## ANALISIS MEKANISME IZIN PEMASANGAN REKLAME DIKANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA MEULABOH
Alimas Jonsa Khairul Azwar
Program Studi Ilmu Administrasi, Universitas Teuku Umar
Email: alimasjonsa@gmail.com

## Abstract
The purpose of this research is to know the licensing mechanism to install billboards, to know what constraints faced by the Office of Integrated Licensing Service (KPPT) in licensing to install billboard  and  to  know  the  strategy  of  supervision  on  the  implementation  of  advertisement  by KPPT in West Aceh regency. The method used in this research is descriptive research method with qualitative approach. Selection of informants in this study carried out by purposive sampling method is a technique of sampling data sources with certain considerations. The informants in this  study  were  Head  of  Program  and  Information  (KPPT),  Petitioner  of  License  (Public), Regional  Financial  Management  and  Wealth  Official  (Additional  Informant)  and  Satpol  PP (Additional Informant) with total of informant ie 7 people who made sample in this research . Based on the results of research indicate that the service procedure at KPPT when viewed from the aspect of simplicity, clarity and certainty of requirements as well as details of retribution fee (Tax),  legal  certainty,  responsibility,  completeness  of  facilities  and  infrastructure  and  ease  of access. Obstacles faced by the KPPT, among others, due to the large number of people who take care of the billboard permit and the society did not complete the requirements requested so that the  process  of  issuing  the  permit  to  establish  a  billboard  become  obstructed.  Strategy  of supervision on the implementation of advertisements is to follow up unlicensed billboards.
Keywords : Analicys, Installation Permit Mechanism Billboards, KPPT.

## 1. PENDAHULUAN
Implementasi kebijakan dalam otonomi daerah, pemerintah telah menetapkan beberapa kebijakan  untuk  meningkatkan  pelayanan  kepada  masyarakat  didaerah,  diantaranya  adalah kebijakan  meningkatkan  pelayanan  masyarakat  di  bidang  perizinan.  Seperti  dinyatakan  dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, pada pasal 47 bahwa  untuk  meningkatkan  dan  keterpaduan  palayanan  masyarakat  dibidang  perizinan  yang bersifat  lintas  sektor,  Gubernur,  Bupati,  atapun  Walikota  dapat  membentuk  unit  pelayanan terpadu (dengan sebutan Badan atau Kantor), yang merupakan gabungan unsur-unsur perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi pelayanan perizinan.
Sebagai implementasi dari  peraturan pemerintah tersebut kemudian ditetapkan Peraturan Mendagri  Nomor  20 Tahun  2008  tentang  Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan  Terpadu  di  Daerah,  dimana  pada  pasal  4  disebutkan  bahwa  Badan  atau  Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan  administrasi  dibidang  perizinan  secara  terpadu  dengan  prinsip  koordinasi,  integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian. Fungsi Badan atau Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu adalah penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan.
Perizinan ( verguning ) merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang- Undang atau Peraturan Pemerintah  dalam keadaan tertentu atau perbuatan hukum administrasi
Negara bersegi satu yang  mengaplikasikan peraturan dalam hal konkrit berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan  oleh ketentuan peraturan Perundang-Undangan, sedangkan mekanisme  perizinan  merupakan  sebuah  upaya  yang  dilakukan  untuk  memberikan  penjelasan seputar sistem mekanisme didalam perizinan (Adrian Sutedi, 2010, hal. 168).
Pemberian pelayanan prima oleh aparatur pemerintahan kepada masyarakat merupakan suatu keharusan dan tidak bisa ditawar lagi, karena hal ini merupakan esensi bagian dari tugas pokok dan fungsi pemerintahan dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dalam pemberian pelayanan prima kepada masyarakat harus tetap dilaksanakan (Napitupulu, 2006 hal. 130). Penyediaan pelayanan perizinan, petugas birokrasi sering kali memberikan prosedur yang sangat rumit  dan  cendrung  betele-tele,  jika  mekanisme  yang  rumit  terus  berjalan,  otomatis  membuat masyarakat menjadi malas dan apatis dalam mengurus perizinan.Maka pemerintah perlu mencari solusi untuk mengatasi masalah-maslah tersebut.
Presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono  pernah  menjamin  bahwa  pelayanan  pengurusan izin-izin usaha tidak akan sulit. Apabila ada oknum yang mempersulit dalam pengurusan izin-izin usaha tersebut, maka masyarakat boleh mengirim surat keluhan ke PO BOX 10000 (Goenawan, 2008 hal. 4).
Berdasarkan  hasil  studi International  Finance  Coorporation (IFC)  Bank  Dunia  pada tahun 2006, peringkat Indonesia menurun dari 131 pada tahun 2005 menjadi 135 pada tahun 2006, jika dibandingkan dengan negara lain di ASIA, untuk memulai pengurusan perizinan suatu usaha di berbagai instansi pusat dan daerah membutuhkan 12 prosedur yang harus dilalui dengan waktu dibutuhkan selama 97 hari, biaya yang diperlukan sebesar US$ 1.110. Perbandingan di negara lain seperti Malaysia 9 prosedur dan waktu dibutuhkan 30 hari serta biaya yang diperlukan sebesar US$ 997. Vietnam dengan 11 prosedur, waktu yang dibutuhkan 50 hari dan biaya yang diperlukan US$ 276.(http://www.perizinan. info/fom_index.php .com/29-12-2009/ 20.33 WIB).
Perizinan merupakan salah satu aspek penting dalam pelayanan publik. Kendatipun tidak dibutuhkan setiap hari tetapi sangat berperan penting bagi kehidupan kita, namun banyak yang tidak dapat kita lakukan karena izin adalah bukti penting secara hukum (Khayatudin, 2012:h.103). Salah  satu  yang  membutuhkan  perizinan  yaitu  mendirikannya  papan  reklame.  DalamPeraturan Bupati Aceh Barat Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pajak Reklame yaitu benda, alat, perbuatan atau media yang membentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial,  memperkenalkan,  menganjurkan,  mempomosikan  atau  untuk  menarik  perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, didengar, dirasakan dan atau diminati oleh umum.
Jenis reklame dibedakan atas dua jenis yaitu reklame tetap terbatas dan reklame insidentil. Reklame  tetap  terbatas  merupakan  reklame  yang  mendapatkan  izin  tertulis  untuk menyelenggarakan reklame yang berlaku selama satu tahun, sedangkan reklame insidentil yaitu reklame yang mendapatkan izin tertulis untuk menyelenggarakan reklame yang berlaku kurang dari satu tahun.
Reklame/iklan  dan  promosi  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  sistem  dan sosial  masyarakat  modern.  Dewasa  ini  reklame/iklan  sudah  berkembang  menjadi  suatu  sistem komunikasi  yang  sangat  penting  tidak  saja  bagi  produsen  produk  dan  jasa  tetapi  juga  bagi konsumen. Kemampuan reklame/iklan dan metode promosi lainnya dalam menyampaikan pesan kepada  konsumen  menjadikan  kedua  bidang  tersebut  memegang  peran  sangat  penting  bagi keberhasilan perusahaan dalam memasarkan produk dan jasanya (Masli Ali, 2005:hal.7).
Berbagai  bentuk  usaha,  mulai  dari  usaha  eceran,  hingga  perusahaan  multinasional mengandalkan reklame/iklan dan promosi untuk menjunjung pemasaran produk dan jasa mereka kepada  masyarakat.  Pada  sistem  ekonomi  yang  berlandaskan  pada  pasar,  konsumen  semakin mengandalkan  reklame/iklan  dan  bentuk  promosi  lainnya  untuk  mendapatkan  informasi  yang akan mereka gunakan untuk  membuat suatu keputusan, apakah akan membeli suatu produk dan jasa  atau  tidak.  Semakin  meningkat  pengeluaran  (belanja)  reklame/iklan  yang  dilakukan
perusahaan,  maka  semakin  meningkat  pula  kuantitas pemasaran dari  produk  dan jasa tersebut. Hal ini membuktikan bahwa iklan/reklame dan promosi lainnya dalam memasarkan suatu produk cukup signifikan dalam mendukung pemasaran produk tersebut kepada masyarakat (Rusmanto, 2010:hal.7).
Reklame memiliki potensi yang cukup besar di kota Meulaboh sebagai penyumbang kas pemerintah daerah maupun sebagai dampak negatf yang ditimbulkan. Reklame digunakan karena memiliki  potensi  positif  untuk  menyampaikan  dan  menginformasikan  produk-produk  bagi pengguna  jalan.  Dengan  banyak  reklame  di  kota  Meulaboh  maka  berbanding  lurus  dengan ancaman  yang  timbul  di  kota  Meulaboh  maupun  kerusakan  keindahan  kota  Meulaboh  dengan banyak reklame. Banyaknya tiang-tiang raksasa yang dapat merugikan material maupun nyawa seseorang.Oleh  karena  itu  diperlukan  mekanisme  dalam  memberi  perizinan  untuk  mendirikan reklame.
Pengurusan  izin  telah  terdesentralisasi  kepada  Pemerintah  Daerah,  sehingga  hambatan dan persoalan akan dirasakan oleh masing-masing Pemerintah Daerah. Lamanya pengurusan izin, rumitnya prosedur perizinan, mahalnya biaya yang harus dipikul oleh pemohon izin, dan berbagai persoalan  lain,  termasuk  setelah  surat  izin  terbit  yang  sering  dirasakan  oleh  masyarakat.  Ada berbagai  macam  bentuk  izin  yakni  pengurusan  mendirikan  tempat  hiburan,  izin  mendirikan Rumah Makan, izin produksi makanan dan minuman, izin membuka warnet dan wartel serta izin pemasangan iklan atau Reklame atau spanduk. (Sri, Pudyatmoko. 2009:hal. 58).
Seiring  dengan  kemajuan pembangunan  dan  perkembangan  dunia  bisnis  di Kabupaten Aceh  Barat  kondisi  reklame,  baliho,  maupun  spanduk-spanduk  iklan  khususnya  pemasangan spanduk  atau  baliho  untuk  Pemilihan  Pemimpin  Daerah  sedang  ramai  didirikan  di  jalan  raya, karena secara tidak langsung reklame adalah media penting dan efektif untuk memperkenalkan, menawarkan  dan  mempromosikan  hasil suatu  produk  atau  barangnya  kepada  masyarakat  luas, tetapi  dewasa  ini  keberadaan  papan-papan  reklame,  baliho,  maupun  spanduk-spanduk  iklan  di Kota Meulaboh semakin banyak dan menumpuk keberadaannya tanpa memperhatikan tata letak sehingga  sangat  mengganggu  kenyamanan  masyarakat  atau  pengguna  jalan.  Reklame  di  Kota Meulaboh yang ada saat ini sudah seperti tanaman yang tiangnya menancap disetiap tanah dan bangunan ditepian jalan.Keberadaannya tak teratur seolah semua orang bebas memasang reklame sesuka  hati.Berkembangnya  pembangunan  khusunya  papan  reklame,  baliho,  spanduk-spanduk iklan  tentu  saja  harus  ada  kendali  dari  pemerintah  daerah  salah  satunya  adalah  dengan menerbitkan  izin.Keluhan  pengguna  jalan  dalam  keindahan  jalan  sangat  dirasakan  sebagian masyarakat. Dari berbagai analisa yang muncul, dapat diketahui bahwa pengelolaan reklame di kota Meulaboh masih perlu dikaji kembali. Oleh karena itu, di dalam penelitian ini.

## 2. METODE PENELITIAN
a. Metode Penelitian
Metode  penelitian  merupakan  proses,  prinsip  dan  prosedur  yang  gunakan  untuk mendekati  masalah  dan  mencari  jawaban.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif dengan  jenis  deskriptif.  Dalam  penelitian  ini  mendeskripsikan  data  dalam  bentuk  laporan  dan uraian mengenai mekanisme izin pemasangan reklame di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat.
Denzin dan Lincoln (2009 hal. 38), menyatakan menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan  penelitian  yang  menggunakan  latar  belakang  ilmiah,  dengan  maksud  menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Hasil akhir  dari  penelitian  kualitatif  diharapkan  mampu  menghasilkan  informasi-informasi  yang bermakna atau bahkan menghasilkan ilmu baru sebagai rekomendasi untuk meningkatkan taraf hidup manusia.

## b. Fokus Penelitian
Penelitian  ini  berfokus  bagaimana  mekanisme  izin  pemasangan  reklame  di  Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, apakah sudah  sesuai  dengan  prosedur  atau  tidak  dan  apasaja  kendala  yang  dihadapi  oleh  pihak penyelenggara dalam memberikan izin pemasangan reklame.

## c. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian menunjukkan pada tempat lokasi atau lokasi penelitian yang di cirikan oleh adanya unsur yaitu pelaku, tempat, dan kegiatan yang dapat di observasi (Nasution, 2003: hal. 43).
Adapun  lokasi  dalam  penelitian  ini  adalah  di  Kantor  Pelayanan    PerizinanTerpadu (KPPT)  Kecamatan  Johan  Pahlawan  Kabupaten  Aceh  Barat  di  pilihnya  lokasi  Tempat  Kantor Pelayanan  Perizinan  Terpadu  (KPPT)  karena  kantor  tersebutlah  yang  mengeluarkan  izin mendirikan reklame khususnya tentang mekanisme perizinan reklame di Kabupaten Aceh Barat.

## d. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

##  Sumber data
Menurut Sudrajat, (2005:h.115) sumber data adalahsubjekdaripenelitian yang dimaksud. Adapun sumber data yang diambil dalam penelitian ini adalah
Data Primer yaitu data yang diperolehlangsungdariobyek yang akanditeliti (responden). Pengumpulan  data  primer  denganmenggunakan  instrument  penelitian,  yaituwawancara atau interview guied (Bagong Suyanto dan Satinah, 2008:h.55). Data primer dalam penelitian ini dikumpulkan melalui penelitian langsung di lapangan yang bersumber pada penelitian wawancara dan  observasi.  Data  primer  dalam  penelitian  ini  dikumpulkan  melalui  wawancara  dengan pengurusan KPPT (Kantor PelayananPerizinanTerpadu). Sedangkan observasi dilakukan untuk mengetahui kondisi lokasi penelitian.
Data Sekunder adalah data yang diperoleh oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber  yang  telah  ada.  Data  sekunder  merupakan  data  yang  didapat  dari  studi kepustakaan,  dokumen, koran, internet yang berkaitan dengan kajian penelitian yang diteliti oleh penulis (Bungin. 2008:h.122).

##  Teknik Pengumpulan Data
Untuk  memperoleh  data  yang  diperlukan  dalam  penelitian  ini,  penulis  menggunakan beberapa  tehnik  pengumpulan  data  yaitu  melalui,  wawancara  mendalam  ( in  depth  interview) , dokumentasi  dan  observasi  (pengamanan).  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam penelitian ini yaitu:
Observasi adalah melakukan pengamatan dan pencatatan suatu objek, secara sistematik yang diselidiki. Observasi dapat dilakukan sesuai atau berulangkali (Sukandarrumidi, 2002:h.35). Dalam observasi melibatkan dua komponen, yaitu pelaku observasi (disebut sebagai observer ), dan objek yang di observasi (disebut sebagai observee ).
Wawancara Menurut  Soehartono,  (2008:h.67)  wawancara  adalah  pengumpulan  data dengan  mengajukan  pertanyaan  secara  langsung  oleh  pewancara  (pengumpulan  data)  kepada responden,  dan  jawaban-jawaban  responden  dicatat  atau  direkam  dengan  alat  perekam  ( tape recorder ). Teknik wawancara dapat digunakan pada responden yang buta huruf atau tidak terbiasa membaca dan menulis, termasuk anak-anak. Wawancara dapat dilakukan dengan telepon.
Dokumentasi Menurut  Soehartono,  (2008:h.70)  studi  dokumentasi  merupakan  teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumen yang diteliti dapat berupa berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi. Dokumen dapat dibedakan menjadi
dokumen primer, jika dokumen ini ditulis oleh orang yang langsung mengalami suatu peristiwa, dan dokumen sekunder, jika peristiwa dilaporkan kepada orang lain yang selanjutnya ditulis oleh orang lain.
Dokumen dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan, notulen rapat, catatan kasus ( case record ) dalam pekerjaan sosial, dan dokumen lainnya. Akan tetapi, perlu di ingat bahwa dokumen-dokumen  ini  di  tulis  tidak  untuk  tujuan  penelitian  sehingga  penggunaannya memerlukan kecermatan penelitian. Adapun dokumentasi dalam penelitian ini berupa dokumen tertulis seperti Undang-undang, perkapdan lain-lain dan dokumen foto-foto kegiatan penelitian.

