## AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN BURAU KABUPATEN LUWU TIMUR

## Rilmayanti
Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah (UM) Palopo e-mail: rilma.yanti@yahoo.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengelolaan  Dana  Desa  di  Kecamatan  Burau  Kabupaten  Luwu  Timur apakah telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.  Metode penelitian menggunakan pendekatan  kualitatif  deskriktif  dengan  wawancara  langsung  dengan  para  narasumber  di  Desa  Jalajja  dan  Desa Mabonta. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Akuntabilitas pengelolaan dana desa dari segi perencanaan, pelaksanaan  dan  pertanggungjawaban  telah  menerapkan  prinsip  transparansi  Dan  akuntabilitas,  hal  ini  dapat dilihat  dari  hasil  wawancara  dimana  pemerintah  desa  dalam  setiap  kegiatan  mengikutsertakan  masyarakat  sepeti dalam forum Musrembang dan membuat papan informasi mengenai kegiatan, sumber dana dan jumlah dana yang digunakan.selain  itu  dalam  pertanggungjawaban    baik  secara  teknis  maupun  administrasi  sudah  baik  meskipun masih bersifat manual,serta harus tetap mendapat arahan atau bimbingan dari pemerintah kecamatan itu sendiri.

## Kata Kunci: Dana desa, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban

## ABSTRACT
This study aims to determine the management of Village Funds in the District of Burau Luwu Timur whether it is in accordance  with  Law  No.  6  of  2014  on  the  Village.  The  research  method  used  a  qualitative  descriptive  approach with  direct  interviews  with  resource  persons  in  Jalajja  Village  and  Mabonta  Village.  The  results  of  this  study indicate that the accountability of village fund management in terms of planning, implementation and accountability has applied the principle of transparency and accountability, this can be seen from the results of interviews where the  village  government  in  every  activity  includes  people  in  the  forum  Musrembang  and  make  information  boards about activities, sources of funds and the amount of funds used. in addition to the responsibility both technical and administrative is good although still manual, and must still get direction or guidance from the district government it self.
Keywords: Village funding, planning, implementation, accountability.

## PENDAHULUAN
Desa merupakan hal yang sangat urgent dalam pemerintahan. Pembangunan antara desa dan kota selama ini tidak seimbang dan serasi. Sehingga masyarakat lebih tertarik melakukan urbanisasi ke kota-kota  besar  untuk  meningkatkan  perekonomiannya  ketimbang  tinggal  di  desa.  Hal  ini menimbulkan  masalah  yang  sangat  besar  terutama  masalah  kemiskinan  yang  semakin  tahun semakin  meningkat.  Menanggapi  permasalahan  tersebut,  strategi  pemerintah  untuk  mengatasi ketimpangan pembangunan nasional dengan menaruh perhatian besar pada pembangunan desa.
Pemerintah pada tanggal 15 januari 2014 telah menetapkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang  Desa.  Undang-undang  ini  lahir  diharapkan  dapat  menjadi  penyempurna  mengenai pelaksanaan pengaturan Desa yang selama ini dianggap tidak sesuai  lagi dengan perkembangan zaman,  terutama  menyangkut  kedudukan  masyarakat  hukum  adat,  demokratisasi,  keberagaman, partisipasi  masyarakat,  serta  kemajuan  dan  pemerataan  pembangunan  sehingga  menimbulkan
kesenjangan  antar  wilayah,  kemiskinan,  dan  masalah  sosial  budaya  yang  dapat  mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pelaksanaan  pembangunan  desa  pemerintah  membuat  program  untuk  menyejahterakan masyarakat  dengan  memberikan  bantuan  alokasi  dana  desa  (ADD).  Kabupaten  Luwu  Timur merupakan  salah  satu  kabupaten  yang  telah  melaksanakan  program  ini  dengan  dikeluarkannya peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 4 tahun 2016 tentang Rincian Alokasi Dana Desa.
Namun, adanya dana desa dan alokasi dana desa berdasarkan Undang-Undang No.6 tahun 2014 ini  berbanding  terbalik  dengan  pengetahuan  dan  kesiapan  aparat  desa.  Sehingga  kemungkinan besar  akan  terjadi  kesalahan  baik  bersifat  administrative  maupun  substantif  baik  disengaja maupun  tidak.  Hal  ini  juga  menjadi  salah  satu  latar  belakang  untuk  melakukan  penelitian  ini, dimana  alokasi  dana  desa  baru  di  terapkan  di  desa-desa  Kecamatan  Burau  Kabupaten  Luwu Timur.Berdasarkan  urain  tersebut,  maka  peneliti  tertarik  untuk  mengadakan  penelitian  dengan judul  “ Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Desa  di  Kecamatan  Burau  Kabupaten  Luwu Timur ”.
Adapun  pokok  permasalahan  dalam  penulisan  ini  yaitu:  Apakah  pengelolaan  Dana  Desa  di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan Undang-Undang Nomor.6 tahun 2014 tentang  desa?  Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  pengelolaan  Dana  Desa  di  Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur apakah telah sesuai dengan Undang-ndang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan dan pemahaman peneliti  mengenai  akuntabilitas  dana  desa.  Selain  itu  secara  akademisi,  dapat  menjadi  bahan kanjian yang berkaitan dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

## TINJUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

## Teori Agensi
Teori  agensi  merupakan  konsep  yang  menjelaskan  hubungan  kontraktual  antara principals dan agents. Pihak principals adalah pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain yaitu agents, untuk melakukan segalah kegiatan atas nama principals dalam kapasitasnya sebagai pengambilan keputusan (Jensen dan Smith,1984). Dalam hal ini, penyelenggaraan pengelolaan dana desa pihak yang  menjadi principal adalah  masyarakat  sebagai  pemberi  mandat  sedangkan  yang  menjadi agents adalah  kepala  desa  dan  aparat  pemerintah  desa  yang  di  beri  kepercayaan  untuk menjalankan mandat terhadap pengelolaan dana desa.
Hubungan prinsipal dan agen dapat dilihat dalam politik demokrasi. Masyarakat adalah prinsipal, politisi  (legislatif)  adalah  agen  mereka.  Politisi  (legislatif)  adalah  prinsipal,  birokrat/pemerintah adalah  agen  mereka.  Pejabat  pemerintahan  adalah  prinsipal,  pegawai  pemerintahan  adalah  agen mereka.  Keseluruhan  politik  tersusun  dari  alur  hubungan  prinsipal-agen,  dari  masyarat  hingga level terendah pemerintahan (Moe, 1984).

## Akuntabilitas
Akuntabilitas  adalah  kewajiban  pihak  pemengang  amanah  ( agent )  untuk  memberikan pertanggungjawaban,  menyajikan,  melaporkan,  dan  mengungkapkan  segala  aktivitas  dan kegiatan  yang  menjadi  tanggungjawabnya  kepada  pihak  pemberi  amanah  ( principal )  yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2009: 20).
Akuntabilitas bukan hanya dilakukan secara vertical, pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada  otoritas  yang  lebih  tinggi,  misalnya  pertanggungjawaban  unit-unit  kerja  (dinas)  kepada pemerintah  daerah,  tetapi  juga  dilakukan  secara  horizontal,  dimana  pertanggungjawaban  di lakukan kepada masyarakat yang lebih luas.
Pelaksanaan  akuntabilitas  di  lingkungan  instansi  pemerintah,  dapat  diperhatikan  prinsip-prinsip akuntabilitas  sebagai  berikut:  (1)  harus  ada  komitmen  dari  pimpinan  dan  seluruh  staf  instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel; (2) harus merupakan suatu sistem yang  dapat  menjamin  penggunaan  sumber-sumber  daya  secara  konsisten  dengan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku;   (3)   harus   dapat  menunjukkan tingkat  pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan; (4) harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh; (5) harus jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan  manajemen  instansi  pemerintah  dalam  bentuk  pemutakhiran  metode  dan  teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas (LAN & BPKP, 2000).

## Konsep Akuntabilitas
Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  1999  tentang  Sistem  Akuntabilitas Kinerja  Instansi  Pemerintah  merupakan  keinginan  nyata  pemerintah  untuk  melaksanakan good governance dalam  penyelenggaraan  kehidupan  bernegara.  Untuk  mencapai  suatu  pemerintahan yang  baik  maka  konsep good  governance sangat  di  butuhkan. Good  governance adalah  suatu penyelenggeraan  manajemen  yang  solid  dan  bertanggungjawab  yang  sejalan  dengan  prinsip demokratisasi  dan  pasar  yang  efisien.  Dalam  inpres  ini  mewajibkan  setiap  instansi  pemerintah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan stratejik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.
PP  Nomor  7  tahun  1999  tentang  Sistem  Akuntabilitas  Kinerja  Intansi  Pemerintah  menyatakan bahwa  akuntabilitas  adalah  kewajiban  untuk  menyampaikan  pertanggungjawaban  atau  untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
Tahapan pengawasan terhadap pelaksanaan dana desa dan pengelolaan dilaksanakan antara lain:
a) Proses perencanaan, yang terkait dengan proses pembentukan Tim Pelaksana;
b) ADD  dan  perencanaan  penggunaan  dana  ADD  yang  didasarkan  pada  skala  prioritas pembangunan desa;
c) Proses pencairan dana ADD dan penyerahannya kepada masing-masing Pengelola yang telah ditetapkan sebelumnya;
d) Proses  pelaksanaan  kegiatan  yang  di  danai  dari  dana  ADD  terkait  dengan  jadwal,  efisiensi, kelayakan pembiayaan, dan tertib administrasi pembukuan pengelolaan dana ADD;
e) Berpedoman  pada  prinsip  pengelolaan  ADD,  maka  setiap  proyek  fisik  yang  didanai  ADD Kepala  Desa  wajib  menerbitkan  Surat  Perintah  Kerja  (SPK)  kepada  LPMD  sebagai pelaksana, dan dapat memasang papan nama proyek sebagai media informasi kepada publik sebelum proyek tersebut dilaksanakan.
f) Dalam  hal  terjadi  penyimpangan  atau  penyalahgunaan  ADD  pada  tingkat  desa,  sedapat mungkin diselesaikan oleh Tim Pendamping Kecamatan dengan ketentuan:
1) Melaporkan setiap permasalahan yang ada kepada bupati melalui Tim Fasilitasi Kabupaten terhadap penyimpangan dan penyalahgunaan ADD;
2) Apabila hasil penelitian awal mengindikasikan adanya penyimpangan atau penyalahgunaan ADD, maka dilakukan pemeriksaan sesuai dengan tata cara yang berlaku oleh Aparat Pengawas Fungsional.

## Kerangka Konseptual
UU  No.6  tahun  2014  tentang  Desa,  merupakan  undang-undang  yang  baru  dilaksanakan  dan banyak menuai kontrofersi. Banyak pemerintah desa yang tidakak mengerti mengenai penerapan undang-undang ini sehingga penerapan undang-undang ini apakah telah sesuai dengan penerapan pelaksanaan  pemerintah  Desa. Akuntabilitas  dalam  pelaksanaan  pengelolaan  alokasi  dana  desa sangat  di  butuhkan.  Di  mana  dalam  laporan  alokasi  dana  desa  harus  transparan  dan  akuntabel. Maka semakin baik pelaksanaan akuntabilitas maka akan semakin baik pula pengelolaan alokasi dana desa guna kesejahteraan masyarakat

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriktif kualitatif, dimana penelitian ini dilakukan dikecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur. Target utama dalam penelitian ini yaitu desa Jalajja dan  desa  Mabonta.  Penelitian  ini  dilaksanakan  setelah  seminar  proposal  yakni  bulan  maret sampai selesai kurang lebih dua bulan.
Instrument  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  metode  wawancara,  observasi dan studi pustaka. Objek yang menjadi narasumber yaitu aparat pemerintah desa dan kecamatan yang  bertanggungjawab  atas  pengelolaan  akuntabilitas  dana  desa.  Penelitian  ini  bersumber  dari data primer dan sekunder, data primer berisi hasil dari wawancara dan data sekunder berupa data laporan hasil realisasi penggunaan anggaran selama tahun 2015 dan 2016. Adapun uji keabsahan data akan penulis lakukan setelah data telah terkumpul dan penelitian dianggap telah selesai.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Penelitian
Deskripsi Wilayah Penelitian
Kecamatan  Burau  merupakan  salah  satu  kecamatan  di  Kabupaten  Luwu  Timur  dengan  luas wilayah  256,23  km 2 .    Adapun  batas-batas  wilayah  di  Kecamatan  Burau  secara  geografis  yaitu sebagai berikut:
Sebelah Utara  : Kecamatan Tomoni
Sebelah Timur  : Kecamatan Wotu
Sebelah Selatan : Teluk Bone
Sebelah Barat   : Kabupaten Luwu Utara
Kecamatan  Burau  terdiri  dari  18  desa/kelurahan  yang  kesemuanya  berstatus  desa  definitif. Sebagian besar  wilayah  Kecamatan  Burau  bukan  daerah  pantai  dengan  topografi yang  relatif datar. Kecamatan Burau dialiri oleh 13 sungai, sebagian besar mengalir di Desa Jalajja. Adapun yang  menjadi  objek  utama  dalam  penelitian  ini  terdapat  dua  desa  yaitu  Desa  Jalajja  dan  desa Mabonta.
Desa Jalajja merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Burau dengan 14,59 Ha/M 2 . Adapun batas wilayahnya secara geografis yakni:
Sebelah Utara   : Desa Lambarese
Sebelah Selatan : Desa Lambarese
Sebelah Barat   : Desa Cendana
Sebelah Timur  : Desa Kalatiri
Desa  Jalajja  memiliki  ketinggian  tanah  6000  mdpl,  dengan  curah  hujan  sedang.  Adapun penghasilan  penduduk  sebahagian  besar  bersumber  dari  hasil  pertanian.  Berikut  Ini  gambar struktur pemerintahan Desa Jalajja.

## Gambar 4.1 Struktur Pemerintahan Desa Jalajja
Desa Mabonta merupaka desa yang terletak di Kecamatan Burau yang dibentuk pada tahun 1990 dimana  luas  wilayahnya  sekitar  18,78  km 2 .  Adapun  batas  wilayahnya  secara  geografis  yaitu sebagai berikut:
Sebelah Utara
: Desa Kalatiri
Sebelah Selatan : Teluk Bone BPD
KEPALA DESA SAIRUL SIRA SEKERTARIS DESA
RAHMAN SAID KASI PEMERINTAHAN JAMALUDDIN KASI KESEJAHTERAAN DAN PELAYANAN NIRMALA KAUR PERENCANAAN NURSAN KAUR KEUANGAN MILASARI, SP.d BENDAHARA EVI FITRIANTI KEPALA KEWILAYA AN KADUS
TAMBAGA TAWAKKAL KADUS BOSSO BATU ZAINUDDIN KADUS LANE SYAMSUD DIN KADUS
SENGGENI MARHAN
G KADUS SAULU JUMSAN
Sebelah Timur
: Desa Balo-Balo Kec. Wotu

## Sebelah Barat
: Desa Burau Pantai
Desa  mabonta  merupakan  Desa  yang  sebahagiaan  besar  wilayahnya  berupa  pesisir  dimana penghasilannya  bersumber  dari  hasil  laut  berupa  pertanian  rumput  laut  dan  nelayan.  Adapun struktur pemerintahan Desa Mabonta adalah sebagai berikut:
Gambar 4.2
Struktur Pemerintahan Desa Mabonta
Visi Misi Kec. Burau
Visi
Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Mendukung Kabupaten Luwu Timur Agroindustri.

## Misi
1) Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran;
2) Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur;
KAUR KEUANGAN IIN INRIYANI M. KAUR PERENCANAAN HANDAYANI KASI PEMERINTAHAN ABIDAL KASI KESEJAHTERAAN NAHERIA,S.Pd BENDAHARA DESA
JULAEHA,SP .

## STAF PENGELOLA
KOMPUTER SYARIFUDDIN STAF OPERATOR KOMPUTER DASMIATI STAF PENGURUS ASET DESA RISKA ARIEF K. DUSUN UJUNG SIDRAP KALBU DUSUN MABONTA AGUS DUSUN LEMO ABD.RAHMAT BPD KEPALA DESA HAMANSI DAMI SEKERTARIS DESA ASRIANA,S.Kom KAUR UMUM EVI MUTMAINAH
3) Meningkatkan pelayanan pemberdayaan masyarakat dalam peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan;
4) Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintah yang berdaya guna; dan

## 5) Meningkatkan Pelayanan Perizinan.

## Pembahasan

## Tahap Perencanaan
Tahap perencanaan merupakan tahap yang paling penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.  Oleh  karena  itu,  program  perencanaan  harus  disusun  secara  terstruktur  dan  transparan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes). Selain proses perencanaan juga  harus  melihat  prinsip  akuntabilitasnya  dimana  dalam  penerapanya  harus  sesuai  dengan Undang-Undang  No.6  Tahun  2014  tentang  desa.    Desa  Jalajja  dan  Desa  Mabonta  telah menerapkan Undang-Undang No.6 tahun 2014, hal ini sesuai dengan pernyataan bapak Hamansi Dami selaku kepala Desa Mabonta dan bapak Rahman Said  selaku sekertaris  Desa Jalajja pada tanggal 25 April 2017, beliau menyatakan bahwa:
“Undang-undang  No.6  Tahun  2014  telah  diberlakukan  sejak  tahun  2015  dimana  ketika  ada undang-undang  baru  maka  undang-undang  yang  lama  ditiadakan  kemudian  undang-undang yang baru akan diterapkan.
Musrenbangdes  merupakan  salah  satu  program  yang  sangat  penting  dalam  pelaksanaan pemerintahan suatu desa, dimana dalam forum ini akan menerima dan membahas usulan-usulan perencanaan  dan  program  pembangunan  desa  sehingga  masyarakat  terlibat  langsung  dalam pengambilan  keputusan  dan  menentukan  pembangunan  yang  akan  dilaksanakan.  Hal  ini  akan berdampak  positif  pada  aspirasi  dan  respon  terhadap  hal-hal  yang  menjadi  kebutuhan  utama masyarakat.
Sebagaimana yang di paparkan oleh bapak Raman Said selaku sekertaris Desa Jalajja tanggal 25 April  2015  (Pukul  10.00-11.00  WITA)  beliau  mengatakan  bahwa:  Perencanaan  diawali  dengan mengacu  pada  visi  misi  kepala  desa  yang  tertuang  dalam  RPJMDes  (rencana  kerja  jangka mengena  desa).  Namun  yang  paling  utama  dimulai  dari  musyawarah  dusun  (MUSDUS)  yang dilaksanakan  pada  setiap  dusun  untuk  menampung  semua  aspirasi  masyarakat.  Kemudian dilaksanakan Musrenbangdes.” Hal ini juga dipaparkan oleh Bapak Hamansi Dami selaku kepala Desa Mabonta pada tanggal 25 April 2015 (Pukul 11.30-12.00 WITA) beliau memaparkan bahwa
“Perencanaan  kami  awali  dengan  musyawarah  desa  (MUSDUS)  dimana  dalam  musyawarah dusun  masing-masing  masyarakat  menyampaikan  aspirasinya  kemudian  hasil  dari  MUSDUS  di bawa  ke  desa  untuk  di  musyawarakan  dalam  Musrenbang.  Hasil  dari  Musrenbang  di  bawa  ke kecamatan kemudian kabupaten. Kemudian di rangkum dalam APBDes oleh desa.”
Musyawarah  desa  memuat  aspirasi  masyarakat  sehingga  dapat  membantu  pemerintah  dalam menyusun agenda dan menetapkan prioritas pelayanan, serta mengembangkan program-program pelayanan sesuai dengan kebutuhan aspirasi masyarakat. Hal ini juga dapat mengoptimalkan dan mengefisienkan dana yang telah ditentukan oleh kabupaten.
Musyawarah  desa  baik  dari  masyarakat  itu  sendiri  maupun  tokoh  adat,  tokoh  masyarakat ,pemuda dan tokoh agama juga di ikut sertakan hal ini untuk menampung semua aspirasi dalam penyusunan  program-program  yang  akan  disusun  dalam  APBDes.  Hal  ini  juga  sesuai  dengan pernyataan  bapak  Rahman  Said  selaku  sekertaris  Desa  Jalajja  dan  bapak  Hamansi  Dami  selaku kepala  desa  yang  menyatakan  bahwa  “Selalu  mengikut  sertakan  masyarakat  utamanya  tokoh agama,  tokoh  masyarakat,  tokoh  pemudah  dan  olahraga,  tokoh  wanita  dan  perwakilan  wanita. Semua  unsur-unsur  yang  terdapat  masyarakat  itu  sendiri  tetap  diikutsertakan  dalam  proses perencanaan ini.”
Hasil  dari  perencanaan  anggaran  dan  program  yang  telah  disahkan  dengan  peraturan  desa  ini akan  menjadi  pedoman  penyelenggaraan  pemerintah  desa  dan  pembangunan  desa  dalam  kurun waktu 1 (satu) tahun, dalam bentuk APBDesa.
Mekanisme perencanaan secara kronologis dapat dijabarkan sebagai berikut:
Gambar 4.3 Mekanisme Perencanaan
MUSDUS untuk menampung aspirasi masyarakat Kepala  desa  mengadakan Musrembang untuk membahas aspirasi masyarakat  paling  lambat bulan juni. Musrembang  dihadiri  oleh Tokoh  masyarakat,  adat, pemuda  dan  olaraga  serta tokoh perempuan dan perwakilan perempuan Tim pelaksana menentukan program berdasarkan
prioritas utama yang menjadi kebutuhan masyarakat Hasil  Musrembang  di bawa ke kecamatan kemudian  ke  kabupaten untuk disepakati menjadi APBDes,
penetapan APBDes  paling  lambat bulan Desamber .
g APBDes  yang  telah ditetapkan akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan baik ADD  maupun  dana desa

## Tahap Pelaksanaan
Semua  kegiatan  yang  bersumber  baik  dari  dana  alokasi  desa  maupun  dana  desa  sepenuhnya dilaksanakan oleh tim pelaksana desa. Di mana dalam pelaksanaannya harus bersifat transparansi. Untuk  melaksanakan  ini  salah  satu  upayanya  dengan  membuat  papan  informasi  desa.  Hal  ini senada  dengan  pernyataan  dari  bapak  Rahman  Said  selaku  Sekdes  pada  tanggal  25  April  2017. Beliau  mengatakan  bahwa  “Setiap  kegiatan  yang  dilakukan  pemerintah  desa  akan  dicantumkan dipapan  transparansi.  Selain  itu  terdapat  juga  papan  proyek  dimana  program  apa  yang dilaksanakan,  besarnya  anggaran  dan  sumber  dananya  baik  ADD,  dana  desa  maupun  dana  lain akan dicantumkan.”
Dari  prinsip  akuntabilitas  pelaksanaan  ADD  maupun  dana  Desa  ditempuh  melalui  sistem pelaporan  bulanan  dan  tahunan  serta  laporan  masing-masing  kegiatan.  Hal  tersebut  dibuktikan dengan  hasil  wawancara  dengan  informan  Ibu  Evi  Fitrianti  selaku  bendahara  Desa  Jalajja  pada tanggal 23 Mei 2017 dan Julaeha Sp pada tanggal 19 Mei 2017 beliau mengatakan “Setiap dana yang dicairkan baik Dana Desa maupun Alokasi Dana desa dari APBdes akan melalui rekening kas desa lalu dibuatkan SPJ lalu di buatkan BKU dimana ketika ada yang kena pajak di masukka kebuku pajak kemudian mengambil rekening koran untuk di masukka kedalam buku bank. Setiap transaksi  yang  terjadi  akan  dilampiri  dengan  bukti  transaksi  baik  berupa  nota,  kuitansi  maupun hal  lain  yang  dapat  menunjang  pelaporannya.  Didalam  pelaporannya  dana  desa  dilakukan persemester sedangkan Jika Penggunaan ADD pelaporannya dilakukan setiap pertriwulan”.
Hasil  wawancara  tersebut  bahwa  dalam  pelaksanaannya  telah  memenuhi  prosedur  dan  telah mengikuti  ketentuan  pembuatan  laporan  kegiatan  yang  bertahap  dan  laporan  akhir  kegiatan. Laporan  pelaksanaan  ADD  terdiri  dari  laporan  pendahuluan,  laporan  masing-masing  tahap kegiatan, laporan bulanan, dan laporan akhir kegiatan yang disusun secara komprehensip.
Mekanisme pelaksanaan secara kronologis dapat dijabarkan sebagai berikut:
Gambar 4.4 Mekanisme Pelaksanaan Pelaksanaan  dimulai  berdasarkan waktu pencairan anggaran melalui kas desa. Dimana pengelolaan  anggaran  mulai  dari 1 Januari sampai 31 desember. Setiap  kegitan  yang  dilaksanakan  akan disesuaikan berdasarkan besarnya anggaranyang  tercantum  dalam  APBDesa. Dimana dalam pelaksanaanya mengutamakan pada pemanfaatan SDM dan SDA yang dimiliki desa dengan memberdayakan prinsip swadaya dan gotong royo

## Tahap Pertanggungjawaban
Pertanggungjawaban  APBDes  di  Kecamatan  Burau  Kabupaten  Luwu  Timur  khusunya  di  Desa Jalajja dan Desa Mabonta telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang keuangan desa. Peraturan tersebut dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bidang keuangan desa, sumber keuangan desa, dan anggaran pendapatan dan belanja desa.
Pengelolaan  keuangan  desa  harus  dilakukan  secara  akuntabel,  transparansi,  efisien  dan efektif. Di mana pelaporannya dilakukan secara terstruktur sebagaimana di sampaikan oleh para informan  ibu  Evi  Fitrianti  selaku  bendahara  Desa  Jalajja  dan  Ibu  Juleha  Sp  selaku  bendahara Desa  Mabonta  pada  tanggal  23  dan  17  mei  2017,  beliau  mengatakan  bahwa  “SPJ  yang  telah rampung  akan  diserahkan  ke  kecamatan  untuk  diperifikasi  selanjutnya  akan  diperiksa  oleh inspektorat  dimana  jika  dana  ADD  pelaporannya  dilakukan  pertriwulan  sedangkan  jika  dana Desa dilakukan persemester.”
Sedangkan untuk  pengelolaan administrasinya dan pemahaman mengenai pengelolaannya dapat diketahui pula dari hasil wawancara dari bendahara kedua desa tersebut yang menyatakan bahwa “Membuat  SPJ,  BKAU,  buku  pajak,  buku  bank  dan  lain-lain  dimana  setiap  pelaksanaannya dilengkapi dengan nota atau kuitansi dimana semuanya dapat dipertanggung jawabkan.”
Hal  ini  juga  ditunjang  dengan  hasil  wawancara  dengan  tim  kecamatan  bapak  Ibrahim  selaku Plh.Kasi  PMD  kantor  Camat  Burau  yang  mengatakan  bahwa  “Pelaporan  desa  di  Kecamatan Burau tidak mengalami masalah baik itu keterlambatan maupun kesalahan dalam pencatatannya
Realisasi  pelaksanaan  APBDes akan  dilaporkan  persemester,
dimana semester pertama dilaporkan  paling  lambat  bulan juli dan semester kedua dilaporkan  paling  lambat  bulan januari tahun berikutnya. Pelaporan  akan  disertai  dengan lapiran  bukti  fisik  baik  berupa
foto-foto kegiatan maupun berupa  nota,  kuitansi,  rekening Koran  dan  bukti  pendukung lainnya. Setiap  pelaksanaan  kegitan  akan  dilampirkan kepapan  informasi  mengenai  jenis  kegiatan, jumlah  anggaran  dan  sumber  dana.  Hal  ini merupakan  transparansi  pemerintah  desa kepada masyarakat desa.
Setiap  kegiatan  akan  dimotoring  baik  oleh pihak  BPD  mapun  dari  pihak  kecamatan  itu sendiri.  Bentuk  monitoring  yang  dilakukan dengan  mengecek  dan  memantau  kegiatan langsung  baik  yang  selesai  dilaksanakan maupun sementara pelaksanaan kegiatan.
serta  bukti  yang  dilampirkan  namun  keakuratannya  akan  ditentukan  dengan  hasil  pemeriksaan inspektorat. Hal ini juga dengan adanya monitoring dan evaluasi yang menunjang.”
Berdasarkan  hasill  wawancara  tersebut  menyatakan  bahwa  sistem  pertanggungjawaban pelaksanaan dana desa di Desa Jalajja dan Desa Mabonta Kec.Burau Telah melaksanakan prinsip akuntabilitas  dan  telah  melaksanakan  pertanggungjawaban  keuangan  yang  baik  dimana  setiap kegiatan  yang  bersumber  dari  APBDes  telah  disertai  dengan  bukti  yang  dapat  di pertanggungjawabkan  meskipun  masih  secara  manual.  Hal  ini  sesuai  dengan  hasil  wawancara dengan  ibu  bendahara  Desa  Jalajja  dan  Desa  Mabonta  serta  sekertaris  Desa  Jalajja  yang mengatakan bahwa  “Penggunaan Sistem  aplikasi  desa pada tahun 2016 belum diberlakukan hal ini karena belum memahami penggunanan atau cara mengaplikasikannya.”
Namun sistem yang digunakan meskipun manual namun` telah sesuai dengan prinsip transparansi dan prinsip akuntabiitas. Dengan demikian perlu dilakukan penyempurnaan secara berkelanjutan dengan tetap menyesuaikan situasi dan kondisi serta perkembangan Undang-undang No.6 tahun 2014 tentang desa.
Mekanisme pelaksanaan secara kronologis dapat dijabarkan sebagai berikut:
Gambar 4.5 Mekanisme Pertanggungjawaban Kepala desa melaporkan laporan  pertanggungjawaban penggunaan  ADD  setiap  per tiga bulan.
Dilaporkan kepada
bupati/walikota melalui camat.
Dilaporkan kepihak ke camatan  kemudian ke kabupaten. Laporan APBDesa disertai formatlaporan
realisasi
pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun berkenaan, laporan kekayaan milik desa per 31 desember tahun anggaran  berkenaan  dan  laporan program  pemerintah  daerah  yang masuk kedesa
Kepala desa menyampaikan realisasi  pelaksanaan  APBDesa. APBDesa terdiri atas pendapatan, belanja dan pembiayaan.  Laporan  APBDesa dilakukan  secara  persemester, dimana  semester  pertama  paling
lambat  bulan  juni  dan  semester kedua paling lambat bulan januari tahun berikutnya.
Perifikasi  oleh pihak kecamatan kemudian akan dilakukan pemeriksaan keakuratan oleh pihak inspektorat

## PENUTUP
Tahap  perencanaan  alokasi  dana  desa  di  Kecamatan  Burau  telah  transparansi  dan  akuntabilitas hal  ini  dapat  dilihat  dari  partisipasi  masyarakat  yang  berpartisipasi  dalam  forum  Musrembang. Selain  itu,  aparat  desa  terbuka  menerima  segalah  masukan  atau  usulan  dari  masyarakat  desa untuk  menyukseskan  pembangunan  di  kecamatan  tersebut.  Hal  ini  juga  didukung  oleh keberhasilan  pemerintah  desa  mengikuti  prosedur  yang  ada  dan  upayanya  dalam  menyakinkan masyarakat setempat. Tahap pelaksanaan telah terlaksana secara transparansi dan akuntabel. Hal ini  dapat  dilihat  dari  segi  pembuatan  papan  informasi  mengenai  setiap  kegiatan  dimana  telah tercantum  jadwal  kegiatan,  besarnya  anggaran  dan  sumber  dana.  Selain  itu,  apa  yang diprogramkan  dapat  terealisasi  sesuai  dengan  besarnya  anggaran  yang  di  tetapkan  dan  dapat dipertanggungjawabkan  secara  fisik  dimana  administrasinya  telah  selesai  dan  lengkap  dengan bukti  fisik.  Tahap  pertanggungjawabanya  sudah  cukup  baik  hal  ini  dapat  dilihat  dari  hasil wawancara  dimana  telah  memenuhi  aturan  dengan  melaporkan  sesuai  dengan  waktu  yang ditetapkan  disertai  bukti  fisik  yang  dapat  dipertanggungjawabkan.  Namun  masih  tetap membutuhkan monitoring dan evaluasi serta arahan dari pemerintah kecamatan itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA
Azwardi,  Sukanto.  2014.  Efektifitas  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  dan  Kemiskinan  di  Provinsi Sumatera Selatan. Jurnal Ekonomi Pembangunan (12), 29-41.
Bastian, Indra. 2015. Akuntansi Untuk kecamatan Dan Desa . Jakarta: Erlangga
Dura,  Justita.2016.  Pengaruh  Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan  Alokasi  Dana  Desa,
Kebijakan  Desa,  dan  Kelembagaan  Desa  Terhadap  Kesejahteraan  Masyarakat:  Studi Kasus  pada  Desa  Gubugklakah  Kecamatan  Poncokusumo  Kabupaten  Malang. Jurnal JIBEKA (10), 26-32.
Fajri, Rahmi. 2012. Akuntabilitas Pemerintah Desa pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD): Studi  pada  Kantor  Desa  Ketindan,  Kecamatan  Lawang,  Kabupaten  Malang. Jurnal Administrasi Publik (JAP) (3), 1099-1104.
IAI. 2015. Pedoman Asistensi Akuntansi keuangan Desa.
Kurniawan,  Hendra  &  Made,  Anwar  &  Yogivaria,  Doni.  2014.  Akuntabilitas  Pengelolaan Alokasi  Dana  Desa:  Studi  Kasus  di  Desa  Sukowilangun  Kecamatan  Kalipare kabupaten Malang. Jurnal Riset Mahasiswa. (xx) 1-15.
Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Pablik. Yogyakarta: C.V Andi Offset.
Lexy J Moleong. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: Remaja Rosdakarya
Nafidah, Lina dan Suryaningtyas, Mawar. 1 juni 2015. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa  dalam  Upaya  Meningkatkan  Pembangunan  dan  Pemberdayaan  Masyarakat. Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam. (3) 87-102.
Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rincian Alokasi Dana Desa dalam Wilayah kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2016.
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.
Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Riyanto, Teguh. 2015. Akuntabilitas Finansial Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kantor Desa Perangat Sealatan Kecamatan
Marangkayu Kabupaten Kuatai Karta Negara. eJournal Administrasi Negara (3) 199-130.
Sumpeno, Wahjudin. 2011. Perencanaan Desa Terpadu ; Edisi Kedua. Banda Aceh: Read
Setyoko, Paulus. Januari 2011. Akuntabilitas Admistrasi Keuangan Program Alokasi Dana Desa (ADD). Jurnal Ilmu Administrasi Negara (11) 14-24.
Sekaran,  Uma.  2013. Research  Methods  For  Business , Metodologi  Penelitian  Untuk  Bisnis . Jakarta: Selemba Empat.
Thomas.  2013.  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  dalam  Upaya  Meningkatkan  Pembangunan  di Desa  Sebawang  Kecamatan  Sesayap  Kabupaten  Tanah  Tidung. eJournal Pemerintahan Integratif (1) 51-64.
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa
Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
Romantis, Puteri Ainurrohma. 2015 . Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Panarukang  Kabupaten  Situbondo  tahun  2014. Skripsi .  Fakultas  Ekonomi  Universitas Jember.
Wida, Siti Ainul. 2016. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa- Dasa  Kecamatan  Rogojampi  Kabupaten  Banyuwangi . Skripsi .  Fakultas  Ekonomi Universitas Jember.
Wulandari,  Fita  Rahma.  2016.  Akuntabilitas  Pelaporan  Dana  Desa:  Studi  kasus  di  Desa Gondosari, Kecamtan Punung, Kabupaten Pacitan Tahun 2016. Skripsi . Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta.