## Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak
Muhammad Reza Renaldi Putra 1 , Annas Lalo 2 , Ishak 3 123 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Bongaya (STIEM Bongaya), Makassar, Indonesia rezarenaldip11@gmail.com

## ABSTRAK
Tujuan  dari  studi  kasus  ini  (Studi  Kasus  Wajib  Retribusi  Orang  Pribadi  yang Terdaftar  di  Istansi  Administrasi  Retribusi  Pratama  Makassar  Barat  )  adalah untuk mengkaji dan menganalisis dampak kemauan wajib retribusi, administrasi retribusi,  dan  ketaatan  terhadap  penerimaan  retribusi.  Populasi  penelitian  ini adalah 116.396 wajib retribusi orang pribadi terdaftar di KPP Pratama Makassar Barat. Rumus Slovin digunakan untuk pengambilan sampel penelitian ini karena untuk  menghasilkan  hasil  penelitian,  ukuran  sampel  harus  representatif.  Hasil pengujian  model  pengukuran  outer  model  dan  model  struktural  atau  disebut inner  model  pada  data  primer  yang  dikumpulkan  melalui  kuesioner.  Teknik pemeriksaan  informasi  menggunakan  fractional  least  squares  (PLS). Konsekuensi  dari  tinjauan  tersebut  menunjukkan  bahwa  sampai  batas  tertentu kemauan warga, administrasi pungutan dan konsistensi warga memhubungani pendapatan pungutan.

## ABSTRACT
This  study  aims  to  examine  and  analyze  the  effect  of  taxpayer  awareness,  tax services  and  taxpayer  revenue  (Case  Study  of  Individual  compliance  on  tax  Taxpayers Registered  at  the  West  Makassar  Pratama  Tax  Service  Office).  The  population  in  this study  was  116,396  registered  individual  taxpayers  at  the  West  Office.  The  sampling technique  used  Makassar  Primary  Tax  Service  in  this  study  is  to  use  in  sampling  the number  must  the  slovin  formula  because  be  representative  so  that  the  research.  The results of the primary results can be generated data collected with a tested by testing the outer  questionnaire  that  has  been  model  measurement  model  and  testing  the. The  data analysis  method  uses  partial  least  structural  model  or  inner  model  squares  (PLS).  The results  of  the  study  show  that  partially  taxpayer  awareness,  tax  services  and  taxpayer compliance have a effect on tax positive and significant revenues.
Volume  8
Nomor 1
Halaman 97-109 Makassar, Juni 2023 p-ISSN 2528-3073 e-ISSN 24656-4505
Tanggal masuk 7 Juni 2023 Tanggal Revisi 13 Juni 2023 Tanggal diterima 15 Juni 2023

## Kata Kunci:
Kemauan Wajib Retribusi, Administrasi Retribusi, Ketaatan Wajib Retribusi, Penerimaan Retribusi.
Keywords : Taxpayer Awareness, Tax Service, Taxpayer Compliance, Tax Revenue.
Mengutip artikel ini sebagai : Muhammad Reza Renaldi Putra, Annas  Lalo, Ishak. 2023.  Pengaruh Kesadaran  Wajib  Pajak,  Pelayanan  Perpajakan  Dan  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Terhadap  Penerimaan Pajak. Tangible Jurnal, 8, No. 1, Juni 2023, Hal. 97-109. https://doi.org/10.53654/tangible.v8i1.349.

## PENDAHULUAN
Berdasarkan sejarahnya, masalah retribusi ini sudah ada sejak zaman dahulu, saat itu masih merupakan pemberian sukarela dari rakyat kepada raja bukan sebagai “retribusi”.  Akibat  perkembangan  selanjutnya,  pemberian  itu  berkembang  menjadi “upeti”  atau  pungutan,  dimana  pemberian  itu  dipaksakan  dalam  arti  “wajib”  dan diputuskan secara sepihak oleh negara. Hal ini wajar mengingat kebutuhan cadangan negara  semakin  meningkat.  untuk  menjaga  kepentingan  negara,  yang  meliputi
melaksanakan  pembangunan  dan  membela  negara  dan  warga  negaranya  dari serangan  permusuhan.  Masalah  retribusi  merupakan  masalah  bagi  masyarakat, negara,  dan  setiap  orang  yang  tinggal  di  suatu  negara  yang  harus  atau  harus berurusan dengan retribusi, sehingga retribusi juga menjadi masalah bagi semua orang di  negara  yang  bersangkutan.  Akibatnya,  sejarah  pemungutan  retribusi  berubah sejalan dengan perkembangan masyarakat dan negara dalam bidang ekonomi, sosial, dan  kenegaraan.  Akibatnya,  sebagai  anggota  masyarakat,  setiap  orang  harus mengetahui semua masalah retribusi. Salah satu upaya untuk lebih mengembangkan kerangka ketetapan retribusi di Indonesia adalah dengan meninggalnya Peraturan No. Perubahan keempat atas UU No. 36 Tahun 2008 No. 7 Tahun 1983 tentang Retribusi Penghasilan. UU No. Pada 23 September 2008, RUU Senat 36 tahun 2008 disahkan, dan mulai berlaku pada 1 Januari 2009.
Dalam suatu negara, retribusi memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi.  Pungutan  kemungkinan  merupakan  bagian  dari  pendapatan  negara  dan teritorial.  Besar  kecilnya  kewajiban  di  suatu  negara  ditentukan  berdasarkan  tingkat gaji  individu  di  negara  tersebut.  Oleh  karena  itu,  strategi  penilaian  otoritas  publik menjadi  sangat  penting,  karena  dapat  memhubungi  laju  pembangunan  bangsa  yang sebenarnya.
Negara  mengumpulkan  pendapatan  dari  retribusi  untuk  membayar  semua pengeluaran  pemerintah  umum.  Peningkatan  pendapatan  negara  sangat  penting untuk membantu dukungan pemerintah dan pergantian peristiwa publik. Seperti yang ditunjukkan oleh Peraturan no. 16 Tahun 2009, Pungutan adalah kewajiban kewajiban negara yang terutang oleh orang atau unsur yang bersifat memaksa menurut undang- undang,  dengan  tidak  mendapatkan  bayaran  secara  lugas  dan  dipergunakan  untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Pendapatan  beban  merupakan  ciri  khas  sebagai  sumber  pendapatan  negara yang berlaku di berbagai negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hampir semua negara di dunia memaksakan pungutan kepada penduduknya kecuali negara-negara yang kaya akan  kekayaan  alam yang  merupakan  sumber  utama  pendapatan  negara, tidak  memaksakan  pungutan.  Bagi  Indonesia,  pungutan  merupakan  sumber pendapatan  negara  yang  sangat  penting  sebagai  tulang  punggung  negara,  artinya pendapatan  pungutan  digunakan  dalam  pelaksanaan  dan  peningkatan  kemajuan masyarakat untuk mencapai keberhasilan dan bantuan pemerintah kepada masyarakat (Maulida dan Adnan, 2017 ) .
Menurut ( Ahmadulloh , 2018) sumber pendapatan negara terbesar saat ini dan selanjutnya yang menjadi penopang utama adalah pendapatan retribusi. Ketika suatu bangsa  mampu  membiayai  pembangunannya  sendiri,  maka  dikatakan  mandiri. Otoritas  publik  menjadikan  pungutan  sebagai  semacam  pendapatan  untuk menyokong  kegiatan  publik,  dengan  tujuan  agar  beban  kerja  pengeluaran  menjadi sangat  besar.  Pungutan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-undang  Nomor  28 Tahun 2007 tentang pengaturan umum dan tata cara pemungutan retribusi, pungutan adalah  komitmen  wajib  kepada  Negara  yang  terutang  oleh  orang  atau  unsur  yang bersifat memaksa menurut undang-undang, dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung  dan  dipergunakan  untuk  keperluan  Negara  untuk  keberhasilan  terbaik individu
Retribusi  adalah  komitmen  kepada  ekspres  yang  dapat  dirangkum  menjadi kewajiban yang wajib dibayar menurut pedoman tanpa keuntungan dari pelaksanaan yang  secara  langsung  dapat  disebutkan  dan  objeknya  adalah  untuk  mendukung penggunaan terbuka yang berhubungan dengan kewajiban negara dalam menjalankan kekuasaan  publik.  Selanjutnya  menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia mendefinisikan  istilah  “retribusi”  sebagai  “pungutan  yang  dikenakan  kepada  rakyat
sebagai iuran wajib kepada negara dari penghasilan seseorang atau dari orang-orang yang berdagang”. Pungutan ini disebut sebagai retribusi.
Menurut pengertian Djajadiningrat , retribusi adalah “kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan kepada kas negara yang disebabkan oleh suatu keadaan, peristiwa, dan  perbuatan  yang  memberikan  kedudukan  tertentu,  tetapi  bukan  sebagai  suatu hukuman,  menurut  peraturan  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah  dan  pemerintah”. dapat  dipaksakan,  tetapi  tidak  ada  timbal  balik  dari  Negara  yang  secara  langsung memelihara kesejahteraan umum” (Lubis,2018). Djajadiningrat menjelaskan pengertian retribusi adalah “kewajiban menyerahkan” Yang dimaksud dengan kewajiban adalah komitmen  orang  pribadi  terhadap  penyimpanan  negara  mengingat  peraturan  yang dapat  disahkan  dengan  tidak  mendapatkan  administrasi  pelengkap  yang  dapat ditunjukkan  secara  lugas  dan  digunakan  untuk  membayar  biaya  publik. (Mardiasmo,2018).
Keadaan  mengetahui,  memahami,  dan merasakan  disebut  kemauan,  menurut Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia.  Ketika  seorang  wajib  retribusi  mengetahui, memahami, dan menerapkan ketentuan retribusi dengan benar, ini disebut kemauan wajib  retribusi.  Memahami  dan  mengetahui  tentang  retribusi  sangat  penting  karena dapat membantu wajib retribusi mengikuti aturan dan memenuhi kewajibannya untuk membayar retribusi.
Safri (2013) mendefinisikan kemauan sebagai perilaku individu terhadap suatu objek  yang  melibatkan  perasaan  dan  praduga  untuk  bertindak  sesuai  dengan  objek tersebut. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa perilaku wajib retribusi yang merasa yakin dan tahu tentang retribusi disebut kemauan dalam membayar retribusi. Dengan demikian  kemauan  warga  negara  merupakan  cara  berperilaku  atau  aktivitas  warga negara untuk memiliki rasa kewajiban terhadap pemungutan retribusi.
Kemauan adalah komponen  yang ada  pada  orang  untuk  memahami  perilaku yang  dapat  diterima  atau  menjawab  kenyataan.  Ada  tiga  jenis  kemauan  tentang pembayaran retribusi, seperti yang dikemukakan oleh Nurlaela (2013). Yang pertama adalah  kemauan  bahwa  retribusi  merupakan  salah  satu  bentuk  partisipasi  dalam pembangunan  negara,  dan  bahwa  retribusi  digunakan  untuk  meningkatkan kesejahteraan warga negara. Yang kedua adalah kemauan akan potensi kerugian yang ditimbulkan  oleh  penundaan  pembayaran  retribusi  terhadap  negara.  Karena  sadar bahwa  menunda  pembayaran  retribusi  dapat  menghambat  kemajuan  negara,  wajib retribusi  membayar  retribusi.  Ketiga,  mindfulness  yang  masih  mengudara  melalui regulasi dan dapat diimplementasikan. Pembayaran retribusi adalah wajib bagi setiap warga  negara  dan  didasarkan  pada  landasan  hukum  yang  kuat,  sehingga  wajib retribusi membayarnya.
Kualitas Layanan Kualitas, menurut Arianto (2018:83), dapat dipahami sebagai fokus  pada  pemenuhan  harapan  dan  kebutuhan  pelanggan  secara  tepat  waktu. Sifat Administrasi berlaku untuk berbagai administrasi yang diberikan oleh organisasi saat klien  berada  di  dalam  organisasi.  “Kualitas  adalah  kelengkapan  fitur  suatu  produk atau  jasa  yang  memiliki  kemampuan  untuk  memberikan  kepuasan  terhadap  suatu kebutuhan,”  kata  Kotler  (2016),  hal.  143.  Kualitas  Layanan  Kualitas  didefinisikan sebagai  upaya  seseorang  atau  organisasi  atau  organisasi  untuk  memuaskan  wajib retribusi  (Kasmir,  2017,  p.  47).  Sementara  itu,  Mulyapradana  et  al.  laporan  2018) memberikan  kualitas  layanan  prima  perlu  memperhatikan  kualitas  layanan.  Karena berdampak  pada  puas  tidaknya  Wajib  Retribusi,  maka  kualitas  administrasi  yang diberikan menjadi pertimbangan utama bagi pelaku usaha.
Seperti  yang  ditunjukkan  oleh  (Siti  Kurnia  Rahayu,  2017,  hlm.  93)  pengertian konsistensi biaya adalah sebagai berikut: “Ketaatan wajib retribusi terhadap ketentuan retribusi yang berlaku dikenal dengan tax compliance. Warga negara yang konsisten adalah warga negara yang mematuhi komitmen beban sesuai pengaturan hukum.
Sebaliknya  Gunadi  (2013)  menyatakan  bahwa  hal  ini  menunjukkan  bahwa wajib  retribusi  bersedia  memenuhi  kewajiban  retribusinya  sesuai  dengan  peraturan yang  berlaku  tanpa  perlu  dilakukan  pemeriksaan,  penyidikan  secara  seksama, peringatan  atau  ancaman,  atau  pengenaan  sanksi  baik  administrasi  maupun  sanksi hukum.
Pendanaan  pemerintah  dan  pembangunan  terutama  berasal  dari  penerimaan retribusi. Baik penerimaan retribusi maupun penerimaan bukan retribusi merupakan sumber penerimaan pemerintah. Fakta bahwa penerimaan retribusi meningkat seiring dengan  pertumbuhan  populasi  bangsa  kita  berarti  bahwa  penerimaan  retribusi meningkat  seiring  dengan  penerimaan  negara  membuat  dominasi  penerimaan retribusi  sangat  logis.  Hal  ini  sangat  wajar  mengingat  secara  umum  proporsi  antara jumlah  penduduk  dengan  jumlah  penduduk  dan  jumlah  organisasi  masih  kecil, apalagi pada tahun mendatang pengeluaran diproyeksikan sebagai salah satu andalan utama  pendapatan  negara  secara  bebas  akibatnya  ketergantungan  pada  kredit  asing berkurang.
Menurut  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2014  Pasal  1  Angka  3,  pengertian penerimaan retribusi  adalah  sebagai  berikut:  Seluruh  penerimaan  negara merupakan penerimaan  retribusi  yang  meliputi  retribusi  perdagangan  dalam  negeri  dan  luar negeri.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  kuantitatif  digunakan  dalam  jenis  penelitian  ini.  Metodologi  yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi kooperatif sesuai (Sugiyono, 2014) dimana pemeriksaan kooperatif adalah rencana masalah eksplorasi yang mengajukan pertanyaan tentang hubungan antara setidaknya dua faktor. Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini (Studi Kasus Wajib Retribusi Orang Pribadi yang Terdaftar di Istansi Administrasi Retribusi Pratama Makassar Barat ) adalah untuk mengetahui bagaimana hubungan  ketaatan,  kemauan,  dan  administrasi  wajib  retribusi  terhadap  penerimaan retribusi.
Populasi,  menurut  Sugiono  (2019,  hlm.  126),  adalah  wilayah  generalisasi  yang meliputi  hal-hal  berikut:  objek/subjek  yang  memiliki  jumlah  dan  kualitas  tertentu yang  ditetapkan  oleh  para  ahli  untuk  dipusatkan  dan  kemudian  ditarik  ujungnya. Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  individu  warga  yang  terdaftar  di  Istansi Administrasi  Beban  Pratama  Makassar  Barat.  Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah 116.396 wajib retribusi orang pribadi.
Salah  satu  langkah  dalam  melakukan  penelitian  terhadap  suatu  objek  adalah mengukur sampel untuk menentukan ukurannya. Untuk menentukan ukuran contoh harus  dimungkinkan  dengan  pengukuran  atau  dengan  alat  pengukur  eksplorasi. Dengan  kata  lain  sampel  harus  representatif  (mewakili)  agar  diperoleh  sampel  yang benar-benar dapat berfungsi atau menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya. Menurut Sugiyono (2011), metode Slovin digunakan untuk menentukan ukuran sampel dalam hal ini. Rumus slovin digunakan dalam penelitian ini karena diperlukan jumlah  sampel  yang  representatif  untuk  mendapatkan  hasil  penelitian  yang tergeneralisasi.  Selain  itu,  penghitungan  tidak  memerlukan  tabel  yang  berisi  jumlah sampel,  melainkan  dapat  dilakukan  dengan  menggunakan  rumus  dan  perhitungan langsung. Sampel yang menjadi responden penelitian ditambah menjadi sebanyak 100 orang.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Model Struktural
Pengujian  model  yang  mendasari  dalam  Fractional  Least  Square  (PLS) diselesaikan  dengan  bantuan  SmartPLS  ver  3  untuk  pemrograman  windows.  Model yang mendasari dalam penelitian ini ditampilkan pada gambar di bawah ini:
Gambar 1. Model Struktural
Sumber: PLS-SEM Keluaran 3.0, 2022)

## Hasil Uji Validitas
a. Validitas konvergen
Untuk  menguji  legitimasi  gabungan,  nilai  susun  eksternal  atau  digunakan  untuk menumpuk faktor. Sebuah penanda dinyatakan memenuhi legitimasi gabungan dalam klasifikasi besar dengan asumsi nilai susun eksternal > 0,7. Berikut ini adalah external loadings upsides dari setiap marker pada faktor pemeriksaan:
Tabel 1. Uji Validitas Kemauan Harus Retribusi Informasi X1.1 0,972 Sah X1.2 0,977 Sah X1.3 0968 Sah Kemauan Harus Retribusi Informasi X2.1 0,800 Sah X2.2 0821 Sah X2.3 0,828 Sah X2.4 0,890 Sah X2.5 0,826 Sah Kemauan Harus Retribusi Informasi X3.1 0,950 Sah X3.2 0,965 Sah Kemauan Harus Retribusi Informasi Y.1 0,800 Sah
Y.2 0821 Sah Y.3 0,828 Sah Y.4 0,890 Sah

## Hasil Uji Reliabilitas
Uji  dependabilitas merupakan  instrumen  untuk  memperkirakan  suatu  survey yang merupakan tanda dari suatu variabel atau perkembangan. Jika alat ukur tersebut dapat  diandalkan,  maka  dikatakan  dapat  memberikan  hasil  pengukuran  yang  stabil atau konstan bila berbentuk kuesioner. Oleh karena itu, diperlukan uji reliabilitas. Jika tanggapan  seseorang  terhadap  kuesioner  konsisten  atau  stabil  dari  waktu  ke  waktu, maka  dikatakan  dapat  diandalkan.  Uji  ketergantungan  diselesaikan  dengan menggunakan teknik konsistensi ke dalam.
Koefisien Alpha Cronbach dan reliabilitas komposit digunakan untuk menilai reliabilitas  instrumen  penelitian  dalam  penelitian  ini.  Menurut  Nunnaly,  1996  dalam Ghozali,  2018,  suatu  konstruk  dikatakan  reliabel  jika  nilai  composite  reliability  dan Cronbach alpha lebih besar dari 0,70. Demikian juga, estimasi AVE dapat digunakan untuk mengukur ketergantungan skor bagian variabel menganggur dan hasilnya lebih moderat  daripada  kualitas  gabungan  yang  tidak  tergoyahkan.  Menurut  Fornell  dan Larcker (1981) dalam Ghozali (2018), disarankan nilai AVE lebih besar dari 0,50.
Tabel 2. Uji Reliabilitas
Hasil  pengujian  pada  Tabel  6  menunjukkan  bahwa  nilai  composite  reliability dan  Cronbach's  alpha  yaitu  nilai masing-masing  variabel  di atas  nilai  minimum 0,70 adalah memuaskan. Semua konstruk tersebut menghasilkan nilai AVE lebih besar dari 0,50.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  instrumen  yang  digunakan  sangat  konsisten  dan stabil.  Pada  akhirnya,  setiap  perkembangan,  khususnya  faktor  perhatian  warga, administrasi muatan, dan konsistensi warga, telah menjadi instrumen penilaian yang tepat,  dan  semua  pertanyaan  yang  digunakan  untuk  mengukur  setiap  bangunan memiliki kualitas yang tak tergoyahkan.

## Uji Validitas Diskriminan
Legitimasi  yang  diskriminan  berhubungan  dengan  aturan  bahwa  faktor bangunan  yang  berbeda  tidak  boleh  dikaitkan  secara  eksklusif.  Cara  menguji keabsahan  diskriminan  dengan  penunjuk  refleksi  adalah  dengan  mengkontraskan setiap akar kuadrat AVE dengan nilai koneksi antar build. Jika nilai akar kuadrat AVE lebih  tinggi  dari  nilai  hubungan  antar  pengembang,  maka  pengumpulan  kriteria legitimasi Diskriminan diumumkan. (2015 Ghozali).
Tabel 3. Validitas Diskriminan
Diagonal adalah nilai akar kuadrat dari AVE, dan nilai di bawah ini mewakili korelasi antar konstruk, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 7 di atas. Karena terbukti bahwa  nilai  akar  kuadrat  AVE  lebih  besar  dari  nilai  korelasi,  maka  dapat  ditarik kesimpulan bahwa model tersebut valid karena memenuhi validitas diskriminan.

## Tes Penentu
Untuk  bagaimana  variabel  lembam  hingga  masuk  akal  dalam  kaitannya dengan  variabel  tidak  aktif  yang  menganggur,  koefisien  estimasi  menjamin  medan daya yang signifikan (Hair et al., 2017). Nilai R-square dengan jangkauan dari 0 sampai 1,  harus  menjadi  area  yang  solid  karena  memiliki  tingkat  ketelitian  dalam mengharapkan  respon  yang  lebih.  Nilai  tabel  R-Square  yang  diperlukan  adalah sebagai berikut:
Tabel 4. R Square
Variabel  Penerimaan  Retribusi  memiliki  nilai  R-Square  sebesar  0,569  yang berarti termasuk dalam kategori sangat kuat seperti terlihat pada tabel di atas. Variabel penerimaan  retribusi  memiliki  nilai  R-square  sebesar  0,569  atau  56,9%.  Artinya variabel  kemauan  wajib  retribusi,  administrasi  retribusi,  dan  ketaatan  dapat menjelaskan  sebesar  56,9%  dari  variabel  tersebut,  dan  variabel  lain  yang  tidak termasuk dalam penelitian ini dapat menjelaskan sisanya sebesar 43,1%.

## Pengujian hipotesis
Model  struktural  (inner  model)  digunakan  untuk  menguji  hipotesis  yang diajukan  dengan  melihat  koefisien  jalur  yang  menampilkan  koefisien  parameter  dan nilai  signifikansi  statistik  t.  Signifikansi  parameter  yang  diestimasi  dapat mengungkapkan  hubungan  antara  variabel  penelitian.  Nilai  Sig  P  0,05  berfungsi sebagai  batas  atas  untuk  menerima  dan  menolak  hipotesis  yang  disajikan  di  atas. Estimasi  output  untuk  pengujian  model  struktural  ditunjukkan  pada  tabel  di  bawah ini.
Tabel 5. Uji Hipotesis Berdasarkan Koefisien Jalur
Penyelidik  di  PLS  adalah  asosiasi  yang  sangat  setia  dalam  tebakan  yang dievaluasi  oleh  penangguhan  yang  menggunakan  pameran.  Untuk  keadaan  saat  ini, bootstrap  selesai  dalam  model.  Penguji  Bootstrap  Bootstrap  Bara  seharusnya  tidak memiliki  masalah  data  penilaian  yang  tidak  biasa.  Berikut  adalah  hasil  tes  bootstrap ISIS PLS:
1.  Pengujian  Teori  Pertama  Spekulasi  utama  mengungkapkan  bahwa  ada  dampak antara  kemauan  warga  dan  pendapatan  pengeluaran.  Nilai  t  tabel  t  hitung  (1,96 3,606)  dan  tingkat  signifikansi  variabel  kemauan  wajib  retribusi  sebesar  0,000 ditunjukkan pada Tabel 6. Nilai koefisien batas sebesar 0,356. Hal ini menunjukkan bahwa  semakin  baik  kemauan  warga  negara  maka  pendapatan  bea  akan meningkat.  Ini  menyiratkan  bahwa  H1  diakui  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa perhatian biaya secara bermakna memhubungani pendapatan biaya.
2.  Pengujian  Hipotesis  Kedua  Hipotesis  kedua  menyatakan  bahwa  administrasi retribusi berhubungan terhadap penerimaan retribusi. Tabel 6 menunjukkan bahwa variabel administrasi kepegawaian memiliki derajat kritis 0,001 yaitu di bawah 0,05 dan nilai t tabel < t hitung (1,96 < 3,315). Koefisien parameternya adalah 0,321. Hal ini  menunjukkan  bahwa  penerimaan  retribusi  akan  meningkat  sebanding  dengan perbaikan administrasi retribusi. Ini menyiratkan bahwa H2 diakui sehingga dapat dikatakan bahwa administrasi bea sangat memhubungani pendapatan biaya.
3.  Pengujian  Hipotesis  Ketiga  Hipotesis  ketiga  menyatakan  bahwa  ketaatan  wajib retribusi dan penerimaan retribusi berhubungan. Nilai t tabel t hitung (1,96 2,996) dan  tingkat  signifikansi  variabel  ketaatan  wajib  retribusi  sebesar  0,003  yang  lebih kecil dari 0,05 ditunjukkan pada Tabel 6. Nilai koefisien batas sebesar 0,246. Hal ini menunjukkan  bahwa  semakin  baik  derajat  konsistensi  warga  maka  pendapatan pengeluaran  akan  meningkat.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  H3  diterima  yang menunjukkan  bahwa  ketaatan  wajib  retribusi  berhubungan  signifikan  dan  positif terhadap  penerimaan  retribusi.  ketaatan  wajib  retribusi  berhubungan  positif  dan signifikan terhadap penerimaan retribusi.

## Pembahasan
1. Hubungan Kemauan Wajib Retribusi terhadap Penerimaan Retribusi Studi  ini  menunjukkan  bahwa  kemauan  wajib  retribusi  memiliki  dampak yang signifikan dan positif terhadap penerimaan retribusi. Semakin baik kemauan warga, maka pada saat itu konsistensi warga akan meningkat. Hal ini dapat terjadi karena  sudah  sangat  familiarnya  dengan  ketetapan  retribusi  yang dirasakan  oleh warga yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Barat sehingga warga terpacu dan mengetahui  tentang  penyelesaian  retribusi.  Jadi  semakin  tinggi  tingkat  penilaian keakraban dengan warga negara, semakin tinggi pendapatan bea dalam menutupi biaya.
Teori  atribusi  didukung  oleh  penelitian  ini.  Teori  ini  berguna  untuk menjelaskan ketaatan wajib retribusi seseorang berdasarkan persepsi yang berbeda dan  menilai  retribusi  itu  sendiri.  Setelah  itu,  individu  akan  memutuskan  apakah akan mematuhi hubungan internal dalam penelitian ini atau tidak, yaitu variabel kemauan.  Wajib  Retribusi  yang  sadar  akan  bertindak  secara  fungsional,  patuh pada aturan.
Temuan  penelitian  ini  sejalan  dengan  Ratnasari  dan  Huda  (2018)  yang menemukan  bahwa  kemauan  wajib  retribusi  berhubungan  positif  dan  signifikan terhadap  penerimaan  retribusi.  Selain  itu,  temuan  penelitian  Fitria  (2018) menunjukkan bahwa Kemauan Wajib Retribusi berhubungan signifikan dan positif terhadap penerimaan retribusi.
2. Hubungan Administrasi Retribusi terhadap penerimaan retribusi
Studi ini menunjukkan bahwa administrasi retribusi memiliki dampak yang signifikan  dan  positif  terhadap  penerimaan  retribusi.  Penerimaan  retribusi  akan meningkat  sebanding  dengan  kualitas  administrasi  retribusi.  Hal  ini  bisa  jadi karena  KPP  Pratama  Makassar  Barat  menawarkan  administrasi  retribusi  yang berkualitas  untuk  mendorong  wajib  retribusi  membayar  retribusi.  Sehingga semakin baik bantuan yang diberikan oleh petugas KPP Pratama Makassar Barat, semakin terdorong warga untuk menutupi biaya.
Kajian  ini  sesuai  dengan  hipotesis  inspirasi  yang  memaknai  kekuatan (energi) seseorang yang dapat mendorong suatu tingkat keteguhan dan kegairahan dalam  melakukan  suatu  gerakan,  baik  yang  diperoleh  dari  dalam  diri  sendiri maupun  dari  luar  diri  individu  tersebut.  Sudrajat  ,  2008)  dan  sesuai  dengan hipotesis kepercayaan dimana inspirasi adalah konsekuensi dari hasil yang  perlu dicapai  individu  dan  ada anggapan  bahwa  aktivitasnya  akan menghasilkan  hasil yang ideal. Artinya, seseorang akan berusaha mendapatkan sesuatu jika memang benar-benar  menginginkannya  dan  sepertinya  ada  cara  untuk  mendapatkannya. Dikomunikasikan  dengan  cara  yang  sangat  sederhana,  hipotesis  kepercayaan mengatakan  bahwa  jika  seseorang  membutuhkan  sesuatu  dan  keinginan  untuk mendapatkan  barang  itu  cukup  tinggi,  orang  yang  bersangkutan  akan  sangat terdorong untuk mendapatkan apa yang dia butuhkan. Wajib retribusi termotivasi untuk  membayar  retribusi  dengan  harapan  mendapat  administrasi  prima  dari petugas  KPP  Pratama  Makassar  Barat  jika  petugas  retribusi  memberikan administrasi yang baik.
Kajian ini didukung oleh hasil eksplorasi Subarkah dan Dewi (2017) yang menyatakan bahwa administrasi bea secara bermakna memhubungani pendapatan pungutan. Konsekuensi dari penelitian ini dikemukakan oleh Ratnasari dan Huda (2018)  yang  juga  mengatakan  bahwa  administrasi  belanja  memhubungani pendapatan belanja.
3. Hubungan Ketaatan Wajib Retribusi Terhadap Penerimaan Retribusi Studi  ini  menunjukkan  bahwa  ketaatan  wajib  retribusi  memiliki  dampak yang  signifikan  dan  positif  terhadap  penerimaan  retribusi.  Penerimaan  retribusi akan  meningkat  sebanding  dengan  tingkat  ketaatan  wajib  retribusi.  Account representative  adalah  pegawai  Direktorat  Jenderal  Retribusi  yang  diberi kepercayaan, wewenang, dan tanggung jawab untuk memberikan pembinaan dan pengawasan  langsung  kepada  wajib  retribusi  tertentu.  Delegasi  catatan  memiliki sejumlah besar kewajiban, termasuk mengelola konsistensi warga, arahan/permintaan  dan  biaya  konferensi  khusus  untuk  warga,  kesiapan  profil warga, pemeriksaan eksekusi warga, kompromi informasi warga berkaitan dengan eskalasi  dan  penilaian  tawaran  hasil  dalam  pandangan  dari  pengaturan  yang berlaku.  Tanggung  jawab  utama  perwakilan  akun  meliputi  pengawasan, bimbingan, dan konsultasi.
Terdapat  pegawai  Account  Representative  (AR)  di  Istansi  Administrasi Retribusi  yang  telah  menerapkan  sistem  administrasi  mutakhir.  Account  Agent (AR)  memiliki  komitmen  untuk  memberikan  pengawasan  terhadap  komitmen muatan yang konsisten, melakukan pengarahan dan himbauan kepada warga. Ada beberapa  wajib  retribusi  yang  ditugaskan  ke  masing-masing  Account Representative  (AR)  yang  membutuhkan  pengawasan.  Untuk  meningkatkan profesionalisme dan memastikan ketaatan wajib retribusi, Account Representative (AR)  memberikan  tugas  berdasarkan  jenis  usaha.  Menurut  penelitian  Tambunan (2016),  ketaatan  wajib  retribusi  berhubungan  signifikan  terhadap  penerimaan retribusi.  Penelitian  ini  setuju.  Akibatnya,  ketaatan  terhadap  kewajiban  retribusi akan menghasilkan tambahan penerimaan retribusi untuk membayar retribusi.

## SIMPULAN
Adapun  kesimpulan  dalam  penelitian  dengan  judul  Implementasi  audit berbasis risiko terhadap perencanaan dan kualitas audit laporan keuangan pemerintah daerah (studi empiris terhadap auditor pada BPK di Provinsi Sulawesi Selatan) adalah sebagai berikut:
Perhatian warga negara memhubungani konsistensi biaya pendapatan. Penerimaan retribusi akan meningkat sebanding dengan kemauan wajib retribusi yang meningkat. Hal  ini  sejalan  dengan  pernyataan  bahwa  wajib  retribusi  menyadari  bahwa  undang- undang retribusi memperbolehkan adanya sanksi administrasi dan pidana bagi wajib retribusi yang terlambat atau tidak membayar retribusi sehingga dapat meningkatkan penerimaan retribusi.
Pendapatan  dari  retribusi  didorong  secara  signifikan  oleh  layanan  retribusi. Penerimaan  retribusi  akan  meningkat  sebanding  dengan  kualitas  administrasi retribusi.  Hal  ini  sesuai  dengan  penjelasan  yang  menyatakan  bahwa apabila  petugas jaga  memberikan  jaminan  pertolongan  secara  langsung,  tepat dan  dapat diandalkan, serta  dapat  diandalkan  (bebas  dari  resiko,  bahaya  dan  ketidakpastian),  maka masyarakat akan lebih bersemangat. dalam memenuhi komitmen pengeluarannya dan akan memhubungani pendapatan beban.
Ketaatan  wajib  retribusi  berdampak  positif  dan  substansial  terhadap  penerimaan retribusi.  Penerimaan  retribusi  akan  meningkat  sebanding  dengan  tingkat  ketaatan wajib  retribusi.  Temuan  penelitian  ini  didukung  karena  sejalan  dengan  pernyataan Suryadi (2016) bahwa ketaatan wajib retribusi juga berhubungan signifikan terhadap kinerja penerimaan retribusi. Ini menyiratkan bahwa ketika konsistensi warga negara terbangun, warga negara akan memahami konsistensi ini dengan membayar bea yang kemudian pada saat itu akan menambah pendapatan beban.

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Burton  B.  dan  B.  Ilyas  Undang-Undang  Retribusi  Edisi  Keenam.  Jakarta:  Empat Salemba.
Ellitan , L., dan Anatan , L. Manajemen bisnis modern sumber daya manusia.
Fitria  D.  (2017)  Dampak  Kemauan  Warga,  Informasi  dan  Pemahaman  Penilaian Retribusi terhadap Konsistensi Warga. JABE (Buku Harian Terapan Bisnis dan Aspek Keuangan), 4(1), 30.
Ghozali  ,  Imam,  dan  HL  Gagasan,  Metode,  Aplikasi  Memanfaatkan  Savvy  PLS  3.0 untuk Eksplorasi Pengamatan. BP Undip Semarang.
Ghozali I. (2011) Aplikasi Program SPSS pada Analisis Multivariat” Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro .
Ghozali  I.  (2013)  Aplikasi  Analisis  Multivariat  dengan  IBM  SPSS  21  Update  PLS Regression Software. Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro .
Ghozali , I., dan Latan , H. (2015). Smart PLS 3.0: Konsep, Metode, dan Aplikasi untuk Penelitian Empiris
Gunadi 2013 ). Manual Lengkap untuk Biaya Tahunan. Jakarta: Media Lebah Indonesia R. Handayani (2017) Tanah dan Bangunan (PBB) Bagi Masyarakat di Kawasan Kelurahan  Cibeber  Kecamatan  Cimahi  Selatan  Kota  Cimahi  :  Hubungan Kualitas  Administrasi  terhadap  Motivasi  Pembayaran  Retribusi  16(2),  134– 149, Jurnal Pembangunan Indonesia.
Kotler  K.  (2016)  Manajemen  Pemasaran  Edisi  ke-15  New  Jersey:  Pearson  Pretice Corridor, Inc.
Kurnia  Rahayu  Siti  2020).  Konsep  dan  Aspek  Formal  Retribusi,  Bandung:  Sains  dan Teknik
Mardiasmo 2018) . Ketetapan retribusi Update Rilis 2018. Yogyakarta: Penerbit Andi . Resmi, S. (2017). Kasus dan teori retribusi. Jakarta: Salemba Empat . Safri , N. (2013). Prolog pengumpulan Retribusi. Jakarta: Granit. Sarstedt, M. (2017). Pemodelan Persamaan Struktural Springer International Publishing dengan Partial Least Squares
Shiddiq.  (2011  ).  "  Faktor-Faktor  Yang  Memhubungani  Kewaspadaan  Warga  Dalam Membayar  Biaya  Area  dan  Bangunan  (PBB)  Di  Tangerang  Selatan  ." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah .
Siti Kurnia Rahayu.( 2013 ). Penilaian Retribusi Indonesia: Gagasan dan Sudut Formal. Yogyakarta: Terima kasih, Penerbit Ilmu !
Siti  Kurnia  Rahayu.  (  2017  ).  Konsep  dan  Aspek  Formal  Retribusi,  Bandung:  Ilmu Perancangan.
Sugiyono . ( 2012 ). R&B dan metode penelitian kualitatif kuantitatif Alfabet.
Sugiyono  2014).  Metode  penelitian  pendidikan  berbasis  kuantitatif,  kualitatif,  dan R&D. Bandung: Alfabet.
Sugiyono  .  (  2015  ).  Metode  penelitian  Mixing  and  Match  Bandung:  Alphabet.  () Sugiyono 2017). Metode penelitian R&D, kualitatif, dan kuantitatif. Bandung: Alfabeta , CV. () Sugiyono 2019). Teknik Eksplorasi Kuantitatif, Subjektif, dan Penelitian dan pengembangan. Bandung : Alfabet.
Suharno 2012 ). Administrasi PBB di Era Otonomi Daerah. Andi .
Suryadi  2011).  Kemauan,  Administrasi,  dan  Ketaatan  Wajib  Retribusi  serta Hubungannya  dengan  Kinerja  Penerimaan  Retribusi  4(1):  105–121,  Jurnal Keuangan Publik.

## Artikel Online
Ahmadullah  (  2018  ).  Ketaatan  Wajib  Retribusi  Orang  Pribadi  pada  KPP  Pratama Magelang Tahun 2018: Dampak Pendidikan Wajib Retribusi dan Administrasi Petugas Retribusi 1–13 pada Fotosintetik , 2(1).
Astuti.  2017.  “  Analisis  Penggunaan  E-Filing  oleh  KPP  Pratama  Gresik  Utara  untuk Meningkatkan  Ketaatan  Wajib  Retribusi  dalam  Penyampaian  Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)

## Jurnal Cetak
Arianto . ( 2018 ). Hubungan Antara Kepuasan Pelanggan dan Ulangi Bisnis di Rizen Kedaton Hotel di Bogor dan Service Quality Diary of Serious Showcase, 1(2), 83-101.
Arditiaza  ,  E.  (2022).  Di  Pematang  Siantar  Istansi  Administrasi  Retribusi  Pratama  , Hubungan Ketaatan Wajib Retribusi UMKM, Kemauan Wajib Retribusi, dan Administrasi  Retribusi  Terhadap  Penerimaan  Retribusi.  Buku  Harian  Logis Accusi , 4(1), 31-39.
Atik  ,  AL,  Mulyapradana  ,  Indah,  dan  2018.  Tata  Kelola  Administrasi  Untuk Meningkatkan Kualitas Administrasi Administrasi PT.BAM Kabupaten Tegal Ganesha  Jurnal  Institusi  Politeknik  Meda  (  Juripol  )  Edisi  1:  Februari  2018, halaman ISSN: 2599-1779 e-ISSN :2599 - 1787.
Dadang  Suhendar  ,  IS  (2018).  Kuningan  _  Intensitas  Pemeriksaan  KPP  Pratama Modifikasi  Hubungan  Tingkat  Ketaatan  Wajib  Retribusi  Terhadap Penerimaan  Retribusi.  Buku  Harian  Eksplorasi  Moneter  dan  Pembukuan, 1(01). W. Ferdianta dan A. Marlinah , https://doi.org/10.25134/jrka.v1i01.431 Faktor  -faktor  yang  memhubungani  kinerja  penerimaan  retribusi.  Buku Harian Bisnis dan Pembukuan, 19(1a), 42-48.
Hasanah  U.  (2012)  Hubungan  Variasi  Menu,  Harga,  dan  Kualitas  Administrasi Waroeng  "SS"  Surabaya  Terhadap  Loyalitas  Pelanggan,  Dengan  Kepuasan Pelanggan Bertindak Sebagai Variabel Intervening. Artikel dalam jurnal. Vol 1, No 01, Halaman 0-216.
Kristanti,  IN  (2021).  Kinerja  Penerimaan  Retribusi  KPP  Pratama  Kebumen  Dalam Hubungannya dengan Kemauan, Administrasi Retribusi, dan Ketaatan Wajib Retribusi . Ketetapan retribusi, 2(2003), 1-16.
Lesmana 2018) . Dampak Pemahaman Warga Terhadap Pembukuan Pengeluaran, Sifat Administrasi  Penilaian  dan  Persetujuan  Tugas  Terhadap  Konsistensi  Warga (Studi  Terhadap  Perorangan  Warga  Wira  Usaha  Tertentu  di  Istansi Administrasi Biaya Esensial Kabupaten Bojonagara Bandung ) .
Lubis  (2018).  Penyidikan  Pendapatan  Beban  Bumi  dan  Bangunan  pada  Dinas Pendapatan Provinsi Kota Medan, Buku Harian Ketetapan Pembukuan, Uang dan Retribusi Indonesia (JAKPI), Jilid 6 No. 01 hal. 79.
Nurmala , F. Nadhiroh , E. Lilianti , dan 2022). Penerimaan dari retribusi dihubungani oleh  kemauan  wajib  retribusi,  ketaatan,  dan  administrasi  retribusi.  Jurnal Penelitian Akuntansi Bongaya , 5(2), 7–19.
Tikupadang WK dan CA Palalangan , Penghindaran Retribusi, Ketaatan Retribusi, dan Pengetahuan  tentang  Sistem  e-Filing Berdampak  pada  Penerimaan  Retribusi (Studi  Kasus  di  KPP  Makassar  Utara).  1(2),  45–53,  Paulus  Jurnal  Akuntansi (PJA).
Ultimate GT, (2018) Dampak Administrasi, Informasi, Kewaspadaan, dan Modernisasi Terhadap  Konsistensi  Warga  PPH  Korporasi  di  Istansi  Administrasi  Tugas Pokok Cilacap . Jenderal Universitas Soedirman , tesis.
Pratiwi  Yulianti.  (  2017  ).  Hubungan  Pemeriksaan  Retribusi  Dan  Tingkat  Ketaatan Wajib  Retribusi  Terhadap  Penerimaan  Retribusi  (Studi  Terhadap  Wajib Retribusi Orang Pribadi Pada KPP Pratama Bantaeng )
Purwanto  ,  Agus  2017).  Hubungan  Likuiditas,  Hubungan,  Manfaat  Dewan,  dan Remunerasi  Kemalangan  Moneter  terhadap  Ketegasan  Pengeluaran Perusahaan (Pada Organisasi Agraria dan Pertambangan Tercatat di BEI 2011- 2013). Fekon , JOM. Vol. 3 No.1 Tahun 2016 (Februari).
Warliana  S.,  SB  Arifin  ,  dan  lain-lain  Dampak  Persetujuan  Kepedulian  dan Pengeluaran Warga terhadap Tanda Terima Penilaian di Istansi Administrasi Satgas Esensial Medan Barat. Buku Harian Pembukuan dan Eksplorasi Bisnis, 16(1), 1-10.
Wol  merino.  2017).  Teori  dan  praktik  menyediakan  layanan  pelanggan  yang  sangat baik.  Jakarta:  RajaGrafindo  Persada  .  Kastolani  ,  OJY,  dan  Ardiyanto  ,  D. (2017). Hubungan penerimaan retribusi penghasilan dengan tingkat ketaatan
dan  pemeriksaan  wajib  retribusi.  Rheumatologi:  Klinis  dan  Eksperimental, 22(2), 223–226,
Yuesti  ,  A.,  Anggarini  ,  LPI,  dan  Sudiartana  ,  IM  (2019).  Hubungan  Pelaksanaan Strategi  Penangguhan  Biaya,  Informasi  Tugas,  Perhatian  Warga,  dan Persetujuan  Penilaian  terhadap  Konsistensi  Warga  Perorangan  di  Istansi Administrasi Biaya Esensial Denpasar Timur. Catatan Eksplorasi Pembukuan, 9(1), 48-61.
Yusdita  EE  (2017)  Hubungan  Persepsi  Wajib  Retribusi  Terhadap  Kewajaran  Sistem Retribusi  terhadap  Ketaatan  Retribusi.  1(3):  361–384,  EKUITAS  (Jurnal Ekonomi dan Keuangan).

## Website (sumber dari internet)
Situs  web  resmi  2017).  Teori  dan  Kasus  Retribusi  (Buku  1  Edisi  Kesepuluh)  Jakarta: Salemba Empat .

## Laporan
Adnan,  CI,  dan  Maulida  2017).  Dampak  Kerangka  Self  Evaluation,  Assessment Examination,  dan  Expense  Assortment  terhadap  Penerimaan  Worth  Added Duty (Tank) di Kpp Pratama Banda Aceh. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi dan Ekonomi (JIMEKA), 2(4), 1.