## GOOD CORPORATE GOVERNANCE  AS A CORPORATE STARTEGY DURING THE COVID-19 PANDEMIC IN ISLAMIC FINANCIAL INSTITUTIONS
Happy Sista Devy 1 happy.sista.devy@iainpekalongan.ac.id 1
Husni Awali 2 husni.awali@iainpekalongan.ac.id 2
Rita Hadiyati 3 ritayatihadi23@gmail.com 3
Aurell Achza Rayne Effendi 4 aretharika.putri@gmail.com
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Pekalongan 1234
Keywords: Good Corporate Governance, Corporate Startegy, Islamic Financial Institutions
Kata Kunci: Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Strategi Perusahaan, Lembaga Keuangan Syariah

## ABSTRACT
The  purpose  of  the  research  is  to  see  the  implementation  of  Good  Corporate Governance as a corporate strategy during the COVID-19 pandemic. The type of research  conducted  is  field  research  with  qualitative  methods.  Data  collection techniques used interviews and observations, with data reduction analysis and data triangulation. The results showed that PNM Mekaar sharia Brebes district  and BMT Bina Ummat Sejahtera Bumiayu Brebes district applies the principles of Good  Corporate  Governance  (GCG)  well  in  the  form  of  the  principles  of Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, and Fairness. Where the implementation of Good Corporate Governance (GCG) as a company strategy during the Covid-19 pandemic has a positive impact on the company by increasing customers and members who need financing.

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk melihat penerapan Good Corporate Governance sebagai  strategi  perusahaan  di  masa  pandemi  covid-19  Jenis  penelitian  yang dilakukan adalah field research  dengan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan observasi, dengan analisis data reduksi dan triangulasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa PNM Mekaar syariah kab. brebes  dan  BMT  Bina  Ummat  Sejahtera  bumiayu  kab.  brebes  menerapkan prinsip  Good  Corporate  Governance  (GCG)  dengan  baik  berupa  prinsip Transparasi, akuntabilitas, Resposibilitas, indepedensi, dan kewajaran. Dimana penerapan  Good  Corporate  Governance  (GCG)  sebagai  strategi  perusahaan dimasa  pandemi  Covid-19  memberikan  dampak  yang  positif  bagi  perusahaan dengan bertambahnya nasabah dan anggota yang membutuhkan pembiayaan.
.

## PENDAHULUAN
Munculnya  Virus  Corona  di  Indonesia  bahkan  Dunia  ini  berpengaruh  atas  seluruh sektor, termasuk juga sektor Ekonomi, tentunya Keuangan Syariah juga terkena dampaknya. Karena Pemerintah memberlakukan PSBB maka pola aktivitas masyarakatpun berubah. Yang tadinya  masyarakat  dapat  beraktivitas  diluar  rumah,  kini  semuanya  harus  dilakukan  di  dalam rumah. Hal ini tidak ada lembaga atau sektor terkecuali dalam melakukan aktivitas. Lembaga Keuangan Syariah yang terkena dampaknya yaitu antara lain Pasar Modal Syariah, Perbankan Syariah, Pasar hingga Lembaga Keuangan non Bank Syariah.
Adapun solusi pemulihan perekonomian dari dampak Virus Corona ini, dimanfaatkan untuk mendorong pengembangan Ekonomi Syariah yakni upaya transformasi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah nasional yang difokuskan dnegan pendekatan ekosistem. Strategi pengembangan  terintegrasi  diperkuat  melalui  KNEKS  (Komite  Nasional  Ekonomi  dan Keuangan Syariah), sesuai dengan rencana pembangunan Pemerintah, pengembangan ekonomi dan  keuangan  syariah  mencakup;  pengembangan  industri  produk  halal,  pengembangan  dana sosial syariah, pengembangan industri keuangan syariah dan perluasan kegiatan usaha syariah. (BI.go.id)
Adanya  covid-19  ini  memungkinkan  suatu  perusahaan  atau  lembaga  mempunyai tantangan tersendiri untuk melanjutkan keberlangsungan perusahaan atau lembaga itu sendiri. Bagaimana Perusahaan menerapkan Good Corporate Governance yang efektif dan efisien ditengah pandemi saat ini. Dimasa pandemi seperti ini, pasti ada perubahan keberlangsungan transaksi dari  suatu  perusahaan  atau  lembaga  tersebut.  Bahkan  mungkin  adanya  perubahan  strategi perusahaan  atau  lembaga  untuk  mencapai  tujuan  perusahaan  atau  lembaga  tersebut.  Jika Perusahaan menerapkan Good Corporate Governance maka diharapkan perusahaan akan berjalan secara baik, efektif dan efisien, dan juga sebaliknya.
Perusahaan  dapat  dikatakan  berhasil  apabila  dari  segi  tata  kelola  perusahaan  sudah memenuhi standarisasi perusahaan. Isu mengenai good corporate governance mulai berkembang di Indonesia pada tahun 1998 pada saat terjadi krisis ekonomi. Beberapa pihak berpendapat bahwa proses  pemulihan  krisis  tersebut  memakan  waktu  lama  karena  masih  lemahnya  praktik good corporate governance pada perusahaan di Indonesia termasuk di dalamnya perusahaan yang bergerak di  sektor  perbankan.  Banyak  perusahaan  yang  mengambil  kebijakan  dengan  mengutamakan kepentingan  internal  perusahaan  namun  mengabaikan  kepentingan  investor.  Perkembangan perspektif corporate governance berawal dari teori keagenan (agency theory) yang menyatakan bahwa adanya  pemisahan  antara  kepemilikan  dan  pengelolaan  berpotensi  menimbulkan  masalah keagenan (agency problem) dan cara untuk mengatasi masalah keagenan tersebut dilakukan melalui implementasi tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) . Terdapat dua penekanan dalam  konsep  ini.  Pertama,  pentingnya  hak  pemegang  saham  untuk  memperoleh  informasi dengan benar dan tepat waktu. Kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan secara  akurat,  tepat  waktu,  dan  transparan  terhadap  semua  informasi  terkait  dengan  kinerja perusahaan, kepemilikan dan stakeholders.
Disini  GCG  mempunyai  makna  khusus  karena  ada  kesepakatan-kesepakatan  bahwa lembaga-lembaga Keuangan Syariah harus menjadi bagian dari cita paradigmatis pengembangan Sistem Keuangan dan Sistem Keuangan Syariah yang menekankan muatan moral dalam semua perilaku  usaha  dan  transaksi  (Putri  Indar;  2020).  Salah  satu  lembaga  keuangan  syariah  yang bergerak dalam bidang penghimpunan serta pembiayaan dana masyarakat dan tergolong dalam kategori Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan bergerak apada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengan (UMKM)  adalah PT. Permodalan Nasional Madani (PNM). Selain PNM ada pula lemabaga non perbankan yaitu BMT atau Baitul Maal Wa Tamwil.
Beberapa penelitian yang berfokus mengenai GCG pada lembaga non perbankan dan
perbankan diantaranya adalah penelitian oleh Ajeng Andriani (2017) menunjukkan bahwa tidak ada  satupun  variable  GCG  yang  mempengaruhi  dalam  manajemen  risiko  perusahan  secara parsial  maupun  secara  simultan.  Penelitian  oleh  Ajeng  (2017)  menunjukkan  hasil  bahwa penerapan  GCG  pada  lembaga  keuangan  di  Indonesia  masih  dijalankan  hanya  sekedar formalitas saja. Namun hasil yang berbeda ditunjukkan oleh penelitian Mutmainah dan Ajeng (2017)  salah  satu  variable  GCG  mempengaruhi  manajemen  risiko  dan  jumlah  rapat  dewan direksi  dan  jumlah  rapat  komite  pematau  risiko  berpengaruh  terhadap  manajemen  risiko. Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Dwi  Rahayu  (2017)  juga  menunjukkan  bahwa  produk pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT memperhatikan asas fairness, transparency, responsibility, dan commitment. Perbaikan yang menyeluruh pada sistem dan struktur perusahaan telah menjadi satu nilai  yang  diterima  bersama  dalam  komunitas  bisnis.  Pada  prinsipnya,  implementasi  GCG relevan dan sejalan dengan nilai-nilai islam. Terdapat dua konsep idela yang harus berjalan seiring dalam GCG yaitu konsep GCG dan nilai-nilai islam (Tikawati, 2018).
Masa  pandemi  seperti  saat  ini  lembaga  keuangan  non  bank  mengalami  perubahan startegi  demi  tetap  mencapai  tujuan  lembaga.  Sehingga,  kemungkinan  munculnya  tantangan yang dialami oleh karyawan atau pihak-pihak lembaga itu sangatlah besar. Prinsip-prinsip GCG pada  dasarnya  memiliki  tujuan  untuk  memberikan  kemajuan  lembaga  keuangan  khususnya peningkatan tingkat pengembalian dan penekanan risiko pembiayaan. Untuk itu penelitian ini penting untuk dikaji dalam penanganan pembiayaan dengan pengaplikasian prinsip-prinsip Good Corporate Governance di masa pandemi Covid-19. Hal tersebut sekaligus menjadi pembeda pada penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dilakukan.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  dilakukan  adalah field  research dengan  pendekatan  penelitian menggunakan  metode  kualitatif.  Teknik  pengumpulan  data  menggunakan  wawancara  dan observasi. Teknik wawancara digunakan untuk pengumpulan data melalui tatap muka atau tanya jawab langsung kepada beberapa narasumber dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan baik dari PNM Mekaar Kabupaten Brebes maupun BMT Bina Ummat Sejahtera Kabupaten Brebes.  Observasi  yang  dilakukan  dengan  cara  menghimpun  bahan-bahan  keterangan  yang dilakukan dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang sedang dijadikan sebagai objek penelitian. Metode analisis data yang digunakan yaitu reduksi data guna menajamkan, menggolongkan, mengarahkan dan menganalisa dan dapat dan diverifikasi, setelah itu  triangulasi  untuk  proses  keabsahan  data,  menarik  kesimpulan  pada  penelitian  yang  telah dilakukan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Implementasi Good Coorporate Governance pada Lembaga Keuangan Syariah
Sistem  ekonomi  Islam  tidak  terlepas  dari  Bank  dan  lembaga  keuangan.  Lembaga keuangan merupakan suatu identitas di dalam sistem ekonomi dan merupakan instrumen yang menerapkan aturan-aturan dalam sistem ekonomi itu sendiri. Kegiatan lembaga keuangan itu sendiri  tidak  lepas  dari  bidang  keuangan.  Oleh  karena  itu  uang  dan  lembaga  keuangan merupakan  dua  hal  yang  tidak  dapat  dipisahkan.  Peranan  uang  sangat  penting  dan  lembaga keuangan diperlukan untuk mengoperasionalkan fungs-fungsi yang melekat pada uang.
Pengambilan data primer telah dilakukan peneliti dengan melakukan wawancara dengan narasumber dari pihak PNM Mekaar Syariah yaitu Ayu Bunga Lestari sebagai salah satu kepala cabang.  Berdasarkan  wawancara yang  telah  dilakukan,  diketahui  bahwa  PNM  Mekaar  Losari telah beralih fase berdasarkan prinsip syariah sejak awal Maret 2021 lalu. Menurutnya peralihan
syariah  ini  ditunjuk  oleh  PNM  Mekaar  Pusat  dengan  persiapan  secara  matang  dan  sebagai rujukan  PNM  Mekaar  se-Kabupaten  Brebes,  artinya  PNM  Mekaar  Losari  ini  sudah  dapat dikategorikan sebagai Kantor cabang terbaik di wilayah Brebes. mengingat bahwa pelaksanaan peralihan sistem tersebut tidaklah mudah, dan dengan prosedur yang cukup rumit. Pelaksanaan prinsip Good Corporate Governance di PT. PNM Mekaar Losari berpedoman Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  11/33/PBI/2009  tentang  Pelaksanaan Good  Corporate Governance bagi  Bank  Umum  Syariah  dan  Unit  Usaha  Syariah,  Surat  Edaran  Bank  Indonesia (SEBI) Nomor 12/13/DPbS tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS), dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor  8/POJK.03/2014  dan  Surat  Edaran  Otoritas  Jasa  Keuangan  (SEOJK)  Nomor 10/SEOJK.03/2014 perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (www.ojk.co.id).
Pelaksanaan  prinsip  GCG  dalam  sebuah  Lembaga  Keuangan  Syariah  tentunya  harus teteap memperhatikan prinsip-prinsip syariah yang menjadi asasnya, hal ini seimbang dengan pelaksanaan  GCG  di  PNM  Mekaar  Losari.  Dalam  prinsip  transparansi,  tentu  harus mendefinisikan  transparansi  itu  sebagai  keterbukaan  dalam  mengemukakan  informasi  yang material dan relevan, dengan mengemukakan informasi terkait hak dan kewajiban nasabah yang tertera dalam suatu akad peminjaman (akad murabahah), maupun pada saat nasabah maupun nasabah tersebut akan memberikan dananya untuk disimpan (akad wadiah). Dalam pembuatan rekening guna pencairan dana, maka PNM Mekaar akan mensurvei nasabah guna pengajuan pinjaman dan pembukaan rekening. Setelah terjadinya akad, langkah selanjutnya yaitu survey dan verifikasi data nasabah apakah layak untuk mendapatkan pinjaman atau tidak, dana yang diajukan oleh nasabah selanjutnya di proses dan terjadilah suatu penyerahan barang. Adanya prinsip transparansi disini adalah keterbukaan antara nasabah dan pihak PNM Mekaar, seperti keterbukaan harga jual beli, dalam peminjaman biasanya menggunakan akad murabahah yang mana PNM bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Disini sangat diperlukan adanya  sistem  keterbukaan  harga.  Misalnya  pada  saat  PNM  Mekaar  memberikan  tawaran pinjaman sebesar Rp2.000.000,00 maka apabila nasabah tersebut mengambil tawaran tersebut pihak PNM Mekaar membuatkan nota jual beli dengan nasabah, dengan rincian harga pokok Rp2.000.000,00 dan margin keuntungan Rp500.000,00 maka nota jual beli yang dibuat sebesar Rp2.500.000,00 dengan angsuran Rp50.000,00 dalam jangka waktu satu samapai dua tahun.
Prinsip  akuntabilitas  merupakan  kejelasan  fungsi,  struktur,  sistem  dan pertanggungjawaban organisasi suatu perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. PNM Mekaar Losari menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ  organisasi  yang  selaras  dengan  visi,  misi,  sasaran  usaha  dan  strategi  perusahaan  dan mempunyai  kompetensi  sesuai  dengan  tanggung  jawabnya  dan  memahami  perannya  dalam pelaksaaan GCG. Dalam hal ini PNM Mekaar Losari memastikan terdapatnya check and balance system dalam pengelolaannya. Ukuran kinerja yang dilakukan oleh PNM Mekaar Losari diukur dari  semua  jajaran  berdasarkan  indikator  yang  disepakati  konsisten  dengan  nilai  perusahaan. penerapan prinsip GCG secara efektif menyebabkan kejelasan atas fungsi, hak, kewajiban, dan wewenang serta tanggung jawab diantara pemegang saham, Dewan Komisaris dan Direksi dan jajaran  yang  ada  dibawahnya.  Dengan  penerapan  akuntabilitas  ini  memberikan  akses  yang mudah bagi nasabah untuk mengikuti perkembangan informasi.
Prinsip pertanggungjawaban disini mengacu pada pengelolaan perusahaan yang baik dan sehat, misalnya masalah pajak, hubungan dengan para nasabah maupun para pejabat, kesehatan dan  keselamatan  kerja,  perlindungan  lingkungan  hidup,  memelihara  lingkungan  bisnis  yang kondusif bersama masyarakat dan lainya. Dengan begitu PNM Mekaar Losari meyadari adanya pertanggungjawaban  dalam  kegiatan  operasional  yang  harus  bertanggung  jawab  sepenuhnya. Pelaksanaan  pertanggungjawaban  diwujudkan  dalam  pengelolaan  dengan  melakukan  laporan keuangan  bulanan,  triwulan,  dan  tahunan.  Dengan  secara  aktif  telah  melakukan  fungsi  dan
tanggung jawab social juga antara lain upaya mengentaskan kemiskinan, yang mana tujuan utama dari perusahaan ini.
Prinsip professional dengan memiliki kompetensi, mampu bertindak objektif, dan bebas dari  pengaruh/tekanan  dari  pihak  manapun  serta  memiliki  komitmen  yang  tinggi  untuk mengembangkan. Pengelolaan dan pelaksanaan GCG pada PNM Mekaar Losari dikelola oleh pegawai  yang  memiliki  kompetensi  serta  mampu  bertindak  objektif  dalam  mengelola  dana berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dengan dibuktikan kegiatan usaha pembiayaan dana secara mandiri tanpa melibatkan kepada pihak lain. Sesuai dengan tugasnya dalam menyalurkan dana maupun menghimpun dana dari masyarakat.
Prinsip  kewajaran  merupakan  keadilan  dan  kesetaraan  dalam  memenuhi  hak-hak stakeholders  berdasarkan  perjanjian  dan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku. Penerapan ini  dapat menjadi faktor pendorong yang dapat memonitor dan memberikan jaminan perlakuan yang adil di antara beragam kepentingan dalam perusahaan. berdasarkan pemaparan data serta analisis yang dilakukan PNM Mekaar Losari telah melaksanakan tata kelola yang baik secara  efektif,  hal  ini  dibuktikan  dengan  terimplementasinya  prinsip-prinsip  GCG  yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, professional, dan kewajaran dalam salah satu aspek penilaian pelaksanaan GCG.
PNM Mekaar Losari memang belum lama dalam masa peralihan sistemnya, akan tetapi jika dilihat dari segi tata kelola perusahaannya sudah menggambarkan bahwa kegiatan atau masa peralihan  ini  justru  semakin  baik  dan  semakin  terstruktur  dari  segi  tata  kelola  perusahannya apalagi  dalam  implementasi  GCG  pada  setiap  aktivitas  bisnis  dan  operasionalnya  dalam mewujudkan misi dan misi perusahaan sehingga akan diperoleh tingkat kesehatan perusahaan yang baik.
Selain di PNM Mekkar syariah, Penerapan Good Corporate Governance (GCG) di BMT Bina Ummat Sejahtera Bumiayu Kabupaten Brebes sendiri bertujuan agar Visi dan Misi BMT sendiri tercapai  dengan  efektif  dan  efisien.  Penerapan  pada  BMT  Bina  Ummat  Sejahtera  Bumiayu menerapkan semua prinsip-prinsip GCG, antara lain:
1. Transparansi Transaparansi  merupakan  suatu  keterbukaan  dalam  kegiatan  perusahaan,  baik  dalam mengambil keputusan, mengungkap informasi yang relevan dan lain-lain. BMT sendiri harus mengikutsertakan seluruh karyawannya untuk mengambil keputusan atau dalam segala proses kegiatan yang akan dilakukan, dan juga harus menyediakan segala bentuk informasi yang relevan dan  juga  mudah  dipahami  oleh  semua  karyawan  yang  berpartisipasi  dalam  proses  kegiatan tersebut. Dan prinsip transparansi sendiri sudah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Prinsip Transparansi dalam implementasinya Good Corporate Governance (GCG) di suatu Lembaga merupakan sebuah Sistem Tata Kelola Perusahaan yang berisi seperangkat peraturan yang  mengatur  hubungan  antara  Pemegang  Saham,  Pengurus  (Pengelola)  Perusahaan,  Pihak Kreditur,  Pemerintah,  Karyawan,  serta  para  Pemegang  Kepentingan  Internal  dan    Eksternal lainnya dalam kaitannya dengan hak-hak dan kewajiban mereka tujuan untuk meningkatkan nilai tambah (added value) bagi semua pihak yang berkepentingan (Stakeholders) (Effendi, 2009). Menurut  Effendi  (2009),  Prinsip Good  Corporate  Governance (GCG)  yang  perlu diperhatikan  dalam  manajemen  SDM  adalah  Prinsip  Transparansi.  Setiap  pengambilan keputusan  menyangkut  kepegawaian  dilaksanakan  secara  transparan.  Kebijakan  perusahaan terkait  dengan  proses  promosi,  demosi,  dan  mutasi  karyawan  hendaknya  dijalankan  sesuai dengan  sistem  jenjang  karier (Career  Planning  System) yang  jelas  dan  konsisten.  Dasar pertimbangan seseorang dipromosikan karena prestasi kerja yang baik, ditunjukkan dengan hasil penilaian (appraisal) karyawan yang sikapnya dapat dijadikan contoh dan teladan bagi karyawan lain,  contohnya  yaitu  disiplin,  Kerjasama,  serta  saling  menghargai.  Sehingga  terhindar  dari adanya  promosi  nepotisme,  misalnya  karena  kedekatan  dengan  pemimpin  atau  terdapat
hubungan kekeluargaan.
Dalam  wawancara,  peneliti  mendapatkan  informasi  bahwa  penerapan  transparansi  di BMT Bina Umat Sejahtera sendiri melaporkan keuangannya setiap tahunnya tanpa terkecuali. Sedangkan  untuk  anggotanya  melakukan  Rapat  Anggota  Tahunan  (RAT)  untuk  melaporkan laporannya  yang  dilakukan  secara  rutin  setiap  tahunnya  tanpa  terkecuali.  Laporan  Keuangan yang  dilaporkan  oleh  BMT  kepada  anggota,  karyawan,  dan  petinggi  BMT  sendiri  harus transparan dan mencakup semua akun-akun yang diperlukan. Nantinya jika ada anggota atau karyawan yang meminta laporan keuangan tersebut akan diberikan dalam bentuk soft file .
2. Akuntabilitas Akuntabilitas  merupakan  kejelasan  fungsi,  pelaksanaan,  serta  pertanggungjawaban manajemen  perusahaan  sehingga  pengelolaan  perusahaan  terlaksana  secara  efektif  dan ekonomis. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atas segala kinerja yang sesuai dengan tugas  dan  wewenangnya  masing-masing.  Harus  dilaporkan  dan  dijelaskan  secara  wajar  dan transparan. (Effendi, 2009)
Prinsip  Akuntabilitas  di  dalam  mewujudkan  prinsip Good  Corporate  Governance  (GCG ) pada  suatu  perusahaan  publik  ditunjukkan  oleh  frekuensi  pertemuan  dan  tingkat  kehadiran anggota komite audit. Selain itu, komite audit seharusnya memiliki kapabilitas, kompensasi, dan pengalaman dibidang audit serta proses bisnis perusahaan agar dapat bekerja secara professional. Akuntabilitas  juga  merupakan  prinsip  yang  sangat  penting  dalam  manajemen  SDM.  Segala informasi  kebijakan  yang  ditetapkan  perusahaan  dapat  diakses  atau  diketahui  oleh  seluruh karyawan secara lengkap dan tepat waktu, sehingga tidak ada infromasi yang disembunyikan. Semua  kebijakan  perusahaan  atau  informasi  pnting  telah  dikomunikasikan  secara  tepat  dan dihindarkan adanya informasi yang menyesatkan. (Effendi, 2009)
Prinsip  Akuntabilitas  adalah  prinsip  yang  meminimalisir  adanya  peluang  untuk melakukan fraud dan  juga  meminimalisir  munculnya  rasionalisasi  karena  setiap  komponen perusahaan telah mendapatkan haknya masing-masing. Dan juga Lembaga atau khususnya BMT akan terhindar dari penyalahgunaan wewenang, penyimpangan serta kecurangan karena tidak ada rangkap jabatan di Lembaga atau Perusahaan tersebut.
Dalam wawancara peneliti mendapatkan informasi bahwa untuk prinsip akuntabilitas sendiri sudah dilakukan dengan baik dan tepat dan pelaporannya juga dilaksanakan secara rutin setiap tahunnya bahkan terkadang BMT Bina Ummat Sejahtera Bumiayu sendiri melakukannya sebulan sekali dan di BMT Bina Ummat Sejahtera Bumiayu juga sudah melaksanakan prinsip akuntabilitas  didalam  internal  karyawan  yaitu  dengan  melakukan  pekerjaan  sesuai dengan  job description . Apabila ada karyawan yang melanggar maka akan dikenakan evaluasi dan peneguran atau  bahkan  bisa  dikeluarkan  dari  kepengurusan  BMT  Bina  Ummat  Sejahtera  Bumiayu.  Jika kesalahannya  masih  bisa  ditoleransi  maka  akan  tetap  dipertahankan  menjadi  karyawan  BMT Bina Ummat Sejahtera Bumiayu.
3. Responsibilitas Prinsip  ini  mengharuskan  agar  pengelolaan  perusahaan  sesuai  dan  patuh  terhadap prinsip-prinsip syariah yang sehat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip  ini  akan  menjauhkan  Lembaga  atau  Perusahaan  dari  praktik  yang  tidak  sehat  karena prinsip ini menciptakan pengelolaan asset secara hati-hati sehingga meminimalisir faktor-faktor pemicu terjadinya kecurangan. Perusahaan juga harus bertanggung jawab terhadap masyarakat dan  lingkungan  untuk  penerapan  prinsip  ini.  Kinerja  komite  audit  hendaknya  dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada publik, selain kepada dewan komisaris.
Dalam penelitian, peneliti mendapatkan informasi bahwa BMT Bina Ummat Sejahtera Bumiayu  sudah  patuh  terhadap  segala  regulasi  yang  ditetapkan  dari  Dinas  Koperasi.  BMT menyediakan fasilitas tempat yang nyaman, akses internet yang memadai dan fasilitas lainnya
yang mendukung untuk pelayanan dan kegiatan operasional BMT sendiri agar pihak internal pengurus atau karyawan merasa nyaman dan dalam bekerja.
Dalam hal pelayanan dalam melayani kepada anggota yang akan melakukan peminjaman ataupun transaksi lain maka dijelaskan prosedur serta persyaratannya. Berusaha melayani dengan cepat dan tidak mempersulit proses transaksi, jika dalam transaksi pinjaman selama dananya jelas akan digunakan untuk yang benar-benar bermanfaat dan dapat mengembangkan BMT sendiri.
4. Independensi Merupakan prinsip penting Good Corporate Governance (GCG), karena indepensi sendiri adalah  suatu  keadaan  dimana  perusahaan  dikelola  secara  professional  tanpa  benturan kepentingan  dan  pengaruh/tekanan  dari  pihak  manapun  yang  tidak  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip yang sehat. Perusahaan harus dikelola secara independent sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.
Prinsip  Independensi  juga  menciptakan  pengelolaan  BMT  dengan  benar,  khususnya BMT Bina Ummat Sejahtera Bumiayu. Karena setiap komponen pengurus BMT Bina Ummat Sejahter Bumiayu akan bekerja sama secara professional dengan tanpa adanya campur tangan atau  tekanan  dari  manapun.  Prinsip  independensi  dalam Good  Corporate  Governance sendiri menimbulkan  komitmen  yang  tinggi  dan  kerja  yang  jujur  di  BMT  Bina  Ummat  Sejahtera Bumiayu.
Dalam  penelitian  ini,  peneliti  mendapatkan  informasi  bahwa  BMT  Bina  Ummat Sejahtera Bumiayu sudah bersifat independent yang berarti BMT Bina Ummat Sejahtera Bumiayu dalam melakukan pengelolaan maupun dalam mengambil keputusan BMT tidak ada intervensi atau campur tangan dari pihak manapun. Pihak Pemerintah Desa Dukuhturi pun hanya boleh sebatas memberikan masukan dan saran, selebihnya akan ditangani oleh pihak internal BMT Bina Ummat Sejahtera Bumiayu yang memutuskan dan menyelesaikan segalanya.
5. Kewajaran Prinsip Kewajaran merupakan perlakuan dari perusahaan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan kriteria dan proporsi yang seharusnya. Namun prinsip Kewajaran ini juga bisa dikatakan sebagai keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi  hak-hak pemangku kepentigan yang timbul sebagai akibat dari perjanjian dan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip ini akan mencegah munculnya kecurangan di dalam Lembaga atau Perusahaan, karena semua dituntut untuk melaporkannya dengan benar dan relevan.
Dalam  penelitian  ini,  peneliti  mendapatkan  informasi  prinsip  kewajaran  pun  sudah diterapkan di BMT Bina Ummat Sejahtera Bumiayu. Dalam penerapannya bahwa dalam bekerja perlu dibangun adanya Kerjasama yang baik dan sehat agar untuk memotivasi supaya pengurus bekerja  dengan  giat.  Maka  dari  itu  BMT  Bina  Ummat  Sejahtera  memberikan  fasilitas  yang memadai agar karyawan bisa bekerja dengan nyaman. Dan juga tidak mengekang karyawannya untuk membentuk forum pekerja atau serikat karyawan untuk menapung aspirasi karyawan dan juga  untuk  memotivasi  karyawanya  satu  sama  lain  agar  terbentuk chemistry untuk  melakukan pekerjaan dalam tim.
Pada BMT Bina Ummat Sejahtera Bumiayu juga prinsip keadilan pun diterapkan dengan benar. Tidak ada pembeda dari perlakuan Pengurus dan seluruh stakeholder BMT Bina Ummat Sejahtera  Bumiayu.  Dan  juga  BMT  Bina  Ummat  Sejahtera  Bumiayu  sendiri  memberikan kesempatan kepada anggota apabila ada yang menyampaikan pendapat, kritik dan saran atau bahkan keluhan dari anggotanya sendiri. Karena BMT Bina Ummat Sejahtera Bumiayu ingin memberikan pelayanan yang terbaik kepada anggota, agar anggota sendiri merasa nyaman.
Dari  hasil  wawancara  penelitian  sendiri  membuahkan  hasil  yang  berarti  bahwa penerapan Good Corporate Governance (GCG) sendiri sudah sangat diterapkan dalam pengelolaan
BMT Bina Ummat Sejahtera Bumiayu sendiri dengan baik, benar dan maksimal.  Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG) juga sudah diterapkan berdasarkan Kebijakan Koperasi dan Peraturan  Perundang-Undangan  yang  berlaku.  Namun  ada  beberapa  aspek  yang  dijalankan kurang  maksimal  atau  bahkan  tidak  dijalankan.  Aspek  tersebut  yaitu  saat  nasabah  ingin melakukan transaksi peminjaman atau pembiayaan BMT Bina Ummat Sejahtera Bumiayu tidak memperdalam informasi tentang nasabah itu sendiri dan tidak memperdalam survei atas jaminan yang dijaminkan oleh nasabah. Maka terjadilah kerugian atau masalah yaitu tentang tunggakan dari nasabah yang sulit untuk dana tersebut.
Dengan adanya pandemi COVID-19 tentunya membuat perubahan tatanan kehidupan masyarakat  dan  juga  semua  bidang  salahsatunya  sektor  ekonomi,  banyak  perekonomian masyarakat yang terganggu sehingga mengambil keputusan untuk berwirausaha namun karena tidak memiliki modal untuk pembiayaan awal usaha maka masyarakat banyak yang mengambil keputusan untuk meminta pembiayaan pada koperasi atau Lembaga keuangan lainnya.
Pada  BMT  Bina  Ummat  Sejahtera  sendiri  sangat  berpengaruh  karena  adanya  wabah Covid-19  ini.  Namun  lebih  kepada  pengaruh  positif  karena  semakin  banyak  nasabah  yang berdatangan. Tetapi ada juga pengaruh negatifnya karena pengurus dan karyawan overload untuk mensurvei nasabah. Lebih banyak nasabah yang datang untuk meminta bantuan pembiayaan, dengan alasan untuk memulai usaha karena terkena PHK dari pekerjaannya.
Tantangan  yang  dihadapi  karyawan  di  Penerapan  Prinsip Good  Corporate  Governance (GCG) sendiri sangat minim. Hanya saja saat laporan tahunan karena banyaknya data nasbah dan  juga  nasabah  yang  sulit  untuk  ditagih.  Karena  tidak  dipungkiri  bahwa  mereka  dalam membuka usaha tidak semuanya langsung berkembang, terlebih adanya kebijakan pembatasan aktivitas sosial masyarakat sehingga konsumen pun masih sepi dan tentu lebih memilih dirumah karena adanya kebijakan pembatasan aktivitas di masa pandemi covid-19.

## PENUTUP
Implementasi  GCG  telah  diterapkan  sejak  masa  peralihan  sistem  perusahaan  dari konvensional  ke  syariah  dengan  mengacu  pada  ketentuan  yang  berlaku.  Penerapan  prinsip- prinsip  GCG  dalam  pengelolaan  pembiayaan  dan  penghimpunan  dana  dengan  adanya transparansi dalam memberikan informasi terkait adanya hak dan kewajiban dalam pengajuan serta  pencairan  dana  yang  diajukan  oleh  nasabah, dari  pengajuan,  akad,  dan  pencairan  dana, akuntabilitas,  dan  kewajaran.  Sedangkan  implementasi  GCG  pada  PNM  Mekaar  syariah  dan BMT Bina Ummat Sejahtera, Good Corporate Governance menjadi salah satu strategy Corporate yang dilakukan  sebagai  pertanggung  jawaban  sosial.  Dengan  memberikan  tata  kelola  yang  baik diharapkan nasabah nyaman dan tidak merasa dirugikan.
PNM  Mekaar  syariah  dan  BMT  Bina  Ummat  Sejahtera  menggunakan  prinsip Good Corporate Governance (GCG) dengan baik berupa prinsip Transparasi, akuntabilitas, Resposibilitas, indepedensi,  dan  kewajaran.  Upaya    PNM  Mekaar  syariah  dan  BMT  Bina  Ummat  Sejahtera dalam  mencegah  risiko  pembiayaan  apabila  menerapkan  GCG  adalah  mengantisipasi pengembalian pembiayaan yang tidak sesuai adalah dengan mensurvey nasabah dan menerapkan prinsip 5C. Yaitu Caracter, Capacity, Capital, Colateral, and Condition of Economy. Jika terjadi kredit macet  pihak  lembaga  tidak  melakukan  penarikan  jaminan  yang  diberikan.  Namun  memberi toleransi agar pembayaranya bisa dilakukan setengah dari pokok atau semampunya saja. Karena lebih mengedepankan asas kekeluargaan pada masyarakat. jaminan yang di berikan terkadang memiliki nilai jual yang lebih tinggi dari pinjaman anggota.
Selain itu tantangan yang dihadapi karyawan dalam menerapkan Good Corporate Governance (GCG)  pada  masa  pandemi  Covid-19  cukup  minim  bahkan  bisa  dikatakan  sedikit.  Karena dimasa pandemi Covid-19 justru berdampak positif pada PNM Mekaar syariah dan BMT Bina
Ummat Sejahtera Bumiayu. Dimana masa Pandemi Covid-19 berdampak pada bertambahnya nasabah dan anggota untuk meminta bantuan pembiayaan yang dananya digunakan untuk hal- hal yang mampu mengembangkan perekonomian masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Amelia,  Amie,  dkk.  2020. Peran  Perbankan  Syariah  Dalam  Melaksanakan  Corporate  Social Responsibility Di Masa Covid-19 . Jurnal Imara. Anafiah Vidyata, Vera Diyanti, Ratna Wardhani. 2017. The Effect of Controlling Sharebolders And Corporate Governance on Audit Quality . Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia Volume 14 No. 1 Ardhanareswari Resti. (2017). Pelaksanaan Dan Pengungkapan Good Corporate Governance Pada Bank Umum Syariah. Jurnal Law and Justice Vol. 2 No. 1. Atika & Liana. 2017. Analisis Good Corporate Governance Pada Bank Syariah (ANalisis Independensi Dewan Komisaris pada Bank Syariah di Indonesia) . Hukum dan Ekonomi Syariah, 5. Budiono  Arief. 2017. Penerapan  Prinsip  Syariah  Pada  Lembaga  Keuangan  Syariah. Jurnal Law  and Justice , Vol. 2 No. 1. Choiriyah. (2015). Good Corporate Governance dalam Lembaga Keuangan Syariah . Islamic Banking Vol. 1, No. 1. 31-38. Desy YP, Ni Kadek, dkk. 2017. Pengaruh Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance, Motivasi, Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan . E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Dewi,  Putri  Indar  .  2020. Penerapan  Good  Corporate  Governance  (GCG)  Di  Lembaga  Perbankan Syariah . FEBI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Fauziah, Shifa. 2016. Analisis Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance, Motivasi dan  Budaya  Organisasi  Terhadap  Kinerja  Aparatur  Pemerintahan .  Jurnal  UMS.  Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Febriani.  Shifa.  2016.  Analisis  Pengaruh  Penerapan  Prinsip-Prinsip Good  Corporate  Governance Terhadap  Kinerja  (Studi  Pada  Karyawan  PT.  Pos  Indonesia  (Persero)  Tuban).  Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), 32(1).
Fitrotul Janah, Sitti. 2016. Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Fraud di Bank Perkreditan Rakyat (Studi Pada Bank Perkreditan Rakyat di Surabaya). Jurnal Akuntansi. Hamdani.  2016. Good  Corporate  Governance  Tinjauan  Etika  dalam  Praktik  Bisnis .  Mitra  Wacana Media.
Jafar,R., Salim.B. & Syamsuri,R., (2020). Analisis Kesehatan Keuangan Perbankan Syariah Di Indonesia Menggunakan Metode CAMEL . Jurnal Ilmu Ekonomi Vol.3 No.1 2020. Junaidi,  Ahmad,  dkk.  2020. Pengaruh  Good  Corporate  Governance  Terhadap  Kinerja  Karyawan Perusahaan  BUMN  (Studi  Pada  Karyawan  BRI  Unit  Ratu  Samban  Kota  Bengkulu). Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Teknologi Informasi Akuntansi.
Lembaga Keuangan Syariah , Jurnal FAI-Unmuh Semarang, Semarang.
Lubis hanafi Reza, Ovami Chyntia Debbi. (2018). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Indeks Saham Syariah Indonesia. Jurnal Bisnis Net Vol. 1 No. 2.
Inayah  Sukma  Irma,  Muhlisin  Sofian,  Komarudin  Muhamad.  (2019). Peran  Dewan  Pengawas Syariah Terhadap Implementsi Good Corporate Governance Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Pada Bprs Amanah Ummah). Jurnal Nisbah Vol. 5 No. 2. Pp 106-115. Marah,  Manunggal  Arif  Syafrudin. Good  Corporate  Governance  dan  Manajemen  Keuangan  dalam
Ekonomi Islam. Artikel , Universitas Islam Negeri Yogyakarta. Ma’rufi, Arif Zul. (2019). Penerapan GCG pada Bank Umum Syariah di Indonesia . Jurnal Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Vol. 4, No. 2. ISSN 2083-7227. Mensari Dian Rizki. (2017). Islam dan Lembaga Keuangan Syariah . Jurnal Al-Intaj Vol. 3, No. 1. P- ISSN: 247-8774. Paudail M., Fitriyani Yeny, Labib Achmad. (2018). Good Corporate Governance Dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan Bank Syariah . Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman Vol.4 No.1. Pp. 128-149. Pravitasari,  Dyah.  2019. Audit  Syariah  Pada  Lembaga  Keuangan  Syariah  Guna  Mewujudkan  Good Corporate Governance (Studi Multisitus Pada Baitul Maal Wat Tamwil Di Tulungagung dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Kediri). Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan 3 (1). Rahmat Zulfikri Biki. (2017). Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Pelaksanaan Good COrporate  GOvernance  Di  Bprs  Harum  Hikmahnugraha. Jurnal  Ekonomi  dan  Keuangan Syariah, Vol. 1, No.2. Pp. 276-296.
Rahmi Febri, Nofianti Leny, Irfan Andi, Miftah Desrir. (2018). Sharia Governance Dan Kinerja Lembaga Keuangan Syariah: Firm Size Sebagai Pemoderasi. Jurnal Al-Iqtishad, Vol. 1. Romdhoni,  Haris  Abdul.  (2015). Good  Corporate  Governance  dalam  Perbankan  Syariah. jurnal Akuntansi dan Pajak Vol. 16, No. 01. Pp. 1412-629x. Sari,  Puspita  Sari.  (2018). Pembentukan  Peraturan  tentang  Good  Corporate  Governance  pada  Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
Situmorang Verawaty Chistina, Simanjuntak Arthur. (2019). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi, Vol.5 No.2. Sunardi, N. 2019. Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Leverage Sebagai Variabel Intervening Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Tahun 2012-2018. JIMF (Jurnal Ilmiah Manajemen Forkamma),2(3). Surahman, Arif, dkk. 2020. Menumbuhkan Motivasi Bekerja dan Cara Mengtur Keuangan Selama Masa PSBB Covid-19 . Jurnal Abdi Masyarakat Humanis Susono, J. 2019. Periodisasi Perkembangan Hukum Perbankan Syariah Di Kabupaten Bone . Jurnal Al- Dustur: Journal of politic and islamic law.
Tikawati, (2016). Implementasi Good Corporate Governance pada Lembaga Keuangan Syariah (perbankan Syariah). Pp.118-127. Wafi, Inngamul. (2020). Peran Good Corporate Governance dalam Perbankan Syariah. Jurnal Syariati Vol. VI, No. 02
Wahyuni  Retno Ayu, Basalamah  Salim,  Mursalim. (2020). Analisis  Implementasi  Good  Corporate Governance (GCG) Pada Bank Sulselbar Syariah. Jurnal Ekonomika, Vol.4, No.2. Yusmad Arafat Muammar. (2017). Penerapan Prinsip Good Corporate Governance dalam Pengawasan Perbankan Syariah . Jurnal Hukum, Vol. 4, No. 2, Pp. 268. Zubair, Muhammad Kamal. (2016). Analisis Faktor-Faktor Sustainabilitas Lembaga Keungan Mikro Syariah. Iqtishadia . Vol. 9, No. 2, pp. 201- 226. Drs. Zaidi Abdul, M.Ag. (2003). Lembaga Perekonomian Ummat di Dunia Islam. Bandung: Angkasa.