PENYELESAIAN SENGKETA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK MELALUI AJUDIKASI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
ARIF WIDI FATONI, S.H.

## Magister Hukum Universitas Semarang

## ABSTRAK
Perkembangan  teknologi  Informasi  yang  sangat  cepat  berdampak pada  tuntutan  pelayanan  informasi  publik  yang  lebih  optimal.  Sehingga lembaga  publik  juga  dituntut  untuk  melaksanakan  ketentuan  sesuai  yang di  amahkan  undang-undang  keterbukaan  informasi  publik.  Dalam pelayanan  publik  sangat  dibutuhkan  tanggapan  atau  pelayanan  yang cepat  sehingga  dalam  pelayanan  tidak  menimbulkan  adanya  sengketa keterbukaan  informasi  publik  yang  diajukan  oleh  pemohon  informasi  ke Komisi  Informasi  Publik.  Karena  adanya  pengajuan  sengketa  tentu  saja Komisi  Informasi  Publik  akan  menyelesaikan  melalui  ajudikasi.  Untuk  itu standar  operasional  proedur  dalam  permintaan  informasi  pada  lembaga publik atau penyedia informasi harus dilaksanakan dengan baik.
Perumusan masalahnya adalah cara penyelesaikan sengketa serta mengetahui  kendala  dan  solusi  penyelesaian  sengketa  keterbukaan informasi  publik  melalui  ajudikasi  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Pendekatan Penelitian adalah yuridis normatif, dalam mengadakan pendekatan  serta  prinsip-prinsip  dan  peraturan-peraturan  yang  masih berlaku  untuk  meninjau,  melihat  serta  menanalisa  permasalahan  yang menjadi objek penelitian, serta dalam pendekatan juga melihat kenyataan yang ada dalam prakteknya.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa  :  1)  Dalam penyelesaian  sengketa  melalui  ajudikasi  dilakukan  oleh  tiga  orang komisioner dalam sidang terbuka dan keputusannya disampaikan kepada para  pihak  yang  bersengketa,  2)  Kendala  dalam  penyelesaian  sengketa informasi  melalui  ajudikasi  adalah  diperlukan  waktu  yang  lama  dalam menghadirkan pemohon dan termohon sehingga solusinya adalah  komisi informasi diberi wewenang dalam eksekusi agar prosesnya lebih efektif.

## Kata kunci : Sengketa, Keterbukaan Informasi Publik, Ajudikasi

## DISPUTE SETTLEMENT OF PUBLIC INFORMATION DISCLOSURE
THROUGH ADJUDICATION IN LAW NUMBER 14 OF 2008

## CONCERNING PUBLIC INFORMATION DISCLOSURE
ARIF WIDI FATONI, S.H.

## Magister of Law Universitas Semarang

## ABSTRACT
The rapid development of information technology has an impact on the  demands  of  more  optimal  public  information  services.  So  that  public institutions are also required to implement the provisions according to the public information disclosure law. In public service, a response or service is  urgently  needed  so  that  the  service  does  not  cause  a  dispute  over public information disclosure submitted by the information applicant to the Public  Information  Commission.  Because  of  the  dispute  submission,  of course,  the  Public  Information  Commission  will  complete  it  through adjudication.  For  this  reason,  the  standard  operating  procedures  in requesting  information  from  public  institutions  or  information  providers must be carried out properly.
The formulation of the problem is the method of resolving disputes as  well  as  knowing  the  obstacles  and  solutions  to  dispute  resolution  of public information disclosure through adjudication in accordance with Law Number 14 of 2008 concerning Public Information Openness.
Research  approach  is  normative  juridical,  in  making  approaches and  principles  and  regulations  that  are  still  valid  to  review,  see  and analyze problems that are the object of research, and in the approach also see the reality that exists in practice.
Based  on  the  results  of  the  study,  it  can  be  concluded  that:  1)  In dispute resolution through adjudication carried out by three commissioners in an open session and their decisions submitted to the disputing parties, 2)  Constraints  in  resolving  information  disputes  through  adjudication  are required  a  long  time  in  presenting  applicants  and  defendants  so  the solution is that the information commission is authorized to execute so that the process is more effective.
Keywords: Disputes, Public Information Openness, Adjudication
N

## LATAR BELAKANG
Informasi merupakan kebutuhan  mendasar  bagi  setiap orang untuk mengembangkan kepribadian di
lingkungan soasialnya  sehingga  hak  untuk memperoleh  informasi  merupakan hak  asasi  manusia  yang  wajib untuk  dilindungi  oleh  Pemerintah. Sesuai yang di amanahkan Undang-Undang  Dasar  1945  pasal 28F  yang  berbunyi  setiap  orang berhak  untuk  berkomunikasi  dan memperoleh informasi untuk
mengembangkan pribadi dan lingkungan  sosilanya,  serta  berhak untuk mencari,
memperoleh, memiliki,  menyimpan,  mengolah dan menyampaikan informasi dengan  menggunakan  segala  jenis saluran yang tersedia.
Dalam  doktrin welfare  state atau  negara  kesejahteraan  bahwa tugas pemerintah bukan lagi sebagai  penjaga  malam  dan  tidak boleh  pasif  tetapi  harus  berperan aktif  dalam  kegiatan  masyarakat sehingga kesejahteraan bagi
semua  rakyatnya  tetap  terjamin, dengan  demikian pemerintah harus memberi  perlindungan  bagi  warga negara  bukan  hanya  dibidang
politik,  tetapi  juga  dalam  bidang sosial ekonomi, sehingga kesewenang-wenangan dari golongan  tertentu  harus  dicegah oleh  pemerintah,  oleh  sebab  itu tugas pemerintah  diperluas dengan maksud untuk menjamin kepentingan umum sehingga lapangan tugasnya mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat. 1
Proses  semangat  reformasi yang terjadi di
Indonesia melahirkan  perubahan  paradigma dalam perubahan politik dan ketatanegaraan  di  Indonesia  yaitu dari  sistem  otoritarian  kedalam sistem demokratis, 2 sehingga terjadi perkembangan dan pola pikir yang  menyeluruh.  Konsepsi Trias Politica saat  ini  dirasa  sudah  tidak relevan  lagi  dalam  pelaksanaan demokrasi,  karena  mengingat  tidak mungkin lagi mempertahankan ketiga  organisasi  tersebut  hanya berurusan  secara  eksekutif  dengan salah  satu  dari  ketiga  fungsi  dari
1 SF.  Marbun  dan  Muh  Mahfud  MD, PokokPokok  Hukum  Administrasi  Negara , Liberty, Yogyakarta : 1987, hlm. 45.
2 Emilda Firdaus, Badan Permusyawaratan Desa Dalam Tiga Pemerintahan  Di  Indonesia ,  Jurnal  Ilmu Hukum Fakultas Hukum Riau Vol 1, No 02, Pekanbaru : 2011, hlm. 3.
kekuasaan tersebut. Sehingga kenyataan dewasa ini menunjukkan hubungan antar cabang kekuasaan itu  tidak  mungkin  tidak  saling bersentuhan, dan bahkan ketiganya bersifat sederajat dan saling mengendalikan  satu  sama  lain sesuai  dengan  prinsip check  and balances . 3
Manusia    dan  hukum  yang berkeadilan,
serta tata
pemerintahan  yang  baik  atau good governances ,  pemerintahan  yang bersih  atau clean  goverments dan bertanggung  jawab  (baik  dalam skala  nasional  maupun  global) terhadap  struktur  ketatanegaraan yang  diharuskan  memperhatikan konsep-konsep atau ide-ide mengenai  hak  asasi  manusia  dan demokrasi. 4 Dengan demikian pengelolaan  Pemerintahan  yang baik , mensyaratkan bahwa Pemerintah  harus  terbuka  serta
3 Asshiddiqie, Jimly. 2006. Perkembangan  dan  Konsolidasi  Lembaga Negara Pasca Reformasi . Jakarta. Sekretariat  Jendral  dan  Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, hlm. Vii.
4 Firmansyah  Arifin  et  al, Lembaga Negara  dan  sengketa  kewenangan  antar Lembaga  Negara,  Konsorsium  reformasi hukum  Nasional  bekerja  sama  dengan Makhkamah Konstitusi Republik Indonesia, Konsorsium  Reformasi  Hukum  Nasional (KRHN), Jakarta : 2005, hlm.1.
kebebasan  memperoleh  informasi untuk menjadi salah satu pokoknya.
Pemerintahan yang terbuka mensyaratkan adanya lima
jaminan; pertama, hak untuk memantau  segala  perilaku  pejabat publik dalam
menjalankan perannya; kedua , hak untuk memperoleh  informasi; ketiga ,  hak untuk  terlibat  dan  berpartisipasi dalam proses pembentukan
kebijakan publik; keempat , kebebasan  berekspresi; kelima , hak  untuk  mengajukan  keberatan terhadap  penolakan  atas  keempat tersebut diatas.
Walaupun sudah ada paradigma perubahan penyelenggaraan pemerintahan
melalui  tata  kelola  keterbukaan informasi  publik,  namun  dalam tataran  empiris  pelayanan  publik juga  masih  mengalami  hal  yang mendasar  yaitu  masih  adanya ketertutupan  dan  bahkan  informasi tata  kelola  keterbukaan  juga  masih sedikit  memberikan  informasi  yang berkaitan dengan kebijakan- kebijakan  publik.  Yang  menjadi permasalahan adalah informasi tidak  disampaikan  secara  jelas
sehingga  objek  informasi  tersebut menjadi sengketa informasi.
Sengketa  informasi  muncul ketika  badan  publik  dan  pengguna informasi berkaitan dengan hak-hak memperoleh informasi dan menggunakan informasi berdasarkan  perundang-undangan yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik. Komisi  Informasi  yang  merupakan Lembaga Independen yang bertugas menjalankan Undang-
Undang Keterbukaan Informasi
Publik, menetapkan petunjuk teknis standar  layanan  informasi  publik dan peraturan pelaksanaanya serta menyelesaikan  sengketa  informasi publik melalui mediasi atau ajudikasi non litigasi.
Namun ajudikasi masih menyimpan  permasalahan  karena apabila  dalam  tenggang  waktu  14 hari  kerja  sejak  salinan  putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak  berdasarkan  tanda  bukti penerimaan,  dalam  hal  salah  satu atau  para  pihak  tidak  mengajukan keberatan,  maka  putusan  Komisi Informasi berkekuatan hukum tetap. Dan putusan ajudikasi Komisi Informasi  merupakan  objek  Tata
Usaha  Negara  sesuai  pasal  47 Undang-undang  Nomor  14  Tahun 2008.
Maka putusan komisi
informasi  itu  bisa  dibanding  dan digugat  oleh  para  pihak  dan eksekusinya  tetap  berada  di  pihak peradilan umum dalam hal ini ketua pengadilan  sementara  untuk  delik aduan pidana pada pihak kepolisian, dengan mekanisme seperti  itu  tidak  menggambarkan bahwa  putusan komisi informasi itu lemah  dan  rawan  di  intervensi. Sehingga putusan Komisi Informasi bisa  dibatalkan  apabila  Majelis Komisioner tidak cermat.
Untuk  itu  penulis  sangat tertarik  untuk  menyusun  penelitian dengan  judul “PENYELESAIAN

## SENGKETA KETERBUKAAN INFORMASI  PUBLIK  MELALUI AJUDIKASI DALAM UNDANG
UNDANG  NOMOR  14  TAHUN 2008  TENTANG  KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK”.

## RUMUSAN PENELITIAN
Berdasarkan  uraian  dalam latar belakang, maka dapat dirumuskan  permasalahan  dalam penelitian ini sebagai berikut:
1. Bagaimana Penyelesaian Sengketa  Keterbukaan  Informasi Publik  Melalui  Ajudikasi  Sesuai Dengan  Undang-Undang  Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik?
2. Bagaimana  Kendala  Dan  Solusi Atas Penyelesaian Sengketa Keterbukaan  Informasi  Publik Melalui  Ajudikasi  Dalam  Kajian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik?

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah yuridis normatif,  yaitu  dititik  beratkan  pada penggunaan data kepustakaan atau  data  sekunder  yang  berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier.  Metode  pendekatan  yang digunakan dengan mengingat bahwa  permasalahan  yang  diteliti berkisar pada peraturan perundang-undangan yaitu
hubungan  peraturan  yang  satu dengan yang lainya serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktek. Selanjutnya penelitian yang  dilakukan  oleh  penulis  dalam
penelitian ini lebih ditujukan kepada pendekatan undang-undang
(statute  approach )  dan  pendekatan kasus (case approach). Pendekatan undang-undang
dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi terkait isu  hukum  yang  dibahas  dalam penelitian  ini.  Pendekatan  kasus dilakukan  dengan  cara  melakukan telaah  terhadap  kasus-kasus  yang berkaitan  dengan  isu  yang  dibahas dalam penelitian ini. 5

## PEMBAHASAN
A. Penyelesaian Sengketa Keterbukaan  Informasi  Publik Melalui Ajudikasi Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk
membuka  akses  atas  Informasi Publik yang  berkaitan  dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat  luas  pada  umumnya.
Lingkup Badan Publik dalam Undang-undang  Nomor  14  Tahun 2008 Tentang Keterbukaan
Informasi  Publik  meliputi  lembaga
5 Riduan  Syahrani, Rangkuman Intisari  Ilmu  Hukum ,  Penerbit  Citra  Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.94.
eksekutif,  yudikatif,  legislatif,  serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan  dana  dari  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara (APBN)/Anggaran  Pendapatan  dan
Belanja Daerah (APBD) dan mencakup  pula  organisasi  non pemerintah,  baik  yang  berbadan hukum maupun yang tidak berbadan  hukum,  seperti  lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau
menggunakan  dana  yang  sebagian atau  seluruhnya  bersumber  dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
Sesuai dengan yang diamanat pasal  13  UU  No.  14  Tahun  2008 setiap  Badan  Publik  menunjuk Pejabat  Pengelola  Informasi  dan Dokumentasi  (PPID)  dan  membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara  cepat,  mudah,  dan  wajar sesuai  dengan  petunjuk  teknis standar  layanan  Informasi  Publik yang berlaku secara nasional. 6
6 Dwight  Waldo,  1984. Pengantar Studi Public Administration , Cetakan Keempat, Alih Bahasa Slamet W. Admosoedarmo, Aksara Baru, Jakarta, hal. 86
Hal  ini  merupakan  langkah  awal bekerjanya  PPID  sesuai  dengan tugas  dan  tanggung  jawabnya untuk mewujudkan pelayanan cepat,  tepat,  dan  sederhana  setiap Badan Publik. Peraturan Pemerintah  No.  61  Tahun  2010 mengamanatkan PPID harus sudah ditunjuk  paling  lama  1  (satu)  tahun terhitung sejak
peraturan pemerintah diundangkan pada tanggal 23 Agustus 2010.
Keberadaan  Undang-undang Nomor  14  Tahun  2008  tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat  penting  sebagai  landasan hukum yang berkaitan dengan : 1. hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi; 2. kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional,  dan  cara sederhana;
3. pengecualian  bersifat  ketat  dan terbatas;
4. kewajiban  Badan  Publik  untuk membenahi  sistem  dokumentasi dan pelayanan Informasi.
Melalui mekanisme dan pelaksanaan  prinsip  keterbukaan,
akan  tercipta  kepemerintahan  yang baik  dan  peran  serta  masyarakat yang  transparan  dan  akuntabilitas yang  tinggi  sebagai  salah  satu syarat untuk mewujudkan
demokrasi  yang  hakiki.  Dengan membuka  akses  publik  terhadap Informasi  yang  diharapkan  Badan Publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi  pada  pelayanan  rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan  yang  terbuka  yang merupakan upaya
strategis mencegah  praktik  korupsi,  kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya  kepemerintahan  yang baik (good governance) . 7
Adapun  upaya-upaya  yang
dapat dilakukan untuk menyelesaikan  sengketa  informasi
publik adalah diawali dengan adanya  upaya  keberatan  yang ditujukan  kepada  badan  penyedia informasi, apabila tidak mendapatkan jawaban atau
tanggapan yang memuaskan, maka dapat  melakukan  laporan  atau
7 Miftah  Thoha,  2003. Birokrasi  dan Politik  di  Indonesia ,  Cetakan  Kedua,
RajaGrafindo Persada, Jakarta. Hal 112.
pengaduan
melalui
Komisi
Informasi,  Komisi  informasi  akan melakukan persidangan sesuai dengan  standart  yang  berlaku,  dan akan  memanggil  para  pihak  untuk dimintakan keterangan, setelah mendapatkan keterangan yang memadai,  Komisi  Informasi  Publik akan  memutuskan  sengketa  yang dimintakan  oleh  yang  tidak  puas dengan  adanya  informasi  yang diberikan oleh instansi atas lembaga  yang  menjadi  terlapor. 8
Apabila  para  pihak  masih  belum puas,  maka  pemohon  informasi dapat  melakukan  upaya  keberatan melalui  Pengadilan,  sesuai  dengan ketentuan yang berlaku.
B. Kendala Dan Solusi Atas Penyelesaian Sengketa Keterbukaan  Informasi  Publik Melalui Ajudikasi Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Salah  satu  kendala  yang menyebabkan proses ajudikasi memakan  waktu  yang  lama  adalah
8 Suwandi,  Made.2009. Tanggapan Terhadap  Makalah  Tentang  Pokok-Pokok Pikiran  Penataan  Organisasi  Pemerintah Pusat , Pemerintah  Daerah  Propinsi  dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ,
Jakarta. Hal. 81
kehadiran  pemohon  dan  termohon. Untuk mengumpulkan majelis komisioner  yang  telah  ditunjuk untuk  menangani  proses  ajudikasi cukup  memakan  waktu  sebab  para komisioner juga mempunyai
pekerjaan lain diluar sebagai
komisioner contohnya adalah advokat.  Salah  satu  dari  pihak termohon  ataupun  termohon  juga kadang
berhalangan hadir sehingga  Komisi  Informasi  mesti membuat  sidang  ulang  karena sidang  tidak  dapat  dilanjutkan jikalau  majelis  cuma  menerima informasi dari salah satu pihak saja yang bersengketa.
Makanya  komisioner  dalam majelis  komisioner  paling  utama wajib hadir  pada  saat  tahap pengambilan keputusan. Beliau juga menjelaskan pada tahap pengambilan keputusan ketika
salah satu majelis komisioner berbeda  pendapat  dengan  majelis lainnya  maka  ada  solusi  yang dinamakan decending opinion . Decending
opinion adalah pernyataan  dari  salah  satu  pihak majelis  yang  tidak  setuju  dengan keputusan  majelis  komisioner  lain untuk  membuka  informasi.  Namun,
jika  kedua  majelis  komisioner  yang lain setuju untuk membuka informasi  maka  keputusan  final tetap  mengikuti  suara  terbanyak dengan  memberi  catatan  bahwa salah satu komisioner tidak menyetujuinya.
Kurangnya  pemahaman  akan
Undang-Undang keterbukaan informasi  pada  instansi  maupun masyarakat  dan  tidak  terbukanya badan  publik  menjadi  dua  kendala yang menurut Bapak Slamet
Hariyanto selaku komisioner seringkali menghambat proses ajudikasi  sehingga  mengakibatkan pihak termohon menolak hadir atau mengutus  perwakilan  untuk  datang menghadiri sidang di Komisi Informasi  Publik  padahal  pihak komisioner  ingin  berbicara  secara langsung  dengan  pihak  pengambil keputusan  suatu  badan  publik tersebut.
Seharusnya  Komisi  Informasi sudah mempunyai wewenang eksekusi  maka  proses  ajudikasi akan  jauh  lebih  efektif,  akan  tetapi wewenang  eksekusi  masih  berada di pengadilan sehingga bila menghadapi kasus seperti ini termohon menolak memberikan
suatu  informasi  sekalipun  sudah dikeluarkan surat keputusan, pemohon  tinggal  meregistrasi  surat keputusan  Komisi  Informasi  di pengadilan  biar  nanti  pengadilan yang melaksanakan eksekusinya.
Budaya masyarakat yang belum terbuka sepenuhnya sehingga  menjadi  kendala  belum efektifnya ajudikasi sementara Undang-Undang  berasumsi  bahwa budaya  kita  sudah  sangat  terbuka. Menurut saya bahwa proses ajudikasi  ini  baru  akan  efektif  5 tahun mendatang. Kasus suap juga kerap terjadi yang melibatkan kedua belah pihak yang bersengketa.  Pelaku  kasus  seperti ini  biasanya  adalah  LSM  yang berusaha  meraih  keuntungan  dari badan  publik  dengan  berkedok meminta  informasi  ataupun  yang lain. Ketika LSM mengajukan keinginannya semisal barang
elektronik  kepada  badan  publik maka  saat  keinginannya  terpenuhi selesailah  sudah  masalah.  Namun selaku komisioner menjadi kelemahan dari  proses ajudikasi ini sehingga  perlu  diberlakukan  aturan baru dalam Undang-Undang
keterbukaan informasi semisal
memasukkan ke penjara bagi oknum  yang  menjadikan  kasus sengketa  informasi  lahan  untuk mencari  uang  dan  keluar  masuk badan publik dengan tujuan mencari keuntungan.
Solusinya  adalah  komisioner dan  staf  harus  banyak  mengikuti berbagai  macam  pelatihan  seputar mediasi  dan  ajudikasi  di  berbagai kota-kota  besar  yang  masalahnya lebih beraneka ragam untuk menambah  pengalaman.  Masalah SDM bisa dicarikan alternatif dengan  banyak  berdiskusi  dengan Komisi  Informasi  Pusat  dalam beberapa kasus penyelesaian sengketa  informasi.  Berkat  diskusi ini,  para  komisioner  jadi  lebih pandai  dalam  meyelesaikan  kasus sengketa  informasi  dan  mampu menghindari  bias.  Para  komisioner dan  staf  di  Komisi  Informasi  ini sangat qualified jadi apapun hambatannya  komisioner  dan  staf pasti  bisa  menyelesaikan  apapun kasus  sengketa  informasi  yang masuk  ke  dalam  Komisi  Informasi Jawa Tengah.
Komisi  Informasi  harus  bisa melayani  masyarakat  dengan  lebih baik,  sehingga  dalam  penyelesaian
kasus  sengketa  informasi  mampu memahami tentang pentingnya
Undang-Undang
keterbukaan informasi publik secara baik kepada badan  publik  maupun  masyarakat luas. Ajudikasi adalah penyelesaian sengketa
alternatif yang dilaksanakan oleh Komisi  Informasi Publik akan tetapi masyarakat pada umumnya  masih  banyak  yang belum  mengetahui  secara  detail oleh  sebab  itu  perlu  adanya sosialisasi  yang  diadakan  antara Pemerintah  atau  badan  publik dengan  Komisi  Informasi  Publik secara bersama-sama.

## PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Penyelesaian sengketa informasi
publik  melalui  Komisi  Informasi dilakukan karena adanya keberatan  masyarakat  terhadap Badan Publik yang tidak
memberikan tanggapan atau jawaban yang memuaskan
sehingga perselisihan antara kedua  belah  pihak  tersebut diselesaikan di Komisi Informasi.
Sesuai fungsi tugas dan wewenangnya maka Komisi
Informasi  memanggil  para  pihak
yang bersengketa untuk
diselesaikan secara mediasi. Proses  mediasi  dilakukan  oleh mediator dan mediator pembantu yaitu  dengan  menelusuri  dan menggali  kepentingan  mereka untuk  mencapai  kesepakatan, dan  mediator  mengusulkan  agar kesepakatan para pihak memuat sanksi  yang  para  pihak  yang dikemudian hari tidak melaksanakan  kesepakatan  dan keputusan  yang  telah  diambil. Namun  apabila  mediasi  gagal atau  tidak  berhasil  maka  Komisi Informasi menggelar sidang
ajudikasi yang mana untuk
memutus    perkara  yang  gagal seperti  tersebut  diatas.  Putusan Komisi Informasi
atas penyelesaian  sengketa  dengan ajudikasi berupa :
a. pemberian  atau  penolakan akses  terhadap  seluruh  atau sebagian informasi yang diminta  berisikan  salah  satu perintah.
b. Membatalkan  putusan  atasan
badan publik dan memutuskan untuk memberikan  sebagian  atau seluruhnya informasi yang
diminta oleh pemohon informasi publik sesuai dengan keputusan Komisi Informasi.
c.  mengukuhkan  putusan atasan pejabat  pengelola  informasi dan  dokumentasi  untuk  tidak memberikan  informasi  yang diminta  baik  sebagian  atau seluruhnya.
d. putusan Komisi Informasi tentang pokok keberatan tidak disediakan  informasi  secara berkala yang meliputi; informasi tentang badan publik  tersebut,  kegiatan  dan kinerjanya, laporan keuangannya  dan/atau  yang diatur  oleh  undang-undang, tidak
ditanggapinya permintaan  informasi;  atau ditanggapi  tidak  sepenuhnya tidak  dipenuhinya  permintaan informasi,  atau  pengenaan biaya  yang  tidak  wajar  serta penyampaian  informasi  yang tidak tepat waktu.
e. memerintahkan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi untuk menjalankan kewjibannya
sebagaimana  ditentukan  oleh Undang-Undang.
f.  memerintahkan  Badan  Publik untuk memenuhi
kewajibannya  dalam  jangka waktu  pemberian  informasi sebagaimana  diatur  dalam UUKIP.
g. Mengukuhkan  pertimbangan atasan  Badan  Publik  atau memutuskan  mengenai  biaya penelusuran dan / atau penggandaan informasi.
2. Kendala yang menyebabkan proses ajudikasi memakan waktu yang lama yaitu kehadiran pemohon  dan  termohon.  Untuk mengumpulkan
majelis
komisioner  yang  telah  ditunjuk untuk menangani proses ajudikasi  cukup  memakan  waktu sebab  para  komisioner  juga mempunyai  pekerjaan  lain  diluar sebagai contohnya adalah advokat.  Salah  satu  dari  pihak termohon ataupun termohon juga  kadang  berhalangan  hadir sehingga  Komisi  Informasi  mesti membuat  sidang  ulang  karena sidang  tidak  dapat  dilanjutkan jikalau  majelis  cuma  menerima informasi  dari  salah  satu  pihak
saja yang
bersengketa.
Kurangnya  pemahaman  akan Undang-Undang
keterbukaan informasi  pada  instansi  maupun masyarakat dan tidak terbukanya badan publik menjadi dua kendala yang seringkali menghambat  proses  ajudikasi sehingga  mengakibatkan  pihak termohon  menolak  hadir  atau mengutus perwakilan untuk datang  menghadiri  sidang  di Komisi  Informasi  Publik  padahal pihak  komisioner  ingin  berbicara secara  langsung  dengan  pihak pengambil keputusan suatu badan  publik  tersebut.  Sehingga solusinya adalah banyak mengikuti pendidikan dan pelatihan agar menambah pengalaman  yang  lebih  luas dalam menangani permasalahan. Banyak melakukan  diskusi  agar  para komisioner  lebih  pandai  dalam menyelesaiakan sengketa informasi dan mampu
menghindari  hal-hal  yang  tidak diinginkan.  Memahami  Undang- Undang  Keterbukaan  informasi publik  serta  mensosialisasikan dengan masyarakat luas
maupun  Badan  Publik,  karena dengan  era  globalisasi  sekarang ini  semua  tekologi  informasi berkembang dengan sangat cepat  dan  apabila  kita  tidak mengikuti akan ketinggalan.

## B. SARAN
1. Bagi Pemerintah ajudikasi memakan waktu yang lama yaitu kehadiran pemohon dan termohon  untuk  mengumpulkan majelis  komisioner  yang  telah ditunjuk untuk menangani proses ajudikasi sehingga cukup memakan  waktu  maka  para komisioner yang mempunyai pekerjaan  lain  diluar  sebagai komisioner  contohnya  adalah pengacara, maka sebaiknya lebih fokus akan pekerjaan sebagai komisioner karena komisioner adalah pekerjan
pokok.
2. Bagi  Komisi  Informasi  karena satu dari pihak termohon ataupun  termohon  juga  kadang berhalangan hadir sehingga membuat  sidang  ulang  karena sidang  tidak  dapat  dilanjutkan jikalau  majelis  cuma  menerima informasi  dari  salah  satu  pihak saja yang bersengketa
sebaiknya Komisi Informasi
memberi  peringatan  lebih  tegas dan  di  beri  sanksi.  Karena  era saat ini serba digital maka setiap komisioner  ataupun  asistennya harus  di  diklat  supaya  lebih bertambah  wawasannya  serta
kompetensinya lebih baik dibandingkan dengan masyarakat umum. Komisi Informasi harus memberikan pemahaman  dan  wawasan  yang luas akan pentingnya keterbukaan informasi publik dan tidak  hanya  men  justice  bahwa jika tidak melakukan uji konsekuensi  akan  di  selesaikan dalam  sidang  di  KIP  sehingga menyebabkan
kekhawatiran
pada lembaga publik atau masyarakat.
3. Bagi masyarakat karena kurangnya pemahaman akan UU keterbukaan informasi pada instansi maupun masyarakat dan tidak  terbukanya  badan  publik maka sebaiknya Komisi Informasi  memberi  sosialisasi kepada  semua  lembaga  secara intensif tanpa
menunggu undangan dari badan publik atau masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA BUKU-BUKU
Ali Budiarto, 2005 Kompilasi Kaidah
Hukum  Putusan  mahkamah Agung Hukum Acara perdata Masa Setengan Abad . Swara Justitia. Jakarta. A Herbert Simon, 2004. Administrative Behavior, Perilaku Administrasi  :  Suatu  Studi tentang Proses Pengambilan Keputusan dalam Organisasi Administrasi, Edisi Ketiga, Cetakan Keempat, Alih Bahasa  ST.  Dianjung,  Bumi Aksara, Jakarta. Antar  Lembaga  Negara,  2005. Konsursium Reformasi Hukum Nasional, Jakarta. Anshorie  Sabuan, 1990. Hukum Acara Pidana ,Penerbit Angkasa,Bandung. Arifin  Firmansyah  DKK,  2008  . Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan lembaga negara , Liberty,
Yogyakarta.
Arifin,  Firmansyah,  et  al.  2005. Lembaga Negara dan sengketa  kewenangan  antar Lembaga Negara, Konsorsium reformasi hukum Nasional. Bekerja sama  dengan  Makhkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jakarta. Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN). Ashin  Tohari,  2006. Kedudukan Komisi Negara dalam Struktur Ketatanegar aan, Rineka Cipta, Jakarta. Asshiddiqie, Jimly. 2006. Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara  Pasca  Reformasi.
Jakarta.  Sekretariat  Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. Bintan  R  Saragih,  2004. Komisi- Komisi Negara Dalam Sistem  Pemerintahan  Yang Berubah , Jakarta. Bambang  Sugeng  dan  Sujayadi.
2011. Hukum  Acara  Perdata
Dan Dokumen Litigasi
Perkara  Perdata .  Jakarta: Kencana.
Cst  Kansil,  2002. Pengantar  ilmu hukum dan tata hukum Indonesia ,  Balai  Pustaka, Jakarta.
Darwin  Rins,  1989. Hukum  Acara
Pidana:  Suatu  Pengantar . Jakarta: Djambatan. Denny Indrayana, 2007. Amandemen UUD 1945 ,
Penerbit Mizan, Bandung. Dhoho  A.  Sastro  et  al.  2010. Mengenal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik . Jakarta:Lembaga
Bantuan Hukum Masyarakat.
Dwight  Waldo, 1984. Pengantar
Studi  Public  Administration , Cetakan Keempat, Alih Bahasa Slamet W. Admosoedarmo, Aksara Baru, Jakarta.
DY.Wiyanto,  2011. Hukum  Acara Mediasi . Bandung: Alfabeta. Elly  Dar  Chaidir,  2007. Negara Hukum Demokrasi dan Konstalansi  Ketatanegaraan Indonesia, Kreasi Total Media, Yogyakarta. Gunawan  Abdullah  Tauda,  2012. Kedudukan  Komisi  Negara
Independen ,  Genta  Press, Yogyyakarta.
Hans  Kelsen,  2009. Teori  Umum Tentang Hukum dan Negara , Nusa Media, Bandung. Hari Sasangka, 2003. Hukum Pembuktian  Dalam  Perkara Perdata  Untuk  Mahasiswa Dan Praktisi . Mandar Maju.Bandung. Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003. Hukum Pembuktian  dalam  Perkara Pidana , Mandar Maju, Bandung. I  Ketut   Artadi,  2008. Kumpulan Peraturan Perundang Undangan Hukum Acara Perdata,(  Diktat  ) Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Denpasar. Irfan  Islamy,  1994. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara , Bumi Aksara Jakarta. Jimlly Ashidiqie, 2006. Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara  Pasca  Reformasi, Sekertariat Jendral Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta. Jimly  Ashidiqie  ,  2011. Beberapa Catatan  Tentang  Lembaga- Lembaga Khusus dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Ne gara, Seminar  Nasional  Lembaga- Lembaga Non Struktural, Kementerian Pertahanan, Maret Kattopo, Dari Meja Tanri Abeng (2000) . Managing atau Chaos, Jakarta:  Institut
Pembelajaran Manajemen Paramadina. Luhut M.P.Pangaribuan, 2005. Hukum  Acara  Pidana,Surat- surat  Resmi  di  Pengadilan oleh Advokat , Djambatan.
Lukman  Hakim,  2010. Kedudukan Hukum Komisi-Komisi Negara  Di  Indonesia ,  Setara Press, Group In Trans,
Malang.
Martiman Prodjohamidjojo, 2001.
Membuat  Surat  Dakwaan ,
Ghalia Indonesia,Jakarta. Miftah  Thoha,  2003. Birokrasi  dan Politik  di  Indonesia ,  Cetakan
Kedua, RajaGrafindo Persada, Jakarta. Miriam Budiarjo, 1978. Dasar-Dasar Ilmu Politik , Gramedia, Jakarta.
Moh.  Mahfud  M.D , 1999. Hukum dan  Pilar-Pilar  Demokrasi ,
Gama Media, Yogyakarta.
Moh.  Mahfud  M.D , 2006. Politik Hukum, Gama Media, Yogyakarta. Nurnaningsih Amriani, 2011. Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan. Jakarta:  PT.  RajaGrafindo Persada. Rachmadi Usman, 2012. Mediasi Di Pengadilan Dalam Teori Dan Praktik . Jakarta: Sinar Grafika. Rozali Abdullah, 1994. Hukum Acara  Peradilan  Tata  Usaha Negara, cet,  ketiga,  PT  Raja Grafindo Persada, Jakarta.
SF.  Marbun  dan  Muh  Mahfud  MD,
1987. Pokok-Pokok  Hukum
Administrasi
Negara . Yogyakarta. Liberty. Siti  Soetami,  2005. Hukum  Acara Peradilan Tata Usaha Negara , Aditama, Bandung. Soebekti, 2007. Hukum Pembuktian . Pradnya Paramita. Jakarta. Soesilo Yuwono, 1982. Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan
KUHAP: sistem dan Prosedur, Alumni, Bandung. Stephen  P  Robbins,  1994. Teori Organisasi : Struktur, Desain,  dan  Aplikasi, Edisi Ketiga,  Alih  Bahasa  Jusuf Udaya, Arcan, Jakarta. Sudikno Mertokusumo, 1993. Hukum  Acara  Perdata Indonesia , Liberty, Yogyakarta. Susanti Adi Nugroho, 2009. Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa . Jakarta:  PT.  Telaga  Ilmu
Indonesia.
Suwandi,  Made,  2009. Tanggapan Terhadap  Makalah  Tentang Pokok-Pokok Pikiran Penataan Organisasi Pemerintah Pusat , Pemerintah  Daerah  Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Jakarta. Syahrizal  Abbas,  2011. Mediasi Dalam Perspektif Hukum
Syariah ,    Hukum    Adat, Hukum  Nasional.  Jakarta:
Kencana. Takdir  Rahmadi,  2010. Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat. Jakarta:  Rajawali Pers. T Deddy Tikson, dkk. 2004. Evaluasi Pembangunan Pasca Otonomi  Daerah  di  Sulawesi Selatan , Kerjasama Bappeda Propinsi Sulsel dengan  Lembaga  Penelitian Unhas, Makassar. Wacipto Setiadi, 1994. Hukum Acara  Peradilan  Tata  Usaha Negara Suatu Perbandingan , PT  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta.
Wahyudi dan Akdon. 2010. Manajemen Konflik dalam Organisasi : Pedoman Praktis bagi Pemimpin Efektif ,  Cetakan  Pertama, Alfabeta, Bandung. Yahya Harahap, 2004. Pembahasan Permasalah  dan  Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan .  Jakarta:  Sinar
Grafika

## PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-undang Dasar 1945
Undang-Undang  No.  14  Tahun
2008  Tentang  Keterbukaan Informasi  Publik Peraturan  Pemerintah  Nomor  61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang- undang  Nomor  14  Tahun 2008  tentang  Keterbukaan Informasi  Publik Peraturan Mahkamah Agung Republik  Indonesia  Nomor  1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Peraturan  Mahkamah  Agung  No. 02 Tahun  2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan Peraturan  Komisi  Informasi  Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Standar  Layanan  Informasi Publik Peraturan  Komisi  Informasi  Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Peraturan  Komisi  Informasi  Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian  Informasi
Publik

## WEBSITE
Pengadilan  Tata  Usaha  Menado, Dasar  Hukum  Keterbukaan Informasi Publik, http://www.ptunmanado.go.i d/index.php?option=com_co ntent&view=article&id=210%
3Adasar-hukumketerbukaan-
informasi publik&catid=116%3Akip&Ite mid=1,  diakses  tanggal  3 Agustus  2018,  pukul  13:00 WIB. Pejabat  Pengelola  Informasi  dan Dokumentasi Layanan Informasi  Publik  Sekretariat Jenderal  DPR  RI,  Dasar Hukum  Layanan  Informasi
Publik, http://ppid.dpr.go.id/index/sta tik/id/5,  diakses  tanggal  3 Agustus  2018,  pukul  13:00
WIB