## MODEL PENUNTASAN PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN USULAN DAERAH
THE MODEL OF THE COMPLETION OF THE NINE-YEAR COMPULSORY EDUCATION PROPOSED BY LOCAL GOVERNMENT
Makmuri Sukarno 1
Peneliti pada Pusat Penelitian Kependudukan LIPI murikarno@yahoo.com

## Abstract
One of the strategies to break the chain of poverty is to enhance the education of the population,  which can be done,  among other things,  by completing the Nine- Year Compulsory Education.  This paper is departed from  a 2010 research and conducted in  three  regions:  Wonosobo,  Ciamis,  and South  Minahasa.  It  tries  to  illustrate  the proposals offered by the regions' stakeholders in the attempt to enhance the education of the population, particularly in the execution of primary education.  This paper also contains discussions related to problems/barriers that were faced by the regions in order to implement the completion of the primary education program according to three main stakeholders: the community,  the government,  and the businesses.  The data source for this study discussion was excavated from the in-depth interview method Secondly ,this paper discusses proposals from  the three stakeholders to penetrate the barriers of the program that were formulated from perspectives of each region and were based on data sources excavated from the collective assessment method From the two points above, it appears that the composition of the educational content, the financing scheme, and the stakeholders' configuration that were proposed by the stakeholders in the three regions were in fact different from  the model that is now being used
Keywords: Basic rights of education, policy models, Nine-Year Compulsory Education, Composition of the Educational Content, Stakeholders Configuration, Services of Edu- cational Institutions,  Financing Scheme,  Stakeholder Partnerships,  and Village Roles.

## Abstrak
Salah  satu strategi  untuk memutus  mata rantai  kemiskinan  adalah peningkatan pendidikan  bagi  penduduk,  antara  lain  melalui  penuntasan  Wajib  Belajar Sembilan Tahun. Tulisan yang bertolak dari penelitian tahun 2010 di tiga daerah, yaitu Wonosobo, Ciamis,  dan  Minahasa  Selatan  ini  mencoba  menggambarkan  usulan  pemangku
1 Penulis  mengucapkan  terima kasih  kepada Dede Wardiat  dan  Deshinta Vebrianti  yang telah bersama-sama penulis mengumpulkan data, terutama di  Minahasa Selatan, sehingga memung- kinkan penyusunan tulisan ini.
kepentingan di daerah, untuk meningkatkan pendidikan penduduk, khususnya melalui penyelenggaraan  pendidikan  dasar.  Tulisan  ini  berisi  pembahasan  terkait  beberapa permasalahan yaitu:  pertama,  masalah/hambatan yang dihadapi  program  penuntasan pendidikan dasar di daerah menurut tiga pemangku kepentingan utama, yaitu masyarakat, pemerintah  dan  dunia  usaha.  Sumber  data  dari  kajian  pembahasan  tersebut  digali dengan metode wawancara mendalam. Kedua, usulan dari tiga pemangku kepentingan itu  untuk  menembus  hambatan  penuntasan  dari  perspektif masing-masing  daerah, berdasarkan sumber data yang digali dengan metode kajian bersama. Dari kedua hal di atas, nampaklah bahwa komposisi isi pendidikan, skema pembiayaan, dan konfigurasi stakeholder  yang  diusulkan  pemangku  kepentingan  di  tiga  daerah  temyata berbeda dengan model yang sekarang sedang berjalan.
Kata kunci:  hak dasar pendidikan, model kebijakan, Wajib Belajar Sembilan Tahun, komponen isi  pendidikan, konfigurasi  pemangku kepentingan, layanan lembaga pen- didikan, skema bantuan, kemitraan stakeholders dan peran Desa.

## PENDAHULUAN
UUD  45  pasal  31  mengamanatkan  bahwa  (1)  Setiap  warga  negara  berhak mendapatkan pendidikan. (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar  dan  Pemerintah  wajib  membiayainya  (3)  Negara  memprioritaskan anggaran  pendidikan  sekurang-kurangnya  dua  puluh  persen  dari  APBN  dan APBD  untuk  memenuhi  kebutuhan  penyelenggaraan  pendidikan  nasional. Demikian pula dalam UU 20/2003  tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 34 yang berbunyi ( 1) Setiap warga negara yang berusia 6 tahun dapat mengikuti program wajib belajar, serta (2) Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib  bela jar minimal  pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut  biaya.  Amanat  itu  ditindaklanjuti  dengan  Peraturan  Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 1990 tentang pendidikan dasar sembilan tahun dan Instruksi Presiden  Republik  Indonesia  No.  1 Tahun  1994  tentang  Pelaksanaan  Wajib Belajar Pendidikan Dasar.
Untuk itu, melalui Renstra Depdiknas 2004-2009, Pemerintah menargetkan angka partisipasi kasar (APK) pada jenjang SMP dan yang sederajat untuk tahun 2008  sebesar 95% dan  tahun 2009  sebesar 98%. Target itu  pada tahun 2008, secara  nasional  nampak  realistik:  angka  partisipasi  kasar  (APK)  tingkat  SD telah mencapai 115%. Sementara itu, targetAPK SMP untuk tahun 2009, yaitu 98%.  Mungkin  target  itu tercapai  mengingat tahun 2008  saja telah mencapai 96,14%. Akan tetapi, "kesuksesan" itu masih diikuti "kekurangberhasilan" di sisi pemerataan, karena kesenjangan an tar provinsildaerah masih tinggi: 12 provinsi masih belum  mencapai  target  itu dan bahkan dua kabupaten,  yaitu Pidie dan Teluk Bintuni, APK SMP-nya masih di bawah 50% (Sukarno dkk, 2010:5). Di tengah capaian seperti itu, masih terdapat sekitar tiga perempat juta anak usia

## 2 I Jurna/ Kependudukan Indonesia
sekolah  di  seluruh Indonesia yang  belum pemah memasuki  bangku  sekolah. (http:/ /www.diknas.go.id).
Padahal, seperti Rencana Kerja Pemerintah (RKP Bappenas Tahun 2009, Bah 26) menyebutkan bahwa peningkatan pendidikan penduduk adalah salah satu cara untuk memutus vicious cyrc/e kemiskinan sehingga perlu perluasan akses  bagi  penuntasan pendidikan dasar sembilan tahun,  terutama di  daerah- daerah kantong (kemiskinan).
Namun  demikian,  frasa  "perluasan  akses  bagi  masyarakat,  terutama  di daerah-daerah kantong untuk mendapatkan pendidikan" seperti yang diutarakan RKP Bappenas itu pada kenyataannya lebih diterjemahkan ke dalam program- program pusat maupun daerah yang lebih berorientasi pada penguatan kapasitas lembaga pendidikan dan kurang berorientasi pada penguatan pengguna, yaitu calon  siswa,  masyarakat,  dan  dunia  usaha.  Penguatan  lembaga  pendidikan sebagai pelaksana kebijakan  pemerintah nampak  pada pembentukan  Komite Sekolah!Madrasah, dana BOS, rehabilitasi bangunan sekolah dan pembangunan unit sekolah barn, penambahan guru dan insentifnya, sertifikasi guru dst, serta pengembangan kemitraan dengan komunitas maupun desa.
Perluasan  akses,  peningkatan  kuantitas  dan  kualitas  layanan  yang dimaksudkan oleh pemerintah pada umumnya bersifat standar, bersifat blanket policy,  yaitu top down,  satu untuk semua Faktor keanekaragamaan kebutuhan masyarakat  sesuai  aspirasi  dan  orientasi  ekonomi  dan  sosial  budaya  kurang mendapat  perhatian  yang  memadai.  Fenomena  pengangguran  kelompok terdidik yang memperlemah semangat untuk berinvestasi di dunia pendidikan, "kekosongan"  karakter  siswa  misalnya,  kurang  diutarakan  dalam  kebijakan pendidikan  sehingga  kurang  memberikan jaminan  hak  ekonomi  dan  sosial budaya yang khas bagi pengguna. Kebijakan penuntasan Wajar di atas nampak bertolak dari sikap politik providers driven policy.
Berdasarkan  alasan-alasan  di  atas,  maka perlu dikembangkan pendekatan baru, yang lebih  menjamin keadilan  dan  relevansi,  agar terjadi percepatan penuntasan.  Tulisan  ini  bertujuan  untuk  menggambarkan  bagaimana sebenarnya  masalah-masalah  yang  menghambat  penuntasan  dan  model solusi penuntasannya yang dianggap cocok oleh pengguna dan daerah.
Tiga daerah penelitian, yaitu Kabupaten Wonosobo, Ciamis, dan Minahasa Selatan dipilih secara purposif, mengingat: pertama, bahwa ketiga daerah itu inempunyai kultur pendidikan dan keswadayaan pendidikan yang relatif kuat, tetapi  beragam  orientasinya.  Kedua,  ketiganya  mempunyai  kantong-kantong kemiskinan  yang  disertai  ketidaktuntasan  cukup  tinggi,  dan  ketiga,  secara ekonomi  ketiganya  mempunyai  karakteristik  yang  berbeda:  berturut-turut
mengandalkan pertama,  kehutanan  dan  hortikultura,  kedua,  persawahan  dan pariwisata, dan ketiga,  kabupaten terakhir,  mengandalkan tanaman keras dan perikanan.
Kerangka teoritik yang agaknya tepat digunakan untuk memahami realitas kesenjangan antara penyelenggara dan pengguna pendidikan yang menghasilkan ke-(tidak)-tuntasan wajib belajar salah satunya adalah teori Boudon. Menurut Boudon (1974) pendidikan akan tuntas mana kala terjadi kecocokan kebutuhan dan  kemampuan  antara  masyarakat,  pasar,  dan  negara.  Dalam  teori  Boudon itu,  terdapat  tujuh  faktor  utama  yang  menjadi  titik perkara yang  melibatkan masyarakat, pasar, dan negara dan cenderung bersebrangan karena kebutuhan dan kemampuan masing-masing aspek berbeda. Tujuh titik perkara atau variabel itu adalah 1) aspirasi atau orientasi kultura1, 2) biaya pendidikan, 3) aksesibilitas, 4)  bentuk  layanan  pendidikan,  5)  mutu  layanan,  6)  sistem  penyelenggaraan pendidikan dan 7)  mutu out-putlluaran.  Masalah ketidaktuntasan pendidikan, berikut  kebijakan  untuk  mengatasinya  perlu  didasarkan  pada  pemahaman tentang kesenjangan dan upaya untuk mendekatkan tiap pihak melalui ketujuh variabel tersebut.
Untuk  itu,  ketiga  pihak  perlu  digali  pendapatnya  dengan  pertanyaan- pertanyaan,  apakah  dalam  kebijakan,  implementasi,  dan  dampak pendidikan dasar  terdapat  ganjalan  sekitar  tujuh  variabel  tersebut  dan  bagaimana mengatasinya.  Pada  tulisan  ini,  upaya  menggali  data  tersebut  di  atas menggunakan  metode  terutama  wawancara  mendalam  dan  kajian  bersama. Melalui proses pencarian data maka tujuh variabel yang pada awalnya hanya mempunyai sedikit indikator, setelah dilakukan kajian di tiga daerah, kemudian indikatornya menjadi berkembang, karena muncul beberapa fakta empirik yang terbukti  secara  konsisten  menjadi  hambatan  bagi  penuntasan  atau  menjadi sumber ke(tidak)cocokan yang serius diantara pemangku kepentingan. Indikator yang  telah  bertambah jumlahnya tersebut  sejalan  dengan  kasus-kasus  yang didalami, memberikan gambaran masalah atau hambatan penuntasan secara lebih komprehensif. Di samping itu, juga tergambarkan elemen-elemen pembaharuan yang  dipraktekkan  di  masyarakat  untuk  mengatasi  hambatan  tersebut  dan memberikan gambaran best practice-nya yang penting untuk menyempurnakan model /kebijakan penuntasan.
Pemangku  kepentingan  yang  digali  informasinya  melalui  wawancara mendalam  dan  kajian  bersama  adalah  mereka  yang  tidak  (lagi)  bersekolah beserta  orang  tua/walinya,  pengelola dan peserta Paket B,  dan  SMP terbuka serta  STPD  (Satu Atap ),  Kepala  MTs,  Kadisdik/UPTD  Kecamatan,  Kadinas Pendidikan,  Kepala Mappenda/PKPontren,  Kepala  Kantor Depag,  Komisi  C DPRD, Kabid SosiaVpendidikan Bappeda, Kabid Kesra, Komite Sekolah, dan Dewan Pendidikan, Kadinda, serta Bupati.

## 4 I Jurnal Kependudukan Indonesia

## HAMBATAN PENUNTASAN DAN KESENJANGAN p ADANGAN

## DI ANTARA PEMANGKU KEPENTINGAN
Pada Tabell, nampak pokok-pokok temuan pennasalahan yang menghambat penuntasan  Wajar  Dikdas  9  tahun  di  tiga  daerah.  Inti  dari  masalah  yang menghambat  adalah  ketidakcocokan  pandangan  diantara  tiga  pemangku kepentingan, yaitu pemerintah, masyarakat dan dunia usaha berkaitan dengan tujuh  variabel  yang  menghambat  penuntasan.  Mengingat  bahwa  negara/ pemerintah  merupakan  pihak  yang  secara  konstitusional  berperan  sebagai penyelenggara  layanan  pendidikan  dasar,  sedangkan  kedua  pihak  yang  lain adalah  pengguna,  maka  tabel  di  bawah  ini  dibangun  untuk  memperlihatkan variabel  dan  indikator  yang  masih  menjadi  titik  masalah  {problem/p)  dan yang  bukan  menjadi  masalah  (non-problem/np)  menurut  pengguna,  serta kesesuaiannya dengan pandangan pihak pemerintah. Seperti terlihat pada Tabel 1 tersebut,jelaslah bahwa terdapat kesepakatan maupun kesenjangan pandangan (dan  kepentingan)  diantara  ketiga  pemangku  kepentingan  utama pendidikan yaitu negara, masyarakat, dan dunia usaha.

## Kesepakatan
1)  Kesepakatan  atau  kecocokan  pandangan  an tara  masyarakat  dan  dunia usaha  terhadap  pemerintah  (kolom  a  s.d  f  pada Tabel  1 di  atas)  ten tang hal-hal (indikator) yang masih menjadi masalah!problem (p) dalam rangka penuntasan  wajib  belajar,  maupun  hal  yang  tidak  lagi  menjadi  masalah/ non problem (np ),  harus menjadi pijakan bersama untuk melangkah guna menemukan solusi atau model altematif
2)  Kolom a dan b  adalah kesepakatan bersama yang harus menjadi primary common ground semua pemangku kepentingan, Kolom (a) adalah masalah bersama yang merupakan hambatan atau problem utama penuntasan. Ma- salah tersebut menyangkut biaya individual,  kuantitas  dan kualitas  guru, serta sarana prasarana pendidikan. Inilah yang harus menjadi prioritas un- tuk dipecahkan bersama dengan cara memanfaatkan modal bersama, yaitu hal-hal yang telah disepakati bersama bahwa hal itu tidak menjadi masalah lagi (kolom b) yaitu, ketersediaan ruang kelas, variasi jenis lembaga pen- didikan  dan  cara penerimaan.  Ini  menjadi  semacam secondary  common ground. Common grounds itulah yang memungkinkan semua pihak terikat untuk bergerak menemukan konsensus.
3)  Sementara itu, kolom c s.d f adalah kesepakatan sebagian pihak yang harus menjadi tertiary common ground, Kolom c (bahwa partisipasi pembiayaan dianggap sebagai problem oleh pemerintah maupun masyarakat) harus di- pecahkan bersama oleh kedua be1ah pihak.
Tabel 1.  Ke(tidak)cocokan  Pandangan  Masyarakat (M)  dan Dunia  Usaha  (DU)  ter- hadap  Negara  mengenai  Penuntasan  Wajar dalam  7  variabel
Varia bel lndikator M&DU M DU M&DU Mtdk DUtdk Cocok Coc:ok Coc:ok tdk c:ocok cocok cocok
,. NP p Nl• p Nl, p NP p NP p NP (a) (b) (c) (d) (c) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (I) Asplrasi Makna pendidikan v Pendudukl Orientasi /lsi kurikulum v Budaya Biaya Biaya opcrasional v v Pendldiknn lembaga Biaya individual v AkliC!Iibilltas/ Ketersediaan runng v Lingkungan kelas Jarak/wnklu tempuh \' Lingkungan sosial v Bentuk Layanan Variasi jcnis lembaga \' pendidikan Ketcrpaduan  layanan v Mutu Luyanan Proses pcncrimaan \' Proscs pembelajaran \' Kuantilas guru \' Kualitns guru v Layanan komite sekolah v \' Saranalprasarana \' Administrnsi v Sistem Partisipasi pembiayaan v v Penyclenggaraan Partisipasi politik pada v P'-"tlduduk PertanggWJgjawaban \' Publik Sinergitas stakeholder v Output/luaran Akademik/UAN v Lulusan sccara sosial \' \' budaya Kcsempatnn \' kerjalpendapatan Potcnsi untuk v pengcmbangan ekonomi  lokal
Keterangan: P = bermasalah bagi pemangku kepentingan dan NP= Tidak bermasalah bagi pemangku kepentingan

## Kesenjangan
1)  Kesenjangan atau ketidakcocokan pandangan masyarakat dan dunia usaha dengan pemerintah  (kolom g  s.d  1)  adalah  indikator yang  menjadi  silang sengketa antara masyarakat dan dunia usaha di  satu pihak dengan negara di lain pihak.
Kesenjangan  umum  antara  pandangan  pemerintah  di  satu  pihak  dengan masyarakat beserta dunia  usaha di  lain pihak (kolom  g)  adalah  masalah/ ketidakcocokan  terbesar.  Hal  ini  karena  tidak  hanya  menyangkut simpul (indikator)  silang  sengketa yang  banyak jumlahnya,  melainkan  terutama karena  menyangkutketidakpuasan  dua pihak  yang harus  dilayani  negara yaitu masyarakat dan dunia  usaha.  Hal yang menjadi kesenjangan umum

## 6 I Jurnal Kependudukan Indonesia
antara masyarakat dan  dunia usaha di  satu pihak, dan dengan pemerintah di  lain pihak adalah faktor orientasi  kurikulum, jarak dan waktu tempuh, keterpaduan  layanan,  cara  pembelajaran,  sistem  administrasi,  pertang- gungjawaban publik, sinergitas stakeholders, prospek ekonomi/pendapat- an  lulusan,  dan  relevansi  lulusan untuk pengembangan  potensi  ekonomi lokal.  Kesenjangan  umum  ini  merupakan  perkara-perkara  yang  mendo- rong  konftik  yang  memerlukan  penyelesaian  dengan  pertimbangan-per- timbangan kepentingan yang lebih luas.
Oleh karena itu, kesenjangan umum (kolom g) ini hams mendapat prioritas kedua  untuk  dihubungkan  pemecahannya  ketika  pemangku  kepentingan memecahkan masalah bersama (common problem) dengan bertumpu pada kesepakatan yang dimiliki, baik primary common ground maupun second- ary/partial ground.
2)  Ketidaksepakatan  sepihak  terutama  yang  menyebutkan  layanan  tertentu (layanan  komite  sekolah,  biaya  operasional  sekolah,  dan  lulusan  secara sosial) serta kondisi  lingkungan sosial masih  bermasalah (kolom i)  hams menjadi  prioritas  ketiga  dan  perlu  dinegosiasikan  secara  bersama  untuk memecahkannya.
Kesepakatan dan Kesenjangan pendapat seperti diuraikan di atas adalah basil yang disimpulkan secara umum dari data basil wawancara mendalam atas tiap  pemangku  kepentingan  di  masing-masing  daerah  secara  terpisah.  Hasil kesimpulan umum seperti di atas kemudian diajukan sebagai Term of Reference pada forum kajian bersama bagi semua pemangku kepentingan di masing-masing daerah. Dapatlah diantisipasi bahwa para peserta forum kajian bersama sebagai pemangku kepentingan akan terfokus pada usaha bersama-sama memecahkan masalah bersama (kolom a) dengan memanfaatkan modal bersama (kolom b) dan mengurangi kesenjangan, terutama kesenjangan umum diantara penyelenggara dan para pengguna (kolom g).

## IMPLIKASI  KESENJANGAN p ANDANGAN  DI  ANTARA  PEMANGKU

## KEPENTINGAN  DAN  EMBRIO MODEL
Seluruh data empirik yang telah berhasil dikumpulkan dianalisis berdasarkan kerangka teoretik Boudon yaitu  bahwa penuntasan pendidikan (dasar)  hanya akan  berhasil  maksimal j ika  terdapat kesesuaian  kebutuhan  dan  kemampuan antara  negara,  masyarakat,  dan  dunia  usaha.  Inferensi  kerangka  teoretik  ini adalah model altematif penuntasan akan lebih berhasil mana kala memberikan partisipasi  yang  seimbang antara negara,  masyarakat  dan  dunia usaha dalam penyelenggaraan pendidikan.
Dengan menggunakan kerangka teoretik Boudon terse but, analisis terhadap data yang telah diperoleh melalui wawancara mendalam terse but memperlihatkan temuan berupa pola umum sebagai berikut.
Pertama,  seperti terlihat dalam Tabel  I, terdapat kesenjangan pandangan, terutama antara negara di satu pihak dengan masyarakat dan dunia usaha di lain pihak, terutama menyangkut variabel orientasi budayalkurikulum, pembiayaan, luaran,  dan  sistem penyelenggaraan.  Catatan yang perlu ditambahkan  di  sini adalah di dalam negara sendiri terdapat kesenjangan atau sikap mendua ketika berhadapan  dengan  masyarakat  dan  dunia  usaha,  secara  formal  Dinas  atau instansi  terkait yaitu  Mapenda  sebagai  pelaksana program  penuntasan wajib belajar  sembilan  tahun,  cenderung  merepresentasikan  pandangan  /kebijakan Pusat dan "menyalahkan" masyarakat. Namun demikian, secara pribadi, para pejabat  daerah  umumnya  mempunyai  pandangan  yang  merepresentasikan pandangan  masyarakat  dan  dunia  usaha  bahwa  pendidikan  dasar  yang  ada sekarang  kurang  aspiratif terhadap  kebutuhan  dan  kemampuan  daerah, masyarakat dan dunia usaha.
Implikasinya adalah perlu ruang partisipasi (politik) yang lebih luas bagi masyarakat  dan  dunia  usaha  di  daerah  menyangkut  peningkatan  kurikulum, terutama  nilai  agama/budaya  dan  ketrampilan,  pembiayaan  dan  kualitas/ relevansi luaran serta sis tern penyelenggaraan pendidikan agar pendidikan dasar lebih sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan masyarakat dan dunia usaha. (Instrumen legal yang tersedia -tetapi mungkin perlu disempurnakan- adalah Komite  Sekolah,  pengembangan  kurikulum  Mulok,  pelaksanaan  Kurikulum Tingkat  Satuan  Pendidikan  (KTSP)  agar  kontekstual  dengan  kondisi  sosial- ekonomi  lokal,  pengembangan  ekstra-kurikuler,  serta dalam jangka panjang, perluasan Otonomi Daerah di bidang pendidikan).
Kedua,  Terdapat  kesenjangan  komposisi-konfigurasi  dan  partisipasi pemangku kepentingan  dalam  sistem  penyelenggaraan.  Di  Jawa  (Wonosobo dan  Ciamis)  lembaga pendidikan  di  bawah  Kementerian Agama  (madrasah, pesantren)  lebih  banyak  bersifat community  based sedangkan  lembaga pendidikan jalur formal  di  bawah Dinas Pendidikan lebih banyak state based education.  Di  Minahasa  Selatan  dikotomi  seperti  itu  terjadi  antara  sekolah swasta (community based) dan sekolah negeri (state based). Namun demikian, terdapat pula persamaannya,  yaitu  keduanya sama-sama kurang memberikan ruang partisipasi bagi desa, baik sebagai unit "terkecil" negara maupun sebagai lembaga  representasi  komunitas.  Keduanya juga kurang  memberikan  ruang partisipasi  bagi pengusaha/dunia usaha sebagai  simpul produktif masyarakat dalam sistem penyelenggaraan pendidikan.

## 8 I Jurnal Kependudukan Indonesia
Implikasinya adalah perlu memberikan ruang partisipasi (politik) yang lebih luas  kepada  desa  dan  dunia  usaha  pada  sistem  penyelenggaraan  pendidikan dasar. (lnstrumen legal/organisasional yang dapat dimanfaatkan adalah Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan, melalui penguatan peran (politik) kedua unsur tersebut dalam  Dewan Pendidikan/Komite  Sekolah,  serta melalui penguatan peran  kontrol dan advocacy yang  dimiliki  kedua  lembaga  tersebut).  Namun demikian, untuk tujuan itu konstruksi Komite Sekolah/Dewan Pendidikan perlu disempurnakan agar kedua lembaga itu mempunyai hak politik pada governance, dan tidak sekedar berada dalam lini manajerial pendidikan.  Selama ini, peran lembaga  tersebut  sekedar membantu  dan  memberi  pertimbangan.  Dengan kata lain,  komposisi modelnya hams menambahkan unsur desa di dalamnya. Selain itu, konfigurasi pemangku kepentingan pendidikan harus berubah yaitu negara lebih membagi kewenangan bersama masyarakat dan dunia usaha, agar pelayanan pendidikan sesuai kebutuhan dan kemampuan sehingga penuntasan segera terwujud.
Ketiga,  terdapat (kasus best practice) pelaksanaan pendidikan dasar yang relatifmampu menjembatani kesenjangan-kesenjangan di atas, yaitu padajalur pendidikan non-formal Paket B, khususnya Paket B-KBU (Kelompok Belajar Usaha), karena melibatkan-kendati terbatas- Desa, komunitas, dunia usaha serta dinas/instansi di daerah dan pemerintah propinsi. Namun demikian, pada sistem penyelenggaraan Paket B KBU ini, partisipasi pihak non-negara masih terbatas pada manajemen dan belum terlibat secara governance. Di samping itu, pesertanya terbatas untuk usia  15  tahun ke atas  dan masih lebih menekankan muatan akademik/UN, kurang muatan ketrampilan dan nilai-nilai agama/budaya (kecuali pada Paket B-KBU di PKBM-pesantren).
Implikasinya  adalah  perlu  ditemukan  komposisi  kurikulum  nilai-nilai, pengetahuan dan ketrampilan (values, knowledge & knowhow) serta konfigurasi pemangku  kepentingan  (negara,  masyarakat,  dan  dunia  usaha)  yang  lebih seimbang,  termasuk pada jalur pendidikan formalnya -dengan memperkuat peran  (partisipasi  politik)  masyarakat  dan  dunia  usaha.  Dengan  Demikian, pelayanan  pendidikan  dasar,  menjadi  titik-temu  kebutuhan  dan  kemampuan antara negara,  masyarakat,  dan dunia usaha.  Instrumen legal/institusionalnya adalah,  di  samping penguatan pada Komite  Sekolah dan  Dewan Pendidikan, perlujuga disesuaikan dengan kedudukan (otonomi) desa pada (rencana) serta Undang-undang Pemerintahan Desa yang sedang disusun.
lmplikasi-implikasi  tersebut  di  atas  merupakan  sintesis  peneliti  yang diperoleh  dari  dialektisasi  kerangka  teoretik  dengan  realitas  empirik  hasil wawancara mendalam. Bagaimana usulan nyata yang diajukan daerah sendiri? Hasil empirik dari kajian bersama para pemangku kepentingan di tiga daerah terlihat pada bagian di bawah ini.

## MODEL PENUNTASAN  PENDIDIKAN  DASAR USULAN  DAERAH
Berbagai  usulan  dari  tiga  daerah  kajian  menyangkut  model  penuntasan pendidikan  dasar  sembilan  tahun  diperoleh  melalui  forum  kajian  bersama. Jumlah  dan  kompisisi  pemangku  kepentingan  yang  hadir  dan  berkontribusi pada pelaksanaan kajian bersama di tiga daerah sangat memadai. Jumlah peserta (an tara 30 sampai dengan 40 orang) lebih tinggi dari pada jumlah yang diundang (25  pemangku  kepentingan)  terutama  karena  sub-divisi  yang  terlibat  pada pendidikan/pelatihan pada dinas dan lembaga pendidikan masyarakat temyata cukup banyak yang ingin terlibat.
Tujuan yang terkandung pada respon pemangku kepentingan ( dengan kata lain "usulan model")  itu secara umum adalah agar kendala partisipasi (cal on) siswa pada pendidikan dasar dapat dikurangi dan hasil/luaran dari pendidikan dasar lebih merata dan berkualitas.  F okusnya temyata adalah perbaikan pada bagian "hulu", yaitu memperbaiki kondisi terutama komposisi dan konfigurasi dari  indikator-indikator yang  dipandang  strategis  sekaligus  tersedia leverage politiknya  di  daerah  untuk  mencapai  dua  tujuan  umum  tersebut  di  atas. Indikator-indikator yang dimaksud adalah isi kurikulum, pembiayaan, layanan, dan  penyelenggaraan.  Caranya  adalah  dengan  memanfaatkan  peluang  yang diberikan  oleh  regulasi,  memobilisasi  sumber  daya  politik  birokrasi,  SDM, sumber daya sosial-budaya dan ekonomi yang terdapat terutama di daerah, serta pengembangan sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha. Sementara itu,  untuk luaran yaitu kualitas lulusan, agaknya dianggap sebagai masalah "hilir" yang diasumsikan bahwa dengan sendirinya akan terpecahkan mana  kala  komposisi  dan  konfigurasi  serta  mobilisasi  sumber  daya  sebagai "hulunya", terjadi  sedemikian rupa sehingga mampu mengubah kompisisi  isi kurikulum/pembelajaran dan konfigurasi pemangku kepentingan pada indikator- indikator yang  menjadi  fokus  tersebut.  Respons/solusi  yang  diajukan  daerah dalam forum kajian bersama di setiap daerah adalah sebagai berikut.

## Modei!Solusi Usulan Pemangku Kepentingan Daerah Wonosobo
Pada  dasarnya  terdapat  empat  titik  perbaikan  yang  diusulkan  pemangku kepentingan di Wonosobo, yaitu perbaikan komposisi kurikulum, pengurangan biaya individual,  perbaikan layanan pembelajaran,  serta perbaikan komposisi dan konfigurasi pemangku kepentingan.
Kurikulum  perlu  diperbaiki  komposisinya,  yaitu  dengan  menambahkan muatan  nilai-nilai  agama  dan  budaya,  termasuk  nilai  kreatifitas  dan kewirausahaan,  serta  muatan  ketrampilan  yang  keduanya  relevan  dengan upaya  (re )produksi  sosial-budaya  dan  produksi  ekonomi  Daerah.  Peluang
yang  tersedia  adalah  dengan  menempatkan  secara terpadu  dengan jam mata pelajaran kurikulum nasional (kurnas) dan kurikulum lokal (kurlok) serta ekstra kurikuler dan pelaksanaan KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) serta penilaian  oleh guru dan evaluasi  oleh  lembaga  independen yang dibentuk  di daerah. Mengingatjam pelajaran dan materi pembelajaran sudah padat, maka mata pelajaran yang di-KTSP-kan seharusnya dikurangi dan dipilih pelajaran yang lebih memberi peluang untuk pengembangan potensi sosial ekonomi lokal. Pemilihan pelajaran  yang  di-KTSP-kan  mempertimbangkan  bagaimana agar mulok (muatan lokal sebagai matapelajaran) dapat ditambahkan pemahamannya untuk mengakomodasi kebutuhan daerah. Evaluator daerah perlu diadakan untuk mengimbangi  evaluasi  "keunggulan  sekolah"  yang  selama  ini  semata-mata menonjolkan nilai akademik UN yang ditentukan Pusat, agar lebih selaras dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha di daerah.
·  Pengembangan  muatan  nilai  agama  dan  budaya  dilaksanakan  dengan bersinergi dengan Kementerian Agama/Kantor Kemenag dan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang kependidikan. Upaya semacam "pesantren kilat" atau kehadiran siswa pada bermacam-macam pembinaan rohani yang telah dilakukan selama ini kurang terrencana sehingga ke depan perlu disistematikkan ke dalam sistem pendidikan daerah agar pemanfaatan sumber daya yang ada, baik sumber daya pemerintah, sumber daya sosial budaya masyarakat, maupun alokasi waktu  oleh para  siswa,  menjadi  maksimal,  efisien,  dan  efektif.  Pemanfaatan sumber daya  sosial  budaya kependidikan di  masyarakat juga dapat berperan untuk memenuhi kekurangan jumlah dan mutu guru agama dan kesenian yang dialami sekolah.
Sementara itu, pengembangan ketrampilan dan jiwa kewirausahaan harus dimulai  sejak tingkat dasar agar tumbuh watak kemandirian sejak dini,  tidak seperti sekarang yang lulusan pendidikan dasar terlanjur "bermental priyayi", karena pendidikan kejuruan dimulai di tingkat lanjutan atas.  Oleh karena itu, daerah perlu memberikan pengetahuanlketrampilan dasar dan kewirausahaan pada  semua jenjang pendidikan  dasar,  tetapi  diutamakan  bahkan  semacam keharusan  pada  pendidikan  Paket  B.  Tujuannya  bukan  untuk  menjadikan mereka  sebagai  calon  tukang,  melainkan  mengembangkan  kreatifitas  praktis dan fungsional  agar kelak tercipta lapisan  SDM yang  lebih terbuka terhadap pembaharuan dan  ide-ide  yang  maju  guna "modeminasi" usaha-usaha  lokal. Untuk  itu,  pelaksanaannya  perlu  memanfaatkan  sumber  daya  (guru  dan sarana-prasarana) pada upaya pengembangan  SMK dan BLK dan sejenisnya yang  diselenggarakan  berbagai  dinas  di  lapangan,  dan  disesuaikan  dengan perencanaan tentang tata-ruang ekonomi yang telah digariskan oleh daerah. Ini perlu perencanaan bersama dengan (program) dinas-dinas lainnya beserta sinergi di tingkat bawah, yaitu an tara guru sekolah dengan para penyuluh dari berbagai
dinas dan pelaku dunia usaha (misalnya dengan guru kunjung pengusaha dan studi wisata industri).
Untuk  mengurangi  biaya  individual,  dipandang  perlu  langkah-langkah internal yang bersifat lintas dinas, yaitu perlu regulasi daerah, penyempumaan BOS, serta pengembangan SMP Satu-Atap dan model Terpadu-Kemitraan.
Regulasi daerah diperlukan terutama untuk mengatur (R)APBS,  bantuan sosial, Alokasi Dana Desa (ADD) dan retribusi angkutan agar dapat menekan biaya individual. Sejauh ini (R)APBS belum akuntabel-selama ini RAPBS hanya memerlukan  persetujuan  Komite  Sekolah  sehingga  cenderung  mengabaikan keluhan kelompok miskin. Di samping itu, anggaran APBD termasuk bantuan sosial daerah belum benar-benar "pro-poor". Upaya penghapusan biaya "transisi" ke kelas 7, perlu disertai langkah penghapusan pungutan insidental di sekolah negri dengan sanksi tegas oleh daerah. Di samping itu, perlu kebijakan Daerah agar Alokasi Dana Desa (ADD) dapat dimanfaatkan untuk (bantuan) pendidikan. Kebijakan affinnatif yang lain, misalnya pengurangan retribusi angkutan ke/di daerah terpencil, juga perlu dipertimbangkan.
BOS  dari  pusat perlu disempumakan dan diimbangi  daerah.  Dana BOS, di  samping tetap berbasis jumlah siswa juga perlu mempertimbangkan biaya minimum operasionallembaga,  termasuk untuk sarana pembelajaran,  seperti buku di  sekolah, terutama di  daerah kantong kemiskinan dan terpencil -yang biasanya jumlah siswanya  sedikit.  Sebelum  usulan  ini  diterima  pusat,  maka daerah perlu mengadakan semacam BOS Daerah yang ditujukan pada sekolah bersiswa sedikit yang berada di daerah yang cukup banyak drop-outer-nya. Di samping itu, komponen BSM (bantuan siswa miskin) pada BOS pusat yang telah didistribusikan melalui sistem semi-voucher sebagai pilot project di beberapa MTs, perlu lebih dikembangkan termasuk di SMP 2 •
Model  SMP  Satu Atap  dan  model  terpadu  kemitraan  seperti  Ponpes SMP/MTs  atau  pesantren  PKBM  Kesetaraan  yang  berbasis  komunitas  dan menyediakan pondokan serta logistik yang murah dianggap penting. Alasannya ini,  efektif mangatasi  kendala jarak,  waktu  dan  biaya  (individual  dan  biaya operasionallembaga),  (kurangnya)  terpaduan  layanan,  kekurangan  guru (agama)  dan  sarana  (praktik  ibadah)  serta  pembentukan peer group  yang positif.  Di  samping  itu,  kemitraan  ini  mengurangi  beban  pembiayaan untuk pengadaan  sarana/prasarana  oleh  pemerintah,  juga lebih  memberikan  ruang politik  (pendidikan)  bagi  masyarakat,  akuntabilitas  publik  lembaga,  dan mengembangkan sinergitas pemangku kepentingan.  Keterlibatan dunia usaha dan donatur yang selama ini karitatiftertuju pada lembaga berbasis masyarakat
2 Distribusi semi-voucher di sekolah yang banyak dimasuki siswa miskin seperti di kebanyakan MTs merupakan model School Charter yang banyak dipraktekkan di beberapa negara bagian di Amerika Serikat.

## 12 I Jurnal Kependudukan Indonesia
ini  perlu  dikembangkan juga pada  lembaga  pendidikan  negeri.  Di  samping itu,  pada  model  terpadu kemitraan,  khususnya  Pesantren-Wajar  (Kesetaraan KBU),  dunia  usaha juga dapat  berpartisipasi  (politik)  dalam  menentukan dan  mengembangkan  pendidikan  ketrampilan,  khususnya  untuk  mendukung produksi  yang ada.  Ini  dimaksudkan  agar dalam jangka panjang terjadi  take and give an tara dunia pendidikan dan dunia usaha 3 •
Sejauh ini, alokasi anggarannya banyak difokuskan pada perbaikan input/ sarana fisik.  Padahal,  yang perlu menjadi  prioritas  adalah buku untuk proses pembelajaran, jumlah  guru  di  daerah  terpencil,  dan  pendidikan  nonformal (pendidikan  luar  sekolah).  Upaya  fokus  pada  pembelajaran  di  atas  didasari prinsip  pemerataan,  peningkatan  mutu,  dan  relevansi.  Dengan  prinsip  ini, perlu sikap  kritis  terhadap RSBI (Rintisan  Sekolah  Berstandar lntemasional) yang  bukan  hanya  memperberat  beban  pembiayaan  daerah,  melainkan juga memperparah kesenjangan.
Pemberitahuan  RAPBS  perlu  diubah,  yaitu  menjelang  (bukan  setelah) pendaftaran  siswa  bam.  Di  samping  itu,  guna  mengimbangi  kecenderungan layanan  yang  "terlalu  akademik",  kebutuhan  terhadap  pengembangan watak dan kreatifitas  pada siswa perlu dipecahkan dengan  memanfaatkan pelajaran dari best practices yang telah ada, seperti SMA Taruna Nusantara untuk watak nasionalisme  dan  kepemimpinan  serta  Sekolah  Qoryah  Thoyyibah  untuk kreatifitas dan ketrampilan. Peningkatan akuntabilitas layanan sekolah/Komite Sekolah  dapat  dilakukan  dengan  pengembangan  sistem  governance  yang memberikan peran kepada desa dan dunia usaha, bukan sekedar sebagai unsur pendukung Komite Sekolah seperti yang seakan-akan terjadi selama ini. Desa dan dunia usaha dapat berperan sebagai mitra sejajar Komite Sekolah/sekolah untuk  meningkatkan akuntabilitas  Komite  sekolah  dan  Sekolah dari sekedar akuntabilitas internal (MBS manajemen pendidikan berbasis sekolah) menjadi juga akuntabel secara ekstemal kepada masyarakat dan dunia usaha.
Guna  lebih  menjangkau  kelompok  miskin,  dibutuhkan  model  layanan pendidikan yang murah efisien dan efektif.  Untuk pengembangan peer group dan role model  seperti model terpadu-kemitraan yang telah disebutkan, perlu dicari  embrio  model itu di  tempat lain  agar dapat direalisasikan  secara lebih luas.  Embrio  yang  dimaksudkan  bukanlah  yang  bersifat  tunggal  melainkan plural agar dapat menampung mereka yang secara  kultural  berbeda orientasi budaya/keagamaannya.
3 Yang terjadi selama ini Departemen Kehutanan bekerjasama dengan (tenaga) Pesantren terba- tas  pada  penghijauan kembali  hutan  yang  gundul  dan  Departemen  Perindustrian memberikan alat-alat industri seperti mesin jahit untuk santri putri.
Agar komposisi dan konfigurasi pemangku kepentingan berjalan dengan baik, maka sistem penyelenggaraan pendidikan di  daerah perlu menempatkan pemangku kepentingan di luar pemda sebagai mitra kerja, bukan semata-mata sebagai  pendukung  lini  manajerial  birokrasi.  Untuk  itu,  tahap  pertama yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah adalah "merapatkan barisan" pada lini dinas-( dinas) terkait dengan menempatkan ketuntasan yang berkualitas sebagai program bersama sehingga program ini menjadi program  lintas sektor/dinas. Tahap berikutnya, dinas-dinas secara bersama-sama mengembangkan perannya bersama pemangku kepentingan terkait di luar negara agar terbentuk mekanisme perencanaan sampai dengan implementasi serta evaluasi bersama pada program kemitraan tersebut.

## Model/Solusi Usulan Pemangku Kepentingan Daerah Ciamis
Solusi  yang  menonjol  yang  diajukan  dari  kajian  bersama  di  Ciamis  adalah semacam  konsep  "sekolah  berciri  sesuai  dengan  karakter  lingkungan; berkembang dari lingkungan dan untuk mengembangkan lingkungan". Model usulan  ini  bahkan  sudah  diimplementasikan,  sebagiannya  telah  pada  tahap pengembangan. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan sosial, ekonomi dan budaya. Kendati tidak secara khusus menjadi perda hal, ini boleh dikatakan konsep  kabupaten,  karena  menjadi  semacam kristalisasi  dari  upaya  otonomi daerah  di  bidang  pendidikan.  Kristalisasi  ini  berbentuk  gabungan  antara tiga  hal: pertama, derivasi  secara  luas  dari  implementasi  pemenuhan  akan hak-hak  pendidikan,  sosial,  dan  ekonomi  masyarakat  sehingga  daerah  perlu menyelenggarakan pendidikan secara merata, berkualitas dan relevan. Kedua, derivasi  kewenangan  wajib. daerah  untuk menyiapkan  dan  mengembangkan tenaga  kerja  SDM  di  daerah. Ketiga, belajar  dari  solusi  lokal  yang  dipilih masyarakat  yang  ternyata  efisien-efektif,  lebih  sinergis  dan  berkarakter lingkungan  (lokal)  untuk  menuntaskan  pendidikan  dasar  di  daerah.  Oleh karena itu pemangku kepentingan memandang perlu solusi lokal atau embrio model  dikerangkai  secara lebih  sistemik.  Untuk itu,  peluang yang terbuka di ranah hukum/peraturan, administrasi pemerintahan, serta peluang yang terbuka karena potensi-potensi dinas-dinas, potensi sosial-ekonomi serta sosial-budaya kependidikan  perlu  dimobilisasi  untuk  pengembangan  dan  aplikasi  konsep terse but.
Aplikasi konsep ini pada tingkat mikro adalah menekankan pengembangan Kurikulum Terkait Satuan Pendidikan (KTSP) serta pengembangan kompetensi sosial,  ekonomi,  dan  budaya  bagi  para  guru  seperti  yang  diamanatkan Permendiknas 16/th 2007, serta sinergitas an tara sekolah/program paket dengan lembaga pendidikan (berbasis) masyarakat dan kelembagaan usaha ekonomi.

## 14 I Jurnal Kependudukan Indonesia
Karena  daerah  mengalami  keterbatasan  untuk  mengembangkan  KTSP  dan para guru juga tidak  seluruhnya  kompeten  secara  sosial/lingkungan,  daerah perlu mengembangkannya dengan cara menempatkan lini dinas-dinas sebagai fasilitator agar tiga pemangku kepentingan utama pendidikan berbagi sumber daya dan anggaran daerah menjadi bersifat lintas sektor/dinas untuk penyiapan SDM daerah ke depan. Gagasan ini sedang didiskusikan untuk menjadi peraturan daerah di DPRD.
Dengan kemitraan dengan pihak-pihak lain yang mempunyai sumber daya lokal, maka kekurangan layanan masing-masing pihak dapat diperbaiki. Selain itu, terjadi keadaan berbagi beban dan tanggungjawab serta transparansi untuk mengatasi  masalah  penuntasan  secara  bersama-sama.  Pemanfaatan  sumber daya lokal untuk menutupi kekurangan atau keterbatasan sumber daya seperti yang selama ini berjalan dilaksanakan melalui kerja sama kemitraan:  sekolah/ madrasah, penyelenggara pendidikan SMP Satu Atap, Paket B dan C sebagai kepanjangan pemerintah hams  bekerja sama  dengan  MUI/pesantren,  PKBM dan dunia usaha lokal serta desa.
Pilihan kerja sama kemitraan sebagai jalan keluar dianggap sebagai tahap lanjutan dari "intervensi/bantuan" oleh dinas-dinas yang telah lama masuk ke lembaga-lembaga  masyarakat  dan  pemanfaatan  inovasi  yang  telah  terbukti berhasil di masyarakat. lnovasi seperti itu juga telah memberi pelajaran kepada pemangku kepentingan bahwa penguatan lembaga pendidikan milik pemerintah secara sepihak hanya akan menghancurkan lembaga pendidikan swasta yang sebenarnya membantu pemerintah.  lnovasi yang dimaksud adalah SMP-Satu Atap yang bersinergi dengan SD dan PKBM-KBU yang bersinergi dengan dunia usaha  di  tempat peserta  didik bekerja  (inovasi  pemerintah);  SMP-Satu-Atap yang bersinergi dengan SD, Desa, dan MUI Kecamatan (inovasi/prakarsa guru dan komite Sekolah), serta SMP atau PKBM yang diadakan oleh atau di pondok pesantren (inovasi masyarakat).
Selama  ini  inovasi-inovasi  di  atas,  kendati  telah  mencoba  menambah layanan pembelajaran nilai,  dan  atau  ketrampilan  serta memotong biaya dan waktu/jarak, pelaksanaan bel urn sistemik: sebagian inovasi bel urn memberikan layanan yang komprehensif(va/ue, knowledge,  knowhow), belum memberikan peran governance  kepada  pemangku  kepentingan  lain  ke  dalam  sistem penyelenggaraan, dan bel urn terjadi sharing sumber daya serta bel urn menjamin keikutsertaan  kelompok  yang  miskin/terpinggirkan.  Disadari  pula  bahwa layanan  inovatif tersebut  masih  kurang  berkualitas  karena  pemeritah  pusat dan  daerah  selama  ini  kurang  memasukkannya  ke  dalam  sistem  pendidikan ( daerah)  yang  ada.  Agar penyelenggaraannya  lebih  sistemik dan  berkualitas, maka "model penuntasan" hams mengubah cakupan isi (komponen) terutama dengan menambahkan pendidikan nilailkarakter dan pelajaran ketrampilan dan
penyelenggaraan (konfigurasi pemangku kepentingan atau kemitraannya) dengan melibatkan desa serta penyempurnaan bantuan BOS dan bantuan Provinsi.
Penambahan  pendidikan  nilai  (agama/budaya)/karakter  (termasuk kewirausahaan) perlu dilakukan di  luar jam pelajaran kepada siswa,  terutama oleh  pesantren  atau  MUI  terdekat  serta  oleh  role  model pengusaha  lokal. Begitu pula sebaliknya, para santri "disekolahkan" di dalam pesantren dengan mengikutkannya  pada  Paket  B  dan  C  agar  tidak  terlalu  menganggu jadwal pembelajaran keagamaannya.  Dari 563  pesantren yang ada sekarang,  baru 60 pesantren saja yang telah bekerja sama dalam program penuntasan, dan bahkan sedikit sekali pesantren yang memberikan pelajaran ketrampilan praktis. Oleh karena itu,  dinas atau dunia usaha perlu didekatkan untuk melakukan tupoksi seperti itu di pesantren-pesantren. Sejauh ini memang sebagian pesantren telah menyelenggarakan pendidikan setingkat SLTP  dan  SLTA,  tetapi  kebanyakan berbentuk madrasah dan sedikit saja yang menyelenggarakan pendidikan formal MTS, MA, atau SMP/SMA/SMK. Selain itu, pesantren yang menyenggarakan pendidikan  formal,  MTs,  atau  MA  kurang  tersentuh  bantuan  pemda  karena Anggaran Pemda memang menurut ketentuan perundangan tidak diperkenankan dialokasikan  untuk  lembaga-lembaga  yang  berada  di  bawah  yuridiksi Kementerian Agama.  Jadi, untuk menembus kebuntuan seperti itu, pemangku kepentingan sepakat untuk menyalurkan bantuan sosial untuk membantu siswa miskin, khususnya yatim-piatu di panti yang berada di Pesantren dengan syarat mereka menempuh pendidikan reguler (MTs a tau SMP) 4 • Upaya ini ditempuh agar semua pesantren berpartisipasi menuntaskan wajib belajar dengan bekerja sama dengan dinas pendidikan, dinas sosial, perindustrian dan kehutanan dst, tidak hanya menciptakan santri menjadi berpendidikan formal atau kesetaraan (tamat wajar), melainkanjuga trampil dan kelak dapat menghidupi lingkungan sosial, ekonomi dan budayanya.
Karena  mondok  atau  kost  di  pondok  pesantren juga berperan  penting untuk  memotong  jarak/waktu  dan  biaya  individual,  maka  pemangku kepentingan  mendesak  Pemerintah  agar  mendorong  semua  pesantren  untuk menyelenggarakan pesantren wajib bela jar melalui program Paket Kesetaraan, Paket kesetaraan-plus-ketrampilan  atau  bahkan  mengembangkan pendidikan formal. Sebagai timbal baliknya, pesantren diharapkan mendukung pelaksanaan UU Perkawinan yang membatasi usia pemikahan agar penduduk usia pranikah dapat menamatkan pendidikan dasamya.
Di samping menambahkan pendidikan nilai lkarakter pada isi kurikulumnya, pemerintah  dipandang  perlu  menambahkan  pelajaran  ketrampilan  berikut kemitraannya  dengan  masyarakat  dan  dnuia  usaha.  Pemerintah  daerah  perlu
4 Pada tahun lalu disalurkan oleh Dinas Sosial sebesar Rp  1150 juta untuk membantu sebesar Rp 3 ribulharilanak para yatim /piatu di  Kabupaten Ciamis.

## 16 I Jurnal Kependudukan Indonesia
bekerja  sama  dengan  dunia  usaha  dalam  menyelenggarakan  pendidikan program  Paket  B-plus  ketrampilan  dan  mendorong  sekolah-sekolah memanfaatkan  penyuluh-penyuluh  dari  berbagai  dinas.  Dunia  usaha  yang bersedia melaksanakan program Paket B-plus ketrampilan mendapat prioritas untuk dibantu dengan permodalan (melalui PKBM-KBU). Pilihan penambahan pendidikan ketrampilannya, termasuk pada pendidikan dasar formal di SD/MI dan SMP/MTs, dipandu oleh prinsip yang disebut para pemangku kepentingan sebagai  "demand  driven  matched  potensi"  yang  petanya  didasarkan  oleh kebijakan Dinas Perindustrian sehingga jenis pendidikan ketrampilannya tinggal ditentukan mengikuti peta tersebut. Upaya ini diharapkan akan meningkatkan peran  sekolahlmadrasah  sebagai  lembaga  penyiapan  sdm  bagi  (kebutuhan) industri setempat.
Konsep  pembelajaran  ketrampilan  dasar  ini  harus  bertumpu  pada  guru pelatih,  sarana-prasarana  sekolah  dan  balai  pendidikan  ketrampilan  serta pelatih  tehnis  pemasaran  yang  telah  dimiliki  Pemda  sendiri.  Ini  terutama untuk mengatasi  ironi  kebijakan  Pusat,  yang  nampak  lebih  peduli  olah  raga dan kesenian  sehingga menempatkan guru PNS-nya untuk itu,  tetapi  kurang peduli terhadap kebutuhan SDM dengan ketrampilan yang dapat mendukung dan mengembangkan ekonomi lokal. Oleh karena itu, ketentuan Kemendiknas bahwa kepala sekolah harus mempunyai kompetensi  sosial/lingkungan dapat dipakai  sebagai  landasan bagi  pemda untuk mendukung  kebijakan daerah di atas.  Yaitu,  menyiapkan  setiap  calon pendidik dengan pelatihan ketrampilan dasar menjelang penempatannya sebagai guru ataupun sebagai kepala sekolah, agar menjadi komponen dari  "sekolah berkarakteristik, hidup dan  mengidupi lingkungan. Sebelum hal ini dapat dicapai, maka perlu dipikirkan kemungkinan diterapkannya mobile training unit oleh Dinas Tenaga Kerja  untuk melayani kebutuhan  ketrampilan  pihak  desa,  dunia  usaha,  dan  sekolahlmadrasah.  Ke depan,  pendidikan ketrampilan  dasar ini seharusnya menjadi  tanggungjawab pemerintah daerah dan provinsi memegang peran capacity building terhadap kabupatenlkota.
Di  samping  itu,  BKD  harus  berani  berorientasi  pada  pemerataan  ke daerah-daerah terbelakang dan terpencil agar kelebihan guru di perkotaan dapat secara  bertahap  diseimbangkan  secara  proporsional,  agar  kekuarangan guru yang dihadapi  SMP Satu Atap dan pendidikan paket kesetaraan di  perdesaan dapat diatasi. Untuk itu, menurut pemangku kepentingan di Ciamis, dana projek sertifikasi  guru  akan  lebih  baik jika dialihkan  pada pengiriman  guru-guru untuk  pelatihan  ketrampilan  dasar,  atau jika mungkin,  pengadaan  guru  PNS ketrampilan. Jenis ketrampilan yang dibutuhkan sekarang adalah ketrampilan untuk mengembangkan pangan yang selama ini  dimport dari daerah  lain dan
teknologi pengolahan bahan lokal yang selama ini diolah di luar daerah, seperti pi sang.
Dengan  demikian,  konsep  yang  berkembang  di  Ciamis  adalah  berbagi beban,  berbagi  sumber  daya  di  antara  pemangku  kepentingan.  Memang diperlukan  Perda  atau  Keputusan  Bupati  yang  menekankan  bantuan  untuk penguatannya untuk memperdalam sinergitas kemitraan tersebut.
Di  samping  penambahan  pendidikan  nilai/karakter  dan  ketrampilan, penuntasan  pendidikan  dasar  dipandang  perlu  melibatkan  desa.  Di  luar pendekatan  yang  menekankan  kerja  sama  dengan  lembaga  keagamaan  dan dunia usaha, pemerintah daerah juga perlu memperdalam keterlibatan Desa, baik sebagai institusi negara maupun sebagai institusi yang mewakili masyarakat.Ini berarti Desa perlu dikoordinasikan dalam kesatuan lini birokrasi dan diaktifkan sebagai  saluran  partisipasi  politik  pendidikan  warga  desa.  Oleh  karena  itu pertama, keterlibatan yang masih terbatas (1 00 Desa dari 400-an Desa) dalam penuntasan khususnya dalam pendanaan warga miskin melalui  alokasi ADD perlu  dituntaskan.  Kedua,  pembentukan Yayasan  milik  komunitas Desa atau Sekolah yang sebagiannya telah berhasil mengumpulkan dana dari perantau asal desalsekolah tersebut, perlu dituntaskan pengembangannya. Ketiga, perlu dicari jalan agar (Komite) Sekolah dapat terhubung secara politik dengan desa-desa. Ini  penting,  karena  selama  ini  (Komite)  Sekolah  tidak  mempunyai  lembaga yang menjadi pihak kemana (Komite) Sekolah harus bertanggungjawab kepada masyarakat,  dan  sebaliknya Desa sebagai  satuan komunitas  tidak tabu  harus kemana menyalurkan secara sistemik aspirasi politik pendidikannya.
Di  samping  melibatkan  desa,  upaya  penuntasan  pendidikan  dasar  perlu memperbaiki atau menyempumakan bantuan pusat khususnya dana BOS dan bantuan  program  Provinsi  khususnya  pada  program  Paket:  dari  sebelumnya yang  dialokasikan  per paket  perlu  disempurnakan  menjadi  percalon  siswa. Penyempurnaan  dapat diubah  dalam  bentuk voucher kepada siapa  saja yang telah tamat SD/MI. Hal ini agar tidak satupun cal on peserta pendidkan SLTP atau Paket B yang secara konstusional berhak atas pendidikan dasar terpinggirkan. Selama ini hanya mereka yang mampu bersekolah saja yang mendapat bantuan BOS. Pemerintah kemudian mencoba membantu mereka yang tidak (mampu) bersekolah  ke  sekolah  reguler  tetapi  mengikuti  Paket  kesetaraan.  Namun, bantuan itu tidak rutin sehingga terjadi diskriminasi.
Cara  lain  untuk  menyempurnakan  bantuan  BOS  adalah  dengan memperhatikan  dana  minimal  yang  dibutuhkan  untuk  mengoperasionalkan suatu lembaga sekolah/madrasah, bukan diberikan mengikuti jumlah siswanya seperti  yang  berlaku  sekarang  ini.  Ketentuan  BOS  selama  ini  kurang  "adil" kepada sekolah berpeserta didik sedikit, karena dengan memberikan anggaran sesuai  jumlah  siswanya  yang  sedikit,  dana  dari  BOS  itu  tak  akan  cukup
untuk  mengoperasionalkan  lembaga  itu  sehingga sekolah/madrasah kecil  itu terpaksa  memungut  iuran  untuk  kelangsungan  operasinya.  Padahal  sekolah bersiswa sedikit biasanya berada di kantong-kantong kemiskinan/keterpencilan. Kedua,  memperkuat  fokus  pemanfaatan  dana  dan  pengawasannya,  dengan mengoperasionalkan bangun hubungan governance desa-komite sekolah-sekolah yang diusulkan  di  atas.  Penyempumaan dana BOS dan  bantuan provinsi  itu, termasuk dengan cara melibatkan desa dalam urusan ini adalah penting untuk mengubah konsep subsidi negara yang semula melayani kepentingan sekolah (school based subsidy), menjadi negara yang memberikan hak-hak warga atas pembiayaan  pendidikan  warga  sebagai  mustahik  (yang  berhak  atas  bantuan negara) melalui kewenangan desa yang mewakili kepentingan warga. Di samping itu, sinergitas menempatkan kerja sama pemangku kepentingan itu dalam arena publik sehingga membuka jendela transparansi dan pertanggungjawaban publik. Hal ini karena bangun sinergitas desa-komite sekolah-sekolah yang diusulkan itu, akan menuntut sedikit banyak keterbukaan satu sama lain.
Peningkatan mutu lulusan menyangkut nilai keberagamaan dan ketrampilan sebagai  basil  kebijakan  kemitraan  di  atas juga diharapkan  pada gilirannya akan berakibat pada peningkatan makna /nilai pendidikan sekolah, perbaikan orientasi kurikulum, peningkatan keterpaduan layanan, serta perbaikan prospek nilai  ekonomi  dan  sosial  lulusan,  baik  di  mata  masyarakat  maupun  di  mata pihak dunia usaha.  Jika ini terjadi,  maka menyekolahkan  anak bagi orangtua menjadi kebutuhan sehingga "mau membeli" (meningkatkan indikatorpartisipasi pembiayaan), dan penilaian para penyelenggara pendidikan bahwa masyarakat kurang  sadar akan pendidikan juga akan berubah.  Di pihak lain,  keterlibatan pemangku kepentingan dalam sinergi ketja sama dengan sekolah, pada gilirannya akan mendorong mereka untuk lebih "menyadarkan" masyarakat akan perlunya pendidikan.

## Model/Solusi  Usulan  Pemangku  Kepentingan  Daerah  Minahasa Selatan
Sebagai  kabupaten  yang  baru,  Pemerintah  Daerah  Minahasa  Selatan  masih disibukkan dengan pembenahan infrastruktur, sarana-prasarana, dan konsolidasi birokrasi. Oleh karena itu, nampak secara umum usulan pemangku kepentingan daerah ini lebih menekankan tiga hal:  pendalaman-pendalaman program yang telah  ada,  penambahan pendidikan ketrampilan  dasar dan peningkatan peran pemangku kepentingan yang selama ini telah terlibat, serta pemerataan layanan serta pelibatan  desa secara lebih  sistemik.  Pemerataan  layanan,  penambahan pendidikan ketrampilan dasar dan pelibatan desa secara lebih sistemik dianggap penting, karena visi-misi pengembangan Kabupaten Minahasa sebagai daerah
agropolitan dan minapolitan secara khusus menuntut penajamanjenis pendidikan (ketrampilan)  dan  penajaman  peran  desa-desa  sesuai  dengan  karakter  ideal peruntukannya secara geo-ekonomi.
Kendati  demikian,  daerah  sejauh  ini  masih  belum -tetapi  perlu- masuk pada  perencanaan  pendidikan  ketrampilan  dan  peran  desa  secara  spesifik. Sejaub ini, daerah masib terbatas pada gagasan zonasi ( desa-desa hortikultura di  pegunungan,  tanaman  pangan  di  bawabnya,  dan  perikanan  di  desa-desa pantainya, terutama di  dua kecamatan) dan arab penyiapan sdm daerab secara umum. Dengan demikian, di  samping ke depan sdm hams diproyeksikan agar relevan.  Sementara  itu,  daerab  dalam  tabap  penyempurnaan  infrastruktur, sarana-prasarana dan konsolidasi birokrasi yang sejak dini dipandu (reorientasi) ke arab visi misi dalam menyiapkan SDM pada tingkat pendidikan dasar.
Cara  penuntasan  wajar  agar  efisien-efektif pada  lini  birokrasi  dapat dilakukan, antara lain melalui pemerataan penyebaran guru dan sarana-prasarana pembelajaran terutama ke perdesaan. Upaya ini perlu dilakukan untuk mengatasi kekurangan kuantitatif dan kualitatif guru dan sarana-prasarana serta layanan pembelajaran,  terutama  di  perdesaan.  Upaya  ini  juga  diharapkan  dapat menunjang pengembangan  SMP  Satu Atap  dan  PKBM  untuk  meningkatkan cakupan program Paket B dan C di perdesaan. Ketersediaan SMP Satu A tap dan Paket B dan C  dianggap  dapat mengatasi  masalah jarak dan biaya individual yang selama ini telah menyebabkan lemahnya angka melanjutkan dari SD.
Cara yang lain,  profesionalitas  gurunya  ditingkatkan.  Guru yang  ada,  di samping  persebarannya  kurang  ke  perdesaan,  banyak  di  antaranya  kurang profesional bahkan kualifikasinya tidak sesuai dengan pelajaran yang diampu. Kebijakan Pemerintah pusat menempatkan guru menjadi pengelola BOS telah mengurangi  konsentrasi  para  guru  dalam  mengajar.  Di  samping  itu  terdapat gejala  luas  bahwa  profesi  guru  bukan  lagi  dipandang  sebagai  "panggilan hidup", tetapi sekedar untuk mencari hidup. Oleh karena itu, di samping melalui redistribusi guru ke daerah perdesaan dan sertifikasi untuk menaikkan kualitas guru, moral para guru juga perlu dikembalikan kepada nilai dasar (nilai agama seperti  Kristiani  dan  profesionalisme)  dengan  pembinaan  pegawai  terutama PNS oleb pemerintab daerab. Pembinaan pegawai ini juga dapat menimbulkan keteladanan guru sebagai role model yang lebih baik terbadap para siswa.
Di  samping  itu,  perlu  perda  untuk  menghapus  kriminalisasi  (korupsi) terhadap  desa  miskin  yang  terpaksa  mengalokasikan  dana  ADD  untuk mengoperasikan  SMP  Satu Atap.  Untuk  itu  diperlukan  Perda  yang  dapat memberikan ruang  untuk alokasi  seperti  itu,  misalnya dengan syarat RAPBS SMP Satu A tap itu telah disetujui oleh rapat desa.

## 20 I Jurnal Kependudukan Indonesia
Cara lain untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi adalah menyangkut pemanfaatan dana (BOS, dana provinsi dan dana 20% APBD, serta dana yang dihimpun  oleh  Komite  Sekolah)  untuk pendidikan.  Hal  yang penting  adalah peningkatan pengawasan oleh lembaga terkait (seperti Komisi di DPRD, Dewan Pendidikan, dan Komite Sekolah) agar peruntukannya sesuai dengan prioritas operasional  sekolah  sehingga  kuantitas  dan  kualitas  layanan  sekolah  dapat meningkat. Di samping itu, untuk sekolah yang menerima BOS sedikit karena siswanya sedikit sehingga tidak cukup untuk membiayai operasi  sekolah itu, paket  bantuan  BOS  Pusat  seharusnya  dilengkapi  dengan  bantuan  tambahan dari  pusat,  atau  oleh  pemerintah  daerah  agar  sekolah  tersebut  tetap  dapat beroperasi, men gin gat sekolah seperti ini kebanyakan justru berada di lingkungan masyarakat miskin atau terpencil sebagai "batu sandungan" penuntasan.
Pembenahan  yang  lain  adalah  pada  cara  distribusi  bantuan  agar  dapat mencapai  sasaran.  Banyak  sekolah  dengan  jumlah  siswa  sedikit,  pada kenyataannya justru berada di tengah masyarakat yang memiliki ban yak anak usia sekolah yang tidak bersekolah. Ini menunjukkan perlunya (cara) distribusi bantuan BOS  diubah:  diarahkan  ke  setiap  anak  usia  sekolah,-bukan h~nya diberikan  kepada yang  telah  berada di  sekolah- agar mereka  beserta orang tua masing-masing yakin  telah  mendapatkan  biaya  sehingga tidak ragu-ragu lagi untuk melanjutkan pada sekolah yang terdekat. Pemberian bantuan dalam bentuk  voucher  ke  setiap  (cal on)  siswa  akan  menimbulkan  kompetisi  antar sekolah untuk merebut dana itu sehingga diharapkan akan terjadi efisiensi. Cara ini juga merupakan sikap negara yang dapat "mewargakan" warga negaranya dan bersikap adil kepada semua warga.
Sejauh  ini  anggaran  dan  dana  yang  ada  (BOS,  dana  dari  propinsi  dan kabupaten, serta dana yang berhasil dikumpulkan Komite Sekolah) jumlahnya belum mencukupi. Oleh karena itu, program bantuan sosial dan program beasiswa oleh  daerah  yang  sekarang  dilaksanakan  perlu  ditajamkan  pemanfaatannya untuk mengatasi kekurangan anggaran operasi sekolah. Di samping itu, Komite Sekolah diharapkan lebih inovatifyaitu mencari dana tanpa harus memberatkan orang tua dari kelompok miskin.
Cara  lain  untuk  meningkatkan  efektifitas  dan  efisiensi  adalah  dengan meningkatkan  sinergitas  antar  dinas  terkait  dengan  penanganan  anak  dari keluarga  kurang  mampu.  Antara  lain,  melalui  program  PKH  dan  program retrieval. Program Keluarga Harapan (PKH) dari pemerintah Pusat bertujuan mengentaskan  rumah  tangga  miskin  dari  aspek  ekonomi,  kesehatan,  dan pendidikannya  dengan  bantuan  finansial  untuk  keluarga.  Program  ini  telah diimplementasikan di Minahasa Selatan ( sebagai salah satu daerah sample pilot project) dengan mengkordinasikan beberapa dinas di daerah sekaligus (Dinas Kesehatan,  Dinas Pendidikan, dan  Dinsosnakertrans serta Kantor Kemenag).
Program ini menguatkan keluarga miskin untuk mendorong anaknya bersekolah. Program-program semacam itu perlu diperluas operasinya, mengingat program yang  memperkuat  sisi  permintaan  ini  belum  banyak  dilakukan.  Padahal, lemahnya sisi permintaan akan pendidikan inilah yang menjadi sebab utama dari lemahnya ketuntasan pendidikan dasar di kantong-kantong kemiskinan. Untuk menopang upaya itu, diperlukanjuga penajaman peran dinas sosial, antara lain pekerja sosial masyarakat (Peksosmas ), bersama Karang Taruna, dan PKK untuk menggarap masalah peer group dan role model ini,  dengan bersinergi dengan dinas-dinas lain dan LSM yang menggarap ekonomi mikro lkomunitas dengan menyertakan SP3  (Sarjana Penggerak Pembangunan Perdesaan) ke desa-desa mendorong  tingkat  "permintaan  akan  pendidikan"  yang  lemah.  Pemangku kepentingan melihat perlunya pendekatan kesejahteraan didahulukan sebelum dilaksanakan pendekatan hukum perlindungan anak. Pendekatan yang fteksibel ini  dimunculkan mengingat masih banyak kasus anak terlibat pekerjaan yang menghasilkan uang, yaitu terutama di masyarakat nelayan yang pada umumnya memang miskin.
Di samping meningkatkan profesionalitas para guru PNS, meredistribusi guru  dan  meningkatkan  sinergitas  antar  dinas  untuk  meningkatkan  layanan (sebagai  sisi supply),  serta  upaya  meningkatkan  daya  beli  (permintaan), kekurangan  pada  pendidikan  nilai  dan  ktrampilan  sebagai  sisi supply  pada pendidikan dasar juga hams diperbaiki dengan program dan sumber daya yang ada.
Untuk itu, pemerintah daerah perlu memperkuat para guru dan penyuluh ketrampilan pada pendidikan kesetaraan Paket B dan C agar lulusan SLTP yang tidak  meneruskan  pendidikannya  memiliki  ketrampilan  hidup.  Masalahnya adalah selama  ini  guru  yang  dapat  melayani  mereka  pada  Paket  Kesetaraan adalah non-PNS dengan penguasaan materi ketrampilan dan pembelajarannya juga lemah.  Oleh  karena  itu,  perlu  ditingkatkan  agar para guru dan  penyluh ketrampilan  dapat  melengkapi  peserta  didik,  terutama  dengan  ketrampilan yang  mendukung  visi-misi  agropolitan  dan  minapolitan.  Upaya  pelatihan perikanan (misalnya penetasan ikan kerapu) yang dilakukan swasta nasional di telukAmurang perlu dijadikan peluang oleh daerah untuk melakukan pelatihan bersama secara massal untuk kepentingan warga (Paket B dan C, atau lainnya), dunia usaha, dan pemerintah daerah sendiri.
Penambahan  pengetahuan  ketrampilan  dasar  seperti  di  atas  seharusnya diberikan  pada  tingkat  pendidikan  dasar  dan  bahkan,  menurut  seorang Guru Besar  Sekolah  bidang  pendidikan  yang  menjadi peserta  diskusi  kajian bersama, kurikulum terapan pendidikan ketrampilan wajib diberikan di  SLTP, mengingat  banyaknya  lulusan  SLTP  yang  tidak  melanjutkan.  Namun  untuk saat ini, pendidikan ketrampilan belum dapat diberikan di sekolah, oleh karena
jam pelajaran di sekolah telah padat.  Oleh karena itu, pendidikan ketrampilan sebagai  mulok  dan  ekstrakurikuler  di  sekolah-sekolah,  perlu  ditingkatkan terutama dengan memperbaiki mismatched antara spesifikasi guru denganjenis ketrampilan yang diajarkannya, melalui pelatihan. Untuk pelaksanaan pelatihan tersebut, maka sinergi antara Bidang Pendidikan Dasar, Pendidikan Luar Sekolah (Dinas Pendidikan), dan Balai Latihan Kerja (Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi)  diperlukan.Sudah  saatnya  pendidikan  ketrampilan  dasar  ini menjadi tanggung-jawab daerah.
Di samping itu penambahan pendidikan ketrampilan dasar yang sementara ini  telah  diberikan  pada  Paket  B  dan  C  -di antaranya  bermuatan  80% vocational-, BLK serta upaya pelatihan ketrampilan (komputer,jahit menjahit dst) yang dilakukan oleh swasta dan LSM, semua itu perlu dipermudah, diperluas dan  ditingkatkan operasinya.  Pelaksanaan pembelajaran pada Paket B  dan C yang  waktunya  bersifat  fleksibel,  dan  tempatnya  didekatkan  dengan  peserta dianggap cocok untuk menembus ketidaktuntasan pendidikan dasar pada banyak anak  dari  keluarga  petani  dan  nelayan.  Untuk  itu,  para  penyuluhnya perlu ditingkatkan relevansinya dan pendanaan program Paket kesetaraan di bawah Dinas Pendidikan yang sementara ini bergantung hanya pada anggaran provinsi perlu dukungan anggaran kabupaten. Pemangku kepentingan juga menambahkan bahwa sebaiknya dunia usaha lokal diberi peluang untuk mengambil anak asuh dengan  membiayai  pendidikannya  dan  kemudian  memanfatkan  ketrampilan yang diperolehnya setelah lulus untuk kemajuan usahanya.
. Di samping pendidikan ketrampilan, pendidikan karakter bangsa melalui civic education seharusnya dijadikan kurikulum wajib di  sekolah, bahkan jika perlu dibentuk kurikulum Nasional. Begitu juga pendidikan kewirausahaan yang sangat diperlukan bagi siswa, mengingat tingginya kecenderungan lulusan yang ingin menjadi pegawai negeri atau merantau sehingga di Minahasa Selatan sendiri kekurangan SDM yang memadai untuk pengembangan usaha lokal. Untuk itu guru kunjung oleh pengusaha lokal yang selama ini baru berupa rintisan, perlu digalakkan.  Kepramukaan  perlu  direvitalisasi  dan  Pelayanan  Siswa  (Pels is) dan sejenisnya yang merupakan layanan oleh lembaga sosial keagamaan perlu diperkuat antara lain dengan dukungan Dinas Pendidikan-Mappenda (Kemenag) serta dukungan Badan Musyawarah antar Agama (Bamag). Sinergitas itu dapat dilakukan dalam bentuk perkemahan remaja, penyelenggaran lintas agama pada perayaan hari besar agama di sekolah dan seterusnya.
Akhimya,  di  balik upaya-upaya penuntasan pendidikan dasar yang telah disebutkan  di  atas,  secara  umum  calon  peserta  didik  seharusnya  disiapkan secara lebih sistematik sejak dini. Oleh karena itu, penuntasan pendidikan dasar akan lebih berhasil jika ditopang oleh pendidikan usia dini  (PAUD) yang luas dan merata.  Oleh karena itu upaya sinergitas yang telah dirintis  antara Dinas
Pendidikan  dengan  PKK  desa/kelurahan,  dan  lembaga  pendidikan  berbasis keagamaan pada penyelenggaraan PAUD ini perlu diperluas.
Hal  terakhir  yang  penting  untuk  penyelenggaraan,  menurut  pemangku kepentingan,  adalah peran desa yang sejak muncul  SD Inpres  terpinggirkan, maka dalam era otonomi daerah sekarang, peran desa harus direvitalisasi sebagai mitra,  bukan  hanya  dalam  penyelenggaraan  PAUD,  melainkan juga dalam penyelenggaraan pendidikan dasar.

## PENUTUP
Dari  uraian  pembahasan  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  masalah  atau hambatan penuntasan pendidikan dasar yang  paling mendasar di  tiga daerah kajian bermula dari tidak terjaminnya kelangsungan hak-hak ekonomi,  sosial dan  budaya  masyarakat  dalam  sistem  penyelenggaraan  pendidikan  oleh negara. Dengan kata lain penuntasan pendidikan dasar akan lebih baik apabila penyelenggaraan dan pelayanannya didasarkan sekaligus sebagai pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya masyarakatnya. Hal ini bukan hanya bertolak dari "ideologi keseimbangan" bahwa kebijakan pendidikan yang baik berikut program-programnya harus memberikan layanan yang selaras antara layanan pembelajaran nilai-nilai (values), ilmu pengetahuan (knowledge and sciences), dan ketrampilan (know how). Selain itu, bertolak dari realisme bahwa program penuntasan yang  ada  menghadapi  "batu sandungan",  yaitu  masyarakat yang menganggap belum terlayani dengan baik, pada umumnya secara sosio-kultural dan ekonomi adalah resisten a tau marginal. Dengan demikian, setidak-tidaknya dengan mengedepankan gagasan daerah yang menekankan prinsip-prinsip dan kebutuhan esensial masyarakat daerah, program penuntasan yang "terbarukan" itu akan diterima, bahkan dibutuhkan masyarakat, karena sekurang-kurangnya "menjanjikan"  pengembalian  hak-hak  ekonomi  dan  sosial-budayanya  ke depan.  Oleh  karena itu,  benang  merah yang  sama  dari  usulan daerah  adalah bagaimana menghidupkan ciri pendidikan dasar yang dibutuhkan daerah berikut prinsip-prinsip,  sistem,  dan cara menyampaikan layanannya agar di  samping lebih  demokratis, juga akan  terjalin  secara  sistemik  dalam  sinergitas  antara negara-masyarakat-pasar.  Kondisi  ini  memerlukan  kemauan  politik  untuk memperluas dan memperdalam desentralisasi dan demokratisasi pendidikan.
Kendati  secara umum  solusi  yang  diajukan  ketiga  daerah  mempunyai kesamaan dalam hal prinsip-prinsip rasionalitas kebijakan, yaitu pengembalian hak-hak ekonomi  dan  sosial-budaya  kepada warga dan  daerah,  (rasionalitas) programnya yang  ditampilkan masing-masing daerah menampilkan berbagai perbedaan.  Perbedaan  ini  disebabkan  oleh  sekurang-kurangnya  empat  hal yaitu;  tingkat  pemanfaatan  kewenangan  otonomi  yang  dimiliki,  tingkat ketergantungan kepada program-program pusat; posisi variabel anggaran pusat
pada model solusi yang diajukan, dan peran yang diberikan kepada masyarakat dan dunia usaha. Secara umum nampak bahwa program yang diusulkan Ciamis lebih  maksimal-dibandingkan Wonosobo  dan  Minahasa  Selatan- dalam memanfaatkan kewenangan otonominya; relatif inovatif dan independen dalam melaksanakan program pusat; lebih mampu memanfaatkan sumber daya lokal untuk mengompesasi kekurangan anggaran Pusat; serta lebih luas dan mendalam kemitraannya dengan masyarakat dan dunia usaha.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  Kabupaten  Ciamis,  2008.  Kajian Pengembangan Kawasan Tertinggal Tahun  2008, Ciamis:  Pemda Ciamis.
Boudon,  Raymond.  1974.  Education,  Opportunity and Social Inequality:  Changing prospects of Western Society, New York: Wiley Series.
Departemen Pendidikan Nasional, 2007, Wajib Be/ajar Pendidikan Dasar 1945-2007. Jakarta: Depdiknas.
Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Ciamis.  2008,  Statistik  Pendidikan  tahun  2007/2008.
Ciamis: Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis.
Dinas  Pendidikan  Pemuda  dan  Olah  Raga  Kabupaten  Wonosobo.  2008.  Profil
Pendidikan  Kabupaten  Wonosobo  Provinsi  Jawa  Tengah  Tahun  2008/2009,
Wonosobo: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wonosobo.
Giroux, Henry A.  1981. Ideology,  Culture and the Process of Schooling, Washington DC: Falmer Press.
Pemerintah  Kabupaten  Ciamis.  2008.  Laporan  Hasil  Monitoring  dan  Evaluasi  : Pelaksanaan Program Pendanaan Kompetisi Akselerasi Peningkatan /PM Jawa Barat di Kabupaten Ciamis, Ciamis: Pemerintah Kabupaten Ciamis.
Pemerintah  Rl.  2003.  Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem Pendidikan Nasional, Jakarta:  Pemerintah RI.
Pemerintah Rl,  2004.  Undang-undang Nomor 32  Tahun  2004 tentang Pemerintahan
Daerah, Jakarta: Pemerintah Rl.
Sukarno,  Makmuri,  Dede  Wardiat  dan  Titik  Handayani.  2010.  Mencari  Model
Alternatif  Penuntasan Pendidikan Dasar, Jakarta: Pusat  Penelitian Kependudukan LIPI & AIMatera Publishing.
Website:
http://www/depdiknas.go.id,  Renstra  Depdiknas  2004-2009.  (http://pelangi.dit-plp. go.id).
http://www/ri.go.id, Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar.