## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF OLEH KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) TERHADAP PELAKU USAHA YANG MELAKUKAN
PERSEKONGKOLAN DALAM TENDER
Oleh:

## Wisny S.H., M.Kn
Abstrak:
Persekongkolan tender merupakan kasus yang paling banyak  terjadi  di  negara-negara  yang  memiliki  hukum persaingan  usaha.  Di  Indonesia,  lebih  dari  80%  laporan pelanggaran yang diterima oleh Komisi Pengawas Persaingan  Usaha  (KPPU)  berasal  dari  persekongkolan tender.  Meskipun Pasal  22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999  melarang  adanya  persekongkolan  tender,  tetapi kerancuan  dalam  pelaksanaan  tender  memicu  pihak-pihak yang  terlibat  atau  berkepentingan  terhadap  proses  tender mengajukan  keberatan  terhadap  putusan  (pemenang) tender.  Hal  ini  mendorong  pelaku  usaha  untuk  melaporkan “kecurangan”  atau  pelanggaran  dalam  proses  penentuan pemenang  tender  kepada  KPPU.  Untuk  melihat  praktik persekongkolan  tender  di  Indonesia,  dapat  diketahui dengan melihat putusan-putusan KPPU tentang persekongkolan tender. Putusan KPPU tersebut menguraikan unsur-unsur Pasal 22 Undang-Undang Persaingan  Usaha  untuk  menganalisis  kegiatan  atau peristiwa  yang  diduga  terjadi  persekongkolan  tender.  Pada kenyataannya,  sanksi  administratif  denda  dalam  putusan

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Halaman 360
KPPU  masih  banyak  yang  masih  di  bawah  nilai  yang ditentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
Kunci:  Sanksi  Administratif,  Komisi  Pengawas  Persaingan Usaha, Pelaku Usaha.

## A.  Latar Belakang
Pelaku usaha mendirikan dan menjalankan usahanya murni  bertujuan  untuk  memperoleh  keuntungan,  dengan menggapai  kesempatan-kesempatan  atau  peluang-peluang yang  ada. 1 Persaingan  antar  pelaku  usaha  di  dunia  bisnis dan  ekonomi  adalah  sebuah  keharusan. 2 Persekongkolan tender  merupakan  fenomena  kolusi  yang  marak  terjadi dalam  persaingan  usaha  di  Indonesia.  Persekongkolan tender  terjadi  tidak  hanya  melibatkan  pelaku-pelaku  usaha saja,  tetapi  bahkan  melibatkan  instansi-instansi  pemerintah. Hal ini sangat kentara terjadi pada zaman orde baru hingga saat  ini.  Untuk menjamin  persaingan usaha yang sehat  dari tindakan monopolistik, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Monopoli  dan  Persaingan
1 Hermansyah, Pokok-pokok  Hukum  Persaingan  Usaha  di Indonesia, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008), hal. 9.
2 Sukarmi,  “Praktek  Dumping  Dalam  Perspektif  Hukum  Persaingan Usaha”,  Makalah  disampaikan  pada  acara  Seminar:  Implementasi  Peraturan Anti  Dumping  Serta  Pengaruhnya  Terhadap  Persaingan  Usaha  Dan Perdagangan  Internasional,  diselenggaraka  oleh  Fakultas  Hukum  Airlangga,
Surabaya
21 Juni 2008 , (online) tersedia
di http://www.fh.unair.ac.id/entryfile/Makalah  Praktek Dumping-Sukarmi.pdf , diakses pada tanggal 25 Januari 2011.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Usaha  Tidak  Sehat  yang  diharapkan  dapat  merekayasa persaingan  dalam  berusaha  secara  jujur,  transparan  dan menciptakan  keadilan  dan  kesejahteraan  merata  bagi masyarakat.
Salah  satu  tujuan  dari  kebijakan  persaingan  usaha ( competition  policy )  adalah  untuk  meningkatkan  kesejahteraan konsumen  dan  produsen.  Undang-Undang  Anti  Monopoli merupakan  Undang-Undang  yang  secara  khusus  mengatur persaingan dan praktik monopoli yang sudah sejak lama dipikirkan oleh para pakar, partai politik, lembaga swadaya masyarakat, serta instansi  pemerintah. 3 Sebagai  contoh,  misalnya  Partai  Demokrasi Indonesia  pada  tahun  1995  telah  mengeluarkan  gagasan  tentang konsep  Rancangan  Undang-Undang  tentang  Anti  Monopoli. Namun  demikian,  semua  gagasan  dan  usulan  tersebut  tidak mendapatkan  tanggapan  positif  karena  pada  masa  itu  belum  ada komitmen  maupun political  will dari  elit  politik  yang  berkuasa untuk mengatur masalah persaingan usaha. 4
3 Indonesia  (1), Undang-Undang  tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan Persaingan Usaha Tidak sehat, UU No.5 Tahun 1999, LN No. 33TLN No. 3817, Pasal 3.
4 Hikmahanto  Juwana,  “ Menyambut  Berlakunya  UU  No.  5  Tahun  1999: Beberapa  Harapan dan  Penerapannya  oleh  Komisi  Persaingan  Usaha”, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia,1999), hal. 4, dalam Rachmadi Usman, Hukum Persaingan Usaha di Indonesia , (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), hal. 2.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Praktik  monopoli  dan  persaingan  usaha  tidak  sehat  dapat menimbulkan  gangguan  terhadap  bekerjanya  mekanisme  pasar secara  wajar,  sehingga  dapat  menghambat  perdagangan.  Oleh karena  itu,  diperlukan  suatu  mekanisme  untuk  menghindari terjadinya  kesewenang-wenangan  para  pelaku  yang  memiliki kekayaan  dan  kekuatan  dalam  sebuah  pasar  yang  bersaing.  Salah satunya  adalah  dengan  menjatuhkan  sanksi  terhadap  pelaku  usaha yang  melanggar  ketentuan-ketentuan  hukum  persaingan  usaha. Tindakan  persaingan  antar  pelaku  usaha  tidak  jarang  mendorong adanya persaingan curang, baik dalam bentuk harga maupun bukan harga ( price or not price competition ). 5
Pada  dasarnya  usaha  untuk  memperoleh  keuntungan  yang sebesar-besarnya  dalam  dunia  bisnis  merupakan  perilaku  yang wajar.  Akan  tetapi  langkah-langkah  yang  diambil  untuk  mencapai tujuan  tersebut  harus  tetap  dalam  koridor  yang  sejalan  dengan peraturan  perundang-undangan yang  berlaku.  Disatu  sisi perkembangan  usaha  swasta  pada  kenyataannya  merupakan perwujudan  dari  kondisi  persaingan  usaha  yang  tidak  sehat  atau curang.
Munculnya  konglomerasi  dan  kelompok  pengusaha  yang kuat  yang  tidak  didukung  semangat  kewirausahaan  sejati merupakan  salah  satu  faktor  yang  mengakibatkan  ketahanan
5 Sukarmi, Loc.Cit.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
ekonomi menjadi sangat rapuh dan tidak mampu bersaing. Padahal dalam era pasar bebas, dunia usaha dituntut untuk mampu bersaing dengan  mengandalkan  kekuatan  sendiri. 6 Memperhatikan  situasi dan  kondisi  tersebut  di  atas  menuntut  kita  untuk  mencermati  dan menata  kembali  kegiatan  usaha  di  Indonesia,  agar  dunia  usaha dapat  tumbuh  dan  berkembang  secara  sehat  dan  benar,  sehingga tercipta  iklim  persaingan  usaha  yang  sehat,  serta  terhindarnya pemusatan  kekuatan  ekonomi  pada  perorangan  atau  kelompok tertentu, antara lain dalam bentuk praktik monopoli dan persaingan usaha  tidak sehat  yang  merugikan  masyarakat,  yang  bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial. 7
Tujuan Undang-Undang Anti Monopoli adalah memangkas praktik  monopoli  dan  persaingan  usaha  yang  tidak  sehat  yang merajalela  di  Indonesia  selama  pemerintahan  zaman  orde  baru, dimana praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat tersebut banyak  kebijakan  pemerintah  yang  kerap  menguntungkan  pelaku usaha  tertentu  saja. 8 Dengan  demikian,  penegakan  hukum persaingan  usaha  penting  untuk  dilaksanakan.  Untuk  melakukan penataan  tersebut,  kemudian  dibentuklah  sebuah  komisi  yang
6 Rachmadi Usman, Hukum Persaingan Usaha di Indonesia , (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), hal.3.
7 Indonesia (1), Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat , UU No. 5 Tahun 1999, Penjelasan Umum.
8 Ari Siswanto, Hukum Persaingan Usaha, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hal. 78.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
berperan dalam pengawasan hukum persaingan usaha di Indonesia yang  disebut  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  (KPPU). Lembaga  ini  mempunyai  wewenang  yang  luas  yang  mempunyai tugas  yang  berat  dalam  menangani  persaingan  usaha  yang  tidah sehat yang dilakukan oleh para pelaku usaha.
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  mengamanatkan KPPU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada  Presiden,  dan  anggota  KPPU  diangkat  dan  diberhentikan oleh  Presiden  atas  persetujuan  Dewan  Perwakilan  Rakyat.  Oleh karena  itu  KPPU  memperoleh  sumber  keuangan  dari  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  atau  sumber  lain  yang ditetapkan Undang-Undang. 9
Menurut  Pasal  36  Undang-Undang  Anti  Monopoli,  salah satu  wewenang  KPPU  adalah  melakukan  penelitian,  penyelidikan dan  menyimpulkan  hasil  penyelidikan  mengenai  ada  tidaknya praktik  monopoli  dan  atau  persaingan  usaha  tidak  sehat.  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1999  menetapkan  dua  macam  sanksi, yaitu  sanksi  administratif  dan  sanksi  pidana  yang  terdiri  dari pidana  pokok  dan  pidana  tambahan.  Sanksi  administratif merupakan satu tindakan yang dapat diambil oleh KPPU terhadap pelaku  usaha  yang  melanggar  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun
9 Munir Fuady, Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat,
(Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 101.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
1999.  Sanksi  administratif  ini  diatur  dalam  Pasal  47,  yang  berupa penetapan  pembatalan  perjanjian,  perintah  untuk  menghentikan integrasi  vertikal,  perintah  untuk  menghentikan  penyalahgunaan posisi  dominan,  penetapan  pembatalan  atas  penggabungan  atau peleburan  badan  usaha  dan  pengambilalihan  saham,  penetapan pembayaran ganti rugi, pengenaan denda minimal Rp
1.000.000.000,-  (satu  miliar  rupiah)  dan  setinggi  tingginya  Rp 25.000.000.000,-  (dua  puluh  lima  miliar  rupiah).  Komisi  dapat menjatuhkan sanksi administratif tersebut secara kumulatif ataupun alternatif.  Keputusan  mengenai  bentuk  sanksi  tergantung  pada pertimbangan  komisi  dengan  melihat  situasi  dan  kondisi  masing masing kasus.
Persekongkolan termasuk perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang  Anti  Monopoli,  yaitu  setiap  persekongkolan oleh  pelaku  usaha  dengan  pihak  lain  dengan  tujuan  untuk mengatur  dan/atau  menentukan  pemenang  suatu  tender.  Hal tersebut  jelas  merupakan  perbuatan  curang  dan  tidak fair terutama bagi peserta tender lainnya. Oleh karena itu, perbuatan persekongkolan  untuk  mengatur  atau  menentukan  pemenang tender,  dapat  mengakibatkan  terjadinya  suatu  persaingan  tidak sehat. 10
10 Suyud Margono, Hukum Anti Monopoli , (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 115.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN

## B.  Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Pengaturan  hukum  persaingan  usaha  atau  bisnis  melalui Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktik Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  diberlakukan  secara efektif  pada  tanggal  5  Maret  2000  merubah  kegiatan  bisnis  dari praktik  monopoli  yang  terselubung,  diam-diam  dan  terbuka  masa orde  baru  menuju  praktik  bisnis  yang  sehat.  Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1999  yang  merupakan  salah  satu  produk perundang-undangan  yang  dilahirkan  berdasarkan  desakan  dari International Monetary Fund (IMF) demi kemudahan memperoleh bantuan  ini  ditujukan  untuk  mengurangi  jumlah  praktik  monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang terjadi di Indonesia. 11
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  juga  merupakan salah satu perangkat hukum untuk menunjang kegiatan bisnis yang sehat  dalam  upaya  menghadapi  sistem  ekonomi  pasar  bebas dengan  bergulirnya  era  globalisasi  dunia  dan  demokrasi  ekonomi yang diberlakukan di tanah air. Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha yang  dapat  merugikan  kegiatan  ekonomi  orang  lain  bahkan  bagi bangsa  dan  negara  ini  dalam  globalisasi  ekonomi.  Keberadaan
11 Destivano Wibowo dan Harjan Sinaga, Hukum Persaingan Usaha ,
(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 1-2.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Undang-Undang Anti Monopoli ini menjadi tolok ukur sejauhmana pemerintah  mampu  mengatur  kegiatan  bisnis  yang  sehat  dan pengusaha mampu bersaing secara wajar dengan para pesaingnya.
Untuk  mengawasi  Undang-Undang  Anti  Monopoli,  Pasal 35 menyatakan bahwa KPPU memiliki tugas-tugas tertentu. Secara umum tugas-tugas KPPU dapat diuraikan sebagai berikut: 12
1. Melakukan  penilaian  terhadap  tindakan-tindakan  yang dilarang  melakukan  penilaian  terhadap  perjanjian  yang  dapat mengakibatkan  terjadinya  praktik  monopoli  dan  atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16;
2. Melakukan  penilaian  terhadap  kegiatan  usaha  dan  atau tindakan  pelaku  usaha  yang  dapat  mengakibatkan  terjadinya praktek  monopoli  dan  atau  persaingan  usaha  tidak  sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24;
3. Melakukan  penilaian  terhadap  ada  atau  tidak  adanya penyalahgunaan  posisi  dominan  yang  dapat  mengakibatkan terjadinya  praktek  monopoli  dan  atau  persaingan  usaha  tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28;
12 Ari Siswanto, Op.Cit., hal. 94.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
4. Mengambil  tindakan  sesuai  dengan  wewenang  komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36;
5. Memberikan  saran  dan  pertimbangan  terhadap  kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
6. Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-undang ini;
7. Memberikan  laporan  secara  berkala  atas  hasil  kerja  komisi kepada presiden dan dewan perwakilan rakyat.
Komisi Pengawas Persaingan Usaha memiliki kewenangan seperti  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  yang kemudian  dijabarkan  lagi  dalam  Keputusan  Presiden  Nomor  75 Tahun  1999.  Kewenangan  tersebut  tentunya  berkaitan  dengan fungsinya  sebagai  pengawas  persaingan  usaha.  Berdasarkan  Pasal 1 Keppres Nomor 75 Tahun 1999 KPPU merupakan lembaga non struktural  yang independen dan terlepas dari pengaruh pemerintah maupun  pihak  lainnya.  KPPU  diberikan  kewenangan  untuk membentuk  suatu  keputusan  komisi  yang  berkaitan  dengan sengketa persaingan usaha.
Dalam  Pasal  8  dan  9  Keppres  Nomor  75  Tahun  1999 susunan  organisasi  KPPU  setidaknya  terdiri  dari  anggota  komisi dan  sekretariat.  Dalam  hal  ini  KPPU  memiliki  seorang  ketua

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
beserta  anggota-anggotanya  serta  seorang  wakil  ketua  beserta anggota-anggotanya.  Anggota  tersebut  sekurang-kurangnya  terdiri dari  7  orang.  Untuk  kelancaran  pelaksanaan  tugas  KPPU  juga memiliki sekretariat.  Keanggotaan  komisi  dan  sekretariat  lebih lanjut diatur dalam keputusan komisi.
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan  Praktik  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat pelaksanaannya diamanatkan oleh Undang-Undang kepada Komisi Pengawas  Persaingan  Usaha.  Kewenangan  KPPU  diatur  dalam Pasal  36  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999,  yaitu  antara  lain wewenang  untuk  memulai  penyelidikan  terhadap  pelanggaran Undang-Undang  sampai  dengan  wewenang  menjatuhkan  sanksi yang berupa tindakan administratif (Pasal 47). Kewenangan KPPU diuraikan  satu  per  satu  dalam  Pasal  36  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun 1999 yang mencakup kewenangan sebagai berikut : 13
1. Menerima  laporan  dari  masyarakat  dan  atau dari  pelaku  usaha  tentangdugaan  terjadinya praktik  monopoli  dan  atau  persaingan  usaha tidak sehat;
2. Melakukan  penelitian  tentang  dugaan  adanya kegiatan  usaha  dan  atau  tindakan  pelaku usaha  yang  dapat  mengakibatkan  terjadinya
13 Ahmad Yani, dan Gunawan Wijaya, Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli ,
(Jakarta: Raja Grafindo Persada,1999), hal. 56.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
praktik  monopoli  dan  atau  persaingan  usaha tidak sehat;
3. Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan  terhadap  kasus  dugaan  praktik monopoli  dan  atau  persaingan  usaha  tidak sehat  yang  dilaporkan  oleh  masyarakat  atau oleh  pelaku  usaha  atau  yang  ditentukan  oleh komisi sebagai hasil dari penelitiannya;
4. Menyimpulkan  hasil  penyelidikan  dan  atau pemeriksaan  tentang  ada  atau  tidak  adanya praktik  monopoli  dan  atau  persaingan  usaha tidak sehat;
5. Memanggil  pelaku  usaha  yang  diduga  telah melakukan  pelanggaran  terhadap  ketentuan Undang-Undang ini;
6. Memanggil dan menghasilkan saksi, saksi ahli, dan  setiap  orang  yang  dianggap  mengetahui pelanggaran  terhadap  ketentuan  Undang- Undang ini;
7. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan  pelaku  usaha,  saksi,  saksi  ahli, atau  setiap  orang  sebagaimana  dimaksud huruf  e  dan  huruf  f,  yang  tidak  bersedia memenuhi panggilan komisi;
8. Meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam  kaitannya  dengan  penyelidikan  dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang ini;
9. Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;
10. Memutuskan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Halaman 371
11. Memberitahukan  putusan  Komisi  kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli  dan  atau  persaingan  usaha  tidak sehat;
12. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang ini.”
Dari  tugas  dan  wewenang  KPPU  tersebut,  dapat diketahui  bahwa  KPPU  diberi  wewenang  khusus  untuk menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif saja, termasuk menjatuhkan  sanksi  denda,  ia  tidak  mempunyai  hak menjatuhkan  sanksi  denda  pengganti,  apalagi  sanksi  pidana pokok  dan  tambahan,  yang  merupakan  wewenang  badan peradilan.  KPPU  juga  tidak  sebagai  penyidik  (khusus)  yang dimungkinkan oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), padahal keanggotaan KPPU terdiri dari orang-orang yang  memiliki  integritas  kepribadian  dan  keilmuan  yang tinggi. 14
Implementasi  daripada  Undang-Undang  Persaingan Usaha  diserahkan  kepada  KPPU,  suatu  lembaga  independen yang  terlepas  dari  pengaruh  pemerintah  dan  pihak  lain  yang berwenang  melakukan  pengawasan  persaingan  usaha  dan
14 Rachmadi Usman, Op. Cit ., hal. 110.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
menjatuhkan sanksi. KPPU dalam penegakan hukum persaingan usaha Indonesia mempunyai posisi sentral tetapi bukan menjadi back  bone (tulang  punggung)  dalam  pengembangan  hukum persaingan  usaha.  Posisi  sentral  tersebut  berkaitan  dengan kedudukan  KPPU  yang  diamanatkan  oleh  Bab  IV  Undang- Undang Persaingan Usaha. Meskipun berdasarkan Pasal 1 angka 18  jo.  Pasal  30  ayat  (1)  Undang-Undang  Persaingan  Usaha, KPPU  dinyatakan  sebagai  lembaga  pengawas  pelaksanaan Undang-Undang  oleh  para  pelaku  usaha  yang  bersifat independen, tetapi Undang-Undang Persaingan Usaha memperinci  pengawasan  tersebut  ke  dalam  tugas  dan wewenang.
Berdasarkan Pasal 36 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun  1999  bahwa  KPPU  berwenang  menerima  laporan  dari masyarakat  dan  atau  pelaku  usaha  tentang  fakta  yang  patut diduga  melanggar  ketertiban  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1999,  dimana  dalam  hukum  tata  negara  adalah  tugas  panitera yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mengandung jabatan  fungsional  sebagai  administrator  perkara  yang  bekerja berdasarkan  sumpah  jabatan  untuk  menjaga  kerahasiaan  setiap perkara.
Berdasarkan  Pasal  36  huruf  b,  komisi  berwenang melakukan penelitian apabila fakta yang dilaporkan menunjukan

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
bahwa  terjadi  kegiatan  usaha  tertentu  dan/atau  perilaku  usaha yang  dapat  mengakibatkan  praktik  monopoli  atau  persaingan usaha  tidak  sehat.  Hal  ini  tidak  berarti  bahwa  komisi berkewajiban  menggunakan  kewenangannya.  Laporan  yang bersifat  begitu  umum  dan  tidak  jelas  pernyataannya  dalam  hal bagaimanapun tidaklah relevan bagi komisi, mengingat Pasal 36 huruf  a  hanya  memperhatikan  laporan  yang  menimbulkan dugaan akan adanya praktik monopoli yang ilegal.
Pasal 36 huruf e Undang-Undang Persaingan Usaha, komisi berwenang  memanggil  pelaku  usaha  dengan  alasan  yang  cukup diduga  telah  melakukan  pelanggaran.  Suatu  dugaan  adalah  cukup beralasan  apabila  telah  dilakukan  penyelidikan  yang  mendukung dugaan  tersebut.  Pada  saat  memanggil  pelaku  usaha,  komisi  juga memberikan  kesempatan  kepada  pelaku  usaha  untuk  mengadakan dengar  pendapat.  Pelaku  usaha  berhak  membela  diri  terhadap tuduhan telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang- Undang  ini.  Menurut  Pasal  36  huruf  f  sampai  dengan  huruf  i terdapat  beberapa  sarana  bagi  komisi  dalam  mendapatkan  alat bukti,  untuk  membuktikan  suatu  pelanggaran  mulai  dari memanggil  dan  menyediakan  saksi,  saksi  ahli  dan  setiap  orang yang  dianggap  mengetahui  pelanggaran  terhadap  ketentuan Undang-Undang  ini  sampai  mendapatkan  meneliti  dan/atau menilai surat, dokumen-dokumen, atau bukti lainnya.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Apabila  komisi  berdasarkan  penyelidikan  dan  bukti  yang diperoleh  menyimpulkan  bahwa  telah  terjadi  pelanggaran  (yang dapat  dibuktikan)  terhadap  ketentuan  Undang-Undang  ini,  maka berdasarkan Pasal 36 huruf j KPPU berwenang untuk memutuskan apakah ada atau tidak kerugian di pihak pelaku usaha lain sebagai akibat dari perbuatan tersebut.
Tugas dan wewenang KPPU ditafsirkan memberikan multi fungsi  bagi  KPPU  dalam  melakukan  pengawasan  pelaksanaan Undang-Undang  Persaingan  Usaha  (Pasal  2  Undang-Undang Persaingan  Usaha).  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  telah memberikan  KPPU  kewenangan  yang  sangat  besar,  sehingga menyerupai  kewenangan  lembaga  peradilan  ( quasi  judicial ),  yaitu diatur dalam Pasal 35 dan Pasal 36 yang memberikan kewenangan yang sangat luas kepada KPPU sebagai penyidik, penuntut umum, maupun sebagai pemutus terhadap tugas-tugas persaingan usaha.
Kewenangan  KPPU  sebagai  lembaga  peradilan  yang bersifat quasi atau  semu  menjadi  penentu  bahwa  KPPU  bukan merupakan back  bone (tulang  punggung)  dalam  melaksanakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Kewenangan yang dimiliki KPPU  begitu  besar  tetapi  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999 menempatkan  KPPU  hanya  sebagai  lembaga  yang  pertama  kali memeriksa  kasus-kasus  pelanggaran  Undang-Undang  Persaingan Usaha. KPPU dalam sistem hukum Indonesia ditempatkan sebagai

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
lembaga  peradilan  di  tingkat  awal,  sehingga  memungkinkan dilakukan upaya hukum bagi para pelaku usaha.
Keberatan  terhadap  putusan  KPPU  merupakan  upaya hukum bagi para pelaku usaha. Upaya inilah yang memungkinkan bahwa  dalam  pengembangan  hukum  persaingan  usaha  Indonesia ada  pada  lembaga  peradilan,  yaitu  Pengadilan  Negeri  (PN)  di tingkat  pertama  dan  Mahkamah  Agung  (MA)  di  tingkat  akhir. Kedua  lembaga  peradilan  inilah  yang  mempunyai  peran  penting dalam pengembangan hukum persaingan usaha dengan melakukan pemeriksaan  “keberatan“  yang  diajukan  pelaku  usaha  atas keputusan KPPU.
