## NILAI PEMBUKTIAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH

## Sitti Maryam Patajai
Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia Makassar email : maryam.patajai@gmail.com

## Abstract
Every plot of land controlled and/or owned wherever possible is secured from the possibility of a dispute with another person, by being registered with the competent authority to obtain protection and guarantee of legal certainty. Land  rights  certificates  have  perfect  verification  value,  therefore  they  can serve as powerful evidence.
The certificate of title to land as an authentic deed has the power of proof of  birth  of  formal  proof,  because  all  the  explanations  contained  therein  are viewed as information from the issuing official and its issuance in accordance with  the  applicable  law  provisions  so  it  is  very  difficult  to  be  canceled  or declared invalid.
Keywords: Land Rights; Certificate; Evidence;
Setiap sebidang tanah yang dikendalikan dan / atau dimiliki sedapat mungkin dijamin  dari  kemungkinan  perselisihan  dengan  orang  lain,  dengan didaftarkan pada otoritas yang kompeten untuk mendapatkan perlindungan dan  jaminan  kepastian  hukum.  Sertifikat  hak  tanah  memiliki  nilai  verifikasi sempurna, oleh karena itu mereka dapat berfungsi sebagai bukti kuat. Sertifikat hak milik atas tanah sebagai akta otentik memiliki kekuatan bukti kelahiran  bukti  formal,  karena  semua  penjelasan  yang  terkandung  di dalamnya  dipandang  sebagai  informasi  dari  pejabat  penerbit  dan penerbitannya  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  yang  berlaku  sehingga sangat sulit dibatalkan atau dinyatakan tidak valid.
Kata kunci: Sertifikat; Hak Tanah; Alat Bukti;

## A. PENGANTAR
Dewasa  ini  masalah  tanah  telah  terjadi  dimana-mana  dan  biasanya diberitakan berbagai media massa, baik cetak maupun elektronik. Terhadap permasalahan  tanah,  maka  bagi  mereka  yang  tergolong  sebagai  maha terpelajar  dan  orang  terpelajar,  tentu  dapat  dengan  mudah  menarik  suatu konklusi bahwa tanah yang ada dalam penguasaan (dimiliki) seseorang perlu diamankan  dari  segala  kemungkinan  terjelek  yang  akan  menimpanya.  Atau dengan  kata  lain,  bahwa  setiap  bidang  tanah  selalu  berpotensi  terjadi persengketaan. Kalau hal ini benar-benar terjadi, maka menurut optik hukum, hendaknya  diselesaikan  melalui  keterlibatan  lembaga  pemutus  yang independen.  Paling  tidak,  sangat  diharapkan  agar  pengadilan  sebagai ultimatum remedium dapat mengaplikasikan perannya sesuai dengan prinsip quick  and  lower  in  time  and  money  to  the  parties .  Sehingga  untuk  maksud tersebut,  maka  seyogyanya  perlu  ada  langkah-langkah  pengamanan  yang bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya sengketa tanah.
Pentingnya  mengamankan  setiap  bidang  tanah  yang  ada  dalam penguasaan  dan/atau  pemilikan  seseorang,  dengan  maksud  agar  dapat terhindar dari suatu persengketaan tanah. Secara empirik dalam masyarakat bahwa  apabila  sebidang  tanah  yang  ada  dalam  penguasaan  (dimiliki) seseorang  menjadi  obyek  sengketa.  maka  secara ex  officio penyelesaian persengketaan  tanah  akan  menguras  tenaga,  pikiran,  waktu,  kesempatan, dan  biaya.  Bagi  mereka  yang  menguasai  ataupun  memiliki  sebidang  tanah perlu  melakukan  pengamanan.  Setidak-tidaknya  yang  bersangkutan,  sejak dari dini sudah harus mempersiapkan diri mengamankan bidang tanah yang ada  dalam  penguasaan  atau  miliknya  dari  serangan  pihak  luar. Pentingnyamempersiapkan  diri  dari  kemungkinan  terjadinya  persengketaan tanah, karena masalah dan/atau sengketa tanah tidak dapat diprediksi kapan terjadinya.  Salah  satu  cara  untuk  mempersiapkan  diri  dari  kemungkinan terjadinya  persengketaan tanah,  yakni  setiap  bidang  tanah  yang  ada dalam penguasaan  atau  dimiliki  hendaknya  didaftarkan  pada  instansi  yang berwenang guna mendapatkan dokumen (akta otentik) dalam bentuk sertifikat tanah (Sertifikat Hak Milik Atas Tanah disingkat SHM).

## B. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## 1. Eksistensi Tanah Menurut Undang Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945
Dari segi dogmatik-normatif terhadap eksistensi tanah menurut konsepsi Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, berbunyi; “ Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk  sebesar-besar  kemakmuran  rakyat ”.  Jika  demikian,  maka  eksistensi tanah dalam  konstitusi  negara  dipandang  sebagai  bagian  integral dari  bumi dan  sekaligus  dianggap  sebagai  fasilitas  atau  sarana  yang  dapat diberdayakan oleh pemerintah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran  seluruh  rakyat  Indonesia.  Karena  itu,  tidak  mengherankan apabila Pemerintah berupaya untuk menjabarkan amanah Pasal 33 ayat (3) UUD  NRI  Tahun  1945  ke  dalam  suatu  undang-undang  (regulasi).  Sedang tujuan Pemerintah membentuk dan menyusun suatu regulasi, agar nantinya dapat dipergunakan sebagai hukum tanah (hukum pertanahan) yang bersifat nasional  dan  merupakan  bagian  integral  dari  hukum  agaria  (pengertian sempit)  dan  dituangkan  ke  dalam  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1960 tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-pokok  Agraria  atau  lebih  dikenal  dengan Undang-undang  Pokok  Agraria  (UUPA).  Pengaturan  tanah  dalam  UUPA, hanya  terfokus  pada  kulit  bumi  (tubuh  bumi,  fisik  tanah).  Artinya  tidak termasuk  masalah  keagrariaan  lainnya,  seperti;  air,  ruang  angkasa  dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, sebagaimana dimaksud dalam konstitusi  negara.  Setidak-tidaknya  Hukum  Tanah  Nasional,  mengatur  hak- hak atas tanah dan hak-hak yang berhubungan dengan tanah.
Dalam  kaitan  ini,  eksistensi  tanah  menurut  S.  Rowton  Simpson mengkategorikan  tanah  sebagai  benda  tidak  bergerak  dan  secara  faktual memang  benar  fisik  tanah  tidak  dapat  diserahkan/dipindah/dibawa,  bahkan setiap  bidang  tanah  selalu  bersifat  abadi.  Kemudian  pada  versi  yang  lain, dapat  dikatakan  bahwa  tanah  ( land )  tiada  lain  daripada  permukaan  bumi termasuk benda yang bernilai ekonomis, dan sekaligus sebagai magis- religio-
kosmis .  Namun  apabila  ditelaah  UUPA  menganut  asas  horizontal,  maka dimungkinkan adanya hak di atas hak. Artinya; hak yang melekat di atas tanah terpisah dengan hak yang melekat pada benda (rumah, bangunan, tanaman) yang ada di atas tanah yang bersangkutan (hak atas tanah dengan hak-hak yang ada hubungannya dengan tanah).
Pada  dasarnya  UUPA  mengatur  adanya  hak  atas  tanah  yang  bersifat permanen  dan  yang  bersifat  sementara.  Hak-hak  atas  tanah  yang  bersifat permanen diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA, yakni; “ hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, dan hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan Undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam Pasal 53 UUPA ”.
Kemudian hak-hak atas tanah yang bersifat sementara menurut Pasal 16  ayat  (1)  UUPA  dan  Pasal  53  UUPA,  yakni;  “ Hak-hak  yang  sifatnya sementara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf h, ialah hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian diatur  untuk  membatasi  sifat-sifatnya  yang  bertentangan  dengan  Undang- undang ini dan hak-hak tersebut diusahakan hapusnya di dalam waktu yang singkat ”.
Namun  demikian,  ternyata  UUPA  juga  membuka  kesempatan  kepada setiap  warga  negara  Indonesia  untuk  dapat  menguasai  dan/atau  memiliki bidang-bidang tanah tertentu di Indonesia. Dalam praktik; banyak cara yang dapat dilakukan untuk memperoleh sebidang tanah, misalnya perolehan tanah secara legal (sesuai  hukum)  antara  lain  dengan  cara;  melalui  transaksi  jual beli, tukar-menukar, pewarisan ataupun penghibaan. Kendatipun tidak jarang terjadi  adanya  perolehan  tanah  secara illegal (melawan  hukum),  seperti; penyerobotan, penipuan, pemalsuan surat-surat tanah, ataupun pengambilan secara  paksa.  Karena  itu,  tidaklah  mengherankan  apabila  keadaan  (situasi dan  kondisi)  yang  ada  di  sekitar  lingkungan  masing-masing,  dimana  setiap bidang  tanah  sering  dijadikan  sebagai  obyek  persengketaan.  Persoalannya sekarang, upaya apa saja yang seyogyanya dilakukan untuk mengamankan bidang-bidang tanah yang dimiliki atau dikuasai guna mendapatkan jaminan perlindungan  dan  kepastian  hukum  dari  Pemerintah?  Sedang  menurut  teori hukum,  terutama  bagi  mereka  yang  menganut  aliran  juridis  formal,  bahwa kepastian  hukum  merupakan  salah  satu  tujuan  hukum.  Atau  dengan pertanyaan lain, apakah sertifikat tanah sebagai produk lembaga pendaftaran tanah  dapat  dijadikan  solusi  dalam  berusaha  mengantisipasi  agar  setiap bidang  tanah  yang  dimiliki  ataupun  dikuasai  tidak  menjadi  objek persengketaan?

## 2. Pendaftaran Tanah
Wilayah  Negara  Indonesia  yang  terbentang  dari  Sabang  sampai  ke Merauke,  terdiri  dari  berjuta-juta  bidang  tanah.  Karena  itu,  maka  kehadiran Negara  (Pemerintah)  untuk  melakukan  pengaturan  terhadap  setiap  bidang tanah sangat urgen. Secara normatif, Negara memang diberi wewenang untuk melakukan  pengaturan  terhadap  setiap  bidang  tanah.  Kewenangan pengaturan terhadap setiap bidang tanah dimaksud, tersurat dalam Pasal 2, Pasal 4 dan Pasal 19 ayat (1) UUPA.
Di dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA ditentukan bahwa; “ Untuk menjamin kepastian  hukum  oleh  Pemerintah  diadakan  pendaftaran  tanah  di  seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan  Pemerintah ”.  Adapun  tata  cara  dan  prosedur  pelaksanaan  pendaftaran tanah, dilakukan dengan cara sederhana dan mudah dimengerti serta dijalankan oleh seluruh  rakyat  yang  menguasai  dan/atau  memiliki  bidang-bidang  tanah  tertentu. Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  sehingga  Pemerintah  dalam menyelenggarakan tugas dan pekerjaan yang berorientasi kepada pelaksanaan pendaftaran tanah yang dapat diklasifikasi atas tiga jenis, sebagai berikut :
1. Pendaftaran  hak-hak  atas  tanah  yang  berkaitan  dengan  masalah kehutanan  atau  pertambangan,  dilakukan  oleh  departemen/instansi  yang bersangkutan.
2. Pendaftaran tanah untuk kepentingan penggunaan dan pemanfaatan tanah dalam kaitannya dengan perpajakan atau cadastre (lembaga girik, petuk, letter C maupun PBB), dilakukan oleh departemen keuangan.
3. Pendaftaran hak atas tanah untuk kepentingan kepastian hukum tentang penguasaan  dan  pemilikan  tanah,  dilakukan  oleh  Menteri  Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (MNA/KBPN).
Di antara ketiga jenis pendaftaran tanah di atas, maka penyelenggaraan pendaftaran  tanah  jenis  yang  ketiga  ini  disebut  pendaftaran  tanah (pendaftaran  hak  atas  tanah).  Sedang  untuk  penyelenggaraannya,  menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah selaku pelaksana negara yang dalam hal ini dibebankan kepada MNA/KBPN beserta jajarannya.  Kemudian untuk aplikasi lebih lanjut, secara garis besar tugas dan tanggung jawab MNA/KBPN dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah diatur dalam PP.  No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Ratio logis dari makna pendaftaran tanah menurut PP. Nomor 24  Tahun 1997,  adalah;  “ rangkaian  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  secara terus-menerus,  berkesinambungan  dan  teratur  meliputi  pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data juridis,  dalam  bentuk  peta  dan  daftar,  mengenai  bidang-bidang  tanah  dan satuan-satuan  rumah  susun,  termasuk  pemberian  surat  tanda  bukti  haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan- satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya ”.
Selanjutnya  yang  menjadi  objek  penyelenggaraan  pendaftaran  tanah, telah diatur secara limitatif dalam Pasal 9 PP. No. 24 Tahun 1997, terdiri dari:
a. Bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai;
b. Tanah hak pengelolaan;
c.  Tanah wakaf;
d. Hak milik atas satuan rumah susun;
e. Hak tanggungan; dan
f.  Tanah negara.
Berkenaan dengan telah dilakukannya pendaftaran tanah, maka secara ex officio bidang-bidang tanah yang sudah didaftarkan pada instansi yang berwenang dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku berkesempatan untuk
mendapatkan  jaminan  perlindungan  dan  kepastian  hukum  dari  Negara dalam  bentuk  pemberian  sertifikat  hak  atas  tanah.  Namun  demikian, keberadaan  sertifikat  hak  atas  tanah  sebagai  salah  satu  bentuk  jaminan pemberian  kepastian  hukum  dari  Pemerintah  kepada  pemilik  atau  orang yang menguasai bidang-bidang tanah tertentu, bukanlah kepastian mutlak, karena  sistem  hukum  yang  berlaku  positif  di  Indonesia,  masih memungkinkan dilakukan pembuktian sebaliknya .

## 3. Sistem, Asas dan Tujuan Pendaftaran Tanah

## a. Sistem Pendaftaran Tanah
Menurut ajaran teori sistem dengan tegas mengungkapkan, bahwa ... a  system  can  be  defined  as  an  organized  group  of  components (subsystem)  linked  together  according  to  a  plan  to  a  chieve  a  specific objective . Sehingga sistem dapat dikatakan sebagai kesatuan ( unity ) yang terdiri dari bagian-bagian ( parts ), component, element, secondary system (subssystem) , yang secara fungsional terkait satu sama lain dalam ikatan super ordinatnya yang menunjukkan suatu gerak dalam rangka mencapai goal attainment atau suatu tujuan tertentu. Sedang mengenai pendaftaran tanah sebagai suatu sistem, maka teknis penyelenggaraannya masih harus disesuaikan  dengan  sistem  hukum  yang  berlaku  pada  negara  yang bersangkutan.
Pendaftaran  tanah  yang  dilakukan  di  Indonesia,  menganut  sistem publikasi.  Di  dalam  teori  hukum  pendaftaran  tanah,  sistem  publikasi dibedakan  antara  sistem  publikasi  positif  (kebenaran  data  yang  disajikan dalam  sertifikat  tanah  dijamin  oleh  negara),  dan  sistem  publikasi  negatif (negara  tidak  menjamin  kebenaran  data  yang  disajikan  dalam  sertifikat tanah). Menurut Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA, ditegaskan bahwa surat tanda bukti hak yang diterbitkan berlaku sebagai alat bukti yang kuat. Hal ini  bersinergi  dengan  Pasal  23,  Pasal  32  dan  Pasal  38  UUPA,  bahwa pendaftaran  sebagai  peristiwa  hukum  merupakan  alat  pembuktian  yang kuat.  Dengan  demikian  Indonesia  tidak  secara  tegas  menganut  sistem publikasi  negatif  dalam  penyelenggaraan  pendaftaran  tanah.  Walaupun diakui bahwa setiap negara dalam menyelenggarakan pendaftaran tanah, senangtiasa  mempunyai  ciri  khas  tersendiri.  Karena  itu,  wajar  dan  patut apabila  tidak  ada  negara  yang  persis  sama  pelaksanaan  pendaftaran tanahnya.  Sekalipun  sistem  yang  dipakai  sama,  tetapi  karena  masing- masing  negara  mempunyai  ciri-ciri  khusus,  sehingga  berbeda  dengan pendaftaran tanah pada negara yang lain.
Pada  prinsipnya,  kepastian  hukum  yang  dijanjikan  dalam  rangka pelaksanaan  pendaftaran  tanah  sangat  tergantung  daripada  sistem pendaftaran  tanah  yang  dianut  oleh  negara  yang  bersangkutan.  Secara teoretis,  bahwa  dalam  hukum  pertanahan  dikenal  ada  tiga  jenis  sistem pendaftaran tanah, yakni :
a. Sistem  Torrens ;  ciri  utamanya  sertifikat  tanah  merupakan  alat  bukti pemegang hak atas tanah yang paling lengkap dan tidak bisa diganggu- gugat. Untuk merubah buku tanah adalah tidak mungkin, terkecuali jika memperoleh sertifikat tanah dengan cara pemalsuan ataupun penipuan.
Sistem ini dipakai di Australia, Kepulauan Fiji, Canada, Negara Bagian Lowa Amerika Serikat, Yamaika Trinidad, Brazilia, Aljazair dan beberapa negara lainnya.
b. Sistem  Positif ;  ciri  pokoknya  menjamin  dengan  sempurna  nama  yang terdaftar dalam buku tanah. Data  tentang subyek hukum yang tercatat dalam  buku  tanah,  tidak  dapat  dibantah  sekalipun  ternyata  bukanlah pemilik yang berhak atas tanah yang bersangkutan. Sistem ini dipakai di Jerman dan Swis.
c. Sistem Negatif ; ciri pokoknya tidak menjamin nama-nama yang terdaftar dalam  buku  tanah,  dapat  untuk  dibantah  jika  nama  yang  terdaftar bukanlah  pemilik  yang  sebenarnya.  Dalam  sistem  yang  demikian  ini, maka Pejabat  Balik  Nama Tanah  berperan pasif,  artinya  pejabat  yang bersangkutan  tidak  berkewajiban  untuk  menyelidiki  kebenaran  dari surat-surat  yang  diserahkan  kepadanya.  Sistem  ini  dipakai  di  Prancis dan Nederland.
Berkenaan dari ketiga sistem pendaftaran tanah tersebut,  wajar dan patut  apabila  dipertanyakan;  sistem  pendaftaran  tanah  apakah  yang dipakai di Indonesia? Jawabannya; Indonesia menggunakan sistem positif yang  menganut  unsur-unsur  negatif,  (bertendensi  negatif)  sebagaimana tersimpul  dari  Pasal  19  UU.  No.  5  Tahun  1960  juncto  Pasal  19  ayat  (2) huruf c, 23 ayat (2), 32 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (2) PP. No. 24 Tahun 1997.

## b. Asas Hukum Pendaftaran Tanah
Eksistensi  asas  hukum  merupakan  jantungnya  peraturan  hukum sekaligus  sebagai  sesuatu  yang  melahirkan  peraturan/aturan  hukum, sehingga  merupakan ratio  logis dari  aturan  ataupun  peraturan  hukum, karena  mengandung  nilai-nilai  dan  tuntutan-tuntutan  etis  atau  adanya petunjuk  ke  arah  itu.  Adapun  asas  hukum  penyelenggaraan  pendaftaran tanah  di  Indonesia,  diatur  secara  limitatif  dalam  Pasal  2  PP.  Nomor  24 Tahun 1997, bahwa; “ Pendaftaran  tanah  dilaksanakan  berdasarkan  asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka ”.
Kelima  asas  hukum  ini,  yang  harus  menjadi  jiwa  dan  semangat terhadap  penyelenggaraan  pendaftaran  tanah  di  Indonesia,  agar out  put yang  dicapai  benar-benar  dapat  memberikan  jaminan  perlindungan  dan kepastian  hukum.  Dalam  Penjelasan  Pasal  2  PP  No.  24  Tahun  1997, diungkapkan  arti  dan  makna  dari  setiap  asas  hukum  pendaftaran  tanah dimaksud, sebagai berikut:
a. Asas  sederhana;  dalam  pendaftaran  tanah  dimaksudkan  agar ketentuan-ketentuan  pokoknya  maupun  prosedurnya  dengan  mudah dapat  dipahami  oleh  pihak-pihak  yang  berkepentingan,  terutama  para pemegang hak atas tanah.
b. Asas  aman;  dimaksudkan  untuk  menunjukkan,  bahwa  pendaftaran tanah perlu diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum sesuai tujuan pendaftaran tanah itu sendiri.
c.  Asas  terjangkau;  dimaksudkan  keterjangkauan  bagi  pihak-pihak  yang
memerlukan,  khususnya  dengan  memperhatikan  kebutuhan  dan kemampuan golongan ekonomi lemah.
d. Asas  mutakhir;  dimaksudkan  kelengkapan  yang  memadai  dalam pelaksanaannya dan keseimbangan dalam pemeliharaan datanya.
e. Asas  terbuka;  dimaksudkan  bahwa  data  yang  disimpan  pada  Kantor Pertanahan  selalu  sesuai  dengan  keadaan  nyata  di  lapangan,  dan masyarakat dapat memperoleh keterangan mengenai data yang benar setiap saat.
c. Tujuan Pendaftaran Tanah
Tujuan hukum diselenggarakannya pendaftaran tanah secara limitatif diatur dalam Pasal 3 PP No. 24 Tahun 1997, yakni :
1. Untuk  memberikan  kepastian  hukum dan perlindungan  hukum  kepada pemegang hak atas tanah dan hak-hak lain yang terdaftar, agar dengan mudah  dapat  membuktikan  dirinya  sebagai  pemegang  hak  yang bersangkutan.
2. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan  dalam  mengadakan  perbuatan  hukum  mengenai  bidang- bidang tanah yang sudah terdaftar.
3. Untuk menyelenggarakan tertib administrasi pertanahan.
Tujuan utama yang hendak diwujudkan dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah adalah untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pemilik tanah dalam bentuk pemberian  sertifikat  hak  atas  tanah  sebagai  alat  bukti  tulisan  (otentik). Sedang  mengenai  kepastian  hukum  yang  hendak  diwujudkan  dalam pelaksanaan  pendaftaran  tanah,  merupakan  bagian  integral  dari  tujuan hukum pada umumnya.

## 4. Akibat Hukum Pelaksanaan Pendaftaran Tanah
Penyelenggaraan pendaftaran tanah, telah diatur dalam PP. No. 24 Tahun 1997, yakni melalui dua cara pendaftaran tanah, sebagai berikut:
1. Pendaftaran  tanah  secara  sistematik  (desa  demi  desa),  adalah  kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi  semua  obyek  pendaftaran  tanah  yang  belum  didaftar  dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan (Pasal 1 angka 10 PP No. 24 Tahun 1997).
2. Pendaftaran  tanah  secara  sporadik  (individual),  adalah  kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa  obyek pendaftaran  tanah  dalam  wilayah  atau  bagian  wilayah  suatu desa/kelurahan secara individual atau massal (Pasal 1 angka 11 PP No. 24 Tahun 1997).
Menurut  Pasal  11  PP  No.  24  Tahun  1997,  “ Pelaksanaan  pendaftaran tanah  meliputi  kegiatan  pendaftaran  tanah  untuk  pertama  kali  dan pemeliharaan  data  pendaftaran  tanah ”.  Dengan  demikian  pelaksanaan
pendaftaran  tanah  di  Indonesia  berorientasi  pada  pendaftaran  tanah  untuk pertama  kali  ( recording  of  title )  dan  pemeliharaan  data  pendaftaran  tanah ( continuous recording ). Hal yang demikian, sesuai yang dikehendaki Pasal 19 UU No. 5 Tahun 1960.
Adapun  jenis-jenis  kegiatan  yang  dilakukan  berkenaan  dengan pelaksanaan pendaftaran tanah untuk pertama kali, meliputi :
1. Pengumpulan dan pengolahan data fisik;
2. Pembuktian hak dan pembukuannya;
3. Penerbitan sertifikat;
4. Penyajian data fisik dan data yuridis;
5. Penyimpanan daftar umum dan dokumen (Pasal 12 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997).
Lain  halnya  dengan  aktivitas  yang  harus  dilakukan  berkenaan  dengan pemeliharaan data dalam rangka pelaksanaan pendaftaran tanah, yakni harus dilakukan dua jenis kegiatan, sebagai berikut :
1. Pendaftaran peralihan dan pembebanan hak;
2. Pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lainnya (Pasal 12 ayat (2) PP. Nomor 24 Tahun 1997).
Setiap  kegiatan  tentu  mempunyai  akibat  hukum,  termasuk  dengan pelaksanaan  pendaftaran  tanah,  tentu  mempunyai  akibat  hukum  baik terhadap  bidang  tanah  yang  telah  didaftarkan  maupun  terhadap  subyek hukum yang namanya terdaftar sebagai pemegang hak atas tanah. Setidak- tidaknya  akibat  hukum  dari  pelaksanaan  pendaftaran  tanah,  yakni diterbitkannya sertifikat tanah oleh instansi yang berwenang, lalu diserahkan kepada orang yang namanya tercatat dalam sertifikat tanah sebagai alat untuk mengelak dari adagium yang berbunyi “ nemo dat quod non habet ”.
Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  pelaksanaan  pendaftaran  tanah menimbulkan akibat hukum, antara lain :
1. Adanya  bidang-bidang  tanah  tertentu  yang  perlu  mendapatkan perlindungan  dan  jaminan  kepastian  hukum  dari  Negara,  yakni  khusus terhadap bidang-bidang tanah yang sudah didaftarkan.
2. Negara  berkewajiban  memberikan  perlindungan  dan  jaminan  kepastian hukum  terhadap  hak-hak  atas  tanah  dan  hak-hak  privat  yang  lahir daripadanya karena suatu hubungan hukum, sepanjang hak-hak atas tanah dan hubungan hukum atas tanah itu telah didaftarkan.
3. Tersedianya data fisik dan data juridis atas bidang-bidang tanah yang telah didaftarkan, atau setidak-tidaknya tercipta sistem administrasi pertanahan yang valid dan kredibel.

## 5. Alat Bukti Sertifikat Hak Atas Tanah

## a. Sertifikat Hak Atas Tanah
Di  dalam  UUPA  tidak  dikenal  istilah  sertifikat,  melainkan menggunakan  istilah alat  bukti  yang  kuat.  Akan  tetapi  di  dalam Pasal  31
ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997, antara lain ditegaskan; bahwa “ Sertifikat diterbitkan  untuk  kepentingan  pemegang  hak  yang  bersangkutan  sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah ”. Oleh karena itu, maka ratio logis dari penerbitan suatu sertifikat hak atas tanah  semata-mata  untuk  kepentingan  pemegang  hak  atas  tanah  yang bersangkutan.  Sedang  konsekuensi  yuridisnya,  bahwa  pejabat  yang berwenang  hanya  dimungkinkan  menyerahkan  sertifikat  itu  kepada seseorang yang namanya tercatat dalam buku tanah, atau kepada seorang lain yang memang diberi kuasa oleh yang bersangkutan.
Istilah  sertifikat  hak  atas  tanah  atau  sertifikat,  secara  etimologis berasal dari bahasa Belanda yakni “ certificat ”, artinya surat bukti atau surat keterangan yang membuktikan tentang sesuatu. Mhd. Yamin Lubis dengan tegas menyatakan, bahwa; Sertifikat Tanah adalah surat keterangan yang membuktikan hak seseorang atas sebidang tanah, atau dengan kata lain keadaan tersebut menyatakan bahwa ada seseorang yang memiliki bidang- bidang tanah tertentu dan pemilikan itu mempunyai bukti yang kuat berupa surat yang dibuat oleh instansi yang berwenang.
Berkenaan dengan hal tersebut, maka penerbitan sertifikat hak atas tanah,  agar  supaya  pemegang  hak  atas  tanah  dapat  dengan  mudah membuktikan  haknya  terhadap  setiap  bidang-bidang  tanah  tertentu. Pejabat yang berwenang baru akan menerbitkan sertifikat hak atas tanah, apabila terhadap bidang tanah yang bersangkutan sudah bersih dan tidak ada lagi masalah atau catatan-catatan dalam pembukuannya. Sepanjang masih ada catatan-catatan dalam pembukuannya, maka sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan tidak atau belum dapat diterbitkan oleh pejabat yang  berwenang.  Akan  tetapi  sekiranya  catatan-catatan  itu  hanya mengenai  data  fisik  yang  tidak  dipersengketakan,  maka  secara  yuridis formal sertifikat hak atas tanah dapat diterbitkan.
Mengenai perseketaan dalam kaitannya dengan penerbitan sertifikat hak  atas  tanah,  hendaknya  tidak  diidentikkan  dengan  istilah  perkara. Penggunaan istilah perkara (perkara perdata) di dalamnya  terkandung dua persoalan  pokok,  yakni  persoalan  yang  mengandung  sengketa (penyelesaiannya melalui gugatan dan out put-nya berupa keputusan ) serta persoalan  yang  tidak  mengandung  sengketa  (penyelesaiannya  melalui permohonan dan out put-nya berupa ketetapan ). Atau setidak- tidaknya di dalam  istilah  perkara  tersimpul  dua  keadaan  yang  berlainan,  yaitu  ada perselisihan dan tidak ada perselisihan.
Keberadaan  sertifikat  hak  atas  tanah  mengantisipasi  kemungkinan terjadinya  persengketaan  terhadap  bidang  tanah  yang  tercantum  dalam sertifikat  yang  bersangkutan,  terkait  dengan  asas  hukum  yang  berbunyi; “ affirmanti inclumbit probate ”. Asas hukum dimaksud, terumus dalam Pasal 183 RBg dan Pasal 1865 KUH Perdata, kaidah  hukumnya berbunyi; “ Siapa mengaku  mempunyai  hak  harus  membuktikannya ”.  Hal  ini  bersinergi dengan  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  (MARI) Nomor 985 K/Sip/1971 – tanggal 12 April 1972, kaidah hukumnya berbunyi;
“ Pihak yang mendalilkan sesuatu harus dapat membuktikan dalilnya untuk menggugurkan  dalil  pihak  lawan ”.  Bagi  pemilik  sertifikat,  tentu  dengan mudah  membuktikan  haknya  di  atas  bidang  tanah  yang  bersangkutan (Pasal 32 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997).
Persengketaan  tidak  dapat  diselesaikan  oleh  pihak-pihak  yang bersangkutan  sendiri,  terlebih  lagi  kalau  menyelesaikannya  dilakukan dengan  cara  main  hakim  sendiri  ( eigenrichting ).  Untuk  itu,  maka seyogyanyalah  apabila  penggunaan  pranata eigenrichting sebagai  salah satu instrumen pengamanan atas tanah yang dikuasai atau dimiliki adalah tidak benar dan sedapat mungkin dihindari. Apabila ada dugaan yang kuat berkenaan  dengan  telah  terjadinya  sesuatu  perbuatan  atau  tindakan melanggar  hukum  terhadap  sebidang  atau  beberapa bidang  tanah  orang lain,  maka  terhadap  orang  yang  diduga  telah  melakukan  perbuatan  atau tindakan  melanggar  hukum  tidak  boleh  diambil  tindakan  langsung  dari pihak yang merasa dirugikan dengan cara menghakimi sendiri.
Di  samping  itu,  perbuatan  menjadi  hakim  sendiri  ( eigenrichting ) bertentangan dengan Pasal 702 ayat (1) Rechtsreglement Buitengewesten (RBg)  yang  di  dalamnya  terkandung  asas  hukum nemo  judex  idoneus  in propria  causa (tidak  seorangpun  dapat  menjadi  hakim  yang  baik  dalam perkaranya sendiri).  Menurut  hukum; siapa saja  yang terbukti secara sah dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  perbuatan  melawan  hukum ( eigenrichting ) harus dihukum. Apabila ada seseorang yang merasa haknya dilanggar oleh orang lain dapat memberdayakan saluran hukum yang telah disediakan  di  dalam  hukum  acara  (perdata).  Karena  itu,  setiap persengketaan  hendaknya  diselesaikan  melalui  prosedur  hukum  yang berlaku  dan  melalui  pemberdayaan  peradilan  sebagai lembaga independen dan tidak memihak. Contohnya; sengketa  tentang kepemilikan dan/atau penguasaan tanah,  penggugat beranggapan bahwa tanah  obyek  sengketa  adalah  miliknya,  dan  tergugat  berpendirian  tanah sengketa adalah kepunyaannya. Jika demikian,  siapa pemilik tanah yang sebenarnya?  Persengketaan  seperti  ini,  harus  diselesaikan  melalui prosedur  gugat-menggugat  di  pengadilan  dengan  cara  mengajukan sertifikat hak atas tanah sebagai bukti tulisan.

## b. Sertifikat Hak Atas Tanah Sebagai Alat Bukti
Pada  hakikatnya  eksisten  sertifikat  hak  atas  tanah  sebagai  produk pejabat selaku penyelenggaraan pendaftaran tanah, diatur dalam Pasal  32 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997, bahwa; “ Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data  fisik dan data  yuriidis  tersebut  sesuai  data  yang  ada  dalam  surat  ukur  dan  buku tanah yang bersangkutan ”.
Sertifikat  yang  diterbitkan  oleh  pejabat  yang  berwenang  merupakan tanda  bukti  hak  yang  kuat,  dalam  arti  bahwa  selama  tidak  dibuktikan sebaliknya  (asas  publikasi  negatif).  Untuk  itu,  data  fisik  dan  data  yuridis yang tercantum di dalamnya hendaknya diterima sebagai keterangan atau informasi  yang  benar  adanya,  karena  sesuai  dengan  data  yang  tertulis dalam  buku  tanah  dan  surat  ukur.  Jika  demikian,  maka  tolok  ukur  bagi sertifikat  hak  milik  atas  tanah  sebagai  alat  bukti  yang  kuat  tertuju  pada kesamaan  data  yang  tersurat  dalam  sertifikat  dengan  data  yang  tertera dalam buku tanah dan surat ukur.
Keberadaan  sertifikat  hak  atas  tanah  sebagai  alat  bukti  (dalam
sengketa  penguasaan  dan/atau  pemilikan  sebidang  tanah),  jika dipertautkan dengan Pasal 284 RBg dan Pasal 1866 KUH Perdata, maka sertifikat dimaksud dapat dikategorikan sebagai surat atau alat bukti tertulis dan berbentuk akta otentik. Sedang menurut teori hukum acara (perdata), bahwa  yang  dimaksud  alat  bukti  tertulis  atau  surat  ialah  segala  sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi  hati  atau  untuk  menyampaikan  buah  pikiran  seseorang  dan dipergunakan sebagai pembuktian.
Adapun surat sebagai alat bukti tertulis dapat dibagi dua, yakni; surat yang merupakan akta dan surat-surat lain yang bukan akta. Hukum acara perdata  telah  menetapkan,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  akta  adalah surat  yang  diberi  tanda  tangan  yang  memuat  peristiwa-peristiwa  yang menjadi dasar dari pada suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan  sengaja  untuk  pembuktian.  Sedang  eksistensi  akta  itu  sendiri sebagai suatu bentuk alat bukti tulisan, dapat diklasifikasi atas akta otentik dan akta di bawah tangan.
Akta  otentik,  yaitu  akta  yang  dibuat  oleh  pejabat  yang  diberi wewenang  untuk  itu  oleh  penguasa  menurut  ketentuan  yang  telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh yang berkepentingan, misalnya; sertifikat hak atas tanah. Oleh karena itu, maka akta  otentik  terutama  memuat  keterangan  seseorang  pejabat  yang menerangkan  apa  yang  dilakukannya  dan  dilihat  di  hadapannya.  Lain halnya  dengan  akta  di  bawah  tangan  sebagai  suatu  akta  yang  sengaja dibuat  untuk  pembuktian  oleh  para  pihak  tanpa  bantuan  dari  seorang pejabat  yang  berwenang,  contohnya;  akte  perjanjian  jual  beli  mobil  yang dibuat oleh penjual dan pembeli tanpa melibatkan pejabat yang berwenang. Jadi  eksistensi  dari  pada  akta  di  bawah  tangan,  selalu  tidak  melibatkan pejabat yang berwenang dalam pembuatannya.
Bertolak  dari  perbedaan  antara  akta  otentik  dengan  akta  di  bawah tangan  di  atas,  maka  secara mutatis  mutandis setiap  sertifikat  hak  atas tanah sebagai akta otentik senantiasa merupakan bukti sempurna. Artinya sertifikat  hak  atas  tanah merupakan  bukti  sempurna  bagi  para  pihak dan ahli  warisnya  serta  mereka  yang  memperoleh  hak  dari  padanya,  tentang segala apa yang termuat di dalamnya dan bahkan tentang yang terdapat dalam  akta  sebagai  penuturan  belaka  sepanjang  yang  dituturkan  itu  ada hubungannya  langsung  dengan  pokok  akta  (Pasal  285  RBg  juga  Pasal 1870 dan 1871 KUH Perdata).
Eksistensi  sertifikat  hak  atas  tanah  sebagai  akta  otentik  yang merupakan bukti sempurna, sehingga secara yuridis formal bahwa setiap sertifikat hak atas tanah mempunyai nilai plus, karena setiap sertifikat hak atas  tanah  dalam  bentuk  akta  otentik  dan  merupakan  bukti  sempurna senantiasa mempunyai 2 (dua) kekuatan pembuktian, yakni :
1. Kekuatan pembuktian lahir sertifikat hak atas tanah;
Berdasarkan asas hukum pembuktian yang berbunyi; “ acta publica probant sese ipsa ”, artinya suatu akta yang lahirnya tampak sebagai akta otentik serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, maka akta itu  berlaku  atau  dapat  dianggap  sebagai  akta  otentik  sampai  terbukti
sebaliknya. Jadi kalau ada orang yang mempersoalkan keberadaannya sebagai akta otentik, maka menurut hukum pembuktian terhadap orang yang bersangkutan dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalilnya (Pasal 164 RBg).
Kekuatan  pembuktian  lahir  terhadap  sertifikat  hak  atas  tanah, berlaku  pula  bagi  kepentingan  atau  keuntungan  dan  terhadap  setiap orang  dan  tidak  terbatas  pada  para  pihak  yang  tercantum  namanya dalam sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan. karena itu, nilai plus dari  pada  sertifikat  hak  atas  tanah  sebagai  akta  otentik  terletak  pada kekuatan pembuktian lahir.
2. Kekuatan pembuktian formal sertifikat hak atas tanah;
Dikatakan kekuatan pembuktian formil dari suatu sertifikat hak atas tanah  sebagai  akta  otentik,  karena  secara ex  officio membuktikan kebenaran  dari  pada  apa  yang  dilihat,  didengar  dan  dilakukan  oleh pejabat yang menandatangani dan/atau menerbitkan sertifikat hak atas tanah  yang  bersangkutan.  Dalam  hal  ini,  maka  terhadap  sertifikat  hak atas  tanah  setidak-tidaknya  ada  tiga  hal  yang  dapat  dipastikan kebenarannya,  yaitu;  kebenaran  mengenai  keterangan  dari  pejabat penandatangan,  tempat  dan  tanggal  pembuatan  sertifikat  hak  atas tanah, serta tandatangan dari pejabat yang bersangkutan.
Sertifikat  hak  atas  tanah  sebagai  akta  otentik  yang  dibuat  oleh pejabat yang berwenang, menjadi salah satu alasan atau pertimbangan untuk dapat menyatakan bahwa sertifikat hak atas tanah itu adalah salah satu  bentuk  dari  akta  pejabat  ( acta  ambtelijk ).  Kemudian  dalam kedudukannya sebagai akta pejabat, berarti segala apa yang tersurat di dalam  sertifikat  hak  atas  tanah  dipandang  sebagai  keterangan  atau pernyataan dari pejabat yang bersangkutan, dan keterangan dimaksud sudah pasti adanya bagi siapapun juga.

## C. PENUTUP
Setiap  bidang  tanah  yang  dikuasai  dan/atau  dimiliki  sedapat  mungkin diamankan  dari  kemungkinan  terjadinya  persengketaan  dengan  seseorang lain, dan salah satu cara mengamankan setiap bidang tanah tersebut harus didaftarkan pada pejabat yang berwenang dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku  guna  mendapatkan  perlindungan  dan  jaminan  kepastian  hukum. Setiap  bidang  tanah  yang  didaftarkan  sesuai  tata  cara,  syarat-syarat  dan prosedur  pendaftaran  tanah, out  put nya  berupa  sertifikat  hak  atas  tanah mempunyai nilai plus sebagai bukti sempurna, karena itu setiap sertifikat hak atas tanah dapat dijadikan sebagai alat bukti yang kuat. Adanya nilai plus yang melekat  pada  setiap  sertifikat  hak  atas  tanah  sebagai  akta  otentik,  karena terhadapnya  memiliki  kekuatan  pembuktian  lahir  artinya  penyangkalan terhadapnya harus dibuktikan oleh orang yang menyangkalinya, juga memiliki kekuatan  pembuktian  formil  karena  segala  keterangan  yang  tersurat  di dalamnya dipandang sebaagai keterangan dari pejabat yang menerbitkan dan penerbitannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga sangat sulit untuk dibatalkan dan/atau dinyatakan tidak berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman, 1980. Beberapa Aspek Tentang Hukum Agraria; Seri Hukum Agraria V . Bandung, Alumni.
Bachtiar Effendie, 2003. Pendaftaran Tanah Di Indonesia Dan Peraturan- peraturan Pelaksanaannya . Alumni, Bandung.
Boedi Harsono, 1961. Undang-undang Pokok Agraria; Sejarah Penyusunan, Isi dan Pelaksanaannya . Jakarta, Djambatan.
Yamin Lubis, Mhd, Dkk., 2010. Hukum Pendaftaran Tanah . Bandung, Mandar Maju.
Parlindungan, A.P., 1990. Pendaftaran Tanah di Indonesia . Bandung, Mandar Maju.
Soehadi, R., Ttp. Penyelesaian Sengketa Tanah Sesudah Berlakunya Undang- undang Pokok Agraria . Surabaya, Usaha Nasional.
Sudikno Mertokusumo, 1992. Hukum Acara Perdata Indonesia . Yogyakarta, Liberty.
Wantjik Saleh, K., 1985. Hak Anda Atas Tanah . Jakarta, Ghalia Indonesia.
Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur’an, 1971. Al Qur’an dan Terjemahnya . Khadim al Haramain asy Syarifain.