## IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA HONORER DI PEMERINTAHAN KABUPATEN MAYBRAT

## WERON MURARY, VECTOR HENDRI SIAHAYA
Fakultas Hukum Universitas Kristen Papua weronmurary20@gmail.com
Abstract: Protection  of  honorary  workers  is  very  important,  and  to  continue  to  ensure  the quality  of  human  resources  of  government  officials,  the  appointment  of  honorary  workers  to become candidates for Civil Servants will be carried out through administrative completeness checks after  verification and validation for honorary  workers  whose income is  financed from the  Regional  Revenue  and  Expenditure  Budget.  (APBD),  a  research  was  conducted  on  the form  of  legal  protection  for  honorary  workers  in  the  Maybrat  district  government  after  the enactment of Government Regulation No. 56 of 2012 concerning the appointment of honorary workers as  candidates for civil servants and the mechanism for  the appointment of honorary staff  to  become  State  Civil  Apparatus  in  Maybrat  Regency.  The  type  of  research  used  in this research  is  normative  empirical,  the  research  will  be  conducted  in  Maybrat  Regency.  In conducting  the  research,  the  data  sources  are  taken  from  secondary  data  and  primary  data. Secondary  data  obtained  from  official  documents,  books  related  to  the  object  of  research, while primary data obtained directly from the source, either through interviews, observations and  reports  in  the  form  of  unofficial  documents  which  were  then  processed  by  researchers. Collecting  data  through  literature  study  and  interviews,  then  qualitative  data  analysis  by assessing the data that has been obtained in the field to be connected with secondary data and primary data and then a conclusion is drawn. From the results of the study, the authors found that  related  to  protection  as  Non-PNS  or  non-PPPK  employees,  while  still  serving  in government agencies, Honorary Workers were given protection in the form of certainty of the employment  status  of  Honorary  Workers,  social  protection  for  Honorary  Workers,  technical protection  for  honorary  workers,  then  based  on  Government  Regulation  Number  56  of  2012 concerning  the  Appointment  of  Honorary  Personnel  to  Candidates  for  Civil  Servants  (PNS), fulfilling the criteria and requirements; (1) honorary workers who are a maximum of 46 years old and have a continuous working period of 20 years or more, (2) honorary workers who are a maximum of 46 years old and have 10-20 continuous years of service, (3) honorary workers who  is  a  maximum  of  40  years  old  and  has  a  continuous  service  period  of  5-10  years,  (4) temporary workers who are a maximum of 35 years old and have a continuous working period of 1-5 years. The appointment of honorary staff to become Civil Servant Candidates is carried out  objectively,  meaning  that  this  appointment  is  carried  out  correctly  without  being influenced  by  personal  opinions  or  views  or  by  others,  must  be  carried  out  based  on predetermined conditions, and does not differentiate gender, ethnicity, religion. , race, class or region  so  that  prospective  Civil  Servants  will  be  obtained  who  are  professional,  honest, responsible, neutral, and have competence in accordance with their duties or positions. Keywords: Protection, Honor, Maybrat Kabupaten County.
Abstrak: Perlindungan  terhadap  tenaga  honorer  sangat  penting,  dan  terus  menjamin  kualitas sumber  daya  manusia  aparatur  pemerintah  maka  pengangkatan  tenaga  honorer  menjadi  calon Pegawai  Negeri  Sipil  akan  dilakukan  melalui  pemeriksaan  kelengkapan  administrasi  setelah dilakukan  verifikasi  dan  validasi  bagi  tenaga  honorer  yang  penghasilanya  dibiayai  dari Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD),  maka  dilakukan  penelitian  terhadap bentuk  perlindungan  hukum  bagi  tenaga  honorer  di  pemerintahan  kabupaten  maybrat  setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi  calon  pegawai  negeri  sipil  dan  mekanisme  pengangkatan  tenaga  Honorer  menjadi Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Maybrat. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu normatif empiris, penelitian akan dilakukan di Kabupaten Maybrat, Dalam melakukan penelitian, sumber data yang diambil dari data sekunder dan data primer. Data sekunder yang diperoleh  dari  dokumen-dokumen  resmi,  buku-buku  yang  berhubungan  dengan  objek
penelitian,  sedangkan  data  primer  yang  diperoleh  langsung  dari  sumbernya,  baik  melalui wawancara,  observasi  maupun  laporan  dalam  bentuk  dokumen  tidak  resmi  yang  kemudian diolah  oleh  peneliti.  Pengumpulan  data  melalui  studi  pustaka  dan  wawancara,  kemudian analisis  data  secara  kualitatif  dengan  menilai  data  yang  telah  didapatkan  di  lapangan  untuk dihubungkan  dengan  data  sekunder  dan  data  primer  lalu  ditarik  suatu  kesimpulan.  Dari  hasil penelitian,  yang ditemukan penulis  terkait perlindungan sebagai pegawai Non-PNS atau  non- PPPK,  selama  masih  bertugas  pada  instansi  pemerintah  Tenaga  Honorer  diberikan perlindungan berupa kepastian status kepegawaian Tenaga Honorer, Perlindungan sosial untuk Tenaga  Honorer,  perlindungan  teknis  untuk  tenaga  honorer,  kemudian  berdasarkan  Peraturan Pemerintah  Nomor  56  Tahun  2012  tentang  Pengangkatan  Tenaga  Honorer  menjadi  Calon Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS),  memenuhi  kriteria  dan  syarat;  (1)  tenaga  honorer  yang  berusia maksimal 46 tahun dan mempunyai masa kerja 20 tahun  atau  lebih secara terus-menerus, (2) tenaga  honorer  yang  berusia  maksimal  46  tahun  dan  mempunyai  masa  kerja  10-20  secara terus-menerus, (3) tenaga honorer yang berusia maksimal 40 tahun dan mempunyai masa kerja 5-10  tahun  secara  terus-menerus,  (4)  tenaga  honorer  yang  berusia  maksimal  35  tahun  dan mempunyai masa kerja 1-5 tahun secara terus-menerus. Pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon  Pegawai  Negeri  Sipil  dilaksanakan  secara  objektif  artinya  pengangkatan  ini  dilakukan secara  benar  tanpa  dipengaruhi  oleh  pendapat  atau  pandangan  secara  pribadi  atau  oleh  orang lain,  harus  dilaksanakan  berdasarkan  atas  syarat-syarat  yang  telah  ditentukan,  serta  tidak membedakan  jenis  kelamin,  suku,  agama,  ras,  golongan  atau  daerah  sehingga  akan  diperoleh Calon Pegawai Negeri Sipil yang professional, jujur, bertanggung jawab, netral, dan memiliki kompetensi sesuai dengan tugas atau jabatan.
Kata Kunci : Perlindungan, Honorer, Kabupaten Maybrat

## A.Pendahuluan
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  telah disempurnakan  sebanyak  dua  kali.  Penyempurnaan  yang  pertama  dengan  dikeluarkannya Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun perubahan kedua ialah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua  atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah. Serangkaian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 beserta perubahan-perubahannya tersebut menyebutkan  adanya  perubahan  susunan  dan  kewenangan  pemerintahan  daerah.  Seusunan pemerintahan  daerah  menurut  Undang-Undang  ini  meliputi  pemerintahan  daerah  provinsi, pemerintahan  daerah  kebupaten,  dan  DPRD.  Pemerintahan  daerah  terdiri  atas  kepala  daerah dan  DPRD  dibantu  oleh  perangkat  daerah.  Pemerintahan  daerah  provinsi  terdiri  atas pemerintah  daerah  provinsi  dan  DPRD  Provinsi.  Aadapun  pemerintah  daerah  kabupaten/kota terdiri atas pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota.
Berubahnya  susunan  pemerintahan  daerah,  kewenangan  pemerintah  daerah  pun mengalami  beberapa  perubahan.  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014, kewenangan  pemerintahan  daerah  meliputi  hal-hal  sebagai  berikut:  1)  Pemerintah  daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip  otonomi  seluas-luasnya  sesuai  dalam  sistem  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia;  2) Pemerintah  daerah  melaksanakan  urusan  pemerintahan  konkuren  yang  diserahkan  oleh pemerintah  pusat  menjadi  dasar  pelaksanaan  otonomi daerah  dengan  berdasar  atas  asas  tugas pembantuan;  3)  Pemerintahan  daerah  dalam  melaksanakan  urusan  pemerintahan  umum  yang menjadi  kewenangan  presiden  dan  pelaksanaannya  dilimpahkan  kepada  gubernur  dan bupati/wali kota, dibiayai oleh Angaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Kabupaten  Maybrat  merupakan  salah  satu  Kabupaten  di  Provinsi  Papua  Barat  yang melakukan  manajemen  pegawai  negeri  sipil  melalui  Badan  Kepegawaian  Daerah  (BKD). Pemerintah  Kabupaten  Maybrat  melaksanakan  pengadaan  pegawai  negeri  sipil  jika  terdapat formasi yang lowong dalam suatu instansi. Pengadaan pegawai negeri sipil ini bertujuan untuk mengatasi  kebutuhan  pegawai  negeri  sipil  diberbagai  instansi  sehingga  pelaksanaan pemerintahan  dapat  berjalan  dengan  lancar.  Oleh  karena  itu,  Pemerintah  Kabupaten  Maybrat
melakukan uji publik kepada bakal calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemerintah Kabupaten Maybrat yang lolos kedalam daftar honorer.
Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  yang  bertugas  menjalankan  salah  satu  fungsi  pemerintah, yaitu pelayanan, seringkali kewalahan untuk menjalankan fungsinya tersebut secara maksimal. Oleh  karena  itu,  di  beberapa  instansi,  tenaga  honorer  direkrut  untuk  membantu  PNS  dalam menjalankan  fungsinya  tersebut.  Tenagahonorer  memegang  peranan  penting  dalam mewujudkan pelayanan publik yang baik bagi masyarakat. Pelayan publik, dalam hal ini PNS dan  tenaga  honorer  merupakan  garda  terdepan  bagi  pemerintah,  karena  mereka  yang berhubungan  langsung  dengan  Masyarakat  (Putra,  2017).  Peraturan  Pemerintah  Nomor  56 Tahun  2012  tentang  pengangkatan  Tenaga  Honorer  menjadi  CPNS  memiliki  kaitan  dengan Manajemen Pegawai Negeri Sipil dalam Pasal 12 Ayat (1) dan (2) yaitu Manajemen Pegawai Negeri  Sipil  diarahkan  untuk  menjamin  penyelenggaraan  tugas  pemerintahan  dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasil guna.
Untuk  menghargai  masa  pengabdian  tenaga  honorer  dengan  tetap  menjamin  kualitas sumber  daya  manusia  aparatur  pemerintah  maka  pengangkatan  tenaga  honorer  menjadi  calon Pegawai  Negeri  Sipil  akan  dilakukan  melalui  pemeriksaan  kelengkapan  administrasi  setelah dilakukan  verifikasi  dan  validasi  bagi  tenaga  honorer  yang  penghasilanya  dibiayai  dari Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  dan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah  (APBD).  Sedangkan  bagi  tenaga  honorer  yang  tidak  dibiayai  dari  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  dan  Belanja  Daerah  dilakukan  melalui  pemeriksaan kelengkapan  administrasi  dan  seleksi  ujian  tertulis  sesama  tenaga  honorer  yang  dilakukan secara objektif, transparan, akuntabel (Wattimena, 2017).
Tenaga  honorer  dalam  perkembangannya  bertujuan  untuk  membantu  kinerja  Pegawai Negeri  Sipil  yang  mana  PNS  tersebut  sudah  kewalahan  dalam  menjalankan  fungsi  dari pemerintah daerah yaitu salah satunya dalam hal pelayanan publik yang merupakan fungsi dari Pemerintah  Daerah  itu  sendiri.  Dari  hasil  pengamatan  peneliti  sejauh  ini,  seringkali  dijumpai penerimaan  tenaga  honorer  khususnya  di  daerah  Kabupaten  Maybrat  tidak  melalui  prosedur yang  jelas.  Istilah  “orang  dalam”  sangat  melekat  jika  dihubungkan  dengan  pengangkatan tenaga  honorer.  Tidak  adanya  syarat-syarat  khusus  seperti  jenjang  pendidikan  minimal  yang harus  dimiliki  calon  tenaga  honorer  menyebabkan  banyakanya  tenaga  honorer  yang  hanya memiliki jenjang pendidikan SMA atau setara.
Padahal  jika  dihubungkan  dengan  tugas  pokok  Aparatur  Sipil  Negara,  tenaga  honorer juga  harus  memiliki  jenjang  pendidikan  yang  memadai  karena  peran  tenaga  honorer  dalam membantu  tugas  Aparatur  Sipil  Negara  baik  di  kantor  atau  di  lapangan  setidaknya  tenaga honorer  harus  memiliki  pemahaman  tentang  manajemen,  IT,  sistem  pelayanan  publik  dan sebagainya.  Namun  perlu  ditegaskan  disini  bahwa  tenaga  honorer  hanya  membantu  tugas Aparatur Sipil Negara bukan menggantikan peran ataupun tugas pokok Aparatur Sipil Negara (Dora,  2020).  Tetapi  tenaga  honorer  tidak  bisa  menjadi  pegawai  pemerintah  dengan penggunaan  kontrak  ini  mengingat  untuk  menjadi  pegawai  pemerintah  dengan  penggunaan kontrak  harus  ada  seleksi  dan  test  sehingga  pemerintah  daerah  tidak  bisa  sembarangan menjaring  pegawai  pemerintah  dengan  penggunaan  kontrak  dan  harus  sesuai  dengan kebutuhan  mengingat  pegawai  pemerintah  dengan  penggunaan  kontrak  mempunyai  hak  yang sama dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu berupa jaminan kesehatan dan lain-lain sesuai dengan aturan ketenagakerjaan (Utomo, 2016).
Alasan Kebijakan ini adalah untuk pelaksanaan sebagian tugas-tugas Pemerintahan dan pembangunan, terdapat Pejabat Instansi Pemerintah yang mengangkat Tenaga tertentu sebagai Tenaga honorer dimana Tenaga honorer tersebut telah lama bekerja dan atau Tenaganya sangat dibutuhkan.  Akan  tetapi  sebetulnya  Kebijakan  pengangkatan  Tenaga  Honorer  menjadi  Calon Pegawai  Negeri  Sipil  juga  terbatas  pada  Tenaga  Honorer  tertentu  (Abidin,  2017).  Dalam Undang-undang  memang  tidak  kenal  istilah  Tenaga  Honorer  yang  ada  hanya  Pegawai  Tidak Tetap,  akan  tetapi  pada  kenyataannya  ditemukan  beberapa  macam  jenis  Pegawai  Terhadap Kebijakan Pemerintah tentang Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil ada yang pro  dan  ada  yang  kontra.  Pendapat  yang  setuju  terhadap  pengangkatan  Tenaga  Honorer menjadi  Calon  Pegawai  Negeri  Sipil  adalah  karena  terjadi  efesiensi.  Juga  Tenaga  yang
bersangkutan  telah  berpengalaman  dan  sudah  siap  pakai  sehingga  tidak  terlalu  banyak mengeluarkan  biaya  dalam  pengadaan  Calon  Pegawai  Negeri  Sipil  tersebut,  tetapi  yang kontrak menganggap pengangkatan Tenaga Honorer (Jati¸2017).

