## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Halaman 113
Analisis Yuridis Pasal 9 UU Nomor. 23 Tahun 2004 Tentang KDRT Yang Mengakibatkan Terjadinya Penelantaran Terhadap Istri Sehingga Terjadinya Pengajuan Gugat Cerai Pada Pengadilan Agama Cibinong Oleh: Sulaeman SH., MH.

## ABSTRAK
Tindakan kriminal yang mengabaikan keluarga adalah kekerasan  keempat  dalam  UU  No.  3/2004  tentang Penghapusan  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga.  Undang- undang  tentang  PKDRT  (kekerasan  dalam  rumah  tangga) tidak  memberikan  kualifikasi  sistematis  tentang  suatu tindakan  yang  dikategorikan  sebagai  tindakan  pengabaian. Saat  ini,  semua  jenis  kekerasan  dalam  rumah  tangga diselesaikan  di  Pengadilan  dan  penjara  dianggap  cara  yang efektif untuk mengatasi insiden tindak pidana. Menurut Pasal 49  UU  PKDRT,  pelaku  dijatuhi  hukuman  3  (tiga)  tahun  atau denda Rp. 15.000.000 (lima juta rupiah) dan ini bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 4 UU PKDRT. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa  tindak  pidana  pengabaian  keluarga termasuk  tidak  memberikan  kehidupan  bagi  keluarga seperti tidak mendukung anak-anaknya secara finansial dan tidak mengurus  keluarga, terutama  ketika  anggota  keluarga sakit, tidak bertanggung jawab atas anggota keluarga seperti kelalaian  ekonomi  yang  melarang  mereka  mendapatkan pekerjaan, tidak memenuhi kewajibannya seperti mengambil sesuatu  tanpa  sepengetahuan  dan  persetujuan  dari pemiliknya,  dan  mengambil  dengan  paksa  dan  /  atau memanipulasi properti anggota keluarga. Penjara atau denda tidak tepat dikenakan pada pelaku yang telah menelantarkan keluarganya  karena  tidak  berarti  apa-apa  bagi  korban.  Dia

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Halaman 114
harus  mengganti  kerugiannya.  Satu  tahun  penjara  yang dikenakan  hakim judex  juris dianggap  tidak  sesuai; nampaknya  hakim  tidak  mempertimbangkan  fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan dan Pasal 4 UU PKDRT.
Kata  Kunci:  Perkawinan,  Keluarga,  Kekerasan  dalam  rumah tangga.

## A. Latar Belakang
Masalah  Perkawinan  merupakan  hal  yang  sakral  bagi manusia  yang  menjalaninya,  Tujuan  perkawinan  untuk membentuk  dan  membangun  rumah  tangga  yang  bahagia pasti  didambakan  oleh  setiap  pasangan  suami  isteri.  Hampir tidak  ada  orang  yang  ketika  melakukan  perkawinan mengharapkan  terjadi  sesuatu  yang  buruk  dalam perkawinannya.  Di  samping  itu  perkawinan  adalah merupakan  sarana  yang  terbaik  untuk  mewujudkan  rasa kasih sayang sesama manusia dari padanya dapat diharapkan untuk  melestarikan  proses  historis  keberadaan  manusia dalam  kehidupan  di  dunia  ini  yang  pada  akhirnya  akan melahirkan  keluarga  sebagai  unit  kecil  sebagai  dari kehidupan dalam masyarakat. 1
Di  era  kemajuan  sekarang  ini,  semakin  banyak persoalan-persoalan  baru  yang  melanda  rumah  tangga, semakin  banyak  pula  tantangan  yang  di  hadapi  sehingga
1 Djamil Latif. Aneka Hukum Perceraian di Indonesia . (Jakarta Timur: Balai Pustaka-Yudhistira-Pustaka Saadiyah, 1982).hlm.12

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Halaman 115
bukan  saja  berbagai  problem  yang  dihadapi  bahkan kebutuhan  rumah  tangga  semakin  meningkat  seiring kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi.  Akibatnya tuntutan  terhadap  setiap  pribadi  dalam  rumah  tangga  untuk memenuhi  kebutuhan  semakin  jelas  dirasakan.  Kebutuhan hidup  yang  tidak  terpenuhi  akan  berakibat  menjadi  satu pokok  permasalahan  dalam  keluarga,  semakin  lama permasalahan  meruncing  sehingga  dapat  menjadikan  kearah perceraian  bila  tidak  ada  penyelesaian  yang  berarti  bagi pasangan suami isteri. 2
Keharmonisan dan keutuhan rumah tangga merupakan  dambaan  setiap  orang  yang  berada  dalam  biduk rumah  tangga.  Akan  tetapi,  perkembangan  dewasa  ini menunjukkan  banyak  terjadinya  tindak  kekerasan  dalam lingkup rumah tangga, dan yang menjadi korban kebanyakan perempuan (istri) dan anak-anak. Selama ini, KDRT dianggap sebagai  masalah  privat  sehingga  tidak  boleh  ada  campur tangan negara dalam penyelesaian tindak kekerasan tersebut. Hal ini sangat erat kaitannya dengan budaya masyarakat yang menganggap  bahwa  segala  hal  yang  terjadi  dalam  rumah tangga,  termasuk  tindak  kekerasan,  merupakan  suatu  aib yang harus ditutup rapat. Akhir-akhir ini sering sekali dalam
2 Safiuddin.  . Hukum  Islam:  Tentang  Berbagai  Persoalan  Kontemporer . (Jakarta Intermedia, 2004). hlm. 10

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Halaman 116
pemberitaan di media massa ataupun media elektronik dapat dilihat  adanya  pemberitaan  di  media  massa  ataupun  media elektronik  dapat  dilihat  adanya  tindak  kekerasan  rumah tangga  yang  dilakukan  oleh  suami  terhadap  istrinya  yang mengakibatkan  renggangnya  hubungan  pernikahan  antara suami  istri.  Sehingga  tidak  sedikit  si  korban  dalam  hal  ini adalah  para  istri  meminta  cerai  yang  disebabkan  kekerasan yang dideritanya, sehingga suatu perkawinan  itu tidak dapat berjalan dengan harmonis.
Adapun bentuk kekerasan dalam rumah tangga seperti yang disebut di atas dapat dilakukan suami terhadap anggota keluarganya  dalam  bentuk  Penelantaran  rumah  tangga  yang terjadi dalam lingkup rumah tangganya, yang mana menurut hukum  diwajibkan  atasnya.  Selain  itu  penelantaran  juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan  ekonomi  dengan  cara  membatasi  dan/atau melarang  untuk  bekerja  yang  layak  di  dalam  atau  di  luar rumah,  sehingga  korban  berada  di  bawah  kendali  orang tersebut. Sehingga  dengan  alasan  kekerasan  di  dalam rumah tangga  itu  maka  pihak  isteri  mengajukan  gugatan  ke pengadilan  Agama  untuk  memutuskan  ikatan  tali perkawainan tersebut.
Mengenai kekerasan dalam rumah tangga yang sering terjadi di dalam keluarga. Hal tersebut terjadi sebagai bentuk

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Halaman 117
tidak  harmonisnya  hubungan  dalam  sebuah  keluarga.  Salah satu  faktor  melemahnya  nilai  ideal  sebuah  keluarga  adalah tidak  terwujudnya  komunikasi  yang  lancar  antar  anggota keluarga  tersebut.  Kekerasan  dalam  rumah  tangga  tidak hanya terjadi antara suami pada istri, istri pada suami, tetapi terjadi  pula  orang  tua  kepada  anak. 3 Di  mana  akhir-akhir  ini banyak  sekali  kasus  perceraian  dengan  alasan  tersebut  yang seringkali  merugikan  pihak  dari  isteri  karena  tindakan  dari suaminya.  Pengajuan  gugatan  cerai  dari  isteri  dengan  alasan kekerasan  dalam  rumah  tangga  ini  di  benarkan  oleh  UU perkawinan yaitu di atur dalam pasal 19 huruf (d) UU Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dan  pada  dasarnya  UU  perkawinan  mengatur  dan menentukan  tentang  alasan-alasan  yang  dapat  digunakan untuk mengajukan perceraian, yaitu :
1) Salah  satu  pihak  berbuat  zina  atau  menjadi  pemabok, pemadat,  penjudi  dan  lain  sebagainya  yang  sukar disembuhkan.
2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun  berturut-turut  tanpa  alasan  yang  sah  atau  karena alasan yang lain diluar kemampuannya.
3 Nelson, Noelle. Bagaimana Mengenali dan Merespon Sejak Dini Gejala Kekerasan dalam Rumah Tangga . (Jakarta: gramedia, 2006) hlm.12

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Halaman 118
3) Salah  satu  pihak  mendapat  pihak  mendapat  hukuman penjara  selama  5  (lima)  tahun  atau  hukuman  yang  lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5) Salah  satu  pihak  mendapat  cacat  badan  atau  penyakit dengan  akibat  tidak  dapat  menjalankan  kewajiban sebagai suami atau istri.
6) Antara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkeran  dan  tidak  ada  harapan  lagi  untuk  hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
Perceraian  yang  dilakukan  di  muka  pengadilan  lebih menjamin  persesuainya  dengan  pedoman  Islam  tentang perceraian,  sebab  sebelum  ada  keputusan  terlebih  dulu diadakan  penelitian  tentang  apakah  alasan-alasanya  cukup kuat  untuk  terjadi  perceraian  antara  suami isteri,  kecuali  itu dimungkinkan  pula  pengadilan  bertindak  sebagai  hakam sebelum mengambil keputusan bercerai antara suami isteri.

## B. Indentifikasi Masalah
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  tersebut  diatas, maka  yang  menjadi  latar  belakang  Permasalahan  adalah sebagai berikut:

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Halaman 119
1. Bagaimana  penerapan  Pasal  9  UU  Nomor  23  Tahun  2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga?
2. Bagaimana  Permasalahaan  –  permasalahan  yang  timbul terhadap  Pasal  9  UU  Nomor  23  Tahun  2004  Tentang Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  Dalam  Peraktek
Peradilan Di Pengadilan Agama Cibinong?

## C. Filosifis Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Teori-teori  Hukum  Alam  sejak  Socretes  hingga Francois  Geny,  tetap  mempertahankan  keadilan  sebagai mahkota  hukum.  Teori  Hukum  Alam  mengutamakan  “ the search for justice ”. 4 Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran.  Diantara  teori-teori  itu  dapat  disebut:  teori keadilan  Aristoteles  dalam  bukunya nicomachean  ethics dan teori  keadilan  sosial  John  Rawl  dalam  bukunya a  theory  of justi ce  dan  teori  hukum  dan  keadilan  Hans  Kelsen  dalam bukunya general theory of law and state .
Istilah  keadilan  ( iustitia )  berasal  dari  kata  “adil”  yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada
4 Carl  Joachim  Friedrich,  2004.  “Filsafat  Hukum  Perspektif  Historis, Nuansa dan Nusamedia. Bandung. Hal. 24

## Pakuan Law Review
e-ISSN
Halaman 120
yang  benar,  sepatutnya,  tidak  sewenang-wenang. 5 Dari beberapa definisi dapat dipahami bahwa pengertian keadilan adalah semua  hal  yang  berkenan  dengan  sikap  dan  tindakan dalam  hubungan  antar  manusia,  keadilan  berisi  sebuah tuntutan  agar  orang  memperlakukan  sesamanya  sesuai dengan  hak  dan  kewajibannya,  perlakukan  tersebut  tidak pandang  bulu  atau  pilih  kasih;  melainkan,  semua  orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.
Keadilan  diuraikan  secara  mendasar  oleh  Aristoteles dalam  Buku  ke-5  buku Nicomachean  Ethics . 6 Untuk mengetahui tentang keadilan dan ketidakadilan harus dibahas tiga  hal  utama  yaitu  (1)  tindakan  apa  yang  terkait  dengan istilah  tersebut,  (2)  apa  arti  keadilan,  dan  (3)  diantara  dua titik ekstrim apakah keadilan itu terletak.
Keadilan  sering  diartikan  sebagai  sesuatu  sikap  dan karakter. Sikap dan karakter yang membuat orang melakukan perbuatan  dan  berharap  atas  keadilan  adalah  keadilan, sedangkan sikap dan karakter yang membuat orang bertindak dan berharap ketidakadilan adalah ketidakadilan.
5 Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan, Kamus  Besar  Bahasa Indonesia , (Jakarta, Balai Pustaka, 2001), hal. 517
6 Aristoteles,  Nicomachean  Ethics,  translated  by  W.D.  Ross, http://bocc.ubi.pt/  pag/Aristoteles-nicomachaen.html.  Diakses  pada  tanggal  1 Juli 2015

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Halaman 121
Pembentukan  sikap  dan  karakter  berasal  dari pengamatan terhadap obyek tertentu yang bersisi ganda. Hal ini bisa berlaku dua dalil, yaitu;
a) Jika  kondisi  “baik”  diketahui,  maka  kondisi buruk juga diketahui;
b) kondisi  “baik”  diketahui  dari  sesuatu  yang berada dalam kondisi “baik” 7
Untuk  mengetahui  apa  itu  keadilan  dan  ketidakadilan dengan  jernih,  diperlukan  pengetahuan  yang  jernih  tentang salah  satu  sisinya  untuk  menentukan  secara  jernih  pula  sisi yang  lain.  Jika  satu  sisi  ambigu,  maka  sisi  yang  lain  juga ambigu. Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah  orang  yang  tidak  patuh  terhadap  hukum  ( unlawful, lawless ) dan orang  yang tidak fair ( unfair ), maka orang yang adil  adalah  orang  yang  patuh  terhadap  hukum  ( law-abiding ) dan  fair.  Karena  tindakan  memenuhi/mematuhi  hukum adalah  adil,  maka  semua  tindakan  pembuatan  hukum  oleh legislatif  sesuai  dengan  aturan  yang  ada  adalah  adil.  Tujuan pembuatan  hukum  adalah  untuk  mencapai  kemajuan kebahagiaan  masyarakat.  Maka,  semua  tindakan  yang
7 Euis Amalia, Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam , (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2009), hal. 115-116.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
cenderung  untuk  memproduksi  dan  mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil. 8
Perkawinan  adalah  suatu  hal  yang  mempunyai  akibat yang  luas  di  dalam  hubungan  hukum  antara  suami  dan  istri. Dengan  perkawinan  itu  timbul  suatu  ikatan  yang  berisi  hak dan  kewajiban,  umpamanya:  kewajiban  untuk  bertempat tinggal  yang  sama,  setia  kepada  satu  sama  lain,  kewajiban untuk  memberi  belanja  rumah  tangga,  hak  waris  dan sebagainya. 9 Pengertian  perkawinan  menurut  Pasal  1  UUP adalah Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita  sebagai  suami  istri  dengan  tujuan  membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan  Yang  Maha  Esa.  Maka  perkawinan  mempunyai hubungan  yang  erat  sekali  dengan  agama,  sehingga  bukan saja  mempunyai  unsur  lahir/jasmani,  tetapi  unsur batin/rohani  juga  mempunyai  peranan  yang  penting. 10
Adapun  menurut  Pasal  2  KHI,  bahwa  perkawinan  menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan gholiidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.
8 Aristoteles,   Op. Cit. Hlm 34
9 Ali Afandi, 2004, Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian , (Jakarta, Renika Cipta), hal. 93.
10 Soedaryo Soimin, Op.cit., hal.4

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Menurut M. Yahya Harahap yang dikutip oleh Rachmat Rosyadi  bahwa  tujuan  penyusunan  KHI  pada  waktu  itu adalah:
a) untuk  merumuskan  secara  sistematis  hukum Islam di Indonesia secara konkrit;
b) guna  dijadikan  sebagai  landasan  penetapan hukum Islam di lingkungan peradilan agama;
c) sifat  kompilasi  berwawasan  nasional(bersifat supra sub kultural, aliran, atau mudzhab) yang akan  diperlakukan  bagi  seluruh  masyarakat Islam  Indonesia  apabila  timbul  sengketa  di dalam  sidang  peradilan  agama  (kalau  di  luar proses  peradilan,  tentu  bebas  menentukan pilihan dari sumber fikih ang ada);
d) sekali  gus  akan  dapat  terbina  penegakan kepastian  hukum  yang  lebih  seragam  dalam pergaulan lalu lintas masyarakat Islam. 11
Pada hakikatnya hukum mengandung ide atau konsep- konsep  yang  abstraak.  Ide  abstrak  itu  berupa  harapan  akan situasi  keadaan  yang  hendak  dicapai  oleh  hukum.  Terhadap larangan melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga terhadap  orang  lain  setidak-tidaknya  dapat  diraba  suatu  ide absrak bahwa seharusnya antara sesama manusia seharusnya saling menyayangi, jangan saling menyakiti, apalagi terhadap sesama anggota keluarganya.
Roscoe
Pound membahasakannya  dengan  hukum  merupakan  sarana  untu
11 Rahmat  Rosyadi  dan  Rais  Ahmad, Formalisasi  Syariat  Islam  dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia , (Bogor, Ghalia Indonesia, 2006) hlm. 107

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
merekayasa sosial ( law is tool of sosial engineering ). 12 Dalam perspektif  ini,  maka  larangan  melakukan  KDRT  dapat dikatakan  merupakan  suatu  alat  untuk  merancang  masa depan  masyarakat  yang  saling  menyayangi  satu  sama  lain terutama masyarakat yang terikaat oleh hubungan keluarga.
Menurut Grolman sebagaimana dikutip Yesmil Anwar, pemidanaan  dalam  hukum  dimaksudkan  sebagai  cara  untuk melindungi masyarakat dengan cara membuat pelakunya jera dan  tidak  membahayakan. 13 Larangan  melakukan  KDRT dalam  persepktif  ini  dapat  dikatakan  sebagai  upaya  untuk melindungi  setiap  anggota  masyarkat  dari  kemungkinan dianiaya  oleh  orang  lain  yang  berpotensi  menjadi  pelaku terutama  yang  berasal  dari  keluarganya  sndiri.  Ancaman berbagai  macam  hukuman  terhadap  pelaku  DRT  diarikan sebagai bentuk pencegahan masyarakat agar tidak melakukan KDRT. Asumsinya  masyarakat akan  merasa takut melakukan kekerasan  karena  di  ancam  akan  dipenjarakan  jika melakukannya.  Dan  bagai  masyarakat  yang  terlanur  sudah melakukan  KDRT  hukum  akan  menempuh  mekanisme  yang diciptakan  sendiri  untuk  melakukan  penghukuman  pelaku dan perlindungan korban.
12 Yesmil  Anwar  dan  Adang, Pengantar  Sosiologi  Hukum ,  (Jakarta,
Grasindo, 2008) hlm. 45
13 Yesmil  Anwar  dan  Adang, Pembaharuan  Hukum  Pidana  Reformasi Hukum Pidana , (Jakarta Grasindo,  2008) hlm. 137

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Halaman 125
Perlindungan  yang  dijanjikan  oleh  UU  PKDRT merupakan ide abstrak, dan ide absrak itu tidak akan pernah menjadi  nyata  apabila  hukum  dibiarkan  hanya  sebatas tersusun  di  lembaran  naskan  atau  sekedar  diumumkan keberlakuannya  kepada  masyarakat.  Demikian  juga, rancangan  masyarakat  di  masa  depan  yang  saling  mengasihi sebagaimana  dicita-citakan  tidak  akan  terwujudmenjadi nyata. Maka, untuk mewujudkan gagasan dan rancangan yang diidealkan  menjadi  kenyataan  diperlukan  suatu  upaya  dan proses  penyelarasan.  Prodes  itulah  yang  disebut  penegakan hukum. 14 Munir  Fuady  merumuskan  penegakan  hukum sebagai  seala  daya  dan  uypaya  untuk  menjabarkan  kaidah- kaidah  hukum  ke  dalam  kehidupan  masyarakat,  sehingga dengan  demikian  dapat  terlaksana  tujuan  hukum  dalam masyarakat  berupa  perwujudan  nilai-nilai  keadilan, kesebandingan,  kepastian  hukum,  perlindungan  hak, ketentraman masyarakat dan lain-lain. 15
Dalam  perspektif  positivistik,  penegakan  hukum adalah praktik yang harus mendasarkan diri pada logika. 16 Di
14 Munir  Fuady, Aliran  Hukum  Kritis,  Paradigma  Ketidakberdayaan Hukum , ( Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003) hlm. 39 15 Ibid. hlm 39 16 Yusrivadi,  “ PradigmaPositivistik  dan  Implemantasinya  terhadap Penegakan Hukum di Indonesia” ,Jurnal Hukum, Vol. XIV,April 2004

## Pakuan Law Review
Halaman 126
dalamnya  dikenal  mekanisme  logis  yang  mengandaikan kepastian.
Perspektif sosiologis mengandaikan penegakan hukum sebagai  proses  emp  iris  yang  tidak  selalu  searah  dengan prinsip logika matematis yang penuh kepastian sebagaimana hasil  penglihatan  paradigma  normatif  positivistik  yang  telah dikemukakan  diatas.  Penegakkan  hukum,  karena  melibatkan manusia  dan  masyarakat  yang  kompleks  diyakini  juga  akan menghailkan  penggalaman  dan  praktik  yang  kompleks  pula; selalu membuka kemungkinan dan pilihan. Belum tentu suatu pasal  UU  yang  sama  ketika  dilanggar  oleh  dua  orang  yang berbeda  akan  ditegakkan  dengan  cara  yang  sama  dan  oleh karena itu menghasilkan dampak yang sama pula. Penegakan hukum sebagai proses yang sarat interaksi antara hukum dan masyarakat mendapat perhatian yang cukup banyak dari para sosiolog.  Satjipto  Rahardjo  menyebut  bahwa  penegakan hukum  bukan  masalah  yang  sederhana,  bukan  saja  kaeneka kompleksitas  sistem  hukum  itu  sendiri,  tetapi  juga  rumitnya jalinan  hubuan  antara  sistem  hukum  dengan  sistem  sosial, polik,  ekonomi  dan  budaya  masyarkata. 17 Menurutnya, sebagai  suatu  proses,  penegakan  hukum  pada  hakikatnya
17 Satjipto  Rahardjo, Penegakan  Hukum,  Tinjauan  Sosiologis ,  (Genta Publising, 2009) hlm. Viii.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Halaman 127
merupakan  variabel  yang  mempunyai  korelasi  dan interdependensi dengan faktor-faktor yang lain.
Ada  beberapa  faktor  terkait  yang  menentukan  proses penegakan  hukum,  sebagimana  diungkapkan  oleh  Friedman, yaitu  substansi  hukum,  kultur  hukum  dan  struktur  hukum. 18
Agar  penegakan  hukum  efektif,  ketiga  komponen  itu  harus bergerak  simultan.  Cacat  pada  salah  satu  komponen  akan menggagalkan atau mengurangi kualitas efektifnya penegakan  hukum.  Selaras  dengan  pendapat  Satjipto  dan Friedman,  Soerjono  Sukanto  menyebutkan  lima  faktor  yang menentukan  efektifiitas  penegakan  hukum  yaitu  kaidah hukum, fasilitas, penegakan hukum, apart ahukum kesadaran masyarakat dan budaya hukum.
Kaidah  hukum  yang  mengatur  KDRT  telah  jelas  yakni semua  ketentuan  dalam  Undang  Undang  Nomor.23  Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Soerjono  Sukanto  sebagaimana  dikutip  Made  Arya  Utama mengatakan  bahwa  kaidah  hukum  dapat  berlaku  efektif apabila  memenuhi  syarat  keberlakuan  dalam  aspek  yuridis, sosiologid dan filosofis. 19 Apabila kaidah huku mtertentu telah memenuhi  tiga  aspek  syarat  keberlakuan  tersebut  maka  jika
18 Lawrence  W.Friedman, Teori  dan  Filsafat  Hukum ,  (Rajawali Press,Jakarta, 1990) hlm.32
19 I.  Made  AryaUtama, Hukum  Lingkungan,  Pustaka  Sutra ,  (Bandung, 2007) hlm. 56

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Halaman 128
terjadi  pelanggaran  terhadapnya  akan  mudah  ditegakkan. Dalam  UUPKDRT  ini,  secara  yuridis  syarat  itu  sudah terpenuhi.  Hal  ini  bisa  delight  proses  perumusan  hingga pemberlakuan  yang  sesuai  dengan  prosedur  peraturan perundangan  yang  berlaku.  Secara  filosofis,  kaidah-kaidah dalam  UUPKDRT  merupakan  penjabaran  dari  nilai-nilai filosofis yang termaktub dalam dasar negera Indoinesia yaitu Pancasila  dan  UU  Dasar  1945.  Secara  eksplisit,  konsideran UUD  ini  menyebutkan  bahwa  setiap  warga  negara  berhak mendapat rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan, bahwa  segala  bentuk  kekerasan  terutama  kekerasan  dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan  terhadap  martabat  kemanusiaan  serta  bentuk diskriminasi  yang  harus  dihapus. 20 Konsideran        ini  sangat sejalan dengan sila kedua Pancasila, yakni Kemanusiaan Yang Adil  dan  Beradab.  Selain  itu  sebagai  bangsa  yang  mengaku religius,  masyarakat  Indonesia  juga  memiliki  berbagai landasan filosofis yang selaras dengan semangat penghapusan KDRT. Islam memiliki filosofi”engkau adalah pakaian baginya dan ia adalah pakaian bagimu”, ditujukan kepada suami istri. Pengadaian  Islam  dengan  pakaian  kurang  lebih  menunjukan pada  fungsi  pakaian  sebagai  alat  untuk  melindungi,
20 Lihat  Bagian  Konsideran  huruf  a  UU  Nomor  23  Tahun  2004  tenang Penghapusn Kekerasan Dalam Rumah Tangga

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Halaman 129
memperindah, menutup yang tidak perlu diketahui orang lain, dan  menyehatkan. 21 Secara  sosiologis,  kaidahyang  terdapat dalam  UU  PKDRT  dapat  diterima  oleh  sebagian  masyarakat sebagai  gagasan  cemerlang  yang  dimaksudkan  untuk menyelesaikan  kebuntuan  konflik  rumah  tangga  di  muka hukum.  Bagi  sebagian  masyarakat,  khusunya  para  aktivis pemerhati  perempuan  dan  anak  seperti  LBH,APIK,  Rahima, Fahmina,
Komnas
Perlindungan Anak,
Solidartitas Perempuan,  Kapal  Perempuan,  Woman  Crisis  Center  Rifka
Annisa,  UU  ini  merupakan  jawaban  atas  kegelisahan permepuan yang terkatung-katung ketikamengalami tindakkekerasa olehanggota kelurganya.
Tidak  diterimanya  kaidah-kaidah  hukum  dalam UUPKDRT  secara  penuh  oleh  masyarakat  mau  tidak  mau mempegaruhi  upaya  pnegakan  hukum  KDR.  Pengeruh  ini antara  lain  sikap  untuk  mneirma  kekerasan  yang  dialami sebagai  cobaan  atau  ujian  dari  Tuhan  yang  harus  dihadapi dengan  sabar. 22 Kesabaran  yang  dimaksud  antaralain  tidak mengadukan  pelaku  KDRT  kepada  siapapun,  apalagi  polisi, berdoa agar pelaku berubah dengan kesadarannya sediri, dan juga menasehati pelaku. Pada situasi ini, kaidah hukum dalam
21 Endang  T.S.  Amir,  “ Menjaga  Kemuliaan  Pasangan  Hidup”, http.//www.hadits.net/islamia /renungan/, diakses 5 Mei 2018.
22 Tim Pelaksana Penelitian Kolektif, ”Kekerasan dalam Rumah Tangga”, Lapora, Penelitian Balitbang  Sumatera Utara, 2009

## Pakuan Law Review
UUPKDRT tidak difungsikan untuk mendapatkan perlindugnan yang maksimal.
Pengalaman  penegakan  hukum  dalam  kasus  KDRT sejauh  ini  menunjukkan  bahwa  aparat  belum  menerapkan perilaku  dan  palayanan  yang  berstandar. 23 Perbedaan penanganan  dan  sikap  aparat  terhadap  korban  dan  pelaku KDRT  menunjukkan  bahwa  belum  ada  kesepahaman  dalam diri  aparat  mengenai  filosofi  KDRT.  Hal  ini  terbukti menjadikan  penegakan  hukum  tidak  dapat  dijalankan sebagaimana  mestinya.  Aparat  yang  tidak  memahami  KDRT sebagai kejahatan cenderung menjadikan pelaku bebas tanpa sanksi  apapun  atas  tindak  kejahatannya. 24 Dengan  demikian ia  berpeluang  mengulangi  lagi  tindakannya,  bisa  jadi tindakhanya  terhadap  korban  yang  sudah  jatuh,  melainkan meluas  pada  orang  lain.  Indikasi  lain  yang  menunjukkan bahwa  KDRT  kurang  dianggap  sebagai  kejahatan  serius adalah rendahya hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku.

## D. Hasil Penelitian
1. Penerapan  Pasal  9  UU  Nomor  23  Tahun  2004  Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
23 Nurkhairani, “ Akses Layanman Korban KDRT Masih Terbatan”, http://www.lintas berita.com/Nasional/Politik/,diakses 5 Mei 2018
24 Abdul  Hamim  Jauzi,  “ Memutus  Impunitas  KDRT ”,  http://ikahidiy. Blogsport.com/p/artikel.html. diakses 5 Mei 2018

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Bahwa  suatu  perbuatan  penelantaran  keluarga dapat  dikategorikan  sebuah  tindak  pidana  ( delik )  jika memang  terbukti  memenuhi  unsur-unsur  perbuatan pidana tersebut.
Untuk meminimalisir kasus penelantaran  kelurarga  perlu  adanya  upaya  konkrit para  penegak  hukum  dalam  menghadapi  kasus  yang berdampak  sistemik  ini  yang  memberikan  efek  negatif kepada kondisi sosial masyarakat. Salah satu upaya yang harus  dilakukan  adalah  merevisi   ulang  substansi  dari sebuah  hukum  yang  berlaku  baik  dalam  bentuk peraturan perundang-undangan atau yang lainnya, yang pada  dasarnya  memberikan  efek  jera  terhadap  para pelanggar tersebut. Selain itu, dibutuhkan para penegak hukum   yakni polisi, jaksa, hakim dalam menyelesaikan kasus penelantaran keluarga, serta adanya pembinaaan dan bimbingan terhadap pola perilaku masyarakat yang harus diberitahukan tentang hukum positif itu sendiri.
perbuatan  menelantarkan  orang  dalam  lingkup rumah  tangga  dapat  diterapkan  Pasal  9  UU  PKDRT, padahal  menurut  hukum  yang  berlaku  bagi  yang bersangku-tan  atau  karena  persetujuan  atau  perjanjian ia  wajib  memberikan  kehidupan,  perawatan,  atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran juga berlaku  bagi  setiap  orang  yang  mengakibatkan

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Halaman 132
ketergantungan  ekonomi  dengan  cara  membatasi dan/atau  melarang  untuk  bekerja  yang  layak  di  dalam atau  di  luar  rumah  sehingga  korban  berada  di  bawah kendali orang tersebut.
Dengan  bukti  adanya  tindakan  suami  yang menelantarkan  istri  dan  anak  yang  diperkuat  dengan bukti-bukti  yang  cukup  seperti  saksi-saksi,  maka  istri dapat  melaporkan  sang  suami  kepada  kepolisian setempat  atas  dugaan  tindak  pidana  penelantaran. Adapun  berdasarkan  Pasal  49  UU  Penghapusan  KDRT, apabila  suami  dinyatakan  bersalah  dengan  suatu putusan  pengadilan  yang  berkekuatan  hukum  tetap, maka suami dapat dipidana dengan penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak Rp. 15 juta.
Lebih  lanjut,  tindakan  penelantaran  suami tersebut  juga  dapat  menjadi  alasan  perceraian  apabila telah  berlangsung  setidaknya  2  (dua)  tahun  berturut- turut  tanpa  izin  dan  tanpa  alasan  yang  sah.  Dengan demikian,  istri  dapat  mengajukan  suatu  gugatan perceraian  terhadap  suami  apabila  diinginkan,  dengan mempertimbangkan  kepentingan  anak  dan/atau kepastian status hukum istri.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
2. Permasalahaan  –  permasalahan  yang  timbul  terhadap Pasal  9  UU  Nomor  23  Tahun  2004  Tentang  Kekerasan
Dalam  Rumah  Tangga  Dalam  Peraktek  Peradilan  Di Pengadilan Agama Cibinong.
Tindakan  suami  anda  yang  tidak  menafkahi keluarga  bisa  dikategorikan  sebagai  tindak  pidana penelantaran  dalam  rumah  tangga  sebagaimana  diatur dalam  Pasal  49  UU  No.  23  tahun  2004  tentang Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (UU PKDRT). Karena ini merupakan perbuatan pidana.
Yang  dimaksud  dengan  penelantaran  dalam lingkup rumah tangga  adalah “melakukan penelantaran kepada  orang  yang  menurut  hukum  yang  berlaku baginya  atau  karena  perjanjian  dia  wajib  memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut” (lihat Pasal 9 UU PKDRT).
Sedang,  Pasal  49  UU  PKDRT  mengatakan  setiap orang  yang  melakukan  penelantaran  dalam  rumah tangga  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima  belas  juta  rupiah).  Begitu  juga  dengan  UU  No.  23 tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  bisa  digunakan untuk menjerat suami Anda.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Halaman 134
Fokus  masalah  dalam  penelitian  ini  adalah terhadap  kasus  kasus  penelantaran  keluarga  berupa seseorang  yang  melalaikan  kewajibannya  sehingga anggota  kelurga  menjadi  korbannya.  Ada  3  (tiga)  hal yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini yaitu pertama,  tentang  fenomena  kasus-kasus  penelantaran dalam  rumah  tangga  di  Kabupaten  Bogor,  kedua fenomena  penelantaran  dalam  rumah  tangga  ditinjau dari  aspek  gugatan  perceraian  di  Pengadilan  Agma, ketigaperspektif masyarakat Kabupaten Bogor terhadap fenomena kasus penelantaran dalam rumah tangga dan pola penyelesaiannya.
Bahwa  suatu  perbuatan  penelantaran  keluarga dapat  dikategorikan  sebuah  tindak  pidana  ( delik )  jika memang  terbukti  memenuhi  unsur-unsur  perbuatan pidana tersebut. Untuk meminimalisir kasus penelantaran  kelurarga  perlu  adanya  upaya  konkrit para  penegak  hukum  dalam  menghadapi  kasus  yang berdampak  sistemik  ini  yang  memberikan  efek  negatif kepada kondisi sosial masyarakat. Sehingga para pelaku tindak pidana KDRT dalam hal menelantarkan keluarga harus  diproses  secra  hukum  pidana  terlebih  dahulu sebelum  mengajukan  gugatan  perceraian  di  Pengadilan Agama.  Maka  perlu  suatu  aturan  khusus  di  Pengadilan

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Halaman 135
Agama  yang  mengatur  terkait  gugatan  perceraian  yang dilator belakangi oleh penelantaran keluarga.

## Pakuan Law Review
Halaman 136

## DAFTAR PUSTAKA

## A. PeraturanPerundang-Undangan.
Indonesia. Undang-undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 1945.
________________  .  Undang-Undang    No.  11  tahun  2012 tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak .

## B. Buku.
Hukum Pidana , Bandung: Citra Aditiya Bakti, 1997.
Nurani  Soyumukti. Pengantar  Sosiologi .  Yogyakarta:  Ar-Ruzz
Media. 2010.
Salim  H.S, Pengantar  Hukum  Perdata  Tertulis  (BW), Jakarta:
PT. Sinar Grafika, 2008.
Satjipto  Rahardjo, Ilmu  Hukum, PT.  Citra  Aditya  Bakti,
Bandung: 2000.
Soerjono  Soekanto,  ed., Identifikasi  Hukum  Positif  Tidak Tertulis  Melalui  Penelitian  Hukum  Normatif dan Empiris , Jakarta: Ind-Hill-Co, 1988.
________________, Metode  Penelitian  Hukum .  Jakarta:  UI  Pers,
1986.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
________________, Pengantar Adolf  Heuken  SJ. Tantangan Membina  Kepribadian .  Jakarta:  Cipta  Loka
Karya. 1992.
Alwi  Alatas. Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia .  Jakarta:  Sinar
Grafika. 2007.
Barda  Nawawi  Arif. Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana
Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
Berrnard  Arief  Shidarta. Refleksi  Tentang  Struktur  Ilmu
Hukum . Bandung: Mandar Maju, 2009.
Celina  Tri  Siwi  Kristiyanti, Hukum  Perlindungan  konsumen ,
Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2008.
D.  Yanto,  S.S, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  Lengkap ,
Surabaya: Nidya Grafika, 2010.
Efrank  E.  Hagan. Pengantar  Kriminologi:  Teori,  Metode,  dan
Prilaku  Kriminal .  Jakarta:  Kencana  Prenada
Media Group. 2013.
Hans  Kalsen, Teori  Umum  tentang  Hukum  dan  Negara,
Bandung: PT. Raja Grafindo Persada 2006.
Jimly  Asshiddiqie,  Ali  Safa’at, Teori  Hans  Kelsen  tentang
Hukum , Jakarta, Konstitusi Press, 2006.
Koenjaraningrat. Pengantar Ilmu Antyropologi . Jakarta: Rineka
Cipta. 2002.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Halaman 138
Lamintang, Dasar-dasar  Penelitian  Hukum ,  UI  Perss:  Jakarta,
1986.
________________. Penelitian  Hukum  Normatif .  Jakarta:  PT.  Raja Grafindo, 2010.
________________. Sosiologi  Suatu  Pengantar .  Jakarta:  Rajawali
Pers. 2007.
Sudarsono. Kenakalan Remaja .  Jakarta: Rineka Cipta.  2017.
Yesmil  Anwar  Adang. Krimonologi .  Bandung.  PT.  Refika
Aditama.2013.

## C. Lain-lain.
E  Suherman, Aneka Masalah  Hukum    Kedirgantaraan
Himpunan Makalah  1961-1995,  Bandung:
Mandar Maju, 2000.