Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 9 No. 2 Maret 2022 P - ISSN : 2503-4413 E - ISSN : 2654-5837, Hal 357 – 370

## ANALISIS SUMBER PENDAPATAN NEGARA DAN ALOKASI BELANJANYA DALAM KONTEKS KEUANGAN PUBLIK ISLAM ERA KEKINIAN DI MALAYSIA
Oleh : Nida'ul Haque,
Ilmu Syariah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Email : nidaaul12@gmail.com
Dini Puspitasari, Ekonomi Islam, Universitas Islam Indonesia Email : dinipusp17@gmail.com Articel Info Abstract Article History : Received  24 February - 2022 Accepted  24 March - 2022 Available Online  30 March - 2022 A country is considered prosperous when it has a good and well-ordered economic  system,  availability  of  resources,  advanced  technology, efficiency of management, and has sufficient income to meet the needs of the budget for its economic activities. Malaysia is known as a country that has stable macroeconomic performance, low inflation and interest rates. The success of this monetary management is the key of success in driving the  real  sector  of  activities.  The  purpose  of  this article  is  to  explain  the sources of state revenue and expenditure allocation from Malaysia in the context  of  Islamic  public  finance.  The  results  of  discussion  show  that Malaysia  generates  sources of state income from the tax, non-tax, zakat and waqf revenues. Where the zakat and waqf sectors are very developed in  Malaysia  until the government  integrated by providing a reduction in income tax on zakat that has been paid by Muslims. The allocation of state spending  is  used  to  provide  various  kinds  of  infrastructure  that  support increased economic activity in the three public service sectors, there are: education, health and public facilities
Keywords : State Revenue; State Expenditure;  Islamic  Public
Finance; Malaysia.

## 1. PENDAHULUAN
Negara  merupakan  pihak  yang  memiliki wewenang  dalam  meletakkan  dasar-dasar aturan yang mendukung dan dapat melindungi pertumbuhan  dan  aktivitas  ekonomi.  Dalam kehidupannya, masyarakat tidak dapat dilepaskan  dari  tanggung  jawab  pemerintah yang  berusaha  melakukan  penertiban  demi mensejahterakan  masyarakatnya.  Salah  satu tanggung jawab pemerintah yaitu terletak pada tata  kelola  keuangannya  yang  merupakan bagian penting bagi kehidupan perekonomian suatu  negara  karena  sangat  berkaitan  dengan kesanggupan suatu negara dalam menciptakan cita-cita  dan  kesejahteraannya.  Suatu  negara dipandang  sejahtera  saat  memiliki  beberapa faktor  yang  mempengaruhinya,  antara  lain sistem  ekonomi  yang  baik  dan  tertata, ketersediaan  sumber  daya,  teknologi  yang
maju, efesiensi, budaya, kualitas manusia dan kualitas  birokrasi,  serta  memiliki  pendapatan yang  mencukupi  untuk  memenuhi  kebutuhan akan  anggaran  pada  aktivitas  ekonominya (Hidayatullah 2015).
Pendapatan  negara  menjadi  hal  yang  penting bagi  suatu  negara,  karena  pendapatan  negara merupakan pemasukan negara yang digunakan sebagai  sumber  pendanaan  kegiatan  dan kebutuhan negara dalam rangka pembangunan negara. Dan yang dimaksud dengan pendapatan  negara  atau  penerimaan  uang negara  yaitu  meliputi  pajak,  retribusi, keuntungan perusahaan negara, denda, sumbangan masyarakat, dan lain-lain (Syamsi 1994,  85).  Bahkan  di  negara-negara  maju pajak menjadi sumber utama untuk pembelanjaan pemerintah, yaitu seperti membiayai  administrasi  pemerintah  dan
membiayai  kegiatan-kegiatan  pembangunan. Dimana  pembelanjaan-pembelanjaan  tersebut akan  meningkatkan  pengeluaran  agregat  dan mempertinggi  tingkat  kegiatan  ekonomi negara (Sukirno 2012, 168).
Malaysia  dikenal  sebagai  negara  yang memiliki  kinerja  makroekonomi  yang  stabil, serta  inflasi  dan  tingkat  bunga  yang  rendah. Keberhasilan pengelolaan moneter ini menjadi kunci  keberhasilan  didalam  menggerakkan aktivitas  sektor  riil.  Selain  itu,  dukungan kebijakan  fiskal  juga  sangat  besar  dengan adanya  berbagai  regulasi  serta  alokasi anggaran untuk menyediakan berbagai macam infrastruktur  yang  mendukung  peningkatan aktivitas  ekonomi  (Sriyana  2005).  Selain  itu, Malaysia  merupakan  salah  satu  negara  yang berhasil dalam pembangunan dan pertumbuhan  ekonominya,  dimana  ekonomi
Malaysia  berhasil  tumbuh  kembali  sebesar 16,1%  pada  kuartal  II-2021  secara year  on year (yoy)  ditengah  penurunan  aktivitas  pada saat  kebijakan lockdown diberlakukan  di Malaysia.  Seperti  dapat  dilihat  pada  grafik Pertumbuhan  GDP  Malaysia  pada  2Q  2021 berikut:
Gambar 1.1. Pertumbuhan GDP Malaysia
(%, yoy) pada 2Q 2021
Sumber: Department of Statistics Malaysia Dari  grafik  diatas,  pertumbuhan  ekonomi didorong oleh membaiknya permintaan domestik dan berlanjutnya kinerja ekspor yang kuat.  Secara  keseluruhan  semua  sektor ekonomi  mencatat  peningkatan  kinerjanya, terutama  pada  sektor  manufaktur,  sedangkan pada sisi pengeluaran, pertumbuhan didorong oleh  pengeluaran  sektor  swasta  yang  lebih tinggi  dan  aktivitas  perdagangan  yang  sangat signifikan (BNM 2021).
Dengan kondisi pertumbuhan ekonomi Malaysia  diatas,  Malaysia  menjadi  salah  satu negara  yang  mampu  cepat  kembali  pulih  dan tumbuh  positif  dari  krisis  ekonomi  pada keadaan  darurat  saat  ini.  Oleh  karena  itu, menarik  untuk  mengetahui  darimana  sumber pendapatan  negara  dan  bagiaman  alokasi belanja  negara  Malaysia  dalam  konteks keuangan publik Islam.
2. KAJIAN PUSTAKA DAN

## PENGEMBANGAN HIPOTESIS

## A. Keuangan Publik Islam
Keuangan publik merupakan bagian dari studi tentang  keuangan  negara  yang  menyangkut etika dan nilai pandang, didalamnya mencangkup  bagaimana  kegiatan  perpajakan, pengeluaran  dan  pinjaman  negara  yang  dapat menciptakan  efesiensi  alokasi  sumber  daya, stabilisasi  ekonomi  makro  dan  pemerataan distribusi  pendapatan  (Arfah  and  Jamilah 2020). Hal-hal penting dan utama dalam studi keuangan publik bukanlah persoalan keuangan itu  sendiri,  melainkan  aspek-aspek  yang berhubungan  dengan  sumber-sumber  riil, meskipun  akhirnya  juga  saling  berhubungan dengan aspek keuangan sekaligus. Oleh karena itu  dalam  arti  luas,  istilah  publik  tidak  hanya menggambarkan  kegiatan  pemerintah  saja, namun  menggambarkan  pula utility ,  dimana didalamnya  menangani  kebutuhan  atau  hajat hidup orang banyak dan kegiatan penghimpunan amal. Apabila
diinterpretasikan dalam arti  sempit, keuangan publik  dapat  disebut  dengan government finance (keuangan  pemerintah),  dan  makna finance (keuangan)  menggambarkan  segala kegiatan  pemerintah  dalam  mencari  sumber- sumber  dana  dan  kemudian  bagaimana  dana- dana  tersebut  digunakan  untuk  mencapai tujuan-tujuan pemerintah (Jaelani 2018, 63).
Keuangan  publik  tidak  dapat  dilepaskan  dari peran  negara  dan  pemerintah  dalam  setiap pembahasan kebijakan publik. Dan dalam teori konvensional, keuangan publik lebih memfokuskan  pada  gagasan  tujuan  sosial berdasarkan  individualisme  dan  kepentingan pribadi, sedangkan berbanding terbalik dengan keuangan  publik  Islam  yang  memiliki pendekatan  berdasarkan  pandangan  atas keseluruhan  tujuan  hidup  setiap  Muslim  dan urgensi peran negara dalam masyarakat Islam (Jaelani  2018,  2).  Sesungguhnya  keuangan publik  yang  dipraktekkan  pada  masa  Islam awal  memiliki  basis  yang  jelas  dan  filsafat etika dan sosial Islam yang menyeluruh. Oleh karena  itu,  keuangan  publik  bukan  sekedar proses keuangan di tangan penguasa, sebaliknya  ia  didasarkan  pada  petunjuk syari’ah Islam dan bertujuan pada kemashlahatan umum (Azmi 2005, 41).
