## Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Taksi Daring dalam Perspektif Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
I Gede Putu Sudiarta, I Nyoman Putu Budiartha dan Ni Made Puspasutari Ujianti Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia putu.sudiarta@gmail.com

## Abstrak
Salah satu hal yang terjadi mengenai timbulnya persaingan tidak sehat, yaitu adanya kedekatan para pelaku usaha dengan  orang  yang  memiliki  kekuasaan  tinggi  yang  dapat  memberikan  kemudahan  untuk  melakukan  sesuatu. Sekelompok  pelaku  usaha  yang  melakukan  kerjasama  dengan  pelaku  usaha  lainnya  dapat  dikatakan  telah melakukan praktek monopoli seperti yang terjadi di bandara dimana taksi daring tidak dapat menjemput maupun mengantar penumpang masuk ke bandara. Dasar hukum dalam perjanjian kerjasama yaitu diatur dalam pasal 1320 KUHperdata, pasal tersebut memberikan siapa saja dapat melakuka perjanjian asalkan tidak melanggar ketentuan pasal  tersebut.  Dalam  usaha  taksi  daring  pasal  tersebut  bertentangan  dengan  UU  no  5  tahun  1999  tentang Persaingan Usaha Tidak Sehat.Perlindungan hukum preventif terhadap pelaku usaha taksi daring dimana dengan diterbitkannya UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Perlindungan hukum represif bagi pelaku usaha taksi daring yang melakukan tindakan persaingan usaha tidak sehat diberi sanksi administrasi.
Kata Kunci: Pr aktek Monopoli; Per saingan Usaha Tidak Sehat; Usaha Taksi dar ing; Pelaku usaha; Perlindungan Hukum.

## Abstract
One  of  the  things  that  happens  on  the  incidence  of  unhealthy  business  competition,the  is  the  closeness  of  the business with people who have a higher level of power that can provide convenience to do something. A Group of businesses which cooperation with the business may be said to have been of a monopoly as happened at the airport where a taxi online can’t pick up and take passenger’s into the airport. The legality in the cooperation agreement which  is  set  in  article  to  1320  KUHperdata,  article  is  giving  anyone  can  make  the  deal  as  long  as  it  does  not violate  the  provisions  of  article.  Chasing  a  taxi  online  article  is  contrary  to  the  law  number  5  of  1999  on  an unhealthy business competition. Protection of the law preventive against businesses for a taxi online in which the issuance  of  the  law  no  5  of  1999  on  the  restriction  on  the  practice  of  monopolies  and  an  unhealthy  business competition. Protection of the repressive for the business for taxi online who commit acts of an unhealthy business competition were given administrative sanctions.
Keywords: The practice of the monopoly; Competition is an Unhealthy Business; The Taxi online; legal protection.
KERTHA WICAKSANA Volume 13, Nomor 2 2019 © All Right Reserved
Halaman 85
Published: 01/08/2019
How To Cite: Sudiarta, I, G, P., Budiartha, I, N, P., Ujianti, N, M, P .  ( 2019). Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha  Taksi  Daring  dalam  Perspektif  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat. KERTHA WICAKSANA:  Sarana  Komunikasi  Dosen  dan  Mahasiswa .  13  (2).  Pp  85  -  89. http://dx.doi.org/10.22225/ kw.13.1.929.1-5

## I.  PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  berkembang  di Asia  Tenggara  dan  memiliki  jumlah  penduduk yang  tinggi  sehingga  perekonomian  Indonesia harus selalu baik untuk meningkatkan taraf hidup penduduknya (Leirissa,  Ohorella,  & Tangkilisan, 2012) .  Dalam  bidang  perekonomian  tidak  jauh
dari  yang  namnya  persaingan  usaha  tidak  sehat, pada  jaman  sekarang  semakin  berkembangnya ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  sehingga membuat  para  pelaku  usaha  bersaing  untuk meningkatkantaraf hidupnya masing-masing yang menyebabkan  akan  timbulnya  persaingan  usaha tidak  sehat.  Persaingan  usaha  yang  tidak terkendali  akan  menimbulkan  terjadinya  praktek
monopoli.  Dampak  baik  dari  persaingan  usaha dapat  mendorong  pemanfaatan  sumber  daya ekonomi  secara  efisien,  pelayanan  konsumen, proses  produksi  dan  inovasi  teknologi,  memberi peluang pada konsumen untuk melakukan pilihan produk  atau  jasa  dengan  harga  yang  wajar. Sedangkan  dampak  buruk  jika  persaingan  usaha dilakukan secara bebas dan tidak wajar serta tidak dikelola  secara  baik,  maka  dapat  menyebabkan akan  timbulnya  persaingan  yang  tidak  baik, juga merugikan pelaku usaha lain (Citrawan, 2018) .
Dengan  adanya  dikuasainya  suatu  wilayah tertentu,  akan  sangat  terbuka  kesempatan  untuk mengeruk  keuntungan  yang  sangat  besar  untuk kepentingan  pribadi.  Disini  monopoli  dikatakan sebagai  kekuasaan  menentukan  harga,  dan  jasa yang  diberikan    kepada  masyarakat.  Penyebab terjadinya  monopoli  yaitu  para  pengusaha  yang memiliki  jaringan  dengan  penguasa  yang  dapat memberikan kemudahan yang berlebihan sehingga  berdampak  buruk (Anggraini,  2003) . Kumpulan  pelaku  usaha  yang  melakukan kerjasama  dengan  pelaku  usaha  lainnya  dapat dikatakan  telah  melakukan  praktek  monopoli seperti  yang  terjadi  di  bandara  dimana  taksi daring tidak dapat menjemput maupun mengantar penumpang  masuk  ke  bandara  tetapi  taksi  yang ada  di  bandara  di  perbolehkan  untuk  melakukan kegiatan  taksi  sebagai  mana  mestinya,  dimana secara umum taksi daring dan taksi konvensional sama  saja  mungkin  dapat  dibedakan  dengan pelayanan  dan  harga  yang  di  tawarkan  ke  pada konsumennya.
Jadi  setiap  taksi  memiliki  hak  yang  sama untuk melakukan aktifitas pekerjaannya dimanapun  asalkan  tidak  melanggar  aturan. Dalam  pelayanan  memang  taksi  daring  lebih unggul dari harga memang jauh lebih murah dan pelayanan yang lebih baik dapat dilihat dari taksi daring memiliki aplikasi itu sangat mempermudah  konsumen.  Kemungkinan  adanya perjanjian yang dilakukan oleh pihak bandara dan pihak  taksi  konvensional  yang  melakukan  atau membuat  suatu  perjanjian  kerjasama  yang  hasil dari  perjanjian  itu  akan  memberikan  keuntungan bagi  pihak  pihak  yang  mau  membuat  perjanjian dengan  pihak  bandara  dengan  memberikan persentase  royalti  kepada  pihak  bandara  karna taksi  tersebut  beroperasi  di  daerah  bandara sedangkan  taksi  daring  tidak  ada  membuat  suatu perjanjian kerjasama kepada pihak bandara maka tidak  diperbolehkan  beroperasi  di  lingkungan bandara.  Hal  inilah  yang  disebutkan  sebagai tindakan monopoli karena beberapa pelaku usaha
telah  melakukan  penguasaan  dalam  bidang tertentu.  Berdasarkan  Undang-Undang  No  5 Tahun  1999  pasal  1  huruf  f,  menyebutkan kerjasama  antar  pelaku  usaha  yang  melakukan perjanjian  demi  keuntungan  sendiri  dapat dikatakan  telah  melakukan  praktek  persaingan usaha  tidak  sehat.  Sedangkan  dalam  pasal  1320 KUHPerdata  yang  mengatur  tentang  syarat sahnya  suatu  perjanjian,  mengizinkan  siapapun yang  ingin  melakukan  kerjasama  termasuk perjanjian  kerjasama  antar  pelaku  usaha  asalkan para pihak dalam membuat suatu perjanjian tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
Dari uraian uraian singkat tersebut maka dapat ditarik permasalahan  yaitu Bagaimanakah pengaturan  perjanjian  kerjasama  pelaku  usaha taksi  daring  Serta  bagaimanakah  Bagaimana bentuk  perlindungan  hukum  terhadap  pelaku usaha taksi daring.

## II.  METODE
Penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan adalah tipe penelitian  hukum  normatif.  Penelitian  hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara  meneliti  bahan  hukum  primer  dan  bahan hukum  skunder.  Pendekatan  yang  digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual (Marzuki, 2005) . Pendekatan  yang  berdasarkan  pada  peraturan perundang-undangan,  norma-norma  hukum  yang berhubungan  dengan  isu  hukum  yang  sedang  di tangani (Marzuki,  2005) .  Dalam  penyusunan penelitian  ini  menggunakan  bahan  hukum  yaitu Sumber  bahan  hukum  Primer  terdiri  dari peraturan  monopoli  dan  syarat  sahnya  suatu perjanjian  yang  berlaku  di  Indonesia,  yaitu Undang-undang  no  5  tahun  1999  tentang Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan Usaha  Tidak  Sehat,  pasal  1320  Kitab  Undang- undang  Hukum  Perdata  tentang  syarat  sahnya suatu  perjanjian,  dan  Bahan  hukum  Sekunder, yaitu  memberikan  perjelasan  mengenai  bahan hukum  primer,  misalkan  wawancara,  buku persaingan usaha tidak sehat.

## III.HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaturan  Perjanjian  Kerjasama  Pelaku  Usaha Taksi Daring
Sebelum  membahas  tentang  aturan  yang mengatur  tentang  perjanjian  kerjasama  di Indonesia  terlebih  dahulu  tentang  pengertian perjanjian.  Pengertian  perjanjian  di  atur  dalam pasal 1313 Kitab undang-undang Hukum perdata.
Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Taksi Daring dalam Perspektif Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
KERTHA WICAKSANA Volume 13, Nomor 2 2019 © All Right Reserved
Halaman 86
Dalam  membuat  suatu  perjanjian  tidak  dapat dipungkiri  adanya  resiko  dalam  perjanjian tersebut.
Dasar  hukum  yang  mengatur  tentang perjanjian  yaitu  di  atur  dala  pasal  1320  tentang syarat  sahnya  suatu  perjanjian  dalam  pasal tersebut  memiliki  syarat  subjektif  dan  syarat obyektif,  syarat  subjektif  yaitu  adanya  kata sepakat  dari  kedua  belah  pihak  yang  ingin mengikatkan diri yang di atur dalam pasal 1321- 1328 KUHPerdata dan membuat suatu perjanjian dan  kecakapan  untuk  membuat  suatu  perjanjian yang di atur dalam pasal 1329-1331 KUHPerdata, sedangkat  syarat  obyektif  yaitu  hal  tertentu  jadi harus  ada  obyek  yang  ditentukan  untuk  di perjanjikan  yang  di  atur  dalam  pasal  1332-1334 KUHPerdata dan sebab yang halal, obyek yang di perjajian  tidak  boleh  melangar  aturan  yang  ada yang di atur dalam pasal 1335-1337 KUHPerdata. Dalam penjelasan pasal-pasal tersebut memperbolehkan siapa saja dapat membuat suatu perjanjian asalkan tidak melanggar ketentuan dari pasal  tersebut.  Asas  asas  dalam  perjanjian  yaitu asas  kebebasan  berkontrak,  asas  konsensualisme, asas  kepastian  hukum,  asas  itikad  baik,  dan  asas kepribadian.
Perjanjian dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perjanjian  obligatoir  dan  non  obligatoir. Perjanjian  obligatoir  adalah  yang  mewajibkan seseorang  untuk  menyerahkan  atau  membayar sesuatu.  Sedangkan  non  obligatoir  adalah  yang tidak  mewajibkan  seseorang  untuk  menyerahkan atau  membayar  sesuatu.  Obligatoir  terbagi menjadi  beberapa  jenis,  yaitu  Perjanjian  sepihak dan  timbal  balik,  cuma-cuma  dan  perjanjian atas beban,  konsensuil,  perjanjian  riil  dan  perjanjian formil,  bersama,  perjanjian  tak  bernama  dan campuran.  Perjanjian  non  obligatoir  terbagi menjadi  yaitu  perjanjian  yang  menetapkan dipidindahkannya  suatu  hak  dari  seseorang kepada  orang  lain,  membuktikan  sesuatu, seseorang  membebaskan  pihak  lain  dari  suatu kewajiban, untuk mengakhiri keraguan mengenai isi  dan  luas  perhubungan  hukum  di  antara  para pihak (Raharjo, 2009) .
Dalam  membuat  suatu usaha  apapun  pastinya penting  untuk  membuat  suatu  perjanjian kerjasama  dan  asas  berlaku  dalam  pembuatan suatu  perjanjian.  Sama  halnya  dalam  usaha  taxi daring,  adanya  pihak  yang  bekerjasama  yang menyediakan  tempat  maupun  memnyediakan armada  untuk  memberikan  pelayanan  terhadap masyarakat  dalam  bidang  transportasi  darat.
Dalam  perjanjian  kerjasama  ini  di  buat berdasarkan  pasal  1320  KUHPerdata  yang menentukan  tentang  syarat  sahnya  suatu perjanjian dengan menggunakan bentuk Perjanjian  konsensuil,  Perjanjian  konsensuil adalah  perjanjian  yang  mengikat  sejak  adanya kesepakatan  dari  kedua  belah  pihak.  Dalam perjanjian  antara  para  pihak  yang  ingin melakuakn  usaha  taksi  daring  sepakat  untuk melakukan  perjanjian  dengan  pihak  penyedia tempat  saja  dan  pihak  penyedia  armada  yaitu taksi  daring.  Adapun  asas  yang  ada  dalam pembuatan  perjanjian  tersebut  yaitu  asas kebebasan  berkontrak,  asas  itikad  baik  dan  asas kepastian hukum.

## Bentuk  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pelaku Usaha Taksi Daring
Perlindungan  hukum  adalah  segala  upaya pemenuhan  hak  dan  pemberian  bantuan  untuk memberikan rasa aman kepada saksi, korban, dan masyarakat.  Dapat  diwujudkan  dalam  berbagai bentuk,  seperti  melalui  pemberian  kompensasi dan  bantuan  hukum.  Dalam  dunia  usaha seharusnya  perlindungan  hukum  untuk  seluruh bidang  usaha  yang  tidak  merugikan  pihak  lain dan memberikan dampak  positif untuk kemajuan bangsa  maka  haruslah  memiliki  perlindungan hukum  yang  secara  jelas  di  atur  dalam  UU. Seperti  usaha  taksi  daring  yang  bergerak  di bidang jasa perlindungan hukumnya belum ada di atur di dalam undang-undang secara khusus. Jadi perlindungan hukum terhadap taksi daring di atur dalam  Peraturan  Menteri  Perhubungan  Republik Indonesia  Nomor  108  Tahun  2017  yang menentukan  tentang  Penyelenggaraan  Angkutan Orang  Dengan  Kendaraan  Bermotor  Umum Tidak  Dalam  Trayek  yaitu  di  tentukan  dalam pasal  1  sampai  pasal  13  yang  menjelaskan mengenai taksi. Dimana pasal-pasal tersebut juga tidak mengatur secara jelas mengenai taksi daring dimana  peraturan  menteri  no  108  tahun  2017 lebih  mengatur  lebih  ke  taksi  pada  umumnya bukan taksi daring.
Dalam  dunia  usaha  transportasi  tentunya dalam bidang jasa taksi daring sudah tidak asing lagi  dengan  persaingan  usaha,  persaingan  usaha yang  sering  kali  menjadi  permasalahan  di  dalam suatu  usaha  yaitu  persaingan  usaha  tidak  sehat dimana adanya pihak pihak yang ingin menguasai wilayah  atau  pasar  dalam  bidang  jasa  trasportasi yang  mengakibatkan  adanya  kerugian  yang  di alami  oleh  pihak  lain  yang  memiliki  usaha transportasi  dan  masyarakat.  Untuk  mencegah
Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Taksi Daring dalam Perspektif Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
KERTHA WICAKSANA Volume 13, Nomor 2 2019 © All Right Reserved
Halaman 87
atau  mengurangi  hal  hal  yang  tidak  di  inginkan tersebut, maka dapat dilakukan upaya perlindungan  hukum  preventif  yang  meliputi diterbitkannya Undang Undang No 5 Tahun 1999 tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat.  Dalam  Undang Undang  No  5  Tahun  1999  tentang  Larangan Praktek  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak Sehat  adapun  ketentuan-ketentuan  yaitu:  pasal  2 sampai dengan pasal 9.
Melihat  Undang  Undang  yang  di  terbitkan oleh  pemerintah  yaitu  Undang  Undang  No  5 tahun  1999  yang  mengatur    tentang  Larangan Praktek  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak sehat, maka dalam melakukan suatu usaha sudah diatur  sedemikian  rupa  mengenai  wilayah, penetapan  harga,  dan  perjanjian  yang  dilarang dalam  dunia  usaha.  Dalam  usaha  transportasi yaitu  yang  berbentuk  taksi  daring  sangat berkaitan  mengenai  wilayah,  penetapan  harga, dan  perjanjian  kerjasama  itu  yang  menjadi perselisihan  yang  akan  menimbulkan  terjadinya persaingan  usaha  tidak  sehat  di  masyarakat. Dimana  pelaku  usaha  taksi  daring  memiliki  hak dimana  saja  dapat  menjemput  dan  mengantar penumpang  di  wilayah  manapun  seperti  di bandara,  Hotel  dan  wilayah  lainnya  untuk menjalankan  usahanya  semasa  tidak  ada  aturan yang  membatasi  pelaku  usaha  untuk  memasuki suatu  wilayah.  Dengan  adanya  Undang-Undang yang  mengatur  tentang  persaingan  usaha  tidak sehat  maka  diharapkan  masyarakat  tidak melakukan  kegiatan  usaha  yang  tidak  sehat, sesuai dengan tujuan dari undang undang ini yaitu salah  satunya  menciptakan  iklim  usaha  yang sehat.
Secara umum pengertian perlindungan hukum represif  adalah  suatu  prilaku  seseorang  untuk pengendalian  social  yang  dilakukan  setelah terjadinya  suatu  pelanggaran  atau  peristiwa buruk. Tindakan represif dapat dilakukan dengan dua  cara  yaitu:  Persuasif  dan  koersif,  tindakan persuasif adalah bentuk pengendalian social yang dilakukan  dengan  cara  membujuk,  mengarahkan individu  atau  masyarakat  agar  mematuhi  nilai- nilai  dan  norma  yang  berlaku.  Hal  ini  dilakukan dengan  cara  sosialisasi  dan  pengarahan. Sedangkan  Koersif  adalah  bentuk  pengadilan social  yang  sifatnya  keras  dan  tegas  dengan caramemberikan sanksi tegas.
Berdasarkan informasi dari  responden, Mulyadi  pekerjaan  driver  ojek  daring  Grabcar, diwawancara  pada  tanggal  12  desember  2018
pada  pukul  20.00  wita  menjelaskan  bahwa  pada awal  munculnya  taksi  daring  tidak  ada permasalahan  untuk  beroperasi  di  wilayah bandara  tersebut.  Pihak  bandara  juga  memiliki taxi  namun  pelayanannya  tidak  seperti  taksi daring yang lebih praktis ketimbang taxi yang ada di bandara selain pelayanan juga perbedaan harga yang lebih murah taksi daring dari pada taxi yang ada  di  bandara.  Melihat  dari  keunggulan mengenai  pelayanan,  harga  yang  lebih  murah yang  ditawarkan  oleh  pihak  taksi  daring  maka masyarakat  lebih  memilih  taksi  daring.  Karena banyaknya masyarakat yang memilih menggunakan taksi daring timbulah permasalahan antara  taxi  yang  ada  di  bandara  dan  taxi  biasa dengan taksi daring tentang pembatasan wilayah, pajak  dan  sempat  terjadi  keributan  yang mengakibatkan  adanya  korban  luka.  Akhirnya pihak Bandara tidak memperbolehkan pihak taksi daring  untuk  melakuka  aktifitas  penjemputan maupun mengantar penumpag di wilayah bandara karena telah ada aturan dari pihak bandara untuk yang  ingin  megitan  usaha  di  bandara  harus mendaftarkan unit kendaraan dengan di isi stiker yang biasa di sebut taxi stiker dan hanya dibatasi hanya kurang lebih 500 unit kendaraan saja yang dapat  melakukan  pendaftaran  tersebut  dengan membuat  suatu  perjanjian tentang  kerjasama  dan biaya  yang  harus  di  bayar  kepada  pihak  bandara sedangkan taxi yang ada di bandara sudah hampir mencapai  jumlah  500  unit  jadi  sedikit  sekali pihak  taksi  daring  dapat  mendaftarkan  unit kendaraannya  untuk  dapat  beroperasi  di  wilayah bandara.  Harga  yang  di  tawarkan  oleh  pihak bandara  kepada  pihak  taksi  daringpun  lumayan tinggi  yaitu  60rb-150rb  per  hari  yang  harus  di bayar  pihak  taksi  daring  kepada  pihak  bandara. Menurut  responden  kerugiannya  ketika  sudah didaftarkan  maka  pihak  taksi  daring  harus membayar walaupun tidak beraktifitas di wilayah bandara.  Seiring  benjalannya  waktu  pihak  pihak taksi  daring  pun  bekerja  sama  pihak  koperasi yang  ada  di  bandara  untuk  memberikan pelindungan hukum agar pihak taksi daring dapat beroperasi di bandara (jumlah taxi yang dapat di tampung oleh pihak koperasi tidak di ketahui oleh responden), hingga sekarang pun taksi daringtetap bekerja  sama  dengan  koperasi  di  bandara  untuk dapat beroperasi di bandara.
Penjelasan dari responden ini maka tidak perlu memberi  batasan  untuk  pelaku  usaha  yang  ingin beroperasi di bandara karena pada dasarnya setiap orang  atau  pelaku  usaha  memiliki  hak  untuk melakukan  aktifitas  pekerjaan  asalkan  tidak
Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Taksi Daring dalam Perspektif Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
KERTHA WICAKSANA Volume 13, Nomor 2 2019 © All Right Reserved
Halaman 88
melanggar  aturan-aturan  yang  ada  dan  tidak  ada tauran yang membatasi wilayah untuk melakukan suatu usaha apapun yang tidak melanggar aturan. Aturan yang di keluarkan oleh pihak bandara itu tentang adanya perjanjian kerjasama antara pihak bandara dengan pihak taksi konvensional maupun taksi  daring  yang  dibuat  berdasarkan  pasal  1320 KUHPerdata  bertentangan  dengan  Undang- undangno  5  tahun  1999,  adanya  pelanggaran terhadap Undang-undang tersebut dapat menimbulkan  permasalahan  di  lapangan  (akibat hukum),  dan  di  tindak  melalui  upaya perlindungan hukum represif koersif. Pelindungan  hukum  koersif  adalah  perlindungan yang bentuk pengadilan social yang sifatnya keras dan  tegas,  tindakan  yang  dilakukan  untuk mengedalikan  social  adalah  dengan  cara kekerasan  dan  memberikan  sanksi  tegas,  seperti di sanksi kurungan badan atau perjara.
Berdasarkan Undang-undang no 5 tahun 1999 sanksi  bagi  pelaku  pelanggaran  terhadap  usaha taksi  daring  yang  di  atur  dalam  pasal  47  –  pasal 49  yaitu  memberikan  sanksi  administratif seperti pembatalan  perjanjian,  pengehentian  integrase, ganti  rugi,  dan  pencabutan  izin  usaha.  Dalam ketentuan  pasal  tersebut  dalam  menentukan sanksi seharusnya ditambahkan yaitu bagi pelaku usaha  yang  sudah  terbukti  melakukan  tindakan monopoli  atau  persaingan  usaha  tidak  sehat seharusnya  diberikan  batasan  selama  5  tahun kedepan  dan  tidak  dapat  membentuk  suatu perusahaan  yang  akan  di  pimpim  oleh  pelaku usaha  yang  sudah  pernah  melakukan  tindakan monopoli.  Praktek  monopoli  dalam  dunia  usaha sangat  sering  terjadi  dikarenakan  ada  pasal  1320 KUHPerdata  dimana  pasal  tersebut  memberikan setiap  orang  untuk  melakukan  suatu  perjanjian asalkan  tidak  melanggar  ketentuan  dari  pasal tersebut,  oleh  sebat  itu  disini  memang  adanya konflik  antara  Undang-undang  no  5  tahun  1999 tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan pasal 1320 KUHPerdata  tentang  syarat  sahnya  suatu perjanjian.

## IV. SIMPULAN
Dalam  KUHPerdata  yang  dimaksud  dengan perjanjian  kerjasama  adalah  dimana  para  pihak membuat  suatu  perjanjian  dengan  timbulnya  hak dan kewajiban antara para pihak untuk melakukan kerjasama  dalam  suatu  usaha.  Aturan  yang mengatur  tentang  perjanjian  kerjasama  di  atur dalam  KUHPerdata  pasal  1313  sampai  pasal 1337, dimana setiap orang yang ingin melakukan
perjanjian kerjasama harus berdasarkan ketentuan dalam  pasal  tersebut.  Sebelum  membuat  suatu perjanjian kerjasama harus mengetahui ketentuan pasal 1320 ialah harus adanya kata sepakat kedua belah  pihak  ingin  mengikatkan  diri,  kecakapan untuk  berbuat  hukum,  suatu  pokok  persoalan tertentu, dan suatu sebab yang halal.
Perlindungan  hukum  bagi  pelaku  usaha  taksi daring  belum  di  atur  secara  khusus  dalam  UU manapun hanya berdasarkan PM Perhubungan No 108 Tahun 2017, peraturan menteri tersebut lebih mengarah  kepada  taksi  konvensional  dan  tidak mengatur  secara  jelas  mengenai  taksi  daring dalam  pelaksanaan  kegiatan  para  pelaku  usaha taksi  daring.  Dalam  memberikan  perlindungan hukum bagi pelaku usaha taksi daring dapat juga dilakukan  dengan  upaya  perlindungan  hukum preventif yaitu pencegahan dan upaya perlindungan  hukum  represif  yaitu  pemberian tindakan atau sanksi setelah terjadinya pelanggaran.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggraini,  A.  M.  T.  (2003). Larangan  Praktek Monopoli  dan  Persaingan  Tidak  Sehat  Perse Illegal  atau  Rule  of  Reason .  Depok:  Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Citrawan,  F.  A.  (2018). Hukum  Persaingan  Usaha . Jakarta: Suluh Media.
Leirissa, R. Z., Ohorella, G. A., & Tangkilisan, Y. B. (2012). Sejarah  Perekonomian  Indonesia . Yogyakarta: Ombak.
Marzuki,  P.  M.  (2005). Penelitian  Hukum .  Jakarta:
Prenada Media Group . Raharjo,  H.  (2009). Hukum  Perjanjian  di  Indonesia .

## Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
Peraturan  Menteri  Perhubungan  Republik  Indonesia Nomor 108 Tahun 2017
Undang-undang  no  5  tahun  1999  tentang  Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Taksi Daring dalam Perspektif Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
KERTHA WICAKSANA Volume 13, Nomor 2 2019 © All Right Reserved
Halaman 89