## Analisis  Materi  Konsep  Syibhul  Iddah  Pada  Laki-Laki  menurut Wahbah Zuhaili
Rita Sumarni, Maryani, Novi Ayu Safitri Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, Indonesia
Corresponding Author : ritasumarnisag@gmail.com
ARTICLE INFO Article history: Received
January 20, 2022 Revised February 15, 2022 Accepted .March 28, 2022

## ABSTRACT
The  aim  of  the  study  was  to  analyze  the  syibbul  iddah  concept  material for  men  according  to  Wahbah  Zuhaili.  The  research  method  used  was library  research,  which  used  secondary  data  sourced  from  the  results  of previous  studies  which  were  analyzed  using  the  theory  of  maqasid shari'ah and the application of qawaid fiqhiyyah. The results of this study found  that  in  Islam,  if  a  husband  and  wife  decide  to  divorce,  then  a provision is set regarding the existence of an iddah or waiting period for a divorced woman or wife. In the classical period, iddah was only devoted to women in order to know the condition of a woman's womb in a state of purity,  and  to  give  time  to  think,  especially  for  the  husband  to  consider his  decision  to  leave  his  wife  or  return  to  her.  However,  along  with  the development  of  people's  thinking  patterns  and  patterns  of  social  justice, the concept of syibhul iddah emerged, namely men have an iddah period like women, this is based on the view of Wahbah Az-Zuhaili that not only women have an iddah period but there is also an iddah for men. men who are mentioned in the Qur'an although implicitly (syibhul iddah). Even in the Compilation of Islamic Law (KHI) in articles 42 and 70 letter a there is an implicit meaning of iddah for men. Then, when examined with several relevant theories, it will bring out various lessons and benefits for the man himself, both from a psychological perspective, gender justice, as well as benefits for the household relationship.
Keywords : Analyzing  Material,  Syibhul  Iddah  Concepts,  Wahbah  Zuhaili Concepts Journal Homepage https://www.attractivejournal.com/index.php/aj/ This is an open access article under the CC BY SA license https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Published by CV. Creative Tugu Pena

## PENDAHULUAN
Perkawinan  ialah  suatu  proses  yang  menjadikan  dua  manusia  yang  berlainan sifat,  karakter  dan  jenis  menjadi  satu  ikatan  suci  yang  berguna  untuk  membentuk sebuah keluarga (Muslimah, 2015). Namun dalam perjalanannya, ikatan suci ini tidak selalu  berjalan  sesuai  yang  diharapkan,  banyak  halangan  serta  problematika  yang tidak  sedikit  menyebabkan  perpisahan  (Tanjung et al. ,  2021),  baik  perpisahan  karena kematian maupun perceraian yang dilakukan oleh salah satu pihak.
Dalam  Islam,  apabila  pasangan  suami  istri  memutuskan  untuk  bercerai,  maka diaturlah suatu ketentuan mengenai adanya iddah atau masa tunggu bagi perempuan atau  istri  yang  bercerai  (Khanif,  2021).  Ketentuan  Iddah  tersebut  pada  dasarnya memberikan  larangan  untuk  melakukan  perkawinan  baru  selama  iddah  tersebut belum  berakhir  yang  tujuannya  untuk  mengetahui  kekosongan  rahim  perempuan, serta  memberikan  waktu  berpikir  kepada  kedua  belah  pihak,  terutama  pihak  suami

## Attractive : Innovative Education Journal
guna  mempertimbangkan  keputusannya  untuk  meninggalkan  istri  atau  kembali padanya (Coulson, 1987).
Pembahasan yang berkaitan dengan iddah pada lazimnya merupakan persoalan yang dikhususkan bagi seorang wanita. Namun, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan  (Almagribi,  2021)  dan  pola  pikir  masyarakat  dan  pola  keadilan  sosial (Husna  Nashihin,  2017).  Hal  ini  justru  menjadi  suatu  problematika  tersendiri (Muslimah  dkk,  2020).  Ketentuan  iddah,  dirasa  membatasi  ruang  gerak  perempuan pasca  perceraian,  baik  itu  pergaulannya,  kegiatan  sehari-hari  begitupun  juga  bagi wanita karier (Muslimah dkk, 2020). Sedangkan bagi pihak suami (laki-laki) diberikan kebebasan  untuk  melakukan  berbagai  hal  setelah  terjadinya  perceraian,  bahkan  ada yang  melangsungkan  perkawinan  lagi  tanpa  harus  menunggu  sebagaimana perempuan  (Fauzi,  2021).  Hal  tersebut  didukung  pula  dengan  ketentuan  perceraian dari  Pengadilan  Agama  yang  mana  setelah  mereka  bercerai  dan  mendapatkan kekuatan  hukum  tetap  serta  dilengkapi  dengan  bukti  akte  cerai  (Hasanudin et  al. , 2021).  Padahal  apabila  telah  terjadi  talak raj’i seorang  laki-laki  (suami)  masih mempunyai  kesempatan  untuk  rujuk  kembali  dengan  istrinya  serta  masih  memiliki kewajiban untuk menjalankan tugasnya sebagaimana seorang suami.
Dalam  menanggapi  persoalan  demikian,  penulis  dalam  penelitian  ini  mencoba mengemukakan  salah  satu  konsep  dari  fuqaha  yang  membahas  mengenai  perlunya diterapkan iddah bagi pihak laki-laki, atau syibhul iddah. Secara garis besar, Wahbah Zuhaili  memberikan  pendapat  bahwa  laki-laki  memiliki  iddah  yang  sama  dengan perempuan,  khususnya  dalam  dua  situasi. Pertama, jika  seorang  suami  menceraikan istrinya  melalui  talak raj’i ,  kemudian  ia  hendak  menikahi  wanita  yang  satu  mahram dengan  istrinya,  misalnya  saudara  perempuan  istrinya,  maka  suami  tidak  dapat menikahi  wanita  tersebut  sebelum  masa  iddah  istrinya  yang  telah  diceraikan  tadi berakhir. Kedua, jika  seorang  suami  sudah  mempunyai  empat  istri,  kemudian  ia menceraikan  salah  satu  dari  empat  istrinya  tersebut  karena  hendak  menikah  lagi dengan  wanita  lain  sebagai  istri  kelimanya,  sehingga  ia  diwajibkan  menunggu iddah istri  yang  diceraikan  selesai  (al  Bakri,  1995).  Menurut  Wahbah  Zuhaili, syibhul iddah yang  ia  maksud  bukan  iddah  secara  istilah,  melainkan  masa  tunggu  biasa  yang disebabkan adanya mani syar’I (Fauzi, 2021) .
Selain itu, sebenarnya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pun ada pasal yang menjelaskan  adanya syibhul iddah,  walaupun  tidak  secara  langsung  menyatakan bahwa  hal  itu  ialah  iddah  bagi  laki-laki.  Pasal  dalam  KHI  tersebut  menyebutkan bahwa:
Pasal 42, “ Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang istri yang keempat- empatnya  masih  terikat  tali  perkawinan  atau  masih  dalam  masa  iddah  talak  raj’i ataupun  salah  seorang  di  antara  mereka  masih  terikat  tali  perkawinan  sedang  yang  lainnya dalam masa iddah talak raj’i”.
Pasal 70 huruf a, “Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu dari keempat istrinya itu dalam iddah talak raj’I”.
Berdasarkan  hal  di  atas,  sebenarnya  dapat  dipahami  bahwa  secara  tersirat  ada makna  keberlakukan  iddah  untuk  suami.  Memang  secara  dzahirnya,  seorang  suami tidak  melakukan  pelanggaran  terhadap  ketentuan  hukum  yang  ada  tetapi,  apabila dibiarkan  maka  akan  mengakibatkan  perkawinan  liar  serta  tidak  menutup kemungkinan  terjadinya  poligami  secara  diam-diam  apabila  ia  menikah  dengan perempuan lain selama iddah istrinya belum berakhir (Fitriyadi, 2021).
Adanya syibhul iddah  apabila  dikaji  dengan  beberapa  teori  yang  relevan  maka memunculkan  berbagai  hikmah  serta  manfaat  bagi  laki-laki  itu  sendiri,  baik  itu  dari segi psikologisnya, keadilan gender, serta kemaslahatan bagi hubungan rumah tangga tersebut (Rahmah, Noor and Anwar, 2021). Sehingga, menurut penulis, bukan hanya dalam  konteks  iddah  talak  raj’i  saja  yang  dapat  diterapkan  adanya syibhul iddah, melainkan tidak menutup kemungkinan juga dalam perceraian bain sughra, yang saat ini  banyak  terjadi  di  Pengadilan  Agama,  yakni  cerai  gugat  (cerai  yang  di  layangkan oleh  istri)  dan  kemudian  diputuskan  oleh  Pengadilan  Agama.  Hal  tersebut dipertimbangkan  sebagaimana  yang  disebutkan  dalam  (Misrawi,  2010)  guna memberikan keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan bagi pihak perempuan, jika pihak  laki-laki  juga  menerapkan syibhul  iddah tersebut,  serta  mengingat  dari kesempatan  rujuk  kembali  dalam  masa  iddah tersebut  walau harus  melakukan  aqad baru. Berangkat dari hal itulah, penulis tertarik menggali lebih dalam mengenai syibhul iddah tersebut,  apakah  konsep  tersebut  relevan  jika  diterapkan  pada  pasangan  yang bercerai,  serta  bagaimana  posisi syibhul  iddah itu  sendiri  dalam  pandangan maqashid syari’ah dan bagaimana aplikasi qawaid fiqhiyyah dalam hal tersebut.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  termasuk  penelitian  kepustakaan  (library  research),  yang didasarkan pada objek penelitian (Normuslim, 2020) yakni nash atau teks ayat-ayat al- Qur’an serta pemahaman terhadap fiqih yang berkaitan dengan iddah. Penelitian ini bersifat  deskriptif-analitis  (Hafizi,  2021),  karena  bahan  kajian  atau  rujukannya  ada dalam  berbagai  kitab  syariat  maupun  fiqih  sebagai  sumber  sekunder  penelitian  ini (Ibrahim, 2021), namun belum tersusun secara sistematis mengenai syibhul iddah bagi laki-laki. Penelitian ini menjabarkan makna syibhul iddah, dan bersifat analitis yakni konsep tersebut akan dianalisis secara kritis menggunakan teori maqashid syari’ah dan aplikasi .

## HASIL DAN PEMBAHASAN Konstruksi Iddah dimata Konservatif
Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), konstruksi iddah wanita sangat berkaitan erat dengan pedoman era klasik yakni adanya pengaruh situasi dan kondisi masyrakat Arab pra Islam terkait peran dan status wanita dalam masyarakat pada era tersebut. Namun  pada  kenyataannya  konstruksi  iddah  dalam  KHI  menimbulkan  pendapat yang  berbeda-beda,  di  satu  sisi  ada  yang  tidak  mengetahui  konsep  hukum  iddah secara detail dan komprehensif, dan di sisi lain ada  yang mengetahui konsep hukum iddah  dan  ihdad  tetapi  merusaknya  karena  berbagai  alasan.  Implementasinya mayoritas masyarakat masih mempertahankan nilai-nilai sesuai dengan syariat Islam (Yusmarlina,  2020),  namun  tidak  sedikit  pula  yang  tidak  secara  sungguh-sungguh melakukannya dengan benar (Hidayati, 2019).
Akibat  konstruksi  yang  bias  ini,  masyarakat  yang  tidak  menerapkan  aturan iddah  memberikan banyak  alasan,  antara  lain  karena  tidak  sabar  menunggu  periode tersebut  karena  berbagai  keterbatasan  aturan  syariah  yang  ada  serta  kebutuhan pendidikan  dan  finansial  yang  bersifat  urgen  dan  mengharuskan  perempuan  untuk terlibat  dalam  kegiatan  ekonomi  dan  pendidikan  di  luar  rumah.  Artinya,  sebagian masyarakat  belum  sepenuhnya  memahami  konsep  hukum  iddah,  sebagian berpendapat  bahwa  masa  iddah  selesai  selama  tiga  bulan,  meskipun  dalam pelaksanaan iddah terdapat banyak klasifikasi. Masyarakat hanya mendengar tentang kewajiban  syariah  iddah  tetapi  tidak  memiliki  pemahaman  yang  mendalam  tentang
konsep  hukumnya.  Oleh  karena  itu,  struktur  yang  akan  dibentuk  menjadi  kurang penting dibandingkan maksud awal hukum yang akan ditegakkan. Hal ini juga yang membuat  para  pengamat  gender  mengkritisi  konsep  KHI,  karena  konsep  tersebut sebenarnya dianggap menyulitkan bagi pihak perempuan.
Dewasa ini, banyak pekerjaan yang membutuhkan wanita untuk pekerjaannya, yang  tidak  hanya  membutuhkan  keterampilan  dan  kecerdasan  tetapi  juga  harus memiliki  wajah  dan  bentuk  tubuh  yang  menarik  untuk  memenangkan  simpati konsumen.  Selain  itu,  ada  juga  janda  yang  tidak  bisa  tidak  berkomunikasi  dan memposting  gambar  di  media  sosial  mereka,  bahkan  wanita  ditemukan berkomunikasi  dengan  pria  lain  melalui  pesan  media  sosial,  yang  mengarah  ke hubungan romantis (Muslimah, 2020).
Melalui  fakta  di  atas,  maka  keliru  jika  mengabaikan  konsep  hukum  iddah dengan  perilaku  negatif  yang  tidak  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  agama.  Aturan iddah sebagai  kewajiban bagi seorang wanita yang telah berpisah dari pernikahannya, baik karena perceraian atau kematian suaminya, mengandung jawaban dan tantangan yang  sangat  penting,  faktor  yang  paling  menentukan  kegagalan  konsep  ini  di masyarakat  adalah  kurangnya  pemahaman  (Khoirdin,  2021)  tentang  konsep  hukum iddah itu sendiri.
Kehidupan  pada  era  dahulu  (klasik)  sangat  berbeda  dengan  era  kontemporer (Husna  Nashihin,  2017).  Kehidupan  remaja  masa  kini  telah  mengenal  dunia  luar sehingga  tercemari  oleh  kehidupan  modern  (Husna  Nashihin,  2022).  Jika  melihat struktur KHI, perempuan tidak terlalu peka, makanya aturan selalu ditujukan kepada rakyatnya,  sedangkan  laki-laki  dibiarkan  tanpa  aturan  yang  sesuai.  Atau  jika  ada aturan yang dianjurkan bagi laki-laki iddah untuk berusaha menyesuaikan diri dengan aturan  yang  diterima  oleh  wanita,  meskipun  banyak  yang  tidak  mengikuti  aturan tersebut.  Bias  budaya  (masyarakat  Arab)  yang  muncul  pada  saat  itu  karena  dalam budaya  androsentris  perempuan  pada  akhirnya  dipandang  dimanfaatkan  oleh  laki- laki,  terutama  untuk  reproduksi.  Sehingga,  menjadi  logis  bahwa  konstruksi  iddah dikhususkan untuk perempuan.
Dengan  menggeneralisasikan  makna  iddah,  maka  dapat  ditarik  benang  merah bahwa    konstruksi  iddah  hanya wajib  bagi  perempuan,  bukan laki-laki.  Pemahaman seperti  inilah  yang  terdapat  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  sebagai  pedoman bagi  masyarakat  Islam.  walalupun  sekilas  ayat-ayat  iddah  itu  wajib  hanya    untuk perempuan,  bukan  berarti  Allah  tidak  menghendaki  laki-laki  tidak  diperlukan (Wahyudi,  2005).  Selain  itu,  beberapa  kelompok  yang  tidak  setuju  dengan  gagasan KHI,  seperti  CLD-KHI,  memiliki  pemahaman  sendiri  tentang  prinsip  penghormatan terhadap hak asasi manusia dan  kesetaraan.
