## NEGOSIASI PERANG DAGANG AMERIKA SERIKAT DAN TIONGKOK

## Sonia Agusti Parbo
Progam Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gajah Mada Bulaksumur, Yogyakarta 55281, Indonesia *Corressponding Author Email: sonia.agusti.parbo@mail.ugm.ac.id
ABSTRACT Purpose : This study is analyzed the negotiation process trade war of the United States versus China under US foreign policy. Design/Methodology/ Approach : This  research  is  qualitative  research,  because  it  seeks  to  explain negotiate  trade  war  between  US  and  China.  This  research  uses  the research  library  for  data  collection  through  book,  journal,  and search engines and used analytical descriptive. Findings : the  result  of  this  study  found  that  the  trade  war  between  US  and China  had  a  large  impact  on  the  global  economy.  Besides  that,  the trade war negotiation process aims to find a way out of the trade war. Negotiations  between  two  countries  reached  a  phase  I  agreement establish a “pause” of trade war. Keywords : Trade War, Negotiations, United States, Political Economy Policy JEL Classification : F50, F51, H56 Submission date: 28 Mei 2020 Accepted date: 12 Februari 2021

## PENDAHULUAN
Dalam hubungan internasional, terciptanya interaksi antar negara yang meliputi berbagai bidang yaitu ekonomi, politik, sosial, dan budaya, di mana untuk meningkatkan interaksi antar negara baik secara bilateral maupun multilateral, setiap negara menjalin kerjasama untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Pasca Perang Dingin, menunjukkan terjadinya perubahan  pola  interaksi  antar  negara  yang  menunjukkan  terjadinya  pola  pergeseran paradigma dari paradigma ideologi ke paradigma ekonomi yang mengindikasikan bahwa konflik  ideologi  tidak  lagi  relevan  dalam  politik  internasional.  Fenomena  sentral  yang muncul  berkaitan  dengan  permasalahan  ekonomi  yang  berhubungan  dengan meningkatnya  interdependensi  global  antar  negara  dan  regionalisme.  Meningkatnya hubungan  ekonomi  antar  negara  menyebakan  terbentuknya  perdagangan  internasional yang dijadikan sebagai aspek utama dalam perekonomian negara (Yuniarti, 2013).
Dewasa ini, sebagian besar negara-negara di dunia menerapkan sistem ekonomi terbuka atau  perdagangan  bebas,  di  mana  sistem  ini  memberikan  pengaruh  terhadap  kerjasama ekonomi  dan  menjadi  sumber  konflik  antar  negara.  Pendekatan  ekonomi  memiliki hubungan  timbal  balik  dengan  pendekatan  politik  yang  dilihat  dari  interaksi  pasar  dan negara yang mana di satu sisi, politik menentukan kerangka aktivitas ekonomi dan di lain pihak  ekonomi  cenderung  membentuk  hubungan  kekuasaan  antar  aktor.  Dalam  tatanan
Media Ekonomi Vol. 28 No. 2 Oktober 2020 : 99-113
ISSN : 2442-9686 (online) DOI:  http://dx.doi.org/10.25105/me.v28i2.7102 ISSN : 0853-3970 (print)
internasional,  negara  maupun  pasar  sebagai  aspek  penting  dalam  interaksi  ekonomi politik  internasional.  Oleh  karenanya,  pendekatan  ekonomi  menunjukkan  dominasinya atas pendekatan politik yang menjadikannya sebagai prioritas utama dalam sistem global.
Tercatat  sebagai  negara  yang  menjalin  kerjasama  dalam  skala  global,  Amerika  Serikat (AS) dikenal sebagai salah satu negara adidaya yang paling berpengaruh terhadap kondisi ekonomi  dunia  dan  mengutamakan  perekonomian  sebagai  salah  satu  instrumen  penting untuk  mencapai  kepentingan  negara.  Berdasarkan  pada  sistem  internasional  menjadikan AS  sebagai  salah  satu  negara superpower. Salah  satu  negara  yang  menjalin  kerjasama dalam  sektor  perdagangan  terbesar  dengan  AS  adalah  Tiongkok.  Pada  tahun  2001, bergabungnya  Tiongkok  menjadi  salah  satu  anggota World  Trade  Organization (WTO) memiliki  tujuan  untuk  membuka  jalur  perdagangan  yang  seluas-luasnya  dengan meningkatkan  nilai  investasi  asing  ke  berbagai  negara  di  dunia  dan  untuk  memperkuat perekonomian Tiongkok (Wishanti, 2016).
Akan tetapi, pasca terjadi krisis ekonomi global tahun 2008, AS mengalami perlambatan ekonomi  dan  menjadi  Tiongkok  sebagai  raksasa  ekonomi  baru  di  dunia.  Hal  tersebut menjadikan momentum bagi Tiongkok untuk  memainkan peran penting dalam stabilitas perdagangan  dan  keuangan  dunia.  Dinamika  baru  dalam  hubungan  ekonomi  Tiongkok saat ini mampu menyaingi kekuatan perekonomian AS. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok menjadi tantangan tersendiri terhadap kerjasama ekonomi yang dibangun antara AS dan Tiongkok  yang  mana  terjadinya  peningkatan  kegiatan  ekspor  impor  Tiongkok  di  AS maupun di negara lainnya (Wishanti, 2016).
Perekonomian  Tiongkok  berkembang  pesat  yang  menjadikannya  sebagai  salah  satu ancaman  terhadap  stabilitas  perekonomian  AS  dalam  skala  global.  Secara  historis, hadirnya  rivalitas  negara  adidaya  ini  cenderung  menyebabkan  destabilisasi  geopolitik yang  berkembang  dalam  berbagai  aspek  termasuk  ekonomi.  Peningkatan  ekonomi  dan keamanan  Tiongkok  mengakibatkan  terjadinya  gejolak  geoekonomi  terutama  dalam perdagangan dan kerjasama AS dan Tiongkok.
Kondisi  perdagangan  negara  yang  kuat  dapat  dilihat  berdasarkan  neraca  perdagangan negara tersebut yang menunjukkan lemah atau kuatnya daya saing antar negara. Turunnya neraca  perdagangan  suatu  negara  ditandai  dengan  terjadinya  defisit  pada  jumlah  ekspor suatu  negara  dibandingkan  pada  jumlah  impor  yang  masuk.  Terlihat  bahwa  kegiatan perdagangan  antara  AS  dan  Tiongkok  menunjukkan  tren  perubahan  total  ekspor Tiongkok  ke  AS  jauh  lebih  besar  daripada  ekspor  AS  ke  Tiongkok  (Office  of  the  US Trade Representative, 2020).
Dalam  bidang  ekonomi,  posisi  AS  dan  Tiongkok  sebagai  negara  adidaya  memiliki kekeuatan  ekonomi  sama.  Akan  tetapi,  selama  satu  dekade  terakhir,  perekonomian  AS menunjukkan  angka  defisit  tertinggi  yang  menyebabkan  terjadinya  berbagai  permasalah terhadap  hubungan  perekonomian  global.  Pada  masa  pamerintahan  Donald  Trump,  AS mengalami berbagai gejolak dan tantangan terhadap politik domestik maupun hubungan internasionalnya.  Fenomena  yang  menjadi  isu  sentral  pada  era  Trump  adalah  ekonomi dan  perdagangan  internasional  dengan  menetapkan  kebijakan  ekonomi  yang proteksionisme.  Salah  satu  upaya  yang  dilakukan  Trump  dalam  menurunkan  defisit
neraca perdagangan negaranya adalah memberlakukan tarif terhadap barang yang masuk ke  negaranya  terutama  dari  Tiongkok.  Kebijakan  tarif  yang  diterapkan  mendapatkan kecaman  dari  Tiongkok  yang  mengakibatkan  terjadinya  perang  dagang  antar  kedua negara tersebut  (Morrison, 2019).
Pada  era  kepemimpinan  Trump,  AS  cenderung  menerapkan economic  statecraft yang merupakan instrumen ekonomi untuk mempromosikan dan mempertahankan kepentingan nasional  sehingga memperoleh hasil geopolitik maupun geoekonomi yang menguntungkan negaranya. Selain itu, Trump juga  menyatakan bahwa Free Trade Area (FTA) tidak mampu memberikan perubahan terhadap kepentingan nasional AS terutama dalam  bidang  ekonomi,  sehingga  Trump  merubah  kebijakan  politik  luar  negerinya menjadi  unilateralisme  yang  mengedepankan  pemberlakuan  tarif  terhadap  geoekonomi unilateral untuk mengembalikan posisi hegemoni AS (Venisa, 2019).
Perang dagang AS dan Tiongkok yang diawali sejak kampanye Trump yang menyatakan bahwa  akan  menerapkan  kebijakan  proteksi  terhadap  ekonomi  AS  yang  berlandaskan pemberlakukan tarif barang masuk maupun keluar.  Lebih lanjut, kebijakan perdagangan internasional dapat berupa kebijakan dalam bidang ekspor dan impor, di mana pemerintah Trump  memberlakukan  kebijakan  tarif  terhadap  Tiongkok  sebagai  salah  satu  Langkah untuk  membendung  produk  Tiongkok  berkembang  di  AS  dan  bertujuan  untuk mengurangi defisit neraca perdagangan negara (Damayanti et al., 2018).
Selain  itu,  perang  dagang  antar  AS  dan  Tiongkok  bereskalasi  pada  8  Maret  2018  yang mana  Trump  menetapkan  tarif  sebesar  US$34  miliar  barang  impor  dari  Tiongkok. Barang-barang televisi dan peralatan medis yang berasal dari Tiongkok dikenakan pajak impor  sebesar  25%.  Akan  tetapi,  Tiongkok  juga  menetapkan  kebijakan  memberlakukan tarif  sendiri  terhadap  lebih  dari  500  produk  AS  senilai  US$34  miliar  seperti  produk daging sapi, susu, makanan laut, dan kacang kedelai (Damayanti et al., 2018).
Perang  tarif  dari  kedua  negara  tersebut  tidak  terhenti  begitu  saja,  melainkan  terus berlanjut yang berpengaruh terhadap negara-negara berkembang lainnya. Disamping itu, Trump  terus  menekan  pemerintah  Tiongkok  untuk  melakukan  perubahan  terhadap beberapa  kebijakan  dagang  yang  ditetapkan.  Akan  tetapi,  Tiongkok  menganggap  tidak ada yang salah dari praktik kebijakan perdagangan yang diterapkan negaranya. Kebijakan penerapan  dan  kenaikan  tarif  yang  saling  berbalas  oleh  kedua  negara  tersebut  dijadikan sebagai  instrumen  pertahanan  negara  masing-masing  dalam  menjaga  stabilitas perekonomiannya.  Setelah  mengalami  gejolak  hubungan  perang  dagang  yang  semakin kompleks,  kedua  negara  sepakat  untuk  duduk  bersama  melakukan  negosiasi  terhadap kebijakan perdagangan ekonomi negara.
Dalam  perkembangan  sistem  ekonomi  politik  internasional,  negara  dan  pasar  dijadikan sebagai  aspek  utama  dalam  hubungan  geoekonomi  global.  Artinya,  aktivitas  negara berjalan  berdasarkan  pada  pola  sistem  pasar  yang  diperluas  secara  geografis  dan kerjasama  antar  negara  dibangun  berdasarkan  mekanisme  harga.  Disamping  itu, perdagangan  global tidak  terlepas  dari  ambisi  negara untuk  menjadi  kaya  dan  kuat.  Hal ini  berhubungan  dengan  perspektif  merkantilisme  yang  melihat  perdagangan  global
sebagai  sumber  pemasukan  dan  kekayaan  suatu  negara  dengan  cara  menyebarluaskan hasil produknya ke luar negeri (Badiri, 2020).
Lebih  lanjut,  dalam  menganalisa  negosiasi  perang  dagang  AS  dan  Tiongkok,  penulis menggunakan  perspektif  merkantilisme  yang  meliputi  proteksionisme  dan  hambatan perdagangan,  kemudian  menggunakan  konsep  negosiasi  dalam  melihat  dinamika penyelesaian  konflik  tersebut.  Perspektif  merkantilisme  cenderung  menjelaskan  sisi ekonomi negara, di mana negara sebagai aspek utama dalam mengatur jalannya ekonomi. Merkantilisme memandang setiap negara cenderung bersifat egois yang disebabakan oleh adanya  tendensi  bagi  setiap  negara  untuk  mencapai  keuntungan  secara  maksimal  dan membuat  pihak  lain  mendapatkan  kerugian.  Singkatnya,  hubungan  perdagangan  antar negara  bersifat zero-sum  game yang  berarti  pada  situasi  perdagangan  akan  ada  yang menang dan kalah dan merkantilisme tidak menganut sistem win-win cooperation (Putri, 2019).
Landreth  dan  Collander  menyatakan  bahwa  merkantilisme  melihat  tujuan  dari  kegiatan ekonomi  adalah  produksi  yang  mendorong  terjadinya  peningkatan  ekspor  dan  menekan konsumsi domestik. Merkantilisme menetapkan regulasi ekonomi negara untuk mencapai kekuatan  negara  dalam  persaingan  dengan  negara  lain  yang  mana  negara  menetapkan kebijakan  yang  akan  meningkatkan power dan  kekayaan.  Pernyataan  tersebut  diperkuat oleh  Montaigne  yang  menyatakan  bahwa  negara  tidak  akan  mendapatkan  keuntungan tanpa ada peran dari negara lain yang dirugikan (Abidin, 2020).
Lebih lanjut, terdapat dua jenis pesaiangan ekonomi antar negara yaitu pertama, defensive benign mercantilism yang mana negara cenderung mengutamakan kepentingan ekonomi nasionalnya  karena  hal  tersebut  memiliki  aspek  penting  dalam  perumusan  keamanan. Kedua, aggressive  malevolent  mercantilism yang  mana  negara-negara  berusaha  untuk mengeksploitasi perekonomian internasional. Hal ini dapat dilihat bahwa perang dagang AS  dan Tiongkok  cenderung  mengarah  pada aggressive  malevolent  merchantilism yang mana  AS  menetapkan  kebijakan  proteksionisme  yang  mengeksploitasi  semua  barang Tiongkok yang hendak masuk ke AS (Putri, 2019).
Munculnya  proteksionisme  sebagai  upaya  negara  untuk  melindungi  kepentingan  negara yang  berfokus  terhadap  ekonomi  secara  internasional  dengan  mengeluarkan  kebijakan seperti pajak, tarif masuk, bea cukai, serta pembatasan kuota. Proteksionisme melahirkan beberapa  kebijakan  yang  selalu  mendapat  kecaman  dari  negara  lainnya  seperti  pada  era Trump  yang  menerapkan  kebijakan  hambatan  tarif  dan  kuota  sebagai  upaya  pemerintah untuk  membendung  produk  luar  negeri  serta  memberikan  peluang  bagi  AS  dalam bersaing dengan produk luar negeri. Oleh karenanya, kebijakan perang dagang dijadikan untuk menjaga stabilitas ekonomi negara.
Merkantilisme  melihat  bahwa  untuk  mencapai  kesejahteraan  negara  melalui  tingginya tingkat ekspor negara, hubungan perdagangan sangat penting bagi negara untuk menjaga perekonomiannya.  Adam  Smith  menyatakan  bahwa  asumsi  dasar  merkantilisme  adalah pencapaian keseimbangan dagang yang menghasilkan keuntungan. Singkatnya, kebijakan ekonomi  suatu  negara  bertujuan  untuk  memperkuat  ketahanan  negara  terhadap persaingan ekonomi dengan negara lain (Magnusson, 2004).
Montaigne memperkuat pernyataannya bahwa negara tidak akan memperoleh keuntungan tanpa  ada  negara  lain  yang  dirugikan.  Merkantilisme  menganggap  ketergantungan  dari negara  lain  sangat  merugikan,  sehingga  banyak  negara-negara  di  dunia  membentuk kebijakan yang dapat merugikan negara lain seperti AS yang menerapkan kebijakan tarif maupun non-tarif, pembatasan kuota, proteksi perdagangan, serta ekspor-impor terhadap produk-produk  Tiongkok.  Terlihat  jelas  bahwa  Trump  mencoba  menerapkan  konsep tersebut dalam sistem perekonomian negaranya (Herlitz, 2011).
Lebih lanjut, Morgenthau menjelaskan bahwa untuk mencapai kepentingan nasional suatu negara,  keadaan  dunia  dipenuhi  dengan  kompetisi  untuk  memperoleh  kekuasaan, sehingga  negara  akan  melakukan  apapun  untuk  menjaga  stabilitas  negaranya.  Oleh karenanya, tindakan perang dagang antara AS dan Tiongkok yang memperlihatkan bahwa kedua negara tersebut menjalin kerjasama, tetapi kerjasama yang dijalin dipenuhi dengan kompetisi yang menyebabkan kedua negara tersebut melakukan berbagai tindakan untuk memperoleh  kekuasaan  terutama  dalam  menguasi  perekonomian  global  (Noermanita, 2017).
Konflik  yang  terjadi  antar  kedua  negara  tersebut  menimbulkan  berbagai  respon  dari negara lain. Banyak negara-negara di dunia mengecam kebijakan yang diterapkan Trump, karena  hal  tersebut  tidak  hanya  merugikan  Tiongkok,  melainkan  juga  negara-negara lainnya  khususnya  negara  berkembang  yang  bergantung  pada  produk  dari  AS  dan Tiongkok.  Oleh  karenanya,  dilakukannya  negosiasi  untuk  menemukan  jalan  keluar  dari konflik yang dialami, mengingat banyak negara yang dirugikan.
Negosiasi  merupakan  proses  interaksi  sosial  yang  dilakukan  untuk  mengedepankan kepentingan negara yang memiliki kepentingan dan tujuan yang berbeda dan diharapkan untuk  mencapai  kesepakatan  dengan  memberikan  keuntungan  bersama  melalui  jalur perundingan  yang  bersifat  berkelanjutan  (Lumumba,  2013).  Secara  teoritik,  terdapat empat  pendekatan  negosiasi  yaitu  pendekatan  distributif (win-lose  approach) , pendekatam  kalah-kalah (lose-lose  approach) ,  pendekatan  kompromi (compromise approach) ,  dan  pendekatan  integratif (win-win  approach) .  Proses  negosiasi  dapat dilaksanakan  secara  langsung  maupun  tidak  langsung,  tetapi  setiap  pihak  harus mengetahui  informasi  dengan  baik  mengenai  pihak  lawannya.  Dilihat  dari  perundingan yang  dilakukan  AS  dan  Tiongkok,  kedua  negara  melakukan  pertemuan  secara  langsung untuk menemukan jalan keluar dan memperoleh kesepakatan yang saling menguntungkan (win-win  solution) ,  di  mana  prinsip  negosiasi  yang  bersifat negotiable atau  sukarela dalam mencapai kepentingan bersama (Siswanto, 2017).
Kebangkitan Tiongkok dalam bidang ekonomi telah menghebohkan dunia, terutama bagi AS  yang  menyebabkan  terjadinya  eskalasi  konflik  perang  dagang  kedua  negara.  Akan tetapi,  perang  dagang  dianggap  tidak  melanggar  ketentuan  hukum  perdagangan internasional  karena  merupakan  konflik  ekonomi  antar  negara  yang  berdasarkan  pada prinsip-prinsip  WTO  yang  mana  terdapatnya  prinsip  resiprositas  atau  timbal  balik  antar sesama  anggota  WTO  (Anggraeni,  2019).  Selain  itu,  meningkatnya  perdagangan internasional  dan  pasar  bebas  disebabkan  oleh  adanya  arus  globalisasi  yang  semakin berkembang pesat, fenomena globalisasi tidak bisa dihindari dari munculnya sistem pasar
yang  bebas  dan  terbuka.  (Mayasari,  2019)  menjelaskan  bahwa  globalisasi  perdagangan menyebabkan  terjadinya  pasar  bebas  dan  mengakibatkan  ekonomi  perdagangan  suatu negara  dapat  secara  langsung  terdistribusikan  ke  negara  lain  yang  bertujuan  untuk memperluas akses pasar dengan mengedepankan pertumbuhan ekonomi.
Akan tetapi, AS dibawah era Trump melihat adanya pasar bebas atau globalisasi sebagai ancaman  terhadap  kedaulatan  dan  beresiko  terhadap  perekonomian  negara  karena  dapat menyebabkan krisis bagi negaranya. Hal tersebut mengakibatkan merubah pandangan AS dari  awalnya  optimis  terhadap  hadirnya  globalisasi  menjadi  pesimis.  Pasar  bebas  juga menyebabkan produk-produk AS kalah saing dengan produk Tiongkok karena harga dari produk  Tiongkok  relatif  lebih  murah  daripada  produk  AS.  Dengan  demikian,  dampak yang  ditumbulkan  dari  berkembang  bebasnya  produk  Tiongkok  di  AS  telah  menyentuh secara  keseluruhan  diberbagai  sektor  terutama  ekonomi  AS.  Oleh  karenanya,  Trump menerapkan  kebijakan  untuk  mengatasi  dampak  negatif  dari  sistem  pasar  bebas  yang dikembangkan  Tiongkok  serta  memanfaatkan  dengan  baik  pengaruh  dari  globalisasi (Mayasari, 2019).
Dalam  berbagai  literatur  ekonomi  telah  banyak  diungkapkan  bahwa  perdagangan  bebas dunia  bertujuan  untuk  mendapatkan  keuntungan  yang  sebesar-besarnya.  Terdapatnya berbagai perubahan dalam kebijakan perdagangan suatu negara yang mengikuti tuntutan dari  pasar  atau  arus  perdagangan  internasional.  Pemerintah  memiliki  kewajiban  untuk melindungi  produk-produk  domestik  dari  pesaingan  produk  global  seperti  halnya  yang dilakukan  AS  memberlakukan  sistem  ekonomi  proteksionisme  yang  dijadikan  sebagai strategi  pemerintah  untuk  melindungi  keberlangsungan  ekonominya  dan  produk  dalam negeri.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif,  di  mana  Dawson  menyatakan  bahwa penelitian  kualitatif  mengeksplorasi  sikap,  perilaku  dan  pengalaman  yang  dilakukan melalui  wawancara  atau  fokus  kelompok  yang  bertujuan  untuk  mencoba  menekankan pada  penjelasan  mendalam.  James  Mahoney  dan  Gary  Goertz  menyatakan  bahwa penelitian  kualitatif  dilakukan  dengan  cara  mengobservasi  kasus  dan  memperhatikan proses  sebab-akibatnya.  Proses  sebab-akibat  didapatkan  melalui within-case  analysis (Dawson, 2007).
Penelitian  kualitatif  cenderung  bersifat  deskriptif  dan  banyak  digunakan  dalam  ilmu sosial  yang  mana  dalam  penelitian  ini  digunakan  untuk  menjelaskan  negosiasi  perang dagang  AS  dan  Tiongkok.  Jenis  penelitian  deskriptif  bertujuan  untuk  melihat  dan menjelaskan  permasalahan  dalam  penelitian.  Metode  penelitian  kualitatif  bersifat deskriptif  dalam  menganalisa  fenomena  terhadap  suatu  penelitian  sehingga  dapat dipercaya lebih eksplanatif dan mampu  memberikan penjelasan yang lebih detail terkait dengan  apa  yang  akan  diteliti.  Metode  kualitatif  ini  tepat  digunakan  untuk  menganalisa isu  yang  membutuhkan  pemahaman  lebih  subjektif  dan  mendalam.  Dalam  hubungan internasional, metode ini banyak digunakan karena isu-isu HI cenderung bersifat historis dan  membutuhkan  eksplanasi  yang  lebih  mendalam.  Teknik  pengumpulan  data  yang
Negosiasi Perang Dagang Amerika Serikat dan Tiongkok_________________________________
dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui data primer dan data sekunder. Data primer dari  penelitian  ini  didapatkan  melalui  buku,  website  resmi,  dan  jurnal.  Sedangkan,  data sekunder  didapatkan  melalui  pemberitaan  dari  media  elektronik  dan  cetak  yang berhubungan  dengan  permasalahan  yang  dibahas.  Data-data  yang  didapatkan  dari berbagai  literatur  tersebut,  akan  digunkan  sebagai  bahan  dalam  menganalisa  fenomena yang diangkat dalam penelitian.

## HASIL & PEMBAHASAN

## Kebijakan Ekonomi Politik Amerika Serikat masa Donal Trump
Amerika Serikat merupakan negara yang dipandang dunia sebagai negara yang besar dan kuat  yang  memiliki  kelebihan  dan  kekuatan  dari  segala  aspek  serta  mempunyai perekonomian  yang  dinamis  dan  kekuatan  militer  yang  tak  tertandingi.  Dalam  masa pemerintahan Trump menunjukkan arah kebijakan politik luar negeri sebagai bentuk anti- hegemoni dan anti-multilarisme yang telah dibentuk sebelumnya. Trump  menilai bahwa hegomeni  AS  tidak  mampu  memberikan  manfaat  bagi  AS,  di  mana  hegomoni  tersebut telah  membatasi  pergerakan  dan  kemampuan  AS  untuk  menjadi  negara  yang  dominan dan otonom (Yuliantoro et al., 2016).
Pada  awal  tahun  2016  merupakan  masa  kampanye  pemilihan  presiden  Amerika  Serikat yaitu  Donald  Trump  sebagai  salah  satu  kandidat  yang  mencetuskan  slogan  kampanye “ Make American Great Again” yang bertujuan untuk menjadi negara terbaik dan nomor satu di dunia. Sesuai denga slogan kampanyenya, Trump mengaplikasikan kebijakan luar negerinya  dengan  slogan  “ American  First” untuk  menjadika  AS  sebagai  negara  nomor satu  di  dunia.  Disamping  itu,  doktrin Make  American  Great  Again dan American  First mengarah pada semangat ultrasionalistik yang kontras dengan ide internasionalisme yang menjadi  kepentingan  luar negeri  AS.  Disisi  lain,  konsekuensi  dari  kebijakan  luar  negeri dengan  doktrin American  First untuk  mencegah  adanya  intervensi  dari  dunia internasional terhadap urusan dalam negerinya dan berusaha mengurangi komitmen AS di tingkat  internasional  dan  berfokus  dalam  mencapai  kepentingan  nasionalnya  (Wardhana & Dugis, 2019).
Kebijakan  perdagangan  Trump  yang  dituangkan  dalam  agenda  kebijakan  perdagangan tahun  2018  dan  2019  lebih  agresif  daripada  kebijakan  para  presiden  AS  lainnya.  Pada masa pemerintahan Donald Trump menerapkan kebijakan ekonomi yang proteksionisme. Trump telah berkomitmen sejak awal kampanyenya untuk memberikan keuntungan yang banyak  bagi  Amerika  Serikat.  Dalam  melakukan  perdagangan,  Trump  melakukan renegosiasi terhadap perjanjian perdagangan internasionalnya. Pemerintahan AS berfokus pada  kerjasama  bilateral  antar  dua  negara  dibandingkan  kerjasama  multilateral.  Hal tersebut dilakukan Trump untuk mengurangi defisit perdagangan AS.
Pemerintah  Trump  memprioritaskan  penerapan  hukum  perdagangan  nasional  dan  tidak mentolerir  praktik  perdagangan  yang  tidak  adil  yang  dapat  merugikan  negara.  Seperti yang  tertuang  dalam  Undang-Undang  Perdagangan  tahun  1974,  pada Section 301 menjelaskan  bahwa  Presiden  dapat  mengambil  tindakan  pembalasan  termasuk mengenakan tarif kuota jika suatu negara menolak hak Amerika Serikat yang berdasakan pada perjanjian perdagangan bebas atau diskriminatif. Instrumen lainnya tertuang dalam
Section 232 dari  Undang-Undang  Perdagangan  tahun  1962  tentang  implikasi  keamanan impor  nasional.  Selain  itu,  pemerintah  Trump  juga  telah  menerapkan  lebih  banyak tindakan  antidumping  dan  penyeimbangannya  kekuatan  ekonomi  negara  dari  pada pemimpin sebelumnya (Batubara, 2019).
Beberapa  hal  yang  dilakukan  Trump  dalam  menerapkan  proteksionisme  ekonominya seperti keluarnya Amerika Serikat dari Trans Pacific Partnership (TPP) tahun 2017 yang merupakan  perjanjian  multilateral  beranggotakan  12  negara  dalam  bidang  perdagangan. Trump  berpendapat  masuknya  buruh  dari  negera  berkembang  menjadi  salah  satu ancaman  bagi  negaranya.  Selain  itu,  Trump  juga  akan  membangun  tembok  perbatasan dengan Meksiko di mana dilihat dari aspek ekonomi, banyaknya imigran dari negara lain masuk  ke  Amerika  yang  bertujuan  untuk  mendapatkan  pekerjaan  dan  hal  ini  menjadi salah satu ancaman bagi penduduk Amerika harus bersaing dengan negara lainnya dalam mendapatkan  pekerjaan  yang  tentunya  akan  berpengaruh  terhadap  perekonomian  warga Amerika Serikat (Yuliantoro et al., 2016).
Kebijakan  terkahir  yang  diterapkan  Trump  adalah  menaikkan  tarif  impor  dari  produk Tiongkok. Kebangkitan Tiongkok dalam bidang perekonomian telah menggetarkan dunia termasuk  Amerika  Serikat.  Trump  melihat  ini  sebagai  ancaman  nyata  bagi  stabilitas perekonomian  negaranya.  Defisit  neraca  perdagangan  yang  di  alami  oleh  AS  memicu munculnya perang dagang antara Amerika dan Tiongkok di mana perang dagang tersebut dianggap sebagai kebangkitan Tiongkok dalam perekonomian dunia (Williams, 2020).

## Perang Dagang dan Negosiasi Amerika Serikat dan Tiongkok
Meningkatnya  saling  ketergantungan  ekonomi  dalam  tatanan  global  telah  menentukan pola  interaksi  dalam  politik  internasional,  baik  kerjasama  maupun  konflik.  Munculnya konflik  tidak  hanya  berdasarkan  pada  persaingan  memperebutkan  sumber-sumber ekonomi  yang  penting  melainkan  juga  konflik  yang  terjadi  akibat  ketimpangan  dalam pembangunan  ekonomi  global.  Dalam  perkembangannya,  konflik  ekonomi  akan berdampak pada tatanan politik suatu negara (Yuniarti, 2013).
Perang  dagang  antara  AS  dan  Tiongkok  tidak  terjadi  begitu  saja.  Fenomena  tersebut diawali  sejak  terpilihnya  Trump  menjadi  Presiden  AS  tahun  2016.  Terpilihnya  Trump menciptakan  situasi  dan  kondisi  panas  terhadap  perekonomian  global.  Perang  dagang menimbulkan  berbagai  asumsi  negatif  terhadap  gejolak  perekonomian  negara-negara  di dunia. Dalam praktik kebijakan ekonomi, Amerika Serikat dibawah pemerintahan Trump menerapkan  prinsip  dengan  mengubah  tata  perdagangan  internasional  yang  semulanya bersifat  perdagangan  bebas  kemudian  menjadi  perdagangan  yang  dilakukan  hanya  antar negara.  Berbeda  dengan  Tiongkok  dibawah  pemerintahan  Xi  Jinping  yang  mendukung penuh  atas  perdagangan  bebas  dunia  dan  membantah  bahwa  globalisasi  yang menyebabkan terjadinya banyak konflik di dunia (BBC, 2017).
Bertolak  belakang  dari  kedua  pemimpin  negara  tersebut  telah  menimbulkan  berbagai polemik.  Berdasarkan  pada  laporan  dari PDB  Annual  Growth  Rate  2018 (Damayanti  et al., 2018), menjabarkan bahwa perekonomi Tiongkok cenderung lebih stabil daripada AS. Hal  tersebut  dibuktikan  dengan  rata-rata  GDP  Tiongkok  mencapai  6,75%  dibandingkan
Negosiasi Perang Dagang Amerika Serikat dan Tiongkok_________________________________
AS hanya mencapai 4,2% per Juli 2018. Peristiwa ini menimbulkan kekhawatiran AS dan menjadi sejarah baru dalam tatanan ekonomi global (Damayanti et al., 2018).
Dalam  menghadapi  Tiongkok,  Trump  berusaha  membentuk  strategi  ekonomi  melalui kebijakan  dengan  menaikkan  tarif  terhadap  barang  dari  Tiongkok.  Pada  tanggal  17 Januari  2018,  Trump  mengancam  Tiongkok  karena  dianggap  telah  mncuri  Hak  Atas Kekayaan  Intelektual  (HAKI).  Selain  itu,  pada  22  Januari  2018,  Trump  juga memberlakukan  tarif  terhadap  seluruh  negara  di  dunia  terkecuali  Kanada  untuk  produk panel surya sebesar 30% mesin cuci impor sebesar 20%. Selain itu, AS juga menetapkan tarif sebesar 25% terhadap 1.300 produk teknologi, transportasi, dan medis. Akan tetapi, Tiongkok  langsung  merespon  atas  kebijakan  yang  diterapkan Trump  dengan  mengecam biaya  US$1.1  miliar  terhadap  impor  produk  sorgum  asal  AS  pada  4  Februari  2018 (Badiri, 2020).
Perang dagang kedua negara juga dipicu oleh kenaikan tarif pajak sebesar 25% dan 10% untuk  aluminium  pada  8  Maret  2018.  Akan  tetapi,  Tiongkok  langsung  merespon  atas tindakan  yang  diterapkan  AS  yaitu  pada  tanggal  22  Maret  2018  Tiongkok  menetapkan pembatasan tarif impor sebesar US$3 miliar terhadap 128 jenis produk asal AS termasuk komoditas agrikultur, buah-buahan, kacang-kacangan, dan babi. Pada saat bersamaan, AS telah  mengajukan  permintaan  kepada  WTO  untuk  membentuk  panel  penyelesaian sengketa atas dugaan pelanggaran kekayaan intelektual. Lebih lanjut, pada 4 April 2018 Tiongkok juga menetapkan tarif sebesar US$50 miliar terhadap 106 produk AS termasuk kacang  kedelai, daging  sapi, jagung,  beberapa pesawat  terbang  dan  berbagai  kendaraan. Tidak  hanya  itu,  Tiongkok  juga  menetapkan  kebijakan  anti-dumping  tepung  sejumlah US$1  miliar  yang  berasal dari  AS.  Namun,  Tiongkok  juga  mengajukan  keluhan  kepada WTO mengenai pembebanan tarif baja oleh AS (Badiri, 2020).
Sementara itu, melihat aksi saling berbalas perang tarif ini semakin memanas dan kedua negara berusaha untuk menemukan jalan keluar. Pada 21 April 2018 menjadi momentum yang baik bagi perang dagang AS dan Tiongkok, di mana U.S Treasury Secretary Steven Mnuchin  menyatakan  bahwa  akan  melakukan  kesepakatan  dagang  dengan  Tiongkok. Dengan  demikian,  Tiongkok  merespon  niat  baik  tersebut  dan  melakukan  perundingan perdagangan  bilateral  di  Beijing.  Hal  tersebut  diindikasikan  pada  3-7  Mei  2018  yang mana  AS  dan  Tiongkok  melakukan  perundingan  perdagangan  pertama  kali  untuk membahas  resolusi  konflik  dagang  yang  sedang  dihadapi.  Pertemuan  di  Beijing  ini menjadi  momentum  pertama  kedua  negara  menentukan  jalan  keluar  dari  permasalahan yang  dihadapi.  Pada  pertemuan  ini,  AS  meminta  Tiongkok  untuk  mengurangi kesenjangan  perdaganga  sebesar  US$200  miliar  dalam  waktu  dua  tahun.  Akan  tetapi, pertemuan  perundingan  pertama  tersebut  belum  menemukan  kesepakatan  (Pujayanti, 2018).
Lebih  lanjut,  Wakil  Perdana  Menteri  Tiongkok  Liu  He  dan  XI  Jinping  mengunjungi Washington untuk melakukan pembicaraan lanjutan terhadap kesepakatan dagang kedua negara  pada  15  Mei  2018,  di  mana  Tiongkok  berencana  melakukan  pengehentian  tarif impor tepung asal AS. Akan tetapi, pernyataan tersebut laporan tidak benar. Hingga pada 20  Mei  2018,  kedua  negara  sepakat  untuk  menunda  sementara  perang  dagang  dengan
menangguhkan  kenaikan  tarif  setelah  Tiongkok  dilaporkan  setuju  untuk  membeli  lebih banyak barang dari AS (Sebayang, 2019).
Akan  tetapi,  Tiongkok  berencana  akan  menurunkan  tarif  impor  mobil  hingga  15%  dari 25%.  Namun,  Trump  menilai  kebijakan  tersebut  tidak  mendatangkan  keuntungan  bagi negaranya,  sehingga  Trump  menetapkan  tarif  25%  senilai  US$50  miliar  terhadap  impor Tiongkok.  Oleh  karenanya,  munculnya  babak  baru  perang  dagang  pasca  dilakukannya perundingan  pertama.  Pada  Juni  2018,  AS  telah  melakukan  kebijakan  penaikan  tarif  3 kali terhadap barang dari Tiongkok. Kedua negara saling melakukan aksi berbalas dalam kenaikan tarifnya, seperti pada 15 Juni 2018, AS menetapkan biaya impor senilai US$34 miliar  terhadap  1.102  produk  asal  Tiongkok  dan  284  produk  lainnya  sejumlah  US$16 miliar.  Tiongkok  langsung  merespon  atas  kebijakan  yang  ditetapkan  AS  dengan melakukan pembebanan biaya senilai US$34 miliar produk AS (Sebayang, 2019).
Sementara itu,  pada 10 Juli  2018  AS  mengusulkan  untuk  mengenakan  tarif  10%  senilai US$200  miliar.  Akan  tetapi,  pada  1  Agustus  2018  Trump  meminta  Perwakilan  Dagang AS  (USTR)  untuk  menaikkan  tarif  impor  barang  dari  Tiongkok  menjadi  25%.  Aksi berbalas perang tarif tidak hanya berhenti begitu saja. Tiongkok merespon kebijakan AS dengan  menetapkan  bea  masuk  25%  produk  AS  senilai  US$16  miliar.  Kebijakan  dari kedua negara tersebut diberlakukan pada 23 Agustus 2018 (BBC News Indonesia, 2018).
Amerika Serikat sebagai negara yang menginisasi terjadinya perang dagang secara agresif dengan Tiongkok. AS tidak henti-hentinya mengumumkan kenaikan tarif terhadap impor Tiongkok.  Dari  data  diatas  terlihat  bahwa  AS  selalu  menaikkan  tarif  lebih  tinggi dibandingkan Tiongkok dikarenakan AS  merasa terancam dengan  keberadaan Tiongkok yang  semakin  mengejar  kekuatan  ekonomi  Amerika.  Pemerintah  Tiongkok mengindikasikan bahwa negara tidak akan terburu-buru untuk menyaingi angka tarif yang diberikan  oleh  Amerika  Serikat.  Pembalasan  yang  dilakukan  oleh  Tiongkok  merupakan langkah  yang  rasional dilakukan  oleh Tiongkok  dalam  menjaga  kestabilan ekonominya. Selain itu, langkah pembalasan yang diambil Tiongkok tersebut dilakukan untuk menjaga kepentingan nasional negaranya (Damayanti et al., 2018).
Melihat  aksi  saling  berbalas  tarif  yang  tidak  ada  ujungnya,  membuat  kedua  negara memutuskan  untuk  mengadakan  kembali  perundingan  dalam  menemukan  jalan  keluar atas masalah yang dihadapi oleh kedua belah pihak. Bersamaan dengan pertemuan forum G20 pada 30 November 2018, AS dan Tiongkok melaksanakan perundingan lanjutan dan memberikan  penekanan  besar  terhadap  kebijakan  perdagangan  mereka.  Perundingan kedua ini menghasilkan persetujuan genjatan senjata selama 90 hari atas biaya tarif impor baru  yang  berlaku  pada  1 Januari  2019. Tiongkok  juga  menetapkan  akan  meningkatkan pembelian  terhadap  produk  pertanian  dan  energi  dari  AS.  Oleh  karenanya,  pada  24 Februari  2019,  Trump  kembali  menunda  rencananya  untuk  menaikan  biaya  tarif  pada barang  Tiongkok  sebesar  US$200  miliar  menjadi  25%  dari  10%  dikarenakan ditemukannya kemajuan yang substansial dalam putaran kedua perundingan perdagangan dengan Tiongkok (Sebayang, 2019).
Selanjutnya,  pada  8  Mei  2019  AS  dan  Tiongkok  kembali  melakukan  negosiasi  di Washington  DC  untuk  membahas  keberlanjutan  perang  dagang.  Namun,  negosiasi
tersebut  berakhir  gagal  dikarenakan  pemerintah  AS  mengatakan  bahwa  Tiongkok  telah mengingkari  komitmennya  dalam  membeli  produk  pertanian  AS.  Oleh  karenanya,  AS kembali menetapkan tarif yang semula 10% menjadi 25%. Hal tersebut mengindikasikan terjadinya babak baru perang dagang kedua pihak tahun 2019 (CNN Indonesia, 2019).
Perundingan  selanjutnya  diadakan  pada  29  Juni  2019  pada  pertemuan  KTT  G20  di Osaka,  di  mana  kedua  negara  secara  resmi  menyetujui  untuk  memulai  kembali pembicaraan  perdagangan  setelah  konsesi  dari  kedua  pihak.  Trump  menyetujui  untuk tidak  menaikkan  tarif  baru  dan  melakukan  pelonggaran  pembatasan  suplai  bagi perusahaan  telekomunikasi  Tiongkok  yaitu Huwaei  Technologies .  Begitu  pula  dengan sebaliknya,  Tiongkok  menyetujui  untuk  membeli  lebih  banyak  produk  pertanian  AS. Akan  tetapi,  praktik  tersebut  tidak  dilaksanakan  sesuai  dengan  permintaan  AS  di  mana Trump  mengeluhkan  bahwa  Tiongkok  belum  menindaklanjuti  perjanjian  mereka  untuk membeli lebih banyak produk pertanian AS (Sembiring, 2019).
Oleh karena itu, pada 1 Agustus 2019 negosiasi kedua negara terhenti dan Trump kembali menerapkan  dan  menaikan  tarif  kepada  Tiongkok  sebesar  10%  senilai  US$300  miliar yang  akan  diberlakukan  1  September  2019.  Disamping  itu,  Trump  juga  menegaskan bahwa pemberlakuan tarif akan terus meningkat hingga 25%. Trump menegaskan bahwa perundingan  akan  tetap  dilaksanakan  meskipun  ditetapkan  tarif  yang  diperkenalkan secara bertahap. Ketegangan perang dagang ini mencapai titik puncak, di mana ancaman Trump  tersebut  menyebabkan  penghentian  total  pembelian  produk  pertanian  AS  yang berdampak pada melemahnya dolar AS (Bariah et al., 2020).
Rangkaian  penyelesaian  sengketa  dagang  dilanjuti  pada  4  September  2019  yang  mana kedua  negara  mengumumkan  akan  melaksanakan  perundingan  perdagangan  baru  pada pertengah  September  2019.  Tiongkok  akan  membebaskan  16  jenis  produk  AS  dari tarif selama satu tahun. Sebaliknya, Trump mengumumkan akan menunda kenaikan  tarif dari tanggal  1-15  Oktober  2019.  Akan  tetapi,  pada  putaran  negosiasi  berikutnya  Trump, Lighthizer dan Mnunchin berbicara kepada Wakil Perdanan Menteri Tiongkok yaitu Liu He  yang  setuju  untuk  menetapkan  langkah-langkah  dalam  meredakan  ketegangan meskipun  perang  dagang  kedua  negara  belum  menemukan  titik  terang,  tetapi  para pemimpin  negara  berkomitmen  untuk  melindungi  produk  dari  kenaikan  tarif    (Safitri, 2020).
Akhirnya, kedua negara setuju untuk melakukan perudingan kembali dan mengumumkan kesepakatan Fase  I yang  dilakukan  selama  dua  hari  pada  10-11  Oktober  2019  di Washington  DC  yang  menghasilkan  perjanjian  bahwa  Tiongkok  akan  membeli  produk pertanian AS senilai US$40-50 miliar setiap tahunnya dan memperkuat ketetapan tentang kekayaan  intelektual.  Sebaliknya,  AS  menunda  kenaikan  tarif  impor  Tiongkok  yang dijadwalkan pada 15 Oktober (Costa & Sukartha, 2020).
Pada  November  2019  dilakukannya  pertemuan  para pemimpin  global di  Santiago,  Chili untuk menandatangani kesepakatan perjanjian tahap I dan menjadi kesepakatan akhir. AS setuju  untuk  tidak  melanjutkan  ketetapan  tarif  15%  senilai  US$160  miliar  dan menetapkan  tarif  7,5%  terhadap  produk  impor  Tiongkok,  tetapi  tarif  25%  pada  impor
Tiongkok  sejumlah  US$250  miliar  tetap  dipertahankan  dengan  kemajuan  lebih  lanjut akan dihubungkan dalam negosiasi perdagangan masa depan (Costa & Sukartha, 2020).
Setelah  berlangsung  hampir  dua  tahun  perang  dagang  antara  dua  kekuatan  ekonomi dunia, pada 15 Januari 2020 telah dicapai kesepakatan Tahap I untuk menetapkan “masa jeda”  perang  dagang  antar  kedua  negara.  Penandatanganan  tersebut  dilakukan  di Washington DC yang ditanda tangani oleh Wakil Perdana Menteri Tiongkok Liu He dan Presiden  Amerika  Serikat  Donald  Trump  dan  dihadiri  oleh  para  donor  terutama  partai Republik dan pemimpin bisnis, di mana Trump mengatakan bahwa kesepakatan tersebut akan  menyediakan  pangggung  yang  lebih  kuat  untuk  menjalin  hubungan  dengan Tiongkok (BBC News Indonesia, 2020).
Adapun  isi  dari  kesepakatan  tersebut  antara  lain  Tiongkok  berkomitmen  akan meningkatkan  impor  produk  AS  sebesar  US$200  miliar  diatas  level  tahun  2017, meningkatkan  pembelian  produk  pertanian  sebesar  US$32  miliar,  manufaktur  sebesar US$78  miliar,  energi  sebesar  US$52  miliar,  dan  jasa  sebesar  US$38  miliar.  Selain  itu, Tiongkok  sepakat  untuk  bertindak  lebih  tegas  terhadap  pemalsuan  dan  memudahkan perusahaan untuk menempuh tindakan hukum atas pencurian rahasia dagang. Disamping itu, AS akan mempertahankan tarif hingga 25 persen bagi produk Tiongkok yang berkisar US$360  miliar  dan  Tiongkok  telah  mengenakan  tarif  baru  atas  produk  AS  sebesar US$100 miliar. Trump menegaskan perjanjian tersebut merupakan perjanjian Tahap I dan akan  melakukan  kembali  perundingan  Tahap  II  untuk  membahas  mengenai  kekayan intelektual Amerika Serikat (Pramadiba, 2020).
Perang dagang kedua negara akan terus berlanjut mengingat terdapat banyak kepentingan dibalik  sengketa  tersebut.  Pertimbangan  untung  rugi  menjadi  instrumen  penting terjadinya perang dagang tersebut dan karenanya tidak pernah ada yang diuntungkan dari perang  dagang  mengingat  pihak  lawannya  akan  melakukan  hal  yang  sama  terhadap produk  dari  pihak  lainnya.  Hal  tersebut  menegaskan  bahwa  sejatinya  perang  dagang merugikan kedua pihak maupun negara yang tidak terlibat juga terkena dampaknya. Oleh karena itu, sejarah perang dagang selalu berakhir dengan perundingan atau negosiasi yang sekiranya akan memberikan win-win solution untuk semua pihak yang terlibat.

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Berdasarkan  penelitian  diatas,  penulis  menarik  kesimpulan  bahwa  hubungan  bilateral antar  dua  negara  berdaulat  tidak  selalu  berjalan  dengan  lancar,  di  mana  kerjasama tersebut  dapat  menimbulkan  berbagai  gejolak  yang  merugikan  negara  itu  sendiri.  Hal tersebut  biasanya  terjadi  disebabkan  oleh  adanya  perubahan  rezim  di  salah  satu  negara, sengketa  wilayah,  pergeseran  orientasi  politik  luar  negeri  maupun  perubahaan kepentingan  nasional  dan  kebijakan  luar  negeri  suatu  pemimpin  negara.  Perubahan kebijakan  politik  luar  negeri  ini  biasanya  dipengaruhi  oleh  kondisi  politik  domestik, kondisi ekonomi dan militer, dan konteks internasional atau kerjasama internasional yang merugikan negara itu sendiri.
Dari pemaparan  diatas  menunjukkan  bahwa  perang  dagang  yang  terjadi  antara Amerika dan  Tiongkok  telah  menimbulkan  berbagai  masalah  ekonomi  yang  merugikan  kedua belah  pihak.  Kebijakan  perang  dagang  yang  digagas  AS  sebagai  langkah  proteksi  dan didasarkan pada faktor kepentingan Trump yang ingin menerapkan proteksionisme pada masa pemerintahannya dan menstabilkan neraca perdagangan bilateral dengan Tiongkok yang  telah  mengalami  defisit.  Fenomena-fenomena  ekonomi  yang  terjadi  memberi imbasan  terhadap  pencapaikan  kesepakatan  tahap  pertama  dalam  mengatasi  konflik perang dagang tersebut. Ditandatangani nya kesepaktan tersebut menjadi titik awal bagi kedua  negara  untuk  menjalin  kerjasama  ekonomi  yang  lebih  baik  lagi  kedepannya meskipun  kesepakatan  tersebut  tidak  menjamin  terhentingan  perang  tarif  dari  kedua pihak.

## Saran
Dari  hasil  penelitian  diatas,  perang  dagang  berpengaruh  terhadap  perekonomian  global, negosiasi  yang  dilakukan  kedua  negara  tersebut  ada  baiknya  jika  diputuskan  secara berasama dengan menemukan hasil yang tidak merugikan banyak pihak termasuk negara lain yang menjadi imbas dari perang dagang tersebut. Dalam penelitian ini hanya melihat tentang perundingan perang dagang Tahap I, oleh karenanya peneliti selanjutnya berfokus terhadap  perundingan  Tahap  II  serta  melihat  respon  dunia  internasional  dan membandingkan hasil dari negosiasi Tahap I dan negosiasi Tahap II.

## DAFTAR PUSTAKA
Abidin, Z. (2020). Upaya Indonesia Meningkatkan Ekspor Furnitur ke Amerika Serikat di Tengah Perang Dagang Amerika Serikat-China. JOM FISIP , 7 (2), 1–17.
Anggraeni,  N.  (2019).  Perang  Dagang  Dalam  Hukum  Perdagangan  Internasional. Al- Ahkam , 15 (1), 1–7.
Badiri,  I.  (2020).  Analisis  Ekonomi  Politik  Internasional  Dalam  Studi  Kasus  Perang Dagang  Amerika  Serikat–Tiongkok  Periode  2018-2019. Padjadjaran  Journal  of International Relations , 2 (2), 147–157.
Bariah,  I.,  Anam,  N.,  Mubarok,  A.  G.,  &  Rohman,  S.  F.  (2020).  Strategi  Kebijakan Moneter  Indonesia  dalam  Menghadapi  Dampak  Perang  Dagang  AS-China. Jurnal Humaniora , 4 (2), 155–167.
Batubara,  E.  (2019).  Kebijakan  Proteksionisme  Amerika  Serikat  Terhadap  Republik Rakyat Cina. JOM FISIP , 6 (1), 1–13.
BBC  News  Indonesia.  (2018).  Perang  dagang  dan  cukai  baru  AS:  Cina  “siapkan pertempuran panjang.” BBC News Indonesia . https://www.bbc.com/indonesia/dunia-45623187
BBC  News  Indonesia.  (2020).  AS  dan  China  teken  kesepakatan  untuk  redakan  perang dagang . BBC News Indonesia . https://www.bbc.com/indonesia/dunia-51130615 CNN  Indonesia.  (2019).  Trump  Tak  Batasi  Waktu  Negosiasi  Perang  Dagang  dengan China. CNN  Indonesia .  https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190613114203- 532-402931/trump-tak-batasi-waktu-negosiasi-perang-dagang-dengan-china Costa, G. F. Da, & Sukartha, I. M. (2020). Perbandingan Reaksi Pasar di AS, China dan Indonesia  terhadap  Perundingan  Perang  Dagang  AS-China. E-Jurnal  Akuntansi,
30(9), 2270-2280 .
Damayanti,  F.,  Indira,  N.,  Wahyuni,  R.  S.,  Prayoga,  M.  R.,  &  Kevin  N.W,  G.  (2018). ASEAN  di  Tengah  Rivalitas  AS  dan  Cina:  Kerja  sama  ASEAN  dengan  RCEP dalam  Mengurangi  Dampak  Perang  Dagang. Indonesian  Perspective , 3 (2),  145– 158.
Dawson,  C. (2007). A  Practical  Guide to  Research Methods  a  user-friendly  manual  for mastering research techniques and projects (Third Edit). Oxford: How To Books. Herlitz, L. (2011). The concept of mercantilism. Scandinavian Economic History Review , 7 (2), 101–120.
Lumumba,  P.  (2013). Negosiasi  dalam  Hubungan  Internasional  Edisi  Pertama .  Graha Ilmu.
Magnusson, L. (2004). Mercantilism . An Interpretation . Routledge.
Mayasari,  M.  D.  (2019).  Transformasi  Pandangan  Perdagangan  Internasional  Amerika
Serikat di Era Globalisasi. Dauliyah , 4 (2), 29–49.
Morrison,  W.  M.  (2019). China’s  Economic  Rise :  History  ,  Trends  ,  Challenges  ,  and Implications for the United States .
Noermanita, E. (2017). Analisis Kebijakan Luar Negeri Turki terhadap Kerjasama Turki dan Eropa Mengenai Pengungsi Suriah. Global & Policy , 5 (1), 48–58.
Office  of  the  US  Trade  Representative.  (2020). China,  Mongolia  &  Taiwan .  Executive Office of the President. https://ustr.gov/countries-regions/china-mongolia-taiwan
Pramadiba,  I.  M.  (2020).  Trump  Enggan  Melakukan  Renegosiasi  Kesepakatan  Dagang
Dengan Cina. Tempo . https://dunia.tempo.co/read/1341530/trump-enggan- melakukan-renegosiasi-kesepakatan-dagang-dengan-cina/full&view=ok
Pujayanti,  A.  (2018).  Perang  Dagang  Amerika  Serikat-China  dan  Implikasinya  bagi
Indonesia. Info Singkat: Bidang Hubungan Internasional , 10 (7), 7–12.
Putri, S. Y. (2019). Kepentingan Indonesia Memberlakukan Pengenaan Bea Masuk yang Tinggi  untuk  Produk  Minuman  Beralkohol  (MINOL)  di  ASEAN  Free  Trade  Area (AFTA) Tahun 2015-2018. JOM FISIP , 6 (2), 1–15.
Safitri,  K.  (2020).  Perang  Dagang,  Ini  Isi  Kesepakatan  AS-China  Fase  I. Kompas . https://money.kompas.com/read/2020/01/14/130900026/perang-dagang-ini-isi- kesepakatan-as-china-fase-i
Sebayang,  R.  (2019).  Trump  Mengancam  Lagi,  Begini  Kronologi  Perang  Dagang  AS-
China. CNBC Indonesia . https://www.cnbcindonesia.com/news/20190507141536-4- 70991/trump-mengancam-lagi-begini-kronologi-perang-dagang-as-china
Sembiring,  M.  J.  (2019).  Perang  Dagang  Amerika-China  dan  Posisi  Indonesia.
Detiknews . https://news.detik.com/opini/d-4804274/perang-dagang-amerika--- china-dan-posisi-indonesia
Siswanto,  A.  (2017).  Pendekatan  Dan  Strategi  Negosiasi  Dalam  Normalisasi  Hubungan Diplomatik Amerika Serikat-Kuba. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum , 2 (1), 51– 64. https://doi.org/10.24246/jrh.2017.v2.i1.p51-64
Venisa,  Y.  (2019).  Polemik  Kebijakan  Luar  Negeri  Trump  yang  “Realis”  . Geotimes . https://geotimes.co.id/opini/polemik-kebijakan-luar-negeri-trump-yang-realis/
Wardhana,  A.,  &  Dugis,  V.  M.  A.  (2019).  Grand  Strategy  Isolasionisme  Selektif: Kebijakan  Luar  Negeri  Amerika  Serikat  di  Era  Trump. Global  Strategis , 13 (2),
141–156.
Williams, B. R. (2020). U.S Trade Policy: Background and Current Issues .
Wishanti,  D.  A.  P.  E.  (2016). Kebangkitan  China  dalam  Kerjasama  Ekonomi Internasional di Kawasan Asia Timur (pp. 1–21).
Yuliantoro,  N.  R.,  Prabandari,  A.,  &  Agussalim,  D.  (2016).  Pemilihan  Presiden  Tahun 2016  dan  Politik  Luar  Negeri  Amerika  Serikat. Jurnal  Hubungan  Internasional , 5 (2), 193–209.
Yuniarti. (2013). Pendekatan Ekonomi dalam Politik Internasional. Jurnal
Interdependence , 1 (1), 46–54.