Waiver of Rights to Ex-Wife and Children After Divorce in Makassar City; Study of Islamic Legal Philosophy
Pengabaian Hak Terhadap Mantan Istri dan Anak Pasca Perceraian di Kota Makasar; Kajian Filsafat Hukum Islam
Achmad Musyahid Idrus 1 , Muhammad Rijal Assegaf 2 , Mulham Jaki Asti 3 , Arif Rahman 4 , Nasya Tisfa Taudiyah 5 14 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 235 Al-Azhar University achmad.musyahid@uin-alauddin.ac.id , assegafrijal239@gmail.com , mulhamjaki.asti@gmail.com , arif.rahman.pmh@uin-alauddin.ac.id , nasyatisfataudiyah@gmail.com Info Artikel Abstract Diterima* 10 Maret 2023 Revisi I* 02 April 2023 Revisi II* 15 Mei 2023 Disetujui* 30 Mei 2023
The purpose of this study is to find philosophical facts about the harm of abandonment  of  rights  of  wives  and  children  after  divorce  by  focusing research on the reality of neglect of rights of ex-wives and children in the city of Makassar, including the causes of neglect of ex-wife and child rights and forms of handling neglect of these rights. The methods used in this study are normative and sociological approaches. The analysis used in managing this  research  data  is  by  using  analysis  of  Islamic  legal  philosophy.  In addition  to  these  three  methods,  this  study  also  interviewed  divorce perpetrators directly. The results of research in this study found that neglect of the rights of wives and children after divorce has caused harm to wives and  children  which  has  implications  for  economic  harm,  psychological harm to ex-wives and children. This study concluded that the neglect of the rights of ex-wives and children in the city of Makassar was caused by the lack of employment opportunities and lack of expertise of ex-husbands as well as the lack of responsibility of the husband's manta towards the mantas of wives and children.
Keywords: waiver of rights; Ex-Wife and Children; Divorce; Philosophy of
Islamic Law
Tujuan  Penelitian  ini  adalah  untuk  menemukan  fakta-fakta  filosofis terhadap  kemudaratan  pengabaian  hak  istri  dan  anak  setelah  terjadi perceraian dengan memfokuskan penelitian pada realitas pengabaian hak mantan istri dan anak di kota Makassar, termasuk sebab-sebab terjadinya pengabaian  hak  mantan  istri  dan  anak  serta  bentuk  penanganan pengabaian  hak  tersebut.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  pendekatan  normatif  dan  sosiologis.  Analisis  yang  digunakan dalam mengeloh data penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis filsafat  hukum  Islam.  Selain  ketiga  metode  tersebut,  penelitian  ini  juga mewancarai langsung pelaku perceraian. Hasil penelitian dalam kajian ini menemukan  bahwa  pengabaian  terhadap  hak  istri  dan  anak  setelah perceraian telah menimbulkan kemudaratan terhadap istri dan anak yang
Waiver of Rights to Ex-Wife and Children After Divorce in Makassar City; Study of Islamic Legal Philosophy
Achmad Musyahid Idrus, Muhammad Rijal Assegaf, Mulham Jaki Asti, Arif Rahman, Nasya Tisfa Taudiyah
berimplikasi  pada  kemudaratan  ekonomi,  kemudaratan  psikologis terhadap  mantan  istri  dan  anak.  Penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa pengabaian hak mantan istri dan anak di kota Makassar disebabkan oleh minimnya lapangan pekerjaan dan kurangnya keahlian mantan suami serta kurangnya tanggung jawab manta suami terhadap mantas istri dan anak.
Kata Kunci: Pengabaian Hak; Mantan Istri dan Anak; Perceraian; Filsafat Hukum Islam

## A. PENDAHULUAN
Dalam Pasal  41  huruf  c  Undang-Undang  Perkawinan,  dinyatakan  bahwa terjadinya  perceraian  yang  diakibatkan  oleh  putusnya  perkawinan  mengakibatkan memberikan  kewajiban  bagi  mantan  suami  untuk  menanggung  biaya  hidup  dan/atau mewajibkan menetapkan suatu hal untuk mantan istri. Kemudian di tegaskan pula pada Pasal 8 PP No. 10/1983 yang menyatakan bahwa, jika PNS laki-laki berkehendak untuk melakukan perceraian terhadap istrinya maka PNS laki-laki tersebut berkewajiban untuk menyerahkan  sebagian  penghasilan  bulanannya  untuk menghidupi  mantan  istri  beserta anak-anakya. Pembagian penghasilan bulanan ini dibagi sepertiga untuk mantan istrinya serta  sepertiga  untuk  anak  dari  hasil  perkawinannya.  Namun  jika  tidak  memiliki  anak dalam ikatan perkawinan tersebut maka pembagian penghasilan bulanan yang diberikan wajib untuk mantan istri tersebut itu harus setengah dari penghasilan bulanannya.
Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  juga  menerangkan  pada  pasal  165  huruf  d mengatur  mengenai  akibat  perceraian  yang  menyatakan  bahwa,  sesuai  kemampuannya ayah memiliki tanggung jawab untuk menanggung seluruh biaya hadhanah serta nafkah terhadap anaknya hingga anak tersebut cukup umur dan mandiri atau berumur 21 tahun. Kemudian ditegaskan pula dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan,  menentukan  bahwa  akibat  putusnya  perkawinan  suami  tetap  memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya. 1
Berdasarkan fakta di lapangan, ternyata di kota Makassar telah terjadi pengabaian terhadap perintah Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengisyaratkan seorang mantan suami harus memberikan hak  terhadap manta istri dan terhadap anaknya. Banyaknya mantan suami yang mengabaikan kewajibannya terhadap mantan istri dan terhadap anak untuk memenuhi hak mantan istri dan anak setelah terjadi perceraian  disebabkan  oleh  adanya  sikap  acuh  tak  acuh  oleh  mantan  suami  terhadap mantan  istri  dan  kurangnya  rasa  tanggung  jawab  suami  kepada  mantan  istri  dan anak. Pengabaian  tersebut  telah  menimbulkan  kemudaratan  ekonomi  dan  kemudaratan phisikologis terhadap mantan istri terlebih lagi terhadap anak.
Hipotesis yang mendorong penelitian ini adalah disebabkan banyaknya fakta yang terjadi  di  kota  Makassar,  seorang  mantan  suami  mengabaikan  tanggungjawabkan terhadap mantan istri dan terhadap anaknya sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang- Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Selain itu, adanya fakta-fakta subjektivitas  seorang  mantan  suami  yang  dengan  sengaja  mengabaikan  kewajibannya dalam memberikan hak terhadap mantan istri dan terhadap anaknya, fakta lainnya adalah bahwa  adanya  tanggung  jawab  baru  seorang  mantan  istri  terhadap  istri  yang  baru
1 Ni Wayan Sintia Darma Putri  and Marwanto  Marwanto, “Pengawasan Terhadap Kewajiban Pemberian Nafkah Oleh Mantan Suami Kepada Mantan Istri Pasca Perceraian,” Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum 8, no. 10 (2020): 1598, https://doi.org/10.24843/ks.2020. v08.i10.p10.
Achmad Musyahid Idrus, Muhammad Rijal Assegaf, Mulham Jaki Asti, Arif Rahman, Nasya Tisfa Taudiyah
menyebabkan  seorang  mantan  suami  mengabaikan  tanggungjawabkan  dalam memberikan hak terhadap mantan istri dan terhadap anaknya.
Penelitian ini ingin mengembangkan temuan penelitian yang menyebutkan bahwa banyak  mantan  suami  mengabaikan  hak  mantan  istri  dan  mengabaikan  hak  anaknya. Pengembangan dalam penelitian ini diorientasikan pada berbagain faktor yang menjadi penyebab utama seorang mantan suami mengabaikan hak manta istri dan hak anaknya. Selain  itu,  pengembangan  penelitian  ini  diorietasikan  juga  terhadap  upaya-upaya pencegahan pengabaian hak mantan istri dan anak oleh mantan suami, sehingga penelitian ini menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan pendekatan sosiologis. Pendekatan normatif bertujuan untuk menjelaskan legalitas nash dalam  menjelaskan  aspek  kemudaratan  pengabaian  hak  mantan  istri  dan  anak  serta menjelaskan  secara  hakikat. 2 Pendekatan  sosiologis  dimaksudkan  untuk  menemukan problematika  yang  dialami  pasangan  suami  istri  sehingga  bercerai.  Agar  menemukan fakta-fakta yang ril terhadap dampak kemudaratan pengabaian hak istri dan anak, maka pendekatan  sosiologis  ini  dilengkapi  dengan  wawancara  langsung  kepada  pelaku percerarain dan anak sebagai pihak yang merasakan dampak perceraian tersebut. Analisis yang digunakan dalam mengeloh data penelitian ini adalah dengan menggunakan kajian filsafat hukum Islam, yaitu suatu kajian filosofis terhadap suatu objek hukum. 3 Analisis filsafat  hukum  Islam  dimaksudkan  untuk  menemukan  hikmah  dan  rahasia  pengabaian hak  istri  dan  anak  setelah  terjadi  perceraian.  Ketiga  pendekatan  ini  mampu  menjawab tujuan  penelitian  ini  yaitu  menemukan  fakta-fakta  filosofis  kemudaratan  terhadap pengabaian hak mantan istri dan anak oleh mantan suami.

## B. METODE PENELITIAN
Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan normatif yang mengkaji undang-undang perkawinan, khususnya yang berkaitan dengan persoalan  perceraian  dan  hak-hak  yang  melekat  pada  pihak-pihak  yang  bercerai. Pendekatan sosiologis juga digunakan dalam penelitian ini seebagai refresetasi dari hasil pengamatan  dari  hasil  observasi  yang  sedang  berlansung, 4 dan  untuk  melengkapinya dilakukan  wawancara  terhadap  pihak-pihak  yang  berhubungan  langsung  dengan  objek penelitian  ini,  yaitu  mantan  suami  dan  mantan  istri  serta  anak  dari  keduanya  sebagai sumber data primer dalam penelitian ini. Adapun sumber data sekundernya adalah buku dan jurnal serta perundang-undangan. Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian  ini  adalah  dengan  terlebih  dahulu  mengadakan  observasi  dengan mengumpulkan  data-data  perceraian  di  Pengadilan  Agama  Makassar,  setelah  itu melakukan wawancara langsung kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini. Metode  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian ini  Analisis  data  adalah  sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengategorikan sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang
2 Muhammad  Fauzil‘Adzim  and  Nela  Syarah  Vrikati,  “STUDI  ISLAM  DALAM  KACA  MATA NORMATIF  DAN  HISTORIS,” Al-Munqidz:  Jurnal  Kajian  Keislaman 8,  no.  3  (2020):  441–52, https://doi.org/https://doi.org/10.52802/amk.v8i3.275.
3 Muhammad  Helmi,  “Konsep  Keadilan  Dalam  Filsafat  Hukum  Dan  Filsafat  Hukum  Islam,” Jurnal Mazahib Vol. 14, no. N0. 2 (2015): 133–44.
4 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Cet. IX; Bandung: PT Remaja Rosdakarya), h. 99.
Waiver of Rights to Ex-Wife and Children After Divorce in Makassar City; Study of Islamic Legal Philosophy
Achmad Musyahid Idrus, Muhammad Rijal Assegaf, Mulham Jaki Asti, Arif Rahman, Nasya Tisfa Taudiyah
ingin dijawab. 5 Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian filosofis terhadap  aspek  kemudaratan  pengabaian  hak  terhadap  mantan  istri  dan  terhadap  anak berdasarkan  prinsip-prinsip  yang  digunakan  dalam  filsafat  hukum  Islam,  yaitu menemukan  hikmah  atau  mengetahui  makna  hakiki  dari  suatu  perbuatan  yang  dapat memberikan  kemanfaatan, 6 sebagaimana  yang  terkandung  dalam  perceraian  tersebut serta menguraikan secara filosofis aspek kemudaratan pengabaian hak terhadap mantan istri dan terhadap anak.

## C. PEMBAHASAN
Realitas pengabaian hak mantan istri dan anak pasca perceraian di kota Makassar
Meningkatnya  perceraian  di  Kota  Makassar  disebabkan  beberapa  faktor, diantaranya  yakni  faktor  belum  adanya  kedewasaan  dalam  menjalani  hubungan pernikahan, belum di karuniai keturunan,  kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT 7 , dan  yang  lebih  penting  adalah  faktor  ekonomi  atau  kurang  sanggupnya  sang  suami menafkahi istrinya.
Data  perceraian  yang  ada  di  Kota  Makassar,  sepanjang  tahun  2021  kasus perceraian  di  Kota  Makassar mengalami peningkatan  yang  mencapai  2788  kasus yang terdiri dari 2106 cerai gugat (pihak istri yang menuntut perceraian) dan 682 kasus cerai talak (pihak suami yang mengajukan permohonan perceraian),  jika dibandingkan dengan tahun  2020  kasus  perceraian  hanya  di  bawah  2000-an  kasus,  dan  pada  tahun  2022 Pengadilan  Agama  Kota  Makassar  mencatat  setidaknya  ada  2.635  kasus  perceraian dengan rincian 2.024 kasus cerai gugat (pihak istri yang menuntut perceraian) dan 611 kasus cerai talak (pihak suami yang mengajukan permohonan talak). 8
N o Klasifikasi Sisa Perkar a Tidak diterim a Putusa n Dicabu t Gugu r Dicore t Ditola k 1 Izin Poligami - 1 5 2 - - - 2 Isbat Nikah - - 47 9 1 - - 3 Pembatalan Perkawinan 1 2 - - - - - 4 Cerai Talak 68 22 573 89 11 7 7 5 Cerai Gugat 179 13 1.697 220 26 22 7 6 Harta Bersama  6 2 12 8 1 1 7 Penguasaan Anak/Hadhana h 3 1 7 5 1 - 1
5 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik , h. 209.
6 Shodikin Akhmad, “Filsafat Hukum Islam Dan Fungsinya Dalam Pengembangan Ijtihad,” Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam 1, no. 2 (2016): 253–67.
7 Ayyub  Rijali  Alang  and  Eman  Solaiman,  “Analisis  Putusan  Hakim  Dan  Pembuktian  Tindak  Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT),” Alauddin Law Development Journal 3, no. 1 (2021): 75–92, https://doi.org/https://doi.org/10.24252/aldev.v3i1.14637.
8 Andi  Mirsan,  “Selama  Tahun  2021,  ada  2788  Kasus  Perceraian  di  Makassar”, Fajar.SulSel,  2022. https://sulsel.fajar.co.id/2022/01/07/selama-tahun-2021-ada-2788-kasus-perceraian-di-makassar/
Achmad Musyahid Idrus, Muhammad Rijal Assegaf, Mulham Jaki Asti, Arif Rahman, Nasya Tisfa Taudiyah
8 Ekonomi Syariah 2 - 1 1 - 1 1 9 Hak-Hak Bekas Istri - - - - - - - 10  Pengesahan Anak - - - - - 11  Kewarisan 4 2 6 9 - 1 1
Pengabaian  hak  mantan  istri  dan  anak  terjadi  bahkan  sebelum  perceraian  itu terjadi, artinya ketika masih menjalin hubungan pernikahan suami sudah tidak sanggup lagi  menafkahi  istrinya  sehingga  istri  menggugat  cerai  suaminya,  bahkan  ketika perceraian itu telah terjadi, pengabaian terhadap nafkah mantan istri dan anak berlanjut, hal  tersebut  dikarenakan  mantan  suami  tidak  memiliki  pekerjaan  yang  tetap,  sehingga tidak dapat memenuhi hak mantan istri dan anak yang menjadi kewajiban mantan suami. Berdasarkan keterangan informan pertama menyatakan,
“Waktu saya masih terikat tali pernikahan, suami saya tidak memiliki pekerjaan atau pengangguran, dia juga orangnya malas cari kerja, sampai-sampai dia lupa kalau  punya  tanggung  jawab  untuk  nafkahi  istri  dan  anaknya,  jadi  saat  masih nikah saja sudah acuh tak acuh untuk menafkahi, apa lagi sekarang sudah cerai, dan setahu saya sekarang dia masih pengangguran.” 9
Maraknya  perselingkuhan  di  kota-kota  besar  merupakan  salah  satu  faktor penyebab terjadinya perceraian, juga menjadi pemicu pengabaian hak mantan istri dan anak, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan kedua dalam hal ini mantan istri menyatakan bahwa,
“Mantan suami sudah tidak ingin lagi memenuhi hak kami dikerenakan sudah ada orang  yang  dia  prioritaskan,  mantan  suami  sudah  menikah  lagi  atau  sudah memiliki  istri  baru,  istri  barunya  itu  yang  menyebabkan  saya  bercerai  dengan suami  saya,  saya  tahu  dia  berselingkuh  pada  saat  itu,  karena  uang  pemasukan bulanan dia selalu saja berkurang, ternyata tanpa sepengetahuan saya, dia asyik bermain di belakang saya” 10
Terdapat tanggungan lain yang harus dipenuhi oleh mantan suami menyebabkan mantan suami mengabaikan hak mantan istri dan anak, dan mantan istri juga merasa berat hati untuk  menuntut  haknya  kepada  mantan  suami.  Kurangnya  rasa  tanggung  jawab  dan kesadaran  diri  mantan  suami  kepada  mantan  istri  dan  anak  sehingga  mantan  suami mengabaikan hak mantan istri dan anak pasca perceraian.
Mantan  suami  yang  melalaikan  atau  mengabaikan  hak  mantan  istri  dan  anak tentunya akan menimbulkan dampak negatif terhadap mantan istri dan terutama dampak negatif terhadap anaknya, seperti keterangan yang diberikan informan ke-lima bahwa,
“Saya  harus  putus  sekolah  karena  tidak  dinafkahi  oleh  ayah,  dan  saya  harus menemani ibu mencari nafkah untuk kelangsungan hidup. pernah ayah memberi saya uang lima puluh ribu rupiah, tapi itu hanya sekali sebulan atau dua minggu sekali. 11
9 TI (38 Tahun), Mantan Istri, Wawancara , Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, 17 April 2023.
10 TR (40 Tahun), Mantan Isrti, Wawancara, Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar, 10 April 2023
11 SA (17 Tahun), Anak dari Pelaku Pengabaian Hak, Wawancara, Kelurahan Biringkanaya Kota Makassar, 11 April 2023.
Waiver of Rights to Ex-Wife and Children After Divorce in Makassar City; Study of Islamic Legal Philosophy
Achmad Musyahid Idrus, Muhammad Rijal Assegaf, Mulham Jaki Asti, Arif Rahman, Nasya Tisfa Taudiyah
Dampak  negatif  terhadap  anak  yakni  putusnya  pendidikan  formal  anak,  terlebih  lagi pendidikan  moral  yang  dimana  awal  mulanya  terdapat  pada  lingkungan  keluarga harmonis.

## Faktor yang menyebabkan mantan suami mengabaikan hak mantan istri dan anak pasca cerai di kota Makassar
Berdasarkan  realitas  pengabaian  hak  mantan  istri  dan  anak  pasca  perceraian tentunya memiliki beberapa faktor, diantaranya sebagai berikut.
1. Faktor Ekonomi
Secara  bahasa  ekonomi merupakan  oikonomia  atau  aturan  rumah  tangga dan secara  istilah  ekonomi merupakan  ilmu  yang  mempelajari  tentang  cara  manusia memenuhi  kebutuhan  hidupnya  dalam  rangka  mencapai  kemakmuran  dan kesejahteraan. 12
Menurut  Abraham  Maslow  ekonomi  adalah  suatu  bidang  keilmuan  yang  dapat menyelesaikan permasalaham kehidupan manusia lewat penggemblengan seluruh sumber ekonomi  yang  tersedia  berdasarkan  pada  teori  dan  prinsip  pada  suatu  sistem  ekonomi yang memang dianggap efisien dan efektif. 13
Faktor tersebut yang menyebabkan mantan suami mengabaikan hak mantan istri dan anak, sesuai dengan pernyataan informan bahwa,
“Saya tidak sanggup memenuhi hak mantan istri dan anak saya, kerena saya tidak memiliki  penghasilan tetap  atau  penghasilan  saya  kurang memenuhi  kebutuhan sendiri, lagipula mantan istri saya memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap, saya anggap dia mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan anak.” 14
Ekonomi  merupakan  salah  satu  faktor  utama  perceraian  di  kota  Makassar,  kurangnya lapangan  pekerjaan  serta  keahlian  mantan  suami  sehingga  tidak  dapat  memenuhi kewajibannya  sebagai  seorang  suami  atau  ayah,  dan  juga  mantan  suami  beranggapan bahwa mantan istri sanggup menafkahi dirinya sendiri sehingga terdapat sikap acuh tak acuh mantan suami terhadap mantan istrinya.
2. Faktor Awam
Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI)  awam  artinya  umum  atau kebanyakan  atau  tidak  istimewa,  sedangkan  menurut  istilah  orang  awam adalah  orang yang tak terkualifikasi dalam profesi yang diberikan atau tak memiliki pengetahuan atau keahlian spesifik dari subyek tertentu. 15
Awam menurut pandangan para ulama sendiri telah menjelaskan, bahwa orang yang awam  dalam  agama  yakni  orang  yang  tidak  memiliki  perangkat  untuk  berijtihad  dan menggali hukum sendiri dari dalil-dalil agama. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu
12 Amalesh Sharma and Sourav Bikash Borah, “Covid-19 and Domestic Violence: An Indirect Path to Social and Economic Crisis,” Journal of Family Violence , 2020, 1–7, https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s10896-020-00188-8.
13 Megi  Tindangen,  Daisy  S  M  Engka,  and  Patric  C  Wauran,  “PERAN  PEREMPUAN  DALAM MENINGKATKAN EKONOMI KELUARGA (STUDI KASUS: PEREMPUAN PEKERJA SAWAH DI DESA LEMOH BARAT KECAMATAN TOMBARIRI TIMUR KABUPATEN MINAHASA).,” Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi 20, no. 03 (2020), https://doi.org/https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jbie/article /view/30644.
14 LA (40 Tahun), Mantan Suami, Wawancara, Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, 13 April 2023.
15 Wikipedia  Ensiklopedia  Bebas,  “Kaum  Awam”,  21  Mei  2023. https://id.wikipedia.org/ wiki/Kaum_awam
Achmad Musyahid Idrus, Muhammad Rijal Assegaf, Mulham Jaki Asti, Arif Rahman, Nasya Tisfa Taudiyah
Taimiyyah Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim dalam kitab 'al-Mustadrak ‘ala Majmu al- Fatawa' 16
Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa orang awan adalah orang yang  tidak  mengetahui  suatu  tertentu  yang  berkaitan  dengan  masalah  tertentu.  Hal  ini berkaitan dengan masalah pengabaian hak mantan istri dan anak pasca perceraian, seperti yang  telah  peneliti  jelaskan  bahwa  nafkah  isri  dan  anak  meliputi  nafkah ‘iddah, nafkah mut’ah, nafkah madhiyah, nafkah maskan/kiswah, nafkah mahar terhutang (jika mahar itu terhutang), dan nafkah hadhanah (nafkah anak) . Mantan suami hanya mengetahui nafkah ‘iddah, nafkah mut’ah, dan  nafkah hadhanah, sedangkan  nafkah madhiyah, nafkah maskan/kiswah, nafkah mahar terhutang, “Kalau nafkah mut’ah dan nafkah ‘iddah saya tahu, tapi kalau nafkah yang lain saya baru tahu, dan ternyata menjadi kewajiban saya untuk memenuhi hal tersebut, saya akui bahwa saya melalaikan nafkah tersebut karena saya belum tahu nafkah-nafkah diluar nafkah iddah dan mut’ah. ” 17
Masih banyak mantan suami yang belum  mengetahui dan faham terhadap nafkah-nafkah tersebut,  sehingga  mantan  suami  mengabaikan  atau  melalaikan  kewajibannya  sebagai seorang mantan suami untuk memenuhi hak mantan istrinya yang seharusnya dipenuhi. 3. Faktor Tanggungan/ Istri Baru
Perselingkuhan  merupakan  salah  satu  faktor  penyebab  terjadinya  perceraian, maraknya  perselingkuhan  yang  terjadi  dikalangan  masyarakat  pada  umumnya  dan masyarakat kota pada khususnya menjadikan perselingkuhan faktor utama perceraian.
Perceraian yang terjadi karena faktor perselingkuhan menyebabkan mantan suami memiliki  istri  baru,  mantan  suami  harus  memenuhi  nafkah  istri  barunya  tersebut.  Hal demikianlah  yang  membuat  mantan  suami  tidak  memenuhi  kewajibannya  untuk memenuhi nafkah mantan istinya.
“Bagaimana saya mau menafkahi mantan istri saya, saya sudah memiliki istri baru yang harus saya nafkahi dan yang menjadi prioritas saya sekarang” 18
Selain  itu,  mantan  istri  merasa  tidak  nyaman  kepada  istri  mantan  suami  jika  harus menuntut nafkah pasca perceraian,
“saya tidak ingin menuntut mantan suami saya untuk memenuhi hak saya sebagai mantan  istri,  saya  malu  sama  istri  barunya,  nanti  saya  disangka  mau  peras suaminya atau disangka saya mata duitan” 19
Perceraian memang menimbulkan rasa tidak nyaman baik secara lahir maupun batin, apa lagi  perceraian  itu  disebabkan  karena  faktor  perselingkuhan.  Ketidak  pedulian  mantan suami terhadap mantan istri menimbulkan sikap sama dilakukan mantan istri, dan secara tidak langsung saling memutuskan tali silaturahīm antara kedua belah pihak.
4. Faktor Pecandu Obat-Obatan Terlanrang dan Judi Online
Narkoba  merupakan  singkatan  dari  narkotika  dan  obat/bahan  berbahaya, mengkonsumsi narkoba terus-menerus dapat membuat penggunanya menjadi candu dan
16 Umar  Mukhtar  dan  Nashih  Nasrullah,  “Siapa  yang  Dimaksud  Awam  dan  Apa  Kewajiban  Mereka?”, Repubika, 30  November  2020. https://islamdigest.republika.co.id/berita/ qkm4v2320/siapa-yang- dimaksud-awam-dan-apa-kewajiban
mereka#:~:text=Para%20ulama%
20sendiri%20telah%20menjelaskan,ala%20Majmu%20al%2DFatawa'.
17 SI (40 Tahun), Mantan Suami, Wawancara , Kelurahan Biringkanaya Kota Makassar, 6 April 2023.
18 TU (38 Tahun), Mantan Suami, Wawancara, Kelurahan Biringkanaya Kota Makassar, 10 April 2023.
19 HJ (43 Tahun), Mantan Istri, Wawancara, Kelurahan Biringkanaya Kota Makassar, 13 April 2023.
Waiver of Rights to Ex-Wife and Children After Divorce in Makassar City; Study of Islamic Legal Philosophy
Achmad Musyahid Idrus, Muhammad Rijal Assegaf, Mulham Jaki Asti, Arif Rahman, Nasya Tisfa Taudiyah
tidak dapat berhenti secara instan. 20 Harga narkoba yang terbilang mahal membuat para pecandu akan membeli narkoba dengan menghalalkan segala cara. Sedangkan judi online merupakan suatu permainan yang dilakukan menggunakan uang sebagai bahan taruhan dengan ketentuan dan jumlah taruhan yang ditentukan oleh pelaku serta menggunakan aplikasi atau media elektronik dengan akses internet sebagai perantara. 21
Fenomena  kecanduan  obat-obatan  terlarang  dan  judi  online  terjadi  dikalangan masyarakat  yang  di  awali  dengan  coba-coba,  pada  akhirnya  menjadi  kecanduan  dan menjadi hal yang biasa bagi pelaku. Terutama para bapak-bapak yang kecanduan game online sampai melalaikan istri dan anaknya,
“waktu masih terikat tali pernikahan, lebih penting belli chip dari pada bellikan susu  anaknya,  dan  ternyata  salama  ini  kecanduan  game  online,  kecanduan juga obat-obatan terlarang, dia ketahuan ketika tiba-tiba dia degrebek polisi” 22 Mantan suami yang menjadi pecandu obat-obatan terlarang maupun game online tentunya tidak  dapat  memenuhi  hak  mantan  istri  dan  anaknya,  walaupun  faktor  ini  merupakan faktor yang jarang terjadi dikalangan masyarakat Kota Makassar, akan tetapi faktor ini tetap menjadi salah satu faktor yang harus penulis paparkan, karena penulis merasa faktor tersebut  faktor  yang  harus  diantisipasi  karena  dapat  membahayakan  keluarga  dan masyarakat sekitarnya.
Dalam mencegah terjadinya pengabaian hak mantan istri dan anak pasca perceraian diperlukan beberapa aspek yang mendukung sehingga perceraian dapat dicegah:
a. Peran Orang Tua / Keluarga
Orang  tua  merupakan  madrasah  pertama  bagi  anak-anaknya,  menanamkan pendidikan moral dan pemahaman dasar agama menjadi tanggung jawab setiap orang tua agar  supaya  anaknya  tidak  awam  terhadap  agama.  Orang  tua  masih  berperan  sangat penting  bagi  anak-anaknya  ketika  anaknya  ingin  memulai  bahtera  rumah  tangga, konsekuensi dan tanggung jawab dalam pernikahan merupakan hal terpenting yang harus ditanamkan.
Hal  tersebut  berkaitan  dengan  pengabaian  hak  mantan  istri  dan  anak  pasca perceraian, seperti pandangan salah satu tokoh masyarakat bahwa,
“Sebenarnya  yang  paling  penting  itu  perannya  orang  tua,  bagaimana  orang tua bisa mengingatkan atau menasehati anaknya kalau kamu cerai sama istrimu ada nafkah yang wajib kamu tanggung, dan kamu berdosa kalau kamu tidak penuhi karena itu tanggung jawab mu” 23
Peran orang tua atau keluarga sangat penting dalam menyampaikan hak dan kewajiban anaknya  pasca  perceraian,  untuk  mencegah  pengabaian  yang  dilakukan  mantan  suami terhadap mantan istri dan anak.
b. Peran Penyuluh Agama/ KUA
20 DISHUB  Purworejo,  “Bahaya  dan  Dampak  Narkoba  Bagi  Hidup  dan  Kesehatan”,  11  Juli  2022. https://dinhub.purworejokab.go.id/bahaya-dan-dampak-narkoba-pada-hidup-dan- kesehatan#:~:text=Narkoba%20singkatan%20dari%20Narkotika%2C%20Psikotropika,atau%20perasaan %2C%20dan%20perilaku%20seseorang.
21 Suara.com, “Apa itu Judi Online dan Alasan Kominfo Masih Meloloskannya Daftar PSE”, 10 Mei 2023. https://www.suara.com/news/2022/08/02/151653/apa-itu-judi-online-dan-alasan-kominfo-masih- meloloskannya-daftar-pse
22 RA (25 Tahun), Wawancara , Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, 5 April 2023.
23 Haidir  (30 Tahun),  Tokoh  Masyarakat, Wawancara, Kelurahan  Paccerakkang  Kota  Makassar,  17 Mei 2023.
Achmad Musyahid Idrus, Muhammad Rijal Assegaf, Mulham Jaki Asti, Arif Rahman, Nasya Tisfa Taudiyah
KUA atau Kontor Urusan Agama merupakan kantor yang melaksanakan sebagian tugas  kantor  Kementerian  Agama  dalam  pelaksanaan  pencatatan  pernikahan,  rujuk, mengurus  dan  membangun  masjid,  wakaf,  zakat,  kependudukan  dan  pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. 24
Selain  peran  dari  orang  tua,  penyuluh  agama  juga  berperan  penting  dalam mencegah terjadinya pengabaian hak mantan istri dan anak pasca perceraian,
“Praktek  catin  (calon  pengantin)  memiliki  4  materi  yaitu  meteri  keagamaan, materi keluarga sakinah, materi kepemimpinan dalam rumah tangga, dan hak-hak suami  istri.  Jika  saya  yang  bertugas  memberikan  materi,  saya  biasa  selingi pemahaman terkait perceraian yang tanggungannya lebih berat, dan saya berharap hal tersebut dapat meminimalisir angka perceraian” 25
Sebagai  salah  satu  instansi  yang  paham  tentang  hukum  agama,  sudah  sepantasnya menjadi tugas penyuluh agama untuk memberikan pemahaman terkait kewajiban yang akan  ditanggung  suami  apabila  ingin  memutuskan  tali  pernikahan,  dimana  tanggung jawab  itu  lebih  berat  untuk  dipenuhi  daripada  ketika  masih  memiliki  tali  pernikahan, sehingga  masyarakat  yang  masih  awam  terhadap  hak-hak  dan  kewajiban  dapat mengetahui dan lebih bertanggung jawab.
c. Buku-Buku / Karya Tulis Ilmiah yang Berkaitan dengan Hak Mantan Istri dan Anak Literasi-literasi atau penulisan tentang hak mantan istri dan anak pasca perceraian sangat  berguna  agar  pengabaian  hak  yang  dilakukan  oleh  suami  dapat  dihindari, berdasarkan penyataan tokoh ulama bahwa,
“Penulisan  skirpsi  yang  kamu  susun  sekarang  merupakan  salah  satu  cara mencegah terjadinya pengabaian hak mantan istri dan anak” 26
walaupun  penulisan  karya  tulis  ilmiah  dapat  berguna  untuk  mencegah  terjadinya pengabaian hak mantan istri dan anak, akan tetapi hal tersebut berlalku bagi mantan suami yang sadar akan pentingnya sebuah tanggung jawab, dan yang mempunyai lingkungan yang saling mengingatkan tentang hal kebaikan.
d. Peran Hakim
Hakim  merupakan  pejabat  yang  berkuasa  dalam  kehakiman  serta  memimpin persidangan guna mencari keadilan. 27 Salah satu kewajiban seorang hakim  agama dalam perkara cerai gugat maupun cerai talak ialah memberikan nasehat dan pemahaman kepada pemohon atau termohan dan penggugat atau tergugat bahwa setelah perceraian terdapat kewajiaban  seorang  mantan  suami  terhadap  mantan  istri  dan  anak  untuk  memberikan nafkah dengan kadar tertentu.
Dalam  perkara  pengabaian  hak  mantan  istri  dan  anak,  surat  edaran  Mahkamah Agung nomor 3 Tahun 2018 dengan rumusan kamar agama yang menegaskan kebolehan istri  dalam  menuntut  nafkah  akibat  perceraian  meskipun  dalam  perkara  cerai  gugat selama  istri  tidak  terbukti  nusyuz.  Surat  edaran  Mahkamah  Agung  Tahun  2019 menghibau kepada para hakim agar tidak memberikan akta cerai kepada mantan suami sebelum dia membayar kewajibannya terhadap istri dan anaknya.
24 Kementerian Agama RI, “Serba Serbi Layanan Digital  KUA Model  Biringkanaya Makassar”, 30 Mei 2021. https://kemenag.go.id/nasional/serba-serbi-layanan-digital-kua-model-biringkanaya-makassar- i4qfqm
25 Sani  Jamaluddin  (58  Tahun),  Penghulu  KUA  Manggala, Wawancara, Kecamatan  Manggala  Kota Makassar, 17 Mei 2023.
26 Mustari (43 Tahun), Tokoh Ulama, wawancara, Kota Makassar, 17 Mei 2023.
27 Wikipedia Ensiklopedia Bebas, “Hakim”, 22 Januari 2023. https://id.wikipedia.org/wiki/Hakim
Waiver of Rights to Ex-Wife and Children After Divorce in Makassar City; Study of Islamic Legal Philosophy
Achmad Musyahid Idrus, Muhammad Rijal Assegaf, Mulham Jaki Asti, Arif Rahman, Nasya Tisfa Taudiyah

## Aspek Filosofis Kemudaratan Pengabaian Hak Mantan Istri dan Anak
Ada dua dampak negatif yang ditimbulkan dari pengabaian hak terhadap mantan istri  dan  anak,  yaitu  pengabaian  terhadap  prinsip-prinsip  maqashid  al-syariah,  yaitu menjaga  agama  dan  menjaga  keturunan.  Dalam  pandangan  filsafat  hukum  Islam, pengabaian  hak  terhadap  mantan  istri  pada  hakikatnya  telah  mengabaikan  perintah undang-undang,  di  mana  undang-undang  mengisyaratkan  kepada  mantan  suami  untuk memenuhi  kewajibannya  terhadap  mantan  istrinya.  Ketentuan  undang-undang  ini dimaksudkan  agar  mantan  istri  tidak  mengalami  kemudaratan  dalam  bidang  ekonomi yang  dapat  berdampak  buruk  bagi  kehidupannya  setelah  bercerai.  Prinsip  seperti  ini sangat  sesuai  dengan  falsafah  syariah  yang  berusaha  mewujudkan  dan  merealisasikan penjagaan terhadap perintah agama. Jika kehidupan istri mengalami kemudaratan akibat tidak mendapatkan haknya, maka dapat berimplikasi pada kerusakan prinsip-prinsip al- maqashid al-syariah yang lain, seperti mantan istri dapat menjerumuskan dirinya kedalam dunia  prostitusi  demi  memertahankan  hidupnya.  Mantan  istri  yang  tidak  mendapatkan haknya dapat merusak dirinya dan kehormatannya dengan mencuri dan mabuk-mabukan dengan mengkonsumsi alkohol dan perbuatan-perbuatan ini sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip maqashid al-syariah, khususnya prinsip menjaga agama dalam kehidupan seorang hamba.
Adapun kemudaratan yang ditimbulkan oleh pengabaian hak anak oleh ayahnya adalah  bahwa  seorang  anak  yang  tidak  menerima  hak  pendidikan  dari  ayahnya menyebabkan  anak  tersebut  dapat  merusak  dirinya  dengan  menjadi  gelandangan  di masyarakat, ketika seorang anak telah menjadi gelandangan, maka kehidupannya akan dipenuhi dengan kemudaratan baik terhadap dirinya maupun terhadap orang lain. Selain itu,  anak  yang tidak  menerima  hak  jaminan  ekonomi  dari  ayahnya  menyebabkan anak tersebut dapat melakukan pencurian dan perampokan terhadap harta orang lain, jika ini terjadi maka tujuan maqashid al-syariah dalam menjaga harta dapat dirusak oleh seorang anak  yang  diabaikan  haknya  oleh  ayahnya.  Dampak  buruk  lain  yang  dapat  menimpa seorang  anak  akibat  pengabaian  hak  dari  ayahnya  adalah  anak  tersebut  dapat  merusak dirinya dengan terlibat dalam berbagai tindak kekerasan terhadap masyarakat yang lain, hal  ini  disebabkan  oleh  karena anak  tersebut  tidak  pernah  mendapatkan  perhatian  dari ayahnya, sehingga melampiaskan keputusasaannya dengan melakukan tindak kejahatan dan  kekerasaan  di  masyarakat.  Karena  itu,  dampak  kemudaratan  tersebut  harus dihilangkan  dalam  kehidupan  seorang  anak  dengan  melaksanakan  amanah  undang- undang  dan  ajaran  agama,  sehingga  apa  yang  menjadi  tujuan  syariat  Islam  dapat diwujudkan sekalipun seorang suami telah berpisah dengan istri dan anak-anaknya.

## D.   PENUTUP Kesimpulan
Realitas pengabaian hak manta istri dan anak yang terjadi di kota Makassar lebih banyak  dipengaruhi  oleh  faktor  ekonomi,  dan  minimnya  lapangan  pekerjaan  serta kurangnya keahlian mantan suami serta kurangnya rasa tanggung jawab mantan suami sehingga mantan suami melalaikan kewajibannya untuk memenuhi hak mantan istri dan anak  pasca  perceraian.  Di  antara  penyebab  pengabaian  hak  mantan  istri  dan  setelah perceraian yang yaitu; faktor ekonomi, faktor ketidaktahuan masyarakat tentang regulasi
Achmad Musyahid Idrus, Muhammad Rijal Assegaf, Mulham Jaki Asti, Arif Rahman, Nasya Tisfa Taudiyah
hak  mantan  istri  dan  anak  setelah  perceraian,  faktor  tanggungan  atau  mantan  suami memiliki istri baru yang harus dinafkahi, dan faktor pecandu obat-obatan terlarang atau pecandu judi online yang merupakan faktor yang sangat jarang terjadi pada masyakarat. Hasil analisis filsafat hukum Islam menemukan bahwa pengabaian hak mantan istri dan anak  pasca  perceraian  dapat  diatasi  dengan  adanya  peran  penting  dari  keluaraga  atau lingkungan, peran penyuluh agama, buku-buku atau literasi yang berkaitan dengan hak mantan  istri  dan  anak,  serta  peran  penting  seorang  hakim  agama  untuk  memberikan pemahaman terhadap mantan suami untuk memenuhi hak mantan istri dan anak.

## Saran
Pengabaian hak istri dan anak menjadi hal yang sangat merugikan bagi pihak istri dan anak sehingga diharapkan setiap lembaga baik dari pengadilan agama, kantor urusan agama maupun masyarakat yang terlibat agar lebih aktif mensosialisasikan terkait nafkah bagi istri dan anak pasca perceraian.

## DAFTAR PUSTAKA

## Alquran
Agama RI, Kementrian. Al-Qur’an Dan Terjemahnya . Jakarta: PT.Dharma Karsa Utama, 2019.

## Jurnal
Akhmad,  Shodikin.  “Filsafat  Hukum  Islam  Dan  Fungsinya  Dalam  Pengembangan Ijtihad.” Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam 1, no. 2 (2016): 253–67.
Fauzil‘Adzim, Muhammad, and Nela Syarah Vrikati. “STUDI ISLAM DALAM KACA
MATA NORMATIF DAN HISTORIS.” Al-Munqidz: Jurnal Kajian Keislaman 8, no. 3 (2020): 441–52. https://doi.org/https://doi.org/10.52802/amk.v8i3.275.
Helmi,  Muhammad.  “Konsep  Keadilan  Dalam  Filsafat  Hukum  Dan  Filsafat  Hukum Islam.” Jurnal Mazahib Vol. 14, no. N0. 2 (2015): 133–44.
Putri,  Ni  Wayan  Sintia  Darma,  and  Marwanto  Marwanto.  “Pengawasan  Terhadap Kewajiban  Pemberian  Nafkah  Oleh  Mantan  Suami  Kepada  Mantan  Istri  Pasca Perceraian.” Kertha  Semaya :  Journal  Ilmu  Hukum 8,  no.  10  (2020):  1598. https://doi.org/10.24843/ks.2020.v08.i10.p10.
Aisah, Nur. “Persepsi Masyarakat Tentang Pembayaran Mahar Secara Terhutang (Studi
Terhadap Pasangan Nikah Mahar Terhutang) Di Kelurahan Hutatonga Kecamatan Batang Angkola.” IAIN Padangsidimpuan, 2012. https://doi.org/http://etd.uinsyahada.ac.id/4985/. Alang,  Ayyub  Rijali, and  Eman  Solaiman.  “Analisis  Putusan  Hakim  Dan  Pembuktian Tindak  Pidana  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT).” Alauddin  Law Development Journal 3, no. 1 (2021): 75–92.
https://doi.org/https://doi.org/10.24252/aldev.v3i1.14637.
Annas,  Syaiful.  “Masa  Pembayaran  Beban  Nafkah  Iddah  Dan  Mut’ah  Dalam  Perkara Cerai  Talak  (Sebuah  Implementasi  Hukum  Acara  Di  Pengadilan  Agama).” Al- Ahwal:  Jurnal  Hukum  Keluarga  Islam 10,  no.  1  (2017):  1–12. https://doi.org/https://doi.org/10.14421/ahwal.2017.10101.
Waiver of Rights to Ex-Wife and Children After Divorce in Makassar City; Study of Islamic Legal Philosophy
Achmad Musyahid Idrus, Muhammad Rijal Assegaf, Mulham Jaki Asti, Arif Rahman, Nasya Tisfa Taudiyah
Arsyad, Azman, Ibtisam Ibtisam, and Mulham Jaki Asti. “Konsep Ihtiyāṭ Imam Syafi’i
Terhadap Anjuran Menutup Aurat Bagi Anak-Anak; Analisis Tindakan Preventif Pelecehan Anak.” Mazahibuna 2 (2020): 255–69. https://doi.org/https://doi.org/10.24252/mh.v2i2.18193.
Baroroh, Nurdhin. “Metamorfosis ‘Illat Hukum’ Dalam Sad Adz-Dzari’ah Dan Fath Adz- Dzariah  (Sebuah  Kajian  Perbandingan).” Al-Mazaahib:  Jurnal  Perbandingan Hukum 5, no. 2 (2017). https://doi.org/https://doi.org/10.14421/al- mazaahib.v5i2.1426.
Hammad, Muchammad. “HAK-HAK  PEREMPUAN  PASCA PERCERAIAN: Nafkah Iddah  Talak  Dalam  Hukum  Keluarga  Muslim  Indonesia,  Malaysia,  Dan Yordania.” Al-Ahwal:  Jurnal  Hukum  Keluarga  Islam 7,  no.  1  (2016):  17–28. https://doi.org/http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal.
Idrus, Achmad Musyahid. “Tradisi Penalaran Filosofis Dalam Hukum Islam.” Al Daulah: Jurnal  Hukum  Pidana  Dan  Ketatanegaraan 3,  no.  1  (2014):  45–65. https://doi.org/https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php  /al_daulah  /article/ view/1519/1475.
Misranetti, Misranetti. “Sadd Al-Dzari’ah Sebagai Suatu Hukum Metode Istinbat Hukum Islam.” Jurnal An-Nahl 7, no. 1 (2020): 51–75. https://doi.org/https://doi.org/10.54576/annahl.v7i1.5.
Musolin,  Muhlil.  “Sadd  Adz-Dzarâi’:  Konsep  Dan  Aplikasi  Manajemen  Pendidikan Islam.” Manageria: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam 4, no. 1 (2019): 71–84. https://doi.org/https://doi.org/10.14421/manageria.2019.41-05.
Mustafa,  Zulhasari.  “Problematika  Pemaknaan  Teks  Syariat  Dan  Dinamika  Maslahat
Kemanusiaan.” Mazahibuna 2, no. 1 (2020).
https://doi.org/https://doi.org/10.24252/mh.v2i1.14282.
Pancarani,  Eka  Pola,  Qodariah  Barkah,  and  Zuraidah  Zuraidah.  “TINJAUAN
KOMPILASI  HUKUM  ISLAM  (KHI)  TERHADAP  PENGABAIAN  HAK ANAK  PASCA  PERCERAIAN  ORANG  TUA  DI  DESA  PAJAR  INDAH KECAMATAN GUNUNG MEGANG KABUPATEN MUARA ENIM.” Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam 4, no. 2 (2020): 67–86.
https://doi.org/http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/26148.
Sharma,  Amalesh,  and  Sourav  Bikash  Borah.  “Covid-19  and  Domestic  Violence:  An Indirect Path to Social and Economic Crisis.” Journal of Family Violence , 2020, 1–7. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s10896-020-00188-8.
Takhim,  Muhamad.  “Saddu  Al-Dzari’ah  Dalam  Muamalah  Islam.” AKSES:  Jurnal Ekonomi Dan Bisnis 14, no. 1 (2020).
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31942/akses.v14i1.3264.
Tindangen,  Megi,  Daisy  S  M  Engka,  and  Patric  C  Wauran.  “PERAN  PEREMPUAN DALAM  MENINGKATKAN  EKONOMI  KELUARGA  (STUDI  KASUS: PEREMPUAN PEKERJA SAWAH DI DESA LEMOH BARAT KECAMATAN TOMBARIRI  TIMUR  KABUPATEN  MINAHASA).” Jurnal  Berkala  Ilmiah Efisiensi 20, no. 03 (2020). https://doi.org/https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jbie/article/view/30644.
Artikel
Sunnatullah, “ Metode Saddudz Zdari’ah dan Klasifikasi Hukumnya”, NU Online, 2021, https://islam.nu.or.id/syariah/ushul-fiqih-metode-saddudz-dzari-ah-dan- klasifikasi-hukumnya-LCjrT
Achmad Musyahid Idrus, Muhammad Rijal Assegaf, Mulham Jaki Asti, Arif Rahman, Nasya Tisfa Taudiyah
Andi  Mirsan,  “Selama  Tahun  2021,  ada  2788  Kasus  Perceraian  di  Makassar”, Fajar.SulSel,  2022. https://sulsel.fajar.co.id/2022/01/07/selama-tahun-2021- ada-2788-kasus-perceraian-di-makassar/
Kementerian  Agama  RI,  “Serba  Serbi  Layanan  Digital  KUA  Model  Biringkanaya Makassar”,  30  Mei  2021.  https://kemenag.go.id/nasional/serba-serbi-layanan- digital-kua-model-biringkanaya-makassar-i4qfqm Wikipedia Ensiklopedia Bebas, “Hakim”, 22 Januari 2023. https://id.wikipedia.org/wiki/Hakim Wikipedia Ensiklopedia Bebas, “Kaum Awam”, 21 Mei 2023. https://id.wikipedia.org/wiki/Kaum_awam Umar Mukhtar dan Nashih Nasrullah, “Siapa yang Dimaksud Awam dan Apa Kewajiban Mereka?”, Repubika, 30 November 2020. https://islamdigest.republika.co.id/berita/qkm4v2320/siapa-yang-dimaksud- awam-dan-apa-kewajiban-
mereka#:~:text=Para%20ulama%20sendiri%20telah%20menjelaskan,ala%20Ma jmu%20al%2DFatawa'.
DISHUB Purworejo, “Bahaya dan Dampak Narkoba Bagi Hidup dan Kesehatan”, 11 Juli 2022. https://dinhub.purworejokab.go.id/bahaya-dan-dampak-narkoba-pada- hidup-dan- kesehatan#:~:text=Narkoba%20singkatan%20dari%20Narkotika%2C%20Psikot ropika,atau%20perasaan%2C%20dan%20perilaku%20seseorang.
Suara.com,  “Apa  itu  Judi  Online  dan  Alasan  Kominfo  Masih  Meloloskannya  Daftar PSE”,  10  Mei  2023.  https://www.suara.com/news/2022/08/02/151653/apa-itu- judi-online-dan-alasan-kominfo-masih-meloloskannya-daftar-pse

## Wawancara
TI (38 Tahun), Mantan Istri, Wawancara , Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, 17 April 2023.
SA (17 Tahun), Anak dari Pelaku Pengabaian Hak, Wawancara, Kelurahan Biringkanaya Kota Makassar, 11 April 2023.
LA (40 Tahun), Mantan Suami, Wawancara, Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, 13 April 2023.
SI (40 Tahun), Mantan Suami, Wawancara , Kelurahan Biringkanaya Kota Makassar, 6 April 2023.
TR  (40  Tahun),  Mantan  Isrti, Wawancara, Kecamatan  Tamalanrea  Kota  Makassar,  10 April 2023
TU (38 Tahun), Mantan Suami, Wawancara, Kelurahan Biringkanaya Kota Makassar, 10 April 2023.
HJ (43 Tahun), Mantan Istri, Wawancara, Kelurahan Biringkanaya Kota Makassar, 13 April 2023.
Haidir  (30  Tahun),  Tokoh  Masyarakat, Wawancara, Kelurahan  Paccerakkang  Kota Makassar, 17 Mei 2023.
Sani  Jamaluddin  (58  Tahun),  Penghulu  KUA  Manggala, Wawancara, Kecamatan Manggala Kota Makassar, 17 Mei 2023.
Waiver of Rights to Ex-Wife and Children After Divorce in Makassar City; Study of Islamic Legal Philosophy
Achmad Musyahid Idrus, Muhammad Rijal Assegaf, Mulham Jaki Asti, Arif Rahman, Nasya Tisfa Taudiyah
Mustari (43 Tahun), Tokoh Ulama, wawancara, Kota Makassar, 17 Mei 2023.
RA (25 Tahun), Wawancara , Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, 5 April 2023.