ANALISIS YURIDIS  TANGGUNG JAWAB NEGARA  TERHADAP DAMPAK RADIASI  NUKLIR  MENURUT HUKUM INTERNASIONAL (Studi Kasus Radiasi Nuklir Jepang Pasca Gempa Dan Tsunami )

## Naek Siregar

## Dosen Bagian Hukum Internasionl Fakultas Hukum Universitas Lampung

## Abstrak
Radiasi  nuklir  Jepang  pasca  gempa  dan  tsunami  tahun  2011  telah  berdampak buruk  bukan  hanya  bagi  Jepang  tetapi  juga  bagi  negara  lain  seperti  Korea Selatan.  Peristiwa  kecelakaan  yg  menyebabkan  radiasi  nuklir  tersebut  terjadi karena  dua  factor,  yaitu  factor  yang  murni  sebagai  akibat  langsung  karena gempa  bumi  danTsunami  atau    bencana  alam,  serta  factor  adanya  tindakan operator  instalasi  nuklir  membuang  limbah  ke  laut.  Terhadap  factor  bencana alam,  hukum  internasional  mengatur  bahwa  Jepang  tidak  dapat  dibebani tanggung jawab, namun terhadap  factor perbuatan atau tindakan, Jepang dapat dikenakan  tanggung  jawab  karena  telah  melanggar  ketentuan-ketentuan  hukum internasional.
Kata Kunci: Tanggung jawab Negara, Radiasi Nuklir, Hukum Internasional

## I. PENDAHULUAN
Penggunaan tenaga nuklir pada umumnya  tidak  hanya  menimbulkan efek  yang  bermanfaat  dan  berguna bagi masyarakat negara penggunanya,  tenaga  nuklir  juga dapat  menimbulkan  dampak  yang sangat  buruk  bagi  makhluk  hidup maupun  lingkungan  apabila  dalam pengguna- annya terjadi kecerobohan.atau tidak hati-hati. Salah  satu  contoh  nyata  dampak buruk  yang  timbul  sebagai  akibat penyalahgunaan  dan  kecerobohan manusia adalah peristiwa kecelakaan pada  Pembanmgkit  Listrik  Tenaga Nuklir(PLTN) Chernobyl yang terletak di  Ukraina, dima- na  reaktor nuklir tersebut meledak pada tanggal
26  April  1986  dan  menimbulkan radiasi nuklir yang sangat berbahaya. Laporan  WHO  menyebutkan  bahwa bahwa  peristiwa  kecelakaan  tersebut telah  menimbulkan  sangat  banyak korban  jiwa  meninggal  seketika  dan yang  mening-  gal  bertahun-tahun
sesudahnya  akibat  radiasi  nuklir tersebut,  juga  menimbulkan  banyak penyakit, di antaranya kanker. 1
Peristiwa  kecelakaan  nuklir yang  telah  berdampak  bukan  hanya di negara yang bersangkutan melainkan juga pada negara tetangga ,telah  memicu  pembicaraan  atau polemic  di  seluruh  dunia  tentang kepantasan skema pertanggung- jawaban  nuklir  yang  telah  ada. Dalam  periode  Tahun  1988  sampai 2004 telah berlangsung perundingan- perundingan  untuk  mempertimbang kan  pengalaman  Chernobyl  dan untuk memperkuat pengaturan hukum internasional tentang penggunaan nuklir. Peristiwa  Chernobyl  juga  telah mendorong  suatu  tindakan  segera yang berkelanjutan dan 1 Inilah  Dampak  Radiasi  Nuklir  Bagi Manusia, diakses dari:
http://news.okezone.com/read/2011/03/16/3 37/435349/ inilah  –dampak-radiasi  nuklir- bagi manusia, pada 29 Nopember 2011.
komprehensif dari masyarakat internasional yang menghasilkan sejumlah  instrumen  internasional baru yang ditujukan untuk menghindari atau mengatasi kelemahan rezim hukum internasional pra- 1986 yang terbukti tidak berjalan efektif. 2 Penggunaan  tenaga  nuklir  juga menuntut sebuah tanggungjawab yang  besar,yakni  keselama-tan  dan keamanan yang tinggi dan kerawanan  digunakan  untuk  tujuan terorrisme. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan penggunaan tenaga nuklir, masyarakat  internasional  mendirikan suatu  badan  internasional  di  bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB),  yakni  Badan  Tenaga  Atom Internasional(International Atomic Energy Agency/IAEA). IAEA merupakan sebuah organisasi independent yang didirikan  pada  tanggal  29  Juli  1957 bermarkas  di  Wina  Austria  dengan tujuan  mempromosikan  penggunaan energy  nuklir  secara  damai  serta untuk  menangkal  penggunaannya untuk keperluan militer. 3 Kasus terbaru mengenai pencemaran nuklir yang terjadi baru- baru  ini  adalah  kebocoran  pada Bangunan Pembangkit Listrik Tenaga  Nuklir  (PLTN)  Fukushima Daiichi di Sendai, Jepang. Kebocoran ini berawal dari
terjadinya  gempa  berkekuatan  9,0
2 Perjanjian Ketenaganukliran Pada Penggunaan  Nuklir  Tujuan  Damai,diakses dari: Http//sainsindonesia.wordpress.com/ 2010/10/06/perjanjian-internasional-kete naganukliran-pada-penggunaan-tenaga- nuklir-untuk-tujuan-damai/, pada 29 Nopemeber 2011
3 Badan Tenaga Atom Internasional, diakses dari:
http://id.wikipedia.org/wiki/Badan Tenaga  Atom  Internasional.  Pada  30 Nopember 2011.
Skala  Richter  disusul  gelom-  bang Tsunami setinggi 10 meter.
Kebocoran  reaktor  nuklir  ini menyebabkan  bencana  baru  yaitu radiasi nuklir yang sangat mengkhawatirkan  bukan  hanya  bagi masyarakat  Jepang  namun  juga  bagi negara-negara  tetangganya. 4 Badan Keselamatan Nuklir yang menangani masalah nuklir di Jepang mengatakan bahwa radiasi nukir yang diakibatkan gempa dan tsunami itu telah menyebabkan  kerugian  materil  yang sangat besar yakni Rp 2.068 Triliun. 5 Radiasi  nuklir  tersebut  juga menyebabkan  dampak  buruk  bagi lingkungan, terutama lingkungan laut. Informasi terakhir menyebutkan bahwa  laut  Pasifik  yang  menjadi salah  satu  batas  wilayah  dengan Korea Selatan sudah tercemar radiasi nuklir.  Pencemaran  itu  diduga  kuat terjadi  ketika  para  petugas  pemadam kebakaran  dan  para  teknisi  nuklir Jepang  akhirnya  menggunakan  air laut  untuk  mendinginkan  reaktor. Korea  Selatan  telah  menyampaikan protes atas keputusan Jepang membuang  air  radioaktif  ke  laut dalam  upaya  menstabilkan  PLTN Fukushima.  Adapun  volume  air radiaktif yang dibuang ke laut Pasifik mencapai  lebih  dari  10.000  ton dengan  level  radiasi  500  kali  di  atas normal.  Seorang  pejabat  Korea Selatan  mengatakan,  ”bahwa  jarak antara  kedua  negara  yang  dekat
4 Gempa,Tsunami,  dan  Radiasi  Nuklir Jepang, diakses dari http://www.bodhidharma.or.id/beritabodhi/3 7-news/105-gempa-tsunami-radiasi nuklir- jepang.html . Pada 30 Nopember 2011.
5 Total Kerugian Jepang Akibat Gempa dan
Tsunami, diakses dari: http//news.aribicara.com/3011/03/21/total kerugian Jepang akibat gempa tsunami-capai 235  milliar  –dolar.  Diakses  pada  30
Nopember 2011.
membuat  kami  khawatir  dengan  air radiaktif yang di buang ke laut.” 6
Kebocoran  reaktor  nuklir  yang sangat  besar  dapat  menimbulkan kerugian  yang  besar  bagi  banyak pihak  termasuk  bagi  negara  lain, dimana  hal  ini  sekaligus  akan memunculkan  suatu  pertanggung- jawaban negara.
Hukum  internasional  mengatur bahwa  suatu  negara  dapat  diminta pertanggungjawabannya apabila negara  tersebut  melakukan  suatu perbuatan  ataupun  kelalaian  yang melahirkan  pelanggaran  terhadap suatu  kewajiban  internasional,  baik yang  lahir  dari  suatu  perjanjian internasional  maupun  dari  sumber hukum internasional lainnya. 7 Berdasarkan azas hukum internasional,pertanggungjawaban dalam hal kecelakaan nuklir merupakan pertanggungjawaban absolute.  Ini  berarti  jika  terjadi kecelakaan  nuklir  maka  operator bertanggungjawab mutlak, sedangkan  pihak  korban  atau  pihak ketiga  dibebaskan  dari  tanggung jawab.  Hal  ini  sesuai  dengan  prinsip yang  diatur  dalam  Konvensi  Paris 1960, Convention  on  Third  Party Liability  in  The  Field  of  Nuclear Energy, yang  kermudian  di  lengkapi dengan  Konvensi  Brussel  1963  plus Protokol  1982,  dan  Konvensi  Wina 1963, Convention  on  Civil  Liability for Nuclear Damage.
Penggunaan tenaga nuklir yang pada  umumnya  rawan  kecelakaan memunculkan pertanyaan
bagaimanakah  tanggung  jawab  suatu
6 Air  Laut  Jepang  Tercemar  Radiasi Nuklir, diakses dari : http://niponk,blogspot.com/2011/0 .  pada  30 Nopember 2011.
7 Tanggung Jawab Negara, Pengantar Hukum  Internasional,edisi  ke  Sepuluh- Terjemahan. J.G. Starke,Sinar
Grafika,Jakarta 2003.
negara  yang  memanfaatkan  tenaga nuklir  untuk  kepentingan  negaranya dengan  maksud  atau  tujuan  damai? Penelitian  ini  hendak  menjawab pertanyaan  bagaimanakah  ketentuan hukum  internasional  yang  mengatur tentang  pemanfaatan  nuklir  untuk tujuan  damai  dan  tanggung  jawab negara,  dan  bagaimanakah  tanggung jawab negara Jepang terhadap dampak radiasi nuklir akibat bencana alam dan akibat pembuangan limbah nuklir ke laut? Berdasarkan masalah yang diuraikan di atas, tujuan penulisan ini adalah menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan hukum internasional  yang  berkaitan  dengan pembuangan limbah nuklir;
menjelaskan  tanggung  jawab  negara Jepang  terhadap  dampak  radiasi nuklir  akibat  bencana  alam  dan akibat  pembuangan  limbah  nuklir  ke laut.

## II. PEMBAHASAN
2.1. Ketentuan Internasional yang terkait  dengan  Pemanfaatan Nuklir  Untuk  Tujuan  Damai dan Tanggung jawab Negara
2.1.1. Convention on Nuclear Safety  (Konvensi  Tentang Keselamatan Nuklir) Konvensi  keselamatan  nuklir pada dasarnya akan memberi jaminan  perlindungan  bagi  pekerja, masyarakat  dan  lingkungan  hidup. Berdasarkan  ketentuan  Pasal  1, tujuan Konvensi adalah :
(1) Untuk mencapai dan mempertahankan tingkat keselamatan  nuklir  yang  tinggi di seluruh dunia melalui peningkatan langkah-langkah atau  kegiatan  yang  dilakukan
secara  nasional  dan  kerjasama internasional;
(2) Untuk membangun dan memelihara  pertahanan  yang efektif  dari  instalasi  nuklir terhadap bahaya radiologis, dan untuk melindungi individu, masyarakat dan lingkungan dari bahaya radiasi nuklir;
(3) Untuk  mencegah  terjadinya kecelakaan nuklir yang menyebabkan bahaya radiologis tersebut. Pasal 6, mengatur bahwa setiap
pihak  wajib  mengambil  langkah- langkah  tepat  untuk  memastikan bahwa  keselamatan  instalasi  nuklir yang  ada  harus  harus  ditinjau  ulang secepat  mungkin  agar  sesuai  dengan ketentuan Konvensi ini. Jika perbaikan  tersebut  tidak  dipenuhi, maka  harus  direncanakan  untuk menutup  instalasi  nuklir  tersebut secepat mungkin.
Pasal  10  Konvensi  tentang keselamatan  nuklir  juga  mengatur bahwa setiap pihak wajib mengambil langkah-langkah tepat untuk memastikan bahwa semua organisasi yang  terlibat  dalam  kegiatana  yang berhubungan langsung dengan instalasi  nuklir  harus  menetapkan kebijakan  yang  lebih  mengutamakan keselamatan nuklir.
Pada  bagian  lain  juga  diatur bahwa  setiap  pihak  dalam  Konvensi ini    harus  mengambil  langkah  yang tepat  untuk  memastikan  tersedianya sumber daya keuangan yang memadai untuk mendukung keselamatan  setiap  instalasi  nuklir dan  memastikan  tersedianya  staf yang  berkualitas  dengan  pendidikan yang  tepat,  pelatihan  yang  tepat  dan berkesinambungan. Setiap pihak harus mengambil  langkah  yang tepat untuk memastikan bahwa pada waktu pengoperasian  instalasi  nuklir,  maka
paparan  radiasi  kepada  pekerja  dan masyarakat  harus  dijaga  serendah mungkin  dan  setiap  pihak  harus memastikan bahwa tidak ada individu  yang  terkena  radiasi  nuklir yang  melebihi  dosis  normal.  Hal  ini sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  15 Convention  on  Nuclear  Safety, yang berbunyi:
“ Each Contracting Party shall take  the  appropriate  steps  to ensure  that  in  all  operational satates  the  radiation  esposure to  the  workers  and  the  public cauased by a nuclear installation shall be kept as low as reasonably achieveable prescribed national dose limit s”. Uraian  di  atas  menunjukkan bahwa Konvensi tentang Keselamatan Nuklir ini sangat penting  peranannya  karena  konvensi ini bertujuan untuk melibatkan secara legal  partisipasi  dari  negara-negara yang  mengoperasikan  PLTN  untuk menjaga  keselamatan  tingkat  tinggi dengan  cara  menetapkan  standar- standar  internasional  keselamatan nuklir  yang  harus  dianut  negara- negara, khususnya dalam hal pemanfaatan  nuklir  untuk  tujuan damai. 2.1.2. The  Convention  on  The Physical Protection of Nuclear Material (Konvensi Tentang Perlindungan Fisik Bahan Nuklir)
Konvensi  ini  mulai  berlaku efektif  pada  8  Pebruari  1987  dan Indonesia telah menandatangani Konvensi  ini  pada  tanggal  3  Juli 1986,  serta  meratifikasinya  pada  5 Nopember  1986. 8 Pasal  2  mengatur
8 Perjanjian Internasional Ketenaganukliran, diakses dari:
bahwa  Konvensi  ini  berlaku  untuk bahan  nuklir  yang  digunakan  untuk tujuan  damai  ketika  masih  dalam tahap  pengangkutan  atau  perjalanan atau masih dalam proses penyimpanan  di  dalam  negeri.  Pasal 3  mengatur  bahwa  setiap  negara harus mengambil  langkah  yang tepat dalam  kerangka  hukum  nasional  dan sesuai  dengan  hukum  internasional untuk menjamin bahwa selama bahan nuklir diangkut melalui wilayahnya,atau  pada  kapal  atau pesawat udara dibawah yurisdiksinya harus dilindungi.
Selanjutnya  untuk  melindungi fisik bahan nuklir maka konvensi ini mengatur  beberapa  kewajiban  para pihak  sebagaimana  diatur  dalam
Pasal 4:
a. Setiap negara tidak akan mengekspor  atau  mengijinkan ekspor  bahan  nuklir  kecuali negara  tersebut  telah  menerima jaminan  bahwa  bahan  nuklir tersebut  akan  dilindungi  selama proses pengangkuta;
b. Setiap negara tidak akan
mengimpor  atau  mengijinkan impor bahan nuklir kecuali negara  pihak    telah  menerima jaminan  bahwa  materi  tersebut akan  dilindungi  seama  proses pengankutan;
c. Suatu negara tidak akan
mengijinkan  bahan  nuklir  transit di wilayahnya atau melalui bandara atau pelabuhan di wilayahnya kecuali negara tersebuttelah  menerima  jaminan bahwa bahan nuklir tersebut akan dilindungi selama proses pengangkutan; http://sainsindonesia.wordpres.com/2010/10/ 06/perjanjian internasional- ketenaganukliran-pada penggunaan-nukir-
tujuan damai/ . Pada 20 Nopember 2011.
d. Setiap  negara  wajib  menerapkan dalam  kerangka  hukum  nasional perlindungan  fisik  bahan  nuklir, yang diangkut dari wilayah suatu negara  ke  wilayah  negara  lain yang melalui perairan internasional  atau  wilayah  udara yang sama. Ketentuaan-ketentuan  di  atas menunjukkan  bahwa  Konvensi  ini mempunyai tujuan dan peranan yang sangat mendukung pemanfaatan tenaga  nuklir  untuk  tujuan  damai karena  Konvensi  ini  menghendaki adanya  tingkat  keselamatan  nuklir yang tinggi di seluruh dunia terutama dalam  pemanfaatan  tenaga  nuklir untuk tujuan damai.
2.1.3. Convention The Responsibility  of  States  for Internationally Wrongful Acts (Konvensi Tentang Tanggung  Jawab  Negara Karena  Perbuatan  yang dipersalahkan menurut Hukum Internasional Keharusan  suatu  negara  untuk bertanggung
jawab terhadap tindakan-tindakannya  yang  secara internasional  tidak  sah,  secara  tegas diatur dalam Pasal 1 Convention The Resposibility of States for Internationally  Wrongful  Acts 2001, yaitu: “ Every Internationally wrongful  act  of  State  entails  the international  responsibility  of  that State” .
Dalam  bab  V  Konvensi  ini diatur  pula  beberapa  hal  tentang pembenaran  terhadap  pelanggaran internasional, yakni:
a. Persetujuan, yakni  persetujuan yang  sah  oleh  suatu  negara terhadap  tindakan  dari  negara lain  yang  bertentangan  namun tindakan  tersebut  masih  dalam
batas-batas  persetujuan  (Pasal 20);
b. Pembelaan  diri. Suatu  negara diijinkan  bertindak  dalam  cara- cara  yang  bertentangan  dengan
kewajiban  internasional  dengan tujuan membela diri, sebagaimana  dinyatakan  dalam Piagam PBB(Pasal 21);
c. Tindakan-Tindakan Balasan, yakni  tindakan  balasan yang  atas  pelanggaran  yang dilakukan oleh negara lain dengan cara pembalasan- pembalasan yang sah dan diperkenankan dalam hukum internasional dan tidak melibatkan  angkatan  bersenjata
(Pasal 22) ;
d. Force  majeure .  Suatu  negara diijinkan  bertindak  dalam  cara yang bertentangan dengan kewajiban internasional jika perbuatan itu karena force majeure,  yaitu  terjadinya  situasi yang benar-benar di luar
kemampuan,atau  suatu  peristiwa yang  tak  terduga  atau  di  luar kendali Negara (Pasal 23);
e. Distress  atau  Kesulitan .  Suatu negara  diijnkan  bertindak  dalam cara  yang  bertentangan  dengan kewajiban internasional jika dalam  situasi  dimana  negara pelaku  tidak  memiliki  cara  lain yang  lebih  baik  dalam  upayanya menyelamatkan  hidupnya  atau orang-orang  yang  berada  dalam tanggung jawabnya(Pasal 24);
f. Necessity atau Kebutuhan. Kebutuhan merupakan pembenaran terhadap pelanggaran  internasional  oleh suatu negara hanya apabila tindakan tersebut:
- adalah  satu-satunya  cara  bagi negara untuk melindungi
kepentingannya  dari  bahaya yang serius, dan - tidak  secara  luas  merusak kepentingan dari negara tersebut. Terjadinya radiasi nuklir Jepang  baru-baru  ini  disebabkan terjadinya bencana alam yakni adanya gempa bumi yang berkekuatan  tinggi  yang  disusul dengan adanya Tsunami yang mengakibatkan  terjadinya  kebocoran pada instalasi nuklir. Peristiwa terjadinya  gempa  bumi  dan  Tsunami dikategorikan sebagai peristiwa yang di  luar  kemampuan  atau  suatu peristiwa  yang  tak  terduga  dan  di luar kendali negara Jepang.
2.1.4. Convention  on  Third  Party Liability  in  The  Field  of Nuclear  Energy  (Konvensi tentang  Kewajiban  Pihak Ketiga  di  Bidang  Energi Nuklir)
Pasal  3 Convention  on  Third Party  Liabillity  in  The  Field  of Nuclear  Energy mengatur  bahwa operator  dari  sebuah  instalasi  nuklir bertanggung jawab untuk:
1. kerusakan atau hilangnya kehidupan dari setiap orang, dan
2. kerusakan  atau  kehilangan  harta lainnya.
Selanjutnya  dalam  Pasal  6 huruf  (b)  disebutkan  bahwa  hak  atas kompensasi  atas  kerusakan    yang disebabkan  oleh  kecelakaan  nuklir hanya  dapat  dibebankan  terhadap operator  yang  bertanggung  jawab atas kerusakan sesuai dengan Konvensi ini. Ketentuan ini menegaskan  bahwa  pihak  yang bertanggung  jawab  apabila  terjadi kerusakan  atau  hilangnya  kehidupan seseorang  maupun  kerusakan  atau hilangnya harta lainnya  adalah pihak
yang mengoperasikan(operator) instalasi  nuklir.  Jadi  apabila  Jepang sebagai  operator  telah  dinyatakan bertanggung  jawab  atas  kecelakaan nuklir  yang  terjadi,maka  negara Jepang  harus  bertanggung  jawab untuk  kerusakan  atau  hilangnya kehidupan  dari  setiap  orang  dan kerusakan  atau  hilangnya  harta lainnya. 2.1.5. Vienna Convention on Civil Liability for Nuclear Damage  (Konvensi  Wina Tentang  Tanggung  Jawab Sipil Untuk Kecelakaan Nuklir) Pasal  2  Konvensi  ini  mengatur bahwa  operator  dari  sebuah  instalasi nuklir bertanggung jawab atas kerusakan nuklir tersebut yang disebabkan oleh kecelakaan nuklir: a. di  instalasi  nuklirnya,  atau  b. melibatkan bahan nuklir yang datang dari atau berasal dari instalasi nuklir, dan  c.  melibatkan  bahan  nuklir  yang dikirim ke instalasi nuklir.
Kecelakaan  nuklir  di  Jepang  adalah peristiwa  kecelakaan  yang  terjadi  di instalasi  nuklirnya  dan  melibatkan bahan  nuklirnya  dan  melibatkan bahan  nuklir  yang  berasal  dari instalasi nuklir tersebut pula.
Selanjutnya  Pasal  4  ayat  (1) mengatur    bahwa  tanggung  jawab operator  untuk  kerusakan  nuklir  di bawah  Konvensi  ini  harus  mutlak. Sedangkan  Pasal  4  ayat(3)  butir  a dan  b,  mengatakan  bahwa  tidak  ada kewajiban  berdasarkan  Konvensi  ini melimpahkan tanggung jawab terhadap  operator  untuk  atau  oleh kecelakaan  nuklir  yang  disebabkan secara  langsung  oleh  kecelakaan nuklir  yang  disebabkan  antara  lain oleh konflik  bersenjata, permusuhan, perang  sipil  atau  pemberontakan,
demikian  juga  dengan  kecelakaan nuklir  oleh  bencana  alam  yang  luar biasa besarnya.
Mengingat kecelakaan nuklir di Jepang  terjadi  di  instalasi  nuklirnya dan  melibatkan  bahan  nuklir  yang berasal  dari  instalasi  nuklir  tersebut pula,  maka  sesuai  dengan  Konvensi
Wina  tentang  Tnggung  Jawab  Sipil Untuk  Kecelakaan  Nuklir,  Jepang harus bertanggung jawab dan
sifatnya  mutlak.  Namun  jika  Jepang dapat  membuktikan  bahwa  radiasi tersebut  disebabkan  oeh  bencana alam,  maka  Jepang  dapat  terbebas dari tanggung jawab tersebut.
2.2. Tanggung Jawab Negara Jepang  Terhadap  Radiasi Nuklir Permasalahannya adalah
dapatkah  negara  Jepang  dimintai pertanggungjawaban  akibat  kerugian yang  ditimbulkan  oleh  radiasi  nuklir yang  terjadi  di  wilayahnya?  Untuk menjawab  permasalahan  tersebut maka terlebih dahulu kita mengidentifikasi peristiwa apa sesungguhnya  yang  mengakibatkan terjadinya radiasi nuklir di Jepang. Penelitian  di  lapangan  menunjukkan terdapat dua peristiwa yang mengakibatkan  terjadinya  radiasi nuklir  yakni  bencana  alam  dan pembuangan  limbah  nuklir  ke  laut dimana masing-masing peristiwa tersebut  melahirkan  akibat  hukum yang berbeda.
2.2.1.Tanggung Jawab Negara Jepang  Terhadap  Radiasi Nuklir Akibat Bencana Alam Berdasarkan hukum
internasional suatu negara ber-
tanggungjawab bilamana suatu
perbuatan  atau  kelalaian  yang  dapat dipertautkan  kepadanya  melahirkan
pelanggaran terhadap suatu kewajiban  internasional. 9 Berikut  ini penulis  akan  menganalisis  apakh unsure-unsur tersebut dapat terpenuhi  dalam  peristiwa  radiasi nuklir  yang  terjadi  di  Jepang  baru- baru ini. 1. Ada  perbuatan  atau  kelalaian yang dapat dipertautkan (imputable) kepada suatu negara; Pada  peristiwa  radiasi  nuklir tersebut tidak terjadi suatu perbuatan  atau  kelalaian  yang dapat dipertautkan kepada negara Jepang  karena  peristiwa  tersebut murni disebabkan bencana alam.
2. Perbuatan  atau  kelalaian  itu merupakan  suatu  pelanggaran terhadap suatu kewajiban internasional. Karena  peristiwa  radiasi  nuklir di  atas  bukan  merupakan  suatu perbuatan manusia maupun kelalaian maka  tidak  perlu  dibuktikan  apakah peristiwa tersebut merupakan pelanggaran terhadap suatu kewajiban internasional. Berdasarkan  Konvensi  Wina tentang Tanggung Jawab Sipil Akibat  Kecelakaan  Nuklir,  maka operator  tidak  bertanggung  jawab atas kerusakan nuklir yang disebabkan  secara  langsung  oleh bencana alam yang luar biasa. Hal ini secara tegas diatur di dalam artikel 4 ayat  (3)    butir  b.  Jadi  berdasarkan kenyataan  tersebut  Jepang  tidak dapat  dibebankan  tanggung  jawab untuk semua kerugian yang
diakibatkan oleh radiasi nuklir tersebut karena radiasi tersebut murni disebabkan  secara  langsung  oleh
9 Dikutip dalam Malcom N.Shaw, International  law, hal  542    oleh Jawahir  Thontowi  dan  Pranoto  Iskandar dalam Hukum Internasional
Kontemporer, 2006.
bencana  alam,  dan  bukan  oleh  suatu perbuatan maupun kelalaian negara.

## 2.2.1.  Tanggung  Jawab  Negara
Jepang  Terhadap  Radiasi
Nuklir Akibat Pembuangan Limbah Nuklir Ke Laut Tindakan  Jepang  yang  dengan sengaja telah membuang air radioaktif ke laut Pasifik mengakibatkan negara tersebut memikul  tanggung  jawab.  Beberapa ketentuan  internasional  yang  dapat dikaitkan  dengan  tindakan  Jepang membuang  air  radioaktif  ke  laut  di antaranya adalah :
1. The  Joint  Convention  on  The Safety of Spent Fuel Management and  the  Safety  of  Radioactive Waste  Management (Konvensi Gabungan  Tentang  Keselamatan Pengelolaan  Bahan  Bakar  Bekas dan  Keselamatan  Pengelolaan Limbah  Radioactive).  Pasal  11 mengatur  bahwa  setiap  pihak harus mengambil langkah-
langkah yang tepat untuk memastikan  bahwa  proses  atau tahapan pengelolaan bahan radioaktif memberikan perlindungan yang memadai terhadap masyarakat dan lingkungan terhadap bahaya
radiologis dan bahaya lain. Berdasarkan  Konvensi  di  atas maka tindakan Jepang membuang  limbah  radioaktif  ke laut  yang  menyebabkan  laut Pasifik  tercemar  radiasi  nuklir dan  telah  mengakibatkan  17 orang awak kapal induk Angkatan  Laut  Amerika  Serikat terkontaminasi radiasi nuklir, telah melanggar ketentuan hukum internasional yang ada.
2. Convention on The Prevention of Marine  Pollution  by  Dumping  of
Wastes and Other Matter (Konvensi  tentang  Pencegahan Polusi  Laut  oleh  Pembuangan Limbah  dan  Bahan  Lainnya). Pasal  1  Konvensi  ini  mengatur bahwa para pihak dalam Konvensi ini wajib secara individual maupun kolektif mempromosikan penanganan yang efektif untuk semua sumber pencemaran  lingkungan  laut,  dan berjanji mengambil langkah- langkah  praktis  untuk  mencegah pencemaran laut oleh pembuangan  limbah  dan  materi lain  yang  dapat  membahayakan kesehatan  manusia,  sumber  daya alam  dan  kehidupan  laut.  Jadi tindakan Jepang membuang limbah  radioaktif  ke  laut  sudah bertentangan  dengan  kewajiban para  pihak  yang  ada  dalam Konvensi ini.
3. Basel Convention on The Control of  Transboundary  Movements  of
Hazardous  Wastes  and  Their
Disposal ( Konvensi Basel tentang Pengawasan Perpindahan Limbah Berbahaya Yang Melintasi  Batas  Negara  dan Pembuangan Limbah Berbahaya). Tindakan  Jepang  yang  telah membuang  limbah  radioaktif  ke  laut juga telah melanggar ketentuan Pasal
4  ayat  (7)  Konvensi  Basel,  dimana dalam ketentuan ini dikatakan bahwa setiap pihak wajib:
a. Melarang  semua  orang  di  bawah yurisdiksinya  memindahkan  atau membuang  limbah  berbahaya atau  limbah  yang  lain  kecuali orang-orang tersebut resmi diperbolehkan  untuk  melakukan kegiatan tersebut;
b. Mewajibkan setiap
limbah berbahaya  dan  limbah  lainnya yang  akan melintasi  batas negara
dikemas, diberi label, dan diangkut sesuai dengan peraturan internasional yang berlaku; c. Mewajibkan bahwa limbah berbahya  dan  limbah  lainnya disertai  dengan  dokumen  dari tempat  awal  dimana  limbah tersebut  berada  sampai  ke  titik pembuangan.
Fakta menunjukkan bahwa pembuangan  limbah  radioaktif  yang dilakukan oleh Jepang tidak
memenuhi  satupun  point  yang  ada dalam  ketentuan  Pasal  4  ayat  (7) Konvensi  Basel  tersebut.  Bahkan Pembuangan  limbah  tersebut  juga bertentangan  dengan  ketentuan  yang ada  di  dalam  Pasal  9 Convention  on
The Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and
Their  Disposal, karena tidak terlebih dahulu  memberitahu  atau  tanpa persetujuan  dari  negara-negara  yang mungkin  akan  terkena  dampak  dari pembuangan limbah tersebut.
Pasal  4 Articles  on  The Responsibility of States for
Internationally  Wrongful  Acts  2001 mengatur bahwa tindakan yang dapat dilimpahkan kepada negara adalah: a. Tindakan  organ  negara  dalam kapasitas  resmi.  Organ  negara dalam  kapasitas  resmi  yang dimaksud  di  sini  adalah  lembaga atau pejabat –pejabat negara yang berdasarkan
Undang-Undang terdapat di dalam hukum nasional suatu  negara.  Pembuangan  air radioaktif ke laut Pasifik merupakan  kebijakan  pemerintah Jepang dan dilakukan oleh Badan Keselamatan Nuklir bersama
Operator PLTN. 10
10 Jepang  Buang  Air  Radioaktif  ke  Laut. Diakses dari:
b. Tindakan  kesatuan  (entity)  atau daerah  yang  ada  dalam  negara, atau  tindakan  kesatuan  di  luar struktur  formal  pemerintah  pusat atau pemerintah daerah . Berdasarkan kenyataan tersebut, negara Jepang dapat dibebani  tanggung  jawab  secara internasional  atas  kerugian-kerugian yang  ditimbulkan  oleh  radiasi  nuklir karena  kriteria-kriteria  agar  suatu negara  dapat  dilimpahkan  tanggung jawab sudah terpenuhi, yakni adanya tindakan atau kelalaian yang melanggar  hukum  internasional  dan adanya  keterlibatan  organ  negara dalam  kapasitas  resmi  di  dalam pembuangan  air  radioaktif  ke  laut Pasifik.

## III. PENUTUP
Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan bahwa sejauh menyangkut  bencana  alam  Jepang tidak  dapat  dibebankan  tanggung jawab  atas  kerugian  yang  timbul karena  radiasi.  Akan  tetapi  atas kebijakan  pemerintah  Jepang  yang mengijinkan  pembuangan  limbah nuklir  ke  laut,  Jepang  dapat  diminta pertanggungjawaban.
Salah  satu  bentuk  tanggung jawab  yang  bisa  dilakukan  oeh Jepang  adalah  dengan  memberikan ganti  rugi.  Adapun  bentuk-bentuk ganti  rugi,  yaitu:  1.  Restitusi;  2. Kompensasi; 3. Pemuasan (Satisfaction). Restitusi adalah membangun  kembali  situasi  seperti semula  tindakan  melanggar  hukum internasional  dilakukan. Kompensasi adalah ganti rugi terhadap kerusakan yang disebabkan tindakan melanggar
http://makassar.tribunnews.com/2011/04/05 , pada 1 Desember 2011.
hukum internasional, dan kompensasi tersebut harus mencakup kerusakan financial termasuk kemungkinan hilangnya keuntungan. Pemuasan atau  Satisfaction adalah  kewajiban  untuk  memberikan kepuasan bagi negara yang dirugikan dimana  restitusi  dan  kompensasi tidak dapat memperbaikinya. Pemuasan  dapat  berupa  pengakuan tentang pelanggaran, ungkapan penyesalan,  dan  permintaan  maaf secara formal atau dengan cara lain. Sikap yang diambil oleh pemerintah Jepang dalam pemenuhan  kewajiban  pertanggung- jawabannya adalah dengan memberikan kompensasi dan pemuasan,  yaitu  melalui  undang- undang  untuk  membentuk  badan yang  didukung  negara  yang  akan membayar  ganti  rugi  kerusakan senilai  puluhan  miliar  dolar  bagi korban  bencana  nuklir  Fukushima. Berdasarkan  UU  tersebut,  operator Fukushima  Tokyo  Electric  Power Company  (TEPCO)  dan  perusahaan tenaga atom lain juga akan membayar  dana  itu  yang  akan dibagikan  kepada  korban  sebagai kompensasi. 11 Pemerintah  Jepang juga memberikan pemuasan (satisfaction)  yang  dilakukan  dengan permintaan maaf oleh Pejabat Jepang kepada semua korban atas pembuangan 11.500 ton air radioaktif ke laut Pasifik. 12
11 Jepang  membentuk  Badan  Pembayaran Ganti rugi Korban Nuklir, diakses dari: http://www.antaranews.com/berita/27009 pada 18 September 2011
12 Jepang Resmi Minta Maaf. Diakses dari: http//www.wartanews.com/read/Internationa l/d97e2f89-a409, pada 31 September 2011

## DAFTAR PUSTAKA
Adibaskoro,Tito. 2008. Energi Nuklir dan Alternatif Pembangkit Listrik di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada. Akhadi,  Mukhlis.  1997. Pengantar Teknologi  Nuklir. Jakarta:  PT. Rineka Cipta.
Departemen  Pendidikan  Nasional dan  Kebudayaan.1989. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka.
Starke, J.G. 2003. Pengantar Hukum Internasional .  Jakarta:  Sinar Grafika.
Thantowi,  Jawahir  dan  Pranoto Iskandar. Hukum  Internasional Kontemporer. 2006.  Bandung: Refika Aditama.
Wallace,  M  Rebecca.1993. HUkum
Internasional .  Semarang:  IKIP
Semarang Press.
Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1997 Tentang Ketenaganukliran. Convention on Nuclear Safety (Konvensi tentang Keselamatan Nuklir). Convention on The Physical Protection of Nuclear Material(Konvensi Tentang Perlindungan Fisik Bahan
Nuklir).
The  Resposibility  of  States  for Internationally Wrongful Acts.
Konvensi  Wina  tentang  Tanggung Jawab Sipil Akibat Kecelakaan Nuklir.

## Website
http://News.okezone.com . Inilah Dampak  Radiasi  Nuklir  Bagi Manusia. http://id.wikipedia.org/wiki . Badan Tenaga Atom Internasional
http://www.bodhidharma.or.id/berita bodhi .  Gempa,  Tsunami,  dan
Radiasi Nuklir Jepang http://sainindonesia.wordpress.com . Perjanjian Ketenaganukliran Pada Penggunaan Nuklir untuk Tujuan Damai. http//:news.aribicara.com. Total Kerugian Jepang Akibat Gempa dan Tsunami http//:niponk.blogspot.com.  Air  Laut Tercemar Radiasi Nuklir.