## Urgensi Talak Di Depan Sidang Pengadilan Perspektif Maslahah Mursalah
Musda Asmara Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup muzdasyuhada@gmail.com
Reti Andira Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup andira.reti@gmail.com

## Abstrak
Tulisan  ini  bertujuan  untuk  menemukan  urgensi  talak  yang  mesti dijatuhkan  di  depan  sidang  pengadilan  sebagaimana  yang  di  atur  dalam pasal 115 Kompilasi Hukum Islam berdasarkan tinjauan maslahah mursalah . Hal ini dilakukan karena terdapat kontroversi ketentuan talak dalam fikih klasik  dengan  ketentuan  talak  yang  terdapat  dalam  Undang-undang Perkawinan di Indonesia. Data yang disajikan dalam tulisan ini bersumber dari  literatur  kepustakaan.  Adapun  hasil  dari  tulisan  ini  menunjukkan bahwa  tinjauan Maslahah  mursalah terhadap  penjatuhan  talak  yang  mesti dilakukan di depan sidang pengadilan adalah agar  perceraian yang terjadi mempunyai kepastian hukum baik untuk suami maupun istri bila hendak menikah lagi, selain itu untuk menjamin kepastian nafkah anak dan nafkah iddah bagi istri,  dan istri bisa menuntut hak untuk pembagian harta gono gini.  Selain  itu,  Pengadilan  Agama  merupakan  salah  satu  institusi  yang dapat  mempersempit  perceraian  dan  sekaligus  dapat  menggugurkan kebiasaan-kebiasaan penggunaan talak yang seenaknya
Kata kunci: Urgensi talak, sidang pengadilan, maslahah mursalah

## Abstract
This paper aims to find the urgency of the divorce that must be imposed in  front  of  the  court  as  stipulated  in  article  115  Compilation  of  Islamic Law based on the review of maslahah mursalah. This was done because there  was  a  controversy  about  the  talak  provisions  in  classical  fiqh  with the provisions of the divorce contained in the Marriage Law in Indonesia. The  data  presented  in  this  paper  are  sourced  from  the  literature.  The results  of  this  paper  indicate  that  the  review  of    Maslahah  Mursalah against  the  imposition  of  divorce  which  must  be  done  in  front  of  the court is that the divorce has legal certainty for both husband and wife if they are to remarry, in addition to guaranteeing the child's livelihood and living  for  his  wife,  and  the  wife  can  claim  the  right  to  share  property
Musda Asmara dan Reti Andira: Urgensi Talak Di Depan Sidang Pengadilan| 208
without this. In addition, the Religious Court is one of the institutions that can narrow divorce and at  the same time can abort talak habits that are arbitrary.
Keywords: Urgency of divorce, court, maslahah mursalah

## Pendahuluan
Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha  melanjutkan  rumah  tangga  setelah  tidak  ada  lagi  ditemukan  jalan  keluar atau solusi untuk melanjutkan bahtera rumah tangga. Dalam fikih klasik, Jumhur ulama  berpendapat  bahwa  hak  talak  mutlak  pada  suami,  oleh  sebab  itu  kapan saja  dan  dimana  saja  seorang  suami  ingin  menjatuhkan  talak  terhadap  istrinya, baik ada saksi atau tidak, baik ada alasan atau tidak, talak yang dijatuhkan itu sah. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa talak seorang suami yang dijatuhkan dalam keadaan mabuk pun dihukum sah. 1
Hal  ini  jauh  berbeda  dengan  yang  dimaksud  oleh  pasal  115  Kompilasi Hukum  Islam  (KHI),  dalam  pasal  tersebut  diatur bahwa  “ perceraian hanya dapat dilakukan  di  depan  sidang  pengadilan  agama  setelah  pengadilan  agama  tersebut  berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak” 2 , bunyi pasal ini sangat bertolak belakang dengan konsep fikih klasik, dimana ketika seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya, maka talak itu sudah jatuh dan sah baik di ucapkan secara sindiran  maupun  secara  langsung.  Perbedaan  prosedur  penjatuhan  talak  yang terdapat dalam fikih klasik dengan Kompilasi Hukum Islam tentu menimbulkan kontroversi khususnya di kalangan masyarakat, jika kontroversi itu ada tentunya akan  sangat  berpengaruh  terhadap  efektifitas  dalam  penerapan  hukum  Islam berdasarkan Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.
Bunyi  pasal  115  Kompilasi  Hukum  Islam  tersebut  tentu  mempunyai maslahah atau  tujuan  tertentu,  oleh  sebab  itu  menarik  kiranya  untuk  mengkaji lebih  dalam  bagaimana  tinjauan maslahah  mursalah terhadap  pentingnya penjatuhan talak oleh suami terhadap istrinya di depan sidang Pengadilan.
1 M. Anshary, Hukum Perkawinan di Indonesia , (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010,) hal.
75
2 Abdurahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Akademika Pressindo,2010), hal. 141
209 | Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam, Vol.3, No.2, 2018

## Pembahasan
Talak  menurut  bahasa  artinya  “mengungkai”  (melepaskan  ikatan). Menurut  hukum  Islam  mengungkai  (melepaskan)  ikatan  perkawinan  dan mengakhiri hubungan suami istri, 3 talak juga berarti :
“Melepaskan kaitan (ikatan) perkawinan dengan lafaz talak atau seumpamanya” 4 .
Berdasarkan beberapa defenisi yang tersebut di atas, maka jelaslah bahwa talak  ialah  pemutusan  hubungan  perkawinan  antara  suami  dan  istri,  dengan mempergunakan lafal talak atau yang sama maksudnya dengan itu.
Dasar Hukum Talak
Adapun  landasan  hukum  talak  berdasarkan  Alquran,  hadis  dan  ijmak ulama, dalam Alquran terdapat dalam  surat Al-Baqarah ayat 229:
                                                                                                                               
                                                                      
                                                                                              
                            
Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari  yang  telah  kamu  berikan  kepada  mereka,  kecuali  kalau  keduanya  khawatir  tidak akan  dapat  menjalankan  hukum-hukum  Allah.  jika  kamu  khawatir  bahwa  keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya  tentang  bayaran  yang  diberikan  oleh  isteri  untuk  menebus  dirinya[144].  Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.
3 Syaikh Hasan Ayyub, Fikih Keluarga Alih Bahasa M. Abdul Ghoffar, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), hal. 208
4 Wahbah Al-Zahaili, Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu , (Beirut: Al-Fikr, 1984), hal.356
Musda Asmara dan Reti Andira: Urgensi Talak Di Depan Sidang Pengadilan| 210
Surat An-Nisa ayat 35:
                                                                                                             
                             
                       dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari  keluarga  laki-laki  dan  seorang  hakam  dari keluarga  perempuan.  jika  kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal .
Sedangkan dasar hukum talak berdasarkan hadis Nabi:
“Perkara  halal  yang  paling dibenci  oleh  Allah  adalah  talak”  (HR.  Abu  Daud  dan Al- Hakim dari Ibnu Umar). 5
Manusia  telah  berkonsensus  atas  pembolehan  talak,  dan  hal  itu  juga didukung oleh logika. Bisa saja kondisi hubungan antara suami istri telah rusak, sehingga  dipeliharanya  ikatan  suami  istri  hanya  semata-mata  menjadi  sebuah kerusakan dan keburukan, dengan dibebankannya suami untuk memberi nafkah dan tempat tinggal. Sementara istri ditahan dengan perlakuan yang buruk serta pertikaian  yang  bersifat  terus  menerus  yang  tidak  ada  faedahnya.  Oleh  karena itu,  ditetapkannya  hukum  yang  dapat  melepaskan  ikatan  perkawinan  untuk menghilangkan kerusakan dari sebuah perkawinan. 6
Sighat Talak (kata-kata yang digunakan dalam menjatuhkan talak)
1. Hendaklah mentalak mereka dengan masa yang dapat diperhitungkan
Mentalak  istri  hendaknya  dilakukan  pada  saat  sudah  dapat diperhitungkan masa iddahnya. Dengan demikian waktu menjatuhkan talak terhadap istri yang masih mengalami menstruasi adalah pada saat ia dalam keadaan  suci  dan  belum  digauli  sebelumnya.  Dengan  demikian  jika  suami mentalak  istrinya  dalam  keadaan  suci,  tetapi  dikumpuli  sebelumnya,  atau istri  dalam  keadaan  menstruasi  berarti  telah  menyalahi  aturan  Alquran. Ketentuan mengenai talak yang dijatuhkan pada saat istri sedang menstruasi sama halnya dengan istri yang sudah dicampuri sebelumnya 7 .
5 Hadis Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah dengan sanad yang shahih, dan al-Hakim, dan dishahihkan hadis ini. Dati Ibnu Umar dalam kitab Nailul Authar .
6 Wahbah Al-Zahaili, Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu , terj. (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal.319
7 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam , (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal.78
211 | Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam, Vol.3, No.2, 2018

## 2. Ungkapan talak dengan jelas ( sharih )
Talak  terjadi  dengan  segala  sesuatu  yang  menujukkan  putusnya perkawinan, baik menggunakan ucapan, tulisan yang ditujukan kepada istri, isyarat  seorang  suami  yang  bisu  atau  dengan  utusan.  Jika  seorang    berniat mentalak istrinya di dalam hati tanpa diungkapkan atau semacamnya maka tidak  terjadi  talak  menurut  orang-orang  berilmu.  Ucapan  talak  ada  dua macam yaitu syarih ( jelas) dan kinayah (sindiran). Talak syarih menggunakan tiga  lafal  yaitu  (cerai) talak (pisah) firaq dan  (terlepas) sarah. Lafal  pertama sudah  populer  baik  secara  bahasa  atau  istilah  sedangkan  lafal  kedua  dan ketiga terdapat dalam Alquran dengan makna lafal terpisah antara suami dan istri 8 .
3. Talak dengan sindiran
lafal talak dengan sindiran yaitu suatu kalimat yang mempunyai arti cerai atau yang lain. Kalimatnya banyak dan tak terhitung jumlahnya. Ungkapan kata yang tidak berarti talak, tidak menyerupainya, dan tidak menunjukkan cerai  seperti  perkataan  seorang  kepada  istrinya,  misalnya  duduklah  engkau cantik,  semoga  Allah  memberkahi  engkau,  dan  sesamanya.  Dengan menggunakan kata-kata tersebut, tidak terjadi talak sekalipun berniat talak, karena kata-kata tersebut tidak ada kaitannya di dalam makna talak jika di jatuhkan  juga  talak  hanya  niat  belaka.  Berikut  ini  contoh  talak  dengan sindiran  misalnya,  engkau  bebas,  engkau  terputus,  engkau  terpisah, melanggarlah,  bebaskan  rahimmu,  pulang  ke  orangtua  mu,  pergilah  dan masih banyak yang lain. 9

## 4. Talak dengan tulisan
Talak dapat terjadi dengan tulisan walaupun penulis mampu berkata-kata. Sebagaimana suami boleh mentalak istri dengan lafal atau ucapan juga boleh mentalak dengan  tulisan. Fuqahak mensyariatkan tulisan itu hendaklah jelas maksudnya dan jelas tulisannya sehingga terbaca ketika ditulis di lembaran kertas  dan  sesamanya.  Contohnya  “hai  fulanah  engkau  terceraikan,  tulisan tersebut termasuk sah dan jelas, maka terjadilah talak 10 .

## Persaksian dalam Talak
Menurut  jumhur fuqahak baik  salaf  maupun  khalaf  menjatuhkan  talak tidak perlu saksi, karena talak itu sebagian dari hak suami maka tidak perlu bukti
8 Abdul Aziz Muhammad, Azzam dan Abdul Wahab Sayyad Hawwas, Fiqih Munakahat , (Jakarta : Imprin Bumi Aksara, 2009), Hal 268
9 Ibid, Hal. 269-270 10 Ibid, Hal. 272-276
Musda Asmara dan Reti Andira: Urgensi Talak Di Depan Sidang Pengadilan| 212 atau saksi untuk melaksanakan haknya. Talak adalah hak suami, Allah jadikannya ditangan  suami,  dan  Allah  tidak  jadikan  hak  kepada  orang  lain,  sebagaimana firman Allah sebagai berikut:
                                                                                                   
                                                                                                            
                                                                                                     
          
                                            apabila  kamu  mentalak  isteri-isterimu,  lalu  mereka  mendekati  akhir  iddahnya,  Maka rujukilah  mereka  dengan  cara  yang  ma'ruf,  atau  ceraikanlah  mereka  dengan  cara  yang ma'ruf  (pula).  janganlah  kamu  rujuki  mereka  untuk  memberi  kemudharatan,  karena dengan  demikian  kamu  Menganiaya  mereka 11 .  Barangsiapa  berbuat  demikian,  Maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. janganlah kamu jadikan hukum- hukum  Allah  permainan,  dan  ingatlah  nikmat  Allah  padamu,  dan  apa  yang  telah diturunkan  Allah  kepadamu  Yaitu  Al  kitab  dan  Al  Hikmah  (As  Sunnah).  Allah memberi  pengajaran  kepadamu  dengan  apa  yang  diturunkan-Nya  itu.  dan  bertakwalah kepada  Allah  serta  ketahuilah  bahwasanya  Allah  Maha  mengetahui  segala  sesuatu. (Al- Baqarah ayat 231).
Menurut  Al-Qurthubi,  dalam  penjatuhan  talak  itu  diwajibkan  adanya saksi 12 , sebagaimana firman Allah dalam surat ATh-Thalak ayat 2:
          
     
                 
                                                                    
                                                                                                   
                         mereka  telah  mendekati  akhir  iddahnya,  Maka  rujukilah  mereka  dengan  baik  atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara  kamu  dan  hendaklah  kamu  tegakkan  kesaksian  itu  karena  Allah.  Demikianlah
11 Umpamanya:  memaksa  mereka  minta  cerai  dengan  cara  khulu'  atau  membiarkan mereka hidup terkatung-katung.
12 Ahmad Azhar Basyir, op.cit., hal. 79
213 | Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam, Vol.3, No.2, 2018
diberi  pengajaran  dengan  itu  orang  yang  beriman  kepada  Allah  dan  hari  akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar .
Perintah  mempersaksikan  dalam  ayat  tersebut  menurut  Al-Qurthubi, mancakup persaksian ketika merujuk dan memisahkan (mentalak). Diantara para sahabat yang berpendapat wajib adanya saksi dalam talak ialah Ali bib Abi Thaib dan  Imran  bin  Husain.  Diantara  para thabi’in ialah  Iman  Muhammad  Al-Baqir dan  Imam  Ja’far  Shadiq  (yang  kemudian  diikuti  oleh  ulama  Syiah  Imamiyah), Atha,  Ibnu  Juraij,  Ibnu  Sirin,  dan  ulama  mazhab  zahiri  juga  berpendapat demikian. 13
Apabila kita perhatikan dalil-dalil pendapat tentang wajibnya persaksian atas  talak  itu,  dapat  kita  lihat  bahwa  pendapat  tersebut  mempunyai  dasar yang cukup  kuat,  karena  Islam  mempunyai  prinsip  untuk  mempersempit  pintu perceraian.  Dengan  adanya  ketentuan  ini,  suami  yang  akan  menjatuhkan  talak dengan  disaksikan  oleh  dua  orang  laki-laki  yang  adil  itu  tidak  akan  diliputi suasana kebencian atau kemarahan terhadap istri yang ditalak, tetapi benar-benar atas  pertimbangan  yang  matang  sebelumnya  bahwa  langkah  yang  lebih  baik adalah  dengan  menghentikan  hubungan  perkawinan  sebab  apabila dipertahankan juga tidak akan membawa kebaikan dalam perkawinan.

## Hak Perempuan yang di Talak
Adapun  hak-hak  perempuan  yang  di  talak  oleh  suaminya  terbagi  menjadi enam antara lain :
1. Islam  memberikan  syarat  agar  pelaksanaan  talak  pada  waktu  suci  tidak terjadi setelah berkumpul dan perempuan tidak dalam masa haid, karena hal itu  memberikan  tenggang  masa  iddah  bagi  perempuan.  Surah  Ath-Talak ayat 1:
“Hai  Nabi,  apabila  kamu  menceraikan  isteri-isterimu  maka  hendaklah  kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) 14 dan hitunglah  waktu  iddah  itu  serta  bertakwalah  kepada  Allah  Tuhanmu.  janganlah kamu  keluarkan  mereka  dari  rumah  mereka  dan  janganlah  mereka  (diizinkan)  ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang 15 . Itulah hukum-hukum
13 Ibid ., hal 80
14 Maksudnya:  isteri-isteri  itu  hendaklah  ditalak  diwaktu  suci  sebelum  dicampuri. tentang masa iddah Lihat surat Al Baqarah ayat 228, 234 dan surat Ath Thalaaq ayat 4.
15 Yang dimaksud dengan perbuatan keji di sini ialah mengerjakan perbuatan-perbuatan pidana, berkelakuan tidak sopan terhadap mertua, ipar, besan dan sebagainya.
Musda Asmara dan Reti Andira: Urgensi Talak Di Depan Sidang Pengadilan| 214
Allah,  maka  sesungguhnya  dia  telah  berbuat  zalim  terhadap  dirinya  sendiri.  kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. 16 ”
2. Berbuat  baik  terhadap  perempuan  yang  diceraikan  dan  berhubungan  yang baik  dengannya.  Tidak  ada  pembalasan  dendam  dan  penderitaan. Perpisahan dilakukan dengan tenang sebagaimana saat berkumpul keduanya dengan tenang.
3. Islam  mewajibkan  perempuan  yang  diceraikan  dengan  kecukupan  harta untuk melindungi dari jiwa-jiwa yang dengki dan benci. Memberikan udara yang  harum  dengan  penuh  kehalusan  dan  kasih  sayang.  Allah  berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 241 :
                                                             kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah 17 menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.
4. Islam  mengharuskan  tetapnya  perempuan  yang  dicerai  selama  masa  iddah dalam rumah tangganya kecuali ia datang dengan huru hara dan membuat keburukan, maka boleh mengusirnya. Hikmhanya adalah kesenangan dalam penggerakan  tersembunyi  pada  jiwa  suami  karena  kecintaannya  dan keinginannya  bersama  dengan  istri.  Terkadang  ia  menyiapkan  jalan  untuk menjernihkan berbagai pertentangan. Akan tetapi hal tersebut disyariatkan aman dari ketergelinciran pada perbuatan keji 18 .
5. Nafkah bagi perempuan yang diceraikan jika ia dalam keadaan hamil  ialah sampai melahirkan. Hal tersebut sebagai wujud adanya hubungan antara ia dan  suaminya,  dengan  adanya  janin  jika  ia  dalam  keadaan  hamil.  Dan kekuasaan  suami  jika  ingin  kembali  kepada  istrinya  jika  tidak  terjadi  talak ba’in. Firman Allah dalam Surah Ath-Thalak ayat 6 :
“Tempatkanlah  mereka  (para  isteri)  di  mana  kamu  bertempat  tinggal  menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.  dan  jika  mereka  (isteri-isteri  yang  sudah  ditalaq)  itu  sedang  hamil,  maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan  (anak-anak)mu  maka  berikanlah  kepada  mereka  upahnya,  dan
16 Suatu  hal  yang  baru  Maksudnya  ialah  keinginan  dari  suami  untuk  rujuk  kembali apabila talaqnya baru dijatuhkan sekali atau dua kali
17 Mut'ah  (pemberian)  ialah  sesuatu  yang  diberikan  oleh  suami  kepada  isteri  yang diceraikannya sebagai penghibur, selain nafkah sesuai dengan kemampuannya
18 Ali Yusuf As-Subki, Fikih Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam, (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 343
215 | Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam, Vol.3, No.2, 2018
musyawarahkanlah  di  antara  kamu  (segala  sesuatu)  dengan  baik;  dan  jika  kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”
6. Hak  untuk  kembali  bagi  suami  dalam  masa  iddah,  jika  suami  telah menceraikannya dengan sekali talak atau dua kali talak dengan tanpa perlu meminta izin dan kesaksian. Jika telah habis masa iddahnya maka perlu akad baru. Tidak ada orang yang dapat mencegahnya selagi mereka sepakat untuk kembali 19 .

## Al-Maslahah Al-Mursalah
Sebelum  menjelaskan  arti Maslahah  Al-mursalah ,  terlebih  dahulu  perlu dibahas  tentang maslahah, karena maslahah  mursalah itu  merupakan  salah  satu bentuk  dari maslahah. Dari  segi  bahasa,  kata al-marsalah, adalah  manfaat.  Baik artinya  maupun  wujudnya,  yang  sama  artinya  dengan  kalimat as-shalah ,  seperti halnya lafal al-naf’u 20 .
Pengertian maslahah dalam  bahasa  Arab  berarti  perbuatan-perbuatan  yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam artinya yang umum adalah setiap segala  sesuatu  yang  bermanfaat  bagi  manusia,  baik  dalam  arti  menarik  atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan; atau dalam arti menolak  atau  menghindarkan  seperti  menolak  kemudharatan  atau  kerusakan. Jadi  setiap  yang  mengandung  manfaat  patut  disebut maslahah dengan  begitu maslahah mengandung  dua  sisi  menarik  atau  mendatangkan  kemaslahatan  dan menolak atau menghindari kemudaratan 21 .
Dalam mengartikan maslahah secara definitif terdapat perbedaan rumusan di kalang ulama walaupun pada hakikatnya adalah sama.
1. Al-Ghazali  menjelaskan  bahwa  pada  asalnya maslahah itu  berarti  sesuatu yang  mendatangkan  manfaat  (keuntungan)  dan  menjauhkan  mudarat namun hakikat dari maslahah adalah :

## Memelihara tujuan syara’ (dalam mendapatkan hukum)
Sedangkan  tujuan  syara’  dalam  menetapkan  hukum  itu  ada  lima,  yaitu: memelihara agama, jiwa, akal keturunan dan harta 22 .
19 Ibid , hal. 344
20 Rahmat Syafe’i , Ilmu Ushul Fiqh , (Bandung : Pustaka Setia, 2000), hal. 117-119
21 Ibid , hal.120 22 Ibid , hal. 122
Musda Asmara dan Reti Andira: Urgensi Talak Di Depan Sidang Pengadilan| 216

## 2. Al-Khawarizmi memberikan definisi yang hampir sama dengan defenisi di atas yaitu :
Memelihara  tujuan  syara’  dalam  menetapkan  hukum  dengan  cara  menghindarkan kerusakan dari manusia.
Defenisi  ini  sama  dengan  defenisi  di  atas  dari  segi  artinya  dan  tujuannya, karena menolak kerusakan itu mengandung arti menarik kemanfaatan, dan menolak kemaslahatan berarti menarik kerusakan 23 .
3. Al-Syatibi  mengartikan maslahah itu  dari  dua  pandangan,  yaitu  dari  segi terjadinya maslahah dalam kenyataan dan dari segi tergantungnya tuntutan- tuntutan syara’ kepada maslahah .
a. Dari segi terjadinya maslahah dalam kenyataan, berarti :
Sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, sempurna hidupnya, tercapai apa yang dikehendaki oleh sifat syahwati dan aklinya secara mutelak.
b. Dari  segi  tergantungnya  tuntunan  syara’  kepada maslahah ,  yaitu kemaslahatan  yang  merupakan  tujuan  dari  penetapan  hukum  syara’ untuk  menghasilkannya,  Allah  menuntut  manusia  untuk  berbuat kebaikan 24 .
Dari  beberapa  defenisi  tentang maslahah di  atas  dengan  rumusan  yang berbeda  tersebut      dapat  disimpulkan  bahwa maslahah adalah  sesuatu  yang dipandang  baik  oleh  akal  sehat  karena  mendatangkan  kebaikan  dan menghindarkan  keburukan  (kerusakan)  bagi  manusia,  sejalan  dengan  tujuan syara’ dalam menetapkan hukum.
Dari  kesimpulan  tersebut  terlihat  adanya  perbedaan  antara maslahah dalam pengertian  bahasa  dan maslahah dalam  pengertian  hukum  atau  syara’. Perbedaannya  terlihat  dari  segi  tujuan  syara’  yang  dijadikan  rujukan. Maslahah dalam  pengertian  bahasa merujuk  pada  tujuan  pemenuhan  kebutuhan  manusia dan  karenanya  mengandung  pengertian  untuk  mengikuti  syahwat  atau  hawa nafsu.  Sedangkan maslahah dalam  arti  syara’  yang  menjadi  titik  bahasa  dalam
23 Ibid , hal. 123 24 Ibid , hal. 124
217 | Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam, Vol.3, No.2, 2018
ushul fiqh, yang selalu menjadi ukuran dan rujukannya adalah tujuan syara’ yaitu memelihara  agama,  jiwa,  akal,  keturunan  dan  harta  benda,  tanpa  melepaskan tujuan  pemenuhan  kebutuhan  manusia  yaitu  mendapatkan  kesenangan  dan menghindarkan ketidaksenangan 25 .
Macam-Macam Maslahah
Sebagaimana  dijelaskan  di  atas  bahwa maslahah dalam  artinya  syara’  bukan hanya didasarkan pada pertimbangan akal dalam menilai baik buruknya sesuatu, bukan  pula  karena  dapat  mendatangkan  kenikmatan  dan  menghindarkan kerusakan tapi lebih jauh dari itu, yaitu bahwa apa yang dianggap baik oleh akal juga  harus  sejalan  dengan  tujuan  syara’  dalam  menetapkan  hukum  yaitu memelihara  lima  prinsip  pokok  kehidupan,  umpamanya  larangan  minuman keras 26 .  Adanya  larangan  ini  menurut  akal  sehat  mengandung  kebaikan  atau maslahah karena  dapat  menghindarkan  diri  dari  kerusakan  akal  dan  mental. Kekuatan maslahah dapat  dilihat  dari  segi  tujuan  syara’  dalam  menetapkan hukum, yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan lima prinsip pokok  kehidupan  manusia,  yaitu  agama,  jiwa,  akal,  keturunan,  dan  harta.  Juga dapat  dilihat  dari  segi  tingkat,  kebutuhan  dari  tuntutan  kehidupan  manusia kepada lima hal tersebut 27 .
1. Dari  segi  kekuatannya  sebagai hujjah dalam  menetapkan  hukum, maslahah ada  tiga  macam,  yaitu  : maslahah  dharruriyah , maslahah  hajiyyah dan maslahah tabsiniyah 28 . a. Maslahah  dharuriyah adalah  kemaslahatan  yang  keberadaannya  sangat dibutukan  oleh  kehidupsn  manusia,  artinya  kehidupan  manusia  tidak punya  arti  apa-apa  bila  satu  saja  dari  prisip  yang  lima  itu  tidak  ada. Segala  usaha  yang  secara  langsung  menjamin  atau  menuju  pada keberadan lima prinsip tersebut adalah baik atau maslahah dalam tingkat dharuri .  Karena  itu  Allah  memerintahkan  manusia  melakukan  usaha bagi  pemenuhan  kebutuhan  pokok  tersebut.  Meninggalkan  dan menjahui  larangan  Allah  tersebut  adalah  baik  atau maslahah dalam tingkat dharuri . Dalam hal ini Allah melarang murtad untuk memelihara agama, melarang membunuh untuk memelihara jiwa, melarang minum- minuman  keras  untuk  memelihara  akal,  melarang  berzina  untuk
25 Ibid , hal.124
26 Satria Effendi dan Muhammad Zein, Ushul Fiqh , (Jakarta : Kencana, 2005), Hal. 148-
149
27 Ibid , hal. 149 28 Ibid , hal. 150
Musda Asmara dan Reti Andira: Urgensi Talak Di Depan Sidang Pengadilan| 218 memelihara  keturunan,  dan  melarang  mencuri  untuk  memelihara harta 29 .
b. Maslahah hajiyah adalah kemaslahatan tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya  tidak  tidak  mendapat  tingkat  dharuri.  Bentuk kemaslahatanya  tidak  secara  langsung  bagi  pemenuhan  kebutuhan pokok yang lima, tetapi secara tidak menuju kearah sana seperti dalam hal  yang  memberi  kemudahan  bagi  pemenuhan  kebutuhan  hidup manusia. Maslahah  hajiyah juga  jika  tidak  terpenuhi  dalam  kehidupan manusia,  tidak  sampai  secara  langsung  menyebabkan  rusaknya  lima unsur  pokok  tersebut,  tetapi  secara  tidak  langsung  memang  bisa mengakibatkan  perusakan.  Contoh maslahah  hajiyah adalah  menurut ilmu agama untuk tegaknya agama, makan untuk kelangsungan hidup, mengasah otak untuk menyempurnakan akal, melakukan jual beli untuk mendapatkan harta. Semua itu merupakan perbuatan baik atau maslahah dalam tingkat haji.
c. Maslahah  tahsiniyah adalah maslahah yang  kebutuhan  hidup  manusia kepadanya  tidak  sampai  tingkat dharuriyah, juga  tidak  sampai  tigkat hajiiyyah namun  kebutuhan  tersebut  perlu  dipenuhi  dalam  rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. Misalnya, menggunakan pakaian yang bagus-bagus ketika shalat, memakai wangi- wangian  bagi  laki-laki  yang  ingin  berkumpul  dengan  orang  banyak, mengharamkan  makan  makanan yang  buruk atau menjijikan Maslahah dalam  bentuk tahsini tersebut,  juga  berkaitan  dengan  lima  kebutuhan pokok manusia 30 .
Tiga  bentuk maslahah tersebut,    secara  beruntun  menggambarkan  tingkat kekuatannya,  mulai  dari  yang  paling  kuat  sampai  yang  paling  lemah, perbedaan tingkat kekuatan ini harus didahulukan mana yang lebih penting dan akan terlihat bila terjadi pembenturan kepentingan antar sesamanya.
2. Dari adanya keserasian dan kesejalanan anggapan baik oleh akal itu dengan tujuan syara’ dalam menetapkan hukum, ditinjau dari maksud usaha mencari dan  menetapkan  hukum, maslahah itu  disebut  juga  dengan munasib atau keserasian maslahah dengan  tujuan  hukum. Maslahah dalam  artian manasib itu dari segi pembuat hukum memperhatikannya atau tidak, maslahah terbagi kepada tiga macam, yaitu :
a. Maslahah  al-mu’tabarab yaitu  maslahah  yang  diperhitungkan  oleh  syar'i. Maksutnya  adalah  petunjuk  dari  syar’i  baik  langsung  maupun  tidak
29 Ibid , hal. 152 30 Ibid , hal. 153
219 | Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam, Vol.3, No.2, 2018
langsung  yang  memberikan  penunjuk  pada  arah maslahah yang  menjadi alasan  dalam  menetapkan  hukum 31 .  Dari  langsung  dan  tidak  langsung tersebut maslahah terbagi menjadi dua bagian yaitu :
1) Manasib mu’atstsir yaitu ada petunjuk langsung dari pembuatan hukum yang  memperhatikan maslahah tersebut.  Contohnya  dalil  nash  yang menujukan  langsung  kepada  maslahah  umpamanya  tidak  baik mendekati perempuan yang sedang haid dengan alasan haid itu adalah penyakit.  Hal  ini  dikatakan maslahah karena  menjauhkan  diri  dari kerusakan  atau  penyakit.  Contoh  dalam ijma’ menetapkan  adanya kewalian  ayah  terhadap  harta  anak-anaknya  dengan ilat belum dewasa 32 .
2) Munasib  mulaim yaitu  tidak  ada  petunjuk  langsung  dari  syara’  baik dalam  bentuk  nash  atau ijma ’  tentang  perhatian  syara’  terhadap maslahah tersebut, namun secara tidak langsung ada. Contohnya :
a) Pelanjutan  perwalian  ayah  terhadap  anak  gadisnya  dengan  alasan anak  gadisnya  yang  belum  dewasa.  Ini  alasan  bagi  hukum  yang sejenisnya yaitu perwalian harta bagi anak kecil.
b) Boleh jama’ bagi orang yang muqim karena hujan. Keadaan hujan itu  memang  tidak  pernah  dijadikan  alasan  untuk  hukum  jama’ sholat  namun  syara’  melalui  ijma’  menetapkan  kedaan  yang sejenisnya  yaitu  dalam  perjalanan  menjadi  alasan  bolehnya jama ’ dalam shalat 33 .
b. Maslahah  al-mulghah atau maslahah yang  di  tolak,  yaitu maslahah yang dianggap  baik  oleh  akal,  tetapi  tidak  diperhatikan  oleh  syara’  dan  ada petunjuk syara’ yang menolaknya. Hal ini berarti syara’, namun ternyata syara’ menetapkan hukum, yaitu mencampuri istrinya di siang hari bulan Ramadhan. Untuk orang ini sanksi yang paling baik adalah disuruh puasa dua  bulan  berturut-turut,  karena  cara  inilah  yang  diperkirakan  akan membuatnya  jera  melakukan  pelanggaran,  pertimbangan  ini  memang baik  dan  masuk  akal,  bahkan  sejalan  dengan  tujuan  syara’    dalam menetapkan  hukum,  yaitu  menjerahkan  orang  dalam  melakukan pelanggaran 34 .  Namun  apa  yang  dianggap  baik  oleh  akal  ini,  ternyata tidak  demikian  menurut  syar’i,  bahkan  ia  menetapkan  hukum  yang
31 Abdul  Wahhab  Khallaf, Ilmu  Ushul  Fiqh ,  terj,  (Semarang  :  Toha  Putra  Grub  1974), Hal 116-117 32 Ibid , hal. 118 33 Ibid , hal. 120 34 Ibid , hal. 123
Musda Asmara dan Reti Andira: Urgensi Talak Di Depan Sidang Pengadilan| 220 berbeda dengan itu, yaitu harus memerdekakan hamba sahaya, meskipun sanksi  ini  bagi  orang  kaya  atau  raja  dinilai  kurang  relevan  untuk  dapat membuat jera.
c. Maslahah  al-mursalah atau  juga  disebut  istilah  yaitu  yang  dipandang  baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara’ dalam menetapkan hukum namun tidak ada petunjuk syara’ yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk  syara’  yang  menolaknya.  Jumhur  ulama  sepakat  untuk menggunakan maslahah  mu’tabarah sebagaimana  juga  sepakat  menolak maslahah  mulghah. Menggunakan  metode maslahah  al-mursalah dalam berijtihad  ini  menjadi  perbincangan  yang  berkepanjangan  di  kalangan ulama 35 .
Syarat-Syarat Berhujjah dengan Maslahah Mursalah
Ulama  yang  berhujjah  dengan maslahah  mursalah berhati-hati  untuk menjadikannya  sebagai  hujjah,  sehingga  dia  tidak  menjadi  pintu  bagi pembentukan  hukum  menurut  hawa  nafsu  dan  kesenangan.  Oleh  karena  itu, mereka mensyaratkan tiga syarat pada maslahah yang menjadi dasar pembentukan hukum, yaitu :
1. Ia  harus  merupakan  kemaslahatan  yang  hakiki,  dan  bukan  suatu kemaslahatan  yang  bersifat  dugaan  saja,  yang  dimaksudkan  dengan persyaratan ini ialah untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu  kasus  mendatangkan  kemanfaatan  dan  menolak  bahaya 36 .  Adapun sekedar dugaan bahwa suatu pembentukan hukum menarik suatu manfaat, tanpa  mempertimbangkannya  dengan  bahaya  yang  mendatang,  maka  ini adalah  berdasarkan  kemslahatan  yang  bersifat  dengan maslahah  wahmiyyah. Contohnya  kemaslahatan  yang  berdasarkan  dengan  ini  pencabutan  hak suami  untuk  mentalak  istrinya  dan  meletakkan  hak  penthalakan  di  tangan hakim saja dalam segala situasi dan kondisi 37 .
2. Bahwa  ia  adalah  kemaslahatan  umum,  dan  bukan  kemaslahatan  pribadi. Yang  dimaksud  dengan  syarat  ini  ialah  untuk  membuktikan  bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus adalah mendatangkan manfaat bagi mayoritas  ummat  manusia,  atau  menolak  bahaya  dari  mereka,  dan  bukan untuk  kemaslahatan  individu  atau  sejumlah  persorangan  yang  merupakan minoritas  dari  mereka.  Hukum  tidaklah  boleh  disyariatkan  untuk mewujudkan  kemaslahatan  khusus  bagi  penguasa  atau  pembesar,  dan
35 Ibid , hal. 124 36 Ibid , hal. 327 37 Ibid , hal. 328
221 | Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam, Vol.3, No.2, 2018
memalingkan pandangan dari mayoritas ummat dan kemaslahatan mayoritas ummat manusia 38 .
3. Bahwa  pembentukan  hukum  berdasarkan  kemaslahatan  ini  tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah berdasarkan nash atau ijma’.  Oleh  karena  itu,  tidak  sah  mengakui  kemaslahatan  yang  menuntut persamaan  antara  anak  laki-laki  dan  anak  perempuan  dalam  pembagian warisan, karena kemslahatan ini dibatalkan, karena ia bertentangan dengan nash  Alquran.  Dari  uraian  ini  dijelaskan  bahwasanya  kemslahatan  yang dengan kata lain: sifat yang munasib , apabila ada bukti syara’ yang menujukan pengakuan  terhadapnya,  dengan  salah  satu  dari  bentuk  pengakuan  maka itulah  sifat munasib .  Adapun  jika  bukti  syar’i  menujukan  pembatalan pengakuan  tehadapnya,  maka  sifat  itu  adalah munasib  al-mulgha atau  yang dibatalkan dan apabila tidak ada bukti syar’i maupun pembatalannya, maka sifatnya adalah munasib mursal . Dengan kata lain disebut maslahah mursalah .
Perbedaan Pendapat Ulama Mengenai Maslahah Mursalah
Para ulama ushul fiqh sepakat bahwa maslaha mursalah tidak sah menjadi landasan  hukum  dalam  bidang  ibadah,  karena  bidang  ibadah  harus  diamalkan sebagaimana adanya yang diwariskan oleh Rasullulah, dan oleh karena itu bidang ibadah  tidak  berkembang.  Mereka  berbeda  pendapat  dalam  bidang  muamalat. Kalangan  Zahiriyah,  sebagian  dari  kalang  Syafi’iyah  dan  Hanafiyah  tidak mengakui maslahah  mursalah sebagai  landasan  pembentukan  hukum,  dengan alasan yang dikemukakan Abdul Karim Zaidan, antara lain 39 :
1. Allah  dan  Rasulnya  telah  merumuskan  ketentuan-ketentuan  hukum  yang menjamin segala bentuk kemaslahatan ummat manusia. Menetapkan hukum berlandaskan maslahah  mursalah ,  berarti  menganggap  syariat  Islam  tidak lengkap  karena  menganggap  masih  ada maslahah yang  belum  tertampung oleh  hukum-hukumnya.  Hal  yang  seperti  itu  bertentangan  dengan  ayat  36 Surah Al-Qiyamah:
Apakah  manusia  mengira,  bahwa  ia  akan  dibiarkan  begitu  saja  (tanpa pertanggungjawaban)
2. Membenarkan maslahah mursalah sebagai landasan hukum berarti membuka pintu  bagi  berbagai  pihak  seperti  hakim  dipengadilan  atau  pihak  penguasa untuk menetapkan hukum menurut seleranya dengan alasan untuk meraih kemaslahatan. Praktik seperti itu jelas akan merusak agama.
38 Ibid , hal. 329 39 Khalaf, Op, Cit, hal. 121
Musda Asmara dan Reti Andira: Urgensi Talak Di Depan Sidang Pengadilan| 222
Dengan alasan-alasan tersebut mereka menolak maslahah mursalah sebagai landasan  menetapkan  hukum.  Berbeda  dengan  itu,  kalangan  Malikiyah  dan Hanabilah,  serta  sebagian  dari  kalangan  Syafiiyah  berpendapat  bahwa maslahah mursalah secara  sah  dapat  dijadikan  landasan  menetapkan  hukum.  Diantara alasan-alasan yang mereka ajukan adalah 40 :
1. Syariat  Islam  diturunkan,  seperti  disimpulkan  para  ulama  berdasarkan petunjuk-petunjuk  Alquran  dan  Sunnah,  bertujuan  untuk  merealisasikan kemaslahatan dan kebutuhan umat manusia. Kebutuhan ummat manusia itu selalu  berkembang,  yang  tidak  mungkin  semuanya  dirinci  dalam  Alquran dan Sunnah Rasullulah. Namun secara umum syariat Islam telah memberi petunjuk  bahwa  tujuannya  adalah  untuk  memenuhi  kebutuhan  umat manusia.  Oleh  sebab  itu,  apa-apa  yang  dianggap  maslahah,  selama  tidak bertentangan  dengan  Alquran  dan  Sunnah  Rasulullah,  sah  dijadikan landasan hukum.
2. Para  sahabat  dalam  berijtihad  menganggap  sah maslahah  mursalah sebagai landasan  hukum  tanpa  ada  seorang  pun  yang  membantahnya. Contohnya, Umar bin Khattab pernah menyita sebagian harta para pejabat di masanyay ang  diperboleh  dengan  cara  menyalagunakan  jabatannya.  Praktik  ini  tidak pernah  dicontohkan  oleh  Rasulullah,  akan  tetapi  hal  itu  perlu  dilakukan demi menjaga harta negara dari rongrongan para pejabatnya.
Berdasarkan  alasan-alasan  tersebut  dan  beberapa  alasan  yang  lain  yang tidak dapat disebutkan semua dalam tulisan ini, kalangan Malikiyah, Hanabilah dan sebagian dari kalangan Syafiiyah menganggap sah maslahah mursalah sebagai landasan hukum 41 .

## Maslahah Talak yang Dilakukan di Depan Sidang Pengadilan
Dalam  Islam  sudah  dijelaskan  untuk  terjadinya  perceraian  harus memenuhi beberapa persyaratan. Antara lain: suami, istri, lafal talak, dan sengaja untuk menjatuhkan talak atau sengaja untuk bercerai. Memang dalam fiqh suami mempunyai hak yang luas untuk menjatuhkan talak, kapanpun dan dimanapun suami mengucapkannya talak itu jatuh seketika. Keadaan seperti ini dipandang dari  sudut  kepentingan  keluarga,  kepastian  hukum  dan  ketertiban  masyarakat, tidak  mewujudkan  kemaslahatan  bahkan  banyak  merugikan  kaum  wanita.  Di Negara Indonesia ini sangat jelas bahwa perkara perceraian merupakan perkara yang  kewenangannya  dimiliki  oleh  Pengadilan  Agama  maupun  Pengadilan Negeri.  Oleh  karena  itu  demi  kemaslahatan,  maka  perceraian  harus  di  proses melalui Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam. Di dalam UU No. 1 tahun
40 Effendi Satria dan Muhammad Zain , Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2010) , hal 150
41 Ibid, hal. 152
223 | Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam, Vol.3, No.2, 2018
1974  tentang  perkawinan  sudah  menjelaskan  talak  harus  dilakukan  di  depan Pengadilan  Agama  berdasarkan  pasal  39  ayat  1  dan  Kompilasi  Hukum  Islam pasal  115  yang  berbunyi:  perceraian  hanya  dapat  dilakukan  di  depan  sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Oleh karena itu tidak ada alasan untuk tidak mengikrarkan talak di depan pengadilan.
Maslahah adalah  suatu  yang  dianggap  baik,  dan  sejalan  dengan  tujuan syara’  dalam  menetapkan  suatu  hukum,  jumhur  ulama  sepakat  dalam menggunakan maslahah untuk berijtihad, jika apa yang menurut akal itu baik dan selaras  pula  dengan  tujuan  syara’,  serta  tidak  ada  pula  petunjuk  syara’  yang menolaknya  dan maslahah tersebut  berguna  untuk  kemaslahatan  umat.  Maka, maslahah tersebut bisa diterima oleh ulama-ulama fiqih di Indonesia. Mengingat akan pentingnya mengikararkan talak di depan pengadilan, merupakan maslahah yang  baik,  maka  negara mengharuskan  masyarakat  untuk  menjatuhkan  talak  di depan  pengadilan  agar  tercapainya  kemaslahatan  hidup  setelah  terjadinya perceraian.  Supaya  para  suami  tidak  asal-asalan  saja  dalam  menjatuhkan  talak kepada istrinya.
Adapun maslahah yang mengharuskan talak dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama yaitu :
1. Mempunyai kepastian hukum.
Agar  talak  yang  sudah  dijatuhkan  itu  mempunyai  kepastian  hukum khususnya  bagi  istri,  ketika  istri  mau  menikah  lagi,  ia  tidak  akan  kesulitan untuk mengurus proses nikahnya di Kantor Urusan Agama (KUA). Karena KUA tidak akan mengabulkan permohonan janda untuk menikah lagi tanpa ada surat keterangan resmi dari Pengadilan Agama bahwa ia sudah menjadi janda.  Begitu  juga  dengan  suami,  sama  halnya  dengan  istri,  suami  yang melakukan  perceraian  di  luar  Pengadilan  akan  mengalami  kesulitan  ketika hendak menikah lagi dengan perempuan lain. Perceraian yang dilakukan di luar  pengadilan  tidak  akan  memiliki  surat  cerai  yang  sah  dan  memiliki kekuatan  hukum  tetap,  sehingga  jika  hendak  menikah  lagi  melalui  pihak KUA  tidak  akan  diizinkan  sampai  ada  surat  yang  sah  dari  Pengadilan Agama 42 .
2. Adanya kepastian tentang nafkah anak.
Setelah  suami  dan  istri  bercerai,  mereka  berdua  tetap  mempunyai kewajiban  memelihara  dan  mengasuh  anak-anak,  maka  dalam  hal  ini Pengadilan  dapat  memberikan  putusan  bahwa  sang  suami  tetap
42 Hilman  Hadi  Kusuma, Hukum  Perkawinan  Indonesia  menurut  Perundang,  Hukum  Adat,
Hukum Agama , (Bandung : Bandar Maju, 1990), hal. 20
Musda Asmara dan Reti Andira: Urgensi Talak Di Depan Sidang Pengadilan| 224 bertanggung  jawab  memberikan  semua  biaya  pemeliharaan  sampai pendidikan  sesuai  dengan  kebutuhan  anak,  jika  sang  suami  tidak  mampu, sang  istri  bisa  menggantikan    kewajiban  sang  suami  tersebut.  Kalau  talak dilakukan  di  luar  Pengadilan,  tentu  anak  tidak  mendapatkan  haknya,  yaitu berupa  nafkah,  karena  banyak  sekali  kasus  setelah  berpisah  anak  tidak mendapatkan haknya dan anak menjadi terbengkalai.
3. Kepastian tentang nafkah istri.
Kepastian  nafkah  istri  yaitu  nafkah  iddah,  tempat  tinggal  selama iddah,  dan  pembagian  harta  bersama.  Seorang  istri  yang  diceraikan  di pengadilan bisa menuntut untuk nafkah selama istri menjalankan iddah dan ia  juga  bisa  menuntut  untuk  pembagian  harta  bersama,  harta  yang  di dapatkan  selama  hidup  berumah  tangga.  Jika  perceraian  dilakukan  di  luar pengadilan  istri  tidak  akan  bisa  menuntut  haknya  selama  masa  iddah  dan juga  tidak  bisa  menuntut  tentang  harta  bersama  atau  harta  yang  mereka dapatkan selama pernikahan, karena tidak adanya bukti yang sah bahwa istri sudah menjadi janda.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  mengikrarkan  talak  di  depan  sidang pengadilan  merupakan  keniscayaan  agar  kepentingan  wanita  dan  anak-anak selaku kaum lemah tetap terlindungi. Dalam hal ini menjatuhkan talak di depan pengadilan  bertujuan  untuk  mewujudkan  kemaslahatan  berupa  perlindungan terhadap institusi keluarga dan perwujudan kepastian hukum dimana perkawinan tidak  dengan  mudah  begitu  saja  diputuskan.  Pemutusan  perkawinan  harus didasari dengan alasan-alasan yang jelas. Dengan demikian talak yang dilakukan di  depan  pengadilan  berarti  talak  telah  melalui  pemeriksaan  terhadap  alasan- alasannya melalui proses sidang Pengadilan.
Selain  itu,  al-Haddad  mencatat  sebagaimana  dikemukakan  oleh  fatwa MUI ada beberapa alasan pentingnya penetapan ikarar talak di depan Pengadilan Agama  yaitu :
1. Pengadilan  merupakan  lembaga  kekuatan  pelindung.  Pengadilan  yang berfungsi  sebagai  pelindung  merupakan  salah  satu  sarana  kita  untuk melindungi hak-hak sebagai seorang istri dan anak, dengan melakukan talak di depan pengadilan maka ada lembaga yang menjamin dan melindungi agar semua hak istri dan anak dapat dipenuhi oleh suami.
2. Pengadilan  merupakan  upaya  penyelamatan  keluarga  dan  perkawinan  dari kehancuran.  Di  dalam  pengadilan  tidak  langsung  hakim  memutuskan pasangan  suami  istri  bercerai  tetapi  memiliki  tahapan  untuk  memperbaiki rumah tangga seperti dilakukannya mediasi agar rumah tangga yang goyah bisa kembali utuh
225 | Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam, Vol.3, No.2, 2018
3. Pengadilan menjamin agar penggunaan talak tidak menyimpang dari ajaran Islam sehingga hak talak dilakukan benar-benar dalam keadaan darurat.
4. Pengadilan diharapkan dapat berperan dalam menjamin hak masing-masing pihak  sebagai  akibat  perceraian.  Pengadilan  memiliki  kekuatan  hukum dalam  menjamin  hak  seorang  istri  dan  anak  sehingga  jika  suami  tidak memenuhi  apa  yang  menjadi  kewajibannya,  maka  istri  dapat  melapor  dan menuntut haknya tersebut.
5. Pengadilan dapat menjamin ketentuan hidup para istri, lebih-lebih lagi bagi suami yang mempunyai istri lebih dari satu.
6. Pengadilan diharapkan dapat mencatat sebab-sebab terjadinya perceraian
7. Pengadilan diharapkan dapat berperan memberikan pelajaran kepada pihak- pihak yang berperkara. 43

## Penutup
Undang-undang  perkawinan  di  Indonesia  telah  mengatur  bahwa perceraian  hanya  dapat  dilakukan  oleh  seorang  suami  di  depan  sidang Pengadilan  Agama  setelah  hakim  terlebih  berusaha  mendamaikan  kedua  belah pihak  dan  tidak  berhasil  untuk  didamaikan.  Talak  yang  dilakukan  di  depan sidang  pengadilan  bertujuan  untuk  mewujudkan  kemaslahatan  agar  perceraian tidak  mudah  begitu  saja  diputuskan,  karena  Islam  mempunyai  prinsip  untuk mempersempit  pintu  perceraian.  Pengadilan  Agama  merupakan  salah  satu institusi  yang  dapat  mempersempit  perceraian  tersebut  dan  sekaligus  dapat menggugurkan kebiasaan-kebiasaan penggunaan talak yang seenaknya. Selain itu maslahah talak yang dilakukan di depan Pengadilan Agama juga bertujuan untuk melindungi hak istri dan hak anak selaku kaum lemah.■
43 Ijtima’  Ulama  Komisi  Fatwa  se-Indonesia  IV, Solusi  Hukum  Islam  Terhadap  Masalah Keumatan Dan Kebangsaan (Jakarta: MUI, 2012), hal. 179

## Musda Asmara dan Reti Andira: Urgensi Talak Di Depan Sidang Pengadilan| 226

## Daftar Pustaka
Anshary, M., Hukum Perkawinan di Indonesia , (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010)
Abdurahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010)
Ayyub,  Syaikh  Hasan, Fikih  Keluarga Alih  Bahasa  M.  Abdul  Ghoffar,  (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001)
Al-Zahaili, Wahbah, Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu , (Beirut: Al-Fikr, 1984)
-------------, Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu , terj. (Jakarta: Gema Insani, 2011)
Abdul  Aziz  Muhammad,  Azzam  dan  Abdul  Wahab  Sayyad  Hawwas, Fiqih Munakahat , (Jakarta : Imprin Bumi Aksara, 2009)
As-Subki,  Ali  Yusuf, Fikih  Keluarga:  Pedoman  Berkeluarga  dalam  Islam, (Jakarta: Amzah, 2010)
Basyir, Ahmad Azhar, Hukum Perkawinan Islam , (Yogyakarta: UII Press, 2000)
Ijtima’ Ulama Komisi fatwa se-Indonesia iv, Solusi Hukum Islam Terhadap Masalah Keumatan Dan Kebangsaan (Jakarta: MUI, 2012)
Khallaf,  Abdul  Wahhab, Ilmu  Ushul  Fiqh ,  terj,  (Semarang  :  Toha  Putra  Grub 1974)
Kusuma,  Hilman  Hadi, Hukum  Perkawinan  Indonesia  menurut  Perundang,  Hukum Adat, Hukum Agama , (Bandung : Bandar Maju, 1990),
Syafe’i, Rahmat , Ilmu Ushul Fiqh , (Bandung : Pustaka Setia, 2000)
Satria, Effendi dan Muhammad Zein, Ushul Fiqh , (Jakarta : Kencana, 2010)