Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 06. No. 01 Maret 2018

## PERBANDINGAN SISTEM HUKUM DALAM KAITANNYA DENGAN KEBERADAAN PERADILAN HAM DI INDONESIA
Oleh :

## ZAINAL ABIDIN PAKPAHAN DOSEN STIH LABUHANBATU
Email: zaepph@yahoo.com

## ABSTRAK
Diskriminasi dalam tatanan regulasi sebagai pelanggaran HAM secara serta merta di jelaskan kembali dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) tahun 1948, dan di perjelaskan kembali dalam Pasal 28 ayat 2 UUD 1945 dan UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 40 tahun 2008 tentang Penghapusan  diskriminasi  Ras dan Etnis,  kemudian di perjelas  kembali dalam UU tentang penyandang disabilitas. Tindakan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas sebagai pelanggaran  HAM  ringan  secara  spesifik  melahirkan  banyak  regulasi  dan  konvensi  internasional, sehingga  membidani  dengan  dilahirkannya  Undang-Undang  Nomor  8  tahun  2016  tentang penyandang  disabilitas.  Korban  diskriminasi  terhadap  penyandang  disabilitas  adalah  mereka  yang mengalami  penderitaan  baik  fisik,  mental  atau  fisik  dan  mental,  atau  pun  mengalami  kerugian materiil. Penyandang disabilitas  merupakan setiap orang  yang mempunyai  keterbatasan  baik fisik, mental maupun fisik dan mental, yang dapat mengganggu atau menjadi hambatan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Akibat dari keterbatasan tersebut, penyandang disabilitas sering dianggap pihak yang  lemah  dan  tidak  mampu  melindungi  dirinya.  Hal  ini  yang  kemudian  menyebabkan  mereka rentan  menjadi  korban  ketidak  adilan  yang  diperlakukan  kepada  para  disabilitas  khususnya  dalam tindakan  pelanggaran  hak  asasi  manusia.  maka  lembaga  peradilan  HAM  di  Indonesia  merupakan cerminan  yang dapat  untuk mengadili setiap jenis  pelanggaran HAM  yang  ada di  Indonesia  tanpa membedakan dengan pelanggaran HAM yang lainnya. Dalam hal ini mengapa tindakan diskriminasi bagi  penyandang  disabilitas  masih  memiliki  perbedaan  dengan  pelanggaran  HAM  berat  seperti kejahatan genosida dan kejahatan kepada kemanusiaan dalam menerapkan keadilan.
Kata Kunci: Perbandingan, Hukum, Pelanggaran HAM, Peradilan HAM.

## I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Tindakan  diskriminatif  sebagai pelanggaran  HAM  merupakan  suatu perbuatan atau tindakan individu atau sekelompok  orang,  termasuk  yang dilakukan  oleh  aparat  negara,  baik disengaja mapun tidak disengaja, atau karena  kelalaian  yang  secara  hukum mengurangi, menghalangi,
membatasi, dan/atau mencabut HAM individu atau sekelompok orang yang
dijamin  oleh  Undang-Undang  dan tidak didapatkan atau dikahawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.
Sedangkan  Pelanggaran  HAM ringan merupakan pelanggaran HAM selain kejahatan genosida dan
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 06. No. 01 Maret 2018
kejahatan  terhadap  kemanusiaan 1 .
Dalam  konteks  ini  yaitu,  penyiksaan fisik  dan/atau  psikologis  seseorang, intimidasi,  pengekangan  terhadap kebebasan  seseorang,  diskriminasi terhadap penyandang disabilitas, diskriminasi  anak  dengan  bentuk pelanggaran diskriminatif yang berdasarkan ras dan etnis.
Walaupun secara  nomenklatur 2 bahwa diskriminasi didalam Undang- Undang  Nomor  39  tahun  1999 tentang  Hak  Asasi  Manusia  tidak dijelaskan  secara  spesifik  mengenai tindakan diskriminasi sebagai pelanggaran  HAM  ringan,  namun dalam UU tersebut hanya menjelaskan  secara  universal 3 ,  tetapi secara  normatif berdasarkan UU No. 39  tahun  1999  tentang  HAM  secara tegas menyebutkan diskriminasi merupakan suatu perbuatan pelanggaran  HAM,  bila  merujuk kepada  UU  No.  26  tahun  2000 tentang  Pengadilan  HAM  terhadap perbuatan  genosida  dan  crimes against  humanity  yakni  kejahatan tentang kemanusian dijelaskan bahwa tindakan tersebut merupakan sebagai
1 Suparman  Marzuki,  Pengadilan  HAM  di Indonesia, (Jakarta: Erlangga, 2012), hal. 42
2 Nomenklatur dalam Bahasa Ilmiah diartikan sebagai  Daftar  Nama,  Daftar  Istilah  atau  Tata  Nama yang  dipakai  dalam  sistem  istilah  suatu  ilmu,  dikutip didalam  buku  Kamus  Ilmiah,  karangan  M.  Dahlan  Al- Barry, Penerbit Arkola, Surabaya, 1994.
3 Pelanggaran  HAM  ringan  dapat  diartikan sebagai,  Pelanggaran  HAM  bermotif  Rasialisme,
pelanggaran  HAM  berat  yang  harus diakui keberadaannya, sehingga dapat menitik  beratkan  kepada  tindakan diluar  dari  Genosida  dan  kejahatan terhadap kemanusiaan adalah pelanggaran HAM Ringan yang perlu juga  untuk  diakui  keberadaannya, dikarenakan  adanya  pola  bahasa didalam UU Pengadilan HAM tersebut  mengatakan  HAM  berat sehingga  menuntut  untuk  adanya pelanggaran  HAM  ringan  yaitu tindakan terhadap perbuatan diskriminasi  sebagai  pelanggaran HAM ringan.
Pada sistem common law tahap awal,  tak  ada  perbedaan  antara kejahatan  dan  kesalahan.  Kesalahan tadinya diklasifikasikan menjadi 4 : (a) Felony (tindak pidana berat), (b) Not felony (tindak pidana ringan).
Apabila  sebuah  pelanggaran dapat  dikenakan  hukuman  mati, dikeluarkan dari keanggotaan, pengembalian properti kepada negara atau  tergolong  melanggar  hukum,  ia termasuk kesalahan felory.
Klasifikasi yang sama akan diterapkan  apabila  ia  bisa  dituntut
merupakan bentuk perlakuan dengan memberi pembedaan hak-hak terhadap ras atau etnis tertentu dan Pelanggaran  HAM  bermotif  Diskriminasi  Apartheid, adalah  pembedaan  hak-hak  terhadap  etnis  tertentu berdasarkan warna kulit, perbedaan fisik atau mental.
4 Peter De Cruz, Perbandingan Sistem Hukum Common  Law,  Civil  Law  dan  Socialist  Law,  (Jakarta: Penerbit Nusa Media, 2010), Cetakan Pertama, hal. 434
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 06. No. 01 Maret 2018
dengan menggunakan tuntutan pidana privat,  yang  dikenal  sebagai  ‘appeal of  felony’  dimana  disini  kesalahan terdakwa ditentukan melalui pertarungan.  Apabila  suatu  perkara tidak  termasuk  kedalam  kelompok tersebut,  ia  menjadi  salah  satu  dari kelompok  besar  pelanggaran  yang dirujuk sebagai ‘trespass’ (kesalahan karena menggunakan/ mengambil/memasuki properti tanpa) atau  ‘transgeression‘  (melanggar batas).  Dalam  kalimat  Bracton  yang terkenal, ‘setiap felony adalah trespass,  meskipun  setiap  trespass belum tentu felony‘. Dalam kelompok  trespass,  kejahan  ringan atau  kesalahan  semuanya  bercampur dalam satu wadah, sehingga menjadi tak  mungkin  untuk  membedakan nya 5 .  Kata  ‘trespass’  itu  sendiri digunakan  untuk  menunjuk  pada ‘kesalahan‘  dan  diaplikasikan  pada berbagai  macam  tindakan  yang melibatkan kesalahan-kesaahan perdata.  Trespass  adalah  salah  satu bentuk  perintah  pengadilan  tertulis, yang  muncul  sekitar  tahun  1250, tetapi ia mengandung makna kriminal dan memiliki sanksi-sanksi pidana 6 .
Dengan demikian dapat dipahami bahwa sebagai perbandingan terhadap tindakan
5 Ibid., hal. 343
diskriminasi bagi penyandang disabilitas sudah sepantasnya dikatakan sebagai tindakan pelanggaran HAM ringan, yang dapat disamakan dengan perbuatan- perbuatan pidana yang mengkategorikan  ringan  pada  setiap tindakan  kesalahan  yang  berdampak kepada pidana ringan.
Diskriminasi  dalam  tatanan regulasi  sebagai  pelanggaran  HAM secara serta merta di jelaskan kembali dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) tahun 1948, dan di  perjelaskan  kembali  dalam  Pasal 28  ayat  2  UUD  1945,  UU  No.  39 tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 40  tahun  2008  tentang  Penghapusan diskriminasi Ras dan Etnis, kemudian di perjelas kembali dalam UU tentang penyandang  disabilitas.  Tindakan diskriminasi  terhadap  penyandang disabilitas sebagai pelanggaran HAM ringan  secara  spesifik  melahirkan banyak regulasi dan konvensi internasional,  sehingga  membidani dengan dilahirkannya Undang- Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.
Korban  diskriminasi  terhadap penyandang disabilitas adalah mereka yang  mengalami  penderitaan  baik fisik,  mental  atau  fisik  dan  mental,
6 Ibid., hal. 344
atau pun mengalami kerugian materiil. Penyandang disabilitas merupakan setiap orang yang mempunyai  keterbatasan  baik  fisik, mental maupun fisik dan mental, yang dapat  mengganggu  atau  menjadi hambatan dalam melakukan aktivitas sehari-hari 7 . Akibat dari keterbatasan tersebut, penyandang disabilitas sering  dianggap  pihak  yang  lemah dan tidak mampu melindungi dirinya. Hal ini yang kemudian menyebabkan mereka rentan menjadi korban ketidak  adilan  yang  diperlakukan kepada  para  disabilitas  khususnya dalam tindakan pelanggaran hak asasi manusia.
Perkembangan  hukum  yang terjadi,  yang  sejalan  maupun  yang tidak  sejalan  dengan  aturan  aslinya, tidak bisa ditafsirkan sebagai penolakan  hukum.  Mari  kita  lihat sebuah contoh: Saat  hukum Romawi lex  Aquilia  dari  tahun  287  SM menetapkan sanksi ganti rugi terhadap kerusakan fisik yang ditimbulkan, aturan hukum ini akhirnya  banyak  di-adopsi  oleh Negara-negara Eropa Barat.
Bahkan  banyak  sanksi-sanksi hukum  Romawi  sejenis,  seperti actiones utiles dan actiones in factum,
8 Alan  Watson,    Legal  Transplants  An Approach To  Comprative Law, Second  Edition, Bab 4
yang  akhirnya  diterapkan  dengan merujuk  kepada  hukum  lex  Aquilia ini. Sanksi hukum yang tertera dalam lex  Aquilia  hanya  berlaku  terhadap kerugian materi yang ditimbulkan dan tidak  berlaku  bagi  kerusakan  fisik. Hal  ini  dapat  dilihat  dari  pernyataan Justinian:  “tidak  ada  ganti  rugi  yang ditetapkan bagi luka atau cacat tubuh karena  tubuh  manusia  yang merdeka tidak bisa diukur dengan uang”. Pakar hukum Belanda dari abad ke-17, yang mengakui  bahwa  hukum  lex  Aquilia telah di-impor oleh negaranya, menetapkan  ganti  rugi  bagi  cacat tubuh yang diderita meskipun hal ini tidak  sejalan  dengan  aturan  hukum asli  Romawi 8 .  Cacat  tubuh  yang terdapat pada diri manusia merupakan anugerah  yang  semestinya  dapat untuk dilindungi dan dijunjung tinggi oleh  Negara,  hukum  dan  lainnya sebagai hak kodrati sebagai makhluk ciptaan  tuhan  yang  tidak  harus  di perlakukan secara diskriminatif, karena tindakan diskriminatif
merupakan sebagai pelanggaran HAM  dalam  suatu  perbuatan  atau tindakan yang dilakukan oleh individu  atau  sekelompok  orang, termasuk  yang dilakukan oleh aparat negara,  baik  disengaja  mapun  tidak
(empat),  (London:  The  University  Of  Georgia  Press), hal. 27.
disengaja, atau karena kelalaian yang
secara hukum
mengurangi, menghalangi,  membatasi,  dan/atau mencabut HAM individu atau
sekelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang dan tidak
didapatkan atau dikahawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku 9 .
Istilah  penyandang  disabilitas atau  orang-orang  yang  memiliki perbedaan  kemampuan  seringkali dikenal  dengan  istilah  “difable” (differently abled people) atau sekarang  ini  lebih  dikenal  dengan istilah  “disabilitas”,  dimana  masalah yang terkait dengan disabilitas masih jarang  mendapatkan  perhatian  dari pemerintah  maupun  masyarakat  di Indonesia.  Terminologi  lain  yang digunakan untuk menyebut “difable” ini  antara  lain  adalah  “penyandang cacat”,  “orang  berkelainan”,  atau “orang tidak normal”. Istilah tersebut sebenarnya  tidak  “bebas  nilai”, artinya ada pemahaman nilai tertentu yang telah dipaksakan oleh sekelompok masyarakat tertentu yang “melabelkan” dan mendominasi kelompok masyarakat lain 10 .
9 Ibid., 159
10 Rahayu Repindowaty Harahap dan Bustanuddin, Jakarta: Jurnal Inovatif, 2015, hal. 18
Menurut Terjemahan Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Convention on the Rights of  Persons  with  Disabilities)  yang telah  disahkan  dengan  Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2011 yang sebagaimana dirubah dengan
Undang-undang  No.  8  tahun  2016 tentang penyandang disabilitas termasuk  mereka  yang  memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau  sensorik  dalam  jangka  waktu lama  di  mana  ketika  berhadapan dengan  berbagai  hambatan,  hal  ini dapat  menghalangi  partisipasi  penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan  kesetaraan  dengan  yang lainnya 11 .
Keterbatasan yang dimiliki oleh korban tersebut biasanya menyulitkan korban  untuk  mengungkapkan  fakta atau  kebenaran  atas  kejahatan  yang terjadi  padanya.  Untuk  itulah  perlu adanya perlindungan terhadap korban dalam  proses  peradilan  HAM  di indonesia.  Perlindungan  ini  yang dimaksud dengan perlindungan hukum, padahal penyandang disabilitas  memiliki  hak  yang  sama dengan  orang  pada  umumnya,  untuk itulah perlu adanya sistem penegakan hukum terhadap penyandang
11 Pasal  1  Konvensi  mengenai  Hak-Hak Penyandang Disabilitas.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 06. No. 01 Maret 2018
disabilitas  yang  sangat  diperlukan untuk menjamin pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas sebagai warga negara.
Mengenai hal demikian, merujuk  kepada  kasus  yang  juga pernah terjadi kepada seorang penyandang  disabilitas  yang  di berlakukan  secara  diskriminatif  oleh pemerintah  kota  surabaya,  pada  saat di  tolak  untuk  mendaftar  sebagai pegawai  negeri  sipil.  Maka  untuk memprotes diskriminasi dan memperjuangkan  hak  kaum  marjinal itu, dimana Wuri Handayani 12
sebagai korban penyandang
disabilitas  ketika  itu  bergerak,  disaat Pemerintah  Kota  Surabaya  menolak pendaftarannya sebagai calon
pegawai  negeri  sipil  (CPNS),  akhir tahun  2004  di  kota  Surabaya.  Maka Pemkot Surabaya
menginterpretasikan syarat sehat jasmani  dan  rohani  sebagai  tidak cacat.  Sehingga,  Wuri  Handayani yang  berkursi  roda  dianggap  tak memenuhi syarat tersebut. Akhirnya, Gugatan  dilayangkan  kepada  Pemko Surabaya  lewat  Pengadilan  Tata Usaha  Negara  (PTUN)  Surabaya
dengan Nomor: 10/G.TUN.2005/PTUN.SBY, pada 12 Korban yang mengalami tindakan diskriminatif pada saat pemerintah Kota Surabaya tidak memperkenankan dirinya saat mengikuti seleksi CPNS di karenakan penyandang disabilitas memiliki cata fisik.
bulan  Februari  2005.  Setelah  tiga bulan,  PTUN  Surabaya  memutuskan interpretasi itu salah dan mengabulkan gugatan Wuri Handayani sebagai korban
penyandang  disabilitas.  Kemudian Pemko  Surabaya  naik  banding  dan ditolak  berdasarkan  Putusan  PTTUN Jawa Timur, sekitar September 2005, menguatkan  putusan  sebelumnya. Merasa  tidak  puas  Pemko  Surabaya pun mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA), dan akhirnya Mahkamah Agung memutuskan dengan  surat  keputusan  MA  No 595/K/TUN/2005MA menolak kasasi walikota  Surabaya  Bambang  DH, karenakan dianggap melanggar HAM dari penyandang cacat untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak atas gugatan penyandang  cacat  Wuri  Handayani yang dikarenakan penolakan penerimaan  penyandang  cacat  saat mendaftar sebagai PNS di pemerintah kota Surabaya tahun 2005 13 .
Eksistensi  lembaga  peradilan HAM di Indonesia merupakan cerminan yang dapat untuk mengadili setiap  jenis  pelanggaran  HAM  yang ada  di  Indonesia  dan  Usaha  bangsa ini, dalam  memberikan  jaminan
13 Wuri Handayani, korban perlakuan diskriminatif berdasarkan penyandang disabilitas.
perlindungan
HAM melalui Pengadilan  HAM  mulai  di  pikirkan oleh  pemerintah  pada  awal  era reformasi, ketika Majelis Permusyawaratan Rakyat
menetapkan  TAP  MPR  Nomor
XVII/MPR/1998  tentang  Hak  Asasi
Manusia  (HAM).  Pada  ketetapan tersebut terdapat Piagam HAM  yang pada intinya berisi mengenai pandangan dan sikap bangsa Indonesia terhadap HAM. Pada Pasal 44  Piagam  HAM  sesuai  dengan prinsip negara hukum yang demokratis. Maka pelaksanaan HAM dijamin, diatur dan dituangkan dalam
peraturan perundang-undangan 14 .
Upaya  pemajuan  hak  asasi  manusia dan perlindungan hukumnya
merupakan  langkah  yang  menjadi mandat  negara  untuk  merealisasikan dalam tahapan-tahapan yang terprogram secara terencana, shingga langkah  pemerintah  dapat  untuk merealisasikan  upaya  tersebut  dalam pembentukan hukum yang substansinya  mengacu  pada  prinsip- prinsip hak asasi manusia. Atas dasar tersebutlah  lahir  Undang-Undang Nomor  39  tahun  1999  tentang  Hak
14 R. Wiyono, Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 4
15 Pengaturan  mengenai  HAM  ditentukan dengan  berpedoman  pada  Deklarasi  HAM  PBB, Konvensi  PBB  tentang  Penghapusan  Segala  Bentuk Diskriminasi  Terhadap  Wanita,  Konvensi  PBB Terhadap  Hak-hak  Anak  dan  berbagai  instrumen
Asasi  Manusia  dan  berlanjut  dengan lahirnya  Undang-Undang  Nomor  26 tahun  2000  tentang  Pengadilan  Hak Asasi Manusia 15 .
Kemudian  Suparman  Marzuki mengungkapkan bahwa, didalam penjelasan  Undang-Undang  No.  26 Tahun 2000 disebutkan bahwa pembentukan undang-undang tentang Pengadilan  HAM  didasarkan  pada pertimbangan  bahwa  pelanggaran HAM    merupakan  “extra  ordinary crimes”,  dan  berdampak  luas,  baik pada tingkat nasional maupun internasional, dan bukanlah merupakan suatu tindak  pidana  yang diatur di dalam KUHP 16 .
Selanjutnya Muladi menjelaskan  perbedaan  HAM  berat dan kejahatan biasa yaitu pelanggaran HAM  berat  sulit  dibuktikan  karena dilakukan  secara  terorganisir  dan sitematis,  kemudian  lanjut  Muladi, pembuktiannya  harus  sesuai  dengan standar hukum internasional. Sementara itu, Natabaya mengatakan bahwa dalam pelanggaran HAM yang bertanggung  jawab  adalah  individu
Internasional  lain  yang  mengatur  mengenai  HAM, dikutip  dalam  Buku  Syawal  Abdulajid,  dan  Anshar, Pertanggung  Jawaban  Pidana  Komando  Militer  Pada Pelanggaran Berat HAM, hal. 4
16 Suparman Marzuki, Tragedi Politik Hukum HAM,  (Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar  bekerja  sama dengan Pusham UII, 2011), Cetakan Pertama, hal. 294
bukan  lembaga 17 .  Artinya  bahwa pelanggaran  HAM  merupakan  suatu perbuatan  yang  diatur  diluar  dari KUHP  dan  apabila  suatu  tindakan yang  telah  diatur  di  dalam  KUHP adalah  merupakan  perbuatan  tindak pidana dan bukan merupakan pelanggaran HAM. Selain itu, pelanggaran HAM juga menimbulkan kerugian  materiil  maupun  immateriil yang  mengakibatkan  perasaan  tidak aman,  baik  terhadap  perseorangan maupun masyarakat 18 , sehingga perlu segera dipulihkan untuk mewujudkan supremasi  hukum  guna  mencapai kedamaian,  ketertiban,  ketentraman, keadilan,  dan  kesejahteraan  bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Dalam karakter khusus tersebut diperkuat dengan uraian dari
Penjelasan  Umum  pada  Undang-
Undang tentang Penghapusan Diskriminasi  Rasial  dan  Etnik.  Di dalam  uraian  tersebut  terdapat  dua kondisi yang sebenarnya telah cukup untuk  memberikan  status  istimewa terhadap  “perbuatan  diskriminasi rasial”  sebagai  kejahatan  dengan bobot serta karakter khusus, yakni: Pertama: mengenai norma jus cogens yang faktual memiliki jurisdiksi universal, sebagai kejahatan
17 Ibid., hal. 296
18 Ibid., hal. 294
yang  merupakan  musuh  dari  semua umat manusia (hostis humani generis).  mengenai  konteks  dan dinamika  sosial  kemasyarakatan  di Indonesia  yang  relevan  sebagai pertimbangan bobot urgensi pengaturannya dalam hukum nasional bahwa  konteks  pengalaman  dan kesejarahan mengenai praktik-praktik diskriminasi  rasial  di  Indonesia sebaiknya menjadi salah satu indikator  dalam  mempertimbangkan urgensi dan sifat bobot sebuah tindak pidana 19 .
Sebagai bahan catatan terhadap beberapa unsur tindak pidana terhadap  pelangaran  HAM  dengan melihat  praktik  pengadilan  kriminal internasional di bekas negara Yugoslavia  dan  Rwanda.  Perlu ditegaskan bahwa konteks dua pengadilan  tersebut  adalah  dalam kerangka mengadili perkara pelanggaran  berat  hak  asasi  manusia (gross  violation  of  human  rights), namun beberapa catatan dari putusan- putusan yang terdapat pada beberapa kasus cukup relevan untuk dipertimbangkan sebagai
perkembangan  praktik  hukum  dalam lingkup yang spesifik yakni kejahatan diskriminasi  terhadap  penyandang
19 Lihat  pembukaan  Undang-Undang  Nomor 40  tahun  2008  tentang  Penghapusan  Diskriminasi  Ras dan Etnis.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 06. No. 01 Maret 2018
disabilitas,  ras  dan  etnis.    Hal  ini khususnya  ditujukan  menyangkut unsur  niat  jahat  (mens  rea)  untuk mendiskriminasi,  sebagai  elemen kunci  dan  spesifik  dari  rumusan tindak  pidana  diskriminasi  ras  dan etnis 20 .
Merujuk  hal  yang  demikian
kenapa pelaku perbuatan diskriminatif  terhadap  penyandang disabilitas malah jarang dihukum dan kasusnya  saja  tidak  pernah  dibawah keranah Pengadilan Hak Asasi
Manusia  selaku  pengadilan  yang mengadili  tentang  pelanggaran  Hak Asasi Manusia, sehingga yang menjadi  problematis  adalah  setiap kasus tindakan diskriminasi di amanahkan untuk di adili di Pengadilan  Negeri  setempat,  ini
20 Dalam Mahkamah Pidana Internasional yang mengadili  perkara  bekas  negara  Yugoslavia,  dalam beberapa  perkara  dirangkum  pendapat  majelis  hakim mengenai  niat  jahat  mendiskriminasi  dalam  kejahatan persecution,  yakni: Pertama,  niat  ditujukan  kepada kelompok  sasaran,  bukan  perorangan; Kedua,  niat diskriminatif dapat dilihat dari kesadaran untuk terlibat dalam sebuah sistem atau kerjasama yang mendiskriminasi  atas  dasar  ras; Ketiga,  pengetahuan bahwa  seseorang  bertindak  diskriminatif  tidak  cukup; harus  ada  niat  diskriminatif.  Bahwa  niat  ditujukan kepada  kelompok  sasaran,  bukan  perorangan,  dalam perkara Naletilic  dan  Martinovic, dasar  diskriminatif terjadi  pada  saat  seseorang  menjadi  target  atas  dasar pertimbangan  agama,  politik  atau  rasnya,  misalnya keanggotaannya dalam kelompok tertentu yang disasar oleh pihak pelaku. Sedangkan dalam perkara Blaskic, bahwa pelaku tindak kejahatan persekusi tidak secara langsung menarget seseorang tapi kejahatan  ini  ditujukan  kepada  anggota  kelompok tertentu  seperti  ras,  agama  atau  politik.  Mengenai  niat diskriminatif dilihat dari kesadaran untuk terlibat dalam sebuah  sistem  atau  kerjasama  yang  mendiskriminasi atas  dasar  ras,  dalam Kvocka  dkk. Majelis  Hakim menyimpulkan  bahwa  niat  diskriminatif  pelaku  dapat
terbukti didalam Pasal 13 UU No. 40 tahun  2008  tentang  penghapusan diskriminasi ras dan etnis menjelaskan  bahwa,  setiap  orang berhak  mengajukan  gugatan  ganti kerugian  melalui  Pengadilan  Negeri atas  tindakan  diskriminasi  ras  dan etnis yang merugikan dirinya 21 . Padahal upaya pemerintah untuk  menegakkan  dan  melindungi HAM  telah  melahirkan  Undang- Undang  Nomor  26  Tahun  2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia  yang mana  Undang-undang ini  merupakan  hukum  formil  dari Undang-Undang  Nomor  39  Tahun 1999  tentang  Hak  Asasi  Manusi. Namun,  tidak  semua  pelanggaran HAM  dapat  pula  diselesaikan  pada Pengadilan HAM, hanya kasus-kasus
dilihat  dari  kesadarannya  untuk  terlibat  dalam  sistem atau sebuah kerjasama yang mendiskriminasi atas dasar politik,  rasial  atau  agama.  Sedangkan  mengenai pengetahuan  bahwa  seseorang  bertindak  diskriminatif tidak  cukup;  harus  ada  niat  diskriminatif,  dalam perkara Vasiljevic, bahwa  pelaku  harus  secara  sadar berniat  untuk  mendiskriminasi  dalam  kejahatan persekusi.  Tidak  cukup  bahwa  pelaku  hanya  sadar bahwa  tindakannya  diskriminatif.  Lebih  lanjut  dalam perkara Krnojelac, disimpulkan bahwa tidak cukup bagi terdakwa untuk sadar bahwa tindakannya diskriminatif; ia  harus  secara  sadar  berniat  untuk  mendiskriminasi. Lihat Kasus-Kasus  Hukum  yang  Terkait  dengan Pengadilan  Pidana  Internasional  Bagi  Bekas  negara Yugoslavia,  Human  Right  Watch  2004,  diterbitkan secara  terbatas  untuk  Pelatihan  mengenai  Pengadilan Hak  Asasi  Manusia  bagi  Penegak  Hukum,  ELSAM
2006. Yang
diakses melalui http://reformasikuhp.org/tindak-pidana-
diskriminasi-dalam-r-kuhp-2015/ , diakses: pada tanggal, 29 Maret 2017.
21 Lihat,  Pasal  13  Undang-Undang Nomor  40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.
tertentu  yang  menjadi  kewenangan dari Pengadilan HAM seperti
genosida  dan  kejahatan  terhadap kemanusiaan
(crimes against humanity), akan tetapi dalam konteks Undang-Undang  No.  39  tahun  1999 tentang  HAM,  Sehingga  ini  yang menjadi problematis didalam lembaga Peradilan HAM yang
kemudian undang-undang HAM juga menjelaskan bahwa perbuatan pelanggaran  HAM  itu  tidak  hanya HAM berat saja akan tetapi
diskriminasi  juga  termasuk  sebagai pelanggaran  HAM  khususnya  atas
tindakan diskriminasi terhadap
penyandang disabilitas dan disamping  itu  hukum  acaranya  juga masih  menggunakan  hukum  acara sebagaimana  yang  diatur  dalam KUHAP yang masih standar nasional dan  bukan  internasional. Maka Perbandingan  sistem  hukum  akan dikaitkan  dengan  pembahasan  topik disertasi  saya  tentang  eksistensi lembaga  peradilan  HAM  dalam mengadili tindakan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas
sebagai  pelanggaran  HAM  ringan  di Indonesia mengenai mengapa
tindakan diskriminasi terhadap
Penyandang disabilitas sebagai
pelanggaran HAM ringan tidak dapat diadili  di  Pengadilan  HAM?  yang memiliki keterkaitan terhadap
perbandingan sistem hukum yang ada di Negara-negara lain.

## 1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  yang  telah dikemukakan  pada  latar  belakang diatas, maka terdapat beberapa pokok permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:
1. Bagaimana  perbandingan  sistem hukum terhadap tindakan diskriminasi  sebagai  pelanggaran HAM ringan?
2. Mengapa  tindakan  diskriminasi terhadap  Penyandang  disabilitas sebagai  pelanggaran  HAM  ringan tidak  dapat  diadili  di  Pengadilan HAM?
3. Bagaimana  keberadaan  Peradilan HAM di Indonesia dalam mengadili perkara tindakan diskriminatif  sebagai  pelanggaran HAM Ringan ?
1.3 Tujuan Penelitian
Memperhatikan  latar  belakang dan perumusan masalah yang dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi fokus tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk  mengetahui  perbandingan sistem  hukum  terhadap  tindakan diskriminasi  sebagai  pelanggaran HAM ringan?
2. Untuk mengetahui dan
menganalisis  mengenai  tindakan
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 06. No. 01 Maret 2018
diskriminasi terhadap Penyandang disabilitas  sebagai  pelanggaran HAM  ringan  di  Indonesia  tidak dapat  diadili  di  Pengadilan  HAM
sebagai pengadilan yang
mengadili  perkara  pelanggaran HAM.
3. Untuk  mengetahui  keberadaan
Peradilan  HAM  di  Indonesia dalam mengadili perkara tindakan diskriminatif  sebagai  pelanggaran HAM Ringan.

## II. PEMBAHASAN
2.1 Perbandingan Sistem Hukum Terhadap  Tindakan  Diskriminasi Sebagai Pelanggaran HAM Ringan Perbandingan  sistem  hukum dalam  tindakan  diskriminasi  sebagai pelanggaran  HAM  dipat  diperjelas menurut  pendapat  Alan  Waston dalam  buku  Legal  Transplants  An Approach  To  Comprative  Law,  yang menjelaskan yaitu, sebuah transplantasi  hukum  yang  berhasil seperti  halnya  transplantasi  organ tubuh akan tumbuh dalam tubuh yang baru  dan  menjadi  bagian  tubuh tersebut  hanya  jika  aturan  hukum terus berkembang dalam sistem induk yang  baru.  Perkembangan  hukum yang  terjadi,  yang  sejalan  maupun yang  tidak  sejalan  dengan  aturan
22 Alan  Watson,    Legal  Transplants  An Approach To Comprative Law, Op.Cit., hal. 28
aslinya, tidak bisa ditafsirkan sebagai penolakan  hukum.  dilihat  sebuah contoh:  Saat  hukum  Romawi  lex Aquilia dari tahun 287 SM menetapkan sanksi ganti rugi terhadap kerusakan fisik yang ditimbulkan, aturan hukum ini akhirnya  banyak  di-adopsi  oleh Negara-negara Eropa Barat.
Bahkan  banyak  sanksi-sanksi hukum  Romawi  sejenis,  seperti actiones utiles dan actiones in factum, yang  akhirnya  diterapkan  dengan merujuk  kepada  hukum  lex  Aquilia ini. Sanksi hukum yang tertera dalam lex  Aquilia  hanya  berlaku  terhadap kerugian materi yang ditimbulkan dan tidak  berlaku  bagi  kerusakan  fisik. Hal  ini  dapat  dilihat  dari  pernyataan Justinian:  “tidak  ada  ganti  rugi  yang ditetapkan bagi luka atau cacat tubuh karena tubuh  manusia  yang merdeka tidak bisa diukur dengan uang”. Pakar hukum Belanda dari abad ke-17, yang mengakui  bahwa  hukum  lex  Aquilia telah di-impor oleh negaranya, menetapkan  ganti  rugi  bagi  cacat tubuh yang diderita meskipun hal ini tidak  sejalan  dengan  aturan  hukum asli  Romawi 22 .  Cacat  tubuh  yang terdapat pada diri manusia merupakan anugerah  yang  semestinya  dapat untuk dilindungi dan dijunjung tinggi
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 06. No. 01 Maret 2018
oleh  Negara,  hukum  dan  lainnya sebagai hak kodrati sebagai makhluk ciptaan  tuhan  yang  tidak  harus  di perlakukan secara diskriminatif,
karena tindakan diskriminatif
merupakan sebagai pelanggaran HAM  dalam  suatu  perbuatan  atau tindakan yang dilakukan oleh individu  atau  sekelompok  orang, termasuk  yang dilakukan oleh aparat negara,  baik  disengaja  mapun  tidak disengaja, atau karena kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi,  membatasi,  dan/atau mencabut HAM individu atau
sekelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang dan tidak didapatkan atau dikahawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku 23 .  Pelanggaran  HAM  yang demikian  dijelaskan  pada  Pasal  1 angka  (6)  Undang-Undang  No.  39 tahun  1999  tentang  HAM,  pada dasarnya merupakan suatu perbuatan atau tindakan individu atau sekelompok  orang,  termasuk  aparat negara,  baik  disengaja  mapun  tidak disengaja, atau karena kelalaian yang
secara hukum mengurangi, menghalangi,  membatasi,  dan/atau mencabut HAM individu atau
23 Ibid., hal, 28
sekelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang dan tidak didapatkan atau dikahawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku 24 .
Diskriminasi  bagi  penyandang disabilitas  dalam  tatanan  regulasi sebagai  pelanggaran  HAM  secara transplantasi  hukum  sudah  dimuat didalam berbagai regulasi di Indonesia  sebagaimana  dijelaskan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) tahun 1948, dan di  perjelaskan  kembali  dalam  Pasal 28  ayat  2  UUD  1945,  UU  No.  39 tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 40  tahun  2008  tentang  Penghapusan diskriminasi Ras dan Etnis, kemudian di  perjelas kembali dalam  UU No.  8 tahun  2016  tentang  penyandang disabilitas.  Tindakan  diskriminasi terhadap penyandang disabilitas sebagai  pelanggaran  HAM  ringan secara  spesifik  melahirkan  banyak regulasi, sehingga membidani dengan dilahirkannya Undang-Undang Nomor  8  tahun  2016  tentang penyandang disabilitas.
Korban  diskriminasi  terhadap penyandang disabilitas adalah mereka yang  mengalami  penderitaan  baik
24 Lihat,  Pasal  1  Angka  6  Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 06. No. 01 Maret 2018
fisik,  mental  atau  fisik  dan  mental, atau pun mengalami kerugian materiil. Penyandang disabilitas merupakan setiap orang yang mempunyai  keterbatasan  baik  fisik, mental maupun fisik dan mental, yang dapat  mengganggu  atau  menjadi hambatan dalam melakukan aktivitas sehari-hari 25 . Akibat dari keterbatasan tersebut, penyandang disabilitas sering  dianggap  pihak  yang  lemah dan tidak mampu melindungi dirinya. Hal ini yang kemudian menyebabkan mereka rentan menjadi korban ketidak  adilan  yang  diperlakukan kepada  para  disabilitas  khususnya dalam tindakan pelanggaran hak asasi manusia.
Hal  ini  merupakan  bukti  dari adanya  perkembangan  hukum  yang telah terjadi sejak jamannya Albericus de Rosate pada abad ke-14 dan Antonio Gomez dari Spanyol dari abad  ke-14  yang  karya-karyanya sering dikutip oleh para penulis buku Hukum Romawi kebangsaan Belanda mengenai  masalah  ganti  rugi  akibat cacat  tubuh  yang  diderita.  Gomez, misalnya, mengatakan bahwa, “Cacat tubuh  yang dialami seorang manusia yang  merdeka  tidak  bisa  dinilai dengan uang, namun cacat tubuh yang diderita  oleh  seorang  wanita  akibat
kelalaian orang lain harus mendapatkan ganti rugi jika ia belum menikah  karena  cacat  tubuh  bagi seorang  wanita  dapat  berdampak terhadap  susahnya  ia  mencari  suami dan mahar yang diberikan”. Menurut Gomez,  ganti  rugi  yang  ditetapkan adalah  sebesar  mahar  yang  mungkin didapatkan  wanita  jika  ia  dalam keadaan  fisik  normal.  Batasan  yang diberikan  (saltem),  yaitu  keadaan wanita belum menikah, mengisyaratkan bahwa aturan hukum tentang  cacat  tubuh  telah  diperluas lingkupnya. Sehingga tidaklah mengherankan  jika  Farinacius,  yang sering  mengutip  karya  Gomez,  juga akhirnya  menetapkan  aturan  hukum bagi  wanita  yang  mengalami  cacat tubuh  akibat  perbuatan  orang  lain dengan syarat dan sanksi yang sama: belum  menikah  (praesertim  non nuptam)  dan  jumlah  mahar  yang harus  dilipatgandakan.  Baik  Gomez maupun  Farinacius  lebih  lanjut menetapkan  bahwa  meskipun  tidak ada penetapan jumlah ganti rugi yang standar  terhadap  kerusakan  fisik seorang,  pihak  yang  menjadi  korban dapat  menuntut  jumlah  uang  sesuai cacat  yang  diderita.  Aturan  hukum tentang cacat tubuh sangatlah bervariasi dalam perkembangannya 26 .
26 Alan  Watson,    Legal  Transplants  An Approach To Comprative Law, Op.,Cit, hal. 29.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 06. No. 01 Maret 2018
Istilah  cacat  tubuh  disebut dengan  penyandang  disabilitas  atau orang-orang yang memiliki perbedaan  kemampuan  seringkali dikenal  dengan  istilah  “difable” (differently abled people) atau sekarang  ini  lebih  dikenal  dengan istilah  “disabilitas”,  dimana  masalah yang terkait dengan disabilitas masih jarang  mendapatkan  perhatian  dari pemerintah  maupun  masyarakat  di Indonesia.  Terminologi  lain  yang digunakan untuk menyebut “difable” ini  antara  lain  adalah  “penyandang cacat”,  “orang  berkelainan”,  atau “orang tidak normal”. Istilah tersebut sebenarnya  tidak  “bebas  nilai”, artinya ada pemahaman nilai tertentu yang telah dipaksakan oleh sekelompok masyarakat tertentu yang “melabelkan” dan mendominasi kelompok masyarakat lain 27 .
Keterbatasan yang dimiliki korban tersebut biasanya menyulitkannya untuk mengungkapkan fakta atau kebenaran atas  kejahatan  yang  terjadi  padanya. Untuk itulah perlu adanya perlindungan  terhadap  korban  dalam proses peradilan HAM di indonesia.
Pada tingkat yang paling sederhana, pengadilan litigasi
27 Rahayu Repindowaty Harahap dan Bustanuddin, Jakarta: Jurnal Inovatif, 2015, hal. 18
28 Stewart  Macaulay,  et.all,  Law  And  Society Readings  On  The  Social  Study  Of  Law,  New  York:
merupakan sarana penyelesaian sengketa.  Dengan  demikian,  tingkat litigasi  mungkin  mengukur  dua karakteristik society-frekuensi khususnya jenis sengketa dan kemauan  dan  kemampuan  individu untuk  mengkonversi  sengketa  dalam litigasi.  Namun,  ada  berbagai  tradisi teoritis  yang  realtionships  tersebut antara  masyarakat  dan  litigasi  dapat diperiksa 28 . Berkenaan dengan demikian  pada  tingkat  pengadilan semestinya  tindakan  diskriminasi terhadap penyandang disabilitas sudah  dapat  diperiksa  dan  diadili  di pengadilan  HAM  yang  memiliki hubungan  secara  relationships  antara pelanggaran  HAM  berat  dengan diskriminasi bagi penyandang disabilitas sebagai pelanggaran HAM yang memiliki kedudukan yang sama sebagai pelanggaran HAM sebagaimana yang dijelaskan didalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sehingga berdampak  kepada  kesamaan  hak sebagai  perlindungan  bagi  seluruh manusia dengan memperoleh perlindungan  secara  universal  dan memperoleh  kemanfaatan  sebesar- besarnya  bagi  masyarakat  sebanyak- banyaknya.
W.W. Norton & Company Inc, 1995, First Edition.hal. 387
Perlindungan ini yang dimaksud dengan perlindungan hukum  bagi  penyandang  disabilitas memiliki  hak  yang  sama  dengan orang  pada  umumnya,  untuk  itulah perlu  adanya  sistem  penegakan hukum terhadap penyandang disabilitas  yang  sangat  diperlukan untuk menjamin pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas sebagai warga negara.  Berbagai  kerusuhan  rasial yang    pernah  terjadi  menunjukkan bahwa  Indonesia  sebagai  warga negara masih terdapat adanya diskriminasi  terhadap  Penyandang disabilitas  baik  juga  melalui  suku, agama,  ras  dan  etnis,  misalnya, diskriminasi  dalam  dunia  kerja  atau dalam  kehidupan  sosial  ekonomi. Misalnya  saja,  banyak  penyandang disabilitas  yang  diperlakukan  secara diskriminatif  dalam  dunia  pekerjaan yang diperlakukan tidakadil dikarenakan  keterbelakangan  fisik, mental  belum  lagi  yang  berindikasi dari  adanya  perbedaan  agama,  suku, jenis  kelamin,  ras  dan  etnis  bagi disabilitas  tersebut,  padahal  mereka juga mampu bekerja  dengan  kualitas kerja yang mereka miliki sama halnya dengan yang lain. Kemudian terkadang  upah  ataupun  gaji  yang mereka  terima  juga  berbeda  dengan yang  lainnya,  tetapi  tindakan  yang diperlakukan terhadap mereka
merupakan  hal  yang  membeda- bedakan atau disebut sebagai tindakan diskriminasi, yang kemudian pelaku jarang untuk diadili dalam  perbuatannya  tersebut,  malah yang mendapatkan perlakuan diskriminasi  tidak  segan-segan  di kelurkan  dari  tempat  ia  bekerja apabila melakukan perlawanan. Semisal,  kasus  yang  serupa  atas tindakan  diskriminasi  terhadap  anak pernah  terjadi,  termasuk  dalam bidang  pendidikan  di  Kota  Padang Sidimpuan,  dimana  ada  anak  yang ditolak mendaftar di sekolah menengah  kejuruan  karena  cacat kaki,  Pihak  sekolah  menyatakan penolakan  tersebut  berdasarkan  pada SK Walikota.
Kemudian Dionysius Gothofredus,  dalam  komentarnya mengenai  deformitas  (cacat  tubuh), harus  memberikan  ganti  rugi  hanya kepada wanita tetapi tidak pada lelaki. Matthaeus  membuat  aturan  bahwa kerusakan  fisik  hanya  berlaku  bagi para  wanita  yang  belum  menikah sedangkan  Groenewagen  mengklaim bahwa Belanda dan Perancis memberlakukan  ganti  rugi  terhadap cacat fisik tanpa membedakan apakah sikorban  pria  atau  wanita.  Bahkan Grotius berpendapat,” Rasa sakit dan cacat  tubuh  yang  diderita,  meskipun tidak  bisa  dikompensasi  secara  fisik,
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 06. No. 01 Maret 2018
namun  harus  diberikan  ganti  rugi uang  jika  hal  tersebut  dituntut  oleh korban”.  Itu  menunjukkan  bahwa adanya ganti kerugian yang diberikan kepada cacat tubuh atau  penyandang disabilitas apabila mendapatkan kerugian dari akibat yang dialaminya, baik dalam bentuk tindakan diskriminasi  atau  kepada  tindakan kekerasan  serta  yang  menghalangi baginya  untuk  menggembangkan dirinya.
Padahal,  tindakan  diskriminasi sebagai  pelanggaran  HAM  sudah dipertegas  didalam  tatanan  hukum yang  sudah  diatur  pada  Pasal  28B ayat  (2),  Pasal  28  I  ayat  (2)  UUD 1945,  Undang-Undang  Nomor  29 tahun  1999  tentang  pengesahan Internasional  Convention  on  The Elimination  of  All  Froms  of  Rasial Discrimination 1965 (Konvensi
Internasional  Tentang  Penghapusan Segala  Bentuk  Diskriminasi  Rasila, 1965).  Selain  meratifikasi,  Indonesia juga  mempunyai  Undang-Undang Nomor  39  tahun  1999  tentang HAM 29 ,  kemudian  Pasal  1  angka  1 Undang-Undang  No.  40  tahun  2008 tentang  penghapusan  diskriminasi, ras dan etnis, Undang-Undang Nomor 8  tahun  2016  tentang  penyandang
29 Lihat,  Penjelasan  atas  Undang-undang Republik  Indonesia  Nomor  40  tahun  2008  tentang Penghapusan Diskriminasi ras dan Etnis, aline Kelima.
disabilitas  dan  beberapa  peraturan perundang-undangan  lainnya  yang menjelaskan tentang tindakan diskriminasi  sebagai  pelanggaran HAM  ringan.  Maka  tindakan  dan perbuatan  diskriminasi  dapat  pula  di berikan  berupa  sanksi  pidana  paling lama  1  (satu)  tahun  penjara  dan/atau denda  paling  banyak  Seratus  Juta Rupiah  sesuai  pada  Pasal  15  dan  16 Undang-Undang  No.  40  tahun  2008 tentang  penghapusan  Diskriminasi, Ras  dan  Etnis  dan  Undang-undang Nomor  8  tahun  2016  tentang Penyandang  Disabilitas,  sehingga tindakan diskriminatif sudah seharusnya  dapat  dihukum  apabila melakukan pelanggaran atau perbuatan diskriminatif baik berdasarkan  ras  dan  etnis  terkhusus terhadap penyandang disabilitas yang merupakan sebagai pelanggaran HAM.
Dengan  demikian  seharusnya tindakan  diskriminasi  yang  dialami bagi  penyandang  disabilitas,  ras  dan etnis  saat  ini  memiliki  kedudukan yang  sama  sebagai  korban  dari perlakuan pembedaan berupa diskriminasi  dengan  bentuk  apapun yang  berdampak  kepada  kerugian materil atau immateriil yang
seharusnya  dapat  untuk  diadili  di suatu  peradilan  yang  sama  yaitu peradilan  HAM.  Akan  tetapi  yang menjadi  dilematis  didalam  kanca peradilan HAM yaitu dimana peradilan  HAM  sebagai  lembaga pengadilan yang memiliki kedudukan untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara  pelanggaran  HAM  hanya menjastifikasi  kepada  HAM  berat saja,  dan  bukan  kepada  tindakan diskriminasi  sebagai  pelanggaran HAM,  sehingga  adanya  ketidak adilan  didalam  ranah  Pengadilan HAM  yang  kedudukannya  sebagai lembaga peradilan HAM untuk dapat mengadili  semua  tindakan-tindakan pelanggaran  HAM  sebagaimana  di jelaskan  didalam  Undang-Undang Nomor  26  tahun  2000  tentang Pengadilan  HAM.  Merujuk  hal  yang demikian  kenapa  pelaku  perbuatan diskriminatif  terhadap  penyandang disabilitas malah jarang dihukum dan kasusnya  saja  tidak  pernah  dibawah keranah Pengadilan Hak Asasi
Manusia  selaku  pengadilan  yang mengadili  tentang  pelanggaran  Hak Asasi Manusia.
Pada  dasarnya,  transplantasi hukum-baik perpindahan hukum menyeluruh maupun sebagaian- terbagi  dalam  tiga  bagian  besar: Pertama,  tranplantasi  hukum  yang terjadi ketika sebuah bangsa
melakukan  migrasi  ke  daerah  baru yang  peradabannya  berbeda  dengan membawa  serta  hukum  mereka. Kedua saat sebuah bangsa berpindah dan  membawa  hukum  mereka  ke tempat baru yang peradabannya mirip dan Ketiga, saat sebuah bangsa meng- adopsi  sebagian  besar  sistem  hukum dari  bangsa  lain.  Ketiga  jenis tranplantasi hukum muncul diberbagai  daerah  dengan  nama  dan sebutan  yang  berbeda.  Misalnya: Resepsi,
Imposisi, Penetrasi, Infiltrasi,  Kripto-Resepsi,  Inokulasi dan lain-lain. Berbagai jenis tranplantasi hukum ini bisa saja dikaji secara lebih sistematis dengan memberikan  contoh-contoh yang sesuai.
Pendekatan  lembaga  reformasi hukum  modern  juga  menimbulkan pertanyaan  akan  peminjaman  dan otoritas.  Tak  diragukan  jika  setiap lembaga memiliki metodenya masing-masing,  namun  cukup  kita lihat  sekilas  pada  satu  saja.  Ketika Scottish  Law  Commission  (komisi hukum  Skotlandia)  menelaah  setiap pertanyaan  akan  reformasi  utama hukum,  naluri  pertama  yang  muncul adalah melihat solusinya pada jurisdiksi  lain.  Tentunya,  komisi hukum (Law Commission)
Skotlandia  dan  Inggris  berdasarkan asasnya  harus  mempertimbangkan
solusi  sistem  hukum  asing  dan membandingkannya satu dengan lainnya 30 .    Dengan  demikian  dalam kasus  ini  (dan  kasus  lainnya),  suatu lembaga didirikan untuk menciptakan reformasi  hukum  yang  normalnya dimulai dengan tidak mempertimbangkan  solusi  sendiri berdasarkan  kondisi  dan  karakter lokal namun dengan mempertimbangkan dan mempelajari serta  menguji  solusi  yang  terdapat dari  luar.  Ada  usaha  yang  serius dalam  mendapatkan  peraturan  yang terbaik 31 .
Dalam  hukum  Perancis,  sama seperti hukum Romawi, hanya kesalahah-kesalahan  tertentu  saja yang  dapat  diperkarakan  secara hukum dan para ahli hukum Romawi menemukan sebuah rumusan (neminem  leadere:  tak  merugikan siapa  pun)  yang  menjadi  dasar  dari Pasal  1382  Civil  Code  Prancis. Hukum  Prancis  tentang  kesalahan pada  intinya  adalah  sebuah  ‘hukum praetorian‘  (hakim  Romawi)  yang tetapkan berdasarkan keputusan- keputusan  yudisial‘  (International
Encyclopedian of Comparative
Law) 32 .  Hukum  Perancis  pada  masa- masa  awal  memiliki  tiga  sumber
30 Alan  Watson,    Legal  Transplants  An Approach  To  Comprative  Law,  Op.Cit.,  pada  Bab  15 (lima belas), hal. 91
utama,  yakni  kebiasaan  Jerman, bidang  kesalahan  cukup  dominan, terutama  diwilayah  Utara  Jerman, tetapi  sebagian  ada  juga  yang ditemukan  di  bagian  Selatan,  pada berbagai tahap perkembangan, hingga kehidupan  kedua  atau  kebangkitan kembali  hukum  Romawi  pada  abad ke-13,  hukum  Salic  Franks  Jerman, yang mulai digunakan pada abad ke- 5, mendefisikan secara sangat terperinci  tentang  berbagai  macam pelanggaran  dan  dendanya  yang sesuai  bahkan  menentuan  berbagai macam  kompensasi  yang  sesuai dengan  status  sosial  dari  korban. Misalnya,  seorang  budak  bernilai lebih  rendah  dibandingkan  dengan seorang  pejabat  penting  militer,  dan seorang  pencuri  harus  memberikan kompensasi  bukan  hanya  untuk barang  yang  telah  dicurinya,  tetapi juga  atas  kerugian  nilai  gunanya. Sebagian  dari  kompensasi  akan diserahkan  kepada  raja  dan  sebagian lagi untuk korban atau keluarganya. 2.2 Tindakan  Diskriminasi  Terhadap Penyandang  Disabilitas  Sebagai Pelanggaran HAM ringan
Undang-Undang  Dasar  1945 pasca  amandemen  merumuskan  pula dengan mencantumkan Pasal 27 ayat
31 Ibid., hal. 92
32 Peter  De  Cruz,  Perbandingan  Sistem Hukum…., Op.,Cit, hal. 345
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 06. No. 01 Maret 2018
(1),  bahwa  semua  orang  mempunyai kedudukan yang sama dimuka hukum (equality  before  the  law)  dan  juga merumuskan  pada  pasal  28  A-J, khususnya  pada  Pasal  28B  ayat  (2), dan  Pasal  28  I  ayat  (2)  menjelaskan tentang diskriminasi. Jadi sejak tahun 1945  hingga  saat  ini  di  negara  kita mengenai prinsip  kesetaraan baik itu pria  dan  wanita,  kaya  atau  miskin memiliki  kesamaan  di  depan  hukum dan  itu  telah  diakui  di  dalam  UUD 1945  sebagai  sumber  hukum  yang tertinggi (groundwet) di republik ini.
Dengan demikian, berarti diskriminasi  terhadap  penyandang disabilitas dan lain sebagainya dilarang secara tegas, yang kemudian menjadi  hukum  positif  di  negara  ini dengan  di  ratifikasinya  terhadap konvensi  PBB  CEDAW  mengenai
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita
(disingkat  dengan  konvensi  Wanita) melalui Undang-Undang No. 7 tahun 1948  di  kalangan  PBB  Konvensi  ini telah  diterima  pada  sidang  umum tahun 1979, dan pembukaan konvensi ini dilatar belakangi oleh fakta, bahwa resolusi-resolusi serta deklarasi- deklarasi,  seperti  deklarasi  universal Hak  Asasi  Manusia  (Declaration
Universal Of Human Right) 1948 atau deklarasi mengenai penghapusan segala  bentuk  diskriminasi  terhadap
wanita yaitu, Undang-Undang Nomor 7  tahun  1984  tentang  Pengesahan Konvensi  Mengenai    Penghapusan Segala  bentuk  Diskriminasi terhadap Wanita. Kemudian meratifikasi dengan  beberapa  konvensi  yang  lain dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan, yaitu; Undang- Undang  No.  39  tahun  1999  Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas  dan  juga  Undang-Undang No. 29 tahun 1999 tentang Pengesahan  Konvensi  Penghapusan
Diskriminasi  Rasial,  yang  kemudian timbul produk hukum berupa Undang-Undang  No.  40  tahun  2008 tentang  Penghapusan  Diskriminasi Ras  dan  Etnis  yang  kemudian dikeluarkannya peraturan pemerintah sebagai  tindak  lanjut  dari  pada undang-undang tersebut dengan Peraturan  Pemerintah  (PP)  No.  56 tahun  2010  tentang  Tata  Cara Pengawasan Terhadap
Upaya Penghapusan  Diskriminasi  Ras  dan Etnis serta berbagai intrumen hukum lainnya  yang  memiliki  penjelasan tentang penghapusan berbagai bentuk diskriminasi.
Dengan berbagai elemen peraturan  tersebut  yang  dikeluarkan oleh negara ini, maka untuk
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 06. No. 01 Maret 2018
mencegah  perbuatan  dan  tindakan diskriminatif  sebagai  pelanggaran
HAM dikeluarkannya Undang- Undang  No.  26  tahun  2000  tentang Pengadilan  Hak  Asasi  Manusia sebagai  hukum  formil  dari  Undang- Undang  No.  39  tahun  1999  tentang Hak  Asasi  Manusia,  akan  tetapi kewenangan  undang-undang  tentang Pengadilan  HAM  tersebut  terbatas, yang hanya menitik beratkan terhadap pelanggaran  HAM  berat  yang  dapat diadili  di  dalam  pengadilan  tersebut. Sesuai yang terdapat di dalam pasal 4 dan  pasal  5  Undang-Undang  No.  26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
Dengan  demikian  kebijakan hukum  yang  melarang  atas  tindakan diskriminasi  menjadi  relevan  untuk dapat direalisasikan di negara-negara yang menandatangani konvensi-
konvensi internasional termasuk Indonesia  yang  sudah  meratifikasi konvensi tersebut, sehingga di keluarkannya  berbagai  instrumen hukum  dengan  bentuk  peraturan perundang-undangan.  Maka  sebagai instrumen  hukum  tidak  pula  dapat
menjamin untuk mampu menghilangkan tindakan diskriminasi pada  saat  ini,  melihat  beberapa kejadian  atas  tindakan  diskriminasi terhadap perempuan, anak,
33 Ibid., hal.64
penyandang  disabilitas  dan  lain sebagainya, mengingat hak-hak asasi manusia  masih  saja  dilanggar  oleh pihak-pihak  yang  tidak  bertanggung jawab secara meluas 33 . Maka dengan harapan  ini  yang  didasarkan  pada konsekuensi,  antara  lain  adalah negara  penandatangan  mengikat  diri untuk mengeluarkan berbagai peraturan,  dan  mengadakan  berbagai kebijaksanaan maupun langkah- langkah lainnya di wilayah negaranya untuk menjamin terhapusnya diskriminasi terhadap warga
negaranya  yang  menjadi  objek  atas tindakan diskriminatif.
2.3 Keberadaan  Peradilan  HAM  di
Indonesia Dalam Mengadili
Perkara  Tindakan  Diskriminatif Sebagai Pelanggaran HAM Ringan 1. Latar Belakang Pembentukan Memburuknya
situasi keamanan dan HAM ditimor-timur pascajajak  pendapat  tahun  1999 menarik perhatian dunia internasional, dalam hal ini perserikatan  bangsa-bangsa  yang mendesak  pemerintah  Indonesia untuk  dapat  mengadili  kasus pelanggaran HAM  yang  terjadi di timor-timur tersebut, namun apabila  Indonesia  tidak  sanggup melakukannya,  maka  PPB  akan
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 06. No. 01 Maret 2018
mengambil  alih  tindakan  yang dianggap perlu untuk memulihkan keadaan tersebut. Komisi penyelidik  pelanggaran  hak  asasi (KPP)  hak  asasi  manusia  untuk timor-timur  telah  terjadi  beberapa pelanggaran  hak  asasi  manusia yang  berat  diantaranya  adalah pembunuhan  massal,  penyiksaan, dan  penganiyayaan,  penghilangan paksa,  kekerasan  berbasis  gender, pemindahan penduduk secara paksa, dan pembumihangusan 34 . Perhatian dunia internasional tersebut terbukti dengan banyaknya desakan kepada pemerintah
Indonesia agar menyelesaikan  pelanggaran  HAM di  timor-timur.  Bahkan,  terdengar selentingan jika pemerintah Indonesia  mengabaikan  peristiwa tersebut.  Maka  PBB  berinisiatif mengambil  alih  penyelesaiaannya dengan  membentuk  Pengadilan tribunal seperti Tribunal Internasional untuk Rwanda (ICTR) dan Tribunal Internasional untuk  bekas  Yugoslavia  (ICTY). Ancaman itu menjadi kekhawatiran dan dianggap
sebagai  ancaman  terhadap  harga diri bangsa. Pemerintah Indonesia berusaha keras untuk menghindari
34 Mahrus  Ali  dan  Syarif  Nurhidayat, penyelesaian pelangaran HAM berat, Op.Cit, hal. 39
hal tersebut terjadi, jangan sampai para  jenderal  dan  pejabat  sipil diadili  di  Tribunal  Internasional bentukan  PBB 35 .  Oleh  karena  itu, satu-satunya jalan pemerintah Indonesia  untuk  menghindarinya adalah menyelesaikan sendiri peristiwa tersebut.
Atas  dasar  desakan  dunia internasional terutama setelah Dewan
Keamanan PBB mengeluarkan  Resolusi  No.1264 tahun 1999 yang isinya mengecam pelanggaran  hak  asasi  manusia yang berat ditimot-timur, akhirnya pemerintah  Indonesia  berinisiatif mengeluarkan Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang (Perpu) No. 1 tahun 1999 tentang  Pengadilan  Hak  Asasi Manusia. Tetapi sayangnya, Perpu ini,  khirnya  ditolak  oleh  DPR  RI untuk  menjadi  Undang-Undang. Di  sebabkan  terdapat  dua  alasan mengapa Perpu itu ditolak. Pertama, tiada situasi darurat atau kepentingan yang memaksa untuk diterbitkannya Perpu. Kedua, subtansi  Perpu  masih  memiliki kelemahan,  antara  lain;  tidak menerapkan asas retroaktif, masih ada ketentuaan yang dinilai menyimpang  dan  tidak  sesuai
35 Ibid., hal. 39-40
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 06. No. 01 Maret 2018
dengan  asas-asas  hukum  yang berlaku, masih belum menjangkau
pertanggung jawaban secara lembaga,  dan  adanya  ketentuan yang  kontradiktif 36 .    Karena ditolak itulah, pemerintah kemudian  menyusun  rancangan Undang-Undang
tentang
Pengadilan HAM dan diajukan ke DPR RI untuk dibahas.
Dengan  serba  kekurangan yang  ada,  tepat  pada  tanggal  6
Nopember 2000, rancangan Undang-Undang tersebut akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang No.  26  tahun  2000  tentang Pengadilan  Hak  Asasi  Manusi 37 .
Pembentukan Undang-Undang Pengadilan HAM  juga merupakan amanat  ketentuan  pasal  104  ayat (1) UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak  Asasi  Manusia,  Yang  pada intinya  menyatakan  bahwa  untuk mengadili  pelanggaran  Hak  Asasi Manusia  yang  berat  dibentukla Pengadilan  hak  asasi  manusia  di lingkungan Pengadilan Umum.
2. Konsensus Versus Teori Benturan Litigasi a. Peran Litigasi Dalam Masyarakat Pada  tingkat  yang  paling sederhana,  pengadilan  litigasi
36 Ibid., hal. 40
37 Ibid., hal. 40
merupakan sarana penyelesaian sengketa.  Dengan  demikian, tingkat litigasi mungkin mengukur  dua  karakteristik society-frekuensi khususnya jenis sengketa dan kemauan dan kemampuan  individu  untuk mengkonversi  sengketa  dalam litigasi.  Namun,  ada  berbagai tradisi teoritis yang realtionships  tersebut  antara masyarakat  dan  litigasi  dapat diperiksa.  Sebuah  “konsensus” -  berorientasi  tradisi  teoritis menekankan bahwa fungsi litigasi untuk mencapai integrasi  sosial  ketika  bentuk- bentuk  tradisional  dari  kontrol nonpemerintah melemah. kontrol
nonpemerintah termasuk  bea  cukai,  folkways, dan pola
regularized
penyelesaian sengketa
informal 38 .
Perbedaan  antara  teori konsensus  dan  teori  konflik batang dari asumsi yang berbeda  mereka  tentang  peran hukum. Untuk teori konsensus, hukum  muncul  dengan  cara evolusi  pasif  untuk  mengisi kekosongan  yang  diciptakan oleh kematian
atau
38 Stewart  Macaulay,  et.all,  Law  And  Society Readings On The Social Study Of Law, Op.,Cit, hal. 385
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 06. No. 01 Maret 2018
melemahnya  sarana  pribadi atau  adat  informal  integrasi sosial.  Peran  hukum  adalah untuk  menjaga  stabilitas  dan harmoni. Teori konflik terutama berfokus pada sengketa  antara  individu  dan bisnis/organisasi. Seperti “interstatus”  sengketa  penting dari  perspektif  konflik  karena mereka yang  paling  jelas menunjukkan bagaimana
litigasi bukan hanya netral dari resolusi perselisihan tetapi merupakan  refleksi  dari  pola dominasi dalam masyarakat.
Singkatnya, perbedaan antara  konsensus  dan  konflik teori litigasi yang terbaik dilihat dengan
mengidentifikasi masalah  yang  masing-masing mengarahkan  perhatian  kita. Teori konsensus sangat prihatin dengan  pola  jangka  panjang dari  litigasi  sebagai  indikator harmoni  sosial.  Di  sisi  lain,
teori konflik mengarahkan perhatian kita
yang menggunakan  pengadilan  dan dengan  apa  yang  sukses.  teori konsensus  memberitahu  kita bahwa  litigasi  mengukur  peran negara  dalam  integrasi  sosial.
39 Ibid., hal. 386
teori  konflik  memberitahu  kita bahwa  tindakan  litigasi  negara peran  dalam  melindungi  atau membatasi  dominasi  ekonomi dan politik 39 .
b. Litigasi dan Perubahan
Politik
Kedua  konsensus  dan konflik  teori  melihat  litigasi sebagai  bagian  integral  dari proses  kebijakan.  Sementara menelusuri pola litigasi signifikan  dalam  dan  dari dirinya  sendiri,  tetapi  juga sangat  berarti  untuk  apa  itu memberitahu kita tentang perubahan  kebijakan.  Wheares “hukum'  tidak  biasanya  diubah oleh  keputusan  pengadilan, pola  keberhasilan  pengadilan dari penggunaan tersebut mungkin  mencerminkan  dan  / atau  memotivasi  perubahan kebijakan. Jika kenaikan tingkat  litigasi,  kita  mungkin mengharapkan perubahan
kebijakan  dari  legislatif  atau pengadilan banding untuk membangun  kembali  integrasi sosial 40 .
Teori-teroi tersebut menandai tumbuhnya
individualism yang lebih tegas,
40 Ibid., hal. 387
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 06. No. 01 Maret 2018
dengan  unsur-unsur  dasarnya bermula dari Plato, mereprasentasikan peralihan perhatian secara bertahap
menuju  agensi  manusia  alih- alih  kemauan  ilahi  atau  adi manusiawi.  Menurut  Frieman (1967) menjelaskan, dari sebuah keadaan alam (staats of nature)  diamana  mereka  tidak memiliki hukum, tatanan, pemerintahan, keadaan ini oleh sebahagian  penulis  dipandang sebagai  jenis  syurga  sementara oleh yang lainnya sebagai cause orang-orang  pada  suatu  ketika beralih  ke  keadaan  masyarakat (set of society) melalui kontrak yang  mereka  sepakati  untuk saling  menghargai  dan  hidup dalam  damai.  Kontrak  ini kemudian atau sekaligus
ditambah  fakta  kedua  dimana orang-orang  bersatu  tersebut sepakat untuk mematuhi pemerintahan  yang  telah  dipih oleh  mereka  sendiri 41 .  Oleh karena  itu,  peningkatan  litigasi disebabkan  oleh  gejolak  sosial tidak akan menyebabkan panggilan  untuk  perubahan kebijakan  dari  semua  quartes.
41 Werner  Menski,  Perbandingan  Hukum Dalam Konteks Global Sistem Eropa, Asia dan Afrika, (Bandung:  Penerbit  Nusa  Media,  2016),  Cetakan Keempat, hal. 199
Dengan  kata  lain,  sementara teori  konsensus  berpendapat integrasi  sosial  sebagai  tujuan kebijakan, teori konflik percaya bahwa  dalam  beberapa  kasus disharmoni sosial dan
peningkatan  litigasi  mungkin menguntungkan untuk beberapa  sektor  masyarakat. Baik  dari  konsensus atau perspektif  konflik,  oleh  karena itu, litigasi (1) mengungkapkan peran negara dalam
penyelesaian sengketa; (2)
adalah      dorongan  untuk perubahan  kebijakan,  dan  (3) menunjukkan dampak perubahan kebijakan 42 . Hubungan antara krisis, litigasi, dan perubahan kebijakan krisis, seperti  perang  dan  depresi, memberikan  kesempatan  unik untuk  membandingkan  dan kontras  konsensus  dan  konflik teori  litigasi.  Kedua  teori memberikan  panggung  untuk acara estabilizing. litigasi meningkat merupakan indikator integrasi sosial. Tingkat litigasi juga mengukur efektivitas kebijakan tersebut, dengan
penurunan litigasi menjadi indikator keberhasilan 43 .
3. Kompetensi Absolut Pengadilan
Hak Asasi Manusia Pengadilan HAM merupakan  Pengadilan  Khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum dan berkedudukan di daerah kabupaten atau  daerah  kota  yang  daerah hukumnya meliputi daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan 44 .
Pengadilan tersebut  bertugas  dan  mempunyai kewenangan memeriksa dan memutus  perkara  pelanggaran
HAM  berat.  Sementara  yang dikualifikasikan sebagai pelanggaran  HAM  berat  meliputi kejahatan  genosida  dan  kejahatan terhadap  kemanusiaan  (crimes againt humanity).
Berdasarkan subtansi Undang-Undang  No.  26  tahun
2000  tentang  Pengadilan  HAM
ditentukan  bahwa  tidak  semua pelanggaran  HAM  yang  berat dapat diselesaikan melalui
Pengadilan  HAM  akan  tetapi, Pengadilan  HAM  hanya  terbatas memeriksa  dan  memutus  perkara
43 Ibid., hal. 389
44 Lihat,  Pasal  2  Jo  Pasal  3  ayat  (1)  Undang- Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
pelanggaran  HAM  yang  berat sebagai  mana  tercantum  didalam pasal  4,  yaitu  kejahatan  genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes againt humanity)  sesuai  dalam  Pasal  7 Undang-Undang  No.  26  tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
Pengadilan HAM juga tidak berwenang memeriksa dan memutus  perkara  pelanggaran HAM  yang  berat  yang  dilakukan oleh  seseorang  yang  berumur dibawah  18  tahun  pada  saat kejahatan dilakukan 45 .  Ini  artinya, walaupun terdapat seseorang melakukan  pelanggaran  HAM yang  berat  berupa  kejahatan genosida  dan  kejahatan  terhadap kemanusiaan,  tapi  orang  tersebut belum  berumur  18  tahun  ketika melakukan kejahatan yang dimaksud, maka Pengadilan HAM tidak berwenang mengadili perkara tersebut.
Kompetensi absolut
Pengadilan  HAM  tersebut  tentu saja  sangat  sempit  sehingga  tidak mungkin  menjamin  tercapainya penyelesaian  yang  memuaskan atas kasus-kasus pelanggaran
45 Lihat,  Pasal  6  Undang-Undang    Nomor  26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
HAM yang diajukan untuk diperiksa dan diputus oleh Pengadilan  HAM.  Selain  itu,
mengategorikan pelanggaran
HAM  yang  berat  hanya  kepada genosida  dan  kejatahan  terhadap kemanusiaan sesungguhnya mereduksi  makna  pelanggaran HAM yang berat dalam ketentuan Pasal  104  UU  No.  39  tahun  1999 tentang  Hak  Asasi  Manusia  yang berisi ketentuan pembentukan
Undang-Undang Peangadilan HAM 46 .  Pasal  104  menyatakan
bahwa untuk mengadili pelanggaran  HAM  yang  berat dibentuk  pengadilan  Hak  Asasi Manusia,  sedangkan  pengertian pelanggaran  HAM  yang  berat dalam  penjelasan  pasal  tersebut adalah 47 :  “Pembunuhan  masal (genocide), pembunuhan sewenang-wenang atau diluar putusan Pengadilan
(arbitrary/extra  judicial  killing),
penyiksaan,  penghilangan  orang secara  paksa,  perbudakan,  atau
diskriminasi yang dilakukan
secara sistematis (systematic
discrimination)”.
46 Mahrus  Ali  dan  Syarif  Nurhidayat, Penyelesaian Pelangaran HAM berat,  Op.Cit, hal. 41- 42.
47 Lihat, penjelasan Pasal 104 ayat (1) Undang- Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
48 Lihat, Pasal 7, 8, 9 Undang-Undang No. 26 tahun  2000  tentang  Pengadilan  HAM,  yang  hanya
Konsep  pelanggaran  HAM yang berat dalam Pasal 104 justru lebih  luas  dibandingkan  dengan konsep yang sama dalam undang- undang  Pengadilan  HAM  yang hanya  pada  dua  (2)  jenis  yaitu genosida  dan  kejahatan  terhadap kemanusiaan. Tampak sekali telah terjadi  disingkronisasi  horijontal disini  antara  Pasal  104  Undang- Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 4 jo Pasal 7, 8, 9 Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM 48 .  Pemecahan  masalah  ini dalam teori hukum dengan prinsip lex superiori derogat legi inperiori justru membenarkan Undang- Undang  No.  26  tahun  2000  yang keluar  lebih  akhir  dari  Undang- Undang No. 39 tahun 1999 dengan demikian  Pasal  104  Undang- Undang  No.  39  tahun  1999  yang lebih luas maknanya, tidak berlaku lagi sejak di undangkannya Undang-Undang  No.  26  tahun 2000  tentang  Pengadilan  Hak Asasi Manusia 49 .
Penjelasan  Pasal  7  Undang- Undang  No.  26  tahun  2000  juga
menitik  beratkan  kepada  pelanggaran  HAM  berat  saja yang dapat di adili di Pengadilan HAM.
49 Titon Slamet Kurnia, Reparasi (Reparation) Terhadap  Korban  Pelanggaran  HAM  di  Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 67-68.
menegaskan
bahwa yang
dimaksud  dengan  genosida  dan kejahatan  terhadap  kemanusiaan adalah sesuai dengan Rome Statute Of The Intent Court 1998. Dengan mengingat Pasal 5 ayat (1) Statuta Roma  sendiri  menentukan  bahwa kejahatan dalam yuridiksi Mahkamah  Pidana  Internasional terdiri  dari  genosida,  kejahatan terhadap  kemanusiaan,  kejahatan perang,  dan  kejahatan  agresi 50 . Jika  Pasal  7  Undang-Undang
Pengadilan HAM hanya menentukan  bahwa  pelanggaran HAM yang berat meliputi
genosida  dan  kejahatan  terhadap kemanusiaan, itu berarti pembentuk Undang-Undang memang dengan sengaja
menentukan  bahwa  pelanggaran hak  asasi  manusia  yang  berat hanya  terdiri  dari  genosida  dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Selanjutnya Undang- Undang Pengadilan HAM, lingkup kewenangannya tidak hanya mengatur  asas  teritorial,  namun juga  menggunakan  asas  nasional aktif  atau  asas  personal.  Maksud asas ini adalah bahwa hukum atau perundang-undangan pidana Indonesia  berlaku  bagi  warga
50 R. Wiyono, Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 14
negara Indonesia  yang melakukan kejahatan baik di dalam maupun di luar batas teritorial wilayah negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Pengadilan HAM asas  tersebut  secara implisit tertuang  dalam  Pasal  5  yang menyatakan  bahwa  Pengadilan HAM berwenang  juga  memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM berat yang dilakukan di luar batas  teritorial  wilayah  negara Republik  Indonesia  oleh  warga negara Indonesia. Lingkup kewenangan  Pengadilan  HAM ini hanya  dibatasi  kewenangannya, yang  mengakibatkan  supremasi hukum  dalam  ranah  pengadilan susah untuk di tegakkan, sehingga rasa keadilan masih jauh dari yang diharapkan oleh rakyat Indonesia.

## III. KESIMPULAN DAN SARAN

## 3.1 Kesimpulan
Adapun yang menjadi kesimpulan yang dibuat dalam penulisan ini yaitu antara lain sebagai berikut:
1. Perbandingan sistem hukum terhadap  tindakan  diskriminasi sebagai  pelanggaran  HAM  ringan dapat  dirujuk  terhadap  hukum Romawi yang menyebutkan
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 06. No. 01 Maret 2018
tentang lex Aquilia dari tahun 287 SM  menetapkan  sanksi  ganti  rugi terhadap  kerusakan  fisik  yang ditimbulkan,  aturan  hukum  ini akhirnya  banyak  di-adopsi  oleh Negara-negara Eropa Barat. Pakar hukum  Belanda  dari  abad  ke-17 mengakui,  bahwa  hukum  lex Aquilia telah di-impor oleh negaranya,  menetapkan  ganti  rugi bagi  cacat  tubuh  yang  diderita meskipun  hal  ini  tidak  sejalan dengan aturan hukum asli Romawi 51 .  Cacat  tubuh  yang terdapat pada diri manusia merupakan anugerah yang semestinya dapat untuk dilindungi dan  dijunjung  tinggi  oleh  Negara, hukum  dan  lainnya  sebagai  hak kodrati  sebagai  makhluk  ciptaan tuhan yang tidak harus di perlakukan secara diskriminatif.
2. Tindakan  diskriminasi  terhadap
Penyandang  disabilitas  sebagai pelanggaran  HAM  ringan  di Indonesia secara  tegas di  jelaskan dalam teori-teori secara subtansial, yang  kemudian  menjadi  hukum positif  dengan  di  ratifikasinya konvensi PBB CEDAW mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi  Terhadap  Wanita (disingkat dengan konvensi
51 Alan  Watson,    Legal  Transplants  An Approach To Comprative Law, Op.Cit., hal. 127
Wanita)  melalui  Undang-Undang No. 7 tahun 1948 dan pembukaan konvensi ini dilatar belakangi oleh fakta, bahwa resolusi-resolusi serta  deklarasi-deklarasi,  seperti Deklarasi  Universal  Hak  Asasi Manusia  (Declaration  Universal Of  Human  Right)  1948  atau deklarasi  mengenai  penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap  wanita  yaitu,  Undang- Undang  Nomor  7  tahun  1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai    Penghapusan  Segala bentuk    Diskriminasi  terhadap Wanita.  Kemudian  meratifikasi dengan  beberapa  konvensi  yang lain dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan, yaitu;  Undang-Undang  No.  39 tahun  1999  Tentang    Hak  Asasi Manusia, Undang-Undang No.  23 tahun  2003  tentang  Perlindungan Anak,  Undang-Undang  No.  8 tahun  2016  tentang  penyandang disabilitas  dan  juga  Undang- Undang No. 29 tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Diskriminasi Rasial.
3. Keberadaan  Peradilan  HAM  di Indonesia dalam mengadili perkara  tindakan  diskriminatif sebagai pelanggaran HAM Ringan
di  Indonesia  belum  dapat  untuk mengakomodir  kepentingan  bagi
penyandang disabilitas jika mendapatkan perlakuan diskriminasi, dikarenakan pengadilan HAM hanya membatasi bagi pelanggaran HAM Berat saja, sehingga setiap tindakan  yang  berdampak  kepada diskriminasi  terhadap  disabilitas secara  nyata tidak dapat  diadili  di
pengadilan HAM yang
seyogyanya  memiliki  kesamaan tanpa  dibedakan  dalam  mengadili setiap pelanggaran HAM di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku-buku:
Suparman Marzuki, 2012. Pengadilan HAM di Indonesia, Jakarta: Erlangga,
M.  Dahlan  Al-Barry,  1994.  Kamus  Ilmiah, Surabaya: Penerbit Arkola,
Macaulay,  Stewart,  et.all,  1995,  Law  And Society Readings On The Social Study  Of  Law,  New  York: W.W. Norton & Company Inc, First Edition.
Menski, Werner, 2016,  Perbandingan Hukum Dalam  Konteks  Global  Sistem
Eropa, Asia dan Afrika, Bandung: Penerbit Nusa Media,
Cetakan Keempat.
Peter  De  Cruz,  2010,  Perbandingan  Sistem Hukum  Common  Law,  Civil Law dan Socialist Law, Jakarta:
Penerbit  Nusa  Media,  Cetakan Pertama.
Tapi Omas Ihromi, et.all, 2000. Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita, (Bandung:  Alumni,),  Cetakan Pertama.
R.  Wiyono,  2006.  Pengadilan  Hak  Asasi
Manusia  di  Indonesia,  Jakarta:
Kencana,
Syawal  Abdulajid,  dan  Anshar,  Pertanggung
Jawaban  Pidana  Komando Militer Pada Pelanggaran Berat HAM, Jakarta: PT.
RajaGrafindo. Titon Slamet Kurnia, 2006. Reparasi (Reparation) Terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia,  Bandung:  PT.  Citra Aditya Bakti,
Suparman  Marzuki,  2011,  Tragedi  Politik Hukum HAM, Yogyakarta: Pustaka  Pelajar  bekerja  sama dengan  Pusham  UII,  Cetakan Pertama.
Waston,  Alan,    Legal  Transplants  An Approach To Comprative Law,
Second Edition, Bab 4 (empat), London:  The  University  Of Georgia Press. Rahayu Repindowaty Harahap dan Bustanuddin, Jakarta: Jurnal Inovatif, 2015,
Undang-Undang:
Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2008 tentang  Penghapusan  Diskriminasi  Ras dan Etnis.
Undang-Undang  Nomor  26  tahun  2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
Undang-Undang  Nomor  26  tahun  2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
Undang-Undang  No.  39  tahun  1999  tentang Hak Asasi Manusia.
Undang-Undang  No.  26  tahun  2000  tentang

## Pengadilan HAM.