## Analisis Terhadap Cryptocurrency (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi Dan Syariah)
Afrizal 1 Marliyah 2
1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Sumatera Utara
Email Corespondent : rizal.loebis74@gmail.com
Abstract: The purpose of this study is to analyze cryptocurrencies based on the characteristics of money, legal perspective, economic perspective and sharia perspective. In this study, the methodology used is descriptive with a qualitative approach. The results show that in this case cryptocurrency can be accepted as money (from  the  perspective  of money characteristics), cryptocurrency does not meet  the  criteria  as  a  currency  (currency  perspective),  cryptocurrency  does  not fully fulfill the function of currency (economic perspective), cryptocurrency is not a  legal  currency  in  Indonesia.  (legal  perspective)  and  the  existence  of  two scholars'  opinions  (accept  and  prohibit)  regarding  cryptocurrency  (sharia perspective).
Keywords : Cryptocurrency, Bitcoin, Sharia, money, currency, legal perspective, economic perspective, sharia perspective
Abstrak  : Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis cryptocurrency  berdasarkan  karakteristik  uang,  perspektif  hukum,  perspektif ekonomi  dan  perspektif  syariah.  Dalam  penelitian  ini,  metodologi  yang digunakan  adalah  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif.  Hasil  penelitian
JURNAL EKONOMI MANAJEMEN DAN BISNIS Volume  22, Nomor 2, OKTOBER 2021 P-ISSN : 1412-968X E-ISSN : 2598-9405
menunjukkan  bahwa  dalam  ini  cryptocurrency  dapat  diterima  sebagai  uang (perspektif karakteristik uang),  cryptocurrency tidak memenuhi kriteria sebagai mata  uang  (perspektif  mata  uang),  cryptocurrency  tidak  sepenuhnya  memenuhi fungsi  mata  uang  (perspektif  ekonomi),  cryptocurrency  bukan  mata  uang  yang sah di Indonesia (perpektif hukum) dan adanya dua pendapat ulama (menerima dan melarang) mengenai cryptocurrency  (perspektif syariah).
Keywords :  Cryptocurrency,  Bitcoin,  Syariah,  uang,  mata  uang,  perspektif hukum, perspektif ekonomi, perspektif syariah

## PENDAHULUAN
Abad  ini  dapat  disebut  sebagai  abad pasca  teknologi  informasi  di  mana  lahir pendekatan  baru  terhadap  informasi  dan pemrosesan, penggunaan, dan transmisinya.  Hari  ini  informasi  tidak hanya  menjadi  sumber  pengetahuan dalam  sistem  pendidikan  ,  tetapi  juga menjadi komoditas. Teknologi informasi saat ini menembus semua aspek aktivitas manusia, termasuk aspek ekonomi.
Seiring  berkembangnya  teknologi informasi,  maka  berkembang  pula instrument  alternatif  untuk  melakukan pembayaran selain dengan menggunakan uang  kartal  dan  uang  giral  baik  dalam skala  domestik  maupun  internasional. Hal  ini  memicu  berbagai  inovasi  yang semakin  efisien,  aman,  cepat  dan nyaman.
Sebagai  bagian  dari  perkembangan teknologi informasi, instrumen keuangan jenis baru, cryptocurrency telah lahir dan
berkembang. Mata uang virtual ini dapat dijadikan sebagai alat transaksi elektronik.  Selain  itu  para  pemiliknya juga menggunakan cryptocurrency untuk berinvestasi  maupun  trading.  Kini bertransaksi  bisnis  dapat  dilakukan secara  daring  tanpa  melibatkan  pihak penengah  seperti  bank.  Transaksi dilakukan  seketika,  lintas  negara,  lintas benua,  lebih  cepat,  lebih  mudah,  lebih murah, dan lebih terjamin
kerahasiaannya (Ausop, 2018) Cryptocurrency telah menjadi implementasi  pertama  dari  teknologi Blockchain dan potensinya tidak terbatas pada  sistem  pembayaran  saja.  Aplikasi terdesentralisasi  dibuat  pada  dasarnya dapat  mempengaruhi  bidang  kehidupan seperti  ekonomi,  ilmu  pengetahuan, pendidikan,  seni,  budaya  dan  lain-lain (Shovkhalov & Idrisov, 2021)
Tahun  2008  merupakan  awal  era cryptocurrency dengan  dirilisnya  paper oleh  seseorang  dengan  nama  samaran

## Satoshi
Nakamoto.

## Cryptocurrency
pertama  yang  diperkenalkan  adalah Bitcoin,  dan  mulai  dioperasikan  pada tahun  2009.  Karena  popularitas  Bitcoin, cryptocurrency lainnya  menjadi  populer di  kalangan  investor  serta  konsumen ritel)  (Mohd  Noh  &  Abu  Bakar,  2020). Tingginya  minat  publik,  mengakibatkan harga Bitcoin melambung tinggi. Seperti
yang  tercatat  pada  Juli  2010,  harga Bitcoin  sebesar  USD  0,04951,  dan mencapai  tertinggi  pada  bulan  17  April 2021  yaitu  USD  63.223,88  atau  naik 127.699.212,28  persen  dari  harga pertama yang tercatat.
Terlepas dari prospek yang menjanjikan dengan teknologi futuristik, Bitcoin dan cryptocurrency lainnya membawa dampak negatif ke berbagai sektor. Bank Sentral dan otoritas
moneter memperingatkan  terhadap  risiko  terkait dengan cryptocurrency (Robin  Sidel,
2013) Awal tahun 2014, Gn. Gox, bursa perdagangan.  Bitcoin  terbesar  dunia runtuh arena kehilangan semua cryptocurrency (Wieczner, 2018) .
Banyak  negara  menolak cryptocurrency sebagai mata uang legal karena publisitas negatifnya,  yaitu  kasus  Silk  Road  pada Juli  2013.  Silk  Road  adalah  pasar internet  tersembunyi  untuk  obat-obatan dan  layanan  ilegal  yang  telah  ditutup oleh Federal  Bureau  of  Investigation
(FBI).  Pembeli  menggunakan  Bitcoin untuk  bertransaksi  dan  karena  fitur utamanya  menjadikan  nama  pembeli tidak diketahui (anonim).
Kepopuleran Bitcoin kemudian tidak dapat  dihindari.  Para  ahli,  pebisnis, maupun  lapisan  masyarakat  lainnya mengkritisi  kehadiran cryptocurrency .
Beberapa  setuju  dengan  keberadaannya,
namun  tidak  sedikit  pula  yang  tidak setuju.  Dalam  dunia  internasional, transaksi  Bitcoin  masih  diperdebatkan. Negara-negara  di  seluruh  dunia  telah memberi perhatian terhadap perkembangan Bitcoin dan
cryptocurrency lainnya. Reaksi sebagian besar  negatif  meskipun  tingkat  reaksi yang berbeda-beda.
Di  Indonesia  terjadi  pro  dan  kontra terhadap penggunaan mata uang
cryptocurrency  sebagai  alat  transaksi pembayaran. Hal ini disebabkan cryptocurrency belum memenuhi kriteria sebagai  mata  uang  yang  berlaku  di Indonesia  seperti  dalam  UU  Nomor  7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.
Dalam  perspektif  syariah,  ada perdebatan  tentang  keberadaan  mata uang  virtual.  Otoritas  keagamaan Pemerintah Turki dan Mufti Besar Mesir telah  menyatakan  bahwa  mata  uang virtual  adalah  haram  atau  terlarang. Namun  pusat  fatwa  Seminari  Islam
Afrika  Selatan  telah  membolehkan  mata uang virtual dalam perdagangan.
Publisitas  negatif,  isu  spekulatif, risiko,  legalitas  baik  dari  segi  hukum negara  maupun  Syariah  (hukum  Islam) yang  terkait cryptocurrency menjadi fenomena  yang  sangat  menarik  untuk dikaji dan mendorong penulis melakukan penelitian cryptocurrency berdasarkan persfektif  uang,  perspektif  ekonomi, perspektif hukum dan perspektif syariah.

## TINJAUAN PUSTAKA
Pengertian, Karakteristik dan
Fungsi Uang
Uang  diciptakan  untuk  memecahkan masalah umat manusia dari sistem barter untuk menukar barang dan jasa di antara mereka.  Uang  secara  umum  adalah sesuatu yang dapat dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran yang sah di suatu wilayah tertentu dan sebagai alat pembayaran  hutang  atau  sebagai  alat untuk  melakukan  pembelian  barang  dan jasa  Mujahidin,  (Ahmad  &  Hassan,
2006)
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,  uang  adalah  alat  tukar  atau standar pengukur nilai (kesatuan
hitungan)  yang  sah,  dikeluarkan  oleh pemerintah  suatu  negara  berupa  kertas, emas,  perak,  atau  logam  lain  yang
dicetak  dengan  bentuk  dan  gambar tertentu.  Uang  juga  berarti  harta, kekayaan.
Dalam  Islam  secara  etimologi  uang berasal dari kata naqdu-nuqud, an-naqdu berarti yang baik dari dirham, menggenggam  dirham,  an-naqdu  juga berarti  tunai.  Uang  dalam  literatur  fikih disebut  dengan  tsaman  atau  nuqud (jamak  dari  naqd)  (Mulvi  Aulia,  2021) dan didefinisikan oleh para pakar sebagai berikut:
1. Menurut Wahbah az Zuhaili (Zuhaili, 2019),  mata  uang  secara  umum  baik emas maupun perak, atau mata uang yang  berlaku  seperti  potongan- potongan  logam  berbentuk  uang yang  disepakati  nilainya,  atau harganya, termasuk juga uang kertas yang  dipakai  di  zaman  ini  dapat berfungsi sebagai harga jika difungsikan  sebagai  alat  penukar barang  yang  dibeli.  Beliau  juga menambahkan  menurut  mayoritas ulama  Hanafi  biasanya  harga  adalah yang tidak bisa ditentukan wujudnya
2. (Choudhury,  2018)  mendefinisikan uang  dalam  Islam  sebagai  uang mikro di mana uang hanya digunakan dalam  kegiatan  ekonomi  riil.  Fungsi uang  yang  tidak  terkait  dengan aktivitas  nyata  seperti  perdagangan mata  uang,  transaksi  derivatif, bahkan  bung  tarif,  tidak  termasuk dalam uang mikro
3. Lietaer  (2001)  dalam  (Yuneline, 2019)  uang  adalah  kesepakatan dalam  komunitas  atau  masyarakat untuk digunakan sebagai alat tukar.
4. Menurut  Al-Ghazali  dalam(Karim, 2001), uang diibaratkan cermin yang tidak mempunyai warna, tetapi dapat merefleksikan  semua  warna.  Uang
tidak  mempunyai  harga,  tetapi merefleksikan  harga  semua  barang. Al-Ghazali  membolehkan  peredaran uang  yang  sama  sekali  tidak mengandung emas dan perak asalkan pemerintah  menyatakannya  sebagai alat bayar resmi.
5. Menurut  Abdullah  Sulaiman  (1996) dalam  (Mulvi  Aulia,  2021)  naqd (uang)  adalah  segala  sesuatu  yang menjadi  media  pertukaran  dan diterima  secara  umum,  apa  pun bentuk dan dalam kondisi seperti apa pun media tersebut.
Menurut  (Supramana,  2014)  syarat sebuah  benda  untuk  dijadikan  uang adalah  benda  itu  harus  diterima  secara umum  ( acceptability ),  bahan  yang dijadikan  uang  juga  harus  tahan  lama ( durability ), kualitasnya cenderung sama ( uniformity ), jumlahnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat serta tidak mudah dipalsukan  ( scarcity ),  uang  juga  harus mudah  dibawa  ( portable ),  dan  mudah dibagi tanpa mengurangi nilai ( divisibility ),  serta  memiliki  nilai  yang cenderung  stabil  dari  waktu  ke  waktu ( stability of value ).
Hal  ini  sejalan  dengan  pendapat (Meera,  2018),  seiring  berjalannya waktu,  masyarakat  menemukan  bahwa uang  dapat  berjalan  dengan  efisien  dan
efektif  jika  memenuhi  persyaratan  yaitu dapat  diterima  secara  umum  karena memiliki  nilai  intrinsik  ( accepted ), mudah  dibagi  ( divisible ),  kualitasnya cenderung sama ( homogeneous ), bertahan  lama  dan  tidak  mudah  rusak (durable),  mudah  dibawa  ( mobile ), jumlah kecil namun  memiliki  nilai  yang besar  ( rare ),  dan  bernilai  relatif  stabil sepanjang waktu ( stable value ).
Menurut  (He  et  al.,  2016),  peran ekonomi  atau  fungsi  dari  uang  adalah sebagai  alat  penyimpan  nilai  ( store  of value ),  alat  pertukaran  barang  dan  jasa
( medium of exchange ) dan satuan hitung
( unit of account ).

## Sejarah Perkembangan Uang dan Mata Uang Fiat
Uang  tidak  secara  langsung berbentuk  seperti  apa  yang  ada  saat  ini, melainkan  telah  mengalami  evolusi hingga  menjadi  seperti  sekarang  (Juhro Solikin  M,  Syarifuddin  Ferry,  2020) Merujuk pada (Mohd Noh & Abu Bakar, 2020) sejarah perkembangan uang terjadi melalui  banyak  tahapan  dari  waktu  ke waktu.  Tahapan-tahapan  tersebut  adalah
:
1. Sistem  barter,  ketika  orang  saling bertukar  dan  berdagang  barang  dan jasa untuk barang dan jasa lainnya.
2. Sistem uang komoditas, ketika orang menggunakan  komoditas  seperti gandum,  biji-bijian,  atau  ternak sebagai media pertukaran.
3. Sistem  uang  logam,  ketika  orang menggunakan  emas  dan  perak sebagai  alat  pembayaran.  Sistem uang  logam  berkembang  dari  waktu ke waktu,  dari berbasis  satuan berat, berbasis  koin  hingga  berbasis  kertas yang  100%  didukung  oleh  cadangan emas.
4. Uang fiat. Uang fiat telah digunakan selama  perang,  ketika  pemerintah membutuhkan uang untuk membayar perang  atau  kekurangan  uang.  Pada tahun  1971,  pemerintahan  Amerika Serikat  di  bawah  kepemimpinan Presiden  Nixon,  resmi  menghapus uang  yang  berbasis  emas  dan digantikan  dengan  uang  fiat  yang tidak  didukung  100%  emas  lagi  dan hingga  saat  ini  masih  digunakan sebagai  alat  transaksi  (Juhro  Solikin M,  Syarifuddin  Ferry,  2020).  Bank sentral  mulai  mengeluarkan  uang kertas  dalam  berbagai  denominasi. Bank  sentral  memaksa  penerimaan uang  kertas  ini  melalui  undang- undang  yang  sah,  yang  mewajibkan semua orang dalam wilayah yurisdiksi  untuk  menerima  uang  fiat
yang  tidak  dapat  dikonversi  sebagai pembayaran  untuk  barang  atau  jasa dan  pelunasan  utang.  Undang- undang  tidak  mengizinkan  orang menolak uang dimaksud sebagai alat pembayaran  yang  sah.  Di  dunia sekarang  ini,sebagian  besar  dari semua  mata  uang  adalah  mata  uang fiat  yang  tidak  dapat  dikonversi (Davies, 2002)
Dari  penjelasan  di  atas,  kita  dapat membedakan  antara  uang  dan  mata uang.  Uang  adalah  alat  tukar  dan penyimpan  nilai.  Emas  dan  perak adalah  bentuk  uang  yang  optimal, karena  mereka  memelihara  memelihara daya  beli  dalam  jangka  waktu  lama dengan jumlah yang terbatas. Emas dan perak  juga  memiliki  nilai  intrinsik. Mata uang biasanya adalah uang kertas dan  koin  yang  dikeluarkan  oleh pemerintah  atau  bank  sentral  sebagai alat  tukar.  Karena  mata  uang  fiat  tidak didukung  oleh  emas,  makai  ia  tidak memiliki  nilai  intrinsik.  Nilainya ditentukan oleh penawaran dan permintaan.

## Sejarah Perkembangan Mata Uang Virtual
Perkembangan  yang  pesat  yang berbasis  internet  dan  teknologi  seluler mendorong  perubahan  ekonomi  global.
Salah  satu  perubahan  ekonomi  yang penting  adalah  mata  uang  virtual. Menurut (Mikołajewicz -Woz´Niak  & Scheibe,  2015)  uang  virtual  bukanlah konsep  baru.  Ini  berasal  dari  konsep komplementer mata uang komplementer, contohnya flyer miles (misalnya Lufthansa), Local  Exchange  Trading System yang  dibuat  di  Kanada  atau Chiemgauer  (digunakan  di  Bavaria).
Mata uang semacam ini ditandai dengan kecepatan  sirkulasi  yang  lebih  tinggi, karena diciptakan sebagai media pertukaran.  Hal  yang  sama  diutarakan oleh    (Rahman,  2019)bahwa  mata  uang digital  bukanlah  penemuan  baru  saat  ini tetapi sudah ada cukup lama, antara lain dalam  bentuk  loyalitas  atau  poin  kartu kredit, dan uang dalam video game.
Mata uang virtual telah didefinisikan dalam  banyak  pandangan  oleh  para  ahli dan lembaga diantaranya :
1. Gugus  Tugas  Aksi  Keuangan  dalam (Mikołajewicz -Woz´Niak & Scheibe,
2015)  mendefinisikannya  sebagai
'representasi  digital  baik  mata  uang virtual (non-fiat) atau uang elektronik (fiat)'. Ini sering
digunakan  secara  bergantian  dengan istilah  'mata  uang  virtual'  yang bagaimanapun  merupakan  bagian dari mata uang digital.
2. Menurut  European  Central  Bank (2015)  mata  uang  virtual  adalah representasi  digital  dari  uang  yang tidak  dikeluarkan  oleh  bank  sentral dan  yang  nilainya  tidak  didukung oleh entitas pemerintah. Dengan cara ini,  mata  uang  virtual  menciptakan sistem  moneter  yang  tidak  diatur berdasarkan  kepercayaan  di  antara pengguna (Mora et al., 2019)
3. Mengacu  kepada  (He  et  al.,  2016) mata  uang  virtual  adalah  adalah representasi  nilai  digital,  yang dikeluarkan oleh pengembang swasta dan  didenominasi    dalam  unit  akun mereka  sendiri.  Mata  uang    virtual dapat  diperoleh,  disimpan,  diakses, dan  ditransaksikan  secara  elektronik dan  dapat  digunakan  untuk  berbagai keperluan  selama  pihak-pihak  yang bertransaksi setuju
untuk
menggunakannya. Konsep mata uang virtual  mencakup  rangkaian  "mata uang" yang lebih luas, seperti kupon internet  atau  seluler  dan  mil maskapai  penerbangangan.  Mata uang  ini  didukung  oleh  aset  seperti emas.
Mata  uang  virtual  dan  teknologi blockchain adalah perkembangan
pertama dalam teknologi keuangan, yang mempertimbangkan  jenis  yang  sama
sekali  berbeda  mata  uang  dan  sistem perbankan  yang  berlaku  selama  ini. Tidak seperti sistem pertukaran konvensional,  mata  uang  virtual  seperti cryptocurrency , misal Bitcoin beroperasi melalui  teknologi  kripto  (Jerry  Brito, Houman B. Shadab, 2004). Bitcoin yang dioperasikan  pada  tahun  2009  dan sejumlah cryptocurrency lainnya  telah berjalan    untuk  memenuhi  beragam kebutuhan dan tujuan yang berbeda.
Desain  utama  di  balik  kesuksesan cryptocurrency adalah teknologi blockchain. Blockchain adalah teknologi terdesentralisasi  di  mana  buku  besar digital  terdistribusi  yang  digunakan untuk  mencatat  secara  kronologis  dan terbuka  atas  transaksi  antara  dua  pihak, secara  baik,  dapat  diverifikasi,  dan permanen (Hashemi Joo et al., 2020)
Kata  " crypto "  dalam  cryptocurrency mengacu  pada  enkripsi  atau  kriptografi yang  dibuat  oleh  instrument  dan kemudian  ditambahkan  ke  database blockchain sedangkan “ currency ” di sini mengacu  pada  pengakuan  sebagai  alat tukar di antara penggunanya (Mohd Noh &  Abu  Bakar,  2020).  Berikut  adalah pengertian cryptocurrency menurut beberapa ahli :
1. Menurut (Rosic, 2020) Cryptocurrency adalah media
Analisis Terhadap Cryptocurrency (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi Dan Syariah)
pertukaran  berbasis  internet  yang menggunakan fungsi kriptografi untuk melakukan transaksi keuangan. Cryptocurrency memanfaatkan teknologi blockchain untuk mendapatkan desentralisasi,
transparansi,  dan  kekekalan.  Fitur paling  penting  dari cryptocurrency
adalah  bahwa  ia  tidak  dikendalikan oleh  otoritas  pusat  mana  pun,  sifat terdesentralisasi dari blockchain
membuat cryptocurrency secara
teoritis  kebal  terhadap  kendali  dan campur tangan pemerintah.
2. Menurut  (Hashemi  Joo  et  al.,  2020) cryptocurrency adalah sistem pembayaran  digital  di  seluruh  dunia yang  menjalankan  fungsinya  secara on  line.  Berbeda  dengan  sistem transfer uang lintas batas konvensional  yang  secara  tradisional menggunakan  Society  for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT)  atau Single  Euro  Payments  Area (SEPA) di  kawasan  Uni  Eropa.  Keduanya menawarkan  keamanan  dan  keakurat an  dalam  proses  transfer  dana. Namun,  salah  satu  kelemahan  utama dari  kedua  sistem  ini  adalah  lamanya proses  transaksi,  biasanya  memakan waktu beberapa hari (hingga lima hari dalam  beberapa  kasus).  Sementara
pembayaran  digital  dapat  dilakukan dengan  aman  dalam  satu  jam  atau bahkan  beberapa  detik  dalam  kasus cryptocurrency tertentu,  tidak  saja dapat  digunakan  hanya  untuk  tujuan transaksi  bisnis  tetapi  juga  untuk pengiriman  uang  dan  pembayaran mikro.

## Ketentuan Mata Uang di Indonesia
Mata  uang  di  Indonesia  diatur  oleh Undang-Undang  No.  7  Tahun  2011 tentang  Mata  Uang.  Negara  Kesatuan Republik Indonesia sebagai suatu negara yang  merdeka  dan  berdaulat  memiliki mata  uang  sebagai  salah  satu  simbol kedaulatan  negara  yang  harus  dihormati dan  dibanggakan  oleh  seluruh  warga Negara Indonesia. Mata uang diperlukan sebagai alat pembayaran yang sah dalam kegiatan  perekonomian  nasional  dan internasional guna mewujudkan kesejahteraan  sosial  bagi  seluruh  rakyat Indonesia.
Alat  pembayaran  yang  sah  adalah bentuk  uang  yang  harus  diakui  oleh pengadilan  sebagai  pembayaran  yang memuaskan untuk  setiap utang moneter. Setiap  yurisdiksi  menentukan  apa  yang merupakan  alat  pembayaran  yang  sah, tetapi  pada  dasarnya  itu  adalah  segala sesuatu yang ketika ditawarkan ("ditenderkan") dalam pembayaran
hutang  menghapus  hutang.  Tidak  ada kewajiban bagi kreditur untuk menerima pembayaran  yang  ditenderkan,  tetapi tindakan menawarkan pembayaran dengan  alat  pembayaran  yang  sah membebaskan hutang.

## Mata Uang Dalam Perspektif
Syariah
Al- Qur’an menerangkan aturan uang dalam  surat  An- Nisa’  [4:5]  sebagai berikut :
اًمٰيِق ْمُكَل ُ هاللّٰ َلَعَج  ْيِتَّلا ُمُكَلا َوْمَا َءۤاَهَفُّسلا اوُتْؤُت  َلَ َو
اًف ْوُرْعَّم  ًلَ ْوَق ْمُهَل ا ْوُل ْوُق َو ْمُه ْوُسْكا َو اَهْيِف ْمُه ْوُقُز ْرا َّو
Artinya  : “Dan  janganlah  kamu serahkan  kepada  orang  yang  belum sempurna  akalnya,  harta  (mereka  yang ada  dalam  kekuasaan)  kamu  yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan.  Berilah  mereka  belanja  dan pakaian  (dari  hasil  harta  itu)  dan ucapkanlah  kepada  mereka  perkataan yang baik.” (QS 4 :5)
Kata  yang  digunakan  untuk menggambarkan  kekayaan  dalam  ayat ini  adalah  Qiwam.  Ini  mengacu  pada sesuatu  yang  dibuat  untuk  memelihara, mendukung,  dan  menopang  orang  lain. Kata ini mencerminkan esensi uang yang sebenarnya;  uang  adalah  sarana  ampuh yang  telah  Allah  ciptakan  untuk memelihara  dan  memelihara  seluruh
sistem  duniawi.  Ini  adalah  sarana  untuk mencapai  tujuan;  bukan  tujuan  itu sendiri.  Tujuan  akhir  dari  uang  adalah untuk menopang urusan duniawi seseorang  untuk  memfasilitasi  fokus pada akhirat (Faraz Adam, 2018)
Sumber-sumber  utama  Islam tidak  mendefinisikan  karakteristik  atau kondisi  apapun  untuk  uang.  Al- Qur’an dan  As-Sunnah  hanya  mengacu  pada uang yang beredar saat itu Dinar (emas) dan Dirham (perak).  Dua ayat Al-Qur'an surah Ali ‘Imran [3:75] dan surah Yusuf [12:20]  menunjukkan  bahwa  bangsa- bangsa  sebelumnya  juga  menggunakan Dirham atau koin perak.
ٖٓ  هِ دَؤُّي  ٍراَطْنِقِب ُهْنَمْأَت  ْنِا  ْنَم ِبٰتِكْلا ِلْهَا  ْنِم َو ۞
اَم   َّلَِا   َكْيَلِا  ٖٓ  هِ دَؤُي  َّلَ   ٍراَنْيِدِب ُهْنَمْأَت  ْنِا  ْنَّم ْمُهْنِم َو  ََۚكْيَلِا
ُد ىِف  اَنْيَلَع   َسْيَل  ا ْوُلاَق  ْمُهَّنَاِب   َكِلٰذ  ۗ اًمِٕىۤاَق  ِهْيَلَع   َتْم
َن ْوُمَلْعَي ْمُه َو  َبِذَكْلا ِ هاللّٰ ىَلَع َن ْوُل ْوُقَي َو  َۚ لْيِبَس َن  يِ مُ ْلَا Artinya  :  “Dan  di  antara  Ahli  Kitab ada  yang  jika  engkau  percayakan kepadanya  harta  yang  banyak,  niscaya dia mengembalikannya kepadamu. Tetapi ada (pula) di  antara mereka yang jika  engkau  percayakan  kepadanya  satu dinar,  dia  tidak  mengembalikannya kepadamu,  kecuali  jika  engkau  selalu menagihnya. Yang demikian itu disebabkan  mereka  berkata,  “Tidak  ada dosa  bagi  kami  terhadap  orang-orang buta  huruf.”  Mereka  mengatakan  hal

## yang  dusta  terhadap  Allah,  padahal
mereka mengetahui.” (QS 3:75)
ِهْيِف  ا ْوُناَك َوَۚ ٍةَد ْوُدْعَم  َمِهاَرَد   ٍسْخَب   ٍٍۢنَمَثِب  ُه ْوَرَش َو َنْيِدِههزلا َنِم ࣖ
Artinya  :  “Dan  mereka  menjua lnya (Yusuf)  dengan  harga  rendah,  yaitu beberapa  dirham  saja,  sebab  mereka tidak tertarik kepadanya.” (QS 12:20)
(Haneef & Barakat, 2006)
mengungkapkan  beberapa  pendapat tentang  uang  dari  para  ahli.  Salah  satu pendapatnya  ialah  mata  uang  terbatas pada  emas  dan  perak,  sedangkan pendapat yang lain menyatakan sebaliknya  bahwa  mata  uang  tidak terbatas  pada  emas  dan  perak.  Kedua kelompok  tersebut  memberikan  bukti untuk  mendukung  pandangan  masing- masing.  Selain  itu,  dukungan  terbesar untuk  pendapat kedua berasal dari para srjana  kontemporer  dan  dewan  fikih kontemporer.  Meskupun  kelompok kedua  memungkinkan  mata  uang  itu tidak  terbatas  pada  emas  dan  perak, mereka setuju bahwa logam mulia dapat mewakili  nilai  dari  bahan  lain,  seperti tembaga.  Bukan  seperti  saat  ini  yang menggunakan  kertas  untuk  dijadikan sebagai  uang  (fiat  money)  yang diciptakan  tanpa  nilai  intrisik  untuk mendukungnya.
Beberapa  pendapat  ulama  terkait
uang dapat disampaikan sebagai berikut:
1. Menurut Al-Ghazali (w. 505H), uang sebagai  nikmat  dari  Allah  SWT, dengan sistem barter dan merupakan sesuatu yang penting dalam peraturan bisnis karena uang merupakan  salah  satu  nikmat  dari Allah  SWT  yang  harus  ditempatkan sesuai  dengan  aturan-Nya  (Juhro Solikin M, Syarifuddin Ferry, 2020). Lebih jelas lagi menurut Al-Ghazali, dinar  dan  dirham  adalah  alat  untuk mencapai sesuatu maksud atau suatu perantara saja dan tidak untuk tujuan yang  lain.  Jadi  uang  merupakan  alat tukar  ( unit  of  exchange )  dan penengah  ( intermediary ). Al-Ghazali menentang  keras  perdagangan  uang. Allah  SWT  menciptakan  dinar  dan dirham untuk diedarkan dan menjadi standar  yang  adil  antara  aset  yang berbeda. Mereka adalah sarana untuk semua  aset  lainnya  (Faraz  Adam, 2018)
2. Menurut  Ibnu  Taimiyah  (w.  728  H) ada  dua  fungsi  utama  uang  yaitu sebagai  alat  ukur  nilai  dan  media pertukaran  barang  dan  jasa.  Ibnu Taimiyah  menentang  keras  segala bentuk  perdagangan  uang,  karena mengalihkan fungsi uang dari tujuan yang  sebenarnya  (Juhro  Solikin  M,

## Syarifuddin Ferry, 2020)
3. Menurut Ibnu Al-Qayyim (w. 751 H) mengatakan  uang  tidak  pernah mencari  untuk  dirinya  sendiri;
melainkan  digunakan  sebagai  sarana untuk mendapatkan komoditas. Ketika  uang  mulai  diperlakukan sebagai  komoditas  dan  menjadi tujuan  transaksi,  seluruh  sistem (ekonomi) akan rusak dan mengalami  krisis  (Faraz  Adam, 2018) 4. Adiwarman Karim menjelaskan konsep  uang  dalam  Islam,  uang adalah flow  concept ,  di  mana  uang harus  mengalir  dan  tidak  boleh mengendap  dan  hanya  menimbun  di suatu  tempat  saja.  Islam  tidak mengenal  motif  kebutuhan  uang
untuk spekulasi karena tidak diperbolehkan.  Uang  adalah  barang publik,  milik  masyarakat  karenanya penimbunan  uang  yang  dibiarkan tidak berproduktif
berarti mengurangi  jumlah  uang  yang beredar,  yang  akan  berdampak  pada kelesuan  ekonomi  dan  stagnansi (terhenti).  Uang  berfungsi  sebagai alat  pertukaran,  namun  uang  bukan sebuah  komoditi.  Dalam  istilah ekonomi  klasik  disebutkan  bahwa uang  tidak  memberikan  kegunaan
langsung  yang  artinya  jika  uang digunakan  untuk  membeli  barang, maka  barang  itu  akan  memberikan kegunaan (Karim, 2001)

## METODE PENELITIAN
Metodologi  yang  digunakan  dalam penulisan  artikel  ini  adalah  metode deskriptif    kualitatif  dengan  pendekatan normatif  yang  dilakukan  dengan  cara mengkaji cryptocurrency dari  beberapa perspektif.  Penulis  mereduksi  data-data yang  telah  diperoleh  selama  penelitian dengan  cara  mengkelompokan  serta memilih data yang relevan dengan kajian penelitian.  Tahapan  selanjutnya  penulis melakukan  penyusunan  data-data  yang telah  dikelompokan  sebelumnya  dan yang terakhir penulis melakukan verifikasi atau penarikan kesimpulan.
Data penelitian berupa data sekunder yang  diperoleh  dari  artikel  jurnal, makalah  konferensi,  kertas  kerja,  dan laporan konsultan Syariah terkait cryptocurrency .

## Temuan dan Pembahasan
Cryptocurrency Dalam  Perspektif

## Uang
Pertama  makalah  ini  akan  menguji apakah  cryptocurrency  yang  diwakili oleh Bitcoin telah memenuhi persyaratan
sebagai  uang  dengan  merujuk  pada (Supramana, 2014) dan (Meera, 2018) di mana  uang  harus  memenuhi  tujuh persyaratan  sebagaimana  yang  telah disebutkan di atas (lihat Tabel 1)

## Tabel 1. 1 Perbandingan

## Persyaratan Mata Uang
Sumber  :  (Meera,  2018),  (Yuneline, 2019)
Dari  Tabel  1,  dapat  dilihat  bahwa Bitcoin memenuhi  lima  dari  tujuh persyaratan  sebagai  uang.  Menurut Meera  (2018),  benda  yang  memenuhi lima persyaratan disebut sebagai sebagai good  money dan  bila  memenuhi  tujuh persyaratan  disebut excellent  money .
Bitcoin tidak memiliki nilai intrinsik dan tidak bernilai stabil. Sama halnya dengan mata  uang  fiat,  Bitcoin  tidak  memiliki nilai  intrinsik.  Meskipun  tidak  memiliki nilai  intrinsik,  Bitcoin  telah  diterima ribuan  merchant  di  seluruh  dunia  dan masyarakat menerima dan menggunakan Bitcoin sebagai alat alat pembayaran.
Jumlah  investor  aset cryptocurrency termasuk Bitcoin,  Dogecoin,  Ethereum dan  lain-lain  hingga  Mei  2021  sudah menembus  6,5  juta  pengguna  di
Indonesia, dengan nilai transaksi menembus Rp 370 triliun. Besaran angka tersebut  sudah  melebihi  jumlah  investor pasar  modal  di  Bursa  Efek  Indonesia (BEI)  kendati  jumlah  investor  pasar modal  juga  masih  terus  menunjukkan tren  peningkatan.  Sampai  dengan Februari  2021,  BEI  mencatat  jumlah investor  pasar  modal  mencapai  4,5  juta, naik 16,35% atau bertambah 634.000.
Persyaratan  nilai  stabil  mengacu pada  fungsi  sebagai  penyimpan  nilai. Semua  dari  mata  uang  dapat  digunakan sebagai  penyimpan  nilai,  tetapi  nilainya dapat  menurun  karena  risiko  yang mungkin  terjadi.  Meskipun  harganya sangat  fluktuatif,  nilai Bitcoin tetap  ada selama  penggunanya  percaya  untuk menggunakannya  dan  menerimanya sebagai alat pembayaran.
Lebih  lanjut,  (DeVries,  2016) menyatakan  bahwa  Bitcoin  dapat diterima  secara  luas  karena  apa  yang DeVries gambarkan sebagai " fire triangle ".  Dimana  api  membutuhkan bahan  bakar,  oksigen,  dan  panas  untuk eksis. Bitcoin membutuhkan penerimaan pengguna,  penerimaan  vendor,  dan inovasi.  Tanpa  ketiga  aspek  tersebut, Bitcoin  mungkin  tidak  benar-benar menjadi  mata  uang  utama  yang dilegitimasi.  Bitcoin  saat  ini  mengalami
peningkatan  pengguna, yang mendorong dua aspek lain dari "segitiga api". Adopsi cryptocurrency akan  menjadi  subjek penting untuk perhatikan di masa depan, karena  ini  bisa  menjadi  teknologi  yang benar-benar
transformatif yang mengubah  cara  pertukaran  uang  di seluruh dunia.
Dari penjelasan di atas, Bitcoin dapat diterima  sebagai  uang,  dalam  perspektif karakteristik uang.

## Cryptocurrency  Dalam  Perspektif
Ekonomi Dari perspektif ekonomi, makalah ini menguji
apakah cryptocurrency memenuhi fungsi sebagai uang.  Sebagaimana  yang  dijelaskan sebelumnya  bahwa  ada  tiga  fungsi  uang yaitu  sebagai  alat  penyimpan  nilai,  alat pertukaran  barang  dan  jasa,  dan  satuan hitung.  Saat  ini cryptocurrency tidak sepenuhnya  memenuhi  tiga  fungsi  uang (lihat Tabel 2).
Tabel 1. 2 Perbandingan Fungsi

## Uang
Sumber : (Yuneline, 2019)
Ditinjau  dari  fungsi  pertama  sebagai alat  penyimpan  nilai,  volatilitas  harga
Bitcoin yang tinggi membatasi kemampuannya  untuk  berfungsi  sebagai penyimpan nilai yang andal.
Cryptocurrency memiliki volatilitas yang ekstrem, lonjakan kenaikan dan penurunan  harganya  sangat  cepat, volatiltas yang tinggi merupakan cerminan  tingkat  risiko  yang  dihadapi oleh para investor.
Volatilitas cryptocurrency hanya  dipengaruhi  oleh harga  masa  lalu  dan  tidak  dipengaruhi oleh  variabel  lain  sehingga  sulit diprediksi  (Warsito  &  Robiyanto,
2020)Pergerakan  Nilai cryptocurrency
sangat tidak stabil, bisa naik turun sangat cepat. Dengan demikian, sulit menganggap Bitcoin sebagai  mata  uang yang  efisien  untuk  berinvestasi.  George Soros  dalam  (Ferraro  et  al.,  2018) menyatakan  bahwa Bitcoin bukanlah sebuah  mata  uang  karena  adanya  unsur spekulasi disana.
Penulis juga mengamati data historis pergerakan  nilai cryptocurrency dalam beberapa tahun terakhir. Harganya sangat tidak stabil dengan volatilitas yang tinggi ditunjukkan  oleh  grafik  harga  Bitcoin selama  Oktober  2013 – Juli  2021
(Gambar  1).  Baik  harga  dan  volatilitas tampaknya tidak terkait dengan ekonomi atau  faktor  keuangan,  membuat  mereka sulit untuk dilindung nilai atau diprediksi (Yermack, 2013)
Per Januari 2017 harga Bitcoin USD 772,66  melonjak  tajam  per  Desember 2017,  menjadi  USD  17.436,60  per Bitcoin atau tumbuh sebesar 2.256,70%.
Dua  bulan  kemudian,  per  Februari  2018 harganya merosot menjadi USD 9.192,05 per Bitcoin. Dalam tahun 2020, per Desember harga menyentuh  di  USD 26.975,73 per Bitcoin naik dibandingkan USD  10.201,61per  September.  Tahun 2021  setelah  mencapai  puncaknya  di April  yakni  USD  63.223,88  per  Bitcoin harga  terus  merosot  menjadi  USD 31.640,92 per Bitcoin di bulan Juli.
Gambar  1.  1  Harga  Bitcoin Oktober 2013- Juli 2021
Sumber :
https://www.coindesk.comb
Para  pakar  investor  menjelaskan bahwa kenapa berinvestasi pada cryptocurrency memiliki  risiko  sangat tinggi  karena  pergerakan  nilai  harga cryptocurrency hanya merupakan gelembung  antusiasme  sesaat.  CEO  JP Morgan  dan  Jamie  Dimon  pernah menyatakan  pendapatnya  bahwa Bitcoin
(cryptocurrency) lebih  buruk  daripada tulip bulbs (tulip mania). (Mizner, 2019) Penyataan tentang pergerakan nilai harga cryptocurrency hanya  dipengaruhi  oleh gelembung  antusiasme  sesaat  ini  selaras dengan  hasil  riset  yang  telah  dilakukan oleh  (Liu  &  Tsyvinski,  2018)  bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan  nilai  harga cryptocurrency tidak  sama  dengan  pergerakan  saham, mata  uang  kartal  dan  logam  mulia  pada umumnya,  pergerakan  nilai  harga cryptocurrensy lebih  dipengaruhi  oleh momen-momen  tertentu  yang  mampu menarik  perhatian  investor.  Dengan demikian  jelas  bahwa Bitcoin tidak memenuhi fungsi penyimpanan nilai.
Fungsi kedua sebagai alat pertukaran. Walaupun cryptocurrency dapat diterima sebagai  alat  pertukaran  namun  dengan volume  transkasi  yang  belum  besar  saat ini dan jaringan penerimaan cryptocurrency yang  terbatas  secara signifikan  membatasi cryptocurrency digunakan  sebagai  alat  tukar.  Tanpa status  legal  yang  sah, cryptocurrency diterima  hanya  jika  pihak-pihak  yang akan bertransksi setuju untuk menggunakannya.  Menurut  (He  et  al., 2016), meskipun
pertumbuhan pembayaran  berbasis cryptocurrency sangat  pesat,  jumlah  dan  volume transaksi  di cryptocurrency tetap  kecil. Total  nilai  pasar cryptocurrency saat  ini
adalah  sekitar  US$  7  miliar  atau Rp.23,28  triliun,  sementara  mata  uang yang  beredar  adalah  US$  2,1  triliun sedangkan  pasokan  uang  USD  sebesar (M2) sekitar US$12 triliun.
Fungsi  ketiga  sebagai  satuan hitung.  Merujuk  pada  Yermack  (2013), Bitcoin tampaknya  tidak  menunjukkan dirinya  sebagai  satuan  hitung  atau penyimpan  nilai.  Namun  saat  ini, menunjuk pendapat (Yuneline, 2019) ada bukti  bahwa cryptocurrency digunakan sebagai  satuan  hitung.  Mekanismenya adalah  dengan  menilai  barang  dan  jasa berdasarkan kurs cryptocurrency .
Misalnya,  penjual  yang  menerima pembayaran cryptocurrency akan memberikan harga dalam mata uang fiat, dengan  harga  dalam cryptocurrency berdasarkan  nilai  tukar  pada  waktu tertentu.
Cryptocurrency Dalam  Perspektif Hukum
Meskipun Bitcoin diterima  sebagai alat  tukar  oleh  ribuan  pedagang  di seluruh  dunia,  beberapa  negara  telah mengeluarkan  peraturan  untuk  melarang Bitcoin dan cryptocurrency lainnya karena melewati otoritas bank sentral .
China  telah  menjadi  rumah  bagi beberapa  penambang Bitcoin  terbesar .
Namun,  adalah  tindakan  ilegal  untuk membeli  barang  di  dunia  nyata  dengan
mata uang virtual apa pun. Bank Sentral
China telah melarang lembaga keuangan China menggunakan Bitcoin .
Selanjutnya,  China  juga  telah  melarang perdagangan Bitcoin .  Larangan  mutlak cryptocurrency berlaku  di  Aljazair,
Bolivia,  Mesir,  Irak,  Maroko,  Nepal, Pakistan, dan Uni Emirat Arab. Beberapa bentuk  dari  larangan  implisit  berlaku  di Bahrain,  Bangladesh,  Cina,  Kolombia, Republik  Dominika,  Indonesia,  Iran, Kuwait,  Lesotho,  Lithuania,  Makau, Oman,  Qatar,  Arab  Saudi  dan  Taiwan. Ada  beberapa  negara  di  mana  aktivitas terkait cryptocurrency legal. Ini termasuk  Uni  Eropa,  Amerika  Serikat, Meksiko,  Jepang,  dan  Korea  Selatan. Negara  lain  seperti  Kanada  dan  India cryptocurrency tidak  ilegal,  tetapi  ada larangan perbankan (Sarkar, 2020)
Menurut  (He  et  al.,  2016)  konsep hukum  mata  uang  dikaitkan  dengan otoritas  pemerintah  suatu  negara  dalam mengatur  penerbitan  uang  kertas  dan uang  logam.  Mata  uang  mengacu  pada satuan hitung dan alat tukar yang  diatur oleh  undang-undang.  Dalam  arti  sempit, mata  uang  tersebut  mengacu  pada  uang kertas  dan  koin  yang  dikeluarkan  oleh otoritas  pusat  dalam  hal  ini  adalah  bank sentral.  Mata  uang  tersebut  merupakan alat  pembayaran  yang  sah  di  bawah hukum  negara.  Merujuk  pada  Procter (2012)  dalam  He  et  al  (2016),  konsep
hukum  uang  adalah  lebih  luas  dari konsep  mata  uang.  Uang  dapat  dibuat oleh  pihak  swasta  (tidak  hanya  uang kertas dan uang logam tetapi juga giro), tetapi  harus  dalam  mata  uang  yang ditetapkan  oleh  bank  sentral  dan  harus diterima  sebagai  media  pertukaran  di dalam  negeri.  Oleh  karena  itu,  mengacu pada  konsep  hukum, Bitcoin tidak diterima  sebagai  uang.  Namun  ada beberapa  negara  yang  telah  terbuka kehadiran cryptocurrency , antara la(Open Node, n.d.)open:
Jepang.  Negara  ini  dikenal  sebagai negara  dengan  iklim  regulasi  paling progresif di dunia untuk cryptocurrency .
Bisnis  pertukaran cryptocurrency diatur dan  diharuskan  untuk  mendapatkan lisensi  dari  Badan  Layanan  Keuangan Jepang.  Bursa  wajib  memverifikasi identitas  pelanggan,  menyimpan  catatan transaksi,  dan  memberi  tahu  pihak berwenang  jika  ada  aktivitas  yang mencurigakan.  Jepang  secara  resmi mengakui  Bitcoin  sebagai  satuan  hitung dan  alat  pembayaran,  dan  lebih  dari 10.000 bisnis – termasuk Rakuten, yang dikenal  sebagai  Amazon  Jepang – saat ini menerima pembayaran Bitcoin.
Korea Selatan. Mirip dengan Jepang, pertukaran Bitcoin di Korea Selatan legal dan  beroperasi  dalam  sistem  regulasi yang  terdefinisi  dengan  baik.  Korea Selatan  adalah  pasar  terbesar  ketiga
untuk perdagangan Bitcoin tetapi Bitcoin tidak  diakui  sebagai  alat  pembayaran yang  sah.  Perpajakan  secara  historis menjadi area abu-abu, tetapi perkembangan  terakhir  menunjukkan Kementerian  Ekonomi  dan  Keuangan sedang  mempertimbangkan  pajak  20 persen  atas  pendapatan  yang  dihasilkan dari cryptocurrency.
Swiss.  Swiss  memiliki  sikap  yang sangat  menguntungkan  pada Bitcoin sebagai  aset.  The  Swiss  Kanton  of  Zug, khususnya,  sedang  berusaha  untuk memantapkan  dirinya  sebagai  pusat cryptocurrency dan start-up  Fintech di Eropa. Swiss mendorong adopsi cryptocurrency dengan  pajak  rendah pada Bitcoin dan membebaskan
penjualan Bitcoin dari  pajak  Pajak
Pertambahan Nilai, tetapi tidak mengklasifikasikan Bitcoin sebagai  alat pembayaran yang sah.
Singapura.  Saat  ini,  di  Singapura, adalah  legal  untuk  mengoperasikan pertukaran cryptocurrency dan memperdagangkan Bitcoin .  Meskipun Bitcoin tidak  dianggap  sebagai  alat pembayaran  yang  sah,  otoritas  pajak Singapura  telah  memutuskan  bahwa Bitcoin harus  diperlakukan  sebagai “barang”  dan  hanya  menerapkan  pajak barang  dan  jasa.  Otoritas  Moneter Singapura  (MAS)  telah  mengambil pendekatan  yang  lebih  lembut  terhadap
regulasi Bitcoin dan  hanya  menerapkan kerangka  hukum  jika  memungkinkan. Pada tahun 2018, Wakil Perdana Menteri merilis  pernyataan  yang  mengklarifikasi bahwa cryptocurrency tunduk  pada peraturan Anti  Money  Laundering
(AML)  and Counter  Financing  of Terrorism (CFT)  sama  dengan  mata uang tradisional.
Amerika Serikat. Meskipun tidak ada pendekatan  hukum  tunggal  untuk cryptocurrency bisnis cryptocurrency berkembang pesat. Undang-undang yang mengatur  pertukaran  berbeda-beda  di setiap negara bagian, dan otoritas federal berbeda.  Jaringan  Penegakan  Kejahatan Keuangan  (FinCEN)  tidak  menganggap cryptocurrency sebagai  alat  pembayaran yang  sah.  Tetapi  sejak  2013,  mereka telah menganggap cryptocurrency sebagai  media  pertukaran.  Menurut Commodities Futures Trading Commission (CTFC), Bitcoin adalah komoditas terdaftar di bawah Commodity
Exchange  Act . The  Securities  and Exchange Commission (SEC)
mengindikasikan  bahwa  mereka  tidak menganggap Bitcoin sebagai  sekuritas.
Sebaliknya, The  Internal  Revenue
Service (IRS)  menetapkan  bahwa cryptocurrency dianggap
sebagai properti, dan telah mengeluarkan
panduan  pajak  yang  sesuai.  Meskipun tidak  ada  konsistensi  hukum  dan
peraturan, Bitcoin membuktikan  cara yang  menarik  dan  aman  bagi  bisnis Amerika untuk menerima pembayaran.
Di
Indonesia, legalitas cryptocurrency ditentukan oleh Undang- Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.  Dalam  Pasal  1  ayat  (1)  dan  ayat (2) dinyatakan :
(1) Mata  Uang  adalah  uang  yang dikeluarkan  oleh  Negara  Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah.
(2) Uang  adalah  alat  pembayaran yang sah.
Selanjutnya  Pasal  2  ayat  (1  )  dan  (2) dinyatakan :
(1) Mata  Uang  Negara  Kesatuan Republik Indonesia adalah Rupiah.
(2) Macam  Rupiah  terdiri  atas Rupiah kertas dan Rupiah logam. Untuk penggunaan Rupiah,
dalam  Pasal  21  ayat  (1)  dalam  Undang- undang dimaksud dinyatakan :
(1) Rupiah wajib digunakan dalam :
a. setiap  transaksi  yang  mempunyai tujuan pembayaran;
b. penyelesaian  kewajiban  lainnya yang  harus  dipenuhi  dengan  uang; dan/atau
c. transaksi  keuangan  lainnya  yang dilakukan  di  Wilayah  Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Ada ketentuan pidana terkait dengan
Pasal 21 ayat (1) yang dinyatakan dalam
Pasal 33 ayat (1)  sebagai berikut :
(1) Setiap orang yang tidak menggunakan Rupiah dalam:
a. setiap  transaksi  yang  mempunyai tujuan pembayaran;
b. penyelesaian  kewajiban  lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau
c. transaksi keuangan lainnya
Sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 21  ayat  (1)  dipidana  dengan  pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00  (dua  ratus  juta rupiah). Merujuk pada
Undang-Undang tentang  Mata  Uang  di  atas,  Pemerintah Republik  Indonesia  tegas  menyatakan bahwa  satu-satunya  pembayaran  yang sah di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia hanya Rupiah.
Bank  Indonesia  dalam  Pernyataan Pers No: 16/6/DKom tanggal 6 Februari 2014  dengan  memperhatikan  Undang- undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang serta UU No. 23 Tahun 1999 yang kemudian diubah beberapa kali, terakhir dengan  Undang-Undang  No.  6  Tahun 2009,  menyatakan  bahwa Bitcoin dan virtual currency lainnya bukan merupakan  mata  uang  atau  alat pembayaran  yang  sah  di  Indonesia.
Lebih lanjut Bank
Indonesia menghimbau  masyarakat  untuk  berhati- hati  terhadap Bitcoin dan virtual currency lainnya.  Segala  risiko  terkait kepemilikan/penggunaan Bitcoin ditanggung sendiri oleh pemilik/pengguna Bitcoin dan virtual currency lainnya.(Bank Indonesia, n.d.) Selanjutnya Bank Indonesia
mengeluarkan  Peraturan  BI  Nomor 18/40/PBI/2016  tentang  Pelaksanaan Proses  Transaksi  Pembayaran  dan Peraturan  BI  Nomor  19/12/PBI/2017
tentang  Penerapan  Teknologi  Finansial.
Dalam Peraturan BI Nomor 18/40/PBI/2016  Pasal  34,  dengan  jelas disebutkan  bahwa  Bank  Indonesia melarang  Penyelenggara  Pembayaran
Layanan  Sistem  untuk  melakukan pemrosesan transaksi pembayaran menggunakan mata uang virtual. Virtual mata  uang  yang  dimaksud  dalam Peraturan  BI  di  atas  adalah  mata  uang digital  yang  tidak  diterbitkan  oleh otoritas  moneter  apa  pun  dan  diperoleh dengan  cara  menambang.  Antara  lain Bitcoin,  BlackCoin,  Dash,  Degecoin, Litecoin,  Namecoin,  Nxt,  Peercoin, Primecoin, Ripple dan Ven.
Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK) melarang lembaga jasa keuangan memanfaatkan  dan  memasarkan  mata
uang  digital  atau Bitcoin karena  tidak adanya legalitas dari Bank Indonesia.
Ada  tiga  poin  yang  menyebabkan kenapa Bitcoin di larang di Indonesia:
1. Belum  diketahui  nilai  fundamental atau  fungsi  dari Bitcoin ,  berbeda dengan  instrumen  lainnya  yang sudah  memiliki  fungsi  jelas  secara fundamental.
2. Kesulitan dalam mencocokkan Bitcoin sebagai mata uang mengingat Undang-Undang  (UU)  Mata  Uang menegaskan  bahwa  hanya  Rupiah yang  menjadi  alat  pembayaran  yang sah  di  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia (NKRI).
3. Tidak  ada  yang  bisa  dijadikan jaminan ( underlying ) yang mendasari
Bitcoin sebagaimana produk investasi lainnya (Fransiska, 2018)
Alasan  utama  pelarangan  mata  uang virtual oleh Bank Indonesia adalah :
1. Risiko  sistem  pembayaran  dan pengelolaan  uang  rupiah  apabila crypto  asset digunakan  sebagai  alat pembayaran di Indonesia,
2. Risiko capital  outflow yang  dapat mempengaruhi  kebijakan  moneter Bank Indonesia
3. Risiko  stabilitas  sistem  keuangan dalam  hal  transaksi crypto  asset
semakin  membesar  dan  kompleks serta melibatkan perbankan.
4. Risiko  pelanggaran  prinsip  Anti Pencucian  Uang  dan  Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT)
5. Risiko  pelanggaran  perlindungan konsumen  dan  perlindungan  data pribadi  untuk  menerapkan  prinsip kehati-hatian,  menjaga  persaingan usaha, risiko pengawasan, perlindungan konsumen, serta pencegahan  tindak  pidana,  seperti pencucian uang, pendanaan
terorisme,  dan  menjaga  kedaulatan rupiah sebagai alat legitimasi pembayaran di Indonesia.
Belakangan  Bank  Indonesia  (BI) akhirnya  menjabarkan  mata  uang  digital rupiah  atau Central  Bank  Digital Currency (CBDC) yang akan digunakan di masa depan dalam transaksi keuangan.
Produk  yang  nantinya  bernama  Digital Rupiah ini merupakan sebuah representasi  uang  digital  yang  menjadi simbol kedaulatan negara atau sovereign currency yang  diterbitkan  bank  sentral dan  menjadi  bagian  dari  kewajiban moneternya. Central  Bank  Digital
Currency -Digital Rupiah berbeda dengan uang elektronik. Digital Rupiah merupakan yang digital yang diterbitkan bank sentra sehingga merupakan kewajiban bank sentral terhadap pemegangnya.  Digital  Rupiah  juga berbeda dengan cryptocurrency) di mana cryptocurrency tidak  diregulasi  oleh
regulator manapun dan sebagian pasokannya terbatas.

## Cryptocurrency Dalam  Perspektif

## Syariah
Pertanyaan  apakah cryptocurrency sesuai dengan syariah telah didiskusikan oleh  para  sarjana  yang  berbeda  dengan posisi  yang  berbeda.  Dasar  dari  diskusi tersebut adalah apakah Bitcoin dan jenis lain dari cryptocurrency adalah komoditas, uang atau mata uang dan aset keuangan.  Namun,  teknologi blockchain sebagai platform di mana cryptocurrency dibentuk  tampaknya tidak menjadi subyek perbedaan pendapat  tentang  kebolehannya  dalam hukum Islam (Mohd Noh & Abu Bakar, 2020)
Menurut  (Sudais,  2018),  dalam hukum  Islam  agar  aset  dikategorikan halal,  harus  memenuhi  persyaratan. Meskipun cryptocurrency dalam  arti harfiah digunakan sebagai media
pertukaran,  mereka  juga  memenuhi syarat  sebagai  aset  karena  berfungsi sebagai  penyimpanan  nilai  sebagaimana mata uang fiat tradisional. Cryptocurrency dikatakan  haram  bila mengandung unsur riba, ilegal,
ketidapastian (gharar) dan judi (maysir).
Secara  umum,  ulama  memiliki  dua pendapat  yang  berbeda.  Kelompok pertama  berpendapat  bahwa  itu  adalah
diperbolehkan  dalam  syariat  Islam (halal).  Kelompok  lain  berpendapat bahwa cryptocurrency dilarang  oleh syariat Islam (haram).
Menurut  El  Amri  dan  Mohammed (2019)  dan  lain-lain  dalam  Shovkhlaov dan Idrisov (2021), banyak cendekiawan
Islam  memperbolehkan cryptocurrency. (Faraz Adam, 2018), tidak mengklasifikasikan cryptocurrency
sebagai  terlarang  karena  sesuai  dengan hukum  Islam, Bitcoin dapat  disamakan dengan  properti,  sebagaimana  orang melihatnya  sebagai  nilai  tertentu  bagi mereka  dan  memiliki  nilai  hukum, karena  tidak  ada  kontradiksi  nyata dengan syariah.
Merujuk  pada  Abu  Bakar  (2017), Pusat  Fatwa  Seminari  Islam  Afrika Selatan,  Darul  Uloom  Zakariyya,  telah mengambil  posisi  bahwa Bitcoin pada prinsipnya diperbolehkan. Pertimbangannya adalah bahwa
cryptocurrency memenuhi  kriteria  dan definisi  harta  ( mal )  dan  uang  dengan alasan :
1. Diperlakukan  sebagai  hal  yang berharga di antara orang-orang;
2. Diterima  sebagai  alat  tukar  oleh sekelompok orang;
3. Dapat mengukur suatu nilai
4. Memiliki  fungsi  sebagai  satuan hitung
Dalam  Islam,  uang  dipandang sebagai  turunan  dari  teori  nilai  dan dengan  demikian  menjadi  konsep  nilai intrinsik  uang.  Sebagaimana  dinyatakan dalam Islamic  Monetary  Theory  Value (IMTV ) ,  satuan  nilai  dari  uang  harus didukung  oleh  nilai  nyata  seperti  logam berharga  (Abdullah,  2016).  Para  sarjana Muslim  sepakat  tentang  atribut  nilai intrinsik  uang  dan  beberapa  penelitian mengenai  hal  ini  telah  dilakukan (Abdullah,  2016);  (Cronin  &  Dowd, 2001); (Kiyotaki & Wright, 1993).
(Muhammad,  2017)  menyebutkan bahwa Bitcoin tidak  memiliki  nilai intrinsik,  tidak  memiliki  bentuk  fisik karena  hanya  ada  dalam  bentuk  digital, pasokannya  tidak  ditentukan  oleh  bank sentral  mana  pun,  dan  tidak  diterbitkan atau dikendalikan oleh perusahaan mana pun. Selanjutnya, dari sisi hukum Islam, Bitcoin dapat  memenuhi  syarat  seperti memiliki  nilai,  bermanfaat,  dapat diidentifikasi,  serta  dapat  ditransfer  dan dimiliki, kecuali sebagai komoditas yang memiliki  nilai  intrinsik.  Apapun  yang dianggap  sebagai  komoditas,  harus memiliki  nilai  intrinsik  di  mana Bitcoin tidak  memenuhi  persyaratan  tersebut. (Hasan,  2011)  berpendapat  bahwa  uang fiat memperoleh nilainya dari penerimaan umum, bukan dari nilai  dari bahan  apa  pembuatannya,  dan  diakui
sebagai  alat  tukar  dalam  hukum  Islam (Syariah).
Walaupun  tidak  memiliki  nilai intrinsik, cryptocurrency ditambang melalui  sistem  pengetahuan  yang  kuat dan keahlian dalam menggunakan teknik enkripsi untuk mengatur dan menghasilkan  satuan  mata  uang,  serta memverifikasi pemindahan dana.
Protokol  ini  bisa  dibilang  lebih  kuat daripada  proses  fiat  uang  digital  (Mohd Noh & Abu Bakar, 2020)
Dalam  analisis  langkah  lebih  lanjut, Muhammad  (2017)  menyatakan  bahwa Bitcoin memenuhi syarat untuk memiliki semua atribut uang seperti satuan hitung, alat  tukar,  dan  penyimpan  nilai,  dan diterima  secara  luas  dan  umum.  Ini sesuai  dengan  pengakuan  hukum  Islam bahwa adat  dan kesepakatan masyarakat dalam  mendefinisikan  koin  emas  dan perak sebagai ukuran nilai dan alat tukar, dan  yang  mata  uang  modern  dapat digunakan  untuk  membelinya  tetapi tidak  secara  ditangguhkan.  Tetapi Bitcoin gagal  dalam screen  test sebagai alat  pembayaran  yang  sah  dan  diakui yang diberikan oleh pemerintah manapun.    Namun,  perlu  dicatat  juga bahwa  pada  awal  Emas  Standar,  uang oleh para Pedagang Tukang Emas, bukan pemerintah. Individu, bisnis, dan pemerintah  dikendalikan  oleh  tukang emas.  Secara  khusus,  selama  abad
ketujuh  belas  dan  kedelapan  belas, pedagang,  bankir,  pejabat  pemerintah, dan  bahkan  filsuf  menganjurkan  dalam banyak  tulisan  bahwa  perekonomian hanya  menjadi  kaya  dan  kuat  dengan kelebihan emas yang dimilikinya (Salvatore, (2012) dalam Abubakar et al, 2019). Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan  segala  sesuatunya  untuk mengendalikan  persediaan  emas  yang besar  ini.  Itulah  asal  usul  disahkannya uang  dalam  undang-undang  dan  disebut sebagai alat pembayaran yang sah. Lebih jauh  lagi,  pengeluaran  perang  yang sembrono  membuat  pemerintah  tidak mampu  membayar  hutang  mereka sehingga  inilah  yang  mengharuskan lahirnya  uang  fiat.  Dengan  demikian dapat  disimpulkan  bahwa Bitcoin diperbolehkan  dalam  syariah    dalam pandangan beberapa sarjana karena mata uang  fiat  yang  digunakan  saat  ini  juga tidak memiliki nilai intrinsik.
Selanjutnya,  (Ahmad  &  Hassan, 2006)  berpendapat  bahwa  dalam  Islam, uang diperlakukan sebagai satuan hitung dan  sarana  pertukaran  dan  bukan penyimpan nilai, bisa dibilang cryptocurrency memenuhi  kriteria  ini.
Dalam  perspektif  lain,  (Sudais,  2018) melaporkan  bahwa  analisis  komparatif telah  dilakukan  yang  menunjukkan bahwa Bitcoin bebas dari riba, inflasi dan hutang  dan  dengan  demikian  bahkan
lebih  diperbolehkan  (halal)  daripada uang  digital  fiat  saat  ini.  Nilai  non- inflasinya  dihasilkan  dari  kualitas  aset yang  berharga,  tidak  seperti  mata  uang fiat  tetapi  "ditambang"  menggunakan aset  bernilai  intrinsik  yang  langka  - modal  manusia.  Hal  ini  sesuai  dengan hukum Islam dan diterapkan pada semua bentuk cryptocurrency dan  hal-hal  lain terkait  dalam  ekosistemnya  seperti  opsi, futures,  bukti  kepemilikan,  dan  bukti kerja,  token  dan  penawaran  umum perdana.
Namun, beberapa cryptocurrency juga  didukung  oleh  aset  nyata,  seperti emas. Ini dikeluarkan oleh pihak swasta. Salah  satu cryptocurrency tersebut adalah OneGram yang  dikeluarkan  di Dubai  baru-baru  ini  dan  dapat  diterima sebagai cryptocurrency Islam. Ini karena OneGram memiliki  semua  karakteristik uang  yang  dibutuhkan  dibandingkan dengan Bitcoin, termasuk  memiliki  nilai intrinsik,  penerbit  yang  diketahui, memiliki  administrator,  auditor,  dan penjamin (Meera, 2018)
Tabel  3  di  bawah  ini  merangkum evaluasi Bitcoin terhadap mata uang fiat dan cryptocurrency yang didukung asset dari perspektif Islam.

## Sumber : (Meera, 2018)
Dari  Tabel  3  di  atas  menunjukkan bahwa cryptocurrency juga  didukung
oleh  aset  nyata,  seperti  emas  memiliki
tingkat perjudian dan tingkat
ketidakpastian yang rendah serta berkontribusi  terhadap maqasid  al- shariah. Apakah  ada  yang  namanya "uang  Islam"?  Ketika  kita  mengatakan sesuatu adalah 'Islami', itu berarti sesuatu itu  berkontribusi  pada  pencapaian maqashid  al  syariah .  Oleh  karena  itu ekonomi Islam, perbankan dan keuangan Islam  harus  berkontribusi  terhadap pencapaian maqashid  al  syariah. Oleh karena  itu,  jika  ada  uang  atau  sistem pembayaran  yang  dapat  membantu  kita dalam mencapai maqasid al-syariah , kita dapat  menyebutnya  sebagai  uang  dan sistem pembayaran Islam dan sebaliknya (Meera, 2018)
Dalam  pandangan  ulama  yang melarang cryptocurrency , (Mohd Noh &
Abu  Bakar,  2020)  menyatakan  ulama Syariah,  seperti  Mufti  Besar  Mesir, Pemerintah Turki, Pusat Fatwa Palestina dan  Syeikh  Haitam    dari  Inggris  telah menyatakan bahwa cryptocurrency
dilarang.  Alasan  utama  pernyataan mereka adalah sebagai berikut:
1. Cryptocurrency mudah  digunakan untuk  kegiatan  ilegal.  Pengguna menggunakannya untuk  menghindari dan  bersembunyi  dari  pemerintah atau pihak berwenang.
2. Cryptocurency tidak  berwujud  dan hanya tersedia di internet.
3. Cryptocurrency tidak memiliki otoritas  pusat  untuk  memantau  dan mengaudit sistemnya, Ia
menghancurkan  kontrol  bank  sentral dan pemerintah dalam memantau dan mengendalikan sistem keuangan.
4. Cryptocurrency memungkinkan pencucian uang dan penipuan
5. Transaksi cryptocurrency terbuka untuk spekulasi ( gharar ).
6. Penerbit cryptocurrency tidak diketahui  baik  pemerintah  maupun pusat otoritas ada di belakangnya. Ia hadir  tanpa  adanya  otoritas    dan sistem  pemantauan  dan  oleh  karena itu  tidak  dapat  dipercaya  dan  tidak bisa diandalkan.
7. Cryptocurrency termasuk jenis perjudian. Orang mengeluarkan banyak uang untuk membeli cryptocurrency tanpa jaminan apakah mereka akan berhasil atau tidak. Para penambang cryptocurrency didasarkan pada permainan zero sum . Jika  para  penambang  berhasil
Gambar 1. 2 Perbandingan Mata Uang Fiat dan Cryptocurrency Dalam Perspektif Islam
memecahkan    teka-teki  matematika, mereka  mendapatkan  uang,    jika tidak mereka tidak mendapatkan apa- apa.
Menunjuk  (Meera,  2018), gharar di sini menyangkut hal-hal seperti (1) Tidak ada  yang  tahu  pasti  siapa  di  balik perangkat  lunak  Bitcoin  sehingga  tidak ada yang benar-benar bertanggung jawab atas  Bitcoin  atau  sistem  secara keseluruhan;  (2)  Bagaimana  seseorang mengetahui  atau  mengonfirmasi  bahwa sistem  bitcoin  tidak  memberi  imbalan yang mahal kepada penciptanya, katakanlah  secara  berkala  memberikan ribuan bitcoin gratis kepada penciptanya; (3)  Tidak  ada  orang  yang  benar-benar mengaudit  sistem  untuk  kepentingan semua  orang,  meskipun  sebagian  besar pengguna  Bitcoin  tampaknya  percaya pada  keaslian  dan  transparansi  sistem. (4)  Nilai  Bitcoin  sangat  fluktuatif.  Ada kemungkinan  nilai  Bitcoin  dimanipulasi menjadi  gelembung.  Oleh  karena  itu, Bank  Dunia  menyebut  Bitcoin  sebagai skema Ponzi; (5) Bitcoin tidak memiliki nilai  intrinsik  dan  menjamurnya  banyak cryptocurrency pasti menciptakan inflasi dalam  skala  global;  (6)  Tidak  ada kepastian  penyelesaian  masalah  jika dompet  elektronik  Bitcoin  seseorang diretas  dan  dicuri.  Ada  beberapa  kasus seperti  itu  di  Korea  Selatan  dan  Jepang akhir-akhir ini.
Majelis  Ulama  Indonesia  memberi penjelasan  mengenai Bitcoin dalam sebelas poin yang diantaranya mengatakan bahwa Bitcoin pada beberapa  negara  digolongkan  sebagai mata uang asing. Umumnya tidak diakui otoritas dan regulator sebagai mata uang dan  alat  tukar  resmi  karena  tidak merepresentasikan  nilai  aset.  Transaksi Bitcoin mirip Forex ,  maka  tradingnya kental  rasa  spekulatif. Bitcoin sebagai investasi  lebih  dekat  pada gharar (spekulasi  yang  merugikan  orang  lain). Keberadaannya tak ada asset pendukungnya,  harga  tak  bisa  dikontrol dan  keberadaannya  tak  ada  yang menjamin secara resmi sehingga kemungkinan  besar  banyak  spekulasi ialah  haram. Bitcoin hukumnya  adalah mubah  sebagai  alat  tukar  bagi  yang berkenan  untuk  menggunakannya  dan mengakuinya.  Namun Bitcoin sebagai investasi hukumnya adalah haram karena hanya  alat  spekulasi  bukan  untuk investasi,  hanya  alat  permainan  untung rugi  bukan  bisnis  yang  menghasilkan. hanya alat permainan untung rugi bukan bisnis yang menghasilkan.
Dari  fatwa  tersebut  di  atas  dan pandangan  para  ulama  dan  ahli sehubungan dengan larangan
cryptocurrency ,  ada  beberapa  alasan umum dari larangan tersebut yaitu status sebagai  alat  pembayaran  yang  sah,
penerbit Bitcoin dan cryptocurrency lainnya  tidak  diketahui,  tidak  adanya otoritas pusat atau pemerintah dibelakangnya, tidak stabil dan tingginya spekulasi, dan Bitcoin dan cryptocurrency lainnya mudah
digunakan  dalam  pencucian  uang  dan tujuan ilegal lainnya. PENUTUP Kesimpulan
1. Ada  persyaratan  yang
harus  dipenuhi cryptocurrency berkaitan  dengan  karakteristik mata  uang,  yaitu  memiliki  nilai intrinsik (accepted), mudah
dibagi (divisible), kualitasnya cenderung  sama (homogeneous),
bertahan  lama  dan  tidak  mudah rusak (durable), mudah  dibawa
(mobile ), berjumlah kecil namun memiliki  nilai  yang  besar (rare),
dan bernilai relatif stabil sepanjang  waktu  ( stable  value). Dalam  hal  ini cryptocurrency
memenuhi lima persyaratan sehingga  dapat  diterima  sebagai
mata uang.
2. Mata  uang  yang  sah diterbitkan  oleh  otoritas  moneter (bank sentral) sedangkan cryptocurrency tidak  diterbitkan oleh  bank  sentral  maka  dari perspektif hukum, cryptocurrency tidak  memenuhi kriteria sebagai mata uang.
3. Dari  perspektif  ekonomi, mata  uang  harus  memiliki  tiga fungsi  sebagai  alat  tukar,  satuan hitung  dan  penyimpan  nilai. Cryptocurrency tidak sepenuhnya memenuhi  tiga  fungsi  mata  uang karena  volatilitas  harga  yang tinggi.
4. Dari  perspektif  syariah, ada  dua  kelompok  ulama  dan sarjana  Islam  yang  berbeda pandangan  terhadap  kehadiran cryptocurrency. Satu  kelompok membolehkan cryptocurrency dan kelompok yang lain melarangnya.

## REFERENSI
Abdullah, A. (2016). An Islamic monetary theory of value and equation of exchange: evidence from Egypt (696-1517). Humanomics , 32 (2), 121 – 150. https://doi.org/10.1108/H-12-2015-0090
Ahmad, A. U. F., & Hassan, M. K. (2006). The Time Value of Money Concept in Islamic Finance.
American Journal of Islamic Social Sciences , 23 (1), 66 – 89. https://doi.org/10.35632/ajiss.v23i1.436 Ausop, A. Z. & E. S. N. A. (2018). TEKNOLOGI CRYPTOCURRENCY BITCOIN UNTUK INVESTASI DAN TRANSAKSI BISNIS MENURUT SYARIAT ISLAM THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC SYARIAT ON CRYPTOCURRENCY TECHNOLOGY OF BITCOIN FOR INVESTMENT AND BUSINESS TRANSACTIONS. Sosioteknologi , 17 (1), 74 – 92.
Bank Indonesia. (n.d.). PERNYATAAN BANK INDONESIA TERKAIT BITCOIN DAN VIRTUAL
CURRENCY LAINNYA . Retrieved July 22, 2021, from https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang- media/news-release/Pages/sp_160614.aspx
Choudhury, M. A. (2018). Comparative Islamic Perspectives in Money, Monetary Policy, and Social Wellbeing. Journal of Economic Cooperation and Development , 1 , 143 – 162.
Cronin, D., & Dowd, K. (2001). F UTURE ? The Monetary Base as the Lever of Monetary Policy.
University Business , 21 (2), 227 – 244.
Davies, G. (2002). History of Money From Ancient to The Present Day . University of Wales Press.
DeVries, P. (2016). An Analysis of Cryptocurrency, Bitcoin, and the Future. International Journal of Business Management and Commerce , 1 (2), 1 – 9.
Faraz Adam, M. (2018). Bitcoin: Shariah Compliant? Amanah Finance Consultancy , 1 – 54. www.afinance.org
Ferraro, P., King, C., & Shorten, R. (2018). Distributed ledger technology for smart cities, the sharing economy, and social compliance. IEEE Access , 6 , 62728 – 62746.
https://doi.org/10.1109/ACCESS.2018.2876766
Fransiska, A. (2018). 6 Risiko Investasi Bitcoin yang Perlu Investor Pahami Supaya Tidak Buntung . https://www.finansialku.com/6-risiko-investasi-bitcoin-yang-perlu-investor-pahami/
Haneef, M. A., & Barakat, E. R. (2006). Must Money Be Limited to Only Gold and Silver ? : Journal of King Abdulaziz University-Islamic Economics , 19 (1), 21 – 34.
Hasan, Z. (2011). Money creation and control from Islamic perspective Zubair. NCEIF The Global University of Islamic Finance , 2116 , 0 – 33.
Hashemi Joo, M., Nishikawa, Y., & Dandapani, K. (2020). Cryptocurrency, a successful application of blockchain technology. Managerial Finance , 46 (6), 715 – 733. https://doi.org/10.1108/MF-09-2018-
0451
He, D., Habermeier, K., Leckow, R., Haksar, V., Almeida, Y., Kashima, M., Kyriakos-Saad, N., Oura, H., Sedik, T. S., Stetsenko, N., & Verdugo-Yepes. (2016). International Monetary Fund: Virtual Currencies and Beyond: Initial Considerations. IMF Staff Discussion Note , SDN/16/03.
https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2016/sdn1603.pdf
Jerry Brito, Houman B. Shadab, A. C. (2004). Bitcoin Financial Regulation: Securities, Derivatives,
Prediction Markets, and Gambling. THE COLUMBIA SCIENCE & TECHNOLOGY LAW REVIEW ,
XVI . http://www.stlr.org/cite.cgi?volume=16&
Juhro Solikin M, Syarifuddin Ferry, S. A. (2020). Ekonomi Moneter Islam Suatu Pengantar (1st ed.). PT. Raja Grafindo Persada.
Karim, A. A. (2001). Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer . Gema Insani Pers.
Kiyotaki, N., & Wright, R. (1993). A search-theoretic approach to monetary economics. American Economic Review , 83 (1), 63 – 77. https://doi.org/10.2307/2117496
Liu, Y., & Tsyvinski, A. (2018). Risks and returns of cryptocurrency. Working paper. NBER Working Paper , 24877 , 1 – 68. http://www.nber.org/papers/w24877
Meera, A. K. M. (2018). Cryptocurrencies From Islamic Perspectives: The Case Of Bitcoin. Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan , 20 (4), 443 – 460. https://doi.org/10.21098/bemp.v20i4.902
Mikołajewicz -Woz´Niak, A., & Scheibe, A. (2015). Virtual currency schemes – The future of financial services. Foresight , 17 (4), 365 – 377. https://doi.org/10.1108/FS-04-2014-0021
Mizner, W. (2019). Chapter 10 Engaging in Gambling Disguised as Investing - 02-26-18. Navigating the Investment Minefiel , 159 – 175.
Mohd Noh, M. S., & Abu Bakar, M. S. (2020). Cryptocurrency as A Main Currency: A Maqasidic
Approach. Al- Uqud : Journal of Islamic Economics , 4 (1), 115 – 132. https://doi.org/10.26740/al- uqud.v4n1.p115-132
Mora, H., López, F. A. P., Tello, J. C. M., & Morales, M. R. (2019). Virtual Currencies in Modern Societies: Challenges and Opportunities. In Politics and Technology in the Post-Truth Era . https://doi.org/10.1108/978-1-78756-983-620191012
Muhammad, M. (2017). Sharīʿa analysis of crypto currency: Bitcoin . ISRA Paper. Sharīʿa Fintech Forum. Mulvi Aulia. (2021). Uang Elektronik, Uang Digital (Cryptocurrency) Dan Fatwa Dsn-Mui No.116 Tentang Uang Elektronik. Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam , 5 (1), 15 – 32. https://doi.org/10.33511/almizan.v5n1.15-32
Open Node. (n.d.). Bitcoin Regulation: Which Countries are Bitcoin-Friendly . Retrieved July 26, 2021, from https://www.opennode.com/blog/bitcoin-regulation-which-countries-are-bitcoin-friendly/
Rahman, S. F. H. S. A. (2019). Regulating Digital Currency : Taming the Unruly. Islamic Finance Law and Practice in Malaysia , 265 – 280. https://doi.org/10.1108/978-1-78973-545-120191021
Robin Sidel, C. D. and W. H. (2013). Central Banks Warn of Bitcoin Risks China, France Issue Stark
Reports; Beijing Bars Financial Institutions From Offering Related Services . https://www.wsj.com/articles/china-central-bank-warns-of-bitcoin-risks-1386234633.
Rosic, A. (2020). What is Cryptocurrency? [Everything You Need To Know!] . https://blockgeeks.com/guides/what-is-cryptocurrency/
Sarkar, S. R. C. and P. (2020). Cryptocurrency: Further Issues, An Introduction to Algorithmic Finance, Algorithmic Trading and Blockchain . Emerald Group Publishing.
Shovkhalov, S., & Idrisov, H. (2021). Economic and Legal Analysis of Cryptocurrency: Scientific Views from Russia and the Muslim World. Laws , 10 (2), 32. https://doi.org/10.3390/laws10020032 Sudais, A. (2018). The halal and haram aspect of cryptocurrencies in Islam. Journal of Islamic Banking and Finance , 35 (2), 91 – 101. https://circlehinternational.org/uploads/reports/report-

## 15810714925e3d3c84b2d1e.pdf#page=90
Supramana. (2014). Hukum Uang di Indonesia . Gramata Publishing.
Warsito, O. L. D., & Robiyanto, R. (2020). Analisis Volatilitas Cryptocurrency, Emas, Dollar, Dan Indeks Harga Saham (Ihsg). International Journal of Social Science and Business , 4 (1), 40 – 46. https://doi.org/10.23887/ijssb.v4i1.23887 Wieczner, J. (2018). $1 Billion Bitcoins Lost in Mt. Gox Hack to Be Returned to Victims .
Yermack, D. (2013). Is Bitcoin a Real Currency? SSRN Electronic Journal .
https://doi.org/10.2139/ssrn.2361599
Yuneline, M. H. (2019). Analysis of cryptocurrency’s characteristics in four perspectives. Journal of Asian Business and Economic Studies , 26 (2), 206 – 219. https://doi.org/10.1108/jabes-12-2018-0107
Zuhaili, W. (2019). Fiqih Islam Wa Adillatuhu . Jilid 5 Terj. Abdul Hayyie al Kattani . Gema Insani Pers.
https://www.idxchannel.com/economics/menilik-bitcoin-haram-atau-halal-ini-11-catatan-mui . Diakses 26 Juli 2021.
https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210531072626-37-249403/jreeng-ini-dia-gambaran-uang- digital-bank-indonesia . Diakses 26 Juli 2021.
https://nasional.kontan.co.id/news/bi-tegaskan-minimal-10-tahun-ke-depan-cryptocurrency-tidak- boleh-jadi-alat-pembayaran. Diakses tanggal 22 Juli 2021.
https://www.idxchannel.com/market-news/crypto-ancur-lebur-rp7000-triliun-hilang-dari-pasar .
Diakses tanggal 21 Juli 2021.