ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA YANG TERKENA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA AKIBAT DAMPAK COVID- 19  (STUDI PENELITIAN PADA KANTOR DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA BATAM)

## ANGGUN, DARWIS, LIA FADJRIANI
Fakultas Hukum Universitas Batam Angguncantika724@gmail.com, Darwananta@gmail.com, Lia.uniba@gmail.com
Abstract: The  selection  of  the  title  of  the  thesis  is  about  "Selecting  the  title  of  the  thesis  on "Juridical Analysis of Legal Protection for  Workers Affected by Termination of Work Due to the  Impact  of COVID-19  (Research  Study at the  Batam  City  Manpower  Office).  The  massive and rapid spread of the corona virus 19 in Indonesia has disrupted the Indonesian economy. The  impact  of  this  pandemic  is  felt  by  workers  as  the  community  group  most  affected  by  the different conditions and needs of each type of work with this pandemic. One of the sectors most affected  by  the  coronavirus  pandemic,  the  impact  of  the  pandemic  on  the  lives  of  different people  is  work.  The  spread  of  the  corona  virus  in  almost  every  region  of  Indonesia  is  the ability  of  employers  to  fulfill  performance,  productivity,  company  finances,  and  workers' normative rights, namely operational needs, including payment of wages. hear. In addition, the existence  of  work  restrictions  and  the  encouragement  to  work  from  home  creates  new problems for companies, because not all types of work are carried out by remote workers. The negative  impact  of  this  pandemic  is  that  many  companies  cannot  operate  properly  so  that many companies suffer losses and not a few  are forced to close their companies which in the end  has  an  impact  on  unilateral  termination  of  employment  (PHK)  in  many  companies. Therefore, knowledge of the legal protection for termination of employment is needed from the perspective  of  the  Manpower  Act. The  results  in  this  study  indicate  that  (1)  the  legal arrangements  in  the  Implementation  of  Termination  of  Employment  that  occur  in  the community  in  Batam  City  are  Government  Regulation  Number  35  of  2021  concerning  Work Agreements for Certain Time, Outsourcing, Working Time and Rest Time, and Termination of Employment (2) the inhibiting factor is the Inhibiting Factor: there is still an apathetic attitude and  character  of  PKH  participants.  There  are  still  PKH  Participant  data  that  are  not accurate, room capacity, facilities and infrastructure are limited.

## A. Pendahuluan
Penyebaran  virus  corona  19  yang  masif  dan  cepat  di  Indonesia  telah  mengganggu perekonomian  Indonesia.  Dampak  dari  pandemi  ini  dirasakan  oleh  para  pekerja  sebagai kelompok  masyarakat  yang  paling  terdampak  oleh  kondisi  dan  kebutuhan  yang  berbeda  dari setiap  jenis  pekerjaan  dengan  adanya  pandemi  ini  (Nazifah,  &  Syarifa  Mahila,  2021).  Salah satu  sektor  yang  paling  terkena  dampak  dari  pandemi  corona,  dampak  pandemi  terhadap kehidupan  orang  yang  berbeda  adalah  pekerjaan.  Merebaknya  virus  corona  di  hampir  setiap wilayah  Indonesia  adalah  kemampuan  pengusaha  untuk  memenuhi  kinerja,  produktivitas, keuangan  perusahaan,  dan  hak  normatif  pekerja  yaitu  kebutuhan  operasional,  termasuk pembayaran  upah.  mendengar.  Selain  itu,  adanya  pembatasan  kerja  dan  dorongan  untuk bekerja  dari  rumah  menimbulkan  masalah  baru  bagi  perusahaan,  karena  tidak  semua  jenis pekerjaan dilakukan oleh pekerja jarak jauh (Yusuf Randi, 2020).
