## HUKUMAN CAMBUK DAN RELEVANSINYA TERHADAP KESADARAN HUKUM DI ACEH

## Indis Ferizal
Dosen IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa Email. al.adz.indis@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  berjudul  hukuman  cambuk  dan  relevansinya  terhadap kesadaran hukum di Aceh. Penelitian ini bersifat kualitatif dan dengan landasan  teori filosofis dan fenomenologi, yaitu  teori  yang berorientasi untuk  dapat  mendapatkan  penjelasan  tentang  realitas  yang  tampak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan hukuman cambuk dalam  peningkatan  kesadaran hukum masyarakat  hingga  kini  masih dinilai  belum  optimal. Hal ini  disebabkan  beberapa  refleksi  kehidupan masyarakat  Aceh  saat  ini  telah  membudaya  sifat  acuh  tidak  acuh. Sejatinya pemerintah dan penegak hukum harus mempunyai komitmen dalam  pelaksanaan hukuman  cambuk  dengan  visi  menegakkan  syariat Islam secara kaffah. Hakim dalam harus memberikan uqubat tambahan untuk pembinaan spritual dengan waktu yang ditetapkan agar terpidana tidak  mengulangi  kejahatannya. Ketidak  pedulian  masyarakat  sendiri dalam hal pelaksanaan hukuman cambuk sudah berkurang dapat dilihat dalam  sesi  pelaksanaan  hukuman  cambuk  yang  sudah  jarang  dihadiri oleh  masyarakat  ramai.  Persepsi  ini  muncul  akibat  secara  keseluruhan penegakan syariat Islam di Aceh hanya ditegaskan kepada masyarakat kelas  menengah  ke  bawah  belaka.hal  ini  dikhawatirkan  dapat  menuia sikap ketidak percayaan masyarakat pada penegak hukum, dan ini bisa mengakibatkan  masyarakat  main  hakim  sendiri. Sementara  itu,  pelaku jinayah  yang  dinilai  memiliki  kekuaan  tidak  pernah  diselenggarakan hukuman  cambuk.  Hal  inilah  yang  menyebabkan  persepsi  masyarakat berubah  sehingga  orientasi  peningkatan  kesadaran  masyarakat  tidak tercapai.
Key Word: Kesadaran Hukum, Hukuman Cambuk.

## Pendahuluan
ceh  merupakan  salah  satu  daerah  provinsi  dalam  lingkup  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  yang  memperoleh  status  otonomi khusus. Dimana sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11  Tahun 2006  tentang  Pemerintahan  Aceh,  keistimewaan  Aceh  telah diformalkan dalam wadah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan  Keistimewaan  Provinsi  Daerah  Istimewa  Aceh.  Adapun keistimewaan  yang  menjadi  hak  prioritas  Aceh  terdiri  dari  4  (empat)  hal yaitu  bidang  pelaksanaan  syari’at  Islam,  bidang  adat  istiadat,  bidang pendidikan,  dan  peran  ulama  dibidang  pemerintahan. 1 Salah  satu  amanah dari  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2006  tentang  Pemerintahan  Aceh adalah mengaktualisasikan syari’at Islam di Aceh secara khaffah.
Pemerintah  Aceh  telah  menetapkan  sejumlah  qanun  (peraturan daerah)  dalam  bidang  syari’at  Islam,  bahkan  sebelum  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 disahkan. Adapun cakupan qanun syari’at Islam yang akan  dikaji  dalam  pembahasan  ini  diantaranya:  Peraturan  Daerah  Provinsi DI Aceh No. 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari’at Islam,  Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Dalam konsideran menimbang huruf  c  Qanun Aceh  Nomor  6  Tahun  2014  tersebut  diuraikan  alasan  dasar ditetapkannya hukum jinayat di Aceh yaitu “ Aceh sebagai bagian dari Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  memiliki  Keistimewaan  dan  Otonomi  khusus,  salah satunya kewenangan untuk melaksanakan Syariat Islam, dengan menjunjung tinggi keadilan,  kemaslahatan  dan  kepastian  hukum ”.  Formulasi  hukum  jinayat  yang
1 Pada  tahun  2000,  melalui  Perubahan  Kedua  UUD,  pasal  18  asli diamandemen  menjadi  pasal  18,  18A,  dan  18B.  Pengaturan  daerah  istimewa ditempatkan dalam pasal 18B ayat (1). Istilah yang digunakan juga berbeda menjadi “satuan  pemerintahan  daerah  yang  bersifat  istimewa”.  Pengaturannya  didasarkan pada undang-undang, tanpa merinci syarat suatu daerah istimewa. Selain itu dalam pasal  ini  dibedakan  antara  “satuan  pemerintahan  daerah  yang  bersifat  istimewa” dan  “satuan  pemerintahan  daerah  yang  bersifat  khusus”.  Lihat dalam  Zaki  Ulya, Refleksi  Memorendum  of  Understanding  (MoU)  Helsinki  Dalam  Kaitan  Makna  Otonomi Khusus di Aceh , Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 2, Juni 2014, hlm. 373-374

## A
diatur dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 merupakan penyempurnaan dari beberapa  ketentuan  sebelumnya  baik  Qanun  Nomor  12,13  dan  14  Tahun 2003.  Asas  yang  dianut  dalam  pelaksanaan  hukum  jinayat  mencakup  a. keislaman;  b.  legalitas;    c.  keadilan  dan  keseimbangan;  d.  kemaslahatan;  e. perlindungan  hak  asasi  manusia;  dan    f.  pembelajaran  kepada  masyarakat (tadabbur).    Dan  cakupan  jenis  jinayat  yang  diakomodir  dalam  qanun tersebut diantaranya:  a. Khamar ; 2 b. Maisir ; 3 c. khalwat ; 4 d. Ikhtilath ; 5 e. Zina; f. Pelecehan seksual; g. Pemerkosaan; h. Qadzaf ; 6 i. Liwath ; 7 dan  j. Musahaqah . 8
2 Khamar  berasal  dari  bahasa  Arab  artinya  menutupi.  Jenis  minuman  yang memabukkan (menutupi  kesehatan  akal).  Sebagian  ulama  seperti  Imam  Hanafi memberikan pengertian khamar sebagai nama (sebutan) untuk jenis minuman yang dibuat dari perasan anggur sesudah dimasak sampai mendidih serta mengeluarkan buih dan kemudian menjadi bersih kembali. Sari dari buih itulah yang mengandung unsur yang memabukkan. Ada pula yang memberi pengertian khamar dengan lebih menonjolkan  unsur  yang  memabukkannya.  Artinya,  segala  jenis  minuman  yang memabukkan disebut khamar.
3 Maisir  secara  harfiah  adalah  memperoleh  sesuatu  dengan  sangat  mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja. Judi dalam terminologi agama  diartikan  sebagai  suatu  transaksi  yang  dilakukan  oleh  2  (dua)  pihak  untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak  lain  dengan  cara  mengaitkan  transaksi  teresbut  dengan  suatu  tindakan  atau kejadian tertentu.
4 Khlmwat  adalah  seorang  laki-laki  berada  bersama  perempuan  yang  bukan mahramnya dan tidak ada orang ketiga bersamanya.
5 Ikhtilath  artinya  adalah  bertemunya  laki-laki  dan  perempuan  (yang  bukan mahramnya) di suatu tempat secara campur baur dan terjadi interaksi di antara laki- laki dan wanita itu (misal bicara, bersentuhan, berdesak-desakan, dll)
6 Qadzaf  menurut  bahasa  yaitu  ram’yu  syain  berarti melempar  sesuatu. Sedangkan  menurut  istilah  syara’  adalah  melempar  tuduhan  (wath’i)  zina  kepada orang lain yang karenanya mewajibkan hukuman had bagi tertuduh (makdzuf).
7 Pengertian  Liwath  (Sodomi)  atau  seksual  analisme  ialah  pemakaian  anus untuk bersenggama. Dalam ensiklopedi agama dan filsafat, Liwath (Sodomi) dalam bahasa  Arab  artinya  melakukan  jima  (persetubuhan)  melalui  lubang  dubur  yang dilakukan oleh sesama pria.
8 Lihat Pasal 3 Ayat (2) Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Sementara itu segala perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2) Qanun Aceh
Sepuluh  jenis  jinayat  tersebut  dibebankan  hukuman ‘Uqubat, 9 Hudud, 10 dan/atau Ta’zir 11 bagi pelaku sebagaimana diatur dalam Bagian Kedua Pasal 4 Qanun No. 6 Tahun 2014. Uqubat adalah hukuman yang dapat dijatuhkan oleh  hakim  terhadap  pelaku  Jarimah. Hudud adalah  jenis  ‘ Uqubat yang bentuk dan besarannya telah ditentukan di dalam Qanun secara tegas. Ta’zir adalah  jenis  ‘ Uqubat yang  telah  ditentukan  dalam  qanun  yang  bentuknya bersifat pilihan dan besarannya dalam batas tertinggi dan/atau terendah. 12 Dalam    Islam  hukuman  cambuk  disebut dengan  hukum  jilid  dalam bahasa  Arab  ( Jald ),  hukuman  cambuk  merupakan  hukuman  pokok  dalam syari’at  Islam.  Untuk  tindak  pidanan  hudud  telah  ditentukan  jumlahnya sebayanyak 100 kali cambukan untuk penzina ghairu muhsan (belum kawin) serta 80 kali bagi perbuatan qadzab (penuduh yang tidak dapat membuktikan tuduhannya)  dengan  tidak  dapat  menghadirkan  empat  orang  saksi. Sedangkan  untuk tindak pidana ta’zir, tidak ditentukan jumlahnya karena untuk tindak pidana tersebut  mengenai jumlah  ditentukan oleh penguasa. Hukuman  cambuk  telah  dijalankan  dalam  Islam  sejak  zaman  Rasulullah
No.  6  Tahun  2014  tersebut  digolongkan  dalam  perbuatan  jarimah.  Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 16 bahwa Jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam yang dalam Qanun ini diancam dengan ‘Uqubat Hudud dan/atau Ta’zir . 9 Uqubath adalah  Hukuman  yang  dapat  dijatuhkan  oleh  hakim  terhadap pelaku  Jarimah,  lihat  Pasal  1  angka  17  Qanun  No.  6  Tahun  2014  tentang  Hukum Jinayat 10 Hudud adalah jenis ‘Uqubat yang bentuk dan besarannya telah ditentukan di dalam Qanun secara tegas, lihat pasal 1 angka 18 Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Qanun Jinayah
11 Ta’zir adalah  jenis  ‘Uqubat  yang  telah  ditentukan  dalam  qanun  yang bentuknya bersifat pilihan dan besarannya dalam batas tertinggi dan/atau terendah., lihat Pasal 1 angka 19 Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat
12 Lihat  Pasal  1  angka  17  sampai  dengan  19  Qanun  Aceh  No.  6  Tahun  2014 tentang Hukum Jinayat
diteruskan  oleh  khulafaurrasyidin,  kerajaan-kerajaan  Islam  umayyah, Abbasyiah. 13
Idealnya  untuk  kondisi  saat  ini  hakim  harus  memberikan  hukuman tambahan berupa karantina keagamaan dalam jangka waktu tertentu.Tujuan karantina  ini  adalah  untuk  membina  terpidana  agar  benar-benar  menyesal dan  memahami  akan  dosa  yang  telah  ia  lakukan  sehingga  perbuatan kejahatan itu diharapkan tidak terulang kembali. Karena Penerapan cambuk sesungguhnya bertujuan untuk menyadarkan masyarakat agar terhindar dari prilaku menyimpang. Hal ini juga merupaya upaya melindungi kepentingan umum  ( maslahat  al  ammah )  seperti  yang  sudah  di  laksanakan  sejak  zaman Rasulullah dan masa kejayaan ummat muslim.
Penegak  hukum  khususnya  hakim  harus  bisa  membuktikan  kepada masyarakat  beratnya  hukuman  cambuk  dalam  Islam  pada  dasarnya  bukan semata-mata  untuk  menanamkan  ketakutan,  tetapi  lebih  dari  itu,  untuk menanamkan  sikap  tidak  melawan  hukum  dan tercegahnya  masyarakat untuk melakukan kejahatan serta menumbuhkan sikap kesadaran hukum.
Hukuman  cambuk  merupakan  salah  satu  bentuk  hukuman  yang diharapkan  dapat  menumbuhkan  sikap  sadar  hukum  dan  terciptanya masyarakat  yang  tertib  hukum.  sebagaimana  menurut  Soerjono  Soekanto mengemukakan  ada  empat  indikator  kesadaran  hukum  yaitu  (1) pengetahuan  tentang  hukum.  (2)  pemahaman  tentang  hukum.  (3)  sikap terhadap hukum. (4) perilaku hukum. 14
Berdasarkan  teori ma ṣ alih  al-ummah, kreativitas  hukum  yang mengandung mashlahat dapat diimplementasi dengan membentuk individu yang  shalih,  membentuk  keluarga  yang sakinah,  mawadah,  wa  rahmah dan membentuk warga negara yang baldatun ṭ aibatun wa rabb al-ghafūr .
13 Madiasa  Albisar, Relevansi  Hukuman  Cambuk  Sebagai  Salah  Satu  Bentuk Pemidanaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana , Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14, No.
2, 2014, hal. 281
14 Achmad Ali, Menguak Teori Hukum …, hlm. 301
Dalam  membentuk  dan  Membangun masyarakat  yang  shalih membutuhkan  kepedulian  semua  pihak  termasuk  masyarakat  itu sendiri.hukuman  cambuk  seharusnya  mampu  memberi  pembelajaran  bagi seluruh pihak termasuk pemerintah dan penegak hukum.Hakim merupakan ujung  tombak  tegaknya  hukum  yang    dapat memberikan  rasa  percaya kepada masyarakat akan terpenuhinya keadilan agar terciptanya kesadaran hukum.
Berbicara  tentang  hukum  tidak  bisa  terlepas  dari  tiga  elemen agar tercapainya fungsi dan tujuan hukum secara optimal. Penekanan pada salah satunya akan menjadi penyakit hukum sebagaimana dikatakan oleh Achmad Ali bahwa kekeliruan yang muncul selama ini sebagian besar petinggi negara dan  bahkan  pakar  hukum  jika  berbicara  tentang  reformasi  hukum  lebih kepada  reformasi  undang-undang,  sehingga  tidak  terjadi reformasi  secara menyeluruh. 15
Penegak  hukum  harus  mampu  bersinergi  dalam  mewujudkan  proses penegakkan hukum yang baik.bukan hanya aturan yang dibuat baik namun aplikasi  dilapangan  mampu  menggambarkan  aturan  yang  telah  disepati sebagai  payung  hukum  bersama dalam  penegakkan  syariat  islam  di Aceh.Hakim  dan  penegak  hukum  lainnya  harus  dapat  melihat  perubahan- perubahan  sosial  yang  terus  berubah  sehingga  dapat  mempengaruhi keasadaran hukum masyarakat.
Implementasi  hukum  merupakan  usaha  aktualisasi  hukum  dalam masyarakat  dengan  harapan  hukum  tersebut  efektif,  dan  masyarakat bersikap  sesuai  dengan  hukum.  Hukum  menjadi  efektif  bila  hukum memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis dan berlaku secara filosofis. 16
15 Achmad Ali, Menguak Teori Hukum …….hlm. 207
16 Syahrizal  Abbas, Syari’at…, hlm 49.  Lihat  juga  Zainuddin  Ali, Sosiologi Hukum, cet. V, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 62
Implementasi  penegakkan syariat  islam  di  Aceh  seharusnya  mampu berjalan dengan ketentuan tiga syarat diatas dalam terciptanya hukum yang efektif. Namun realita yang terjadi masih belum maksimal dam penegakkan hukum dan ditemukan oknum penegak hukum yang berupaya untuk tidak taat hukum  yang  mana  hal  ini  diketahui  oleh  masyarakat,  sehingga  dapat mengurangi rasa percaya  dalam penegakkan hukum yang memenuhi rasa keadilan.

## B. Hukuman Cambuk
Hukuman  cambuk,  sebat  atau  dera  dalam  bahasa  arab  disebut  “ jald ” berasal  dari  kata  “ jalada ” yang  berarti  memukul  di  kulit  dengan  cambuk yang terbuat dari kulit.
Hukuman  cambuk  juga  terdapat  dalam  beberapa  hadist  nabi  yang penulis kutip dari Shahih: Mukthashar Muslim no: 1036, Muslim III: 1316 no: 1690,  ’Aunul  Ma’bud  XII:  93  no:  4392,  Tirmidzi  II: 445  no:  1461  dan  Ibnu Majah II: 852 no: 2550, yang bunyinya:
“Dari  Ubadah  bin  Shamit  ra  bahwa  Rasulullah  saw  bersabda, “Ambillah dariku, ambillah dariku; sungguh Allah telah menjadikan jalan (keluar) untuk mereka; gadis (berzina) dengan jejaka dicambuk seratus  kali  cambukan  dan  diasingkan  setahun,  dan  duda  berzina dengan janda didera seratus kali didera dan dirajam.”
