## C ORRUPTIO
Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Lampung, Indonesia. http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/corruptio Volume 01 Issue 2, July-December 2020. PP: 91-104 P-ISSN: 2723-2573 E-ISSN: 2745-9276

## Operasi Tangkap Tangan (OTT) Tinjauan Berdasarkan KUHAP Dan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Operation Capture Hand (OTT) Review Based on Kuhap and Law Number 30 Year 2002 Regarding the Corruption Eradication Commission (KPK)
Frisca Tyara M Fanhar
friscafanhar93@yahoo.com
Magister Hukum Universitas Lampung
Info Artikel
Abstrak
Kata Kunci: Kewenangan; KPK; OTT.
Keywords: Authority; KPK; OTT.

## DOI:
https://doi.org/10.25041/corruptio.v1i2.2096
Fenomena  Operasi  Tangkap  Tangan (OTT)  menjadi  polemik  tersendiri  ketika dasar  kewenangan  tersebut  tidak  diatur  di dalam  beberapa  undang-undang.  Hal  ini memunculkan opini bahwa Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) telah melakukan pelanggaran dan tindakan yang tidak  prosedur  dalam  pelaksanaannya. Penelitian  ini  akan  fokus  pada  tiga permasalahan  hukum    yaitu  menganalisa kekuatan  hukum  tindakan  OTT  KPK  jika di tinjau dari aspek KUHAP dan Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  2002  tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, mengetahui alasan KPK melakukan tindakan  OTT  terhadap  perkara  korupsi serta  mengetahui  idealnya  KPK  dalam melakukan  OTT.  Berbicara  KPK  dalam melakukan  tindakan  OTT  jika  di  tinjau dari  aspek  KUHAP  dan  Undang  Undang Nomor  30  Tahun  2002  tentang  Komisi
Submitted: August 21, 2020; Reviewed: Sept 18, 2020; Accepted: Okt 12, 2020
Pemberantasan Korupsi sebenarnya tindakan  OTT  KPK  tidak  memiliki  dasar hukum  kuat  dari  aspek  yuridis  hukum pidana menimbulkan masalah pelanggaran prinsip due process of law mengingat OTT tidak diatur di dalam undang-undang KPK dan  juga  KUHAP,  dan  alasan  KPK melakukan tindakan OTT terhadap perkara korupsi  disebabkan  tipe  atau  kualitas sasaran  korupsi  bukan  merupakan  tindak pidana  yang  sederhana  oleh  sebab  itu perlunya  dilakukan  OTT,  dan  idealnya KPK  dalam  melakukan  OTT,  maka  harus dibutuhkan  sistem  administrasi  perkara yang  baik  mulai  dari  tahap  pengumpulan data  dan  informasi  yang  berpijak  pada sumber  informasi  yang  akurat  dan  dapat dipercara, setelah itu melaksanakan penyelidikan  sesuai  dengan  SOP  yang sudah  ditentukan  kemudian  pada  tahap eksekusi  seperti  melakukan  pemantauan,
undercover, penyadapan lalu OTT kewenangan  tersebut  harus  sesuai  di dalam peraturan perundang-undangan. Sebaiknya  dasar  hukum  Operasi  Tangkap Tangan  harus  segera  dimasukan  di  dalam instrument  pasal  dalam  undang-undang KPK  agar  kewenangannya  pun  tidak dipermasalahkan.

## Abstract
The  ambiguity  regarding  the  mechanism and limits of the authority of the arresting operations  carried  out  by  the  corruption eradication  commission  raises  public assumption that the authority exercised by the corruption eradication commission has violated  the  law  and  even  violated  human rights,  namely  taking  arbitrary  actions (unprocedure). The problem in writing this study  is How  can  the  legal  force  of  the operation  of  the  corruption  eradication commission  arrest  if  viewed  from  the aspect  of  the  Criminal  Procedure  Code and  Law  Number  30  of  2002  Concerning the  Corruption  Eradication  Commission? What are the criteria for an alleged crime using a arrest operation? What is the ideal
way  for  the  Corruption Eradication Commission to carry out arrest operations? This  study  uses  a  Normative and Empirical Juridical approach. Normative  research  is  carried  out  on matters  that  are  theoretical  principles  of law,  whereas  an  empirical  approach  is carried  out  to  study  law  in  reality.  The results  of  the  study  found  that legal  force of  the  act  of  arrest  operations  of  the corruption  eradication  commission  if viewed  from  the  aspect  of  the  Criminal Procedure  Code  and  Law  Number  30  of 2002 Concerning the Corruption Eradication  Commission  actually  the  act of  arrest  operations  of  the  corruption eradication  commission  does  not  have  a strong  legal  basis  from  the  juridical aspects  of  criminal  law.  problem  of violating  the  principle  of  due  processof law  Criteria  for  Alleged  Crime  Using  a hand  arrest  operation  due  to  the  type  or quality of the target of corruption is not a simple  crime  and  therefore  the  need  for a hand  arrest  operation,  and  ideally  the commission of asan corruption In carrying out  arrest  operations,  it  is  necessary  to have  a  good  case  administration  system starting  from  the  stage  of  collecting  data and  information  that  is  based  on  an accurate and reliable source of information,  after  that  conducting  an investigation  in  accordance  with  the standard  operating  procedures  that  have been  determined  then  at  the  execution stage  such  as  conduct  monitoring,
undercover, tapping and then the operation  of  arresting  the  authority  must be in accordance with the legislation. The suggestion  that  can  be  done  is  that  the legal  basis  for  Operation  of  Catching Hands  must  be  immediately  included  in the  article  instrument  in  the  corruption eradication  commission  law  so  that  its authority is not at issue

## A. Pendahuluan
Korupsi  dikategorikan  sebagai  salah  satu  kejahatan  luar  biasa (extra  ordinary  crime). Ini dikarenakan  korupsi  menyebabkan  kerugian  proses  demokrasi  serta  hak-hak  sosial  dan ekonomi masyarakat luas. Dalam perkembangannya, korupsi di Indonesia telah terjadi secara sistematis  dan  meluas,  baik  di  lembaga  pemerintahan  maupun  non  pemerintahan  (swata). Korupsi  yang  terjadi  di  Lembaga  pemerintahan  dapat  menimbulkan  kerugian  keuangan negara dan dapat menyesengsarakan rakyat. 1 Upaya pemberantasan korupsi sudah dilakukan sejak  lama  dengan  menggunakan  berbagai  cara,  sanksi  terhadap  pelaku  korupsi  sudah diperberat,  namun  hampir  setiap  hari  kita  masih  membaca  atau  mendengar  adanya  berita mengenai  korupsi.  Berita  mengenai  OTT  terhadap  pelaku  korupsi  masi  terjadi. 2 OTT  yang belakangan kerap dilakukan KPK sebagai metode dalam menangkap tangan tersangka kasus korupsi.  Operasi  tangkap  tangan (Hand  Arrest  Operation) yang  dilakukan  KPK  merupakan upaya  pemberantasan  korupsi  melalui  sebuah  operasi  rahasia (silent  operation), dan terstruktur  guna  menangkap  basah  pelaku  saat  melakukan  tindak  korupsi.s 3 Upaya pemberantasan  korupsi  yang  telah  dilakukan  selama  ini  belum  menunjukkan  hasil  yang optimal. Korupsi dalam berbagai tingkatan tetap saja banyak terjadi seolah-olah telah menjadi bagian dari kehidupan kita yang bahkan sudah dianggap sebagai hal yang biasa. Jika kondisi ini  tetap  kita  biarkan  berlangsung  maka  cepat  atau  lambat  korupsi  akan  menghancurkan negeri ini. 4
Tindak  pidana  korupsi  sudah  memasuki  tahap  yang  paling  menghkawatirkan  bagaimana tidak  tiap  tahunnya  sudah  berapa  anggaran  negara  yang  bocor  akibat  ulah  oknum  yang merugikan  keuangan  negara  tersebut,  sehingga  kejahatan  korupsi  bukan  lagi  tindak  pidana biasa ( ordinary crimes ) melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa ( extra ordinary crimes ). tentunya dalam penegakan hukumnya harus melalui tindakan yang luar biasa  ( extra-ordinary enforcement ). 5 Pemberantasan korupsi tidak akan dapat diatasi oleh para penegak hukum saja, tetapi  harus  didukung  oleh  bebagai  pihak  yaitu  mulai  dari  penegak  hukum  sendiri  seperti KPK,  Kejaksaan  Agung,  Kepolisian,  Advokat  dan  yang  paling  penting  adalah  dukungan masyarakat agar dapat melaporkan korusi yang terjadi, dengan catatan laporan tersebut tidak didasarkan atas dendam pribadi, terhadap seseorang tetapi laporan itu benar-benar konkrit dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. 6
Kebocoran  terhadap  keuangan  negara  demi  kepentingan  sekelompok  oknum  telah  terjadi sejak  Indonesia  merdeka  dari  penjajah.  Pembentukan  regulasi  untuk  mencegah  dan memberantas  tindak  pidana  korupsi  sudah  cukup  baik,  namun  dengan  adanya  instrumen penegakan  hukum  yang  handal  dan  undang-undang  yang  memadai belum  menjadi  jaminan berkualitasnya  penanggulangan  korupsi  di  Indonesia. 7 Strategi  penegakan  hukum  dalam memberikan  sanksi  kepada  koruptor  dirasa  masih  kurang  apalagi  tidak  didukung  dengan masih  sulitnya  penegak  hukum  melakukan  pelacakan  aset  dan  eksekusi  pengembalian kerugian negara.
1 Ulang  Mangun  Sosiawan,  “Peran  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (Kpk)  Dalam  Pencegahan  Dan  Pemberantasan Korupsi.” Jurnal Penelitian Hukum De Jure. Vol 19, No. 4, 2019.
2 Wicipto Setiadi,  Korupsi Di  Indonesia (Penyebab, Bahaya,  Hambatan dan  Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi), Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional (UPN) “Veteran” Jakarta.
3 Rizky  Oktavianto,  Norin  Mustika  Rahadiri  Abheseka,  “Evaluasi  Operasi  Tangkap  Tangan  KPK.” Jurnal  Antikorupsi INTEGRITAS, 5 (2). hlm.119
4 Ita  Suryani,  “Penanaman  Nilai-Nilai  Anti  Korupsi  Di  Lembaga  Pendidikan  Perguruan  Tinggi  Sebagai  Upaya  Preventif Pencegahan Korupsi.” Jurnal Visi Komunikasi . Vol. 14. No. 2. (2015)
5 Ermansjah Djaja, Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi , Sinar Grafika, Jakarta, 2010. hlm 26
6 La Sina, “Dampak Dan Upaya Pemberantasan Serta Pengawasan Korupsi Di Indonesia.” Jurnal Hukum Pro Justitia. Vol. 26. No. 1. (2008).
7 Igm Nurdjana, Sistem Hukum Pidana Dan Bahaya Laten Korupsi , Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010,  Hlm 215.
Perbuatan korupsi bukan lagi sebagai isu baru yang harus disikapi, karena telah ada sejak era tahun 1950-an. 8 Di berbagai belahan dunia korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan  dengan  tindak  pidana  lainnya.  Fenomena  inin  dapat  dimaklumi  mengingat dampak  negatif  yang  ditimbulkan  oleh  tindak  pidana  ini.  Dampak  yang  ditimbulkan  dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan.
KPK  mempunyai  tugas  penting  dalam  mencegah  dan  memberantas  adanya  tindak  pidana korupsi sesuai dengan undang-undang  KPK sendiri.  Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana  Korupsi  juga  memberikan  peluang  bagi  Terpidana  untuk  menentukan  pilihan  apakah akan membayar pidana pengganti atau memilih untuk menjalani pidana yang telah ditentukan dalam  putusan  Hakim. 9 Patut  diapresiasi  sejak  berdirinya  lembaga  KPK  sudah  banyak  para politikus,  pejabat  daerah  yang  tertangkap  maupun  yang  tertangkap  tangan. 10 Ironinya meskipun  sudah  ada  KPK,  suara  sumbang  tetap  juga  berkumandang,  menganggap penanganan perkara-perkara korupsi belum dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen.
Fenomena OTT menjadi polemik tersendiri ketika dasar kewenangan tersebut tidak diatur di dalam beberapa undang-undang. Hal ini memunculkan opini bahwa KPK telah melakukan pelanggaran dan tindakan yang tidak prosedur dalam pelaksanaannya. Sebagai realitas politik dan  fakta  hukum  yang  menarik  bagi  media  massa  untuk  diberitakan,  OTT  KPK  terhadap praktik  korupsi  politik  yang  umumnya  melibatkan  politisi,  pejabat/birokrat,  dan  pengusaha tentu terkait dengan nilai berita ( news value ), baik ditinjau dari sisi tampilan isi ( content )-nya, dari  sisi  person  (aktor/pelaku)-nya  maupun  dari  sisi  jabatan/kedudukan  yang  diembannya ( prominence , eminence )-nya, termasuk dari sisi material-event atau sifat kekhususan kasusnya ( extraordinary )  serta  dari  sisi  bencana  ( disaster )  kriminalitas  yang  dihasilkannya-yakni bentuk  penyalahgunaan  jabatan,  kewenangan,  dan  kekuasaan  dalam  praktik  kekuasaan negara. 11 Latar  belakang  OTT  dikembangkan  adalah  suatu  rangkaian  panjang  akibat  proses tidak terwujudnya tujuan nasional berupa masyarakat makmur dan berkeadilan sosial melalui bentuk Negara Hukum (Rechtsstaat). 12
Adapun  data  hasil  OTT  KPK  yang  berhasil  dihimpun  oleh  Peneliti  dari tahun  2018-2019 sebagai berikut:
8 Adrian Sutedi, Hukum Keuangan Negara, Sinar Grafika, . Jakarta, 2010, Hlm. 189.
9 Yayan Indriana, “Pengembalian Ganti Rugi Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Cepalo , 2 (2),
(2018). Hlm 124.
10 Wahyu Ramadhani, Legalitas Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Gubernur Aceh, Vol. 2(3) Desember 2018, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. Hlm. 466.
11 Launa, “Konstruksi Berita Operasi Tangkap Tangan Romahurmuziy Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.” Jurnal Oratio Directa. Vol. 2 No. 2. (2020) hlm 270.
12 Aldian Pudjianto, Sukinta, Irma Cahyaningtyas, “Tinjauan Yuridis Atas Operasi Tangkap Tangan Yang Dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Dan Relevansinya Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Tersangka.” Diponegoro Law Journal. Vol. 7 No. 3 (2018).
Nomor Nama Tahun Jabatan 1 Irvan Rivano 2018 Bupati Cianjur 2 Iswahyu Widodo 2018 Hakim PN Jakarta Selatan
Sumber:https://nasional.kompas.com/read/2018/12/18/12352721/kaleidoskop-2018-daftar- 29-ott-kpk-sepanjang-2018?page=all
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  di  atas,  maka  persoalan  yang  akan  dibahas  dalam penelitian ini adalah Bagaimana kekuatan hukum tindakan OTT KPK jika di tinjau dari aspek KUHAP  dan  Undang  Undang  Nomor  30  Tahun  2002  Tentang  Komisi  Pemberantasan
3 Bharat Remigo Yolando Berutu 2018 Bupati Pakpak 4 Sunjaya Purwadsastra 2018 Bupati Cirebon 5 Neneng  Hassanah Yasin 2018 Bupati Bekasi 6 Setiyono 2018 Walikota Pasuruan 7 Merry Purba 2018 Hakim PN Medan 8 Zainudin Hasan 2018 Bupati Lampung Selatan 9 Wahid Husein 2018 Kalapas Sukamiskin 10 Pangonal Harahap 2018 Bupati Labuhanratu 11 Eni Maulani Saragih 2018 Wakil Ketua Komisi VII DPR 12 Irwandi Yusuf 2018 Gubernur Aceh 13 Samandudi Anwar 2018 Walikota Blitar 14 Dirwan Mahmud 2018 Bupati Bengkulu 15 Agus Feisal Hidayat 2018 Bupati Buton Selatan 16 Mustafa 2018 Bupati Lampung Tengah 17 Muhammad Tamzil 2019 Bupati Kudus 19 Sri Wahyuni Manalip 2019 Bupati Talaud 20 Rita Widya Sari 2019 Bupati Kutai Kartanegara
Korupsi? Bagaimana kriteria suatu dugaan tindak pidana menggunakan OTT? Bagaimanakah idealnya KPK dalam melakukan OTT?

## B. Pembahasan
1. Kekuatan  Hukum  Tindakan  OTT  KPK  Jika  Di  Tinjau  Dari  Aspek  KUHAP  dan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
Penegakan  hukum  yang  dilakukan  oleh  KPK  dalam  OTT  telah  menggunakan  dua tindakan yakni dengan menggunakan pola penyadapan dan juga teknik penyamaran memang kedua  pola  tersebut  mengandung  pro  dan  kontra  dikarenakan  teknik  penyadapan  yang dilakukan  oleh  KPK  tersebut  melanggar  HAM  yakni  telah  memasuki  ranah privacy .  OTT KPK sendiri dilihat dari aspek hukum tidak memiliki landasan hukum yang kuat karena OTT sendiri  secara letterleht tidak  didapati  di  beberapa  undang-undang  oleh  karena  itu  tindakan tersebut  telah  menyalahi  prinsip due  processof  law .  Untuk  menilai  apakah  OTT  yang dilakukan KPK melanggar norma-norma yang diatur dalam Hukum Acara Pidana baik dalam KUHAP  maupun  UU  KPK  dan  Tipikor,  maka  tentu  harus  dilihat  apa  tindakan-tindakan konkrit yang dilakukan oleh KPK itu sendiri dalam kasus-kasus konkrit. 13
Zahri Kurniawan mengatakan yang dipermasalahkan mengenai kewenangan KPK saat ini sehingga DPR ramai-ramai ingin merevisi undang-undang KPK yang bari adalah jadi negara hukum  mengakui  HAM  dari  HAM  tersebut  maka  ada  yang  namanya  hak  tersangka  dan terdakwa,  Jika  di  OTT  tersebut  yang  dipermasalahkan  adalah  bukan  tertangkap  tangannya melainkan  penyadapannya  yakni  penyadapannya  sudah  diperbaiki  di  undang-undang  KPK yang  baru  melalui  dewan  pengawas  hal  tersebut  adalah  pelimpahan  kewenangan  kekuasaan kehakiman  untuk  mengawasi,  jika  kejaksaan,  polisi  harus  ijin  kehakim  apabila  ingin mengawasi. 14
Berdasarkan  wawancara  dengan  Zahri  Kurniawan  selaku  Jaksa  Penuntut  Umum  di Kejaksaan  Tinggi  Lampung  polemik  revisi  undang-undang  KPK  yang  baru  ini  menjadi masalah ketika undang-undang  yang baru ini sudah disahkan tetapi peraturan pemerintahnya belum  dibuat.  Secara  otomatis  KPK  masih  memakai  undang-undang  yang  lama  karena dibutuhkan  juga  waktu  agar  undang-undang  yang  baru  tersebut  berlaku  sesuai  dengan ketentuan peralihan apakah ketika disahkan undang-undang tersebut langsung berlaku apakah perlu menunggu sampai beberapa bulan, atau tahun. 15
Berdasarkan  wawancara  dengan  Suharlis  selaku  Aspidsus  pada  Kejaksaan  Tinggi Lampung banyak orang yang salah menafsirkan antara tertangkap tangan dalam Pasal 1 butir 19  KUHAP,  dengan  Operasi  Tangkap  Tangan  Pasal  111  ayat  (1)  KUHAP),  dua  kekeliruan telah  dilakukan  yaitu  mempersamakan  tertangkap  tangan  dan  Operasi  Tangkap  Tangan. padahal  harus  diketahui  terlebih  dahulu  apakah  operasi  tangkap  tangan  tersebut  secara letterleht nya  ada  di  undang-undang  harus  diluruskan  terlebih  dahulu  agar  pemahaman tersebut  agar  tidak  salah  dikemudian  harinya  pemaknaan  operasi  tangkap  tangan  ini sebenarnya adalah sebuah pemaknaan kiasan saja terhadap operasi yang dilakukan oleh KPK selama  ini  dipandang  masyarakat  berhasil  menangkap  para  koruptor.  sebenarnya  yang menjadi persoalan selama ini bukan dari OTT nya akan tetapi terhadap masalah penyadapan yang  dilakukan  oleh  KPK  yang  tidak  diatur  mekanismenya  di  dalam  undang-undang
13 Immanuel  Simanjuntak,  “Kedudukan  Oerasi  Tangkap  Tangan  (Ott)  Pegawai  Negeri  Sipil  (Pns)  Dalam  Tindak  Pidana Korupsi.” Ilmu Hukum Prima (Ihp) Jurnal Jurnal.Unprimdn .. Vol. 2. No. 2. (2019).
14 Wawancara Zahri Kurniawan Selaku Jaksa Penuntut Umum Di Kejaksaan Tinggi Lampung
15 Wawancara Zahri Kurniawan Selaku Jaksa Penuntut Umum Di Kejaksaan Tinggi Lampung
tersebut. 16 KPK sendiri dalam melaksanakan penyidikan sudah sejalan dengan KUHAP pasal 6 yang memberi ruang kepada penyidik diluar pejabat Polisi Negara Republik Indonsesia. 17 Pemaknaannya dari tertangkap tangan di dalam KUHAP jelas sangat berbeda dengan OTT mengingat  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2002  tentang  KPK  tidak  diatur mengenai OTT sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) butir a Undang-Undang Nomor 30 Tahun  2002  tentang  KPK  menyatakan  bahwa  dalam  melaksanakan  tugas  penyelidikan, penyidikan,  dan  penuntutan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  6  huruf  c,  Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:
1) melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;
2) memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;
3) meminta  keterangan  kepada  bank  atau  lembaga  keuangan  lainnya  tentang  keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa;
4) memerintahkan  kepada  bank  atau  lembaga  keuangan  lainnya  untuk  memblokir  rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait;
5) memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya;
6) meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait;
7) menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya  atau  pencabutan  sementara  perizinan,  lisensi  serta  konsesi  yang  dilakukan  atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa;
8) meminta  bantuan  Interpol  Indonesia  atau  instansi  penegak  hukum  negara  lain  untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri;
9) meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan,  penggeledahan,  dan  penyitaan  dalam  perkara  tindak  pidana  korupsi  yang sedang ditangani. 18
Dari uraian pasal di atas itupun hanya sebatas penyadapan semata tidak mengarah kepada OTT  yang  mana  dijelaskan  dalam  pasal  tersebut  bahwa:  “Dalam  melaksanakan  tugas penyelidikan,  penyidikan,  dan  penuntutan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan”. Bahwa dari uraian di atas tersebut tidak ada yang mengatur masalah operasi tangkap tangan di tubuh KPK sendiri.
Berdasarkan  wawancara  dengan  Andi  Suharlis  selaku  Aspidsus  pada  Kejaksaan  Tinggi Lampung  Atas  dasar  penyadapan  tersebut,  justru  cara  tersebut  yang  keliru  dan  melanggar hukum  karena  sebelum  melakukan  OTT  tindakan  KPK  adalah  melakukan  penyadapan  dari hasil  penyadapan  tersebut  diperoleh  bukti  hasil  rekaman  untuk  memperkuat  adanya  dugaan tindak pidana korupsi. Hal tersebutlah yang membuat bukti hasil penyadapan tersebut dinilai tidak sah karena hasil perolehannya melanggar hukum. 19
Menurut  penulis  sebenarnya  langkah  yang  dilakukan  oleh  KPK  tersebut  dalam menghadapi para koruptor memang cukup efektif dalam masalah pembuktian tentang adanya tindak  pidana  korupsi,  seperti  melakukan  penyadapan  dan  juga  OTT.  Dengan  adanya  kedua
16 Wawancara Andi Suharlis selaku Aspidsus pada Kejaksaan Tinggi Lampung
17 Fryner  Really  Maukar,  “Kewenangan  Jaksa  Selaku  Penuntut  Umum  Menurut  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2002.” Jurnal Lex Administratum. Vol. Iv. No. 4. (2016). hlm.67.
18 Hibnu  Nugroho,  “Efektivitas  Fungsi  Koordinasi  Dan  Supervisi  Dalam  Penyidikan  Tindak  Pidana  Korupsi  Oleh  Komisi Pemberantasan Korupsi.” Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 13. No. 3 (2013).
19 Wawancara Andi Suharlis selaku Aspidsus pada Kejaksaan Tinggi Lampung
instrument tersebut  KPK  berhasil  membuktikan  dan menjaring  semua  koruptor  kelas  kakap, akan tetapi titik kelemahan tersebut ada pada tindakan OTT yang tidak diatur lebih lanjut di undang-undang  KPK sendiri, sehingga  KPK tersebut seperti bola liar yang tanpa aturan bisa melakukan  tindakan  yang  diluar  prosedur,  jika  saja  seandainya  OTT  tersebut  diatur  secara jelas  di  undang-undang  maka  tindakan  KPK  tidak  akan  menimbulkan  polemik  yang berkelanjutan

## 2. Alasan KPK Melakukan Tindakan OTT Terhadap Perkara Korupsi
Berdasarkan  wawancara  dengan  Andi  Suharlis  selaku  Aspidsus  pada  Kejaksaan  Tinggi Lampung  menerangkan bahwa tujuan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi sendiri di dalam  naskah  akademik  dengan  konsideran  bahwa  upaya  pemberantasan  korupsi  tersebut menggunakan  asas primium  remedium yakni  yakni  hukum  pidana  diberlakukan  sebagai pilihan utama. bahwa premium remedium merupakan suatu teori hukum pidana modern yang menyatakan  hukum  pidana  sebagai sarana  hukum  yang  diutamakan.  Posisi premium remedium dalam konteks hukuman bukan lagi menjadi obat terakhir melainkan menjadi obat pertama untuk membuat jera orang yang melakukan pelanggaran yang bersiafat pidana. 20 Bagaimana  menyelematkan  kerugian  negara,  maka  undang-undang  korupsi  tersebut diberikan kewenangan yang lebih luas berbeda dengan KUHAP  yang menekankan peradilan in absenstia akan tetapi di undang-undang KPK tidak membahas peradilan in absentia, akan tetapi  hanya  dinyatakan  dari  beberapa  undang-undang  salah  satu  contohnya  yakni:  Pasal  38 ayat  (1) UU  No.  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi (“UU Tipikor”) sebagaimana  telah  diubah  dengan UU  No.  20  Tahun  2001 yang  menyatakan: “ Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya. ” 21
Pasal  196  ayat  (1)  UU  No.  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  yang menyatakan:  “ Pengadilan  memutus  perkara  dengan  hadirnya  terdakwa  kecuali  dalam  hal undang-undang ini menentukan lain.”
Menjadi  masalahnya  adalah  tidak  diatur  penyidikan in  absentia yang  menjadi  kendala bagaimana  jika  tersangkanya  kabur  tidak  diketahui  sedangkan  kerugian  negara  harus diselamatkan,  yang  perlu  diketahui  adalah  korupsi  dapat  ditimbulkan  dari wederetricht  het adalah perbuatan pidana yakni sanksinya hukum pidana , onrechtmatig daad adalah perbuatan melawan  hukum  perdata  sanksinya  adalah  gugatan  ganti  kerugian  perdata ,  &  administrative law sanksi administrasi negara. 22
Menurut peneliti bahwa undang-undang korupsi diberikan lebih luas kewenangannya agar dapat  mencakup  segala  aspek  yang  belum  ada  di  KUHAP  karena  sifat  dari  tindak  pidana korupsi  tersebut  bersifat ekstra  ordinary  crime maka  undang-undangnya  pun  harus  bersifat ekstra dari undang-undang lainnya
Bahwa  terdapat  kriteria  khusus  mengapa  tipe  kejahatan  korupsi  perlu  dilakukan  OTT mengingat  tindak  pidana  korupsi  adalah  tindak  pidana  yang  sulit  pembuktiannya  karena tindakan  tersebut  dilakukan  secara  terstruktur  dan  rapih  dan  dilakukan  oleh  orang  yang memiliki  intelektual  yang  tinggi,  sehingga  mereka  mempunyai  modus  berbagai  cara  untuk mengelabui penegak hukum dalam menyamarkan atau menyembunyikan hasil kejahatannya. Untuk itulah KPK perlu melakukan operasi tangkap tangan terhadap tindak pidana korupsi. 23 Berdasarkan  analisis  peneliti  bahwa  perlunya  tindak  pidana  korupsi  tersebut  diberantas
20 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar , Liberty, Yogyakarta, 2007 , hlm. 21
21 Erwin Ubwarin & Yonna Beatrix Salamor, “Mekanisme Pengembalian Kerugian Negara oleh Terpidana yang Meninggal Dunia  Pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  25/PUU-XIV/2016.” Jurnal  Muara  Ilmu Sosial,  Humaniora, dan Seni. Vol. 1, No. 1 .(2017). hlm.56
22 Wawancara Andi Suharlis selaku Aspidsus pada Kejaksaan Tinggi Lampung
23 Arsil, OTT, Tertangkap Tangan dan Entrapment (1), Hukum Online.com, Selasa 17 Oktober 2017
dengan menggunakan cara yang lebih represif seperti operasi tangkap tangan harus dibarengi kewenangan  yang  konsitusional  karena  selama  ini  tindakan  OTT  tersebut  memang  belum jelas  kedudukan  hukumnya  seperti  apa  mengingat  undang-undang  KPK  pun  tidak  mengatur spesifik  apa  itu  OTT  jangan  sampai  tindakan  tersebut  melampaui  batas  kewenangannya sebagai penegak hukum.

## 3. Idealnya KPK Dalam Melakukan OTT
Prosedur yang digunakan KPK dalam melakukan operasi tangkap tangan ada dua teknik yaitu  teknik  penyadapan  dan  penjebakan.  Penyadapan  di  Indonesia  memang  sudah  sering dilakukan, karena penyadapan memang selalu dibutuhkan untuk dijadikan salah satu jenis alat bukti  di  Pengadilan  mengenai  suatu  tindak  pidana,  pembuktian  sangat  dibutuhkan  dalam menentukan apakah suatu perbuatan itu termasuk dalam perbuatan pidana atau bukan. Dalam pembuktian  perkara  pidana  ada  postulat  yang  berbunyi  in criminalibus  probantiones  bedent esse  luce  clariores .  Bahwa  dalam  perkara-perkara  pidana,  bukti-bukti  harus  lebih  terang daripada cahaya.Artinya, untuk membuktikan seseorang sebagai pelaku tindak pidana tidaklah hanya  berdasarkan  persangkaan,  tetapi  bukti-  bukti  yang  ada  harus  jelas, terang, dan  akurat. Ini  dalam  rangka  meyakinkan  hakim  untuk  menjatuhkan  pidana tanpa  keraguan  sedikit  pun. Operasi tangkap tangan adalah cara paling ampuh untuk membuat bukti-bukti lebih jelas dan terang daripada cahaya. 24
Berdasarkan  analisis  penulis  bahwa  OTT  memang  sangat  dinilai  membantu  untuk mengungkap  kasus  tindak  pidana  korupsi.  OTT  merupakan  tulang  punggung  strategi  KPK dalam mengungkap kasus-kasus korupsi. akan tetapi lebih idealnnya harus dibutuhkan sistem administrasi  perkara  yang  baik  mulai  dari  tahap  pengumpulan  data  dan  informasi  yang berpijak  pada  sumber  informasi  yang  akurat  dan  dapat  dipercara,  setelah  itu  melaksanakan penyelidikan sesuai dengan SOP yang sudah ditentukan kemudian pada tahap eksekusi seperti melakukan pemantauan, undercover, penyadapan lalu OTT kewenangan tersebut harus sesuai di  dalam  peraturan  perundang-undangan  ( due  proccess  of  law ).  Hal  ini  dapat  dilihat  dari uraian tabel sebagai berikut:
24 Ucox  Pratua  Nugraha  Madiasa  Ablisar,  Sunarmi,  Mahmud  Mulyadi,  Analisis  Yuridis  Operasi  Tangkap  Tangan  (Ott) Dalam  Perkara  Tindak  Pidana  Korupsi  Sebagai  Upaya  Pemberantasan  Dan  Pencegahan  Korupsi  (Studi  Pada  Polrestabes Medan), USU Law jurnal , Vol.6. No.5 (Oktober 2018).
KUHAP

## UU KPK
Dalam  pasal  1  angka  19 disebutkan: "Tertangkap  tangan  adalah tertangkapnya  seorang  pada waktu sedang melakukan tindak  pidana,  atau  dengan segera  sesudah  beberapa  saat tindak  pidana  itu  dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai  sebagai  orang  yang melakukannya,  atau  apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras  menunjukkan  bahwa  ia adalah  pelakunya  atau  turut melakukan  atau  membantu melakukan tindak pidana itu".
Pasal 18
Dalam hal tertangkap tangan penangkapan- dilakukan tanpa surat perintah,  dengan  ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat. 1) melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;
2) memerintahkan  kepada  instansi yang  terkait  untuk  melarang seseorang  bepergian  ke  luar negeri; 3) meminta keterangan kepada bank  atau  lembaga  keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa; 4) memerintahkan kepada bank atau  lembaga  keuangan  lainnya untuk  memblokir  rekening  yang diduga  hasil  dari  korupsi  milik tersangka,  terdakwa,  atau  pihak lain yang terkait;
5) memerintahkan kepada pimpinan atau  atasan  tersangka  untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya; 6) meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa  kepada  instansi  yang terkait;
7) menghentikan  sementara  suatu transaksi  keuangan,  transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi  yang  dilakukan  atau dimiliki  oleh  tersangka  atau terdakwa yang diduga berdasarkan  bukti  awal  yang cukup  ada  hubungannya  dengan tindak  pidana  korupsi  yang sedang diperiksa; 8) meminta bantuan Interpol Indonesia  atau  instansi  penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri; 9) meminta bantuan kepolisian atau instansi  lain  yang  terkait  untuk melakukan penangkapan, penahanan,  penggeledahan,  dan penyitaan  dalam  perkara  tindak
Bahwa  dari  uraian  diatas  tersebut  tidak  terdapat  kewenangan  KPK  dalam  masalah  OTT. Dalam  hal  ini  KPK  telah  mempersepsikan  OTT  tersebut  dengan  tertangkap  tangan.  Dilihat dari  faktanya  bahwa  tindakan  KPK  tersebut  berawal  dari  pengembangan  penyadapan sehingga  jika  memang  ingin  dilakukan  penangkapan  seharusnya  pada  saat  tindak pidana  itu sesaat  dilakukan  setelah  penyadapan.  Apabila  setelah  penyadapan  terus  dilakukan pengembangan  sehingga  KPK  langsung  melakukan  OTT  dimana  target  operasinya  sedang tidak  melakukan  tindak  pidana  maka  itu  jelas  pemaknaan  OTT  yang  keliru  dalam  hukum, sehingga tidak tepat kiranya OTT dipersamakan dengan tertangkap tangan.

## C. Kesimpulan
1. Kekuatan  hukum  tindakan  OTT  KPK  jika  di  tinjau  dari  aspek  KUHAP  dan  Undang Undang  Nomor  30  Tahun  2002  Tentang  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  sebenarnya tindakan  OTT  KPK  tidak  memiliki  dasar  hukum  kuat  dari  aspek  yuridis  hukum  banyak orang  yang  salah  menafsirkan  antara  tertangkap  tangan  dalam  Pasal  1  butir  19  KUHAP, dengan  Operasi  Tangkap  Tangan  Pasal  111  ayat  (1)  KUHAP),  dua  kekeliruan  telah dilakukan yaitu mempersamakan tertangkap tangan dan Operasi Tangkap Tangan. padahal harus  diketahui  terlebih  dahulu  apakah  operasi  tangkap  tangan  tersebut  secara letterleht nya ada di undang-undang harus diluruskan terlebih dahulu agar pemahaman tersebut agar tidak salah dikemudian harinya pemaknaan operasi tangkap tangan ini sebenarnya adalah sebuah  pemaknaan  kiasan  saja  terhadap  operasi  yang  dilakukan  oleh  KPK  selama  ini dipandang  masyarakat  berhasil  menangkap  para  koruptor.  sebenarnya  yang  menjadi persoalan selama ini bukan dari OTT nya akan tetapi terhadap masalah penyadapan yang dilakukan oleh KPK yang tidak diatur mekanismenya di dalam undang-undang tersebut
2. Alasan  KPK  melakukan  tindakan  OTT  terhadap  perkara  korupsi  disebabkan  tipe  atau kualitas sasaran korupsi bukan merupakan tindak pidana yang sederhana dari sudut pelaku dan  modus  operandinya.  Modus  operandi  korupsi  secara  umum  adalah  pemberian  suap ( bribery ),  pemalsuan  ( fraud ),  pemerasan  ( exortion ),  penyalahgunaan  jabatan  atau wewenang  ( abuse  or  discretion ),  dan  nepotisme  ( nepotism ).  Dalam  konteks  hukum pidana,  korupsi  merupakan  tindak  pidana  yang  sulit  dibuktikan.  Dalam  kasus  suap misalnya,  biasanya  antara  pemberi  suap  dan  penerima  suap  melakukan  silent  operation untuk mewujudkan kejahatan tersebut. Bahkan sedapat mungkin meniadakan bukti-bukti bahwa tindak pidana tersebut telah dilakukan. oleh karena itu KPK memiliki sistem untuk melakukan penanggulangan kasus korupsi yaitu dengan melakukan OTT
3. Idealnya  KPK  Dalam  Melakukan  OTT  maka  harus  dibutuhkan  sistem  administrasi perkara  yang  baik  mulai  dari  tahap  pengumpulan  data  dan informasi  yang  berpijak  pada sumber informasi yang akurat dan dapat dipercara, setelah itu melaksanakan penyelidikan sesuai  dengan  SOP  yang  sudah  ditentukan  kemudian  pada  tahap  eksekusi  seperti melakukan  pemantauan, undercover, penyadapan  lalu  OTT  kewenangan  tersebut  harus sesuai di dalam peraturan perundang-undangan seperti Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang  KUHAP.  Hal  ini  untuk  mencegah  terjadinya  penyalahgunaan  kewenangan  dan tidak dianggap lembaga KPK yang dianggap arogan dalam melaksanakan tugasnya.
pidana  korupsi  yang  sedang ditangani.

## Daftar Pustaka

## A. Buku
Chaerudin, dkk, Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, Bandung, Rafika Aditama.
Sudikno Mertokusumo, 2007, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar , Liberty, Yogyakarta. Nurdjana,  IGM,  2010, Sistem  Hukum  Pidana  dan  Bahaya  Laten  Korupsi ,  Pustaka  Pelajar, Yogyakarta.
Sutedi, Adrian, 2010, Hukum Keuangan Negara, Jakarta, Sinar Grafika.

## B. Jurnal
Aldian Pudjianto, Sukinta, Irma Cahyaningtyas, “Tinjauan Yuridis Atas Operasi Tangkap Tangan Yang  Dilakukan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (Kpk)  Dan  Relevansinya  Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Tersangka.” Diponegoro Law Journal. Vol. 7 No. 3, 2018. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/22790/20838.
Erwin  Ubwarin  &  Yonna  Beatrix  Salamor.  “Mekanisme  Pengembalian  Kerugian  Negara  oleh Terpidana  yang  Meninggal  Dunia  Pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  25/PUU- XIV/2016.” Journal  Muara  Ilmu  Sosial,  Humaniora,  dan  Seni.  Vol.  1,  No.  1 .  2017:  56. https://journal.untar.ac.id/index.php/jmishumsen/article/view/334/275. http://dx.doi.org/10.24912/jmishumsen.v1i1.334.
Launa. "Konstruksi Berita Operasi Tangkap Tangan Romahurmuziy Oleh Komisi Pemberantasan
Korupsi." Jurnal Oratio
Directa.
Vol. 2 No. 2, 2020 .
https://www.ejurnal.ubk.ac.id/index.php/oratio/article/view/125/85.
Maukar, F. R. "Kewenangan Jaksa Selaku Penuntut Umum Menurut Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2002." Jurnal Lex Administratum. Vol. Iv. No. 4. , 2016: 67. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/11825/11415.
Nugroho,  H.  "Efektivitas  Fungsi  Koordinasi  Dan  Supervisi  Dalam  Penyidikan  Tindak  Pidana Korupsi  Oleh  Komisi  Pemberantasan  Korupsi." Jurnal  Dinamika  Hukum.  Vol.  13.  No.  3 , 2013. http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/245/236. http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2013.13.3.245.
Ramadhani,  W.  "Legalitas  Operasi  Tangkap  Tangan  (Ott)  Komisi  Pemberantasan  Korupsi Terhadap Gubernur Aceh." Jurnal Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. Vol. 2. No. 3, 2018. http://jurnal.unsyiah.ac.id/SKLJ/article/view/11604/9681.
https://doi.org/10.24815/sklj.v2i3.11604
Rizky Oktavianto, Norin Mustika Rahadiri Abheseka, “Evaluasi Operasi Tangkap Tangan KPK.”
Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS, 5 (2), 119. https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/473/85. https://doi.org/10.32697/integritas.v5i2.473.
Simanjuntak,  I.  "Kedudukan  Oerasi  Tangkap  Tangan  (Ott)  Pegawai  Negeri  Sipil  (Pns)  Dalam Tindak Pidana Korupsi." Ilmu Hukum Prima (Ihp) Jurnal Jurnal.Unprimdn. Vol. 2. No. 2, 2019. http://jurnal.unprimdn.ac.id/index.php/IHP/article/view/697/484..
https://doi.org/10.34012/jihap.v2i2.697.
Sina,  L.  "Dampak  Dan  Upaya  Pemberantasan  Serta  Pengawasan  Korupsi  Di  Indonesia." Jurnal Hukum Pro Justitia. Vol. 26. No. 1, 2008.
http://journal.unpar.ac.id/index.php/projustitia/article/view/1108/1075.
Sosiawan,  U.  M.  (2019).  Peran  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (Kpk)  Dalam  Pencegahan  Dan Pemberantasan  Korupsi. Jurnal  Penelitian  Hukum  De  Jure,  Vol.  19.  No.  4,  2019. https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/760/pdf. http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.517-538 .
Suryani,  I.  "Penanaman  Nilai-Nilai  Anti  Korupsi  Di  Lembaga  Pendidikan  Perguruan  Tinggi Sebagai  Upaya  Preventif  Pencegahan  Korupsi." Jurnal  Visi  Komunikasi.  Vol.  14.  No.  2, 2015. https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/jskm/article/view/1977/1185. http://dx.doi.org/10.31445/jskm.2019.1977 .
Ucox  Pratua  Nugraha  Madiasa  Ablisar,  Sunarmi,  Mahmud  Mulyadi,  Analisis  Yuridis  Operasi Tangkap  Tangan  (Ott)  Dalam  Perkara  Tindak  Pidana  Korupsi  Sebagai  Upaya Pemberantasan  Dan  Pencegahan  Korupsi  (Studi  Pada  Polrestabes  Medan), USU  Law Journal, Vol.6. No.5, Oktober 2018. http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/6926 Wicipto Setiadi, Korupsi Di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta  Regulasi), Jurnal,  Fakultas  Hukum  Universitas  Pembangunan  Nasional  (UPN) “Veteran” Jakarta , 2012. http://repository.upnvj.ac.id/view/subjects/K1.html. Wahyu  Ramadhani,  “Legalitas  Operasi  Tangkap  Tangan  (Ott)  Komisi  Pemberantasan  Korupsi
Terhadap  Gubernur  Aceh.” Jurnal  Fakultas  Hukum  Universitas  Syiah  Kuala. Vol.  2(3) Desember 2018. http://jurnal.unsyiah.ac.id/SKLJ/article/view/11604/9681. https://doi.org/10.24815/sklj.v2i3.11604. Yayan  Indriana,  “Pengembalian  Ganti  Rugi  Keuangan  Negara  Pada  Perkara  Tindak  Pidana Korupsi,” Cepalo 2, no. 2, September 12, 2019.
https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/cepalo/article/view/1769/1486 https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/cepalo/article/view/1769.
C. Internet
Arsil, OTT, Tertangkap Tangan dan Entrapment (1), HukumOnline.com, Selasa 17 Oktober 2017.