## RELIGIUSITAS HOLISTIK DALAM KEBIJAKAN KEMENTERIAN AGAMA TERHADAP ORIENTASI MAJELIS TAKLIM DI INDONESIA

## Nurul Istiani
Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Pekalongan, Indonesia n_istiani@ymail.com

## ABSTRAK
Problem  sosial  dan  keberagamaan  di  tengah  arus  globalisasi  menjadi tantangan  besar  bagi  kehidupan  masyarakat  modern,  tidak  terkecuali bagi  umat  Islam  di  Indonesia.  Tujuan  studi  ini  untuk  mengidentifikasi dan mengeksplorasi nilai-nilai religiusitas dalam orientasi majelis taklim pada  Peraturan  Menteri  Agama  no.29  Tahun  2019  Tentang  Majelis Taklim.  Studi  kualitatif  dalam  bentuk  studi  pustaka  ini  menggunakan pendekatan  normatif-filosofis.  Teori  dimensi  religiusitas  yang dirumuskan  oleh  C.Y.  Glock  dan  R.  Stark  menjadi  teori  analisis  fokus bahasan studi. Data penelitian didapatkan melalui teknik dokumentasi. Sementara  itu,  teknik  analisa  data  melalui  reduksi,  penyajian,  dan verifikasi data. Studi ini mengkonklusikan adanya dimensi peningkatan ragam  aspek  religiusitas  dalam  kebijakan  politik  Kementrian  Agama terkait  orientasi  majelis  taklim  di  Indonesia,  antara  lain  peningkatan sikap  sosial  keberagamaan  dalam  pembentukan  kepribadian  pluralis, humanis, dan nasionalis, dan peningkatan intelektual, keimanan, ritual, dan  spiritual  dalam  pembentukan  kepribadian  berilmu  dan  religius. Implikasi  teoritis  studi  ini  menunjukan  peningkatan  religiusitas  umat beragama  secara  holistik  dapat  diinternalisasikan  melalui  kebijakan politik  lembaga  pendidikan  keagamaan  non  formal  di  Indonesia. Limitasi  studi  ini  belum  mengkaji  problem  praksis  terkait  orientasi peningkatan ragam dimensi religiusitas dalam aktifitas majelis taklim di Indonesia.
Kata Kunci: Religiusitas,  Peraturan  Menteri  Agama,  Majelis  Taklim, Indonesia
Volume 4, Nomor 1, Juni 2023, 43-55 e-ISSN: 2776-4532   |   p-ISSN: 2798-0073 DOI: 10.53491/porosonim.v4i1.646
http://e-journal.iainfmpapua.ac.id/index.php/porosonim
Lisensi Internasional Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0.
Nurul Istiani

## ABSTRACT
Social and religious problems in the midst of globalization are a major challenge for the life of modern society, including Indonesian muslims. The  purpose  of  this  study  is  to  identify  and  explore  the  values  of religiosity in the orientation of the taklim assembly in the Regulation of the  Minister  of  Religious  Affairs  no.29  of  2019  concerning  the  Majelis Taklim.  Qualitative  studies  in  the  form  of  literature  studies  use  a normative-philosophical  approach.  The  theory  of  the  dimension  of religiosity formulated by C.Y. Glock and R. Stark became the theory of analysis  of  the  focus  of  study  discussion.  Research  data  is  obtained through  documentation  techniques.  Meanwhile,  data  analysis techniques through data reduction, presentation, and verification.This study concludes that there is a dimension of increasing various aspects of religiosity in the political policy of the Ministry of Religious Affairs related to the orientation of majelis taklim in Indonesia, including the increasing  of  religious  social  attitudes  in  the  formation  of  pluralist, humanist,  and  nationalist  personalities,  and  the  improvement  of intellectual, faith, ritual, and spiritual in the formation of scientific and religious personalities. The theoretical implications of this study show that  increasing  religious  religiosity  holistically  can  be  internalized through  the  political  policies  of  non-formal  religious  educational institutions  in  Indonesia.  The  limitations  of  this  study  have  not examined  practical  problems  related  to  the  orientation  of  increasing the variety of dimensions of religiosity in the activities of majelis taklim in Indonesia.
Keywords: Religiosity,  Regulation  of  the  Minister  of  Religious Affairs, Majelis Taklim, Indonesia

## A. PENDAHULUAN
Fenomena globalisasi di tengah era digital tidak sedikit memicu problem di  segala  aspek  kehidupan  keberagamaan  umat  Islam  (Rumnah,  Ahmadi  and Muslimah,  2022:34).  Hal  demikian  sebagaimana  kontestasi  otoritas keberagamaan  Islam  di  ruang  media  sosial  (online)  turut  menjadi  fenomena sosial keagamaan global yang mudah dijumpai oleh umat Islam dewasa ini, baik otoritas keberagamaan Islam tersebut diusung  kelompok umat Islam reformis, tradisionalis, radikalis maupun kelompok baru lainnya yang juga berkompetisi dalam  memperoleh  legitimiasi  publik.  Tidak  hanya  itu,  arus  globalisasi pemikiran,  pemahaman,  maupun  gerakan  sosial  politik  atas  nama  Islam  dari berbagai  negara  juga  semakin  mudah  ke  Indonesia,  baik  itu  yang  sejalan maupun  justru  bertentangan  dengan  ideologi  bangsa  Indonesia(Harahap  and Yunus,  2021:68-70).  Fenomena  tersebut  menunjukan  bahwa  kehadiran  ragam platform  media  sosial  dapat  berdampak  baik  dan  buruk  bagi  syiar keberagamaan  Islam  modern  saat  ini(Akmaliah,  2020:1-2).  Tidak  hanya  itu, keberadaan  media  sosial  juga  sudah  menjadi  ruang  produktif  bagi perkembangan  populisme  agama  di  Indonesia(Solahudin  and  Fakhruroji, 2020:1-2). Pada kontreks inilah, peran pemerintah melalui kebijakan politiknya
dan juga umat Islam melalui kesadaran norma sosial dan agamanya menjadi hal yang  urgen dan dibutuhkan (Husaini and Islamy, 2022:52).
Untuk  merespons  ragam  problem  sosial  keberagamaan  Islam  diatas, keberadaan lembaga pendidikan maupun sosial keagamaan Islam di Indonesia, baik  formal  maupun  non  formal  diharapkan  dapat  memainkan  perannya.  Di sinilah,  peran  lembaga  pendidikan  Islam  dihadapkan  tantangan  globalisasi, baik  berkaitan  tantang  kultural,  sosial,  maupun  struktural(Tolchah  and Mu'ammar, 2019:1031). Sebagai contoh lembaga pendidikan Islam non formal yang sudah berjalan dan berkembang di Indonesia, seperti  keberadaan majelis taklim  diharapkan  dapat  memiliki  peran  strategis  pada  pembentukan keberagamaan  umat  Islam,  baik  pada  aspek  pemahaman  ke-Islaman,  sosial maupun  kebernegaraan  (Munawaroh  and  Zaman,  2020:375).  Sebab,  majlis taklim  pada  ranah  praksisnya  juga  dapat  menjadi  langkah  konkrit  dalam penanaman  sikap  demokrasi,  toleransi  dan  multikulturalisme  bagi  kehidupan umat  Islam,  baik  dalam  kehidupan  beragama  maupun  bernegara(Abidin, 2019:115).
Lebih  lanjut,  kehadiran  Peraturan  Menteri  Agama  (PMA)  no.29  Tahun 2019  mengenai  Majelis  Taklim  patut  memperoleh  apresiasi  dan  dukungan positif,  khususnya  dari  umat  Islam  di  Indonesia.  Sebab  dalam  PMA  tersebut, pada  Pasal  4  ditegaskan,  bahwa  orientasi  dari  aktifitas  majelis  taklim  di Indonesia, antara lain peningkatan bagi umat Islam terkait kualitas bacaan dan pemahaman  terhadap  al- Qur’an,  pembentukan  kepribadian  umat  Islam  yang religius,  dan  bersikap  yang  baik,  pembentukan  keberilmuan  Islam  yang mendalam,  dan  perwujudan  kepribadian  umat  Islam  yang  pluralis  dan humanis,  serta  penguatan  kepribadian  umat  Islam  yang  menjaga  persatuan dalam bernegara(Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia, 2019). Berbagai  orientasi  tersebut  menunjukan  orientasi  peningkatan  dimensi keberagamaan (religiusitas) secara holistik bagi umat Islam, baik pada dimensi keimanan, ritual, intelektual, penghayatan spiritual maupun sikap sosial dalam aktifitas majelis taklim di Indonesia.
Argumen awal studi ini menyatakan adanya orientasi peningkatan ragam aspek  dimensi  keberagamaan  umat  Islam  dalam  orientasi  majelis  taklim pada PMA  no.29  Tahun  2019.  Atas  dasar  inilah,  studi  ini  bertujuan  untuk mengidentifikasi  sekaligus mengeksplorasi  dimensi  nilai-nilai  religiusitas  pada ketentuan terkait orientasi majelis taklim dalam PMA tersebut.
Studi ini dapat diklasifikasikan sebagai studi kualitatif berbentuk kajian pustaka  dengan  pendekatan  normatif-filosofis.  Dokumen  Peraturan  Menteri Agama  (PMA)  nomor.29  Tahun  2019  Tentang  Majelis  Taklim  digunakan sebagai data primer, dan data sekunder menggunakan ragam studi ilmiah yang korelatif  pada  pokok  bahasan  studi  ini.  Teori  dimensi  religiusitas (keberagamaan) yang diprakarsai oleh C.Y. Glock dan R. Stark dijadikan sebagai teori  analisis  pokok  bahasan  studi.  Berbagai  nilai  dimensi  religiusitas  dalam teori  tersebut  digunakan  untuk  melakukan  identifikasi  dan  eksplorasi keberadaan  dimensi  nilai  religiusitas  pada  kebijakan  politik  atas  orientasi majelis taklim dalam PMA no.2 tahun 2019.  Sementara itu, data dalam kajian ini diperoleh dengan teknik dokumentasi, dan analisa data menggunakan tahap reduksi, penyajian, dan verifikasi data.
Studi  terdahulu  yang  memiliki  korelasi  erat  pada  fokus  bahasan  kajian ini,  antara  lain,  Zaini  Dahlan  dalam  studinya  menyatakan  eksistensi  PMA
Nurul Istiani
tentang  majelis  taklim  tersebut  menjadi  legitimasi  hukum  dan  juga memudahkan  pendataan,  dan  pemerian  bantuan  oleh  pemerintah  pada eksistensi majelis taklim di Indonesia(Dahlan, 2019:274). Berikutnya, studi oleh Sarifa  Halijah,  Andi  Rasdiyanah,  Amrah  Kasim,  dan  Marjuni  menyatakan bahwa  keberdaaan  PMA  no.29  Tahun  2019  mengenai  Majelis  Taklim  dapat dijadikan  pedoman  pengembangan  program  kerja  majelis  taklim  pada pembentukan  karakter  religius  dan  kepedulian  sosial  bagi  umat  Islam  selaku peserta  (jamaah)(Halijah  et  al.,  2021:4610).  Selanjutnya,  studi  Umar  al-Farug menuturkan  kehadiranPMA  no.29  Tahun  2019    mengenai  majelis  taklim menjadi bagian kebijakan politik pemerintah dalam rangka kontra-radikalisme Islam(Al  Faruq,  2020:58).  Pernyataan  ini  juga  dikuatkan  Saridudi n  dan  Ta’rif dalam studinya yang menegaskan bahwa kemunculan PMA No. 29 tahun 2019 sangat  urgen  diperlukan  pada  aktifitas  majelis  taklim,  yakni  dalam  pengutan benteng  kepribadian  umat  Islam  selaku  jamaah  dari  dampak  buruk  paham radikalisme  atas  nama  agama  dan  juga  untuk  membangun  kehidupan  sosial keberagamaan Islam yang moderat(Saridudin and Ta'rif, 2021:317).
Berbeda  dengan  studi  terdahulu  di  atas,  studi  ini  fokus  untuk mengklasifikasi  dan  mengeksplorasi  terhadap  keberadaan  dimensi  nilai-nilai religiusitas  pada  ketentuan  orientasi  majelis  taklim  dalam  PMA  no.29  Tahun 2019.  Seecara  teoritis,  hasil  studi  ini  akan  menguraikan  dimensi  peningkatan ragam  aspek  religiusitas  bagi  kehidupan  umat  Islamyang  ditekankan  oleh kebijakan  politik  pemerintah  dalam  orientasi  majelis  taklim  pada  PMA  no.29 Tahun 2019. Sementara itu, secara praksis diharapkan dapat mengcounter opini negatif  oleh  sebagian  umat  Islam  terhdap  eksistensi  PMA  tersebut.Sebab kehadiran  PMA  tentang  majelis  taklim  pernah  memicu  pro-kontra  di  tengah internal  umat  Islam  Indonesia  sendiri.  Ada  yang  memandang  kehadiran  PMA tentang  majelis  taklim  tersebut  sebagai  bentuk  intervensi  sekaligus kediktatoran pemerintah terhadap kegiatan majelis taklm di tengah kehidupan umat  Islam  Indonesia(Al  Faruq,  2020:44-45).  Atas  dasar  inilah,  maka Keberadaan studi ini urgen untuk dilakukan.

## B. RELIGIUSITAS KEHIDUPAN UMAT BERAGAMA
Persoalan  tentang  aspek  keberagamaan  dapat  dilihat  melalui  beragam perspektif,  baik  teologis  maupun  sosiologis.  Pernyataan  demikian  disebabkan fenomena keberagamaan bukanlah sekedar persoalan individu umat beragama itu sendiri, melainkan juga persoalan komunitas (kelompok). Atas dasar inilah, persoalan keberagamaan umat beragama bukan sebatas permasalahan teologis, pengetahuan,  dan  juga  kesadaran.  Namun  juga  berkaitan  erat  dengan permasalahan  struktural    di  mana    penguasa  atau  negara  berperan  dalam memantau  keberagamaan  warga  negaranya  tersebut.  Sebagai  contoh  dalam konteks  kehidupan  keberagamaan  di  Indonesia,  persoalan  keberagamaan berbanding lurus dengan keberagaman masyarakat Indonesia itu sendiri. Oleh sebab itu, dalam ranah kehidupan bernegara di Indonesia, peran keberagamaan warga negaranya memiliki kontribusi besar  dalam menunjang keberlangsungan pembangunan peradaban masyarakat, bangsa, dan negara yang baik (Sampean, 2018:402-403).
Lantas  apa  sebenarnya  maksud  dari  istilah  keberagamaan  (religiusitas) itu sendiri? Penting untuk diketahui bahwa term keberagamaan bagi kehidupan umat  beragama  menjadi  sistem  nilai  atau  ketentuan  yang  menjadi  petunjuk dalam  kehidupan  sehari-hari(Saleh,  2022:580).  Meski  definisi  dari  istilah religiusitas  sendiripun  sebenarnya  hingga  sekarang  masih  menjadi  sebuah perdebatan.  Bahkan  para  ahli  psikologi  agama  juga  belum  menemukan konsesus  bersama  tentang  definisi  dari  istilah  religiusitas  tersebut(Fridayanti, 2005:199).
Terlepas  dari  perdebatan  definisi  yang  ada,  penting  untuk  diketahui bahwa  terkait  tingkat  keberagamaan  individu  dalam  kehidupan  sehari-hari sesungguhnya  dapat  diidentifikasi.  Dalam  hal  ini,  terdapat  teori  yang  dapat digunakan  untuk  mengidentifikasinya(Ahmad,  2013:129).  Menurut  C.Y.  Glock dan  R.  Stark  seperti  halnya  yang  dikutip  Munawaroh  dan  Badrus  Zaman, terdapat  lima  dimensi  tingkat  keberagamaan  individu,  antara  lain  sebagi berikut.
Pertama,  dimensi  praktik  ( religius  practice ).  Pada  dimensi  ini  dapat dilihat  dari  tingkat  sejauh  mana  seseorang  mengimplementasikan  berbagai kewajiban  ritual  dalam  ajaran  agamanya.  Dengan  kata  lain,  dimensi  ini  dapat dikatakan  sebagai  dimensi  praktek  beribadah  dalam  sebuah  agama.  Kedua, dimensi  keyakinan  ( religius  belieef ).  Dimensi  keyakinan  ini  dapat  dilihat  dari tingkat sejauh mana seseorang menyetujui berbagai hal yang bersifat dogmatik yang  bersumber  dari  ajaran  agamanya.  Dalam  hal  ini,  seperti  halnya  terkait persoalan  kepercayaan  tentang  eksistensi  Tuhan,  Malaikat,  Surga  dan  lain sebagainya.  Pada  konteks  ini,  setiap  agama  menekankan  dimensikepercayaan dan  ketaatan  bagi  penganutnya  terhadap  berbagai  hal  yang  bersifat  dogmatik tersebut,  maka  yang  urgen,  yakni  kesedian  untuk  mematuhi  norma  dalam ajaran  agama  yang  diikutinya.  Ketiga,  dimensi  pengetahuan  ( religius knowledge ).  Keberadaan  dimensi  ini  dapat  dilihat  dari  tingkat  sejauh  mana seseorang  memahami  tentang  berbagai  ajaran  agamanya,  terlebih berkaitanpengatahuan  agamanya  yang  ada  pada  kitab  suci  maupun  yang lainnya.  Pada  dimensi  ini,  individu  umat  beragama  ditekankan  untuk memahami  hal-hal  fundamental  dan  pokok  berkaitan  dengan  aspek  dasar keyakinan,  kitab  suci,  dan  tradisipada  agamanya.  Keempat,dimensi penghayatan  spritual  ( religius  feeling ).  Dimensi  ini  berupa  berbagai  bentuk perasaan  dan  pengalaman  keberagamaan  yang  pernah  dialami  oleh  individu selaku penganut ajaran agama. Sebagai contoh, perasaan mengalami kedekatan dengan Tuhannya,  doanyayang mudah dikabulkan Tuhan, dan berbagaibentuk pengalaman  spiritual  lain.  Dalam  Islam,  dimensi  ini  dapat  berupa  perasaan dekat  dengan  Tuhan,  khusukdalam  beribadah  (berdoa),  dan  lain  sebagainya. Kelima,  dimensi  efek  ( religius  effect). Pada  dimensi  dapat  dilihat  dari  tingkat sejauh mana seseorang dapat konsekuen atas ajaran agamanya. Oleh karena itu, dimensi ini dapat untuk melihat sejauh mana perilaku individu umat beragama dapat  termotivasi  oleh  ajaran  agamanya  untuk  menjalani  kehidupan  sosialnya sehari-hari.  Dengan  kata  lain,  dimensi  ini  berkaitan  dengan  relasi  horizontal antara  manusia  dengan  sesama  makhluk.  Sebagai  contoh,  sikap  tolong menolong  yang  diajarkan  dalam  agamanya,  dan  lain  sebagainya(Munawaroh and Zaman, 2020:387-390).
Lebih  lanjut,  secara  teoritik  seorang  individu  umat  beragama  dapat dikatakan  dikatakan  religius  ketika  ia  dapat  mengimplementasikan  ragam
Nurul Istiani
aspek  dimensi  religiusitas  tersebut  dalam  kehidupan  sehari-harinya  (Saleh, 2022:589).  Dari  sini  juga  dapat  dikonklusikan  upaya  untuk  memahami fenomena  keberagamaan  individu  penting  untuk  melibatkan  analisis  terhadap dimensi keberagamaan, baik eksoteris mupun esoteris. Pada dimensi eksoteris misalnya,  seorang  peneliti  seyogyanya  berusaha  untuk  dapat  meninjau manifestasi  lahir  dari  keberagamaan  individu  yang  menjadi  objek,  seperti halnya  meninjau  aspek  perilakunya  dalam  aspek  ritual  ibadah  dan  berbagai aktifitas keberagamaan lainnya. Sementara itu, pada dimensi esoterik, seorang peneliti  seyogyanya  dapat  berusaha  untuk  meninjau    aspek  penghyatan  batin atau  kondisi  kejiwaan  individu  dalam  kaitanyya  dengan  aspek  keberagamaan (Ahmad, 2013:138).
Berdasarkan  penjabaran  di  atas  disimpulkan  tingkat  keberagamaan individu  memiliki  beberapa  dimensi  yang  dapat  dijadikan  sebagai  indikator. Oleh  sebab  itu,  pada  konteks  aktifitas  pendidikan,  keberadaan  ragam  dimensi kebergamaan  penting  untuk  dapat  dipahami  dan  diperhatikan  seksama  oleh pengajar  dan  para  perserta  didik,  yakni  terkait  dimensi  keberagamaan  dalam individu  umat  bergama,  baik  itu  terkait  dimensi  aspek  ideologis,  aspek intelektual, aspek eksperiensial, aspek ritualistik, maupun aspek konsekuensial.
Pada  studi  ini,  lima  dimensi  keberagamaan  di  atas  akan  dijadikan sebagai    teori  untuk  menganalisis  fokus  bahasan  studi  ini,  yakni  digunakan untuk  mengidentifikasi  sekaligus  mengeksplorasi  dimensi  religiusitas  dalam orientasi majelis taklim di Indonesia pada PMA no.29 Tahun 2019.

## C. EKSISTENSI MAJELIS TAKLIM DI INDONESIA
Pentingnya peran majelis taklim bagi kehidupan umat Islam di Indonesia pada  dasarnya  tidak  dapat  dipisahkan  dari  masih  rendahnya  pemahamaan terhadap  ajaran  Islam,  sehingga  hal  tersebut  berimplikasi  pada  minimnya kesadaran  umat  Islam  terkait  implementasi  norma  maupun  ritualitas keberagamannya  secara  baik.  Merespons  problem  tersebutlah,  penanaman pengetahuan  dan  ilmu  ajaran  Islam  yang  baik  merupakan  hal  niscaya  yang penting.  Sebab,  pada  ranah  praksisnya  tidak  sedikit  masih  ditemukannya paham  maupun  sikap  keberagamaan  umat  Islam  yang  kurang  sejalan  dengan ajaran Islam itu sendiri.
Untuk menjawab problem keberagamaan umat Islam di atas, penanaman pengetahuan  dan  ilmu  ke-Islaman  yang  baik  dapat  diwujudkan  melalui beragam  aktifitas  pendidikan,  baik  formal  maupun  non  formal,  seperti  halnya melalui aktifitas majelis taklim yang menjadi bagian dari pendidikan Islam non formal  di  Indonesia.  Keberadaan  majelis  taklim  ini  menjadi  tempat  aktifitas pendidikan  di  luar  jalur  formal,  akan  tetapi  pelaksanaanya  dilakukan  secara terstruktur.  Sebab,  eksistensi  majelis  taklim  merupakan  lembaga  pendidikan Islam  non  formal  pada  umumnya  mempunyai  kurikulum  tersendiri,  dan  juga diimplementasikan  secara  berkala  dan  teratur.  Selain  itu,  juga  memiliki sejumlah jamaah yang mengikutinya (Dahlan, 2019).
Majelis  taklim  menjadi  satu  dari  beberapa  jenis  lembaga  pendidikan Islam non-formal di Indonesia. Keberadaannya mempunyai peran urgen dalam mengajarkan  nilai-nilai  ke-Islaman  bagi  kehidupan  umat  Islam  di  Indonesia. Majelis taklim sebagai sebagai wadah belajar ilmu ke-Islaman bagi umat Islam
di  tengah  masyarakat  dalam  ranah  praksisnya  dipimpin  para  ustaz  atau muballigh (Hasyim, 2021:381).
Adapun orientasi utama dalam penyelenggaraan aktifitas majelis taklim, yakni  sebagai  tempat ta’lim (pembentukan  pengetahuan  Islam)  dan ta’dib (pembentukan  prilaku  yang  baik).  Oleh  sebab  itulah,  eksistensi  majelis  taklim dalam  ranah  praksisnya  berperan  besar  bagi  pembangunan  peradaban  umat Islam  di  Indonesia (Mas’ud,  2021:54 -56).  Terlebih  keberadaannya  sudah berkembang  di  tengah  masyarakat  luas  dan  dapat  menjadi  alternatif  bagi mereka  (umat  Islam)  yang  mempunyai  keterbatasan  waktu,  dan  kesempatan untukmengikuti kegiatan pendidikan formal. Dalam hal ini, seperti halnya para orang  tua  ataupun  anak-anak  putus  sekolah,  sehingga  dengan  adanya  majelis taklim,  mereka  tetap  dapat  melangsungkan  aktifitas  pendidikan  Islam  bagi kehidupan  mereka(Al  Faruq,  2020:43-47).  Oleh  sebab  itu,  keberadaan  para pengikut  atau  peserta  (jamaah)  majelis  taklim  dapat  dikatakan  lebih  luas dibandiingkan  dengan  jenis  lembaga  pendidikan  Islam  non  formal,  seperti Pesantren yang peserta didikanya terbatas, yakni mereka yang terdaftar sebagai santri(Zamhari, 2022:97).
Keberadaan  majelis  taklim  di  tengah  kehidupan  masyarakat  Indonesia telah  megakar  kuat  dari  masa  ke  masa.  Bahkan  eksistensinya  juga  meperoleh perhatian  pemerintah  untuk  membinanya  melalui  ragam  bentuk  pengkaderan dan  pembinaan  umat  Islam  di  tengah  masyarakat(Nugraha,  2016:469).  Hal demikian  sangatlah  tepat,  terlebih  eksistensi  majelis  taklim  di  Indonesia menghadapi  problematika  dari  perkembangan  masyarakat  modern  yang semakin  menyeluruh,  bergerak  dan  berubah  semakin  cepat  serta  kompetitif. Oleh  sebab  itu,  peran  majelis  taklim  juga  dituntut  agar  dapat  senantiasa meningkatkan  kualitasnya,  sehingga  dapat  memainkan  perannya  lebih besar(Diab,  Asni,  and  Yaqub,  2021:151-152).  Pada  konteks  inilah,  maka  sudah seyogyanya  aktifitas  majelis  taklim  penting  untuk  didukung  oleh  pemerintah dan  seluruh  elemen  masyarakat,  khususnya  bagi  internal  umat  Islamdi Indonesia sendiri. Dengan demikian, keberadaan dan segala aktifitasnya dapat sinergis  dalam  membentuk  perdaban  umat  Islam  di  Indonesia,  baik  dalam konteks kehidupan beragama maupun bernegara.
Berdasarkan  peran  dan  kontribusi  besarnya  bagi  pembentukan peradaban  umat  Islam  di  Indonesia,  maka  sudah  menjadi  hal  yang  tepat  jika aktifitas  majelis  taklim  di  Indonesia  telah  memperoleh  beberapa  legitimasi hukum  dari  pemerintah  Indonesia,  antara  lain  Undang-undang  No.  20  Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007  mengenai  Pendidikan  Agama  dan  Keagamaan,  dan  Keputusan  Menteri Agama  No.    3    Tahun    2012  tentang  Pendidikan  Keagamaan  Islam (Mas’ud, 2021:54-56). Bahkan pada tahun 2019, juga muncul Peraturan Menteri Agama (PMA)  Nomor.  29  Tahun  2019  mengenai  Majelis  Taklim.  Penting  untuk diketahui  bahwa  dalam  PMA  tersebut  terdapat  berbagai  aturan  detail  yang mengaturaspek  kelembagaan  maupun  aktivitas  atau  kegiatan  majelis  taklim. Oleh sebab itu, keberadaan PMA tersebut diorientasikan agarperan pemerintah Indonesia dapat turut terlibat hadir dan aktif dalam hal manajemen kontrol atas keberadaan dan aktifitas majelis taklim(Al Faruq, 2020:44-45).
Berdasarkan  penjabaran  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  aktifitas majelis  taklim  bagi  peradaan  kehidupan  umat  Islam  di  Indonesia  memiliki fungsi  pendidikan,  keagamaan  dan  juga  sosial  maupun  kebernegaraan.  Oleh
Nurul Istiani
sebab  itu  menjadi  hal  niscaya,  jika  pemerintah  Indonesia  juga  memliki perhatian  dan  andil  besar  melalui  berabagai  kebijakan  politiknya  untuk mengatur, melindungi dan mengadvokasi peran majelis taklim di Indonesia.

## D. ORIENTASI  RELIGIUSITAS  DALAM  PERATURAN  MENTERI AGAMA TENTANG MAJELIS TAKLIM
Upaya preventif terhadap ragam problem keberagamaan umat beragama di  Indonesia  meniscayakan  pentingnya  peran  lembaga  pendidikan  maupun sosial keagamaan di Indonesia, baik formal maupun non formal, seperti halnya keberadaan  aktifitas  majelis  taklim.  Dalam    hal  ini,  kebijakan  pemerintah Indonesia  melalui  Peraturan  Menteri  Agama  nomor  29  Tahun  2019  tentang Majelis  Taklim  layak  untuk  memperoleh  apresiasi  dan  dukungan  besar  oleh masyarakat,  khususnya  oleh  umat  Islam  di  Indonesia.  Sebab  sebagaimaana telah  dipaparkan  pada  bab  pendahuluan,  bahwa  dalam  PMA  tersebut ditegaskan  beberapa  ketentuan  yang  menjadi  orientasi  aktifitas  majelis  taklim di  Indonesia,  antara  lain  sebagai  peningkatanbagi  umat  Islam  terkait  kualitas bacaan  dan  pemahaman  terhadap  al- Qur’an,  pembentukan kepribadian  umat Islam  yang  religius,  dan  bersikap  yang  baik,  pembentukan  keberilmuan  Islam yang  mendalam,  dan  perwujudankepribadian  umat  Islam  yang  pluralis  dan humanis,  serta  penguatan  kepribadian  umat  Islam  yang  menjaga  integrasi bernegara.  Berbagai  orientasi  aktifitas  majelis  taklim  di  atas  menunjukan adanya  penekanan  terhadap  peningkatan  dimensi  keberagamaan  (religiusitas) secara  holistik,  baik  pada  dimensi  teologis,  ritual,  intelektual,  pengalaman spiritual maupun sosial dalam aktifitas majelis taklim di Indonesia. Oleh sebab itulah,  pada  bab  bahasan  inti  studi  ini  akan  dijabarkan  analisis  terhadap keberadaan  aspek  nilai-nilai  religisuitas  dalam  orientasi  majelis  taklim  di Indonesia pada PMA no.29 Tahun 2019.

## 1. Peningkatan  Sikap  Sosial  Keberagamaan  dalam  Pembentukan Kepribadian Pluralis, Humanis dan Nasionalis
Potret  sosial  keberagamaan  di  tengah  pluralitas  umat  beragama  di Indonesia  masih  sering  kali  diwarnai  oleh  catatan  kelabu  konflik  sosial  yang dipicu oleh berbagai faktor diluar agama, seperti faktor kepentingan kekuasaan, ekonomi,  politik,  kelompok  dan  lain  sebagainya.  Pada  konteks  ini,  agama seringkali  dijadikan  alat  legitimasi  pragmatis  bagi  beragam  motif kepentingan(Mubarok,  2020:1-2).  Problem  sosial  keberagamaan  inilah  yang kemudian  meniscyakan  pentingnya  peran  lembaga  pendidikan  keagamaan dalam  membentuk  kesadaran  sekaligus  kepribadian  umat  Islam  yang menghargai  pluralitas,  nilai-nilai  kemanusian  dan  semangat  kebersamaan untuk  membangun  kehidupan  sosial  yang  harmoni.  Pada  konteks  inilah, kesadaran  umat  Islam  di  Indonesia  untuk  merealisasikan  semnagat multikulturalisme  diharapkan  dapat  menjadi  langkah  preventif  atas  ragam konflik sosial di tengah  ragam distingsi kehidupan sosial di Indonesia(Islamy, 2022:52).
Adapun  di  antara  kebijakan  Kementrian  Agama  Republik  Indonesia (Kemenag RI) terkait orientasi aktifitas majelis taklim pada PMA no. 29 tahun 2019  Pasal  4  dijelaskan  bahwa,aktifitas  majelis  taklim  di  Indonesia  memiliki
berberapa  orientasi,  antara  lain  membentuk  kepribadian  umat  Islam  yang pluralis,  humanis,  dan  nasionalis(Peraturan  Menteri  Agama  (PMA)  Republik Indonesia,  2019).  Berbagai  orientasi  tersebut  menegaskan  pada  kita,  bahwa Kemenag RI menekankan aktifitas majelis taklim agar dapat mengajarkan ilmu ke-Islaman  dan  sikap  sosial  yang  menghargai  pluralitas  dan  nilai-nilai kemanusiaan,  serta  semangat  persatuan  dalam  kehidupan  bernegara. Keberadaan  ragam  orientasi  ini  dapat  dikatakan  sinergis  dengan  peningkatan aspek dimensi religiusitas, yakni aspek dimensi sosial keberagamaan.
Kesimpulan di atas tidaklah berlebihan, sebab keberadaan majelis taklim di  bagi  kehidupan  masyarakat  Indonesia  memiliki  peran  dan  kontribusi  besar dalam pembentukan kepribadian umatIslam yang menghargai  pluralitas, nilai- nilai  kemanusiaan,  dan  semangat  persatuan  dalam  kehidupan  bernegara. Perwujudan  kepribadian  umat  Islam  yang  pluralis,  humanis,  dan  nasionalis tersebut  menjadi  hal  yang urgen,  karena  fakta  kemajemukan  kehidupan  sosial yang  tinggi  di  tengah  masyarakat  Indonesia  menghendaki  pentingnya kesadaran umat Islam untuk dapat mengedepankan sikap sosial keberagamaan yang  menjunjung  tinggi  sikap  toleransi,  kemanusiaan,  dan  persatuan.  Hal  ini juga  paralel  trilogi  ideologi  kehidupan  di  Indonesia  yang  meliputi  ideologi berhaluan keagamaan, nasionalis, dan sosialis(Latif, 2018:208).
Berbagai  orientasi  aktiftas  majelis  taklim  di  atas  semakin  diperlukan  di tengah  maraknya  fenomena  Islamofobia  di  berbagai  negara,  termasuk  di Indonesia.  Munculnya  fenomena  Islamfobia  tersebut  diakui  atau  tidak  tidak dapat  dipisahkan  dari  berbagai  bentuk  intoleransi  maupun  radikalisme  atas nama  Islam(Rohayana  and  Sofi,  2021:164).  Meski  aksi  radikalisme  atas  nama Islam  tersebut  belum  pasti  dilatarbelakangi  olehajaran  Islam,  melainkan  juga memungkinkan  ajaran  Islamsekedar  dijadikan  alat  legitimasi  orientasi subjektif(Aryani,  2020:298).  Terlepas  berbagai  faktor  sosial  maupun  politik yang  memicunya(Bela  et  al.,  2021:394).    Fenomena  radikalisme  atas  nama Islam  merupakan  kejahatan  kemanusiaan  bagi  kehidupan  umat  beragama secara  luas(Yusuf  and  Nuryansah,  2019:165).  Tidak  berhenti  di  sini,melalui media  sosial  berbasis  digital  (online)  saat  ini,  arus  paham  maupun  gerakan sosial politik atas nama Islam juga semakin menyebar ke pelbagai negara, tidak terkecuali  di  Indonesia  sendiri(Syaoki,  2017:168).  Selain  itu,  dalam  konteks syiar ajaran keberagamaan Islam di media sosial seringkali terpolusi orientasi di luar  dakwah,  ditambah  lagi  pendakwah  yang  tidak  kompeten  dari  aspek keilmuan Islam, sehingga justru menimbulkan konflik sosial(Thaib, 2019:38) Adanya  penekanan  orientasi  pembentukan  kepribadian  pluralis, humanis,  dan  nasionalis  juga  dapat  dikatakan  sejalan  dengan  dimensi  sosial keberagamaan  Islam  yang  mengusung  visi  ajaran Rahmatan  lil  Alamin bagi kemaslahatan kehidupan umat manusia, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun  bernegara  di  Indonesia(Rasyid,  2016:114). Terlebih  keberadaan Pancasila  sebagai  ideologi  negara  sesungguhnya  pada  ranah  praksisnya  juga dapat menjadi pradigma umat Islam dalam mewujudkan kehidupan harmoni di tengah  pluralitas  sosial  di  Indonesia (Islamy,  2022:19).  Kesadaran  demikian semakin  dibutuhkan  di  tengah  fenomena  globalisasi  keberagamaan  Islam  di yang menjadi tantangan pemerintah dan juga umat Islam di Indonesia.  Sebab, ragam  corak  paham  maupun  gerakan  sosial  politik  atas  nama  Islam  di  era globalisasi saat ini tidak mesti dapat sinergis dengan norma bagi umat Islam di Indonesia,  baik  pada  konteks  kehidupan  beragama  maupun  bernegara.  Oleh
Nurul Istiani
sebab  itulah,  keberadaan  kebijakan  Kemenag  RI  melalui  PMA  no.  29  tahun 2019 dalam mengatur orientasi aktifitas majelis taklim patut untuk memperoleh apresiasi dan dukungan dari umat Islam di Indonesia.

## 2. Pengingkatan  Intelektual,  Keimanan,  Ritual  dan  Spritual  dalam Pembentukan Kepribadian Berilmu dan Religius
Dunia  pendidikan  Islam  senantiasa  berkembang  dari  waktu  ke  waktu, dan memunculkan ragam bentuk perkembangan bahkan perubahan pada segala aspeknya.  Terlepas  dari  dari itu, perlu  disadari  bahwa lembaga  pendidikan Islam  mempunyai  peran  dan  tugas    besar    dalam    pembentukan    perilaku individu,  baik pada aspek  inteketual, emosional maupun penghyatan spritual. Hal ini semakin modern saat ini, tidak terkecuali bagi kehidupan umat Islam di Indonesia(Istiani  and  Islamy,  2018:235).  Untuk  mewujudkan  hal  tersebut, peran  lembaga  pendidikan  maupun  aktifitas  sosial  keagamaan  sangat dibutuhkan, seperti halnya peran majelis taklim.
Pada  PMA  no.  29  tahun  2019  Pasal  4  juga  ditegaskan  bahwa,  orientasi aktifitas  majelis  taklim  juga  untuk  membentuk  kepribadian  umat  Islam  yang berilmu  dan  religius(Peraturan  Menteri  Agama  (PMA)  Republik  Indonesia, 2019).  Orientasi  tersebut  menegaskan  pada  kita,  bahwa  Kemenag  RI menekankan aktifitas majelis taklim agar menjadi sarana pendalaman ilmu ke- Islaman  dan  peningkatan  keberagamaan  umat  Islam.  Orientasi  kepribadian umat  Islam  yang  berilmu  dan  religius  tersebut  juga  akan  mendorong  majelis taklim  dalam  mengarahkan  segala  bentuk  aktifitasnya  dalam  pembentukan kualitas  keberagamaan  umat  Islam  yang  holistik,  yakni  baik  pada  aspek intelektual,  keimanan,  praktik  ritual  maupun  pengahayatan  spiritual  para jamaah yang menikutinya(Junaid, 2019:111).
Orientasi  pembentukan  keberagamaan  holistik  dalam  aktifitas  majelis taklim  dapat  membina  keberagamaan  umat  Islam,  yakni  agar  tidak  sekedar mencerminkan pengalaman keberagamaan yang bersifat subjektif dan personal, meliankan  juga  memuat  nilai-nilai  komunal  pada  saat  terlibat  pada  aktivitas bersama di tengah masyarakat. Pada konteks inilah, perilaku yang baik menjadi refleksi  pemahaman  keberagamaan  yang  baik,  dan  sebaliknya.  Hal  ini menunjukan perilaku keberagamaan
individu
mempunyai kompleksitasnya.(Nasrudin and Jaenudin, 2021:vii-viii).  Pada  konteks ini, jika dilihat  melalui  sudut  pandang  tawasuf,  maka    wujud  pendekatan  dan penghyatan  keberagamaan  Islam  dapat  dimanifestasikan  dalam  sikap sosial(Islamy, 2021:241-242).  Dengan  demikian,  pengahayatan  spiritual  dalam dunia  tasawuf  dapat  menjadi  nilai  etis  dan  etos  untuk  mewujudkan kemaslahatan  sosial  masyarakat(Hamsah  and  Abror,  2023:200).  Orientasi demikian  juga  paralel  dengan  pendidikan  nasional  yang  diorientasikan  pada pengolahan  ranah  pikir,  rasa,  raga,  dan  hati  dalam  pembinaan  keimanan, ketakwaan,  dan  ahlak  mulia  serta  menjunjung  tinggi  nilai-nilai  agama(Yaumi, 2022:26-27).
Berpijak  pada  penjabaran  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan  terdapat sinergitas  peningkatan  ragam  dimensi  religiusitas  dengan  orientasi pembentukan  pembentukan  kepribdian  umat  Islam  yang  berilmu  dan  religius dalam  PMA  no.  29  tahun  2019  tentang  majelis  taklim.  Keberadaan  dimensi orientasi peningkatan ragam dimensi keberagamaan tersebut juga menunjukan kehadiran  PMA  no.  29  tahun  2019  memiliki  tujuan  untuk  meningkatkan
inteligensi  umat  Islam  di  Indonesia  agar  dapat  mengolah  kecerdasan intelektual, emosional, ritual maupunpenghyatan spiritual dalam  membangun relasi diri dengan Allah secara transenden, dan juga terhadap sesama manusia maupun mahluk lainnya.

## E. KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  pada  bahasan  pokok  studi  ini  dapat  dikonklusikan adanya dimensi peningkatan nilai-nilai religiusitas dalam kebijakan Kementrian Agama  terkait  orientasi  majelis  taklim  di  Indonesia  pada  Peraturan  Menteri Agama  (PMA)  no.29  Tahun  2019.  Kesimpulan  ini  dapat  diuraikan,  sebagai berikut. Pertama, peningkatan sikap sosial keberagamaan dalam pembentukan kepribadian  pluralis,  humanis,  dan  nasionalis.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari penekanan  terhadap  orientasi  aktifitas  majelis  taklim  dalam  membentuk kepribadian  umat  Islam  yang  menghargai  pluralitas,  nilai-nilai  kemanusiaan, dan  semangat  integrasi  bernegara.  Kedua,  peningkatan  intelektual,  keimanan, ritual,  dan  spiritual  dalam  dalam  pembentukan  kepribadian  berilmu  dan religius. Hal ini dapat dilihat dari penekanan terhadap orientasi aktifitas majelis taklim  dalam  membentuk  kepribadian  umat  Islam  yang  memiliki  ilmu  ke- Islaman  mendalam,keimanan,  ritualitas,  dan  pemaknaan  sertapenghyatan ajaran Islam yang baik.
Implikasi  teoritis  studi  ini  menunjukan  peningkatan  religiusitas  umat beragama  secara  holistik  dapat  diinternalisasikan  melalui  kebijakan  politik lembaga pendidikan keagamaan non formal di Indonesia. Keterbatasan studi ini belum mengkaji berbagai problem  praksis terkait orientasi peningkatan ragam dimensi  religiusitas  umat  Islam    dalam  aktifitas  majelis  taklim  di  tengah komunitas  umat  Islam  Indonesia.Hal  ini  dapat  menjadi  objek  studi  yang penting untuk dilanjutkan pada penelitian berikutnya.

## REFERENSI

## Buku
Islamy,  A.  (2021). Pemikiran  Hukum  Islam  Nurcholish  Madjid .  Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Nasrudin, E., & Ujam, J. (2021) . Psikologi Agama dan Spiritualitas Memahami Perilaku  Beragama  dalam  Perspektif  Psikologi. Bandung: Lagood’s

## Publishing

## Jurnal dan lainnya
Abidin, Z . (2019). Majlis Ta’lim (Islami c Forum) and Harmonizing  Inter Faith Communication. INJECT: Interdisciplinary Journal of  Communication,
4 (1), 115-136 Ahmad,  S.  (2013).  Dimensi  Pengalaman  Beragama: Sebuah  Tela’ah Fenomenologis dan Antropologis. TAJDID:  Majalah  Ilmu Pengetahuan dan Pemikiran Keagamaan , 16 (1), 127-140
Nurul Istiani
Akmaliah,  W.  (2020).  The  Demise  of  Moderate  Islam:  New  Media, Contestation, and Reclaiming Religious Authorities. Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies, 10 (1), 1 – 24
Al Faruq, U. (2020). Politik dan Kebijakan tentang Majelis Taklim di Indonesia. Jurnal Al-Murabbi, 5 (2), 41-59
Aryani, S. A. (2020). Orientation of Religiosity and Radicalism: The Dynamic of an  Ex- Terrorist’s  Religiosity. Indonesian  Journal  of  Islam  and  Muslim Societies, 10(2), 297-321
Bela,  D.  R.  S.,  et.al.  (2021).  Meta-Analysis  at  the  Root  of  Terrorism  from  the Perspective of Islamic Movement in Indonesia. al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial , 16 (2), 393-420 Dahlan, Z. (2019). Peran dan Kedudukan Majelis Taklim di Indonesia. Al-Fatih: Jurnal Pendidikan Dan Keislaman, 2 (2), 252-278 Diab,  A.  L.,  et.al.  (2021).  Dominansi  Majelis  Taklim:  Menakar  Transformasi Paham Radikalisme. Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam, 7 (2), 150-172 Fridayanti,  F.  (2015).  Religiusitas,  Spritualitas  dalam  Kajian  Psikologi  dan Urgensi  Perumusan  Religiusitas  Islam. Psympathic:  Jurnal  Ilmiah Psikologi, 2 (2), 199-208
Halijah,  S.,  et.al.  (2021).  Optimizing  The  Implementation  of  Religious Development  at  The  Taklim  Council  in  Strengthening  Religious Character  Education  and  Social  Care  for  Muslim  Women. PalArch’s Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology , 18 (08), 4610-4620 Harahap,  A.  A.,  &  Yunus,  M.  A.  (2021).  Nilai-nilai  Pancasila  dalam  Orientasi Dakwah di Indonesia. Transformasi , 3 (2), 56 – 76 Hasyim, A. W. (2021). Majelis Taklim and Socio-Cultural Transformation of The South  Tangerang  Society. Al-Qalam:  Jurnal  Penelitian  Agama  dan Sosial Budaya, 27 (2), 381-392 Husaini,  H.,  &  Islamy,  A.  (2022).  Harmonization  of  Religion  and  State: Mainstreaming the Values of Religious Moderation in Indonesian Da’wah Orientation. Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam, 7 (1), 51-73
Islamy,  A.  (2022).  Moderasi  Beragama  Dalam  Ideologi  Pancasila. POROS ONIM: Jurnal Sosial Keagamaan , 3 (1), 18-30
——— .  (2022).  Pendidikan  Islam  Multikultural  Dalam  Indikator  Moderasi Beragama  di  Indonesia. Jurnal  Analisa  Pemikiran  Insan  Cendekia (APIC), 5 (1), 48-61 Istiani,  N.,  &  Islamy,  A.  (2018).  Objektifikasi  Nilai-nilai  Psiko-Sufistik  dalam Pendidikan Spiritual. Hikmatuna: Journal For Integrative Studies , 4 (2) Junaid, J. (2019). Eksistensi Majelis Taklim dalam Membumikan Hadis Melalui Zikir. Al-Syakhshiyyah:  Jurnal  Hukum  Keluarga  Islam  dan Kemanusiaan, 1 (1), 100-112
Latif, Y. (2018). The Religiosity, Nationality, and Sociality of Pancasila: Toward Pancasila through Soekarno’s Way. Studia Islamika, 25 (2), 207-245 Mas’ud,  M .  (2021).  Efektivitas  Majelis  Taklim  dalam  Pengembangan Pendidikan  Keagamaan. Al-Ishlah:  Jurnal  Pendidikan  Islam, 19 (1),  53- 74
Mubarok,  A.,  et.al.  (2020).  Tantangan  Keberagaman  Beragama  dalam  Ikatan Bhineka  Tunggal  Ika  Diera  Milenial. Vidya  Samhita:  Jurnal  Penelitian Agama, 6 (1), 1-8
Munawaroh,  M.,  &  Zaman,  B.  (2020).  Peran  Majelis  Taklim  dalam Meningkatkan  Pemahaman  Keagamaan  Masyarakat. Jurnal  Penelitian, 14 (2), 369-392
Muttaqin,  A.,  et.al.  (2023).  Muhammadiyah,  Sufism,  and  the  quest  for ‘authentic’ Islamic Spirituality. Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies, 13 (1), 199-226
Nugraha,  F.  (2016).  Peran  Majlis  Taklim  dalam  Dinamika  Sosial  Umat  Islam. Jurnal Bimas Islam, 9 (3), 469-498
Rasyid,  M.  M.  (2016).  Islam  Rahmatan  Lil  Alamin  Perspektif  KH.  Hasyim Muzadi. Epistemé:  Jurnal  Pengembangan  Ilmu  Keislaman,    11 (1),  93- 116
Rohayana, A. D., & Sofi,  M. J. (2021). Critique of Radical Religious Paradigm: An  Epistemological  Analysis  from  Principles  of  Islamic  Thought. Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies, 11 (1), 163-184 Rumnah, A., & Muslimah. (2022). Development of Global Ethics and Religious Harmony Trilogy Through Islamic Religious Education. PINCIS , 2 (1) Saleh, A. R. (2022). Dimensi Keberagamaan dalam Pendidikan. Jurnal Jendela Pendidikan, 2 (4), 580-590
Saliyo,  S.  (2018).  Pengaruh  Religiusitas  Jamaah  Masjid  Az-Zuhud  Petanahan Kebumen  Terhadap  Perilaku  Toleransi  Beragama  Dengan  Kepribadian Yang  Dimilikinya. INFERENSI:  Jurnal  Penelitian  Sosial  Keagamaan,
12 (1), 65-84
Sampean, S. (2018). Sosiologi Islam: Refleksi Atas Keberagamaan Umat Islam di  Indonesia  Antara  Dogma,  Ajaran,  dan  Realitas. Journal  of  Islamic World and Politics, 2 (2), 402-419 Saridudin, S., & Ta'rif, T. (2021). Penguatan Pendidikan Karakter Professional- Religius  Pada  Jamaah  Majelis  Taklim  Shirotol  Mustaqim  Semarang. EDUKASI:  Jurnal  Penelitian  Pendidikan  Agama  dan  Keagamaan , 19 (3), 317-332
Solahudin, D., & Fakhruroji, M. (2020). Internet and Islamic Learning Practices in Indonesia: Social Media, Religious Populism, and Religious Authority. Religions , 11 (1), 1-12 Syaoki, M. (2017). Gerakan Islam Transnasional dan Perubahan Peta Dakwah di Indonesia. Komunike:  Jurnal  Komunikasi  Penyiaran  Islam, 9 (2),  167- 182
Thaib,  E.  J.  (2019).  Problems  of  Da’wah  in  Social  Media  in  Gorontalo  City Communities. Ilmu  Dakwah:  Academic  Journal  for  Homiletic  Studies , 13 (1), 37 – 53 Tolchah, M., & Mu’ammar , M. A. (2019). Islamic Education in The Globalization Era; Challenges,Opportunities, and Contribution of Islamic Education in Indonesia. Humanities & Social Sciences Reviews, 7(4), 1031-1037 Yusuf, M. F., & Nuryansah, M. (2019). Media and Radicalism Tafseer. Millatī :
Journal of Islamic Studies and Humanities, 4 (2), 165-184
Zamhari, A. (2022). Defending Islamic Tradition: Theological Responses of the Hadrami  Majlis  Taklim  Groups  toward  the  Salafi-Wahabi  Preaching Movement  in  Contemporary  Indonesia. Journal  of  Indonesian  Islam,
16 (1), 75-102