Jurnal Bisnis Net  Volume :  III  N0. 1
Januari – Juni 2020
| ISSN : 2621-3982 (Cetak) |ISSN : 2722-3574 (Online)

## ANALISIS PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TERHADAP PEGAWAI OUTSOURCING DI INDONESIA
(STUDI KASUS DI PT. ABC)
Suparna Wijaya Politeknik Keuangan Negara STAN Email : sprnwijaya@pknstan.ac.id

## Nhaomy Roma Lestary Panjaitan
Politeknik Keuangan Negara STAN

## Abstract
Based on a study conducted by the Indonesian Outsourcing Business Association (ABADI) published in 2014, the estimated potential outsourcing market in Indonesia could reach Rp 17.5 trillion. The purpose of this study is to discuss the company as an employer as a tax cut on Income Tax (PPh) Article 21, outsourcing employee status (outsourcing) as domestic tax subject, the imposition and calculation of Article 21 withholding tax. This research will use a case study in PT ABC company that has business activities in the field of outsourcing. The research method used by researchers uses qualitative descriptive using case studies. The results of this study prove that PT ABC is a witholder. Outsourcing employees are the subject of Indonesian domestic taxes. In one tax period, the  potential  for  state  revenue  from  income  tax.  Article  21  for  deductions  made  by  outsourcing  companies  in Indonesia reaches Rp24,516,558,000.
Keywords: outsourcing, tax cut, tax, permanent employees.

## 1. PENDAHULUAN
Pembagian  kerja  melalui  spesialisasi merupakan salah satu upaya menunjang efektifitas kinerja perusahaan  terutama dalam menghasilkan output yang  lebih  baik.  Untuk  itu,  agar  dapat melaksanakan  fokus  bisnisnya  dengan  baik, perusahaan  ataupun  industri  didukung  oleh pekerjaan yang menunjang operasional perusahaan. Pekerjaan penunjang tersebut merupakan  pekerjaan  yang  memerlukan  keahlian diluar  bisnis  inti  perusahaan.  Misalnya  pekerjaan bagian kebersihan, keamanan, dan lain sebagainya.  Untuk  menjalankan  pekerjaan  diluar inti bisnis tersebut, perusahaan dapat menggunakan jasa tenaga kerja alih daya.
Troaca dan Bodislav (2012) menjelaskan bahwa Pada tahun  1990-an,  masyarakat diperkenalkan  istilah  baru  dalam  bisnis,  yakni outsourcing .  Kata outsourcing berasal  dari
outside resourcing atau  alih  daya  yang  artinya merupakan  penggunaan    sumber  daya  manusia (tenaga  kerja)  dari  luar  perusahaan  yang dimaksudkan untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu yang  biasanya  bukan merupakan  inti  dari  bisnis  perusahaan  yang memanfaatkan  jasa outsourcing tersebut. Dengan adanya outsourcing ini,  perusahaan  bisa  lebih berfokus  pada  inti  bisnis  yang  dijalankannya.
Berdasarkan  penelitian  tersebut  juga  diketahui bahwa  dengan  adanya  outsourcing  maka perusahaan  dapat  berhemat  20%  dari  biaya produksi.
Muzni  Tambusai,  Dirjen  Pembinaan Hubungan  Industrial  Kemenakertrans,  juga mengungkapkan  bahwa outsourcing (alih  daya) adalah melimpahkan sebagian atau beberapa jenis pekerjaan  kepada  pihak  lain  sebagai  penerima
Jurnal Bisnis Net  Volume :  III  N0. 1
Januari – Juni 2020
| ISSN : 2621-3982 (Cetak) |ISSN : 2722-3574 (Online)
pekerjaan 1 .  Berdasarkan  Pasal  64  dari  Undang- Undang  Nomor  13  Tahun  2003  yang  terkait Ketenagakerjaan,  menjelaskan  bahwa  perusahaan bisa  melimpahkan  sebagian  kegiatan  atau  proses pekerjaan  kepada  perusahaan  yang  lain  dengan suatu perjanjian secara tertulis untuk
melaksanakan
suatu pekerjaan ataupun
menyediakan sumber daya manusianya.
Pelimpahan  pekerjaan  ataupun  penyediaan sumber  daya  manusia  yang  digunakan  sebagai tenaga  kerja/buruh  tersebut  juga  dikenal  dengan outsourcing (alih daya).
Menurut  kajian  yang  dilakukan  oleh Asosiasi  Bisnis  Alih  Daya  Indonesia  (ABADI) pada  tahun  2014,  memperkirakan  bahwa  potensi kegiatan  usaha  atau  bisnis outsourcing yang  ada di  Indonesia dapat  mencapai  peredaran usaha  Rp 17.5  Triliun  termasuk  perputaran  uang  dari  gaji karyawan outsourcing . 2 Pemajakan  tenaga  kerja outsourcing melibatkan  dua  pihak,  yakni perusahaan yang melimpahkan sebagaian kegiatan  kepada  pihak  jasa outsourcing dan perusahaan  yang  menyediakan  sumber  daya manusia outsourcing itu sendiri.
Ruang  lingkup  dalam  penelitian  ini adalah  perusahaan  sebagai  pemotong  PPh  Pasal 21,  pegawai  outsourcing  sebagai  subjek  pajak dalam  negeri , pengenaan  PPh  Pasal  21,  dan perhitungan  PPh  Pasal  21  atas  penghasilan  yang diterima  atau  diperoleh  pegawai outsourcing di Indonesia
.
2. KERANGKA TEORITIS DAN
PENGEMBANGAN HIPOTESIS
a. Outsourcing
Outsourcing berasal dari kosa kata dalam bahasa Inggris, yang artinya alih daya. Dalam pengertian  lain, outsourcing dapat  juga diartikan  menjadi contract ( work ) out (Kuniarti,  2009).  Hal  ini  dapat  diartikan bahwa outsourcing adalah  penyerahan  satu bagian  atau  seluruhnya  pekerjaan  atau kegiatan  dari  suatu  entitas  usaha  kepada entitas  usaha  lainnya,  yang  dituangkan  ke dalam  kontrak.  Menurut  Bartkus  dan Jurevicius pada tahun 2007 dalam “ Production Outsourcing in the International Trade ”  mengatakan  bahwa  sekarang  ini merupakan the age of outsourcing (Saefuloh, 2011).  Namun  istilah outsourcing sendiri baru populer di kalangan industri tenaga kerja Indonesia  pada  awal  tahun  2000-an. Meskipun  demikian, outsourcing sendiri telah  dipraktekkan  sejak  jaman  kolonial Belanda. Jan Breman pada tahun 1997 dalam bukunya  yang  berjudul  “Menjinakkan  Sang Kuli”  menceritakan  mengenai  sejarah  kuli kontrak  di  masa  kolonial  Belanda.  Sistem kuli  kontrak  tersebut  dipraktekkan  pada kegiatan usaha perkebunan sebagai manifestasi  penjajahan  terhadap  Indonesia (Saefuloh,  2011).  Kuli  kontrak  tersebut  ada sebab  munculnya  larangan  perdagangan perbudakan  pada  masa  itu,  sementara munculnya  usaha  perkebunan  membutuhkan jumlah tenaga kerja yang tidak sedikit.
Sistem kuli kontrak ini diberlakukan oleh pengusaha  perkebunan  yang  didukung  oleh pemerintah
Hindia Belanda melalui
Ordonansi Kuli dan Poenalie Sanctie (sanksi hukum)  yang  mengatur  mengenai  kuli kontrak  tersebut.  Namun,  dalam  perjalanan perkembangan  praktek outsourcing di
Jurnal Bisnis Net  Volume :  III  N0. 1
Januari – Juni 2020
| ISSN : 2621-3982 (Cetak) |ISSN : 2722-3574 (Online)
Indonesia,  belum  ada  Undang-undang ataupun peraturan yang menyebutkan dengan pasti  mengenai  arti  kata outsourcing .  Pasca kemerdekaan,  KUH  Perdata  dalam  Pasal
1601 mengatur
mengenai sistem
pemborongan kerja.
Terdapat  dua  tipe outsourcing yang dijelaskan  oleh  Undang-Undang  Nomor  13 tahun  2003  terkait  Ketenagakerjaan,  yakni pemborongan  pekerjaan  dan  penyediaan  jasa pekerja/buruh.  Menurut  Yasar    dalam Saefuloh  (2011),  sistem  pemborongan pekerjaan  lazim  dikenal  di  dunia  bisnis internasional dengan istilah Business Process
Outsourcing (BPO).  Dalam  sistem  ini perusahaan yang menyediakan jasa outsourcing (untuk  selanjutnya  disebut sebagai ‘perusahaan outsourcing ’) bertanggungjawab  menyelesaikan  seluruh fungsi pekerjaan yang dialihdayakan kepadanya,  dimana  perusahaan  pengguna jasa outsourcing (selanjutnya disebut sebagai
‘perusahaan  klien’)  akan  menilainya  dari hasil  akhir  yang  dicapai  berdasarkan  target yang  telah  disepakati  sebelumnya  yang tercantum di dalam Service Level Agreement (SLA).  Termasuk  fungsi  pekerjaan  di dalamnya  adalah  penyediaan  infrastruktur yang dibutuhkan, modal dan investasi, sistem kerja,  manajemen  operasional,  serta  tenaga kerja  yang  ahli  atau  terampil  di  bidang pekerjaan tersebut. Sedangkan sistem penyediaan jasa pekerja/buruh adalah
penempatan tenaga kerja/buruh di perusahaan klien. Status pekerja/buruh tersebut merupakan karyawan dari  perusahaan outsourcing (Akbar, 2009).
Yang  dimaksud  dengan  SLA  adalah kesepakatan negosiasi kontrak yang mencerminkan harapan, tanggung jawab, dan menjembatani komunikasi dari pihak perusahaan pemberi layanan kepada pelanggannya  untuk  periode  tertentu  (Djufri, 2015).
b. Teori Daya Pikul Brotodihardjo  (2013)  berpendapat  bahwa beban  pajak  yang  harus  dibayar  oleh seseorang  hendaknya  disesuaikan  dengan daya  pikul  mereka.  Pengukuran  daya  pikul dari pajak yang dibebankan kepada seseorang (subjek)  menggunakan  dua  unsur  yaitu objektif  dan  subjektif.  Seseorang  (subjek pajak)  akan  dibebankan  pajak  dengan proporsi yang sama (adil) yang menyesuaikan daya pikul yang menggunakan seberapa  besar  penghasilan  dan  pengeluaran mereka.  Hal  ini  menjadikan  jika  tanggungan dalam  suatu  keluarga  bertambah  maka kemampuan  (daya  pikul)  akan  menjadi berkurang  untuk  membayar  sejumlah  pajak, meskipun  penghasilan  yang  diterima  atau diperoleh meningkat.
c. Asas Pemungutan Pajak Smith  (2007) dengan  teori  yang  terkenal dengan  sebutan  " The  Four  Maxims ", membagi  asas  pemungutan  pajak  ke  dalam empat bagian, yaitu :
a. Asas Equality ,  yaitu  pemungutan  pajak haruslah  adil,  menyesuaikan  antara kemampuan  dengan  penghasilan  subjek pajak, tanpa adanya diskriminasi.
b. Asas Certainty ,  yaitu  pemungutan  pajak haruslah berdasarkan undang-undang dan tidak
memperkenankan adanya penyimpangan.
Jurnal Bisnis Net  Volume :  III  N0. 1
Januari – Juni 2020
| ISSN : 2621-3982 (Cetak) |ISSN : 2722-3574 (Online)
c. Asas Convinience  of  Payment ,  yaitu pemungutan pajak pada saat subjek pajak berada  dalam  kondisi  yang  bahagia, misalnya  saat  mereka  menerima  suatu penghasilan.
d. Asas Eficiency ,  yaitu  biaya  yang dikeluarkan pemerintah untuk memungut pajak haruslah  seefisien  mungkin sehingga  penerimaan  pajak  harus  lebih tinggi  dari  biaya  pemungutan  pajak tersebut.
d. Pajak Thuronyi  (2003)  menjelaskan  bahwa dalam  istilah  ekonomi,  setiap  pengenaan  biaya pada  individu  atau  perusahaan  oleh  pemerintah dapat  dianggap  sebagai  pajak.  Di  sisi  lain,  tidak semua  pembayaran  yang  diwajibkan  kepada pemerintah  adalah  pajak.  Pajak  tidak  boleh termasuk  denda  perdata  atau  pidana.  Lebih  jauh, pajak  tidak  boleh  termasuk  pembayaran  kepada pemerintah  yang  wajib  pajak  menerima  sesuatu sebagai imbalan.
e. Pemotongan dan Pemungutan Pajak Menurut  Mardiasmo,  seperti  dikutip
Suryani  (2013),  menjelaskan  bahwa  salah  satu sistem  pemungutan  pajak,  yaitu  w ith  holding system ditandai  dengan adanya  pelimpahan wewenang dan tanggung jawab kepada pihak lain sebagai pemotong pajak (wajib pajak) yang bukan fiskus  ataupun  subjek  pajak  yang  menerima penghasilan  untuk  memotong  pajak  yang terutang.  Sistem  ini  juga  dikenal  sebagai  pajak potput (pemotongan dan pemungutan).

## 3. METODE PENELITIAN
Metode riset yang dipilih untuk penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan  suatu  studi  kasus.  Sugiyono  dalam
Wijaya  dan  Utamawati  (2018)  berpendapat bahwa  terdapat  beberapa  kondisi  dimana pendekatan  kualitatif  akan  digunakan,  yaitu masalah  penelitian  belum  jelas,  memahami makna  dari  suatu  data,  mengembangkan teori, dan memastikan kebenaran data.
4. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN
a. PT  ABC  Sebagai  Pemotong  Pajak Penghasilan Pasal 21
PT  ABC  berdasarkan  penelitian  adalah perusahaan  penyedia  jasa  tenaga  kerja,  dapat digolongkan  menjadi  wajib  pajak  badan  dalam negeri  ketika  memenuhi  persyaratan  baik subjektif  maupun  objektif.  Dalam  hal  ini,  PT ABC  merupakan  perusahaan  dalam  bentuk perseroan  dan  bila  ditinjau  dari  pengertian  yang terdapat  dalam  Undang-Undang  KUP,  maka  PT ABC  adalah  badan  karena  memenuhi  kriteria badan. Ditinjau dari segi persyaratan subjektifnya, PT  ABC  didirikan  dan  bertempat  kedudukan  di Indonesia.  Ditinjau  dari  segi  persyaratan objektifnya,  PT  ABC  memperoleh  penghasilan atas  jasa  penyediaan  tenaga  kerja  yang dilakukannya.  Sehingga  persyaratan  objektif terpenuhi. Maka, PT ABC telah memenuhi syarat- syarat  tersebut.  Sehingga  dapat  disimpulkan bahwa  PT  ABC  adalah  wajib  pajak.  Sebagai wajib  pajak,  PT  ABC  memiliki  kewajiban perpajakan  berupa  mendaftarkan  diri  ke  DJP dalam  rangka  memperoleh  NPWP,  membayar sejumlah  pajak,  dan  melakukan  pemotongan pajak.
Dengan  melihat  ketentuan  dalam  Pasal 21  ayat  (1)  Undang-Undang  Pajak  Penghasilan, diketahui  bahwa  salah  satu  pemotong  pajak penghasilan  pasal  21  adalah  pemberi  kerja (perusahaan)  yang  membayarkan  gaji,  upah,
Jurnal Bisnis Net  Volume :  III  N0. 1
Januari – Juni 2020
| ISSN : 2621-3982 (Cetak) |ISSN : 2722-3574 (Online)
honorarium, tunjangan , dan lain sebagai imbalan sehubungan  dengan  pekerjaan  yang  dilakukan oleh  pegawai  atau  bukan  pegawai.  PT  ABC selaku  wajib  pajak  badan  dalam  negeri  yang menjadi pemberi kerja atau pembayar penghasilan,  memiliki  kewajiban  perpajakan untuk  melakukan  pemotongan  atas  penghasilan yang  dibayarkan  yang  menjadi  objek  pajak  PPh Pasal 21.
Dalam hal pemenuhan kewajiban sebagai pemotong  Pajak  Penghasilan  Pasal  21,  maka  PT ABC wajib melakukan hal berikut:
1) Menghitung  dan  memotong  PPh  Pasal  21 untuk setiap masa pajak;
2) Membuatkan  bukti  pemotongan  atas  PPh Pasal  21  dan  menyerahkan  kepada  subjek pajak  orang  pribadi  yang  dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21;
3) Menyetorkan ke kas negara atas PPh Pasal 21 yang  telah  dilakukan  pemotongan  setiap bulannya; dan
4) Membuat  Surat  Pemberitahuan  Masa  (SPT Masa)  Pajak  Penghasilan  Pasal  21  dan menyampaikannya ke kantor pelayanan pajak di  tempat  di  mana  wajib  pajak  (PT  ABC) terdaftar.
b. Pegawai  Outsourcing  PT  ABC  sebagai Subjek Pajak Dalam Negeri
Pegawai Outsourcing PT ABC dikatakan sebagai Subjek Pajak Dalam Negeri, sama halnya karena  memenuhi  suatu  kriteria  baik  dari  sisi subjektif  maupun  objektif.  Pegawai outsourcing merupakan  orang  pribadi  yang  akibat  perjanjian kerjanya, maka pegawai outsourcing telah berada selama  lebih  dari  183  hari  sampai  dengan  dua belas  bulan  atau  berniat  untuk  tinggal  di Indonesia.
Atas pekerjaan  yang dilakukan, pegawai outsourcing memperoleh  gaji/penghasilan.  Untuk itu,  pegawai outsourcing telah  sesuai  dengan kriteria  subjektif  dan  objektif  menjadi  subjek pajak perseorangan.  Untuk  itu,  pegawai outsourcing PT ABC telah sesuai dengan kriteria subjektif  dan  objektif  untuk  terdaftar  sebagai subjek pajak. Dan sesuai Pasal 2 angka 1 Undang- Undang  KUP,  maka  pegawai outsourcing PT ABC  wajib  mendaftarkan  dirinya  ke  KPP  untuk diberikan  kepadanya  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak (NPWP).  Namun  dalam  syarat  lamaran  di  PT ABC  tidak  mencantumkan  keharusan  calon karyawan memiliki NPWP, sehingga tidak semua calon karyawan memiliki NPWP.
Pegawai outsourcing di  PT  ABC berstatus pegawai kontrak atas dasar PKWT yang dibuat  ketika  awal  bekerja.  Meskipun  menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan pegawai kontrak  merupakan  pegawai  tidak  tetap,  namum menurut  penulis  berdasarkan  Pasal  1  angka  10 PER-16/PJ/2016  yang  mendefinisikan  bahwa pegawai  tetap  merupakan  pegawai  yang memperoleh  atau  menerima  penghasilan  rutin, meskipun  berstatus  pegawai  kontrak.  Sehingga pegawai  kontrak  juga  secara  pemotongan  atas Pajak  Penghasilan  Pasal  21,  dapat  disamakan dengan pegawai tetap.
Namun  secara  status,  hal  tersebut  tidak mengubah kenyataan bahwa pegawai outsourcing di  PT  ABC  merupakan  pegawai  kontrak.  Sebab definisi  yang  tertulis  dalam  PER-16/PJ/2016 tersebut untuk mempermudah penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap pegawai outsourcing di PT ABC.
Syarat  Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu (PKWT)  berdasarkan  UU  Ketenagakerjaan, yakni:
Jurnal Bisnis Net  Volume :  III  N0. 1
Januari – Juni 2020
| ISSN : 2621-3982 (Cetak) |ISSN : 2722-3574 (Online)
Perusahaan Klien ( user ) PT ABC ( vendor ) Pegawai Outsourcing 1) dilakukan untuk pekerjaan yang penyelesaiannya  dalam  suatu  periode tertentu;
2) tidak  dapat  dilakukan  untuk  jenis  pekerjaan yang sifatnya tetap;
3) dapat  diperpanjang  dan  diperbarui,  dengan syarat  setiap  kali  diadakan  paling  lama selama  dua  tahun,  dan  bisa  diperbarui sebanyak satu kali;
4) Pengusaha  yang  berniat  untuk  memperbarui PKWT, harus dilakukan maksimal tujuh hari sebelum  masa  berakhirnya  kontrak  kerja, dan  perusahaan  telah  menyampaikan  secara tertulis  untuk  memperpanjang  kontrak tersebut;
5) Untuk  pembaruan  PKWT  setelah  perjanjian kerja  berakhir,  harus  dilakukan  paling  lama tiga    puluh  hari  setelah  kontrak  kerja tersebut berakhir; dan
6) Perusahaan tidak berhak mensyaratkan masa percobaan.
Ketentuan  tersebut  bersifat  kumulatif,
sehingga harus terpenuhi semuanya. Jika ada satu saja yang tidak terpenuhi, maka pegawai menjadi pegawai  tetap  demi  hukum.  Begitu  juga  dengan pembaruan PKWT yang terjadi lebih dari 2 (dua) kali. Sedangkan Pasal 29 Perarturan Menakertrans Nomor  19  tahun  2012  mengatur  bahwa  kontrak kerja  antara  perusahaan  penyedia  kerja  dengan pegawai outsourcing sekurang-kurangnya terdapat  jaminan  kelangsungan  bekerja,  hak pekerja  (cuti,  jaminan  sosial,  tunjangan  hari  raya (THR), istirahat, penggantian kerugian pemutusan kontrak,  penyesuaian  upah  masa  kerja),  dan jaminan penghitungan masa kerja.
Jaminan  kelangsungan  kerja  sudah disediakan oleh PT ABC sebab dalam perekrutan pegawai outsourcing baru,  PT  ABC  membuka
lamaran  yang  merupakan  permintaan  tenaga  alih daya oleh klien, oleh sebab itu tenaga kerja yang diserap  akan  dialihkan  seluruhnya  untuk  bekerja di perusahaan klien. Selain itu, setiap tenaga kerja yang  melamar  sudah  diklasifikasikan  sejak  awal mendaftar  oleh  PIC  PT  ABC  yang  tersebar  di setiap  daerah  perwakilan  PT  ABC.  Perekrutan yang  sesuai  dengan  jumlah  permintaan  klien tersebut memperkecil kemungkinan tidak tersedianya  kelangsungan  kerja  bagi  karyawan outsourcing PT ABC.
Jaminan  terpenuhinya  hak-hak  sesuai Undang-undang maupun peraturan yang  dipenuhi PT ABC misalnya, adanya komponen THR dalam penghasilan  yang  diterima  pegawai outsourcing .
Selain  itu,  BPJS  Ketenagakerjaan  dan  BPJS Kesehatan  yang  ditanggung  oleh  PT  ABC  juga menjadi  bukti  telah  terpenuhinya  jaminan  sosial pegawai outsourcing di PT ABC.
c. Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Berdasarkan  pembahasan  sebelumnya,
dalam outsourcing terdapat  tiga  pihak  yang terlibat  yakni user , vendor ,  dan  pegawai outsourcing . Dengan demikian, terdapat penghasilan  berbeda  yang  diterima  oleh  pihak berbeda  dan  dari  pihak  berbeda.  Hal  tersebut menyebabkan  adanya  pemotong  yang  berbeda pula.
Gambar 1 Ilustrasi Skema Penghasilan Pegawai Outsourcing
Jurnal Bisnis Net  Volume :  III  N0. 1
Januari – Juni 2020
| ISSN : 2621-3982 (Cetak) |ISSN : 2722-3574 (Online)
sumber: diolah dari data PT ABC Berdasarkan  gambar  di  atas,  terlihat bahwa  gaji,  tunjangan,  bonus,  dan  hal  lainnya terkait  penghasilan  yang  diterima  atau  diperoleh pegawai outsourcing berasal  dari  perusahaan klien  melalui  PT  ABC.  Di  dalamnya,  juga terdapat fee atas  jasa  penyediaan  sumber  daya manusia  (tenaga  kerja)  yang  disediakan  oleh  PT ABC.  Pasal  ayat  (6)  huruf  n  dalam  PMK- 141/03/2015  menyatakan  jasa outsourcing merupakan  salah  satu  dari  jenis  jasa  dikenakan pemotongan  berdasarkan  Pasal  23  ayat  (1)  UU PPh.  Oleh  sebab  itu,  penghasilan  yang  diterima oleh  PT  ABC  dalam  rangka  penyerahan  jasa outsourcing ,  akan  dipotong  PPh  Pasal  23  oleh perusahaan  klien.  Namun  hal  ini  tidak  dibahas oleh peneliti, sebab fokusnya adalah terhadap PPh Pasal  21  yang  dilakukan  pemotongan  atas sejumlah  penghasilan  yang  diterima  pegawai outsourcing .
PT  ABC  bertanggungjawab  atas  hal-hal terkait administrasi penggajian pegawai
outsourcing dan distribusi gaji pegawai outsourcing tersebut  ( transfer-to-bank )  termasuk kewajiban  pemotongan  atau  pemungutan  PPh Pasal  21  terhadap  gaji  yang  diterima  atau diperoleh  pegawai outsourcing PT  ABC.  Secara teknis,  para  pegawai outsourcing tersebut  adalah pegawai  di  PT  ABC  (pegawai  tidak  tetap, menurut  UU  Ketenagakerjaan).  Secara  praktek, yang  memberikan  gaji  adalah  perusahaan  klien melaui PT ABC. Oleh sebab itu, maka pemotong penghasilan  yang  dikenakan  PPh  Pasal  21 terhadap para pegawai tersebut adalah PT ABC.
Dalam  Karya  Tulis  ini  berdasarkan  data yang  diperoleh  penulis,  maka  penulis  akan mengulas mengenai perjanjian outsourcing antara PT  ABC  dengan  perusahaan  klien  dalam  hal menyediakan  jasa  tenaga  kerja.  Perusahaan  klien yang  menggunakan  jasa  PT  ABC  adalah  sebuah perusahaan  logistik  yang  melayani  berbagai macam layanan logistik seperti freight forwarding , warehouse  management , dry-bulk logistics , industrial shipping , remote site services , hingga express delivery services . Dengan
beragam layanan yang
ditawarkan  perusahaan  klien,  berbanding  lurus dengan kebutuhan pegawai. Untuk itu, perusahaan melakukan perjanjian kerjasama untuk
menggunakan  jasa outsourcing dari  PT  ABC.
Hubungan
kerjasama ini menyebabkan penyebaran  pegawai outsourcing PT  ABC  ke hampir  seluruh  Indonesia  sesuai  dengan  wilayah kerja dan permintaan klien.
Penyebaran  pegawai outsourcing atas permintaan  klien  tersebut  dari  Aceh,  Medan, Batam, Palembang, Jabodetabek, Semarang, Jawa Timur,  Banjarmasin,  Balikpapan,  Samarinda, Tarakan,  Pangkalan  Bun,  Pontianak,  Sangata, Manado, Makassar, NTB, hingga Papua.
Dengan  macam-macam  layanan  yang dimiliki  klien,  terdapat  beberapa  macam  pula posisi  atau  jabatan  yang  dibutuhkan  untuk  diisi oleh  pegawai outsourcing dari  PT  ABC,  yakni
Driver , Operational  Staff , Warehouse  Staff ,
Administrasi , Messenger ,  Pramubakti,  dan Receptionist .  Posisi  atau  jabatan  ini  dibagi menjadi beberapa divisi, yakni divisi data entry , divisi driver ,  divisi admin ,  divisi warehouse (gudang), divisi reseprisonis, dan divisi lainnya.
Adanya  persebaran  tenaga  kerja  alih daya  ini  dan  perbedaan  penempatan  atas  jabatan
Jurnal Bisnis Net  Volume :  III  N0. 1
Januari – Juni 2020
| ISSN : 2621-3982 (Cetak) |ISSN : 2722-3574 (Online)
atau  posisi  yang  dimiliki,  menyebabkan perbedaan gaji pokok yang diterima oleh masing- masing pegawai outsourcing . Maksudnya  adalah, bisa  saja  para  pegawai outsourcing tersebut memiliki  posisi/jabatan  yang  sama,  namun ditempatkan di wilayah berbeda yang menyebabkan perbedaan gaji pokok. Rincian gaji pokok yang dibagi atas divisi akan penulis sajikan pada lampiran I.
Dari data yang diperoleh penulis, penulis tidak  bisa  menyimpulkan  penyebab  lebih  detail mengenai  perbedaan  gaji  pokok  dan  tunjangan yang  diterima  oleh  masing-masing  pegawai outsourcing selain karena perbedaan tempat kerja dan posisi. Meskipun begitu, ada beberapa posisi yang sama di tempat yang sama dengan besar gaji pokok berbeda ( Lampiran I). Atas hal ini, penulis tidak dapat menarik kesimpulan.
Dalam  proses  penggajian  terhadap karyawan outsourcing PT  ABC,  perusahaan menerima invoice dari PT  ABC  yang merupakan hasil  perhitungan  oleh  PIC  PT  ABC  dan  telah disetujui  oleh  bagian human  resource pihak perusahaan klien.
d. Studi  Kasus  atas  Perhitungan  PPh  Pasal 21 terhadap Pegawai Outsourcing
1) Bapak XX
Bapak  XX  merupakan  pegawai outsourcing PT  ABC  yang  ditempatkan  di  perusahaan klien berupa perusahaan logistik. Bapak XX berstatus  Kawin  dengan  2  (dua)  orang tanggungan.  Bapak  XX  memiliki  NPWP. Bapak  XX  ditempatkan  di  Jabodetabek dengan posisi sebagai driver pool . Pada Mei 2018  Bapak  XX  menerima  gaji  pokok sebesar  Rp3.648.035  dan  lembur  sebesar Rp2.825.646  bapak  XX  juga  menerima premi  JKK  yang  dibayarkan  perusahaan
sebesar  0.24%  dari  gaji  pokoknya  yakni Rp8.755,  Premi  JHT  yang  perusahaan bayarkan sebesar 5.7% dari gaji pokok yakni sebesar  Rp207.937,    BPJS  Kesehatan  yang perusahaan  bayarkan  sebesar  4%  dari  gaji pokok  yakni  Rp145.921,  dan  THR  yang dibayarkan  pada  bulan  Mei  sebesar Rp3.478.127.  Selain  itu,  perusahaan  juga melakukan  pemotongan  sebesar  4.3%  dari gaji  pokok  untuk  iuran  JHT,  yakni Rp156.866. Perhitungan PPh Pasal 21 Bapak XX Bulan Mei 2018 adalah sebagai berikut: Tabel I Perhitungan PPh Pasal 21 Bapak

## XX
Komponen Perhitungan Jumlah Gaji Pokok 3,648,035 Tunjangan Makan - Tunjangan Transportasi - Tunjangan Lainnya - Lembur 2,825,646 Premi JKK 8,755 BPJS Kesehatan 145,921 Penghasilan Bruto 6,628,357 Pengurangan Biaya Jabatan 182,402 Iuran JHT 156,866 Jumlah Pengurang 339,267 Penghasilan Neto 6,289,090 Penghasilan Neto disetahunkan 75,469,080 PTKP 63,000,000 Penghasilan Kena Pajak 12,469,000 PPh Pasal 21 Terutang 623,450 PPh Pasal 21 Terutang Bulan Mei 51,954 Penghasilan Kena Pajak (+THR) 15,947,000 PPh Pasal 21 Terutang 797,350
Jurnal Bisnis Net  Volume :  III  N0. 1
Januari – Juni 2020
| ISSN : 2621-3982 (Cetak) |ISSN : 2722-3574 (Online)
PPh Pasal 21 Terutang atas THR 173,900 Sumber: Payroll PT ABC (diolah dari data). 2) Bapak  YY
Bapak  YY  merupakan  pegawai outsourcing
PT  ABC  yang  ditempatkan  di  perusahaan  klien berupa  perusahaan  logistik.  Bapak  YY  belum kawin, dan tidak memiliki tanggungan. Bapak YY tidak memiliki NPWP. Bapak YY ditempatkan di Jawa  Timur  dengan  posisi  sebagai Warehouse Staff .  Pada  Mei  2018,  Bapak  YY  menerima  gaji pokok  sebesar  Rp3.654.979  dan  uang  lembur sebesar  Rp2.825.646  bapak  YY  juga  menerima premi  JKK  yang  dibayarkan  perusahaan  sebesar 0.24%  dari  gaji  pokoknya  yakni  Rp8.772,  Premi JHT yang perusahaan bayarkan sebesar 5.7% dari gaji  pokok  yakni  sebesar  Rp208.334,    BPJS Kesehatan yang perusahaan bayarkan sebesar 4% dari gaji pokok  yakni Rp146.199, dan THR yang dibayarkan pada bulan Mei sebesar Rp3.654.979. Selain itu, perusahaan juga melakukan pemotongan  sebesar  4.3%  dari  gaji  pokok  untuk iuran  JHT,  yakni  Rp157.164.  Perhitungan  PPh Pasal  21  Bapak  YY  Bulan  Mei  2018  adalah sebagai berikut:

## Tabel II Perhitungan PPh Pasal 21 Bapak YY
Komponen Perhitungan Jumlah Gaji Pokok 3,654,979 Tunjangan Makan - Tunjangan Transportasi - Tunjangan Lainnya - Lembur 4,478,934 Premi JKK 8,772 BPJS Kesehatan 146,199 Penghasilan Bruto 8,288,884 Pengurangan Biaya Jabatan 182,749 Iuran JHT 157,164 Jumlah Pengurang 339,913
Penghasilan Neto 7,948,971 Penghasilan Neto disetahunkan 95,387,647 PTKP 54,000,000 Penghasilan Kena Pajak 41,387,000 PPh Pasal 21 Terutang 2,069,350 PPh Pasal 21 Terutang Bulan Mei 172,446 Penghasilan Kena Pajak (+THR) 45,041,000 PPh Pasal 21 Terutang 2,252,050 PPh Pasal 21 Terutang atas THR 185,700 Jumlah PPh Pasal 21 Terutang Bulan Mei 358,146 Sumber: Payroll PT ABC (diolah dari data). Berdasarkan Pasal 20 ayat (1)
PER16/PJ/2016  yang  menjelaskan  bahwa  bagi subjek Pajak tanpa NPWP wajib dikenakan  tariff 20%  lebih  tinggi,  maka  pemotongan  Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan Bapak YY adalah  120%  dari  jumlah  yang  terutang  sesuai tarif  normal (atas penghasilan bulanan dan THR) yakni Rp358.146. Maka, Pajak Penghasilan Pasal 21 yang sebenarnya harus dibayar oleh Bapak YY adalah Rp429.775.
3) Bapak ZZ
Bapak ZZ merupakan pegawai outsourcing PT  ABC  yang  ditempatkan  di perusahaan  klien  berupa  perusahaan  logistik.
Bapak  ZZ  sudah  kawin,  dengan  1  orang tanggungan.  Bapak  ZZ  memiliki  NPWP.  Bapak ZZ  baru  masuk  bekerja  pada  bulan  Mei.  Bapak ZZ  ditempatkan  dengan  posisi  sebagai Inventory
Staff .  Pada  Mei  2018,  Bapak  ZZ  menerima  gaji pokok  sebesar  Rp4.120.000  dan  uang  lembur sebesar  Rp3.536.532  bapak  ZZ  juga  menerima premi  JKK  yang  dibayarkan  perusahaan  sebesar 0.24%  dari  gaji  pokoknya  yakni  Rp9.888,  Premi JHT yang perusahaan bayarkan sebesar 5.7% dari gaji  pokok  yakni  sebesar  Rp234.840,    BPJS Kesehatan yang perusahaan bayarkan sebesar 4% dari gaji pokok  yakni Rp164.800, dan THR yang
Jurnal Bisnis Net  Volume :  III  N0. 1
Januari – Juni 2020
| ISSN : 2621-3982 (Cetak) |ISSN : 2722-3574 (Online)
dibayarkan  pada  bulan  Mei  sebesar  Rp632.110 dan  bonus  sebesar  Rp1.373.333.  Selain  itu, perusahaan  juga  melakukan  pemotongan  sebesar 4.3%  dari  gaji  pokok  untuk  iuran  JHT,  yakni Rp177.160.  Perhitungan  PPh  Pasal  21  Bapak  ZZ Bulan Mei 2018 adalah :
Tabel III Perhitungan PPh Pasal 21 Bapak ZZ Komponen Perhitungan Jumlah Gaji Pokok 4,120,000 Tunjangan Makan - Tunjangan Transportasi - Tunjangan Lainnya - Lembur 3,536,532 Premi JKK 9,888 BPJS Kesehatan 164,800 Penghasilan Bruto 7,831,220 Pengurangan Biaya Jabatan 206,000 Iuran JHT 177,160 Jumlah Pengurang 383,160 Penghasilan Neto sebulan 7,448,060 Penghasilan Neto 8 bulan (pengali 8) 59,584,478 Penghasilan Neto disetahunkan (pengali 12/8) 89,376,718 PTKP 63,000,000 Penghasilan Kena Pajak 26,376,000 PPh Pasal 21 Terutang setahun 1,318,800 PPh Pasal 21 Terutang 8 Bulan (pengali 8/12) 879,200 PPh Pasal 21 Terutang Bulan Mei (pembagi 8) 109,900 Penghasilan Kena Pajak (+THR dan bonus) 28,381,000 PPh Pasal 21 Terutang 1,419,050 PPh Pasal 21 Terutang atas THR dan bonus 100,250
Sumber: Payroll PT ABC (diolah dari data). 4) Bapak QQ Bapak QQ merupakan pegawai outsourcing PT  ABC  yang  ditempatkan  di perusahaan  klien  berupa  perusahaan  logistik. Bapak QQ sudah kawin, tanpa tanggungan. Bapak QQ  tidak  memiliki  NPWP.  Bapak  QQ  baru masuk  bekerja  pada  bulan  Maret.  Bapak  QQ ditempatkan  dengan  posisi  sebagai Operator Forklift di  wilayah  Jabodetabek.  Pada  Mei  2018, Bapak  QQ  menerima  gaji  pokok  sebesar Rp3.798.035 dan uang lembur sebesar
Rp4.829.871  bapak  QQ  juga  menerima  premi JKK  yang  dibayarkan  perusahaan  sebesar  0.24% dari  gaji  pokoknya  yakni  Rp9.115,  Premi  JHT yang perusahaan bayarkan sebesar 5.7% dari gaji pokok yakni sebesar Rp216.488,  BPJS Kesehatan yang  perusahaan  bayarkan  sebesar  4%  dari  gaji pokok  yakni  Rp151.921,  dan  THR  yang dibayarkan pada bulan Mei sebesar Rp 1.102.991. Selain itu, perusahaan juga melakukan pemotongan  sebesar  4.3%  dari  gaji  pokok  untuk iuran  JHT,  yakni  Rp163.316.  Perhitungan  PPh Pasal 21 Bapak MM Bulan Mei 2018 adalah :

## Tabel IV Perhitungan PPh Pasal 21 Bapak QQ
Kompone n Perhitung an Jumlah Gaji Pokok 3,798,035 Tunjangan Makan - Tunjangan Transport asi - Tunjangan Lainnya -
Jurnal Bisnis Net  Volume :  III  N0. 1
Januari – Juni 2020
| ISSN : 2621-3982 (Cetak) |ISSN : 2722-3574 (Online)
Lembur 4,829,871 Premi JKK 9,115 BPJS Kesehatan 151,921 Penghasil an Bruto 8,788,943 Pengurangan Biaya Jabatan 189,902 Iuran JHT 163,316 Jumlah Pengurang 353,217 Penghasil an Neto sebulan 8,435,726 Penghasil an Neto 8 bulan (pengali 10) 84,357,255 Penghasil an Neto disetahun kan (pengali 12/10) 101,228,706 PTKP 58,500,000 Penghasil an Kena Pajak 42,728,000 PPh Pasal 21 Terutang setahun 2,136,400 PPh Pasal 21 Terutang 8 Bulan (pengali 10/12) 1,780,333 PPh Pasal 21 Terutang Bulan Mei (pembagi 10) 178.033 Penghasil an Kena Pajak (+THR) 43,830,000 PPh Pasal 21 2,191,549
Terutang PPh Pasal 21 Terutang atas THR 55,149 Sumber: Payroll PT ABC (diolah dari data). Berdasarkan Pasal 20 ayat (1)
PER16/PJ/2016  yang  menjelaskan  bahwa  bagi subjek  Pajak  tanpa  NPWP  wajib  dikenakan  tarif 20%  lebih  tinggi,  maka  pemotongan  Pajak Penghasilan Pasal 21 dari penghasilan Bapak QQ adalah  120%  dari  jumlah  yang  terutang  sesuai tarif  normal (atas penghasilan  bulanan,  THR dan bonus) yakni Rp233.182. Maka, Pajak
Penghasilan  Pasal  21  yang  sebenarnya  harus dibayar oleh Bapak YY adalah Rp279.818.
Dilansir  dari  website  resmi  ABADI, sampai  saat  ini  terdaftar  99  perusahaan outsourcing menjadi  anggota  asosiasi  bisnis  alih daya  tersebut.  Sebagai  gambaran,  pada  tahun 2016,  direktur  salah  satu  perusahaan outsourcing terbesar  yakni  PT  ISS  Indonesia  menyatakan bahwa  jumlah  tenaga  kerja  di  PT  ISS  sekitar 60.000  pegawai outsourcing. Bila  dibandingkan dengan  PT  ABC  yang  memiliki  sekitar  1.550 pegawai maka kita asumsikan dari 99 perusahaan tersebut,  setiap  perusahaan  memiliki  rata-rata 2.000 pegawai outsourcing . Berdasarkan data kertas kerja penghitungan  PPh  Pasal  21  pegawai outsourcing PT  ABC,  dilakukan  penghitungan  pemotongan PPh  Pasal  21  untuk  sekitar  400-an  pegawai outsourcing PT  ABC  di  perusahaan  klien, dipotong  sebesar  Rp49,528,655.    Jadi,  untuk  1 pegawai  kita  asumsikan  dipotong  PPh  Pasal  21 sebesar Rp123,821. Berdasarkan asumsi  tersebut, maka  potensi  PPh  Pasal  21  yang  diperhitungkan adalah sebagai berikut:
Jurnal Bisnis Net  Volume :  III  N0. 1
Januari – Juni 2020
| ISSN : 2621-3982 (Cetak) |ISSN : 2722-3574 (Online)
2.000  pegawai  x  99  perusahaan    =  198.000
pegawai.
198.000  x  Rp123,821                              = Rp24,516,558,000
Dalam  satu  bulan,  potensi  penerimaan PPh  Pasal  21  atas  perusahaan outsourcing di Indonesia  mencapai  Rp24,516,558,000.  Jumlah ini    menunjukkan  potensi  yang  cukup  signifikan bagi  penerimaan  APBN,  khususnya  di  bidang perpajakan.

## 5. SIMPULAN DAN SARAN
Sesuai  dengan  penjelasan  yang  telah  diuraikan oleh  peneliti,  dapat  ditarik  beberapa  simpulan mengenai analisis  atas  pengenaan  Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pegawai outsourcing di PT ABC. Antara lain sebagai berikut:
1) Hubungan  kerja  antara  PT  ABC  dengan pegawai outsourcing -nya merupakan
pegawai  tidak  tetap/karyawan  kontrak  atas dasar  PKWT  yang  dibuat  ketika  pegawai outsourcing pertama  kali  diterima  menjadi pegawai  di  PT  ABC.  Hal  ini  sesuai  dengan
UU No. 13 tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan. Namun, berdasarkan pasal 1  angka  10  Peraturan  Direktur  Jenderal Pajak  Nomor  PER-16/PJ/2016,  karyawan kontrak  bukan  pegawai  tetap  dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21-nya sama  dengan  pegawai  tetap.  Sehingga, secara status kepegawaian, pegawai outsourcing di  PT  ABC  adalah  karyawan kontrak, namun secara kewajiban
perpajakan,  pegawai outsourcing PT  ABC
sama dengan pegawai tetap.
2) Penghasilan yang diterima pegawai outsourcing merupakan  penghasilan  yang
secara  teknis  berasal  dari  perusahaan  klien
tempat  pegawai  bekerja,  namun  secara administrasi  dan  nyata  diberikan  langsung oleh  PT  ABC.  Oleh  sebab  itu,  PT  ABC wajib memotong Pajak Penghasilan Pasal 21 atas  penghasilan  tersebut.  Sedangkan penghasilan  atas  penyediaan  jasa  tenaga kerja  oleh  PT  ABC  terhadap  perusahaan klien dipotong PPh Pasal 23.
3) Potensi  penerimaan  PPh  Pasal  21  dari bidang perusahaan outsourcing , bila dilakukan perhitungan simulasi seperti  yang dilakukan  penulis  dalam  BAB  sebelumnya, merupakan  jumlah  yang  cukup  besar  bagi penerimaan perpajakan.
Adapun  beberapa  saran  yang  dapat penulis sampaikan setelah pembahasan mengenai analisis  atas  pemotongan  dan  pemungutan  PPh Pasal 21  terhadap pegawai outsourcing PT ABC, yakni:
1) PT  ABC  menjadikan  kepemilikan  NPWP sebagai kewajiban/syarat bagi calon pegawai yang  nantinya  akan  ditempatkan  pada posisi/jabatan yang kemungkinan penghasilannya akan berada di atas PTKP.
2) DJP  perlu  melakukan  pendekatan  dengan cara sosialisasi  melalui  forum  yang dimiliki ABADI  kepada  perusahaan outsourcing , melihat potensi besar penerimaan PPh Pasal 21  yang  cukup  besar  dari  tenaga outsourcing .  Sehingga  setiap  perusahaan tersebut dapat melakukan kewajiban perpajakan secara benar, terutama dalam hal pemotongan  dan  pemungutan    penghasilan pegawai outsourcing yang dimiliki.

## DAFTAR PUSTAKA
Jurnal Bisnis Net  Volume :  III  N0. 1
ABADI  (Asosiasi  Bisnis  Alih  Daya  Indonesia).
http://web.abadi.id/member (diakses 6 Juli
2018) Akbar,  Rahmat.  2009.  “Tinjauan  Praktek  Sistem Outsourcing  dari  Perspektif  Syariah  dan Persepsi Pekerja”. Tesis.
Jakarta:
Universitas Indonesia.
Brotodihardjo, R Santoso. 2013. “Pengantar Ilmu Hukum Pajak”. Bandung : Refika Aditama Djufri,  Muhammad.  2013.  “Mengenal  Lebih Dekat  SLA  – Service  Level  Agreement ”. https://bppk.kemenkeu.go.id/id/publikasi/a rtikel/167-artikel-pajak/12530-mengenal- lebih-dekat-sla-service-level-agreement (diakses 22 Juni 2018)
Koran Sindo. 2016. “Memanusiakan Pekerja Alih Daya”. http://koran- sindo.com/page/news/2016-04-30/1/1 (diakses 5 Juli 2018)
Kuniarti,  Siti.  2009.  “Perjanjian  Pemborongan
Pekerjaan  (Outsourcing)  Dalam  Hukum Ketenagakerjaan”. Jurnal Dinamika Hukum. Hlm 68-75. http://www.dinamikahukum.fh.unsoed.ac.i d/index.php/JDH/article/view/70 (diakses
13 Mei 2018)
Saefuloh,  Asep  Ahmad.  2011.  “Kebijakan Outsourcing  di  Indonesia:  Perkembangan dan  Permasalahan”.  Jurnal  Ekonomi  &
Kebijakan Publik. https://anzdoc.com/kebijakan-outsourcing- di-indonesia-perkembangan-dan- permasal.html (diakses 2 Juni 2018) Setiawan, Benny. 2016. Buku Praktik Pemungutan  dan  Pemotongan  Pajak Penghasilan. Jakarta: Salemba Empat.
Smith,  Adam.  2007. An  Inquiry  Into  The  Nature And  Causes  Of  The  Wealth  Of  Nations. Lausanne : Metalibri.
Suryani,  Irman  Rahman.  2013.  Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Kemungkinan terdeteksi  Kecurangan  terhadap  Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan  Pajak  (Tax  Evasion). Jakarta: UIN Jakarta.                       .
http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitst ream/123456789/23859/1/Irma%20Sury ani%20Rahman%20%28208082000026 %29.pdf (diakses 29 Mei 2018)
Troaca,  Victor-Adrian  dan  Dumitru-Alexandru Bodislav.  2012. Outsourcing,  The Concept .  Theoritical and Applied
Economics  Volume  XIX  (2012),  No.  6 (571), pp. 51-58
Thuronyi,  Victor.  2003. Comparative  Tax  Law . London : Kluwer Law International
Wijaya,  S.,  &  Utamawati,  H.  (2018).  Pajak
Penghasilan  dari  Ekonomi  Digital  atas Cross-Boarder Transaction. Jurnal Online Insan Akuntan , 3 (2), 135-148.
Republik  Indonesia.  2009. Undang-undang Republik  Indonesia  Nomor  36  Tahun 2008  tentang  Perubahan  Keempat  Atas Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1983 Tentang  Pajak  Penghasilan .  Jakarta: Sekretariat Negara.
Republik  Indonesia.  2003. Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  13  Tahun 2003 Tentang  Ketenagakerjaan. Jakarta: Sekretariat Negara.
Republik  Indonesia.  2009. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan Sebagaimana  Telah  Beberapa  Kali Diubah  Terakhir  dengan  Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2009 . Jakarta:
Sekretariat Negara.
Kementerian  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi. 2012. Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja dan  Transmigrasi  Republik  Indonesia Nomor  19  Tahun  2012  Tentang  Syarat- syarat  Penyerahan  Sebagian  Pekerjaan
Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan  Lain. Jakarta:  Sekretariat Negara. Kementerian Keuangan. 2016.
Peraturan Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  PER- 16/PJ/2016  Tentang  Pedoman  Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan  Pajak  Penghasilan  Pasal  21 dan/atau  Pajak  Penghasilan  Pasal  26 Sehubungan  dengan  Pekerjaan,  Jasa, dan  Kegiatan  Orang  Pribadi .  Jakarta: Sekretariat Negara.