Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id

## STUDI PERBANDINGAN KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN LEMBAGA TUHA PEUT ACEH DAN LEMBAGA KERAPATAN ADAT NAGARI SUMATERA BARAT
Ali Mahyu. K 1 Putri Kemala Sari 2 Apri Rotin Djusfi 3
Basri 4
1 Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar
2 Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar
2 putrikemalasari@utu.ac.id
3 Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar
3 aprirotindjusi@utu.ac.id
4 Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar
4 basri@utu.ac.id

## Abstract
The  existence  of  Indonesia  as  a  form  of  unitary  state  has  recognized  and respected customary law community units and their traditional rights as long  as they  are  still  alive  and  in  accordance  with  the  development  of  society.  One  of them  is  regarding  the  specificity  of  customary  institutions  in  the  province  that have certain and  special powers such as the Tuha Peut  Aceh institution  and the West  Sumatran  Nagari  Customary  Council  (KAN),  this  study  will  examine  the similarities  and  differences  in  the  authority  of  the  two  traditional  institutions  in the area. along with the position in the institutional structure of government in the village.  This  study  aims  to  examine  the  position  of  Aceh's  Tuha  Peut  Institution and  West  Sumatra's  Nagari  Adat  Density  Institution  and  to  describe  the differences and similarities in authority between the two institutions. The research method  uses  normative  research  or  library  research  with  a  statutory  approach and a comparative approach. The results of the study show that the authority for formulating  village  budgets,  formulating  village  regulations,  as  well  as supervision  carried  out  by  the  two  traditional  institutions  on  the  village government  will  have  a  positive  impact  on  everyone,  where  any  legal  problems that  can  still  be  resolved  in  traditional  institutions  can  still  use  traditional institutions. existing in an area .
Keywords: Comperative, Authority, Traditional Institution, Aceh
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id

## 1. PENDAHULUAN
Pengakuan  adat  istiadat  di  Indonesia  dapatlah  kita  lihat  dalam  pasal  18B undang undang dasar 1945 yang berbunyi, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan  masyarakat  hukum  adat  beserta  hak-hak  tradisionalnya sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat  dan prinsip Negara kesatuan republik indonesia, yang diatur dalam undang-undang” dan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa. Lembaga adat di  tingkat  desa  mempunyai  tugas  untuk  membantu  pemerintahan  desa  dan sebagai  mitra  dalam  memberdayakakan,  melestarikan,  dan  mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat desa, 1 hal  ini  sesuai  dengan  yang  tertera  didalam  Pasal  10  Ayat  1  Pereaturan  Mentri Dalam Negeri No 18 Tahun 2018.
Keberadaan hukum adat di Indonesia sangatlah diakui oleh Negara, dalam hal  ini  Negara  memberikan  kebebasan  kepada  pemerintah  daerah  dengan adanya  pelimpahan  kewenanan  dari  pemerintah  pusat  kepada  pemerintah daerah  untuk  mengurus  rumah  tangganya  sendiri  atau  dengan  sitilah  Otonomi daerah.  Otonomi  mengandung  arti  pengaturan  sendiri  ( selfregelling ) pemerintahan  sendiri  ( selfbestuur )  artinnya  dibalik  otonomi  terdapat  makna kemandirinan. 2 Kemandirian  yang  dimaksud  didalam  pelimpahan  kewenangan tersebut  sudah  pasti  kemandirian  yang  tidak  bertentangan  dengan  konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Makna otonomi itu sendiri dapat kita lihat pada pasal 18 UUD 1945 dimana pelaksanaanya harus mengedepankan perinsip demokrasi,  otonomi  luas  dan  kewenangan  yang  luas,  keadilan,  pembagian kekuasaan,  pengaturan  kewenangan,  dan  penghormatan  atas  hak  asli,  serta mengedepankan nilai-nilai adat dan budaya di daerah masing masing. 3
Eksistensi lembaga adat di daerah sejak berlakunya Undang Undang Nomor 6  Tahun  2014  Tentang  Desa,  serta  pengaturan  lebih  spesifiknya  diatur  dalam Peraturan  Mentri  Dalam  Negeri  No  18  Tahun  2018  Tentang  Lembaga Kemasyarakatan  Desa  Dan  Lembaga  Adat  Desa  telah  menumbuhkan keniscahayaan.  Lembaga  adat  di  desa  tidaklah  dipilih  melalui  partai  politik, namun  lembaga  adat  ditingkat  desa  dipilih  sesuai  dengan  adat  istiadat  atau kebiasaan yang terdapat dalam suatu wilayah kemasyarakatan, diantaranya ada yang  memilih  melali  pemilihan  secara  langsung  dan  ada  pula  yang  memilih secara  perwakilan  adat,  seperti  utusan  suku,  utusan  ulama/ustsadz,  dan  cerdik pandai yang ada di desa tersebut. 4
Lebih lanjut disampikan bahwa kedudukan Lembaga adat di desa dianggap sangat  penting  keberadaaannya  karena  masyarakat  menganggap  penyelesaian sengeketa  dilingkungan  masyarakat  lebih  efisien  diselesaikan  melalui  Lembaga
1 Pasal 10 Ayat 1 Pereaturan Mentri Dalam Negeri No 18 Tahun 2018.
2 Ade Saptomo, Hukum dan kearifan Lokal , Jakarta, Mei 2009, hlm 1
3 Pasal 18 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
4 Simanjuntak, Nikolas. Penguatan Lembaga Adat Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa . Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan, 2016, 4.1: 35-66.
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
ada serta putusan perkara yang di kelurkan oleh Lembaga adat dalam satu perkar dapat  diselesaikan  oleh  Lembaga  adat  sangatlah  dianggap  mengikat  dan  wajib dilaksanakan  meskipun  putusan  Lembaga  adat  yang  dikeluarkan  tersebut  tidak bersifat tertulis. 5
Melihat  uraian  diatas  mengenai  kedudukan  dan  eksistensi  keberadaan Lembaga  adat,  merupakan  hal  penting  dalam  sturktur  pemerintahan  di  daerah maka  penelitian  ini  mengkaji  mengenai  Lembaga  adat  tuha  peut  yang  ada  di Aceh  dan  Lembaga  kerapatan  adat  nigari  di  Sumatera  Barat.  Tuha  peut merupakan lembaga yang ada ditingkat gampong yang hampir meyerupai peran legislatif  ditingkat  gampong-gampong.  Sedangkan  untuk  eksekutif  merupakan unsur  dari  geuchik  dan  perangkan  Imeum  Meunasah.  Unsur-unsur  tuha  peut terdiri dari masyarakat gampong yang dipilih oleh masyarkat gampong itu sendiri secara  musyawarah  dan  mufakat. 6 Sedangkan  Lembaga  Kerapatan  Adat  Nagari merupakan lembaga permusyawaratan tertinggi dalam nagari yang keanggotaan terdiri  dari  ninikmamak  dalam  nagari.Dimana  dalam  menjalankan  tugas,  fungsi dan  kewenangannya  lembaga  tersebut  tidak  lupa  mengedepankan  asas musyawarah  dan  mufakat. 7 Eksistensi  keberadaat  Lembaga  ada  ini  diharapkan mampu  memkasimalkan  fungsi  dan  peran  desa  untuk  berkontribusi  dalam membangun  desa.  Hadirnya  undang  –  undang  desa  juga  bertujuan  untuk memberikan  pengakuan  dan  penghormatan  terhadap  desa  yang  ada  dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentullnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, memberikan kejelasan status dan kepastian hukum desa dalam sistem ketatanegaraan  Republik  Indonesia  dalam  rangka  menegakkan  keadilan  bagi setiap  orang,  melestarikan  dan  memajukan  adat  istiadat,  tradisi  dan  budaya masyarakat Desa, dan masih banyak lagi keperluan lainnya.
Berdasarkan  perihal  tersebut  diatas  penulis  dalam  hal  ini  ingin  mengkaji secara  konsep  perbandingan  dan  peraturan  perundang  –  undangan  mengenai persamaan  dan  perbedaan  dari  kewenangan  kedua  Lembaga  adat  yang  ada  di Aceh  dan  di  Sumatera  Barat  beserta  kedudukan  dari  kedua  Lembaga  adat tersebut. Karena sudah sejatinya Lembaga adat dapat diakui secara aspek yuridis karena  Lembaga  adat  ini    sangat  berpotensi  dan  berkontribusi  bagi pembangunan daerah dan melestarikan hak-hak asal usul yang bersifat istimewa tersebut dalam kesatuan negara republik Indonesia.
5 Simanjuntak, ibid. hlm 4.1: 35-66.
6 Gampong, Dana. Fungsi Strategis Tuha Peut Dalam Melakukan Pengawasan Dan Pencegahan Korupsi. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, 2018, 3.3.
7 Putera, Nofran Wahyuda. Peran Kerapatan Adat Nagari Dalam Pemerintahan Otonom Di Nagari Panyakalan Kecamatan Kubung Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat . 2020. PhD Thesis. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini disebut sebagai penelitian kepustakaan karena pengumpulan data dan bahan-bahan penelitian berasal dari perpusakaan seperti buku, jurnal, ensklopedi,  kamus,  dukumen  dan  lain  sebagainya  yang  berhubungan  dengan kepustakaan. 8 Penelitian  ini  menggunakan  data  sekunder  yang  diperoleh  dari telaah  kepustakaan  yang  terdiri  dari  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum sekunder dan bahan hukum tertier. 9
Pendekatan  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  perbandingan ( comparative  approach )  yaitu  perbandingan  hukum  yang  memiliki  manfaat praktis  sebagai  upaya  untuk  melakukan  pembahruan  dibidang  hukum  dan penelitian  ini  juga  mempunyai  manfaat  teoritis  dimana  dapat  membandingkan suatu objek dan menemukan persamaan dan perbedaaan objek tersebut baik itu berupa  sistem  hukum,  dan  lembaga  hukum.  Kemudian  menggunakan Pendekatan perundang-undangan (statute approach) biasanya di gunakan untuk meneliti  peraturan  perundang-undangan  yang  dalam  penormaannya  masih terdapat  kekurangan  atau  malah  menyuburkan  praktek  penyimpangan  baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan. 10
Penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan studi pustaka yang akan  membantu  penulis  menemukan  gambaran  dan  informasi  terhadap penelitian  yang  akan  diteliti,  mendapatkan  teknik,  metode  dan  pendekatan dalam  penyelesaian  masalah  yang  akan  diteliti,  mengetahui  historis  dan perpektif  terhadap  masalah  yang  ditelit,  mengetaui  informasi  tentang  tata  cara evaluasi  dan  analisis  data  yang  dapat  digunakan  dan  mengetahui  apakah penelitian  ini  telah  diteliti  oleh  peneliti  sebelumnya.  Dalam  penelitian  ini  juga melakukan telaah kepustakaan yaitu penulis mengumpulkan referensi – referensi yang berkaitan dengan objek penelitian seperti buku – buku kemudian dipelajari dan  dianalisis  guna  kelengkapan  bahan  –  bahan  untuk  penelitian  dan  telaah peraturan  perundang  –  undangan  dan  peraturan  lainnya  kemudian  diajukan sebagai bahan acuan dalam penulis meneliti objek yang akan dikaji.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
3.1 Kedudukan dan Kewenangan Lembaga Tuha Peut
Kedudukan  berarti  status,  baik  untuk  sesorang,  tempat,  maupun  benda. Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  kedudukan  sering  dibedakan  antara  pengertian kedudukan  (status)  dan  kedudukan  sosial  (sosial  status).  Kedudukan  diartikan sebagai  tempat  atau  posisi  seseorang  dalam  suatu  kelompok  sosial,  sedangkan kedudukan  sosial  adalah  tempat  seseorang  dalam  lingkungan  pergaulannya, serta  hak  dan  kewajiban.  Kedua  istilah  tersebut  memiliki  arti  yang  sama  serta digambarkan  dengan  kedudukan  (status)  saja.  Kedudukan  juga  dapat  diartikan
8 Nursapia Harahap, Penelitian Kepustakaan , Jurnal Iqra’ Volume 08 No.1 Mei 2014, hlm.68
9 Mukti Fajar, Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris , Pustaka Pelajar, Yogyakarta,2015,  hlm.34.
10 Wahyono Damabrata, Perbandingan Hukum Dan Pendidikan Hukum , Jurnal Hukum, No.4, Oktober-Desember, 2000, hlm.320.
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
sebagai  posisi  jabatan  seseorang  dalam  memiliki  sebuah  kekuasaan.  Dimana orang yang memiliki kekuasaan dapat mempengaruhi kedudukan atau statusnya di tempat tingglnya tersebut. 11
Kedudukan  sering  dipersamakan  dengan  peranan  yang  bermakna  sebagai suatu  rangkaian  perilaku  yang  timbul  karena  suatu  jabatan.  Jadi,  peran  adalah suatu  rangkaian  kegiatan  yang  teratur  yang  ditimbulkan  karena  suatu  jabatan. Manusia  sebagai  makhluk  sosial  memiliki  kecendrungan  untuk  hidup berkelompok.  Salam  kehidupan  berkelompok  tadi  akan  terjadi  interaksi  antara anggota  masyarakat  yang  satu  dengan  anggota  masyarakat  lainnya.  Timbulnya interaksi  diantar  mereka  ada  saling  ketergantungan.  Dengan  adanya  saling ketergantungan tersebutlah maka suatu peran tersebut akan terbentuk. 12
Apabila kita meilhat konsepsi dasar mengenai kedudukan  lembaga negara maka akan terlintas dipikiran kita bahwa kedudukan juga dipersamakan dengan kewenangan  sebagaimana  yang  disampaikan  oleh  Bagir  Manan  bahwa kewenangan  itu  merupakan  hak  dan  kewajiban  seseorang  untuk  dapat melakukan  sesuatu,  dan  kewenangan  ini  dipandang  secara  aspek  hukum, kewenangan  untuk  dapat  melakukan  sesuatu  tersebut  memiliki  sumbernya, apakah itu berasal dari undang – undang atau lainnya.
Dipandang dalam konteks pernanan Lembaga tuha peut ini maka kita akan mengenal  bahwa  Lembaga  tuha  peut  yang  ada  di  Aceh  adalah  suatu  badan permusyawaratan  gampong  yang  dipilih  berdasarkan  dari  unsur  lapisan masyarakat yang ada digampong tersebut, defenisi tersebut diambil dari defenisi yang diberikan oleh Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat pada pasal 1 ayat 18 yang berbunyi “Tuha Peut Gampong atau nama lain adalah unsur  pemerintahan  gampong  yang  berfungsi  sebagai  badan  permusyawaratan gampong.” 13 Adapun  defenisi  keucik  diambil  dari  Qanun  yang  sama  pada  pasal yang berbeda yakni pasal 17 yang berbunyi “Keuchik atau nama lain merupakan kepala persekutuan masyarakat adat gampong yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan  gampong,  melestarikan  adat  istiadat  dan  hukum  adat,  serta menjaga keamanan, kerukunan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.” 14
Lembaga  Tuha  Peut  mempunyai  peranan  dan  fungsi  yang  sangat  penting dalam sistem pemerintahan Gampong setelah berlakunya Undang-Undang Desa. Menurut  Pasal  1  angka  4  “Badan  Permusyawaratan  Desa  atau  yang  disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya  merupakan  wakil  dari  penduduk  Desa  berdasarkan  keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis”.
Selanjutnya,  dalam  Penjelasan  Umum  Angka  6  Undang-Undang  Desa dijelaskan bahwa BPD merupakan badan permusyawaratan di tingkat Desa yang turut  membahas  dan  menyepakati  berbagai  kebijakan  dalam  penyelenggaraan Pemerintahan  Desa.  Tuha  Peut  dan  atau  Pemerintah  Gampong  memfasilitasi
11 Yan pramadya Puspa, 2008, Kamus Hukum, Semarang: CV. Aneka Ilmu, hlm. 284.
12 Miftha Thoha, manajemen kepegawaian. Tahun 2005 halaman 10
13 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat pada pasal 1 ayat 18
14 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat pada pasal 1 ayat 14
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
penyelenggaraan  Musyawarah  Gampong  yang  diselenggarakan  dalam  upaya meningkatkan  kinerja  kelembagaan  di  tingkat  Gampong,  memperkuat kebersamaan,  serta  meningkatkan  partisipasi  dan  peberdayaan  masyarakat. Musyawarah  Desa  ini  sendiri  adalah  forum  musyawarah  antara  lembaga  Tuha Peut dengan Pemerintah Gampong dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh lembaga Tuah Puet untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal-hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan Gampong.
Dilihat  dari  pengertian  BPD  di  atas,  maka  menjadi  jelas  bahwa  lembaga Tuha  Peut  adalah  lembaga  perwakilan  yang  anggotanya  merupakan  wakil  dari penduduk Gampung karna mengingat lembaga Tuha Peut merupakan nama lain dari Badan Permusyawaratan Desa. Pengisian keanggotaan Tuha Peut dilakukan secara demokratis berdasarkan keterwakilan wilayah. Jumlah anggota Tuha Peut bervariasi,  yaitu  miminal  5  orang  dan  maksimal  9  orang  yang  peresmiannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota. 15
Lembaga tuha peut memiliki otoritas menyelesaikan sengketa/konflik yang terjadi  secara  berkesinambungan  dalam  masyarakat,  seperti  sengketa  antar warga,  sengketa  keluarga,  sengketa  tanah,  dan  sebagainya  dengan  peradilan adat  Gampong.  Meskipun  gampong  telah  ada  reusam  gampong  dalam menyelesaikan konflik pada masyarakat, namun perlu diketahui yang menyusun reusam  tersebut  adalah  lembaga  tuha  peut  gampong  yang  kemudian  diajukan kepada Keuchik dan tuha peut memastikan reusam tersebut berlaku pada setiap orang ketika melanggar reusam yang telah di atur. 16
Lebih  lanjut  dijelaskan  dalam  Qanun  Aceh  tentang  Lembaga  adat, disebutkan  bahwa  tuha  peut  dapat  membuat reusamm gampong. Reusam adalah  peraturan  gampong  yang  disusun  oleh  Lembaga  adat  gampong  untuk ditaati  oleh  seluruh  warga  gampong  tersebut,  kehadiran  tuha  peut  dalam menyelesaikan konflik yaitu memastikan reusam yang telah ada berjalan dengan baik terutama dalam menyelesaikan konflik yang terjadi dalam masyarakat.
Berdasarkan  uraian  diatas  maka  kita  dapat  melihat  secara  aspek kewenangan  kedudukan  Lembaga  tuha  peut  dalam  sturktur  pemerintahan  di desa,  dia  memiliki  kedudukan  yang  setingkat  dengan  geuchik  dalam  hal penyelesaian  konflik,  dengan  kata  lain  tuha  peut  memiliki  pernan  dan  atau kewenangan  yang  sama  dengan  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  yang disebutkan dalam undang – undang desa.
3.2 Kedudukan dan Kewenangan Lemabaga Kerapatan Adat Nagari Sumbar
Secara  historis  pemerintahan  Nagari  merupakan  sebuah  sistem pemerintahan  tradisional  di  Sumatera  Barat  yang  dipimpin  oleh  penghulu- penghulu  yang  memiliki  kewenangan  sama  dalam  sebuah  kerapatan  adat.
15 Ruslinawati, Ni Wayan; Sudantra, I. Ketut. An Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa . Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum.
16 KASNIDAR, Peran Tuha Peut Dalam Menyelesaikan Konflik Di Dalam Masyarakat, Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar Raniry Darussalam–Banda Aceh 2018 halaman. 47
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
Penghulu-penghulu tersebut dibantu oleh para manti (cerdik pandai), malin (alim ulama),  dan  dubalang  (keamanan).  Kondisi  ini  terus  berjalan  beriringan  dengan sejarah  Indonesia  mulai  dari  zaman  kerajaan,  zaman  kolonial,  pasca kemerdekaan  hingga  sekarang.  Karenanya  Nagari  mengalami  pergeseran menyesuaikan  dengan  aturan  formal  tata  pemerintahan  yang  berlaku  di Indonesia terutama peraturan tentang desa (sekarang UU Nomor 6 Tahun2014). Sehingga  sekarang  Pemerintahan  Nagari  dipimpin  oleh  seorang  Wali Nagari. 17 Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2014  Tentang  Penguatan  Lembaga  Adat  Dan  Pelestarian  Nilai  Budaya Minangkabau  menjelaskan  bahwa    “Kerapatan  Adat  Nagari  yang  selanjutnya disebut  KAN  adalah  Lembaga  Kerapatan  dari  Ninik  Mamak  yang  telah  ada  dan diwarisi  secara  turun  temurun  sepanjang  adat  dan  berfungsi  memelihara kelestarian  adat  serta  menyelesaian  perselisihan  sako  dan  pusako.” 18 dalam sistem  pemerintahan  Nagari  di  Sumatera  Barat,  terdapat  suatu  lembaga  yang bernama  Kerapatan  Adat  Nagari  (KAN).  yaitu  lembaga  perwakilan permusyawaratan dan permufakatan adat tertinggi yang sudah ada dan diwarisi secara turun temurun di tengah masyarakat nagari. Pada praktiknya lembaga ini sudah  ada  sejak  zaman  nenek  moyang  Minangkabau  dimana  saat  itu diberlakukannya  hanya  huku  adat.  Sebagai  bukti  yaitu  adanya  Rumah  Gadang dan  balai  adat  milik  Nagari  sebagai  tempat  bermusyawarah.  Dengan  kata  lain suatu  lembaga  adat  Minangkabau  di  tingkat  nagari  yang  bertugas  sebagai penjaga dan pelestari adat dan budaya Minangkabau. KAN terdiri dari 4 (empat unsur)  yang  dalam  istilah  Minangkabau  disebut  Nan  Ampek  Jinih  (unsur  empat jenis), diantaranya:
a. Para penghulu atau datuk dari setiap suku
b. Manti, berasal dari kalangan intelektual (cadiak pandai)
c. Malin, berasal dari kalangan alim ulama
d. Dubalang, menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat 19
Unsur-unsur  selain  penghulu  itu  disebut  sebagai  Tungku  Tigo  Sajarangan dan apabila dimasukkan unsur penghulu maka disebut sebagai Nan Ampek Jinih (Unsur Empat Jenis).Setiap Kampung yang terdiri dari beberapa kepala keluarga dipimpin  oleh  Penghulu  Andiko  didampingi  oleh  Pandito  yang  mengurus  soal- soal  agama.  Penghulu  Pucuk,  Monti  (Manti/Menteri),  Malin  (Mualim/Alim Ulama),  Dubalang  (Hulubalang),  Penghulu  Andiko  dan  Pandito  (Cerdik  Pandai) disebut  “Orang  Nan  Bajinih”.  Orang  Nan  Bajinih  yaitu,  imam  masjid  (yang dipegang oleh Suku Melayu); Khatib (yang dipegang Suku Patopang); Bilal (yang dipegang  Suku  upanjang)  dan  Ongku  Kali  (Kadhi)  Silungkang  Khusus  yang  juga termasuk “Orang Nan Bajinih.” 20
17 Kelvin. Peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam sistem pemerintahan Nagari Mungo Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota . 2018. PhD Thesis h`alaman 18. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
18 Kelvin. Peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam sistem pemerintahan Nagari Mungo Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota PhD Thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung,, 2018. PhD Thesis hlm, 14.
19 Ibid hlm..14
20 Mochtar Naim, Dialektika Minangkabau dalam Kemelut Sosial dan Politik . Padang: Genta
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
Sedang  Tungganai  yang  memimpin  Kaum  atau  Famili  (kepala  keluarga), yang  biasanya  disebut  Mamak  Kaum  atau  Mamak  Kepala  Waris,  tidaklah termasuk “Orang Nan Bajinih”.Jumlah Orang Nan Bajinih di Silungkang 60 orang: 5  Penghulu  Pucuk,  5  Malin,  5  Monti,  5  Dubalang,  18  Penghulu  Andiko,  18 Pandito, 1 Imam, 1 Khatib, 1 Bilal dan 1 Kadhi. Ke 60 Orang Nan Bajinih tersebut adalah anggota-anggota KAN (Kerapat Adat Negari) Silungkang yang merupakan kesatuan masyarakat hukum adat. 21
Bab  IV,  Pasal  7,  Sub  2,  Peraturan  Daerah  Sumatra  Barat  No.  13/1983 menyatakan bahwa :
“Keputusan-keputusan  Kerapatan  Adat  Nagari  menjadi  pedoman  bagi Kapalo  Nagari dalam  menjalankan  roda  Pemerintahan  dan  wajib  ditaati  oleh seluruh masyarakat negari. Aparat pemerintahan juga berkewajiban membantu menegakkannya,  sepanjang  tidak  bertentangan  dengan  peraturan  dan perundangan yang berlaku”. 22
3.3 Persamaan  dan  Perbedaaan  Kewenangan  Lembaga  Tuha  Peut  Aceh  dan Lembaga Kerapatan Adat Nagari Sumatera Barat
3.3.1 Persamaan  Kewenangan  Lembaga  Tuha  Peut  Aceh  dan  Lembaga Kerapatan Adat Nagari Sumatera Barat
Berdasarkan hasil penelitian terhadap kedudukan dan kewenangan kedua Lembaga  adat  di  Aceh  dan  di  Sumatera  Barat  tersebut  dapat  kita  simpulkan bahwa  kedua  Lembaga  adat  tersebut  memiliki  peranan  yang  sangat  dominan dalam  penyelesaian  sengketa  dimasyarakat.  Dan  dari  segi  kedudukan  memiliki kesamaan  bahwa  Lembaga  adat  ini  sejajar  kedudukannya  dengan  kepala  desa atau disebutkan dengan nama lain.
Lebih  lanjut  agar  tampak  secara  jelas  persamaannya  akan  dideskripsikan melalui tabel sebagai berikut :
No Indikator Persamaan Kewenagan Lembaga Tuha Peut Aceh Lembaga Kerapatan Adat Nagari Sumatera Barat 1. Pembahasan Anggaran Membahas dan menyetujui  anggaran pendapatan dan belanja  gampong  atau nama  lain  (pasal  18 poin a) membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan  Nagari  tentang Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Nagari.  (pasal  7 ayat 1 poin c) 2. Pembentukan Peraturan Desa - membahas dan menyetujui  qanun gampong atau menyusun peraturan Nagari  bersama  Kapalo Nagari (pasal 7 ayat 1 poin
Singgalang Press, 1984.  hlm. 57 .
21 Hasan St. Maharajo. Mei 1988. Silungkang dan Adat Istiadat .Edisi 1. Jakarta.
22 Lihat Bab IV, Pasal 7, Sub 2, Peraturan Daerah Sumatra Barat No. 13/1983
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
nama  lain  (pasal  18
poin b) - merumuskan kebijakan gampong b) 3. Pengawasan mengawasi pelaksanaan pemerintahan gampong  atau  nama lain (pasal 18 poin c) mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan  Nagari  oleh Kapalo  Nagari  (pasal  7 ayat 1 poin a) 4. Melaksanakan Fungsi Pengadilan menyelesaikan sengketa  yang  timbul dalam masyarakat bersama pemangku adat(pasal 18 poin g) menyelesaikan sengketa sako  dan  pusako  secara bajanjang  naiak  batanggo turun melalui proses perdamaian,  penyelesaian perkara perdata adat melalui  musyawarah  dan mufakat berdasarkan kesepakatan  dalam  sidang majelis  Kerapatan  Adat Nagari  yang  merupakan “kato putuih” untuk dipedomani  oleh  lembaga peradilan,  dan  memberi sanksi adat kepada anggota  masyarakat  yang melanggar  Hukum  Adat sesuai  dengan  ketentuan Adat Salingka Nagari (pasal  15  ayat  3  poin  a,b dan c) 6 Pelestarian Adat Gampong menjaga eksistensi nilai-nilai  adat  dan adat istiadat yang tidak bertentangan dengan  syari’at  Islam (pasal 4 pon d) melestarikan nilai-nilai adat  dan  budaya  sesuai Adat Salingka Nagar (pasal 7 ayat 2 poin e)
Dilihat dari tabel tersebut tampak jelas bahwa antara Lembaga Tuha Peut Aceh dengan Lembaga Kerapatan Adat Nagari memiliki enam kriteria persamaan. Dari enam hal tersebut kita dapat melihat bahwa kedua Lembaga tersebut sama
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
–  sama  dapat  menjalankan  fungsi  anggaran,  fungsi  pengawasan  dan  fungsi peradilan, yaitu menyelesaikan sengketa yang terjadi di masyarakat.
3.3.2  Perbedaan  Kewenangan  Lembaga  Tuha  Peut  Aceh  dan  Lembaga Kerapatan Adat Nagari Sumatera Barat
No Indikator Pebedaan Lembaga Tuha Peut Aceh Lebaga Kerapatan Adat Nagari Sumateta Batat 1 Pengangkatan Kepala Desa Lembaga  tuha  peut aceh  tidak  memiliki kewenagan untuk mengangkat  geucik gampong Memiliki kewenangan untuk memilih dan mengangkat  Kapalo  Nagari secara  musyawarah  dan mufakat  (pasal  7  ayat  2 poin a) 2 Sistem Pertanggungjawaban Hanya sebatas memberi nasehat dan pendapat kepada Keuchik atau nama lain baik diminta maupun tidak  diminta  (pasal 18 poin f) meminta pertanggungjawaban pelaksanaan  Pemerintahan Nagari kepada Kapalo Nagari (pasal 7 ayat 2 poin d) 3 Perumusan kebijakan merumuskan kebijakan  gampong atau nama lain bersama Keuchik atau nama lain (pasal 18 poin e) Tidak memiliki kewenangan untuk merumuskan kebijakan lain diluar peraturan nagari
Lembaga  kerapatan  adat  nagari  mempunyai  kewenangan  memilih  dan mengangkat kapalo nagari melalui jalan musyawarah dan mufakat, kewenangan tersebut  tidak  serta  merta  di  lakukan  oleh  lembaga  kerapatan  adat  nagari dikarenakan  berlakunya  undang  undang  nomor  6  tahun  2014  tentang  desa. Namun  kewenagan  tersebut  berlaku  ketika  kepala  desa  atau  kapalo  nagari melakukan  pelanggaran  kode  etik  atau  norma  norma  adat  yang  ada  di  wilayah nagari  yang  kesalahan  tersebut  tidak  dapat  di  kompromi  lagi 23 sementara lembaga  tuha  peut  yang  ada  diAceh  tidak  memiliki  kewenagan  memilih  dan mengangkat kepala desa.
23 Azra, Velly Farhana; Sri Wahyu Ananingsih, Triyono. Kewenangan Kerapatan Adat Nagari (Kan) Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Nagari Koto Baru Kabupaten Solok Berdasarkan Perda Sumatera Barat No. 6 Tahun 2008 . Diponegoro Law Journal, 2017, 6.2: 1-15.
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
Lembaga  kerapatan  adat  nagari  mempunyai  kewenangan  meminta pertanggungjawaban  dari  kepala  desa  mengenai  jalannya  roda  pemerintahan desa,  dan  perumusan  kebijakan  yang  ada  di  Desa. 24 Tetapi  lembaga  tuha  peut aceh  hanya  mempunyai  kewenagan  untuk  memberikan  saran  dan  masukan kepada  pemerintahan  Desa.  Namun  secara  garis  besar  perbedaan  itu  nampak dari  peran  sehari  hari  yang  sering  diselesaikan  pada  setiap  harinya,  dimana lembaga  Tuha  Peut  Aceh  lebih  aktif  dibidang  pengawasan  dan  pelaksanaan pemerintahan  yang  ada  di  Desa  bersama  dengan  kepala  Desa,  sedangkan lemabaga  Kerapatan  Adat  Nagari  Sumatera  Barat  lebih  menonjol  perannya dalam hal penyelesaian sengketa tanah adat yang ada di Sumatra barat. Namun bukan  berarti  lembaga  Tuha  Peut  Aceh  tidak  dapat  menyelesaikan  sengketa tanah ulayat, begitu juga dengan lembaga Ketapatan Adat Nagari Sumatera Batat untuk melakukan pengawasan dan menjalankan  sistem pemerintahan yang ada di desa.

## 4. SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  uraian  pembahasan  diatas  maka  dapat  disimpulkan bahwa lembaga adat yang berada dikedua daerah tersebut yakni Lembaga Tuha Peut  Aceh  berdasarkan  peraturan  perundangan  –  undangan  dan  hukum  adat yang  berkembang  di  daerah  tersebut  berkedudukan  setingkat  dengan  kepala desa  sedangkan  Lembaga  Kerapatan  Adat  Nagari  (KAN)  Sematera  Barat mempunyai  kedudukan  satu  tingkat  lebih  tinggi  dari  pemerintahan  nagari Sumatera  Barat.  Selanjutnya  mengenai  kewenangan  terdapat  enam  hal persamaan yakni diantaranya dalama bidang pembahasan aggaran, pembahasan peraturan, melakukan fungsi pengawasan, menampung aspirasi, danmelestarikan  budaya  dan  adat  istiadat  yang  ada  di  desa  tersebut.  Serta perbedaannya    terletak  bidang  pengangkatan  pimpunan  desa,  meminta pertanggung  jawban kepada kepala desa, dan perumusan kebijakan desa diluar peratuaran desa.

## 5. REFERENSI
Buku: Ade Saptomo, Hukum dan kearifan Lokal , Jakarta, Mei 2009. Hasan St. Maharajo. Mei 1988. Silungkang dan Adat Istiadat .Edisi 1. Jakarta. Miftha Thoha, manajemen kepegawaian. Tahun 2005. Mochtar  Naim, Dialektika  Minangkabau  dalam  Kemelut  Sosial  dan  Politik . Padang: Genta
Mukti Fajar, Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris , Pustaka Pelajar,
24 Peraturan Daerah Kota Paya Kumbuh Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Pelestarian Dan Pengembangan Adat Nagari.
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
Oktober-Desember, 2000. Singgalang Press, 1984. Wahyono  Damabrata, Perbandingan  Hukum  Dan  Pendidikan  Hukum ,  Jurnal Hukum, No.4,
Yan pramadya Puspa, 2008, Kamus Hukum, Semarang: CV. Aneka Ilmu, hlm. 284. Yogyakarta,2015.

## Peraturan Perundang-Undangan:
Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Peraturan Mentri Dalam Negeri No 18 Tahun 2018. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat Peraturan Daerah Sumatra Barat No. 13/1983 Peraturan Daerah Kota Paya Kumbuh Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Pelestarian Dan Pengembangan Adat Nagari.

## Jurnal:
Azra,  Velly  Farhana;  Sri  Wahyu  Ananingsih,  Triyono. Kewenangan  Kerapatan Adat  Nagari  (Kan)  Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Tanah  Ulayat  Di  Nagari Koto  Baru  Kabupaten  Solok  Berdasarkan  Perda  Sumatera  Barat  No.  6 Tahun 2008 . Diponegoro Law Journal, 2017, 6.2: 1-15.
Ruslinawati,  Ni  Wayan;  Sudantra,  I.  Ketut. An  Badan  Permusyawaratan  Desa Dalam  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa  Menurut  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa . Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum. Nursapia  Harahap, Penelitian  Kepustakaan ,  Jurnal  Iqra’  Volume  08  No.1  Mei 2014.
Gampong, Dana. Fungsi Strategis Tuha Peut Dalam Melakukan Pengawasan Dan Pencegahan  Korupsi. Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Fakultas  Ilmu  Sosial  &  Ilmu Politik, 2018, 3.3.
Simanjuntak, Nikolas. Penguatan Lembaga Adat Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa .  Negara  Hukum:  Membangun  Hukum  untuk  Keadilan  dan Kesejahteraan, 2016, 4.1: 35-66.
Skripsi, Tesis, Disertasi: Putera,  Nofran  Wahyuda. Peran  Kerapatan  Adat  Nagari  Dalam  Pemerintahan Otonom  Di  Nagari  Panyakalan  Kecamatan  Kubung  Kabupaten  Solok Provinsi Sumatera Barat . 2020. PhD Thesis. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
KASNIDAR, Peran Tuha Peut Dalam Menyelesaikan Konflik Di Dalam Masyarakat, Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar Raniry Darussalam–Banda Aceh 2018
Kelvin. Peran  Kerapatan  Adat  Nagari  (KAN)  dalam  sistem  pemerintahan  Nagari Mungo  Kecamatan  Luak  Kabupaten  Lima  Puluh  Kota .  2018.  PhD  Thesis h`alaman 18. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
Kelvin. Peran  Kerapatan  Adat  Nagari  (KAN)  dalam  sistem  pemerintahan  Nagari Mungo Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota PhD Thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018. PhD Thesis .