Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 18 No 1 April 2020

## HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DAN HARTA BERSAMA DALAM
PERKAWINAN MENURUT UU NO. 1 TAHUN 1974
Oleh:

## Ahmad Zainudin
Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Surabaya

## cazainudin@yahoo.com
Abstrak  –  Suatu  perkawinan  kadang-kadang  terdapat  beberapa  macam  harta  perkawinan. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu harta bawaan, harta asal dan harta bersama. Ketiga  harta  perkawinan  di  atas,  harta  bawaan  masing-masing  suami/isteri  mempunyai  hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum sedangkan mengenai harta bersama ialah harta yang  diperoleh  selama  perkawinan  suami  atau  isteri  dapat  bertindak  atas  persetujuan  kedua belah pihak. Selanjutnya menyangkut harta bersama, yang didapat oleh isteri/suami atau hanya oleh suami atau isteri saja, merupakan pendapatan bersama serta tanggung jawab bersama.
Perkawinan merupakan salah satu kebutuhan masyarakat yang cukup menonjol dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pokok- pokok  Perkawinan,  maka  telah  memberikan  landasan  hukum  perkawinan  yang  berlaku  bagi berbagai golongan masyarakat di Indonesia.
Kata Kunci: Hak dan Kewajiban, Harta Bersama, Perkawinan.

## A. PENDAHULUAN
Perkawinan adalah perilaku mahluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang biak. Perkawinan bukan saja terjadi di kalangan manusia, tetapi juga terjadi pada tanaman tumbuhan dan hewan. Oleh karena manusia adalah hewan yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya  manusia  dalam  kehidupan  masyarakat.  Dalam  masyarakat  sederhana  budaya perkawinannya sederhana, sempit dan tertutup, dalam masyarakat yang maju (modern) budaya perkawinannya maju, luas dan terbuka.
Masalah perkawinan merupakan salah satu kebutuhan masyarakat yang cukup menonjol dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan, maka telah memberikan landasan hukum perkawinan yang berlaku bagi berbagai golongan masyarakat di Indonesia.
Aturan  tata-tertib  perkawinan  sudah  ada  sejak  masyarakat  sederhana  yang dipertahankan  anggota-anggota  masyarakat  dan  para  pemuka  masyarakat  adat  dan  atau  para pemuka  agama.  Aturan  tata  tertib  itu  terus  berkembang  maju  dalam  masyarakat  yang mempunyai kekuasaan pemerintahan dan di dalam suatu negara. Di Indonesia aturan tata-tertib perkawinan itu sudah ada sejak zaman kuno, sejak zaman Sriwijaya, Majapahit, sampai masa
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 18 No 1 April 2020
kolonial  Belanda  dan  sampai  Indonesia  telah  merdeka.  Bahkan  aturan  perkawinan  itu  sudah tidak saja menyangkut  warga negara  Indonesia, tetapi  juga menyangkut  warga negara  asing, karena bertambah luasnya pergaulan bangsa Indonesia.
Perkawinan  sebagai  perbuatan  hukum  dengan  demikian  merupakan  aspek  yang senantiasa  berlandaskan  atas  hukum  dalam  hal  mana  Hukum  Perkawinan  mengaturnya. Soedharyo Soimin menerangkan bahwa :
“Tata tertib kaidah-kaidah inilah yang berlaku di Indonesia yang dalam bentuk kongkretnya disebut Hukum Perkawinan atau istilah lain yang sama maksudnya yang telah berlaku sejak dahulu  sampai  sekarang.  Tata  tertib  dan  kaidah-kaidah  ini  pula  yang  telah  dirumuskan dalam suatu Undang-undang yang disebut Undang-undang perkawinan”. 1
Budaya perkawinan dan aturannya yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan di mana masyarakat itu berada serta pergaulan  masyarakatnya.  Ia  dipengaruhi  oleh  pengetahuan,  pengalaman,  kepercayaan  dan keagamaan yang dianut masyarakat bersangkutan.
Seperti halnya aturan perkawinan bangsa Indonesia bukan saja dipengaruhi adat budaya masyarakat setempat, tetapi juga dipengaruhi ajaran agama Hindu, Budha, Islam dan Kristen, bahkan dipengaruhi budaya perkawinan barat. Hal mana berakibat lain padang lain belalang, lain lubuk lain ikannya, lain masyarakat lain aturan perkawinannya.
Pemerintah  menghendaki  terwujudnya  hukum  nasional  secara  menyeluruh  meliputi semua  bidang-bidang  menuju  ke  arah  modernisasi  hukum,  unifikasi  hukum  dan  kodifikasi hukum  serta  mampu  untuk  menampung  perkembangan  hukum  yang  tumbuh  memenuhi kebutuhan masyarakat menuju terciptanya suatu macam hukum nasional yang sesuai dengan kepribadian Bangsa Indonesia.
Berbahagialah  bangsa  Indonesia  yang  telah  memiliki  Undang-Undang  Perkawinan Nasional,  yang  sifatnya  dikatakan  telah  menampung  sendi-sendi  dan  memberikan  landasan hukum  perkawinan  yang  selama  ini  menjadi  pegangan  dan  berlaku  bagi  berbagai  golongan masyarakat  Indonesia  yang  berbeda-beda.  Jadi  bangsa  Indonesia  telah  memiliki  hukum perkawinan  yang  berdasarkan  Pancasila  dan  tetap  berpijak  pada  Bhineka  Tunggal  Ika.  Hal mana  berarti  walaupun  pada  pokoknya  kita  sudah  mempunyai  hukum  perkawinan  yang berlandaskan kesatuan namun kebhinekaannya tetap masih berlaku.
1 Soedharyo Soimin, Hukum Orang dan Keluarga, Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum I slam, dan Hukum Adat , Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 3-4.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 18 No 1 April 2020
Undang-undang  Perkawinan  ini  selain  meletakkan  azas-azas  hukum  perkawinan nasional, sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan masyarakat.
Undang-undang  ini  sebagai  suatu  unifikasi  yang  unik  dengan  menghormati  secara penuh  adanya  variasi  berdasarkan  agama  dan  kepercayaan  yang  ber-Ketuhanan  Yang  Maha Esa.  Unifikasi  tersebut  bertujuan  hendak  memperlengkapi  segala  apa  yang  tidak  diatur hukumnya  dalam  agama  atau  kepercayaan,  karena  dalam  hal  tersebut  negara  berhak mengaturnya sendiri sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tuntutan jaman.
Dalam kaitan di atas, suatu perkawinan kadang-kadang terdapat beberapa macam harta perkawinan. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu harta bawaan, harta asal dan harta bersama. Dalam latar belakang ini disinggung macam-macam harta karena kaitan dengan judul skripsi ini.
Ketiga harta perkawinan di atas, harta bawaan masing-masing suami/isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum sedangkan mengenai harta bersama ialah harta  yang  diperoleh  selama  perkawinan  suami  atau  isteri  dapat  bertindak  atas  persetujuan kedua belah pihak. Selanjutnya menyangkut harta bersama, yang didapat oleh isteri/suami atau hanya  oleh  suami  atau  isteri  saja,  merupakan  pendapatan  bersama  serta  tanggung  jawab bersama.

## B. METODE PENELITIAN
Untuk  menjawab  permasalahan  yang  telah  dirumuskan  dalam  penulisan  ini,  maka metode penelitian yang digunakan berupa penelitian hukum yuridis normatif yang merupakan penelitian  kepustakaan,  yaitu  penelitian  terhadap  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum sekunder  yang terdiri  dari peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur terkait untuk memecahkan persoalan hukum atau permasalahan yang akan dibahas.
Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini adalah Statute Approach dan Conceptual  Approach . Statute  Approach adalah  pendekatan  masalah  yang  dirumuskan  dan dikaji berdasarkan pendekatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan Conceptual  Approach adalah  pendekatan  masalah  yang  didasarkan  pada  literatur-literatur, karya ilmiah, pendapat para sarjana, atau doktrin-doktrin ilmu hukum. Pendekatan masalah baik Statute Approach maupun Conceptual Approach yang dilakukan adalah terhadap hal-hal yang memiliki korelasi dengan masalah yang dibahas.  Langkah penulisan yang menggunakan studi kepustakaan  ini  diawali  dengan  mengumpulkan  bahan-bahan  hukum  yang  memiliki  korelasi dengan masalah  yang dibahas,  kemudian dilakukan klasifikasi  terhadap bahan-bahan hukum
yang  terkait  untuk  disusun  secara  sistematis  agar  lebih  mempermudah  dalam  membaca, mempelajari, dan melaksanakan studi pustaka.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Sebelum  diberlakukannya  UU  No.  1  Tahun  1974  di  Indonesia  ada  dua  sistem  yang berlaku yang sifatnya bilateral satu sama yang lain, yaitu disatu pihak Hukum Islam dan dilain pihak Hukum Barat (KUH Perdata).
Hukum Islam menganggap kekayaan suami dan isteri masing-masing terpisah satu dari yang lain. Barang-barang milik masing-masing pada waktu perkawinan dimulai tetap menjadi milik masing-masing. Demikian juga segala barang-barang yang mereka masing-masing dapat selama perkawinan berlangsung tidak disatukan melainkan terpisah satu dari yang lain, artinya atas  barang-barang  milik  suami,  isteri  tidak  mempunyai  hak  atas  barang-barang  milik  isteri, suami tidak mempunyai hak.
“Pada dasarnya harta suami dan isteri terpisah baik harta bawaannya masing-masing atau harta yang diperoleh salah seorang dari mereka sebagai hadiah atau warisan sesudah mereka terikat dalam perkawinan”. 2
Selanjutnya  Sajuti  Thalib,  menjelaskan  bahwa  dilihat  dari  sudut  asal  usulnya,  harta suami isteri itu dapat digolongkan dalam 3 (tiga) golongan yaitu :
a. Harta masing-masing suami isteri yang telah dimilikinya sebelum mereka kawin baik yang berasal dari warisan, hibah atau usaha mereka sendiri-sendiri atau dapat disebut harta bawaan.
b. Harta  masing-masing  suami  isteri  yang  dimiliki  sesudah  mereka  berada  dalam hubungan perkawinan, tetapi yang diperolehnya bukan dari usaha mereka baik seorang- seorang atau warisan untuk masing-masing.
c. Harta yang diperoleh sesudah mereka berada dalam perkawinan atas usaha mereka atau usaha salah seorang dari mereka atau disebut harta pencaharian. 3
Terpisahnya  harta  suami  isteri  menurut  Hukum  Islam  adalah  dimaksudkan  untuk memberikan  hak  yang  sama  bagi  isteri  dan  suami  mengatur  hartanya  sesuai  dengan kebijaksanaannya masing-masing.
Walaupun demikian telah dibuka kemungkinan untuk  mengadakan syirkah atas harta kekayaan suami isteri itu secara resmi dan menurut cara-cara tertentu.
Suami  isteri  yang  mengadakan syirkah yaitu  percampuran  harta  kekayaan  yang diperoleh suami dan atau isteri selama adanya masa perkawinan atas usaha suami atau isteri sendiri-sendiri,  atau  atas  usaha  mereka  bersama-sama.  Begitupun  mengenai  harta  kekayaan
2 Sajuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia. Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1974, hal. 90.
3 Ibid , hal. 91
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 18 No 1 April 2020
usaha  sendiri-sendiri  sebelum  perkawinan  dan  harta  yang  berasal  bukan  dari  usaha  salah seorang  dari  mereka  atau  bukan  usaha  mereka  berdua,  tetapi  berasal  dari  pemberian  atau warisan  atau  yang  lainnya  yang  khusus  teruntuk  mereka  masing-masing  yang  tetap  menjadi milik masing-masing baik yang diperolehnya sebelum perkawinan maupun yang diperolehnya sesudah berada dalam ikatan suami isteri dapat pula mereka syirkahkaan .
Hukum  Islam  tidak  mengenal  percampuran  kekayaan  atau  harta  bersama  di  dalam perkawinan,  masing-masing  suami  isteri  mempunyai  kekayaan  sendiri,  baik  barang-barang yang mereka bawa pada awal perkawinan maupun barang-barang yang mereka peroleh selama perkawinan berlangsung sebagai hasil pekerjaan, kecuali mereka berdua ada perjanjian untuk mengadakan syirkah terhadap harta kekayaan mereka masing-masing.
Di  dalam  KUH  Perdata  (BW),  tentang  Harta  Bersama  menurut  Undang-Undang  dan Pengurusannya,  diatur  dalam  Bab  VI  pasal  119-138,  yang  terdiri  dari  tiga  bagian.  Bagian Pertama  tentang  Harta  Bersama  Menurut  Undang-Undang  (pasal  119-123),  Bagian  Kedua tentang  Pengurusan  Harta  Bersama  (pasal  124-125)  dan  Bagian  Ketiga  tentang  Pembubaran Gabungan Harta Bersama Dan Hak Untuk Melepaskan Diri Dari Padanya (pasal 126-138).
Menurut KUH Perdata ‘Sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi  harta  bersama  menyeluruh  antara  suami  isteri,  sejauh  tentang  hal  itu  tidak  diadakan ketentuan-ketentuan  dalam  perjanjian  perkawinan.  Harta  Bersama  itu  selama  perkawinan berjalan tidak boleh ditiadakan atau dirubah dengan suatu persetujuan antara suami-isteri (pasal 119).  Berkenaan  dengan  soal  keuntungan,  maka  harta  bersama  itu  meliputi  barang-barang bergerak dan barang-barang tak bergerak suami isteri itu, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, juga barang-barang yang mereka peroleh secara cuma-cuma, kecuali bila dalam hal terakhir ini yang mewariskan atau yang menghibahkan menentukan kebalikannya dengan tegas (pasal 120).
‘Hanya  suami  saja  yang  boleh  mengurus  harta  bersama  itu.  Dia  boleh  menjualnya, memindahtangankannya dan membebaninya tanpa bantuan isterinya, kecuali isteri berdasarkan perjanjian perkawinan tidak mengurangi haknya untuk mengurus hartanya’ (pasal 124). Harta bersama bubar demi hukum, karena kematian, perkawinan atas izin hakim setelah suami atau isteri tidak ada, perceraian, pisah meja dan ranjang dan karena pemisahan harta (pasal 126).
Menurut  Hukum  Barat  (KUH  Perdata)  menganggap  sebagai  pokok  pangkal  bahwa apabila  suami  dan  isteri  pada  waktu  akan  melangsungkan  pernikahan  tidak  mengadakan perjanjian apa-apa antara mereka berdua, maka akibat dari perkawinan itu ialah percampuran
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 18 No 1 April 2020
kekayaan  suami  dan  isteri  menjadi  satu  kekayaan  milik  mereka  berdua  bersama-sama  dan bagian masing-masing dalam kekayaan bersama itu adalah separuh. 4
KUH  Perdata  mengenal  percampuran  kekayaan  atau  harta  bersama  di  dalam perkawinan.“Pokok pangkal dari sistem Burgerlijk Wetboek ialah hakekat adanya percampuran kekayaan dari suami isteri secara bulat. Semua kekayaan dari masing-masing suami isteri baik yang  mereka  bawa  pada  awal  perkawinan  maupun  yang  mereka  peroleh  selama  perkawinan berlangsung, dicampur menjadi satu kekayaan selaku milik bersama dari suami dan isteri.
Hukum Adat menganut sistem di tengah-tengah, karena menurut Hukum Adat ada dua alternatif  terhadap  harta  benda  dalam  perkawinan.  Pertama  ada  kemungkinan  dalam  suatu perkawinan sebagian dari harta kekayaan masing-masing suami isteri terpisah satu dari yang lain,  kedua,  bahwa  ada  kemungkinan  sebagian  kekayaan  itu  tercampur  menjadi  kekayaan bersama dari mereka.
Menurut UU No. 1 Tahun 1974 masalah harta bersama diatur dalam Bab VII pasal 35 s/d 37 dengan judul harta benda dalam perkawinan.
Undang-undang  ini  membedakan  antara  harta  bersama  yaitu  yang  diperoleh  selama perkawinan dan harta bawaan yang tetap menjadi milik pribadi masing-masing suami dan isteri. Termasuk  harta  bawaan  adalah  harta  yang  dibawa  masing-masing  suami  dan  isteri  dalam perkawinan serta harta  yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan (pasal 35 ayat 2).
Menurut pasal 36 UU No. 1 tahun 1974, maka harta bersama diurus oleh kedua suami isteri dan kalau perlu dapat dipindahtangankan atau dijamin atas persetujuan kedua belah pihak.
Rumusan  di  atas  didasarkan  atas  perkataan  “bertindak”  dalam  pasal  tersebut  yang ditafsirkan  meliputi  wewenang  mengurus  ( beheer )  dan  wewenang  memindahtangankan  atau menjamin ( beschikking ).
Dalam memori penjelasan terhadap undang-undang tersebut tidak memberi petunjuk tetapi  adalah  wajar  bahwa  terhadap  harta  bersama  itu  suami  dan  isteri  dalam  kedudukannya yang seimbang menurut undang-undang ini mempunyai wewenang mengurus dan wewenang memindahtangankan  atau  menjamin  harta  benda  dalam  perkawinan  demi  suksesnya pelaksanaan tugas membina rumah tangga yang bahagia dan kekal.
Mengenai harta bawaan adalah di bawah penguasaan masing-masing suami dan isteri karena  harta  itu  tetap  merupakan  suatu  harta  pribadi  milik  masing-masing  suami  dan  isteri (Pasal 35 ayat 2).
4 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia. Sumur Bandung, 1974, hal. 108.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 18 No 1 April 2020
Adapun istilah penguasaan dalam pasal tersebut, dalam hal inipun dapat diartikan baik beheer maupun beschikking ;  disinipun  adalah  wajar  bahwa  suami  dan  isteri  masing-masing mempunyai wewenang beheer dan beschikking terhadap harta bawaan yang tetap menjadi milik masing-masing.
Dalam pasal 35 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 bagian akhir membuka kemungkinan bagi pihak mengenai penguasaan harta bawaan untuk menentukan lain. Rumusan menentukan lain dalam  ketentuan  tersebut,  dapat  diartikan  bahwa  para  pihak  dapat  membuat  perjanjian mengenai  penguasaan  harta  bawaan  tersebut  yang  kewenangannya  lebih  lanjut  diatur  dalam pasal 29 Undang-undang Perkawinan ini yang mengatur perjanjian perkawinan.
Menurut  hemat  penulis  bahwa  pasal  undang-undang  tersebut  tidak  hanya  membuka kemungkinan  bagi  para  pihak  untuk  memperjanjikan  penguasaan  masing-masing  melainkan juga  status  harta  yang  bersangkutan  dengan  memperjanjikan  bahwa  harta  yang  semula merupakan harta bawaan itu diperjanjikan menjadi harta bersama, sebab adalah kurang wajar apabila suatu harta bawaan itu hanya dapat diperjanjikan untuk diurus bersama oleh suami dan isteri tanpa perubahan status dari harta bawaan itu menjadi harta bersama. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa UU No. 1 Tahun 1974, mengenai harta bersama di dalam perkawinan yang  penggunaannya  masing-masing  suami  isteri  mempunyai  hak  dengan  persetujuan  salah satu pihak.
Apabila kita mempelajari dan mengkaji lebih jauh isi pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 dapatlah diambil pengertian bahwa:
1. Semua harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Apabila kali  mat  ini  ditafsirkan,  maka  semua  harta  pendapatan  yang  diperoleh  baik  secara bersama-sama maupun perorangan secara otomatis akan menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan dari masing-masing suami isteri dan harta benda yang diperoleh masing- masing  sebagai  hadiah  atau  warisan  adalah  dibawah  penguasaan  masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.
Kalimat ini memberikan dua alternatif, apakah harta bawaan, harta benda yang didapat karena hadiah atau warisan akan tetap menjadi harta bersama atau tetap di bawah penguasaan masing-masing. Hal  ini sangat  tergantung dari kemauan pihak  yang memiliki  barang-barang tersebut.
Apabila  suami  dan  isteri  yang  memiliki  harta  bawaan,  hadiah  atau  warisan  secara ikhlas untuk menjadikan harta bersama, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa cara memperoleh
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 18 No 1 April 2020
harta bersama di dalam suatu perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 ada 3 (tiga) macam yaitu :
1. Harta  yang  diperoleh  dengan  usaha  bersama  atau  perseorangan  selama  perkawinan berlangsung secara otomatis menjadi harta bersama.
2. Harta  bawaan  dari  masing-masing  suami  dan  isteri  yang  kemudian  menjadi  harta bersama.
3. Hadiah atau warisan yang diperoleh masing-masing suami dan isteri yang atas kerelaan pihak yang memiliki barang-barang tersebut ditetapkan menjadi harta bersama.
Jika dibanding dengan uraian tentang harta perkawinan dalam UU No. 1 tahun 1974, maka uraian dalam KUH Perdata lebih banyak sampai 18 pasal. Di dalam UU No. 1 tahun 1974 hanya diuraikan dalam tiga pasal saja. Antara kedua perundangan itu terdapat perbedaan yang asasi.
Menurut UU No. 1 tahun 1974 bahwa Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Sedangkan harta bawaan dari suami isteri masing-masing baik sebagai hadiah atau warisan berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain (pasal 35 [1-2]). Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan harta bawaan masing-masing suami dan isteri mempunyai  hak  sepenuhnya  untuk  melakukan  perbuatan  hukum  mengenai  harta  bendanya (pasal  36  [1-2]).  Bila  perkawinan  putus  karena  perceraian,  harta  bersama  diatur  menurut hukumnya masing-masing. Yang dimaksud dengan ‘hukumnya’ masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.
Dengan demikian UU No. 1 tahun 1974 lebih mendekati hukum adat dan hukum lain dan menjauhi hukum perdata Eropah yang jauh berbeda dari hukum Indonesia. Hal mana tidak berarti  bahwa  Hukum  Perkawinan  Nasional  kita  itu  telah  menerima  hukum  adat  yang menyangkut harta perkawinan. Memang ia mungkin sesuai bagi keluarga/rumah tangga yang bersifat  parental,  tetapi  tidak  sesuai  dengan  keluarga/rumah  tangga  yang  bersifat  patrilineal maupun matrilineal. Oleh karenanya di dalam Undang-Undang dipakai kaidah ‘sepanjang para pihak tidak menentukan lain’, atau kaidah ‘diatur menurut hukumnya masing-masing’.
 Harta Perkawinan Dalam Hukum Adat
Apabila kita simak pasal 35 UU No. 1 tahun 1974, maka harta perkawinan itu terdiri dari ‘harta bersama’, ‘harta bawaan’, ‘harta hadiah’ dan ‘harta warisan’. Harta bersama adalah harta  yang  didapat  suami  isteri  selama  perkawinan  (harta  pencarian).  Harta  bersama  ini  jika perkawinan  putus  (cerai  mati  atau  cerai  hidup)  diatur  menurut  hukumnya  masing-masing
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 18 No 1 April 2020
(hukum adat, hukum agama, hukum lainnya). Harta bawaan yaitu harta yang dibawa masing- masing suami isteri ke dalam ikatan perkawinan, mungkin berupa harta hasil jerih payahnya sendiri, dan mungkin juga berupa harta hadiah atau harta warisan yang didapat masing-masing suami isteri sebelum atau sesudah perkawinan. Harta bawaan, harta hadiah dan harta warisan ini tetap dikuasai masing-masing, jika tidak ditentukan lain.
Istilah-istilah  tersebut  berasal  dari  hukum  adat  yang  berlaku  di  Indonesia.  Menurut hukum adat harta perkawinan itu terdiri dari ‘harta bawaan’ (Lampung: sesan ; Jawa: gawan ; Batak: ragiragi ), ‘harta pencarian’ (Minangkabau: harta suarang ; Jawa: ganagini ; Lampung: massow besesak ), dan ‘Harta Peninggalan’ (Harta Pusaka, Harta Warisan) dapat ditambahkan pula dengan ‘harta pemberian’, (hadiah, hibah dan lain-lain). 5
Kedudukan harta perkawinan tersebut tergantung pada bentuk perkawinan yang terjadi, hukum adat setempat dan keadaan masyarakat adat bersangkutan, apakah masyarakat itu masih kuat  mempertahankan  garis  keturunan  patrilineal,  matrilineal  atau  parental/bilateral,  ataukah berpegang teguh pada hukum agama, atau sudah maju dan mengikuti perkembangan zaman.
Pada  umumnya  dalam  masyarakat  yang  bersifat  patrilineal,  karena  mempertahankan garis  keturunan  pria,  maka  bentuk  perkawinan  yang  kebanyakan  berlaku  adalah  bentuk perkawinan dengan pembayaran jujur (kecuali masyarakat Bali yang tidak memakai uang jujur dan harta bawaan dari kerabat), di mana setelah perkawinan isteri masuk dalam kekerabatan suami  dan  pantang  cerai.  Pada  golongan  masyarakat  patrilineal  ini  pada  dasainya  tidak  ada pemisahan  harta  bersama  dan  harta  bawaan  (hadiah/warisan).  Kesemua  harta  yang  masuk dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama atau harta persatuan yang dikuasai oleh suami sebagai  kepala  keluarga/rumah  tangga.  Semua  perbuatan  hukum  yang  menyangkut  harta perkawinan harus diketahui dan disetujui suami, isteri tidak boleh bertindak sendiri atas harta bawaannya tanpa persetujuan suami. Malahan di antara harta bersama atau harta bawaan yang bernilai  adat  segala  sesuatunya  bukan  hanya  suami  yang  menguasai  tetapi  juga  termasuk kerabat bersangkutan.
Andaikata terjadi perceraian yang tidak lagi dapat diatasi dengan musyawarah kerabat dan isteri kembali ke kerabat asalnya atau ke tempat lain, ia tidak berhak membawa kembali harta bawaannya, apalagi jika perceraian itu terjadi dikarenakan kesalahan isteri (berzina). Jika pihak  kerabat  isteri  menuntut  juga  agar  semua  harta  bawaan  dikembalikan,  maka  kewajiban pihak kerabat isteri mengembalikan uang jujur dan semua biaya yang telah dikeluarkan pihak
5 Hilman Hadikusuma, 1977. Hukum Perkawinan Adat , Alumni, Bandung, hal. 155.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 18 No 1 April 2020
suami  dalam  penyelenggaraan  perkawinan  mereka.  Hal  ini  jarang  sekali  terjadi,  oleh  karena jika terjadi berakibat pecahnya hubungan baik bukan saja di antara suami isteri itu sendiri tetapi juga  pecahnya  hubungan  kekerabatan  antara  besan  dan  selalu  menjadi  pergunjingan  orang ramai.
Dalam  masyarakat  yang  mempertahankan  garis  keturunan  wanita  (matrilineal), perkawinan yang banyak berlaku adalah dalam bentuk perkawinan semenda (tanpa pembayaran uang  jujur),  di  mana  setelah  terjadi  perkawinan  suami  masuk  dalam  kekerabatan  isteri  atau tunduk  pada  penguasaan  pihak  isteri  (di  Minangkabau  menjadi  ‘ urang  sumando ’).  Pada golongan  masyarakat  matrilineal  antara  harta  pencarian  (harta  bersama)  dapat  terpisah  dari harta bawaan isteri dan harta bawaan suami, termasuk juga harta hadiah dan atau warisan yang dibawa masing-masing ke dalam perkawinan. Dengan demikian harta yang dikuasai bersama adalah harta bersama (harta pencarian) sedangkan harta lainnya tetap dikuasai suami dan isteri masing-masing. Jika terjadi perceraian, maka yang sering menjadi masalah perselisihan adalah mengenai  harta  pencarian/harta  bersama,  sedangkan  harta  lainnya  seperti  harta  bawaan (Rejang,  harta  pembujangan  yang  dibawa  pria/bujang  dan  harta  pejantian  yang  dibawa wanita/gadis)  termasuk  yang  berasal  dari  hadiah  atau  warisan,  tidak  menjadi  masalah perselisihan, kecuali apabila harta bawaan itu terlibat bercampur ke dalam harta bersama.
Itupun  jika  perkawinannya  berbentuk  semanda  antara  suami  isteri  yang  bermartabat sama kedudukannya (Rejang, kawin semendo beradat) seperti ‘ semendo tambik anak beradat ’ dan  ‘ semendo  rajo-rajo ’.  Jika  perkawinan  dilakukan  dalam  bentuk  semanda  tidak  beradat (Rejang,  semendo  menangkap  burung  atau  semendo  bapak  ayam),  maka  harta  pasuarangan (harta bersama) itu tidak ada. 6 Hal mana mirip dengan perkawinan ‘ semanda mati manuk mati tungu ’  di  Lampung  Pesisir,  atau  juga  perkawinan  ‘ nyalindung  ka  gelung ’  di  Pasundan  atau ‘ manggih kaya ’ di Jawa.
Dalam masyarakat adat yang berdasarkan ‘keorangtuaan’ (parental), yang hanya terikat pada hubungan keluarga serumah tangga di  bawah pimpinan ayah dan ibu, dan tidak terikat dengan hubungan kekerabatan yang luas, maka perkawinan yang banyak terjadi adalah dalam bentuk ‘perkawinan bebas’ atau ‘perkawinan mandiri’, di mana kedudukan suami isteri setelah perkawinan  seimbang  sama,  dan  bebas  menentukan  tempat  kediaman  sendiri,  maka  harta perkawinannya mendekati apa  yang diatur dalam UU No. 1 tahun 1974, yaitu adanya  ‘harta bersama’ (Jawa: gana-gini ) yang dikuasai oleh suami isteri bersama dan adanya ‘harta bawaan’
6 Abdullah Siddik, 1980. Hukum Adat Rejang , PN Balai Pustaka, Jakarta, hal. 301.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 18 No 1 April 2020
yang tetap dikuasai  dan  dimiliki masing-masing  suami dan isteri. kecuali ditentukan dengan ketentuan yang lain.
Terpisahnya harta bersama dan harta bawaan selama dalam ikatan perkawinan adalah demi  hukum,  untuk  memudahkan  penyelesaian  jika  kemudian  hari  terjadi  perselisihan  atau cerai  hidup.  Namun  pada  kenyataannya  dalam  keluarga-keluarga  Indonesia,  tidak  ada  yang mencatat  tentang  harta  perkawinan  mereka.  Dalam  perkawinan  yang  masih  baru  pemisahan harta bersama dan harta bawaan masih jelas, tetapi pada keluarga-keluarga yang perkawinannya sudah tua, di mana anak-anak sudah menjelang dewasa,  yang mana harta bawaan bapak dan yang mana harta bawaan ibu sudah sulit untuk diketahui dan dirinci jenisnya. Harta perkawinan itu sudah campur aduk dan sudah berubah jenis atau sudah beralih ke tangan orang lain dan mana  yang  ada  merupakan  harta  bersama  kesemuanya,  yang  dimiliki  bersama  dan  dikuasai bersama suami-isteri.
Jika  terjadi  perceraian  (cerai  hidup)  dalam  keluarga  parental  bersangkutan,  dan penyelesaian  secara  damai  atas  dasar  kekeluargaan  tidak  tercapai,  maka  para  pihak  dapat mengajukan tuntutannya kepada pengadilan.

##  Harta Perkawinan Dalam Hukum Agama
Hukum Islam tidak mengatur tentang harta bersama dan harta bawaan ke dalam ikatan perkawinan,  yang  ada  hanya  menerangkan  tentang  adanya  hak  milik  pria  atau  wanita  serta maskawin ketika perkawinan berlangsung. Di dalam Al-Qur’an sebagaimana juga disinggung Hazairin  (1975:30)  ada  ayat  yang  menyatakan:  “...  Bagi  pria  ada  bagian  daripada  apa  yang mereka usahakan, dan bagi para wanita ada bagian dari apa yang mereka usahakan.”
Ayat  tersebut  bersifat  umum  tidak  ditujukan  terhadap  suami  atau  isteri,  jadi  bukan ditujukan  kepada  suami  isteri  saja,  melainkan  semua  pria  dan  semua  wanita.  Jika  mereka berusaha dalam kehidupannya sehari-hari, maka hasil usaha mereka itu merupakan harta pribadi yang  dimiliki  dan  dikuasai  oleh  pribadi  masing-masing.  Untuk  hukum  waris  ayat  tersebut mengandung pengertian bahwa setiap pria atau wanita mempunyai hak untuk mendapat bagian harta warisan yang ditinggal-kan atau diberikan orangtua.
Dalam  hubungan  dengan  perkawinan  ayat  tersebut  dapat  dipahami  bahwa  ada kemungkinan dalam suatu perkawinan akan ada harta bawaan dari isteri yang terpisah dari harta suami, dan masing-masing suami dan isteri menguasai dan memiliki hartanya sendiri-sendiri. Sedangkan  harta  bersama  (harta  pencarian)  milik  bersama  suami  isteri  tidak  ada,  dan  harta bawaan  isteri  itu  kemudian  bertambah  dengan  mas  kawin  yang  diterimanya  dari  suaminya
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 18 No 1 April 2020
ketika berlangsungnya perkawinan, atau masih merupakan hutang jika belum dipenuhi suami ketika perkawinan itu.
Selanjutnya suami tidak  boleh memakai  hak milik isteri tanpa persetujuan isteri, jika digunakan suami harta isteri walaupun untuk kebutuhan sehari-hari pada dasarnya merupakan hutang suami kepada isteri yang harus dikembalikan. Kewajiban suami adalah memberi nafkah lahir batin kepada isteri dan membahagiakan isteri, tidak menyusahkan isteri, bukan sebaliknya. Namun  demikian  tidak  berarti  suami  isteri  tidak  saling  membantu  dalam  membangun keluarga/rumah  tangganya,  asal  saja  segala  sesuatunya  dilakukan  dengan  baik  dengan musyawarah antara satu sama lain.
Bagi  mereka  yang  beragama  Kristen  tentang  harta  perkawinan  itu  dalam  pasal  50 Huwelijks  Ordonnantie  voor  Christen  Indonesiers  (HOCI)  Java,  Minahasa  en  Amboina  Stb. 1933-74 jo Stb. 1936-607 tentang Harta benda suami isteri menyatakan bahwa:
Masing-masing suami isteri tetap memiliki apa yang telah dibawanya ke dalam perkawinan atau  yang  selama  perkawinan  diperoleh  sendiri,  barang-barang  lain  adalah  milik  mereka bersama.
Pada  waktu  melakukan  perkawinan  para  calon  suami  isteri  dapat  bersepakat  bahwa  juga barang-barang  yang mereka bawa ke dalam perkawinan dan  yang mereka peroleh secara pribadi  selama  perkawinan  menjadi  milik  mereka  bersama,  kecuali  bila  hukum  adat melarang hal itu.
Persetujuan ini harus dimuat dalam akta perkawinan, hal itu hanya dapat dibuktikan dengan akta itu.
Bila  isteri  bekerja  untuk  keuntungan  rumah  tangga,  maka  semua  barang  yang  diperoleh selama perkawinan menjadi milik bersama suami isteri, kecuali bila hal itu telah diperoleh oleh salah seorang dari mereka dari pembagian, wasiat atau pewarisan (HOCI pasal 50:1- 4).
Dengan  demikian,  bagi  penganut  agama  Kristen,  terdapat  pula  pengertian  ‘harta bersama’ (harta pencarian), ‘harta bawaan’, ‘harta hadiah/wasiat’ dan ‘harta warisan’, selain harta  bersama  harta  perkawinan  yang  lain  tetap  dikuasai  oleh  masing-masing  suami  dan isterinya yang membawanya ke dalam perkawinan kecuali ada perjanjian perkawinan tentang itu, atau hukum adat setempat mengatur lain.
Bagi penganut agama Budha tentang Harta Benda dalam Perkawinan sudah jelas diatur dalam Bab VI pasal 35-37 HPAB yang berbunyi sebagai berikut:
harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi hak bersama, kecuali ada perjanjian perkawinan terlebih dahulu  yang dibuat di hadapan Pandita dari agama Budha Indonesia mengenai  harta  benda  yang  didapat  selama  perkawinan.  Perjanjian  perkawinan  itu  harus dibuat  sebelum  berlangsung  perkawinan,  berdasarkan  kehendak  dan  persetujuan  kedua belah pihak, dan berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, serta berlaku juga terhadap pihak ketiga  sepanjang  pihak  ketiga  tersangkut’.  ‘Selama  perkawinan  berlangsung  perjanjian tersebut  tidak  dapat  diubah  kecuali  bila  dari  kedua  belah  pihak  ada  persetujuan  untuk
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 18 No 1 April 2020
merubah  dan  perubahannya  tidak  merugikan  pihak  ketiga’.  ‘Harta  bawaan  dari  masing- masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di  bawah penguasaan masing-masing sepanjang kedua belah pihak tidak menentukan  lain  (pasal  35,  1-7).  ‘Mengenai  harta  bersama,  selama  tidak  ada  perjanjian perkawinan,  maka  suami  atau  isteri  dapat  bertindak  atas  persetujuan  kedua  belah  pihak. Mengenai harta bawaan masing-masing suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. (pasal 36, 1 -2).
Apabila  perkawinan  putus  karena  perceraian,  sepanjang  tidak  ada  perjanjian perkawinan, maka harta bersama diatur menurut ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
a. Demi  kelangsungan  hidup  dan  pendidikan  anak-anaknya,  yang  tidak  tahu  akibat perceraian  orang  tuanya,  anak-anak  mereka  janganlah  dijadikan  korban  yang  tidak bersalah  dengan  adanya  perceraian  tersebut,  maka  dalam  hal  ini  perlu  diperhatikan benar-benar, bahwa anak-anakpun mempunyai hak atas harta benda bersama tadi.
b. Harta bersama selama didapat dalam perkawinan dibagi menurut ketentuan 1/3 untuk suami, 1/3 untuk isteri dan 1/3 untuk anak-anaknya.
c. Selama  anak-anak  masih  di  bawah  umur  dan  harta  benda  milik  anak-anaknya  itu diserahkan kepada wali (salah satu dari orang tuanya, ayah atau ibu) yang telah ditunjuk oleh Dewan Pandita Agama Budha Indonesia (Depabudi) setempat.
d. Cara pengaturan mengenai harta milik anak-anak yang masih di bawah umur akan diatur lebih lanjut pada Bab berikutnya mengenai perwalian.
Bagi penganut agama Hindu tentang harta perkawinan menurut G. Pudja M.A., bahwa dasar-dasar  hukum  harta  perkawinan  tersimpul  dalam  sistem  hukum  yang  dikenal  dengan ajaran  ‘ Stridhana’ (harta  wanita  atau  harta  isteri) 7 yang  bentuk  hukumnya  sama  seperti dimaksud oleh pasal 35 (2) UU No. 1 tahun 1974 tentang ‘Harta bawaan’ dan pasal 36 (2) UU No. 1 tahun 1974 tentang hak sepenuhnya bagi suami dan isteri untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta bawaannya. Hanya saja penggunaan atas harta stridhana (harta bawaan wanita) itu menurut Hukum Hindu lebih kaku, apabila dilihat dari Manudharmasastra (Weda Smrti) ‘bahwa Raja harus menghukum laki-laki yang menggunakan harta stridhana itu selagi isterinya  masih  hidup’. 8 Manudharmasastra  itu  menyatakan:  “Raja  yang  benar  harus menghukumnya  sebagai  pencuri  kepada  keluarga  yang  mempergunakan  harta  milik  wanita- wanita seperti itu di dalam masa hidup mereka.” (M. Dhs. VIII:29).
7 Pudja G.M.A. 1974. Pengantar tentang Perkawinan Menurut Hukum Hindu (didasarkan Manusmriti). Op-cit , hal. 36.
8 Ibid , hal. 37.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 18 No 1 April 2020
Menurut  penulis  kaidah  yang  dikemukakan  dalam  M.  Dhs.  VIII:29,  sesungguhnya bukan ditujukan khusus kepada isteri, melainkan kepada semua wanita dengan harta miliknya, yaitu seperti wanita yang tidak berketurunan, yang tidak punya anak, yang keluarganya punah, isteri-isteri  dan  janda  yang  setia  kepada  pemerintah  dan  wanita-wanita  yang  menderita penderitaan  (M.  Dhs.  VIII:28).  Adapun  kategori  jenis  hukuman  yang  dikenakan  terhadap pemakai harta stridhana (bukan suami saja) adalah sama hukumnya sebagai pencuri.
Pengertian harta stridhana, ialah ‘apa yang diberikan pada saat upacara perkawinan, apa yang diberikan pada saat pawai perkawinan, apa yang diberikan sebagai tanda kecintaan dan apa yang diterimanya dari saudaranya, ibu atau ayahnya, semuanya itu, keenam macam yang disebut stridhana (M. Dhs. IX-194).
Selanjutnya mengenai harta Stridhana itu pelaksanaannya diatur dalam berbagai pasal lain, terutama tentang pewarisan dllnya. Adapun kewarisan atas harta stridhana ialah:
a. Bila isteri wafat meninggalkan keturunan (anak) sedangkan suami masih hidup, maka harta stridhana diwarisi oleh anak-anaknya (M. Dhs. IX-195).
b. Bila  isteri  wafat  tidak  mempunyai  keturunan  (anak),  sedangkan  suami  masih  hidup, maka harta stridhana akan diwarisi oleh suaminya sendiri. Jika ketika perkawinannya berlaku  sistem  Brahmawiwaha  (perkawinan  dengan  ahli  wedha),  Arsa  Wiwaha (perkawinan setelah menerima lembu dua pasang), dan Gandhara wiwaha (perkawinan suka  sama  suka)  (M.  Dhs.  IX-196).  Termasuk  juga  perkawinan  Prajapatiwiwaha (perkawinan dengan nasihat).
c. Bila isteri wafat tidak mempunyai keturunan (anak) walaupun suami masih hidup, tetapi karena  perkawinannya  berlaku  sistem  Asura  Wiwaha  (perkawinan  dengan  memberi harta pada mertua), maka harta stridhana diwarisi oleh ibu dan ayah si wanita.
Hukum Hindu pada dasarnya tidak membenarkan terjadinya putus perkawinan karena perceraian. Jika terjadi juga perceraian dalam masyarakat Hindu (Bali) maka diatur berdasarkan hukum adat.
Menurut hemat penulis bahwa pasal dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  tidak  hanya  membuka  kemungkinan  bagi  para  pihak  untuk  memperjanjikan penguasaan  masing-masing  melainkan  juga  status  harta  yang  bersangkutan  dengan memperjanjikan bahwa harta yang semula merupakan harta bawaan itu diperjanjikan menjadi harta  bersama,  sebab  adalah  kurang  wajar  apabila  suatu  harta  bawaan  itu  hanya  dapat diperjanjikan  untuk  diurus  bersama  oleh  suami  dan  isteri  tanpa  perubahan  status  dari  harta bawaan itu menjadi harta bersama. Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa UU No. 1 Tahun
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 18 No 1 April 2020
1974,  mengenai  harta  bersama  di  dalam  perkawinan  yang  penggunaannya  masing-masing suami isteri mempunyai hak dengan persetujuan salah satu pihak.

## D. KESIMPULAN DAN SARAN TINDAK LANJUT
a. Kesimpulan
Berdasarkan  pada  pembahasan  sebelumnya  maka  disimpulkan  beberapa  pokok sebagai berikut :
1. Dalam  Undang-undang  Perkawinan  No.  1  Tahun  1974  bahwa  ‘suami  isteri  memikul kewajiban  yang  luhur  untuk  menegakkan  rumah  tangga  yang  menjadi  sendi  dasar  dari susunan masyarakat. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami  dalam  kehidupan  rumah  tangga  dan  pergaulan  hidup  bersama  dalam  masyarakat. Masing-masing    pihak  berhak  untuk  melakukan  perbuatan  hukum,  suami  adalah  kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga. (UU No 1 Tahun 1974 Pasal 31).
2. Dalam  Undang-undang  No.  1  tahun  1974  tentang  Perkawinan  bahwa  harta  benda  yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Sedangkan harta bawaan dari suami isteri masing-masing baik sebagai hadiah atau warisan berada di bawah penguasaan masing- masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. (UU No 1 Tahun 1974 Pasal 31).

## b. Saran Tindak Lanjut
Hukum  perkawinan  nasional  masih  sering  terbentur  menghadapi  kenyataan  dalam pelaksanaannya.  Masyarakat  bangsa  yang  heterogen  tidak  semuanya  menganut  agama Hindu/Budha,  Kristen/Katolik  atau  Islam,  masih  ada  golongan  masyarakat  lain  yang menganut agama dan kepercayaan yang bukan agama tersebut, karena itu hal-hal demikian merupakan  tantangan  bagi  pembentuk  perundangan  dan  bagi  ilmuwan  hukum  serta  para penegak hukum, dalam rangka menuju ke arah terwujudnya rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Pancasila.
Vol 18 No 1 April 2020

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah Siddik. (1980). Hukum Adat Rejang. Jakarta: PN Balai Pustaka.
Baswedan, A.R. (1962). Rumah Tangga Rasululloh SAW. Jakarta: Bulan Bintang.
Djokoprakoso  dan  I  Ketut  Murtika.  (1987). Asas-asas  Hukum  Perkawinan  di  Indonesia. Jakarta: PT. Bina Aksara.
Hazairin.  (1975). Tinjauan  Mengenai  Undang-undang  Perkawinan,  Undang-undang  No.  1 Tahun 1974. Jakarta: Tinta Mas.
Hilman Hadikusuma. (1977). Hukum Perkawinan Adat. Bandung: Alumni.
Koentjaraningrat. (1983). Manusia dan Kebudayaan di Indonesia. Jakarta: Djambatan. Koningsmann, Dr. Yosef. (1989). Pedoman Hukum Perkawinan Geredja Katolik. Flores: Nusa Inda Ende.
Pudja  G.M.A.  (1974). Pengantar  tentang  Perkawinan  Menurut  Hukum  Hindu  (didasarkan Manusmriti ). Dirjen Bimas Hindu & Budha Depag.
Sajuti Thalib. (1974). Hukum Kekeluargaan Indonesia. Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia.
Soedharyo Soimin. (2002). Hukum Orang dan Keluarga, Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum I slam, dan Hukum Adat. Jakarta: Sinar Grafika.
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji. (2006). Penelitian  Hukum  Normatif.  Suatu  Tinjauan Singkat. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Subekti R. (1980). Pokok-pokok Hukum Perdata. Jakarta: PT. Intermasa.
Wantjik K. Saleh. (1976). Hukum Perkawinan Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia. Wirjono Prodjodikoro. (1974). Hukum Perkawinan di Indonesia. Bandung: Sumur.