## KEBIJAKAN HUKUMAN MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM
Oleh : Zaid Alfauza Marpaung, SH, MH Dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sumatera Utara (zaidallfauza@yahoo.co.id)

## ABSTRAK
Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan serius yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang  memiliki  kedudukan  status  sosial  serta  dalam  praktiknya  erat  dilakukan  secara  terorganisir. Kebijakan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang  Nomor  31  Tahun  1999  Juncto  Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.  Menurut  perspektif  hukum  pidana  Islam,  tindak  pidana korupsi  tersebut  termasuk  dalam  kategori  jarimah  ta‘zir.  Oleh  karena  itu,  penetapan  dan  putusan hukum  diserahkan  kepada pemerintah.  Dengan memperhatikan kepentingan  umum  yang terancam sangat  serius  oleh  tindak  pidana  korupsi,  maka  dijatuhkannya  hukuman  ta‘zir  yang  paling  berat berupa hukuman mati terhadap pelaku korupsi dapat dibenarkan.
Kata Kunci: Hukuman Mati, Tindak Pidana Korupsi, Hukum Pidana Islam

## I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Permasalahan korupsi 1 kerapkali menjadi head line dalam berbagai pemberitaan di  media  cetak  maupun  media  elektronik. Permasalahan  tersebut  tidak  hanya  ramai dipersoalkan pada tataran nasional, melainkan telah  meluas  sampai  kepada  perhatian  dunia
1 Korupsi  secara  harfiah  merupakan  perbuatan yang  busuk,  jahat,  tidak  jujur,  dapat  disuap,  tidak bermoral,  penyimpangan  dari  kesucian  dan  merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat. Lihat Andi Hamzah, Pemberantasan  Korupsi  Melalui  Hukum  Pidana Nasional dan Internasional, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,  2007),  hal.  5.  Menurut    Black’s  Law Dictionary, corruption an act is done with an intention to  give  some  one  advantage  inconsistent  with  official duty  and  the  rights  of  others.  The  act  of  an  official  or fiduciary person who unlawfully and wrongfully uses his station or character to procure some benefit for himself or for another person, contrary to duty and the rights of others.  See  bribe;  extortion.  (Suatu  perbuatan  yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan beberapa keuntungan  yang  bertentangan  dengan  tugas  dan  hak orang  lain.  Perbuatan  seorang  pejabat  atau  seorang pemegang  kepercayaan  yang  secara  bertentangan
internasional.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa dalam  perkembangannya  perkara  korupsi bukan lagi merupakan permasalahan  nasional melainkan telah menjadi permasalahan transnasional. 2
Di  Indonesia  praktik  korupsi  dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Hasil riset yang dilakukan oleh Transparency
dengan hukum, secara keliru menggunakan kekuasaannya  untuk  mendapatkan  keuntungan  untuk dirinya  sendiri  atau  orang  lain,  bertentangan  dengan tugas  dan  hak  orang  lain.  Henry  Campbell  Black, Black’s  Law  Dictionary,  (St  Paul:  Minn  West),  Sixth Edition, 1990, hal. 345.
2 Korupsi masuk kategori kejahatan transnasional  (transnational  crime)  terhitung  sejak tanggal  1  Oktober  2003,  dimana  107  negara  peserta konferensi Ad Hoc  Committee for the Negotiation of the United  Nations  Conventions  Againts  Corruption, termasuk  Indonesia  telah  menyetujui  mengadopsi United Convention Againts Corruption (UNCAC) yang telah diselenggarakan di Wina. Lebih lanjut baca, Romli Atmasasmita, Sekitar Masalah Korupsi: Aspek Nasional dan  Aspek  International,  (Bandung:  Mandar  Maju, 2004), hal. V.
International,  bahwa  indeks  persepsi  korupsi tahun  2017  mengalami  peningkatan  yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun- tahun  sebelumnya. 3 Sehubungan  dengan  hal tersebut,  Kwik  Kian  Gie  pernah  menyatakan bahwa Indonesia termasuk negara terkorup di Asia. Lebih lanjut dikatakannya lebih dari 300 triliun dana dari penggelapan pajak, kebocoran APBN,  maupun  penggelapan  hasil  sumber daya  alam  masuk  ke  kantong  para  koruptor. 4
Kondisi  ini  menunjukkan  bahwa  Indonesia sedang  dalam  keadaan  darurat  praktik korupsi. 5
Maraknya  praktik  korupsi  yang terjadi  di  Indonesia  tersebut  tentu  saja  sangat berimplikasi pada terhambatnya tujuan pembangunan  nasional  dan  perekonomian negara  dalam  mewujudkan  masyarakat  yang adil dan makmur. 6 Tidak hanya itu, implikasi negatif  yang ditimbulkan dari praktik korupsi tersebut  telah  menghancurkan  sendi-sendi kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan bernegara. 7 Oleh  karena  itu,  praktik  korupsi
3 Transparency  International  mempergunakan Indeks persepsi korupsi dari 180 negara dengan skala 0- 100. Nilai 0  artinya paling  korup,  sedangkan nilai  100 paling bersih. Pada tahun 2016 indeks persepsi korupsi Indonesia  berada  di  peringkat  90  dengan  nilai  37, sementara di tahun 2017 indeks perspesi korupsi berada di  peringkat  96  dengan  nilai  34.  Lihat  Transparency International Corruption Perception Index 2017. Page. 6. http://www.transparancy.org./policy_research/surveis_i ndices/cpi/previous_cpi . 4 Kwik  Kian  Gie,  “Negara  Terkorup  di  Asia”, http://www.  Kompas.com.  Di  akses  pada  tanggal  11 Maret 2018
5 Denny  Indrayana,  Negara  Dalam  Darurat Korupsi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal.3.
6 Hidayat  Manao,  Korupsi  Menghambat Pembangunan Nasional, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 1
merupakan  musuh  nyata  yang  harus  dihadapi serta diberantas oleh suatu bangsa dan negara.
8
Pada  dasarnya,  upaya  pemerintah Indonesia  dalam  mengatasi  praktik  korupsi terlihat  dari  lahirnya  beberapa  peraturan perundang-undangan  diantaranya  Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang- undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi, 9
Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian  Uang,  Undang-undang  Nomor  30 Tahun  2002  tentang  Komisi  Pemberantasan Korupsi  serta  peraturan  perundang-undangan terkait  lainnya.  Namun,  upaya  yang  tengah dilakukan  tersebut  belum  membuahkan  hasil yang maksimal dalam menekan tindak pidana korupsi.
Bila  dicermati,  akar  permasalahan sulitnya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia adalah masih lemahnya penegakan  hukum.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari
7 Baharuddin  Lopa,  Kejahatan  Korupsi  dan Penegakkan  Hukum,  (Jakarta:  Rajawali  Press,  2001), hal. 5.
8 Andi  Hamzah,  Korupsi  di  Indonesia  Masalah dan Pemecahannya, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1991), hal. 2.
9 Ada 30  pasal dalam Undang-undang tersebut yang menjelaskan bentuk-bentuk tindak pidana korupsi. Tindak  pidana  korupsi  tersebut  dapat  dikelompokkan sebagai  berikut:  (1)  Kerugian  keuangan  negara,  (2) Suap-menyuap,  (3)  Penggelapan  dalam  jabatan,  (4) Pemerasan,  (5)  Perbuatan  curang,  (6)  Benturan kepentingan  dalam  pengadaan,  dan  (7)  Gratifikasi.  M. Syamsa  Ardisasmita,  Definisi  Korupsi  Menurut Perspektif  Hukum  dan  E-Announcement  untuk  Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Terbuka, Transparan dan Akuntabel, (Jakarta: KPK, 2006), hal. 4.
data laporan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung tentang hukuman bagi koruptor selama tahun 2017. 10 Mahkamah Agung menyebutkan sebanyak  442  perkara  korupsi  telah  diputus. Diantarnya  sebanyak  400  perkara  atau  90,27 persen  terdakwa  yang  di  hukum  bersalah dengan  perincian,  sebanyak  269  perkara  atau 60,68  persen  terdakwa  di  hukum  antara  1 hingga  2  tahun.  Kemudian  sebanyak  28 perkara  atau  6,33  persen  terdakwa  di  hukum kurang dari 1 tahun dan  sebanyak 42 perkara atau  9,73  persen  terdakwa  dibebaskan. 11
Berdasarkan  data  tersebut,  hukuman  yang dijatuhkan  bagi  pelaku  tindak  pidana  korupsi cukuplah  ringan.  Hal  ini  berbanding  terbalik dengan  laporan  Mahkamah  Agung  tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana teroris dan tindak  pidana  narkotika  yang  rata-rata dihukum  10  tahun  keatas  bahkan  hukuman mati. 12 Dampaknya  atas  hukuman  tersebut tidak memberikan rasa takut kepada masyarakat  serta  efek  jera  terhadap  pelaku korupsi.
Secara teoritis, tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai kejahatan serius (seriousness  crime)  atau  biasanya  disebut
10
https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/mah kamah-agung/direktori/pidana-khusus/korupsi . 11 Lihat  Kompas,  Sanksi  Bagi  Koruptor  Masih Rendah.
https://www.pressreader.com/indonesia/kompas/20170 110/281479276099615 . 12 https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/mah kamah-agung/direktori/pidana-khusus/terorisme . 13 White  collar  crime  dipopulerkan  oleh  Edwin H.  Sutherland,  saat  berbicara  di  depan  pertemuan tahunan  American  Sociological  Society  ke-34  di Philadelphia  tanggal  27  Desember  1939.  Pengertian
kejahatan    luar  biasa  (extra  ordinary  crime) yang sifat kejahatannya dilakukan oleh orang- orang  yang memiliki  otoritas atau kedudukan status  sosial  (white  collar  crime), 13 bahkan dalam  perkembangan  modus  operandinya tindak  pidana  korupsi  juga  dilakukan  secara terorganisir  (organized  crime).  Klasifikasi kejahatan  korupsi  tersebut  sebenarnya  lebih kompleks  dibanding  dengan  kejahatan  teroris dan narkotika. Dampak yang ditimbulkan dari praktik korupsi menyangkut segala aspek yang lebih  luas.  Namun  dalam  hal  penegakan hukum  yang  diberikan  antara  tindak  pidana korupsi, tindak pidana terorisme dan narkotika sangat  jauh  berbeda.  Oleh  karena  itu, diperlukan  suatu  kebijakan  hukum  dalam memberantas  tindak  pidana  korupsi  secara integratif  baik  melalui  upaya  secara  penal maupun non penal. 14
Dalam  memberantas  tindak  pidana korupsi, ada tiga usulan yang dilontarkan oleh sejumlah  para  ahli  hukum  yakni  perlunya menghukum  secara  tegas  para  koruptor sebagai  efek  jera,  yaitu:  hukuman  mati, pemiskinan  serta  pembuktian  terbalik. 15
Misalnya  Mahfud  MD  menyatakan  agar
white  collar  crime  menurut  Edwin  H.  Sutherland sebagai a violation of criminal law by the person of the upper  socio-economic  class  in  the  course  of  his accupational  activities  (suatu  pelanggaran  ketentuan hukum  pidana  oleh  orang/person  yang  mempunyai kedudukan  sosio-ekonomi  atas  dalam  bidang  aktivitas pekerjaannya). Lihat Mardjono Reksodiputro,
Kemajuan  Pembangunan  Ekonomi  dan  Kejahatan, (Jakarta:  Pusat  Pelayanan  Keadilan  dan  Pengabdian masyarakat, 1994), hal. 66.
14 Lilik  Mulyadi,  Tindak  Pidana  Korupsi  di Indonesia,  Normatif,  Teoritis,  dan  Masalahnya, (Bandung: Alumni, 2007), hal. 252.
15 Etty Indriati, Pola dan Akar Korupsi,
(Jakarta: PT Gramedia, 2014), hal. 30.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 07. No. 01 Maret 2019
hukuman  mati  bagi  koruptor  benar-benar dilaksanakan. 16 Disamping itu, pimpinan KPK Basaria  panjaitan  juga  menyatakan  bahwa mendukung hukuman mati bagi koruptor, agar bisa  menjadi  efek  jera.  Lebih  lanjut dikatakanya  agar  masyarakat  bisa  berpikir ulang untuk melakukan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu pidana mati perlu dilaksanakan terhadap  tindak  pidana  korupsi  tertentu  dan kelas kakap. 17
Secara  yuridis,  sanksi hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia dibenarkan. 18 Hal  ini  dapat  ditelusuri  dari beberapa  pasal  dalam  Kitab  Undang-undang Hukum  Pidana  (KUHP)  dan  diluar  KUHP yang  memuat  ancaman  hukuman  mati.  Andi Hamzah  menyatakan  bahwa  hukuman  mati adalah pidana yang terberat dari semua pidana, sehingga hanya diancamkan kepada kejahatan- kejahatan yang amat berat saja yaitu perbuatan yang mengakibatkan matinya orang lain yang diserang  dan  perbuatan-perbuatan  yang  dapat menimbulkan  bahaya  besar  atau  mempunyai akibat-akibat yang berpengaruh besar terhadap perikehidupan manusia dan kehidupan negara
16 http://nasional.kompas.com/read/2014/02/28/0 217102/Mahfud.MD.Koruptor.Layak.Dihukum.Mati . 17 Kompas,  Capim  KPK  Basaria  di  Puji  Karena Setuju Hukuman
Mati Bagi Koruptor, http://nasional.kompas.com/read/2015/12/16/00000021
/capim.KPK.Basaria.Dipuji.karena.Setuju.Hukuman.M ati.bagi.Koruptor/page2 . 18 Konsistensi  penerapan  pidana  mati  dalam hukum positif Indonesia juga diperkuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK)  Perkara Nomor 2-3/PUU- V/2007  Perihal  Pengujian UU Nomor 22 Tahun 1997 Tentang    Narkotika  yang  menolak  permohonan  untuk membatalkan  hukuman  mati.  Dalam  putusan  tersebut dinyatakan  bahwa  pidana  mati  tidak  melanggar
di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya serta ketahanan nasional. 19
Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  dalam perspektif hukum pidana Islam, hukuman mati (uqbah al ‘idam) memang nyata ketentuannya di  dalam  Al-qur’an  dan  Hadits.  Ada  3  (tiga) bentuk  pemidanaan  dalam  hukum  pidana Islam yaitu hudud, qisas, dan ta’zir. Hal yang diancam  pidana  mati  misalnya  dalam  qisas yaitu  pembunuhan  disengaja.  Sedangkan dalam hudud yakni zina muhson, pemberontakan (bughot) dan gangguan keamanan (hirabah). Sementara dalam masalah  taz’ir  ancaman  hukuman  mati  dapat ditujukan bagi pelaku jarimah di luar qisas dan hudud, yang oleh penguasa diyakini mudharatnya sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup dan kemaslahatan masyarakat luas.

## 1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  diatas,  menjadi pokok permasalahan yang ingin diteliti dan di bahas  dalam  penelitian  ini  adalah  sebagai berikut:
konstitusi,  sebab  tidak  bertentangan  dengan  hak  hidup yang  dijamin  oleh  UUD  1945.  Hal  tersebut  dijamin konstitusi  Indonesia  yang  tidak  menganut  asas kemutlakan hak asasi manusia. Hak asasi manusia yang diberikan  oleh  konstitusi  kepada  warga  negara Indonesia  dibatasi  oleh  Pasal  28J  UUD  1945,  bahwa seseorang  dalam  menggunakan  hak  asasinya  harus menghargai dan menghormati hak asasi orang lain demi berlangsungnya  ketertiban  umum  dan  keadilan  sosial. Lebih lanjut lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007.
19 Andi Hamzah dan Siti Rahayu, Suatu Tinjauan Ringkas  Sistem  Pemidanaan  di  Indonesia,  (Jakarta: Akademika Pressindo,1983), hal. 32.
1. Bagaimana kebijakan hukuman mati bagi pelaku  tindak  pidana  korupsi  menurut Undang-Undang  tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimana kebijakan hukuman mati bagi pelaku  tindak  pidana  korupsi  dalam
perspektif hukum pidana Islam?
1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan  dari  latarbelakang  serta perumusan  masalah  tersebut  diatas,  maka tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  sebagai berikut:
1. Untuk mengkaji kebijakan hukuman mati bagi  pelaku  tindak  pidana  korupsi menurut Undang-Undang tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Untuk mengkaji kebijakan hukuman mati bagi  pelaku  tindak  pidana  korupsi  dalam perspektif hukum pidana Islam.
1.4 Manfaat Penelitian
Penelitian  ini  diharapkan  dapat memberikan  manfaat  baik  secara  teoritis maupun  praktis,  masing-masing  sebagai berikut:
1. Secara  teoritis,  hasil  penelitian  ini diharapkan memberikan sumbangsih, kontribusi  serta  menambah  khasanah pengetahuan,  wawasan,  khususnya  yang berkaitan  dengan  penelitian  dibidang hukum  pidana  dan  pidana  Islam  (fiqh jinayah) kepada masyarakat luas.
20 Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 juncto  Undang-undang  Nomor  20  tahun  2001  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Secara  praktis,  penelitian  ini  diharapkan dapat  digunakan  sebagai  masukan  dan referensi  bagi  pembuat  kebijakan  dalam merumuskan pembentukan peraturan perundang-undangan.

## II. PEMBAHASAN
2.1 Kebijakan  Hukum  Pidana  Terhadap Hukuman  Mati  Bagi  Pelaku  Tindak Pidana  Korupsi  Menurut  Undang- Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Kebijakan hukum pidana secara penal terkait dengan formulasi pidana mati terhadap pelaku  tindak  pidana  korupsi  diatur  dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Juncto Undang-undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengaturan  hukuman  mati  tersebut  dapat ditemukan  dalam  Pasal  2  Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 juncto Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi  yang  menyebutkan bahwa: 20
1) Setiap  orang  yang  secara  melawan  hukum melakukan  perbuatan  memperkaya  diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang  dapat  merugikan  keuangan  negara atau perekonomian negara, dipidana penjara  dengan  penjara  seumur  hidup  atau pidana  penjara  paling  singkat  4  (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.
200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling  banyak  Rp.  1.000.000.000,00  (satu milyar rupiah).
2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1) dilakukan  dalam  keadaan  tertentu,  pidana mati dapat dijatuhkan.
Menurut  penjelasan  Pasal  2  ayat  (1) Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi  tersebut  dinyatakan bahwa  “Yang  dimaksud  dengan  “secara melawan  hukum”  dalam  Pasal  ini  mencakup perbuatan  melawan  hukum  dalam  arti  formil maupun  dalam  arti  materiil,  yakni  meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila  perbuatan  tersebut  dianggap  tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat,  maka  perbuatan  tersebut  dapat dipidana.  Selanjutnya  dalam  ketentuan  ini, kata  “dapat”  sebelum  frasa  “merugikan keuangan atau perkonomian Negara” menunjukkan  bahwa  tindak  pidana  korupsi merupakan  delik  formiil,  yaitu  adanya  tindak pidana  korupsi  cukup  dengan  dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan  dengan  timbulnya  akibat”  (delik materiil).
Selain  itu,  dalam  penjelasan  Pasal  2 ayat  (2)  disebutkan  bahwa  “Yang  dimaksud dengan  “keadaan  tertentu”  dalam  ketentuan
21 R.  Wiyono,  Pembahasan  Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal.28.
ini  adalah  keadaan  yang  dapat  dijadikan sebagai alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak  pidana  korupsi  yaitu  apabila  tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang  diperuntukkan  bagi  penanggulangan keadaan  bahaya,  bencana  alam  nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas,  penanggulangan  krisis  ekonomi  dan moneter,  dan  penanggulangan  tindak  pidana korupsi”. 21
Berdasarkan ketentuan  yang terdapat dalam Pasal  2 ayat( 2) serta penjelasan Pasal tersebut    di  atas,  hukuman  mati  dapat diterapkan  kepada  koruptor  apabila  korupsi dilakukan dalam kedaaan tertentu. Berhubung yang dipergunakan adalah kata “dapat” dalam Pasal  2  ayat  (2)  tersebut,  maka  penjatuhan pidana  mati  terhadap  pelaku  tindak  pidana korupsi  sifatnya  adalah  fakultatif.  Artinya meskipun  tindak  pidana  korupsi  dilakukan dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2), terhadap pelaku korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat saja tidak dijatuhi hukuman mati. 22
Sehubungan  hal  tersebut,  terdapat beberapa kelemahan dalam penerapan hukuman  mati  bagi  pelaku  tindak  pidana korupsi diantaranya sebagai berikut:
1. Pidana  mati  sebagai  pemberatan  pidana hanya  diancamkan  untuk  tindak  pidana korupsi  tertentu  dalam  Pasal  2  ayat  (1) yaitu  melakukan  perbuatan  memperkaya
22 R.  Wiyono,  Pembahasan  Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal.44.
diri  sendiri/orang  lain/  korporasi  secara melawan  hukum.  Jadi  tidak  ditujukan kepada  semua  bentuk  tindak  pidana korupsi, padahal dalam penjelasan umum dinyatakan  bahwa  tujuan  di  buatnya Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999 adalah  untuk  memberantas  setiap  bentuk tindak pidana korupsi. Dengan diancamkannya  pidana  mati  dalam  Pasal 2, berarti pidana mati tidak mungkin dapat dijatuhkan terhadap tindak pidana korupsi lainnya.
2. Menurut  Pasal  2  ayat  (2),  pidana  mati merupakan  pemberatan  pidana  terhadap delik dalam Pasal 2 ayat (1) yang diancam dengan pidana seumur hidup atau penjara 20 tahun. Dalam Undang-Undang Nomor 31  Tahun  1999  juncto  Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2001,  tindak  pidana korupsi  yang  diancam  dengan  pidana seumur hidup atau maksimum penjara 20 tahun tidak hanya terdapat dalam Pasal 2, tetapi  terdapat  juga  dalam  Pasal  3, penyalahgunaan kewenangan/kesempatan/sarana karena jabatan  atau  kedudukan;  Pasal  12 penerimaan suap oleh pegawai negeri/penyelenggara  negara,  hakim  dan advokat.  Oleh  karena  itu,  dirasakan janggal kalau pidana mati hanya diancamkan terhadap delik dalam Pasal 2. Padahal dalam pandangan masyarakat dan dilihat  dari  hakikat  korupsi  sebagai  delik jabatan, perbuatan menyalahgunakan kewenangan jabatan/kedudukan dan
penerimaan suap oleh pegawai negeri/penyelenggara  negara,  hakim  dan advokat dirasakan lebih  tercela  dari pada memperkaya  diri.  Oleh  karenanya  juga layak untuk diancam dengan pidana mati, terlebih  delik  penyuapan  justru  paling menonjol dalam berbagai kasus korupsi. 3. Kelemahan lain berkaitan dengan formulasi keadaan tertentu, yang menjadi alasan  pemberatan  pidana  untuk  dapat dijatuhkan  pidana  mati.  Dalam  berbagai formulasi Undang-undang, keadaan tertentu  yang  menjadi  alasan  pemberatan pidana pada umumnya dirumuskan secara tegas  dalam  perumusan  delik  yang bersangkutan. Misalnya pemberatan pidana  untuk  penganiayaan  dalam  Pasal 356 KUHP dan pemberatan pidana untuk pencurian  dalam  Pasal  365  KUHP. Namun  dalam  Pasal  2  ayat  (2)  Undang- Undang  Nomor  31  Tahun  1999,  keadaan tertentu  yang  menjadi  alasan  pemberatan pidana  tidak  dirumuskan  secara  tegas dalam perumusan Pasal.
Oleh karena itu, sejak dikeluarkannya Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi,  belum  pernah ditemukan putusan pengadilan yang menghukum  terpidana  korupsi  dengan  sanksi hukuman  mati.  Hal  ini  bertolak  belakang dengan  perkara  tindak  pidana  narkotika  dan terorisme  yang  cukup  banyak  pelaku  dijatuhi hukuman pidana mati. Padahal dalam Undang- undang  tersebut  sangat  jelas  mengatur  sanksi hukuman  mati  bagi  pelaku  tindak  pidana
korupsi. Konsekwensi logis dalam penegakan hukum  yang  lemah  tersebut,  berdampak sulitnya  untuk  memberantas  tindak  pidana korupsi.  Namun,  bila  penegakan  hukum menerapkan  hukum  mati  setidaknya  dapat memberi  efek  jera  atau  meminimalisir  tindak pidana  korupsi,  dikarenakan  sanksi  dan penerapan hukum yang tegas. Djoko mengemukakan  bahwa  hukuman  mati  perlu diterapkan karena;
1. Pidana mati menjamin bahwa si penjahat tidak akan berkutik lagi. Masyarakat tidak akan  diganggu  lagi  oleh  orang  ini  sebab “mayatnya  telah  dikuburkan  sehingga tidak perlu takut lagi terhadap terpidana”.
2. pidana  mati  merupakan  suatu  alat repressif yang kuat bagi pemerintah.
3. Dengan  alat  repressif  yang  kuat  ini kepentingan  masyarakat  dapat  terjamin sehinggadengan  demikian  ketentraman dan ketertiban hukum dapat dilindungi.
4. Terutama  jika  pelaksanaan  eksekusi  di depan  umum  diharapkan  timbulnya  rasa takut  yang  lebih  besar  untuk  berbuat kejahatan.
1. Dengan  demikian,  bila  dijatuhkan  serta dilaksanakan pidana mati terhadap pelaku korupsi  diharapkan  dapat  memberikan upaya  preventif  dan  repressif  dalam menekan  terjadinya  praktik  korupsi. 23
Oleh karena itu, penerapan hukuman mati
23 Djoko  Prakoso,  Masalah  Pidana  Mati  (Soal Jawab), (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hal. 35.
bagi  pelaku  tindak  pidana  korupsi  perlu untuk di terapkan.
2.2 Sanksi  hukuman  mati  bagi  pelaku tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum pidana Islam Dalam  hukum  Islam,  hukuman  mati dapat  diterapkan  dalam  tiga  bentuk  jarimah, yaitu  jarimah  qishàsh,  jarimah  hudud  dan jarimah  ta`zìr.  Dalam  masalah  jarimah qishàsh  misalnya,  ancaman  hukuman  mati ditujukan  bagi  pelaku  pembunuhan  yang disengaja  atau  direncanakan,  di  mana  pelaku pembunuhan  yang  disengaja  juga  harus menanggung  balasan  hukum  yang  sepadan yang ia perbuat. 24
Dalam masalah jarimah hudud, ancaman hukuman mati ditujukan bagi pelaku zina  muhshàn,  hiràbah,  bagy,  dan  riddah. Sedangkan  dalam  masalah  jarimah  ta`zìr, ancaman hukuman mati ditujukan bagi pelaku kejahatan di luar qishàsh dan hudûd yang oleh negara (pemerintah) dianggap sangat berbahaya  bagi  kelangsungang  hidup  dan kemaslahatan  masyarakat.  Dalam  konteks  di atas,  hukuman  mati  yang  diberlakukan  untuk kasus-kasus  tertentu  misalnya  seperti  kasus narkoba,  terorisme  dan  korupsi,  termasuk kategori hukuman ta`zìr yang disebut  dengan ‘al-qatl  al-siyàsì’,  yaitu  hukuman  mati  yang tidak diatur oleh  al-Quran dan Sunnah, tetapi
24 Abd  al-Qadir  Audah,  al-Tasyrì’  al-Jinaiy  al- Islàmì:  Muqàranah  bi  al-Qanûn  al-Wadh’i,  (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1992), Juz I, hal. 663.
diserahkan kepada penguasa atau negara, baik pelaksanaan ataupun tatacara eksekusinya. 25
Terkait  dengan  tindak  pidana  korupsi, hukuman  bagi  pelaku  koruptor  termasuk dalam  kategori  jarimah  ta‘zir.  Karena  begitu kompleksnya  modus  operandi  tindak  pidana korupsi.  Oleh  karena  itu,  penetapan  dan putusan hukum berada di tangan penguasa (ulil amri).  Sehingga  dalam  menentukan  jenis hukumannya,  penguasa  harus  memerhatikan prinsip  keadilan  dan  kemaslahatan  umum. Dengan  memperhatikan  kepentingan  umum yang  terancam  dengan  sangat  serius  oleh kejahatan korupsi saat ini, maka dijatuhkannya hukuman  ta‘zir  yang  paling  berat  berupa hukuman  mati  terhadap  para  koruptor  dapat dibenarkan oleh Islam. Hukuman mati tersebut boleh  diberlakukan  oleh  suatu  negara  jika dipandang  sebagai  upaya  efektif  menjaga ketertiban dan kemaslahatan masyarakat. 26 Hal ini,  selaras  dengan  pendapat  beberapa  ulama kontemporer,  seperti  Abdul  Qadir  ‘Audah dalam  kitab  at-Tasyri‘  al-Jina’i  al-Islami, Abdul ‘Aziz Amir dalam kitab at-Ta‘zir fi asy- Syari‘ah al-Islamiyah dan Wahbah az-Zuhaili dalam kitab al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu. 27
Tujuan penerapan hukum pidana Islam sebenarnya  sangat  memperhatikan  nilai-nilai dasar  kemanusiaan  di  dunia  yang  terlingkup
25 Ibid
26 Hukuman  maksimal  (mati)  tersebut  boleh diberlakukan oleh suatu negara jika dipandang sebagai upaya  efektif  menjaga  ketertiban  dan  kemaslahatan masyarakat.  Khaeron  Sirin,  “Eksekusi  Mati  Trio  Bom Bali”, Koran Tempo, 25 Nopember 2008
pada lima  hal,  yaitu agama (al-dìn), jiwa (al- nafs),  harta  (al-màl),  akal  (al-aql),  dan keturunan (al-nasl). Perlindungan hak-hak ini sama  sekali  bukan  karunia  penguasa  atau karunia masyarakat, tetapi merupakan karunia Allah  SWT.  Demi  memelihara  kelima  hak dasar  kemanusiaan  tersebut,  hukum  Islam secara  konsisten  mencantumkan  hukuman mati sebagai salah satu jenis hukuman pokok, sekaligus hukuman maksimal.
Sehubungan  dengan  hal  tersebut, sebagai  salah  satu  pilar  dalam  pembentukan sistem  hukum  di  Indonesia,  selain  hukum Barat dan hukum Adat, hukum Islam memiliki kedudukan  yang  besar  dalam  pembangunan sistem  hukum  Indonesia.  Hal  ini  termaktub pada  ideologi  negara  Indonesia  dalam  Sila Pertama  yang  menyatakan  bahwa  Ketuhanan Yang  Maha  Esa,  artinya  bahwa  Negara Indonesia  harus  mengakomodir  nilai-nilai yang  hidup  dalam  ajaran  agama  khususnya agama  Islam.Oleh  karena  itu,  sebagai  negara yang  lahir  dari  benih  pemikiran  para  ulama, Indonesia  sangat  menghargai  hukum  Islam, yang  pada  akhirnya  hukum  Islam  memiliki posisi  penting  dalam  pembentukan  maupun pembaharuan  hukum  di  Indonesia.  Dengan demikian,  dalam  memberikan  pertimbangan konstitusional  hukum  Islam  selalu  memiliki posisi  duduk  yang  tinggi  di  mata  hukum
27 Abdul  Qadir  ‘Audah,  At-Tasyri’  al-Jina’i  al- Islami  Muqaranah  bi  al-Qanµn  al-Wad‘i,  (Kairo:  Dar Nasyr as-saqafah, 1949), hal. 72. Abdul ‘Aziz Amir, At- Ta‘zir  fi  asy-Syari‘ah  al-Islamiyah,  (Kairo:  Dar  al- Kutub al-‘Arabi, 1969), hal. 68. Wahbah az-Zuhaili, Al- Fiqhu  al-Islamy  wa  Adillatuhu,  (Beirut:  Darul-Fikr, 2002), hal. 241.
Indonesia.  Khususnya  terkait  hukuman  mati, hukum  Islam  dapat  dijadikan  referensi  utama sebagai pertimbangan keputusan hukumnya. 28

## III. KESIMPULAN DAN SARAN

## 3.1 Kesimpulan
Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Kebijakan  hukuman  mati  bagi  pelaku tindak  pidana  korupsi  secara  penal  telah diatur  dalam  Pasal  2  ayat  (2)  Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi, akan  tetapi  pemberlakuan  Pasal  tersebut hanya  berlaku  bagi  pelaku  tindak  pidana korupsi  yang  dilakukan  dalam  “keadaan tertentu”,  sehingga  tidak  semua  pelaku tindak  pidana  korupsi  dapat  dijatuhi hukuman mati.
2. Sanksi  hukuman  mati  dalam  perspektif hukum  pidana  Islam  dapat  diterapkan dalam  tiga  bentuk  jarimah,  yaitu  jarimah qishàsh, jarimah hudud dan jarimah ta`zìr.
Tindak  pidana  korupsi  termasuk  dalam kategori  jarimah  ta‘zir.  Hukuman  mati tersebut  boleh  diberlakukan  oleh  suatu negara jika dipandang sebagai upaya efektif menjaga  ketertiban  dan  kemaslahatan masyarakat.
28 A.M.  Mustain  Nasoha,  Analisis  Kritis Hukuman  Mati  ditinjau  dari  Konstitusi  dan  Hukum Islam, (Kediri, 2004), hal.

## 3.2 Saran
1. Merekomendasikan kepada aparat penegak hukum untuk menerapkan sanksi hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang  dilakukan  dalam  keadaan  tertentu merugikan keuangan negara.
2. Merekomendasikan  konsep  hukum  pidana Islam  dapat  dijadikan  sebagai  alternatif dalam pembaharuan hukum pidana nasional.

## DAFTAR PUSTAKA

## 1. BUKU
Abu Fida’ Abdur Rafi’, Terapi Penyakit Korupsi, Jakarta: Republika, 2006.
Adib  Bisri  dan  Munawir  AF,  Kamus  Al-Bisri,
Surabaya: Pustaka Progresif, 1999.
Ali  Zainuddin,  “Metode  Penelitian  Hukum”, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
Al-Hikmah,  Al-Qur’an  Terjemahan,  Jakarta: Departemen Agama RI, 2013.
Al-Maragi  Mustafa  Ahmad,  Tafsir  al-Maragi,
Kairo: Dar Ihya’ at-Turas, 2000.
Amir  Aziz  Abdul,  At-Ta‘zir  fi  asy-Syari‘ah  al- Islamiyah,  Kairo:  Dar  al-Kutub  al- ‘Arabi, 1969.
Anis  Ibrahim,  Al-Mu’jam  Al-Wasith,  Kairo:  Daar Ihya At-Taurat, tt.
Atmasasmita  Romli,  Sekitar  Masalah  Korupsi: Aspek Nasional dan Aspek International, Bandung: Mandar Maju, 2004.
Arif  Nawawi  Barda,  Bunga  Rampai  Kebijakan Hukum  Pidana,  Bandung:  Citra  Aditya Bakti, 1996.

## _____________,  Beberapa  Aspek  Kebijakan
Penegakan  dan  Pengembangan  hukum Pidana, Bandung: Sinar Grafika, 2008.
Ar-Ragib  al-Asfahani,  Mufradat  Alfazhil-Qur’an, Beirut: Darul-Fikr, 1999.
Ashofa  Burhan,  Metode  Penelitian  Hukum, Jakarta:Raneka Cipta, 1992.
Audah  Al  Qadir  Abdul,  al-Tasyrì’  al-Jinaiy  al- Islàmì:  Muqàranah  bi  al-Qanûn  al- Wadh’i,  Beirut:  Muassasah  al-Risalah, 1992.
________, At-Tasyri’ al-Jina’i al-Islami Muqaranah  bi  al-Qanµn  al-Wad‘i,
(Kairo: Dar Nasyr as-saqafah, 1949.

## Az-Zuhaili  Wahbah,  Al-Fiqhu  al-Islamy  wa
Adillatuhu, Beirut: Darul-Fikr, 2002.

## Chaerudin  Dkk,  Strategi  Pencegahan  Dan
Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana Korupsi, Bandung: Citra Aditya, 2008.

## Dwidja  Priyatno,  Sistem  Pelaksanaan  Pidana
Penjara  Di  Indonesia,  Bandung:  Refika Aditama, 2006.
Ediwarman,  “Metodologi  Penelitian  Hukum”, Medan: PT.Sofmedia, 2015.
Hamzah  Andi,  Pemberantasan  Korupsi  Melalui
Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007. ____________, Korupsi di Indonesia Masalah dan
Pemecahannya, Jakarta: Gramedia Pustaka, 1991.
____________,  Korupsi  Di  Indonesia  Masalah Dan Pemecahannya, Jakarta: PT
Gramedia Pustaka Utama, 1984.
___________,  Pemberantasan  Korupsi  Melalui Hukum  Nasional  dan  Internasional,
Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
Hamzah  Andi  dan  Siti  Rahayu,  Suatu  Tinjauan
Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia, Jakarta: Akademika Pressindo,1983.
Hartanti  Evi,  Tindak  Pidana  Korupsi,  Jakarta  : Sinar Grafika, 2005.
Hartono  Sunaryati,  Penelitian  Hukum  Indonesia Pada  Akhir  Abad  ke-20,  Bandung: Alumni, 1994.
Henry Campbell Black, Black’s Law Dictionary, St Paul: Minn West, Sixth Edition, 1990.
Ibrahim  Johni,  Teori  &  Metodologi  Penelitian Hukum  Normatif,  Malang:  Bayumedia Publishing, 2007.

## Indrayana  Denny,  Negara  Dalam  Darurat
Korupsi, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
Indriati Etty, Pola dan Akar Korupsi, Jakarta: PT Gramedia, 2014.
Katsir  Ibn,  Tafsir  al-Qur’an  al-‘Azim,  (Kairo:
Darul-Manar, 1999. Komisi Pemberantasan Korupsi, Memahami Untuk Membasmi; Buku Saku Untuk Memahami  Tindak  Pidana  Korupsi.
Lopa  Baharuddin,  Kejahatan  Korupsi  dan Penegakkan  Hukum,  Jakarta:  Rajawali
Press, 2001.
Lubis  Solly  M,  Filsafat  Ilmu  dan  Penelitian, Medan: Mandar Maju, 2000. Manao Hidayat, Korupsi Menghambat Pembangunan  Nasional,  Jakarta:  Sinar
Grafika, 2011.
Marzuki  Mahmud  Peter,  “Penelitian  Hukum”, Jakarta: Kencana Prenada, 2009.

## Moeliono  M.Anton,  Kamus  Besar  Bahasa
Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
Moeljatno,    Asas-Asas  Hukum  Pidana,  Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
Mukti  Fajar  dan  Yulianto  Achmad,  Dualisme
Penelitian Hukum; Normatif dan Empiris,  Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar,
2010.
Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arif,  Teori-teori  dan Kebijakan  Pidana,  Bandung:Alumni, 1992.
Mulyadi  Lilik,  Tindak  Pidana  Korupsi  di Indonesia,  Normatif, Teoritis, dan Masalahnya, Bandung: Alumni, 2007.

## Munawir  Warson  Ahmad,  Kamus  Al-Munawwir
Arab-Indonesia,  Yogyakarta:  Pon  Pes Al-Munawwir Krapyak, 1984.
Nasoha  Mustain,  Analisis  Kritis  Hukuman  Mati ditinjau  dari  Konstitusi  dan  Hukum Islam, Kediri, 2004.

## Prakoso  Djoko,  Masalah  Pidana  Mati  (Soal
Jawab), Jakarta: Bina Aksara, 1987.
Prodjodikoro  Wirjono,  Asas-asas  Hukum  Pidana di Indonesia, Jakarta: Eresco, 1989.
Rony Harnitijo Sumitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia,
1990.
Reksodiputro Mardjono, Kemajuan Pembangunan Ekonomi  dan  Kejahatan,  Jakarta:  Pusat Pelayanan  Keadilan  dan  Pengabdian masyarakat, 1994.
Saleh Roeslan, Pengantar Hukum Pidana, Jakarta: Grafika, 2000.
___________,  Stesel  Pidana  Indonesia,  Jakarta: Aksara Baru, 1978.

## Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,  Penelitian
Hukum Normatif, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2010.
Syahrin  Alvi,  “Beberapa  Masalah  Hukum”, Jakarta: PT. Sofmedia, 2015.

## Sudarto,  Hukum  Pidana  dan  Perkembangan
Masyarakat, Bandung: Sinar Baru,1983.
________,  Hukum  Pidana  I,  Semarang:  Pustaka, 2003.
________,  Hukum  dan  Hukum  Pidana,  Bandung: Alumni, 1977.
Supardi, Kajian  Kritis Pro Dan  Kontra
Pelaksanaan Hukuman Mati Di Indonesia Khususnya Terhadap Kejahatan  Narkoba,  Jakarta:  Badan Narkotika Nasional, 2001.
Wignjosoebroto  Sotandyo,  Hukum  Paradigma, Metode  dan  Dinamika  Masalahnya, Jakarta: ELSAM & HUMA, 2002.
William  H.  Putman,  ”Legal  Research:  Second Edition”,  Delmar,  United  States  Of America, 2009.
Wiyono R, Pembahasan Undang-Undang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

## 2. Peraturan Perundang-undangan
Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak Pidana Pencucian Uang
Undang-undang  Nomor  30  Tahun  2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

## 3. Internet
Transparency International Corruption Perception Index 2017. Page.
6. http://www.transparancy.org./policy_r
esearch/surveis_indices/cpi/previous_cpi
.
Kwik  Kian  Gie,  “Negara  Terkorup  di  Asia”, http://www. Kompas.com. Di akses pada tanggal 11 Maret 2018
https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/ mahkamahagung/direktori/pidana- khusus/korupsi .
Kompas,  Sanksi  Bagi  Koruptor  Masih  Rendah. https://www.pressreader.com/indonesia/ kompas/20170110/281479276099615 . _______,  Capim  KPK  Basaria  di  Puji  Karena Setuju  Hukuman  Mati  Bagi  Tindak pidana Korupsi. http://nasional.kompas.com/read/2015/1 2/16/00000021/capim.KPK.Basaria.Dip uji.karena.Setuju.Hukuman.Mati.bagi.K oruptor/page2 .
https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/ mahkamahagung/direktori/pidana- khusus/terorisme .
http://nasional.kompas.com/read/2014/02/28/0217102/ Mahfud.MD.koruptor.Layak.Dihukum.Mati .