## KAJIAN YURIDIS PERWAQAFAN TANAH DAN KEABSAHAN PERTUKARANNYA
Arifin Abdullah Universitas Islam Negeri Ar-raniry. Banda Aceh arifin.abdullah@ar-raniry.ac.id

## Abstract
The application of waqf originally rated to immovable things or properties The properties  donation  and  the  corporate  to  be  waqf  of  land  (donation  for religious  or  community  use)  which  will  become  public  properties  should  be based on the Islamic  law  in  accordance  with The Quran in  al-Baqarah letter from 215 verse, the land  which has been waqf should be correspondent to the waqf land  declare. In article 3 of law number 41 of 2004 regarding  the  waqf land  in  states “the  waqf of land  which has been officially declared in  Islamic way cannot be cancelled”, and cannot be changed if the  wakif declare it for a certain  use.  However,  the  exchange  use  of  the  waqf  property  is  not  based  on the traditional regulation. The objective of this research is to find out explain the implementation of waqf of land based on the prevailing laws, to explain the waqf  of  land  for  certain  use  which  can  and  cannot  be  changed  with  other object, and to  explain the  law  about  the  waqf of land  which can be  changed. The  method  used  in  this  research  is  a  normative  and  sociologic  juridicial method  in  which  the  writer  should  study  laws  and  regulations  which  are relevant  to  the  research,  the  normative  approach  is  the  study  of  library material  including  primary,  secondary  and  tertiary  materials.  The  sociologic juridicial opproach is used to study the positive law.
Keywords: Policy, Juridical, Waqaf Land

## Abstrak
Penerapan  wakaf yang semula dinilai untuk benda-benda atau harta benda tidak bergerak. Harta  sumbangan dan badan usaha menjadi  wakaf tanah  (sumbangan untuk  keperluan  keagamaan  atau  masyarakat)  yang  akan  menjadi  milik  umum harus  berdasarkan  syariat  Islam  sesuai  dengan  Alquran  al-  Surat  Baqarah  dari ayat  215  ayat,  tanah  yang  telah  wakaf  harus  sesuai  dengan  tanah  wakaf  yang dinyatakan.  Dalam  pasal  3  undang-undang  nomor  41  tahun  2004  tentang  tanah wakaf  menyatakan  “wakaf  tanah  yang  telah  resmi  dideklarasikan  secara  Islam tidak dapat dibatalkan”, dan tidak dapat diubah jika wakif menyatakannya untuk penggunaan  tertentu.  Namun,  penukaran  penggunaan  harta  wakaf  tidak berdasarkan  aturan  adat.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui penjelasan  pelaksanaan  wakaf  tanah  berdasarkan  hukum  yang  berlaku, menjelaskan wakaf tanah untuk penggunaan tertentu yang dapat dan tidak dapat diubah  dengan  benda  lain,  dan  untuk  menjelaskan  hukum  tentang  wakaf.  tanah yang  bisa  diubah.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode yuridis  normatif  dan  sosiologis  dimana  penulis  harus  mempelajari  peraturan perundang-undangan  yang  relevan  dengan  penelitian,  pendekatan  normatif adalah  studi  tentang  bahan  pustaka  yang  meliputi  bahan  primer,  sekunder  dan tersier. Pendekatan yuridis sosiologis digunakan untuk mempelajari hukum positif Kata Kunci : Kebijakan, Yuridis, Tanah Waqaf

## 1.  PENDAHULUAN
Bagi  sebagian  besar  rakyat  indonesia,  tanah  menempati  kedudukan penting dalam kehidupan mereka sehari-hari, terlebih lagi bagi rakyat pedesaan yang  pekerjaan  pokoknya  bertani,  berkebun  dan  berladang,  tanah  merupakan tempat bergantung hidup mereka. Menurut Van Dijk “Tanah merupakan modal yang  utama,  dan  untuk  untuk  bagian  terbesar  masyarakat  Indonesia,  tanahlah yang merupakan modal satu-satunya. 1
Aplikasi  perwaqafan  pada  mulanya  tidak  ditemukan  dalam  ketentuan hukum positif, waqif ketika mewaqafkan hartanya langsung melafalkan dengan lisan  saja  di  depan  imam  masjid  pada  masa  itu,  dengan  disaksikan  oleh beberapa orang, maka waqaf itu telah dianggap sah.
Di Indonesia pengaturan tentang waqaf terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41  Tahun  2004  tentang  Waqaf.  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  dan  Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Waqaf.
Undang-undang  Nomor  41  Tahun  2004  tentang  Waqaf,  disebutkan bahwa  “waqaf  adalah  perbuatan  hukum  waqif,  untuk  memisahkan  dan/atau menyerahkan  sebagian  harta  benda  miliknya  untuk  memanfaatkan  selamanya atau  untuk  jangka  waktu  tertentu  sesuai  dengan  kepentingannya  guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah”
Menurut “Pasal 22 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa, dalam rangka  mencapai  tujuan  dan  fungsi  waqaf,  harta  benda  waqaf  hanya  dapat diperuntukan bagi:
1. Sarana dan kegiatan ibadah.
2. Sarana dan kegiatan pendidikan, serta kesehatan.
3. Bantuan  kepada  fakir  miskin,  anak  yatim  piatu,  anak  terlantar, beasiswa.
4. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat dan/atau
5. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syari’ah dan peraturan perundang-undangan.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria (UUPA) 24 September 1960, pada bagian XI pada Pasal 49 ayat (3) menyatakan  bahwa:  tanah  untuk  kepentingan  suci  dan  sosial.  Perwaqafan tanah  milik  diatur  dengan  peraturan  pemerintah  PP  Nomor  28  Tahun  1977, berkenaan  dengan  Perwaqafan  Tanah  Milik.  Sedangkan  perwaqafan  selain tanah milik belum ada diatur di dalamnya.
Tanah  waqaf  merupakan  peralihan  hak  pribadi,  hak  milik,  atau  badan hukum  tertentu,  dialihkan  menjadi  hak  waqaf,  tujuannya  untuk  keperluan sosial,  ibadah  dan  keperluan  umum  lainnya.  Perwaqafan  tanah  seiring kemajuan terjadi dalam masyarakat, dilakukan di depan nadzir atau badan yang berwenang dalam Pembuatan Akta Ikrar Waqaf (AIW), disetiap Kantor Urusan Agama  (KUA),  berwenang  membuat  Akta  Ikrar  Waqaf  (AIW)    bersama dengan  Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN),  Akta  dibuat  setelah  dilakukan
pengukuran  bersama  dengan  waqif,  nadzir,  pegawai  BPN  dan  pegawai  KUA untuk  melakukan  pengukuran  tanah  yang  diwaqafkan,  sebelum  dibuat  Akta Ikrar Waqaf (AIW).
Pelepasan dan peralihan tanah waqaf dilakukan hanya untuk keperluan yang  sifatnya  umum  dan  harus  melalui  izin  dari  Kementerian  Agama. Republik  Indonesia  menyangkut  perubahan  penggunaan  tanah  waqaf  maupun yang  tidak  sesuai  dengan  Ikrar  Waqaf.  Praktek  perwaqafan  tanah  yang  biasa dilakukan di depan dilakukan dalam masyarakat nadzir bahwa waqif  akan
mewaqafkan  tanahnya,  Nadzir  akan  melapor  kepada  Kantor  Urusan  Agama Kecamatan  (KUA),  dari  KUA  Kecamatan  akan  dilaporkan  kepada  Kantor Kementerian  Agama  Kabupaten/Kota.  Kemudian  dari  kantor  Kementerian Agama  Kabupatan/Kota  di  daftarkan  ke  Kantor  Pertanahan  Kabupaten/Kota (BPN)  untuk  pensertifikatan  tanah  waqaf  untuk memperolah  kekuatan  hukum yang sah.
Realita yang terjadi dalam masyarakat waqif hanya melafadzkan kata- kata mewaqafkan suatu objek kepada imam masjid, dan taklik disaksikan oleh beberapa  orang  saksi  dianggab  sah.  Tanah  yang  diwaqafkan  itu  peralihannya tidak  disertai  bukti  pemilikan  tanah.  Dikawatirkan  tanah  tersebut  disatu  saat kemungkinaan di gugat oleh ahli warisnya, bahwa tanah yang diwaqafkan oleh orang  tuanya  itu  tidak  sah,  karena  tidak  mempunyai  alat  bukti  yang  kuat. Sedangkan saksi-saksi sudah tidak ada lagi. disebabkan berbagai faktor.
Adapun  Tanah  yang  telah  diwaqafkan,  dalam  Akta  Ikrar  Waqafnya untuk  keperluan  pendidikan,  sekarang  telah  dibangun  jalan  raya.  Tanah  yang dulunya diwaqafkan untuk tempat  ibadah,  sekarang  berubah  menjadi dermaga kapal,  tanah  yang  ikrar  waqafnya  untuk  tempat  perkuburan  umum,  sekarang berubah  menjadi  tempat  pendidikan.  Pemanfaatan  tanah  waqaf  yang  tidak sesuai  dengan  ikrar  waqif  terjadi  dalam  masyarakat.  Dalam  Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Waqaf, dalam pada pasal 3 disebutkan “waqaf yang  telah  diikrarkan  tidak  dapat  dibatalkan”  tanah  yang  telah  diwaqafkan harus sesuai dengan niat waqif.
Ada  banyak  permasalahan  perwaqafan  tanah  yang  terjadi  dalam masyarakat dan perlu dibahas dalam suatu karya ilmiah, yang diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pelaksana suatu kebijakan.
Permasalahan  sekarang  dalam masyarakat  bahwa  peruntukan (peralihan)  tanah  waqaf,  tidak  sesuai  dengan  ikrar  waqaf,  maka  dianggap sebagai  pelanggaran  dari  Syari’at  dan  sebagian  kalangan  mengangap  hal tersebut tidak  wajar.  Karena  bertentangan  dengan  Undang-Undang  Nomor  41 Tahun  2004  tentang  Waqaf.  Ada  banyak  hal  lain  yang  perlu  ditelusuri dilapangan  yang  menarik  untuk  dijadikan  karya  ilmiah  yang  disusun  dalam bentuk  jurnal  dengan  judul  “Kebijakan  Yuridis  Perwaqafan  Tanah  Dan Keabsahan Pertukaranya”
Permasalahan yang ingin dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut: Apakah dasar hukum tanah yang telah diwaqafkan untuk keperluan tertentu
boleh dipertukarkan dengan tanah wakaf yang lain lain?

## A. DASAR HUKUM DAN KEABSAHAN WAQAF
Keabsahan waqaf, sebagaimana dijelaskan sebelumnya lafal atau ungkapan yang merupakan rukun waqaf itu bisa dilakukan secara lafdzi ucapan maupun fi’li, namun  demikian  dasar  hukum  waqaf  yang  paling  utama  ada dalam al-Qur’an yaitu pada Surat al-Baqarah ayat 262, 267, Ali-Imran ayat 92 dan  al-Hajj  ayat  77.  para  ulama  memahami  ibadah  tersebut  sebagai  ibadah waqaf, setelah al-Qur’an adalah  hadist, waqaf dalam  hadist Rasuulullah SAW banyak  sekali  ditemukan  lebih  kurang  ada  45  hadist  yang  berkenaan  dengan waqaf, sebagai sumber ketiga ijtihad para ulama (interpretasi para ulama fiqh) yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh.
Dalam menetapkan hukum waqaf para ulama berbeda pendapat seputar hukum  waqaf,  diantara  mereka  ada  yang  mutlak  membolehkannya,  namun sebagian lain ada tidak, ada juga golongan yang membolehkan dalam keadaan tertentu  dan  melarangnya  dalam  keadaan  tertentu,  kelompok  pertama berpendapat bahwa hukum waqaf itu adalah sunnah, dan pendapat ini didukung oleh  imam  Syafi’i,  Malikiyah,  Hanabilah.  Menurut  golongan  pertama    ini waqaf  yang  dibolehkan  secara  hukum,  biasanya  rumah,  tanah  serta  bangunan dan  tanaman,  senjata,  keledai,  baju,  mushaf  Al-Qur’an,  buku  dan  lain sebagainya.
Dalil  kelompok  pertama  berdasarkan  kepada  argumentasi  yang bersumber dari al-Qur’an dan hadist Nabi SAW, dan amalan para sahabat. dalil al-Qur’an  yang  secara  umum  mengandung  makna  waqaf  “kamu  sekali-kali tidak  sampai  kepada  kebajikan  yang  sempurna  sebelum  kamu  menafkahkan sebagian  harta  yang  kamu  cintai  (QS.  Ali-Imran:  92)  ayat  tersebut mengisyaratkan  anjuran  bersedaqah,  sedangkan  waqaf  adalah  bentuk  dari sedaqah  Karena  itu  waqaf  mengikuti  hukum  dari  sedaqah  dan  hukumnya sunnah.

## 1. Waqaf dalam Al-Quran
Dalam Al-Qur’an tidak ditemukan secara explisit serta tegas mengenai waqaf,  al-Qur’an  hanya  menyebutkan  dalam  artian  umum,  bukan  khusus mengunakan kata-kata waqaf, para ulama fiqh menjadikan ayat-ayat umum itu sebagai  dasar  waqaf  dalam  Islam,  seperti  ayat-ayat  yang  membicarakan sedeqah,  infaq  dan  amalan  jariyah,  para  ulama  menafsirkannya  bahwa  waqaf sudah tercakup di dalam cakupan ayat tersebut. Berbicara dalam  mewaqafkan harta yang dimilikinya, telah disebutkan dalan QS al-Baqarah ayat 215 Yang artinya:
Mereka  bertanya  tentang  apa  yang  mereka  nafkahkan.  Jawablah:  "Apa saja  harta  yang  kamu  nafkahkan  hendaklah  diberikan  kepada  ibu-bapak, kaum  kerabat,  anak-anak  yatim,  orang-orang  miskin  dan  orang-orang yang sedang dalam perjalanan." dan apa saja  kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. QS al-Baqarah ayat 215
Dasar hukum waqaf yang paling utama ada dalam al-Qur’an yaitu pada Surat al-Baqarah ayat 262, Artinya
” Orang-orang  yang  menafkahkan  hartanya  di  jalan  Allah,  Kemudian mereka  tidak  mengiringi  apa  yang  dinafkahkannya  itu  dengan  menyebut- nyebut  pemberiannya  dan  dengan  tidak  menyakiti  (perasaan  si  penerima), mereka  memperoleh  pahala  di  sisi  Tuhan  mereka,  tidak  ada  kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.”

## Surat Al-Baqarah ayat 267, Artinya:
“ Hai  orang-orang  yang  beriman,  nafkahkanlah  (di  jalan  Allah)  sebagian dari  hasil  usahamu  yang  baik-baik  dan  sebagian  dari  apa  yang  kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk- buruk  lalu  kamu  menafkahkan  daripadanya,  padahal  kamu  sendiri  tidak mau  mengambilnya  melainkan  dengan  memincingkan  mata  terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

## Surat Ali-Imran ayat 92 Artinya:
“ Kamu  sekali-kali  tidak  sampai  kepada  kebajikan  (yang  sempurna), sebelum  kamu  menafkahkan  sehahagian  harta  yang  kamu  cintai.  dan  apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya”.
dan Surat Al-Hajj ayat 77 Artinya:
” Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.”
Para  ulama  memahami  ibadah  tersebut  sebagai  ibadah  waqaf,  setelah al-Qur’an adalah Hadist, Waqaf dalam Hadist Rasuulullah SAW banyak sekali ditemukan lebih kurang ada 45 Hadist yang berkenaan dengan waqaf. Sebagai sumber ketiga yaitu ijtihad ulama, (interpretasi para ulama fiqh) yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh.
Pendapat kelompok kedua, waqaf secara  mutlak  tidak dibolehkan oleh sebagian pengikut imam Abu Hanifah. Kelompok ini mengemukakan beberapa dalil  yang  bersumber  dari  Hadist,  disamping  berdasarkan  alasan  berdasarkan penalaran,  yang  mana  kelompok  kedua  ini,  memandang  waqaf  tidak dibolehkan secara mutlak.

## 2. Waqaf Dalam Hadist
Al-Qur’an  menyebutkan  secara  umum,  tetapi  dalam  Hadist  ada  yang menyebutkan secara khusus dan umum. Hadist-hadist yang menyinggung dasar hukum  kedua,  disyari’atkannya  waqaf  ialah  al-Hadist.  Jika  masalah  waqaf sekaligus  menjadi  dasar  hukum  waqaf,  adalah  Hadist  yang  berkenaan  dengan amal jariah seperti:
Dari  Abi  Hurairah  semoga  Allah  meridhainya,  Nabi  SAW, bersabda:”apabila  mati  seorang  manusia  (anak  adam)  habislah amalnya  terkecuali  3  perkara  yaitu  sedeqah  jariah,  ilmu  yang bermanfaat  dan anak yang saleh yang mendo’akan baginya”. (Hadist Riwayat Muslim) 2
Walaupun  secara  umum  disebutkan  adalah  amal  jariah  namun  yang dimaksud  disini  termasuk  waqaf.  Sebagai  mana  pendapat  yang  dikemukakan as-Syaukani  dalam  bukunya Nailul  Authar, ” para ulama  menafsirkan sadaqah jariah yang dimaksud dalam Hadist itu adalah waqaf”
Sayyid  Sabiq  juga  sependapat  dengan  as-Syaukani,  bahwa  yang dimaksud  dalam  Hadist  di  atas  adalah  waqaf.  “sesungguhnya  Allah  telah mensyari’atkan  waqaf  dan  menjadikannya  perbuatan  sunnah  sebagai  media pendekatan  yang  bisa  mendekatkan  diri  kepada  Allah  SWT.  Pendapat  Sayyid Sabiq  ini  beliau  kemukakan  setelah  menyebutkan  hadist  yang  diriwayatkan muslim tersebut.
Sebagimana yang telah disebutkan dalam al-Jami’ al-Sahih lil Bukhari, ada  enam  Hadist  dianggap  tidak  berulang-ulang  sebagai  dasar  hukum  waqaf ini, berikut Hadist-hadist  tersebut:
Hadis Pertama, hadist saheh yang diriwayatkan Buhari dan Muslim: “dari Ibn Umar, semoga Allah Meridhai keduanya. Ibn Umar berkata, bahwa  Umar telah  mendapatkan  sebidang  tanah  di  Khaibar lalu   ia datang kepada Nabi SAW. Untuk meminta petunjuk tentang tanah itu. Umar berkata “ ya Rasullullah sesungguhnya saya mendapat tanah di Khaibar, saya belum pernah dapat harta yang lebih berharga menurut pandangan  saya  dari  padanya  bagaimana  petunjuk  anda”  Rasulullah menjawab:  ”kalau  anda  mau  tahan  pokoknya  dan  anda  sedeqahkan hasilnya”  Ibn  Umar  berkata:  “lalu  Umar  mensedeqahkan (mewaqafkan),  bahwa  pokoknya  tidak  dijual,  tidak  diwariskannya  dan tidak  menghibahkannya  maka  ia  mewaqafkan  kepada  fakir,  kepada keluaraga  yang  dekat,  kepada  pembebesan  budak,  sabilillah,  ibnu sabil,  musafir  dan  kepada  tamu.  Dan  tidak  terhalang  bagi  yang mengurusinya  memakan  untuknya  secara  wajar  dan  memberi  makan saudaranya.” 3

## 3. Waqaf Menurut Pemikiran Ulama
Sumber hukum perwaqafan selain al-Qu’ran dan al-Hadist, maka ijtihad (interpretasi mujtahid) merupakan sumber ketiga. peranan ulama mujtahid akan mampu  memperjelas hukum sekiranya dalam dua sumber utama   kurang  jelas
2 M. Nasiruddin al-albani. Ringkasan Shaheh Muslim , Jakarta: Gema Insani, 2005. hlm. 473.
3 Ibn Hajar al-Asqalani,. Bulughul Maram . Terj. Moh, Machfuddin Aladip Semarang: PT. Karya Toha Putra 1985. hlm. 466.
atau membutuhkan pemikiran. Maka dalam hal ini seperti ijtihat Abu Hanifah, Malik,  As-Syafi’i,  Ahmad  bin  Hanbal,  Daud  Dhahiri,  Muhammad  dan  Abu Yusuf Hanafi. Dari hasil usaha pemikiran mereka, lalu di pakai sebagai acuan dalam perwaqafan.
Waqaf menurut para ulama, imam mazhab, merupakan suatu perbuatan sunnat  bertujuan  untuk  kebaikan,  seperti  membantu  pembangunan  bidang keagamaan,  baik  pembangunan  segi  material  maupun  untuk  pembangunan spiritual.  Sebagaimana  halnya  zakat,  waqaf  merupakan  salah  sumber  dana umat Islam  yang  sangat potensial,  bila di kembangkan. Sebagai  contoh Mesir yang telah berhasil memprogramkan waqaf sejak seribu tahun yang lalu.
Bagi  ulama  imam  mazhab,  persoalan  waqaf,  mereka  sepakat mengatakan  bahwa  itu  termasuk  amal  jariah.  Namun  yang  menjadi  polemik mereka  dan  pengikutnya,  maka  permasalahan  pemahaman  terhadap  waqaf  itu sendiri.  Apakah  harta  waqaf  yang  telah  diberikan waqif masih  menjadi miliknya  atau  lepas  seketika  saat  ia  menyerahkan  kepada  maukuf  alaih (penerima  waqaf).  Sebagai  bahan  komperatif,  perlu  dikemukakan  pendapat masing-masing  imam  mazhab  sekitar  persoalan  waqaf,  sehingga  memperjelas prinsip  yang  mereka  pakai.  Berikut  ini  diuraikan  masing-masing  pendapat imam mazhab:
Menurut  pendapat  Abu  Hanifah  harta  yang  telah  diwaqafkan  menurut mazhab  ini  tetap  berada  pada  milik  waqif,  dan  boleh  ditarik  kembali  oleh  si waqif.  Jadi  harta  itu  tidak  berpindah  hak  milik,  hanya  hasil  manfaatnya  yang diperuntukan  pada  tujuan  waqaf.  Dalam  hal  ini  imam  Abu  Hanifah memberikan  pengecualian  pada  tiga  hal,  yakni  waqaf  mesjid,  waqaf  yang ditentukan  keputusan  penggadilan  dan  waqaf  wasiat 4 .  Selain  tiga  hal  yang tersebut  yang  dilepaskan  hanya  hasil  manfaatnya  saja  bukan  benda  itu  secara utuh.
Terhadap waqaf  mesjid,  yaitu apabila seseorang  mewaqafkan  hartanya untuk kepentingan mesjid, atau seseorang membuat bangunan dan  diwaqafkan untuk  mesjid,  maka  secara  spontan  itu  berpindah  menjadi  milik  Allah  dan tinggallah kekuasaan si waqaf dalam kasus ini.
Waqaf  wasiat,  yaitu  bila  seseorang  dalam  keadaan  masih  hidup membuat  wasiat,  jika  ia  meninggal  dunia,  maka  harta  yang  telah  ditentukan menjadi  waqaf.  Maka  dalam  contoh  seperti  ini  kedudukannya  sama  seperti wasiat, tidak boleh lebih dari 2/3 harta, sebagaimana hal wasiat.
Abu  Hanifah  berpendirian  seperti  itu  dengan  menggunakan  dalilnya dari sebuah hadits Rasulullah SAW, yang diriwayatkan Darul Quthni dari Ibnu Abbas, “ La Habasa’an Faraidillah ”, tidak ada penahanan harta ( habsa ) dalam
4 Wahbah Zuhaily. Fighul Islam wa Adilatuhu , Mesir, Darul Fikri. 1985. hlm. 153.
hal-hal  yang  sudah  ada  ketentuan  dari  Allah  SWT. 5 Menurut  mazhab  Maliki harta  yang  diwaqafkan  itu  tetap  menjadi  milik  si  waqif,  dalam  hal  ini  sama dengan  pernyataan  mazhab  Abu  Hanafi,  tidak  boleh  mentasarufkannya,  atau menjualkannya,  mewariskannya  atau  menghibahkannya  selama  harta  itu diwaqafkannya. Menurutnya boleh waqaf dalam waktu tertentu.
Sementara  menurut imam Syafi’i,  harta  yang diwaqafkan terlepas  dari si waqif menjadi milik Allah dan berarti menahan harta untuk selama-lamanya, karena  tidak  boleh  waqaf  yang  ditentukan  jangka  waktunya  seperti  yang dibolehkan  waqaf  yang  ditentukan  jangka  waktunya  seperti  yang  dibolehkan imam Maliki, maka yang disyaratkan pula benda yang tahan lama, tidak cepat habisnya
Ahmad bin Hanbal mengatakan, waqaf terjadi karena dua hal:
1. Karena kebiasaan (perbuatan)
2. Dengan lisan baik jelas (sariih) atau tidak, 6

## 4. Perundang-undangan waqaf di Indonesia
Undang-Undang  waqaf  di  Indonesia,  selain  bersumber  kepada  agama juga  diatur  hukum  positif  yang  merupakan  hasil  pemikiran  pakar  hukum  di Indonesia  bila  diinventarisir  sampai  sekarang  terdapat  berbagai  perangkat peraturan  yang  mengatur  masalah  perwaqafan,  namun  demikian    peraturan yang dihasilkan masih terbatas pada perwaqafan tanah milik. Di Indonesia ada sekitar  13  aturan  yang  dikeluarkan  pemerintah  Indonesia,  dan  yang  terbaru Undang-undang  Nomor  41  Tahun  2004  dengan  dan  Peraturan  Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 tentang Waqaf. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang  Waqaf  bahwa  “waqaf adalah  perbuatan  hukum  waqif  untuk  memisahkan  dan/atau  menyerahkan sebagian  harta  benda  miliknya  untuk  memamfaatkan  selamanya  atau  untuk jangka  waktu  tertentu,  sesuai  dengan  kepentingannya  guna  keperluan  ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari’ah”
Menurut  Pasal  22  Undang-undang  Nomor  41  tahun  2004  tentang Waqaf,  dalam  rangka  mencapai  tujuan  dan  fungsi  waqaf,  harta  benda  waqaf hanya dapat diperuntukan bagi:
1. Sarana dan kegiatan ibadah
2. Saran dan kegiatan pendidikan, serta kesehatan
3. Bantuan kepada fakir miskin, anak yatim piatu, anak terlantar, beasiswa
4. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat dan/atau
5 Rachmad Djatmika, “ Hukum perwakafan Tanah Milik di Indonesia ” Makalah disampaikan di IAIN Imam Bonjol, Padang 30 Agustus, hlm. 6.
6 Abdul Halim. Hukum Perwakafan di Indonesia , Cet I. Ciputat: Ciputat Press. 2005. hlm. 75.
5. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan
Dalam  kerangka  sosial  waqaf  untuk  kemaslahatan  umum  perlu dikembangkan, waqaf untuk kemaslahatan dalam literatur figih dikenal dengan waqaf  khairy,  yang  memang  bertujuan  memberikan  dampak  kemaslahatan umat. Namun demikian dalam prakteknya waqaf di Indonesia lebih menyentuh kepada  bidang-bidang  teologi,  Keagamaan,  seperti  saran  ibadah,  dari  pada bidang-bidang sosial untuk kemaslahatan umat.
Kelihatan  antara  batasan  yang  terdapat  dalam  Peraturan  Pemerintah Nomor  28  Tahun  1977  dan  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  terdapat  dua perbedaan yang penting yaitu: pertama dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun  1977  dikhususkan  tanah  milik,  sedangkan  KHI  sifatnya  umum,  tidak mengkhususkan terhadap benda tertentu asal  ia bersifat kekal, tahan lama, dan melembagakannya  buat  selama-lamanya,  kedua,  perbedaan  redaksionalnya saja,  namun  apabila  dianalisa,  sedangkan  menurut  Undang-undang  waqaf Nomor 41 tahun 2004 dijelaskan bahwa “waqaf adalah perbuatan hukum waqif untuk  memisahkan  sebagian  benda  miliknya,  untuk  dimanfaatkan  selama- lamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syari’ah.
Adijani  al-Albij  dalam  bukunya Perwaqafan  Tanah  di  Indonesia Dalam  Teori  dan  Praktek. mengelompokkan  kepada  beberapa  peraturan  yang dalam  buku  himpunan perundang-undangan perwaqafan  yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia sebagai berikut:
1 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
2 Peraturan Pemerintah Nomor 42 tentang pelaksanaan UU No 41 Tahun 2004
3 Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No  6  Tahun  1997,  tentang  tata Pendaftaran Tanah mengenai perwakafan tanah milik
4 Peraturan  Menteri  Agama  No  1  tahun  !978,  tentang  Peraturan Pelaksana PP No 28 Tahun 1977, tentang perwakafan tanah milik
5 Instruksi bersama Menteri Agama dan Departemen Dalam Negeri No 1 tahun 1978 tentang pelaksanaan PP No 28 tahun 1997
6 Instruksi  bersama  Menteri  Agama  RI,  dan  Kepala  Badan  Pertanahan Nasional,  No  4  Tahun  1978,  No  25  Tahun  1990,  Tentang  Sertifikat Tanah Wakaf.
7 SK  Dirjen  Bimas  Islam  dan  Urusan  Haji  No  15  tahun  1990  tentang penyempurnaan  Formulir  dan  Pedoman  Pelaksanaan  Peraturan- peraturan tentang Perwakafan Tanah Milik.
8 Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang wakaf Uang 11 Mai 2002
9 Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  6  Tahun  1977  Tentang Pendaftaran Tanah Mengenai Perwaqafan Tanah Milik
10 Peraturan  Direktur  Jenderal  Bimbingan  Masyarakat  Islam  Nomor Kep/D/7578,  tentang  formulir  dan  pedoman  pelaksanan  peraturan peraturan tentang Perwaqafan Tanah Milik
11 Peraturan  Menteri  Agama  Nomor  73  Tahun  1978,  tentang Pendelegasian  Wewenang  Kepala-Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama  Provinsi/  setingkat  diseluruh  Indonesia  untuk  mengangkat/ menghentikan setiap Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Waqaf (PPAIW) 7
Selain  berbagai  peraturan  dan  edaran  seperti  yang  telah  disebut  pada bagian terdahulu secara khusus masih ada diatur dalam instruksi dari Gubernur Kepala  Daerah  Tingkat  I  Sumatera  Barat,  Sumatera  Utara,  Daerah  Nangroe Aceh  Darussalam  dan  DKI  Jakarta  mengenai  pendaftaran  Tanah  Waqaf  di daerah  masing-masing.  Selain  itu  ada  3  ketentuan  lagi,  perwaqafan  di Indonesia,  pertama;  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  yang  merupakan  hasil ijtihad para ulama di Indonesia, tentang Waqaf, kedua, Intruksi Menteri Agama Nomor  5  Tahun  1989,  ketiga  Intruksi  bersama  Menteri  Agama  dan  Kepala Pertanahan  Nasional  Nomor  4  Tahun  1990  atau  Nomor  24  tahun  1990, mengenai target pensertifikatan tanah Waqaf pada pelita V.
Dari  beberapa  peraturan  penting  terhubung  dengan  peraturan perwaqafan  tanah  milik  yang  telah  dikemukakan  baik  peraturan  perundang- undangan  yang  langsung  maupun  yang  tidak  langsung,  jelaslah  bahwa perwaqafan  mendapat  perhatian  besar  di  Indonesia,  perhatian  pemerintah  ini nampak  jelas dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Peradilan Agama, Undang-Undang tersebut dalam Bab II tentang Kekuasaan Pengadilan, menyatakan dalam Pasal 49 ayat (1) menyebutkan bahwa ”Pengadilan Agama bertugas  memeriksa,  memutuskan  dan  menyelesaikan  perkara-perkara  di tingkat  pertama  antara  orang-orang  yang  beragama  Islam  di  bidang: perkawinan,  kewarisan,  wasiat,  hibah,  waqaf  dan  sadaqah  yang  dilakukan berdasarkan Hukum Islam.
Dan  juga  terdapat  satu  peraturan  yang  disahkan  pada  tanggal  30 Nopember 1990, Peraturan Menteri dan Kepala Pertanahan Nasional Nomor 4 dan Nomor 24 Tahun 1990, tentang Sertifikat Tanah Waqaf
Tata  cara  perwaqafan  tanah  harus  memenuhi  beberapa  unsur  yang sangat penting, terdiri dari tanah yang mau diwaqafkan, adanya waqif, nadzir, ikrar waqaf, peruntukan harta benda waqaf dan jangka waktu waqaf, bila sudah
7 Brosur, Departemen Agama RI. Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Proses Sertifikasi Tanah Wakaf, Sesuai Dengan PP No 28 Tahun 1977. Proyek  Peningkatan Zakat dan Wakaf, 2003
ada  kesemua  unsur  ini  maka  sudah  cukuplah  syarat  untuk  melakukan  waqaf, sebagai  mana  yang  tertera  dalam  pasal  6  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun 2004,  tentang  Waqaf,  waqaf  dilaksanakan  dengan  memenuhi  unsur  waqaf sebagai berikut:
a. Waqif .,
b. Nadzir.,
c. Harta benda waqaf.,
d. Ikrar waqaf .,
e. Peruntukan harta benda waqaf.,
f. Jangka waktu waqaf.
5. Tata Cara Pertukaran Pemanfaatan Tanah Waqaf
Pertukaran  tanah  wakaf  hampir  sama  dengan  tatacara  mewakafkan tanah  kembali.  Tata  cara  proses  Penukaran  harta  wakaf  menurut  Peraturan Pemerintah  No  42  Tahun  2006  tentang  Wakaf,  bahwa  perubahan  status  harta benda wakaf dalam bentuk penukaran dilarang kecuali dengan izin tertulis  dari Kementerian  Agama  berdasarkan  pertimbangan  Badan  Wakaf  Indonesia.  Izin tertulis  dari  Kementerian  Agama  sebagaimana  dimaksud  sebelumya  dapat diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut yaitu:
- Perubahan  harta  benda  wakaf  digunakan  untuk  kepentingan  umum sesuai  dengan  Rencana  Umum  Tata  Ruang  berdasarkan  ketentuan peraturan  Perundang-undangan  dan  tidak  bertentangan  dengan  prinsip syari’ah.
- Harta benda wakaf tidak dapat depergunakan sesuai dengan ikrar wakaf atau pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak.
Selain  dari  pertimbangan  sebagaimana  dimaksud  sebelumnya,  izin pertukaran  harta  wakaf  hanya  dapat  diberikan  jika,  harta  benda  penukaran memiliki  sertifikat  atau  bukti  kepemilikan  sah  sesuai  dengan  Peraturan Perundang-undangan  dan  nilai  manfaat  harta  benda  penukar  sekurang- kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.
Nilai  dan  manfaat  harta  benda  penukar  sebagaimana  dimaksud  diatas ditetapkan  oleh  Bupati/Wali  Kota  berdasarkan  rekomendasi  tim  yang anggotanya terdiri dari:
- Pemerintah daerah Kabupaten/Kota,
- Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota,
- Majelis Ulama Indonesia Kabupaten/Kota.
- Kantor Departemen Agama Kabupaten /Kota,
- Nadzir tanah wakaf yang bersangkutan.
Nilai  dan  manfaat  harta  benda  penukar  sebagaimana  dimaksud  dalam pasal 49 PP No 42 Tahun 2006, harta benda penukar memiliki nilai jual objek pajak  sekurang-kurangnya  sama  dengan  nilai  jual  objek  pajak  harta  benda wakaf, dan  harta benda wakaf penukaran diwilayah  yang  strategis dan  mudah untuk dikembangkan.
Penukaran  terhadap  benda  wakaf  yang  akan  diubah    statusnya dilakukan  sebagai  berikut,  Nadzir  mengajukan  permohonan  kepada  Menteri melalui  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  setempat  dengan  menjelaskan alasan  perubahan  status/tukar  menukar  tersebut,  Kapala  KUA  Kecamatan meneruskan  permohonan  tersebut  kepada  kantor  Departemen  Agama Kabupaten/Kota,  Kepala  kantor  Departemen  Agama  kabupaten/kota  setelah menerima  permohonan  tersebut  membentuk  tim  dengan  susunan  dan  maksud seperti dalam pasal 49 PP No 42 Tahun 2006 yaitu:
a. Pemerintah daerah Kabupaten Kota
b. Kantor Pertanahan Kabupaten /Kota
c. Majelis Ulama Indonesia Kabupaten /Kota
d. Kantor Departemen Agama Kabupaten /Kota
e. Nadzir tanah yang bersangkutan
Kantor Kementerian Agama Kabupaten /Kota meneruskan
permohonan  tersebut  dengan  dilampirkan  hasil  penilaian  dari  tim  kepada kepala  kantor  wilayah  Departeman  Agama  provinsi  dan  selanjutnya meneruskan  permohonan  tersebut  kepada  Menteri  dan  setelah  mendapat persetujuan  tertulis  dari  menteri,  maka  tukar  ganti  dapat  dilaksanakan  dan hasilnya harus dilaporkan oleh nadzir ke kantor pertanahan dan lembaga terkait untuk pendaftaran lebih lanjut.
Dalam  Peraturan  pemerintah  No  42  tentang  wakaf  pada  pasal  51 menyatakan bahwa ”penukaran terhadap harta benda wakaf yang akan berubah statusnya dilakukan sebagai berikut:
a. Nadzir  mengajukan  permohonan  tukar  ganti  kepada  Menteri  melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan menjelaskan alasan perubahan status/tukar menukar tersebut.
b. Kepala  KUA  kecamatan  menruskan  permohon  tersebut  kepada  Kantor Agama Kabupaten/Kota
c. Kepala Urusan  Agama  Kabupaten/Kota setelah  menerima permohonan tersebut  membentuk  tim  dengan  susunan  dengan  susunan  dan  maksud seperti  dalam  pasal  49  ayat  4,  dan  selanjutnya  Bupati/Wali  Kota setempat membuat surat keputusan.
d. Kepala  Kantor  Depatemen  Agama  Kabupaten/Kota  meneruskan permohonan tersebut dengan dilampirkan hasil penilaian dari  tim
kepada  Kepala  Kantor  Wilayah  Departemen  Agama  Provinsi  dan selanjutnya meneruskan permohonan tersebut kepada Menteri, dan
e. Setelah  mendapat  persetujuan  tertulis  dari  Menteri,  maka  tukar  ganti dapat dilaksanakan dan hasilnya harus dilaporkan oleh nadzir Kekantor Pertanahan dan/atau lembaga terkait untuk pendaftaran lebih lanjut.

## B. PENUTUP
Tanah  wakaf  yang  telah  diwaqafkan  untuk  keperluan  tertentu  boleh dipertukarkan  dengan  tanah  wakaf  yang  lain.  Asal  sesuai  dengan  Perubahan harta  benda  wakaf  yang  digunakan  untuk  kepentingan  umum  dan  juga  sesuai dengan  Rencana  Umum  Tata  Ruang  berdasarkan  ketentuan  peraturan Perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan prinsip syari’ah.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN
Abdul  Halim, Hukum  Perwakafan di  Indonesia. Cet I. Ciputat Press. Ciputat: 2005.
Ensiklopedi  Nasional  Indonesia,  Cet  6,  PT  Delta  Pamungkas,  Jakarta:  2004. Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, Hukum wakaf , Diterbitkan Dompet
Dhuafa Republika dan IIMaM, Depok: 2004.
Muhammad  Abid  Abdullahh, Hukum  Wakaf, Cet  I  Mandiri  Cahaya  Persada, Jakarta, 2004.
Wahab Zuhaily, Fighul Islam wa Adilatuhu , Mesir Darul Fikri, 1985. Rachmad Djatmika, “ Hukum perwakafan Tanah Milik di  Indonesia ” Makalah disampaikan di IAIN Imam Bonjol, Padang 30 Agustus,
Departemen  Agama  RI.  Direktorat  Pengembangan  Zakat  dan  Wakaf,  Proses Sertifikasi Tanah Wakaf, Sesuai Dengan PP No 28 Tahun 1977. Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, 2003.
M. Nasruddin al-bani, Ringkasan Shaheh Muslim, Gema Insani, Jakarta, 2005. Moh. Machfuddin Aladip, Bulughul Maram, PT. Karya Toha Putra
Semarang.1985.
Van Dijk, Pengantar Hukum Adat di Indonesia, (Terjemahan Mr. Sukardi) Vorkrink- van Hoeve, Bandung’s Gravenhage,Cet III. (Tanpa Tahun)
Wahbah Zuhaily, Fighul Islam wa Adilatuhu, Mesir: Darul Fikri. 1985.