Available at https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(01), 2023, 8-14
Integrasi Wakaf dan Investasi Dana Haji Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam
Siska Lis Sulistiani 1*) , Udin Saripudin 2) , Intan Nurrachmi 3) 1,3 Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung
2 Magister Ekonomi Syariah, Universitas Islam Bandung *Email korespondensi: siska.sulistiani@unisba.ac.id

## Abstract
This study aims to analyze the integration between waqf and hajj fund investment according to positive law and Islamic law. Waqf is an Islamic financial instrument that has social value and can be integrated with other Islamic financial instruments. Hajj fund investment is one of the financial instruments that should be used for the benefit of the people so that for individuals who intend to make pilgrimages their funds can be maintained and maintained and  can  provide  other  benefits  as  long  as  the  funds  are  stored.  This  research  is  qualitative  research  with  a normative juridical research method approach by using types and sources of legal data including, primary legal sources, namely Law no. 41 of 2004 concerning Waqf, Law No. 34 of 2014 concerning the financial management of Hajj and other regulations, the Al-Quran and Al-hadith. The results of this study are that the integration of waqf  and  Hajj  financial  investment  can  be  carried  out  in  collaboration  to  achieve  greater  benefits  for  the development of waqf in Indonesia.
Keywords : Waqf, Investment, Hajj funds, law.
Saran sitasi : Sulistiani, S. L., Saripudin, U., & Nurrachmi, I. (2023). Integrasi Wakaf dan Investasi Dana Haji Menurut  Hukum  Positif  dan  Hukum  Islam. Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  Islam,  9 (01),  8-14.  doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.6533
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.6533

## 1. PENDAHULUAN
Indonesia memiliki aset tanah wakaf yang sangat besar, di  tahun  2020  data  tanah  wakaf  yang bersertifikasi  di  Indonesia menurut BWI  yang bersumber  dari  BPN  terdapat  134.237  bidang  tanah dengan  luas  tanah  111.481.173  meter  persegi  (RI 2021).
Gambar 1. Penggunaan Tanah Wakaf (RI 2021).
Tanah  wakaf  tersebut  pengembangannya  dapat digunakan untuk kesejahteraan misalnya pengentasan kemiskinan,  bantuan  pendidikan,  bantuan  kesehatan,
penyediaan  rumah  murah  bagi  rakyat  yang  tidak mampu,  bahkan  pada  sektor  pariwisata  syariah. Pengembangan  aset  wakaf  di  Indonesia  tidak  dapat berjalan  sendiri,  akan  tetapi  seharusnya  dapat diintegrasikan  dengan  instrumen  keuangan  lain, selama  tidak  melanggar  syara’,  salah  satunya mengintegrasikan dengan dana keuangan haji(Nurhayati  and  Nurjamil  2019). Pada  Mei  2020 jumlah daftar tunggu haji reguler Indonesia mencapai 4.677.176  orang,  dan  dana  haji  per  Bulan  Mei  2020 sebesar Rp132 triliun dan Dana Kemaslahatan sebesar Rp3,4 triliun (Indonesia 2020).
Risiko nilai tukar pada penentuan biaya haji dapat dihadapi jika dana setoran awal dari para calon jamaah haji  dapat  dikelola  secara  efektif  dan  efisien,  salah satunya adalah dengan melakukan Investasi Keuangan Haji  pada  berbagai  instrumen  investasi  yang  tepat, yang  kemudian  di  tahun  2017  di  kelola  oleh  Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Investasi Keuangan  Haji  didefinisikan  sebagai  kegiatan
menempatkan sumber daya keuangan Badan Pengelola  Keuangan  Haji  pada  kegiatan  usaha  yang tidak  bertentangan  dengan  prinsip  syariah  dan perundangan  serta  ketentuan  yang  berlaku  untuk memperoleh  imbal  hasil  setelah  mempertimbangkan kajian mendalam atas potensi risiko dan manfaat yang akan  diperoleh  sebagai  akibat  dari  kegiatan  usaha tersebut (Witjaksono 2020).
Pada  tahun  2020,  proporsi  penempatan  dana investasi  haji  pada  tabungan/deposito  kembali berkurang  menjadi  hanya  30%  dan  mengalihkan proporsi  tersebut  pada  investasi  sukuk  dan  investasi langsung  (Witjaksono  2020)  .  Hal  tersebut  menjadi peluang untuk menginovasi wakaf dan investasi dana haji dengan tujuan kemaslahatan baik untuk dana haji, juga  untuk  aset  wakaf  di  Indonesia.  Salah  satunya untuk  kesejahteraan  masyarakat  dan  pengembangan wakaf  mengingat  tingginya  angka  kemiskinan  di Indonesia  khususnya  setelah  pandemi  Covid  19. Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  mencatat  angka kemiskinan  per  maret  2020  mengalami  kenaikan menjadi  26,42  juta  orang,  dengan  presentase  9,78 persen dibanding tahun sebelumnya (BPS 2020).
Dari  pemanfaatan  dana  atau  keuangan  haji melalui  instrumen  model  wakaf  yang  dapat dikembangkan  di  Indonesia  ini  dalam  rangka memberdayakan  banyaknya  aset  wakaf  yang  tidak produktif,  maka  para  ekonom  muslim  mencoba mengintegrasikan konsep wakaf yang dapat dikolaborasikan  dengan  investasi  dana  haji  dalam kerangka  2  pandang  hukum  yang  eksis  di  Indonesia yaitu hukum Islam dan hukum Positif.
Adapun  penelitian  sebelumnya  yang  telah membahas  terkait  wakaf  dan  dana  haji  adalah  yang membahas  terkait  contoh  integrasi  dana  haji  di Kualalumpur  Malaysia  (Helza  and  Lita  2017),  dan dalam tulisan lainnya membahas terkait sinergi wakaf dan  dana  haji  untuk  kemaslahatan  bersifat  umum (Listiana  2018),    terkait  sinergi  dana  haji  dan pariwisata  syariah  (Vidya  Nurchaliza  2018),  dan terkait  hukum  investasi  dana  haji  dalam  pandangan hukum  ekonomi  syariah  (Sholichah  2020).  Dari penelitian  yang  sudah  ada  belum  ditemukan  yang khusus  membahas  terkait  integrasi  wakaf  dan investasi dana haji dalam perpsektif hukum positif dan hukum Islam.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif dengan  pendekatan  yuridis  normatif  yaitu  melihat
taraf sinkronisasi antara investasi dana haji dan wakaf untuk  dapat  diintegrasikan  dalam  kerangka  hukum Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia(Soekanto 2011).  Penelitian ini menggunakan jenis dan sumber data hukum diantaranya, sumber hukum primer yaitu UU  No.  41  Tahun  2004  tentang  Wakaf,  PP  No.42 Tahun  2006  tentang  Pelaksanaan  UU  Wakaf,  UU No.34 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Haji dan  peraturan  lainnya,  Al-Quran  serta  Al-hadis, Kompilasi  Hukum  Islam.  Sumber  hukum  sekunder berupa  Jurnal,  prosiding,  tesis  ,  disertasi,  dan  buku. Kemudian  data  dikumpulkan  melalui  studi  pustaka ( library  research) dengan  menggali  literatur  terkait yang  tersedia.  Tahap  terakhir  data  dianalisis  dengan menggunakan  tehnik  deskriptif  kualitatif  untuk melihat tahap sinkronisasi, kesesuaian dengan norma dan prinsip hukum yang berlaku.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Analisis hukum Integrasi Wakaf Dan Investasi  Dana  Haji  Untuk  Pengembangan Aset  Wakaf  Di  Indonesia  Menurut  Hukum Positif
Investasi  berasal  dari  bahasa  Inggris investmen dari  kata  dasar invest yang  berarti  menanam.  Dalam bahasa  Arab  investasi  disebut  dengan istitsmar yang bermakna  "menjadikan  berbuah,  berkembang  dan bertambah  jumlahnya.(Sakinah  2015)  Sedangkan dalam  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007 tentang  Penanaman  Modal  disebutkan  investasi sebagai penanaman modal. Penanaman modal adalah segala  bentuk  kegiatan  menanam  modal,  baik  oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing  untuk  melakukan  usaha  di  wilayah  negara Republik Indonesia.
Adapun  investasi  Keuangan  Haji  didefinisikan sebagai kegiatan menempatkan sumber daya keuangan  Badan  Pengelola  Keuangan  Haji  pada kegiatan  usaha  yang  tidak  bertentangan  dengan prinsip syariah dan perundangan serta ketentuan yang berlaku  untuk  memperoleh  imbal  hasil  setelah mempertimbangkan  kajian  mendalam  atas  potensi risiko dan manfaat yang akan diperoleh sebagai akibat dari kegiatan usaha tersebut (Witjacsono et al. 2019). Sesuai  Pasal  46  Ayat  2  UU  No.  34  Tahun  2014, Keuangan Haji dapat ditempatkan dan/atau diinvestasikan.  Dimana,  Investasi  Keuangan  Haji tersebut dilaksanakan oleh Badan Pelaksana BPKH.
Implementasi investasi dana haji oleh BPKH juga tidak dapat lepas dari Peraturan Pemerintah (PP) No.
5  tahun  2018  yang  memberikan  batasan  ( constraint ) pengalokasian  investasi  dana  haji  (Witjacsono  et  al. 2019) , sebagai berikut :
a. Investasi  dalam  bentuk  Emas  maksimal  5%  dari total  penempatan  dan/atau  investasi  Keuangan Haji
b. Investasi  Langsung  maksimal  20%  dari  total penempatan dan/ atau investasi Keuangan Haji.
c. Investasi  Lainnya  maksimal  10%  dari  total penempatan dan/ atau investasi Keuangan Haji.
d. Investasi  Surat  Berharga  Syariah  sisa  dari  total penempatan  Keuangan  Haji  dikurangi  besaran investasi dalam bentuk Emas, Investasi Langsung, dan Investasi Lainnya.
Berdasarkan  Pasal  2  UU  No.  34  Tahun  2014 tentang  pengelolaan  keuanga  haji,  bahwa  keuangan haji perlu dikelola dengan berasaskan prinsip syariah, prinsip kehati-hatian, manfaat, nirlaba , transparan dan akuntabel.  Dalam  penjelasan  UU  tersebut  dijelaskan bahwa  prinsip  syariah  adalah  “ semua  dan  setiap pengelolaan keuangan haji berdasarkan prinsip Islam yang kafah atau menyeluruh”.
Prinsip Syariah maksudnya adalah bahwa semua dan  setiap  pengelolaan  Keuangan  Haji  berdasarkan prinsip Islam yang kafah atau menyeluruh (Penjelasan Pasal 2 Huruf a UU No. 34 Tahun 2014
Aspek  Nilai  Manfaat  maksudnya  adalah pengelolaan Keuangan Haji harus dapat memberikan manfaat  atau  maslahat  bagi  Jamaah  Haji  dan  umat Islam. (Penjelasan Pasal 2 Huruf c UU No. 34 Tahun 2014). Yang dimaksud dengan “nilai manfaat” adalah sebagian  Dana  Haji  dapat  ditempatkan  dan/atau diinvestasikan dengan prinsip syariah dan mempertimbangkan faktor risiko serta bersifat likuid. (Penjelasan Pasal 46 Ayat 3 UU No. 34 Tahun 2014) Nilai Manfaat adalah keuntungan atau imbal hasil dari investasi.  Nilai  manfaat  investasi  dapat  dibukukan dengan  menggunakan  acuan  ( benchmark )  rata-rata tingkat imbal hasil pasar, market to market , atau cara lain  yang  sesuai  ketentuan.  Nilai  manfaat  Keuangan Haji  diperoleh  dari  hasil  pengembangan  Keuangan Haji.  (PP  No.5  Pasal  14  Ayat  1  Tahun  2018). Pengembangan  Keuangan  Haji  dilakukan  melalui penempatan  dan/atau  investasi.  (PP  No.5  Pasal  14 Ayat 2 Tahun 2018)
Aspek Keamanan maksudnya adalah pengelolaan Keuangan Haji harus dilaksanakan dengan mengedepankan
aspek keamanan dalam mengantisipasi adanya risiko kerugian atas
pengelolaan Keuangan Haji untuk menjamin
pembiayaan Penyelenggaraan Ibadah Haji. Selain itu menurut penjelasan Pasal 46 Ayat 3 UU No. 34 Tahun 2014dalam melakukan investasi juga mempertimbangkan  aspek  risiko  antara  lain  risiko gagal bayar, reputasi, pasar, dan operasional.
Adapun  terkait  wakaf,  berdasarkan  ketentuan Undang-undang  Nomor  41  Tahun  2004  Tentang Wakaf Pasal 16 ayat (1) disebutkan bahwa harta benda wakaf  terdiri  dari  benda  tidak  bergerak  dan  benda bergerak.  Benda  tidak  bergerak  yang  dimaksud meliputi  :  hak  atas  tanah  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi tanah  yang  sudah  maupun  yang  belum  terdaftar  dan hak  milik  atas  satuan  rumah  susun  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Maka  sudah  seharusnya  wakaf  dikelola  secara produktif  untuk  mencapai kesejahteraan  umum,  oleh karena itu nazhir wakaf seharusnya dapat membangun kemitraan  serta  bekerjasama  dengan  lembaga profesional, dan dalam kerangka aturan standar wakaf yaitu  menjaga  aset  wakaf  dan  mengembangkan manfaatnya  sehingga  jaminan  terkait  perlindungan aset  inti  wakaf  harus  dijaga  untuk  menghasilkan manfaat yang lebih besar dan berkesinambungan.
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  34  Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (UU PKH), pemanfaatan dana tabungan haji dapat dilakukan jika diinvestasikan  melalui  kerjasama  dalam  rangka pengembangan aset wakaf secara produktif. Sehingga pada  prinsipnya  sinergi    pengelolaan  dana  haji  dan aset  wakaf  dapat  dilakukan  oleh  BPKH  dengan melakukan penempatan investasi dana haji pada bisnis yang  dijalankan  oleh  lembaga  wakaf  mitra  (Listiana 2018).
Sementara itu dalam ketentuan Pasal 5 Undang- Undang  Nomor  41  Tahun  2004  tentang  Wakaf  (UU wakaf), bahwa Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum(Helza  and  Lita  2017).  Ketentuan  ini  juga dipertegas  dalam  Pasal  22  UU  Wakaf  bahwa  dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi:
a. sarana dan kegiatan ibadah;
b. sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
c. bantuan kepada fakir miskin anak terlantar, yatim piatu, beasiswa;
d. kemajuan  dan  peningkatan  ekonomi  umat; dan/atau
e. kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan  dengan  syari’ah  dan  peraturan perundangundangan.
Investasi langsung dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama antara BPKH dengan badan usaha dan/atau lembaga di dalam negeri dan/atau di luar negeri sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan yaitu Pasal 30 Ayat 2 PP No.5 Tahun 2018, antara lain dengan cara berikut:
a. Memiliki Usaha Sendiri;
b. Penyertaan Modal;
c. Kerja Sama Investasi;
d. Investasi Langsung Lainnya.
Berdasarkan Pasal 22 Ayat 1 PBKH No.5 Tahun 2018  Investasi  Lainnya  adalah  investasi  yang  tidak termasuk kelompok investasi Surat Berharga Syariah, investasi  Emas,  dan  investasi  Langsung.  Sehingga peluang wakaf produktif dapat memiliki akses untuk diintegrasikan dengan dana haji dengan mempertimbangkan  PP  No.  5  Tahun  2018,  karena BPKH  telah  menetapkan  rencana  penempatan  dan investasi dana haji.
Sebagai  gambaran,  pada  tahun  2017,  dana  haji hanya  ditempatkan  pada  dua  instrumen  investasi, yaitu  tabungan/  deposito  (65%)  dan  Sukuk  (35%). Pada tahun 2018, mengacu pada PP No. 5 Tahun 2018, BPKH  merencanakan  adanya  diferensiasi  investasi dana haji pada emas (5%), investasi langsung (15%), dan investasi lainnya (10%).
Mengacu  pada  Pasal  22  Ayat  2  PBKH  No.5 Tahun  2018,  maka  Investasi  Lainnya  BPKH  dapat dilakukan dalam bentuk:
a. Produk  Perbankan  selain  Giro,  Tabungan,  dan Deposito;
b. Produk  instansi  Keuangan  Syariah  yang  diatur dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan;
c. Investasi  di  Pasar  Uang,  Pasar  Modal,  maupun dalam  kegiatan  terkait  penyelenggaraan  haji, termasuk investasi  dalam  bentuk  Kontrak  Tahun Jamak  dan/atau  terkait  pengelolaan  Keuangan Haji,  termasuk  investasi  bisnis  penyediaan  jasa; Kontrak  Tahun  Jamak  adalah  Kontrak  Jangka Panjang  antara  BPKH  dengan  Pihak  Ketiga, dengan  dilakukan  pembayaran  dimuka  atau sebagian/seluruh nilai jasa/produk yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan ibadah haji di masa depan (Pasal 23 Ayat 1 PBKH No.5 Tahun 2018)  Investasi  Kontrak  Tahun  Jamak  dapat dilakukan  untuk  Jasa  Penyewaan  Pesawat, Penginapan, Katering, Transportasi, dan Kontrak
Sejenis  (Pasal  23  Ayat  2  PBKH  No.5  Tahun 2018).
d. Sewa  tanah/bangunan/barang  yang  dapat  dinilai dengan  uang.  Investasi  Lainnya  paling  banyak 10%  (sepuluh  persen)  dari  total  penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji (Pasal 7 butir c PBKH No.5 Tahun 2018.
Potensi  tersebut  dapat  menjadi  akses  yang berharga  bagi  para  pengelola  wakaf  untuk  dapat mengembangkan  aset  wakaf  berupa  tanah  ataupun bangunan  yang  hari  ini  kesulitan  dari  sisi pengembangannya karena terhambat biaya.
Sebagai  Salah  satu  contoh  model  pengelolaan wakaf produktif dengan dana haji yaitu Gedung Imara Wakaf di Kuala Lumpur, Malaysia yang didirikan di atas  tanah  wakaf.  Dalam  melakukan  pembangunan gedung  Imara  Wakaf  ini  Majelis  Agama  Islam Wilayah  Persekutuan  yang  bertindak  sebagai  nazhir bekerjasama  dengan  Yayasan  Tabung  Haji  sebagai penyedia  pembiayaan.  Menara  wakaf  tersebut diresmikan penggunaannya pada bulan Oktober 2011, dan disewakan sepenuhnya oleh Bank Islam Malaysia Berhad.  Hasilnya  diperuntukan  bagi  para  mustahik wakaf.  Badan  Pengelola  Keuangan  Haji  dapat mencontoh  pengembangan  pembangunan  akomodasi daerah  wisata  seperti  perhotelan  atau  restoran  diatas tanah  wakaf  dengan  model  pembangunan  Gedung Imara  Wakaf  dan  Hotel  Utsman  bin  Affan  sehingga dana  haji  tidak  hanya  mengendap  tapi  dapat bermanfaat  bagi  pembangunan  dan  kesejahteraan umat (Vidya Nurchaliza 2018).
3.2. Analisis hukum Integrasi Wakaf Dan
Investasi  Dana  Haji  Untuk  Pengembangan Aset  Wakaf  Di  Indonesia  Menurut  hukum Islam
Adapun dari aspek hukum Islam wakaf memiliki keistimewaan  tersendiri  sebagai  instrumen  ekonomi islam  yang  secara  tujuan  akad  bersifat tabarru dan secara mekanisme pengembangan dapat dikolaborasikan  dengan  intrumen  finansial  yang memiliki  tujuan  bisnis  lainnya  yang  sesuai  dengan syariah  dengan  tujuan  utama  untuk  mencapai kemaslahatan  dan  kesejahteraan  ( falah) semua pihak(Ak et al. 2018).
Dalam Al-Qur’an tidak mengatur secara spesifik terkait wakaf ini, akan tetapi hal tersebut didasarkan pada beberapa hadis masyhur terkait wakaf. Diantara ketentuan  utama  dalam  wakaf  adalah  menjaga  aset wakaf  agar  tidak  hilang  dan  habis  sehingga  tidak
diperbolehkan dijual, dihibahkan ataupun diwariskan. Aturan tersebut menjadikan standar dalam pengembangan  wakaf  sehingga  dapat  diintegrasikan dengan  sektor  keuangan  yang  bersifat  komersial lainnya. Hal tersebut bersandar pada hadis Rasulullah saw berikut:
نع نبا رمع يضر للها امهنع : نأ رمع نب باطخلا باصأ اضرأ ربيخب ىتأف يبنلا ىلص للها هيلع و ملس هرمأتسي اهيف لاقف اي لوسر للها ينإ تبصأ اضرأ ربيخب مل بصأ الام طق سفنأ يدنع هنم امف رمأت هب ؟ لاق ) نإ تئش تسبح اهلصأ تقدصتو اهب (  . لاق قدصتف اهب رمع هنأ ال عابي الو بهوي الو ثروي قدصتو اهب يف ءارقفلا يفو ىبرقلا يفو باقرلا يفو ليبس للها نباو ليبسلا فيضلاو ال حانج ىلع نم اهيلو نأ لكأي اهنم فورعملاب معطيو ريغ لومتم . لاق تثدحف هب نبا نيريس لاقف ريغ لثأتم الام
Artinya: Dari Ibnu Umar r.a. bahwasanya ‘Umar bin Khattab    mendapatkan  sebidang  tanah  di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi Saw untuk minta  instruksi  beliau  tentang  tanah  tersebut. Katanya:  Wahai  Rasulullah,  saya  memperoleh sebidang tanah di Khaibar yang selama ini belum pernah saya peroleh harta yang lebih berharga dari  saya  dari  padanya.  Apa  instruksimu mengenai  harta  itu?  Rasulullah  bersabda:  Jika engkau  mau,  engkau  dapat  menahan  pokoknya (melembagakan  bendanya)  dan  menyedekahkan manfaatnya. [Ibnu Umar lebih lanjut] melaporkan: Maka Umar menyedekahkan tanah itu  dengan  ketentuan  tidak  boleh  dijual, dihibahkan atau diwariskan. Ibnu Umar berkata: Umar  menyedekahkankannya  kepada  orang fakir, kaum kerabat, bidak belian, sabilillah, ibn sabil  dan  tamu.  Dan  tidak  dilarang  bagi  orang yang  menguasai  tanah  wakaf  itu  (mengurus) untuk  makan  dari  hasilnya  dengan  cara  baik (sepantasnya)  atau  makan  dengan  tidak bermaksud menumpuk harta. [HR Bukhari].
Fleksibilitas wakaf menjadikannya sangat potensial  untuk  dapat  diintegrasikan  dengan  sektor keuangan  lainnya.  Hal  tersebut  selama  memenuhi ketentuan  rukun  dan  syarat  yang  telah  ditentukan dalam  hukum  Islam  dan  peraturan  perundang- undangan.  Diantara  hal  yang  disepakati  dalam  2 pandangan hukum tersebut adalah nilai mafaat wakaf yang harus terus mengalir untuk kemaslahatan , serta
tidak  menghabiskan  atau  menghilangkan  inti  dari wakaf tersebut(Urif, Fajria, and Rahmi 2019).
Setidaknya pada 5 tahun terakhir terjadi banyak perkembangan  dalam  bentuk  wakaf  di  Indonesia diantaranya wakaf investasi jiwa syariah, wakaf hutan, waqf linked sukuk dan inovasi wakaf lainnya. Saat ini dana haji pun di Indonesia khususnya sebagai negara muslim  tersebesar  di  dunia  memiliki  potensi  yang sangat besar, terlebih sudah hampir 2 tahun dana haji tersebut  mengendap  dikarenakan  masa  pandemi covid-19 yang menjadikan tidak terselenggarakannya pelaksanaan ibadah haji, sebagai konsekuensinya dana haji yang mengendap tersebut semakin lama dan besar karena  transaksi  penerimaan  setoran  haji  tetap berjalan.
Dana  haji  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  34 tahun 2014 Pasal 1 angka (2) diartikan sebagai dana setoran  biaya  penyelenggaraan  ibadah  haji,  dana efisiensi penyelenggaraan haji, dana abadi umat, serta nilai manfaat yang dikuasai oleh negara dalam rangka penyelenggaraan  ibadah  haji  dan  pelaksanaan program  kegiatan  untuk  kemaslahatan  umat  Islam. Undang- Undang ini mendefinisikan dana haji sebagai gabungan antara dana abadi umat (DAU) dan setoran biaya serta efisiensi penyelenggaraan haji.
Berdasarkan  keputusan  Ijtima  Ulama  Komisi Fatwa  Se-Indonesia  IV  Tahun  2012  tentang  Status kepemilikan  dana  setoran  BPIH  yang  masuk  daftar tunggu  ( waiting list) bahwa  dana  setoran  BPIH  bagi calon  haji  yang  termasuk  daftar  tunggu  dalam rekening Mentri Agama, boleh di- tasharruf kan untuk hal-hal  yang  produktif  (memberikan  keuntungan), anatara  lain  penempatan  di  perbankan  syariah  atau untuk diinvestasikan dalam bentuk sukuk.
Mengacu  pada  ketentuan  dalam  UU  No.  34 Tahun  2014  dan  hasil  Ijtima  Ulama  IV  Komisi  B-2 Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 2012, pengelolaan dana haji untuk keperluan investasi sektor  produktif  seperti  pembangunan  infrastruktur masih  dimungkinkan.  Syaratnya  investasi  tersebut memiliki  tingkat  risiko  yang  rendah,  memiliki  nilai kemaslahatan  bagi  jamaah  haji,  dan  pengelolaannya didasarkan pada prinsip syariah(Rongiyati 2017).
Selain itu dalam Kaidah Fikih:
“ اهميرحت يلع ليلد لدي نأ الإ ةحابإلا تالماعملا يف لصأل “
Artinya: “Pada  dasarnya,  semua  bentuk  muamalah boleh  dilakukan  kecuali  ada  dalil  yang mengharamkannya”
Sehingga  aspek  muamalah  dalam  wakaf menjadikannya dapat berkembang sesuai perkembangan  zaman  selama  tidak  keluar  dari ketentuan  utamanya  yang  telah  disebutkan  di  awal. Aspek  maslahah  menjadi  hal  yang  dominan  dalam pengembangan  wakaf  serta  integrasinya  dengan investasi dana haji.
Integrasi  wakaf  dan  investasi  dana  haji  ini menjadi  ruang ijtihadi dalam  wilayah  fiqh  wakaf, sehingga menjadikan wakaf sebagai instrument yang sangat memungkinkan dibuat inovasi dalam menjawab  tantangan  zaman  khususnya  di  Indonesia sebagai negara mayoritas muslim. Islam memberikan perhatian  dan  dorongan  agar  para  cendikiawan  dan ulama  mengoptimalkan  segala  potensi  berfikirnya dalam  menggali  hukum  Islam  khususnya  dalam wilayah  fiqh  wakaf.  Selain  itu  berpijak  pada  hadits tentang  penghargaan  terkait  keberanian  berijtihad untuk kemaslahatan sebagaimana pada hadits berikut:
ى ََّ ل َص للها ُ ل ْو ُس َر  َع ِم َس ُهَن َ أ ُهْن َع ُللها  َي ِض َر  ِ
صا َع ْ لا  ِنْب و ِرْم َع  ْن َعَو َ ك َح ا َذ ِإ : ُ ل ْو ُ قَي َم َّ ل َس َو ِهْي َ لَع ُللها ُه َ ل َ ف  َبا َص َ أ ََّم ُ ث  َد َهَت ْجا َ ف ُم ِكاَحلا َم
هْي َ لَع  ٌق َ فََّت ُم .  ٌر ْج
َ أ ُه َ ل َ ف َ أ َط ْخ َ أ ََّم ُ ث  َد َحَت ْجا َ ف َم َ ك َح ا َذ ِإ َو  ِنا َر ْج َ أ
Artinya: Dan  dari  Amr  bin  Ash  ra  bahwa  ia  pernah mendengar  Rasulullah  saw  bersabda:  “apabila seorang  hakim  bersungguh-sungguh  dalam memutuskan  suatu  perkara  dan  keputusan  itu sesuai dengan kebenaran berarti telah mendapatkan dua  pahala  dan  jika  keliru  maka dia mendapatkan satu pahala .” (HR. Bukhari dan Muslim).
Landasan dalam pengembangan bentuk integrasi wakaf dan investasi dana haji ini adalah kemaslahatan yang bersifat umum demi optimalisasi potensi jumlah penduduk  muslim  di  Indonesia  disertai  minimnya pengembangan wakaf sehingga banyaknya lahan serta asset  wakaf  yang  terbengkalai.  Perbedaan  pendapat terkait  pengembangan  bentuk  wakaf  tidak  bisa dihindari  yaitu khususnya  terkait  mekanisme manajemen resiko pada investasi .
Mengingat pada hadist dari Amr bin ‘Auf bahwa Rasulullah saw bersabda: َّ الِإ   َنْي ِمِل ْس ُم ْ لا   َنْيَب   ٌزِئا َج   ُح ْ ل ُّصلا
َّ ل َح َ أ   ْو َ أ ً ال َ ال َح   َم َّر َح  ا ًح ْ ل ُص
ا ًما َر َح
ْم ِه ِط ْو ُر ُش ىَلَع  َنْوُمِل ْسُم ْ لا َو َّ ل َح َ أ  ْو َ أ ً ال َ ال َح  َم َّر َح ا ًط ْر َش َّ الِإ
ا ًما َر َح
Artinya : “Berdamai  dengan  sesama  muslimin  itu diperbolehkan kecuali perdamaian yang menghalalkan suatu yang haram atau mengharamkan  suatu  yang  halal.    Dan  kaum Muslimin  harus  memenuhi    syarat-syarat    yang telah    mereka    sepakati  kecuali  syarat  yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan  suatu  yang  haram”. (HR. Tirmidzi)
Sehingga melahirkan kaidah fikih berikut:
لْيِل َدِب َّالِإ ُة َحاَبِإ ْ لا َو ُّ ل ِح ْ لا  ِت َ ال َما َع ُم ْ لا يِف  ِط ْو ُر ُّشلا يِف ُ ل ْص َ أل ْ ا Artinya: “Hukum  asal  menetapkan  syarat  dalam mu’âmalah  adalah  halal  dan  diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya)”
Kaidah  tersebut  memberikan  penjelasan  bahwa diperbolehkan  membuat  inovasi  dalam  bidang muamalah khususnya membuat syarat tertentu dalam bentuk  inovasi  wakaf  dan  pengembangannya  dalam investasi  selama  tidak  menghalalkan  yang  haram ataupun sebaliknya(Hidayatullah 2016).
Kemashlahatan  yang  dihadirkan  melalui  instrument filantropi Islam merupakan sebuah harapan baru untuk mencapai kesejahteraan ekonomi masyarakat khususnya di Indonesia. Menurut Jalâl al-Dîn ‘Abdu al-Rahmân,  di  dalam  kitabnya al-Mashâlihu  al- Mursalah ,  mendefinisikan  maslahah  dari  sudut pandang kebiasaan orang Arab, sebagai berikut:
ِنا َس ْ نِإ ْ لا  ِع ْ فَن ى َ لَع ةَث ِعاَبلا لاَم ْعَأْلا  ِب َرَع ْ لا ِة َغ ُ ل  ِيف ْتَد َرَو ة َحَل ْصَمْلَا Artinya: “Maslahah  yang  berlaku  di  lisan  arab bermakna segala bentuk amal yang lahir memuat kemanfaatan bagi manusia. (al-Rahmân, 1983)”
Sehingga  nilai  mashlahah  dengan  tujuan kesejahteraan  masyarakat  menjadi  tujuan  utama dalam pengembangan dan pengelolaan wakaf uang di Indonesia. Pendekatan  konsep  mashlahah  mursalah sebagai  salah satu   dari  dalil-dalil   hukum   Islam  . Tujuan    kemaslahatan    masyarakat    yang berkelanjutan    sebagai  upaya  progresif  untuk mencapai  tujuan  hukum  Islam  ( maqâshid  asy- syari’ah ),    yaitu    menjaga    harta    benda    wakaf  dan juga harta umat dalam dana haji yang dititipkan oleh masyarakat.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  hukum  Islam  dan  hukum  posisitf dalam  hal  ini  UU  No.34  Tahun  2014  tentang Pengelolaan  keuangan  Haji  dan  UU  No.41  Tahun
2004 tentang Wakaf bahwa pada prinsipnya integrasi wakaf dengan investasi keuangan haji dapat dilakukan berdasarkan  asas  terjaganya  inti  wakaf,  manfaat, maslahah,  aman  dan  amanah.  Hal  tersebut  dapat dibangun  kerjasama  kemitraan  antara  BPKH  dan lembaga  wakaf  profesional  yang  telah  terdaftar  di Badan  Wakaf  Indonesia  (BWI),  mengingat  ada potensi 10% dalam investasi lainnya berdasarkan UU pengelolaan keuangan Haji untuk membantu pengembangan  aset  wakaf  di  Indonesia.  Saran  dari penelitian  ini  ditujukan  kepada  pihak  BPKH  dan lembaga wakaf produktif dan profesional di Indonesia untuk  membangun  kerjasama  untuk  kemaslahatan wakaf  dan  dana  umat,  serta  disosialisasikan  kepada masyarakat  agar  dapat  meminimalisir  kabar hoax yang beredar terkait kondisi dana haji hari ini.

## 5. REFERENSI
Ak, Gustani M., Gusva Havita, Kartika Arum Sayekti,
Silvia Ranny Wafiroh, Fahmi Medias, Muhammad  Abbas  Aula,  Zainal  Arifin  Munir, Muhammad  Kurniawan,  Solikhul  Hadi,  Raden Yani  Gusriani,  Rozalinda,  Amelia  Fauzia,  Nani Almuin, Tati Rohayati, Endi Aulia Garadian, and Alan  Suud  Maadi.  2018.  “Bank  Wakaf  Mikro: Mendorong  Ekonomi  Umat.” Badan  Pusat Statistik .
BPS. 2020. “Persentase Penduduk Miskin Maret 2020 Naik  Menjadi  9,78  Persen.”  Retrieved (https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/ 1744/persentase-penduduk-miskin-maret-2020- naik-menjadi-9-78-persen.html).
Helza,  Oleh :.,  and  Nova  Lita.  2017. Pemanfaatan
Dana  Tabungan  Haji  Untuk  Pengembangan Wakaf
Produktif (Studi Perbandingan
Pembangunan  Commercial  Building  Diatas Tanah  Wakaf-Gedung  Imara  Wakaf  Di  Kuala Lumpur 1 . Vol. 10.
Hidayatullah,  Syarif.  2016.  “Wakaf  Uang  Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia.” SALAM:  Jurnal  Sosial  Dan  Budaya Syar-I . doi: 10.15408/sjsbs.v3i1.3306.
Indonesia, CNN. 2020. “Wamenag Yakin Dana Haji Yang  Diinvestasi  Bermanfaat  Bagi  Umat.” Retrieved (https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200 611084257-20-512054/wamenag-yakin-dana- haji-yang-diinvestasi-bermanfaat-bagi-umat).
Jalâl al-Dîn ‘Abdu al-Rahmân. 1983. Al-Mashâlih Al- Mursalah . kairo: Mathba’ah al-Sa’adah.
Listiana, Lisa. 2018. “Sinergi Pengelolaan Dana Haji
Dan Aset Wakaf Untuk
Mendorong Tercapaianya Kemaslahatan Umat.”
Nurhayati,  Siti,  and  Nurjamil.  2019.  “Model Pemberdayaan  Ekonomi  Masyarakat  Miskin Melalui  Akses  Pembiayaan  Bank  Wakaf  Mikro Berbasis  Pesantren  (Studi  Kasus  Lkm  Syariah Ranah Indah Darussalam Ciamis).” Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah .
RI, Kementrian Agama. 2021. “Data Tanah Wakaf.” Retrieved (http://siwak.kemenag.go.id/). Rongiyati,  Sulasi.  2017.  “Perspektif  Yuridis Pengelolaan Dana Haji Untuk Investasi Infrastruktur.” Majalah  Info  Hukum  Singkat 9(15):1–4.
Sakinah,  Sakinah.  2015.  “INVESTASI  DALAM
ISLAM.” IQTISHADIA:  Jurnal  Ekonomi  & Perbankan Syariah 1(2). doi: 10.19105/iqtishadia.v1i2.483.
Sholichah,  Inti  Ulfi.  2020.  “Hukum  Investasi Produktif  Pengelolaan  Dana  Haji  Dalam Perspektif Ekonomi Syariah.” Syar’ie 3. Soekanto,  Sarjono.  2011. Metode  Penelitian  Hukum Normatif . Jakarta: Rajawali Press.
Urif,  Usman  Zainuddin, Mahillatul  Iffa  Nuril  Fajria, and  Ulfatu  Rahmi.  2019.  “Zakat  and  Wakaf (Endowments)  Role  in  Muslims  Economic Development of Islamic Economic Perspective.” ISLAMIKA . doi: 10.36088/islamika.v1i2.299.
Vidya Nurchaliza. 2018. “PEMANFAATAN ENDAPAN DANA HAJI

## DALAM
MENUNJANG  PENGEMBANGAN  DAERAH WISATA  RAMAH  MUSLIM  DI  INDONESIA MELALUI  WAKAF  PRODUKTIF.” Al-Awqaf 11(1):101–8.
Witjacsono,  Beny,  Prayogo  P.  Harto,  Hendro Wibowo,  and  Edy  Suprapto.  2019.  “Apa  Dan Bagaimana  Investasi  Keuangan  Haji  BPKH.” Investasi BPKH (Jakarta):1–202.
Witjaksono,  Beny.  2020.  “Analisis  Kelayakan Investasi  Keuangan  Haji  Dalam  Pembiayaan Infrastruktur  Dan  Tingkat  Imbal  Hasil  Badan Pengelola  Keuangan  Haji  (BPKH).” Jurnal Performance .