Jelas  hukuman  cambuk  juga  mempunyai  dasar  yang  kuat  dalam penerapannya.  Baik  dalam  dalam  al-qur’an  maupun  hadist  sebagaimana yang  penulis sebutkan di  atas.  Namun hukuman  cambuk  yang  terdapat  di dalam  Al-qur’an  hanya  untuk  orang  yang  berzina.  Dalam  beberapa  hadist hukuman cambuk juga ditujukan kepada orang yang meminum khamar dan termasuk ke dalam hukuman ta’zir .
Sebagaimana  hadist  yang  diriwayatkan  oleh  Muslim  dari  Anas  Bin Malik:
“bahwasanya  Nabi  s.a.w  didatangkan  dengan  seorang  lelaki  yang telah  meminum  khamar,  maka  beliau  menderanya  dengan  dua pelepah  tamar  sebanyak  empat  puluh  kali.  Ia  (anas  bin  malik) berkata: demikian juga yang diperbuat Abu bakar, dan ketika umar, orang-orang  bermusyawarah  dan  telah  berkata  Abdurrahman, hukuman had yang paling ringan adalah delapan puluh deraan, lalu umar memerintahkan hal itu”. 17
Sedangkan di dalam hadist yang lain yang diriwayatkan oleh Ahmad dan oleh lima ahli hadist lain kecuali nasai meriwayatkan dari muawiyah:
“bahwasanya nabi s.a.w telah berkata: apabila mareka minum khamar, maka  deralah  mareka,  kemudian  apabila  mareka  minum,  maka  deralah mareka  dan  kemudian  apabila  mareka  minum,  maka  deralah  mareka  dan kemudian  apabila  mareka  minum  untuk  yang  keempat  kalinya,  maka bunuhlah  mareka,  demikian  yang  dikutip  oleh  Syaukani  dan  Abdus Salam”. 18
Namun  hukuman  cambuk  yang  sedang  dilaksanakan  di daerah istimewa Aceh bukanlah termasuk kedalam hukuman had tetapi merupakan hukuman ta’zir ,  yaitu  hukuman  yang  ditetapkan  oleh  penguasa  dan merupakan perbuatan yang diancam dengan hudud, qishas/diyat dan kafarat .
Jenis jarimah  ta’zir tidak  ditentukan  banyaknya  hukuman  tergantung  dari ijtihad penguasa.
Para ahli fiqih seperti Al-sarakhi dan al-mawardi mendefinisikan ta’zir sebagai hukuman selain had dan kafarat terhadap segala bentuk pelanggaran
17 Haliman, Hukum  Pidana  Syari’at  Islam  Menurut  Ajaran  Ahlus  Sunnah ,  Bulan Bintang, Jakarta, 1971, hlm.446.
18 Ibid.
terhadap  hak Allah  atau  hak  manusia  yang  tidak  ditentukan  kadarnya dengan tujuan untuk mendidik dan mengajarkan pelakunya. 19
Hukuman cambuk  terbilang tua  dibanding jenis-jenis  pidana  lainnya. Dalam  literatur  hukum  pidana  Islam,  cambuk  dapat  disebut  sebagai hukuman  khas  yang  cenderung  dipertahankan.  Konsep  hukuman  cambuk sendiri hadir dalam dua konsep yang relatif berbeda yaitu cambuk sebagai hudud dan cambuk sebagai ‘uqubah ta’zir .
Dalam pandangan klasik (kiranya hingga sekarang), klasifikasi sanksi dalam  Islam  memang  hanya  terbagi  menjadi  tiga  ( hudud,  qishash/diyat ,  dan ta’zir ) sebagaimana klasifikasi delik ( jarimah ) itu sendiri. Dari ketiga jenis ini, hudud adalah  model  sanksi  yang  diterima  apa  adanya  tanpa  melalui penalaran akal. Melaksanakan hukuman ini kerap dipandang sebagai suatu bentuk ibadah ( ta’abbudi ) dan tentunya menjadi sarana penghapusan dosa. 20
Hudud atau  dalam  bentuk mufrad /singular  adalah hadd ,  jika didefinisikan  adalah  sanksi  yang  ketentuannya  sudah  dipastikan  oleh nash (Alquran  dan  Sunnah).  Sanksi  ini  menjadi  hak  Allah  dan  rasul-Nya  secara mutlak.  Ianya  terbilang  kaku,  rigit,  dan  pasti  dan  tidak  dapat dikesampingkan kecuali karena alasan syubhat. Dipahami demikian manusia dipandang  tidak  tahu  mengapa syari’ (Allah  dan  Rasul)  menetapkannya demikian.
Angka-angka  yang  muncul  seperti  100  kali  dera,  80  kali  jilid,  dan  40 cambukan  tidak  diketahui ‘illat hukumnya.  Itu  sebabnya hudud diterapkan apa  adanya  tanpa  inovasi  apapun.  Setidaknya  demikianlah  kecenderungan banyak  pakar.  Namun,  bukan  berarti  tidak  ada  pakar  yang  menawarkan redefinisi (pendefinisian ulang). Di antara mereka bahkan ada yang mencoba melakukan  dekontruksi  terhadap  makna hudud .  Hal  ini  dimaklumi  karena klasifikasi dan definisi klasik itu sendiri merupakan produk ijtihad .
19 Abdul Aziz Amir, Al-Ta’zir Fi Al-Syari’ah Al Islamiyah , Dar Alfikr Al-Arabi, Kairo, 1976, hlm. 56.
20 http://aceh.tribunnews.com/2017/07/21/hukuman-cambuk-antara-sarana- dan-tujuan
Kemudian ta’zir menempati ulasan dan pembagian yang lebih luas dan kontekstual. Hukuman ta’zir sering didefinisikan sebagai sanksi yang tidak secara  tegas  Allah  sebutkan  dalam  Alquran,  tidak  pula  Nabi  terangkan secara pasti dalam hadis. Dalam banyak kasus, ta’zir justru berasal dari hudud dan qisash/diyat yaitu  ketika  suatu  perkara hudud tidak  lengkap  atau  tidak sempurna unsur-unsurnya. Maka dalam hal ini, hudud harus diganti dengan ta’zir karena  mengandung syubhat (kaidah  yang  populer  mengenai  hal  ini; hindarilah hudud karena mengandung unsur syubhat ). 21
Hukuman cambuk dari aspek sejarah, telah lama dikenal hampir setiap negara  (polis)  sejak  zaman  Romawi  kuno,  kerajaan-kerajaan  abad pertengahan  hingga  negara-negara  modern  saat  ini  hukuman  cambuk dianggap  sebagai  salah  satu  sanksi  hukum  yang  masih  relevan.  Di masyarakat  Arab  khususnya  hukuman  cambuk  telah  dikenal  sebelum datangnya  Islam  ( Jahiliyyah )  dan  sesudah  datangnya  Islam.  Dalam  Islam hukuman cambuk merupakan bagian dari hukum ta’zir (hak penguasa), jadi dalam menjatuhkan  hukuman cambuk  penguasa merujuk pada kebiasaan- kebiasaan masyarakat terdahulu.
Menurut hukum Islam, hukuman cambuk disebut dengan hukum jilid dalam  bahasa  Arab  ( Jald ),  hukuman  cambuk  merupakan  hukuman  pokok dalam  syari’at  Islam.  Untuk  tindak  pidanan  hudud  telah  ditentukan jumlahnya  sebayanyak  100  kali  cambukan  untuk  penzina ghairu  muhsan (belum kawin) serta 80 kali bagi perbuatan qadzaf (penuduh yang tidak dapat membuktikan tuduhannya) dengan tidak dapat menghadirkan empat orang saksi.  Sedangkan  untuk  tindak  pidana  ta’zir,  tidak  ditentuakn  jumlahnya karena  untuk  tindak  pidana  tersebut    mengenai  jumlah    ditentukan  oleh penguasa.
21 http://aceh.tribunnews.com/2017/07/21/hukuman-cambuk-antara-sarana- dan-tujuan

## Pelaksanaan Hukuman Cambuk dan Kesadaran Hukum Masyarakat Aceh
Qanun  Nomor  6  tahun  2014  tentang  Hukum  Jinayat  yang  mulai diberlakukan  pada tanggal  23  Oktober  2015  lalu  merupakan  upaya pelaksanaan syariat Islam di Aceh secara kaffah. Pelaksanaan syariat Islam di Aceh  merupakan  keinginan  masyarakat  Aceh  sendiri dalam  mewujudkan keamanan  dan  ketenteraman  serta  kesejahteraan  dalam  kehidupan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Quran Surah Al – Maidah 49:
“ Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang  diturunkan  Allah,  dan  janganlah  kamu  mengikuti  hawa  nafsu mereka.  dan  berhati-hatilah  kamu  terhadap  mereka,  supaya  mereka  tidak memalingkan  kamu  dari  sebahagian  apa  yang  Telah  diturunkan  Allah kepadamu ... (Q.s Al-maidah: 49).
Al-Quran  tidak  menyebutkan  hukuman  rajam  sama  sekali  tetapi mengatur 100 cambukan karena perzinaan. Fakta ini sangat penting sehingga harus  sepenuhnya  dihadapi  dan  dijelaskan  jika  kita  hendak  meraih kebenaran.  Para  pendukung  hukuman  rajam untuk  perzinahan  telah menjelaskan fakta ini dengan salah satu dari lima cara berikut:
a. Hukuman Al-Quran tentang 100 cambukan adalah untuk kasus orang yang  belum  menikah.  Untuk  orang  yang  sudash  menikah  kita  perlu beralih kepada Sunnah/ Hadits, yang mengatur hukuman mati dengan rajam.
b. Untuk orang yang sudah menikah, Sunnah/ Hadits membatalkan Al- Quran  perihal  hukuman  100  cambukan  dan  sebagai  gantinya ditentukan hukuman mati dengan rajam.
c. Untuk  orang  yang  sudah  menikah,  Sunnah/  Hadits  menetapkan hokum rajm  sebagai  hukuman  kedua  yang  akan  dikombinasikan dengan hukuman Al-Quran tentang 100 cambukan.
d. Hukuman  rajam  ditemukan  di  Al-Quran  tetapi  hanya  diketahui  oleh para ulama dengan ilmu yang mendalam yang mampu menyelam jauh dalam memaknai Kitab Allah.
e. Al-Quran tidak memberikan penjelasan tentang rajam bagi perzinahan namun ayat di mana hukum tersebut dinyatakan tidak termasuk dalam Al-Qur`an atau telah dihapuskan dari Al-Quran. 22
Ayat tentang tata laksana cambuk di atas berbicara dalam konteks zina semata, bukan dalam kasus lain. Karena penyamaan demikian, muncul satu kesimpulan  bahwa  tata  laksana  hukuman  cambuk  dalam  Islam  condong merupakan kebijakan penguasa ( khalifah ). Aspek syariat dalam pelaksanaan hukuman  cambuk  itu  terletak  pada  tujuannya  ( maqashid ),  yaitu  agar  orang lain tahu dan megambil pelajaran dari kasus tersebut. 23
Jika  terhadap  kasus  lain  tata  laksananya  ternyata  disamakan,  maka penyamaan  itu  adalah  kebijakan  penguasa,  bukan  lagi  sesuatu  yang  Allah dan Rasul tetapkan secara jelas di dalam nash. Artinya, asalkan maksud dari pencambukan  tercapai,  maka  tata  laksanya  dapat  diatur  lebih  lanjut  oleh penguasa ( khalifah ). Lagi pula, makna hudud sebagai hak Allah dan Rasulnya tidak sejalan dengan praktik yang ada.
Bercerita pada aspek kesadaran hukum masyarakat Aceh secara umum dapat  dinilai  pada  tingkatan  pemahaman  masyarakat  itu  sendiri  dalam mengaktualisasikan  syariat  Islam.  Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia menyebutkan  bahwa  pengertian  dari  pemahaman  adalah  proses,  cara, perbuatan  memahami  atau  memahamkan. 24 Seseorang  yang  paham,  berarti orang yang mempunyai pengetahuan yang banyak, dan dapat menerapkan apa  yang  diketahuinya  tersebut.  Pemahaman  hukum  diartikan  sebagai sejumlah  informasi  yang  dimiliki  seseorang  mengenai  isi  peraturan  dari suatu hukum tertentu.  Dengan kata lain, pemahaman hukum adalah suatu pengertian  terhadap  isi  dan  tujuan  suatu  peraturan  dalam  hukum  tertentu
22 Rahmat  Hakim, Hukum  Pidana  Islam  (Fiqih  Jinayah), CV  Pustaka  Setia,
Bandung: 2000, hlm. 54
23 ibid
24 Rahmat Hakim Loc., Cit.
serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut. 25
Dalam  hal  pemahaman  hukum,  tidak  diisyaratkan  seseorang  harus terlebih  dahulu  mengetahui  adanya  suatu  aturan  tertulis  yang  mengatur suatu hal. Akan tetapi yang dilihat di sini adalah bagaimana persepsi mereka dalam  menghadapi  berbagai  hal  yang ada  kaitannya  dengan  norma-norma yang  berlaku  di  masyarakat.  Pemahaman  ini  biasanya  diwujudkan  melalui sikap mereka terhadap tingkah laku sehari-hari.
Menurut  Winkel  dan  Mukhtar,  Pemahaman  adalah  kemampuan seseorang untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari, yang dinyatakan dengan menguraikan isi pokok dari suatu bacaan atau mengubah data yang disajikan dalam bentuk tertentu ke bentuk yang lain. 26 Sementara Benjamin  S.  Bloom  mengatakan  bahwa  pemahaman  ( Conprehension )  adalah kemampuan  seseorang  untuk  mengerti  atau  memahami  sesuatu  setelah sesuatu  itu  diketahui  dan  diingat.  Dengan  kata  lain,  memahami  adalah mengerti tentang sesuatudan dapat melihatnya dari berbagai segi. 27
Sedangkan  kesadaran  adalah  keinsafan  akan  perbuatannya  serta keadaan  yang  dialaminya.  Secara  harfiah  kata  kesadaran  berasal  dari  kata sadar, yang berarti insyaf, merasa, tahu dan mengerti. Jadi kesadaran adalah keinsyafan atau merasa mengerti atau memahami segala sesuatu. Seseorang belum bisa dikatakan sadar apabila belum mengetahui keadaan yang sedang dialaminya, serta belum mau merubah keadaan tersebut menjadi lebih baik. Istilah sadar berarti mengetahui atau mengerti tentang tindak hukum yang dilakukan  dan  akibat  hukumnya,  serta  dapat  membedakan  baik  buruk.
25 Otje  Salman, Kesadaran  Hukum  Masyarakat  Terhadap  Hukum  Waris ,  Alumni, Bandung,1993, hlm. 41.
26 Sudaryono, Dasar-Dasar Evaluasi Pembelajaran , Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm. 44
27 Anas,  Sudijono, Pengantar  Statistik  Pendidikan ,  Rajawali  Pers,  Jakarta,  2009, hlm. 50
Merasa  dan  mengerti  bahwa  perilaku  tertentu  diatur  oleh  hukum  disebut kesadaran hukum. 28
Kesadaran  hukum  selalu  berkaitan  dengan  manusia  sebagai  individu dan  anggota  masyarakat.  Manusia  sebagai  individu  sudah  barang  tentu selalu  memperhatikan  dirinya sendiri,  sedangkan  manusia  sebagai  anggota masyarakat  akan  selalu  melakukan  interaksi  atau  kontak  dengan  manusia yang  lain  sehingga  timbul  reaksi  antara  mereka.  Kesadaran  merupakan sikap/perilaku  mengetahui  atau  mengerti  dan  taat  pada  aturan  serta ketentuan  ketentuan  perundang-undangan  yang  ada.  Kesadaran  dapat diartikan  pula  sebagai  sikap    atau  perilaku  mengetahui  atau  mengerti  dan taat pada adat istiadat serta kebiasaan hidup dalam masyarakat. 29
Pada  umumnya  kesadaran  hukum  juga  dikaitkan  dengan  ketaatan hukum  atau  efektivitas  hukum.  Dengan  kata  lain  kesadaran  hukum menyangkut masalah apakah ketentuan hukum benar-benar berfungsi atau tidak  dalam  masyarakat.  Agar  terjadi  suatu  keserasian  yang  profesional antara  hukum  yang  diterapkan  dengan  kesadaran  hukum  dari  masyarakat umum, maka peraturan itu sendiri harus rasional dan dilaksanakan dengan prosedur  yang  teratur  dan  wajar.  Kesadaran  hukum  merupakan  konsep dalam sosiologi hukum yang memiliki berbagai pengertian. Sosiologi hukum sangat berperan dalam upaya sosialisasi hukum demi untuk meningkatkan kesadaran hukum yang positif, bagi warga masyarakat secara keseluruhan, maupun dari kalangan penegak hukum. 30
Al-Qur’an  juga  telah  mengatur  tentang  makna  dari  kesadaran. kesadaran  diri  merupakan  suatu  yang  penting  bagi  manusia,  begitu  juga
28 Miftahur  Rifqi, Tingkat  Kesadaran  Hukum  Mahasiswa  Terhadap  Qanun  No.  6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah & Hukum UIN Ar-Raniry), Jurnal LEGITIMASI, Vol. VI No. 1, Januari-Juni 2017, hlm. 67
29 AW.  Widjaja, Kesadaran  Hukum  Manusia  dan  Masyarakat  Pancasila ,  CV.Era Swasta, Jakarta, 1982, hlm. 16.
30 Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum , Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 13
halnya dengan kesadaran diri manusia terhadap hukum, agar manusia patuh menjalankan hukum itu sendiri. Pentingnya kesadaran ini terkandung dalam Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 19:
“ Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. mereka Itulah orang-orang yang fasik ”(Q.S Al Hasyr: 19)
Dalam ayat di atas, dikatakan bahwa melupakan Allah menyebabkan kita  melupakan  diri  kita  sendiri,  dan  pada  akhirnya  membawa  kita  pada pelanggaran. Arti kata melanggar disini dimaknai dengan melanggar norma- norma agama, adat dan hukum yang berlaku.
Tidak  mudah  dilakukannya  upaya  meningkatkan  kesadaran  hukum dan  pengembangan  budaya  hukum  pada  masyarakat  tanpa  adanya dorongan  dari  individu  masyarakat  sendiri.  Aspek  kendala  yang  dihadapi salah  satunya  adalah  rendahnya  tingkat  pendidikan  masyarakat  secara mayoritas  di  Aceh.  Disamping  itu,  terdapat  kelemahan  dari  beberapa program  metode  peningkatan  kesadaran  hukum  yang  dapat  langsung dipahami  oleh  masyarakat  dengan  tingkatan  pendidikan  yang  bervariasi. Tentunya  dipahami  sebagai  tantangan  ke  depan  yang  perlu  ditindaklanjuti dalam  rangka  meningkatkan  kesadaran  hukum  masyarakat  Aceh  terhadap materi hukum Islam yang perlu dipandang tidak hanya melalui pendidikan hukum tetapi juga melalui berbagai disiplin ilmu. 31
Ide tentang kesadaran warga masyarakat sebagai dasar sahnya hukum positif yang dibuat tertulis ditemukan dalam ajaran tentang rechtsgefuhl atau rechtsbewustzinjn yang  intinya  adalah  bahwa  tidak  ada  hukum  yang mengikat  warga  masyarakat  kecuali  atas  dasar  kesadaran  hukumnya.  Hal
31 Munawar  Djalil,  Kepala  Dinas  Syariat  Islam  Provinsi  Aceh,  wawancara, pada tanggal 17 Januari 2018
tersebut  merupakan  salah  satu  aspek  lainnya  dari  kesadaran  hukum  yang seringkali dikaitkan dengan pembentukan hukum dan efektivitas hukum. 32 Lebih  lanjut  menurut  Atang  Hermawan  dalam  tulisannya menyebutkan  bahwa  tingkat  kesadaran  hukum masyarakat  maupun pemerintah  sendiri  masih  sangat  rendah  dan  dapat  menjadi  sebab  belum tegaknya prinsip-prinsip negara hukum di Indonesia. Sebab-sebabnya antara lain:
1) Kurang mengetahui adanya ketentuan hukum dan kurang memahami hukum itu sendiri;
2) Cenderung  kurang  menghargai  dan  mempercayai  proses  penegakan hukum yang sedang berlangsung;
3) Faktor integritas dan moral yang rendah;
4) Faktor sarana dan prasarana yang belum memadai. 33
Menurut  Paul  Scholten  kesadaran  hukum  sebenarnya  meerupakan kesadaran  akan  nilai-nilai  yang  terdapat  di  dalam  diri  manusia,  tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebetulnya yang ditekankan  adalah  nilai-nilai  tentang  fungsi  hukum  dan  bukan  suatu penilaian (menurut ) hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan. 34
Sedangkan  menurut  H.C.  Kelmen,  secara  langsung  maupun  tidak langsung kesadaran hukum berkaitan erat dengan kepatuhan atau ketaatan hukum, yang dikonkritkan dalam sikap tindak atau perikelakuan manusia. Masalah  kepatuhan  hukum  tersebut  yang  merupakan  suatu  proses
32 Atang  Hermawan  Usman, Kesadaran  Hukum  Masyarakat  Dan  Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia , Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 30 No. 1 Februari 2014, hlm. 34
33 Ibid., hlm. 52
34 Ibid., hlm. 53
psikologis  (yang  sifatnya  kualitatif)  dapat  dikembalikan  pada  tiga  proses dasar, yakni Compliance, Identification, Internalization . 35
Soejono  Sokamto  memberikan  pengertian  Kesadaran  Hukum  adalah suatu  percobaan  penerapan  metode  yuridis  empiris  untuk  mngukur kepatuhan  hukum  dalam  menaati  peraturan.  Sebenarnya  merupakan kesadaran  akan  nilai-nilai  yang  terdapat  di  dalam  diri  manusia,  tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada, sebetulnya yang ditekankan  adalah  nilai-nilai  tentang  fungsi  hukum  dan  bukan  suatu penilaian terhadap hukum. 36
Melihat  dari  aspek  penerapan  syari’at  Islam,  Pemerintah  Kabupaten Aceh  Jaya  telah  melakukan  sosialisasi  kepada  masyarakat  terkait keberlakukan  qanun  jinayah.  Dalam  hal pelanggaran  qanun  jinayah  yang sering  terjadi  di  Kabupaten  Aceh  Jaya  adalah  khalwat  (mesum).  Maraknya pelanggaran  dalam  bentuk  khalwat  (mesum)  didasarkan  pada  kurangnya pengawasan  yang  dilakukan  oleh  aparat  penegak  syariat  Islam  dan didukung dengan rumah tinggal antar penduduk yang berjauhan.
Ketua Mahkamah Syar’iyah Kabupaten Aceh Jaya yang menyebutkan bahwa  pelaksanaan  syari’at  Islam  dinilai  sangat  kurang  yang  diakibatkan sifat  profesional  dalam  pengelolaan  anggaran  operasional  pelaksanaan eksekusi  cambuk  tidak  sesuai.  Sehingga  banyak  sekali  terdakwa  kasus pelanggaran  syari’at  Islam  di  Aceh  Jaya  yang  telah  diputuskan  oleh Mahkamah Syar’iyah belum dilaksanakan eksekusinya. 37
Murdani juga menambahkan bahwa besarnya biaya eksekusi cambuk terhadap  pelaku  pelanggar  syariat  Islam  disebabkan  pelaksanaan  eksekusi dilakukan  di  pusat  ibu  kota  kabupaten,  di  lapangan  terbuka.  Disisi  lain pelaku  merupakan  masyarakat  yang  domisilinya  jauh  dari  pusat  kota kabupaten.  Pada  dasarnya  pelaksanaan  di  ibu  kota  kabupaten  untuk
35 Ibid. 36 Ibid
37 Murdani,  Ketua  Mahkamah  Syar’iyah  Kabupaten  Aceh  Jaya,  pada  tanggal 17 November 2017
menghemat  anggaran,  namun  realitanya  dalam  hal  alokasi  dana  eksekusi selalu  terhambat.  Hal  inilah  yang  menyebabkan  eksekusi  cambuk  tidak berjalan walau putusannya telah berkekuatan hukum tetap.
Adapun  lokasi  penelitian  selanjutnya  yang  dipilih  adalah  Kabupaten Aceh  Barat.  Pada  saat  dilakukannya  penelusuran  wilayah  diketahui  secara geografis  Aceh  Barat  merupakan  wilayah  yang  diapit  oleh  dataran  rendah dan pesisir pantai. Berdasarkan data yang diperoleh pada Kejaksaan Negeri Kabupaten  Aceh  Barat  ditemukan  bahwa  terdapat  sebanyak  39  orang pelanggar syariat Islam tersebut merupakan gabungan dari sisa pelanggaran syariat tahun 2015 dan 2016 yang menjalani hukuman cambuk. Secara rata- rata  mayoritas  terpidana  cambuk  adalah  pelanggar  dalam  jenis  maisir  dan khamar. Setiap pelaksanaan eksekusi cambuk dilakukan di halaman Masjid Agung  Baitul  Makmur,  Meulaboh 38 Dikatakanya,  dari  18  orang  yang menjalani  hukuman  cambuk  tahap  pertama  ada  12  orang  terpidana  yang menyerahkan  diri  kepada  pihak  kejaksaan  untuk  dicambuk.  Panitera Mahkamah  Syar’iyah  Kabupaten  Aceh  Barat  yang  menyebutkan  bahwa Pemerintah  terkesan  belum  sepenuh  hati  dalam  mewujudkan  pelaksanaan syariat  Islam.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  masih  banyaknya  terpidana pelanggaran  syariat  Islam  yang  telah  diputuskan  dari  2015  belum dilaksanakan eksekusi 39
Ibrahim Latief, Kepala Dinas Syariat Islam Kota Langsa menyebutkan bahwa  penegakan  syariat  Islam  telah  dijalankan  di  Kota  Langsa,  walau belum sempurna. Hal ini dapat dilihat dari proses penegakan dimulai dari tingkat  pelaksanaan  razia  oleh  aparatur  WH  maupun  hingga  persidangan yang  tersangka  dikenakan  hukuman  cambuk.  Pemerintah  kota  juga  telah melakukan  upaya  sosialisasi  melalui  media  dakwah  baik  khutbah  maupun
38 Ahmad  Syahrudin,  Kepala  Kejaksaan  Negeri  Kabupaten  Aceh  Barat, wawancara, pada tanggal 3 Desember 2017
39 Irwansyah,  Panitera  Mahkamah  Syar’iyah  Kabupaen  Aceh  Barat, wawancara pada tanggal 30 November 2017
selebaran yang dipasang disetiap jalan agar selalu menjauhi perbuatan yang dilarang didalam qanun jinayah. 40
Pada  umumnya  di  Kota  Langsa,  pelaksanaan  hukuman  cambuk  bagi pelaku  pelanggar  jinayah  dilaksanakan  di  tribun  Lapangan  Merdeka  Kota Langsa.  Setiap  pelaksanaan  selalu  menghadirkan  Kadis  Syariat  Islam  Kota Langsa a.n Drs H. Ibrahim Latief, MM., Danramil 05/Langsa Kota, Plt Kasi Pidum Kajari Langsa a.n J. Rachman yang mewakili Kejaksaan Negeri, KBO Sabara Polres Langsa Ipda Sabrani sebagai perwakilan dari Kapolres Langsa, Satpol-PP dan WH Kota Langsa.
Hukuman  cambuk  yang  diselenggarakan  tersebut  bersumber  pada ideologi Islamisme, intoleransi dan keAcehan. Sebagaimana disebutkan oleh Muhammad Ansor  dalam  penelitiannya  menyebutkan  dalam  penelitiannya menemukan faktor-faktor yang berkorelasi dengan sikap penerapan syariat Islam  adalah  ideologi  Islamisme, intoleransi  dan  keacehan.  Hampir  semua unsur Islamisme berkorelasi positif dan signifikan terhadap sikap penerapan syariat  Islam.  Semakin  setuju  seseorang  dengan  ideologi  Islamisme,  maka semakin  kuat  dukungannya  terhadap  penerapan  syariat  Islam  melalui pendekatan  kenegaraan.  Beberapa  unsur  terkait  dengan  toleransi  tidak berkorelasi tetapi sebagian besar berkorelasi signifikan, tetapi sebagian besar unsur  tersebut  memiliki  korelasi  yang  signifikan.  Semakin  kuat intoleransi, maka  semakin  positif  dukungan  atas  penerapan  syariat  Islam.  Adapun terkait dengan demografi, tidak semua unsur yang dirumuskan berkorelasi dengan sikap penerapan syariat Islam, hanya item keacehan yang berkorelasi kuat  dan  meyakinkan  terhadap  penerapan  syariat  Islam.  Adapun  item seperti  unsur  pendapatan,  pekerjaan,  umur,  dan  desa-kota;  tidak berpengaruh. 41
40 Ibrahim Latief, Kepala Dinas Syariat Islam  Kota Langsa, wawancara, pada tanggal 4 Februari 2018
41 Muhammad  Ansor,  Zubri,  Muhammad  Abu  Bakar, Hubungan  Antara Religiusitas Dan Sikap Terhadap Penerapan Syariat Islam Di Kota Langsa – Propinsi Aceh ,
Pendapat  dari  Muhammad  Ansor  merujuk  pada  aspek  regulasi  yang telah ditetapkan oleh pemerintah Aceh dalam penegakan syariat Islam dan dituangkan  dalam hukum  positif  yaitu  Qanun. Hal ini  berorientasi  sebagai wujud  dukungan  pemerintah  terhadap  pelaksanaan  syariat  Islam  di  Aceh. Selain  itu,  aspek  tataran  pendapatan  masyarakat  dan  klasifikasi  pekerjaan, domisili  tempat  tinggal  tidaklah  begitu  berpengaruh  pada  pelaksanaan syariat Islam apabila ingin diwujudkan secara kaffah.

## Relevansi Hukuman Cambuk Dalam Aspek Kesadaran Masyarakat.
Sifat fanatisme terhadap syariat Islam yang telah mengakar kuat dalam masyarakat  Aceh  menjadikan  pelaksanaan  syariat  Islam  dinilai  mudah dilaksanakan. Menyimak dari masa sejarah, pelaksanaan hukum Islam telah dipraktekkan  pada  masa  kesultanan  yang  ada  di  nusantara.  Rifyal  Ka’bah menyebutkan  bahwa  sebelum  kedatangan  penjajah  Belanda,  hukum  Islam telah menjadi hukum positif di kerajaan Islam. Atas dasar tersebut tentunya kedudukan  hukum  Islam  sebagai  hukum  positif  pertama  di  nusantara dan para penguasa memposisikan hukum Islam sebagai hukum negara. 42
Perkembangan hukum Islam di Aceh tidak dapat dilepaskan dari peran sultan  yang  memerintah  dan  memegang  kekuasan  pada  masa itu.  Peran sultan yang absolut dan otoriter menyebabkan agama rakyat adalah agama sultan mereka. Para raja Aceh yang sejak berdirinya kerajaan sudah menjadi pemeluk Islam, membuat Islam menjadi agama yang dianut oleh masyarakat Aceh.  Di  Kerajaan  Aceh  Darussalam,  peran  keagamaan  dipimpin  oleh seorang ulama yang disebut syaikhul Islam. 43
Kekuasaan  yang  tidak  terbatas  yang  dimiliki  sultan  dalam melaksanakan hukum Islam menyebabkan hukum Islam yang ada di Aceh
Laporan  Penelitian,  Sekolah  Tinggi  Agama  Islam  Negeri  Zawiyah  Cotkala  Langsa, Langsa, 2010, hlm. vii
42 Rifyal Ka’bah, Hukum Islam di Indonesia , Universitas Yasri, Jakarta, 1999, hlm. 264 43 Sehat Ihsan Shadiqin, Islam dalam Masyarakat Kosmopolit … Op., Cit., hlm. 27
berubah menjadi adat. Sebagai adat, ia terkadang melangkah jauh melebihi hukum Islam itu sendiri bahkan cenderung menjadi “hukum sultan”. Dalam konteks  ini,  sultan  seolah  memiliki  hak  yang  tidak  terbatas  dalam melaksanakan  hukum  kepada  orang  yang  bersalah,  terutama  orang  yang tidak  taat  kepada  sultan.  Dalam Bustan  al-Salatin,  Nuruddin  ar-Raniry mengatakan: “… segala yang berbuat khianat akan segala raja-raja tak dapat tiada datang jua ke atas mereka itu murka Allah Ta’ala fadhihat, hubayahubaya hal segala hamba  Allah,  jangan  kamu  berbuat  khianat  akan  segala  raja-raja,  tak  dapat  tiada pekerjaan yang demikian itu dinyatakan Allah Ta’ala juga kepadanya .” 44
Penghormatan yang terlalu besar kepada sultan menyebabkan banyak hukuman terhadap kesalahan kecil menjadi sangat besar yang bahkan tidak diatur dalam Islam. Hal ini tidak lain disebabkan otoritas keagamaan yang diberikan kepada syaikhul Islam tidak dapat menjangkau kekuasaan sultan. Yang terjadi adalah penjatuhan hukuman yang diberikan sultan melebihi apa yang  diatur  oleh  Islam  dalam  Alquran  dan  Sunnah.  Sebagai  contoh, hukuman  terhadap  penghinaan  kepada  sultan  dan  keluarganya.  Dalam berbagai  literatur  Islam  tidak  disebutkan  mengenai  hukuman  jenis  ini, namun hal ini berlaku di Kerajaan Aceh Darussalam dan dianggap sebagai kesalahan  yang  besar  sehingga  hukumannya  juga  besar.  Demikian  juga dengan  teknik  penghukuman,  seperti  diinjak  oleh  gajah,  dipukul  dengan palu, dilempar ke jurang, semua hanya dibuat dalam konteks kerajaan Aceh dan tidak ada dasarnya sama sekali dalam Islam. 45
Melihat aspek sejarah terkait penerapan syariat Islam, kesultanan Aceh telah menerapkannya dan dijadikan sebagai dasar kenegaraan Islam di Aceh. Hal inilah yang menjiwai masyarakat Aceh secara turun temurun hingga kini dimana  syariat  Islam  sangat  melekat  dengan  budaya  dan  adat  istiadat  di Aceh. Upaya  membentuk  hukum  positif  dengan  bersumberkan  hukum Islam,  sebenarnya  telah  berlangsung  lama  di  Indonesia,  namun  masih
44 Nuruddin  ar-Raniry, Bustan  al-Salatin , Bab  II,  Pasal  13 ,  diedit  oleh  T. Iskandar, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pusataka, 1966, hlm. 46.
45 Sehat Ihsan Shadiqin, Islam dalam Masyarakat Kosmopolit … Op., Cit., hlm. 18
bersifat  parsial,  yaitu:  tentang  perkawinan,  kewarisan,  perwakafan, penyelenggaraan  haji,  dan  pengelolaan  zakat.  Untuk  mengupayakan pembentukan  hukum  positif  bersumberkan  hukum  Islam  yang  lebih  luas dan selaras dengan tuntutan  perkembangan zaman diperlukan perjuangan gigih  yang  berkesinambungan,  perencanaan  dan  pengorganisasian  yang baik, serta komitmen yang tinggi dari segenap pihak yang berkompeten.
Pemberlakuan  syariat  Islam  di  Aceh  tidak  luput  dari  komentar  dan perhatian  masyarakat  luas.  Tidak  hanya  dari  para  ahli  dari  Indonesia, perhatian juga diberikan oleh berbagai kalangan di belahan dunia yang lain. Perhatian yang saya maksud adalah komentar dan respons mereka terhadap pemberlakuan syariat Islam dan beberapa kritik yang diberikan. Kebanyakan tentu saja menganggap apa yang terjadi di Aceh merupakan kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai HAM dan demokrasi yang dijunjung tinggi selama ini. Padahal, semua bangsa di dunia sedang bergerak menuju sebuah perbaikan  kehidupan  yang  menjunjung  tinggi  HAM  dan  demokrasi  untuk kehidupan bersama.
Kontroversi  mengeai  rajam  muncul  di  berbagai  media,  baik  di  lokal Aceh  maupun nasional.  Bahkan  beberapa  stasiun  televisi  di  Indonesia juga menyiarkan  secara  langsung  kontroversi  ini  dengan  mewawancarai  tokoh yang  dianggap  memiliki  kompetensi  untuk  menjelaskannya.  Akibat penyiaran  yang  dilakukan  media,  respons  besar-besaran  terjadi.  Berbagai organisasi  keagamaan,  LSM,  dan  lembaga  sosial  lainnya  menyampaikan pendapat  mereka  tentang  penerapan  hukuman  rajam  ini.  Inti  dari pandangan  mereka  adalah  Qanun  Jinayat  yang  di  dalamnya  berisi  hukum rajam  adalah  praktik  yang  bertentangan  dengan  HAM  dan  perundang- undangan  yang  lebih  tinggi  di  Indonesia.  Alasan  lain  adalah  alasan kemanusiaan,  yakni  rajam  dianggap  bertentangan  dengan  hak  hidup manusia serta penuh dengan kekerasan yang dianggap tidak beradab. Oleh sebab itu, apa yang dilakukan di Aceh tidak dapat diterima dan pemerintah
harus  bertindak  untuk  membatalkannya.  Demikian  pula  pemerintah  Aceh harus kembali meninjau apa yang telah dilakukan. 46
Untuk  efektivitas  pelaksanaan qanun  ini  di  samping  adanya lembaga penyidikan  dan  penuntutan,  juga  dilakukan  pengawasan  yang  meliputi upaya pembinaan si pelaku jarimah minuman khamar, maisir dan khalwat oleh  pejabat  Wilayatu  al-Hisbah.  Di  samping  itu  juga  kepada  masyarakat diberikan  peranan  untuk  mencegah  terjadinya  jarimah  minuman  khamar, maisir  dan  khalwat  dalam  rangka memenuhi  kewajiban  sebagai  seorang muslim untuk melakukan amar ma’ruf nahi mungkar. 47
Atas  dasar  tersebut  dapat  ditekankan  bahwa  Qanun  Jinayat  adalah manifestasi  dari  syariat  Islam  yang  diberlakukan  di  Aceh.  Aceh  dapat dikatakan  sebagai  Propinsi  yang  mengakui  sistem  syariah  sebagai  hukum asasinya  sebagaimana  telah  mempunyai  payung  hukum  dengan  Undang- Undang Nomor 44 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001. Dilihat  dari  perspektif  nasional,  negara  Indonesia  adalah  termasuk  sistem negara yang ketiga, yaitu yang mengkui syariat dan sistem hukum nasional berlaku  bersama-sama  dalam  suatu  Negara.  Sebagaimana  diketahui, Indonesia  bukanlah  negara  yang  berideologi  Islam,  melainkan  Pancasila. Berdasarkan  hal  tersebut,  ada  suatu  pertanyaan  yang  memerlukan  analisis mendalam  tentang  kedudukan  Qanun  Jinayat  itu  sendiri  dalam  peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Memperhatikan  realitas  tersebut,  penulis  berpendapat  bahwa  peran negara  untuk  mewujudkan  dan  menegaskan  syariat  Islam  merupakan condition  sine  quanon karena  kewajiban  negara  atau  pemerintah  adalah
46 Mahdi Syihab, “ Penegakan Syariat: Etnografi Aksi  Razia Santri Dayah di Aceh Utara ”,  dalam  Arskal  Salim  dan  M.  Adlin  Sila, Serambi  Mekkah  yang  Berubah:  Views from Within , Alvabet dan ARTI, Jakarta, 2010, hlm. 87.
47 Rasyid  Rizani, KEDUDUKAN  QANUN  JINAYAT  PROPINSI  NANGGROE ACEH DARUSSALAM DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL, https://dokumen.tips/download/link/qanun-jinayat-dlm-sistem-hukum-nasional , diakses pada tanggal 11 April 2018
sangat penting untuk melaksanakan hukum Islam di seluruh wilayah yang menjadi  daerah  kekuasaan  hukum  (yurisdiksi).  Dalam  kontek  inilah tentunya  negara  berfungsi  untuk  memberikan  kesejahteraan  kepada warganya, karena  sebagai  suatu  institusi  sosial  bukan  hanya  berurusan dengan seperangkat hukum dan prinsip-prinsip yang berhubungan dengan masalah  kemasyarakatan,  melainkan  juga  menyangkut  kehidupan  sosial manusia sebagai warga negara.
Penerapan  syariat  Islam  di  Aceh  merupakan  salah  satu  aspek kekhususan  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  dalam  konteks  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia,  sehingga  menerapkan  otonomi  khusus dibidang syariat Islam ini diharapkan menjadi refleksi pencitraan penerapan syariat Islam untuk kemaslahatan dan kesejahteraan ummat manusia.
Qanun Jinayat telah mencerminkan keberlakuan secara yuridis karena pembentukannya  didasarkan  pada  norma  yang  lebih  tinggi  tingkatannya dan  terbentuk  menurut  cara  yang  ditetapkan  sesuai  wewenang  propinsi Aceh  sebagai  daerah  pelaksana  otonomi  khusus.  Adapun  secara  sosiologis, dikarenakan  masyarakat  di  Aceh  memang  telah  menerima  syariah  Islam sejak  dahulu  dan  kondisi  masyarakat  Aceh  yang  homogen  tentu  saja  lebih mendukung  pelaksanaan  Peraturan  Daerah  syariah  Islam.  Selain  itu penerapan  syariah  Islam  di  Aceh  terkait  erat  dengan political  expediency Pemerintah  Pusat  guna  mempertahankan  Aceh  dalam  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  (NKRI).  Secara  filosofis,  uqubat  yang  terdapat  dalam Qanun Jinayat tersebut sesuai dengan maqasid syariah yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.
Qanun-qanun  jinayat  tersebut  dibentuk  sebagai  upaya  preventif  agar pelaksanaan  syariat  Islam  di  Aceh  dapat  dilaksanakan  secara  efektif  dan efisien.  Efektif  dalam  arti  hukumannya  tidak memerlukan  adanya  penjara yang tentunya memerlukan biaya, baik biaya konsumtif maupun biaya-biaya lainnya  yang  timbul  karena  perbuatan  jinayat  tersebut.  Efisien  artinya, hukuman yang diberikan dapat langsung sock terapi kepada pelaku jinayat, karena dicambuk di hadapan khalayak ramai.
Selain  memberikan  efek-efek  sebagaimana  telah  disebutkan  tersebut, qanun jinayat juga merupakan bentuk nilai-nilai hukum pidana Islam yang dilaksanakan  di  sebuah  negara  yang  bukan  berasaskan  Islam.  hal  tersebut sesuai dengan apa yang dicita-citakan dalam UUD 1945 dan sesuai dengan teori eksestensi yang berarti hukum Islam itu ada di tengah-tengah hukum Nasional.
Kembali  kepada  sebuah  pernyataan  dari  aliran  Sociological Jurisprudence  untuk  menggambarkan  realita  keseluruhan  pernyataan  di atas, yang mengatakan:
“Hanya hukum yang sanggup menghadapi ujian akal akan bertahan hidup.  Unsur  kekal  dari  hukum  adalah  pernyataan  akal  yang berdasar  pengalaman  dan  diuji  oleh  pengalaman  juga.  Pengalaman dikembangkan  oleh  akal,  akal  diuji  oleh pengalaman.  Sehingga hukum  adalah  pengalaman  yang  diatur  dan  dikembangkan  oleh akal, kemudian diumumkan dengan wibawa oleh badan pembentuk undang-undang  dalam  masyarakat  yang  berorganisasi  politik  dan dibantu oleh kekuasaan masyarakat. Inti ajarannya adalah Living law in live . 48
Penulis  memahami  bahwa  Hukum  positif  yang  baik  dan  karenanya efektif,  adalah  hukum  positif  yang  sesuai  dengan living  law yang  sebagai inner  order  dari  masyarakat  mencerminkan  nilai-nilai  yang  hidup didalamnya,  agar  hukum  positif  yang  berlaku  di  Indonesia  tetap  efektif dalam  menghadapi  perubahan  dan  perkembangan  dinamika  masyarakat haruslah  menjadi  hukum  yang  hidup  di  masyarakat  dengan  menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat. Hal ini sesuai dengan apa yang terjadi di Aceh saat ini.
48 Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, Dasar-Dasar Politik Hukum , Rajawali Press, Jakarta, 2004, hlm. 128.
Jadi,  menurut  penulis  prospek  qanun  jinayat  ini  ke  depannya  akan bertahan  dan  berkembang  karena  sesuai  dengan nilai-nilai  luhur  bangsa Indonesia  yang  tertuang  dalam  Pancasila  dan  UUD  1945  serta  undang- undang  lainnya,  juga  didukung  dengan  hukum  yang  hidup  dalam masyarakat Aceh.

## Penutup
Pelaksanaan hukuman cambuk dalam peningkatan kesadaran hukum masyarakat  hingga kini  masih  dinilai  belum  optimal.  Hal  ini  disebabkan beberapa refleksi kehidupan masyarakat Aceh saat ini telah membudaya sifat acuh  tidak  acuh.  Sejatinya  pemerintah dan  penegak  hukum  harus mempunyai  komitmen  dalam  pelaksanaan  hukuman  cambuk  dengan  visi menegakkan  syariat  Islam  secara  kaffah. Hakim  dalam  harus  memberikan uqubat tambahan untuk pembinaan spritual dengan waktu yang ditetapkan agar terpidana tidak mengulangi kejahatannya. Ketidak pedulian masyarakat sendiri  dalam  hal  pelaksanaan  hukuman  cambuk  sudah  berkurang  dapat dilihat dalam sesi pelaksanaan hukuman cambuk yang sudah jarang dihadiri oleh  masyarakat  ramai.  Persepsi  ini  muncul  akibat  secara  keseluruhan penegakan syariat Islam di Aceh hanya ditegaskan kepada masyarakat kelas menengah  ke  bawah  belaka.hal  ini  dikhawatirkan  dapat  menuia  sikap ketidak  percayaan  masyarakat  pada  penegak  hukum,  dan  ini  bisa mengakibatkan  masyarakat  main  hakim  sendiri. Sementara  itu,  pelaku jinayah  yang  dinilai  memiliki  kekuaan  tidak  pernah  diselenggarakan hukuman  cambuk.  Hal  inilah  yang  menyebabkan  persepsi  masyarakat berubah  sehingga  orientasi  peningkatan  kesadaran  masyarakat  tidak tercapai.

## Daftar Pustaka
Abdul Aziz Amir, Al-Ta’zir Fi Al-Syari’ah Al Islamiyah , Dar Alfikr Al-Arabi, Kairo, 1976.
Ahmad  Syahrudin,  Kepala  Kejaksaan  Negeri  Kabupaten  Aceh  Barat, wawancara, pada tanggal 3 Desember 2017
Anas, Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan , Rajawali Pers, Jakarta, 2009.
Atang  Hermawan  Usman, Kesadaran  Hukum  Masyarakat  Dan  Pemerintah Sebagai  Faktor  Tegaknya  Negara  Hukum  Di  Indonesia ,  Jurnal  Wawasan Hukum, Vol. 30 No. 1 Februari 2014.
AW.  Widjaja, Kesadaran  Hukum  Manusia  dan  Masyarakat  Pancasila ,  CV.Era Swasta, Jakarta, 1982.
Haliman, Hukum  Pidana  Syari’at  Islam  Menurut  Ajaran  Ahlus  Sunnah ,  Bulan Bintang, Jakarta, 1971.
http://aceh.tribunnews.com/2017/07/21/hukuman-cambuk-antara-sarana-
dan-tujuan
http://aceh.tribunnews.com/2017/07/21/hukuman-cambuk-antara-sarana-
dan-tujuan
Ibrahim  Latief,  Kepala Dinas  Syariat  Islam  Kota  Langsa,  wawancara,  pada tanggal 4 Februari 2018
Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, Dasar-Dasar Politik Hukum , Rajawali Press, Jakarta, 2004.
Irwansyah, Panitera Mahkamah Syar’iyah Kabupaen Aceh Barat, wawancara pada tanggal 30 November 2017
Madiasa  Albisar, Relevansi  Hukuman  Cambuk  Sebagai  Salah  Satu  Bentuk Pemidanaan  Dalam  Pembaharuan  Hukum  Pidana ,  Jurnal  Dinamika Hukum, Vol. 14, No. 2, 2014.
Mahdi  Syihab,  “ Penegakan  Syariat:  Etnografi  Aksi  Razia  Santri  Dayah  di  Aceh Utara ”,  dalam Arskal  Salim  dan  M.  Adlin  Sila, Serambi  Mekkah  yang Berubah: Views from Within , Alvabet dan ARTI, Jakarta, 2010.
Miftahur  Rifqi, Tingkat  Kesadaran  Hukum  Mahasiswa  Terhadap  Qanun  No.  6 Tahun  2014  Tentang  Hukum  Jinayat  (Studi  Kasus  Mahasiswa  Fakultas Syariah  &  Hukum  UIN  Ar-Raniry), Jurnal  LEGITIMASI,  Vol.  VI  No.  1, Januari-Juni 2017.
Muhammad  Ansor,  Zubri,  Muhammad  Abu  Bakar, Hubungan  Antara
Religiusitas Dan Sikap Terhadap Penerapan Syariat Islam Di Kota Langsa – Propinsi Aceh , Laporan Penelitian, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cotkala Langsa, Langsa, 2010.
Munawar Djalil, Kepala Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, wawancara, pada tanggal 17 Januari 2018
Murdani, Ketua Mahkamah Syar’iyah Kabupaten Aceh Jaya, pada tanggal 17 November 2017
Nuruddin ar-Raniry, Bustan al-Salatin , Bab II, Pasal 13 , diedit oleh T. Iskandar, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pusataka, 1966.
Otje  Salman, Kesadaran  Hukum  Masyarakat  Terhadap  Hukum  Waris ,  Alumni, Bandung,1993.
Pasal 1 angka 17 sampai dengan 19 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat
Pasal 1 angka 18 Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Qanun Jinayah
Rahmat  Hakim, Hukum  Pidana  Islam  (Fiqih  Jinayah), CV  Pustaka  Setia, Bandung: 2000.
Rasyid  Rizani, KEDUDUKAN  QANUN  JINAYAT  PROPINSI  NANGGROE ACEH  DARUSSALAM  DALAM  SISTEM  HUKUM  NASIONAL,
https://dokumen.tips/download/link/qanun-jinayat-dlm-sistem-hukum- nasional , diakses pada tanggal 11 April 2018
Rifyal Ka’bah, Hukum Islam di Indonesia , Universitas Yasri, Jakarta, 1999.
Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum , Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
Sudaryono, Dasar-Dasar Evaluasi Pembelajaran , Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.
Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum, cet. V, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
Zaki Ulya, Refleksi Memorendum of Understanding (MoU) Helsinki Dalam Kaitan Makna Otonomi Khusus di Aceh , Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 2, Juni 2014.