e-ISSN 2528-2581
Vol 6 No 1, Januari 2021

## Susunan Redaksi
Penanggungjawab Ketua STIE Kesuma Negara Blitar
Pemimpin Editor Retno Murnisari
Sekretaris Editor Sura Klaudia
Dewan Editor Siti Sunrowiyati Sulistya Dewi Wahyuningsih

## Reviewer
Hendryadi Yudhanta Sambharakresna Dr. Agoestina Mappadang Rachma Zannati Swarmilah Hariani Dr. Suryani
Alamat Redaksi: Jurnal PETA Program Studi Akuntansi STIE Kesuma Negara Blitar Jl. Mastrip 59 Blitar Telp (0342) 802330 – Fax (0342) 813788 Email : peta@stieken.ac.id
e-ISSN 2528-2581
Vol 6 No 1, Januari 2021

## Daftar Isi
Nurul Handayani, Harmono, Diana Zuhroh
Analisis  Pengaruh  Kinerja  Keuangan  Terhadap  Perubahan  Harga Saham Perusahaan Konstruksi.......................................................... 1-15 Vinsensius,Prihat Assih, Gaguk Apriyanto Analisis  Pengaruh  Nilai  Tukar  Rupiah  Atas  Dolar  As  Dan  Utang Negara  Terhadap  Indeks  Harga  Saham  Gabungan  (IHSG)  Dan Implikasinya Pada Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia .................................................................................. 16-33 Putu Ayuni Kartika Putri Suardana, Agus Fredy Maradona Menakar  Skeptisisme  Dalam  Membayar  Pajak  Ditinjau  Dari Perspektif Wajib Pajak............................................................. 34-51
Febriani Cristina Susianti Magdalena, Diana Frederica Kepatuhan Perpajakan Dari Pelaku E-Commerce (Eksperimen pada  Mahasiswa  Akuntansi  di  Universitas  Kristen  Krida Wacana). ................ ................................................................... 52-61 Francis Hutabarat, Angeline Margaretha Pengaruh  ROA  Dan  DAR  Terhadap  Agresivitas    Pajak  Pada Perusahaan Sub Sektor Pertambangan Batubara Yang Terdaftar Di BEI Periode 2017-2019 ......................................................... 62-76 Mochamad Fariz Irianto Determinan pembiayaan murabahah (Studi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode Tahun 2015 – 2019).................... 77-91
Hernawati Pramesti, Tanvika Meidy Santoso Analisis Economic  Value  Added ,  Risiko  Sistematis,  Prediksi Kebangkrutan  Dengan  Model  Grover  Terhadap Return
Saham..................................................................................... Ani Hayatul Masruroh, Iwan Setya Putra Analisis  Pengambilan  Keputusan  Investasi  Saham  Melalui Pembentukan  Portofolio  Optimal  Pada  Indeks  Kompas 100.......................................................................................... 92-103 104-117

## KEPATUHAN PERPAJAKAN DARI PELAKU
E-COMMERCE  (Eksperimen  pada  Mahasiswa  Akuntansi di Universitas Kristen Krida Wacana)
Febriani Cristina Susianti Magdalena 1
Diana Frederica 2 12 Universitas  Kristen  Krida  Wacana, Jalan  Tanjung  Duren Raya, Jakarta
Surel : febriani.magdalena@ukrida.ac.id
Abstrak.  Kep atuhan  Perpajakan  Dari  Pelaku  E-Commerce  (Eksperimen pada  Mahasiswa  Akuntansi  di  Universitas  Kristen  Krida  Wacana). Penelitian ini bertujuan untuk menguji kepatuhan pelaku e-commerce dalam melaksanakan  kewajiban  perpajakannya  saat  sebelum  dan  setelah  adanya ketentuan  pajak  khusus  yang  mengatur  mengenai  industri e-commerce . Penelitian  ini  dilakukan  dengan  eksperimen  kepada  25  orang  mahasiswa akuntansi  di  Universitas  Kristen  Krida  Wacana,  dengan  menggunakan  uji Wilcoxon ,  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  terdapat  perbedaan  yang signifikan pada kepatuhan wajib pajak pelaku e-commerce dalam membayar pajak  setelah  adanya  ketentuan  pajak  khusus  untuk  industri e-commerce dibandingkan  sebelum  diberlakukannya  ketentuan  tersebut.  Kepatuhan pelaku  e-commerce  akan  semakin  meningkat  saat  sudah  ada  kejelasan mengenai  ketentuan  pajak  khusus  industri e-commerce ini.  Penelitian  ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi pemerintah, pelaku e-commerce dan akademisi  mengenai  pentingnya  kebijakan  perpajakan  yang  jelas  untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Keyword : Perpajakan, Kepatuhan, E-commerce
Abstract . Tax Compliance from E-Commerce Players (Experiments on Accounting Students at Krida Wacana Christian University). This study aimed to examine tax compliance of e-commerce business before and after special tax regulation related to e- commerce.  The  data  was  obtained  by  conducting  an  experiment  on  25  accounting students  in  Krida  Wacana  Christian  University.  The  data  was  tested  by  using Wilcoxon test. The results showed that there was a significant difference related to tax compliance of e-commerce business actors after the enforcement of e-commerce industry tax regulation compared to before the enforcement of that regulation. Tax compliance of e-commerce business would increase after they had received clear information related to the  tax  regulation.  This  study  is  expected  to  provide  information  for  government,  e- commerce business actors and academician related to the importance of clear tax policy to increase taxpayer’s compliance.
Keyword : Tax, Compliance, E-commerce

## PENDAHULUAN
Industri e-commerce menjadi salah satu industri yang mengalami pertumbuhan  pesat  khususnya  di
Indonesia.  Tercatat  pada  akhir tahun 2014, Nilai bisnis Industri e- commerce mencapai USD 12 Miliar dan  sampai  tahun  2020,  volume bisnis e-commerce diprediksi  akan mencapai  USD  130  Miliar  dengan angka  pertumbuhan  per  tahun sebesar  50%. E-commerce dapat menjadi  sarana  penjualan  yang efektif  bagi  setiap  skala  usaha, khususnya  usaha    berskala  kecil dan  menengah  (UKM),  sehingga dapat meningkatkan potensi UKM yang  ada  di  Indonesia.  Tidak hanya  menghubungkan  antara penjual  dan  pembeli  via  internet, tetapi e-commerce juga  melibatkan penyedia  jasa  logistik,  provider telekomunikasi, provider smartphone , dll. (https://kominfo.go.id). Selain itu, e-commerce juga mendukung internal perusahaan untuk membeli, menjual, merekrut pegawai,  dan  aktivitas  lainnya (Scheneider, 2011). Potensi  pertumbuhan  dan pendapatan  yang  tinggi  pada Industri e-commerce , dapat memberikan  kontribusi  yang  besar bagi  penerimaan  Negara  melalui pajak, khususnya pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Namun, sampai saat  ini  belum  ada  kebijakan perpajakan  khusus  yang  mengatur mengenai e-commerce ini. Pemerintah sebenarnya telah memberikan surat edaran mengenai  penegasan  ketentuan perpajakan atas transaksi e-
commerce (SE-62/PJ/2013)  dengan kebijakan  dan  tarif  yang  sama dengan  pajak  penghasilan  pada bisnis offline , kebijakan bisnis offline ini  tersirat  pada  Undang–Undang Nomor  36  Tahun  2008  Tentang Pajak  Penghasilan  dan  Undang- Undang Republik Indonesia Nomor  42  Tahun  2009  Tentang Pajak  Pertambahan  Nilai  Barang Dan  Jasa  dan  Pajak  Penjualan
Atas Barang Mewah.
Di  sisi  lain,  Asosiasi E- commerce Indonesia  (IdeA)  yang diwakili  oleh  Ketua  Umum  IdEA,
Daniel Tumiwa menyatakan bahwa belum ada kejelasan mengenai  aturan  pajak  untuk e- commerce .
Selain  itu,  pengenaan pajak  industri  ini  perlu  dibedakan berdasarkan model bisnisnya untuk mencegah  pajak  berlapis  yang menjadikan  pelaku  usaha online Indonesia menjadi kurang kompetitif  dibandingkan  dengan usaha online di  luar  negeri (http://bisnis.liputan6.com).  Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat  pelaku  e-commerce yang belum  membayar  pajak  selama masih belum ada kepastian kebijakan  dan  sosialisasi  lebih lanjut mengenai pajak  e-commerce ini. Mengingat  belum  adanya kepastian  perpajakan  mengenai industri
e-commerce ini, maka terdapat celah bagi  pelaku  e-commerce  untuk menghindari pajak, sehingga penelitian  ini  menduga  bahwa kepatuhan  perpajakan  dari  pelaku e-commerce  lebih  rendah.  Untuk membuktikan  hal  tersebut,  kami
Magdalena,Frederica Jurnal PETA Vol. 6  No. 1 Januari 2021 melakukan  eksperimen  kepada  25 mahasiswa  akuntansi  tingkat  akhir yang mengetahui tentang kewajiban dari wajib pajak. Tujuan dari ekperimen ini adalah membandingkan kepatuhan perpajakan  pelaku  e-commerce sebelum dan setelah adanya aturan pajak  atas  industri  e-commerce. Melalui  penelitian  ini,  diharapkan pemerintah  dan IdeA dapat memperoleh  informasi  apakah dengan  kebijakan  perpajakan  saat ini  dapat  mendorong  pelaku  e- commerce untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

## TELAAH LITERATUR
E-commerce Menurut  Scheneider  (2011), e-commerce merupakan  aktivitas bisnis  yang  menggunakan  internet sebagai  medianya.  Aktivitas  yang dapat  digunakan  adalah  membeli, menjual,  merekrut  pegawai,  dan berbagai  aktivitas  lainnya. e- commerce terdiri  dari  5  kategori (Scheneider, 2011), sebagai berikut.
1. Business to costumer
Bisnis yang menjual produk atau  jasa  ke  konsumen secara individu.
2. Business to business Bisnis yang menjual produk atau jasa ke bisnis lainnya.
3. Business  processes  that  support buying and selling activities Bisnis  dan  organisasi  lain yang mengelola dan menggunakan informasi untuk  mengidentifikasi  dan mengevaluasi pembeli, penjual,  dan  pekerja.  Bisnis membagi informasi ini dengan  pengelolaan  yang ketat dengan pembeli, penjual, pegawai, dan partner bisnis lainnya. 4. Costumer to costumer Partisipan pada online marketplace dapat  saling membeli dan menjual barang  satu  dengan  yang lain. 5. Business to government
Bisnis  menjual  barang  dan jasa ke pemerintah dan agen pemerintah.
Berdasarkan  Surat  Edaran Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor SE-62/PJ/2013  tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan atas Transaksi E-commerce ,  terdapat empat  model  bisnis e-commerce, sebagai berikut:
1. Online Marketplace Online  Marketplace adalah kegiatan menyediakan tempat kegiatan usaha berupa  Toko  Internet  di Mal Internet sebagai tempat Online  Marketplace  Merchant menjual  barang  dan/atau jasa. Pihak-pihak yang terkait: 1)    Penyelenggara Online Marketplace ; 2) Online  Marketplace Merchant ; dan 3)  Pembeli. 2. Classified Ads Classified Ads adalah kegiatan menyediakan tempat  dan/atau  waktu untuk  memajang  content (teks, grafik, video penjelasan,  informasi,  dan lain-lain)  barang  dan/atau
Magdalena,Frederica Jurnal PETA Vol. 6  No. 1 Januari 2021 jasa  bagi  Pengiklan  untuk memasang iklan yang ditujukan  kepada  Pengguna Iklan  melalui  situs  yang disediakan oleh Penyelenggara Classified Ads . Pihak-pihak yang terkait:
1)    Penyelenggara Classified Ads ; 2)  Pengiklan; dan 3)  Pengguna Iklan. 3. Daily Deals Daily Deals merupakan kegiatan menyediakan tempat kegiatan usaha berupa  situs Daily  Deals sebagai  tempat Daily  Deals Merchant menjual  barang dan/atau jasa kepada Pembeli dengan menggunakan Voucher sebagai sarana pembayaran. Pihak-pihak yang terkait: 1)    Penyelenggara Daily
Deals ;
2) Daily Deals Merchant ; dan 3)  Pembeli.
4. Online Retail Online Retail adalah kegiatan  menjual  barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh Penyelenggara Online  Retail kepada  Pembeli  di  situs Online Retail. Pihak-pihak yang terkait: 1) Penyelenggara Online Retail sekaligus  sebagai Online  Retail  Merchant ; dan 2)  Pembeli. Kepatuhan Wajib Pajak Sesuai  dengan  Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.03/2012  tentang  Tata Cara  Penetapan  dan  Pencabutan Penetapan  Wajib  Pajak  dengan Kriteria  Tertentu  dalam  Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak menyatakan  bahwa  untuk  dapat ditetapkan  sebagai  Wajib  Pajak Dengan  Kriteria  Tertentu,  Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan; b. tidak  mempunyai  tunggakan pajak  untuk  semua  jenis  pajak, kecuali  tunggakan  pajak  yang telah memperoleh izin mengangsur  atau  menunda pembayaran pajak; c. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan  Publik  atau  lembaga pengawasan keuangan pemerintah  dengan  pendapat Wajar  Tanpa  Pengecualian selama  3  (tiga)  tahun  berturut- turut; dan d. tidak  pernah  dipidana  karena melakukan  tindak  pidana  di bidang  perpajakan  berdasarkan putusan  pengadilan  yang  telah mempunyai  kekuatan  hukum tetap  dalam  jangka  waktu  5 (lima) tahun terakhir.
Peraturan Perpajakan di Indonesia atas Transaksi E- commerce Pemerintah menegaskan tidak  ada  perbedaan  perlakuan perpajakan antara transaksi e- commerce dan transaksi perdagangan dan/atau jasa lainnya ( http://www.online-pajak.com ).
Jurnal PETA Vol. 6  No. 1 Januari 2021
Saat ini transaksi e-commerce masih mengacu  pada  UU  No.36  tahun 2008  tentang  Pajak  Penghasilan dan  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  42  Tahun  2009 Tentang  Pajak  Pertambahan  Nilai Barang  Dan  Jasa  dan  Pajak Penjualan  Atas  Barang  Mewah, disamping Surat Edaran No.62/PJ/2013.  Namun,  menurut Ketua  Umum  IdeA  peraturan perpajakan  bisnis  offline  yang diterapkan  untuk  transaksi e- commerce perlu dipisahkan berdasarkan jenisnya. Sebagai contoh,  model  ritel online yang mana  semua  stok  barang  diatur oleh  pemilik  situs,  seharusnya pengenaan PPN dan penyetorannya  dilakukan  oleh pemilik  situs.  Sementara  model bisnis lain seperti marketplace, hanya menyediakan  tempat  usaha  untuk para  pedagang  yang  berjualan  di situs  mereka.  Dalam  hal  ini, seharusnya pemungutan dan penyetoran  PPN  dilakukan  oleh para pedagang tersebut (http://bisnis.liputan6.com). Pemerintah  berupaya  mengkaji ulang  peraturan  perpajakan  untuk transaksi e-commerce yang direncanakan  akan  selesai  pada pertengahan tahun 2017 (http://cnnindonesia.com). Ketidakpatuhan  wajib  pajak  dapat disebabkan  karena  pemerintah tidak  tegas  dalam  menerapkan kebijakan  perpajakan  (Klaudia  et al,2017).
Pengembangan Hipotesis
Meningkatnya  industri e- commerce , merupakan sebuah
peluang  bagi  pemerintah  dalam meningkatkan  pendapatan  negara melalui  pengenaan  pajak.  Namun, laju  pertumbuhan  industri e- commerce ini belum dapat diimbangi oleh peraturan perpajakan  yang  berlaku  saat  ini karena perbedaan karakteristik dari industri e-commerce dengan industri offline . Dimana peraturan perpajakan  saat  ini  menjadikan pengenaan  pajak  berlapis  bagi industri e-commerce ,  seperti  penjual memungut pajak dari situs marketplace dan penjual memungut  pajak  dari  pembeli. Sehingga  pelaku e-commerce masih enggan  untuk  membayar  pajak karena  para  pelaku  e-commerce yang berbadan hukum di negara ini akan  menjadi  kurang  kompetitif dibandingkan  pemain  di  luar negeri. Diharapkan peraturan yang tepat dapat meningkatkan kepatuhan pelaku e-commerce dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. H1:  Kepatuhan  perpajakan  dari pelaku e-commerce lebih  tinggi setelah  diterapkannya  peraturan perpajakan  untuk  industri e- commerce.

## METODE PENELITIAN
Data Penelitian Jenis  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  merupakan data  primer  melalui  eksperimen yang  dilakukan  kepada  25  orang mahasiswa  tingkat  akhir  program studi Akuntansi Universitas Kristen  Krida  Wacana  (UKRIDA)
Magdalena,Frederica Jurnal PETA Vol. 6  No. 1 Januari 2021
dan mengerti ketentuan perpajakan secara keseluruhan.
Metode  eksperimen  yang dilakukan  dalam  penelitian  ini, mahasiswa  ditempatkan  di  satu ruangan,  tepatnya  di  ruang  A603 kampus  Ukrida.  Mahasiswa  akan dikondisikan  sebagai  pelaku e- commerce ,  Mereka  diskenariokan menjual  barang  dagangan  seperti pakaian,  tas,  sepatu  dan  yang lainnya  melalui  sosial  media seperti  Instagram  dan  Facebook, serta  melalui  situs online seperti Lazada,  Zalora  dan  Tokopedia. Kemudian mahasiswa akan dihadapkan  pada  dua  situasi, situasi  pertama  saat  belum  ada ketentuan  pajak  khusus  untuk e-
commerce . Mahasiswa diminta memutuskan  (dengan  skala  1 sampai  7)  apakah  mereka  akan membayar  dan  melaporkan  pajak berdasarkan  perhitungan  pajak yang  berlaku  saat  ini  sekalipun kebijakan perpajakan khusus untuk transaksi e-commerce belum ditetapkan. Situasi  kedua,  setelah  ada ketentuan  pajak  khusus  untuk transaksi e-commerce .  Mahasiswa diminta untuk memutuskan (dengan  skala  1  sampai  7)  apakah mereka  akan  membayar  dan melaporkan  pajak  berdasarkan kebijakan perpajakan khusus untuk transaksi e-commerce tersebut.
Populasi dan Sampel Populasi  dalam  penelitian ini adalah mahasiswa tingkat akhir yang  mengerti  perhitungan  pajak penghasilan dan PPN untuk usaha berskala  kecil,  menengah,  atau berskala besar; Mengerti ketentuan
perpajakan  dalam  membayar  dan melaporkan pajak penghasilan  dan PPN;  dan  Mengerti  sanksi  yang diberikan atas ketentuan perpajakan yang dilanggar. Sampel  pada  penelitian  ini adalah  25  mahasiswa  Akuntansi tingkat  akhir  dari  UKRIDA  yang telah  mengambil  mata  kuliah Dasar Perpajakan 1, Dasar Perpajakan 2, Perpajakan Lanjutan, dan Akuntansi Perpajakan.  Dengan  diambilnya semua  mata  kuliah  ini,  maka  25 mahasiswa  ini  telah  mengerti ketentuan perpajakan secara keseluruhan. Teknik Analisis Data
Untuk  menguji  ini,  data yang  dikumpulkan  akan  diolah kemudian  dianalisis  menggunakan alat  uji  Wilcoxon.  Pada  hasil  uji ini, terdapat tabel Ranks yang akan menunjukkan
Negative Ranks , Positive  Ranks ,  dan Ties . Negative ranks menunjukkan  penurunan, Positive Ranks
menunjukkan
Kenaikan  dan Ties menunjukkan tidak  adanya  perbedaan  pada kepatuhan  pajak  antara  sebelum dan setelah adanya ketentuan pajak khusus mengenai pajak penghasilan  untuk  industri  e- commerce. Selain itu, jika hasil pengujian menunjukkan nilai Asymp.  Sig.  (2-tailed)  lebih  kecil dari  a lpha 5%,  maka  terdapat perbedaan
signifikan pada kepatuhan  pajak  pebisnis online antara sebelum dan setelah adanya ketentuan  pajak  khusus  untuk industri e-commerce.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Demografi Responden
Data  Demografi  dari  25 orang  responden  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  digambarkan pada gambar berikut ini. Berdasarkan  grafik  jenis kelamin  responden,  terdapat  76% responden  berjenis  kelamin  wanita dan  24%  responden  berjenis kelamin  pria.  Di  samping  itu, berdasarkan  grafik  usia  responden, 52%  responden  berusia  20  tahun, 36%  responden  berusia  21  tahun, 8%  responden  berusia  22  tahun,
dan  4%  responden  berusia  18
tahun.

## Hasil Pengujian dan Pembahasan
Tabel 1. Hasil Pengujian Ranks Negative Ranks 1 Positive Ranks 19 Ties 5 Total 25 Hasil Uji Wilcoxon Asymp. Sig. (2- Tailed) ,000 Pada  tabel  1,  hasil  uji Wilcoxon menunjukkan nilai Asymp.  Sig.  (2-tailed)  sebesar 0,000,  nilai  ini  lebih  kecil dibandingkan  dengan  alpha  (5%). Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara  kepatuhan  pajak  pelaku e- commerce sebelum  dan  setelah adanya  ketentuan  pajak  khusus industri e-commerce. Perbedaan ini dapat  dibuktikan  melalui  nilai  N pada positive ranks sebesar 19, yang artinya terdapat 19 dari keseluruhan sampel (76%) memiliki  kenaikan  signifikan  pada kepatuhan  pajak  setelah  adanya ketentuan  pajak  khusus  mengenai pajak  industri e-commerce .  Perlu adanya peraturan yang jelas karena industri e-commerce memiliki model  bisnis  yang  berbeda  dengan bisnis offline. Hal ini menunjukkan bahwa  peraturan  pajak  khusus industri e-commerce yang  tepat,
jelas,  dan  tersosialisasi  secara menyeluruh  dapat  meningkatkan kepatuhan  pajak  pelaku  bisnis e- commerce dan  berpotensi  untuk meningkatkan  pendapatan  Negara mengingat laju pertumbuhan industri  ini  sangat  pesat.  Pelaku bisnis e-commerce merasa diperlakukan  secara  adil  dalam memenuhi kewajiban perpajakannya apabila sudah dibedakan  peraturan  perpajakan antara  bisnis  offline  dengan  bisnis online.
Nilai  N  pada negative  ranks menunjukkan  nilai  1  yang  artinya, terdapat  seorang  mahasiswa  yang justru mengalami penurunan kepatuhan  pajak  setelah  adanya ketentuan  pajak  khusus  untuk industri e-commerce ini.  Mahasiswa ini  beranggapan  bahwa  kebijakan perpajakan  saat  ini  sudah  cukup baik  dan  revelan  untuk  diterapkan pada  industri e-commerce sehingga tidak diperlukan peraturan
Magdalena,Frederica Jurnal PETA Vol. 6  No. 1 Januari 2021 perpajakan baru untuk industri ini. Dengan adanya perbedaan perlakuan  pajak,  maka  menjadi sangat banyak peraturan perpajakan yang dapat menyulitkan  pelaku e-commerce kecil.
Pada tabel ties menunjukkan angka  sebesar  5,  yang  artinya bahwa  terdapat  5  mahasiswa  yang memiliki  kepatuhan  yang  sama antara sebelum dan setelah adanya ketentuan  pajak  khusus  industri e- commerce . Mahasiswa ini menganggap  bahwa  penting  untuk membayar  pajak  baik  sebelum maupun  setelah  adanya  ketentuan pajak  khusus  industri  e-commerce. Para  pelaku e-commerce tidak keberatan dengan peraturan perpajakan karena pajak merupakan  iuran  rakyat  yang dipaksakan  guna  pengembangan sarana  dan  prasarana  umum  serta untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri.  Sebagai  pelaku e-commerce yang  harus  memenuhi  kewajiban perpajakannya,  maka  secara  sadar akan mematuhi peraturan perpajakan  yang  ditetapkan  oleh pemerintah. Mengingat pajak merupakan  sumber  pendapatan utama  Negara,  sehingga  setiap warga Negara wajib untuk membayar pajaknya demi kemajuan Negara. Eksperimen ini dapat dijadikan  informasi  dan  gambaran yang menunjukkan bahwa sebagian  besar  pelaku e-commerce akan meningkat kepatuhan perpajakannya  jika  sudah  ada ketentuan  pajak  yang  jelas  pada industri  e-commerce ini.  Oleh karena  itu,  pemerintah  berperan dalam memberikan kepastian
perpajakan  pada  industri  ini,  dan kebijakan  tersebut  jelas  dan  tidak memberatkan  pelaku  bisnis,  selain itu  sosialisasi  yang  menyeluruh kepada  seluruh  pelaku e-commerce juga  sangat  dibutuhkan,  sehingga setiap  pelaku e-commerce dapat menjalankan kewajiban perpajakannya. KESIMPULAN Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat kenaikan  yang  signfikan  pada kepatuhan  wajib  pajak  pelaku e- commerce dalam  membayar  pajak setelah  adanya  ketentuan  pajak khusus untuk industri e-commerce. Dengan  tidak  adanya  kejelasan mengenai  ketentuan  perpajakan untuk  industri e-commerce ,  maka terdapat  celah  bagi  pelaku  bisnis untuk tidak membayarkan pajaknya sehingga Negara memiliki potensi kerugian di sektor pajak.  Kasie  Humas  Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kanwil Jatim 1 Eko Budi mengatakan, maraknya e-commerce saat  ini  diakui  menjadi potential  lost bagi  sektor  pajak. Terdapat  sekitar  20  persen  potensi penerimaan  pajak  yang  hilang akibat e-commerce ini.  Keberadaan e-commerce tanpa  disertai  dengan regulasi  yang  mendukung  adanya tarif  pajak  yang  diberlakukan,  dan prosedur  lainnya  mengakibatkan industri e-commerce tumbuh  bebas tanpa dikenakan pajak. Diperlukan peran pemerintah  dalam  memberikan kepastian regulasi perpajakan mengenai  industri  ini,  sehingga kepatuhan pelaku e-commerce dalam menjalankan kewajiban
Magdalena,Frederica Jurnal PETA Vol. 6  No. 1 Januari 2021 perpajakannya meningkat. Keterbatasan  dalam  penelian  ini adalah sampel yang diambil masih sedikit  dan  bukan  berasal  dari pelaku e-commerce langsung, melainkan mahasiswa dalam kampus  yang  sama  sehingga diharapkan  peneliti  berikutnya dapat  menggunakan  pelaku e- commerce dan  dengan  jumlah sample yang lebih besar.

## DAFTAR RUJUKAN
Afriyadi,  Achmad  Dwi.  2016, “Asosiasi E–Commerce Minta Kejelasan Aturan Pajak”. Artikel online http://bisnis.liputan6.com, diakses  pada  tanggal  3  April
2017.
Fauzi,  Yuli  Yanna.  2016,  “Aturan Pajak E-commerce Ditargetkan Rampung  Pertengahan  2017” Artikel online http://www.cnnindonesia.co m,  diakses  pada  tanggal  3
April 2017.
Herdiana,  Aulia  Fitri.  2017, “Karena E-commerce ,  Sektor Pajak  Disebut  Kehilangan Sebesar  Ini”.  Artikel online http://www.jatim.tribunnews.
com,  diakses  pada  tanggal  28 Juni 2017. Kementerian  Komunikasi  dan Informatika Republik Indonesia  (Kominfo),  2015, “Indonesia akan Menjadi Pemain Ekonomi Digital Terbesar  di  Asia  Tenggara, Artikel Online
https://kominfo.go.id,  diakses pada tanggal 3 April 2017. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-550/PJ/2000 Tentang  Tata  Cara  Penetapan Wajib  Pajak  yang  Memenuhi Kriteria Tertentu dan Penyelesaian Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran  Pajak  Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. Klaudia, et  al. 2017. Menggali Realitas Kepatuhan wajib pajak  pemilik  UMKM.  Jurnal Penelitian  Teori  dan  Terapan Akuntansi  (PETA).  Vol  2  No 1. Scheneider, Gary P. 2011.
Electronic  Commerce 9 th Edition . Massachusetts: Cengage Learning. Surat  Edaran  Direktorat  Jenderal Pajak  Nomor  SE-62/PJ/2013 tentang  Penegasan  Ketentuan Perpajakan  atas  Transaksi E  –
Commerce . Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  42  Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan  Nilai  Barang Dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.