## Wajah Hukum

## Analisis Normatif Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian

## Iman Hidayat
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Correspondence email : iman.hidayat@unbari.ac.id
Abstrak. Dasar hukum yang paling hakiki di Negara Republik Indonesia adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar  1945  di  samping  adanya  produk-produk  hukum  lainnya.  Pada  dasarnya  ada  banyak  hal  yang  dapat menjadi  penyebab  timbulnya  kejahatan  terutama  dari  sudut  kondisi  atau  keadaan  masyarakat,  misalnya kemelaratan atau kemerosotan ekonomi adalah sebagai penyebab dari banyaknya terjadinya pencurian, banyak kenakalan remaja, korupsi yang merajalela yang menyebabkan kecenderungan pemberontakan atau keengganan orang  untuk  mematuhi  peraturan-peraturan  yang  berlaku,  tidak  adanya  kepastian  hukum  yang  dapat menumbuhkan benih-benih  kebencian, terutama antara yang pihak lemah terhadap pihak  yang kuat. Demikian juga  kesadaran  hukum  masyarakat  umum  atau  masyarakat  setempat,  dalam  banyak  hal  dapat  dilihat  sebagai gejala  terjadinya  tindak  kejahatan  atau  tindak  pidana.  Pencurian  yang  terjadi  pada  saat  ini,  dapat  disebabkan karena  susahnya  mencari  pekerjaan,  dikarenakan  jumlah  penduduk  yang  tidak  sesuai  dengan  lapangan pekerjaan,  banyaknya masyarakat  yang putus  sekolah, karena  ijazah  tamatan  sekolah  merupakan  syarat  formil dalam  mencari  pekerjaan.  Oleh  karena  itu  orang  menggunakan  jalan  pintas,  yaitu  sedikit  bekerja  dan  dapat menghasilkan  uang  banyak,  walaupun  dengan  melakukan  tindak  pidana  pencurian  yang  melanggar  hukum. Hukuman atau pidana yang dapat menjerat bagi mereka yang terbukti melakukan tindak pidana pencurian, yaitu penjara  maksimal  5  (lima)  tahun  untuk  pencurian  biasa,  atau  penjara  maksimal  9  (sembilan)  tahun,  apabila pencurian  tersebut  didahului,  disertai  atau  diikuti  dengan  kekerasan,  dan  bahkan  hukuman  mati  atau  penjara seumur hidup jika tindak pidana pencurian tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih yang menimbulkan luka berat atau meninggalnya seseorang. Tindak pidana pencurian diatur di dalam Bab XXII Buku II Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), ada 5 pasal yang mengatur tentang tindak pidana pencurian yaitu yang terdiri dari Pasal 362, 363, 364, 365 dan 367.

## Kata kunci : penegakan hukum; pencurian
Abstract. The most essential legal basis in Indonesia is Pancasila and the 1945 constitution, in addition to other legal products. Basically there are many things that can be the cause of crime, especially from the point of view of the conditions or circumstances of society, for example poverty or economic downturn is the cause of a lot of theft, lots of juvenile delinquency, rampant corruption that causes tendencies to rebel or reluctance of people to obey the rules, regulations in force, the absence of legal certainty that can grow the seeds of hatred, especially between the weak against the strong. Likewise, the legal awareness of the general public or the local community in many ways can be seen as a symptom of a crime or crime. Theft that occurs at this time can be caused by the difficulty  of  finding  work,  due  to  the  number  of  people  who  do  not  match  employment  opportunities,  many people who drop out of school, because a school graduation certificate is a formal requirement in finding a job. Therefore, people use shortcuts, namely working a little and can make a lot of money, even by committing the crime  of  theft  that  violates  the  law.  Punishments  or  crimes  that  can  ensnare  those  who  are  proven  to  have committed  the  crime  of  theft,  namely  imprisonment  for  a  maximum  of  5  (five)  years  for  ordinary  theft  or imprisonment for a maximum of 9 (nine) years, if the theft was preceded, accompanied or followed by violence and even the death penalty  or imprisonment for life if  the crime of theft is committed by  two or more persons which results in serious injury or death of a person. The crime of theft is regulated in Chapter XXII Book II of the Criminal Code (KUHP), there are 5 articles that regulate the crime of theft consisting of Articles 362, 363, 364, 365 and 367.

## Keywords: law enforcement; theft

## PENDAHULUAN
Sejarah  yang  mencatatkan  bahwa  lahirnya  undang-undang  dasar  1945  sejah  diproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pancasila merupakan dasar kita untuk menjalankan negara ini, dan undang- undang dasar 1945 adalah dasar hukum tertinggi di Negara Republik Indonesia.
Di  alenia  ke  4  dalam  Undang-undang  Dasar  1945  yang  mana  di  dalamnya  merupakan  sebuat cita-cita negara ini yaitu :
1. Untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia;
2. Untuk memajukan kesejahteraan umum;
3. Mencerdasarkan kehidupanbangsa; dan
4. Ikut memelihara ketertiban dunia
Perubahan  ini  menjadikan  Negara  Republik  Indonesia  akan  berkembang  dimasa  depan,  maka pemerintahan  membuat  pembangunan,  baik  itu  sumberdaya  manusianya  maupun  sumber  daya alamnya. Untuk menjadi taraf hidup masyarakat menjadi lebih baik.
Suatu  perwujudan  nya  dari  Pancasila  dan  undang-undang  Dasar  1945  itu  adalah  untuk menjadikan  masyarakat  Indonesia  berkehidupan  yang  selayaknya.  Hukum  merupakan  suatu  bidang yang akan diperbaharukan untuk mencapai suatu keadilan negara ini. Secara keseluruhan melakukan pembaharuan hukum tersebut merupakan bagian dari pembangunan nasional baik itu hukum pidana, perdata, administrasi maupun formil dan materil.
Negara Indonesia adalah negara yang berlandasa aturan hukum atau berdasarkan hukum. hal ini sebagaimana  disebutkan  dalam  ketentuan  Pasal  1  ayat  (3)  Undang•  Undang  Dasar  1945  yang menyebutkan  :  "Negara  Indonesia  adalah  negara  hukum".  Hukum  tersebut  hams  selalu  ditegaskan guna  mencapai  cita-cita  dan  tujuan  negara  Indonesia  sebagaimana  telah  tertuang  dalam  pembukaan alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945.
Apa  yang  menjadi  tujuan  negara  ini  salah  satunya  adalah  memajukan  kesejahteraan  umum, maka dari itu pemerintah sebagai pelaksana negara ini harus melihat potensi yang ada dan melakukan pengembangan sebagai upaya yang nyata. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang  menyebutkan  :  "Bumi  dan  air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh negara dan dipergunakan sebesar-besamya untuk kemakmuran rakyat". Kekayaan alam yang dimiliki oleh  bangsa  Indonesia  salah  satunya  adalah  dalam  sektor  agrari.  Sektor  yang  sangat  penting  dan potensial dikembangkan dalam bidang agrarian adalah perkebunan. Sehingga perkebunan mempunyai peranan yang  penting  dalam menunjang peningkatan kemakmuskan  dan menjadikan  sejahtera  untuk rakyat  Indonesia.  Hal  ini  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  3  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  2014 tentang Perkebunan yang menyatakan bahwa :
Penyelenggaraan Perkebunan bertujuan untuk: 1. Peningkatan tingkat kemakmuran dan peningkatan kesejahteraan bagi rakyatnya;
2. Peningkatkan sumber negara;
3. Membuka lapangan kerja serta memberikan kesempatan bagi semua masyarakatnya;
4. Mengembangkan produksinya serta meningkatkan kualitas dan bisa bersaing dengan produk lail.
5. Dapat memenuhi kebutuhan di dalam negeri, baik itu bahan baku industry maupun yang lainnya.
6. Melakukan  perlindungan  bagi  pengusaha  yang  menggeluti  usaha  perkebunan  serta  masyarakat lain.
7. Mengelola dan mengembangkan sumber daya perkebunan secara optimal, bertanggung jawab dan lestari;
8. Melakukan pemanfaatan secara maksimal di jasa perkebunan.
Namun pada kenyataannya tidak semua masyarakat Indonesia memiliki lahan untuk berkebun, akibatnya  tidak  semua  masyarakat  bisa  menikmati  ataupun  kesejahteraan  oleh  lahan  perkebunan. Selain  dikarenakan  faktor  tidak  memiliki  lahan  untuk  berkebun  ada  kalanya  juga  warga  masyarakat yang  memiliki  lahan  tidak  mempunyai  motivasi  untuk  berkebun.  Ada  berbagai  macam  alasan sehingga  warga  maasyarakat  yang  memiliki  lahan  tetapi  tidak  mengelola  atau  memnfaatkan  lahan kebun  tersebut.  Alasan-alasan  warga  masyarakat  yang  memiliki  lahan  tetapi  tidak  mengelola  atau memanfaatkan  lahan  kebun  tersebut  diantaranya  adalah  kurangnya  ilmu  pengetahuan,  kurangnya permodalan,  trauma  dikarenakan  pemah  gagal  dalam  bercocok  tanam  ataupun  dikarenakan  tidak adanya kemauan diri sendiri alias malas. untuk melakukan kegiatan berkebun itu sendiri.
Bagi warga masyarakat atau perusahaan yang melakukan aktivitas berkebun , maka sudah tentu jika  kegiatan  berkebun  terse  but  dilaksanakan  dengan  sungguh-  sungguh  nantinya  diharapkan  akan menimbulkan basil panen yang secara ekonomis menguntungkan warga masyarakat .atau perusahaan yang  melakuk:an  aktivitas  dari  berkebun  tersebut.  Bagi  warga  rnasyarakat  yang  dengan  berbagai alasan  tidak  mengoptirnalkan  kegiatan  dalarn  perkebunan  rnaka  sudah  barang  tentu  tidak  akan mendapatkan hasil dari lahan perkebunan.
Pada  kenyataannya  seiring  dengan  kebutuhan  hidup  yang  sernakin  hari  semakin  meningkat kemudian juga dampak dari berkembangnya sebuat ilmu pengetahuan dan teknologi , maka mau tidak
mau  setiap  manusia  akan  selalu  berupaya  untuk  dapat  memenuhi  segala  kebutuhan  hidup  tersebut dengan  berbagai  cara . Adakalanya  pemenuhan  kebutuhan  hidup  tersebut  dilakukan  dengan  cara berkarya  secara  halal , namun  ada  juga  yang  dilakukn  dengan  secara  melawan  hukum . Begitu  juga halnya yang terjadi dalam bentuk pencunan hasil kebun . Perkebunan yang subur disertai dengan hasil- hasil perkebunan yang rnelimpah dalam suatu areal perkebunan tidak terlepas dari sasaran scseorsng atan sekelomrok JJDtJJk melakukan tindak pidana pencurian di areal perkebunan tersebut.
Pada dasamya ada banyak hal yang dapat meajadi peayebab timbulnya kejahatan terutama dari sudut  kondisi  atau  keadaan  masyarakat , misalnya  kemelaratan  atau  kemerosotan  ekonomi  adalah sebagai  penyebab  dari  banyaknya  terjadinya  pencurian , banyak  kenakalan  remaja,  korupsi  yang merajalela  yang  menyebabkan  kecenderungan  pemberontakan  atau  keengganan  orang  untuk mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku , tidak adanya kepastian hukum yang dapat menumbuhkan benih-benih kebencian, terutama antara yang pihak lemah terhadap pihak yang kuat.
KUHP  menjelaskan  pencurian adalah mengambi1  sesuatu barang  yang merupakn  milik  orang lain dengan cara melawan hak , dan untuk lebih jelasn y a dapat kita lihat pada Pasal 362 KUHP , Pasal 362  KUHP  yang  berbunyi  Barang  siapa  yang  mengambil  sesuatu  barang  yang  sama  sekali  atau sebagian termasuk kepuayaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak , dihukum , karena  pencurian , dengan  hukuman  penjara  selama-lamanya  lima  tahun  atau  denda sebanyak• banyaknya Rp. 900 , -.
Setiap orang supaya dapat terbukti melakukan pencurian makan orang tersebut harus memenuhi syarat ini. Ada beberapa untuk pencurian sebagai berikut :
1. Unsur-unsur objektif, terdiri dari :
a. Suatu Tindakan atau Perbuatan memindahkan suatu objek atau benda baik itu menggunakan tangan atau alat yang lain untuk kepentindan diri sendiri dengan cara melawan hukum.
b. Sesuatu yang melekat didalam suatu benda baik itu dengan secara sepenuhnya atau sebagain kepunyaan orang lain.
2. Unsur-unsur subjektif, terdiri dari :
a. Seseorang yang mempunyai maksud dan tujuan
b. Keadaan yang bisa dikatakan orang tersebut bertujuan untuk menjadi kepemilikan nya sendiri.
c. Memenuhi unsur di dalam pasal 362 KUHP suatu Tindakan melawan hukum mengambil dan menguasai benda dari orang lain. .

## HASIL
Penegakan  hukum  sendiri  seharusnya  akan  memberikan  dampak  positif  terhadap  masyarakat, dan  juga  berguna  ditengah  masyarakat.  Hukum  juga  memberikan  suatu  keadilan  bagi  masyarakat. Keadilan  yang  akan  menjadi  masyarakat  menjadi  tentram  dan  damai  untuk  menjalankan  kehidupan sehari-hari.
Untuk melaksakan penegakan hukum. Sudah jelas jika keadilan akan ditegakkan, maka dari itu perlu  untuk  kita  perhatikan  dan  kita  cermati.  Bahwak  jika  seseorang  itu  mencuri  makan  dia  harus dihukum dengan seadil-adilnya. Maka adil yang bagaimana untuk menjadikan hukuman itu adil. Maka setiap orang akan merasa adil jika keinginannya terpenuhi dan jika orang tidak merasakan tidak adil karena  keinginannya  tidak  terpenuhi.  Maka  hukum  harus  memberikan  suatu  pemahaman  terhadap keadilan tersebut dengan memberikan hukuman yang seadil-adilnya.
Pada inti penegakan hukum juga berkaitan erat sama pencegahan dan penanggulangannya atas terjadinya tindak pidana. Maka upaya yang harus diberikan adalah memberikan sanksi baik orang atau kelompok yang terbukti melakukan pencurian.
Tidak  pidana  yang  sering  dan  mungkin  sangat  sering  terjadi  adalah  Tindakan  mencuri,  atau mengambil hak orang lain dengan melawan hukum. Ini sudah lumrah terjadi karena ini sering terjadi maka  masalah  ini  menjadi  komplek  karena  kebutuhan  manusia  yang  terus  meningkat,  maka meningkat pula kajatan salah satunya mencuri ini.
1. Faktor ekonomi
Factor  ini  penyebab  utama  tindak  pidana  menucri,  ada  penyebab  umum  jika  dilihat  pelakunya tidak  bekerja,  sulitnya  mencari  kerja,  tidak  ada  keahlian  yang  mereka  miliki,  ataupun  mencuri sebagai provesinya.
2. Faktor kesempatan
Adanya  kesempatan  merupakan  hal  yang  dapat  menjadi  Tindakan  mencuri,  apalagi  tidak  adanya suatu keamanan diperkebunan. 3. Faktor social, budaya dan hukum masyarakat sekitar .
Kebanyakan  sebuah  perkebuanan  diharuskan  melihat  masyarakat  disekitarnya untuk  bekerjasama sebagai  tujuan  mensejahterakan  masyarakat  tersebut.  Ini  juga  sebuah  bentuk pencegahan pencurian.  Maka  jika  masyarakat  di  tempat  perkebunan  membutuhkan  maka  sudah  seharusnya pihak perkebunan tersebut membantunya.
Maka Tindak pidana pencurian bisa diselesaikan pihak kepolisian dengan 2 cara yaitu : 1. mengupayakan  semaksimal  mungkin  untuk  melalui  jalan  mediasi  atau  penal  atau  juga  disebut penyelesaian  diluar  pengadilan  hal  tersebut  dimungkinkan  pihak  yang  melakukan  pencurian dengan korban menemukan jalan damai, atau suatu kesepakatan.
2. Kepolisian  juga  bisa  melanjutkan  ke  jalur  yang  lebih  tinggi  yaitu  penyelesaian  melalui  jalur pengadilan  hal  ini  dengan  membuat  berita  acara  pemeriksaan  dan  juga  bertujuan  untuk disampaikan ke kejaksaan dan kemudian dilimpahkan ke pengadilan dan dipersidangkan.
Dalam tugas-tugas kepolisian khususnya tindakan penyelidikan dan penyidikan maka tindakan diskresi kepolisian harus memenuhi syarat sebagai berikut : 1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum .
Suatu  Tindakan  yang  tidak  menyalahi  aturan  yang  ada  di  Negara  ini,  baik  itu  hukum  positif, hukum agama, adat istiadat, maupun kebiasaa.
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan .
Yaitu hukum yang akan ditegakan sesuai dengan peraturan yang ada, dan harus ditegakkan guna untuk memberikan keamanan dan ketentraman bagi masyarakat . 3. Harus patut , masuk akal , dan termasuk dalam lingkungan jabatannya. Yaitu keputusan tersebut dapat diterima oleh lingkungan masyarakat.
4. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadan yang memaksa
Yaitu harus berdasarkan yang saat itu terjadi.
5. Menghormati HAM
Artinya sesuai dengan ketentuan HAM dan tidak melanggar ketentuan HAM tersebut.

## SIMPULAN
Maka ada 2 (dua) cara penyelesaian mengenai kasus tindak pidana pencurian ini yaitu :
1. Dengan  cara  penyelesaian  diluar  pengadilan  atau  juga  disebut  dengan  penyelesaian  penal  ini penting sebagai Tindakan pertama untuk membuat suatu kesepakatan perdamaian melalui adanya kewenangan yang ada pada pihak kepolisian.
2. atau dengan jalur Hukum atau Pengadilan yang sesuai apa yang telah diatau dalam kitab undang- undang hukum acara pidana (KUHP).

## DAFTAR PUSTAKA
Andi Hamzah, 2005, Penegakan Hukum Lingkungan, Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Pertama. Barda  Nawawi  Arief,  2006, Kapita  Selekta  Hukum  Pidana  Tentang  Sistem  P e radilan · Pidana Terpadu, Universitas Diponegoro, Semarang. Muladi, 1995, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana , Universitas Diponegoro, Semarang.
R  Soesilo,  1996, Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor . Teguh Prasetyo, 2014 , Hukum Pidana , Rajawali Pers, Jakarta. Wirjono  Prodjodikoro,  2012 , Tindak•  tindak  Pidana  Tertentu  Di  Indonesia, Refika  Aditama , Bandung.