## Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban
Vol. VIII No.2 Juli-Desember 2022 Page 211-228 jiap@uin-alauddin.ac.id

## NIAT PERILAKU KEPATUHAN PAJAK MUSLIM WILAYAH SULSELBRATA DI TENGAH PANDEMIK COVID-19

## Lince Bulutoding
Prodi Akuntansi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar lince.bulutoding@uin-alauddin.ac.id

## INFO ARTIKEL      ABSTRAK
JIAP Volume VIII Nomor 2 Halaman 211-228 Samata, Jili-Desember 2022
ISSN 2441-3017 E-ISSN 2697-9116
Tanggal Masuk: 4 Oktober2022 Tanggal Revisi: -
Tanggal Diterima: 15 Desember 2022
Konsep  TPB  adalah  merupakan  sebuah  teori  yang  mampu  menjelaskan perilaku wajib pajak. TPB dapat disintesa dengan nilai-nilai islam. Tujuan penelitian  ini  yaitu  untuk  menguji  niat  perilaku  kepatuhan  wajib  pajak muslim Sulselbrata di tengah pandemic covid 19 yang dihubungkan dengan akhlaq perilaku pajak, tax amnesty dan e-sistem pajak. Sampel penelitian ini  sebanyak  515  responden,  menggunakan  purposive  dan  snow  ball sampling.  Data  diolah  menggunakan  regresi  berganda.  Hasil  penelitian membuktikan  bahwa  akhlaq  perilaku  pajak  dan  e-sistem  pajak  menjadi faktor  yang  menentukan  niat,  sementara tax  amnesty  bukan  faktor penentu niat wajib pajak muslim Sulselbrata. Implikasi penelitian ini dari segi  teori,  memberikan  sumbangan  pemikiran  untuk  mengarah  ke penciptaan teori baru yakni perilaku kepatuhan wajip pajak dalam konsep Islam.  Segi  praktisi  memberikan  informasi  kepada  pengambil  kebijakan perpajakan  dalam  mendorong  kepatuhan  pajak  dengan  menggunakan pendekatan spiritual sesuai keyakinan wajib pajak.

## Kata Kunci : Akhlaq, Niat, Kepatuhan Pajak
TPB  concept  is  a  theory  that  is  able  to  explain  the  behavior  of  taxpayers. TPB can be synthesized with Islamic values. The purpose of this study is to examine the behavioral niyyah of Muslim taxpayers from Sulselbrata in the midst  of  Covid-19  pandemic,  which  is  associated  with  tax  behavior,  tax amnesty  and  the  e-tax  system.  The  sample  of  this  study  were  515 respondents,  used  purposive  and  snow  ball  sampling.  Data  analiyzed  with multiple regression. The results of the study prove that the akhlaq (morals) of  tax  behavior  and  e-tax  system  are  the  determining  factors  of  niyyah, while tax amnesty is not a determining of the niyyah of Muslim taxpayers in Sulselbrata.  The  implication  of  this  study  on  the  terms  of  theory  is  to contribute ideas in creating a new theory, namely the behavior of taxpayer compliance  in  the  Islamic  concept.  On  the  practitioner  side,  this  study provides information to tax policy makers in encouraging tax compliance by using a spiritual approach according to the taxpayer's beliefs. Keyword: Akhlaq, niyyah, tax compliance.
Copyright: .  Bulutoding,  Lince.  (2022).  Niat  Perilaku  Kepatuhan  Pajak  Muslim Wilayah  SULSELBRATA  Di  Tengah  Pandemik  Covid-19.  Jurnal  Ilmiah  Akuntansi Peradaban Vol. VIII No. 2 (211-228). https://doi.org/10.24252/jiap.v8i2.32103
ISSN: 2442-3017 (PRINT) ISSN: 2597-9116 (ONLINE)

## PENDAHULUAN
Sejak munculnya wabah Covid-19 di Wuhan, menyebabkan dunia mengalami krisis  ekonomi  global  di  semua  sektor  (Abodunrin  et  al.,  2020).  Untuk  mengatasi virus yang semakin menyebar maka setiap negara memberlakukan Lockdown dan social  distancing.  Akibat  dari  kebijakan  ini  maka  penerbangan  dan  transfortasi dibatasi,  hotel,  tempat  hiburan  dan  perusahaan  industri  banyak  yang  ditutup untuk  sementara.  Para  pekerja  dirumahkan  sehingga  membawa  dampak  kepada penghasilan  baik  individu  maupun  perusahaan.  Arus  barang  dan jasa  mengalami perlambatan  sehingga  tidak  ada  keseimbangan  antara  demand  dan  supply  di dalam suatu daerah yang menyebabkan produktivitas menurun. Jika produktivitas menurun  maka  akan  berdampak  kepada  penghasilan  perorangan  maupun perusahaan (Abodunrin et al., 2020). Krisis ekonomi yang melanda dunia saat ini lima  kali  lebih  besar  dari  krisis  tahun  2007-2008.  Akibat  dari  krisis  tersebut sehingga  membutuhkan  sejumlah  kebijakan  dari  pemerintah  yang  terkait  untuk meminimalisir  dampak  yang  muncul  (Milne,  2020).  Di  satu  sisi  pemerintah  ingin menerapkan  Lockdown  untuk  mengatasi  penyebaran  virus  ini  tetapi  di  sisi  lain akan berdampak kepada produktivitas dan penghasilan penduduk dalam negeri. Penurunan Pendapatan baik sektor perusahaan maupun sector rumah tangga akan berdampak  kepada  penghasilan  kena  pajak  yang  akan  menyebabkan  penerimaan negara  mengalami  penurunan.  Pajak  adalah  kontribusi  wajib  oleh  wajib  pajak kepada negara yang dipungut berdasarkan undang undang yang bersifat memaksa dan tidak mendapatkan kontraprestasi secara langsung (Prena et al., 2019). Di sisi lain  jika  dalam  kondisi  krisis  ekonomi  perusahaan  atau  individu  dikenai  pajak yang terlalu memberatkan maka akan menyebabkan daya beli masyarakat rendah (Guerrieri et al., 2020). Untuk tetap mempertahankan kestabilan negara di bidang fiskal maka pemerintah perlu mengambil sejumlah kebijakan yang serba hati-hati (Hafiz  et  al.,  2020).  Kebijakan  fiskal  perlu  dipertimbangkan  bukan  hanya  secara material tetapi juga pendekatan secara holistik. Penelitian kepatuhan pajak yang selama  ini  banyak  dilakukan  hanya  menggunakan  konsep  Teory  of  Planned Behavior  (TPB)  dengan  memasukkan  unsur  variabel  moral,  etika  dan  religiusitas secara  umum  tanpa  mempertimbangkan  konsep  Islam  sesuai  yang  dipahami  oleh wajib pajak.
TPB  adalah  perkembangan  dari  theory  of  reasioned  action  (TRA).  Konsep TPB  menjelaskan,  perilaku  ditentukan  oleh  niat  dan  kontrol  perilaku  yang dipersepsikan,  dan  niat  dipengaruhi  oleh  sikap,  norma  subyektif  dan  kontrol perilaku  yang  dipersepsikan  (Ajzen,  1991).  Konsep  islam  menjelaskan  “amalan ditentukan  oleh  niatnya”  hal  ini  berarti  perilaku  yang  baik  ditentukan  dari  niat yang  baik.  Niat  ditentukan  oleh  faktor  pemotivasinya  (Bulutoding  et  al.,  2020). Faktor  pemotivasi  dalam  konsep  islam  memiliki  kesamaan  dalam  konsep  TPB. Konsep  TPB  menjelaskan,  sikap  memiliki  tiga  komponen  yaitu  faktor  cognitive, afeksi  dan  conasi  (Ajzen,  2005b).  Niat  adalah  tujuan  atau  maksud  hati  yang hendak dicapai di dalam setiap perilakunya (Ajzen, 1991) yang harus ikhlas karena Allah serta mengikuti ketentuan syariah (Rahman et al., 2012) & (Rahman et al.,
2013). Jadi niat perilaku pajak adalah tujuan yang hendak dicapai di dalam setiap perilaku  pajak  yang  harus  ikhlas  karena  Allah  dan  memenuhi  ketentuan  yang berlaku  (Bulutoding,  2017);  (Bulutoding  et  al.,  2018)  &  (Bulutoding  et  al.,  2020). Untuk  menjelaskan  niat  wajib  pajak  yang  ikhlas  karena  Allah  dan  memenuhi ketentuan  pajak  yang  berlaku,  maka  niat  harus  terkoneksi  dengan  perilaku kepatuhan  pajak.  Kepatuhan  menghitung,  membayar,  memperhitungkan  dan melaporkan  perpajakan.  Dalam  penelitian  ini  niat  perilaku  kepatuhan  pajak diukur dengan menggunakan indikator (1) niat menghitung pajak secara jujur, dan sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku,  (2)  niat  membayar  pajak  secara  jujur,  tanpa paksaan,  tepat  waktu,  dan  sesuai  ketentuan  yang  berlaku.  (3)  Niat memperhitungkan  pajak  sesuai  dengan  norma-norma  yang  berlaku  (4)  Niat melaporkan SPT baik masa maupun tahunan secara tepat waktu (Bulutoding et al., 2020).
Pemerintah  seharusnya  membuat  kebijakan  pajak  yang  dianggap  mampu menciptakan pendekatan social dan spiritual yang diyakini oleh wajib pajak (Yong &  Martin,  2017)  yang  dapat  meningkatkan  kepatuhan  pajak.  Nilai-nilai  moral dalam  diri  wajib  pajak  akan  mampu  menciptakan  sebuah  kejujuran  (Luttmer  & Singhal, 2014). Berbagai penelitian yang dikaitkan dengan nilai-nilai Islam  yang mampu memotivasi setiap individu di dalam menghasilkan sebuah kinerja (Menne et  al.,  2016).  Nilai-nilai  islam  yang  diyakini  oleh  seorang  muslim  di  Sulawesi Selatan  akan  diimplementasikan  di  dalam  perilakunya  (Bulutoding  et  al.,  2019). Komponen  penentu  perilaku  kepatuhan  pajak  muslim  di  Malaysia  dibangun  dari nilai-nilai islam yang diyakininya (Bulutoding, 2017). Perilaku ditentukan oleh niat yang  ikhlas  serta  mengikuti  ketentuan  hukum-hukum  islam  yang  diyakininya ((Rahman  et  al.,  2013);  (Bulutoding  et  al.,  2018);  (Bulutoding  et  al.,  2019); (Bulutoding  et  al.,  2020)).  Niat  perilaku  pajak  ditentukan  oleh  Akhlaq  perilaku pajak,  niat  secara  konsep  islam  akan  ditentukan  oleh  akhlaq  yang  dibangun  dari komponen  motivasi  akidah,  syariah  dan  ihsan  ((Bulutoding  et  al.,  2018);  & (Bulutoding et al., 2020)).
Penelitian  lain  tentang  kepatuhan  pajak  yang  menggunakan  konsep  TPB menjelaskan,  Kepatuhan  pajak  dapat  ditentukan  oleh  beberapa  variabel,  yaitu pengetahuan  tentang  pajak  yang  dimiliki  oleh  wajib  pajak  (Suyanto  &  Pratama, 2018).  Pengetahuan  perpajakan  meliputi  hukum,  tata  cara,  pengetahuan prosedural, pengetahuan obyek kena pajak akan mampu meningkatkan kepatuhan pajak (Bornman & Wessels, 2019). Kebijakan Tax amnesty yang diberlakukan oleh pemerintah  akan  mendorong  kepatuhan  wajib  pajak  (Nurkhin  et  al.,  2018). Penggunaan  teknologi  informasi  dapat  mendorong  kepatuhan  pajak  secara sukarela  (Lubua,  2014).  Penggunaan  E-billing  dapat  memudahkan  pembayaran pajak  dan  e-filling  memudahkan  penyimpanan  data  yang  akan  mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (Waluyo, 2017). Sepanjang pengetahuan penulis, belum ada penelitian  yang  menguji  niat  perilaku  pajak  muslim  yang  dibangun  dari  Akhlaq perilaku  pajak,  tax  amnesty  dan  e-sistem  di  tengah  pandemic  covid  19. Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti merumuskan problem riset yang
ISSN: 2442-3017 (PRINT) ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
ada:  apakah  Akhlaq  perilaku  pajak,  Tax  Amnesty,  E-Sistem  berpengaruh  secara langsung  terhadap niat perilaku wajib pajak di tengah pandemic covid 19 ?
Variabel  Sikap  di  dalam  model  TPB  mengandung  tiga  unsur  yaitu  factor cognitive (pengetahuan), afeksi (perasaan) dan konasi (dorongan untuk melakukan sebuah perilaku) (Ajzen, 2005a).  Akhlaq adalah sumber perilaku yang berasal dari dalam jiwa. Akhlaq dan sikap memiliki komponen yang mirip. Faktor pengetahuan di dalam sikap dan factor kekuatan ilmu di dalam aklaq. Ada komponen perasaan di  dalam  afeksi  dan  ada  pengendalian  jiwa  di  dalam  akhlaq.  Akhlaq  memiliki kemiripan  dengan  moral  tetapi  akhlaq  dibangun  dari  nilai-nilai  islam  yaitu motivasi akidah, syariah dan ihsan (Bulutoding et al., 2018) & (Bulutoding et al., 2020).  Akhlaq  perilaku  pajak  adalah  pernyataan  terhadap  sejumlah  kebenaran tentang  pajak  yang  dibangun  dari  motivasi  akidah  (keyakinan)  syariah  (aturan- aturan pajak) dan ihsan (keyakinan akan kekuasaan Allah swt) yang mengetahui segala  perilaku  perpajakan.  Algazali  menjelaskan  Akhlaq  akan  terbentuk  karena adanya  empat  unsur  yang  saling  berkolaborasi  di  dalam  jiwa.  Akhlaq  perilaku pajak  mengandung  empat  unsur  (1)  adanya  kekuatan  ilmu  dan  pengetahuan tentang  pajak yang dimiliki oleh  wajib  pajak,  (2)  pengendalian jiwa  yang dimiliki oleh  wajib  pajak  pada  saat  mengalami  godaan  terhadap  manipulasi  pajak  (3) didikan  terhadap  jiwa  dengan  didikan  motivasi  akidah  (keyakinan),  syariah (aturan-aturan)  tentang  pajak  dan  ihsan  (keyakinan  tentang  segala  perilaku tentang  pajak  yang  akan  ketahuan).  (4)  keseimbangan  dari  ketiga  unsur  di  atas yang saling melengkapi (Bulutoding et al., 2020).
Keempat unsur ini akan menjadi pembentuk ciri khas akhlaq perilaku pajak yang  akan  muncul  di  dalam  setiap  niat  kepatuhan  pajak.  Ini  berarti  Kekuatan Pengetahuan tentang akidah pajak, hukum-hukum pajak dan ihsan akan menjadi faktor pengendali dalam diri para wajib pajak muslim ketika muncul godaan dalam memanipulasi  perhitungan  dan  jumlah  pajak  yang  akan  dibayar.  Hasil  didikan terhadap  jiwa  yang  mengalami  dilemma  antara  memanipulasi  pajak  atau  tidak akan  menjadi  motivasi  wajib  pajak  dalam  menyelesaikan  kewajiban perpajakannya.  Jika  keimanan  wajib  pajak  mengalami  peningkatan  maka    akan mempengaruhi niat perilaku wajib pajak secara jujur, tanpa paksaan, tepat waktu dan sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan.
Motivasi  akidah  (keyakinan)  tentang  pajak  dalam  penelitian  ini menggunakan  indikator  keyakinan  teradap  sejumlah  kebenaran  tentang  pajak berdasarkan akal, wahyu dan fitrah manusia. Motivasi akidah wajib pajak dalam bentuk  keyakinan  secara  akal  sehat  membayar  pajak  dapat  memberikan ketenangan  jiwa,  pajak  merupakan  kebijakan  pemerintah  dalam  rangka pengelolaan  Negara,  dan  pajak  sebagai  bentuk  partisipasi  wajib  pajak  terhadap negaranya. Motivasi syariah (aturan-aturan) pajak dapat dilihat dari pemahaman wajib pajak tentang kebijakan pajak yang tidak bertentangan dengan prinsip islam dan  wajib  mematuhi  hukum-hukum  pajak  (Bulutoding,  2017);  (Bulutoding  et  al., 2018);  dan  (Bulutoding  et  al.,  2020).  Motivasi  ihsan  dapat  dilihat  dari  keyakinan
215                                     Akuntansi Peradaban: Vol. VIII No. 2 Juli-Desember 2022 Page 211-228 bahwa perilaku pajak kelak akan ketahuan dan segala perilaku di dunia ini akan diketahui oleh Allah swt  (Bulutoding et al., 2018); dan (Bulutoding et al., 2020). Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: H1 :  Akhlaq  perilaku  pajak  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  niat perilaku kepatuhan pajak.

## Tax Amnesty terhadap Niat Perilaku Kepatuhan Pajak
Tax  amnesty  adalah  salah  satu  kebijakan  pemerintah  dalam  bentuk pengampunan  pajak  yakni  memberikan  kesempatan  untuk  tidak  membayar hutang pajak, tidak membayar bunga/denda dan tidak memperkarakan wajib pajak yang  secara  jujur  dan  kooperatif  untuk  mengungkapkan  segala  asset  yang  tidak dilaporkan oleh wajib pajak berdasarkan ketentuan perundang-undangan (Waluyo, 2017);  dan  (Nurkhin  et  al.,  2018).  Tujuan  dari  kebijakan  ini  adalah  untuk meningkatkan  kepatuhan  pajak  (Waluyo,  2017).  Kebijakan  tax  amnesty  sangat tepat  digunakan  di  tengah  pandemic  covid-19  guna  untuk  meningkatkan kepatuhan pajak. Kebijakan tersebut akan membantu wajib pajak di tengah krisis ekonomi.  Jika  kepatuhan  pajak  tinggi  maka  pendapatan  pajak  akan  meningkat sehingga  sumber  pembiayaan  Negara  akan  tetap  stabil  (Nurkhin  et  al.,  2018). Empat jenis tax amnesty : (1) pengampunan hanya diberikan untuk sanksi pidana tetapi  hutang  pajak,  denda  dan  bunga  tetap  berlaku.  (2)  pengampunan  hanya hanya  diberikan  untuk  denda  dan  sanksi  pidana  tetapi  hutang  pajak  dan  bunga tetap  berlaku.  (3)  Pengampunan  hanya  sanksi  dan  bunga  pajak  tetapi  hutang pokok  pajak  tetap  harus  dilunasi.  (4)  penghapusan  segala  hutang  pajak  di  masa lalu termasuk bunga dan denda (Prena et al., 2019).
H2:  Tax Amnesty berpengaruh positif signifikan terhadap niat perilaku pajak.

## E-Sistem Pajak terhadap Niat Perilaku Pajak
Penggunaan teknologi informasi dalam segmen kehidupan memiliki banyak manfaat  terutama  dalam  hal  efisiensi  dan  efektifitas.  E-sistem  pajak  adalah pengelolaan  administrasi  perpajakan  dengan  menggunakan  teknologi  informasi mulai dari pendaftaran wajib pajak, pembayaran pajak, mengarsipan file, sampai pelaporan SPT baik masa maupun tahunan melalui on-line sistem. On-line sistem perpajakan  dapat  mempermudah  wajib  pajak  dalam  melaksanakan  kewajibanya secara volunteer (Lubua, 2014). E-sistem pajak yang telah diterapkan di Indonesia terdiri  dari  e-registrasi,  e-filling,  e-billing  dan  e-spt  (Yusup  et  al.,  2015).  E- registrasi akan mempermudah wajib pajak dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak,  mudah  memperoleh  informasi  tentang  perpajakan  serta  dapat berkomunikasi  dengan  petugas  pajak  jika  ada  kendala  di  dalam  administrasi perpajakan.
E-filling akan  memudahkan  para  wajib  pajak  di  dalam  melakukan pengarsipan data-data perpajakan, efisiensi dalam perhitungan hutang pajak, serta
ISSN: 2442-3017 (PRINT) ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
mengurangi  kesalahan  dalam  perhitungan  pajak  sehingga  memudahkan  untuk membayar  pajak  (Azmi  &  Bee,  2010),  serta  akan  mempermudah  pengembalian pajak jika lebih bayar (Waluyo, 2017). E-billing adalah metode pembayaran pajak melalui  bank  yang  telah  ditunjuk  oleh  pemerintah,  sehingga  proses  pembayaran pajak dapat terlaksana secara efektif dan efisien melalui Automatic Teller Machine (ATM)  dan  mobile  banking.  (Yusup  et  al.,  2015).  Tujuan  dari  e-billing  yaitu memberikan  kemudahan  bagi  wajib  pajak  di  dalam  melunasi  hutang  pajaknya (Waluyo, 2017). E-spt adalah metode pelaporan pajak melaui on-line sistem. E-spt adalah  sistem  pelaporan  pajak  melalui  on-line  sistem  baik  surat  pemberitahuan (SPT)  masa  maupun  SPT  tahunan  (Yusup  et  al.,  2015).  Tujuan  dari  sistem  ini adalah  untuk  memudahkan  wajib  pajak  dalam  melaporkan  semua  aktivitas perpajakannya  mulai  dari  menghitung  membayar,  memperhitungkan  dan melaporkan data perpajakannya. Jadi system ini sangat tepat digunakan di masa pandemic covid 19 dalam meningkatkan niat kepatuhan pajak.
H3:  e-sistem  pajak  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  niat  perilaku kepatuhan pajak.

## Gambar 1 Model Penelitian

## Sumber olah data peneliti

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  tengah  pandemic  covid  19  terhadap  sejumlah wajib pajak muslim yang terdaftar di kantor wilayah Sulawesi Selatan, Barat dan
Tax Behavior
Akhlaq (X1)
Tax Behavior Niyyah (Y1) Tax Amnesty (X2) E-Filling (X3)
Tenggara.  Penelitian  ini  menguji.  Niat  kepatuhan  wajib  pajak  muslim  di  masa pandemic covid 19 yang dibangun dari akhlaq, tax amnesty dan e-filling.
Sampel  penelitian  adalah  wajib  pajak  muslim  yang  terdaftar  di  Kanwil  Ditjen Pajak  Sulselbatra.  Penelitian  ini  menggunakan  kusioner  skala  7  poin  dengan menggunakan  google  form  dan  kusioner  secara  langsung.  Metode  Pengambilan sampel  digunakan  dengan  teknik  snowball  sampling  dan  purposive  sampling. Persyaratan  sampel:  (1)  penelitian  ini  hanya  diperuntukkan  bagi  wajib  pajak muslim yang terdaftar di Kantor wilayah Sulawesi selatan, barat dan tenggara. (2) Bukti  terdaftar  dibuktikan  dengan  NPWP  wajib  pajak.  (3)  Wajib  pajak  rutin melaporkan SPTnya setiap tahun yang dibuktikan dengan SPT tahun terakhir. (4) Wajib  pajak  yang  mengisi  google  form  penelitian  hanya  yang  direkomendasikan oleh wajib pajak yang sudah mengisi google form tersebut.
Jumlah Data yang dianalisis sebanyak 515 responden yang telah mengisi google form penelitian dan kusioner secara langsung. Metode analisis data menggunakan regresi  berganda  dengan  menggunakan  SPSS  23.  Sebelum  data  dianalisis  maka terlebih  dahulu  dilakukan  uji  validitas  dan  uji  reliabilitas  serta  uji  asumsi  klasik sebagai sebuah persyaratan untuk melanjutkan ke pengujian hipotesis.
Tabel 1 Defenisi operasional variabel penelitian No.  Nama Variabel Defenisi Operasional Indikator 1. Akhlaq Perilaku Pajak Akhlaq  perilaku  pajak adalah pernyataan terhadap sejumlah kebenaran  tentang  pajak yang dibangun dari motivasi keyakinan, aturan-aturan  pajak,  dan keyakinan akan kekuasaan Allah swt yang  mengetahui  segala perilaku perpajakan (Bulutoding  et  al.,  2018) &  (Bulutoding  et  al., 2020) 1. Secara  akal  sehat membayar pajak dapat memberikan ketenangan jiwa.
2. Pajak merupakan kebijakan pemerintah dalam rangka  pengelolaan negara.
3. Pajak merupakan bentuk partisipasi sebagai warga negara. 4. Pajak merupakan kebijakan pemerintah yang tidak  bertentangan dengan prinsip islam. 5. Wajib mematuhi hukum-hukum perpajakan yang
ISSN: 2442-3017 (PRINT) ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
berlaku.
6. Warga  Negara  harus memahami fungsi pajak. 7. Membayar pajak merupakan  bentuk kesyukuran. 8. Setiap Perilaku kepatuhan pajak pasti akan ketahuan. 9. Perilaku  kepatuhan pajak  diawasi  oleh pemerintah. 2. Tax Amnesty Tax amnesty adalah bentuk pengampunan pajak  yakni  memberikan kesempatan  untuk  tidak membayar  hutang  pajak, tidak membayar bunga/denda  dan  tidak memperkarakan wajib pajak  yang  secara  jujur dan  kooperatif  untuk mengungkapkan  segala asset yang tidak dilaporkan  oleh  wajib pajak berdasarkan ketentuan perundang- undangan (Waluyo, 2017);  dan  (Nurkhin  et al., 2018) 1. Kebijakan Pengampunan  pajak sangat dibutuhkan di tengah Pandemic
Covid-19.
2. Pemerintah menghapus  hutang pajak  yang  ditimbul di  tengah  Pandemic- Covid-19.
3. Penghapusan  hutang pajak membantu meningkatkan  daya beli di tengah Lockdown  Pandemic-
Covid-19. 4. Pemberian  kebijakan pengangsuran hutang pajak mendorong itikad baik  untuk  melunasi hutang  pajak  akibat pandemic covid-19. 5. Pemerintah memberikan pengampunan terhadap sanksi administrasi pajak yang muncul di
219                                     Akuntansi Peradaban: Vol. VIII No. 2 Juli-Desember 2022 Page 211-228
tengah Pandemic Covid-19. 3. E-sistem pajak E-sistem  pajak  adalah pengelolaan  administrasi perpajakan dengan menggunakan  teknologi informasi mulai dari pendaftaran  wajib  pajak, pembayaran pajak, mengarsipan  file,  sampai pelaporan SPT baik masa maupun  tahunan  melalui on-line  system  (Azmi  & Bee,  2010);  (Yusup  et  al., 2015); dan (Waluyo, 2017). 1. Registrasi secara online mempermudah pendaftaran wajib pajak di tengah Pandemic Covid-19. 2. Pembayaran pajak secara elektronik memudahkan pelunasan hutang pajak di tengah
Lockdown  Pandemic Covid-19. 3. Pengiriman file pajak  secara  online sangat tepat digunakan  di  tengah Lockdown  Pandemic Covid-19. 4. Pelaporan e-SPT baik  masa  maupun tahunan sangat efektif  dan  efisien digunakan  di  tengah Lockdown  Pandemic Covid-19. 4. Niat Kepatuhan Pajak. Niat perilaku pajak adalah tujuan yang hendak  dicapai  di  dalam perilaku pajak yang harus ikhlas karena Allah dan memenuhi ketentuan yang berlaku (Bulutoding,  2017);  & (Bulutoding  et  al.,  2018) &  (Bulutoding  et  al., 2020) 1. Saya bermaksud membayar pajak setiap  tahun  tanpa paksaan. 2. Saya berniat membayar    pajak secara jujur. 3. Saya akan membayar    pajak tepat waktu. 4. Saya akan menghitung pajak secara jujur. 5. Saya akan menghitung pajak sesuai  aturan  yang
ISSN: 2442-3017 (PRINT) ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
berlaku.
6. Saya akan memperhitungkan pajak  sesuai  norma- norma yang berlaku. 7. Saya akan membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku. 8. Saya berniat melaporkan SPT pajak tepat waktu.
Sumber: Olah data peneliti

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Hasil Penelitian

## a. Uji Validitas dan Reliabilitas
Tabel 2 Uji Validitas Variabel Item Sig.(2- Tailed) Sig Keterangan Akhlaq Perilaku Pajak 9 0.000 0,050 Valid Tax Amnesty 5 0.000 0,050 Valid e-sistem pajak 4 0.000 0,050 Valid Niat Perilaku Kepatuhan Pajak 8 0.000 0,050 Valid Sumber: Olah data peneliti Tabel 3 Nilai Reliabilitas No.  Variabel Cronback Alpha Keterangan 1. Akhlaq perilaku pajak 0.790 Reliabel 2. Tax Amnesty 0.790 Reliabel 3. e-sistem pajak 0,683 Reliabel 4 Niat Perilaku Pajak 0.871 Reliabel Sumber: Olah data peneliti
Berdasarkan  hasil  uji  validitas  dan  reliabilitas  di  dalam  tabel  2  dan  3 menunjukkan  bahwa  nilai  signifikansi  keempat  variabel  menunjukkan  nilai  yang valid dan reliabel sehingga pengujian bisa dilanjutkan ke uji asumsi klasik.

## b. Uji Asumsi Klasik

## 1. Uji Normalitas

## Gambar 2
Uji Normalitas Data

## Sumber: Olah data peneliti

## 2. Uji Multikolinieritas
Tabel 4

## Hasil Uji Multikolinearity
Variabel Tolerance  VIF Keterangan Akhlaq Perilaku Pajak 0,816 1,226  Tidak Terjadi Multikolerasi Tax Amnesty 0,941 1,063  Tidak Terjadi
ISSN: 2442-3017 (PRINT) ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
Multikolerasi e-Sistem Pajak 0,817 1.224  Tidak Terjadi Multikolerasi Sumber: Olah data peneliti

## 3. Uji Heteroskedastisitas

## Gambar 3
Hasil Uji Heterokedastisitas

## Sumber: Olah data peneliti
Berdasarkan  uji  asumsi  klasik  menunjukkan  data  tersebut  normal,  nilai  VIP semua  variabel  independen  di  atas  VIF  <  10,00  yang  artinya  tidak  terjadi hubungan  multikolineariti  dalam  model  regresi  dan  uji  heterokedastisitas  yang menunjukkan  hasil  yang  normal  sehingga  data  tersebut  dapat  dilanjutkan  ke  uji hipotesis.
Tabel 5 Model Summary Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .581 a .338 .334 4.132216
Sumber output SPSS 23
Nilai korelasi/hubungan  R yaitu sebesar 0.581 dan dijelaskan besarnya presentase pengaruh variabel akhlaq perilaku pajak, tax amnesty dan e-sistem pajak terhadap niat perilaku kepatuhan pajak yang disebut koefisien determinasi yang merupakan hasil  pengkuadratan  dari  R  dari  output  tersebut  diperoleh  koefisien  determinasi
(R2) sebesar 0.338 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh akhlaq perilaku pajak,  Tax  Amnesty  dan  e-sistem  pajak  terhadap  niat  perilaku  kepatuhan  pajak adalah  sebesar  33.8%  dan  sisanya  sebesar  66.2%  dipengaruhi  oleh  variabel  lain diluar variabel X di dalam model.
Tabel 6

## Hasil Uji Anova
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig 1 Regressio n 4446.965 3 1482.322 86.814 ,000 b Residual 8725.202 51 1 17.075 Total 13172.167 51 4
Sumber Output data SPSS 23
Berdasarkan  Tabel  6  menunjukkan  bahwa  Nilai  variabel  Akhlaq  Perilaku  Pajak (X1),  Tax  Amnesty  (X2)  dan  e-Sistem  Pajak  (X3)  memiliki  pengaruh  yang  nyata (signifikan)  hal  ini  terlihat  dari  tingkat  signifikansinya  0.000  sehingga  model regresi  ini  dapat  dipakai  untuk  memprediksi  variabel  niat  perilaku  kepatuhan pajak.

## c. Hasil Uji Hipotesis
Tabel 7 Hasil Uji T Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1  (Constant) 15.513 2.302 6.739 .000 Akhlaq Perilaku Pajak .404 .037 .442  11.078 .000 Tax Amnesty -.045 .039 -.043 - 1.164 .245 E-Sistem Pajak .544 .087 .250 6.269 .000
Sumber Output data SPSS 23
ISSN: 2442-3017 (PRINT) ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
a. Dependent Variable: Total_Y Persamaan nilai Regresinya Y = 15.513 + 0,404 APP -0,045 TA + 0,544 e-SP Maknanya:
1. Jika nilai konstanta 15.513 artinya tanpa adanya pengaruh variabel akhlaq perilaku  pajak,  Tax  Amnesty  dan  e-sistem  pajak  maka  niat  perilaku  pajak akan terjadi sebesar 15.513.
2. Nilai 0,404 APP maknanya jika akhlaq perilaku pajak mengalami peningkatan maka diikuti  peningkatan niat perilaku kepatuhan pajak.
3. Nilai -0,045 TA maknanya jika tax amnesty mengalami peningkatan maka niat perilaku kepatuhan pajak akan mengalami penurunan.
4. Nilai 0,544 e-SP maknanya jika e system pajak mengalami peningkatan maka akan diikuti niat perilaku kepatuhan pajak akan meningkat.
d. Hasil Uji Hipotesis

## Tabel 8
Ringkasan hasil uji hipotesis No.  Hubungan Variabel Hasil Uji Hipotesis Kesimpulan 1. Akhlaq Perilaku Pajak (X1) Niat Perilaku Kepatuhan Pajak (Y) 0.000 Diterima karena nilai sig < 0.05 2. Tax Amnesty (X2)                Niat Perilaku Kepatuhan Pajak (Y) 0.245 Ditolak karena nilai sig > 0.05 3. e- Sistem Pajak (X3)           Niat Perilaku Pajak (Y) 0.000 Diterima karena nilai sig < 0.05
Sumber Data diolah.

## Pembahasan
Berdasarkan hasil uji hipotesis dalam Tabel 8 di atas menunjukkan bahwa akhlaq perilaku pajak dan e-sistem pajak berpengaruh positif signifikan terhadap niat  perilaku  kepatuhan  pajak.  Sementara  tax  amnesty  tidak  berpengaruh terhadap  niat  perilaku  kepatuhan  pajak  para  wajib  pajak  Muslim  di  Wilayah Sulawesi  Selatan  Barat  dan  Tenggara  di  masa  pandemic  covid  19.  Hal  ini  dapat dijelaskan  dengan  menggunakan  konsep  TPB  yang  diadaptasi  dengan  konsep Islam.  Setiap  individu  dalam  berniat  dan  berperilaku  sesuai  dengan  nilai-nilai agama yang diyakininya. Wajib pajak muslim di Sulselbrata berniat sesuai dengan nilai-nilai Islam yang diyakininya. Konsep TPB menjelaskan tidak semua variabel yang  dihubungkan  dengan  niat  dalam  model  TPB  mampu  mempengaruhi  niat. Tergantung  kondisi  individu  yang  diteliti  (Ajzen,  1991).  Akhlaq  menjadi  faktor penentu niat perilaku seorang muslim (Bulutoding et al., 2020); (Bulutoding et al., 2019); (Bulutoding et al., 2018).
Hasil  penelitian  ini  membuktikan  bahwa  setiap  nilai-nilai  agama  dan spiritual yang diyakini oleh wajib pajak akan menjadi faktor pembentuk niat dalam melakukan  perilakunya.  Setiap  wajib  pajak  di  dalam  melaksanakan  kegiatan perpajakannya  selalu  melibatkan  unsur-unsur  nilai  agama  yang  diyakininya (Menne  et  al.,  2016).  Faktor  cognitive  atau  pengetahuan  tentang  pajak  menjadi sebuah kekuatan ilmu yang membentuk akhlaq. Selanjutnya faktor afeksi yang ada di  dalam  komponen  sikap  menjadi  faktor  pendorong  niat  di  dalam  konsep  TPB. Menurut  pandangan  Al-Ghazali  ada  faktor  pengendalian  yang  akan  membentuk jiwa  seorang  wajib  pajak  untuk  menghindari  manipulasi  perpajakan  yang  harus diiringi oleh didikan nilai-nilai akidah, syariah dan ihsan (Bulutoding et al., 2020) di dalam membentuk niat berperilaku kepatuhan pajak para wajib pajak Muslim di wilayah  Sulselbrata.  Para  wajib  pajak  Sulselbrata  menjadikan  akhlaq  perilaku kepatuhan pajak sebagai sebuah komponen yang sangat penting dalam membentuk niat  perilaku  kepatuhan  pajak.  Akhlaq  perilaku  pajak  menjadi  perhatian  utama para wajib pajak. Ini berarti bahwa adab para wajib pajak menjadi faktor penting dalam  melaksanakan  perpajakannya.  Regulasi  perpajakan,  nilai-nilai  kejujuran dan  tepat  waktu  dalam  menyelesaikan  perilaku  perpajakan  menjadi  perhatian utama  para  wajib  pajak  muslim  di  dalam  membentuk    niat  perilaku  kepatuhan pajak (Bulutoding et al., 2020).
Selanjutnya  e-sistem  pajak  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  niat perilaku  kepatuhan  pajak.  Ini  berarti  faktor  e-sistem  pajak  yakni  pendaftaran wajib  pajak,  pembayaran  wajib  pajak,  pengiriman  file  pajak  dan  pelaporan  SPT sangat  menunjang  aktivitas  perpajakan  para  wajib  pajak  Muslim  Sulselbrata  di masa pandemic covid 19. Kondisi Pandemik covid 19 menyebabkan e-sistem pajak menjadi  sistem  yang  sangat  dibutuhkan  atau  menjadi  faktor  penting  dalam menentukan  niat  kepatuhan  pajak.  E-sistem  pajak  merupakan  fasilitas  yang sangat  menunjang  kondisi  di  masa  pandemik.  Penelitian  ini  sesuai  dengan  hasil penelitian  (Wazoel  Lubua,  2014);  (Azmi  &  Bee,  2010);  (Waluyo,  2017)  yang menjelaskan  bahwa  sistem  pajak  online  (e-registrasi,  e-filling,  e-billing  dan  e-spt) sangat menunjang wajib pajak di dalam melaksanakan kewajiban pajaknya.
Tax amnesty dalam penelitian ini bukan menjadi faktor penting para wajib pajak  Muslim  Sulselbrata  di  Masa  Pandemik  Covid  19.  Ini  berarti  bahwa  para wajib  pajak  muslim  Sulselbrata  di  masa  pandemic  covid  19  tidak  menjadikan  tax amnesty  sebagai  sebuah  komponen  yang  mempengaruhi  niat  perilaku  kepatuhan pajak.  Hal  ini  dapat  dijelaskan  dengan  menggunakan  konsep  TPB  bahwa  tidak semua variabel akan mempengaruhi niat perilaku (Ajzen, 1991). Ini berarti bahwa tax amnesty bukanlah sebuah kebutuhan utama di masa pandemic covid 19 dalam membentuk  niat  kepatuhan  para  wajib  pajak  muslim.  Para  wajib  pajak  muslim tidak menjadikan tax amnesty sebagai sebuah perhatian utama di masa pandemic covid 19.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa para wajib pajak muslim  di  Sulselbrata  dalam  melaksanakan  kegiatan  perpajakannya  di  masa
ISSN: 2442-3017 (PRINT) ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
pandemic  covid  19  dapat  dijelaskan  dengan  menggunakan  konsep  TPB  yang diadaptasi  ke  dalam  konsep  islam.  Akhlaq  perilaku  pajak  dan  e-sistem  pajak menjadi faktor penentu niat perilaku pajak, sementara tax amnesty bukan faktor penentu niat perilaku kepatuhan pajak wajib pajak muslim Sulselbrata. Komponen Akhlaq  perilaku  pajak  dan  e-sistem  pajak  menjadi  perhatian  utama  para  wajib pajak  muslim  Sulselbrata  di  masa  pandemic  covid  19.  Hal  ini  sangat  menunjang kebutuhan  dan  kondisi  para  wajib  pajak.  Sementara tax  amnesty  tidak  menjadi kebutuhan  utama  atau  tidak  menjadi  perhatian  utama  para  wajib  pajak  muslim Sulselbrata  di  masa  pandemic  covid  19.  Implikasi  penelitian  ini  dari  segi  teori, akan  memperkaya  literatur  penelitian  perilaku  kepatuhan  pajak  dalam  konsep Islam. Penelitian ini akan memberikan sumbangan pemikiran dalam konsep teori yang  disintesa  dengan  konsep  Islam  untuk  mendorong  terbentuknya  teori  baru yakni  perilaku  kepatuhan  wajip  pajak  dalam  konsep  Islam.  Penelitian  ini  akan memberikan  implikasi  dari  segi  praktisi  yakni  memberikan  informasi  kepada pengambil  kebijakan  di  sektor  pajak  dalam  hal  motivasi  wajip  pajak  dalam melaksanakan  niat  kepatuhan  wajib  pajak.  Tidak  selamanya  pihak  fiscus menggunakan  unsur-unsur  yang  bersifat  pemaksaan  di  dalam  mendorong kepatuhan  WP  tetapi  sudah  saatnya  pihak  fiscus  menggunakan  pendekatan- pendekatan holistic atau pendekatan spiritual sesuai dengan keyakinan para wajib pajak.

## DAFTAR PUSTAKA
Abodunrin, O., Oloye, G., & Adesola, B. (2020). Coronavirus Pandemic And Its Implication On Global Economy. 4, 13–23. Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes. In Organizational Behavior and Human Decision Processes.
Ajzen, I. (2005a). Attides, Personallity and Behavior. In International Journal of Strategic Innovative Marketing (Vol. 3, pp. 117–191). Ajzen, I. (2005b). Attitudes-Personality-and-Behaviour. In International Journal of Strategic Innovative Marketing.
Azmi, A. C., & Bee, N. L. (2010). The Acceptance of the e-Filing System by Malaysian Taxpayers: a Simplified Model. Electronic Journal of EGovernment, 8(1), 13–22.
Bornman, M., & Wessels, J. (2019). The tax compliance decision of the individual in business in the sharing economy. EJournal of Tax Research, 16(3), 425–439.
Bulutoding, L. (2017). Analisis terhadap Faktor – Faktor Penentu Perilaku Kepatuhan Pajak dalam Konsep Islam. 1(2), 147–149.
Bulutoding, L., Asse, A., Habbe, A. H., & Fattah, S. (2018). The influence of akhlaq to tax compliance behavior, and Niyyah as mediating variable of Moslem taxpayers in Malaysia. Scirj Journal, VI(I), 1–9.
Bulutoding, L., Habbe, A. H., Parmitasari, R. D. A., Alwi, Z., & Abdullah, M. W. (2020). Moslem Taxpayers’ compliance behavior in Malaysia. International
Journal of Advanced Engineering Research and Science, 7(3), 214–224. https://doi.org/10.22161/ijaers.73.35
Bulutoding, L., Parmitasari, R. D. A., & Suhartono. (2019). Perilaku Kepatuhan Para Wajib Zakat Di Provinsi Sulawesi Selatan. Laa Maisyir, 6(2), 191–210. http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/lamaisyir/article/view/11800 Guerrieri, V., Lorenzoni, G., Straub, L., & Werning, I. (2020). Macroeconomic Implications of COVID-19: Can Negative Supply Shocks Cause Demand Shortages? Veronica. 1–36.
Hafiz, H., Oei, S.-Y., Ring, D., & Shnitser, N. (2020). Regulating in Pandemic : Evaluating Economic and Financial Policy Responses to the Coronavirus Crisis. Boston College Law School Faculty Papers 3-17-2020 Boston College Law School, Natalya.Shnitser@bc.Edu Follow.
Lubua, W. E. (2014). Influencing Tax Compliance in SMEs through the Use of ICTs. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, 2(1), 80–90.
Luttmer, E. F. P., & Singhal, M. (2014). Taxmorale. Journal of Economic Perspectives, 28(4), 149–168.
Menne, F., Ali, M., Habbe, A. H., & Rura, Y. (2016). The Influence of Spiritual Values on Work Motivation, Management Control, and Quality of Financial Information on IFIs in Indonesia. Journal of Modern Accounting and Auditing,
12(11), 537–555. https://doi.org/10.17265/1548-6583/2016.11.001 Milne, A. (2020). A Critical COVID-19 Economic Policy Tool: Retrospective Insurance. SSRN Electronic Journal, 1–19. https://doi.org/10.2139/ssrn.3558667 Nurkhin, A., Novanty, I., Muhsin, M., & Sumiadji, S. (2018). The Influence of Tax Understanding, Tax Awareness and Tax Amnesty toward Taxpayer Compliance. Jurnal Keuangan Dan Perbankan, 22(2), 240–255. https://doi.org/10.26905/jkdp.v22i2.1678
Prena, G. Das, Kustina, K. T., Dewi, I. G. A. A. O., Putra, I. G. C., & Krisnanda, R. A. (2019). Tax sanctions, tax amnesty program, and tax obligation placement towards compliance report on corporate taxpayers. International Journal of Social Sciences and Humanities, 3(1), 26–35. https://doi.org/10.29332/ijssh.v3n1.249
Rahman, A. bin A., Radzi, N. A. M., Sahad, M. N., & Abdullah, S. (2012). The role of intention ( niat ) in islam and the right intention in buddhism in developing human resource : a comparative study. IEEE Symposium on Business, Engineering and Industrial Applications, 591–594.
Rahman, A. bin A., Sahad, M. N., & Abdullah, S. (2013). The Concept of Right View in Buddhism from the Islamic Perspective. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 91, 72–77. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.08.403
Suyanto, S., & Pratama, Y. H. (2018). Kepatuhan wajib pajak orang pribadi: Studi aspek pengetahuan, kesadaran, kualitas layanan dan kebijakan sunset policy. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 21(1), 139–158.
https://doi.org/10.24914/jeb.v21i1.704
Waluyo. (2017). Tax amnesty and tax administration system: An empirical study in
ISSN: 2442-3017 (PRINT) ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
Indonesia. European Research Studies Journal, 20(4), 548–556. https://doi.org/10.35808/ersj/910
Wazoel Lubua, E. (2014). Influencing Tax Compliance in SMEs through the Use of ICTs. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, 2(1), 80–90.
Yong, S., & Martin, F. (2017). Tax Complience of Ethnic Minority Immigrant Enterpreneurs: A Social Capital Perspective. E-Journal of Tax Research, 15(1), 51–75.
Yusup, M., Hardiyana, A., & Sidharta, I. (2015). User Acceptance Model on E- Billing Adoption: A Study of Tax Payment by Government Agencies. Asia Pacific Journal of Multidisciplinary Research, December.