Jurnal Interpretasi Hukum | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol.  1,  No.  2  –  September  2020,  Hal.  148-152|  Available  online  at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.22225/juinhum.v1i2.2453.148-152

## PEMBAGIAN HARTA WARISAN DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
Ni Luh Gede Suwarni, I Nyoman Putu Budiartha, Desak Gde Dwi Arini Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

## Abstrak
Indonesia  mengalami  perkembangan  pesat  dari  jaman  nenek  moyang  sampai  jaman  modern  dimana masyarakatnya hidup dengan fasilitas yang dapat menunjang kehidupan sehari–hari. Rumusan masalah adalah Bagaimana  pembagian  harta  warisan  menurut  KUH  Perdata,  dan  bagaimana  penyelesaian  sengketa  terhadap pembagian  hasil  warisan  menurut  KUH  Perdata?  Metode  yang  digunakan  adalah  tipe  penelitian  hukum normatif  dengan  metode  pencatatan  dan  pengkajian  berdasarkan  bahan–bahan  hokum.  Berdasarkan  hasil analisis data adapun hasil dalam penelitian ini adalah yang pertama perpindahan hak dan kewajiban ahli waris Menurut  bentuknya  ada  tiga  macam  testament  pembagian  harta  warisan  yaitu:  (1)  Openbaartestament  suatu terstament  dibuat  oleh  seorang  notaris  Orang  yang  akan  meninggalkan  warisan  menghadap  pada  notaris  dan menyatakan  kehendaknya,  (2)  Olographis  testament  harus  dituliskan  dengan  tangan  orang  yang  akan meninggalkan  warisan  itu  sendiri  (elgenhading),    (3)  Testament  rahasia  juga  dibuat  sendiri  oleh  orang  yang akan  meninggalkan  warisan  tetapi  tidak  diharuskan  ia  menulis  dengan  tangan  sendiri,  yang  kedua  adalah penyelesaian sengketa litigasi ada dua yaitu Pengadilan umum artinya pengadilan negeri berwenang memeriksa sengketa  sedangkan  pengadilan  niaga  pengadilan  khusus  yang  berada  di  lingkungan  pengadilan  umum  yang mempunyai kompetensi untuk memeriksa dan memutuskan permohonan penyertaan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dan sengketa HaKI
Kata Kunci :  Harta Warisan; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

## Abstract
Indonesia has experienced rapid development from ancestral ages to modern ages in terms of its people living with  daily-supporting  facilities.  In  other  words,  the  Indonesian  people  live  with  a  legacy  which  is  then developed.  Regarding  inheritance,  this  study  examines  two  legal  issues:  (1)  distribution  of  inheritance according to the Civil Code and (2) settlement of disputes over distribution of inheritance results according to the  Civil  Code.  This  study  was  designed  using  a  normative  legal  research  method  design;  the  data  were collected by applying note-taking and analysing techniques based on legal materials. Based on the results of data  analysis,  it  is  found  that  in  terms  of  its  form  there  are  three  types  of  rights  and  obligations  of  an  heir: openbaar testament, a form of inheritance made by a notary, in which case, the person who will transfer the inheritance  appears  before  a  notary  and  declares  his  will;  olographis  testament,  a  form  of  inheritance realising  in  writing  by  hand  and  is  affixed  by  the  hand  of  the  inheritor  (elgenhading  /  gedepoecerd);  and  a secret testament, a form of inheritance that requires the transfer of inheritance by written evidence, made by the  person  transferring  the  inheritance  but  not  necessarily  handwritten.  There  are  two  forms  of  dispute resolution related to inheritance through litigation, namely the general court, which in this case is the district court,  the  authority  to  examine  disputes  and  the  commercial  court  of  a  special  court  that  is  within  the environment of a general court that has the competence to examine and decide an application for participation and postponement of debt payment obligation (PKPU) and disputes over intellectual property rights (HaKI).
Key word : Inheritance; Code of Civil law

## I. PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  yang  mengutamakan  kepentingan  masyarakatnya  perubahan  demi perubahan  terjadi  sejak  era  nenek  moyang  sampai  era  modern  namun  beberapa  hal  tidak mengalami  perubahan  bahkan  dari  jaman  nenek  moyang  ialah  harta  warisan  merupakan peninggalan  dari  orang  yang  sudah  meninggal  biasanya  diberikan  atau  hibahkan  kepada keturunan mereka  dengan  tujuan  agar  mengembangkan suatu  yang  ditinggalnya  minimal membuat
perubahan terhadap kehidupan orang  yang  mendapat warisan terkadang  pembagian  harta  warisan yang  tidak  dianggap  adil  oleh  beberapa  pihak  membuat  timbul  konflik  diantara  para  pewaris membuat tidak harmonis suatu hubungan keluarga Pemerintah mengantisipasi  hal tersebut membuat suatu  peraturan  dimana  seseorang  dapat  menuntut  dan  dituntut  berkaitan  warisan  melalui  aturan hukum perdata yang berlaku di Indonesia. Hukum waris BW mengenal 3 (tiga) asas, yaitu pertama, asas  individual  (asas  pribadi)  dimana  yang  menjadi  ahli  waris  adalah  perorangan,  kedua  asas bilateral  yaitu  seseorang  tidak  hanya  mewaris  dari  bapak  saja  tetapi  juga  sebaliknya  dari  ibu, demikian  juga  saudara  laki-laki  mewaris  dari  saudara  laki-lakinya,  maupun  saudara  perempuannya yang ketiga asas asas perderajatan, artinya bahwa ahli waris yang derajatnya dekat dengan si pewaris menutup  ahli  waris  yang  lebih  jauh  derajatnya,  maka  untuk  mempermudah  perhitungan  diadakan penggolongan-penggolongan ahli waris (Oemar Moechthar, 2017) .
Dalam  aturan  hukum  perdata  seorang  yang  dengan  sengaja  mempergunakan hak  waris  milik orang  lain  dapat  dituntut  dan  diadili  oleh  hukum  melalui  pengadilan  hukum  perdata  Sistem  waris mengutamakan  hubungan  antar  keluarga  dimana  biasanya  seorang  mewarisi  harta  bendanya  saat dirinya  berada  diusia  renta  atau  sudah  tidak  bisa  beraktifitas  serta  mengetahui  kondisi  keuangan anak–anaknya  membuat  seorang  memberikan  hak  miliknya  kepada  penerusnya (Ramli,  2013) . Segala  yang  diwariskan  tidak  semata  hanya  kekayaan  atau  uang  melainkan  banyak  variasinya semisal  sawah  perkebunan  saham  perusahaan  dan  banyak  lagi  yang  membuat  seorang  yang mendapat warisan memiliki tanggung jawab besar terhadap warisan yang diterima Menjadi seorang yang  mewarisi  milik  keluarga  sebelumnya  senantiasa  menjaga  dan  merawat  bahkan  sampai mengembangkan  demi  menunjang  perekonomian  keluarga  dimasa  mandatang (Ali,  2000) . Dukungan  keluarga  pewaris  sangat  berarti  mengingat  bertambahnya  tanggung  jawab  seorang pewaris selain membiayai keluarganya keuntungan mendapat warisan tergantung daripada apa yang diwariskan  semisal  mendapat  hak  atas  sawah  keuntungannya  dapat  ditanami  berbagai  macam kebutuhan  pokok  atau jika dalam keadaan sulit dapat dijual demi melangsungkan hidup.
Membahas  warisan  tidak  akan  ada  habisnya  terdapat  konflik  saat  ada  salah  satu  pihak merasa tidak adil dalam pembagian harta warisan keharmonisan keluarga  dipertaruhkan jika  terjadi konflik  Mediasi  diperlukan  antar  keluarga  jika  terjadi  hal  tersebut  guna  mencari  titik  tengah  dari permasalahan  yang  dihadapi.  Dalam  hukum  perdata  tidak  semua  harta  warisan  dapat  dimiliki seutuhnya  artinya  segala  suatu  yang  diberikan  namun  terdapat  amanat  didalamnya  merupakan tanggung jawab  merawat dan  menjaga warisan tersebut semisal seorang  ayah  memberikan warisan berupa  lahan  kelapa  sawit  kepada  kedua anaknya  dengan  pembagian sama  namun  terdapat  amanat merawat serta mengembangkan lahan tersebut jika salah satu anak tidak dapat merawat maka dapat dihibahkan kepada anak satunya yang dapat merawat serta mengembangkan lahan tersebut. (Harlina, 2014) .  Amanat  yang  diberikan  seorang  kepada  yang  mewaris  disebut  sebagai  wasiat  biasanya berupa surat atau secara langsung dikatakan kepada pewaris dengan didampingi kuasa hukum Surat wasiat  yang  dibuat  pewaris  bersifat  mengikat  kepada  seorang  yang  diberikan  warisan  dan  tidak dapat diganggu gugat semasih seorang mampu mengemban tanggung jawab menjaga warisan maka hasilnya dapat dinikmati sendiri jika sebaliknya maka tidak berhak menerima warisan dan menerima resiko tidak mendapatkan warisan.
Seorang dengan kemauannya sendiri memberikan harga bendanya kepada  orang  lain  namun  dengan  syarat  yang  dimilikinya  disebut  sebagai  pewaris  Segala  yang dikehendaki  pewaris  bersifat  mutlak  dan  tidak  diganggu  gugat  termasuk  tanggung  jawab  hak  dan kewajiban  yang  nantinya  diterima  oleh  orang  yang  mewarisi  warisan  namun  tidak  semua  pewaris memberi  syarat  ada  juga  memberikan  dengan  kewenangan  berasa  ditangan  orang  yang  mendapat warisan  tidak  ada  tanggung  jawab  menjaga  apa  yang  diwariskan  melainkan  sebagai  hadiah  dari pewaris kepada ahli waris
Segala bentuk peninggalan baik berupa uang tunai lahan tanah perkebunan  persawahan  yang dimiliki  seorang  dinamakan  warisan  Diberikan  kepada  ahli  waris  secara  terbuka  atau  diketahui salah  keluarga  biasanya  terdapat  surat  wasiat  saat  menerima  warisan  dengan  pesan  dari  yang memberikan  warisan  tidak  semua  ahli  waris  mendapat  hak  sepenuhnya  terhadap  harta  warisan namun terdapat tanggung jawab untuk menjaga dan mengembangkan warisan yang dididapat sesuai keinginan  pewaris.  Warisan  adalah  suatu  peninggalan  harta  kekayaan  kepada  ahli  waris (Wahyuni, 2018) .
Pewaris biasanya menulis surat wasiat sebagai pesan terakhir yang disampaikan untuk seorang yang  diberikan  warisan  dan  dititipkan  pada  kuasa  hukum  yang  nanti  menyampaikan  kepada  yang menerima  warisan  saat  pewaris  meninggal  dunia  Kuasa  hukumlah  yang  bertugas  memantau  harta warisan yang ditinggalkan pewaris  kepada  ahli  waris  agar  tidak  disalahgunakan dan  sesuai dengan kehendak  pewaris  yang  diutarakan  melalui  surat  wasiat  sebagai  pesan  terakhir  Kuasa  hukum  juga bertugas  membuat peralihan hak  dari  pemegang hak  sebelumnya yaitu  pewaris  kepada  orang  yang menerima  warisan  disebut  ahli  waris.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkapi  pembagian  harta warisan  secara  benar  berdasarkan  KUHP,  dan  untuk  memahami  penyelesaian  persoalan  warisan terhadap ahli waris.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan normatif berpatokan pada peraturan pemerintah yang berfokus dokumen sebagai  objeknya  dan  analisis  dalam  Informasi  yang  didapat  secara  konseptual  berkaitan  dengan Penelitian  hukum  normatif  adalah  hukum  kepustakaan  yang  mengacu  pada  norma  hukum  yang terdapat  dalam  peraturan  Perundang-undangan (Waluyo,  2002). Peneliti  dalam  menyelesaikan penelitian  ini  dengan  tidak  menyimpang  dari  hukum  positif  dan  Penelitian  melalui  permasalahan yang  dipaparkan  di  atas.  Pendekatan  perundangan-  undangan  adalah  melakukan  suatu  penelitian dengan  berpatokan  pada  undang–undang  sebagai  dasar  peneliti.  Pendekatan  kasus  dilakukan  guna melihat mencatat dan memahami permasalahan yang  diangkat dalam skripsi ini dengan tidak keluar dari  zona  hukum  positif.  metode  normatif  dan  kualitatis  dimana  dalam  pengerjaannya  penulis menlaah  isu  hukum  dengan  didasari  peraturan  –  peraturan  hukum  Perdata  di  Indonesia (Ahmad, 2008) .

## III. HASIL  DAN PEMBAHASAN
Arti dari hukum waris sendiri ialah suatu peraturan yang mengatur mengenai prosedur perpindahan hak  dari  generasi  sebelumnya  ke  generasi  selanjutnya  Peraturan  yang  membahas  tentang  suatu peninggalan  yang  ditinggalkan  oleh  pemilik  sebelumnya  karena  meninggal  dunia  dan  berupa kekayaan  serta  memunculkan  suatu  perpindahan  hak  milik  ke  orang  yang  di  percayakan  oleh pemilik  sebelumnya  ialah  pengertian  dari  hukum  waris  biasanya  berdasarkan  hubungan  keluarga dari pemilik sebelumnya ataupun pihak ketiga Akan tetapi banyaknya pengertian dari hukum waris membuat  para  ahli  sependapat  jika  hukum  waris  ialah  peraturan  yang  mengatur  cara  dan  proses perpindahan kekayaan dari pewaris kepada ahli waris atau para ahli warisannya
Dalam peraturan hukum perdata terdapat aturan mengenai hukum keluarga sedangkan hukum waris  sendiri  ialah  salah  satu  bagian  dari  hukum  keluarga  maka  dengan  ini  mengartikan  bahwa hukum  waris  mempunyai  kaitan  yang  erat  dengan  lingkungan  kehidupan  keluarga  dimana anggotanya  ialah manusia karena setiap  manusia akan  mengalami peristiwa  alam  yang  dinamakan kematian  Setiap  seseorang  yang  telah  meninggal  pasti  memiliki  seseorang  yang  menjadi perpindahan  kekayaannya  Kematian  yang  tidak  dapat  di  ketahui  menyebabkan  kemunculan  suatu akibat  hukum  yakni  tentang  tata  cara  perpindahan  hak  dan  kewajiban  seseorang  yang  telah meninggal  dimana  diatur  dalam  hukum  waris  Para  ahli  hukum  yang  berada  di  Indonesia  masih belum  mendapatkan  titik  untuk  menyepakati  mengenai  pengertian  hukum  waris  sendiri  sehingga menyebabkan pengertian hukum  waris  masih  sangat beraneka ragam di Indonesia
Suatu  perkara  yang  dihitung sangat  penting  ialah mengenai  warisan  karena  menyangkut dari generasi  sebelumnya  ke  generasi  selanjutnya  Warisan  yang  dikatakan  penting  ini  seringkali menyebabkan berbagai masalah  sehingga  seringkali  dalam  hubungan  keluarga  rasa  kekeluargaan bias  terputus  karena  warisan  ini  karena  adanya  perbedaan  pendapat  mengenai  kesepakatan pembagian warisan. Berikut Unsur-unsur dalam hukum waris:
1. Pewarisan  yaitu  Seseorang  yang  memiliki  kekayaan  dimana  saat  ia  telah  meninggal  dunia menyebabkan suatu persoalan yakni kemana kekayaan yang ia miliki akan di limpahkan
2. Ahli  waris  yaitu  Seseorang  atau  lebih  dari  dua  orang  yang  akan  menerima  hak  kekayaan  si pewaris  apabila  telah  tiba  waktu  pewaris  meninggal  dunia  Yang  biasanya  berdasarkan  adanya ikatan hubungan darah
3. Harta Warisan yaitu  Suatu wujud kekayaan yang menjadi persoalan apabila pewaris sudah tiada dan akan di pindah hak kepada ahli waris
Suatu  surat  wasiat  merupakan  pernyataan  dari  pewaris  tentang  segala  sesuatu  yang  ia kehendaki apabila sudah meninggal yang dibuat dalam bentuk surat Biasanya di keluarkan oleh dari satu  pihak  dan  memuat  mengenai  waktu  kapan  diserahkan  dan  kepada  siapanya.  Pasal  874  KUH Perdata  yang  menerangkan  tentang  arti  wasiat  atau  testament  memang  sudah  mengandung  suatu syarat bahwa si pernyataan itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Hak yang memiliki segala  peninggalan  pewaris  ialah  ahli  waris  karena  sudah  diatur  sebagaimana  mestinya  saat  ia menjadi sebagai ahli waris apabila an kepada seseorang yang menguasai harta kekayaan tersebut Apabila  dilihat  dalam  suatu  hubungan  dengan  pewaris  sebagai  contoh  menyewa  Maka penuntutan itu tidak dapat dilaksanakan atas harta yang ditinggalkan sebagai peninggalan yang tidak terurus  Hak  penuntutan  tersebut  dapat  dipergunakan  oleh  si  ahli  waris  hanya  dengan  mengajukan gugatannya jika  ia  meminta  haknya  dan  menyatakan  bahwa  ia  adalah  sebagai  hak ( Supar man, 2007 ) . Karena dalam asas orang perorangan bahwa yang dapat diakui mendapat waris ialah  setiap orang bahkan bayi yang baru lahir sekalipun (Darmabrata, 2003) . Karena dalam peraturan Undang- undang telah memuat penetapan orang yang berbuat tidak patut menerima warisan ialah orang yang telah  atau  sedang  menjalani  hukuman  dari  putusan  hakim  akibat  telah  berbuat  melawan  hukum yakni membunuh dan mencoba membunuh si pewaris Selain itu bagi ahli waris yang telah bertindak menggelapkan  dan  merubah  surat  wasiat  dengan  kasar  ataupun  dengan  ancaman  kepada  si pewaris  Peraturan  telah  menetapkan  juga  bahwa  orang-orang  yang  memiliki  hubungan  dengan karirnya  si  pewaris  juga  tidak  di  ijinkan  untuk  mendapatkan  warisan  dari  dalam  surat  wasiatnya yang  dimaksud  ialah  pejabat  yang  memiliki  wewenang  yakni  notaris  dalam  pembuatan  surat wasiat  beserta  saksi  yang  telah  di  hadirkan  dalam  pembuatan  atau  kesepakatan  surat  wasiat tersebut juga warisan yang diberi wasiat kepada orang yang menjadi perantara dapat dibatalkan yang dimaksud  dalam  perantara  tersebut  ialah  anak  atau  istri  yang  dari  orang  tidak  diperbolehkan menerima warisan yang telah termuat dalam surat wasiat tersebut
Penyelesaian  perkara  yang paling diminati  saat ini penyelesaian  diluar pengadilan atau non litigasi  Segala  suatu  yang  hemat  biaya  tanpa  perlu  melakukan  banyak  sidang  pasti  diminati masyarakat  yang  bersangkutan.  Proses  penyelesaian  tidak  memakan  banyak  waktu  dan  jika mendapat titik terang tidak perlu melakukan sidang karena permasalahan terselesaikan dengan cepat Kesepakatan antara para pihak yang bersangkutan diluar pengadilan menghasilkan  suatu etikat baik karena  masing-masing  pihak  tidak  perlu  mengeluarkan  biaya  banyak  namun  permasalahan  sudah selesai dan diakui kedua belah pihak

## IV. SIMPULAN DAN SARAN
1. Simpulan
Berdasarkan analisis data peneliti dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:
a. Di dalam suatu pembagian warisan ada yang menurut undang-undang dan menurut suatu wasiat Dimana  yang  merupakan  pembagian  menurut  undang-undang  karena  dalam  pewarisan perpindahan  hak  dan  kewajiban  ahli  waris  Menurut  bentuknya  ada  tiga  macam  testament pembagian harta warisan yaitu 1 Openbaartestament suatu terstament dibuat oleh seorang notaris Orang  yang  akan  meninggalkan  warisan  menghadap  pada  notaris  dan menyatakan kehendaknya  2 Olographis  testament harus  dituliskan  dengan  tangan  orang  yang  akan meninggalkan warisan  itu  sendiri ( elgenhading )  ( gedepoecerd )  3  Testament  rahasia  juga  dibuat sendiri  oleh orang  yang  akan  meninggalkan warisan  tetapi  tidak  diharuskan ia  menulis dengan tangan sendiri
b. Cara  penyelewsaian  sengketa  non  litigasi  dan  litigasi  Penyelesaian masalah  di luar  pengadilan jalur  non  litigasi  ini  dkenal  dengan  penyelesaian  sengketa  alternatif  juga  diartikan  sebagai penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  Pada  umumnya  dinamakan  ADR  ( Alternative Dispute  Relosolution )  Penyelesaian  perkara  di  luar  pengadilan  diakui  dalam  peraturan  di Indonesia dalam penjelasan Pasal 3 UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Penyelesaian Perkara di Luar  Pengadilan  Sedangkan  penyelesaian litigasi  itu  adalah  penyelesaian  sengketa  antara  para pihak  yang  dilakukan di muka pengadilan lembaga penyelesaian sengketa litigasi ada dua yaitu Pengadilan  umum  pengadilan  negeri  berwenang  memeriksa  sengketa  sedangkan  pengadilan niaga  pengadilan  khusus  yang  berada  di  lingkungan  pengadilan  umum  yang  mempunyai
kompetensi  untuk  memeriksa  dan  memutuskan  permohonan  penyertaan  dan  penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dan sengketa HaKI

## 2. Saran
Ada beberapa saran yang bias peneliti berikan sebagai berikut:
1. Kepada  pemerintah  sebaiknya  lebih  turun  tangan  tentang  kasus  ini  dan memberi tanggapan dan  dikeluarkan perlindungan untuk  keluarga  yang haknya  di  ambil  alih  oleh  yang  seharusnya tidak  mempunyai  hak  dalam  warisan  tersebut  atau  pembagiannya  yang  tidak  memihak  pihak manapun dan dari golongan apapun dan lebih menegaskan UU tentang perlindungan Ahli waris
2. Kepada  masyarakat  para  pencari  keadilan  agar  dalam  penyelesaian  sengketa  waris  diharapkan untuk  menyelesaikannya  di  Pengadilan  Dan  jika  harta  warisan  hanya  dibagi  diluar Pengadilan/damai haruslah sesuai dengan hukum yang berlaku karena sebaik-baik hukum tetap yang paling baik hukum yang mempunyai nilai-nilai keadilan yang hakiki.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad, B. (2008). Metode Penelitian Hukum . Pustakasetia. Ali, A. (2000). Hukum Warisan kekeluargaan Hukum Pembuktian . Rineka Cipta. Darmabrata, W. (2003). Hukum Perdata Asas-Asas Hukum Warisan . Universitas Indonesia. Harlina,  Y.  (2014).  Status  Nasab  Anak  Dari  Berbagai  Latar  Belakang  Kelahiran  (Ditinjau Menurut Hukum Islam). Hukum Islam , 14 (1), 64–81
Oemar  Moechthar.  (2017).  Kedudukan  Negara  sebagai  Pengelola  Warisan  atas  Harta Peninggalan  tak  Terurus  Menurut  Sistem  Waris  Burgerlijk  Wetboek. Yuridika , 32 (2), 280–309
Ramli,  M.  (2013).  Peranan  Advokat  dalam  Mewujudkan  Kewenangan  Pengadilan  Agama dalam Bidang Kewarisan. Ulumuna , 5 (2), 147–16. Suparman, E. (2007). Hukum Warisan Indonesia . Retika Aditama
Wahyuni,  A.  (2018).  Sistem  Waris  dalam  Perspektif  Islam  dan  Peraturan  Perundang- undangan Di Indonesia. SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I , 5 (2), 147–160.
Waluyo, B. (2002). Penelitian Hukum Praktek . Sinar Grafika.