PELAKSANAAN   PERJANJIAN   KERJA   SAMA ANTARA UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA DENGAN

## KEJAKSAAN NEGERI BULELENG SEBAGAI JAKSA PENGACARA NEGARA
Oleh:
I Ketut Ardiasa 1 , I Nyoman Surata 2 , dan Putu Sugi Ardana 3 (ketut.ardiasa@gmail.com) (nyoman.surata@unipas.ac.id) (putu.sugiardana@unipas.ac.id)
Abstrak: Kejaksaan  Negeri  Buleleng    merupakan  mitra  kerja  sama  UNDIKSHA. Sehubungan  dengan  hal  tersebut  penelitian  ini  meneliti:  sumber  hukum  perjanjian kerja  sama  antara  UNDIKSHA  dengan  Kejaksaan  Negeri  Singaraja,    hak  dan kewajiban  yang    timbul  dari  perjanjian  kerja  sama  antara  UNDIKSHA  dengan Kejaksaan  Negeri  Singaraja  selaku  Jaksa  Pengacara  Negara,  dan  pelaksanaan perjanjian kerja sama antara UNDIKSHA dengan Kejaksaan Negeri Singaraja selaku Jaksa Pengacara Negara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang  terkumpul  dianalisis  secara  deskriptif  kualitatif.  Sumber    hukum  perjanjian kerja sama UNDIKSHA dengan Kejaksaan Negeri Buleleng meliputi: sumber hukum yang  mengikat  UNDIKSHA  dan  kejaksaan  Negeri  Buleleng  sebagai  institusi  dan KUH  Perdata.  Hak  dan  kewajiban  yang    timbul  dari  perjanjian  kerja  sama  antara adalah:  UNDIKSHA  wajib  menyampaikan  data  sehubungan  dengan  permasalahan hukum  yang  sedang  dihadapi  dan  menyediakan  anggaran  yang  diperlukan. UNDIKSHA  berhak  mendapat  bantuan  hukum,  pertimbangan  hukum,  dan  tindakan hukum  lainnya.  Kejaksaan  Negeri  Buleleng  wajib  mendampingi  dan/atau  mewakili UNDIKSHA  dalam  menyelesaikan  permasalahan  hukum  dan  berhak  memperoleh penggantian  biaya  yang  timbul.    Perjanjian  kerja  sama  antara  UNDIKSHA  dengan Kejaksaan  Negeri  Buleleng  selaku  Jaksa  Pengacara  Negara  ditindaklanjuti  dengan pertemuan-pertemuan  antara  kedua  belah  pihak  untuk  mencegah  kemungkinan terjadinya  permasalahan  hukum  perdata  dan/atau  tata  usaha  negara  yang  dihadapi UNDIKSHA.
Kata Kunci: Perjanjian Kerja Sama, Jaksa Pengacara Negara.

## PENDAHULUAN
Banyak pihak yang beranggapan bahwa Kota Singaraja, layak disebut sebagai kota  pelajar.  Hal  ini  sangat  beralasan,  karena  di  Singaraja  tersedia  lembaga
1 Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti
3 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti
pendidikan  dari  tingkat  dasar  sampai  perguruan  tinggi.  Sekolah  dasar  dan  sekolah menengah  pertama  telah  berdiri  disetiap  kecamatan,  sekolah  menegah  atas  bahkan telah  menorehkan  prestasi  sampai  ke  tingkat  internasional.  Perguruan  tinggi  yang berdiri  di  Singaraja  juga  cukup  banyak,  ada  dua  perguruan  tinggi  negeri,  dan beberapa  perguruan  tinggi  yang  diselenggarakan  oleh  yayasan  swasta.  Universitas Pendidikan Ganesha (selanjutnya disebut UNDIKSHA) merupakan perguruan tinggi negeri,  berdiri  sebagai  universitas  setelah  diterbitkan  Peraturan  Presiden  Nomor  11 Tahun  2006  tanggal  11  Mei  2006  tentang  perubahan  status  IKIP  Negeri  menjadi UNDIKSHA  sejak  Tahun  Akademik  2006/2007.  UNDIKSHA  mengelola  enam Fakultas, dan satu Program Pascasarjana. Seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Ganesha, maka    fakultas, jurusan,  dan  program  studi  yang  ada  di  lingkungan  UNDIKSHA  sebagai  berikut (“Sejarah Perkembangan Universitas
Pendidikan Ganesha”, melalui https://undiksha.ac.id., diakses pada tanggal  2 November 2020):
A. Fakultas Matematika dan llmu Pengetahuan Alam (FMIPA) membawahi:
1. Program Studi Pendidikan Fisika (S1).
2. Program Studi Pendidikan Kimia (S1).
3. Program Studi Pendidikan Biologi (S1).
4. Program Studi Analis Kimia (D-III).
5. Program Studi Budidaya Kelautan (D-III).
6. Program Studi Pendidikan IPA.
7. Program Studi Kimia (S1).
8. Program Studi Matematika (S1).
9. Program Studi Pendidikan Matematika (S1).
10. Program Studi Biologi (S1).
11. Program Studi Akuakultur (S1).
12. Program Studi Pendidikan IPA (S2).
13. Program Studi Pendidikan Matematika (S2).
B. Fakultas Hukum dan llmu Sosial (FHIS) membawahi:
1. Program Studi Pendidikan Sejarah (S1).
2. Program Studi Pendidikan Geografi (S1).
3. Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (S1).
4. Program Studi Perpustakaan (D-III).
5. Program Studi Survey dan Pemetaan (D-III).
6. Pendidikan Sosiologi (S1).
7. Program Studi Ilmu Hukum (S1).
C. Fakultas Bahasa dan Seni (FBS) membawahi:
1. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (S1).
2. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris (S1).
3. Program Studi Pendidikan Seni Rupa (S1).
4. Program Studi Bahasa Inggris (D-III).
5. Program Studi Pendidikan Bahasa Bali (S1).
6. Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang (S1).
7. Program Studi Desain Komunikasi Visual (D-III).
D. Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) membawahi:
1. Program Studi Bimbingan dan Konseling (S1).
2. Program Studi Teknologi Pendidikan (S1).
3. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar disingkat PGSD (S1).
4. Program  Studi  Pendidikan  Guru  Pendidikan  Anak  Usia  Dini  disingkat  PG PAUD (S1).
E. Fakultas Teknik dan Kejuruan (FTK) membawahi:
1. Program Studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (S1).
2. Program Studi Manajemen Informatika (D-III).
3. Program Studi Teknik Elektronika (D-III).
4. Program Studi Pendidikan Teknik Informatika (S1).
5. Program Studi Pendidikan Teknik Elektro (S1).
6. Program Studi Pendidikan Teknik Mesin (S1).
F. Fakultas Olahraga dan Kesehatan (FOK) membawahi:
1. Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi (S1).
2. Program Studi Ilmu Keolahragaan (S1).
3. Program Studi Pelatihan Olahraga Pariwisata (D-III).
4. Program Studi Pendidikan Kepelatihan Olahraga (S1).
G. Fakultas Ekonomi (FE) membawahi:
1. Program Studi Pendidikan Ekonomi (S1).
2. Program Studi Akuntasi (D-III).
3. Program Studi Perhotelan (D-III).
4. Program Studi Manajemen (S1).
5. Program Studi Akuntansi (S1).
H. Program Pascasarjana yang membawahi:
1. Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia (S2).
2. Program Studi Penelitian dan Evaluasi Pendidikan (S2).
3. Program Studi Administrasi Pendidikan (S2).
4. Program Studi Pendidikan Dasar (S2).
5. Program Studi Teknologi Pembelajaran (S2).
6. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris (S2).
7. Program Studi Bimbingan dan Konseling (S2).
8. Program Studi Pendidikan IPS (S2).
9. Program Studi Ilmu Komputer (S2).
10. Program Studi Ilmu Pendidikan (S3).
11. Program Studi Pendidikan Bahasa (S3).
12. Program Studi Pendidikan Dasar (S3).
Berdasarkan  Surat  Keputusan    Menteri  Riset  dan  Pendidikan  Tinggi  Nomor 574/KPT/2018  tentang  izin  pembukaan  Prodi  Kedokteran,  Program  Sarjana,  Prodi
Pendidikan  Profesi  Dokter,  dan  Program  Profesi,  UNDIKSHA  mengelola  Fakultas baru yaitu Fakultas Kedokteran. UNDIKSHA sebagai universitas negeri, sampai saat ini  memiliki  586  orang  pegawai  terdiri  dari    246  orang  PNS,  340  orang  pegawai kontrak, dan 2 orang pegawai sedang tugas belajar (“Pegawai UNDIKSHA”, melalui https://pegawai.undiksha.ac.id, diakses tanggal 2 November 2020).
Upaya  mewujudkan  visi  dan  misi  yang  telah  ditetapkan  tentu  tidak  dapat dilakukan  UNDIKSHA  tanpa  dukungan  dari  berbagai  pihak.    Pihak-pihak  tersebut tidak  hanya  yang  bergerak  di  bidang  pendidikan,  tetapi  juga  pihak-pihak  yang berhubungan  dengan  dunia  kerja  dan  dunia  industri,  pemerintah  dan  pemerintah daerah,  aparatur  penegak  hukum,  dan  lain-lainnya.  Dukungan  ini  dikuatkan  dengan membuat kerja sama, antara UNDIKSHA dengan berbagai pemangku kepentingan.
Keputusan Rektor UNDIKSHA Nomor: 1266/UN48/PJ/2016 tentang Kebijakan Kerja  Sama  UNDIKSHA  menyatakan  bahwa  kegiatan  kerja  sama  merupakan kegiatan  yang  sangat  penting  untuk  mewujudkan  visi  dan  misi  kelembagaan UNDIKSHA.  Kerja  sama  merupakan  suatu  hubungan  dua  pihak  atau  lebih  yang mempunyai tujuan bersama dan melakukan sesuatu bersama-sama. Kerja sama sangat berguna untuk meningkatkan kualitas sumber daya yang dimiliki universitas maupun lulusan  yang  akan  dihasilkan.  Tidak  hanya  itu,  sarana  prasana  yang  dimiliki universitas juga akan berkembang sehingga proses pengelolaan kegiatan Universitas menjadi  lebih  baik.  Dalam  rangka  itulah,  UNDIKSHA  harus  melakukan  berbagai upaya dalam menjalin kerja sama dengan berbagai pihak.
Keputusan Rektor UNDIKSHA Nomor: 1266/UN48/PJ/2016 tentang Kebijakan Kerja Sama UNDIKSHA juga menegaskan bahwa tujuan dibuatnya kerja sama antara UNDIKSHA dengan berbagai pihak adalah:
1) Tersedia dan terjangkaunya akses dan kesetaraan serta kepastian/keterjaminan memperoleh kesempatan layanan pendidikan tinggi yang  bermutu,  relevan  dan  berdaya  saing  tinggi  bagi  segenap  lapisan masyarakat.
2) Dihasilkannya sumber daya manusia yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan  masyarakat,  bangsa  dan  negara,  serta  mempunyai  daya  saing tinggi, baik dalam bidang pendidikan maupun nonkependidikan.
3) Dihasilkannya  karya-karya  penelitian  yang  berkualitas  dan  memiliki relevansi yang tinggi dalam bidang kependidikan, sains, teknologi, sosial, humaniora,  seni,  dan  budaya,  serta  menyebarluaskannya  kepada masyarakat.
4) Terselenggarakannya layanan prima pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai bentuk, bidang keahlian, dan keterampilan yang diperlukan, baik oleh pasar kerja maupun pembangunan bangsa dan Negara.
5) Terselenggarakannya penguatan tata kelola dalam menjamin terselenggaranya layanan prima pendidikan tinggi.
6) Terbangunnya  komunitas  dan  berkembangnya  jiwa  kewirausahaan  serta terjalinnya  kemitraan  dengan  berbagai  perguruan  tinggi,  dunia  usaha  dan industri, baik di dalam maupun di luar negeri, di samping dengan instansi pemerintah  terkait  untuk  meningkatkan  sumber-sumber  pendapatan  dana masyarakat.
Hal  yang  dinyatakan  dalam  Keputusan  Rektor  UNDIKSHA  Nomor  : 1266/UN48/PJ/2016  tentang  Kebijakan  Kerja  Sama  UNDIKSHA,  tersebut  sesuai dengan  apa  yang  dinyatakan  dalam  Pasal  2  Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan Kebudayaan  Republik  Indonesia  Nomor  14  Tahun  2014  tentang  Kerja  Sama Perguruan  Tinggi,  yang  menyatakan  bahwa    kerja  sama  perguruan  tinggi  bertujuan meningkatkan  efektivitas,  efisiensi,  produktivitas,  kreativitas,  inovasi,  mutu,  dan relevansi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan daya saing bangsa.
Salah satu pemangku kepentingan yang menjadi mitra kerja sama UNDIKSHA adalah  Kejaksaan  Negeri  Buleleng,  secara  khusus  dalam  konteks  Kejaksaan  selaku Jaksa  Pengacara  Negara,  sehingga  dengan  demikian  maka  kerja  sama  lebih  banyak terarah  pada  kerja  sama  di  bidang  hukum  perdata  dan  hukum  tata  usaha  negara. Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan yang juga harus mampu terlibat sepenuhnya dalam  proses  pembangunan  untuk  mewujudkan  masyarakat  adil  dan  makmur berdasarkan  Pancasila,  serta  berkewajiban  untuk  turut  menjaga  dan  menegakkan
kewibawaan pemerintah dan Negara serta melindungi kepentingan masyarakat (Dita Mahandari dan I Nyoman Gede Remaja, 2019: 104).
Kerjasama    UNDIKSHA  dengan  Kejaksaan  Negeri  Buleleng  dalam pendampingan  hukum  ditandai  dengan  penandatangan Memorandum  of Understanding (MoU)  antara  Rektor  UNDIKSHA  dengan  Kajari  Buleleng  pada tanggal  6  November  2019.  Pada  saat  itu  Rektor  UNDIKSHA    menjelaskan  sebagai lembaga pendidikan, UNDIKSHA tidak hanya fokus dalam implementasi Tri Dharma Perguruan  Tinggi,  yaitu  Pendidikan  dan  Pengajaran,  Penelitian  dan  Pengembangan dan  Pengabdian  kepada  Masyarakat,  tetapi  juga  menjalankan  program  yang menyangkut  dengan  hukum,  seperti  halnya  pembangunan  fisik.  Mengantisipasi adanya penyimpangan, pendampingan hukum dari kejaksaan dipandang sangat tepat. Disampaikan  lebih  lanjut,  keterlibatan  kejaksaan  dapat  mulai  dari  perencanaan program hingga monitoring pengadaan barang dan jasa. Hal tersebut tidak lepas dari prosesnya  yang  sangat  rumit  dan  perlu  kehati-hatian.  Kajari,  menyatakan  siap bekerjasama  dengan  Undiksha  dalam  bidang  hukum  yang  menyangkut  keperdataan dan  tata  usaha  negara.  Jika  ada  masalah  hukum  terjadi  di  UNDIKSHA,  Kejaksaan dapat  mewakili  selaku  pengacara  negara  dalam  proses  non  litigasi  maupun  litigasi (“Antisipasi Penyimpangan, Undiksha dan Kejari Buleleng Jalin MoU Pendampingan Hukum”, melalui https://undiksha.ac.id., diakses tanggal 2 November 2020).
Kajian  dari  aspek  hukum  atas  perjanjian  kerja  sama  ini,  dilakukan  antara  lain untuk  mengetahui  landasan  hukum  yang  menjadi  acuan  pembuatan  perjanjian,  hak dan  kewajiban  yang  timbul  secara  timbal  balik  pada  kedua  belah  pihak,  serta bagaimana perjanjian ini diimplementasikan dalam pengelolaan UNDIKSHA secara kelembagaan.
Dari uraian latar belakang masalah dapat dirumuskan masalah-masalah sebagai berikut untuk dikaji dalam penelitian ini:
1. Apa  yang  menjadi  sumber    hukum  perjanjian    kerja  sama  antara  UNDIKSHA dengan Kejaksaan Negeri Buleleng?
2. Apa  hak  dan  kewajiban  yang    timbul  dari  perjanjian  kerja  sama  antara UNDIKSHA  dengan  Kejaksaan  Negeri  Buleleng  selaku  Jaksa  Pengacara Negara?
3. Bagaimana  pelaksanaan    perjanjian  kerja  sama  antara  UNDIKSHA  dengan Kejaksaan Negeri Buleleng selaku Jaksa Pengacara Negara?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  empiris.  Ciri-ciri  dari  suatu penelitian hukum empiris adalah sebagai berikut (Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti, 2016: 19):
a. Adanya  kesenjangan  antara das  solen dengan das  sein yaitu  kesenjangan antara  teori  dengan  dunia  realita,  kesenjangan  antara  keadaan  teoritis dengan  fakta  hukum,  dan/  atau  adanya  situasi  ketidaktahuan  yang  dikaji untuk pemenuhan kepuasan akademik;
b. Umumnya menggunakan hipotesis;
c. Menggunakan landasan teoritis dan kerangka berpikir;
d. Menggunakan  data  primer  dan  data  skunder,  dimana  data  skunder  terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier;
e. Data  primer  dan  data  skunder  kontribusinya  sama  pentingnya  dalam penelitian  yang  sedang  dikerjakan.  Dalam  hal  ini  tidak  ada  data  yang  satu lebih  unggul  dari  data  yang  lain  atau  berkedudukan  sebagai  data  utama sedangkan  data  yang  lain  sebagai  data  penunjang,  melainkan  kedua  jenis data  tersebut  memiliki  kontribusi  yang  sama  pentingnya  (Fakultas  Hukum Universitas Panji Sakti. 2020: 19).
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yang  bersifat  deskriptif  (menggambarkan) yang  bertujuan  untuk  menggambarkan/  melukiskan  secara  tepat  sifat-sifat  suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu  gejala,  atau  untuk  menentukan  ada  tidaknya  hubungan  antara  suatu  gejala dengan  gejala  lainnya  dalam  masyarakat.  Penemuan  gejala-gejala  itu  berarti  juga tidak sekedar menunjukkan distribusinya, akan tetapi termasuk usaha mengemukakan hubungan satu dengan yang lain di dalam aspek-aspek yang diselidiki. Dalam hal ini yang  dideskripsi  adalah  norma hukum  yang  menjadi  dasar  pembuatan  kerja  sama
antara  UNDIKSHA  dengan  Kejaksaan  Negeri  Buleleng  sebagai  Jaksa  Pengacara Negara, hak dan kewajiban yang timbul dari kerja sama antara UNDIKSHA dengan Kejaksaan  Negeri  Buleleng  sebagai  Jaksa  Pengacara  Negara,  dan  pelaksanaan  dari perjanjian tersebut.
Penelitian  ini  dilakukan  di  Universitas  Pendidikan  Ganesha  (UNDIKSHA) Singaraja. khususnya pada bidang yang memiliki tugas merencanakan dan membuat kerja sama. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, yang terpenting adalah kesesuaian dengan topik penelitian.
Alasan  lain  adalah  untuk  memudahkan  proses  pencarian  data.  Kemudahan tersebut  di  antaranya  karena  peneliti  berdomisili  di    Singaraja.  Kemudahan  ini menguntungkan  bagi  keberhasilan  penelitian  karena  proses  konfirmasi  data  yang meragukan,  upaya  melengkapi  data  yang  kurang,  dan  hal-hal  lain  yang  perlu dilakukan ke tempat penelitian lebih mudah dilakukan.
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  bersumber  dari  sumber  data kepustakaan dan sumber data lapangan. Dari sumber data kepustakaan dikumpulkan data  sekunder  berupa  bahan-bahan  hukum,  terutama  bahan-bahan  hukum  yang berupa:
1. Bahan  hukum  primer,  yaitu  bahan-bahan  hukum  yang  sifatnya  mengikat (hukum  positif)  terutama  berupa  peraturan  perundang-undangan,  dalam  hal antara  lain:  KUH  Perdata,  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  16 Tahun  2004  tentang  Kejaksaan  Republik,  Peraturan  Presiden  Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik  Indonesia  sebagaimana  telah    diubah  dengan    Peraturan  Presiden Republik  Indonesia  Nomor  29  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik  Indonesia,  Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi.
2. Bahan  hukum  sekunder,  yaitu  bahan-bahan  yang  memberikan  penjelasan tentang  bahan  hukum  primer.  Dalam  hal  ini  yang  digunakan  adalah  pendapat ahli hukum yang tertuang dalam karangan ilmiah  terutama dalam bentuk buku.
Dari sumber data lapangan dikumpulkan data primer yang relevan, yaitu tentang apa yang telah secara nyata terjadi.
Pengumpulan  data  adalah  kegiatan  pengumpulan  data  yang  diperlukan  dengan melakukan pencatatan terhadap bahan-bahan pustaka dan peristiwa-peristiwa, hal-hal yang  dianggap  berkaitan  dengan  penelitian,  keterangan-keterangan  dari  berbagai pihak. Dalam penelitian hukum empiris, dikenal teknik-teknik untuk mengumpulkan data, yaitu: studi dokumentasi, wawancara, observasi, penyebaran quisioner/angket.
Penelitian ini mempergunakan beberapa teknik pengumpulan data:
a. Teknik  studi  dokumentasi/  kepustakaan  yaitu  serangkaian  usaha  untuk memperoleh  data  dengan  cara  membaca,  menelaah,  mengklasifikasikan, mengidentifikasikan  dan  dilakukan  pemahaman  terhadap  bahan-bahan  hukum yang  berupa  peraturan  perundang-undangan  dan  buku-buku  literatur  yang  ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
b. Teknik wawancara bebas terpimpin, yaitu suatu wawancara yang disertai dengan suatu  daftar  pertanyaan  yang  disusun  sebelumnya,  serta  tidak  menutup kemungkinan  diajukan  pertanyaan-pertanyaan  tambahan  sesuai  dengan  situasi dan kondisi pada saat wawancara  (Amiruddin dan Asikin, Zainal: 2018: 110). Wawancara  merupakan  cara  yang  digunakan  untuk  memperoleh  keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu (Burhan Ashofa. 201: 95).
Pengolahan  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  metode  kualitatif  dan disajikan secara deskriptif analisis. Metode kualitatif yang dimaksud adalah meneliti obyek penelitian dalam situasinya yang nyata/ alamiah/ riil ( natural setting ). Analisis kualitatif  diartikan  sebagai  penelitian  yang  tidak  melakukan  perhitungan  ‘jumlah’ (Soejono dan Abdurahman H., 2003: 26).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1.   Sumber  Hukum Perjanjian  Kerja Sama antara UNDIKSHA Dengan Kejaksaan Negeri Singaraja
Secara umum pengertian sumber hukum dibedakan menjadi dua, yaitu sumber hukum  dalam  pengertian  materiil  dan  sumber  hukum  dalam  pengertian  formal. Pembedaan  pengertian  sumber  hukum  menjadi  dua  tersebut,  dijelaskan  sebagai berikut (Ishaq, 2018: 111):
a. Sumber hukum dalam arti formal, yaitu mengkaji kepada prosedur atau tata cara pembentukan  suatu  hukum  atau  melihat  kepada  bentuk  lahiriah  dari  hukum yang  bersangkutan,  yang  dapat  dibedakan  secara  tertulis  atau  tidak  tertulis. Sumber hukum dalam arti formal dalam bentuk lahiriah atau tertulis contoh:
1) hukum perundang-undangan;
2) hukum yurisprudensi;
3) hukum traktat atau perjanjian;
4) hukum doktrin.
Adapun dalam arti formal yang tidak tertulis, contohnya hukum kebiasaan.
b. Sumber  hukum  dalam  arti  materiil,  yaitu  faktor/kenyataan  yang  turut menentukan isi dari hukum. Isi hukum ditentukan oleh dua faktor, yaitu:
1) faktor  idiil,  yaitu  faktor  yang  berdasarkan  kepada  cita-cita  masyarakat akan keadilan;
2) faktor sosial masyarakat, antara lain:
a) struktur ekonomi;
b) kebiasaan-kebiasaan;
c) tata hukum negara lain,
d) agama dan kesusilaan,  kesadaran hukum.
Secara  teori,  dalam  suatu  perundang-undangan  akan  tercermin  alasan-alasan materiil maupun alasan-alasan formil pembentukan perundang-undangan, khususnya pada bagian konsideran menimbang, karena pada bagian ini dinyatakan alasan-alasan
filosofis,  sosiologis,  maupun  yuridis  pembentukan  perundang-undangan  tersebut. Unsur  filosofis,  yuridis,  dan  sosiologis  yang  menjadi  latar  belakang  pembuatan undang-undang,  dapat  dimaknai  sebagai  berikut  (Ni  Gusti  Ayu  Dyah  Satyawati, 2015: 38):
1. Unsur  filosofis  adalah  nilai-nilai  filosofis  yang  dianut  oleh  Negara  dalam  hal ini,  Pancasila  dan  Pembukaan  UUD  1945,  yang  menjadi  latar  belakang  dan alasan pembuatan undang-undang.
2. Unsur  yuridis  adalah  peraturan  perundang-undangan  yang  menjadi  latar belakang dan alasan pembuatan undang-undang, yang meliputi:
a. Dasar  hukum  formal,  yakni  peraturan  perundang-undangan  yang  menjadi dasar kewenangan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan.
b. Dasar  hukum  substansial,  yakni  peraturan  perundang-undangan  yang memerintahkan  materi  muatan  tertentu  diatur  dalam  suatu  peraturan perundang-undangan. Termasuk kesesuaian jenis dan materi muatan.
3. Unsur  sosiologis  adalah  gejala  dan  masalah  sosial-ekonomipolitik  yang berkembang di masyarakat yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan undang-undang atau peraturan daerah.
Kepala Sub bagian Kerja Sama UNDIKSHA, menjelaskan bahwa ada beberapa sumber hukum formal yang menjadi acuan pembuatan kerja sama bagi UNDIKSHA dengan berbagai pihak. Sumber hukum formal yang dimaksud adalah:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  17  Tahun  2010  tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  66  Tahun  2010  tentang Perubahan  Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  17  Tahun  2010  tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi.
Dari  sumber-sumber  hukum  yang  disebutkan,  secara  normatif  ada  ruang  bagi perguruan tinggi, dalam hal ini UNDIKSHA untuk bekerja sama, tidak hanya dengan sesama  perguruan  tinggi,  tetapi  juga  dengan  dunia  usaha  dan/atau  pihak  lain,  tidak hanya  dalam  bidang  akademik  tetapi  juga  dalam  bidang  non  akademik  sehubungan dengan  pendayagunaan  aset,  penggalangan  dana,  jasa  dan  royalti  penggunaan  hak kekayaan  intelektual,  pengembangan  sumber  daya  manusia,  pengurangan  tarif, koordinator kegiatan, pemberdayaan masyarakat, dan/atau bentuk lain yang dianggap perlu.
Sehubungan dengan perjanjian kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Buleleng, menurut Kepala Sub bagian Kerja Sama UNDIKSHA, ada sumber hukum lain yang juga mengikat, yaitu sumber hukum yang memberikan kewenangan bagi Kejaksaan Negeri  Buleleng  untuk  membuat  kerjasama,  yang  juga  menjadi  acuan  bersama. Sumber hukum yang dimaksud adalah:
1. Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986  tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara sebagaimana  telah  beberapa  kali  diubah  terakhir  dengan  Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2004  Nomor  67,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401).
3. Peraturan  Presiden  Nomor  38  Tahun  2010  tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja Kejaksaan  Republik  Indonesia  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan Presiden  Nomor  29  Tahun  2016  tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 65).
4. Peraturan Jaksa Agung Nomor  PER-006/A/JA/ 07/2017 tentang Organisasi dan Tata  Kerja  Kejaksaan  Republik  Indonesia  (Berita  Negara  Republik  Indonesia Tahun  2017  Nomor  1069),  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan Kejaksaan  Nomor:    6  Tahun  2019  tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Jaksa Agung  Nomor  1573  -3-  PER-006/A/JA/  07/2017  tentang  Organisasi  dan  Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1094).
5. Peraturan  Jaksa  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  Per-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
6. Peraturan  Jaksa  Agung  Nomor  PER-018/A/J.A/  07/2014  tentang  Standar Operasional Prosedur pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
7. Peraturan  Jaksa  Agung  Nomor  PER-025/A/JA/11/2015  tentang  Petunjuk Pelaksanaan  Penegakan  Hukum,  Bantuan  Hukum,  Pertimbangan  Hukum, Tindakan  Hukum  Lain  dan  Pelayanan  Hukum  di  Bidang  Perdata  dan  Tata Usaha Negara.
8. Keputusan  Jaksa  Agung  Nomor:  EP-157/A/JA/11/2012  tentang  Administrasi Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara.
Kepala  Sub  bagian  Kerja  Sama  UNDIKSHA  berpendapat,  meskipun  sumber hukum-sumber hukum yang disebutkan ada yang bersifat regulasi internal kejaksaan, namun karena berpengaruh terhadap  substansi kerja sama, maka menjadi acuan dan mengikat  juga  bagi  UNDIKSHA,  sebagai  mitra  kerja  sama  Kejaksaan  Negeri Buleleng.
Kerja  sama  dengan  Kejaksaan  Negeri  Buleleng,  yang  ditandai  dengan penandatangan Memorandum  of  Understanding (MoU)  antara  Rektor  Undiksha dengan  Kajari  Buleleng,  merupakan  kerja  sama  UNDIKSHA  dengan  pihak  lain  di luar  bidang  akademik,  tetapi  dapat  mempengaruhi  kinerja  lembaga  secara keseluruhan,  karena  jika  ada  permasalahan  hukum  yang  dihadapi  dan  tidak
diselesaikan  secara  baik,  menyebabkan  waktu  dan  energi  yang  seharusnya  dapat dicurahkan pada kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi tersita untuk menyelesaikan masalah  hukum  tersebut.  Masalah  hukum  yang  dimaksudkan  dalam  hal  ini  adalah masalah di bidang hukum perdata dan tata usaha negara.
Kepala  Biro    Akademik,  Kemahasiswaan,  Perencanaan,  dan  Kerja  Sama UNDIKSHA  menjelaskan,  selain  sumber-sumber  hukum  yang  telah  disebutkan, untuk  internal  di  UNDIKSHA,  telah  dibuat  pedoman  kerja  sama  dengan  pihak  lain yang  dikuatkan  dengan  Keputusan  Rektor  Universitas  Pendidikan  Ganesha  Nomor: 1266/Un48/Pj/2016  tentang  Kebijakan  Kerja  Sama  UNDIKSHA.    Kepala  Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Kerja Sama UNDIKSHA menjelaskan kerja  sama  yang  dijalin  UNDIKSHA  dengan  perguruan  tinggi  lain,  dengan  dunia industri  dan  dunia  usaha,  maupun  dengan  pihak  lain,  diarahkan  untuk  mendukung pencapaian visi dan misi UNDIKSHA.
Khusus  untuk  kerja  sama  di  bidang  hukum,  ada  persyaratan  mengenai  mitra yang  dapat  diajak  bekerja  sama  oleh  UNDIKSHA.  Kepala  Biro    Akademik, Kemahasiswaan,  Perencanaan,  dan  Kerja  Sama  UNDIKSHA  menjelaskan  bahwa salah  satu  syaratnya  adalah  memiliki  legalitas  hukum  dan  diakui  sebagai  lembaga hukum. Dalam pelaksanaan kerja sama dapat melaksanakan kerja sama dalam bidang bantuan  hukum,  pertimbangan  hukum  dan  tindakan  hukum  lain,  di  mana  pihak UNDIKSHA  ataupun  pihak  mitra  dapat  bekerjasama  dalam  menangani  masalah hukum  dengan  prinsip  saling  menguntungkan.  Bidang-bidang  yang  dapat dikerjasamakan oleh UNDIKSHA di bidang hukum dengan mitra kerja sama, dalam hal ini Kejaksaan Negeri Buleleng adalah:
1. Bantuan hukum.
2. Pertimbangan hukum.
3. Ahli hukum dan ahli bidang lainnya yang berhubungan dengan kegiatan hukum.
4. Tempat pelaksanaan magang/PKL mahasiswa bidang hukum.
5. Mengundang  narasumber  untuk  pengayaan  pengetahuan  yang  sesuai  dengan materi permasalahan.
Perjanjian kerja sama antara UNDIKSHA dengan Kejaksaan Negeri Buleleng, berkaitan  dengan  pemberian  bantuan  hukum,  pemberian  pertimbangan  hukum, maupun  penyediaan  ahli  hukum  dan  ahli  lainnya  berhubungan  dengan  kegiatan hukum pada dasarnya tidak merupakan bagian langsung dari pelaksaan tugas pokok dan  fungsi  masing-masing  lembaga  sebagai  badan  hukum  publik,  dan  lebih  kepada perjanjian untuk mendukung pelaksanaan tugas masing-masing. Hal tersebut menjadi alasan  bahwa  ketentuan  tentang  hukum  perjanjian,  sebagaimana  diatur  dalam KUHPerdata  Buku  III  berlaku  juga  terhadap  perjanjian  antara  UNDIKSHA  dengan Kejaksaan Negeri Buleleng.
Dihubungkan  dengan  KUHPerdata,  perjanjian  kerja  sama  antara  UNDIKSHA dengan Kejaksaan Negeri Buleleng memeuhi syarat sah sebagai berikut:
1. Adanya kata sepakat antara para pihak.
Kesepakatan  ini  antara  lain  ditunjukan  dengan  pembuatan  dan  penandatangan perjanjian  secara  tertulis.  Pembuatan  perjanjian  dilakukan  secara  bertahap, sehingga  terdapat  waktu  yang  cukup  untuk  menyadari  sepenuhnya  bahwa  apa yang  diperjanjikan  telah  sesuai  dengan  kehendak  masing-masing  pihak,  tanpa ada unsur paksaan, penipuan, atau kekhilafan.
2. Adanya  kecakapan  untuk  membuat  UNDIKSHA  dan  Kejaksaan  Negeri Buleleng,  secara  yuridis  merpakan  badan  hukum,  yang  memiliki  hak  dan kewenangan  untuk  bertindak  dalam  konteks  hukum,  termasuk  dalam  konteks hukum  publik  dan  hukum  perdata,  sehingga  dengan  demikian  memiliki kedudukan hukum yang sah untuk membuat perjanjian.
3. Suatu  hal  tertentu.    Hal  yang  menjadi  obyek  perjanjian  antara  UNDIKSHA dengan  Kejaksaan  Negeri  Buleleng,  merupakan  hal  yang  pasti,  apa  yang menjadi  hak  dan  kewajiban  para  pihak  juga  sydah  jelas.  Hak  dan  kewajiban yang  dimaksud  berkaitan  dengan  pemberian  bantuan  hukum,  pemberian
pertimbangan  hukum,  dan  tindakan  hukum  lainnya.  Istilah  tindakan  hukum lainnya,  meskipun  perlu  penjabaran  lebih  lanjut,  tetapi  yang  dimaksud  cukup jelas  yaitu  tindakan  hukum  lain  dalam  konteks  permasalahan  yang  dihadapi UNDIKSHA dalam hukum keperdataan dan tata usaha negara.
4. Suatu sebab/kausa yang halal.  Menurut yurisprudensi yang ditafsirkan dengan kausa  adalah  isi  atau  maksud  dari  perjanjian.      Maksud  dan  tujuan  dari perjanjian  kerja  sama  antara  UNDIKSHA  dengan  Kejaksaan  Negeri  Buleleng adalah  untuk  menangani  bersama  penyelesaian  masalah  hukum  di  bidang perdata dan tata usaha negara, baik diselesaikan di luar pengadilan (non litigasi) maupun di dalam pengadilan (litigasi).
Pada  dasarnya memorandum  of  understanding merupakan  perjanjian,  yaitu perjanjian Suatu perjanjian pendahuluan, yang akan diikuti oleh dan akan dijabarkan dalam  perjanjian  lain  yang  mengaturnya  lebih  detail  hal-hal  yang  diperjanjikan. Memorandum  of  Understanding berisikan  hal-hal  yang  pokok  saja,  sedangkan  lain- lain  dari Memorandum  of  Understanding relatif  sama  saja  dengan  perjanjian perjanjian lainnya. Berpijak pada pendapat ini maka Memorandum of Understanding (MoU) antara Rektor Undiksha dengan Kajari Buleleng, sah dan memiliki kekuatan mengikat secara hukum.

## 2.  Hak  dan  Kewajiban  yang    Timbul  dari  Perjanjian  Kerja  Sama  antara UNDIKSHA  dengan  Kejaksaan  Negeri  Buleleng  Selaku  Jaksa  Pengacara Negara
Kepala  Biro    Akademik,  Kemahasiswaan,  Perencanaan,  dan  Kerja  Sama UNDIKSHA  menjelaskan tujuan dibuatnya kerja sama antara UNDIKSHA dengan pihak lain adalah:
1. Tersedia  dan  terjangkaunya  akses  dan  kesetaraan  serta  kepastian/keterjaminan memperoleh  kesempatan  layanan  pendidikan  tinggi  yang  bermutu,  relevan  dan berdaya saing tinggi bagi segenap lapisan masyarakat.
2. Dihasilkannya  sumber  daya  manusia  yang  berkualitas  dan  relevan  dengan kebutuhan  masyarakat,  bangsa  dan  negara,  serta  mempunyai  daya  saing  tinggi, baik dalam bidang pendidikan maupun nonkependidikan.
3. Dihasilkannya  karya-karya  penelitian  yang  berkualitas  dan  memiliki  relevansi yang tinggi dalam bidang kependidikan, sains, teknologi, sosial, humaniora, seni, dan budaya, serta menyebarluaskannya kepada masyarakat.
4. Terselenggarakannya  layanan  prima  pengabdian  kepada  masyarakat  dalam berbagai bentuk, bidang keahlian, dan keterampilan yang diperlukan, baik oleh pasar kerja maupun pembangunan bangsa dan Negara.
5. Terselenggarakannya  penguatan  tata  kelola  dalam  menjamin  terselenggaranya layanan prima pendidikan tinggi.
6. Terbangunnya  komunitas  dan  berkembangnya  jiwa  kewirausahaan  serta terjalinnya  kemitraan  dengan  berbagai  perguruan  tinggi,  dunia  usaha  dan industri,  baik  di  dalam  maupun  di  luar  negeri,  di  samping  dengan  instansi pemerintah  terkait  untuk  meningkatkan  sumber-sumber  pendapatan  dana masyarakat.
Ada  beberapa  hal  yang  berkaitan  dengan  kebijakan  kegiatan  kerja  sama Undiksha. Pertama, kegiatan kerja sama UNDIKSHA dapat dilakukan dengan pihak dalam  negeri  maupun  pihak  luar  negeri.  Kedua,  kegiatan  kerja  sama  UNDIKSHA meliputi  bidang  pendidikan,  penelitian,  pengabdian  pada  masyarakat,  dan  bidang pengelolaan  institusi.  Ke  tiga,  kegiatan  kerja  sama  dilakukan  dengan  perguruan tinggi,  dunia  usaha,  maupun  pihak  lain  yang  berkaitan  dengan  peningkatan  kualitas civitas  akademika  dan  kehidupan  kampus.  Ke  empat,  kegiatan  kerja  sama  dapat dilakukan  dalam  bidang  akademik  dan  bidang  non  akademik.  Berdasarkan  hal-hal tersebut, maka di bawah ini diuraikan setiap bidang kebijakan kerja sama Undiksha, baik dengan pihak dalam negeri maupun luar negeri.
Sehubungan  dengan  perjanjian  kerja  sama  yang  dibuat  oleh  UNDIKSHA dengan  Kejaksaan  Negeri  Buleleng,  menurut  penjelasan  Kepala  Subbagian  Kerja Sama Undiksha ada beberapa hak dan kewajiban yang timbul, yaitu:
1. Kewajiban pihak UNDIKSHA.
a. UNDIKSHA  berkewajiban  menyampaikan  permohonan  secara  tertulis disertai  dokumen  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  yang  dimintakan bantuan  hukum,  ataupun  pertimbangan  hukum  dan  tindakan  hukum lainnya kepada Kejaksaan Negeri Buleleng.
b. UNDIKSHA  berkewajiban  memberikan  penjelasan,  keterangan,  atau bentuk  penyampaian  data  lainnya  sehubungan  dengan  permasalahan hukum perdata dan tata usaha negara yang sedang dihadapi.
c. UNDIKSHA berkewajiban untuk menyediakan anggaran yang diperlukan untuk pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan/atau tindakan hukum lainnya.
2. Hak Pihak UNDIKSHA.
a. UNDIKSHA berhak mendapat bantuan hukum atas permasalahan hukum di  bidang  perdata  dan/atau  tata  usaha  negara  yang  sedang  dihadapi  baik yang diselesaikan melalui jalur litigasi mau pun non litigasi.
b. UNDIKSHA  berhak  mendapat  pertimbangan  hukum  sehubungan  dengan permasalahan  hukum  di  bidang  perdata  dan/atau  tata  usaha  negara  yang sedang dihadapi baik yang diselesaikan melalui jalur litigasi mau pun non litigasi.
c. UNDIKSHA berhak mendapat dukungan berupa tindakan hukum lainnya terkait  dengan  permasalahan  yang  permintaannya  disampaikan    kepada Kejaksaan Negeri Buleleng.
3. Kewajiban Kejaksaan Negeri Buleleng.
a. Kejaksaan  Negeri  Buleleng  berkewajiban  untuk  mendampingi  dan/atau mewakili  UNDIKSHA  dalam  menyelesaikan  permasalahan  hukum  di
bidang perdata dan/atau tata usaha negara yang sedang dihadapi baik yang diselesaikan melalui jalur litigasi mau pun non litigasi.
b. Kejaksaan  Negeri  Buleleng  berkewajiban  memberikan  pertimbangan hukum  sehubungan  dengan    permasalahan  hukum  di  bidang  perdata dan/atau tata usaha negara yang sedang dihadapi UNDIKSHA, baik yang diselesaikan melalui jalur litigasi mau pun non litigasi.
c. Kejaksaan  Negeri  Buleleng  berkewajiban  memberi  dukungan  berupa tindakan  hukum  lainnya  terkait  dengan  permasalahan  yang  dihadapi UNDIKSHA sesuai permintaan.
4. Hak Kejaksaan Negeri Buleleng.
a. Kejaksaan  Negeri  Buleleng  berhak  mendampingi  dan/atau  mewakili UNDIKSHA  dalam  menyelesaikan  permasalahan  hukum  di  bidang perdata  dan/atau  tata  usaha  negara  yang  sedang  dihadapi  baik  yang diselesaikan melalui jalur litigasi mau pun non litigasi, dengan surat kuasa khusus.
b. Kejaksaan  Negeri  Buleleng  berhak  memberikan  pertimbangan  hukum sehubungan dengan  permasalahan hukum di bidang perdata dan/atau tata usaha negara yang sedang dihadapi UNDIKSHA, baik yang diselesaikan melalui jalur litigasi mau pun non litigasi
c. Kejaksaan  Negeri  Buleleng  berhak  memperoleh  penggantian  biaya  yang timbul  dari  perjanjian  kerja  sama  antara  UNDIKSHA  dengan  Kejaksaan Negeri Buleleng.
3.  Pelaksanaan    Perjanjian  Kerja  Sama  antara  UNDIKSHA  dengan Kejaksaan Negeri Singaraja Selaku Jaksa Pengacara Negara
Wakil  Rektor  I  UNDIKSHA,  menjelaskan  bahwa  di  UNDIKSHA  Rektor merupakan  penanggung  jawab  kegiatan  kerja  sama.  Rektor  UNDIKSHA  memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam memberikan dan melakukan persetujuan kerja
sama,  melimpahkan  kegiatan  kerja  sama  kepada  unit  kerja  yang  relevan,  dan menandatangani  nota  kesepahaman.  Dijelaskan  lebih  lanjut,  Biro  Akademik, Kemahasiswaan,  Perencanaan  dan  Kerja  Sama  UNDIKSHA  merupakan  unsur pelaksana di bawah Rektor yang salah satu tugasnya adalah melaksanakan pelayanan urusan  di  lingkungan  UNDIKSHA.  Biro  ini  melaksanakan  fungsi  pelaksanaan koordinasi  dan  administrasi  kerja  sama.  Dalam  pelaksanaan  tugas  kerja  sama, terdapat  Sub  Bagian  Perencanaan  dan  Kerja  Sama  yang  melaksanakan  fungsi tersebut, di bawah naungan bagian perencanaan dan kerja sama.  Sub Bagian Kerja Sama UNDIKSHA memiliki wewenang dan tanggung jawab berikut:
1. Mengadministrasikan seluruh kegiatan kerja sama Undiksha.
2. Memfasilitasi, menyiapkan, dan melaksanakan acara penandatanganan MoU dan perjanjian-perjanjian pelaksanaan lainnya.
3. Mengembangkan dan memelihara sistem informasi dan administrasi pelaksanaan kerja sama.
4. Melakukan  monitoring,  evaluasi,  dan  pelaporan  administrasi  pelaksanaan  kerja sama.
Dalam  melaksanakan  kerja  sama,  Rektor  UNDIKSHA  menetapkan  tim  yang bertanggung  jawab  terhadap  pelaksanaan  kerja  sama  sesuai  dengan  kesepakatan antara  pihak-pihak  yang  bekerja  sama.  Tim  tersebut  bertanggungjawab  atas pelaksanaan  secara  teknis  dan  administratif  kepada  Rektor.  Pelaksanaan  kerja  sama oleh  tim  dikoordinasikan  pula  kepada  pimpinan  Universitas/  Fakultas/  Jurusan/ Program pasca sarjana/Unit kerja.
Kepala Subbagian Kerja Sama UNDIKSHA menjelaskan bahwa Memorandum of  Understanding (MoU)  yang  ditandatangani  Rektor  UNDIKSHA  dengan  Kajari Buleleng pada tanggal 6 November 2019, belum diiuti dengan perjanjian-perjanjian lainnya. Namun demikian, UNDIKSHA khususnya pimpinan selalu secara pro-aktif melakukan  konsultasi  dengan  Kejaksaan  Negeri  Buleleng  sehubungan  dengan kebijakan  dan  tindak  lanjut  dari  kebijakan  yang  akan  dilakukan,  yang  berpotensi
menimbulkan  masalah  hukum.  Melalui  upaya  preventif  ini,  sejak  panandatangan Memorandum  of  Understanding (MoU),  UNDIKSHA  belum  pernah  mengalami permasalahan  hukum  perdata  maupun  tata  usaha  negara,  baik  sebagai  penggugat maupun sebagai tergugat.
Dijelaskan  lebih  lanjut  oleh  Kepala  Subbagian  Kerja  Sama  UNDIKSHA, meskipun  belum  ada  masalah  di  bidang  perdata  maupun  tata  usaha  negara  yang dihadapi oleh UNDIKSHA, tetapi pertemuan-pertemuan antara UNDIKSHA dengan Kejaksaan  Negeri  Buleleng,  sering  dilakukan  meskipun  sifatnya  tidak  terjadwal secara  ruti.  Dalam  pertemuan-pertemuan  ini  dilakukan  pula  pembicaraan  tentang kerja  sama  yang  lebih  intems  antara  UNDIKSHA  dengan  Kejaksaan  Negeri Buleleng,  sebagai  bentuk  evaluasi  dari  perjanjian  yang  telah  dibuat.  Bentuk  kerja sama yang paling sering dilakukan adalah sehubungan dnegna kegiatan pembelajaran antara lain berupa:
1. Penyediaan nara sumber dalam kuliah umum, ataupun dalam pertemuan ilmiah berupa  semianr,  loka  karya,  dan  sebagainya  untuk  pengayaan  pengetahuan untuk mahasiwa dan dosen UNDIKSHA..
2. Penerimaan  dan  bimbingan  mahasiswa  magang,  khususnya  bagi  mahasiswa Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial UNDIKSHA.
Menurut  Kepala  Subbagian  Kerja  Sama  UNDIKSHA  pelaksanaan  kerja  sama ini  sesuai  dengan  kebijakan  kerja  sama  pengelolaan  institusi  UNDIKHA  berupa kontrak  menejemen  dan  penyediaan  sarana  dan  pra  sarana.  Kontrak  manajemen dimaksudkan  untuk  meningkatkan  manajemen  dan  kelembagaan  masing-masing institusi melalui pemberian bantuan sumber daya manusia, finansial, informasi, fisik, dan  konsultasi  dalam  rangka  meningkatkan  kualitas  perguruan  tinggi.  Penyediaan sarana dan prasarana dimaksudkan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang diperlukan dalam proses pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan pengelolaan institusi.

## SIMPULAN
1. Sumber  hukum perjanjian  kerja sama UNDIKSHA dengan Kejaksaan Negeri Buleleng  meliputi:  sumber  hukum  yang  mengikat  UNDIKSHA  dan  kejaksaan Negeri Buleleng sebagai institusi dan KUH Perdata.
2. Hak  dan  kewajiban  yang    timbul  dari  perjanjian  kerja  sama  antara  adalah: UNDIKSHA  wajib  menyampaikan  data  sehubungan  dengan  permasalahan hukum  yang  sedang  dihadapi  dan  menyediakan  anggaran  yang  diperlukan. UNDIKSHA  berhak  mendapat  bantuan  hukum,  pertimbangan  hukum,  dan tindakan  hukum  lainnya.  Kejaksaan  Negeri  Buleleng  wajib  mendampingi dan/atau mewakili UNDIKSHA dalam menyelesaikan permasalahan hukum dan berhak memperoleh penggantian biaya yang timbul.
3. Perjanjian  kerja  sama  antara  UNDIKSHA  dengan  Kejaksaan  Negeri  Buleleng selaku  Jaksa  Pengacara  Negara  ditindaklanjuti  dengan  pertemuan-pertemuan antara  kedua  belah  pihak  untuk  mencegah  kemungkinan  terjadinya permasalahan  hukum  perdata  dan/atau  tata  usaha  negara  yang  dihadapi UNDIKSHA.

## DAFTAR PUSTAKA
Amiruddin dan Asikin, Zainal. 2018. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Cetakan 10. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Burhan Ashofa. 2013 . Metode Penelitian Hukum . Jakarta: PT Rineka Cipta.
Dita  Mahandari  dan  I  Nyoman  Gede  Remaja.  “Peranan    Jaksa    Pengacara  Negara dalam Penanganan Masalah Hukum Pemerintah Daerah Di Kabupaten Buleleng (Penelitian Di Kejaksaan Negeri Buleleng)”. Kertha Widya Jurnal Hukum Vol. 7 No. 1  Agustus  2019.
Fakultas  Hukum  Universitas  Panji  Sakti.  2016 .  Buku  Pedoman  Penulisan  Skripsi. Singaraja. Ishaq. 2018. Dasar-dasar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
Ni  Gusti  Ayu  Dyah  Satyawati.  2015. Naskah  Akademik  tentang  Tata  Cara Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi  Izin  Mendirikan  Bangunan. Denpasar:  Pusat  Perancangan  Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana.
Soejono dan Abdurahman H. 2003. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta. “Pegawai  UNDIKSHA”,  melalui https://pegawai.undiksha.ac.id, diakses  tanggal  2 November 2020. “Sejarah Perkembangan Universitas Pendidikan Ganesha”, melalui https://undiksha.ac.id., diakses pada tanggal  2 November 2020.
“Antisipasi Penyimpangan, Undiksha dan Kejari Buleleng Jalin MoU Pendampingan Hukum”, melalui https://undiksha.ac.id ., diakses tanggal 2 November 2020. “Antisipasi Penyimpangan, Undiksha dan Kejari Buleleng Jalin MoU Pendampingan Hukum”, melalui https://undiksha.ac.id., diakses tanggal 2 November 2020.