## IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT DALAM PEMBERIAN DAN PERPANJANGAN IZIN TINGGAL TERBATAS MELALUI KANTOR IMIGRASI
P-ISSN 2622-4828 E-ISSN 2774-9592
https://journal.poltekim.ac.id/jikk/article/view/320
DOI: 10.52617/jikk.v5i1.320

## Pascalis Danny Kristi Wibowo
pascalisdanny4@gmail.com Politeknik Imigrasi Anida Sri Rahayu Mastur anidasrirahayumastur@gmail.com Politeknik Imigrasi
Abstract (In English). The purpose of this article is to understand the implementation of e-government in granting and adding limited stay permits  through  the  Immigration  Office.  The  method  used  is  a qualitative approach, data collection through literature study, and data analysis techniques used interactive models to draw conclusions. As a  result,  the  implementation  of  e-government  in  the  granting  and addition of limited residence permits through the Immigration Office is a form of excellent service in the field of immigration. Excellent service supported by professionalism, accountability, synergy, transparency, and  innovation  through  information  management.  Excellent  service that provides assurance in time and convenience.
Keywords : Services, E-Government, Permits, Limited, Immigration.
Abstract (In Bahasa). Tujuan artikel ini untuk memahami implementasi e- government dalam  pemberian  dan  perpanjangan  izin  tinggal  terbatas melalui  Kantor  Imigrasi.  Metode  yang  digunakan  adalah  pendekatan kualitatif, pengumpulan data melalui kajian desk study , dan teknik analisis data  menggunakan  model  interaktif  untuk  menarik  kesimpulan.  Hasilnya bahwa implementasi e-government dalam pemberian dan perpanjangan izin tinggal terbatas melalui Kantor Imigrasi merupakan wujud pelayanan prima di  bidang  keimigrasian.  Pelayanan  prima  yang  didukung  dengan profesionalisme,  akuntabilitas,  sinergi,  transparansi,  dan  inovasi  melalui
manajemen informasi. Pelayanan prima yang memberikan kepastian dalam hal waktu dan kemudahan.
Keywords : Pelayanan, E-Government , Izin, Terbatas, Keimigrasian.

## 1. PENDAHULUAN
Pelayanan  publik  dewasa  ini  telah  menjadi  suatu  kebutuhan  masyarakat  dalam ruang lingkup kehidupan sosial.  Dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan publik tentu saja akan menempatkan dua belah pihak. Kedua pihak yang dimaksud yaitu negara dan warga negara. Negara yang memiliki tanggung jawab akan  penyedia pelayanan publik dan  warga  negara  selaku  individu  yang  menerima  pelayanan  publik.  Oleh  karena  itu, pelayanan  publik  merupakan  gambaran  yang  mencerminkan  hubungan  antara  sebuah negara bersama dengan warga negaranya. Dalam ruang lingkup kebutuhan publik sebagai pelanggan layanan dari  administrasi  negara akhirnya mengharuskan pemerintah untuk dapat melakukan reformasi pelayanan publik (Rasona dan Ismoyo, 2022).
Reformasi birokrasi dalam ruang lingkup pelayanan publik dilakukan dengan cara meningkatkan  kinerja  dan  mutu  dari  pelayanan  publik  secara  menyeluruh.  Sehingga dapat memberikan pencapaian kepuasan kepada seluruh pihak tanpa adanya diskriminasi. Direktorat  Jenderal  Imigrasi  memiliki  2  (dua)  ranah  besar  dalam  pelayanan,  yaitu pelayanan administrasi dan pelayanan Regulasi (kebijakan) untuk mendukung pelayanan administrasi dan penegakan hukum (Rasona dan Ismoyo, 2022).
Adapun dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, Direktorat Jenderal Imigrasi melakukan usaha research and development yang berbasis teknologi informasi pada  aspek  pemerintahan.  Implementasi  dalam  reformasi  birokrasi  dalam  pelayanan publik dengan menghadirkan suatu tools yaitu electronic government atau disingkat e- government . Implementasi bentuk pelayanan dasar keimigrasian yang dimaksud adalah pelayanan paspor biasa dan izin tinggal dalam bentuk penerapan electronic government .
Rumusan  masalah  yang  diuraikan  dalam  penulisan  jurnal  ini  yaitu  Apa  itu e- government ?  Bagaimana  implementasi e-government dalam  ruang  lingkup  pemberian izin tinggal terbatas di Kantor Imigrasi?. Berdasarkan rumusan masalah yang diperoleh, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis melalui penulisan ini yaitu untuk mengetahui apa pengertian dari e-government dan yang kedua ialah untuk  mengetahui  bagaimana implementasi implementasi e-government dalam ruang lingkup pemberian izin tinggal terbatas di Kantor Imigrasi.

## 2. METODE

## a. Pendekatan
Dalam penelitian ini penulis menggunakan unsur pendekatan kualitatif sebagai tahapan  pengumpulan  data  dan  informasi  terkait  permasalahan.  Kajian  penelitian  ini memiliki  sifat  deskriptif,  bertujuan  untuk  dapat  menganalisis  dan  menggambarkan. Setelah  itu  dilakukan  analisis  secara  kualitatif,  yaitu  setelah  data  dan  fakta  yang mendukung  pada  sumber  yang  kredibel,  kemudian  disinkronkan  dengan  konsep  yang relevan,  serta  diambil  kesimpulan  berdasarkan  relevansi  dari  konsep  tersebut  (Fadli, 2021).

## b. Pengumpulan Data
Kajian ini menggunakan metode desk study . Metode desk study merupakan data dan informasi yang dianalisis dan diverifikasi dengan data sekunder yang ditelusuri pada beberapa literatur. Literatur yang dimaksud dapat berupa buku, literatur, artikel, jurnal, penelitian ilmiah (Fadli, 2021).

## c. Teknik Analisis Data
Pada  teknik  analisis  data  dilakukan  dengan  model  interaktif  sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data dan kemudian melakukan penarikan kesimpulan (Fadli, 2021).

## 3. PEMBAHASAN
Era  saat  ini  sudah  sering  kita  mendengar  istilah  tentang e-government atau electronic government. Napitulu dkk, (2020) dalam buku “ E-Government Implementasi, Strategi, dan Inovasi” menurut Gartner (2000), e-government adalah optimasi penyediaan layanan secara berkelanjutan, keterlibatan warga dan tata kelola pemerintah dengan cara mentransformasikan  hubungan  internal  dan  eksternal  melalui  teknologi,  internet,  dan media  baru. E-Government bukanlah  suatu  konsep  yang  begitu  saja  dapat diimplementasikan atau diterapkan. Implementasi e-Government memerlukan perubahan dalam segi proses bisnis ( Business Process Reengineering ) ataupun struktur organisasi. Beberapa lembaga konsultan dan penulis mencoba menyusun desain  organisasi.  Akan tetapi, sampai dengan saat ini belum ditemukan suatu desain baku yang diimplementasi oleh seluruh organisasi pemerintah yang ada. Kondisi tersebut disebabkan oleh keunikan
setiap  organisasi  baik  ditinjau  dari  segi  struktur, core  business ,  maupun stakeholder
(Cahyadi, 2003)
Akan  tetapi,  dalam  ruang  lingkup  pemenuhan  pelayanan  publik  saat  ini, pelayanan  publik  prima  telah  menjadi  kebutuhan  masyarakat.  Hal  ini  sejalan  dengan tantangan yang dihadapi Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai unsur pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang Keimigrasian. Bilamana berbicara  terkait  dengan  pelayanan  keimigrasian  tentu  saja  dewasa  ini,  tidak  terlepas dengan  permasalahan  bagaimana  Direktorat  Jenderal  Imigrasi  bersama  dengan  Kantor Imigrasi sebagai unit pelaksana teknis (Akbar dan Ismoyo, 2022).  Kantor Imigrasi yang menjalankan fungsi keimigrasian di daerah kabupaten, kota, tata kecamatan untuk dapat memberikan  pelayanan  keimigrasian  secara  prima.  Oleh  karena  itu,  dalam  konteks pelayanan  keimigrasian  secara  prima  dewasa  ini  dihadapkan  dengan  tantangan. Tantangan  akan  kajian  peraturan,  sistem,  dan  sumber  daya  manusia  yang  saat  ini menjalankannya  apakah  masih  relevan.  Oleh  karena  itu,  perlu  adanya  inovasi  dan perbaikan berkelanjutan dalam mewujudkan dan mempertahankan pemenuhan pelayanan prima dalam bidang keimigrasian
Dalam  memenuhi  kebutuhan  pelayanan  publik  tentu  saja  akan  melibatkan  dua aktor,  yaitu  negara  sebagai  penyedia  pelayanan  publik  atau  pemberi  jasa  layanan  dan warga  negara  sebagai  individu  penerima  pelayanan  publik  atau  dapat  disebut  sebagai pelanggan  eksternal.  Oleh  karena  itu,  pelayanan  publik  merupakan  cerminan  daripada sebuah negara sebagai pemberi jasa layanan dengan warga negaranya sebagai pelanggan eksternal.  Dalam  ruang  lingkup  pemenuhan  kebutuhan  warga  negara  mendapatkan pelayanan  administrasi  negara,  akhirnya  mengharuskan  pemerintah  untuk  melakukan reformasi  pelayanan  publik.  Hal  ini  bertujuan  untuk  memperoleh  indeks  kepuasan masyarakat  yang  merupakan  salah  satu  tolok  ukur  untuk  menggambarkan  persepsi penerima  pelayanan  publik  terhadap  pelayanan  publik  yang  diselenggarakan  oleh pemberi  pelayanan  publik.  Oleh  karena  itu,  upaya  mereformasi  dalam  ruang  lingkup pelayanan  publik  dilakukan  melalui  peningkatan  mutu  dan  kinerja  pelayanan  publik secara mendasar serta menyeluruh.
Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki 2 (dua) ranah besar dalam pelayanan, yaitu pelayanan  administrasi  dan  pelayanan  regulasi  (kebijakan).  Pelayanan  regulasi
diimplementasikan  sebagai  dukungan  pelayanan  administrasi  dan  penegakan  hukum. Adapun  dalam  upaya  meningkatkan  kualitas  pelayanan  publik,  Direktorat  Jenderal Imigrasi  melakukan  usaha  pengembangan  yang  berbasis  teknologi  dan  informasi  ke dalam aspek pemerintahan. Melalui program e-government , masyarakat bisa merasakan layanan  permohonan  administrasi  keimigrasian  yang  telah  disediakan  oleh  Direktorat Jenderal Imigrasi berupa aplikasi yang mudah di dapat melalui play store. Aplikasi yang tersedia yang dilaksanakan oleh Kantor Imigrasi yang merupakan jajaran Unit Pelaksana Teknis (UPT), salah satunya yaitu terkait pelayanan bagi Warga Negara Asing (WNA) yaitu  visa  online  serta  Izin  Tinggal  dalam  bentuk  ITAS.  Adapun  manfaat  daripada pelayanan ITAS secara online ini dapat membuat masyarakat Indonesia untuk memonitor kedatangan dan ijin tinggal warga negara asing  melalui program Imigrasi E-Gov Pasti Nyata.  Program Imigrasi E-Gov Pasti Nyata ini diharapkan akan semakin meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi imigrasi .
Pada UU Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011 pasal 48 ayat 1 dijelaskan bahwa “Setiap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia wajib memiliki Izin Tinggal”. Pasal  48  ayat  3  disebutkan  bahwa  Izin  Tinggal  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) terdiri atas :
a. Izin Tinggal diplomatik;
b. Izin Tinggal dinas;
c. Izin Tinggal kunjungan;
d. Izin Tinggal terbatas; dan Izin Tinggal Tetap.
Permenkumham Nomor 27 Tahun 2014, Pasal 25 terkait Izin Tinggal Terbatas (ITAS) diberikan jangka waktu sebagai berikut,
a. paling lama 2 (dua) tahun;
b. paling lama 1 (satu) tahun;
c. paling lama 6 (enam) bulan;
d. paling lama 90 (sembilan puluh) hari; atau
e. paling lama 30 (tiga puluh) hari.
Dalam jurnal Erma Yulmawati (2016) mengutip Soehino, syarat-syarat dalam izin itu bersifat konstitutif dan kondisional. Bersifat konstitutif, artinya dalam hal pemberian izin itu ditentukan suatu perbuatan atau tingkah laku tertentu yang harus (terlebih dahulu) dipenuhi, izin itu ditentukan suatu perbuatan hukum konkret dan bila tidak dipenuhi dapat dikenai sanksi. Bersifat kondisional, kerena penilaian tersebut baru ada dan dapat dilihat
setelah perbuatan atau tingkah laku disyaratkan itu terjadi.
Dalam  komunikasi  personal  dengan  narasumber  yang  berkecimpung  di  bidang keiimigrasian ditemukan beberapa kendala terkait lama waktu prosedur pengurusan izin tinggal terbatas yang diajukan oleh pemohon,
1. Adanya kendala teknis pada kesisteman seperti berikut
a  belum  memanfaatkan  media  helpdesk  sehingga  pemohon  belum  menerima informasi terkait dengan persyaratan umum dan khusus yang harus dilengkapi.
b.  belum  memanfaatkan  media  korespondensi back  up melalui  email,  adanya miscommunication antara Kanim Kanwil dan Ditjen Imigrasi.
2. Integritas  pelayanan  oleh  petugas  Imigrasi  yang  belum  sesuai  standar  dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.
3. Dari  2  kendala  sebelumnya  sehingga  pengurusan  izin  tinggal  terbatas  yang diajukan pemohon memerlukan waktu lebih dari 1 minggu.
Pada pemaparan dan arahan Direktur Izin Tinggal Keimigrasian adapun uraian tahapan dalam pemberian dan perpanjangan izin tinggal terbatas sesuai Permenkumham Nomor 27 Tahun 2014 melalui persetujuan Kantor Imigrasi sebagai berikut :
1. Pemohon mengajukan secara online atau walk-in .
2. Petugas  Imigrasi  menerima  permohonan  dari  pemohon  yang  telah melakukan  pendaftaran  secara online atau walk-in dengan  memeriksa kelengkapan persyaratan.
3. Petugas  Imigrasi  melakukan  pengisian  data,  pemindaian  berkas,  dan mencetak tanda permohonan.
4. Pemohon  kemudian  melakukan  pembayaran  kode  billing  di  Bank Persepsi.
5. Tahap  selanjutnya  yaitu  petugas  Imigrasi  melakukan  verifikasi pembayaran biaya imigrasi.
6. Pemohon mengikuti kegiatan wawancara bersama petugas Imigrasi untuk diidentifikasi, diverifikasi terkait data yang diberikan serta pengambilan data biometrik foto serta sidik jari.
7. Pengecekan  lapangan  apabila  ditemukan  keraguan  terhadap  persyaratan permohonan.
8. Petugas  Imigrasi  menyampaikan  permohonan  melalui  sistem  informasi
manajemen  keimigrasian  yang  diterima  oleh  Kantor  Wilayah  dan Direktorat  Imigrasi.  Kegiatan  awal  sampai  dengan  tahapan  ini memerlukan waktu 3 hari.
9. Tahapan  selanjutnya  yaitu  persetujuan  Kepala  Kantor  Imigrasi  atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.
10. Penerbitan izin tinggal terbatas dan penerbitan nomor register.
11. Peneraan atau penempelan stiker perpanjangan izin tinggal terbatas pada paspor.
12. Pengesahan perpanjangan izin tinggal terbatas.
13. Pemindaian dokumen selesai .
14. Penyerahan  dokumen  keimigrasian  kepada  pemohon.  Ketika  telah mendapatkan  persetujuan  Kepala  Kantor  Imigrasi  atau  Pejabat  Imigrasi yang  ditunjuk  sampai  dengan  penyerahan  dokumen  keimigrasian memerlukan  waktu  3  hari.  (Pengarahan  Direktur  Izin  Tinggal Keimigrasian, September 12, 2022)
Dalam  penerapan e-government dalam  ruang  lingkup  pelayanan  keimigrasian salah satunya yaitu terkait pelayanan bagi Warga Negara Asing (WNA) yaitu Izin Tinggal Terbatas (ITAS) secara online total hanya memerlukan waktu 6 hari dari awal hingga selesai  proses  pengurusan.  Sehingga  penerapan  Izin  Tinggal  Terbatas  (ITAS)  secara online sudah  sangat  memangkas  waktu  yang  sebelumnya  memerlukan  lebih  dari  satu minggu.  Hal  tersebut  didukung  dengan  adanya  perbaikan  secara  kesisteman  dan profesionalisme,  akuntabilitas,  sinergi,  transparansi,  dan  inovasi  melalui  manajemen informasi. Hadirnya e-government dalam pengurusan ijin tinggal terbatas tentu saja tanpa mengesampingkan  tujuan  dari  pemberian  suatu  izin.  Menurut  Parjudi  Atmosudirdjo (1981),  tujuan  yang  dimaksud  dalam  pemberian  suatu  izin  secara  umum  disebutkan sebagai berikut :
1)Keinginan mengarahkan aktivitasaktivitas tertentu
2)Izin mencegah bahaya bagi lingkungan (izin-izin lingkungan)
3)Keinginan melindungi obyek-obyek tertentu
4)Izin hendak membagi benda-benda yang sedikit
5)Izin memberikan pengarahan, dan meyeleksi orang-orang dan
aktivitas di mana pengurus harus memenuhi syarat-syarat tertentu.

## 4. KESIMPULAN
E-Government suatu konsep yang tidak serta merta dapat diimplementasikan atau diterapkan oleh organisasi. Oleh karena itu, e-government diperlukan perubahan dalam ruang  lingkup  proses  bisnis  ( Business  Process  Reengineering )  maupun  struktur organisasi. Kantor Imigrasi selaku Unit Pelaksana teknis (UPT) dari Direktorat Jenderal Imigrasi  Kementerian Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia memiliki peran penting dalam pelayanan publik di bidang keimigrasian salah satunya pemberian dan perpanjangan izin tinggal  terbatas.  Implementasi e-government dalam  pemberian  dan  perpanjangan  izin tinggal  terbatas  merupakan  upaya  dalam  mewujudkan  pelayanan  prima  di  bidang keimigrasian.  Pelayanan  prima  yang  didukung  dengan  profesionalisme,  akuntabilitas, sinergi, transparansi, dan inovasi melalui manajemen informasi. Pelayanan prima yang memberikan kepastian dalam hal waktu dan kemudahan.

## DAFTAR PUSTAKA

## 1. Buku
Napitupulu,  D.  dkk.  (2020). E-Government Implementasi,  Strategi,  dan  Inovasi.
Yayasan Kita Menulis. Medan.
Prajudi, A., 1981, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta.
2. Modul
Akbar,  R.S.,  &  Ismoyo,  I.  (2022).  Muatan  Teknis  Substantif  Lembaga  (MTSL)
Ditjen Imigrasi.Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Jakarta.
3. Jurnal Ilmiah Cahyadi, A. (2003). E-Government : Suatu Tinjauan Konsep Dan Permasalahan.
Fadli, M.R. (2021). Memahami Desain Penelitian Metode Kualitatif.
Yulmawati,  E.  (2016).  Peran  Kantor  Imigrasi  Batam  Dalam  Mencegah Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Warga Negara Asing Di Kota Batam.
4. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  Republik  Indonesia.  (2009).  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Jakarta.
Undang-Undang Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Jakarta.
Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM.  (2014).  Prosedur  Teknis  Pemberian, Perpanjangan,  Penolakan,  Pembatalan  dan  Berakhirnya  Izin  Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap Serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal.