## Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Tangai Kecamatan Rambang Kuang
Sari Pebriyanti 1 , Totok Sudiyanto 2 , Emilda 3
1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang, Sarifebriyanti958@gmail.com 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang, totoktajir1978@gmail.com 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang, emilzahra@yahoo.co.id

## ABSTRACT
This study aims to determine the Transparency and Accountability of Village Fund Alloction (ADD) in Tangai  Village,  Rambang  Kuang  District,  Ogan  ilir  Regency,  2017-2019.  The  method  used  in  this study is a qualitative method, the sample in this study is in the form of planning and accountability for the 2017-2019 period, the data sources in this study are primary and secondary data, data collection techniques  used  are  interview  and  documentation  techniques,  data  analysis  techniques  used  is  a qualitative  descriptive  analysis.  The  results  of  the  transparency  and  accountability  research  on  the allocation  pf  village  funds  in  Tangai  Village  in  2017-2019  at  the  planning  stage,  community participation  is  still  low  in  participating  in  deliberations  which  reflects  the  lack  of  awareness  and awareness  of  the  community  to  play  an  active  role  in  village  development.  The  reporting/ accountability  stage  that  was  conveyed  by  the  village  head  to  the  Sub-District  Head  was  in accordance  with  Minister  of  Home  Affairs  Regulation  No.  20  of  2018,  this  can  be  seen  with  an explanation of the use village funds, but it was not yet supported with expenditure documents such as memorandum, receipts and invoices.
Keyword: Transparency, Accountability of Village Fund Allocation (ADD)

## ABSTRAK
Penelitian ini  bertujuan  untuk mengetahui Transparansi  dan  Akuntabilitas  Alokasi  Dana  Desa  (ADD) Di  Desa  Tangai  Kecamatan  Rambang  Kuang  Kabupaten  Ogan  Ilir  Tahun  2017-2019.  Metode  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif,  sampel  dalam  penelitian  ini  berupa perencanaan  dan  pertanggungjawaban  periode  2017-2019,  sumber  data  dalam  penelitian  ini  adalah data  primer  dan  sekunder,  teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  teknik  wawancara  dan dokumentasi, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian transparansi  dan  akuntabilitas  alokasi  dana  desa  di  Desa  Tangai  tahun  2017-2019  pada  tahap perencanaan,  partisipasi  masyarakat  masih  rendah  dalam  mengikuti  musyawarah  yang mencerminkan  kurangnya  tingkat  kepedulian  dan  kesadaran  masyarakat  untuk  berperan  aktif  dalam pembangunan desa. Tahap pelaporan/pertanggungjawaban yang telah di sampaikan Kepala Desa ke Camat  telah  sesuai  permendagri  no  20  tahun  2018  hal  ini  dapat  dilihat  dengan  adanya  penjelasan penggunaan  dana  desa,  tetapi  masih  belum  di  dukung  dengan  dokumen-dokumen  pengeluaran seperti nota, kwitansi, dan faktur.
Kata Kunci: Transparansi, Akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD)

## A. PENDAHULUAN
Dalam pelaksanaan pemerintahan, pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa  secara  transparansi  dan  akuntabilitas.Transparansi  berarti  di  kelola  secara terbuka, akuntabilitas berarti dipertanggungjawaabkan secara hukum. Disamping itu keuangan desa harus di bukakan dan dilaporkan sesuai dengan peraturan akuntansi keuangan pemerintahan.( Kurniawan 2014:2)
Dalam  pelaksanaan  pemerintahan  desa  dituntut  adanya  suatu  aspek  tata pemerintahan  yang  baik (good  governance), dimana  salah  satu  karakteristik  atau
unsur  utama  dari good  governance adalah  transparansi.Transparansi ialah  memiliki arti  keterbukaan  organisasi  dalam  memberikan  informasi  yang  terkait  dengan aktivitas  pengelolaan  sumber  daya  publik  kepada  pihak-pihak  yang  menjadi pemangku  kepentingan.Transparansi  dan  akuntabilitas  merupakan  dua  kunci  dalam penyelenggaraan pemerintah maupun penyelenggaraan perusahaan yang baik good governance. Transparansi  ditandai  oleh  kebijakan  ,  regulasi,  program,  anggaran kegiatan pemerintah terbuka kepada publik.
Selain  adanya  transparansi  dalam  pengelolaan  anggaran  dana  desa  juga diperlukan  juga  adanya  akuntabilitas.  Akuntabilitas  merupakan  prinsip  yang  harus ada  dalam  pemerintahan,  baik  pemerintahan  terbesar  maupun  pemerintahan  yang kecil  yaitu  pemerintahan  desa.Sebuah  pemerintahan  dikatakan  baik  apabila masyarakatnya  sejahtera.Jadi  akuntabilitas  pemerintah  sangat  di  perlukan  sebagai penunjang dan peranan ekonomi desa agar berjalan dengan baik.
Untuk  melaksanakan  dan  menunjang  kegiatan  tersebut  salah  satu  bentuk bantuan  langsung  dari  pemerintah  pusat  adalah  Alokasi  Dana  Desa  (ADD) merupakan dana perimbangan yang bersumber dari APBD yang harus dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk desa-desa. Dalam pengelolaan alokasi dana desa kabupaten  membentuk  tim  fasilitas,  yang  memfalitasi  pengelolaan  Alokasi  Dana Desa  dan  kemudian  membentuk  tim  pendamping  di  kecamatan  yang  mendampingi jalannya  pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  dan  kemudian  membentuk  tim pelaksanaan  di  desa  yang  memiliki  tanggungjawab  sebagai  pelaksana  pengelolaan Alokasi Dana Desa.
Alokasi  dana  desa  sangat  rawan  terhadap  penyelewengan  dana  oleh  pihak yang  seharusnya  dipercaya  oleh  masyarakatnya  dalam  membangun  desa  menjadi lebih  maju  dan  berkembang.  Disinilah  pentingnya  peran  masyarakat  langsung  dan tidak  lepas  dari  peran  pemerintah  kabupaten  selaku  memberi  dana  untuk  selalu memonitor  jalannya  pembangunan  di  desa.  Hal  ini  dilakukan  karena  sebesar  70% dari  alokasi  dana  desa  diperuntukan  bagi  masyarakat  dan  30%  untuk penyelenggaraan  pemerintah  desa.  ADD  digunakan  untuk  pemberdayaan masyarakat  desa  diarahkan  untuk  perbaikan  sarana  dan  prasarana  fisik  desa  yang meliputi sarana publik, perbaikan lingkungan serta pemukiman, honor tim pelaksana ADD  dan  penguatan  kelembagaan  desa  serta  kegiatan  lainnya  yang  dianggap penting.
Menurut  undang-undang  nomor  6  tahun  2014  tentang  pengelolaan  keuangan desa, dimana keuangan desa merupakan hak dan kewajiban pemerintah desa dalam rangka  penyelenggaraan  desa.  Keuangan  desa  merupakan  kekayaan  desa  yang berhubungan  langsung  dengan  hak  dan  kewajiban  desa.Pengelolaan  keuangan desa dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan tahap pelaporan harus dapat dipertanggungjawabkan.
Pengertian  pengelolaan  keuangan  desa  berdasarkan  peraturan  menteri  dalam negri  nomor  20  tahun  2018  pasal  1  yang  dimaksud  dengan  pengelolaan perencanaan,  pengadaan,  penggunaan,  penatausahaan,  penilaian,  pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  terlihat  masih  rawan  sering  terjadinya penyimpangan, seharusnya mencerminkan pentingnya good govermance dalam tata kelola  pemerintah  desa.Sebuah  tata  kelola  yang  mengutamakan  transparansi  dan akuntabilitas. Alasan peneliti melakukan penelitian ini adalah karena di Desa Tangai merupakan  desa  yang  melaksanakan  alokasi  dana  desa  dengan  adanya  informasi dari  masyarakat  untuk  transparansi  bahwa  pada  tahap  pembahasan  rencana
penggunaan  alokasi  dana  desa  (ADD)  yang  dihadirkan  hanya  orang-orang  tertentu saja,  sementara  hasil  dari  pembahasan  rencana  penggunaan  alokasi  dana  desa tidak  diinformasikan  kepada  masyarakat  secara  umum  sehingga  masyarakat  tidak tahu  bahwa  desa  mendapatkan  bantuan  dana  yang  besar  dari  pemerintah  daerah melalui  APBD  dan  masih  belum  tau  apakah  sudah  dijalankan  dengan  baik  apa belum.
Selain  permasalahan    Transparansi  dan  Akuntabilitas  dimana  masih  rendah kapasitas  aparatur  pemerintah  desa,  dalam  penguasaan  teknologi,  manajemen pelayanan kepada masyarakat. Dan masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengeolaan alokasi dana desa. Sehingga program-program yang telah direncanakan oleh  pemerintah  desa  belum  dapat  berjalan  sesuai  perencanaan  yang  telah ditentukan.  Maka  melalui  skripsi  ini  penulis  membahas  mengenai  transparansi  dan akuntabiitas  alokasi  dana  desa  yang  berfokus  pada  perencanaan  dan pertanggungjawaban alokasi dana desa.

## B. KAJIAN TEORI Pengertian Desa
Menurut undang-undang no 6 tahun 2014, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah,  kepentingan  masyarakat  setempat  berdasarkan  prakarsa  masyarakat, hak  asal-  usul,  dan  hak  tradisional  yang  diakui  dan  dihormati  dalam  sistem pemerintahan  NKRI,  kewenangan  berdasarkan  hak  asal-usul  adalah  hak  yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
Desa  memiliki  kewenangan  yang  tertuang  dalam  undang-undang  No  6  tahun 2014  tentang  desa,  yang  meliputi  kewenangan  dibidang  penyelenggaraan pemerintah  desa,  pelaksanaan  pembangunan  desa,  pembinaan  masyarakat  desa, dan  pemberdayaan  masyarakat  desa.Tujuan  pembentukan  desa  adalah  untuk meningkatkan  kemampuan  penyelenggaraan  pemerintah  terhadap  pelayanan masyarakat  sesuai  dengan  tingkat  perkembangan  dan  kemajuan  pembangunan desa.
Pemerintah  desa  menurut  undang-undang  nomor  6  tahun  2014  tentang  desa, pemerintah  desa  adalah  penyelenggaraan  urusan  pemerintah  dan  kepentingan masyarakat  setempat  dalam  sistem  Pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia. Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota.

## Pengertian Alokasi Dana Desa
Pengertian  alokasi  dana  desa  adalah  suatu  dana  bantuan  dari  pemerintah pusat  yang  disalurkan  ke  setiap  Kabupaten/Kota  untuk  keperluan  desa,  yang bersumber  dari  anggaran  pendapatan  dan  belanja  negara  bagian  keuangan perimbangan  dana  pusat  dan  daerah  yang  diperoleh  setiap  daerah  kabupaten. Bertujuan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  dan  pemerataan  pembangunan  desa melalui  peningkatan  pelayanan  publik  di  desa,  memajukan  perekonomian  desa, mengatasi  kesenjangan  pembangunan  antar  desa  serta  memperkuat  masyarakat desa  sebagai  subjek  dari  pembangunan.  (Jurnal  Among  Makarti  Vol.11  No 22,Desember 2018).

## Tujuan Alokasi Dana Desa
Menurut Undang Undang No 6 tahun 2014 ialah sebagai berikut:
a. Meningkatkan  penyelenggaraan  pemerintah  desa  dalam  melaksanakan pelayanan  pemerintah  desa,  pembangunan  dan  kemasyarakatan  sesuai kewenangan.
b. Meningkatkan  kemampuan  lembaga  kemasyarakatan  di  desa  dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai  potensi  desa  meningkatkan  pemerataan  pendapatan,  kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Desa.
c. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat desa.
d. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan
e. Meningkatkan pembangunan infrastruktur
f. Meningkatkan  pengalaman  nilai-nilai  keagamaan  sosial  budaya  dalam  rangka mewujudkan peningkatan sosial
g. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat

## Pengelolaan Keuangan Desa
Berdasarkan peraturan mentri dalam negri nomor 20 tahun 2018 pasal 1 yang dimaksud  dengan  pengelolaan  ialah  rangkaian  kegiatan  mulai  dari  perencanaan, pengadaan,  penggunaan,  penatausahaan,  penilaian,  pembinaan,  pengawasan  dan pengendalian.pengelolaan  atau  disebut  juga  dengan  manajemen  dalam  pengertian umum  ialah  suatu  seni,keterampilan  atau  keahlian  yakni  seni  dalam  menyelesaikan pekerjaan  melalui  orang  lain  atau  keahlian  untuk  menggerakan  orang  melakukan suatu pekerjaan.
Peraturan  mentri  dalam  negeri  nomor  20  tahun  2018  tentang  pedoman pengelolaan keuangan desa.Pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas  dalam  pengelolaan  daerahnya.Salah  satu  bentuk  kepedulian  pemerintah terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah adanya anggaran pembangunan secara  khusus  yang  dicantumkan  dalam  anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah (APBD)  untuk  pembangunan  wilayah  pedesaan,  yakni  dalam  bentuk  Alokasi  Dana Desa  (ADD).  Inilah  kemudian  munculnya  suatu  proses  baru  tentang  dsesentralisasi desa diawali dengan adanya Alokasi Dana Desa (ADD).
Dalam  peraturan  pemerintah  nomor  43  tahun  2014  tentang  desa  pasal  93 pengelolaan keuangan desa meliputi :
1) Perencanaan
a. Sekretaris  desa  menyusun  rancangan  peraturan  desa  tentang  APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan
b. Sekretaris  desa  menyampaikan  rancangan  peraturan  desa  tentang  APBDesa kepada kepala desa
c. Rancangan  peraturan  desa  tentang  APBDesa  sebagaimana  dimakusd  pada ayat  (2)  disampaikan  oleh  kepala  desa  kepada  badan  permusyawaratan  desa untuk dibahas dan disepakati bersama
d. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  paling  lambat  bulan  oktober  tahun berjalan
2) Pelaksanaan
a. Semua  penerimaan  dan  pengeluaran  desa  dalam  rangka  pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
b. Khusus  bagi  desa  yang  belum  memiliki  palayanan  perbankan  di  wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota.
c. Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah
3) Penatausahaan
a. Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa
b. Bendahara  desa  wajib  melakukan  pencatatan  setiap  penerimaan  dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib
c. Bendahara  desa  wajib  mempertanggungjawabkan  uang  melalui  laporan pertanggungjawaban
d. Penatausahaan  penerimaan  dan  pengeluaran  sebagaimana  dimaksud  dalam buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank.
4) Pelaporan dan
a. Kepala  desa  menyampaikan  laporan  realisasi  pelaksanaan  APBDesa  kepada bupati/walikota berupa
 Laporan semester pertama
 Laporan semester akhir
a. Laporan  semester  pertama  bagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  a berupa laporan realisasi APBDesa
b. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan
c.  Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya.
5) Pertanggungjawaban
a. Kepala desa menyampaikan laporan pertangungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhit tahun anggaran
b. Laporan  pertanggungjawaban  realisasi  pelaksanaan  APBDesa  sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan
c. Laporan  pertanggungjawaban  realisasi  pelaksanaan  APBDesa  sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan desa
d. Peraturan  desa  tentang  laporan  pertanggungjawaban  realisasi  pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
 Format  laporan  pertanggungjawaban  realisasi pelaksanaan  APBDesa  tahun anggaran berkenaan
 Format  laporan  kekayaan  milik  desa  per  31  desember  tahun  anggaran berkenaan
 Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.

## Pengertian Otonomi Desa
Menurut  (Widjaja  2011:165)  Otonomi  desa  dapat  diartikan  sebagai penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari system penyelenggaraan  pemerintah,  sehingga  desa  memiliki  kewenangan  untuk  mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.
Otonomi  desa  merupakan  hak,  wewenang  dan  kewajiban  untuk  mengatur  dan mengurus  urusan  pemerintah  dan  kepentingan  masyarakat  berdasarkan  hak  asal- usul  dan  nilai-nilai  sosial  budaya  yang  ada  pada  masyarakat  untuk  tumbuh  dan berkembang  mengikuti  perkembangan  desa  tersebut.  Urusan  pemerintahan berdasarkan  asal  usul  desa,  urusan  yang  menjadi  wewenang  pemerintahan Kabupaten  atau  Kota  diserahkan  pengaturannya  kepada  desa,  namun  dalam
pelaksanaan  hak,  kewenangan  dan  kebebasan  dalam  penyelenggaraan  otonomi desa  harus  tetap  menjunjung  nilai-nilai  tanggungjawab  terhadap  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  dengan  menekankan  bahwa  desa  adalah  bagian  yang  tidak terpisahkan dari bangsa dan negara indonesia. (Wijaya 2018:30 Akuntansi Desa).
a) Tujuan dan manfaat otonomi desa
 memperkuat kemandirian desa berbasis kemandirian NKRI
 memperkuat posisi desa sebagai subyek pembangunan
 mendekatkan perencanaan pembangunan ke masyarakat
 memperbaiki pelayanan publik dan pemerataan pembangunan
 menciptakan  efisiensi  pembiayaan  pembangunan  yang  sesuai  dengan kebutuhan lokal
 menggairahkan ekonomi lokal dan penghidupan masyarakat desa
 memberikan  kepercayaan,  tanggungjawab  dan  tantangan  bagi  desa  untuk membangkitkan prakarsa dan potensi desa
 menempa kapasitas desa dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan
 membuka  arena  pembelajaran  yang  sangat  berharga  bagi  pemerintah  desa, lembaga-lembaga desa dan masyarakat
 merangsang tumbuhnya partisipasi masyarakat lokal.

## Pengertian Transparansi
Menurut  Mahmudi  (2011:17)  Transparansi  memiliki  arti  keterbukaan organisasi  dalam  memberikan  informasi  yang  terkait  dengan  aktivitas  pengelolaan sumber  daya  publik  kepada  pihak-pihak  yang  menjadi  pemangku  kepentingan. Transparansi  juga  berarti  adanya  penjelasan  manajemen  organisasi  sektor  publik tentang  aktivitas  ,program  dan  kebijakan  yang  sudah,  dan  akan  dilakukan  beserta sumber daya yang digunakannya.
Beberapa manfaat penting dengan adanya transparansi anggaran yaitu: a.  Mencegah korupsi
b. Meningkatkan  akuntabilitas  pemerintah  sehingga  masyarakat  akan  lebih  mampu untuk mengukur kinerja pemerintah, lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan
c.  Meningkatkan  kepercayaan  terhadap  komitmen  pemerintah  memutuskan kebijakan tertentu menguatkan kohesi, sosial karena kepercayaan publik terhadap pemerintah akan terbentuk.

## Indikator Transparansi
Menurut  permendagri  nomor  20  tahun  2018  tentang  pengeolaan  keuangan desa adalah:
a. Laporan  realisasi  dan  pertanggungjawaban  realisasi  perencanaan  APBD  desa  di informasikan  kepada  masyarakat  secara  tertulis  dengan  media  informasi  yang mudah diakses oleh masyarakat.
b. Laporan realisasi dan laporan peratnggungjawaban realisasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat.

## Pengertian Akuntabilitas
Menurut  Wijaya  (2018:48)  akuntabilitas  adalah  perwujudan  kewajiban mempertanggungjawaban  pengelolaan  dan  pengendalian  sumber  daya  dan pelaksanaan  kebijakan  yang  dipercayakan  dalam  rangka  pencapaian  tujuan  yang
sudah  ditetapkan.Akuntabilitas  menentukan  bahwa  setiap  kegiatan  dan  hasil  akhir kegiatan  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  harus  dapat  dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

## Indikator Akuntabilitas
Sesuai  Permendagri  Nomor  20  tahun  2018  tentang  pengelolaan  keuangan desa beberapa indikator yang dilakukan untuk pengukuran dalam penelitian ini yakni: a. Tahap Perencanaan
1) Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa
2) Bendahara  desa  wajib  melakukan  pencatatan  setiap  penerimaan  dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib
3) Bendahara  desa  wajib  mempertanggungjawabkan  uang  melalui  laporan pertanggungjawaban
4) Laporan  pertanggungjawaban  disampaikan  setiap  bulan  kepada  kepala  desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
b. Tahap Pelaporan/Pertanggungjawaban
1) Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban relisasi pelaksanaan APBD desa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
2) Laporan  pertanggungjawaban  realisasi  pelaksanaan  APBD  desa  terdiri  dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
3) Laporan  pertanggungjawaban  realisasi  pelaksanaan  APBD  desa  ditetapkan dengan peraturan desa.

## Macam-Macam Akuntabilitas
Menurut  Mardiasmo  (2018:27)  akuntabilitas  dibagi  menjadi  dua  yaitu akuntabilitas  vertikal (vertikal  Accountability )  dan  akuntabilitas  horizontal (horizontal accountability).
a. Akuntabilitas  vertical (vertikal  Accountability) adalah  pertanggungjawaban  atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah.
b. Akuntabilitas  horizontal (horizontal  accountability) adalah  akuntabilitas  kepada publik  secara luas  atau terhadap  sesama  lembaga  lainnya  yang  tidak  memiliki hubungan atas bawahan.
Menurut  Mahmudi  (2011:11)  akuntabilitas  publik  terdiri  dari  beberapa  aspek akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu:
a. Akuntabilitas  hukum  dan  kejujuran  ( accountability  for  probity  and  legality ) adalah  akuntabilitas  lembaga-lembaga  publik  untuk  berprilaku  jujur  dalam bekerja dan menaati ketentuan hokum yang berlaku
b. Akuntabilitas manajerial
( managerial accountability ) adalah pertanggungjawaban  lembaga  publik  untuk  melakukan  pengelolaan  organisasi secara ekonomis, efisiensi dan efektif
c. Akuntabilitas  program  ( program  accountability) adalah  program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu dan bermanfaat untuk rakyat bukan sekedar program untuk menghabiskan anggaran yang tidak jelas tujuannya
d. Akuntabilitas  kebijakan  ( policy  accountability )  adalah  kebijakan  yang  terkait dengan pertanggungjawaban atas kebijakan yang diambil
e. Kibijakan  finansial  ( financial  accountability) adalah  pertanggungjawaban lembaga-lembaga  publik  untuk  menggunakan  uang  publik  ( publik  money )
secara  ekonomis,  efisiensi,  dan  efektif,  tidak  ada  pemborosan  dan  kebocoran dana serta korupsi.

## Penelitian Terdahulu
Riskasari (2016 Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Bongki Lengkese Kecamatan Sinjai Berdasarkan data yang diperoleh di simpulkan bahwa di Desa  Bongki  lengkese  menunjukan  bahwa  penerapan  prinsip  akuntabilitas pengelolaan  alokasi  dana  desa  berdasarkan  indikator  akuntabilitas  kebijakan  publik oleh nico sudah memadai dengan pemahaman perangkat desa mengenai tugas dan fungsinya
Putra,dkk  (2015)  Akuntabilitas  dan  Transparansi  Pengelolaan  Alokasi  Dana Desa  (ADD)  Di  Desa  Bubunan  Kecamatan  Seririt  Kabupaten  Buleleng  Berdasarkan data  yang  di  peroleh  di  simpulkan  bahwa  pengelolaan    alokasi  dana  desa  di  desa bubunan  secara  bertahap  sudah  menerapkan  prinsip  akuntabilitas  yang  di  dukung prinsip transparansi, partisipasi dan respontif.
Made  Widarma  Setiawan  (2017)  Analisis  Transparansi  dan  Akuntabilitas pelaporan  Alokasi  Dana  Desa  pada  Desa  Bengkel,  Kec,Busungbiu,kab  Buleleng PenyaluranAlokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintahan daerah ke pemerintah Desa Bengkel  sudah  mengacu  pada  peraturan  bupati nomor  84  tahun 2015  tentang  cara pengalokasian dana desa, alokasi dana desa, bagi hasil pajak dan bagi hasil retribusi dan  pencairan  dana  dilakukan  secara  bertahap  yaitu  melalui  empat  tahapan  yang dilengkapi dengan surat rekomendasi dari kecamatan.

## Kerangka Berfikir
Kerangka  Berfikir  Penelitian  ini  dilihat  dari  segi  perencanaan,  pelaksanaan, penatausahaan,  pelaporan/pertanggungjawaban  pengelolaan  alokasi  dana  desa apakah perencanaan tersebut dapat terbuka atau dipublikasikan kepada masyarakat. Selain  transparansi  dalam  pengelolaan  alokasi  dana  desa  diperlukan  juga akuntabilitas  dengan  adanya  akuntabilitas  pengelolaan  alokasi  dana  desa  dapat  di pertanggungjawabkan.
Pertanggu ng jawaban Pelaporan Penatausa haan Perencana an Pelaksan aan

## C. METODE PENELITIAN

## 1) Tempat Penelitian
Objek  penelitian  ini  Alokasi  Dana  Desa  pada  Desa  Tangai  Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir.

## 2) Jenis Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif  bertujuan  untuk  menguraikan  teori-teori  yang  relevan  terhadap  laporan pertangungjawaban  dan  untuk  mengetahui  bagaimana  mengumpulkan  dan menjelaskan data yang berkaitan dengan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tangai Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir.

## 3) Sumber Data
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer  dan sekunder.Data  primer  pada  penelitian  ini  menggunakan  wawancara  dengan  kepala desa  dan  perangkat  desa.Dalam  penelitian  ini  data  sekunder  berupa  laporan realisasi tahun 2017-2019.

## 4) Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah wawancara dan dokumentasi
a. Wawancara
Dalam  penelitian  wawancara  dilakukan  dengan  perangkat  Desa  yang bertanggungjawab  yang  terdiri  dari  Kepala  Desa,Sekretaris  Desa  dan  Ketua BPD  mengenai  penggunaan  dana  desa  pada  Desa  Tangai  Kecamatan Rambang Kuang.
b. Dokumentasi Dokumentasi  merupakan  catatan  peristiwa  yang  sudah  berlalu.Dokumen  bisa berbentuk  tulisan,  gambar,  atau  karya-karya  monumental,  dokumen  yang berbentuk  tulisan  misalnya  catatan  harian,  sejarah  kehidupan,  biografi, peraturan dan kebijakan.

## 5) Variabel Penelitian
adalah Transparansi dan Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Desa Tangai.

## 6) Populasi Dan Sampel
Populasi  penelitian  ini  adalah  perencanaan  dan  pertanggungjawaban  alokasi dana desa di Desa Tangai Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir.
Sampel  dari penelitian ini  ialah  perencanaan  dan  pertanggungjawaban  alokasi dana desa di Desa Tangai Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2017, 2018, 2019.

## 7) Teknik Analisis Data
Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode analisis  deskriptif  kualitatif  dengan  memaparkan  penjelasan  dan  informasi  secara deskriptif.

## D. HASIL PENELITIAN
1) Deskripsi  Transparansi  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  Di  Desa  Tangai  Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir.
Tahap  perencanaan  alokasi  dana  desa  di  Desa  Tangai  pada  penerapannya sudah berpedoman  menurut Permendagri Nomor 114 tahun 2014 .hal ini dibuktikan bahwa  Kepala  Desa  sudah  mengajak  Perangkat  Desa  dan  tokoh  masyarakat  untuk hadir  atau  musyawarah  desa  mengenai  pengelolaan  alokasi  dana  desa  yang  akan dilaksanakan.Jika  dilihat  dari  jumlah  undangan  yang  telah  di  sebar  dengan  daftar hadir masyarakat bahwa tingkat kehadiran masyarakat dalam forum musyawarah ini hanya 30% yang hadir.
Tahap pelaksanaan alokasi dana desa di Desa Tangai sudah mengacu sesuai Permendagri Nomor 114 tahun 2014. Hal ini dibuktikan dengan adanya mekanisme pelaksanaan  dan  memiliki  rekening  kas  desa.Dan  informasi  keterbukaan  di  Desa Tangai  sudah  memasang  spanduk  atau  benner  yang  berisikan  besaran  dana  pada tahun  berjalan.  Dalam  penggunaan  dana  desa  tidak  di  dukung  dengan  dokumen- dokumen pengeluaran seperti nota, faktur, kwitansi dan sebagainya.
Tahap  penatausahaan  alokasi  dana  desa  di  Desa  Tangai  dalam pengelolaannya sudah mengacu sesuai Permendagri Nomor 20 tahun 2018.Berupa buku kas umum, buku bank, buku pembantu pajak, laporan realisasi APBDesa, dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa.
Laporan/pertanggungjawaban  realiasi  APBDesa  di  Desa  Tangai  sudah mengacu  sesuai  Permendagri  Nomor  20  tahun  2018  dan  telah  melaporkan  laporan realisasi semester I dan II, serta laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa di tahun anggaran.
Menurut  hasil  penelitian  di  Desa  Tangai  bahwa  Transparansi  tahap perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan  pertanggungjawaban pengelolaan  alokasi  dana  desa  di  Desa  Tangai  bahwa  penerapannya    sudah mengacu atau berpedoman pada Permendagri Nomor 20 tahun 2018. Dimana dalam pengelolaan alokasi dana desa sudah sesuai prosedur melalui tahapan-tahapan dan dalam  pertanggungjawaban  pemerintah  desa  dibuatlah  lapora  realisasi  yang dilaporkan dua kali dalam setahun atau setiap semester dalam setahun dan laporan pertanggungjawabannya dilaporkan setiap akhir tahun anggaran.

## 2) Deskripsi  Akuntabilitas  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  di  Desa  Tangai  Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir.
Hasil  penelitian  di  Desa  Tangai  menunjukan  bahwa  pendapatan  dana  desa  di tahun  2017  sebesar  771.467.000  dan  alokasi  dana  desa  yaitu  260.720.000 pertanggungjawaban  dalam  pengelolaan  pembangunan  desa  yang  telah  terlaksana yaitu pembangunan gedung paud, pembangunan jalan cor beton 130 m, saluran air. Di  dalam  bidang  pemberdayaan  masyarakat,  pelatihan  kewirausahaan,  pelatihan kepemudaan,  pelatihan  Aparatur  Desa,  pelatihan  LPM,  pelatihan  KPMD,  pelatihan PKK,  pelatihan  TPKD,  pelatihan  perencanaan  partisifatif,  pelatihan  bendahara  dan operator  desa,  pelatihan  BUMDesa,  pelatihan  BPD,  pelatihan  pengarsipan.  Sarana dan prasaranakantor berupa tenda dan kursi.
Pada tahun 2018 dana desa sebesar 715.860.000 dan alokasi dana desa yaitu 396.711.000  pembangunan  yang  telah  terlaksana  yaitu  jalan  cor  beton  215  m, pembangunan  MCK  dan  sumur  gali  4  unit,  pembangunan  lapangan  bola  volly, penambahan  modal  BUMDesa.  Bidang  pemberdayaan  masyarakat  ,  kontribusi
pengiriman  peserta  pelatihan  kader  teknik,  kontribusi  pengiriman  peserta  pelatihan operator  desa,  kontribusi  pengiriman  peserta  pelatihan  pengurus  dan  pengawas BUMDesa, insetif guru diniyah, insentif tutor paud.
Pada tahun 2019 dana desa sebesar 825.926.000 dan alokasi dana desa yaitu 391.952.000  telah  terlaksana  yaitu  dalam  bidang  pemerintah  desa,  siltap  dan tunjangan  kepala  desa,  siltap  dan  tunjangan  perangkat  desa,  jaminan ketenagakerjaan kepala desa, perlengkapan kantor, tunjangan dan operasional BPD. Sarana dan prasarana ,beli kursi puter, pendataan/input propil desa, pemilahan BPD, langganan  media,  pembuatan  dan  pengadaan  APBDesa,  pembuatan  dan pengadaan  laporan  ADD  dan  DD  ,  siring,  penyelesaian  kantor  desa,  bidang pembangunan  desa  dalam  pendidikan  ,  intensive  tutor  PAUD,  intensive  pengajar diniyah.  Bidang  pembangunan  desa  dalam  kesehatan  operasional  kader  posyandu, pelaksanaan  program stanting, operasinal posyandu. Bidang pembinaan pemberdayaan  masyarakat,  biaya  pendamping  TP4,  operasional  dan  intensive lembaga  adat,  operasional  karang  taruna  ,  operasinal  TP  PKK.  Hal  tersebut  bisa dilihat di laporan realisasi APBN /APBD Desa Tangai Pada Tahun 2017-2019.

## E. PEMBAHASAN
1) Implementasi  Transparansi  dan  Akuntabilitas  Perencanaan  Alokasi  Dana  Desa (ADD) di Desa Tangai Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir
Pada  proses  perencanaan  pengelolaan  Dana  Desa  diawali  dengan  rapat  atau musyawarah.  Untuk  menyusun  rencana  kegiatan  tersebut  harus  melibatkan partisipasi  seluruh  komponen  yang  ada  di  desa  baik  lembaga  kemasyarakatan maupun dengan masyarakat umum melalui forum musyawarah tingkat Desa.
Perencanaan APBDesa di Desa Tangai yaitu musyawarah desa yang bertujuan untuk menampung aspirasi masyarakat dalam pembentukan rencana pembangunan desa.  Hasil  penelitian  menunjukkan  kurangnya  tingkat  partisipasi  desa  dalam mengikuti  musyawarah  desa,  hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  tingkat  kehadiran masyarakat  sebesar  30%  dari  jumlah  65%  undangan  dalam  musyawarah  rencana pembangunan  desa  Musrenbang  Desa  Tangai.    Yang  mencerminkan  kurangnya tingkat  kepedulian  atau  kesadaran  masyarakat  desa  untuk  berperan  aktif  dalam pembangunan  desa.  Menurut  hasil  wawancara  dengan  Sekretaris  Desa  Irwansyah ialah:
“Tingkat kepedulian masyarakat terhadap kegiatan pembangunan sangat rendah, jangankan di panggil untuk bekerja, di panggil pada saat musyawarah saja untuk sosialisasi sangat susah hanya sebagian saja yang datang dan tidak mengusulkan rencana apapun untuk kedepannya ” ( Wawancara 25 Maret 2020) Menurut  hasil  penelitian  diatas  maka  sebaiknya  dalam  perencanaan  Alokasi Dana  Desa  di  Desa  Tangai  harus  ditingkatkan  lagi  dan  masyarakatnya  harus  lebih berpartisipasi  dan  berperan  aktif  dalam  mengikuti  musyawarah  rencana pembangunan  desa  (Musrenbang).Desa  Tangai  mencerminkan  kurangnya  tingkat kepedulian masyarakat desa untuk berperan aktif dalam pembangunan desa.
2) Implementasi  Transparansi  dan  Akuntabilitas  Pelaporan/Pertanggungjawaban Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  di  Desa  Tangai  Kecamatan  Rambang  Kuang Kabupaten Ogan Ilir.
Pelaporan  pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  di  Desa  Tangai  sudah  sesuai Permendagri  Nomor  20  tahun  2018.  Hal  ini dapat  dilihat    adanya penjelasan  dalam
penggunaan  dana  desa,  tetapi  masih    belum  di  dukung  dengan  dokumen pengeluaran seperti nota, kwitansi, faktur dan lain sebagainya.
Pertanggung  jawaban  pembangunan  desa  menunjukan  bahwa  Kepala  Desa Tangai  telah  memberikan  laporan  pertanggungjawaban  secara  periodik    kepada Camat.  Dan  telah  menerapkan  pelaporan/pertanggungjawaban  sesuai  permendagri no 20 tahun 2018.

## F. KESIMPULAN DAN SARAN

## 1) Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  analisis  dan  penelitian  yang  di  lakukan  Transparansi  dan Akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tangai Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2017-2019  terhadap perencanaan dan pelaporan  dapat di simpulkan bahwa:
a) Tahap Perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Tangai
 Partisipasi  masyarakat  Desa  Tangai    masih  rendah  dalam  mengikuti musyawarah  desa  yang  mencerminkan    kurangnya  tingkat  kepedulian  dan kesadaran  masyarakat  untuk  berperan  aktif  dalam  pembangunan  desa, serta menyusun program pembangunan yang akan di laksanakan.
 Masih  kurangnya  sosialisasi  dalam  kegiatan  pembangunan  khususnya pembangunan  fisik  yang  dibutuhkan  dan  diperlukan  desa  untuk memakmurkan masyarakat dan memajukan desa.
b) Tahap pelaporan/pertanggungjawaban alokasi dana desa di Desa Tangai
 Pelaporan  pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  di  Desa  Tangai  sudah  sesuai Permendagri Nomor 20 tahun 2018. Hal ini dapat dilihat  adanya penjelasan dalam  penggunaan  dana  desa,  tetapi  masih    belum  di  dukung  dengan dokumen pengeluaran seperti nota, kwitansi, faktur dan lain sebagainya.
 Pertanggung  jawaban  pembangunan  desa  menunjukan  bahwa  Kepala Desa  Tangai  telah  memberikan  laporan  pertanggungjawaban  secara periodic  kepada  Camat.  Dan  telah  menerapkan  pelaporan  /  pertanggung jawaban sesuai permendagri no 20 tahun 2018.

## 2) Saran
Menurut  hasil  penelitian  dan  simpulan  diatas  tentang  transparansi  dan akuntabilitas  terhadap  perencanaan  dan  laporan  pertanggungjawaban  alokasi  dana desa di Desa Tangai, maka saran dari  penulis dapat di simpulkan dari  penelitian ini ialah:
a) Tahap perencanaan alokasi dana desa di Desa Tangai
 Transparansi  di  Desa  Tangai  sudah  diterapkan  namun  dalam  penggunaan dana  desa  perlu  di  dukung    dokumen  bukti  bayaran  seperti  kwitansi,  nota, faktur  dan  lain  sebagainya,  dan  harus  ada  sosialisasi  dalam  kegiatan pembangunan  khususnya  pembangunan  fisik  yang  memang  di  butuhkan oleh desa misalnya pemberdayaan masyarakat dalam pelatihan kreatifitas.
 Untuk  masyarakat  seharusnya  berpartisipasi  dan  aktif  dalam  mengikuti musyawarah rencana pembangunan desa.
 Pemerintah  desa  melibatkan  masyarakat  Desa  Tangai  dalam  kegiatan pembangunan  dan  memberi  informasi  kepada  masyarakat  bahwa masyarakat  memiliki  peran  untuk  menjalankan  pelaksanaan  alokasi  dana desa.
b) Tahap pelaporan/pertanggungjawaban alokasi dana desa di Desa Tangai
 Pelaporan/pertanggungjawaban  tetap  dijalankan  dengan  baik  oleh  Kepala Desa Tangai dan memberikan laporan secara periodik kepada camat.
 Sebaiknya  Desa  Tangai  harus  diadakan  pelatihan  dan  pembinaan  lebih lanjut  tentang  penerapan  alokasi  dana  desa  untuk  perangkat  desa  dan tentunya  pelatihan  dan  pemahaman  lebih  lanjut  tentang  transparansi, akuntabilitas,  prinsip  partisipatif  agar  dapat  meningkatkan  motivasi  dan kreativitas masyarakat guna meningkatkan pembangunan

## DAFTAR PUSTAKA
Kurniawan,  A.  2016  Tentang  Desa  ,  Transparansi  dan  Akuntabilitas  Pemerintah Desa. Jurnal Dimensi Vol 13 No 2
Mahmudi. 2011. Akuntansi Sektor Publik: UII Press Yogyakarta
Putra,dkkAkuntabilitas  dan  Transparansi  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  (di Desa.
Peraturan  Daerah.  2015.  Peraturan  Pejabat  Bupati  Ogan  Ilir  No  40  Tahun  2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Ogan Ilir
Republik Indonesia.(2014) Undang-Undang No 6 Tahun 2014.Tentang Desa. Jakarta Republik  Indonesia.(2015)  Undang-Undang  Pasal  1  No  47  Tahun  2015.Pengertian Alokasi Dana Desa
Republik Indonesia (2007) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2007.Pengelolaan Keuangan Desa.Jakarta
Republik  Indonesia.2014  .  Peraturan  Pemerintah  Nomor  114  Tahun  2014  Tentang Pedoman Pembangunan Desa.Jakarta
Riskasari.2016.  Akuntabilitas  pengelolaan  alokasi  dana  desadi  desa  bongki lengkesekecamatan  sinjai  timur  kabupaten  sinjai.  Jurnal  Office  Vol.  2  No.2, 2016
Sanusi, A. 2012 Metode Penelitian Bisnis Jakarta: Salemba Empat.
Setiawan Widarma Made Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pelaporan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Desa Bengkel,Kec. Busungbiu,Kab Buleleng).http://e- jurnal undiksha.ac.id/index.
Sugiyono.2018  Metode  Penelitian  Bisnis  (Pendekatan  Kuantitatif,  Kombinasi,  dan R&D) Bandung: Alfabeta
Wijaya,  D.  2018.  Akuntansi  Desa.  Yogyakarta:  Penerbit  Gava  Media  Bubunan Kecamatan  Seririt  Kabupaten  Buleleng).http://e-jurnal  S1  Ak  Universitas Pendidikan Ganesha Vol:8 No 2 Tahun 2017
Widjaja. 2011. Otonomi Desa. Jakarta: Selemba Empat