Jurnal Interpretasi Hukum | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol. 1, No. 1 – Agustus 2020 Hal. 95-100| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK MILIK ATAS TANAH UNTUK PEMBANGUNAN KEPENTINGAN UMUM
Made Ayu Wangi Utari Suryatika, I Gusti Bagus Suryawan, I Wayan Arthanaya Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar – Bali, Indonesia

## Abstrak
Peranan tanah sangat penting selain sebagai modal penyelenggaraan kehidupan benergara namun juga keidupan masyarakat.  Tanah  berfungsi  sebagai  pemenuhan  kebutuhan  manusia  dalam  berbagai  aspek  seperti  untuk pertanian,  perumahan,  perkebunan,  ataupun  kegiatan  industry  lain.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui bentuk  perlindungan  hukum  terhadap  hak  milik  atas  tanah  untuk  pembangunan  kepentingan  umum  dan mengetahui  mekanisme  pemberian  ganti  rugi  terhadap  hak  milik  atas  tanah  untuk  pembangunan  kepentingan umum.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian  normatif  dengan  pendekatan koseptual  dan  perundang-undangan,  serta  dengan  teknik  kepustakaan  yang  dianalisis  kuantitatif  dalam  bentuk deskriptif  analitis.  Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  perlindungan  hukum  terhadap  hak  milik  atas  tanah bahwa  bentuk  perlindungan  hukumnya  ada  dua  yaitu  perlindungan  hukum  preventif  dan  perlindungan  hukum represif, selain itu, Pasal 1 angka 10 Undang-undang No. 2 Tahun 2012 merupakan dasar dari pemberian ganti rugi untuk pemegang hak atas tanah. Adapun saran yang dapat disampaikan adalah dalam prakteknya pemegang hak atas tanah sering sekali kurang puas dengan ganti kerugian yang diberikan, dimana menurutnya jumlah ganti kerugian  tidak  sebanding  dengan  kerugian  materiil  dan  inmateriil.Maka  dari  itu  diharapkan  pemerintah  selaku pihak  pengadaan  tanah  berlaku  objektif  dimana  melakukan  pertimbangan  dan  perhitungan  yang  matang, sehingga ganti kerugian sesuai yang diharapkan oleh pemegang hak atas tanah bahkan nantinya ganti kerugian dapat menjadi ganti untung. Melalui penelitian ini diharapkan kepada pemerintah selaku pihak pengadaan tanah berlaku  objektif  melakukan  pertimbangan  dan  perhitungan  yang  matang,  sehingga  ganti  kerugian  sesuai  yang diharapkan oleh pemegang hak atas tanah bahkan nantinya ganti kerugian dapat menjadi ganti untung.
Kata Kunci : Ganti Rugi; Hak atas Tanah; Pengadaan Tanah; Perlindungan Hukum

## Abstract
The role of land is very important in addition to being the capital for administering the life of  the state but also the life of the community. Land functions as a fulfillment of human needs in various aspects such as agriculture, housing, plantations, or other industrial activities. This study aims to determine the form of legal protection of property rights on land for the development of public interests and determine the mechanism for compensating land rights for development of public interests. The method used in this study is a normative research method with a conceptual approach and legislation, as well as with library techniques that are analyzed quantitatively in the form of analytical descriptive. The results of this study indicate that the legal protection of property rights to  land  that  there  are  two  forms  of  legal  protection  namely  preventive  legal  protection  and  repressive  legal protection, in addition, Article 1 number 10 of Law No. 2  of 2012 is the basis of compensation for holders of land rights. The advice that can be delivered is that in practice land rights holders are often not satisfied with the compensation provided, according to which the amount of compensation is not proportional to material and material losses. Therefore, it is expected that the government as the land acquisition party applies an objective where consideration and careful calculation, so that compensation as expected by the holders of land rights and even later compensation can be compensation. Through this research, it is expected that the government as the land  acquisition  party  objectively  applies  careful  consideration  and  calculation,  so  that  the  compensation according  to  what  is  expected  by  the  holders  of  land  rights,  even  later  the  compensation  can  become compensation.
Keywords: Compensation; Land Rights; Land Procurement; Legal protection

## I. PENDAHULUAN
Guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera serta adil dan makmur sebagaimana cerminan Pancasila serta  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  masyarakat  sangat
membutuhkan pengadaan tanah guna kepentingan pembangunan.Pembangunan pasar tradisional, jalan raya,  pemukiman  rakyat  bahkan  gedung  mal  merupakan  upaya  pemerintah  untuk  mewujudkan pembangunan nasional.Tanah merupakan suatu hak jiika ditinjau dari segi yuridis ( Santoso, 2012:9 ). Selain  hal  tersebut  di  atas,  tanah  juga  dibedakan  dalam  hal  kepentingannya,  juga  berkaitan dengan  sifat  kepemilikannya  seperti  tanah  yang  digunakan  untuk  kepentingan  umum  dan  untuk kepentingan  pribadi.Terdapat  perbedaan  konsep  atau  pengertian  kepentingan  umum  antara  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  yang  memang sebelumnya merupakan landasan hukum soal pertanahan dengan aturan yang terbaru yakni Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2012  tentang  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  untuk  Kepentingan Umum, dimana Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012, konsep mengenai kepentingan umum hanyalah bentuk legitimasi atau pensahan atas tindakan Negara untuk melakukan pencabutan atau pembebasan tanah orang lain karena hal ini tidak dengan jelas disebutkan dalam aturan. Hal itu termaktub dalam Pasal 18 yang menentukan bahwa untuk kepentingan umum yang mana guna kepentingan bangsa dan negara  dan  kepentingan  bersama  dari  rakyat,  dapat  dicabut  hak-hak  atas  tanah  seseorang  dengan syarat  diberikannya  ganti  kerugian  yang  layak  dan  patut  dengan  cara  sebagaimana  undang-undang mengaturnya.
Selain  dasar  hukum  tersebut,  pengaturan  tentang  pengadaan  tanah  diatur  dalam  Peraturan Presiden  No.148/2015  tentang  Perubahan  keempat  atas  Peraturan  Presiden  No.71/  2012  tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.Sistem pengadaan tanah  untuk  kepentingan  umum  bertujuan  untuk  memberikan  perlindungan  hukum  kepada masyarakat, sehingga dapat terwujudnya tujuan hukum yaitu keadilan.
Beberapa  penelitian  telah  dilakukan  sebelumnya  terkait  dengan  pembahasan  saat  ini  seperti Amalia  (2012) ; Basri  (2013) ; Jayantri,  Seputra,  &  Suryani  (2019) ; Mengko  (2013) ; Rendrajaya (2018) .  Dalam  hasil  penelitian  itu  menyatakan  bahwa  imbalan  ganti  kerugian  yang  layak  dan  adil didasarkan atas musyawarah, serta masyarakat dapat mengajukan keberatan terhadap bentuk dan atau besarnya ganti rugi yang diserahkan oleh pemerintah ke Pengadilan Negeri setempat bagi pemegang hak milik atas tanah dalam rangka mendapatkan perlindungan hukum. Berdasarkan deskripsi di atas, maka penelitiaan saat ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap hak milik atas tanah untuk pembangunan kepentingan umum dan mengetahui mekanisme pemberian ganti rugi terhadap hak milik atas tanah untuk pembangunan kepentingan umum.

## II. METODE PENELITIAN
Tipe penelitian yang digunakan disini adalah tipe penelitian hukum normatif. Adapun tipe pendekatan permasalahan  yang  digunakan  untuk  membahas  permasalahan  penelitian  ini  adalah  pendekatan perundang- undangan dan pendekatan konseptual, dengan menggunakan penalaran deduktif dan/atau induktif  guna  mendapatkan  dan  menemukan  kebenaran  obyektif.Sumber  bahan  hukum  primer  yang digunakan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata, Undang  –  Undang  No.2/2012  tentang  Pengadaan Tanah  Bagi  Pembangunan  Untuk  kepentingan  Umum,  Undang  –  Undang  No.  5/1960  tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA), Peraturan Presiden No.148/2015 tentang Perubahan keempat atas  Peraturan  Presiden  No.71/2012  tentang  Penyelenggaraan  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Hak Milik atas  Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum
Perlindungan hukum untuk kepentingan subyek hukum terdapat dua bentuk yaitu perlindungan yang bersifat  preventif  dan  yang  bersifat  represif.  Dapat  dikatakan  bahwa  suatu  perlindungan  hukum merupakan  gambaran  dari  fungsi  hukum  sendiri,  yang  dimana  konsepnya  bahwa  hukum  itu diharapkan dapat menjamin suatu keadilan, ketertiban, kepastian, dan  kemanfaatan. Menurut Hadjon (1987) , perlindungan hukum merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia serta harkat  dan  martabatnya  sebagaimana  diatur  oleh  aturan  hukum  itu  sendiri.  Bentuk  perlindungan hukum terhadap masyarakat ada dua hal, yaitu:
a. Perlindungan  Hukum  Preventif,  yaitu  bentuk  perlindungan  hukum  dengan  mana  merupakan bentuk  upaya  pencegahan,  serta  diberikannya  kesempatan  untuk  rakyat  menutarakan
pendapatnya.  Besar  pengaruh  perlindungan  preventif  ini  bagi  pemerintah,  sehingga  nantinya pemerintah dapat bersikap hati-hati lagi dalam bertindak.
b. Perlindungan  Hukum  Represif,  yaitu  perlindungan  hukum  yang  diberikan  setelah  terjadinya sengketa atau dengan tujuan penyelesaian dari sengketa tersebut.
Secara  harafiah,  perlindungan  hukum  bagi  rakyat  Indonesia  merupakan  bentuk  implementasi atau  penerapan  atas  prinsip  pengakuan  serta  perlindungan  terhadap  hak  asasi  manusia  sebagaimana prinsip negara hukum yang berdasarkan pancasila. Dalam realitasnya, praktik pengadaan tanah masih banyak  dijumpai  diabaikannya  hakpemilik  tanah  terlebih  bagi  rakyat  kecil  yang  merupakan  kaum minoritas.  Kepentingan  umum  dilakukan  guna  kebutuhan  rakyat  banyak  ( Hutagulung,  1985 ). Penurunan  kesejahteraan  terjadi  sebagai  akibat  pelepasan  ha  atas  tanah  mereka  untuk  kepentingan yang berdampak besar.Maka hal itu merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia yaitu mengenai hak untuk kehidupan yang layak sebagaimana diatur dalam ketentuan konstitusi kita.Maka perlu  adanya  kajian  mengenai  pemberian  ganti  rugi  yang  pantas  untuk  pemegang  hak  katas tanah/pemilik  tanah  serta  kajian  mengenai  akibat  hukum  dari  adanya  konsinyasi  ini,  sehingga perlindungan  hukum  terbentuk  untuk  melindungi  hak  pemilik  atau  pemegang  tanah,  karena  tanah yang  merupakan  unsur  penting  dalam  pembangunan  nasional  maka  pemanfaatannya  haruslah  dapat mencerminkan kesejahteraan maupun keadilan bagi rakyat ( Sumardjono, 2008:41 )
Jadi mengingat hal tersebut di atas perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah pada dasarnya  merupakan  poin  penting  yang  seharusnya  menjadi  perhatian  pemerintah  sebelum melaksanakan pengadaan atas tanah. Pemerintah harus mengetahui konsekuensi dari rencana tersebut seperti bagaimana cara agar kegiatan pengadaan atas tanah tidak merugikan pihak pemegang hak atas tanah  atau  pemilik  tanah  dengan  memberikam  suatu  kompensasi  serta  hak  untuk  berdiskusi  terkait pengadaan  atas  tanah.  Karena  hal  tersebut  merupakan  sarana  untuk  menghindari  konflik  dan kesenjangan  antara  masyarakat  dengan  pemerintah.  Sehingga  nantinya  pemerintah  tidak  dianggap semena-mena kepada para pemegang hak atas tanah.Jadi komunikasi merupakan sentral poinnya.

## Mekanisme  Pemberian  Ganti  Rugi  terhadap  Hak  Milik  Atas  Tanah  Untuk  Pembangunan Kepentingan Umum
Ganti  rugi  tidak  dapat  dipisahkan  jika  terjadinya  pengadaan  atas  tanah.  Karena  guna  menciptakan keadilan  bagi  pemegang  hak  atas  tanah  ganti  rugi  diberikan  sebagai  gantinya,  sebagaimana  telah ditentukan  dalam  Undang-  Undang  No.2  Tahun  2012  pada  Pasal  1  angka  10.  Ganti  kerugian merupakan  cara  memberikan  penghormatan  kepada  hak  serta  kepentingan  setiap  orang  yang  telah mengorbankan  tanahnya  untuk  kepentingan  umum,  dapat  disebut  adil,  apabila  terjadi  keseimbangan antara  sebelum  dan  sesudah  pemberian  ganti  rugi.  Guna  mewujudkan  keadilan  bagi  pemegang  hak, ada baiknya bersikap obyektif dalam menerapkan kriteria dengan standar yang patut terlebih dahulu. Selain  itu,  penentuan  berapa  besar  baiya  ganti  kerugian  ditentukan  melalui  musyawarah  antara pemilik  tanah  dengan  pihak  peerintah  yang  menginginkan  tanah  tersebut.Pemberian  ganti  rugi  tidak terbatas  pada  penggantian  nilai  dari  tanah,  melainkan  juga  dari  nilai  tanam-  tanaman,  atau  pun bangunan  namun  termasuk  pula  secara  immaterialdari  kerugian  yang  dapat  timbul,  seperti  kegiatan usahanya,  rata-rata  jumlah  pelanggan  sebelumnya  akibat  perpindahan  ketempat  lain,  berapa  jumlah keuntungan yang dapat berkurang.
Pemberian ganti rugi dalam bentuk uang dalam upaya pengadaan tanah, berdasarkan Peraturan Presiden No.148/2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres No 71/2002 tentang Penyelenggaraan Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  untuk  Kepentingan  Umum,  dilakukan  oleh  pihak  yang berkepentingan/pemerintah  yang  memerlukan  tanah  tersebut  berdasarkan  data  yang  telah  solid  dari pejabat  yang  ditunjuk  untuk  itu  atau  disini  ketua  pelaksana  pengadaan  tanah.  Selambatnya  tiga  hari sejak dibuatnya berita acara kesepakatan pemberian ganti rugi harus dilakukan pengecekan data atau validasi. Setelah itu, setidaknya tujuh hari kerja semenjak ditetapkannya jumlah ganti kerugian maka pemberian ganti kerugian harus dilakukan oleh pelaksana. Hasil kesepakatan dalam musyawarah yang telah  dilakukan  dijadikan  dasar  untuk  pemberian  Ganti  rugi  kepada  Pihak  yang  berhak  serta  harus dimuat dalam berita acara kesepakatan tersebut. Pemberian Ganti Kerugian pada umumnya haruslah diberikan  langsung  kepada  pemegang  hak  atau  jika  tidak  pemegang  hak  karena  hukum  dapat memberikan kuasanya kepada pihak lain atau ahli warisnya.
Dalam  prakteknya  mekanisme  pemberian  ganti  kerugian  ini  dilakukan  dengan  cara,  yaitu  1) Instansi pemerintah yang berkepentingan membuat daftar nominatif pemberian ganti rugi berdasarkan
hasil  pengecekan  menyeluruh  yang  diumumkan  panitia  atau  keputusan  panitia  mengenai  bentuk maupun  besarnya  jumlah  ganti  kerugian  atau  berdasarkan  keputusan  gubernur  yang  bersifat menetapkan ataupun mengadendum keputusan panitia atau keputusan gubernur mengenai perubahan besar  ganti  rugi  ataupun  bentuk  ganti  ruginya.  2)  Pembayaran  ganti  kerugian  dilakukan langsung  di lokasi yang telah ditentukan panitia jika dalam bentuk uang, harus disaksikan oleh setidaknya 3 orang anggota  panitia.  Selain  itu,  dalam  berita  acara  pemberian  ganti  rugi,  besar  ganti  rugi  perlu dicatatkandannantinya  ditandatangani  oleh  penerima  bersama  dengan  ketua/wakil  panitianyadengan setidaknya 2 orang anggota panitia dengan selalu meminta tanda penerimaan.
Selanjutnya,  pihak  yang  berkepentinganmelakukan  pengajuan  pelaksanaan  pengadaan  tanah kepada  Lembaga  Pertanahan,  setelah  ditetapkannya  lokasi  pembangunan.Maka  para  pihak  harus mengalihkan  tanahya  melaui  Lembaga  Pertanahan.Pemberian  ganti  rugi  dan  pelepasan  hak  tanah merupakan bentuk peralihan hak yang dilakukan. Perlu diketahui bahwa pelaksanaan pengadaan tanah bagi kepentingan umum ini meliputi:
1. Inventarisasi  sertamengidentifikasi  atau  mendata  mengenai  pemilikan,  penguasaan, pemanfaatan dan penggunaan tanah: Pertama yaitu pemetaan serta pengukuran tanag bidang per bidang,  dan  Kedua  yaitu  pengumpulan  objek  pengadaan  dan  data  para  pihak.  Penilaian  ganti kerugian  dilakukannya  penilalian  oleh  penilai  bidang  perbidang  terkait  besarnya  nilai  ganti kerugian  yang  ditetapkan  oleh  Lembaga  Pertanahan,  meliputi  bangunan,  tanah,  benda  yang terkait dengan tanah di ruang atas dan bawah tanah, tanaman kerugian lain yang dapat dinilai. Besarnya  nilai  dari  ganti  kerugian  yang  digunakan  merupakan  hasil  penilaian  yang  telah disampaikan  pada  Lembaga  Pertanahan  yang  diakukan  pada  saat  diumumkannya  penetapan lokasi  pembangunan  untuk  kepentingan  umum.  Setelah  itu,  nilai  ganti  kerugian  ini  dijadikan dasar dalammusyawarah untuk penetapan jumlah ganti kerugian.
2. Musyawarah penetapan ganti kerugian Musyawarah  dilakukan  Lembaga  Pertanahan dengan pihak pemilik tanah  setidaknya  batasnya selama 30 hari kerja sejak hasil penilaian disampaikan. Hasil kesepakatan inilah dijadikan dasar pemberian  ganti  kerugian  kepada  pihak  pemilik  tanah  serta  tentunya  haruslah  dimuat  dalam berita acara kesepakatan.
3. Pemberian ganti kerugian
Pihak  pemilik  tanahsetelah  diberikannya  ganti  kerugian  harus  melepaskan  tanahnya secepatnya.Pihak  yang  berhak  menerima  ganti  kerugian  juga  wajibmenyerahkan  bukti  kepemilikan tanah  yang  mana  merupakan  objek  dari  pengadaan  tanah.Pelepasan  hak  ini  bertujuanuntuk memutuskan  hubungan  hukum  dari  pihak  yang  berhak  atas  tanah  kepada  negara  melalui  Lembaga Pertanahan.Proses pelepasan inidieksekusi atau dilakukanpaling tidak selambat- lambatnya selama 60 hari kerja sejak penetapan lokasi pembangunan. Apabila belum selesai sesuai jangka waktu tersebut, maka  dinyatakan  tanah  tersebut  telah  dilepaskan  dan  menjadi  milik  instansi  pemerintah  yang membutuhkan  atau  Negara  dan  dapat  dilakukan  pembangunan  secepatnya.  Siapapun  yang  tidak melaksanakan  ketentuan  tersebut  akandikenai  sanksi  berupa  sanksi  administratif  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pada  hakikatnya,  setiap  orang  tidak  ada  yang  mau  rugi,  maka  karena  hal  tersebut  para pemegang  hak  atas  tanah  haruslah  diperhatikan  hak-haknya  atas  penggantian  kerugian  yang  sesuai dan  patut.  Dengan  melakukan  upaya  ganti  rugi  yang  mana  jumlahnya  sesuai  serta  patut  sehingga diterima oleh pemilik tanah, maka konflik akan terhindari. Seringkali terjadi ketidakpuasan mengenai nilai  ganti  kerugian  antara  pemerintah  dengan  pemilik  tanah  atau  pemeganh  hak  atas  tanah dikarenakan tidak adanya kesepakatan para pihak serta pihak yang satu dengan yang lainnya memiliki tuntutan tersendiri serta standar tersendiri dalam menetapkan nilai ganti rugi. Untuk memfasilitasi hal tersebut,  diskusi  sehat  serta  kemampuan  bernegosiasi  diperlukan,  sehingga  para  pihak  tidak  merugi. Untuk  itu  para  pemegang  hak  atas  tanah  atau  pemilik  tanah  dapat  melepaskan  tanahnya  untuk digunakan  sebavai  fungsi  sosial,  yang  mana  tujuannya  juga  untuk  kesejahteraan  masyarakat, sebagaimana konstitusi menginginkannya.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN
1. Simpulan
Perlindungan  hukum  merupakan  bentuk  jaminan  untuk  rakyat  guna  terciptanya  tujuan  hukum  itu sendiri.  Bentuk  perlindungan  hukum  terhadap  masyarakat  ada  dua  hal,  yaitu:  Perlindungan  Hukum
Preventif,  yakni  bentuk  perlindungan  hukum  berupa  pencegahan  atau  dilakukan  sebelum  suatu sengketa atau konflik terjadi. Selanjutnya, Perlindungan Hukum Represif, yakni bentuk perlindungan hukum  dimana  lebih  ditujukan  dalam  penyelesaian  sengketa.  Sehingga  tujuan  dari  perlindungan hukum preventif adalah mencegah terjadinya sengketa sedangkan perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Maka upaya tersebut dapat menjamin perlindungan maupun jaminan  penghormatan  terhadap  hak-hak  pemegang  hak  atas  tanah,  karena  tanah  yang  merupakan komponen  vital  sehingga  penggunaanya  harus  dapat  mewujudkan  serta  menciptakan  kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat. Sebagai upaya penghormatan kepada hak pemilik tanah yang mau melepaskan  hak  atas  tanahnya  guna  kepentingan  umum,  diberikan  suatu  ganti  rugi  yang  patut. Beberapa mekanisme pemberian ganti rugi dilakukan dengan cara, pertama, instansi pemerintah yang memerlukan tanah membuat daftar nominatif pemberian ganti-kerugian berdasarkan keputusan panitia mengenai  bentuk  dan  besarnya  ganti  kerugian  atau  keputusan  gubernur  yang  bersifat  mengukuhkan atau  mengubah  keputusan  panitia  atau  keputusan  gubernur  mengenai  revisi  bentuk  dan  besarnya ganti-kerugian.  Pembayaran  ganti  kerugian  dalam  bentuk  uang  dilakukan  secara  langsung  di  lokasi yang  ditentukan  oleh  panitia,  dengan  disaksikan  oleh  sekurang-kurangnya  3  orang  anggota  panitia. Selain  berupa  uang,  ganti  kerugian  dituangkan  dalam  berita  acara  pemberian  ganti  kerugian  yang ditandatangani  oleh  penerima  ganti  kerugian  yang  bersangkutan  dan  ketua  atau  wakil  ketua  panitia serta  sekurang-  kurangnya  2  orang  anggota  panitia.  Selanjutnya  yang  perlu  dicermati  ialah  bahwa pemberian ganti kerugian dalam bentuk uang dibuktikan dengan tanda penerimaan.

## 2. Saran
Berdasarkan  Pasal  6  Undang-undang  Pokok  Agraria  semua  hak  atas  tanah  memiliki  fungsi  sosial, sebagaimana ditegaskan yaitu: “Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”. Asas tersebut berarti bahwa jika Negara menginginkan tanah milik seseorang guna kepentingan yang berdampak besar atau untuk  umum  maka  pemegang  hak  atas  tanah  harus  mampu  melepaskan  hak  atas  tanahnya  kepada Negara atau pemerintah ( Sahnan, 2016:82 ). Walaupun tanah dikatakan memiliki fungsi sosial, namun kepentingan para pemegang hak atas tanah harus tetap diberikan jaminan serta perlindungan hukum, itu  dikarenakan  pemilik  tanah  memiliki  hak  mutlak  terhadap  tanahnya  sendiri,  jika  sewaktu-waktu pemerintah  ingin  melakukan  pengadaan  tanah  maka  pemilik  tanah  harus  merelakan  tanahnya, disinilah  diperlukan  jaminan  perlindungan  hukum  untuk  melindungi  hak-hak  kepemilikan  tanah. Kemudian,  dalam  prakteknya  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum  ini  sering  sekali menimbulkan  perselisihan  antara  pihak  pemegang  hak  atas  tanah  dengan  pihak  pengadaan  tanah khususnya  mengenai  bersar  ganti  kerugian  yang  akan  diberikan.  Pemegang  hak  atas  tanah  sering sekali kurang puas dengan ganti kerugian yang diberikan, dimana menurutnya jumlah ganti kerugian tidak sebanding dengan kerugian materiil dan inmateriil. Maka dari itu diharapkan pemerintah selaku pihak  pengadaan  tanah  berlaku  objektif  dimana  melakukan  pertimbangan  dan  perhitungan  yang matang,  sehingga  ganti  kerugian  sesuai  yang  diharapkan  oleh  pemegang  hak  atas  tanah  bahkan nantinya ganti kerugian dapat menjadi ganti untung.

## DAFTAR PUSTAKA
Amalia,  R.  (2012).  Perlindungan  Hukum  Bagi  Pemegang  Hak  Atas  Tanah  Dalam  Penetapan  Ganti Rugi Terkait Dengan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. Yuridika , 27 (3), 267–280. Basri,  H.  (2013).  Pemegang  Hak  Atas  Tanah  Dalam  -  Justice  and  Legal  Certainty  for  Land  Title Holders in. IUS: Kajian Hukum Dan Keadilan , 1 (1), 77–93.
Hadjon,  P. M.  (1987). Perlindungan  hukum  bagi  rakyat  di  Indonesia:  sebuah  studi tentang prinsip- prinsipnya,  penanganannya  oleh  pengadilan  dalam  lingkungan  peradilan  umum  dan pembentukan peradilan administrasi negara . Surabaya: PT. Bina Ilmu. Hutagulung,  A.  S.  (1985). Program  Redistribusi  Tanah  di  Indonesia:  Suatu  Sarana  ke  Arah Pemecahan Masalah Penguasaan Tanah dan Pemilikan Tanah . Jakarta: Rajawali Pers. Jayantri,  A.  A.  D.,  Seputra,  I.  P.  G.,  &  Suryani,  L.  P.  (2019).  Perlindungan  Hukum  terhadap Pemegang  Sertipikat  Hak  Milik  atas  Tanah  yang  Mengalami  Sengketa  Kepemilikan. Jurnal Analogi Hukum Journal , 4 (2), 137–142.
Mengko, B. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Milik Atas Tanah Pembangunan.
Lex Privatum , 1 (5), 29–38.
Rendrajaya, K. A. B. (2018). Pengaturan Hak Milik Atas Tanah Yang Dialihkan Untuk Kepentingan
Umum Perspektif Perlindungan Pemilik. Jurnal Kertha Patrika , 40 (1), 37–44. Sahnan. (2016). Hukum Agraria Indonesia . Malang: Setara Press. Santoso, U. (2012). Hukum agraria: Kajian Komprehensif . Jakarta: Kencana. Sumardjono,  M.  S.  .  (2008). Tanah  dalam  perspektif  hak  ekonomi,  sosial,  dan  budaya .  Jakarta: Kompas.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Dasar dan Pokok-Pokok Agraria Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pebangunan Untuk Kepentingan Umum