Dampak  negatif  yang  ditimbulkan  dari  pandemi  ini  adalah  banyak  perusahaan  tidak dapat  beroperasional  sebagaimana  mestinya  sehingga  banyak  perusahaan  yang  mengalami kerugian  dan  tidak  sedikit  yang  terpaksa  menutup  perusahaannya  yang  pada  akhirnya. berdampak  pada  pemutusan  hubungan  kerja  (PHK)  di  banyak  perusahaan  yang  harus  gulung tikar.  Dampak  negatif  yang  ditimbulkan  dari  pandemi  ini  adalah  banyak  perusahaan  tidak dapat  beroperasional  sebagaimana  mestinya  sehingga  banyak  perusahaan  yang  mengalami kerugian  dan  tidak  sedikit  yang  terpaksa  menutup  perusahaannya  yang  pada  akhirnya berdampak  pada  pemutusan  hubungan  kerja  (PHK)  secara  sepihak  di  banyak  perusahaan. Tujuan  penelitian  ini  adalah  menganalisis  perlindungan  hukum  bagi  pekerja  yang  mengalami
(PHK)  di  masa  pandemi  Covid-19  ditinjau  dari  perspektif  Undang-Undang  Ketenagakerjaan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif dengan mengutamakan  pendekatan  perundang-  undangan  dan  pendekatan  konseptual,  dan  bahan hukum  yang  digunakan  adalah  semua  peraturan  perundang-undangan  yang  terkait  dengan penelitian  ini  khususnya  Undang-Undang  Ketenagakerjaan.  Pemutusan  hubungan  kerja  yang dilakukan oleh banyak perusahaan memberikan dampak negatif bagi para pekerja.
Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada Hak Asasi Manusia yang dirugikan dari orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar  mereka dapat  menikmati  semua hak - hak  yang   diberikan oleh hukum (Satjipto Rahardjo, 2014). PP Nomor  35 Tahun  2021  ketika  karyawan  tidak  menolak PHK,  perusahaan  harus  melaporkan status PHK tersebut pada Kementerian Ketenagakerjaan dan atau dinas yang mengurus bidang ketenagakerjaan di tingkat provinsi dan kota atau kabupaten. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum bagi pekerja yang terkena dampak pandemi covid 19 berupa pemutusan  hubungan  kerja.  Meningkatnya  pengangguran  menjadi  salah  satu  permasalahan saat  ini,  untuk  itu  diperlukannya  suatu  perlindungan  hukum  untuk  menjamin  kehidupan  bagi para para pekerja pada masa pandemi ini. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa pengaturan pemutusan  hubungan  kerja  bagi  pekerja  akibat  pandemi  covid-19  serta  perlindungan  hukum terhadap pekerja karena pemutusan hubungan kerja akibat pandemi covid-19.
Penelitian ini merupakan jenis penulisan hukum normatif dengan pendekatan konseptual serta  perundang-undangan.  Sumber  data  yang  digunakan  berupa  sumber  data  sekunder  dan primer.  Teknik  pengumpulan  data  dengan  mengklasifikasikan  bahan  hukum  primer  dengan bahan  hukum  sekunder  sebagai  penunjang  penelitian  Undang-Undang  Cipta  Kerja diberlakukan  Pemerintah  Indonesia  dengan  tujuan  menciptakan  lapangan    kerja    seluas- luasnya,    perlindungan  UMKM,      peningkatan    investasi,  serta  perlindungan  kesejahteraan pekerja.  Namun,  undang-undang  itu  memunculkan  polemik-polemik,  salah  satunya  terkait Pemutusan  Hubungan  Kerja  tentang  uang  pesangon  khususnya  pada  aturan  turunannya  di Pasal  59  Peraturan  Pemerintah  Nomor  35  Tahun  2021.  Disebutkan  bahwa  bagi  pengusaha UMKM, besaran pesangon diberikan berdasarkan kesepakatan pekerja dengan pengusaha. Hal itu  terlihat  kabur  dan  bertentangan  dengan  Asas  Perlindungan  Pekerja  karena  membuka peluang penentuan uang pesangon sepihak oleh pengusaha.
Karena hukum bertindak sebagai pelindung kepentingan manusia, maka hukum itu perlu ditegakkan untuk melindungi kepentingan manusia. Penegakan hukum bisa normal dan damai, tetapi bisa juga terjadi akibat pelanggaran hukum (Ridwan HR, 2018). PHK adalah salah satu masalah  pelik  bagi  pekerja,  sehingga  perusahaan  perlu  melakukan  PHK  dengan  lebih  cerdas. Hal  ini  dapat  meningkatkan  jumlah  pengangguran  dan  mempengaruhi  kesejahteraan masyarakat dengan kehilangan pekerjaan  (Gunawan, G., & Sugiyanto, S, 2017). Berdasarkan uraian  diatas  maka  penulis  tertarik  untuk  membuat  karya  tulis  yang  berbentuk  penelitian dengan  judul  Analisis  Yuridis  Perlindungan  Hukum  Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK) Terhadap  Tenaga  Kerja  akibat  pandemi  Covid-19  (Pada  Kantor  Dinas  Tenaga  Kerja  Kota Batam) .

## B. Metedologi Penelitian
Metologi  Penelitian  yaitu  cara  melukiskan  suatu  dengan  menggunakan  pikiran  secara seksama  untuk  mencapai  sutu  tujuan,  sedangkan  penelitian  adalah  suatu  kegiatan  untuk mencari,  merumuskan  dan  menganalisis  sampai  menyusun  laporan.  Metode  pendekatan  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis  normatif  dan  empiris,  bahwa  pendekatan  ini dilakukan  dengan  mempelajari  dan  mengkaji  kaedah-kaedah  hukum  yang  belaku,  terutama berkenaan  dengan  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Tenaga  Kerja  yang  Terkena  Pemutusan Hubungan  Kerja  Akibat  Dampak  Covid-19.  Sumber  data  dalam  penelitian  ini  adalah  data primer  dan  data  sekunder.  Data  primer  yang  bersumber  dari  hasil  wawancara  di  sumber  data yang  diperoleh  secara  langsung  di  lapangan,  yaitu  melakukan  wawancara  dengan  para Mediator  di  Dinas  Ketenagakerjaan  Kota    Batam.  Pengumpulan  data  sekunder  dilakukan melalui  penelitian  kepustakaan  dengan  cara  mengkaji  buku-buku,    jurnal,    hasil    penelitian, konvensi    dan  peraturan  perundang-undangan  serta  melalui  media  internet  berkenaan  dengan
hal  yang  berhubungan  dengan  permasalahan  penelitian.Data  primer  diperoleh  dengan melakukan  Penelitian  lapangan  dengan  cara  mewawancarai  para  Mediator  di  Dinas Ketenagakerjaan Kota Batam dan responden yang berkaitan dengan objek penelitian ini.  Data yang telah diperoleh tersebut, baik data primer dari penelitian lapangan, maupun data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan di generalisikan yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif.  Analisis  data  ini  sebagai  upaya  mencari  dan  menata  data  secara  sistematis  untuk meningkatkan  pemahaman  peneliti  tentang  masalah  yang  diteliti  dan  menyajikannya  sebagai suatu temuan penelitian.

## C. Hasil dan Pembahasan

## 1.  Pengaturan  Hukum  Perlindungan  Terhadap  Tenaga  Kerja  yang    mengalami  PHK
(Pemutusan Hubungan Kerja) akibat pandemi Covid-19.
Upaya hukum adalah upaya penegakan hukum untuk melindungi hak asasi manusia, dan dalam  ayat  1  (3)  Undang-  Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  “Negara Indonesia  adalah  negara  hukum.”  Tertulis.  Aspek  kehidupan  selalu  berlandaskan  hukum. Menurut  Muchsin,  keselamatan  adalah  suatu  tindakan  atau  upaya  untuk  melindungi masyarakat  dari  tindakan  sewenang-wenang  oleh  penguasa  yang  bertindak  dengan  cara  yang tidak  sesuai  dengan  aturan  hukum.  Menurut  Sudikno  Mertokusumo,  hukum  membantu melindungi  kepentingan  manusia.  Untuk  melindungi  kepentingan  manusia,  kita  perlu menegakkan hukum.
Penegakan  hukum  bisa  normal  dan  damai,  tetapi  bisa  juga  berdasarkan  pelanggaran hukum.  Perlindungan  hukum  adalah  perlindungan  terhadap  hak  asasi  manusia  suatu  badan hukum,  baik  sebagai  akibat  peraturan  perundang-undangan  dari  tindakan  sewenang-wenang maupun sebagai peraturan yang dapat melindungi satu sama lain. Berkaitan dengan konsumen, berarti  hukum  memberikan  perlindungan  terhadap  hakhak  pelanggan  dari  sesuatu  yang mengakibatkan  tidak  terpenuhinya  hakhak  tersebut.  Perlindungan  hukum  bagi  rakyat  harus diterapkan oleh setiap negara yang mengedepankan diri sebagai negara  hukum, namun Paulus E. Lotulung menyebutkan, masing masing negara mempunyai cara dan mekanismenya sendiri tentang bagaimana mewujudkan perlindungan hukum tersebut, dan juga sampai seberapa jauh perlindungan  hukum  itu  diberikan.  Keputusan  sebagai  sarana  hukum  pemerintah  dalam mengambil  tindakan  hukum,  dan  sebagai  penyebab  pelanggaran  warga  negara,  terutama  di negara-negara hukum modern yang memberikan pemerintah berbagai kekuasaan untuk campur tangan dalam kehidupan warga negara, dan oleh karena itu perlindungan hukum warga negara diperlukan. Tindakan hukum oleh pemerintah.
Ada dua jenis perlindungan hukum bagi masyarakat yaitu perlindungan hukum preventif dan represif.   Perlindungan hukum preventif, perlindungan pemerintah yang dirancang untuk mencegah  pelanggaran  sebelum  terjadi.  Masyarakat  diberi  kesempatan  untuk  menyampaikan perbedaan  pendapat  dan  pendapatnya  sebelum  keputusan  pemerintah  bersifat  final. Perlindungan  hukum  preventif  masuk  akal  untuk  tindakan  negara  berdasarkan  kebebasan bertindak,  karena  mengharuskan  negara  untuk  membuat  keputusan  diskresi  yang  hati-hati. Perlindungan hukum represif adalah perlindungan dalam bentuk sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman lainnya untuk menyelesaikan sengketa.
Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, hal  itu  melindungi  pekerja,  termasuk  mereka  yang  tidak  bekerja.  Dengan  klasifikasi  dan pembedaan, tanpa membeda-bedakan minat dan kemampuannya. Meskipun dikontekstualisasikan  dalam  Pasal  6  sebagai  bentuk  perlindungan  bagi  pekerja  yang dipekerjakan. Undang-undang dan peraturan perburuhan sebagian besar tetap merupakan hasil warisan  kolonial  dengan  menempatkan  pekerja  pada  posisi  yang  kurang  menguntungkan dalam  hubungan  perburuhan  dan  dianggap  tidak  sesuai,  dengan  kebutuhan,  tuntutan  dan perkembangan  saat  ini  dan  di  masa  depan.  Sanksi  tegas  harus  diambil  jika  melanggar  aturan yang telah ditetapkan. Sanksi dapat berupa pencabutan kegiatan illegal, sanksi pidana, denda, atau sanksi administratif.
Perlindungan  hukum  bagi  pekerja  merupakan  salah  satu  tindakan  atau  upaya  untuk melindungi pekerja dari perbuatan yang sewenang – wenang oleh para pihak perusahaan yang
tidak  sesuai  dengan  aturan  hukum.  Hal  ini  bertujuan  untuk  melindungi  hak-hak  bagi  pekerja yang  dilangar  oleh  pengusaha  atau  perusahaan  yang  terkait.  Hak-hak  dasar  pekerja  dalam hubungan  kerja  antara  lain:  Hak  atas  pekerjaan  yang  sesuai;  Hak  atas  upah  yang  adil;  Hak untuk  berserikat  dan  berkumpul;  Hak  atas  perlindungan  keamanan  dan  kesehatan;  Hak  atas diproses  hukum  secara  sah;  Hak  atas  perlakuan  yang  sama  Adil;  Hak  atas  kebebasan  suara; dan Hak atas rahasia pribadi (Darwin Prints, 2000). Hak-hak tersebut harus dilindungi dengan cara penetapan  ketentuan  yang  secara tegas dan  jelas mengatur  tentang apa  saja  hak-hak dari pekerja/buruh itu sendiri. Perlindungan terhadap hak-hak pekerja tersebut, muncul dari adanya sebuah  teori  dan  prinsip  perlindungan  hukum  bagi  pekerja.  Pemerintah  memiliki  persepsi tersendiri untuk memberlakukan Undang-Undang Cipta Kerja dengan  alasan untuk perbaikan ekonomi  nasional  Indonesia  yang  semakin  terpuruk.  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Tenaga Kerja  yang  mengalami  PHK  (Pemutusan  Hubungan  Kerja)  Terdapat  pada  Peraturan Pemerintah 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.
2.  Implementasi,  Faktor  Kendala  dan  Solusi  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Tenaga Kerja  yang  mengalami  PHK  (Pemutusan  Hubungan  Kerja)  akibat  pandemic  Covid- 19 (Studi Penelitian di Dinas Ketenagakerjaan Kota Batam)
Upaya  Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK)  menyebabkan  angka  pengangguran  semakin tinggi  dan  tidak  ada  yang  tahu  pasti  kapan  masalah  ini  akan  selesai.  Selain  itu,  PHK  telah menyebabkan  meningkatnya  kemiskinan,  tingkat  kejahatan  dan  memburuknya  keuangan keluarga,  yang  sangat  berbelas  kasih.  PHK  adalah  salah  satu  masalah  pelik  bagi  pekerja, sehingga perusahaan perlu melakukan PHK dengan lebih  cerdas. Hal ini dapat meningkatkan jumlah  pengangguran  dan  mempengaruhi  kesejahteraan  masyarakat  dengan  kehilangan pekerjaan (Gunawan, G., & Sugiyanto, S, 2017).
Pengusaha  harus  bijak  dalam  melakukan  PHK,  karena  PHK  berdampak  pada kesejahteraan  masyarakat,  masyarakat  kehilangan  pekerjaan,  dan  parahnya  PHK  dapat mengakibatkan  pengangguran  (Kasim  Umar,  2004).  Berdasarkan  ketentuan  Pasal  27  Ayat  2 UUD  1945,  ditetapkan  bahwa  semua  warga  negara  berhak  atas  pekerjaan  dan  penghidupan yang  layak  bagi  umat  manusia.  Hal  ini  menjamin  bahwa  bagi  pegawai  itu  sendiri  dan keluarganya,  setiap  orang  yang  mau  dan  mampu  bekerja  akan  mendapatkan  pekerjaan  yang diinginkan  dan  bahwa  setiap  orang  yang  bekerja  akan  memperoleh  penghasilan  yang  cukup untuk  menjalani  kehidupan  yang  layak  (Sugeng  Hadi  Purnomo,  2019).  Karena  hukum bertindak  sebagai  pelindung  kepentingan  manusia,  maka  hukum  itu  perlu  ditegakkan  untuk melindungi  kepentingan  manusia.  Penegakan  hukum  bisa  normal  dan  damai,  tetapi  bisa  juga terjadi akibat pelanggaran hukum.
Oleh  karna  itu  Pemerintah  merancang  sebuah  program  jaminan  kehilangan  pekerjaan (JKP)  untuk  para  pekerja  yang  terkena  PHK  (  pemutusan  hubungan  kerja  )  di  masa  pandem Covid-19.  Program  ini  sendiri  telah  dirancang  sejak  tahun  2020  silam  dan  telah  diresmikan pada  bulan  February  tahun  2022  untuk  membantu  para  pekerja  yang  terkena  pemutusan hubungan  kerja.  JKP  merupakan  jaminan  yang  diberikan  oleh  pemerintah  kepada pekerja/buruh yang mengalami PHK. Jaminan tersebut berupa uang tunai, akses informasi, dan program  pelatihan.  Tujuannya  adalah  untuk  memberikan  kehidupan  yang  layak  bagi  pekerja yang ter-PHK dan mempersiapkan mereka untuk memperoleh pekerjaan yang baru.
Menteri  Tenaga  Kerja  Ida   Fauziyah  menyebutkan,  proragm   JKP   bukan pengganti pesangon    yang    wajib    diberikan  oleh  pengusaha    ketika    pekerjanya  di-PHK.  "Ini  adalah program  yang  bukan  menggantikan  kewajiban  pengusaha  untuk  membayar  pesangon.  Jadi pengusaha yang  melakukan PHK,  dia masih harus  melaksanakan kewajibannya memberikan pesangon  sebagaimana  ketentuan  undang-undang,"  UU  Ketenagakerjaan  memberikan alternatif penangguhan pembayaran upah jika pengusaha tidak mampu membayar upah sesuai upah  minimum.  Hal  itu  diatur  dalam  Pasal  90  ayat  (2)  sehingga  pembayaran  gaji  bisa dikurangi  sampai  di  bawah  upah  minimum.  Lagi-lagi  persoalannya,  perusahaan  mengalami ancaman pailit jika terus membayar gaji seluruh pegawai tanpa ada pemasukan.
Perlu  sikap  bijak  bagi  pekerja  terhadap  perusahaan.  Pilihan  dipotong  gaji  sepihak asalkan tidak kena PHK jauh lebih baik. Apalagi jika perusahaan mengakui selisih gaji sebagai hutang yang dibayarkan nanti, negosiasi dengan iktikad baik di kedua belah pihak perusahaan yang  mengubah  besaran  gaji  dan  cara  pembayarannya  tetap   berusaha  memberikan  bantuan kepada pekerja. Bila perlu ada perjanjian tertulis soal negosiasi itu dengan seluruh pekerjanya. ni  bisa  jadi  cara  untuk  meningkatkan  rasa  kepemilikan  pada  perusahaan.  Nanti  kembali  aktif bekerja saat semua pulih. Hal ini dapat membantu perusahaan dna pekerja mendapatkan hasil yang maksimal sesuai kesepakatan bersama agar perusahaan tetap dapat beroperasi dan pekerja tidak kehilangan pekerjaan dimasa pandemi Covid-19.
Mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa secara damai dimana ada keterlibatan pihak ketiga  yang  netral  (Mediator),  yang  secara  aktif  membantu  pihak-pihak  yang  bersengketa untuk  mencapai  suatu  kesepakatan  yang  dapat  diterima  oleh  semua  pihak.  Penyelesaian perselisihan  hubungan  industrial  melalui  mediasi  merupakan  mekanisme  penyelesaian sengketa  perdata  di  luar  pengadilan  sebagaimana  diatur  didalam  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun  2004  tentang  Penyelesaian  Perselishan  Hubungan  Industrial.  Penyelesaian  melalui mediasi merupakan alternatif penyelesaian  sengketa diluar pengadilan. Penyelesaian  sengketa diluar   pengadilan  ( non  litigasi )  salah  satunya  melalui  mediasi,  hal  ini  berangkat  dari pemikiran  bahwa  penyelesaian  perkara  di  lembaga  peradilan  belum  mampu  menyelesaikan sesuai dengan harapan masyarakat. Penyelesaian melalui jalur litigasi pada umumnya lambat, pemeriksaan  sangat  formal  dan  sangat  teknis,  perkara  yang  masuk  pengadilan sudah overloaded dankeputusan pengadilan selalu diakhiri dengan win lose solution . Mediator  yang  menerbitkan  putusan  berupa  Anjuran  Tertulis  tidak  punya  kewenangan untuk  memaksa  pihak  yang  menolak  Anjuran  untuk  mematuhi  dan  melaksanakan  Anjuran apabila  pihak  yang  menolak  Anjuran  tidak  melanjutkan  penyelesaian  perselisihan  ke Pengadilan  Hubungan  Industrial.  Oleh  sebab  itu,  untuk  mencegah  kondisi  seperti  ini, seharusnya  Undang-Undang  menetapkan  batas  waktu  untuk  dapat  melanjutan  penyelesaian perselisihan  ke  Pengadilan  Hubungan  Industrial.  Apabila  batas  waktu  yang  telah  ditetapkan tidak digunakan oleh pihak yang menolak atau apabila batas waktu yang telah ditetapkan telah lewat,  maka  anjuran  Mediator  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap.  Inilah  anomali  hukum penyelesaian  perselisihan  hubungan  industrial  yang  seharusnya  bisa  dicegah  apabila  terdapat aturan  khusus  mengenai  kekuatan  hukum  dari  Anjuran  Mediator.   Dengan  demikian, harapannya   adanya  aturan  yang  mengikat  bagi  pihak  yang  tidak  melaksanakan  Anjuran Mediator,  perselisihan  hubungan  industrial  yang  sedang  terjadi  dapat  selesai  dengan  me- minimalisir  waktu,  biaya,  dan  tenaga,  sehingga  tetap  terjaga  hubungan  industrial  yang harmonis.

## D. Penutup
Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang dirumahkan akibat Pandemi COVID-19 menurut  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dimana  pengusaha  tetap  wajib membayar  upah  secara  penuh  berupa  upah  pokok  dan  tunjangan  tetap  selama  dirumahkan. Apabila  pengusaha  akan  membayar  upah  pekerja  tidak  secara  penuh,  atau  melakukan penangguhan  upah  selama  tenaga  kerja  dirumahkan,  maka  hal  ini  terlebih  dahulu  wajib dirundingkan  dengan  pihak  serikat  pekerja  dan  atau  para  pekerja  tersebut  Bagi  tenaga  kerja yang  mengalami  PHK  oleh  perusahaan,  tenaga  kerja  wajib  mendapatkan  uang  pesangon sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  40  Peraturan  Pemerintah  Nomor  35  Tahun  2021  Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu  Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja. Upaya hukum yang  dapat  dilakukan  tenaga  kerja  yang merasa dirugikan akibat dirumahkan dan di PHK adalah upaya hukum melalui jalur  non litigasi yaitu: Bipartit, Mediasi,  Konsiliasi  atau  Arbitrase.  Untuk  jalur  litigasi  penyelesaian  perselisihan  hubungan industrial dapat dilakukan melalui Pengadilan Hubungan  Industrial sebagaimana diatur  dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

## Daftar Pustaka
Gunawan, G., & Sugiyanto, S, “ Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga Pasca Pemutusan Hubungan Kerja ”, (Sosio Konsepsia), 2017. HR, Ridwan, “ Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi ”, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2018. Kasim,Umar , “ Hubungan Kerja dan Pemutusan Hubungan Kerja, Informasi Hukum ”, 2004. Kansil, C.S.T., Pengatar Ilmu Hukum Indonesia, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 2011. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. 2020. Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Nazifah, & Syarifa Mahila,“ Perlindungan Hukum Pekerja yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja di Masa Pandemi Covid-19 ”, (Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi), 2021.
Prints, Darwin, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000. Purnomo, Sugeng Hadi, “ Pekerja Tetap Menghadapi Pemutusan Hubungan Kerja ”. (Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune), 2019. Rahardjo, satjipto, Ilmu Hukum, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( KUHPerdata) Undang-undang  No  2  tahun  2004  tentang  Penyelesaian  Perselisihan  Hubungan  Industrial (Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4356)
Peraturan  Pemerintah  Nomor  35  Tahun  2021  tentang  Perjanjian  Waktu  Tertentu,  Alih  Daya,
Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja (Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 6647)