Selanjutnya,  keuangan  publik  Islam  juga merupakan  keuangan  yang  dikelola  untuk kepentingan masyarakat yang tujuan dasarnya adalah  untuk  merealisasikan  adanya  falah. Nilai-  nilai  Qurani  menjadi  dasar  dari perumusan  sistem  keuangan  dan  kebijakan fiskal  negara,  baik  dalam  upaya  stabilitas dibidang  sosial,  politik,  ekonomi,  budaya, serta  pertahanan  keamanan.  Seiring  dengan berkembangnya  sistem  keuangan  Islam, mekanisme  teknis  pengelolaan  keuangan publik  juga  mengalami  pembaharuan,  yaitu harus  dibangun  dengan  menanamkan  prinsip- prinsip  yang  diterapkan  dalam  penerimaan publik  Islam,  antara  lain:  Prinsip  keimanan, Prinsip dapat dipercaya,
Prinsip tanggungjawab, Prinsip transparasi dan Prinsip kemampuan/kecerdasan (M. Huda 2018).

## B. Sumber Pendapatan Negara Islam
Jika membahas mengenai sumber pendapatan negara Islam, maka kita akan kembali melihat sejarah Islam klasik ketika zaman
pemerintahan  Islam  pada  masa  Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin, yaitu bagaimana  cara  Rasulullah  SAW  dalam pengumpulan harta, serta kapan harta tersebut harus  dikeluarkan.  Pada  saat  itu  Rasulullah mengumpulkan terlebih dahulu harta ghanimah yang  diperoleh  dan  kemudian dikeluarkan  sesuai  dengan  kebutuhan  negara, hasil  pengumpulan  itulah  yang  menjadi  milik negara  dan  bukan  milik  pribadi/individu. Dimana seluruh harta tersebut dikumpulkan di satu tempat yang disebut dengan Baitul Maal, tujuan dari pendirian Baitul Maal sendiri ialah sebagai  tempat  pengumpulan  harta  yang strategis,  sehingga  harta  yang  dikumpulkan selain  dari ghanimah ,  juga  sebagai  tempat pengumpulan  harta  lainnya,  yaitu  seperti zakat, jizyah , fa'i , khumus , kharaj , 'usyr dan lain-lain  (Sugiharto  2020,  40–52).  Berikut sumber-sumber  pendapatan  negara  Islam  (N.
Huda et al. 2012) :
1. Ghanimah , yang  berarti  rampasan  perang atau  harta  yang  diambil  masyarakat Muslim  dalam  sebuah  peperangan  dan perbuatan  tersebut  dibolehkan  dalam agama (halal). Harta ghanimah disebut juga dengan al-Anfal yang  terdapat  dalam  al- Qur'an yaitu Surah al-Anfal, yang didalamnya  terkandung  distribusi  hasil ghanimah  yaitu  empat  perlima  dibagi kepada  para  prajurit  yang  ikut  dalam
perang,  sedangkan  seperlimanya  untuk Rasul,  kerabat  Nabi,  anak-anak  yatim, kaum  miskin  dan  ibnu  sabil.  Sedangkan dalam  konteks  perekonomian  modern, ghanimah boleh  saja  digolongkan  sebagai barang  sitaan  akibat  pelanggaran  hukum antar negara.
2. Zakat , memiliki  makna  secara  bahasa berarti an-numuwu wa al-ziyadah (tumbuh dan bertambah), sehingga zakat merupakan hak  yang  wajib  dikeluarkan  dari  harta dengan  tujuan  menjadikan  harta  itu  suci, berkah  dan  subur.  Dimana  wajib  bagi seorang muslim untuk mengeluarkan zakat jika  sudah  mencapai  haul  dan  nisab  nya. Zakat  terbagi  menjadi  dua  macam,  yaitu Zakat Fitrah (Zakat yang wajib dikeluarkan umat muslim pada bulan Ramadhan sampai menjelang  Idul  Fitri  yang  bertujuan  untuk mensucikan  diri  dari  perbuatan  dosa)  dan Zakat Maal (Harta yang wajib dikeluarkan umat  muslim  ketika  sudah  mencapai  haul dan  nisab  nya).  Adapun  golongan  yang berhak menerima zakat yang biasa disebut dengan delapan asnaf ialah: Fakir, Miskin, Amil,  Mu'allaf, Riqab (Budak), Gharim (Orang yang memiliki hutang), Fi Sabilillah dan Ibnu Sabil.
3. Jizyah , diartikan  dengan  makna al- Dharibah yang  artinya  upeti  pajak, jizyah merupakan pajak yang hanya diberlakukan bagi  warga  negara  non-muslim  sebagai imbalan  untuk  jaminan  kehidupan  yang diberikan  oleh  negara  Islam  atau  disebut dengan  pajak  jiwa  bagi  non-muslim  yang tinggal  di  wilayah  daulah  Islamiyah. Besaran jizyah yang  dipungut  pada  masa Rasulullah  ialah  sebesar  satu  dinar/tahun untuk laki-laki dewasa yang mampu. Oleh karena  itu, jizya h  secara  tidak  langsung menjadi  bentuk  dakwah  islamiah  dalam rangka mengajak umat non-muslim masuk Islam,  karena  sesungguhnya  kewajiban jizyah berakhir  apabila  mereka  masuk Islam. Pada zaman modern sekarang, jizyah berbentuk  pajak  jiwa  yang  dipungut pemerintah  terhadap  warga  asing  yang masuk  dan/atau  menetap  dalam  wilayah kekuasaan suatu pemerintahan, yaitu dalam bentuk visa.
4. Fa'i, merupakan  harta  yang  diperoleh  dari musuh non-muslim tanpa adanya peperangan, tetapi orang-orang non- muslim  tersebut  memberikannya  secara
suka  rela  dan  ikhlas. Adapun  harta  yang termasuk  kedalam  harta fa'i yaitu  seperti kharaj , jizyah , ghanimah , 'usyr , hibah , harta  warisan  kaum Dzimmi yang  tidak memiliki  ahli  waris  dan  pendapatan- pendapatan dari usaha komersil pemerintah lainnya.
5. Khumus, yang  artinya  seperlima  bagian, dimana khumus ini  merupakan  seperlima bagian  dari  pendapatan ghanimah akibat ekspedisi  militer  yang  dibenarkan  oleh syariah, dan kemudian oleh negara harta ini dapat digunakan sebagai biaya pembangunan.  Selain  itu, khumus juga diperoleh dari barang temuan ( rikaz ) untuk dimasukkan  ke  Baitul  Maal  sebagaimana yang terjadi pada masa Rasulullah SAW.
6. Kharaj ,  merupakan  pajak  khusus  yang diberlakukan Negara atas tanah-tanah yang produktif  yang  dimiliki  rakyat. Pada mulanya  tanah kharaj adalah  harta ghanimah berupa  tanah  yang  diambil melalui  peperangan . Selanjutnya,  tanah tersebut  diambil  alih  oleh  orang  Muslim dan  pemilik  menawarkan  untuk  mengolah tanah  tersebut  sebagai  pengganti  sewa tanah  dan  bersedia  memberikan  sebagian hasil  produksi  kepada  negara.  Jumlah  dari kharaj bersifat  tetap,  yaitu  setengah  dari hasil  produksi.  Di  Indonesia, kharaj dikenal sebagai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang memiliki perbedaan mendasar dengan kharaj ,  yaitu  jika  dalam kharaj pajak  dipungut  dengan  memperhatikan faktor  kesuburan  tanah,  sedangkan  dalam PBB,  pajak  terhadap  tanah  dan  bangunan tidak memperhatikan faktor-faktor tersebut,  yang  penting  setiap  tanah  dan bangunan  hak  milik  dikenakan  pajak  per tahun.
7. 'Usyr, memiliki  makna  sepersepuluh (1/10), yaitu merupakan pajak khusus yang dikenakan  atas  barang-barang  dagangan yang masuk ke dalam negara Islam (barang impor).  Dalam  pemungutan ‘usyr, Umar bin Khattab selalu mempertimbangkan dua hal,  yaitu  barang  yang  dikenakan ‘usyr hanya  barang  perdagangan  dan  nilainya mencapai  200  dirham.  Dan  tingkat ‘usyr berkisar  dari  2,5%  per  tahun  untuk pedagang Muslim, 5% per tahun bagi ahlu dzimmah  dan  10%  per  tahun  untuk pedagang  kafir  harbi. Jika  pada  zaman
modern ini, ‘usyr dikenal dengan pajak atau bea cukai atas barang ekspor dan impor. 8. Wakaf , yaitu menahan harta yang mungkin diambil  manfaatnya  tanpa  menghabiskan atau  merusakkan  bendanya  (ainnya),  baik berupa perorangan maupun badan pengelola  dengan  ketentuan  bahwa  hasil dan  manfaatnya  digunakan  untuk  hal-hal kebaikan yang sesuai dengan syariat Islam. Dimana wakaf ini akan diserahkan kepada Nadzhir  (penjaga  wakaf)  untuk  dikelola dan  diambil  manfaatnya,  sehingga  objek yang diwakafkan akan tetap bersifat utuh.
9. Dan lain-lain , dimana termasuk
didalamnya  sumber-sumber  pendapatan negara  Islam  lainnya,  yaitu  diantaranya: Pertama , infak dan sedekah yang merupakan pemberian sukarela dari rakyat demi  kepentingan  umat  dan  oleh  negara dapat  dimanfaatkan  untuk  melancarkan proyek-proyek pembangunan negara. Kedua , Nawaib yang  merupakan  pajak yang jumlahnya cukup besar yang dibebankan  kepada  orang  kaya  Muslim dikarenakan  negara  kekurangan  dana diakibatkan  perang  yang  panjang  dan menghabiskan  kas  negara,  yaitu  terjadi ketika masa Perang  Tabuk. Ketiga , amwal fadhla ,  yaitu  harta  yang  bersumber  dari kaum  muslim  yang  meninggal  tanpa  ada ahli  waris,  atau  bisa  bersumber  dari  kaum muslim  yang  meninggalkan  negerinya tanpa ada kabar berita ataupun wasiat.
Penerimaan negara dapat juga bersumber dari variabel  lainnya,  seperti  warisan  tanpa  ahli waris, hasil sitaan, denda ( kafarah ), hibah atau hadiah  dari  negara  sesama  Islam,  serta bantuan-bantuan  lain  yang  sifatnya  tidak mengikat,  baik  dari  luar  negeri  maupun lembaga-lembaga keuangan dunia.\
C. Alokasi Belanja Negara Islam
Besaran  alokasi  belanja  negara  secara  umum akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: asumsi dasar makro ekonomi, kebutuhan penyelenggaraan negara, kebijakan pembangunan  dan  resiko-resiko  lainnya seperti  pandemi,  bencana  alam  dan  dampak krisis  global.  Selain  itu  belanja  negara  atau pengeluaran  negara  akan  sangat  dipengaruhi oleh  fungsi  negara  Islam  itu  sendiri,  dimana sesuai dengan fungsinya, alokasi pembelanjaan  tersebut  digunakan  untuk kesejahteraan sosial, pendidikan dan
penelitian,  infrastruktur  (fasilitas  publik), dakwah  Islam,  adminstrasi  negara  serta pertahanan dan keamanan (F. Rahman 2013).
Dalam  pengalokasian  sumber  penerimaan terhadap  alokasi  pembelanjaan  tidak  serta- merta  dilakukan  untuk  pengeluaran  seperti diatas, tetapi terdapat pengaturan dan penyesuaian  antara  sumber  pendapatan  dan alokasi pembelanjaan, seperti untuk penerimaan dari zakat dan ghanimah peruntukkannya  sudah  dijelaskan  dalam  Al- Qur'an, yaitu zakat pengeluarannya ditetapkan untuk  delapan  asnaf  (fakir,  miskin,  amil, mu'allaf,  riqab  (budak),  gharim  (orang  yang memiliki hutang), fi sabilillah dan ibnu sabil) dan  untuk  ghanimah  ditentukan  4/5  bagian untuk  yang  pergi  berperang,  sedangkan  1/5 bagian  untuk  Allah  dan  Rasul-Nya  (negara, untuk  dibelanjakan  bai  kebutuhan  umat). Sedangkan fa'i pemanfaatannya lebih fleksibel untuk mengcover pengeluaran publik lainnya, yaitu  untuk  gaji  pejabat  pemerintah,  fasilitas pendidikan  dan  tenaga  guru,  serta  untuk fasilitas  publik  dan  infrastruktur.(N.  Huda  et al. 2012, 191)
Dalam Islam, semua jenis sumber pendapatan akan dikumpulkan pada Baitul Maal, lalu akan digunakan  dua  jenis  penyaluran,  yaitu: Pertama , anggaran  untuk kesejahteraan, yang berasal dari pendapatan zakat dan sedekah dan Kedua ,  anggaran  untuk  umum,  yang  berasal dari pajak dan non-pajak. Sesungguhnya pada negara  Islam,  penyaluran  akan  lebih  terfokus pada  kesejahteraan  masyarakatnya  daripada pertumbuhan  ekonomi  semata,  dengan  begitu pemerintah sebaiknya
mendahulukan kepentingan sosial-syariah
daripada
pertimbangan  negara  yang  bersifat  pribadi- keduniaan  (Sakti  2007).  Berikut  tabel  alokasi pengeluaran  dari  sumber  penerimaan  negara Islam:

## Tabel 1.1 Alokasi Peneluaran dan Sumber Penerimaan Negara
Penerimaan Pengeluaran Jenis Regulasi Zakat Kebutuhan dasar Kharaj Kesejahteraan sosial Jizyah Pendidikan dan Penelitian Jenis Sukarela Ushr Infrastruktur (Fasilitas Publik) Infak-Sedekah Dakwah Islam
Penerimaan Pengeluaran Wakaf Administrasi negara Hadiah-Hibah Pertahanan dan Keamanan

## Jenis Kondisional
Khums
Pajak (Nawaib) Keuntungan BUMN Lain-lain
Sumber:  Nurul  Huda  et.  al,  Keuangan  Publik Islam, 2012
3. METODE PENELITIAN Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research), yaitu serangkaian  kegiatan  yang  memuat  metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat serta mengolah bahan-bahan penelitian (Zed 2003, 3). Pada hal ini penulis akan mengkaji sumber pendapatan negara dan alokasi  belanja  Malaysia  dilihat  dari  konteks keuangan publik Islam di era Rasulullah SAW. Pengumpulan data dilakukan dengan mengeksplorasi  beberapa  jurnal,  buku,  dan dokumen-dokuman  cetak  ataupun  elektronik dan  sumber  data  lain  yang  dianggap  relevan dengan penelitian ini.
4.  HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum

## Perkembangan Ekonomi Malaysia
Malaysia merupakan salah satu negara di Asia Tenggara  dengan  wilayah  teritorial  yang berada di bagian Selatan Semenanjung Melayu dan  bagian  Utara  pulau  Kalimantan.  Negara federasi  dengan  ibukota  Kuala  Lumpur  dan pusat pemerintahannya berada di Putrajaya ini meliputi 13 negara bagian: 11 negara bagian di Semenanjung  Melayu  dan  2  bagian  negara bagian  Serawak  dan  Sabah  di  Kalimantan. Malaysia memiliki populasi penduduk 21.169.000 jiwa (sensus 1996) terdiri dari 58% etnis  Melayu  dimana  hamper  keseluruhannya beragama  Islam,  27%  etnis  Cina,  8%  etnis India dan sisanya etnis pribumi (suku asli).
Perekonomian  Malaysia  melaju  secara  pesat setelah krisis finansial Asia pada tahun 1998. Dimana ekonomi Malaysia menduduki peringkat  ketiga  di  Asia  Tenggara  dan peringkat ke-20 di dunia, berdasarkan Produk Domestik Bruto yaitu senilai $387.094 Miliar (2021) dengan inflasi hanya sekitar 0,4% dan angka  kemiskinan  sebesar  3,5%.  Mata  uang yang  digunakan  secara  resmi  ialah  Ringgit Malaysia. Selain itu, Malaysia dikenal dengan negara  yang  memiliki  hasil  pertanian  yang
berlimpah,  terutama  pada  produksi  karet  dan minyak kelapa. Untuk memperluas jangkauan industrinya,  Malaysia  melakukan  ekspor kepada  mitra  utamanya  yaitu  Tiongkok, Singapura,  Amerika  Serikat  dan  Thailand, dengan  produk  ekspornya  yaitu  pada  bidang peralatan elektronik, gas alam cair, kayu, serta produk  olahannya  berupa  karet  dan  tekstil. Dengan  kemajuan  perkembangan  ekspornya, Malaysia  menduduki  peringkat  ke-21  untuk kategori  kemudahan  dalam  kegiatan  bisnis (Johan 2007).
Kegiatan  ekonomi  di  Tanah  Melayu  tidak dapat  dijauhkan  dari  fakta  sejarah,  dimana perkembangan ekonomi dibagi menjadi empat periode  kebijakan  ekonomi,  yaitu  (H.  A.  B. Rahman, Daud, and Ahmad 2009):
1. Kebijakan  Ekonomi  Awal  Kemerdekaan (1957-1970)
Kegiatan  ekonomi  dipusatkan  pada  pasar ekspor dengan melakukan promosi atas produk dalam  negeri,  yaitu  tepatnya  pada  produksi karet  dan  timah,  selain  itu  juga  pada  kayu  di Sabah  serta  lada  hitam  dan  minyak  bumi  di Serawah.  Dan  pada  saat  itu,  Pemerintah Malaysia belum ikut campur dalam pengembangan ekonomi secara global maupun perkembangan ekonomi daerah.
