## FLYPAPER EFFECT PADA BELANJA DAERAH PEMERINTAH PROVINSI DI PULAU SUMATRA
Nurhayati 1* , Diana Septiana 2
12 Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trisakti
Jl. Kyai Tapa No 1, Grogol, Jakarta 11440, Indonesia *Coressponding Author. E-mail: nurhayati@trisakti.ac.id
ABSTRACT Purpose : The  purpose  of  this  study  is  to  determine  the  phenomenon  of  the flypaper  effect  on  the  General  Allocation  Fund  (DAU),  Regional Original Income (PAD) on regional spending in provinces on the island  of  Sumatra.  The  dependent  variable  in  this  study  is Regional  Expenditure  while  the  independent  variable  General Allocation  Fund  (DAU)  and  Local  Original  Revenue  (PAD) flypaper  effect  phenomenon  is  a  condition  when  the  government responds  to  more  spending  by  using  balance  funds  rather  than using Local Original Revenue (PAD). Design/Methodology/ Approach : This  study  uses  panel  data  analysis  Multiple  Linear  Regression analysis  tools.  The  population  of  this  study  is  all  regions  in  the province  of  Sumatra,  which  consists  of  10  provinces  with  a  total sample  of  50  regions  on  the  island  of  Sumatra  over  a  5-year period from 2014-2018 . Findings : The  results  showed  that  Local  Original  Revenue  and  General Allocation  Fund  in  general  had  a  positive  effect  on  regional expenditure on the island of Sumatra. However, judging by Local
Original  Revenue  province  has  a  positive  influence  on  regional spending only in the provinces of Lampung, Riau, South Sumatra, North Sumatra and Aceh. Whereas General Allocation Fund has a positive  influence  on  regional  spending  only  in  the  provinces  of North Sumatra and South Sumatra. This study also concluded that in general there was a flypaper effect on provinces on the island of Sumatra  because  the  Local  Original  Revenue  (PAD)  coefficient value was smaller than General Allocation Fund (DAU). Keywords : Flypaper  Effect,  General  Allocation  Funds  (DAU),  Regional Original Revenues (PAD), Regional Expenditures JEL Classification : H54, H74, R53

## PENDAHULUAN
Pemerintahan  Daerah  saat  ini  telah  menjadi  dasar  penyelenggara  pemerintahan  yang diterima  secara  universal  dengan  berbagai  macam  bentuk  aplikasi  di  setiap  negara. Hal  ini  sesuai  dengan  fakta  bahwa  tidak  semua  urusan  pemerintahan  dapat diselenggarakan  oleh  Pemerintah  Pusat,  mengingat  kondisi  geografis,  kompleksitas perkembangan  masyarakat,  kemajemukan  struktuk  sosial  dan  budaya  lokal  serta
Media Ekonomi Vol. 26 No. 2 Oktober 2018 : 111-120
ISSN : 0853-3970 (print)
Submission date: 12 Agustus 2019
Accepted date:16 Agustus 2019
adanya tuntutan demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sejak diberlakukannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, banyak aspek  positif  yang  diharapkan  dalam  pemberlakuan  Undang-Undang  tersebut.  Dan implementasi  dari  Pemerintah  Daerah  ialah  adanya  Otonomi  Daerah  yang  dapat membawa perubahan positif di daerah dalam hal kewenangan daerah untuk mengatur diri sendiri. Kewenangan ini menjadi sebuah impian karena sistem pemerintahan yang sentralistik cenderung menempatkan daerah sebagai pelaku pembangunan yang tidak begitu  penting  atau  sebagai  pelaku  pinggiran.  Tujuan  pemberian  otonomi  kepada daerah  sangat  baik,  yaitu  untuk  memberdayakan  daerah,  termasuk  masyarakatnya, mendorong  prakarsa  dan  peran  serta  masyarakat  dalam  proses  pemerintahan  dan pembangunan.
Dalam  UU  No.32/2004  disebutkan  bahwa  untuk  pelaksanaan  kewenangan  Pemda, Pempus  akan  mentransfer  Dana  Perimbangan  yang  terdiri  dari  Dana  Alokasi  Umum (DAU),  Dana  Alokasi Khusus (DAK),  dan  bagian daerah dari Dana  Bagi Hasil  yang terdiri  dari  pajak  dan  sumber  daya  alam.  Disamping  dana  perimbangan  tersebut, pemda mempunyai sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembiayaan,  dan  lain-lain  pendapatan.  Kebijakan  penggunaan  semua  dana  tersebut diserahkan  kepada  Pemerintah  daerah.  Seharusnya  dana  transfer  dari  Pempus diharapkan  digunakan  secara  efektif  dan  efisien  oleh  Pemda  untuk  meningkatkan pelayanannya  kepada  masyarakat.  Kebijakan  penggunaan  dana  tersebut  sudah seharusnya  pula  secara  transparan  dan  akuntabel.    Pada  praktiknya,  transfer  dari pempus  merupakan  sumber  dana  utama  Pemda  untuk  membiayai  operasi  utamanya sehari-hari, yang oleh Pemda “dilaporkan” di perhitungan APBD. Tujuan dari transfer ini  adalah  untuk  mengurangi  (kalau  tidak  mungkin  menghilangkan)  kesenjangan fiskal antar pemerintah dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum di seluruh negeri.
Pada saat ini yang menjadi permasalahan dalam pengelolaan anggaran bahwa pemerintah terlalu  tergantung  pada  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  untuk  pembangunan  yang  tidak mengoptimalkan  potensi  daerah  yang  dimiliki.  Pada  saat  DAU  diperoleh  besar,  pada periode selanjutnya  dana  alokasi  umum  memperoleh porsi  nominalnya  yang  tetap  maka pemerintah daerah akan terus berusaha menetapkan porsi nominal DAU tersebut.Proporsi DAU masih relative tinggi jika diperbandingkan dengan penerimaan yang lain, termasuk terhadap  PAD    karena  PAD  hanya  bisa  membiayai  paling  besar  20%  pada  belanja pemerintah  daerah.    (Kuncoro,  2003).  Kenyataan  inilah  yang  menyebabkan  pemerintah daerah  menimbulkan  perilaku  asimetris.  Perilaku  ketidak  simetrisan  ini  dilihat  dari menurunnya  belanja  daerah  saat  pemerintah  daerah  mendapatkan  transfer  DAU  lebih kecil dari periode sebelumnya. Penurunan belanja yang ada tidak sama dengan penurunan PAD,  dimana  penurunan  belanja  daerah  lebih  rendah  dibandingkan  dengan  penurunan PAD.  Pada  saat  pemerintah  memperoleh  DAU  yang  lebih  tinggi,  maka  pemerintah meningkatkan  belanjanya  yg  tidak  disertai  dengan  peningkatan  PAD  (Ndadari  &  Adi, 2008)
Pada  dasarnya  pemerintah pusat  mengaharapkan transfer  dana  yang  dapat  dipergunakan secara  efisien  dan  efektif  oleh  pemerintah  daerah.  Pengguna  dana  sesuai  kebijakan
tersebut sudah seharusnya dilaksanakan secara akuntabel dan transparan. Dalam transfer pemerintah  pusat  dipergunakan  untuk  membiayai  kelancaran  operasional  pembangunan utama  sehari  harinya,  yang  terdapat  perhitungan  APBD  dari  pelaporan  pemerintah daerah. Sedangakan tujuan dari dana transfer bahwa transfer bertujuan untuk tercapainya standar pelayanan publik minimum diseluruh negri yaitu dengan mengurangi kesenjangan fiskal pemerintah yang dapat menjamin.( (Maimunah, 2006).
Pada  transfer  dana  tersebut  untuk  melihat  apakah  terjadi  indikasi in  efisien yaitu  dapat dilihat  dari  respon  pengeluaran  pemerintah  yang  dikenal  dengan  teori flypaper  effect, dengan  kata  lain  jika respon  belanja  daerah  lebih  besar  terhadap  dana  transfer  maka disebut dengan flypaper effect (Oates, 1999).
Flypaper  effect sendiri  adalah  respon  yang  asimetris  atau  yang  tidak  asimetris  pada penurunan  dan  peningkatan  penggunaan  dana  transfer  dari  pemerintah  pusat,  menurut (Tresch, 2002) menyatakan dana transfer memberi jangka waktu tertentu dengan indikasi adanya pihak yang mendapat keuntungan dari penerimaan transfer cenderung meningkat. Pemerintah  mengharapkan  dapat  sedikit  mungkin  untuk  memperkecil  respon  yang berlebihan terhadap belanja daerah.
Provinsi  pulau  sumatera  merupakan  sebagian  besar  daerahnya  mengalami  proses pemekaran,  Pulau  Sumatera  yang  terdiri  dari  sepuluh  provinsi,  oleh  sebab  itu  penulis ingin  mengetahui  apakah  terdapat flypaper  effect dan  bagaimana  pengaruh  DAU  dan PAD terhadap Belanja Daerah pada pemerintah daerah provinsi di Pulau Sumatera. Ada dua kemungkinan yang dapat dilihat dari penelitian terjadi atau tidaknya flypaper effect di Pulau  Sumatera  jika  terbukti  terjadi flypaper  effect maka  pemerintah  daerah  harus melakukan  pengawasan  kebijakan  yang  sudah  ditetapkan  dengan  adanya  hal  tersebut pemerintah  dapat  lebih  mampu  berinovasi  serta  mengeksplorisasi  sumber  sumber  alam yang terdapat di daerah masing masing.

## Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah
Pada  saat  desternalisasi  fiskal  mulai  diimplementasikan,  pemerintah  mengharapkan daerah  dapat  mengelola  sumber  daya  yang  dimiliki  sehingga  tidak  mengandalkan  Dana Alokasi  Umum.  Beberapa  daerah  fungsi  Dana  Alokasi  Umum  sangat  signifikan  karena jumlah  Dana  Alokasi  Umum  lebih  mendominasi  kebijakan  belanja  daerah  dibanding PAD (Sidik, 2002). Pada setiap daerah yang menerima transfer dari Dana Alokasi Umum akan ditunjukan untuk belanja daerah, maka pemerintah daerah tidak jarang menetapkan daerah  secara  pesimis  dan  transfer  Dana  Alokasi  Umum  akan  diterima  lebih  besar  jika rencana belanja cenderung optimis (http://www.balispot.co.id).
(Holtz-Eakin, Rosen, & Tilly, 1993) menyatakan bahwa  adanya keterkaitan yang sangat erat antara  transfer dari pemerintah terhadap belanja modal. Penelitian ini dikuatkan oleh (Halim  &  Abdullah,  2003)  yang  menyatakan  bukti  empiris  bahwa  belanja  modal dipengaruhi oleh transfer dalam jangka panjang dan penurunan pada pengeluaran belanja modal disebabkan oleh pengurangan jumlah transfer. (Prakosa, 2004) menunjukan bahwa Dana Alokasi Umum  yang diterima dari pemerintah pusat berpengaruh  terhadap jumlah belanja modal dan  penelitian (Setiaji & Adi, 2007) menunjukkan adanya kecenderungan ini  semakin  kuat.  Pernyataan  diatas  mengindikasikan  bahwa  belanja  modal  sangat
berpengaruh pada sumber penerimaan ini atau Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja modal.

## Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah
Salah satu tujuan desentralisasi fiskal yaitu terwujudnya kemampuan dalam hal keuangan daerah,  dimana  pemerintah  daerah  mampu  menggali  sumber  keuangan  lokal,  khususnya pada PAD. Daerah yang mempunyai kemungkinan memiliki tingkat pendapatan perkapita yang  lebih  baik  maka  tingkat  pertumbuhan  PAD  harus  positif,  sehingga  pertumbuhan ekonomi  di  suatu  daerah  dapat  memberikan  pengaruh  positif,  pada  hal  ini  jika  PAD meningkat  dana  yang  dikelola  untuk  pembangunan  mengalami  peningkatan  dalam  arti agar peningkatan pengeluaran bergerak meningkat maka semakin besar pendapatan yang di  dapat,  sehingga  ada  dana  anggaran  daerah  yang  cenderung  habis.  Dalam  hal  ini pemerintah  akan  berinisiatif  untuk  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  dan  menggali potensi-potensi  daerah.  Penjelasan  tersebut  memperlihatkan    bahwa  sedikit  sumbangan PAD  terhadap  belanja  daerah  pada  provinsi  di  pulau  sumatera,  sehingga  menyebabkan ketergantungan  daerah  pada  pemerintah  pusat  tetap  ada,  karena  secara  langsung pemberian DAU pada daerah pemerintah pusat mengurangi beban pembiayaan sehingga akan  melemahkan  kemampuan  daerah  dalam  membiayai  kebutuhan.  Pada  penerapan desternalisasi  pembangunan  jadi  yang  utama  pemerintah  daerah  untuk  menunjang peningkatan  PAD.  Hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Abdullah  dan  Halim  (2003) menyatakan bahwa adanya pengaruh kuat belanja daerah terhadap peningkatan PAD oleh sebab itu belanja modal berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah.

## Flypaper Effect
Fenomena flypaper  Effect muncul  pada  saat pemerintah  daerah  merespon  lebih  banyak tingkat  belanja  daerah  yang  dipengaruhi  oleh  efek  dana  transfer  tanpa  syarat  (DAU) daripada efek PAD nya. Teori yang dikemukakan oleh Wallace Outes menyatakan bahwa yang menerima dana transfer itu mengalami ilusi fiskal. Dimana jika melihat dana hibah sebagai pengurangan harga publik sperti meningkatnya sumber daya masyarakat, karena masyarakat  bingung  dengan  marjinal  dan  harga  rata-rata.  Rasio  dari  total  pengeluaran dengan total jumlah pajak yaitu harga rata-rata pelayanan publik. (Junaidi, 2012) Efek harga yang dikenal sebagai efek subsitusi palsu yang dapat membantu menjelaskan besaran  pengeluaran  untuk  belanja  publik  yang  bisa  dijadikan  untuk  tambahan  untuk menjelaskan flypaper  effect .  Indikator  terjadinya flypaper  effect dapat  dilakukan  dengan membandingkan  koefisien  variabel  DAU  dan  koefisien  variabel  PAD  dalam  fungsi belanja  daerah,  apabila  hasil  dari  koefisien  DAU  dan  koefisien  PAD  lebih  dari  1  maka terjadinya fenomena flypaper effect. (Afrizawati, 2012)
Berdasarkan  latar  belakang  yang  diajukan  maka  penelitian  ini  memiliki  tujuan  untuk membuktikan  apakah  terdapat  pengaruh  positif  dari  variabel  PAD  dan  DAU  terhadap variabel  Belanja  Daerah  provinsi-provinsi  yang  terdapat  dipulau  Sumatra,  kemudian dilanjutkan untuk melihat apakah  terdapat flypaper effect terjadi pada provinsi-provinsi yang terdapat di Pulau Sumatra selama periode 2014-2018.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini di lakukan untuk membuktikan apakah terjadi flypaper effect yaitu dengan menganalisis pengaruh atau melihat hubungan antar variabel, penelitian ini meliputi data provinsi  di  pulau  sumatera  dalam  periode  2014-2018  yaitu  data  Dana  Alokasi  Umum (DAU),  data  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  dan  data  Belanja  Daerah  yang  diperoleh dari  data  Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  pada  Pulau  Sumatera  dan  data  lainnya  yang relevan dengan penulisan. Untuk membuktikan apakah terbukti ada flypaper effect pada provinsi di Pulau Sumatra maka data dianalisis dengan menggunakan alat analisis regresi linier berganda data panel.
Dalam pemilihan model terbaik menggunakan alat analisis Regresi Linier Berganda data panel  yang  melalui  tahap  mengeluarkan  tiga  hasil  estimasi  yaitu Common  Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM) dan Random Effect Model (REM). Selanjutnya akan dilakukan  pemilihan  model  untuk  memilih  estimasi  terbaik  dengan  cara  melakukan  uji chow,  uji  hausman  dan  uji  LM.  Setelah  mendapatkan  model  yang  terbaik  untuk mengestimasi maka dilanjukan uji tanda teori, uji signifikan dan uji goodness of fit yaitu uji koefisien determinasi dan uji F.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian  ini  memiliki  tujuan  untuk  membuktikan  apakah  PAD  dan  DAU  memiliki pengaruh  positif  terhadap  Belanja  Daerah  pada  provinsi-provinsi  di  Pulau  Sumatra  dan selanjunya  melakukan  analisis  apakah  terjadi Flypaper  Effect Pada  Belanja  Daerah Pemerintah  Provinsi  di  Pulau  Sumatra  Tahun  Anggaran  2014-2018.  Berdasarkan  hasil pengujian menggunakan alat analisis Regresi Linier Berganda Data panel didapatkan dari hasil ketiga estimasi seperti yang terlihat pada tabel 1.
Tabel 1 Hasil Estimasi Regresi Panel Variabel CEM FEM REM Β Prob β Prob β Prob Konstanta 1,13E+08 0,9193 1,63E+09 0,0696 1,27E+09 0,2839 PAD 1,668701 0,0000 1,048164 0,0793 1,296205 0,0081 DAU 2,139028 0,0342 2,010758 0,0001 1,869579 0,0000 Adj R2 0,541023 0,970441 0,690213 Prob Fstat 0,000000 0,000000 0,000000 Probabilita Chow Test 0,0000 Fixed effect Hausman Test 0,0000 Fixed Effect Sumber: Data Diolah
Hasil  uji  pemiliham  model  untuk  memilih  estimasi  yang  terbaik  dalam  mengestimasi model  penelitian  ini  dapat  dilihat  pada  tabel  1.  Dengan  melakukan  pengujian menggunakan Chow Test dimana hipotesa nol (H 0 ) adalah model common effect diperoleh nilai  Probabilitas  dari  Chi  square  untuk  model  sebesar  0,000  <  0,05.  Dengan  demikian hipotesa  nol  (H 0 )  ditolak,  sehingga  model  yang  lebih  baik  digunakan  adalah  estimasi dengan individual effect , maka pengujian selanjutnya adalah membandingkan fixed effect dengan random effect dimana pengujian menggunakan Hausman test.
Goodness of fit model  yang ditunjukkan dengan Adj R-squared menghasilkan koefisien di  model  sebesar  0,970441  yang  artinya  perilaku  atau  variasi  dari  variabel  independen mampu  menjelaskan  perilaku  atau  variasi  dari  variabel  dependen  sebesar  97,04%  dan sisanya  adalah  perilaku  atau  variasi  dari  variabel  independen    lain  yang  mempengaruhi variabel dependen tetapi tidak dimasukkan dalam  model. Pengujian uji F pada penelitian ini, dimana hasil yang diperoleh menunjukkan nilai sig dari model sebesar 0,000 < 0.05 hal  ini  menunjukkan  bahwa  terbukti  secara  statistik  setidaknya  terdapat  satu  variable independen yang memiliki pengaruh terhadap variable dependen.
Berdasarkan hasil pengolahan diketahui bahwa secara statistik pada tingkat kepercayaan 95%  PAD  dan  DAU  memiliki  pengaruh  positif  terhadap  Belanja  Daerah  Pemerintah  di pulau  Sumatra.  Artinya  semakin  tinggi  PAD  dan  DAU  maka  semakin  tinggi  belanja pemerintah  daerah  di  pulau  Sumatra.  Besarnya  pengaruh  DAU  lebih  kuat  terhadap belanja  daerah pemerintah dibandingkan  pengaruh  PAD.  Hal  ini  menunjukkan  besarnya ketergantungan  provinsi-provinsi  di  pulau  Sumatra  terhadap  transfer  dari  pemerintah pusat  dibandingkan  pendapatan  yang  dihasilkan  oleh  daerah  mereka.  Jika  dilihat  pada tabel  2  menunjukkan  besarnya  pengaruh  PAD  dan  DAU  per  masing-masing  provinsi  di pulau Sumatra.
Tabel 2 Hasil Estimasi Individu Provinsi Provinsi Koefisien PAD DAU ACEH -1.514625** 3.563213*** BABEL 0.913758 3.164257*** BENGKULU 1.056429*** 2.675019*** JAMBI 2.862708*** 0.326103 KEPRI 5.253897 -0.448506 LAMPUNG 2.363025*** 1.505822** RIAU 1.933520*** -1.687228*** SUMBAR 2.608808*** 1.497490*** SUMSEL -2.223777*** 4.438947*** SUMUT 2.221984* 2.406314*** Sumber: Data Diolah
Keterangan: Signifikansi *10%; **5% dan ***1%
Hasil  pengujian  didalam  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  Belanja  Daerah  provinsi- provinsi  di  pulau  Sumatra  secara  umum  dipengaruhi  oleh  jumlah  PAD  dan  DAU.  Jika dilihat pada tabel 2, pengaruh positif PAD terhadap Belanja daerah terjadi pada provinsi Bengkulu,  Jambi,  Lampung,  Riau,  Sumatra  Barat  dan  Sumatra  Utara.  Sedangkan pengaruh  positif  DAU  terhadap  belanja  daerah  terjadi  pada  provinsi  Aceh,  Bangka Belitung,  Jambi,  Lampung,  Sumatra  Barat,  Sumatra  Selatan  dan  Sumatra  Utara.  Pada tabel 2 terlhat bahwa pada provinsi Aceh, Bangka Belitung dan Sumatra Selatan belanja daerah ketiga provinsi tersebut sangat tergantung terhadap transfer dari pemerintah pusat yaitu  melalui  DAU.  Sedangkan  provinsi  Jambi  dan  Riau  memiliki  kemandirian  yang sangat baik, hal ini dikarenakan belanja daerah mereka dipengaruhi oleh PAD daerah itu sendiri,  sedangkan  DAU  tidak  memiliki  pengaruh  terhadap  belanja  daerah  dikedua provinsi tersebut.
Berdasarkan hasil pengujian PAD dan DAU  memiliki pengaruh positif terhadap belanja daerah  provinsi  yang  berada  di  pulau  Sumatra.  Hasil  pengujian  juga  menunjukkan besarnya  nilai  koefisien  DAU  yang  diterima  dari  pemerintah  pusat  lebih  besar dibandingkan pendapatan yang dihasilkan oleh daerah itu sendiri, dapat diartikan tingkat ketergantungan  Pemerintah  provinsi  terhadap  Pemerintah  Pusat  masih  tinggi. Berdasarkan  analisis  tersebut  maka flypaper  effect terjadi  di  provinsi  yang  terdapat  di pulau  Sumatra,  mengingat  otonomi  daerah  sudah  berlangsung  sejak  2001  maka  dapat disimpulkan otonomi daerah berjalan sangat lambat di pulau Sumatra.
Lambatnya otonomi daerah di pulau Sumatra perlu dirumuskan kembali kebijakan untuk mendorong potensi setiap provinsi berdasarkan karakteristik masing-masing provinsi, hal ini  juga  merupakan  tugas  para  Pemerintah  Daerah  disetiap  provinsi  untuk  kembali mempercepat pembangunan dan mendorong terciptanya kreatifitas agar mampu menggali kembali  pendapatan  asli  daerah  mereka.  Pemerintah  daerah  harus  mampu  menjalankan pemerintahannya  dengan  lebih  efisien,  dimana  efektivitas  belanja  daerah  perlu  menjadi perhatian,  bagamana  mampu  mengalokasikan  semua  dana  yang  diterima  dengan maksimal  dan  tiak  hanya  menghasikan  anggaran  untuk  hal  yang  kurang  produktif  atau lebih banyak pengeluaran untuk belanja pegawai saja, namun harus mengalokasikan dana untuk  belanaj  pembangunan.  Hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan  pemikiran  Setiawan (2017),  yang  mengatakan  pemerintah  daerah  di  Indonesia  belum  mampu  menciptakan aspek kemandirian fiskal dan belum mampu menciptakan potensi-potensi untuk menggali PAD  mereka  sendiri.  Sejalan  dengan  hal  diatas,  penelitian  yang  dilakukan  oleh (Nurhayati  &  Wicakson,  2017)  menghasilkan  kesimpulan  bahwa  pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dalam belanja daerah masih tergantung terhadap transfer pemerintah pusat melalui DAU dibandingkan PAD mereka.
Pemerintah  daerah  yang  mampu  meningkatkan  PAD  maka  ketergantungan  terhadap pemerintah pusat akan berkurang. Kegiatan untuk menggali potensi setiap daerah banyak cara, salah satunya dengan pajak dan perusahaan milik daerah, sejalan dengan penelitian yang  dilakukan  oleh  (Lalvani,  2002),  menunjukkan  bantuan  dana  dari  pemerintah  pusat dapat  dikurangi  jika  pemerintah  daerah  mampu  mengelola  belanja  daerah  melalui peningkatan    penerimaan    pajak  daerah.  Pada  dasarnya  bantuan  dana  dari  pemerintah pusat  memberikan  dampak  yang  negatif  karena  tidak  mendorong  kemandirian  suatu daerah  dan    menjadi  alasan    untuk  pemerintahan    daerah    tidak    maksimal  dalam memanfaatkan pajak.

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Hasil  penelitian  ini  menyimpulkan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dan  Dana  Alokasi Umum  berpengaruh  positif  terhadap  Belanja  Daerah  pada  provinsi-provinsi  di  Pulau Sumatra.  Selain  itu  hasil  pengujian  ini  menyimpulkan  terdapat flypaper  effect pada realisasi  APBD  di  seluruh  Pemerintah  Provinsi  di  pulau  Sumatra,  hal  ini  disimpulkan berdasarkan  hasil  pengujian  dimana  nilai  koefisien  beta  variabel  PAD  yang  lebih  kecil dibandingkan.

## Saran
Hasil  pengujian  yang  dilakukan  maka  peneliti  memberikan  saran  perlu  adanya pengawasan dan perhatian dalam mengelola belanja daerah untuk terjaganya kemandirian fiskal  pada  setiap  daerah.  Selain  itu,  peneliti  merasa  perlu  adanya  dorongan  pemerintah daerah  untuk  menumbuhkan  potensi  PAD  dengan  alokasi  belanja  daerah  yang  rasional sesuai  kemampuan  rill  yang  dimilikinya  sehingga  terpenuhinya  pemerataan  kemampuan fiskal di seluruh daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Afrizawati.  (2012).  Analisis  FlypaperEffect  Pada  Belanja  DaerahKabupaten/KotaDi SumateraSelatan. Jurnal Ekonomi Dan Informasi Akuntansi , 2 (1).
Halim,  A.,  &  Abdullah,  S.  (2003).  Pengaruh  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Pemerintah Daerah: Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali. Simposium Nasional Akuntansi VI , 1140–115.
Holtz-Eakin, D., Rosen, H. S., & Tilly, S. (1993). Intertemporal analysis of state and local government  spending:  Theory  and  tests. Journal  of  Urban  Economics . https://doi.org/10.1006/juec.1994.1010
Junaidi.  (2012).  Asimetri  pada  Flypaper  Effect :  Bukti  Empiris  Pemanfaatan  Dana Alokasi  Umum  pada  Pemerintah  Daerah  di  Indonesia. Jurnal  Akuntansi  Dan Keuangan , 14 (1), 45–55.
Kuncoro, M. (2003). Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi . Jakarta: Erlangga.
Lalvani,  M.  (2002).  The  Flypaper  Effect:  Evidence  from  India. Public  Budgeting  and Finance , 85 (3), 416–439. https://doi.org/10.1111/1540-5850.00081
Maimunah,  M.  (2006).  Flypaper  Effect  Pada  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatra. SNA IΧ .
Ndadari,  L.  W.,  &  Adi,  P.  H.  (2008).  Perilaku  Asimetris  Pemerintah  Daerah  Terhadap Transfer  Pemerintah  Pusat. The  2nd  National  Conference  UKWMS ,  (September),
24. Retrieved from https://scholar.google.co.id/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=perilaku+asimetris+
pemerintah+terhadap+transfer+pemerintah+pusat&btnG=
Nurhayati,  &  Wicakson,  A.  (2017).  Analisis  Flypaper  Effect  pada  Belanja  Daerah Pemerintah  Provinsi  di  Indonesia  Tahun  Anggaran  2016. Jurnal  Media  Ekonomi , 25 (1), 65–74.
Oates,  W.  E.  (1999).  An  Essay  on  Fiscal  Federalism. Journal  of  Economic  Literature , 37 (3), 1120–1149.
Prakosa,  K.  B.  (2004).  Analisis  Pengaruh  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  dan  Pendapatan Asli  Daerah  (PAD)  terhadap  Prediksi  Belanja  Daerah  (Studi  Empirik  di  Wilayah Provinsi Jawa Tengah). JAAI , 8 (2), 101–118. Retrieved from
http://etd.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act= view&typ=html&buku_id=23336
Setiaji, W., & Adi, P. H. (2007). Peta Kemampuan Keuangan Daerah Sesudah Otonomi Daerah: Apakah Mengalami Pergeseran? (Studi pada Kabupaten dan Kota Se-Jawa - Bali). Simposium Nasional Akuntansi X , 1–29.
Sidik,  M.  (2002).  Perimbangan  Keuangan  Pusat  dan  Daerah  Sebagai  Pelaksanaan Desentralisasi  Fiskal. Seminar  “Setahun  Implementasi  Kebijaksanaan  Otonomi Daerah Di Indonesia.”
Tresch,  R.  (2002). Finance  Public  Anormative  Theory .  Boston  College  Chestnut  Hill: Department of Economic ,Massachusetts.