## AGAMA DAN IDEOLOGI POLITIK TELA’AH RELASI AGAMA DAN NEGARA PERSPEKTIF ISLAM (DI INDONESIA)
Oleh:
Moh. Asra Maksum 1
Fakultas Syari’ah IAI Ibrahimy Situbondo Mohammadasra64@gmail.com
Abstract :
It is undeniable that within this decade, Muslims are always positioned as subordinate to the interests of others, either in politics, economy, or social and cultural case. A growing speculation is that it is the impact of religion dogmatism that has affected the Muslims’ mindset and actions,
so  they  are  rather  closed  to  the  criticism  against  them.  A  solution offered  is  they  need  to  open  and  revive  the  door  and  the  spirit  of ijtihad. Truly contemporary Islamic thinkers, by their Islamic political thought and constitution, could be an alternative for the contemporary Islamic  political  thought  which  its  and  thoughts  ideas  in  general focused on the rejection to the caliphate system.
While Islam, have the view that there is a relationship between akidah, syariah,  religion  and  government  ( dawlah) .  Islam  is  not  merely  a spiritual  treatise.  Governance  in  Islam  different  from  the understanding  of  Western  thought.  There  are  three  models  of paradigms to understand the relationship between religion and state.
First,  secular  paradigm,  this  paradigm  provides  an  outline  disparity between  religion  and  state.  Second,  integrative  paradigm,  in  this perspective, religion and state relations is an integral and inseparable. Third,  symbiotic  paradigm,  according  to  this  view,  the  relation between  religion  and  the  state  are  reciprocal.  It  means  that  religion does  not  have  to  be  formalized  in  a  state  institution.  This  article attempts  to  uncover  the  organic  paradigm  that  explains  again  that religion and state into one unified whole.
Key words: Religion, Ideology Politics, Religion And State Relations
1 Penulis  adalah  PR.  1  dan  dosen  tetap  Fakultas  Syari’ah  IAI  Ibrahimy  Sukorejo Situbondo.

## “Agama dan Ideologi Politik”

## A. Pendahuluan
Diskursus  menyangkut  relasi  atau  hubungan  antara  agama  dan negara sering menjadi topik utama dalam banyak event ilmiah baik lokal, nasionan bahkan internasional. Perbincangan soal ini sering mengemuka sejak  kurun-kurun  awal  kelahiran  Islam  itu  sendiri  hingga  sekarang.  Hal ini  dapat  dimaklumi  lantarang  al-Qur’an  dan  al-  Hadits  sebagai  sumber primer  ajaran  Islam  tidak  pernah  berbicara  secara  detail (  juz’iy) dan terperinci (tafshiliy) menyangkut relasi agama dan negara. Sebaliknya teks wahyu banyak mengungkapkan soal hubungan  negara  dan agama secara global (ijmali) dan  garis  besarnnya  saja (kulli). Karenanya  wajar  jika persoalan  ini  selalu up  to  date diperbincangka    oleh  banyak  kalangan, utamtanya di abad sekarang ini yang ditandai dengan perkembangan ilmu ketatanegaraan yang cukup pesat.
Dari  sudut  kerjasama,  pengalaman  politik  umat  Islam  dilalui dengan  penuh  keragaman  pola  dan  bentuk  pemerintahan  sesuai  tingkat perkembangan  masyarakat  dan  ilmu  ketatanegaraan.  Pada  masa Rasulullah  masih  hidup,  relasi  agama  dan  negara  belum  mengemuka lantaran  beliau  sendiri  yang  meng- handle persoalan  seluk  beluk  negara dengan bimbingan wahyu.
Hubungan negara dan agama seakan tak pernah habis diwacanakan sepanjang  sejarah  pemikiran  agama  itu  sendiri.  Ini  bisa  dimaklumi lantaran persentuhan keduanya tidak dapat dielakkan, bahkan sejak awal kemunculan Islam 15 abad  silam. Fase Makkah yang di jalani nabi selama 13  tahun  belum  banyak  mengupas  persoalan  relasi  agama  dan  negara karena pada masa ini stressing ajaran agama lebih fokus pada konsolidasi bidang  aqidah  dan  dasar-dasar  ajaran  agama  lainnya.  Baru  pada  fasa Madinah  wacana  hubungan  agama  dan  negara  mulai  menyeruak kepermukaan,  kususnya  ketika  selama  sepuluh  tahun  di  kota  ini komunitas  Islam  sering  bersinggungan  dengan  komunitas  lain,  seperti Yahudi dan Nasrani. 2
Diskursus  negara-agama  kian  memiliki  mumentumnya  pasca runtuhnya  kerajaan  Islam  Turki  Uthmani  pada  abad  ke-19.  Sejak  abad inilah  wacana  negara  bangsa  yang  multi-etnik,  multi-ras,multi-kultural, dan kalangan. Tak pelak  lagi, banyak teori yang dimunculkan para  pakar menyangkut  hubungan  negara  dan  agama.  Beberapa  teori  tersebut diantaranya  adalah  teori  negara  agama,  teori  negara  sekular,  dan  teori simbiotik  yang  dinilai  cukup  relevan  di  terapkan  dalam  konteks  negara
2 Abu yasid, Fiqh Politik, Perspektif Islam ( Situbondo: Ibrahimy Press, 2009), hlm.50.
bangsa.
Sedangkan  ideologi  politik  adalah  kumpulan  nilai,  norma  dan kepercayaan yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok orang, atas dasar mana dia menentukan tingkah laku politiknya secara tepat.  Nilai dan ide itu  merupakan  satu  sistem  yang  berkaitan  antara  satu  dengan  yang  lain. Dasar ideologi politik adalah keyakinan akan adanya suatu pola atau tertib sosial  politik  yang  adeal.  Contoh  ideolgi  politik  ini  adalah  demokrasi, leninisme, marsisme, leberalisme, facisme dan sebagainya. 3
Prof. Dr. Zainuddin Maliki, dalam sebuah kutipannya membedakan antara paradigama dengan ideologi mengatakan; bahwa ideologi biasanya mengacu  pada  kepada  sistem  keyakinan  yang  menjadi  dasar  tindakan sekelompok  orang.  Oleh  karena  itu  ideologi  mendorong  dan  mendasari tindakan  seseorang,  sehingga  sangat  dibutuhkan  untuk  menghadapi realitas  kehidupan.  Ideologi  menurutnya  memberikan  satu  tatanan  nilai yang  komprehensif  sehingga  menjadikan  kehidupan  ini  lebih bermakna…..Ideologi  juga  cenderung  merepresentasikan  simbul pandangan dunia yang melegitimasi kepentingan ekonomi politik elit. 4

## B. Agama Dan Negara
Teori  negara  agama  menyatakan  bahwa  negara  dalam  kondisi apapun  tidak  dapat  dipisahkan  dari  agama.  Ini  sebagaimana  secara konseptual,  agama  juga  tidak  dapat  dipisahkan  begitu  saja  dari  seluk- beluk  politik.  Sebab,menurut  teori  ini,  semua  upaya  pemikiran  seorang Muslim  tentang  moral  dan  politik    bisa  dipastikan  mempunyai  dassar- dasar  keagamaannya.  Dengan  ungkapan  lain,  menurut  paradigma pemikiran ini, negara merupakan lembaga politik dan agama sekaligus. Al- Maududi,  misalnya,  menyodorkan  teori    teokrasi  dimana  pemerintahan sebuah negara di selenggarakan atas dasar kedaulatan Tuhan. 5
3 Meriam  Boediardjo, Dasar-Dasar  Ilmu  Politik ,  (Jakarta:  Gramedia  Pustaka  2000), hlm. 33.  Menurut Meriam, jika mengacu  pada pandangan  ini maka dalam sistem politik sesungguhnya  ada  keterkaitan  komponen  struktur  dan  fungsi  proses  politik,  sehingga ketotalitasan  unit  terjaga  eksistensinya  agar  tidak  menyimpang.  Sebuah  negara  bisa disebut kurang konsisten dengan sistem politiknya jika ia menerapkannya menjadi rancu dan tidak berkesinambungan.
4 Baca lebih lengkap, Zainuddin Maliki, Rekonstruksi Teori Sosial Modern , (Jogjakarta: Gajah Mada University Press, 2012), hlm. 20-29.
5 Abd. Salam, MA. Kata Pengantar buku, Aspects of The Islamic State: Religious Norms and  Political ,  karya  Monoucher  Paydar,  Ph.D.  dalam  edisi  Indonesia, Legitimasi  Negara Islam:  Problem  Otoritas  Shari’ah  Dan  Politik  Penguasa (Yogyakarta:  Pajar  Pustaka  Baru, 2003), hlm. x.

## “Agama dan Ideologi Politik”
Apa yang di tawarkan Al-Maududi ini sebenarnya berbeda dengan teori  negara  teokrasi  ala  eropa  tempo  dulu.  Pada  saat  itu  kelompok pendeta,  yakni  suatu  kelompok  masyarakat  khusus  melakukan  dominasi tak  terhingga  dan  menegakkan  hukum-hukumnya  sendiri  atas  nama Tuhan.  Pada  akhirnya,  mereka  memaksakan keilahian dan ketuhanan mereka  sendiri  atas  rakyat.  Sistem  pemerintahan  semacam  ini,  menurut Al-Maududi, justru lebih bersifat syaithaniyyah ketimbang i lahiyyah. 6
Yusuf  Al-Qardlawi,  pemikir  Islam  asal  Mesir,  menegaskan  bahwa negara  Islam  adalah  negara  madani  yang  di  tegakkan  berdasarkan pemilihan,  baiat,  dan  musyawarah.  Kepala  negara  bertanggung  jawab dihadapan  rakyatnya.  Setiap  individu  masyarakat  berhak  menasehati penguasa, menyuruhnya berbuat baik  dan melarangnya berbuat munkar. Penguasa  menurut  pandangan  Islam  terikat  oleh  ketentuan-ketentuan, nilai-nilai,  dan  hukum-hukum  syariat.  Sebaliknya  penguasa  tidak  bisa seenaknya membuat hukum sendiri, berfoya-foya, otoriter, anti kritik, dan lain  sebagainya.  Setiap  pribadi  muslim  boleh  menentang  bila  disuruh penguasa melakukan sesuatu yang berlawanan dengan syariat. 7
Dengan demikian, negara Islam sesungguhnya tidak identik dengan negara  teokrasi  yang  selalu  mengatasnamakan  Tuhan. 8 Lebih  tepatnya negara  Islam  disebut  negara  teo-demokrasi  yang  memadukan  unsur ketuhanan  dengan  demokrasi.  Hal  ini  dapat  dimengerti  lantaran  teks agama  sendiri  tidak  berbicara  secara  mendetail  ( tafshili )  dan  partikular ( juz’i )  soal  seluk-beluk  perpolitikan,  sehingga  cara  merumuskannya memerlukan pembahasan dan permusyawaratan ditingkat rakyat maupun penguasa.  Mengabaikan  permusyawaratan  justru  bertentangan  dengan prinsip-prinsip politik dalam Islam seperti di sebutkan dalam teks agama.
Namun  demikian,  teori  negara  Islam  yang  secara  lebih  dominan berkembang  dimasyarakat  bukan  sekedar  menggabungkan  unsur ketuhanan dengan demokratisasi. Sebaliknya, negara Islam lebih dipahami sebagai  formalisasi  Islam  dalam  wujud  dasar  negara  dan  pemberlakuan syariat Islam secara legal dan formal. Kelahiran teori negara Islam dengan pengertian  ini  beriringan  dengan  munculnya  gerakan  fundamentalisme Islam  yang  dimotori  oleh  beberapa  tokoh  semisal  Abul  A’la  al-Maududi (Pakistan), Hasan Al-banna (Mesir), dan Sayid Qutub (Mesir). Gerakan ini
6 Adian Husaini, Islam Libral, (Jakarta: Gema Insani: 2004), hlm. 15.
7 Ibid ., hlm.15.
8 Cara  memerintah  negara  berdasarkan  kepercayaan  bahwa  Tuhan  langsung memerintah  negara,  hukum  negara  yg  berlaku  adalah  hukum  Tuhan,  pemerintahan dipegang oleh ulama atau organisasi keagamaan.
mulanya  diproyeksikan  untuk  merespons  modernisasi  barat  yang eksisnya dinilai telah merambah dunia Islam.
Hasan  Hanafi,  pemikir  Islam  dari  Mesir,  menegaskan  bahwa gerakan ini berusaha menegakkan dan merealisasikan syariat Islam serta membangun sistem yang Islami dengan menolak sistem-sistem non-Islam yang  berlaku  saat  ini.  Lebih  jauh  gerakan  ini  berusaha  mendasarkan relitas  kehidupan  pada  dasar  Islam  mengingat  dasar-dasar  yang  lain dianggap  tidak  sah.  Karena  itu,  jika  ia  dipergunakan  sebagai  dasar  maka realitas  menjadi  rusak  seperti  yang  terjadi  selama  ini.  Gerakan  ini meyakini  bahwa  berbagai  masalah  yang  timbul  dewasa  ini  disebabkan manusia  tidak  menerapkan  ajaran  Tuhan  dengan  sebenar-benarnya.  Jika ingin  masalah-masalah  tersebut  bisa  diatasi  maka  satu-satunya  cara adalah menerapkan syariat Tuhan meskipun relitas menolaknya. 9
Gerakan  ini,  masih  menurut  Hasan  Hanafi,  mempunyai kecenderungan  membuat  analisis  persoalan  berdasarkan  ajaran  syariat yang  bersifat  ideal,  bukan  pada  realitas.  Mereka  menghendaki  realitas mengikuti  idealisme  ajaran  syariat,  bukan  sebaliknya,  yakni  syariat mengikuti  realitas.  Dengan  ungkapan  lain,  dalam  kondisi  apapun perkembangan realitas harus mengacu secara formal pada ajaran agama. Dari  perspektif  inilah  gerakan  ini  lalu  disebut  fundementalisme  atau dalam bahasa arabnya, al-ashalah.
Jika  dalam  teori  negara  demokrasi  modern  disebutkan  bahwa kekuasaan  mutlak  berada  ditangan  manusia,  maka  dalam  teori  negara agama  sebaliknya,  kekuasaan  mutlak  berada  ditangan  Allah  yang  maha mengatur  segalanya.  Premis  seperti  itu  membawa  kita  kepada  sebuah kesimpulan bahwa warga negara dari sebuah negara Islam adalah warga negara  Allah.  Hukum-hukumnya  adalah  hukum-hukum  suci  karema  ia berasal dari Allah dan tidak dibuat dan ditetapkan oleh manusia. Hukum suci  seperti  itu  merupakan  hukum  yang  mutlak  dan  manusia  hanya  bisa mematuhinya,  sebab  Allah  lebih  mengetahui  dari  otoritas  manapun  atas apa yang dibutuhkan oleh hamba-hambanya. 10
Namun demikian, apa yang bisa digaris bawahi dari ungakapan ini bahwa  hukum-hukum  dimaksud  sebagian  besar  merupakan  pesan-pesan moral  dan  prinsip  serta  pemaknaan  secara  artikulatif.  Betapapun  Tuhan mempunyai  otoritas  mutlak  tetapi  dia  banyak  mendelegasikan  pada
9 Moh.  Nurhakim, Islam,  Tradisi, dan Reformasi:  Pragmatisme  Agama  Dalam Pemikiran Hasan Hanafi, ( Malang: Banyumedia Publishing ), hlm. 149. 10 Monoucher Paydar, Ph.D. dalam edisi Indonesia, Legitimasi Negara Islam: Problem Otoritas Shari’ah Dan Politik Penguasa (Yogyakarta: Pajar Pustaka Baru, 2003), hlm. 39.

## “Agama dan Ideologi Politik”
manusia  dalam  persoalan-persoalan  politik  dan  ketatanegaraan. Nomenklatur  hukum  Islam  yang  dirumuskan  para  juris  pasca  wafatnya nabi  menunjukkan  peran  interpretasi  manusia  terhadap  kitab  suci  yang banyak  berbicara  secara  global  dan  universal.  Dalam  kontek  inilah pemutlakan  kekuasaan  Tuhan  seperti  tercermin  dalam  teori  agama, memerlukan perincian dan elaborasi lebih jauh sehingga mudah diterima oleh berbagai pihak.
Pada  dasarnya,  dalam  Islam,  anatara  negara,  agama,  pemimpin, individu dan pemerintah tidaklah bisa dipisahkan satu sam lain. Berbagai macam  aspek  kehidupan  manusia,  baik  dibidang  sosial,  politik,  religius, dan ekonomi tidak bisa dipisahkan begitu saja. Doktrin dan ajaran-ajaran Islam  melingkupi  dan  mendominasi  seluruh  kehidupan  tiap  muslim.  Ia membentuk  sikap,  kepercayaan,  tingkah  laku,  dan  secara  pasti  menjadi sebuah way  of  life ( jalan  kehidupan )  bagi  para  pengikutnya.  Dengan demikian, bukan merupakan sebuah kekeliruan jika seseorang mengklaim bahwa  semangat  dari  keyakinan  yang  kuat  menampakkan  dirinya  dalam setiap aspek kehidupan seorang muslim. Islam merupakan sebuah doktrin politik  religius  yang  didasarkan  pada  persaudaraan  universal.  Negara ideal  Islam  adalah  komunitas iman atau ummah, tanpa  memandang  ras atau pertimbangan geografis. 11
Tujuan tertinggi Islam adalah keselamatan dan kesempurnaan diri manusia. Rule  of  conduct ( peraturan  tingkah  laku )  bagi  setiap  individu dapatlah  ditemukan  dalam syariat ,  seperangkat  aturan  yang  diturunkan kepada  Nabi  Muhammad  SAW  melalui  malaikat  Jibril,  walaupun  pada kenyataannya  hukum  Islam  itu  merupakan  kumpulan  dari  interpretasi manusia.  Setiap  muslim  dituntut  untuk  melaksanakan  hukum-hukum Tuhan  yang  terdapat  dalam syari’at. Keseluruhan rule  of  conduct terangkum  dalam  ungkapan al-Amr bi  al-ma’ruf  wa  al-Nahy  ‘an  al- mungkar . Syariat -lah yang menunjukkan kepada kaum muslim mana yang baik dan mana yang mungkar. 12
Pertanyaan  yang  muncul  adalah  bagaimana  kaum  muslim  dapat menyingkap  hukum-hukum  tersebut.  Pada  prinsipnya,  hukum-hukum Tuhan merupakan perwujudan kehendak-Nya demi keselamatan manusia dan  kesempurnaannya  didunia  dan  akhirat.  Karena  itu  ketaatan  penuh manusia  terhadap  hukum  sangatlah  ditekankan.  Hal  itu  disebabkan  oleh pandangan  bahwa  istilah  Islam  juga  berarti  penyerahan  dan  kepatuhan
11 Ibid ., hlm. 41. 12 Ibid ., hlm. 42.
terhadap  kehendak  Allah,  dimana  hal  tersebut  merefleksikan  sifat  serta hubungan antara Tuhan dan manusia. 13
Jika  syari’at  (masih  menurut  Yasid)  diturunkan  oleh  Allah  kepada manusia  yang  berkewajiban  untuk  menjalankan  perintah  tuhan,  hal  itu menandakan  bahwa  ada  sebuah  perjanjian  antara  Allah  dan  komunitas muslim.  Dengan  ungkapan  lain  bahwa  Allah  mengkomunikasikan  hokum suci kepada hamba-Nya. Hal itu menimbulkan adanya konsep” perjanjian” antara dirinya sebagai “penguasa” dan hambanya sebagai “yang dikuasai”. Tapi  dengan  perjanjian  ini  sama  sekali  bukan  berarti  posisi  antara keduanya adalah sejajar. Hokum suci itu bersifat perintah dari yang kuat kepada  yang  lemah.  Hamba  menerima  perintah  untuk  menjalankan hukum-Nya dan berhak mendapatkan hukuman jika mereka terbukti tidak melaksanakan kewajiban mereka. Sedangkan Allah tetap bebas dan tetap maha  tinggi.  Karenanya,  sangat  jelas  bahwa  meskipun  Allah  dan  umat Islam  merupakan  dua  pihak  yang  berada  dalam  perjanjian  ini, kemungkinan  terjadinya  sebuah  kontrak  secara  penuh  adalah  mustahil, walaupun  terdapat  banyak  bukti  yang  mengindikasikan  kemungkinan terjadinya  kontrak  penuh  semacam  itu  dalam  level  yang  lebih  rendah, antara penguasa dan umat Islam. 14

## C. Islam Dan Politik
Selama  periode  awal  Islam,  konsep  tentang  Negara,  sebagaimana yang  kita  pahami,  tidaklah  di  kenal  dalam  kehidupan  kaum  muslimin meskipun istilah”otoritas yang terorganisir” banyak disebutkan dalam al- Qur’an  pada  beberapa  kesempatan.  Para  juris  Islam  ( fuqoha’ )  dan  filosof politik  kemudian  mengembangkan  teori  pemerintahan  dalam  perspektif Islam.  Mereka  meyakini  atas  kemampuan  Negara  Islam  dan  nilai-nilai ultimate -nya  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  manusia.  Mereka  juga percaya bahwa kesempurnaan manusia tergantung akan  kemampuannya bersosialisasi dengan manusia lainnya.