2. Kebijakan Ekonomi Baru (1971-1990) Pada  saat  ini  ekonomi  Malaysia  diarahkan untuk memenuhi tujuan utama Dasar Ekonomi Baru  (DEB),  yaitu  mengurangi  kemiskinan dan  mengatur  ulang  struktur  sosial  di masyarakat.  Adapun  tujuan  akhir  yang  ingin dicapai  ialah  pertumbuhan  ekonomi  dan persamaan  kesejahteraan  tanpa  membeda- bedakan ras dan golongan.
3. Kebijakan  Pembangunan  Bangsa  (1991- 2000)
Tujuan  perekonomian  pada  masa  ini  ialah untuk  mencapai  pertumbuhan  ekonomi  yang seimbang dengan mengutamakan
pembangunan negara dan persatuan masyarakat,  seperti  mengurangi  kesenjangan ekonomi  antar  ras,  sektor  perkotaan  dan pedesaan serta pertanian dan industri, dengan begitu  ras  tidak  lagi  dikenal  berdasarkan sektor/pekerjaan yang dimiliki.
4. Kebijakan  Wawasan  Kebangsaan  (2001- 2010)
Kebijakan  ini  dibentuk  untuk  mengatasi permasalahan  ekonomi  pada  abad  ke-21 masehi  dengan  tujuan  utamanya  ialah pertumbuhan ekonomi dengan tingkatan yang
tinggi disertai dengan pengembangan kualitas dan  kemampuan  bangsa  dalam  mewujudkan kemajuan bangsa Malaysia secara menyuluruh. Kebijakan-kebijakan ekonomi Malaysia dibentuk berdasarkan situasi ekonomi dengan perbedaan  antara  satu  kebijakan  dengan kebijakan  lainnya  yang  terletak  pada  tujuan jangka panjang atas perencanaan ekonomi.
B. Analisis Sumber Pendapatan dan
Alokasi Belanja Negara Malaysia dalam Konteks  Keuangan  Publik  Islam  Era

## Kekinian
Sumber  pendapatan  negara  adalah  semua penerimaan  yang  berasal  dari  Pajak,  Non- Pajak,  Zakat  dan  Wakaf  yang  nantinya  akan digunakan  untuk  mensejahterakan  rakyat dalam  bentuk  program  bantuan,  pendidikan, kesehatan,  pembangunan  fasilitas  umum  dan infrastruktur. Berikut sumber pendapatan bagi negara Malaysia:
1. Pajak,  Malaysia  menggunakan  sistem perpajakan  negara  yaitu  dengan  sistem taksiran  sendiri  ( Self  Assessment  System ), sistem  taksiran  sendiri  merupakan  satu metode  dimana  pembayar  pajak  diberi tangungjawab  untuk  mengira,  menghitung serta  membayar  pajaknya  sendiri.  Terkait penerapan Self Assessment System , Pemerintah  Malaysia  juga  menggunakan konsep current  year  basis  of  assessment untuk  menghitung  besarnya  pajak.  Selain gambaran umum mengenai sistem perpajakan di Malaysia, disini penulis juga akan  membahas  institusi  pengelola  pajak dan  proses  pengelolaan  pajak  secara menyeluruh, berikut penjelasannya:
a. Institusi  Pengelola  Pajak,  di  Malaysia terdapat  dua  lembaga  yang  berwenang dalam mengurus permasalahan mengenai  perpajakan,  yaitu  Lembaga Hasil  Dalam  Negeri  Malaysia  (LHDN) dan Departemen Kepabeanan dan Cukai yang  berada  di  bawah  Kementrian Keuangan Malaysia. Audit pajak dilakukan oleh LHDN, yang merupakan sebagai alat pengawas dan memastikan bahwa  pajak  yang  dilaporkan  adalah benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  LHDN  berwenang  mengelola jenis  pajak  langsung,  seperti  Pajak Penghasilan Badan dan  Individu, Pajak Penghasilan dari Minyak dan Gas Bumi,
Pajak  Atas  Keuntungan  dari  Penjualan Tanah dan Bangunan serta Bea Materai.
Sedangkan pajak tidak langsung
dikelola  oleh  Departmen  Kepabeanan dan Cukai, yang diantaranya mengelola
Bea Cukai, Bea Masuk, Pajak Penjualan,  Pajak  atas  Jasa,  Pajak  atas Hiburan (Suprayitno, Kader, and Harun 2013).
b. Proses  Pengelolaan  Pajak,  Lembaga Hasil  Dalam  Negeri  mengelola  jenis pajak langsung, yaitu seperti: Pertama , Pajak Penghasilan  Individu dan Badan. Secara  umum  pajak  penghasilan  di Malaysia dikenakan atas dasar teritoial basis ,  dimana  hanya  penghasilan  yang berasal  atau  diperoleh  dari  Malaysia yang  menjadi  objek  pajak.  Pajak penghasilan  individu  merupakan  pajak yang  dikenakan  atas  penghasilan  yang diterima oleh individu baik yang berasal maupun  yang  dikirimkan  ke  Malaysia. Jika sumber penghasilan tersebut berasal  dari  luar  Malaysia,  penghasilan tersebut  dikenakan  pajak  hanya  jika dibayarkan  di  Malaysia  dan  diterima oleh individu yang merupakan penduduk  Malaysia.  Akan  tetapi,  jika individu  tersebut  bukan  penduduk  asli,
maka  hanya  akan  dikenakan  pajak  atas penghasilan yang diterimanya di Malaysia  dan  Tarif  pajak  penghasilan untuk  individu  yang  telah  berstatus sebagai penduduk Malaysia akan dikenakan  mulai  dari  0%  -  28%  yang dilihat dari penghasilan yang diperolehnya. Sementara Pajak penghasilan  badan  dikenakan  pada perusahaan lokal dimana total penghasilan  yang  diterima  bukan  atas kegiatan  di  seluruh  dunia  ( Global income/World  Wide  Income ),  akan tetapi  hanya penghasilan  yang diterima di  Malaysia  saja  yang  akan  dikenakan pajak  dan  penghasilan  yang  diterima dari luar Malaysia tidak akan dikenakan pajak  di  Malaysia.  Sedangkan  untuk perusahaan  asing,  penghasilan  yang akan  dikenakan  pajak  ialah  yang diterima dari Malaysia saja, tetapi untuk perusahaan  Malaysia  yang  bergerak  di bidang perbankan, asuransi dan transportasi  laut  serta  udara  akan dikenakan  pajak  berdasarkan Global
Income .  Tarif  pajak  penghasilan  badan secara umum di Malaysia ialah 28% dan berlaku  baik  bagi  badan  dalam  negeri maupun  asing  yang  ada  di  Malaysia (Wajdi  2008). Kedua ,  Pajak  Atas Keuntungan  dari  Penjualan  Tanah  dan Bangunan  atau  yang  dapat  disebut dengan Cukai Keuntungan Harta Tanah (CKHT)  yang  dikelola  oleh  Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia di bawah Undang-Undang Akta Cukai Keuntungan Harta Tanah 1976 (ACKHT). ACKHT diperkenalkan pada untuk  menggantikan  Undang-Undang Akta  Cukai  Spekulasi  Tanah  1974. Kedua Undang-undang
tersebut diperkenalkan untuk membatasi aktivitas  spekulatif  real  estat.  ACKHT dibebankan atas keuntungan yang dapat dikenakan  biaya  dari  pelepasan  aset yang  dapat  dikenakan  biaya  seperti rumah,  bangunan  komersial,  pertanian dan  tanah  kosong  (LHDN  2018). Ketiga , Pajak  Penghasilan  dari  Minyak dan Gas Bumi, Tanggungjawab pengelolaan  minyak  dan  gas  di Malaysia  dilakukan  oleh  Petrolium Nasional  Berhad  atau  yang  biasa dikenal dengan Petronas, Petronas ialah perusahaan  minyak  dan  gas  milik Negara Malaysia yang didirikan pada 14 Agustus  1974.  Net  income  Petronas dapat  mencapai  20-28%  terhadap revenue/pendapatan dari hulu sampai ke hilir, dan seluruhnya akan dikumulatifkan  ke  dalam retained earning yang tidak wajib diserahkan ke Pemerintah  Malaysia,  karena  Petronas melakukan  sistem staffing  level setara dengan perusahaan
minyak internasional lainnya dan mengacu pada legalitas  yang  diberikan  pemerintah setempat. Jumlah pajak sektor perminyakan di Malaysia setelah dilakukannya  The  R/C  ( Revenue  Over
Cost ) PSC ( Production Sharing
Contact )  kebijakan  perminyakan  di Malaysia  mengalami  peningkatan  yang cukup pesat, dengan tarif pajak sebesar 38%  dari  keuntungan  yang  diperoleh (Sobirin  2006). Keempat ,  Bea  Materai yaitu merupakan pajak yang dikenakan pada  instrumen  dan  bukan  transaksi. Instrumen  didefinisikan  sebagai  setiap
dokumen  tertulis  pada  umumnya,  bea materai dipungut atas instrumen hukum, komersial  dan  keuangan.  Orang  yang bertanggung  jawab  untuk  membayar bea meterai diatur dalam Daftar Ketiga
Undang-Undang Meterai 1949. Penilaian dan Pemungutan Bea Meterai disahkan  oleh  undang-undang  undang- undang  yang  sekarang  disebut  sebagai Undang-Undang Meterai 1949.
Terdapat  dua  macam  Bea  Materai, yaitu:  Duti  Ad  Valorem,  dimana  tarif bea  bervariasi  sesuai  dengan  sifat instrumen  dan  pertimbangan  yang ditetapkan  dalam  instrumen  atau  nilai pasar  properti.  Dan  Duti  Tetap,  yaitu dimana  Bea  dikenakan  tanpa  ada kaitannya dengan imbalan yang dibayarkan atau jumlah yang dinyatakan dalam instrument (LHDN 2021). Kelima , Bea Cukai. Cukai dipungut dan dibayar  oleh  pabrikan  atau  importir untuk barang-barang yang diproduksi di malaysia  atau  diimpor  ke  malaysia dengan tarif penuh yang telah ditentukan. Interpretasi tarif cukai yang ditunjukkan akan dikenakan
berdasarkan  dua  sebab,  yaitu:  a)  jika tarif  cukai  yang  dipungut  dinyatakan dalam  persentase,  maka  akan  dihitung berdasarkan persentase nilai barang; dan b)  jika  tarif  cukai  yang  dipungut dinyatakan  sebagai  sejumlah  uang, maka akan dihitung berdasarkan jumlah uang  yang  tercantum  pada  setiap  unit yang  telah  ditentukan  (Negara  2017). Keenam ,  Bea  Masuk.  Jika  penumpang membawa barang pribadi di bawah nilai tersebut  maka  tidak  akan  dipungut  bea masuk  dan  pajak  impor.  Apabila penumpang  membawa  barang  dari  luar negeri  yang  saat  dijumlah  secara  total melebihi batas yang ditentukan, mereka akan  dikenakan  tarif  bea  masuk  10%. Selain  itu  penumpang  juga  akan dibebankan nilai pabean yang ditetapkan  berdasarkan  keseluruhan nilai  pabean  barang  impor  bawaan penumpang dikurangi dengan nilai batas atas pembebasan bea masuk US$500.
2. Non-Pajak,  merupakan  salah  satu  sumber pendapatan  negara  yang  dihasilkan  bukan dari  pajak,  dimana  sumber  pendapatan negara  non-pajak  terdiri  dari  keuntungan
Khazanah  Nasional  Berhard  (BUMN  di Malaysia)  dan  dari  Pengelolaan  Sumber
Daya Alam. Berikut penjelasannya:
a. Khazanah Nasional
Berhard, merupakan  perusahaan  investasi  dana kekayaan  negara  yang  dimiliki  oleh pemerintahan  Malaysia  dan  dikelola oleh  Menteri  Keuangan  yang  memiliki tujuan  komersial  dan  strategis.  Tujuan komersialnya ialah untuk menumbuhkan  aset  keuangan  dan mendiversifikasi  sumber  pendapatan bagi  negara,  dan  sementara  tujuan strategisnya  yaitu  untuk  memiliki aset/investasi strategis
(dana
pembangunan) yang membawa manfaat ekonomi jangka panjang (Berhad 2020).
b. Pengelolaan  Sumber  Daya  Alam, Malaysia  kaya  akan  sumber  daya alamnya yang terdiri dari minyak bumi mentah,  gas  alam,  karet  dan  minyak kelapa  sawit.  Minyak  kelapa  sawit menjadi pembangkit
utama
perdagangan  internasional  Malaysia, dimana Malaysia menjadi negara pengekspor kelapa sawit terbesar dengan presentase 38% dari total ekspor minyak  kelapa  sawit  global.  Ekspor minyak kelapa sawit menjadi salah satu sektor ekonomi strategis bagi Malaysia karena  secara  signifikan  berkontribusi terhadap PDB. Sementara minyak bumi dan gas alam menjadi komoditas utama sektor pemurnian mineral (Herdiansyah 2018).
3. Zakat,  Di  Malaysia  zakat  tidak  dihimpun dan didistribusi secara terpusat, melainkan dikelola oleh setiap Negara bagian dengan hak  dan  wewenang  penuh.  Setiap  Negara bagian  mempunyai  organisasi  zakat  yang berbentuk  perusahaan  swasta  pengelola zakat  dan  Baitul  Maal  atau  Jawatan  kuasa zakat di bawah kuasa Majelis Agama Islam Negeri  dengan  dasar,  tujuan  dan  fungsi masing-masing.  Oleh  karena  itu,  dapat dikatakan  bahwa  di  beberapa  Negara bagian, pengumpulan dan penyaluran zakat dilakukan  oleh  dua  lembaga  tersebut, dimana pengumpulan zakat dilakukan oleh sebuah  perusahaan  swasta  dibawah  MAI dan  penyalurannya  dilakukan  oleh  Baitul Maal dan Negara bagian yang menerapkan sistem  pengelolaan  seperti  ini  ialah Wilayah  Persekutuan,  Melaka,  Negeri
Sembilan  dan  Pahang.  Lain  halnya  pada Negara bagian yang hanya memiliki Baitul Maal,  kegiatan  pengumpulan,  pengelolaan dan penyaluran zakat seluruhnya dilakukan oleh  Baitul  Maal  dan  negara  bagian  yang hanya  memiliki  Baitul  Maal  ialah  Perlis, Johor,  Trengganu,  Sabah,  Kedah,  Perak dan Kelantan. Sedangkan di Negara bagian yang  hanya  memiliki  perusahaan  swasta, seluruh  kegiatannya  akan  sepenuhnya dilakukan  pada  perusahaan  tersebut  dan Negara  bagian  yang  termasuk  didalamnya ialah Selangor, Pulau Pinang dan Sarawak. Dua  jenis  lembaga  yang  dibentuk  oleh setiap  Negara  bagian  untuk  melakukan pengelolaan  zakat  akan  dijelaskan  sebagai berikut (Wajdi 2008):
a. Perusahaan  Swasta  Pengelola  Zakat, Pemerintah  Malaysia  melalui  Majelis Agama  Islam  Wilayah  Persekutuan (MAIWIP)  mendirikan  Pusat  Pungutan Zakat  (PPZ)  pada  tahun  1991  dalam rangka  menciptakan  pengelolaan  zakat yang  profesional  dengan  menerapkan sistem corporate  governance ,  yang menekankan kepada pentingnya peranan  dan  tanggung  jawab  pengurus dalam  mengelola  zakat  dan  untuk menumbuhkan integritas dan keyakinan masyarakat. terdapat dua lembaga yang mengamalkan pola
corporate
governance , yaitu Pusat Pungutan Zakat (PPZ) dan Pusat Zakat Selangor (PZS).
b. Baitul  Maal  (Pemerintah),  di  Negara bagian yang sudah memiliki perusahaan swasta  sebagai  pengumpulan  zakat, maka  Baitul  Maal  akan  berfungsi sebagai lembaga penyalur zakat saja. Di wilayah persekutuan, Baitul Maal yang berinduk  pada  Majelis  Agama  Islam Wilayah  Persekutuan  (MAIWIP)  lebih dahulu lahir dibandingkan dengan Pusat Pungutan  Zakat  (PPZ),  pegawai  Baitul Maal merupakan pegawai kerajaan yang dimana  biaya  operasional  dan  gaji seluruhnya ditanggung oleh Pemerintah.
Terdapat empat sumber zakat di Malaysia, yaitu: Pertama , Zakat hasil pertanian, yaitu hanya  dikenakan  kepada  padi  saja  tanpa menyertakan produktivitas tanaman lainnya seperti karet, kelapa sawit, cokelat, kopi,  sayur-sayuran  dan  buah-buahan. Kedua ,  Zakat  perniagaan,  dianjurkan  oleh pemerintah  dengan  ketentuan  pemerintah
memberikan potongan pajak bagi muzakki pendapatan  dan  perniagaan  berdasarkan Akta  Cukai  Pendapatan  Tahun  1967. Ketiga ,  Zakat  gaji  pekerja  (pendapatan), yaitu diwajibkan oleh pemerintah pusat dan berlaku  untuk  semua  Negeri  melalui persetujuan pekerja yang dinyatakan dalam kontrak  kerja.  dan Keempat ,  Zakat perusahaan,  Zakat  ini  belum  popular dilaksanakan,  karena  disebabkan  oleh  tiga faktor, yaitu: Kelemahan dari segi undang- undang yang mengatur, Struktur perusahaan yang berbeda-beda dan
Persoalan pembagian
kekuasaan pemerintah  pusat  (kerajaan  persekutuan) dan  pemerintah  Negeri  (kerajaan  Negeri) (Nurhasanah  2012).  Dimana  sektor  zakat yang  sangat  berkembang  di  Malaysia  ini, pemerintah  Malaysia  mengintegrasikan dengan  memberikan  pengurangan  pajak penghasilan  atas  zakat  yang  telah  dibayar oleh umat Islam.
4. Wakaf,  Sesuai  dengan  undang-undang yang  telah  ditetapkan  oleh  Negara, menetapkan  bahwa  Majelis  Agama  Islam Negeri (MAIN) sebagai pemegang amanah tunggal  ( Nadzhir )  atas  semua  harta  wakaf yang  ada  di  Malaysia,  baik  wakaf  umum ataupun wakaf khusus dan baik menyangkut  harta  bergerak  maupun  harta tidak  bergerak,  dimana  tujuan  umumnya ialah untuk memajukan Islam dan umatnya, juga  untuk  memenuhi  kebutuhan  sosial ekonomi  Negara.  Yang  dimaksud  dengan Wakaf  umum  dan  Wakaf  khusus  ialah, Wakaf  umum  ( wakaf  amm )  merupakan segala  bentuk  dedikasi  wakaf  yang dilakukan dengan tujuan kesejahteraan atau tujuan  amal  umum  tanpa  menentukan penerima  manfaat  tertentu  (baik  yang terdiri dari individu atau organisasi/lembaga) dan biasanya wakaf ini diterapkan  pada  hal-hal  dengan  tujuan kesejahteraan  umum  yang  menyangkut masyarakat  banyak.  Sedangkan  Wakaf khusus  ( wakaf  khaas )  merupakan  segala bentuk  dedikasi  wakaf  yang  dilakukan untuk  tujuan  tertentu  atau  untuk  penerima tertentu,  yaitu  dalam  wakaf  ini,  sudah ditentukan dari awal kepada siapa wakaf itu dibuat dan untuk tujuan apa wakaf itu harus diterapkan  (Mahamood  2007).  Beberapa contoh  jenis  wakaf  yang  terdapat  di Malaysia adalah:
a. Wakaf Tanah, Malaysia memiliki tanah wakaf  yang  sangat  besar  dengan  luas tanah wakaf sebanyak 20,735.61 hektar. Negeri  Johor  ialah  negeri  yang  paling banyak memiliki tanah wakaf,
kemudian diikuti oleh negeri Perak dan Pahang.  Oleh  karena  itu,  Perdana Menteri  Malaysia  membentuk  Jabatan
Wakaf  Zakat  dan  Haji  (JAWHAR) dengan tujuan untuk memastikan pengelolaan  harta  wakaf,  zakat  dan urusan  haji  di  seluruh  negeri  Malaysia lebih  rapi,  sistematik  dan  dapat mendatangkan  hasil  yang  lebih  baik  di masa mendatang(Fauza 2015).
b. Wakaf  Tunai,  Majelis  Agama  Islam Negeri (MAIN) sudah mulai membangun  sistem  wakaf  tunai  dan saham  wakaf  di  Malaysia.  Dimana proses  wakaf  tunai  ialah  Pewakaf ( Wakif )  memberikan  uang  kepada MAIN  untuk  dimasukkan  ke  dalam tabung  wakaf,  dan  uang  tersebut kemudian  digunakan  untuk  aktifitas sosial, termasuk untuk dikelola kembali untuk  investasi.  Sedangkan  wakaf saham  dipergunakan  untuk  membiayai investasi  wakaf,  dimana  Seseorang individu atau sebuah organisasi membeli sejumlah saham yang ditawarkan oleh MAIN dengan keinginan mewakafkannya. Segala
keuntungan  yang  lahir  dari  saham  ini kekal  dalam  bentuk  wakaf  dan  tidak diberikan kepada pembeli saham tersebut.  Diantara  negara  bagiannya yang melaksanakan sistem saham wakaf ini  ialah  Johor,  Pulau  Pinang,  Melaka dan Kedah (Salleh 2010).
Sementara alokasi belanja negara Malaysia didukung  dengan  kebijakan  fiskal,  yaitu dengan  adanya  berbagai  regulasi  serta alokasi  anggaran  untuk  menyediakan berbagai macam infrastruktur yang mendukung peningkatan
aktivitas ekonomi.  Anggaran  belanja  pemerintah
Malaysia  disusun  berdasarkan  modifikasi antara line item budgeting dan performance budgeting ,  dimana  komposisi  anggaran terdiri atas revenue (pendapatan),
operating expenditure (belanja
operasional) dan development  expenditure (belanja  pembangunan),  serta  pembiayaan yang  berasal  dari  hutang  dalam  negeri
maupun  luar  negeri.  Bagi  pemerintah Malaysia,  tidak  apa-apa  jika  utang  dalam negeri  lebih  besar  dibandingkan  dengan utang  luar  negeri,  karena  ini  mengartikan bahwa sumber pembiayaan defisit anggaran  berasal  dari  dalam  negeri  juga, yang berarti dampak negatifnya akan lebih kecil  dan  kemanfaatannya  akan  dinikmati oleh  masyarakat  dalam  negeri  juga  (N. Huda et al. 2012).
Terlihat  jelas  bahwa  ketiga  sektor  layanan publik  yaitu  Pendidikan,  Kesehatan  dan Infrastruktur  memiliki  hubungan  antara satu dengan yang lainnya, karena seluruhnya  saling  terkait  dan  tidak  dapat dipisahkan.  Seperti  keterkaitan  kesehatan dan  pendidikan  memiliki  cakupan  yang penting karena sebagai elemen pembentuk modal manusia, jika modal yang dihasilkan manusia bertumbuh maka akan meningkatkan  investasi.  Dengan  begitu investasi  baik  dari  pemerintah  maupun swasta  akan  membutuhkan  dukungan infrastruktur  yang  baik.  Dan  infrastruktur berperan  sebagai  pilar  utama  dalam pembangunan  negara,  dan  secara  tidak langsung akan memberikan kontribusi yang sangat  signifikan  terhadap  sektor-sektor prioritas pembangunan, yaitu sektor pendidikan  dan  kesehatan.  Dari  ketiga sektor  publik  diatas  pemerintah  Malaysia mengalokasikan anggaran belanja pemerintahnya untuk meningkatkan pertumbuhan  ekonomi  dan  memberikan kesejahteraan  bagi  masyarakatnya  (Merini 2013).
Selain dari sektor-sektor pemerintahan dan swasta,  sumber  pengeluaran  negara  juga berasal  dari  penyaluran  Zakat.  Malaysia memiliki  Institusi  Penyaluran  Zakat  yang disebut dengan Baitul Maal. BM merupakan lembaga yang dimiliki pemerintah  Malaysia  dan  zakat  yang diterima pada PPZ (Pusat Pungutan Zakat) dari  14  negeri  bagian  akan  disetorkan kepada  BM  yang  mencapai  RM  600  juta Ringgit atau Rp. 1,5 triliun (sekitar 0,16% dari  total  PDB).  BM  akan  menyalurkan zakat kepada masyarakat bumi putera yang berpenghasilan  RM  700  per  bulan  dengan seiring meningkatnya pendapatan masyarakat  maka  yang  berhak  menerima zakat  ialah  kalangan  dengan  penghasilan dibawah  RM  1,200  (2003).  Zakat  tersebut
diperuntukkan  berupa  uang  saku  rata-rata RM  300  tiap  bulan  setiap  KK,  pendidikan dan  kesehatan  bagi  seluruh  kelurga  secara gratis ditanggung BM. Selain itu dana zakat juga  disalurkan  untuk  perniagaan  dengan tujuan  membantu  pedagang  kecil  dengan bentuk  akad qardh  al-hasan .  Dengan begitu dana zakat sangat membantu dalam mengentaskan  kemiskinan  dalam  upaya menciptakan sosio-ekonomi (N. Huda et al. 2012).  Selain  itu,  disini  Baitul  Maal MAIWP  memiliki  mekanisme  tersendiri dalam  menentukan  pihak  yang  layak menerima zakat. Berikut sasaran penyaluran  zakat  baik  secara  lansung maupun tidak langsung:
1. Secara  Langsung,  dimana  penyaluran zakat  ini  secara  langsung  ditujukan kepada  delapan  asnaf  yang  telah disebutkan  dalam  Al-Qur'an,  berikut
peruntukkan dana zakat secara langsung,  seperti:  Bantuan  keuangan bulanan  dan  bantuan  sekolah,  Bantuan perniagaan  dan  pertanian,  Bantuan deposit  sewa  beli  taksi,  sewa  rumah, deposit van/bus  sekolah dan pembelian kendaraan roda tiga, Bantuan perbaikan dan deposit membeli rumah kos rendah, Bantuan  medis,  musibah  dan  agensi pendidikan,  Bantuan  uang  tambang dalam/luar negeri (Ibnu Sabil), Bantuan uang  segera,  bantuan  al-Riqab  dan bantuan pelajaran, Bantuan perkawinan dan  penyelesaian  hutang  (Gharimin), Beasiswa  Baitul  Maal/insentif  khas pelajar  cemerlang,  Bantuan  untuk Hafidz al-Qur'an
2. Secara  Tidak  Langsung,  penyaluran dana  zakat  secara  tidak  langsung  akan digunakan  untuk  menjalankan  suatu program bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, berikut peruntukkan  dana  zakat  secara  tidak langsung, yaitu:
a. Program pendidikan, melalui
Institute  Profesional  Baitul  Maal
(IPB)  yang  bertujuan  melahirkan professional  muslim  dinamik  yang mampu  memberi  perubahan  pada pembangunan diri, keluarga, agama,
bangsa dan negara.
b. Program  pelatihan  fakir  miskin, melalui  Institute  Kemahiran  Baitul
Maal  (IKB)  yang  bertujuan  untuk melatih  agar  dapat  mandiri  dan berdikari dengan menggunakan kemahiran yang dipelajari di IKB.
c. Program  pemberian  perlindungan kepada  anak-anak  yatim,  melalui Rumah  Anak  Yatim  Darul  Kifayah yang  bertujuan  untuk  menyediakan penempatan sementara kepada golongan  anak-anak  yatim,  dimana didalamnya juaga akan diberi bimbingan agama,  akhlak  dan pendidikan yang lengkap.
d. Program  perlindungan  masyarakat Islam, melalui Kompleks  Kebajikan Masyarakat Islam Dar As-Saadah.
e. Program  pelajaran  melaluiTazika Islam, yaitu Sekolah Rendah Agama (SRA)  dan  Sekolah  Menengah Agama Majelis Agama Islam
Wilayah Persekutuan.
f. Pendirian  Hospital  Pusat  Rawatan Islam  (PUSRAWI)  yang  bertujuan untuk memberikan pelayanan medis yang  berlandaskan  nilai-nilai  Islam khususnya kepada umat Islam.
C. Analisis Konsep Pendapatan dan
Pengeluaran Negara Pada Zaman

## Rasulullah di Negara Malaysia
Dalam  bagian  ini  akan  membahas  mengenai apa  saja  instrument  dari  pendapatan  dan pengeluaran  negara  pada  negara  Malaysia yang masih sejalan dengan konsep pendapatan dan pengeluaran negara pada zaman Rasulullah  SAW.  Berikut  tabel  konsep pendapatan  negara  pada  zaman  Rasulullah  di Negara Malaysia:
Tabel 1.1. Konsep Pendapatan Negara
Pada Zaman Rasulullah di Negara Malaysia Pendapatan Negara Pada Zaman Rasulullah Pendapatan Negara Malaysia Era Kekinian 1) Ghanimah: Rampasan perang atau harta yang diambil masyarakat Muslim dalam sebuah peperangan 1) Pada konteks perokonomian modern ghanimah digolongkan
sebagai barang sitaan akibat pelanggaran hukum antar negara, seperti penyitaan harta PM Najib Razak yang terlibat kasus korupsi 1MDB (pencucian uang).
Pendapatan Negara Pada Zaman Rasulullah Pendapatan Negara Malaysia Era Kekinian 2) Jizyah: Pajak yang diberlakukan bagi warga negara non-muslim sebagai jaminan kehidupan yang diberikan oleh negara
Islam atau disebut dengan pajak jiwa bagi non- muslim
2) Pajak Penghasilan Individu yang bukan penduduk asli Malaysia, maka hanya akan dikenakan pajak atas penghasilan yang diterimanya di Malaysia. Selain itu juga akan dikenakan Wajib Pajak Luar
Negeri
3) Fa'i: Harta yang diperoleh dari musuh non- muslim tanpa adanya peperangan, tetapi orang- orang non-muslim tersebut memberikannya secara suka rela dan ikhlas
3) Pada negara Malaysia, harta ini juga termasuk pada kategori hibah dan hadiah,
seperti penerimaan yang berasal dari luar negeri berupa pinjaman program atau pinjaman proyek pada jangka waktu tertentu.
4) Khumus: Seperlima bagian dari pendapatan ghanimah akibat ekspedisi militer yang dibenarkan oleh syariah 4) Jika di Malaysia terdapat yang dinamakan Bea Materai, dimana Bea Materai merupakan pajak yang dikenakan pada instrumen (hukum, komersial dan keuangan) dan bukan transaksi. 5) Kharaj: Pajak khusus yang diberlakukan Negara atas tanah-tanah yang produktif yang dimiliki rakyat 5) Pajak atas keuntungan dari penjualan tanah dan bangunan yang disebut dengan Cukai Keuntungan
Harta Tanah (CKHT) yang dikelola oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia di bawah Undang-Undang Akta Cukai Keuntungan Harta Tanah 1976 (ACKHT). ACKHT dibebankan atas keuntungan yang dapat dikenakan biaya dari pelepasan aset yang dapat dikenakan biaya seperti
rumah, bangunan komersial, pertanian dan tanah kosong.
6) Usyr: Sepersepuluh
(1/10), yaitu merupakan pajak khusus yang dikenakan atas barang- barang dagangan yang masuk ke dalam negara Islam (barang impor) 6) Bea Cukai dan Bea Masuk yang diterapkan terhadap barang impor dan ekspor 7) Zakat: Hak yang wajib dikeluarkan dari harta dengan tujuan menjadikan harta itu suci, berkah dan subur 7) Pengelolaan zakat dibagi menjadi 2 lembaga, yaitu: Perusahaan swasta sebagai penghimpun dana zakat dan Baitul Maal sebagai penyalur dana zakat 8) Wakaf: Menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya (ainnya) 8) Pemerintah Malaysia membentuk Jabatan Wakaf Zakat dan Haji (JAWHAR)
untuk pengelolaan wakaf terkhusus kepada wakaf tanah dan melalui Majelis Agama Islam Negeri (MAIN) mulai membangun sistem wakaf tunai dan saham wakaf di Malaysia
9) Infaq dan Sedekah:
Pemberian sukarela dari rakyat demi kepentingan umat dan oleh negara dapat dimanfaatkan untuk melancarkan proyek- 9) Pemberian uang untuk pengadaan Fasilitas Perpustakaan atau kepada Perpustakaan. Pemberian uang atau sumbangan dalam bentuk natura untuk penyediaan fasilitas di
Pendapatan Negara Pada Zaman Rasulullah Pendapatan Negara Malaysia Era Kekinian proyek pembangunan negara
Tempat Umum untuk kepentingan penyandang disabilitas. 10) Nawaib: Pajak yang jumlahnya cukup besar yang dibebankan kepada orang kaya Muslim 10) Jika di Malaysia menggunakan sistem saldo kredit pajak pada pembayaran pajak penghasilan yang melebihi kewajiban pajak (saldo debit) dari wajib pajak pada satu waktu. 11) Amwal Fadhla: Harta yang bersumber dari kaum muslim yang meninggal tanpa ada ahli waris 11) Jika tidak terdapat ahli waris dari harta waris, maka Pemerintah berhak untuk mengelola harta tersebut agar menjadi lebih produktif. 12) Hasil Sitaan & Denda 12) Sama seperti Ghanimah pada konteks perekonomian modern saat ini 13) Hibah & Hadiah
13) Pemerintah Malaysia melakukan penerimaan yang berasal dari luar negeri berupa pinjaman program atau pinjaman proyek pada jangka waktu tertentu.
Sumber: Data penelitian diolah
Dan  untuk  analisis pengeluaran  negara  pada zaman  Rasulullah  lebih  memusatkan  kepada Baitul  Maal,  dan  tidak  jauh  berbeda  dengan Negara  Malaysia,  karena  Malaysia  juga membentuk  lembaga  Baitul  Maal  yang  yang berinduk pada Majelis Agama  Islam Wilayah Persekutuan  (MAIWIP)  dibawah  naungan Pemerintah Negara, berikut konsep pengeluaran negara pada zaman Rasulullah di Negara Malaysia:
Tabel 2.2 Konsep Pengeluaran Negara Pada Zaman Rasulullah di Negara Malaysia
Pengeluaran Negara Pada Zaman Rasulullah Pengeluaran Negara Malaysia Era Kekinian 1) Anggaran pembelanjaan negara dalam Islam, yaitu dengan mengembangkan apa yang dinamakan Balance Budget , yaitu Balance atau Seimbang antara pendapatan dan pengeluaran.
1) Anggaran belanja pemerintah Malaysia disusun berdasarkan modifikasi antara line item budgeting dan performance budgeting , dimana komposisi anggaran terdiri atas revenue (pendapatan), operating expenditure (belanja operasional) dan development expenditure (belanja pembangunan), serta pembiayaan yang berasal dari hutang dalam negeri maupun luar negeri.
Pengeluaran Negara Pada Zaman Rasulullah Pengeluaran Negara Malaysia Era Kekinian 2) Anggaran untuk kesejahteraan, yang berasal dari pendapatan zakat dan sedekah 2) Secara Langsung, dimana penyaluran zakat ini secara langsung ditujukan kepada delapan asnaf yang telah
disebutkan dalam Al-
Qur'an 3) Anggaran untuk umum,
yang berasal dari pajak dan non-pajak. 3) Secara Tidak Langsung, penyaluran dana zakat secara tidak langsung akan digunakan untuk menjalankan suatu program bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
4) Untuk memenuhi sektor Kebutuhan dasar, Kesejahteraan sosial, Pendidikan dan Penelitian,
Infrastruktur (Fasilitas
Publik), Dakwah Islam, Administrasi negara,
Pertahanan dan Keamanan 4) Lebih mengutamakan ketiga sektor layanan publik yaitu Pendidikan, Kesehatan dan
Infrastruktur

## Sumber: Data penelitian diolah

## 5.  KESIMPULAN
Keuangan  publik  yang  disebut  dengan government  finance (keuangan  pemerintah) merupakan  studi  tentang  keuangan  negara yang mencangkup bagaimana kegiatan perpajakan, pengeluaran dan pinjaman negara yang  dapat  menciptakan  efesiensi  alokasi sumber  daya,  stabilisasi  ekonomi  makro  dan pemerataan  distribusi  pendapatan.  Sumber pendapatan  negara  Islam  merupakan  semua penerimaan yang diterima oleh negara, seperti ghanimah , zakat, jizyah , fa'i , khumus , kharaj , 'usyr , wakaf, nawaib , amwal fadhla , infak dan sedekah serta hibah/hadiah. Sedangkan alokasi pengeluarannya  digunakan  untuk  kebutuhan dasar,  kesejahteraan  sosial,  pendidikan  dan penelitian,  infrastruktur  (fasilitas  publik), dakwah  Islam,  administrasi  negara,  serta pertahanan dan keamanan.
Malaysia merupakan salah satu negara di
Asia  Tenggara  yang  memiliki  sumber  daya alam  yang  melimpah  Sumber  pendapatan negara  di  Malaysia  berasal  dari  penerimaan pajak, non-pajak, zakat dan wakaf. Sedangkan alokasi  belanja  negaranya  didukung  dengan kebijakan  fiskal  yaitu  untuk  menyediakan berbagai macam infrastruktur yang mendukung  peningkatan  aktivitas  ekonomi pada  ketiga  sektor  layanan  publik  yaitu pendidikan,  kesehatan  dan  fasilitas  publik. Selain  itu,  sumber  pengeluaran  negara  juga berasal  dari  penyaluran  Zakat  oleh  Baitulmal dengan  tujuan  untuk  pengentasan  kemiskinan dan pemerataan distribusi pendapatan.

## 6. REFERENSI
Arfah,  Tina,  and  Putri  Jamilah.  2020. “Keuangan  Publik  Dalam  Perspektif Ekonomi  Islam.” Jurnal  Islamika 3  (2): 24–35. https://doi.org/10.37859/jsi.v3i2.2121.
Azmi, Shalahuddin. 2005. Menimbang Ekonomi Islam-Keuangan Publik, Konsep  Perpajakan  Dan  Peran  Baitul
Mal . Bandung: Penerbit Nuansa.
Berhad,  Khazanah  Nasional.  2020.  “The Khazanah  Report  2020.”  Malaysia: Khazanah Nasional Berhad Malaysia.
BNM.  2021.  “BNM  Quarterly  Bulletin
(Second  Quarter  2021).” Bank  Negara Malaysia 36 (2). Fauza, Nilna. 2015. “Rekonstruksi Pengelolaan Wakaf: Belajar Pengelolaan
Wakaf Dari Bangladesh Dan Malaysia.”
Universum 9 (2): 161–72.
Herdiansyah,  Herdis.  2018.  “Pengelolaan Konflik Sumber Daya Alam Terbarukan Di Perbatasan Dalam Pendekatan Ekologi  Politik.” Jurnal  Hubungan Internasional 7 (2).
Hidayatullah, Indra. 2015. “Peran Pemerintah Di Bidang Perekonomian Dalam Islam.”
Dinar 1 (2): 77–90.
Huda,  Miftahul.  2018.  “Prinsip-Prinsip Keuangan Publik  Islam.” Al-Intaj 4  (1):
1–17.
Huda,  Nurul,  Agus  Suprayogi,  Hastomi  Aji, Rika  Andriyati,  Achmad  Aliyadin, Decky  Mayricko  Arbain,  Restukanti Utami,  and  Totok  Harmoyo.  2012. Keuangan  Publik  Islami:  Pendekatan Teoretis Dan Sejarah . Jakarta: Kencana, Prenada Media Group. Jaelani, Aan. 2018. Keuangan Publik: Analisis Sejarah  Pemikiran  Ekonomi  Islam . Cirebon: Aksarasatu Cirebon.
Johan,  Musalmah.  2007.  “Eradicating  Rural and  Urban  Poverty.” MIER:  Malaysian Institute of Economic Research , 1–3.
LHDN.  2018.  “Garis  Panduan  Cukai Keuntungan Harta Tanah.” Malaysia.
———.  2021.  “Bea  Materai  (Umum).”  03 November. 2021.
Mahamood, Siti Mashitoh. 2007.
“Pembentukan  Dana  Wakaf  Menurut Prespektif Syariah Dan Undang-Undang Serta  Aplikasinya  Di  Malaysia.” Jurnal Syariah 15 (2).
Merini,  Dian.  2013.  “Analisis  Efesiensi Pengeluaran  Pemerintah  Sektor  Publik Di  Kawasan  Asia  Tenggara:  Aplikasi Data  Envelopment  Analysis.” Jurnal Ilmiah FEB Universitas Brawijaya .
Negara,  Jabatan  Peguam.  2017.  “Federal Government  Gazette:  Perintah  Duti Eksais 2017.” Malaysia.
Nurhasanah. 2012. “Zakat Di Malaysia Dalam Perspektif Ekonomi.” Al-Iqtishad IV (1). Rahman,  Fudhail.  2013.  “Sumber-Sumber Pendapatan  Dan  Pengeluaran  Negara Islam.” Al-Iqtishad V (2).
Rahman,  Hamidah  A  B,  Muhammad  B  I  N Daud,  and  Norlin  Binti  Ahmad.  2009. “Pembangunan Ekonomi Dalam Hubungan Etnik.” In Hubungan Etnik Di Malaysia: Prespektif Teori Dan Praktik ,
185–98.  Malaysia:  Universiti  Teknologi Malaysia.
Sakti,  A.  2007. Sistem  Ekonomi  Islam:
Jawaban  Atas  Kekacauan  Ekonomi Modern .  Jakarta:  Paradigma  &  Aqsa Publishing. Salleh, Muhammad Syukri. 2010. Transformasi Dan Panduan Pemerkasan Wakaf . Jakarta: Sinar Grafika.
Sobirin,  Miftah.  2006.  “Analisa  Kebijakan Industri  Minyak  Dan  Gas  Bumi:  Studi Perbandingan  Pada  Kontrak  Bagi  Hasil Minyak Dan Gas Bumi Di Indonesia Dan Malaysia.” Media  Riset  Akuntansi, Auditing Dan Informasi 6 (3).
Sriyana, Jaka. 2005. “Ketahanan Fiskal: Studi Kasus  Malaysia  Dan  Indonesia.” Jurnal
Ekonomi Pembangunan 10 (2): 123–32. Sugiharto, Bambang. 2020. “Sumber
Pendapatan  Dan  Belanja  Negara  Islam
Klasik  Serta  Modern.” Jurnal  Stindo Profesional VI (6): 40–52. Sukirno,  Sadono.  2012. Makroekonomi  Teori Pengantar .  3rd  ed.  Jakarta:  Rajawali Pers.
Suprayitno,  Eko,  Radiah  Abdul  Kader,  and Azhar  Harun.  2013.  “Zakat  Sebagai
Pengurang  Pajak  Dan  Pengaruhnya Terhadap Penerimaan Pajak Di Semenanjung  Malaysia.” Inferensi:
Jurnal  Penelitian  Sosial  Keagamaan 7 (1): 1–28.
Syamsi,  Ibnu.  1994. Dasar-Dasar  Kebijakan Keuangan  Negara .  Jakarta:  Rineka Cipta.
Wajdi, Farid. 2008. “Kajian Penerapan Zakat Sebagai  Kredit  Pajak  Dalam  Pajak Penghasilan Orang Pribadi Di Indonesia.” Universitas Indonesia. Zed,  Mustika.  2003. Metode  Penelitian Kepustakaan .  Jakarta:  Yayasan  Obor Indonesia.

## 7. RIWAYAT HIDUP
Nama : Nida'ul Haque, S.H
Alamat :UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta No. HP : 081357419539 Pengalaman :  Penulis  adalah  mahasiswa magister Ilmu Syariah di UIN Sunan kalijaga Yogyakarta Nama : Dini Puspitasari, S.E Alamat : Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
No.HP : 081333839302 Pengalaman: Penulis  adalah  mahasiswa magister ekonomi Islam di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta