Community: volume 7, nomor 2, Oktober 2021 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544

## Trilogi Konflik Tanah Ulayat Pulurera di Flores Timur
Umbu TW Pariangu 1 , Benedicta Bean 2
1,2 FISIP Universitas Nusa Cendana umbu.umbupariangu@Staf.undana.ac.id 1 , benedicta_bean@gmail.com 2

## ABSTRACT
Land conflicts in Indonesia occur in various forms such as land grabbing, unilateral claims, land border issues, and so on. In East Flores Regency (Flotim), East Nusa Tenggara, land conflicts always attract public attention, such as the conflict between PT. Rerolara with the Pulurera Village community in 2019. The conflict was triggered by the issue of the termination of the Hak Guna Usaha (HGU) contract and the abandonment of land by PT. Rerolara so that the people of Pululara Village claim the land is included in Pululara's ulayat rights. However, this action was opposed by PT. Rerolara and several tribes holding ulayat rights have triggered social instability which has led to civil war between residents. Conflicts in Pulurera Village are classified into three types (trilogy) of conflict: data conflicts, conflicts of interest, and relationship conflicts. Ironically again, a compromise point is difficult to create because the arena of conflict does not only involve institutions that are diametrically in conflict (PT Rerolara and the Tukan Tribe Village community) but several ethnic groups (in Boru Village, Nawokote Village) are also affiliated with PT Rerolara so that it seems that there is an intention legitimize the continuation of conflict and land ownership claims in the name of the community's sovereign rights.
Keywords: conflict trilogy, customary land, local community, Rerolara, Ulayat

## 1. PENDAHULUAN
Dalam kehidupan masyarakat, khususnya di daerah pedesaan, tanah merupakan salah satu faktor produksi yang sangat penting. Di samping itu tanah khususnya tanah adat sering dihubungkan dengan nilai kosmis-magis-religius. Hubungan mutualisme ini bukan saja antara individu dengan tanah, tetapi juga antar sekelompok masyarakat lokal sebagai suatu persekutuan adat di dalam hubungan dengan hak ulayat.
Masyarakat (lokal) memiliki hak berpartisipasi terhadap setiap pengambilan keputusan atau kebijakan mengenai pemanfaatan atas tanah yang mereka beri beserta sember daya alam di dalamnya (Arisaputra, 2013; Sumarto, 2012), Pengabaian terhadap hak masyarakat dapat memicu terjadinya konflik sebagai konsekuensi ketidakpuasan mereka terhadap kebijakan tersebut (Liliweri, 2018). Konflik tanah yang terjadi di
Community: volume 7, nomor 2, Oktober 2021 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
Indonesia terjadi dalam berbagai bentuk seperti halnya, penyerobotan tanah, klaim secara sepihak, sertifikat ganda, permasalahan perbatasan tanah, dan sebagainya (Anas, 2019, Rusmadi, 2007).
Menurut data Konsorsium Pembaruan Agraria, dari potret persebarannya secara geografis, 241 konflik agraria di tahun 2020 menyebar di 30 provinsi di Indonesia. Pulau Sumatera menjadi provinsi yang mendominasi kejadian konflik agrarian di tahun 2020. Lima besar letusan konflik agraria terbanyak terjadi di Riau sebanyak 29 letusan konflik, Jambi (21), Sumatra Utara (18), Sumatra Selatan (17) dan Nusa Tenggara Timur sebanyak 16 letusan konflik. Di Nusa Tenggara Timur, letusan konflik terjadi hampir di semua sektor diantaranya, properti 4 konflik, perkebunan (3), infrastruktur (3), kehutanan (3), pertambangan (2) dan agribisnis (1). Badan-badan usaha yang menjadi penyebab konflik diantaranya Badan Otoritas Pariwisata Labuan Bajo (BOPLP), Pemprov NTT, PT. Waskita Karya, dan PT. Rerolara Hokeng (Konsorsium Pembaruan Agraria, 2020: 8-9).
Di Kabupaten Flores Timur, NTT, konflik tanah yang melibatkan masyarakat lokal masih sering terjadi, antara lain konflik tanah antara Desa Tobi dan Desa Lewokeda pada tahun 2010, menyusul Desa Lewonara dan Desa Riangbunga tahun 2011, diikuti Desa Adobala dan Desa Redontena pada tahun 2012, pada tahun 2018 konflik tanah antara Desa Lamahala dan Desa Horowura. Yang teraktual dan menarik perhatian publik yakni konflik yang terjadi antara masyarakat Desa Pululera denga PT. Rerolara (2019) akibat adanya isu pemberhentian kontrak Hak Guna Usaha (HGU) dan penelantaran tanah oleh PT. Rerolara sehingga masyarakat di Desa Pululera mengklaim tanah tersebut masuk dalam hak ulayat Pululera. Akan tetapi tindakan tersebut ditentang oleh pihak PT. Rerolara dan beberapa suku pemegang hak ulayat. Puncak konflik terjadi ketika masyarakat Desa Pululera hendak melakukan pemasangan plang pada salah satu titik lahan eks HGU pada 28 April 2017. Tim kuasa hukum warga Desa Pulurera, Yohanes D Tukan diserbu warga Desa Boru dan memalangnya untuk tidak boleh keluar dari Kantor Polsek Boru disertai seruan kemarahan dan cacian massa (Balinewsnetwork.com 29/4/2017). Tak berhenti sampai di situ, pada 19 November 2019, puluhan warga Kampung Suku Tukan, Desa Pulurera, menyandera seorang anggota Polsek Wulanggitang, Bripka Damianus Heran dan isterinya (Kompas.com 21/11/2019). Warga juga membawa parang, tombak, serta anak panah merusak rumah rohaniawan atau rumah dioses milik PT Rerolara di Desa Hokeng.
Secara historis, sebelum menjadi milik PT Rerolara, tanah yang disengketakan tersebut merupakan suatu hamparan luas yang disebut Hokeng Bele’en (Tanah Hokeng nan luas) dan menjadi milik semua suku yang berada di sekitarnya. Masyarakat sepakat menyerahkan tanah tersebut kepada Keuskupan (melalui PT. Rerolara). Tanah resmi menjadi milik PT Rerolara dengan keluarnya Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5/HGU/BPN/92 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT Rerolara Hokeng, Larantuka, Flores Timur. HGU tersebut telah mengalami beberapa perpanjangan kontrak, yakni pertama sepanjang tahun 1922-1929, kedua tahun1929-
Community: volume 7, nomor 2, Oktober 2021 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
1947, dan ketiga 1947-1997. Sementara itu, izin HGU PT Rero-Lara berakhir di 31 Desember 2016 lalu. Penelitian ini akan mendeskripsikan tiga jenis (trilogi) konflik yang mewarnai masyarakat Desa Pulurera dengan PT Rerolara dimaksud.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Penelitian ini menggunakan kajian dengan perspektif konflik sosial yang terjadi sebagai konsekuensi dari relasi kepentingan yang antagonistik antara dua pihak atau kelompok. Secara konseptual konflik bisa dimaknai sebagai sikap oposisional atau interaksi yang antagonistik (bertentangan), juga bisa berupa benturan antara macam- macam paham, perselisihan kesepakatan, pergesekan, perkelahian, perlawanan dengan senjata dan perang (Kartono, 2008, Rauf, 2001, Amin, 2013; Limbong, 2012).
Menurut Dietz (dalam Irwan, Wr, 1998), hak atas tanah dan sumber daya alam meliputi hak pemilikan tanah dan sumber daya alam yang mencakup: hak pemilikan tanah dan sumber daya alam yang menyertainya, hak pemanfaatan tanah ulayat dan sumber daya alam yang menyertainya dan hak ikut campur atau berpartisipasi dalam keputusannya mengenai kepemilikkan dan kemanfaatannya. Ini menandakan bahwa hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan (Tauchid 2019; Nugroho, 2001).
Terkait dengan itu, secara spesifik Pruitt dan Rubin (2009) mengkonstatasi konflik sebagai bagian dari friksi kepentingan (perceived divergence of interest) yang sulit disatukan atau bahkan menjurus padan stagnasi persepsi dengan konsekuensi pada kontra-ide hingga konfrontasi fisik. Kausalitas konflik yang terjadi sebagai fenomena sosial pada umumnya terdiri dari tiga faktor sedimental yaitu : 1) Konflik data ( data conflict ), terjadi karena adanya kekurangan informasi ( lack of information) kesalahan informasi ( miss information ), perbedaan pandangan, adanya perbedaan interprestasi data ( evidence interpretation ), adanya perbedaan penafsiran terhadap prosedur. 2) Konflik kepentingan ( interest cconflict ), timbul karena adanya perasaan atau tindakan bersaing, adanya kepentingan substansial dari para pihak, adanya kepentingan prosedural, psikologi. 3) Konflik hubungan, terjadi karena adanya kadar emosi yang kuat ( strong emotion ), kesalahan persepsi, miskin komunikasi ( poor communication) atau kesalahan komunikasi ( miss communication) dan perilaku negatif yang repetitif ( repetitive negative behaviour) (Emirzon, 2001).

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian bersifat deskriptif kualitatif untuk mengeksplanasi keadaan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta holistis di lapangan dengan mendeskripsikan sejumlah variabel penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sugiyono (2007: 20) menjelaskan bahwa dalam penelitian deskriptif, prosedur pemecahan masalah diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang, Lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana
Community: volume 7, nomor 2, Oktober 2021 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
adanya yang meliputi interprestasi data dan analisis data. Dengan metode ini, akan dideskripsikan dan dipetakan aktor-aktor yang berkonflik dan tiga kausalitas (trilogi) konflik yang terjadi antara PT. Rerolara dan masyarakat di Desa Pululera.
a. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Desa Pulurera, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur-NTT. Adapun pemilihan lokasi penelitian tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa wilayah tersebut merupakan salah satu dari sekian wilayah di Flores Timur yang selalu diliputi konflik atau sengketa tanah ulayat antar suku terutama dalam konteks penelitian ini melibatkan PT. Rerolara dan masyarakat di Desa Pululera. Konflik dimaksud terjadi berlarut-larut dengan risiko dan implikasi sosial yang tidak sedikit bagi masyarakat setempat, termasuk menimbulkan kerugian nyawa dan distabilitas sosial dalam jangka panjang.
b. Sumber Data
Sumber data dari penelitian ini terdiri dari berbagai informasi yang relevan dan determinatif yang diperoleh dari lokasi penelitian untuk kemudian diolah sesuai kebutuhan eksploratif penelitian dimaksud. Sumber data dimaksud yakni:
1. Data primer, yakni data yang diperoleh langsung dari lapangan baik berupa wawancara yang bersumber dari informan yang relevan dengan kebutuhan penelitian dimaksud. Informan dalam penelitian ini adalah pengurus PT Rerolara, warga dan tokoh masyarakat, tokoh adat Desa Pulurera, aparat Desa Pulurera dan aparat Kecamatan Wulanggitang serta aparat pemerintah Kabupaten Flores Timur yang selama ini berfungsi sebagai mediator konflik.
2. Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber referensi sesuai dengan obyek dan tema penelitian, meliputi dokumentasi, jurnal, buku dan referensi lainnya yang memberikan rujukan ilmiah dan pengayaan konseptual untuk mengeksplorasi fenomena konflik hak ulayat yang terjadi di Desa Pulurera.
c. Teknik Analisis Data
Menurut sugiyono (2014: 88), analisis data merupakan serangkaian upaya mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari wawancara, catatan dan dokumentasi lapangan, dengan cara mengorganisasir data ke dalam kategori- kategori tertentu, kemudian menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memlilih mana yang penting dan akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami dan dimaknai. Atau dengan kata lain, tahapan analisis data terdiri dari tiga tahapan, yakni tahap atau aktivitas data reduction (reduksi data), data display (penyajian data), dan conclusion drawing atau penarikan kesimpulan/verifikasi (Sugiyono, 2012: 246)
Community: volume 7, nomor 2, Oktober 2021 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544

## 4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

## a. Aktor dan Kepentingan Konflik
Untuk mendeskripsikan konflik tersebut maka perlu dilakukan identifikasi aktor konflik yang memengaruhi kosntelasi konflik termasuk sikap dan upaya pihak-pihak yang bertarung menganeksasi tanah ulayat masyarakat lokal.
1) Swasta
Konflik dipicu oleh klaim pengelolaan lahan sebesar hampir 300 ha oleh PT Rerolara yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Flotim untuk pengelolaan perkebunan kopi dan area pertanian lainnya sesuai ketentuan HGU. Lahan tersebut kemudian dikelola sumber daya manusia (bruder SVD kompeten) dengan akses teknologi dan bantuan luar negeri. Perkebunan kopi menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Wulanggitang, Adonara, Solor, Lembata, Sikka, dan daerah sekitar lainnya.

## 2) Pemerintah
Pemerintah menyerahkan HGU kepada PT Rerolara melalui Pemkab Flotim melalui keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5/HGU/BPN/92 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT.Rerolara, Larantuka, Flotim. Dari keputusan tersebut masyarakat baru mengetahui luas lahan HGU dimaksud yang telah berakhir pada 1980 adalah seluas 623, 240 Ha. Sementara itu, luas lahan untuk kontrak baru atas nama PT. Rerolara adalah 288,9570 Ha, sehingga terdapat perbedaan dan selisih seluas 349,2830 Ha. Sisa lahan tersebut lantas dibagi-bagikan secara sepihak.

## 3) Masyarakat
Yang dimaksudkan masyarakat di sini adalah warga khususnya yang berada di Suku Tukan, Desa Pulurera, yang merasa dirugikan akibat pengelolaan tanah oleh PT Rerolara, dan masyarakat Desa Boru dan Desa Nawokote yang sebaliknya ikut memberikan dukungan kepada PT. Rerolara untuk mempertahankan luas tanah yang diklaim oleh masyarakat Sukutukan/Desa Pululera. Jika dikonstruksi konflik tersebut maka akan terlihat lebih jelas pada gambar peta konflik di bawah ini:
Community: volume 7, nomor 2, Oktober 2021 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
Keterangan : : Garis Konflik
: Garis Kerjasama
: Garis Netral/mediator/penyelesai

## Gambar 4.1: Peta Konflik

## b. Trilogi Konflik
Pengertian trilogi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kesatuan gagasan yang dituangkan dalam tiga bagian yang saling terhubung. Dalam konteks konflik di Desa Pulurera, penulis sengaja menggunakan isitilah trilogi untuk menjelaskan dinamika dan pertautan ( embeddedness ) konflik yang terjadi di Desa Pulurera terkait hak ulayat secara holistik, dengan mengklasifikasikan menjadi tiga jenis konflik: konflik data, konflik kepentingan dan konflik hubungan, di mana masing- masing memberikan porsi rivalitas dan kontribusi bagi konflik atau tegangan sosial dimaksud (Emirzon, 2001).
1) Konflik Data (Data Conflict)
Konflik di Desa Pulurera terkait tanah ulayat yang diperebutkan terjadi karena adanya kekurangan informasi (lack of information) kesalahan informasi (miss information), perbedaan pandangan, perbedaan interprestasi terhadap data, dan adanya perbedaan penafsiaran terhadap prosedur. Pemicu konflik antara PT. Rerolara dengan masyarakat Desa Pululera karena kesalahan persepsi dan pemahaman dari masyarakat Suku Tukan Desa Pululera bahwa yang disebut wilayah administrasi dianggap sama dengan wilayah yang termasuk dalam hak ulayat. Pada tahun 1974 secara administrasi Desa Pululera menjadi desa induk dari beberapa daerah sekitarnya termasuk area PT.
PT. Rerolara Aparatur Desa & Kecamatan Masyarakat Suku Tukan/ Desa Pululera Desa Boru Tanah Desa Nawokote
Community: volume 7, nomor 2, Oktober 2021 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
Rerolara. Setelah pemekaran desa pada tahun 1983 area PT. Rerolara masuk dalam wilayah administrasi Desa Hokeng Jaya hingga sekarang masyarakat adat Suku Tukan masih beranggapan bahwa wilayah secara administratif sama dengan hak ulayat. Menurut Kepala Desa Pululera terjadi perluasan areal tanah secara sepihak sebesar 110 ha menjadi kurang lebih 600 ha atas milik atau hak ulayat masyarakat Suku Tukan Desa Pululera. Adapun peta yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan itu sudah jelas menerangkan tentang letak HGU beserta batas-batasnya. Sedangkan peta yang dibuat berdasarkan keterangan atau penuturan orang tua dan instansi yang berwenang sudah diputuskan atas dasar olah data yang benar-benar akurat dengan meletakkan area HGU berada di wilayah Desa Pululera.
Menurut Ketua Adat Desa Pululera yakni bapak Andreas Rebo Tukan, konflik yang berlarut-larut tersebut tidak terlepas dari adanya pelanggaran kesepakatan historis terkait perjanjian bagi hasil yang mengecewakan masyarakat Desa Pululera melalui aksi protes yang sudah dilakukan sejak tahun 1922. Sebelumnya terjadi kesepakatan antara Kepala Kampung Pulurera dengan Misionaris Katolik dari Belanda berupa penyerahan lahan di Hokeng Bele’en seluas 110 ha kepada misi Belanda untuk usaha perkebunan. Jangka waktu kontraknya selama 75 tahun dengan perjanjian bagi hasil dengan masyarakat adat setempat, namun kesepakatan tersebut dilanggar. Seiring berjalannya waktu, terjadi ekspansi (perluasan) lahan dari 110 ha menjadi 600 ha lebih. Dan saat kontrak HGU berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, masyarakat adat Pulurera meminta lahan hak ulayat mereka dikembalikan, namun tak diindahkan.
Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa, tokoh adat, dan tokoh masyarakat dari Desa Pululera maupun Direktur dan pegawai PT. Rerolara dapat disimpulkan bahwa selama ini konflik didorong lebih karena adanya perbedaan pemahaman antara kedua belah pihak. Masyarakat Suku Tukan Desa Pululera berpegang pada cerita para leluhur secara turun temurun (secara lisan) sebagai basis resistensi dan perjuangan mereka dalam mengklaim hak ulayatnya terhadap PT. Rerolara. Sebaliknya PT Rerolara lebih mengacu pada dokumen sejarah dari masa pemerintahan sebelumnya (Misi Belanda) hingga sekarang. Dua titik tolak klaim yang berbeda ini terus berlangsung tanpa adanya inisiasi penyelesaian berupa negosiasi atau kompromi antara kedua belah pihak yang berkonflik. Setelah menunggu kurang lebih dua tahun, komnunitas adat Suku Tukan akhirnya mengadukan persoalan tanah Eks HGU Hokeng ke Komnas HAM, Pengaduan tersebut disampaikan melalui surat yang diserahkan langsung oleh Kepala Desa Andreas Rebo Tukan kepada komisioner Komnas HAM (Senin, 19/8/2019). Salah satu isi pengaduannya adalah komunitas Suku Tukan meminta Komnas HAM agar menyampaikan kepada Kementerian ATR/BPN untuk menunda/ menghentikan proses penetapan pembaharuan HGU atas nama PT Rerolara Hokeng sampai adanya kesepakatan yang adil, transparan dan obyektif dengan masyarakat adat Suku Tukan. Termasuk meminta Komnas HAM memperjuangkan hak masyarakat adat Suku Tukan atas 60 Ha lahan bekas HGU yang telah dikuasai lebih dari 10 tahun sejak
tahun 1998 untuk dikeluarkan dari rencana pembaharuan HGU PT Rerolara, Hokeng (Vox NTT 20/8/2019).

## 2) Konflik Kepentingan (Interest Conflict)
Resistensi terhadap okupasi tanah ulayat oleh PT Rerolara semata-didasari oleh dua kutub rivalitas kepentingan. Dari pihak masyarakat, mereka membutuhkan rekognisi (pengakuan) bahwa sebagian besar tanah Hokeng adalah milik Suku Tukan Desa Pululera, di mana dibutuhkan sikap akomodatif dari pihak pemerintah dan institusi agama, mengingat PT. Rerolara selama ini dikelola oleh gereja. Ini salah satu strategi perusahaan untuk memperkuat legitimasi sekaligus memproteksi eksistensinya dalam melanggengkan upaya reproduksi kapitalnya di tengah-tengah upaya mempertankan eksistensi masyarakat adat. Mengingat pengaruh agama dalam masyarakat komunal setempat sangat kuat perannya baik secara religius maupun kultural.
Gereja merupakan bagian dari perusahaan dimaksud yang termanifestasi dalam pandangan warga. Sedangkan hasil wawancara dengan pihak PT. Rerolara, pihak Suku Tukan (Desa Pululera) dianggap melakukan pelanggaran hukum sekaligus merampas hak milik perusahaan selaku pengelola perkebunan. Suku Tukan melakukan okupasi lahan seluas 60 ha dan ternyata secara sepihak membagi-bagi tanah kepada 90 kepala keluarga yang ada di Desa Pululera. Suku Tukan muasalnya dari etnis Muhan Kabupaten Sikka, bukan etnis Lamaholot Kabupaten Flores Timur sehingga mereka tidak berhak untuk memiliki hak Ulayat.
Pihak PT. Rerolara juga berusaha membangun kesadaran bersama atas kebenaran sejarah bersama komunitas masyarakat warga desa yang menghuni wilayah di seputaran perkebunan Misi Hokeng, menjunjung tinggi sekaligus menaati norma- norma dan nilai-nilai adat Lamaholot yang menjadi warisan leluhur. Di saat bersamaan, PT Rerolara menganggap masyakat Suku Tukan Desa Pululera telah melakukan pengrusakan tanaman kopi, pohon-pohon pelindung hingga terjadi penjarahan dan lahan perkebunan dijadikan penggembalaan sapi. Pihak perusahaan juga sudah menyurati Pemda Flotim untuk memperoleh perlindungan dari pemerintah, akan tetapi nampaknya tidak ada tindak lanjut dari Pemda Flotim. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kedua belah pihak yang berselisih memiliki persepsi dan kepentingan masing-masing terkait hak ulayat dimaksud. Hal ini terjadi karena pihak PT. Rerolara harus menjalankan tugas sebagai pengelola dan bertanggung jawab atas segala yang menjadi haknya dan di sisi lain, masyarakat Desa Pululera membutuhkan tanah atau lahan untuk kepentingan perekonomian dan kehidupan anak cucu mereka pada masa mendatang.
3) Konflik Nilai ( Value Conflict )
Konflik nilai terjadi karena adanya perbedaan kriteria evaluasi pendapat atau perilaku. Adanya perbedaan pandangan dan penilaian secara parsial menurut persepsi sendiri tanpa mempertimbangkan penilaian orang lain. Bentuk konflik yang terjadi
Community: volume 7, nomor 2, Oktober 2021 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
antara masyarakat Desa Pululera dengan PT. Rerolara merupakan konflik yang didasari oleh pola perilaku mayarakat Desa Pululera yang mengafirmasi resistensi mereka terhadap hak ulayat yang dikelola PT Rerolara sebagai sesuatu yang rasional. Ketika ingin dikonfirmasi oleh penulis apakah resistensi tersebut dipicu pihak eksternal, warga masyarakat mengakui bahwa resistensi tersebut atas dasar inisiatif masyarakat sendiri yang memposisikan diri mereka sebagai korban dari arbitrer preampasan tanah adat mereka. Mereka kemudian semakin agresif dalam melawan, bahkan siap berkonfrontasi atau berperang karena pada saat turun ke lokasi untuk berbicara langsung dengan pengelola PT. Rerolara, mereka justru disambut oleh petugas keamanan yang tidak memberikan kesempatan bagi masyarakat Desa Pulurera mengutarakan maksud dan keinginan mereka.
Perebutan tanah ulayat dengan posisi kepentingan pada tiap aktor konflik tidak termediasikan baik oleh pemerintah dalam hal ini aparatur desa dan kecamatan yang merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah Kabupaten Flores Timur. Titik negosiasi atau kompromi sulit tercipta karena arena konflik tidak saja melibatkan institusi yang secara diametris merupakan pemicu konflik yakni antara PT Rerolara dan masyarakat Desa Suku Tukan, namun beberapa kelompok masyarakat (Desa Boru, Desa Nawokote) juga terafiliasi kepentingannya dengan PT Rerolara sehingga terkesan ada upaya sistematis, termasuk dalam konteks meligitimasi keberlangsungan konflik dan klaim kepentingan dan kepemilikan tanah mengatasnamakan hak daulat masyarakat. Fenomena tersebut kerap mendisputasi konflik di ranah masyarakat lokal ke dalam titik buncahan konflik yang kian rumit dan kompleks untuk diselesaikan karena masing- masing elemen konflik memiliki bargaining dan privilese untuk mempertahankan kepentingannya dengan sublimasi menegakkan “kepentingan masyarakat” (Ritzer & Douglas, 2008; Nolon, 2013; Kwok, 2017)

## 5. KESIMPULAN
Konflik yang terjadi di Desa Pulurera terkait tanah ulayat dilatarbelakangi kontestas antagonistik aktor-aktor konflik (swasta, pemerintah dan masyarakat) yang saling berkelindan di dalam mempertahankan kepentingan mereka masing-masing pada penguasaan dan pemanfaatan tanah ulayat. Karakteristik konflik dimaksud diklasifikasi ke dalam tiga jenis:
a. Konflik Data ( Data Conflict ); konflik tersebut menjadi berlarut-larut dipicu adanya kekurangan informasi (lack of information) kesalahan informasi (miss information), perbedaan pandangan, perbedaan interprestasi terhadap data, dan adanya perbedaan penafsiran terhadap prosedur. Masyarakat Desa Pululera dan PT. Rerolara terjebak dalam mis-persepsi dan pemahaman, di mana masyarakat Suku Tukan Desa Pululera menyamakan makna dan status wilayah administrasi dengan wilayah yang termasuk dalam hak ulayat.
b. Konflik kepentingan ( Interest Conflict ); resistensi terhadap okupasi tanah ulayat oleh PT Rero-Lara berlangsung pada dua area rivalitas kepentingan. Dari pihak
Community: volume 7, nomor 2, Oktober 2021 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
masyarakat, mereka membutuhkan rekognisi (pengakuan) bahwa sebagian besar tanah Hokeng adalah milik Suku Tukan Desa Pululera, di mana dibutuhkan sikap akomodatif dari pihak pemerintah dan institusi agama, mengingat PT. Rerolara selama ini dikelola oleh gereja. Ini salah satu strategi perusahaan untuk memperkuat legitimasi dan eksistensinya dalam melanggengkan reproduksi kapitalnya di tengah- tengah masyarakat adat. Sedangkan di pihak PT. Rerolara berusaha membangun justifikasi atas kebenaran sejarah bersama komunitas masyarakat warga dalam rangka menjunjung tinggi norma-norma dan nilai-nilai adat Lamaholot yang menjadi warisan leluhur. Di saat bersamaan, PT Rerolara menganggap masyakat Suku Tukan Desa Pululera telah melakukan pengrusakan tanaman kopi, pohon-pohon pelindung hingga terjadi penjarahan dan lahan perkebunan dijadikan penggembalaan sapi.
c. Konflik Nilai ( Value Conflict ). Bentuk konflik antara masyarakat Desa Pululera dengan PT. Rerolara merupakan konflik yang terjadi karena pola perilaku mayarakat Desa Pululera yang memandang resistensi mereka terhadap hak ulayat yang dikelola PT Rerolara adalah sesuatu yang sah dan tidak melanggar norma-norma hukum. Keyakinan tersebut kemudian diekspresikan melalui berbagai perlawanan secara agresif-destruktif terhadap PT Rerola demi mempertahankan identitas dan eksistensi mereka.
Trilogi konflik di atas mencerminkan keragaman aktor dan kausalitas konflik yang memiliki potensi tidak termediasikannya kepentingan tiap aktor berhubung yang diperebutkan adalah tanah sebagai hak ulayat yang memiliki nilai magis dan privilese sosial bagi masyarakat. Karenanya, satu-satunya strategi untuk meredam dua kutub kepentingan yang berbeda tersebut agar tidak meletupkan konflik berlarut-larut dengan ekses yang kian membahayakan masyarakat setempat, yakni dengan menggunakan pendekatan mediasi berbasis budaya atau adat masyarakat lokal yang sejauh ini masih menjadi kekuatan “supranatural” penyatu dan penyangga soliditas warga. Dengan pendekatan itu, tokoh masyarakat, para pemangku adat, dan pihak yang berkonflik dengan difasilitasi oleh pemerintah (Kabupaten Flores Timur), dapat duduk bersama mencari jalan keluar dan titik temu persoalan yang ada dengan prinsip kesalingpengertian dan persaudaraan berbasis nilai-nilai kultural kawasan.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Amin, R.M. (2013). Problematika Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat Masyarakat Adat di Kabupaten Kampar .
Anas, Syamsuddin, et al. (2019). Faktor-faktor Penyebab Konflik Tanah Ulayat Antara Peladang Pendatang vs Masyarakat Adat di Desa Tamiai Kabupaten Kerinci .
Arisaputra, Muhammad Ilham. (2015). Reforma Agraria . Jakarta: Sinar Grafika.
Emirzon, Joni, (2001). Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan , Jakarta:
PT. Gramedia Pustaka Utama.
Community: volume 7, nomor 2, Oktober 2021 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
Ika, Aprilia. (2019). Buntut Konflik Tanah di Flores Timur: Polisi dan Isteri Disandera, Rumah Rohaniawan Dirusak, 7 Orang ditangkap. Diambil kembali dari https://regional.kompas.com/read/2019/11/21/08103691/buntut-konflik-tanah- di-flores-timur-polisi-dan-istri-disandera-rumah?page=all.
Konsorsium Pembaruan Agraria. (2020). Catatan Catatan Akhir Tahun 2020 Konsorsium Pembaruan Agraria: Edisi Peluncuran 1 Laporan Konflik Agraria di Masa Pandemi dan Krisis ekonomi.
Kwok. N.K. Alvin (2017). Social Conflict And Social Innovation . The Hongkong Journal of Social Work.
Liliweri, A. (2018). Prasangka dan Konflik; Komunikasi Lintas Budaya masyarakat Multikultur. Jakarta: LKIS Pelangi Aksara.
Limbong, Benhard. (2012). Kebijakan Pertanahan . Jakarta: CV Rafi Maju Mandiri.
Murad, Rusmadi. (2007). Menyingkap Tabir Masalah Pertanaha. Bandung: Mandar Maju.
Nama, Rahman (2017). Konflik Tanah PT Rerolara Hokeng Memanas, Warga Boru
Buru Kuasa Hukum Desa Pulurera. Diambil kembali dari http://balinewsnetwork.com/2017/04/29/konflik-tanah-pt-rerolara-hokeng- memanas-warga-boru-buru-kuasa-hukum-desa-pululera/.
Nolon, Sean. (2013). Land In Conflict Managing: Managing And Resolving Land Use Disputes . Lincoln Institute of Land Policy.
Nugroho, Heru. (2001). Menggugat Kekuasaan Negara . Surakarta: Muhammadiyah University Press.
Pruit, Dean & Rubin Jefrrey. (2011). Teori Konflik Sosial . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Rauf, Maswadi. (2001). Konsensus Politik . Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.
Ritzer, George, dan J. Goodman, Douglas. (2008). Teori Sosiologi Modern (Edisi Keenam) . Jakarta: Kencana.
Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Cetakan ke-8. Bandung: Alfabeta.
Sumardjono, Maria S.W. (2007). Kebijakan Pertanahan . Jakarta: Kompas.
Sumarto. (2012). Penanganan dan Penyelesaian Konflik Pertanahan dengan Prinsip Win Win Solution , Badan Pertanahan Nasional RI Direktorat Konflik Pertanahan Badan Pertanahan Nasional RI, Jakarta.
Tauchid. Muhamma. (2019). Alternatif Penyelesaian Konflik Agraria (Suatu Telaah Dalam Perspektif Reforma Agraria Dan Pembangunan Berkelanjutan. Prosiding Seminar Hukum dan Publikasi Nasional (Serumpun) I.