Kata kunci : Pokja Pemilihan, Pengadaan Barang,Pengadaan Jasa.

## Keywords :
Election Working Group,
Procurement of Goods,Procurement  of Services.
Info Artikel:
Tanggal dikirim: 17 Agustus 2020
Tanggal direvisi: 11 September 2020
Tanggal diterima : 13 September 2020
DOI Artikel: 10.33862/citradelima. v4i2.109
Halaman: 74-84

## Pelaksanaan Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kelompok Kerja Pemilihan pada RSUD
Depati Bahrin Kabupaten Bangka
1 T.P.V. Kusuma*,
1 Program Studi Pasca Sarjana Magister Administrasi Publik, Universitas Terbuka Pangkalpinang Email : tri.vindi@gmail.com

## Abstrak
Pokja  Pemilihan  memegang  peranan  penting  dalam  terlaksananya  pelayanan  publik  di RSUD  Depati  Bahrin  sehingga  meningkatkan  mutu  pelayanan  publik  RSUD  Depati Bahrin.  Namun  dalam  pelaksanaannya  terdapat  beberapa  hal  yang  mendukung  dan menghambat  peran  Pokja  Pemilihan  dalam  proses  Pengadaan  Barang/Jasa  pada  RSUD Depati Bahrin Kabupaten Bangka.  Penelitian  ini  bertujuan  menganalisa  peran  Pokja Pemilihan  beserta  berbagai  faktor  pendukung  dan  penghambat  dalam  pengadaan barang/jasa.Metode  penelitian  menggunakan  desain  kualitatif  dengan  pendekatan deskriptif.  Jumlah  informan  penelitian  sebanyak  25  orang  ditentukan  secara purposive sampling ; 12  informan  berasal  dari  Pemerintah  Kabupaten  Bangka  yang  terdiri  atas Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bangka beserta jajarannya sedangkan 13  informan  berasal  dari    RSUD  Depati  Bahrin  Kabupaten  Bangka  yang  terdiri  atas Pelaku  Pengadaan  Barang/Jasa,Akademisi  dan  masyarakat.  Instrumen  penelitian meliputi  Pedoman  Wawancara,  Lembar  Observasi  dengan  metode  pengumpulan  data melalui  wawancara  mendalam  dan  observasi  serta  alat  bantu  penelitian  berupa  alat perekam  digital  (ponsel  dan  kamera  digital)  Dari  penelitian  ditemukan  bahwa  ada  11 (sebelas)  hal  yang  menghambat  dan  10  (sepuluh)  hal  yang  mendukung  peran  Pokja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa pada RSUD Depati Bahrin Kabupaten Bangka.

## Role of Selection Working Group Procurement of Goods / Services in Depati Bahrin General Hospital Bangka

## Abstract
The Selection Working Group plays an important role in the implementation of public services at the Depati Bahrin General Hospital, thereby improving the quality of public services at  the  Depati Bahrin  General  Hospital. However, in  its implementation  there are several  things that support and hinder the role of the  Selection Working Group in the  process  of  procuring  goods  /  services  at  the  Depati  Bahrin  General  Hospital Bangka.  This  study  aims  to  analyze  the  role  of  the  Selection  Working  Group  along with various supporting and inhibiting factors in the procurement of goods / services at the  Depati  Bahrin  General  Hospital  Bangka  using  a  qualitative  approach  with descriptive  methods.  The  number  of  research  informants  as  many  as  25  people  was determined  by  purposive  sampling  consisting  of  the  Goods  /  Services  Procurement Section  of  Bangka  Regency  (12  Informants)  including  the  Head  of  the  Goods  / Services  Procurement  Section  and  his  staff  and  Depati  Bahrin  General  Hospital Bangka  (13  Informants),  include  Goods  /  Services  Procurement  Actors  /  Services, academics and society. Research instruments include interview guidelines, observation sheets  and  documentation  tools  for  the  procurement  of  goods  /  services.  From  the research  it  was  found  that  there  were  11  (eleven)  things  that  hindered  and  17 (seventeen)  things  that  supported  the  role  of  the  Pokja  for  the  Selection  of  Goods  / Services at the Depati Bahrin General Hospital, Bangka Regency

## PENDAHULUAN
Penyelesaian permasalahan rumah sakit khususnya  rumah  sakit  daerah  menjadi  salah  satu  tolok ukur  berhasil  tidaknya  pemerintah  daerah  di  dalam melayani publik (Snider, Keith F., dan Rene G. Rendon, 2012).  Tidak  hanya  pada  masalah  infrastruktur  seperti gedung  dan  peralatan  rumah  sakit  yang  tidak  memadai namun  juga kualitas pelayanan seperti sering terjadinya kekosongan  obat  dan  perbekalan  kesehatan  pakai  habis serta rendahnya mutu tenaga kesehatan (Rasmanto,2015).
Salah  satu  penyebab  masalah  tersebut  adalah bahwa  sifat  operasional  rumah  sakit  merupakan  bidang yang  membutuhkan  sumber  daya  yang  besar,padat karya  dan  padat  modal;  padat  karya  ditandai  dengan banyak  sumber  daya  manusia  yang  terlibat  sedangkan padat  modal  ditandai  dengan  bahan  operasional  rumah sakit  berupa  peralatan  medis,  obat  dan  perbekalan kesehatan pakai habis dengan nilai uang dan perputaran jumlah  yang  tinggi  (Pamudji,2008)  Proses  pembelian barang/jasa  dinilai  turut  menyumbang  permasalahan tersebut  disamping  permasalahan  yang  lain  dimana menurut  penelitian  Pamudji  (2008)  proses  pengadaan barang/jasa  yang  dilakukan  oleh  beberapa  rumah  sakit setelah dilakukan penelitian masih  belum menunjukkan prinsip Value  for  Money yaitu  efektif,efisien  dan ekonomis.
Pengadaan barang/jasa belum dipandang sebagai hal  yang  strategis  namun  masih  dipandang  sebagai  hal rutinitas  dan  sifatnya  pasif  artinya  rumah  sakit cenderung  hanya  bermain  di  alokasi  anggaran pengadaan  barang/jasa  berdasarkan  pendapatan  yang diperoleh  tanpa  didukung  oleh  semangat  efisiensi sumber,  akses  dan  berorientasi  pada need  analysis (Rondonuwu, J. dan Trisnantoro, L. , 2013).
Masih  belum  efisiennya  pengadaan  barang/jasa di  sektor  kesehatan  utamanya  di  rumah  sakit  daerah adalah  belum  terbangunnya  sistim  manajemen  rantai
pasok  sejak  dari  perencanaan  hingga  pengelolaan  aset. Peran  Pokja  Pemilihan  didalam  proses  perencanaan hingga pemilihan penyedia serta penelitian pasar  belum dilakukan  secara  berkelanjutan  terbukti  dengan  belum dibentuknya  Pokja  Pemilihan  yang  berasal  dari  Pejabat Fungsional  Pengelola  Pengadaan  Barang/Jasa  namun dijabat  oleh  PNS  yang  bekerja  paruh  waktu  di  bidang pengadaan  barang/jasa  sektor  kesehatan  di  rumah  sakit daerah. Lembaga yang menaungi Pokja Pemilihan yaitu UKPBJ  (Unit  Kerja  Pengadaan  Barang/Jasa)  yang berada  di  daerah  dan  pusat  masih  didominasi  oleh lembaga  yang  bersifat  adhoc  (56,45%),  ada  yang bersifat  tetap  namun  berbentuk  organisasi  struktural (29,69%)  sementara  lembaga  pengadaan  yang  sesuai dengan best  practice teori  manajemen  pengadaan barang/jasa  yaitu  bersifat  independen  dan  fungsional baru ada sekitar 13,87% (LKPP:SIULP,2016).
Kematangan/maturitas organisasi yang menaungi Pokja  Pemilihan  untuk  Kabupaten  Bangka  juga  masih berada  pada  level  1  yang  ditandai  dengan  ciri-ciri seperti  waktu  pembentukan  organisasi  yang  belum lama,informal,berorientasi  pada  rutinitas  operasional dan  bersifat  adhoc  (LKPP,2016).  Situasi  organisasi pengadaan barang/jasa yang berada pada level maturitas tingkat  1  akan  menghambat  Pokja  Pemilihan  didalam melaksanakan  perannya  yang  strategis  dan  ini  dialami oleh  Pokja  Pemilihan  Kabupaten  Bangka    pada  saat peneliti melakukan observasi dan wawancara. Beberapa penelitian  sebelumnya  juga  mengungkapkan  belum optimalnya  peran  Pokja  Pemilihan  pada  proses pengadaan  barang/jasa  dikarenakan  beberapa  sebab seperti  terbatasnya  pemahaman  Pokja  Pemilihan mengenai  aturan  pengadaan  barang/jasa  pemerintah, Pokja  Pemilihan  belum  tersistem  dalam  mengevaluasi kinerja,keterbatasan jumlah tenaga profesional di bidang pengadaan,standarisasi  kompetensi  Pokja  Pemilihan, ketakutan terhadap risiko permasalahan hukum pidana
korupsi  walaupun  beberapa  penelitian  yang  lain  juga memperlihatkan  bahwa  peran  Pokja  Pemilihan  akan lebih  baik  bila  didukung  dengan  pengadaan  secara elektronik  serta  pembenahan  organisasi  UKPBJ  (Unit Kerja  Pengadaan  Barang/Jasa)  untuk  peningkatan  level maturitas  organisasi  (Farida,2013.Amtiran,2015  dan Rizky,2018). Padahal tingkat ketergantungan pelaksanaan  proses  pemilihan  Penyedia  pengadaan barang/jasa RSUD Depati Bahrin pada Pokja Pemilihan Kabupaten  Bangka  masih  tinggi  karena  belum terbentuknya pelaksana pengadaan baik yang berbentuk panitia atau unit di RSUD Depati Bahrin (RSUD Depati Bahrin,2019).
UKPBJ Provinsi Kabupaten Kota
Jumlah % Jumlah % Jumlah % Struktural 34 100 377 90.8 81 87.1 Adhoc - - 36 8.7 12 12.9 Belum Terbentuk - - 2 0.5 - -
Total 34 415 91
UKPBJ yang belum terbentuk: 1. Kabupaten Deiyai 2. Kabupaten Manokwari Selatan Pembentukan UKPBJ Struktural di Pemda *Data sampai dengan Maret 2020 Implementasi Kebijakan dan Program
Gambar  1.Jumlah  UKPBJ  Struktural/Permanen  di  Pemerintah Daerah (LKPP,2020)
Interaksi suatu kelompok seperti Pokja Pemilihan  dengan  pelaku  pengadaan  lainnya  akan membentuk  potensi  konflik  dan  ketegangan  peran (Torvinen  and  Haukipuro,2017).  Rendahnya  efisiensi belanja  pada  rumah  sakit  yang  tidak  menerapkan Manajemen Rantai Pasok dan Teori Supply Positioning Model secara  baik  juga  akan  mempengaruhi  tarif
pelayanan (Lambert et all,1998; Permatasari,Suliantoro,Handayani,2016 dan
Danasenjaya, D.,2015).
Berdasar  uraian  masalah  diatas  maka  penelitian tentang  Peran  Pokja  Pemilihan  pada  proses  pengadaan barang/jasa  RSUD  Depati  Bahrin  Kabupaten  Bangka bertujuan  menganalisa  peran  Pokja  Pemilihan  beserta berbagai  faktor  pendukung  dan  penghambat  dalam
pengadaan  barang/jasa  pada  RSUD  Depati  Bahrin Kabupaten Bangka.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif kualitatif  dengan  teknik  pengumpulan  data  primer yaitu pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Depati Bahrin  Kabupaten  Bangka  sebagai  sumber  penelitian dan  Unit  Kerja  Pengadaan  Barang/Jasa  Kabupaten Bangka  (UKPBJ)  sebagai  triangulasi  sumber  melalui observasi berperan (participant observer) dan wawancara  mendalam (in-depth  interview) terstruktur terhadap informan yang ditentukan ( purposive informant) yaitu  Kelompok  Kerja  (Pokja)  Pemilihan UKPBJ dan pelaku Pengadaan Barang/Jasa pada RSUD Depati  Bahrin;  pengumpulan  data  sekunder  berupa dokumen  pengadaan  barang/jasa  yang  ada  di  UKPBJ dan  RSUD  Depati  Bahrin  Kabupaten  Bangka  serta melakukan  tinjauan  literatur.  Data  yang  diperoleh kemudian  dilakukan  analisis  melalui  tahap  reduksi data,penyajian  data  dan  penarikan  simpulan  baik sebelum,selama dan sesudah penelitian. Alasan Peneliti memilih  RSUD  Depati  Bahrin  Kabupaten  Bangka adalah  selain  lokasi  penelitian  yang  dekat  juga  adanya berita yang menyebutkan adanya kekosongan stok obat yang  mengganggu  pelayanan  publik  pada  RSUD Depati  Bahrin  (Bangka  Pos,2018)  dan  adanya  keluhan masyarakat  terhadap  pelayanan  RSUD  Depati  Bahrin (Bangka Pos,2019).
Peneliti memperhatikan
aspek etika penelitianselama penelitian berlangsung yaitu:
1) Inform Consent (Persetujuan Setelah Penjelasan)
Setiap  informan  dalam  penelitian  ini  dapat berpartisipasi hanya jika ia memberikan persetujuan baik  tertulis  maupun  lisan  yang  direkam  oleh peneliti dan dilakukan sebelum penelitian dimulai. Sebelum  memberikan  persetujuan  maka  informan perlu mendapatkan informasi yang cukup mengenai penelitian ini terutama manfaat bagi informan,risiko
penelitian  dan  penanganannya  serta  yang  paling utama adalah kebebasan informan memutuskan untuk berhenti atau  ikut  dalam  proses  penelitian  pada  saat  kapanpun. Apabila  informan  tidak  mampu  memberikan  PSP (Persetujuan  Setelah  Penjelasan)  maka  persetujuan harus  diperoleh  dari  wakil  informan  yang  sah  menurut hukum.
2)  Informan  berhak  untuk  menolak  semua  bentuk dokumentasi  (foto/rekaman)  serta  merahasiakan nama/identitas  antara  lain  dengan  cara  tidak menyampaikan  nama  asli  atau  nama  lengkap informan  melainkan  cukup  dengan  inisial.  Apabila informan  bersedia  dilakukan  dokumentasi  serta disebutkan  nama/identitas  mereka  maka  peneliti wajib  melakukan  konfirmasi  kepada  informan mengenai publish jurnal  penelitian  beserta  hak informan untuk tetap dijaga kerahasiaannya.
Penelitian  ini  dilakukan  dalam  2  (dua)  tahap yaitu:
1. tahap  I  dilakukan  pada  tanggal  25  –  27  Oktober 2018 di RSUD Depati Bahrin Kabupaten Bangka ,
2. tahap  II  dilakukan  selama  bulan  Januari  2019  di
Bagian  Pengadaan  Barang/Jasa  Kabupaten  Bangka (dengan  tanggal  dan  waktu  menyesuaikan  ijin Kepala  Bagian  UKPBJ  Kabupaten  Bangka)  dan tanggal  12  –  19  Januari  2019  di  RSUD  Depati Bahrin Kabupaten Bangka.
Penelitian  dibagi  menjadi  2  (dua)  tahap  selain tujuan  Peneliti  mengetahui  dukungan  dan  hambatan peran  Pokja  Pemilihan  pada  proses  pengadaan barang/jasa di RSUD Depati Bahrin saat akhir dan awal tahun  anggaran  juga  sebagai  salah  satu  cara  untuk menguji  keabsahan  data  melalui  tehnik Credibility (kredibilitas) melalui perpanjangan waktu serta penambahan jumlah dan jenis informan. Cara lain untuk menguji  keabsahan  data  dalam  penelitian  ini  adalah melalui:
1) Triangulasi Sumber
Dilakukan  dengan  cara  meminta  konfirmasi dan  tanggapan  pada  para  pihak  memahami betul mengenai  partisipan penelitian dimana tujuannya  adalah  untuk  memastikan  dan mengecek  data yang diperoleh dari berbagai sumber,dianalisa  dan  kemudian  dimintakan kesepakatan (member check) dengan sumber data  lain  apakah  data  yang  diberikan partisipan benar atau tidak.
Pada  penelitian  ini  peneliti  mengecek  data dari informan kunci,menganalisa,mengambil kesimpulan dan meminta kesepakatan dengan informan utama. Triangulasi  sumber dilakukan  terhadap  pihak  Pelaku  Usaha  dan Unit Kerja Pengdaan Barang Jasa Kabupaten Bangka.
2) Triangulasi Teknik
Peneliti mengecek sumber data dari informan  kunci  melalui  observasi  dan  studi dokumen.
3) Menggunakan Bahan Referensi Penelitian ini didukung dengan dokumentasi foto  aktifitas  penelitian  dan  dokumen pengadaan barang/jasa yang berhasil peneliti dapatkan selama waktu penelitian.
Ada sekitar 25 informan yang berhasil diwawancarai  dari  semula  target  sebanyak  22  informan dengan informan  kunci adalah  PPK  (Pejabat  Pembuat Komitmen),  Kepala  Bagian  Pengadaan  Barang/Jasa Kabupaten  Bangka  beserta  2 Sub  Bagiannya  dan  Pokja Pemilihan  sedangkan informan  utama adalah  PPTK (Pejabat  Pelaksana  Teknis  Kegiatan),  ketua  Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan dan Pelaku Usaha/Penyedia.
Informan tambahan berasal dari Satuan Pengawas  Internal  (SPI),  Gudang,  Kepala  Instalasi
Pemeliharaan  Sarana  Prasarana  RS  (IPSRS),
pihak Akademisi dan Pasien/keluarga Pasien. No Inisial Informan Pekerjaan/Jabatan  Keterangan (Posisi Informan) 1. S,K,SU,R PPK Informan Kunci 2. SW,FS,Y Kepala Bagian,Kepala  Sub Bagian  dan  Pokja Pemilihan PBJ Kabupaten Bangka Informan Kunci
3. KH
PPTK Informan Utama 4. JE Ketua Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Informan Utama 5. A,KS,TR Pelaku Usaha/Penyedia Informan Utama 6. E Satuan Pengawas Internal (SPI) Informan Tambahan 7. N Kepala Gudang (Medis  dan  Non Medis) Informan Tambahan 8. F Akademisi Informan Tambahan 9. P Kepala IPSRS Informan Tambahan 10. WE Pasien/keluarga Informan Tambahan
Tabel 1. Informan dan Posisinya dalam Penelitian
Kriteria  masyarakat  yang  menjadi  informan adalah  masyarakat  yang  langsung  (pasien)  atau  tidak langsung (keluarga pasien) yang ada di poliklinik rawat jalan  saat  mendapatkan  pelayanan.  Pertanyaan  yang peneliti sampaikan adalah apakah masyarakat mengalami  kesulitan  dalam  mendapatkan  obat  dan perbekalan kesehatan habis pakai yang ada dalam resep serta  seberapa  nyaman  dengan  fasilitas  rumah  sakit seperti  gedung  dan  peralatan  pendukungnya.  Jawaban
dari  publik  yang  telah  menerima  pelayanan  akan mencerminkan  apakah  proses  pengadaan  barang/jasa dimana  ada  keterlibatan  peran  Pokja  Pemilihan  di dalamnya  telah  berjalan  dengan  baik  atau  belum. Penambahan  informan  terjadi  pada  informan  utama yaitu  Pelaku  Usaha  sebanyak  3  orang  yang  berfungsi sebagai  triangular  informasi  dari  Penyedia.  Pelaku Usaha  dipilih  dikarenakan  mereka  tidak  terikat  kontrak dengan  pihak  RSUD  namun  pernah  mengikuti  proses Tender  yang  diselenggarakan  oleh  Pokja  Pemilihan Kabupaten Bangka.
Kriteria inklusi dalam penelitian ini adalah:
1) Informan merupakan Pelaku Pengadaan Barang/Jasa di RSUD Depati Bahrin Kabupaten Bangka
2) Terlibat  langsung  maupun  tidak  langsung dalam  salah  satu  proses  Rantai  Pasok
Pelayanan  Publik  (sejak  proses  perencanaan pengadaan sampai dengan konsumsi barang/jasa) di RSUD Depati Bahrin
Kabupaten Bangka
Kriteria eksklusi dalam penelitian ini adalah:
1) Pelaku  Pengadaan  Barang/Jasa  yang  tidak pernah  terlibat  dalam  proses  pengadaan barang/jasa di RSUD Depati Bahrin
2) Bukan pihak yang terlibat (baik
langsung/tidak  langsung)  dalam  Rantai Pasok  Pelayanan  Publik  di  RSUD  Depati Bahrin Kabupaten Bangka.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Peran Pokja Pemilihan
Dari  hasil  penelitian  ternyata  hampir  semua  informan yang  berasal  dari  luar  Pokja  Pemilihan  berpendapat bahwa  Kelompok  Kerja  Pemilihan  UKPBJ  (Unit  Kerja Pengadaan  Barang/Jasa)  Kabupaten  Bangka  yang berbentuk  Bagian  (setara  Eselon  III/a)    mempunyai peran yang sangat penting terutama di dalam pelayanan publik di RSUD Depati Bahrin Kabupaten Bangka,
khususnya  pengadaan  barang  operasional  rutin seperti makanan/minuman bagi  pasien dan obat-obatan. Berikut cuplikan hasil wawancara:
“RSUD Depati Bahrin memiliki dana besar yang dialokasikan untuk pembelian obat,perbekalan kesehatan pakai habis,makanan  dan  minuman  pasien  dan sebagainya.  Saya  merasakan  bahwa  tanpa dukungan  dari  peran Pokja  Pemilihan  kami akan  kesulitan  mendapatkan  Penyedia  yang memasok barang-barang tersebut”(S)
“Menurut  saya  peran  Pokja  Pemilihan memang  penting  terutama  saat  pemilihan Penyedia  walaupun  perlu  ditingkatkan peran  mereka  pada  saat  tahap  Persiapan Pengadaan.” (K)
Namun  beberapa informan mempunyai  pendapat berbeda  menyatakan  bahwa  Pokja  Pemilihan  belum maksimal  dalam  berperan  terutama  dalam  melakukan reviu  dokumen  perencanaan  pengadaan  barang/jasa khususnya  mengenai  spesifikasi  teknis  barang  tertentu. Peran  mereka  juga  belum  terlalu  ada  di  dalam melakukan  pemberian  pendampingan,  konsultasi  atau bimbingan  teknis  khususnya  pada  paket  pengadaan barang/jasa  yang  bersifat  kompleks  dan/atau  jarang dilakukan  oleh  organisasi  Perangkat  Daerah  selain Rumah Sakit dan ini menurut pendapat informan adalah sebagai  akibat  dari  masih  minimnya  pemahaman  Pokja Pemilihan  pada  paket  pengadaan  yang  kompleks dan/atau  jarang  dilakukan  dan  cenderung  menjawab pertanyaan  dari  pihak  RSUD  Depati  Bahrin  hanya berdasar  regulasi  semata  tidak  didukung  oleh  data teknis. Berikut cuplikan wawancara:
“Peran  mereka  memang  penting....hanya menurut  saya  untuk  tahap  reviu  dokumen perencanaan  pengadaan  khususnya  barang kesehatan dengan spesifikasi teknis teknologi tinggi belum maksimal.”(SU)
“Sudah  banyak  peran  mereka  mendukung proses  pengadaan  di  tempat  kami.  Yang belum  kami  rasakan  adalah  pemberian pendampingan,konsultasi atau semacam bimtek..lah...begitu...untuk  paket  pengadaan yang  kompleks  atau  jarang  dilakukan  di satker  (satuan  kerja)  lain.  Ya..ini  mungkin
karena  latar  belakang  mereka  kan  bukan tenaga  kesehatan..  ya....jadi  bila  ditanya yang  sifatnya  teknis  jawabannya  cenderung ke  arah  regulasi...tapi  secara  keseluruhan peran Pokja Pemilihan sudah bagus.....” (R)
Berdasar  keterangan  dari  informan  yang  berasal dari  Penyedia  rata-rata  mereka  beranggapan  bahwa Pokja  Pemilihan  mempunyai  peran  yang  vital  terutama pada  saat  melakukan  proses  Tender  untuk  menetapkan pemenang  pemilihan  penyedia  untuk  metode  pemilihan Tender,  Seleksi  dan  Penunjukan  Langsung.  Berikut cuplikan wawancaranya:
”  Sangat  penting  lah..  pak...kalau  nggak  ada mereka maka kami nggak bisa nawar Tender.......bahkan  Penunjukan  Langsung  untuk  nilai diatas  200  (dua  ratus)  juta  rupiah  juga  butuh mereka”(A)
“Kalau di tahap pemilihan Penyedia mereka lah yang  proses  pak,  bukan  pejabat  lain.  Makanya  peran mereka tidak bisa tergantikan selama  aturannya bilang begitu”(KS)
Namun  ada  informan  yang  berasal  dari  Pelaku Usaha  yang    menyatakan  bahwa  Pokja  Pemilihan  bisa menurun  tingkat  perannya  apabila  ada  anggota Kelompok  Kerja  Pemilihan  yang  memiliki  pemahaman yang tidak sama mengenai proses Pengadaan Barang/Jasa yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Indikator  yang  jelas  menurut  mereka  adalah  bahwa jawaban  dari  masing-masing  Pokja  Pemilihan  sering berbeda-beda  pada  saat  menjawab  pertanyaan  dari peserta Tender sehingga mempengaruhi penilaian peran Pokja  Pemilihan,  seperti  dalam  cuplikan  wawancara berikut:
”Memang  perannya  penting...tapi  saya  kadang menemui  antara  anggota  Pokja  satu  dengan  yang  lain sering  berbeda  jawabannya  kalau  saya  tanya  tentang proses pengadaan barang/jasa...apa seperti itu aturannya?Ya...itu  menurut  saya  berpengaruh  nanti terhadap  peran  mereka  sebagai  tempat  kami  bertanya tentang proses pengadaan...” (TR.)
Peningkatan Kualitas
Proses Pengadaan
Barang/Jasa di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Depati Bahrin Manajemen Pengadaan
Barang/Jasa Berdasar Teori Manajemen Rantai Pasok dan Teori Model Posisi
Penyedia/ Supplier
Positioning Model) ) Pendukung dan penghambat Peran Pokja Pemilihan Peran Pokja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa di
RSUD Depati Bahrin Kabupaten Bangka mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 16/2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah
Gambar 2.Skema Tema Penelitian
Tipologi Peran Pokja Pemilihan
Berdasar analisa pemetaan konflik dan ketegangan  peran  menggunakan  teori  Role  Conflict (Torvinen  dan  Haukipuro,  2017)  interaksi  antara  Pokja Pemilihan  dengan  pelaku  pengadaan  di  RSUD  Depati Bahrin  Kabupaten  Bangka  diperoleh  hasil  bahwa terdapat  4  (empat)  pola  peran  yang  ada  yaitu controlling,collaboration,cooperation dan conventional .
Gambar  3.Analisa  Interaksi  Peran  Pokja  Pemilihan  dan  RSUD Depati  Bahrin  Kabupaten  Bangka  (Torvinen  dan Haukipuro,2017)
Pada  tipologi  peran Conventional ,  interaksi antara  RSUD  Depati  Bahrin  dan  Pokja  Pemilihan
dan/atau Penyedia hanya ada di 1 (satu) pihak dan tidak terjadi  dialog  diantara  mereka.  Pihak  RSUD  Depati Bahrin  dianggap  bukan  pelaku    utama  yang  sejajar dengan  pelaku  pengadaan  lainnya  (seperti  Pokja Pemilihan  dan  Penyedia).  Pihak  RSUD  Depati  Bahrin mulai  dianggap  penting  sebagai  pelaku  utama  oleh Pokja  Pemilihan  saat  tahap  Persiapan  Pengadaan Barang/Jasa  melalui  Penyedia  serta  dianggap  penting Penyedia  pada  saat  dilakukannya  penandatanganan kontrak dan pembayaran.
Pada  tipologi  peran Cooperative maka  peran RSUD  Depati  Bahrin  mulai  lebih  besar.  Pengguna (RSUD  Depati  Bahrin)  mulai  bekerjasama  dengan pelaku pengadaan lainnya untuk menyelesaikan tugas/proyek  pengadaan  barang/jasa.  Namun  pada tipologi  ini  peran  Pokja  Pemilihan  dan  Penyedia  tetap lebih mendominasi daripada peran RSUD Depati Bahrin dalam  proses  pengadaan.  Interaksi  dengan  pengguna pada  peran  ini  saling  timbal  balik (reciprocal) dan bertujuan win-win  situation. Tipologi  peran  ini meskipun memberi peluang yang lebih besar pada peran pengguna  namun  pihak  pengguna  tidak  memiliki kesempatan lebih untuk menciptakan nilai independensi dengan  pelaku  lain.  Kesempatan  interaksi  yang  lebih justru ada pada Pokja Pemilihan dan Penyedia di dalam menjaga  agar  proses  pengadaan  barang/jasa  tetap berjalan sesuai aturan.
Pada  tipologi  peran Collaborative maka user mempunyai  peran  yang  seimbang  dengan procurer dan supplier .  Semua  tujuan,  inovasi  dan  langkah  setiap proses  pengadaan  barang/jasa  dibicarakan  secara bersama  antara  ke-3  peran  pihak  (procurer,supplier  dan end-user)  sehingga  semua  pihak  seolah-olah  tergabung dalam suatu konsorsium Pada tipologi peran Controlling peran RSUD Depati Bahrin lebih dominan dibandingkan  peran  Penyedia  dan  Pokja  Pemilihan. Apabila  pihak  RSUD  Depati  Bahrin  mempunyai kemampuan  yang  baik  dalam  memanajemen  proses pengadaan
dibandingkan  Penyedia  dan  Pokja  Pemilihan maka tipologi  peran  ini  sangat  membantu.  Namun  karena minimnya  interaksi  antara  RSUD  Depati  Bahrin,  Pokja Pemilihan  dan  Penyedia  maka value pengadaan  seperti efektif,  efisien,  ekonomis,  transparan  dan  akuntabilitas sulit  tercapai  karena  RSUD  Depati  Bahrin  cenderung dalam posisi opportunis .
Strategi  Pokja  Pemilihan  pada  Proses  Pengadaan Barang/Jasa
Melalui analisis data AMEL (Aplikasi
Monitoring  dan  Evaluasi  Lokal)  didapatkan  hasil bahwa  ada  5  paket  pekerjaan  RSUD  Depati  Bahrin yang  diproses  oleh  Pokja  Pemilihan  Kabupaten Bangka  (gambar  3).  Apabila  kita  klasifikasikan  data tersebut  menggunakan  Teori  Supply  Positioning Model (Kraljic,1983) maka paket pekerjaan digolongkan sesuai dengan gambar 4.
Gambar  4.  Alokasi  Belanja  Pengadaan  Barang/Jasa yang  Diproses  Oleh  Pokja  Pemilihan  pada RSUD  Depati  Bahrin  Tahun  Anggaran  2019
(Sumber:Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bangka,2019)
No
Nilai  Paket  ≤Rp  200  juta  (Pengadaan
Barang/Konstruksi/Jasa  Lainnya)  dan ≤Rp. 100 juta (Jasa Konsultansi)
Non Critical Bottleneck
1.
2.
3. 4.
5.
6. 7. ATK
Pulsa Listrik,BBM,Gas ,Telepon,Air Suku  Cadang  Alat Haemodialisis Bahan Kesehatan Pakai Habis Jasa Konsultansi Audit RS Obat Kanker,Obat AIDS
Pemeliharaan  Rutin Alat Kesehatan Pemeliharaan
Kendaraan
Tabel  2.  Kategorisasi  Barang/Jasa  Berdasarkan  Jenis
Aktifitas  dan  Kebutuhan  dalam  Kuadran  SPM (Supply Positioning Model) (Sumber: RSUDDB,2019). Manajemen  Pengadaan  Barang/Jasa  berdasar
hasil  tersebut  akan  menghasilkan  strategi  sebagai berikut: Metode Pemilihan Klasifikasi Penyedia Metode Evaluasi Penawaran Paket PBJ Pengadaan Langsung Rutin- Marginal Harga Terendah ATK (Alat Tulis Kantor), bahan kebersihan Pengadaan Khusus - - PLN,BBM, Gas,Telepon ,Air Tender dan/atau Seleksi/Pen unjukan Langsung Leverage- Exploite Harga Terendah atau Sistem Nilai Makanan/Mi numan Pasien
Tender Peralatan Rumah Tangga/Kant or,Bahan pembersih Tender/Sele ksi Pemeliharaa n Bangunan Penunjukan Langsung,P engadaan Langsung,e- Catalogue Bottleneck - Develop/C ritical- Core Harga Terendah atau Sistem Nilai Suku Cadang  Alat Haemodialis is Penunjukan Langsung,e- Catalogue Harga Terendah /Sistem Nilai Bahan Kesehatan Pakai Habis Penunjukan Langsung,e- Catalogue Kualitas Jasa Konsultansi Audit RS Penunjukan Langsung,e- Catalogue Sistem Nilai Pemeliharaa n  Rutin  Alat Kesehatan
Tabel  3.  Strategi  Pengadaan  Barang/Jasa  Berdasarkan  Jenis  Aktifitas dan  Kebutuhan  dalam  Kuadran  SPM  (Supply  Positioning Model) (Sumber: RSUDDB,2019).

## Dukungan dan Hambatan Peran Pokja Pemilihan
Peran  Pokja  Pemilihan  tidak  terlepas  dari berbagai hambatan maupun dukungan dalam memproses  pengadaan  barang/jasa  di  RSUD  Depati Bahrin seperti tabel berikut ini:
No Faktor Pendukung Pokja Pemilihan Faktor Penghambat Pokja Pemilihan 1. Koordinasi antara pihak Kekompakan tim 2. Sistem  Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Pemahaman  tidak  merata antara anggota Pokja Pemilihan 3. Dana operasional yang mencukupi Minimnya Pejabat Fungsional Ahli Pengadaan Barang/Jasa 4. Komitmen  seluruh pihak Rantai Pasok belum terintegrasi  dalam  sistim informasi 5. Bentuk organisasi permanen Minimnya  terobosan  dan inovasi dari Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa 6. Kejelasan Tata Kelola pengadaan barang/jasa Keterbatasan anggaran operasional 7. Kekompakan  Pokja Pemilihan Minimnya pemahaman Pokja  Pemilihan  terhadap karakteristik pengadaan barang/jasa di institusi pelayanan kesehatan seperti rumah sakit 8. Legitimasi Pokja Pemilihan Koordinasi  dengan  semua pemangku kepentingan dalam pengadaan barang/jasa 9. Komunikasi  dengan seluruh  pemangku kepentingan Persiapan pengadaan barang/jasa 10. Regulasi yang mendukung peran Pokja secara permanen Rendahnya kualifikasi tim/tenaga ahli yang membantu Pokja Pemilihan 11. Tekanan/intervensi dari berbagai  pihak  terhadap

## Pokja Pemilihan
Tabel  4.    Dukungan  dan  Hambatan  Peran  Pokja  Pemilihan  pada RSUD  Depati  Bahrin  (Sumber:  RSUDDB,2018  dan  UKPBJ Bangka,2019).

## SIMPULAN
Secara  umum  peran  Pokja  Pemilihan  pada proses pengadaan barang/jasa di RSUD Depati Bahrin Kabupaten  Bangka  dan  di  Bagian  Pengadaan Barang/Jasa  Kabupaten  Bangka  sudah  baik  terutama dalam  proses  persiapan  dan  pelaksanaan  pemilihan penyedia  walaupun  tidak  bisa  terhindarkan  terjadinya berbagai  potensi  konflik  peran  dalam  berbagai tipologi.  Penerapan  Manajamen  Rantai  Pasok  dalam pengadaan  barang/jasa  diperlukan  dalam  rangka peningkatan  efisiensi  dan  efektifitas.  Dukungan  dan hambatan  peran  Pokja  Pemilihan  perlu  dikelola sehingga  meningkatkan  potensi  peningkatan  peran Pokja  Pemilihan  dalam  usaha  mendukung  RSUD Depati  Bahrin  Kabupaten  Bangka  memberikan pelayanan  kesehatan  yang  bermutu  kepada  publik.

## DAFTAR PUSTAKA
Amtiran,M.N. (2015).  Analisis  Pengaruh  Insentif  dan
Faktor  Motivasi  Terhadap  Kinerja  Anggota
Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Daerah Sumbawa
Timur (Tesis  Magister).  Diperoleh  dari  Tugas
Akhir  Program  Magister,  Magister  Administrasi Publik Universitas Terbuka.
Bangka Pos (2018, 15 Januari). Kekosongan stok obat mengganggu pelayanan publik pada RSUD
Depati Bahrin Kabupaten Bangka dalam Bangka Pos .
Bangka Pos (2019,5 April). Warga Keluhkan Pelayanan
RSUD  Depati  Bahrin,Bupati  dan  Wabup
Langsung Sidak dalam Bangka Pos.
Bagian  Pengadaan  Barang/Jasa  Kabupaten  Bangka (2019)
Danasenjaya,  D.(2015). Supply  Chain  Management Dalam  Kerangka  Pengadaan  Barang/  Jasa Pemerintah. Jakarta: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Farida,N.,  (2013).  Kinerja  Unit  Layanan  Pengadaan Barang/Jasa  Pemerintah  di  Sekretariat  Daerah Kabupaten Banjar.Banjar:Sekretariat Daerah
Kabupaten Banjar. Kraljic,P.  (1983).Purchasing  Must  Become  Supply Management. Harvard Business Review, Sep-
Oct,vol.61,number 5,p.109-117. Lambert,D.M.,Cooper,M.C.  dan  Pagh,J.D.  (1998). Supply Chain Management:Implementation Issues  and  Research  Opportunities. The  Ohio State University ,vol.9,number 2,1-2.
LKPP:Laporan  Kinerja  Lembaga  Kebijakan  Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah,2016,hal.138.
LKPP:Sistem Informasi ULP,2016.
LKPP:Implementasi Kebijakan dan Program Pengembangan  Kapasitas  Kelembagaan  dan SDM Pengadaan Barang/Jasa,2020.
Pamudji,D.  (2008,  17  Juni).  Permasalahan  Proses Pengadaan  Barang/Jasa  di  Bidang  Kesehatan dalam Suara Merdeka.
Permatasari,E.S.,  Suliantoro,H.  dan  Handayani,N.U.
(2015).  Analisis  Rantai  Pasok  pada  Pengadaan Obat  di  Rumah  Sakit  (Studi  Kasus:RSU  Puri
Asis  Salatiga). Jurnal  Ilmiah  Teknis  Industri ,  vol.I,
no.4, 12-16.
Rasmanto.
(2015). Paradigma Pelayanan
Kesehatan .Jakarta: Obor Rakyat.
Rizky,C.Y,  Purnama,E.  dan  Mujibussalim.  (2018). Implementasi Struktur dan Kedudukan kelompok Kerja  pada  ULP  Aceh. Jurnal  Penelitian  Hukum Normatif dan Empiris , vol.VI,no.1,2-5.
Rondonuwu,  J.  dan  Trisnantoro,  L.  (2013).  Manajemen Perubahan  di  Lembaga  Pemerintah:Studi  Kasus Implementasi  Kebijakan  Pelaksanaan  PPK- BLUD  di  Rumah  Sakit  Jiwa  Provinsi  NTB.
Jurnal  Kebijakan  Kesehatan  Indonesia ,  vol. 02,No. 04 Desember 2013,163-170.
Rumah Sakit Umum Daerah Depati Bahrin (2019)
Snider,  Keith  F.,  and  Rene  G.  Rendon.  “Public
Procurement:  Public  Administration  and  Public Service  Perspectives.” Journal  of  Public  Affairs Education , vol. 18, no. 2, 2012, pp. 327–348
Torvinen,H.,Haukipuro,L.,2017.New  Roles  for  End- Users  in  Innovative  Public  Procurement. Public Management  Review ,9  November  2017,number 1,p.1444-1464.