SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Volume 05 Issue I, January 2024; 241-256 ISSN: 2775-0477 DOI: 10.24252/shautuna.v5i1.35898 https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
Pembatalan Perkawinan Akibat Nikah Diluar Perwalian di Pengadilan Agama
Sungguminasa
Kelas
Ib; Studi
Putusan Nomor 055/Pdt.Gugatan/2020/Pengadilan Agama.Sgm.
Annulment  of  Marriage  Due  to  Marriage  Outside  Guardianship  at Sungguminasa  Class  Ib  Religious  Court;  Study  of  Decision  Number 055/Pdt.Lawsuit/2020/Religious Court.Sgm.
Nurjannah 1* , Muh. Saleh Ridwan 2 , Abdillah 3
12 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia
3 Sekolah Tinggi Agama Islam Pangkep, Indonesia E-mail: 1 wenniwahyuni25@gmail.com, 2 salriduin@gmail.com, 3 abdillahzainuddin88@gmail.com *Corresponding Author
[Submitted: 17 Juli 2023] [Reviewed: 03 Agustus 2023] [Revised: 06 Desember 2023] [Accepted: 03 Januari 2024] [Published: 31 Januari 2024]
How to Cite: Nurjannah,  Nurjannah ,  Muh.  Saleh  Ridwan,  and  Abdillah  Abdillah.  2024.  “Annulment  of  Marriage  Due  to  Marriage  Outside Guardianship  at  Sungguminasa  Class  Ib  Religious  Court:  Study  of  Decision  Number  055/Pdt.Lawsuit/2020/Religious  Court.Sgm.”. Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab 5 (1). https://doi.org/10.24252/shautuna.v5i1.35898 .

## Abstrak
Pernikahan  memiliki  syarat-syarat  yang  penting  untuk  terpenuhi,  sehingga  dengan  tidak terpenuhinya  syarat-syarat  dalam  pernikahan  dapat  mengakibatkan  batalnya  pernikahan termasuk  dalam  hal  perwalian.  Pokok  penelitian  ini  adalah  bagaimana  pembatalan  perkawinan akibat  nikah  diluar  perwalian  dalam  kasus  putusan  nomor  055/PNdt.Gugatan/2020/Pengadilan Agama.Sgm  tentang  pembatalan  perkawinan  akibat  nikah  diluar  perwalian.  Penelitian  ini bertujuan untuk mengetahui pembatalan perkawinan akibat nikah diluar perwalian dalam kasus putusan  nomor  055/Pdt.Gugaltaln/2020/Pengadilan  Agama.Sgm.  Jenis  penelitian  ini menggunakan  jenis  penelitian  kualitatif  dengan  metode  Field  Reseach.  Penelitian  ini  dilakukan secara  langsung  di  lapangan dengan  menggunkan  pendekatan  deskriktif  kualitatif  yaitu  dengan mengeksplorasi yang akan diteliti secara menyeluruh. Data yang diolah bersumber dari literatur tertulis  dan  wawancara  dengan  hakim  dan  orang-orang  yang  berada  dalam  ruang  lingkup pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melaksanakan nikah diluar perwalian atau tanpa wali  biasa  mengakibatkan  pernikahan  itu  tidak  sah,  jadi  rukun  dan  syarat  dalam  melaksanakan ibadah perlu ada untuk  menentukan sah atau tidak sahnya  suatu ibadah. Dalam kasus  putusan nomor 055/Pdt.Gugaltan/2020/Pengadilan Agama.Sgm majelis berpendapat bahwa permohonan pemohon (ayah) telah terbukti menurut hukum sesuai pasal-pasal yang telah disebutkan di atas sehingga  perkawinan  dimaksud  patut  dibatalkan.  Implikasi  dari  penelitian  ini  kiranya  dalam pelaksanaan pernikahan perlu diperhatikan mengenai rukun dan syarat suatu pernikahan. Dalam pengecekan identitas calon mempelai tidak hanya mengutamakan kebenaran secara administratif saja,  namun  diusahakan  untuk  dapat  dilakukan  pengecekan  lapangan  dan  pembinaan  kepada
Pembatalan Perkawinan Akibat Nikah Diluar Perwalian di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas Ib Nurjannah, et. al.
masyarakat,  agar  dalam  melaksananakan  pernikahan  atau  perkawinaan  tidak  ada  aturan yang dilanggarnya.
Kata Kunci: Pembatalan Perkawinan; Nikah diluar Perwalian; Pengadilan Agama.

## Abstract
Marriage has important conditions to be fulfilled, so that the non-fulfillment of conditions in marriage can result in the cancellation of marriage including in terms of guardianship. The main point of this study is how the annulment of marriage due to marriage outside guardianship in the case of decision number 055/PNdt.Lawsuit/2020/Religious Court.Sgm regarding the annulment of marriage due to marriage  outside  guardianship.  This  study  aims  to  determine  the  annulment  of  marriage  due  to marriage  outside  guardianship  in  the  case  of  decision  number  055/Pdt.Gugaltaln/2020/Religious Court. This type of research uses qualitative research with the Field Reseach method. This research is carried out directly in the field using a qualitative descriptive approach, namely by exploring what will be thoroughly researched. The processed data is sourced from written literature and interviews with judges and people within the scope of the court. The results showed that performing a marriage outside of guardianship or without an ordinary guardian resulted in the marriage being invalid, so harmony and conditions in carrying out worship need to exist to determine the validity or invalidity of  a  worship.  In  the  case  of  decision  number  055/Pdt.Gugaltaln/2020/Religious  Court.Sgm,  the tribunal is of the opinion that the petition of the petitioner (father) has been proven according to law in accordance with the articles mentioned above so that the marriage in question should be annulled. The implications of this study presumably in the implementation of marriage need to be considered regarding the harmony and requirements of a marriage. In checking the identity of the prospective bride and groom not only prioritizes the truth administratively, but efforts are made to be able to check the field and guidance to the community, so that in carrying out marriage or marriage there are no rules that are violated.
Keywords: Annulment of Marriage; Marriage Outside the Guardianship; Religious Courts.

## Pendahuluan
Allah  Swt  telah  menciptakan  ummatnya  secara  berpasang-pasangan.  Ada  Adam  maka adapula  Hawa,  yang  kemudian  Allah  mempersatukan  mereka.  Adapun  sebagian  kecil  hikma manusia diciptakan menjadi dua jenis tersebut adalah dengan tujuan untuk melansungkn sesuatu yang dinamakan pernikahan. 1 Manusia merupakan mahluk sosial yang membutuhkan hubungan dengan sesama yang diwujudkan dalam hidup bermasyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, tentunya terdapat keluarga yang merupakan salah satu pembentuk dari masyarakat itu sendiri. Keluarga terdiri dari suami, istri dan anak-anak yang sah yang telah diikat oleh agama atau adat. 2 Pembentukan  keluarga  diawali  dengan  perkawinan  yang  merupakan  kebutuhan  fithriyah manusia  sebagai  mahluk  hidup. 3 Sebagai  bagian  dari  mahluk  hidup,  manusia  memerlukan
1 Muhammad  Saleh  Ridwan  Sri  Ekayanti,  “Status  Pernikahan  Setelah  Sumpah  Lian  (Studi  Komparatif  Antara Pandangan Mazhab Hanafi Dan Kompilasi Hukum Islam),” Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab 1, no. 3 (2020): 386 – 401, https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i3.14914.
2 Niken Ristianah, “Internalisasi Nilai - Nilai Keislaman Perspektif Sosial Kemasyarakatan,” Darajat: Jurnal Pendidikan Agama Islam 3, no. 1 (2020): 1 – 13, http://ejournal.iai-tabah.ac.id/index.php/Darajat/article/view/437.
3 Fitriani Umar and Achmad Musyahid, “Masturbasi Sebagai Pemenuhan Kebutuhan Seksual Janda Perspektif Hukum Islam,” Shautuna:  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Perbandingan  Mazhab  Dan  Hukum 1,  no.  1  (2020):  96 – 107, https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i1.12426.
pemenuhan  fisik  dan  rohani,  yang  salah  satunya  yakni  membutuhkan  kebutuhan  biologis sehingga dapat memperoleh dan menambah keturunan.
Perkawinan merupakan sunnatullah, yaitu ketetapan dari Allah yang berlakupada semua makhluk  tuhan.  Pernikahan  adalah  cara  yang  dipilih  oleh  Allah  sebagai  jalan  kepada  manusia untuk  berkembang  biak  dan  mendambakan  seorang  pasangan  dalam  diri  seorang  makhluk adalah  fitrah  seorang  manusia. 4 Agama  mensyariatkan  pertemuan  pria  dan  wanita  dan diarahkannya pertemuan itu demikian rupa sehingga terlaksananya apa yang dinamakan dengan perkawinan  agar  dapat  menghindarkan  diri  dari  fitnah  dan  tercapainya  kemaslahatan  serta ketentraman hidup. 5
Berbicara  tentang  pernikahan,  perwalian  sangatlah  penting  untuk  menjadi  rukun  dan syrata sahnya suatu pernikahan. Karena rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama  yang  menyangkut  dengan  sah  atau  tidaknya  perbuatan  tersebut  dari  segi  hukum. Dalam suatu pernikahan rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti pernikahan tidak sah  bila  keduanya  tidaka  ada  atau  tidak  lengkap.  Keduanya  mengandung  arti  yang  berbeda, bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mengujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada diluarnya diantaramu rasa kasih dan sayang. 6
Lembaga  nikah  adalah  lembaga  yang  mulia  dan  memiliki  kedudukan  yang  sangat terhormat dalam hukum islam dan hukum nasional Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan adanya peraturan  khusus  terkait  dengan  dibentuknya  Undang- Undang  Nikah  yaitu  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Nikah. Selain itu Nikah bisa terlaksana jika telah terpenuhi rukun dan  syarat-syratnya  yang  berdasarkan  hukum  islam  dan  kepercayaan  masing-masing, sebagaimana  telah  disebutkan  dalam  pasal  2  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974
4 Hervin Yoki Pradikta and Maya Noviana Sari, “Analisis Faktor Perceraian Suami Istri Di Usia Senja (Studi Kasus Pada Masyarakat Kec. Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung),” ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 11, no. 2 (2019): 117 – 33, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/asas.v11i2.5601.
5 Nadya Alvina Azzahra, “Pembatalan Status Perkawinan Karena Pemalsuan Berkas Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Pengadilan Agama  Makassar Nomor. 558/Pdt. G/2021/PA. Mks)” (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).
6 Yusmi  Yusmi,  Zulfahmi  Alwi,  and  Abdul  Syatar,  “Pelaksanaan  Isbat  Nikah  Terhadap  Perkawinan  Siri,” Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam 3, no. 3 (2022): 482 – 501, https://doi.org/https://doi.org/10.24252/qadauna.v3i3.26834.
tentang  Nikah,  kemudian  dicatatkan  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  pasal  2  ayat  (2) undang-undang tersebut. 7
Suatu  pernikahan  yang  telah  terjadi  atau  telah  berlangsung,  jika  di  kemudian  hari diketahui tidak memenuhi salah satu rukun dan Syarat-syaratnya untuk melangsungkan sebuah pernikahan, maka pernikahan tersebut dapat dibatalkan. Adapun pernikahan yang dibatalkan, hanya  dapat  ditempuh  melalui  sidang  Pengadilan.  Sebab  bagi  masyarakat  Indonesia  secara yuridis  formilnya,  dalam memperoleh pembuktian tentang putusnya perkawinan sebagaimana sahnya  menurut  Undang-undang  yang  berlaku.  Pembatalan  nikah  dapat  berlaku  bila  putusan pengadilan  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  yang  tetap,  putusan  tersebut  mempunyai kekuatan  tetap  sejak  berlangsungnya  pernikahan.  Ini  berarti  bahwa  perkawinan  itu  dianggap tidak pernah terjadi, ketentuan ini dapat dilihat pada pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974,yang  berbunyi:  “Batalnya suatu  perkawinan  di  mulai  setelah  keputusan  pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, dan berlaku sejak berlangsungnya nikah”. 8
Secara  sederhana  ada  dua  sebab  terjadinya  pembatalan  nikah.  Pertama  adanya pelanggaran  prosedural  pernikahan.  Misalnya  tidak  terpenuhi  syarat-syarat  wali  nikah,  tidak adanya  saksi  dan  pelanggaran  prosedural  lainya.  Kedua  pelanggaran  terhadap  materi perkawinan. Misalnya adanya perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman, adanya pemalsuan identitas  atau  salah  sangka  terhadap  calon  suami  dan  istri.

## Literatur Review
Jurnal Karya ilmiah yang disusun oleh Ahmad Khairul Umam dengan judul, “ Pembatalan Perkawinan Karena Tidak Adanya Izin Poligami Dalam Prespektif Hukum Islam”. Dalam skripsi ini secara  umumnya  hanya  fokus  pada  pembataln  nikah  karena  tidak  izin  poligami  dari  suami, sedangkan  skiripsi  penulis  semua  konsep  dalam  skiripsi  penulis  fokus  pda  pembatalan perkawinan akibat nikah diluar perwalian. 9 Jurnal Karya ilmiah yang disusun oleh Abd. Rahman Qayyum yang berjudul “Fasakh Perkawinan Karena Suami Impoten Perspektif Imam al- Syafi’i dan Undang- Undang Perkawinan”. Secara umum karya ilmiah ini fokus terhadap fasakh perkawinan karena suaminya impoten (tejadi gangguan seksual pada dirinya), sedangkan mengenai skiripsi
7 Abdul Rahman Ghozali, Fiqih Munakat (Jakarta: Kencana, 2008).
8 “Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” n.d.
9 Moch Isnaini, Hukum Perkawinan Di Indonesia (Bandung: PT. Refika Aditama, 2016).
penulis fokus dengan pembatalan perkawinan akibat nikah diluar perwalian. 10 Jurnal Karya ilmiah yang disusun oleh Abdi Wijaya , dengan judul, “Sanksi Terhadap Pembatalan Rencana Pernikahan Perjodohan Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Ma’minasa Kacamatan Pasimasunggu  Kabupaten  Selayar).  Karya  ilmiah  ini  fokus  pada  sanksi  terhadap  pembatalan rencana  pernikahan  perjodohan,  adapun  skiripsip  penulis  fokus  pada  pembatalan  perkawinan akibat nikah diluar perwalian saja. 11 Jurnal Karya ilmiah yang disusun oleh Kharisma Yogi Maritika Arumdani Judul “Pembatalan Perkawinan Manipulasi Identitas Ditinjau Al -Maslah Al- Mursalah”, penulis  ini  mengangkat  secara  umun  konsep  pembatalan  perkawinan  manipulasi  identitas ditinjau  Al-Maslah  Al-Mursalah,  mengenai  skiripsi  penulis  hanya  merujuk prespektif  empat mazhab pandangan mazhab. 12
Menurut pasal 1 UU no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin anatra seorang pria dengan wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 13 Perkawinan  yang  merupakan  suatu  perbuatan  hukum  antara  seorang  pria  dan  wanita, sehingga  dengan  perkawinan  yang  dilakukan  bisa  menimbulkan  hukum,  Demikianlah  adanya hukum ini erat sekali hubunganya dengan menentukan atas perbuatan hukum yang berlaku. jika terdapat perbuatan batal menurut hukum, maka sesuatu yang timbul karena perkawinan itupun dengan  sendirihnya  tidak  sah.  Dalam  Pasal  2  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974 menyebutkan bahwa, “Perkawinan ialah sah, apabila di lakukan menurut hukum masin g masing agama  dan  keyakinannya  sendiri.  Perkawinan  harus  didasarkan  pada  hukum  agama  yang berkepentingan  dalam  urusan  pembatalan  perkawinan.  Pembatalan  perkawinan  adalah pembatalan  hubungan  suami  isteri  sesudah  dilangsungkannya  akad  nikah.  Menurut  Soedaryo Soimin, pembatalan perkawinan adalah tindakan putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan itu tidak sah, akibatnya ialah bahwa perkawinan itu dianggap tidak
10 Muhammad Azis and Abd Rahman Qayyum, “Fasakh Perkawinan Karena Suami Impoten Perspektif Imam Al - Syafi’i Dan Undang¬- Undang Perkawinan,” Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum , 2022, 146 – 57.
