## Analisis Putusnya Perkawinan Akibat Pertengkaran Karena Media Sosial di Pengadilan Agama Kota Kisaran
Indira Aprilia Sani * . Sahmiar Pulungan, Nurcahaya Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
* indiraapriliasani@gmail.com

## Abstract
Indications of problems in marriage that cause the breaking of ties in a marriage that  occur  because  social  media  always  has  a  very  risky  impact  on  the  lives  of  both husband and wife and children. So this research aims to find out the causes of the conflict that resulted in the breakdown of marriages at the Kisaran Religious Court. Second, to find  out  the  considerations  of  the  Panel  of  Judges  at  the  Kisaran  Religious  Court  in deciding on the conservation of social media as a cause of conflict which has an impact on the breakdown of marriages in decision Number: 2245/Pdt.G/2020/PA.Kis, Number: 1187/Pdt.G/2021/PA .Kis, Number: 2296/Pdt.G/2022/PA.Kis. Third, to find out the view of the Islamic Law Compilation regarding the protection of social media as a cause of conflict. This research was carried out at the Kisaran Class I B Religious Court Office located in Asahan Regency. This type of research is field research which is carried out using a phenomenological approach. This research data collection technique is through interviews, observation, documentation. The results of this research can be seen in the case decisions by the Panel of Judges at the Kisaran Religious Court in 2020 to 2022. The high number of divorces that occur is due to several reasons, namely infidelity (third person), domestic violence (KDRT) and the habit of participating in online gambling as well  as  economic  problems.  families  whose  problem  sources  originate  from  the Facebook,  Twitter,  Instagram  and  WhatsApp  networks,  who  are  not  good  at  utilizing these networks, resulting in conflict and ending in divorce at the Kisaran Religious Court.

## Keywords: Marriage; Quarrels; Abuse; Social Media; Religious Courts

## Abstrak
Indikasi permasalahan-permasalahan dari pernikahan yang menyebabkan putusnya ikatan  dalam  suatu  pernikahan  yang  terjadi  diakibatkan  oleh  media  sosial  selalu berdampak sangat riskan terhadap kehidupan keduabelah pihak suami dan istri serta anak- anak.  Maka  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  penyebab  pertengkaran  yang mengakibatkan terjadinya putusnya perkawinan  di  Pengadilan Agama Kisaran. Kedua, untuk  mengetahui  pertimbangan  Majelis  Hakim  Pengadilan  Agama  Kisaran  dalam memutuskan  penyalahgunaan  media  sosial  sebagai  penyebab  pertengkaran  yang berdampak pada putusnya perkawinan dalam putusan Nomor: 2245/Pdt.G/2020/PA.Kis, Nomor  :  1187/Pdt.G/2021/PA.Kis,  Nomor  :  2296/Pdt.G/2022/PA.Kis.  Ketiga,  untuk mengetahui pandangan Kompilasi Hukum Islam terhadap penyalahgunaan media sosial sebagai penyebab pertengkaran. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pengadilan Agama Kisaran  Kelas  I  B  yang  berlokasi  di  Kabupaten  Asahan.  Jenis  penelitian  ini  adalah penelitian  lapangan  (field  research)  yang  dilakukan  melalui  pendekatan  fenomenologi. Teknik  pengumpulan  data  penelitian  ini  melalui  wawancara  (Interview),  observasi, dokumentasi. Hasil penelitian ini dapat dilihat pada putusan perkara oleh Majelis Hakim di  Pengadilan  Agama  Kisaran  pada  Tahun  2020  sampai  2022.  Tingginya  jumlah perceraian yang terjadi di sebabkan beberapa hal adanya perselingkuhan (orang ketiga), kekerasan rumah tangga (KDRT) dan kebiasaan mengikuti judi online serta permasalahan
ekonomi keluarga yang sumber permasalahannya berasal dari jejaring Facebook, Twitter, Instagram,  dan  WhatsApp,  yang  tidak  pandai  dalam  memanfaatkan  jejaring  tersebut sehingga  mengakibatkan  pertengkaran  dan  berakhir  pada  perceraian  di  Pengadilan Agama Kisaran.

## Kata  Kunci:  Pernikahan;  Pertengkaran;  Penyalahgunaan;  Sosial  Media; Pengadilan Agama

## Pendahuluan
Kehidupan di zaman modern ini sangat membutuhkan tingginya peranan teknologi yang  canggih,  yang  dapat  diwujudkan  melalui  media  sosial  dan  selalu  dijadikan  alat komunikasi untuk menjalin hubungan baik secara jarak jauh maupun secara jarak dekat (Ngafifi,  2014).  Pentingnya  komunikasi  yang  dibangun  untuk  menghubungkan persaudaraan silaturahmi antara pria dan wanita,  antara orang tua dan anak,  antara guru dan  mahasiswanya  dan  antara  pihak  pemberi  pesan  kepada  pihak  penerima  pesan (Triwardhani,  dkk,  2020).  Dalam  hal  ini  media  sosial  sangat  berperan  penuh  untuk memenuhi keinginan yang disampaikan (Nur, 2021). Peranan media sosial di kalangan masyarakat  sangat  memberikan  dampak  positif  maupun  negatif  terhadap  penggunaan media sosial seperti  Facebook, Instagram, Telegram, Twitter dan Whatsapp (Cahyono, 2016).
Media sosial adalah suatu sarana yang timbul di zaman era globalisasi, yang dapat menciptakan    peningkatan  sistem  kehidupan  perekonomian  bangsa  dan  dapat  diterima masyarakat dengan baik (Yuniarto, 2014). Media sosial dapat membantu memudahkan aktivitas  masyarakat  dalam  melakukan  pekerjaan  sehari-hari  seperti  jenis  pekerjaan jurnalistik,  periklanan,  dan  perusahaan-perusahaan  yang  bergerak  di  bidang  akun penjualan  produk  (Rosemarwati  &  Lindawati,  2019).  Media  sosial  dapat  memberikan manfaat penuh apabila penggunaannya jelas dan terarah (Hastrida, 2021). Namun, media sosial dapat memberikan dampak  negatif  terhadap  kehidupan  masyarakat baik secara personal  maupun  secara  kehidupan  berkeluarga,  khususnya  dalam  suatu  pernikahan (Kusuma, 2020).  Kegagalan  dalam  penggunaan media sosial sangat berpengaruh pesat bagi kehidupan berkeluarga. Hal tersebut selalu kita temukan dalam permasalahan suatu pernikahan (Rustina, 2014).
Adapun  permasalahan-permasalahan  pernikahan  yang  ditimbulkan  akibat  media sosial  seperti  Facebook,  Instagram,  Telegram,  dan  Whatsapp  adalah  permasalahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang diakibatkan adanya perselingkuhan (Basri, dkk,  2018).  Kemudian  permasalahan  berikut  rendahnya  pendapatan  perekonomian keluarga  yang  diakibatkan  adanya  perilaku  buruk  pada  kebiasaan  mengikuti  judi  yang diadakan  secara  online  (Abdullah,  dkk,  2023).  Selanjutnya  permasalahan  yang  timbul adanya  perselingkuhan  pada  kegiatan  reuni  alumni  sekolah  yang  berlanjut  pada  media sosial  whatsapp  yang  mengakibatkan  hilangnya  kepercayaan  dan  kerukunan  antara keduabelah pihak  suami  dan  istri  dalam pernikahan (Maqfiroh & Legowo, 2014).
Berikutnya permasalahan yang timbul akibat media sosial adanya  penyalahgunaan akun  pribadi  seseorang  yang  digunakan  untuk  suatu  bisnis  atau  mencari  rezeki  untuk kepentingan  diri  sendiri  pada  hal  perbuatan  tersebut  tergolong  haram  karena  mencari keuntungan  dengan  cara  menggunakan  akun  orang  lain  dan  hasil  tersebut  diberikan kepada  anak  dan  istri  sehingga  istri  tidak  setuju  kepada  suami  yang  pada  akhirnya menimbulkan pertengkaran yang berkepanjangan.
Permasalahan-permasalahan  yang  timbul akibat dari penyalahgunaan media sosial tersebut  terdapat  pada  pasal  27 ayat 3 Undang-Undang ITE yang  menyebutkan bahwa melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak  mendistribusikan dan/atau membuat
dapat diaksesnya Informasi Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang  memiliki muatan  penghinaan dan/atau pencemaran nama baik (Perdana & Yusuf, 2020).
Perkawinan adalah suatu perbuatan penting yang dilakukan dalam kehidupan setiap manusia  (Santoso,  2016).  Perkawinan  merupakan  suatu  ikatan  dalam  pernikahan  yang dikuatkan  oleh  hukum  dan  agama  terhadap  laki-laki  dan  perempuan    yang  bertujuan untuk mencari keturunan dan menghindari perbuatan zina (Suprima, 2022). Perkawinan juga diterapkan oleh  pemerintah  guna  menghindari adanya anak yang dilahirkan diluar nikah    yang    pada  akhirnya  anak  tersebut  tidak  memiliki  status  yang  jelas  baik  secara agama maupun secara kepemerintahan (Ikhtiarina et al , 2020).
Perkawinan  merupakan  salah  satu  perbuatan  yang  mewujudkan kebikan  dan mengurangi  tingkat  kejahatan  khususnya  pada  perbuatan  asusila.  Namun,  perkawinan juga  bisa  mengakibatkan  pertengkaran  yang  berkepanjangan  jika  perkawinan  tersebut tidak  didukung  oleh  adanya  pemahaman    dalam    agama  yang  dianut  (Musaitir,  2020). Dalam  hal  ini  dapat  dilihat  pada  firman  Allah  SWT  QS:  Ar-Ruum  (30)  Ayat  21  yang berbunyi : “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan- pasangan  untukmu  dari  jenismu  sendiri,  agar  kamu  cenderung  dan  merasa  tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian  itu  benar-benar  terdapat  tanda-tanda  (kebesaran  Allah)  bagi  kaum  yang berpikir”.
Indikasi permasalahan-permasalahan dari pernikahan yang menyebabkan putusnya ikatan    dalam    suatu    pernikahan    yang    terjadi  diakibatkan    oleh  media    sosial  selalu berdampak sangat riskan terhadap kehidupan keduabelah pihak suami dan istri serta anak- anak yang dilahirkan juga ikut merasakan dampak buruk dari putusnya ikatan tersebut. (Eva et  al, 2020)  Walaupun  pada  awalnya  ada  pihak  tidak    menginginkan    perceraian yang  diambil    sebagai  solusi  terakhir  atas  penyelesaian  masalah  yang  dihadapi  dalam suatu pernikahan. (Armiadi & Al-Fattah, 2018)
Namun,  keputusan  selalu diambil berdasarkan permasalahan yang  tidak  dapat ditoleransi    yang    sangat    mengganggu  jiwa  pada  keduabelah    pihak.    Putusnya perkawinan    (Nikah)  selalu  di  akibatkan  beberapa  jenis  masalah  seperti  :  talaq,  cerai gugat, cerai karena meninggal, cerai  karena  kekerasan  dalam rumah tangga, cerai karena adanya orang ketiga (perselingkuhan),  cerai karena  tidak  diberikan  nafkah zahir dan bathin, cerai karena adanya  keterkaitan   tentang  perlawanan  terhadap hukum negara (kriminal). (Novitasari et al , 2019)
Putusnya    ikatan    perkawinan  tersebut  dapat  di  dukung  oleh  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang dijelaskan dalam Pasal 38 yang memuat ketentuan bahwa  perkawinan  dapat  putus  karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan.  Perceraian  menurut  hukum  Agama  Islam yang telah di positifkan  dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah  No.  9  Tahun  1975  Tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974  Tentang  Perkawinan,  mencakup  perceraian  dalam  pengertian  cerai  talaq  dan perceraian dalam pengertian cerai gugat. Perceraian karena talaq adalah perceraian yang diajukan oleh suami kepada Pengadilan Agama. Sedangkan perceraian karena cerai gugat adalah perceraian yang diajukan oleh istri kepada Pengadilan Agama.
Penggunaan media sosial  dapat  menjadi  pemicu  perceraian pasangan suami istri, sesuai  dengan  pembuktian  dalam  persidangan  kasus  perceraian  di  Pengadilan  Agama Kota  Kisaran,  pasangan  suami  istri  bercerai  karena  kecemburuan  yang  bermula  dari pertemanan di media sosial. Pertengkaran adalah suatu tindakan ekstrim yang terjadi dari dua  atau  lebih  akibatdari  permasalahan  yang  timbul  sehingga  menyebabkan  berbagai pihak tidak akur.
Pertengkaran  juga  dapat  di  artikan  sebagai  suatu  konflik  yang  mengakibatkan perselisihan  antara  keduabelah  pihak  yang  bersifat  permusuhan  dan  membuat  suatu hubungan tidak berfungsi dengan baik. Pertengkaran adalah suatu perbuatan yang tidak disukai oleh Allah SWT dalam bentuk apapun jenisnya. Sedangkan pertengkaran menurut Islam  adalah  perselisihan  yang  terjadi  antara  satu  pihak  dengan  pihak  lainnya. Pertengkaran  bisa  berbentuk  fisik  maupun  lisan.  Pertengkaran  yang  menyebabkan putusnya  perkawinan  selalu  didominasi  adanya  kekerasan  fisik  yang  dilakukan  antara keduabelah pihak suami atau istri, kekerasan berupa ucapan penghinaan, kekerasan yang dilakukan  berupa  psikis  yang  menyebabkan  tertekan  batin  atau  gangguan  jiwa  yang membuat terjadinya masalah dalam perkawinan (Ernawati, 2020).
Pertengkaran yang menyebabkan kekerasan pada fisik, psikis, jiwa seseorang dan bathin sangat dilarang dalam Agama Islam terdapat dalam Al-Qur’an surat An-Nisa (4) ayat  35“Dan  jika  kamu  khawatir  ada  persengketaan  antara  keduanya,  Maka  kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari seorang perempuan. Jika kedua  orang  hakam  itu  bermaksud  mengadakan  perbaikan  niscaya  Allah  memberikan taufik  kepada  suami  istri  itu.  Sesungguhnya  Allah  maha  mengetahui  lagi  maha mengenal.”

## Metode
Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif  dengan jenis penelitian lapangan ( field  research )  dengan  metode  deskriptif  analisis  yang  dilakukan  melalui  pendekatan fenomenologis. Adapun metode deskriptif analisis yaitu metode yang menggambarkan dan memberikan analisis terhadap kenyataan di lapangan. Sedangkan yang dimaksud dengan penelitian  yang  menggunakan  pendekatan  fenomenologi  yaitu  prosedur  penelitian  yang menghasilkan  data  deskriptif  berupa  gambaran  sesuai  fenomena  yang  ada  dilapangan terkait  dengan  penyebab  perceraian  disebabkan  pengaruh  media  sosial  yang  dikaitkan dengan  putusan  Pengadilan  Agama  Nomor:  2245/Pdt.G/2020/PA.  Kis,  Nomor: 1187/Pdt.G/2021/PA.  Kis,  Nomor:  2296/Pdt.G/2022/PA.Kis.  Dalam  hal  ini  data didapatkan hasil wawancara penulis dengan Hakim dan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama  Kota  Kisaran.  Adapun  data  sekunder  Lampiran  atau  Kutipan  Putusan  Perkara Nomor:  2245/Pdt.G/2020/PA.  Kis,  Nomor:  1187/Pdt.G/2021/PA.  Kis,  Nomor: 2296/Pdt.G/2022/PA. Kis. Teknik  pengumpulan  data dalam penelitian ini merupakan hal yang  paling  penting  dilakukan  oleh  penulis,  penulis  mencoba  menyeimbangkan    pada penelitian lapangan  ( Field research ) dengan  penelitian  kepustakaan  ( Library Research ), yang  sifatnya saling melengkapi dan  saling  menunjang  antara  satu dengan  lainnya. Penelitian  ini  dibagi  dalam  dua  tahapan,  yaitu  penelitian  kepustakaan  dan  penelitian lapangan.  Adapun  pengumpulan  data  yang  dilakukan  pada  penelitian  ini adalahWawancara atau interview. Kemudian Observasi. Selanjutnya Dokumentasi dengan pencatatan formal dengan bukti otentik. Dalam hal ini diperoleh dari lampiran atau kutipan Putusan  Nomor:  2245/Pdt.G/2020/PA.  Kis,  Nomor:  1187/Pdt.G/2021/PA.  Kis,  Nomor: 2296/Pdt.G/2022/PA. Kis. Adapun teknik analisa data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan  analisa  kualitatif,  yaitu  menganalisis  dengan  cara  menguraikan  dan mendeskripsikan  putusan  permohonan  cerai  atau  talak  yang  dipengaruhi  media  sosial sebagai  penyebab  pertengkaran  yang  berdampak  pada  perceraian,  hal  ini  dapat dihubungkan  dengan  perkara  Putusan  Nomor:  2245/Pdt.G/2020/PA.  Kis,  Nomor: 1187/Pdt.G/2021/PA.  Kis,  Nomor:  2296/Pdt.G/2022/PA.  Kis.  Data  yang  telah dikumpulkan  tersebut  akan  diolah,  di  analisis  dan  akan  diberi  interprestasi  guna  untuk menjawab  permasalahan  yang  telah  dirumuskan.  Selanjutnya  data  yang  telah  diperoleh dari  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  tentu  dilakukan  peninjauan  lebih maksimal untuk mendapatkan hasil yang sesuai
Hasil dan Pembahasan 1. Penyebab Terjadinya Pertengkaran yang Mengakibatkan Putusnya Perkawinan di Pengadilan Agama Kota Kisaran
Realita  di  dalam  kehidupan  masyarakat,  banyak  sekali  keluarga  yang  belum  bisa mewujudkan  perkawinan  (nikah)  sesuai  harapan  yang  diinginkan  seperti  membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Kenyataannya dalam setiap rumah tangga yang biasanya  diwarnai  adanya  permasalahan-permasalahan  antara  suami  dan  istri  akibat adanya konflik yang tak mampu bisa diselesaikan dengan baik dan selalu berakhir dengan perceraian.  Banyaknya  permasalahan-permasalahan  yang  terjadi  tentu  disebabkan  oleh berbagai  hal  media sosial.  Adapun penyebab terjadinya pertengkaran yang di  akibatkan media sosial berdasarkan hasil wawancara dari salah satu pihak Panitera Muda Hakim (Ibu Mardiyah Batubara, S.H.I) di Pengadilan Agama Kisaran adalah, sebagai berikut :
a. Kurang  berinteraksinya  antara  suami  dan  istri  akibat  penggunaan  media  sosial  yang berlebihan  seperti facebook , twitter , instagram,  whatsApp menyebabkan  hubungan interaksi  antara suami dan istri kurang efektif sehingga menyebabkan pertikaian dan saling tidak memahami dan berujung pada perceraian.
b. Kurangnya  pendapatan  dalam  memenuhi  prekonomian  keluarga,  dimana  faktor  ini menyebabkan pertikaian sehingga membangkitkan amarah salah satu pasangan untuk melakukan  kekerasan  dalam  rumah  tangga  (KDRT)  yang  mengakibatkan  terjadinya perceraian.
c. Sikap  yang  tidak  jujur  terhadap  perilaku  melakukan  pembajakan  akun  media  sosial milik  orang  lain  yang  digunakan  untuk  mencari  rezeki  dan  hasilnya  diberikan  untuk menafkahi  istri  dan  anaknya,  hal  ini  menyebabkan  pertikaian  karena  istri  tidak  mau menggunakan uang dari hasil pembajakan akun tersebut yangberujung pada perceraian.
d. Perselingkuhan, secara tidak sadar telah terjadi perselingkuhan antara suami atau istri dengan  orang  lain  yang  disebabkan  oleh  media  sosial  seperti whatsapp , instagram , facebook,  Twitter yang  kemudian  terjadinya  konflik  rumah  tangga  serta  berujung  di meja pengadilan agama dengan perceraian.
e. Suami atau istri dianggap lalai dan lebih memilih berlama-lama update di media sosial ketimbang  peduli  terhadap  anak  atau  pasangan  sehingga  keluarga  merasa dikesampingkan  dan  memicu  pertengkaran  dalam  rumah  tangga  yang  berujung  pada perceraian.
Menyikapi  penyebab  terjadinya  pertengkaran  yang  di  akibatkan  media  sosial tersebut  tentu sangat  mengundang bahaya dan kemudharatan. Maka penyebab itu harus dihindari demi terciptanya keharmonisan dan kerukunan dalam perkawinan (pernikahan) antara suami dan istri pada setiap rumah tangga.  Teknologi yang canggih tentu mampu menghipnotis bagi siapapun penggunanya jika tidak didukung oleh pengetahuan yang baik dan  keimanan  yang  kuat  bagi  penggunaannya,  hal  ini  tentu  dapat  menyebabkan penyimpangan dalam penggunaannya.
Besarnya  pengaruh  media  sosial  terhadap  hubungan  antara  suami  dan  istri  yang menyebabkan masing-masing pihak lalai akan tanggung jawabnya dalam rumah tangga. Dengan  rendahnya  interaksi  yang  diberikan  masing-masing  pihak  kepada  pasangannya. Sehingga  anak  yang  selalu  menjadi  korbanya  kurang  diperhatikan.  Besarnya  pengaruh facebook, twitter, Instagram, whatsApp yang dapat menyita waktu dan pandangan masing- masing pihak baik suami maupun istri yang membuat keduabelah pihak lupa akan tugas dan tanggung jawabnya dalam rumah tangga. Yang pada akhirnya terjadi pertikaian antara keduabelah  pihak  suami  dan  istri  akibat  penyalahgunaan  media  sosial  tersebut.  Hal  ini mengakibatkan terjadinya perceraian karena tidak ada lagi jalinan kasih yang diharapkan dan memutuskan untuk bercerai.
Tingginya  kebutuhan  rumah  tangga  yang  harus  dipenuhi  oleh  seorang  suami, sedangkan  pendapatan  yang  diperoleh  tidak  mencukupi  apa  yang  menjadi  kebutuhan keluarga. Hal ini membuat istri selalu menuntut lebih kepada suami atas hak dan kewajiban suami dalam menafkahi istri beserta anak-anak yang dilahirkan. Banyaknya tuntutan dari pihak istri membuat suami merasa tertekan sehingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Permasalahan terjadi yang tak kunjung selesai dan berakhir pada perceraian.
Akibat  terjadinya  pertengkaran  yang  disebabkan  oleh  media  sosial  tersebut  tentu menimbulkan kasus perceraian di Pengadilan Agama Kota Kisaran yang bersumber dari seseorang yang melakukan interaksi sosial “Negatif” di media sosial dari salah satu pihak suami yang mencoba mengingat mantannya dengan mencari mantannya tersebut di media sosial facebook sehingga timbul penasaran dan mulai saling menyapa dan bertanya kabar dan  terjadi  interaksi  yang  lebih  dalam  dengan  saling  bertukar  nomor  HP,  sehingga membuka percakapan di WhatsApp hingga saling melihat status di Instagram dan berkirim informasi  dan  foto  yang  akhirnya  bertemu  didunia  nyata  yang  awalnya  hanya  di  dunia maya. Hal ini berujung pada kedekatan yang semakin dalam dan dirahasiakan. Hubungan yang dirahasiakan oleh suami kepada istri seperti ini tentu dapat menimbulkan pertikaian dan  berujung  perceraian  di  Pengadilan  Agama  Kisaran  dimana  istri  mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim untuk Bercerai.
Penggunaan  media  sosial  yang  berlebihan  tentu  sangat  tidak  baik  dan  dapat memberikan  dampak  “Negatif”  jika  penggunaan  media  sosial  tersebut  tidak  tepat. Banyaknya permasalahan yang terjadi pada perkawinan sering diunggah oleh salah satu pasangan rumah tangga ke media sosial sehingga tanpa disadarinya telah membuka “aib” rumah tangganya di depan publik, yang mengakibatkan banyak orang yang ikut campur dalam permasalahan tersebut. Sedangkan permasalahan rumah tangga tersebut seharusnya diselesaikan oleh kedua pasangan suami dan istri secara baik-baik. Namun, banyak juga salah satu pasangan rumah tangga mengunggah keharmonisan rumah tangganya di media sosial  untuk  dijadikan  moment  yang  tak  terlupakan  sebagai  kenangan  dalam  hidup berumah tangga. Tingginya perceraian yang terjadi akibat pertengkaran yang disebabkan penyalahgunaan media sosial di Pengadilan Agama Kisaran pada Tahun 2020 terdiri dari cerai  gugat,  cerai  talak  yang  diakibatkan  pengaruh  dari  media  sosial  dapat  dilihat  pada tabel 1 di bawah ini.
Tabel 1. Data Jumlah Perceraian Akibat Pengaruh Media Sosial Tahun 2020 Bulan Jumlah Perceraian 2020 Cerai Gugat Cerai Talak Jumlah Persentase (%) Akibat Media Sosial Selain Akibat Media Sosial Januari 68 12 17.7% 26 38.2% 30 44.1% 100 % Februari 30 15 50% 5 16.7% 10 33.3% 100 % Maret 82 28 34.2% 18 21.9% 36 43.9% 100% April 54 18 33.3% 8 14.8% 28 51.9% 100% Mei 104 38 36.5% 26 25% 40 38.5% 100% Juni 112 42 37.5% 30 26.8% 40 35.7% 100% Juli 90 32 35.6% 21 23.3% 37 41.1% 100% Agustus 125 45 36% 33 26.4% 47 37.6% 100% September 156 61 39.2% 42 26.9% 53 33.9% 100% Oktober 148 58 39.2% 39 26.4% 51 34.4% 100% November 165 43 26,1% 65 39.4% 57 34.5% 100% Desember 151 42 27.8% 50 33.1% 59 39.1% 100% Jumlah 1.285 434 33.7% 363 28.2% 488 38.1% 100%
Sumber : Pengadilan Agama Kisaran Tahun 2023
Berdasarkan  hasil penelitian  yang telah dilakukan oleh penulis dapat dilihat pada data Tahun 2020 di Pengadilan Agama Kisaran terlihat jumlah angka perceraian mencapai 1.285  kasus,  sedangkan  perceraian  yang  disebabkan  penyalahgunaan  media  sosial mencapai 434 kasus dan perceraian selain akibat media sosial angka perceraian mencapai 363 kasus dan jumlah perceraian dengan menggunakan talak mencapai 488 kasus.
Hal  ini  membuktikan  bahwa  adanya  krisis  moral  dalam  penggunaan  media  sosial sebagai  alat  untuk  berinteraksi  kepada  banyak  orang  yang  dapat  mengakibatkan banyaknya  rumah  tangga  menjadi  tidak  harmonis  dan  mengakibatkan  terjadinya perceraian. Dalam hal ini, perlu dilakukan edukasi oleh pihak Pengadilan Agama Kisaran dalam  melakukan  mediasi  yang  kuat  untuk  mengatasi  terjadinya  perceraian  agar  tidak meningkat. Adapun data perceraian akibat media sosial berikutnya dari Pengadilan Agama Kisaran Tahun 2021 terdiri dari cerai gugat, cerai talak yang diakibatkan penyalahgunaan media sosial dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini.
Tabel 2. Data Jumlah Perceraian Akibat Pengaruh Media Sosial Tahun 2021 Bulan Jumlah Perceraian 2021 Cerai Gugat Cerai Talak Jumlah Persentase (%) Akibat Media Sosial Selain Akibat Media Sosial Januari 31 12 38.7% 7 22.6% 12 38.7% 100% Februari 50 19 38% 13 26% 18 36% 100% Maret 45 22 48.9% 11 24.4% 12 26.7% 100% April 41 18 44% 4 9.7% 19 46.3% 100% Mei 46 14 30.4% 12 26.1% 20 43.5% 100% Juni 40 10 25% 4 10% 26 65% 100% Juli 24 9 37.5% 1 4.2% 14 58.3% 100% Agustus 84 37 44% 13 15.5% 34 40.5% 100% September 85 40 47% 10 11.8% 35 41.2% 100% Oktober 60 26 43.3% 16 26.7% 18 30% 100% November 69 30 43.5% 19 27.5% 20 29% 100% Desember 78 34 43.6% 24 30.8% 20 25.5% 100% Jumlah 653 271 42% 130 20% 248 38% 100%
Sumber : Pengadilan Agama Kisaran Tahun 2023
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  penulis  pada  Tahun  2021  dapat dilihat  bahwa  jumlah  perceraian  yang  diakibatkan  penyalahgunaan  media  sosial  sedikit menurun dibandingkan Tahun 2020. Hal ini terlihat pada jumlah perceraian sebanyak 653 kasus, dan jumlah cerai gugat akibat media sosial sebanyak 271 kasus sedangkan jumlah cerai gugat selain akibat media sosial sebanyak 130 kasus dan jumlah cerai talak sebanyak 248 kasus.
Menyikapi  dari  beberapa  jumlah  perceraian  akibat  penyalahgunaan  media  sosial tersebut  masih  rendahnya  sikap  tanggung  jawab  yang  dimiliki  pengguna  media  sosial terhadap  keharmonisan  rumah  tangga  dalam  pemenuhan  kebutuhan  perekonomian keluarga  hingga  kurangnya  kemampuan  pengguna  dalam  mengendalikan  diri  terhadap resiko  dari besarnya pengaruh media sosial  terhadap hubungan komunikasi  antar suami dan  istri  yang  dapat  mengakibatkan  hilangnya  kepercayaan  dalam  berumah  tangga  dan mengakibatkan  pertikaian  panjang  dan  berakhir  pada  perceraian  di  Pengadilan  Agama Kisaran.
Data perceraian akibat media sosial berikutnya  juga dari Pengadilan Agama Kota Kisaran  pada  Tahun  2022  terdiri  dari  cerai  gugat,  cerai  talak  yang  dipengaruhi penyalahgunaan media sosial dapat dijelaskan pada tabel 3 di bawah ini.
Tabel 3. Data Jumlah Perceraian Akibat Pengaruh Media Sosial Tahun 2022 Bulan Jumlah Perceraian 2022 Cerai Gugat Cerai Talak Jumlah Persentase (%) Akibat Media Sosial Selain Akibat Media Sosial Januari 78 22 28.2% 16 20.5% 40 51.3% 100% Februari 89 25 28.1% 43 48.3% 21 23.6% 100% Maret 95 21 22.1% 44 46.3% 30 31.6% 100% April 90 41 45.6% 22 24.4% 27 30% 100% Mei 85 38 44.7% 27 31.8% 20 23.5% 100% Juni 86 37 43% 25 29.1% 24 27.9% 100% Juli 95 40 42.1% 35 36.8% 20 21.1% 100% Agustus 110 55 50% 26 23.6% 29 26.4% 100% September 128 56 43.7% 42 32.8% 30 23.4% 100% Oktober 135 67 49.6% 35 26% 33 24.4% 100% November 137 50 36.5% 41 30% 46 33.5% 100% Desember 168 63 37.5% 58 34.5% 47 28% 100% Jumlah 1.296 515 39.7% 414 32% 367 28.3% 100%
Sumber : Pengadilan Agama Kisaran Tahun 2023
Hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  di  Pengadilan  Agama  Kisaran  pada  Tahun 2022 menunjukkan bahwa perceraian yang diakibatkan penyalahgunaan media sosial lebih meningkat  dibandingkan  Tahun  2020  dan  2021.  Hasil  tersebut  dapat  dilihat  dari  data jumlah perceraian akibat pengaruh media sosial yang dipaparkan di atas berjumlah 1.296 kasus.    Jumlah  kasus  perceraian  cerai  gugat  akibat  media  sosial  sebanyak  515  kasus sedangkan jumlah perceraian selain akibat media sosial sebanyak 414 kasus dan jumlah perceraian cerai talak sebanyak 367 kasus.
Meningkatnya jumlah perceraian akibat pengaruh penyalahgunaan media sosial di Pengadilan Agama Kisaran tentu disebabkan beberapa permasalahan yang berhubungan dengan media sosial. Salah satu permasalahan yang paling riskan terhadap konflik pada rumah  tangga  adalah  perselingkuhan  (adanya  orang  ketiga),  kekerasan  rumah  tangga (KDRT) dan kebiasaan mengikuti judi online . Beberapa jenis kasus yang menyebabkan terjadinya perceraian tersebut  tentu  memilik  dampak yang buruk bagi  anggota keluarga dan kehidupan anak-anak yang dilahirkan untuk masa depannya.
Selain  itu,  banyaknya  kasus  perceraian  akbiat  media  sosial  juga  dipengaruhi perubahan zaman yang baru saja selesai di landa wabah penyakit Covid-19 yang membuat semua  pihak  kurang  aktif  untuk  berkegiatan  dilapangan  sehingga  lebih  banyak memengang handphone (HP) untuk di gunakan dengan berbagai keperluan. Permasalahan- permasalahan perceraian akibat media sosial tersebut tentu berasal dari suka menggunakan facebook, twitter, whastApp, instagram . Namun penggunanya tidak dapat mempergunakannya dengan baik atau seadanya saja. Tapi malah menjadi suatu kebutuhan yang  paling  utama  dan  lupa  akan  tanggungjawabnya  dalam  berumah  tangga.  Dan  pada akhirnya  timbullah  permasalahan-permasalahan  pada  rumah  tangga  yang  sekian  lama telah  dibina  menjadi  hancur  dan  selalu  berselisih  setiap  berbicara  dalam  urusan  rumah tangga hingga berujung pada pertikaian panjang dan menyebabkan terjadinya perceraian di Pengadilan Agama.
2. Pertimbangan  Majelis  Hakim  Pengadilan  Agama  Kota  Kisaran  dalam Memutuskan  Perkara  Media  Sosial  yang  Menyebabkan  Pertengkaran  yang Berdampak Pada Putusnya Perkawinan Pada Perkara Nomor :
2245/Pdt.G/2020/PA.Kis, Nomor : 1187/Pdt.G/2021/PA.Kis, Nomor : 2296/Pdt.G/2022/PA.Kis
a. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran Pada Putusan Perkara Nomor : 2245/Pdt.G/2020/PA.Kis
Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Desember 2020  telah  mengajukan  permohonan  cerai  talak  yang  telah  terdaftar  dikepaniteraan Pengadilan  Agama  Kisaran  dengan  Nomor  :  2245/Pdt.G/2020/PA.Kis  tanggal  04 Desember 2020. Majelis Hakim sudah mengupayakan mediasi. Namun karena Termohon juga  menginginkan  perceraian,  meskipun  pihak  Majelis  Hakim  sudah  menasehati Pemohon  agar  mengurungkan  kehendaknya  untuk  bercerai  dengan  Termohon  tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon.
Bahwa  mediasi  telah  dilaksanakan  secara  berulangkali  untuk  mempertemukan keduabelah  pihak  Pemohon  dan  Termohon  untuk  menemukan  solusi  terbaik  untuk perdamaian.  Namun  tidak  berhasil  untuk  di  damaikan  karena  Pemohon  tetap  dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon.
Adapun  Hakim  menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  permohonan  Pemohon sebagaimana keterangan yang telah diuraikan bahwa Pemohon dan Termohon telah sama- sama di panggil untuk hadir menghadapi di persidangan sebagaimana dikehendaki pasal 145  RBq  dan  terhadap  panggilan  tersebut  Pemohon  dan  Termohon  telah  hadir  secara inperson di persidangan.
Hakim  mencermati  jawab  menjawab  sebagaimana  tersebut  dalam  duduk  perkara, ternyata  Termohon  di  samping  memberikan  tanggapan  terhadap  pokok  perkara  juga mengajukan  gugatan  balik  (Rekonvensi),  maka  dalam  putusan  ini  Majelis  Hakim  perlu memberikan  pertimbangan  yang  diformulasikan  dalam  konvensi,  dalam  Rekonvensi, dalam  konvensi  bahwa  Hakim  mengabulkan  permohonan  Pemohon  Konvensi  dan memberi  izin  kepada  Pemohon  Konvensi  (xxx)  untuk  menjatuhkan  talak  satu  raj’i terhadap Termohon Konvensi (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran setelah putusan  berkekuatan  hukum  tetap.  Namun  dalam  Rekonvensi,  hakim  mengabulkan gugatan  Penggugat  Rekonvensi  untuk  sebagian  dan  menghukum  Tergugat  Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
Hakim  juga  menghukum  Tergugat  Rekonvensi  untuk  memberi  mut’ah  kepada Penggugat  Rekonvensi  sejumlah  Rp.  1.500.000,-  (satu  juta  lima  ratus  ribu  rupiah)  dan menghukum  Tergugat  Rekonvensi  untuk  membayar  nafkah  selama  iddah  kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah). Selain itu Hakim  menghukum  Tergugat  Rekonvensi  untuk  memberi  kiswah  kepada  Penggugat Rekonvensi  berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu  juta rupiah)  dan  menetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama xxxxx (pr). Lahir di Desa Manis, pada tanggal 06 April 2020, berada di bawah pemeliharaan dan pengasuhan  Penggugat  Rekonvensi  tanpa  mengurangi  hak  Tergugat  Rekonvesi  sebagai ayahnya  seperti  kebebasan  Penggugat  Rekonvensi  untuk  bertemu,  untuk  mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut yang dilakukan dengan cara-cara yang patut dan atas sepengetahuan  Penggugat  Rekonvensi.  Hakim  juga  menghukum  Tergugat  Rekonvensi untuk membayar nafkah 1 orang anak Penggugat Rekonvansi dan Tergugat Rekonvensi yang  bernama  xxxxx  (pr),  lahirdi  Desa  Manis,  pada  tanggal  06  April  2020  melalui Penggugat  Rekonvensi  sejumlah  Rp.  1.000.000,-  (satu  juta  rupiah)  setiap  bulan  dengan ketentuan ditambah 10% pertahun sampai anak-anak dewasa diluar biaya pendidikan dan
kesehatan.  Hakim  menghukum  Tergugat  Rekonvensi  untuk  membayar  kewajiban Tergugat  Rekonvensi  sebagaimana  diktum  nomor  2,  3,  4,  5  dan  7  dalam  Rekonvensi sebelum sidang ikrar talak dilaksanakan. Dan tidak dapat menerima untuk selebihnya.
Namun,  dalam  Konvensi  dan  Rekonvensi  membebankan  kepada  Pemohon Konvensi/Tergugat  Rekonvensi  untuk  membayar  perkara  sejumlah  Rp  391.000,-  (tiga ratus  sembilan  puluh  satu  ribu  rupiah);  Demikian  diputuskan  dalam  rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 Masehi,  bertepatan dengan tanggal  8 Jumadil Awal  1442 H, oleh kami Drs. Jaharuddin sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H., M.H dan Mhd. Taufik, S.H.I masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil  Awal  1442  H  oleh  Ketua  Majelis  tersebut  dengan  didampingi  oleh  Hakim Anggota  dan  dibantu  oleh  Rosmintaito,  S.H  sebagai  Panitera  Pengganti  serta  dihadiri Pemohon dan Termohon.
b. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran Pada Putusan Perkara Nomor : 1187/Pdt.G/2021/PA.Kis
Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 08 Juni 2021 telah mengajukan Cerai Gugat  yang  didaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Kisaran  Nomor: 1187/Pdt.G/2021/PA.Kis, tanggal 08 Juni 2021, maka berdasarkan hal-hal yang telah di daftarkan, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis  Hakim  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini  berkenan  menentukan  suatu hari persidangan dan memanggil para pihak dalam perkara ini untuk hadir pada hari dan tempat  yang ditentukan untuk  itu dan selanjutnya mengambil  keputusan hukum  dengan amar putusan sebagai berikut :
1) Mengabulkan gugatan penggugat.
2) Menjatuhkan  Talak  Satu  Ba’in  Sughra  Tergugat  (xxxxx)  terhadap  Penggugat (xxxxx)
3) Membebankan biaya perkara menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pada  hari  persidangan  yang  telah  ditetapkan  Penggugat  inperson  tidak  datang menghadap akan tetapi diwakili oleh kuasanya dipersidangan. Sedangkan Tergugat tidak pernah  datang  menghadap  dan  tidak  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap  sebagai wakilnya/  kuasanya  yang  sah  dan  tidak  mengajukan  eksepsi  tentang  kewenangan, walaupun menurut Relaas Panggilan Nomor 1187/Pdt.G/2021/PA. Kis yang dibacakan di muka persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali, serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah secara hukum.
Bahwa  mediasi  tidak  dapat  dilaksanakan  disebabkan  Tergugat  tidak  hadir  Ketua Majelis telah memberi nasihat kepada Penggugat supaya menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan  namun  tidak  berhasil  karena  Penggugat  tetap  pada  keinginannya  untuk bercerai dengan Tergugat.
Majelis  Hakim  dalam  persidangan  telah  berusaha  mendamaikan  dengan  cara memberi  nasihat  kepada  Penggugat  agar  bersabar  dan  membina  kembali  serta mempertahankan  rumah  tangga  dengan  Tergugat,  akan  tetapi  tidak  berhasil  karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya.
Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat  di  persidangan  telah mengajukan  alat  bukti  berupa  Fotokopi  bukti  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  : 195/12/VIII/2019, tertanggal 18 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Bandring, Kabupaten Asahan, kemudian bukti saksi Xxxxxxx, umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Asahan, menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena  saksi  adalah  bibi  Penggugat.  Penggugat  dalam  kesimpulannya  secara  lisan
menyatakan  di  persidangan  tetap  dengan  dalil  gugatan  Penggugat  dan  bermohon  agar Majelis Hakim memberikan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat. Sedangkan Tergugat tidak dapat di dengar dalam kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan. c. Pertimbangan Hakim
Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama  yang  dirubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan  diubah  lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut.
Menimbang, bahwa Tergugat telah pula dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali, untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, tidak  mengajukan  eksepsi  tentang  kewenangan  dan  ketidakhadiran  Tergugat  di persidangan tidak mempunyai alasan yang sah secara hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pasal 150 RBg, Tergugat dianggap tidak memperdulikan hak-haknya lagi di  persidangan dan oleh karena  itu perkara ini diproses tanpa hadirnya Tergugat.
Menimbang,  bahwa  ketidakhadiran  Tergugat  tersebut  berakibat  tidak  dapat dilakukannya  mediasi  sebagaimana  dikehendaki  pasal  4  Peraturan  Mahkamah  Agung Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan  dan tidak diperoleh jawaban-jawaban darinya untuk membantah dalil gugatan Penggugat.
Menimbang, bahwa kendatipun demikian Majelis Hakim telah berupaya melakukan usaha damai dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk  bercerai,  namun  tidak  berhasil,  karena  Penggugat  tetap  ingin  bercerai  dengan Tergugat.  Dengan  demikian  Majelis  Hakim  berpendapat  usaha  damai  sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 patut dinyatakan tidak berhasil.
Berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut :
1) Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  merupakan  suami  istri  yang  terikat  dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak.
2) Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Februari 2020.
3) Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  telah  pisah  rumah  sejak  9  bulan  yang  lalu  dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi tanpa menjalankan kewajiban suami istri.
4) Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.
Berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  tersebut  di  atas,  dalam  halaman  telah dinyatakan  dalil  gugatan  Penggugat  telah  terbukti  dan  alasan  yang  diajukan  oleh Penggugat  telah  memenuhi  maksud  pasal  19  huruf  (f)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 serta dalil  gugatan  Penggugat  tidak  bertentangan  dengan  hukum,  maka  dengan mempertimbangkan Pasal 150 RBg. Gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba’in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat. Bahkan bardasarkan  pasal  89  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  yang  telah  diubah  kedua kalinya  dengan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009,  Penggugat  dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.
3. Pandangan  Kompilasi  Hukum  Islam  Terhadap  Penyalahgunaan  Media  Sosial Penyebab Pertengkaran Pada Perkara Nomor : 2245/Pdt.G/2020/PA.Kis, Nomor: 1187/Pdt.G/2021/PA.Kis, Nomor: 2296/Pdt.G/2022/PA.Kis
a. Kompilasi Hukum Islam Pada Perkara Nomor : 2245/Pdt.G/2020/PA.Kis
Berdasarkan  permasalahan  yang  terjadi  akibat  penyalahgunaan  media  sosial  yang menyebabkan  pertengkaran  antara  suami  dan  istri  pada  perkara  Nomor    : 2245/Pdt.G/2020/PA.Kis  yang telah di paparkan di atas, menurut Kompilasi Hukum Islam dapat dijelaskan bahwa prinsip dasar perkawinan atau pernikahan adalah akad yang sangat kuat  atau mitsaqan ghalidzan untuk  menaati perintah Allah dengan tujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah guna mewujudkan tujuan tersebut,  diperlukan  niat  yang  besar  dari  suami  istri  untuk  menjaga  hubungan  dengan melaksanakan  tanggung  jawab  masing-masing  dan  memupuk  kasih  sayang  antara  satu dengan lainnya. Sedangkan untuk barometer kerukunan dalam suatu rumah tangga dapat dilihat  dari  seberapa  dekat  kedekatan  hubungan  antara  suami  dan  istri.  kedekatan dimaksud sebagaimana digambarkan dalam Al-Qur’an Suroh Al-Baqarah Ayat 187 yang berbunyi :
َّنُهَل  ٌساَبِل ْمُتْنَأ َو ْمُكَل  ٌساَبِل
Artinya :
Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Adapun  dalam  mewujudkan  kedekatan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  Al- Qur’an tersebut, diperlukan adanya unsur saling mencintai, saling menyayangi dan adanya ikatan  batin  atau  ikatan  jiwa  yang  mendalam  yang  terhunjam  ke  dalam  lubuk  sanubari suami  istri.  Berdasarkan  fakta  hukum  tersebut,  telah  nampak  secara  nyata  dalam kehidupan  rumah  tangga  Pemohon  Konvensi  dan  Termohon  Konvensi  telah  jauh  dari barometer kerukunan karena keduanya sudah tidak harmonis dan sulit untuk dirukunkan disebabkan  Termohon  Konvensi  mengajak  pindah  Pemohon  Konvensi  dan  rumah kediaman  bersama  yaitu  rumah  orang  tua  Pemohon  Konvensi,  orang  tua  Pemohon Konvensi ikut campur dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan  Pemohon  Konvensi  selingkuh,  sehingga  keduanya  telah  pisah  tempat  tinggal  sejak bulan Oktober tahun 2020, dan sejak pisah rumah Pemohon Konvensi tidak ada memberi nafkah  kepada  Termohon  Konvensi  tidak  ada  lagi  kepedulian  dari  keduabelah  pihak hingga  keduanya  tidak  lagi  melaksanakan  kewajiban  sebagai  pasangan  suami  istri,  dan adanya  upaya  damai  yang  tidak  berhasil.  Keadaan  yang  demikian  merupakan  indikator putusnya  ikatan  batin  diantara  Pemohon  Konvensi  dan  Termohon  Konvensi  karena masing-masing pihak sudah tidak lagi memerdulikan satu dengan yang lainnya, terlebih dengan memerhatikan sikap masif Pemohon Konvensi yang nampak di persidangan yang mana  Pemohon  Konvensi  kukuh  ingin  mengakhiri  ikatan  perkawinannya  dengan Termohon  Konvensi  dengan  jalan  mentalaknya.  Oleh  karena  itu,  Majelis  Hakim berpendapat  rumah  tangga  mereka  telah  pecah  dan  dapat  dikategorikan  sebagai  rumah tangga yang rusak ( broken marriage ).
Menyikapi  penyebab  dari  ketidakharmonisan  dalam  rumah  tangga  Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak terungkap secara gamblang, akan tetapi  dalam hal ini Majelis Hakim telah melihat pada akibat hukum dari ketidakharmonisan tersebut, yakni adanya pisah tempat tinggal, tidak adanya kepedulian dari kedua belah pihak hingga keduanya  tidak  lagi  melaksanakan  kewajiban  sebagai  pasangan  suami  istri,  dan  adanya upaya damai yang tidak berhasil, maka sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah serta telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
4. Kompilasi Hukum Islam Pada Perkara Nomor : 1187/Pdt.G/2021/PA.Kis
Berdasarkan  permasalahan  yang  terjadi  akibat  penyalahgunaan  media  sosial  yang menyebabkan  pertengkaran  antara  suami  dan  istri  pada  perkara  Nomor    : 1187/Pdt.G/2021/PA.Kis  yang telah di paparkan di atas, keputusan hukum yang diambil secara Kompilasi Hukum Islam tentu sesuai dengan fakta dari permasalahan yang terjadi pada  pernikahan  yang  dialami  oleh  Penggugat  danTergugat.  Walaupun  pada  awalnya Penggugat  dan  Tergugat  menginginkan  suatu  pernikahan  yang  sakinah,  mawaddah, warohmah yang dapat diwujudkan dengan membina rumah tangga secara rukun dan damai sesuai asas-asas yang mendasari hubungan pasangan suami istri untuk membangun rumah tangga dalam ajaran Agama Islam sebagaimana yang di maksudkan dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur’an Surah Ar-Rum Ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :
َا  ْنِِّم ْمُكَل َقَلَخ  ْنَا ٖٓ  هِتٰيٰا  ْنِم َو ْوَقِِّل ٍتٰيٰ َلَ  َكِلٰذ ْيِف َّنِاۗ ًةَمْح َر َّو ًةَّد َوَّم ْمُكَنْيَب َلَعَج َو اَهْيَلِا ا ْٖٓوُنُكْسَتِِّل اًجا َو ْزَا ْمُكِسُفْن َن ْو ُرَّكَفَتَّي  ٍم Artinya:
Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.
Menyikapi firman Allah SWT dalam surah A-Rum ayat 21 di atas bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1Tahun 1974 tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, namun apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami istri, kemudian salah satu pihak atau keduabelah pihak telah bertekad  untuk bercerai, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian bahayanya lebih besar dari manfaat yang akan dicapai.
Pertimbangan-pertimbangan  yang  diajukan  oleh  Penggugat  kepada  Majeli  Hakim telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 serta dalil gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan mempertimbangkan Pasal 150 RBg. Gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba’in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat.

## 5. Kompilasi Hukum Islam Pada Perkara Nomor : 2296/Pdt.G/2022/PA.Kis
Berdasarkan  permasalahan  yang  terjadi  akibat  penyalahgunaan  media  sosial  yang menyebabkan  pertengkaran  antara  suami  dan  istri  pada  perkara  Nomor    : 2296/Pdt.G/2022/PA.Kis  yang telah di paparkan di atas, menurut Kompilasi Hukum Islam salah  satu  prinsip  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  adalah mempersulit  perceraian,  dan  Agama  Islam  sangat  membenci  perceraian/talak  namun melihat situasi dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti diuraikan diatas, dan  untuk  mengakhiri  kemelut  yang  berkepanjangan  serta  guna  menghindari  mudharat yang  lebih  besar,  maka  perceraian  antara  Penggugat  dan  Tergugat  dipandang  sebagai solusi yang tepat.
Adapun fakta-fakta yang telah dikonstatir dalam penjelasan perkara di  atas, maka pihak Majelis Hakim berpendapat bahwa “tindakan Penggugat dan Tergugat yang tidak mau bersatu kembali dalam rumah tangga” dapat dikualifikasikan sebagai “ pertengkaran yang  terus  menerus ”  dan  “ tidak  ada  harapan  akan  dapat  hidup  rukun  kembali  dalam rumah  tangga ”  sehingga  dapat  disimpulkan  secara  yuridis  bahwa  peristiwa  hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan rumusan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi unsur-unsurnya, dan oleh karena Penggugat dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan maka gugatan Penggugat tersebut dipandang beralasan dan tidak melawan hukum.
Pandangan  Kompilasi  Hukum  Islam  yang  telah  dipaparkan  di  atas  berkaitan  pula dengan sebuah hadist dan kaidah-kaidah hukum secara Agama Islam serta pendapat para pakar hukum Islam yang menegaskan sebagai berikut :
رر ِصلَو ررض لَ
Artinya:    “Tidak  boleh  memudharatkan  diri  sendiri  dan  tidak  boleh  pula membahayakan  orang  lain”.    (Sunan  Ibnu  Majah,  Kitab  al-Ahkam,  Hadits  no. 2331).
تسا اذا
هقلاط يصاغلا هيلع قلط اهجوزل هجوزلا ةيعر مدعد
Artinya:  “Apabila  ketidaksukaan  istri  terhadap  suaminya  itu  sudah  sedemikian rupa,  maka  Hakim  dapat  menjatuhkan  talak  terhadap  istrinya  dengan  talak  satu ba’in shugra”. (Ghayah al-Maram halaman162).
Menyikapi  fakta-fakta  permasalahan  dalam  pernikahan  Penggugat  dan  Tergugat, maka  keputusan  yang  ditetapkan  secara  Kompilasi  Hukum  Islam  berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka pihak Majelis Hakim menyimpulkan sesuai dengan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3Tahun 2006  dan  terakhir  dengan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  bahwa  keduabelah pihak  tidak  mungkin  lagi  didamaikan  karena  kondisi  rumah  tangga  Penggugat  dan Tergugat telah pecah dantidak layak lagi dipertahankan. Maka solusi yang harus ditempuh adalah  membuka  pintu  perceraian,  oleh  karenanya  sepatutnya  petitum  angka  1  dan  2 tersebut  dikabulkan  dengan  menjatuhkan  talak  satu  bain  shugra  Tergugat  terhadap Penggugat

## Kesimpulan
Hasil  penelitian  ini  dapat  dilihat  pada  putusan  perkara  oleh  Majelis  Hakim  di Pengadilan  Agama  Kisaran  pada  Tahun  2020  jumlah  angka  perceraian  mencapai  1.285 kasus, sedangkan perceraian yang disebabkan penyalahgunaan media sosial mencapai 434 kasus dan perceraian selain akibat media sosial angka perceraian mencapai 363 kasus dan jumlah perceraian dengan menggunakan talak mencapai 488 kasus. Dan hasil penelitian pada Tahun 2021 sedikit menurun jumlah perceraian sebanyak 653 kasus, dan jumlah cerai gugat akibat media sosial sebanyak 271 kasus sedangkan jumlah cerai gugat selain akibat media sosial sebanyak 130 kasus dan jumlah cerai talak sebanyak 248 kasus sedangkan hasil penelitian pada Tahun 2022 jumlah perceraian akibat pengaruh media sosial  yang dipaparkan di atas kembali meningkat berjumlah 1.296 kasus.  Jumlah kasus perceraian cerai gugat akibat media sosial sebanyak 515 kasus sedangkan jumlah perceraian selain akibat media sosial sebanyak 414 kasus dan jumlah perceraian cerai talak sebanyak 367 kasus.  Tingginya  jumlah  perceraian  yang  terjadi  di  sebabkan  beberapa  hal  adanya perselingkuhan (orang ketiga), kekerasan rumah tangga (KDRT) dan kebiasaan mengikuti judi online serta permasalahan ekonomi keluarga yang sumber permasalahannya berasal dari jejaring  Facebook,  Twitter,  Instagram,  dan  WhatsApp ,  yang  tidak  pandai  dalam memanfaatkan jejaring tersebut sehingga mengakibatkan pertengkaran dan berakhir pada perceraian di Pengadilan Agama Kisaran

## Daftar Pustaka
Abdullah,  A.,  Parasit,  L.,  Yanti.  (2023).  Penyimpangan  Sosial  Perilaku  Judi  Dan Dampaknya  Terhadap  Keharmonisan  Keluarga  (Studi  Kasus  Tiga  Keluarga  di Kelurahan Takimpo, Kabupaten Buton). Miabhari, 1 (1), 86-106. Armiadi,  Al-Fattah, M. (2018). Peran Hakam (Juru Damai) dalam Mengatasi Perceraian (Studi Di Jabatan Kehakiman Syari’ah Pulau Pinang, Malaysia). El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga, 1 (1). 37-56.
Basri,  Kasim,  S.S.,  Roslan,  S.  (2018)  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (Kdrt)  Yang Dialami Suami (Studi di Desa Kontumere Kecamatan Kabawo Kabaupaten Muna).
Neo Societal, 3 (2) 457-466.
Cahyono, A. S. (2016). Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia. Publiciana, 9 (1), 140-157.
Ernawati. (2020). Hukum Acara Peradilan Agama . Depok: PT. RajaGrafindo Persada. Eva, Y., Septia, Oktaviani, W. (2020). Media Sosial Pemicu Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Padang Kelas 1a), Ijtihad, 36 (2), 40-50.
Hastrida, A. (2021). Proses Pengelolaan Media Sosial Pemerintah : Manfaat Dan Risiko. Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik, 25 (2), 149-165. Ikhtiarina,  S.,    Anggreni,  A.,  Ashar.  (2020).  Fenomena  Pernikahan  Siri  Di  Kabupaten Penajam Paser Utara Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum. Jurnal Lex Suprema, II (2), 234-249.
Kusuma, R. C. S.D. (2020). Dampak Media Sosial Dalam Gaya Hidup Sosial ( Studi Kasus Pada Mahasiswi Pendidikan Administrasi Perkantoran FE UNY). Jurnal Efisiensi – Kajian Ilmu Administrasi,17 (1), 15-33.
Maqfiroh,  S.,  Legowo,  M.  (2014).  Analisis  Wacana  Perselingkuhan  Di  Kalangan Salesman Farmasi Pt .Sun Hodos Pharma Sidoarjo. Paradigma. 02 (03), 1-8. Musaitir.  (2020).  Problematika  Kehidupan  Rumah  Tangga  Pada  Pasangan  Suami  Istri Perspektif Hukum Keluarga Islam. Al-Ihkam : Jurnal Hukum Keluarga, 12 (2), 153- 176.
Ngafifi,  M.  (2014).  Kemajuan  Teknologi  Dan  Pola  Hidup  Manusia  Dalam  Perspektif Sosial Budaya. Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi, 2 (1), 33- 47.
Novitasari, C. N., Latifiani, D., Arifin, R. (2019). Analisis Hukum Islam terhadap Faktor Putusnya  Tali  Perkawinan. Samarah:  Jurnal  Hukum  Keluarga  dan  Hukum  Islam,
3 (2), 322-341.
Nur, E. (2021) Peran Media Massa Dalam Menghadapi Serbuan Media Online. Majalah Ilmiah Semi Populer Komunikasi Massa, 2 (1), 51 – 64
Perdana, A. P., Yusuf, W. (2020). UU ITE Tentang Efek Media Sosial Terhadap Generasi Milenial. Inovasi Pembangunan – Jurnal Kelitbangan, 8 (3), 297-308. Rosemarwati,  T.  U.,  Lindawati,  L.  (2019).  Penggunaan  Media  Sosial  Sebagai  Sumber Berita  Oleh  Jurnalis  Media  Daring  Di  Indonesia. Jurnal  Studi  Komunikasi  Dan Media, 23 (2), 101 – 114.
Rustina. (2014). Keluarga Dalam Kajian Sosiologi. Musawa, 6(2), 287-322.
Santoso.  (2016).    Hakekat  Perkawinan  Menurut  Undang-Undang  Perkawinan,  Hukum Islam Dan Hukum Adat. Yudisia, 7 (2), 412-434.
Suprima. (2022). Pernikahan Dini Dalam Upaya Menjauhi Zina: Solusi atau Kontroversi. Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 4(2), 381-390.
Triwardhani. I. J., Trigartanti, W., Rachmawati, I., Putra, R. P. (2020). Strategi Guru dalam membangun  komunikasi  dengan  Orang  Tua  Siswa  di  Sekolah. Jurnal  Kajian Komunikasi, 8 (1), 99-113
Yuniarto, P. R. (2014). Masalah Globalisasi di Indonesia: Antara Kepentingan, Kebijakan, dan Tantangan. Jurnal Kajian Wilayah, 5 (1), 67-95