## HAKIKAT SANKSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI TENTANG PIDANA MATI)

## Andi Istiqlal Assaad
Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarajana UMI Makassar email : istiqlal.assaad@ymail.com

## Abstract
Essentially criminal law sanctions in Indonesia and the Islamic criminal law can  be  compared  by  reviewing  the  nature  of  criminal  law  sanctions  in Indonesia  is  to  maintain  /  preserve  the  benefit  of  the  individual.  While  the nature of the sanctions within the Islamic criminal law, is to keep / maintain the benefit of individuals and society.
Keywords : Sanctions Criminal Law and Criminal Law of Islam.

## Abstrak
Intinya sanksi hukum pidana di Indonesia dan hukum pidana Islam dapat dibandingkan dengan  mengkaji  sifat  sanksi  hukum  pidana  di  Indonesia  adalah  dengan mempertahankan  /  melestarikan  manfaat  individu.  Sedangkan  sifat  dari  sanksi  dalam hukum  pidana  Islam,  adalah  untuk  menjaga  /  mempertahankan  manfaat  individu  dan masyarakat.
Kata kunci: Sanksi Pidana; Pidana Islam;

## A. PENDAHULUAN
Salah  satu  jaminan  ditaatinya  hukum  oleh  segenap  masyarakat  yang  ditujukan hukum itu, tidak lain adalah adanya sanksi. Sanksi dalam hukum pidana dikenal antara lain  berupa  hukuman  penjara,  denda  dan  hukuman  mati.  Sanksi  dalam  hukum  pidana Indonesia  maupun  hukum  pidana  Islam  dikenal  memiliki  sifat-sifat,  karakter  dan dimensinya masing-masing. Secara teori, dimensi sanksi dalam hukum pidana Indonesia dikatakan lahiriah semata, sedangkan dalam hukum  pidana  Islam sifatnya bukan hanya sekedar lahiriah, akan tetapi juga berdimensi bathin dan ukhrawi.
Hukum Pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun akhirat. Syariat Islam dimaksud, secara materiil mengandung  kewajiban  asasi  bagi  setiap  manusia  untuk  melaksanakannya.  Konsep kewajiban  asasi  syariat,  yaitu menempatkan  Allah  sebagai  pemegang    segala  hak,  baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain. Setiap orang hanya pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah Allah. Perintah Allah dimaksud, harus ditunaikan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain. 1
1 H.Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam , Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
Jenis hukuman yang menyangkut tindak pidana kriminal dalam hukum pidana Islam terbagi atas dua bagian, yaitu : 2
1. Ketentuan hukuman yang pasti mengenai berat ringannya hukuman termasuk kisas dan diat yang tercantum di dalam Al-Qur’an dan hadis. Hal dimaksud disebut hudud ;
2. Ketentuan  hukuman  yang  dibuat  oleh  hakim,  melalui  putusannya  yang  disebut hukuman takzir .  Hukum  publik  dalam  ajaran  Islam,  adalah Jinayah yang  memuat aturan mengenai perbuatan yang diancam dengan hukuman, baik dalam jarimah hudud maupun  dalam jarimah  takzir . Jarimah adalah  perbuatan  tindak  pidana. Jarimah hudud, adalah  perbuatan  pidana  yang  mempunyai  bentuk  dan  batas  hukumannya  di dalam Alquran dan Sunnah Nabi Muhammad Saw. Lain halnya jarimah takzir sebagai perbuatan  pidana  yang  bentuk  dan  ancaman  hukumannya  ditentukan  oleh  penguasa (hakim) sebagai pelajaran kepada pelakunya.
Sanksi  yang  bersifat  negatif  dianggap  sangat  penting,  karena  sanksi  semacam  ini berpotensi untuk memberi efek protektif bagi masyarakat yang ditujukan hukum itu, dan memberi efek jera bagi pihak yang telah dikenakan sanksi hukum.
Hukum  pidana  dalam  perkembangannya,  sudah  tidak  berdiri  sendiri,  melainkan harus dihubungkan dengan nilai-nilai hak asasi manusia dan prinsip-prinsip keadilan bagi kemanusiaan.  Bagaimana  konsep  tersebut  dalam  sistem  hukum  pidana  Indonesia  (yang berwatak  sekuler),  dan  hukum  Pidana  Islam  dikembangkan,  menjadi  tantangan  dan menjadi perhatian bagi negara-negara yang mengakui prinsip negara hukum sebagaimana halnya di Indonesia.
Efek protektif dan efek jera dari sanksi hukum pidana Indonesia, jika dibandingkan dengan hukum pidana Islam, memerlukan pengkajian secara mendalam dengan menggali asas-asas hukum, norma-norma hukum dan doktrin-doktrin tentang ajaran hukum dari dua sistem hukum pidana tersebut.

## B. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## 1. Hakikat Sanksi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia
Istilah  sanksi  atau  hukuman  berasal  dari  kata  dasar  “hukum”  yang  berarti menetapkan hukum,  atau memutuskan tentang hukum untuk suatu peristiwa  yang tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana, tetapi juga hukum perdata. 3 Menurut Achmad Ali  bahwa  hukum  adalah  seperangkat  kaidah  atau  ukuran  yang  tersusun  dalam  suatu sistem yang menentukan apa yang boleh, dan tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga  dalam  kehidupan  bermasyarakatnya.  Hukum  tersebut  bersumber  baik  dari masyarakat  sendiri,  maupun  dari  sumber  lain  yang  diakui  berlakunya  oleh  otoritas tertinggi  dalam  masyarakat  tersebut,  serta  benar-benar  diberlakukan  oleh  warga masyarakat  (sebagai  satu  keseluruhan)  dalam  kehidupannya.  Jika  kaidah  tersebut, dilanggar  akan  memberikan  kewenangan  bagi  otoritas  tertinggi  untuk  menjatuhkan “sanksi” yang sifatnya eksternal. Jadi, unsur-unsur yang harus ada bagi hukum sebagai
2 Ibid.
3 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Edisi I, Cet.III, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 71-72. P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, Edisi II, Cet. I, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 35.
kaidah adalah:
1) Harus  ada  seperangkat  kaidah  atau  aturan  yang  tersusun  dalam  satu  sistem.  Yaitu adanya seperangkat kaidah yang tersusun dalam satu sistem, inilah yang membedakan dengan aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat, tetapi tidak tersusun dalam satu sistem, misalnya “aturan” yang berlaku dalam sekelompok perampok.  Sistem disini mengandung  arti,  suatu  keseluruhan  yang  terdiri  dari  bagian-bagian,  dimana  antara bagian yang satu dengan yang lain saling berkaitan secara timbal balik, tidak tumpang tindih,  dan  terjadi  pertentangan.  Jika  terjadi  tumpang  tindih  ataupun  pertentangan, maka suatu sistem yang baik mempunyai jalan keluar untuk menyelesaikannya;
2) Perangkat kaidah itu menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh warga masyarakat. Perangkat kaidah itu tentu saja normatif muatannya, yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Tentang pengertian boleh dan tidak boleh disini mencakup perintah dan larangan;
3) Berlaku bagi manusia sebagai masyarakat dan bukan manusia sebagai individu. Hukum mengatur  manusia  dan  kehidupannya  sebagai  anggota  masyarakat,  bukan  manusia dalam kehidupan pribadinya sebagai individu. Oleh karena itu, tidak ada aturan hukum yang mengatur bagaimana seyogianya si A mandi di kamar mandi rumahnya sendiri. Namun, yang diatur ialah “manusia”, juga “badan hukum” yang dalam kenyataannya dijalankan oleh manusia;
4) Kaidah itu bersumber baik  dari masyarakat  sendiri maupun dari sumber  lain, seperti otoritas negara ataupun dari Tuhan (hukum agama). Sumber dari apa yang menjelma menjadi kaidah hukum, tidak menjadi persoalan. Kaidah hukum bisa bersumber dari undang-undang,  kebiasaan,  traktat,  putusan  pengadilan,  pendapat  pakar  (doktrin), hukum  agama,  dan  sebagainya.  Yang  penting,  negara  sebagai  otoritas  tertinggi mengakui eksistensi dan pemberlakuannya dalam masyarakat;
5) Kaidah  itu  secara  nyata  benar-benar  diberlakukan  oleh  masyarakat  (sebagai  satu kesatuan) di dalam kehidupan mereka, yakni living law . Kaidah itu harus secara nyata diterima  oleh  masyarakat  dan  masih  digunakan  sebagai living  law .  Bukan  kaidah- kaidah yang hanya tertulis dalam undang-undang, tetapi tidak pernah diberlakukan lagi dan sudah menjadi “hukum mati”;
6) Harus  ada  sanksi  eksternal  jika  terjadi  pelanggaran  kaidah  hukum  tersebut,  di  mana dipertahankan oleh otoritas tertinggi.
Adanya sanksi bagi pelanggar. Sanksi itu bukan bersifat internal, tetapi harus bersifat eksternal, artinya berasal dari luar diri pelakunya, seperti sanksi penjara, dan sanksi itu dilaksanakan dengan wibawa otoritas tertinggi melalui aparatnya. 4
Sanksi  atau  hukuman  adalah  sebuah  sinonim  dari  pemidanaan,  atau  pemberian penjatuhan pidana oleh hakim. Sanksi/hukuman atau pidana sebagai sebuah istilah dalam hukum  pidana  menunjukkan  sifat-sifat  dan  ciri-ciri  tersendiri,  dan  banyak  sarjana menyebutkan  bahwa  sifat  dan  ciri  hukuman  sebagai  sebuah  derita  atau  nestapa  yang ditujukan kepada pelaku kejahatan.
Jika hukum dipandang sebagai kaidah, maka tidak boleh tidak, harus diakui sanksi sebagai salah satu unsur esensialnya. Hampir semua yuris yang berpandangan dogmatik
4 Achmad Ali. Menguak Tabir Hukum, edisi kedua, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hlm.30-31.
memandang  hukum  sebagai  kaidah  bersanksi  yang  didukung  oleh  otoritas  tertinggi  di dalam masyarakatnya. 5
Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa “sanksi tidak lain merupakan reaksi, akibat, atau  konsekuensi  pelanggaran  kaidah  sosial”.  Berdasarkan  beberapa  pengertian  sanksi tersebut, setidaknya sanksi mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
a. Sanksi  merupakan  reaksi,  akibat,  atau  konsekuensi  dari  pelanggaran  atau penyimpangan kaidah sosial (baik kaidah hukum maupun kaidah non hukum);
b. Sanksi merupakan kekuasaan atau alat kekuasaan untuk memaksakan ditaatinya kaidah sosial tertentu;
c. Khusus mengenai sanksi hukum, pada garis besarnya dapat dibedakan atas:
 Sanksi privat, dan Sanksi publik. 6
Dengan  demikian,  kaidah  hukum  sebagai  salah  satu  jenis  kaidah  sosial,  jelas membutuhkan unsur sanksi sebagai unsur esensialnya. 7
Tujuan  pidana  biasa  disingkat  dengan  tiga  R  dan  satu  D.  Tiga  R  itu  ialah Reformation,  Restraint,  dan  Retribution ,  sedangkan  satu  D,  ialah Deterrence yang terdiri  atas individual  deterrence dan general  deterrence (pencegahan  khusus  dan pencegahan umum). Reformation (Reformasi) berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat  menjadi  orang  baik,  dan  berguna  bagi  masyarakat.  Masyarakat  akan memperoleh  keuntungan  dan  tiada  seorang  pun  yang  merugi  jika  penjahat  menjadi baik. Reformasi perlu digabung dengan tujuan yang lain seperti pencegahan. Kritikan terhadap  reformasi.  ialah  ia  tidak  berhasil.  Ketidakberhasilannya  nyata  banyaknya residivis  setelah  menjalani  pidana  penjara. 8 Yang  perlu  ditingkatkan  dalam  sistem reformasi ini, adalah intensitas latihan di penjara lebih ditingkatkan.
Restraint maksudnya  mengasingkan  pelanggar  dari  masyarakat.  Dengan tersingkirnya pelanggar hukum  dari  masyarakat  berarti masyarakat itu akan menjadi lebih aman. Jadi ada juga kaitannya dengan sistem reformasi, jika dipertanyakan berapa lama terpidana harus diperbaiki di dalam penjara yang bersamaan dengan itu ia tidak berada di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat memerlukan perlindungan fisik dari perampok bersenjata dan penodong daripada orang yang melakukan penggelapan.
Retribution, ialah  pembalasan  terhadap  pelanggar  karena  telah  melakukan kejahatan. Sekarang ini, banyak dikritik sebagai sistem yang bersifat barbar dan tidak sesuai  dengan  masyarakat  yang  beradab.  Namun  bagi  yang  pro  pembalasan  ini mengatakan, bahwa orang yang menciptakan sistem yang lebih lunak kepada penjahat seperti  reformasi  itu  membuat Magna  Carta bagi  penjahat (Magna  Carta  for  law breaker) .  Sifat  primitif  hukum  pidana  memang  sulit  dihilangkan,  berbeda  dengan bidang hukum yang lain.
Deterence ,  berarti  menjera  atau  mencegah  sehingga  baik  terdakwa  sebagai individual,  maupun  orang  lain  yang  potensial  menjadi  penjahat  akan  jera  atau  takut untuk  melakukan kejahatan, melihat pidana  yang  dijatuhkan kepada terdakwa. Yang
5 Achmad Ali. Menguak Tabir Hukum, edisi kedua, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hlm.30-31.
6 Ibid.
7 Ibid.
8 A. Hamzah. Asas-Asas Hukum Pidana . Ed. Revisi, Rineke Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 28.
mengkritik teori ini mengatakan, adalah kurang adil jika untuk tujuan mencegah orang lain melakukan kejahatan terpidana dikorbankan untuk menerima pidana itu.
Teori  tentang  tujuan  pidana  memang  semakin  hari  semakin  menuju  ke  arah sistem yang lebih manusiawi dan lebih rasional. Perjalanan sistem pidana menunjukkan bahwa retribution (revenge), atau untuk tujuan memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri, maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban kejahatan. Hal ini  bersifat  primitif,  tetapi  kadang-kadang  masih  terasa  pengaruhnya  pada  zaman modern  ini.  Juga  dipandang  kuno  ialah  penghapusan  dosa (expiation) ,  yaitu melepaskan pelanggar hukum dari perbuatan jahat atau menciptakan balans antara yang hak dan yang batil.
Tujuan pidana yang berlaku sekarang, ialah variasi dari bentuk-bentuk: penjeraan (deterrent) , baik ditujukan kepada pelanggar hukum sendiri, maupun kepada mereka yang  mempunyai  potensi  menjadi  penjahat;  perlindungan  kepada  masyarakat  dari perbuatan jahat; perbaikan (reformasi) kepada penjahat. Yang tersebut terakhir  yang paling  modern  dan  populer  dewasa  ini.  Bukan  saja  bertujuan  memperbaiki  kondisi pemenjaraan,  tetapi  juga  mencari  alternatif  lain  yang  bukan  bersifat  pidana  dalam membina pelanggar hukum. 9
Berpijak pada tujuan pidana tersebut, muncullah teori-teori tentang pemidanaan. Ada (3) tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana :
1) Teori absolut teori pembalasan (vergeldings theorien) .
2) Teori relatif atau tujuan (doeltheorien) .
3) Teori gabungan (verenigingstheorien) .
Teori pertama muncul pada akhir abad ke 18, dianut antara lain oleh Immanuel Kant,  Hegel,  Herbart,  Stahl,  Leo  Polak  dan  beberapa  sarjana  yang  mendasarkan teorinya pada filsafat Katolik dan sudah sepatutnya, sarjana hukum Islam mendasarkan teorinya pada ajaran kisas dalam Al-Qur’an.
Teori  pembalasan  menyatakan  bahwa  pidana  tidaklah  bertujuan  untuk  yang praktis,  seperti  memperbaiki  penjahat.  Kejahatan  itu  sendirilah  yang  mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu  kejahatan.  Tidaklah  perlu  untuk  memikirkan  manfaat  menjatuhkan  pidana  itu. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana kepada pelanggar. Karena itu, maka teori ini disebut teori absolut. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang  perlu  dijatuhkan,  tetapi  menjadi  keharusan.  Hakikat  suatu  pidana  ialah pembalasan.  Teori  kedua,  yaitu  teori  relatif  atau  teori  tujuan,  yang  berpangkal  pada dasar  bahwa  pidana,  adalah  alat  untuk  menegakkan  ketertiban  (hukum)  dalam masyarakat.  Jadi,  pada  dasarnya  tujuan  pemidanaan  adalah  untuk  mencegah,  atau prevensi terjadinya pelanggaran atau kejahatan. Wujud pemidanaan menurut teori ini berbeda- beda, yaitu menakut-nakuti ( afschrikking ), memperbaiki
( verbetering/reclasering ),  atau  membinasakan  ( onshadelijk  maken ).  Adapun  sifat pencegahannya dibedakan menjadi prevensi umum dan khusus.
Prevensi umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik, sehingga eksekusinya dilakukan di depan umum sebagaimana dikemukakan oleh
9 ibid , hal, 29
teori  von  Feurbach.  Namun  teori  ini,  dibantah  oleh  teori  Muller  yang  menyatakan bahwa akibat preventif itu bukan terletak pada eksekusi pidana maupun dalam ancaman pidana, tetapi pada penentuan pidana secara konkret oleh hakim.
Prevensi khusus yang dianut oleh van Hamel (Belanda) dan von Lizst (Jerman) menyatakan bahwa tujuan prevensi khusus, ialah mencegah niat buruk pelaku ( dader ) mengulangi  perbuatannya,  atau  mencegah  bakal  pelanggar  melaksanakan  perbuatan jahat  yang  direncanakannya.  Menurut  van  Hamel  (Belanda),  prevensi  khusus  suatu pidana, ialah:
a) Pidana harus memuat suatu unsur menakutkan supaya mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak melaksanakan niat buruknya;
b) Pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana;
c) Pidana mempunyai unsur membinasakan penjahat yang tidak mungkin diperbaiki;
d) Tujuan satu-satunya suatu pidana, ialah mempertahankan tata tertib hukum.
Teori ketiga, ialah teori gabungan antara teori pembalasan dan teori tujuan. Teori ini, ada yang menitikberatkan pada pembalasan dan ada pula yang menginginkan unsur pembalasan dan prevensi seimbang, sebagaimana uraian berikut:
a) Teori  gabungan  pertama  menitikberatkan  unsur  pembalasan  sebagaimana  dianut oleh Pompe dengan menyatakan:
“Orang  tidak  boleh  menutup  mata  pada  pembalasan.  Memang  pidana  dapat dibedakan dengan sanksi-sanksi lain, tetapi tetap ada ciri-cirinya. Tetap tidak dapat dikecilkan artinya bahwa pidana adalah suatu sanksi, dan dengan demikian terikat dengan  tujuan  sanksi-sanksi  itu.  Dan  karena  itu,  hanya  akan  diterapkan  jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah dan berguna bagi kepentingan umum”.
b) Teori gabungan kedua, yaitu menitikberatkan pada ketahanan tata tertib masyarakat. Teori  ini  menyatakan  bahwa  penjatuhan  pidana  tidak  boleh  lebih  berat  daripada yang  ditimbulkannya,  dan  gunanya  juga  tidak  boleh  lebih  besar  daripada  yang seharusnya. Teori ini sejajar dengan teori Thomas Aquino yang menyatakan bahwa kesejahteraan umum merupakan dasar hukum undang-undang pidana. Sebab tujuan pemidanaan, ialah melindungi kesejahteraan masyarakat.
c) Teori  gabungan  ketiga  memandang  sama  pembalasan  dan  ketahanan  tertib masyarakat. Namun demikian, teori Ini kurang dibahas oleh para sarjana.
Dalam Rancangan KUHP nasional, telah diatur tentang tujuan penjatuhan pidana, yaitu :
1) Mencegah  dilakukannya  tindak  pidana  dengan  menegakkan  norma  hukum  demi pengayoman masyarakat;
2) Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikannya orang yang baik dan berguna;
3) Menyelesaikan  konflik  yang  ditimbulkan  oleh  tindak  pidana,  memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
4) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana (Pasal 5).
Dalam ayat 2 pasal itu, ditegaskan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk
menderitakan  dan  tidak  diperkenankan  merendahkan  martabat  manusia.  Dengan demikian dapat dikatakan bahwa yang tercantum di dalam rancangan KUHP tersebut, merupakan penjabaran teori gabungan dalam arti yang luas. Ia meliputi usaha prevensi, koreksi  kedamaian  dalam  masyarakat  dan  pembebasan  rasa  bersalah  pada  terpidana (mirip dengan expiation ).

## 2. Hakikat Sanksi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam
Sanksi  adalah  Hukuman  yang  telah  ditentukan  untuk  kemaslahatan  masyarakat, karena  melanggar  perintah  syar’i  (Allah  SWT  dan  rasul-Nya).  Tujuan  dijatuhkannya hukuman,  adalah  untuk  memperbaiki  keadaan  manusia,  menjaga  dari  kerusakan, menyelamatkan  dari  kebodohan,  menuntun  dan  memberikan  petunjuk  dari  kesesatan, mencegah  dari  kemaksiatan,  serta  merangsang  untuk  berlaku  taat.  Allah  SWT  tidak mengutus rasul-Nya untuk menguasai dan memaksa manusia, tetapi sebagai rahmat bagi semesta alam. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah SWT, QS. Al-Gasyiyah (88 ): 22 yang artinya : “Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka.
Selain itu, dalam firman Allah SWT, QS. Qaf: (50) : 45 yang artinya : “Kami lebih mengetahui  tentang  apa  yang  mereka  katakan,  dan  kamu  sekali-kali  bukanlah  seorang pemaksa terhadap mereka. Maka beri peringatanlah dengan Al Qur’an orang yang takut dengan ancaman-Ku”.
Demikian pula dalam firman Allah SWT, QS. al-Anbiya’ (21) : 107) yang artinya : “Dan  tiadalah  kami  mengutus  kamu,  melainkan  untuk  (menjadi)  rahmat  bagi  semesta alam”.
Allah SWT menurunkan syariat-Nya dan mengutus para rasul-Nya untuk mengajari dan  memberikan  petunjuk  bagi  manusia.  Ia  telah  menetapkan  hukuman  bagi  yang melanggar  perintah-Nya,  untuk  mendorong  manusia  ke  arah  yang  tidak  mereka  sukai selama  hal  itu  dapat  mewujudkan  kemaslahatan  mereka,  dan  memalingkan  dari keinginannya selama hal itu dapat mengakibatkan kerusakan pada dirinya.
Hukuman ditetapkan untuk memperbaiki dan mengajari individu (islah) , menjaga masyarakat  umum,  dan  memelihara  sistem  mereka.  Allah-lah  yang  mensyariatkan hukuman  ini,  dan  memerintahkannya  kepada  manusia.  Allah  tidak  dirugikan  oleh kemaksiatan manusia, walaupun seluruh manusia di bumi bermaksiat kepada-Nya. Begitu juga,  Allah  SWT  tidak  diuntungkan  oleh  ketaatan  manusia,  walaupun  semua  manusia mematuhi-Nya.
Salah satu dari ketentuan hukum Islam, adalah hukum pidana Islam. Namun, selama ini banyak kalangan yang menganggap bahwa hukum pidana Islam, adalah hukum yang kejam, tidak manusiawi, dan tidak menghormati hak-hak asasi manusia.
Sebagaimana yang telah diketahui bahwa salah satu sumber hukum pidana Islam, adalah Al-Qur’an dan yang menciptakan Al-Qur’an adalah Allah SWT, bukan manusia. Karenanya, jangan pernah mengatakan bahwa hukum pidana Islam itu kejam dan tidak manusiawi,  sebab  secara  tidak  sadar  kita  telah  mengatakan  bahwa  Allah  itu  kejam  dan tidak manusiawi.
Teori  pemidanaan  dalam  hukum  pidana  Islam  ini,  dapat  diketahui  dari  tujuan dijatuhkannya pidana,  yang dapat dirumuskan dari tujuan masing-masing pidana dalam hukum pidana Islam, yaitu tujuan hudud, kisas-diat dan takzir . Sedangkan dalam hukum
pidana  Indonesia,  teori  pemidanaan  ini  terdiri  dari  tiga  teori,  yaitu  teori  absolut,  teori relatif dan teori gabungan.
Perbedaan  tujuan  pemidanaan  dalam  hukum  pidana  Islam  dan  hukum  pidana Indonesia, yaitu :
1) Teori pembalasan yang terdapat dalam hukum pidana Islam dikenal adanya afwa /pemaafan, sedangkan dalam hukum pidana Indonesia tidak dikenal.
2) Teori relatif/tujuan yang terdapat dalam hukum pidana Islam lebih tegas dibandingkan dalam hukum pidana Indonesia.
3) Prinsip  dasar  pelaksanaan  dari  penjatuhan  pidana  dalam  hukum  pidana  Islam merupakan wujud ketaatan seorang hamba kepada Allah SWT yang didasari keimanan, sedangkan  dalam  hukum  pidana  Indonesia,  prinsip  dasar  pelaksanaan  penjatuhan pidana,  karena  semata-mata  taat  pada  aturan  yang  dibuat  oleh  manusia,  yang  belum tentu baik dan benar.
Berdasarkan perbedaan tujuan pemidanaan dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia tersebut, maka dapat dikatakan bahwa hakikat sanksi dalam perspektif hukum pidana Islam yang sebenarnya (sesungguhnya), adalah untuk menjaga/memelihara kemaslahatan individu, dan masyarakat dengan tidak mengorbankan hak masyarakat demi mewujudkan  hak  individu.  Sedangkan  hakikat  sanksi  dalam  hukum  pidana  Indonsia semata-mata hanya menjaga/memelihara kemaslahatan individu.
Hukuman yang lebih mengutamakan kemaslahatan perseorangan atas kemaslahatan masyarakat,  sebenarnya  justru  menghilangkan  kemaslahatan  individu  dan  masyarakat, sehingga  akan  mendorong  bertambahnya  jumlah  tindak  pidana,  rusaknya  keamanan, melemahkan  sistem  dan  memecah  belah  masyarakat.  Apabila  perpecahan  ini,  semakin menyebar,  maka  semakin  berkuranglah  rasa  kepercayaan  antara  sesama  manusia (masyarakat).

## 3. Hakikat Pidana Mati
Keberadaan pidana mati sebagai salah satu sanksi, sebenarnya bukan hanya berlaku di Indonesia, tetapi juga berlaku di berbagai negara. Bahkan di negara-negara yang selama ini  gigih  memperjuangkan  perlindungan  terhadap  hak  asasi  manusia,  seperti  Amerika Serikat (AS), juga tidak menghapuskan secara penuh keberadaan pidana mati. Pada tahun 1976  Mahkamah  Agung  (MA)  AS  menyatakan  pidana  mati  bukan  merupakan  suatu “pidana  yang  kejam  dan  tidak  biasa”  ( cruel  and  unusual  punishment ).  Terhadap  jenis tindak  pidana  tertentu,  seperti  pembunuhan  berencana,  pidana  mati  tetap  diberlakukan sebagai salah satu jenis pidana pokok. Hal ini menunjukkan, walaupun penerapan pidana mati  banyak  ditentang  oleh  berbagai  kalangan,  tetapi  banyak  juga  negara  yang  masih menginginkan  pidana  mati  tetap  diberlakukan,  khususnya  untuk  delik-delik  tertentu, termasuk  di  negara-negara  liberal  yang  merupakan  tempat  awal  mula  munculnya pemikiran tentang HAM.
Para  ahli  yang  setuju  penerapan  pidana  mati  pada  umumnya  mendasarkan pandangannya  pada  teori  utilitarianisme  dan  teori  retributivisme.  Sementara  yang menolak  penerapan  pidana  mati,  pada  umumnya  mendasarkan  pandangannya  dengan merujuk pada teori abolisionisme. Dalam pandangan utilitarianisme, pembenaran sanksi terletak pada manfaatnya  yang menguntungkan  bagi sebanyak mungkin  orang. Dengan
merujuk  pada  pandangan  tersebut,  maka  penerapan  pidana  mati  merupakan  sarana penjeraan  dan  penangkalan  yang  paling  efektif  dan  efisien.  Pelaksanaan  pidana  mati ditangan  algojo,  sebagai  suatu  hal  yang  buruk  dan  mengerikan,  diharapkan  dapat menimbulkan ketakutan  bagi  setiap  anggota masyarakat,  sehingga mampu memberikan manfaat dengan munculnya efek jera ( deterrent effect ), dan daya tangkal ( prevency effect ) bagi mayoritas orang. Untuk itu, maka eksekusi mati pada masa lalu dilakukan di tempat terbuka, dan disaksikan oleh masyarakat agar efek maksimumnya dapat dicapai.
Efektivitas pidana mati sebagai alat penjeraan dan penangkalan ternyata diragukan oleh Cesare Beccaria (1738-1794). Menurutnya, pidana mati bukanlah jenis penjeraan dan penangkalan  yang efektif, karena suatu eksekusi publik tidak menghasilkan kesan yang kuat dalam perasaan warga masyarakat. Sebab perasaan seseorang secara lebih mudah dan menetap  dipengaruhi  oleh  kesan-kesan  yang  ringan  tetapi  diulang-ulang  daripada tindakan-tindakan  dahsyat  tetapi  hanya  seketika.  Bukan  tontotan  kematian  seorang penjahat  secara  mengerikan  dan  seketika,  tetapi  contoh  penderitaan  yang  lama  dari seseorang  yang  dilucuti  kebebasannya,  menjadi  binatang  tunggangan,  atau  kerja  paksa bagi  kepentingan  masyarakat  yang  dilukainya,  merupakan  kendali  yang  paling  kuat terhadap kejahatan-kejahatan. Dengan kata lain, efektivitas penjeraan terletak pada durasi penderitaan  akibat  suatu  sanksi.  Karena  itu,  Beccaria  lebih  menyetujui  pidana  penjara seumur hidup sebagai sarana penjeraan dan penangkalan daripada pidana mati.
Pandangan Beccaria tersebut, ditolak oleh Jeremy Bentham. Bentham membedakan secara  sosiologis  dua  kelas  masyarakat.  Pertama,  mayoritas  warga  masyarakat  yang menghargai  kehidupan.  Mereka  ini  takut  kematian  dan  tidak  menyukai  kejahatan  yang diancam pidana mati. Kelompok masyarakat ini jelas membutuhkan sanksi sebagai alat penjeraan  atau  penangkalan.  Kedua,  “kelas  kriminal”  yang  posisi  sosial  dan  jalan hidupnya  tidak  cukup  menghargai  kehidupan,  dan  sama  sekali  tidak  takut  kehilangan hidupnya.  Bagi  “kelas kriminal”, suatu  eksekusi  mati  sama sekali tidak sengeri seperti bagi  mayoritas  masyarakat.  Pidana  mati  hanyalah  suatu  penghentian  yang  lebih  cepat terhadap  kehidupan  yang  tidak  mudah,  tidak  bahagia,  dan  eksistensi  yang  tidak terhorrmat.  Penghentian  kehidupan  secara  radikal  inilah,  yang  menurut  Bentham diharapkan dapat memainkan peran penjeraan dan penangkalan.
Dukungan  paling  kuat  terhadap  penerapan  pidana  mati  dari  perspektif utilitarianisme datang dari John Stuart Mill. Dalam pidato yang disampaikan pada debat di Parlemen Inggris Tahun 1868, Mill mengemukakan argumen, untuk delik pembunuhan yang serius, eksekusi mati kadang-kadang merupakan sanksi yang paling patut dan yang paling manusiawi. kata “kadang-kadang” digunakan karena tidak semua pembunuh harus di pidana mati, tetapi hanya mereka yang terbukti melakukan pembunuhan secara brutal dan keji ( aggravated murder ) yang patut dipidana mati. Mill mengemukakan dua alasan dasar mengapa pidana mati diperlukan. Pertama,  seorang penjahat  memang seharusnya mendapatkan  sanksi;  dan  kedua,  pidana  mati  merupakan  sarana  penjeraan  dan penangkalan  yang  membawa  efek  positif  bagi  keamanan  masyarakat.  Pidato  Mill memiliki pengaruh yang cukup luas dan ketika tahun 1982 diadakan debat terbuka tentang rancangan undang-undang kriminal yang bermaksud mengintroduksi kembali pidana mati untuk kasus-kasus tertentu, argumen-argumen yang dikemukakan Mill diangkat kembali.
Argumentasi Mill bahwa pidana mati merupakan sarana penjeraan dan penangkalan, mendapatkan  kritikan  dari  anggota  parlemen  Inggris.  Sebab  berdasarkan  pengalaman
ketika pidana mati diterapkan di Inggris pada abad ke-15 untuk hampir semua jenis tindak pidana, ternyata hal itu tidak membangkitkan rasa takut. Saat itu, pidana mati mengancam lebih  dari  220  tindak  kejahatan,  termasuk  menebang  sebatang  pohon  di  taman  umum, merusak empang ( fishpond ), dan juga bagi para pencopet. Namun ancaman tersebut tidak efektif, walaupun pada awalnya memang mampu menurunkan tingkat kejahatan. Sebab pada abad ke-15 tercatat ada 17 terpidana yang dieksekusi mati, namun pada abad ke-18 kejahatan  kembali  meningkat,  sehingga  terjadi  lebih  dari  200  pidana  mati.  Di  sisi  lain, pelaksanaan pidana mati  yang dilakukan secara  publik, justru menjadi  saat  panen  yang paling menguntungkan bagi para pencopet. Pada saat semua mata dan perhatian tertuju ke tiang gantungan, para pencopet beraksi menggerayangi tas dan saku-saku penonton. Fakta tersebut,  membuktikan  bahwa  pidana  mati  tidak  efektif  sebagai  alat  penjeraan  dan penangkalan.
Menyikapi hal tersebut, Mill menyatakan bahwa pengaruh pidana mati tidak dapat diukur  dari  efeknya  atas  penjahat  yang  keji.  Sebab  mereka  yang  pada  dasarnya  sudah jahat,  dan  sepanjang  waktu  berada  dalam  incaran  tiang  gantungan  tentu  tidak  peduli terhadap efek penjeraan. Sasaran pidana mati sebagai sarana penjeraan adalah masyarakat yang  tidak  bersalah.  Pengertian  masyarakat  yang  tidak  bersalah,  mencakup  pula pengertian, seseorang tidak pernah giat melaksanakan suatu kejahatan. Pidana mati juga gagal  sebagai  sarana  penjeraan,  karena  pencuri  saat  itu  tidak  percaya,  ia  dapat  dikenai pidana  mati.  Sebab  berdasarkan  pengalaman  para  juri  cenderung  bersumpah  palsu daripada berusaha membuktikan kesalahannya. Hakim cenderung memaafkan, sehingga mereka  tidak  akan  menjatuhkan  pidana  mati,  bahkan  merekomendasikan  belas  kasihan dan pengampunan. Ancaman pidana mati  bagi  para pencuri di  Inggris sepanjang paruh kedua  abad  ke-19,  memang  gagal  menjerakan  karena  ancaman  itu  kosong  belaka. Demikian  pula,  bila  hal  ini  diberlakukan  terhadap  tindak  pidana  serius  seperti pembunuhan,  bila  pidana  mati  tersebut  hanya  sebatas  ancaman  kosong,  dalam  arti  ada ketentuannya,  tetapi  tidak  pernah  diterapkan  oleh  hakim,  maka  hal  itu  juga  tidak  akan dapat menimbulkan efek jera.
Dukungan  terhadap  pemberlakuan  pidana  mati  juga  datang  dari  penganut  teori retributivisme.  Penganut  teori  ini,  menganggap  bahwa  penjatuhan  pidana  memiliki landasan  moral  yang  kuat  bila  mampu  memberikan  keadilan.  Seorang  yang  terbukti bersalah layak dihukum, adalah sesuatu  yang adil  dan dapat  dibenarkan.  Keadilan juga berarti sanksi yang dijatuhkan harus seimbang dengan tingkat kesalahan yang dilakukan. Penganut  retributivisme  menganggap  pidana  mati  sebagai  pidana  yang  seimbang  dan karena  itu  patut  dijatuhkan,  jika  tindak  pidananya  adalah  pembunuhan  yang  dilakukan secara terencana. Aliran retributivisme mewajibkan penerapan secara literal lex talionis dalam rangka memberikan perlindungan terhadap harkat  dan martabat  serta nilai hidup manusia yang begitu luhur.
Ajaran lex talionis sudah lama terdapat dalam agama-agama samawi, seperti Kristen dan  Islam.  Memang  ada  ahli  yang  menyatakan  pidana  mati  tidak  sesuai  dengan  ajaran kristiani  yang  menekankan  cinta  kasih.  Namun  hal  ini  dapat  dibantah  dengan  adanya beberapa  ketentuan  dalam  Kitab  Perjanjian  Lama  yang  mengakui  pidana  mati.  Bahkan Katekismus Gereja Katolik mengakui bahwa pidana mati merupakan bagian dari “ajaran turun-temurun Gereja” sebagaimana dapat dibuktikan dalam Kitab Suci Perjanjian Lama. Misalnya, dalam keluaran 21:12,14, dikatakan bahwa “siapa  yang memukul seseorang, sehingga  mati,  pastilah  ia  dihukum  mati.  Apabila  seseorang  berlaku  angkara  terhadap
sesamanya,  hingga  ia membunuhnya  dengan  tipu  daya,  maka  engkau  harus  mengambil orang itu dari mezbah-Ku, supaya ia mati dibunuh”. Hal yang sama juga terdapat dalam Kejadian 9:6 yang menyatakan “siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia, sebab Allah membuat manusia itu menurut gambar-Nya sendiri. Berdasarkan  dua  ketentuan  tersebut,  ajaran  kristiani  menganggap  harkat,  martabat  dan nilai  hidup  sedemikian  luhur  dan  tinggi,  sehingga  tidak  terukurkan  dan  tidak  dapat dibandingkan  ( incommersurable )  dengan  nilai,  atau  sesuatu  yang  lain  kecuali  hidup manusia itu sendiri. Karena itu, hanya ada satu pidana yang adil dan patut bagi seorang pembunuh, yaitu pencabutan hidupnya  melalui eksekusi mati.
Sementara itu, dalam agama Islam ajaran lex talionis juga terdapat dalam Kitab suci Al-Qur’an.  Hanya  saja  ada  perbedaan  dengan  ketentuan  yang  diatur  dalam  Kitab Perjanjian  Lama.  Dalam  Kitab  Perjanjian  Lama  keluarga  korban  tidak  boleh  meminta tebusan  untuk  menghapuskan  pidana  mati  bagi  seorang  pembunuh.  Sedangkan  dalam Kitab Suci Al-Qur’an, keluarga korban dapat meminta tebusan dan memberi maaf kepada si pembunuh. Ketentuan tersebut diatur dalam surah al-Baqarah (2) : 178) yang artinya:
“Hai  orang-orang  yang  beriman,  diwajibkan  atas  kamu  kisas  berkenaan  dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka; hamba dengan hamba; dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapatkan pema’afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema’afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan  hendaklah  (yang  diberi  maaf)  membayar  ( diat )  kepada  yang  memberi  maaf dengan cara  yang baik  (pula). Yang demikian itu, adalah sesuatu  keringanan dari Tuhan  Kamu  dan  suatu  rahmat.  Barangsiapa  yang  melampaui  batas  sesudah  itu, maka baginya siksa yang sangat  pedih”.
Ketentuan  tersebut,  mengatur  tentang  kisas  (mengambil  pembalasan  yang  sama) bagi seorang pembunuh. Namun, kisas tidak dilakukan bila yang membunuh mendapatkan ampunan dari ahli waris korban dengan syarat  pelaku membayar  ganti rugi  ( diat )  yang wajar. Pembayaran diat harus diminta dengan baik, misalnya dengan tidak mendesak yang membunuh.  Sang  pembunuh  juga  harus  membayarnya  dengan  baik,  misalnya  tidak menangguh-nangguhkan. Sesudah Allah SWT menjelaskan hukum- hukum ini, bila ahli waris korban membunuh si pembunuh setelah menerima diat, maka terhadapnya di dunia diambil kisas dan di akhirat mendapatkan siksa yang pedih.
Menurut  ajaran  Islam  di  dalam  kisas  terdapat  jaminan  kelangsungan  hidup  bagi umat manusia. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam surah Al-Baqarah (2) ayat 179 yang artinya:
“Di  dalam  hukum  kisas  itu  ada  jaminan  kelangsungan  hidup  bagimu  hai  orang- orang yang berakal, supaya kamu bertakwa”.
Hal ini berarti, penerapan hukum kisas khususnya kepada pelaku pembunuhan, pada hakikatnya dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia  serta  nilai  kehidupan  yang  luhur,  yang  diberikan  Tuhan  Yang  Maha  Kuasa kepada  setiap  manusia.  Dengan  adanya  hukum  kisas,  diharapkan  setiap  orang  tidak dengan  mudah  melakukan  pembunuhan,  atau  menghilangkan  nyawa  orang  lain.  Sebab perbuatan seperti itu, dapat membawa akibat bagi dihilangkannya nyawanya sendiri.
Penolakan  terhadap  penerapan  pidana  mati  dikemukakan  oleh  kaum  abilisionis, yang didasarkan pada beberapa argumen, yaitu:
1) Merujuk pada dua argumen Beccaria; pertama, pidana mati dilihat dari ilmu psikologi tidak  menimbulkan  kesan  yang  mendalam  dan  lama  pada  masyarakat  sehingga  efek penjeraan  tidak  efektif.  Beccaria  mengusulkan  pidana  penjara  seumur  hidup  sebagai alternatifnya. Argumen ini sudah dibantah oleh Bentham, Mill. Kedua, dilihat dari ilmu politik, negara tidak memiliki hak untuk mencabut hak hidup seseorang, karena dalam kontrak  sosial  pembentukan  negara  individu  tidak  menyerahkan  kepada  negara  hak untuk mencabut hidup warga negaranya dalam keadaan tertentu. Namun hal ini dikritik oleh Hegel, karena menurut Hegel negara bukanlah suatu kontrak sosial. Negara adalah institusi yang lebih tinggi, karena merupakan sintetis antara keluarga sebagai tesis dan masyarakat  sipil  ( civil  society )  sebagai  antithesis.  Dalam  suatu  negara,  kepentingan individu  dan  kepentingan  bersama,  sama-sama  dilindungi,  sehingga  apabila  ada individu  atau  lembaga  kemudian  merusak general  will yang dilindungi  oleh  hukum, maka  sebagai  lembaga  tinggi,  negara  berhak  dan  berkewajiban  menghukum  si pelanggar.
2) Pidana mati tidak dapat dibenarkan, karena bertentangan dengan hak untuk hidup, yaitu suatu hak yang fundamental, absolut dan luhur yang dimiliki oleh setiap manusia, dan karena itu harus dihargai bahkan pada seorang pembunuh sekalipun. Hak untuk hidup merupakan hak yang fundamental, namun bila dianggap sebagai sesuatu yang absolut tentu  sulit  untuk  diterima.  Bagaimana  bila  terjadi  peperangan,  revolusi  maupun pembelaan  diri,  bila  seseorang  tidak  mempertahankan  diri  dengan  melakukan pembunuhan  tentu  dia  akan  dibunuh.  Bila  hak  ini  dianggap  absolut,  justru  akan dijadikan tameng bagi pembunuh untuk menghindari pidana mati. Padahal sebenarnya dia telah melanggar hak absolut tersebut, dengan melakukan pembunuhan.
3) Argumen  ini  ditujukan  untuk  melawan  prinsip  proporsionalitas  yang  dianut  kaum retributif, yang menyatakan bahwa pidana bagi pembunuh dinilai adil dan patut, karena setiap  manusia  (baik  korban  maupun  pelaku)  memiliki  nilai  yang  sama.  Namun menurut abilisionis, kehidupan dua orang dapat sama sekali berbeda menurut berbagai faktor penting, seperti: umur, kondisi tubuh, status sosial, atau kemampuan psikologis. Untuk itu, kesamaan nilai yang dikemukakan kaum retributif harus mengenal batasan, sehingga  proporsionalitas  dalam  kasus  pembunuhan  tidak  berarti  harus  ada  pidana mati.  Bila  merujuk  argumen  ini,  pidana  mati  sebenarnya  tidak  dihapus  sama  sekali, karena argumen tersebut hanya mengatakan tidak harus ada pidana mati, sehingga dapat juga diartikan dalam kondisi tertentu dapat pula  diadakan.
4) Argumen ini merupakan argumen yang paling fundamental dari kaum abilisionis dalam melawan pidana mati. Argumen ini didasarkan atas keyakinan tentang keluhuran atau kesucian hidup ( the sanctity of life ), yang dipahami dari berbagai pengertian. Pertama, hidup  itu  berasal  dari  Tuhan  sang  Pencipta  dan  karena  itu  luhur  sifatnya,  sehingga manusia tidak berhak mencabutnya; Kedua, keluhuran hidup dimengerti sebagai hak untuk hidup dan hak atas kehidupan yang dilindungi; Ketiga, keluhuran hidup berarti adanya muatan nilai yang bermakna intrinsik, tidak terbatas, tidak terbandingkan, dan karena  itu  mutlak  hakikatnya.  Kaum  beragama  biasanya  menggunakan  pengertian pertama untuk menolak pidana mati; pengertian kedua digunakan oleh kaum humanis sekuler, dan pengertian ketiga digunakan dari sisi etika. Namun sebaliknya, keluhuran atau  kesucian  hidup  justru  digunakan  penganut  aliran  retributif  untuk  menerapkan pidana  mati.  Berpijak  pada  landasan  tersebut,  kaum  retributif  berpendapat  bahwa
keluhuran  atau  kesucian  hidup  merupakan  landasan  utama  tidak  diperbolehkannya seseorang mencabut nyawa orang lain. Untuk itu, seseorang yang menghilangkan hak hidup orang lain, balasan yang setimpal ialah hak hidupnya juga harus dihilangkan.
Dewasa  ini,  argumentasi  terkait  pro-kontra  pidana  mati  berkembang  dengan merujuk pada instrumen HAM. Menurut mereka yang menolak penerapan pidana mati, hak hidup merupakan salah satu hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi  sedikitpun dalam keadaan apapun ( non derogble rights ). Pandangan tersebut didasarkan pada Pasal 4  ayat  (2) International  Covenant  on  Civil  and  Political  Rights  (ICCPR) ,  yang menyatakan “pengurangan kewajiban atas Pasal-Pasal 6, 7, 8 ayat (1) dan (2), 11, 15, 16 dan 18 sama sekali tidak dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan ini”. Salah satu hak asasi yang  masuk  dalam  kategori non  derogable  rights, ialah  hak  untuk  hidup  sebagaimana diatur dalam Pasal  6 ayat  (1) ICCPR . Namun  menurut Pasal  6 ayat  (2) ICCPR , pidana mati tetap diperbolehkan untuk kejahatan paling serius. Bahkan dalam konvenan tersebut tidak  diatur  secara  tegas,  jenis-jenis  kejahatan  yang  dapat  dikategorikan  sebagai “kejahatan paling serius”. Pasal  6 ayat  (2) ICCPR membiarkan the  most  serious  crime terbuka  dan  menjadi  kewenangan  masing-masing  negara  untuk  menentukan  jenis kejahatan  yang  dianggap  sebagai  kejahatan  yang  paling  serius  di  negara  yang bersangkutan.
Dalam  konteks  Indonesia,  hak  asasi  manusia  yang  masuk  dalam  kategori non derogable  rights ,  namun  UUD  NRI  Tahun  1945  juga  mengatur  pembatasan  hak  dan kebebasan asasi sebagaimana diatur Pasal 28J ayat (2). Bahkan dalam Pasal 28J ayat (2) tidak ada pengecualian pembatasan untuk hak-hak yang diatur dalam Pasal 28I ayat (1). Hal  ini menunjukkan, walaupun hak untuk  hidup masuk dalam  kategori non derogable rights , namun tetap dapat dibatasi dan wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang.
Pembatasan terhadap hak dan kebebasan asasi, bukan hanya diatur dalam instrumen hukum nasional, tetapi juga diatur dalam instrumen hukum internasional. Pasal 29 ayat (2) The  Universal  Declaration  of  Human  Rights  (UDHR) menekankan  adanya  batasan- batasan yang ditentukan oleh hukum, bagi berlakunya hak dan kebebasan asasi manusia. Pembatasan  tersebut,  semata-mata  diperlukan  untuk  menjamin  pengakuan  dan penghormatan  terhadap  hak  dan  kebebasan  orang  lain,  dan  memenuhi  persyaratan- persyaratan moral, ketertiban umum dan kesejahteraan umum yang adil dalam masyarakat yang demokratis. Hal ini berarti baik instrumen nasional maupun instrumen internasional sama-sama mengenal adanya pembatasan terhadap hak dan kebebasan asasi.
Selanjutnya di dalam Pasal 29 ayat (3) UDHR disebutkan bahwa hak dan kebebasan asasi  manusia  dengan  jalan  apapun  tidak  dapat  dilaksanakan  bila  bertentangan  dengan tujuan  dan  prinsip-prinsip  PBB.  Hal  ini  berarti,  walaupun  hak  untuk  hidup  tersebut merupakan  hak  yang  fundamental,  namun  apabila  hak  untuk  hidup  tersebut  digunakan untuk  menghilangkan hak hidup  orang  lain, maka hak untuk  hidup  tersebut  tidak dapat dijalankan. Sebab hal  yang demikian itu, bertentangan dengan tujuan dan prinsip  PBB, menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain.
Dalam berbagai instrumen di atas (baik instrumen internasional maupun nasional), sangat  jelas  ada  ketentuan  yang  membatasi  semua  hak  asasi,  baik  yang  masuk  dalam kategori non  derogable  rights maupun derogable  rights .  Dalam UDHR ,  pembatasan tersebut  terdapat dalam  Pasal  29 dan dalam  Pasal  28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.
Pengecualian terhadap hak hidup, juga terdapat dalam Pasal 6 ayat (2) ICCPR . Dengan demikian,  maka  penerapan  pidana  mati,  pada  hakikatnya  tidak  bertentangan  dengan prinsip-prinsip HAM, baik menurut instrumen nasional maupun internasional, dan pada hakikatnya penerapan pidana mati, adalah untuk melindungi harkat dan martabat serta hak hidup  manusia  yang  sangat  luhur,  baik  secara  individu  maupun  masyarakat  secara keseluruhan.  Negara  wajib  melindungi  Hak  hidup  yang  dimiliki  oleh  banyak  orang, dibandingkan melindungi hak hidup seorang penjahat yang tega menghabisi nyawa orang secara kejam dan sadis. Seseorang yang melakukan kejahatan sampai dijatuhi pidana mati, pada hakikatnya dalam dirinya sudah hilang rasa kemanusiaan, sehingga ancaman pidana mati  sebagaimana  yang  dikemukakan oleh Bentham,  tidak akan  mampu sebagai  sarana penjeraan,  dan  oleh  karenanya  penjahat  seperti  itu  harus  dilenyapkan  dari  muka  bumi, sebab  orang  seperti  itu  sangat  berbahaya  dan  akan  mempengaruhi,  mengajak  bahkan mengajarkan ilmu kejahatan pada orang lain dan hal ini dapat berlangsung secara turun temurun.
Secara  jelas  dan  tegas  disampaikan  dalam  Al-Qur’an  dan  hadis  Rasulullah  Saw, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah (2) ayat 179 yang menyatakan bahwa  diberlakukannya  hukum  kisas  dalam  pembunuhan  adalah  demi  terjaganya kelangsungan  hidup.  Dalam  hukum  kisas  juga  terkandung  prinsip  utama  dari  hak  asasi manusia, yaitu “persamaan”. Oleh karena itu, pembunuhan harus dibayar dengan hal yang sama yaitu dihilangkannya nyawa pelaku. Adapun hadis Rasulullah Saw sebagai berikut:
“Abu  Qatadah  bin  Robi’  ra.  menceritakan,  suatu  ketika  ada  jenazah  yang  lewat dihadapan Nabi SAW, lalu beliau bersabda, “Senang dan Menyenangkan”.
“Apa maksud ucapan engkau itu, ya Rasulullah?” tanya para sahabat. Muhammad Rasulullah  Saw  bersabda,  “Apabila  seorang  mukmin  meninggal  dunia,  maka  dia  telah senang (istirahat) dari kesusahan dunia. Dan jika seorang jahat yang meninggal, maka dia menyenangkan seluruh hamba Allah, seluruh negeri, seluruh pohon-pohon, dan binatang dari kejahatannya”. (HR.Muslim).
Kitab  Suci  Al-Qur’an  bagi  umat  Islam,  merupakan  ketentuan  Tuhan  yang  tidak dapat  diragukan  lagi  kebenarannya  sebagaimana  firman  Allah  SWT  dalam  surah  Al- Baqarah  (2)  ayat  2,  yang  artinya,  “Kitab  (Al-Qur’an)  ini  tidak  ada  keraguan  padanya; petunjuk  bagi  mereka  yang  bertakwa”.  Oleh  karena  itu,  hukum-hukum  yang  terdapat dalam  Al-Qur’an  merupakan  hukum  suci  ( divine  law atau lex  divina )  dan  sekaligus merupakan ius constituendum yang seyogianya membimbing pelaksanaan hukum positif secara  keseluruhan  dan  hukum  pidana  Indonesia  secara  khusus.  Adapun  pemikiran manusia,  termasuk  filosof  dan  ahli  hukum  tidak  dapat  dijamin  kebenarannya,  karena manusia memiliki berbagai macam keterbatasan.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, peneliti sangat setuju dengan penerapan pidana mati  untuk  delik-delik  tertentu,  seperti  makar,  narkotika,  terorisme,  pembunuhan berencana  yang  berujung  pada  hancurnya  harkat,  dan  martabat  manusia  dengan  cara menghilangkan  nyawa  orang  lain  secara  kejam  dan  sadis  atau  dibarengi  dengan  tindak pidana lain (baik sebelum maupun setelah melakukan pembunuhan, seperti memperkosa, merampok,  mencuri,  memutilasi  dan  lain-lain),  dan  kejahatan  serius  lainnya.  Karena pidana  mati  pada  hakikatnya  untuk  melindungi  harkat  dan  martabat  manusia  serta  hak hidup manusia yang sangat luhur yang diberikan Tuhan kepada  manusia.

## C. PENUTUP
Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya sanksi dalam  hukum  pidana  Indonesia  dan  hukum  pidana  Islam  dapat  dibandingkan  dengan meninjau hakikat sanksi dalam hukum pidana Indonesia adalah untuk menjaga/memelihara  kemaslahatan  individu.  Sedangkan  hakikat  sanksi  dalam  hukum pidana Islam, adalah untuk menjaga/ memelihara kemaslahatan individu dan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad Ali, 2008, Menguak Tabir Hukum , edisi kedua, Ghalia Indonesia, Bogor.
Ahmad Wardi Muslich, 2004. Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah , Cet. I, Sinar Grafika, Jakarta.
Andi Hamzah, 1986. Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Indonesia , Jakarta. Andi Zainal  Abidin  Farid,  1983 Bunga  Rampai  Hukum  Pidana . Pradnya  Paramita.  Jakarta. Bambang Waluyo, 2008. Pidana dan Pemidanaan , Sinar Grafika, Jakarta.
Bakri, H.M.K. 1986. Hukum Pidana Dalam Islam , Cet. III, Ramadhani, Solo.
Barda  Nawawi  Arief,  2005. Pembaharuan  Hukum  Pidana .  Cet.  I,  Citra  Aditya  Bakti, Bandung.
Thalib, H. H. 2012. Sanksi Pemidanaan Dalam Konflik Pertanahan . Kencana.
M. Nurul Irfan, 2016. Hukum Pidana Islam , Ed. 1, Cet. 1, Amzah, Jakarta.
Solehuddin, 2004. Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana; Ide Dasar Double Track Sustem dan Implementasinya , Cet. II, RajaGarfindo Persada, Jakarta.