## e. Informan Penelitian
Informan merupakan sebagian dari seluruh individu yang menjadi objek penelitian, yang bertujuan  untuk  memperoleh  keterangan  mengenai  objek  penelitian  dengan  cara  mengamati hanya sebagian dari populasi, suatu reduksi terhadap jumlah objek penelitian (Mardalis, 2003 hal. 56).
Dalam melakukan teknik pengambilan informan penulis menggunakan metode purposive sampling . Purposive  sampling merupakan  teknik  pengambilan  sampel  sumber  data  dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu  tentang  apa  yang  kita  harapkan,  atau  mungkin  dia  sebagai  penguasa  sehingga  akan memudahkan  peneliti  menjelajahi  obyek  atau  situasi  sosial  yang  diteliti  (Sugiyono,  2013,  hal. 218-219).
Maksudnya  penelitian  menentukan  sendiri  informan  yang  akan  diambil  karena  ada pertimbangan  tertentu. Jadi  informan  yang  diambil  tidak  secara acak,  tetapi  ditentukan  sendiri oleh peneliti yaitu mereka yang dianggap mengerti dan memahami masalah yang sedang penulis teliti. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.
Tabel 3.1 Informan Penelitian No Informan (Sampel) Jumlah  Informan 1. Kasie Program dan Informasi (KPPT) 1 2. Pemohon Izin (Masyarakat) 4 3. Dinas  Pengelolaan  Keuangan  dan  Kekayaan Daerah (Informan Tambahan) 1 4. Satpol PP (Informan Tambahan) 1 Total Informan 7
Sumber: Data Primer yang diolah 2016
Berdasarkan  tabel  3.1  diatas  bahwa  informan  terdiri  Penelitian  ini  terdiri  dari    Kasi Program  dan  informasi(KPPT),  Pemohon  Izin  (Masyarakat),  Kabid  Pendapatan  Daerah (DPKKD) dalam Pemungutan Pajak Reklamedan Satpol PP dalam penertiban reklame yang telah habis  masa  waktu  perizinannya  atau  yang  tidak  memiliki  izin  (reklame  liar)  dengan  total keseluruhan informan yaitu 7 orang yang di jadikan sampel dalam penelitian ini.

## 3. PEMBAHASAN
a. Sejarah Singkat Berdirinya Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT).
KPPT Kabupaten Aceh Barat dibentuk pertama  kali dengan Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 12    Tahun  2007  tentang  Susunan  Organisasi  dan  Tata  Kerja    Kantor    Perizinan  Terpadu  Satu Pintu,  dan  mulai  operasionalnya  pada  tanggal  01  Nopember  2007,  kemudian    Istilah  KPTSP diubah  menjadi  KPPT  melalui  Qanun  Kabupaten  Aceh  Barat  Nomor  4  Tahun  2008  tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Barat sebagaimana telah  diubah  beberapa  kali  terakhir  dengan  Qanun  Kabupaten  Aceh  Barat  No.  4  Tahun  2013
tentang  Perubahan  Atas    Qanun  Kabupaten.  Aceh  Barat  No.  11  Tahun  2012  tentang  Susunan Organisasi dan Tata  Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Barat.

## b. Deskripsi Profil Informan Penelitian
Berdasarkan hasil observasi dilapangan maka total keseluruhan informan yaitu 10 orang, dimana  subyek  dalam  penelitian  ini  adalah  Kasie  Program  dan  informasi  KPPT,  Kabid Pendapatan Daerah (DPKKD), Satpol PP dan Pemohon Izin (Masyarakat) Kabupaten Aceh Barat. Peneliti  melakukan  wawancara  dengan  subyek  penelitian  yang  telah  dijadikan  sampel  yang dianggap mewakili populasi. Popolasi yang di jadikan sampel dari penelitian ini yaitu satu orang Kasie Program dan informasi KPPT,  satu orang Kabid Pendapatan Daerah, satu orang Satpol PP, tujuh orang Pemohon Izin (Masyarakat).

## c. Hasil Penelitian
Data  yang  akan  penulis  sajikan  mengenai  izin  pemasangan  reklame  dan  pelayanan perizinan terpadu (KPPT) adalah data primer dan data sekunder. Kemudian akan penulis analisis dan interpretasikan secara deskriptif kualitatif. Adapun data yang akan disajikan dalam penulisan ini yaitu penyajian data hasil wawancara dari informan kunci (key informan) yaitu Kasi Program dan  informasi  KPPT,  Kabid  Pendapatan  Daerah  (DPKKD),  masyarakat  yang  mengurus  izin mendirikan  reklame  sebanyak  empat  orang,  serta  informan  tambahan  yaitu  satpol  pp  yang bertugas  mengontrol  atau  mengendalikan  apabila  ada  masyarakat  yang  tidak  mempunyai  izin dalam  mendirikan  papan  reklame.  Dan  berikut  hasil  wawancara  yang  penulis  sajikan  dalam bentuk  uraian-uraian  dan  penjelasan-penjelasan  sesuai  dengan  keterangan  yang  diberikan  oleh informan yang bersangkutan.
d. Hasil Wawancara dengan Kasie Program dan informasi KPPT
 Kesederhanaan
Untuk mengetahui apakah prosedur pelayanan tidak berbelit-belit dan dapat dilaksanakan secara mudah, cepat, tepat, dan lancar maka pertama sekali penulis melakukan wawancara dengan Kasi  Program  dan  informasi  KPPT  tentang  mekanisme  izin  pemasangan  reklame  di  kantor pelayanan perizinan terpadu Kabupaten Aceh Barat.
Hasil penelitian mengenai mekanisme izin pemasangan reklam di Kabupaten Aceh Barat. Berikut hasil wawancaranya dengan Kasi Program dan informasi KPPT Kabupaten Aceh Barat Bapak Teuku Armia, SH beserta dengan pertanyaannya:
Bagaimanakah  prosedur  atau  mekanisem  pengurusan  izin  pemasangan  reklame  yang selama ini diberikan oleh pihak Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) kepada masyarakat (Pemohon Izin)?
“Prosedur dalam pengurusan izin pemasangan reklame sama halnya  dengan permohonan izin mendirikan usaha lainnya. Pemohon harus mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT). Formulir permohonan itu berupa formulir permohonan mendiririkan reklame yang sudah disiapkan oleh petugas kami. Lalu apabila semua persyaratan telah dilengkapi oleh si pemohon seperti pembayaran pajak reklame dari kantor DPKKD, maka penerbitan izin dapat selesai dalam waktu 5 hari.”
Apakah  dengan  adanya  prosedur  tersebut,  pemberian  Izin  Pendirian  reklame  menjadi lebih mudah, cepat, dan lancar?
“Ya,  tentu  saja.  Sebelumnya  pengurusan  izin  Reklame  ataupun  izin  lainnya  di  bawah naungan  Dinas  Kantor  Perizinan  Terpadu  Satu  Pintu,  Namun  sejak  keluarnya  Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Barat Istilah KPTSP  diubah menjadi KPPT. Kemudian  sebagaimana  telah  diubah  beberapa  kali terakhir  dengan  Qanun Kabupaten. Aceh Barat No. 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas  Qanun Kabupaten. Aceh Barat No. 11 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata  Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Barat untuk mempermudah proses perizinan melalui satu pintu dengan menyederhanakan prosedur perizinan tersebut sehingga proses perizinan tidak berbelit- belit.

##  Kejelasan dan Kepastian
Untuk  mengetahui  kejelasan  dan  kepastian  pelayanan  Izin  mendirikan  Reklame  yang menyangkut persyaratan pengurusan izin, rincian biaya/tarif pelayanan serta tata cara pelayanan, maka peneliti bertanya kepada Bapak Teuku Armia, SH dengan pertanyaan:
- Apa-apa  saja  persyaratan  teknis  dan  administrasi  dalam  pengurusan  Izin  Pemasangan Reklame?
“Pertama-tama mengisi formulir permohonan izin reklame yang telah di sediakan oleh petugas kami dengan persyaratan antara lain fotocopy KTP pemohon izin, fotocopy bukti pajak  reklame,  izin  pemilik  tanah  dalam  mendirikan  reklame,  foto  merk  reklame berwarna dengan ukuran foto 5R dan map folio sebanyak 1 buah.
- Berapa biaya yang dikenakan untuk mengurus izin mendirikan reklame?
“Untuk biaya mengurus izin mendirikan reklame kami tidak memungutnya kami hanya mengeluarkan  surat  izin  apabila  persyaratan-persyaratan  sudah  dilengkapi  oleh  si pembohon, untuk masalah biaya mendirikan reklame biasanya hanya di kenakan biaya pajak itupun tergantung besar kecilnya ataupun banyaknya reklame yang akan di pasang apabila tanda bukti pembayaran pajak di kator DPKKD sudah ada dan persyaratan yang lain sudah lengkap maka kami akan mengeluarkan surat izinya dalam waktu kurang lebih 5 hari kerja.

##  Kepastian Waktu
Untuk mengetahui apakah pemrosesan permohonan izin dapat diselesaikan dalam kurun waktu  yang  telah  ditentukan,  peneliti  melakukan  wawancara  kepada  Bapak  Teuku  Armia,  SH dengan pertanyaan:
- Berapa hari lamanya pengurusan Izin Pemasangan Reklame?
“Apabila si pemohon telah melengkapi segala persyaratan dalam pengurusan pendirian izin reklame tersebut dan fotocopy bukti pajak reklame maka pengurusan penerbitan izin pendirian  reklame  dapat  selesai  dalam  waktu  5  hari.  Namun  karena  banyaknya masyarakat  yang  mengurus  izin  mengakibatkan  pekerjaan  kita  semakin  bertambah sehingga bisa saja memakan waktu lebih dari lima hari.
- Apakah kepastian waktu penyelesaian pelayanan telah diinformasikan dengan jelas? “Ya  tentu  saja  pada  saat  si  pemohon  ingin  mengurus  permohonan  izin  mendirikan reklame tersebut kita telah sampaikan bahwa pengurusan izin mendirikan reklame dapat selesai  dalam  waktu  5  hari  jika  semua  persyaratan  telah  dilengkapi  dan  tidak  ada kendalaapapun.  Namun  jika  memang  tidak  bisa  selesai  dalam  waktu  yang  telah ditentukan  maka  kita  beritahukan  juga  kepada  si  pemohon  supaya  tidak  terjadi kesalahpahaman.”

##  Kepastian Hukum
Untuk  mengetahui  apakah  persyaratan,  pemrosesan,  dalam  pembiayaan  telah  sesuai dengan  ketentuan  yang  telah  ditetapkan  dan  apakah  dokumen  perizinan  tersebut  telah memberikan  jaminan  legalitas  usaha  dan  rasa  aman  bagi  pemegangnya,  peneliti  melakukan wawancara kepada Bapak Teuku Armia, SH dengan pertanyaan:
Apakah  persyaratan  maupun  pemrosesan  dalam  pengurusan  izin  mendirikan  reklame telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan?
“Ya  tentu  saja  bahwa  segala  persyaratan  maupun  pemrosesan  dalam    sesuai  dengan Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 81 Tahun 2014 tentang tata cara pelaksanaan pajak reklame”.
Apakah pemberian Izin Pemasangan Reklame disertai dengan dokumen perizinan/tanda bukti  yang  sah  secara  hukum  dan  apakah  dokumen  perizinan/tanda  bukti  tersebut  telah memberikan jaminan legalitas bagi si pemohon Izin Pemasangan Reklame?
“Ya, karena dokumen perizinan/tanda bukti yang sah secara hukum sangat penting sekali karena  dengan  adanya  dokumen  perizinan/tanda  bukti  tersebut  tentu  saja  telah memberikan jaminan legalitas terhadap si pemohon dan dengan tanda bukti resmi tersbut juga  sebagai  bukti  dalam  pengurusan  reklame  yang  dapat  digunakan  oleh  si  pemohon untuk  ditunjukkan  kepada  petugas  sewaktu-waktu  jika  diperlukan  karena  dokumen perizinan berfungsi sebagai jaminan kepastian hukum sehingga reklame yang di didirikan oleh  si  pemohon  tidak  di  copot  oleh  satpol  PP  secara  paksa  sebelum  masa  waktu berlakunya telah habis.”

##  Tanggung Jawab
Untuk mengetahui siapakah petugas/unit kerja pelayanan yang bertanggung jawab dalam penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan, maupun yang bertanggung jawab memberikan  rekomendasi  apakah  izin  yang  dimohon  dapat  disetujui  atau  tidak  maka  peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Teuku Armia, SH dengan pertanyaan:
- Sejuh ini apakah ada masyarakat yang mengajukan keluhan/komplain dalam mengurus izin mendirikan reklame?
“Memang ada masyarakat yang mengeluh,misalnya tentang pengurusan izin mendirikan reklame yang  memakan waktu lebih dari 5 hari. Namun biasanya lamanya pengurusan izin  mendirikan  reklame  tersebut  diakibatkan  oleh  kurangnya  pengetahuan  dari masyarakat  tentang  persyaratan  pengurusan  izin  mendirikan  reklame,  dan  karena banyaknya masyarakat yang mengurus izin apalagi kita tidak hanya menerbitkan izin bagi mendirikan reklame saja tetapi juga izin-izin lain sehingga para pemohon harus bersabar karena jika memang sesuai dengan waktunya maka izin tersebut pasti akan diterbitkan.”
- Siapa  pihak/unit  kerja  yang  bertanggung  jawab  jika  ada  pemohon  Izin  Pemasangan Reklame  yang  mengajukan  komplain/keluhan  dan  bagaimana  penyelesaian  terhadap komplain/keluhan tersebut?
“Petugas/unit  kerja  yang  secara  khusus  bertanggung  jawab  itu  tidak  ada,  si  pemohon cukup  datang  ke  instansi  terkait  (Dinas  Pekerjaan  Umum  ataupun  Kantor  KPPT  pada
bagian kasi pengaduan).
- Bagaimana penyelesaian terhadap keluhan/komplain tesebut?
“Misalnya jika ada si pemohon yang  mengeluh penyelesaian pengurusan izin reklame terlalu  lama,  kita  cari  tahu  apa  penyebabnya.  Kita  mencari  solusi  yang  terbaik  dan memberikan  saran-saran  maupun  petunjuk  kepada  si  pemohon  agar  mendapatkan informasi  mengenai  prosedur/tata  cara  maupun  persyaratan  dalam  pengurusan mendirikan izin reklame.”
- Sumber media/informasi apa yang bisa dicapai masyarakat untuk mengetahui bagaimana proses pengurusan Izin Pemasangan Reklame?
“Sumber  informasi  yang  bisa  digunakan  oleh  masyarakat  dapat  melalui  website kppt.acehbaratkab.go.id/, sambungan telepon maupun fax atau mendatangi kantor KPPT ke bagian informasi dan pendaftaran.
- Apa tindakan yang dilakukan terhadap pemasangan reklame yang belum mendapat izin dan siapa saja pihak-pihak yang terkait dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas yang menyangkut dengan perizinan?
“Setiap  pemasangan  reklame  harus  terlebih  dahulu  mendapat  izin  tertulis  dari  pihak KPPT  apabila ada pihak masyarakat yang mendirikan reklame tidak memiliki izin maka kami  pihak  KPPT  akan  menyurati  pimpinan  satpol  PP  agar  mencopot  secara  paksa reklame yang tidak memiliki izin tersebut. Pihak yang terkait dalam penyelenggaraan izin tentunya  pihak  Dinas  Pekerjaan  Umum,  pihak  KPPT,  DPKKD  dan  satpol  PP  yang bertugas mengawasi reklame yang tidak memiliki izin”.
- Apakah  ada  kendala-kendala  yang  dihadapi  oleh  pihak  KPPT  dalam  memberikan pelayanan pengurusan izin reklame maupun izin lainnya?
“Sejauh  ini  kendala  yang  dihadapi  yaitu  waktu  penyelesaian  pengurusan  izin  reklame kadangkala tidak selesai tepat waktu karena banyaknya masyarakat yang mengurus izin, tidak hanya izin reklame  dan saja yang harus kita proses namun juga izin-izin lain seperti izin mendirikan usaha, IMB dan izin lainnya sehingga harus kita proses satu per satu dan kendala  yang  ada  juga  berasal  dari  masyarakat  misalnya  ada  persyaratan  yang  kurang lengkap,  sehingga  memakan  waktu  lebih  lama  untuk  menerbitkan  izin  mendirikan reklame. Oleh karena itu kita memandang perlu dilakukan pembinaan kepada masyarakat secara rutin namun hal ini belum dapat kita lakukan”.

## e. Hasil Wawancara dengan Kabid Pendapatan Daerah (DPKKD)
Kemudian  sebagai  informasi  tambahan  maka  peneliti  melakukan  wawancara  dengan Kabid  Pendapatan  Daerah  (DPKKD)  tentang  Pembayaran  Pajak  dalam  Pemasangan  Reklame yaitu Bapak Muhdarsyah dengan pertanyaan:
- Bagaimana  mekanisme  pembayaran  pajak  pemasangan  reklame  apakah  sudah  telah diinformasikan secara jelas kepada masyarakat?
“Ya,  pembayaran  pajak  pemasangan  reklame  sudah  telah  diinformasikan  secara  jelas kepada  masyarakat  atau  si  pemohon.  Didalam  pengurusan  pajak  reklame  si  pemohon akan  mendapatkan  arahan,  penjelasan  dan  juga  perkiraan  biaya  Pajak  Reklame  atau
Billboardnya dari staf kami, kemudian si pemohon akan diberikan Tabel Nilai Jual Objek Pajak  Reklame  (NJOPR).    Dalam  Tabel  NJOPR  inilah  maka  si  pemohon  mengetahui semua  gambaran  skala  penilaian  jenis  reklame,  NSPR  dalam  ukuran/hari  dan  lokasi penempatan reklamenya.
- Apakah selama ini pihak DPKKD memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur pelayanan pembayaran pajak dalam mendirikan papan reklame?
“Ya,  sebagai  lembaga  pelayanan  masyarakat  yang  setiap  hari  berhungan  dengan masyarakat  tentu  harusnya  banyak  menyediakan  informasi  tentang  pelayanan  kedapa masyarakat  terutama  tentang  alur  pelayanan  pembayaran  pajak  dalam  mendirikan reklame.  Informasi  tersebut  kami  sampaikan  melalui  selembaran  yang  kami  bagikan keseluruh masyarakat dan poster yang kami tempelkan di dinding ruang pelayanan, selain itu  masyarakat  juga  dapat  mengakses website kami  dpkkd.acehbaratkab.go.id,  guna mendapatkan  informasi    tentang  bagaimana  mekanisme  alur  pembayaran  pajak mendirikan reklame.
- Kapan biaya/tarif pengurusan pajak pemasangan reklame dibayarkan oleh si pemohon?
“Pembayaran  retribusi  dilakukan  selambat-lambatnya  15  hari  kerja  setelah  surat pemberitahuan diterima oleh si pemohonatau sebelum pemasangan reklame”.
- Apakah  tarif  pembayaran  pajak  reklame  telah  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku?
”Ya tentu saja karena dasar atau petunjuk dalam menentukan tarif/biaya pengurusan pajak reklame tersebut berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Barat No. 81 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pajak Reklame”.
- Siapakah unit kerja yang bertanggung jawab menerima biaya/tarif pajak reklame dalam pengurusan izin mendirikan reklame reklame?
“Yang bertanggung jawab menerima biaya/tarif  pajak dalam pengurusan Izin reklame tersebut yaitu unit pengelola keuangan DPKKD”.
- Apakah  setiap  pungutan  tarif  pajak  reklame  yang  ditarik  ditandai  dengan  tanda  bukti resmi sesuai dengan jumlah yang dibayarkan?
“Ya, tentu saja setiap pungutan yang ditarik ditandai dengan tanda bukti resmi sebagai bukti dalam pengurusan izin mendirikan reklame tersebut dan dapat digunakan oleh si pemohon untuk ditunjukkan kepada petugas sewaktu-waktu jika diperlukan.”
- Apa sanksi dari pihak Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah apabila ada masyarakat yang tidak membayar pajak dari pemasangan Reklame?
“Jika  dalam  waktu  30  hari  itu  tidak  juga  dilunasi  maka  akan  dikenakan  sanksi administratif  berupa  denda  sebesar  2  persen  dari  pajak  yang  akan  dibayarkan  oleh  si pemohon dalam pemasangan reklame”.
- Sumber media/informasi apa yang bisa dicapai masyarakat untuk mengetahui bagaimana proses pembayaran pajak pemasangan reklame?
“Sumber  informasi  yang  bisa  digunakan  oleh  masyarakat  dapat  melalui website kami dpkkd.acehbaratkab.go.id sambungan telepon atau mendatangi kantor DPPKD ke bagian kasi pajak daerah.

## f. Hasil Wawancara Dengan Satpol PP
Kemudian sebagai informan tambahan peneliti juga melakukan wawancara kepada Danru Satpol  PP  Bapak  Is.  Fahanyang  bertugas  mengendalikan  reklame  yang  tidak  mempunyai  izin ataupun yang sudah jatuh tempo pemasangannya dengan pertanyaan sebagai berikut:
- Apa peran satpol pp dalam dalam mekanisme perizinan mendirikan papan reklame?
“Peran kami hanyalah menertibkan reklame yang tidak mempunyai izin atau reklame liar yang terpasang di sepanjang jalan, itupun harus ada surat perintah terlebih dahulu dari pihak kppt baru kami bertindak untuk mencopot papan reklame tersebut.”
- Bagaimana pihak satpol pp dalam mengendalikan papan reklame yang tidak mempuyai izin yang terpasang sepanjang jalan?
“Seperti yang kami katakan tadi kami harus mendapatkan surat perintah terlebih dahulu dari  pihak  kppt  baru  kami  melakukan  survei  ke  lapangan  dan  mencopot  reklame  yang tidak  mempunyai  izin  untuk  diamankan  ke  kantor  sebagai  barang  bukti,  apabila pemiliknya datang untuk mengambil papan reklame tersebut mereka harus menunjukan bukti fisik yang resmi dalam izin mendirikan reklame.”
- Apa sanksi yang diberikan bagi pemilik papan reklame yang tidak mempunyai izin?
“Kalau  sanksi  bagi  pelanggar  tidak  ada,  namun  mereka  harus  melengkapi  dokumen- dokumen resmi serta persyaratan administrasi dalam mendirikan papan reklame seperti pembayaran pajak dalam mendirikan papan reklame serta dokumen-dokumen izin  yang di keluarkan dari pihak kppt.”

## g. Hasil Wawancara Dengan Masyarakat
Kemudian  sebagai  informan  tambahan  peneliti  juga  melakukan  wawancara  kepada masyarakat  yang  telah  mengurus  izin  mendirikan  reklame    sebanyak  empat  orang  dengan pertanyaan serta hasil wawancaranya sebagai berikut:
- Apakah anda telah memahami bagaimana prosedur pengurusan izin dalam  mendirikan papan reklame?
“Ya,  ketika  hendak  mengurus  perizinan  mendirikan  reklame  saya  cukup  memahami bagaimana prosedurnya karena pihak KPPT sendiri telah menjelaskan kepada saya tata cara dalam pengurusanperizinan mendirikan reklameapalagi tidak hanya sekali ini saja saya  mengurus  izin,  sebelumnya  saya  juga  pernah  mengurus  izin  untuk  mendirikan reklame (Wawancara  Ibrahim, hari Rabu, 03 Januari 2017, pukul 08.40 WIB di KPPT).”
Hal senada juga disampaikan oleh informan lainnya melalui petikan wawancara berikut:
“Sebelum saya datang ke kantor kppt saya memang tidak tahu bagaimana prosedur dalam mengurus  mendirikan  reklame.  Setelah  saya  datang  kesana  dan  mendengar  penjelasan
dari  petugas  yang  bersangkutan  baru  saya  paham.(Wawancara    Azhar,  hari  Rabu,  03 Januari 2017, pukul 09.00 WIB di KPPT).”
Pendapat  serupa  juga  disampaikan  oleh  informan  lainnya  yang  selama  ini  menerima pelayaan dari kantor kppt berikut hasil kutipan wawancaranya:
“Mula-mula saya tidak paham bagaimana cara mengurus izin mendirikan reklame. Jadi ketika  saya  ingin  mengurus  izin  maka  barulah  petugas  bersangkutan  menjelaskan bagaimana  prosedur  dalam  mengurus  izin  mendirikan  reklame  (Wawancara  Adi,  hari Rabu, 03 Januari 2017, pukul 09.00 WIB di KPPT).”
Sama halnya dengan pendapat informan lainnya berikut hasil kutipan wawancaranya:
“Mulanya  saya  memang  tidak  mengerti  bagaimana  prosedur  dalam  mengurus  izin mendirikan reklame sebelum diberitahukan oleh petugas setempat. Setelah diberitahukan barulah  saya  mengerti.  Sebelumnya  saya  tidak  tahu  sama  sekali    (Wawancara    Budi Ramadhan, hari Rabu, 03 Januari 2017, pukul 09.00 WIB di KPPT).”

## 4. PENUTUP
Bedasarkan hasil penelitian, Mekanisme Izin Pemasangan Reklame Di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaaten Aceh Barat dapat di simpulkan sebagai berikut:

## a. Prosedur pelayanan pada KPPT.
Prosedur Pelayanan KPPT bila dilihat dari segi kesedarhanaan, sudah dapat dikatakan efektif, karena prosuder pelayanan tidak berbelit-belit sesuai dengan tujuan pelayanan terpadu satu pintu. Si pemohon cukup melengkapi formulir permohonan izin mendirikan reklame dengan melengkapi  persyaratan  yang  ada  kemudian  selebihnya  akan  diproses  oleh  pihak  KPPT. Selain dilihat dari segi kesederhanaan, prosedur pelayanan juga di lihat dari segi kejelasan dan kepastian persyaratan maupun rincian biaya retribusi (Pajak), kepastian hukum, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana serta kemudahan akses. Namun bila dilihat dari segi waktu belum dapat dikatakan efektif karena penyelesaian izin mendirikan reklame tersebut memakan waktu lebih dari 6 hari kerja atau tidak sesuai dengan waktu yang talah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya penyederhanaan prosedur maka akan mewujudkan suatu sistem pelayanan yang praktis dan cepat sehingga kualitas pelayanan akan meningkat dan masyarakat puas dengan pelayanan yang didapatkan.

## b. Kendala-Kendala yang dihadapi oleh pihak KPPT
Kendala- kendala yang dihadapi oleh pihak KPPT antara lain akibat banyaknya masyarakat yang  mengurus  izin  mendirikan  reklame  mengakibatkan  penyelesaian  izin  mendirikan reklame tidak dapat selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Kendala yang juga dihadapi  oleh  pihak  KPPT  yaitu  apabila  masyarakat  yang  hendak  mengurus  izin  tidak melengkapi  persyaratan  yang  diminta  sehingga  proses  penerbitan  izin  mendikan  reklame menjadi terhambat dalam pemasangan reklame.
c. Strategi Pengawasan KPPT.
Strategi  Pengawasan  terhadap  penyelenggaraan  reklame  yaitu  dengan  menindak  lanjuti reklame yang tidak mempunyai izin atau reklame liar yang terpasang di sepanjang jalan untuk di  copot  dan  diamankan  kekantor  sebagai  barang  bukti,  apabila  pemiliknya  datang  untuk mengambil papan reklame tersebut mereka harus menunjukan bukti fisik yang resmi dalam izin mendirikan reklame.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Adrian Sutedi, 2010. Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik , Sinar Grafika, Jakarta.
Bagong, Suyanto dan Sutinah. 2008. Metode Penelitian Sosial : Berbagai Alternatif Pendekatan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Bungin, M. Burhan. 2008. Penelitian Kualitatif . Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Denzin  K.  Norman  dan  Lincoln  S.  Yvonna.  2009. Hand  Book  Of  Qualitative  Research .  New Delhi: Sage Publications.
Dounloud,  Minggu  22  Oktober  2017  http://www.perizinan.info/fom_index.php  .com/29-12- 2009/ 20.33 WIB.
Goenawan, Kian. 2008. Izin Beres Bisnis Sukses . Yogyakarta: Pustaka Grahatama.
Khayatudin, 2012, Pengantar Mengenal Hukum Perizinan , Uniska Press, Kediri.
Mardalis. 2003. Metode Penelitian Suatu Pendekatan Profosal . Jakarta : PT. Bumi Aksara.
Masli Ali, 2005, Reka Reklame, Galangpress, Jakarta.
Napitupulu, Paimin.2006. Pelayanan Publik dan Customer Statisfiction . Bandung: Alumni.
Nasution. 2003. Metode Research , Jakarta : PT. Bumi Aksara.
Rusmanto  Gunawan,  2010. Promosi  Melalui Media Iklan  Televisi  dan  Efektivitasnya ,  Rajawali Press.
Soehartono,2008. Metode Penelitian Deskriptif . Yogyakarta: Mandiri Prima.
Sri. Pudyatmoko, Y. 2009. Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan , Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
Sudrajat, 2005, Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah , Bandung: Pustaka Setia.
Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D . Bandung : Alfabeta.
Sukandarrumidi. 2002 . Metode Penelitian untuk Pemula .Universitas Gadjah Mada.Yogyakarta

## Peraturan dan Undang-undang
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Pelayanan Perizinian
Peraturan Mendagri Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Implementasi Pajak Reklame.
Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 81 Tahun 2014, Tentang Pelaksanaan Pajak Reklame.
Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 12  Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor  Perizinan Terpadu Satu Pintu.
Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Barat .
Qanun Kabupaten Aceh Barat No. 4 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas  Qanun Kabupaten. Aceh   Barat No. 11 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata  Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Barat.