Analisis Tax Planning pada Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Tampan di Kota Pekanbaru (Rudi Panca Putra Panggabean, Ria Nelly Sari dan Vince Ratnawati) http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index
ANALYSIS OF TAX PLANNING ON CORPORATE TAXPAYER AT KPP PRATAMA TAMPAN IN PEKANBARU CITY.
Rudi Panca Putra Panggabean 1 , Ria Nelly Sari 2 , Vince Ratnawati 3
1,2&3 Universitas Riau Email: pancapanggabean@gmail.com 1*

## ABSTRACT
This research aims to analyze the factors that affect tax planing on corporate taxpayers at KPP Pratama Tampan in Pekanbaru City. Pekanbaru is one of developing cities in Indonesia with big numbers of company growth in various sectors. The dependent variable in thsi research was tax planning, while the independent variable was tha tax rate, loopholes, tax sanction, taxpayers’ perception on the effectiveness of tax system, and tax morale. The moderation variable in this research was management motivation. The population of this research were all  the active corporate listed in KPP Pratama Tampan Pekanbaru City. While the selection of samples in this research was  by  using  Slovin  formula  with  error  level  in  the  amount  of  10%  (150  respondents).  Data  analysis  of  this research was by using Structural Equation Model with warp PLS 6.0 program. The research results show that the tax rate, loopholes, tax sanction, and tax morale influence tax planning, while the taxpayers’ perception on  the effectiveness of tax system does not influence tax planning. On the other hand, management motivation moderates and strenghens the correlation between the tax rate and tax morale towards tax planning. While for loopholes variable, tax sanction, and taxpayers’ perception on the effectiveness of tax system, and management motivation do not moderate the variable’s correlation towards tax planning.
Keywords: Tax Planning, Tax Rate, Loopholes, Tax Sanction, Taxpayers’ Perception Towards The Effectiveness of Tax System, Tax Morale, and Management Motivation

## ANALISIS TAX PLANNING PADA WAJIB PAJAK BADAN DI KPP PRATAMA TAMPAN DI KOTA PEKANBARU

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan pajak pada Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Tampan Kota Pekanbaru. Pekanbaru merupakan salah satu kota yang sangat berkembang di Indonesia diiringi dengan banyaknya perusahaan yang tumbuh dari berbagai sektor. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah perencanaan pajak, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah tarif pajak, loopholes, sanksi pajak, persepsi Wajib Pajak atas efektivitas sistem perpajakan, moral pajak. Variabel moderasi dalam penelitian ini adalah motivasi manajemen. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Badan aktif yang terdaftar di KPP Pratama Tampan Kota Pekanbaru. Sedangkan penetuan sampel penelitian ini adalah menggunakan rumus Slovin dengan tingkat error sebesar 5%, yakni sebanyak 150 responden. Analisis data dalam penelitian  ini  menggunakan  Model  Persamaan  Struktural  dengan  program  warp  PLS  6.0.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  tarif  pajak, loopholes, sanksi  pajak  dan  moral  pajak  mempengaruhi  perencanaan  pajak, sedangkan persepsi Wajib Pajak atas efektivitas sistem perpajakan tidak mempengaruhi perencanaan pajak. Di sisi lainnya,  motivasi  manajemen  memoderasi  dan  memperkuat  pengaruh  tarif  pajak  dan  moral  pajak  terhadap perencanaan pajak. Sedangkan untuk variabel loopholes, sanksi pajak dan persepsi Wajib Pajak atas efektivitas sistem perpajakan, motivasi manajemen tidak memoderasi pengaruh variabel tersebut terhadap perencanaan pajak.
Kata  Kunci: Perencanaan  Pajak,  Tarif  Pajak, Loopholes ,  Sanksi  Pajak,  Persepsi  Wajib  Pajak  Atas  Efektivitas Sistem Perpajakan, Moral Pajak dan Motivasi Manajemen
e-ISSN: 2685-5607

## PENDAHULUAN
Pajak pada dasarnya merupakan sumbangan yang dapat dipaksakan yang diberikan oleh warga negara terhadap negara sebagai bentuk tanggung jawab sebagai warga negara yang taat terhadap peraturan yang telah ditetapkan (Pasal 1 ayat 1 UU KUP Nomor 28 Tahun 2007). Pajak termasuk beban perusahaan. Salah satu jenis pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan adalah pajak penghasilan. Oleh karena itu perlu adanya pengelolaan kewajiban perpajakan secara baik sehingga dapat menghindari adanya pemborosan dana perusahaan.  Salah satu cara yang dapat dilakukan perusahaan adalah dengan melakukan perencanaan pajak.
Perencanaan  pajak  merupakan  proses  mengorganisasi  usaha  Wajib  Pajak  orang  pribadi  maupun  badan usaha sedemikian rupa dengan memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam koridor ketentuan peraturan perpajakan ( loopholes ), agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimum (Pohan, 2013:18). Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak dimana pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan (Suandy, 2011:16).
Beberapa penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pajak dipandang sebagai suatu usaha positif yang dilakukan oleh perusahaan sebagai usaha untuk meringankan beban pajak. Suryanti (2010) menemukan bahwa PT Arta Design melakukan tax planning untuk meminimalkan pembayaran pajak penghasilan dengan memanfaatkan celah peraturan perpajakan, dengan memperbesar biaya yang diperkenankan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.    Peneliti  yang  lain,  Chrisdianto  &  Adrianto  (2009)  menemukan  bahwa  perusahaan  PT  Rajawali  Dwi  P melakukan tax planning dengan cara membeli kendaraaan menggunakan metode leasing dengan hak opsi sebagai alternatif pembelian tujuh unit truk baru dibandingkan dengan membeli tunai atau kredit bank, karena memberikan deductible expense yang lebih besar, yaitu biaya yang diperbolehkan sebagai pengurang pajak terutang, agar dapat melakukan penghematan pajak.
Sayangnya, tidak semua Wajib Pajak dapat memanfaatkan perencanaan pajak sebagai suatu usaha untuk meringankan  beban  pajak.  Beberapa  kasus  menunjukkan  bahwa  Wajib  Pajak  sengaja  melakukan  usaha meringankan  beban  pajak  dengan  cara-cara  ilegal (tax  evasion) .  Pengusaha  aksesoris  dan  peralatan  komputer, Yulianto  (36)  dijatuhi  hukuman  satu  tahun  penjara  dalam  sidang  putusan  kasus  penunggakan  Wajib  Pajak  di Pengadilan Negeri Pontianak. Selain itu, Yulianto juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp 377 Juta (Irawan, 2016). Yulianto diduga dengan sengaja menghindari pajak atas usaha penjualan komputer. Usaha tersebut dimulai pada 2010 dan 2011. Selama masa itu, Yulianto selaku Wajib Pajak, dengan sengaja tidak menyampaikan SPPT kepada Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat.
Dalam kasus lain, seperti yang dilansir dalam halaman Pajak.go.id, Direktorat Jenderal Pajak, dalam hal ini Penyidik  di  Kanwil  DJP  Riau  dan  Kepulauan  Riau,  menjemput  paksa  “AP”  tersangka  kasus  pengelapan  pajak pada Hari Rabu, 18 Desember 2013 di Pekanbaru Riau. Tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh “AP”, Wajib Pajak yang bergerak dalam bidang perdagangan alat-alat elektronik, adalah sangkaan menyampaikan Surat Pemberitahuan  (SPT)  tetapi  isinya  tidak  benar,  yaitu  dengan  cara  melaporkan  omzet  yang  tidak  sesuai  dengan keadaan  yang  sebenarnya  untuk  Tahun  Pajak  2005  s.d.  2008.  Atas  perbuatannya  tersebut,  diperkirakan  negara mengalami kerugian sebesar Rp 5 miliar.
Disamping kasus di atas, tunggakan pajak pertambangan mineral dan batu bara (minerba) di Riau mencapai Rp4,17  triliun  selama  9  tahun  (Gemal,  2017).  Direktorat  Jenderal  Pajak  mencatat  41 perusahaan  di  Riau  tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 71 pemegang izin usaha pertambangan (IUP) tidak membayar iuran tetap.
Beberapa kasus di atas menunjukkan bahwa masih banyak perusahaan yang belum melakukan perencanaan pajak dengan benar untuk meminimalisir beban pajaknya. Wajib Pajak tersebut tidak memperhatikan  peraturan perundang-undangan  pajak  dan  tidak  mempertimbangkan  celah  yang  ada  dalam  peraturan  tersebut  untuk dimanfaatkan sehingga dikenakan sanksi pajak. Wajib Pajak tersebut juga memiliki moral yang rendah sehingga melakukan penghindaran pajak secara illegal (tax evasion).
Tarif pajak badan yang diterapkan di Indonesia berbeda untuk setiap tingkat omset perusahaannya. Hal ini mengakibatkan  perencana  pajak  berusaha  sebisa  mungkin  dikenakan  tarif  yang  rendah.  Pemerintah  telah memutuskan dalam  PP  No.  23  Tahun  2018  untuk  meringankan  tarif  PPh  Final  dari  1%  menjadi  0,5%  untuk UMKM yang memiliki peredaran bruto di bawah Rp. 4,8 Milyar per tahun. Namun, ketentuan ini bersifat opsional karena  Wajib  Pajak  dapat  memilih  untuk  mengikuti  tarif  dengan  skema  final  0,5%,  atau  menggunakan  skema normal yang mengacu pada pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Apabila mengikuti tarif dengan skema final 0,5%, besarnya  keuntungan  dan  kerugian  yang  dialami  oleh  wajib  pajak tidak  diperhitungkan.  Baik  mengalami  keuntungan  ataupun  kerugian,  UMKM  harus tetap membayar pajak penghasilan final dengan persentase yang sama. Hal ini seringkali memberatkan  wajib  pajak.  Ketika  wajib  pajak merasa  tarif  pajak  yang  berlaku  memberatkan,  maka  wajib  pajak  tersebut  cenderung  memilih  untuk  tidak patuh  dan menghindari kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, khusus UMKM membutuhkan tax planning untuk dapat memilih tarif pajak mana yang lebih menguntungkan.
Berdasarkan fenomena-fenomena di atas, penulis terdorong untuk melakukan penelitian mengenai faktor- faktor  perencanaan  pajak  di  kota  Pekanbaru  tepatnya  pada  Wajib  Pajak  Badan  yang  terdaftar  di  KPP  Pratama
Tampan.  Pekanbaru  merupakan  salah  satu  kota  yang  sangat  berkembang  di  Provinsi  Riau  diiringi  dengan banyaknya perusahaan yang tumbuh dari berbagai sektor. Para Wajib Pajak Badan di kota Pekanbaru mayoritas terdaftar pada KPP Pratama Tampan. Penelitian ini akan menguji pengaruh tarif pajak, loopholes , sanksi pajak, persepsi Wajib Pajak terhadap efektivitas sistem perpajakan, dan moral pajak terhadap perencanaan pajak, dan motivasi manajemen sebagai variable moderasi.

## TINJAUAN PUSTAKA Teori Atribusi (Heider-1958)
Teori atribusi diperkenalkan oleh Fritz Heider pada Tahun 1958 pertama kali. Menurut Heider, seseorang itu selalu berusaha  untuk  mencari  sebab  mengapa  seseorang  berbuat  dengan  cara–cara  tertentu.  (Robbins  dan  Judge: 2009:175).
Pada  dasarnya,  teori  atribusi  menyatakan  bahwa  bila  individu-individu  mengamati  perilaku  seseorang, mereka  akan  mencoba  untuk  menentukan  apakah  itu  ditimbulkan  secara  internal  atau  eksternal.  Perilaku  yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri atau berasal  dari  faktor  internal  seperti  ciri  kepribadian,  kesadaran,  dan  kemampuan.  Sedangkan,  perilaku  yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar atau dari faktor eksternal seperti peralatan atau pengaruh sosial dari orang lain, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi. (Robbins dan Judge: 2009:175-176). Faktor yang mempengaruhi penyebab perilaku internal dan eksternal adalah sebagai berikut: (1) Kekhususan,  yaitu  seseorang  akan  mempersepsikan  perilaku  individu  lain  secara  berbeda  dalam  situasi  yang berlainan.  Apabila  perilaku  seseorang  dianggap  suatu  hal  yang  luar  biasa,  maka  individu  lain  yang  bertindak sebagai pengamat akan memberikan atribusi eksternal terhadap perilaku tersebut. Sebaliknya jika hal itu dianggap hal  yang  biasa,  maka  akan  dinilai  sebagai  atribusi  internal,  (2)  Konsensus,  yaitu  jika  semua  orang mempunyai kesamaan pandangan dalam merespon perilaku seseorang dalam situasi yang sama. Apabila konsensusnya tinggi, maka  termasuk  atribusi  internal.  Sebaliknya  jika  konsensusnya  rendah,  maka  termasuk  atribusi  eksternal,  (3) Konsistensi,  yaitu  jika  seorang  menilai  perilaku-perilaku  orang  lain  dengan  respon  sama  dari  waktu  ke  waktu. Semakin konsisten perilaku itu, orang akan menghubungkan hal tersebut dengan sebab-sebab internal.
Teori Atribusi memandang individu sebagai seseorang yang mencoba memahami sebab-sebab yang terjadi pada berbagai peristiwa yang dihadapinya. Menurut Albana (2010), teori atribusi mencoba menemukan apa yang menyebabkan apa, atau apa yang mendorong siapa melakukan apa. Respon yang kita berikan pada suatu peristiwa bergantung pada interpretasi kita tentang peristiwa itu.
Dilihat dari sudut pandang teori atribusi, maka teori ini relevan dengan penelitian perpajakan yang merujuk pada perencanaan pajak,  khususnya  cara-cara  yang digunakan  dalam  meminimalkan  beban  pajak  apakah sesuai  dengan  ketentuan peraturan perpajakan.

## Teori Kebutuhan ERG (Alderfer-1969)
Teori  kebutuhan  Alderfer  (Alderfer’s  ERG  theory)  merupakan  pengembangan  dari  teori  hierarki  kebutuhan Maslow oleh Clayton Alderfer  agar lebih bisa diterapkan dalam penelitian empiris. Revisi atas hierarki kebutuhan itu disebut teori ERG. Alderfer menyatakan bahwa ada tiga kelompok utama kebutuhan yaitu : (1) Kebutuhan akan keberadaan ( Existence ), yaitu suatu kebutuhan akan tetap bisa hidup atau kebutuhan fisik, (2) Kebutuhan berhubungan  ( Relatedness ),  yaitu  suatu  kebutuhan  untuk  menjalin  hubungan  sesamanya  melakukan  hubungan sosial dan bekerjasama dengan orang lain, (3) Kebutuhan untuk berkembang ( Growth ), yaitu suatu kebutuhan yang berhubungan dengan keinginan intrinsik dari seseorang untuk mengembangkan diri. Dilihat dari sudut pandang teori kebutuhan Alderfer, maka teori ini relevan dengan motivasi manajemen. Di dalam suatu perusahaan, terdapat kebutuhan-kebutuhan  tertentu  yang  menjadi  pemicu  pada  manajemen  perusahaan  untuk  melakukan  sesuatu (Robbins dan Judge: 2009)

## Perencanaan Pajak
Menurut  Pohan  (2013:18),  perencanaan  pajak  adalah  proses  mengorganisasi  usaha  Wajib  Pajak  orang  pribadi maupun badan usaha sedemikian rupa dengan memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh oleh  perusahaan  dalam  koridor  ketentuan  peraturan  perpajakan  ( loopholes ),  agar  perusahaan  dapat  membayar pajak  dalam  jumlah  minimum.  Menurut  Suandy  (2011:16),  perencanaan  pajak  adalah  langkah  awal  dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak ( tax planning ) adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak.
Pohan (2013:21) mengemukakan bahwa secara umum tujuan pokok dari perencanaan pajak adalah sebagai berikut : (1) Meminimalisasi beban pajak yang terutang, (2) Memaksimalkan laba setelah pajak, (3) Meminimalkan terjadinya  kejutan  pajak  ( tax  surprise )  jika  terjadi  pemeriksaan  pajak  oleh  fiskus,  (4)  Memenuhi  kewajiban perpajakannya secara benar, efisien dan efektif, sesuai dengan ketentuan perpajakan..
e-ISSN: 2685-5607
Menurut Pohan (2015:20), beberapa manfaat yang biasa diperoleh dari perencanaan pajak yang dilakukan secara cermat : (1) Penghematan kas keluar, (2) Mengatur aliran kas masuk dan keluar ( cash flow ).
Strategi  perencanaan  pajak  menurut  Erly  Suandi  (2011;  121)  adalah  sebagai  berikut  :  (1)  Mengambil keuntungan dari berbagai pilihan bentuk badan hukum ( legal entity) yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan jenis usaha,  (2)  Memilih  lokasi  perusahaan  yang  akan  didirikan,  (3)  Mengambil  keuntungan  sebesar-besarnya  atau semaksimal mungkin dari berbagai pengecualian, potongan atau pengurangan atas penghasilan kena pajak yang diperbolehkan oleh undang-undang, (4) Mendirikan perusahaan ada yang sebagai profit center dan ada yang hanya berfungsi sebagai cost center, (5) Memberikan tunjangan kepada karyawan dalam bentuk uang atau natura dan kenikmatan ( fringe benefit), (6) Pemilihan metode penilaian persediaan, (7) Untuk pendanaan aktiva tetap dapat mempertimbangkan sewa guna usaha dengan hak opsi ( finance lease), (8) Melalui pemilihan metode penyusutan yang  diperbolehkan  peraturan  perpajakan  yang  berlaku,  (9)  Menghindari  dari  pengenaan  pajak  dengan  cara mengarahkan  pada  transaksi yang  bukan  objek  pajak,  (10)  Mengoptimalkan  kredit pajak  yang  di perkenankan, (11)  Penundaan  pembayaran  kewajiban  pajak  dapat  dilakukan  dengan  cara  melakukan  pembayaran  pada  saat mendekati  tanggal  jatuh  tempo,  (12)  Menghindari  pemeriksaan  pajak,  (13)  Menghindari  pelanggaran  terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.
Menurut  Pohan  (2015:21), tax  planning yang  baik  mensyaratkan  beberapa  hal  :  (1)  Tidak  melanggar ketentuan  perpajakan,  (2)  Kewajaran  melakukan  transaksi  bisnis  harus  berpegang  kepada  praktik  perdagangan yang sehat dan menggunakan standard arms length price atau harga pasar yang wajar, yakni tingkat harga antara pembeli dan penjual yang independen, bebas melakukan transaksi, (3) Didukung oleh bukti-bukti pendukung yang memadai

## Tarif Pajak
Menurut Rismawati Sudirman & Antong Amiruddin, (2012: 9), tarif pajak adalah ketentuan persentase (%) atau jumlah (rupiah) pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak sesuai dengan dasar pajak atau objek  pajak.Menurut Suandy (2008), skema tarif yang diterapkan di Indonesia mengakibatkan seorang perencana pajak berusaha sebisa mungkin dikenakan tarif yang paling rendah. Menurut Barry Bracewell and Milnes (2008), bahwa “semakin besar beban pajak, semakin kuat motif, dan semakin luas ruang lingkup terjadinya penghindaran pajak, karena Wajib Pajak  dapat  menghindari  tarif  pajak  yang  lebih  tinggi  namun  tetap  terutang  tarif  pajak  yang  lebih  rendah”. Berdasarkan pemaparan di atas, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai beriku:
H1: Tarif pajak mempengaruhi perencanaan pajak pada Wajib Pajak badan di Kota Pekanbaru

## Loopholes
Loopholes merupakan  celah  atau  peluang  untuk  menyiasati  suatu  peraturan  agar mendapatkan  keuntungan atau  kemudahan  dari  peraturan, Menurut Hutagaol (2007), penghindaran pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan dapat dilakukan Wajib Pajak dengan mencari kelemahan peraturan ( loopholes ).  Pengetahuan yang  memadai  mengenai  peraturan  perpajakan  merupakan  langkah  penting  bagi  perusahaan  utuk  menentukan loopholes yang menguntungkan karena bagaimanapun lengkapnya suatu peraturan, belum tentu dapat mencakup semua aspek (Herlina & Toly, 2013). Berdasarkan pemaparan di atas, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:
H2: Loopholes pajak mempengaruhi perencanaan pajak pada Wajib Pajak badan di Kota Pekanbaru

## Sanksi Pajak
Menurut  Mardiasmo  (2009:57),  sanksi  perpajakan  adalah  jaminan  bahwa  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  perpajakan  akan  dituruti/ditaati/dipatuhi,  atau  dengan  kata  lain  sanksi  perpajakan  merupakan  alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Salah satu alasan mengapa perencanaan pajak perlu dilakukan adalah untuk menghindari dikenakannya sanksi administrasi yang dapat beresiko dari segi material (Rahman, 2010). Berdasarkan pemaparan di atas,. maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut: H3: Sanksi Administrasi pajak mempengaruhi perencanaan pajak pada Wajib Pajak badan di Kota Pekanbaru

## Persepsi Wajib Pajak atas Efektivitas Sistem Perpajakan
Persepsi  merupakan  proses  aktivitas  seseorang  dalam  memberikan  kesan,  penilaian,  pendapat,  memahami, mengorganisir, menafsirkan yang memungkinkan situasi, peristiwa yang dapat memberikan kesan perilaku yang positif atau negatif (Fikriningrum, 2012).
Untuk  meningkatkan  kesadaran  masyarakat  akan  membayar  pajak,    maka    diperlukan    perubahan    atau penyempurnaan    dan    perbaikan    dalam  sistem    administrasi    modern    yang    berdasarkan    Peraturan    Menteri Keuangan Nomor  62/PMK/.01/2009  tentang  organisasi  dan  tata  kerja  instansi  vertikal Direktorat  Jenderal Pajak  mengenai  peningkatan  ketertiban  administrasi, efektifitas,  dan  kinerja  organisasi  instansi  vertikal  di lingkungan  Direktorat Jenderal  Pajak  yang  mencakup  semua  lini  operasi  organisasi  secara  nasional (Nugroho dan Zulaikha, 2012). Berdasarkan hal tersebut diharapkan sistem  perpajakan  yang  sekarang sudah ada seperti e- SPT,  e-filling,  e-NPWP,  e-registration,  e-banking dan dropbox ,  dan    lain-lain    dapat    lebih  sempurna    serta
memberikan kemudahan  kepada  Wajib  Pajak dalam  membayar  atau  melaporkan kewajiban  perpajakan  dan dapat memberikan pencitraan atau persepsi yang  baik  kepada  hal  yang  terkait dengan  pajak  terutama  pada sistem perpajakan. Berdasarkan pemaparan di atas,. maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut : H4: Persepsi atas efektivitas sistem perpajakan mempengaruhi perencanaan pajak pada Wajib Pajak badan di Kota Pekanbaru.

## Moral Pajak
Menurut Luttmer dan Singhal (2014), moral pajak adalah motivasi dasar non ekonomi serta faktor-faktor bekerja dalam mekanisme kepatuhan membayar pajak melalui seperangkat motivasi dasar. Moral  perpajakan  merupakan determinan kunci yang dapat menjelaskan mengapa orang jujur dalam masalah  perpajakan. Rahayu (2010:145) menyatakan bahwa : “Moral masyarakat akan mempengaruhi pengumpulan pajak oleh fiskus. Dengan integritas tinggi tentunya pemenuhan kewajiban perpajakan akan lebih baik. Kepatuhan Wajib Pajak akan lebih akan lebih baik jika moral penduduk baik. Kepatuhan perpajakan didefinisikan  sebagai  suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua  kewajiban  perpajakan  dan  melaksanakan  hak  perpajakannya. Berdasarkan pemaparan di atas,. maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:
H5: Moral pajak mempengaruhi perencanaan pajak pada Wajib Pajak badan di Kota Pekanbaru

## Motivasi Manajemen
Motivasi adalah keadaan dalam diri seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan- kegiatan  tertentu  guna  mencapai  tujuan  (Reksohadiprojo  dan  Handoko,  1997:252).  Sri  Hapsari  (2005  :  74) membagi motivasi membagi dua jenis yaitu motivasi instrinsik dan motivasi ekstrinsik.
Menurut John W Santrock (2003: 476), motivasi intrinsik adalah keinginan    dari  dalam  diri  seseorang untuk    menjadi    kompeten,    dan  melakukan    sesuatu    demi    usaha    itu    sendiri.  Menurut  Singgih  (2008  :  50), semakin kuat motivasi intrinsik yang  dimiliki,  semakin  memperlihatkan  tingkah  laku  yang  kuat untuk mencapai tujuan.
Menurut John  W  Santrock  (2003: 476),  motivasi  ekstrinsik  adalah  keinginan  untuk  mencapai  sesuatu didorong  karena  ingin mendapatkan  penghargaan  eksternal  atau  menghindari  hukuman eksternal. Faktor- faktor  yang  mempengaruhi  motivasi  ekstrinsik antara lain pujian, nasehat, semangat, hadiah, hukuman, atau meniru sesuatu. Berdasarkan pemaparan di atas,. maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:
H6: Motivasi manajemen memoderasi hubungan tarif pajak terhadap perencanaan pajak pada Wajib Pajak badan di Kota Pekanbaru H7: Motivasi manajemen memoderasi hubungan loopholes terhadap perencanaan pajak pada Wajib Pajak badan di Kota Pekanbaru
H8:  Motivasi  manajemen  memoderasi  hubungan  sanksi  pajak,  terhadap  perencanaan  pajak  pada  Wajib  Pajak badan di Kota Pekanbaru
H9: Motivasi manajemen memoderasi hubungan  atas efektivitas sistem perpajakan terhadap perencanaan pajak pada Wajib Pajak badan di Kota Pekanbaru
H10:  Motivasi  manajemen  memoderasi  hubungan  moral  Wajib  Pajak  terhadap  perencanaan  pajak  pada  Wajib Pajak badan di Kota Pekanbaru.
Berdasarkan kerangka pemikirian di atas, maka peneliti merumuskan model penelitian sebagai berikut :

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan di kota Pekanbaru, baik dengan mendatangi langsung tempat atau perusahaan Wajib Pajak Badan  yang  bersangkutan,  ataupun  dengan  menggunakan  media  informasi  jarak  jauh  seperti e-mail dan sebagainya. Populasi penelitian adalah seluruh Wajib Pajak Badan yang terdaftar wajib SPT tahunan PPh di KPP Pratama Tampan.

## Tabel 1. Daftar Wajib Pajak Di Provinsi Riau
Nama KPP Wajib Pajak Badan Terdaftar Wajib SPT Tahunan PPh 1. Pratama Pekanbaru Senapelan 5 074 2. Pratama Dumai 3 997 3. Pratama Rengat 3 175 4. Pratama Tampan 8.942 5. Madya Pekanbaru 1 028 6. Pratama Bengkalis 4 774 7. Pratama Bangkinang 2 919 8. Pratama Pangkalan Kerinci 3 200 Jumlah/Total 33 109
Sumber: Riau.bps.go.id (2018)
Dari  tabel  di  atas,  jumlah  Wajib  Pajak  Badan  yang  terdaftar  wajib  SPT  tahunan  PPh  di  KPP  Pratama Tampan  adalah  sebanyak  8.942  Wajib  Pajak  Badan.  Penelitian  ini  menggunakan  teknik  pengambilan  sampel menggunakan  rumus  Slovin.  Sampel  untuk  penelitian  ini  dapat  dihitung  dengan  menggunakan  rumus  Slovin sebagai berikut:
N n = -------------- 1+N(e) 2
Di mana : n = ukuran sampel N = ukuran populasi e  =  persen  kelonggaran  ketidaktelitian  karena  kesalahan  pengambilan  sampel  yang  masih  dapat  ditolerir  atau diinginkan, misalnya 10%.
8.942
n = ----------------------- 1+8.942 (10%) 2
n =     99 (Dibulatkan)
Berdasarkan hasil penarikan sampel dengan rumus Slovin ini,maka didapat sampel akhir penelitian adalah sebanyak 99 responden (Minimal) yang merupakan wajib pajak badan di KPP Tampan yang terdaftar wajib SPT tahunan PPh. Dalam penelitian ini dilakukan penelitian kepada 150 responden.
Alat pengumpulan data di lapangan menggunakan cara yang berupa peninjauan dan penelitian langsung dengan cara menyebarkan daftar isian berupa angket pada responden, dimana data tersebut merupakan data primer yang selanjutnya akan diolah, dianalisis, dan untuk ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan kuesioner dengan skala likert 5 poin, yakni skor 1 untuk Sangat Tidak Setuju (STS), skor 2 untuk  Tidak Setuju (TS), skor 3 untuk Netral (N), skor 4 untuk Setuju (S) dan skor 5 untuk Sangat Setuju (SS).

## Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel
Definisi  operasional  adalah karakteristik  yang dapat  diukur,  dapat  diamati,  sehingga  memungkinkan penelitian untuk melakukan observasi atau pengukuran secara cermat dalam suatu obyek atau fenomena yang dapat diulang oleh orang lain (Nursalam,2008). Pengukuran  Variabel adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari objek atau kegiatan  yang  mempunyai  variasi  tertentu  yang  ditetapkan  oleh  peneliti  untuk  dipelajari  dan  kemudian  ditarik kesimpulannya. Jadi variabel adalah konsep yang mempunyai bermacam-macam nilai, berupa kuantitatif maupun kualitatif yang nilainya dapat berubah-ubah. (Sugiyono,2009:110). Variabel yang diteliti dalam studi ini meliputi:

## Variabel Dependen Perencanaan Pajak
Definisi operasional dari perencanaan pajak adalah cara yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam meminimalkan beban pajak terutangnya. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah : (1) Keyakinan melakukan skema perencanaan pajak yang dibuat, (2) cara meminimalkan beban pajak, (3) cara penundaaan pembayaran pajak, (4) cara  menggeser  beban  pajak,  (5)  penghindaran  pemeriksaan  pajak  (6)  penghindaran  pelanggaran  terhadap peraturan perpajakan.

## Variabel Independen Tarif Pajak
Definisi operasional dari tarif pajak adalah tarif yang digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak Badan, yang dinyatakan dalam bentuk presentase (%). Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah : (1) Besaran tarif pajak yang harus dibayar, (2) Persepsi Wajib Pajak mengenai tarif pajak yang diberlakukan.

## Loopholes
Definisi operasional dari loopholes adalah celah-celah  atau peluang yang  dapat  dimanfaatkan  oleh Wajib  Pajak Badan  yang  terdapat  dalam  undang-undang  untuk  penghindaran  pajak sehingga dapat meminimalkan beban pajak  terutangnya.  Indikator yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  :  (1)  Peluang-peluang dalam  undang- undang perpajakan, (2) Tax Avoidance

## Sanksi Pajak
Definisi operasional dari sanksi perpajakan adalah sebuah bentuk hukuman yang diberlakukan supaya Wajib Pajak dapat menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik. Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel ini adalah : (1) Sanksi Administrasi, dan (2) Sanksi Pidana.

## Persepsi Wajib Pajak Atas Efektivitas Sistem Perpajakan
Definisi operasional dari persepsi Wajib Pajak atas efektivitas sistem perpajakan adalah kesan yang dirasakan oleh Wajib  pajak  terhadap  suatu  bentuk  modernisasi  layananan  pajak  yang  diharapkan  dapat  mempermudah  Wajib Pajak dalam merencanakan perpajakannya dengan baik. Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel ini adalah  :  (1)  Persepsi  Wajib  Pajak  mengenai  pembayaran  pajak  melalui e-banking, (2) Persepsi  Wajib  Pajak mengenai pelaporan SPT melalui e-SPT dan e-filling, (3) Persepsi Wajib Pajak mengenai kemudahan penyampaian SPT melalui e-filling , (4)  Persepsi Wajib Pajak mengenai  informasi peraturan perpajakan terbaru secara online melalui internet, (5) Persepsi Wajib Pajak mengenai pendaftaran NPWP melalui e-register

## Moral Pajak
Definisi operasional moral pajak dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan Wajib Pajak patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakan sehingga dapat dinilai apakah wajib pajak memiliki perilaku lebih baik atau  buruk.  Indikator  yang  digunakan  untuk  mengukur  variabel  ini  adalah  :  (1)  Partisipasi  warga  negara,  (2) Kepercayaan, (3) Kebanggaan, (4) Aspek pengelakan pajak.

## Motivasi Manajemen
Definisi operasional dari motivasi manajemen adalah dorongan dari dalam dan dari luar diri Wajib Pajak untuk meminimalisir beban pajak. Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel ini adalah : (1) Motivasi instrinsik, (2) Motivasi ekstrinsik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambaran  secara  lengkap  mengenai  jumlah  kuesioner  yang  disebar  kepada  responden,  jumlah  kuesioner  yang dikembalikan dan jumlah kuesioner yang digunakan untuk kebutuhan penelitian terinci dalam tabel berikut:
Tabel 2. Rincian Kuesioner Yang Disebar, Kembali dan Digunakan Keterangan Jumlah Kuesioner yang Disebar 150 Kuesioner yang Kembali 150 Kuesioner yang Tidak Kembali 0 Tingkat Pengembalian (%) 100% Kuesioner yang Tidak Valid 7 Kuesioner yang Digunakan 143 Tingkat Pengembalian Efektif 95,33%
e-ISSN: 2685-5607
Berdasarkan Tabel  2 dapat dilihat bahwa kuesioner yang disebarkan sebanyak  150. Jumlah keseluruhan kuesioner  yang  diisi  dan  kembali  baik  melalui  jasa  pengiriman  maupun  diterima  langsung  oleh  peneliti  dari responden adalah 150 atau dengan persentase tingkat pengembalian sebesar 100%. Kemudian setelah dilakukan penyortiran  atas  uji  outlier,  maka  ditemukan  7  eksemplar  kuesioner  yang  tidak  valid  dikarenakan  tidak  diisi lengkap oleh responden. Dengan demikian jumlah kuesioner yang dapat digunakan adalah sebanyak 143, dengan tingkat pengembalian efektif sebesar 95,33%.

## Analisis Statistik Inferensial
Analisis  data  statistik  inferensial  diukur  dengan  menggunakan  program warp  PLS 6.0  mulai  dari  pengukuran model ( outer model ), struktur model ( inner model ) serta pengujian hipotesis.

## Pengukuran Model Uji Bias Metode Umum
Hasil uji metode bias umum dengan metode full collinearity VIF setiap variabel yang ada dalam penelitian ini adalah pada sebagai berikut:

## Tabel 3. Nilai Full Colinearity Konstruk
Variable Latents TP LP SP PS MP MM PP Nilai 1.378 1.754 2.191 2.217 1.648 1.307 1.164
Pada tabel  3 dapat dilihat bahwa nilai Full Colinearity konstruk seluruh variabel konstruk memiliki nilai “ Full Collin. VIF ” dibawah 3,3. Dapat ditarik kesimpulan bahwa konstruk bebas dari kolinearitas atau common method bias
Uji Validitas Validitas Covergent Nilai validitas convergent dikatakan sangat baik apabila skor AVR di atas 0,5 (Henseler et al, 2009).
Tabel 4. Nilai Average variances extracted (AVE) Variable Latents TP LP SP PS MP MM PP Nilai 0.565 0.621 0.721 0.534 0.668 0.702 0.522
Pada  tabel  4 dapat dilihat  bahwa  nilai Indicator  Loading,  P-  Value  dan  AVE masing-masing  variabel konstruk memiliki  nilai  di  atas  0,50  (50%),  artinya  konstruk  dari  indikator–indikator  dapat  dijelaskan,  serta  memenuhi persyaratan validitas convergent (Latan dan Ghozali, 2012).

## Validitas Discriminant
Cross Loading Untuk melihat hasil Validitas discriminant dengan membandingkan nilai korelasi sesama indikator dalam konstruk keadilan dengan variabel lain. Berdasarkan hasil pengolahan data nilai Cross Loading konstruk terdapat beberapa indikator yang di “Droping” yakni: PP3, PP4 dan PP5. Alasan di “Droping” indikator-indikator tersebut karna memiliki nilai Cross Loading lebih rendah dari 0,5

## Akar Kuadrat (Square Roots) Average Variance Extracted (AVE)
Berdasarkan  hasil  pengolahan  data,  nilai  Akar  Kuadrat  ( Square  Roots ) Average  Variance  Extracted (AVE) konstruk adalah sebagai berikut:
Tabel 5. Nilai Akar Kuadrat (Square Roots) Average Variance Extracted (AVE)
PP TP LH SP PS MP MM PP 0.722 0.239 0.130 0.210 0.200 0.138 -0.156 TP 0.239 0.752 0.378 0.441 0.283 0.083 -0.149 LH 0.130 0.378 0.788 0.484 0.472 0.344 -0.191 SP 0.210 0.441 0.484 0.849 0.529 0.328 -0.421 PS 0.200 0.283 0.472 0.529 0.731 0.593 -0.342 MP 0.138 0.083 0.344 0.328 0.593 0.817 -0.263 MM -0.156 -0.149 -0.191 -0.421 -0.342 -0.263 0.838
Seluruh variabel konstruk dapat menjelaskan varian yang lebih banyak di dalam pengukuran item/ indikatornya sendiri dibandingkan dengan membaginya dengan variabel konstruk yang lain. Ini terlihat dari nilai akar kuadrat
AVE lebih besar dari korelasi antar  variabel konstruk laten di dalam model, sehingga nilai-nilai tersebut diatas dikatakan baik dan memenuhi syarat dari validitas discriminant .

## Uji Reabilitas
Reliabilitas menunjukkan stabilitas dan konsistensi instrumen pengukuran  serta mengukur konsep studi sebagai berikut:
Tabel 6. Nilai Internal Consistency Reliability (Composite Reliability)
Variable Latents TP LH SP PS MP MM PP Nilai 0.839 0.907 0.912 0.851 0.889 0.876 0.934
Pada tabel 6 dapat dilihat bahwa nilai Internal Consistency Reliability (Composite Reliability) konstruk. Seluruh variabel konstruk memiliki nilai composite reliability di atas 0,70, yang artinya masing-masing variabel konstruk memiliki  rata-rata  korelasi  antar  item-item  dalam  pengujian  model  yang  reliabel.  Dapat  disimpulkan  bahwa, seluruh variabel konstruk memenuhi persyaratan reliabilitas.

## Evaluasi Model Struktural Koefisien Determinasi
Koefisien  determinasi  dapat  dilihat  dengan  menggunakan R-Squared yakni  berapa  persentase  variasi  konstruk endogen/ criterion dapat  dijelaskan  oleh  konstruk  yang  mempengaruhi  dalam  hipotesis.  Variabel  konstruk  tarif pajak, loopholes, sanksi pajak, persepsi wajib pajak atas efektivitas sistem perpajakan, moral pajak dan motivasi manajemen dapat mempengaruhi perencanaan pajak sebesar 0,225 (22,5%). Sisanya 0,775 (77,5%) di pengaruhi oleh variabel atau faktor-faktor di luar model penelitian ini

## Model Fit dan Quality Indexes
Untuk  mengevaluasi  Model Fit dapat  ditentukan  oleh  indikator Fit yang  nilai Average  path  coefficient (APC), Average  R-squared (ARS), Average  adjusted  R-squared (AARS),  ini  dapat  diartikan  bahwa  model  peneliti mempunyai fit yang baik. Pada tabel itu dapat dilihat Average block VIF (AVIF), dan Average full collinearity VIF  (AFVIF),  dimana  ini dapat  diartikan  tidak  ada  masalah  dengan  multikolonieritas  antar  indikator dan  antar variabel eksogen.

## Tabel 7. Nilai Indikator Model Fit dan Quality Indices
Model fit and quality indices
01. Average path coefficient (APC)= 0.133 , P=0.026 02. Average R-squared (ARS)= 0.225 , P=0.001 03. Average adjusted R-squared (AARS)= 0.166 , P=0.010 04. Average block VIF (AVIF)= 2.273 , acceptable if <= 5, ideally <= 3.3
05. Average full collinearity VIF (AFVIF)= 1.774 , acceptable if <= 5, ideally <= 3.3
06. Tenenhaus GoF (GoF)= 0.350 , small >= 0.1, medium >= 0.25, large >= 0.36
07. Sympson's paradox ratio (SPR)= 0.800 , acceptable if >= 0.7 , ideally = 1 08. R-squared contribution ratio (RSCR)= 0.936 , acceptable if >= 0.9 , ideally = 1 09. Statistical suppression ratio (SSR)= 0.900, acceptable if >= 0.7

## Pengujian Hipotesis Pengujian Hipotesis Pengaruh Langsung
Hasil pengujian untuk pengaruh langsung terhadap perencanaan pajak adalah sebagai berikut:
Tabel 8. Hasil Pengujian Hipotesis Pengaruh Langsung Hipotesis Uji Hipotesis Path Coef P-value Keterangan 1 Tarif Pajak (TP) → Perencanaan Pajak (PP) 0,216 0,004 Berpengaruh 2 Loopholes (LH) → Perencanaan Pajak (PP) 0,167 0,020 Berpengaruh 3 Sanksi Pajak (SP) → Perencanaan Pajak (PP) 0,162 0,023 Berpengaruh 4 Persepsi WP Atas Efektivitas Sistem Perpajakan (PS) → Perencanaan Pajak (PP) 0,047 0,285 Tidak Berpengaruh 5 Moral Pajak (MP) → Perencanaan Pajak (PP) 0,147 0,036 Berpengaruh
a) Tarif pajak mempengaruhi perencanaan pajak karena Nilai P-value 0,004 < 0,05. b) Loopholes mempengaruhi perencanaan pajak karena Nilai P-value 0,020 < 0,05. c) Sanksi pajak mempengaruhi perencanaan pajak karena Nilai P-value 0,023  <  0,05. d) Persepsi  wajib  pajak  atas  efektivitas  sistem  perpajakan  tidak  mempengaruhi
e-ISSN: 2685-5607
perencanaan pajak karena Nilai P-value 0,285 > 0,05. e) Moral pajak mempengaruhi perencanaan pajak karena Nilai P-value 0,036 < 0,05.

## Pengujian Hipotesis Dengan Moderasi
Hasil pengujian hipotesis dengan moderasi adalah sebagai berikut :

## Tabel 9. Hasil Pengujian Hipotesis Dengan Moderasi
a)  Motivasi  manajemen  memoderasi  dan  memperkuat  pengaruh  tarif  pajak  terhadap  perencanaan  pajak. b) Motivasi  manajemen  tidak  memoderasi loopholes terhadap  perencanaan  pajak. c) Motivasi  manajemen  tidak memoderasi sanksi pajak terhadap perencanaan pajak. d) Motivasi manajemen tidak memoderasi persepsi Wajib Pajak  atas  efektivitas  sistem  perpajakan  terhadap  perencanaan  pajak. e) Motivasi  manajemen  memoderasi  dan memperkuat pengaruh moral pajak terhadap perencanaan pajak.
Untuk hasil penelitian dalam model persamaan struktural dapat dilihat dalam Gambar 2 berikut:
Gambar 2. Model Persamaan Struktural dengan Path Coefficients dan P-value Untuk Hubungan

## Moderasi

## Pembahasan Hipotesis Pengaruh Langsung Pengaruh Tarif pajak terhadap Perencanaan Pajak
Hipotesis  1  menduga  tarif  pajak  mempengaruhi  perencanaan  pajak.  Menurut  Suandy  (2008),  skema  tarif  yang diterapkan di Indonesia mengakibatkan seorang perencana pajak berusaha sebisa mungkin dikenakan tarif yang paling rendah.  Hasil penelitian ini menemukan bahwa  tarif pajak  mempengaruhi perencanaan pajak. Mayoritas responden setuju bahwa dengan tarif 25%, perusahaannya tetap memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun, tarif
Path Path Coeff. Signifikansi MP --> PP 0.147 0.036 MM*MP --> PP (Interaksi "MM dengan MP") 0.151 0.032 Path Path Coeff. Signifikansi TP --> PP 0.216 0.004 MM*TP --> PP (Interaksi "MM dengan TP") 0.259 0.011 Path Path Coeff. Signifikansi LP --> PP 0.167 0.020 MM*LP --> PP (Interaksi "MM dengan LP") -0.075 0.183 Path Path Coeff. Signifikansi SP --> PP 0.162 0.023 MM*SP --> PP (Interaksi "MM dengan PP") 0.071 0.195 Path Path Coeff. Signifikansi PS --> PP 0.047 0.285 MM*PS --> PP (Interaksi "MM dengan PS") -0.035 0.337
pajak  badan  yang  diterapkan  di  Indonesia  masih  dirasakan  cukup  tinggi  bagi  beberapa  Wajib  Pajak  sehingga mendorong wajib pajak untuk merencanakan pajaknya agar terkena tarif pajak yang lebih rendah.
Hasil  penelitian  ini  mendukung  dengan  Teori  Atribusi  (Heider-1958) yang  menyatakan  bila  individu- individu  mengamati  perilaku  seseorang,  mereka  mencoba  untuk  menentukan  apakah  itu  ditimbulkan  secara internal atau eksternal. Tarif pajak digolongkan sebagai faktor ekstenal dalam tindakan melakukan perencanaan pajak, karena Wajib Pajak melakukan tindakan perencanaan pajaknya karena situasi.

## Pengaruh Loopholes terhadap Perencanaan Pajak
Hipotesis 2 menduga Loopholes mempengaruhi perencanaan pajak. Semakin banyak celah-celah yang terdapat di dalam  peraturan  perpajakan  yang  dapat  dimanfaatkan,  maka  Wajib  Pajak  akan  terdorong  untuk  melakukan perencanaan  pajak.  Hasil  penelitian  ini  menemukan  bahwa Loopholes mempengaruhi  perencanaan  pajak. Mayoritas  responden  menguasai  peraturan  perpajakan  dan  dapat  memanfaatkan  celah-celah  dalam  peraturan tersebut, sehingga beban pajaknya dapat diminimalkan.
Hasil  penelitian  ini  mendukung  Teori  Atribusi  (Heider-1958) yang  menyatakan  bila  individu  -individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal. Loopholes digolongkan  sebagai faktor  internal  dalam  tindakan  melakukan perencanaan pajak karena pemanfaatan loopholes tergantung kesadaran dan kemampuan Wajib Pajak dalam menguasai peraturan perpajakan dan menemukan celahnya.
Hal  ini  juga  didukung  oleh  Hutagaol  (2007),  penghindaran  pajak  secara  legal  yang  tidak  melanggar peraturan perpajakan dapat dilakukan Wajib Pajak dengan mencari kelemahan peraturan ( loopholes ).  Pengetahuan yang  memadai  mengenai  peraturan  perpajakan  merupakan  langkah  penting  bagi  perusahaan  utuk  menentukan loopholes yang menguntungkan karena bagaimanapun lengkapnya suatu peraturan, belum tentu dapat mencakup semua aspek (Herlina & Toly, 2013).

## Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Perencanaan Pajak
Berdasarkan  rata-rata  hasil  jawaban  dari  143  responden,  yang  diukur  dengan  mayoritas  responden  cenderung setuju bahwa sanksi administrasi dan sanksi pidana yang diberlakukan cukup berat. Indonesia merupakan negara berkembang  yang  masih  kesulitan  dalam  menerapkan  sistem  administrasi  yang  memadai  sehingga  sering  kali terjadi  perbedaan  penafsiran  antara  Wajib  Pajak  dengan  fiskus.  Hal  ini  mendorong  Wajib  Pajak  melakukan perencanaan pajak agar terhindar dari sanksi administrasi akibat perbedaan penafsiran tersebut (Suandy, 2008).
Hasil  penelitian  ini  mendukung  Teori  Atribusi  (Heider-1958) yang  menyatakan  bila  individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal.  Sanksi  pajak  tergolong  faktor  eksternal  dalam  tindakan  melakukan  perencanaan  pajak.  Wajib  Pajak terpaksa berperilaku karena situasi, yaitu untuk menghindari sanksi pajak..
Hasil  penelitian  ini  mendukung  pernyataan  Mardiasmo    (2009:57),  yang  menyatakan  bahwa  sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti/ditaati/dipatuhi, atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak  tidak melanggar norma perpajakan.

## Pengaruh Persepsi wajib pajak terhadap Perencanaan Pajak
Hipotesis  4  menduga  persepsi  wajib  pajak  atas  efektivitas  sistem  perpajakan  tidak  mempengaruhi  perencanaan pajak.  Apabila  persepsi  Wajib  Pajak  terhadap  keefektivitasan  sistem  perpajakan  cukup  baik,  maka  akan mendorong Wajib Pajak untuk merencanakan perencanaan pajaknya dengan baik. Hasil penelitian ini menemukan bahwa persepsi wajib pajak atas efektivitas sistem perpajakan tidak mempengaruhi perencanaan pajak.
Berdasarkan  rata-rata  hasil  jawaban  dari  143  responden,  mayoritas  responden  setuju  bahwa  sistem pembayaran pajak melalui e-banking, e-spt, e-filling sangat mudah dan efektif. Wajib Pajak juga dapat mengupdate informasi  mengenai  peraturan  perpajakan  yang  terbaru  melalui  media  internet.  Pendaftaran  NPWP  juga  dapat dilakukan melalui e-registration dari website pajak.  Dengan adanya sistem perpajakan yang cukup baik, dapat mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik. Namun karena sistem seperti e- banking, e-spt, e-filling dibuat oleh pihak di luar perusahaan yaitu Direktorat Jenderal Pajak, dan sistem tersebut sangat baik dan cukup efektif, maka perusahaan kesulitan menemukan celah di dalam sistem tersebut yang dapat dimanfaatkan untuk meminimalkan beban pajaknya.

## Pengaruh Moral Pajak terhadap Perencanaan Pajak
Hipotesis  5  menduga  moral  pajak  mempengaruhi  perencanaan  pajak.  Apabila  moral  pajak  yang  dimiliki  oleh Wajib Pajak baik, maka akan mendorong Wajib Pajak untuk melakukan perencanaan pajaknya dengan baik sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perpajakan.  Hasil  penelitian  ini  menemukan  bahwa  moral  pajak  mempengaruhi perencanaan pajak.
Berdasarkan rata-rata hasil jawaban dari 143 responden, mayoritas responden setuju bahwa perusahaannya mengungkapkan  semua  penghasilannya,  serta  tidak  mengklaim  pengurangan  pajak  yang  memang  bukan
e-ISSN: 2685-5607
pengurang pajak. Mayoritas responden juga setuju perusahaannya bangga membayar pajak tepat waktu serta tidak berusaha menghindari pajak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa moral pajak yang baik dimiliki oleh Wajib Pajak, sehingga perencanaan pajak yang dilakukan pun cukup baik.
Hasil  penelitian  ini  mendukung  Teori  Atribusi  (Heider-1958) yang  menyatakan  bila  individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal. Moral pajak tergolong faktor internal dalam tindakan melakukan perencanaan pajak. Salah satu ciri dari faktor internal berasal dari kepribadian Wajib Pajak itu sendiri.
Hal  ini  mendukung  pernyataan  Rahayu  (2010:  145)  yang  menyatakan  bahwa  dengan  integritas  tinggi tentunya pemenuhan kewajiban perpajakan akan lebih baik. Kepatuhan Wajib Pajak akan lebih akan lebih baik jika moral penduduk baik.

## Pembahasan Pengujian Hipotesis Dengan Moderasi Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Perencanaan Pajak dimoderasi Oleh Motivasi Manajemen
Hipotesis 6 menduga motivasi manajemen memoderasi hubungan tarif pajak terhadap perencanaan pajak. Menurut Suandy (2008), skema tarif yang diterapkan di Indonesia mengakibatkan seorang perencana pajak berusaha sebisa mungkin dikenakan tarif yang paling rendah. Dengan adanya motivasi manajemen diharapkan akan memperkuat dorongan itu. Hasil penelitian ini menemukan bahwa motivasi manajemen memoderasi dan memperkuat pengaruh tarif pajak terhadap perencanaan pajak.
Berdasarkan rata-rata hasil jawaban 143 responden, mayoritas responden setuju bahwa tarif pajak badan 25% yang dikenakan masih dirasakan cukup tinggi bagi beberapa Wajib Pajak sehingga cukup dapat menguras laba perusahaan. Adanya perbedaan tarif pajak seperti tarif 1% menjadi 0,5% bagi yang memiliki omset di bawah 4,8 Milyar/tahun mendorong wajib pajak untuk merencanakan pajaknya agar terkena tarif pajak yang lebih rendah. Maka,  dengan  motivasi  manajemen  yang  salah  satunya  agar  laba  perusahaannya  meningkat,  tentunya  akan semakin memperkuat dorongan Wajib Pajak untuk melakukan perencanaan pajak dengan baik.
Hal  ini  mendukung  Teori  Kebutuhan  ERG  Alderfer.  Manajemen  memiliki  kebutuhan  akan  keberadaan (Existence) , misalnya kebutuhan agar perusahaan tetap berkelanjutan dan berjalan dalam jangka waktu yang lama, tentunya dengan memaksimalkan laba perusahaannya. Manajemen juga memiliki kebutuhan untuk berhubungan (Relatedness) misalnya  menjalin  hubungan  yang  baik  dengan  pemilik  perusahaan.  Manajemen  juga  memiliki kebutuhan untuk berkembang (Growth) sehingga ingin mendapatkan pengakuan atau prestasi yang baik  karena mampu memaksimalkan laba perusahaan.
Pengaruh Loopholes Terhadap Perencanaan Pajak dimoderasi Oleh Motivasi Manajemen
Hipotesis 7 menduga motivasi manajemen memoderasi hubungan loopholes terhadap perencanaan pajak. Semakin banyak peluang-peluang yang terdapat di dalam peraturan perpajakan yang dapat dimanfaatkan, maka Wajib Pajak akan  terdorong  untuk  melakukan  perencanaan  pajak.  Dengan  adanya  motivasi  manajemen,  diharapkan  akan memperkuat dorongan itu. Namun, hasil penelitian ini motivasi manajemen tidak memoderasi atau tidak mampu memperkuat maupun memperlemah pengaruh loopholes terhadap perencanaan pajak.
Berdasarkan  rata-rata  hasil  jawaban  143  responden,  mayoritas  responden  cenderung  setuju  dan  dapat memanfaatkan  peluang-peluang  dalam  peraturan  perpajakan  seperti  PP  No.  23  tahun  2018,  PPh  pasal  21,  PPh pasal 29, dan PPh pasal 4. Pengetahuan mengenai peraturan perpajakan dan peluang-peluangnya sepertinya sudah sangat  dikuasai  oleh  Wajib  Pajak.  Maka  dengan  demikian,  Wajib  Pajak  diketahui  cukup  dapat  memanfaatkan loopholes dengan  baik  dan  mendorong  Wajib  Pajak  untuk  melakukan  perencanaan  pajak,  sehingga  motivasi manajemen menjadi tidak terlalu penting.

## Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Perencanaan Pajak dimoderasi Oleh Motivasi Manajemen
Hipotesis  8  menduga  motivasi  manajemen  memoderasi  hubungan  sanksi  pajak  terhadap  perencanaan  pajak. Dengan adanya sanksi pajak yang tinggi, maka akan mendorong Wajib Pajak agar dapat melakukan perencanaan dengan baik. Dengan adanya motivasi manajemen diharapkan akan memperkuat dorongan itu. Namun, penelitian ini  menemukan  bahwa  motivasi  manajemen  tidak  memoderasi  atau  tidak  mampu  memperkuat  maupun memperlemah pengaruh sanksi pajak terhadap perencanaan pajak.
Berdasarkan  rata-rata  hasil  jawaban  dari  143  responden,  mayoritas  responden  cenderung  setuju  bahwa sanksi administrasi dan sanksi pidana yang diberlakukan cukup berat. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan adanya sanksi perpajakan yang berat sudah mendorong Wajib Pajak untuk melakukan perencanaan pajaknya dengan baik sehingga motivasi manajemen menjadi tidak terlalu penting.

## Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Terhadap Perencanaan Pajak dimoderasi Oleh Motivasi Manajemen
Hipotesis  9  menduga  motivasi  manajemen  memoderasi  hubungan  persepsi  wajib  pajak  atas  efektivitas  sistem perpajakan terhadap perencanaan pajak. Apabila persepsi Wajib Pajak terhadap keefektivitasan sistem perpajakan cukup baik, maka akan mendorong Wajib Pajak untuk merencanakan perencanaan pajaknya dengan baik. Dengan adanya  motivasi  manajemen  diharapkan  akan  semakin  memperkuat  dorongan  itu.  Namun,  hasil  penelitian  ini
menemukan bahwa motivasi manajemen tidak memoderasi atau tidak mampu memperkuat maupun memperlemah hubungan persepsi wajib pajak atas efektivitas sistem perpajakan terhadap perencanaan pajak.
Berdasarkan  rata-rata  hasil  jawaban  dari  143  responden,  mayoritas  responden  setuju  bahwa  sistem pembayaran pajak melalui e-banking, e-spt, e-filling sangat mudah dan efektif. Wajib Pajak juga dapat mengupdate informasi  mengenai  peraturan  perpajakan  yang  terbaru  melalui  media  internet.  Pendaftaran  NPWP  juga  dapat dilakukan melalui e-registration dari website pajak.  Dengan adanya sistem perpajakan yang cukup baik, dapat mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik. Namun karena sistem seperti e- banking, e-spt, e-filling dibuat oleh pihak di luar perusahaan yaitu Direktorat Jenderal Pajak, dan sistem tersebut sangat baik dan cukup efektif, maka perusahaan kesulitan menemukan celah di dalam sistem tersebut yang dapat dimanfaatkan  untuk  meminimalkan  beban  pajaknya.  Sehingga  motivasi  manajemen  juga  menjadi  tidak  terlalu penting untuk mampu memperkuat maupun memperlemah pengaruh persepsi Wajib Pajak atas efektivitas sistem perpajakan terhadap perencanaan pajak.

## Pengaruh Moral Pajak Terhadap Perencanaan Pajak dimoderasi Oleh Motivasi Manajemen
Hipotesis  10  menduga  motivasi  manajemen  memoderasi  hubungan  moral  pajak  terhadap  perencanaan  pajak. Apabila moral pajak yang dimiliki oleh Wajib Pajak baik, maka akan mendorong Wajib Pajak untuk melakukan perencanaan  pajaknya  dengan  baik  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perpajakan.  Dengan  adanya  motivasi manajemen,  diharapkan  akan  semakin  dorongan  itu.  Hasil  penelitian  ini  menemukan  motivasi  manajemen memoderasi dan memperkuat hubungan moral pajak terhadap perencanaan pajak.
Hal-hal  yang membuat  moral  pajak  semakin  baik  seperti pengungkapan  secara  jujur  semua  penghasilan yang  diperoleh  oleh  perusahaan,  tidak  mengklaim  pengurangan  pajak  yang  memang  bukan  pengurang  pajak, bangga membayar pajak tepat waktu, serta berusaha agar tidak menghindari pajak sangat membutuhkan motivasi dari dalam manajemen perusahaan itu sendiri. Sehingga dapat dikatakan bahwa motivasi manajemen memperkuat pengaruh moral pajak terhadap perencanaan pajak.
Hal ini mendukung Teori Kebutuhan ERG Alderfer. Manajemen memiliki kebutuhan untuk berhubungan (Relatedness) misalnya menjalin hubungan yang baik dengan pemilik perusahaan maupun pihak fiskus. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan itu, Wajib Pajak diharapkan memiliki moral yang baik.

## PENUTUP
Tarif  pajak, Loopholes ,  Sanksi  Pajak,  dan  Moral  mempengaruhi perencanaan  pajak.  mayoritas  responden  tetap menjalankan kewajiban perpajakannya sekalipun tarif pajak badan 25% yang dikenakan masih dirasakan cukup tinggi bagi beberapa Wajib Pajak. Adanya perbedaan tarif pajak seperti tarif 1% menjadi 0,5% bagi yang memiliki omset di bawah 4,8 Milyar/tahun mendorong wajib pajak untuk merencanakan pajaknya agar terkena tarif pajak yang  lebih  rendah.  mayoritas  responden  juga  ternyata  dapat  memanfaatkan  celah-celah  dalam  peraturan perpajakan. Pengetahuan Wajib Pajak mengenai peraturan perpajakan dan peluang-peluangnya sangat bermanfaat dalam penghindaran pajak secara legal (Tax Avoidance) . Sanksi administrasi dan sanksi pidana yang diberlakukan juga  mendorong  Wajib  Pajak  menjadi  lebih  baik  serta  mengetahui  hak  dan  kewajibannya  sebagai  Wajib  Pajak sehingga lebih berhati-hati dalam melakukan perencanaan pajak agar tidak melakukan kesalahan atau pelanggaran. Mayoritas  responden  juga  setuju  bahwa  perusahaannya  mengungkapkan  semua  penghasilannya,  serta  tidak mengklaim  pengurangan  pajak  yang  memang  bukan  pengurang  pajak.  Mayoritas  responden  juga  setuju perusahaannya bangga membayar pajak tepat waktu serta tidak berusaha menghindari pajak.  Namun,  Persepsi Wajib  Pajak  atas  efektivitas  sistem  perpajakan  tidak mempengaruhi  perencanaan  pajak. Dengan  adanya  sistem perpajakan yang  cukup  baik, dapat  mendorong  wajib  pajak  untuk  memenuhi  kewajiban perpajakannya  dengan baik. Namun karena sistem seperti e-banking, e-spt, e-filling dibuat oleh pihak di luar perusahaan yaitu Direktorat Jenderal Pajak, dan sistem tersebut sangat baik dan cukup efektif, maka perusahaan kesulitan menemukan celah di dalam sistem tersebut yang dapat dimanfaatkan untuk meminimalkan beban pajaknya.
Motivasi manajemen memoderasi tarif pajak dan moral pajak terhadap perencanaan pajak dan memperkuat hubungan tarif pajak dan moral pajak terhadap perencanaan pajak. Motivasi manajemen yang salah satunya agar laba  perusahaannya  meningkat  agar  perusahaan  terus  berlanjut,  serta  menjaga  hubungan  baik  dengan  pemilik perusahaan, juga dengan keinginan untuk mengembangkan diri, dan agar memiliki citra diri yang baik tentunya akan  semakin  memperkuat  dorongan  Wajib  Pajak  untuk  melakukan  perencanaan  pajak  dengan  baik.    Namun, Motivasi Manajemen tidak memoderasi loopholes, sanksi pajak, dan persepsi wajib pajak atas efektivitas sistem perpajakan    terhadap  perencanaan  pajak.  Wajib  Pajak  diketahui  cukup  dapat  memanfaatkan  celah-celah  dalam peraturan  perpajakan  dan  sangat  menguasai  peraturan  perpajakan  dan  memahami  celah-celah  yang  bisa dimanfaatkan. Mayoritas responden juga setuju bahwa sanksi perpajakan yang diberlakukan sudah sangat berat sehingga motivasi manajemen menjadi tidak terlalu dibutuhkan sebagai variabel penguat.
Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  menjadi  acuan  para  Wajib  Pajak  Badan  agar  dapat  merencanakan pajaknya dengan baik. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah apabila ingin membuat peraturan perpajakan terbaru kedepannya.  Bagi peneliti selanjutnya dapat menggunakan peneltian ini
e-ISSN: 2685-5607
sebagai referensi dan dapat menambahkan beberapa variabel lain yang mungkin dapat menjadi faktor-faktor yang mendorong dilakukannya perencanaan pajak.

## DAFTAR RUJUKAN
Afifi, Jatu Nur Hafizha. 2017. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Melakukan Tax Planning (Studi Empiris  Pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Klaten). Jurnal  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta . Albana, 2010. Atribution Theory (Harold Kelley, 1972-1973) Alderfer, Clayton P. 2004. An Empirical Test of a New Theory of Human Needs. Organizational Behaviour and Human Performance, volume 4, issue 2, pp. 142–175.
Andreoni,  J.,  Brian  Erard  and  Jonathan  Feinstein.  1998.  Tax  Compliance. Journal of  Economic  Literature  vol. XXXVI pp 818-860 .
Anissa,  Ridha  Risma,  dan  Handayani  D.  B.  2015.  Analisa  Faktor  Yang  Memotivasi  Manajemen  Perusahaan Melakukan Tax Planning. Accounting Analysis Journal Vol.4 No.1 2015 .
Basri, Musri. 2004. Perencanaa Pajak (Tax Planning)  Pajak Penghasilan Badan. https://www.kompasiana.com/, diakses 20 Oktober 2019
Briyanaruji,  Oki.  2012.  Pengaruh  Tingkat  Moral  Pajak  dan  Pelaksanaan  Self  Assessment  System  Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Universitas komputer Indonesia . Cahyonowati, Nur. 2011. Model Moral dan Kepatuhan Perpajakan: Wajib Pajak Orang Pribadi. JAAI Vol 15 no. 2 .
Chrisdianto, R.B dan Andrianto. 2009. Penerapan Tax Planning Dalam Pengambilan Keputusan terhadap Pilihan Alternatif Pembelian Truk Secara Tunai, Kredit Bank, dan Leasing dengan Hak Opsi Pada P.T. Rajawali Dwi Putra Indonesia. Jurnal Bisnis Perspektif FE Universitas Surabaya. Vol. 1 (1); 7-23 . Dewi, Ni Nyoman Kristiana, & Jati, I Ketut. 2014. Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, Dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada Tax Avoidance Di Bursa Efek Indonesia. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol. 6, No. 2, pp. 249-260 .
Direktorat    Jenderal    Pajak    Nomor    Kep-88/PJ/2004  Tentang.  Penyampaian  Surat  Pemberitahuan  Secara Elektronik Heider, Fritz. 1958. The Psychology of Interpersonal Relations . New York: Wiley.
Gemal,  Abdel  Nasser.  2017.  41  Perusahaan  di  Riau  Tanpa  NPWP,  Tunggakan  Pajak  Minerba  Rp4,17  Triliun. https://sumatra.bisnis.com , diakses 22 Oktober 2019. Ghozali, I. Latan, H. 2014. Partial Least Square:Konsep, Teknik dan Aplikasi SmartPLS 2.0 M3. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Hapsari, Sri. 2005. Bimbingan dan Konseling SMA Untuk Kelas XII . Jakarta: PT Grasindo Herlina dan Toly, Agus Arianto. 2013. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perencanaan Wajib Pajak di Surabaya. Tax and Accounting Review, vol 3, No.2 2013 . Indrawati, dan Budiwitaksono, G.S. 2015. Studi Faktor-Faktor Pemotivasi Manajemen Melakukan Tax Planning.
Jurnal Akuntansi/Volume XIX, No. 03, September 2015: 370-379 .
Irawan,  Kurnia  Yohannes.  2016.  Tunggak  Pajak  Rp  4  Miliar,  Pengusaha  Komputer  Divonis  1  Tahun  Penjara.
https://lifestyle.kompas.com , diakses 20 Oktober 2019.
Lestari,  Anggraini  Puji  Fibria.  2019.  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Wajib  Pajak  Badan  Melakukan Perencanaan Pajak. Sosio e-kons Volume 11, No. 2, Agustus 2019, pp. 156-164 . Universitas Indraprasta PGRI.
Luttmer, Erzo. F.P., dan M. Singhal. 2014. Tax Morale. Journal of Economic Perspectives Vol. 28, No.4, h.149- 168 . Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik . Yogyakarta: ANDI. Muslim.  2018.  Analisis  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Manajemen  Perusahaan  Melakukan Tax Planning.Center of Economic Student Journal Volume 1. No. 1 Juli 2018 . Fakultas Ekonomi Universitas Muslim Indonesia.
Nugroho, Adi Rahman dan Zulaikha. 2012. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pajak  Orang Pribadi Yang  Melakukan  Pekerjaan  Bebas  Yang  Terdaftar  Di  KPP  Pratama  Semarang  Satu). Diponegoro Journal of Accounting Vol. 1 No. 2 . Nurmantu, S. 2000. Dasar-Dasar Perpajakan . Jakarta: Ind-Hill-Co Nursalam. 2008. Konsep dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan . Jakarta: Salemba Medika Online-pajak.com Pajak.go.id
Pasal 1 ayat 1 UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
Peraturan  Menteri  Keuangan Nomor  62/PMK/.01/2009  Tentang  Organisasi  Dan  Tata  Kerja  Instansi  Vertikal Direktorat  Jenderal  Pajak
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Piaget, J. 1976. Psychology and Education . London: Hadder and Staunghton. Pohan, Chairil Anwar. 2013. Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama Prabowo,  Yusdianto.  2002. Akuntansi  Perpajakan  Terapan,  Edisi  Pertama .  Jakarta:  PT.Gramedia  Widiasarana Indonesia.
Prasetyo, Bambang, dan Jannah, Lina Miftahul. 2006. Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Rahayu, S.K. 2010. Perpajakan Indonesia . Yogyakarta: Graha Ilmu. Reksohadiprodjo  Soekanto,  dan  Hani  Handoko.  1996. Organisasi Perusahaan:  Teori,  Struktur  dan  Perilaku . Yogyakarta, BPFE.
Resmi, Siti. 2003. Buku Satu Perpajakan Teori dan Kasus . Jakarta: Salemba Empat.
Robbins,  Stephen  P.  &  Judge,  Timothy  A.  2009. Organizational  Behavior,  Edition  15 .  New  Jersey:  Pearson Education
Santrock, John W. 2003. Adolescence, Perkembangan Remaja, Edisi Keenam . Jakarta: Erlangga. Siagian, P. Sondang. 2005 . Fungsi-Fungsi Manajemen . Jakarta. Penerbit Bumi Aksara. Singgih, Gunarsa D. 2008. Psikologi Anak: Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja . Jakarta: PT BPK Gunung Mulia.
Sholihin, Mahfud dan Ratmono, Dwi. 2013. Analisis SEM-PLS dengan WrapPLS 3.0 Untuk Hubungan Nonlinear dalam Penelitian Sosial dan Bisnis . Yogyakarta: Penerbit ANDI.
Sony, Devano dan Rahayu, Siti Kurnia. 2006. Perpajakan Konsep, Teori dan Isu . Jakarta: Penerbit Prenada Media Group. Suandy, Erly. 2008. Hukum Pajak, Edisi 4 . Jakarta: Salemba Empat Suandy, Erly. 2011. Hukum Pajak, Edisi 5 . Jakarta: Salemba Empat.
Subiakta,  Subhadra Devi. 2017.  Determinan Motivasi Wajib Pajak Melakukan Perencanaan Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar). Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Vol.6 No.2 . Universitas Brawijaya, Malang. Sudirman  Rismawati,  SE.,  M.SA  dan  Amiruddin  Antong,  SE.,M.Si.  2012. Perpajakan  Pendekatan  Teori  dan Praktik . Malang: Penerbit Empat Dua Media.
Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . Bandung: Alfabeta
Sulistiyono, Adincha Ayuvisda. 2012,  Pengaruh Motivasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan (Studi di Sentra Produksi Manik-manik Desa Plumbongambang, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur). Jurnal Akuntansi UNESA Vol 1. No  Tahun 2012 .
Supandi. 2011. Menyiapkan Kesuksesan Anak Anda . Jakarta: Gramedia Pusaka Utama. Supramono & Damayanti, Theresia Woro. 2010. Perpajakan Indonesia . Yogyakarta: Andi Offset.
Suryanti.  2010.  Perencanaan  Pajak  Untuk  Meminimalkan  Pembayaran  Pajak  pada  PT.  Arta  Design. http://www.gunadarma.ac.id , diakses 3 Agustus 2019.
Tanjung,  Sally,  dan  Tjondro,  Elisa.  2013.  Pengaruh  Kebijakan  Perpajakan,  Peraturan  Perpajakan,  Sanksi Administrasi dan Pemeriksaan Pajak, Persepsi Wajib Pajak Terhadap Perencanaan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Merupakan Klien dari Kantor Konsultan Pajak X. Tax & Accounting Review, Vol.1, NO.1, 2013 . Thursan, Hakim. 2008. Belajar Secara Evektif . Jakarta: Pustaka Pembangunan Swadana Nusantara Thomas,  Kristo  M.  2010. Andalah  Para  Orangtua  Motivator  Terbaik  Bagi  Remaja .  Jakarta:  PT  Alex  media komputindo.
Torgler, B., dan N.T. Valev. 2004. Corruption and Age. CREMA Working Paper , No. 2004-24, Basel. Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Velasquez, Manuel G. 2005. Etika Bisnis, konsep dan kasus, edisi 5 . Diterjemahkan: Ana Purwaningsih, Kurniato dan Totok Budisantoso. Yogyakarta: ANDI Waluyo. 2011. Perpajakan Indonesia . Jakarta: Salemba Empat.
Wibowo, Stephanie, dan Mangoting, Yeni. 2013. Analisis Faktor-Faktor yang Memotivasi Manajemen Perusahaan Melakukan Tax Planning . Tax & Accounting Review, Vol.1, No.1, 2013 . Widayati dan Nurlis. 2010. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak WAjib Pajak Orang  Pribadi  yang  Melakukan  Pekerjaan  Bebas  (Studi  Kasus  pada  KPP  Pratama  Gambir  Tiga). Simposium Nasional Akuntansi XIII , Purwokerto. Widyaningsih, Aristanti. 2013. Hukum Pajak dan Perpajakan . Bandung: Alfabeta. Zain, Mohammad. 2005. Manajemen Pajak . Jakarta: Salemba Empat
e-ISSN: 2685-5607
Zahida,  Luluk.  2016.  Analisis  Tax Planning Untuk  Efisiensi  Pajak  Penghasilan  Badan  (Studi  Pada  CV  Jaya Santosa Malang). Jurnal Fakultas Ekonomika & Bisnis Universitas Kanjuruhan Malang .