## PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA JASA ANGKUTAN PENUMPANG PT. MRT JAKARTA DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN
Erifendi Churniawan 1 , Email:  erifendi@ppi.ac.id Handoko 2 , Email: handoko@ppi.ac.id Endras Setiyo Darmawan 3 , Email: endras@ppi.ac.id 1,2,3 Program Studi Manajemen Transportasi Perkeretaapian, Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menegtahui apakah Undang Undang Perlindungan Konsumen telah memberikan perlindungan hukum terhadap pengguna jasa angkutan MRT Jakarta. Selain hal tersebut juga untuk mengetahui sejauhmana MRT Jakarta dalam menangani gangguan dalam operasional yang menyebabkan kerugian pada penumpang. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif. Jenis bahan hukum yang adalah  bahan  hukum  sekunder.  Pada  penelitian  ini,  teknik  pengumpulan  bahan  hukum  yang  kumpulkan  yaitu:  studi kepustakaan  (library  research)  dan  cyber  media.  Dalam  menganalisis  bahan  hukum  ini  penulis  menggunakan  metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian diperoleh bahwa Undang Undang perlindungan konsumen telah memberikan perlindungan hukum terhadap penumpang angkutan MRT Jakarta. Undang Undang Perlindungan Konsumen yang berlaku dalam ketentuan yang diuraikan pada peraturan tersebut adalah kewajiban dari instansi penyelenggara perkeretaapian yaitu PT.  MRT  Jakarta  apabila  terjadi  gangguan  adalah  melakukan  evakuasi,  pengembalian  biaya  (refund)  dan  melakukan pengamanan perlatan sesuai dengan aspek keamanan dan keselamatan.
Kata kunci: Konsumen, Kereta MRT Jakarta, UU Perlindungan Konsumen

## ABSTRACT
This research aims to determine: s the regulation of Consumer Protection has been providing legal protection for MRT Jakarta users, besides to find out a form of PT. MRT Jakarta responsibility toward an obstacle that harm tha passangers. The research is a normative law research that is prescriptive. The research is used case study approach. The types of legal material is secondary legal material. The technique pf collecting legal material used by the writer are library research and cyber media. In order to analize the legal material, the writer used descriptive qualitative methode. Based on this study showed that Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection has been providing legal protection for PT. MRT Jakarta users. Several articles govern consumer protection, for instance : Article 7, Article 8 paragraph (1), Article 19 paragraph (1), Article 23, and Article 62 paragraph (1) and (2). The responsibility form of PT. MRT Jakarta toward event of an obstacle, for instance: taking action for evacuation, refund cost, and securing equipment in accordance with security and safety aspect.
Keywords: Consumer, MRT Jakarta Train, Regulation
1 PENDAHULUAN

## 1.1. Latar belakang
Moda transportasi di negara  Indonesia terdiri dari  moda  transportasi  darat,  laut  dan  udara. Ketiga moda  transportasi  tersebut  memegang peranan  yang  sangat  penting  dan  saling mengisi  dalam  menjalankan  fungsi  sebagai alat angkut orang maupun barang. Permasalahan  yang  muncul  pada  masa  kini adalah bagaimana cara mewujudkan transportasi  yang dapat menghasilkan produk jasa  angkutan  yang  aman,  nyaman,  biaya terjangkau,  dan  dapat  memenuhi  kebutuhan masyarakat.  Dengan  adanya  hal  tersebut kemakmuran masyarakat akan lebih meningkat. Dikarenakan masyarakat menginginkan terpenuhinya kebutuhan
produksi  jasa  angkutan  dengan  tarif  yang
rendah  tapi  dengan  pelayanan  yang  bernilai tinggi (Soegiono Tjakranegara, 1995:2). Salah satu moda transportasi darat yang paling diminati  dan  digemari  oleh  sebagaian masyarakat di Indonesia saat ini adalah kereta api.  Kereta  api  merupakan  moda  transportasi angkutan  massal  yang  efektif  dan  efisien, dikarenakan moda kereta api dapat mengangkut  penumpang  dan/atau  barang dalam  jumlah  besar  dalam  sekali  jalan  serta mempunyai  banyak  keuntungan  lain  di antaranya  yaitu  hemat  energi,  rendah  polusi, tidak  membutuhkan  banyak  lahan  dan  bebas macet.  MRT  tersebut  di  bangun  sejak  tahun 2008  dan  di  resmikan  pengoperasianya  oleh Presiden Republik Indonesia pada bulan Maret tahun 2019. Terdiri dari  13 stasiun, 7 stasiun layang  dan  6  stasiun  bawah  tanah.  Stasiun
layang  dan  stasiun  bawah  tanah  memiliki sistem yang berbeda.
Dengan  resmi  beroperasinya  MRT  Jakarta tersebut  tentu  harus  dilengkapi  dengan penjaminan  standar  pelayanan  dan  juga standar prosedur terkait kesalamatan konsumen  yang  menggunakan  jasa  angkutan MRT  Jakarta  sebagai  moda  pilihan. Memperhatikan  hal  tersebut,  dengan  adanya kemungkinan  timbulnya  kondisi  darurat sampai  dengan  terjadinya  gangguan,  sebagai langkah  dan  upaya  preventif  terkait penjaminan  perlindungan  konsumen  MRT Jakarta dirasa perlu untuk disiapkan.

## 1.2. Perumusan  Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  yang diutarakan  diatas,  maka  permasalahan  yang akan dibahas pada penelitian ini adalah sebagai berikut :
a. Apakah  Undang  Undang  Perlindungan Konsumen telah memberikan perlindungan  hukum  terhadap  pengguna jasa PT. MRT Jakarta?
b. Bagaimana  bentuk  tanggung  jawab penyedia  jasa  PT.  MRT  Jakarta  apabila terdapat  gangguan  yang  merugikan konsumen PT. MRT Jakarta?

## 1.3. Tujuan Penelitian
Berdasarkan  uraian yang telah dijabarkan diatas, penelitian ini berusaha menjawab beberapa tujuan berikut:
a. Untuk  mengetahui  apakah  Undang Undang  Perlindungan  Konsumen  Nomor 8  Tahun  1999  telah  memberikan perlindungan  hukum  terhadap  pengguna jasa PT. MRT Jakarta.
b. Untuk mengetahui bentuk tanggung jawab penyedia  jasa  PT.  MRT  Jakarta  apabila terjadi gangguan yang merugikan penumpang.
c. Untuk  memberikan  pemahaman  bagi penulis  dibidang  Hukum  Transportasi, mengenai perlindungan terhadap penumpang  angkutan  PT.  MRT  Jakarta dan  bentuk  tanggung  jawab  dalam  hal kerugian penumpang angkutan PT. MRT Jakarta.
1.4. Manfaat Penelitian
Manfaat yang dapat diambil  antara lain sebagai berikut:
a. Bagi penyelenggara (pelaku usaha),
penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat  sebagai  bahan  masukan  dan pertimbangan  dalam  merumuskan  upaya- upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap konsumen.
b. Penelitian  ini  dapat  menjadi  salah  satu rujukan untuk melaksanakan penelitian lebih lanjut.

## 1.5. Ruang Lingkup Kegiatan
Ruang lingkup dari penelitian ini adalah terbatas hanya  meneliti  konsumen  pengguna  jasa angkutan PT. MRT Jakarta dan perlindungan hukum  yang  diberikan  oleh  pelaku  usaha terhadap  pengguna  jasa  angkutan  PT.  MRT Jakarta.
2 TINJAUAN  PUSTAKA
2.1. Kerangka Teori
2.1.1 Tinjauan  tentang  Hukum  Perlindungan Konsumen
a. Pengertian  Hukum  Perlindungan Konsumen Mengutip pendapat A.Z. Nasution, beliau  menyatakan  bahwa  hukum perlindungan konsumen merupakan bagian hukum konsumen  yang  memuat  asas  atau kaidah yang bersifat mengatur dan mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen,  sedangkan pengertian hukum konsumen adalah  hukum  yang  mengatur hubungan  dan  masalah  antara berbagai  pihak  satu  dengan  yang lain  berkaitan  dengan  barang  atau jasa  konsumen  didalam  pergaulan hidup. (sidharta, 2006 : 11).
b. Sejarah Undang Undang Perlindungan Konsumen.
Undang  Undang  Perlindungan Konsumen  dikeluarkan  pada  masa pemerintahan  transisi  Kabinet Reformasi  Presiden  B.J.  Habibie, sehingga  Hukum  Perlindungan Konsumen  ditempatkan  kedalam koridor sistem hukum nasional Undang  Undang  Perlindungan Konsumen menjadi suatu landasan hukum  yang  kuat  bagi  pemerintah dalam rangka melindungi konsumen melalui peraturan
perundang undangan yang dibentuk dan  memungkinan  terbentuknya payung  hukum  untuk  melindungi konsumen. Dengan demikian, Undang  Undang  Perlindungan Konsumen  dapat  dijadikan  dasar yang kuat dalam penegakan hukum dibidang  perlindungan  konsumen. (Yusuf Sofie, 2002 : 26-27). Dengan berlakunya Undang Undang  Perlindungan  Konsumen beserta  perangkat  hukum  lainnya, maka  dalam  hal  ini  konsumen memiliki  hak  yang  telah  diatur dalam peraturan tersebut.
c. Asas  dan  Tujuan  Perlindungan Konsumen. Adapun  asas  -  asas  perlindungan konsumen adalah sebagai berikut :
1) Asas Manfaat;
2) Asas Keadilan;
3) Asas Keseimbangan;
4) Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen;
5) Asas Kepastian Hukum;
Sedangkan  tujuan  Perlindungan Konsumen  sesuai  dengan  amanah Undang Undang Perlindungan Konsumen  Nomor  8  Tahun  1999 sebagaimana  yang  tertuang  dalam
Pasal 3.
d. Konsumen dan Pelaku Usaha
1) Konsumen Pengertian berdasarkan Undang Undang Perlindungan Konsumen  Nomor  8  Tahun 1999  Pasal  1  Angka  (2) disebutkan bahwa: “ Konsumen  adalah  setiap orang pemakai barang dan/atau  jasa  yang  tersedia dalam  masyarakat,  baik  bagi kepentingan diri sendiri,
keluarga,  orang  lain,  maupun mahkluk  hidup  lain  dan  tidak untuk diperdagangkan .” 2) Pelaku Usaha Adapu pengertian sebagaimana  terdapat  pada Undang  Undang  Perlindungan Konsumen  Nomor  8  Tahun
1999  Pasal  1  Angka  (3)
disebutkan bahwa : “ Pelaku  usaha  adalah  setiap orang  atau  perorangan  atau badan  usaha,  baik  yang berbentuk badan hukum maupun  bukan  badan  hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara  Republik  Indonesia baik sendiri maupun bersama- sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha  dalam  berbagai  bidang ekonomi.”
2.1.2 Tinjauan tentang Pengangkutan. Pengangkutan  merupakan  proses kegiatan  pemindahan  penumpang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat  lain  dengan  menggunakan berbagai  jenis  alat  pengangkut mekanik  yang  diakui  dan  diatur dalam  Undang  Undang  sesuai dengan  bidang  angkutan  dan kemajuan  teknologi  definisi  sesuai dengan pendapat Abdulkadir Muhammad (Abdulkadir Muhammad, 2007:1). Sehngga menyebutkan bahwa pengangkutan sebagai usaha memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
a. Berdasarkan suatu perjanjian;
b. Kegiatan ekonomi di bidang jasa;
c. Berbentuk perusahaan;
d. Menggunakan alat angkut mekanik. Secara  normatif  /  yuridis  istilah pengangkutan secara tidak ditemukan dalam peraturan perundang-undangan  di  Indonesia. Walaupun demikian, menurut hukum atau secara yuridis pengangkutan itu dapat didefenisikan sebagai suatu
perjanjian timbal balik antara pihak pengangkut  dengan  pihak  yang diangkut  atau  pemilik  barang  atau pengirim,  dengan  memungut  biaya tertentu atas imbalan jasa pengangkutan.
2.1.3 Tanggung  Jawab  Penyedia  Jasa Angkutan Sebagai Pelaku Usaha.
Dalam  UUPK  No.  8  Tahun  1999 Pasal  1  butir  5  dijelaskan  bahwa yang dimaksud dengan jasa adalah : “Jasa  meruapakan  setiap  layanan yang  berbentuk  pekrejaan  atau prestasi  yang  disediakan  bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen”.
Standar pelayanan pengaturan orang berdasarkan  Undang  Undang  Lalu Lintas  dan  Angkutan  Jalan  No.  22 Tahun  2009  tertuang  dalam  Pasal 141 antara lain:
a. Perusahaan  angkutan  umum wajib memenuhi standar pelayanan minimal yang meliputi: Keamanan, Keselamatan, Kenyamanan, Keterjangkauan, Kesetaraan, dan Keteraturan.
b. Standar  pelayanan  minimal sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan. Mengenai tanggung jawab penyedia jasa angkutan terhadap  penumpang  sebagai konsumen  jasa  mereka,  dalam Undang  Undang  Lalu  dan Lintas  Angkutan  Jalan  No.  22 tahun 2009 menyebutkan bentuk tanggung jawab tersebut dalam  berbagai  pasal  yaitu tersebut  pada,  Pasal  186,  Pasal 187, Pasal 188, Pasal 189, Pasal 191, Pasal 192 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 194 ayat (1) dan (2) 2.1.4 Tinjauan Umum tentang Perkeretaapian  dan  PT.  MRT Jakarta a. Sejarah Undang Undang Perkeretaapian Pemerintah mengeluarkan Undang  Undang  No.  13  tahun 1992  tentang  perkeretaapian pada  tahun  1992.  Penerbitan
Undang  Undang  ini  bertujuan untuk  mereformasi  peraturan transportasi  kereta  api  di
Indonesia yang didasarkan  pada peraturan
perkeretaapian
zaman    penjajahan  Belanda sehingga    peraturan  tersebut menjadi    tidak    lagi    berlaku. Selain  itu  di  dalam  Undang Undang ini juga diatur keunggulan  dan  karakteristik perkeretaapian yang perlu dimanfaatkan  dalam  upaya pengembangan sistem transportasi  secara  terpadu  dan terintegrasi, dimana penyelenggaraannya dimulai dari  tahap  perencanaan  dan pembangunan, pengadaan,
pengusahaan, pemeliharaan, dan  pengoperasiannya  yang perlu  diatur  dengan  sebaik baiknya,  sehingga  terdapat keterpaduan    dan  keserasian serta keseimbangan beban antar modal  transportasi  yang  pada akhirnya mampu meningkatkan  penyediaan  jasa angkutan  bagi  mobilitas  orang serta  barang  secara  aman, nyaman,  cepat,  tepat,  teratur dengan  biaya  yang  terjangkau oleh daya beli masyarakat. Seiring  dengan  kebutuhan teknologi  dan  perkembangan zaman,  pemerintah  mengganti Undang Undang Perkeretaapian  No.  13  tahun 1992  dengan  Undang  Undang Perkeretaapian  No.  23  tahun 2007. Adapun alasan penggantian  Undang  Undang ini berdasarkan kondisi perkeretaapian  nasional  yang bersifat monopoli dan dihadapkan  pada  berbagai masalah, antara lain kontribusi perkeretaapian terhadap transportasi  nasional  masih rendah,  prasarana  dan  sarana belum memadai, jaringan masih  terbatas,  kemampuan pembiayaan  terbatas,  tingkat kecelakaan  masih  tinggi,  dan tingkat  pelayanan  masih  jauh dari harapan.
b. Definisi  Perkeretaapian  dan
Kereta Api Menurut Undang Undang Perkeretaapian  No.  23  tahun 2007  disebutkan  pengertian perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana,  sarana,  dan  sumber daya  manusia,  serta  norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api. Sedangkan  pengertian  kereta api adalah sarana perkeretaapian  dengan  tenaga gerak,  baik  berjalan  sendiri maupun  dirangkaikan  dengan sarana  perkeretaapian  lainnya, yang  akan  ataupun  sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.
c. Asas Perkeretaapian Mengacu pada Pasal 2  Undang Undang  Perkeretaapian  No.  23 tahun  2007,  disebutkan  bahwa Perkeretaapian  sebagai  bagian yang  tidak  terpisahkan  dari tatanan  transportasi  nasional diselenggarakan berdasarkan: 1) Asas manfaat;
2) Asas keadilan;
3) Asas keseimbangan;
4) Asas kepentingan umum;
5) Asas keterpaduan;
6) Asas kemandirian;
7) Asas transparansi;
8) Asas akuntabilitas;
9) Asas berkelanjutan
d. Sejarah PT. MRT Jakarta Proyek  pembangunan  MRT  di Jakarta sebenarnya sudah dirintis sejak tahun 1985. Akan tetapi  baru  pada  tahun  2005 ditetapkan sebagai proyek nasional oleh Presiden Republik Indonesia,  maka  Pemerintah Pusat bersama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai bergerak, berkoordinasi, dan saling berbagi tanggung jawab. Pencarian sumber dana tersebut
disambut dengan pinjaman oleh Pemerintah  Jepang.  Tepatnya pada tanggal 28 November 2006 dilaksanakan  penandatanganan persetujuan pembiayaan proyek MRT  Jakarta  antara  Mr. Kyosuke  Shinozawa  selaku Gubernur  JBIC  dengan  Duta Besar Indonesia unntuk Pemerintah  Jepang  Mr.  Yusuf Anwar. Dan telah disetujui pula kesepakatan  antara  JBIC  dan Pemerintah  Indonesia  untuk menunjuk  satu  badan  guna menjadi satu pintu pengorganisasian  penyelesaian proyek MRT Jakarta ini.
Dalam  rangka  mensukseskan program  MRT  di  Jakarta  ini JBIC  kemudian  melakukan merger dengan Japan International Cooperation Agenc y  (JICA).  Adapun  JICA mempunyai  porsi  sebagai  tim penilai  dari  JBIC  mempunyai porsi pemberi pinjaman. Menurut  jadwal  yang  dibuat oleh  JICA  dan  MRT  Jakarta, desain  teknis  dan  pengadaan lahan  dilakukan  pada  tahun 2008  sampai  dengan  2009, tender  konstruksi  dan  tender peralatan elektrik serta mekanik pada tahun 2009 sampai dengan 2010,  sementara  pekerjaan konstruksi  dimulai  pada  tahun 2010  sampai  dengan  2014. Adapun uji coba operasionalnya yang  rencananya  dimulai  pada tahun  2014.  Namun  jadwal tersebut tidak terpenuhi. Desain proyek  pun  dilakukan  mulai tahun  2008  sampai  dengan 2009, tahap konstruksi
dilakukan  mulai  oktober  2013, dan  dicanangkan  selesai  pada tahun 2018.
Adapun  PT.  MRT  Jakarta diresmikan  pengoperasianya oleh Presiden Republik Indonesia  pada  bulan  Maret tahun 2019
e. Dasar  Penyelenggaraan  PT. MRT Jakarta Adapun dasar hukum pembentukan PT MRT Jakarta tertuang dalam Peraturan Daerah  Provinsi  DKI  Jakarta No.  3  Tahun  2008  tentang Pembentukan  Badan  Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) MRT Jakarta  (sebagaimana  diubah dengan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2013 Tentang Perubahan  Atas  Peraturan Daerah  No.  3  Tahun  2008 tentang  Pembentukan  Badan
Usaha  Milik  Daerah  (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) MRT Jakarta) dan Peraturan  Daerah No.  4  Tahun  2008  Tentang
Penyertaan  Modal  Daerah Pada  Perseroan  Terbatas  (PT) MRT  Jakarta  (sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah  No.  8  Tahun  2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas (PT) MRT Jakarta).

## 2.2. Kerangka Berfikir

## 3 METODE PENELITIAN
Adapun penelitian   ini   menggunakan    metode
penelitian  secara  doktrinal  (normatif)  yang miniti beratkan pada data kepustakaan atau bahan hukum sekunder melalui asas-asas hukum. Yang dilaksanakan selama kurun waktu 3 (tiga) bulan dengan lokasi PT MRT Jakarta.

## 3.2 Metode  Pengumpulan  Data/Bahan Hukum
Pada penelitian ini, teknik yang digunakan penulis untuk mengumpulkan bahan hukum yaitu :
a. Studi Kepustakaan (Library Research) Studi  Kepustakaan  merupakan  sumber utama  yang  digunakan  penulis  sebagai dasar  teori  maupun  data  pendukung. Dalam  studi  kepustakaan  ini  penulis mengkaji  dan  mempelajari  buku,  arsip, dan  dokumen  peraturan-peraturan  yang berhubungan dengan masalah penelitian.
b. Cyber Media Pengumpulan  data  melalui  internet dengan  cara  melalui e-mail dan download berbagai artikel.
3.3 Metode Analisis Data/Bahan Hukum
Dalam  menganalisis  data  ini  penulis menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif, yaitu menggambarkan permasalahan dengan teori yang diperoleh dan merangkainya dengan menggunakan rangkaian  kata  atau  kalimat  terhadap  data yang diperoleh.
4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN
4.1 Analisis 4.1.1. Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna  Jasa  Angkutan  Penumpang PT.  MRT  Jakarta  ditinjau  dari Peraturan Perundang-Undangan. a. Penyelenggaraan pengangkutan oleh PT. MRT Jakarta.
Penyelenggaraan  angkutan  kereta api  pada  dasarnya  mempunyai kesamaan dengan penyelenggaraan angkutan  transportasi  yang  lain, yang berawal dengan adanya suatu perjanjian  pengangkutan  antara pihak  PT.  MRT  Jakarta  dengan penumpang  dan/atau  pengirim barang. Masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian
pengangkutan tersebut mempunyai kesetaraan hak dan kewajiban serta tanggung  jawab.  Dan  perjanjian pengangkutan tersebut harus memenuhi  syarat-syarat  sah  suatu perjanjian    sebagaimana    yang tertuang  dalam  Pasal  1320  Kitab Undang  Undang  Hukum  Perdata (KUH  Perdata)  dan  syarat-syarat khusus  yang  ditetapkan  oleh  UU Nomor  23  Tahun  2007  Tentang
Perkeretaaapian  dimana  UU  ini merupakan    peraturan    yang  baru dikeluarkan oleh pemerintah dengan tujuan  untuk pembenahan dan penyempurnaan dari peraturan yang  berlaku  sebelumnya  yaitu Undang  Undang  Perkeretaapian No 13 Tahun 1992. Penyelenggaraan  perkeretaapian diatur  dalam  Pasal  17  sampai dengan  34  Undang  Undang Perkeretaapian  Nomor  23  Tahun 2007.  Dalam  Pasal  17  tersebut dinyatakan bahwa penyelenggaraan pengangkutan dengan kereta api berupa penyelenggaraan prasarana perkeretaapian dan sarana perkeretaapian. Adapun penyelenggaraan perkeretaapian  yang  dilakukan oleh PT. MRT Jakarta baik berupa penyelenggaraan prasarana
maupun sarana perkeretaapian PT. MRT  Jakarta  dilakukan  secara bersamaan dan terintegrasi. b. Perlindungan  hukum  terhadap penumpang  selaku  konsumen pengguna jasa berdasarkan Undang  Undang  Perlindungan Konsumen. Hak-hak pengguna jasa  kereta api berdasarkan Undang Undang Perlindungan Konsumen adalah : Mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi  barang  dan/atau jasa;  untuk  dapat  memilih  barang dan/atau  jasa  serta  mendapatkan barang  dan/atau  jasa  tersebut
sesuai  dengan  nilai  tukar  dan kondisi  serta  jaminan  yang dijanjikan; mendapatkan informasi yang  benar,  jelas,  dan  jujur mengenai  kondisi  dan  jaminan barang dan/atau jasa, memperloreh kesempatan untuk didengar pendapat  dan  keluhannya  atas barang dan/atau jasa yang digunakan; mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan  konsumen  secara patut,  mendapatkan  pembinaan dan
pendidikan konsumen, diperlakukan  atau  dilayani  secara benar  dan  jujur  serta  tidak diskriminatif,
mendapatkan kompensasi,  ganti  rugi  dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau  jasa  yang  diterima  tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya Aspek  perlindungan  konsumen dalam Undang Undang Perlindungan  Konsumen  tidak hanya  diatur  melalui  hak-hak konsumen. Akan tetapi juga diatur dalam  pasal  7  Undang  Undang Perlindungan Konsumen dan pasal 8  ayat  (1)  huruf  a  yang  mengatur larangan  bagi  pelaku  usaha  untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau  tidak  sesuai  dengan  standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.1.2. Bentuk  Pertanggungjawaban Penyedia  Jasa  (PT.  MRT  Jakarta) apabila terjadi gangguan yang merugikan konsumen. a. Permasalahan yang dialami konsumen  angkutan  PT.  MRT Jakarta. Berdasarkan  pengamatan,  secara khusus
penulis menyoroti permasalahan terhentinya layanan PT.  MRT  Jakarta  pada  tanggal  4 Agustus  2019  karena  terdapat kendala terputusnya pasokan
listrik  PLN  dari  pukul  11.50 hingga pukul 20.00 WIB, sehingga menimbulkan  ketidaknyamanan bagi  para  pengguna  jasa/layanan MRT Jakarta.
Permasalahan  tersebut  terjadi dikarenakan  belum  tersedianya subsistem  ketiga,  sehingga  ketika subsistem kedua mengalami failure maka hal tersebut menyebabkan  gangguan  pasokan listrik untuk menggerakkan kereta ratangga MRT Jakarta. Kejadian  menyebabkan  pengguna jasa  mengalami  kerugian  baik secara moril, waktu dan finansial.
b. Tanggung jawab PT. MRT Jakarta terhadap penumpang selaku konsumen. Pengangkut,  dalam  hal  ini  adalah PT.  MRT  Jakarta  mempunyai tanggung  jawab  penuh  atas keamanan dan keseleamatan barang dan/atau penumpang  yang diangkutnya  menuju  ke  tempat tujuan. Dalam pengangkutan penumpang berdasarkan perjanjian pengangkutan yang ada, PT.  MRT  Jakarta  bertanggung jawab  terhadap  kerugian  yang diderita penumpang sewaktu pelaksanaan dinas kecuali apabila PT. MRT Jakarta dapat membuktikan  bahwa  kerugian tersebut  timbul  bukan  merupakan kealpaan  pegawai  yang  bertugas.
(Sution Usman Adji, 1991 : 163).

## 4.2 Pembahasan
4.2.1. Perlindungan  hukum  terhadap pengguna  jasa  angkutan  PT.  MRT Jakarta  berdasarkan  Undang  Undang Perlindungan Konsumen.
Setiap penumpang MRT Jakarta wajib memiliki  tiket.  Tiket  adalah  kertas khusus  berbentuk  kartu  berukuran kecil, yang dikeluarkan oleh PT MRT Jakarta  sebagai  tanda  atau  bukti  yang sah  (tanda  telah  membayar  ongkos) yang  berlaku  untuk  naik  kereta  api yang  akan  dinaiki  oleh  penumpang
yang dikarenakan terputusnya pasokan aliran listrik PLN yang mengakibatkan terhentinya  Kereta  Ratangga  MRT Jakarta.  Kejadian  tersebut  disebabkan karena  gangguan  terjadi  pada  system transmisi  500kV,  sehingga  seluruh sistem  interkoneksi  Jawa  Bali  Nusa Tenggara terggangu.
4.2.2. Bentuk  Pertanggungjawaban Penyedia  Jasa  (PT.  MRT  Jakarta) apabila terjadi ganguan yang merugikan konsumen. Permasalahan dalam transportasi perkeretaapian, risiko yang
mengyangkut harta, jiwa maupun alat angkutnya  seringkali  terjadi.  Apabila merasa  dirugikan  penumpang  dapat menyampaikan  keluhan  dan  saran hingga pengajuan gugatan.
Dari  hasil  penganmatan  penulis berdasarkan data siaran pers berkaitan dengan  terputusnya  pasokan  aliran listrik PLN yang menyebabkan kereta Ratangga  MRT  yang  diterbitkan tanggal  6  Agustus  2019.  Didalamnya tertuang terkait langkah-langkah penanganan  terhadap  pengguna  jasa dimulai dari proses evakuasi, pengembalian  biaya  ( refund )  bagi pengguna  kartu single  trip ,  dan  juga melakukan  pengamanan  terkait  aspek keselamatan dan kemanan.
Prosedur  darurat  tersebut  masih mengacu pada dokumen manual guide operasi  yang  berasal  dari  vendor, adapun  dokumen  SOP  internal  posisi saat ini sedang dalam tahap legalisasi. Dan  belum  ditetapkan  dan  berlaku secara resmi.

## 5 KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan analisis hasil penelitian diatas, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal antara lain : 1. Bahwa dalam Undang Undang Perlindungan  Konsumen  telah  tertuang perlindungan hukum terhadap penumpang MRT Jakarta. Adapun pasal
yang  mengatur  tentang  perlindungan terhadap konsumen MRT Jakarta antara lain terdapat pada Pasal 7, Pasal 8 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 23, dan Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2).
2. Tanggung  jawab  penyedia  jasa  (PT. MRT  Jakarta)  apabila  terjadi  gangguan yang  menyebabkan  kerugian  kepada pengguna  jasa  sebegaimana  kejadian terhentinya  pasokan  listrik  dari  PLN yang  membuat  kereta  Ratangga  MRT Jakarta  terhenti.  Sebagaimana  tertuang dalam  siaran  pers,  pihak  MRT  Jakarta telah melakukan evakuasi kepada seluruh penumpang,
pengembalian biaya
( refund ) bagi pengguna kartu single trip , dan  PT.  MRT  Jakarta  melakukan pengamanan  peralatan  sesuai  dengan aspek keamanan dan keselamatan.

## 5.2 Saran
Beberapa  saran  yang  terkait  dengan  hasil temuan pada penelitian ini antara lain:
1. Bagi  pihak  penyedia  jasa  harus senantiasa  menjaga  keamanan  dan keselamatan para penumpang dan/atau barang  yang  diangkutnya  dengan mentaati  prosedur  yang  berlaku.  Dan apabila  belum  terdapat  prosedur  yang resmi untuk dapat segera menyusun dan menetapkan prosedur tersebut.
2. Bagi  pihak  konsumen  pengguna  jasa transportasi yang mendapatkan penawaran jasa transportasi untuk dapat lebih  selektif  dalam  memilih  penyedia jasa  transportasi  sehingga  sehingga terhindarkan  berbagai  macam  bentuk kerugian  yang  ditimbulkan  akibat penyedia  jasa  tidak  taat  terhadap kewajiban yang harus di penuhi.

## 6 DAFTAR  PUSTAKA
Abdulkadir  Muhammad.  1998. Hukum Pengangkutan Niaga . Bandung: Citra
Aditya Bhakti.
Abdulkadir  Muhammad.  2007.  “Arti Penting  dan  Strategis  Multimoda
Pengangkutan  Niaga  di  Indonesia dalam  Perspektif  Hukum  Bisnis  di Era Globalisasi Ekonomi”. Yogyakarta: Genta Press A.Z  Nasution.  1995.  Konsumen  dan Hukum,  Jakarta:  Pustaka  Sinar Harapan BW (Burgerlijk Wetboek) atau KUHPerdata. Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani. 2003. Hukum Tentang Perlindungan Konsumen.  Jakarta:  PT  Gramedia Pustaka Utama. HMN.  Purwosutjipto.  2003.  Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang
Indonesia  3:  Hukum  Pengangkutan.
Jakarta: Penerbit Djambata.