## TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA MAROS DALAM PENETAPAN BESARAN
MINIMAL NAFKAH ANAK (ANALISIS PUTUSAN NOMOR:39/Pdt.G/2019/PA.Mrs)

## Nurul Khaerani
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar nrlkhaerani99@gmail.com

## Supardin

## Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

## Abstrak
Pokok  masalah  dalam  penelitian  ini  adalah  tinjauan  hukum  Islam  terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Agama Maros dalam penetapan besaran minimal nafkah  anak.  Jenis  penelitian  dalam  skripsi  ini  adalah  penelitian  lapangan  yaitu kualitatif  deskriptif  dengan  melakukan  pendekatan  penelitian  Normatif-Empiris dan  pendekatan  keagamaan/Yuridis.  Sumber  data  dalam  penelitian  ini  adalah sumber  data  primer  yaitu  Hakim  Pengadilan  Agama  Maros  dan  sumber  data Sekunder  yaitu  buku,  jurnal,  maupun  perundang-undangan  yang  terkait  dengan objek penelitian.Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi.  Instrument  penelitian  yang digunakan  adalah  pedoman  wawancara,  alat  dokumentasi,  dan  alat  tulis. Kemudian tehnik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan tahap klasifikasi data dan editing data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa  dari  sumber  buku  yang  diperoleh  terdapat  perbedaan  pendapat  Imam Mazhab  terkait  jumlah  nafkah  anak.  Dalam  putusan  yang  penulis  analisis menunjukan  bahwa  hakim  yang  memeriksa  perkara  tuntutan  nafkah  anak  sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam.
Kata Kunci: Nafkah anak; Hukum Islam; Pengadilan Agama Maros
Abstract
The  main  problem  in  this  research  is  the  review  of  Islamic  law  on  the consideration of the Religious Courts‟ judge in determining the minimum amount of  children's  income.  The  type  of  research  in  this  thesis  is  field  research,  in particular  qualitative  descriptive  by  using  Normative-Empirical  research approach  and  Religious  or  Juridical  approach.  The  sources  of  data  in  this research  are  primary  data  source,  in  particular  the  Religious  Courts‟  judge  of Maros and secondary data sources, including books, journals, and laws which are related  to  the  object  of  the  research.  The  method  of  collecting  data  in  this research  were  carried  out  by  means  of  observations,  interviews,  and documentations.  The  research‟s  instruments  that  have  been  used  were  interview guides,  documentation  tools  and  stationery.  The  processing  and  analyzing  data techniques  were  carried  out  by  organizing  data  and  drawing  conclusion  stages. The results of this research indicate that from the obtained source of books, there
were  several  differences  from  Imam  Mazhab‟s  opinion  regarding  the  amount  of children's  income.  In  the  verdict  which  the  researcher  has  analyzed,  it  showed that the judge who examined the case of the demand for children‟s income was in accordance with the provisions of Islamic law.
Keyword: Living, Islamic Law; PA Maros.

## Pendahuluan
Perkawinan  merupakan  ikatan  lahir  batin  antar  seorang  pria  dan  wanita sebagai  suami  istri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  atau  rumah  tangga  yang kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa. 1 Tujuan  dari  perkawinan  adalah untuk membentuk suatu rumah tangga yang kekal, bahagia dan harmonis yang di dalamnya  terdapat  anak  sebagai  pelengkap  kebahagiaan  dari  perkawinan  yang dimaksud  itu.  Namun  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  rumah  tangga  yang  telah dibangun dan dibina kadang kala tidak berjalan dengan mulus sesuai dengan apa yang  diinginkan,  pasti  di  dalamnya  terdapat  banyak  masalah  yang  akan menimbulkan  adanya  percekcokan  atau  perselisihan  antara  suami  dan  istri tersebut.  Dalam  menyelesaikan  masalah  yang  timbul  dalam  kehidupan  rumah tanggga, seringkali terjadi perbedaan pendapat atau perbedaan pandangan, namun perbedaan  itu  harusnya  bisa  diselesaikan dengan  baik.  percekcokan  yang  hampir terjadi setiap hari, juga bisa mengancam pada kehidupan rumah tangga yang akan berakibat pada keretakan dan  putusnya perkawinan atau perceraian.
Pada  satu  sisi,  perceraian  sejatinya  dibolehkan  dalam  Islam,  walaupun sebenarnya  orientasi  dari  perkawinan  itu ialah  sebagai  komitmen  selamanya  dan kekal. 2 Islam  membolehkan  atau  membenarkan  perceraian,  jika  pasangan  suami dan  istri  telah  berusaha  memperbaiki  keadaan  rumah  tangga  mereka  agar  bisa berdamai kembali, namun usaha yang telah mereka lakukan memang sudah tidak ada  jalan  keluar  dan  perceraian  memang  merupakan  langkah  akhir  dari  usaha untuk melanjutkan dan mengakhiri rumah tangga tersebut.
Perceraian  yang  terjadi  dalam  ikatan  perkawinan  akan  menimbulkan dampak  dan  akibat  kepada  Anak.  Baik  itu  dari  segi  hak  maupun  kewajiban  oleh
1 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan , Pasal 1.
2 Ahmad  Tholabi Kharlie, Hukum Keluarga Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 228.
suami  dan  istri  sebagai  ayah  dan  ibu  dari  anak  tersebut.  Mulai  dari  hak pemeliharaan  anak  yang  belum  mecapai  usia  12  tahun,  dan    nafkah  anak  yang belum mencapai 21 tahun. Dalam Al-Quran tidak ditemukan mengenai penjelasan tentang  jumlah  atau  batas  maksimal  maupun  minimal  yang  harus  diberikan  oleh seorang  ayah  kepada  anaknya.  Tidak  ditentukannya  jumlah  nafkah  tersebut menunjukan  betapa  luasnya  hukum  Islam  dalam  menentukan  besaran  jumlah minimal  maupun  maksimal  nafkah. 3 Apabila  terjadi  perselisihan  dalam  hal tersebut, maka hakim yang menentukan dan memutus perkara tersebut. Dalam hal ini  bagi  orang  yang  beragama  Islam  maka  pengadilan  Agama  memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut.
Salah  satu  perkara  yang  akan  dianalisa  adalah  Putusan  Nomor: 39/Pdt.G/2019/Pa.Mrs.  Bahwa  pada  mulanya  antar  penggugat  dan  tergugat merupakan  seorang  suami  istri  yang  sah  yang  menikah  pada  tahun  2010,  namun pada tahun 2019 Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada tergugat dan terbit Akta Cerai Nomor: 428/AC/201/PA.Mrs. Setelah terjadi perceraian tergugat tidak  pernah  menjalankan  kewajibannya  untuk  memberikan  nafkah  kepada anaknya.  Atas  dasar  tindakan  tersebut  maka  tergugat  telah  melalaikan  ketentuan Hukum  Islam  dan  Hukum  Positif  yang  berlaku  di  Indonesia.  Oleh  karena  itu, penggugat  kembali  mengajukan  gugatan  hak  pemeliharaan  dan  biaya pemeliharaan anak.
Selama  proses  pemeriksaan  perkara,  tergugat  tidak  pernah  datang  atau mengutus  seorang  kuasa  untuk  mewakilinya  menghadiri  persidangan,  kemudian dalam proses pembuktian, saksi yang dihadirkan oleh penggugat tidak mengetahui dengan pasti tentang jumlah penghasilan yang diperoleh  tergugat. Dalam gugatan Nomor: 39/Pdt.G/2019/Pa.Mrs penggugat meminta biaya nafkah anak sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) perbulan.
Dalam  hal  ini  penulis  berupaya  untuk  menganalisis  dasar  pertimbangan Hakim  dalam  memutus  perkara  dan  tinjauan  hukum  Islam  atas  putusan  tersebut.
3 Resti  Hedi  Juwanti, Nafkah    Anak  Pasca  Perceraian  pada  Putusan  Peradilan  Agama Indonesia  dan  Mahkamah  Syariah  Malaysia  dalam  Perspektif  Fikih  dan  HAM (Jakarta:  UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), h. 22.
Sebagaimana  yang  diketahui  dalam  Al-Quran  maupun  Hadist  tidak  dijelaskan mengenai  besaran  jumlah  nafkah  anak.  Sedangkan  dalam  perkara  di  atas  Hakim tetap menjatuhkan putusan secara Verstek .
Landasan Teori
1. Tinjauan Umum Tentang Hukum Islam
Hukum Islam terdiri dari dua kata, yaitu hukum dan Islam. Hukum adalah seperangkat  pengaturan.  Secara  etimologi  hukum  berasal  dari  bahasa  Arab  yaitu al-hakam yang  berarti  kebijaksanaan.  Maksudnya  ialah  orang  yang  memahami hukum  lalu  mengamalkannya  dalam  kehidupan  sehari-harinya  dianggap  sebagai orang yang bijaksana. 4 Selanjutnya kata Islam. Secara etimologi Islam berasal dari bahasa  Arab  yaitu  dari  kosakata salima yang  berarti  selamat  sentosa.  Dari  kata salama menjadi aslama kemudian terbentuk kata Islam ( aslama, yuslima, islaman ) yang mengandung arti selamat, aman, damai, patuh, berserah diri dan taat. 5
Kata  hukum  Islam  sama  sekali  tidak  ditemukan  di  dalam  Al-Qur‟an maupun hadis. Kata-kata hukum Islam merupakan terjemahan dari “Islamic Law” dari literatur Barat. 6 Dalam Al-Qur‟an hanya terdapat kata syari‟ah, fikih, hukum Allah  dan  yang  seakar  dengannya.  Syari‟ah  merupakan  hukum  amaliah  yang dibawa  oleh  para  rasul  untuk  disampaikan  kepada  umatnya.  Sedangkan  fikih merupakan ilmu dasar untuk memahami ajaran Islam termasuk hukum Islam yang dipahami dan diberlakukan di Indonesia. 7
Amir  Syarifuddin  berpendapat  hawa,  hukum  Islam  mencakup  hukum syara‟  dan  juga  mencakup  hukum fiqh ,  karena  arti  syara‟  dan fiqh terkandung didalamnya. 8 Dari  defenisi  tersebut  terdapat  dua  bentuk  hukum  Islam.  Pertama, syari‟at  yang  bersifat  baku,  mutlak  dan  Universal.  Kedua, fiqh yang  bersifat temporal dan lokal. Syari‟at tidak terpengaruh oleh ruang dan waktu, sedangkan
4 Mardani, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia (Cet.I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h.7.
5 Chuzaimah  Batubara  dkk, Handbook  Metologi  Studi  Islam (Cet.I;  Jakarta  Timur: Prenada Media Group, 2018), h.5.
6 Mardani, Hukum  Islam  dalam  Sistem  Hukum  Nasional ,  Jakarta, http://jhp.ui.ac.id/ , diakses 17 Februari 2020.
7 Supardin, Fikih Peradilan Agama di Indonesia (Rekonstruksi Materi Perkara Tertentu) (Cet.  VI;  Makassar:  Alauddin  University  Press,  2020),  h.29-30. http://repositori.uin- alauddin.ac.id/16928/ (22 Juli 2020)
8 Amir Syarifuddin, Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam, h. 18-19.
fiqh bersifat  relatif  dan  tidak  kebal  terhadap  perubahan,  Karena fiqh merupakan interpretasi mujtahid atau syari‟at, sesuai dengan lingkungan, situasi dan kondisi masyarakat  yang  berkembang.  Jadi,  syari‟at  merupakan  ajaran  dasar,  sedangkan fiqh adalah penafsiran terhadap ajaran dasar tersebut. 9
Dari  pengertian  tersebut,  dapat  dipahami  bahwa  hukum  Islam  bersifat elastis  dan  universal  yang  mengikuti  perkembangan  zaman.  Jadi,  dapat disimpulkan  bahwa  hukum  Islam  merupakan  seperangkat  aturan  berdasarkan wahyu  Allah  dan  sunnah  Rasul  yang  bersumber  dari  Al-Quran  dan  hadis  terkait tingkah  laku  para  mukallaf  yang  diyakini  dan  mengikat  bagi  mereka  yang beragama Islam.
2. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim
Pertimbangan  hakim  merupakan  salah  satu  aspek  terpenting  dalam menentukan  terwujudnya  nilai  dari  suatu  putusan  hakim  yang  mengandung keadilan ( ex aequo et bono ) dan  mengandung  kepastian  hukum,  di samping itu juga  mengandung  manfaat  bagi  para  pihak  yang  bersangkutan  sehingga pertimbangan  hakim  ini  harus  disikapi  dengan  teliti,  baik  dan  cermat.  Apabila pertimbangan  hakim  tidak  teliti,  baik  dan  cermat,  maka  putusan  hakim  yang berasal  dari  pertimbangan  hakim  tersebut  akan  dibatalkan  oleh  Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung. 10
Hakim  dalam  pemeriksaan  suatu  perkara  juga  memerlukan  adanya pembuktian,  hasil  dari  pembuktian  itu  akan  digunakan  sebagai  bahan pertimbangan    dalam    memutus    perkara.    pada  hakikatnya  pertimbangan  hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :
a. Pokok  persoalan  dan  hal-hal  yang  diakui  atau  dalil-dalil  yang  tidak disangkal.
b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
9 Muhammad  Iqbal, Hukum  Islam  Indonesia  Modern (Cet.  I;  Tangerang:  Gaya  Media Pratama, 2009), h.20-21.
10 Mukti  Arto,  Praktek  Perkara  Perdata  pada  Pengadilan  Agama,  (Cet.  I;  Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h.140
c. Adanya semua bagian dari petitum
Penggugat harus dipertimbangkan/diadili  secara  satu  demi  satu  sehingga  hakim  dapat menarik kesimpulan tentang
terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.
Pertimbangan-pertimbangan  hakim  akan  dimuat  dalam  putusan,  putusan yang baik adalah putusan yang memenuhi 3 unsur aspek secara berimbang, yaitu Adanya kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. 11

## 3. Tinjauan Umum Tentang Nafkah
a. Definisi Nafkah
Secara  bahasa,  nafkah  bermakna  belanja  untuk  memelihara  kehidupan, rezeki  atau makanan  sehari-hari. 12 Dalam terminologi  fikih,  Fuqaha  memberikan definisi  nafkah  sebagai  biaya  yang  wajib  dikeluarkan  oleh  seseorang  terhadap sesuatu  yang  berada  dalam  tanggungannya  yang  meliputi  biaya  untuk  kebutuhan pangan, sandang dan papan termasuk juga kebutuhan sekunder seperti pengobatan dan kebutuhan rumah tangga. 13
Jadi dapat disimpulkan bahwa nafkah merupakan suatu kewajiban seorang suami  kepada  apa  yang  menjadi  tanggungannya  (istri  dan  anak)  untuk memberikan biaya kebutuhan hidup, baik itu kebutuhan sandang ( kiswah ), pangan ( Tha‟am ) dan papan ( maskan ).
b. Dasar Hukum Nafkah
Hukum  untuk  memberikan  nafkah  adalah  wajib,  diantara  dasar  hukum kewajiban untuk memberi nafkah adalah sebagai berikut:
1) QS. Al-Baqarah: 2/233:
Dalam  potongan  ayat  tersebut,  dinyatakan  dengan  jelas  bahwa  seorang ayah  memiliki  kewajiban  untuk  menanggung  nafkah.  Lafadz    Al  mawlud      lahu ayat  diatas  ialah  ayah  ,  Arriqun  ialah  makanan  secukupnya,  Kiswah  artinya
11 Mukti  Arto, Praktek  Perkara  Perdata  pada  Pengadilan  Agama (Cet.  V;  Yogyakarta: PustakaPelajar, 2004), h. 35.
12 Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan, Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1982), h. 667.
13 Abdurahman Al-Jaziriy, Al-Fiqh ala Mazahib al-Arba‟ah, Jilid IV (Beirut, Darul Qutub, Al-Imliyah, 2003), h. 260.
pakaian,  sedangkan alma‟ruf artinya  yang  dikenal  baik  pengertian  syara  tidak terlampau  kikir  dan  tidak  berlebih  lebihan. 14 Secara  tekstual  ayat  tersebut  juga menggambarkan  kewajiban  seorang  ayah  untuk  memberi  nafkah  yang  bersifat kongkrit  (materi)  yang  dimaksud  dalam  hal  ini  adalah  kebutuhan  sandang, pangan, dan papan. 15
2) QS. Al-Talaq: 65/7
Dalam  tafsir  Al-Misbah  dijelaskan  bahwa  ayat  ini  mengandung  makna, bahwasanya nafkah yang diberikan oleh seorang ayah atau suami kepada anak dan istrinya  hanya  sebatas  kadar  kemampuannya  saja,  sesuai  dengan  rezeki  yang Allah  telah  berikan  kepadanya,  jangan  sampai  dia  memaksakan  diri  untuk memberi nafkah dan mencari rezeki di jalan yang tidak restui oleh Allah S.W.T. Oleh  karena  itu,  para  istri  disarankan  agar  tidak  menuntut  nafkah  terlalu  banyak dan mempertimbangkan keadaan suaminya. 16
3) Hadis
Salah  satu  Hadis  yang  menunjukan  tentang  kewajiban  memberikan nafkah, yaitu :
Artinya:
“Aisyah  meriwayatkan  bahwa  Hindun  binti  Utbah  pernah    bertanya, Wahai Rasulullah,  sesungguhnya  Abu Sufyan adalah orang yang kikir. Ia tidak  mau  memberi  nafkah  kepadaku  dan  anakku  sehingga  aku  harus mengambil  darinya  tanpa  sepengetahuannya.  Rasulullah  bersabda,
14 H .S. Al Hamdani , Risalah Nika h Hukum Perkawinan Islam (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h.145 .
15 Rizal Darwis, Nafkah Batin Isteri Dalam Hukum Perkawinan , h.58.
16 M. Quraish Shihab, Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur‟an , Volume 14, h. 303.
“ambillah apa yang mencukupi untuk keperluan kamu dan anakmu dengan cara yang baik.” (HR Bukhari). 17
Secara  tekstual,  Hadis  ini  menjelaskan  tentang  kebolehan  seorang  istri untuk  mengambil  nafkah  untuk  dirinya  dan  anaknya  bahkan  tanpa  izin  dari suaminya.  Secara historis, hal tersebut dibolehkan karena Abu Sufyan ini adalah orang kikir, bahkan terhadap anak dan istrinya. Padahal dia adalah seorang suami sekaligus  seorang  ayah  yang  memiliki  kewajiban  untuk  memberikan  nafkah kepada keluarganya. 18
c. Nafkah Anak Pasca Perceraian
Dalam pasal 156 Kompilasi Hukum islam, tertuang bahwa akibat putusnya perkawinan  yang  disebabkan  karena  perceraian  terhadap  anak,  yaitu  sebagai berikut:
a. Bagi  anak  yang  belum mumayyiz berhak  mendapatkan hadhanah dari ibunya,  apabila  ibunya  telah  meninggal  dunia,  maka  hak hadhanah atau pemeliharaan itu digantikan oleh:
a) wanita garis lurus keatas dari ibu
b) ayah
c) wanita garis lurus keatas dari ayah
d) saudara perempuan
e) wanita kerabat sedarah menurut garis samping ibu
f) wanita kerabat sedarah menurut garis samping ayah
b. Bagi anak yang telah mumayyiz , maka berhak memilih hak hadhanah nya sendiri, baik itu ayah atau ibunya.
c. Apabila  pemegang hadhanah ternyata  tidak  bisa  menjalankan  atau menjamin  kesalamatan  anak,  maka  atas  permintaan  kerabat  yang bersangkutan  pengadilan  agama  dapat  memindahkan  hak hadhanah tersebut kepada orang yang mempunyai hak hadhanah tersebut..
17 Muhammad Fu‟ad Abdul Abdul Baqi, Al-Lu‟Lul Wal Marjanan Fiima Ittafaqa „Alaihi Asy-Syaikhani  Al-Bukhari  wa  Muslim, terj.  Abu  Firly  Bassam  Taqly, Hadits  Shahih  Bukhari Muslim (Cet. I; Fathan Prima Media : Depok, 2013), h.480.
18 Rizal Darwis, Nafkah Batin Isteri Dalam Hukum Perkawinan, h. 78-79.
d. Biaya hadhanah dan  nafkah  anak  merupakan  tanggungan  ayah  sesuai kemampuannya, sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus sendiri atau sampai anak tersebut berumur 21 (dua puluh satu) tahun.
e. Apabila  terjadi  perselisihan  terkait hadhanah dan  nafkah  anak,  maka pengadilan  dapat  memberikan  keputusannya  berdasarkan  yang  dijelaskan dalam point a, b, c, dan d.
f. Pengadilan  dapat  pula  dengan  mengingat  kemampuan  ayahnya menetapkan besaran jumlah biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya. 19
Dalam  pasal  41  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  juga  dijelaskan mengenai akibat perceraian terhadap anak, yaitu:
1. Ayah  dan  ibu  berkewajiban  memelihara  dan  mendidik  anaknya  untuk kepentingan  si  anak.  Apabila  terjadi  perselisihan  mengenai  hal  ini,  maka pengadilan akan memberikan putusan.
2. Ayah  bertanggung  jawab  atas  semua  biaya  pemeliharaan hadhanah dan biaya pendidikan yang diperlukan anak tersebut. Namun apabila ayah nya tidak  dapat  memberikan  nafkah,  maka  pengadilan  dapat  menentukan bahwa ibu juga ikut memikul biaya tersebut.
d. Batas Usia Pemberian Nafkah Anak
Para  Imam  Mazhab  berbeda  pendapat  mengenai  batas  usia  hak  asuh  dan pemberian  nafkah  terhadap  anak.  Berikut  pandangan  atau  pendapat  para  Imam Mazhab:
a. Ulama  Hanafiyyah  berpendapat  bahwa  masa  hak  asuh  anak  ialah  sampai anak  tersebut  bisa  mengurus  dirinya  sendiri  tanpa  memerlukan  bantuan dari  ibunya,  baik  itu  dari  keperluan  makanan,  pakaian,  dan  bersuci,  kira- kira usianya 7-9 tahun.
19 Alimuddin, Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Terapan Bagi Hakim Pengadilan Agama , h. 184-185.
b. Ulama  Malikiyyah  berpendapat  bahwa  pemberian  nafkah  anak  dilakukan sejak anak tersebut dilahirkan sampai anak dewasa. Hak asuh ada pada ibu dan biaya keperluan anak adalah tanggungjawab ayah.
c. Ulama  Syafiiyyah  berpendapat  bahwa  dalam  hal  pengasuhan  tidak  ada batas  waktu  yang  diberi.  Bahkan  imam  Syafi‟i  berpendapat  bahwa  anak yang masih kecil berhak memilih kepada siapa dia akan diasuh.
d. Ulama  Hambaliah  berpendapat  bahwa  hak  nafkah  anak  diberikan  sampai anak  tersebut  berumur  7  tahun  baik  laki-laki  maupun  perempuan.  Anak bisa memilih jika terdapat perselisihan mengenai hal ini. 20
Pemberian  nafkah  kepada  anak,  tidak  hanya  dibatasi  oleh  umur  anak tersebut.  Pada  dasarnya  nafkah  diberikan  kepada  anak  karena  anak  tersebut membutuhkan  bantuan  ayahnya  untuk  kelangsungan  hidupnya.  Para  ulama kalangan Hanafiyah, Syafi‟iyah, dan Hambaliah berpendapat bahwa nafkah anak menjadi  gugur  apabila  anak  tersebut  sudah  dalam  keadaan  sedang  tidak membutuhkan nafkah dari ayahnya. 21 Jadi sekalipun anak tersebut sudah dewasa dari  segi  umur  dan  fisik,  namun jika anak  tersebut  belum  bisa  untuk membiayai dirinya, maka ayah tersebut masih memiliki kewajiban untuk memberi nafkah.

## Metodologi Penelitian
Penelitian  yang  akan  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  jenis penelitian lapangan ( Field Research ) dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif  yaitu  dengan  menulusuri  dan  memahami  suatu  gejala  dengan melakukan wawancara.
Penelitian  ini  berlokasi  di  wilayah  Kabupaten  Maros,  Sulawesi  Selatan tepatnya  di  Pengadilan  Agama  Maros  yang  terletak  di  Jalan  Jendral  Sudirman No.9, Kelurahan Alliritengngae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros.

## Hasil dan Pembahasan
1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Maros
Pengadilan  Agama  Maros dibentuk  berdasarkan Peraturan  Pemerintah Nomor  45  tahun  1957  tertanggal  5  Oktober  1957  dan  Surat  Penetapan  Mentri
20 Wahbah  Az-  Zuhaili, Fiqh  Islam  Wa  Adilatuhu, terj:  Abdul  Hayyieh  al-Kattani,dkk (Jakarta : Gema Insani, 2011), h. 79-81.
21 Satria Efendi M. Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer , h. 162.
Agama  nomor  5  tahun  1958  tanggal  6  Maret  1958 tentang  pembentukan Pengadilan  Agama.  P engadilan  Agama  Maros  merupakan  salah  satu  pelaksana kekuasaan  kehakiman  pada  tingkat  pertama  bagi  para  pencari  keadilan  yang beragama Islam mengenai perkara perdata khusus sesuai dengan  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan  Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan kedua diubah deng Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Maros meliputi 14 (empat  belas)  Kecamatan  yang  terdiri  dari  22  Kelurahan  dan  123  Desa  yang berada di wilayah Kabupaten Maros.
Secara khusus pembagian wilayah hukum Pengadilan Agama Maros dapat dilihat sebagai berikut:
1. Kecamatan Bontoa, terdiri dari 1 kelurahan dan 8 Desa
2. Kecamatan Maros Baru, terdiri dari 3 kelurahan dan 4 desa
3. Kecamatan Lau, terdiri dari 4 kelurahan dan 2 desa
4. Kecamatan Camba, terdiri dari 2 kelurahan dan 6 desa
5. Kecamatan Bantimurung, terdiri dari 1 kelurahan dan 7 desa
6. Kecamatan Tompobulu, terdiri dari 8 desa
7. Kecamatan Turikale, terdiri dari 7 kelurahan
8. Kecamatan Tanralili, terdiri dari 1 kelurahan dan 7 desa
9. Kecamatan Moncongloe, terdiri dari 5 desa
10. Kecamatan Marusu, terdiri dari 1 kelurahan dan 6 desa
11. Kecamatan Mandai, terdiri dari 2 Kelurahan  dan 4 desa
12. Kecamatan Simbang, terdiri dari 6 desa
13. Kecamatan Cenrana, terdiri dari 7 desa
14. Kecamatan Mallawa, terdiri dari 1 kelurahan dan 10 desa
2. Kriteria Nafkah Anak dalam hukum Islam
Nafkah  anak  merupakan  biaya  yang  dikeluarkan  atau  ditanggung  oleh seorang  ayah  terhadap  anaknya  yang  meliputi  biaya  pemeliharaan  dan  biaya kehidupan  lainnya.  Namun  masalah  batasan  jumlah  minimal  maupun  maksimal yang  harus  dikeluarkan  untuk  nafkah  anak,  sama  sekali  tidak  ditentukan,  baik dalam hukum Islam maupun Hukum Positif yang ada di Indonesia.
Adapun kata yang menggambarkan mengenai ukuran nafkah yang terdapat dalam  QS  Al-Baqarah  ayat  233    ialah  kata Al-ma‟ruf .  Dalam  kitab  Tafsir  Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ma‟ruf adalah sesuai dengan kebiasaan yang berlaku bagi mereka di negaranya masing-masing dengan tidak berlebihan juga tidak terlampau kurang,  sesuai  dengan  kemampuan  dan  kemudahan  oleh  anak  tersebut. 22 Dari pengertian  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  ma‟ruf  bisa  diartikan  mencukupi segala keperluan sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan yang dibutuhkan. 23
Para  Ulama  Imam  Mazhab  juga  memiliki  perbedaan  pendapat  terkait kriteria pemberian nafkah itu. Mazhab Maliki berpendapat bahwa ukuran nafkah itu  berdasar  pada  QS  Al-Baqarah  ayat  233,  bahwa  nafkah  disesuaikan  sesuai dengan  kebutuhan  atau  kondisi  yang  diberi  nafkah  (anak).  Mazhab  Hanafi  dan Syafi‟i  sependapat  bahwa  ukuran  pemberian  nafkah  itu  disesuaikan  dengan kemampuan atau kondisi si pemberi nafkah (ayah), hal tersebut berdasar pada QS Al-Thalaq  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya. 24 Sedangkan  Mazhab  Hambali berpendapat  bahwa  ukuran  kriteria  nafkah  itu  disesuaikan  dengan  kondisi  yang memberi dan menerima nafkah, yaitu anak dan ayahnya. Pendapat imam Mazhab Maliki  ini  sering  digunakan  dalam  memutus  perkara  nafkah,  karena  dianggap pendapat inilah yang paling adil yang melihat kedua sisi. 25
3. Dasar  dan  Pertimbangan  Hakim  Pengadilan  Agama  Maros  dalam Menetapkan Jumlah Minimal Nafkah
1) Kasus Posisi
Perkara  ini  merupakan  gugatan  hak  asuh  anak  dan  biaya  pemeliharaan anak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan nomor 39/Pdt.G/2019/PA  Mrs.  tanggal  22  Januari  2019,  mengajukan  dalil-dalil  sebagai berikut:
22 Abdullah bin Muhammad bin „Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, Tafsir Ibnu Katsir , Jilid I (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi‟i, 2008), h. 598.
23 Resti Hedi Juwanti, Nafkah  Anak Pasca  Perceraian  pada Putusan  Peradilan Agama Indonesia dan Mahkamah Syariah Malaysia dalam Perspektif Fikih dan HAM , h. 30.
24 Resti Hedi Juwanti, Nafkah  Anak Pasca  Perceraian  pada Putusan  Peradilan Agama Indonesia dan Mahkamah Syariah Malaysia dalam Perspektif Fikih dan HAM , h. 29.
25 Alauddin  Abi  Bakr bin Mas‟ud  Al-Kissani  Al-Hanafi, Badai‟ Al-Shana‟i fi Tartib Al- Syarai‟ Juz IV (Beirut: Dar   Al-Kutub Al-Ilmiyah), h. 24.
a) Bahwa  penggugat  dan tergugat  adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Ahad tanggal 09 Mei 2010, Bertepatan tanggal 25 Jumadil Awal 1421, Berdasarkan  Buku  Akta  Nikah  No.090/19/V/2010,  dikeluarkan  pada Tanggal 09 Mei  2010,  oleh KUA Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros;
b) Bahwa  tanggal  23  Juli  2018,  penggugat  mengajukan  gugatan    perceraian kepada  tergugat / Harianto,  S.Si  bin  Lasossong  di  Pengadilan  Agama Maros,  perkara  Nomor  358/Pdt.G/2018/PA.Mrs.  berdasarkan  putusan Pengadilan  Agama  Maros  dan  putusan  berkekuatan  hukum  (BHT)  dan terbit  Akta  Cerai  Nomor:  428/AC/201/PA.Mrs,  atas  nama  masing-masing penggugat dan tergugat;
c) Bahwa  sebelum  penggugat  mengajukan  gugatan  sebagaimana  prihal gugatan  tersebut  di  atas,  penggugat  sudah  berupaya  menyelesaikan  secara kekeluargaan  atau  upaya  damai  kepada  tergugat,  untuk  menyelesaikan prihal  tersebut,  namun  karena  tergugat  kelihatannya  tidak  menanggapi, tidak ada  niat  untuk  berdamai,  oleh  karena  itu  sangatlah  beralasan  hukum penggugat mengajukan gugatan sebagai berikut:
 Hak Pengasuhan / Pemeliharaan anak.
a) Bahwa  penggugat  dan  tergugat  hidup  bersama  membina  rumah  tangga layaknya  suami–istri  selama  ±  8  (delapan)  tahun  dan  telah  dikarunia  2 (dua)  orang anak masing-masing bernama:
- Izzul Zhahir Biamrillah bin Harianto, Umur 8 tahun;
- Afif Haq Billah bin Harianto, Umur   6 tahun;
Bahwa kedua anak tersebut dipelihara oleh Penggugat;
b) Bahwa  sebelum  dan  sesudah  terjadi  perceraian  kedua  anak  tersebut dipelihara  /  diasuh  oleh  penggugat  sebagai  Ibu  kandungnnya  sendiri, kedua   anak  terasa  aman  dan  nyaman  karena  dipelihara  penggugat  penuh kasih sayang, tumbuh berkembang secara wajar, baik fisik maupun Psikis layaknya  anak  yang  sehat  jasmani  dan  rohani  serta  pendidikan  anak tersebut berjalan sesuai diharapkan penggugat dan tergugat;
c) Bahwa  tergugat  ada  rencana  mengambil  untuk  memelihara  kedua  anak tersebut setelah menikah, oleh karena itu penggugat khawatir, kedua anak
tidak  terurus  dengan  baik  seperti  ditangan  penggugat,  bila  kedua  anak tersebut   ditanya  untuk  memilih,    anak  tersebut  memilih  untuk  dipelihara penggugat;
d) Bahwa  tergugat    adalah  orang  yang  sangat  sibuk  dengan  pekerjaannya, oleh karena itu anak-anak akan lebih baik  bila dipelihara oleh penggugat;
 Biaya Pemeliharaan / Pemeliharaan / Hadhanah Anak.
a) Bahwa  kedua  anak  tersebut  berada  dalam  pemeliharaan  penggugat, sekarang, untuk memenuhi kebutuhan hidup kedua anak sehari-hari, biaya pendidikan  dan  kesehatan  yang  layak  dan  patut,  hingga  kedua  anak tersebut  menjadi  dewasa  atau  sudah  mandiri,  karena  ini  merupakan kewajiban bagi tergugat;
b) Bahwa  selama  terjadi  perceraian  sampai    sekarang  nafkah  /  biaya ditanggung  oleh  keluarga  penggugat,  karena  penggugat  tidak  mempunyai pekerjaan  atau  penghasilan  untuk  membiayai  kedua  anak  tersebut, bilamana  tidak  mendapatkan Hadhanah /  biaya  pemeliharaan  anak  dari tergugat, penggugat khawatir tentang masa depan kedua tersebut;
c) Bahwa  untuk  mendapatkan  kepastian  hukum  dan  kepastian  nilai,  maka penggugat menuntut hadhanah /biaya pemeliharaan anak kepada  tergugat untuk  satu  orang  anak  setiap  bulannya  Rp.3.000.000,-  (tiga  juta  rupiah) perbulan  x dua orang  anak, maka setiap bulannya Rp.6.000.000,- (enam juta  rupiah),  terhitung  mulai  sejak  gugatan  perceraian  terdaftar  di Pengadilan  Agama  Maros  /  bulan  Juli  2018,  hingga  kedua  anak  tersebut menjadi dewasa atau sudah mandiri, yang diperhitungkan sertiap bulannya ditambah  kenaikan  10  %  dari  nilai  yang  ditetapkan  sebagaimana  putusan dalam perkara ini;
e) Bahwa  penggugat  adalah  Ibu  kandungnnya  sendiri  dari  kedua  anak tersebut,    pastinya  terasa  aman  dan  nyaman  karena  dipelihara  penggugat penuh  kasih,  sayang,  tumbuh  berkembang  secara  wajar,  baik  fisik  dan Psikis layaknya anak yang sehat jasmani dan rohani serta pendidikan anak tersebut berjalan sesuai diharapkan, oleh karena itu beralasan hukum jika hak pemeliharaan kedua anak berada ditangan penggugat;
f) Bahwa  untuk  mendapatkan  kepastian  hukum  dan  kepastian  nilai,  maka penggugat    menuntut hadhanah /  biaya  pemeliharaan    anak  kepada tergugat  untuk  satu  orang  anak  setiap  bulannya  Rp.3.000.000,-  (tiga  juta rupiah) perbulan  x dua orang anak, maka setiap bulannya Rp.6.000.000,- (enam  juta  rupiah),  terhitung  mulai  sejak  gugatan  perceraian  terdaftar  di Pengadilan  Agama  Maros  /  bulan  Juli  2018,  hingga  kedua  anak  tersebut menjadi dewasa atau sudah mandiri, yang diperhitungkan setiap bulannya ditambah  kenaikan  10  %  dari  nilai  yang  ditetapkan  sebagaimana  putusan dalam perkara ini;
g) Bahwa  gugatan  penggugat  didasari    atas  alasan-alasan  hukum  yang  kuat, maka  beralasan  hukum  kiranya  agar  putusan  dalam  perkara  ini,  dapat dijalankan  lebih  dahulu  meskipun  ada  upaya  hukum verzet ,  Banding maupun Kasasi dari tergugat;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, penggugat memohon Kehadapan Ketua Pengadilan Agama Maros, Cq. Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini,  berkenan  menjatuhkan  putusan  sebagai berikut:
Primer:
1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan  bahwa  penggugat  dan  tergugat  telah  bercerai  di  Pengadilan Agama  Maros,  perkara  No.358/Pdt.G/2018/PA.Mrs.  berdasarkan  putusan Pengadilan  Agama  Maros  yang  telah  berkekuatan  hukum  (BHT),  terbit Akta Cerai Nomor: 428/AC/201/PA.Mrs;
3. Menyatakan  bahwa kedua anak tersebut adalah anak  dari hasil perkawinan penggugat dan tergugat masing-masing bernama:
- Izzul Zhahir Biamrillah bin Harianto, Umur 8 tahun;
- Afif Haq Billah bin Harianto, Umur   6 tahun;
4. Menyatakan Hak Pengasuhan / Pemeliharaan kedua anak tersebut ditangan penggugat hingga kedua anak menjadi dewasa atau mandiri;
5. Menyatakan hadhanah /  biaya  pemeliharaan  kedua  anak  tersebut  setiap bulan  senilai  Rp.  6.000.000,-  (enam  juta  rupiah),  dan  ditambah  kenaikan
setiap  bulannya  10  %  dari  nilai  yang  telah  ditetapkan  dalam  putusan perkara  ini,  karena  itu  adalah  kewajiban  tergugat  sebagai  orang  tua kandungnya;
6. Menghukum tergugat, bahwa  Hak Pengasuhan /  Pemeliharaan kedua anak tersebut adalah penggugat sesuai nama-namanya dalam potitum pada point 3 (tiga), hingga anak menjadi dewasa dan mandiri;
7. Menghukum tergugat menyerahkan / membayar khadana/biaya pemeliharaan  kedua  anak  tersebut  sejumlah  Rp.  6.000.000,-  (enam  juta rupiah) ditambah kenaikan 10 % perbulan kepada penggugat hingga kedua anak menjadi dewasa atau sudah mandiri dalam perkara ini;
8. Menyatakan  putusan  dalam  perkara  ini,  dapat  dijalankan  lebih  dahulu meskipun ada upaya hukum verzet , Banding maupun Kasasi;
9. Membebankan biaya perkara ini, sesuai aturan hukum yang berlaku. 26
2) Analisis Dasar dan Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Maros
Perkara  nomor:  39/Pdt.G/2019/Pa.Mrs  merupakan  perkara  gugatan  hak asuh anak dan biaya pemeliharaan anak. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang- Undang  Nomor  3  Tahun  2006  tentang  Perubahan  Pertama  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan “Pengadilan agama bertugas  dan  berwenang  memeriksa,  memutus,  dan  menyelesaikan  perkara  di tingkat  pertama  antara  orang-orang  yang  beragama  Islam  di  bidang  perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq shadaqoh dan ekonomi syariah. 27 Dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan “yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang  berlaku  yang  dilakukan  menurut  syari'ah,  “ antara  lain :  ...”.  Penggunaan kata “antara lain” menunjukkan maksud bahwa jenis dan bentuk sengketa dalam bidang  perkawinan  pada  pasal  tersebut  bersifat  enumeratif  (penyebutan  bersifat terbuka,  yang  memungkinkan  ada  jenis  lain  selain  dari  yang  telah  disebutkan), sehingga kewenangan pengadilan agama untuk mengadili sengketa dalam bidang perkawinan  tidak  hanya  dan  tidak  terbatas  pada  jenis  dan  bentuk  perkara  yang
26 Putusan Nomor: 39/Pdt.G/2019/Pa.Mrs.
27 Republik  Indonesia ,  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  tentang  Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama , Pasal 49. H.15.
disebutkan  pada  penjelasan  pasal  tersebut,  namun  juga  terbuka  bagi  jenis  dan bentuk  sengketa  lain  sepanjang  ruang  lingkupnya  masih  terkait  dengan perkawinan  yang  dilangsungkan  antara  orang-orang  yang  tunduk  pada  hukum Islam.
Berdasarkan  uraian  tersebut  maka  perkara  ini  termasuk  dalam  ruang lingkup  kewenangan  absolut  Pengadilan  Agama  Maros  untuk  memeriksa  dan mengadili  perkara  gugatan  hak  asuh  anak  dan  biaya  pemeliharaan  anak.  Dalam putusan  nomor:  39/Pdt.G/2019/Pa.Mrs,  majelis  hakim  telah  menguraikan beberapa alasan dan pertimbangan hukum, diantaranya:
Bahwa  pada  hari-hari  sidang  yang  telah  ditetapkan,    Kuasa  penggugat hadir  dipersidangan  dan  tergugat    tidak  pernah  hadir  dan  tidak  pula  mengutus orang  lain  sebagai  kuasanya  yang  sah  meskipun  tergugat  telah  dipanggil  secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut  hukum.  Dengan  demikian,  berdasarkan  ketentuan  Pasal  149  ayat  (1) Reglement    Buiteegeweten ( RB.g )  perkara  ini  dapat  diperiksa  dan  diputus  tanpa hadirnya tergugat.
Oleh  karena  tergugat  tidak  pernah  hadir  dipersidangan,  maka  Prosedur Mediasi  sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  1 Tahun  2016  tidak  dapat  dilaksanakan.  Namun  demikian,  Majelis  Hakim  tetap melakukan  upaya  damai  sebagaimana  dimuat  dalam  ketentuan  Pasal  154 Reglement    Buiteegeweten  (RB.g) .  dan  Pasal  31  ayat  (1)  dan  (2)  Peraturan Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan  Undang-undang  nomor  1 tahun  1974  tentang  Perkawinan,  dengan  menasehati  penggugat  agar  berusaha menyelesaikan sengketa hak asuh anak dan biaya pemeliharaan anak dengan cara musyawarah kekeluargaan bersama tergugat, akan tetapi tidak berhasil.
Kemudian  dalam  pokok  gugatannya,  penggugat  mengajukan  hak  asuh anak,  dan  biaya  pemeliharaan  anak,  dengan  mendalilkan  bahwa  penggugat  dan tergugat  adalah  suami  istri  yang  telah  bercerai  yang  dalam  masa  perkawinan dikaruniai 2 (dua) orang anak demi tumbuh kembang dan masa depan ke dua anak tersebut perlu ditetapkan hak asuh dan biaya pemeliharaannya.
Untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatannya,  penggugat  telah  mengajukan beberapa bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.4. Bukti P.1 berupa kutipan akta nikah, bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara penggugat dengan tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karena itu, bukti tersebut telah  memenuhi  syarat  formil  dan  material  suatu  akta  otentik,  yang  bernilai sempurna ( volledig bewijskracht ), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan,  maka  bukti  tersebut  juga  bernilai  mengikat  ( bindende  bewijskracht ).
Dengan demikian telah terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah.
Bukti  P.2.  adalah  bukti  yang  dikeluarkan  oleh  pejabat  yang  berwenang yang  menunjukan  putusnya  hubungan  perkawinan  penggugat  dan  tergugat, sehingga  bukti  tersebut  memberikan  ketegasan  status  hukum  penggugat  dan tergugat  yang  telah  bercerai.  Bukti  P.3.  adalah  bukti  yang  dikeluarkan  oleh pejabat  yang  berwenang  telah  menerangkan  perihal  status  kelahiran  anak penggugat  dan  tergugat  yang  bernama  Izzul  Zhahir  Biamrillah  bin  Harianto, dengan  demikian  harus  dinyatakan  terbukti  bahwa  Izzul  Zhahir  Biamrillah  bin Harianto  adalah  anak  kandung  Penggugat  dan  Tergugat  yang  saat  ini  berusia  8 (delapan) tahun. Sedangkan bukti P.4. adalah bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang  berwenang  telah  menerangkan  perihal  status  kelahiran  anak  penggugat  dan tergugat  yang  bernama  Afif  Haq  Billah,  dengan  demikian  harus  dinyatakan terbukti bahwa Afif Haq Billah adalah anak kandung penggugat dan tergugat yang saat ini berusia 6 (enam) tahun.
Kemudian  penggugat  juga  telah  menghadirkan  2  (dua)  orang  saksi  yang telah  memberikan  keterangan  di  bawah  sumpah  secara  terpisah  dan  keterangan yang  disampaikan  saling  berkaitan  satu  sama  lain.  Kedua  orang  saksi  penggugat telah  memenuhi  kriteria  untuk  dijadikan  sebagai  saksi,  sesuai  dengan  ketentuan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 174 Reglement  Buiteegeweten (RB.g)., serta telah mengangkat  sumpah  sebelum  memberikan  keterangan  sebagaimana  dijelaskan dalam  Pasal  175 Reglement    Buiteegeweten  (RB.g).  Juncto .  Pasal  1911  KUH Perdata.
Kedua saksi yang hadir di persidangan memberikan keterangan dan saling berkaitan  yang  menguatkan  dalil  gugatan  penggungat.  Bahwa  penggugat  dan tergugat  adalah  suami  istri  yang  telah  bercerai  berdasarkan  putusan  pengadilan, yang  pada  masa  perkawinannya  telah  dikaruniai  2  (dua)  orang  anak,  masing- masing  bernama  Izzul  Zhahir  Biamrillah  bin  Harianto,  umur  8  (delapan)  tahun dan  Afif  Haq  Billah  bin  Harianto,  umur  6  (enam)  tahun,  sejak  penggugat  dan tergugat bercerai, kedua anak tersebut berada dalam asuhan penggugat dan selama dalam  asuhan  sampai  perkara  ini  digelar,  kedua  anak  tesebut  sehat  dan  nyaman, tetap  bersekolah  dengan  baik,  serta  melihat  langsung  bahwa  penggugat  adalah orang  yang  berperilaku  baik  dan  tidak  pernah  terlibat  masalah  dengan  para tetangganya.  Saksi  juga  mengetahui  jika  tergugat  adalah  karyawan  swasta  pada sebuah  perusahaan,  dan  apa  yang  diterangkan  oleh  saksi  tersebut  adalah  fakta yang  dilihat  sendiri,  didengar  sendiri  dan  dialami  sendiri,  oleh  karena  itu keterangan  saksi  tersebut  telah  memenuhi  syarat  materil  sebagaimana  diatur dalam  Pasal  308  ayat  (1) R.Bg .  sehingga  keterangan  saksi  tersebut  memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.
Berdasarkan  keterangan  Penggugat,  bukti  surat  (bukti  P)  dan  keterangan saksi-saksi  yang  diajukan  penggugat  di  persidangan,  Majelis  Hakim  telah menemukan  dan  menentukan  beberapa  fakta  dalam  perkara  tersebut  sebagai berikut:
1. Bahwa  penggugat  dan  tergugat  awalnya  adalah  pasangan  suami  istri, namun telah bercerai pada tahun 2018;
2. Bahwa  penggugat  dan  tergugat  dalam  masa  perkawinannya  dikaruniai  2 (dua)  orang  anak,  masing-masing  bernama  Izzul  Zhahir  Biamrillah  bin Harianto, umur 8 (delapan) tahun dan Afif Haq Billah bin Harianto, umur 6 (enam) tahun;
3. Bahwa sejak  penggugat dan  tergugat bercerai, kedua anak  penggugat dan tergugat  berada  dalam  asuhan  penggugat,  dan  selama  dalam  asuhan penggugat,  kedua  anak  tersebut  dalam  keadaan  sehat  dan  tetap bersekolah.;
4. Bahwa tergugat bekerja sebagai Wiraswasta;
Dalam  putusan  tersebut  sebelum  Majelis  Hakim  mempertimbangkan tuntutan  hak  asuh  anak  dan  biaya  pemeliharaan  anak  penggugat  dan  tergugat, terlebih  dahulu  Majelis  Hakim  mempertimbangkan  petitum  gugatan  penggugat pada  poin  1  yang  meminta  Majelis  Hakim  menyatakan  penggugat  dan  tergugat adalah  suami  istri  yang  telah  bercerai,  berdasarkan  petitum  memberikan pertimbangan  bahwa  tuntutan  tidak  perlu  dibahas  lebih  lanjut,  karena  tuntutan telah  dijatuhkan  dalam  putusan  cerai  gugat  perkara  nomor  358/Pdt.G/2018/PA Mrs,  karenanya  terhadap  tuntutan  tersebut,  Majelis  Hakim  menyatakan  tidak dapat diterima.
Selanjutnya  majelis  hakim  mempertimbangkan  tuntutan  penggugat terhadap hak asuh anak dan biaya pemeliharaan anak sebagai berikut.
Bahwa  berdasarkan  bukti-bukti  yang  diajukan  oleh  penggugat,  majelis Hakim berkesimpulan telah benar antara penggugat dan tergugat memiliki 2 (dua) orang  anak,  pertama  bernama  Izzul  Zhahir  Biamrillah  bin  Harianto,  umur  8 (delapan) dan anak kedua bernama Afif Haq Billah bin Harianto, umur 6 (enam) tahun yang disengketakan penggugat dengan tergugat yang sekarang telah  tinggal bersama  Penggugat  selaku  ibu  kandungnya  dan  anak  tersebut  berada  dalam keadaan sehat dan terawat bahkan disekolahkan oleh ibunya guna pengembangan kecerdasan mental dan  intelektual si anak. Untuk itu  tidak  terlihat adanya unsur penelantaran maupun ganggugan fisik dan psikis terhadap anak.
Berdasarkan  pertimbangan  di  atas  dan  dihubungkan  dengan    tuntutan penggugat agar ditetapkan hak asuh anak penggugat dan tergugat yang   bernama bernama Izzul Zhahir Biamrillah bin Harianto, umur 8 (delapan) dan anak kedua bernama  Afif  Haq  Billah  bin  Harianto,  umur  6  (enam)  tahun,    maka  Majelis Hakim melihat kepada fakta  apakah penggugat layak dan patut untuk memelihara dan  mengasuh  anak,  sehingga  tidak  mengkhawatirkan  terhadap  perkembangan fisik serta masa depan anak tersebut.
Dalam  proses  persidangan  terbukti  bahwa  penggugat  adalah  seorang  ibu yang  layak  dan  patut  serta  bertanggung  jawab,  Penggugat  telah  tinggal  bersama, mengasuh  dan  memelihara  anak  tersebut,  olehnya  itu  berdasarkan  pertimbangan pertimbangan di atas dengan memperhatikan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1
tahun 1974 tentang perkawinan juncto . Pasal 126 ayat (1 dan 2) huruf   (a dan b) Undang    Undang    Nomor  23      tahun    2002      tentang  Perlindungan  Anak,  maka Majelis    Hakim  menilai  bahwa  tuntutan  penggugat  untuk  ditetapkan  sebagai pemelihara dan pengasuh anak penggugat dan tergugat telah cukup beralasan.
Dalam  putusan  ini,  Majelis  Hakim  mengetengahkan  hujjah  syar‟iyyah sebagaimana termaktub dalam kitab Kifayah Al Akhyar Juz II, halaman 152 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:
ِِئاَرَشَو
ُِْلاَوِِزِّيَمُمْلاِِدَلَ بِ ِفُِِةَماَقِلإاَوُِةَناَمَلأاوُِةَّفِعلاَوُِنْيِّدلااوُِةَيِّرُلحاَوُِلْقَعلاٌِعْبَسٍِةَناَضَحُِط
ٍِجْوَزِْنِمُِّوُل
ِ ْتَطَقَسِِّمَلأاِ ِفِِِةَعْ بَسلاىُّيَأِاَهْ نِمٌِطْرَشَِّلَتْخِاِنِإَف
Artinya:
“Syarat-syarat hadhanah itu ada 7 (tujuh): Berakal sehat (waras); Merdeka; Beragama  Islam;  Iffah;  Dapat  dipercaya;  Bertempat  tinggal  tetap/satu tempat kediaman dengan anank yang diasuh; Tidak bersuami/belum   kawin lagi.  Apabilah  salah    satu  syarat  tidak  terpenuhi,  maka  gugurlah  hak hadhanah itu”; 28
Maka  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  105  huruf  (a)  ditegaskan  bahwa pemeliharaan  anak  yang  belum mumayyiz atau  belum  berumur  12  tahun  adalah hak ibunya.
Berdasarkan  pertimbangan  di  atas  dan  dengan  memperhatikan  bahwa kedua  anak  tersebut  belum mumayyiz dan  penggugat  telah  memenuhi  syarat sebagai  pemegang  hak  hadhanah,  maka  Majelis  Hakim  berkesimpulan  gugatan penggugat  telah  memenuhi  syarat  sebagai  pemegang  hak  hadhanah,  oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi  Hukum Islam, gugatan penggugat patut untuk dikabulkan.
Majelis  Hakim  menimbang  bahwa  meskipun  kedua  anak  berada  dalam pemeliharaan  dan  pengasuhan penggugat, namun sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang  Hak  Asasi  Manusia,  bahwa mengenai  hal-hal  yang  berhubungan  dengan  hak  anak  untuk,  tetap    bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara  tetap dengan  tergugat  sebagai   ayah kandungnya  tetap  melekat,  karenanya  Majelis  Hakim  tetap  memberikan    hak
28 Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al Husani, Terjemahan Kitab Kifayatul Akhyar (Juz II, Bina Iman, Yogyakarta), h.152.
kepada  tergugat  untuk  mengunjungi,  menjenguk,  atau  membawanya  jalan-jalan, membawa  menginap  anaknya  pada  waktu-waktu  tertentu  dengan  tetap memperhatikan  kondisi  dan  kemauan  anak  dan  tidak  mengganggu  hak  personal anak yang bersangkutan dengan maksud  untuk  menjaga  hubungan  silaturrahmi antara  anak  dengan  ayahnya  dan  sekurang-kurangnya  sepengetahuan  pengugat sebagai  pemegang  hak    hadhanahnya  serta  bermusyawarah  dalam  menentukan pendidikannya  dalam  rangka  menumbuh  kembangkan  anak  sesuai  dengan kemampuan,  bakat  dan  minatnya  terhadap  anak  tersebut,  sebagaimana  yang diataur  dalam  Pasal  26 ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2002 Tentang Perlindungan Anak.
Dalam gugatan, penggugat menuntut kepada tergugat biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan dua orang anak penggugat dan tergugat kedua anak sampai anak dewasa dengan nilai nominal keseluruhan Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) perbulan Majelis Hakim akan mempertimbangakan sebagai berikut:
Bahwa  untuk  memberikan  kepastian  bagi  kedua  anak  penggugat  dan tergugat ke depannya tentang  kebutuhan biaya kehidupan dan kesejahteraan maka pada  prinsipnya  semua  biaya  hak  asuh  dan  nafkah  anak  merupakan  tanggung jawab  ayahnya.  Tanggung  jawab  tersebut  harus  dilaksanakan  sesuai  dengan kemampuannya dan berlangsung sampai anak dewasa (21 tahun).
Berdasarkan  pertimbangkan  di  atas  dikaitkan  dengan    ketentuan  Pasal  41 (a  dan  b)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  bahwa  baik  ibu  maupun  bapak tetap  berkewajiban  memelihara  dan  mendidik  anak-anaknya  semata-mata berdasarkan  kepentingan  anak,  bapak  yang  bertanggungjawab  atas  semua  biaya pemeliharaan  dan  pendidikan  yang  diperlukan  anak  itu.  Apa  yang  ditentukan dalam  Pasal  ini  mengandung  pengertian  bahwa  biaya  pemeliharaan  dan pendidikan anak harus diberikan oleh bapak kepada anaknya secara proporsional sesuai dengan tahap perkembangan anak-anak itu sendiri. Rationya semakin anak itu  bertambah  besar  semakin  banyak  biaya  yang  diperlukan,  demikian  pula semakin  bertambah  tinggi  jenjang  pendidikannya  semakin  besar  pula  biayanya, sehingga  dalam  diktum  putusan  yang  akan  dibebankan  Majelis  Hakim  kepada tergugat adalah biaya minimal dalam setiap bulannya, jadi nanti untuk kebutuhan
lain  yang  sifatnya  insidentil  dan  mendesak  tergugat  juga  masih  mempunyai kewajiban biaya.
Berdasarkan  Pasal  149  huruf  (d)  Kompilasi  Hukum  Islam,  suami  wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun,  maka  dengan  memperhatikan  kepentingan  anak  serta  sesuai  dengan kepatutan serta kemampuan tergugat yang bekerja sebagai karyawan swasta pada sebuah perusahaan swasta dan Standar Upah minimum regional yang dikeluarkan oleh  Pemerintah,  Majelis  menentukan  nafkah  anak  yang  harus  ditanggung  oleh tergugat  dan  diserahkan  kepada  penggugat  setiap    bulannya  minimal  sejumlah Rp2.000.000,-  (dua  juta  rupiah)  diluar  biaya  pendidikan  dan  biaya  kesehatan sampai dengan anak dewasa (umur 21 tahun).
Sesuai  dengan  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  nomor  3  tahun  2015 tentang  pemberlakuan  Hasil  Rapat  Pleno  Kamar  Mahkamah  Agung  tahun  2015 sebagai  Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  Bagi  Pengadilan  pada  huruf  (C)  Rumusan Hukum  Kamar  Agama  nomor  14,  dijelaskan  perlu  adanya  penambahan  sebesar 10% setiap tahun pada pembebanan nafkah anak sampai anak dewasa (21 tahun) serta  memperhatikan  dinamika  perkembangan  atau  pertumbuhan  anak  serta kebutuhan hidup kedua penggugat dan tergugat, dimana semakin bertambah usia secara  rasional  semakin  bertambah  pula  akan  kebutuhan  finansial,  seiring  pula dalam  kenyataannya  di  masyarakat  harga  barang  kebutuhan  pokok  senantiasa mengalami  kenaikan  harga  sehingga  oleh  karenanya  Majelis  Hakim  memandang layak  dan  adil  menambah  10%  setiap  tahunnya  hal  mana  Majelis  hakim  akan memasukkan penambahan prosentase tersebut dalam diktum amar putusan.
Adapun  tuntutan  penggugat  agar  putusan  dalam  perkara  ini  dapat dijalankan  terlebih  dahulu  (uit  voerbaar  bij  voorraad)  walaupun  ada  upaya banding  maupun  kasasi,  maupun  upaya  hukum  lainnya  dari  tergugat,  maka dengan  memperhatikan  Pasal  191  ayat  (1) R.Bg .  jo.  Surat  Edaran  Mahkamah Agung  Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun  2000  dan  Nomor  4  Tahun  2001, Majelis  Hakim  berpendapat  tuntutan  penggugat  yang  berkenaan  dengan  hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus dinyatakan ditolak.
Berdasarkan  pertimbangan  di  atas,  Majelis  Hakim  berkesimpulan mengabulkan  gugatan  penggugat  sebagian,  tidak  menerima  selainnya  dan menolak selebihnya. 29
Tinjauan Hukum Islam terhadap Dasar dan Pertimbangan Hakim terhadap jumlah minimal nafkah anak dalam Putusan Nomor: 39/Pdt.G/2019.
Sesuai  dengan  apa  yang  telah  dipaparkan  sebelumnya  dalam  putusan nomor:  39/Pdt.G/2019/Pa.Mrs  terkait  gugatan  hak  asuh  dan  biaya  pemeliharaan anak, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut menetapkan jumlah minimal  nafkah  anak  sejumlah  Rp.  2.000,000,00  (dua  jutah  rupiah)  untuk  setiap anak  perbulannya.  Perkara  di  atas  diputus  secara verstek atau  dengan  tanpa hadirnya  tergugat.  Oleh  karena  itu,  untuk  mengetahui  pandangan  dan pertimbangan hakim terkait jumlah penetepan minimal nafkah anak dalam perkara nomor: 39/Pdt.G/2019/Pa.Mrs, penulis melakukan wawancara dengan hakim yang memeriksa  dan  mengadili  perkara  yaitu  Dra.  Hj.  Martina  Budiana  Mulya,  M.H., sebagai  Hakim  Ketua,  Irham  Riad,  S.HI.,M.H.,  dan  Muh.  Arief  Ridha,  S.H., M.H.,  masing-masing  sebagai  Hakim  anggota.  Berdasarkan  hasil  wawancara, maka penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut:
Terkait  tuntutan  nafkah  anak,  adapun  yang  menjadi  dasar  pertimbangan utama  majelis  dalam  menentukan  jumlah  minimal  nafkah  anak  adalah kepentingan anak itu sendiri, baik kepentingan dari sisi pemenuhan kebutuhannya, yaitu kebutuhan sandang, papan dan pangan, maupun pendidikannya. Akan tetapi majelis juga mempertimbangkan kemampuan ayahnya. Misalnya tuntutan nafkah itu  sebanyak  Rp.4.000.000,00  (empat  juta  rupiah)  dan  penghasilan  ayah  tersebut hanya  Rp.4.000.000,00  (empat  juta  rupiah),  maka  majelis  hakim  tidak  adil  jika mengabulkan  dengan  membebankan  nafkah  sebanyak  Rp.4.000.000,00  (empat juta  rupiah).  Jadi  majelis  hakim  akan  mempertimbangkan  segi  kemaslahatan untuk  keduanya.  Untuk  memastikan  penghasilan  dari  ayah  atau  tergugat  maka dalam  proses  persidangan  majelis  juga  menggali  keterangan  saksi  terkait penghasilan  ayah  atau  tergugat.  Apabila  ibu  dari  anak  itu  meminta  nafkah  yang lebih  harus  ada  alasan  mengapa  meminta  lebih.  Adapun  terhadap  perkara  yang
diputus  secara verstek ,  jika  tidak  ada  yang  mengetahui  jumlah  gaji  atau  jumlah nafkah yang biasanya diberi maka majelis akan menentukan dengan melihat dari segi  profesinya,  misalnya  dia  kuli  bangunan  maka  majelis  akan  memakai  upah minimun  regional  untuk  menetapkan  jumlah  nafkah  yang  harus  diberikan, sehingga  hal  ini  akan  adil  untuk  keduanya  tidak  ada  yang  dirugikan.  Atas ketidakhadiran tergugat selama persidangan maka tergugat dianggap membenarkan semua apa yang didalilkan oleh penggungat. Namun tergugat masih bisa  mengajukan  upaya  hukum  jika  tidak  menerima  putusan  tersebut.  Upaya hukum dalam pekara verstek disebut verzet .
Dasar  pertimbangan  yang  digunakan  oleh  hakim  sama  dengan  pendapat Imam  Mazhab  Hambali  yang  berpendapat  bahwa  ukuran  kriteria  nafkah  itu disesuaikan dengan kondisi yang memberi dan menerima nafkah, yaitu anak dan ayahnya.

## Kesimpulan
Hukum  memberikan  nafkah  adalah  wajib.  Adapun  dasar  hukumnya terdapat  dalam  Al-Quran  yaitu  QS  Al-Baqarah  /02:233  dan  QS  Al-Thalaq  /65:7. Para imam Mazhab berbeda pendapat terkait kriteria pemberian nafkah itu sendiri. Mazhab  Maliki  berpendapat  bahwa  nafkah  diberikan  sesuai  dengan  kebutuhan anak,  hal  tersebut  berdasar  pada  QS  Al-Baqarah.  Mazhab  Hanafi  dan  Mazhab Syafi‟i  berpendapat  bahwa  nafkah  diberikan  sesuai  dengan  kemampuan  yang memberikan  nafkah  yaitu  ayah  yang  berdasar  pada  QS  Al-Thalaq.  Sedangkan Mazhab  Hambali  berpendapat  bahwa  nafkah  itu  diberikan  dengan  melihat  dua sisi,  antara  yang  mebmberi  nafkah  dan  yang  menerima  nafkah  yaitu  anak  dan ayahnya.  Penulis  sepakat  dengan  dasar  pertimbangan  hukum  Majelis  Hakim Pengadilan  Agama  Maros  yang  memeriksa  perkara  gugatan  hak  asuh  anak  dan biaya pemeliharan anak terkait jumlah nafkah anak yang ditetapkan. Sebagaimana yang  diketahui  ukuran  jumlah  nafkah  tidak  ditentukan  baik  dalam  hukum  Islam maupun hukum Positif yang ada di Indonesia. Para imam Mazhab juga memiliki perbedaan  pendapat  tentang  hal  pemberian  nafkah.    Majelis  Hakim  dalam memutus perkara ini mempertimbangkan kedua sisi antara anak dan ayahnya agar terciptanya suatu putusan yang memberikan kepastian hukum dan keadilan untuk
keduanya.  Adapun  karena  perkara  ini  diputus  secara verstek dan  dari  keterangan saksi  tidak  ada  yang  mengetahui  pasti  pekerjaan  tergugat,  maka  Majelis menetapkan  nafkah  yang  diberikan  berdasarkan  standar  upa  minimun  regional. Pertimbangan Majelis sesuai atau sama dengan pendapat Imam Mazhab Hambali.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Baqi, Muhammad Fu‟ad.  Al-Lu‟Lul Wal Marjanan  Fiima Ittafaqa „Alaihi Asy-Syaikhani  Al-Bukhari  wa  Muslim.  terj. Abu  Firly  Bassam  Taqly, Hadits Shahih Bukhari Muslim Cet. I; Fathan Prima Media : Depok. 2013. Arto,  Mukti. Praktek  Perkara  Perdata  pada  Pengadilan  Agama .  Cet.  I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004.
AL  Hamdani,  H.S. Risalah  Nikah  Hukum  Perkawinan  Islam .  Jakarta:  Pustaka Amani. 2002.
Al  Husani,  Taqiyuddin  Abu  Bakar  bin  Muhammad. Terjemahan  Kitab  Kifayatul Akhyar . Juz II, Bina Iman, Yogyakarta.
Alimuddin. Kompilasi  Hukum  Islam  Sebagai  Terapan  Bagi  Hakim  Pengadilan Agama . Makassar : Alauddin University Press. 2011.
Alu Syaikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman. Tafsir Ibnu Katsir , Jilid I. Jakarta : Pustaka Imam Asy-syafi‟i. 2008.
Az-  Zuhaili,  Wahbah. Fiqh  Islam  Wa  Adilatuhu .  terj:  Abdul  Hayyieh  al- Kattani,dkk. Jakarta : Gema Insani.  2011.
Batubara Chuzaimah dkk. Handbook Metologi Studi Islam . Cet.I; Jakarta Timur: Prenada Media Group. 2018.
Darwis,  Rizal. Nafkah  batin  Istri  dalam hukum  Perkawinan .  Cet.  II;  Gorontalo  : Sultan Amai Press. 2015.
Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan, Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia . Jakarta: Balai Pustaka. 1982.
Iqbal,  Muhammad. Hukum  Islam  Indonesia  Modern .  Cet.  I;  Tangerang:  Gaya Media Pratama. 2009.
Juwanti,  Resti  Hedi. Nafkah    anak  pasca  perceraian  pada  putusan  Peradilan Agama  Indonesia  dan  Mahkamah  Syariah  Malaysia  dalam  Perspektif Fikih dan HAM . Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2018.
Kementrian  Agama  Republik  Indonesia. Ar-Rahim  Al-Qur‟an  dan  Terjemahan . Bandung : CV Mikraj Khazanah Ilmu. 2013.
Khaerlie,  Ahmad  Tholabi. Hukum  Keluarga  Indonesia .  Jakarta  :  Sinar  Grafika. 2013.
M.  Zein,  Satria  Efendi. Problematika  Hukum  Islam  Kontemporer .  Jakarta  : Kencana. 2010.
Mardani. Hukum  Islam:  Pengantar  Ilmu  Hukum  Islam  di  Indonesia .  Cet.I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
Mardani. Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional . Jakarta. http://jhp.ui.ac.id/ , diakses pada tanggal 17 Februari 2020 pukul 22.08
Putusan Nomor : 39/ Pdt.G/2019/Pa.Mrs.
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan, Pasal 1.
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  tentang  Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 49.
Shihab,  M.  Quraish. Tafsir  Al-Misbah  Pesan,  Kesan  dan  Keserasian  Al- Qur‟an .Volume 14. Jakarta : Lantera Hati. 2002.
Supardin. Fikih  Peradilan  Agama  di  Indonesia  (Rekonstruksi  Materi  Perkara Tertentu .  Cet.  VI;  Makassar:  Alauddin  University  Press.  2020. http://repositori.uin-alauddin.ac.id/16928/ . (20 Juli 2020)
Syarifuddin,  Amir. Pembaharuan  Pemikiran  dalam  Hukum  Islam. Padang: Angkasa Raya. 1990.