## EKSISTENSI HUKUM ADAT DALAM POLEMIK HUKUM POSITIF SUATU KAJIAN DALAM PERSPEKTIF TATANEGARA

## THE EXISTENCE OF CUSTOMARY LAW IN THE POLEMICS OF POSITIVE LAW – A STUDY FROM THE PERSPECTIVE OF CONSTITUTIONAL LAW

## M. Saleh
Fakultas Hukum Universitas Mataram Email : msalehfhunram@gmail.com
Naskah diterima : 24/08/2013; direvisi : 12/09/2013; disetujui : 15/10/2013

## A bstrAct
As a member of the law family, the Adat law is one form of positive law which plays particular role and contribution in the making process of the whole positive law in Indonesia. Existence of Adat law in the constitutional of Indonesia painted its own color. As one of the oldest customary law in the life of local community Adat law has become the seed and formatting idea of Indonesia’s national law where Adat Law has widely influenced other positive law.

## Keywords: Adat Law.

## A bstrAk :
Sebagai bagian dalam kelompok kelurga hukum, hukum adat sebagai salah satu bagian dari hukum positip memegang peranan dan memberikan pengaruh dalam proses penentuan ini pembentukan hukum positip tertulis di Indonesia. Keberadaan hukum adat dalam ketatanegaraan Indonesia memberikan arti tersendiri dalam ranah perkembangan ketatanegaraan Indonesia. Sebagai hukum yang tumbuh dengan ciri khas sebagai bagian hukum tertua dengan sifatnya yang tidak tertulis dalam kehidupan masyarakat, hukum adat sebagai cikal bakal dan ide pembentukan hukum nasional memberikan arti tersendiri dalam perkembangan ketatanegaraan indonesia dan memberikan pengaruh bagi hukum positif tertulis lainnya.
Kata kunci: Hukum Adat

## PENDAHULUAN
k eberAgAmAn hukum di dalam dunia mod- ern adalah suatu keniscayaan. Begitu pula suatu kenyataan bahwa setiap negara mem- punyai hukum dan membangun sistemnya sendiri yang oleh Rene David di sebut “ legal system ”. Sebagai konsep hukum, sistem hu- kum juga memiliki makna ganda. Di satu pihak sebagai “ the concep of law ”, di lain pi- hak sebagai “ the legal concept ”. 1
1 I Dewa Gede Atmaja., “ Sistem Hukum Indonesia ; Refleksi Reformasi Hukum”., makalah kuliah pada Pro- gram Magister Ilmu Hukum Fakultas Humum Universi- tas Mataram, 2006, hlm. 1-8.
The concept of law menunjukkan pada makna konsep yang mengandung arti dari istilah itu sendiri merujuk pada definisinya, sedangkan the legal concept , menunjuk pada pranata hukum dan istilah yang secara khu- sus digunakan dalam bidang hukum oleh Meusen disebut “figur hukum” (seperti: hak milik, kontrak, perbuatan melanggar hukum, hak dasar). 2
Sistem hukum ialah keseluruhan aturan dan prosedur spesifik yang secara relatif konsisten diterapkan oleh otoritas formal.
2 Ibid
M. Saleh | Eksistensi Hukum Adat Dalam Polemik Hukum Positif Suatu Kajian .......................................
Dibalik itu dari segi figur hukum, setiap sistem hukum memiliki kriteria, yaitu: pertama , dari segi taknis: sistem hukum memiliki perbendaharaan kata (bahasa hu- kum) untuk mengekpresikan konsep-kon- sep hukumnya, aturan hukum dan sum- ber hukum yang hirarkis, teknik yuridis untuk membentuk dan menafsirkan atau menginterpratasikan konsep-konsep hu- kumnya, aturan hukum dan menafsirkan atau menginterpretasikan hukum itu, dan kedua , dari segi kultural: memiliki filsafat, prinsip-prinsip politik dan ekonomi untuk mencapai masyarakat yang di idealkan. Kedua kreteria tersebut saling melengkapi dan bahkan konprehensip. 3
Dari segi “ family law” , sistem hukum Indonesia dikelompokkan ke dalam sistem hukum kontinental atau sistem hukum sip- il, melalui penerapan asas konkordansi dan politik hukum pemerintah kolonial di za- man Hindia Belanda. Dengan azas konkor- dansi diberlakukan ketentuan hukum yang berlaku di Negeri Belanda untuk wilayah jajahan Hindia Belanda yang kita warisi sampai sekarang: KUHP (Kitab Undang- Undang Hukum Pidana), KUH-Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang). 4 Konfigurasi sistem hukum dalam tata hukum memberi pengaruh tersendiri dalam pembentukan hukum, diantaranya adalah sistem hukum adat.

## PEMBAHASAN
Sebelum memberikan pandangan men- genai hukum adat, terlebih dahulu di kemu- kakan perbedaan antara “ adatrecht ” dengan “hukum adat”. 5 Sehubungan dengan pengi-
3 Ibid 4 Ibid
5 Mohammad Koesnoe., “ Hukum Adat Sebagai Suatu Model Hukum ”., Mandar Maju, Bandung, 1992, hlm. 72., di kemukakan antara lain: “bahwa adatrech itu sesuai dengan pemikiran Van Vollenhoven ditegaskan sebagai keseluruhan aturan tingkah laku yang berlaku bagi bumi putera dan orang timur asing, yang mempu- nyai upaya paksa, lagipula tidak dikodifikasikan”. Se- lanjutnya dijelaskan bahwa “adatrech” meliputi dua hal
sian pengertian hukum adat dalam rangka nasional menunjukkan suatu perkemban- gan yang bertahap. 6
Dengan bentuk yang tidak tertulis terse- but telah memberikan ciri tersendiri terha- dap hukum adat tersebut. Di samping itu se- bagaimana yang diutarakan oleh Friedrich Carl Von Savigny sebagai pencetus Mazhab Sejarah. 7 Berkat pandangan Friedrich Carl yaitu: aturan tingkah laku bagi bumi putera, jadi orang Indonesia asli, kedua ialah aturan-aturan tingkah laku bagi orang-orang timur asing, semunya itu dicirikan oleh pada sanksinya dan tidak dikodifikasikan. Lebih lanjut ditegaskan; “adatrecht” tidak boleh diterjemahkan ke dalam “hukum adat”. Hukum adat ialah keseluruhan aturan hukum yang tidak tertulis, yang “meliputi semua lapangan hukum” sekedar mengenai bagian-bagian yang tidak tertulis.
6 Pertama unsur dasar konsep hukum adat dalam kerangka nasional, ialah yang menyangkut jiwa nasi- onal. Dalam hubungannya dengan ini, unsur tersebut diletakkan sebagai pernyataan nilai-nilai kebudayaan nasional Indonesia yang mengenai bidang yang dina- makan hukum. Kedua ialah bahwa hukum adat selalu dihubungkan dengan rakyat Indonesia seluruhnya, terutama dari golongan aslinya. Dalam hubungannya dengan ini, hukum adat tidak merupakan hasil fikiran dari suatu kelompok elite dari masyarakat Bangsa In- donesia, oleh karenanya sumbernya bukan hukum ter- tulis akan tetapi pernyataan langsung cita rasa hukum rakyat Indonesia yang berkebudayaan Indonesia. Ketiga ialah bahwa cita-rasa hukum adat di antaranya ada yang mempunyai sifat-sifat universal kemanusiaan. Hal ini tidak lain berarti pertama-tama bahwa hukum adat dili- hat sebagai suatu asas yang bersifat normatif; karenanya bersifat abstrak dan tidak dalam wujudnya sebagai hal yang berada dalam kenyataan yang empiris. Hukum adat dalam pandangan ini sebagai asas yang bersifat kaidah jelas dilihat tidak beraneka ragam sebagaimana diajar- kan oleh Ilmu pengetahuan tentang hukum adat yang modern yang dikembangkan oleh para penulis Ilmu Hu- kum yang mendasarkan kepada teori-teori barat, tetapi adalah uniform bagi seluruh rakyat Indonesia. Keempat ialah bahwa tahap ini masih terdapat banyak penulis yang melihat perwujudan hukum adat dalam bentuk: tingkah laku nyata dalam masyarakat baik dalam ben- tuk perbuatan yang berlangsung sekali saja (einmalig) maupun dalam bentuk kebiasaan-kebiasaan, atau dalam bentuk keputusan-keputusan dengan tidak menutup kemungkinan berbentuk tertulis. Kelima bahwa usaha memberikan definisi hukum adat terdapat pikiran per- lunya memberikan definisi ganda mengenai hukum adat yaitu disatu pihak definisi yang formil, dan dilain pihak definisi yang meteril atau subsatnsiil. Ibid., hlm. 74-75.
7 Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi., “ Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum ”., Citra Aditya Bakti, Band- ung, 2004, hlm. 65. Pandangan Von Savigny berpangkal kepada bahwa di dunia ini terdapat ber macam-macam bangsa yang pada tiap-tiap bangsa tersebut mempunyai suatu Volkgeist-jiwa rakyat. Jiwa ini berbeda-beda, baik menurut waktu maupun menurut tempat. Pencerminan dari adanya jiwa yang berbeda ini tampak pada kebu- dayaan dari bangsa tadi yang berbeda-beda. Ekspresi ini tampa pula pada hukum yang sudah barang tentu berbe-
J urnal IuS | Vol I | Nomor 3 | Desember  2013 | hlm,

## 536~552
Von Savigny hukum adat kita diperlakukan sebagai hukum yang berlaku bagi golongan Indonesia asli.
Selain itu menurut Savigny, masyarakat merupakan kesatuan organis yang memi- liki kesatuan keyakinan umum, yang dise- butnya jiwa masyarakat, yaitu kesamaan pengertian dan keyakinan terhadap ses- uatu. Dalam perkembangannya kemudian hukum tidak semata-mata merupakan ba- gian dari jiwa rakyat, melainkan juga meru- pakan bagian dari ilmu hukum. Savigny me- nyebut hukum belakangan itu sebagai hu- kum sarjana, dan oleh karenanya berdasar- kan pandangannya hukum dikelompokkan menjadi dua bagaian, yaitu pertama; hu- kum yang wajar, yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyrakat, yaitu hukum kebiasaan-hukum adat, dan kedua; hukum sarjana yang bersifat teknis. Hukum asli adalah hukum kebiasaan yang hidup di ma- syarakat (hukum adat). Hukum asli itulah yang harus diselidiki dan diperbaharui se- cara berangsur-angsur, bukan menciptakan hukum dari fikiran sendiri untuk diber- lakukan secara umum, tetapi hukum umum yang berkembang di masyarakat itulah yang diharus dipelajari perkembangannya dan diperbaharui daya lakunya. 8
Kekuatan untuk hukum terletak pada rakyat, yang terdiri dari kompleksitas indi- vidu dan perkumpulan-perkumpulan. Mer- eka mempunyai ikatan rohani dan menjadi kesatuan Bangsa dan jiwa. Hukum adalah bagian dari rohani mereka, yang juga mem-
da pula pada setiap tempat dan waktu. Oleh karenanya menurut Beliau, tidak masuk akal jika terdapat hukum yang berlaku secara universal dan pada semua waktu. Hukum sangat tergantung atau bersumber pada jiwa rakyat tadi dan yang menjadi isi hukum itu ditentukan oleh pergaulan hidup manusia dari masa kemasa (seja- rah). Hukum menurut pendapatnya berkembang dari sautu masyarakat yang sederhana yang mencerminkan- nya tampak dalam tingkah laku semua individu kepada masyarakat yang modern dan kompleks di mana kesada- ran hukum rakyat itu tampak pada apa byang diucapkan oleh para ahli hukumnya.
8 Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra., “ Hukum Sebagai Satu Sistem ”., Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, hlm. 79.
pengaruhi perilaku mereka. Pembentuk undang-undang harus mendapatkan bah- annya dari rakyat dan ahli hukum dengan mempertimbangkan perasaan hukum dan perasaan keadilan masyarakat. Tampa cara demikian undang-undang senantiasa akan menjadi sumber persoalan, menghambat dan menghentikan perkembangan, atau bahkan akan merusak kebiasaan hidup dan jiwa masyarakat. 9 Maka murut aliran ini, sumber hukum adalah jiwa masyarakt, dan isinya adalah aturan tentang kebiasaan hidup masyarakat. Hukum tidak dapat dibentuk, melainkan tumbuh dan berkem- bang bersama dengan kehidupan masyara- kat. Undang-undang dibentuk hanya untuk mengatur hubungan masyarakat atas ke- hendak masyarakat itu melalui Negara.
Hukum adat merupakan nilai-nilai yang hidup dan berkembang di dalam masyara- kat suatu daerah. Walaupun sebagian besar Hukum Adat tidak tertulis, namun ia mem- punyai daya ikat yang kuat dalam masyara- kat. Ada sanksi tersendiri dari masyarakat jika melanggar aturan hukum adat. Hukum Adat yang hidup dalam masyarakat ini bagi masyarakat yang masih kental budaya aslinya akan sangat terasa. Penerapan hu- kum adat dalam kehidupan sehari-hari juga sering diterapkan oleh masyarakat. Bahkan seorang hakim, jika ia menghadapi sebuah perkara dan ia tidak dapat menemukannya dalam hukum tertulis, ia harus dapat men- emukan hukumnya dalam aturan yang hid- up dalam masyarakat. Artinya hakim juga ha rus mengerti perihal Hukum Adat. Hu- kum Adat dapat dikatakan sebagai hukum perdata-nya masyarakat Indonesia.
A. Kedudukan Hukum Adat Dalam UUD Negara RI 1945
Hukum adat menjadi masalah politik hukum pada saat pemerintah Hindia Belanda akan memberlakukan hukum eropa atau hukum yang berlaku di Belanda
9 Ibid
M. Saleh | Eksistensi Hukum Adat Dalam Polemik Hukum Positif Suatu Kajian ....................................... menjadi hukum positif di Hindia Belanda (Indonesia) melalui asas konkordansi. Mengenai hukum adat timbulah masalah bagi pemerintah Kolonial, sampai di mana hukum ini dapat digunakan bagi tujuan-tujuan Belanda serta kepentingan- kepentingan ekonominya, dan sampai di mana hukum adat itu dapat dimasukkan dalam rangka politik Belanda. Kepentingan atau kehendak bangsa Indonesia tidak masuk perhitungan pemerintah kolonial. 10
10 M. Hadin Muhjad, Peran Dan Fungsi Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Nasional Dalam Rangka Penguatan Dan Pelestarian Nilai-Nilai Adat Is- tiadat Di Daerah , Makalah disampaikan pada  Rakerda I DAD Kabupaten Gunung Mas, 15 April 2011 di Kuala Kurun. Lebih lanjut di jelaskan: Apabila diikuti secara kronologis usaha-usaha baik pemerintah Belanda di ne- gerinya sendiri maupun pemerintah colonial yang ada di Indonesia ini, maka secara ringkasnys undang-undang yang bertujuan menetapkan nasib ataupun kedudukan hukum adat seterusnya didalam system perundang-un- dangan di Indonesia, adalah sebagai berikut :
1.  Mr. Wichers, Presiden Mahkamah Agung, ditugas- kan untuk menyelidiki apakah hukum adat privat itu tidak dapat diganti dengan hukum kodifikasi Barat. Rencana kodifikasi Wichers gagal
2.  Sekitar tahun 1870, Van der Putte, Menteri Jajahan Belanda, mengusulkan penggunaan hukum tanah Eropa bagi penduduk desa di Indonesia untuk ke- pentingan agraris pengusaha Belanda. Usaha inipun gagal.
3.  Pada tahun 1900, Cremer, Menteri Jajahan, mengh- endaki diadakan kodifikasi local untuk sebagian hu- kum adat dengan mendahulukan daerah daerah yang penduduknya telah memeluk agama Kristen. Usaha ini belum terlaksana.
4. Kabinet Kuyper pada tahun 1904 mengusulkan suatu rencana undangundang untuk menggantikan hukum adat dengan hukum Eropa. Pemerintah Be- landa menghendaki supaya seluruh penduduk asli tunduk pada unifikasi hukum secara Barat. Usaha ini gagal, sebab Parlemen Belanda menerima suatu amandemen yakni amandemen Van Idsinga.
5.  Pada tahun 1914 Pemerintah Belanda dengan tidak menghiraukan amandemen Idsinga, mengumumkan rencana KUH Perdata bagi seluruh golongan pen- duduk di Indonesia. Ditentang oleh Van Vollenhoven dan usaha ini gagal.
6.  Pada tahun 1923 Mr. Cowan, Direktur Departemen Justitie di Jakarta membuat rencana baru KUH Per- data dalam tahun 1920, yang diumumkan Pemerin- tah Belanda sebagai rencana unifikasi dalam tahun 1923. Usaha ini gagal karena kritikan Van Vollen- hoven. Pengganti Cowan, yaitu Mr Rutgers mem- beritahu bahwa meneruskan pelaksanaan kitab un- dangundang kesatuan itu tidak mungkin. Dan dalam tahun 1927 Pemerintahn Hindia Belanda mengubah haluannya, menolak penyatuan hukum (unifikasi). Sejak tahu 1927 itu olitik Pemerintah Hindia Be- landa terhadap hukum adat mulai berganti haluan, yaitu dari “unifikasi” beralih ke “kodifikasi”.
Konstitusi kita sebelum amandemen ti- dak secara tegas menunjukkan kepada kita pengakuan dan pemakaian istilah hukum adat. Namun bila ditelaah, maka dapat di- simpulkan ada sesungguhnya rumusan-ru- musan yang ada di dalamnya mengandung nilai luhur dan jiwa hukum adat. Pembu- kaan UUD 1945, yang memuat pandangan hidup Pancasila, hal ini mencerminkan ke- pribadian bangsa, yang hidup dalam nilai- nilai, pola pikir dan hukum adat. Pasal 29 ayat (1) Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Pasal 33 ayat (1) Pereko- nomian disusun sebagai usaha bersama ber- dasarkan azas kekeluargaan. Pada tataran praktis bersumberkan pada UUD 1945 neg- ara mengintroduser hak yang disebut Hak Menguasai Negara (HMN), hal ini diangkat dari Hak Ulayat, Hak Pertuanan, yang se- cara tradisional diakui dalam hukum adat.
Ada 4 pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945, 11 pertama yaitu persatuan meliputi segenap bangsa Indonesia, hal ini mencakup juga dalam bidang hukum, yang disebut hukum nasional. Pokok pikiran kedua adalah negara hendak mewujudkan keadilan sosial. Hal ini berbeda dengan keadilan hukum. Karena azas-azas fungsi sosial manusia dan hak milik dalam mewujudkan hal itu menjadi penting dan dise susaikan  dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat, dengan tetap bersumberkan nilai primernya. Pokok Pikiran ketiga adalah : negara mewujudkan kedaulatan rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan dan perwakilan. Pokok pikiran ini sangat fundamental dan penting, adanya persatuan perasaan antara rakyat dan pemimpinnya, artinya pemimpin harus senantiasa memahami nilai-nilai dan perasahaan hukum, perasaaan politik dan menjadikannya sebagai spirit dalam menyelenggarakan kepentingan umum melalui pengambilan kebijakan publik. Dalam hubungan itu maka ini mutlak
11 Ibid
J urnal IuS | Vol I | Nomor 3 | Desember  2013 | hlm,
536~552
diperlukan karakter manusia pemimpin publik yang memiliki watak berani, bijaksana, adil, menjunjung kebenaran, berperasaan halus dan berperikemanusiaan. Pokok pikiran keempat adalah: negara adalah berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, hal ini mengharuskan cita hukum dan kemasyarakatan harus senantiasa dikaitkan fungsi manusia, masyarakat memiliki keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan negara mengakui Tuhan sebagai penentu segala hal dan arah negara hanya semata-mata sebagai sarana membawa manusia dan masyarakatnya sebagai fungsinya harus senantiasa dengan visi dan niat memperoleh ridho Tuhan yang maha Esa.
Namun setelah amandemen konsti- tusi, hukum adat diakui sebagaimana din- yatakan dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (2) yang menyatakan : Nega- ra mengakui dan menghormati kesatuan-kes- atuan masyarakat hukum adat beserta hak- hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyara- kat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-un- dang . Pasal 28 I ayat (3) UUD 1945 men- egaskan bahwa “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan perada- ban”. Antara Pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (3) pada prinsipnya mengandung perbedaan di mana Pasal 18 B ayat (2) ter- masuk dalam Bab VI tentang Pemerintahan Daerah sedangkan 28 I ayat (3) ada pada Bab XA tentang Hak Asasi Manusia. Lebih jelasnya bahwa Pasal 18 B ayat (2) meru- pakan penghormatan terhadap identitas bu- daya dan hak masyarakat tradisional (indi- geneous people). Dikuatkan dalam ketentu- an Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 6 ayat 1 dan ayat 2 yang berbunyi:
(1)Dalam rangka penegakan hak asasi manu- sia, perbedaan dan kebutuhan dalam ma-
syarakat hukum dapat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat dan pemerintah.
(2)Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.
B. Kriteria Masyarakat Hukum Adat
Rumusan ketentuan mengenai masyara- kat hukum adat ini merujuk kepada ke- tentuan Pasal 18B ayat(2) UUD 1945 yang menyatakan: “Negara mengakui dan meng- hormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai  dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.
Harus pula dibedakan dengan jelas an- tara ke satuan masyarakat hukum adat dengan masyarakat hukum adat itu sendiri. Masyarakat adalah kumpulan individu yang hidup dalam lingkungan pergaulan bersama sebagai suatu community atau society, se- dangkan kesatuan masyarakat menunjuk kepada pengertian masyarakat organik, yang tersusun dalam kerangka kehidupan berorganisasi dengan saling mengikatkan diri untuk kepentingan mencapai tujuan bersama. 12
Dengan perkataan lain, kesatuan ma- syarakat hukum adat sebagai unit organ- isasi masyarakat hukum adat itu haruslah dibedakan dari masyarakat hukum adat nya sendiri sebagai isi dari kesatuan organ- isasinya itu. Misalnya, di Sumatera Barat, yang dimaksud sebagai kesatuan masyara- kat hukum adat adalah unit pemerintahan nagarinya, bukan aktivitas-aktivitas hukum adat sehari-hari di luar konteks unit organ- isasi masyarakat hukum. Dengan perkataan lain sebagai suatu kesatuan organik, ma- syarakat hukum adat itu dapat di-nisbatkan
12 Jimly Asshiddiqqie, Hukum Acara Pengujian Undang-undang , Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hlm.77.
M. Saleh | Eksistensi Hukum Adat Dalam Polemik Hukum Positif Suatu Kajian .......................................
dengan kesatuan organisasi masyarakat yang berpemerintahan hukum adat setem- pat. Kesatuan masyarakat hukum adat itu sendiri dipersyaratkan harus masih hidup. Masalahnya yang hidup itu masyarakatnya atau hukum adatnya? Suatu masyarakat bisa saja masih hidup dalam ar ti bahwa warganya memang belum mati, tetapi tradi- si hukum adatnya sudah tidak lagi dijalank- an atau tidak lagidikenal, baik dalam teori maupun dalam praktek. 13
Dalam suatu komunitas masyarakat dapat pula terjadi bahwa warganya memang orang baru sama sekali atausebagian terbesar pendatang semua, sedangkan orang aslinya sudah meninggal atau berpindah ke tempat lain. Akan tetapi, tradisi hukum adatnya, meskipun tidak dipraktekkan lagi, tetap terekam dalam catatan sejarahdan dalam buku-buku pelajaran yang pada suatu hari dapat saja dipraktekkan lagi. Dalam contoh kasus terakhir dapat dikatakan bahwa masyarakatnya sudah mati atau tidak ada lagi, tradisi hukum adatnya juga sudah tidak dipraktekkan lagi, tetapi rekamannya atau tulisannya masih ada dan masih dapat dipraktekkan lagi pada suatu saat.
Jika unsur-unsur hidup atau matinya ma- syarakat versus tradisi hukum adat dalam teori dan praktik itu lebih dirinci, dapat di- jabarkan sebagai berikut: 14 Masyarakatnya masih asli (Masyarakat= M+), tradisinya juga masih dipraktekkan (Tradisi=T+), dan tersedia catatan mengenai tradisi terse- but (Catatan = C+) = [(M+) + (T+) + (C+)]. Masyarakatnya masih asli (M+), tradisinya masih ada (T+), tetapi catatan tidak tersedia (C-)= [(M+)+ (T+) + (C-)]. Masyarakat masih asli (M+), tetapi tradisinya tidak dipraktekkan lagi (T-), namun tersedia rekaman atau catatan ter- tulis yang suatu kali dapat dipratekkan lagi (C+)=[(M+) + (T-) + (C+)]. Ma- syarakatnya masih asli, tetapi tradisin su-
13 Ibid , hlm. 78
14 Ibid , hlm. 78-79
dah tiada, dan tidak ada pula catatan sama sekali [(M+) (T-) + (C-)]. Masyarakatnya sudah tidak   asli lagi, tradisinyapun sudah tiada, dan catatannya pun tidak ada, kecu- ali hanya ada dalam legenda-legenda yang tidak tertulis [(M-) + (T-) + (C-)]. Ma- syarakatnya tidak asli lagi, tradisinya sudah menghilang dari praktek, tetapi catatannya masih tersedia dan sewaktu-waktu dapat kembali dihidupkan [(M-) + (T-) + (C+)]. Masyarakatnya sudah tidak asli lagi, tetapi tradisi nya masih dipraktekkan dan catatan- nya pun tersedia cukup memadai [(M-) + (T+) + (C+)]. Masyarakatnya tidak asli lagi, dan juga tidak tersedia catatan men- genai hal itu, tetapi tradisinya masih hidup dalam praktek [(M -), (T+) + (C-)].
Dari kedelapan kategori tersebut, kondisi masya rakat hukum adat itu dapat dibagi ke dalam tiga kelompok, yaitu (i) kesatuan masyarakat hukum adat yang sudah mati sama sekali; (ii) kesatuan masyarakat hukum adat yang sudah tidak hidup dalam praktek tetapi belum mati sama sekali, sehingga masih dapat diberi pupuk agar dapat hidup subur; (iii) kesatuan masyarakat hukum adat yang memang masih hidup. Kategori masyarakat hukum adat yang dapat dikatakan tidak hidup lagi alias sudah tiada, adalah : Masyarakatnya sudah tidak asli lagi, tradisi nya punsudah tiada, dan catatannyapun tidak ada, kecuali hanya ada dalam legenda-legenda yang tidak tertulis [(M-) +(T-) + (C)]; Masyarakatnya tidak asli lagi, tradisinyapun sudah menghilang dari praktek, tetapi catatannya masih tersedia dan sewaktu-waktu dapat kembali dihidupkan [(M-) + (T-) + (C+)]. Masyarakatnya memang masih asli, tetapi tradisi-nya sudah tiada, dan tidak ada pula catatan sama sekali [(M+) + (T-) + (C-)].
Ketiga kategori masyarakat hukum adat tersebut di atas, tidak dapat lagi dika takan hidup. Sekiranya pun catatan tentang tradisi asli itu masih tersimpan dengan baik seperti pada kategori kedua [(M -) + (T-)
J urnal IuS | Vol I | Nomor 3 | Desember  2013 | hlm,

## 536~552
+ (C+)], kita tidak dapat mengatakannya masih hidup. Kalaupun dihidupkan kembali karena catatannya masih lengkap, misalnya untuk kepentingan industri pariwisata, tentu namanya bukan lagi masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Demikian pula pada kategori ketiga [(M+) + (C-) + (T-)], meskipun masyarakatnya masih asli, tetapi tradisinya tidak dipraktekkan lagi dan catatannya pun tidak tersedia. 15
Sementara itu, kelompok kategori kedua adalah masyarakat hukum adat yang masih dapat dihidupkan, yaitu masyarakat hukum adat yang masih asli, tetapi tradisinya tidak dipraktekkan lagi, namun tersedia rekaman atau catatan tertulis yang cukup memadai untuk dipupuk kembali [(M+) + (T-) + (C+)]. Aktivitas hukum adat di masyarakat hukum adat kategori ini mungkin tidak terlihat lagi dalam kegiatan praktek sehari- hari. Kelompok ketiga adalah kategori masyarakat hukum adat yang memang dapat dikategorikan masih hidup dalam kenyataan, yaitu: Masyarakatnya masih asli (Masyarakat = M+), tradisinya juga masih dipraktekkan (Tradisi = T+), dan tersedia Catatan mengenai tradisi tersebut (Catatan = C+) = (M+) + (T+) + (C+)]; Masyarakatnya masih asli (M+), tradisinya masih ada (T+), tetapi catatan tidak tersedia (C -) = [(M+) + (T+) + (T-)]; Masyarakatnya sudah tidak asli lagi, tetapi tradisi-nya masih dipraktekkan dan catatannya pun tersedia cukup memadai [(M-) + (T+) + (C+)]; Masyarakatnya tidak asli lagi, dan juga tidak tersedia catatan mengenai hal itu, tetapi tradisinya masih hidup dalam praktek [(M -), (T+) + (C-)].
Meskipun dalam praktek sangat boleh jadi tidak akan pernah menjadi kenyataan, tetapi secara teoritis di atas kertas mungkin saja terjadi adanya kategori ke tiga dan ke- empat. Persoalannya adalah apakah keaslian warga masyarakat di dalam kesatuan masya
15 Ibid , hlm. 81-83
rakat hukum adat yang bersangkutan meru- pakan faktor yang menentukan atau tidak untuk menentukan hidup mati nya suatu masyarakat hukum adat? Jika ukuran uta- manya adalah tradisi hukum adatnya, maka meskipun orangnya sudah berganti dengan para pendatang baru, selama tradisinya ma- sih hidup dalam praktek, maka dapat saja dikatakan bahwa masyarakat hukum adapt yang bersangkutan masih hidup.
C. Kedudukan Hukum Adat Dalam Per- undang-Undangan Lainnya
1.  Konstitusi RIS
Dengan diundangkannya Konstitusi RIS pada tanggal 6 Februari 1950 dengan keputusan Presiden RIS tanggal 31 Januari 1950 N0. 48, Lembaran Negara Tahun 1950 N0. 3, maka kedudukan serta peranan hu- kum adat di dalam tata perundang-undan- gan nasional Negara Republik Indonesia Serikat tidak mengalami perubahan yang berarti. 16
Tidak adanya perubahan di dalam Konstitusi RIS tersebut terdapat Pasal 192 ayat 1 yang merupakan ketentuan peralihan serta menetapkan bahwa semua peraturan perundang-undangan dan ke- tentuan-ketentuan tata-usaha yang sudah ada pada saat Konstitusi ini mulai berlaku, tetap berlaku dengan tidak merubah seb- agai peraturan-peraturan dan ketentuan- ketentuan RIS sendiri, selama dan seke- dar peraturan-peraturan dan ketentuan- ketentuan itu tidak di cabut, ditambah atau di ubah oleh undang-undang dan ketentuan-ketentuan tata usaha atas kuasa konstitusi ini. 17
16 R. Soerojo Wignjodipoero., “ Kedudukan Serta Perkembangan Hukum Adat Setelah Kemerdekaan ”, PT Gunung Agung, Jakarta, 1982, hlm. 15.
17 Ibid ., hlm. 15-16. Lebih lanjut dijelaskan: di samp- ing ketentuan peralihan ini dalam “mukadimah” Kon- stitusi tercantum pula perumusan Pancasila, meskipun kata-katanya agak berbeda dengan yang terdapat pada pembukaan UU Dsaar 1945. dengan demikian, maka jiwa Pancasila tetap merupakan landasan bagi semua Pasal-Pasalnya, sehingga penerapan daripada Pasal-Pasal tersebut wajib ditafsirkan dengan jiwa serta semangat
M. Saleh | Eksistensi Hukum Adat Dalam Polemik Hukum Positif Suatu Kajian .......................................
2.  Undang-undang Dasar Sementara 1950
Undang-undang Dasar Sementara 1959, di undangkan pada tanggal 15 Agus- tus 1950 dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1950 serta mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1950 tidak membawa perubahan pada kedudukan serta peranan hukum adat di dalam seluruh sistem per- undang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia yang berbentuk Republik Kes- atuan kembali.
Pasal 142 Undang-undang Dasar Se- mentara (peraturan peralihan) sebagaima- na halnya dengan Pasal 192 ayat 1 Kon- stitusi RIS dan Pasal II atauran peralihan Undang-undang Dasar 1945, menetapkan bahwa peraturan perundang-undangan- dan ketentuan-ketentuan tata usaha yang telah ada pada tanggal mulai berlakunya Undang-undang Dasar Sementara ini (tanggal 17 Agustus 1950) masih tetap berlaku dengan tidak berubah sebagai peraturan-peraturan dan ketentuan-ke- tentuan RI, selama dan sekedar peraturan- peraturan dan ketentuan-ketentuan itu tidak dicabut, ditambah atau diubah oleh undang-undang dan ketentuan-ketentuan tata-usaha atas kuasa Undang-undang Dasar Sementara ini. 18
Pasal 104 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara menegaskan kembali apa yang tercantum pada Pasal 146 ayat 1 Konstitusi RIS, yaitu bahwa segala keputusan pengadilan harus berisi alasan- alasannya dan dalam perkara hukuman
Pancasila dimaksud. Di bidang pengadilan, Konstitusi RIS bahkan memberikan kedudukan yang lebih me- nonjol bagi hukum adat, yaitu dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 146 ayat 1 “bahwa segala keputu- san kehakiman harus berisi alasan-alasannya dan dalam perkara hukuman harus menyebut aturan-aturan/ undang-undang dan aturan-aturan hukum adat yang dijadikan dasar hukuman itu. Dengan adanya Pasal 146 ayat 1 ini, maka jelaslah bahwa kompleks aturan- aturan hukum adat yang pada umumnya masih belum terlaksana, tetapi meskipun demikian tetap hidup dan berkembang di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari karena mencerminkan rasa keadilan rakyat, wajib pula dipahami serta diketahui oleh hakim.
18 Ibid
menyebut aturan-aturan undang-undang dan aturan-aturan hukum adat yang dijadikan dasar hukuman itu. 19
Soepomo di dalam bab-bab hukum adat menyatakan, bahwa segala sesuatu ber jalan sesuai dengan jalannya peruba- han perasaan keadilan rakyat. Perasaan ke- adilan rakyat bergerak berhubung  dengan pertumbuhan hidup masyarakat yang sa- lalu dipengaruhi oleh segala faktor lahir dan batin. 20
Undang-undang Dasar Sementara 1950 dalam Pasal 102 menetapkan suatu ke bijaksanaan baru dalam bidang perundang-undangan, yaitu bahwa penguasa akan melakukan kodifikasi terhadap hukum perdata, hukum dagang, hukum pidana, hukum acara perdata dan hukum acara pidana dengn pengecualian jika pengundang-undangan menganggap perlu untuk mengatur beberapa hal dalam undang-undang tersendiri.
3.  Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan Kembali Berlakunya UUD 1945
Dengan kembali berlakunya UUD
1945 ini, maka sesungguhnya kembali pula wajah serta kepribadian masyarakat dan bangsa Indonesia yang murni, yang sejak zaman pergerakan dan perjuangan Budi Utomo pada tahun 1908 telah menjadi cita-cita bangsa, yaitu Pancasila, melan- dasi segala kehidupan serta penghidupan masayarakat Negara Republik Indonesia.
Kemudian, melalui Undang-undang Dasar Sementara 1950 Negara Kesatuan Republik Indonesia akhirnya kembali pada
19 Ibid ., hlm. 16-17. Lebih lanjut dijelaskan, pen- egasan ini mengandung arti bahwa hakim wajib mewu- judkan serta menguraikan secara kongkrit rasa keadilan rakyat yang telah berbentuk sebagai hukum di dalam masyarakat. Untuk itu hakim wajib secara tekun mengi- kuti peraturan-peraturan hukum adat yang timbul, berkembang di dalam kehidupan sehari-hari mengikuti irama perubahan perasaan keadilan masyarakat bangsa ibdonesia.
20 Soepomo dalam R. Soerojo Wignjodipoero., Ibid
J urnal IuS | Vol I | Nomor 3 | Desember  2013 | hlm,

## 536~552
Undang-undang Dasar yang murni, yaitu Undang-undang Dasar 1945.
Dan lewat aturan peralihannya Pasal II, segala langkah-langkah maju yang se- mentara itu telah di ambil, seperti antara lain ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum pada Pasal 146 ayat 1 Konstitusi RIS jo. Pasal 104 Undang-undang Dasar Sementara 1950 dan Pasal 102, Pasal 25 ayat 1 dan 2 serta Pasal 7 ayat 2 Undang- undang Dasar Sementara 1950, tetap diper- tahankan, bahkan dikembangkan sesuai dengan pokok-pokok pikiran yang terkan- dung dalam pembukaan Undang-undang Dasar tersebut yakni yang secara singkat dan populernya disebut Pancasila.
Adapun pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut: 21
1. “Negara”-begitu bunyinya-yang me- lindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan den- gan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini Negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan. Negara, menurut pem- bukaan itu menghendaki persatuan, meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya. Inilah suatu dasar Nega- ra yang tidak boleh dilupakan.
2. Negara hendak mewujudkan ke- adilan sosial bagi seluruh rakyat.
3. Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas kerakyatan dan permusyarawatan perwakilan. Oleh karena itu sistem Negara yang ter- bentuk dalam Undang-undang Dasar harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan berdasar atas permusyar- awatan perwakilan.
21 Ibid ., hlm. 19 .
4. Negara berdasarkan atas ke- Tuhanan Yang Maha Esa menurut dasar ke manusiaan yang adil dan beradab.
4.  Ketetapan MPRS N0. II/MPRS/1960 Lam- piran A Paragraf 402
Ketetapan MPRS N0. II/MPRS/1960 Lampiran A Paragraf 402 memuat garis- garis besar politik di bidang hukum sebagai berikut:
a. Asas-asas pembinaan hukum nasi- onal supaya sesuai dengan haluan negara dan berlandaskan pada h ukum adat yang tidak menghambat perkembangan masyarakat adil dan makmur;
b.  Di dalam usaha ke arah homogenitas dalam bidang hukum supaya diper- hatikan kenyataan-kenyataan yang hidup di Indonesia;
c. Dalam penyempurnan Undang-un- dang hukum perkawinan dan hukum waris supaya diperhatikan adanya faktor-faktor agama, adat dan lain- lainnya.
Dengan diundangkannya TAP MPRS N0. II/MPRS/1960 tersebut di atas, maka kedudukan serta peranan hukum adat dalam pembinaan hukum nasional men- jadi lebih jelas dan tegas, yaitu sepanjang tidak menghambat perkembangan ma- syarakat adil dan makmur, merupakan landasannya.
Perlu kiranya diperhatikan di sini, syarat “sepanjang tidak menghambat perkembangan masyarakat adil dan mak- mur”. Adanya syarat dimaksud mewajib- kan kita melakukan penelitian yang seksa- ma terhadap seluruh kompleks adat yang sedang hidup dan berkembang di dalam ke- hidupan masyarakat sehari-hari. Ka idah- kaidah adat manakah yang wajib diting- galkan karena dikualifikasi “menghambat perkembangan masyarakat adil dan mak-
M. Saleh | Eksistensi Hukum Adat Dalam Polemik Hukum Positif Suatu Kajian .......................................
mur” serta kaidah-kaidah manakah yang memenuhi syarat untuk dikembangkan menjadi landasan pembinaan hukum na- sional.
“Sesuai dengan fitrahnya, hukum adat terus-menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri” sebagaimana yang diutarakan oleh Profe- sor Soepomo dalam bukunya bab-bab ten- tang hukum adat. 22
Profesor Nasroen dalam tulisannya yang berjudul Dasar Dan Falsafah Adat Minangkabau, antara lain mengatakan: “ dalam adat Minangkabau terdapat fatwa yang berbunyi adat diateh tumbuh, pusako diateh tampek yang berarti, bahwa adat adalah berdasarkan pertumbuhan dan pusaka berada di atas tempat. Maksud fatwa ini adalah, bahwa adat itu tum- buh dan diadakan berdasarkan keharu- san, disebabakan dia harus tumbuh dan berkembang juga. Jadi secara alamiah karena telah ditakdirkan demikian, hu- kum adat itu senantiasa bergerak, selalu dalam keadaan evolusi menyesuaikan diri dengan keadaan dan kehendak zaman. Isi adat selalu berubah secara perlahan-lahan melalui mufakat. 23
Ayat b TAP MPRS N0. II/MPRS/1960 supaya usaha-usaha ke arah homoginitas dalam bidang hukum memperhatikan kenyataan yang hidup di Indonesia. Ini berarti, bahwa perasaan keadilan yang ter- cermin serta terpantul dalam kehidupan masyarakat Indonesia sehari-hari, wajib dijadikan pedoman di dalam pelaksanaan perwujudan homoginitas dalam bidang hu- kum.
Sudah barang tentu perasaan keadilan yang dimaksud untuk dipedomani perlu lebih dahulu disesuaikan dengan ukuran- ukuran baru, berdasarkan kebutuhan-ke-
22 Soepomo Dalam Muhammad Koesnoe., Ibid ., hlm..25
23 Nasroen Dalam Muhammad Koenoe., Ibid
butuhan nasional bangsa Indonesia yang disesuaikan dengan syarat-syarat hidup modern pada saat ini.
Dengan demikian, maka sejauh mung- kin harus dicegah kegiatan mencari ni- lai-nilai pada kebudayaan bangsa-bangsa lain yang telah maju. Sebab tidak semua nilai-nilai itu pasti cocok untuk kebutu- han kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Malahan mungkin akan dapat membawa pengaruh yang negatif kepada kepribadian bangsa.
5.  Undang-Uundang Nomor 5 Tahun 1960
Dalam penjelasan umum daripada Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tersebut ditegaskan pada paragraf I-nya, bahwa tujuan daripada Undang-Undang Pokok Agraria ialah hukum agraria baru yang nasional, yang akan mengganti hukum yang berlaku sampai saat itu; hukum agraria baru yang tidak lagi bersifat dualisme, yang sederhana dan yang menja- min kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia.
Hukum agraria yang baru harus ses- uai dengan kepentingan rakyat dan negara serta memenuhi keperluannya menurut permintaan zaman dalam segala soal agraria. Hukum agraria nasional harus mewujudkan penjelmaan daripada asas kerokhanian negara dan cita-cita bangsa, yaitu Pancasila serta khususnya harus merupakan pelaksanaan daripada ke- tentuan dalam Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 (sebelum amandemen) dan Garis-garis Besar Haluan Negara Republik Indonesia.
Dalam Pasal 5 Undang-Undang No- mor 5 tahun 1960 dijelaskan bahwa hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ru- ang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme
J urnal IuS | Vol I | Nomor 3 | Desember  2013 | hlm,

## 536~552
Indonesia serta dengan peraturan perun- dang-undangan ini dan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, segala se- suatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.
Dari ketentuan dalam Pasal 5, nampak dengan jelas sekali, bahwa undang-undang tersebut merupakan pelaksanaan daripada TAP MPRS N0. II/MPRS/1960 Lampiran A paragraf 402.
Dalam penjelasan umum paragraf III Undang-undang N0. 5 Tahun 1960 dijelaskan, bahwa hukum adat yang tidak menghambat perkembangan masyarakat adil dan makmur adalah “hukum adat yang disempurnakan dan disesuaikan dengan kepentingan masyarakat dalam negara modern dan dalam hubungan dunia minternasional serta disesuaikan dengan sosialisme Indonesia”.
Undang-Undang Pokok Agraria demi- kian dengan tegasnya menetapkan, bahwa hukum agraria yang baru yang nasional sifatnya serta yang diharapkan dapat men- jamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia itu, adalah hukum adat.
Hukum adat yang sebagaimana di jelaskan tersebut adalah hukum adat yang telah “disaneer” atau yang sudah modern itulah kiranya yang dimaksudkan dengan kata-kata yang tidak menghambat perkem- bangan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana dijelaskan dalam TAP MPR N0. II/MPRS/1960 Lampiran A paragraf 402. 24
Apabila diteliti, maka ternyata  bahwa hukum adat yang disempurnakan, disaneer atau modern menurut Undang- Undang N0. 5 tahun 1960 adalah tidak lain hu- kum adat asli atau murni yang dipermuda kembali bentuk-bentuk pernyataannya dengan menerima pengertian-pengertian dan lembaga-lembaga hukum barat yang
24 Ibid , hlm. 28
telah disesuaikan dengan iklim serta kondi- si dan perasaan hukum masyarakat dan bangsa Indonesia pada abad sekarang ini.
Dengan demikian, jelaslah kiranya, bahwa Undang-undang N0. 5 tahun 1960 itu merupakan suatu tonggak sejarah dalam perkembangan hukum adat, khu- susnya hukum tanah adat.
6.  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964
Undang-Undang Nomor 19 tahun 1964 yang diundangkan pada tanggal 31 Oktober 1964 adalah merupakan suatu undang-undang yang menetapkan keten- tuan-ketentuan pokok kekuasaan kehaki- man serta bertujuan meletakkan dasar- dasar bagi penyelenggaraan peradilan.
Dasar-dasar penyelenggaraan peradi- lan ini ditetapkan pada Pasal 3 yang secara singkat mengatakan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum sebagai alat revolusi berdasarkan Pancasila menuju masyarakat sosialis Indonesia. Adapun ketentuan pokok kekuasaan kehakiman ditetapkan pada Pasal 7 undang-undang yang dimaksud yang secara jelas dan tegas menetapkan dalam ayat 1-nya: “kekuasaan kehakiman yang berkepribadian Pancasila dan yang menjalankan fungsi hukum se- bagai pengayoman”.
Dengan demikian, maka sesuai  dengan ini Pasal 3 dan Pasal 7 Undang-undang Nomor 19 tahun 1964 tersebut, baik penyele nggaraannya maupun kekuasaan peradi lan wajib mencerminkan jiwa Pan- casila. Ini mengandung pengertian, bahwa Pancasila itu adalah merupakan sifat haki- kat daripada kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia. 25
Lebih jelas lagi adalah ketentuan Pasal 20 ayat 1 yang mewajibkan hakim untuk
25 Ibid ., hlm. 30-31. Lebih lanjut dijelaskan, bahwa baik penyelenggaraannya, maupun kekuasaan kehaki- man itu wajib menunjukkan sifat-sifat yang berakar ser- ta bersumbner kepada peri-kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia.
M. Saleh | Eksistensi Hukum Adat Dalam Polemik Hukum Positif Suatu Kajian .......................................
menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dengan mengintegrasikan diri dalam masyarakat; ketentuan ini sekaligus menempatkan hukum adat pada posisi yang lebih penting daripada kedudukannya sebelum itu. Pada penjelasan Pasal 20 ayat 1 diuraikan dengan tegas, bahwa hanya dengan terjun secara aktif dalam masyarakat maka hakim akan mengenal, merasakan maupun mendalami perasaan keadilan rakyat, sehingga dengan demikian ia akan mampu pula menjalankan fungsi hukum sebagai pengayoman dengan sempurna. 26
Dalam Undang-Undang Nomor 19 ta- hun 1964 memang tidak terdapat suatu penjelasan, baik di dalam penjelasan umum maupun dalam penjelasan Pasal demi Pasalnya, tentang nilai yang hidup yang bagaimanakah yang sesuai ketentuan Pasal 20 ayat 1 Undang-undang tersebut wajib digali, diiukuti dan dipahami oleh hakim.
Dalam hal ini, menurut beliau wajib dipakai sebagai pedoman ketentuan dalam TAP MPRS N0. II/MPRS/1960 Lampiran A Paragraf 402 yang memuat garis-garis besar politik di bidang hukum serta pem- binaan hukum nasional adalah hukum adat yang tidak menghambat perkembangan masyarakat adil dan makmur. Dengan demikian, maka nilai-nilai hukum yang hidup (tercermin dalam peraturan-per-
26 Ibid . Lebih lanjut dijelaskan, apabila diperhatikan isi inti dari penjelasan Pasal 20 ayat 1 tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa hakim hanya akan mampu menjlankan fungsi hukum sebagai pengayom, apabila ia sudah merasakan serta mendalami perasaan keadilan rakyat. Dan dalam kehidupan ma- syarakat sehari-hari perasaan keadilan rakyat ini men- empatkan diri sebagai peraturan-peraturan kebiasaan yang hidup serta dipertahankan di dalam pergaulan hidup sehari-hari. Dan peraturan-peraturan kebiasaan yang hidup serta dipertahankan di dalam pergauln hidup sehari-hari dalam masyarakat itu, adalah hukum adat. Dengan demikian, Ia menyimpulkan bahwa berdasar- kan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 19 tahun 1964 (khususnya Pasal 20 ayat 1 beserta penjela- sannya) hakim untuk mampu menjalankan tugasnya se- bagaimana mestinya, yaitu menjalankan hukum sebagai pengayoman, ia wajib memahami hukum adat.
aturan hukum adat) yang wajib digali, diikuti dan dipahami adalah nilai-nilai hukum yang hidup di dalam pergaulan kehidupan sehari-hari di masyarakat yang tidak menghambat perkembangan masyarakat tersebut kearah terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil dan mak- mur berdasarkan Pancasila. 27
Dengan diletakkannya di atas bahu para hakim kewajiban ini, maka sejak diundang kannyaUndang-Undang Nomor 14 tahun 1964, posisi hukum adat menjadi labih vital di kalangan peradilan. Apabila diperhatikan, bahwa pengadilan adalah merupakan salah satu faktor pembantu pembentukan hukum, maka dengan lahirnya Undang-undang N0. 14 tahun 1964 tersebut memberi arti, bahwa pengundangan secara formal telah menjadikan hukum adat sebagai suatu unsur yang esensial dalam pembentukan serta pembinaan hukum nsional kita.
7.  Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 1974
Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 1974 tanggal 11 Maret 1974 menetapkan Rencana Pembangunan Lima Tahun Ked- ua 1974/75 - 1978/79, yang merupakan bagian dari pola dasar pembangunan nasi- onal yang sesuai dengan Garis-garis Besar Haluan Negara yang telah ditetapkan oleh Majelis Permusyarawatan Rakyat.
Pada bagian III bab 27 Lampiran Kep- pres tersebut diuraikan secara jelas dan tegas kebijaksanaan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di bidang hukum. Lebih jauh dijelaskan, bahwa pem- bangunan bidang hukum dilaksanakan berlandaskan Garis-garis Besar Haluan Negara.
Dan Garis-garis Besar Haluan Negara sebagaimana ditetapkan dalam ketetapan Majelis Permusyarawatan Rakyat Repub-
27 Ibid , hlm. 32
J urnal IuS | Vol I | Nomor 3 | Desember  2013 | hlm,

## 536~552
lik Indonesia Nomor IV/MPR/1973 tang- gal 22 Maret 1973 menyatakan, bahwa pembangunan di bidang hukum dalam Negara Hukum Indonesia adalah berdasar- kan atas landasan sumber tertip hukum negara, yaitu cita-cita yang terkandung pada pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang luhur yang meliputi suasana kejiwaan dan serta watak dari Bangsa Indonesia yang didapatkan dalam Pancasila dan Undang- undang Dasar tahun 1945.
Dan pembinaan bidang hukum harus mampu mengarahkan dan menampung kebutuhan-kebutuhan hukum sesuai dengan kesadaran hukum rakyat yang berkembang ke arah modernisasi, me- nurut tingkat-tingkat kemajuan pemban- gunan di segala bidang, sehingga tercapai ketertiban dan kepastian hukum sebagai prasarana yang harus ditujukan ke arah peningkatan pembinaan kesatuan bangsa sekaligus berfungsi sebagai sarana menun- jang perkembangan modernisasi dan pem- bangunan yang dilakukan dengan: 28
Peningkatan dan penyempurnaan pem- binaan hukum nasional antara lain dengan mengadakan pembaharuan, kod- ifikasi serta unifikasi hukum di bidang- bidang tertentu dengan memperhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat. Menertibkan fungsi lembaga-lembaga hukum menurut proporsinya masing- masing. Peningkatan kemampuan dan kewibawaan penegak-penegak hukum. Ada pun kebijaksanaan pokok-pokok dalam pembinaan hukum, khususnya dalam pembinaan hukum adat, ditagas- kan pada bagian III bab 27 paragraf III sub I Keppres Nomor II tahun 1974 tang- gal 1 Maret 1974, bahwa pembinaannya diarahkan kepada kesatuan bangsa dan
28 Ibid ., hlm. 35. Lebih lanjut diuraikan, pada GBHN menetapkan dua unsur poko bagi pembangunan di bi- dang hukum, yaitu: 1). Sumbertertib hukum yaitu Pan- casila sebagai landasan; dan 2). Pengarahan kebutuhan hukum sesuai dengan keasadaran hukum rakyat.
perkembangan pembangunan. 29
Dengan demikian, maka usaha uni- fikasi hukum dalam hukum adat akan lebih cepat tercapai. Perkembangan seja- rah sejak Indonesia merdeka menunjuk- kan dengan jelas kepada kita, bahwa jalan menuju unifikasi tersebut yang terutama dilakukan melalui pembuatan peraturan perundang-undangan serta memanfaat- kan peranan pengadilan sebagai faktor penting dalam pembentukan hukum, dapat berjalan dengan baik.
Dan dalam dirinya hukum adat ked- ua unsur pokok tersebut di atas bahkan sudah sejak semula merupakan darah- dagingnya. Betapa tidak hukum adat menjelmakan perasaan hukum yang hidup di kalangan masyarakat Indonesia, lahir dan berkembang seirama serta secepat dengan perkembangan kehidupan dan penghidupan masyarakat itu sendiri; ma- syarakat yang memiliki pandangan serta falsafah hidup Pancasila.
Dengan demikian, maka hukum adat pada hakikatnya adalah merupakan pencerminan ataupun pengejawantahan
29 Ibid., hlm. 36. Ini berarti bahwa asas-asas serta lembaga-lembaga hukum adat yang dalam kenyataan kini masih hidup dengan suburnya di dalam kehidupan rakyat sehari-hari di berbagai daerah di seluruh nusan- tara ini, perkembangan dan pembinaannya wajib diarah- kan untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat In- donesia masa kini dan masa mendatang dalam rangka pembangunan masyarakat yang adil dan makmur ber- dasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dengan demikian, maka segala asas serta lembaga yang dipandang dapat merupakan hambatan bagi perkembangan pembangu- nan tersebut dalam bentuk pernyataannya yang asli, sedapat mungkin harus diremajakan, dimodernisasi, di- beri bentuk pernyataan yang baru yang sesuai dengan kebutuhan zaman tanpa menghilangkan ciri dan sifat kepribadian Indonesia.
Lebih lanjut dijelaskan, dengan ditegaskan dalam kebijaksanaan pokok-pokok tersebut di atas, bahwa pembinaan hukum adat wajib diarahkan kepada kes- atuan bangsa. Ini berarti, bahwa “lonceng mati” telah berbunyi bagi seluruh “ adatrechtskringen ”-nya Van Vol- lenhoven. Langkah maju perkembangan hukum adat arahnya sudah jelas, yaitu dengan meninggalkan “ ada- trechtskringen ” ini dan menuju kepada unifikasi hukum. Ciri-ciri dan sifat-sifat khas regional tidak perlu dibesar- besarkan, justru sebaliknya, wajib dicari, dibina, diper- kemabangkan serta diremajakan bentuk pernyataannya, ciri-ciri serta sifat-sifat yang nasional.
M. Saleh | Eksistensi Hukum Adat Dalam Polemik Hukum Positif Suatu Kajian .......................................
daripada Pancasila itu sendiri dalam bidang hukum. Dan hukum adat senantiasa akan tumbuh dan berkembang di atas konsep dasar Pancasila itu juga, Pancasila yang juga telah diterima sebagai landasan falsafah negara dan masyarakat Indonesia.
Hukum adat berkembang seirama dengan perkembangan kehidupan dan pandangan masyarakatnya, berjalan ses- uai dengan irama jalannya perubahan perasaan hukum dan keadilan masyarakat tersebut karena wajib mampu menampung serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan hukum sesuai dengan kesadaran hukum rakyatnya yang berkembang maju disegala bidang.
Berdasarkan GBHN, maka pembi- naan hukum nasional dari negara hukum Indonesia ini wajib dilaksanakan atas sum- ber tertib hukum negara, yaitu Pancasila dan UUD 1945. Dan hukum adat pada hakikatnya, mengingatkan akan fitrahnya sendiri, sudah sejak semula merupakan penjelmaan, percerminan serta penge- jawantahan daripada Pancasila, sumber tertib hukum Negara Indonesia.
Oleh karena itu, maka tidak mengher- ankan, apabila kesimpulan Seminar Hu- kum Adat dan Pembinaan Hukum Nasi- onal pada tanggal 15-17 Januari 1975 yang disenggarakan di Yogyakarta oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada mengenai kedudukan dan peranan hukum adat dalam pembinaan hukum nasi- onal, berbunyi sebagai berikut: Hukum adat merupakan salah satu sumber yang penting untuk memperoleh bahan-bahan bagi pem- bangunan hukum nasional yang menuju ke- pada unifikasi hukum yang terutama akan dilakukan melalui pembuatan peraturan perundang-undangan, dengan tidak men- gabaikan timbul/tumbuhnya dan perkem- bangannya hukum kebiasaan dan peranan pengadilan dan pembinaan hukum.
Pengambilan bahan-bahan Dari hukum adat dalam penyusunan hukum nasional pada dasarnya seperti: Penggunaan kon- sepsi-konsepsi dan asas-asas hukum dari hukum adat untuk dirumuskan dalam nor- ma-norma hukum yang memenuhi kebutu- han masyarakat masa kini dan mendatang dalam rangka pembangunan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancas- ila dan UUD 1945. Pembangunan lembaga- lembaga hukum adat yang dimodernisasi dan disesuaikan dengan kebutuhan zaman, tanpa menghilangkan ciri dan sifat-sifat ke- pribadian bangsa Indonesia.
Memasukkan konsepsi-konsepsi dan asas-asas hukum adat ke dalam lembaga- lembaga hukum baru dan lembaga-lembaga hukum dari hukum asing yang dipergunak- an untuk memperkaya dan mengembang- kan hukum nasional, agar tidak bertentan- gan dengan Pancasila dan UUD 1945. Di dalam pembinaan hukum harta kekayaan nasional, hukum adat merupakan salah satu unsur, sedangkan di dalam pembi- naan hukum kekeluargaan dan hukum ke- warisan nasional, sebagai intinya. dengan terbentuknya hukum nasional yang men- gandung unsur-unsur hukum adat, maka kedudukan dan peranan hukum adat itu telah diserap di dalam hukum nasional. Di samping pengaturan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, dalam era reformasi ini juga dapat kita lihat pengaturan yang berkenaan dengan keberadaan hukum adat dalam tata pemerintahan Republik Indone- sia. Hal ini dapat kita lihat dalam Pasal 18 b ayat (2) dan Pasal 28 i ayat (3), amandemen Undang-undang Dasar Negara Republik In- donesia Tahun 1945.
Dalam Pasal 18 b ayat (2) aman demen ke dua Undang-undang Dasar Negara Re- publik Indonesia Tahun 1945 berbunyi seb- agai berikut: “Negara mengakui dan meng- hormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisoinalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
J urnal IuS | Vol I | Nomor 3 | Desember  2013 | hlm,

## 536~552
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.
Hal yang serupa juga dapat kita lihat dalam Pasal 28 i ayat (3) amandemen ke dua Undang-undang Dasar Negara Repub- lik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi sebagai berikut: “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan dengan perkembangan zaman dan peradaban”.
Di samping ketentuan sebagai mana disebutkan dalam amamdemen Undang-un- dang Dasar Negara Republik Indonesia Ta- hun 1945, dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Kon- stitusi, memberikan kedudukan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat. Hal ini dapat kita lihat dalam Pasal 51 b ayat (1) undang-undang tersebut, yang sebagaima- na menegaskan: “Masyarakat  hukum adat mendapat hak untuk menjadi pemohon ke- pada Mahkamah Konstitusi jika hak kon- stitusional mereka terlanggar oleh suatu undang-undang”. Selain itu mereka (ma- syarakat hukum adat) juga memiliki Legal Standing untuk dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan negeri.
Dalam Undang-Undang Nomor 39 Ta- hun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, juga menjabarkan tentang keberadaan ma- syarakat hukum adat, hal ini dapat kita lihat dalam bab X A Pasal 28 i ayat (3) se- makin memperkuat kedudukan masyarakat adat dengan mengatakan bahwa: “Identi- tas  budaya dan hak masyarakat tradi sional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban” merupakan hak asasi yang harus dilindungi oleh nega- ra.  Dengan penegasan Pasal ini, menjadi sangat jelas bahwa apabila suatu komu nitas masyarakat adat menyatakan diri nya  masih hidup, maka Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melindunginya.
Di samping dilindungi oleh konstitusi negara, hak-hak masyarakat dan upaya penegakannya juga diatur dalam be berapa instrumen internasional, diantaranya adalah Konvensi ILO (International Labor Organitatio) Nomor 169 Tahun 1989 men- genai hak masyarakat adat dan penduduk pribumi asli di negara-negara merdeka. 30 Konvensi ini sangat penting bagi kelom- pok-kelompok masyarakat adat Indonesia untuk mendukung perlawanan terhadap ketidak-adilan dalam Negara Republik Indonesia yang merdeka. Konvensi ini den- gan tegas me mberi perlindungan terhadap hak-hak sosial, budaya, politik dan ekonomi masyarakat adat. Hanya saja konvensi ini belum diratifikasi oleh Pemerintah Indo- nesia sehingga belum menjadi hukum yang sah dan harus ditegakkan (mengikat secara resmi).
Instrumen kedua adalah Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati ( Conven- tion on Biological Diversity ) (1992) yang su- dah diratifikasi (disahkan) oleh Pemerintah Indonesia menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994, khususnya Pasal 8 (j) yang menekankan pada perlindungan terhadap kearifan adat dalam pelestarian sumber daya dan keaneka-ragaman hayati dan hak kepemilikan intelektual masyarakat adat. Masih banyak lagi instrumen internasional (walaupun tidak secara khusus untuk ma- syarakat adat) yang bisa memberi “ruang hidup” bagi masyarakat adat, misalnya Per- janjian Internasional Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (1966), Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Dis- kriminasi Rasial (1966), dan sebagainya. Yang paling penting dari semua itu bahwa saat ini PBB sedang merumuskan (masih draft) Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Ma- syarakat Adat (Declaration on The Rights of Indigenous Peoples). AMAN sebagai or-
30 Bestari Raden dan Abdon Nababan., “Pengelolaan Hutan berbasis Masyarakat Adat Antara Konsep dan Re- alitas”., http:// www.dte.gn.apc.org/Aman/Kearifan.
M. Saleh | Eksistensi Hukum Adat Dalam Polemik Hukum Positif Suatu Kajian .......................................
ganisasi masyarakat adat di Indonesia terus berjuang agar deklarasi ini segera disepaka- ti dan diputuskan oleh Sidang Umum PBB sebagai salah satu instrumen hukum dalam pergaulan antar negara di tingkat interna- sional.

## KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa dalam perkembangan dalam konsep ketata- negaraan secara formal, bahwa keberadaan hukum adat sebagai bagian hukum positif di negara RI tidak diberikan tempat tempat secara formil sebagai sumber hukum
perundang-undangan, kecuali hukum adat dalam wujud sebagai hukum adat yang secara formal diakui dalam perundang- undangan, kebiasaan, putusan hakim atau atau pendapat para sarjana. Eksistensi hukum adat dalam pengaturan perundang- undangan hanya merupakan pengakuan secara formal semta, akan tetapi dalam kenyataannya dilapangan hukum adat hanya sebagai hukum yang ada selaras dengan kehidupan manusia. Dengan ciri dan sifatnya sebagai hukum yang tidak tertulis, menempatkan hukum adat sebagai hukum dengan posisi lemah dibandingkan dengan hukum positif tertulis lainnya.

## Daftar Pustaka

## A. Buku
I Dewa Gede Atmaja., “Sistem Hukum Indonesia; Refleksi Reformasi Hukum”., makalah kuliah pada Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Humum Universitas Mataram, 2006,
Mohammad Koesnoe., “Hukum Adat Sebagai Suatu Model Hukum”., Mandar Maju, Bandung, 1992
Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra., “Hukum Sebagai Satu Sistem”., Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993
M. Hadin Muhjad, Peran Dan Fungsi Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Nasional Dalam Rangka Penguatan Dan Pelestarian Nilai-Nilai Adat Istiadat Di Daerah, Makalah disampaikan pada  Rakerda I DAD Kabupaten Gunung Mas, 15 April 2011
Jimly Asshiddiqqie, Hukum Acara Pengujian Undang-undang , Konstitusi Press, Jakarta, 2006
R. Soerojo Wignjodipoero., “Kedudukan Serta Perkembangan Hukum Adat Setelah Kemerdekaan”, PT Gunung Agung, Jakarta,
1982
Bestari Raden dan Abdon Nababan., “Pengelolaan Hutan berbasis Masyarakat Adat Antara Konsep dan Realitas”., http:// www.dte.gn.apc.org/Aman/Kearifan.

## B. Undang-undang
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
J urnal IuS | Vol I | Nomor 3 | Desember  2013 | hlm,

## 536~552
Undang-Uundang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Agraria
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman