## PENDAHULUAN
Sumberdaya alam, termasuk lahan merupakan pemberian Tuhan Yang Maha Kuasa kepada manusia. Sebagai manusia yang diciptakan dan dilengkapi dengan akal budi, manusia diberikan tanggungjawab untuk mengelolah dan mengusahakan tanah bagi kelangsungan hidupnya. Manusia sebagai mandataris sumberdaya dituntut untuk mengelolah dan mengusahakan alam secara baik dan benar. Konsep mengelolah dan mengusahakan, mengikhtiarkan bahwa alam harus dimanfaatkan untuk kelangsungan hidup masyarakat, sehingga tidak terjadi ketimpangan dalam masyarakat yang kemudian dapat melahirkan klaim kepemilikan dan konflik. Berkaitan dengan itu, maka terdapat aturan-aturan yang menjadi dasar dalam mengatur prosesnya, baik aturan yang terdapat dalam kitab keagamaan, maupun aturan-aturan yang diputuskan bersama oleh manusia, seperti undang-undang.
Undang-Undang adalah dasar berpijaknya negara yang secara jelas telah mengatur dan menjaga posisi masyarakat sebagai elemen penting yang terintegrasi dalam pengelolaan dan
pemanfaatan suatu sumberdaya. Tetapi, realita dilapangan menunjukkan minimnya peran negara dalam menegakkan amanat-amanat konstitusi yang ada. Inilah yang mengakibatkan terjadinya konflik. Annisa, et al (2009) mengemukakan bahwa aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan mengenai pengelolaan suatu sumberdaya tidak memperhatikan aspek sosial, dan ekonomi masyarakat, akibatnya banyak menimbulkan masalah- masalah baru, seperti klaim kepemilikan lahan dan akses terhadap lahan. Hal ini disebabkan, masing-masing pihak memiliki kepentingan, keinginan dan prioritas yang berbeda terhadap suatu sumberdaya.
Pengelolaan  dan  pemanfaatan  SDA  yang  serasi,  seimbang dan berbasis pada masyarakat sangatlah diperlukan guna mensejahterakan masyarakat dengan memperhatikan konteks lokal masyarakat setempat. Konteks lokal yang dimaksudkan adalah konteks sosial, budaya dan sumber-sumber ekonomi masyarakat, seperti lahan. Pengelolaan lahan dan sumberdaya lainnya, yang tidak berbasis pada masyarakat demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, akan melahirkan kesenjangan dan ketimpangan bahkan konflik dalam masyarakat. Selain itu,

## PERTAMBANGAN EMAS DI WILAYAH MALUKU BARAT DAYA: KUTUKAN ATAU BERKAH? (Studi Kasus Konflik Akses Sumber Agraria)
Gold Mining in Southwest Maluku: Curse or Blessing?
(Study on Conflict Access of Agrarian Resources)
Yamres Pakniany *) , Endriatmo Soetarto, dan Soeryo Adiwibowo
Program Studi Sosiologi Pedesaan, Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Sekolah Pasca Sarjana IPB
*) E-mail: ypakniany@gmail.com

## ABSTRACT
Conflict in agrarian resource-rich areas due to differences of interest continue to occur in Indonesia, including in the gold mining area of Hila Village, District of Romang Islands, Southwest Maluku Regency. Conflict that occurred in the gold mining area of Hila Village is a horizontal conflict involving the communities, but there are local elites who play a role in it as well. Conflicting communities are those who are pro-mining and against it. Each actor has a different interest in the resources of Hila Village. This research uses qualitative method with case study approach. The purposeof this study is to analyze the factors that cause conflict. The result shows that there are many factors causing the conflict, including access to land, compensation fee and labor recruitment. These factors occur due to unilateral claims and ineffective management by village and company authorities. The benefits of the management and utilization are only felt by certain actors who have access to resources, whereas other actors who do not have access do not benefit.
Keywords: Agrarian resources, conflict, Southwest Maluku

## ABSTRAK
Konflik di daerah kaya sumberdaya agraria, akibat perbedaan kepentingan terus terjadi di Indonesia, termasuk di kawasan pertambangan emas Desa Hila, Kecamatan Kepulauan Romang, Kabupaten Maluku Barat Daya. Konflik yang terjadi di kawasan pertambangan emas Desa Hila adalah konflik horisontal yang melibatkan masyarakat dengan masyarakat, namun di dalamnya terdapat elit-elit lokal yang turut berperan. Masyarakat yang berkonflik adalah masyarakat yang pro terhadap tambang dengan masyarakat yang kontra terhadap tambang. Masing-masing aktor memiliki kepentingan yang berbeda terhadap sumberdaya di Desa Hila. Penelitian ini menggunakan metode  kualitatif  dengan  pendekatan  studi  kasus.  Tujuan  penelitian  ini  untuk  menganalisis  faktor-faktor  penyebab  konflik.  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat banyak faktor yang menyebabkan terjadinya konflik, diantaranya faktor akses terhadap lahan, biaya konpensasi, dan perekrutan tenaga kerja. Faktor-faktor ini terjadi, karena klaim sepihak dan pengelolaan yang tidak efektif dilakukan oleh pemerintah desa dan perusahaan. Manfaat dari pengelolaan dan pemanfaatan tersebut, hanya dirasakan oleh aktor-aktor tertentu yang memiliki akses terhadap sumberdaya, sedangkan aktor-aktor lain tidak mendapatkan manfaat.
Kata kunci: Sumberdaya agraria, konflik, Maluku Barat Daya
sumberdaya, seperti lahan dan emas, tidak lagi menjadi berkat bagi masyarakat, akan tetapi sebaliknya menjadi kutuk.
Istilah The Resources Curse atau “kutukan sumberdaya”, pertama kali  diperkenalkan  oleh  Richard  M.  Auty  pada  tahun  1993 melalui disertasinya yang berjudul “S ustaining  Development in  Mineral  Economie:  The  Resources  Curse  Thesis”. Auty (1993) menggunakan kasus di negara-negara dunia ketiga dan negara-negara Timur Tengah untuk mencari kaitan pengelolaan sumberdaya dan instabilisasi politik dan ekonomi di negara- negara tersebut. Negara-negara yang menjadi locus penelitian Auty (1993) telah menggantungkan hidup pada kekayaan alam yang dimiliki, namun kekayaan alam tersebut dikelolah dengan cara-cara yang tidak bijaksana, sehingga melahirkan berbagai masalah.
Sumberdaya menjadi kutuk ketika kondisi sosial, budaya dan ekonomi masyarakat menjadi tidak stabil atau instabil. Lahirnya konflik antar masyar akat yang semakin luas hingga melahirkan konflik yang berkepanjangan serta merosotnya perekonomian, meningkatnya kemiskinan dan pengangguran merupakan bentuk-bentuk dari kutukan sumberdaya. Ketamakan dan keserakahan manusia yang cenderung mementingkan kepentingan individu dan kelompok, ketimbang kepentingan masyarakat umum, turut menjadi penyebab terjadinya kutukan sumberdaya. Selain itu, ketidakberpihakan kepada masyarakat dalam mengelolah suatu sumberdaya termasuk lahan, akan menjadi kutuk, karena masyarakat diabaikan dari sumber- sumber hidup mereka. Kondisi ekonomi, budaya dan sosial masyarakat turut terancam, akibat proses pengelolaan yang tidak beraklak manusia. Kekuatan dan kekuasaan dijadikan modal utama untuk mengeksekusi orang lain dari hak-hak mereka. Perbedaan kepentingan terus terjadi diman-mana, bersamaan dengan itu, konflik juga terjadi, karena perbedaan kepentingan oleh masing-masing individu.
Salah satu masalah yang sangat kompleks terjadi di daerah- daerah kaya sumberdaya adalah masalah mengenai agraria- lahan. Lahan selalu saja dijadikan sebagai “ajang kerjasama”, eksploitasi, perusakan lingkungan dan sebagainya. Ketimpangan terhadap struktur penguasaan dan kepemilikan sumberdaya lahan atau a grarian resources, sesungguhnya sudah terjadi sejak masa kolonial Belanda, Jepang, Demokrasi Terpimpin, hingga zaman Orde Baru (Soetarto, et al: 2007). Hingga sekarang pun, masalah itu terus terjadi dan tak kunjung berhenti. Pengelolaan dan pemanfaatanya, masih terus menjadi masalah besar di negara ini.
Konsorium  Pembaruan  Agraria  (KPA),  mengemukakan bahwa  konflik  agraria  terus  bertambah.  Untuk  tahun  2011, konflik agraria yang terjadi adalah 169 kasus, yang melibatkan 69.975  kepala  keluarga  dan  total  luas  areal  konflik  mencapai 472 048.44 hektar. Jumlah 169 tersebut, terdiri dari 97 kasus di sektor perkebunan, 36 kasus di sektor kehutanan, 21 kasus di sektor infrastruktur, 8 kasus di sektor pertambangan, dan 1  kasus  di  wilayah  pesisir  (Lestari  &  Purwandari:  2014). Data-data tersebut memperlihatkan bahwa permasalahan sumberdayaterjadi pada berbagai aspek dengan melibatkan berbagai aktor . Selanjutnya  Lestari  dan  Purwandari  (2014) juga mengemukakan bahwa hilangnya akses petani penggarap terhadap tanah, mengakibatkan terjadinya konflik antara petani penggarap dengan pihak perusahaan. Konflik sumberdaya terus terjadi di kawasan kaya sumberdaya alam, termasuk di kawasan pertambangan emas Desa Hila, Kecamatan Kepulauan Romang, Kabupaten Maluku Barat Daya.
Pulau Romang m erupakan salah satu pulau yang kaya akan
sumberdaya  alam  dengan  luas  wilayah  1.129,6  km2  yang terdiri dari luas daratan sebesar 192,20 km2, luas lautan (0-2 mil) sebesar 465,8 km2, luas wilayah kelolah provinsi (2-4 mil) sebesar 472,6 km2 dan panjang garis pantai 121,76 km (Direktori Pulau-Pulau Kecil). Kesuburan tanah yang dimiliki pulau ini memberikan dampak positif bagi masyarakatnya. Komoditas unggul seperti pala hutan, pala super dan cengkeh adalah jenis tanaman-tanaman yang tumbuh di atas lahan Pulau Romang. Selain komoditas-komoditas tersebut, lahan Pulau Romang juga menyimpan kekayaan emas yang melimpah. Sumberdaya yang dimiliki masyarakat di PulauRomang turut menjadi berkah bagi masyarakatnya. Namun, sebaliknya menjadi kutuk ketika kehadiran perusahaan, yang diakibatkan karena pemanfaatan dan pengelolaan yang mengabaikan masyarakat dari sumber- sumber nafkah mereka. Kehidupan sosial, budaya dan ekonomi, menjadi tidak baik, karena terjadinya perpecahan di dalam masyarakat. Selain itu, relasi sosial yang terbangun harmonis sampai ke ruang-ruang keagamaan tidak lagi menjadi dasar bagi kehidupan bersama, karena masing-masing individu dan kelompok memiliki kepentingan yang berbeda terhadap sumberdaya yang dimiliki.
Konflik di kawasan pertambangan emas Desa Hila, Kecamatan Kepulauan  Romang,  Kabupaten  Maluku  Barat  Daya, pada umumnya dialami oleh masyarakat di kawasan kaya sumberdaya  lainnya.  Konflik  yang  disebabkan  oleh  berbagai faktor, dapat terjadi karena ketidakadilan atau ketimpangan dan  marjinalitas  (Yudhantara:  2006);  Adanya  ketidakjelasan mengenai hak kepemilikan (property right) (Lintong: 2005 & Antoro:  2010).  Konflik  juga  dapat  terjadi  karena  perbedaan kepentingan dari masing-masing aktor, mekanisme pengelolaan dan klaim otoritas terhadap lahan oleh aktor-aktor tertentu yang berdasar  pada  hukum  negara  dan  adat  (Tangketasik:  2010  & Kuswijayanti: 2007).
Konflik  di  kawasan  pertambangan  emas  Desa  Hila  berkaitan dengan akses. Akses tersebut adalah akses berbasis hak properti dan  akses  berbasis  jaringan  kekuasaan.  Akses  berbasis  hak properti merupakan akses dalam pandangan ekonomi yakni mengenai hak kepemilikan terhadap lahan yang menjadi sumber tambang, sedangkan akses berbasis kuasa dalam pandangan sosial yang berkaitan dengan kemampuan mengakses suatu sumberdaya yang tercipta melalui jaringan kekuasaan. Bentuk akses kedua ini, lebih menekankan kepada kemampuan antor dalam mendapatkan manfaat dari pengelolaan sumberdaya emas di  Desa  Hila.  Berdasarkan  latarbelakang  ini,  maka  rumusan masalah penelelitian ini adalah, mengapa timbul konflik antara warga di kawasan pertambangan emas Desa Hila, Kecamatan Romang, Kabupaten Maluku Barat Daya?

## Tujuan
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  tujuan  menganalisis  konflik terhadap akses sumberdaya agraria yang terjadi di kawasan pertambangan emas Desa Hila, Kepulauan Romang, Kabupaten  Maluku  Barat  Daya.  Selanjutnya,  penelitian  ini juga  menganalisis  aktor-aktor  yang  berkonflik  dan  memiliki kepentingan dengan sumberdayaemas tersebut.

## Kerangka Teoritik
Karl Marx adalah orang pertama yang mengemukakan teori konflik.  Marx  memulainya  dengan  berasumsi  bahwa  struktur sosial masyarakat turut dipengaruhi oleh organisasi ekonomi, terutama  kepemilikan  suatu  barang  produksi.  Aturan  agama dan nilai-nilai budaya, serta kepercayaan individual, maupun susunan dan struktur lembaga-lembaga dalam masyarakat,
164 |  Pakniany, Yamres. et. al . Pertambangan Emas di Wilayah Maluku Barat Daya: Kutukan atau Berkah? (Studi Kasus Konflik Akses Sumber Agraria)
merupakan kesatuan dari organisasi ekonomi yang terdapat dalam masyarakat. Kesenjangan dalam kepemilikan barang produksi  juga  menentukan  kelas  sosial.  Berdasarkan  konteks inilah, Marx kemudian memperkenalkan konsep dasar mengenai kelas sosial masyarakat dan perjuangannya. Bagi Marx, ada dua kelas dalam masyarakat, yaitu kelas pemilik modal (borjuis) dan kelas pekerja miskin sebagai kelas proletar. Perbedaan kelas tersebut menimbulkan ketidaksetaraan yang berujung pada kemampuan dalam mengakses suatu sumberdaya.
Dalam sistem produksi kapitalis, kelas yang tidak menguasai alat produksi telah menjadi kelas yang dieksploitasi sehingga melahirkan struktur sosial hirarkhis yang memosisikan dirinya sebagai kelompok ordinat disatu sisi, dan kelompok subordinat pada sisi lainnya, dimana kelompok ordinat (borjuis) melakukan diskriminasi kepada kelompok subordinat (proletar) (Turner: 1998).
Berbeda  dengan  Marx,  Dahrendorf  mencoba  memberikan pemahamannya mengenai konflik. Menurut Dahrendorf dalam Zainudin, et al (2012),  konflik  bersumber  dari  ketimpangan distribusi kekuasaan yang tercemin dalam kontestasi aktor sosial dalam mengontrol perilaku dan wacana pembentuk kesadaran aktor sosial yang lain, sehingga tujuan utama dalam mengakses sumberdaya tercapai dengan pembenaran. Selanjutnya Dahrendorf (1959) menekankan bahwa konflik bersumber dari kenyataan akan adanya unsur-unsur dalam masyarakat yang saling bertentangan. Kontradiksi interen tersebut bersumber pada pembagian kewenangan atau otoritas (authority) yang timpang dan tidak merata.
Pada prinsipnya otoritas tidak melekat dalam diri individu, namun melekat di dalam sebuah posisi. Setiap asosiasi otoritas bersifat  dikotomis  yaitu;  kelompok  yang  memiliki  otoritas (kelompok atas) dan kelompok subordinat (kelompok bawah) yang di kendalikan dan dikuasai. Selain itu, yang menentukan konflik  tersebut  terjadi  adalah  kepentingan  yang  berbeda antar aktor terhadap suatu sumberdaya yang akan dikelolah dan dimanfaatkan. Perbedaan kepentingan itu didasari pada kebutuhan-kebutuhan yang berbeda oleh masing-masing individu atau kelompok (Fisher: 2001).
Dalam mencapai tujuan dari kepentingan dan kebutuhan yang berbeda itu, maka masing-masing aktor akan berusaha mengerahkan kemampuan dan kekuasaan yang dimiliki, sehingga dapat mengakses sumberdaya yang ada. Ribot dan Pelusso (2003) mengemukakan bahwa akses adalah kemampuan untuk memperoleh manfaat dari suatu benda, termasuk objek material, orang-orang, institusi-institusi, dan simbol-simbol. Selain itu, Ribot dan Pelusso (2003) menekankan akses lebih kepada bundle of power atau “sekumpulan hak” yang lebih menekankan pada “kemampuan memanfaatkan” daripada bundle  of  right atau “sekumpulan gugus hak” dalam arti property rights.
Akses  dapat  membuat  seseorang  atau  suatu  komunitas masyarakat dalam memperoleh keuntungan atau manfaat dari sumberdaya, sekalipun tidak memiliki hubungan property . Lebih lanjut konsep akses dari Ribot dan Peluso (2003) juga menekankan mengenai individu yang dapat memperoleh manfaaf dari suatu sumberdaya dan apa proses yang digunakan, sehingga manfaat itu dapat diperoleh, sekalipun tidak memiliki hak atas sumberdaya yang ada. Dalam bundle dan jaringan- jaringan kuasa ini (bundle and web of powers) terkandung aspek material, budaya dan ekonomi politik dari kekuasaan yang menjadi  pembentuk  konfigurasi  akses  terhadap  sumberdaya. Selain itu, dalam relasinya dengan sumberdaya, lembaga dan para anggotanya terkadang ada dalam kedudukan yang berbeda-
beda menurut ruang dan waktu.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang didasari pada paradigma kritis. Paradigma kritis (subjectivism) dalam penelitian ini bertujuan untuk membongkar masalah relasi kekuasaan dan kontestasi aktor-aktor yang mendasari pola-pola penguasaan, pemanfaatan dan pemilikan sumberdaya. Penelitian ini berlokasi di kawasan pertambangan emas Desa Hila, Kecamatan Kepulauan Romang, Kabupaten Maluku Barat Daya. Informan yang menjadi tineliti adalah masyarakat Desa Hila yang berkonflik dan stakeholders yang memiliki hubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya emas di Desa Hila. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara mendalam, sedangkan data sekunder diperoleh melalui literatur-literatur yang memiliki kaitan dengan penelitian ini. Penelitian ini dilakukan selama tiga bulan, dari bulan Januari-Maret 2017.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Ketegangan Antar Pihak: Reklaiming Sumber Tambang
Sejarah agraria telah ada sejak Indonesia dijajah oleh negara- negara barat dan eropa. Penjajahan dan masalah agraria dimulai dari  masuknya  VOC  ke  Indonesia  pada  abad  ke  19  dengan mengklaim hak atas hasil lahan , tenaga kerja dan pengumpulan pajak. Hal utama yang dilakukan adalah menguasai lahan-lahan bumiputera. Diberlakukan penanaman kopi diberbagai daerah di Indonesia, misalnya di Periangan dan Jawa Barat. Tidak hanya itu, pada tahun 1720 diberlakukan kebijakan Preanger Steasel di lahan Pasudan yang mewajibkan masyarakat Pasudan untuk menanam kopi dengan jumlah dan harga yang sudah ditentukan. Sistem ini dijalankan dalam bentuk pemaksaan dan kekerasan, sehingga rakyat harus tunduk penuh kepada kebijakan VOC (Luthfi, et al: 2010).  Kondisi  yang  terjadi  pada  abad  19  dan tahun 1720 ini, menggambarkan bahwa lahan memiliki peranan yang penting dalam mengembangkan perekonomian pemerintah VOC saat itu, dengan demikian penguasaan terhadap lahan merupakan tujuan utama.
Lahan-lahan di bumi Indonesia telah dikuasai sejak dulu dan bahkan masih tetap terjadi hinggga sekarang ini. Perebutan dan penyingkiran masyarakat dari sumber-sumber agraria, yang adalah ruang hidup mereka, masih terus terjadi. Lahan  dijadikan sebagai komoditas utama, untuk mencapai berbagai tujuan dan kepentingan negara, yang didalamnya terkandung ideologi pembangunan nasional. Demi terealisasinya tujuan itu, maka masyarakat harus menerima konsekuensi untuk menyerahkan lahan-lahan mereka kepada negara dan pihak terikat lainnya, sekalipun dengan keterpaksaan. Negara seakan lupa, bahwa lahan merupakan ruang hidup dan identitas masyarakat yang terikat erat dengan kehidupan mereka. Lahan memiliki kekuatan magis-religius yang melekat dalam diri setiap individu, maupun kelompok masyarakat. Lahan adalah identitas kebudayaan yang masih terus dipraktekkan dalam kehidupan sosial masyarakat.
Penguasaan terhadap lahan-lahan masyarakat di kawasan kaya sumberdaya, juga terjadi di kawasan pertambangan emas Desa Hila. Bentuk penguasaan lahan tersebut dilakukan dengan klaim sepihak oleh pimpinan Desa Hila terhadap lahan yang menjadi sumber tambang. Klaim sepihak yang dilakukan oleh pimpinan desa, turut menyingkirkan masyarakat adat Desa Hila dan Pulau Romang sebagai pemilik dari sumber tambang (lahan) yang ada. Lahan dijadikan sebagai komoditas untuk mencapai
Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan | Agustus 2017, hal 163-170 |  165
tujuan dan kepentingan, sehingga nila-nilai budaya yang sejak dulu dipraktekan secara kolektif tidak lagi dihargai. Inilah yang menjadi penyebab lahirnya ketegangan dalam masyarakat.
Sejarah penguasaan dan kepemilikan lahan di Desa Hila dan Pulau Romang pada umumnya, tidak dapat dilepaskan dari sejarah perjalanan panjang para leluhur yang telah membentuk wilayah-wilayah untuk menjadi rumah bersama bagi masyarakatnya dan generasi kedepannya. Perjalanan panjang itu berkaitan dengan realita kehidupan masa lalu yang masih identik dengan perang untuk memperebutkan wilayah- wilayah yang dapat dijadikan sebagai rumah bersama demi bertahan hidup. Peristiwa-peristiwa perang yang dialami menjadi penanda dan penentu kepemilikan atas wilayah- wilayah tertentu. Siapa yang menang atas perang, maka dialah yang akan menduduki wilayah yang diperebutkan, sedangkan yang kalah atas perang, akan dikeluarkan dari wilayah tersebut, ataukah akan menetap dalam wilayah itu, namun sebagai budak atau orang suruhan. Realita seperti ini masih tetap diwariskan dalam kehidupan masyarakat adat di Pulau Romang. Realita ini kemudian membentuk kelas sosial antar masyarakat yang terdiir dari kelas atas (penguasa) dan kelas bawah (orang suruhan). Perbedaan kelas ini turut menentukan, siapa memiliki hak atas apa dan siapa tidak memiliki hak atas apa.
Menurut keterangan beberapa informan, masyarakat desa atau Leta Hila datang ke Hila melalui Jerusu. Pada saat itu, terjadi perang dan keseluruhan masyarakat di Pulau Romang bersatu untuk melawan orang-orang yang datang berperang. Karena kemenangan yang diperoleh, maka Pulau Romang dibagi menjadi  dua  bagian  besar,  yakni;  wilayah  Romang  Timur di Leta Jerusu  yang  masyarakatnya  adalah  masyarakat  adat berkarakter Romang dan wilayah Romang Barat di Leta Hila yang masyarakat adatnya berkarakter Kisar. Sekalipun wilayah itu telah dibagi menjadi dua, namun keseluruhan wilayah Pulau Romang masih tetap dimiliki oleh masyarakat adat di Leta Jerusu, secara khusus Orleta (tuan tanah atau tuan pulau) yaitu marga Johanz.
Ketika  wilayah  Romang  Barat  telah  diserahkan  oleh Orleta kepada masyarakat untuk mendudukinya sebagai rumah bersama mereka, maka dipilihkan pemimpin yang dapat bertanggungjawab atas kehidupan masyarakat disana. Marga Pookey merupakan marga yang dipercayakan untuk menjadi pemimpin bagi masyarakat Leta Hila saat itu. Namun, karena kepemimpinannya dinilai tidak efektif, maka keluarga-keluarga di Leta Hila menolak dan akhirnya penduduk Leta Hila pergi ke Leta Jerusu untuk meminta orang Hila sebagai pemimpin. Orleta Johanz kemudian mengutus salah satu dari mereka untuk pergi ke Leta Hila dan menetap disana sebagai masyarakat Leta Hila serta menjalankan roda pemerintahan masyarakat di Leta Hila saat itu. Kepemimpinan di Leta Hila sejak saat itu, hingga sekarang  ini  berada  di  tangan  marga  Johanz.  Dari  generasi ke generasi, roda pemerintahan di Leta Hila tidak berpindah tangan, sebab marga Johanz adalah Orleta , maka marga Johanz yang memiliki kekuasaan penuh untuk menjadi pemimpin (kepala desa).
Selanjutnya, untuk status lahan yang menjadi wilayah pertambangan adalah status lahan adat. Sebagai lahan adat, maka lahan tersebut berada pada pengawasan Orleta. Menurut tuturan salah satu informan, bahwa wilayah Romang Barat ( Leta Hila) merupakan wilayah yang kepemilikannya berada di tangan mataruma Orleta (marga Johanz) dan mataruma Kwiatu (marga Taluta). Lebih lanjut, dijelaskan bahwa lahan Romang Barat itu diberikan kepada masyarakat Leta Hila, hanya dipergunakan untuk makan-minum. Artinya  bahwa,  masyarakat Leta Hila
hanya dapat mengolah lahan itu untuk kebutuhan keseharian mereka, namun kepemilikannya secara penuh berada ditangan Orleta di Leta Jerusu,  karena  itu,  lahan  di  wilayah  Romang Barat tidak dimiliki secara pribadi oleh masyarakat Leta Hila.
Status kepemilikan lahan di Pulau Romang dan Leta Hila secara khusus  telah  mengalami  perubahan.  Berdasarkan  sejarah, tanah  Romang  Barat  dan  Romang  Timur  kepemilikannya berada di tangan mataruma Orleta (marga  Johanz)  dan mataruma Kwiatu (marga Taluta). Namun, karena telah terjadi percampuran masyarakat yang hakekatnya hidup dari hutan, maka status kepemilikan itupun berubah. Merujuk dari tuturan informan OP, bahwa sifat lahan di Pulau Romang dan seluruh pulau di Kabupaten Maluku Barat Daya dalah petuanan yang berdasarkan pada mataruma, misalnya mataruma A, marganya apa saja dan petuanannya dimana. Itu berarti bahwa telah terjadi perubahan penguasaan lahan yang awalnya adalah milik Orleta , namun sekarang telah berubah menjadi milik mataruma dan bahkan secara personal. Status kepemilikan tersebut, turut berdampak pada status penguasaan lahan dan sumberdaya yang ada di dalamnya. Dalam pengertian bahwa, orang yang memilik hak atas tanah, maka orang tersebut jugalah yang memiliki hak untuk memanfaatkan dan mengambil sumberdaya yang ada di atas dan d dalam lahan tersebut.
Lebih lanjut, informan OP mengemukakan bahwa sistem kekerabatan di Pulau Romang, hanya ada satu dan itu berada di Leta Jerusu. Orang-orang atau masyarakat di Leta Hila dan Solath, terutama kepala desanya, mereka memiliki ikatan darah dengan pemangku adat tertinggi di Jerusu (marga Johanz). Jadi, sistem kekerabatan itu tercermin daripada, bagaimana anggota- anggota mata rumah, makan-minum atau berusaha diatas lahan milik bersama atau milik kolektif, dan yang mengatur milik kolektif itu adalah kepala mataruma.
Kepemilikan secara kolektif yang terwariskan sejak dulu, kini berubah, karena terdapat klaim-klaim sepihak. Klaim sepihak ini, turut berdampak bagi kehidupan masyarakat, dan disitulah letak ketegangan antar masyarakat yang saling mengklaim sumber tambang. Masyarakat kemudian tidak dianggap dan tidak memiliki hak atas sumberdaya oleh aktor-aktor tertentu yang memiliki kekuatan dan kekuasaan dalam masyarakat. Kekuatan dan kekuasaan itu digunakan untuk mengeliminasi masyarakat dari hak-hak mereka. Perusahaan diberikan izin untuk  masuk  ke  lahan-lahan  masyarakat  untuk  beraktifitas, tanpa memberi tahu kepada masyarakat sebagai pemilik lahan. Pemimpin tertinggi dalam masyarakat mengklaim bahwa lahan di  wilayah  Romang  Barat  adalah  milik  pemerintah Leta Hila dan tidak memiliki hubungan lagi dengan Orleta di Leta Jerusu. Klaim tersebut dilatarbelakangi oleh pemahaman bahwa, masing-masing leta sudah mendapat bagian mereka dan sebagai pemimpin dalam masyarakat, maka pemerintah memiliki hak penuh terhadap lahan dan sumberdaya yang ada didalamnya. Hal ini bertentangan dengan sistem adat yang dimiliki oleh masyarakat di Pulau Romang.
Sistem adat masyarakat Pulau Romang, menolak tindakan dari pemimpin Leta Hila.  Bagi,  para  pemangku  adat  tertinggi  di Pulau Romang (Orleta dan Kwiatu), sumber tambah Leta Hila merupakan kepemilikan mereka, serta mataruma-mataruma lain di Leta Hila yang secara kolektif dikelolah untuk kehidupan mereka. Klaim sepihak pemimpin Leta Hila, tidak diakui oleh masyarakat Pulau Romang. Klaim sepihak ini, kemudian melahirkan protes dari mataruma Orleta dan mataruma Kwiatu dan mataruma lainnya. Disinilah letak ketegangan dalam masyarakat. Ketegangan, akibat klaim sumber agraria ini, kemudian  menjadi  pemicu  lahirnya  konflik  horisontal  dalam
166|  Pakniany, Yamres. et. al . Pertambangan Emas di Wilayah Maluku Barat Daya: Kutukan atau Berkah? (Studi Kasus Konflik Akses Sumber Agraria)
masyarakat. Masyarakat terbagi menjadi dua kelompok, yakni kelompok yang menerima perusahan tambang dan kelompok yang menolak perusahan tambang.

## Bentuk Sengketa dan Aktor Berkonflik
Konflik  merupakan  bagian  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dari kehidupan manusia. Konflik selalu hadir, apabila diantara satu kelompok masyarakat ada perbedaan pemahaman maupun kepentingan mengenai suatu hal tertentu. Perbedan pemahaman dan kepentingan tersebut berujung pada perdebatan yang akan melahirkan ketegangan diatara kelompok masyarakat. Kinseng (2008)  menjelaskan  bahwa  konflik  dimaknai  sebagai  suatu struktur ketegangan mental di tengah masyarakat dan bagi Kalr Marx dipahaminya sebagai class struggle.
Perebutan terhadap suatu sumberdayaakan melahirkan konflik dalam  masyarakat.  Konflik  perebutan  sumberdayaitu  terjadi dengan melibatkan berbagai aktor dengan kepentingan dan tujuan  yang  berbeda-beda.  Konflik  sumber  agraria  juga disebabkan oleh perbedaan pemahaman antar masyarakat dan stakeholders mengenai pengelolaan dan pemanfaatan suatu sumberdayaserta ketimpangan yang terjadi dalam prosesnya. Konflik sumber agraria selalu terjadi di kawasan-kawasan yang memiliki sumberdayaalam, khususnya kawasan pertambangan. Terdapat banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya konflik  ini,  misalnya  faktor  akses  terhadap  lahan.  Faktor  ini juga menjadi faktor utama lahirnya konflik sumber agraria di kawasan pertambangan emas Desa Hila.
Konflik yang terjadi di kawasan pertambangan emas Desa Hila adalah  konflik  horisontal  antar  warga  masyarakat.  Terdapat dua kelompok masyarakat yang sedang berkonflik. Kelompok masyarakat yang pertama adalah kelompok yang tetap mempertahankan keberadaan perusahaan tambang, sedangkan kelompok masyarakat yang kedua adalah kelompok masyarakat yang menolak keberadaan perusahaan tambang. Kedua kelompok masyarakat  yang  berkonflik  ini,  didasarkan  pada  perbedaan pemahaman dan kepentingan mengenai sumberdayaemas yang ada di Desa Hila. Kelompok yang mempertahankan keberadaan perusahaan tambang, menginginkan PT Gemala Borneo Utama (GBU) tetap menjalankan aktifitasnya. Namun, hal ini ditentang oleh kelompok masyarakat yang tidak setuju dengan keberadaan PT GBU di Desa Hila. Sebab, selama PT GBU  melakukan  aktifitasnya,  tidak  ada  dampak  positif  yang dirasakan oleh masyarakat. Berbagai hal berkaitan dengan hak- hak masyarakat diabaikan, dan bahkan mereka dieliminasikan dari sumber-sumber ekonomi mereka.
Berdasarkan  pada  peta  konflik  horisontal  silang  yang  telah digambarkan, maka dapat diketahui dengan jelas konflik yang terjadi  di  Desa  Hila.  Konflik  horisontal  silang  yang  terjadi, bukan hanya melibatkan masyarakat dengan masyarakat saja, tetapi juga melibatkan elikt-elit lokal, dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Masyarakat berperan sebagai aktor utama konflik,  namun  dibelakang  mereka  ada  aktor-aktor  lain  yang turut berperan. Hal ini terjadi, baik untuk kelompok masyarakat yang mempertahankan perusahaan tambang (pro tambang), maupun kelompok masyarakat yang menolak keberadaan perusahaan tambang (kontra tambang). Masing-masing aktor yang berperan dalam konflik tersebut merupakan orang-orang yang menduduki posisi-posisi strategi dan memiliki kekuasaan dalam masyarakat.
Aktor-aktor  yang  termasuk  dalam  kelompok  masyarakat  pro tambang  yakni;  ketua  marga  dari  tiga  marga,  kepala  desa, dan  beberapa  pengurus  dan  anggota  Badan  Permusyawaratan Desa (BPD). Aktor-aktor inilah yang turut berkontribusi bagi kelompok masyarakat yang pro. Untuk aktor-aktor yang tergabung dalam kelompok masyarakat yang kontra diantaranya adalah LSM yang berbasis pada lingkungan dan komunitas masyarakat adat Pulau Romang, sekretaris desa, ketua-ketua adat, ketua-ketua mataruma dari 4 mataruma, ketua-ketua marga dari 17 marga, beberapa anggota BPD dan tokoh masyarakat Pulau Romang dan Desa Hila.
Masing-masing aktor memiliki power yang berbeda dalam menunjukkan peran mereka. Untuk aktor-aktor yang pro terhadap tambang, mereka adalah orang-orang yang memiliki kekuasaan penuh dalam mengambil kebijakan-kebijakan dan keputusan-keputusan mengenai proses pengelolaan dan pemanfaatan sumber tambang, seperti akses terhadap lahan dan perekrutan tenaga kerja. Aktor-aktor ini juga turut memiliki peran dalam memutuskan biaya tanam tumbuh dan mengelolah biaya-biaya  konpensasi.  Aktor-aktor  yang  kontra  terhadap tambang, memiliki peran yang berbeda dengan aktor-aktor yang pro terhadap tambang. Peran aktor-aktor yang kontra terhadap tambang ditunjukan melalui cara mereka untuk menghentikan aktivitas PT GBU di Leta Hila. Bentuk-bentuk peran dari aktor- aktor tersebut seperti mengerahkan para mahasiswa untuk melakukan aksi demontrasi dan melakukan penelitian terhadap dampak lingkungan.
Peran dan fungsi aktor-aktor tersebut bertujuan untuk mempertahankan perusahaan untuk tetap melakukan aktivitasnya  dan  menghentikan  aktivitas  perusahaan.  Aktor- aktor yang tetap mempertahankan perusahaan tambang merupakan aktor-aktor sentral yang mendapatkan manfaat dari pengelolaan sumberdaya emas yang ada, sedangkan aktor-aktor yang menginginkan perusahaan tambang berhenti beroperasi merupakan aktor-aktor yang tidak mendapatkan manfaat dari pengelolaan sumberdaya yang ada. Dari peta konflik horisontal silang ini juga, dapat dlihat bahwa telah terjadi perpecahan dalam pemerintahan desa. Kepala desa dan sekretaris desa berada pada posisi yang berbeda, demikian pula BPD yang juga terbagi dua, karena perbedaan pemahaman dan kepentingan.
Perbedaan dan perdebatan mengenai tambang ini, tidak hanya sebatas diruang-ruang sosial masyarakat. Namun, lebih daripada itu juga terseret masuk ke ruang keagamaan. Ruang yang tidak boleh dimasuki oleh hal-hal semacam ini, juga menjadi tempat perdebatan itu terjadi. “Kalau  ada  majelis jemaat (pelayan gereja) yang pro pimpin ibadah, yang kontra seng hadir. Kalau kontra pimpin ibadah, pro seng hadir hadir” (LJ). Artinya, jika pelayan gereja yang pro tambang melayani ibadah, maka masyarakat yang kontra tambang tidak hadir,
Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan | Agustus 2017, hal 163-170 |  167
Gambar 1. Peta Konflik Horisontal Silang Sumberdaya
di Desa Hila Masyarakat Masyarakat
- Kepala Desa - Ketua Marga - BPD
- LSM - Sekretaris Desa - Ketua Adat
- Ketua Mataruma
- Ketua Marga
- BPD
- Tokoh Masyarakat
Pro Tambang
Kontra Tambang
begitupun sebaliknya. Keadaan ini menunjukkan bahwa masalah pertambangan ini, telah merenggut nurani manusia, sehingga ranah yang tidak seharusnya dicampuri urusan duniawipun harus dibawa-bawa. Masyarakat terbelah hingga ke dalam wilayah keagamaan (gereja), karena berdiri diatas kepentingan masing-masing.
Realita yang terjadi di kawasan pertambangan emas Desa Hila, menunjukan bahwa s umberdaya tidak lagi dihargai sebagai berkat dari Tuhan. Sumberdaya yang telah menjadi sumber nafkah masyarakat, berubah menjadi kutuk, karena kepentingan masing-masing individu dan kelompok yang berbeda. Ruang suci yang menjadi wadah untuk memohon dan meminta kepada Tuhan, agar manusia diberkati, telah menjadi tempat permusuhan, yang pada akhirnya berujung pada kutuk. Ruang suci tersebut telah dinodai dengan ketidakadilan, keserakahan dan ketamakan. Manusia menjadi lupa, bahwa sumberdaya dianugrahkan untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama, dan bukan untuk kepentingan dan kesejahteraan invidu dan kelompok tertentu saja.

## Sumber Konflik dan Relasi Kekuasaan
Pada hakekatnya, konflik di kawasan pertambangan emas Desa Hila, bersumber dari berbagai faktor, salah satunya adalah faktor akses terhadap lahan. Akses terhadap lahan, sebagai penyebab terciptanya konflik dimulai ketika PT GBU me masuki lahan- lahan masyarakat, tanpa memberi tahu pemiliknya. Lahan yang diakses oleh PT GBU adalah milik mataruma Orleta dan mataruma Kwiatu. Akibat  tindakan  yang  dilakukan  oleh  PT GBU bersama dengan pemerintah desa, maka kedua mataruma tersebut mengambil langkah untuk bertemu dengan kepala Desa Hila, guna membicarakan penggunaan lahan tersebut. Namun, tidak ada respon balik dari kepala desa, sehingga kedua mataruma bersepakat untuk memasang papan sasi pada area lahan. Pemasangan sasi adat atau dalam bahasa lokal masyarakat Hila disebut Nyertu  yarna. Pemasangan sasi adat tersebut bertujuan untuk menghentikan aktifitas PT GBU dalam proses pengeboran yang dilakukan diatas lahan kedua mataruma.
Akta pemasangan sasi adat yang dilakukan oleh kedua mataruma bersama dengan seluruh anggota mataruma ditentang oleh PT GBU  bersama  dengan  kepala  desa  dan  masyarakat  yang  pro terhadap tambang. Bentuk penentangan tersebut melalui sikap kehadiran aparat keamanan yang menghadang kedua mataruma yang hendak menuju lokasi untuk memasang sasi adat. Sekalipun demikian, kedua mataruma tetap menjalankan ritual adat di lahan yang menjadi milik mereka. Selang beberapa hari, papan sasi tersebut diturunkan oleh pihak yang pro terhadap tambang. Sejak itulah lahan tersebut disengketakan oleh kepala Desa Hila di kantor pengadilan Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Pihak yang menggugat dengan tegas mengatakan bahwa lahan itu adalah milik Desa Hila, karena sudah masuk pada wilayah pemerintahan Desa Hila, dan karena itu pemerintah memiliki hak penuh untuk mengelolah. Namun hal itu tidak disetujui oleh pihak tergugat, sebab bagi mereka, lahan itu adalah lahan adat dan hak kepemilikannya ada pada mereka, sehingga pihak lain tidak diperbolehkan untuk mengelolahnya.
Pimpinan Desa Hila sebagai pemangku kebijakan tertinggi dalam desa, tetap pada pendiriannya, bahwa wilayah Romang Barat (Hila) merupakan milik Desa Hila, sedangkan pemangku adat pulau Romang (Jerusu dan Hila), juga tetap pada pendirian mereka yang didasari pada nilai-nilai adat yang sudah sejak dulu ada dan dipraktekkan dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat Desa Hila. Mataruma Orleta sebagai tuan pulau atau tuan tanah dengan tegas menentang klaim yang dilakukan oleh
pemimpin Desa Hila yang secara sepihak mengklaim wilayah Romang  Barat  sebagai  kepemilikan  desa.  Kekuasaan  dan kekuatan yang dimiliki oleh pemimpin Desa Hila, digunakan untuk melegitimasi keseluruhan sumberdaya yang ada di Desa Hila.
Perdebatan dan perebutan terhadap sumber agraria ini, menunjukkan bahwa nilai-nilai budaya yang telah terwariskan dalam kehidupan masyarakat, tidak lagi dihargai. Tidak hanya itu, kehidupan sosial yang harmonis juga ikut terporak- porandakan, akibat ketamakan manusia. Klaim-klaim sepihak terhadap sumberdaya yang dahulu menjadi milik bersama, menandakan betapa kejamnya manusia, sehingga tidak saling menghargai. Keberlanjutan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi menjadi terancam, karena tindakan-tindakan manusia yang tidak memanusiakan. Sumberdayayang diharapkan menjadi berkah, kini menjadi kutuk, karena praktek-praktek ketidakadilan yang dilakukan manusia.
Perebutan sumberdaya ini menunjukkan bahwa masing-masing aktor memiliki perbedaan kepentingan yang melahirkan pertentangan. Perebutan terhadap sumberdaya emas di Desa Hila oleh masing-masing aktor, berkaitan dengan manfaat atau benefit yang dapat diperoleh melalui pengelolaan tambang. Hal ini  didasari  pada  kepentingan  yang  berbeda  antar  aktor. Ada aktor yang memiliki kepentingan untuk mendapat manfaat, tanpa mempedulikan masyarakat dan alam di Desa Hila dan Pulau Romang, namun ada aktor yang peduli terhadap masyarakat dan alam Pulau Romang, sehingga aktor-aktor tersebut tidak setuju, jika perusahaan harus melakukan aktifitas pertambangan di Desa Hila, Pulau Romang. Selain itu, klaim sepihak terhadap sumber tambang oleh pimpinan Desa Hila, turut melahirkan pertentangan dengan masyarakat adat di Desa Hila dan Desa Jerusu yang kontra terhadap tambang. Masyarakat adat Desa Hila dan Jerusu menilai bahwa keputusan pimpinan Desa Hila telah merusak tatanan adat yang telah diwariskan oleh para leluhur mereka. Inilah yang kemudian melahirkan konflik antar  warga  masyarakat.  Konflik  yang  terjadi,  telah  merusak kehidupan sosial yang harmonis antar masyarakat dan bahkan di dalam hubungan harmonis antar anak dan ayah, adik dan kakak juga menjadi rusak. Kekuatan dan kekuasaan yang dimiliki oleh masing-masing aktor, dikerahkan untuk mencapai tujuan yang diiginkan.
Konteks  konflik  di  Desa  Hila,  sejalan  dengan  pemikiran Dahrendorf (1959) yang mengatakan bahwa konflik bersumber dari kenyataan akan adanya unsur-unsur dalam masyarakat yang bertentangan. Kedudukan dan otoritas menjadi faktor penentu bagi setiap individu dan kelompok dalam mengeksekusi berbagai hal berdasarkan pada power yang dimiliki. Kelompok yang tidak memiliki power akan tersubordinasi dari kelompok yang memiliki power. Zainudin, et al (2012) juga menegaskan, bahwa konflik bersumber dari kepentingan distribusi kekuasaan yang tercermin dalam kontestasi aktor sosial dalam mengontrol perilaku aktor sosial lainnya, sehingga tujuan utama dalam mengakses sumberdaya tercapai dengan pembenaran. Kenyataan inilah yang menjadikan pengelolaan sumberdaya emas di Desa Hila berujung pada konflik horisontal.
Selanjutnya, Fisher (2001) menegaskan bahwa konflik biasanya dilatarbelakangi oleh kebutuhan manusia. Karena kebutuhan yang berbeda, maka masing-masing aktor kemudian melakukan segala cara demi tercapainya tujuan mereka, yang pada akhirnya menghasilkan  ketidakadilan  dan  ketidaksetaraan.  Konflik kebutuhan dan kepentingan yang berbeda ini, apabila terus terjadi di kawasan pertambangan Desa Hila, maka kehidupan masyarakat akan ikut terancam, akibat terjadinya eskalasi
168 |  Pakniany, Yamres. et. al . Pertambangan Emas di Wilayah Maluku Barat Daya: Kutukan atau Berkah? (Studi Kasus Konflik Akses Sumber Agraria)
konflik yang dikemudian hari. Harapan masyarakat untuk hidup sejahtera dengan adanya sumberdaya emas tersebut menjadi berubah, akibat ketidakadilan dan ketimpangan  yang terjadi, melalui pengelolaan yang tidak berbasis pada masyarakat.
Masing-masing aktor memiliki kemampuan yang berbeda dalam mengakses  sumberdaya  di  Desa  Hila.  Akses  tersebut  dalam perspektif Ribot dan Pelusso (2003) adalah sekumpulan kuasa yang lebih menekankan pada “kemampuan memanfaatkan” daripada sekumpulan gugus hak. Selain itu akses juga dapat dilihat dalam hubungan yang lebih luas, yang dapat membuat indvidu atau komunitas masyarakat dalam memperoleh keuntungan atau manfaat dari sumberdaya, sekalipun tidak memiliki hubungan properti. Sejalan dengan pandangan atau perpektif Ribot dan Pelusso ini, dapat dikatakan bahwa aktor- aktor berkepentingan dengan sumberdaya emas di Desa Hila memiliki kekuasaan dalam memafaatkan sumberdaya tersebut. Khusunya negara dan swasta, yang tidak memiliki hubungan properti, namun karena regulasi dan akses yang kuat dari mereka, maka mereka dapat mengakses sumberdaya emas di Desa Hila. Hal ini menunjukan bahwa, akses terhadap suatu sumber daya, tidak hanya diukur melalui kepemilikan suatu poperti, melainkan sejauhmana kekuatan dalam mengakses properti tersebut dilakukan.
Adiwibowo, et al (2014) mengemukakan bahwa defenisi teori akses dari Ribot dan Peluso (2003) menekankan perhatian pada lingkaran relasi sosial yang lebih luas yang dapat menghalangi atau memampukan seseorang dalam menarik manfaat dari sumber daya, tanpa mereduksinya kepada relasi kepemilikan semata. Oleh karena itu, analisis akses menyediakan jalan untuk memahami mengapa seseorang atau suatu institusi bisa atau tidak bisa mengambil manfaat dari suatu sumberdaya, baik mereka memiliki hak terhadapnya maupun mereka yang tidak memiliki hak terhadapnya.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Konflik  di  kawasan  pertambangan  emas  Desa  Hila  adalah konflik antar warga masyarakat. Konflik tersebut terjadi akibat perbedaan kepentingan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya emas di Hila. Pada sisi yang lain, kebutuhan yang berbeda terhadap alam di desa Hila dan Pulau Romang, juga mendorong  terjadinya  konflik  horisontal  tersebut.  Salah  satu faktor  yang  menjadi  sumber  konflik  adalah  klaim  sepihak dan  akses  terhadap  lahan.  Konflik  horisontal  ini  melibatkan masyarakat dengan masyarakat dan para aktor lokal. Setiap aktor berusaha untuk mendapatkan akses atau manfaat dari pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya emas Desa Hila dengan cara yang didasari pada legitimasi otoritas yang dimiliki, sehingga mengabaikan masyarakat. Sumberdaya tidak lagi dimaknai sebagai berkat bagi kalangsungan hidup manusia, namun menjadi kutuk, karena kondisi sosial, ekonomi dan budaya yang tidak lagi stabil, akibat ketidakadilan, ketamakan dan keserakahan manusia. Selain itu, ruang keagamaan tidak lagi menjadi ruang perdamaian, melainkan menjadi ruang kebencian antar warga masyarakat.

## Saran
Konflik  pengelolaan  dan  pemanfaatan  sumberdayaemas  di Desa Hila dan berbagai daerah lainnya, tidak akan terjadi, apabila proses pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya dilakukan berbasis pada masyarakat lokal. Negara sebagai pemegang regulasi tertinggi dan korporasi sebagai pengelolah,
mestinya mengakomodir kebutuhan masyarakat. Keberpihakan para pemangku kebijakan, pemerintah provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa mestinya difokuskan kepada masyarakat sebagai pemilik sumberdaya. Peran serta para stakeholders dan keterbukaan mereka dalam mengelolah dan memanfaatkan sumberdayaemas di Desa Hila. Pengelolaan dan pemanfaatan suatu sumberdaya yang baik, harus didasari pada pemahaman, bahwa sumberdaya adalah berkat Tuhan yang harus dikelolah dan  dimanfaatkan  bagi  semua  orang.  Jika  hal  ini  dapat dilakukan, maka sumberdaya tidak menjadi kutuk, melainkan berkat bagi kemaslahatan banyak orang.

## DAFTAR PUSTAKA
Adiwibowo. et al. 2014. Kontestasi Devolusi: Ekologi Politik Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat. [Internet]. [27 April  2017].  Diunduh  dari:  https://www.researchgate. net/publication/260244218
Antoro,  Kus  Sri.  2010.  Konflik-Konflik  SumberdayaAlam  di Kawasan  Pertambangan  Pasir  Besi:  Studi  Implikasi Otonomi Daerah (Studi Kasus di Kabupaten Kulon Progo  Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta)  [Tesis]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
Annisa L. et al .. 2009. Konflik Nelayan Di Jawa Timur. Studi Kasus  Perubahan  Struktur  Agraria  dan  Diferensiasi Kesejahteraan  Komunitas  Pekebun  di  Lebak,  Banten. Jurnal Sodality Vol. 03, No. 01.
Auty  Richard  M.  1993.  Sustaining  Development  in  Mineral:
The Resources Curse Thesis. Routledge, London. Direktori Pulau-Pulau Kecil Mengenai Pulau Romang.
[Internet].  [10  September  2016].  Diunduh  dari:  http:// www.ppkkp3k.kkp.go.id/direktoripulau/index.php/ public_c/pulau_info/9877.
Dahrendorf, Ralf. 1959. Class and Class Conflict in Industrial Society. Stanford, Calif: Stanford University Press.
Fisher. et al. 2001. Mengelola Konflik: Ketrampilan dan Strategi untuk Bertindak. Jakarta: The British Council.
Kinseng.  2008.  Konflik  Sosial.  Materi  Workshop  Resolusi Konflik di Bogor tanggal 26 27 November 2008. Pusat Kajian  Resolusi  Konflik  (CARE)  Lembaga  Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Pertanian Bogor.
Kuswijayanti.  2007.  Konservasi  SumberdayaAlam  di  Taman Nasional  Gunung  Merapi,  Analisis  Ekologi  Politik [Tesis]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
Lestari, S & Purwandari, H. 2014. Perubahan Struktur Agraria Dan Implikasinya Terhadap Gerakan Petani Pedesaan. Analisis  Karakter  Forum  Paguyuban  Petani  Jasinga Pasca PPAN. Jurnal Sodality Vol 02, No 01.
Lintong.  2005.  Resolusi  Konflik  Pertambangan  di  Taman Nasional  Bogani  Nani  Wartabone,  Sulawesi  Utara [Tesis]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
Lutfi  AN,  Razif,  Fauzi  M.  2010.  Kronik  Agraria  Indonesia (Memperluas Imajinasi Lintas Zaman, Sektor dan Aktor).  Yogyakarta  (ID):  STPN  Press  bekerjasam dengan Sayogyo Institute dan Institute Sejarah Sosisal Indonesia.
Ribot JC, Peluso NL. 2003. A Theory of Access. Journal Rural Sociology Vol. 68, No. 2.
Soetarto. et al. 2007. Land Reform by Leverage: Kasus Redistribusi Lahan di Jawa Timur. Jurnal Sodality Vol. 01, No. 02.
Tangketasik. 2010. Antara Negara da Tongkonan: Ruang-Ruang Negosiasi Baru Dalam Penguasaan SumberdayaHutan di Kabupaten Tanah Toraja,  Sulawesi  Selatan  [Disertasi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
Turner,  J.H.  1998. The  Structure  of  Sociological Theory  (six
edition), Belmont, CA: Wadsworth Publishing Company. Yudhantara. 2006. Konflik Antara BP Dengan Komunitas Lokal di Teluk Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Irian Jaya Barat [Tesis]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
Zainuddin. et al. 2012. Kontestasi dan Konflik Memperebutkan Emas di Poboya. Jurnal Sodality Vol. 68, No. 2