## JURNAL RESTORATIVE JUSTICE

## ASPEK HUKUM DALAM PEMELIHARAAN SITUS BENDA CAGAR BUDAYA DI KABUPATEN MERAUKE

## LEGAL ASPECTS IN MAINTENANCE OF CULTURAL RESERVE SITES IN THE MERAUKE DISTRICT

## Mulyadi Alrianto Tajuddin
Fakultas Hukum Universitas Musamus E-mail: mulyadi@unmus.ac.id

## Stefanie Gabriella Putri
Fakultas Hukum Universitas Musamus E-mail: stefanie@musamus.ac.id
Naskah diterima: 05 Oktober 2017 direvisi: 10 Oktober 2017 disetujui 15 November 2017

## Abstrak
Adapun  masalah  –  masalah  yang  ingin  dikaji  adalah  bagaimanakah  bentuk  perlindungan hukum  dalam  memelihara  situs  benda  cagar  budaya  di  kabupaten  merauke  bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten merauke untuk memelihara warisan situs benda cagar budaya. Untuk mencapai penelitian tersebut peneliti menggunakan metode penelitian  secara  kualitatif  dengan  menggunakan  pendekatan  yuridis  dan  empiris.  Hasil penelitian  menunjukan  bahwa  perlindungan  hukum  terhadap  bangunan  kuno  peninggalan belanda,  untuk  dapat  disebut  sebagai  cagar  budaya,  ada  beberapa  tahap  yang  harus  dilalui, yaitu:  tahap  pendaftaran,  pengkajian,  penetapan,  pencatatan,  pemeringkatan,  penghapusan, penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, pemugaran, penelitian, revitalisasi, adaptasi dan  pemanfaatan,  belum  adanya  upaya  dari  pemerintah  daerah  merauke  untuk  memelihara bangunan  peninggalan  bersejarah  ini  dapat  dilihat  dari  bangunan  kantor  pos  merauke  1920, baru tahun 2017 dan rumah lepro.
Kata kunci: Aspek Hukum; Pemeliharaan; Benda Cagar Budaya.

## Abstract
The  study,  entitled  "Legal  Aspects  in  Maintenance  of  Cultural  Heritage  Sites  in  Merauke Regency" as for the problems to be studied is how is the form of legal protection in maintaining cultural  heritage  objects  in  Merauke  district.  What  efforts  are  made  by  the  regional government of Merauke to maintain heritage sites? cultural heritage objects. While the purpose of this study is to find out and analyze the above problems. To achieve this research researchers used qualitative research methods using juridical and empirical approaches. The results of the study show that legal protection for ancient buildings is Dutch heritage, to be called a Cultural Heritage, there are several steps that must be passed, namely: registration, assessment, setting, recording,  ranking,  deletion,  rescue,  security,  zoning,  maintenance,  restoration,  research, revitalization, adaptation and utilization, the lack of efforts from the regional government of
Merauke to maintain this historical heritage building can be seen from the Merauke Post Office 1920 building, only in 2017 and the Lepro House.
Keywords: Legal Aspects; Maintenance;Cultural Heritage Objects.
Copyright©2017jurnal Restorative Justice. All rights reserved

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Keberadaan cagar budaya harus benar-benar dirawat dan dijaga karena sifatnya yang rapuh yang disebabkan oleh berbagai faktor baik faktor manusia maupun faktor alam, memiliki usia panjang, dan tidak bisa diperbaharui. Urgensi perlindungan cagar budaya dijelaskan di dalam Undang  - Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, bahwasanya cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara  sehingga  perlu  dilestarikan  dan dikelola  secara  tepat  melalui  upaya  perlindungan,  pengembangan,  dan  pemanfaatan  dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk kemakmuran rakyat.
Pentingnya  pelestarian  benda  cagar  budaya  telah  diamanatkan  oleh  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Benda Cagar Budaya dan Guna mengimplementasikan Undang –  Undang  ini  maka  dikeluarkanlah  kebijakan-kebijakan  oleh  pemerintah  daerah  guna melindungi dan melestarikan benda cagar budaya agar tidak punah seperti menetapkan benda sebagai situs benda cagar budaya. Pelestarian benda cagar budaya diharapkan bisa dilakukan tidak hanya pemerintah, namun juga yang paling penting melibatkan masyarakat setempat atau sekitar benda cagar budaya tersebut.
Pada  benda  cagar  budaya  di  Kabupaten  Merauke,  konservasi  hanya  baru  dilaksanakan pada  taraf  upaya  pemeliharaan  dan  pelestarian  bangunan.  Hal  ini  terlihat  dari  upaya  yang dilakukan  setiap  tahunnya  hanya  sebatas  pengecatan  bangunan  cagar  budaya  dan  penjagaan yang  dilakukan  oleh  petugas  lapangan  benda  cagar  budaya.  Sementara  itu  di  sisi  lain keberadaan  benda  cagar  budaya  terancam  punah  karena  semakin  ramainya  pemukiman penduduk dan pemukiman yang dibangun tersebut berada di sekitar benda cagar budaya (situs), bahkan ada beberapa anggota masyarakat yang mendirikan bangunan di atas tanah situs benda cagar budaya tersebut.
Permasalahannya  sekarang  adalah  bagaimana  partisipasi  masyarakat  setempat terhadapkeberadaan benda cagar budaya tersebut di lingkungan tempat tinggalnya. Di samping itu,  pemukiman  penduduk  yang  makin  padat  mengkhawatirkan  keberadaan  benda  cagar
budaya karena banyak perumahan yang dibangun berdampingan dan bahkan ada yang berada di  atas  tapak  situs  benda  cagar  budaya.Seyogyanya  peninggalan  sejarah  budaya  ini  tidak terganggu dan tetap dipelihara keberadaannya.Hal ini menjadi sangat menarik untuk dilakukan penelitian mendalam.
Namun di dalam implementasinya, peran pemerintah daerah masih kurang optimal dalam memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  cagar  budaya.  Di  Kabupaten  Semarang,  seperti halnya  terdapat  situs  cagar  budaya  yang  kurang  mendapatkan  perlindungan  hukum  dari pemerintah  daerah  yaitu  bangunan  kantor  Pos  1920  yang  terletak  di  Kelurahan  Maro, Kecamatan  Merauke.  Berdasarkan  observasi  awal  bangunan  tersebut  dibangun  pada  tahun 1920.
Pihak Pemerintah daerah khususnya Polres Merauke tentu tidak akan membiarkan hal ini terus terjadi, karena selain hal ini melanggar hukum, juga berdampak negatif bagi masyarakat kota.

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  dapatlah  dirumuskan  permasalahan  dalam  penulisan sebagai  berikut  bagaimanakah  bentuk  perlindungan  hukum  dalam  memelihara  situs  benda cagar budaya di Kabupaten Merauke dan bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Merauke untuk memelihara warisan situs benda cagar budaya.

## C. Metode Penelitian
Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum  yuridis empiris karena fokus kajian berangkat  dari  kekaburan  norma,  menggunakan  pendekatan: statute  approach,  conceptual approach , serta analytical approach . Tehnik penelusuran bahan hukum menggunakan tehnik studi dokumen, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Bentuk Perlindungan Hukum Memelihara Situs Benda Cagar Budaya
Merauke ditemukan pada tanggal 12 Februari 1902. Orang yang pertama menetap di sana adalah pegawai pemerintah belanda. Mereka mencoba untuk hidup di antara dua suku asli yaitu Marind  Anim  dan  Sohoers.  Mereka  berjuang  keras  melawan  keganasan  alam  (termasuk pemburu kepala). Lama kelamaan tempat tersebut mengalami pertumbuhan yang sangat cepat sehingga menjadi sebuah "kota". Jauh di eropa, para wanita suka memakai hiasan bulu dari burung dari khayangan "Cendrawasih" di topi mereka.
Dari Merauke orang Indonesia, Eropa dan Cina, mulai untuk "menyerbu" hutan di selatan nugini  untuk  memburu  burung  sebanyak  mungkin.  Ketika  pemerintah  Belanda  melarang perburuan,  mereka  semua  kembali  ke  Merauke  untuk  menghabiskan  uang  yang  mereka
dapatkan.  Hal  ini  yang  menyebabkan  mengapa  di  kemudian  hari  populasi  penduduk  di Merauke  tidak  banyak,  ini  dikarenakan  Merauke  adalah  kota  untuk  para  pendatang  (orang asing). Namun sekarang, banyak penduduk asli Papua yang mulai menetap di Merauke. Asal mula nama "Merauke" sebenarnya berasal dari sebuah salah paham yang dilakukan oleh para pendatang  pertama.  Ketika  para  pendatang  menanyakan  kepada  penduduk  asli  apa  nama sebuah  perkampungan,  mereka  menjawab  "Maro-ke"  yang  sebenarnya  berarti  "itu  sungai Maro". Orang Marind berpikir bahwa sungai  maro (yang lebarnya 500m) lebih penting dari nama  area  tempat  sebuah  hutan  yaitu  Gandin.  Penduduk  asli  papua  sendiri  menyebut  area tempat kampung tersebut terletak dengan mana " Ermasoek".
Setiap  negara  pasti  memiliki  sejarah  keberidian  dan  sejarah  perkembangannya  yang berasal dari masa lalu. Seperti kalimat bijak yang selama ini sering kita dengar bahwa negara yang baik adalah negara yabg tidak lupa akan sejarah. Begitu juga dengan kabupaten merauke yang punya cerita sejarah. Untuk itu kita generasi muda  penerus bangsa, kita harus menjaga dana melestarikan sejarah.
Kabupaten  Merauke  merupakan  salah  satu  kabupaten  yang  ada  di  Propinsi  Papua  yang memiliki latar belakang sejarah yang sangat menarik.Indonesia termasuk wilayah papua pernah dijajah oleh Belanda, dengan demikian pasti ada peninggalan benda seperti sisa-sisa bangunan bersejarah.
Dalam  Pasal  1  ayat  (1)  UU  No.  11  Tahun  2010  tentang  Benda  Cagar  Budaya,  yang dimaksud  dengan  benda  cagar  budaya  adalah  benda  buatan  manusia,  bergerak  atau  tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya yang berumur sekurang-kurangnya 50 tahun atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang – kurangnya 50 tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan, dan benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.
Bangunan  –  bangunan  tua  peninggalan  kolonial  di  Kabupaten  Merauke  tersebut merupakan aset yang sangat penting bagi peradaban dan kebudayaan bangsa. Dalampenjelasan UU No. 11 Tahun 2010 tentang Benda Cagar Budaya, dinyatakan bahwa UUD 1945 Pasal 32 menegaskan  bahwa:  “Pemerintah  memajukan  kebudayaan  nasional  Indonesia,  serta penjelasannya antara lain menyatakan usaha kebudayaan harus menuju kearah kemajuan adab, budaya, dan persatuan dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing  yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia”.
Bangunan – bangunan lama peninggalan jaman kolonial tersebut saat ini sudah dilakukan pemeliharaan,  seperti  Kantor  Pos  1920,  Rumah  Kampung  Lepro,  dan  Gereja  Saint  Theresa. Dalam ketentuan UU No. 11 Tahun 2010 tentang Benda Cagar Budaya Pasal 15 ayat (2) huruf d  dinyatakan  bahwa  mengubah  bentuk  dan/atau  warna  serta  memugar  benda  cagar  budaya dilarang tanpa izin dari Pemerintah. Pemugaran menurut Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor  10  Tahun  1993  tentang  Pelaksanaan  UU  No  11  Tahun  2010  tentang  Benda  Cagar Budaya Pasal 27 ayat (2), adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengembalikan keaslian bentuk benda cagar budaya dan memperkuat strukturnya bila diperlukan, yang dapat dipertanggungjawabkan  dari  segi  arkeologis,  histories  dan  teknis  dalam  upaya  pelestarian benda cagar budaya. Pemugaran tersebut meliputi kegiatan restorasi, rekonstruksi, rehabilitasi. Kegiatan  pemeliharaan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  hanya  sebatas  upaya pelestarian dengan cara pemugaran.
Selanjutnya dalam Pasal 13 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2010 tentang Benda Cagar Budaya menyatakan  bahwa  setiap  orang  yang  memilki  atau  menguasai  benda  cagar  budaya  wajib melindungi dan memeliharanya dan dalam Pasal 13 ayat (2) UU No 11 Tahun 2010 tentang Benda  Cagar  Budaya  menyatakan  bahwa,  perlindungan  dan  pemeliharaan  terhadap  benda cagar budaya wajib dilakukan dengan memperhatikan nilai sejarah dan keaslian bentuk serta pengamanannya.  Pasal  15  ayat  (2)  huruf  d  UU  No.  11  Tahun  2010  tentang  Benda  Cagar Budaya,  ditetapkan  bahwa  mengubah  bentuk  dan/atau  warna  serta  memugar  benda  cagar budaya dilarang tanpa seizin Pemerintah.
Dari sisi sejarah, bangunan – bangunan tua  yang dimiliki suatu kota dapat memberikan gambaran  tentang  keadaan  dimasa  lalu.  Bangunan  merupakan  realitas  parsial  dari sebuahrealitas holistik yang pernah ada. Oleh karena itu, bangunan merupakan elemen penting dalam  proses  analisa  sejarah  yang  mengandung  informasi-informasi  bagi  generasi  demi generasi sesudahnya. Ketersediaan informasi merupakan hal yang penting bagi sebuah generasi untuk  memahami  keberadaannya  dan  mengantisipasi  langkah-langkah  ke  depan  yang  akan dilakukannya.
Sehubungan  dengan  pelestarian  benda  cagar  budaya  khususnya  karya  arsitektur  yang merupakan cagar budaya, semata – mata bukan hanya keindahan dari bangunannya saja, tapi yang terpenting adalah nilai serta informasi yang terkandung didalamnya, karena bangunan- bangunan tersebut merupakan kesinambungan atau penghubung masa lalu dan saat ini, yang dapat memberikan informasi-informasi yang penting tentang masa lalu bagi masyarakat saat ini.  Mengingat  pentingnya  keberadaan  dari  benda-benda  cagar  budaya,  maka  dalam  Pasal  4 ayat  (1)  UU  No.  11  Tahun  2010  tentang  benda  cagar  budaya  ditetapkan  bahwa  negara
menguasai  semua  benda  cagar  budaya.  Hal  ini  dilakukan  untuk  memberikan  perlindungan hukum dalam rangka pelestarian terhadap benda – benda cagar budaya.
Pelanggaran  terhadap  ketentuan  –  ketentuan  tersebut  diatas  diancam  dengan  pidana penjara dan denda. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 26 UU No.11 Tahun 2010 tentang Benda Cagar Budaya, yaitu barang siapa dengan sengaja merusak benda cagar budaya dan situs serta  lingkungannya  atau  membawa, memindahkan, mengambil, mengubah  bentuk  dan/atau warna,  memugar  atau memisahkan  benda  cagar  budaya  tanpa  izin  dari  Pemerintah  dipidana dengan pidana penjara selama – lamanya 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda setinggi tingginya Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
Menurut salah satu staf Sekretaris Dewan Kabupaten merauke (wawancara 24 November, 2017) Hingga kini bangunan bersejarah peninggalan Kolonial Belanda belum didaftarkan atau ditetapkan  oleh  pemerintah  daerah  sebagai  benda  cagar  budaya  yang.  Pernyataan  beliau didukung  oleh  data  yang  didapat  bahwa  khusus  di  Kabupaten  Merauke  belum  ada  Seksi Pelestarian Cagar Budaya yang dibentuk dibawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Perlindungan hukum terhadap cagar budaya  yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11  Tahun  2010  Pasal  1  angka  23  yaitu  perlindungan  adalah  upaya  mencegahdan menanggulangi  dari  kerusakan,  kehancuran,  atau  kemusnahan,  dengan  cara  Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya.
Sudah seharusnya pemerintah daerah merauke melakukan perlindungan hukum terhadap bangunan  Kantor  Pos  1920,  Gereja  Gereja  Saint  Theresa,  dan  Rumah  Lepro  sebagai  cagar budaya,  yakni  perlindungan  secara  preventif  yaitu  berupa  tindakan  pencegahan,  dan perlindungan  restoratif  yang  berupa  pemugaran  cagar  budaya.  Karena  Cagar  budaya  juga memiliki hak untuk dilindungi demi kepentingan generasi bangsa yang sekarang maupun yang akan datang. Dengan demikian, arti perlindungan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010  adalah  mengenai  objek  fisik  cagar  budaya,  sebagaimana  Keputusan  Menteri  Republik Indonesia Nomor 063/U/1995 tentang Perlindungan dan Pemeliharaan Benda Cagar Budaya, perlindungan  fisik  dilakukan  karena  adanya  ancaman  proses  alam  dan  dilakukan  melalui kegiatan pemeliharaan, konservasi, dan pemugaran
Sebenarnya  bangunan  seperti  Kantor  Pos  1902  dan  Rumah  Lepro,  ketika  pemerintah daerah menetapkan sebagai benda cagar budaya, maka dapat memberi manfaat ekonomi bagi daerah.Ini dapat terjadi jika benda itu dikelola dengan baik sebagai daya tarik wisata yang dapat memberikan keuntungan ekonomis bagi daerah.
Gambar 2.1 Kantor Pos 1902 Sumber: Dokumentasi, 2016
Kantor Pos Merauke dibangun sekitar tahun 1902 sebagai dampak untuk melayani masyarakat khususnya menjamin keamanan surat-surat penduduk.
Gambar 2.2 Rumah Lepro Sumber Dokumentsasi, 2017
Di Kampung Lepro dahulunya adalah rumah sakit dan tempat penampungan masyarakat yang  terjangkit  penyakit  Kusta  juga  Lepra  (mungkin  ini  alasan  nama  kampungnya  adalah kampung  Lepro.  Perumahan  ini  dibangun  sekitar  Tahun  1960-1963.  Terdapat  sekitar  20 bangunan yang dijadikan rumah serta 1 buah gudang yang dijadikan tempat memasak untuk masyarakat yang s akit.
Gambar 2.3 Gereja Saint Theresa Sumber Dokumentasi, 2017
Gereja Saint Theresa merupakan Gereja Katolik Tertua yang ada di Merauke.Dibangun oleh  Belanda  sebagai  tempat  beribadah  pada  tahun  1905.  Di  samping  Gereja  ini  terdapat Pastori  atau  rumah  dari  para  Pastor  yang  menjadi  Pastor  di  Gereja  tersebut.  Kini  Gereja tersebut  masih  dijadikan  sebagai  tempat  ibadah  sebagaimana  fungsinya  dahulu.  Menjaga bangunan  agar  tetap  kokoh  dan  dapat  terus  digunakan,  maka  bangunan  tersebut  harus dilakukan perbaikan pada setiap bagiannya. Perbaikan dilakukan mencat dinding bangunan, mengganti jendela yang sudah dimakan rayap.
Belum  dilakukannya  perlindungan  terhadap  benda  cagar  budaya  dikarenakan,  tidak adanya anggaran untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang digunakan untuk mengkaji serta membiayai program pemeliharaan dan pelestarian benda cagar budaya. 1

## B. Upaya  Yang  Dilakukan  Oleh  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Merauke  Untuk Memelihara Warisan Situs Benda Cagar Budaya.
Kabupaten  Merauke  memiliki  berbagai  peninggalan-peninggalan  besar  yang  salah satunya  adalah  peninggalan  Kantor  Pos  yang  berada  di  Distrik  Merauke,  Kabupaten Merauke.Peninggalan tersebut merupakan salah satu bangunan kategori cagar budaya  yang harus  dilindungi.  Berdasarkan  Undang-undang  No.11  tahun  2010  tentang  Cagar  Budaya, Pengelolaan Cagar Budaya dilakukan oleh badan pengelola yang dibentuk oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat hukum adat. Sehingga, dapat dikatakan pengelolaan dan pelestarian cagar budaya dalam hal ini situs peninggalan Kantor Pos, Gereja Saint Theresa dan  Rumah  Lepro  juga  merupakan  tanggung  jawab  dan  kewenangan  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Merauke.  Pengelolaan  situs  Pos  Merauke  ini  menjadi  salah  satu  misi pembangunan daerah Kabupaten Merauke, yang tertuang dalam program PT Pos Indonesia dengan melakukan pemugaran terhadap bangunan tersebut dari segi cat dan atap bangunan. Namun  tanpa  mengubah  struktur  keaslian  bangunan  tersebut  dengan  dana  sebesar  RP. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah).
Pengelolaan juga membutuhkan anggaran sebagai pendukung berjalannya suatu program. Anggaran pengelolaan Situs sejarah harus bersumber dari, APBD Kabupaten Merauke. Hal ini  telah  sesuai  dengan  UU  No.11  Tahun  2010  tentang  Cagar  Budaya  Pasal  98  yang menerangkan bahwasanya anggaran pengelolaan cagar budaya berasal dari APBN dan APBD. Namun, realitanya anggaran masih menjadi kendala dalam berbagai  program. Tidak adanya pemanfaatan  situs  pun  berdampak  pada  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD).  Sehingga,  untuk
1 Hasil Wawancara Bersama Staf Kantor Dinas Pendidikan Budaya Pada Tanggal 13 November, 2017
meningkatkan PAD Kabupaten Merauke pemerintah segera menetapkan bangunan bersejarah tersebut menjadi cagar budaya dan segera didaftarkan dan menjadi destinasi wisata baru. Salah satu upaya pelestarian Situs Rumah Lepro yang sudah dilaksanakan adalah Kampung Lepro.Program  ini  dimaksudkan  untuk  memugar  beberapa  rumah  menjadi  seperti dulu.Program  ini  dilakukan  terhadap  20  rumah.  Begitu  juga  dengan  Gereja  sudah  ada perbaikan  di  Gereja  Katolik  Saint  Theresa  yaitu  pengecatan  ulang,  pergantian  seng  serta penambahan luas sisi kiri dan kanan selebar kurang lebih 1 meter.
Gambar 2.4 Rumah Lepro Setelah Pemugaran Sumber Dokumentasi, 2017
Gambar 2.5 Kantor Pos 1920 Setelah Pemugaran Sumber Dokumentasi, 2017 Implementasi  pelestarian  Cagar  Budaya  secara  Otonomi  Daerah  berdasarkan  Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah belum terlaksana secara optimal. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.Hingga  saat  ini,  secara  umum  Pemerintah  Daerah  belum  memahami  UU  No  11 Tahun  2010  mengenai  pelestarian  Cagar  Budaya  yang  merupakan  tanggung  jawab Pemerintah.
Permasalahan  dan  solusi  pelestarian  Cagar  Budaya  di  Tingkat  Pemerintah Daerah.Terutama mengenai pendaftaran dan penetapan Cagar Budaya. Dengan menggunakan studi kasus pendaftaran dan penetapan yang telah dilakukan oleh pemerintah yang  sifatnya kerja sama dengan Pemerintah Daerah.
Perubahan  peraturan  perundang-undangan  mengenai  hak  dan  kewajiban  Pemerintah Daerah  dalam  pelestarian  Cagar  Budaya  dari  UU  No.  5  Tahun  1992 Tentang  Benda  cagar Budaya ke UU No. 11 Tahun 2010 sangat krusial. Pemerintah Daerah yang sebelumnya tidak mengurusi bidang pelestarian Cagar Budaya kini diberi amanat untuk melakukan pelestarian Cagar  Budaya  secara  otonomi  di  daerahnya  masing  –  masing.  Perubahan  krusial membutuhkan  sosialisasi  yang  lebih  tepat  ditujukan  kepada  Kepala  –  Kepala  Daerah dibandingkan  kepada  dinas-dinas  kebudayaan  daerah.  Kepala-Kepala  Daerah  dapat membentuk  Tim  Ahli  Cagar  Budaya  di  daerahnya  masing-  masing  untuk  memulai  proses pelestarian Cagar Budaya secara otonomi.
Dalam  upaya  pelestarian  Cagar  Budaya,  sejatinya  negara  bertanggung  jawab  penuh dalam  pengaturan  pelindungan,  pengembangan,  dan  pemanfaatan.  Idealnya,  Cagar  Budaya dikelola oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, memanfaatkan Cagar Budaya tersebut.
Secara  implisit,  amanat  dari  Undang  –  Undang  Cagar  Budaya  telah  menegaskan pentingnya pelestarian Cagar Budaya sebagai hasil peradaban budaya masa lalu.Sebab, dilihat dari arti Cagar Budaya dalam kepentingan bangsa atau negara, keberadaan CagarBudaya erat kaitannya  dengan  perjalanan  masa  lalu  bangsa  itu  sendiri.Hal  ini  dilatarbelakangi  bahwa Cagar Budaya mengandung informasi masa lalu, terutama hasil peradaban dan kebudayaan yang mencerminkan nilai-nilai keluhuran bangsa. Dengan demikian, melalui Cagar Budaya masyarakat yang hidup pada masa sekarang dan masa yang akan datang kelak tentunya akan dapat mengenal dan mempelajari nilai-nilai dari proses budaya yang telah diwarisi.
Paradigma  pelestarian  Cagar  Budaya  saat  ini  tidak  semata  terbelenggu  pada  tindakan mempertahankan saja, akan tetapi sudah menuntut pada tahap pengembangan dan pemanfaatan yang  berorientasi  pada  kesejahteraan  masyarakat.  Tidak  sekadar  pewarisan  benda,  tetapi sudah menuntut pada pewarisan pengelolaan dalam bentuk pembangunan yang memberikan dampak pada aspek kesejahteraan masyarakat.
Terlaksananya pelestarian Cagar Budaya menjadi salah satu modal pembangunan bangsa. Hal  ini  guna  memenuhi  salah  satu  tujuan  kemerdekaan,  yaitu  untuk  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat,  disamping  tujuan  pelestarian  lainnya  sebagai  warisan  budaya bangsa dan warisan umat manusia, meningkatkan harkat dan martabat bangsa, memperkuat
kepribadian bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat internasional.
Pada  dasarnya,  upaya  pelestarian  Cagar  Budaya  tidak  hanya  menjadi  tanggung  jawab pemerintah  provinsi  dan  daerah  saja,  melainkan  menjadi  perhatian  bersama.Pemerintah sebagai  pengemban  amanah  perlu  melibatkan  masyarakat,  swasta  dan  lembaga-lembaga negara lainnya.Pemerintah perlu membangun konsep sinergisme dari segala elemen bangsa untuk  menyamakan  persepsi,  sekaligus  bersama  –  sama  memberikan  perhatian  untuk pengelolaan yang terhadap pelestarian Cagar Budaya.
Dilihat dari urgensinya, keberadaan Cagar Budaya pada sebuah bangsa amatlah berarti. Kelalaian dalam melakukan pelestarian Cagar Budaya sama artinya dengan menghilangkan asset budaya bangsa. Sebab sifat dari Cagar Budaya itu sendiri mudah rusak, tidak tergantikan, tidak  bisa  ditukar  dan  tidak  bisa  diperbaharui.Untuk  itu,  upaya  pelestarian  mutlak  untuk dilakukan, agar warisan budaya masa malu tetap lestari, kini dan nanti.

## KESIMPULAN
Perlindungan hukum terhadap bangunan kuno peninggalan belanda, untuk dapat disebut sebagai  Cagar  Budaya,  ada  beberapa  tahap  yang  harus  dilalui,  yaitu:  tahap  pendaftaran, pengkajian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan, penyelamatan, pengamanan,  zonasi,  pemeliharaan,  pemugaran,  penelitian,  revitalisasi,  adaptasi  dan pemanfaatan. objek yang diduga sebagai Cagar Budaya yang sudah didaftarkan tersebut telah mendapat pelindungan hukum dan diperlakukan sama sebagai Cagar Budaya. Hal ini sesuai dengan amanah Pasal 31 Angka (5) UU No.11 Tahun 2010 yang berbunyi, “Selama proses pengkajian,  benda,  bangunan,  struktur,  atau  lokasi  hasil  penemuan  atau  yang  didaftarkan, dilindungi dan diperlakukan sebagai Cagar Budaya”.
Belum  adanya  upaya  dari  pemerintah  daerah  merauke  untuk  memelihara  bangunan peninggalan bersejarah ini dapat dilihat dari bangunan Kantor Pos Merauke 1920, baru tahun 2017 dimana telah dilakukan pemugaran akan tetapi sangat disayangkan anggaran pemugaran tersebut  berasal  dari  PT  Pos  Indonesia  sendiri  tidak  ada  kontribusi  sepeserpun  terhadap aktifitas  pemugaran  Kantor  Pos  Merauke,  ini  juga  terjadi  pada  Rumah  Lepro  yang  sudah dilakukan  reovasi  atau  pemugaran  pada  tahun  2017  oleh  Organisasi  Dharma  Pertiwi  tanpa adanya  kontribusi  dari  pemerintah  daerah.  Dengan  tidak  adanya  pemberdayaan  dan pelestarian  bangunan-bangunan  tersebut,  sehingga  pemerintah  daerah  merauke  juga  tidak memperoleh  keuntungan  dari  segi  ekonomis/profit,  sehingga  dengan  sendirinya  membuat beratnya kendala biaya dalam pelestarian bangunan bersejarah.

## DAFTAR PUSTAKA
Abussalam. 2007, Kriminologi , Restu Agung: Jakarta.
Adishakti,  Laretna  T.2000. Apa  Pusaka  Kota  Bersejarah .Yogyakarta.  Dialog  2  Lintas  Pemerhati dan Pecinta Kota Bersejarah Yogyakarta
. 2003. Pelestarian Pusaka Budaya; Masyarakat Sebagai Pusat Pengeloloan  Perubahan . Bali. Pra Kongres Kebudayaan.
Draft  Kaliurang.  2003.  Piagam  Pelestarian  Pusaka  Saujana  Indonesia.Yogyakarta. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.
Hadjon,  M  Philipus.  1987. Perlindungan  Hukum  Bagi  Rakyat  Indonesia. Surabaya:  Bina  Ilmu. Herimanto, Winarno. 2009. Ilmu Sosial dan Budaya Dasar. Jakarta : Bumi Aksara.
Koentjoroningrat.1985. Persepsi Tentang Kebudayaan Nasional. Jakarta: PT Gramedia.
Miles  B,  Matthew  dan  Huberman.  2007. Analisis  Data  Kualitatif:  BukuSumber  Metode-Metode Baru. Jakarta: UI Press