## MONOPOLI DAGANG DALAM KAJIAN FIQIH ISLAM
Oleh:

## MUH.BARID NIZARUDIN WAJNI
STAI MIFTAHUL ULA KERTOSONO NGANJUK Email:baridnizar84@gmail.com

## Abstrak
Monopoli secara umum yaitu penguasaan oleh salah satu pihak terhadap suatu jenis barang tertentu. Di Indonesia, praktik monopoli bisa dikatakan tidak semuanya merugikan. Bahkan ada  beberapa  praktik  monopoli  yang  justru  sangat  positif,  seperti  monopoli  pada  sejumlah aset  penting,  seperti  :  PLN,  PAM,  Pertamina  dan  lain  sebagainya.  Praktik  monopoli  yang dilakukan  pemerintah  mengacu  pada  amanat  Undang-Undang  Dasar  1945  pasal  33. Sedangkan  praktik  monopoli  yang  dilarang  adalah  monopoli  yang  dapat  merugikan masyarakat, seperti monopoli sumber kebutuhan pangan dengan tujuan mencari keuntungan secara  sepihak.  Dimana  sumber  kebutuahn  pokok  seperti  itu  sangat  dibutuhkan  oleh masyarakat  secara  umum  dan  sifatnya  mendesak.  Dalam  pandangan  hukum  bisnis  di Indonesia, praktik monopoli sangat dilarang, hal itu seperti tertuang dalam undang-undang No.  5  tahun  1999.  Namun  dalam  pandangan  beberapa  ulama,  monopoli  diperbolehkan, dengan  catatan  tidak  melakukan  ikhtikar  (pengambilan  keuntungan  secara  berlebihan). Dalam  tinjauan  bisnis  Islam,  praktik  monopoli  adalah  penyebab  utama  kekacauan  tatanan ekonomi. Praktik monopoli dalam dunia bisnis cenderung dilatarbelakangi oleh egoisme dan ingin mencari keuntungan secara sepihak. Ini tentu akan sangat meresahkan masyarakat.

## A. PENDAHULUAN
Monopoli  ( corner  marketing )  adalah  akuisi  perdagangan  oleh  satu  orang  atau organisasi.  Monopoli,  seperti  yang  kita  pahami  adalah  sebuah  tindakan  yang  terkait dengan  perdagangan.  Dimana  dalam  tataran  ekonomi,  monopoli  menjadi  sesuatu  yang tidak  bagus.  Sebab  dapat  melumpuhkan  sendi  ekonomi.  Dan  hanya  pihak-pihak  tertentu saja  yang  menikmati  manfaat  sistem  monopoli.  Terlepas  dari  sebuah  sistem  yang  ada, monopoli  tidak  serta  merta  menjadi  sesuatu  yang  tidak  bagus.  Bahkan  justru  pada  sisi lain,  monopoli  sangat  dibutuhkan.  Seperti  halnya  monopoli  yang  diterapkan  pada Perusahaan  Listrik  Negara  (PLN),  Pertamina,  Perusahaan  Air  Minum  (PAM)  dan  lain- lain.
Namun  jika  tindakan  monopoli  dilakukan  oleh  pihak  swasta  yang  hanya  ingin mendapatkan  keuntungan  saja,  tanpa  melihat  azas  maslahat,  maka  hal  inilah  yang  tidak diperkenankan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 2 disebutkan “cabang- cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasi  oleh  Negara.”  Melihat  dari  pasal  tersebut,  maka  semakin  menunjukan  bahwa
praktik  monopoli  diperbolehkan  hanya  pada  sector-sektor  yang  penting  untuk kesejahteraan masyarakat. Namun jika praktik monopoli dikuasain oleh swasta dan untuk kepentingan  bisnis  maka  hal  ini  akan  sangat  merugikan  masyarakat.  Pihak  swasta  tentu bisa memainkan harga sekehendak hatinya. Sebab, tidak ada pesaing. Dalam hal ini, jelas akan sangat merugikan konsumen sebagai pemakai barang yang dimaksud. 1
Dalam  pandangan  ekonomi  kapitalis,  keberadaan  monopoli  cukup  menonjol.  Hal  ini karena  campur  tangan  pemerintah  dalam  masalah  ekonomi  sangat  kecil.  Sehingga perusahaan  memiliki  peran central dalam  tumbuh  kembangnya  sebuah  perekonomian. Dalam  ekonomi  kapitalis  cenderung  berpandangan,  ingin  mencari  keuntungan  setinggi- tingginya dan pengeluaran serendah-rendahnya. Ini jelas bertentangan dengan pemikiran ekonomi  Islam.  Islam  berpandangan,  justru  membuka  kesempatan  berusaha  seluas- luasnya  pada  masyarakat.  Sehingga  persaingan  secara  terbuka  dalam  berusaha  sangat dijunjung tinggi.
Konsep  ini  jelas  sangat  berbeda  dengan  konsep  ekonomi  kapitalis,  yang  cenderung ingin mencari keuntungan sendiri dengan mengesampingkan kepentingan orang lain. Jika sistem  ekonomi  dunia  terus  mengacu  pada  sistem  ekonomi  kapitalis,  maka  kelangkaan suatu  barang  atau  harga  naik  secara  signifikan  bisa  saja  sering  terjadi.  Sesuai  dengan motif ekonomi. Jika barang langka, dan permintaan akan barang meningkat, maka barang cenderung akan naik. Begitu juga sebaliknya. Untuk itu, kegiatan ekonomi yang bersifat monopoli  dalam  dalam  dunia  bisnis  harus  dihindari.  Sebab  praktik  monopoli  secara umum akan merugikan masyarakat banyak. Al-Ghozali 2 tidak menolak kenyataan bahwa keuntunganlah  yang  menjadi  motif  perdagangan.  Lebih  jauh,  Ghozali  menjabarkan pentingnya  peran  pemerintah  dalam  menjamin  keamanan  jalur  perdagangan  demi kelancaran perdagangan dan pertumbuhan ekonomi. (ihya; Jilid II:75,78,79). Maka dalam hal  ini  dibutuhkan  sebuah  etika  bisnis.  Pada  tahun  1873,  terjadilah  resesi  dunia  yang berdampak  pada  resesi  global.  Banyak  perusahan  yang  mengamalai  kebangkrutan. Kemudian  tahun  1865  di  Jerman  tumbuh  empat  kartel  (himpunan  perusahaan  besar  dan kecil,  namun  menghasilkan  satu  macam  produk),  dan  tahun  1887  pertumbuhan  kartel
1 Dalam Didik Kusno Aji “ Konsep Monopoli Dalam Tinjauan Ekonomi Islam ”, (Artikel),h.49
2 Nama  lengkap  beliau  adalah  Abu  Hamid  Muhammad  Ibnu  Muhammad  Al-Ghozali.  Beliau  lahir  di Ghazalah Thusi, Iran pada tahun 450 H atau 1059 M. Sejak kecil ia sangat antusias dengan ilmu pengetahuan. Pada  awalnya  ia  belajar  bahasa  Arab  dan  Fikih  di  kota  kelahiranya,  kemudian  ia  pergi  ke  kota  Jurjan  untuk belajar dasar-dasar ushul Fikih. Ia sendiri adalah pengembara ilmu yang berpindah dari satu kota ke kota lain di jazirahArab. Sehingga hal itulah yang menyebabkan kedalaman ilmunya. Diantara karya-karyanya : Ihya „Ulum al-Din, Tahafud AlFalusifah, Minhaj Al-„abidin.
mengalami perkembangan pesat, mencapai 70 kartel. Inilah yang ditengarai sebagai awal mula cikal bakal monopoli. 3

## B. PEMBAHASAN

## 1. Pengertian
Secara etimologi, monopoli yaitu menghimpun dan menahan. Sedangkan menurut mazhab Hambali, monopoli yaitu membeli bahan makanan untuk diperdagangkan dan ditimbun  agar  supaya  langka  dan  harganya  meningkat,  untuk  mendapatkan keuntungan  yang besar.  Menurut Qaradhawi,  yang dimaksud dengan monopoli yaitu menahan barang untuk tidak beredar di pasar supaya naik harganya. 4 Menurut Imam Al-Ghazali  (Madzab  Syafi’i)  monopoli  atau ihtikar adalah  penyimpanan  barang dagangan  oleh  penjual  makanan  untuk  menunggu  melonjaknya  harga  dan penjualannya  ketika  harga  melonjak.  Ulama  madzab  Maliki  mendifinisikan ihtikar adalah penyimpanan barang oleh produsen baik, makanan, pakaian, dan segala barang yang  merusak  pasar.  Sedangkan  menurut  Imam  Muhammad  bin  Ali  Asy-Syaukani  ( ahli  hadist  dan  ushul  fiqh  )  mendifinisikan ihtikar sebagai  penimbunan  barang dagangan dari tempat  peredarannya sehingga menjadikan barang tersebut langkah di pasaran. 5 Sedangkan dalam undang-undang larangan monopoli dijelaskan, monopoli yaitu pengusaan atas  produksi  dan atau pemasaran barang dan  atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. 6 Dari beberapa pandangan  diatas,  maka  secara  umum  dapat  dipahami,  monopoli  dalam  pandangan Islam  yaitu  menimbun  barang  atau  bahan  pokok  atau  komoditi  apapun  yang dihajatkan  masyarakat  agar  menjadikan  harganya  melambung  naik  karena  ada  motif ekonomi untuk mencari keuntungan setinggi mungkin. 7
Secara umum, ada dua tipe monopoli.
a. natural  monopoly ,  untuk  menyangga  harga  terhadap  kebutuhan  dan  kepentingan masyarakat.
3 Adiwarman Karim, Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer , (Jakarta : Gema Insani, 2001), h. 158.
4 Yusuf Al-Qaradhawi, Peranaan Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam, penerjemah : Didin Hafidhudin dkk, (Jakarta : Robbani Press, 1997), h. 321.
5 Abdul Sami’ al-Mishri, Pilar-pilar Ekonomi Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006)h. 93-94
6 C.S.T. Kansil dan Christine. S.T Kansil, Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia, Cet. Ke III (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), h. 188.
7 Yusuf  Al-Qaradhawi, Peranaan  Nilai  dan  Moral  dalam  Perekonomian  Islam, penerjemah  :  Didin Hafidhudin dkk, (Jakarta : Robbani Press, 1997), h. 321. (Dalam artikel konsep monopoli
b. monopolistic rent , yaitu keberadaan monopoli cenderung menerapkan harga over normal profit.
Monopoli dalam arti harfiah berarti di pasar hanya ada satu penjual. Frank Fisher menjelaskan  kekuatan  monopoli  sebagai  “ the  ability  to  act  in unconstrained  way ” (kemampuan bertindak dalam menentukan harga  dengan cara sendiri). Dalam  Islam, keberadaan satu  penjual  di  pasar atau  tidak adanya  pesaing bukanlah suatu  hal  yang terlarang.  Siapa  pun  boleh  berdagang  tanpa  peduli  apakah  dia  satu-satunya  penjual atau ada penjual lain. Jadi monopoli dalam arti harfiah, boleh-boleh saja, akan tetapi, siapapun  dia  tidak  boleh  melakukan ikhtikar (pengambilan  keuntungan  di  atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga  yang lebih tinggi) 8 .

## 2. Dasar Hukum Monopoli ( Ihtikar )
Para ulama berbeda pendapat tentang hukum monopoli ( ihtikar ), dengan perincian sebagai berikut:
1) Haram  secara  mutlak  (tidak  dikhususkan  bahan  makanan  saja),  hal  ini  didasari oleh sabda Nabi SAW:
ٍَِِي ِ َِزَكَتْحا ِ ََُِٕٓف ِ ِ ئ ِطاَخ
“Barangsiapa menimbun maka dia telah berbuat dosa.” (HR. Muslim 1605)
Menimbun  yang  diharamkan  menurut  kebanyakan  ulama  fikih  bila  memenuhi  tiga kriteria:
a) Barang  yang  ditimbun  melebihi  kebutuhannya  dan  kebutuhan  keluarga  untuk masa  satu  tahun  penuh.  Kita  hanya  boleh  menyimpan  barang  untuk  keperluan kurang dari satu tahun sebagaimana pernah dilakukan Rasulullah SAW.
b) Menimbun untuk dijual, kemudian pada waktu harganya membumbung tinggi dan kebutuhan  rakyat  sudah  mendesak  baru  dijual  sehingga  terpaksa  rakyat membelinya dengan harga mahal.
c) Yang  ditimbun  (dimonopoli)  ialah  kebutuhan  pokok  rakyat  seperti  pangan, sandang  dan  lain-lain.  Apabila  bahan-bahan  lainnya  ada  di  tangan  banyak pedagang,  tetatpi  tidak  termasuk  bahan  pokok  kebutuhan  rakyat  dan  tidak merugikan rakyat. maka itu tidak termasuk menimbun. 9
8 Adiwarman Karim, Ekonomi Islam Mikro, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007),h. 174.
9 Nasrun Haroen Fiqh Muamalah , (Jakarta.Gaya Media Prartama, 2000).h. 58
2) Makruh  secara  mutlak,  Dengan  alasan  bahwa  larangan  Nabi  SAW  berkaitan dengan ihtikar adalah terbatas kepada hukum makruh saja, lantaran hanya sebagai peringatan bagi umatnya.
3) Haram apabila berupa bahan makanan saja, adapun selain bahan makanan, maka dibolehkan,  dengan  alasan  hadits  riwayat  Muslim  di  atas,  dengan  melanjutkan riwayat  tersebut  yang  dhohirnya  membolehkan  ihtikar  selain  bahan  makanan, sebagaimana riwayat lengkapnya, ketika Nabi SAW bersabda:
َِِْ ُثِّدَحُِٚ ٌَاَكِِ٘ذَّناِاًزًَْعَيِ ٌَِّإِ دِٛعَسَِلاَقُِزِكَتْحَتَِكََِّئَفٍِدِٛعَسِنَِمِٛقَفِ ئِطاَخََُِٕٓفَِزَكَتْحاٍَِِي

## ُِزِكَتْحَِٚ ٌَاَكِ َجِٚدَحْناِاَذ
“Barangsiapa  menimbun  maka  dia  telah  berbuat  dosa.  Lalu  Sa'id  ditanya, "Kenapa engkau lakukan ihtikar?" Sa'id menjawab, "Sesungguhnya Ma'mar yang meriwayatkan hadits ini telah melakukan ihtikar!” (HR. Muslim 1605)
Imam Ibnu Abdil Bar mengatakan: "Kedua orang ini (Said bin Musayyab dan Ma'mar  (perowi  hadits)  hanya  menyimpan  minyak,  karena  keduanya  memahami bahwa yang dilarang adalah khusus bahan makanan ketika sangat dibutuhkan saja, dan tidak mungkin bagi  seorang sahabat mulia  yang merowikan hadits dari Nabi SAW  dan  seorang  tabi'in  [mulia]  yang  bernama  Said  bin  Musayyab,  setelah mereka  meriwayatkan  hadits  larangan  ihtikar  lalu  mereka  menyelisihinya  (ini menunjukkan bahwa yang dilarang hanyalah bahan makanan saja).
4) Haram ihtikar disebagian  tempat  saja,  seperti  di  kota  Makkah  dan  Madinah, sedangkan  tempat-tempat  lainnya,  maka  dibolehkan  ihtikar  di  dalamnya,  hal  ini lantaran  Makkah  dan  Madinah  adalah  dua  kota  yang  terbatas  lingkupnya, sehingga  apabila  ada  yang  melakukan  ihtikar  salah  satu  barang  kebutuhan manusia, maka perekonomian mereka akan terganggu dan mereka akan kesulitan mendapatkan  barang  yang  dibutuhkan,  sedangkan  tempat-tempat  lain  yang  luas, apabila  ada  yang  menimbun  barang  dagangannya,  maka  biasanya  tidak mempengaruhi  perekonomian  manusia,  sehingga  tidak  dilarang  ihtikar  di dalamnya.
5) Boleh  ihtikar  secara  mutlak,  Mereka  menjadikan  hadits-hadits  Nabi  SAW  yang memerintahkan  orang  yang  membeli  bahan  makanan  untuk  membawanya  ke tempat  tinggalnya  terlebih  dahulu  sebelum  menjualnya  kembali  sebagai  dalil dibolehkahnya ihtikar, seperti dalam hadits:

## َُِْعُِ َّاللََِِّٙضَرَِزًَُعٍِِْتاِ ٍَْع
ُِ َّاللََِّّٗهَصِِ َّاللَِِّلُٕسَرِِدَْٓعَِٗهَعًِحَفَساَجُيَِواَعَّطناِ ٌَُٔزَتْشَِٚ ٍَِٚذَّناِ ُتَْٚأَرَِلاَقِآًَُ
ِْىِٓـِناَحِرَِٗنِإُُِِْٔٔؤَُِّٚٗتَحُُِِٕعِٛثَِٚ ٌَْأِ ٌََََُِْْٕٓٚىَّهَسََِِّْٔٛهَع
“Dari Ibnu Umar r.a. beliau berkata: "Aku melihat orang-orang yang membeli bahan makanan  dengan  tanpa  ditimbang  pada  zaman  Rosulullah  SAW  mereka  dilarang menjualnya kecuali harus mengangkutnya ke tempat tinggal mereka terlebih dahulu." (HR. Bukhori 2131, dan Muslim 5/8)
Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqolani berkata: "Imam Bukhori sepertinya berdalil atas bolehnya  menimbun/ihtikar  dengan  (hadits  ini),  karena  Nabi  SAW  memerintahkan pembeli  bahan  makanan  supaya  mengangkutnya  terlebih  dahulu  ke  rumah-rumah mereka  sebelum  menjualnya  kembali,  dan  seandainya  ihtikar  itu  dilarang,  maka Rosulullah SAW tidak akan memerintahkan hal itu." (Fathul Bari 4/439-440). 10
Dalam Al-Qur’an dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 29:
 ِ  ِ  ِ  ِ

ِ
 ِ  ِ
 ِ 
ِ 
ِ  ِ
 ِ
 ِ
 ِ  ِ  ِ  ِ
 ِ  ِ  ِ  ِ  ِ  ِ
 ِ 
ِ  ِ
ِِ“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan  jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka  di  antara  kamu.  dan  janganlah  kamu  membunuh  dirimu;  Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”
Makna umum ayat:
Ayat  ini  menerangkan  hukum  transaksi  secara  umum,  lebih  khusus  kepada transaksi  perdagangan,  bisnis  jual  beli.  Sebelumnya  telah  diterangkan  transaksi muamalah  yang  berhubungan  dengan  harta,  seperti  harta  anak  yatim,  mahar,  dan sebagainya.  Dalam  ayat  ini  Allah  mengharamkan  orang  beriman  untuk  memakan, memanfaatkan, menggunakan, (dan segala bentuk transaksi lainnya) harta orang lain
10 Dikutip dari http://hartonouisb.blogspot.co.id/2012/05/monopoli-ikhtikar-hartonoma-uisb solok.html . Diakses pada tanggal 20 sep 2016
dengan  jalan  yang  batil,  yaitu  yang  tidak  dibenarkan  oleh  syari’at.  Kita  boleh melakukan transaksi terhadap harta orang lain dengan jalan perdagangan dengan asas saling ridha, saling ikhlas. Dan dalam ayat ini Allah juga melarang untuk bunuh diri, baik  membunuh  diri  sendiri  maupun  saling  membunuh.  Dan  Allah  menerangkan semua ini, sebagai wujud dari kasih sayang-Nya, karena Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kita. 11

## Penjelasan dan hikmah
1) Transaksi harta dibahas begitu rinci dalam Islam, karena 1) sebagaimana kita ketahui, harta  adalah  ruh  kehidupan  bagi  siapapun  dan  kapanpun.  Kalau  tidak  dibuat  aturan main dengan benar, pasti akan timbul permusuhan, padahal Islam tidak menginginkan pertumpahan  darah  hanya  karena  harta.  Karena  itu  dalam  perdagangan  ini  Islam mengaturnya  agar  satu  sama  lain  bisa  hidup  berdampingan  secara  rukun.  2)  hakekat harta  ini  pada  dasarnya  adalah  hak  bersama.  Sehingga  setiap  individu  punya  hak untuk  mendapatkannya  dan  mengelolanya.  Asal  dengan  landasan  adil  dan  kerelaan, jauh dari kedhaliman, manipulasi, kebohongan, kecurangan dan paksaan.
2) Islam itu bukan liberal kapitalis, yaitu sebuah sistem perekonomian yang sekarang ini dilaksanakan  oleh  barat,  dimana  mereka  memberikan  kekuasaan  mutlak  kepada individu untuk mengeruk harta kekayaan alam semesta ini tanpa memperhatikan asas keadilan,  kebersamaan  dan  kerelaan.  Lawannya  adalah  komunis  sosial,  yang  semua harta ini adalah milik negara, tidak ada individu yang berhak menguasai. Dua sistem ini  berusaha  saling  menghancurkan  dan  mengambil  pengaruh  di  ekonomi  dunia. Walaupun  diakui  atau  tidak,  kedua  sistem  ini  sudah  terbukti  kegagalannya,  dengan banyaknya  pegangguran,  kemiskinan  dan  banyak  negara-negara  penganutnya  yang bangkrut.
3) Islam  adalah  sebuah  sistem,  manhaj,  jalan  kehidupan  yang  sangat  lengkap, komprehensif,  universal.  Artinya  Islam  tidak  hanya  mengatur  hubungan  kita  dengan Allah  (ibadah  atau  ritual)  tapi  juga  mengatur  hubungan  antarmanusia  bahkan  antara manusia dengan alam semesta ini, termasuk di dalamnya sistem perekonomian Islam. Mungkin baru sekarang ini kita dapat melihat munculnya banyak perbankan syariah. Itu adalah baru bagian kecil dari sistem Islam dalam perekonomian.
4) Dalam  Islam  ada  teori  kepemilikan,  yaitu  manusia  itu  diberi  oleh  Allah  hak kepemilikan  harta.  Tapi  di  samping  itu  dia  diberi  kewajiban  mengeluarkan  harta
11 Dikutip dari http://hartonouisb.blogspot.co.id/2012/05/monopoli-ikhtikar-hartonoma-uisb solok.html . Diakses pada tanggal 20 sep 2016
tatkala  diperlukan,  misalnya  zakat  untuk  menolong  kelompok  masayarakat  yang dalam  keadaan  kekurangan.  Atau  seperti  di  zaman  khalifah  Umar  r.a,  ketika  terjadi paceklik,  maka  diambil-lah  harta  orang-orang  kaya  untuk  dibagikan  kepada  rakyat, karena dalam harta tersebut ada hak untuk mereka. Dalilnya adalah karena muslimin itu  bagaikan  satu  bangunan,  saling  menguatkan.  Karena  itu  umat  islam  adalah ummatan wasatha (umat moderat, tidak kebarat atau ketimur, tidak ke kapitalis liberal juga tidak ke komunis sosialis).
5) Sistem  ekonomi  Islam  itu  sungguh  luar  biasa.  Sebuah  sistem  yang  mendasarkan kepada  nilai-nilai  kemanusiaan,  keadilan,  kebersamaan,  kejujuran,  jauh  dari kedhaliman  dan  riba.  Karenanya,  banyak  pakar  perekonomian  dunia  mulai  melirik sistem  perekonomian  Islam,  karena  siapapun  yang  mempraktekkan  sistem  Islam dengan benar dan professional insya Allah ia akan sukses.
6) Menyadari  hal  itu,  maka  anak  kita  perlu  kita  didik  setinggi-tingginya,  di  samping dasar keimanan dan keislaman yang kuat, anak juga perlu menguasai ilmu-ilmu dunia. Karena kemajuan umat ini tergantung pada pendidikan kita. Maka perlu kita waspadai pembodohan  terhadap  umat  Islam,  misalnya  kita  disibukkan  dengan  hal-hal  yang tidak  penting,  perbedaan  yang  tidak  prinsip  dan  isu-isu  “murahan”  yanga  sengaja dibuat  oleh  musuh  Islam,  sehingga  kita  dilupakan  untuk  memikirkan  bagaimana seharusnya mengatur negara, mengusai ekonomi, melestarikan alam dan  sebagainya. Kita  menjadi  umat  yang  tidak  pernah  berpikir  bagaimana  kita  harus  bangkit membangun peradaban dunia. Padahal Allah telah menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. (ar-Ra`d: 11).
7) Pada  ayat  ini  (an-Nisa`:  29)  adalah  merupakan  salah  satu  gambaran  kecil  dari kesempurnaan  Islam,  dimana  Islam  menegaskan  bahwa  kita  diajari  oleh  Allah bagaimana berbisnis dengan benar.
8) َنيِذَّلا اَهُّيَأ اَي إَُُيَآ yang diseru adalah orang-orang beriman karena yang mau sadar, mau tunduk, mau berubah, mau ikut aturan itu adalah orang beriman. Kalau kita mengaku beriman, tatapi kita masih ragu tentang kebenaran sistem perekonomian Islam, seperti kita  masih  ragu  keharamannya  transaksi  dengan  riba  dan  bank  konvensional,  maka keimanan  kita  perlu  dipertanyakan.  Karena  itulah  Allah  memanggil  orang  yang beriman secara tegas, agar mereka sadar untuk mau tunduk.
9) Perlu dipahami, bahwa tidak ada hubungan secara langsung antara kekayaan dengan rajinnya  shalat  seseorang.  Kalau  mau  kaya  ya  rajin  bekerja.  Kadang  orang  salah paham, “aku mau rajin shalat biar kaya”. Apa hubungannya? Shalat itu kan memang sebuah  kewajiban  bagi  seorang  hamba  yang  beriman.  Dan  Allah  sudah  menentukan ketentuannya  atau  sunnatullah  yaitu  barang  siapa  yang  kerja  dia  akan  dapat  hasil. Adapun soal keberkahan, itu adalah dari Allah. Tapi secara dhahir kerja adalah salah satu  wasilah  untuk  mendapatkan  kekayaan.  Baik  kafir  atau  mukmin  kalau  dia  mau bekerja dengan benar, maka ia akan dapat  kekayaan. Walaupun tentunya  bagi orang mukmin,  hidup  ini  bukan  hanya  untuk  menumpuk  harta  saja,  tetap  disana  ada kehidupan  akherat.  Sehingga  apa  yang  ia  lakukan  dan  dapatkan  didunia  ini  adalah untuk akheratnya kelak.
10) اىُلُكْأَت  َلَ Kita dilarang oleh Allah, padahal larangan itu menunjukkan haram kecuali ada dalil, sedang untuk ayat ini tidak ada dalil lain. Jadi haram hukumnya mendapatkan harta dengan cara yang tidak dibolehkan syara`.
11) Meskipun yang disebutkan di sini hanya “makan”, tetapi yang dimaksud adalah segala bentuk  transaksi,  baik  penggunaan  maupun  pemanfaatan.  Al-Quran  sering menggunakan  redaksi  mana  yang  lebih  menjadi  prioritas.  Artinya  harta  itu  pada umumnya untuk dimakan, tapi bukan berarti memanfaatkannya boleh.
12) ْمُكَلاَىْمَأ : (harta kalian). Hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya harta adalah adalah milik  umum,  kemudian  Allah  memberikan  hak  legal  kepada  pribadi  untuk  memiliki dan menguasainya, tetapi dalam satu waktu Islam menekannya kewajiban membantu orang  lain  yang  membutuhkan.  Perlu  diketahui,  bahwa  kalaupun  harta  itu  sudah menjadi  milik  pribadi  tapi  bukan  berarti  kita  diperbolehkan  untuk  menggunakannya kalau  digunakan  dalam  hal  yang  tidak  dibenarkan  syariat,  maka  harta  itu  juga  tidak boleh  digunakan.  Apalagi  kalau  kita  mendapatkan  harta  tersebut  dari  orang  lain dengan cara batil: tidak sesuai aturan syara`.
13) َنىُكَت  ْنَأ  َّلَِإ ًِجَراَجِت :ini  adalah dzikrul  juz  lilkul .  Artinya  menyebut  sebagian  untuk seluruhnya,  karena  umumnya  harta  itu  didapatkan  dengan  transaksi  jual  beli (perdagangan)  yang  didalamnya  terjadi  transaksi  timbal  balik.  Selama  transaksi tersebut  dilakukan  sesuai  aturan  syar`I,  maka  hukumnya  halal.  Tentu  transaksi  jual beli ini, tidaklah satu-satu cara yang halal untuk mendapatkan harta, disana ada hibah, warisan dll.
14) Para  ulama  mengatakan ْمُكْنِم  ٍضاَرَت  ْنَع ( kalian  saling  ridha):  Jual  beli  itu  harus dilandasi  dengan  keikhlasan  dan  keridloan.  Artinya  tidak  boleh  ada  kedhaliman,
penipuan, pemaksaan dan hal-hal lain yang merugikan kedua pihak. Oleh karena itu, pembeli berhak mengembalikan barang yang dibeli ketika mendapati barangnya tidak sesuai  dengan  yang  diinginkan.  Tentang  kejujuran,  sejarah  Islam  telah  mencatat banyak  kisah  tentang  hal  itu.  Di  antaranya,  sebagaimana  dikisahkah  oleh  Imam Ghazali,  yang  dinukil  oleh  Syaikh  Yusuf  Qordhawi  dalam  bukunya  “ al-  Iman  wal- Hayah ”, bahwa Yunus bin Ubaid berjualan pakaian dengan harga yang beragam. Ada yang  berharga  200  dirham  dan  ada  juga  400  dirham.  Ketika  ia  pergi  untuk  sholat, anak  saudaranya  menggantikan  untuk  menjaga  kios.  Pada  saat  itu  datang  seorang Arab  Badui  (kampung)  membeli  pakaian  yang  berharga  400  dirham.  Oleh  sang penjuan diberikan pakaian yang berharga 200 dirham. Pembeli merasa cocok dengan pakaian yang ditawarkan, maka dibayarlah dengan 400 dirham. Badui tersebut segera pergi dan menenteng pakaian yang baru ia beli. Dalam perjalanan, ia bertemu dengan Yunus bin Ubaid. Ia sangat paham bahwa pakaian yang di beli Badui tersebut adalah berasal dari kiosnya. Maka ditanyakanlah, “Berapa harga pakaina ini?”  “Empat ratus dirham”.  Yunus  menjawab,  “  Harganya  tidak  lebih  dari  dua  ratus  dirham,  mari  kita kembali  untuk  kukembalikan  kelebihan  uangmu”.  Badui  tersebut  menjawab “Ditempat  lain  pakaian  semacam  ini  harganya  500  dirham,  dan  saya  sudah  merasa senang”. “Mari kembali bersamaku, karena dalam pandangan agama kejujuran lebih berharga  dari  dunia  seisinya”  Sesampainya  di  kios,  dikembalikannya  sisi  uang pembelian tersebut sebanyak 200 dirham.
15) Penyebutan  transaksi  perdagangan  (bisnis)  secara  tegas  dalam  ayat  ini  menegaskan keutamaan  berbisnis  atau  berdagang.  Dalam  bayak  hadist  diterangkan  tentang keutamaan berbisnis di  antaranya adalah “ Mata pencaharian yang baik adalah mata pencaharian pedagang yang jujur. Kalau menawarkan tidak bohong, kalau janji tidak nyalahi,  kalau  jadi  konsumen,  jadi  konsumen  yang  baik,  jangan  mencari-cari cacatnya, kalau jadi pedagang tidak memuji-muji barangnya sendiri. (promosi boleh, tapi  yang  wajar,  dan  riel).  Kalau  punya  hutang  tidak  menunda,  kalau  memberikan hutang pada orang lain melonggarkan (HR. al-Baihaqi).
Dalam  hadits  lain  Rasulullah  bersabda,  “ Pedagang  yang  jujur,  yang  amanah,  dia nanti di akherat kedudukannya bersama para Nabi, para shidiqin dan para syuhada” (HR. ad-Daruqudni).
Dalam  hadits  hadits  tersebut  Rosulullah  saw.  telah  mengajarkan  prinsip-prinsip berbisnis yang benar. Sehingga apabila seorang pedagang melaksanakannya, maka ia akan  sukses  dan  barokah.  Sebagaimana  dalam  sebuah  kisah  dikatakan,  bahwa  ada
seorang  syekh,  dia  pedagang.  Dia  shalat,  diwakilkan  kepada  keponakannya,  lalu datang  orang  kampung  mau  membeli.  Diapun  membeli  dengan  harta  yang  sudah disepakati.  Setelah  syekh  tadi  selesai,  diberi  tahu  hal  tersebut.  Dia  menyuruh  agar pembeli  tersebut  dicari,  karena  harga  yang  diberikan  itu  adalah  harga  kemarin, padahal si pembeli sudah rela dengan harga tersebut.
16) ْمُكَسُفْنَأ اىُلُتْقَت  َلََو ِِ (jangan saling membunuh), apa hubungannya dengan bisnis? Sangat berhubungan.  Dalam  bisnis  sering  terjadi  permusuhan.  Kata  ulama  makna  ayat  ini adalah  “jangan  saling  membunuh”.  Adapun  makna  dhahirnya  “jangan  bunuh  diri”. Keduanya bisa diterima, karena bisa saja orang berbisnis, bangkrut, stress, lalu bunuh diri.  Jadi  artinya harta  yang kita kejar itu jangan sampai melalaikan dari  tujuan kita, misi  kita  sebagai  hamba   Allah,  bahwa  pada  harta  itu  ada  hak-hak  Allah,  harta  itu tidak  kekal,  dan  tujuan  hidup  kita  bukan  untuk  itu.  Jangan  sampai  menghalalkan segala cara, juga jangan lupa daratan kalau sudah kaya.
17) إ ْمُكِب  َناَك  َ َّاللَّ  َّن اًًِٛحَر :  (sesungguhnya  Allah  itu  Maha  Kasih  sayang  kepada  kalian),  di antaranya  dengan  memberikan  penjelasan  kepada  manusia  tentang  sistem  transaksi harta,  agar  manusia  bisa  hidup  berdampingan,  jauh  dari  permusuhan  apalagi  sampai bunuh-bunuhan  hanya  karena  persaingan  dagang.  Karena  itu  sebgai  orang  mukmin harus tunduk dan percaya kepada seluruh aturan Allah dan Rasul-Nya. Karena semua aturan syariah itu adalah demi kemaslahatan umat 12
Dalam  hukum  positif,  larangan  praktik  monopoli  terdapat  dalam  undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu : 13
BAB IV
KEGIATAN YANG DILARANG
Bagian Pertama
Monopoli Pasal 17
(1) Pelaku  usaha  dilarang  melakukan  penguasaan  atas  produksi  dan  atau  pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
12 http://hartonouisb.blogspot.co.id/2012/05/monopoli-ikhtikar-hartonoma-uisb-solok.html . Diakses pada tanggal 20 sep 2016
13 Undang-Undang  Republik Indonesia nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat
(2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau  pemasaran  barang  dan  atau  jasa  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1) apabila:
barang  dan  atau  jasa  yang  bersangkutan  belum  ada  substitusinya;  atau mengakibatkan  pelaku  usaha  lain  tidak  dapat  masuk  ke  dalam  persaingan  usaha barang  dan  atau  jasa  yang  sama;  atau  satu  pelaku  usaha  atau  satu kelompok  pelaku  usaha  menguasai  lebih  dari  50%  (lima  puluh  persen)  pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.
Bagian Kedua
Monopsoni Pasal 18
(1) Pelaku  usaha  dilarang  menguasai  penerimaan  pasokan  atau  menjadi  pembeli tunggal  atas  barang  dan  atau  jasa  dalam  pasar  bersangkutan  yang  dapat mengakibatkan  terjadinya  praktek  monopoli  dan  atau  persaingan  usaha  tidak sehat.
(2) Pelaku  usaha  patut  diduga  atau  dianggap  menguasai  penerimaan  pasokan  atau menjadi  pembeli  tunggal  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  apabila  satu pelaku  usaha  atau  satu  kelompok  pelaku  usaha  menguasai  lebih  dari  50%  (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

## Bagian Ketiga

## Penguasaan Pasar

## Pasal 19
Pelaku  usaha  dilarang  melakukan  satu  atau  beberapa  kegiatan,  baik  sendiri  maupun bersama  pelaku  usaha  lain,  yang  dapat  mengakibatkan  terjadinya  praktek  monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa: menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha  yang sama pada pasar bersangkutan; atau  mematikan  usaha  pesaingnya  di  pasar  bersangkutan  sehingga  dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

## Pasal 21
Pelaku usaha dilarang melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya  lainnya  yang  menjadi  bagian  dari  komponen  harga  barang  dan  atau  jasa  yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.
Bagian Keempat Persekongkolan

## Pasal 22
Pelaku  usaha  dilarang  bersekongkol  dengan  pihak  lain  untuk  mengatur  dan  atau menentukan  pemenang  tender  sehingga  dapat  mengakibatkan  terjadinya  persaingan usaha tidak sehat.

## Pasal 23
Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

## Pasal 24
Pelaku  usaha  dilarang  bersekongkol  dengan  pihak  lain  untuk  menghambat  produksi dan  atau  pemasaran  barang  dan  atau  jasa  pelaku  usaha  pesaingnya  dengan  maksud agar  barang  dan  atau  jasa  yang  ditawarkan  atau  dipasok  di  pasar  bersangkutan menjadi  berkurang  baik  dari  jumlah,  kualitas,  maupun  ketepatan  waktu  yang dipersyaratkan.

## 3. Larangan Monopoli
Muhammad  Baqer  as-Sadr  menjelaskan  tiga  prinsip  dasar  kegiatan  ekonomi dalam hukum Islam, yakni:
(1) kepemilikan  yang  multi  aspek.  Hukum  Islam  membagi  kepemilikan  menjadi  tiga bentuk, meliputi: kepemilikan privat, kepemilikan publik, dan kepemilikan negara;
(2) pembatasan kebebasan ekonomi. Dua pembatasan dikenakan atas kepemilikan privat, yaitu  subyektif  dan  obyektif.  Pembatasan  subyektif  berasal  dari  orientasi  internal individu,  sehingga  terhadapnya  tidak  diperlukan  pemaksaan  negara.  Pembatasan pertama  ini  berupa  kedermawanan  individu  muslim  terhadap  komunitasnya. Pembatasan kedua, bersifat muamalah ,  yang melarang aktifitas ekonomi seperti riba dan ihtikar (monopoli). Terhadap pembatasan kedua diperlukan intervensi negara; dan
(3) keadilan sosial. Solidaritas sesama ditekankan dalam hukum islam, yang diwujudkan melalui  instrumen  zakat,  infaq,  dan  shodaqoh.  Perlakuan  terhadap  keadilan  sosial serupa dengan pembatasan subyektif, yakni tidak diperlukan pemaksaan negara.
Berkenaan dengan definisi monopoli, ada perbedaan pendapat diantara empat mahzab  pemikiran  hukum  islam.  Mahzab  Maliki  mendefinisikan  monopoli  sebagai perilaku  menimbun  barang  untuk  meraih  keuntungan  ketika  harga  naik,  tetapi menimbun pangan tidaklah termasuk didalamnya. Menurut mahzab Hanafi, monopoli adalah tindakan membeli pangan dari pasar atau tetangga dan menahannya selama 40
hari untuk  menunggu harga naik.  Mahzab Syafi’i  berpendapat  monopoli  merupakan membeli makanan ketika masyarakat membutuhkan dan menjualnya kembali dengan harga  yang  lebih  tinggi.  Terakhir,  mahzab  Hambali  menyatakan  monopoli  sebagai pembelian  barang  yang  sangat  dibutuhkan  masyarakat,  sehingga  berakibat  kerugian kepada  pembeli  lain  atau  masyarakat. Dari  pendapat  keempat  mahzab  pemikiran hukum Islam diatas, Al-Robi mengarahkan perhatian terhadap tiga elemen utama:
(1) sifat monopoli dapat diindikasikan dari tujuan dan akibat dari perilaku   tersebut;
(2) barang tersebut dibutuhkan masyarakat, sehingga ketiadaan pilihan, baik kualitas maupun harga,mengakibatkan kerugian kepada masyarakat itu; dan
(3)  tujuan  monopoli  adalah  untuk  membeli  barang  dari  pasar  dan  menahannya sehingga menciptakan kelangkaan. 14
Ada beberapa konsep dalam hukum islam untuk menjelaskan mengapa ajaran Islam  melarang  perilaku  monopoli,  meliputi: maslahah , saddu  zara’i , ta'assuf  fi  al- Isti'mal al-haq , maqasid al-syariah , qawa’id fiqhiyyah , dan tauhid .
Konsep  pertama adalah maslahah ,  yang  pada  intinya  menggunakan  pendekatan untung-rugi.Tiga  persyaratan maslahah untuk  dijadikan  dasar  penetapan  hukum, yaitu:  (1)kesejahteraan  sejalan  dengan  kehendak  hukum  islam  dan  didukung nash/ kejelasan  secara  umum;  (2)kesejahteraan  yang  bersifat  rasional  dan  pasti sehingga benar-benar menghasilkan kesejahteraan dan menghindarkan kesengsaraan; dan (3)kesejahteraan itu  menyangkut  kepentingan orang banyak bukan individu atau sekelompok  kecil  tertentu.  Melalui  pendekatan  ini  ajaran  Islam  melarang  individu mengambil keuntungan yang merugikan kepentingan ekonomi publik.
Konsep kedua yakni saddu zara’i , adalah menyumbat jalan yang membawa sesuatu yang  dilarang  dan  membawa  kerusakan.Tiga  klasifikasi  bentuk saddu  zara’i yang diperhatikan,  meliputi:  (1)sesuatu  yang  bilamana  dilakukan  biasanya  akan  terbawa yang terlarang; (2)sesuatu yang jika dilakukan tidak terbawa pada yang dilarang; dan (3)sesuatu  perbuatan  yang  jika  dilakukan  menurut  pertimbangan  adalah  sama kemungkinannya untuk terbawa pada yang terlarang dan yang tidak terlarang. Dengan konsep saddu  zara’i ajaran  Islam  mencegah  monopoli,  karena  monopoli  merugikan kepentingan ekonomi publik.
Konsep  ketiga adalah ta'assuf  fi  al-Isti'mal  al-haq ,  yaitu  penyalahgunaan  hak.  Ada dua  alasan  mengapa  individu  dilarang  menyalahgunakan  hak,  meliputi:  (1)setiap
14 Dalam Arvie Johan “ Larangan Monopoly Menurut Hukum Islam Dan Perhatian Yang Sebaiknya Diberikan : Pendekatan Hukum Dan Ekonomi “, (Artikel), h.5-6
orang  tidak  boleh  menggunakan  haknya  dengan  sewenang-wenang  sehingga merugikan orang lain baik perorangan maupun masyarakat; dan (2)menggunakan hak- hak pribadi tidak semata untuk kepentingan pribadi saja tetapi juga untuk mendukung hak-hak  masyarakat.28  Melalui  konsep ta'assuf  fi  al- Isti'mal  al-haq ,  ajaran  islam melarang  individu  menyalahgunakan  haknya  untuk  melakukan  monopoli,  karena  itu mengakibatkan kerugian ekonomi individu anggota masyarakat lainnya.
Konsep  keempat yakni maqasid  al-syariah ,  adalah  bahwa  tujuan  akhir  rumusan hukum  Islam  mencapai  kesejahteraan  umat  manusia.  Kemashlahatan  yang  menjadi tujuan hukum islam ini dibatasi dalam lima hal: agama, jiwa/ nafs , akal, keturunan dan harta. Setiap hal yang mengandung penjagaaan atas lima hal ini disebut maslahah dan setiap  hal  yang  membuat  hilangnya  lima  hal  ini  disebut mafsadah (kepedihan).30 Dalam  konteks  ini,  ajaran  islam  melarang  perilaku  monopoli  karena  akibatnya  yang merugikan individu lainnya (hilangnya harta benda karena pertukaran tidak sukarela). Konsep  kelima adalah qawa’id  fiqhiyyah ,  merupakan  penyatuan  beberapa  hukum yang  setiap  bagiannya  mempunyai  hubungan  erat. Qawaid  fiqhiyyah melakukan pemecahan  masalah  hukum  praktis  yang  muncul  dengan  penerapan  hasil istimbath (pengambilan  hukum)  dari  Quran.  Misalnya  setiap  manusia  harus  dijauhkan  dari kesulitan ( ad-Dhararu yuzalu ), yang diaplikasikan sebagai larangan untuk melakukan monopoli.
Konsep  terakhir , tauhid ,  adalah  menghambakan  diri  hanya  kepada  Allah  secara murni  dan konsekuen dan mentaati segala kewajiban serta menjauhi  semua larangan yang  ditetapkan-Nya.  Konsep tauhid memberikan  dorongan  spiritual  kepada  setiap individu muslim untuk mewujudkan kesejahteraan umat manusia sebagaimana tujuan ajaran islam, yang salah satunya adalah dengan tidak melakukan monopoli. 15

## 4. Hikmah di Balik Larangan Ihtikar
Imam Nawawi menjelaskan hikmah dari larangan ihtikar adalah mencegah hal-hal yang menyulitkan manusia secara umum, oleh karenanya para ulama sepakat apabila ada orang memiliki makanan lebih, sedangkan orang lain sedang kelaparan dan tidak ada  makanan  kecuali  yang  ada  pada  orang  tadi,  maka  wajib  bagi  orang  tersebut menjual  atau  memberikan  dengan  cuma-cuma  makanannya  kepada  orang  yang
15 Dalam Arvie Johan “ Larangan Monopoly Menurut Hukum Islam Dan Perhatian Yang Sebaiknya Diberikan : Pendekatan Hukum Dan Ekonomi “, (Artikel), h.7-8
kelaparan tersebut supaya orang itu tidak  tidak kesulitan. Demikian juga apabila ada yang  menimbun  selain  bahan  makanan  (seperti  pakaian  musim  dingin  dan sebagainya)  sehingga  manusia  kesulitan  mendapatkannya,  dan  membahayakan mereka, maka hal ini dilarang dalam Islam.
Islam mengharamkan orang menimbun dan mencegah harta dari peredaran. Islam mengancam  mereka  yang  menimbunnya  dengan  siksa  yang  pedih  di  hari  kiamat. Allah subhaanahu wa ta’aala berfirman dalm surat At Taubah ayat 34-35:
(ٍِىِٛنَأٍِباَذَعِتِْىُْْزِّشَثَفِِ َّاللَِِّمِٛثَسِِٙفِإَََُٓقِفُُِْٚ َلَََِٔحَّضِفْنأَِ َةََّْذناِ ٌَُٔشُِْكَِٚ ٍَِٚذَّنأَ 43 َِىَََُّٓجِِراََِِٙفِآََْٛهَعًَِْٗحَُِٚوَِْٕٚ)
ِْكُتَف ُِذَفِْىُكِسُفََْ ِلِِْىُتْشََُكِاَيِاَذَِْْىُُْرُُٕٓظَِْٔىُُٓتُُُٕجَِْٔىُُْٓاَثِجِآَِتَِٖٕ ٌُٔشُِْكَتِْىُتُُْكِاَيِإُقٔ
(35)
“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan  Allah    maka  beritahukanlah  kepada  mereka  (bahwa  mereka  akan  mendapat) siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar  dengannya  dahi  mereka,  lambung,  dan  punggung  mereka  (lalu  dikatakan kepada  mereka):  “Inilah  harta  bendamu  yang  kamu  simpan  untuk  dirimu  sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu”.
Menimbun  harta  maksudnya  membekukannya,  menahannya  dan  menjauhkannya dari peredaran. Padahal, jika harta itu disertakan dalam usaha-usaha produktif seperti dalam perencanaan produksi, maka akan tercipta banyak kesempatan kerja yang baru dan mengurangi pengangguran. Kesempatan-kesempatan baru bagi pekerjaan ini bisa menambah  pendapatan  dan  daya  beli  masyarakat  sehingga  bisa  mendorong meningkatnya  produksi,  baik  itu  dengan  membuat  rencana-rencana  baru  maupun dengan  memperluas  rencana  yang  telah  ada.  Dengan  demikian,  akan  tercipta  situasi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi dalam masyarakat.
Penimbunan  barang  merupakan  halangan  terbesar  dalam  pengaturan  persaingan dalam pasar Islam. Dalam tingkat internasional, menimbun barang menjadi penyebab terbesar dari krisis yang dialami oleh manusia sekarang, yang mana beberapa negara kaya  dan  maju  secara  ekonomi  memonopoli  produksi,  perdagangan,  bahan  baku kebutuhan  pokok.  Bahkan,  negara-negara  tersebut  memonopoli  pembelian  bahan- bahan  baku  dari  negara  yang  kurang  maju  perekonomiannya  dan  memonopoli penjulan  komoditas  industri  yang  dibutuhkan  oleh  negara-negara  tadi.  Hal  itu
menimbulkan  bahaya  besar  terhadap  keadilan  distribusi  kekayaan  dan  pendapatan dalam tingkat dunia. 16

## C. PENUTUP

## Kesimpulan
Monopoli atau ihtikar  artinya menimbun barang agar yang beredar di masyarakat berkurang,  lalu  harganya  naik.  Yang  menimbun  memperoleh  keuntungan  besar,  sedang masyarakat  dirugikan.  Para  ulama  berbeda  pendapat  tentang  hukum  ihtikar  ada  yang berpendapat  Haram  secara  mutlak,  makruh  secara  mutlak,  haram  apabila  berupa  bahan makanan saja , haram ihtikar disebagian tempat saja, seperti di kota Makkah dan Madinah dan pula yang berpendapat bahwa ihtiakr itu boleh.
Ihtikar dalam salah satu  barang kebutuhan manusia, maka perekonomian  mereka akan  terganggu  dan  mereka  akan  kesulitan  mendapatkan  barang  yang  dibutuhkan, sedangkan  tempat-tempat  lain  yang  luas,  apabila  ada  yang  menimbun  barang dagangannya  yang  tidak  mempengaruhi  perekonomian  manusia,  sehingga  tidak  dilarang ihtikar di dalamnya
Penimbunan  barang  merupakan  halangan  terbesar  dalam  pengaturan  persaingan dalam  pasar  Islam.  Dalam  tingkat  internasional,  menimbun  barang  menjadi  penyebab terbesar dari krisis yang dialami oleh manusia sekarang.
16 Muhammad Ali, e-book Hukum Menimbun Barang Dagangan, hlm.10 , Al-Furqon, Gresik, Edisi 7 Th. Ke-7, 1429 H

## DAFTAR PUSTAKA
Ali,  Muhammad, e-book  Hukum  Menimbun  Barang  Dagangan, Al-Furqon,  Gresik,  Edisi  7 Th. Ke-7, 1429 H.
Dalam  Arvie  Johan “  Larangan  Monopoly  Menurut  Hukum  Islam  Dan  Perhatian  Yang Sebaiknya Diberikan : Pendekatan Hukum Dan Ekonomi “, (Artikel)
Dalam Didik Kusno Aji “ Konsep Monopoli Dalam Tinjauan Ekonomi Islam ”, (Artikel) http://hartonouisb.blogspot.co.id/2012/05/monopoli-ikhtikar-hartonoma-uisb-solok.html . Diakses pada tanggal 20 sep 2016
Karim, Adiwarman. 2001. Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer . Jakarta : Gema Insani. Karim, Adiwarman. 2007. Ekonomi Islam Mikro. Jakarta : Raja Grafindo Persada.