## Wajah Hukum

## Problematika Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) Secara Lisan

## Abdur Rahman
Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang Correspondence: arahuxley@gmail.com
Abstrak . Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja, baik untuk perjanjian kerja waktu tertentu atau pun  untuk  perjanjian  kerja  waktu  tidak  tertentu  (PKWTT).  Perjanjian  sah  apabila  telah  memiliki  unsur-unsur kesepakatan kedua belah pihak;  kecakapan atau  kemampuan  melakukan perbuatan  hukum;  adanya  objek  yang diperjanjikan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Perjanjian kerja bisa dibuat tertulis dan  lisan. PKWT harus dibuat secara tertulis sedangkan PKWTT  bisa  dibuat secara tertulis atau lisan. Apakah akibat  hukum  jika  PKWTT  dilakukan  secara  lisan,  Bagaimanakah  akibat  hukum  jika  pengusaha  melakukan PHK  terhadap  PKWTT  dengan  perjanjian  lisan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  akibat  hukum perjanjian  secara  untuk  hubungan  kerja  PKWTT.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis normatif berdasarkan data sekunder dan bahan pustaka. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa akibat hukum PKWTT dengan perjanjian lisan sama dengan PKWTT dengan perjanjian tertulis, termasuk dalam hak-hak yang diperoleh oleh pekerja dalam hal pemutusan hubungan kerja.
Kata Kunci : Hubungan kerja, perjanjian kerja secara lisan, hak pemutusan hubungan kerja
Abstract. An employment  relationship  occurs because of a working  agreement, either a  work agreement  for a certain time or a work agreement for an indefinite time. An agreement is valid if it has elements of agreement between both parties; ability or competence to carry out legal actions; there is an object agreed upon and does not conflict with applicable laws and regulations. Employment agreements can be made in writing and verbally. PKWT  must  be  made  in  writing  while  PKWTT  can  be  made  in  writing  or  verbally.  What  are  the  legal consequences  if  a  PKWTT  is  carried  out  in  verball  agreement?  What  are  the  legal  consequences  if  an entrepreneur  lays  off  a  PKWTT  with  an  verball  agreement?  The  research  method  used  in  this  paper  is normative juridical based on library materials and secondary data. The results of this paper ultimately provide the conclusion that the legal consequences of PKWTT with a verball agreement are the same as PKWTT with a written agreement, including in terms of termination of employment relations.

## Keywords: Employment relationship, employment agreement, termination of employment relationship

## PENDAHULUAN
Penghasilan  digunakan  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup  yang  beragam.  Salah  satu  cara memperoleh  penghasilan  dapat  dilakukan  dengan  bekerja,  entah  itu  pekerjaan  yang  diupayakan kepada orang lain atau pun bekerja secara mandiri. Adapun pekerjaan yang dilakukan secara mandiri ialah  bekerja  atas  dasar  tanggung  jawab  dan  modal  sendiri,  sementara  bekerja  untuk  orang  lain merupakan  bekerja  dengan  bertanggung  jawab  kepada  orang  lain  yang  memberikan  perintah  serta memberikan  tugas  kepadanya  sebab  pekerja/buruh  wajib  untuk  taat  dan  patuh  kepada  majikan  yang membayar gaji.
Dengan  bekerja  setiap  orang  berusaha  mendapatkan  kehidupan  yang  layak  untuk penghidupannya.  Pada  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945  Pasal  27  Ayat  2  dijelaskan  bahwasanya setiap  warga  negara  memiliki  hak  atas  pekerja  serta  penghidupan  layak  bagi  kemanusiaan.”  Karena pentingnya  pekerjaan  bagi  seseorang  untuk  memenuhi  kebutuhan  dasarnya  maka  pemerintah, pengusaha  dan  pekerja  harus  berupaya  agar  tidak  terjadi  pemutusan  hubungan  kerja.  Selain  itu  juga pemutusan  hubungan  kerja  tentu  saja  dapat  mengganggu  roda  perekonomian  dan  pembangunan nasional, karena tidak adanya penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Pemerintah sebagai regulator turut serta mengatur perikatan antara corporate (perusahaan) dan pekerja/buruh  melalui  peraturan  perundang-undangan  tentang  ketenagakerjaan.  Pasal  l  Ayat  (15) Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  menyatakan  “hubungan  kerja merupakan  hubungan  antara  buruh/pekerja  dengan  pengusaha  sesuai  dengan  kontrak  kerja  yang memiliki unsur perintah, upah, dan pekerjaan”.
Kita  dapat  menarik  sebuah  kesimpulan  sederhana,  perjanjian  antara  buruh/pekerja  dengan pengusaha  memunculkan  akibat  hukum  sesuai  dengan  kesepakatan  kontrak  kerja  antara  para  pihak, buruh/pekerja dengan pengusaha. Terdapat kewajiban dan hak dari para pihak untuk dilaksanakan.
Pelaksanaan  hubungan  kerja  berdasarkan  kontrak  kerja  bisa  dijalankan  secara  lisan  maupun tulisan  agar  para  pihak  tidak  dirugikan  dalam  memenuhi  hak  dan  kewajibannya  sebaiknya  kontrak kerja  disusun  secara  tertulis.  Namun  bagaimana  jika  kontrak  kerja  disusun  secara  lisan  atau  tidak tertulis, apakah perjanjian kerjanya tetap berlangsung dan  sah, bagaimana status  hubungan kerja dan hak-hak pekerja jika terjadi pemutusan hubungan kerja.
Adanya  kontrak  kerja  antara  buruh/pekerja  dengan  pengusaha  atau  pengikatan,  sudah  tentu ikatan  tersebut  suatu  saat  akan  terputus.  Pemutusan  hubungan  kerja  (PHK)  dalam  hubungan  kerja sudah  menjadi  rahasia  umum  bahwa  hubungan  kerja  dapat  saja  berakhir  karena  suatu  sebab. Berakhirnya hubungan kerja disebut juga dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang disebutkan dalam Pasal l angka 25 UU Ketenagakerjaan.
Dalam hal PHK terjadi dalam hubungan kerja PKWTT secara lisan, bagaimana hak-hak pekerja yang akan diperoleh dan perlinudngannya. Karena tidak adanya kekuatan pembuktian saat terjadinya perselisihan antara para pihak, pekerja/buruh dengan pengusaha.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  tersebut  maka  peneliti  berusaha  untuk  mengkaji problematika  pemutusan  hubungan  kerja  PKWTT  dengan  perjanjian  secara  lisan.  Bagaimana  akibat hukum PKWTT dengan perjanjian tidak tertulis baik dalam masa bekerja atau setelah hubungan kerja berakhir, termasuk bagaimana perlindungan hukum atas  PKWTT dengan perjanjian kerja jika terjadi pemutusan hubungan kerja?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  metode  penelitian  yuridis  normatif.  Jenis  data  penelitian  ini yaitu data sekunder yang berasal dari studi kepustakaan berbentuk:
1. Bahan hukum primer yaitu :
a. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Waktu Kerja Waktu Istirahat, Alih Daya, dan Pemutusan Hubungan Kerja
b. Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2023  Tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
2. Bahan hukum sekunder yakni berbagai buku mengenai hukum ketenagakerjaan, artikel, dan jurnal yang berhubungan dengan hubungan kerja PKWTT dengan perjanjian tidak tertulis dan pemutusan hubungan kerja;
3. Bahan  hukum  tersier  merupakan  bahan  pendukung  atas  bahan  hukum  primer  dan  sekunder diantaranya Oxford Dictionary dan KBBI.
Penelitian ini dengan teknik analisis data melalui pendekatan kualitatif yakni menjelaskan hasil penelitian  sesuai  dengan  data-data  primer,  sekunder,  dan  tersier  di  mana  hasil  dari  penelitian  tidak bisa  dilakukan  pengukuran  secara  kuantitatif.  Melalui  penggunaan  pendekatan  kualitatif,  hasil  dari penelitian ini yaitu deskriptif yakni berfokus pada permasalahan yang diteliti untuk dilakukan analisis dan pengolahan sehingga dapat disimpulkan.

## HASIL
Ketenagakerjaan  merupakan  seluruh  hal  ikhwal  mengenai  tenaga  kerja  di  waktu  sebelum, selama, serta setelah masa kerjanya. Artinya ketenagakerjaan berkaitan dengan tenaga kerja pada saat sebelum  dimulai  hubungan  kerja,  seperti  masa  perekrutan,  selama  hubungan  kerja  selama  periode bekerja  dan  sesudah  hubungan  kerja  berakhir,  ketenagakerjaan  masih  memperhitungkan  hubungan yang telah berakhir.
Hubungan kerja merupakan hubungan diantara buruh dengan pengusaha sesuai dengan kontrak kerja  yang  memiliki  unsur  upah,  pekerjaan,dan  pekerjaan.  Sebagai  subjek  dalam  hubungan  kerja, pengusaha  dan  pekerja/buruh,  mempunyai  beberapa  unsur  dalam  hubungan  kerja  berikut  ini  (l) adanya pekerjaan, (2) adanya perintah, (3) adanya upah dan (4) waktu tertentu.
Soepomo  dalam  Abdul  Khakim  mengatakan  hubungan  kerja  yakni  hubungan  diantara  buruh dan  pengusaha  di  mana  terjadinya  hubungan  kerja  tersebut  sesudah  ada  kontrak  kerja  diantara
keduanya.  Pengusaha  dan  buruh  terikat  dengan  kontrak,  salah  satu  pihak  sebagai  pekerja  bersedia bekerja dengan menerima upah sementara majikan mempekerjakan buruh dengan memberikan upah 1 . Dari penjelasan di atas, maka kesimpulannya adalah hubungan kerja terjadi antara pekerja dan pengusaha atas adanya sebuah kesepakatan yang dimuat dalam sebuah perjanjian kerja yang memuat unsur perintah, pekerjaan, dan upah.
Dari penjelesan hubungan kerja di atas perjanjian kerja ialah bukti bahwasanya hubungan kerja terjadi  antara  pengusaha  dengan  buruh/pekerja.  Perjanjian  dalam  KBBI 2 bersumber  dari  istilah  janji yang diartikan :
(1) Kesepakatan  secara  lisan  atau  tulisan  yang  disusun  oleh  kedua  pihak  atau  lebih  di  mana  setiap pihak bersepakat akan mematuhi seluruh hal yang ada dalam kesepakatan tersebut.
(2) Tenggat waktu.
(3) Persyaratan.
(4) Kesepakatan yang sah diantara dua atau beberapa negara di bidang perdagangan, keamanan, dan lain-lain.
(5) Kesepakatan  diantara  dua  orang  atau  lebih  secara  tertulis  dengan  membubuhkan  materai,  yang terdiri  dari  hak  dan  kewajiban  secara  timbal  balik,  setiap  pihak  menerima  Salinan  kesepakatan tersebut sebagai bukti keikutsertaan dalam kesepakatan yang dibuat.
Dalam  KUHPerdata  tidak  disebutkan  istilah  perjanjian,  akan  tetapi  disebut  dengan  perikatan dan  persetujuan.  Pasal  1313  menyatakan  bahwa  sebuah  kesepakatan  atau  persetujuan  merupakan sebuah tindakan dimana satu atau sejumlah individu mengikatkan dirinya kepada orang lain.
Dari  penjelasan  tersebut  maka  dapat  diambil  kesimpulan  sederhana  bahwasanya  perjanjian merupakan persetujuan diantara 2 (dua) orang atau lebih baik secara lisan atau pun tertulis bersepakat menaati apa yang termuat di dalamnya dan menjadi hukum/dasar bagi keduanya dalam melaksanakan hak dan kewajiban.
Membahas  secara  khusus  perjanjian  kerja,  hukum  perdata  dan  hukum  ketenagakerjaan memberikan  penjelasan  yang  berbeda.  Kontrak  kerja  atau  perjanjian  kerja  merupakan  kesepakatan bahwa pihak ke satu  yakni pekerja bersedia  mengikatkan dirinya untuk memberikan tenaganya pada pihak  lain  yaitu  pengusaha  dengan  imbalan  upah  dalam  jangka  waktu  yang  telah  ditentukan. Sementara  dalam  ketenagakerjaan,  perjanjian  kerja  merupakan  kontrak  diantara  pengusaha  dan buruh/pekerja yang berisi persyaratan kerja, hak, dan kewajiban berbagai pihak.
Subekti dalam Abdul Khakim, menjelaskan perjanjian kerja ialah perjanjian seorang pengusaha dengan  buruh/pekerja  yang  diindikasikan  dengan  ciri  yaitu  adanya  gaji  atau  upah  dengan  jumlah tertentu yang menjadi perjanjian serta terdapat hubungan vertikal yaitu pihak pengusaha memiliki hak untuk memberikan perintah kerja yang harus dipatuhi oleh pekerja. 3
Artinya  perjanjian  kerja  yakni  perjanjian  pekerja  dengan  pengusaha/majikan  untuk mengikatkan diri satu sama lainnya yang berisi persyaratan kerja, hak dan kewajiban semua pihak di mana  pekerja  menerima  upah  dan  pengusaha/pemberi  kerja  memberikan  upah  dan  perintah  kerja, serta hubungan antara keduanya tidaklah sama sederajat, atasan dan bawahan.
Perjanjian, baik itu perjanjian kerja atau perjanjian lainnya dapat disebut sah apabila memenuhi :
(1) Adanya kesepakatan antara mereka yang mengikatkan diri.
(2) Kecakapan untuk menyusun perjanjian.
(3) Pokok permasalahan tertentu.
(4) Penyebab  keterhalangan.  Sebagai  sebuah  perjanjian,  maka  kontrak  kerja  tidak  bisa  dibatalkan atau dikembalikan, terkecuali atas dasar kesepakatan.
Dalam  bidang  ketenagakerjaan  maka  perjanjian  kerja  diklasifikasikan  menjadi  dua  yakni perjanjian  kerja  waktu  tertentu  (PKWT)  dan  perjanjian  PKWTT.  Dalam  pelaksanaannya  perjanjian kerja  bisa  disusun  secara  tertulis  atau  tidak  tertulis,  lisan.  Khusus  untuk  PKWT  diharuskan  disusun secara  tertulis  dengan  memuat  kaidah-kaidah  unsur  perjanjian  agar  perjanjian  tersebut  menjadi  sah dan tidak batal dan menggunakan bahasa Indonesia.
1 Abdul Khakim, Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia , (Bandung:Citra Adiya Bakti, 2020), hlm.89.
2 https://www.kbbi.web.id/janji diakses pada 3 November 2023.
3 Abdul Khakim, Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia , (Bandung:Citra Adiya Bakti, 2020), hlm.99.
Berbeda  dengan  PKWT,  PKWTT  dapat  dibuat  secara  lisan,  namun  dalam  prakteknya  untuk menjamin  perlindungan  hukum  dan  menunjukkan  status  hubungan  kerja  bagi  PKWTT  pengusaha wajib membuatkan surat pengangkatan sebagai PKWTT.
Dewasa  ini  dunia  kerja  mempunyai  tantangan  dan  persaingan  yang  kompleks,  dimulai  dari kualitas  barang  yang  dihasilkan  sampai  pada  penggunaan  teknologi  tinggi  yang  terus  meningkat, bahkan digitalisasi terus berkembang. Kita mengenal dengan istilah Industri 4.0 dan baru-baru ini juga sudah mulai digaungkan dengan industri 5.0.
Semakin  ketatnya  persaingan  usaha  dalam  dunia  kerja,  tentunya  akan  menimbulkan  banyak akibat  bagi  sebuah  perusahaan,  turunnya  pesanan,  sulitnya  material  dan  berakhir  pada  penutupan usaha. Terlebih, kondisi politik yang dinamis, disusul dengan kondisi perekonomian yang tidak stabil, sehingga berdampak pada tenaga kerja itu sendiri.
Ada tindakan untuk merumahkan pekerja dan bahkan badai PHK akan melanda, tindakan PHK yang di luar rencana, Pemutusan Hubungan  Kerja adalah hal yang menjadi ketakutan  tersendiri bagi karyawan aktif, selalu dibayangi ketakutan dan kecemasan mengenai waktu tiba mereka di-PHK dari pekerjaannya yang selama ini menjadi sumber rezeki.
PHK  bagi  pekerja  atau  buruh,  merupakan  hilangnya  mata  pencaharian.  Sehingga,  menjadi kekhawatiran bagi setiap pekerja atau buruh, karena tentu saja hal tersebut berdampak langsung bagi kelangsungan kehidupan keluarga pekerja atau buruh, misalnya masih banyak beban kredit yang harus dibayarkan secara rutin setiap bulannya 4 .
Berdasarkan  Pasal  l  angka  25  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan)  seperti  diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun  2022  Tentang  Cipta  Kerja  Menjadi  Undang-Undang,  yang  dimaksud  Pemutusan  Hubungan Kerja  merupakan  pemberhentian  hubungan  kerja  karena  hal  tertentu  yang  menyebabkan  berhentinya hak dan kewajiban diantara pengusaha dan pekerja.
Kemudian  aturan  turunan  Peraturan  Pemerintah  No.  35  Tahun  2021  Pasal  1  angka  15  PHK yakni pengakhiran hubungan kerja karena sebuah perihal tertentu yang berakibat pada selesainya hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha.
Halim  dalam  Parlin  Dony  Sipayung,  menjelaskan  bahwa  PHK  merupakan  prosedur pemberhentian hubungan kerja diantara pengusaha dan pekerja disebabkan  hal-hal tertentu. Menurut Sipayung,  dkk  PHK  adalah  pemberhentian  hubungan  kerja  disebabkan  oleh  sesuatu  hal  yang menyebabkan  berhentinya  hak  serta  kewajiban  diantara  buruh/pekerja  serta  pengusaha.  Sesudah hubungan  kerja  berakhir  maka  buruh  tidak  memiliki  kewajiban  untuk  bekerja  pada  pengusaha sehingga  pengusaha  tidak  memiliki  kewajiban  untuk  membayarkan  upah  dan  memberikan  perintah kepada pekerja.
Dari  beberapa  definisi  tersebut,  kesimpulannya  adalah  PHK  yaitu  sebuah  pengakhiran hubungan kerja  antara buruh dengan pengusaha yang menggugurkan kewajiban untuk melaksanakan pekerjaan  oleh  buruh  kepada  pengusaha  dan  kewajiban  membayarkan  upah  oleh  pengusaha  kepada pekerja/buruhnya yang disebabkan karena hal-hal yang dapat mengakhiri hubungan kerja tersebut.
Dalam UU Ketenagakerjaan, PHK terbagi atas 4 (empat) macam 5 :
1. PHK karena sebab hukum seperti, berakhirnya sebuah perjanjian, pekerja meninggal dunia;
2. PHK karena adanya putusan pengadilan;
3. PHK karena permintaan pekerja/buruh;
4. PHK  oleh  pengusaha,  PHK  ini  nampaknya  lebih  dominan  diatur  perundang-undangan ketenagakerjaan  karena  untuk  memberikan  perlindungan  hukum  bagi  buruh  dari  kemungkinan tindakan  pengusaha  yang  sewenang-wenang  di  samping  PHK  oleh  pengusaha  sering  memicu perselisihan dengan pekerja/buruh.
Akibat  hukum  atau  konsekuensi  hukum  ialah  akibat  dari  tindakan  yang  diperbuat  supaya memperoleh akibat yang diinginkan oleh pelaku yang diatur secara hukum. perbuatan yang dilakukan adalah  perbuatan  hukum  yaitu  perbuatan  yang  dilaksanakan  untuk  mendapatkan  suatu  dampak  yang diinginkan  secara  hukum.  Akibat  hukum  ialah  seluruh  akibat  dari  seluruh  tindakan  hukum  yang
4 Parlin Dony Sipayung, dkk. Hukum Ketenagakerjaan , (Medan : Yayasan Kita Menulis, 2022)
5 Abdul  K., Dasar-Dasar  Hukum  Ketenagakerjaan  Indonesia  Cetakan  kelima  Edisir  Revisi , (Bandung  : Citra Aditya Bakti, 2020), hlm.322-323.
dilaksanakan oleh subjek hukum atas objek hukum. Adapun akibat hukum adalah sumber terciptanya hak serta kewajiban bagi subjek hukum terkait.
Perjanjian kerja melahirkan adanya akibat hukum yang menciptakan hak serta kewajiban  yang dilakukan  oleh  subjek  hukum  terkait  dalam  menjalankan  substansi  perjanjian,  baik  yang  tertuang  di dalam kontrak atau karena sudah diatur oleh undang-undang.
Pada  jenis  perjanjian  PKWTT  maka  perjanjian  secara  lisan  tetap  sah  sama  halnya  dengan perjanjian  tertulis  selama  tidak  melanggar  syarat  sahnya  perjanjian  kerja,  kedua  belah  pihak  terikat dalam perjanjian yang memuat hak dan kewajiban, termasuk tidak terbatas dalam hak dan kewajiban dalam pemutusan hubungan kerja.
Hal ini dikarenakan perjanjian kerja dengan cara lisan sah bagi PKWTT maka PKWTT berhak atas  apa  yang  menjadi  haknya  selama  masa  bekerja  dan  sesudah  bekerja,  yaitu  saat  terjadinya pemutusan hubungan kerja. Ketika terjadi pemutusan hubungan kerja bagi PKWTT dengan perjanjian lisan  ini  akan  tetap  mendapatkan  hak  pesangon,  apresiasi  masa  kerja  serta  penggantian  hak  seperti PKWTT  lainnya  dengan  perjanjian  kerja  tertulis  berdasarkan  masa  kerja  yang  dilalui  PKWTT tersebut.
Persoalan  yang  ada  dalam  kontrak  kerja  yang  dilaksanakan  secara  lisan  yaitu  kesulitan  dalam hal  pembuktian  ketika  pihak  tergugat  tidak  mengakui  adanya  perjanjian  di  hadapan  hakim,  kendala yang  dihadapi  berikutnya  adalah  saksi-saksi  yang  melihat  dan  mendengar  secara  langsung  saat perjanjian  itu  dilaksanakan,  karena  tentunya  perjanjian  kerja  dengan  lisan  pasti  dilakukan  antara pekerja/buruh dan pengusaha tanpa ada saksi-saksi.
Oleh karenanya pengusaha diwajibkan untuk untuk membuat surat pengangkatan PWKTT bagi perjanjian  kerja  yang  disusun  secara  lisan  agar  memberikan  perlindungan  bagi  buruh/pekerja.  Dan apabila  pengusaha  tidak  menyusun  surat  pengangkatan  untuk  PKWTT  dengan  perjanjian  kerja  tidak tertulis dapat dikenakan sanksi pidana karena tindakan ini merupakan tindakan pelanggaran.

## SIMPULAN
Sesuai dengan pemaparan tersebut maka kesimpulannya adalah:
1. PKWTT  dengan  perjanjian  kerja  lisan  tetap  sah  sejauh  tidak  berlawanan  dengan  pasal  52  UU Ketenagakerjaan dan Pasal 1320 KUHPerdata. Karena perjanjian tersebut sah maka pekerja/buruh berhak atas apa-apa yang menjadi haknya seorang pekerja. Kemudian Pengusaha diwajibkan untuk membuat surat pengangkatan PKWTT apabila perjanjian kerja dilakukan secara lisan.
2. Hak-hak  PKWTT  tersebut  tidak  hanya  pada masa  bekerja,  tetapi  pada  masa  setelah  bekerja  tetap memperoleh haknya yaitu uang pesangon, apresiasi masa kerja, serta penggantian hak dikarenakan perjanjiannya  tetap  sah  meskipun  dibuat  secara  lisan.Namun  masalah  yang  akan  muncul  yaitu ketika  dilakukan  pembuktian  di  hadapan  hakim,  seperti  dalam  proses  perselisihan  pemutusan hubungan  kerja,  akan  sulit  ditemukan  bukti-bukti  adanya  hubungan  kerja,  sehingga  dapat merugikan pekerja/buruh.
3. Untuk  menghindari  hal  di  atas  dalam  masa  bekerja  dilakukan  perjanjian  kerja  secara  lisan, buruh/pekerja bisa melaksanakan usaha antara lain berdiskusi dengan pengusaha agar menerbitkan surat  pengangkatan.  Hal  tersebut  tidak  lain  digunakan  sebagai  pembuktian  status  kedudukan pekerja  di  perusahaan  dan  juga  menjadi  bukti  pengakuan  pekerja  sebagai  karyawan  tetap  yang berpengaruh pada perlindungan pekerja tersebut apabila kelak terdapat pertikaian.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Khakim,  Abdul. Dasar-Dasar  Hukum  Ketenagakerjaan  Indonesia  Cetakan  kelima  Edisi  Revisi , Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020 Sipayung, Parlin Dony, dkk. Hukum Ketenagakerjaan , Medan: Yayasan Kita Menulis, 2022

## Peraturan Perundang-Undangan
Republik Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.
Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2022  Tentang  Cipta  Kerja  Menjadi  Undang- Undang
Republik  Indonesia,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  35  Tahun  2021  Tentang  Perjanjian  Kerja  Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja
Website https://www.kbbi.web.id/janji