا ٗج ََٰو ۡزَأ  ۡمُكِسُفنَأ  ۡنِ م مُكَل َقَلَخ  ۡنَأ ٓۦِهِتََٰياَء  ۡنِم َو َنو ُرَّكَفَتَي  ٖم ۡوَقِ ل  ٖتََٰيٓ َلَ  َكِلََٰذ يِف َّنِإ ًۚ ةَم ۡح َر ٢١
Terjemahnya:
“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri- isteri  dari  jenismu  sendiri,  supaya  kamu  cenderung  dan  merasa  tenteram kepadanya,  dan  dijadikan-Nya  diantaramu  rasa  kasih  dan  sayang.  Sesungguhnya pada  yang  demikian  itu  benar-benar  terdapat  tanda-tanda  bagi  kaum  yang berfikir.” 6
Suatu perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut masing- masing agama dan kepercayaan yang dianut serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu ketentuan hukum yang mengatur mengenai perkawinan terdapat pada  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan.  Kemudian  terkait batas  usia  perkawinan  dirmuat  dalam  pasal  7  ayat  (1)  bahwa  “perkawinan  hanya diizinkan  jika  pihak  pria  sudah  mencapai  umur  19  (Sembilan  belas)  tahun  dan  pihak wanita  sudah  mencapai    umur  16  (enam  belas)  tahun”. 7 Kemudian  apabila  tidak memenuhi syarat usia yang dimaksud, dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah ke  Pengadilan  atau  pejabat  yang  berwenang  sebagaimana  tercantum  pada  pasal  7  ayat (2).  Adanya  dispensasi  nikah  bertujuan  untuk  melegalkan  suatu  hubungan  agar  tidak terjadi hal-hal yang menimbulkan kemudharatan dalam hubungan tersebut.
Dilihat  dari Undang-Undang perkawinan yang berlaku di  Indonesia, menghendaki  agar tidak terjadi pernikahan dalam usia anak. Bahkan upaya pencegahan pernikahan  di usia anak  terlihat  jelas  dari  dilakukannya  perubahan  dalam  Undang-Undang  Perkawinan Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  yang  dimuat  ke  dalam  Undang-Undang Nomor  16  Tahun  2019  tentang  perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang  perkawinan  dan  berlaku  sejak  Oktober  2019.  Substansi  perubahannya  yaitu terkait  usia  perkawinan  sebagimana  termuat  dalam  pasal  7  ayat  (1)  bahwa  perkawinan hanya  diizinkan  apabila  pria  dan  wanita  sudah  mencapai  umur  19  (Sembilan  belas)
6 Al-Qur'an dan Terjemah
7 Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan , Pasal 7 ayat (1)
Rahmawati, Patimah, Musyfikah Ilyas

## tahun. 8
Alasan  perubahan  batas  minimal  usia  perkawinan  adalah  berdasarkan  amar  putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  22/PUU-XV/2017  yang  mengabulkan  permohonan pemohon  dan  memerintahkan  kepada  pembuat  Undang-Undang  untuk  dalam  jangka waktu  paling  lama  3  (tiga)  tahun  melakukan  perubahan  terhadap  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang  perkawinan,  khususnya  batas  minimal  usia  perkawinan dengan pertimbangan pembedaan perlakuan antara pria dan wanita.
Batasan  umur  seorang  anak  dikatakan  dewasa,  berbeda-beda.  Menurut  Hukum  Islam, seorang  anak  dikatakan  telah  baligh  adalah  ketika  telah  “bermimpi  basah”  untuk  anak laki-laki,  dan  telah  menstruasi  untuk  anak  perempuan. 9 Ketiadaan  ketentuan  tertentu mengenai  batas  usia  perkawinan  menjadikannya  sebagai  persoalan  ijtihadiyyah, sehingga negara berhak menetapkan batas usia perkawinan atas dasar kemaslahatan. 10
Mengawali  tinjauan  maslahat  ini  perlu  dipahami  bahwa  terdapat  perbedaan  mendasar terminologi  perkawinan  dibawah  umur  menurut  hukum  Islam  dengan  hukum  positif, yang  dimaksud  perkawinan  dibawah  umur  dalam  perspektif  hukum  Islam  adalah perkawina  yang  dilakukan  oleh  seseorang  yang  belum  baligh  dan  aqil,  yaitu  dalam kisaran usia 15 tahun kebawah, dimana terjadi ikhtilaf terkait kebolehannya, sedangkan menurut  hukum  positif  perkawinan  dibawah  umur  adalah  perkawinan  yang  dilakukan dibawah  batas  usia  minimal  yang  ditentukan  undang-undang,  yaitu  dibawah  usia  19 tahun. 11
Pada prinsipnya batasan usia minimum perkawinan bagi warga negara diatur sedemikian rupa  sehingga  orang  yang  menikah  diharapkan  telah  siap  secara  fisik,  mental  dan
8 Republik  Indonesia, Undang-Undang  RI  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan , Pasal 7 ayat (1)
9 Muhammad  Saleh  Ridwan  "Perkawinan  Di  Bawah  Umur  (Dini)." Jurnal  Al-Qadau:  Peradilan  dan Hukum Keluarga Islam 2.1 (2015): 15-30.
10 Mughniatul Ilma "Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019." AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam 2.2 (2020): 133-166.
11 Muhammad  Fajri  “Interpretasi  Perubahan  Batas  Minimal  Usia  Perkawinan  Perspektif  Maslahat.” Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam 7.1 (2020): 59-69.
Terhadap Permintaan Dispensasi Nikah (Studi Kasus Pengadilan Agama Takalar)
Rahmawati, Patimah, Musyfikah Ilyas
kemampuan  berfikir.  Banyak  resiko  apabila  pernikahan  anak  dilakuakan,  diantaranya yang pertama meningkatnya jumlah kasus perceraian di Indonesia sebagai akibat kurang siapnya  pasangan  anak  yang  menikah  dibawah  umur  dalam  mempersiapkan  diri berumahtangga. 12
Oleh  karena  itu,  Pengadilan  Agama  Takalar  sebagai  lembaga  yang  diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk menilai mendesak atau tidaknya pernikahan itu dilangsungkan,  harus  mempertimbangkan  berdasarkan  fakta  hukum  yang  digali  dari berbagai  aspek  pertimbangan.  Apalagi  saat  ini  berdasarkan  revisi  Undang-Undang Perkawinan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, batas minimal usia untuk  menikah bagi pria dan wanita telah disamakan menjadi  19 (Sembilan belas) tahun.

## B. Metode Penelitian
Dalam  penelitian  ini,  penulis  melakukan  penelitian  lapangan  dengan  metode  kualitatif, dimana  perolehan  informasi  melalui  wawancara  terhadap  narasumber  yang  telah ditentukan sebelumnya. Dalam penyusunan karya ini, peneliti memilih lokasi penelitian di Kabupaten Takalar dalam hal ini Kantor Pengadilan Agama Takalar.Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan Perundang-undangan dimana  metode  pendekatan  dengan  bertitik  tolak  pada  Hukum  Positif  yang  berlaku  di Indonesia.

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Penerapan  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  Batas  Usia Perkawinan di Pengadilan Agama Takalar
12 Patimah  Halim,  Farahdiba  Rahma  Bachtiar  “Peran  Program  Studi  dalam  Mengatasi  Persoalan Pernikahan Anak di Kabupaten Pangkep.” Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, 7.2 (2020): 43-56
Rahmawati, Patimah, Musyfikah Ilyas
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini mengatur batas usia untuk melakukan perkawinan. Sebelumnya di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 , batas minimal usia untuk menikah  bagi  pria  19  tahun  dan  wanita  16  tahun.  Setelah  Undang-Undang  perkawinan direvisi yang kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, usia minimal untuk menikah bagi pria dan wanita disamakan menjadi 19 tahun.
Menurut  Amirullah  Arsyad,  S.H.I.,  M.H.,  Wakil  Ketua  Pengadilan  Agama  Takalar, bahwa terkait penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Takalar,  pengadilan  secara  otomatis  melaksanakan  apa  yang  telah  diundangkan.  Akan tetapi,  Undang-Undang  tersebut  diikuti  dengan  beberapa  instrument  lain.  Mahkamah Agung menerjemahkan putusan itu dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 bahwa disamping masalah usia juga harus mempertimbangkan kepentingan terbaik anak. 13 Sejalan dengan pernyataan diatas, H. Jalaluddin,S.Ag.,M.H., Panitera Pengadilan Agama Takalar mengatakan bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 diterapkan secara  maksimal  karena  Undang-Undang  tersebut  dijadikan  rujukan  kedua  setelah Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama. 14 Kemudian  lebih lanjut  dikatakan  Fadilah  S.Ag.,  Hakim  Pengadilan  Agama  Takalar,  implementasi Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  dilaksanakan  sejak  lahirnya  Undang-Undang tersebut. Sesuai dengan ketetapan bahwa batas usia menikah bagi pria dan wanita yaitu 19  tahun.  Apabila  belum  cukup  umur,  maka  harus  meminta  dispensasi  nikah  di Pengadilan Agama dengan alasan mendesak disertai bukti pendukung yang cukup. 15
Menurut  Sulton  Nul  Arifin,  S.H.I.,  Hakim  Pengadilan  Agama  Takalar,  pertimbangan Hakim  dalam memutus  perkara  dispensasi  nikah jika merujuk  ke Peraturan Mahkamah Agung  Nomor  5  Tahun  2019  tentang  Pedoman  Mengadili  Perkara  Dispensasi  Kawin,
13 Amirullah Arsyad, S.H.I.,M.H., Wakil Ketua Pengadilan Agama Takalar, wawancara , Di Pengadilan Agama Takalar, (29 Desember 2020)
14 H. Jalaluddin, S.Ag.,M.H., Panitera Pengadilan Agama Takalar, wawancara , Di Pengadilan Agama Takalar, (28 Desember 2020)
15 Fadilah,  S.Ag.,  Hakim  Pengadilan  Agama  Takalar, wawancara ,  Di  Pengadilan  Agama  Takalar,  (7 Januari 2021)
Terhadap Permintaan Dispensasi Nikah (Studi Kasus Pengadilan Agama Takalar)
Rahmawati, Patimah, Musyfikah Ilyas
pertimbangan yang paling mendesak adalah yang pertama dilihat dari ada atau tidaknya alasan mendesak sesuai  dengan Undang-Undang  Nomor 16 Tahun 2019. Apabila tidak ada bukti alasan mendesak, maka permohonan itu harus ditolak. Kemudian yang kedua bagaimana membuktikan keadaan mendesak dan apa saja yang menjadi alasan sehingga permohonan  ini  memenuhi  unsur  alasan  mendesak.  Biasanya  permohonan  yang dikabulkan   jika sudah positif  hamil  atau mereka terbukti hampir melakukan hubungan badan. 16
Salah  satu  faktor  yang  paling  menentukan  diterima  atau  ditolaknya  dispensasi  kawin adalah  keterangan  anak  yang  dimintakan  dispensasi,  selain  itu  perlu  digali  dan dimasukkan ke dalam pertimbangan terkait keterangan orang tua, calon suami dan orang tua  calon  suami.  Hal  tersebut  dilakukan  untuk  menggali  kebenaran  bahwa  keinginan menikah benar-benar muncul  dari dalam  diri dan bukan merupakan paksaan dari pihak tertentu. 17
Dalam proses persidangan dispensasi nikah dilakukan dengan Hakim tunggal, umumnya pemeriksaan dilakukan secara terpisah dengan orang tua, kemudian Hakim dan Panitera tidak mengenakan atribut  persidangan sebagaimana tercantum dalam pasal  11 PERMA Nomor  5  Tahun  2019  “Hakim  dan  Panitera  Pengganti  dalam  memeriksa  anak  tidak memakai atribut persidanngan. 18 Hal tersebut diupayakan sedemikian rupa agar tidak ada kesan  sidang  dan  anak  lebih  terbuka  dan  leluasa  menyampaikan  sesuatu.  Seperti  yang dikatakan  Amirullah  Arsyad,  S.H.I.,  M.H.,  Wakil  Ketua  Pengadilan  Agama  Takalar bahwa  sekiranya  ada  indikasi  sedikit  saja  oleh  Hakim  bahwa  ternyata  bukan  keinginan anak  atau  keinginan  anak  tapi  hanya  keinginan  sesaat  dan  bukan  berdasarkan  tingkat
16 Sulton  Nul  Arifin,  S.H.I.,  Hakim  Pengadilan  Agama  Takalar, wawancara ,  Di  Pengadilan  Agama Takalar, (7 Januari 2021)
17 Sulton  Nul  Arifin,  S.H.I.,  Hakim  Pengadilan  Agama  Takalar, wawancara ,  Di  Pengadilan  Agama Takalar, (7 Januari 2021)
18 Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia, Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin , Pasal 11 ayat (2)
Rahmawati, Patimah, Musyfikah Ilyas
kematangan seseorang untuk berumahtangga, maka permohonan tersebut ditolak. 19
Tidak ada ukuran pasti dalam memutus menerima atau menolak permohonan dispensasi nikah  karena  setiap  kasus  memiliki  karakter  tersendiri. 20 Lebih  lanjut  dikatakan Amirullah  Arsyad,  S.H.I.,M.H.,  Wakil  Ketua  Pengadilan  Agama  Takalar,  bahwa  tentu ada  pertimbangan-pertimbangan  dalam  memutus  perkara  dispensasi  nikah,  tapi pertimbangan-pertimbangan  tersebut  tetap  dalam  bingkai  kepentingan  terbaik  anak. 21 Hal  tersebut  sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  5  Tahun 2019 Pasal 2 yaitu “Hakim mengadili permohonan Dispensasi Kawin berdasarkan asas: kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak, penghargaan atas pendapat  anak,  penghargaan  atas  harkat  dan  martabat  manusia,  non  diskriminasi, kesetaraan  gender,  persamaan  di  depan  hukum,  keadilan,  kemanfaatan  dan  kepastian hukum. 22
Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman  Mengadili  Perkara  Dispensasi  Kawin  menunjukkan  bahwa  persoalan dispensasi nikah merupakan suatu hal yang harus dihadapi dengan serius. Artinya Perma tersebut  mengamanatkan  kepada  Hakim  untuk  menggali  latar  belakang  dan  alasan diajukannya  permohonan  dispensasi  nikah.  Dari  alasan-alasan  tersebut  kemudian dipertimbangkan  terkait  dampak  yang  akan  terjadi  jika  permohonan  di  tolak  atau dikabulkan,  sehingga  mengambil  keputusan  yang  paling  tepat  tentang  layak  atau tidaknya permohonan tersebut dikabulkan.
2. Permintaan  Dispensasi  Nikah  Pasca  Penetapan  Undang-Undang  Nomor  16
19 Amirullah Arsyad, S.H.I.,M.H., Wakil Ketua Pengadilan Agama Takalar, wawancara , Di Pengadilan Agama Takalar, (29 Desember 2020)
20 Sulton  Nul  Arifin,  S.H.I.,  Hakim  Pengadilan  Agama  Takalar, wawancara ,  Di  Pengadilan  Agama Takalar, (7 Januari 2021)
21 Amirullah Arsyad, S.H.I.,M.H., Wakil Ketua Pengadilan Agama Takalar, wawancara , Di Pengadilan Agama Takalar, (29 Desember 2020)
22 Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia, Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin , Pasal 2
Terhadap Permintaan Dispensasi Nikah (Studi Kasus Pengadilan Agama Takalar)
Rahmawati, Patimah, Musyfikah Ilyas
Tahun 2019 tentang Batas Usia Perkawinan di Pengadilan Agama Takalar
a. Dampak  Penetapan  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  terhadap Permintaan Dispensasi Nikah
Penetapan  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  batas  minimal  usia perkawinan untuk pria dan wanita yaitu 19 (Sembilan belas) tahun berdampak pada permintaan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Takalar. Berdasarkan data yang peneliti  peroleh  dari  Panitera  Pengadilan  Agama  Takalar,  permohonan  dispensasi nikah di Pengadilan Agama Takalar mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan terdapat  8  pasangan  yang  mengajukan  permohonan  dispensasi  nikah  sebelum berlakunya  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  terhitung  mulai  Juli  2018 sampai  September  2019,  dan  16  pasangan  yang  mengajukan  permohonan dispensasi  nikah pasca penetapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sampai dengan Desember 2020.
Tabel 1. Perkara Dispensasi Nikah Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor
16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Takalar Bulan Jumlah Permohonan Juli 2018 0 Agustus 2018 0 September 2018 3 Oktober 2018 1 November 2018 0 Desember 2018 0 Januari 2019 1 Februaru 2019 0 Maret 2019 0 April 2019 1 Mei 2019 0 Juni 2019 0
Rahmawati, Patimah, Musyfikah Ilyas
Juli 2019 0 Agustus 2019 0 September 2019 2 Jumlah Keseluruhan 8 Sumber: Panitera Pengadilan Agama Takalar
Tabel 2. Perkara Dispensasi Nikah Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2019 di Pengadilan Agama Takalar Bulan Jumlah Permohonan Oktober 2019 1 Novemver 2019 5 Desember 2019 0 Januari 2020 2 Februari 2020 3 Maret 2020 2 April 2020 0 Mei 2020 0 Juni 2020 0 Juli 2020 1 Agustus 2020 0 September 2020 2 Oktober 2020 0 November 2020 0 Desember 2020 0 Jumlah Keseluruhan 16 Sumber: Panitera Pengadilan Agama Takalar
Terhadap Permintaan Dispensasi Nikah (Studi Kasus Pengadilan Agama Takalar)
Rahmawati, Patimah, Musyfikah Ilyas
Tabel 3 : Perkara Dispensasi Nikah yang Dikabul, Ditolak, Tidak Diterima dan Ditolak Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan
Agama Takalar Dikabul Ditolak Tidak Diterima Dicabut 7 0 1 0 Jumlah = 7 Jumlah = 0 Jumlah = 1 Jumlah = 0 Sumber : Panitera Pengadilan Agama Takalar
Tabel 3 : Perkara Dispensasi Nikah yang Dikabul, Ditolak, Tidak Diterima dan Ditolak Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan
Agama Takalar Dikabul Ditolak Tidak Diterima Dicabut 7 3 0 6 Jumlah = 7 Jumlah = 3 Jumlah = 0 Jumlah = 6
Sumber : Panitera Pengadilan Agama Takalar
Menurut  H.  Jalaluddin,  S.Ag.,  M.H.,  Panitera  Pengadilan  Agama  Takalar,  bahwa tidak  dapat  dikatakan    bahwa  lahirnya  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019 yang  menjadi  penyebab  utama  bertambahnya  permintaan  dispensasi  nikah  di Pengadilan  Agama  Takalar,  faktor  lain  yang  menjadi  penyebab  bertambahnya permintaan  dispensasi  nikah  di  Pengadilan  Agama  Takalar  yaitu  rendahnya kesadaran hukum masyarakat, faktor ekonomi dan faktor pendidikan. 23
Menurut Sulton Nul Arifin, S.H.I., Hakim Pengadilan Agama Takalar, konsekuensi logis  yang  tidak  perlu  pembuktian  lagi  yang  merupakan  penyebab  meningkatnya permintaan  dispensasi  nikah  yaitu  karena  meningkatnya  batas  usia  minimal
23 H. Jalaluddin, S.Ag., M.H., Panitera Pengadilan Agama Takalar, wawancara , Di Pengadilan Agama Takalar, (28 Desember 2020)
Rahmawati, Patimah, Musyfikah Ilyas
perkawinan,  namun  tidak  hanya  itu,  meningkatnya  permintaan  dispensasi  nikah juga  disebabkan  karena  tidak  memiliki  kekuatan  finansial  sehingga  lebih  memilih menikah dan bekerja, dan juga kurang sosialisasi bahwa pendidikan itu penting dan merasa bahwa pendidikan cukup di jenjang SMA, meskipun kuliah tidak menjamin kehidupan lebih baik tapi setidaknya pendidikannya lebih baik. 24
b. Upaya  Pengadilan  Agama  Takalar  dalam  Menekan  Angka  Perkawinan Dibawah Umur
Menurut Sulton Nul Arifin, S.H.I., Hakim Pengadilan Agama Takalar, Pengadilan sifatnya menerima perkara sehingga tidak bisa mencegah atau melarang  siapapun untuk  mendaftarkan  perkara.  Secara  instrumental  Pengadilan  tidak  memiliki  alat untuk  mencegah  seseorang  melakukan  pernikahan  di  bawah  umur.  Satu-satunya jalan ialah melalui putusan dispensasi nikah yang harus digali dari berbagai aspek pertimbangan  terkait  ada  atau  tidaknya  alasan  mendesak  dan  hal-hal  yang  sudah digariskan  dalam  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  5  Tahun  2019  seperti kesiapan  mental,  kekuatan  finansial,  potensi  kekerasan  dalam  rumah  tangga  dan budaya sehingga harus melangsungkan perkawinan. 25
Menurut H. Jalaluddin,  S.Ag., M.H., dalam menekan angka perkawinan  di  bawah umur,  Pengadilan  Agama  Takalar  melakukan  berbagai  upaya  diantaranya memberikan  penjelasan  tentang  bahaya  pernikahan  usia  dini  melalui  meja informasi  sebelum  perkara  di  daftar  dan  ikut  aktif  dalam  forum  komunikasi Pemerintah  Daerah  khususnya  dalam  upaya  pembentukan  Perda  tentang pencegahan pernikahan usia dini yang digagas oleh Pemda Takalar. 26
Menurut  Fadilah,  S.Ag.,  upaya  pengadilan  dalam  menekan  angka  perkawinan dibawah umur diantaranya penyuluhan hukum. Hal ini dilakukan ketika Pengadilan
24 Sulton  Nul  Arifin,  S.H.I.,  Hakim  Pengadilan  Agama  Takalar, wawancara ,  Di  Pengadilan  Agama Takalar, (7 Januari 2021)
25 Sulton  Nul  Arifin,  S.H.I.,  Hakim  Pengadilan  Agama  Takalar, wawancara ,  Di  Pengadilan  Agama Takalar, (7 Januari 2021)
26 H. Jalaluddin, S.Ag., M.H., Panitera Pengadilan Agama Takalar, wawancara , Di Pengadilan Agama Takalar, (28 Desember 2020)
Terhadap Permintaan Dispensasi Nikah (Studi Kasus Pengadilan Agama Takalar)
Rahmawati, Patimah, Musyfikah Ilyas
dalam beberapa kesempatan  bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Takalar dalam  forum-forum  seperti  itu  disampaikan  bahwa  sedapat  mungkin  pernikahan dini  jangan  dilaksanakan  karena  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019 diudangkan semata-mata untuk kepentingan terbaik anak. 27

## D. Penutup
Pengadilan  Agama  Takalar  melaksanakan  dan  menerapkan  Undang-Undang  Nomor  16 Tahun  2019  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan.  Undang-Undang  tersebut  mengatur  batas  minimal  usia  untuk  melakukan perkawinan.  Akan  tetapi,  Undang-Undang  tersebut  diikuti  dengan  beberapa  instrumen lain  sebagaimana  termuat  dalam  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  5  Tahun  2019 bahwa  disamping  masalah  usia,  Hakim  juga  harus  mempertimbangkan  perlindungan serta  kepentingan  terbaik  bagi  anak.  Kepentingan  terbaik  bagi  anak  yang  dimaksud adalah  semua  tindakan  yang  harus  dipertimbangkan  untuk  memastikan  perlindungan, pengasuhan kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.
Lahirnya  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  berdampak  pada  permintaan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Takalar. Terdapat 8 pasangan yang mengajukan permohonan  dispensasi  nikah  sebelum  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2019,  terhitung  dari  bulan  Juli  2018  sampai  September  2019  dan  16  pasangan  yang mengajukan permohonan dispensasi  nikah pasca penetapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun  2019,  terhitung  dari  bulan  Okotober  2019  sampai  bulan  Desember  2020.  Tidak hanya  dari  faktor  lahirnya  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019,  faktor  lain bertambahnya  permintaan  dispensasi  nikah  di  Pengadilan  Agama  Takalar  diantaranya rendahnya kesadaran hukum masyarakat, faktor pendidikan dan faktor ekonomi.
27 Fadilah,  S.Ag.,  Hakim  Pengadilan  Agama  Takalar, wawancara ,  Di  Pengadilan  Agama  Takalar,  (7 Januari 2021)
Rahmawati, Patimah, Musyfikah Ilyas

## Daftar Pustaka

## Buku
Al-Qur'an dan Terjemah
Ghazaly, Abdul Rahman. Fiqh Munakaha. Jakarta: Kencana, 2019.
Khasanah, Nginayatul , Pernikahan Dini: Masalah dan Problematika , Cet. 1, Yogyakarta: Ar- Ruzz Media, 2017.
Sirin,  Khaeron, Perkawinan  Mazhab  Indonesia:  Pergulatan  antara  Negara,  Agama,  dan Perempua , Cet. 1, Yogyakarta: Deepublish, 2016.

## Peraturan Perundang-undangan
Instruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam Di Imdonesia Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia, Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia Nomor  Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin
Republik  Indonesia, Undang-Undang  RI  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Republik Indonesia. Undang-Undang RI Nomor  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

## Jurnal
Asrori, Ahmad. "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang- Undang Perkawinan Di Dunia Muslim." Al-'Adalah 12.2 (2015): 807-826.
Fajri,  Muhammad.  “Interpretasi  Perubahan  Batas  Minimal  Usia  Perkawinan  Perspektif Maslahat.” Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam 7.1 (2020):
Halim,  Patimah,  Farahdiba  Rahma  Bachtiar.  “Peran  Program  Studi  dalam  Mengatasi Persoalan Pernikahan Anak di Kabupaten Pangkep.” Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, 7.2 (2020): 43-56
Ilma,  Mughniatul.  "Regulasi  Dispensasi  dalam  Penguatan  Aturan  Batas  Usia  Kawin  bagi Anak  Pasca  Lahirnya  UU  No.  16  Tahun  2019." AL-MANHAJ:  Jurnal  Hukum  dan Pranata Sosial Islam 2.2 (2020): 133-166.
Ridwan,  Muhammad  Saleh.  "Perkawinan  Di  Bawah  Umur  (Dini)." Jurnal  Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam 2.1 (2015): 15-30.

## Wawancara
Amirullah  Arsyad,  S.H.I.,M.H.,  Wakil  Ketua  Pengadilan  Agama  Takalar,  Wawancara,  29 Desember 2020
Fadilah, S.Ag., Hakim Pengadilan Agama Takalar, Wawancara, 7 Januari 2021 H. Jalaluddin, S.Ag.,M.H., Panitera Pengadilan Agama Takalar, 28 Desember 2020 Sulton Nul Arifin, S.H.I, Hakim Pengadilan Agama Takalar, Wawancara, 7 Januari 2021