Jadi  KPPU  di  sini  artinya  diberi  wewenang  yang  begitu besar,  tetapi  Undang-Undang  Persaingan  Usaha  menempatkan KPPU  hanya  sebagai  lembaga  pertama  dalam  kasus-kasus pelanggaran Undang-Undang Persaingan Usaha, dan apabila pihak terlapor  keberatan  terhadap  keputusan  KPPU  tersebut,  maka terlapor  mengajukan  keberatan  di  Pengadilan  Negeri  dan  ke Mahkamah  Agung.  Apabila  terjadi  demikian,  maka  KPPU  dan pihak  pemutus  perkara  menjadi  “pihak“  yang  dilawan  oleh ”terlapor”  di  mana  institusi  pengadilanlah  yang  menjadi  penentu. “Keberatan“  sebagai  bentuk  upaya  hukum  yang  diusung  oleh Undang-Undang  Persaingan  Usaha  merupakan  bentuk  khas  dari upaya  hukum  dalam  upaya  hukum  persaingan  usaha  dan  berbeda

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
dengan  upaya  hukum  yang  terdapat  dalam  sistem  hukum  di Indonesia.  Perbedaan  ini  dikarenakan  latar  belakang  kelahiran Undang-Undang  Persaingan  Usaha  yang  memberi  kewenangan yudikatif,  tetapi  pelaksanaan  fungsi  yudikatif  tersebut  berbeda dengan  peran  hakim  di  lembaga  peradilan  khususnya  dalam menangani kasus-kasus perdata yang bersifat pasif.
Dapat  dilihat  bahwa  KPPU  sebagai  lembaga  yang mengurusi  masalah  persaingan  usaha  dapat  membuat  sebuah putusan atau keputusan terhadap adanya perkara persaingan usaha. Jadi KPPU memiliki kewenangan yang cukup kuat karena sebagai lembaga independen yang dapat membuat sebuah keputusan dalam hal  ini  tentunya  berkaitan  dengan  penegakan  Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktik  Monopoli  dan Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat.  KPPU  lah  yang  dapat  melakukan penilaian apakah suatu kegiatan usaha dikategorikan sebagai usaha monopoli  atau  juga  melakukan  penilaian  mengenai  persaingan usaha  yang  tidak  sehat.  Selain  melakukan  penilaian  tersebut, KPPU juga berwenang untuk  membuat  keputusan terkait kegiatan usaha tersebut.

## C. Prosedur Penegakan Hukum dalam Persekongkolan Tender
Persekongkolan  tender  dapat  menciptakan  hambatan  bagi penawar  yang  mempunyai  itikad  baik  untuk  memasuki  pasar.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Akibat  lainnya  adalah  harga  yang  tercipta  menjadi  tidak kompetitif.  Di  Indonesia,  persekongkolan  penawaran  tender  ( bid rigging ) merupakan salah satu perbuatan yang dianggap merugikan negara  karena  mengandung  unsur  manipulasi  harga  penawaran, dan  cenderung  menguntungkan  pihak  yang  terlibat  dalam persekongkolan.
Pada  tahun  2005,  tahun  ke  lima  KPPU  bekerja  untuk menjalankan  amanat  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999, banyak  terdapat  masalah  dalam  penentuan  pemegang  hak pengelola  sebagai  monopolis  alami  untuk  memberikan  layanan kepada  negara  dan  masyarakat  luas.  Proses  tersebut  dilakukan melalui  tender  dan  lelang  sebagai  suatu  cara  untuk  mencari pemberi jasa termasuk pemasok atau pembeli barang yang terbaik. Namun,  proses  tersebut  seringkali  dilakukan  dengan  penuh rekayasa dengan bersekongkol, atau bahkan juga tanpa tender atau lelang.
Pemeriksaan  perkara  persekongkolan  tender  oleh  KPPU diawali dari adanya laporan (dari masyarakat maupun pelaku usaha lain) 15 atau  inisiatif 16 lembaga  ini.  Laporan  ini  didasarkan  adanya indikasi  terjadinya  persekongkolan  tender.  Adanya  indikasi tersebut merupakan dasar dilakukannya pemeriksaan
15 Indonesia (1), UU No. 5 Tahun 1999, Op. Cit ., Pasal 38. 16 Ibid., Pasal 40

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
pendahuluan. 17 Dalam  tahap  ini,  majelis  komisi  dapat  memanggil pelapor  dan/atau  terlapor  untuk  dimintai  keterangannya.  Jika majelis  memiliki  dugaan  kuat  terjadinya  persekongkolan  tender, pemeriksaan  dilanjutkan  pada  pemeriksaan  lanjutan. 18 Sepanjang masa  pemeriksaan  lanjutan,  majelis  komisi  dapat  memutuskan telah  terjadi  atau  tidak  terjadi  persekongkolan  tender. 19 Putusan dibacakan  dalam  sidang  terbuka,  yang  terbuka  untuk  umum  dan segera diberitahukan kepada pelaku usaha. 20 Apabila tidak terdapat keberatan, putusan komisi telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan dapat dimintakan penetapan eksekusi kepada Pengadilan Negeri. 21
Putusan  KPPU  dapat  dimintakan  keberatan  di  Pengadilan Negeri.  Prosedur  pengajuan  keberatan  ke  Pengadilan  Negeri dilakukan  pelaku  usaha  selambat-lambatnya  14  hari  setelah menerima  pemberitahuan  putusan  tersebut. 22 Berdasarkan  putusan Pengadilan  Negeri  tersebut,  pihak  yang  keberatan  dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. 23
17 Ibid ., Pasal 39. 18 Ibid ., Pasal 43 ayat (1) dan (2).
19 Ibid., Pasal 43 ayat (3).
20 Ibid ., Pasal 43 ayat (4).
21 Ibid ., Pasal 46. 22 Ibid. , Pasal 44 ayat (2). 23 Ibid. , Pasal 45 ayat (3).

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Penanganan  perkara  adalah  salah  satu  di  antara  tugas KPPU.  Perkara-perkara  yang  ditangani  dapat  bersumber  dari laporan  publik  maupun  atas  inisiatif  KPPU.  Penanganan  perkara menunjukkan peningkatan yang tinggi. Hingga tahun 2011 banyak laporan  yang  diproses  ke  tingkat  perkara.  Disamping  itu  banyak juga  laporan  yang  berada  di  luar  yurisdiksi  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maupun laporan-laporan lainnya yang tidak memenuhi syarat untuk diproses sebagai perkara.

## Pakuan Law Review
Halaman 380
DAFTAR PUSTAKA
Hermansyah, Pokok-pokok  Hukum  Persaingan  Usaha  di  Indonesia, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008), hal. 9.
Sukarmi, “Praktek Dumping Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha”,
Makalah  disampaikan  pada  acara  Seminar:  Implementasi Peraturan  Anti  Dumping  Serta  Pengaruhnya  Terhadap Persaingan Usaha Dan Perdagangan Internasional, diselenggaraka oleh Fakultas Hukum Airlangga, Surabaya 21 Juni 2008 , (online) tersedia di http://www.fh.unair.ac.id/entryfile/Makalah Praktek Dumping-Sukarmi.pdf , diakses pada tanggal 25 Januari 2011.
Indonesia  (1), Undang-Undang  tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan Persaingan Usaha Tidak  sehat, UU No.5 Tahun 1999,  LN No. 33TLN No. 3817, Pasal 3.
Hikmahanto  Juwana,  “ Menyambut  Berlakunya  UU  No.  5  Tahun  1999:
Beberapa Harapan dan Penerapannya oleh Komisi Persaingan Usaha”, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia,1999),  hal.  4,  dalam  Rachmadi  Usman, Hukum
Persaingan  Usaha  di  Indonesia ,  (Jakarta:  Gramedia  Pustaka Utama, 2004), hal. 2.
1 Rachmadi  Usman, Hukum  Persaingan  Usaha  di  Indonesia ,  (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), hal.3.
1 Indonesia  (1), Undang-Undang  tentang  Larangan  Praktik  Monopoli  dan Persaingan  Usaha Tidak  Sehat ,  UU  No.  5  Tahun  1999, Penjelasan Umum.
Ari Siswanto, Hukum Persaingan Usaha, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hal. 78.
Munir Fuady, Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 101.
Suyud Margono, Hukum Anti Monopoli , (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 115.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Destivano Wibowo dan Harjan Sinaga, Hukum Persaingan Usaha , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 1-2.
Ahmad  Yani,  dan  Gunawan  Wijaya, Seri  Hukum  Bisnis  Anti  Monopoli , (Jakarta: Raja Grafindo Persada,1999), hal. 56.