## EKSISTENSI UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2004
TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PADA PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA

## (Studi Analisis Di Pengadilan Agama Jombang)
AFROHAH. Dosen Universitas Nahdlatul Ulama’ Surakarta
Kata Kunci : UU. No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, Perceraian,  PA. Jombang

## Abtraksi
Perkara  perceraian  di  seluruh  wilayah  Indonesia  dari  tahun  ke  tahun  mengalami pelonjakan  data  yang  cukup  drastis.  Data  perceraian  di  Pengadilan  Agama  Jombang  yang merupakan  salah  satu  Instansi  Pemerintah  yang  menangani  perkara  perdata  di  lingkungan Pengadilan  Agama  untuk  tahun  2009  berjumlah  2306  (  dua  ribu  tiga  ratus  enam  )  perkara  dari 2411  (dua  ribu  empat  ratus  sebelas)  perkara  yang  diterima.  Dari  Jumlah  tersebut  alasan perceraian  yang  paling  mendominasi  adalah  alasan  perceraian  yang  bisa  dikatagorikan  sebagai Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), yang jika dipresentasi akan mencapai 70 %.
UU.  No.23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  yang secara konseptual telah meletakkan definisi baru yang lebih maju tentang keluarga dan kekerasan dalam  rumah  tangga  telah  diapresiasikan  secara  positif  oleh  aparat  penegak  hukum,  termasuk hakim  Pengadilan  Agama.  Secara  prosedural,  institusi  Peradilan  Agama  bukanlah  institusi hukum yang menerima mandat penegakan undang-undang ini, akan tetapi, karena karakter kasus KDRT sangat berhubungan dengan keluarga dan menjadi salah satu pemicu perceraian, perkara yang  menjadi  kompetensi  Peradilan  Agama,  tidak  pelak  Peradilan  Agama  juga  menjadi  bagian institusi  hukum  yang  memiliki  peran  strategis  dalam  rangka  menghapus  segala  jenis  kekerasan dalam rumah tangga.
Tidak  dapat  dipungkiri,  sejumlah  ijtihad  baru  dalam  memutus  perkara  perceraian  telah dimulai  oleh  para  hakim  Pengadilan  Agama.  Salah  satunya  adalah  putusan  perkara  perceraian No: 214/Pdt.G/2007/PA.Bgr di Pengadilan Agama Bogor. Hal ini juga banyak dipraktekkan oleh para hakim di Mahkamah Syari’ah Aceh. Dalam perkara tersebut, para hakim Pengadilan Agama dan Mahkamah Syari’ah Aceh tidak saja mengacu pada perundang-undangan yang berhubungan langsung  dengan  peristiwa  perceraian,  tapi  juga  menggali  perundang-undangan  lain  yang relevan.

## A. LATAR BELAKANG MASALAH
Kekerasan  merupakan  suatu  tindakan  yang  dilakukan  oleh  seseorang  atau  sejumlah orang  yang  berposisi  kuat  (merasa  kuat)  kepada  seseorang  atau  sejumlah    orang  yang berposisi  lemah  (dipandang  sebagai  orang  yang  lemah  atau  dilemahkan),  yang  dengan
sarana  kekuatannya,  baik  secara  fisik  maupun  nonfisik  dengan  sengaja  melakukan  untuk menimbulkan penderitaan kepada obyek kekerasan. 1
Pengertian kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  adalah  setiap  perbuatan terhadap  seseorang  terutama  perempuan,  yang  berakibat  timbulnya  kesengsaraan  atau penderitaan  secara  fisik,  seksual,  psikologis  dan  atau  penelantaran  rumah  tangga  termasuk ancaman  untuk  melakukan  perbuatan,  pemaksaan,  atau  perampasan  kemerdekaan  secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
Yang  dimaksud  dengan  lingkup  rumah  tangga  meliputi  anggota  keluarga  inti,  kerabat lainnya, anak asuh, pembantu rumah tangga, dan semua yang berada dalam lingkup keluarga tersebut.  Sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  2.  Lingkup  rumah  tangga  dalam  Undang- Undang ini meliputi :
1. Suami, isteri, dan anak;
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada  huruf  a.  karena  hubungan  darah,  perkawinan,  persusuan,  pengasuhan,  dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan /atau
3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalan rumah tangga tersebut.
4. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan. 2
Pengertian di atas menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga bisa saja terjadi pada seluruh orang yang berada dalam lingkup keluarga. Tetapi berdasarkan fakta yang ada di lapangan mayoritas korban adalah perempuan lebih khususnya istri.
Kekerasan  dalam  rumah  tangga  khususnya  penganiayaan  terhadap  istri,  merupakan salah  satu  penyebab  kekacauan  dalam  masyarakat.  Berbagai  penemuan  penelitian masyarakat  bahwa  penganiayaan  istri  tidak  berhenti  pada  penderitaan  seorang  istri  atau anaknya  saja,  rentetan  penderitaan  itu  akan  menular  ke  luar  lingkup  rumah  tangga  dan selanjutnya mewarnai kehidupan masyarakat kita 3
1 Mufidah Ch, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender , ( Malang: UIN-Malang Press, 2008), 269.
2 Undang-undang  No.23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga ,  (Jakarta :LBH.APIK,2004), 3-5.
3 Ciciek Farha, Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga belajar dari kehidupan Rasulullah SAW , Cet. I ,(Jakarta : PT. Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), 22.
Karena  kekerasan  terhadap  perempuan  hususnya  istri  menjadi  pusat  perhatian masyarakat  maka  kata  kekerasan  banyak  didefinisikan,  Diantaranya,  Kekerasan  terhadap perempuan  adalah  setiap  tindakan  yang  melanggar,  menghambat  meniadakan  kenikmatan dan  pengabaian  hak  asasi  perempuan  atas  dasar  gender.  Tindakan  tersebut  dapat mengakibatkan  kerugian  dan  penderitaan  terhadap  perempuan  dalam  hidupnya  baik  secara fisik,  psikis,  maupun  seksual.  Termasuk  di  dalamnya  ancaman,  paksaan  atau  permpasan kemerdekaan  secara  sewenang-wenang  baik  dalam  kehidupan  individu,  berkeluarga bermasyarakat maupun bernegara. 4
Kekerasan  terhadap  perempuan  juga  diartikan  pelaku  yang  muncul  sebagi  akibat adanya  bayangan  tentang  peran  identitas  berdasarkan  jenis  kelamin,  dan  berkaitan  dengan bayangan  mengenai  kekuasaan  yang  dapat  dimilikinya.  Kekerasan  terdiri  atas  tindakan memaksakan  kekuatan  fisik  kekuasaan  pada  pihak  lain.  Biasanya  diikuti  dengan  tujuan untuk  mengontrol,  memperlemah,  bahkan  menyakiti  pihak  lain.  Tindakan  kekerasan terhadap  perempuan  meliputi  berbagai  fenomena,  baik  hukum,  etika,  kesehatan,  budaya, polotik, maupun moral. 5
Pengertian  di  atas  menunjukkan  bahwa  kekerasan  dalam  rumah  tangga  bisa  saja terjadi  pada  seluruh  orang  yang  berada  dalam  lingkup  keluarga.  Tetapi  berdasarkan  fakta yang ada di lapangan mayoritas korban adalah perempuan lebih khususnya istri.
Kekerasan  terhadap  perempuan  juga  diartikan  pelaku  yang  muncul  sebagi  akibat adanya  bayangan  tentang  peran  identitas  berdasarkan  jenis  kelamin,  dan  berkaitan  dengan bayangan  mengenai  kekuasaan  yang  dapat  dimilikinya.  Kekerasan  terdiri  atas  tindakan memaksakan  kekuatan  fisik  kekuasaan  pada  pihak  lain.  Biasanya  diikuti  dengan  tujuan untuk  mengontrol,  memperlemah,  bahkan  menyakiti  pihak  lain.  Tindakan  kekerasan terhadap  perempuan  meliputi  berbagai  fenomena,  baik  hukum,  etika,  kesehatan,  budaya, polotik, maupun moral. 6
Negara  berpandangan  bahwa  segala  bentuk  kekerasn  dalam  rumah  tangga  adalah pelanggaran  hak  asasi  manusia  dan  kejahatan  terhadap  martabat  kemanusiaan  serta  bentuk diskriminasi.  Pandangan  negara  persebut  didasarkan  pada  pasal  28  G  ayat  1  UUD  Negara Republik Indonesia tahun 1945 menentukan bahwa “ Setiap orang berhak atas perlindungan diri  pribadi,  keluarga,  kehormatan,  martabat  dan  harta  benda  yang  berada  di  bawah
4 Zaitunah Subhan, Kekerasan Terhadap Prempuan , cet. III (yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006), 6.
5 Ibid
6 Ibid
kekuasaanya,  serta  berhak  atas  rasa  aman  dan  perlindungan  dari  ancaman  ketakutan  untuk berbuat  atau  tidak  berbuat  sesuatu  yang  merupakn  hak  asasi.  Pasal  28  H  ayat  2  UUD  RI menentukan  bahwa  setiap  orang  berhak  untuk  mendapat  kemudahan  dan  perlakuan  khusus untuk  memperoleh    kesempatan  dan  manfaaat  yang  sama  guna  mencapai  persamaan  dan keadilan. 7
Sementara  itu  hadirnya  Islam  sebagai  agama  pembebas  dari  ketertindasan  dan penistaan kemanusiaan yang membawa misi untuk mengikis habis praktek-praktek tersebut dalam prakteknya mengalami  distorsi  sebagai  akibat  interprestasi  terhadap teks keagamaan (Al-Qur’an dan  Hadits)  yang tampak bias  gender dengan menempatkan  adanya pemihakan terhadap jenis kelamin tertentu dan mensubordinasikan jenis kelamin yang lain. 8
Padahal  perempuan  dalam  Islam  mendapat    tempat  yang  mulia  seperti  yang ditegaskan dalam hadits:
للها يضر هريرى بىا نع ةعرز بىا نع ةمبرش نب ءاقعقلا نب ةرامع نع ريرج انثدح ديعس نب ةبيتق انثدح لاقف : ملسو ويلع للها ىلص للها لوسر  لىا لجر ءاج  : لاق ونع للها لوسر اي نسبح سانلا قحأ نم
؟ تىباحص :لاق كمأ لاق : ثم نم ؟ :لاق كمأ لاق : كمأ لاق ؟ نم ثم كوبأ  لاق ؟نم ثم  لاق

## 9
Qutaibah  ibnu  Said  menceritakan  kepada  kami,  Jarir  menceritakan  kepada  kami  dari Amarah ibn Al-Qo’qo’ ibn Subrumah dari Abu Zar’ah dari Abu Hurairah ra. Dia berkata : telah  datang  seorang  laki-laki  kepada  Rasulullah  SAW  kemudian  ia  bertanya  kepada Rasulullah  SAW.  Siapa  orang  yang  berhak  untuk  diperlakukan  dengan  baik  ?  Rasulullah SAW menjawab : Ibumu, dia  bertanya lagi: kemudian siapa ? Rasulullah SAW menjawab : Ibumu  dia  bertanya  lagi:  kemudian  siapa    ?  Rasulullah  SAW  menjawab  :  ibumu,  dia bertanya lagi, kemudian siapa ? Rasulullah SAW menjawab : bapakmu
Akhir-akhir  ini  fenomena  kekerasan  secara  umum  dan  khususnya  terhadap  perempuan semakin memprihatinkan. Hampir setiap hari di berbagai media massa (cetak dan elektronik) terungkap  masalah  kekerasan  terhadap  perempuan,  sehingga  hal-hal  tersebut  mulai  banyak dibicarakan  baik  dalam  bentuk  lokakarya,  seminar,  diskusi  maupun  dialog  publik.  Pihak penyelenggara terdiri dari berbagai kalangan baik dari organisasi pemerintah, non pemerintah maupun akademisi.
Kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu fenomena pelanggaran Hak Asasi Manusia  (HAM)  sehingga  masalah  ini  tercakup  sebagai  salah  satu  bentuk  diskriminasi khususnya terhadap perempuan baik di lingkungan rumah tangga maupun di luar lingkungan
7 Undang-undang No.23 Tahun 2004, 20
8 Muhammad Isnaini (ed), Diskursus Wanita Dalam Pergolakan Modernitas, (Yogyakarta: IDEA Press, 2009), 31- 33.
9 Ibn hajar, Fath al-Barri bi Syarri bi Syarh al Bukhari, “Bab Man Ahaqqu al-Nass bi Husni al-Shuhbah” (Bairut : Darul Fikr: 1959) Jilid XIII. 4-6.
rumah tangga.  Namun  yang paling menonjol  saat  ini adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang lebih menyedihkan kasus tersebut dari tahun ke tahun terus meningkat. 10
Di Jombang misalnya, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan selama tahun 2009 mencapai 126 kasus. Jumlah tersebut meningkat drastis jika dibandingkan dengan data kasus tahun 2008 sebanyak 96 kasus. Dari jumlah 126 tersebut 57 kasus adalah kekerasan terhadap istri, 40 kasus KDRT 19 kasus kekerasan dalam pacaran dan 10 kasus trafficking. Demikian data  yang  dirilis  Women  Crisis  Center  (WCC)  Jombang  dalam  siaran  persnya  pada  hari Senin 4 Januari 2010. 11
Menurut  Komnas  Perempuan,  data  kekerasan  terhadap  perempuan pada  2009  ini mencapai  143.586  orang.  Angka  ini  meningkat  sebesar  263%  dibandingkan  2008  lalu  yang jumlahnya  hanya  mencapai  54.425  orang.  Seperti  tahun  lalu,  peningkatan  jumlah  kasus  ini pertama-tama dikarenakan kemudahan akses data Pengadilan Agama sebagai implementasi dari Keputusan  Ketua  MA  No.  144/KMA/SK/VIII/2007  tentang  Keterbukaan  Informasi  di Lingkungan  Pengadilan. Kekerasan Kekerasan  terhadap  perempuan  di  ranah  rumah  tangga paling banyak terjadi di wilayah Jawa 12 .
Berdasarkan hasil rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal  14  September  2004  telah  disahkan  undang-undang  No.  23  tahun  2004  mengenai Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (PKDRT)  yang  terdiri  dari  10  bab  dan  56 pasal,  yang  diharapkan  dapat  menjadi  payung  perlindungan  hukum  bagi  anggota  dalam rumah  tangga,  khususnya  perempuan  dari  segala  tindak  kekerasan.  Undang-undang  ini menyusul Undang-undang Perkawinan yang telah ada pada tahun 1974. 13
Undang-undang  No.  23  Tahun  2004  yang  secara  konseptual  telah  meletakkan  definisi baru  yang  lebih  maju  tentang  keluarga  dan  kekerasan  dalam  rumah  tangga  telah diapresiasikan secara positif oleh aparat penegak hukum, termasuk hakim Pengadilan Agama. Secara  prosedural,  institusi  Peradilan  Agama  bukanlah  institusi  hukum  yang  menerima mandat  penegakan  undang-undang  ini,  akan  tetapi,  karena  karakter  kasus  KDRT  sangat berhubungan  dengan  keluarga  dan  menjadi  salah  satu  pemicu  perceraian,  perkara  yang menjadi  kompetensi  Peradilan  Agama,  tak  pelak  Peradilan  Agama  juga  menjadi  bagian
10 Http://www.uninus.ac.id/2010/01/12
11 WCC Jombang, Jumlah Kasus Kekerasan Meningkat, Kabar Warga, (Jum’at 15 Januari, 2010), 1, kolom 2-4.
12 http://www.komnasperempuan.or.id/category/publikasi/catatan-tahunan/
13 http://khoiruddinhsb.wordpress.com/2008/06/24/
institusi  hukum  yang  memiliki  peran  strategis  dalam  rangka  menghapus  segala  jenis kekerasan dalam rumah tangga.
Catatan tahunan Komnas Perempuan tentang kekerasan terhadap perempuan misalnya, setiap  tahun  mendapat  pasokan  data  dari  Pengadilan  Agama  yang  sangat  signifikan.  Dari tahun  ke  tahun,  Pengadilan  Agama  semakin  baik  dalam  mendeteksi,  menelisik,  dan mendokumentasikan potensi dan fakta kekerasan dalam rumah tangga sehingga memudahkan berbagai pihak melakukan penanganan yang  sistematis dan komprehensif. Inisiatif dan peran aktif  Pengadilan  Agama  dalam  mendorong  penghapusan  KDRT  telah  mendorong  Komnas perempuan untuk mengembangkan kerjasama intensif dengan Pengadilan Agama. Salah satu inisiatif  kerjasama  ini  adalah  pelatihan  bagi  hakim  Pengadilan  Agama  tentang  KDRT  yang diadakan pada tanggal 1-2 Nopember 2007 di Jakarta.
Menangkap  antusiasme  hakim  Pengadilan  Agama  untuk  meningkatkan  pemahaman tentang KDRT dan  diskriminasi  terhadap  perempuan,  Komnas  Perempuan  dan  Pengadilan Agama  juga  menyelenggarakan  workshop  penyusunan  bahan  bacaan  atau  buku  referensi yang bisa dijadikan salah satu acuan pengetahuan bagi hakim-hakim Pengadilan Agama.
Tidak dapat dipungkiri, sejumlah ijtihad baru dalam memutus perkara perceraian telah dimulai  oleh  hakim-hakim  Pengadilan  Agama.  Salah  satunya  adalah  putusan  perkara perceraian  No:  214/Pdt.G/2007/PA.Bgr  di  Pengadilan  Agama  Bogor. 14 Hal  ini  juga  banyak dipraktekkan oleh para hakim di Mahkamah Syari’ah Aceh. 15 Dalam perkara tersebut, hakim- hakim  Pengadilan  Agama  dan  Mahkamah  Syari’ah  Aceh  tidak  saja  mengacu  pada perundang-undangan  yang  berhubungan  langsung  dengan  peristiwa  perceraian,  tapi  juga menggali  perundang-undangan  lain  yang  relevan.  Bahkan  hakim  menggali  teks-teks keagamaan  progresif  yang  berpihak  pada  perempuan  untuk  memperkuat  bangunan argumentasinya.  Pemahaman  holistik  yang  dimiliki  para  hakim  jelas  sangat  berpotensi memberikan keadilan bagi korban. 16
Dari  fenomena  yang  telah  dipaparkan  di  atas,  hati  penulis  tergugah  dan  tertarik  untuk melakukan  penelitian  tentang  ”EKSISTENSI  UNDANG-UNDANG  NO.  23  TAHUN  2004 TENTANG  PENGHAPUSAN  KEKERASAN  DALAM  RUMAH  TANGGA  PADA
14 Ismail Hasani (ed), Referensi bagi Hakim Pengadilan Agama tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga. (Jakarta: Komnas Perempuan, 2008), 1-3.
15 Arskal Salim dkk, Demi Keadilan dan Kesetaraan, Dokumentasi Program Sensitivitas Jender Hakim Agama di Indonesia. (Jakarta:  Pusat  Studi  Konstitusi,  Hukum,  dan  HAM  (PUSKUMHAM)  UIN  Syarif  Hidayatullah,  2009), 63-64.
16 Ismail Hasani (ed), Referensi bagi Hakim.. ., 3.

## PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA”. Dan memilih Pengadilan Agama
Jombang sebagai tempat penelitian

## B. RUMUSAN MASALAH
Dengan memperhatikan latar belakang masalah yang telah dirumuskan sebagai dasar pemikiran di atas, penulis mengambil fokus penelitian sebagai berikut:
1. Dapatkah  Undang-undang  No.23  Tahun  2004  digunakan  sebagai  dasar  pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutus perkara perceraian di Pengadilan Agama ?
2. Bagaimana  eksistensi  Undang-undang  No.23  Tahun  2004  pada  perkara  perceraian  di Pengadilan Agama Jombang ?

## C. PEMBAHASAN
1. Analisis  yuridis  tentang  UU.  No.  23  tahun  2004  yang  digunakan  sebagai  dasar pertimbangan  hukum  hakim  dalam  memutus  perkara  perceraian  di  Pengadilan Agama
Dinamika sosial baru yang terus didorong oleh berbagai kalangan untuk melakukan pembaharuan  buku  yang  adil  gender  telah  melahirkan  sejumlah  terobosan-terobosan  di bidang undang-undang yang konstruktif bagi pemenuhan hak-hak perempuan.
Sejumlah  perundang-undangan  menunjukkan  bahwa  meskipun  konstruksi  sosial belum  sepenuhnya  berubah  dari  konstruksi  patriarkhis  menuju  konstruksi  yang berkeadilan,  ikhtiar  dan  ijtihat  yang  dipelopori  oleh  banyak  kalangan  telah  mampu memberikan  jaminan  konstitusional  dan  legal  dalam  rangka  penghapusan  kekerasan dalam rumah tangga.
Berbagai  pembaharuan  itu  sekaligus  menunjukkan  bahwa  hukum  bukanlah  norma yang  tidak  bisa  diubah  dan  berlaku  sama  disetiap  kurun.  Hukum  adalah  produk  politik yang dikonstruksi dari situasi dan kondisi sosial yang melatari.
Undang-undang  No.  7  tahun  1984  tentang  Pengesahan  Konvensi  Penghapusan Segala  Bentuk  Diskriminasi  Terhadap  Wanita,  Undang-undang      No.  23  tahun  2002 tentang  Perlindungan  Anak,  Undang-undang  No.  23  tahun  2004  tentang  Penghapusan Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga,  Undang-undang    Nomor  21  tahun  2007  tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah bukti perubahan konstruktif bagi penghapusan  KDRT 17 .
17 Ismail Hasani (ed), Referensi bagi Hakim...,2
Penghapusan  KDRT  dan  penghapusan  kekerasan  terhadap  perempuan  pada umumnya  selanjutnya  menuntut  jaminan  implementasi  dan  operasionalisme  yang  lebih kongkrit  sehingga  deretan  pasal  dalam  berbagai  perundang-undangan  tersebut  tidak menjadi  pasal  bisu  yang  tidak  mampu  melimpahkan  keadilan  bagi  perempuan.  Tugas aparat penegak hukum, polisi, jaksa, hakim, advokat, dan pendamping adalah memastikan bahwa perundang-undangan itu bisa dijalankan.
Pengadilan  Agama  adalah  salah  satu  institusi  penegak  hukum  yang  sangat berhubungan  dengan  penegakan  berbagai  perundang-undangan  di  atas.  Meskipun  untuk kategori  kejahatan  atau  tindak  pidana  tetap  menjadi  kewenangan  Pengadilan  Negeri. Tetapi laporan tahunan komnas perempuan yang salah satunya dihimpun dari Pengadilan Agama  menunjukkan  bahwa  Pengadilan  Agama  adalah  pintu  pertama  terkuaknya berbagai  KDRT  yang  sebelumnya  tertutup  rapi  di  tengah  rumah  tangga.  Karena  itu meskipun  tidak  langsung  mengadili  tindak  pidananya,  Pengadilan  Agama  memiliki peranan strategis dalam menguak peristiwa kekerasan yang terjadi.
Hal  utama  yang  juga  menjadi  kewajiban  hakim  adalah  mandat  legalnya  sebagai pihak  yang  bertugas  memutus  perkara.  Hakim  tidak  bisa  semata-mata  mengacu  secara rigid perundang-undangan  yang  memiliki  keterbatasan  dalam  menangkap  spektrum peristiwa  KDRT  yang  komplek,  tapi  juga  dituntut  untuk  berkreasi,  menela’ah,  dan terampil  membangun  argumen  yang holistik (menyeluruh  dan  luas)  dari  berbagai perundang-undangan  nasional  yang  tersedia.  Meskipun  kasus  yang  disidangkan merupakan  kasus  perdata,  perceraian  misalnya,  dalam  rangka  memenuhi  keadilan perempuan,  hakim  semestinya  menelisik  setiap  kemungkinan  tindak  pidana  yang  terjadi di  balik  peristiwa  perceraian  itu.  Jika  kemudian  ditemukan  indikasi  tindak  pidana selanjutnya  proses  pidana  dapat  dimulai  dari  sini.  Dengan  demikian,  kualitas  putusan hakim tidak hanya memenuhi standar penyelesaian perdatanya saja tapi juga mendorong dan membuka keadilan baru bagi perempuan korban KDRT.
Dalam  UU  No.  48  Tahun  2009  pasal  28  (1)  disebutkan  bahwa  hakim  wajib menggali, megikuti,dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masayarakat.  Kutipan pasal  ini, jelas menunjukkan bahwa hakim tidak saja hanya patuh pada  perundang-undangan tertulis,  tapi  dia  bisa  melakukan  penemuan  hukum
(rechtsvinding) dalam  memutus  suatu  perkara dengan  menggali  setiap  dinamika  yang
berkembang  di  masyarakat,  termasuk  yang  utama  adalah peristiwa  sesungguhnya  yang melatari sebuah perkara.
Sebenarnya  hakim  sendiri  memiliki  kebebasan  dalam  menggali  dan melahirkan hukum melalui doktrin dan pengetahuannya tanpa mengingkari atau keluar dari asas-asas hukum yang universal, sehingga seorang hakim bahkan dapat menjadi salah satu sumber hukum 18 .
Bunyi  pasal  6  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  kekuasaan kehakiman  bahwa  “pengadilan  tidak  boleh  menolak  untuk  memeriksa, mengadili,  dan memutuskan  suatu  perkara  yang  diajukan  kepadanya  dengan dalih  bahwa  hukum  tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”
Seiring  dengan  kewajiban  bagi  Pengadilan,  dalam  melaksanakan  tugas-tugasnya hakim  tidak  boleh  menolak  untuk  memberi  putusan  hukum  dengan alasan  hukum  tidak ada  atau  kurang  jelas.  Solusi  selanjutnya  tentu  bagaimana seorang  hakim  menempatkan dirinya  untuk  melakukan  penggalian,  penafsiran, dan  mengkonstruksikan  hukum  tanpa berseberangan  dan  melanggar  kaedah-kaedah empatkan  dirinya  untuk  melakukan penggalian,  penafsiran, dan  mengkonstruksikan  hukum  tanpa  berseberangan  dan melanggar kaedah-kaedah hukum yang umum.
Dengan demikian kebebasan hakim tersebut senantiasa diiringi dengan pembatasan- pembatasan  tertentu  antara  lain  “hakim  memutus  semata-mata  untuk  memberikan keadilan”.  Untuk  mewujudkan  keadilan  ini,  hakim  dimungkinkan  untuk  menafsirkan, melakukan  konstruksi  hukum,  bahkan  tidak  menerapkan  atau  mengenyampingkan  suatu ketentuan hukum yang berlaku jika memang tidak dapat digunakan.
Dalam hal hakim tidak dapat menerapkan hukum yang berlaku, maka hakim wajib menemukan  hukum  demi  terwujudnya  suatu  putusan  yang  adil.  Karena  syarat  dalam melakukan  penafsiran,  mengkonstruksikan  atau  menemukan  hukum  atau  tidak menerapkan  suatu  hukum  tersebut  semata-mata  untuk  mewujudkan  keadilan,  maka pastilah cara-cara itu tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang. Dalam melakukan penafsiran konstruksi atau menemukan hukum, hakim harus berpegang teguh pada asas-
18 Rusjdi Ali Muhammad (ed), Kumpulan Referensi Standar evaluasi hakim dalam menerapkan sensitivitas jender di mahkamah syari’ah Aceh,( Aceh : Mahkamah Syar’iyah Aceh, 2009), 58
asas umum hukum ( general principle of law ) dan asas keadilan yang umum ( the general principle of natural justice )”.
Sebagai  contoh,  pada  saat  melakukan  proses  perkara  cerai  gugat  karena  adanya kekerasan, hakim agama dapat menjelaskan dari kaca mata hukum  yang berlaku, seperti UU.  No.  23  tahun  2004 pasal  5 . Dalam  pasal  ini  tidak  disebutkan  bentuk  pidana  bagi pelaku, tapi menjelaskan tentang bentuk kekerasan yang dilakukan pelaku sesuai dengan kasus yang diajukan ke meja sidang. Pasal tersebut membenarkan bahwa yang dilakukan pelaku  adalah  benar-benar  kekerasan sebagaimana  diatur  oleh UU.  No.  23  tahun  2004 sekaligus  dapat  menjadi  alasan  diperbolehkannya  gugatan cerai  diajukan  sebagaimana disebutkan  dalam  KHI  Pasal  116.  Pasal  inilah  yang  harus  diuji  dengan fakta-fakta  yang dipaparkan  dari  penggugat  dan  saksi-saksi  serta  barang  bukti  yang  dapat membuktikan bahwa pelaku telah melakukan pelanggaran. Berangkat dari pembuktian ini maka sebuah kasus  dapat  diputus  dengan  memahami  keseluruhan  konteks  peristiwanya.  Sebuah perceraian, karenanya diputus dengan mempertimbangkan berbagai kompleksitas KDRT sesuai dengan UU. No. 23 tahun 2004 . Pasal 7 dan pasal 9 UU. No. 23 tahun 2004 yang tidak mengatur masalah pidana yang merupakan kewenangan Peradilan Negeri juga dapat diterapkan  untuk  memberikan  penekanan  bahwa kasus  yang  diperiksa  merupakan  kasus yang  serius  dan  memang  dipayungi  undang-undang. Pasal-pasal  ini  dapat  memperjelas tentang  dampak  yang  terjadi  dalam  KDRT  yang  sangat  patut menjadi  pertimbangan hukum para hakim.
Jadi,  penerapan  pasal-pasal  hukum  nasional  di  atas  tidak  membuat  hakim  harus keluar  dari  kewenangannya  seperti  diatur  dalam  Undang-undang  Peradilan  Agama. Hakim  Peradilan  Agama  tetap  berada  pada  kewenangannya,  namun  juga  memperkaya pemahaman  dan  pertimbangan  hukum  yang  akan  semakin  menguatkan  posisinya  dalam menjalankan  kewenangan  yang  dimiliki  tersebut.  Hakim  Peradilan  Agama  tetap  pada koridor  untuk  menyelesaikan  kasus  KDRT  secara  perdata  keluarga  sesuai  dengan prosedur  di  Peradilan  Agama.  Jika  praktik  seperti  ini  mampu  dilewati,  para  hakim Peradilan Agama tidak saja dapat memutus perkara secara akurat, adil, dan berpihak pada korban,  tapi  juga  karena  mampu  menguak  kekerasan  yang  dialami  korban,  para  hakim telah  turut  membuka    ruang  dan  potensi  keadilan  baru  setelah  perkara  KDRT  itu ditindaklanjuti oleh Peradilan Negeri.
2. Analisis  tentang  eksistensi  UU.  No.  23  Tahun  2004  pada  perkara  perceraian  di Pengadilan Agama Jombang
Dalam  penelitian  penulis  yang  berupa  wawancara  tentang  bagaimana  sikap  dan pandangan  hakim Peradilan  Agama  Jombang  terhadap  UU.  No.  23  Tahun  2004  yang digunakan sebagai dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara perceraian di  Pengadilan  Agama,  menunjukkan  bahwa  banyak  hakim  mengakui kesulitan  untuk melakukan  improvisasi  yang  memanfaatkan  sensitivitas  jender karena  tersandung  oleh keterbatasan hukum formilnya.
Seluruh hakim Peradilan Agama Jombang mengaku merasa tidak punya sandaran hukum yang kuat ketika memeriksa perkara KDRT kecuali dengan PP. No 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam yang sedikit sekali memiliki pasal-pasal tentang kekerasan . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 misalnya mengandung kelemahan teknis karena secara ekplisit  pemanfaatan  Undang-Undang  itu  hanya  diperuntukan  bagi  jaksa  pada Pengadilan  Negeri  untuk  pembuktian  adanya  pelanggaran  hukum  pidana, meskipun banyak  kekerasan  dalam  rumah  tangga  juga  ditangani  oleh  Pengadilan Agama  untuk pembuktian alasan perceraian (perdata).
Tentu  saja  sebagai  bagian  dari  institusi  penegakan  hukum,  hakim memiliki kewenangan  untuk  melakukan  tindakan ex  aequo  et  bono ,  yaitu  suatu  prinsip  yang memberikan ruang bagi hakim untuk bebas atau tidak terikat pada tuntutan yang diajukan pihak  yang  berperkara.  Dengan  prinsip  ini  hakim  juga diperbolehkan  untuk mengembangkan  atau  bahkan  meninggalkan  sumber hukum  yang  ada  dan  memutuskan hukum  berdasarkan  pada  hati  nurani  hakim yang  secara  pantas  mengejawantahkan  rasa keadilan itu.
Seperti    sejumlah  ijtihad  baru  dalam  memutus  perkara  perceraian  yang  telah dilakukan oleh beberapa hakim Pengadilan Agama. Salah satunya adalah putusan perkara perceraian No: 214/Pdt.G/2007/PA.Bgr di Pengadilan Agama Bogor. Hal ini juga banyak dipraktekkan  oleh  para  hakim  di  Mahkamah  Syari’ah  Aceh.  Dalam  perkara  tersebut, beberapa  hakim  Pengadilan  Agama  dan  Mahkamah  Syari’ah  Aceh  tidak  saja  mengacu pada perundang-undangan yang berhubungan langsung dengan peristiwa perceraian, tapi juga menggali perundang-undangan lain yang relevan. Bahkan hakim menggali teks-teks keagamaan  progresif  yang  berpihak  pada  perempuan  untuk  memperkuat  bangunan
argumentasinya.  Pemahaman  holistik  yang  dimiliki  para  hakim  jelas  sangat  berpotensi memberikan keadilan bagi korban.
Namun hal ini tentu tidak mudah dilakukan oleh sebagian besar hakim Pengadilan Agama.  Bukan  saja  tradisi  pemahaman  hukum  tekstual  begitu  kuat  tertanam dalam pendidikan  hukum  kita,  tetapi  juga  langkah  itu  membutuhkan  keberanian untuk melakukannya. Ini  semua  akhirnya  memang  berhubungan  dengan  ketersediaan  hukum formil dan hukum materil.
Jika  ingin  mengembangkan  rasa  sensifitas  terhadap  pencegahan  KDRT,  baik untuk para hakim Pengadilan Agama maupun masyarakat  secara luas, tentu pemahaman terhadap pencegahan KDRT harus ditumbuh sebarkan.
Menumbuhkan sensifitas-sensifitas terhadap KDRT memang sulit. Apalagi masih banyak  pola  pikir  para  hakim  yang  menganggap  bahwa  KDRT  adalah  semata-mata kekerasan  fisik.  Para  hakim  belum  bisa  secara  otomatis  nilai  jika  ada  perselisihan  dan pertengkaran  di  mana  seorang  suami  yang  menelantarkan  istri,  mengancam,  menekan perasaan  istri,  adalah  bagian  dari  KDRT.    Jika  ada  hal-hal  yang  berkaitan  dengan kekerasan  fisik,  hakim  langsung  mengarahkan  pada  pelanggaran  Pasal  19  huruf  (d)  PP No 9 tahun 1975 atau pelanggaran ta’lik talak angka 3.
Hakim  masih  serta  merta  mengartikan  bahwa  adanya  pelanggaran  KDRT  jika  si suami/istri,  anak,  atau  anggota  keluarga  sudah  babak  belur.  ketika  memeriksa  perkara, tidak  serta  merta  mengartikan  pelanggaran-pelanggaran  non  fisik  sebagai  pelanggaran terhadap UU No. 23 tahun 2004.
Dari fakta-fakta yang ada di mana masih begitu banyak alasan hakim Pengadilan Agama  yang  belum  memasukkannya  ke  dalam  konsideran  putusannya,  dan  untuk mencapai kondisi ideal yang kita harapkan, maka ada beberapa alternatif solusi yang bisa membantu tercapainya kondisi ideal tersebut:
1. Tumbuhkan sensifitas UU No. 23 tahun 2004 sejak tes masuk menjadi hakim PA.
Selama ini, soal-soal yang ditanyakan saat tes masuk hakim Peradilan Agama, hanya berkaitan UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang Peradilan Agama. Tidak ada sama sekali kaitannya dengan UU No. 23 tahun 2004. Jika dalam soal ada sedikit memuat tentang UU No. 23 tahun 2004, tentu ini akan memicu peserta tes untuk mempelajari UU No. 23 tahun 2004 lebih dalam.
Dan jika yang bersangkutan kemudian lulus menjadi cakim, maka paling tidak sudah  ada  satu  sosok  calon  hakim  yang  sudah  memahami  UU  No.  23  tahun  2004 Dengan  demikian,  wacana  tentang  No.  23  tahun  2004  ini  sudah  ada  sejak  awal  dan berniat  menjadi  hakim  di  lingkungan  Peradilan  Agama.  Dan  ini  merupakan  waktu yang  tepat,  karena  idealism-idealisme  sebagai  hakim  sedang  memasuki  masa puncaknya pada saat mendaftarkan diri menjadi hakim.
2. Memasukkan materi ini dalam pendidikan calon hakim.
Menciptakan hakim  yang punya sensifitas KDRT tidak hanya sebatas saat  tes masuk saja. Ini harus dilanjutkan pada saat menempuh pendidikan calon hakim. Pada masa  pendidikan,  selain  sensifitas  Perlindungan  KDRT  yang  semakin  ditumbuhkan, juga secara teknis mengajarkan pada para calon hakim teknis pembuatan putusan yang memasukkan No. 23 tahun 2004 sebagai  konsiderannya.  Idealisme  yang  berada pada puncaknya,  diisi  dengan  hal-hal  positif,  sehingga  sikap  mental  seorang  hakim  akan tumbuh dan berkembang baik.
3. Sosialisasi lebih intensif kepada hakim dan pimpinan pengadilan.
Ternyata  mengetahui  saja  tidak  cukup.  Diperlukan  penyadaran-penyadaran individual maupun kesadaran bersama untuk mengintegrasikan No. 23 tahun 2004

## D. Kesimpulan dan Saran

## 1. Kesimpulan
Dari  berbagai  permasalahan  yang  telah  dipaparkan  dan  dibahas  pada  bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan;
a. Undang-undang No.  23  Tahun  2004  dapat  digunakan  sebagai  dasar  pertimbangan hukum  oleh  hakim  dalam  memutus  perkara  perceraian  di  Pengadilan  Agama  karena dalam  pasal  28  ayat  1  UU  No  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman disebutkan  bahwa  “ hakim  wajib  menggali  ,  mengikuti  dan  memahami  nilai-nilai hukum  dan  rasa  keadilan  yang  hidup  di  masyarakat” dengan  catatan  hakim Pengadilan Agama harus tetap pada koridor untuk menyelesaikan kasus KDRT secara perdata yang sesuai dengan prosedur di Pengadilan Agama. Dan jika praktik seperti ini mampu  dilewati,  para  hakim  Peradilan  Agama  tidak  saja  dapat  memutus  perkara secara  akurat,  adil,  dan  berpihak  pada  korban,  tapi  juga  mampu  menguak  kekerasan yang  dialami  korban,  para  hakim  telah  turut  membuka    ruang  dan  potensi  keadilan
baru  setelah  perkara  KDRT  itu  yang  kemudian  akan  ditindaklanjuti  oleh Pengadilan Negeri .
b. Meskipun  Undang-undang No.  23  Tahun  2004  dapat  digunakan  sebagai  dasar pertimbangan  hukum  oleh  hakim  dalam  memutus  perkara  perceraian  di  Pengadilan Agama, tetapi di Pengadilan Agama Jombang Undang-undang No. 23 Tahun 2004 ini belum ada eksistensinya dengan alasan bahwa Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan  Inpres  No.  1  tahun  1991  tentang  Kompilasi  Hukum  Islam  sudah  cukup  sebagai dasar  pertimbangan,  dan  pemahaman  Hakim  Pengadilan  Agama  Jombang  terhadap Undang-undang No. 23 Tahun 2004 ini masih minim serta adanya pemahaman bahwa Undang-undang No.  23  Tahun  2004  ini  adalah  bukan  domonan  Pengadilan  Agama tapi Pengadilan Negeri.

## 2. Saran-saran
Dari  apa  yang  penulis  paparkan  dari  awal  hingga  akhir  penulisan  ini,  penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:
1. Bagi  suami  istri  hendaknya  dapat  melaksanakan  hak  dan  kewajibannya  masing- masing  sesuai  dengan  tuntunan  syariat  dan  aturan-aturan  yang  ada,  agar  terhindar dari  segala  bentuk  Kekerasan  dalam  rumah  tangga  dan  tercapai  tujuan  dari  pada pernikahan yakni membawa keluarga sakinah mawaddah wa rohmah
2. Hendaknya Pengadilan Agama Jombang mulai menerapkan UU. No. 23 tahun 2004 dalam putusannya seperti halnya yang telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Bogor dan beberapa Mahkamah Syari’ah di Aceh.
3. Hendaknya aparat pemerintah yang dalam hal ini adalah Mahkamah Agung
a. Menginstruksikan  bahwa  UU  No.  23  Tahun  2004  ini  juga  menjadi  yuridiksi Peradilan Agama melalui PERMA atau SEMA
b. Menumbuhkan  sensitifitas  KDRT  sejak  tes  masuk  menjadi  hakim  Pengadilan Agama dan Memasukkan materi UU No. 23 Tahun 2004  ke dalam pendidikan calon hakim.
c. Mensosialisasikan  lebih  intensif  kepada  hakim  dan  pimpinan  Pengadilan  untuk mengintegrasikan UU No. 23 Tahun 2004 ini terhadap putusan.

## DAFTAR PUSTAKA
Arskal  Salim  dkk. Demi  Keadilan  dan  Kesetaraan,  Dokumentasi  Program  Sensitivitas  Jender Hakim Agama di Indonesia . Jakarta: PUSKUMHAM UIN Syarif Hidayatullah. 2009 Ciciek  Farha, Ikhtiar  Mengatasi  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  belajar  dari  kehidupan Rasulullah SAW , Cet. I ,Jakarta : PT. Lembaga Kajian Agama dan Jender, 199 http://khoiruddinhsb.wordpress.com/2008/06/24/
http://www.Uninus.ac.id/ (Sabtu, 9 Januari 20010)
http://www.komnasperempuan.or.id/category/publikasi/cat.,atan-tahunan/
Ibn hajar, Fath al-Barri bi Syarri bi Syarh al Bukhari , Jilid XIII Bairut : Darul Fikr. 1959 Ismail Hasani (ed). Referensi Bagi Hakim Pengadilan Agama Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jakarta: Komnas Perempuan. 2008
Mufidah Ch. Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender . Malang: UIN-Malang Press. 2008 Muhammad  Isnaini  (ed). Diskursus  Wanita  dalam  Pergolakan  Modernitas. Yogyakarta:  IDEA Press. 2009
Rusjdi  Ali  Muhammad  (ed), Kumpulan  Referensi  Standar  evaluasi  hakim  dalam  menerapkan sensitivitas jender di mahkamah syari’ah Aceh, Aceh : Mahkamah Syar’iyah Aceh, 2009
Undang-undang  No.  23  Tahun  2004. tentang  Penghapusan  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga.
Jakarta: LBH. APIK. 2004
WCC Jombang, Jumlah Kasus Kekerasan Meningkat, Kabar Warga, (Jum’at 15 Januari, 2010), 1, kolom 2-4.
Zaitunah Subhan, Kekerasan Terhadap Prempuan , cet. III, yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006