## PRAKTIK PEMERINTAHAN PADA KESULTANAN BUTON TAHUN 1540-1960 MASEHI
Muh. Ide Apurines
Mahasiswa Program Pascasarjana Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD E-mail: muh16004@mail.unpad.ac.id
Muradi, Dede Sri Kartini Dosen Program Pascasarjana FISIP UNPAD E-mail: muradiclark@gmail.com; dedesrikartini@yahoo.com

## Abstrak
Penelitian  ini  berfokus  pada  praktik  pemerintahan  Kesultanan  Buton Tahun  1540-1960  Masehi.  Penelitian  dilakukan di Pulau  Buton  Kota BauBau  Sulawesi  Tenggara  dengan  menggunakan  jenis  penelitian sejarah-kualitatif.  Tujuan  dari  penelitian  adalah  mengetahui  proses pemerintahan  yang  berjalan  di  Kesultanan  Buton  dari  tahun  1540- 1960 serta untuk mengetahui adanya praktik demokrasi yang terdapat di  Kesultanan  Buton.  Teori  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  teori  demokrasi  yang  digagas  oleh  Robert A. Dahl.  Teori tersebut  menawarkan  kriteria  untuk  mencapai  pemerintahan demokratis  untuk  menilai  sejauh  mana  demokrasi  berjalan  di Kesultanan  Buton.  Selain  teori  tersebut,  peneliti  juga  menggunakan metode pengumpulan data heuristik yang terdiri dari studi pustaka dan dokumen  serta  wawancara.  Hasil  dari  penelitian  ini  adalah:  (1) Kesultanan  Buton  mempunyai  bentuk  pemerintahan  yang  berubah- ubah  dikarenakan  proses  transisi  kerajaan  menuju  kesultanan;  (2) adanya praktik demokrasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di  Kesultanan  Buton;  (3)  struktur  pemerintahan  yang berbeda  dengan  kerajaan/kesultanan  pada  umumnya,  yang  telah mempraktekkan  struktur  pemerintahan  modern;  (4)  konstitusi  tertulis Murtabat Tujuh menjadi dasar bernegara di Kesultanan Buton.
Kata Kunci: Pemerintahan, Konstitusi Tertulis Murtabat Tujuh
Jurnal TAPIs Vol. 14 No.02 Juli-Desember 2018

## Pendahuluan
Penelitian  ini  berfokus  pada  praktik  pemerintahan  yang terdapat  pada  Kesultanan  Buton  pada  tahun  1540-1960,  yang dilakukan  pada  bulan  Juli  tahun  2017,  yang  berlokasi  di  Provinsi Sulawesi Tenggara, Pulau ButonKota Baubau. Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui  bagaimana  praktik  pemerintahan  yang  di  jalankan dalamKesultanan  Buton  di  tahun  1540-1960.  Dalam  penelitian  ini, peneliti  memperoleh  data  melalui  beberapa  teknik  pengumpulan  data yaitu, dari data primer yang bersuber dari data heuristic (studi pustaka dan  dokumentasi)  serta  data  sekunder  yang  bersumber  dari wawancara. Disamping itu, peneliti juga akan memaparkan bagaimana sistem  pemerintahan  berjalan  di  Kesultanan  Buton  dapat  dilihat  dari proses-proses pemerintahan sejak masa Sultan Buton pertama hingga Sultan Buton ke 37.
Kata “Buton”, digunakan sebagai nama Kesultanan yang akan menjadi  objek  kajian  penelitian  ini,  adalah  nama  sebuah  pulau,  yaitu pulau  Buton. 1 Dipulau  inilah    terletak  pusat  pemerintahan  Kesultanan Buton.  Nama  ini      berasal  dari  nama    jenis  pohon,yaitu  pohon butun. 2 Tidak  diketahui,  sejak  kapan  pulau  itu  bernama  demikian. Yang  pasti,  sejak  masa  Gajah  Mada  menjadi  patih  Kerajaan Majapahit,  Buton  telah  dikenal  di  Jawa.  Hal  ini  dapat  diketahui  dari kakawin  Nagartagama Karangan  Mpu  Prapanca. Prapanca  dalam kitabnya  menyebut  sumpah  Gajah  Mada  yang  dikenal  dengan “Sumpah Palapa”.
Dalam      kitab    tersebut    telah    di    temukan    nama      Butun sebagai      bagian    dari        Kerajaan  Majapahit  pada  masa  kekuasaan
1 Orang- orang  dulu  di  negeri  ini  menyebutnya  “Buton”.  Bukan  “Butun”. Orang  bugis-makassar  juga  menggunakan  sebutan  pertama.  Sebutan  pertama sangat  dikenal  di  kota  Makassar  dikarenakan  di  kota  Makassar  terdapat  suatu tempat yang bernama kampong butun, pasar butun dan jalan butun. Lihat ligtvoet, beschrijing en Geschiedenis van Buton, BKI, Vol. 26, 1878, hlm 1.
2 J.C.  Anceaux, Wolio  dictionary.  1987.  Hlm  25.  Orang  Buton  menyebut Pohon  ini  dengan  “butu”.  Dalam  dunia  ilmiah  pertumbuhan  ini  dikenal  dengan Barringionia asiatica. Lihat Poerwadarminta. Kamus umum bahasa Indonesia, 1978, hlm 25.
Jurnal TAPIs Vol. 14 No.02 Juli-Desember 2018
Gadjah  Mada. 3 Dijelaskan  dalam  buku  itu  bahwa  daerah  takluk kerajaan  Majapahit  juga  meliputi  daerah-daerah  di  Sulawesi.  Negeri- negeri  di  Sulawesi  yang  disebutkan  oleh  Prapanca  dalam  bukunya adalah sebagai berikut:Muwah tanah I Batayan pramuka Batayan len Luwuk tentang Udamakatrayadhi nikanang sanusaspupul Ikangsakasananusanusa  Makassar  Butun  Banggawi  Kuni  Craliyao mwangi (ng) Selaya Sumba Soto Muar, dst. 4
Dari  informasi  Mpu  Prapanca  tersebut,  kita  dapat  memahami bahwa  Buton,  sejak  zaman  Majapahit  atau  sebelum  Islam  masuk  di daerah Butonsekitar pertengahan abad ke- 16, telah dikenal di daerah luar.  Selain  kitab Nagarakartagama sebagai  sumber  sejarah  pertama yang menyebut nama Buton, seorang pelaut Portugal Tome Pires juga menyebut  nama  Buton  ketika  ia  menceritakan  pelayarannya  di perairan nusantara pada  tahun 1512- 1515. 5 Menurutnya, ia berangkat dari  Singapura  ke  Maluku  melalui  Borneo,  Makassar  dan Buton. 6 Informasi ini menunjukan bahwa ketika itu Butontelah dikenal oleh  pelaut-pelaut  yang  melintasi  perairan  nusantara,  termasuk  orang asing.
Pengenalan terhadap Buton oleh pihak luar, sebagaimana yang dikemukakan  di  atas,  tidak  jelas  apakah  Buton  hanya  sebagai  suatu pulau  ataukah  sebagai  suatu  Kerajaan/Kesultanan  yang  berdaulat, yang  mempunyai  sistem  pemerintahan  tersendiri.  Pengenalan  dalam arti  yang  disebut  terakhir,  dipastikan  terjadi  pada  tahun  1580. Informasi  ini  diperoleh  dari  sumber  Ternate  yang  menyebutkan terjadinya  serangan  pasukan  Kesultanan  Ternate  ke  Kerajaan  Buton
3 Bambang  Pramudito.  2006. Kitab  Negara  Kartagama  :  sejarah  tata pemerintahan  dan  peradilan  Keraton  Majapahit.  Yogyakarta  ;  gelombang  pasang. Hlm. 191.
4 Seluruh  Sulawesi  menjadi  daerah  ke  VI  kerajaan  Majapahit,  Yaitu Bantayan(Bantaeng), Luwuk (Luwu), Udamakatraya (Taulaud), Makasar
(Makassar),  Butun  (Buton),  Banggawi  (Banggai),  Kunir  (Pulau    Kunyit),  Selaya (Selayar), Solot (Solor), dan seterusnya.
5 Armado  Corteseo,  The  Suma  Oriental  of  Tome  Pires.  Vol.  1,  1944.  Hlm 220.
6 F.s.a.  Declerqie. Bijdragen  tot  de  Kennis  der  Residentie  Ternate.  1890. Hlm 154.
Jurnal TAPIs Vol. 14 No.02 Juli-Desember 2018
untuk menyebarkan agama Islam. 7 Tidak seperti kerajaan-kerajaan lain yang  terdapat  di  Nusantara  dimana  jabatan  sultan  diwariskansecara tunggal turun-temurun. Namun pada sistem pemerintahan Kesultanan Buton,  Sultan  dipilih  berdasarkan  berdasarkan  satu  golongan  tertentu (Kaomu). 8 Sistem pemilihan ini disebut sebagai demokratis-aristokratis atau  sistem  pemilihan  terbatas.  dengan    calon    yang  disiapkan    oleh golongan kaomu dengan    tiga    cabang  keluarga  yangdisebut
Kamboru-Mboru  Talu  Palena(tiga  cabang  fraksi  partai). 9 Adapun denganadanya  pembagian  kekuasaan  (power  sharing)  di  Kesultanan Buton  antara  eksekutif  (Sara  Pangka),  legislatif  (Sara  Gau)  dan, yudikatif  (Sara  Bhitara)  yang  bertujuan  untuk  menstabilkan  sistem politik di Kesultanan Buton, terdapat juga sistem desentralisasi pusat- daerah,  serta  adanya  kerajaan  aliansi  dalam  Kesultanan  Butonatau biasa lebih dikenal sebagai sistem negara federal.
Disamping  itu  dengan  adanya  konstitusi  tertulis  yang  telah  di hasilkan  oleh  pemerintahan  Kesultanan  Buton  di  masa  Sultan  ke- empat. Yakni produk“Undang - Undang Murtabat Tujuh Sara Wolio”, 10
yang  menjadi  landasan  bernegara  dan  memberikan  nilai- nilai  luhur terhadap  masyarakat  Buton.Nusantara  Indonesia  kaya  akan  sejarah Kerajaan- Kerajaannya, sebagian besar dari sejarah tersebut mencatat bahwa  pemerintahan  kerajaan  tersebut  bersifat  monarki,  menurunkan putra  mahkota  sebagai  pemimpin  atau  penerus  dan  praktik  monarki lainnya. 11 Namun  diantara  sejarah  kerajaan  tersebut  ada  diantaranya yang  menerapkan  bentuk  pemerintahan  yang  mempunyai  unsur demokrasi.  Bentuk  pemerintahan  demokrasi  tidak  begitu  populer  di era kerajaan nusantara begitu pula kerajaan yang menerapkannya tidak
7 F.s.a. Declerqie. Op. cit. hlm 221.
8 Kaomu adalah  golongan  strata  pertama  dalam  wilayah  Kesultanan  Buton yang diberi hak untuk memimpin pemerintahan (menjadi Sultan).
9 Kamborumboru artinya tiang, talu artinya tiga, pale artinya potong, dan na yang berarti nya atau menunjuk tempat tertentu
10 Martabat  Tujuh  Sara  Wolio  adalah  peraturan  perundang-undangan Kesultanan Buton yang mengatur    adat ataupun hukum di buton yang berlandaskan pada murtabat tujuh murni/ Sara Patagunaa beserta ajaran tasawuf.
11 Purwadi.  2009. Sejarah  sastra  jawa  klasik.  Yogyakarta;  Panji  Pustaka. Hlm 28
Jurnal TAPIs Vol. 14 No.02 Juli-Desember 2018
begitu populer di buku sejarah  yang kita baca. Dari sedikit gambaran latar  belakang  tersebut  penelitian  ini  kemudian  dimaksudkan  untuk mengidentifikasi kemudian menganalisis bentuk praktik pemerintahan yang berlangsung    di  Kesultanan  Buton  pada  tahun  1540-1960 Masehi.

## Pembahasan
Dalam  buku  The  World  Alamanac  and  Book  of  Fact  2013, jumlah negara di dunia terhitung sebanyak 196. Dengan jumlah negara yang  begitu  banyak,  beberapa  negara  mempunyai  pengaturan pemerintahan yang serupa tetapi ada juga yang berbeda satu sama lain. Dengan  demikian  untuk  menilai  bentuk  pemerintahan  suatu  negara paling  tidak  dengan    beberapa      tipologi    dasar    pemerintahan,    baik yang  dikemukakan  oleh      Plato, Aristoteles, Polybius, Machiavelli, Montesquieu  dan  lain-lain,  dan  dari  hal  tersebutlah  peneliti mengelompokan ada empat jenis pemerintahan:
1. Pemerintahan  Monarki  (pemerintahan  oleh  satu  orang),  Negara yang  berbentuk  monarki  di  kepalai  oleh  seorang  raja.  Sistem pemerintahan  kerajaan  pada  umumnya,  menggunakan  sistem pemerintahan  terpusat.  Kontinuitas  kepemimpinannya  bersifat turun  temurun.  Raja  dianjurkan  mempunyai  sifat-sifat  ideal  yakni adil,  murah  hati,  bijaksana,  dan  mampu  menjaga  keamanan  serta ketentraman negaranya.  Sifat  ideal  semacam  ini  adalah  syarat universal bagi seorang raja di segala tempat. Sistem pemerintahan kerajaan  biasanya  menggunakan    konsep    religi    ataupun keagamaan    untuk    menyatukan        orientasi  keseluruhan warganya. 12 Hampir  seluruh  sistem  pemerintahan  kerajaan  yang ada    di  asia  termasuk  Kerajaan  Buton  di  pengaruhi  oleh  ajaran Hindu Budha. 2. Pemerintahan Aristokrasi, merupakan pemerintahan oleh
sekelompok  elit  masyarakat  yang  mempunyai  status  sosial, kekayaan  dan  kekuasaan  politik  yang  besar,  bentuk  ini  dalam
12 Ensiklopedi.Nasional Indonesia. 1990/1991. Jakarta. Cipta Adi Pustaka. Hlm 57
Jurnal TAPIs Vol. 14 No.02 Juli-Desember 2018
model pemerintahannya menggunakan sistem warisan dan terpusat pada  sekelompok  elit  tertentu,  keberuntungan-keberuntungan  ini dinikmati  oleh  satu  generasi  ke  generasi  aristokrat  yang  lain. Status, kekuasaan dan kekayaan diwariskan
3. Oligarki  (pemerintahan  oleh  sedikit  orang  yang  tak  bergelar, militer  atau  sipil)  pemerintahan  oleh  suatu  minoritas  dalam masyarakat, suatu minoritas yang tidak perlu dibedakan oleh gelar aristokrasi  bentuk  pemerintahan  atau  hak  istimewa,  biasanya dipegang oleh elit-elit kecildaerah.
4. Pemerintahan  Demokrasi,  (bentuk  pemerintahan  yang  ditentukan oleh  banyak  orang)  sistem  pemerintahannya  menggunakan  sistem pemerintahan  kerakyatan.  Dalam  sistem  politiknya  seorang pemimpin  dipilih  oleh  rakyat  baik  langsung  maupun  perwakilan.
Dalam  bentuk  pemerintahan  ini  semua  kelas  dapat  berpartisipasi dalam  proses  pemerintahan.  Suara  semua  kelas  sama  penting  dan dapat  di  dengar,  bentuk  pemerintahan  ini  akan  berjalan  maksimal apabila keseimbangan antarkelas bisa tercapai. Bentuk pemerintahan  demokrasi  sendiri  telah  hadir  dalam  masa pemerintahanKesultanan  Butonterlihat  dari  proses  pemerintahan yang dijalankan akan tetapi demokrasinya murni versi Kesultanan Buton  tidak  sesempurna  dengan  demokrasi  prosedural  yang  di kemukakan oleh Robert A.Dahl.

## Teori Demokrasi Robert Dhal
Robert Dahl merumuskan sebuah ide mengenai tatanan politik yang disebut Polyarchy. Polyarchy merupakan istilah yang dikemukan oleh  Dahl  untuk  mengganti  kata  demokrasi.  Bagi  Dahl,  demokrasi mengandung  dua  demensi -kontestasi  dan  partisipasi.  Karena menekankan  dua  demensi  ini  maka  konsep  demokrasi  ini  sering disebut  demokrasi  minimalis.  Dalam  melihat  bagaimana  demokrasi bekerja cukup dilakukan dengan dua ukuran minimal:
1. seberapa  tinggi  tingkat  kontestasi,  kompetisi  atau  oposisi  yang memungkinkan (Liberalisasi).
2. seberapa  banyak  warganegara  yang  memperoleh  kesempatan berpartisipasi dalam kompetisi politik itu(Inclusiveness).
Jurnal TAPIs Vol. 14 No.02 Juli-Desember 2018
Berdasarkan  dua  demensi  tersebut,  Dahl  membuat  tipologi empat  sistem  politik:  hegemoni  tertutup  (kompetisi  dan  partisipasi sama-sama  rendah)  ;  oligarki  kompetitif  (kompetisi  tinggi  tetapi partisipasi  rendah)  ;  hegemoni  inklusif  (partisipasi  tinggi-kompetisi rendah)  dan  Poliarki  (partisipasi  dan  kompetisi  tinggi).  Kenyataan yang  membuktikan  bahwa  demokrasi  ini  telah  memiliki  sejarah demikian  panjang  benar-benar  telah  menimbulkan  kekacauan  dan perbedaan  pendapat,  karena  demokrasi  itu  mempunyai  makna  yang berbeda-beda bagi orang yang berbeda- beda, pada waktu dan tempat yang  berbeda-beda  pula.  Dalam  periode  yang  panjang  dalam  sejarah manusia,  demokrasi  telah  menghilang  dalam  praktek,  dan  hanya menjadi sebuah gagasan ataupun kenangan dikalangan sejumlah kecil orang  tertentu  saja.  Sampai  dua      abad      yang    terakhir      ini      saja, dalam      sepuluh      generasi,      sedikit      sekali      sejarahyang memperlihatkan contoh-contoh demokrasi yang sesungguhnya. 13
Demokrasi  menggambarkan  sistem  pemerintahan  yang berasaskan  bahwa  kedaulatan  berada  ditangan  rakyat.  Abraham Lincoln  dalam  pidato  Gettysburg  mendefinisikan  demokrasi pemerintahan  dari  rakyat,  oleh  rakyat,  dan  untuk  rakyat  (government of the people, by the people, and for the people). Rakyat mempunyai kekuasaan mutlak terhadap sebuah pemerintahan dalam negara, rakyat mempunyai  kedaulatan  tertinggi  dalam  sebuah  negara.  Demokrasi memungkinkan  semua  rakyat  untuk  ikut  andil  dalam  pembuatan, perumusan  dan  pengembangan  hukum  baik  itu  secara  langsung maupun  secara  tak  langsung  (perwakilan).  Suatu  negara  yang memiliki  sistem  pemerintahan  demokrasi  akan  sangat  berbeda dibandingkan dengan pemerintahan yang bentuknya monarki.
Gagasan mengenai demokrasi sangatlah luas, untuk mengenali apakah  bentuk  pemerintahan  suatu  negara  tersebut  berbentuk demokrasi  atau  tidak,  Dahl, 14 telah  merumuskan  lima  kriteria  untuk mencapai bentuk pemerintahan demokrasi kriteria tersebutyaitu:
13 Robert  A.  Dahl.  2001. Perihal  Demokrasi.  Jakarta.  Yayasan  Obor Indonesia. hlm 40
14 Robert A. Dahl. Op.cit. hlm 52
Jurnal TAPIs Vol. 14 No.02 Juli-Desember 2018
1. Partisipasi  efektif.  Sebelum  sebuah  kebijakan  digunakan  oleh kelompok,  seluruh  anggota  harus  mempunyai  kesempatan  yang sama  dan  efektif  untuk  membuat  sebuah  gagasan  atau  ide  yang dapat  diketahui  oleh  anggota-anggota  lainnya  sebagaimana kebijakan itudibuat.
2. Persamaan  suara.  Ketika  tiba  saatdibuatnya  keputusan  mengenai kebijakan  tersebut,  maka  setiap  anggota  berhak  mempunyai kesempatan yang sama untuk memberikan suara dan seluruh suara harus dihitungsama
3. Pemahaman  yang  cerah.  Dalam  batas  waktu yang  rasional  setiap anggota  berhak  mempunyai  kesempatan  yang  sama  untuk mempelajari  kebijakan-kebijakan  alternative  yang  relevan  dan konsekuensi-konsekuensi yangmungkin
4. Pengawasan  agenda.  Setiap  anggota  berhak  mempunyai kesempatan  ekslusif    untuk  memutuskan  bagaimana  dan  apa permasalahan  yang  dibahas  dalam  agenda.  Jadi  proses  demokrasi yang  dibutuhkan  oleh  tiga  kriteria  sebelumnya  tidak  pernah tertutup.  Berbagai  kebijakan  kelompok  tersebut  selalu  terbuka untuk dapat diubah oleh para anggotanya, jika merakamenginginkannya. 5. Pencakupan  orang  dewasa.  Semua,  atau  paling  tidak  sebagian besar,  orang  dewasa  yang  menjadi  penduduk  tetap  seharusnya memiliki  hak  kewarganegaraan  penuh,  yang  ditunjukkan  oleh empat kriteriasebelumnya

## Bentuk Pemerintahan Kerajaan Buton
Sistem  pemerintahan  dimasa  Kerajaan  Buton  berbentuk Monarki  karena  dikuasai  oleh  dinasti  Wa  Kaka  yangsecara  turun temurun berkuasa di Kerajaan Buton. Pada masa kerajaan ini pula dari raja  pertama  hingga  raja  ke  5  tidak  ditemukan  tanda-tanda  pengaruh islam bahkan    yang   tampak  adalah  pengaruh  kebudayaan   Hindu yang    salah        satunya  terdapat  pada  nama-nama  raja.  Disamping  itu
Jurnal TAPIs Vol. 14 No.02 Juli-Desember 2018
dalam  aspek  keyakinan  juga  dijumpai  faham  “reinkarnasi”. 15 Paham ini hingga saat ini masih diyakini oleh masyarakat Buton, prakteknya dapat di lihat pada saat kelahiran. Anak yang lahir mirip dengan anak yang  telah  meninggal  maka  anak  itu  dikatakan  sebagai  roh  dari saudaranya  tersebut.  keyakinan  ini  diprediksi  sebagai  salah  satu pengaruh budaya Hindu.
Dalam masa kerajaan Buton menggunakan bentuk pemerintahan  Monarki  hal  ini  terlihat  dalam  pergantian  raja  scara turun  temurun,  yaitu  seorang  raja  yang  mangkat  atau  mengundurkan diri  diganti  oleh  anaknya  dan  bagi  raja  yang  tidak  mempunyai keturunan akan digantikan oleh keponakan, yang telah dijadikan anak angkat.  Struktur  Pemerintahan  dimasa  Kerajaan  Buton  pertama  Wa Kaka:
1. Raja
2. Majelis sara juga sebagai menteri koordinator yang beranggotakan Mia  Patamiana,  bertugas  mengkoordinir  tiap-tiap  kelompok dalamlimbonya.
3. Pemimpin  tinggi  angkatan  perang,  juga  bertugas  sebagai  duta dalam  hubungan  luar  negeri.  pada  masa  kerajaan  jabatan  ini pertama kali dijabat oleh Sibatara dan sekaligus sebagaipenasehatraja. 4. Menteri khusus daerah seberang dan perluasan wilayah menteri ini juga  menjabat  sebagai  komando pasukan  khusus  pengawal  istana dipimpin oleh Kaudoro dan Sangiariana. Pada masa pemerintahan Bataraguru  struktur  pemerintahan  kerajaan  bertambah  yaitu dengan  adanya  jabatan  baru  seorang  Sapati  yang  bertugas membantu raja dalam pelaksanaan pemerintahan di pusat kerajaan dimasa modern sering dikenal dengan perdana menteri. Pada masa pemerintahan Raja Tuarade juga terjadi pertambahan jabatan yaitu
15 Schoorl. Op;cit hlm  124,  dalam  buku  tersebut  di  temukan  adanya pengaruh  kepercayaan  Hindu  dalam  Kerajaan  Buton  di  masa  lampau  terlihat  dari adanya keperayaan terhadap rengkarnasi.
Jurnal TAPIs Vol. 14 No.02 Juli-Desember 2018
jabatan  kanepulu  yang  fungsinya  membantu  Sapati/wakil  dari sapati.    Hal    ini  disebabkan  makin  komplitnya  permasalahan pemerintahan karena bertambahnya wilayah kerajaan Buton. 16 Bentuk  pemerintahan  monarki  berlangsung  kurang  lebih dua  setengah  abad  lamanya  dan  baru  berakhir  setelah  Buton menerima  ajaran  islam  sebagai  agama  kerajaan.  Perlu  dijelaskan bawa  sebelum bentuk  pemerintahan  monarki  pemerintahan  Buton dimasa sebelum kerajaan masih berbentuk aristokrasi. Pemerintahan  kerajan  berakhir  setelah  raja  ke  enam  Lakinaponto memeluk  agama  islam  dan  berganti  menjadi  Sultan  Buton pertama.

## Bentuk Pemerintahan di Masa Kesultanan
Islam  diterima  sebagai  agama  kerajaan  Buton  pada  maasa pemerintahan raja keenam (Lakinaponto) pada tahun 948 Hijriah atau lebih  kurang  1538  M.  setelah  memeluk  islam  Lakinaponto  dilantik menjadi  sultan  dengan  gelar  Qa’im  ad -din,  (138-1584)  yang  ketika beliau  dilantik  menjadi  Sultan  lebih  dikenal  dengan  nama  Murhum. Menurut  riwayatnya  bahwa  pada  masa  raja  Buton  lakilaponto. Datanglah  Syekh  Abd  Wahid  bersama  istrinya  Waode  Solo  dan anaknya,  ledi  penghulu,  ia  dianggap  orang  keramat  turunan  Sayyid Mekah,  cucu  nabi  Muhammad.  Atas  ajakan Laki Laponto  bersama menetrinya memeluk islam yaitu pada hari senin, 1 Ramadhan 948 H. Laki Laponto  di  lantik  menjadi  sultan  oleh  Syekh  dengan  nama kehormatan Qa’im ad -din al Khalifah al-khamis. 17
Beralihnya  sistem  pemerintahan  dari  kerajaan  ke  kesultanan, mempengaruhi  pola  kehidupan  sosial  budaya  masyarakat.  Perubahan ini  dapat  dilihat  pada  falsafah  hidup  masyarakat  Buton  setelah memeluk  agama  islam  yaitu  “binci  binciki  kuli”.Falsafah  ini mengandung  makna  kita  sebagai  sesama  manusia  harus  mempunyai empati  yang  tinggi  (jika  anda  merasa  sakit  dan  di  hina  orang  begitu
16 Hambali. 1990. Sistem Pemerintahan Kesultanan Buton “Ketatanegaraan ”. Skrip si. Hlm 55.
17 Zahari.  1977. Sejarah  dan  adat  fiy  darul  butuni  jilid,  I,ii,iii.  Jakarta. Depdikbud. Hlm 10.
Jurnal TAPIs Vol. 14 No.02 Juli-Desember 2018
pula  perasaan  orang  ketika  anda  menghinanya).  Di  era  transisi pengaruh  antara  kerajaan  ke  kesultananan  ajaran  islam  boleh dikatakan  dalam  tahap  sosialisasi  ajaran  islam  diseluruh  wilayah kekuasaannya.  Pengaruh  budaya  islam  yang  lain  dapat  dilihat  pula pada  falsafah  perjuangan  masyarakt  Buton    yaitu  “biar  hancur  harta, negara, dan pemerintah asalkan agama selamat”. 18
Di  bidang  politik  telah terjadi  pula  perubahan  tata  cara pemilihan  pejabat  mulai  dari  sultan  pertama  sampai  sultan  ketiga yakni  :  Lakinaponto  (153-184)  Latumparasi  (1584- 1591)  dan  masa pemerintahan  sultan  ketiga  Lasangaji  (1591-1597)  perkembangan islam  belum  begitu  menonjol. 19 Dan  dimasa  pemerintahan  sultan pertama hingga ketiga masih menggunakan  sistem  monarki  absolute dikarenakan    dalam    pemilihan    Sultannya  masih  mewariskan  putra mahkota  yang  saling  turun  temurun.  Tata  pemilihan  sultannya  pun tetap  menggunakan  tradisi  yang diturunkan  dimasa  Kerajaan,  dan ajaran  Konstitusi  Kesultanan  Buton  (Murtabat  Tujuh)  belum terbentuk.
Dari perubahan-perubahan fundamental tersebut, terbentuknya konstitusi  undang- undang    Murtabat    Tujuh    menjadi    fondasi perubahan  yang  mendasar   dalam     struktur pemerintahan, hukum, maupun  adat  istiadat  masyarakat  Buton.  semasa  di  terapkannya undang-undang  tersbut  Sultan  dalam  menjalankan  tugasnya  selalu menganjurkan  serta  menegaskan  pada  masyarakatnya  maupun pemerintahannya  agar  bertindak  berdasarkan  norma  dan  petunjuk yang  jelas,  sesui  dalam  undang-undang  Murtabat  Tujuh  bukan  lagi berdasarkan  inisiasi  perorangan  ataupun  kelompok. 20 Kebijakannya selalu  dijiwai  dengan  nafas  keislaman  yang  baik  itu  kebijakan  yang menyadarkan  bahwa  ada  keterkaitan  dengan  politik,  sosial  budaya, ekonomi,  maupun  pertahanan  dan  keamanan.  Dalam  memutuskan sesuatu,  sultan  selalu  menekankan  agar  melalui  proses  musyawarah mufakat  atau  dalam  ajaran  islam  lebih  dikenal  dengan  nama  Syura.
18 Falsafah dalam hikayat Negeri Buton yang tertuang juga dalam Murtabat Tujuh.
19 Lihat pada Dokument DPRD Sultra 1977-1982 hlm. 187.
20 Zahari. Op,cit. hlm 14
Jurnal TAPIs Vol. 14 No.02 Juli-Desember 2018
Kepimimpinan Sultan ke-4 selalu mempraktekkan nilai-nilai keadilan, ekualitas,  kebebasan,  penegakan  hukun,  jaminan  kesejahteraan  bagi semua  warga  serta  perlindungan  terhadap  kaum  minoritas.  Pada prinsipnya  menyadarkan  yang  dipimpinnya  bahwa  semua  manusia sama.
Dalam ajaran Islam ditegaskan bahwa, pada dasarnya manusia memiliki nilai kemanusian yang sama, tidak ada yang lebih mulia dari yang  lain  yang  membedakan  mereka  adalah  ketakwaannya  terhadap allah  swt,  yakni  bertanggung  jawab  menjalankan  kewajiban  pada Allah  dan  sesame  manusia. 21 Dalam    penyusunan    undang-undang Murbatat  Tujuh,  Dayanu  Ikhsanuddin  mendapat  bantuan  dana  sehat dalam  bidang      agama  dari  Syeikh  Said  Muhammad  seorang berkebangsaan  Arab.  Sultan  ke-4  dalam  masa  pemerintahannya mengadakan  reformasi  yang  progresif.  Secara  hirarki  sistem perundang- undangan  di  Kesultanan  Buton,  pada  masa  Sultan  ke-4 tersusun sebagi berikut: a. Syara, yakni Undang-undang dasar atau MurtabatTujuh b. Tuturaka peraturan pemerintahKesutanan
c. Pitara pedoman dalam mengadili atau memutuskan suatuperkara
d. Gau masalah-masalah yang berhubungan denganpolitik
Berdasarkan  hirarki  sistim  perundang-udangan  tersebut, undang-undang  Murtabat  Tujuh  menempati  posisi  teratas. 22 Dimasa pemerintahannya  Sultan  ke-4  telah  membentuk  sistem  pemeritahan yang  modern  pada  masanya  dan  struktur  pemerintahannya  sebagai berikut:
a. Sultan sebagai kepalapemerintahan b. Sapati sebagai perdanamenteri
21 21tertuang dalam Al-Quran, Surah Q.S almujarad 13
22 Saidi. 2001. Studi Sosiologi Kultural Dan Historis Tentang Dasar-Dasar Adat Dan Budya Masyarakat Buton. Bau-bau. Hasil penelitian Inventarisasi adat dan budaya masyarakat Buton. hlm 56
Jurnal TAPIs Vol. 14 No.02 Juli-Desember 2018
c. Sio Limbona sebagai Legislatif atau saat ini biasa di sebut DPR d. Kenepulu sebagai sekretaris negara merangkap hakimagung
e. Kapitalao menteri pertahanan
f. Bonto  Ogena terbagi  menjadi  dua,  Bonto  Ogena  matanaeo  dan Bonto  Ogena  Sunaeo  (pejabat  tinggi  negara  yang  memiliki  multi tugas) lima jabatan diatas biasa disebut Pangka(kabinet/menteri) g. Bonto Inunca h. Bonto Bonto lancinakanjawari
i. Bobato
j. Jurubahasa
k. Sabandara
l. Tolombo
m. Pangalasa
Struktur  pemerintahan  dalam  bidang  agama  yaitu;  Lakina Agama, Imam, Khatib, Moji, Mokimu, dan Bisa. Implementasi sistem pemerintahan  Undang-undang  Murtabat  Tujuh  menjalankan  praktek kepemimpinan  Islam,  menjadi  fondasi  dan  suri  tauladan  pada  masa pemerintahan  Sultan-sultan  berikutnya.  Murtabat  Tujuh  menjadi tonggak  perubahan  yang  mendasar  dalam  struktur  pemerintahan, hukum maupun adat istiadat masyarakat Buton

## Praktek Demokrasi Pada KesultananButon
Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  setiap  negara  memiliki bentuk dan  sistem  pemerintahan  yang  sistemnya  disesuaikan  dengan kebutuhan  masyarakat  dan  negara.  Demikian  halnya  dengan  Negara Kesultanan  Buton,  bentuk  dan  sistem  pemerintahannya  berpedoman pada  Murtabat  Tujuh  Sara  Wolio  yang  di  dalam  praktik pemerintahannya  terdapat  unsur  demokrasi.  Kepala  pemerintahan dipimpin  oleh  seorang  Sultan  yang  dipilih  oleh  lembagaSiolimbona (legislative).  Sistem  pemeritahan  Kesultanan  Buton  menggunakan sistem  presidensial  Sultan  bertindak  langsung  sebagai  kepala  negara dan  kepala pemeritahan,  serta  bentuk  pemerintahan  menggunakan monarki konstitusional, dalam
praktik penyelenggaraan
pemeritahannya terdapat unsur demokrasi.
Jurnal TAPIs Vol. 14 No.02 Juli-Desember 2018

## Partisipasi efektif dalam KesultananButon
Partisipasi yang dimaksudkan oleh Robert Dahl dalam sebuah pemerintahan demokrasi yaitu, peran semua lapisan masyarakat untuk turun  langsung  membahas  agenda-agenda  yang  berkaitan  dengan kebijakan,  ataupun  masalah  umum,  baik  berkaitan  dengan  politik ataupun  kekuasaan.  Untuk  konteks  Kesultanan  Buton  partisipasi efektif yang dimaksudkan oleh Robert Dahl telah di jalankan ditandai dengan ke ikutsertaan lapisan sosial masyarakat untuk ikut serta dalam membahas sebuah kebijakan umum.
Contoh  kongkritnya  dalam  hal  penentuan  kebijakan  yang menyangkut  negara  dan  masyarakat  luas, seorang  Sultan  tidak  dapat memutuskan kebijakan secara sepihak seperti halnya raja-raja. Sistem ini bertujuan untuk meminimalkan bahaya penyelewengan kekuasaan yang  dampaknya  bisa  mengakibatkan  tirani.  Segala  sesuatu  yang menyangkut keputusan maupun kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah,  dalam  hal  pelaksanaan  kewajiban  dan  tanggung  jawab sebagai aparat negara, diputuskan melalui musyawarah mufakat  yang melibatkan  seluruh  lapisan  masyarakat  Kesultanan  Buton,  baik  dari jajaran perwakilan pemerintah pusat, pemerintah  daerah (Kadie), dan aliansi pemerintahan  (Barata) semua dilibatkan serta mempunyai hak yang sama dalam proses musyawarah tersebut.
Beberapa  contoh  dalam  hal  peraturan  pembagian  pajak  dalam sebuah kecamatan (Kadie) pihak kesultanan akan meninjau kecamatan tersebut  melihat  potensi  apa  yang  ada  dalam  kecamatan  tersebut setelah  itu  menentukan  pajak  apa  yang  akan  dikenakan  oleh kecamatan,  tentunya  melalui  proses  tahap  musyawarah  yang mempertemukan  pihak  pemerintahan  pusat  (Sultan  dan Siolimbona) dan pihak pemimpin kecamatan (Lakina Dan Bonto) untuk membahas besaran  pajak  tersebut.  Sejalan  dengan  pandangan  Al-Quran    yang menegaskan  tentang  prinsip  “ syura ”  (musyawarah)  untuk  mengatur proses pembuatan  keputusan,  Al-Quran  dengan  tegas menyebutkan “semua    keputusan  mereka  diputuskan  melalui  proses  musyawarah
Jurnal TAPIs Vol. 14 No.02 Juli-Desember 2018
antara  mereka”. 23 Dimaksud  dengan  urusan  mereka  adalah  bukan urusan  perorangan,  kelompok  ataupun  elit  tertentu  urusan  yang dimaksud  dalam  hal  ini  yakni  “urusan  masyarakat  pada  umumnya” dan milik masyarakat secarakeseluruhan. 24

## Status Sosial dalam Lingkup KesultananButon
Syarat  demokrasi  prosedural  yang  dipaparkan  oleh  Dahl, mengenai  persamaan  suara  untuk  konteks  Kesultanan  Buton  masi terbatas  dalam  hal  partisipasi  politik  belum  menyentuh,  kepersamaan hak  dalam  pekerjaan  ataupun  status  sosial  lebih  cenderung menempatkan hak yang  sesuai dengan proposinya. Kesultanan  Buton mempunyai klaster tersendiri untuk pemangku jabatan-jabatan penting dalam  pemerintahannya  “Stratifikasi  masyarakat  Buton  terjadi  tidak lain  karena  alasan  politik.  Pada  masa  pemerintahannya,  Dayanu Ikhasanuddin  melakukan  pertemuan  dan  sepakat  dengan  sapati  yang saat  itu  dijabat  oleh La Singga  dan  Kanepulu  dijabat  oleh La Bula. Petemuan  ini  didasari  atas  usul  Abdul  Wahid,  mengingat  karena ketiga    orang  ini  mengawini  anak  dari  Abdul  Wahid  dan  untuk mencegah  agar tidak terjadi penerus tahta yang hanya keturunan dari Sultan  Pertama  Hingga  yang Ke empat  Dayanu  Ikhsanuddin (kepemimpinan  tahta  turun  temurun)  maka  dengan  bijak  beliau menyarankan  kepada  ketiga  menantunya  untuk  musyawarah  dalam membahas pembagian kekuasaan dan untuk mengantisipasi terjadinya ambisi jabatan  dalam  menduduki  posisi  sultan.  Sepakatlah  ketiga belah    pihak  bahwahanya  keturunan  mereka  yang  berhak  menduduki ketiga  jabatan  tinggi  kerajaan,  yaitu  jabatan,  Sultan,  Sapati  dan Kanepulu.” 25
Keturunan  mereka  bertiga  inilah  yang  kemudian  dikenal dengan  golongan  kaomo  atau  bisa  disebut  juga  Lalaki,  dan  golongan Walaka berasal dari keturunan para Bonto  atau kepala kampong dan
23 Tertuang dalam Al-Quran. Surah  As Syura 42;38
24 Ikram. A. 2001. Katalog Naskah Buton. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia. Hlm 10 25 Hasil Wawancara dengan Mujazi, 12 Oktober 2014
Jurnal TAPIs Vol. 14 No.02 Juli-Desember 2018
golongan  Papara  yaitu  golongan  yang  tidak  ada  hubungan  darah  dari kedua  golongan  tersebut.  golongan  papara  ini  adalah  masyarakat mendiami  Limbo  ataupun  Kadie.  Papara  sendiri  terbagi  atas  tiga klaster  yaitu;  1)  Papara  dari  keturunan  masyarakat  asli  yang  tunduk pada Kesultanan Buton atas kemaunnya sendiri (Papara Kantinale). 2) Papara  yang  datang  dari  luar  yang  tunduk  pada  Kesultanan  Buton karena  tawanan  perang  (Tolubirana).  3)  Papara  yang  datang menyerahkan dirinya dengan tidak melalui perang(Peraka).Sedangkan lapisan masyarakat Buton yang paling terbawah adalah Batua (budak) yang dilahirkan  dari  ibu  bapaknya  yang  seorang  budak  juga.  Jika ibunya  saja  yang  budak,  maka  anaknya  tidak  menjadi  budak  karena dalam sistem kekerabatan/kekeluargaan masyarakat Buton menggunakan  sistem  patriaki.  Kategori  dalam  budak  sendiri  terdapat tiga kategori yaitu: 1. Orang  yang  tunduk  dibawah  kekuasaan  kerajaan  dengan  paksa dalam adat disebut bente
2. Musuh kerajaan yang kalah dalampeperangan
3. Dan  orang  luar  kerajaan  yang  dirampas  dan  dijual  kepada golongan kaomu danwalaka.

## Tanggung jawab Politik dalam KesultananButon
Hak-hak  politik  eksekutif  (Sultan)  diawasi  langsung  oleh badan  “ Siolimbona ” 26 (legislative).  Sultan  dalam  bertindak  harus melalui  persetujuan  aparat  negara  Kesultanan  (Pangka)  dan persetujuan  dari  lembaga  Sio  Limbona.  Sistem  pengawasan  dewan Sioliombona terhadap sultan, bersifat langsung dan berkesinambungan (proaktif). Jadi tidak harus menunggu laporan dari seorang rakyat atau karena adanya aksi demonstrasi baru lembaga eksekutif turun gunung. Tindakan-tindakan seorang Sultan maupun pejabat negara disesuaikan dengan  budaya  bangsa,  kepentingan  negara  dan  kepentingan masyarakat  yang  dipimpinnya,  tidak  berdasarkan  kepentingan kelompok  atau  preferensi  perorangan.  Hal  ini  didasarkan  oleh  pasal
26 Siolimbona  adalah  jabatan  yang  hanya  bisa  di  tempati  oleh  golongan walaka,  berfungsi  sebagai dewan  penasehat  tertinggi  di  kesultanan  Buton  serta sebagai penyeleksi dan pelantik calon sultan.
Jurnal TAPIs Vol. 14 No.02 Juli-Desember 2018
1,3 dan 4 undang-undang Murtabat Tujuh. 27
Pola  rekruitmen  pemimpin  dalam  sistem  dan  bentuk pemerintahan  Kesultanan  Buton  bersiat  tidak  langsung.  Masyarakat atau rakyat menyalurkan aspirasinya lewat dewan Siolimbona, dewan inilah  yang memilih seorang Sultan. Dalam pelaksanaan pemeritahan sultan bertanggung  jawab  langsung  oleh  rakyat  yang  dipimpinya. Sedangkan  rekruitmen  pejabat  lainnya,  tata  cara  pengangkatan berdasarkan  pengalaman    dibidang  yang  akan  dijabat  ataupun memiliki  pengaetahuan  yang  cukup  sesui  jabatan  yang    di  emban. Selain  pengetahuan  dalam  rekrutman  di  utamakan  pola  model moralitas
Disamping  hal  tersebut,  pengangkatan  sultan  ataupun  pejabat pemeritahan negara harus mempunyai syarat yang tertera pada pasal 3, 5,  dan  6  Undang-undang  Martabat  Tujuh. 28 Khusus  dengan Siolimbona,  sistem  pengangkatannya  melalui  kalangan  Kaomu. Pejabat  negara  kesultanan,  selain  sapati,  dalam  melaksanakan  roda pemerintahannya  wajib bertanggung  jawab  langsung  kepada  sultan. Perlu  dijelaskan  bahwa  walaupun  sapati    dalam  sistem  pemerintahan adalah  sebagai  pemimpin dalam  melaksanakan  pemerintahan,  dalam menjalankan tugasnya tidak bertanggung jawab terhadap sultan tetapi bertanggung jawab terhadap dewanSiolimbona.
Jika  dilihat  dari  tata  cara  pengangkatan  para  pejabat  tersebut keahlian  dan  kesempurnaan  batinlah  yang  diutamakan.  Tidak  seperti halnya  era  modern  ini  pejabat  atau  pemimpin  yang  duduk  dalam pemerintahan ada indikasi tidak berdasarkan keahlian. Adapun pejabat yang ditempatkan sesuai keahliannya itu hanya sedikit ataupun secara kebetualan.  Dari  beratus-ratus  jabatan  kemungkinan  hanya  terdapat satu atau dua orang pejabat yang sesuai dengan keahliannya. Dewasa
27 Pasal,1,3,4 dalam pasal pertama mempunyai intisari mngenai pokok adat berlandaskan  perikemanusiaan,  pasal  ketiga  mengenai  sifat  sifat  dasar  seorang pemimpin,  dan  pasal  keempat  yang  mejelaskan  intisari  pokok-pokok  adat Kesultanan Buton.
28 Pasal  3  menjelaskan  sifat-sifat  yang  diwajibkan  atas  pemimpin masyarakat,  Pasal  5  menjelaskan  7  sifat  tuhan  yang  harus  di  teladani,  Pasal  6 susunan dalam pembentukan sarah pada dan pangkat-pangkat.
Jurnal TAPIs Vol. 14 No.02 Juli-Desember 2018
ini  dalam  rekruitmen  pejabat  ada  indikasi  faktor  moralitas  bukan merupakan  hal  yang  sangat  prinsipal  lagi.  Ini  dapat  dilihat  pada beberapa  pejabat  negara  yang  terindikasi  perbuatan  korupsi  ataupun amoral yang berkelebihan.
Pengawasan Agenda dalam Ketersedian Lembaga Negara di Kesultanan Buton Kesultanan Buton dalam penerapan pemerintahannya menganut sistem pemisahan kekuasaan ke dalam cabang-cabang yang luas.  Hal  ini  di  dasari  oleh  pasal  1  UU  Murtabat  Tujuh. 29 Cabang- cabang tersebut terdiri dari; eksekutif (Sultan), Legislatif (Siolimbona) dan  yudikatif  (Kenepulu),  hal  ini  sejalan  dengan  teori  pembagian kekuasaan yang dikemukakan oleh Montesquieu lebih dikenal dengan Teori trias politika,  yakni legislatif, eksekutif,  dan   yudikatif,  untuk sistem    pemerintahannya    menganut    sistem  presidensial  dimana  raja sebagai  kepala  negara  dan  kepala  pemerintahan.  Pemerintahan Kesultanan  Butondalam  menjalankan  tugas  negara dibantu  oleh jajaran  birokrasi  yang  berada  pada  wilayah  ibukota  kesultanan maupun birokrasi yang bertugas diluar ibukota.
Pemerintahan  Kesultanan  Buton  diatur  oleh  satu  konstitusi tertulis  yang  oleh  masyarakat  Buton  dikenal  dengan  undang-undang Murtabat  Tujuh  Sara  Wolio.  Dalam  konstitusi  Undang-undang Murtabat  Tujuh,  implementasi  pemerintahan  menggunakan  sistem “ Resposible  Government ”  (pemerintahan  yang  bertanggung  jawab). Negara  menggunakan  prinsip  pemisahan  lembaga  dan  pemisahan daerah  kekuasaan  dengan  tujuan  untuk  menghindari  kekuasaan  yang tumpah tindi (separation of powers). Pembagian wilayah pemerintahan  terdiri  dari  wilayah  pusat  pemerintahan  yang  berada di ibukota  kesultanan,  wilayah  Barata,  berada  di  daerah-daerah  Barata dan  wilayah  Kadie  berada  di daerah-daerah  Kadie.  Masing-masing wilayah tersebut dipimpin oleh seorang Bonto atau Lakina.
Pemilihan kepala  wilayah, baik daerah  Barata maupun Kadie,
29 Pasal  1  Undang-undang  Murtabat  Tujuh  yang  menjelaskan  pokok  adat berdasarkan falsafah
Jurnal TAPIs Vol. 14 No.02 Juli-Desember 2018
dipilih langsung oleh masyarakatnya tanpa campur tangan pemerintah pusat.  Kebijakan  dan  urusan  rumah  tangga  daerah  Barata  diserahkan sepenuhnya  kepada  daerah  Barata  (otonomi  penuh).  Khusus  daerah Kadiedalam  perihal  pemimpin  apabila  salah  satu  Kadie  tidak mempunyai  seorang  calon  pemipin,  seorang  Bonto  yang  bertugas mengontrol  pemerintahan  di  daerah  Kadie  diperbolehkan  menjadi pemimpin  Kadie.  Dengan  persetujuan  Sultan  atas  permintaan masyarakat  setempat.  Daerah  Barata  di  samping  mempunyai  hak otonom,  juga  merupakan  daerah  pertahanan  keamanan  negara
Kesultanan. Apabila ada penyerangan dari luar, daerahBaratalah yang mengadakan perlawanan terlebih dahulu. Kapitalao akan mengeluarkan  kebijakan  (bantuan)  apabila  Barata  yang  bersangkutan meminta batuan. Tanpa permintaan dari Barata, kapitalao tidak berhak ikut campur dalam kebijakan daerah Barata walaupun kapitalao dalam negara  modern  adalah  seorang  menteri  pertahanan  dan  keamanan. Proses pemilhan pemimpin setiap kesultanan di nusantara mempunyai tahapan  yang  berbeda-beda  baik  dari  proses  penjaringan  sultan  dan tata cara pelantikannya. Untuk Kesultanan Buton terdiri dari beberapa tahapan; pertama melalui sistem kepartaian, kedua tahap Fali, (setelah memperoleh  calon  dari  tiap  partai),  ketiga  tahap  Penetapan  calon Sultan, dan keempat.

## 39
Jurnal TAPIs Vol. 14 No.02 Juli-Desember 2018

## Gambar 1. Tahapan Pemilihan Sultan

## Keistimewaan Konstitusi Murtabat Tujuh
Berbicara  tentang  keistimewaan  suatu  konstitusi  berarti berbicara pula tentang sejauh mana konstitusi itu dapat mensejahterakan  dan  menciptakan  kedamaian  dalam  masyarakatnya. Semua  konstitusi  mempunyai  keistimawaan.  Keistimawaan  setiap undang-undang  dapat  dilihat  pada  seberapa  konstribusi  Undang- undang  tersebut  dapat  menjamin  ketentraman,  keadilan  dan kenyamanan  masyarakatnya  keistimewaan  undang- undang  Murtabat Tujuh:
Pertama,  sebagai  dasar  ilmu  dan  sumber  hukum  dalam ketatanegaraan  yang  mengambil  hikmat  Al-Quran  dan  hadits  yang dipersatukan  dalam  kesatuan  sistem  yaitu  sistem  pemerintahan, berbangsa  dan  bernegara.  Nilai-nilai  Murtabat  tujuh  bersiat  universal dengan  kata  lain  nilai  yang  terkandung  dalam  murtabat  Tujuh  dapat diterapkan kapan saja dan dimana saja. Jika dilihat dari letak geografis yang  beranekaragam  suku  dan  budaya serta  bahasa  yang  berbeda  di Kesultanan  Buton,  dapat  dikatakan  sebagai  Nusantara  mini. Kendatipun  masyarakat  sangat  plural  dan  memiliki  bahasa  yang beraneka ragam, nilai- nilai Murtabat Tujuh dapat menyatukan seluruh lapisan  masyarakat  di  Kesultanan  Buton. 30 nilai  yang  bersifat universal  tersebut  bisa  dilihat  pada  falsafah  yang  terkandung  dalam Murtabat  Tujuhyaitu  “ Bincci-bhinciki  kuli ”  (nilai  rasa  empati)  dalam pemaknaannya      bisa diartikan  mencubit  kulit  sendiri  sebelum mencubit  kulit  orang  lain  maksud  dari  falsafah  tersebut  adalah mengenai  rasa  empati  yang  tinggi  serta  rasa  saling  menghormati  dan menghargai. Nilai  rasa  tersebut  dapat  mempersatukan  negara  Kesultanan Buton. Binci-bhinciki kuli
dalam pergaulan sehari-hari dimanifeestikan  dalam  bentuk  saling  menyayangi  satu  sama  lain,
30 Abubakar, Op.cit. hlm 81
Jurnal TAPIs Vol. 14 No.02 Juli-Desember 2018
saling menghormati satu sama lain, saling memelihara satu sama lain dan  saling  taat  menaati.  Taat  menaati  bukan  karena  kedudukan  atau jabatan  seirang  sehingga  ia  ditaati  tetapi  karena  setiap  manusi memiliki hak lebih yaitu hak asasi.  Hak ini tidak boleh dilanggar oleh siapapun. 31 Empat dasar inilah yang ditrapkan oleh masyarakat Buton dalam  kehidupan  berbangsa  danbernegara. Penerapan  nilai-nilai Murtabat tujuh tersebut dapat menciptakan akhlak yang baik dan tidak menyinggung  perasaan  orang  lain.  Dengan  terciptanya  akhlak  yang baik,  masing-masing  orang  atau  masyarakat  akan  bekerja  sesuai aturan  yang  dikehendaki  oleh  semua  pihak.  Dengan  demikian kerukunan,  kedamaian  dan  kesejahteraan  yang  diinginkan  dapat terwujudkan.
Kedua,  undang-undang  Murtabat  tujuh  digali  dari  ilmu  Tasawuf khususnya ilmu kebatinan yang mengadopsi dari Murtabat Tujuh ersi Ibnu  Arabi  dan  digali  dari  dua  puluh  sifat  Allah  SWT  melalui  jalan ijtihhad  sehingga  mampu  bertahan  dalam  segala  zaman.  Nilai  yang terkandung  dalam  undang-undang  Murtabat  Tujuh  tiada  lain  adalah memanusiakan  manusia,  menjadi  manusia  Khaliffatullah,  sejahtera Zahir  maupun  bathin.  Oleh  sebab  itu,  rakyatnya  patuh  dan  tunduk terhadap  pemerintah  melalui  hokum  adat.  Seseorang  yang  tidak beradap  dan  beradat,  jelas  sekali  orang  itu  menghianati  agamanya yang  dipanutinya.  Sehingga  pada  jamanya  orang  akan  merasa  malu kalau dikatakan tidak beradat dan lebih baik mati daripada dikatakan demikian.
Ketiga, nilai-nilai Murtabat Tujuh bersifat horizontal dan vertical, Murtabat Tujuh menjamin dan mengatur kehidupan masyarakat bukan hanya  kehidupan  dunia  tapi  juga  kehidupan  akhirat.  Nilai-nilai  yang terkandung didalamnya adalah:
1. Nilai agama yang mendalam 2. Nilai kemanusiaan yang tinggi 3. Nilai sosial yang kokoh
31 Pasal 3 undang-undang Murtabat Tujuh. Dalam pasal ini berisi mengenai sifat-sifat yang diwajibkan oleh seorang pemimpin untuk memimpin masyarakatnya
Jurnal TAPIs Vol. 14 No.02 Juli-Desember 2018
4. Nilai persatuan yang kental
5. Nilai kebangsaan yang tinggi
6. Nilai kejujuran yangt ransparan.
Tidak  ada  sendi  kehidupan,  pengetahuan  dan  peradaban manusia  yang  tak  tersentuh  gairah  pemikiran  politik.  Politik digunakan  untuk  beragam  makna.  “politik  bisa  berarti  seperangkat hipotesa  mengenai  proses  atau  institusi  pemerintahan,  atau  juga  bisa merujuk  pada  prinsip-prinsip  dan  norma-norma  yang  mengontrol perilaku  politik.  Aristoteles  sepakat  dengan  Plato  bahwa  manusia adalah  hewan  politik  yang  bisa  memenuhi  wataknya  hanya  dalam polis; bahwa negara adalah institusi moral yang ada untuk membantu manusia  mencapai  kesempurnaanya;  bahwa  negara  yang  benar berupaya menciptakan  kesejahteraan  bagi  semua  dan  bukan  hanya untuk  kebaikansekelompok saja. 32
Politik  dalam  Kesultan  Buton  disebut  Gau/musyawarah. Permulaan  segala  peraturan  negara  berasal  dari  pemufakatan  yang tidak  lampau  keputusan  tetang  negara    atau  hasil  proses  politik  di Kesultan Buton  tercapai  dengan  baik  melaui  proses  pemufakatan bersama.  Nilai  Murtabt  Tujuh  yang  berhubungan  dengan  politik adalah nilai- nilai pengabdian maasyarakat terhadap negara yaitu;
1. Ainda — indamo  aurata  sumanamo  karo,  (kepentingan  diriorang banyak  lebih utama  dari  harta  benda),  adalah  wujud  dari pengabdian  dan  pengorabanan  rakyat  terhadap  sesame  warga negara  dan  umat  manusia,  harta  benda  yang  dimiliki  seberapapun harganya  rela  dikorbankan  demi  keselamatan  diri  atau  orang banyak. Apalah  artinya  harta kalau diri  atau masyarakat lain tidak merasa aman dan nyaman, harta tidak mempunyai nilai, justru harta itu  akan  menimbulkan  kecemburuan  masyarakat  lain  yang  akan mengakibatkan  persatuan  menjadi  renggang.  Sehingga  apabila kerenggangan ini terjadi persatuan untuk mencapai tujuan bersama negara  untuk  mewujudkan  keidupan  yang  sejahterah  demi kepentingan  sediri  ataupun  orang  lain  dan  harta  bukanlahsegala-
Jurnal TAPIs Vol. 14 No.02 Juli-Desember 2018
galanya.
2. Ainda-ndamo  karo  somanamo  lipu (kepentingan  negara  lebih utama  dari    kepentingan  pribadi)  karo  adalah  diri  pribadi,  orang seorng  atau  orang  banyak,  yang  wajib  dilindungi  keselamatannya oleh  negara  atau  pemerintah  namun  untuk  mempertahankan  dan membela  kepentingan  yang  lebih  tinggi  Lipu  (negara),  karo  atau warga  negara  rela  berkorban  demi  membela  dan  mempertahankan lipu  sekalipun mengorbankan nyawa mereka. Nilai ini wujud dari pengabdian masyarakat terhadap kepentingannegara.
3. Ainda-indamo lipu somanamo sara, (kepentingan pemerintah lebih utama  dari  negara)  Sara  atau  negara  berazaskan  musyawarah adalah milik bersama seluruh rakyat dan pemerintah. Negara wajib dipelihara  dan  dipertahankan  keutuhannya  dari  bahaya  yang menganam  dari  manapun  datangnya.  Namun  apabila  kepentingan yang  lebih  tinggi  dan  lebih  utama  mengendakikeselamatan pemerintah  (sara),  bagian- bagian  negara  tertentu  dalam  keadaan terpaksa bolehdikorbankan 4. Ainda-indamo  sara  somanamo  agama,  (agama  lebih  utama  dari pemerintah). Maksudnya apabila eorang atau beberapa orang aparat kesultanan  berbuat  melanggar  peraturan    negara    atau    melanggar hokum    yang  berlaku,    aparat    yangbersangkutan  wajib disingkarkan  dari  jabatannya  demi  keutuhan  agama  yang menduduki  tingkat  tertinggi  pada  falsafah  Buton.  atau  dengan makna lain sara dikatakan bahwa lebih penting dari negara. Namun apabila  keadaan  yang  sangat  genting  dimana  keselamatan  sarah benar-benr sudah terancam, dua alternative terpaksa harus diambil; 1) pemerintah menyerah, asalkan agama selamat 2) pemerintah ikut
terjun
kemedanperangdengankeyakinanmerakaberjuangdanmatidijalanyan gbenar demi membela kebenaran. 33
33 Morsidi, 1990. Undang-undang dasar  pemerintahan kerajaan sendiri di Buton. Baubau. Jurnal Hlm 11
Jurnal TAPIs Vol. 14 No.02 Juli-Desember 2018

## Penutup Kesimpulan
Pertama,  proses  peralihan  sistem  pemerintahan  pada  masa Kesultanan Buton terjadi dua kali, yaitu pada masa peralihan kerajaan ke  kesultanan  dan  pada  saat  periode  sultan  ke  empat  yang  merubah dari  monarki  menjadi  monarki  kontitusional  ditambah  praktek demokrasi yang terkandung dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Kedua, dalam  penyelenggaraan  pemerintahaan  Kesultanan  Buton terjadi  praktik  demokrasi  ala  Murtabat  Tujuh  Sarana  Wolio,  yang peneliti padukan dengan syarat demokrasi Robert Dahl: 1) Partisipasi efektif  dalam  Kesultanan  Buton,  2)  Tanggung  jawab  politik  dalam Kesultanan  Buton,  3)  Pengawasan  agenda  dalam  ketersediaan lembaga  negara  di  Kesultanan  Buton  4)  Keterwakilan  orang  dewasa melalui  tahap  pemilihan  Sultan. Ketiga, keistimewaan  konstitusi Kesultanan  Buton  terlihat  dari  penerapan  niali-nilai  falsafah  yang terkandung didalamnya dan bisa di terima secara universal oleh semua masyarakat Buton yang berbagai macam suku, seperti halnya falsafah Bhinci-bninciki  kuli  yang  bermaksna  empati  yang  tinggi  terhadap sesame  manusia..  Jabatan  Sultan,  pemimpin  desa  serta  masyarakat bisa saling menghormati danmenghargai.

## Rekomendasi
Pertama,  perubahan  transisi  pemerintahan  yang  terjadi  di Kesultanan  Butonmengingatkan  kembali  akan  peristiwa  transisi pemerintahan  Indonesia  yang  bergulir  dari  era  orde  lama,  orde  baru, dan  reformasi.  Sehingga  menjadikan  bahan  pembelajaran  untuk perbandingan  transisi  pemerintahan  negara  Indonesia  kecil  versi kerajaan dan negara Indonesia pasca kemerdekaan.
Kedua,  praktik  demokrasi  yang  terjadi    di  Kesultanan Butonbelumlah  sepenuhnya  sempurna  seperti  halnya  demokrasi prosedural  yang  dipaparkan  Robert  Dahl,  untuk unsur  pemangku kepentingan penting dalam struktur pemerintahan tetap di kuasai oleh
Jurnal TAPIs Vol. 14 No.02 Juli-Desember 2018
beberapa  golongan  walaupun  dalam  proses  penyelenggaraan pemerintahannya  cenderung  terbuka  dan  lebih  demokratis. Ketiga, konstitusi  Kesultanan  Buton  sendiri  mulai  tersisihkan  di  masa  kini, orang-orang  di  Pulau  Buton  sudah  mulai  melupakan  ajaran-ajaran yang  tertuang  dalam  konstitusi  tersebut,  disinilah  peran  pemerintah baik  Kota  Baubau  ataupun  Provinsi  Sulawesi  Tenggara  untuk melestarikan  warisan-warisan  leluhur,  untuk  dilestarikan  dan  di munculkan kembali sehingga biasa menjadi bahan acuan pembelajaran kedepannya.

## Daftar Pustaka
Abubakar, 1999, Majalah Budaya Buton “Wolio Molagi” Edisi, I, II, III. Kendari: Yayasan WolioMolag,
Agung,  Ide  Agung  Gde.  1985.  Dari  Negara  Indonesia Timur  ke
Republik  Indonesia  Serikat.  Yogyakarta:  Gadjah  Mada University Press Berg,  E.J.  van  den,  1939, Adatgebruiken  In  Erband  Met  De Sultansinstallatie In Boeton, TBG. Vol.79
Bungin Burhan, 2001.  Metodologi Penelitian Kualitatif. PT Grafindo Persada. Jakarta CorteseoArmado, 1944. The Suma Oriental of Tome Pires. Vol. 1. London: Printed For The Hakluyt Society
Dahl,  2003. Perihal  Demokrasi,  Yayasan  Obor  Indonesia,  Cetakan Pertama Edisi Terjemahan, Jakarta Darmawan. 2009. Naskah Buton, Naskah Dunia. Respect. BauBau.
Danandjaja,  James.,  1994. Folklore  Indonesia  Ilmu  Gosip,  Dongen, dan Lain-lain. Jakarta: Grafiti De  Jong,  J.J.P.,  1998.  De  Waaier  van  het  Fortuin.  Den  Haag:  der uitgeerij Hunt  Lynn,  1989. The  new  cultural  history.  Los  Angeles;  University of California Press. Husein  A.   Chalik  dkk,  1985. Sejarah  Sosial  Daerah  Sulawesi Tenggara. Jakarta: Inventarisasi Dan Dokumentasi Depdikbud
Jurnal TAPIs Vol. 14 No.02 Juli-Desember 2018
Ikram, 2001, Istiadat Tanah Negeri Buton Edisi Teks dan Komentator, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Jakarta. Kartodirjo, Sartono. 1992. Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi
Sejarah . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama Ligtvoet, A., 1878. Beschrijving en Geshiednis van Boeton. Belanda: Gravehagen. BKI No.26

## Muchir,  2003, Sara  Pataaguna  Memanusiakan  Manusia Menjadi
Manusia  Khalifatullah  Di  Bumi  Kesultanan  Butuni.  Tarafu. Buton Moleong.  2013. Metode  Peneliatian  Kualitatif  Edisi  Revisi, PT. Remaja Rosdakarya. Bandung. Purwardi,  2009,  Sejarah  Sastra  Jawa  Klasik.  Panji  Pustaka. Yogyakarta. Said  D.,  2006. Menelusuri  Jejak  Kota  Baubau  dalam  Lintas  Sejarah Nusantara. Prisma. Baubau Schoorl J.W., 1994. Power, Ideology, And Change In The Early State Of Buton. State And Trade In The Indonesia Archipelago. Belanda: Laiden KITLV Press. --------------., 2003. Masyarakat, Sejarah,, dan Budaya Buton. Djambatan. Jakarta Soekanto,  2001, Hukum  adat  Indonesia,  P.T
Raja Grafindo, Jakarta. Susanto Zuhdi, 2010.Sejerah Buton yang terabaikan Labu Rope Labu Wana, PT Grafindo Persada, Cetakan Pertama, Jakarta. Pamudji, 1983, Perbandingan Pemerintahan, P.T Bina Aksara, Jakarta
Pramudito.  2006. Kitab  Negara  Kartagama  :  sejarah  tata pemerintahan  dan  peradilan  Keraton  Majapahit.  gelombang pasang. Yogyakarta Priyadi   Sugeng.   2012. Metode   Penelitian   Pendidikan   Sejarah. Penerbit Ombak. Yogyakarta Resink,  G.J.,  1987. Raja  dan  Kerajaan  yang  Merdeka  di  Indonesia 1850-1910:  Enam  tulisan  Terpilih (terjemahan).  Jakarta:
Penerbit Jambatan
Jurnal TAPIs Vol. 14 No.02 Juli-Desember 2018
Rodee,C.C,  1995, Introduction  to  Political  Science  edisi  terjemahan, P.T Raja grafindo, Jakarta
Tarafu,  1996, Martabat  Tujuh  Dayanu  Ikhsanuddin  Jilid  1, Lamra.
Buton
Yunus, 1995, Posisi Tasawuf Dalam Sistem Kekuasaan Di Kesultanan
Buton  Pada  Abad  Ke-19,  Indonesian  Netherland  Corporation
In Islamic Studies, Jakarta. Zaenu La Ode,  1985, Buton  dalam  Sejarah  Kebudayaan,  Suradipa,
Surabaya  Zahari,  1977, Sejarah  Dan  Adat  Fiy  Darul  Butuni
Jilid,  I,  II,  III,  Depdikbud,  Jakarta  HASIL  PENELITIAN DANJURNAL Aslim,  1995.  Kesultanan  Buton  pada  masa  pemerintahan Muhamad  Idrus 1824- 1851.Yogyakarta:  Skripsi  S1 Universitas Gajah Mada
Departeman  Agama  Republik  Indonesia,  2000, Al-Quran  dan
Terjemahannya, Jakarta: CV. Atlas
Haliadi, 2000. Buton Islam dan Islam Buton: Islamisai, Kolonialisme, dan Sinkretisme.
Yogyakarta: Tesis Pascasarjana UGM Hasanudin Anwar. Jurnal : Warisan Demokrasi Gorontalo Jumadi. 2010.  Konsep Demokrasi To Manurung.  Jurnal Al-Risalah ;
Volume 10 Nomor  2November
Mattulada, H.A., 1993. Kepemimpinan Dan Demokrasi Dalam Tradisi
Masyarakat  Nusantara.  Ujung  Pandang:  Majalah  Ilmiah Universitas Hasanuddin Edisi XXIX No.1 Nurhayati,  2003.  Sistem  Pemerintahan  Kesultanan  Buton  Pada  Masa Kepemimpinan Dayanu Ikhsanuddin, Yogyakarta; Tesis Program Pascasarjana S2 Universitas Gajah Mada. Niampe.  2009.  Kesultanan  Buton  dalam  Sejarah  dan  Naskah Nusantara. Kendari. Jurnal Universitas Halu Oleo Parani,J.,  1982.  Sumber  Tradisional  untuk  Penulisan  Sejarah  Buton. Jakarta: Makalah seminar sejarah nasional III Said  D.,  1984.  Pengaruh  Perkembangan  Islam  Terhadap  Masyarakat Buton Abad XV- XX. Ujung pandang; Skripsi S1 FPIPS- IKIP
Jurnal TAPIs Vol. 14 No.02 Juli-Desember 2018
--------., 1993. Sejarah Birokrasi Pemerintahan Pada Masa Kesultanan
Buton. Kendari; Laporan hasil penelitian Saidi,  Mohd,  dkk,  2001,  Studi  Sosiologi  Cultural  Dan  Historis Tentang Dasar-Dasar Adat  Dan  Budaya  Masyarakat Buton, Hasil Penelitian Proyek Inentarisasi Adat Dan Budaya Masyarakat Buton, Baubau Zahari. 1980. Sejarah masuknya islam di Buton dan perkembangannya. Jurnal