## B.Metodologi Penelitian
Tipe penelitian  yang digunakan dalam penelitian  ini  yaitu normatif empiris. Peneliti ini akan mengkaji pemasalahan yang menjadi objek penelitian dengan cara melakukan pendekatan untuk  menelaah  teori-teori,  konsep-konsep,  asas-asas  hukum  serta  peraturan  perundang- undangan  yang  berkaitan  dengan  penelitian  ini.    Yang  mana  disini  peneliti  melihat  adanya permasalahan  bahwa  tidak  diaturnya  tenaga  honorer  didalam  undang-undang  aparatur  sipil negara  dan  didalam  peraturan  pemerintah  dinyatakan  tidak  dibenarkan  lagi  dilakukan pengangkatan  tenaga  honorer  namun  pada  praktiknya  tetap  dilakukan,  sehingga  peneliti  akan mengkaji  kedudukan  tenaga  honorer  ini  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan,  khususnya pemerintahan daerah di Kabupaten Maybrat (Wardiono, 2004). Lokasi Penelitian dilakukan di Kabupaten  Maybrat,  penulis  mencari  keterangan  yang  berkaitan  dengan  perlindungan  hukum terhadap  tenaga  kerja  honorer  di  Kabupaten  Maybrat.  Dalam  melakukan  penelitian,  sumber data  yang  diambil  terdiri  dari,  data  sekunder,  yaitu  data  yang  diperoleh  dari  dokumen- dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Data primer yaitu data  yang  diperoleh  langsung  dari  sumbernya,  baik  melalui  wawancara,  observasi  maupun laporan  dalam  bentuk  dokumen  tidak  resmi  yang  kemudian  diolah  oleh  peneliti.  Data  ini diperoleh  langsung  melalui  penelitian  lapangan  untuk  mendapatkan  gambaran  data  berupa fakta  di  lapangan  yang  berkaitan  dengan  kedudukan  hukum  tenaga  honorer  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  di  Kabupaten  Maybrat  setelah  berlakunya  Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Mahmud, 2008). Analisis data merupakan  pekerjaan  untuk  menemukan  tema-tema  dan  merumuskan  hipotesa-hipotesa, meskipun sebenarnya tidak ada formula yang pasti untuk dapat digunakan untuk merumuskan hipotesa.  Hanya  saja  pada  analisis  data  tema  dan  hipotesa  lebih  diperkaya  dan  diperdalam dengan  cara  menggabungkannya  dengan  sumber-sumber  data  yang  ada.  Data  kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu dengan menilai data yang telah didapatkan di lapangan untuk dihubungkan  dengan  data  sekunder  dan  data  primer  lalu  ditarik  suatu  kesimpulan  yang dideskripsikan  secara  sistematis  agar  menjawab  rumusan  masalah  yang  menjadi  pokok penelitian (Ariawan¸2016).

## C.Hasil dan Pembahasan
1.Bentuk  Perlindungan  Hukum  Bagi  Tenaga  Honorer  Di  Pemerintahan  Kabupaten Maybrat  Setelah  Berlakunya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  56  Tahun  2012

## Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil
Berdasarkan  hasil  wawancara  penulis,  dan  didapatkan  keterangan  dari  bapak  Regina Sewia,  yang  berkaitan  dengan  perlindungan  hukum  terhadap  tenaga  honorer  di  Pemerintahan Kabupaten  Maybrat  bahwa  bentuk  perlindungan  hukum  secara  preventif  dan  perlindungan hukum  secara  represif.    Perlindungan  hukum  preventif,  rakyat  diberikan  kesempatan  untuk mengajukan  keberatan  (inspraak)  atau  pendapatnya  sebelum  suatu  keputusan  pemerintah mendapat bentuk yang defenitif. Artinya perlindungan hukum yang preventif untuk mencegah terjadinya  sengketa,  sedangkan  pada  perlindungan  represif  bertujuan  untuk  menyelesaikan sengketa.  Perlindungan  hukum  preventif  sangat  besar  artinya  terhadap  tindakan  pemerintah yang  didasarkan  kepada  kebebasan  bertindak,  karena  dengan  adanya  perlindungan  hukum preventif  pemerintah  terdorong  untuk  bersikap  hati-hati  dalam  mengambil  keputusan  yang didasarkan  pada  diskresi.  Dengan  demikian  perlindungan  hukum  merupakan  suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang sifatnya preventif maupun yang bersifat represif, baik tertulis maupun tidak tertulis.
Landasan konstitusional  yang menjadi dasar  pijakan setiap warga  negara untuk bekerja dan mendapat imbalan serta perlakuan yang adil dan layak terdapat dalam Pasal 28D Ayat (2) Undang  Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  menegaskan  “setiap  orang
berhak  untuk  bekerja  serta  mendapat  imbalan  dan  perlakuan  yang  adil  dan  layak  terdapat dalam  Pasal  28D  Ayat  (2)  “setiap  orang  berhak  untuk  bekerja  serta  mendapat  imbalan  dan perlakuan  yang  adil  dan  layak  dalam  hubungan  kerja”.  Pasal  tersebut  secara  jelas  dan  tegas bahwa  semua  orang  berhak  untuk  bekerja,  mendapat  imbalan  dan  perlakuan  yang  adil  dan layak  dalam  hubungan  kerja  tersebut.  Perlindungan  hukum  terhadap  hak  hak  dasar  tenaga honorer  yang  terkandung  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  49  Tahun  2018  Tentang Manajemen  Pegawai  Pemerintah  dengan  Perjanjian  Kerja  yang  merupakan  turunan  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  2014  tentang  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  yang  mengatur  secara khusus tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerjan antara lain sebagai berikut:
a.Kepastian  status  Kepegawaian  Tenaga  Honorer.  Kedudukan  Tenaga  Honorer  dalam struktur  sumber  daya  manusia  aparatur  mendapat  penegasan  kembali  setelah  keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Perjanjian  Kerja.  Undang-Undang  ASN  sebagaimana  diketahui  hanya  mengatur mengenai  jenis  sumber  daya  manusia  aparatur  yang  bekerja  pada  instansi  pemerintah yaitu  PNS  dan  PPPK.  Pejabat  Pembina  Kepegawaian  dan  pejabat  lain  di  lingkungan instansi  pemerintah  dilarang  untuk  mengangkat  pegawai  non-PNS  dan/atau  non-PPPK untuk  mengisi  jabatan  ASN.  Yang  dimaksud  pegawai  non-PNS  dan/atau  non-PPPK adalah termasuk tenaga honorer. Apabila Pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat lain di  lingkungan  instansi  pemerintah  masih  melakukan  pengangkatan,  berkenaan  dengan ketentuan  ini,  sejak  tanggal  28  November  2018  PPK  (Pejabat  Pembina  Kepegawaian) dan  pejabat  lain  dilingkungan  instansi  pemerintah,  seluruh  pejabat  yang  selama  ini memiliki  kewenangan  untuk  mengangkat  pegawai  non-PNS  dan/atau    non-PPPK  tidak diperbolehkan lagi untuk mengangkat pegawai non-PNS dan/atau  non-PPPK  (honorer) untuk  mengisi  jabatan  Aparatur Sipil Negara.
Hal tersebut termasuk juga larangan  untuk mengganti pegawai  non-PNS dan/atau Non- PPPK  (honorer  yang  berhenti  atau  diberhentikan),  dikenakan  sanksi  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 96). Pada saat Peraturan Pemerintah ini berlaku,  pegawai  non-PNS/Tenaga  honorer  yang  bertugas  pada  instansi  pemerintah termasuk;  1)  Pegawai  non-PNS/Tenaga  honorer  yang  betugas  pada  Lembaga  non structural; 2) pegawai non-PNS/Tenaga honorer yang bertugas pada instansi pemerintah yang  menerapkan  pola  pengelolaan  keuangan  badan  layanan  umum/badan  layanan umum  daerah;  3)  lembaga  penyiaran  publik  dan  4)  pegawai  non-PNS/Tenaga  honorer yang bertugas Perguruan Tinggi Negeri baru berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun  2016  Tentang  Dosen  dan  Tenaga  Kependidikan  pada  Perguruan  Tinggi  Negeri Baru  sebelum  diundangkannya  Peraturan  Pemerintah  ini,  masih  tetap  melaksanakan tugas paling lama 5 (lima) tahun.
Peraturan  Pemerintah  ini  memberikan  penegasan  kepastian  hukum  mengenai  status kepegawaian  tenaga  honorer  yang  sudah  tidak  ada  lagi  dalam  Undang-Undang  ASN. Namun  untuk  menghindari  kekosongan  hukum,  menjamin  kepastian  hukum    dan memberikan perlindungan hukum bagi  tenaga honorer yang terkena dampak perubahan ketentuan  peraturan  perundang-undangan  dari  Tindakan  hukum  atau    hubungan  hukum yang sudah ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang  lama, masih diberikan kesempatan masa transisi selama 5 (lima) tahun penghapusan status  tenaga  honorer  di instansi    pemerintah,  menurut  Peraturan  Pemeritah  Nomor  49  Tahun  2019  ini berlangsung  hingga  tahun  2023.  Satu  bentuk  perlindungan  hukum  itu  adalah  dalam perlindungan  hukum  harus  diwujudkan  dalam  bentuk  kepastian  hukum.  Kepastian hukum  itu  sendiri  salah  satunya  diwujudkan  dengan  adanya  peraturan  yang  berfungsi memberikan  kepastian  akan  kedudukan,  hak  dan  kewajiban.  Selain  itu  salah  satu  sifat dan  sekaligus  merupakan  tujuan  dari  hukum  adalah  memberikan  perlindungan  dan pengayoman kepada masyarakat.
b.Perlindungan  Sosial  untuk  Tenaga  Honorer.  Tenaga  Honorer  yang  masih  bertugas menurut  ketentuan  Pasal  99  Ayat  (3)  diberikan  perlindungan  berupa  manfaat  jaminan
kesehatan  sebagaimana  berlaku  pada  Pegawai  Pemerintah  dengan  Perjanjian  Kerja (PPPK).
c.Perlindungan  Teknis  untuk  Tenaga  Honorer.  Tenaga  Honorer  yang  masih  bertugas menurut  ketentuan  Pasal  99  Ayat  (3)  diberikan  perlindungan  berupa  manfaat  jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian sebagaimana berlaku bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK. Jaminan perlindungan yang berupa jaminan Kecelakaan Kerja  dan  Jaminan  Kematian  mencakup  jaminan  sosial  yang  diberikan  dalam  program jaminan sosial nasional diberikan sebagai bentuk tanggungjawab negara yang menganut paham  negara  kesejahteraan  dalam  mensejahterakan  rakyatnya.  Ketentuan  mengenai Jaminan  Kecelakaan  Kerja  dan  Jaminan  Kematian  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
Perlindungan berupa manfaat jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian  yang  diberikan  kepada  tenaga  honorer  mengenai  pemberiannya  akan  diatur  lebih lanjut  melalui  Peraturan  Menteri  setelah  mendapat  pertimbangan      teknis  dari  Menteri  yang menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  dibidang  keuangan.  Realisasi  tentang  perlindungan hukum  berupa  manfaat  jaminan  kesehatan,  jaminan  kecelakaan  kerja  dan  jaminan  kematian sampai  dengan  saat  ini  belum  terwujud  karena  belum  keluarnya  regulasi  peraturan  yang mengatur  mengenai  pemberiannya  yakni  Peraturan  Menteri  sebagaimana  yang  diperintahkan oleh  Peraturan  Pemerintah  Nomor  49  Tahun  2018  Tentang  Manajemen  Pegawai  Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pasal 99 Ayat (4). Untuk itu sebagai wujud dari pemerintahan yang  baik,  hendaknya  pemerintah  memegang  teguh  asas  akuntable  terhadap  perlindungan hukum yang sudah diundangkan.
Kepastian  hukum  mengamanatkan  bahwa  pelaksanaan  hukum  harus  sesuai  dengan bunyi pasal-pasalnya dan dilaksanakan secara konsisten dan profesional. Prinsip perlindungan hukum  di  Indonesia  tidak  terlepas  dari  landasan  ideologi  dan  falsafah  negara  Indonesia  yaitu Pancasila.  Prinsip  perlindungan  Hukum  di  Indonesia  adalah  prinsip  pengakuan  dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Demikian halnya  dengan  perlindungan  hukum  terhadap  tindakan  pemerintah  bertumpu  dan  bersumber dari  konsep  tentang  pengakuan  dan  perlindungan  terhadap  hak-hak  asasi  manusia  (Miftah, 2008).

## 2.Mekanisme  Pengangkatan  Tenaga  Honorer  Menjadi  Aparatur  Sipil  Negara  Di Kabupaten Maybrat
Bentuknya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  56  Tahun  2012  Tentang  Pengangkatan  Calon Pegawai Negeri Sipil dari Tenaga Honorer maka istilah Tenaga Honorer semarak berkembang jadi satu paradigma baru di lingkungan instansi pemerintah dan merupakan salah satu pegawai yang  cukup  diistimewakan  keberadaannya  disamping  tenaga  honorer  lain  setelah  Pegawai Negeri Sipil walaupun pada dasarnya pekerjaan yang dilakukan hampir sama dengan Pegawai Negeri  Sipil  pada  umumnya,  hanya  yang  membedakan  Tenaga  Honorer  tidak  ada  yang menempati  jabatan  struktural  dalam  instansi  pemerintah  karena  sifatnya  hanya  membantu tugas-tugas  yang  sifatnya  teknis  dan  atau  tugas-tugas  yang  tidak  dapat  dilaksanakan  oleh Pegawai Negeri Sipil di instansi yang bersangkutan.
Mekanisme pengangkatan tenaga honorer di Pemerintahan Kabupaten Maybrat menurut bapak  Abner  Bleskadit,  S.IP  (2022),  bahwa  pengangkatan  honorer  harus  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  karena  dilakukan  melalui  tahapan  perencanaan, pengumuman  lowongan,  pelamaran,  seleksi,  pengumuman  hasil  seleksi,  dan  pengangkatan menjadi  tenaga  honor.  Kemudian  tenaga  honorer  ini  untuk  dapat  diangkat  menjadi  Calon Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS),  mengikuti  semua  proses  seleksi  yang  dilaksanakan  bagi  Calon Pegawai Negeri Sipil dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Membahas lebih lanjut tentang mekanisme pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai  Negeri  Sipil,  terlebih  dahulu  dapat  diketahui  bahwa  dalam  Peraturan  Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri
Sipil, harus memenuhi kriteria dan syarat bagi honorer yang akan diangkat sebagai berikut: 1) Tenaga  honorer  yang  berusia  maksimal  46  tahun  dan  mempunyai  masa  kerja  20  tahun  atau lebih  secara  terus-menerus;  2)  Tenaga  honorer  yang  berusia  maksimal  46  tahun  dan mempunyai masa kerja 10-20 secara terus-menerus; 3) Tenaga honorer yang berusia maksimal 40 tahun dan mempunyai masa kerja 5-10 tahun secara terus-menerus: 4) Tenaga honorer yang berusia maksimal 35 tahun dan mempunyai masa kerja 1-5 tahun secara terus-menerus.
Mekanisme  pengangkatan  tenaga  honorer  menjadi  Calon  Pegawai  Negeri  Sipil dilaksanakan  secara  objektif  artinya  pengangkatan  ini  dilakukan  secara  benar  tanpa dipengaruhi  oleh  pendapat  atau  pandangan  secara  pribadi  atau  oleh  orang  lain,  harus dilaksanakan  berdasarkan  atas  syarat-syarat  yang  telah  ditentukan,  serta  tidak  membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, golongan atau daerah sehingga akan diperoleh Calon Pegawai Negeri  Sipil  yang  professional,  jujur,  bertanggung  jawab,  netral,  dan  memiliki  kompetensi sesuai  dengan  tugas/jabatan  yang  akan  diduduki.  Tenaga  honorer  dapat  diangkat  menjadi Calon  Pegawai  Negeri  Sipil  apabila  telah  memenuhi  syarat-syarat  yang  ditentukan  dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  56  Tahun  2012  Tenaga  Honorer  harus  melewati  beberapa tahapan  administrasi  sebelum  dapat  dinyatakan  memenuhi  syarat  atau  tidak  untuk  diangkat menjadi  Calon  Pegawai  Negeri  Sipil.  Pelaksanaan  pendataan  tenaga  honorer  dan pengolahannya dilakukan di daerah dengan dikoordinasikan oleh Kepala Daerah dan data yang sudah  diolah  kemudian  disampaikan  kepada  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara (yang selanjutnya disebut BKN).
Setelah  memenuhi  syarat  administrasi  sebagaimana  disebutkan  pada  halaman  di  atas maka  akan  dilakukan  langkah-langkah  sebagai  berikut:  1)  Batching  yaitu  kegiatan mengelompokkan  formulir  pendataan  tenaga  honorer  yang  telah  diisi  dengan  jumlah  tertentu dalam  satu  bandle;  2)  Editing  yaitu  kegiatan  memeriksa  isian  formulir  pendataan  tenaga honorer dan memberikan tanda edit pada  isian yang akan di  rekam; 3) Coding  yaitu  kegiatan memberi  kode  untuk  isian  uraian  formulir  pendataan  tenaga  honorer;  4)  Setelah  itu  maka tenaga  honorer  akan  masuk  nama-namanya  ke  dalam  data  base.  Data  base  adalah  kumpulan data  tenaga  honorer  dari  berbagai  instansi  pemerintah  yang  telah  tercatat  di  BKN  dan mendapatkan  nomor  induk  tenaga  honorer  (NITH);  5)  Dilakukan  verifikasi  yaitu  kegiatan memeriksa kembali kesesuaian daftar tenaga honorer yang dicetak dari data base dengan daftar tenaga  honorer  yang  diusulkan;  dan  6)  Validasi  yaitu  kegiatan  membandingkan  antara  isian dalam  formulir  pendataan  tenaga  honorer  dengan  data  yang  ada  dalam  database  file  apakah sama atau tidak dengan program atau secara manual.
Tujuan verifikasi dan validasi adalah untuk mendapatkan kebenaran formal dan material atas  kedudukan  dan  keberadaan  tenaga  honorer,  mendapatkan  data  riil  yang  dibayarkan  dari APBN/APBD  dan  mencegah  terjadinya  korupsi,  kolusi  dan  nepotisme.  Kegiatan  pengecekan ini  dibentuk  anggota  tim  verifikasi  dan  validasi  yang  terdiri  dari:  BKN,  Badan  Pengawas Keuangan  dan  Pembangunan  (yang  selanjutnya  disebut  BPKP),  Kementerian  Pendayagunaan Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  yang  didampingi  oleh  pejabat  inspektorat,  Biro Kepegawaian/Badan  Kepegawaian  Daerah  serta  tim  pendataan  tenaga  honorer  dari  masing- masing  instansi.  Audit  adalah  kegiatan  mengumpulkan  informasi  factual  dan  signifikan melalui proses interaksi secara sistematis, objektif, dan terdokumentasi yang berorientasi pada asas nilai manfaat.
Menurut Peraturan Kepala BKN Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Audit Tenaga Honorer,  dalam  hal  ini  tim  pemeriksa  akan  mengecek:  1)  Surat  Keputusan  pertama  tenaga honorer,  memeriksa  apakah  pengangkatan  tenaga  honorer  dilakukan  oleh  Pejabat  Pembina Kepegawaian  atau  pejabat  lain  di  lingkungan  instansi  pemerintah  dan  melaksanakan  tugas  di lingkungan  instansi  pemerintah;  2)  Bukti  aktif  bekerja  secara  terus-menerus;  3)  Pengecekan pada  dokumen  berupa:  a)  Daftar  Anggaran  Satuan  Kerja  (DASK):  dokumen  anggaran  yang berisi  pendapatan  dan  belanja  setiap  perangkat  daerah  yang  digunakan  sebagai  dasar pelaksanaan  oleh  pengguna  anggaran;  b)  Surat  Perintah  Membayar  (SPM):  dokumen  yang digunakan  oleh  pengguna  anggaran/kuasa  pengguna  anggaran  untuk  mencairkan  dana  yang bersumber  dan  DASK;  c)  Surat  Pertanggungjawaban  (SP):  dokumen  yang  dibuat  oleh pengguna  anggaran  untuk  mempertanggungjawabkan  uang  yang  digunakan  yang  bersumber
dariAPBN/  APBD;  e)  Cek  fisik  keberadaan  tenaga  honorer;  f)  Daftar  absensi;  dan  g) Dokumen-dokumen lain yang dibutuhkan.
Berdasarkan langkah-langkah sebagaimana diuraikan, maka dilakukan pengecekan oleh tim audit untuk melakukan wawancara langsung terhadap tenaga honorer dan Pejabat Pembina Kepegawaian  atau  pejabat  lain  yang  menandatangani  Surat  Keputusan  Pengangkatan  Tenaga Honorer,  kemudian  laporan  hasil  audit  akan      ditandatangani  oleh      seluruh  anggota  Tim diketahui oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah yang saat ini telah berubah nomenklaturnya menjadi Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, Inpektur Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota. Hasil verifikasi dan validasi tenaga honorer dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, jika  tidak  memenuhi  maka  dinyatakan  tidak  dapat  dipertimbangkan.  Tenaga  honorer  yang terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  telah  memalsukan  atau  memberikan  data  dan  keterangan yang  tidak  benar  dalam  proses  pendataan  dan  pengangkatan  sebagai  Calon  Pegawai  Negeri Sipil  dikenakan  sanksi  pemberhentian  tidak  dengan  hormat  sebagai  Calon  Pegawai  Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil.
Mekanisme  pengangkatan  tenaga  honorer  dapat  diketahui  bahwa  perekrutannya  dilihat dari mulai pengangkatan pertama sampai dengan batas umur yang telah ditentukan bagi tenaga honorer  bersangkutan  sebagaimana  tertuang  dalam  Surat  Edaran  Menteri  Pemberdaya Aparatur  Sipil  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  Nomor  5  Tahun  2010  tentang  Pendataan Tenaga  Honorer  mekanisme  pengangkatannya  adalah  Dinyatakan  lulus  seleksi  Tes Kompetensi  Dasar  (TKD)  dan  Tes  Kompetensi  Bidang  (TKB);  Syarat  lain  yang  ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Setelah mereka dinyatakan lulus dan diangkat menjadi Calon   Pegawai   Negeri   Sipil untuk dapat menjadi Pegawai Negeri Sipil dibutuhkan waktu maksimal 2 tahun masa percobaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 yang dijabarkan  pada  Peraturan  Pemerintah  Nomor  11  Tahun  2002  tentang  Pengadaan  Pegawai Negeri Sipil, Pasal 14 yaitu Calon Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat menjadi Pegawai Negeri  Sipil  harus  memiliki  prestasi  kerja  yang  bernilai  baik,  sehat  jasmani  dan  rohani,  serta telah lulus pada diklat prajabatan.

## D.Penutup
Perlindungannya sebagai pegawai Non-PNS dan/atau non-PPPK, selama masih bertugas pada  instansi  pemerintah  Tenaga  Honorer  diberikan  perlindungan  berupa  kepastian  status kepegawaian  Tenaga  Honorer,  Perlindungan  sosial  untuk  Tenaga  Honorer,  perlindungan Teknis untuk Tenaga Honorer, dan manfaat jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan  kematian  sebagaimana  yang  berlaku  bagi  PPPK.  Ketentuan  tentang  pemberian  ini menunggu  keluarnya  Peraturan  Menteri  setelah  mendapat  pertimbangan  teknis  dari  Menteri yang  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di  bidang  keuangan.  Pengangkatan  honorer berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  56  Tahun  2012  tentang  Pengangkatan  Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (PNS), memenuhi kriteria dan syarat; (1) tenaga honorer  yang  berusia  maksimal  46  tahun  dan  mempunyai  masa  kerja  20  tahun  atau  lebih secara  terus-menerus,  (2)  tenaga  honorer  yang  berusia  maksimal  46  tahun  dan  mempunyai masa  kerja  10-20  secara  terus-menerus,  (3)  tenaga  honorer  yang  berusia  maksimal  40  tahun dan mempunyai masa kerja 5-10 tahun secara terus-menerus, (4) tenaga honorer yang berusia maksimal  35  tahun  dan  mempunyai  masa  kerja  1-5  tahun  secara  terus-menerus.  Setelah memenuhi syarat administrasi, maka akan dilakukan, batching yaitu kegiatan mengelompokkan  formulir  pendataan  tenaga  honorer  yang  telah  diisi  dengan  jumlah  tertentu dalam satu bandle, editing yaitu kegiatan memeriksa  isian formulir pendataan tenaga  honorer dan  memberikan  tanda  edit  pada  isian  yang  akan  di  rekam,  coding  yaitu  kegiatan  memberi kode  untuk  isian  uraian  formulir  pendataan  tenaga  honorer.  Pengangkatan  tenaga  honorer menjadi  Calon  Pegawai  Negeri  Sipil  dilaksanakan  secara  objektif  artinya  pengangkatan  ini dilakukan  secara  benar  tanpa  dipengaruhi  oleh  pendapat  atau  pandangan  secara  pribadi  atau oleh orang lain, harus dilaksanakan berdasarkan atas syarat-syarat yang telah ditentukan, serta tidak  membedakan  jenis  kelamin,  suku,  agama,  ras,  golongan  atau  daerah  sehingga  akan
diperoleh Calon Pegawai Negeri Sipil yang professional, jujur, bertanggung jawab, netral, dan memiliki kompetensi sesuai dengan tugas atau jabatan.

## Daftar Pustaka
Made  Aditya  Pramana  Putra,  Perlindungan  Hukum  Tenaga  Honorer  Setelah  Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 5, No. 3, 2017.
Meggi.  C.F.Wattimena,  Implementasi  Kebijakan  Pengangkatan  Tenaga  Honorer  Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Di Kantor Bkd Provinsi Maluku Utara. Jurnal Administrasi Publik, 2017
Rezkia Reisa Dora, Analisa Peran Tenaga Honorer Terhadap Efektivitas Tugas Aparatur Sipil Negara. Jurnal JAPS, Volume 1, Nomor 1, April 2020.
Priyono Utomo dkk, Perencanaan Rekruitmen SDM dari Tenaga Honorer Kategori II Menjadi CPNS, Jurnal Unitri, Vol. 5, No.1, 2016
Nurul Fajri dan Zainal  Abidin, Kebijakan Pemeringtah  Aceh Singkil  Terhadap Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS, Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Vol. 2, No. 2, 2017.
Wasisto Raharjo Jati, Analisa, Kedudukan dan Pekerjaan PTT Dalam Undang-Undang Nomor
5 Tahun 2014, Jurnal Borneo, Vol. 11, No. 1, 2017.
Dimyati,  Khudzaifah  dan  Kelik  Wardiono,  Metode  Penelitian  Hukum,  (Surakarta:  Fakultas Hukum UMS, 2004)
Peter Mahmud, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008) I  Gusti  Ketut  Ariawan,  Metode  Penelitian  Hukum  Normatif.  Jurnal  Hukum,  Vol.  1  No.  1 Desember 2016 Thoha Miftah, Manajemen Kepegawaian Sipil Di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2008) Wawancara  bapak  Abner  Bleskadit,  S.IP  sebagai  Pegawai  Negeri  Sipil  di  Pemerintahan Kabupaten Maybrat, Selasa 21 Juni 2022.
Penjelasan Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 tahun 2013  tentang  Kebijakan  Tambahan  Alokasi  Formasi  dan  Pengadaan  Calon  Pegawai Negeri Sipil tahun 2013