Analisis Kritis Undang-Undang…

## Jurnal Ilmiah Iqra’
2541-2108 [Online] 1693-5705 [Print]
Tersedia online di: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JII

## Analisis Kritis Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003

## Matlani
Institut Agama Islam Negeri Madura
Emlani47@gmail.com

## Aan Yusuf Khunaifi
Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Faqih Asy’ari, Kediri.
aankhunaifi13@gmail.com

## Abstrak
Pendidikan dalam suatu Negara merupakan salah satu bagian terpenting yang selalu mendapatkan  perhatian  yang  cukup  serius,  pendidikan  di  indonesia  dari  waktu kewaktu    mengalami  perubahan  dan  peningkatan  secara  segnifikan,  segala  bentuk kebijakan  pendidikan  akan  tertuang  dalam  sistem  pendidikan  Nasional,  kebijakan tersebut  tidak  lain  merupakan  hasil  pemikiran  dari  para  tokoh  pendidikan  dengan tujuan  bagaimana  sistem  pendidikan  nasional  mampu  menyatukan  sebuah  konsep terhadap  kebutuhan  masyarakat,  maka  pendidikan  nasional  secara  kolektif  harus mampu  melakukan  perubahan  dengan  mewujudkan  bangsa  yang  cerdas  dan bermartabat  dengan  berkemampuan  yang  luas,  spiritual  yang  tinggi  serta mempunyai akhlak yang mulia.
Salah  satu  kebijakan  pemerintah  yang  mendapat  kritik  dan  penolakan  oleh  elemen masyarakat dan para elit pendidikan adalah UU Sisdiknas tahun 2003 yang memuat tentang  sistem  pendidikan  Nasional,  pemerintah  pada  saat  penetapkan  undang- undang nomor 20 tahun 2003 dengan serta merta tanpa mengkaji secara mendalam dengan  berbagai  pertimbangan,  sehingga  diskriminasi  terhadap  bangsa  indonesia kerap terjadi. Indonesia memiliki asas keadilan yang  hal tersebut harus diperhatikan oleh seluruh pihak pemerintah sebagai pemimpin bangsa, namun dalam muatan UU nomor  20  tahun  2003  terdapat  beberapa  hal  yang  tidak  sesuai  dengan  realitas  dan merugikan ke satu pihak.  Maka dengan demikian undang-undang Sisdiknas sebagai hasil pemikiran yang di tetapkan sebagai kebijakan pemerintah yang akan mengatur tertang sistem pendidikan nasional di harapkan mampu menyatu dengan masyarakat dan mempunyai prinsip keadilan tanpa diskriminasi.
Kata kunci :  Analisis; Undang-Undang Sisdiknas

## Abstract
Education  in  a  country  is  one  of  the  most  important  parts  that  always  get  quite serious  attention,  education  in  Indonesia  from  time  to  time  changes  and  increases significantly, all forms of education policy will be contained in the National education system, the policy is nothing but the result of the thoughts of the education leaders with the aim of how the national education system is able to unite a concept of the needs of the community, then the national education as a collective must be able to make  changes  by  creating  an  intelligent  and  dignified  nation  with  broad,  high spiritual abilities and noble character.
One of the government policies that have been criticized and rejected by elements of the community and the education elite is the 2003 National Education System Law which  contains  the  National  Education  System,  the  government  at  the  time  of enacting  Law  number  20  of  2003,  without  necessarily  reviewing  it  in  depth  with  a variety of considerations, so that discrimination against the Indonesian nation often occurs.  Indonesia  has  the  principle  of  justice  which  must  be  considered  by  all government parties as the nation's leader, but in the content of Law number 20 of 2003  there  are  several  things  that  are  not  in  accordance  with  reality  and  are detrimental to one party. Therefore the National Education System Law as a result of thought  is  determined  as  a  government  policy  that  will  regulate  the  national education  system.  It  is  expected  to  be  able  to  unite  with  the  community  and  have the principle of justice without discrimination.
Keywords :  Analysis; Undang-Undang Sisdiknas

## Pendahuluan
Semakin  majunya  perkembangan  zaman  telah  merubah  pola  hidup masyarakat  menjadi  modern,  adanya  globalisasi  menuntut  lembaga  pendidikan terus  berkembang  menyesuaikan  kebutuhan  masyarakat,  jika  lembaga  pendidikan tidak  mampu  mengakomodasi  tuntutan  masyarakat  maka  tidak  mustahil  ia  akan terkucilkan  dan  dengan  sendirinya  akan  mati  bersama  pudarnya  kepercayaan masyarakat.  Maka  tidak  salah  kemudian  jika  perguruan  tinggi  memilih  diam  tanpa harus melakukan relasi  yang kuat sudah dapat  dipastikan ia akan mengalami masa dimana ia berada dalam gerbong stagnasi.
Demokrasi  pendidikan  mempunyai  konsekuensi  logis  bagi  terbentuknya desentralisasi  kewenangan  pengelolaan  pendidikan,  pengelolaan  pendidikan  akan banyak  ditentukan  oleh  pelaksana  langsung,  baik  birokrat  pendidikan,  tenaga pendidik  dan  kependidikan,  maupun  masyarakat  dalam  menciptakan  isi  metode, alat,  lingkungan,  serta  strategi  belajar  mengajar  yang  ujungnya  adalah mengembangkan  kualitas  peserta  didik  menjadi  sosok  warga  negara  yang  unggul (Rohman, 2010).
Analisis Kritis Undang-Undang…
Adanya  kebijakan  otonomi  pendidikan  merupakan  salah  satu  sinyal  positif bagi  setiap  lembaga  pendidikan  dalam  upaya  membangkitkan  semangat  untuk bersaing,  dimana  lembaga  pendidikan  diberikan  kebebasan  untuk  berkreasi  dan mengembangkan  diri  sesuai  dengan  apa  yang  diinginkan,  pengelolaan  lembaga pendidikan  menjadi  tanggung  jawab  oleh  setiap  pemegang  lembaga  pendidikan, sehingga  partisispasi  masyarakat  dalam  hal  ini  akan  semakin  meningkat  dan semakin  luas  untuk  memberikan  masukan  terhadap  perkembangan  lembaga pendiidkan.
Pendidikan  dalam  suatu  Negara  merupakan  salah  satu  bagian  terpenting yang selalu mendapatkan perhatian yang cukup serius, pendidikan di indonesia dari waktu  kewaktu    mengalami  perubahan  dan  peningkatan  secara  segnifikan,  segala bentuk  kebijakan  pendidikan  akan  tertuang  dalam  sistem  pendidikan  Nasional, kebijakan tersebut tidak lain merupakan hasil pemikiran dari para tokoh pendidikan dengan  tujuan bagaimana  sistem  pendidikan  nasional  mampu  menyatukan  sebuah konsep terhadap kebutuhan masyarakat, maka pendidikan nasional secara kolektif harus mampu melakukan perubahan dengan mewujudkan bangsa yang cerdas dan bermartabat  dengan  berkemampuan  yang  luas,  spiritual  yang  tinggi  serta mempunyai akhlak yang mulia.
Pendidikan  di  Indonesia  harus  diupayakan  dapat  mempersatukan  bangsa Indonesia,  dengan  berbagai  upaya,  antara  lain  pendidikan  harus  merata,  seluruh anggota  masyarakat  berhak  sekaligus  wajib  untuk  belajar,  segala  dan  kemampuan bangsa  indonesia  ini  harus  diarahkan  untuk  menopang  pendidikan  yang  merata (Komite Rekonstruksi Pendidikan DIY, 2009). Jadi asas keadilan harus menjadi dasar utama dalam penyelenggaraan pendidikan.
Sebagai  salah  satu  jalan  yang  dapat  ditempuh  untuk  mewujudkan  bentuk upaya  tersebut  ialah  dengan  pengambilan  keputusan  yang  profesional  oleh  para tokoh dan menteri pendidikan dengan berbagai sistem. Setiap ide pemerintah atau pakar pendidikan yang melahirkan sebuah  kesimpulan pokok yang memuat tentang pendidikan  dan  dituangkan  dalam  bentuk  undang-undang  maka  hal  tersebut merupakan  kebijakan  yang  harus  di  jadikan  sebagai  acuan  oleh  semua  pihak pendidikan  dalam  menjalankan  suatu  tindakan,  hal  tersebut  merupakan  tuntutan yang  harus  dipenuhi  dalam  rangka  mencapai  sebuah  tujuan..  Maka  pengambilan keputusan  tersebut  sebagai  kebijakan  sekaligus  aturan  yang  harus  di  ikuti  oleh semua  elamen  pendidikan,  baik  pendidikan  dasar,  menengah,  maupun  pendiidkan tinggi.
Sudah  seharusnya  bagi  pemangku  kebijakan  pendidikan  untuk  terus melakukan  terobosan  baru  dalam  upaya  meningkatkan  kualitas  pendidikan, perubahan  undang-undang  sistem  pendidikan  nasional  terus  berjalan  walau  pada hakikatnya tidak dirubah secara total. Pada dasarnya perumusan dan implementasi sistem  pendidikan  nasional  merupakan  langkah  strategis  pemerintah  untuk mengimbangi  perubahan  zaman,  pendidikan  saat  ini  dituntut  untuk  mampu bersaing  baik  dalam  konteks  nasional  maupun  inter  nasional.  Maka  dari  itu  upaya pemerintah  dalam  konteks  pendidikan  tentu  mengarah  kepada  proses pengembangan  yang  mana  pengembangan  tersebut  diharuskan  kepada  semua lembaga  pendidikan  harus  mengikuti  sistem  dan  standarisasi  pendidikan  nasional yang  telah  ditentukan  pemerintah,  hal  tersebut  sebagaimana  yang  diamanatkan oleh  undang-undang  nomor  19  tahun  2005  tentang  standar  pendidikan  nasional yang  disingkat  dengan  (SNP),  yang  secara  substantif  memuat  tentang  standar minimal  bagi  semua  lembaga  pendiidkan  baik  dari  tingkat  pendiidkan  dasar, menengah sampai tingkat perguruan tinggi.
Sistem  pendidikan  di  Indonesia  telah  mengalami  beberapa  perubahan, perubahan  tersebut  sebagai  kebijakan  pemeritah  yang  harus  di  sadari  dan  di  ikuti oleh  semua  elemen  masyarakat,  namun  yang  menjadi  sebuah  persoalan  adalah tidak  semua  kebijakan  yang  di  keluarkan  pemerintah mendapat  tanggapan  positif, bahkan  ada  banyak  kalangan  dan  elit  pendidikan  dengan  melakukan  kajian  kritis sehingga  ia    menolak  adanya  kebijakan  tersebut  karena  dianggap  tidak  sesuai dengan nilai-nilai bangsa negara Indonesia.
Salah  satu  kebijakan  pemerintah  yang  mendapat  kritik  dan  penolakan  oleh elemen masyarakat dan para elit pendidikan adalah UU Sisdiknas tahun 2003 yang memuat  tentang  sistem  pendidikan  Nasional,  pemerintah  pada  saat  penetapkan undang-undang  nomor  20  tahun  2003  dengan  serta  merta  tanpa  mengkaji  secara mendalam  dengan  berbagai  pertimbangan, sehingga diskriminasi terhadap  bangsa indonesia  kerap  terjadi.  Indonesia  memiliki  asas  keadilan  yang    hal  tersebut  harus diperhatikan  oleh  seluruh  pihak  pemerintah  sebagai  pemimpin  bangsa,  namun dalam  muatan  UU  nomor  20  tahun  2003  terdapat  beberapa  hal  yang  tidak  sesuai dengan  realitas  dan  merugikan  ke  satu  pihak.    Maka  dengan  demikian  undang- undang  Sisdiknas  sebagai  hasil  pemikiran  yang  di  tetapkan  sebagai  kebijakan pemerintah  yang  akan  mengatur  tertang  sistem  pendidikan  nasional  di  harapkan mampu  menyatu  dengan  masyarakat  dan  mempunyai  prinsip  keadilan  tanpa diskriminasi.
Analisis Kritis Undang-Undang…
Persoalan yang cukup mendasar dalam sistem pendidikan dalam realitasnya adalah  ketidak  sesuaian  dalam  kebijakan  dengan  prinsip-prinsip  negara,  selain tersebut terkadang terkadang dalam suatu kebijakan bertentangn dengan kebijakan yang  lain,  hal  tersebut  dipicu  oleh  isu-isu  politik  yang  diiringi  dengan  unsur kepentingan,  maka  tidak  salah  kemudian  jika  kebijakan  sistem  pendidikan  selalu berubah-ubah,  konsistensi  pemerintah  terhadap  suatu  kebijakan  seringkali menimbulkan banyak persoalan, maka dalam menyalurkan visi dan misi pendidikan mengalami kendala.
Undang-undang  sisdiknas  mempunyai  fungsi  yang  begitu  mendasar,  yaitu bagaimana  undang-undang  tersebut  mampu  menyalurkan  visi  dan  misi  pendidikan Nasional,  keberhasilan  pendidikan  akan  ditentukan  oleh  bagaimana  sistem pendidikan  menampilkan  eksistensinya.  Maka  jika  sebuah  sistem  secara implemintatif  memunculkan  kontradiktif,  maka  sistem  tersebut  perlu  di pertanyakan  keberadaannya,  oleh  karena  itu  pemakalah  akan  membahas  lebih mendalam sebgai mana rumusan masalah sebagai berikut.

## Rumusan Masalah.
1. Bagaimanakah Implementasi  UU Sisdinas nomor 20 tahun 2003?
2. Bagaimanakah kajian Analisis seputar Pendidikan Agama sebagai Kepentingan politik pada UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003?
3. Bagaimana kajian secara teknis  dari UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003?
4. Bagaimana Kajian secara substansial dari UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003?

## Tujuan Pembahasan .
1. Mendiskusikan Kontroversi Implementasi  UU Sisdinas nomor 20 tahun 2003.
2. Mengkaji  dan  menganalisis  seputar  Pendidikan  Agama  sebagai  Kepentingan politik pada UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003
3. Untuk memahami dan mendiskusikan teknis dari UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003
4. Untuk  Memahami  dan  mendiskusikan  substansi  dari  UU  Sisdiknas  nomor  20 tahun 2003

## Kajian Teori

## Kajian  Kontroversi  Implementasi  Undang-undang  Sisdiknas  Nomor  20 Tahun 2003
Implementasi sebuah undang-undang merupakan suatu hal yang tidak lepas dari sebuah problema, yang mana problema tersebut meniscayakan dua aliran yang bertolak  belakang,  ada yang  pro  dan  juga  ada yang  kontra,  hal  tersebut  tidak  bisa dielakkan  oleh  pemerintah  dalam  melakukan  sebuah  kebijakan  baru,  idealnya kebijakan yang dikeluarkan pemerintah seharusnya mendapatkan respon positif dan diakui  oleh  semua  kalangan  elit  politik  maupun  masyarakat  bahwa  sehingga kebijakan  yang  ada  dapat  menjadi  acuan  dan  pemersatu  bangsa  untuk  menuju bangsa  yang  multikultural.  Kenapa  undang-undang  bisa  ditolak  oleh  masyarakat?, apa  yang  menjadi  penyebab  dari  penolakan  tersebut.  Pertanyaan  itu  merupakan pertanyaan mendasar dalam kajian analisis kontoversial terhadap kebijakan.
Setidaknya  ada  dua  penyebab  terjadinya  penolakan  masyarakat  terhadap perubahan  yang  berkaitan  dengan  implementasi  kebijakan. Pertama ,  adanya kekhawatiran  masyarakat  terhadap  hadirnya  perubahan. Kedua ,  penolakan masyarakat  terhadap  upaya  implementasi  kebijakan  juga  disebabkan  oleh kurangnya  informasi  yang  diterimanaya  berkenaan  dengan  kebijakantersebut. Lebih-lebih  bila  informasi  yang  didapatkannya  masih  setengah-setengah  dan bersifat  menyesatkan  sehingga  memungkinkan  terjadinya misinformasi atau misinterpretasi (Rohman, 2010) .
Ketetapan  undang-undang  sisdiknas  2003  adalah  upaya  mencapai  cita-cita bersama  yang  melalui  usaha  politik,  dimana  permerintah  merumuskan  undang- undang  tersebut  bermaksud  ingin  mengangkat  bangsa  kearah  yang  lebih  mulia, adanya globalisasi sebagai alasan yang konkrit bagi pemerintah untuk merumuskan undang-undang tersebut namun pada kenyataannya yang terjadi dilapangan menuai kritik yang memanas, pihak yang pro dan yang kontra sama-sama mempertahankan aspirasinya.
Menurut  Ahmad  Barizi  setidaknya  ada  dua  penyebab  kenapa  kemudian undang-undang sisdiknas 2003  menuai pro dan kontra.
1. RUU  sisdiknas  mengemuka  kali  pertama  karena  adanya  dua  versi:  versi  DPR (27  Mei  2003)  dan  versi  (pemerintah  20  dan  28  Februari  2003).  Adanya  dua versi  ini  kemudian  melahirkan  polemik  yang  membawa  kontroversi  dan
Analisis Kritis Undang-Undang…
kecurigaan  dimasyarakat,  masyarakat  menilai  bahwa  pembahasan  RUU  itu baik  di  DPR  maupun  di  pemerintah  sarat  akan  kepeentingan  politik. Didalamnya  dinilai  mengandung  sekian  ambisi  dan  keinginan  politik  yang tersembunyi.
2. RUU sisdiknas dinilai oleh mereka yang kontra bahwa negara ingin mengambil alih peran keluarga secara menyeluruh dalam konteks pendidikan agama. UU pendidikan  yang  sejatinya  perlu  membangun  sistem  pendidikan  yang membebaskan  ( fredom  for )  dipandang  menjadi  kerdil  karena  terjebak  pada sentralisme yang terlalu kuat (pasal 58 ayat 2 , pasal 61 dan pasal 63). Dalam konteks  pendidikan  agama RUU  dikesankan  sebagai  upaya  untuk  melindungi anak  didik  dari  latar  belakang  islam  untuk  tidak  dimurtadkan  oleh    sekolah- sekolah kristen di mana mereka belajar disana.
3. RUU  Sisdiknas  mengesankan  mengebiri  dan  mengkerdilkan  anak  didik  dalam pengetahuan keagamaan, dalam pandangan mereka anak didik dinilai hanya di perkenankan mempelajari dan memahami agamanya sendiri (Barizi, 2011).
Dari  tiga  alasan  mendasar  di  atas  dapat  di  fahami  bahwa  dalam  penerapan UU Sisdiknas sarat akan kepentingan, politik menjadi alasan utama kenapa di sektor eksekutif dan legislatif mengalami perbedaan pandangan sehingga melahirkan dua versi,  hal  itu  menjadi  alasan  kuat  bagi  masyarakat  dalam  melakukan  sebuah penilaian terhadap RUU Sisdiknas yang di klaim bahwa kebijakan tidak lagi memihak terhadap kepentingan bangsa, sentralisasi merupakan perampasan hak bangsa jika pendidikan  agama  menjadi  tanggung  jawab  pemerintah,  dan  Ironisnya  lagi  asumsi yang terjadi adalah isu agama yang merupakan penyebab dari penolakan terhadap RUU  Sisdiknas  karena  dianggap  akan  mngkerdilkan  pemahaman  peserta  didik terhadap  agama,  ia  akan  cendrung  terhadap  agamanya  tanpa  melihat  dan memahami  agama  lain  sehingga  toleransi  dan  multikulturalisme  tidak  akan  terjadi pada proses pendidikan.
Dalam  UU  ini,  kita  melihat  paradigma  pendidikan  yang  tidak  jelas orientasinya  untuk  pendidikan  yang  memanusiakan  manusi  yang  berkemanusiaan, berkeadilan,  memiliki  kometmen  untuk  membangun  proses  belajar  yang  terus menerus,  realitasnya  dalam  UU  ini  paradigma  seperti  dinafikan,  ada  kesan  kuat bahwa  UU  ini  bukan  berbicara  tentang  pendidikan  melainkan  nuansa  keagamaan yang  diperkental  dan  diperkuat,  naif  bahwa  pendidikan  direduksi  dalam kepentingan keagamaan yang orientasinya tidak jelas (Susetio, 2005).
Pada  dasarnya  menurut  Hadari  Nawawi  bahwa  dirumuskan  dan ditetapkannya  perundang-undangan  dimaksudkan  untuk  diterima  anggota masyarakat,  dalam  dalam  bentuk  prilaku  mentaatinya,  ketentuan  perundang- undangan  dirumuskan  dan  ditetapkan  bukan  untuk  dilanggar  secara  sengaja  oleh anggota  masyarakat  (Nawawi,  2004).  Maka  dengan  demikian  jika  kebijakan pemerintah  dalam  proses  implementasinya  sudah  mengalami  persoalan  maka selanjutnya yang akan terjadi dilapangan tentu penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan  oleh  masyarakat  khususnya  bagi  yang  tidak  sepakat  terhadap  kebijakan tersebut,  idealnya  bahwa  perumusan  kebijakan  sepenuhnya  harus  diterima  oleh semua  kalangan  agar  bentuk  diskriminasi  tidak  terjadi.    Ponolakan  yang  terjadi merupakan  bentuk  restorasi  yang  perlu  mendapatkan  perhatian  dari  pemerintah, jika  hal  tersembut  dibiarkan  maka  pendidikan  akan  keluar  dari  tujuan  nilai  nilai pancasila.

## Diskusi Seputar Pendidikan Agama Sebagai Kepentingan Politik
Telah dibahas sedikit di atas terkait dengan polemik yang mengarah kepada pemahaman-pemahan yang menilai terkait eksistensi kebijakan UU Sisdiknas nomer 20 tahun 2003, dimana pada pasal 12 ayat 1 yang berbunyi “setiap peserta didik pada satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya, dan diajarkan oleh pendidik yang seagama”.
Pada ayat ini terjadi perdebatan yang begitu hangat dari berbagai kalangan intlektual  muda,  bagi  yang  menolak  terhadap  pasal  ini  secara  rasional  ia mengatakan  bahwa  telah  tejadi  pemaksaan  dan  juga  formalisasi  keagamaan  bagi anak  didik,  dan  itu  melanggar  kebebasan  beragama,  hak  asasi  manusia,  dan toleransi  beragama,  sebagian  dari  upaya  menciptakan  kehidupan  yang  harmonis (Barizi, 2011).
Namun  jika  pendidikan  agama  dijadikan  suatu  muatan  mata  pelajaran disekolah  maka  menurut  Benny  susetyo  bahwa  pendidikan  agama  yang  bersifat menonjol  akan  mengintervensi  peran  negara  kepada  masyarakat  untuk menentukan  pola  pendidikannya  teracuni  oleh  kepentingan-kepentingan  politik jangka  pendek,  padahal  konstitusi  diarahkan  untuk  memenuhi  tujuan  jangka panjang,  akibatnya  nalar  dimatikan  atas  nama  perseteruan  politik  versus  agama (Susetio, 2005).
Analisis Kritis Undang-Undang…
Alasan  terkait  dengan  penolakan  tersebut  atas  nama  HAM  cukup  menarik, dimana dalam piagam hak asasi manusia artikel 18 human right 1948, pernyataan “ hak  atas  kemerdekaan,  berpikir,  bernurani  dan  beragama”  meliputi:  (1), kemerdekaan  berganti  agama,  kepercayaan,  (2)  kemerdekaan  untuk  menghayati agama dan kepercayaan dalam pengajaran, praktik, ibadah, dan pelaksanaan aturan (Susetio,  2005).  Jadi  jelas  bahwa  dimanakah  letak  hak  beragama  dan  hak mendapatkan pendidikan agama, jadi penerapan pasal di atas telah melanggar hak asasi manusia secara utuh.
Namun  benarkah  demikian,  mari  kita  lihat  pendapat  yang  mendukung adanya pendidikan agama bagi peserta didik dalam setiap satuan pendidikan, Malik Fajar,  Mendiknas  RI  kabinet  gotong  royong  justru  memberi  keleluasaan  kepada anak  didik  untuk  mendapatkan  pelajaran  agama  sesuai  agama  yang  dianut.  Anak didik secara bebas dan merdeka diberikan hak otonomi dalam menentukan pilihan agama  dan  memperoleh pelajaran  agama yang  diyakininya  disekolah  (Barizi,  2011). Maka  dengan  demikian  bukankah  perintah  secara  leluasa  memberikan  kebebasan kepada  masyarakat  untuk  memilih  agamanya  sesuai  dengan  keyakinan,  jika  kritik yang  muncul  adalah  terkait  dengan  perampasan  hak  bagi  keluarga,  tentu  hal tersebut  tidak  sama  sekali,  karena  adanya  pasal  di  atas  tentu  pemerintah  justru ingin  mendampingi,  menfasilitasi,  dan  mengukuhkan  agama  mereka  yang  sesuai dengan keyakinannya sesuai dengan norma yang berlaku.
Pendidikan  yang  diangankan  dalam  UU  sisdiknas  sebenarnya  bagaimana agama  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  bagi  anak  didik  dalam  meretas kleptokrasi,  rasa  sakit  kejiwaan  bangsa,  dan  krisis  multi  dimensi,  yang  tak  kunjung sembuh  (Barizi,  2011).  Jadi  adanya  pendidikan  agama  yang  dilaksanakan  sejak  dini kepada anak didik sebagai usaha perintah dalam menanamkan sebuah kepercayaan dan kepribadian yang kokoh untuk masa depan yang cerah

## Tinjauan Secara Teknis Undang-undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003
Undang-undang  sistem  pendidikan  Nasional  adalah  merupakan  produk hukum yang di dalamnya memuat tentang sistem pendidikan di Indonesia, undang- undang  Sisdiknas  tahun  2003  disahkan  di  Jakarta  pada  8  Juli  2003  oleh  Presiden Republik  Indonesia  yakni  Ibu  Megawati  Soekarnoputri.  Dalam  suatu  muatan undang-undang  tentu  mempunyai  beberapa  kaidah  hukum  yang  nantinya  sebagai acuan untuk proses implementasi, namun terkadang pemahaman terhadap undang- undang atau aturan itu identik dengan kewajiban yang mutlak harus diikuti, padahal
secara teknis dalam undang-undang sisdiknas tahun 2003 memiliki beberapa kaidah hukum, yaitu ada tiga kaedah hukum, diantaranya adalah.
1. Besifat  perintah  atau  suruhan , yaitu  secara  teknis  undang  undang  memiliki aturan  yang  bersifat  wajib  yang  harus  diikuti  oleh  semua  pihak  dan  juga perintah  kepada  masyarakat  pendidikan  dalam  menjalankan  tugasnya, seperti  pada  pasal  7  ayat  2  yang  berbunyi “Orang  tua  dari  anak  usia  wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya.”
2. Bersifat  Kebolehan,  yaitu  suatu  muatan  hukum  atau  undang-undang  yang bersifat  kebolehan  bagi  semua  pihak  pendidikan  dalam  suatu  hal,  misalkan pada  pasal  23  ayat  1  yang  berbunyi “Pada  universitas,  institut,  dan  sekolah tinggi  dapat  diangkat  guru  besar  atau  profesor  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
Bersifat Larangan, yaitu muatan undang-undang yang memberikan larangan kepada  semua  pihak  pendidikan  untuk  melaksanakannya,  hal  tersebut  sesuai dengan  pasal  21  ayat  2  yang  berbunyi  “Perseorangan,  organisasi,  atau penyelenggara pendidikan yang bukan perguruan tinggi dilarang memberikan gelar akademik,  profesi,  atau  vokasi”.  Jadi  cukup  jelas  bahwa  adanya  undang-undang sisdiknas memberikan kaidah hukum yang secara teknis mengarah kepada tiga hal, yaitu  bentuk  suruhan  atau  perintah,  kebolehan  dan  larangan,  maka  dengan demikian  kesadaran  masyarakat  terhadap  kebijakan  tersebut  harus  ditingkatkan guna mencapai tujuan pendidikan nasional.

## Tinjauan Terhadap Isi Undang-undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003
Kebijakan  pemerintah  yang  memuat  tentang  sistem  pendidikan  nasional tertuang  dalam  undang-undang  nomer  20  tahun  2003,  hal  tersebut  merupakan produk hukum yang secara substansial membahas isi tentang UU sistem pendidikan secara  menyeluruh  yang  dituangkan  dalam  bentuk  bab,  pasal  dan  ayat  sesuai dengan klasifikasi yang secara jelas akan dibahas sebagaimana berikut.

## 1. Pendahuluan
Dalam undang-undang sisdiknas muatan pertama secara administatif adalah pendahuluan  dimana  dalam  pendahuluan  ini  undang-undang  memuat  bagian konsideran beserta definisi-definisi mengenai makna-makna daripada kata-kata yang terdapat  dalam  UU  No.  20  Tahun  2003  ini.  Dalam  bagian  pendahuluan  tepatnya untuk konsideran ini UU No. 20 Tahun 2003 ditetapkan berdasarkan berbagai aspek
Analisis Kritis Undang-Undang…
pertimbangan, antara lain: pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun  1945  (UUD  1945)  yang  mengamanatkan  bahwa  Pemerintahan  Negara Indonesia berperan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
Selanjutnya isi daripada UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa Pemerintah perlu  untuk  menyelenggarakan  satu  sistem  pendidikan  nasional,  dan  UU  No.  2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dianggap tidak memadai lagi dan perlu diganti serta perlu disempurnakan agar sesuai dengan amanat perubahan UUD Tahun 1945 serta dengan mengingat Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32 UUD Tahun 1945.

## 2. Pembahasan
Pada pembahasan ini secara substansial dapat dibagai menjadi tiga bagian pokok dalam muatan undang-undang Sisdiknas nomer 20 tahun 2003 yaitu sebagai berikut.
a. Peserta Didik
Pada  bab  ini  secara  umum  membahas  tentang  hak  dan  kewajiaban  bagi peserta didik, yang mana hak adalah suatu hal yang harus didapat oleh peseta didik, dan kewajiban adalah suatu hal yang harus dilakukan dan ditepati oleh peserta didik semenjak berada dalam lingkungan pendidikan. Misalkan pertama , hak bagi peserta didik sesuai dengan pasal 12 ayat 1 yaitu, peserta didik wajib mendapatkan pendidikan agama  sesuai  dengan  agama  yang  dianutnya  yang  diajarkan  oleh  pendidik  yang seagama (Tim Redaksi Sinar Grafika, 2007) . Jadi dengan isi undang-undang tersebut jelas  bahwa  siswa  atau  peserta  didika  mempunyai  hak  yang  harus  dipenuhi  oleh pemangku kebijakan pendidikan sesuai dengan peraturan di atas.
Kedua, yaitu kewajiban bahwa bagi peserta didik mempunyai kewajian dalam menjalankan  proses  pendidikan  diantara  seperti  muatan  undang-undang  yang tercantum  dalam  pasal  12  ayat  2    yaitu setiap  peserta  didik  berkewajiban  menjaga norma-norma  pendidikan  untuk  menjamin  keberlangsungan  proses  dan  keberhasilan pendidikan (Tim Redaksi Sinar Grafika, 2007) .
b. Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Dalam bab XI pasal 39 sampai pasal 44 dijelaskan bahwa tuga pendidik pada intinya  adalah  melaksanakan  pembelajaran  dan  tenaga  kependidikan  bertugas dalam  kegiatan  administrasi.Selanjutnya  dijelaskan  pula  mengenai  hak  dan kewajiban  dari  pendidik  dan  tenaga  kependidikan. Pendidik  dan  tenaga
kependidikan disini ditempatkan berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan formal melihat  dari  kebutuhan  daerah  dimana  disini  pemerintah  memfasilitasi  segala keperluan  dari  pendidik  dan  tenaga  kependidikan. Selain  itu  dalam hal ini dipaparkan jugamengenai  ketentuan  kualifikasi,  promosi,  penghargaan,  dan sertifikasi. Pengembangan pendidik dan tenaga pendidik dalam hal ini harus mampu dikembangkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.
Menurut Soetjipto Guru merupakan unsur aparatur negara dan abdi negara. Karena itu, guru mutlak perlu mengetahui kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan, sehingga dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan yang merupakan  kebijaksanaan  tersebut.  Kebijaksanaan  pemerintah  dalam  bidang pendidikan ialah segala peraturan-peratutan pelaksanaan baik baik yang dikeluarkan oleh departemen pendidikan dan kebudayaan dipusat maupun di daerah (Soetjipto, 2009).
c. Sarana dan Prasarana
Dalam bab XII pasal 45 yang terdiri dari 2 ayat dijelaskan bahwa setiap satuan pendidikan  wajib  menyediakan  sarana  dan  prasarana  yang  mendukung  keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Selanjutnya  ketentuan  yang  berkaitan  dengan  penyediaan  sarana  dan prasarana ini diatur dalam peraturan pemerintah.
d. Pendanaan Pendidikan
Dalam  bab  XIII  pasal  46  sampai  pasal  49  dijelaskan  bahwa  pemerintah, pemerintah  daerah,  dan  masyarakat  bertanggung  jawab terhadap pendanaan pendidikan dalam  hal  menyediakan sumber  pendanaan  pendidikan  dengan  prinsip keadilan,  kecukupan,  dan  keberlanjutan  serta  pengarahannya  yang  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  pengelolaan  dana  pendidikan,  dan pengalokasian  dana  pendidikan  minimal  sebesar  20  %  dari  APBN,  20  %  APBD  dan hibah yang dialokasikan untuk dana penyelenggaraan pendidikan.

## e. Kurikulum
Dalam bab X pasal 36 sampai 38 dijelaskan bahwa pengembangan kurikulum dilakukan  dengan  mengacu  pada  standar  nasional  pendidikan  dalam  rangka mewujudkan  tujuan  pendidikan  dengan  prinsip  diversifikasi  sesuai  dengan  potensi daerah dan peserta didik. Dalam kurikulum ini harus memuat nilai-nilai khusus yang telah disepakati dalam menjamin tercapainya tujuan pendidikan
Analisis Kritis Undang-Undang…
nasional. Selanjutnya  dalam  dalam  struktur  kurikulum  pada  pendidikan  dasar, menengah,  bahkan  tinggi  ini  harus  memuat  beberapa  muatan  wajib  berupa matapelajaran yang harus disampaikan dalam penyelenggaraan kegitan pendidikan yang dilaksanakan pada jenjang-jenjang tersebut. Lebih lanjut lagi, bahwa kerangka dasar  dan  struktur  kurikulum  pendidikan  dasar  dan  menengah  ditetapkan  oleh pemerintah,  sedangkan  kerangka  dasar  dan  struktur  kurikulum  pendidikan  tinggi dikembangkan  oleh  perguruan  tinggi  itu  sendiri  dengan  mengacu  pada  standar nasional pendidikan untuk setiap program studinya.
f. Hubungan Sekolah dan Masyarakat
Dalam bab XV pasal 54 sampai pasal 56 dijelaskan bahwa hubungan sekolah dan  masyarakat  dalam  hal  ini  salah  satunya  berupa  peran  serta  masyarakat  dalam pendidikan  meliputi  peran  serta  perseorangan,  kelompok,  keluarga,  organisasi profesi,  pengusaha,  dan  organisasi  kemasyarakatan  dalam  penyelenggaraan  dan pengndalian  mutu  pelayanan  pendidikan.Melihat  terdapatnya  hubungan  sekolah dan  masyarakat  maka  dalam  hal  ini  perlu  adanya  penyelenggaraan  pendidikan berbasis  masyarakat dengan mengembangkan  dan  melaksanakan  kurikulum  dan evaluasi  pendidikan,  serta  manajemen  dan  pendanaannya  sesuai  dengan  standar nasional pendidikan.
Menurut Uhar Suharsaputra membangun hubungan menjadi sangat penting karena  akan  memberikan  kontribusi  bagi  modal  sosial  yang  juga  penting  bagi penciptaan keunggulan kompetitif organisasi (Suharsaputra, 2015).
Dalam bahasa yang lebih dinamis dikatakan bahwa lembaga pendidikan dan masyarakat bukan sekedar menjalin hubungan, tetapi lebih kepada komunikasi, dan keluasan  makna  ini  akan  berdampak  terhadap  harmonisasi  hubungan  sekolah  dan masyarakat sehingga pada gilirannya dapat tercipta jika masing-masing elemen yang menjadi  pelengkap  hubungan  tersebut  dapat  terpelihara  serta  masing-masing memberikan  dukungan  satu  dengan  yang  lainnya  (Tim  Dosen  Administrasi Pendidikan UPI, 2011).

## 3. Penutup
Penutup  adalah  bagian  akhir  dalam  suatu  undang-undang  yang  mana  pada bagian  penutup  ini  dalam  undang-undang  No.  20  Tahun  2003    terdiri  beberapa ketentuan yaitu:
a. Ketentuan  pidana  yaitu  berisi  mengenai  beberapa  tindakan  pidana  baik berupa  kurungan  maupun  denda terhadap  segala  tindakan  yang  melanggar peraturan mengenai penyelenggaraan pendidikan dari berbagai kegiatannya, hal tersebut diamuat dalam bab XX mulai dari 67 sampai pasal 71.
b. ketentuan  peralihan  yaitu  mengenai  pemberlakuan  penyelenggaraan pendidikan yang pada saat undang-undang ini diberlakukan belum berbentuk badan  hukum  pendidikan,waktu  perijinan  selambat-lambatnya  2  tahun  bagi satuan pendidikan formal yang telah berjalan namun belum memiliki ijin, dan pemberlakuan  peraturan  pelaksanaan  UU  No.  2  Tahun  1989  selama  tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan undang-undang ini,hal tersebut dibahas dalam bab XXI mulai dari pasal 72 sampai pasal 74.
c. ketentuan penutup yaitu dalam ketentuan ini dipaparkan mengenai peraturan perundang-undangan yang tidak berlaku lagi setelah UU ini  diterbitkan,  yang  dibahas  bab  pada  XXII  mulai  pasal  75  sampai  pasal  77 (Departemen Pendidikan Nasional, 2003).
Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa kajian secara substansial dari muatan  undang-undang  Sisdiknas  nomer  20  tahun  2003  secara  umum  meliputi pendahuluan, pembahasan, dan penutup, yang setiap komponen mempunyai pasal dan ayat yang dijelaskan secara rinci.

## Analisis terhadap Isi UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003
Ketika  masyarakat  semakin  kehilangan  kepercayaan  terhadap  potensi  dan peran  pendidikan,  ketika  pada  saat  yang  sama  kebijakan  serta  pengelolaan pendidikan  lebih  terpusat  pada  hal-hal  yang  trivial,  dan  bukan  pada  hal-hal  yang fundamental,  maka  gabungan  dari  dua  kondisi  itu  saja  sudah  memastikan  bahwa pendidikan  akan  semakin  menjauh  dari  misi  utama  (Surakhmat,  2009).  Maka kebijakan  sistem  pendidikan  merupakan  langkah  strategis  pemerintah  untuk menumbuhkan  kepercayaan  masyarakat  terhadap  pendidikan  yang  berbartabat, tidak  dipandang  miring  sebagai  produk  hukum  yang  nantinya  menjadi  acuan bersama,  dan  tidak  menuai  masalah  dalam  implementasinya  sebagai  mana  UU sisdiknas 2003.
Selanjutnya  pada  bab  ini  akan  dijelaskan  secara  mendalam  terkait  UU sisdiknas 2003 dengan kajian analisis kritis, yaitu dengan memahami pasal dan ayat yang  ada  dalam  muatan  UU  sisdiknas  2003,  yang  mana  pada  muatan  isi  dalam
Analisis Kritis Undang-Undang…
peraturan  sangat  menarik  sekali  jika  dipahami  secara  mendalam,  pro  dan  kontra terhadap  kebikajakan  tersebut  secara  umum  telah  dibahas  pada  bab  sebelumnya, namun  pada  bab  ini  pembahasan  mengenai  analisis  kritis  terhadap  kebijakan  UU Sisdiknas  2003  akan  lebih  spesifik,  penulis  merangkum  beberapa  persoalan  yang yang secara substansial penting untuk diketahui.

## 1. Analisis Terhadap Kurikulum
Kurikulum  merupakan  perantara  utama  untuk  menuju  kesuksesan pendidikan,  karena  dalam  keberhasilan  pendidikan  akan  terlihat  manakala kurikulum  yang  dijalankan  relevan  dengan  tuntutan  zaman  dan  masyarakat sehingga pendidikan akan tanpak sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, namun kurikulum  yang  akan  menjadi  jembatan  pendidikan  diharuskan  bersifat  dinamis, yaitu  harus  mengalami  perubahan  dan  pengembangan-pengembangan  sesuai tuntutan  yang  ada,  esensinya  kurikulum  diharuskan  mampu  menjawab  persoalan yang  menjadi  hambatan  dalam  meningkatkan  kualitas  pendidikan  di  indonesia, dengan  demikian  perlu  kiranya  untuk  menyeimbangkan  antara  perkembangan zaman dan pengembangan kurikulum, yang dalam konteks ini bagaimana kurikulum harus diadakan penyempurnaan atau perbaikan kurikulum dalam rangka mengatasi segala persoalan yang terjadi dalam pendidikan.
Dalam upaya penyempurnaan atau perbaikan kurikulum tentu tidak mudah dilakukan  bagi  elemen  atau  pihak  terkait  yang  berwajib,  karena  dalam  kurikulum tentu  mempunyai  beberapa  model  dan  orientasi  yang  sama-sama  berbeda,  hal tersebut  menjadi  kajian  penting  untuk  dipahami  karena  model  dan  orientasi tersebut akan mempengaruhi terhadap paradigma kurikulum yang akan diperbaiki, selain  hal  tersebut  tentu  banyak  point-point  yang  harus  dijadikan  bahan pertimbangan  dalam  upaya  perbaikan  kurikulum  agar  dapat  membuahkan  hasil yang sempurna. Namun samsapai saat ini pendidikan di Indonesia dilanda penyakit dilema  yang  cukup  serius,  hal  tertesebut  dibuktikan  dengan  adanya  perubahan kurikulum  yang  terus  terjadi  tanpa  adanya  analisis  implementasi  yang  mendalam, sehingga kurikulum di Indonesia tidak konsisten terhadap apa yang ia capai.
Pribahasa  yang  begitu  masyhur  dikalangan  masyarakat  intelektual  adalah “jika mentrinya berubah maka kurikulumnya berubah” kalimat tersebut merupakan kesimpulan masyarakat terhadap sistem pendidikan di indonesia yang selalu dilema, sebagai  contoh  kecil  saat  ini,  adanya  kebijakan  pemerintah  terkait  implementasi kurikulum  2013  ternyata  tidak  membuahkan  hasil  yang  signifikan,  dampak  dari
adanya  kegagalan  tersebut  tentu  membuat  kerugian  yang  begitu  besar  terhadap anggaran  pendidikan.  Maka  dari  itu  pemerintah  harusnya  melakukan  pengkajian dengan  berbagai  pertimbangan-pertimbangan  terkait  dengan  realisasi  kurukulum yang ada.
Pada bab II pasal 3 UU Sisdiknas 2003 telah dijelaskan secara detail bahwa: “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta  peradaban  bangsa  yang  bermartabat  dalam  rangka  mencerdaskan  kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi Marusia yang  beriman  dan  bertakwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  berakhlak  mulia,  sehat, berilmu,  cakap,  kreatif,  mandiri,  dan  menjadi  warga  negara  yang  demokratis  serta bertanggung  jawab”. Pasal  tersebut  memberikan  gambaran  bahwa  adanya perumusan  undang-undang  baru  tidak  lain  bahwa  bagaimana  pendidikan  nasional mampu  mencerdaskan  kehidupan  anak  bangsa,  namun  disisi  lain  ada  beberapa penyimpangan  dan  perbedaan  makna  dengan  rumusan  tentang  dasar-dasar pendidikan  dan  pengajaran  disekolah  yang  tercantum  dalam  UU  No.4  Tahun  1950 pasal 3 yang berbunyi: “tujuan pendidikan dan pengajaran ialah membentuk manusia susila  yang  cakap  dan  dan  warga  negara  yang  demokratis  serta  bertanggung  jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air”.
Menurut Tilaar bahwa dalam rumusan UU no. 20 tahun 2003 terasa kurang jelas  orientasi  serta  tujuan  pendidikan  nasional  karena  tidak  menyinggung  secara eksplisit  mengenai  kecerdasan  manusia  indonesia  sebagaimana  yang  diminta  oleh UUD  1945  (Tilaar,  2005).  Jadi  rumusan  tentang  tujuan  sistem  pendidikan  nasional lebih  spesifik  UU  sisdiknas  no.4  tahun  1950  dibandingkan  dengan  tujuan  pada  UU sisdiknas no. 20 tahun 2003.

## 2. Analisis terhadap Pasal 5 ayat 3 (Tentang pendidikan layanan Khusus)
“Warga  negara  di  daerah  terpencil  atau  terbelakang  serta  masyarakat  adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus”.
Penjelasan  pasal  di  atas  dilihat  dari  prinsip  keadilan  tentu  cenderung  tidak menyamakan  hak  dari  setiap  warga  negara  untuk  memperoleh  pendidikan  yang sama,  klasifikasi  terhadap  daerah  merupakan  pertanda  bahwa  prinsip  persamaan terhadap  bangsa  tidak  tercermin,  maka  jika  pada  pasal  di  atas  terjadi pengkhusususan terhadap masyarakat terpencil atau terbelakang maka hal tersebut terjadi  diskriminasi  pelayanan  publik  secara  utuh.  Idealnya  sistem  pendidikan nasional  harus  terhindar  dari  disparitas  bangsa,  jika  undang-undang  tersebut  di
Analisis Kritis Undang-Undang…
maknai  secara  kontekstual  maka  nilai-nilai  kesetaraan  serta  keadilan  bangsa  akan terhapus dengan sendirinya.

## 3. Analisis terhadap Pasal 5 ayat 5 (Tentang pendidikan sepanjang hayat)
“Setiap  warga  negara  berhak  mendapat  kesempatan  meningkatkan pendidikan sepanjang hayat”.
Dalam penjelasan pasal 5  ayat  5  ini  dijelaskan mengenai  kesempatan  warga negara  untuk  meningkatkan  pendidikan  sepanjang  hayat.  Namun  pada kenyataannya pada pendidikan dasar dan menengah tersebut terdapat pembatasan usia  dalam  memperoleh  pendidikan.  Jadi,  ayat  tersebut  tidak  selaras  dengan kenyataan yang ada.
Bertolah  pemahaman  di  atas  pendidikan  sepanjang  hayat  merupakan konsepsi  yang  sangat  menarik  untuk  diperbincangkan,  karena  hal  tersebut merupakan esensi manusia dalam menuntut ilmu, dalam islam menganjurkan bahwa manusia  menuntut  ilmu  dimulai  dari  buayan  sang  ibu  sampai  ke  liang  lahat.  Jadi kesempatan  bangsa  indonesia  untuk  mengenyam  pendidikan  tidak  terbatas  oleh waktu,  kecuali  ia  mennggal  dunia.  Maka  dengan  demikian  perlunya  kesadaran masyarakat terhadap pasal di atas agar pendidikan di indonesia terus berkembang, tidak adanya istilah anak putus sekolah.
4. Analisis  terhadap  Pasal  7  ayat  2  (tentang  kewajiban  orang  tua  memberikan pendidikan )
“Orang tua dari anak usia wajib belajar berkewajiban memberikan pendidikan dasar pada anaknya”
Dalam  ayat  tersebut  dijelaskan  mengenai  kewajiban  orangtua  dalam memberikan pendidikan dasar pada anaknya. Namun akan lebih baik bila dalam ayat tersebut  dijelaskan  pula  mengenai  sanksi  daripada  pelanggarannya. Karena  bila dilihat  pada  kondisi  pendidikan  saat  ini  sangat  banyak  orangtua  yang  tidak mendukung  pendidikan  anaknya,  mereka  lebih  menyuruh  anaknya  untuk  bekerja dalam membantu ekonomi keluarga daripada mengikuti wajib belajar 9 tahun.
Pada penjelasan tentang ketentuan pidana yang tertulis dalam bab XX tidak dijelaskan  tentang  pidana  terhadap  pihak  yang  melanggar  atas  ketentuan kewajiban,    jika  UU  Sisdiknas  ingin  berdiri  secara  Profesional  maka  seharusnya segala  bentuk  penyimpangan  yang  melanggar  dengan  ketentuan  wajib  yang  telah
diamanatkan  harus  ada  tidakan  yang  harus  diberikan  kepada  semua  masyarakat yang tidak mentaatinya.

## 5. Analisis terhadap Pasal 31 ayat 3 (Tentang Pendidikan Jarak Jauh)
“Pendidikan  jarak  jauh  diselenggarakan  dalam  berbagai  bentuk,  modus,  dan cakupan  yang  didukung  oleh  sarana  dan  layanan  belajar  serta  sistem  penilaian  yang menjamin mutu lulusan sesuai dengan standar nasional pendidikan.”
Dalam  pasal  31  ayat  3  tersebut  kurang  dipahami  mengenai  bentuk  dari pendidikan  jarak  jauh itu  seperti  apa, karena dalam  pasal  31  ayat  3  tersebut tidak diuraikan  contoh  bentuk  pendidikan  jarak  jauh  tersebut  seperti  yang  ada  di pendidikan  keagamaan.  Sampai  saat  ini  realisasi  dari  adanya  undang-undang Sisdiknas ayat 31 tersebut tidak terlihat, maka jelas adanya peraturan tersebut perlu dilakukan  pengkajian  ulang,  sehingga  undang-undang  benar-benar  menjadi  acuan oleh setiap warga satuan pendidikan.

## 6. Analisis Terhadap Pasal 34 ayat 1 (Tentang Wajib Belajar)
“Setiap  warga  negara  yang  berusia  6  tahun  dapat  mengikuti  program  wajib belajar”.
Dalam pasal 34 ayat 1 tersebut disebutkan bahwa warga negara yang berusia 6  tahun  dapat  mengikuti  program  wajib  belajar.  Sedangkan  pada  pasal  6  ayat  1 disebutkan  setiap  warga  negara  wajib  mengikuti  pendidikan  dasar  mulai  usia  7 tahun.  Hal  ini  menunjukkan  tidak  adanya  sinkronisasi  antara  kedua  pasal tersebut dalam  menentukan  usia  minimal  pendidikan  dasar,  karena  terdapat  dua standar  usia  yang  berbeda.  Jika  undang-undang  mengisyaratkan  demikian  maka seharusnya ada tindakan tegas dari pemerintah bagi warga negara Indonesia yang berusia  6  tahun  yang  tidak  mengikuti  program  wajib  belajar,  sehingga  tidak  ada istilah anak tidak sekolah.

## 7. Analisis Terhadap Pasal 34 ayat 2 (tentang Bebas biaya)
“Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya”.
Pada  pasal  tersebut  dianggap  tidak  sesuai  dengan  kondisi  pendidikan  di Indonesia  pada saat  ini karena  dilapangan  bisa dilihat  bahwa  di  sekolah swasta itu pemerintah  tidak  sepenuhnya  mendukung  pembebasan  biaya  pendidikan.  adanya beberapa  lembaga  pendidikan  yang  masih  memungut  biaya  pendidikan  tentunya
Analisis Kritis Undang-Undang…
harus  ada  ketegasan  dari  pemirintah dalam  mengupayakan terlaksananya  pasal  34 di atas

## 8. Analisis Terhadap Pasal 50 ayat 1 (Tentang Tanggung jawab Menteri)
“Pengelolaan sistem pendidikan nasional merupakan tanggung jawab menteri”.
Ketidak  jelasan  pada  pasal  di  atas  terdapat  pada  keumuman  bahasa  yang diuraiakan,  di  mana  menteri  yang  dimaksud  di  atas  tidak  dijelaskan  secara  detail, sehingga pertanyaan akan muncul mengenai menteri tersebut.
9. Analisis  terhadap  Pasal  50  ayat  3  (Tentang  penyelenggaraan  Satuan Pendidikan Bertaraf Internasional)
“Pemerintah  dan/atau  pemerintah  daerah  menyelenggarakan  sekurang- kurangnya  satu  satuan  pendidikan  pada  semua  jenjang  pendidikan  untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional”.
Realitas  sosial  yang  terjadi  dilapangan  bahwa  warga  Indonesia  tidak terhindar dari krisis ekonomi yang mendera, maka kebijakan dari pada pasal di atas tidak bisa menciptakan pendidikan yang sama untuk seluruh warga negara. Karena dengan  adanya  kebijakan  penyelenggaraan  pendidikan  bertaraf  internasional tersebut  yang  dapat  memanfaatkan  hanyalah  orang-orang  dengan  kelas  ekonomi yang tinggi, padahal esensinya pendidikan.
Selain  itu  kebijakan  pemerintah  menyelenggarakan  sekolah  bertaraf internasional ini juga dapat diplesetkan menjadi sekolah bertarif internasional, biaya pendidikan  yang  mahal  membuat  masyarakat  berfikir  berbalik  tentang  pendidikan bertaraf  internasional  menjadi  pendidikan  bertaraf  internasional.  Dari  keterbatan ekonomi bangsa yang semuanya secara kemampuan tidak sama, maka pelaksanaan pendidikan  bertaraf  internasional  mencederai  terhadap  asas  keadilan  dan persamaan  terhadap  bangsa,  karena  hanya  orang  yang  beruang  saja  yang  bisa mnyekolahkan  anaknya  kelembaga  tersebut,  sedangkan  kaum  miskin  tetap  saja bersimpuh  di  tempat  yang  begitu  memperhatinkan,  kesempatan  menuju  sekolah unggul  hanya  menjadi  mimpi  belaka,  dengan  dengan  demikian  dimakah  letak bentuk  pemerataan  pendidikan  yang  berasaskan  demokrasi  tidak  dapat  dipungkiri dari  adanya  hal  tersebut  adan  terjadi  disparitas  sosial  yang  mengarah  kepada diskriminasi bangsa.
Menurut Soetjipto Guru merupakan unsur aparatur negara dan abdi negara. Karena itu, guru mutlak perlu mengetahui kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan, sehingga dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan yang merupakan  kebijaksanaan  tersebut.  Kebijaksanaan  pemerintah  dalam  bidang pendidikan ialah segala peraturan-peratutan pelaksanaan baik baik yang dikeluarkan oleh departemen pendidikan dan kebudayaan dipusat maupun di daerah (Soetjipto, 2009).

## 10. Analisis terhadap pasal 35 (Tentang Standar Nasional Pendidikan)
“Standar  nasional  pendidikan  terdiri  atas  standar  isi,  proses,  kompetensi lulusan,  tenaga  kependidikan,  sarana  dan  prasarana,  pengelolaan,  pembiayaan,  dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala”.
Pendidikan  merupakan  suatu  kegiatan  yang  berproses,  dimana  setiap sesuatu yang berproses mempunyai tujuan tertentu yang harus dicapai, pendidikan sebagai  proses  yang  bertujuan  harus  memiliki  ukuran  tertentu  untuk  mencapai tujuan,  maka  dari  itu  dalam  kontek  pendidikan  nasional  harus  mempunyai  standar yang  harus  dijadikan  ukuran    sejauh  mana  keberhasilan  pendidikan  dalam mewujudkan  tujuan  pendidikan  yang  tertulis  dalam  UUD  1945  yaitu  untuk mencerdaskan anak bangsa.
Maka  dari  itu standar  merupakan hal  yang  sangat diperlukan  dalam sistem pendidikan nasional, seperti yang ditulis oleh Tilar bahwa:
a. Standarisasi  pendidikan  nasional  merupakan  suatu  tuntutan politik,  sebagai negara kesatuan Republik Indonesia kita memerlukan Yardstick untuk menilai sejauh  mana  warga  negara  indonesia  itu  mempunyai  visi  yang  sama, pengetahuan  dan  keterampilan  yang  dapat  mengembangkan  negara kesatuan tersebut.
b. Standarisasi  pendidikan  nasional  merupakan  suatu  tuntutan  globalisasi. Dunia dewasa ini telah merupakan suatu kampung global sehingga satu nega dapat  bersembunyi  lagi.  Didalam  kehidupan  global  terjadi  persaingan  yang semakin  lama  semakin  tajam,  oleh  sebab  itu  setiap  warga  negara  perlu mengangkat  dirinya  sendiri  didalam  kehidupan  yang  penuh  dengan persaingan.  Kehidupan  yang  penuh  dengan  persaingan  bukan  berarti kehidupan  yang  penuh  dengan  permusuhan  tetapi  terus  menerus memperbaiki  diri  dengan  meningkatkan  kemampuan  diri  agar  agar  supaya tidak menjadi budak dari bangsa-bangsa lain.
Analisis Kritis Undang-Undang…
c. Standarisasi  pendidikan  nasional  merupakan  suatu  tuntutan  dari  kemajuan (progres),  setiap  negara  tidak  menginginkan  negaranya  tertinggal  dari bangsa-bangsa yang lain.  Untuk menjadi anggota dari negara maju tentunya diperlukan  kualitas  sumber  daya  manusianya  yang  tinggi  yang  bukan  hanya sebagai  konsumer  dari  produk-produk  negar  maju  lainnya  tetapi  juga  dapat berpartisipasi di dalam meningkatkan mutu kehidupan manusia (Tilar, 2006)
Standarisasi nasional pendidikan merupakan hal yang sangat penting  untuk dirumuskan,  menurut  Aqib  standar  nasional  pendidikan  memuat  kriteria  minimal tentang komponen pendidikan yang memungkinkan setiap jenjang jalur pendidikan mengembangkan  pendidikan  secara  optimal  sesuai  dengan  karakteristik  dan kekhasan  nprogramnya  (Aqib,  2002).  dimana  dari  beberapa  poin  di  atas  dapat tercermin  bahwa  pendidikan  nasional  sebagai  tolok  ukur  dari  kemajuan  suatu bangsa.  yang  mana  dengan  adanya  standarisasi  pendidikan  diharapkan  pendidikan di  indonesia  mempunyai  target  yang  jelas  yang  sesuai  dengan  tujuan  pendidikan nasional.

## Kesimpulan
Dari  pembahasan  di  atas  dapat  ditarik  sebuah  kesimpulan  bahwa implementasi  UU  sisdiknas  2003  merupakan  kebijakan  pemerintah  yang  dijadikan dasar  hukum  dalam  sistem  pendidikan  Nasional,  yang  mana  dalam  UU  sisdiknas tersebut  secara  teknis  memuat  tentang  perintah,  kebolehan,  dan  larangan,  maka secara substansial tiga  hukum tersebut berada dalam UU sisdiknas pada bagian isi yang meliputi pendahuluan, pembahaan dan penutup.
Namun  secara  kritis,  implementasi  UU  sisdiknas  2003  secara  teoritis mengalami  perdebatan  panjang,  yang  menyoal  tentang  pasal  dan  ayat  yang terkandung didalamnya. Dari  sebagian  pasal  bertentangan  dengan  pasal  yang  lain, maka  UU  sisdiknas  perlu  pembaharuan  kembali  agar  hal  tersebut  teidak  menuai banyak  kontoversi.  Maka  dengan  demikian  implementasi  UU  sisdiknas  2003 merupakan kebijakan pemerintah yang harus disesuaikan dengan keadaan sekarang melalui  anasis  lebih  mendalam  atas  kebutuhan  bangsa  sesuai  dengan  tantangan globalisasi.

## Referensi
Aqib, Z. (2002). Profesionalisme Guru dalam Pembelajaran . Surabaya: Insan Cendekia.
Barizi, A. (2011). Pendidikan Integratif Akar Tradisi Dan Integrasi Keilmuan Pendidikan Islam . Malang: UIN MALIKI Press.
Departemen  Pendidikan  Nasional.  (2003).  Undang-Undang  RI  Nomor  Nomor  20 Tahun 2003. Jakarta: Depdiknas.
Komite  Rekonstruksi  Pendidikan  DIY.  (2009). Menuju  Jati  Diri  Pendidikan  Yang Mengindonesia . Yogyakarta: Gadjah Mada Univercity Press.
Nawawi,  H.  (2004). Kebijakan  Pendidikan  di  Indonesia  di  Tinjau  dari  Sudut  Hukum . Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Rohman,  A.  (2010). Education  Policy  In  Decentralization  Era .  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar.
Soetjipto. (2009). Profesi Keguruan . Jakarta: Rineka Cipta.
Suharsaputra,  U.  (2015). Manajemen  Perguruan  Tinggi  Strategi  Menghadapi Perubahan . Bandung: PT. Refika Aditama.
Surakhmat,  W.  (2009). Pendidikan  Nasional  Strategi  dan  Tragedi .  Jakarta:  PT. Kompas Media Nusantara.
Susetio, B. (2005). Politik Pendidikan Penguasa . Yogyakarta: Lkis.
Tilaar,  H.  A.  .  (2005). Manifesto  Pendidikan  Nasional  Tinjauan  dari  Perspektif Postrnodernisme dan Studi Kultural . Jakarta: Kompas.
Tilar, H. A. R. (2006). Standarisasi Pendidikan Nasional; Suatu Tinjauan Kritis . Jakarta: PT. Rineka Cipta.
Tim  Dosen  Administrasi  Pendidikan  UPI.  (2011). Manajemen  Pendidikan .  Bandung: Alfabeta.
Tim Redaksi Sinar Grafika. (2007). Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 . Jakarta: Sinar Grafika.