*2,) Mahasiswa Teknik Sipil FST Undana *1,3) Dosen Teknik Sipil FST Undana

## KAJIAN IMPLEMENTASI SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PADA PERUSAHAAN JASA KONSTRUKSI DI KOTA KUPANG
Yunita A. Messah 1)
Yohana Bolu Tena 2)
I Made Udiana 3)

## ABSTRAK
Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) secara umum di Indonesia masih sering terabaikan. Hal ini ditunjukkan dengan masih tingginya angka kecelakaan kerja. Angka kecelakaan kerja di Indonesia termasuk yang paling tinggi di kawasan ASEAN. Hampir 32% kasus kecelakaan kerja yang ada di Indonesia terjadi pada sektor konstruksi yang meliputi semua jenis pekerjaan proyek gedung, jalan, jembatan, terowongan, irigasi bendungan dan sejenisnya ( www.jamsostek, com). Dan jenis kecelakaan paling tinggi adalah tertimpa (PT Jamsostek,2011). Hal ini tentunya sangat memprihatinkan, dimana karyawan sebagai asset penting dalam perusahaan namun tingkat kepedulian dunia usaha terhadap K3 masih rendah .
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauhmana penerapan sistem manajemen K3 oleh kontraktor kelas menengah dan besar di Kota Kupang dan dampak yang diakibatkannya. Adapun acuan penelitian ini adalah ketentuan yang ditetapkan dalam SMK3 berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) No.PER. 05/MEN/1996. Analisis menggunakan rumus Normalisasi de Boer dengan konsep Traffic Light System.
Hasil penelitian menunjukan implementasi SMK3 perusahaan jasa konstruksi di Kota Kupang termasuk dalam kategori kuning dengan prosentase 62,38 % dan tingkat kecelakaan masuk dalam kategori hijau maka implementasi SMK3 berada pada level 2 (cukup aman). Ketentuan-ketentuan SMK3 sebagian besar telah dilakukan oleh perusahaan jasa konstruksi. Sepuluh ketentuan yang paling banyak diterapkan adalah menetapkan kebijakan K3, mengidentifikasi bahaya yang akan terjadi, menyediakan dana untuk pelaksanaan K3, menentukan pengendalian resiko kecelakaan, peraturan yang dibuat berdasarkan perundang-undangan mengenai K3, menyediakan fasilitas P3K dalam jumlah yang cukup, membuat tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, setiap pihak yang terlibat dalam perusahaan jasa konstruksi harus berperan dalam menjaga dan mengendalikan pelaksanaan K3, adanya pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas dan implementasi pengendalian untuk mengelola bahaya K3.
Kata Kunci : implementasi, SMK3, perusahaan jasa konstruksi

## ABSTRACT
The complexity of the construction work, the risk of workplace accidents become higher, so the Health and Safety Work Management System (SMK3) important to be implemented in the construction company. Therefore, it is necessary to know how far the extent of implementation SMK3 especially in construction services company in Kupang City.
This study used the questionnaire. The result of questionnaires data collection is processed using the Normalization de Boer formula and analyzed  with concept of Traffic Light System.
The survey results revealed that the percentage of SMK3 implementation in construction services company in Kota Kupang is 62.38% (yellow category) and the accident rate is on the green category. This explained that SMK3 implementations are at level 2 (safe enough). Based on the type of company, BUMN enterprises have SMK3 implementation of 87.10% and domestic private firms by 56.06%. SMK3 implementation for 5-10 year-old company at 47.85%, 10-20 years-old company at 54.18%, and the company aged > 20 years at 79.74%. The provisions of SMK3 largely have been done by construction companies. The ten provisions have been done mostly are applied of the K3 set policy, identify the hazards that will occur, to provide funds for the implementation of K3, control determines the risk of accidents, regulations made under the laws of K3, P3K facilities in sufficient quantity, create goals and objectives to be achieved, all parties involved in construction services companies should play a role in maintaining and controlling the implementation of the K3, the division of duties and responsibilities are clear and the implementation of controls to manage risks K3.
Keywords: implementation, SMK3, construction companies

## 1. PENDAHULUAN
Perkembangan yang pesat dalam proyek konstruksi menyebabkan aspek keselamatan dan kesehatan kerja menjadi penting. Hal ini disebabkan semakin kompleksnya pekerjaan sehingga semakin tinggi resiko kecelakaan kerja. Data kecelakaan menunjukkan bahwa untuk tahun 2010 terdapat 1525 korban kecelakaan kerja pada sektor jasa konstruksi di Indonesia (Jamsostek, 2011). Data kecelakaan kerja untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Triwulan IV tahun 2011 terdapat 22 kasus kecelakaan kerja dan di Kota Kupang pada tahun 2011 adalah 8 kasus. Pemerintah sebagai penyelenggara negara telah menetapkan kebijakan agar kontraktor sebagai pelaksana konstruksi melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana implementasi SMK3 pada perusahaan jasa konstruksi di Kota Kupang.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Menurut Soemaryanto (2002) dalam Angkat (2008), ditinjau dari aspek yuridis, K3 adalah upaya perlindungan bagi keselamatan tenaga kerja dalam melakukan pekerjaan di tempat kerja dan melindungi keselamatan setiap orang yang memasuki tempat kerja, serta agar sumber produksi dapat dipergunakan secara aman dan efisien. Ditinjau dari efek teknis, K3 adalah ilmu pengetahuan dan penerapan untk mencegah
kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Penerapan K3 dijabarkan ke dalam sistem manajemen yang disebut SMK3.
Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: PER.05/MEN/1996, SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumberdaya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. Sistem manajemen wajib diterapkan pada kontraktor dengan tenaga kerja sebanyak seratus orang atau lebih dan/atau mengandung potensi bahaya.
UU Nomor 13 Tahun 2003 telah menjelaskan tentang pelaksanaan SMK3 yang berupa paksaan diatur dalam pasal 87 ayat (1) yang berbunyi “setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan”.
Tahapan SMK3 menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: PER.05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (1996:7) adalah sebagai berikut:
a. Tahapan komitmen dan kebijakan K3.
b. Tahapan perencanaan.
c. Tahapan penerapan.
d. Tahapan pengukuran dan evaluasi.
e. Tahapan tinjauan ulang dan peningkatan oleh pihak manajemen.
Implementasi SMK3 dalam organisasi bertujuan untuk meningkatkan kinerja K3 dengan melaksanakan upaya K3 secara efisien dan efektif sehingga risiko kecelakaan dan penyakit kerja dapat dicegah atau dikurangi (Ramli, 2010:55). Chamidah (2004) dalam Suwandi (2008), menyatakan bahwa penilaian tingkat implementasi program K3 diperoleh dengan membandingkan setiap pertanyaan dalam kuisioner dengan standar implementasi yang digunakan sebagai acuan oleh pihak manajemen untuk menerapkan program K3.
Menurut Budiono (2005) dalam Rochmoeljati, pencapaian implementasi ini dinyatakan dalam 3 kategori yaitu kategori hijau, merah, dan kuning merujuk pada
konsep  Traffic Light System Peraturan Menteri Tenaga Kerja tentang Sistem Manajemen  Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nomor: PER.05/MEN/1996 (Permenaker Nomor: PER.05/MEN/1996).
Pembagian batasan untuk setiap kategori sebagai berikut:
a. Warna hijau
Indikator ini menyatakan bahwa implementasi yang dilakukan sudah baik. Kisaran nilai untuk indikator ini adalah 85 % - 100 %.
b. Warna kuning
Indikator ini menyatakan bahwa implementasi yang dilakukan belum tercapai, meskipun nilainya sudah mendekati target. Kisaran nilai indikator kinerja untuk indikator ini adalah 60 % - 84 %.
c. Warna merah
Indikator ini menyatakan bahwa implementasi yang dilakukan berada di bawah target sehingga harus dilakukan perbaikan secepatnya. Kisaran nilai untuk indikator ini adalah 0 % - 59 %.
Untuk penilaian terhadap pelaksanaan SMK3 didasarkan pada skala yang diperlihatkan dalam Tabel 2.1 di bawah ini.
Tabel 2.1 Skala Penilaian Pelaksanaan SMK3 Penilaian 1 2 3 Pelaksanaan  Tidak dilaksanakan sama sekali oleh perusahan konstruksi Dilaksanakan sebagian atau tidak seluruhnya oleh perusahaan jasa konstruksi Dilaksanakan dengan baik oleh perusahaan jasa
konstruksi
Sumber : Wirahadikusumah, 2005.
Menurut Pratama (2008) dalam Rochmoeljati (2009), perhitungan implementasi ini didasarkan pada rata-rata jawaban dari responden untuk tiap pertanyaan lalu menghitung rata-rata untuk tiap kategori. Selanjutnya nilai rata-rata tersebut dinormalkan dengan rumus normalisasi De Boer sebagai berikut:
Achievement kategori = % 100 minimum) Skala maksimum (Skala minimun) Skala aktual Nilai ( × − − ...........   (2.1)

## Dimana:
a. Nilai aktual adalah nilai rata-rata dari tiap kategori
b. Skala minimum adala skala terkecil dari penilaian yang dilakukan. Skala minimum = skala terkecil penilaian pelaksanaan SMK3 x jumlah responden
c. Skala maksimum adalah skala terbesar dari penilaian yang dilakukan Skala maksimum = skala terbesar penilaian pelaksanaan SMK3 x jumlah responden
Nilai rata-rata dari semua kategori ini kemudian dirata-rata untuk memperoleh nilai akhir yang menunjukkan tingkat dari implementasi program. Nilai ini akan dihubungkan dengan data tingkat kehilangan/kerugian kerja yang dialami sehingga dapat diketahui level tingkat implementasi program.
Perhitungan kehilangan/kerugian kerja yang dialami ini didasarkan pada tingkat keparahan kecelakaan.
Tabel 2.2 Kategori Keparahan Kecelakaan
Kategori Parameter Penilaian Keterangan Hijau Terjadi kecelakaan ringan (injuries) Luka ringan atau sakit ringan (tidak kehilangan hari kerja) Kuning Terjadi kecelakaan sedang (illnesses) Luka berat/parah atau sakit dengan perawatan intensif (kehilangan hari kerja) Merah Terjadi kecelakaan berat (fatalities) Meninggal atau cacat seumur hidup (tidak mampu bekerja)
Sumber : Rahman, 2006.
Berdasarkan tingkat kecelakaan kerja yang terjadi untuk setiap responden lalu ditentukan kategorinya. Untuk menentukan level implementasi program maka digunakan matriks hubungan tingkat implementasi dan kecelakaan kerja seperti yang terlihat pada Tabel 2.3 di bawah ini.
*2,) Mahasiswa Teknik Sipil FST Undana *1,3) Dosen Teknik Sipil FST Undana

## Tabel 2.3 Tingkat Implementasi – Kecelakaan TINGKAT IMPLEMENTASI
T INGKAT KAN P E NGONT ROL AN DAN KE S E S UAI AN P R OS E DUR ( S UP E R VI S I) Hijau Kuning Merah T INGKAT K E CE L AKAAN Hija u
Level 1 (aman dan nyaman) Level 2 (cukup aman) Level 4 (Rawan) Kuning Level 2 (Cukup Aman) Level 3 (Hati-hati) Level 5 (Berbahaya)
Mer ah Level 4 (Rawan) Level 5 (Berbahaya) Level 6 (Sangat berbahaya) PERBAIKI PROGRAM IMPLEMENTASI (PROSES)

## 3. METODE PENELITIAN
Secara garis besar langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Mengumpulkan data-data sekunder mengenai persyaratan atau ketentuan dalam SMK3 dan data jumlah perusahaan jasa konstruksi yang diperoleh dari LPJKD (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah) Provinsi Nusa Tenggara Timur dan GAPENSI (Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional) Kota Kupang.
b. Penyusunan kuisioner penelitian.
c. Penentuan jumlah sampel/responden berdasarkan data yang diperoleh.
d. Penyebaran kuisioner penelitian kepada responden.
e. Pengolahan data berupa kuisioner penelitian.
f. Pembahasan mengenai implementasi SMK3.
g. Merumuskan kesimpulan dan saran.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada bagian ini akan diuraikan mengenai data dari kuisioner implementasi sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dengan mengacu pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja No: PER.05/MEN/1996 dan standar SMK3 lainnya. Kuisioner diberikan 3
skala penilaian tingkat pelaksanaan implementasi yaitu nilai 1-3 untuk tiap variabel kemudian menggunakan persamaan Normalisasi de Boer untuk mengetahui persentase implementasi. Merujuk pada konsep Traffic Light System ditentukan kategori implementasi SMK3.
Tahapan implementasi  SMK3 yang dinilai dalam kuisioner ini melitupi 5 yaitu:
a. Tahapan komitmen dan kebijakan
b. Tahapan perencanaan
c. Tahapan penerapan
d. Tahapan pengukuran dan evaluasi
e. Tahapan tinjauan ulang manajemen
Data kuisioner yang dikumpulkan merupakan data primer karena diperoleh langsung melalui wawancara dengan responden. Responden dalam penelitian ini adalah perusahaan jasa konstruksi skala besar dan menengah yang berada pada tingkat (grade) 5-7 y  ang berdomisili di Kota Kupang berdasarkan data LPJKD Provinsi NTT dan GAPENSI Kota Kupang. Perusahaan jasa konstruksi yang menjadi responden dalam penelitian ini berjumlah 19 yang terdiri dari 4 perusahaan dengan jenis perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan 15 perusahaan dengan jenis perusahaan swasta nasional.

## 4.1 Penentuan Level Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Kota Kupang
Tabel 4.1 Persentase Implementasi SMK3 Kota Kupang
Tahapan Persentase (%) Komitmen dan kebijakan 67,98 Perencanaan 73,46 Penerapan 61,00 Pengukuran dan Evaluasi 49,74 Tinjauan ulang manajemen 47,37 Rata-rata 62,38
Dari Tabel 4.1 diketahui rata-rata persentase implementasi SMK3 yaitu 62,38 %. Merujuk pada konsep Traffic Light System diketahui bahwa implementasi SMK3 perusahaan jasa konstruksi Kota Kupang berkategori kuning.
Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pada pelaksanaan proyek pada tahun 2010 dan 2011 kecelakaan yang paling banyak terjadi merupakan luka ringan atau sakit ringan. Data ini menunjukan bahwa kecelakaan yang terjadi berkategori hijau.
Berdasarkan data kategori implementasi SMK3 perusahaan jasa konstruksi Kota Kupang dan kategori kecelakaan kerja maka level implementasi SMK3 perusahaan jasa konstruksi dapat dilihat pada Tabel 4.2.
Tabel 4.2 Pemetaan Tingkat Implementasi – Kecelakaan Kerja TINGKAT IMPLEMENTASI
T INGKAT KAN P E NGONT ROL AN DAN KE S E S UAI AN P R OS E DUR ( S UP E R VI S I) Hijau Kuning Merah T INGKAT K E CE L AKAAN Hija u Level 1
(aman dan nyaman) Level 2 (cukup aman) Level 4 (Rawan) Kuning Level 2 (Cukup
Aman) Level 3 (Hati-hati) Level 5 (Berbahaya)
Mer ah Level 4 (Rawan) Level 5 (Berbahaya) Level 6 (Sangat berbahaya) PERBAIKI PROGRAM IMPLEMENTASI (PROSES)
Dari Tabel 4.2 di atas diketahui bahwa implementasi SMK3 Kota Kupang berada pada level 2 (cukup aman). Untuk itu perlu diperbaiki program implementasi agar berada pada kategori hijau.
4.2 Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) berdasarkan Jenis Perusahaan dan Usia Perusahaan
4.2.1 Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) berdasarkan Jenis Perusahaan
a. Jenis perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

## Tabel 4.3 Persentase Implementasi SMK3 Untuk Jenis Perusahaan BUMN
Tahapan Persentase (%) Komitmen dan kebijakan 93,75 Perencanaan 90,63 Penerapan 81,99 Pengukuran dan Evaluasi 91,25 Tinjauan ulang manajemen 93,75
Rata-rata 87,10
Dari Tabel 4.3 di atas diketahui bahwa tahapan komitmen dan kebijakan dan tinjauan ulang manajemen memiliki persentase terbesar yaitu sebesar 93,75 %. Hal ini menunjukaan bahwa perusahaan BUMN sudah mengerti akan pentingnya SMK3 dan perlu adanya peninjauan ulang untuk meningkatkan kinerja SMK3 ke depannya. Dengan rata-rata implementasi SMK3 sebesar 87,10 % yaitu berkategori hijau sesuai konsep  Traffic Light System maka diketahui bahwa implementasi SMK3 untuk jenis perusahaan BUMN sudah baik.
b. Jenis perusahaan swasta nasional
Tabel 4.4 Persentase Implementasi SMK3 Untuk Jenis Perusahaan Swasta Nasional
Tahapan Persentase (%) Komitmen dan kebijakan 62,22 Perencanaan 69,17 Penerapan 55,67 Pengukuran dan Evaluasi 38,67 Tinjauan ulang manajemen 35,00
Rata-rata 56,06
Dari Tabel 4.4 di atas diketahui bahwa tahapan perencanaan memiliki persentase terbesar yaitu sebesar 69,17 %.  Hal ini menunjukaan bahwa perusahaan swasta nasional memiliki perencanaan yang baik untuk melaksanakan program SMK3. Dengan rata-rata implementasi SMK3 sebesar 56,06 % yaitu berkategori merah sesuai konsep Traffic Light System. Nilai ini menunjukkan bahwa implementasi SMK3 berada di bawah target sehingga perlu dilakukan perbaikan secepatnya.
Sesuai jenis perusahaan, jenis perusahaan BUMN memiliki persentase implementasi SMK3 lebih baik dari jenis perusahaan swasta nasional. Hal ini disebabkan oleh kualifikasi perusahaan yaitu BUMN merupakan badan usaha milik negara sehingga menjalankan persyaratan SMK3 yang lebih baik dari swasta nasional.
4.2.2 Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) berdasarkan Usia Perusahaan
a. Usia perusahaan 5-10 tahun
Tabel 4.5 Persentase Implementasi SMK3 Untuk Perusahaan Berusia 5-10 Tahun
Tahapan Persentase (%) Komitmen dan kebijakan 50,00 Perencanaan 58,33 Penerapan 53,24 Pengukuran dan Evaluasi 18,33 Tinjauan ulang manajemen 25,00 Rata-rata 47,85
Dari Tabel 4.5 di atas diketahui bahwa rata-rata implementasi SMK3 untuk usia perusahaan 5-10 tahun sebesar 47,85 % berada pada kategori merah sesuai konsep Traffic Light System. Nilai ini menunjukkan bahwa implementasi SMK3 berada di bawah target sehingga perlu dilakukan perbaikan secepatnya.
b. Usia perusahaan 10-20 tahun
Tabel 4.6 Persentase Implementasi SMK3 Untuk Perusahaan Berusia 10-20 Tahun
Tahapan Persentase (%) Komitmen dan kebijakan 62,04 Perencanaan 68,52 Penerapan 51,50 Pengukuran dan Evaluasi 42,78 Tinjauan ulang manajemen 30,56 Rata-rata 54,18
Dari Tabel 4.6 di atas diketahui bahwa rata-rata implementasi SMK3 untuk usia perusahaan 10-20 tahun sebesar 54,18 % berada pada kategori merah sesuai konsep Traffic Light System. Nilai ini menunjukkan bahwa implementasi SMK3 berada di bawah target sehingga perlu dilakukan perbaikan secepatnya.
c. Usia perusahaan di atas 20 tahun
Tabel 4.7 Persentase Implementasi SMK3 Untuk Perusahaan Berusia di atas 20
Tahun Tahapan Persentase (%) Komitmen dan kebijakan 85,71 Perencanaan 86,90 Penerapan 77,13 Pengukuran dan Evaluasi 72,14 Tinjauan ulang manajemen 78,57 Rata-rata 79,74
Dari Tabel 4.7 di atas diketahui bahwa rata-rata implementasi SMK3 untuk usia perusahaan di atas 20 tahun sebesar 79,74 % berada pada kategori kuning sesuai konsep Traffic Light System. Nilai ini menunjukkan bahwa implementasi SMK3 yang dilakukan belum tercapai namun sudah mendekati target.
Berdasarkan usia perusahaan, semakin tinggi usia perusahaan, semakin baik implementasi SMK3 yang dilakukan. Hal ini dikarenakan dengan semakin tingginya usia perusahaan maka pengalaman perusahaan menyangkut SMK3 lebih banyak. Dengan semakin tingginya usia perusahaan, perusahaan sudah lebih banyak meninjau ulang SMK3 yang sudah dilakukan untuk proses perbaikan. Hal ini terlihat dalam persentase tinjauan ulang manajemen dengan usia perusahaan yang semakin besar maka semakin baik pula.
4.3 Ketentuan-Ketentuan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

## (SMK3) yang Sudah Dilakukan Perusahaan Jasa Konstruksi di Kota Kupang
Dari hasil penelitian, diketahui bahwa ketentuan SMK3 sebagian besar telah dilaksanakan oleh perusahaan jasa konstruksi. Pada Tabel 4.8 di bawah ini memperlihatkan 10 kententuan yang paling banyak dilakukan perusahaan jasa konstruksi di Kota Kupang.

## Tabel 4.8 Sepuluh Ketentuan SMK3 yang Paling Banyak Dilakukan oleh Perusahaan Jasa Konstruksi
No Ketentuan SMK3 Persentase Implementasi (%) 1 Menetapkan kebijakan K3 86,84 2 Mengidentifikasi bahaya yang akan terjadi 84,21 3 Menyediakan dana untuk pelaksanaan K3 84,21 4 Menentukan pengendalian resiko kecelakaan 81,58 5 Peraturan yang dibuat berdasarkan perudang-undangan mengenai K3 81,58 6 Menyediakan fasilitas P3K dengan jumlah yang cukup 81,58 7 Membuat tujuan dan sasaran yang ingin dicapai 78,95 8 Setiap pihak yang terlibat dalam perusahaan jasa konstruksi harus berperan dalam menjaga dan mengendalikan pelaksanaan K3 76,32 9 Adanya pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas 73,68 10 Implementasi pengendalian untuk mengelola bahaya K3 73,68
Dari Tabel 4.8 di atas dapat diketahui bahwa ketentuan SMK3 yang paling banyak dilakukan oleh perusahaan jasa konstruksi adalah menetapkan kebijakan K3 dengan besar persentase adalah 86,84 %. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan jasa konstruksi di Kota Kupang sudah menyadari pentingnya SMK3 untuk dilaksanakan.

## KESIMPULAN
Dari hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:
1. Persentase implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada perusahaan jasa konstruksi di Kota Kupang adalah sebesar 62,38 %. Dari persentase ini implementasi SMK3 dikategorikan kuning sesuai konsep Traffic Light System. Dengan tingkat kecelakaan yang berada pada kategori hijau maka dapat diketahui bahwa tingkat implementasi SMK3 Kota Kupang berada pada level 2 yaitu cukup aman.
2. Berdasarkan penggolongan menurut kategori jenis perusahaan, jenis perusahaan BUMN memiliki persentase implementasi SMK3 sebesar 87,10 % dan jenis perusahaan swasta nasional memiliki persentase 56,06 %. Hal ini disebabkan oleh kualifikasi perusahaan yaitu BUMN merupakan badan usaha milik negara
sehingga menjalankan persyaratan SMK3 yang lebih baik dari swasta nasional. Berdasarkan penggolongan menurut kategori usia perusahaan, perusahaan dengan usia 5-10 tahun memiliki persentase implementasi SMK3 sebesar 47,85 %; perusahaan dengan usia 10–20 tahun memiliki persentase 54,18 %; dan perusahaan dengan usia di atas   20 tahun memiliki persentase 79,74 %. Hal ini dapat membuktikan bahwa semakin tinggi usia perusahaan maka implementasi SMK3 semakin baik.
3. Ketentuan-kententuan SMK3 sebagian besar telah dilakukan oleh perusahaan jasa konstruksi di Kota Kupang. 10 Ketentuan yang paling banyak diterapkan oleh perusahaan jasa konstruksi adalah menetapkan kebijakan K3 (86,84 %), mengidentifikasi bahaya yang akan terjadi (84,21%), menyediakan dana untuk pelaksanaan K3 (84,21%), menentukan pengendalian resiko kecelakaan (81,58%), peraturan yang dibuat berdasarkan perundang-undangan mengenai K3 (81,58%), menyediakan fasilitas P3K dalam jumlah yang cukup (81,58%), membuat tujuan dan sasaran yang ingin dicapai (78,95%), setiap pihak yang terlibat dalam perusahaan jasa konstruksi harus berperan dalam menjaga dan mengendalikan pelaksanaan K3 (76,32%), adanya pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas (73,68%) dan implementasi pengendalian untuk mengelola bahaya K3 (73,68%).

## DAFTAR PUSTAKA

## Angkat S. 2008. Analisa Upaya Pencegahan Kecelakaan Kerja pada Pekerja
Bangunan Perusahaan X, Tesis, Progran Pasca Sarjana, Universitas Sumatera Utara, Medan.
Anonimous. 1970. UURI Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Jakarta.
Anonimous. 1980. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER- 01/MEN/1980 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Konstruksi Bangunan, Jakarta.
Anonimous. 1986. Surat Keputusan Bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Tenaga Kerja No. KEP.174/MEN/1986-104/KPTS/1986 tentang Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Tempat Kegiatan Konstruksi, Jakarta.
Anonimous.  1992.  UURI Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Jakarta.
*2,) Mahasiswa Teknik Sipil FST Undana *1,3) Dosen Teknik Sipil FST Undana
Anonimous. 1996. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Jakarta.
Anonimous. 1999. UURI Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, Jakarta. Anonimous, 2000. PP Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Jakarta.
Anonimous. 2003. UURI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Jakarta. Anonimous. 2010. Pedoman K3 proyek Konstruksi, PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Jakarta.
Cochran W. G. 1991. Teknik Penarikan Sampel, Universitas Indonesia, UI-Press), Jakarta.
Hasan I. 2002. Pokok-Pokok Materi Statistik 1, PT Bumi Aksara, Jakarta.
Rahman A. dkk. 2006. Pengukuran Tingkat Kesiapan Perusahaan terhadap Bahaya Tempat Kerja dan Penanganan Hazard (Studi Kasus Otsuka Indonesia),  Jurnal Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya.
Ramli S. 2009. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Dian Rakyat, Jakarta.
Rocmoeljati. 2009. Implementasi Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Perangkingan Hazard dengan Pendekatan Manajemen Resiko, Jurnal Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Surabaya.
Soeharto I. 1999. Manajemen Proyek, Erlangga, Jakarta.
Tarigan Z.  2008. Analisa Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Pabrik Kepala Sawit Tanjung Medan PTPN V Propinsi Riau, Tesis, Sekolah Pasca sarjana, Universitas Sumatera Utara, Medan.