Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Pada PT. Pegadaian (persero) Kantor Wilayah I Medan
Alexander Johannes M. Simanjuntak Alex_jms@ymail.com Alumni Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara

## Abstract
The high demand of public for installment plans with fiduciary security has changed PT. Pegadaian (Persero), a state-owned enterprise which business was initially about auction  launches  a  financing  product  i.e.  KREASI  (Installment  Plans  with  Fiduciary System). However, in practice, the implementation of this product is different form Law No.  42/1999  on  Fiduciary  Security.  This  is  the  background  of  this  research.  This research  is  conducted  to  discover  how  the  agreement  of  Installment  Plans  with Fiduciary  System  is  implemented  and  executed  in  PT.  Pegadaian  (Persero)  Regional Office 1 Medan and why it is implemented differently from what is regulated in Law on Fiduciary  Security.This  is  a  normative  juridical  research  which  uses  secondary  data consisting  of  primary,  secondary  and  tertiary  legal  materials.  This  research  is descriptive  analytical.  The  instrument  used  to  collect  the  data  consist  of  library research  and  field  research  at  the  PT.  Pegadaian  (Persero),  Regional  Office  1 Medan.The research result demonstrate that fiduciary security in its execution is not registered in consensus way in which defaulted debtors are given an opportunity to sell their collateral by themselves (motorcycles or cars) and if they are not willing to have consensus,  they  can  take  legal  way  through  a  court.  The  implementation  of Regulations  of  Directors  of  PT.  Pegadaian  Number  67/DIR.I/2016  dated  September, 2016 on Technical Guidance to online KREASI contradicts the provisions stipulated in Law  No.  42/1999  on  Fiduciary  Security  because  it  differently  implements  Article  5 paragraph (1) and Article 11 paragraph (1), in which some installment plans which is implemented by using underhanded letter and by not registering it do not provide any legal certainty in its execution in case of debtors’ default (Article 15 and 29) and may harm  state  finance.  It  is  suggested  that  regulation  of  Directors  of  PT.  Pegadaian  on Installment Plans with Fiduciary System be revised and fully adjusted to the Law No. 42/1999  on  Fiduciary  System  and  that  small  installment  plans  be  implemented  by using auction security.
Keywords : Credit Agreement, Fiduciary Security

## Abstract
Pesatnya  permintaan  masyarakat  akan  pembiayaan  kredit  dengan  jaminan  fidusia membuat  PT.  Pegadaian  (Persero)  yang  merupakan  BUMN  yang  awalnya  sebagai perusahaan yang bergerak di bidang gadai mengeluarkan produk pembiayaan yaitu Kredit  Angsuran  Sistem  Fidusia  (KREASI).  Namun  dalam  praktek  pelaksanaannya
ada yang berbeda dengan UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Oleh sebab  itu  penelitian  ini  dilakukan.  Penelitian  dilakukan  untuk  mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit angsuran sistem fidusia dan pelaksanaan eksekusinya di lapangan dalam hal ini pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah I  Medan  serta  mengapa  implementasinya  dilapangan  berbeda  dengan  ketentuan yang  diatur  dalam  UU  Jaminan  Fidusia.Penelitian  tesis  ini  menggunakan  metode penelitian  yuridis  normatif  yang  menggunakan  data  sekunder  yang  terdiri  dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dan  alat  pengumpulan  datanya  dilakukan  dengan  penelitian  kepustakaan  ( library research )  yang  didukung  dengan  data  yang  diperoleh  melalui  penelitian  lapangan
( field  research )  pada  PT.  Pegadaian  (Persero)  Kantor  Wilayah  I  Medan.Dari  hasil penelian  tesis  ini  diketahui  bahwa  pelaksanaan  eksekusi terhadap  jaminan  fidusia yang tidak didaftarkan dilakukan dengan cara musyawarah mufakat dimana debitur wanprestasi  diberi  kesempatan  menjual  sendiri  agunannya  (sepeda  motor  atau mobil)  dan  apabila  debitur  tidak  mau  bermusyawarah  dapat  diselesaikan  melalui jalur  pengadilan.  Implementasi  Peraturan  Direksi  Pegadaian  Nomor  :  67/DIR I/2016  tanggal  29  September  2016  tentang  Petunjuk  Teknis  Kreasi  online bertentangan dengan ketentuan UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia karena berbeda pada penerapan pasal 5 ayat (1) dan pada pasal 11 ayat (1), dimana dalam  implementasinya  ada  beberapa  kredit  angsuran  sistem  fidusia  yang pengikatannya  dilakukan  dengan  surat  dibawah  tangan  dan  tidak  didaftarkan sehingga  tidak  memberikan  kepastian  hukum  dalam  eksekusi  apabila  debitur wanprestasi (pasal 15 dan 29) serta dapat merugikan keuangan negara.Saran dalam penelitian  tesis  ini  agar    Peraturan  Direksi  Pegadaian  tentang  kredit  angsuran sistem  fidusia  dapat  direvisi  dan  disesuaikan  sepenuhnya  dengan  UU  Nomor  42 Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia  serta  untuk  pinjaman-pinjaman  kecil  dapat menggunakan jaminan gadai.
Keywords : Perjanjian Kredit, Jaminan Fidusia

## Pendahuluan
Salah  satu  tujuan  bangsa  Indonesia  yang  tercantum  dalam  Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  Indonesia. 1 Demi  mewujudkan  tujuan  bangsa  Indonesia tersebut  perlu  memperhatikan    pembangunan  di  berbagai  sektor  termasuk  di bidang ekonomi. Untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat Indonesia diperlukan pembangunan  di  bidang  ekonomi,  sebab  dengan  kuatnya  perekonomian  suatu negara  akan  berakibat  pada  meningkatnya  kesejahteraan  masyarakat,  semakin berkembangnya  pembangunan  maka  kebutuhan  masyarakat  terhadap  dana  guna menggerakkan roda perekonomian dirasakan semakin meningkat.
Oleh  karena hal tersebut, meningkatnya kebutuhan masyarakat akan peran lembaga  keuangan  dalam  aktivitas  bisnis  dan  perdagangan  secara  simultan  telah memicu  lahirnya  lembaga-lembaga  keuangan  non  bank  (LKNB)  yang  memberikan fasilitas  (jasa)  pembiayaan  bagi  masyarakat  melalui  sistem  pembayaran  angsuran (kredit). 2 Lembaga-lembaga keuangan non bank (LKNB) tersebut ada yang didirikan oleh pemerintah maupun oleh pihak swasta.
Salah  satu  bentuk  dari  lembaga  keuangan  non  bank  adalah  PT.  Pegadaian (Persero).  Pegadaian  adalah  salah  satu  bentuk  lembaga  keuangan  yang diperuntukkan  bagi  masyarakat  luas  yang  berpenghasilan  rendah.  Pegadaian menyalurkan dananya kepada masyarakat yang membutuhkan dengan bunga yang relatif  rendah  dan  pelayanan  yang  cepat.Pegadaian  adalah  salah  satu  bentuk lembaga  pembiayaan  yang  diperuntukkan    bagi  masyarakat  luas  berpenghasilan rendah  yang  membutuhkan  dana  dalam  waktu  segera. 3 Untuk  memenuhi  tuntutan kebutuhan  masyarakat  dalam  memperoleh  dana  yang  mereka  butuhkan,  PT. Pegadaian  (Persero)  berusaha  meningkatkan  layanan  dengan  menambah  program kegiatannya. Selama ini Pegadaian dikenal karena produk jasa gadai. Selain produk jasa  gadai,  Pegadaian  juga  memiliki  produk  jasa  lain  yaitu  melaksanakan  kegiatan pemberian kredit kepada masyarakat.
1 Baca alinea ke 4 Pembukaan UUD 1945.
2 D.  Y.  Witanto, Hukum  Jaminan  Fidusia  Dalam  Perjanjian  Pembiayaan  Konsumen (Aspek Perikatan, Pendaftaran, dan Eksekusi) , Mandar Maju, Bandung, 2015, hal. 1.
3 Abdulkadir  Muhammad  dan  Rilda  Murniati, Segi  Hukum  Lembaga  Keuangan  dan Pembiayaan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 105.
Kredit  yang  diberikan  oleh  PT.  Pegadaian  (Persero)  tersebut  ditawarkan kepada  masyarakat  dalam  bentuk  produk-produk  pembiayaan  antara  lain,  yaitu: Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI), Kredit Angsuran Sistem Gadai (KRASIDA), Kredit Amanah, Kredit Arrum, dan Kredit Aneka Guna untuk Umum (KAGUM). Selain itu PT. Pegadaian (Persero) juga memberikan aneka jasa lainnya antara lain, yaitu: Jasa  Pengiriman  Uang,  Pembayaran  tagihan online ,  Pegadaian mobile ,  Persewaan Gedung, Jasa Sertifikasi Batu Mulia, Jasa Taksiran dan Jasa Titipan. 4
Salah  satu  dari  produk-produk  pembiayaan  PT.  Pegadaian  (Persero) tersebut,  yang  menarik  dan  memberikanfasilitas  kredit  yang  mudah  dan  nyaman adalah  Kredit  Angsuran  Sistem  Fidusia  (KREASI).  Kredit  Angsuran  Sistem  Fidusia (KREASI)  adalah  pinjaman  (kredit)  dalam  jangka  waktu  tertentu    dengan menggunakan
konstruksipenjaminan kredit secaraJaminanFidusia,
yangdiberikanoleh  PT.  Pegadaian  (Persero)  kepada  pengusaha  mikro  dan pengusaha  kecil  yang  membutuhkan  dana  untuk  keperluan  pengembangan usahanya. 5
Pada Pelaksanaan Perjanjian Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI) pada PT.  Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah I Medan,  pengikatan  benda  yang menjadi objek  jaminan  fidusia  dilakukan  baik  dengan  akta  notaris  atau  surat  di  bawah tangan. Suatu akta jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris atau surat di bawah tangan tergantung pada besar kecilnya nilai pinjaman. PadaPT. Pegadaian (Persero), penggunaan  akta  notaris  atau  surat  dibawah  tangan  ditentukan  untuk  pinjaman yang besarnya :
1. Untuk pinjaman Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) –Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)  pengikatan  hanya  dilakukan  dengan  surat  di  bawah  tangan  dengan pendaftaran oleh notaris ( waarmerking ).
2. Untuk  pinjaman  Rp.  5.000.000,-  (Lima  Juta  Rupiah)  –  Rp.  25.000.000,-  (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) pengikatan dilakukan dengan akta notaris.
4 http://www.pegadaian.co.id/ , diakses pada 13 Desember2019 pukul 13.30 WIB.
5 Hasil  wawancara  dengan  Bapak  Fadli  Harahap,  Pegawai  Administrasi  Mikro  pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah I Medan, pada tanggal 13Desember2019 di Medan.
3. Untuk  pinjaman  ≥  Rp.  25.000.000,-  (Dua  Puluh  Lima  Juta  Rupiah)  pengikatan dilakukan  dengan  akta  notaris  serta  didaftarkan  pada  Kantor  Pendaftaran Fidusia. 6
Pelaksanaan  Perjanjian  Kredit  Angsuran  Sistem  Fidusia  (KREASI)  pada  PT. Pegadaian  (Persero)  Kantor  Wilayah  I  Medan  tersebut  jelas  berbeda  dengan ketentuan yang diatur pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, khususnya ketentuan Pasal 5 ayat (1) dimana “pembebanan benda Jaminan Fidusia  seharusnya  dibuat  dengan  akta  Jaminan  Fidusia  yang  dibuat  oleh  notaris" serta ketentuan Pasal 11 ayat (1) dimana disebutkan bahwa “benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia”.
Hal tersebut nantinya jelas akan dapat merugikan pihak kreditur dalam hal ini  PT.  Pegadaian  (Persero)  jika  terjadi  wanprestasi  yang  dilakukan  oleh  debitur. Nantinya PT. Pegadaian (Persero) bisa saja kesulitan dalam eksekusi benda Jaminan Fidusia  tersebut  karena  tidak  adanya  kekuatan  eksekutorial  terhadap  Jaminan Fidusia yang tidak didaftarkan tersebut.
Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka perlu diketahui dan diteliti lebih dalam mengenai pelaksanaan Perjanjian Kredit Angsuran Sistem Fidusia pada PT.  Pegadaian  (Persero)  Kantor  Wilayah  I  Medan  serta  bagaimana  pelaksanaan Eksekusinya  apabila  debitur  melakukan  wanprestasi.  Berdasarkan  latar  belakang tersebut  diatas  maka  perlu  diangkat  dalam  suatu  penelitian  Tesis  yang  berjudul “Kajian  Yuridis  Terhadap  Pelaksanaan  Perjanjian  Pemberian  Kredit  Angsuran Sistem Fidusia Pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah I Medan”.
Adapun  permasalahan  penelitian  ini: Pertama, bagaimana  Pelaksanaan Perjanjian  Kredit  Angsuran  Sistem  Fidusia  pada  PT.  Pegadaian  (Persero)  Kantor Wilayah I Medan? Kedua, b agaimana Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia pada PT.
Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah I Medan apabila Debitur Wanprestasi

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yuridis  normatif,  yang  dalam  hal  ini peneliti  dituntut  untuk  mengkaji  kaedah  hukum  yang  berlaku.  Penelitian  yuridis normatif  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  data  sekunder,  yang
6 Hasil  wawancara  dengan  Bapak  Fadli  Harahap,  Pegawai  Administrasi  Mikro  pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah I Medan, pada tanggal 13Desember2019 di Medan.
terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan  hukum  tersebut  disusun  secara  sistematis,  dikaji  kemudian  ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. 7
Hasil  dari  kajian  ini  bersifat  deskriptif  analisis.  Seperti  yang  dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, bahwa penelitian deskriptif analisis adalah penelitian yang bertujuan  untuk  membuat  gambaran  atau  lukisan  secara  sistematik,  faktual,  dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan fenomena yang diselidiki. 8
Datayang digunakandalampenelitianiniadalahdatasekunder (secondary data) ,  yaitu  data  yang    diperoleh  dari  studi  kepustakaanyang  mencakup  berbagai buku, peraturan perundang-undangan, internet, sertabahan-bahankepustakaan lain yangberkaitan  dengan  permasalahan  yang  diteliti  serta  didukung  oleh  data  yang diperoleh dari hasil penelitian hukum di lapangan.
Dalam penelitian ini, data sekunder terdiri dari :
a. BahanHukum Primer
Bahan hokum primer yaitu bahan-bahan hokum yang mengikat, dan terdiri dari kaidah dasar.  Bahan  hukum  primer yang digunakan  dalam penelitian ini,yaitu Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  Undang-Undang Nomor  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia,  Kitab  Undang-  Undang  Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019  tanggal  6  Januari  2020,  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya  Pembuatan  Akta  Jaminan  Fidusia,  Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia Di Setiap Ibukota Propinsi Di Wilayah Negara Republik Indonesiadan sebagainya.
b. BahanHukum Sekunder
Bahan  hukum  sekunder  yaitu  bahan  hokum  yang  memberikan  penjelasan mengenai  bahan  hukum  primer  melalui  hasil  penelitian  hukum,  hasil  karangan ilmiah dari kalangan hukum, yang berkaitan dengan pokok bahasan tesis ini.
c. BahanHukum Tersier
Bahan  hukum  tersier  yaitu  bahan  yang  memberikan  petunjuk  maupun penjelasan  terhadap  bahan  hukum  primer  dan  sekunder,  yaitu  kamushukum,
7 Ibid, hal. 52.
8 Soerjono Soekanto (II), Metodologi Research , Andi Offset, Yogyakarta, 1998, hal. 3.
ensiklopedia, dan sebagainya. 9
Teknik  dan  Alat  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  melalui  studi  kepustakaan (library  research) atau  studi  dokumen,  yaitu suatualat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis, 10 serta didukung dengan  melakukan  studi  lapangan (field  research) ,  yaitu  dengan  cara  melalukan penelitian  di  lapangan  (PT.  Pegadaian  (Persero)  Kantor  Wilayah  I  Medan)  melalui pengamatan (observation) dan  wawancara (interview) kepada Pejabat/Staff  kantor tersebut.  Dalam  penelitian  kepustakaan,  dilakukan  studi  dokumen  atau  bahan pustaka  dengan  cara  mengunjungi  perpustakaan,  membaca,  mengkaji  dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan,
internet, dansebagainyaguna mengumpulkan dan menunjang penelitian.
Metode  analisis  data  yang  digunakan  adalah  analisis  kualitatif.  Data  yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis  sehingga akan diperoleh gambaran yang  komprehensif,  dan  untuk  selanjutnya  dianalisa  secara  kualitatif yaitu dengan mempelajari seluruh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini serta dengan membandingkan data sekunder terhadap data primer. Kemudian ditarik kesimpulan dengan  mempergunakan  metode  deduktif  sehingga  akan  ditemukan  penyelesaian atas permasalahan dalam penelitian ini.

## Pembahasan
I. Pelaksanaan  Perjanjian  Kredit  Angsuran  Sistem  Fidusia  Pada  PT.

## Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah I Medan
Berdasarkan  penelitian  pada  PT.  Pegadaian  (Persero)  Kantor  Wilayah  I Medan, prosedur pemberian Kredit Angsuran Sistem Fidusia yang dilaksanakan PT. Pegadaian  (Persero)  Kantor  Wilayah  I  Medan  berdasarkan  Peraturan  Direksi Nomor:  67/DIR  I/  2016  tertanggal  29  September  2016  tentang  Petunjuk  Teknis Pegadaian Kreasi Online adalah sebagai berikut :
1. Mengisi Formulir Permohonan Kredit dan Formulir Pemasaran Kredit.
Untuk memperoleh fasilitas kredit dari Pegadaianmaka tahap yang pertama pemohonkreditmengisi  formulir  permohonankredit  (KUMK-1A)dan  formulir pemasaran kredit (KUMK-1) yang telah disediakan oleh pihak Pegadaian. Formulir
9 SoerjonoSoekantodanSri Mamudji, Op. Cit , hal. 13.
10 Soerjono Soekanto (I), Op. Cit , hal. 21.
tersebut  harus  dilampiri  dengan  dokumen-dokumen  pendukung  lainnya  yang dipersyaratkan seperti yang telah disebutkan di atas. Yang perlu diperhatikan dalam mengisi  formulir-formulir  tersebut  adalah  harus  mencantumkan  hal-hal  sebagai berikut:
a. Data diri lengkap calon debitur;
b. Tujuan  pengambilan  kredit,  dalam  hal  ini  harus  jelas  tujuan  pengambilan kredit;
c. Besarnya kredit dan jangka waktu kredit (12, 18, 24 atau 36 bulan);
d. Deskripsi Usaha atau Pekerjaan calon debitur;
e. Deskripsi  Jaminankredit  yang  diberikan  dalam  hal  ini  kendaraan  roda  dua atau  roda  empat.  Jaminan  kredit  haruslah  diteliti  jangan  sampai  terjadi sengketa, palsu dan sebagainya;
f. Informasi kegiatan usaha dan keuangan setiap bulan calon debitur;
g. Cara  pemohon  mengembalikan  kredit  maksudnya    perlu    dijelaskan  secara rinci cara-cara debitur dalam mengembalikankreditnya.
2. Penyelidikan dokumen-dokumen.
Dalampenyelidikandokumen-dokumen,hal-hal  yang  perlu  diperhatikan adalah  membuktikan  kebenaran  dan  keaslian  dari  dokumen/berkas  yang  ada, seperti  kebenaran  dan  keaslian  Kartu  Tanda  Penduduk,  Kartu  Keluarga,  alamat tempat tinggal dan usaha debitur, surat  BPKB Kendaraan yang diagunkan serta tim analis yang terdiri dari 2 (dua) orang melakukan survey secara langsung ke lapangan untuk menganalisa kelayakan usaha debitur serta melihat langsung fisik kendaraan yang akan diagunkan secara fidusia. Kemudian para analis tersebut mengisi formulir Analisa Kelayakan Usaha (KUMK-2) dari Pegadaian yang ditandatangani oleh calon debitur  dan  kedua  analis  untuk  selanjutnya  dilaporkan  ke  Kantor  Pegadaian. Kemudian jika asli dan benar maka pihak kreditur mencoba mengkalkulasi apakah jumlah  kredit  yang  diminta  memang  relevan  dengan  kemampuan  nasabah  untuk membayar.  Semuaini  dengan  menggunakan  perhitungan  terhadap  angka-angka yang dilaporkan keuangan dengan berbagai risiko keuangan yang ada.
3. Analisis Kredit.
Dalam  penilaian  layak  atau  tidak  suatu  kredit  disalurkan  maka  perlu dilakukan suatu analisis kredit. Penilaian  kelayakan  suatu  kredit  dapat  dilakukan denganmenggunakan analisis 5C.
Sesuai  dengan  prinsip-prinsip  dalam  pemberian  kredit  bahwa  dalam peluncuran kredit PT. Pegadaian (Persero) Kanwil I Medan berpegang pada Prinsip 5C yaitu: 11
a. Character (Watak)
Suatu  keyakinan  bahwa  sifat  atau  watak  dari    orang-orang  yang  akan diberikan kredit benar-banar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti  cara    hidup  atau  gaya  hidup  yang  dianutnya,  keadaan  keluarga,  yang semuanya merupakan ukuran kemauan membayar.
b. Capacity (Kemampuan)
Dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. Begitu juga dalam kemampuannya dalam menjalankan usahanya selama ini. Pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.
c. Capital (Modal)
Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan
(neraca  dan  laporan  rugi  laba)  dengan  melakukan  pengukuran  seperti  dari  segi likuiditas,  solvabilitas,  rentabilitas  dan  ukuran  lainnya. Capital juga  harus  dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini.
d. Collateral (Jaminanatauagunan)
Merupakan  jaminan  yang  diberikan  calon  nasabah  kepada  PT.  Pegadaian (Persero)  Kantor  Wilayah  I  Medan.  Jaminan  tersebut  hendaknya    melebihi  dari kredityang  diberikan.  Jaminan  juga  harus  diteliti  keabsahannya,  sehingga    jika terjadi  sesuatu  masalah  maka  jaminan  yang  dititipkan  akan  dapat  dipergunakan secepat mungkin.
Pada Pegadaian Kanwil I Medan kriteria jaminan fidusia yang akan dijadikan agunan  dari  segi hukum/yuridis haruslah  sebagai  berikut:
1) Benar-benar milik calon debitur.
2) Tidak dalam kondisi dijaminkan kepada pihak lain, tidak dalam sengketa, atau disita dalam suatu kasus perkara di pengadilan.
3) Memiliki  bukti  kepemilikan  yang  sah  (BPKB)  baik  sepeda  motor  maupun mobil.
11 Kasmir, Manajemen Perbankan, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 75.
4) Tidak terhutang pajak.
e. Condition of Economy (KondisiPerekonomian)
Dalam  menilai  kredit  hendaknya    juga  dinilai  kondisi  ekonomi  dan  politik sekarang dan  dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha  dari  sektor  yang  dijalankan.  Penilaian  prospek  usaha  yang  dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah sangat kecil.
4. Keputusan Kredit.
Setelah  melalui  berbagai  tahapan  mulai  dari  pengajuan  formulir permohonan kredit dan formulir pemasaran kredit, penyelidikan kelengkapan dan keaslian  dokumen  serta  analisis  kredit  5C  yang  meliputi  seluruh  aspek  kelayakan kredit maka langkah selanjutnya adalah keputusan kredit. Keputusan kredit adalah untuk  menentukan  apakah  kredit  layak  untuk  diberikan  atau  ditolak,  jika  layak maka dipersiapkan administrasinya. Keputusan kredit mencakup tentang:
a. Perjanjian kredit (perjanjian pokok)  yang akan ditandatangani;
b. Pengikatan  jaminan  Fidusia (accessoir) dihadapan  Notaris  untuk  pinjaman diatas Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan Pengikatan jaminan dengan surat di bawah tangan untuk pinjaman dibawah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
c. Jumlah uang yang diterima;
d. Jangka waktu kredit;
e. Dan biaya-biaya yang harus dibayar.
5. Penandatanganan perjanjian kredit dan Pengikatan Jaminan Fidusia.
Kegiatan  ini  merupakan  kelanjutan  dari  diputuskannya  kredit.  Pada
Pegadaian  Kanwil  I  Medan  sebelum  kredit  dicairkan  maka  terlebih  dahulu  pihak calon debitur dan pihak kreditur menandatangani surat perjanjian kredit yang telah disediakan  oleh  Pegadaian  di  atas  materai  Rp.6000,-  (enam  ribu  rupiah),  setelah perjanjian kredit ditandatangani oleh calon debitur dan pihak Pegadaian, kemudian dilakukan  pengikatan  jaminan  Fidusia  yang  merupakan  perjanjian accessoir dengan cara-cara sebagai berikut :
a. Untuk  limit  pinjaman  diatas  Rp.5.000.000,-  (Lima  Juta  Rupiah)  dilakukan penandatanganan  akta  jaminan  fidusia  dihadapan  Notaris  yang  telah  ditunjuk oleh Pegadaian;
b. Untuk  limit  pinjaman  dibawah  Rp.5.000.000,-  (Lima  Juta  Rupiah)  dilakukan
penandatanganan  pengikatan  jaminan  dengan  surat  dibawah  tangan  diatas materai Rp.6000,- (enam ribu rupiah).
Berdasarkan  Peraturan  Direksi  Nomor:  67/DIR  I/2016  tertanggal  29 September  2016  tentang  Petunjuk  Teknis  Pegadaian  Kreasi Online yang  secara khusus  mengatur  tentang  Kredit  Angsuran  Sistem  Fidusia,  setelah  Akta  Jaminan Fidusia selesai ditandatangani dihadapan Notaris maka dalam jangka waktu paling lama  7  (tujuh)  hari,  jaminan  fidusia  harus  segera  didaftarkan  secara elektronik/ online untuk  memperoleh  Sertifikat  Jaminan  Fidusia  sesuai  dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran  Jaminan  Fidusia  dan  Biaya  Pembuatan  Akta  Jaminan  Fidusia. Selanjutnya pihak Pegadaian menerima dan menyimpan Sertifikat Jaminan Fidusia serta  BPKB  kendaraan  bermotor  sampai  kredit  yang  dijamin  dengan  Fidusia dimaksud  dinyatakan  lunas  oleh  pihak  Pegadaian  atau  berdasarkan  pertimbangan Pegadaian sudah tidak diperlukan lagi sebagai jaminan kredit.
Dalam  hal  ini  Jaminan  Fidusia  yang  didaftarkan  pihak  Pegadaian  secara elektronik/ online untuk  memperoleh  Sertifikat  Jaminan  Fidusia  adalah  pinjaman kredit dengan limit diatas Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) sedangkan untuk  pinjaman  dengan  limit  dibawah  Rp.  25.000.000,-  (Dua  Puluh  Lima  Juta Rupiah) tidak didaftarkan.
6. Realisasi/Pencairan Kredit.
Setelah  penandatanganan  perjanjian  kredit  dan  pengikatan  jaminan  fidusia selesai  maka  langkah  selanjutnya  adalah  merealisasikan  kredit.  Penarikan  dana kredit dapat dilakukan melalui rekening tabungan Bank milik debitur ataupun dapat menarik  secara  langsung  pada  Kantor  Pegadaian  Kanwil  I  Medan.  Pencairan  dana kredit  tergantung  dari  kesepakatan  kreditur  dengan  debitur,  biasanya  dilakukan secara sekaligus atau bertahap.

## II. Pelaksanaan  Eksekusi  Jaminan  Fidusia  Pada  PT.  Pegadaian  (Persero) Kantor Wilayah I Medan
Tahapan-tahapan yang dilalui oleh debitur yang wanprestasi pada Perjanjian Kredit  Angsuran  Sistem  Fidusia  sebelum  dilaksanakan  Eksekusi  Jaminan  Fidusia adalah sebagai berikut :
a. Pemberian sanksi denda
Besarnya  denda  yang  ditetapkan  oleh  PT.  Pegadaian  (Persero)Kantor Wilayah  I  Medan  atas  keterlambatan  nasabah  membayar  angsuran  kredit  sistem fidusia  baik  KREASI  yang  didaftarkan  maupun  yang  tidak,adalah  sebesar  2%  s/d 10%,  hal  ini  tergantung  berapa  lama  keterlambatan  debitur  membayar  angsuran kreditnya. 12
b. Pemberian Surat Peringatan / Somasi
Surat  peringatan  (somasi)  diberikan  oleh  Manager  Pegadaian  sebanyak  3 (tiga) kali sebelum dilakukannya penyitaan, yaitu:
1) Surat  penyitaan  I,  yaitu  7  (tujuh)  hari  setelah  tanggal  jatuh  tempo  cicilan terakhir  atau  setelah  3  (tiga)  kali  berturut-turut  nasabah  tidak  melakukan cicilan.
2) Surat penyitaan II, yaitu 7 (tujuh) hari setelah surat peringatan I.
3) Surat penyitaan III, yaitu 7 (tujuh) hari setelah surat penyitaan II.
Isi dari surat peringatan tersebut selain memuat jumlah yang harus dibayar oleh  nasabah,  juga  berisi  pemberitahuan  tentang  akan  dilakukannya  upaya penyitaan dan pasal eksekusi terhadap barang jaminan.
c. Upaya Penyelamatan Kredit (Restrukturisasi)
Apabila  debituryang  telahdisomasi  masih  memiliki  itikad  baik  untuk memenuhi  ketentuan  perjanjian  kredit,  namun  memiliki  masalah  ekonomi  atau keadaan  usaha  yang  sedang  tidak  baik,maka  sebagai  tahap  selanjutnya  untuk penyelesaian  wanprestasi  debitur,  PT.  Pegadaian  (Persero)  Kantor  Wilayah  I Medanmasih akan mencoba melakukanupayapenyelamatan kredit.
Dalam melakukan  penyelamatan kredit bermasalah, PT. Pegadaian (Persero) Kantor  Wilayah  I  Medan  akan  melakukan  restrukturisasi  kredit,  yaitu  Pegadaian akan melakukan analisis terhadap kredit bermasalah  untuk memperoleh informasi mengenai  penyebab  terjadinya  tunggakan  pembayaran  yang  didasarkan  pada laporan  keuangan  yang  berkaitan  dengan  usaha  debitur.  Restrukturisasi  adalah upaya  yang  dilakukan  kreditur  dalam  rangka  membantu  debitur  agar  dapat menyelesaikan  kewajibannya.  Pada  PT.  Pegadaian  (Persero)  Kantor  Wilayah  I Medan, restrukturisasi antara lain terdiri dari: 13
12 Hasil wawancara dengan Bapak Fadli Harahap, Pegawai Administrasi Mikro pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah I Medan, pada tanggal 13Desember2019 di Medan.
13 Hasil  wawancara  dengan  Bapak  Gopher  Manurung,  Humas  pada  PT.  Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah I Medan, pada tanggal 20 April 2020 di Medan.

## 1) Penjadwalan Kembali (Rescheduling)
Yaitu  perubahan  jadwal  pembayaran  kewajiban  nasabah  atau  jangka waktunya. Penjadwalan kembali dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu:
a) Perpanjangan jangka waktu pelunasan hutang.
b) Perpanjangan jangka waktu pelunasan tunggakan bunga.
c) Perpanjangan jangka waktu pelunasan hutang pokok dan tunggakan angsuran kredit sesuai dengan dana yang mengalir.
d) Pergeseran grace period dan pergeseran rencana pelunasan.
e) Kombinasi bentuk-bentuk rescheduling di atas.
2) Persyaratan Kembali (Reconditioning)
Yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan  sepanjang  tidak  menambah  sisa  kewajiban  nasabah  yang  harus dibayarkan kepada kreditur.
3) Penataan Kembali (Restructuring)
Yaitu  perubahan  persyaratan  pembiayaan  yang  tidak  hanya  terbatas  pada rescheduling atau reconditioning, antara lain meliputi:
a) PenurunanSukuBungaKredit
b) PenguranganTunggakanBungaKredit
c) PerpanjanganJangkaWaktuKredit
d) PenambahanfasilitasKredit
d. Eksekusi Jaminan Fidusia
Sebagai upaya terakhir jika semua tahapan sebelumnya gagal dilaksanakan dan debitur masih tidak memiliki itikad baik untuk melakukan kewajibannya dalam pembayaran  angsuran  hutang  maka  akan  dilakukan  Eksekusi  terhadap  benda jaminan  fidusia  dalam  hal  ini  sepeda  motor  atau  mobil  yang  dijaminkan  oleh debitur.
Prosedur  penarikan  /  penyitaan  barang  jaminan  untuk  nasabah  yang wanprestasi tersebut adalah sebagai berikut :
1) Petugas  Fungsional  Kredit  mengirimkan  Surat  Peringatan  I,  II,  dan  III  kepada nasabah yang wanprestasi.
2) Bersama  Manager  Cabang  mendatangi  domisili  nasabah  untuk  mengambil barang  jaminan  (sepeda  motor  atau  mobil)  yang  diagunkan,  dengan  cara sebagai berikut :
a) Apabila  barang  jaminan  ada  di  tempat  dan  nasabah  mau  menyerahkannya secara sukarela, maka :
(1) Petugas Fungsional Kredit mencocokkan fisik barang jaminan.
(2) Petugas  melakukan  pengambilan  barang  jaminan,  kemudian  membawa barang  jaminan  tersebut  ke  Kantor  Pegadaian  dan  menyimpannya  di gudang untuk selanjutnya dilelang.
b) Apabila  Nasabah tidak mau menyerahkan barang jaminan secara sukarela, maka pihak Pegadaian akan meminta bantuan pihak yang berwenang untuk memberi  penjelasan  bahwa  barang  jaminan  akan  ditarik  untuk  dieksekusi. Akan  tetapi  jika  nasabah masih  bersikeras  tidak mau  menyerahkan  barang jaminan secara sukarela maka : 14
(1) Untuk  KREASI  dibawah  tangan  yang  tidak  didaftarkan  dilakukan  hal-hal berikut :
(a) Pihak Pegadaian akan melakukan negosiasi dan membuat kesepakatan (musyawarah  mufakat)  dengan  nasabah,  dimana  nasabah  diberi kesempatan  untuk  menjual  sendiri  agunan  (baik  sepeda  motor  atau mobil)  kepada  keluarga,  kerabat  atau  orang  lain  sesuai  dengan  harga yang  dikehendakinya  dengan  batas  waktu  yang  ditentukan  oleh kreditur.
(b) Apabila  sampai  batas  waktu  tersebut  agunan  belum  dapat  dijual  oleh nasabah  maka  berdasarkan  kesepakatan    Pegadaian  akan  mencari pembeli  agunan  untuk  pelunasan  hutang  nasabah  sesuai  kesepakatan harga. Kelebihan Pembayaran akan dikembalikan kepada nasabah.
(c) Jika  ketentuan  diatas  tidak  berhasil  maka  eksekusi  dapat  dilakukan melalui proses hukum di pengadilan.
(2) Untuk  KREASI  yang  pengikatan  jaminan  fidusia  dilakukan  dihadapan Notaris dan didaftarkan serta memiliki sertifikat jaminan fidusia dilakukan sesuai  pelaksanaan  eksekusi  jaminan  fidusia  yang  diatur  dalam  Pasal  29
14 Hasil  wawancara  dengan  Bapak  Gopher  Manurung,  Humas  pada  PT.  Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah I Medan, pada tanggal 20 April 2020 di Medan.
ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dengan  tetap  memperhatikan  ketentuan  Keputusan  MK  Nomor  18/PUU- XVII/2019.
c) Mempersiapkan  pelaksanaan  lelang  barang  jaminan  sesuai  dengan  prosedur yang berlaku.
Barang  jaminan  yang  telah  ditarik  dari  nasabah  dan  diberikan  secara sukarela baik pada KREASI yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, dijual paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal penarikan. Penjualan dapat dilakukan dengan cara : 15
1) Penjualan  melalui  pelelangan  umum,  sesuai  dengan  prosedur  lelang  yang berlaku di perusahaan bersama-sama dengan barang jaminan lainnya.
2) Penjualan di bawah tangan, dengan cara sebagai berikut :
a) Dilakukan penjualan setelah lewat 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
b) Diumumkan  sedikitnya  dalam  2  (dua)  surat  kabar  yang  beredar  di  daerah setempat.
Apabila  nasabah  wanprestasi  maka  upaya  eksekusiatas  barangjaminan fidusia  dapat  juga  dilakukan  PT.  Pegadaian  (Persero)  Kantor  Wilayah  I  Medan dengan  melakukan  pelelangan  barang  jaminan  fidusia  di  Kantor  Cabang  PT. Pegadaian. 16 Hal  ini  didasarkan  pada  Peraturan  Direksi  Pegadaian  Nomor:  67/DIR I/2016 tanggal 29 September 2016 tentang Petunjuk Teknis Kreasi Online .
Sebelum keluarnya Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020,  Parate  eksekusi  (eksekusi  langsung)  pada  jaminan  fidusia  dapat  langsung dilakukan  tanpa  mengajukan  gugatan  terlebih  dahulu  ke  pengadilan,  terhadap jaminan fidusia yang didaftarkan dan memperoleh Sertifikat Jaminan Fidusia. Hal ini didasarkan  pada  Pasal  15  dan  Pasal  29  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999 Tentang Jaminan Fidusia.

## Penutup
Kesimpulan
1. Pelaksanaan  Perjanjian  Kredit  Angsuran  Sistem  Fidusia  pada  PT.  Pegadaian
15 Peraturan Direksi Pegadaian Nomor: 67/DIR I/2016 tanggal 29 September 2016 tentang Petunjuk Teknis Kreasi Online . 16 Hasil wawancara dengan Bapak Fadli Harahap, Pegawai Administrasi Mikro pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah I Medan, pada tanggal 13Desember2019 di Medan.
(Persero)  Kantor  Wilayah  I  Medan  dilakukan  sesuai  dengan  prosedur  yang diatur  dalam  Peraturan  Direksi  Pegadaian  Nomor:  67/DIR  I/  2016  tertanggal 29  September  2016  tentang  Petunjuk  Teknis  Pegadaian  Kreasi Online .  PT.
Pegadaian  (Persero)  Kantor  Wilayah  I  Medan  berusaha  semaksimal  mungkin untuk meminimalisir terjadinya kredit bermasalah dengan melakukan analisis yang  ketat  terhadap  dokumen-dokumen  dan  usaha  calon  debitur  dengan menggunakan prinsip 5C, setelah menandatangani perjanjian kredit dilakukan pengikatan jaminan fidusia dengan surat dibawah tangan maupun dengan akta notaris  serta  didaftarkan  ke  Kantor  Pendaftaran  Fidusia  secara elektronik/ online disesuaikan dengan jumlah pinjaman debitur, setelah selesai kredit akan dicairkan.
2. Eksekusi  Jaminan  Fidusia  pada  PT.  Pegadaian  (Persero)  Kantor  Wilayah  I Medan untuk jaminan fidusia dibawah tangan yang tidak didaftarkan dilakukan dengan  negosiasi  dan  membuat  kesepakatan  (musyawarah  mufakat)  dengan debitur,  dimana  debitur  diberi  kesempatan  untuk  menjual  sendiri  agunan (sepeda  motor  atau  mobil)  kepada  keluarga,  kerabat  atau  orang  lain  sesuai dengan harga yang dikehendakinya dengan batas waktu yang ditentukan oleh kreditur.  Jika  tidak  berhasil  maka  kreditur  kemudian  dapat  mencarikan pembeli. Apabila debitur tidak mau bernegosiasi akan diselesaikan melalui jalur pengadilan. Sedangkan eksekusi jaminan fidusia yang didaftarkan dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 15 dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang  Jaminan  Fidusia  dan  Surat  Keputusan  Menteri  Keuangan  Nomor 27/PMK.06/2016  tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Lelang.  Serta  dengan memperhatikan Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020.
3. Implementasi Peraturan Direksi Pegadaian Nomor: 67/DIR I/2016 tanggal 29 September 2016 tentang Petunjuk Teknis Kreasi Online bertentangan dengan ketentuan  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia khususnya pasal 5 ayat (1) dimana KREASI dengan pinjaman kecil, pengikatan jaminan  tidak  dibuat  dengan  akta  notaris  dan  pasal  11  ayat  (1)  dimana padapinjaman kecil tersebut, jaminan fidusia tidak didaftarkan. Sehingga tidak memberi  kepastian  hukum  bagi  kreditur,  debitur  dan  benda  jaminan  fidusia saat  eksekusi  jaminan  fidusia  apabila  debitur  wanprestasi  (pasal  15  dan  29 UUJF) serta merugikan pendapatan keuangan Negara dengan tidak dibayarnya

## PNBP pendaftaran fidusia.

## Saran
1. Prosedur dan pelaksanaan pemberian kredit angsuran sistem fidusia pada PT. Pegadaian  (Persero)  Kantor  Wilayah  I  Medan  telah  dilakukan  dengan baik,namun  yang  harus  selalu  ditingkatkan  adalah  analisis  terhadap kelayakan debitur yang akan meminjam kredit yaitu terhadap karakter, usaha debitur,  usaha  rekanan  debitur  dan  juga  terhadap  keabsahan  barang  jaminan fidusia yang diberikan oleh debitur harusdilakukan analisis dengan lebih teliti dan lebih dalam sehingga dapat mengurangi risiko terjadinya kredit bermasalah yang diakibatkan oleh wanprestasi debitur.
2. Dalam  pelaksanaan  eksekusi  jaminan  fidusia  yang  tidak  didaftarkan,  dalam pelaksanaannya  debiturdisarankan  agar  memiliki  itikad  baik  dan  bersedia mengikuti saran  dan  ketentuan  yang diberikan  pihak PT.  Pegadaian  (Persero) untuk menyelesaikan wanprestasi debitur, baik melalui penjualan agunan oleh debitur  sendiri  maupun  oleh  Pegadaian  untuk  pelunasan  hutang  debitur.  Jika debitur tidak kooperatif maka sebaiknya diselesaikan melalui jalur hukum.
3. Peraturan  Direksi  Pegadaian  Nomor:  67/DIR  I/2016  tanggal  29  September 2016 tentang Petunjuk Teknis Kreasi Online sebaiknya direvisi dan disesuaikan sepenuhnya dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Untuk pinjaman-pinjaman limit kecil agar tidak menimbulkan problem hukum dapat menggunakan jaminan gadai.

## Daftar Pustaka

## Buku
Kamello,  Tan,  2014, Hukum  Jaminan  Fidusia  Suatu  Kebutuhan  Yang  Didambakan , Alumni, Bandung.
Kasmir, 2007, Manajemen Perbankan , PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
Lubis, M. Solly , 1994, Filsafat Ilmu dan Penelitian , Mandar Maju, Bandung.
Muhammad,  Abdulkadir  dan  Rilda  Murniati,  2000, Segi  Hukum  Lembaga  Keuangan dan Pembiayaan, Citra Aditya Bakti , Bandung.
Soekanto, Soerjono, 1998, Metodologi Research , Andi Offset, Yogyakarta.
_______________, 2008, Pengantar Penelitian Hukum , UI Press, Jakarta.
Soekanto,  Soerjono,  danSri  Mamudji,  2007, Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu Tinjauan Singkat , Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Witanto,  D.  Y.,  2015, Hukum  Jaminan  Fidusia  Dalam  Perjanjian  Pembiayaan Konsumen  (Aspek  Perikatan,  Pendaftaran,  dan  Eksekusi) ,  Mandar  Maju, Bandung.

## Peraturan Perundang-Undangan
Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  139  Tahun  2000  tentang
Pembentukan  Kantor  Pendaftaran  Fidusia  di  Setiap  Ibukota  Propinsi  di Wilayah Negara Rebublik Indonesia.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Peraturan  Direksi  Pegadaian  Nomor:  67/DIR  I/2016  tanggal  29  September  2016 tentang Petunjuk Teknis Kreasi Online .
Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2015  tentang  Tata  Cara  Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.
Peraturan Pemerintah Republik Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis  Penerimaan  Negara  Bukan  pajak  yang  berlaku  bagi  Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah.
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2018  tentang  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak (PNBP).
Internet http://www.hukumonline.com/ http://www.pegadaian.co.id/
.