## TINJAUAN YURIDIS WANPRESTASI HUTANG PIUTANG
(Putusan No 58/PDT.G/2019/PN-KBJ)
Oleh:

## Rizli Alfindo 1)
Alusianto Hamonangan 2)
Muhammad Shadikin Sihombing 3) Universitas Darma Agung, Medan 1,2,3)
E-mail:
rizlialfindo@gmail.com 1) Alusiantoh710@gmail.com 2)
M.shadikinsihombing@gmail.com 3)

## ABSTRACT
Basically  an  agreement  will  run  well  if  the  parties  who  make  the  agreement  are  based  on good  faith,  but  if  the  good  faith  is  not  implemented  it  will  be  vulnerable  to  disputes  that occur.  From  these  problems  the  author  is  interested  in  discussing  the  Default  of  Debt Agreements (Case Study Decision Number 58/Pdt.G/2019/Pn.Kabanjahe). The formulation of the problems discussed in this study are: (1) How is the Accountability of the Debtor in the Dispute  of  Debt  Default,  and  (2)  How  is  the  Juridical  Review  of  the  Default  of  the  Debt Agreement in Decision Number 58/PDT.G/2019/PN. kbj. The research method in writing this thesis is a type of legal research that is viewed from the point of view of the purpose of legal research, namely legal research, namely sociological legal research, which is descriptive or describing.  The  default  of  the  debtor  will  have  legal  consequences  arising  from  the  non- fulfillment of the rights of one party causing losses. Based on the results of the study, it was concluded  that,  the  judge's  consideration  (ratio  decidendi)  in  the  Medan  District  Court's decision  Number  58/Pdt.G/2019/PN.Kbj,  regarding  the  act  of  default  in  a  debt  agreement with  a  certificate  of  ownership  of  land,  that  the  panel  of  judges  stated  that  the  Plaintiffs' claim is unacceptable. Whereas the Plaintiffs' claim is unclear or vague, the Plaintiffs' claim contains a formal defect, namely a vague or unclear claim (obscuur libel) a formal defect in the  lawsuit  resulting  in  an  unacceptable  claim  (Niet  Ontvankelijke  verklaard),  then  the Plaintiffs must be punished to pay court fee.
Keywords: Accounts Payable, Default

## ABSTRAK
Pada  dasarnya  suatu  perjanjian  akan  berlangsung  dengan  baik  jika  para  pihak  yang melakukan  perjanjian  tersebut  dilandasi  oleh  iktikad  baik  ( good  faith ),  namun  jika  iktikad baik  itu  tidak  dilaksanakan  maka  akan  rentan  terhadap  sengketa  yang  terjadi.  Dari permasalahan  tersebut  penulis  tertarik  untuk  membahas  mengenai  Wanprestasi  Perjanjian Hutang  Piutang  (Studi  Kasus  Putusan  Nomor  58/Pdt.G/2019/Pn.Kabanjahe) . Adapun  yang menjadi  rumusan  masalah  yang  dibahas  dalam  penelitian  ini  adalah  :  (1)  Bagaimana Pertanggung  Jawaban  Debitur  Dalam  Sengketa  Wanprestasi  Hutang  Piutang,  Serta  (2) Bagaimana  Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Wanprestasi  Perjanjian  Hutang  Piutang  Dalam Putusan Nomor 58/PDT.G/2019/PN.Kbj.  Adapun metode penelitian dalam penulisan skripsi ini  adalah  jenis  penlitian  hukum  yang  di  pandang  dari  sudut  tujuan  penelitian  hukum  yaitu penelitian  hukum  yaitu  penelitian  hukum  sosiologis,  yang  bersifat  deskriptif  atau menggambarkan. Perbuatan  wanprestasi  debitur  akan  menimbulkan  akibat  hukum  yang
timbul  karena  tidak  terpenuhinya  hak  dari  pihak  yang  satu  yang  menimbulkan  kerugian. Berdasarkan  hasil  penelitian  diperoleh  kesimpulan  bahwa,  Pertimbangan  hakim  (ratio decidendi) dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 58/Pdt.G/2019/PN.Kbj, tentang perbuatan wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang dengan jaminan sertipikat hak milik atas  tanah,  bahwasanya  majelis  hakim  menyatakan  bahwa  gugatan  Para  Penggugat  tidak dapat  diterima.  Bahwa  gugatan  Para  Penggugat  tidak  jelas  atau  kabur  maka  gugatan  Para Penggugat telah mengandung cacat formil yaitu gugatan kabur atau tidak jelas (obscuur libel) cacat  formil  di  dalam  surat  gugatannya  mengakibatkan  gugatan  tidak  dapat  diterima  ( Niet Ontvankelijke  verklaard) ,maka  Para  Penggugat  harus  dihukum  untuk  membayar  biaya perkara.
Kata Kunci : Hutang Piutang, Wanprestasi

## I. PENDAHULUAN
kesepakatan hutang- piutang duit tercantum  ke  dalam  tipe  kesepakatan sanggam meminjam, perihal ini begitu juga sudah diatur serta didetetapkan dalam Pasal 1754  KUHPerdata  yang  dengan  cara  nyata mengatakan: Kalau Akad Pinjammeminjam merupakan  akad  dengan  mana  pihak  yang satu  membagikan  pada  pihak  yang  lain sesuatu  jumlah  terntentu  beberapa  barang yang  menghabis  sebab  konsumsi,  dengan ketentuan kalau pihak yang belum lama ini hendak  mengembalikan  beberapa  yang serupa  dari  berbagai  serta  kondisi  yang serupa  pula.  Akad  ialah  pangkal  terutama yang  melahirkan  habitat.  Memanglah habitat  itu  sangat  banyak  lahir  dari  akad, namun terdapat pula habitat yang lahir dari undang- undang. 3 Keberadaan akad selaku salah  satu  pangkal  habitat  bisa  kita  temui landasannya pada determinasi Artikel 1233 Buku  Hukum  Hukum  Perdata  yang melaporkan  kalau:“  Setiap  periktan  di lahirkan,  bagus  sebab  akad  bagus  sebab hukum”.
Tiap kesepakatan yang melahirkan  sesuatu  habitat  diantara  kedua koyak  pihak  merupakan  mengikat  untuk kedua  koyak  pihak  yang  membuat  akad, perihal ini bersumber pada atas determinasi hukum  yang  legal  di  dalam  Artikel  1338( 1)  Buku  Hukum  Hukum  Perdata  yang bersuara“ Seluruh persetujuan yang terbuat dengan  cara  legal  legal  selaku  undang- undang  untuk  mereka  yang  buatnya”. Aktivitas  pinjam-  meminjam  duit  sudah dicoba  semenjak  lama  dalam  kehidupan
bermasyarakat  yang  sudah  memahami  duit selaku perlengkapan penting dalam pembayaran.  Bisa  dikenal  kalau  nyaris seluruh warga sudah menghasilkan sanggam meminjam duit selaku suatu yang amat dibutuhkan buat mensupport kemajuan  aktivitas  ekonominya  serta  buat tingkatkan  derajat  kehidupannya.  Dengan kerumitan  itu  sanggam  meminjam  bisa terjalin  dalam  lingkup  keluarga  semacam dalam  permasalahan  Tetapan  No  58  atau Pdt.  Gram  atau  2019  atau  Pn.  Kabanjahe ialah  hutang  piutang  dimana  sesuatu keluarga melaksanakan akad hutang piutang  yang  dituangkan  dalam  perjajian tercatat,  Kalau  yang  jadi  kasus  antara  Para Penuntut  serta  Para  Tergugat  dalam gugatannya  merupakan  hutang  piutang yang terjalin 1 september 2004 dimana Para Tergugat  sudah  meminjam  duit  pada  Para Penuntut sebesar Rp136. 000. 000.-( seratus 3  pulu  6  juta  rupiah).  Para  Penuntut mendalilkan  kalau  Para  Tergugat  sudah melaksanakan  wanprestasi  dengan  tidak melunaskan hutangnya dan tidak memberikan  akta  SHM  Nomor.  61,  Dusun Tanjung  Barus  selaku  agunan  hutang  itu alhasil akhirnya sudah memunculkan kehilangan  yang  amat  besar  untuk  Para Penuntut.
Pada dasarnya
sesuatu kesepakatan  hendak  berjalan  dengan  bagus bila  para  pihak  yang  melaksanakan kesepakatan  itu  dilandasi  oleh  maksud bagus(  good  faith),  tetapi  bila  maksud bagus  itu  tidak  dilaksanakan  sehingga hendak  rentan  kepada  bentrokan  yang
terjalin.  Dari  kasus  itu  pengarang  terpikat buat  mangulas  hal  Wanprestasi  Akad Hutang Piutang( Riset Permasalahan Tetapan  No  58  atau  Pdt.  Gram  atau  2019 atau Pn. Kabanjahe).

## 2. TINJAUAN PUSTAKA Pengertian Perjanjian
Dalam  bahasa  Belanda  perjanjian  disebut dengan overeenkomst dan  dalam  hukum perjanjian disebut dengan overeenkomstrecht .  Perjanjian  adalah  suatu peristiwa  dimana  seorang  berjanji  kepada seorang  lain  atau  dimana  dua  orang  itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.  Perjanjian  merupakan  salah  satu kegiatan yang kerap kali dilakukan didalam kehid upan bermasyarakat.
Pengertian Hutang Piutang Piutang merupakan gugatan( klaim) kreditur  pada  debitur  atas  duit,  benda  serta pelayanan  yang  didetetapkan  serta  apabila debitur  tidak  sanggup  penuhi  hingga kreditur berkuasa menemukan pemenuhannya dari harta kekayaan debitur. Bagi  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia( KBBI)  piutang  merupakan  beberapa  duit yang  dipinjamkan(  yang  bisa  ditagih  dari seorang).  Dengan  cara  etimologi,  piutang merupakan hak seorang yang meminjamkan  duit  pada  orang  lain( kreditur) buat memaksa beberapa duit pada orang dipinjamkan duit( debitur).

## 3. METODE PENELITIAN
Buat mangulas kasus yang sudah diformulasikan  dan  dibatasi  begitu  juga  itu diatas,  hingga  dalam  metode  kategorisasi serta penanganan pengamat dalam riset ini, hendak dipergunakan tata cara serta metode riset  begitu  juga  dibawah  ini.  Tipe  riset yang  dicoba  merupakan  riset  yuridis normatif.  Watak  riset  dalam  riset  ini merupakan  bertabiat  deskriptif  analitis. Tipe informasi yang dipakai dalam riset ini merupakan  riset  daftar  pustaka(  library research).  Pangkal  informasi  yang  dipakai dalam  riset  ini  merupakan  informasi inferior  yang  berbentuk  materi  hukum pokok:  Buku  Hukum  Hukum  Awas  BW(
Burgerlijk Wetbook), HIR, RBG, Yurisprudensi  Tetapan  No  58  atau  Pdt. Gram  atau  2019  atau  PN-  Kbj.,  materi hukum inferior: ialah materi- materi hukum yang  didapat  bukubuku  pustaka  serta laporan-  laporan  hasil  riset  hukum  yang terdapat hubungannya dengan
permasalahan  yang  diawasi  serta  materi hukum  tersier  ialah  materi  hukum  yang aksesoris karakternya membagikan petunjuk  ataupun  uraian  bonus  kepada materi  hukum  pokok  serta  materi  hukum inferior. Materi hukum tersier ini ada dalam riset  misalnya  kamus  hukum,  kamus bahasa, ensiklopedia serta lain sejenisnya.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Pertanggungjawaban Debitur Dalam Sengketa Wanprestasi

## Hutang Piutang
Aksi  wanprestasi  hendak  memunculkan sesuatu  dampak  ataupun  akibat  kepada tampaknya  hak-  hak  pihak  yang  dibebani buat  menuntut  pihak  yang  melaksanakan wanprestasi  supaya  membagikan  ubah cedera,  alhasil  hukum  diharapkan  supaya tidak  terdapat  satu  pihak  juga  yang dibebani  dampak  dari  aksi  wanprestasi.  79 Akibat-  akibat  hukum  ataupun  ganjaran untuk pihak- pihak yang melaksanakan aksi wanprestasi  terdapat  4(  empat)  berbagai, ialah:
1.  Pihak  debitur  haruslah  membayar  ganti rugi  yang  diderita  kreditur  (Pasal  1243 KUHPerdata) Dalam  bab  ini  menarangkan  kalau“
Penukaran  bayaran,  cedera  serta  bunga sebab  tidak  dipenuhinya  sesuatu  habitat, kemudian  mulai  diharuskan  bila  debitur, sehabis  diklaim  lupa  penuhi  perikatannya, namun  melalaikannya,  ataupun  bila  suatu yang  wajib  diserahkan  ataupun  terbuat dalam  antara  durasi  yang  didetetapkan”. Bagi  artikel  ini  menarangkan  kalau  ada  2 metode buat memastikan titik dini enumerasi  ubah  kehilangan,  ialah  selaku selanjutnya:
a. Bila dalam akad itu tidak didetetapkan waktu  durasi,  hingga  pembayaran ubah  kehilangan  mulai  dihitung
semenjak  itu  diklaim  lupa,  namun senantiasa melalaikannya.
b.  Bila  dalam  akad  itu  didetetapkan waktu durasi khusus, hingga pembayaran  ubah  kehilangan  mulai dihitung semenjak terlampaunya waktu  durasi  yang  didetetapkan dalam akad yang disetujui itu.
2.  Pembatalan  perjanjian  disertai  dengan pembayaran  adanya  ganti  rugi  (Pasal 1266 1267 KUHPerdata)
Pasal 1266 KUHPerdata
mengatakan  kalau“  Ketentuan  tertunda dikira senantiasa dicantumkan dalam persetujuan  yang  timbal  balik,  andaikata salah satu pihak tidak penuhi kewajibannya. Dalam perihal begitu persetujuan  tidak  tertunda  untuk  hukum, namun  pembatalan  wajib  dimintakan  pada Majelis hukum. Permohonan ini pula wajib dicoba,  walaupun  ketentuan  tertunda  hal tidak  dipadati  peranan  diklaim  didalam persetujuan.  Bila  ketentuan  tertunda  tidak diklaim  dalam  persetujuan,  hingga  Juri dengan memandang kondisi, atas permohonan  tergugat,  lapang  membagikan sesuatu  jangkawaktu  buat  penuhi  peranan, namun  periode  waltu  itu  tidak  bisa  lebih serta satu bulan”.
Permohonan  ini  wajib  dicoba walaupun  ketentuan  tertunda  hal  tidak terpenuhinya  peranan  itu  diklaim  dalam akad bila ketentuan itu tidak diklaim dalam akad,  Badan  Juri  lapang  bagi  kondisi  atas permohonan pihak tergugat, buat membagikan  sesuatu  waktu  durasi  untuk penuhi  kewajibannya,  waktu  durasi  tidak bisa  lebih  dari  1  bulan.  Pasal  1267 KUHPerdata  mengatakan  kalau“  Pihak yang  terhadapnya  habitat  tidak  dipadati, bisa  memilah,  memforsir  pihak  yang  lain buat  penuhi  persetujuan,  bila  perihal  itu sedang  bisa  dicoba,  ataupun  menuntut pembatalan  persetujuan,  dengan  penukaran bayaran, kehilangan serta bunga”.
Sesuai  dengan  ketentuan  Pasal 1267  KUHPerdata,  dalam  hal  debitur melakukan  wanprestasi,  maka  kreditur dapat memilih tuntutan haknya berupa :
a. Pelampiasan akad( nakoming), ialah hasil  pokok  begitu  juga  yang diharapkan  serta  disetujui  para pihak pada dikala penutupan kontrak.  Petisi  kepada  pelampiasan sesuatu  hasil  cuma  bisa  diajukan bila  pelampiasan  hasil  itu  diartikan sudah datang waktunya buat dilaksanakan.
b.  Pemenuhan  perjanjian  disertai dengan  ganti  rugi  ( nakoming  en anviulled vergoeding ).
c.  Ubah  cedera(  vervangende  verg oeding;  schadeloosstelling).  Ubah cedera  ialah  sesuatu  usaha  hokum buat memperbaiki kehilangan yang prestasinya bertabiat subsidar. Maksudnya, bila pelampiasan hasil itu tidak lagi dimungkinkan ataupun telah tidak dapat diharapkan  lagi  hingga  ubah cedera  ialah  jalur  alternative  yang bisa diseleksi oleh pihak kreditur.
d. Pembatalan persetujuan timbal balik ( ontbinding ).
e.  Suatu  pembatalan  beserta  dengan ganti  rugi  ( ontbinding  en  anvullend verg oeding ).
3.  Peralihan  risiko  kepada  debitur  sejak terjadinya  wanprestasi  (Pasal  1237  ayat (2) KUHPerdata)
Pasal  1237  ayat(  2)  KUHPerdata mengatakan  kalau“  Bila  debitur  lupa  buat memberikan  benda  yang  berhubungan, hingga  benda  itu  dari  habitat  dicoba,  jadi tanggungannya”.  Determinasi  ini  cuma legal untuk habitat buat membagikan suatu. Bila  pihak  yang  berhutang  lupa  buat menyerahkannya,  hingga  semenjak  dikala kelengahan  itu,  kebendaan  merupakan  atas tanggungannya. Bersumber pada determinasi  artikel  ini  bisa  diamati  kalau kelengahan pihak debitur dalam memberikan  kebendaan  alihkan  resiko  jadi atas tanggungannya.
4.  Pembayaran  biaya  perkara  apabila diperkarakan di muka Hakim
Seseorang  debitur  yang  teruji melaksanakan  sesuatu  aksi  wanprestasi pasti dikalahkan dalam masalah
Determinasi  ini  legal  buat  seluruh  habitat. Peranan  buat  melunasi  ubah  cedera  untuk pihak debitur terkini bisa dilaksanakan bila pihak  kreditur  sudah  penuhi  4  ketentuan, ialah:
a.  Debitur  memang  telah  lalai  dalarn melakukan prestasi b.  Pihak  debitur  tidak  dalam  keadaan memaksa c.  Tidak  adanya  tangkisan  dari  pihak debitur  untuk  melumpuhkan  tuntutan ganti rugi d. Kreditur telah memberikan teguran/somasi
Ganti  rugi  dalam  wanprestasi  memiliki unsur-unsur  yang  diatur  dalam  Pasal  1246 KUHPerdata, yaitu :
1)  Biaya,  yaitu  segala  pengeluaran  atau ongkos-ongkos  yang  nyatanyata  telah dikeluarkan.
2)      Rugi,  yaitu  kerugian  yang  karena kerusakan  barang-barang  kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur.
3)    Bunga,  ialah  profit  yang  sepatutnya didapat ataupun diharapkan oleh kreditur  bila  debitur  tidak  lupa.  Pada dasarnya,  tidak  seluruh  kehilangan yang  dirasakan  oleh  kreditur  bisa dimohon  gantinya.  Namun  dalam hukum  telah  memastikan  batasan- batasan  hal  ubah  cedera  yang  wajib dibayarkan  oleh  pihak  debitur  pada pihak kreditur selaku dampak dari aksi wanprestasi  yang  dicoba  pihak  debitur dalam akad yang disetujui ialah:
a)  Kehilangan  yang  bisa  diprediksi  sebab akad terbuat. Bagi artikel 1247 KUHPerdata, pihak debitur cuma diharuskan  melunasi  ubah  cedera  yang sudah  jelas  ataupun  sedianya  wajib diduganya sewaktu akad terbuat, melainkan bila akad itu diakibatkan oelh kecoh energi yang  dicoba  olehnya.  Biasanya  kalau bayaran  serta  kehilangan  yang  betul-  betul bertabiat  kurangi  kekayaan  orang(  verlias), sebaliknya bunga duit membuktikan sesuatu  berbagai  kehilangan  yang  bertabiat melenyapkan  profit  yang  awal  diharapkan(
winstdeving) hingga kedua berbagai kehilangan  ini  wajib  ditukar  oleh  pihak berhak dalam perihal wanprestasi.
b) Kehilangan selaku dampak langsung dari wanprestasi Bagi artikel 1248 KUHPerdata kalau  yang  wajib  ditukar  yakni  cuma kehilangan  yang  ialah  dampak  langsung dari  tidak  terpenuhinya  akad.  Tidak dipenuhinya  akad  ini  diakibatkan  oleh kecoh energi para pihak debitur, pembayaran  ubah  cedera  hanya  hal kehilangan  yang  dialami  oleh  pihak kreditur serta profit yang lenyap menurutnya,  cumalah  terdiri  atas  apa  yang ialah dampak langsung dari tidak terpenuhinya akad.
B. Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang (Studi Kasus Nomor
58/PDT.G/2019/PN-KBJ)

## Kronologi peristiwa :
Menimbang,  kalau  Penuntut  dengan  pesan petisi  bertepatan  pada  15  Juli  2019  yang diperoleh serta didaftarkan di Kepaniteraan Majelis  hukum  Negara  Kabanjahe  pada bertepatan  pada  16  Juli  2019  dalam Register  No  58  atau  Pdt.  Gram  atau  2019 atau  PN  Kbj,  sudah  mengajukan  petisi selaku selanjutnya:
1. Bahwa Penggugat adalah anak/keturunan sebagai ahli waris sah sekaligus mengganti  kedudukan  pasangan  suam iistri Almh. TERANG ATE BR SURBAKTI  (meninggal  09  November 2007/ Bukti  P-1 )  dan  suaminya  Alm. RUSIA GINTING (meninggal 16
Januari  2012/ Bukti  P-2 )  dan  semasa hidupnya  pasangan  suami  istri  tersebut dikaruniai  4  (empat)  orang  anak, masing-masing bernama :
a.  HERYANTO  GINTING,  laki-laki, umur 47 tahun
b.  KLARA  LENTINA  SINTA  BR GINTING,  perempuan,  umur  43 tahun
c. ELISMAWATI BR GINTING, perempuan, umur 42 tahun
d.  JUSPATRIA  ADRI  GINTING,  laki- laki, umur 33 tahun
Sebagaimana lebih jelas diuraikan dalam SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS tertanggal  25-04-2017  turut  mengetahui dan  membubuhkan  tanda  tangannya Kepala  Desa  Tanjung  Barus  dan  Camat
Barusjahe,  berturut-turut  terdaftar  di Kantor Kepala Desa BarusjaheNo.420/072/TB/2017  tanggal 25-04-2017  dan  di  Kantor  Camat
Barusjahe  No.  32/SK/IV/2017  tanggal 27-04-2017 (Bukti P-3) telah dilegalisier di Kantor Pos setempat.
2.  Bahwa  sedangkan  hubungan  kekeluarga antara Tergugat-I dan Tergugat-II adalah pasangan suami istri
3.  Bahwa  semasa  hidup  kedua  orangtua Penggugat  tersebut  pada  tanggal  1 September  2004  pernah  melakukan hubungan hukum antara orangtua Penggugat  (suami  istri)  selaku  Pihak Kedua  (Yang  Meminjamkan)  dengan pasangan  suam  iistri  (Tergugat-I  dan Tergugat-II)  selaku  Pihak  Pertama (Pihak  Yang  Meminjam)  berupa  pinjam meminjam uang sebesar
Rp. 136.000.000.-  (seratus  tiga  puluh  enam juta  rupiah)  yang  telah  jatuh  tempo sejaktanggal  1  September  2005  dan diketahui  oleh  Kepala  Desa  Tanjung Barus, sebagaimana lebih jelas diuraikan dalam  SURAT  PERJANJIAN  PINJAM MEMINJAM,  tertanggal  1  September 2004  (Bukti  P-4  telahdilegalisier  di Kantor Pos setempat);
4.  Bahwa  sejak  pinjaman  uang  oleh Tergugat-I  dan  Tergugat-II  kepada kedua  orangtua  Penggugat  sebesar Rp.136.000.000.-
(seratustigapuluhenamjuta  rupiah)  telah berkali-kali meminta kepada Para Tergugat  agar  segera  melaksanakan kewajibannya  untuk  mengembalikan (melunasi) pinjamannya,
namun berbagai alasan selalu menunda, sehingga  Para  Tergugat  dalam  hal  ini tidak beritikad baik lagi untuk menyelesaikan  kewajibannya,  karena
sebidang  tanah  seluas  ±  13.967  M2 milik  Para  Tergugat  yang  menjadi jaminan  atas  hutangnya  telah  dijual  dan dialihkan  haknya  kepada  salah  seorang anak  Tergugat  tanpa  mendahulukan kewajiban membayar lunas uang pinjaman; 5.  Bahwa  tindakan  Para  Tergugat  yang tidak bersedia mengembalikan
pinjamannya berupa uang tunai sebesarRp.  136.000.000.-  (seratus  tiga puluh  enam  juta  rupiah),  sehingga perbuatan Para Tergugat dapat dikwalifikasi sebagai perbuatan
Wanprestasi mengakibatkan  Penggugat menderita kerugian;
6.  Bahwa  oleh  karena  perbuatan  Para Tergugat  telah  melakukan  Wanprestasi kepada Penggugat, sehingga Para
Tergugat  perlu  dibebani  kewajiba  n untuk mengembalikan kewajiban membayar  lunas  uang  tunai  sebesar  Rp. 136.000.000.-  (seratus  tiga  puluh  enam juta  rupiah)  ditambah  bunga  2%  (dua persen)  perbulan,  sampai  saat  ini  telah mencapai  14  tahun  lebih  lamanya, terhitung  sejak  1  September  2004 SURAT PERJANJIAN
PINJAM
MEMINJAM (Bukti P-4) hingga gugatan ini diputuskan telah berkekuatan hukum tetap;
7.  Kalau  pinjaman  duit  kas  yang  wajib dikembalikan oleh Para Tergugat ditambah  dengan  bunga  duit  2% perbulan  keseluruhan  segenap  sebesar Rp.  614.  720.  000.-(  6  dupa  4  simpati juta  7  istri  raja  2  puluh  ribu  rupiah) Pinjaman  sebesar  Rp.  136.  000.  000.- Bunga pinjaman 2% semenjak bertepatan  pada  1  September  2004  s.  d. 1 Mei 2019= 176 bulan x 2% x Rp. 136. 000.  000.-  Rp.  478.  720.  000.-(+)  J  U Meter  L  A  H  Rp.  614.  720.  000.- Ataupun  segenap  yang  wajib  dibayar oleh  Para  Tergugat  mendadak  serta beres  sebesar  Rp.  614.  720.  000.-(  6 dupa 4 simpati juta 7 dupa 2 puluh ribu rupiah)
8. Kalau supaya petisi Penuntut tidak nihil, harap Majelis hukum Negara Kabanjahe
menaruh Sita Agunan( ConservatoirBeslag) atas harta kepunyaan  Tergugat  bagus  beranjak ataupun  tidak  beranjak  yang  hendak Penuntut  tuding  menunjuk  setelah  itu lewat permohonan tertentu;
9.  Bahwa  Penggugat  khawatir  Tergugat tidak  beritikad  baik  untuk  mematuhi  isi putusan  dalam  perkara  ini,  maka Penggugat menuntut agar Para Tergugat dibebani uang paksa (dwangsom)
sebesar  Rp.  1.200.000.-  (satu  juta  dua ratus  ribu  rupiah)  terhitung  sejak putusan  perkara  ini  berkekuatan  hukum tetap sampai lunas seluruhnya;
10.  Kalau  oleh  sebab  desakan  Penuntut dalam  masalah  ini  dibantu  oleh  bukti– bukti  yang  kokoh  serta  sempurna, hingga bersumber pada Artikel 191 RBg harap rasanya bisa dilaksanakan terlebih dulu tetapan dengan dan merta walaupun terdapat perlawanan, memadankan ataupun kasasi( Uit voerbaar bij voorraad);
11.  Bahwa  oleh  karena  gugatan  para
Penggugat  telah  tepat  dan  benar  serta dapat dibuktikan maka sudah sepantasnya Mejelis Hakim Yang  Mulia yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara ini  untuk  :  Mengabulkan  Gugatan  Para Penggugat untuk seluruhnya.
12.  Bahwa  karena  pihak  Tergugat  - Tergugatadalah  pihak  yang  kalah  maka sudah  sepantasnya  Majelis  Hakim  Yang Mulia  untuk  :  Menghukum  Tergugat Tergugat  untuk  membayar  ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

## Tentang Pertimbangan Hukum
Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan gugatan  Para  Penggugat yang pada pokoknya adalah pada tanggal 1 September 2004 Para Tergugat pernah meminjam uang kepada orang tua Para Penggugat sejumlah Rp  136.000.000,-  (seratus  tiga  puluh  enam juta rupiah) dengan jaminan hutang sebagai berikut 1.  Sebidang  tanah  perladangan  yang setempat  dikenal  JUMA  JEHEN,luas 13.967m2  berada  dalam  wilayah  Desa
Tanjung  Barus  Kecamatan  Barus  Jahe Kabupaten Karo,batas-batas:
- Utara berbatasan dengan jalan. - Selatan berbatasan dengan jurang.
- Barat  berbatasan  dengan  tanah Tomong Sembiring.
-  Timur  berbatasan  dengan  tanah pertanian Karim Barus
2. Sebuah rumah dan pertapakan nya dalam keadaan  kosong  dengan  luas  10  X  20 m2,batas-batas :
-  Utara  berbatasan  dengan  rumah  Tudu
Ginting
- Selatan berbatasan dengan jalan umum.
-  Barat berbatasan dengan rumah Jaman Ginting.
-  Timur  berbatasan  dengan  rumah Hakim Barus.
Dimana  pinjam  meminjam  tersebut  jangka waktu  selama  12  bulan  terhitung  sejak tanggal  1  September  2004  sampai  dengan tanggal  1  September  2005  dengan  jaminan hutang  sebagaimana  termuat  dalam  Surat Perjanjian  Pinjam  Meminjam  tertanggal  1 September  2004  (vide  bukti  P-4)  dan hutang  Para  Tergugat  tersebut  telah  jatuh tempo  pada  tangal  1  September  2005  dan Para penggugat telah berulangkali memintanya  agar  dilunasi  oleh  Para Tergugat  namun  Para  tergugat  tidak bersedia melunasinya sehingga Para penggugat  menuntut  agar  Para  Tergugat membayar  hutang  Para  tergugat  kepada Orang  tua  Para  penggugat  secara  tunai kepada  para  penggugat  sebagai  ahli  waris dari Rusia Ginting dan Terang Ate Br Karo (orang tua Para penggugat) beserta tuntutan lain  sebagaimana  dalam  petitum  gugatan Para penggugat. Menimbang, bahwa sebelum
Majelis Hakim mempertimbangkan  lebih  lanjut  mengenai pokok sengketa dari gugatan Para penggugat  terlebih  dahulu  Majelis  Hakim akan mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan Para Penggugat.
Menimbang  bahwa  sebagaimana  telah diuraikan  pada  bagian  sebelumnya  bahwa yang  menjadi  pokok  permasalahan  adalah hutang  piutang  antara  Para  Tergugat kepada  orang  tua  Para  penggugat  yakni
Rusia  Ginting  dan  Terang  Ate  Br  Karo pada  tanggal  1  September  2004  sejumlah Rp  136.000.000  (seratus  tiga  puluh  enam juta  rupiah)  dimana  Rusia  Ginting  telah meninggal  dunia  pada  tanggal  16  januari 2012  (vide  bukti  P-2)  dan  Terang  Ate  Br Karo telah meninggal dunia pada tanggal 9 November  2007  (vide  bukti  P-1)  dan  para penggugat  adalah  sebagai  ahli  waris  dari Rusia Ginting dan Terang AteBr Karo (vide bukti P-3 ).
Bahwa  dasar  dari  gugatan  para  penggugat adalah  surat  perjanjian  pinjam  meminjam tertanggal 1 September 2004 (vide bukti P- 4)  dimana  bila  dipelajari  lebih  lanjut terlihat  bahwa  pada  tanggal  1  September 2004  Para  Tergugat  telah  meminjam  uang sejumlah  Rp  136.000.000  (seratus  tiga puluh  enam  juta  rupiah)  kepada  Rusia Ginting dan Terang  Ate Br  Karo (orangtua Para  Penggugat)  dengan  jangka  waktu selama  12  (dua  belas)  bulan  yakni  pada tanggal  1  September  2005  Para  Tergugat harus  mengembalikan  uang  sejumlah  Rp 136.000.000  (seratus  tiga  puluh  enam  juta rupiah)  kepada  Rusia  Ginting  dan  Terang Ate Br Karo (orangtua Para Penggugat) dan bila  tidak  dikembalikan  sampai  dengan batas  waktu  jatuh  tempo  maka  yang menjadi  jaminan  hutang  menjadi  milik Rusia  Ginting  dan  Terang  Ate  Br  Karo (orangtua  Para  Penggugat)  dan  sampai dengan  gugatan  ini  dimajukan  Para Tergugat belum melunasi hutannya tersebut sebagaimana dalil gugatan Para penggugat. Menimbang bahwa gugatan Para penggugat adalah  mengenai  tidak  dibayarkannya hutang Para Tergugat kepada Rusia Ginting dan  Terang  Ate  Br  Karo  (orangtua  Para Penggugat)  yang  telah  jatuh  tempo  pada tanggal  1  September  2005  dengan  dasar gugatannya  adalah  Surat  Perjanjian  Pinjam Meminjam tanggal 1 September 2004 (vide bukti P-4) dimana dalam bukti P-4 tersebut tertulis bahwa hutang Para Tergugat adalah sejumlah  Rp  136.000.000,-  (seratus  tiga puluh enam juta rupiah) Namun sebagaimana  telah  dipertimbangkan  dalam bagian  sebelumnya  bahwa  dasar  hutang piutang  Para  Tergugat  dan  orang  tua  Para
Penggugat  adalah  Surat  Perjanjian  Pinjam Meminjam tanggal 1 September 2004 (vide bukti  P-4)  dan  dalam  Surat  Perjanjian tersebut  tidak  ada  diuraikan  mengenai bunga  keterlambatan  pengembalian  utang sejumlah  Rp  136.000.000,-  (seratus  tiga puluh  enam  juta  rupiah)  tersebut  sehingga dari  sini  terlihat  gugatan  Para  Penggugat tidak  jelas  atau  kabur  karena  Para Penggugat pada awalnya mendalilkan dasar gugatan  Para  Penggugat  adalah  Surat Perjanjian  Pinjam  Meminjam  tanggal  1 September  2004  (vide  bukti  P-4)  dengan besaran  hutang  sejumlah  Rp  136.000.000,- (seratus  tiga  puluh  enam  juta  rupiah) namun  dalam  petitumnya  Para  Penggugat menuntut  agar  Para  Tergugat  membayar secara tunai uang sejumlah Rp 614.720.000 (enam  ratus  empat  belas  juta  tujuh  ratus dua puluh ribu rupiah).
Menimbang,  bahwa  oleh  karena  gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur maka gugatan Para Penggugat telah mengandung cacat formil yaitu gugatan kabur atau tidak jelas (obscuur  libel) cacat  formil  di  dalam surat  gugatannya  mengakibatkan  gugatan tidak  dapat  diterima  ( Niet Ontvankelijke verklaard) ; Menimbang bahwa oleh karena secara hukum gugatan para Penggugat telah dinyatakan  tidak  dapat  diterima  (Niet Ontvankelijke  Verklaard)  oleh  karenanya yang  menyangkut  materi  pokok  perkara tidak  perlu  dipertimbangkan  lebih  lanjut begitupula  bukti  surat  bertanda  P-5  sampai dengan  bukti  surat  bertanda  P-9  .yang diajukan  Para  Penggugat  dan  bukti  T.I.II-1 sampai dengan bukti surat bertanda T.I.II-6 yang diajukan Para tergugat serta keterangan saksi Riah Ukur Br. Sinulingga, saksi September Sembiring dan saksi Sahat Ginting  tidak  ada  relevansinya  untuk dipertimbangkan  lebih  lanjut.  Menimbang bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim  akan mempertimbangkan permohonan sita jaminan  yang  dimohonkan  oleh  Para Penggugat dalam persidangan yakni sebagaimana  termuat  dalam  Permohonan Sita  Jaminan  tertanggal  28  Oktober  2019 yang  telah  diperbaiki  Para  Penggugat  pada tanggal  11  November  2019  dimana  Para
Penggugat  memohon  agar  Majelis  Hakim meletakkan sita jaminan terhadap.
1.  Sebidang  tanah  /rumah  nomor  368  yang terletak  di  Desa  Tanjung  Barus  Kec. Barus  Jahe  Kab.  Karo  dengan  batas- natas;
Sebelah  Utara  dengan  Rumah  Tuduhan Ginting;
Sebelah Selatan dengan Jalan Umum Sebelah  Timur  dengan  rumah  Hakim Barus Sebelah  Barat  dengan  rumah  Jaman ginting
2.  Sebidang  tanah  yang  terletak  di  Desa Tanjung  Barus  Kec.  Barus  Jahe  Kab. Karo  seluas  13.967  m²  dengan  batas  – batas Sebelah  Utara  dengan  Jalan  ke Kabung;
Sebelah Selatan dengan Jurang Sebelah Timur dengan Tanah pertanian Karim Barus
Sebelah Barat dengan tanah pertanian Tomong Sembiring
Sebagaimana termaksud dalam sertifikat hak milik nomor 61/Tanjung Barus atas nama Musa Sitepu.

## Analis Kasus
Begitu  juga  sudah  dituturkan  lebih  dahulu kalau  Hakim  dalam  tugasnya  mencari kesamarataan seadil- adilnya dalam menyudahi suatu masalah bentrokan melaksanakan pencarian hukum( rechfinding)  dengan  tata  cara  serta  ujung penglihatan Yuridis. Dimana sehabis hakim memandang  fakta-  fakta  hukum  yang terdapat beliau setelah itu mencari kriteria- kriteria seorang yang melaksanakan Wanprestasi.
Menimbang  bahwa  sebagaimana  telah diuraikan  pada  bagian  sebelumnya  bahwa yang  menjadi  pokok  permasalahan  adalah hutang  piutang  antara  Para  Tergugat kepada  orang  tua  Para  penggugat  yakni Rusia  Ginting  dan  Terang  Ate  Br  Karo pada  tanggal  1  September  2004  sejumlah Rp  136.000.000  (seratus  tiga  puluh  enam juta  rupiah)  dimana  Rusia  Ginting  telah meninggal  dunia  pada  tanggal  16  januari
2012  (vide  bukti  P-2)  dan  Terang  Ate  Br Karo telah meninggal dunia pada tanggal 9 November  2007  (vide  bukti  P-1)  dan  para penggugat  adalah  sebagai  ahli  waris  dari Rusia Ginting dan Terang AteBr Karo (vide bukti P-3.
Bahwa  dasar  dari  gugatan  para  penggugat adalah  surat  perjanjian  pinjam  meminjam tertanggal 1 September 2004 (vide bukti P- 4) dimana biladipelajari lebih lanjut terlihat bahwa pada tanggal 1 September 2004 Para Tergugat  telah  meminjam  uang  sejumlah Rp  136.000.000  (seratus  tiga  puluh  enam juta  rupiah)  kepada  Rusia  Ginting  dan Terang  Ate  Br  Karo  (orangtua  Para Penggugat) dengan jangka waktu selama 12 (dua  belas)  bulan  yakni  pada  tanggal  1 September  2005  Para  Tergugat  harus mengembalikan uang sejumlah Rp 136.000.000  (seratus  tiga  puluh  enam  juta rupiah)  kepada  Rusia  Ginting  dan  Terang Ate Br Karo (orangtua Para Penggugat) dan bila  tidak  dikembalikan  sampai  dengan batas  waktu  jatuh  tempo  maka  yang menjadi  jaminan  hutang  menjadi  milik Rusia  Ginting  dan  Terang  Ate  Br  Karo (orangtua  Para  Penggugat)  dan  sampai dengan  gugatan  ini  dimajukan  Para Tergugat belum melunasi hutannya tersebut sebagaimana dalil gugatan Para penggugat. Namun sebagaimana telah dipertimbangkan dalam  bagian  sebelumnya  bahwa  dasar hutang piutang Para Tergugat dan orang tua Para  Penggugat  adalah  Surat  Perjanjian Pinjam  Meminjam  tanggal  1  September 2004  (vide  bukti  P-4)  dan  dalam  Surat Perjanjian  tersebut  tidak  ada  diuraikan mengenai bunga keterlambatan
pengembalian utang sejumlah Rp 136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah)  tersebut  sehingga  dari  sini  terlihat gugatan  Para  Penggugat  tidak  jelas  atau kabur karena Para Penggugat pada awalnyamendalilkan  dasar  gugatan  Para Penggugat adalah Surat Perjanjian PinjamMeminjam  tanggal  1  September 2004  (vide  bukti  P-4)  dengan  besaran hutang  sejumlah  Rp  136.000.000,-  (seratus tiga  puluh  enam  juta  rupiah)  namun  dalam petitumnya  Para  Penggugat  menuntut  agar
Para Tergugat membayar secara tunai uang sejumlah  Rp  614.720.000  (enam  ratus empat belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
Menimbang,  bahwa  oleh  karena  gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur maka gugatan Para Penggugat telah mengandung cacat formil yaitu gugatan kabur atau tidak jelas (obscuur  libel) cacat  formil  di  dalam surat  gugatannya  mengakibatkan  gugatan tidak  dapat  diterima  ( Niet  Ontvankelijke verklaard) ;
Menimbang  bahwa  oleh  karena  secara hukum  gugatan  para  Penggugat  telah dinyatakan  tidak  dapat  diterima  (Niet Ontvankelijke  Verklaard)  oleh  karenanya yang  menyangkut  materi  pokok  perkara tidak  perlu  dipertimbangkan  lebih  lanjut begitupula  bukti  surat  bertanda  P-5  sampai dengan  bukti  surat  bertanda  P-9  .yang diajukan  Para  Penggugat  dan  bukti  T.I.II-1 sampai dengan bukti surat bertanda T.I.II-6 yang diajukan Para tergugat serta keterangan saksi Riah Ukur Br. Sinulingga, saksi September Sembiring dan saksi Sahat Ginting  tidak  ada  relevansinya  untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Dalam
perihal ini hakim betul- betul memperhitungkan  kalau  tiap  kesepakatan yang  disetujui  dalam  sesuatu  kesepakatan hendak  jadi  Hukum  yang  mengikat  untuk kedua  koyak  pihak,  tidak  bisa  mudarat orang  lain  serta  pula  tidak  bisa  profitabel orang  lain,  dan  cuma  dapat  gugur  bila kedua  koyak  pihak  yang  mengikatkan  diri akur buat melepasnya, begitu juga dalam: Artikel  1313  KUHPerdata;“  Sesuatu Persetujuan  merupakan  sesuatu  aksi  di mana sesuatu orang ataupun lebih mengikatkan  diri  kepada  satu  orang  lain ataupun lebih Artikel  1338  KUHPerdata;“  Seluruh
Persetujuan  yang  terbuat  cocok  dengan Hukum  legal  selaku  Hukum  untuk  mereka yang  buatnya,  persetujuan  ini  tidak  bisa ditarik balik tidak hanya dengankesepakatan  kedua  koyak  pihak, ataupun  sebab  alasaan-  alasan  yang  diatur oleh  Hukum.  Persetujuan  wajib  dengan itikad bagus.
Artikel  1340  KUHPerdata;“  Persetujuan cuma  legal  antara  pihak-  pihak  yang buatnya,  persetujuan  tidak  bisa  mudarat pihak  ketiga,  persetujuan  tidak  bisa membagikan  profit  kapada  pihak  ketiga, tidak  hanya  didetetapkan  dalam  artikel 1317.
Artikel  1320  KUHPerdata;“  Biar  terjalin persetujuan  yang  legal,  butuh  dipadati  4 ketentuan:
1.  Kesepakatan  mereka  yang  mengikatkan dirinya
2.  Kecakapan  untuk  membuat  suatu
perikatan 3. Suatu pokok persoalan tertentu 4.  Sesuatu  karena  yang  tidak  ilegal.  alhasil juri dalam membagikan ketetapan mengarah  balik  memandang  apa isi  dari akad  itu,  sebab  dalam  isi  akad tersebutlah  kenyataan  hukum  yang mengikat  kedua  koyak  pihak  terletak, semacam  ketertarikan  keduanya  dengan cara  hukum  dalam  sesuatu  habitat  akad hutang  piutang  dalam  Fakta(  P-  1)  yang dibawa oleh penuntut.

## 5. SIMPULAN
a.  Aksi  wanprestasi  debitur  hendak memunculkan  dampak  hukum  yang mencuat  sebab  tidak  terpenuhinya hak  dari  pihak  yang  satu  yang memunculkan  kehilangan.  Dampak hukum  yang  mencuat  dampak  dari aksi  wanprestasi,  ialah:  awal,  Pihak debitur haruslah  melunasi ubah cedera  yang  dialami  kreditur(  Artikel 1243 KUHPerdata); kedua, Pembatalan  akad  diiringi  dengan pembayaran terdapatnya ubah cedera( Artikel  1266-  1267  KUHPerdata); ketiga, Pancaroba resiko pada debitur semenjak  terbentuknya  wanprestasi( Artikel
1237 bagian( 2)
KUHPerdata); serta keempat, pembayaran  bayaran  masalah  bila diperkarakan di wajah Hakim.
b.  Bersumber  pada  hasil  riset  didapat kesimpulan  kalau,  Estimasi  juri dalam tetapan Majelis hukum Negara Kabanjahe No 58 atau Pdt. Gram atau
2019  atau  PN.  Kbj,  mengenai  aksi wanprestasi dalam akad hutang piutang dengan agunan  sertipikat hak kepunyaan  atas  tanah,  sebenarnya badan  juri  melaporkan  kalau  petisi Para  Penuntut  tidak  bisa  diperoleh. Tetapi  begitu  juga  sudah  dipikirkan dalam  bagian  lebih  dahulu  kalau bawah  hutang  piutang  Para  Tergugat serta  orang  berumur  Para  Penuntut merupakan  Pesan  Akad  Sanggam Meminjam bertepatan pada 1
September  2004(  vide  fakta  P-  4) serta  dalam  Pesan  Akad  itu  tidak terdapat dijabarkan hal bunga keterlambatan
pengembalian
pinjaman  beberapa  Rp  136.  000.
000,-(  seratus  3  puluh  6  juta  rupiah) itu.  Kalau  petisi  Para  Penuntut  tidak nyata  ataupun  angkat  kaki  hingga petisi  Para  Penuntut  sudah  memiliki cacat  formil  ialah  petisi  angkat  kaki ataupun  tidak  nyata(  obscuur  libel) cacat formil di dalam pesan gugatannya menyebabkan petisi tidak bisa  diperoleh(  Niet  Ontvankelijke verklaard),  hingga  Para  Penuntut wajib dihukum buat melunasi bayaran masalah. piutang yang dicoba  oleh  para  penuntut  serta tergugat  ditempuh  lewat  rute  majelis hukum  dengan  No  register  58  atau Pdt. Gram atau PN. KBJ.

## 6. DAFTAR PUSTAKA A. Buku-buku
Abdulkadir  Muhammad,  2002, Hukum Acara  Perdata  Indonesia, PT. Citra Adityah Bakti, Bandung
devi,  Ria  Sintha,  Perkembangan  Hukum
Dagang di Indonesia, CV.
Sentosa  Deli  Mandiri,  Medan,
2020
Gatot  Supramono,  2013, Perjanjian  Utang Piutang , Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Meliala Djaja. 2007. Perkembangan
Hukum  Perdata  Tentang  Benda dan Hukum Perikatan . Bandung:
Nuansa Aulia. Mertokusumo,  Sudikno.  2013. Hukum Acara Perdata Indonesia . Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
Miru  Ahmad.  2008. Hukum  Perikatan . Depok: Raja Grafindo Persada. Muhammad  Abdulkadir.  1992. Hukum Perikatan . Bandung: Citra Aditya Bakti. Muljadi  Kartini  dan  Widjaja  Gunawan. 2006. Hak  Tanggungan .  Jakarta: Prenada Media Group.
Projodikoro  Wirjono.  2000. Azas-Azas Hukum  Perjanjian .  Bandung:  Mandar Maju.
Purba,  Onan,  Ria  Sintha  Devi,  Hukum Acara  ,  Lembaga  Penelitian  dan Penulisan  Ilmiah  AQLI,  Medan,
Maret 2021.
R.  Wirjono  Prodjodikoro,  2003, Hukum Acara  Perdata  di  Indonesia, Sumur Bandun, Jakarta.
Rahadjo  Satjipto,  2006, Hukum  dan Masyarakat, Angkasa Bandung. Salim  H.S.  2003. Perkembangan  Hukum Kontrak  di  Indonesia. Jakarta:  Sinar
Grafika
Sudikno  Mertokusumo,  2008, Hukum Acara Perdata
Indonesia, Liberty,
Yogyakarta

## B. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-undang Dasar 1945 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Kitab Undang-undang Hukum Acara
Perdata

## C. Jurnal Ilmiah
Alves  Simao  dkk. Tinjauan  Mengenai Pelaksanaan  Perjanjian  Kredit dengan Hak Tanggungan. Vol. 2, No. 4.
Banden I Wayan dkk. 2020 . Akibat Hukum Perbuatan  Wanprestasi  dalam Perjanjian  Hutang  Piutang ,  Vol.
3, Nomor 1.
DEVI,  Ria  Sintha.  PERLINDUNGAN
HUKUM  BAGI  PENANAMAN MODAL  ASING  (PMA)  DI INDONESIA. JURNAL RECTUM:  Tinjauan  Yuridis
Penanganan  Tindak  Pidana , [S.l.], v. 1, n. 2, p. 142-153, july 2019. ISSN 2684-7973. Available at:
< https://jurnal.darmaagung.ac.id/
index.php/jurnalrectum/article/vi ew/227 >.
DEVI,  Ria  Sintha;  HUTAPEA,  Melinda Marsaulina. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENDAFTARAN  HAK  ATAS TANAH  MELALUI  PROYEK PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL)  DI  KANTOR  BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA MEDAN. JURNAL RECTUM:  Tinjauan  Yuridis Penanganan  Tindak  Pidana , [S.l.],  v.  1,  n.  1,  p.  47-86,  feb. 2019. ISSN 2684-7973. Available at: < https://jurnal.darmaagung.ac.id/ index.php/jurnalrectum/article/vi ew/110 >.
DEVI,  Ria  Sintha;  SIMARSOIT,  Feryanti.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN E- COMMERCE MENURUT UNDANG  –  UNDANG  NO.8 TAHUN 1999 TENTANG

## PERLINDUNGAN KONSUMEN. JURNAL RECTUM:  Tinjauan  Yuridis
Penanganan  Tindak  Pidana , [S.l.], v. 2, n. 2, p. 119-128, july 2020. ISSN 2684-7973. Available at:
< https://jurnal.darmaagung.ac.id/ index.php/jurnalrectum/article/vi ew/644 >.
DEVI,  Ria  Sintha;  ZULKARNAEN,  Novi
Juli Rosani; PRATIWI, Rani Ika.
TINJAUAN
YURIDIS TERHADAP  PAJAK  DAERAH DAN  RETRIBUSI  DAERAH STUDI  PELAKSANAAN  DI UNIT  PELAYANAN  PAJAK DAERAH

## SAMSAT KOTA
BINJAI. JURNAL  RECTUM:
Tinjauan  Yuridis  Penanganan Tindak Pidana , [S.l.], v. 3, n. 2,
p.  195-211,  sep.  2021.  ISSN 2684-7973. Available at: < https://jurnal.darmaagung.ac.id/ index.php/jurnalrectum/article/vi ew/1177 >
Devi,  Ria.  Sintha.,  Simbolon,  Nanci Yosepin., Sinaga, Lestari, Victoria., & Nasutian., Muhamaad, Yasid (2022). The Bankruptcy  Legal  Politics  in Indonesia  based  on  Justice Value, Date  Maret,  2022,  Vol
9. No 1. Jurnal Akta .
Hartana.  2016. Hukum  Perjanjian ,  Vol.  2, Nomor 2. Hendri Jon dan Khoiri. 2018. Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi  dalam  Hal Hutang Piutang ,  Vol.  3,  Nomor  2. http://jpkm.lkispol.or.id/index.ph p/Journal_description/issue/view/ 4 http://jurnal.unissula.ac.id/index.p hp/akta/article/view/20842 http://jurnal.unissula.ac.id/in dex.php/akta/article/view/20
842 http://www.ijmra.in/v4i6/22.php Kurniawan, Nyoman Samuel. 2013. Konsep Wanprestasi Dalam
Hukum  Perjanjian  dan  Konsep Utang Dalam Hukum Kepailitan , Vol. 12, Nomor 5. Lamonti Erinda. 2020. Wanprestasi Debitur Dalam Perjanjian Hutang  Piutang  Secara  Lisan. Vol. 3, No. 1. Lubis, M.  A., &  Gultom, M. (2019).  Legal Opinion  of  the  Supreme  Court  of the Republic of Indonesia Nomor1045  K/PID.  SUS/2016 Date July 26, 2016. The International Journal of
Humanities & Social Studies , 7 (7).
LUBIS,  Muhammad  Ansori;  DHEVI,  Ria Sinta; YASID, Muhammad. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP  APARAT  SIPIL

## NEGARA
YANG MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN GOOD  GOVERNANCE. Jurnal Darma Agung , [S.l.], v. 28, n. 2, p.  269-285,  aug.  2020.  ISSN 2654-3915. Available
at:
< https://jurnal.darmaagung.ac.id/ index.php/jurnaluda/article/view/
649 >. ria  sintha  devi,  Tinjauan  Yuridis  Sita
Jaminan  dan  Pemberesan  Harta Milik Debitur Dalam Hal Terjadinya Kepailitan,  Jurnal Ilmiah MAKSITEK Vol. 4 No. 4
(2019)
Simbolon,  Nanci  Yosepin.,  Sinaga,  Lestari Victoria.,  Hamonagan,  Alusianto
&  Devi,  Ria  Sintha.  (2022). Perlindungan Lingkungan Melalui  Penanaman  Mangrouve Di  Kawasan  Pesisir  Dan  Pantai Vol.1  No.3Januari  2022 . J urnal Pengabdian Kepada Masyarakat . Zulkarnain,  Novi  Juli  Rsani.,  &  Devi,  Ria Sintha.  (2021). Arrangements  of Authorities  Pd.  Medan  City Market in  the Making of Cooperation Contracts and Management  of  the  Medan Separate  Market Volume  04 Issue 06 June 2021 . International Journal Of Multidisciplinary Research And Analysis , Page
No.- 829-836.