10

## BAANTAR JUJURAN DALAM PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT BANJAR
Gusti Muzainah Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Jl. Jendral Ahmad Yani Km. 4,5 Banjarmasin E-Mail: drmuzainah232@gmail.com
Abstrak: Baatar jujuran adalah prosesi adat dalam perkawinan pada masyarakat Banjar, dan dilakukan sebelum berlangsungnya perkawinan. Baatar jujuran adalah pemberian  dari  pihak  laki2  kpd  pihak  perempuan,  berupa  sejumlah  uang  yang besarnya ditentukan oleh pihak perempuan. Jujuran berbeda dengan mahar. Jujuran biasanya lebih besar dari mahar, karena fungsi jujuran adalah sebagai bantuan untuk melaksanakan  resepsi  perkawinan  dan  juga  untuk  modal  awal  berumah  tangga. Dalam pelaksanaan membayar jujuran, kadang diminta oleh pihak perempuan telalu tinggi, sehingga menghambat terlaksananya perkawinan, ini bertentangan dengan ajaran  Islam.  Disamping  itu  pula,  ada  juga  yg  menentukan  jujuran  dengan bermusyawarah sehingga tercipta kesepakatan, ini sesuai dengan ajaran Islam. Ada lagi yang menentukan jujuran dengan istilah, “sapambari”, artinya seikhlasnya, dan ini juga tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Hubungan hukum adat dan hukum agama khususnya agama Islam dalam baatar jujuran di sini dapat dianalisis melalui teori receptio in complexu dan receptio a contrario.
Kata kunci: Jujuran, Mahar, Islam

## PENDAHULUAN

## A. A.  Latar Belakang
Pernikahan  atau  perkawinan  menurut  Undang-Undang  Perkawinan  No  1 Tahun  1974  adalah  ikatan  lahir  bathin  antara  seorang  pria  dengan  seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Sedangkan menurut  Kompilasi  Hukum  Islam  adalah  akad  yang  sangat  kuat  atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. 1
Pernikahan dalam Islam termasuk hal yang disyariatkan oleh agama. Diantara dalil
1 Juliana Pretty Sanger, “Akibat Hukum Perkawinan Yang Sah Didasarkan Pada Pasal 2 UU. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” Lex Administratum 3, no. 6 (2015); Waliyunisa Waliyunisa and Husni Syawali, “Kedudukan Hukum Pengurus Panti Asuhan Sebagai  Wali  Nikah  Terhadap  Perkawinan  Anak  Asuhnya  Menurut  Hukum  Islam Dihubungkan Dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” 2016.
Baantar Jujuran dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar
yang mensyariatkan nikah adalah dalam Surat Ar-Rum ayat 2:
Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri- isteri  dari  jenismu  sendiri,  supaya  kamu  cenderung  dan  merasa  tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
Islam  sendiri  tidak  menentukan  cara  dan  metode  bagaimana  sebuah pernikahan  itu  harus  dilaksanakan.  Semuanya  dikembalikan  kepada  adat-istiadat yang berlangsung di daerah yang bersangkutan. 2 Islam hanya memberikan batas- batasan  terhadap  hal-hal  yang  tidak  diperbolehkan  ketika  melaksanakan  sebuah upacara pernikahan dan memberikan beberapa anjuran di dalamnya.
Dr. Yusuf Al-Qardhawi mengatakan bahwa pada saat Islam datang dahulu, masyarakat  telam  mempunyai  adat  istiadat  dan  tradisi  yang  berbeda-beda. Kemudian Islam mengakui yang baik diantaranya serta sesuai dengan tujuan-tujuan syara’ dan prisnsip-prinsipnya. Syara’ juga menolak adat istiadat dan tradisi yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Disamping itu ada pula sebagian yang diperbaiki dan diluruskan, sehingga ia menjadi sejalan dengan arah dan sasarannya. Kemudian juga banyak hal yang telah dibiarkan oleh syara’ tanpa pembaharuan yang kaku dan jelas,  tetapi  ia  biarkan  sebagai  lapangan  gerak  bagi al-‘urf  al-shahih (kebiasaan yang baik). Disinilah peran ‘urf yang menentukan hukumnya, menjelaskan batasan- batasannya dan rinciannya. Hal ini bisa disebut demikian karena diantara maslahat manusia itu adalah mengakui terhadap apa yang mereka anggap baik dan biasa, dan keadaan  mereka  tersebut  telah  berlangsung  selama  bertahun-tahun  dan  dari  satu generasi ke generasi berikutnya. Sehingga ini menjadi bagian dari kehidupan sosial mereka yang sekaligus sukar untuk ditinggalkan dan berat bagi mereka untuk hidup tanpa kebiasaan tersebut. Adat adalah representasi material dari suatu masyarakat.
Perwujudan  material  dari  karakteristik  dan  kearifan  lokal  yang  hidup  dan menghidupi  masyarakat  dalam  suatu  wilayah.  Adat  berada  dalam  ruang  sosial,
2 Muhammad  Atho  Mudzhar,  “Hukum  Keluarga  Di  Pakistan  (Antara  Islamisasi Dan Tekanan Adat),” Al-’Adalah 12, no. 1 (2017): 11–24.
12
politik, ekonomi, dan budaya dalam masyarakat. 3 Lebih dari itu, Adat merupakan sebuah  sistem  yang  menyejarah  dan  dialektis.  Perubahan-perubahan  yang  terjadi dari  waktu  ke  waktu  dan  semua  yang  terjadi  dalam  masyarakat  tercermin  lewat adat. Hilangnya adat berarti hilangnya suatu masyarakat.
Kajian-kajian para ahli hukum semenjak masa penjajahan Belanda sampai masa  kemerdekaan  juga  menunjukkan  adanya  keberadaan  Hukum  Adat,  dimana dalam  perkembangannya  terhadap  studi  hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat Indonesia  telah  melahirkan  teori  yang  saling  tarik  menarik  dalam  melihat keutamaannya. Teori-teori tersebut adalah receptio in complexu, receptie theorie, dan receptio a contrario.
Dan Indonesia merupakan Negara kepulauan yang terdiri dari banyak etnis dengan berbagai adat istiadat dan budaya yang berbeda-beda. Salah satunya adalah masyarakat Banjar yang dalam banyak aspek masih kental memegang adat istiadat terutama  dalam  ritual  pernikahan.  Menurut  Ahmadi  Hasan,  masyarakat  banjar merupakan komunitas etnis atau kumpulan penduduk asli Kalimantan Selatan yang termasuk dalam kelompok Melayu Muda (terdiri dari etnik Melayu sebagai etnik dominan,  kemudian  ditambah  dengan  unsur  Bukit,  Ngaju  dan  Maayan)  yang umumnya tinggal di sekitar pantai dan menganut agama Islam. 4
Hukum  Adat  Banjar  adalah  Hukum  Adat  lokal  yang  ada  di  Kalimantan Selatan, karenanya ia adalah salah satu bagian dari Hukum Adat Indonesia. Hukum Adat  Banjar  merupakan  hukum  asli  yang  berlaku  pada  masyarakat  Banjar,  yang sifatnya  tidak  tertulis,  sekalipun  demikian  Hukum  Adat  itu  telah  terakomodir dalam  beberapa  tulisan  dan  dokumen-dokumen,  seperti  yang  tertuang  dalam Undang-undang  Sultan  Adam  Tahun  1835  dan  dalam  Kitab  Sabilal  Muhtadin karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjary.
3 R. Yando Zakaria, “Strategi Pengakuan Dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat (Hukum)  Adat:  Sebuah  Pendekatan  Sosio-Antropologis,” BHUMI:  Jurnal  Agraria  Dan Pertanahan 2, no. 2 (2018): 133–150; Abdul Malik, “Identitas Kultural Dan Interaksi Sosial Masyarakat  Adat  Di  Tengah  Modernisasi  (Studi  Kasus  Masyarakat  Adat  Kasepuhan Banten Kidul),” 2018.
4 Herlambang Perdana Wiratraman, “Politik Hukum Peradilan Adat,” Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 30, no. 3 (2018): 488–503; Zakaria, “Strategi Pengakuan Dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat (Hukum) Adat.”
Perkawinan orang Banjar didasarkan pada pandangan hidup orang Banjar yakni kepada agama Islam, adat setempat, dan lingkungan tempat mereka hidup. Ketiganya  telah  reintegrasi,oleh  karena  itu  kalau  kita  membicarakan  adat perkawinan maka kita berbicara tentang pandangan hidup orang Banjar Kalimantan Selatan yang telah menjadi pola tingkah laku, dan tingkah laku itu selalu berulang.
Sebelum Islam masuk ke pulau Kalimantan, penduduknya telah memeluk agama Hindu-Budha atau memeluk kepercayaan Kaharingan yang tentu saja sangat berbeda dengan ajaran Islam. Walaupun proses Islamisasi masyarakat Kalimantan hingga kini terus berjalan melalui dakwah dan pendidikan, akan tetapi bekas-bekas kepercayaan  dan  budaya  agama  sebelumnya,  tidak  sepenuhnya  bisa  dikikis sehingga  sebagian  masih  berpengaruh  terhadap  keberagamaan  dan  kebudayaan umat Islam hingga sekarang ini. Perkembangan agama Islam dan peningkatan ilmu keislaman  tampaknya  dimulai  pada  abad  ke  18  yaitu  di  zaman  ulama  besar Muhammad  Arsyad  Al  Banjary.  Saat  itu  dakwah  Islam  menggunakan  metode pengajian dan pendidikan Islam di langgar (surau). Untuk mempermudah dakwah Islam Muhammad Arsyad mengarang kitab baik fikih, tauhid, tasawuf dan lain-lain.
Pernikahan merupakan salah satu aspek yang diwarnai adat istiadat yang cukup kental bagi masyarakat Banjar. Bagi masyarakat Banjar, proses pernikahan harus dilakukan secara terperinci. Oleh sebab itu, tidak heran prosesi pernikahannya memerlukan waktu panjang dan biaya tak sedikit. Hal itu dikarenakan kebudayaan masyarakat  Banjar  sedikit  banyak  dipengaruhi  agama  Islam  yang  dibawa  oleh pedagang dari Arab pada zaman dulu.
Berikut  ini  adalah  tahapan  prosesi  pernikahan  adat  Banjar,  mulai  dari mencari  calon  pengantin  sampai  saat  prosesi  pernikahannya. Basasuluh (menyelidiki) ; dalam masyarakat Banjar, proses awal menuju jenjang pernikahan umumnya lebih aktif dilakukan oleh pihak laki-laki. Sementara pihak perempuan bersikap  pasif  dengan  menunggu  sampai  ada  pihak  laki-laki  memintanya.  Untuk itu,  basasuluh  (menyelidiki)  biasanya  dilakukan  oleh  pihak  laki-laki  untuk mengetahui seluk beluk gadis yang akan dipinangnya. Proses basasuluh yang berarti menyuluhi keadaan si gadis, umumnya dilakukan oleh seorang perempuan tua yang
pandai  dan  berpengalaman  untuk  menilai  keadaan  si  gadis  yang  akan  dipinang. Semua  informasi  mengenai  keluarga,  sopan  santun,  maupun  keterampilan  pihak perempuan akan disampaikan pada pihak laki-laki. Apabila disetujui, maka pihak laki-laki bersiap untuk melanjutkan tahap selanjutnya yaitu badatang atau bapara.
Tahapan berikutnya adalah Badatang-bapara (meminang atau melamar).
Pada tahapan ini, biasanya pihak laki-laki dan keluarganya sepakat untuk datang ke rumah orangtua si gadis guna menyampaikan maksud lamarannya. Lalu dipilihlah satu  utusan  dari  pihak  laki-laki  yang  berwibawa  dan  pandai  mengatur  kata-kata sehingga  pihak  perempuan  yang  dilamar  senang  dan  terkesan.  Selama  proses lamaran berlangsung, tak lupa diselingin dengan bahasa kiasan dan petatah-petitih sampai  pihak  keluarga  perempuan  mengerti  dengan  maksud  kedatangan.  Jika lamaran  diterima  dengan  baik,  maka  pihak  keluarga  perempuan  akan  meminta waktu selama beberapa hari untuk bermusyawarah.
Kemudian Bapapayuan  atau  bapatut  jujuran  (penentuan  mas  kawin) ; setelah  ada  kesepakatan  kedua  belah  pihak,  dilanjutkan  tahap  berikutnya  yaitu pembicaraan mengenai besarnya jujuran (mas kawin) dan pengiringnya (patalian). Selain itu, dibicarakan pula hari dan tanggal pernikahan yang umumnya ditetapkan oleh  pihak  perempuan.  Adakalanya  diterima  atau  ditolaknya  lamaran  akan diketahui dalam tahap ini. Besarnya jujuran dan patalian yang tidak bisa dipenuhi pihak laki-laki, terkadang mengakibatkan gagalnya pernikahan, disampaikan lewat penolakan halus dari keluarga pihak perempuan.
Selanjutnya  sebagai  pangikat  atau  bukti  telah  bertunangan,  calon mempelai  pria  harus  memberikan  “jujuran/patalian”  atau  oleh-oleh  kepada  calon mempelai perempuan. Barang-barang yang diberikan pada waktu maantar patalian, di antaranya seperangkat pakaian seperti baju, rok, tapih (sarung), serudung, BH, selop,  make  up,  dan  lainya  untuk  keperluan  si  gadis  yang  di  lamar.  Lazimnya pakaian  yang  diserahkan  itu seraba  taku atau  masing-masing  berjumlah  tiga.
Tahapan  ini  disebut  dengan Baantar  Patalian .  Prosesi  ini  dilakukan  oleh rombongan yang terdiri dari ibu-ibu sebanyak sepuluh sampai dua puluh orang dan bisanya  diterima  dengan  upacara  sederhana.  Kesempatan  ini  digunakan  oleh
keluarga  untuk  mengumumkan  kepada  para  tamu  tentang  hubungan  calon pengantin yang disebut balarangan atau bertunangan. Dalam acara tersebut kedua calon pengantin harus dihadirkan. Maantar patalian ini biasa satu paket, bisa pula terpisah  dengan  maantar  jujuran.  Kalau  rentan  waktu  perkawinan  masih  lama, biasanya maantar patalian di dahulukan sebagai ‘tanda jadi’. Sedangkan jika akad nikah mau secepatnya dilaksanakan, maantar patalian dan jujuran di jadikan satu acara, sehingga lebih efektif.
Berikutnya  dilaksanakan akad  nikah sesuai  dengan  adat  kebudayaan masyarakat  Banjar  yang  banyak  menyerap  nilai-nilai  agama  Islam,  akad  nikah biasanya  disepakati  dengan  perhitungan  hari  dan  bulan  Arab.  Akad  nikah berlangsung  di  masjid  atau  di  rumah  mempelai  perempuan  sebelum  akhirnya mempelai  laki-laki  kembali  ke  rumah  orangtuanya  untuk  mempersiapkan  acara selanjutnya  yaitu  basanding.  Namun,  sebelum  acara  basanding  berlangsung,  ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh kedua mempelai guna mempersiapkan hari yang paling bersejarah dalam hidupnya. Seperti: Bapingit, Bapacar, Badudus atau bapapai,  Batamat  (khatam  Quran,)  Maarak  pengantin  (mengarak  pengantin), Basanding atau batatai dan lain-lain.
Banyaknya tahapan yang dilakukan dalam prosesi pernikahan adat banjar ini sangat menarik untuk diteliti. Selain karena adanya keterkaitan untuk budaya dan  agama  dalam  masyarakat  banhjar  mengingat  masyarakat  banjar  dan  islam memiliki hubungan yang sangat erat, nuansa keislaman juga tidak dapat dilepaskan dari keseharian masyarakat ini terlihat dari berbagai adat dan budaya yang berlaku. Meskipun demikian tidak dapat dipungkiri semua adat yang berkembang tersebut harus difilter agar tetap berkesesuaian dengan syariat Islam.
Salah  satu  prosesi  adat  nikah  masyarakat  Banjar  yang  cukup  menarik adalah Baantar jujuran. Ironisnya baantar jujuran ini berbeda dengan mas kawin yang dalam hukum Islam disebut dengan mahar. Sebaliknya baantar jujuran yang dimaksudkan  dalam  adat  Banjar  adalah  hadiah  tanda  lamaran,  tandai  telah diterimanyalamaran, dimana baantar jujuran tadi tidak hanya sejumlah uang yang diserahkan,  tetapi  disertai  pemberian  barang-barang  keperluan  calon  mempelai
istri,  biasanya  dari  barang-barang  keperluan  calon  mempelai  perempuan  yang diberikan oleh keluarga calon mempelai laki-laki. Permasalahannya baantar jujuran bukan  merupakan  syarat  syahnya  suatu  pernikahan.  Tidak  ada  yang  mewajibkan baantar jujuran dalam aturan Agama manapun. Bahkan dalam ajaran Agama Islam, yang  menjadi  kewajiban  hanya  membayar  mahar  atau  mas  kawin.  Dalam  artian, jujuran bukanlah mahar atau mas kawin. Namun tradisi yang mengikat masyarakat secara  turun  temurun  membentuk  persepsi  bahwa  jujuran  merupakan  suatu kewajiban  yang  harus  dibayar  di  samping  mahar/mas  kawin.  Sehingga menimbulkan problem baru dalam masyarakat. Contohnya; tertundanya pernikahan karena  ketidaksanggupan  membayar  jujuran,  berhutang  demi  mampu memenuhi/jujuran yang diminta, lebih parah lagi jika kemudian kedua mempelai melakukan  kawin  lari,  atau  bahkan  pernikahannya  menjadi  batal  karena permasalahan tersebut.
Sesuai dengan latar belakang di atas peneliti ingin mengkaji lebih dalam mengenai korelasi hukum Adat dan hukum Agama dalam prosesi baantar jujuran dalam ritual pernikahan adat Banjar untuk menemukan benang merah antara tradisi pernikahan  adat  Banjar  dan  hukum  Islam  agar  tetap  berjalan  dengan  harmonis. Selain itu, aspek-aspek keislaman dan tradisi tidak seharusnya bergesekan namun harus saling mendukung dengan tetap mengedepankan nilai maqashid syariah yang dikehendaki Islam. Adapun judul yang diteliti dalam penelitian ini adalah Baantar Jujuran dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar.

## Rumusan Masalah
1. Bagaimana  gambaran  prosesi Baatar  jujuran dalam  perkawinan  adat  pada masyarakat Banjar?
2. Bagaimana  relasi  hukum  adat  dan  hukum  agama  dalam  baatar  jujuran  pada perkawinan adat masyarakat Banjar?
Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Adat  Pelangkahan  Dalam  Pernikahan  (Studi Kasus  Di  Desa  Sakatiga  Kecamatan  Indralaya  Kabupaten  Ogan  Ilir  Provinsi Sumatera Selatan)
Penelitian  ini  membahas  tentang  suatu  tradisi  apabila  adik  mendahului
menikah  dari  kakaknya  ia  harus  memberikan  sesuatu  kepada  kakaknya,  dalam tradisi masyarakat Desa Sakatiga Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan pemberian adik kepada kakak dikenal dengan istilah adat pelangkah. Permasalahan adat  pelangkahan  dalam  perkawinan  ini  tidak  diatur  dalam  al-Qur’an  maupun Hadis,  maka  penyusun  mencarinya  dalam  ‘Urf  dan  melihat  maslahah  dan mudharatnya sebagai kategori adat yang ada dalam masyarakat pada umumnya dan adat pelangkahan pada khususnya.
Berdasarkan  data  yang  terkumpul  kemudian  dianalisis  dengan menggunakan pendekatan us ū l al-fiqh, yakni dengan menilai realita yang terjadi dalam masyarakat, apakah ketentuan masyarakat tersebut sesuai atau tidak dalam pandangan  hukum  Islam.  Berdasarkan  hasil  analisis  hukum  Islam  terhadap  data hasil  penelitian,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  adat  pelangkahan  dalam pernikahan dilihat dari perspektif hukum Islam serta dengan tinjauan ’urf sebagai pendekatan dan disesuikan dengan kasus yang ada di Desa Sakatiga apabila adat pelangkahan  menghambat  seorang  laki-laki  dan  perempuan  untuk  melaksanakan pernikahan khususnya memberatkan pihak laki-laki dengan permintaan yang cukup besar  dari  kakak  calon  mempelai  perempuan  maka  dianggap  sebagai  ’Urf  Fasid karena  bertentangan  dengan  hukum  Islam.  di  sisi  lain  dapat  dipandang  sebagai sebuah  kemaslahatanyang  ditimbulkan  adat  pelangkahan  ini  karena  terdapat kerelaan  dan  keridhoan  serta  pihak  calon  mempelai  perempuan  memberikan kemudahan kepada berbagai pihak yang terkait (pihak calon suami).
Tradisi  “Maantar  Jujuran”  Dalam  Perkawinan  Adat  Banjar  Kalimantan Selatan Perspektif Hukum Islam Dan Sosiologi Hukum.
Penelitian  ini  adalah  hasil  penelitian  tentang  Tradisi  “Maantar Jujuran”dalam Perkawinan Adat Banjar di Kalimantan Selatan untuk mengetahui bagaimana  pelaksanaan  “Maantar  Jujuran”dalam  Perkawinan  Adat  Banjar  di Kalimantan  Selatan  serta  untuk  mengetahui  Perspektif  Hukum  Islam  terhadap pelaksanaan  “Maantar  Jujuran”dalam  Perkawinan  Adat  Banjar  di  Kalimantan Selatan.
Penelitian yang ditulis oleh Mohammad Rohman Firdian mahasiswa UIN
Sunan  Ampel  ini  berbeda  dengan  penelitian  kami  yang  membedakan  adalah pengertian prosesi “maatar jujuran” adalah mas kawin sedangkan “jujuran, adalah sejumlah  uang  selain  mas  kawin  yang  diberikan  sebelum  nikah.  Selain  itu  yang membedakan adapalah aspek yang ditinjau. Penelitian ini adalah hasil penelitian lapangan pada suatu daerah, data penelitian dihimpun melalui teknik wawancara dan penyebaran angket kepada responden yang sudah menikah pada daerah tersebut dengan tujuan mengetahui perspektif masyarakat tersebut tentang “Jujuran”.

## Kajian Teori
Peminangan  merupakan  langkah  awal  menuju  kearah  perjodohan  antara seorang pria dan seorang perempuan. Islam mensyaritkannya agar masing-masing calon  mempelai  dapat  saling  mengenal  dan  memahami  pribadi  mereka.  Pada prinsipnya  apabila  peminangan  telah  dilakukan  oleh  seorang  laki-laki  terhadap seorang perempuan, belum berakibat hukum.
Pada  prinsipnya  peminangan  belum  berakibat  hukum,  maka  di  antara mereka  yang  telah  bertunangan,  tetap  dilarang  untuk  berkhalwat  (bersepi-sepi) sampai dengan mereka melangsungkan akad perkawinan.
Apabila  bersepi-sepi  disertai  dengan  mahrom,  maka  dibolehkan,  karena adanya mahrom dapat menghindarkan mereka terjadinya maksiat. Riwayat Jabir, menyatakan  Nabi  Saw.  bersabda:  “barangsiapa  beriman  kepada  Allah  dan  hari akhir, maka janganlah mereka bersepi-sepi dengan perempuan yang tidak disertai mahramnya, karena pihak ketiganya adalah syaitan”.
Tidak  jelas  penyebabnya,  tampaknya  ada  anggapan  sebagian  masyarakat seakan-akan  apabila  mereka  sudah  bertunangan,  ibaratnya  sudah  ada  jaminan mereka  menjadi  suami  isteri.  Oleh  karena  itu  hal  ini  patut  mendapat  perhatian semua  pihak.  Bukan  mustahil  karena  longgarnya  norma-norma  etika  sebagian masyarakat,  terlebih  yang  telah  bertunangan,  akan  menimbulkan  penyesalan  di kemudian hari, apabila mereka terjebak ke dalam perzinaan.
Dalam kaitan peminangan ini, dalam masyarakat terdapat kebiasaan pada waktu upacara tunangan, calon mempelai laki-laki memberikan sesuatu pemberian
seperti  perhiasan  atau  cendera  hati  lainnya  sebagai  kesungguhan  niatnya  untuk melanjutkannya  ke  jenjang  perkawinan.  Pemberian  ini  harus  dibedakan  dengan mahar.  Mahar  adalah  pemberian  yang  di  ucapkan  dalam  akad  nikah.  Sementara pemberian ini, termasuk dalam pengertian hadiah atau hibah.
Akibat  yang  ditimbulkan  oleh  pemberian  hadiah,  berbeda  dengan pemberian dalam bentuk mahar. Apabila peminangan tersebut berlanjut ke jenjang perkawinan  memang  tidak  menimbulkan  masalah,  tetapi  jika  tidak,  diperlukan penjelasan tentang status pemberian itu.
Apabila  pemberian  tersebut  sebagai  hadiah  atau  hibah,  jika  peminangan tidak  dilanjutkan  dengan  perkawinan,  maka  si  pemberi  tidak  dapat  menuntut kembalinya  pemberian  itu.  Persoalan  sekarang,  bagaimana  apabila  hal  tersebut terjadi.  Sebaiknya  petunjuk  Rasulullah  saw  dipedomani,  akan  tetapi  apabila ternyata  timbul  masalah,  maka  musyawarah  untuk  mencari  perdamaian  adalah alternatife yang harus ditempuh, karena damailah pilihan yang Qur’ani.
Sepanjang perdamaian tersebut tidak bertujuan menghalalkan yang haram atau yang mengharamkan yang halal. Dengan demikian, dapat diambil kompromi antara tuntunan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai satu sama lain.
Teori-teori  yang  dipakai  untuk  menganalisis  hubungan  hukum  adat  dan hukum agama adalah, teori receptio in complexu, teori recepsi dan teori receptio a contrario.  Teori  receptio  in  complexu  (Van  Den  Bergh)  adalah  teori  yang menyatakan bahwa hukum adat adalah hukum agama tetapi dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan-penyimpangan, teori recepsi (Snouck H) menyatakan apabila terjadi  pertentangan  antara  hukum  adat  dan  hukum  agama  maka  yang  dipakai adalah hukum adat. Sedangkan teori receptio a contrario (Hazairin) adalah apabila terjadi  pertentangan  antara  hukum  adat  dan  hukum  agama  maka  yang  dipakai adalah hukum agama.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normative,  dengan  menggunakan Pendekatan  Historis  (Historical  Approach) dan Pendekatan  Konseptual

## (Conceptual Approach).
Pendekatan  Historis  adalah  pendekatan  yang  dilakukan  dalam  kerangka untuk  memahami  filosofi  aturan  hukum  dari  waktu  ke  waktu,  serta  memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut. Cara pendekatan  ini  dilakukan  dengan  menelaah  latar  belakang  dan  perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi.
Sedangkan Pendekatan  Konseptual  (Conceptual  Approach) adalah pendekatan  yang  beranjak  dari  pandangan-pandangan  dan  doktrin-doktrin  yang berkembang  di  dalam  ilmu  hukum.  Pendekatan  ini  menjadi  penting  sebab pemahaman  terhadap  pandangan  /doktrin  yang  berkembang  dalam  ilmu  hukum dapat  menjadi  pijakan  untuk  membangun  argumentasi  hukum  ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide- ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.
Bahan  Hukum,  terdiri  atas  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri atas undang-undang nomor 1  tahun  1974  tentang  Perkawinan  dan  Kompilasi  Hukum  Islam.  Bahan  hukum sekunder adalah sejumlah literatur yang terkait tentang permasalah yang dibahas.
Bahan hukum tersier adalah kamus, dan ensiklopedia.

## Tekhnik Pengumpulan Bahan Hukum
Pengumpulan  bahan  hukum  dalam  peneliti  menggunakan  teknik dokumentasi artinya bahan hukum dikumpulkan dari dokumen-dokumen, baik yang berbentuk  buku,  jurnal,  majalah,  artikel,  maupun  karya  ilmiah  lainnya  yang berkaitan dengan judul yang diangkat oleh peneliti.

## Analisis Bahan Hukum
Sesuai dengan penelitian yang dipilih maka analisa bahan hukum yang digunakan:
a.   Deskriptif Analitis
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  analisis  kualitatif  hal ini  disebabkan  bahan  hukum  yang  diperoleh  melalui  penelitian  ini  adalah
merupakan  bahan  hukum  kualitatif  yang  digolongkan  pada  tipe  deskriptif analisis  yaitu  pemaparan  terhadap  suatu  peristiwa  untuk  mengetahui  yang sebenarnya dan bersifat kualitatif.
b.  Deduktif
Pola  pikir  Deduktif  yaitu  menggambarkan  hasil  penelitian  diawali dengan  teori  atau  dalil  yang  bersifat  umum,  kemudian  mengemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian tentang adanya fakta yang terjadi  mengenai  adat  “baatar  jujuran  dalam  perkawinan  pada  masyarakat banjar”

## PEMBAHASAN

## Keadaan Masyarakat Banjar
Masyarakat  Banjar  yang  bermukim  di  Kalimatan  Selatan  secara  umum terdiri  dari  dua  golongan  besar,  yaitu  masyarakat  Banjar  Hulu  dan  masyarakat Banjar Kuala, sedangkan penelitian ini dilakukan pada masyarakat Banjar Kuala, yaitu  masyarakat  Banjar  yang  bermukim  di  Kota  Banjarmasin.  Disamping  itu terdapat  pula  istilah  orang  “banua”,  yaitu  mereka-mereka  yang  hidup  dan  atau bermukim di Kalimantan Selatan, sehingga yang disebut orang “banua” ini tidak identik dengan “orang Banjar”, karena biasa saja berasal dari suku-suku lain yang bermukim di Kalimantan Selatan ini.
Menyebutkan  masyarakat  Banjar  tidak  bisa  dilepaskan  dengan  konsep “orang Banjar”, pada uraian sebelumnya sudah diungkapkan secara umum tentang “orang Banjar” ini, berikut akan diperjelas pemahamannya, mengingat istilah orang Banjar  (dalam  bahasa  aslinya  disebut  “Urang  Banjar”)  lebih  populer  dari  pada istilah  “masyarakat  Banjar”  yang  pada  dasarnya  hanya  untuk  menyebutkan kumpulan dari orang-orang Banjar yang ada di Kalimantan Selatan.
Mallinckrodt  menyebut  suku  Banjar  adalah  sebagai  suatu  nama  yang diberikan  untuk  menyebut  suku-suku  melayu  yang  terutama  berasal  dari  daerah penguasaan  Hindu  Jawa  yang  sebagian  besar  berdiam  di  pesisir  Kalimantan Selatan. Kalimanatan Tengah, Kalimanatan Timur dan Kalimantan Barat.
Gazali  Usman  menyebutkan  bahwa  orang  Banjar  atau  urang  Banjar  atau etnik Banjar adalah nama yang diberikan untuk penduduk yang mendiami daerah yang sekarang menjadi Provinsi Kalimanatan Selatan, meskipun penduduknya itu bukan seluruhnya etnik Banjar asli.
Asal  usul  suku  Banjar  ini  diceritakan  berasal  dari  konsentrasi  koloni Melayu  yang  pertama  terdapat  di  daerah  Tabalong,  yang  kemudian  berkembang menjadi  suku  Banjar.  Mereka  ini  bermigrasi  dari  Indonesia  bagian  barat  pada permulaan abad pertama masehi yang mana memasuki bagian Timur “Teluk Besar” dengan lereng-lereng Pegunungan Meratus, yang dataran rendahnya dikenal dengan istilah  Banua  Lima  dan  Banua  Empat.  Dalam  wilayah  inilah  golongan  Melayu berbaur  dengan  kelompok  atau  suku  Olo  Maanyan  dan  orang-orang  Bukit,  yang melahirkan  ini  pertama  dari  suku  Banjar.  Mereka  ini  kemudian  mendirikan Kerajaan Tanjung Pura dengan ibu kota Tanjung Puri yang kira-kira letaknya di daerah Tanjung sekarang.
Dilihat dari sisi hikayat Banjar, maka istilah “Banjar” itu sendiri ditemukan dalam hikayat Banjar dengan asal istilah “Banjarmasih”, yang umumnya dipakai untuk menyebut “Nagri Banjarmasih”, yaitu orang Banjarmasih, Raja Banjarmasih. Disebutkan  nama  Banjarmasih  disebabkan  nama  orang  besar  yang  ada  di  Banjar adalah Patih Masih. Banjar sendiri mengandung makna berderet-deret sebagai letak perumahan  kampung  pendukuhan  atau  desa,  yang  terletak  di  atas  air  sepanjang pinggir sungai. Nama Patih Masih adalah nama sebutan dari Patih “oloh Matih” yang artinya Patih orang Melayu sebagai sebutan yang ditujukan kepada Kepala suatu kelompok etnis di daerah Kalimantan.
Selanjutnya menurut Idwar Saleh kata “Banjar” dan “Banjarmasih” yang terdapat dalam hikayat Banjar menunjuk kepada nama desa yang terletak disekitar Cerucuk  sekarang  ini  disamping  desa  Serapat  Tambao  Kuin  dan  Balitung.  Desa Banjar  ini  disebut  pula  Banjarmasih,  karena  Tetuha  Desa  (Tokoh  masyarakat) disebut dengan istilah “Patih Masih”. Disamping itu pedagang dari Jawa yang tiap tahun ke Banjarmasin lebih mengenal dengan istilah nama “Negeri Banjar”, “Kota Banjar”, “Raja Banjar”, “Orang Banjar”, dan “Tanah Banjar”
Gazali  Usman  dalam  memandang  masalah  tempat  dan  kelompok  suku Banjar mempermasalahkan tentang “apakah sebenarnya yang disebut dengan etnik Banjar itu?”. Dikatakannya sebutan etnik Banjar atau suku Banjar tidak selamanya tepat,  karena  adanya  kenyataan  yang  menunjukkan  bahwa  “orang  Banjar  itu sebetulnya  terdiri  atas  beberapa  kelompok  suku  bangsa,  sehingga  ia  merupakan suatu kelompok atau group”. Dalam hal ini Gazali Usman memandang sebenarnya Urang Banjar itu terdiri atas beberapa etnik atau suku yang menjadi satu group, yaitu etnik melayu, orang Bukit, orang Ngaju dan orang Maanyan, yang tentunya etnik melayu sebagai etnik yang dominan.
Dari  pendapat-pendapat  tersebut  di  atas  perlu  ditegaskan  dalam  melihat kenyataan yang ada pada penduduk yang mendiami Kalimantan Selatan pada masa lalu dan masa sekarang dalam kaitan masyarakat Banjar ini, yaitu:
a. Bahwa etnik melayu merupakan suatu etnik yang dominan dengan karakteristik beragama Islam;
b. Bahwa disamping itu dikenal kelompok masyarakat lain yang disebut dengan suku  Dayak  yang  umumnya  tinggal  di  daerah  pedalaman  dan  beragama
“kaharingan”.
Dengan  kenyataan  seperti  itu  umumnya  yang  disebut  “Orang  Banjar” adalah  dari  etnik  melayu  yang  beragama  Islam,  sehingga  ada  suatu  suku  dayak “Bakumpai”  yang  tinggal  di  daerah  Batola  (Marabahan)  yang  sudah  menganut agama Islam tidak mau lagi disebut sebagai Orang Dayak. Kalau dilihat dari sisi sejarah penganutan agama islamnya terlihat bahwa melekatnya agama Islam pada masyarakat Banjar ini ditandai oleh suatu peristiwa sejarah Kerajaan Daha di mana diceritakan  suatu  ketika  terjadi  pertentangan  antara  Raden  Samudera,  waris  sah Kerajaan  Daha  dengan  pamannya  Pangeran  Tumenggung  yang  ingin  mengambil alih Kerajaan. Pangeran Samudera bersama-sama Patih Masin menyusun kekuasaan di  daerah  Banjar  untuk  menghadapi  pamannya  tersebut,  karena  masih  kurang berimbangnya  kekuatan,  atas  saran  Patih  Masih,  Raden  Samudera  meminta bantuan pada Sultan Demak. Sultan Demak bersedia memberikan bantuan dengan syarat nantinya Raden Samudera bersedia memeluk agama Islam. Syarat tersebut
disanggupi  oleh  Raden  Samudera,  dan  Sultan  Demak  mengirimkan  pasukannya untuk  membantu  Raden  Samudera  di  bawah  pimpinan  Khatib  Dayyan.  Setelah peperangan dimenangkan oleh Pangeran Samudera, ia pun memeluk agama Islam, yang kemudian diikuti oleh seluruh penduduk Banjar (24 September 1524).

## Baatar Jujuran dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar
Perkawinan merupakan sunnatullah yang menjadi hukum alam, yang tidak hanya dilakukan oleh manusia tetapi juga dilakukan oleh hewan, bahkan tumbuhan. Hal ini tercantum dalam Al-Quran surah Yasin ayat 36 yang berbunyi:
Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasanpan semuanya. baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri nıereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui .
Perkawinan  dalam  hukum  adat  tidak  hanya  semata-mata  ikatan  antara seorang  pria  dengan  seorang  perempuan  sebagai  suami  istri  untuk  maksud mendapatkan keturunan dan membangun serta menıbina kehidupan keluarga rumah tangga.  tetapi  juga  berarti  hubungan  hukum  yang  menyangkut  para  anggiota kerabat dari pihak suami dan dari pihak istri.
Arti  perkawinan  bagi  hukum  adat adalah penting  karena  tidak  saja menyangkut  hubungan  antara  kedua  mempelai, akan tetapi  juga  menyangkut hubungan  antara  kedua  pihak  mempelai  seperti  saudara-saudara  mereka  atau keluarga mereka lainnya. Bahkan dalam hukum adat diyakini bahwa perkawinan bukan  saja  merupakan  peristiwa  penting  bagi  mereka  yang  hidup,  tapi  juga merupakan peristiwa penting bagi leluhur mereka yang telah tiada. Arwah-arwah leluhur kedua pihak diharapkan juga merestui kelangsungan rumah tangga meteka akan lebih rukun dan bahagia.
Perkawinan jujur merupakan perkawinan dengan pemberian (pembayaran) uang (barang) jujur, pada umumnya berlaku di lingkungan masyarakat hukum adat yang  mempertahankan  garis  keturunan  bapak  (partilineal).  Pemberian  uang atau barang  jujur  (Gayo : Unjuk. Batak :  boli,  tuhor,  parunjuk,  Nias  :  beuli  Niha, Lampung : segreh, seroh, daw, adat : Timor-sawu : velis, wellie dan Maluku: beli, wilin) dilakukan oleh pihak kerabat calon suami kepada pihak kerabat calon istri,
Baantar Jujuran dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar
sebagai  tanda  pengganti  pelepasan  mempelai  perempuan  keluar dari kewargaan adat persekutuan hukum bapaknya, pibdah dan masuk ke dalam persekutuan hukum suaminya. Di Sulawesi dikenal dengan “Doe panai” atau uang panai.
Pada masyakarat Banjar menganggap bahwa pemberian uang jujuran dalam sebuah perkawinan adalah wajib, tidak ada pemberian uang jujuran maka tidak ada perkawinan.  Masyakarat  Banjar  anggapan  bahwa  uang  jujuran  setingkat  dengan mabar  dalam  hal  kewajiban  menunaikannya.  Hal  ini  terjadi  karena  antara  uang jujuran  dan  mahar  adalah  kesatuan  yang  tidak  bisa  dipisahkan  dalam  sebuah perkawinan. Uang Jujuran yang diberikan oleh pihak pria kepada pihak perempuan pada  umumnya  digunakan  untuk  keperluan  resepsi,  membeli  keperluan rumah tangga yang bakal hidup berkeluarga.
Dengan  adanya  tradisi  atau  adat  pemberian  yang  sudah  berkembang di dalam  masyarakat  Banjar,  penulis  mencoba  mengungkapkan  fenomena  tersebut, yang  penulis  susun  sebagai  makalah  Hukum  Keluarga  dengan  judul  “Baantar Jujuran dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar”
Dalam tradisi perkawinan masyarakat Banjar bila ada seorang pria hendak kawin dengan seorang perempuan, maka terlebih dahulu dari pihak pria tersebut bertanya  kepada  pihak  perempuan  yang  diinginkanrıya.  Pertama-tama  keluarga laki-laki  menanyakan  kepada  pihak  keluarga  perempuan  apakah  perempuan tersebut sudah ada yang mengikat atau belum. bila di perempuan belum ada yang meminang, maka pihak kelııarga pria bisa mengutarakan niatnya untuk badatang (melamar/khitbah).
Biasanya  dalam  badatang  (lamaran)  ini  terkadang  dilakukan  dalam beberapa kali pertemuan :
Pertama  :  ketika  ingin  badatang  ke  rumah  perempuan  yang  dimaksud biasanya  pihak  pria  membawa  serta  orang  tua  atau  keluarganya  dengan  tujuan untuk mengutarakan niat dan kehendaknya yaitu melamar si perempuan tersebut dan berharap lamaran mereka diterima. Biasanya pihak perempuan bisa langsung menjawab lamaran tersebut ataupun bisa juga meminta waktu selang beberapa hari untuk memberikan keputusan terhadap lamaran tersebut.
Kedua  dalam  hal  lamaran  diterima  biasanya  langsung  diadakan pembicaraan  tentang  sesuatu  yang  berhubungan  dengan  perkawinan,  misalnya mahar atau mas kawin, jujuran, petalian, hari pernikahan dan sebagainya.
Ketiga,  jika  terjadi  kesepakatan,  maka  barulah  diadakan  acara  baantaran Dalam  lingkungan  masyarakat  banjar  sejak  lama  telah mengakar secara  turun temurun  budaya  jujuran.  Jujuran adalah sejumlah  uang  dalam  besaran  tertentu (dengan  nilai  yang  telah  disepakati)  yang  wajib  diserahkan  oleh  calon/keluarga calon  mempelai  laki-laki  kepada  keluarga  calon  mempelai  perempuan  yang dipergunakan untuk mengadakan walimah/syukuran acara pernikahan . Hampir di setiap persiapan acara-acara pernikahan, isu yang terdengar tidak jauh dari seputar jujuran .
Harus kita akui, budaya jujuran sangat identik dengan problem pra nikah. Meskipun sebagian masyarakat kíta tidak terlalu mempermasalahkannya. Jujuran pada asasnya oleh pihak pría atau bisa juga disiapkan oleh orang tua pihak pria yang diserahkan kepada pihak perempuan, namun uang jujuran tidak diserahkan kepada pihak  calon  mempelai  perempuan,  melainkan  digunakan  untuk  keperluan membiayai keperluan seperangkat acara perkawinan.
Uang  jujuran  dalam  perkawinan  masyarakat  Banjar  paling  tidak mengandung tiga tujuan.
Pertama : Segi  kedudukannya,  uang  jujuran  merupakan  rukun  perkawinan  di kalangan masyarakat Banjar.
Kedua : Segi fungsinya, uang jujiiran merupakan pemberian hadiah dari pihak pría  kepada  pihak  perempuan  sebagai  biaya  resepsi  perkawinan  dan
bekal kehidupan kelak menjalani rumah tangga.
Ketiga :  Segi  tujuannya,  uang  jujuran  untuk  memberikan  prestise  (tanda kehormatan)  bagi  pihak  perempuan  jika  jumlah uang jujuran yang dipatok tersebut mampu dipenuhi pihak pria.
Jumlah Nominal Uang Jujuran
Pada umumnya jumlah nominal yang harus dipenuhi oleh pihak pria cukup mahal bagi kalangan yang berekonomi menengah ke bawah. Bagaimana tidak, uang
jujuran dengan nominal Rp 5.000.000 adalah nominal paling rendah tanpa adanya pesta perkawinan. Terkadang pihak perempuan mematok sampai Rp 10.000.000 ke atas.  Ternyata ada sesuatu  yang  menarik  apabila  nominal  uang  jujuran  tersebut sedikit, pasti undangan yang akan diserahkan juga sedikit. Pada masyarakat Banjar misalnya bahwa pesta perkawinan itu dibiayai dari jujuran pihak pria dan karena uang jujuran sedikit maka jumlah undangan juga sedikit, sebaga pihak perempuan tidak mau terlalu banyak memberikan tambahan biaya perkawinan tersebut.
Dalam  Islam  dikenal  prinsip raf’  al-taysir (mengutamakan  kemudahan) dalam  segala  urusan  terlebih  lagi  dalam  perkawinan.  pihak  perempuan  tidak diperkenankan meminta yang justru memberatkan pihak pria, karena hal ini akan menimbulkan dampak negatif, diantaranya:
• Menjadi  hambatan  ketika  akan  melangsungkan  perkawinan  terutama  bagi mereka yang sudah serius dan sudah saling mencintai.
• Mendorong dan memaksa pilıak pria untuk berhutang demi mendapatkaıı uang diminta oleh pihak perempuan.
• Mendorong terjadinya kawin lari dan terjadinya hubungan di luar nikah.
• Banyaknya  perempuan  yang  tidak  kawin  dan  menjadi  perawan tua karena pihak pria mengurungkan niatnya untuk menikah.
Dampak  negatif  lainnya  adalah  terputusnya  hubungan  baik  antara  pihak pria beserta keluarganya dengan pihak perempuan yang menolak untuk meneruskan perkawinan hanya karena pihak pria tidak mampu membayar uang jujuran sesuai yang  diminta,  babkan  dapat  pula  adanya guna-guna atau  mantra  yang  dilakukan oleh  pihak  pria  karena  keinginannya  terganggu  terhadap  perempuan  yang dilamamya  tersebut, agar perempuan  dan  keluarganya  menjadi  tunduk  atau  mau untuk dinikahi oleh pria tadi.
Namun  demikian  sebagian  pihak  pria  yang  menikahi  perempuan  dari masyarakat Banjar merasa tidak terbebani dengan nilai uang jujuran yang relatif tinggi karena dalam penentuan uang jujuran tersebut terjadı proses tawar menawar terlebih  dahulu  sampai  tercapai  sebuah  kesepakatan  sehingga  masih  dalam jmigkauan  batas  kemampuan  pihak  pria  untuk  memenuhi  uang  jujuran  tersebut.
Selama itu pihak pria juga telah mengetahui sebelumnya akan adat istiadat tersebut sehingga  mereka  telah  mempersiapkan  segalanya  sebelum  melangkah  ke  jenjang yang lebih serius.
Uang  jujuran  itu  sendiri  akan  dipergunakan  untuk  membiayai penyelenggaran  perkawinan,  membelikan  perabot  rumah  tangga,  barang-barang keperluan  suami  istri  yang  baru  kawin,  yang  kesemuanya  itu  kembali  untuk kepentingan  mereka  yang akan menempuh  hidup  baru.  Karena  lazimnya  setelah mereka kawin mempelai pria tinggal di rumah tempat mempelai perempuan selama mereka be;um mampu mempunyai rumah sendiri. Jadi diperlukan persiapan yang lengkap di rumah orang tua mempelai perempuan yang sebagian dibiayai dari uang jujuran.
Uang jujuran pada masyarakat Banjar diartikan sebagai sejumlah uang yang wajib  diserahkan  oleh  calon  mempelai  suami  kepada  pihak  keluarga  calon  istri, yang  akan  digunakan  sebagai  biaya  dalam  resepsi dan belum  termasuk  mahar.
Masyarakat Banjar menganggap bahwa pemberian uang jujuran dalam perkawinan mereka adalah suntu kewajiban yang tidak bisa diabaikan. Tidak ada ııang jujuran berarti  tidak  ada  perkawinan.  Mereka  beranggapan  bahwa  kewajiban atau keharusan memberikan uang jujuran sama seperti kewajiban memberikan mahar.
Hal  ini  terjadi  karena  antara  uang  jujuran  dan  mahar  adalah  merupakan  satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Seorang calon suami yang memberikan uang jujuran  kepada  pihak  keluarga  calon istri bukan  berarti  secara  langsung  telah memberikan mahar. Karena uang jujuran tersebut belum termasuk mahar.
Fakta  sosial  mengilustrasikan  kepada  penulis  bahwa,  kecenderungan penyebab  tingginya  jumlah  uang  jujuran  tersebut  disebabkan  karena  beberapa faktor,  antara  lain  status  sosial  calon  istri.  Semakin  kaya  perempuan  yang  akan dinikahi, maka semakin banyak pula uang jujuran yang harus diberikan oleh calon suami kepada pihak keluarga calon istri. Faktor lain yang mempengaruhi tingginya jumlah uang jujuran  yang harus dikeluarkan  adalah  tinggi  rendahnya  jenjang pendidikan calon istri. Semakirı tinggi tingkat pendidikan seorang perempuan maka semakin banyak pula Uang jujuran yang harus diberikan dan jika tidak memberikan
Uang  jujuran dalam  jumlah  yang  banyak  maka  akan  mendapatkan  hinaan  dari masyarakat.
Dari  informasi  yang  pemah  penulis  dapat,  bahwa  mereka  beranggapan bahwa keberhasilan mematok Uang jujuran dengan barga yang tinggi adalah suatu kehormatan tersendiri. Tingginya Uang jujuran akan berdampak pada kemeriahan, kemegahan dan banyaknya tamu undangan dalam perkawinan tersebut.
Uang  jujuran  yang  diberikan  oleh  caloıı  suami  jumlahnya  lebih  banyak daripada mahar. Adapun kisaran jumlah uang jujuran itu besarnya relatif dimulai dari nominal juta, puluhan juta dan bahkan ratusan juta Hal ini dapat dilihat ketika prosesi  akad  nikah  yang  hanya  menyebutkan  mahar dalam jıımlah  yang  kecil.
Terkadang karena tingginya uang jujuran yang dipatok oleh pihak keluarga calon istri,  sehingga  dalam  kenyataannya  banyak  pemuda  yang  gagal  menikah  karena ketidak mampuannya memenuhi uang jujuran yang dipatok tersebut.
Menurui informasi yang penulis dapat, uang jujuran adalah juga merupakan salah satu cara pandang agar seseorang dapat mendapat tempat dalam status sosial yang tinggi. Dalam artian, semakin tinggi nilai jujuran, semakin tinggi pula derajat orang  tersebut.  Meskipun  demikian,  tidak  sedikit  pula  yang  beranggapan  bahwa nilai  jujuran  tidak  menjamin  masa  depan  rumah  tangga  yang  harmonis  atau mengangkat derajat keluarga mempelai.
Besaran nilai jujuran tergantung oleh beberapa hal seperti latar belakang mempelai  perempuan.  Semakin  terpandang dan terhormat  keluarga  mempelai perempuan maka semakin  tinggi  nilai jujuran -nya.  Selain  itu jujuran juga ditentukan  tingkat  kecantikan  mempelai  perempuan,  semakin  cantik  paras  si perempuan  semakin  tinggi  pula  nilai jujuran. Saat ini faktor  yang  juga memengaruhi nilai jujuran adalah tingkat pendidikan si perempuan. Saat ini banyak perempuan  suku  Tapin  yang  mengenyam  pendidikan  cukup  tinggi dan telah memiliki karir. Status pendidikan dan karir mempelai perempuan ini pun menjadi faktor  yang  menentukan  nilai jujuran. Semakin  tinggi  pendidikan  dan karir perempuan yang akan dinikahi maka nilai jujuran makin tinggi pula.
Dalam prakteknya uang jujuran juga ditentukan oleh variabel status sosial
30
perempuan  dibanding status sosial  pria,  yang  juga  terkait  dengan kultur dan struktur sosial masyarakat Banjar. Pada masyarakat Banjar walaupun uang jujuran ditentukan  dan  dimusyawarahkan  secara  bersama  antara  pihak  pria  dan  pihak perempuan,  namun  keluarga  pihak  perempuan  yang  paling  menentukan  besaran mahar tersebut,  sehingga  tidak  jarang pernikahan  batal  hanya  karena  tidak  ada kesepakatan tentang jumlah uang jujuran.

## Relasi Hubungan Hukum Adat dan Hukum Agama
Teori pertautan antara hukum agama dan hukum adat sebagaimana yang dijelaskan terdahulu yang sangat popular dalam hukum adat adalah teori “receptio a complexu”, “teori receptio” dan “teori recentio a contrario“. Ketiga teori ini telah memiliki dasar pandangan masing-masing dalam melihat pertautan antara hukum adat dengan hukum agama yang berlaku di Indonesia.
Teori  “reception  in  complexu”  oleh  para  penggagasnya  secara  tegas rnenyebııtkan ”Receptio in complexu oleh bangsa Hindu dari hukum Hindu, oleh kaum lslam dan hukum Islam, oleh kaum Kristen dari hukum Kristen. Selama bukan sebaliknya  dapat  dibuktikan,  menurut  ajaran  ini  hukum  pribumi  ikut  agamanya, karena jika memeluk sesuatu agama, harus juga mengîkuti hukum-hukum agama itu dengan setia. Jika dapat di)ruktikan bahwa 1 (satu) atau beberapa bagian, adat- adat  seutuhnya  atau  bagian-bagian  kecil  sebagai  kebalikaımya,  maka  terdapat penyimpangan-penyimpnngan dalam hukum agama itu; dan bahwa penyusun ajaran itu  man  mengakui  bukti  penyangkal  itu  adalah  suatu  tanda,  bahwa  ia  telah mempunyai  penglihatan  serta  menghargai  setinggi-tingginya  kesadaran  hukum nasional dari “rakyat berkulit sawo” dari raja Belanda”.
Keberadaan  reori  reception  in  complexu  kalau  dianalisa  dari  hukum perkawinan  adat  masyarakat  Banjar  dapat  dikategorikan  menganut  teori  ini masyarakat  Banjar  adalah  masyarakat  yang  agamis,  selalu  melekat  ciri  sebagai penganut agama Islam.
Nilai-nilai  ajaran  Islam  sudah  dilaksankan  pada  saat  sebelum berlangsungnya  perkawinan  yaitu  dimulai  dari  melamar  dan  membayar  mahar, walaupun ada keharusan membayar jujuran, yang kadang jujuran itu lebih besar dari
mahar,  tapi  semuanya  itu  sudah  dibandingkan  atau  dimusyawarahkan.  Jadi besarnya jujuran atas kesepakatan para pihak.
Jujuran bukan merupakan syarat sahnya perkawinan, tidak ada ajaran Islam yang  mewajibkan  jujuran,  karena  dalam  Islam  hanya  ada  kewajiban  membayar mahar/mas  kawin,  namun  demikian  melihat  dari  praktik  baantar  jujuran  dalam perkawinan  pada  masyarakat  Banjar,  dilaksanakan  secara  musyawarah  dan  bisa tawar menawar.
Fungsi  uang  jujuran  adalah  sebagai  modal  untuk  mengadakan  resepsi perkawinan,  juga  sebagai  bekal  awal  bagi  keluarga  yang  baru  melangsungkan perkawinan  untuk  membeli  keperluan  awal  rumah  tangga,  seperti  seperangkat kamar dan lain-lain.
Uang  jujuran  walau  tidak  diatur  dalam  hukum  Islam,  tidak  bertentangan dengan  hukum  Islam  selama  uang  jujuran  jangan  memberatkan  dan  bahkan  bisa membatalkan  terjadinya  perkawinan  akibat  tingginya  uang  jujuran  yang  diminta oleh pihak perempuan.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Ketentuan  ukuran  tinggi  rendahnya  Uang  jujuran  dalam  perkawinan masyarakat  Banjar  dilihat  dari  sisi  status  ekonomi  keluarga  calon  isteri,  jenjang pendidikan calon istri, status ekonomi keluarga calon istri, kondisi fisik calon istri, perbedaan antara janda dan perawan.
Tujuan  dan  Akibat Uang  jujuran dalam  perkawinan  masyarakat  Banjar Uang jujuran ditujuan  sebagai  kesiapan  modal  untuk  memeriahkan  resepsi pernikahan anak perempuan,  di  sisi  lain  salah  satu  tujuan  dari  pemberian Uang jujuran juga untuk memberikan  prestise  (kehormatan)  bagi  pihak  keluarga perempuan  jika jumlah kang  jujuran yang  dipatok  mampu  dipenuhi  oleh  calon mempelai pria. Dampak akibat tingginya Uang jujuran adalah munculnya semangat kerja bagi para lelaki yang ingin menikahi gadis.
Pemberian Uang jujuran jika ditinjau berdasarkan hukum Islam hukumnya
mubah  atau  boleh  karena  secara  umum Uang  jujuran hanya  merupakan  adat kebiasaan masyarakat yang turun temurun. Dalam hukum Islam tidak ditentukan kewajiban  membayar Uang  jujuran ,  yang  ada  hanyalah  kewajiban  membayar mahar.  Adapun  dalam  proses  pelaksanaannya  tidak  terdapat  unsur  paksaan  dan dilakukan dengan prinsip musyawarah dan kesepakatan kedua belah pihak. Selama tidak  bertentangan  dengan  syari’at  Islam  dan  sudah  menjadi  kebiasaan  yang berlaku  secara  terus  menerus  juga  berulang-ulang  maka  hal  ini  diperbolehkan. Adapun  meminta  uang  jujuran  dengan  nilai  nominal  yang  tinggi  ini  tidak dibenarkan dalam hukum islam.

## Saran
Masyarakat  Banjar  hendaknya  memahami  secara  mendalam  hal-hal  yang berkaitan dengan pemberian uang jujuran sehingga tidak menganggap pemberian uang jujuran sebagai pemberian wajib mutlak untuk perempuan yang akan dikawini melainkan sebagai hadiah untuk mempelai perempuan dan penentuan uang jujuran hendaknya  dilakukan  secara  musyawarah  antara  pihak  laki-laki  dan  pihak perempuan.

## DAFTAR PUSTAKA
Malik, Abdul. “Identitas Kultural Dan Interaksi Sosial Masyarakat Adat Di Tengah Modernisasi  (Studi  Kasus  Masyarakat  Adat  Kasepuhan  Banten  Kidul),” 2018.
Mudzhar, Muhammad Atho. “Hukum Keluarga Di Pakistan (Antara Islamisasi Dan Tekanan Adat).” Al-’Adalah 12, no. 1 (2017): 11–24.
Sanger,  Juliana  Pretty.  “Akibat  Hukum  Perkawinan  Yang  Sah  Didasarkan  Pada Pasal 2 UU. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” Lex Administratum 3, no. 6 (2015).
Waliyunisa, Waliyunisa, and Husni Syawali. “Kedudukan Hukum Pengurus Panti Asuhan Sebagai Wali Nikah Terhadap Perkawinan Anak Asuhnya Menurut Hukum Islam Dihubungkan Dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” 2016.
Ramdhan,  Tri  Wahyudi.  "TAFSIR  GENDER." Lisan  al-Hal:  Jurnal
Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan 10.1 (2016): 79-98.
Baantar Jujuran dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar
Wiratraman,  Herlambang  Perdana.  “Politik  Hukum  Peradilan  Adat.” Mimbar Hukum-Fakultas  Hukum  Universitas  Gadjah  Mada 30,  no.  3  (2018):  488– 503.
Zakaria, R. Yando. “Strategi Pengakuan Dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat (Hukum)  Adat:  Sebuah  Pendekatan  Sosio-Antropologis.” BHUMI:  Jurnal Agraria Dan Pertanahan 2, no. 2 (2018): 133–150.