## PERADILAN MASA BANI ABBASIYAH
Frangky Suleman Email : frangkysuleman@iain-manado.ac.id

## Abstract
The judiciary  (al-Qadha) is well-known from time immemorial up to the present  time.  Driven  by  the  need and the welfare  of  human  life, judiciary is something inevitable to exist. It is one of the prerequisites to the establishment of a government  in  order  to  resolve disputes between  citizens. No  political sovereignty in  the world,  whatever  its  form,  will  stand  without justice enforcement.
Keyword: Al-Qadha, Abbasiyah

## Abstraksi
Peradilan (Al-Qadha) adalah merupakan suatu lembaga yang telah dikenal sejak  masa  silam  sampai  dengan  masa  sekarang  ini.  Karena  didorong  oleh kebutuhan  dan  kemakmuran  hidup  manusia,  maka  peradilan  merupakan  sesuatu yang  tak  dapat  ditawar-tawar  lagi  keberadaannya.  Sebab,  lembaga  peradilan adalah  merupakan  salah  satu  prasyarat  tegaknya  pemerintahan  dalam  rangka menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara para warga negara. Tidak mungkin pemerintahan  di  dunia  ini,  apapun  bentuknya,  yang akan  berdiri  tanpa menegakkan peradilan.
Kata kunci : Al-Qadha, Abbasiyah
A. Pendahuluan.
Abbas adalah nama seorang imam pada suatu daulah di dalam sejak Islam yang  selanjutnya  disebut  Abbasiyah  karena  dibangsakan,  dalam  hal  ini  berarti kaum yang  beriman  dan  menegakkan kekuasaan daulah  Ibn  Abbas.  Dan  daulah Abbasiyah berpusat  di  kota  Baghdad. (A.  Hasymi,  1975). Khilafah  Abbasiyah merupakan  kelanjutan  dari  khilafah  Umayyah,  dimana  pendiri  dari  khilafah  ini adalah  keturunan  Al-Abbas,  paman  Nabi  Muhammad  SAW,  yaitu Abdullah  al- Saffah Ibn Muhammad Ibn Ali Ibn  Abdullah Ibn al-Abbas.  Dimana  pola pemerintahan  yang  diterapkan  berbeda-beda  sesuai  dengan  perubahan  politik, sosial,  dam  budaya. Kekuasaannya  berlangsung  dalam  rentang  waktu  yang panjang, dari tahun 132 H (750 M) s.d. 656 H (1258 M).
(WWW.alislam,/cyberMQ) atau  dengan  kata  lain  524  tahun  sehingga  rentan waktu yang begitu panjang tentu saja ada tuntutan zaman yang menghendaki dan mendesak  adalah  perubahan  dan  perkembangan  mengingat  pula  waktu  yang demikian  lama  itu  harus  dilewati  oleh beberapa generasi,  sehingga  para pakar sejarah kebudayaan Islam membagi daulah Abbasiyah menjadi 4 (empat) periode seperti :
a. Masa  Abbasy  I:  semenjak  lahirnya  daulah  Abbasiyah  tahun  132  H/750  M sampai meninggalnya khalifah Al-Wasiq tahun 232 H/847 M
b. Masa Abbasy II tahun 232-334 H/847-946 M, mulai Khalifah Al-Mutawakkil sampai berdirinya daulah Buwaihi di Baghdad
c. Masa  Abbasy  III  tahun  334-447  H/946-1055  M,  berdirinya  daulah  Buwaihi sampai masuknya kaum Saljuk ke Baghdad.
d. Masa  Abbasy  IV  tahun  447-656  H/1055-1258  M  dan  masuknya  orang-orang Saljuk  ke  Baghdad  sampai  jatuhnya  Baghdad  ke  tangan  bangsa  Tartar dibawah pimpinan Hulagu. (Musyrifah Sunanto , 2003)

## B. Rumusan Masalah
Dari uraian di atas, maka penulis membatasi permasalahan sebagai berikut :
1. Berdirinya Daulah Abbasiyah
2. Qadha dan Qanun pada masa Abbasiyah

## C. Berdirinya Daulah Abbasiyah
Daulah
Abbasiyah berdiri, sebenarnya dilatarbelakangi oleh penyelewengan-penyelewengan pemegang-pemegang kekuasaan daulah Umayyah seperti delik, golongan,  suku, kaum dan kawan, begitu pula penindasan terhadap syiah, Hasyimiyah dan dikucilkan kaum Muslimin Ajam. Maka timbullah gerakan bawah  tanah  untuk  menentangnya.  Pada  sisi  lain adalah  yang  penting  bagi Umayyah,  bahwa  dia  yang  pertama  mengadakan  penjara  bagi  yang  dinyatakan bersalah  setelah  divonis  pada  peradilan  itu.  Pada  waktu  itu  pula  ijtihad dilaksanakan dengan seluas-luasnya tanpa terikat dengan satu pandangan, bahkan di  dalam “al -Qadha  fi  al- Islā m ” dinyatakan qadhi memutuskan  perkara  tanpa nash yang positif atau ijma’ ulama pendahulunya, baik berupa pandangan maupun berupa ijtihad. Tetapi apabila ia mengalami kesukaran, maka ia minta tolong pada fuqaha Mesir dan  dari  kalangan mereka  banyak  berpedoman  pada  khalifah  dan pada  wali  dalam  hal  ini  menentukan  pandangan. (Muhammad  Salam  Madkur ,

## 1964)
Pada tulisan ini yang akan menjadi pembahasan adalah Qadha pada masa Abbasiyah  dan  dimana  dalam  hal  ini  akan  dibagi  dua  yaitu:  pada  daulah Abbasiyah I dan Abbasiyah II.

## I. Pada Masa Abbasiyah I
Pada zaman Abbasiyah ini terkenal sebagai puncak kejayaan Islam, tetapi pada  awal-awal  daulah  tersebut  juga  dikenal  bahwa  taasub mazhab sangat dipertahankan dan pada akhirnya mungkin karena lamanya daulah tersebut (masa pemerintahan kurang lebih lima abad lebih) rajanya  yang silih berganti sehingga
daulah  tersebut  kelihatan  bahwa  setelah  maju,  kemudian  mundur  dan  pada akhirnya runtuh.
Di  Zaman  Abbasiyah  hukum  berdasarkan  agama  dan  untuk  kepentingan agama  pada  zaman  itu  kejayaan  maju.  Akibatnya  terjadi pembaharuan- pembaharuan  karena  perkembangan  ilmu  pengetahuan  ekonomi  dan  ilmu pengetahuan  kemasyarakatan  yang  pesat,  maka  terjadi  pula  pertentangan- pertentangan  di  kalangan  fuqaha  dengan  mazhab,  namun demikian  pelaksanaan hukum Islam berjalan menurut mazhab tertentu di wilayah tertentu seperti di Irak berdasarkan  mazhab  Hanafi,  di  Syam  dan  Maghrib  berdasarkan  mazhab  Maliki dan Mesir berdasarkan Mazhab Syafi’i (Muhammad Salam Madkur , 1964)
Dan  satu  hal yang  perlu  diingat  bahwa  kalau  yang  berselisih  tidak bermazhab  menurut  mazhab  yang  ada  di  tempat  dimana  ia  berselisih,  maka  ia harus meninggalkan mazhabnya dan perkaranya diselesaikan berdasarkan mazhab di  tempat  itu. Tetapi  keadaan  ini  hendak  dirubah  ole h  ibnu  Muqaffa’  dengan penyampaiannya berupa  tulisan  kepada  khalifah  Abu  Ja’far  ibn  Manshur,    yang pada masa pemerintahannya membentuk lembaga pemerintahan seperti: (Samson Rahman, 2001)
1. al- ḥ ajib (Protokoler kenegaraan) 2. wizārah (Kementrian) 3. al- kātib (Sekretaris / Juru Tulis)
4. a. şahibu al -syurtah (Kepolisian) 5. al-jaisyu (Ketentaraan) 6. al- Qā ḍ ī (Peradilan)
Dan  pada  waktu  itu  terbentuklah Qadht  al-Qudhat oleh  Khalifah  di ibukota daulah yang bertindak selaku jaksa Agung, yang diangkat pada waktu itu adalah  Abu  Yusuf. beliau  adalah  seorang  faqih  yang  bermazhab  Hanafi.  Maka pada pada waktu itu para qadhi menjalankan tugasnya berdasarkan arahan Qadhi al-Qudhat  karena  pada  waktu  itu  tiap  wilayah  (propinsi)  mempunyai  qadhi.  Di Andulusia  terkenal  dengan  nama Qadhi  al- jamā’at ,  yaitu  pada  tiap-tiap  propinsi ada Qadhi sebagai  mahkamah  Agung  yang  merupakan  pimpinan  semua  qadhi yang ada di seluruh wilayahnya.
Kalau  masa  Abbasiyah  I  ini  terkenal  dengan  memuncaknya  ilmu pengetahuan  dan  kebudayaan  Islam,  maka  penulis melihat justru  pada  masa  itu adalah melemahnya Islam, sebagaimana dijelaskan lebih awal bahwa pada zaman itu taasub terhadap 4 Mazhab besar adalah sangat tinggi, sehingga pemikiran ke- Islaman pada waktu itu tidak berkembang karena harus mengacu kepada mazhab yang di  wilayah dimana  orang itu berada,  namun  kita  melihat  bahwa  yang  maju adalah semangat  Islam,  dimana khalifah pada waktu itu merangkul fuqaha tetapi menampik qadhi bahkan melarang fuqaha berpedoman kepada mereka, karena ia kwatir  terhadap  fatwa  mereka  yang  bertentangan  antara  kehendak  mereka (khalifah), begitu pula jangan sampai qadhi itu memberikan fatwa kepada fuqaha yang  bertentangan  dengan  kesenangan  khalifah.  Inilah  sebabnya  maka  banyak para  fuqaha tidak mau  menjadi Hakim sebagai  contoh adalah Abu Hanifah  yang menolak jabatan tersebut di masa Abu Ja’far al -Manshur, sehingga Abu  Hanifah dicambuk dan memenjarakannya sehingga beliau meninggal (Hasbi Ash hiddieqy , 1964)
Dengan  melihat  kejadian  ini,  kita  mendapat  suatu  persepsi  bahwa  fuqaha dirangkul  oleh  khalifah  untuk  memberikan  fatwa-fatwa  yang  menjunjung tinggi/mendukung  kehendak  khalifah  yang  senantiasa  ingin  menegakkan  Islam tanpa  memperhatikan  apa  itu  sesuai  atau  mendukung  ide  kegiatan  khalifah  atau tidak dengan kata lain bahwa para khalifah-khalifah Abbasiyah segala perbuatan mereka dicelup dengan celupan agama.
Keistimewaan  lain  yang  merupakan  keunikan  periode  ini  adalah diciptakannya pemisahan antara:
a. Jenis konflik sosial yang terdiri atas:
1. Sengketa
2. Wakaf, dan
b. Wasiat
c. lembaga-lembaga  sosial kemasyarakatan yang  memerlukan  santunan terdiri atas :
1. Orang gila
2. Anak Yatim
3. Orang bangkrut dan ahli Suffah
4. Wasiat dan waqaf orang muslim
5. Perkawinan randa (Kamus besar Bahasa Indonesia, 1990) yang tidak punya wali
d. Lembaga Yuridiksi yang terdiri dari:
1. Kepolisian
2. Mazhalim
3. Kisas
4. Hisbat
5. Dar al-Harb
6. Baitul mal
Sedangkan organisasi kehakiman dalam daulah Abbasiyah yaitu:
a. Dar  Qadhi  al-Quha (fungsi  dan  tugasnya  mirip  dengan  Departemen Kehakiman)  yang  dipimpin  oleh  Qadhi  al- Qudha’  (Ketua  Mahkamah Agung).  Semua badan-badan  peradilan  atau  badan-badan  lain  yang  ada hubungannya dengan kehakiman berada dibawah diwan al- Qudha’
b. Qudna  al-Aqadi (Hakim  Kota  yang  mengetuai  pengadilan  negeri;  al- Qadau atau al-Hisbah).
c. Al-Sultah  al-Qadhaiyah yaitu  jabatan  kejaksaan.  Di  ibukota  negara dipimpin  oleh  al- Mudda’it  Umumy  (Jaksa  Agung)  dan  di  tiap -tiap  kota oleh Naib Umumy (Jaksa).
Dari  segi  kebudayaan  di  sini  dapat  dilihat  kemajuan  Islam  pada  zaman Abbasiyah yaitu dengan terbentuknya pemisahan jenis-jenis permasalahan sosial, begitu  pula  dengan  terbentuknya  lembaga-lembaga  sosial  kemasyarakatan  yang perlu  mendapat  penyantunan  dan  lembaga-lembaga  pemerintahan  yang menangani  kasus-kasus  yang  terjadi  di  masyarakat  dalam  rangka  memelihara stabilitas  sosial  kemasyarakatan  dan  membagi  kemaslahatan  dengan  seluas- luasnya.

## II. Qadha pada Masa Abbasiyah II
Pada  masa  kedua  ini  adalah  merupakan  zaman  kemunduran  daulah Abbasiyah sendiri dan merupakan tanda awal keruntuhannya. Khilafah Islam pada waktu itu sudah sangat lemah, karena lemahnya maka berkurang pula kewenangan Qadhi  dan  menjadi  sempitlah  daerah  operasionalnya,  yaitu  hanya  terbatas  pada masalah hukum syari’at yang berkembangan di masyarakat.
Hal  ini  berdasarkan  kenyataan  bahwa  daulah  Abbasiyah  memang  pada akhirnya runtuh, sehingga para sejarawan mengatakan bahwa Qadhi dan khalifah lemah  pada  waktu  itu  sehingga  daerah  operasional  Qadhi  sangat  sempit,  tetapi sebenarnya  penyempitan  kekuasaan  itu  boleh  saja  karena  kelemahan  dan kesempitan wilayah operasional qadhi akan tetapi mungkin juga karena kemajuan zaman  menghendaki  demikian  hal  diferensiasi (Ahmad  Maulana ,  2004) kerja sehingga lebih terarah karena menjurusnya tugas-tugas pajabat.
Sebenarnya jauh-jauh hari sebelum khilafah Islam mengalami kemunduran seperti  yang  di  alami  saat  ini  sudah ada  tanda-tanda  dan  gejala  kemerosotan  di dalam sendi-sendi kehidupan kenegaraan dan sosial kemasyarakatan umat  Islam, yaitu  berjangkitnya  berbagai  macam  kritis,  sosial,  politik,  budaya,  agama,  dan sebagainya.  Sebagai  akibat  yang  lebih  fatal  lagi  umat  Islam  dihinggapi  penyakit dan  krisis  “alwahn”  seperti  yang  disinyalir  oleh  Nabi  saw.  yakni  umat  sudah terlalu cinta kepada dunia atau materialisme (QS. 89: 20, QS. 100: 7, QS. 104: 2) dan telah sirna jiwa dan semangat jihad mereka. Kebudayaan dan peradaban yang besar  dan  gemilang  yang  diagung-agungkan  selama  ini  adalah  ibarat  sebuah konstruksi  Istana  secara  internal,  sendi-sendinya  sudah  hancur  berantakan dimakan rayap dan zaman tanpa sadar, amat ironis, tragis dan memprihatinkan.
Salah  satu  contoh  yang  sederhana  mengenai  fenomena  ini  adalah:  ketika khalifah  al-Mansur  menawarkan  jabatan  Qadhi  kepada  3  imam  besar  yang  amat zuhud  dan  wara’  (Imam  Malik,  Abu  Hanifah,  Ibn  Abi  Dzi’b,  dimana  ketiganya masing-masing  menolak  tawaran  khalifah  secara  halus  dan  argumentatif,  namun tragisnya ketiganya dijebloskan ke dalam penjara. Mereka menolak jabatan yang setinggi  itu  tidal  lain  melainkan  karena  hendak  memelihara  kepentingan  agama
mereka.  Karena  sekalipun  mereka  menjadi  Qadhi  (hakim)  negara,  tetapi  kalau hukum-hukum  Allah tidak  dapat  dilaksanakan  adalah  sia-sia  belaka. (mum”A Surry, 1955)

## III. Al-Qanun Pada Masa Abbasiyah
Kata  “Qanun”  merupakan  kata  yang  telah  menjadi  bahasa  Arab  dalam kitab Mu’jam al - Wasiţ disebutkan bahwa Qanun ialah setiap perkara yang bersifat kulli (menye luruh) yang relevan dengan seluruh juz’iyyah dikenal.
Ulama salaf memberikan definisi “Qanun” disebut bersamaan dengan kata syari’at  tidak  lain  maksudnya  ialah:  sesuatu  hukum  yang  dibuat  oleh  manusia untuk mengatur perjalanan hidupnya dan hubungannya dengan sesama yang lain, baik secara individual, masyarakat dan negara.( Yasir Tajid, 1977)
Jadi  kata  qanun  berari  kumpulan  undang-undang  atau  produk  manusia yang dikemas untuk perkara tertentu dan bidang-bidang tertentu, seperti undang- undang  pidana  atau  kumpulan  produk  hukum  manusia  yang  digunakan  untuk menyelesaikan dan memutuskan perkara manusia yang berselisih.
Abad  pertama  sampai  abad  ketiga  pada  masa  Abbasiyah,  sebagai  masa jaya  dan  majunya  semangat  ijtihad  dikalangan  ulama  fikih,  yang  menjadikan sumber hukum dalam penetapan hukum di lembaga pengadilan al- Qur’an, sunnah dan  ijtihad  para  hakim  sendiri.  Akan  tetapi,  setelah  itu  sumber  hukum  yang menjadi  acuan  bagi  para  hakim  di  pengadilan  sudah  berubah,  sejalan  dengan perkembangan  fikih  Islam  dimasa  itu.  Pertentangan  mazhab  mulai  timbul sehingga  masing-masing  hakim  di  pengadilan  dalam  menetapkan  hukum  sesuai dengan mazhab fikih yang mereka anut.
Hal  ini  membawa  lahirnya  mazhab  fikih  seperti  mazhab  Hanafi,  mazhab Maliki, mazhab Syafi’i,  dan mazhab Hambali.  Ba nyak kitab standar  yang ditulis untuk mewakili mazhab-mazhab tersebut baik oleh pendiri mazhab maupun oleh muridnya.  Pemerintah  memang  tidak  menjadikan  kitab-kitab  tersebut  sebagai kitab Undang-undang,  termasuk Undang-undang hukum  perdata (al-Qanun  al- Madani),  namun  dalam  kenyataannya  para  hakim  lebih  banyak  merujuk  kepada
pendapat mazhab yang diikutinya dalam menetapkan hukum. Sehingga ruh ijtihad hakim  menjadi  lemah  karena  berkembangnya  mazhab-mazhab  fikih  berkat dukungan pemerintah berkuasa.
Akibat  perhatian  istimewa  pemerintahan  Abbasiyah  terhadap  mazhab- mazhab  fikih,  sehingga  hakim  diperintah  memutuskan  perkara  sesuai  dengan mazhab yang di anut oleh penguasa, atau oleh masyarakat setempat, apabila yang berperkara  tidak  menganut  mazhab  hakim,  maka  hakim menyerahkan  putusan atau pemeriksaan perkara kepada hakim  yang semazhab dengan  yang berperkara itu.

## D. Kesimpulan
Dari urain di atas maka dapatlah disimpulkan bahwa:
- berdasarkan  suhu  politik  pergantian  khalifah,  maka  daulat  Abbasiyah dibagi 4 masa yaitu: Abbasiyah I, II, III, IV, akan tetapi berdasarkan maju mundurnya kebudayaan, maka Abbasiyah dibagi dua periode yaitu periode kemajuan  yaitu  dalam  kurun  waktu  Abbasiyah  I,  sedangkan  periode  II yaitu: masa Abbasiyah II, III, IV, yang dikenal dengan masa kemunduran.
- qadha pada periode Abbasiyah  I dikenal dengan periode kemajuan dengan adanya  lembaga-lembaga  qadha  yang  wawasannya  terbagi-bagi  dengan jelas,  sehingga  wilayah  operasionalnya  jelas  dan  terperinci,  namun  taasub (fanatisme) terhadap mazhab sangat kuat.
- qadha  pada  periode  II  dikenal  sebagai  periode  kemunduran,  wewenang qadhi  pada  waktu  itu  sangat  sempit  yatiu  hanya  berkisar  masalah  syari’at yang berkembangan di masyarakat.
- aplikasi  dan  implikasi  daripada  peradilan  dan  Undang-undang  (hukum Islam)  pada masa  Daulah  Abbasiyah  mengalami  gelombang  dan  pasang surut  mengikuti  arus  pertumbuhan,  perkembangan  dan  kemajuan  seiring dengan  situasi-kondisi  fenomena,  sosio-religio  politis,  dengan  kata  lain bahwa penerapan nilai-nilai ajaran  Islam dalam masyarakat secara holistik adalah  sangat  ditentukan  oleh  adanya  pengaruh  dominan  dan  kemauan politik (political will) pemerintah yang berkuasa.

## Daftar Pustaka
Al- Qur’an dan Terjemahannya
al-Qardawi, al-Madkhal  fi  Dirasat  Asy- syari’ah  al -Islamiyah,  diterjemahkan  oleh Muhammad  Zakki  dan  Yasir  Tajid  dengan  judul Membumikan  Syari’at Islam, Cet. I; Surabaya: Dunia Ilmu, 1977
al-Sayuthi,  Imam Tarikh  Khulafa’ .,  Darul  khathab  al-Ilmiyah,  yang  diterjemah  kedalam judul  Bahasa  Indonesia Tarikh  Khulafa’ sejarah  para  penguasa  Islam,  oleh Samson Rahman., Cet. I; Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001
Bik,  Hudhari  Tarikh  al-Tasyri  al-Islami,  dialihbahasakan  oleh  :  Drs  Mohammad  Zuhri,
Tarjamah Tarikh  al-Tasyri  al-Islami. Sejarah  Pembinaan  Hukum  Islam Indonesia, Darul Ikhya, 1980
Chalil, Moenawar Biography  Empat  Serangkai  Imam  mazhab (Jakarta:  Bulan  Bintang,
1955
Hasan Ibrahim Hasan, Tarikh al-Islam, Cet. VII. Qairo; al-Nahdhat al-Misriyyah, 135 H Hasymi, A. Sejarah Kebudayaan Islam, Cet. II; Jakarta: Bulan Bintang, 1975 Http://www.alislam./CyberMQ/tarikh/sejarah/index.htm
Madkur  Muhammad  Salam,  al-Qadha  fi  al- Islām ,  Cairo:  Dar  al-nahdat  al-Arrabiyyah,
1384 H/1964
Maulana, Ahmad Dkk., Kamus Ilmiah Populer Cet. 2; Yogyakarta: Absolut, 2004
Shiddieqy,  T.M.  Hasbi  Ash Peradilan  dan  Hukum  Acara  Islam,  (t.cet;  Yogyakarta:  PT. al-Maarif, 1964
Strzyzewska,  Bozena  Gajane Tarikh  al-Tashri  al-Islam.,  Cet.  II;  Bairut,  Dar  al-Ifaqi  al- Jadidu, 1983 M / 1403 H
Sunanto,  Hj.  Musyrifah Sejarah  Islam  klasik  Perkembangan  Ilmu  pengetahuan  Islam, Cet. I; Jakarta; Prenada Media: 2003
Surry, Mum’in A. Sejarah fiqih Islam sebuah pengantar, Cet. I; Surabaya: Risalah Gusti, 1995
Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan bahasa. Kamus besar Bahasa Indonesia (Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 1990