Pokok  dari  bangunan  Iddah  yang  diinginkan  oleh  CLD-KHI  berusaha menerapkan  keadilan  bagi  laki-laki  dan  wanita  dengan  pelaksanaan  iddah  (waktu tunggu) yang sama ketika terjadi perceraian. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 88 (7),  masa  iddah  duda  ditentukan  sebagai  berikut:  Pertama,  jika  perkawinan  bubar karena  kematian,  tenggang  waktu  adalah  130  hari;  kedua,  jika  perkawinan  putus karena  perceraian,  maka  masa  peralihan  diperintahkan  mengikuti  masa  peralihan mantan  istrinya.  Pengaturan  pemakaman  kemudian  juga  diatur  untuk  kedua  belah pihak,  dilakukan  sesuai  dengan  kesopanan  dan  keadilan,  bukan  dengan  cara  yang memalukan dan mencela diri sendiri. Dan yang terpenting, selama masa iddah, suami atau  istri  yang  ditinggalkan  dapat  beraktivitas  mencari  nafkah  dan  bekerja  di  luar rumah.
Penilaian  subjektivitas  iddah  dalam  KHI  mengarah  pada  luwes  dan  mudah penerapannya  di  masyarakat  sesuai  dengan  kondisi  sosial  budaya  yang  berlaku (Nashihin,  2019)  sesuai  dengan  situasi  para  pihak  yang  menjalaninya,  karena  dalam praktik kehidupan didasarkan pada pendidikan, ekonomi dan sosial budaya masing- masing  masyarakat.  Dalam  masyarakat  saat  ini,  dimana  wanita  lebih  aktif,  bahkan lebih  aktif  dari  suami,  mereka  harus  dilindungi  sehubungan  dengan  iddah  ini  dan dibebaskan  dari  aturan  yang  sangat  membatasi  yang  kemudian  menimbulkan hambatan atau masalah dalam kehidupan mereka selanjutnya.
Berbagai  bentuk  pengekangan  atas  kebebasan  perempuan  berkedok  teks  atau nash  (al- Qur’an  atau  hadis)  yang  tidak  bisa  dirasionalkan  dirasa  sudah  tidak  sesuai dengan  kehidupan  kontemporer  lagi  (Muslimah,  2017),  sehingga lebih mashlahah jika problematika terkait  iddah ini harus dicermati  dengan seksama lagi dan disesuiakan dengan  kondisi  kehidupan  modern  kontemporer  dewasa  ini.  Hal  seperti  inilah  yang diinginkan oleh hukum Islam bahwa tidak lain guna penetapan suatu hukum adalah untuk kemaslahatan  penganutnya  dan  sesuai  dengan  slogan  bahwa  syariat  Islam  itu sesuai  dengan  tempat  dan  waktu.  Sehingga,  sebuah  aturan  yang  diterapkan  tidak boleh  mengikuti  wacana  yang  dikembangkan  sebelumnya  dan  tidak  cocok  untuk penggunaan  sosial  saat  ini  (Husna  Nashihin,  2022).  Hal  yang  tidak  kalah  penting adalah    kita  harus  menghindari  penetapan  suatu  hukum  yang  akan  menimbulkan kemudharatan atau ketidakadilan bagi sebagian pihak maka perlu adanya hukum di Indonesia yang mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dan nasib perempuan Oleh  karena  itu,  Syariat  Islam  harus  senantiasa  menyesuaikan  dengan perkembangan  masyarakat.  Selain  itu,  konstruksi  hukum  Islam  juga  harus  berperan dalam  ajaran  Islam  yang  strategis,  terarah  dan  universal  sesuai  dengan karakteristiknya  (Nashihin,  2017).  Pada  dasarnya,  hukum  Islam  tidak  statis,  tetapi memiliki  kekuatan  fleksibel  yang  dapat  mengimbangi  derasnya  arus  globalisasi.  Hal ini untuk menjaga kemanfaatan, menghilangkan kemacetan dan menghindari bahaya, karena tujuan dari Hukum Syara itu sendiri adalah keniscayaan.
Terlebih  lagi  dalam  pandangan  sosiologi  hukum,  keterbelakangan  hukum menghambat  perkembangan  sektor-sektor  masyarakat  lainnya.  Keterbelakangan prinsip-prinsip  hukum  juga  dapat  menyebabkan  kekacauan,  yaitu  suatu  keadaan  di mana  asas-asas  hukum  lama  telah  memudar  dan  dipandang  tidak  mampu  menjadi suatu  sistem  kesadaran  hukum  yang  bersifat  umum,  tetapi    asas-asas  hukum  baru belum dirumuskan untuk menggantikannya. Keadaan ini dapat menimbulkan anomie (Soekanto,  2019).  Keadaan  kacau,  yaitu  karena  tidak  ada  standar  bagi  masyarakat untuk mengukur tindakannya. Juga dalam konteks hukum Islam, situasi ini mengarah pada  perpecahan  kepribadian  atau  munculnya  sikap  ambigu,  yaitu  seseorang mengakui keabsahan bentuk-bentuk hukum tertentu pada tataran konseptual, padahal sebenarnya mengamalkannya pada tataran perilaku yurisdiksi lain.
Oleh  karena  itu  reformasi  aturan  harus  dirancang  agar  hal  tersebut  kata  dapat menyentuh  rasa  keadilan  sosial  dan  efektif  dalam  memecahkan  masalah  hukum masyarakat.  Tujuannya  juga  agar  hukum  Islam  benar-benar  dapat  menjadi  hukum yang  hidup  dan  dilaksanakan  (diterapkan)  dalam  praktik  kehidupan  masyarakat. Upaya ini  adalah  untuk  menghasilkan  mashlaha  sebanyak  yang  dikehendaki  Tuhan, dan itulah tujuan fundamental Syariah.

## Rujukan Konstruksi Iddah Bagi Laki-Laki
Secara literal dan jelas memang tidak ditemukan ayat ataupun hadis Nabi yang dapat  menjadi  landasan  tentang  ketentuan  syibhul  iddah  bagi  laki-laki.  Namun, Wahbah  Zuhaili  dalam  Kitab Fiqih  Islam  wa  Adillatuhu menjelaskan  bahwa  dasar hukum  pemberlakuan syibhul  iddah  bagi  laki-laki  adalah  karena  adanya mani syar’i. adapun  landasan  hukum  yang  digunakan  Wahbah  dalam  pemberlakuan  syibhul iddah ada dua sebagai berikut:
Pertama, dalam agama Islam, seorang laki-laki dilarang untuk mempunyai istri lebih  dari  empat  secara  bersamaan.  Oleh  karena  itu,  agar  tidak  melanggar  larangan tersebut maka ketika seorang laki-laki ingin menikah lagi untuk yang kelima kalinya dia  harus  menceraikan  salah  satu  dari  empat  istrunya  tadi  dan  diwajibkan  untuk menunggu  selesainya  iddah  istri  yang  diceraikan  supaya  boleh  melaksanakan pernikahan kembali. Adapun ayat yang menjadi landasan hukum pembatasan seorang laki-laki memiliki istri termaktub dalam QS. An-Nisa: 3
َم ِءۤاَسِ نلا َنِ م ْمُكَل  َباَط اَم ا ْوُحِكْناَف ى ٰمٰتَيْلا ىِف ا ْوُطِسْقُت  الََّا ْمُتْف ِخ  ْنِا َو اَم  ْوَا ًةَد ِحا َوَف ا ْوُلِدْعَت  الََّا ْمُتْف ِخ  ْنِاَف ۚ َعٰبُر َو  َثٰلُث َو ىٰنْث
ۗا ْوُل ْوُعَت  الََّا ىٰٰٓنْدَا  َكِلٰذ ۗ ْمُكُناَمْيَا  ْتَكَلَم
Artinya  :  “Dan  jika  kamu  takut  tidak  akan  dapat  Berlaku  adil  terhadap  (hak -hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil,  Maka  (kawinilah) seorang  saja,  atau budak-budak  yang  kamu miliki.  yang  demikian  itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”(Q.S. An -nisa : 3)
Kedua,  Dalam  Islam  tidak  membolehkan  menikahi  dua  perempuan  semahram sekaligus. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat An-nissa ayat 23.
ْمُكُتٰنَب َو ْمُكُت ٰهامُا ْمُكْيَلَع  ْتَم ِ رُح
َخَا َو ْمُكَنْعَض ْرَا ْٰٓيِتّٰلا ُمُكُت ٰهامُا َو ِتْخُ ْلَّا  ُتٰنَب َو ِخَ ْلَّا ُتٰنَب َو ْمُكُتٰل ٰخ َو ْمُكُتّٰمَع َو ْمُكُت ٰوَخَا َو َن ِ م ْمُكُت ٰو
َد ْيِتّٰلا ُمُكِٕىۤاَس ِن  ْنِ م ْمُك ِر ْوُجُح ْيِف ْيِتّٰلا ُمُكُبِٕىۤاَب َر َو ْمُكِٕىۤاَسِن  ُت ٰهامُا َو ِةَعاَض ارلا َحاَنُج  َلََف انِهِب ْمُتْلَخَد ا ْوُن ْوُكَت ْمال  ْنِاَف  َّۖانِهِب ْمُتْلَخ اَم  الَِّا  ِنْيَتْخُ ْلَّا َنْيَب ا ْوُعَمْجَت  ْنَا َو  ْْۙمُكِب َلَْصَا  ْنِم َنْيِذالا ُمُكِٕىۤاَنْبَا ُلِٕىۤ َلََح َو َّۖ ْمُكْيَلَع اًمْي ِح ار ا ًر ْوُفَغ َناَك َ ّٰاللّٰ انِا ۗ  َفَلَس ْدَق
Artinya:  “ Diharamkan  atas  kamu  (mengawini)  ibu-ibumu;  anak-anakmu  yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudarasaudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki;  anak-anak  perempuan  dari  saudara-saudaramu  yang  perempuan;  ibu-ibumu  yang menyusui  kamu;  saudara  perempuan  sepersusuan;  ibu-ibu  isterimu  (mertua);  anak-anak isterimu  yang  dalam  pemeliharaanmu  dari  isteri  yang  telah  kamu  campuri,  tetapi  jika  kamu belum  campur  dengan  isterimu  itu  (dan  sudah  kamu  ceraikan),  Maka  tidak  berdosa  kamu mengawininya;  (dan  diharamkan  bagimu)  isteri-isteri  anak  kandungmu  (menantu),  dan menghimpunkan  (dalam  perkawinan)  dua  perempuan  yang  bersaudara,  kecuali  yang  telah terjadi  pada  masa  lampau,  Sesungguhnya  Allah  Maha  Pengampun  lagi  Maha Penyayang .”(Q.S. An -Nissa: 23)
Berdasarkan  dua  ayat  di  atas,  dapat  dipahami  bahwa  kedua  alasan  yang dimaksudka oleh Wahbah adalah bersifat sosial. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Al- Jaziri bahwa hal tersebut dilakukan untuk menekan adanya kemunculan rasa cemburu oleh  perempuan  yang  telah  diceraikan.  Sehingga,  seorang  mantan  suami  haruslah menunggu selesainya iddah istri yang diceraikan baru boleh menikah dengan wanita yang diinginkan.
Memaksakan  iddah  hanya  pada  perempuan  jelas  menimbulkan  ketimpangan dan  ketidakadilan  sosial  (Anwar,  2021).  Hal  inilah  yang  perlu  dicari  jawaban  dan solusinya sehingga dapat  Ini dijawab dan solusi dicari untuk menstabilkan hubungan
antara pria dan wanita. Pada dasarnya, analisis dan teori sosial telah muncul sepanjang sejarah  untuk  melawan  ketidakadilan.  Jika  dicermati,  iddah  yang  diwajibkan  hanya untuk  seorang  wanita  jelas  merupakan  beban  ganda  yang  harus  ditanggung.  Beban ganda itu adalah beban perceraian dan beban iddah. Sekalipun tidak ada iddah yang dipaksakan pada seorang laki-laki, dia dapat dengan sendirinya menikah sesuka hati. Jika  demikian,  maka  kekerasan  yang  dialami  perempuan  akan  meningkat,  yaitu kekerasan psikis emosional (Arfa, 2004).
Argumentasi  tentang  penerapan  iddah  bagi  laki-laki  juga  mengkaji  fenomena yang terjadi di masyarakat, dimana perceraian seringkali tidak hanya menimpa pihak laki-laki  dan  perempuan,  tetapi  juga  keluarga  dari  kedua  belah  pihak.  Karena perceraian  jauh  dari  kata  damai,  rasa  sakit  dan  amarah  seringkali  tetap  ada,  yang berujung  pada  permusuhan  antara  kedua  belah  pihak  keluarga.  Namun,  Islam menekankan bahwa semua Muslim dan Muslim adalah saudara. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-hujurat: 10.
ْرُت ْمُكالَعَل َ ّٰاللّٰ اوُقاتا َو ْمُكْي َوَخَا َنْيَب ا ْوُحِلْصَاَف ٌة َوْخِا َن ْوُنِمْؤُمْلا اَمانِا

## َن ْوُمَح
Artinya:  “ orang-orang  beriman  itu  Sesungguhnya  bersaudara.  sebab  itu  damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat .”(Q.S. Al -hujurat :10)
Ayat  di  atas  menjadi  landasan  penerapan  prinsip  syibhul  iddah  bagi  laki-laki merupakan langkah menuju peningkatan ukhuwah. Karena penerapan Syibhul Iddah pada  laki-laki  mencegah  kecemburuan  yang  terjadi  pada  kedua  keluarga  yang  satu menghormati  yang  lain  sehingga  tali  silaturrahmi  benar-benar  terjaga.  Ayat  ini  juga merupakan penegasan kewajiban untuk bertindak dan mendukung persaudaraan.

## Konsep Syibhul Iddah Laki-Laki Menurut Wahbah Zuhaili
Sudah  menjadi  aturan  umum  bahwa  bahwa  iddah  adalah  sebuah  proses  yg wajib  dijalani  oleh  seseorang  wanita  sebagai  dampak  perceraian  juga  lantaran ditinggal  meninggal  sang  suaminya.  Pemberlakuan  iddah  bagi  wanita  telah  sangat kentara  dijelaskan  sang  dalil  al-Qur'an,  Hadis,  &  ijma'.  Akan  tetapi,  sebenarnya pemberlakuan  iddah  nir  hanya  bagi  wanita,  pada  beberapa  masalah  iddah  pula berlaku  bagi  Laki-laki.  Walaupun  hal  tadi  bukan  pada  arti  iddah  yang  sebenarnya misalnya  iddahnya  wanita.  Wahbah  Zuhaili  pada  kitabnya al-Fiqh  al-Islami  wa Adillatuhu mengungkapkan menjadi berikut:
Artinya:  “ Apakah  Laki-laki memiliki  iddah?,  bagi  Laki-laki  tidak  ada iddah  dalam  arti istilah,  maka  setelah  berpisah  (dengan  isterinya)  boleh  langsung  menikah  dengan  perempuan lain,  selagi  tidak  ditemukan  larangan  yang  bersifat  syar’i,  seperti  menikahi  perempuan  yang tidak halal untuk dicampuri ketika masih mempunyai hubungan dengan isteri yang pertama, dan kerabat yang masih menjadi mahram, seperti saudara perempuan, bibi dari bapak, bibi dari ibu,  anak  perempuan  dari  saudara  Laki-laki,  anak  perempuan  dari  saudara  perempuan, walaupun  melalui  pernikahan  yang  fasad  ataupun  akad  nikah  yang  subhat.  Menikahi perempuan  yang  kelima  pada  masa  pertengahan  masa  iddah  isteri  yang  keempat,  sampai berakhirnya  masa  iddah  isteri  keempat  yang  ditalak  selesai.  Menikahi  perempuan  yang  telah ditalak tiga sebelum melakukan nikah tahlil .”
Transmisi Syibhul Iddah kepada laki-laki di kedua situasi dan kondisi ternyata berbeda, ada yang eksplisit dan implisit. Ulama Hanafiah sebagian berpendapat terkait syibhul iddah ini  sebagaimana  pandangan Abdurahman Al-Jaziri  bahwa  bagi  laki-laki tidak  berlaku  iddah,  masa  menunggu  tetaplah  waktu  iddah  bagi  perempuan.
Sementara  itu,  berbanding  terbalik  dengan  pendapat  Al-Jaziri  di  atas,  Abu  Bakar  al- Dimyat secara tegas berargumen bahwa laki-laki hanya memiliki masa tunggu dalam dua keadaan saja (sebagaiman pendapat Wahbah Az-Zuhaili).
Wahbah  Zuhaili  berkeyakinan  bahwa  laki-laki  tidak  memiliki  konsep  iddah, maka dia boleh menikahi wanita lain secara langsung selama tidak ada halangan yang berdasarkan syariah seperti menikah dengan wanita yang tidak bisa dikumpul, seperti tante,  saudara  kandung  dan  lain-lain.  Dari  penjelasan  Wahbah  Zuhail  dapat disimpulkan  bahwa  beliau  termasuk  golongan  ulama  yang  secara  tidak  langsung menyebutkan adanya iddah bagi laki-laki (syibhul iddah).
Kemudian, panjangnya waktu syibhul iddah laki-laki kurang lebih sama dengan panjang  iddah  perempuan.  Alasan  syibhul  iddah  bagi  laki-laki  adalah  karena  mani syar yang menyebabkan dia melakukan syibhul iddah yang bergantung pada iddah si wanita.
Seorang wanita yang diceraikan suaminya saat haid, maka iddahnya adalah tiga quru ,  maka syibhul iddah laki-laki  ketika  menceraikan  istrinya  yang  sedang  haid  juga tiga quru untuk istrinya, atau sekitar tiga bulan. Jika wanita yang diceraikan tersebut hamil  maka  iddahnya  sampai  melahirkan,  maka syibhul  iddah bagi  laki-laki  jika berpisah dari istrinya saat dia hamil harus menunggu lahirnya anak dari wanita yang diceraikan tersebut.
Wajibnya  pelaksanaan  iddah  bagi  perempuan  merupakan  ketatapan  mutlak yang  termaktub  dalam al-Qur'an,  namun hikmah  yang  tersimpan  di  dalamnya  tidak diuraikan  secara  rinci  dalam  al-Qur'an.  Padahal,  hikmah  iddah  tidak  hanya  berlaku bagi  perempuan  tetapi  juga  bagi  laki-laki,  sehingga  sebenarnya  laki-laki  juga  harus melakukan  syibhul  iddah  seperti  perempuan.  Diantara  hikmah iddah meliputi, misalnya:
Pertama ,  dapat  ditentukan  kesucian  rahim  wanita  agar  keturunannya  tidak bercampur dengan yang lain. Hikmah ini bersifat biologis dan berlaku khusus untuk wanita,  kecuali  wanita  tidak  tunduk  pada  hukum  iddah.  Kedua,  memberikan kesempatan  kepada  pasangan  yang  baru  saja  bercerai  untuk  berkumpul  dan membangun kembali rumah tangga mereka, jika itu yang terbaik. Ketiga, pembelaan masalah  pernikahan,  yaitu  mengumpulkan  orang  bijak  untuk  mempelajari  masalah dan  memberikan  pertimbangan  panjang.  Jika  tidak  melakukan  hal  tersebut  sama halnya seperti anak kecil dan sangat tidak bijaksana dan berakhir dengan kehancuran rumah  tangg a. Keempat,  kebaikan  perkawinan  tidak  dapat  terwujud  sampai  suami istri  lama  hidup  bersama.  Ketika  terjadi  sesuatu  yang  membutuhkan  pemutusan hubungan, maka untuk memahami menjaga kesinambungan Anda harus memberinya waktu  untuk  memikirkannya  dan  memperhatikan  apa  kerugiannya.  Kelima,  untuk beribadah (ta'abuddi), yaitu mengikuti perintah Allah sebagaimana diterangkan dalam Al-Qur'an .
Melalui  beberapa  himah-hikmah  yang  telah  diuraikan  di  atas,  hikmah  kedua, ketiga dan keempat lebih spesifik gender. Artinya hikmah tidak hanya untuk wanita, laki-laki  pun  juga  memiliki  hikmah  jika  menjalankan  iddah  .  Jadi  idda  ini  bisa dilakukan  tanpa  memandang  jenis  kelamin.  Laki-laki  dan  perempuan  bisa melakukannya,  karena  tidak  hanya  kehormatan  keluarga  yang  dikeroyok  oleh perempuan, tetapi laki-laki juga bertanggung jawab atas kehormatan tersebut.
Kemudian  terkait  penjelasan  hikmah  yang  kelima  tentang  pelaksanaan  iddah bernuansa  teologis,  yaitu  pelaksanaan iddah berdasarkan  perintah  Tuhan.  Melalui penjabaran  hikmah-hikmah  di  atas,  dapat  dikelompokkan  menjadi  2  bagian,  yaitu kearifan yang absolut dan lebih dominan dimiliki oleh perempuan, yaitu yang pertama
dan  yang kelima. Hikmah yang wajib diemban oleh laki-laki dan perempuan adalah hikmah  yang  kedua,  ketiga  dan  keempat.  Oleh  karena  itu,  beberapa  ulama mengemukakan  pandangan  bahwa  idealnya  iddah  sebenarnya  tidak  hanya  berlaku bagi perempuan, tetapi dalam beberapa hal laki-laki juga tunduk pada hukum iddah. Inilah  yang  dikatakan  Wahbah  Zuhaili,  menurutnya  tidak  ada  masa  iddah  bagi seorang laki-laki, penantian itu hanya penantian wajib yang harus dilalui karena ada Syar’i Mani . (Arfa, 2004).
Syibhul Iddah Laki-Laki Perspektif Maqashid Syari’ah
Dalam  Islam  klasik,  konsep  maqashid  syari'ah  dilaksanakan  dan  dipahami secara  hierarkis  berdasarkan  pertimbangan  darurat.  Kajian  hukum  Islam  klasik menunjukkan  bahwa  Maqasid  terbagi  menjadi  tiga  bagian  yaitu  ad-daruriyat,  al- hajiyat dan at-tahsiniyat. Daruriya dibagi menjadi hifz ad-din (perlindungan agama), hifz  an-nafs  (perlindungan  jiwa),  hifz  al-mal  (perlindungan  harta),  hifz  al-aql (perlindungan  roh),  hifz  an-nashl  (perlindungan  anak  cucu)  dan  hifz  al-'ird (perlindungan kehormatan). Hajiyya (tujuan sekunder) diartikan sebagai sesuatu yang dibutuhkan  manusia  untuk  memudahkan  tercapainya  kemaslahatan  yang  termasuk dalam  kategori  daruriyyat,  sedangkan  tahsiniyyah  (tujuan  tersier)  diartikan  sebagai sesuatu  yang  kehadirannya  tidak  perlu  dan  tidak  esensial,  melainkan  mempercantik (Gumanti, 2018).
Selanjutnya kajian maqashid syari’ah dikembangkan Jasser Auda melalui karyanya yang  berjudul maqasid  al- shari’ah  as  philosophy  of  Islamic  law:  a  System  Approach yang berusaha mengahancurkan pemahaman-pemahaman klasik karena dianggap menutup jalan  ijtihad.  Pendekatan  yang  digunakan  jasser  ini  merupakan  sebuah  pendekatan kontemporer  yang  lahir  dari  sifat  modern,  karya  fenomenal  ini  berusaha  menjawab tantangan yang dihadapi umat Islam dalam urusan kontemporer.
Jasser  menjelaskan  bahwa maqashid  syari’ah klasik  lebih  bersifat  perseorangan (individu)  dan  bekerja  pada  wilayah protection (perlindungan)  dan perservation (pelestarian) yang mana hal ini harus segera di ubah ke arah yang lebih menyeluruh dan  universal  seperti  bersifat  untuk  orang  banyak  atau  kemasyarakatan  dan kemanusiaan (hak asasi manusia  dan kebebasan)  (Mutholingah  dan Zamzami,  2018). Hifzh al-din (proteksi agama) idealnya penafsiran diperluas pada menjaga, melindungi dan menghormati kebebasan beragama dan kepercayaan; (Nashihin et al., 2020) hifzh al-aql (proteksi akal) diarahkan penafsirannya pada penggunaan secara sempurna pola pikir,  penelitian  ilmiah,  perjalanan  menuntut  ilmu,  mengatasi  mentalitas  negatif  dan mengapresiasi upaya-upaya, dan penemuan-penemuan ilmiah; hifzh al- ‘irdhi (proteksi kehormatan) di kembangkan penggaliannya pada perlindungan harkat dan  martabat manusia, dan menjaga serta melindungi hak asasi manusia; hifzh al-mal (perlindungan hati)  adalah  untuk  meningkatkan  pembangunan  sosial  dan  ekonomi,  serta kesejahteraan manusia, dengan mengurangi kesenjangan antara kaya dan miskin dan meningkatkan kesenjangan antara pembangunan sosial dan ekonomi (Yaqin, 2018).
Untuk  mengaplikasikan  teori  sistem  sebagai  pendekatan  dalam  hukum  Islam, ada  enam  fitur  sistem  yang  dioptimalkan  Jasser  Auda  sebagai  pisau  analisis,  yaitu cognitive  nature (watak  kognisi), wholeness (keseluruhan), openness (keterbukaan), interrelated hierarchy , multidimentionality dan purposefulness . Berkenaan  dengan cognitive  nature, dapat  dipaham  Auda  menjelaskan  bahwa terdapat  perbedaan  antara  syari’ah  dan  fikih,  yang  mana  pada  awalnya  posisi  fikih sebagai  pengetahuan  Ilahi  bergeser  menjari  ranah  pengetahuan  manusia  terhadap wahyu.  Dalam  hukum  Islam  harus  dibedakan  yang  mana  bagian  syari’ah  dan  juga
fikih.  Karena  pada  dasarnya  fikih  adalah  produk  nalar/ijtihad  manusia  yang kebenarannya  bersifat  relatif.  Namun,  tidak  sedikit  dari  hal  ini  justru  menimbulkan kesalahpahaman,  sehingga,  Auda  dengan  hal  ini  menjelaskan  bahwa  hukum  Islam dengan  ijma’  pada  era  saat  ini  dapa t  diterapkan  sebagai  mekanisme  untuk merumuskan hukum yang sifatnya kolektif, lebih-lebih didukung teknologi informasi dan komunikasi modern.
Sebagai  salah  satu  contoh  ialah  mengenai  pendapat  salah  satu  ahli  fiqih  yang berpendapat bahwa ada baiknya seorang laki-laki yang bercerai dengan istrinya juga diberlakukan  masa  iddah  serupa  dengan  istrinya  atau  diberlakukan syibhul iddah. Dalam hal ini, kita harus membedakan mana halnya yang telah diatur dalam syari’at dan  mana yang termasuk fiqih, karena fiqih muncul  dari  pemahaman para mujtahid terhadap  nashh  itu  sendiri.  Hal  ini  juga  perlu  ditegaskan  dengan  bentuk-bentuk perbuatan  Nabi  Saw.  yang  sejalan  dengan  maqashidnya  dan  dilihat  dari  multiperan Nabi dalam menjawab problematika tersebut.
Jasser  Auda  berpendapat  bahwa  prinsip  dan  cara  berpikir  dalam  ushul-fiqh perlu  dihidupkan  kembali  secara  komprehensif  karena  dapat  berperan  dalam reformasi  dewasa  ini.  Melalui  cara  berpikir  inilah  seseorang  mencapai  “pemahaman menyeluruh”  sehingga  dapat  dijadikan  asas -asas  yang  tetap  dalam  hukum  Islam. Auda berupaya membawa dan memperluas Maqashid Syariah dari dimensi individual ke  dimensi  universal  sehingga  dapat  diterima  oleh  masyarakat  luas.  Ini  dia  sebut maqashid alamya, seperti  keadilan, kebebasan dan lain-lain (Faisol, 2012). Dalam hal ini,  setidaknya  (minimal)  terdapat  dua  hal  penting  yang  harus  diperhatikan, dipikirkan  ulang  dalam  bagian  ini,  yaitu  ketidakpastian  nash-nash  individual  dan keterbatasan kausalitas dalam teori tradisonal dan modernis.
Jadi,  setelah  kita  membedakan  antara  syari’at  dan  fiqih,  maka  kita  juga  harus mengamati  ketidakpastian  dalil-dalil  individual,  karena  ada  kemungkinan  nash tersebut  menyiratkan  makna  yang  kontradiktif  dengan  nash  lainnya  dan  begitu bermacam  kemungkinan  interpretasi  atas nash tunggal  apa  pun,  yang  bisa mempengaruhi kita dalam menafsirkan makna dan dalalah-nya.
Adapun  maksud openness (keterbukaan)  ialah  suatu  sistem  hukum  haruslah bersifat terbuka sehingga dapat ada dan tetap eksis. Dalam hal ini, yang sering terjadi karena adanya perbedaan kultur atau dalam Islam biasa dikenal dengan urf. Selain itu, menurut  Auda  keterbukaan  ini  juga  untuk  memperbanyak  dan  membuka  diri  pada wilayah  filsafat  sebagai  mekanisme  pembaharuan  dalam  sistem  hukum  Islam  itu sendiri.
Tidak  sedikit  persoalan  umat  Islam  berbeda-beda  disebabkan  oleh  perbedaan budaya  daerahnya  (Muslimah  dan  Hamdanah,  2021).  Oleh  karena  itu,  maka  Jasser Auda  menciptakan  aturan  baru  tentang  perubahan  hukum  yang  berbunyi  (hukum dapat  berubah  karena  perubahan  budaya  kognitif  atau  pandangan  dunia  fakih). Menurut  Jasser  Auda,  untuk  badan  hukum  yang  mengatur  hukum  Islam  lebih  baik mengacu pada Al-Qur'an dan As-Sunnah, tetapi harus memiliki pandangan yang luas terhadap persoalan yang dikaji dalam ijtihad. Oleh karena itu, pandangan dunia Faqih perlu dimasukkan ke dalam sistem hukum Islam. Pandangan dunia tersebut kemudian digabungkan  dengan  Al-Qur'an  dan  As-Sunnah  untuk  menghasilkan  hukum  Islam. Namun,  pandangan  dunia  (fakih  world  view)  harus  benar tidak  didasarkan  pada praduga semata, melainkan berlandaskan basis ilmiah.
Interrelated  hierarchy atau  hierarki  yang  saling  berkaitan  Klasifikasi  yang digunakan  oleh  Jasser  Auda  adalah  klasifikasi  berbasis  konsep  yang diimplementasikan  dalam  dalil-dalil  fikih,  berbagai  mazhab  dan  metode.  Klasifikasi
tidak  terbatas  pada  struktur  hierarkis,  tetapi  pada  analisis  saling  ketergantungan antara hasil subkonsep.
Multidimentionality pada bagian ini dalam upaya membawa sistem hukum Islam melesat  kepada Multidimentionality maka  perlu  membangun  kembali,  merevitalisasi dan  mereformulasi  pemahaman  pada  dua  konsep  dasar  usul  fikih,  yaitu qath’î (kepastian)  dan ta’arudh (kontradiksi).  Bagi  Jasser  Auda,  konsep qath’i dan zhanni bukan  keputusan  akhir,  makanya  ia  terbuka  untuk  diotak-atik  dan  perlu  ditinjau kembali. Bagi Jasser, idelanya dalam menafsirkan nash tidak terpaku pada pemahaman secara dalâlah linguistik,  tetapi  harus  meninjau  konteks  tertentu  yang  menyebabkan adanya suatu nash, contohnya konteks ekonomi, politik, lingkungan dan sebagainya. Dengan  tipe  penggalian  hukum  semacam  ini  membuat  nash  tidak  kehilangan  spirit dan konteksnya. Sama halnya dengan konsep iddah laki-laki, berangkat dari dalil atau nash  yang  qath’i,  maka  perlu  peninjauan  kembali,  yakni  dengan  menghadirkan pemikiran  yang  menginginkan  keadilan  gender  dan  meminimalisir  kemudharatan yang ada di dalamnya. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqhiyyah yaitu:
ِ ماَعخلا ِرَرَّضلا ِعخفَدِل ُّصاَخلْا ُرَرَّضلا ُلَّمَحَتُ ي Kemudaratan yang bersifat khusus harus ditanggung untuk menghindari kemudharatan yang bersifat umum (Ibrahim, 2019) Sedang purposefulness ialah bahwa setiap sistem pasti memiliki output atau biasa disebut  dengan  tujuan  yang  dihasilkan  dari  jaringan  sistem  itu  sendiri.  Dalam teorinya,  tujuan  ini  dibedakan  menjadi goal dan purpose .  Menurut  Jasser,  penerapan maqashid  merupakan  landasan  penting  dan  mendasar  bagi  sistem  hukum  Islam. Kajian maqashid harus ditelusuri kembali pada teks utamanya (al- Qur’an dan Hadits), bukan  pada  pendapat  atau  pemikiran  para  faqih  (Faisol,  2012).  Oleh  karena  itu, tercapainya  tujuan  (maqashid)  menjadi  tolok  ukur  validitas  ijtihad  apapun,  tanpa menghubungkannya dengan aliran atau mazhab tertentu. Tujuan didirikannya syariat Islam adalah untuk mengembalikannya demi kemaslahatan orang-orang di sekitarnya
Relevansi  penerapan  konsep syibhul iddah  laki-laki  menurut  Wahbah  Zuhaili perspektif maqashid syari’ah dan qawaid fiqhiyyah
Dalam menilai pandangan Wahbah Zuhaili mengenai konsepnya terkait syibhul iddah  bagi  laki-laki,  kita  tidak  bisa  menilai  hal  tersebut  relevan  atau  tidaknya diterapkan  hanya  dengan  satu  sistem  pisau  analisis  saja,  melainkan  harus mengkolaborasikan  berbagai  fitur  sistem  dan  beberapa  pendapat  ahli  yang berkompeten  dengan  bidangnya.  Namun,  dalam  tulisan  ini  penulis  masih menggunakan satu teori sistem saja dalam melihat apakah konsep Wahbah Zuhaili ini dapat  dikatakan  relevan  atau  tidak  terhadap  pasangan  yang  bercerai  di  Pengadilan Agama.
Menurut  Auda,  penerapan  maqashid  merupakan  landasan  penting  dan mendasar  bagi  sistem  hukum  Islam.  Kajian  maqashid  harus  ditelusuri  kembali  pada teks  utamanya  (al- Qur’an  dan  Hadits),  bukan  pada  pendapat  atau  pemikiran  para faqih  (Faisol,  2012).  Sehingga,  tercapainya  tujuan  (maqashid)  menjadi  tolok  ukur validitas  ijtihad  apapun,  tanpa  menghubungkannya  dengan  aliran  atau  mazhab tertentu  (Helim,  2019).  Tujuan  didirikannya  syariat  Islam  adalah  untuk mengembalikannya  demi  kemaslahatan  orang-orang  di  sekitarnya.  Sama  halnya dengan persoalan iddah. Dalam nash al- Qur’an maupun hadist telah dijelaskan bahwa berapa  waktu  masa  tunggu  seorang  wanita  yang  bercerai  dengan  suaminya,  yang
memiliki ketentuan masing-masing sesuai dengan keadaan dan kondisi ia diceraikan (Pelu dan Tarantang, 2021).
Namun,  seiring  dengan  perkembangan  zaman,  dalil  tersebut  dinilai  timpang gender, teknologi  pun telah berkembang pesat (Muhajir and Hartati,  2021), sehingga apabila alasan adanya iddah untuk mengetahui rahim saja hal ini bisa ditepis dengan keberadaan  USG.  Berawal  dari  hal  inilah  banyak  para  pemikir  hukum  Islam  untuk melakukan ijtihad interpretasi dalil nash yang telah jelas tersebut guna mencari solusi yang  tepat  agar  tidak  menimbulkan  ketimpangan  yang  dimaksud  (Muhajir  dan Hartati, 2021) Adanya Argumen tentang penerapan iddah bagi laki-laki juga mengkaji fenomena yang terjadi di masyarakat, dimana perceraian seringkali berdampak tidak hanya  pada  suami  istri  yang  bercerai,  tetapi  juga  keluarga  dari  kedua  belah  pihak. Karena  perceraian  jauh  dari  kata  damai,  rasa  sakit  dan  amarah  seringkali  tetap  ada, yang berujung pada permusuhan antara kedua belah pihak keluarga. Selain itu, tidak sedikit  pula  laki-laki  yang  baru  bercerai  dengan  istrinya  ingin  melangsungkan pernikahan baru dengan wanita lain tanpa menunggu iddah istrinya selesai.
Dalam fikih, hal ini sesuai dengan salah satu kaidahnya yang berbunyi:
ِناَكخمِلاا ِرخدَقِب ُعَفخدُي ُرَرَضلا
Kemudaratan harus dicegah sedapat mungkin (Ibrahim, 2019) Kaitannya  dengan  permasalahan  di  atas  ialah  dengan  adanya  konsep syibhul iddah laki-laki diharapkan dapat meminimalisir kemudharatan perceraian yang pada umumnya  memang  laki-laki  tidak  diberi  waktu  masa  iddah  seperti  perempuan. Namun, melihat dari kaidah ini bahwa kemudharatan dari tidak adanya syibhul iddah apabila  lebih  besar  ketimbang  diterapkannya syibhul iddah,  maka  kiranya  perlu dipertimbangkan pemberlakuannya. Hal ini juga sesuai dengan kaidah  fiqih lainnya, yakni:

## ِحِلاَصَلما ِبخلَج ىَلَع ُمَدَقُم ِدِساَفَلما ُءخرَد
Menolak kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan (Ibrahim, 2019).
Menurut penulis, kaidah ini juga sesuai dengan persoalan syibhul iddah. Wahbah Zuhaili  dalam  konsepnya  menginginkan  terwujudnya  hikmah  adanya  aturan  iddah dalam Islam, yang mana hal tersebut tidak bisa terwujud jika hanya pihak wanita saja yang menjalaninya, sedang pihak laki-laki diberikan kebebasan tanpa mengindahkan masa iddah tersebut. Sehingga, menolak hal tersebut lebih diutamakan.

## KESIMPULAN
Pembahasan  yang  berkaitan  dengan  iddah  biasanya  adalah  masalah  khusus wanita. Namun, hal ini menjadi masalah bagi perkembangan cara berpikir masyarakat dan  keadilan  sosial  itu  sendiri.  Peraturan Iddah diyakini  membatasi  kebebasan bergerak  perempuan  pasca  perceraian,  baik  dalam  hal  hubungan  sosial,  aktivitas sehari-hari  maupun  karir.  Pada  saat  yang  sama,  setelah  perceraian,  laki-laki  diberi kebebasan untuk melakukan  apapun  yang mereka  inginkan.Disepakati  bahwa  iddah adalah  suatu  penantian  (masa  tunggu)  seorang  wanita  ketika  terjadinya  perceraian karena  talak  ataupun  kematian  suaminya. Pelaksanaan  iddah  bagi  perempuan dijelaskan dengan sangat jelas melalui dalil-dalil Al-Qur'an, Hadits dan Ijma. Namun pada kenyataannya, iddah tidak hanya dikenakan pada wanita, tetapi dalam beberapa
kasus,  iddah  juga  berlaku  untuk  pria.  Meskipun  ini  sebenarnya  bukan  iddah  seperti iddah wanita.
Menurut  Wahbah  Zuhail,  secara  literal  laki-laki  tidak  memiliki  iddah.  Seorang laki-laki  yang  menceraikan  mantan  istrinya  dapat  langsung  menikah  dengan  wanita lain, selama tidak ada halangan syariah, contohnya menikahi wanita  yang tidak bisa dikumpul  (tante,  saudara  perempuan  kandung  dan  lain-lain).  Melalui  argumen Wahbah Az-Zuhaili dapat ditarik benang merah bahwa Wahbah secara tidak langsung menjelaskan adanya iddah secara tersirat bagi laki-laki (syibhul iddah). Panjang syibhul iddah laki-laki  kurang  lebih  sama  dengan  panjang  iddah  perempuan.  Alasan syibhul iddah bagi laki- laki adalah disebabkan mani syar’i yang mengakibatkan dia melakukan syibhul iddah yang bergantung pada iddah si wanita. Melalui pendapat Wahbah Zuhaili terkait  konsepnya  mengenai  syibhul  iddah  laki-laki,  kita  mampu  menilai  hal  tadi relevan atau tidaknya hanya menggunakan satu sistem pisau analisis saja, melainkan wajib  mengkolaborasikan  aneka  macam  fitur  sistem  &  beberapa  pendapat  pakar  yg berkompeten  menggunakan  bidangnya.  Berdasarkan  analisis  ad  interim  konsep  tadi relevan  bila  diterapkan  lantaran  berdasarkan  teori  konsep  tadi  mempunyai kemashlahatan pada dalamnya, tetapi wajib memerlukan tinjauan lebih pada tentang pendapat para pakar aturan dan pakar bidan.

## REFERENSI
Anwar,  K.  (2021)  ‘Kepemimpinan  Kepala  Madrasah  Perempuan  di  MTsN  1  Kota Palangka Raya’, Proceedings of Palangka Raya International and National Conference on Islamic Studies (PINCIS) , 1(1). Arfa, F.A. (2004) Wanita dalam Konsep Islam Modernis . Jakarta: Pustaka Pirdaus. al  Bakri,  A.B.U.B.M.S.  al  D.  (1995) Hasyiyah  i’anah  al  thalibin  Juz  4 .  Libanon:  Dar  al Kutub al Ilmiyah.
Coulson,  N.J.  (1987) The History of Islamic Law (Hukum Islam dalam Perspektuf Sejarah) . Cet. 1. Translated by A. Hamid. Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M).
Faisol,  M.  (2012)  ‘Pendekatan  Sistem  Jasser  Auda  Terhadap  Hukum  Islam:  Ke  Arah Fiqh  Post- Postmodernisme’, Kalam:  Jurnal  Studi  Agama  dan  Pemikiran  Islam ,  6(1), pp. 39 – 64. Fauzi,  I.L.  (2021) Syibhul  ‘Iddah  bag i  Laki-Laki:  Studi  Analisis  Pendapat  Wahbah  Zuhaili . Skripsi. IAIN Walisongo.
Fitriyadi  (2021)  ‘Pemberlakuan  Shibhul  Iddah  Bagi  Laki -Laki  yang  Bercerai  di Pengadilan Agama’. Marabahan. Available at: https://drive.google.com/file/d/19oKcHJLzdtTHCDGItxvDRM4EN8w_aw4-
/view?usp=sharing.
Gumanti,  R.  (2018)  ‘Maqasid  Al -Syariah  Menurut  Jasser  Auda  (Pendekatan  Sistem dalam Hukum Islam)’, Al-Himayah , 02(01), pp. 97 – 118.
Hafizi, M.F.A. and Muslimah (2021) ‘Memahami Pendekatan Ilmiah Dalam Penelitian PAI’, Proceedings  of  Palangka  Raya  International  and  National  Conference  on  Islamic Studies (PINCIS) , 1(1), pp. 163 – 172.
Hasanudin et al. (2021)  ‘Disfungsi    BP4   dalam   Perspektif    Maslahah : Studi   Kasus pada  Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan ’, Jurnal Tana Mana , 2(2), pp. 65 – 77. Hasibullah and Misrawi, Z. (2010) Manifesto Fiqih Baru 3 . Jakarta: Erlangga. Helim,  A.  (2019) Maqashid  al- Syari’ah  versus  usul  al -Fiqh  (Konsep  dan  Posisinya  Dalam Metodologi Hukum Islam) . Cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Hidayati,  N.F.  (2019)  ‘Konstruksi  ‘Iddah  dan  Ihdad  Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam (KHI)’, Misykat , 04(01), p. 163.
Nashihin,  Husna.  (2017).  Mengikis  Budaya  Patriarkhi-Domestic  Melalui  Pendekatan Pengkajian Islam Perspektif Gender. Cita Ilmu .
Ibrahim, D. (2019) Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Fiqih) . Cet. 1. Palembang: CV. Amanah.
Ibrahim  and  Muslimah  (2021)  ‘Tekhnik  Pemeriksaan  Jawaban,  Pemberian  Skor,
Konversi  Nilai  dan  Standar  Penilaian’, Jurnal  Al-Qiyam ,  2(1).  Available  at: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2a hUKEwjWsq7hmPT7AhXFcGwGHSVMBdAQFnoECBUQAQ&url=https%3A%2F %2Fojs.staialfurqan.ac.id%2Falqiyam%2Farticle%2Fdownload%2F114%2F71&usg =AOvVaw3JztDTjCkd65_qMwAWhNoU.
Khanif,  R.,  Muslimah  and  Ahmadi  (2021)  ‘Urgensi  Pengelolaan  Keluarga  Sebagai Madrasatul’ula  dalam Meminimalisir  Dekadensi  Moral  Generasi  Muda  Saat  Ini’, Jurnal Pendidikan Islam Al-Affan , 1(2), pp. 103 – 112.
Khoirdin,  I.A.  and  Muslimah  (2021)  ‘The  Classification  of  Knowledge  According  to Imam Al- Ghazali’, Tasfiyah Jurnal Pemikiran Islam , 5(1), pp. 75 – 90. Muhajir,  A.,  Muslimah  and  Hartati, Z.  (2021)  ‘Konsep  dan  Klasifikasi  Ilmu Pengetahuan dalam Islam’, Modernity Jurnal Pendidikan dan Islam Kontemporer , 2(2). Available at: https://jurnal.stairakha- amuntai.ac.id/index.php/modernity/article/view/128/pdf. Muslimah  (2015) Pendidikan  Nilai  Religius  dalam  Keluarga  (Upaya  Penanaman  Nilai Tanggung Jawab, Serial Studies Usia Anak) di Pangkalan Bun . Disertasi. Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari. Available at: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja &uact=8&ved=2ahUKEwiKgKS6jfT7AhVSUGwGHRu7B8UQFnoECBEQAQ&url= https%3A%2F%2Fidr.uin- antasari.ac.id%2F3338%2F&usg=AOvVaw3PSKuPzR0yaUR3FcPkiiRH.
Muslimah  (2017)  ‘Toleransi  Dalam  Kehidupan  Multikultur  di  SMP  Negeri  2  Arut Selatan’, Jurnal Transformatif (Islamic Studies) , 1(2), pp. 259 – 288.
Muslimah,  Hamdanah  and  Nina  (2020)  ‘The  Science  in  Islamic  Perspective’, International Research Journal of Management, IT & Social Sciences , 7(6), pp. 66 – 71. Muslimah, Hamdanah and Syar’i, A. (2021) ‘Becoming A Tolerant Muslim: Of Dayak Converts’, Jurnal Penelitian , 18(2), pp. 197 – 208.
Mutholingah,  S.  and  Zamzami,  M.R.  (2018)  ‘Relevansi  Pemikiran  Maqashid  syari’ah Jasser Auda Terhadap Sistem Pendidikan Islam Multidisipliner’, Ta’limuna , 07(02), p. 90.
Normuslim, Muslimah and Laksono, H. (2020) Cara Mudah Membuat Proposal Penelitian . IAIN Palangka Raya: Narasi Nara.
Pelu,  I.E.A.  and  Tarantang,  J.  (2021) Hukum  Perkawinan  (Politik  Hukum-Legislasi Rancangan Qanun Aceh . Yogyakarta: K-Media.
Rahmah, L., Noor, A.-M. and Anwar, K. (2021) ‘Solusi Al -Quran Terhadap Kekerasan dalam  Rumah  Tangga’, Proceedings  of  Palangka  Raya  International  and  National Conference on Islamic Studies (PINCIS) , 1(1), pp. 635 – 648. Soekanto,  S.  (2019) Pokok-pokok  Sosiologi  Hukum .  26th  edn.  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada.
Wahyudi, M.I. (2005) ‘Iddah Sebuah Pembacaan Baru’, As- Syir’ah , 39(01).
Yaqin,  A.  (2018)  ‘Rekonstruksi  Maqâshid  al -Syarî`ah  dalam  Pengembangan Metodologi  Hukum  Islam  (Kajian  Eksploratif  Pemikiran  Jasser  Auda)’, Madania Jurnal Kajian Keislaman , 22(01), p. 63.
Yusmarlina  and  Muslimah (2020) ‘Peran  Orangtua  dalam Pendidikan  Aqidah Anak’, Jurnal Al-Qiyam , 1(1), pp. 109 – 118.
Copyright Holder : © Rita Sumarni, Maryani, Novi Ayu Safitri (2022).
First Publication Right : © Attractive : Innovative Education Journal
This article is under: