Volume 2 Nomor 1, Juni 2014 | Bahana Manajemen Pendidikan | Jurnal Administrasi Pendidikan Halaman 558 ‐ 831

## PELAKSANAAN FUNGSI KOMITE SEKOLAH PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI SE ‐ KECAMATAN BAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN

## Ramadhan
Jurusan Administrasi Pendidikan FIP UNP

## Abstract
The goal of this research are to see information about the showed that the performance of the functions of the School Committee. The population is 37 people from School Committee and the sample is 37 people that taken by research population. The instrument of this research is question with Likert Scale Models that had tested for validity and reliability. Data analyzed using mean score and performance level. The result of this research are the showed that the performance of the functions of the School Committee in SMP Negeri Se- Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan stay in good enough category.
Keyword : School Committee

## PENDAHULUAN
Perubahan pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi memberi kewenangan kepada Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten untuk mengatur pemerintahnya atau hak otonomi daerah sesuai dengan Undang–undang Nomor 32 Tahun 2004. Dalam bidang pendidikan juga ada perubahan yaitu keikutsertaan masyarakat dalam membantu penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan melalui Komite Sekolah.
Dibentuknya Komite Sekolah bertujuan untuk meningkatkan kinerja sekolah, maka oleh para kelompok yang berkepentingan (Stakeholder) dibentuklah Komite Sekolah. Depdiknas (2002:13) mengatakan bahwa Komite Sekolah adalah suatu badan atau lembaga non–profit dan non-politis, dibentuk berdasarkan musyawarah yang demokratis oleh para Stakeholder pendidikan pada tingkat satuan pendidikan sebagai representasi dari berbagai unsur yang bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas proses hasil pendidikan. Komite Sekolah merupakan lembaga mandiri yang dibentuk dan berperan dengan peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan arahan maupun dukungan tenaga pada tingkat satuan pendidikan.
Adapun fungsi dari Komite Sekolah sebagaimana yang dijelaskan KEPMENDIKNAS. RI. NO. 044/U/2002. Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah yaitu:
Volume 2 Nomor 1, Juni 2014 | Bahana Manajemen Pendidikan | Jurnal Administrasi Pendidikan Halaman 559 ‐ 831
(1) mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu; (2) melakukan kerja sama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan bermutu; (3) menampung dan menganalisis, aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat; (4) memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada satuan pendidikan, mengenai: kebijakan dan program pendidikan, Rencana Anggaran Pendidikan Belanja Sekolah (RAPBS), kriteria kinerja satuan pendidikan, kriteria tenaga kependidikan, kriteria fasilitas pendidikan, dan hal–hal lain yang terkait dengan pendidikan; (5) mendorong orang tua siswa dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu pendidikan dan pemerataan pendidikan; (6) menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan; dan (7) melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.
Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan bahwa pelaksanaan fungsi Komite Sekolah pada Sekolah Menengah Pertama Negeri Se-Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan masih kurang terlaksana dengan baik. Hal ini terlihat pada pelaksanaan fungsi Komite Sekolah dari fenomena sebagai berikut.
-  Komite Sekolah kurang aktif. Hal ini terlihat dari seringnya pengurus Komite Sekolah tidak mengikuti rapat di sekolah sehingga pengurus Komite Sekolah tidak ikut memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada sekolah tersebut.
-  Kurangnya dorongan dari Komite Sekolah pada orang tua siswa dan masyarakat. Rendahnya minat orang tua siswa dan masyarakat berpartisipasi di sekolah dikarenakan pengurus Komite Sekolah tidak bisa meyakinkan orang tua dan masyarakat bahwa keikutsertaan orang tua dan masyarakat di sekolah itu sangat penting.
-  Minimnya dukungan dana dari masyarakat baik secara individu, kelompok maupun secara organisasi mengindikasikan bahwa kurangnya usaha yang dilakukan pengurus Komite Sekolah dalam menggalang dana untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah.
-  Rendahnya mutu pendidikan disebabkan Komite Sekolah kurang melakukan evaluasi dan pengawasan di sekolah, pengurus Komite Sekolah jarang untuk memantau kondisi di sekolah, selain itu pengurus Komite Sekolah juga kurang memberi penilaian terhadap kebijakan yang telah dilaksanakan sekolah.
Fenomena di atas membuktikan bahwa fungsi Komite Sekolah kurang terlaksana dengan baik, sehingga tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh organisasi sekolah. Bertitik tolak dari permasalahan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh melalui penelitian ini mengenai bagaimana
Volume 2 Nomor 1, Juni 2014 | Bahana Manajemen Pendidikan | Jurnal Administrasi Pendidikan Halaman 560 ‐ 831
Pelaksanaan Fungsi Komite Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) Se– Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan.

## METODOLOGI PENELITIAN
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pengurus Komite Sekolah pada Sekolah Mengengah Pertama Negeri (SMPN) se – Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan yang bertugas pada tahun 2013 yang berjumlah 37 orang. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan penelitian populasi sehingga didapatkan hasil pengambilan sampel semua populasi yaitu 37 orang. Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Teknik analisis data hasil penelitian rumus rata-rata dan tingkat capaian klasifikasi.

## HASIL PENELITIAN
Hasil dari penelitian tentang  pelaksanaan fungsi Komite Sekolah pada Sekolah Menengah Pertama Negeri Se- Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan meliputi: (1) memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada satuan pendidikan; (2) mendorong orang tua murid dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan; (3) menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan; dan (4) melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.
Secara keseluruhan, skor rata-rata yang diperoleh telah menunjukan cukup baik di SMP Negeri Se- Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi Komite Sekolah di SMP Negeri Se- Kecamatan Bayang terlaksana dengan cukup baik (3,42).

## PEMBAHASAN
Hasil pengolahan data penelitan menunjukan bahwa pelaksanaan fungsi Komite Sekolah pada Sekolah Menengah Pertama Negeri Se- Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan secara keseluruhan berada pada kategori cukup baik 3,42. Untuk lebih jelasnya berikut akan diuraikan pembahasan masing-masing indikator.
Pelaksanaan Fungsi Komite Sekolah dalam Memberikan Masukan, Pertimbangan dan Rekomendasi Kepada Satuan Pendidikan berdasarkan hasil penelitian diperoleh temuan bahwa skor rata-rata pelaksanaan fungsi Komite Sekolah pada Sekolah Menengah Pertama Negeri Se- Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan dalam memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada satuan pendidikan adalah 3,54. Skor rata-rata ini berada pada kategori cukup. Hal ini berarti pelaksanaan fungsi Komite Sekolah dalam memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada satuan pendidikan
Volume 2 Nomor 1, Juni 2014 | Bahana Manajemen Pendidikan | Jurnal Administrasi Pendidikan Halaman 561 ‐ 831
di Sekolah Menengah Pertama Negeri Se- Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan cukup baik.
Pelaksanaan Fungsi Komite Sekolah dalam Mendorong Orangtua Murid dan Masyarakat Berpartisipasi dalam Pendidikan Guna Mendukung Peningkatan Mutu dan Pemerataan Pendidikan berdasarkan hasil penelitian diperoleh temuan bahwa skor rata-rata pelaksanaan fungsi Komite Sekolah pada Sekolah Menengah Pertama Negeri Se- Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan dalam mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan adalah 3,42. Skor rata-rata ini berada pada kategori cukup.
Pelaksanaan Fungsi Komite Sekolah dalam Menggalang Dana Masyarakat dalam Rangka Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan di Satuan Pendidikan mengungkapkan bahwa skor rata-rata pelaksanaan fungsi Komite Sekolah pada Sekolah Menengah Pertama Negeri Se- Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan dalam menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan adalah 3,19. Skor rata-rata ini berada pada kategori cukup. Hal ini berarti pelaksanaan fungsi Komite Sekolah dalam menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri Se- Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan cukup baik.
Pelaksanaan Fungsi Komite Sekolah dalam Melakukan Evaluasi dan Pengawasan terhadap Kebijakan , Program, Penyelenggaraan dan Keluaran pendidikan di Satuan Pendidikan mengungkapkan bahwa skor rata-rata pelaksanaan fungsi Komite Sekolah pada Sekolah Menengah Pertama Negeri Se- Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan dalam melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan adalah 3,53. Skor rata-rata ini berada pada kategori cukup.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan temuan penelitian maka dibuat kesimpulan bahwa fungsi Komite Sekolah dalam memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada satuan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri Se- Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan telah terlaksana dengan cukup baik, dengan skor rata-rata 3,54. Fungsi Komite Sekolah dalam mendorong orang tua murid dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri Se- Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan telah terlaksana dengan cukup baik, dengan skor rata-rata 3,42. Fungsi Komite Sekolah dalam menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri Se- Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan telah terlaksana dengan cukup baik, dengan skor rata- rata 3,19. Fungsi Komite Sekolah dalam melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri Se- Kecamatan Bayang
Volume 2 Nomor 1, Juni 2014 | Bahana Manajemen Pendidikan | Jurnal Administrasi Pendidikan Halaman 562 ‐ 831
Kabupaten Pesisir Selatan telah terlaksana dengan cukup baik, dengan skor rata- rata 3,53.
Secara umum fungsi Komite Sekolah di Sekolah Menengah Pertama Negeri Se- Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan dalam penyelenggaraan pendidikan telah terlaksana dengan cukup baik, dengan skor rata-rata 3,42.
Dari simpulan tersebut di atas maka, disampaikan beberapa saran yaitu Komite sekolah diharapkan aktif dalam mengikuti rapat di sekolah sehingga komite sekolah dapat memberikan masukan, pertimbangan dan merekomendasi kepada sekolah. Komite sekolah diharapkan memberikan dorongan pada orang tua siswa dan masyarakat agar orang tua siswa dan masyarakat berpartisipasi di sekolah sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan. Komite sekolah diharapkan usahanya untuk mendapatkan dukungan dana dari masyarakat baik secara individu, kelompok maupun secara organisasi sehingga dapat menggalang dana untuk meningkatkan mutu pendidikan sekolah. Komite sekolah diharapkan untuk melakukan evaluasi dan pengawasan di sekolah, memantau kondisi di sekolah dan memberikan penilaian kebijakan yang telah dilaksanakan sekolah sehingga meningkatkan mutu pendidikan sekolah. Secara umum komite sekolah diharapkan untuk dapat melaksanakan fungsinya sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan sekolah. Kepada peneliti lanjutan diharapkan untuk menelaah serta meneliti lebih lanjut tentang pelaksanaan fungsi Komite Sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan pada sekolah dengan mengambil objek yang berbeda dan aspek yang berbeda pula.

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto, Suharsimi. (2006). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: PT Rineka Cipta
Depdiknas. RI. (2000). Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (Buku 2: Panduan Penyusunan Proposal dan Pelaporan MPMBS). Jakarta: Depdiknas Irjen Dikdasmen Dirjen Dikmenum
Depdiknas. (2002). Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
. (2002). Kumpulan Tanya Jawab Seputar Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Jakarta: Depdiknas
. (2002). Panduan Umum Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah Peranan dan Fungsinya di Sekolah. Jakarta: Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah
Hadi, Sutrisno. (1993). Statistik Pendidikan Jilid II. Jakarta: Pustaka Jaya
Kepmendiknas. RI. No. 044/U/2002. Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah
Manulang, M. (1981). Manajemen Personalia. Jakarta: Ghalia Indonesia
Volume 2 Nomor 1, Juni 2014 | Bahana Manajemen Pendidikan | Jurnal Administrasi Pendidikan Halaman 563 ‐ 831
Sapari, Agus. (2003). Peranan Komite Sekolah. Jakarta: Depdiknas
Siagian, P. Sondang. (2003). Filsafat Administrasi. Jakarta: Gunung Agung
Sudjana, Nana. (1989). Penelitian dan Penilaian Pendidikan. Bandung: Bina Aksara
Tilaar, H, A, R. (2000). Paradigma Baru Pendidikan Nasional. Jakarta: Rineka Cipta.