## IMPLEMENTASI NILAI KEBANGSAAN BHINNEKA TUNGGAL IKA DALAM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

## Desirizta Sari Steviani
Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia Email: jsaridesirizta@gmail.com

## ABSTRACT
National values are the values inherent in the Indonesian nation which are used as guidelines for  living  in  society,  nation  and  state.  There  are  four  national  values  which  serve  as  the consensus  of  national  life,  namely  Pancasila,  the  1945  Constitution,  Sensanti  Bhinneka Tunggal  Ika  and  the  Unitary  State  of  the  Republic  of  Indonesia.  Public  service  is  part  of providing  services  to  the  community.  Where  the  provision  of  public  services  should  uphold national values. Public Service is an activity or a series of activities in order to fulfill service needs  in  accordance  with  statutory  regulations  for  every  citizen  and  resident  for  goods, services and or administrative services provided by public service providers. National values have  the  meaning  of  values  that  are  contained.  The  value  of  Sesanti  Bhinneka  Tunggal  Ika has three values, namely the value of tolerance, the value of justice and the value of mutual cooperation. These three values, if implemented, can improve public services.
Keywords: National Value, Bhinneka Tunggal Ika, Public Service

## ABSTRAK
Nilai-nilai kebangsaan adalah nilai-nilai yang melekat pada bangsa Indonesia yang dijadikan sebagai  pedoman  hidup  dalam  bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara.  Ada  empat  nilai- nilaikebangsaan yang dijadikan sebagai konsensus hidup berbangsa yaitu Pancasila, Undang- undang  Dasar  1945,  Sensanti  Bhinneka  Tunggal  Ika  dan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.  Pelayanan  publik  merupakan  bahagian  dari  pemberian  pelayanan  kepada masyarakat.  Dimana  dalam  melakukan  pemberian  pelayanan  publik  hendaknya  menjunjung nilai-nilai kebangsaan. Pelayanan Publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka  pemenuhan  kebutuhan  pelayanan  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administrative yang disediakan  oleh  penyelenggara  pelayanan  publik.  Nilai-nilai  kebangsaan  mempunyai  makna nilai yang terkandung. Nilai Sesanti Bhinneka Tunggal  Ika mempunyai tiga nilai  yaitu nilai toleransi,  nilai  keadilan  dan  nilai  gontong  royong.  Ketiga  nilai  ini  jika  diimplementasikan dapat meningkatkan pelayanan publik.
Kata Kunci: Nilai Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika, Pelayanan Publik

## PENDAHULUAN
Bangsa  Indonesia  adalah  bangsa  yang  majemuk  terdiri  dari  bermacam  suku  bangsa, budaya,  ras,  agama  dan  luas  wilayah  yang  sangat  luas.  Dalam  melaksanakan  kehidupan
berbangsa, bangsa Indonesia mempuyai pondasi yang dikenal dengan Pilar-pilar Kebangsaan atau  Empat  Konsensus  Dasar  Berbangsa.  Empat  Konsensus  Dasar  Berbangsa  merupakan hakekat  nilai-nilai  kebangsaan.  Nilai-nilai  kebangsaan  pada  hakekatnya  adalah  nilai  yang disepakati dan dipandang baik, yang melekat pada diri setiap warga negara Indonesia berupa norma-norma  dan  etika  kebaikan  yang  terkandung  dan  menjadi  ciri  kepribadian  bangsa Indonesia yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila, Undang-undang Dasar 1945 (UUD 45), Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI)  dan  Bhinneka  Tunggal  Ika.  Nilai-nilai kebangsaan dapat diimplementasikan dalam melakukan pelayanan publik oleh pemerintah.
Pemerintahan  adalah  bahagian  dari  sebuah  sistem  yang  ada  dalam  sebuah  negara. Setiap pemerintahan harus memiliki kepentingan yang melayani publik, sebagaimana amanat pembukaan UUD 45 yang memuat bahwa pemerintah negara Indonesia melindungi segenap bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia  dan  untuk  memajukan  kesejahteraan umum,  mencerdaskan  kehidupan  berbangsa  dan  ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia. Pelayanan  Publik  tertuang  dalam  Undang-undang  Nomor  25  Tahun  2009,  dijelaskan  bahwa pelayanan  publik  adalah  kegiatan  atau  rangkaian  kegiatan  dalam  rangka  pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan  penduduk  atas  barang,  jasa,  dan  atau  pelayanan  adninistratif  yang  disediakan  oleh penyelenggara  pelayanan  publik  dengan  tujuan  terwujudnya  sistem  penyelenggaraan pelayanan  publik  yang  layak  sesuai  dengan  asas-asas  umum  pemerintahan  dan  korporasi yang baik.
Namun  kondisinya  saat  ini  dalam  penyelenggaraan  pelayanan  publik,  pelayanan publik  masih  memiliki  berbagai  kelemahan.  Pertama  kelemahan  dalam  penyelenggaraan pelayanan publik diantaranya kurang responsif, kurang informatif, kurang accessible, kurang koordinasi,  birokratis,  kurang  mau  mendengar  keluhan/saran/aspirasi  masyarakat  dan inefisien (Wahid, Ali Abdul, 2017:53). Kedua kelemahan dalam aspek sumber daya manusia, kelemahan utamanya adalah berkaitan dengan profesionalisme, kompetensi, empaty dan etika (Wahid,  Ali  Abdul,  2017:53).  Jika  dilihat  dari  Indeks  Pelayanan  Publik  (IPP)  yang dikeluarkan  oleh  Kementerian  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi pada tanggal 24 Juni 2020, bahwa besar IPP yaitu 3,43 untuk Pemerintah Daerah, 3,83 untuk Kementerian/Lembaga  dan  secara  Nasional  IPP  sebesar  3,63.  Dimana  range  indeks  3,01- 3,50 mempunyai makna bahwa pelayanan publik bernilai B- (Baik Dengan Catatan). Indeks Pelayanan  Publik  ini  mengukur  6  indikator  yang  terdiri  dari  kebijakan  pelayanan, profesionalisme Sumber Daya Manusia, sarana prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP), konsultasi dan pengaduan serta Inovasi Pelayanan.
Dalam  melaksanakan  penyelenggaraan  pelayanan  publik  dibutuhkan  pelayanan  yang prima.  Untuk  dapat  mewujudkan  pelayanan  prima  maka  dibutuhkan  internalisasi  atau implementasi  nilai-nilai  kebangsaan  dalam  pelayanan  publik.  Dari  empat  nilai-nilai kebangsaan  yang  bersumber  dari  Pancasila,  UUD  45,  NKRI  dan  Bhinneka  Tunggal  Ika, untuk  saat  ini  penulis  membahas  nilai  kebangsaan  yang  bersumber  dari  Bhinneka  Tunggal Ika.  Pembahasan  dalam  penulisan  ini  adalah  mengenai  bagaimana  implementasi  nilai kebangsaan Bhinneka Tunggal Ika dalam peningkatan pelayanan Publik.

## PEMBAHASAN

## A. Nilai Kebangsaan Bhinneka Tunggal Ika
Nilai  yang  melekat  pada  diri  setiap  warga  negara  atau  norma  kebaikan  yang menjadi ciri kepribadian bangsa Indonesia merupakan makna dari nilai-nilai kebangsaan. Ada  empat  sumber  nilai-nilai  kebangsaan,  Pertama  Pancasila,  Kedua  Undang-undang Dasar  1945,  Ketiga  Bhinneka  Tunggal  Ika  dan  Keempat  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia. Keempat sumber nilai-nilai kebangsaan ini merupakan sebagai pedoman hidup dalam  berbangsa  dan  bernegara.  Namun  untuk  saat  ini  yang  akan  dibahas  adalah  nilai ketiga yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika diungkapkan pertama kali oleh mPu Tantular, penganut Budha Tantrayana, Pujangga  Angung  Kerajaan Majapahit pada masa pemerintahan Raja Hayamwuruk (Tahun 1350-1389). Bhinneka Tunggal Ika lebih dikenal  dengan  sesanti  atau  semboyan  Bhinneka  Tunggal  Ika.  Sesanti  tersebut  terdapat dalam  karyanya;  Kakawin  Sutasoma,  Pupuh  (Bab)  139,  Bait  5,  yang  berbunyi  “Bhinna ika tunggal ika, tan hana dharma mangrva” yang artinya “Berbeda-beda itu satu itu, tak ada pengabdian yang mendua” Isi  Kakawin Sutasoma  diantaranya berisi wejangan cara mengatasi  segala  bentuk  perbedaan agama  (antara  Shiwa/Hindhu  dan  Budha  waktu  itu) yang dirasakan sangat rentan terhadap terjadinya konflik pada masa Majapahit.
Sesanti  dijadikan  prinsip  kehidupan  dalam  pemerintahan  kerajaan  Majapahit, mengantisipasi  keaneka-ragaman  agama  yang  dipeluk  rakyat  Majapahit  saat  itu,  untuk menciptakan kedamaian dalam perbedaan kehidupan beragama, yaitu Hindhu dan Budha Meskipun  berbeda  agama  tetapi  mereka  tetap  satu  dalam  pengabdian  Sesanti  Bhinneka Tunggal Ika mengacu bahasa Sanskrit, hampir sama dengan semboyan e Pluribus Unum , semboyan  Bangsa  Amerika  Serikat  yang  maknanya  diversity  in  unity,  perbedaan  dalam kesatuan. Diungkap di abad ke XVIII, empat abad setelah Mpu Tantular mengemukakan Sesanti Bhinneka Tunggal Ika. Muhammad Yamin, mengusulkan Bhinneka Tunggal Ika dijadikan Semboyan bagi Negara  Kesatuan Republik Indonesia. Tahun 1951, 600 tahun setelah diungkap oleh Mpu Tantular, Bhinneka Tunggal Ika ditetapkan sebagai semboyan resmi Negara Republik Indonesia melalui Peraturan Pemerintah (PP) No.66 tahun 1951. Kata “bhinna ika,” kemudian dirangkai menjadi satu kata “bhinneka”.
Sesanti  Bhinneka  Tunggal  Ika  adalah  rangkuman  ungkapan  jiwa  dan  semangat bangsa  Indonesia  yang  menjunjung  tinggi  kesatuan  dan  persatuan  sebagai  bangsa  yang terdiri  dari  beragam  suku,  agama,  ras  dan  golongan.  Selain  dari  itu  Sesanti  Bhinneka Tunggal Ika juga merupakan semboyan untuk menata, mengatur, mengharmoniskan dan menghormati  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara.  Sesanti  Bhinneka Tunggal  Ika  juga  merupakan  sarana  untuk  memberikan  keleluasaan  (kebebasan)  bagi semua  warga  bangsa  untuk  mengembangkan  tata  kehidupan  sesuai  dengan  lingkungan masyarakatnya  demi  memperkuat  persatuan  bangsa  dan  hubungan  antar  warga  yang harmonis.
Nilai  kebangsaan  yang  bersumber  dari  Sesanti  Bhinneka  Tunggal  Ika  meliputi tiga nilai yaitu:
1. Nilai  Toleransi ,  merupakan  sikap  mau  memahami  orang  lain  demi  berlangsungnya komunikasi secara baik dan menghargai pendapat atau posisi orang lain disekitar kita. Nilai  toleransi  juga  dapat  berupa  hubungan  yang  baik,  hierarkis,  senioritas,  status,
keharmonisan  dalam  kelompok,  keamanan,  kesejahteraan  keluarga,  sopan  santun, rendah hati, rela berkorban dan pemurah (Jenny, Njaju dkk, 2020).
2. Nilai  Keadilan ,  merupakan  sikap  tidak  memihak  dan  tidak  mengelompokan  antar golongan  atau  memberikan  perlakuan  yang  sama  kepada  semua  kalangan.  Nilai keadilan  meliputi  rasa  keadilan  sosial,  rasa  keadilan  politik,  pemerataan  ekonomi, keterbukaan, keseimbangan, persamaan, nonkontradiksi, pemberian hak kepada pihak yang berhak, sikap hormat dan bijaksana (Jenny, Njaju dkk, 2020)
3. Nilai  Gotong  Royong ,  mempunyai  makna  memikul  beban  secara  Bersama-sama. Tujuan  dari  gontong  royong  adalah  meringankan  beban  sesamanya  atau  guna mewujudkan  kepentingan  bersama.  Gontong  royong  dapat  ditunjukan  dengan  sikap peduli,  persamaan  derajat,  persatuan,  kerjasama,  tata  kehidupan,  sederhana, demokrasi, berpartisipasi, membantu dan ketergantungan. (Jenny, Njaju dkk, 2020)
Nilai-nilai kebangsaan  yang bersumber dari Sesanti Bhinneka Tunggal Ika dapat di  implementasikan  dalam  kehidupan  sehari-hari  baik  dalam  kehidupan  bermasyarakat, berbangsa  dan  bernegara.  Nilai-nilai  ini  dapat  diimplementasikan  dengan  berbagai macam  metode  seperti  dialog,  pendidikan,  seni  budanya,  reformasi  hukum,  penyediaan pelayanan  hukum,  persaudaraan,  tanggungjawab  dan  kerja  keras.  Nilai  kebangsaan adalah falsafah bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

## B. Pelayanan Publik
Pelayanan  publik  tertuang  dalam  Undang-undang  Nomor  25  Tahun  2009. Pelayanan Publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan  pelayanan  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  bagi  setiap  warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh  penyelenggara  pelayanan  publik.  Pelayanan  publik  diselenggarakan  oleh  institusi negara,  korporasi  dan  Lembaga.  Dalam  penyelenggaraannya  pelayanan  publik dilaksanakan  oleh  pelaksana  pelayananan  publik  yang  terdiri  dari  pejabat,  pegawai, petugas  dan  setiap  orang  yang  bekerja  didalam  organisasi  penyelenggara  yang  bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian Tindakan pelayanan publik.
Menurut Undang-undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayananan publik bertujuan untuk:
1. Terwujudnya  batasan  dan  hubungan  yang  jelas  tentang  hak,  tanggung  jawab, kewajiban,  dan  kewenangan  seluruh  pihak  yang  terkait  dengan  penyelenggaraan pelayanan publik;
2. Terwujudnya  sistem  penyelenggaraan  pelayanan  publik  yang  layak  sesuai  dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik;
3. Terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang- undangan; dan
4. Terwujudnya  perlindungan  dan  kepastian  hukum  bagi  masyarakat  dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Penyelenggaraan  pelayanan  publik  berdasarkan  asas  kepentingan  umum, kepastian  hukum,  kesamaan  hak,  keseimbangan  hak  dan  kewajiban,  keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu dan kecepatan, kemudahan
dan  keterjangkauan.  Pelayanan  publik  mempunyai  ruang  lingkup  dalam  (i)  pelayanan barang publik dan jasa publik seperti pengadaan barang dan jasa oleh instansi pemerintah (ii)  pelayanan  administratif  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  atau  instansi  pemerintah. Dalam  melaksanakan  pelayanan  publik,  menurut  ketentuan  Pasal  15  Undang-  Undang No. 25 tahun 2009 penyelenggara berkewajiban:
1. Menyusun dan menetapkan standar pelayanan;
2. Menyusun, menetapkan, dan memublikasikan maklumat pelayanan;
3. Menempatkan pelaksana yang kompeten;
4. Menyediakan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai;
5. Memberikan  pelayanan  yang  berkualitas  sesuai  dengan  asas  penyelenggaraan pelayanan publik;
6. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan standard pelayanan;
7. Berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
8. Memberikan pertanggungjawaban terhadap pelayanan yang diselenggarakan;
9. Membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawabnya;
10. Bertanggung jawab dalam pengelolaan organisasi penyelenggara pelayanan publik;
11. Memberikan  pertanggungjawaban  sesuai  dengan  hukum  yang  berlaku  apabila mengundurkan diri atau melepaskan tanggung jawab atas posisi atau jabatan; dan
12. Memenuhi  panggilan  atau  mewakili  organisasi  untuk  hadir  atau  melaksanakan perintah suatu tindakan hukum atas permintaan pejabat yang berwenang dari lembaga negara  atau  instansi  pemerintah  yang  berhak,  berwenang,  dan  sah  sesuai  dengan peraturan perundang- undangan.
Adapun  asas-asas  pelayanan  publik  menurut  Pasal  4  Undang-Undang  No  25
Tahun 2009 adalah:
1. Kepentingan  umum,  yaitu  pemberian  pelayanan  tidak  boleh  mengutamakan kepentingan pribadi dan/atau golongan.
2. Kepastian  hukum,  yaitu  Jaminan  terwujudnya  hak  dan  kewajiban  dalam penyelenggaraan pelayanan.
3. Kesamaan  hak,  yaitu  Pemberian  pelayanan  tidak  membedakan  suku,  ras,  agama, golongan, gender, dan status ekonomi.
4. Keseimbangan  hak  dan  kewajiban,  yaitu  Pemenuhan  hak  harus  sebanding  dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan.
5. Keprofesionalan,  yaitu  Pelaksana  pelayanan  harus  memiliki  kompetensi  yang  sesuai dengan bidang tugas.
6. Partisipatif,  yaitu  peningkatan  peran  serta  masyarakat  dalam  penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.
7. Persamaan  perlakuan/tidak  diskriminatif,  yaitu  setiap  warga  negara  berhak memperoleh pelayanan yang adil.
8. Keterbukaan,  yaitu  setiap  penerima  pelayanan  dapat  dengan  mudah  mengakses  dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan.
9. Akuntabilitas, yaitu proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
10. Fasilitas  dan  perlakuan  khusus  bagi  kelompok  rentan,  yaitu  pemberian  kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dalam pelayanan.
11. Ketepatan  waktu,  yaitu  penyelesaian  setiap  jenis  pelayanan  dilakukan  tepat  waktu sesuai dengan standar pelayanan.
12. Kecepatan,  kemudahan,  dan  keterjangkauan,  yaitu  setiap  jenis  pelayanan  dilakukan secara cepat, mudah, dan terjangkau.
Pelaksana dalam menyelenggarakan pelayanan publik menurut Pasal 34 Undang-
Undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, harus berperilaku sebagai berikut:
1. Adil dan tidak diskriminatif;
2. Cermat;
3. Santun dan ramah;
4. Tegas, andal, dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut;
5. Profesional;
6. Tidak mempersulit;
7. Patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar;
8. Menjunjung  tinggi  nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggara;
9. Tidak  membocorkan  informasi  atau  dokumen  yang  wajib  dirahasrakan  sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
10. Terbuka  dan  mengambil  langkah  yang  tepat  untuk  menghindari  benturan kepentingan;
11. Tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik;
12. Tidak  memberikan  informasi  yang  salah  atau  menyesatkan  dalam  menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat;
13. Tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan/atau kewenangan yang dimiliki;
14. Sesuai dengan kepantasan; dan
15. Tidak menyimpang dari prosedur.
Penyelenggara  pelayanan  publik  diharuskan  memberikan  pelayanan  publik  yang prima (excellent). Pelayanan publik  yang prima adalah pelayanan  yang diberikan sesuai dengan  asas  pelayanan  publik.  Kualitas  pelayanan  publik  terlihat  dari  sikap  atau  cara melayani. Menurut Triguno (1997:78) pelayanan/ penyampaian terbaik adalah melayani setiap  saat,  secara  tepat  dan  memuaskan,  berlaku  sopan,  ramah  dan  menolong  serta professional dan mampu.

## C. Implementasi  Nilai  Kebangsaan  Bhinneka  Tunggal  Ika  Dalam  Peningkatan Pelayanan Publik
Dalam  pelaksanaan  penyelenggaraan  pelayanan  publik  masih  banyak  terjadi kelemahan antara lain:
1. Kurang responsif. Kurangnya  respon  penyelenggaran  pelayanan  publik  didalam menghadapi berbagai keluhan, aspirasi, maupun harapan masyarakat.
2. Kurang informatif .  Banyak  informasi  yang  tidak  tersampaikan  kepada  masyarakat atau lambat sampai kepada masyarakat.
3. Kurang accessible . Sulitnya akses masyarakat untuk menjangkau pelayanan public.
4. Kurang  koordinasi.  Sering  terjadi  tumpeng  tindih  atauun  pertentangan  antara  satu instansi pelayanan dengan pelayanan lainnya.
5. Birokratis .  Panjangnya  proses  birokrasi  dalam  pelayanan  yang  harus  melewati berbagai macam level sehingga penyelesaian pelayanan publik menjadi lama.
6. Kurang mau mendengar keluhan/saran/aspirasi masyarakat. Penyelenggara pelayanan publik  kurang  kemauan  untuk  mendengarkan  keluhan  dari  masyarakat  yang mengakibatkan pelayanan publik di berubah dari waktu ke waktu.
7. Inefisien .  Persyaratan  dalam  memberikan  pelayanan  sering  tidak  relevan  dengan pelayanan yang diberikan.
Dari  perspektif good  governance ada  beberapa  model  pelayanan  public  yang dapat  digunakan  untuk  mengatasi  pelayanan  publik  seperti Model  Citizens  Charter (Kontrak  Pelayanan), Model Know  Your  Costumers (Model  KYC)  dan Model  M- Government  (m-Gov). Namun  untuk  tulisan  ini  penulis  membahas  dari  sudut  pandang nilai-nilai  kebangsaan.  Sebagai  bangsa  yang  besar  yang  melayani  banyak  masyarakat, penyelenggara  pelayanan  publik  hendaknya  menginternaliasasi  nilai-nilai  kebangsaan dalam melaksanakan pelayanan publik.
Implementasi  nilai  kebangsaan  Bhinneka  Tunggal  Ika  dalam  peningkatan pelayanan publik dapat dilakukan sebagai berikut:
1. Nilai Toleransi. Undang-undang pelayanan publik telah mengatur tentang asas- asas pelayanan  publik  dan  etika  dalam  memberikan  pelayanan.  Pelayanan  yang  kurang responsif  dan  informatif  seharusnya  tidak  dapat  terjadi  jika  pemberi  pelayanan menyadari  bahwa  kita  adalah  pelayan  bagi  masyarakat  dengan  menjalin  hubungan baik, rendah hati dan rela berkorban. Adanya sikap yang responsif dengan indikator; merespon  keinginan  masyarakat,  melakukan  pelayanan  dengan  cepat,  tepat,  cermat dan akurat.
2. Nilai  Keadilan.  Dalam  pemberian  pelayanan  publik  hendaknya  penyelenggaraan pelayananan publik didasari dengan sikap rasa keterbukaan, hormat dan memberikan akses  informasi  seluas-luasnya  kepada  penerima  pelayanan  publik.  Indikator  nilai keadilan  adalah  mendahulukan  kepentingan  pelayanan  publik  dari  pada  kepentingan pribadi,  tidak  diskriminatif  dalam  melakukan  pelayanan  dengan  tidak  membeda- bedakan  pelayanan  yang  diberikan  kepada  penerima  pelayanan  dan  menghargai dalam memberikan pelayanan.
3. Nilai Gontong Royong. Pelayanan publik dapat berjalan dengan baik sesuai nilai-nilai kebangsaan,  jika  pemberi  pelayanan  publik  menyadari  bahwa  mereka  bahagian  dari bangsa  dan  negara  yang  harus  mempunyai  empaty  dalam  melakukan  pelayanan. Melakukan pelayanan publik dengan sikap empaty, tidak mempersulit, ramah, sopan, santun dan sesuai dengan kepantasan.
Nilai-nilai  kebangsaan  Bhinneka  Tunggal  Ika  dibutuhkan  dalam  melakukan peningkatan  pelayanan  publik  dengan  tidak  membeda  siapa  yang  akan  dilayani  serta menyadari bahwa pelayanan publik merupakan bahagian dari kehidupan berbangsan dan bernegara.  Dengan  menyadari  dan  mengimplementasikan  nilai-nilai  kebangsaan  maka akan mengurangi permasalahan yang ada dalam pelaksanaan pelayanan publik.

## KESIMPULAN
Bangsa  Indonesia  adalah  bangsa  yang  majemuk  dan  besar  yang  terdiri  dari  berbagai suku,  budaya,  rasa  dan  golongan  serta  luas  wilayah  yang  sangat  luas.  Dimana  dalam kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  dibutuhkan  nilai-nilai  kehidupan.  Sensanti  Bhinneka Tunggal Ika merupakan pernyaatan jiwa dan semangat bangsa Indonesia dalam keberagaman. Nilai-nilai  dalam  sesanti  Bhinneka  Tunggal  Ika  dapat  di  implementasikan  dalam meningkatkan pelayanan publik untuk mencapai pelayanan prima (servise excellent).

## DAFTAR PUSTAKA
Hardjatno,  Prof.  Dr.  Njaju  Jenny  M.T  dkk. “Materi  Pokok  Sub  Bidang  Studi  Bhinneka Tunggal IKa” . LEMHANNAS, Jakarta, 2020.
Latra,  I  Wayan. “Nilai-nilai  Bhinneka  Tunggal  Ika  Dalam  Kehidupan  Bermasyarakat, Berbangsa  dan  Bernegara”. UPT  Pendidikan  Pembangunan  Karakter  Bangsa, Denpasar, 2018.
Mahsyar,  Abdul. “Masalah  Pelayanan  Publik  di  Indonesia  Dalam  Perspektif  Administrasi Publik”. Jurnal Otoritas Vol I, Nomor 2, Oktober 2011,
Nurdin,  Dr.  Drs  Ismail. “Kualitas  Pelayanan  Publik  (Perilaku  Aparatur  dan  Komunikasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik)”. Media Sahabat Cendekia, Surabaya, 2019.
Nuriyanto. “Penyelenggaraan  Pelayanan  Publik  di  Indonesia,  Sudahkah  Berlandasan Konsep Welfare State”. Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 3, September 2014,
Wahid, Ali Abdul. “Reformasi Pelayanan Publik di Indonesia”. Jurnal TAPIs No.14 Vol.01 Januari-Juni 2017,
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  Republik Indonesia  Nomor  17  tahun  2017  tentang  Pedoman  Penilaian  Kinerja  Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
https://www.menpan.go.id/site/pelayanan-publik/indeks-pelayanan-publik-ipp