11 Nur Hikmawati and Abdi Wijaya, “S anksi Terhadap Pembatalan Rencana pernikahan Akibat Perjodohan Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Ma’minasa Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar),” Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum 1, no. 3 (2020): 258 – 259.
12 Kharisma  Yogi  Arumdani  and  Muhammad  Julijanto, “Pembatalan  Perkawinan  Akibat  Manipulasi  Identits  Al -- Maslahah  Al- Mursalah  (Studi  Putusan  Nomor:  469/Pdt.  G/2019/PA.  Wng  Di  Pengadilan  Agama  Wonogiri)” (Iain Surakarta, 2020).
13 Muh Fiqram and Saleh Ridwan, “Pembatalan Perkawinan Akibat Kelainan Fisik Pada Tubuh Pasangan Perspektif Empat Mazhab,” Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum 2, no. 1 (2021): 221.
pernah ada. Asas kematangan terterah pada Pasal 7 Ayat 1 ‚Nikah hanya di izinkan jika pihak pria sudah  mencapai  umur  19  (Sembilan  belas)  tahun  dan  pihak  wanita  sudah  mencapai  umur  16 (enam belas ) tahun.‛ Hal ini menjadi syarat usia minimal yang harus terpenuhi. 14 Selain itu Nikah bisa terlaksana  jika  telah terpenuhi  rukun dan  syarat-syratnya  yang berdasarkan  hukum  islam dan kepercayaan masing-masing, sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 2 ayat (1) Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Nikah,  kemudian  dicatatkan  sebagaimana  yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) undang-undang tersebut . 15
Pembatalan perkawinan dalam fikih sebenarnya dikenal dua istilah yang berbeda kendati hukumnya sama yaitu nikah al-fasid dan nikah al-batil. al-Jaziry menyatakan bahwa nikah fasid adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu syarat dari syarat-syaratnya, sedangkan nikah batil ialah apabilah tidak terpenuhinya rukun. Hukum nikah al-fasid dan nikah al- batil adalah sama- sama tidak sah.
Menurut pendapat Ibnu Manzur dalam Lisan al-Arab, menyatakan bahwa fasakh berarti batal (naqada) atau bubar (faraqa) : “ Faskhul aqdi adalah membatalkan aqad, dan melepaskan tali  ikatan  perkawinan  suami  istri” . 16 Pembatalan  perkawinan  kerap  terjadi  di  kalangan masyarakat  disebabkan  adanya  beberapa  pelanggaran  yang  terjadi  seperti  pelanggaran  pada hukum adat atau adanya problem seperto tidak mendapatkan restu dari kedua orangtua, atau adanya pembohongan didalamnya yang menyebabkan adanya pembatalan perkawinan tersebut. Pembatalan  nikah  dapat  berlaku  bila  putusan  pengadilan  telah  mempunyai  kekuatan  hukum yang tetap, putusan tersebut mempunyai kekuatan tetap sejak berlangsungnya pernikahan. Ini berarti  bahwa  perkawinan  itu  dianggap  tidak  pernah  terjadi,  ketentuan  ini  dapat  dilihat  pada pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, yang berbunyi: “Batalnya suatu  perkawinan  di mulai  setelah  keputusan  pengadilan  mempunyai kekuatan  hukum  tetap,  dan  berlaku  sejak berlangsungnya nikah”. Tetapi putusan tersebut tidak berlaku bagi anak mereka yang lahir dari nikah yang  dibatalkan.  Hal  ini  dapat  di  lihat  pada  pasal  28  ayat  (2)  huruf  a.  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974: "Keputusan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang di lahirkan dari Nikah tersebut.’’ 17 Jika  melihat  akibat  hukum  pembatalan  nikah  terhadap  suami  isteri  adalah
14 Undang-Undang RI No.1 Tahun 1974 (Bandung: Citra Umbara, 2012).
15 S E M Zein et al., Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah (Jakarta: Prenada Media, 2004),
16 Abdurrahman al-Jaziry, Kitab Al- Fiqh ‘Ala Mazahib Al - Arba’Ah, Juz IV (Bairut: Dar al-Fikr, t.t, n.d.).
17 Undang-Undang RI No.1 Tahun 1974 Bab IV Pasal 28 Ayat 2, Tentang Perkawinan , n.d.
bahwa  pernikahan  akan  putus  jika  terjadi  pembatalan  dan  bagi  para  pihak  yang dibatalkan nikahnya  kembali  kestatus  semula  karena  pernikahan  tersebut  dianggap  tidak  sah  dan  tidak pernah  ada.  Bagi  anak  yang  dilahirkan  dari  perkawinan  tersebut  tetap  dianggap  sebagai  anak yang sah dan tetap menjadi tanggungjawab kedua belah pihak suami dan isteri, dengan demikian kedua  orangtua  tetap  berkewajiban  mendidik  dan  memelihara  anak  tersebut  berdasarkan kepentingan  anak  sendiri.  Namun  apabila pihak yang  dirugikan tidak mengajukan  pembatalan nikah,  maka  perkawinan  tersebut  tetap  sah  secara  yuridis.  Secara  sederhana  ada  dua  sebab terjadinya  pembatalan  nikah.  Pertama  adanya  pelanggaran  prosedural  pernikahan.  Misalnya tidak terpenuhi syarat-syarat wali nikah, tidak adanya  saksi  dan pelanggaran prosedural lainya. Kedua pelanggaran terhadap materi perkawinan

## Metode Penelitian
Metode  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  dalam  mengumpulkan  data  untuk menghasilkan  penelitian  yang  tepat,  karena  penelitian  ini  penelitian  lapangan  maka  dengan menggunakan  meotode  penelitian  observasi  ke  Pengadilan  Sungguminasa  Kelas  IB  dan wawancara  dengan  hakim  serta  orang-orang  dalam  ruang  lingkup  pengadilan  dan  melakukan dokumentasi. Selain itu, data diperoleh juga dari penelusuran literatur seperti buku-buku, jurnal, dan  dokumen-dokumen  yang  berkaitan  dengan  topik  penelitian.  Da l ta l ya l ng  diperoleh  da l ri la l pa l nga l n terka l it denga l n seluruh perma l sa l la l ha l n penelitia l n dipila l h a l nta l ra l ma l na l ya l ng dibutuhka l n denga l n  ba l ik,  la l lu  dikelompokka l n,  kemudia l n  diberika l n  ba l ta l sa l n  ma l sa l la l h.  Da l ri  penga l jua l n  da l ta l tersebut, diha l ra l pka l n da l pa l t memberika l n penjela l sa l n da l n ma l na l da l ta l pendukung.

## Hasil dan Pembahasan
1. Penyebab Pembatalan Nikah di Pengadilan Agama Sungguminasa
Segala  perkara  perkawinan  termasuk  pembatalan  perkawinan  diputuskan  oleh Pengadilan Agama bagi warga negara beragama Islam dan Pengadilan Umum bagi warga negara non Islam. Keputusan pembatalan perkawinan ditetapkan oleh pengadilan melalui Hakim dalam sidang terbuka. Apabila keputusan tersebut tanpa kasasi oleh pihak berperkara maka keputusan
tersebut  memiliki  kekuatan  hukum  tetap,  sehingga  perkara  dinyatakan  berakhir  dan  pihak berperkara wajib untuk memenuhinya. 18
Adanya pembatalan perkawinan ini terjadi karena tidak berfungsinya pengawasan baik dari pihak keluarga atau pejabat berwenang sehingga perkawinan itu terlanjur terlaksana kendati setelah  itu  ditemukan  pelanggaran  terhadap  undang-undang  perkawinan  atau  hukum munakahat.  Jika  ini  terjadi  maka  pengadilan  agama  dapat  membatalkan  perkawinan  tersebut atas  permohonan  pihak-pihak  yang  berkepentingan. 19 Dalam  pasal  22  UU  perkawinan disebutkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Namun bila rukunnya yang tidak terpenuhi berarti pernikahannya yang tidak sah. Perkawinan dapat dibatalkan berdasarkan UU No. 1 tahun 1974 pasal 22, 24, 26 dan 27 serta berdasarkan KHI pasal 70 dan 71. Dalam hukum islam suatu pernikahan dianggap sah  jika  dalam  suatu  akad  nikah  tersebut  sudah  terpenuhi  syarat  serta  rukunnya.  Jika  suatu perkawinan kurang salah satu syarat maupun rukunnya maka akad nikah tersebut dianggap tidak sah. Jika yang tidak terpenuhi hanya salah satu rukunnya, akad tersebut adalah batal. Adapun jika yang tidak terpenuhi adalah salah satu dari syaratnya maka akad nikah tersebut dianggap fasid.
Selain  itu,  Pembatalan  perkawinan  dapat  terjadi  karena  terdapat  ha-hal  yang membatalkan nikah dapat pula disebabkan oleh sesuatu hal setelah terjadinya akad nikah. Dalam pasal  26  dikemukakan  bahwa  perkawinan  yang  dilangsungkan  dimuka  pegawai  pencatatan perkawinan  yang  tidak  berwenang,  wali  nikah  yang  tidak  sah,  atau  yang  dilangsungkan  tanpa dihadiri oleh dua orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh pihak keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami istri, jaksa, dan suami atau istri.
Perkara pembatalan perkawinan akibat diluar  perwalian ditemukan dalam ka l sus perka l ra l nomor  055/Pdt.Gugaltaln/2020/Pengadilan  Agama.Sgm.  hal  ini  terjadi  a l kiba l t  terjadinya ma l nipula l si identita l s. 20 Denga l n ka l sus pemba l ta l la l n nika l h ya l ng dida l fta l ra l ka l n oleh permohon ya l ng berna l ma l Firda l us ya l ng merupa l ka l n a l ya l h ka l ndung da l ri termohon ya l ng berna l ma l Rina l menga l juka l n
18 Zulkarnai Hasibuan, “Faktor Penyebab Pemalsuan Identitas Dalam Perkara Pembataan Perkawinan Di Pengadilan Agama  Medan  Kelas- IA,” Jurnal  Pendidikan  Tambusai 7,  no.  2  SE-Articles  of  Research  (August  2023):  17108 – 14, https://doi.org/10.31004/jptam.v7i2.9078.
19 Mukmin  Mukri,  “Pencegahan  Dan  Pembatalan  Perkawinan,” Jurnal  Perspektif 13,  no.  2  (2020):  101 – 10, https://doi.org/10.53746/perspektif.v13i2.29.
20 Putusan  pengadilan  agama  Sungguminasa  dalam  perkara  pembatalan  nikah  dengan  Nomor  perkara  perkara 055/Pdt.G/2018/PA.Sgm.
pengha l pusa l n nika l h terha l da l p a l na l knya l denga l n sua l minya l termohon ya l ng bera l na l ma l Ba l ba l . Ba l hwa l pernika l ha l n tersebut dila l ksa l na l ka l n di ka l ntor Urusa l n A l ga l ma l Ka l ca l ma l ta l n Sombo Opu Ka l bupa l ten Gowa l denga l n  a l kta l nika l h  nomor:  1313/219/VIII/2017  ta l ngga l l  13  A l gustus  2017  ba l hwa l ya l ng menja l di wa l li da l la l m pernika l ha l n tersebut ia l la l h Ba l ddu seba l ga l i wa l li ha l kimya l ng dima l na l ia l seba l ga l i kepa l la l ka l ntor urusa l n a l ga l ma l ka l ca l ma l ta l n sombo opu.
Sa l a l t terja l dinya l pernika l ha l n tersebut pemohon beserta l kelua l rga l nya l tida l k mengeta l hui ha l l tersebut.  Ma l ka l ha l l  ini  ditimbulka l n  da l ri  termohon  ya l kni  a l na l knya l tida l k  perna l h  memberita l hu kelua l rga l nya l da l n juga l ba l hwa l termohon (sua l minya l ) tida l k perna l h meminta l restu kepa l da l ora l ng tua l ma l upun kelua l rga l , dika l rena l ka l n kelua l ra l ga l termohon (istri) tida l k menyetujui hubunga l n mereka l dika l rena l ka l n  termohon  (sua l mi)  memiliki  kondisi  tida l k  ba l gus  da l n  sifa l t  keburuka l n  ya l ng  dilua l r na l la l r ma l nusia l .
Termohon (sua l mi) menga l ta l ka l n da l la l m ka l susnya l ba l hwa l dia l sa l da l r da l n mengeta l hui ba l hwa l dia l seora l ng  la l ki-la l ki  ya l ng  ingin  menika l hiseseora l ng  wa l nita l ,  wa l jib  mela l ma l rnya l lebih  da l hulu kepa l da l ora l ng tua l a l ta l u kelua l rga l nya l da l n termohon (sua l mi) menga l ta l ka l n ba l hwa l ia l suda l h perna l h ingin mela l kuka l n proses la l ma l ra l n terha l da l p termohon (istri) denga l n memba l wa l bebera l pa l ora l ngtua l da l n a l na l k sa l uda l ra l da l ri piha l k termohon (sua l mi) na l mun pa l da l sa l a l t itu mereka l henda l k bepergia l n ke ruma l h termohon (istri) untuk mela l ma l r, termohon (istri) mela l ra l ng kera l s untuk tida l k dila l ma l r kepa l da l kelua l rga l sua l mi  (termohon)  a l da l pun  bebera l pa l a l la l sa l n  sa l la l h  sa l tunya l kelua l rga l pemohon tida l k menyetujui la l ma l ra l n termohon (istri).
Bebera l pa l ha l l  ini  juga l termohon  (istri)  sa l nga l t  usa l ha l da l la l m  mencoba l sejujurnya l menga l ta l ka l n  kepa l da l termohon  (sua l mi)  da l mpa l k  bila l menika l h  tida l k  diketa l hui  oleh  ora l ng  tua l a l ta l upun  kelua l rga l termohon  (istri)  a l ta l u  tida l k  mela l kuka l n  proses  mela l ma l r  a l wa l lnya l na l mun termohon (istri) tida l k menghira l uka l n semua l perka l ta l a l n da l n sa l ra l n ya l ng tela l h termohon (sua l mi) ka l ta l ka l na l da l n semua l da l mpa l k ya l ng a l ka l n terja l di a l khirnya l terha l da l p pernika l ha l n a l nta l ra l termohon (sua l mi) da l n termohon (istri).
Berda l sa l rka l n  pernika l ha l n  ya l ng  dila l ksa l na l ka l n  termohon  (sua l mi)  denga l n  termohon  (istri) tela l h  disepa l ka l ti  bersa l ma l da l n  kesepa l ka l ta l n  untuk  menika l h  ta l npa l sepengeta l hua l n  wa l li  beserta l kelua l rga l termohon  (istri).  Ha l l  ini  da l pa l t  dibuktika l n  oleh  termohon  (sua l mi).  Sebelum dila l ksa l na l ka l nnya l pernika l ha l n a l nta l ra l termohon (sua l mi) denga l n termohon (istri), termohon (istri) bersedia l menuliska l n sura l t pernya l ta l a l n a l ga l r termohon (sua l mi) tida l k disa l la l hka l n bila l sua l tu sa l a l t na l nti terja l di tuntuta l n di kemudia l n ha l ri da l n ha l l ini juga l disetujui oleh termohon (istri).
Da l n  setela l h  dila l ngsungka l nnya l pernika l ha l h  termohon  (sua l mi)  denga l n  termohon  (istri) perna l h hidup bersa l ma l dima l na l pa l da l setia l p 2 ka l li seminggu termohon (istri) da l ri pula l ng ke ruma l h termohon (sua l mi) ya l ng bera l da l di sa l ma l ta l da l n tela l h mela l kuka l n hubunga l n la l ya l knya l sua l mi isteri serta l berla l ngsungnya l ha l k da l n kewa l jiba l n seba l ga l i sua l mi isteri.
Termohon  (sua l mi)  menga l kui  ba l hwa l tela l h  mengeta l hui  ba l hwa l termohon  (istri) mempunya l i a l ya l h da l n sa l uda l ra l ka l ndung ya l ng ma l sih bertempa l t tingga l l di a l la l ma l t termohon (istri) ya l ng a l da l di ka l bua l pa l ten gowa l , na l mun da l ri cerita l termohon (istri) ba l hwa l a l ya l hnya l tersebut sering tida l k a l da l di ruma l h da l n ja l ra l ng pula l ng keruma l h, sementa l ra l kelua l rga l istri tida l k perna l h menyetujui hubunga l n  sua l mi  denga l n  istri.  Ba l hwa l menurut  sua l mi  pernika l ha l n  tersebut  dila l ngsungka l n  di Ka l ntor Urusa l n A l ga l ma l Keca l ma l ta l n Sombo Opu Ka l bupa l ten Gowa l . Ba l hwa l kepa l la l Ka l ntor Urusa l n A l ga l ma l Keca l ma l ta l n Sombo Opu Ka l bupa l ten Gowa l perna l h menya l ra l nka l n istri untuk menga l juka l n permohona l n wa l li a l dha l l kepa l da l penga l dila l n. Na l mun menurut sua l mi pernika l ha l n ini ha l rus segera l dila l ngsungka l n, ka l rena l sebelum menika l h a l nta l ra l sua l mi da l nistri tela l h lima l ta l hun berpa l ca l ra l n da l n suda l h sering mela l kuka l n hubunga l n sua l mi isteri. Oleh ka l rena l nya l a l ga l r perbua l ta l n dosa l tersebut tida l k  terus  berla l njut,  ma l ka l denga l n  sega l la l pertimba l nga l n  sua l mi  da l n  istri  memilih  ja l la l n  untuk menika l h  wa l la l upun  ta l npa l memberita l hu  kepa l da l Pemohon  (a l ya l h) da l n  kelua l rga l la l innya l .  Ba l hwa l sebena l rnya l pernika l ha l n sua l mi da l n istri dila l ksa l na l ka l n dua l ka l li, perta l ma l seca l ra l sirri ya l ng dila l kuka l n di ruma l h sa l ksi da l n ya l ng kedua l di Ka l ntor Urusa l n A l ga l ma l Keca l ma l ta l n Sombo Opu Ka l bupa l ten Gowa l , da l ri kedua l pernika l ha l n tersebut tida l k seora l ng pun kelua l rga l istri ya l ng da l ta l ng.
Ba l hwa l bena l r  istri  tela l h  ma l nipula l si  Sura l t  Izin  Ora l ng  Tua l a l ta l u  Wa l li,  ha l l  ini  dila l kuka l n merupa l ka l n sya l ra l t untuk menga l juka l n pernika l ha l n Ka l ntor Urusa l n A l ga l ma l Keca l ma l ta l n Sombo Opu Ka l bupa l ten Gowa l . Termohon (ora l ng ya l ng menika l hka l n) sela l ku Kepa l la l Ka l ntor Urusa l n Ka l ca l ma l ta l n A l ga l ma l Sombo Opu Ka l bupa l ten Gowa l tida l k mengeta l hui a l ka l n ha l l itu ka l rena l tela l h menda l pa l tka l n sura l t ketera l nga l n ya l ng menga l ta l ka l n ba l hwa l ora l ng tua l da l ri istri tida l k diketa l hui kebera l da l a l nnya l .
Ba l hwa l pernika l ha l n  ya l ng  dila l kuka l n  suda l h  sesua l i  denga l n  prosedur  hukum  ya l itu  UU Perka l wina l n  No.  1  Ta l hun  1974,  Keputusa l n  Menteri  A l ga l ma l No.  298  Ta l hun  2003,  Pera l rtura l n Menteri A l ga l ma l No. 11 Ta l hun 2007 tenta l ng penca l ta l ta l n nika l h da l n pera l tura l n Menteri A l ga l ma l No. 30 ta l hun 2005 tenta l ng wa l li ha l kim serta l Kompila l si Hukum Isla l m. Da l ri posisi ka l sus da l ri piha l k di a l ta l s da l pa l t disimpulka l n ba l hwa l sua l mi denga l n istri tela l h menja l di sua l mi istri ya l ng sa l h menurut hukum  Isla l m  da l n  menurut  Perunda l ng-Unda l nga l n  ya l ng  a l da l di  Indonesia l .  Na l mun  ha l l  tersebut menja l di ca l ca l t hukum da l n da l pa l t diba l ta l lka l n dima l na l posisi Pemohon merupa l ka l n a l ya l h ka l ndung
da l ri  termohon  (sua l mi)  Na l mun  sela l in  a l ya l h  ka l ndung  termohon  (istri)  ya l ng  ma l sih  a l da l ,  a l ba l ng ka l ndung istri juga l a l da l ya l ng bisa l menga l ntika l n posisi a l ya l h ka l ndung istri untuk menja l di wa l li nika l h, ka l rena l wa l li merupa l ka l n seba l ga l i sa l la l h sa l tu rukun sa l hnya l pernika l ha l n ya l ng kemudia l n diga l ntika l n oleh Kepa l la l Ka l ntor Urusa l n a l ga l ma l Ka l ca l ma l ta l n  Sombo Opu Ka l bupa l ten Gowa l . 21
Sigli seba l ga l i wa l li Ha l kim. Na l mun ha l l ini menja l di ca l ca l t hukum ka l rena l pema l lsua l n dokumen ya l ng dila l kuka l n oleh Termohon II (VY) da l n Termohon I (A l S) ya l ng menya l ta l ka l n ba l hwa l Pemohon tida l k diketa l hui kebera l da l a l nnya l , oleh ka l rena l nya l Pemohon sela l ku a l ya l hnya l ka l ndungnya l mera l sa l kebera l ta l n  da l n  tida l k  setuju  denga l n  pernika l ha l n  tersebut  sehingga l menga l juka l n  perka l ra l pemba l ta l la l n nika l h
2. Kasus
Penghapusan dan Pembatalan
dalam Putusan Nomor
055/Pdt.Gugatan/2020/Pengadilan Agama.Sgm
Ma l jelis  Ha l kim  tida l k  da l pa l t begitu  sa l ja l memberika l n  sua l tu  keputusa l n  da l n  menga l bulka l n permohona l n, a l ka l n teta l pi ha l rus berda l sa l rka l n pa l da l da l lil-da l lil da l n Unda l ng-Unda l ng ya l ng berla l ku di Indonesia l .  Berka l ita l n  denga l n  ha l l  tersebut  ba l hwa l Ha l kim  da l la l m  memberika l n  putusa l nnya l tida l k boleh bersika l p otoriter, mela l inka l n ha l rus memberika l n a l rgumenta l si serta l a l la l sa l n ya l ng jela l s ba l ik ba l gi pa l ra l piha l k ma l upun ba l gi pa l ra l penca l ri kea l dila l n pa l da l umumnya l .
A l la l sa l n da l n da l sa l r da l ri pa l da l putusa l n ha l rus dimua l t da l la l m pertimba l nga l n putusa l n. Tenta l ng hukuma l nnya l a l ta l u  pertimba l nga l n  hukum,  mengga l mba l rka l n  tenta l ng  ba l ga l ima l na l Ha l kim  da l la l m mengkua l lifisir  fa l kta l a l ta l u  keja l dia l n,  penila l ia l n  Ha l kim  tenta l ng  fa l kta l -fa l kta l ya l ng  dia l juka l n,  Ha l kim mempertimba l ngka l n  seca l ra l kronologis  da l n  rinci  setia l p  isi  ba l ik  da l ri  piha l k  pengguga l t  ma l upun terguga l t, memua l t da l sa l r-da l sa l r hukum ya l ng diperguna l ka l n oleh Ha l kim da l la l m menila l i fa l kta l da l n memutus  perka l ra l ,  ba l ik  hukum  tertulis  ma l upun  ya l ng  tida l k  tertulis.  Pertimba l nga l n  Ha l kim  da l n putusa l n merupa l ka l n sa l tu kesa l tua l n ya l ng utuh da l n tida l k da l pa l t dipisa l hka l n. Ba l hka l n putusa l n a l ka l n dia l ngga l p  ca l ca l t  jika l tida l k  memua l t  pertimba l nga l npertimba l nga l n  ya l ng  cukup  da l n  ma l ta l ng. Pertimba l nga l n  Ha l kim  terdiri  da l ri  a l la l sa l n  memutus  ya l ng  bia l sa l nya l dimula l i  denga l n  ka l ta l ”menimba l ng” da l n da l sa l r memutus ya l ng bia l sa l nya l dimula l i denga l n ka l ta l “menginga l t”. Pa l da l a l la l sa l n memutus  ma l ka l a l pa l ya l ng  diuta l ra l ka l n  da l la l m  ba l gia l n-ba l gia l n  duduk  perka l ra l nya l terda l hulu,  ya l itu ketera l nga l n piha l k-piha l k berikut da l lil-da l lilnya l , a l la l t-a l la l t bukti ya l ng dia l juka l nnya l ha l rus ditimba l ng semua l seca l ra l seksa l ma l sa l tu persa l tu, tida l k boleh a l da l ya l ng luput da l ri ditimba l ng, diterima l a l ta l u
21 Putusan pengadilan agama Sungguminasa dalam perkara pembatalan nikah dengan Nomor perkara perkara
ditola l k. Pertimba l nga l n tera l khir a l da l la l h piha l k ya l ng ma l na l ya l ng a l ka l n dinya l ta l ka l n seba l ga l i piha l k ya l ng a l ka l n dibeba l nka l n untuk memikul bia l ya l perka l ra l ka l rena l ka l la l h.
Seba l ga l ima l na l tela l h  diura l ika l n  sebelumnya l ba l hwa l ketua l ma l jelis  ha l kim  penga l dila l n menga l bulka l n  permohona l n  pemba l ta l la l n  nika l h  oleh  pemohon  (a l ya l h)untuk  memba l ta l lka l n perka l wina l n  a l nta l ra l termohon(sua l mi)  denga l n  termohon  (istri).  A l da l pun  ya l ng  menja l di  da l sa l r pertimba l nga l n  ma l jelis  ha l kim  da l la l m  menga l bulka l n  permohona l n  pemohon(a l ya l h)  seba l ga l i  wa l li na l sa l b da l ri termohon (istri) da l la l m a l rgumenta l si penga l dila l n nomor: 055/Pdt.Guga l ta l n/2020/Penga l dila l nA l ga l ma l ,Sgm.ya l itu  ma l jelis  ha l kim  menimba l ng  ba l hwa l pemohon  menga l juka l n  permohona l n  pemba l ta l la l n  perka l wina l n  terha l da l p  perka l wina l n termohon(istri)  denga l n  termohon  (sua l mi)  ya l ng  menika l h  ta l ngga l l  13  A l gustus  2017  di  Ka l ntor Urusa l n  A l ga l ma l Keca l ma l ta l n  Sombo  Opu  Ka l bupa l ten  Gowa l denga l n  a l kta l nika l h  nomor: 1313/219/VIII/2017 ka l rena l dinika l hka l n oleh wa l li ya l ng tida l k berha l k menja l di wa l li nika l h termohon (istri)  ketua l ha l kim  juga l menimba l ng  setia l p  perempua l n  ba l ik  ya l ng  henda l k  menika l h  ha l rus menda l pa l t  izin  wa l linya l da l n  terbukti  wa l li  da l ri  termohon  (istri)  tida l k  memberi  izin  da l n  tida l k mengeta l hui a l da l nya l pernika l ha l n  termohon (sua l mi) denga l n termohon (istri).
Ketua l ha l kim  M. Tha l ha l menimba l ng ba l hwa l terbukti termohon istri) tela l h denga l n senga l ja l menutup-nutupi kondisi kelua l rga l termohon(istri) denga l n menya l ta l ka l n ba l hwa l Pemohon sela l ku a l ya l h da l ri isti tela l h ma l fqud, pa l da l ha l l Termohon I seja l k da l ri a l wa l l suda l h mengeta l hui ba l hwa l istri mempunya l i  a l ya l h  ya l ng  tingga l l  di  ka l bua l pten  Gowa l .  Ketua l ha l kim  menimba l ng  ba l hwa l untuk mengua l tka l n da l lil permohona l n Pemohon (CD) tela l h menga l juka l n a l la l t-a l la l t bukti di persida l nga l n, ya l itu berupa l a l la l t-a l la l t bukti tertulis (P.1) sa l mpa l i denga l n (P.10) da l n dua l ora l ng sa l ksi.  Ketua l ha l kim juga l menimba l ng  A l la l t  bukti  tertulis  P.1,  P.2,  P.3,  P.9,  da l n  P.10,  ya l ng  dia l juka l n  Pemohon  di persida l nga l n  merupa l ka l n  sa l lina l n  sa l h  da l ri  sua l tu  a l kta l a l utentik.  Ma l jelis  Ha l kim  tela l h  dicocokka l n denga l n a l slinya l da l n ternya l ta l cocok. Denga l n demikia l n a l la l t bukti P.1, P.2, P.3, P.9, da l n P.10 tela l h memenuhi  sya l ra l t  formil  untuk  dija l dika l n  seba l ga l i  a l la l t  bukti  da l n  seca l ra l ma l teril  bukti  tersebut mempunya l i  releva l nsi  da l n  mengua l tka l n  da l lilda l lil  permohona l n  pemohon  (a l ya l h).  Ha l kim  juga l menimba l ng, ba l hwa l terha l da l p a l la l t bukti tertulis P.4, P.5, P.6 P.7 da l n P.8 ya l ng dia l juka l n Pemohon di  persida l nga l n  Ma l jelis  Hukum  berpenda l pa l t  ba l hwa l a l la l t  bukti  tersebut  merupa l ka l n  fotokopi perlengka l pa l n a l dminitra l si perka l wina l n, ya l ng dia l juka l n seba l ga l i a l la l t bukti, na l mun tida l k dibubuhi ma l tera l i da l n tida l k dina l za l gelen serta l tida l k diperliha l tka l n a l slinya l , denga l n demikia l n a l la l t bukti P.4, P.5, P.6 P.7 da l n
P.8  tersebut  tida l k  memenuhi  sya l ra l t  formil  untuk  dija l dika l n  seba l ga l i  a l la l t  sehingga l bera l la l sa l n untuk dikesa l mpingka l n. Ha l kim juga l menimba l ng, ba l hwa l a l la l t bukti berupa l dua l ora l ng sa l ksi ya l ng dia l juka l n Pemohon di persida l nga l n, Ma l jelis Ha l kim berpenda l pa l t ba l hwa l kedua l ora l ng sa l ksi tersebut tela l h memenuhi persya l ra l ta l n formil. A l da l pun seca l ra l ma l teril, kedua l sa l ksi tersebut tela l h  memberika l n  ketera l nga l n  di  ba l wa l h  sumpa l hnya l ya l ng  ma l na l ketera l nga l n  tersebut  sa l ling bersesua l ia l n  da l n  sa l ling  mengua l tka l n  serta l releva l n  denga l n  da l lil-da l lil  permohona l n  Pemohon, sehingga l seca l ra l formil da l n ma l teril a l la l t bukti sa l ksi ya l ng dia l juka l n Pemohon da l pa l t diterima l . Ha l kim juga l menimba l ng  ba l hwa l seha l rusnya l Kepa l la l Ka l ntor  Urusa l n  A l ga l ma l Keca l ma l ta l n  Sombo  Opu Ka l bupa l ten  Gowa l Ka l bupa l ten  Gowa l meneliti  seca l ra l cerma l t  da l n  tepa l t  ma l ksud  da l ri  ketentua l n pa l sa l l 21 a l ya l t 1 Komplika l si Hukum Isla l m, ka l rena l sela l in a l ya l h, a l da l bebera l pa l susuna l n kekera l ba l ta l n ca l lon mempela l i wa l nita l ya l ng berha l k menja l di wa l li a l pa l bila l wa l li ya l ng uta l ma l berha l la l nga l n ma l upun tida l k a l da l , sehingga l Ma l jelis Ha l kim menila l i kepa l la l Ka l ntor Urusa l n A l ga l ma l Keca l ma l ta l n Sombo Opu Ka l bupa l ten Gowa l mela l kuka l n pela l ngga l ra l n Hukum terha l da l p ketentua l n Pa l sa l l 21 a l ya l t 1, pa l sa l l 22 da l n pa l sa l l 2 a l ya l t 1 Komplika l si Hukum Isla l m. Ka l rena l Ha l kim menimba l ng, ba l hwa l kea l bsa l ha l n sua l tu pernika l ha l n  menurut  Hukum  Isla l m  ditentuka l n  a l nta l ra l la l in  a l da l nya l wa l li  nika l h,  Kepa l la l Ka l ntor Urusa l n A l ga l ma l Sombo Opu Ka l bupa l ten Gowa l seba l ga l i Wa l li Ha l kim ba l ru da l pa l t bertinda l k seba l ga l i wa l li nika l h a l pa l bila l wa l li na l sa l b tida l k a l da l , ma l fqud (tida l k diketa l hui kebera l da l a l nnya l ) tida l k memenuhi sya l ra l t a l ta l u a l dha l l.
Sela l in itu da l la l m menga l mbil kesimpula l n Ha l kim menimba l ng, ma l ka l ma l jelis berkesimpula l n ba l hwa l permohona l n Pemohon tela l h cukup bera l la l sa l n untuk mela l kuka l n pemba l ta l la l n perka l wina l n terha l da l p  pernika l ha l n  a l na l knya l (termohon  (istri) denga l n  termohon  (sua l mi)  ka l rena l tela l h  sesua l i denga l n Pa l sa l l 23 (1) Wa l li ha l kim ba l ru da l pa l t bertinda l k seba l ga l i wa l li nika l h a l pa l bila l wa l li na l sa l b tida l k a l da l a l ta l u tida l k mungkin mengha l dirka l nnya l a l ta l u tida l k diketa l hui tempa l t tingga l lnya l a l ta l u ga l ib a l ta l u a l dha l l a l ta l u engga l n. (2) Da l la l m ha l l wa l li a l dha l l a l ta l u engga l n ma l ka l wa l li ha l kim ba l ru da l pa l t bertinda l k seba l ga l i wa l li nika l h setela l h a l da l putusa l n Penga l dila l n A l ga l ma l tenta l ng wa l li tersebut. Pa l sa l l 26 a l ya l t (1)  Unda l ng-Unda l ng  Nomor  1  Ta l hun  1974  Perka l wina l n  ya l ng  dila l ngsungka l n  dimuka l pega l wa l i penca l ta l t perka l wina l n ya l ng tida l k berwena l ng, wa l li nika l hya l ng tida l k sa l h a l ta l u ya l ng dila l ngsungka l n ta l npa l diha l diri oleh 2 (dua l ) ora l ng sa l ksi da l pa l t diminta l ka l n pemba l ta l la l nnya l oleh kelua l rga l da l la l m ga l ris keturuna l n lurus ke a l ta l s da l ri sua l mi a l ta l u isteri, ja l ksa l da l n sua l mi a l ta l u isteri. Pa l sa l l 71 huruf (e) perka l wina l n dila l ngsungka l n ta l npa l wa l li a l ta l u dila l ksa l na l ka l n oleh wa l li ya l ng tida l k berha l k; da l n Pa l sa l l
73 huruf  (a l ) pa l ra l kelua l rga l da l la l m  ga l ris  keturuna l n  lurus  ke a l ta l s  Komplika l si  Hukum  Isla l m,  oleh ka l rena l itu permohona l n pemohon pa l tut untuk diterima l da l n dika l bulka l n.
Menurut M. Tha l ha l , sela l ku Ha l kim di Penga l dila l n A l ga l ma l Sunggumina l sa l , suda l h seha l rusnya l perka l wina l n tersebut diba l ta l lka l n, ka l rena l da l ri ha l sil persida l nga l n penga l dila l n menya l ngkut Putusa l n Penga l dila l n Nomor: 246/Pdt.G/2012/MS-Sgi terbukti tela l h memenuhi Pa l sa l l 6 a l ya l t (2) Unda l ng- Unda l ng No. 1 Ta l hun 1974 ya l ng menya l ta l ka l n ba l hwa l : “Untuk mela l ngsungka l n perka l wina l n ha l rus menda l pa l t  izin  kedua l ora l ng  tua l ”.  Ya l ng  mela l ta l r  bela l ka l ngi  oleh  sua l tu  perma l sa l la l ha l n  ya l ng menyeba l bka l n perka l wina l n tersebut dila l ngsungka l n denga l n mengguna l ka l n wa l li nika l h ya l ng tida l k sa l h  sehingga l sya l ra l t-sya l ra l t  untuk  mela l ngsungka l n  perka l wina l n  ya l ng  bersifa l t  a l dministra l tif dipa l lsuka l n oleh Termohon.
Berda l sa l rka l n ha l sil wa l wa l nca l ra l penulis denga l n sa l la l h seora l ng Ha l kim di penga l dila l n a l ga l ma l sunggumina l sa l kela l s  I  b,  ba l hwa l menurut  Pega l wa l i  Penca l ta l t  Nika l h  tersebut  tida l k  berta l nggung ja l wa l b  terha l da l p  kebena l ra l n  da l ri  sya l ra l t  sya l ra l t  a l dministra l tif  pernika l ha l n  ya l ng  berupa l sura l t  izin ora l ng tua l , sura l t pemberita l hua l n kehenda l k nika l h, da l n Ka l rtu Ta l nda l Penduduk da l ri termohon (istri) denga l n terpenuhinya l semua l sya l ra l t-sya l ra l t tersebut ya l ng dipa l nda l ng sa l h, ma l ka l perka l wina l n da l ri termohon  (sua l mi)  da l n  termohon  (istri)  da l pa l t  dila l ngsungka l n.  Berda l sa l rka l n  fa l kta l -fa l kta l ya l ng diperoleh  da l la l m  persida l nga l n,  ma l ka l Ma l jelis  Ha l kim  berpega l ng  pa l da l ketera l nga l n  sa l ksi  da l n Pemohon, ya l ng tujua l nnya l untuk melindungi kepentinga l n Pemohon ya l ng da l la l m ha l l ini seba l ga l i piha l k  ya l ng  dirugika l n  da l n  piha l k  ya l ng  tela l h  ditipu  da l n  dibohongi  serta l menuduh  hila l ng.  Oleh ka l rena l itu  Ma l jelis  berpenda l pa l t  ba l hwa l permohona l n  pemohon  (a l ya l h)  tela l h  terbukti  menurut hukum  sesua l i  pa l sa l l-pa l sa l l  ya l ng  tela l h  disebutka l n  di  a l ta l s  sehingga l perka l wina l n  dima l ksud  pa l tut diba l ta l lka l n. 22

## Kesimpulan
Dalam  Putusan  Hakim  dalam  perkara  Nomor  055/Pdt.Gugatan/2020/Pengadilan Agama.Sgm hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan pemohon. Hal ini disebabkan Pemohon  sebagai  piha l k  ya l ng  dirugika l n  da l n  piha l k  ya l ng  tela l h  ditipu  da l n  dibohongi  serta l menuduh  hila l ng.  Oleh  ka l rena l itu  Ma l jelis  berpenda l pa l t  ba l hwa l permohona l n  pemohon  (a l ya l h) tela l h  terbukti  menurut  hukum  sesua l i  pa l sa l l-pa l sa l l  ya l ng  tela l h  disebutka l n  di  a l ta l s  sehingga l perka l wina l n dima l ksud pa l tut diba l ta l lka l n. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-
22 Wawancara peneliti dengan Drs. M. Thayyib Hp, di pengadilan Agama Sungguminsa pada  tanggal 15 Agustus 2022
Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  yang  menyatakan  bahwa  batalnya  suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

## Daftar Pustaka
Abdurrahman al-Jaziry. Kitab Al- Fiqh ‘Ala Mazahib Al - Arba’Ah, Juz IV . Bairut: Dar al-Fikr, t.t, n.d. Arumdani, Kharisma Yogi, and Muhammad Julijanto. “Pembatalan Perkawinan Akibat Manipulasi Identitas Ditinjau Al-Ma ṣ la ḥ ah Al-Mursalah (Studi Putusan Nomor: 469/Pdt. G/2019/Pa. Wng Di Pengadilan Agama Wonogiri).” IAIN SURAKARTA, 2020.
Azis,  Muhammad,  and  Abd  Rahman  Qayyum.  “Fasakh  Perkawinan  Karena  Suami  Impoten Perspektif  Imam  Al- Syafi’i  Dan  Undang¬ - Undang  Perkawinan.” Shautuna:  Jurnal  Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum , 2022, 146 – 57.

## Azzahra, Nadya Alvina. “Pembatalan Status Perkawinan Karena Pemalsuan Berkas Ditinjau Dari
Perspektif  Hukum  Islam  Dan  Hukum  Positif  (Studi  Kasus  Pengadilan  Agama  Makassar Nomor. 558/Pdt. G/2021/PA. Mks).” Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.
Fiqram,  Muh,  and  Saleh  Ridwan.  “Pembatalan  Perkawinan  Akibat  Kelainan  Fisik  Pada  Tubuh Pasangan Perspektif Empat Mazhab.” Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum 2, no. 1 (2021): 221.
Ghozali, Abdul Rahman. Fiqih Munakat . Jakarta: Kencana, 2008.
Hasibuan,  Zulkarnai.  “Faktor  Penyebab  Pemalsuan  Identitas  Dalam  Perkara  Pembataan Perkawinan Di Pengadilan Agama Medan Kelas- IA.” Jurnal Pendidikan Tambusai 7, no. 2 SE-Articles of Research (August 2023): 17108 – 14. https://doi.org/10.31004/jptam.v7i2.9078.
Hikmawati,  Nur,  and  Abdi  Wijaya.  “SANKSI  TERHADAP  PEMBATALAN  RENCANA  PERNIKAHAN AKIBAT PERJODOHAN MENURUT HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Desa Ma’minasa Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar).” Shautuna: Jurnal Ilmiah  Mahasiswa  Perbandingan  Mazhab  Dan  Hukum 1,  no.  3  (2020). https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i3.14905.
Moch Isnaini. Hukum Perkawinan Di Indonesia . Bandung: PT. Refika Aditama, 2016.
Mukri, Mukmin. “Pencegahan Dan Pembatalan Perkawinan.” Jurnal Perspektif 13, no. 2 (2020): 101 – 10. https://doi.org/10.53746/perspektif.v13i2.29.
Nuzha, Nuzha. “Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia.” Qiyas:  Jurnal  Hukum  Islam  Dan  Peradilan 8,  no.  1  (2023):  93 – 102. https://doi.org/10.29300/qys.v8i1.10598.
Pradikta, Hervin Yoki, and Maya Noviana Sari. “Analisis Faktor Perceraian Suami Istri Di Usia Senja
Pembatalan Perkawinan Akibat Nikah Diluar Perwalian di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas Ib Nurjannah, et. al.
(Studi  Kasus Pada  Masyarakat  Kec.  Teluk  Betung  Timur  Kota  Bandar  Lampung).” ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 11, no. 2 (2019): 117 – 33. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/asas.v11i2.5601.
Ristianah, Niken. “Internalisasi Nilai - Nilai Keislaman Perspektif Sosial Kemasyarakatan.” Darajat: Jurnal  Pendidikan  Agama  Islam 3,  no.  1  (2020):  1 – 13.  http://ejournal.iai- tabah.ac.id/index.php/Darajat/article/view/437.
Sri  Ekayanti,  Muhammad  Saleh  Ridwan.  “Status  Pernikahan  Setelah  Sumpah  Lian  (Studi Komparatif Antara Pandangan Mazhab Hanafi Dan Kompilasi Hukum Islam).” Shautuna: Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Perbandingan  Mazhab 1,  no.  3  (2020):  386 – 401. https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i3.14914.
Umar,  Fitriani,  and  Achmad  Musyahid.  “Masturbasi  Sebagai  Pemenuhan  Kebutuhan  Seksual Janda  Perspektif  Hukum  Islam.” Shautuna:  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Perbandingan
Mazhab Dan Hukum 1, no. 1 (2020): 96 – 107. https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i1.12426.
“Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” n.d.
Undang-Undang RI No.1 Tahun 1974 . Bandung: Citra Umbara, 2012.
Undang-Undang RI No.1 Tahun 1974 Bab IV Pasal 28 Ayat 2, Tentang Perkawinan , n.d.
Yusmi, Yusmi, Zulfahmi Alwi, and Abdul Syatar. “Pelaksanaan Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Siri.” Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam 3, no. 3 (2022): 482 – 501. https://doi.org/https://doi.org/10.24252/qadauna.v3i3.26834.
Zein, S E M, J Aripin, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (Jakarta). Fakultas Syariah dan Hukum,  and  Departemen  Agama  (Indonesia).  Badan  Penelitian  dan  Pengembangan. Problematika  Hukum  Keluarga  Islam  Kontemporer:  Analisis  Yurisprudensi  Dengan Pendekatan Ushuliyah . Jakarta: Prenada Media, 2004.