Al-Farabi  dalam  hal  ini,  sebagaimana  dikutip  Manouchehr  Paydar, menandaskan  bahwa  secara  fitrah  seseorang  tidaklah  bisa  memenuhi segala  kebutuhan  tanpa  bantuan  orang  lain.  Jika  seseorang  berkeinginan mencapai  kesempurnaan  fitrahnya  ia  harus  bermasyarakat  dan bekerjasama dengan saudara-saudaranya yang lain. 15
13 Abu  Yazid, Fiqh  Politik, Perspektif  Islam (Situbondo:  Ibrahimy  Press,  2009),  hlm.
55.
14 Ibid ., hlm. 56.
15 Monoucher Paydar, Ph.D. dalam edisi Indonesia, Legitimasi Negara Islam: Problem Otoritas Shari’ah Dan Politik Penguasa (Yogyakarta: Pajar Pustaka Baru, 2003), hlm. 44.

## “Agama dan Ideologi Politik”
Nabi  Muhammad  sebagai  seorang  utusan,  diberikan  kewenangan untuk mewakili Allah SWT dalam menyampaikan pesan-pesan risalahnya di dunia ini. Tetapi otoritas final tetap berada  di tangan Tuhan, pencipta sekalian alam. Allah tetap mempunyai otoritas tertinggi atas sesuatu yang berkenaan  dengan  kehidupan  manusia  baik  didunia  maupun  di  akhirat. Dialah yang membekali hamba-Nya dengan otoritas. Dialah yang memberi dan  mencabut  kekuasaan  meskipun  kekuasaan  itu  dijalankan  oleh  umat Islam sendiri. Dia menganugerahkan dan mencabut kekuasaan itu kepada dan dari siapa saja yang dia kehendaki. Dalam sebuah firmannya ; 16 ِ لُق ِ َِّمُهَّللا ِ َِك لاَم ِ ِ كْلُمْلا ِ ي تْؤُ ت ِ َِكْلُمْلا ِ ِْنَم ِ ُِءاَشَت ِ ُِع زْنَ تَو ِ َِكْلُمْلا ِ ِْنَّم م ِ ُِءاَشَت .
Artinya;  katakanlah,  ya  Allah,  pemilik  kerajaan,engakau memberikan kekuasaan pada siapa saja yang engkau kehendaki dan mencabutnya dari siapa saja Engkau kehendaki.
Kehadiran  Nabi  Muhammad  sebagai  pemimpin  spiritual  sekaligus mengendalikan otoritas politik selama mengemban risalah kenabian dapat dijadikan  napak  tilas  bagaimana  seharusnya  negara-agama  dibangun tanpa memunculkan ketegangan dengan komunitas sekitar. Kedatangannya membawa risalah Islam tampaknya bukan menjadi suatu ancaman  bagi  struktur  sosial  yang  berlaku  pada  waktu  itu.  Islam  hanya mengalami  sedikit  reaksi  atau  penentangan  dari  masyarakat  arab  dan tidaklah berlangsung lama. Sikap tegas Nabi Muhammad dalam menerangi paganisme (tidak  beragama) tingkah  lakupenentangan  pada  masyarakat Makkah.  Penentangan Muhammad   terhadap sebagian  tradisi yang telah mapan dan ajakannya  pada sebuah doktrin baru menimbulkan beberapa implikasi  pada  masyarakat  Arab. Pertama, mereka  harus  meninggalkan agama  mereka  dan  menerima  sebuah  aturan  tingkah  laku  yang  baru (Islam). Kedua ,  mereka  ikut  serta  dalam  sebuah  komunitas  yang menggauli batas-batas kesukuan. 17
Kurangnya dukungan dari masyarakat Arab dan pertentangan yang diterimanya  secara  terus-menerus  meyakinkan  Nabi  Muhammad  untuk menyebarkan  agama  ditempat  lain.  Usaha  awalnya  untuk  mendapatkan pengikut  agamanya  diantara  masyarakat  Tha’if  menemui  kegagalan. Muhammad  tidak  menemukan  lahan  subur  hingga  ia  memperoleh dukungan dari masyarakat Madinah, sebuah kota berjarak 280 mil sebelah uatara  Makkah.  Akibat  perasaan  jenuh  terjadinya  konflik  internal  serta pertumpahan  darah,  masyarakat  Madinah  terus  mencari  pihak  luar  yang
16 QS. Ali Imran [4], 26.
17 Abu Yasid, Fiqh Politik Perspektif Islam (Situbondo: Ibrahimy Press, 2009), hlm. 58
netral  untuk  menghentikan  permusuhan  serta  menjamin  terwujudnya perdamaian dan keamanan diantara mereka. Karena alasan seperti itulah, kurang  lebih  75  orang  Madinah  mengadakan  kesepakatan  di al-Aqabah untuk menjadikan Muhammad sebagai saudara mereka sendiri. Peristiwa ini  membuka  jalan  baru  bagi  terjadinya  hijrah.  Bantuan  serta  dukungan yang di janjikan oleh masyarakat Madinah di al-Aqabah memunculkan era baru  bagi  sejarah  Islam.  Kaum  muslim  yang  masih mu’allaf dan  yang mendapatkan  siksaan  secara  terus  menerus  dari  masyarakat  Makkah akhirnya  menemukan  tempat  aman.  Hijrahnya  kaum  muslimin  mulai terjadi  pada  tahun  622  M  yang  diakhiri  dengan  kedatangan  nabi  dan sahabat-sahabat terdekatnya di wilayah Quba pada tanggal 24 September 622 M. 18 Mulai  saat  itulah,  doktrin  yang  masih  baru  dan  mengalami kegagalan  di  Makkah  mulai  mengalami  perkembangan.  Nabi  Muhammad semakin lama semakin menjadi orang yang terkemuka dan berpengaruh. Satu demi satu rintangan yang dihadapi dapat diatasi.  Kelompok oposisi, baik  yang  bergabung  ataupun  tidak,  terpaksa  harus  membuang  rasa permusuhan  mereka.  Ketulusan  Nabi  Muhammad  dan  kejeniusannya dapat  mempersatukan  sebagaian  besar  suku-suku  yang  bertikai.  Beliau kemudian  diangkat  oleh  mereka  sebagai  pemimpin  spiritual  dan syeikh . Selama periode Madinah inilah banyak terjadi peperangan, penyatuan dan keberhasilan  maneuver-manuver  politik  yang  dilakukan  oleh  Nabi Muhammad.
Pada  tahun  628  M,  Nabi  Muhammad  SAW  yang  bayangannya tentang  Makkah  terus  bersemayam  di  pikirannya  merasa  telah  memiliki kekuatan  yang  cukup  untuk  menyerang  kota  Makkah,  akan  tetapi  ia  dan pengikutnya  menyadari  bahwa  musuhnya  masih  terlalu  kuat  untuk ditaklukkan. Meskipun demikian mereka telah merasa memiliki kekuatan yang cukup untuk mengadakan sebuah perjanjian yang kemudian disebut dengan  perjanjian hudaibiyah itu  membuktikan  keunggulan  akan kesadaran  untuk  berkompromi  dan  sikap  kenegarawanan  Nabi Muhammad.  Perjanjian hudaibiyah telah  memberikan  fondasi  bagi keberhasilannya  dalam  menaklukkan  Makkah.  Isi  perjanjian Hudaibiyah itu adalah sebagai berikut; 19
“Atas  nama  Allah,  inilah  beberapa  butir  perjanjian  antara
18 Ibid ., hlm. 59. Baca juga Mohammad Sa’id Ramdan al-Buty, Fiqh al-Sirah ( Bairut: Dar al-Fikr, 1993), hlm. 255.
19 Ibid ., hlm. 60. Baca juga, Mohammad Sa’id Ram ḍ an Al-Bu ṭ î, Fiqh al- Sirah (Bairut: Dar al-Fikr, 1993), hlm.  120.

## “Agama dan Ideologi Politik”
Muhammad,  putra  Abdullah  dan  Suhail  ibnu  Amir  sebagai  utusan Mekkah”.
“Tidak  akan  ada  peperangan  selama  sepuluh  tahun,  siapapun memiliki  kebebasan  untuk  bergabung  dan  mengadakan  ikatan dengan Muhammad. Jika orang bergabung dengan Muhammad  itu masih  muda  atau  tanpa  izin  ayahnya  atau  walinya  yang  masih hidup, maka ia akan dikirim kembali pada ayah atau walinya. Tapi siapa  saja  yang  bergabung  dengan  Quraisy,  maka  ia  tidak  akan  di perintahkan kembali. Muhammad tidak akan kembali pada tahun ini dan  memasuki  kota  Makkah.  Tapi  tahun  berikutnya  ia  dan  para pengikutnya dapat memasuki Makkah dan tinggal selama tiga hari, serta dapat mengelilingi Ka’bah. Selama masa itu, suku Quraisy akan menarik  diri  ke  sekitar  bukit.  Ketika  Muhammad  dan  pengikutnya memasuki  kota  Makkah  mereka  akan  dilucuti  senjatanya  kecuali pedang-pedang yang disarungkan”. 20
Perjanjian  Hudaibiyah  hanya  akan  bertahan  tidak  lebih  dari  dua tahun dan Makkah  akhirnya takluk di  bawah kekuasaan Muhammad dan para  pengikutnya  pada  Januari  630  M.  persatuan  bangsa  arab  telah terwujud dan merupakan fase awal dari kejayaan Islam. Nabi Muhammad SAW  wafat  pada  tahun  632,  dan  meninggalkan  sebuah  komunitas  dan Negara  yang  teratur,  terorganisir  dan  berkuasa,  suatu  kekayaan  dan prestis yang membuatnya menjadi sebuah faktor dominan di semenanjung Arabia.
Misi nabi Muhammad untuk memperkenalkan keyakinan baru dan meletakkan  fondasi  bagi  terwujudnya  sebuah  masyarakat  beradab sepenuhnya  telah  terealisir  di  tengah-tengah  kebebasan  suku  arab  yang tanpa  batas.  Ia  telah  berhasil  mengajarkan  sebuah  doktrin  yang  dapat mengkounter sistem  yang berlaku pada saat itu. Masa yang kemudian di kenal  dengan  masa  kenabian  atau  periode    pertama  sejarah  Islam  yang ditandai oleh kepemimpinan spiritual  dan  politik Nabi Muhammad. Pada masa  inilah  “Negara  Islam”  (Islamic  State)  pertama  kali  muncul  dan sebuah fondasi sistem hukum dan politik yang baru mulai terbangun. 21
Otoritas  dan  misi  Nabi  Muhammad  menurut  kaum  muslim  adalah berasal dari Allah dan secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur’an;
ِْدَقَل ِ َِّنَم ِ ُِهَّللا ِ ىَلَع ِ َِني ن مْؤُمْلا ِ ِْذ إ ِ َِثَعَ ب ِِ ف ِْم هي ِ ًِلوُسَر ِ ِْن م ِ ْْمِهِسُفْنَأ ِ وُلْ تَ ي ِ ِْم هْيَلَع ِ 20 Ibid ., hlm. 60.
21 Ibid ,. hlm. 61.
ِ ه تاَيَآ ِ ِْم هيِّكَزُ يَو ِ ُِمُهُمِّلَعُ يَو ِ َِباَت كْلا ِ َِةَمْك حْلاَو ِ ِْن إَو ِ اوُناَك ِ ِْن م ِ ُِلْبَ ق ِ ي فَل ِ ِ ل َلََض ِ ِ ني بُم . ْ
Artinya;  Sungguh  Allah  telah  memberi  karunia  pada  orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus diantara mereka seorang Rasul dari  golongan  mereka  sendiri,  yang  membacakan  kepada  mereka ayat-ayat  Allah,  membersihkan  jiwa  mereka,  dan  mengajarkan kepada  mereka  kitab  dan  hikma,  sekalipun  mereka  sebelumnya termasuk dalam kesesatan yang nyata. 22
Otoritas    Nabi  tersebut  mengikat  seluruh  pengikutnya  karena mereka mempercayai bahwa Nabi Muhammad adalah seorang Rasul yang diberi  wahyu  untuk  memimpin  dan  membimbing  mereka.  Bahwa  dalam kenyataan  kaum  muslim  memandang  otoritas  yang  dimiliki  Nabi Muhammad  itu  berasal  dari  Allah,  serta  kenabiannya  ( nubuwwah )  telah ditentukan Allah, maka menjadi suatu kewajiban setiap pengikutnya untuk mengikuti dan mematuhi setiap perintahnya. Dengan demikian, posisinya sebagai  nabi  memberikan  otoritas  kepadanya  untuk  memerintah  serta mewajibkan  setiap  pengikutnya  untuk  mengikuti  setiap  ajarannya. Tampak jelas bahwa para sahabat Nabi menyadari betul akan prioritasnya. Abu  bakar,  Khalifah  dan  pengganti  pertama  dalam  hal  ini  mengatakan; “Merupakan  sebuah  kebenaran  bahwa  Allah  telah  mengirim  Muhammad sebagai  seorang  nabi  bagi  seluruh  umat  manusia  dan  sebagai  petunjuk bagi  para  pengikutnya.  Karenanya,  setiap  hamba  Allah  bersedia  tunduk dan menerima ajarannya mengenai keesaan Allah…” 23
Posisi Nabi Muhammad dan gelar variatif yang disandangkan oleh para sahabat kepadanya atas kewibawaannya telah memberikan pengaruh yang semakin kuat dan menjadikan pengikutnya-pun semakin bertambah banyak.  Pada  awal  masa  kenabiannya  di  Makkah,  Nabi  Muhammad  di juluki  sebagai  seorang  Rasul  ( a mesenger)  bagi  kaumnya,  suatu  istilah yang paling umum digunakan oleh komunitas kesukuan dan kekeluargaan. Tetapi  pada  akhir  periode  Makkah,  istilah kaum diubah  menjadi ummah sebagai  konotasi  religius  yang  mengikuti  seluruh  pengikut  yang  percaya bahwa ia merupakan utusan Allah. Kemudian ia dijuluki Rasul Allah , yaitu utusan  Allah.  Ia  juga  dijuluki  gelar  lain  seperti Nadzir atau  member peringatan dan Mudzakkir atau yang memperingatkan. Pada periode awal, Nabi  Muhammad  tidak  menduduki  posisi  politik  apapun.  Ia  hanya
22 QS. Ali Imran [3] 164
23 Abu  Yasid,  Abu  Yasid, Fiqh  Politik, Perspektif  Islam (Situbondo:  Ibrahimy  Press, 2009), hlm. 62.
“Agama dan Ideologi Politik”
berfungsi  sebagai  utusan  Tuhan  dengan ummah (komunitas)  sebagai komunitas religiusnya. 24 Kepindahan  ( hijrah )  Nabi  dari  Makkah  ke  Madinah  dan  perannya sebagai arbitrator bagi seluruh kota, memungkinkan ia untuk menduduki otoritas politik yang sebelumnya tidak pernah ia  dapatkan. Konsekwensi logis  dari  adanya  pemberian  kekuasaan  seperti  itu  adalah  transformasi ummah dari sebuah komunitas religius murni menjadi sebuah komunitas politik. 25
Kombinasi  otoritas  spiritual  dan  politik  yang  dimiliki  Nabi Muhammad dan transformasi dari komunitas religius menjadi komunitas yang  berkuasa  dan  bertanggung  jawab  terhadap  pelaksanaan  segala urusan  moral  dan  sosial,  menjadikan  Islam  sebagai  sebuah  agama  yang doktrin  dasarnya  lebih  menentang  adanya  pemisahan  antara  agama  dan Negara.  Akan  tetapi  perlu  diingat  bahwa  meski  penyatuan  bangsa  Arab terwujud  berkat  otoritas  Nabi  yang  tidak  tertandingi,  namun keberadaannya  sebagai  nabi  dan  utusan  Allah  lebih  diperhitungkan ketimbang ia sebagai pemimpin politik. Karena itu, orang patuh padanya bukan  karena  ia  memegang  otoritas  politik  terhadap  mereka,  melainkan karena ia memiliki mandat langsung dari Tuhan.
Mengenai  posisi  Nabi  Muhammad  di  Madinah,  Ibnu  Taimiyah berpendapat sebagai berikut;
Jika  dikatakan  bahwa  ketika  Nabi  berkuasa  di  Madinah,  ia  juga dibantu oleh posisi imamah -nya dalam menegakkan keadilan, maka jawabannya adalah walaupun seandainya ia memiliki posisi sebagai Nabi, para pengikut akan tetap mematuhi dan melaksanakan segala perintahnya  serta  berperang  melawan  musuh-musuhnya.  Dan selama di dunia masih ada yang percaya kepada Allah dan Nabi-Nya maka  mereka  akan  menjadi  pengikut  dan  pendukung  Nabi  serta akan  senantiasa melaksanakan segala  perintahnya  dan  berjuang melawan musuh-musuhnya. Karena itu, ia tidaklah memanfaatkan para  pengikutnya  untuk  memperoleh  kedudukan-kedudukan  yang dapat  memperkuat  posisi  kenabiannya,  seperti  posisinya  sebagai seorang imam ,  pengambil  kebijakan  ataupun  penguasa.  Semua kedudukan  itu  adalah  bersifat  inheren  dengan  kenabiannya. Dengan  dukungan  para  pengikutnya,  ia  memiliki  kekuasaan  yang penuh  dan  mengharuskannya  untuk  menciptakan  seperangkat
24 Ibid ., hlm. 63. 25 Ibid ., hlm. 63.
hukum  sreta  memimpin jihad ,  sesuatu  yang  bukan  merupakan keharusan  baginya  ketika  ia  semata-mata  hanya  sebagai penguasa. 26
Satu faktor kuat dan mengikat seluruh pengikut Muhammad adalah faktor  keimanan  ( faith )  yang  mampu  menyatukan  mereka  dalam  satu komunitas yang terorganisir, al-Qur’an menyebutnya sebagai ummah , dan menyebut  pengikutnya  sebagai mu’minun (orang  yang  percaya)  dan menyebut ideologinya sebagai Islam atau penyerahan diri terhadap Tuhan yang maha esa (Allah). 27
Muhammad  sebagai  Nabi  dan  utusan  Tuhan  juga  sadar  akan kewajibannya untuk mengembangkan serta memlihara ajaran Islam dalam tatanan  berbangsa  dan  bernegara.  Nabi  Muhammad  sejak  awal  masa kenabiannya,  ketika  harus  bersikap  sebagai  mana  layaknya  kepala  suku, membedakan komunitas ummah dengan komunitas lainnya dengan unsur keimanan.  Hal  ini  sekurang-kurangnya  dapat  tercermin  dalam  Piagam Madinah sebagai berikut;
“Dengan nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Ini adalah  naskah  perjanjian  dari  Muhammad  SAW,  Nabi  dan  Utusan Allah,  mewakili  pihak  dari  kaum  muslimin  yang  terdiri  dari  kaum Quraisy  dan  kaum  Yatsrib  (Madinah),  serta  pengikutnya,  yaitu mereka  yang  beriman  dan  ikut  serta  berjuang  bersama  mereka. Mereka  adalah  sebuah  komunitas  yang  berbeda  dengan  komunitas lainnya. 28 Implikasi piagam Madinah tersebut adalah terjadinya perkembangan-perkembangan yang dapat diperkirakan sebelumnya, yaitu;  pertama,  komunitas  ini  dikaruniai  dan  memiliki  rasa  harga diri  dan  kebajikan  sebagai  mana  dikatakan  dalam  Al-Qur’an;  Dan kami  membagi-bagi  mereka  didunia  menjadi  beberapa  golongan, diantaranya  ada  dari  mereka  yang  selalu  berbuat  kebaikan  dan sebagian yang lain tidak berbuat demikian.(QS al-A’raf;168). Kedua, Muhammad SAW telah diterima sebagai Rasul dan Nabi yang di utus oleh Allah, dan konsekwensinya, otoritasnya tidak berasal dari para pengikutnya,  tetapi  dari  tuhan.  Ketiga,  Muhammad  SAW  telah memanfaatkan otoritas yang dimilikinya untuk menjadi hakim bagi kaum  muslimin  ketika  konflik  terjadi  diantara  mereka.  Menurut  isi piagam perjanjian, Nabi Muhammad SAW memiliki tanggung jawab
26 Ibid ., hlm. 64. 27 Ibid ., hlm. 65.
28 Ibid ., hlm. 64.
“Agama dan Ideologi Politik”
yang lebih besar dari pada hanya sebagai pemimpin religius.”
“Ummah”  atau  komunitas  kaum  mukmin  juga  menjadi  bagian penting dari ideologi politik Islam. Signifikansi dari komunitas ini terletak pada kenyataan bahwa ia terdiri dari kumpulan pengikut Nabi ( Jama’ah ) tanpa  memandang  asal  usul  mereka.  Komunitas  ini  juga  mengungguli seluruh  batasan-batasan  politik  dan  menjadikan  komunitas  muslim ( Ummah ) sebagai oposisi utama bagi konsep modern tentang Negara yang diartikan  sebagai  sebuah  kesatuan  geo-politik.  Implikasi  lebih  jauh  dari komunitas “ Ummah ”, berdasarkan prinsip-prinsip yang telah  di sebutkan di atas, adalah munculnya dua entitas yang berbeda dan saling berlawanan yaitu dar  Al-Islam (wilayah  damai)  dan dar  Al-harb (wilayah  perang). Inilah satu-satunya batasan-batasan politik yang dikenal dalam Islam. Prinsip  dari  doktrin  politik  Islam  yang  bersifat  Ideologis  ini berhadapan  secara  diametral  dengan  teori  modern  tentang  Negara  yang lebih  bersifat  politis.  Menurut  doktrin  politik  Islam  ideologis,  otoritas tertinggi  hanyalah  milik  Allah.  kedaulatanNya  meliputi  seluruh  semesta alam  tanpa  terkecuali.  Tentu  saja  kehendak-Nya-Lah  yang  mengatur seluruh  dunia  dengan  ajaran  bahwa  surga  dan  bumi,  manusia  dan  jin, benda  hidup  dan  benda  mati,  semuanya  berada  dibawah  kedaulatan Tuhan.  Apabila  dalam  teori  modern  tentang  Negara  (State)  kedaulatan mutlak di tangan manusia, maka dalam Negara Islam, kedaulatan mutlak berada di tangan Tuhan Yang Maha Kuasa dan Maha Mengetahui. 29
Meskipun  kedaulatan  yang  mutlak  dan  tidak  tertandingi  berada ditangan  Allah  dan  manusia  tidak  boleh  menggunakan  otoritas  yang dimilikinya kecuali dibawah rambu-rambu hukum yang telah diwahyukan Allah kepada Nabi-Nya, seorang individu bukan berarti tidak mempunyai kewenangan  sama  sekali  dalam  wilayah  hukum.  Mereka  memiliki wewenang  yang  besar  untuk  menjalankan  kekuasaan  dan  melakukan perubahan  serta  menciptakan  sebuah  hukum  berdasarkan  tuntutan- tuntutan  keadaan.  konsensus  publik  atau ijma’ sebagai  sebuah  sumber hukum  memberikan  komunitas  muslim  sebuah  kedaulatan  politik  dalam kewenangan mereka sendiri. 30
Penerapan  kewenangan  itu  sangatlah  tampak  dalam  peristiwa- peristiwa historis kaum muslim, seperti penetapan Abu Bakar RA sebagai khalifah, penerus nabi. Apa yang dilakukan kaum muslimin ini didasarkan pada  kewenangan  dan  penerapan ijma’ semacam  itu.  Berdasarkan  fakta
29 Ibid ., hlm. 66. 30 Ibid ., hlm. 66.
bahwa  interpretasi  final  atas  hukum,  aplikasi  dan  penyusunannya  adlah menjadi  kewenangan  manusia,  maka  banyak  wilayah-wilayah  otoritas hukum yang dipercayakan pada manusia.
Dengan  demikian, syari’ah memberikan  wilayah  yang  luas  serta basis  yang  kuat  bagi  struktur  politik  masyarakat  Islam.  Syari’ah  juga memberikan sebuah kerangka pedoman yang fundamental dan berfungsi sebagai  hukum  tata  Negara  bagi  para  penguasa  ( the  rules )  dan  warga Negara ( the ruled ). Sumber otoritas dan itu dinyatakan dalam sebuah ayat Al-Qur’an bahwa setiap orang beriman mesti taat kepada Allah, Rasul, dan pemimpin yang sedang berkuasa. Menurut makna eksplisit ayat al-Qur’an tersebut  bahwa  kewenangan  (otoritas)  dalam  urusan  komunitas  muslim didasarkan pada tiga sumber yang berbeda, yaitu Tuhan, Muhammad, dan yang terakhir perantaraan manusia. 31
Pengetahuan dan  kekuatan absolut Tuhan  yang jauh melebihi apa yang dimiliki oleh manusia memposisikan-Nya sebagai pemegang otoritas final. Dia adalah raja dan penguasa yang dapat menjadikan siapa saja yang dikehendaki  sebagai  pemimpin.  Cara  penunjukan  seseorang  sebagai pemimpin juga menjadi otoritas-Nya. Tetapi menurut doktrin politik Islam ideologis, otoritas ini sesungguhnya telah diserahkan-Nya pada manusia.
Meskipun otoritas yang dimiliki oleh nabi Muhammad berasal dari Tuhan,  tapi  ia  memiliki  hak  untuk  dipatuhi  secara  proporsional  karena mematuhinya  merupakan  sebuah  kewajiban  yang  diperintahkan  oleh Allah  kepada  seluruh  manusia.  Akan  tetapi,  otoritas  yang  dimilikinya bukanlah  karena  pribadi  Muhammad  itu  sendiri,  tetapi  karena  posisinya sebagai seorang nabi. Karena itu sewaktu ditanya, “engkaulah raja kami?” Nabi  Muhammad  menjawab,  “raja  kamu  adalah  Allah,  bukan  saya”. Bagaimanapun,  menurut  doktrin  politik  Islam  ideologis human  agency juga berhak untuk dipatuhi karena mereka dipilih oleh masyarakat untuk posisi  itu  dan  karenanya  mereka  punya  wewenang  untuk  menjalankan kekuasaan atas nama mereka (masyarakat).
Hukum Islam pada kenyataannya, membedakan antara kedaulatan tuhan  dan  kedaulatan  manusia.  Kedaulatan  yang  sebenarnya  atau kekuasaan mutlak dan otoritas absolut yang tidak dapat dimiliki manusia adalah milik Tuhan semata. Dia merupakan penguasa tertinggi dari setiap makhluk.  Dia  mengekspresikan  kehendak  kedaulatannya  itu  dalam  al- Qur’an dan al-Hadits. Dia memberikan dan mempercayai kedaulatan pada
31 Ibid ., hlm. 68.
“Agama dan Ideologi Politik”
manusia  agar  mereka  dapat  melaksanakan  segala  perintah-Nya  dan mewujudkan segala kehendak-Nya. 32
Sistem  yang  dibangun  oleh  Nabi  dan  kaum  mukminin  yang  hidup bersama beliau di Madinah-jika dilihat dari segi praksis dan diukur dengan variabel-variabel  politik  di-era  modern  tidaklah  disangsikan  lagi  bahwa sistem  itu  adalah  sistem  politik par-excellence .  Dalam  waktu  yang  sama, juga dapat dikatakan bahwa sistem itu adalah sistem regligius, jika dilihat dari  tujuan-tujuannya,  motif-motifnya  dan  fundamental  maknawi  tempat sistem itu berpijak. 33
Dengan demikian, suatu sistem dapat menyandang dua karakter itu sekaligus,  karena  hakikat  Islam  yang  sempurna  merangkum  urusan- urusan  materi  dan  ruhani,  dan  mengurus  perbuatan-perbuatan  manusia dalam  kehidupannya  di  dunia  dan  ahirat  dan  tidak  pernah  memisahkan keduanya,  namun  menyatu  secara  solid. 34 Namun  demikian  ada  ummat Islam  yang  mengkalaim  diri  sebagai  kalangan  pembaru  dengan  terang- terangan mereka mengingkari fakta dan menganggap bahwa Islam adalah dakwah agama saja. 35 Dan menurut mereka bahwa  Islam adalah sekadar keyakinan  atau  hubungan  manusia  dengan  Rabbanya  sehingga  tidak memiliki hubungan sama sekali denga  urusan-urusan yang kita namakan dengan materi dalam kehidupan dunia. Diantara urusan-urusan ini adalah politik dengan mengatakan “ Agama adalah satu hal dan politik adalah ahl yang lain.” 36

## D. Analisis Dan Kesimpulan
Gambaran  komprehensif  tentang  sifat  dasar,  fungsi  dan  tujuan- tujuan  sistem  politik  Islam  dapat  ditemukan  dalam  kitab  suci  Al-Qur’an yang  merupakan  sumber  hukum  pertama  dan  pedoman  hidup  kaum muslim.  Kesimpulan  awal  yang  mungkin  dapat  ditarik  adalah  bahwa karena di Arab tidak ada organisasi politik yang sistematik dan berlakunya sistem kesukuan yang tidak terstruktur, istilah dan konsep tentang negara ( al-daulah )  tidaklah  dikenal  pada  waktu  itu  dan  karenanya  tidak  pernah disinggung  baik  oleh  Nabi  Muhammad  maupun  Al-Qur’an.  Meskipun
32 Ibid ., hlm. 69.
33 Eksplorasi  lebih  mendalam  baca;  Muhammad  Dhiaudin  Rais, Al-  Nazriyat  al- Siyasiyat  al-Islamiyah, edisi  Indonesia,  Teori  Politik  Islam,  (Jakarta:  Gema  Insani  Press,
2001), hlm. 4.
34 Ibid .,hlm. 4.
35 Ibid ., hlm. 4.
36 Ibid ., hlm. 5.
secara  eksplisit  istilah al-daulah tidaklah  ditemukan,  namun  dalam  Al- Qur’an  terdapat  ayat-ayat  yang  mengindikasikan  bahwa  Allah  juga memberikan  konsep-konsep  umum  tentang  pemerintah  negara  dan. Istilah “otoritas terorganisir” ( organized authority ) yang digunakan dalam Al-Qur’an  mungkin  bisa  dijadikan  contoh  untuk  mendukung  pernyataan tersebut. Akan tetapi, otoritas terorganisir tersebut merupakan milik dari Tuhan Yang Maha Agung yang kekuasaan-Nya meliputi seluruh alam raya tanpa terkecuali.
Lantas  apakah  yang  menjadi  karakter  dasar  dari  negara  Isalam? Konsep  teokrasi  nampaknya  bisa  digunakan  untuk  mengidentifikasikan sebuah  negara  yang  diperintahkan  dengan  perangkat  hukum-hukum religius.  Dari  sudut  kesejarahan,  sistem  politik  negara  Islam  sejak  awal berdiri hingga masa kejayaannya terdiri dari tiga kategori yang berbeda, yaitu,  kenabian,  kekhalifahan,  (dan  berikutnya  kesultanan).  Meskipun terdapat  perbedaan-perbedaan  mendasar  dalam  setiap  periode  masing- masing dari ketiga kategori tersebut, tetapi terdapat satu persamaan atau faktor fundamental yang dimiliki oleh kategori itu. Yaitu kekuasaan Tuhan sebagai  sebuah  faktor  yang  tidak  terbantahkan.  Kedaulatan  mutlak merupakan  kepunyaan  Tuhan,  sebagaimana  secara  eksplisit  dinyatakan dalam  al-Qur’an.  Akan  tetapi  pelaksanaan  dari  otoritas  atau  kekuasaan mutlak  itu  didelegasikan  kepada  Nabi  Muhammad  atau  wakil  Allah ( khalifatullah )  dimuka  bumi  yang  telah  diberi  tugas  untuk  memerintah dengan  cara  yang  adil.  Pasca  wafatnya  Nabi  Muhammad,  pelaksanaan otoritas  itu  kemudian  didelegasikan  pada ummah, komunitas  dari  kaum muslim.
Konsep pemerintahan dengan otoritas Tuhan secara tidak langsung adalah  berbeda  dengan  konsep  teokrasi  yang  karakter  dasarnya  adalah pemerintahan  langsung  dari  Tuhan.  Allah  adalah  Tuhan  sedangkan Manusia  adalah  hamba-Nya.  Tetapi  suatu  hal  yang  harus  diingat  bahwa Allah  tidaklah memerintah secara langsung, sebaiknya, kekuasaan Tuhan didelegasikan kepada Utusan-Nya, Muhammad SAW yang bertugas untuk menyebarkan keyakinan baru dan syari’ah yang kesemuanya berasal dari Tuhan.  Karenanya,  sistem  pemerintahan  Islam  dengan  hukum-hukum yang berasal dari Tuhan sebagai sumber otoritas utamanya, tidaklah bisa dikategorikan  sebagai  sebuah  bentuk  pemerintahan  teokratis  yang langsung berada dibawah pemerintahan.
Pada  kesimpulannya,  negara  Islam  adalah sebentuk pemerintahan yang  diselenggarakan  atas  dasar  kedaulatan  Tuhan.  Otoritas  tertinggi hanyalah  milik  Allah  Yang  Maha  Kuasa  dan  maha  Mengetahui.  Namun demikian, wujud otoritas Tuhan sebagaimana dituangkan dalam kitab suci

## “Agama dan Ideologi Politik”
banyak dijabarkan secara makro dan global. Dalam tataran implementasi, Tuhan  banyak  mendelegasikan  pada  umat  manusia  untuk  merumuskan sistem ketatanegaraan yang sesuai dengan panduan kitab suci. Karena itu, negara  Islam  sesungguhnya  tidak  identik  dengan  konsep  teokrasi  yang selalu  mengatasnamakan  Tuhan  tanpa  penjabaran  lebih  konkret  dalam pelaksanaannya. Lebih tepatnya, negara Islam disebut teo-demokrasi yang memadukan  unsur  ketuhanan  (teosentris)  dan  kemanusiaan  sebagai khalifah  Tuhan  (antroposentris)  secara  berimbang.  Penyimpulan  seperti ini dapat dimengerti lantaran kitab suci sendiri tidak menjabarkan pesan- pesannya  secara  mikro  dan  mendetail  sehingga  memerlukan pendelegasian kepada khalifahnya di muka bumi untuk menjalankan misi pemerintahan dengan cara yang seadil-adilnya.

## Daftar Pustaka
Abd.  Salam,  Kata  Pengantar  buku, Aspects  of  The  Islamic  State:  Religious Norms and Political , karya Abu Yasid, Abu Yasid, Fiqh Politik, (Situbondo: Ibrahimy Press, 2009), 62. Adian Husaini, Islam Libral, (Jakarta: Gema Insani: 2004) Al- Qur’an Dan Terjamahnya. Dr.  Mohammad  Sâ’id  Ram ḍ an  al-Bûty, Fiqh  al-Sîrah (  Bairut:  Dâr  al-Fikr, 1993)
Meriam Boediardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik , (Jakarta: Gramedia Pustaka 2000)
Moh. Nurhakim, Islam, Tradisi, dan Reformasi: Pragmatisme Agama Dalam Pemikiran Hasan Hanafi, ( Malang: Banyumedia Publishing )
Monoucher  Paydar,  dalam  edisi  Indonesia, Legitimasi  Negara  Islam: Problem Otoritas Shari’ah Dan Politik  Penguasa (Yogyakarta: Pajar Pustaka Baru, 2003)
Muhammad  Dhiaudin  Rais, Al-  Nazriyat  al-Siyasiyat  al-Islamiyah, edisi Indonesia, Teori Politik Islam, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001)
Zainuddin  Maliki, Rekonstruksi  Teori  Sosial  Modern ,  (Jogjakarta:  Gajah Mada University Press, 2012)