## Peran  Perbankan  Dalam  Pengawasan  Pembiayaan  Korporasi (Sektor Hijau)
Tri Handayani, Wanodyo Sulistyani, Nella Sumika Putri Padjadjaran University tri.handayani@unpad.ac.id

## Abstrak
Pertumbuhan ekonomi seringkali tidak dibarengi dengan upaya yang optimal dalam memastikan terjaganya  lingkungan  hidup  dari  kerusakan.  Salah  satu  sektor  yang  berperan  penting  dalam kedua  hal  tersebut  antara  lain  adalah  sektor  perbankan.  Melalui  kebijakan  pembiayaannya, khususnya terhadap korporasi, bank berperan penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Melalui  kebijakan  keuangan  berkelanjutan yang  diatur  dalam  POJK  nomor  51/POJK.03/2017 tentang  Penerapan  Keuangan  Berkelanjutan,  bank  diwajibkan  untuk  menerapkan  sejumlah prinsip keuangan berkelanjutan dalam kebijakan pembiayaannya. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi  dan  menganalisis  kesiapan  sektor  perbankan  dalam  mengimplementasikan prinsip keuangan berkelanjutan serta kontribusi perbankan untuk meningkatkan pembiayaan ramah  lingkungan.  Untuk  menganalisis  permasalahan  dalam  penelitian  ini  maka  dilakukan penelusuran  literatur  dan  wawancara  serta focus  group  discussion (FGD).  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  bank  secara  tidak  langsung  memberikan  kontribusi  dalam  risiko kerusakan lingkungan apabila dalam kebijakan pembiayaan korporasi tidak mengakomodir dan menerapkan  prinsip-prinsip  keuangan  berkelanjutan  secara  konsisten.  Oleh  karenanya,  bank wajib  memastikan  bahwa  korporasi  memenuhi  kewajiban  AMDAL  serta  penilaian  PROPER Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hal ini juga menjadi bentuk pengawasan bank terhadap pembiayaan atau penyaluran kredit terhadap korporasi. Bank perlu meyakini bahwa penciptaan  investasi  bank  pada    keuntungan  jangka  panjang  sangat  memerlukan  penerapan prinsip sosial, ekonomi, lingkungan hidup serta tata kelola.
Kata Kunci: Perbankan, Pembiayaan Korporasi, Sektor Hijau.

## Abstract
Eeconomic growth is  not concurrent with the efforts to protect the environment. Banking is one of the sector that has a significant role to balance between economic growth and environmental protection efforts.  Through bank’s financial policy, especially financing corporation, bank has an  important  role  in  economic  growth.  This  policy  is  regulated  under  POJK  nomor 51/POJK.03/2017 concerning Sustainable Finance Implementation. Under this regulation, bank is required to implement several sustainable finance principles in its financing policy. The aim of this  research  is  to  identify  and  analize  the    preparedness  of  banking  sector  in  implementing sustainable finance principles and banking contribution in improving green financing. To analize the research issue, literature reviews and interview also  focus group discussion are conducted to several  source  persons.  The  research  results  indicate  that  bank  has  contributed  to  potential environmental damage indirectly, if bank’s corporation  financing policy does not accommodate and implement sustainable finance principles consistently. Therefore, bank has an obligation to ensure  that  corporation  meets  AMDAL  requirement  for  bank  credit  distibution.  Bank  also requires to consider PROPER assessment from the Ministry of Environment and Forestry. Those obligations are a form of bank financing and credit distribution supervision to corporations. Bank needs  to  assure  that  long  term  of  bank  investment  requires  the  implementation  of  social, economic,
environment, and
governance principles.
Keywords: Banking, Corporate Financing, Green Sector

## I. PENDAHULUAN
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan memberikan dampak kepada Lembaga jasa keuangan termasuk perbankan agar dapat mencapai keunggulan industri, sosial dan ekonomi dalam rangka mengurangi  ancaman  pemanasan  global  dan  pencegahan  terhadap  permasalahan lingkungan  sosial,  serta  mendukung  prinsip-prinsip  pembangunan  Indonesia sebagaimana tercantum dalam RPJM yaitu pro growth, pro jobs, pro poor, dan pro environment. Keuangan berkelanjutan di Indonesia didefinisikan sebagai dukungan menyeluruh dari Industri  jasa  keuangan  untuk  pertumbuhan  berkelanjutan  yang  dihasilkan  dari keselarasan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.    Lebih lanjut, keuangan berkelanjutan dilakukan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip berikut ini:
1. Prinsip investasi bertanggung jawab
2. Prinsip strategi dan praktik bisnis  berkelanjutan
3. Prinsip pengelolaan risiko sosial dan lingkungan Hidup
4. Prinsip tata kelola
5. Prinsip komunikasi yang informatif
6. Prinsip inklusif
7. Prinsip pengembangan sektor unggulan prioritas Prinsip-prinsip  tersebut sejalan  dengan  “ The  Principles  of  Responsible  Banking ” sebagaimana  disahkan  oleh  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  yang  mengarahkan praktik  Bank  sejalan  dengan  tujuan  pembangunan  berkelanjutan  dan  Perjanjian Perubahan  Iklim  Paris  (Paris Agreement ).  Berikut  prinsip-prinsip  perbankan  yang bertanggung jawab sebagaimana dinyatakan dalam United Nation Environment Programme Financial Initiative (UNEPFI): 1
1. Alignment : Menyelaraskan strategi bisnis Bank yang konsisten dengan berkontribusi untuk  kebutuhan  individu  dan  tujuan  masyarakat  sebagaimana  di  atur  didalam tujuan pembangunan berkelanjutan, Perjanjian Iklim Paris dan Kerangka Nasional dan regional yang relevan.
2. Impact  and  target  setting :  Meningkatkan  dampak  positif  dan  mengurangi  dampak negatif  serta  mengelola  risiko,  masyarakat  dan  lingkungan  yang  terdampak  dari aktifitas,  produk  dan  layanan  Bank.  Oleh  karenanya,  Bank  akan  menentukan  dan mempublikasikan target yang berdampak sangat signifikan
3. Client and Customers ; Bank akan bekerja secara bertanggung jawab dengan klien dan nasabah untuk mendorong praktik berkelanjutan yang mampu dan memungkinkan kegiatan ekonomi menciptakan kesejahteraan bersama untuk generasi sekarang dan yang akan datang.
4. Stakeholders ; Bank akan secara proaktif dan bertanggung jawab dengan berkonsultasi, terlibat dan bermitra dengan pemangku kepentingan yang relevan untuk mencapai tujuan masyarakat.
5. Governance and Culture ; Mengimplementasikan komitmen Bank untuk prinsip-prinsip ini melalui tata kelola yang efektif dan budaya perbankan yang bertanggung jawab
6. Transparency and  Accountability ;  Kami  (Bank),  akan  meninjau  implementasi  prinsip- prinsip ini baik individu maupun kolektif dan akan secara transparan dan akuntable
1 United  Nations  Environment  Programme,  Principles  for  Responsible  Banking:  Shaping  the  Future Banking, <https://www.unepfi.org/banking/bankingprinciples/>, [20 Februari 2023].
menjelaskan  dampak  positif  dan  negative  dari  implementasinya  serta  kontribusi kami terhadap tujuan dari masyarakat.
Dalam rangka penciptaan usaha kegiatan ekonomi baru yang lebih ramah lingkungan maka  kegiatan  ini  haruslah  diimbangi  dengan  pembentukan  aturan  dan  kebijakan pembiayaan  keuangan  yang  mempersyaratkan  perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan hidup pada sistem Lembaga Keuangan Bank. Peningkatan pendanaan dalam industri  perbankan  antara  lain  dilakukan  melalui  penetapan  persentase  tertentu  dari total  pendanaan  masing-masing  bank  untuk  mendukung  sektor  prioritas  serta penugasan  kepada  bank  tertentu yang  dinilai  memiliki kemampuan  di  bidang tertentu . 2 Salah satu program peningkatan pendanaan tersebut adalah program Pollution Abatement  Equipment  (PAE) yaitu  program  yang  memberikan  bantuan  keuangan  untuk memberikan bantuan keuangan untuk membiayai lingkungan hidup dengan mudah dan murah.  Hal  ini  di  tunjukan  dengan  adanya  agenda green  lending model  untuk  sektor ekonomi  prioritas  bagi  Lembaga  Jasa  Keuangan  yang  di  fokuskan  untuk  mendukung program ketahanan energi.
Dibawah  ini  merupakan  beberapa  bidang  sektor  ekonomi  prioritas  yang  akan dijadikan fokus pendanaan perbankan, yaitu:
1. Kehutanan dan lahan gambut
2. Energi dan transportasi
3. Pertanian
4. Industri
5. Limbah
Dari  kelima  bidang  diatas  tersebut,  diharapkan  pihak  perbankan  yang  mendapat penugasan  untuk  memberikan  pendanaan  terhadap  sektor-sektor  prioritas  tersebut dapat mendukung target pemerintah untuk menurunkan Emisi Gas Rumah Kaca (Emisi GRK). Oleh karena itu, diperlukan adanya upaya pemahaman terhadap prinsip-prinsip perbankan yang bertanggung jawab ketika Bank akan melakukan aktifitasnya sebagai Lembaga intermediary .
Prinsip-prinsip bank yang bertanggung jawab antara lain diterapkan pada saat bank melakukan penilaian atau analisis Kredit. Di tahap ini bank perlu menentukan penilaian terhadap  Debitur,  termasuk  korporasi  dengan  menerapkan  prinsip 5C’s  analysis yang didasarkan pada 3 faktor berikut:
1. Prospek  Usaha meliputi  potensi  pertumbuhan  usaha;  kondisi  pasar  dan  posisi debitur  dalam  persaingan;  kualitas  manajemen  dan  permasalahan  tenaga  kerja; dukungan  dari  kelompok  usaha  atau  afiliasi;  dan  upaya  yang  dilakukan  debitur untuk memelihara lingkungan hidup.
2. Kinerja  Debitur meliputi  profitabilitas;  struktur  permodalan;  arus  kas;  dan sensivitas terhadap risiko pasar
3. Kemampuan  Membayar meliputi  ketepatan  pembayaran  pokok  dan  bunga; ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan debitur; kelengkapan dokumentasi kredit;  kepatuhan  terhadap  perjanjian  kredit;  Kesesuaian  penggunaan  dana;  dan kewajaran sumber pembayaran kewajiban Analisis  kredit  adalah  suatu  kegiatan  analisis  yang  bertujuan  untuk  melakukan penilaian  atas  suatu  data  yang  terlampir  pada  berkas  yang  disampaikan  oleh  calon Debitur pada saat pengajuan permohonan kredit bank serta berbagai aspek pendukung yang  diajukan  oleh  pemohon  kredit.  Penilaian  tersebut  akan  dijadikan  pertimbangan
2 OJK,  Road map Keuangan Berkelanjutan Indonesia Tahap I.
pengambilan keputusan oleh pihak Bank. 3 Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) UU  No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 Tentang Perbankan  (UU Perbankan) dinyatakan  bahwa  Bank  dalam  memberikan  kredit  wajib  memiliki  keyakinan berdasarkan  analisis  yang  mendalam  atas  itikad  dan  kemampuan  serta  kesanggupan nasabah debitur untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diberikan Bank, sesuai dengan  hal-hal  yang  telah  diperjanjikan.  Pembiayaan  yang  dilakukan  oleh  bank  ini menunjukkan  pentingnya  peran  perbankan  dalam  memacu  pertumbuhan  ekonomi. Namun juga dipahami bahwa pertumbuhan ekonomi seringkali merisikokan kelestarian lingkungan hidup.
Terkait dengan hal di atas, isu lingkungan hidup menjadi perhatian perbankan untuk kebijakan  pembiayaannya.  Hal  ini  mengingat  usaha  atau  industri  yang  mendapatkan pembiayaan dari bank seringkali berdampak terhadap lingkungan hidup. Oleh karena itu  OJK  mengupayakan  agar  kegiatan  usaha  bank  menjadi  selaras  dengan  Rencana Pembangunan Menengah Nasional (RPJM) 2020-2024 diantaranya adalah membangun lingkungan hidup, mengingkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim. Untuk hal ini  perlu  kesadaran  bersama  untuk  memastikan  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  harus tetap menjamin kelestarian lingkungan hidup.
Dalam  kegiatan  pengabdian  pada  masyarakat  (PPM)  ini,  tim  mencoba  untuk memberikan  satu  pemahaman  bahwa  untuk  membangun  kewaspadaan  ( awareness ) terhadap  upaya  pelestarian  lingkungan,  maka  pada  saat  bank  memberikan  kredit maupun pembiayaan terhadap calon debitur, khususnya korporasi, perlu menerapkan prinsip-prinsip  keuangan  berkelanjutan.  Hal  ini  dimaksudkan  agar  proses  pemberian kredit maupun membiayaan dapat menghasilkan suatu pola bisnis yang berkelanjutan. Salah  satu  wujud  sektor  perbankan  berkomitmen  adalah  dengan    adanya  produk pembiayaan green financing . Green  financing adalah  istilah  yang  merujuk  pada  investasi  keuangan  pada  proyek- proyek  pembangunan  berkelanjutan  serta  inisiatif,  produk  lingkungan  dan  kebijakan yang  mendorong  pengembangan  ekonomi  yang  berkelanjutan.  Proses  pembangunan ekonomi  dewasa  ini  menimbulkan  permasalahan  kualitas  lingkungan,  seperti  emisi GRK. Efek GRK  memberikan dampak perubahan iklim, meningkatnya kekeringan serta kenaikan  suhu  dan  permukaan  laut,  oleh  karena  itu  dalam  rangka  mengatasi  risiko pemanasan  global  tersebut  diperlukan  upaya  pemahaman  terhadap  prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan dalam menyalurkan kredit maupun pembiayaan sebagaimana diatur dalam POJK No.51/POJK.03/2017.
Lokasi kegiatan PPM diadakan di PT. Bank BJB wilayah Bandung. Hal ini dilakukan dengan  pertimbangan  bahwa  Bank  BJB  merupakan  salah  satu first  movers dari  sektor perbankan yang mulai mengimplementasikan keuangan berkelanjutan melalui konsep green banking yang telah dilaksanakan sampai sekarang ini. Green banking adalah bank yang kegiatan  operasionalnya  ramah  lingkungan  dan  bertanggung  jawab  serta  memiliki kinerja  lingkungan  yakni  mempertimbangkan  aspek  perlindungan  lingkungan  dalam bisnisnya. Dengan mempertimbangkan aspek lingkungan dalam pembuatan keputusan bisnis, maka dapat mengurangi dampak negatif dari aktivitas operasi Lembaga keuangan yang  dapat  membantu  upaya  tanggung  jawab  sosial  perusahaan  serta  mencapai keberlanjutan. 4
3 Suyatno, Dasar-Dasar Perkreditan (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), 10.
4 Lilik Handajani, Ahmad Rifai, L. Hamdani Husnan, Kajian Tentang Inisiasi Praktik Green Banking pada Bank BUMN, Jurnal Economia, Vol 15 No. 1 Tahun 2019, hlm. 2
Kegiatan Usaha PT Bank BJB, Tbk. dalam melakukan kegiatan usaha utama sebagai lembaga intermediary dikelompokkan menjadi : Consumer banking; Corporate and Commercial Banking;  Internasional Banking dan Micro Banking.
1. Consumer Banking : Tabungan, Deposito, Giro,Kredit, layanan dalam bentuk  produk asuransi  yang  memberikan  perlindungan  dan  produk  investasi  untuk  memenuhi kebutuhan  finansial  jangka  panjang;  Bancasurrance,  reksadana,  Dana  Pensiun Lembaga Keuangan  (DPLK).
2. Corporate  and  Commercial  Banking :  Deposito,  Giro,  kredit,  Garansi  Bank  (Bank Guarantee), Dukungan Keuangan Bank, Trisuri, Layanan Kustodian, Wali Amanat, Money Changer , Dealing Room , foreign exchange trading , Money Market Account .
3. Internasional  Banking: BJB  Remmitance,  BJB  Forex  and  derivative  line ,  SKBDN  (Surat kredit Berdokumen Dalam Negeri), Trade Finance and Services (Penerbitan L/C, Shipping Guarantee,  financing  Against  Trust  Receipt (FATR),  Ekspor, documentary  Collection , Transferable L/C, Bill Collection and Open Account Financing, Risk Participation, Forfaiting .
4. Micro Banking : Kredit kepada Koperasi, Kredit ketahanan Pangan dan energi, Kredit Mikro  Utama,UMKM,  Skema  Subsidi  Resi  Gudang,  Kredit  Cinta  Rakyat,  Kredit Cash Collateral , dan KUR.
Bank memiliki peran penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan, oleh karena itu Bank harus terus mengembangkan produk dan layanannya untuk diarahkan pada  kegiatan  ekonomi  yang  berkelanjutan  serta  tidak  mengeksplorasi  sumber  daya secara  berlebihan.  Berdasarkan  Lampiran  Perpres  No.  59/2017  pemerintah  Indonesia mengarahkan target global ekonomi inklusif mengenai partisipasi sektor jasa keuangan. Bank  akan  mendukung  pengembangan  sektor  ekonomi  prioritas  seperti;  pertanian, industri pengolahan, dan infrastruktur, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Energi. Bank tentunya dapat berpartisipasi dengan menggunakan kebijakan green financing 5 yaitu saat menyalurkan  dana  kredit  bagi  debitur  korporasi  yang  memiliki  kegiatan  usaha berdampak lingkungan wajib memberikan dokumen wajib yaitu AMDAL dan PROPER 6 . Melalui instrument PROPER maka untuk mewujudkan transparansi dan demokratisasi dalam pengelolaan lingkungan di Indonesia.  Penerapan  instrumen  ini  merupakan upaya  Kementerian  Negara  Lingkungan  Hidup  untuk  menerapk an  sebagian dari  prinsip-prinsip good  governance (transparansi,  berkeadilan,  akuntabel, dan pelibatan masyarakat) dalam pengelolaan lingkungan. 7
Berlakunya POJK 51/POJK.03/2017  memberikan pedoman pada kegiatan sector jasa keuangan  perbankan  khususnya  untuk  pelaksanaan  aktivitas  program  keuangan berkelanjutan.  Strategi  Perbankan  Indonesia  untuk  mendukung  tercapainya  tujuan pembangunan  berkelanjutan  yaitu  dengan  menerapkan  pengelolaan  risiko  yang mengelaborasikan risiko lingkungan dan sosial kedalam kegiatan penyaluran kreditnya. Berdasarkan pemaparan diatas, maka target dari sosialisasi dan advokasi Pengawasan Pembiayaan Korporasi oleh Perbankan adalah:
a. Program kegiatan PPM ini memberikan manfaat kepada target sasaran pelaksanaan kegiatan  yaitu  Bank,  khususnya  Bank  dengan  KBMI  3  dan  KBMI  4  untuk meningkatkan kesadaran akan kebutuhan lingkungan yang baik di masa yang akan
5 Tri Handayani, Lastuti Abubakar & C. Sukmadilaga, Green Loan Banks Policy To Provide Environment Friendly Project , Jurnal Diponegoro Law Review, Vol 5 No 2, Tahun 2020, hlm. 215
6 PROPER  adalah  salah  satu  bentuk  kebijakan  pemerintah,  untuk  meningkatkan  kinerja  pengelolaan lingkungan perusahaan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
7 PROPER  Kementerian  Lingkungan  Hidup,  diunduh  dari  https://proper.menlhk.go.id/proper/sejarah, diakses pada tanggal 15 Februari 2023
datang,  sehingga  diperlukan  pemahaman  atas  prinsip-prinsip  yang  dituangkan dalam POJK 51/POJK. 05/2017.
b. Memberikan sosialisasi dan advokasi mengenai pentingnya peningkatan kesadaran akan  terwujudnya  pembangunan  berkelanjutan  dan  bank  pada  dasarnya  sangat dapat memberikan kontribusinya untuk dapat mewujudkan pembangunan ekonomi dengan mempertimbangkan aspek social ekonomi dan lingkungan yang berimbang.
c. Memberikan  advokasi  pada  pihak  bank  untuk  lebih  terlibat  dalam  bentuk pengawasan dana kredit yang telah disalurkan kepada debitur korporasi agar sesuai dengan  tujuan  penggunaan  kredit  dan  memastikan  bahwa  debitur  yang  memiliki dampak  lingkungan  telah  memenuhi  persyaratan  sesuai  dengan  ketentuan Perbankan yang mengatur mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan.
d. Memberikan  advokasi  serta  sosialisasi  mengenai  sarana  pencegahan  kerusakan lingkungan yang dapat digunakan pihak bank  khususnya pada debitur berdampak lingkungan  agar  debitur  dapat  menyadari  akan  tanggung  jawabnya  pada  upaya pemeliharaan dan pengelolaan lingkungan.
e. Memberikan advokasi bahwa pihak perbankan juga memiliki peran strategis dalam rangka  mengurangi  kesenjangan  sosial,  mengurangi  dan  mencegah  kerusakan Lingkungan  Hidup,  menjaga  keaneka  ragaman  hayati  dan  mendorong  efisiensi pemanfaatan  energi  dan  sumber  daya  alam  melalui  sarana  kebijakan  yang  telah dipersiapkan oleh regulator..
Adapun permasalahan hukum yang dibahas ketika kegiatan PPM ini dilakukan  yakni mengenai  kesiapan  sektor  perbankan  dalam  mengimplementasikan  prinsip  keuangan berkelanjutan  serta  kontribusi  perbankan  untuk  meningkatkan  pembiayaan  ramah lingkungan

## I. KETENTUAN UMUM PEMBERIAN KREDIT OLEH BANK DIKAITKAN DENGAN PRINSIP KEUANGAN BERKELANJUTAN
A. Prinsip Keuangan Berkelanjutan di Sektor Perbankan Berdasarkan POJK No. 51/ POJK.03/2017
Keuangan berkelanjutan di Indonesia didefinisikan sebagai dukungan menyeluruh dari industri  jasa  keuangan  untuk  pertumbuhan  berkelanjutan  yang  dihasilkan  dari keselarasan  antara  kepentingan  ekonomi,  sosial,  dan  lingkungan  hidup. 8 POJK  No. 51/POJK.03/2017  Tentang  Keuangan  Berkelanjutan  mewajibkan  seluruh  lembaga  jasa keuangan,  termasuk  perbankan  untuk  menerapkan  prinsip  keuangan  berkelanjutan. Mengacu pada POJK No. 51/POJK.03/2017, yang menjelaskan bahwa tujuan penerapan keuangan berkelanjutan khususnya bagi bank yaitu 9 :
1. Menyediakan  sumber  pendanaan  yang  dibutuhkan  untuk  mencapai  tujuan pembangunan berkelanjutan dan pendanaan terkait perubahan iklim dalam jumlah yang memadai;
2. Meningkatkan  daya  tahan  dan  daya  saing  LJK,  Emiten,  dan  Perusahaan  Publik melalui pengelolaan risiko sosial dan Lingkungan Hidup yang lebih baik dengan cara mengembangkan  produk  dan/atau  jasa  keuangan  yang  menerapkan  prinsip Keuangan  Berkelanjutan  sehingga  mampu  berkontribusi  positif  pada  stabilitas sistem keuangan;
8 POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan. Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, Dan Perusahaan Publik.
9 Ibid
3. Mengurangi kesenjangan sosial, mengurangi dan mencegah kerusakan Lingkungan Hidup,  menjaga  keanekaragaman  hayati,  dan  mendorong  efisiensi  pemanfaatan energi dan sumber daya alam; dan
Lebih  lanjut,  bank  diwajibkan  menerapkan  prinsip-prinsip  keuangan  berkelanjutan ketika  akan  menyalurkan  dana  kredit  maupun  pembiayaan  dengan  pertimbangan bahwa: 10
1. Perbankan merupakan industri yang mendominasi sektor keuangan di Indonesia;
2. Regulasi  perbankan  senantiasa  menyesuaikan  dengan  pedoman  dan  standar internasional yang dikeluarkan oleh lembaga internasional, sehingga memudahkan dalam  melakukan  penyesuaian  regulasi  dan  dapat  memasukan  prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan pada regulasi perbankan;
3. Paradigma yang digunakan dalam pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan menggunakan pendekatan yang saling berhubungan, yaitu keterkaitan antar sektor jasa  keuangan,  sehingga  bank  senantiasa  memiliki  keterkaitan  dengan  sektor  jasa keuangan lain atau bank lain.
Sejalan  dengan  tujuan  dan  alasan  mengapa  bank  harus  mengimplementasikan keuangan  berkelanjutan,  maka  dalam  POJK  51/2017  dijelaskan  bahwa  dalam  usaha mengimplementasikan  Keuangan  Berkelanjutan,  bank  secara  bertahap  harus mengadopsi dan menginternalisasikan 8 (delapan) prinsip Keuangan Berkelanjutan yang menekankan  dukungan  menyeluruh  dari  industri  jasa  keuangan  untuk  pertumbuhan berkelanjutan yang mengintegrasikan kriteria lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam keputusan bisnis atau investasi kepada visi, misi, rencana strategis, dan program kerja. Implikasinya,  bank  tidak  lagi  menjalankan  strategi  dan  operasi  bisnis  dengan  cara business as usual (BAU) melainkan dijalankan sebagai bagian dari implementasi Keuangan Berkelanjutan. 11
Secara  garis  besar  prinsip-prinsip  program  keuangan  berkelanjutan  di  Indonesia mencakup: 12
1. Prinsip Pengelolaan Risiko yang mengintegrasikan aspek perlindungan lingkungan hidup  dan  sosial  dalam  manajemen  risiko  Lembaga  Jasa  Keuangan  (LJK)  guna menghindari,  mencegah  dan  meminimalisir  dampak  negatif  yang  timbul  serta mendorong peningkatan kemanfaatan kegiatan pendanaan dan operasional LJK.
2. Prinsip  Pengembangan  Sektor  Ekonomi  Prioritas  berkelanjutan  yang  bersifat inklusif dengan meningkatkan kegiatan pendanaan terutama pada sektor industri, energi,  pertanian  (dalam  arti  luas),  infrastruktur  dan  UMKM  dengan menyeimbangkan aspek ekonomi, lingkungan hidup dan sosial; serta menyediakan layanan  keuangan  kepada  komunitas  yang  umumnya  memiliki  keterbatasan  atau tidak memiliki akses ke layanan keuangan di sektor formal.
3. Prinsip  Tata  Kelola  Lingkungan  Hidup  dan  Sosial  dan  Pelaporan  dengan menyelenggarakan  praktek-praktek  tata  kelola  lingkungan  hidup  dan  sosial  yang kokoh  dan  transparan  di  dalam  kegiatan  operasional  LJK  dan  terhadap  praktek- praktek tata kelola lingkungan hidup dan sosial yang diselenggarakan oleh nasabah-
10 Lastuti Abubakar and Tri Handayani , “Implication to Implementation of Sustainable Banking Principles on The Banking Sector to Sustainable Reporting Obligation,” Jurnal Dinamika Hukum 19, no. 1 (2019): 57 – 58; Tri  Handayani  and  Lastuti  Abubakar,  “Perkembangan  Hukum  Sektor  Jasa  Keuangan  Dalam  Upaya Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Nasional,” De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum 2, no. 2 (2017): 418 – 44.
11 OJK, “Pedoman Teknis Bagi Bank Terkait Implementasi POJK Nomor 51 Tahun 2017,” n.d., 4.
12 OJK, “Roadmap Keuangan Berkelanjutan: Roadmap For Sustainable Finance, In Indonesia” (Otoritas
Jasa
Keuangan,
Desember
2014), 17. https://www.ojk.go.id/sustainable-
finance/id/publikasi/panduan/Documents/roadmap%20keuangan%20berkelanjutan.pdf
nasabah  LJK;  serta  secara  berkala  melaporkan  kemajuan  LJK  dalam  menerapkan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan ini kepada masyarakat.
4. Prinsip Peningkatan Kapasitas dan Kemitraan Kolaboratif dengan mengembangkan kapasitas  sumber  daya  manusia,  teknologi  informasi  dan  proses  operasional  dari masing-masing LJK terkait penerapan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan; serta menjalin kerjasama antar LJK, regulator, pemerintah dan memanfaatkan kemitraan dengan  lembaga-lembaga  domestik  maupun  internasional  guna  mendorong kemajuan keuangan berkelanjutan.
Implikasi  dari  POJK  No.  51/POJK.03/2017  terhadap  perbankan  yaitu  pihak  bank wajib  mengadopsi  dan  menginternalisasikan  8  (delapan)  prinsip  Keuangan Berkelanjutan ke dalam visi, misi, rencana strategis, dan program kerja. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman atas  8 (delapan) prinsip Keuangan Berkelanjutan yang dapat diadopsi  oleh  perbankan  dalam  kegiatan  usahanya.  Makna  praktis  prinsip-prinsip Keuangan  Berkelanjutan  yang  tercantum  dalam  POJK  No.  51/POJK.03/2017  adalah sebagai berikut: 13
1. Prinsip  Investasi  Investasi  Bertanggung  Jawab  ( responsible  investment )  adalah pendekatan investasi yang mempertimbangkan faktor ekonomi, sosial, lingkungan hidup,  dan  tata  kelola  dalam  keputusan  investasi.  Dengan  demikian  bank  dapat mengelola  risiko  secara  lebih  baik  dan  menghasilkan  keuntungan  jangka  panjang yang berkelanjutan. Prinsip ini berlaku untuk penghimpunan dan penyaluran dana yang  mempertimbangkan  peningkatan  keuntungan  ekonomi,  kesejahteraan  sosial, kualitas  lingkungan  hidup,  dan  penegakan  tata  kelola  sebagai  tujuan  akhir. Penerapan prinsip ini dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi keuangan, struktur, dan kompleksitas masing-masing bank. Ukuran praktisnya adalah alokasi aset dan kewajiban bank yang mempertimbangkan dampak risiko ekonomi, sosial, lingkungan hidup, dan tata kelola.
2. Prinsip Strategi dan Praktik Bisnis Berkelanjutan yakni bahwa dalam menerapkan prinsip  ini,  setiap  bank  harus  menetapkan  dan  menerapkan  strategi  dan  praktik bisnis  berkelanjutan  pada  setiap  pengambilan  keputusan.  Bank  menekankan pencapaian  tujuan  jangka  panjang  dan  penetapan  strategi  jangka  pendek  yang merupakan  bagian  dari  upaya  pencapaian  tujuan  jangka  panjang.  Strategi  dan praktik bisnis dimaksud meliputi visi, misi, struktur organisasi, rencana strategis, standar  prosedur  operasional,  program  kerja  sampai  pada  penetapan  faktor  risiko dalam penghimpunan atau penyaluran dana.
3. Prinsip Pengelolaan Risiko Sosial dan Lingkungan Hidup yakni setiap bank harus memiliki prinsip kehati-hatian dalam mengukur risiko sosial dan lingkungan hidup dari  aktivitas  penghimpunan  dan  penyaluran  dana.  Aktivitas  tersebut  termasuk identifikasi, pengukuran, mitigasi, pengawasan, dan pemantauan. Risiko sosial dan lingkungan  hidup  dalam  aktivitas  bank  mencakup  dampak  sosial  dan  lingkungan hidup yang bersifat negatif dari proyek atau kegiatan yang dibiayai .
13 Departemen  Penelitian  dan  Pengaturan  Perbankan  OJK,  “Pedoman  Tekni s  Bagi  Bank  Terkait Implementasi POJK Nomor 51/POJK.03.2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan. Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, Dan Perusahaan Publik” (Otoritas Jasa Keuangan, 2018).
https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Pedoman- Teknis-Penerapan-Keuangan-Berkelanjutan-bagi-Sektor- Perbankan/Pedoman%20Teknis%20Bagi%20Bank%20terkait%20Implementais%20POJK%20Nomor%2 051%202017.pdf
4. Prinsip  Tata  Kelola  yakni  penegakan  tata  kelola  bagi  bank  diterapkan  melalui manajemen dan operasi bisnis yang mencakup: transparansi, akuntabel, bertanggung jawab, independen, profesional, setara dan wajar.
5. Prinsip  Komunikasi  yang  Informatif  yakni  setiap  bank  harus  menyiapkan  dan menyediakan  laporan  yang  informatif  mencakup  strategi,  tata  kelola,  kinerja  dan prospek  perusahaan/lembaga.  Laporan  harus  mudah  dipahami,  dapat dipertanggungjawabkan  dan  disampaikan  melalui  media  komunikasi  yang  efektif dan  dapat  dijangkau  oleh  seluruh  pemangku  kepentingan.  Pelaporan  yang  wajib disusun oleh bank adalah RAKB dan Laporan Keberlanjutan. Penjelasan tentang dua laporan tersebut dipaparkan di bagian VI dan VII dari Pedoman ini.
6. Prinsip Inklusif yakni setiap bank harus berupaya untuk menjamin ketersediaan dan keterjangkauan  produk  dan/atau  jasa  sehingga  dapat  diakses  oleh  seluruh  lapisan masyarakat  termasuk  yang  belum  memiliki  akses  terhadap  produk  dan/atau  jasa perbankan.  Jenis  produk  dan/atau  jasa  perbankan  yang  ditawarkan  diharapkan mencakup  seluruh  sektor  ekonomi  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat,  dan kebijakan pemerintah.
7. Prinsip Pengembangan Sektor Unggulan Prioritas yakni dalam menetapkan prioritas sektor, setiap bank harus mempertimbangkan sektor-sektor unggulan prioritas yang telah ditetapkan oleh Pemerintah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan  Jangka  Panjang  (RPJMN  dan  RPJP).  Hal  ini  dilakukan  untuk  mendukung pencapaian  tujuan  pembangunan  berkelanjutan,  termasuk  penanganan  perubahan iklim.
8. Prinsip  Koordinasi  dan  Kolaborasi  yakni  dalam  rangka  menyelaraskan strategi/kebijakan, peluang bisnis, dan inovasi produk dengan kepentingan nasional, bank  berpartisipasi  aktif  dalam  forum/kegiatan/kerjasama  terkait  Keuangan Berkelanjutan, baik dalam tingkat regional/nasional/lokal.
Pada  dasarnya  prinsip  keuangan  berkelanjutan  ini  merupakan  prinsip  yang  selaras dengan  prinsip-prinsip  responsible  banking  yang  dikeluarkan  oleh United  Nations Environment Programme Finance Initiative (UNEP FI).

## B. Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Kredit Oleh Perbankan
Bank sebagai  lembaga intermediary wajib untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan  pemberian  kredit  kepada  sektor-sektor  usaha.  Hal  ini  berkaitan  dengan fungsi Bank sebagai agent of Trust yakni bank wajib menjaga kepercayan yang diberikan oleh masyarakat yang menitipkan dana pada Bank. Oleh karena itu dalam pengelolaan dana pihak ketiga, Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian bank.
Prinsip  kehati-hatian  bank  ini  harus  dimaknai  sebagai  kepatuhan  Bank  terhadap seluruh  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  bagi  bank,  baik  yang  mengatur kelembagaan,  proses  maupun  produk,  termasuk  Prosedur  Operasional  Standar  dan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank (KPB) yang dibuat oleh bank. 14 Prinsip kehati-hatian  wajib  dilaksanakan,  sebab  Bank  harus  menjaga  kesehatan  Bank.  Hal tersebut  disebabkan  karena  suatu  Bank  dapat  berdiri  atas  unsur  kepercayaan  dari masyarakat luas yang mendasari aktivitasnya. Hal ini juga mengingat bahwa dana yang disalurkan oleh bank merupakan dana pihak ketiga, sehingga Bank wajib berhati-hati
14 Lastuti Abubakar and Tri Handayani, “Telaah Yuridis Terhadap Implementasi Prinsip Kehati -Hatian Perbankan Dalam Aktivitas Perbankan Indonesia,” Jurnal De Lega Lata 2, no. 1 (2017): 72.
dalam  pengelolaannya  dengan  memperhatikan  dan  mengimplementasikan  Prinsip Kehati-hatian Bank, sebagai bentuk pertanggungjawaban bank pada pihak ketiga. 15 Kewajiban Bank untuk menerapkan prinsip kehati-hatian merupakan amanat UU Perbankan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 UU Perbankan yang berbunyi: “Perbankan Indonesia dalam melaksanakan usahanya berasaskan ekonomi dengan menggunakan Prinsip Kehati- hatian”
Pada setiap keputusan pemberian kreditnya, Bank dituntut untuk mengimplementasikan  prinsip  kehati-hatian  dengan  mempertimbangkan  pengelolaan risiko atas setiap penyaluran kredit, Prinsip kehati-hatian bank dapat di simpulkan dari Pasal  8  ayat  (1)  UU  Perbankan  berikut  dengan  penjelasannya.  Penilaian  tersebut berpedoman kepada prinsip 5C. Dalam praktik pemberian kredit yang sehat, Bank wajib untuk melakukan penilaian dari berbagai aspek dengan menggunakan prinsip kehati- hatian dengan implementasinya yang bertitik tolak pada Prinsip 5C ’s analysis , 16 hal ini antara lain meliputi: 17
1. Watak  debitur  ( character ),  yakni  watak,  sifat,  kebiasan  debitur  (pihak  yang berutang)  sangat  berpengaruh  pada  pemberian  kredit.  Kreditur  dapat  meneliti apakah  calon  debitur  tersebut  masuk  dalam  Daftar  Orang  Tercela  atau  tidak. Disamping  itu  calon  debitur  harus  memiliki  lingkungan  yang  baik,  tidak  terlibat tindakan criminal, bukan merupakan penjudi, pemabuk, atau tindakan tidak terpuji lainnya. 18
2. Kemampuan  calon  debitur  ( capacity ).  Kapasitas  adalah  berhubungan  dengan kemampuan seorang debitur untuk mengembalikan pinjaman. Untuk mengukurnya, kreditur  dapat  meneliti  kemampuan  debitor  dalam  bidang  manajemen,  keuangan, pemasaran, dan lain-lain.
3. Modal  debitur (capital) .  Untuk  memperoleh  kredit  calon  debitur  harus  memiliki modal terlebih dahulu, jumlah dan struktur modal calon debitur harus dapat diteliti dan diketahui tingkat rasio dan solvabilitasnya. Bank tidak dapat memberikan kredit kepada pengusaha tanpa modal sama sekali. Permodalan dan kemampuan keuangan dari  debitur  akan  mempunyai  korelasi  langsung  dengan  tingkat  kemampuan membayar kredit. 19
4. Jaminan ( collateral ). Jaminan dalam istilah perbankan disebut objek jaminan. Jaminan biasanya  diartikan  dengan  harta  benda  milik  debitor  yang  dijadikan  jaminan  atas piutangnya. Kredit senantiasa dibayangi oleh risiko, untuk berjaga-jaga timbulnya risiko  ini  diperlukan benteng  untuk  menyelamatkan  yaitu  jaminan  sebagai  sarana pengaman atas risiko yang mungkin timbul atas cidera janjinya nasabah dikemudian hari.
5. Kondisi  ekonomi  ( condition  of  economic ).  Kondisi  atau  situasi  yang        memberikan dampak  positif  kepada  usaha  calon  debitur  atau  sebagaimana  disebutkan  dalam penjelasan  Pasal  8  Undang-undang  Perbankan  yaitu  hubungan  faktor  ekonomi makro terhadap risiko produknya. Kondisi ekonomi secara umum serta kondisi pada sektor usaha si pemohon kredit perlu mendapat perhatian dari pihak bank untuk memperkecil   risiko   yang   mungkin   timbul akibat kondisi ekonomi. Kondisi ini
15 Abubakar and Handayani, 75.
16 Etty Mulyati and F.A Dwiputri, “Prinsip Kehati -Hatian Dalam Menganalisis Jaminan Kebendaan Sebagai Pengaman Perjanjian Kredit Perbankan,” ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan 1, no. 2 (2018): 139.
17 ibid
18 H.A.S Mahmoedin, 100 Penyebab Kredit Macet (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, n.d.), 25.
19 Mahmoedin, 26.
dapat  terpengaruh  oleh  keadaan  sosial,  politik  dan  ekonomi  dari  suatu  periode tertentu dan perkiraan yang akan terjadi pada waktu mendatang.
Penerapan prinsip-prinsip analisis pemberian kredit ini akan dapat mengurangi risiko kerugian  yang  berpotensi  dialami  oleh  Bank  dalam  menyalurkan  kredit  kepada  calon debitur. Dengan demikian, dalam kegiatan penyaluran kredit Bank harus mengutamakan penerapan  risiko  kredit,  yakni  risiko  akibat  kegagalan  pihak  lain  dalam  memenuhi kewajiban kepada Bank. 20
Tahun  1992  saat  berlangsungnya  Konferensi  PBB  Tentang  Lingkungan  dan Pembangunan di Rio de Janeiro, dideklarasikan sebuah badan yang bernama UNEP FI sebagai  platform  khusus  yang  menjembatani  kelestarian  lingkungan  dengan  sektor finansial secara global. Badan ini didirikan sebagai pengakuan dari tumbuhnya hubungan antara  keuangan,  lingkungan,  sosial  dan  pemerintahan,  dan  sekarang  sudah beranggotakan  lebih  dari  200 bank  dari  berbagai  negara.  Di  dalam  agenda  kerja yang dikeluarkan oleh UNEP FI, Green banking merupakan salah satu agenda yang ditetapkan dalam pelaksanaan keuangan berkelanjutan, dengan berpedoman pada panduan teknis yang dikeluarkan oleh UNEP FI berikut ini merupakan langkah yang dapat dilakukan sektor perbankan yaitu: 21
1. Manajemen  resiko  yang  dijalankan  salah  satunya  dengan  identifikasi  dan  analisis yang  sistematis  terhadap  dampak  buruk  pada  lingkungan  yang  diakibatkan  oleh debitur bank.
2. Produk dan Jasa yang ditawarkan oleh Bank harus mengacu pada program ramah lingkungan, bank dapat mengembangkan produk dan layanan yang berorientasi pada pembangunan  keberlanjutan  sehingga  dapat  mendukung  transisi  penggunaan sumber daya dan ekonomi rendah karbon.
3. Pengelolaan Lingkungan. Manajemen lingkungan yang konsisten terhadap gerakkan green banking , mulai dari efisiensi energi dan pengurangan limbah dengan melibatkan manajemen dan karyawan bank, hal ini bertujuan “memimpin dengan contoh” dan mempromosikan perubahan dalam internal bank sendiri.
Selanjutnya, pada tahun 2020 telah dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020  tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional  Tahun  2020-2024 yang menjelaskan bahwa salah satu prinsip dasar pembangunan nasional yakni menjaga keberlanjutan  hal  ini  bermakna  bahwa  segala  upaya  pembangunan  harus  dipastikan untuk memenuhi kebutuhan saat ini dengan mempertimbangkan keberlanjutan generasi mendatang  dalam  memenuhi  kebutuhan  mereka  sendiri.  Aspek  keberlanjutan  ini mencakup:
1. Keadilan  antar  generasi  artinya  setiap  generasi  manusia  memiliki  hak  untuk menerima dan menempati bumi bukan dalam kondisi yang tidak baik akibat generasi sebelumnya
2. Keadilan dalam satu generasi artinya beban permasalahan lingkungan harus dipikul bersama oleh masyarakat dalam satu generasi.
3. Pencegahan  dini  artinya  apabila  terjadi  ancaman  yang  berarti  yang  menyebabkan kerusakan  lingkungan  yang  tidak  dapat  dipulihkan  maka  tidak  ada  alasan  untuk menunda upaya-upaya mencegah terjadinya kerusakan lingkungan
20 OJK, “POJK 18/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Resiko Bagi Bank Umum” (Otoritas Jasa Keuangan, n.d.).
21 United Nations  Environtment  Programs  Finance  Initiative,  “UNEP  FI  Guide  to  Banking  & Sustainibility” (UNEP FI, 2012), 38.
4. Perlindungan keanekaragaman hayati sebagai prasyarat keberhasilan implementasi keadilan antar generasi yang juga sebagai upaya pencegah kepunahan.
5. Internalisasi biaya lingkungan artinya kerusakan lingkungan dapat dilihat sebagai biaya eksternal dari suatu kegiatan ekonomi.

## II. METODE PELAKSANAAN
Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan penelitian dosen dalam skema Riset Kompetensi Dosen  Unpad (RKDU) maka kegiatan PPM dilakukan secara terintegrasi dengan  program  pelaksanaan  Kuliah  Kerja  Nyata  (KKN)  Mahasiswa  Unpad.  Oleh Karena itu metode pelaksanaan dilakukan melalui:
1. Diskusi  terarah  dengan  Pihak  PT  Bank  BJB  yang  dihadiri  oleh  divisi  bisnis  dan corporate, BJB University dan beberapa perwakilan dari pegawai PT Bank BJB yang ditempatkan sebagai tenaga ahli hukum.
2. Mahasiswa melakukan presentasi mengenai pentingnya menerapkan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan dalam aktivitas pemberian kredit oleh Bank.
3. Mahasiswa  melakukan  sosialisasi  mengenai  dampak  buruk  akibat  kegiatan  usaha yang  dilakukan  oleh  pihak  korporasi  yang  menerima  dana  kredit  maupun pembiayaan dari perbankan.
Berikut adalah gambaran kegiatan PPM yang telah dilakukan:
Pelaksanaan kegiatan PPM-KKN Integratif ini  bertujuan untuk:
1. Memberikan  Advokasi  dan  sosialisasi  terhadap  pihak  Bank  dalam  melakukan penilaian  prospek  usaha  seorang  Debitur  terutama  dalam  kaitannya  dengan kewajiban  debitur  untuk  melakukan  upaya  pengelolaan  lingkungan  hidup  sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Memberikan  Advokasi  dan  sosialisasi  terhadap  Bank  terkait  pemberian  Kredit terhadap Debitur yang berskala besar dan/atau berisiko tinggi dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan hidup yang dibuktikan dengan AMDAL;
3. Memberikan  advokasi  terkait  hasil  penilaian Program  Penilaian Peringkat  Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan hidup (PROPER) yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menjadi dokumen yang perlu diperhatikan dalam penyaluran kredit; dan
Dosen Mahasiswa Masyarakat (Bank) 1 Mengidentifikasikan ojek PPM yang akan dijadikan sasaran sosialissasi dan Advokasi Sebagai Pembimbing dan pengarah dalam penyelenggaraan sosialisasi dan advokasi yang akan di laksanakan oleh Mahasiswa KKN Mempersiapkan Materi sosialisasi dan advokasi untuk sasaran PPM Membantu dalam menyediakan sarana diskusi dan mempersiapkan pihak-pihak yang terkait dengan materi sosialisasi dan advokasi 2 Mempersiapkan Materi sosialisasi dan advokasi Pengawasan perbankan atas penyaluran kredit terhadap korporasi Memberikan batasan materi sosialisasi dan mengarahkan materi yang penting untuk disampaikan Mempersiapkan Materi sosialisasi dan advokasi untuk sasaran PPM serta membuat alur kerja sosialisasi terhadap perbankan Membantu untuk mengawasi materi sosialisasi dan advokasi yang diperlukan oleh pihak Bank 3 Penyelenggaraan Sosialisasi dan advokasi Mengawasi dan menjadi fasilitator dalam kegiatan PPM-KKN integratif Mahasiswa Unpad Menyampaikan materi sosialisasi dan advokasi yang sudah dipersiapkan Mengikuti seluruh kegiatan materi sosialisasi dan advokasi yang dilaksanakan oleh Mahasiswa KKN Unpad 4 Evaluasi Hasil Penyelenggaraan PPM KKN Integratif Memberikan hasil Evaluasi Membuat laporan hasil pelaksanaan sosialisasi dan advokasi PPM Menerima hasil output yang telah di capai yaitu handbook dan Poster sosialisasi.
Keterlibatan dalam Kegiatan
No Rencana Kegiatan
4. Memberikan  Advokasi  mengenai  pentingnya  peran  bank  dalam  menentukan pembangunan berkelanjutan dan memberikan dampak pada generasi sekarang dan berikutnya.

## III. IMPLEMENTASI PRINSIP KEUANGAN BERKELANJUTAN SEBAGAI STRATEGI BISNIS PERBANKAN DALAM RANGKA PENGUATAN
EKOSISTEM SEKTOR JASA KEUANGAN.
IV.
UU  Perbankan  memberikan  amanat  atas  fungsi  utama  Perbankan  Indonesia  adalah sebagai  penghimpun  dan  penyalur  dana  masyarakat. 22 Tujuan  Perbankan  Indonesia berdasarkan  UU  Perbankan  untuk  menunjang  pelaksanaan  pembangunan  nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Bank memiliki fungsi utama dalam menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai financial intermediary 23 . Fungsi tersebut dapat dikelompokan menjadi tiga bentuk yaitu 24 :
1. Bank  sebagai  lembaga  yang  menghimpun  dana-dana  masyarakat  atau  penerima kredit.  Dalam  pengertian  ini  bank  menyimpan  dana-dana  yang  berasal  dari masyarakat  dan  disimpan  dalam  bentuk  simpanan  seperti    tabungan,  deposito berjangka dan rekening giro.
2. Bank sebagai lembaga yang menyalurkan dana dari masyarakat dalam bentuk kredit atau  sebagai  lembaga  pemberi  kredit.  Setelah  Bank  Menghimpun  dana  dari masyarakat  maka  bank  dapat  menjalankan  fungsi  intermediary  nya  dengan memberikan kredit kepada masyarakat yang membutuhkan dana.
3. Bank  sebaga  lembaga  yang  melancarkan  transaksi  perdagangan  dan  pembayaran uang. Dalam hal ini, bank berfungsi sebagai sarana untuk mendukung berjalannya kegiatan  perekonomian  di  masyarakat.  Melalui  kegiatan  usaha  bank,  masyarakat dapat bertransaksi keuangan secara mudah.
Bank  secara  tidak  langsung  memberikan  kontribusi  dalam  risiko  kerusakan lingkungan. Dampak ini terjadi melalui bergeraknya kegiatan ekonomi pada sektor lain melalui  stimulus  yang  didorong  oleh  sektor  perbankan  secara  bersama-sama  dengan lembaga keuangan lainnya. Dengan kata lain, apabila bank memberikan pinjaman atau pembiayaan kepada debitur, maka bank merupakan pihak yang dapat menjadi pemicu bagi  kegiatan-kegiatan  yang  berdampak  pada  lingkungan.  Hal  ini  pun  semakin diperkuat  oleh  penelitian  yang  dilakukan  oleh United  Nations  Environtment  Programme (UNEP) yang menyebutkan bahwa sebesar 80% dari responden penelitian tersebut telah membuat  analisis  mengenai  dampak  dari  kerusakan  lingkungan  dalam  kegiatan penyaluran kredit. 25 Berdasarkan hal tersebut, terlihat keterkaitan pemberian kredit dan kerusakan  lingkungan.  Ketentuan  perbankan  di  Indonesia  sudah  mengatur  mengenai sejauh  mana  bank  dapat  berkontribusi  terhadap  perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan.  Salah  satunya  adalah  terdapat  dalam  ketentuan  POJK  Nomor  40 /POJK.03/2019  Tentang  Penilaian  Kualitas  Aset  Bank  Umum  (POJK  No.40 /POJK.03/2019).
22 Pasal 3 Undang-Undang Perbankan
23 Budisantoso, Totok, dan Sigit Triandaru. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya . Edisi dua , Jakarta: Salemba Empat, 2011, hlm 9
24 Johanes Ibrahim, Bank Sebagai Lembaga Intermediasi Dalam Hukum Positif , Jakarta: CV. Utomo, 2004, hlm 27
25 Jeucken, M. H., & Bouma, J. J., The Changing Environment of Banks , Greener Management International, 1999, hlm. 27
Jika melihat pada  Pasal 11 ayat (1)  POJK No.40 /POJK.03/2019 beserta penjelasannya, ditegaskan bahwa:
“Upaya yang dilakukan debitur berskala besar dan/atau berisiko tinggi dalam rangka menjaga  kelestarian  lingkungan  hidup  dibuktikan  antara  lain  dengan  Analisis Mengenai  Dampak  Lingkungan  (AMDAL).  Hasil  AMDAL  diperlukan  oleh  Bank untuk memastikan bahwa proyek yang dibiayai telah menjaga kelestarian lingkungan hidup.  Bank  memperhatikan  hasil  penilaian  Program  Penilaian  Peringkat  Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan”.
Ketentuan  ini  menjelaskan  bahwa  pemberian  kredit  perbankan  kepada  debitur  yang memiliki risiko terhadap pencemaran lingkungan AMDAL sebagai prasyarat dalam izin usaha  menjadi  salah  satu  pertimbangan  dalam  penerimaan  fasilitas  kredit.  Penerapan prinsip ini diperlukan juga dalam menentukan kategori kredit yang telah difasilitasi oleh bank  dengan  mempertimbangkan  aspek  lingkungan.  Berdasarkan  ketentuan  tersebut, diketahui bahwa debitur yang memiliki kewajiban untuk melakukan upaya pengelolaan lingkungan  hidup  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan 26 , kewajiban  tersebut  dikhususkan  pada  debitur  yang  memiliki  risiko  tinggi  dan berdampak  pada  lingkungan.    Upaya  yang  perlu  dilakukan  debitur  berskala  besar dan/atau berisiko tinggi dalam rangka mengelola dan menjaga kelestarian lingkungan hidup adalah adanya kewajiban AMDAL dan pembaruan dokumen AMDAL setiap satu tahun sekali, dan dokumen AMDAL tersebut nantinya akan digunakan oleh Bank untuk memastikan  bahwa  kegiatan  usaha  milik  debitur  yang  dibiayai  oleh  Bank  telah mengikuti ketentuan perundang-undangan yaitu melaksanakan upaya perlindungan dan kelestarian  lingkungan.  Selain  itu  Bank  juga  memperhatikan  hasil  penilaian  Program Penilaian  Peringkat  Kinerja  Perusahaan  dalam  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup (PROPER) yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,  dan dokumen  ini  juga  merupakan    salah  satu  wujud  penerapan  Prinsip  Kehati-hatian perbankan  dalam  memberikan  Kredit,  dan  meminimalkan  potensi  kerusakan lingkungan.
Bank  memiliki  peran  dan  tanggung  jawab    dalam  menciptakan  keuangan berkelanjutan  melalui  ketentuan-ketentuan  yang  diatur  dalam  POJK  dan  diterapkan pada  kegiatan  usaha  Bank  yaitu  saat  pemberian    kredit  kepada  debitur.  Bank berkewajiban  hukum  untuk  menilai  segala  bentuk  potensi  yang  berdampak  pada lingkungan yang mungkin timbul akibat kegiatan debitur tersalur kreditnya. Untuk itu bank memiliki kewajiban untuk mengawasi penyaluran kreditnya sebagaimana diatur dalam  POJK  No.  40/POJK.03/2019,  dimulai  dari  awal  mula  debitur  mengajukan permohonan  kredit  sampai  pada  tahap  penggunaan  dana  kredit  yang  disalurkan oleh Bank. Hal ini sebagai salah satu wujud implementasi prinsip keuangan berkelanjutan yaitu  Prinsip  Investasi  Bertanggung  Jawab  dan  Prinsip  strategi  dan  praktik  bisnis berkelanjutan.  Berdasarkan  prinsip  tersebut  bank  diharapkan  menggunakkan pendekatan investasi keuangan pada proyek dan inisiatif pembangunan berkelanjutan,
26 Penjelasan Pasal 10 huruf e Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum
produk  pelestarian  alam  dan  kebijakan  yang  mendukung  pembangunan  ekonomi berkelanjutan. Bank perlu meyakini bahwa penciptaan investasi bank pada  keuntungan jangka panjang sangat memerlukan penerapan prinsip sosial, ekonomi dan lingkungan hidup  serta  tata  kelola.    Selain  itu  bank  juga  diharapkan  untuk  dapat  berkontribusi terhadap  masyarakat  melalui  kebijakan  dan  praktik  bisnis  berkelanjutan  dengan meminimalkan dampak negatif pada kerusakan lingkungan.
Kegiatan  PPM  ini  dilakukan  dengan  advokasi  kepada  pihak  perbankan  untuk berkontribusi  terhadap  pembangunan berkelanjutan  dengan  mewajibkan  bank  untuk mengelaborasikan  prinsip-prinsip  keuangan  berkelanjutan  ke  dalam  pertimbangan keputusan  penyaluran  kredit  maupun  pembiayaan.    Prinsip  keuangan  berkelanjutan perlu diterapkan pada saat Bank akan memberikan pendanaan terhadap debitur yang memiliki  risiko  tinggi  terhadap  kerusakan  lingkungan.  Hal  ini  merupakan  bentuk kontribusi peran perbankan dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup.
Kegiatan penyampaian paparan ke khalayak sasaran

## V. PENUTUP
Kerusakan  lingkungan  seringkali  terjadi  akibat  kegiatan  usaha  yang  dilakukan  oleh korporasi,  khususnya  kegiatan  usaha  yang  berdampak  terhadap  lingkungan.  Bank sebagai  Lembaga intermediary ,  dalam  menjalankan  aktivitasnya  dapat  berkontribusi untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan ini melalui kebijakan pembiayaannya. Pembiayaan  atau  kredit  yang  disalurkan  oleh  bank  kepada  korporasi  berdampak signifikan  terhadap  keberlangsungan  usaha  yang  dijalankan  oleh  korporasi.  Oleh karenanya  bank  wajib  menerapkan  prinsip-prinsip  keuangan  berkelanjutan sebagaimana  tertuang  dalam  POJK  No.  51/POJK.03/2017  Tentang  Keuangan Berkelanjutan.  Selain  itu,  merujuk  pada  POJK  Nomor  40  /POJK.03/2019  Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, bank juga wajib menilai kewajiban AMDAL yang harus dipenuhi oleh korporasi yang kegiatan usahanya berdampak terhadap lingkungan serta  mempertimbangkan  hasil  PROPER  yang  dikeluarkan  oleh  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Terkait dengan upaya untuk menerapkan keuangan berkelanjutan,  bank  mengembangkan  produk  dan  jasa  yang  dapat  mendukung  upaya pembangunan  berkelanjutan.  Kegiatan  PPM  dengan  melakukan  advokasi  ke  bank mengenai  kebijakan  keuangan  berkelanjutan,  merupakan  kontribusi  yang  dapat diberikan  oleh  perguruan  tinggi  untuk  meningkatkan  kesadaran  bersama  mengenai pentingnya pertumbuhan ekonomi yang selaras dengan upaya perlindungan lingkungan.

## VI. DAFTAR PUSTAKA
Abubakar, Lastuti, and Tri Handayani. “Implication to Implementation of Sustainable Banking Principles on The Banking Sector to Sustainable Reporting Obligation.” Jurnal Dinamika Hukum 19, no. 1 (2019): 52 – 73.
———.  “Telaah  Yuridis  Terh adap  Implementasi  Prinsip  Kehati-Hatian  Perbankan Dalam Aktivitas Perbankan Indonesia.” Jurnal De Lega Lata 2, no. 1 (2017).
Departemen  Penelitian  dan  Pengaturan  Perbankan  OJK.  “Pedoman  Teknis  Bagi  Bank Terkait  Implementasi  POJK  Nomor  51/POJK.03.2017  Tentang  Penerapan  Keuangan Berkelanjutan. Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, Dan Perusahaan Publik.” Otoritas Jasa Keuangan, 2018.
Handayani, Tri, and Lastuti Abubakar. “Perkembangan Hukum Sektor Jasa Keuangan Dalam  Upaya  Percepatan  Pertumbuhan  Ekonomi  Nasiona l.” De  Lega  Lata  Jurnal  Ilmu Hukum 2, no. 2 (2017): 418 – 44.
Mahmoedin, H.A.S. 100 Penyebab Kredit Macet . Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, n.d.
Mulyati, Etty, and F.A Dwiputri. “Prinsip Kehati -Hatian Dalam Menganalisis Jaminan Kebendaan Sebagai Pengaman Perj anjian Kredit Perbankan.” ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan 1, no. 2 (2018).
OJK. “Pedoman Teknis Bagi Bank Terkait Implementasi POJK Nomor 51 Tahun 2017,” n.d.
———.  “POJK  18/POJK.03/2016  Tentang  Penerapan  Manajemen  Resiko  Bagi  Bank Umum.” Otorit as Jasa Keuangan, n.d.
———.  “Roadmap  Keuangan  Berkelanjutan:  Roadmap  For  Sustainable  Finance,  In Indonesia.” Otoritas Jasa Keuangan, Desember 2014.
Suyatno. Dasar-Dasar Perkreditan . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
United Nations Environtment Program s Finance Initiative. “UNEP FI Guide to Banking & Sustainibility.” UNEP FI, 2012.