## SERTIFIKAT SEBAGAI ALAT BUKTI SEMPURNA
KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

## Abdul Mukmin
Alumni Fak. Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

## ABSTRAK
Tujuan  dilaksanakanya  Pendaftaran  Tanah  selain  untuk  memberikan  jaminan kepastian hukum (Rechts Kadaster) dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah  atau  hak-hak  lain  yang  terdaftar,  sehingga  yang  bersangkutan  dapat  dengan mudah membuktikan bahwa dirinya sebagai pemegang hak yang sempurna. Untuk itu sebagai bukti kepadanya diberikan sertifikat sebagai tanda bukti hak kepemilikan hak atas tanah, juga memiliki tujuan lain yaitu untuk menyediakan informasi bagi pihak- pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah dan mereka yang hendak melakukan hubungan hukum berkaitan dengan suatu bidang tanah serta hak-hak lainnya.

## Kata Kunci : Sertifikat Alat Bukti Yang Sempurna

## PENDAHULUAN
Berbicara  masalah  kebutuhan  masyarakat  akan  tanah  khususnya  masyarakat Indonesia  yang mayoritas penduduknya adalah penduduk agraris,  maka tanah sudah barang  tentu  menjadi  suatu  kebutuhan  pokok  bagi  masyarakat  dalam  menjalankan hidup  dan  kehidupannya.  Pada  dasarnya    berdasarkan  hak  penguasaan  tanah-tanah yang  ada  di  Indonesia  dikuasai  dan  dimiliki  oleh masyarakat  Indonesia,  akan  tetapi secara yuridis (hukum) belum tentu 1 .
Melihat  dari  pada  ketentuan  undang-undang  tersebut  bahwa  tidak  semua masyarakat  Indonesia  yang  memiliki  dan  menguasai  tanah  mempunyai  hak kepemilikan  atas  tanah  tersebut.  Bukan  hanya  oleh  masyarakat  yang  tinggal  di  desa namun  juga  terhadap  masyarakat    yang  hidup  di  perkotaan  yang  memiliki  dan menguasai  tanah,  namun  tidak  disertai  dengan  kepemilikan  sertifikat  atas  tanah tersebut.
Dengan  adanya  fakta itu maka  sangat  disayangkan  sekali,  disebabkan  pada dasarnya UUPA Nomor 5 tahun 1960 bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum terhadap masyarakat dalam hal kepemilikan atas tanah yang dikuasainya.
Pengertian penguasaan dapat dipakai dalam arti fisik, juga dalam arti yuridis, juga beraspek  privat  dan  beraspek  publik.  Penguasaan  dalam  arti  yuridis  adalah penguasaan  yang  dilandasi  hak,  yang  dilindungi  oleh  hukum  dan  pada  umumnya memberi kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah yang dimiliki tersebut.
Sebagaimana telah  diuraikan  diatas,  bahwa  pada  dasarnya  suatu  hak  atas  tanah lahir dan mengikat pihak-pihak yang melaksanakan perbuatan hukum penciptaan hak tersebut  serta  pihak  ke  tiga.  Saat  mana  hak  atas  tanah  dibukukan  pada  buku  tanah melalui  kegiatan  pendaftaran tanah.  Pengertian  pendaftaran  tanah  dalam  pasal  1 peraturan  pemerintah  Nomor  24  tahun  1997  tentang  pendaftaran  tanah  adalah
1 Sajuti Thalib, Hubungan Tanah Dengan Masyarakat Indonesia, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hal. 18.
rangkaian kegiatan yang dilakukan pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan  dan  teratur,  meliputi  pengumpulan  data,  pengolahan,  pembukuan dan  penyajian  serta  pemeliharaan  data  fisik  dan  data  yuridis  dalam  bentuk  peta  dan daftar  mengenai  bidang-bidang  tanah  dan  satuan-satuan  rumah  susun,  termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dari hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.
Sistem  pendaftaran  tanah  yang  digunakan  dalam  hukum  tanah  Indonesia adalah  sistem  pendaftaran  hak  dengan  sistem  Publikasi  Bersifat  Negatif  yang mengandung  unsur-unsur  positif. Makna  sistem  ini  adalah  bahwa  pemerintah memberikan  suatu  pengakuan  atas  sertifikat  hak  atas  tanah  sebagai  tanda  bukti  hak, sebagai    alat  bukti  kuat  sepanjang  tidak  dibuktikan  sebaliknya,  dengan  demikian pemerintah  memandang  apa  yang  disampaikan  oleh  pemohon  dan  telah  dilakukan klarifikasi dipandang benar adanya 2 .
Sertifikat hak atas tanah adalah produk pemerintah yang lahir karena hukum, dan bersifat konkret karena ditujukan untuk  subjek dan objek yang dapat ditentukan. Sertifikat  atas  tanah  juga  bersifat individual  dan  final,  karena  tidak  ditujukan  untuk masyarakat  umum,  akan  tetapi  hanya  bagi  mereka  yang  tercantum  dalam  sertifikat tersebut serta tidak memerlukan persetujuan dari instansi lain. Bila dilihat dari akibat yang ditimbulkan maka tindakan pemerintah dalam kegiatan pemberian setifikat hak atas  tanah  adalah  bertujuan  untuk  menimbulkan  keadaan  hukum  baru  (Recht Sechpendde/Constitutieve  Beschikking)  sehingga  lahir  pula  hak-hak  dan  kewajiban- kewajiban hukum baru terhadap orang atau badan hukum tertentu yang telah memiliki surat sertifikat hak atas tanah 3 .

## Permasalahan
Perumusan  masalah  sangat  penting  dalam  sebuag  tulisan,  hal  ini  agar  dalam pembahasan dapat lebih terfokus sehingga tidak terjadi kerancuhan. Dalam tulisan ini, penulis mencoba mengangkat sebuah permasalahan terkait keberadaan sertifikat, yaitu mengapa sertifikat dikatakan sebagai alat pembuktian yang sempurna ?

## Pembahasan
Dalam  tanya  jawab  di  muka  sidang  pengadilan,  maka  para  pihak  yang berperkara  bebas  mengemukakan  peristiwa-peristiwa  yang  berkenaan  dengan perkaranya.  Majelis  hakim  memperhatikan  semua  peristiwa  yang  dikemukakan  oleh kedua  belah  pihak.  “Untuk  memperoleh  kepastian  bahwa  peristiwa  atau  hubungan hukum  sungguh-sungguh  telah  terjadi,  majelis  hakim  memerlukan  pembuktian  yang meyakinkan guna dapat menerapkan hukumnya secara tepat, benar dan adil ” 4
Oleh  karena  itu,  para  pihak  yang  berperkara  wajib  memberikan  keterangan disertai  bukti-bukti  menurut  hukum  mengenai  peristiwa  atau  hubungan  hukum  yang telah  terjadi.  Dengan  kata  lain,  perlu  pembuktian  secara  yuridis,  yaitu  menyajikan fakta-fakta  yang cukup  menurut hukum untuk memberikan kepastian kepada majelis hakim mengenai terjadinya peristiwa atau hubungan hukum tersebut.
Pembuktian dibutuhkan karena ada bantahan atau sanggahan dari pihak lawan mengenai apa yang digugatkan, atau untuk membenarkan suatu hak. Pada umumnya, yang  menjadi  sumber  sengketa  adalah  suatu  peristiwa  atau  hubungan  hukum,  bukan
2 Soejono, Prosedur Pendaftaran Tanah, Rineka Cipta, Jakarta, 1995, hal. 29.
3 Ibid.
4 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hal. 115.
mengenai  hukumnya.  Kebenaran  peristiwa  atau  hubungan  hukum  itulah  yang  wajib dibuktikan.  Jika  pihak  lain  (tergugat)  sudah  mengakui  atau  mebenarkan  apa  yang digugatkan oleh penggugat, maka pembuktian tidak diperlukan lagi.
Menurut  sistem  HIR  dan  RBg  hakim  terkait  dengan  alat-alat  bukti  sah  yang diatur  dengan  undang-undang.  Ini  berarti  hakim  hanya  boleh  menjatuhkan  putusan berdasarkan alat-alat bukti yang telah diatur undang-undang. Menurut ketentuan pasal 164 HIR, 284 RBg ada 5 (lima) jenis alat bukti dalam perkara perdata, yaitu ; 1. Surat. 2. Saksi. 3. Persangkaan.
4. Pengakuan, dan
5. Sumpah.
Alat bukti surat diatur dalam pasal 165, 167 HIR, Stb Nomor 29 tahun 1867, pasal 285-305  RBg.  Surat  merupakan  alat  bukti  tertulis  yang  memuat  tulisan  untuk menyatakan  pikiran  seseorang  sebagai  alat  bukti.  Menurut  bentuknya,  alat  bukti tertulis  diklasifikasikan dua  jenis  yaitu  surat  akta  dan  surat  bukan  akta.  Surat  akta adalah  surat  yang  bertanggal  dan  diberi  tandatangan,  yang  memuat  peristiwa- peristiwa  yang  menjadi  dasar  suatu  hak  atau  perikatan,  yang  digunakan  untuk pembuktian.  Surat  akta  diklasifikasikan  lagi menjadi  dua  jenis,  yaitu  surat Akta Otentik dan Akta Tidak Otentik (akta di bawah tangan) 5 .

## a) Akta Otentik
Menurut  ketentuan  pasal  165  HIR,  285  RBg,  akta  otentik  adalah  akta  yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu, sebagai bukti yang lengkap bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta orang yang mendapat hak darinya tentang segala hal yang tersebut di dalam surat itu dan bahkan tentang apa yang  tercantum  di  dalamnya  sebagai  pemberitahuan  saja,  sepanjang  langsung mengenai pokok dalam akta tersebut. Pejabat yang diberi wewenang oleh undang- undang  untuk  membuat  akta  otentik  antara  lain  adalah  notaris,  pegawai  negeri sipil,  panitera  pengadilan,  jurusita.  Dalam  melakukan  pekerjaannya,  pejabat- pejabat  tersebut  terkait  pada  syarat  dan  ketentuan  undang-undang,  sehingga merupakan jaminan untuk mempercayai keabsahan hasil pekerjaannya.
Dalam  akta  otentik  pejabat  menerangkan  apa  yang  dilakukan,    dilihat, dialaminya,  sehingga  apa    yang  tercantum  dalam  akta  otentik  dianggap  benar terjadi  di  hadapannya  menurut  kenyataan  yang  sebenarnya.  Karena  mamuat keterangan  pejabat  yang  sah  menurut  undang-undang,  maka  setiap  orang mengakui  dan  mempercayai  isi  akta  otentik  tersebut  sebagai  benar  adanya. Kebenaran  isinya  cukup  dibuktikan  oleh  bentuk  isi  akta  itu  sendiri  sampai  dapat dibuktikan sebaliknya. Bagi pihak-pihak, ahli warisnya, dan orang yang mendapat hak  darinya,  akta  otentik  mempunyai  kekuatan  bukti  sempurna (volledig  bewijs, complete  evidence),  namun  masih  dapat  dilumpuhkan  oleh  pembuktian  lawan. Terhadap pihak ketiga akta otentik mempunyai kekuatan bukti bebas (vrij bewijs, free evidence), artinya penilainnya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim.
Akta  otentik  dapat  diklasifikasikan  menjadi  dua  jenis,  yaitu  akta Amtbtelijk dan Akta Partai. Akta Ambtelijk adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu,  dengan mana pejabat menerangkan apa  yang dilihat dan  dilakukannya.  Contohnya,  akta  catatan  sipil,  akta  protes  pada  wesel.
5 Ibid, hal. 117.
Sedangkan Akta Partai adalah akta  yang dibuat dihadapan pejabat, dengan mana pejabat  menerangkan  apa  yang    dilihat  dan  dilakukannya  dan  pihak-pihak  yang berkepentingan  mengakui  keterangan  dalam  akta  tersebut  dengan  membubuhkan tanda  tangan  mereka.  Contohnya,  akta  jual  beli  tanah  di  muka  Pejabat  Pembuat Akta Tanah (PPAT), akta perkawinan, akta pendirian Perseroan Terbatas.
Pada  setiap  akta  otentik  dikenal  3    (tiga)    macam  kekuatan  bukti,  yaitu kekuatan bukti lahir, kekuatan bukti formal, dan kekuatan bukti material. 6

## 1) Kekuatan bukti lahir
Kekuatan  bukti  lahir  berkenaan  dengan  syarat-syarat  formal  suatu  akta otentik  dipenuhi  atau  tidak.  Bila  syarat-syarat  formal  dipenuhi,  maka  bentuk yang  tampaknya  dari  luar  secara  lahiriah  sebagai  akta  otentik  dianggap  akta otentik, sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya. Bila syarat-syarat formal diragukan  kebenarannya  oleh  pihak  lawan,  dia  dapat  minta  kepengadilan untuk  meneliti  akta  tersebut  berdasarkan  bukti-bukti  yang  dikemukakan  oleh pihak  lawan.  Kemudian  majelis  hakim  memutuskan  apakah  akta  otentik  itu boleh digunakan sebagai bukti atau tidak dalam perkara.

## 2) Kekuatan bukti formal
Kekuatan  bukti    formal  berkenaan  dengan  soal  kebenaran  peristiwa  yang disebutkan  dalam  akta  otentik.  Artinya,  pejabat  dan  pihak-pihak  yang berkepentingan  menerangkan  dan  melakukan  seperti  disebutkan  dalam  akta otentik dan benar demikian adanya. Jadi, formalitas  yang ditentukan undang- undang benar-benar dipenuhi. Kebenarannya diakui oleh setiap orang. Namun, suatu ketika mungkin juga ada pihak yang meragukan kebenarannya bila akta otentik  itu  dijadikan  alat  bukti  dalam  perkara.  Misalnya,  dalam  akta  otentik dikatakan bahwa penyerahan barang dilakukan di rumah dalam keadaan baik. Padahal sebenarnya  bukan diserahkan di rumah melainkan disuatu tempat lain dan  dalam  keadaan  baik, ketika  dibawa  ke  rumah  terjadi  kerusakan.  Dalam akta  otentik  pejabat  menerangkan  bahwa  barang  diserahkan  di  rumah  dalam keadaan  baik,  keterangan  mana  yang  hanya  sebagai  formalitas  belaka. Keadaan  yang  demikaian  perlu  dipertimbangkan  majelis  haikim,  apakah akta otentik dapat dijadikan bukti atau tidak.

## 3) Kekuatan bukti material
Kekuatan  bukti  material  berkenaan  dengan  kebenaran  isi  akta  otentik. Arinya,  benar  bahwa  yang  tercantum  dalam  akta  otentik  seperti  menurut kenyataannya.  Misalnya,  dalam  akta  otentik  disebutkan  penyerahan  1.500 (seribu lima ratus) buah jam tangan merek Nelson, tetapi nyatanya hanya 200 (dua  ratus)  buah  merek  Nelson,  sedangkan  selebihnya  merek  Mido.  Bila  ada yang meragukan kebenaran isi akta otentik, dia dapat minta kepada hakim agar akta  otentik  yang  diragukan    kebenaran  isinya  itu  diteliti  kebenarannya.  Bila ternyata benar akta otentik itu palsu, majelis hakim dapat memerintahkan agar akta  otentaik  dikirim  ke  kejaksaan  untuk  dituntut  perkara  pidana.  Insiden
6 Ibid, hal. 20.
dalam  pembuktian  dengan akta  otentik  seperti  ini  dapat  terjadi,  baik  atas inisiatif pihak yang bersangkutan maupun dari pihak majelis hakim.
Pada  akta  partai  selalu  terdapat  kekuatan  bukti  material  dan  merupakan alat bukti sempurna. Dalam akta partai, kebenaran isi akta otentik ditentukan oleh pihak-pihak dan pejabat menerangkan seperti yang  dilihat, didengar, dan diketahui  dari  pihak-pihak.  Akan  tetapi,  pada  akta  ambtelijk  tidak  selalu terdapat kekuatan bukti material, setiap orang dapat menyangkal kebenaran isi akta otentik, asalkan dapat membuktikannya.  Apa yang dilihat, didengar dan dilakuakan oleh pejabat hanya berdasarkan apa yang dikehendaki oleh pihak- pihak yang berkepentingan.
Dalam  pemeriksaan  di  muka  sidang  pengadilan  mungkin  diajukan  akta otentik  yang  berupa  turunan  atau  kutipan  saja.  Hal  yang  demikian  ini  tidak mustahil  dapat dibuat tidak sesuai dengan aslinya atau dipalsukan. Misalnya, surat  kewarganegaraan  yang  dikeluarkan  oleh  Panitera  Pengadilan  Negeri, surat  akta  perkawinan,  surat  iijazah,  dengan  membuat  fotokopi  surat-surat tersebut.
Bila  sampai  terjadi    demikian,  majelis  hakim  dapat  memerintahkan penelitian  terhadap  kebenaran  akta  yang  mengakibatkan  penundaan  sidang, bahkan  memungkin  menjadi  perkara  pidana,  bila  demikian  halnya,  perkara perdaat  baru  dapat  dilanjutkan  lagi  setelah  ada  putusan  perkara  pidana,  yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

## b) Akta tidak otentik (di bawah tangan)
Selain dari akta otentik, ada lagi akta tidak otentik yang sering disebut akta di bawah  tangan.  Kata-kata “Di  bawah  tangan”  adalah  terjemahan  harafiah  dari bahasa aslinya bahasa Belanda onder hendsch acte.  Dikatakan akta tidak otentik karena  tidak  dibuat  oleh  atau  di  hadapan  pejabat  yang  berwenang  untuk  itu, melainkan  dibuat  sendiri  oleh  pihak  yang  berkepentingan  dengan  tujuan  untuk dijadikan alat bukti.
Menurut ketentuan Pasal 1b Stb. Nomor 29 Tahun 1867, pasal 288 RBg, surat akta  otentik  yang  tidak  diakui  pembuatannya  atau  tanda  tangannya  oleh  pihak terhadap  siapa  surat  akta  tersebut  digunakan  memberikan  kekuatan  bukti sempurna seperti akta otentik terhadap para pihak, ahli warisnya, dan orang yang memperoleh  hak  darinya.  Bagi  pihak  terhadap  siapa  akta  otentik  itu  digunakan diwajibkan  secara  tegas  mengakui  atau  memungkiri  tulisan  atau  tandatangnnya. Akan tetapi, menurut ketentuan Pasal 2 Stb. No. 29 Tahun 1867, Pasal 289 RBg bagi para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak darinya cukup jika mereka menerangkan tidak mengenal tulisan atau tanda tangan sebagai tulisan atau tanda tangan orang yang mereka wakili.
Apabila tulisan atau tanda tangan dimungkiri, atau apabila para ahli waris atau orang  yang  memperoleh  hak  darinya  tidak  mengenalnya,  majelis  hakim memrintahkan agar kebenaran tulisan  atau tandatangan diperiksa di muka sidang pengadilan  (Pasal  3  Stb.  Nomor  29  Tahun  1867,  Pasal  290  RBg).  Di  sini  terjadi insiden  dalam  pembuktian  yang  biasanya  mengakibatkan  sidang  perkara  perdata ditunda sampai ada putusan tantang pemeriksaan surat atau tandatangan.
Surat  perjanjian  tidak  otentik  yang  memuat  hutang  sepihak untuk  membayar sejumlah  uang  atau  menyerahkan  suatu  benda  yang  harganya  dapat  ditentukan dengan  sejumlah  uang  atau  menyerahkan  suatu  benda  yang  harganya  dapat ditentukan dengan sejumlah uang, harus ditulis seluruhnya dengan tangan sendiri
atau  penandatangan,  atau  setidak-tidaknya  selain  tandatangan  harus  ditulis  pula oleh  penandatangan  sendiri  dengan  huruf-huruf  jumlah  uang  atau  benda  yang harus  dibayar  atau  diserahkan  itu.  Apabila  syarat  itu  tidak  dipenuhi,  maka  akta tidak otentik tersebut hanya dapat diterima sebagai permulaan bukti tertulis (begin van schriftelijk bewijs, the beginning of written evidence, Pasal 4 Stb. Nomor 29 Tahun 1867,  Pasal 291 RBg).
Tentang  apa  yang  dimaksud  dengan  permulaan  bukti  tertulis,  dalam  undang- undang  tidak  ada  rumusannya. Namun,  dalam  Pasal  1902  ayat  (2)  BW dirumuskan,  permulaan  bukti  tertulis  adalah  segala  akta  yang  berasal  dari  orang terhadap  siapa  tuntutan  diajukan  atau  dari  orang  yang  diwakilinya,  dan  akta  itu memberikan  kemungkinan  persangkaan  tentang  kebenaran  peristiwa  yang bersangkutan.  Permulaan  bukti  tertulis  menjadi  alat  bukti  yang  sempurna  bila ditambah  dengan  alat  bukti  seperti  diatur  dalam  Undang-Undang  Acara  Perdata (dalam Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBg). Apabila tidak ada alat bukti lain, peristiwa tersebut  tidak  mempunyai  kekuatan  bukti,  kecuali  bila  diakui  oleh  orang  yang bersangkutan. Akta tidak otentik umumnya tidak mempunyai kekuatan bukti lahir karena  tandatangan  dapat  dimungkiri.  Sedangkan  kekuatan  bukti  formal  dan material  sama  dengan  akta  otentik Selain  dari  surat  akta,  masih  ada  lagi  surat bukan  akta.  Dikatakan  surat  bukan  akta  karena  tidak  ada  tandatangan.  Kekuatan bukti  surat  bukan  akta  diserahkan  kepada  kebijaksanaan  hakim,  apakah menganggapnya  mempuyai  kekuatan  bukti  sempurna  atau  menganggapnya sebagai  permulaan  bukti  tertulis  bila  surat  bukan  akta  diajukan  ke  muka  sidang pengadilan.  Contohnya  adalah  karcis  penitipan  sepeda  motor,  telegram  catatan- catatan.
Sementara  dalam  sertifikat  tanah  terdapat  beberapa  hal  yang  dibuktikan,  antara lain sebagai berikut ; 7

## a.   Jenis Hak Atas Tanah dan Masa Berlaku
Dalam sertifikat  tanah,  dapat diketahui  mengenai jenis hak atas tanah yang bersangkutan,  apakah  itu  merupakan  Hak  Milik,    Hak  Guna  Bangunan  (HGB), Hak Pakai, Hak Guna Usaha (HGU), atau Hak Pengelolaan, dan berapa lama hak tersebut  berlaku,  kecuali  untuk  hak  milik  yang  tidak  ada  batas  masa  berlakunya. Informasi  mengenai  jenis  hak  atas  tanah  an  masa  berlaku,  tertulis  pada  bagian Sampul Dalam (Buku Tanah) dan dikolom pertama  bagian atas dari Buku Tanah.

## b.   Pemegang Hak
Nama  pemegang  hak  dapat  kita  ketahui  dalam  Buku  Tanah    kolom  kedua bagian  atas.  Di  dalam  Buku  Tanah  juga  dicatat  dalam  hal  terjadi  peralihan  hak atas  tanah.  Misalnya,  apabila  terjadi  transaksi  jual  beli,  maka    nama  pemegang hak  yang  terdahulu  akan  dicoret    oleh  pejabat  yang  berwenang  (BPN)    dan selanjutnya  dicantumkan  pemegang  hak  yang  baru  dan  begitu  seterusnya, pokoknya nama pemegang hak yang lama dicoret dan nama  pemegang hak yang baru  dicantumkan,  sehingga  dari  sertifikat  tersebut  selalu  dapat  diketahui    siapa pemegang hak atas tanahnya.
7 Abdurrahman, Kedudukan Sertifikat Sebagai Alat Bukti, Rineka Cipta, Jakarta, 1995, hal. 36.
Namun  dalam  praktek    tidak  semua  berjalan  sebagaimana  seharusnya,  sebab sering  terjadi,  setelah    transaksi  jual  beli  tanah,  pemilik  tanah  yang  baru    lalai untuk  melakukan    balik  nama  dengan  .mendaftarkannya  ke  Kantor  Pertanahan. Kelalaian seperti ini memang tidak diatur sanksi yang tegas, namun kasus seperti akan merugikan pemilik tanah yang baru (pembeli), karena bisa saja pemilik lama yang namanya masih tercatat di Kantor Pertanahan, mengurus kembali penerbitan sertifikatnya  dengan  alasan  hilang  dan  selanjutnya    menjual  lagi  tanah  tersebut kepada orang lain.

## c.   Keterangan Fisik
Keterangan  fisik  suatu  tanah  dapat  dilihat  pada  Surat  Ukur/Gambar  Situasi. Di sini kita bisa mengetahui mengenai luas tanah, panjang  dan lebar, bentuk fisik tanah,  letak dan batas-batas tanah.

## d.   Beban Di Atas Tanah.
Dari  suatu  sertifikat  juga  dapat  diketahui  apakah  ada  beban  di  atas  tanah tersebut. Maksudnya, apakah tanah tersebut sedang dalam keadaan diagunkan atau dijaminkan pada suatu bank atau  apakah di atas sertifikat   tersebut terdapat hak lain, misalnya HGB di atas hak milik

## e. Peristiwa Yang Berhubungan Dengan Tanah
Semua  peristiwa  yang  berhubungan  dengan  tanah  tersebut  juga  dicatat  oleh Kantor Pendaftaran Tanah (KPT) dalam sertifikat tersebut, misalnya peristiwa jual beli,  hibah,  penyertaan  daam  suatu  Perseroan  Terbatas  (PT),  pewarisan  dan sebagainya.
Sementara  itu  untuk  memperoleh  sertifikat  ada  beberapa  prosedur  dan  tata  cara yang harus dipenuhi oleh si pemohon, diantaranya sebagai berikut:
a) Subyek  hukum  yang  menguasai  tanah  negara  melaporkan  bidang  tanah  yang dikuasainya kapada ketua RT setempat dengan melampirkan foto copy surat-surat bukti  perolehan  tanah  dan  surat-surat  lain  yang  ad  hubungannya  dengan  tanah tersebut,  kemudian  oleh  ketua  RT  dibuatkan  surat  pengantar  kepada  Lurah  atau Kepala Desa.
b) Lurah  atau  kepala  Desa  setelah  menerima  surat  pengantar  dari  RT,  kemudian memerintahkan kepada petugas yang ditunjuk untuk melaksanakan penelitian atas tanah tersebut.
c) Pegawai  yang  ditunjuk  oleh  Lurah  atau  Kepala  Desa  unutk  melaksanakan penelitian  lapangan  atas  petunjuki  dari  subyek  hukum  yang  menguasai  tanah negara tersebut disaksikan oleh pemilik tanah yang berbatasan.
d) Hasil penelitian tersebut kemudian dibuatkan bentuk gambar atau sket tanah yang ditandatangani  petugas  yang  melakukan  penelitian  tersebut,  selanjutnya disampaikan  kepada  Lurah  atau  Kepala  Desa  dalam  bentuk  berita  acara pemeriksaan tanah.
e) Bidang  tanah  yang  telah  dilakukan  penelitian  lapangan  dan  ternyata  tidak  ada sengketa  dari  pihak  lain,  maka  selanjutnya  tanah  tersebut  didaftarkan  dalam register  tanah  desa  atau  kelurahan  dan  kepada  subyek  hukum  yang  menguasai tanah  negara  tersebut  akan  dibuatkan  surat  pernyataan  penguasaan  tanah  (SPPT) yang disertai dengan surat pernyataan tidak sengketa.
f) Selanjutnya  subyek  hukum  atau  pemohon  datang  ke  kantor  pertanahan  dan mengisi  formilir  atau  blangko  hak  atas  tanah  rangkap  3  di LOKET  II dengan memperlihatkan surat-surat tanah serta disertai dengan ;
1) Pemohon WNI atau Badan Hukum yang ditetapkan pemerintah dan dibuktikan dengan :
1.1   Foto copy KTP : 3 lembar 1.2   Foto copy KK : 3 lembar 1.3   SBKRI / SPGN : 3 lembar 1.4 Akta Pendirian Badan Hukum : jika pemohon BH 1.5   SK Pengesahan BH 1.6   Akta Perubahan dan Pengesahannya 1.7   Foto copy Kartu PNS, ABRI, : jika PNS, ABRI, SK Pensiunan atau Pensiunan 2) Bukti Penguasaan 2.1   Surat Bukti perolehan tanah : 3 lembar (Kronologis) 2.2   Surat pernyataan tidak sengketa : 3 lembar 2.3   SPPT PBB tahun berjalan : 3 lembar 2.4   Surat Setor BPHTB dilaksanakan setelah SK Hak Atas Tanah Terbit
3) Berkaitan Dengan Bidang Tanah
3.1 Tanah sudah dipasang patok batas
3.2 Sudah dirintis sebelum dilakukan pengukuran
3.3 Saksi batas dihadirkan sewaktu pengukuran
3.4 Tidak dalam keadaan sengketa
g) Setelah  oleh  pemohon  semua  telah  dipenuhi,  selanjutnya  akan  diterbitkan  SPS (Surat Pemerintah Setor) dari LOKET II untuk membayar biaya ukur di LOKET VI, selanjutnya  kembaki  ke LOKET  II untuk  mendapatkan  jadwal  pengukuran yang dikonfirmasi ke Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan guna mendapatkan Surat  Undangan  Pengukuran  serta  data/nama  Petugas  Ukur. (pemohon diharapkan bersifat aktif)
h) Pemohon  konfirmasi  dengan  Petugas  Ukur,  untuk  ke  lokasi  dan  melaksanakan pengukuran  yang  disaksikan  oleh  pejabat  setempat  (Lurah,  RT)  dan  para  saksi batas.  Blangko  Daftar  Isian  201  B  dan  Veldwerk  (DI.117)  ditandatangani  pihak yang bersangkutan (pemohon,saksi batas, RT dan Lurah). (pemohon diharapkan bersifat aktif)
i) Peta  Bidang  diterbitkan  oleh  Seksi  Survei  Pengukuran  dan  Pemetaan  dan digunakan  sebagai  dasar  pendaftaran  Pemerikasaan  Tanah  (Panitia  “A”)  ke LOKET  II dengan  melampirkan fotocopy  berkas  bukti  surat  penguasaan  serta membayar  biaya  Panitia  “A”  dan  biaya  transport  ke  lokasi  di LOKET  VI. (pemohon diharapkan bersifat aktif)
j) Apabila  pada  tahap  Panitia  “A”,  tidak  ada  masalah  /  keberatan  dari  pihak  lain, maka diterbitkan SK Hak Atas Tanah.
k) Pemohon  akan  menerima  SK.  Hak  Atas  Tanah  dan  selanjutnya  memenuhi kewajiban mendaftarkan ke LOKET I dan membayar biaya yang tertera di dalam SK.  Hak  seperti  biaya  pemasukan  kas  Negara  dan  BPHTB  (Bea  Perolehan  Hak Atas  TAnah  dan  Bangunan)  dan  biaya  pendaftaran  hak  ke LOKET  VI. Selanjutnya proses pembuatan  sertifikat dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kota Samarinda. (pemohon diharapkan bersifat aktif)
l) Pemohon  akan  menerima  Sertifikat  Hak  Atas  Tanah  di LOKET  V. waktu penyelesaian dari mulai penyerahan berkas (lengkap) hingga penerimaan sertifikat adalah 3 (tiga) bulan lamanya.
Secara umum kita semua tahu bahwa kegunaan dari sebuah sertifikat tanah adalah sebagai  alat  bukti  bahwa  si  pemegang  atau  orang  yang  namanya  disebut  dalam sertifikat  tanah, adalah  orang  yang  berhak  atas  tanah  yang  bersangkutan.  Namun, perlu  juga  untuk  diketahui  lebih  jauh,    bahwa  sertifikat  tanah  merupakan  bukti  hak atas tanah yang paling kuat.  Dalam arti,  bahwa selama  tidak ada alat bukti lain  yang membuktikan  ketidak-benarannya,  maka  keterangan  yang  ada  dalam  sertifikat  tanah haruslah  dianggap  benar,  dengan  tidak  perlu    alat  bukti  tambahan.  Sedangkan  alat bukti  lain,  seperti  misalnya,    saksi-saksi,  akta  jual-beli  dan  surat – surat  keterangan pejabat,  hanya    dianggap  sebagai  bukti  permulaan  yang  harus  dikuatkan  oleh  alat bukti lainnya. 8
Untuk lebih jelasnya,  penulis sajikan sebuah ilustrasi sebagai berikut. Suatu saat anda terlibat sengketa tanah dengan pihak lain dan berujung pada pemeriksaan Hakim di  pengadilan.  Apabila anda  telah  memegang  sertifikat  tanah  sebagai  bukti  hak  atas tanah  yang  bersangkutan,  maka  jangan  khawatir  anda  aman.  Anda  hanya  cukup menunjukkan sertifikat tersebut kepada Hakim sebagai alat bukti. Selanjutnya Hakim wajib menganggap dan menerima keterangan dalam sertifikat tersebut sebagai sesuatu yang  benar.  Namun  di  sini  ada  pengecualian,  apabila  ternyata  pihak  lawan  dapat membuktikan  bahwa  keterangan-keterangan  yang  ada  dalam  sertifikat  tersebut  tidak benar  atau  palsu.  Misalnya,    apabila  ternyata  kemudian  pihak  lawan  dapat membuktikan bahwa data yang terdapat dalam sertifikat tersebut ternyata tidak benar atau palsu, maka sertifikat tanah anda tersebut dapat dibatalkan.
Akan beda ceritanya apabila dalam kasus tersebut anda hanya dapat menunjukkan akta jual beli tanah,  disini  Hakim tidak akan begitu saja menerima bukti yang anda ajukan,  namun  Hakim  akan  meminta  beberapa  bukti    tambahan,  seperti  antara  lain  : saksi-saksi,  keterangan – keterangan  pejabat  dan    kuitansi-kuitansi,    alat  bukti  mana dapat memperkuat posisi anda sebagai orang  yang berhak atas tanah tersebut.
Bagaimana dengan tanda pajak seperti, petuk pajak bumi, dan girik,  apakah juga dapat dikatakan sebagai alat bukti hak atas tanah? Banyak orang menganggap bahwa surat-surat pajak juga  merupakan bukti hak atas tanah seperti halnya sertifikat tanah, namun  secara  hukum  surat-surat  tanda  pajak  sebagaimana  tersebut  di  atas  bukanlah merupakan  bukti  hak  atas  tanah,    surat-surat  tesebut  hanya  merupakan    bukti pembayaran pajak yang menginformasikan bahwa  yang  membayar pajak atau wajib pajak  adalah orang  yang namanya  tercantum dalam surat pajak tersebut. Walaupun
8 Ibid, hal. 36.
demikian  dalam  prakteknya,  surat – surat  tanda  pajak  tersebut  dapat  diterima  sebagai bukti hak atas tanah, namun harus ditunjang surat-surat lain seperti keterangan lurah yang dikuatkan oleh Camat dan pengumuman kepada masyarakat luas.
Pendaftaran atas bidang tanah yang dilakukan agar mendapatkan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah maupun pihak lain yang berkepentingan dengan tanah. Dengan talah melakukan pendaftaran dan mendapatkan sertifikat, pemegang hak atas tanah  memiliki  bukti  yang  kuat  atas  tanah  tersebut.  Dalam  sertifikat  tersebut tercantum  data  fisik  dan  data  yuridis  tanah  termasuk  jenis  haknya  antara  lain,  hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan lain sebagainya. Karena itu, sertifikat atas tanah sangat penting keberadaannya.
Dalam  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  24  tahun  1997  diberikan  penjelasan resmi  mengenai  arti  dan  persyaratan  pengertian  “Berlaku  seb agai  alat pembuktian yang kuat”. 9
Dijelaskan bahwa sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat  pembuktian  yang  kuat  mengenai  data  fisik  dan  data  yuridis  yang  termuat  di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan. Ini berarti, demikian dijelaskan dalam  penjelasan  pasal  tersebut,  bahwa  selama  tidak  dapat  dibuktikan  sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalam harus diterima sebagai data yang benar, baik dalam melakukan perbuatan hukum sehari-hari maupun dalam berperkara di  pengadilan.  Sudah  barang  tentu  data  fisik  dan  data  yuridis  yang  tercantum  dalam sertifikat harus tercantum dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan, karena data  itu  diambil  dari  surat  ukur  dan  buku  tanah  tersebut.  Dalam  hubungan  ini  maka data  yang  dimuat  dalam  surat  ukur  buku  tanah  itu  mempunyai  sifat  terbuka  untuk umum,  hingga  pihak  yang  berkepentingan  dapat  (PPAT  bahkan  wajib)  mencocokan data  dalam  sertifikat  itu  dengan  yang  ada  dalam  surat  ukur  dan  buku  tanah  yang disajikan di Kantor Pertanahan. 10
Perlu  diperhatikan,  bahwa  menurut  PP  10  tahun  1961  surat  ukur  merupakan bagian  dari  sertifikat,  dan  merupakan  petikan  dari  peta  pendaftaran.  Maka  data yuridisnya harus  sesuai  dengan  peta  pendaftaran.  Menurut  PP  24  tahun1997  surat ukur  merupakan  dokumen  yang  mandiri  di  samping    peta  pendaftaran.  Surat  ukur memuat data fisik bidang tanah hak yang bersangkutan, hal tersebut diperkuat dengan pasal 32 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah  tersebut  dengan  itikad  baik  dan  secara  nyata  menguasainya,  maka  pihak  yang merasa  mempunyai  hak  atas  tanah  ini  tidak  dapat  lagi  menuntut  pelaksanaan  hak tersebut  apabila  dalam  waktu  5  tahun  sejak  diterbitkannya  sertifikat  itu  tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan  yang  bersangkutan  ataupun  tidak  mengajukan gugatan  pada  Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan serifikat tersebut”
Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa orang lain tidak dapat menuntut tanah yang sudah bersertifikat atas nama orang atau badan hukum, jika selama 5 tahun sejak  dikeluarkannya  sertifikat  tersebut  itu  tidak  ada  orang  lain  yang  mengajukan gugatan ke pengadilan, sedangkan tanah tersebut  diperoleh orang  atau badan hukum dengan  itikad  baik  dan  secara  fisik  nyata  dikuasai  olehnya  atau  oleh  orang  lain  atau badan hukum yang mendapat persetujuannya.
9 Penjelasan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997.
10 Sudikno Mertokusumo, Hukum dan Politik Agraria, Universitas Terbuka, Kencana, Jakarta, 2005, hal 115
Dengan  pernyataan  tersebut  maka  makna  dari  pernyataan,  bahwa  sertifikat merupakan  alat  pembuktian  yang  kuat  dan  bahwa  tujuan  pendaftaran  tanah  yang diselenggarakan adalah dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dibidang pertanahan,  menjadi  tampak  dan  dapat  dirasakan  arti  praktisnya,  sungguhpun  sistem publikasi yang digunakan adalah sistem negatif. Ketentuan tersebut tidak mengurangi asas  pemberian  perlindungan  yang  seimbang,  baik  kepada  pihak  yang  mempunyai tanah  yang  dikuasai  serta  digunakan  sebagaimana  mestinya  maupun  kepada  pihak yang  memperoleh  dan  menguasainya  dengan  itikad  baik  dan  dikuatkan  dengan pendaftarn  tanah  yang  bersangkutan.  Demikian  dinyatakan  dalam  Penjelasan Umum. 11
Dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah, khususnya pasal 3 dengan jelas menyebutkan bahwa pendaftaran atas tanah memiliki tujuan sebagai berikut ; 12
1. Untuk  memberikan  kepastian  hukum  dan  perlindungan  kepada  pemegang  hak atars suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan  mudah  dapat  membuktikan  dirinya  sebagai  pemegang  hak  yang bersangkutan.
2. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah  agar  dengan  mudah  dapat  memperoleh  data  yang  diperlukan  dalam mengadakan  perbuatan  hukum  mengenai  bidang-bidang  tanah  satuan-satuan rumahsusun yang sudah terdaftar;  untuk melaksanakan fungsi informasi tersebut data fisik dan data yuridis dari bidang tanah dan satuan rumah susun yang sudah terdaftar terbuka untuk umum.
3. Untuk  terselenggaranya  tertib  administrasi  pertanahan.  Setiap  bidang  tanah  dan satuan  rumah  susun  termasuk  peralihan,  pembebanan,  dan  hapusnya  hak  atas bidang tanah dan hak milik atas satuan rumah susun wajib terdaftar.

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data, maka dalam Bab IV ini disampaikan kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut :
1. Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya. Apabila dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun sejak sertifikat tersebut diterbitkan, dan tidak ada keberatan secara tertulis atas pemegang sertifikat itu, maka sertifikat tersebut akan  menjadi  bukti  sempurna,  sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nonmor  24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 32 ayat (1 dan 2).
2. Surat  segel  yang  disahkan  oleh  pejabat  yang  berwenang  (dalam  hal  ini  Kepala Desa/Lurah/Kepala Adat) serta para saksi batas, dapat menjadi dasar permohonan penerbitan  sertifikat,  sesuai  dengan  ketentuan  yang  termaktub  dalam  Undang- undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 pasal 22 ayat (1)
3. Sertifikat  merupakan  satu-satunya  bukti  hak  kepemilikan  hak  atas  tanah.  Oleh karena  itu,  kepada  subyek  hukum  yang  menguasai  tanah  negara  namun  belum disertai dengan kepemilikan sertifikat, maka hendaknya dapat segera dimohonkan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN). Serta dalam hal pengurusannya, hendaknya tidak  menggunakan  jasa  perantara  (Calo)  agar  tidak  terjadi  hal-hal  yang  tidak diinginkan, misalnya saja pembengkakan biaya pengurusan.
11 Ibid
12 Ibid, hal 116
4. Sosialisasi  oleh  pihak-pihak  terkait,  dalam  hal  ini  BPN,  Kecamatan  maupun Kelurahan  atau  Desa,  mengenai  prosedur  dan  pentingnya  kepemilikan  sertifikat atas tanah yang dikuasai, handaknya dapat lebih di maksimal lagi.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Kadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2000.
Boedi  Harsono,  Hukum  Agraria  Indonesia,  Sejarah  Pembentukan  UUPA,  Isi  dan
Pelaksanaannya, Djambaran, Jakarta, 2003.
K. Wantjik Saleh, Hak Anda Atas Tanah, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1997.
Urip Santoso, Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah, Kencana, Jakarta, 2005.
Sajuti Thalib, Hubungan Tanah dengan Masyarakat  Indonesia, Bina Aksara, Jakarta,
1985.
Soejono, Prosedur Pendaftaran Tanah, Rineka Cipta, Jakarta, 1995
Sudikno  Mertokusumo,  Hukum  dan  Politik  Agraria,  Universitas  Terbuka,  Kencana,
Jakarta, 2005.
Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997