## STRATEGI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
(PERINDAGKOP) KABUPATEN NAGAN RAYA DALAM MENGEMBANGKAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Adam Sani
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar Adam_beutong87@yahoo.com

## Abstract
The purpose of this research is to know the strategy of Industry, Trade and Cooperative Office in developing small and medium enterprises in Nagan Raya District and to know the obstacles faced by Industry, Trade and Cooperative Office in developing small and medium enterprises in Nagan Raya District. The method used in this research is descriptive qualitative with the source data  taken  through  observation,  interview  and  documentation.  Disperindagkop  Nagan  Raya District in the development of Small and Medium Enterprises namely guidance and Counseling, covering  (a)  the  development  of  various  products,  (b)  improvement  of  product  quality,  (c) licensing counseling, (d) marketing, education and training, covering (a) management Capital and finance, (b) production techniques, (c) entrepreneurship, Provision of Assistance, covering (a)  capital  assistance,  (b)  equipment  aid  and  Evaluation  and  supervision.  There  are  also inhibiting  factors,  such  as  internal  resistor  factors  from  Disperindagkop  Nagan  Raya  District that is the level of quality and quantity of apparatus is still limited, the amount of budget funds for  UKM  development  program.  And  supporting  facilities  and  infrastructure  are  still inadequate.  External  inhibiting  factors  are  the  level  of  quality  of  human  resources  is  still limited,  lack  of  interest  in  trying.  The  authors  provide  suggestions  that  can  be  utilized  by relevant agencies Increasing the frequency of meetings with  UKM and the growing interest of young people to the importance of wrestle in the field of business.
Keywords: Strategy, Development, UKM, Disperindagkop.

## PENDAHULUAN
Penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  sesuai  dengan  amanat  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  menuntut  pemerintah  daerah  untuk  dapat  mengatur serta  mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  masing-masing  menurut  asas  otonomi  dan  tugas pembantuan.  Selain  itu,  pemerintah  daerah  diarahkan  untuk  dapat  mempercepat  terwujudnya kesejahteraan  masyarakat  melalui  peningkatan,  pelayanan,  pemberdayaan  dan  peran  serta masyarakat,  serta  peningkatan  daya  saing  daerah,  dengan  memperhatikan  prinsip  demokrasi, pemerataan,  keadilan,  keistimewaan,  dan  kekhususan  suatu  daerah  dalam  sistem  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia.  Penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  ini  dilaksanakan  dengan lebih  memperhatikan  aspek-aspek  hubungan  antar  susunan  pemerintahan  dan  antar pemerintahan  daerah,  potensi  dan  keanekaragaman  daerah,  peluang  dan  tantangan  persaingan global dengan memberikan kewenangan  yang  seluas-luasnya  kepada  daerah  disertai  dengan pemberian    hak    dan    kewajiban  menyelenggarakan  otonomi  daerah  dalam  kesatuan  sistem penyelenggaraan  pemerintahan  negara.  Sebagai  konsekuensi  dari  adanya  kebijakan  otonomi daerah  tersebut,  maka  pemerintah  telah  mengeluarkan  Undang-Undang  No.  32  Tahun  2004 tentang  Pemerintah Daerah yang membawa perubahan  besar terhadap  sistem  pemerintahan  di Indonesia.  Dengan  adanya  Undang-Undang  tersebut,    maka    dapat    dilihat    bahwa    adanya landasan    hukum    yang    kuat    bagi    penyelenggaraan  otonomi  daerah,  dengan  memberikan keleluasaan  kepada  daerah  untuk  mewujudkan  daerah  yang  mandiri  dalam  kerangka  kesatuan dan persatuan bangsa sesuai dengan UUD 1945. Selain itu, konsekuensi dari adanya kebijakan otonomi  daerah  tersebut  adalah  adanya  upaya  pemberdayaan  dan  peningkatan  perekonomian daerah  melalui  perimbangan  keuangan  yang  baik  antara  pemerintah  pusat  dan pemerintahan daerah.
Sesuai  dengan  pasal  33  ayat  1  UUD  1945  bahwa  Perekonomian  disusun  sebagai  usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Hal ini lebih ditegaskan lagi dalam penjelasan pasal 33  tersebut  bahwa  kemakmuran  masyarakatlah  yang  diutamakan,  bukan  kemakmuran  orang seorang.  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UKM)  merupakan  representasi rakyat  Indonesia dalam   kehidupan   ekonomi   nasional,   sehingga   perlu   diberikan   prioritas   yang   tinggi dalam pembangunan  nasional.  Untuk  itu,  perlu  disusun  strategi  pengembangan  koperasi  dan UKM  di Indonesia yang terintegrasi, sistematis, dan berkelanjutan.
Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam perekonomian nasional memiliki peran yang penting dan strategis. Pertama, karena jumlah industrinya yang besar dan terdapat dalam setiap sektor  ekonomi.  Kedua,  potensinya  yang  besar  dalam  penyerapan  tenaga  kerja.  Setiap  unit investasi  pada    sektor    UKM    dapat    menciptakan    lebih    banyak    tenaga    kerja    jika dibandingkan    dengan  investasi  yang  sama  pada  usaha  besar.  Ketiga,  kontribusi  UKM  dalam pembentukan PDRB cukup signifikan.
Pada  kenyataannya,  peran  usaha  kecil  dan  menengah  (UKM)  dalam  perekonomian Indonesia  belum  mampu  meningkatkan  daya  saing  ekonomi  ditingkat  Internasional.  Hasil penelitian Word Economic Forum terhadap 59 negara termasuk Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia menduduki posisi ke 7 pada tahun 1999. Rendahnya daya saing ekonomi Indonesia disebabkan  oleh  banyak  faktor  diantaranya  minat  dan  sumber  daya  manusia  yang  masih terbatas.  Permasalahan  pokok  yang  sering  dihadapi  oleh  sebagian  besar  usaha  kecil  dan menengah  antara  lain  pemasaran,  keuangan,  manajemen,  teknologi,  lokasi,  sumber  daya manusia dan struktur ekonomi.
Pengembangan  sektor  UKM  di  Nagan  Raya  dirasa  sangat  penting  untuk  dilakukan. Sebab,  dilihat  dari  kondisi  yang  ada  saat  ini,  sektor  UKM  masih  kurang  memberikan  lahan pekerjaan bagi tenaga kerja yang belum tertampung dalam dunia kerja. Selain itu, sektor UKM juga  belum  maksimal  dalam  memberikan  kontribusi  yang  signifikan  bagi  pemasukan  PAD (Pendapatan  Asli  Daerah).  Maka  dari    itu,    merupakan    tugas    utama    bagi    Dinas Perindustrian,  Perdagangan  dan  Koperasi  untuk  melaksanakan  kewenangan  otonomi  daerah
dalam  melaksanakan  tugas  desentralisasi  dibidang  koperasi  dan  UKM.  Sebagai konsekuensinya, hendaknya Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi  melakukan berbagai strategi  yang  tepat  serta  mengkoordinir  setiap  hambatan  kegiatan  untuk  mengembangkan potensi  sektor  usaha  kecil  dan  menengah.  Berdasarkan  latar  belakang  tersebutlah  tulisan  ini mengkaji tentang “Strategi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan  Koperasi (Disperindagkop) dalam Mengembangkan Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Nagan Raya“.

## KAJIAN LITERATURE

## Pengertian Strategi
Kata  strategi  berasal  dari  bahasa  Yunani  “ strategos ”,  yang  berarti a  general  set  of maneuver  carried  out  to  overcome  an  enemy  during  combat ,  yaitu  sekumpulan  senjata  yang digunakan  untuk  memerangi  musuh  selama  peperangan.  Jadi,  memang  istilah  strategi  semula bersumber  dari  kalangan  militer  dan  secara  popular  sering  dinyatakan  sebagai  “kiat  yang digunakan  oleh  para  jenderal  untuk  memenangkan  suatu  peperangan”.  Namun  dewasa  ini istilah strategi  sudah  digunakan  oleh  semua  jenis  organisasi,  dan  ide-ide  pokok  yang  terdapat dalam pengertian semula tetap dipertahankan, hanya saja aplikasinya disesuaikan dengan jenis organisasi  yang  menerapkannya.  Menurut  Nawawi,  2000  Secara  umum  strategi  diartikan sebagai suatu cara yang digunakan oleh manajer atau pimpinan puncak untuk mencapai tujuan organisasi.  Strategi  merupakan  landasan  awal  bagi  sebuah  organisasi  dan  elemen-elemen  di dalamnya  untuk  menyusun  langkah-langkah  atau  tindakan-tindakan  dengan  memperhitungkan faktor-faktor internal dan eksternal dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan.
Bryson dalam bukunya ”Perencanaan  Strategik  Untuk  Organisasi  Sosial” memberikan definisi strategi sebagai pola tujuan, kebijakan, program, tindakan, keputusan, atau alokasi  sumber  daya  yang  mendefinisikan  bagaimana  organisasi  itu,  apa  yang  dikerjakan organisasi, dan mengapa organisasi harus mengerjakannya (Jhon, M. 2005).
Sesuai perkembangannya definisi strategi mengalami perluasan arti. Berikut ini beberapa definisi  yang  diberikan  oleh  beberapa  ahli  manajemen.  memberikan definisi strategi sebagai berikut  strategi  merupakan  respon  secara  terus  menerus  maupun  adaptif  terhadap  peluang dan      ancaman      eksternal      serta      kekuatan      dan      kelemahan      internal      yang      dapat mempengaruhi  organisasi  (Rangkuti,  2002).  Dari  pendapat  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa strategi adalah pola tujuan, kebijakan, program, tindakan, keputusan, dan alokasi sumber daya organisasi untuk mencapai sasarannya melalui hubungan yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan.

## Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah
Kata ”pengembangan”  yang  dikemukakan  oleh  J.  S. Badudu  dikutip  dari KBBI,  yaitu : Sebagaimana tercantum dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia mengandung arti sebagai hal, cara,  atau  hasil  mengembangkan;  sedangkan  mengembangkan  sendiri  berarti  membuka, memajukan,  menjadi  maju,  dan  bertambah  baik.  Definisi  lain  mengenai  pengembangan menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  adalah  sebagai  berikutPengembangan  merupakan proses,  cara,  perbuatan  mengembangkan,  sedangkan  mengembangkan  merupakan  perintah selalu  berusaha  di  pembangunan  secara  bertahap  dan  teratur  yang  menjurus  pada  sasaran yang  dikehendaki  (Badudu,  1989).  Dari  definisi  tersebut,    dapat  diketahui  bahwa pengembangan    merupakan  suatu    upaya  untuk    meningkatkan    segala    aspek    dalam    tubuh organisasi  agar  mengarah  pada  pencapaian tujuan.
Adapun  pendapat  Amin  Widjaja  Tunggal  yang  dikutip  dari  Wijayanti    mengenai pengembangan yaitu bahwa pengembangan merupakan suatu usaha yang dilakukan organisasi untuk  memperbaiki  pelaksanaan  pekerjaan  yang  mengacu  pada  kemampuan  meningkatkan daya  tanggap  organisasi  terhadap  perubahan  lingkungan  untuk  mencapai  efisiensi  dan efektivitas (Wijayanti, 2002)
Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2008  tentang  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah menjelaskan bahwa hakikat dari pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan  Menengah  melalui  pemberian  fasilitas  bimbingan  pendampingan  dan  bantuan  perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan  kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU No 20 Tahun 2008.

## Usaha Kecil dan Menengah
Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2008  Tentang  Usaha  Kecil,  Mikro  dan  Menengah menjelaskan beberapa kriteria mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Kriteria-kriteria tersebut antara lain  sebagai berikut:
a. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
1. Memiliki  kekayaan  bersih  paling  banyak  Rp  50.000.000,00  (lima  puluh  juta  rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. Memiliki  hasil  penjualan  tahunan  paling  banyak  Rp  300.000.000,00  (tiga ratus juta rupiah).
b. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
1. Memiliki  kekayaan  bersih  lebih  dari  Rp  50.000.000,00  (lima  puluh  juta rupiah) sampai  dengan  paling  banyak  Rp  500.000.000,00  (lima  ratus  juta  rupiah)  tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. Memiliki  hasil  penjualan  tahunan  lebih  dari  Rp  300.000.000,00  (tiga  ratus  juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah)
c. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
1. Memiliki  kekayaan  bersih  lebih  dari  Rp  500.000.000,00  (lima  ratus  juta  rupiah) sampai  dengan  paling  banyak  Rp  10.000.000.000,00  (sepuluh  milyar  rupiah)  tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. Memiliki  hasil  penjualan  tahunan  lebih  dari  Rp  2.500.000.000,00  (dua  milyar  lima ratus  juta  rupiah)  sampai  dengan  paling  banyak  Rp  50.000.000.000,00  (lima  puluh milyar rupiah).
Jika  pada  Undang-Undang  tersebut  lebih  menekankan  pada  aspek  keuangannya  saja, maka  berbeda  dengan  definisi  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  yang  tercantum  pada Rencana  Strategis  Kementrian  Koperasi  dan  UKM,  yang  lebih  mendefinisikan  UKM  dari berbagai aspek, antara lain :
1. Usaha  Mikro  adalah  kegiatan  ekonomi  rakyat  berskala  kecil  dan  bersifat  tradisional  dan informal,  dalam  arti belum  terdaftar,  belum  tercatat, dan  belum  berbadan  hukum,  dengan hasil  penjualan  tahunan  paling  banyak  Rp  100.000.000,00  (seratus  juta  rupiah)  atau kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
2. Usaha  Kecil  adalah  kegiatan  ekonomi  rakyat  yang  memenuhi  kriteria  sebagai  berikut  : Memiliki  kekayaan  bersih  paling  banyak  Rp  200.000.000,00  (dua  ratus  juta  rupiah). tidak  termasuk  tanah  dan  bangunan  tempat  usaha;  atau  memiliki  hasil  penjualan  tahunan paling  banyak  Rp  1.000.000.000,00  (satu  milyar  rupiah);  Milik  Warga  Negara  Indonesia; Berdiri    sendiri,    bukan    merupakan    anak    perusahaan    atau    cabang    perusahaan    yang dimiliki,  dikuasai,  atau  berafiliasi  baik  langsung  maupun  tidak  langsung  dengan  usaha menengah atau usaha besar; Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.
Meskipun  terdapat  banyak  definisi  mengenai  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah, namun  secara  umum  UKM  dilihat  dari  ciri-cirinya  pada  dasarnya  bisa  dianggap  sama,  yaitu sebagai berikut Struktur organisasi yang sangat sederhana, tanpa staf yang berlebihan,pembagian  kerja  yang  kendur,  memiliki  hirarki  manajerial  yang  pendek,  ktifitas
sedikit  yang  formal,  dan  sedikit  menggunakan  proses  perencanaan  dan  kurang  membedakan asset pribadi dari asset perusahaan (Ayu, 2007.
Dari  asas  tersebut  disimpulkan  bahwa  Usaha  Kecil  dan  Menengah  bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahan dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

## METODOLOGI PENELITIAN
Metode  penelitian  adalah  cara  yang  digunakan  untuk  penelitian  tertentu  sesuai  dengan tujuan  yang  ingin  dicapai.  Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  deskriptif  kualitatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk  menggambarkan  secara  tepat  fenomena   yang  terjadi secara sistematis, aktual, dan akurat sesuai dengan fakta yang ada dengan mengumpulkan data, menjelaskan  dan  melakukan  analisa  secara  obyektif  dalam  arti  hasil  penelitian  ini  akan  lebih menekankan pada gambaran mengenai obyek penelitian yang sebenarnya (Moleong, 2007).
Penelitian  ini  dilakukan  melalui  penelitian  kualitatif  dengan  menggunakan  metode deskriptif  analisis  dimaksudkan  untuk  menyusun  gambaran  mengenai  obyek  yang  diteliti dengan terlebih dahulu peneliti mengumpulkan data-data di lokasi penelitian, lalu data tersebut diolah  dan diartikan  untuk  kemudian  dapat melakukan  analisa dan  interpretasi  dari  data  yang telah disajikan.
Pada  pendekatan  kualitatif  pada  penelitian  ini  peneliti  membuat  suatu  gambaran kompleks,  meneliti  kata-kata, laporan  terinci  dari  pandangan  responden, dan  melakukan  studi dapat  situasi  yang  alami.  Metodologi  kualitatif  merupakan  prosedur  penelitian  yang menghasilkan  data  deskriptif  berupa  kata-kata  tertulis  maupun  lisan  Bicara  orang-orang  yang diamati.

## Sumber Data
Dalam  penelitian  ini,  sumber  data  dibedakan  ke  dalam  dua  bagian  yaitu  sumber  data primer dan sumber data sekunder:
a. Sumber data primer
Sumber  data  utama  atau  pokok  yang  dijadikan  bahan  penelitian  dan  analisis.  Dalam penelitian ini penulis memperoleh sumber data primer dari hasil dari observasi, wawancara dan dokumentasi.  Informasi  untuk  memperoleh  data  primer  dalam  penelitian  ini  adalah pihak-pihak  yang  terkait  dengan  proses  pelaksanaan  kegiatan    pengembangan    UKM    yang dilakukan    oleh    Dinas    Perindustrian,  Perdagangan  dan  Koperasi  Kabupaten  (Disperindagkop) Kabupaten Nagan Raya. Adapun jumlah responden tersebut adalah 13 orang yaitu kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang Industri dan Kepala Bidang UKM masing masing 1 orang, Staf Bidang UKM 4 orang dan pelaku UKM binaan sebanyak 5 orang.
b. Sumber data sekunder
Sumber data yang menjadi bahan penunjang dan pelengkap dalam melakukan penelitian. Data tersebut berkenaan bahan bacaan seperti buku-buku, artikel, kamus, surat kabar, majalah, prasasti,  notulen rapat, agenda, dan sebagainya.

## Teknik pengumpulan data
Teknik   pengumpulan   data   merupakan   suatu   langkah   yang   harus   digunakan   dalam mengadakan  suatu  penelitian,  agar  mendapat  data  sesuai  dengan  apa  yang  diinginkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui Observasi, Wawancara dan dokumentasi.
Teknik Analisis Data Analisa data yang digunakan dalam penelitian yaitu: a. Data Reduction
Mereduksi  data  adalah  proses  mempertegas,  memperpendek,  menyeleksi,  membuat fokus, membuang yang tidak penting, dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat ditemukan.
b. Data Display
Merupakan  kegiatan  pengorganisasian  data,  agar  tersusun  dalam  pola  hubungan, sehingga akan makin mudah dipahami. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja. c. C onclusion Drawing
Dalam awal pencarian data, peneliti harus sudah mengerti apa arti hal-hal yang ia temui dengan  melakukan  pencatatan  peraturan,  pola-pola,  pernyataan-pernyataan,  konfigurasi- konfigurasi yang mungkin, arahan sebab akibat, dan proposisi-proposisi. Berbagai hal tersebut dipegang    oleh    peneliti    tidak    secara    kuat,  tetap    bersikap    terbuka,    awalnya  kurang  jelas, kemudian semakin meningkat secara eksplisit hingga memiliki landasan yang kuat.

## Jadwal Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan februari 2017 di Dinas Perindustrian, perdagangan dan Koperasi kabupaten Nagan Raya.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Kabupaten Nagan Raya dibentuk  dengan  Keputusan  Bupati  Nagan  Raya  Nomor.  5  Tahun  2001  tentang  pembentukan Susunan  Organisasi  Dinas-Dinas  Kabupaten  Nagan  Raya.  Dinas  Perindustrian,  Perdagangan dan  Koperasi  (Disperindagkop)  Kabupaten  Nagan  Raya  adalah  unsur  pelaksana  Pemerintah Kabupaten  Nagan  Raya  yang  berada  di  bawah  dan  bertanggungjawab  kepada  Bupati  melalui Sekretaris Daerah, dengan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.
Dinas  Perindustrian,  Perdagangan  dan  Koperasi  Kabupaten  Nagan  Raya  memiliki  tugas membantu  Bupati  dalam  melaksanakan  kewenangan  pemerintah  kabupaten  di  bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam menyelenggarakan  tugas  sebagaimana  dimaksud,  Disperindagkop  Kabupaten  Nagan  Raya mempunyai fungsi :
a. perumusan  kebijakan  teknis  penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah  di  bidang  Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang meliputi perindustrian, perdagangan,  koperasi,  usaha  mikro,  kecil  dan  menengah  dan  pengelolaan  pasar  serta Kesekretariatan.
b. penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  dan  pelaksanaan  pelayanan  umum    dibidang perindustrian,  perdagangan,  Koperasi  dan  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah,  dan Pengelolaan Pasar serta kesekretariatan.
c. pembinaan  dan  Pelaksanaan  tugas  di  bidang  Perindustrian,  Perdagangan,  Koperasi  dan Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah    yang  meliputi  Perindustrian,  Perdagangan,  Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Pengelolaan Pasar serta Kesekretariatan.
d. pembinaan  terhadap  Unit  Pelaksana  Teknis  dalam  lingkup  Dinas  Perindustrian, Perdagangan, koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Deskripsi Usaha Kecil dan Menegah Kabupaten Nagan Raya
Menurut  sumber  data  yang  diambil dari  Dinas  Perindustrian,  Perdagangan  dan Koperasi Kabupaten  Nagan  Raya  jumlah  UKM  secara  keseluruhan  berdasarkan    perkecamatan  adalah sebagai berikut :
Tabel 1.1. Jumlah UKM secara keseluruhan berdasarkan perkecamatan No Kecamatan Kecil Menengah Jumlah 1 Beutong 43 0 43 2 Beutong Ateuh Banggalang 0 0 0 3 Darul Makmur 196 5 201 4 Tadu Raya 32 0 32 5 Tripa Makmur 19 0 19 6 Seunagan 146 0 146 7 Kuala Pesisir 41 0 41 8 Kuala 629 9 638 9 Seunagan Timur 76 1 77 10 Suka Makmue 63 1 64 Jumlah Total 1.245 16 1261
Sumber: Disperindagkop Kab. Nagan Raya Tahun 2016
Dari total jumlah Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Nagan Raya tersebut tersebut hanya  791 Unit yang mendapat pembinaan. Jumlah tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel  1.2.  Jumlah  UKM  Binaan  Dinas  Perindustrian,  Perdagangan  dan        Koperasi  Kab.
Nagan Raya No Sektor Jumlah Unit Tempat 1 Pertambangan 1 Unit Kec. Kuala 2 Industri 146 Unit Seluruh kecamatan 3 Pertanian 1 Unit Kec. Beutong 4 Perdagangan 635 Unit Seluruh kecamatan 5 Perikanan 2 Unit Kec. Beutong dan Seunagan Timur 6 Transportasi 2 Unit Kec. Seunagan dan Kuala 7 Peternakan 4 Unit Kec. Darul Makmur dan, Suka Makmue dan Seunagan Timur Total 791 unit
Sumber : Disperindagkop Kab. Nagan Raya Tahun 2016
Berdasarkan tabel 1.1 dan 1.2 diatas maka dapat disimpulkan bahwa di Kabupaten Nagan Raya  terdapat  1.261  unit  usaha  kecil  dan  menengah.  Dari  jumlah  tersebut  hanya  terdapat  791 unit yang dibina sedangkan sisanya yang berjumlah 470 unit UKM belum mendapat pembinaan oleh  Dinas Perindustrian, Perdagangan dan  Koperasi Kabupaten Nagan Raya.
Mengenai perbedaan perkembangan usaha kecil dan menengah di Kabupaten Nagan Raya sebelum  dan  setelah  mendapat  pembinaan  sangat  signifikan.  bahwa  perbedaan  antara  UKM yang mendapat pembinaan dengan yang tidak sangat jelas terlihat, khususnya hasil usaha yang didapat melalui usaha masyarakat tersebut. UKM yang dibina justru akan mendapat hasil yang meningkat  dibandingkan  UKM  yang  tidak  dibina  dan  Disperindagkop  terus  melakukan pembinaan sampai selesai.
Strategi  Dinas  Perindustrian,  Perdagangan  dan  Koperasi  (Disperindagkop)  Kabupaten Nagan Raya dalam Mengembangkan Usaha Kecil dan Menengah
Strategi pengembangan UKM merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha  dan  masyarakat  melalui  pembinaan  dan  pemberian  bantuan  penguatan  untuk menumbuhkan  dan  meningkatkan  usaha  agar  menjadi  industri  yang  tangguh  dan    mandiri.
Selanjutnya, fokus penelitian mengenai strategi pengembangan UKM akan mengacu pada siapa pelaksana  strategi,  bentuk  strategi    apa  yang  digunakan,  tahapan  strategi,  dan  bagaimana implementasi  strateginya,  serta  faktor  pendukung  dan  faktor  penghambat  strategi.  Sehingga pelaksanaannya  dapat  diketahui  secara  pasti.  Bentuk  Strategi  yang  menjadi    acuan  dalam pengembangan  UKM  di  Kabupaten  Nagan  Raya  tersebut  akan  dijelaskan  lebih  lanjut  sebagai berikut:

## a. Bimbingan dan Penyuluhan
Dalam  kegiatan  bimbingan  dan  penyuluhan  ini  diberikan  berbagai  materi  seputar pengembangan  UKM.  Materi  yang  diberikan  oleh  aparat  Disperindagkop  Kabupaten  Nagan Raya adalah sebagai berikut :
1). Pengembangan Ragam Produk.
Dalam  mengembangkan  produknya  kebanyakan  pengusaha    kecil  tidak  berupaya  untuk melalukan  perubahan  dan  penambahan  produk  agar  lebih  beragam.  Hal  ini  dikarenakan  para pengusaha  kecil  takut  produk  barunya  tidak  laku  di  pasar.  Namun  yang  terjadi  di  lapangan sebaliknya, konsumen atau masyarakat kadang merasa bosan terhadap produk yang tidak pernah berubah.
2). Peningkatan Kualitas Produk.
Untuk peningkatan kualitas produk ini biasanya aparat Disperindagkop Kabupaten Nagan Raya  memberikan  masukan  kepada  pengusaha  kecil  tentang  cara  pemilihan  bahan  baku  dan pemrosesan yang baik dan benar. Hal ini dikarenakan terkadang para pengusaha mengabaikan kualitas  bahan,  karena  harga  yang  lebih  mahal  dan  juga  proses  yang  memerlukan  waktu  dan perhatian  lebih.  Pada  akhirnya  berpengaruh  terhadap  produk  yang  dihasilkan  kurang  diterima masyarakat.  Aparat  Disperindangkop  Kabupaten  Nagan  Raya  memberikan  contoh  bahan  baku yang bermutu baik dan cara pemrosesan, sehingga bahan baku menjadi lebih berkualitas, yakni dengan menggunakan bahan baku yang tidak cacat.
3). Penyuluhan Perijinan
Untuk  menjamin  kepastian  usahanya,  para  pengusaha  kecil    diberikan  penyuluhan mengenai  pentingnya  kelengkapan  perijinan  usaha  terutama  Surat  Ijin  Usaha  Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Industri (TDI), dan Nomor Pajak Wajib Pajak (NPWP). Penyuluhan yang diberikan  Disperindangkop  Kabupaten  Nagan  Raya  berupa  pentingnya  memliki  surat-surat tersebut dan juga prosedur untuk memilikinya. Berikut adalah manfaat dari surat-surat tersebut:
- Mendapatkan jaminan perlindungan hukum demi kelangsungan dan kepastian usahanya.
- Memiliki salah satu syarat penting untuk mengajukan kredit ke perbankan.
- Mendapatkan  pembinaan  dan  pengarahan  dari  pemerintah,  baik  mengenai  permodalan maupun manajemen usahanya.
- terlindung dari praktek usaha yang tidak jujur.
Walaupun  demikian,  industri  kecil  yang  tidak  memiliki  surat  ijin  lengkap  tetap diperkenankan  memperoleh  kucuran  dana  pinjaman.  Industri  kecil  tersebut  dapat  memperoleh kredit dengan surat keterangan dari pihak kelurahan, selanjutnya mereka akan diarahkan untuk mendapatkan pinjaman yang memiliki persyaratan yang lebih lunak, seperti program pinjaman kredit tanpa angguna dengan plafond maksimal Rp. 5 juta. 4). Pemasaran
Pemasaran merupakan kegiatan terpenting yang dilakukan oleh seorang pengusaha kecil. Keberhasilan  dari  usahanya  sangat  tergantung  kepada  bagaimana  seorang  pengusaha  mampu memasarkan  produknya  sehingga  masyarakat  mau  membeli  produknya.  Kegiatan  pemasaran dapat  dikatakan  berhasil  apabila  dapat  diserap  oleh  pasar.    Oleh  karena  itu,  Disperindagkop Kabupaten  Nagan  Raya  berkompeten  dalam  upaya  membantu  mempromosikan  hasil  produksi para  pengusaha  kecil.  Bentuk  kegiatan   untuk  memasarkan  produk  yang  dihasilkan  pengusaha kecil  adalah  berupa  pameran-pameran  maupun  kerjasama  lintas  daerah.  Manfaat  yang
diharapkan  dengan  mengikuti  pameran-pameran  itu  adalah  minimal  masyarakat  mengetahui produk dari industri kecil tersebut.
Disperindangkop Kabupaten Nagan Raya memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada semua  pengusaha  untuk  mengikuti  pameran  dengan  menyewa  gerai  sendiri.  Namun  untuk pameran  berskala  lebih  besar  yang  membutuhkan  biaya  banyak,  biasanya  Disperindagkop Kabupaten  Nagan  Raya  akan  mengkoordinir  pengusaha  kecil  yang  menghasilkan  produk- produk unggulan di Kabupaten Nagan Raya.
Selain  pameran,  untuk  menunjang  pengembangan  dan  akses  serta  pasar  Disperindagkop Kabupaten Nagan Raya melakukan kegiatan antara lain:
- Pengembangan jaringan pasar UKM melalui kontak dagang dan temu usaha.
- Promosi dan pameran produk
- Pemetaan pasar produk UKM visualisasi dan publikasi melalui media televisi, media cetak dan radio.
- Optimalisasi dan trading house dan website unggulan daerah. Sosialisasi.
- Bimbingan administrasi UKM untuk meningkatkan ketrampilan pengelolaan usaha.
- Pembinaan industri atau pedagang kaki lima
- Peningkatan mutu produk dan penguatan sarana industri kecil.

## b. Pendidikan dan Pelatihan
Pendidikan dan pelatihan merupakan kegiatan dimana Disperindagkop Kabupaten Nagan Raya  memberikan  bantuan  berupa  pengetahuan  dan  ketrampilan  berwirausaha  kepada pengusaha  kecil  dan  menegah  dalam  mendirikan,  mengelola,  mengembangkan  dan melembagakan  usahanya.  Pendidikan  dan  pelatihan  yang  diberikan  berupa  pendidikan  dan pelatihan  secara  teknis  yang  bertujuan  untuk  menambah  ketrampilan  berwirausaha,  serta pelatihan  manajerial  yang  bertujuan  untuk  menambah  pengetahuan  dan  meningkatkan  juga memperbaiki kemampuan manajerial dari pengusaha kecil.
Dalam  kegiatan  pendidikan  dan  pelatihan  Disperindagkop  Kabupaten  Nagan  Raya  akan menunjuk  dan  mengundang  para  pengusaha,  juga  oleh  permintaan  dari  pengusaha  kecil  itu sendiri.  Pelatihan  ini  dilakukan  di  gampong-gampong,  aula  kantor  Disperindagkop  Kabupaten Nagan  Raya,  atau  menyewa  tempat  untuk  mengadakan  pelatihan.  Untuk  waktu  kegiatan pelatihan ini  adalah tidak  terjadwal,  hal ini  disesuaikan  dengan  kebutuhan  program  yang  akan disosialisasikan dan anggaran dana yang ada. Adapun materi yang disampaikan dalam kegiatan ini meliputi:
1). Manajemen Permodalan dan Keuangan
Masalah  permodalan  merupakan  masalah  yang  mendasar  bagi  pengusaha  kecil  dalam mengembangkan usahanya. Dalam pendidikan dan pelatihan dijelaskan tentang bagaimana cara mendapatkan pinjaman modal dam prosedur yang harus dilakukan.
2). Teknik Produksi
Dalam  materi  teknik  produksi  ini  dijelaskan  tentang  pengembangan  metode  produksi, inovasi  produk,  penggunaan  teknologi  atau  peralatan  baru  dan  lainnya.  Seperti  pelatihan komputerisasi,  dimana  Disperindagkop  Kabupaten  Nagan  Raya  mengajak  pengusaha  kecil untuk belajar menggunakan komputer, yang bertujuan untuk  menunjang kegiatan promosi dan pengembangan  usaha  mereka.  Hal  ini  dikarenakan  selama  ini  pengusaha  kecil  termasuk  juga pengusaha  batik  tulis  masih  menggunakan  teknologi  yang  terbatas  dan  sederhana  dalam berproduksi.  Untuk  itu  Disperindagkop  Kabupaten  Nagan  Raya  mengenalkan  teknologi  baru yang mampu mendukung pengusaha kecil dan menengah.
3). Kewirausahaan.
Dalam  hal  ini  pelatihan-pelatihan  mengenai  pengetahuan  dan  keterampilan  yang diperlukan untuk berusaha teramat penting. Namun, bersamaan dengan atau dalam pelatihan itu penting pula ditanamkan semangat wirausaha. Bahkan hal ini harus diperluas dan dimulai sejak
dini, dalam sistem pendidikan kita, dalam rangka membangun bangsa Indonesia yang mandiri, yakni bangsa niaga yang maju dan bangsa industri yang tangguh. Upaya ini akan memperkuat proses  transformasi  ekonomi  yang  sedang  berlangsung  karena  didorong  oleh  transformasi budaya, yakni modernisasi sistem nilai dalam masyarakat.

## c. Pemberian Bantuan
Pemberian bantuan yang dilakukan oleh Disperindagkop Kabupaten Nagan Raya adalah: 1). Bantuan Permodalan
Terbatasnya modal merupakan masalah yang mendasar bagi setiap pengusaha kecil, tidak terkecuali  bagi  para  pengusaha  kecil  batik  tulis  dalam  mengembangkan  usahanya.  Hal  inilah yang  kemudian  membuat  Disperindagkop  Kabupaten  Nagan  Raya  merasa  perlu  untuk memudahkan  pengusaha  kecil  tersebut  dalam  memperoleh  modal.  Fasilitas  permodalan  yang dimaksud  adalah  bersumber  dari  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Nagan  Raya  melalui Disperindagkop Kabupaten Nagan Raya, selain itu bantuan permodalan juga berasal dari pihak lain yaitu BUMN.
Disperindagkop  Kabupaten  Nagan  Raya  mengadakan  program  perkuatan  modal merupakan  pinjaman  yang  bersumber  dari  APBK  dengan  bunga  10-12  %  per  tahun.  Tingkat pinjaman  masing-masing  Rp.  5-50  juta.  Sedangkan  pinjaman  dari  BUMN  Disperindagkop hanya berperan sebagai  mediator antara pengusaha kecil dengan pihak ketiga. Sebagai contoh, pada tahun 2009 Disperindagkop Kabupaten Nagan Raya memberikan bantuan pinjaman modal sebesar Rp. 500 juta yang berasal dari dana APBK kepada 68 pengusaha kecil. 2). Bantuan Peralatan
Untuk  bantuan  peralatan  biasanya  dilakukan  bersamaan  dengan  pelaksanaan  kegiatan pendidikan  dan  pelatihan  atau  melalui  penunjukan  langsung  dan  permintaan  dari  pengusaha kecil.

## d. Monitoring dan Evaluasi UKM
Beberapa  trategi  yang  diimplementasikan  oleh  Disperindagkop  Kabupaten  Nagan  Raya untuk mengembangkan  Usaha Kecil dan Menengah yakni melalui bimbingan dan penyuluhan, pendidikan  dan  pelatihan,  serta  pemberian  bantuan,  juga  melakukan monitoring dan  evaluasi serta  pelaporan  dengan  cara  mendatangi  tempat  usaha  tersebut  untuk  dievaluasi  lanjutan  serta diberikan  pembinaan.  Dengan  begitu  akan  terlihat  apa  yang  dilakukan  oleh  Disperindagkop Kabupaten  Nagan  Raya  benar-benar  bermanfaat  dan  dimanfaatkan  dengan  baik  oleh  para pengusaha kecil tersebut.
Dari strategi yang telah dilaksanakan oleh Disperindagkop Kabupaten Nagan Raya, juga telah  bermanfaat  bagi  pengusaha  kecil  dan  menengah  dalam  pengembangan  usahanya. Pembinaan  permodalan  melalui  pemberian  pinjaman  modal  dengan  bunga  lunak  kepada pengusaha  dari  Disperindagkop  Kabupaten  Nagan  Raya  yang  disalurkan  melalui  koperasi  dan lembaga  keuangan  lainnya  dapat  meningkatkan  jumlah  modal  guna  memperlancar  proses produksi bagi pengusaha kecil dan menengah di Kabupaten Nagan Raya.
Faktor  Pendukung  dan  Faktor  Penghambat  dalam  Pengembangan  Usaha  Kecil  dan Menengah di Kabupaten Nagan Raya
a. Faktor Pendukung
Salah  satu  faktor  pendukung  dalam  penerapan  strategi  pengembangan  UKM  adalah terjalinnya kerjasama yang baik antara Disperindagkop Kabupaten Nagan Raya, para pengusaha kecil menengah, dan pihak lain yang mendukung. Faktor lainnya adalah semangat dan kemauan dari para pengusaha kecil dan menengah untuk saling bertukar informasi sehingga memudahkan aparat  Disperindagkop  Kabupaten  Nagan  Raya  dalam  menjalankan  tugasnya  yakni  membantu para  pengusaha  kecil.  Hal  ini  juga  yang  akhirnya  menumbuhkan  rasa  kekeluargaan  diantara
kedua belah pihak. Kerjasama dari aparat Disperindagkop Kabupaten Nagan Raya yang terbagi dalam  4  bidang,  dimana  setiap  bidang  memiliki  peran  sendiri-sendiri  sehingga  tidak  terjadi lepas  tanggungjawab  atau  tumpang  tindih  dalam  suatu  masalah.  Bidang  Perindustrian  yang membidangi  teknis  produksi,  Bidang  Perdagangan  yang  membidangi  masalah  pemasaran  dan, Bidang Koperasi dan UKM yang membidangi masalah  permodalan dan  kelembagaan.
Selain itu kerjasama yang terjalin dengan instansi-instansi lain yang berkaitan, baik dalam maupun luar daerah juga mendukung dalam penerapan strategi pengembangan UKM ini, yakni (a)  lembaga  perbankan  yang  menjelaskan  tentang  prosedur  dan  pemberian  pinjaman;  (b) perusahaan  atau  instansi  yang  berperan  dalam  pemberian  bantuan  permodalan;  (c)  Dinas Pariwisata,  dalam  hal  mempromosikan  produk  unggulan  Kabupaten  Nagan  Raya;  (d) Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Nagan  Raya  dan  lembaga  lainnya  yang  turut  serta  membantu dalam pengembangan industri kecil ini.
b. Faktor Penghambat
Selain  terdapat  faktor  yang  mendukung Disperindagkop  Kabupaten  Nagan  Raya  dalam penerapan strategi pengembangan home industri batik tulis, terdapat 3 faktor yang menghambat dalam penerapan strategi ini, yaitu:
1. Faktor Penghambat Internal
Disperindagkop  Kabupaten  Nagan  Raya  sebagai  salah  satu  instansi  yang  mempunyai wewenang dalam  mengembangkan  usaha kecil dan menengah diharapkan dapat melaksanakan tugas secara maksimal. Namun dalam pelaksanaannya, Disperindagkop Kabupaten Nagan Raya sendiri  mempunyai  beberapa  kendala,  sehingga  kurang  dapat  memaksimalkan  program pengembangan UKM. Kendala tersebut antara lain:
a. Tingkat kualitas dan kuantitas SDM aparat masih terbatas.
b. Jumlah anggaran dana untuk program pengembangan UKM terbatas.
c. Sarana dan prasarana penunjang yang masih kurang memadai
2. Faktor Penghambat Ekternal
Kendala  eksternal  berasal  dari luar Disperindagkop  Kabupaten  Nagan  Raya,  kendala  ini datang  dari  pengusaha  atau  pelaku  UKM  maupun  keadaan  lingkungan  secara  umum  yang mempengaruhi  iklim  usaha.  Kendala  tersebut  antara  lain  tingkat  kualitas  SDM  masih  terbatas dan minat berusaha masyarakat masih kurang

## SIMPULAN DAN SARAN

## A. Simpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  dengan  menganalisa  data-data,  keterangan dan  penjelasan  yang  diperoleh,  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  Disperindagkop  Kabupaten Nagan  Raya  memiliki  tugas  membantu  Bupati  dalam  melaksanakan  kewenangan  pemerintah kabupaten di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan. Termasuk dalam pengembangan Usaha Kecil dan Menengah.
Sebelum  menerapkan  strateginya,  Disperindagkop  Kabupaten  Nagan  Raya  akan mengidentifikasi  dan  menganalisis  UKM,  yakni  melihat  kekuatan  maupun  kelemahan  yang dimiliki  oleh  UKM  tertentu,  serta  melihat  peluang  dan  ancaman  yang  akan  dihadapi  oleh Disperindagkop Kabupaten Nagan Raya. Dalam menjalankan misinya. Sesuai dengan petunjuk dari pemerintah pusat, terdapat  strategi yang diterapkan oleh Disperindagkop Kabupaten Nagan Raya  dalam  pengembangan  Usaha  kecil  dan  Menengah  meliputi: pertama, Bimbingan  dan Penyuluhan,  meliputi  (a)  pengembangan  ragam  produk,  (b)  peningkatan  kualitas  produk,  (c) penyuluhan perijinan, (d) pemasaran. Kedua, Pendidikan dan Pelatihan, meliputi (a) manajemen permodalan dan keuangan, (b) teknik produksi, (c) kewirausahaan. Ketiga, Pemberian Bantuan, meliputi (a) bantuan permodalan, (b) bantuan peralatan. Keempat, Evaluasi dan pengawasan.
Dalam penerapan strategi pengembangan UKM, terdapat faktor pendukung yaitu adanya jalinan  kerjasama  yang  baik  antara  Disperindagkop  Kabupaten  Nagan  Raya  dengan  pihak pendukung  seperti  instansi,  lembaga  perbankan  dan  praktisi-praktisi  lain  yang  terkait,  serta hubungan yang harmonis dengan pengusaha kecil. Ada pula faktor penghambat, seperti faktor penghambat  internal  dari  Disperindagkop  Kabupaten  Nagan  Raya  yaitu  tingkat  kualitas  dan kuantitas  aparat  masih  terbatas,  jumlah  anggaran  dana  untuk  program  pengembangan  UKM. Serta sarana dan prasarana penunjang yang masih kurang memadai. Faktor penghambat ekternal yaitu tingkat kualitas sumber daya manusia masih terbatas, kurangnya minat berusaha,

## B. Saran
Dalam  kegiatan  pengembangan  UKM  yang  dilakukan  oleh  Disperindagkop  Kabupaten Nagan  Raya,  maka  penulis  memberikan  saran  yang  dapat  dimanfaatkan  oleh  instansi-instansi terkait:
1. Penambahan  frekuensi  pertemuan.  Dari  10  kali  pertemuan  dalam  1  bulan  yang  selama  ini dilakukan, dapat ditambahkan menjadi 2-3 kali lipat frekuensi pertemuan antara pengusaha kecil yang ada di Kabupaten    Nagan Raya, khususnya pelaku UKM..
2. Diharapkan  Disperindagkop  Kabupaten  Nagan  Raya  dapat    menjalin  kerjasama  dengan perusahaan-perusahaan besar.
3. Menumbuhkan Minat generasi muda terhadap pentingnya bergelut dibidang usaha.

## REFERENSI
Bryson, John. M. 2005. Perencanaan  Strategis Bagi Organisasi Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Creswell,  Moleong.  2007. Pendekatan  Kualitatif  dalam  penelitian .  Yogyakarta:  PT  Ikada Muda.
Freddy    Rangkuty.    2002. Analisis    SWOT:      Teknik      Membedah    Kasus    Bisnis .  Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Hadari    Nawawi.    2000. Manajemen    Strategis    Organisasi    Non    Profit    Bidang Pemerintahan . Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
J.S. Badudu. 1989. Kamus Besar Bahasa Indonesia . Jakarta: Balai Pustaka. Nurhajati.  2005.  Paradigma baru  Pengembangan  Usaha  Kecil  Menengah  (UKM) untuk Meningkatkan Daya Saing Ekomomi . Unisma. Makasar.
Kingkin  C.  Ayu.  2007. Peranan  Dinas  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  Menengah  Kota Salatiga  dalam  Pemberdayaan  UKM  Konfeksi  Melalui  Pemasaran .    FISIP  UNS. Jakarta.
Tuti  Wijayanti.  2 0 0 2 . Rencana  Strategis  Kantor  Pariwisata  Kab.  Klaten  dalam Pengembangan  Obyek Wisata Makam Sunan Pandanaran , Jakarta.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah