## POLITIK MANAJEMEN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM

## Nora Eka Putri
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang Email: nor_adisty@yahoo.com

## Abstract
Decentralization  has  become  an  important  factor  in  managing  smaller administrative region. The regional autonomy ruled by the central government through the  legislation  UU  No.  32  in  2004  about  Regional  Government  is  expected  to  improve the  outcome  of  policies  of  Indonesia’s  local  administration.  One  of  the  authorities delegated  to  the  local  administration  is  the  responsibility  to  manage  the  natural resources, which is important in increasing the regional income for the development of the  communities.  However,  the  implementation  of  natural  resource  management  still cause  several  problems  such  as  environmental  degradation,  poverty,  and  income inequality. In order to solve the problems, politics play an important role in the regional policy  making  including  the  planning,  budgeting,  implementing  and  monitoring  the policy  as  well  as  maximizing  the  role  of  communities’  participation.  This  cooperation between the local administration is expected to result in the effective, efficient, fair, and sustainable use of natural resources.
Key words: natural  resources  management,  politics  of  management,  local administration

## Pendahuluan
Dewasa  ini  permasalahan  tanah  merupa- kan  hal  yang  penting  untuk  menjadi  perhatian semua  pihak.  Semakin  lama  umur  bumi,  maka persoalan  tanah  akan  semakin  panjang.  Tidak dipungkiri  pertambahan  jumlah  penduduk  ke- mudian  juga  semakin  beragamnya  kepentingan masyarakat terhadap tanah menambah rumitnya persoalan.  Pemerintah  harus  pro  aktif  dalam menyelesaikan  berbagai  persoalan  yang  terkait dengan  tanah  terutama  persoalan  yang  terkait dengan  tanah  dan  sumber  daya  alam.  Lebih lanjut  pengelolaan  sumber  daya  alam  harus dilakukan  dengan  baik,  sebab  sumber  daya alam  merupakan  hal  yang  berhubungan  erat dengan  kehidupan  manusia  secara  umum  dan kelestarian tanah secara khusus.

## Tinjauan Pustaka
Manajemen G.R.  Terry,  dalam  bukunya  “ principles of  management” mengemukakan bahwa manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri  dari  tindakan  tindakan  perencanaan, pengorganisasian,  penggerakan  dan  pengen- dalian  yang  dilakukan  untuk  menentukan  serta
mencapai sasaran sasaran yang telah ditetapkan melalui  pemanfaatan  sumberdaya  manusia  dan sumber daya lainnya.

## Peran-peran Manajemen
Akhir dasawarsa 60-an Henry Mintzberg, melakukan  studi  terhadap  lima  eksekutif  untuk menetapkan  apa  yang  dilakukan  oleh  para manajer  tentang  tugas-tugasnya.  Mintzberg menyimpulkan ada sepuluh peran atau perangkat  prilaku  yang  berkaitan  dengan manajer, yang kemudian dikelompokkan kedalam tiga peran yaitu:
1. Peran Antar Pribadi
a. Semua manajer dituntut untuk menjalankan  tugas-tugas  yang  sifatna ceremonial  dan  simbolik,  dalam  hal  ini manajer  bertindak  sebagai  pemimpin lambang ( figurehead )
b. Peran kepimpinan, artinya semua manajer mempunyai peran kepemimpin- an,  mencakup  mempekerjakan,  melatih, memotivasi, dan mendisiplinkan karyawan
c. Peran  penghubung,  manajer  bertindak sebagai  pengontak  yang  memberikan
Politik Manajemen Pengelolaan...
informasi
2. Peran Informasional
a. Manajer  menerima  dan  mengumpulkan informasi  dari  organisasi  dan  lembaga diluar organisasi atau disebut juga peran pemantau ( monitor) b. Manajer bertindak sebagai suatu penyalur  untuk  meneruskan  nformasi kepada  anggota  organisasi.  peran  ini disebut sebagai peran penyebar
( disseminator)
c. Manajer menjalankan suatu peran jurubicara  ketika  mereka  mewakili organisasi kepada pihak luar ( spokeperson)
3. Peran Keputusan
a. Peran wiraswasta ( enterpreneur)
b. Menangani kerusuhan ( disturbance handler)
c. Penjatah sumber daya ( resources allocator)
d. Perunding ( negotiator)

## Pembahasan

## Pengelolaan Sumber Daya Alam
Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok Agraria,  atau  yang  kemudian  lebih  dikenal dengan sebutan UUPA sebagai landasan yuridis atau  dasar  hukumnya,  untuk  menindaklanjuti amanat  Pasal  33  ayat  (3)  UUD  1945.  UUPA memberikan  landasan  yuridis  bagi  penyeleng- garaan  kebijakan  pengelolaan  tanah.  Sebagai bagian  dari  kewenangan  Negara  berdasarkan Hak  Menguasai  dari  Negara,  arti  penting pengelolaan  tanah    termuat  di  dalam  Pasal  2 UUPA, yang menyebutkan bahwa Hak Menguasai dari Negara berisi kewenangan:
1. Mengatur  dan  menyelenggarakan  peruntuk- an,  penggunaan,  persediaan  dan  pemeli- haraan bumi, air dan ruang angkasa;
2. Menentukan dan mengatur hubungan- hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
3. Menentukan dan mengatur hubungan- hubungan  hukum  antara  orang-orang  dan perbuatan-perbuatan  hukum  yang  mengenai bumi, air dan ruang angkasa.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas  bahwa pengelolaan  sumber  daya  alam  juga  menjadi bagian  dari urusan  negara.  Sumber  Daya  Alam merupakan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di bumi  Indonesia  baik  yang  dapat  diperbaharui mauapun  yang  tidak  dapat  diperbaharui.
Sumber Daya Alam (SDA) di Indonesia sangat banyak  dan  melimpah  sehingga  secara  teori dapat  dimanfaatkan  oleh  seluruh  rakyat Indonesia.  Pengelolaan  SDA  harus  sesuai dengan  aturan  dan  ketentuan  yang  ditetapkan oleh  pemerintah  yang  merujuk  kepda  UUD 1945  dan  lebih  lanjut  UUPA.  Sejak  era reformasi  pengelolaan  SDA  diserahkan  kepada pemerintah  daerah,  sehingga  pengurusan  izin dan eksplorasi SDA diserahkan kepada Pemerintah  Daerah  dengan  tetap  berkoordinasi dengan pemerintah pusat.
Otonomi  daerah  yang  digulirkan  oleh pemerintah  pusat  sesuai  dengan  UU  Nomor  32 Tahun  2004  tentang  Pemerintah  Daerah  secara normatif  diharapkan  dapat  memperbaiki  ke- bijakan-kebijakan yang diberlakukan di daerah- daerah  yang  ada  di  Indonesia.  Desentralisasi menjadi  hal  penting  dalam  berbagai  pengelola- an  kehidupan  bermasyarakat  terutama  di daerah.  Salah  satu  yang  menjadi  kewenangan Pemerintah  Daerah  sejak  diberlakukannya otonomi  daerah  adalah  kebijakan  pengelolaan sumber  daya  alam  (SDA).  SDA  merupakan asset  esensial  bagi  daerah  terutama  yang  me- miliki  SDA  berlimpah  sebab  tidak  semua daerah  di  Indonesia  memiliki  SDA  yang  dapat digarap  sehingga  pada  akhirnya  mampu meningkatkan  Pendapatan    Asli  Daerah  (PAD) dan taraf kehidupan masyarakatnya.
Dalam UUD 1945 pasal 33 juga disebut- kan  “bahwa  bumi,  air  dan  kekayaan  yang  ter- kandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan  untuk  sebesar-besar  kemakmuran rakyat…”.  Meskipun  pengelolaan  SDA  juga dapat diserahkan kepada swasta namun perizin- an  dan  pertanggungjawabannya  tetap  berada  di tangan pemerintah, maksudnya bahwa pemerin- tah  baik  pusat  ataupun  daerah  bertanggung- jawab  atas  pengelolaan  tersebut  untuk  kemak- muran rakyat.
Pengelolaan SDA di daerah diatur berda- sarkan regulasi yang telah ditetapkan. Perizinan diberikan kepada perusahaan atau investor guna membuka lahan untuk proses produksi berbagai bentuk  sumber  daya  alam  misalnya  emas,  bijih besi,  mineral,  minyak  dan  lain  sebagainya. Seperti  telah  disinggung  sebelumnya,  asumsi awal  diberikan  izin  kepada  pengusaha  atau investor  untuk  mengelola  sumber  daya  alam (SDA) adalah untuk peningkatan kesejahtearaan masyarakat  melalui  peningkatan  PAD  dan selanjutnya  dapat  memajukan  daerah  tersebut secara bertahap dan berkelanjutan.
Namun  dalam  realisasinya  pengelolaan SDA  tidak  sepenuhnya  memberikan  dampak positif  bagi  daerah  yang  bersangkutan.  Misal- nya  timbul  persoalan  pencemaran  lingkungan, masalah  kemiskinan  dan  kesenjangan  sosial  di dalam  masyarakat.  Eksploitasi  SDA  tanpa  arah dan  regulasi  yang  jelas  akan  menyebabkan kemerosotan  kualitas  lingkungan  hidup  di  se- kitarnya sehingga hal tersebut juga berpengaruh pada  kehidupan  masyarakat,  misal  kualitas  air bersih  dan  sanitasi  yang  tidak  memuhi  standar, kemudian  lahan  pertanian  yang  tercemar sementara pihak pengelola SDA tidak memikir- kan keluhan masyarakat tersebut tetapi sebalik- nya  mereka  menikmati  hasil  pengolahan  SDA tanpa  ada  rasa  tanggungjawab  akibat  proses produksi yang mereka lakukan.
Sebenarnya  persoalan  tersebut  timbul akibat  kontrol  yang  tidak  dijalankan  sebagai- mana  mestinya  kepada  perusahaan  oleh  peme- rintah  salah  satu  contoh  adalah  perusahaan tambang  yang  terdapat  di  Kabupaten  Solok Sumatera  Barat.  Di  sana  terdapat  beberapa perusahaan tambang bijih besi yang tersebar di berbagai kecamatan yang kemudian di antaranya  menimbulkan  efek  negatif  bagi masyarakat sekitar. Lahan pertanian masyarakat menjadi  tercemar  hingga  mencapai  ratusan hektar  selanjutnya  aliran  sungai  yang  biasa dimanfaatkan oleh masyarakat juga relatif tidak bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari.
Faktor  politik  juga  berperan  penting dalam  pengelolaan  SDA  dan  dampak  yang dirasakan oleh  masyarakat.  Izin  yang diberikan kepada  perusahaan  pada  awalnya  barangkali memang  sesuai  dengan  prosedur  dan  aturan yang  berlaku  namun  dalam  pelaksanaan  dan pengawasannya  sudah  jelas  akan  ada  prosedur “lain”  yang  bisa  memuluskan  urusan  kontrol tersebut. Lemahnya pengawasan kepada produksi  perusahaan  tambang  bijih  besi  tidak akan  terjadi  jika  pemerintah  dan  aparat  terkait lainnya  secara  konsisten  menjalankan  regulasi yang  ada  tanpa  dipengaruhi  oleh  faktor  politis lainnya  dan  sekaligus  melibatkan  masyarakat sebagai  bagian  dari  lahirnya  suatu  kebijakan tentang  pengelolaan  sumber  daya  alam  yang proporsional.
Politik  manajemen  SDA  diharapkan  di- lakukan dalam proses kebijakan politik yang di- lakukan  oleh  Pemerintah  termasuk  Pemerintah Daerah  mulai  dari  perencanaan,  penganggaran, pelaksanaan  dan  pengawasan  termasuk  meng- optimalkan  partisipasi  masyarakat,  menjamin
tercapainya  penggunaan  sumber  daya  alam  se- cara efektif, efisien, berkeadilan, berkelanjutan. Sinergitas  hubungan  did  alam  pemerintahan daerah  diharapkan  dapat  mewujudkan  partisi- pasi  masyarakat  dalam  pembangunan  daerah dan  pelayanan  public  untuk  kesejahteraan rakyat.
Dapat  dikatakan  bahwa  konsekuensi pelaksanaan  UU  Nomor  32  Tahun  2004, pengelolaan  sumber  daya  alam  titik  tekannya ada  di  daerah,  maka  kebijakan  nasional  dalam bidang  lingkungan  hidup  secara  eksplisit RPJPN  merumuskan  program  yang  disebut sebagai  pembangunan  sumber  daya  alam  dan lingkungan hidup. Program itu mencakup:

## Program  Pengembangaan  dan  Peningkatan
Akses  Informasi  Sumber  Daya  Alam  dan Lingkungan Hidup.
Program ini bertujuan untuk memperoleh dan  menyebarluaskan  informasi  yang  lengkap mengenai  potensi  dan  produktivitas  sumber- daya  alam  dan  lingkungan  hidup  melalui inventarisasi  dan  evaluasi,  serta  penguatan sistem  informasi.  Sasaran  yang  ingin  dicapai melalui  program  ini  adalah  tersedia  dan  ter- aksesnya  informasi  sumberdaya  alam  dan lingkungan  hidup,  baik  berupa  infrastruktur data spasial,  nilai dan  neraca  sumberdaya  alam dan  lingkungan  hidup  oleh  masyarakat  luas  di setiap daerah.
Program Peningkatan
Efektifitas Pengelolaan,  Konservasi  dan  Rehabilitasi Sumber Daya Alam.
Tujuan  dari  program  ini  adalah  menjaga keseimbangan  pemanfaatan  dan  pelestarian sumberdaya  alam  dan  lingkungan  hidup  hutan, laut,  air  udara  dan  mineral.  Sasaran  yang  akan dicapai  dalam  program  ini  adalah  termanfaat- kannya,  sumber  daya  alam  untuk  mendukung kebutuhan  bahan  baku  industri  secara  efisien dan  berkelanjutan.  Sasaran  lain  di  program adalah  terlindunginya  kawasan-kawasan  kon- servasi  dari  kerusakan  akibat  pemanfaatan sumberdaya  alam  yang  tidak  terkendali  dan eksploitatif.

## Program  Pencegahan  dan  Pengendalian
Kerusakan  dan  Pencemaran  Lingkungan Hidup.
Tujuan program ini adalah meningkatkan kualitas  lingkungan hidup dalam upaya mencegah  kerusakan  dan/atau  pencemaran
Politik Manajemen Pengelolaan...
lingkungan  dan  pemulihan  kualitas  lingkungan yang  rusak  akibat  pemanfaatan  sumberdaya alam  yang  berlebihan,  serta  kegiatan  industri dan  transportasi.  Sasaran  program  ini  adalah tercapainya  kualitas  lingkungan  hidup  yang bersih  dan  sehat  adalah  tercapainya  kualitas lingkungan  hidup  yang  bersih  dan  sehat  sesuai dengan baku mutu lingkungan yang ditetapkan.
Program Penataan Kelembagaan dan Penegakan  Hukum,  Pengelolaan  Sumber Daya  Alam  dan  Pelestarian  Lingkungan Hidup.
Program  ini  bertujuan  untuk  mengem- bangkan  kelembagaan,  menata  sistem  hukum, perangkat  hukum  dan  kebijakan,  serta  mene- gakkan  hukum  untuk  mewujudkan  pengelolaan sumberdaya  alam  dan  pelestarian  lingkungan hidup  yang  efektif  dan  berkeadilan.  Sasaran program  ini  adalah  tersedianya  kelembagaan bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup yang  kuat  dengan  didukung  oleh  perangkat hukum  dan  perundangan  serta  terlaksannya upaya  penegakan  hukum  secara  adil  dan konsisten.

## Progam  Peningkatan  Peranan  Masyarakat dalam  Pengelolaan  Sumber  Daya  alam  dan Pelestarian fungsi Lingkungan Hidup.
Tujuan  dari  program  ini  adalah  untuk meningkatkan  peranan  dan  kepedulian  pihak- pihak  yang  berkepentingan  dalam  pengelolaan sumberdaya  alam  dan  pelestarian  fungsi lingkungan  hidup.  Sasaran  program  ini  adalah tersediaanya  sarana  bagi  masyarakat  dalam pengelolaan  sumberdaya  alam  dan  pelestarian fungsi  lingkungan  hidup  sejak  proses  pe- rumusan kebijakan dan pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan sampai pengawasan.

## Simpulan
Politik  manajemen  SDA  diharapkan dilakukan  dalam  proses  kebijakan  politik  yang dilakukan  oleh  Pemerintah  termasuk  Pemerin- tah  Daerah  mulai  dari  perencanaan,  peng- anggaran,  pelaksanaan  dan  pengawasan  ter- masuk  mengoptimalkan  partisipasi  masyarakat, menjamin tercapainya penggunaan sumber daya alam  secara  efektif,  efisien,  berkeadilan,  ber- kelanjutan.  Sinergitas  hubungan  di  dalam pemerintahan  daerah  diharapkan  dapat  me- wujudkan  partisipasi  masyarakat  dalam  pem- bangunan  daerah  dan  pelayanan  public  untuk kesejahteraan rakyat.

## Daftar Rujukan
Eddy  Ruchiyat.  1986. Politik  Pertanahan Sebelum  dan  Sesudah  Berlakunya UUPA .  Bandung: Alumni.
Effendy Perangin. 1991. Praktik Permohonan Hak  Atas  Tanah .  Jakarta:  Rajawali Press
Maria  SW  Sumardjono.  2001. Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi. Jakarta: Kompas .
Republik  Indonesia.  1996. Himpunan  Pidato Menteri  Negara  Agraria  /  Kepala Badan  Pertanahan  Nasional . Badan Pertanahan Nasional. Republik Indonesia. 1997. Peraturan Pemerintah  No.24  Tahun  1997  dan
PMNA/Kepala  BPN  Nomor  3  Tahun 1997.
Subaryono.  1999. Pengantar  Manajemen Informasi  Pertanahan .  Jurusan  Teknik Geodesi.  Fakultas Teknik  Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
Walijatun,  D.  2002. Pendaftaran  Tanah . Bahan  Ajar  dan  Bahan  Diskusi  Seri Administrasi Pertanahan. LP-SDM Widyatatama. Jogjakarta, Indonesia.