licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/jhls/

## Kedudukan Menteri Triumvirat Dalam Ketatanegaraan Indonesia
Edwin Gunawan 1 , Muhamad Abas 2 , Muhammad Gary Gagarin Akbar 3
1 Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang. hk19.edwingunawan@mhs.ubpkarawang.ac.id 2 Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang
2 Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang

## ABSTRACT
The Triumvirate Ministers are the three ministers namely the Minister of Foreign Affairs, Minister of Home Affairs, and Minister of Defense who are said to be carrying out presidential duties if the President and Vice President resign in the middle of their term of office simultaneously. This is stated in the mandate of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as the basis for implementing statutory regulations. This writing aims to explore the issues raised in this study, namely, the position of the Minister of the Triumvirate in the Indonesian constitution  and  legal  settlement  in  the  event  of  a  dispute  in  the  formation  of  the  three  Ministers  of  the Triumvirate. In this study the authors used the normative juridical method. The results of this study are that the position of the minister of the Triumvirate is confirmed in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article  8  paragraph  (3),  but  it  is  not  clarified  by  other  laws  and  regulations,  so  that  his  position  is  not standardized by law. And also if there is a dispute within the Triumvirate Ministers, the resolution is that the Constitutional  Court  has  the  duty  and  authority  to  resolve  disputes  between  the  Triumvirate  ministers regarding who has the most authority to fill presidential duties.
Keywords Triumvirate Minister;President; State Administration Cite This Paper Gunawan,  E.,  Abas,  M.,  &  Akbar,  M.  G.  (2023).  Kedudukan  Menteri  Triumvirat  Dalam Ketatanegaraan Indonesia. Legal Spirit, 7(2).

## PENDAHULUAN
Negara  Republik  Indonesia  merupakan  suatu  negara  yang  dalam  sistem pemerintahannya  menganut  sistem  Presidensil,  yang  artinya  Presiden  sebagai  kepala negara  sekaligus  kepala  pemerintahan  yang  memegang  kekuasaan  eksekutif  dalam  roda pemerintahan.  Presiden  dan  Wakil  Presiden  secara  bersama-sama  disebut  lembaga kepresidenan.  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945  menempatkan  Presiden  dan  Wakil Presiden  sebagai  dwi-tunggal.  Pasal  6  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945 perubahan ketiga, menyatakan sebagai berikut:
”Calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden  harus  seorang  warga  negara  Indonesia  asli  sejak kelahirannya  dan  tidak  pernah  menerima  kewarganegaraan  lain  karena  kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara jasmani dan rohani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.” 1
Ketentuan  mengenai  satu  pasangan  menunjukkan  bahwa  jabatan  Presiden  dan  Wakil Presiden adalah satu kesatuan pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Keduanya adalalah dwi-tunggal  atau  kesatuan  lembaga  kepresidenan.  Hal  yang  sama  juga  dengan  ketentuan
1 Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 6 ayat (1).
bunyi sumpah atau janji Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. 2
Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung melalui pemilihan umum oleh rakyat sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sekarang. Masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden adalah lima tahun dengan batas dua kali masa jabatan sejak mengucap janji, dilantik oleh ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat yang selanjutnya disebut MPR dalam sidang  MPR.  Dalam  menjalankan  program  dan  kebijakan,  pelaksanaannya  harus  sesuai dengan  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945  dan  sesuai  dengan  tujuan  negara  dalam pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945  serta  dibantu  oleh  kabinet  menteri  yang disusun  secara  mandiri  oleh Presiden.  Selama  lima  tahun  kabinet  menteri  yang  dibentuk akan  bertugas  membantu  Presiden  dalam  menjalankan  roda  pemerintahan. 3 Menteri- menteri ini dibentuk sesuai dengan petunjuk Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945  “Presiden  dibantu  oleh  menteri-menteri  negara.” 4 ,  dan  ayat  (2)  yang  berbunyi  : “Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.” 5 , dan selanjutnya diatur pula  di  ayat  (3)  yang  menyatakan  :  “Setiap  menteri  membidangi  urusan  tertentu  dalam pemerintahan.” 6 . Pasal tersebut tentunya menjadi landasan dalam pembentukan menteri- menteri serta dalam proses penugasan dan pemberhentiannya.
Mengenai jabatan Presiden dan Wakil Presiden, Indonesia sendiri mengatur tata cara terkait  pemberhentian  Presiden  dan  Wakil  Presiden,  serta  diatur  pula  tentang  pengganti kekosongan jabatan apabila Presiden dan Wakil Presiden berhenti menjabat di tengah masa jabatan  secara  bersamaan.  Hal  ini  tentunya  sebagai  langkah  antisipasi  agar  tidak  terjadi kekosongan kursi jabatan yang sentral dalam ruang tata negara. Jika Presiden berhenti atau diberhentikan, Wakil Presiden tidak secara otomatis ikut bersalah atau ikut diberhentikan, sehingga  ia  dapat  tampil  mengambil  alih  kursi  kepresidenan. 7 Terkait  kekosongan  kursi jabatan  Presiden  diatur  dalam  Pasal  8  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945  yang menyatakan :
“Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya.” 8 Untuk selanjutnya terkait kekosongan kursi Wakil Presiden karena ia menggantikan posisi Presiden diatur di ayat (2) dalam pasal yang sama. Lalu apabila terjadi situasi Presiden dan Wakil  Presiden  berhenti  di  tengah  masa  jabatan,  pelaksana  tugas  kepresidenan  yaitu Menteri  Luar  Negeri,  Menteri  Dalam  Negeri,  dan  Menteri  Pertahanan,  untuk  selanjutnya ketiga  menteri  ini  disebut  Menteri Triumvirat .  Dalam  sistem  tata  negara  di  Indonesia, terdapat sebuah dewan yang berfungsi menyerupai Triumvirat , yang bersifat sementara dan berhak memimpin negara jika terjadi kekosongan kekuasaan Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan. 9 Secara lebih rinci hal tersebut diatur dalam Pasal 8 ayat (3) Undang- Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi bahwa:
“Jika  Presiden  dan  Wakil  Presiden  mangkat,  berhenti,  diberhentikan,  atau  tidak  dapat melakukan kewajibannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar  Negeri,  Menteri  Dalam  Negeri,  dan  Menteri  Pertahanan  secara  bersama-sama. Selambat-lambatnya  tiga  puluh  hari  setelah  itu,  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai
2 Dian Aries Mujiburohman, Pengantar Hukum Tata Negara , STPN Press, Yogyakarta, 2017, hlm. 112.
3 Anwar Hidayat, Pengantar Hukum Tata Negara , FBIS Publishing, Karawang, 2018, hlm. 53.
4 Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 17 ayat (1).
5 Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 17 ayat (2).
6 Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 17 ayat (3).
7 Anwar Hidayat, op. cit, hlm. 55.
8 Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 8 ayat (1).
9 Permana, I Putu Yogi Indra , “Kajian Yuridis Pasal 8 Ayat (3) Undang -Undang Dasar 1945 dalam Perspektif Kedaulatan Rakyat.” , Jurnal Yuridis, Vol. 5, No. 2, 2018.
politik  yang  pasangan  calon  Presiden  dan  Wakil  Presidennya  meraih  suara  terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai akhir masa jabatannya.”. 10 Isi  dari  pasal  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945  di  atas  menjadi  dasar  yuridis  apabila sewaktu-waktu  Pemerintahan  Indonesia  mengalami  kekosongan  jabatan  Presiden  dan Wakil Presiden dalam waktu bersamaan.
Namun  hingga  saat  ini  Pemerintah  belum  mengatur  peraturan  turunan  dari  Pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang telah disebutkan, belum tercipta Undang-Undang ataupun  peraturan  lainnya  yang  menegaskan  fungsi  dan  kedudukan  Menteri Triumvirat sebagai pelaksana tugas kepresidenan apabila hal kekosongan jabatan benar-benar terjadi di Indonesia. Tentunya hal ini menjadi keraguan dalam tubuh konstitusi Indonesia, karena peraturan pelaksana atau peraturan turunan seharusnya diciptakan. Peraturan pelaksana sendiri dibentuk atas dasar delegasi atau perintah dari peraturan perundang-undangan yang di atasnya, guna mengatur suatu hal tertentu secara tegas. Hal tersebut juga bertujuan agar mendapat kepastian hukum daripada isi Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai dasar penyelenggaraan pemerintah.
Keraguan kepastian hukum tersebut juga ditambah oleh munculnya peraturan yang bersifat  menjauhkan  marwah  Menteri Triumvirat dari  ketentuan  yang  seharusnya  terjadi sesuai dengan isi Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Peraturan tersebut yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan  Fungsi  Kementerian  Negara  Kabinet  Indonesia  Maju  Periode  Tahun  2019-2024, selanjutnya  disingkat  Perpres  No.  67  Tahun  2019.  Dalam  peraturan  tersebut  Presiden Indonesia  menjelaskan  terkait  penataan  jabatan,  tugas  dan  fungsi  menteri-menteri  yang menjabat dalam periode 2019-2024. Penjauhan marwah Menteri Triumvirat yang dimaksud dalam peraturan ini terdapat pada Pasal 6 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019  tentang  Penataan  Tugas  dan  Fungsi  Kementerian  Negara  Kabinet  Indonesia  Maju Periode Tahun 2019-2024 yang berbunyi :
“Menteri  Koordinator  Bidang  Politik,  Hukum,  dan  Keamanan  pada  Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) angka 1 mengoordinasikan :
a. Kementerian Dalam Negeri;
b. Kementerian Luar Negeri; c. Kementerian Pertahanan;
d. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; e. Kementerian Komunikasi dan Informatika;
f. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; g. Kejaksaan Agung;
h. Tentara Nasional Indonesia;
i. Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan j. Instansi lain yang dianggap perlu. 11
Isi  pasal  dari  peraturan  tersebut  secara  garis  besar  menarik  kesimpulan  bahwa  Menteri Triumvirat yakni  Menteri  Dalam  Negeri,  Menteri  Luar  Negeri,  dan  Menteri  Pertahanan berada  di  bawah koordinasi  Menteri  Koordinator  Bidang  Politik,  Hukum,  dan  Keamanan. Sehingga ketentuan yang tertulis dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 seolah-olah dibuat tidak berlaku atau tidak memiliki kekuatan dalam hal kepastian hukum.
Ketimpangan  antara  Menteri Triumvirat dan  peraturan  terkait  penataan  menteri tersebut tentunya menjadi suatu permasalahan yang perlu dikaji secara yuridis. Seharusnya pembuatan  suatu  peraturan  harus  berdasarkan  asas-asas  yang  dianut  dan  diberlakukan dalam tubuh konstitusi negara Indonesia, salah satunya asas Negara Hukum yang berarti bahwa  setiap  orang  termasuk  penguasa  harus  tunduk  kepada  hukum.  Hal  tersebut  juga berlaku terhadap Presiden dalam merumuskan dan membuat suatu peraturan. Terlebih lagi negara Indonesia memposisikan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai norma hukum
10 Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 8 ayat (3).
11 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 , Pasal 6 ayat (1).
tertinggi,  dan  dicatatkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan. 12 Dan  dalam  permasalahan  ini,  Peraturan Presiden  yang  dimaksud  bersifat  bertabrakan  dengan  isi  serta  ketentuan  dari  Undang- Undang Dasar Tahun 1945, karena memposisikan Menteri Triumvirat dibawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, sehingga akan memunculkan ikhtisar  bahwa  Menteri Triumvirat tidak  bisa  atau  tidak  layak  menjadi  pelaksana  tugas Presiden  apabilan  hal  kekosongan  jabatan  Presiden  dan  Wakil  Presiden  sewaktu-waktu terjadi secara bersamaan di Indonesia.
Setelah  mencermati  uraian  di  atas,  maka  perlu  diciptakan  peraturan  perundang- undangan yang mengatur kedudukan Menteri Triumvirat sebagai pengganti sementara atau pelaksana tugas Presiden apabila hal kekosongan jabatan benar-benar terjadi. Dalam hal ini Pemerintah  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  bisa  berkompromi  untuk  melahirkan  suatu produk hukum yang mengatur tentang hal tersebut. Karena kekosongan jabatan Presiden tidak bisa dipandang dalam perspektif politik saja, di dalamnya menyangkut nasib negara dan  seisinya.  Tindakan  preventif  secara  yuridis  sangat  diperlukan  karena  apabila  terjadi kekosongan  jabatan  Presiden,  keadaan  politik  akan  menjadi  tidak  terkendali  dan  situasi negara dipastikan mengalami kemunduran di semua sektor. Undang-Undang yang mengatur Menteri Triumvirat sebagai  pelaksana  tugas  Presiden  harus  diciptakan  sebagai  antisipasi untuk  perihal  yang  telah  disebutkan.  Sampai  sejauh  ini,  Undang-Undang  yang  mengatur tentang pemangku sementara jabatan Presiden yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1949 tentang  Penunjukkan  Pemangku-Sementara  Jabatan  Presiden  Republik  Indonesia, peraturan tersebut berisi satu-satunya pasal dan berbunyi :
”Ayat  (1)  :  Jika  Presiden  dan  Wakil  Presiden  Republik  Indonesia  mangkat,  berhenti  atau tidak  dapat  melakukan  kewajibannya  dalam  masa  jabatannya,  maka  Ketua  Dewan Perwakilan Rakyat menjalankan kewajiban itu sampai ada ketentuan tentang penggantian pemangku jabatan Presiden. Ayat (2) : Jika Ketua Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat pula menjalankan  kewajiban  itu,  maka  ia  digantikan  oleh  Wakil  Ketua  Dewan  Perwakilan Rakyat.” 13
Dalam Undang-Undang tersebut sama sekali tidak disebutkan ketiga menteri yang dimaksud dalam Menteri Triumvirat , sehingga amanat dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 belum dikuatkan kedudukannya secara yuridis.
Selanjutnya mengenai Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 yang  mengatur  kedudukan  Menteri Triumvirat di  bawah  koordinasi  salah  satu  menteri lainnya,  diperlukan  adanya  suatu  perubahan  dalam  isi  dari  peraturan  tersebut,  setidak- tidaknya menuliskan maksud dan tujuan dari pengkoordinasian menteri-menteri Republik Indonesia secara gamblang, dimaksudkan agar tidak ada penafsiran liar dalam isi peraturan tersebut,  karena  pada  dasarnya  Perpres  tersebut  berisi  aturan  yang  mengatur  tentang penataan tugas dan fungsi kementerian. Maka keseluruhan produk hukum harus merupakan satu kesatuan yang harmonis (karena sinkron atau konsisten secara vertical dan horizontal ) baik dari aspek materiil yang meliputi asas hukum/karena memenuhi asas pembentukan peraturan  perundang-undangan  yang  baik,  dan  asas  materi  muatan,  serta  sesuai  dengan asas hukum yang merupakan latar belakang/alasan/ ratio legis dari pembentukan hukum, makna  (baik  makna  yang  tersurat  maupun  yang  tersirat),  hingga  penggunaan peristilahannya;  maupun  dari  aspek  formil  di  mana  cara  penyusunannya  harus  sesuai dengan  ketentuan  yang  berlaku. 14 Tentunya  ketimpangan-ketimpangan  dalam  hukum haruslah menjadi perhatian bersama, utamanya bagi pemangku kebijakan sebagai roda dari terlaksananya  kepentingan  negara.  Namun  dalam  realitas  kehidupan  masyarakat  yang
12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1949 tentang Penunjukan Pemangku-Sementara Jabatan Presiden Republik Indonesia . 14 Isharyanto, Teori Hukum (Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematik) , WR Penerbit, Jakarta, 2016, hlm.
92.
cukup  kompleks  dengan  berbagai  permasalahan  dan  kepentingan,  terutama  kepentingan politik  dikaitkan  dalam  menerapkan  asas  hukum  yang  berlaku,  disatu  sisi  tidak  jarang menimbulkan  konflik  kepentingan  politik,  sehingga  berangkat  dari  asumsi  inilah,  maka fungsi  hukum  sangat  dibutuhkan  sebagai  basis  untuk  menetralisir  berbagai  konflik kepentingan  politik  ketimbang  diterapkan  asas-asas  hukum  yang  berlaku. 15 Berdasarkan penjabaran  tersebut,  isu  hukum  yang  diangkat  dalam  penulisan  ini  adalah  kedudukan Menteri Triumvirat dalam konstitusi Indonesia dan juga cara penyelesaian sengketa dalam komposisi Triumvirat .
Dengan  demikian,  melihat  uraian  latar  belakang  di  atas,  maka  rumusan  masalah dalam  penelitian  ini  yaitu,  bagaimana  kedudukan  menteri Triumvirat berdasarkan konstitusi?  Dan  bagaimana  penyelesaian  hukum  apabila  terjadi  sengketa  antar  menteri Triumvirat ?  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  Untuk  mengetahui  kedudukan  Menteri Triumvirat berdasarkan  konstitusi,  dan  untuk  mengetahui  penyelesaian  hukum  apabila terjadi sengketa antar Menteri Triumvirat . Urgensi daripada penelitian ini yaitu, kebutuhan bangsa akan kebijakan mengenai pelaksana tugas kepresidenan apabila di kemudian hari terjadi  situasi  Presiden  dan  Wakil  Presiden  berhenti  di  tengah  masa  jabatan  secara bersamaan.  Maka  demikian  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memunculkan  suatu  solusi yuridis untuk menjawab permasalahan yang dibahas dalam penilitian ini.
Terdapat penelitian terdahulu yang membahas tentang Menteri Triumvirat yaitu pertama, Kedudukan Kementerian Triumvirat Menurut UU No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara  Dalam  Perspektif Fiqih  Siyasah ,  oleh  Moch.  Amir  Abdullah,  Institut  Agama  Islam Negeri  Sunan  Ampel  Surabaya,  Tahun  2010.  Dan  kedua,  Tinjauan  Yuridis  Pembentukan Kementerian Negara Dalam Kabinet Kerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, oleh Hasanuddin Ismail, Universitas Hasanudin Makassar, Tahun 2015. Berdasarkan dua penelitian terdahulu di atas, perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini terletak pada kerangka  pemikiran  ataupun  perspektif  asas  yang  dibangun  untuk  menciptakan  sebuah narasi yang bersifat solutif.

## METODE
Dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan  metode  pendekatan  yuridis  normatif. Adapun alasan dari pemilihan metode pendekatan tersebut adalah karena data utama yang digunakan  adalah  data  sekunder,  yaitu  berupa  data  yang  didapatkan  berdasarkan  studi kepustakaan,  dan  data  penunjang  berupa  sumber-sumber  yang  berkaitan  dengan  materi perundang-undangan  khususnya  yang  mencakup  tentang  kedudukan  Menteri  Triumvirat dalam ketatanegaraan Indonesia. Spesifikasi dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis.  Hal  ini  bertujuan  untuk  memberikan  suatu  gambaran  dan  memaparkan  segala sesuatu  yang  nyata  yang  berhubungan  dengan  kedudukan  Menteri  Triumvirat  dalam ketatanegaraan Indonesia.
Untuk  memperoleh  data  yang  diperlukan,  maka  penulis  melakukan  penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari Bahan hukum primer yaitu semua bahan/materi hukum yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan penelitian. 16 ; Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang- undang Nomor 7 Tahun 1949 tentang Penunjukan Pemangku-Sementara Jabatan Presiden  Republik Indonesia,  Undang-undang  Nomor  24  Tahun  2003  tentang  Mahkamah Konstitusi,  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan,  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  67  Tahun  2019 tentang  Penataan  Tugas  dan  Fungsi  Kementerian  Negara  Kabinet  Indonesia  Maju Periode Tahun 2019-2024.; Bahan hukum sekunder yaitu berupa semua publikasi tentang hukum  yang  bukan  merupakan  dokumen-dokumen  resmi.  Publikasi  tentang  hukum
15 Ibid, hlm. 93-94.
16 Peter, Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 29.
meliputi buku-buku teks, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. 17 Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain buku-buku yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini, jurnal-jurnal hukum  tentang  Menteri  Triumvirat,  makalah,  dan  literatur-literatur  lain  yang  berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.; Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk  maupun  penjelasan  terhadap  bahan  hukum  primer  dan  sekunder 18 seperti penelusuran internet, ensiklopedia, dan lainnya.
Data  yang  telah  diperoleh  selanjutnya  dianalisis  secara  kualitatif  dengan menggunakan  metode  interpretasi  sistematis,  yaitu  dengan  penafsiran  yang menghubungkan pasal dengan satu pasal yang lain dalam suatu perundang-undangan yang bersangkutan, atau dengan Undang-Undang lain, serta membaca penjelasan Undang-Undang tersebut sehingga kita dapat memahami maksudnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kedudukan Menteri Triumvirat berdasarkan Konstitusi
Konstitusi  sebagai  perwujudan  hukum  yang  perlu  ditaati  oleh  kekuasaan  maupun oleh rakyat. Konstitusi memiliki banyak artian tergantung perspektif yang mengartikan itu sendiri, konstitusi dapat dipandang dari kacamata Islam seperti misalnya khilafah, menurut kaum  muslimin  khilafah  sendiri  merupakan  system  konstitusi  dalam  peradaban  Islam 19 . Namun secara general konstitusi diartikan begitu penting sebagai alat untuk mengatur dan membatasi kekuasaan dalam suatu negara, selain itu  konstitusi juga menjadi bagian yang tidak pernah terpisahkan sebagai syarat administratif suatu negara, maka dari itu keadaan konstitusi  begitu  penting  untuk  terus  mutlak  ada  dalam  kerangka  negara.  Konstitusi  di Indonesia  sendiri  telah  mengalami  masa  perubahan  dalam  kurun  periode  tahun  1945 sampai  dengan  sekarang.  Jika  dihitung,  Indonesia  telah  memberlakukan  tiga  macam konstitusi atau Undang-Undang Dasar dalam empat kurun waktu periode. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi konstitusi terakhir yang dipakai oleh negara kita hingga saat ini, dengan muatan yang begitu kompleks yang mengatur sendi-sendi negara dari segala sektor, mulai dari bentuk negara kita yang berentuk kesatuan, bentuk pemerintahan Indonesia yang berbentuk republik, pembagian kekuasaan Trias Politica , dan sistem  pemerintahan  kita  yang  menganut  presidensiil.  Hal-hal  tersebut  diatur  dalam Undang-Undang  Dasar  1945  guna  menjadi  landasan  utama  dalam  pengaturan  produk- produk hukum yang dilahirkan oleh kekuasaan, maka daripada itu Undang-Undang Dasar 1945 diposisikan tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Berkaitan  dengan  pengaturan  tentang  menteri triumvirat ,  hal  tersebut  juga  diatur dalam  konstitusi  Undang-Undang  Dasar  1945  dalam  Pasal  8  ayat  (3)  yang  menjelaskan ketiga  menteri  dalam  formasi triumvirat (Dalam  Negeri,  Luar  Negeri,  dan  Pertahanan) sebagai pengganti yang mengisi tugas kepresidenan apabila Presiden dan Wakil Presiden mangkat ataupun berhenti di tengah masa jabatan secara bersamaan. Demikian, konstitusi kita mengatur akan hal itu dikarenakan berkaitan dengan sistem pemerintahan kita yang bersifat presidensiil, tidak akan mungkin suatu negara yang menganut sistem presidensiil mengalami kekosongan jabatan kursi Presiden, akan betapa rumitnya kondisi dan situasi negara jika hal tersebut terjadi dalam waktu satu hari saja. Keadaan politik dan ekonomi akan  menjadi  semrawut  karena  akan  banyak  sekali  dampak  yang  muncul  jika  peristiwa tersebut betul-betul terjadi di negara kita.
Peraturan  tentang  menteri triumvirat sebetulnya  harus  dianggap  final  dan  selesai karena  telah  diatur  dalam  Pasal  Undang-Undang  Dasar  1945,  namun  masih  menjadi
17 Ibid , hlm. 141.
18 Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif ,  Raja Grafindo Persada, Depok, 2019, hlm. 13.
19 Muhamad Hidayat, “Hukum Ketatanegaraan dalam Islam; Studi Terhadap Pemikiran Ali Abd. Raziq” , Politica, Vol. IX No. II, hlm. 42.
keraguan karena secara hierarki belum ada peraturan lainnya yang berupa Undang-Undang yang mengatur tentang triumvirat . Terlebih di masa kepresidenan sekarang, muncul suatu peraturan yang memposisikan tugas dan fungsi menteri triumvirat berada dalam koridor atau  naungan  Menteri  Koordinator  Bidang  Politik,  Hukum,  dan  Keamanan.  Peraturan tersebut  yakni  Peraturan  Presiden  Nomor  67  Tahun  2019  tentang  Penataan  Tugas  dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024. Peraturan tersebut seakan terkesan rancu ketika memposisikan tugas dan fungsi menteri triumvirat di bawah naungan kementerian lainnya, hal tersebut dikhawatirkan menjadi kendala dalam pemilihan keputusan siapa yang akan menggantikan tugas kepresidenan bilamana situasi Presiden dan Wakil Presiden berhenti di tengah masa jabatan secara bersamaan, peraturan mengenai penataan tugas menteri tersebut juga dikhawatirkan akan memunculkan stigma baru  dalam koridor  pemerintahan  bahwa Menteri  Koordinator  lebih  memiliki  wewenang dan  lebih superior dibandingkan  dengan  ketiga  menteri triumvirat dalam  segala  bidang, sehingga kemudian ketika stigma tersebut terbentuk dipastikan akan menjadi kendala bagi ketiga menteri triumvirat sebagai pengganti tugas kepresidenan apabila di kemudian hari Presiden dan Wakil Presiden secara bersama-sama berhenti di tengah masa jabatan. Padahal secara  substantif,  Menteri Triumvirat merupakan  ketiga  Menteri  yang  secara  tersirat memiliki hak yang begitu eksklusif karena dapat menggantikan tugas pelaksanaan Presiden dalam  waktu  sementara  apabila  terjadi  kekosongan  jabatan  Presiden.  Dan  karena  hal tersebutlah  sangat  diperlukannya  kesetaraan  peraturan  perundang-undangan  sesuai dengan  konteksnya,  jangan  sampai  peraturan  perundang-undangan  yang  dibuat bertabrakan  dengan  amanat  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945,  salah  satunya  yakni pengaturan tentang Menteri Triumvirat . Bahkan mengenai hal tersebut, memang sama sekali belum dibuatkan peraturan yang membahas secara spesifik.
Memahami  hal  tersebut,  peraturan  tentang  menteri triumvirat dirasa  sangat diperlukan  dengan  muatan  yang  kompleks.  Dalam  persepektif  teori  negara  hukum, pembentukan  peraturan  perundang-undangan  mengenai  hal-hal  yang  berkaitan  dengan kerangka negara adalah suatu hal yang begitu penting. Menurut Arief Sidharta, Scheltema, merumuskan  pandangan  tentang  unsur-unsur  dan  asas-asas  negara  hukum  yang  salah satunya  adalah  berlakunya  asas  kepastian  hukum 20 ,  maka  demikian  pembentukan peraturan perundang-undangan tentang menteri triumvirat seharusnya dibentuk agar cita- cita kepastian hukum mengenai Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dapat tercapai secara nyata dan dapat meredam situasi politik ketika terjadi situasi dimana Presiden dan Wakil Presiden berhenti bersamaan di tengah-tengah masa jabatan. Memang pada dasarnya amanat  mengenai  menteri triumvirat sudah  tercatat  dalam grondwet ,  namun  harus diperkuat  lagi  oleh  setidak-tidaknya  Undang-Undang  yang  mana  menjadi  tangga  kedua setelah  Undang-Undang  Dasar  1945.  Fungsi  dari  Undang-Undang  ini  sendiri  ini  yaitu mengadakan  peraturan  lebih  lanjut  mengenai  ketentuan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena diketahui bahwa Undang-Undang Dasar 1945 berisi aturan  pokok  atau  aturan  dasar  negara  yang  bersifat  umum 21 .  Juga,  sebagai  langkah mengatasi kedudukan Menteri Triumvirat , pemerintah harus menetapkan suatu peraturan yang  mengaturnya  secara  kompleks.  Diawali  dengan  perumusan  Undang-Undang  yang mengatur  pelaksana  tugas  Presiden  dalam  waktu  sementara,  dan  pengaturan  Menteri Triumvirat sebagai  pelaksana  tugas  tersebut.  Karena  Undang-Undang  adalah  salah  satu bentuk peraturan perundangan yang diadakan untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar atau Ketetapan MPR. 22 Dan dalam Undang-Undang tersebut juga harus memuat konsiderans dan dictum yang mewakili alasan kuat diciptakannya peraturan tersebut.
Penyelesaian Hukum Apabila Terjadi Sengketa Antar Menteri Triumvirat
20 Ahmad Redi, Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 39
21 Ibid, hlm. 101
22 C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hlm. 55.
Menteri Triumvirat merupakan komposisi dari ketiga menteri yakni (Menteri Luar Negeri,  Menteri  Dalam  Negeri,  dan  Menteri  Pertahanan).  Pembahasan  terkait  menteri Triumvirat berhubungan erat dengan pembahasan konstitusi, maka sebelum itu kita harus sama-sama  memahami  makna  daripada  konstitusi.  Konstitusi  merupakan  hasil  kontrak politik (produk resultante) yang dibuat bersama antara warga negara dan negara melalui suatu  mekanisme  yang  disepakati  secara  bersama 23 .  Konstitusi  berhasil  menempatkan dirinya  sebagai  sumber hukum  tertinggi  dan  memiliki  sifat  serta  kedudukan  yang  sangat kuat,  bahwa  setiap  peraturan  yang  dibuat  tidak  boleh  bertentangan  dengan  konstitusi. Konsekuensi  dari  pengertian  tersebut  adalah  bahwa  seluruh  peraturan    yang  ada  di bawahnya harus dijiwai oleh substansi dan muatan materi dari konstitusi tersebut.
Pembahasan selanjutnya mengenai perselisihan atau sengketa yang mungkin terjadi antara menteri Triumvirat di kemudian hari, apabila kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden betul-betul terjadi dalam waktu bersamaan. Perselisihan dapat saja terjadi dengan berbagai kasus, namun yang begitu diyakini adalah perselisihan dapat terjadi apabila suatu peraturan terkait kedudukan menteri Triumvirat tidak menegaskan siapa yang akan menjadi prioritas  utama  atau  yang  lebih  berwenang  menggantikan  kekosongan  bangku  jabatan Presiden.  Terdapat  kemungkinan  bahwa  partai  politik  atau  gabungan  partai  politik  yang berusaha menjadikan salah satu calon dari ketiga menteri Triumvirat sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Maka dalam keadaan demikian, dalam masa tenggang waktu 30 hari sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 akan timbul persaingan yang cukup ketat di antara mereka bertiga yang menyebabkan perselisihan. Jika perselisihan tersebut berkaitan dengan  pelaksanaan  kewenangan  menurut  UUD  1945,  maka  perselisihan  tersebut  hanya dapat  diselesaikan  secara  hukum  oleh  Mahkamah  Konstitusi. 24 Undang-Undang  Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan kewenangan secara atribusi kepada Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang  dan  kewajiban  satu  di  antaranya  adalah  sebagai  penafsir  akhir  konstitusi. Mahkamah  Konstitusi  berkewajiban  mengawal  serta  menjamin  agar  konstitusi  Indonesia berjalan  dengan  efektif,  serta  melindungi  penyelenggaraan  negara  dari    pelanggaran konstitusi sebagai pelaksana fungsi yudikatif. 25
Maka  demikian,  bahwa  penyelesaian  sengketa  kewenangan  lembaga  negara  di Mahkamah  Konstitusi  sangat  penting  khususnya  untuk  mempertegas  serta  memperjelas tugas  dan  wewenang  antara  lembaga  negara  yang  berekepentingan  melalui  putusan Mahkamah  Konstitusi  supaya  bersifat  final,  sehingga  tidak  terdapat  tumpang-tindih kewenangan  di  antara  lembaga  negara  tersebut.  Menteri Triumvirat memiliki  kedudukan secara konstitusional yang berbeda dan memiliki kekuatan lebih daripada menteri-menteri lainnya dalam sistem pemerintahan presidensiil, bahkan memiliki kekuatan yang lebih pula daripada  Menteri  Koordinator  Bidang  Politik,  Hukum,  dan  Keamanan,  yang  mana  secara normal di Indonesia bahwa ketiga menteri Triumvirat berada di bawah naungan menteri koordinator, sehingga dianggap lebih lemah.
Menteri Triumvirat secara  normatif,  ketiganya  merupakan  subyek  hukum konstitusional yang memiliki kekuasaan langsung dari UUD 1945 yaitu sebagai pelaksana tugas  kepresidenan  apabila  syarat-syarat  dalam  kondisi  tersebut  terpenuhi.  Apabila keadaan  kekosongan  dalam  jabatan  Presiden  dan  Wakil  Presiden  secara  bersamaan sungguh-sungguh terjadi, maka dapat saja timbul berbagai persoalan hukum yang terkait dengan ketiga jabatan menteri tersebut. Bisa saja terjadi sengketa di antara ketiganya, dan ditambah dengan kondisi intervensi partai politik mengenai siapa yang paling berwenang di antara  ketiganya.  Maka  apabila  perselisihan  tersebut  benar-benar  terjadi,  penyelesaian
23 King Faisal Sulaiman, Teori dan Hukum Konstitusi, Nusamedia, Bandung, 2019, hlm. 21
24 Lihat Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (LNRI 2003 No. 98, No. 4316)
25 Muhamad Raihan, Ali Imran Nasution, “Beban Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perselisihan Tentang Hasil Pemilihan Umum Serentak 2024” , Diversi Jurnal Hukum, Vol. 8 No. 2, 2022, hlm. 320.
secara  hukum  sepenuhnya  berada  di  Mahkamah  Konstitusi  sesuai  dengan  tugas  dan wewenangnya.

## PENUTUP
Berdasarkan  hasil  penelitian  ini,  mengenai  kedudukan  menteri Triumvirat dalam ketatanegaraan  Indonesia,  dapat  disimpulkan  bahwa  menteri Triumvirat mempunyai kedudukan  yang  khusus  dan  lebih superior di  antara  menteri-menteri  yang  lainnya dikarenakan memiliki fungsi sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 sebagai pelaksana tugas kepresidenan apabila terjadi kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan.  Namun  begitu,  kekuatan  menteri Triumvirat tersebut  masih  dianggap  samar karena  berbagai  faktor.  Kedudukan  ketiga  menteri  tersebut  berada  di  bawah  koordinasi Menteri  Koordinator  Bidang  Politik,  Hukum,  dan  Keamanan.  Selain  itu,  belum  terdapat peraturan yang secara khusus menetapkan dan menegaskan kedudukan menteri Triumvirat tersebut.
Kesimpulan  selanjutnya  mengenai  penyelesaian  sengketa  apabila  terdapat perselisihan  dalam  formasi Triumvirat, dikarenakan  belum  terdapat  peraturan  mengenai menteri Triumvirat , maka kendala atau kemungkinan perselisihan yang akan terjadi yakni sengketa  antara  ketiga menteri  terkait  siapa  yang  paling berwenang menggantikan  tugas kepresidenan  bilamana  kekosongan  tersebut  benar-benar  terjadi.  Maka  demikian, Mahkamah  Konstitusi  memiliki  tugas  dan  wewenang  untuk  menyelesaikan  perselisihan dan/atau sengketa apabila terjadi di dalam tubuh menteri Triumvirat , mengenai siapa yang paling berwenang mengisi tugas kepresidenan.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku
Hidayat, Anwar. (2018). Pengantar Hukum Tata Negara . Karawang: FBIS Publishing.
Isharyanto. (2016). Teori Hukum (Suatu Pengantar Dengan Pendekatan Tematik) . Jakarta: W.R Penerbit.
Kansil, C.S.T. (1986). Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia . Jakarta: Balai Pustaka.
Marzuki, Peter Mahmud. (2008). Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana.
Mujiburohman, Dian A. (2017). Pengantar Hukum Tata Negara . Yogyakarta: STPN Press.
Redi, Ahmad. (2018). Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan . Edited by Tarmizi. Jakarta: Sinar Grafika.
Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. (2019). Penelitian Hukum Normatif . Depok: Raja Grafindo Persada.
Sulaiman, King F. (2019). Teori Dan Hukum Konstitusi . Bandung: Nusamedia.

## Jurnal
Bactiar. (2016). “ESENSI PAHAM KONSEP KONSTITUALISME DALAM KONTEKS PENYELENGGARAAN SISTEM KETATANEGARAAN.” Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan 6 (1): 122. https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v6i1.342.
Aljebra, Muhamad Rauf Aliksan, and Rudini Hasyim Rado. 2022. “Menakar Peluang Masa Jabatan Presiden 3 Periode Dalam Konfigurasi Politik Hukum.” Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam 7 (1): 32–50. https://m.kumparan.
Amir, Makmur. (2016). “Makna Pemilu/Pilkada Demokratis Dan Efisien Dalam Rangka Penguatan Sistem Pemerintahan Presidensiil.” Jurnal Hukum PRIORIS 2 (3): 141– 47. https://doi.org/10.25105/prio.v2i3.336.
Fajar. 2019. “PRAKSIS POLITIK NABI MUHAMMAD SAW (Sebuah Tinjaun Teori Politik Modern Dan Ketatanegaraan) FAJAR Fakultas Syari’ah Dan Hukum Islam IAIN Bone.” Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam 4 (1): 82–98. http://jurnal.iain- bone.ac.id/index.php/aladalah.
Hidayat, Muhamad. 2019. “Hukum Ketatanegaraan Dalam Islam; Studi Terhadap Pemikiran Constitutional Law In Islam; A Study of the Thought of Ali Abd. Raziq.” Politica IX (II): 38–57.
Jalil, Husni A., Hikmawati Meuraxa, and Yusuf Hasanudin Adan. 2022. “THE CONCEPT OF SYŪRĀ ACCORDING TO YŪSUF AL-QARAḍĀWĪ AND RELEVANT TO THE DEMOCRATIC SYSTEM OF PANCASILA IN INDONESIA.” As-Siyadah: Jurnal Politik Dan Hukum Tata Negara 1 (1).
Muhazir. n.d. “Hukum, Politik Dan Westernisasi: Refleksi Terhadap Kemajuan.” Politica IX (I): 86–96.
Niru Anita Sinaga, and Dwi Atmoko. 2023. “Kesiapan Sistem Hukum Indonesia Dalam Transformasi Masyarakat Dari 4.0 Menuju 5.0.” KRTHA BHAYANGKARA 17 (1):
119–26. https://doi.org/10.31599/krtha.v17i1.2111.
Permana, I Putu Yogi Indra. 2019. “KAJIAN YURIDIS PASAL 8 AYAT (3) UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DALAM PERSPEKTIF KEDAULATAN RAKYAT.” Jurnal Yuridis 5 (2): 173. https://doi.org/10.35586/.v5i2.774.
Syafri Hariansah. 2022. “Analisis Implementasi Nilai-Nilai Budaya Hukum Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara: Studi Kritis Pendekatan Masyarakat, Budaya Dan Hukum.” KRTHA BHAYANGKARA 16 (1): 121–30. https://doi.org/10.31599/krtha.v16i1.1000.
Tutik, Trwiulan Titik. 2020. “KEDUDUKAN KONSTITUSIONAL MENTERI TRIUMVIRAT SEBAGAI PELAKSANA TUGAS KEPRESIDENAN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSISIL DI INDONESIA Titik Triwulan Tutik.” Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundungan Islam 10: 276–302.
Yani, Ahmad. 2018. “Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori Dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945.” Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 12 (2):
119. https://doi.org/10.30641/kebijakan.2018.V12.119-135.
Yusuf,  Muhammad,  and  Jun  Mawalidin.  n.d.  “Pergeseran  Pemikiran  Nurcholish  Madjid Tentang Partai Politik Islam Di Indonesia.” Politica IX (I): 66–85.

## Peraturan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 . n.d.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1949 Tentang Penunjukan Pemangku Sementara Jabatan Presiden Republik Indonesia . 1949.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan . n.d.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi . n.d.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2019 Tentang Penataan Tugas Dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2029-2024 . n.d.