STUDI PEMIKIRAN ABU A’LA AL-MAUDUDI TENTANG EKONOMI ISLAM
Moh. Faizal
Dosen Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (Stebis) IGM Palembang Email: izal@stebisigm.ac.id
Abstrak
Abu A’la  Al-Maududi merupakan  salah  satu  pemikir  besar  dalam  ekonomi Islam.  sekarang  dikenal  sebagai  Andra  Prades.  Tulisan  beliau  banyak mencakup bidang politik, sosial, ekonomi, kebudayaan dan Agama. Melalui bukunya Al jihad fil Islam , beliau menceritakan kehidupan yang dialaminya diperkumpulan  tersebut.  Sebagian  besar  ilmu  yang  diperolehnya  dapat dikatakan  lewat  jerih  payahnya  sendiri  dengan  bimbingan  sarjana-sarjana yang tangguh pada waktu itu dalam lingkungannya. Kepeduliannya terhadap problem  umat  dituangkan  dalam  butir-butir  pemikirannya  tentang  prinsip- prinsip  Ekonomi  Islam  yang  tertuang  dalam  kumpulan  risalahnya  yang sudah dibukukan seperti Economic System of  Islam, Economic Problem of Man and It’s Islamic Solution, Way of Life dan lain-lain. Al-Maududi telah menjelaskan  bahwasanya  Islam  telah  meletakkan  beberapa  prinsip  dan menetapkan batasan-batasan tertentu untuk melaksanakan kegiatan ekonomi sehingga  segala  bentuk  produksi,  pertukaran  dan  distribusi  kekayaan  dapat serupa  ( conform )  dengan  ukuran  Islam.  Islam  tidak  membentuk  metode- metode  dan  tehnik-tehnik  yang  berubah-ubah  menurut  waktu  atau  dengan detail-detail  dari  bentuk-bentuk  dan  alat-alat  organisasi  tetapi  Islam membentuk  metode-metode  yang  cocok  pada  setiap  zaman  dan  sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat serta tuntutan situasi ekonomi.
Keywords; Al-Maududi, Ekonomi, Islam

## Pengantar
Jika  melihat  pada  literatur  Islam,  jarang  ditemukan  tulisan  tentang  sejarah pemikiran  Ekonomi  Islam  atau  sejarah  Ekonomi  Islam.  Buku-buku  sejarah  Islam  atau sejarah  peradaban  Islam  klasik  lebih  dominan  bermuatan  sejarah  politik.  Sehingga  tak menyisahkan  sedikitpun  ruang  bagi  perkembangan  ekonomi  atau  sejarah  tokoh-tokoh
84│ Moh. Faizal STUDI PEMIKIRAN ABU A’LA AL-MAUDUDI TENTANG EKONOMI ISLAM
yang  membahas  tentang  ekonomi.  Konsekuensinya,  padahal  faktor  Ekonomi  lebih berperan dalam menopang kemajuan suatu ngara.
Banyak  ilmuwan  muslim  klasik  yang  memiliki  pemikiran  ekonomi  yang  amat  maju bahkan  melampaui  ilmuwan-ilmuwan  Barat  salah  satunya  adalah Abu  A’la  Al- Maududi sebagaiamana  dikutip  oleh Abdul Aziz Dahlan  dalam Ensiklopedi  Hukum Islam, bahwasannya  Islam  telah  meletakkan  beberapa  prinsip  dan  menetapkan  batasan-batasan tertentu  untuk  melaksanakan  kegiatan  ekonomi  sehingga  segala  bentuk  produksi, pertukaran  dan  distribusi  kekayaan  dapat  serupa  (conform)  dengan  ukuran  Islam.  Islam tidak  membentuk  metode-metode  dan  tehnik-tehnik  yang  berubah-ubah  menurut  waktu atau  dengan  detail-detail  dari  bentuk-bentuk  dan  alat-alat  organisasi  tetapi  Islam membentuk metode-metode yang cocok pada setiap zaman dan sesuai dengan kebutuhan- kebutuhan masyarakat serta tuntutan situasi ekonomi (Aziz, 1997:577)

## Biografi Al- Maududi
Abul A’la Al-Maududi atau disebut Al-Maududi dilahirkan pada 3 Rajab 1321 H atau 25 September 1903 di Aurangbad, sebuah kota yang terkenal di Hyberad (Deccan), Delhi,  India.  Beliau  dilahirkan  dalam  keluarga  yang  religius.  Ayahnya  bernama  Abu Hasan, seseorang pengacara yang terkenal sebagai orang yang alim dan rajin beribadah. Mereka adalah keturunan dari sufi besar tarekat Christiyah yang banyak berperan dalam menyebarkan Islam India. (Euis Amalia, 2010 : 274)
Pendidikannya diawali di Madrasah Furqoniyah, sebuah sekolah menengah yang mencoba menerapkan sistem pendidikan nalar modern dan islam tradisional. Kemudian, orang  tua  Al-Maududi  lebih  memilih  mendidiknya  di  rumah  dengan  menggunakan bahasa  Arab  Persia,  Urdu  dan  Inggris,  sebab  mereka  tidak  ingin  Al-Maududi  pergi  ke sekolah  inggris.  Dalam  konteks  inilah,  dapat  dipahami  kenapa  Al  Maududi  menjadi seorang tradisionalis fundamentalis (dengan latar belakang pendidikan yang anti barat). (Euis Amalia, 2010 : 274)
Tulisan Abu A’la Al-Maududi banyak mencakup bidang politik, sosial, ekonomi, kebudayaan  dan  Agama.  Salah  satunya,  ia  pernah  menulis  buku  perbandingan  antara Islam,  Sosialisme  dan  Kapitalisme,  dalam  bahasa  Urdu.  Kemudian  diterjemahkan  ke
dalam  bahasa  Arab  oleh  Muhammad  „Ashim  al-Haddad  dengan  judul:  “Usus  Al- Iqtishad  Baen Al-Islam  wa Al-Nuzum  Al-Mu „ashirah” (Dasar-Dasar Ekonomi Antara Islam dan Sistem-Sistem Ekonomi Modern). Selanjutnya secara khusus, ia juga menulis buku  tentang  Riba  dalam  pandangan  Islam  dengan  pendekatan  ekonomi  yang  kuat secara teoritis.(Kamal, : 1997) Pada tanggal 22 September 1979, beliau meninggal dunia di  Buffalo  New  York  dan  dikuburkan  di  rumahnya  di  daerah  Lehrah,  lahore.(Euis Amalia, 2010: 274).

## Pemikiran Ekonomi Islam Al-Maududi
1. Format Sistem Ekonomi Islam Al-Maududi
Mengenai  format  Ekonomi  Islam, Al-Maududi menerangkannya  dari  sebuah pertanyaan  yang dilontarkan dalam sebuah diskusi: apakah Islam menerangkan sebuah sistem  ekonomi?  kalau  menerangkan  seperti  apa  bentuknya?  kemudian  dibagian manakah bagian tanah, tenaga kerja, modal, dan manajemen ditempatkan?
Kemudian  Maududi  menjawabnya  dengan  mengatakan  bahwa  Islam menerangkan  sebuah  sistem  ekonomi.  Akan  tetapi,  bukan  berarti  Islam  telah menerangkan  sebuah  sistem  yang  permanen  dan  lengkap  dengan  segala  detil-detilnya. Apa yang sebenarnya ditunjukkan oleh Islam menetukan beberapa rancangan dasar atau peraturan  dasar  yang  membuat  kita  menyusun  sebuah  rancangan  ekonomi  yang  sesuai setiap  masa.  Maka,  melalui  hal  yang  global  tersebut  akan  terlihat  jelas  tujuan  dan maksud  dari  Al-Qur‟an  dan  Al-Hadits  yang  mengatur  segala  aspek  kehidupan sebagaimana mestinya.( Syed, 1994:82).
Kemudian,  jawaban  ini  juga  dibenarkan  oleh  Yusuf  Qardhawi  yang  dikutip dalam buku Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam karya Euis Amalia:
Ketika  Yusuf  Qardhawi  ditanya  oleh  temannya  mengenai  hal  yang  sama.  Beliau mengatakan “Aturan  dalam  Islam  ada  yang  bersifat  global  dan  rinci.  Yang  global, biasanya untuk hal-hal  yang memungkinkan berubah karena faktor waktu dan tempat. Sedangkan  hal  rinci  untuk  hal-hal  yang  baku.  Masalah  ekonomi  dan  politik  sering berubah, temporal, menurut ruang dan waktu. Oleh sebab itu, untuk masalah ini Islam cukup meletakkan dasarnya”. (Euis Amalia, 2010:275)
2. Tujuan Organisasi Ekonomi dalam Islam
a. Kebebasan Individu ( Individual Freedom)

## 86│
Moh. Faizal STUDI PEMIKIRAN ABU A’LA AL-MAUDUDI TENTANG EKONOMI ISLAM
Tujuan  yang  pertama  dan  utama  dari  Islam  ialah  untuk  memelihara  kebebasan individu dan untuk membatasinya ke dalam tingkatan yang hanya sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Alasannya adalah karena seseorang harus bertanggung jawab secara individu kepada Allah dan bukannya secara kolektif. Oleh karena itu,  Islam menentukan peraturan ekonomi  yang  menghasilkan  kebebasan  secara  maksimal  terhadap  kegiatan  ekonomi kepada  setiap  individu,  dan  mengikat  mereka  yang  hanya  kepada  batasan-batasan  yang sekiranya  penting untuk  menjaga mereka tetap pada jalur  yang  ditentukan.  Tujuan semua ini adalah menyediakan kebebasan kepada setiap individu dan mencegah munculnya sistem tirani yang bisa mematikan perkembangan manusia . (Euis Amalia, 2010:276).
b. Keselarasan dalam Perkembangan Moral dan Materi
Yang kedua, perkembangan moral manusia adalah kepentingan dasar bagi Islam. Jadi  penting  bagi  individu  di  dalam  masyarakat  untuk  memiliki  kesempatan mempraktekkan  kebaikan  secara  sengaja.  Maka  kedermawanan,  kemurahan  hati,  dan kebaikan  lainnya  menjadi  suatu  yang  hidup  dalam  masyarakat.  Karena  itulah  Islam tidak  bersandar  seluruhnya  kepada  hukum  untuk  menegakkan  keadilan  sosial,  tetapi memberikan  otoritas  utama  kepada  pembentukan  moral  manusia  seperti  iman,  taqwa, pendidikan, dan lain-lainnya.(Syed, 1994:85).
c. Kerjasama, Keserasian dan Penegakkan Keadilan
Yang ketiga, Islam menjunjung tinggi persatuan manusia dan persaudaraan serta menentang perselisihan dan konflik. Maka dari itu Islam tidak membagi masyarakat ke dalam  kelas  sosial.  Jika  menengok  kepada  analisis  terhadap  peradaban  manusia  akan kelas  sosial  terbagi  menjadi  dua.  Yang  pertama,  kelas  yang  dibuat-buat  dan  tercipta secara  tidak  adil  yang  dipaksakan  oleh  system  ekonomi,  politik  dan  sosial  yang  jahat seperti Brahmana, Feodal, Kapitalis. Adapun Islam tidak menciptakan kelas seperti itu dan bahkan membasminya. Yang kedua, kelas yang tercipta secara alami, karena adanya rasa hormat menghormati dan perbedaan kemampuan dan kondisi dari masyarakatnya.(Euis Amalia, 2010 : 276).

## 3. Prinsip-prinsip Dasar
a. Kepemilikan Pribadi dan Batasannya ( Private Properti and Its Limits )
Dalam  hal  ini,  Islam  tidak  membagi  harta  dalam  kepemilikan  kepada  produksi dan konsumen dan komsumsi atau menghasilkan atau tidak menghasilkan. Tetapi dapat dibedakan  berdasarkan  kreteria  diperoleh  secara  halal  atau  haram,  dan  dikeluarkan kepada jalur yang halal dan haram.(Syed, 1994:86).
b. Keadilan Distribusi ( Equetable Distribotion )
Peraturan  penting  dalam  Ekonomi  Islam  ialah  membangun  suatu  system distribusi  yang  adil  dari  pada  distribusi  yang  sama  terhadap  kekayaan.  Bahwasannya tidak  ada  dalam  semesta  ini  dua  hal  yang  sangat  sama-persamaan  distribusi  dalam ekonomi,  tetapi  memerintahkan  keadilan  distribusi  dan  menetukan  regulasi  yang  jelas untuk memelihara keadilan.
Regulasi  pertama  ialah  mengenai  pendapatan  secara  halal  atau  haram.  Dalam Islam,  setiap  individu  benar-benar  bebas  mementukan  kegiatan  ekonomi  untuk menghasilkan  kekayaannya  bagi  kehidupannya  dengan  segala  metode,  asalkan  metode tersebut  sesuai  dengan  hukum.  Dalam  hal  ini  tidak  ada  ketentuan  dalam  jumlah kekayaan dan seorang individu mempunyai hak penuh atas kekayaannya yang diperoleh secara halal. Dan apabila ada yang memperoleh kekayaan secara haram, maka dia akan dipaksa  untuk  menghindari  cara  tersebut  serta  dia  juga  tidak  sama  sekali  berhak  atas harta  yang  diperolehnya  secara  haram.  Dan  tentunya  ia  akan  mendapatkan  sanksi  atas perbuatannya. (Syed, 1994:87-88).
Kemudian  dalam  hal  pengeluaran,  Islam  menentukan  kondisi  yang  tidak menyebabkan  kerugian  moral  dari  individu  atau  yang  membahayakan  public  secara umum.  Islam  juga  tidak  menyetujui  seseorang  untuk  menahan  hartanya  dari  sirkulasi. Islam  juga  melarang  adanya  reservasi  terhadap  kesempatan  ekonomi  untuk  beberapa individu,  keluarga,  kelas  yang  menghalangi  lainnya  untuk  menggunakan  kesempatan itu.(Syed, 1994:88-90).
c. Hak-hak Sosial
Islam kemudian menghubungkan kembali hak sosial dengan kekayaan individu dalam  berbagai  bentuk,  salah  satunya  yaitu  seseorang  yang  memiliki  harta  lebih mempunyai  kewajiban  untuk  memberikan  bantuan  kepada  kerabatnya  yang  tidak  bisa memenuhi kebutuhan hidup.
88│ Moh. Faizal STUDI PEMIKIRAN ABU A’LA AL-MAUDUDI TENTANG EKONOMI ISLAM
Semua ini bertujuan untuk menanamkan moral kedermawanan, lapang dada dan mencegah  sifat  egoisme  dan  kikir  yang  merupakan  pembentukan  moral  yang  sangat hebat  ditetapkan  melalui  pendidikan  dn  pelatihan  serta  lingkungan  masyarakat.(Syed, 1994:90-91).
d. Zakat
Berlanjut  kepada  pengeluaran,  terdapat  suatu  pungutan  wajib  yang  ditentukan oleh  Islam,  yaitu  zakat.  Zakat  adalah  pungutan  yang  ditarik  melalui  harta diakumulasikan  dalam  perekonomian  konvensional,  dikenal  istilah  pajak.  Sedangkan dalam  Islam,  dikenal  istilah  zakat  yang  dipungut  sesuai  dengan  besarnya  pengeluaran atau  dengan  kata  lain  pungutan  yang  ditarik  melalui  harta  yang  diakumulasikan, perdagangan,  pertanian,  peternakan  dan  berbagai  macam  bisnis  lainnya.  Namun  pada dasarnya,  zakat  sangatlah  jauh  berbeda  dengan  pajak.  Karena  dana  zakat  tidak disalurkan  untuk  pembangunan  sarana  umum,  melainkan  untuk  memenuhi  hak-hak orang yang telah ditentukan oleh Allah, yakni mustahiq.
Selain  itu,  menurut Al-Maududi zakat  adalah  solidaritas  umat  Islam  untuk mewujudkan jiwa saling tolong menolong di kehidupan social. Ini adalah inovasi yang baik  bagi  mereka  yang  sedang  mengalami  kemandekan  dalam  berekonomi.  Ini  juga merupakan  sarana  untuk  menolong  mereka  yang  tidak  mampu,  yang  sakit,  para  yatim piatu  sehingga  terwujud  persamaan,  kestabilan  kondisi  dan  ketentraman  jiwa.  Di  atas semua itu, zakat adalah sesuatu yang tidak pernah hilang dalam pikiran umat Islam. (Al- Ba‟ly, 2006).
e. Hukum Waris ( Law of Inheritance )
Hukum  waris  pada  intinya  ialah  mendistribusikan  kekayaan  yang  dimiliki  oleh almarhum.  Hukum  waris  dimaksudkan  agar  harta  yang  dimiliki  oleh  almarhum  tidak terpusat  pada  satu  orang  atau  satu  keturunan,  tetapi  terdistribusi  kepada  pihak-pihak yang berhak menerimanya. (Syed, 1994:62).
f. Peran  Tenaga  Kerja,  Modal  dan  Pengelolaan  ( Role  of  Labor,  Capital  and Management )
Islam  mengenali  hak  pemilik  tanah  dan  pemodal,  begitu  pula  terhadap  pekerja dan  pelaku  bisnis  yang  menerangkan  secara  jelas  bahwa  Islam  menganggap  keduanya
sebagai  factor  ekonomi.  Kemudian  dari  faktor-faktor  tersebut  harus  adil  dalam pembagian  keuntungan.  Intinya,  Islam  melepaskan  kepada  kebiasaan  dalam pembagiannya. Jika diantara faktor-faktor tersebut  terdapat  ketidakadilan  maka hukum tidak  hanya  boleh  melakukan  intervensi,  melainkan  bertugas  untuk  mengarahkan kepada  regulasi  keadilan  dalam  distribusi  profit  diantara  modal,  tenaga  kerja  dan pengelolaan.
g. Zakat dan Kesejahteraan Sosial ( Zakat and Social Welfare )
Pendapatan dari zakat dan shodaqah memang diperuntuhkan untuk kesejahteraan sosial. Tujuan dari zakat sebenarnya ialah untuk menyediakan kebutuhan hidup, seperti makanan,  pakaian,  rumah,  bantuan  medis,  pendidikan  kepada  kelompok  masyarakat yang  tidak  bisa  mencukupi  kebutuhan  hidupnya,  seperti  yatim,  fakir  miskin,  dan  yang tidak mampu. Maka, zakat  telah ditetapkan  untuk membantu  kategori  yang disebutkan di atas. Untuk membangun ekonomi suatu negara harus mencari pendapatan lain.
h. Ekonomi Bebas Riba ( Interset-Free Economy )
Sistem  ekonomi  ini  sebenarnya  sudah  tercipta  pada  masa  lalu  ketika  pertama kali riba dilarang di wilayah Arab, dan setelah itu wilayah islam berkuasa. Karena riba telah  diharamkan  terhadap  seluruh  operasi  pada  sistem  ekonomi. Al-Maududi telah menjelaskan  bahwa  tidak  ada  kesulitan  yang  berat  untuk  mencapai  tujuan  ini. Masalahnya  jelas  dan  praktis,  pemodal  tidak  punya  hak  untuk  memungut  bunga  yang tetap,  meskipun  peminjam  untung  atau  rugi.  Kreditur  tidak  punya  urusan  mengenai untung rugi, dia tetap menentukan bunga yang tetap dan diambil tiap bulan atau tahun. Karena  itu  tidak  seorangpun  mempunyai  alasan  yang  rasional  terhadap  hal  ini.  Dan tidak ada argumen yang dapat membuktikan kebenaranya.
i. Hubungan Antara Ekonomi, Politik, dan Aturan Sosial
Hubungan  diantara  hal  tersebut  ialah  sama  bagian  akar,  batang,  cabang,  dan daun  dari  suatu  pohon.  Hal  itu  merupakan  satu  sistem  yang  timbul  dari  iman  kepada Allah  dan  utusa-Nya.  Sistem  ahklak,  ibadah,  atau  disebut  aqidah,  kemudian  sumber sosial,  ekonomi, dan kemasyarakan semua sistem  ini berada pada satu  sumber. Sistem ini  dapat  dipisahkan  dan  membentuk  satu  bentuk  kesatuan.  Dalam  Islam,  politik, ekonomi  dan  sosial,  tidak  dipisahkan  secara  terang-terangan,  tetapi  merupakan  satu
90│ Moh. Faizal STUDI PEMIKIRAN ABU A’LA AL-MAUDUDI TENTANG EKONOMI ISLAM
kesatuan. Siapapun yang pernah mempelajari Islam dan memiliki keyakinan yang tinggi terhadap  doktrinya  tidak  akan  bisa  membayangkan  untuk  saat-saat  sekalipun  bahwa kehidupan ekonomi atau apapun dari hidupnya untuk bisa dipisahkan dari aturan agama, maka hal itu tidak bisa disebut Islami.
Dalam  Islam,  ekonomi  terendam  di  dasar  sosial  dan  etika  agama.  Dengan  kata lain, ekonomi Islam bukan positif, maupun ekonomi normatif. Secara umum, ekonomi positif  mempelajari  masalah  ekonomi  sebagaimana  adanya.  Sedang  ekonomi  normatif memperhatikan  apa  yang  seharusnya.  Ekonomi  Islam  memerlukan  tujuan  dan  sarana yang harus Islami yang sah. (Wazir Akhtar, 1992:3)

## 4. Teori Bunga
Abu al a’la Maududi telah membicarakan secara panjang lebar aspek-aspek positif dan negatif dari institusi bunga serta telah menunjukkan kejahatan-kejahatannya secara fundamental. Suatu usaha telah dilakukan untuk meringkas argumentasinya.
a. Aspek negative bunga
Masalah  yang  pertama  kali  harus  kita  putuskan  adalah  apakah  bunga  itu merupakan pembayaran yang beralasan? Apakah para kreditor itu adil apabila menuntut untuk  membayar  bunga  atas  hutang  yang  diberikan?  dan  adilkah  jika  penghutang dituntut  membayar  bunga  terhadap  pemberi  pinjaman  sesuatu  yang  melebihi  pinjaman pokok? Jawaban atas  pertanyaan-pertanyaan tersebut  akan menyelesaikan separuh dari masalah  bunga.  Jika  dapat  ditunjukkan  bahwa  bunga  tidak  dapat  dibenarkan  baik  oleh akal maupun keadilan, lalu mengapa bunga masih menjadi perdebatan.
Mengapa  peraturan  yang  tak  beralsan  tersebut  tetap  dibiarkan  berlangsung berada  ditengah  masyarakat?  Terdapat  perbedaan  pendapat  yang  menyolok  di  antara para  ahli  yang  mendukung  doktrin  bunga,  yaitu  untuk  apakah  bunga  itu  dibayarkan? Sebagian  mengatakan  bunga itu  merupakan  harga,  tetapi  harga  untuk  apa?  Benda berharga  apakah  yang  dibayarkan  oleh  kreditor  sehingga  ia  menuntut  imbalan  uang setiap  bulan  ataupun  setiap  tahun?  Para  pelopor  institusi  bunga  mendapat  kesulitan besar untuk memperoleh kesepakatan dalam masalah ini. ( Afzalur Rahman, 1996:57).
b. Teori Piutang Menanggung Resiko
Pelopor  teori  ini  bahwa  kreditor  menanggung  resiko  karena  meminjamkan modalnya.  Ia  sendiri  menangguhkan  keinginannya  semata-mata  untuk  memenuhi keinginan  orang  lain.  Ia  meminjamkan  modalnya  yang  mestinya  dapat  mendatangkan keuntungan.  Jika  penghutang  menggunakan  modalnya  itu  untuk  memenuhi  keinginan pribadinya,  ia  harus  membayar  sewa  atas  modal  yang  dipinjam  itu,  sama  halnya  ia membayar  sewa  terhadap  sebuah  rumah  atau  perabotan  maupun  kendaraan.  Sewa merupakan kompensasi terhadap resiko yang ditanggung oleh kreditor karena memberi pinjaman  dan  sekaligus  imbalan  karena  ia  memberikan  pinjaman  modalnya.  Dan apabila  peminjam  menginvestasikan  modalnya  pada  usaha-usaha  yang  dapat memberikan  keuntungan  maka  tidak  berlebihan  dan  adil  apabila  pemberi  pinjaman menuntut sebagian dari keuntungan tersebut. (Afzalur Rahman, 1996:58).
Marilah kita analisa maksud daripada “resiko”.  Memang benar bahwa pemberi pinjaman  menanggung  resiko  serta  mengorbankan  sesuatu  apabila  ia  meminjamkan modalnya  kepada  peminjam  tetapi  dengan  cara  apapun,  hal  ini  tidak  memberikna  hak kepada  pemberi  pinjaman  untuk  mengenakan  harga  5  atau  10%  pertahun  atas  resiko atau pengorbanannya. Pemberi  pinjaman mempunyai  alasan  yang baik  untuk  menahan jaminan  atas  harta  penghutang  atau  meminta  garansi  terhadap  resiko  yang ditanggungnya atau jika ia tidak mau melakukan diantara pilihan tersebut, ia tidak mau mengambil  resiko  sama  sekali  dan  menolak  untuk  memberikan  pinjaman.  (Afzalur Rahman, 1996:58).
Tetapi  resiko  itu  sendiri  bukanlah  barang  komersial  yang  memunculkan  harga, juga bukan sebagai perabotan atau kendaraan yang memungkinkan mendatangkan sewa. Pinjaman dapat dikatakan sebagai pengorbanan sepanjang pinjaman itu tidak dianggap sebagai dagangan karena pinjaman tidak dianggap sebagai pengorbanan maupun barang dagangan. Jika seseorang melakukan pengorbanan moral maka ia harus puas dengan apa yang  ia  peroleh  secara  moral,  apabila  ia  tidak  boleh  mengatakan  sebagai  pengorbanan melainkan  harus  sebagai  suatu  bisnis.  Dan  apabila  ia  menuntut  imbalan  ekstra  yang
92│ Moh. Faizal STUDI PEMIKIRAN ABU A’LA AL-MAUDUDI TENTANG EKONOMI ISLAM
melebihi  modal  pokok  pertahun  atau  perbulan,  ia  harus  memberikan  alasan  atas tindakannya itu dan menjelaskan mengapa ia meminta imbalan semacam itu? (Afzalur Rahman, 1996:59).
Sebagian  besar  para  kreditor  mengatakan  bahwa  ia  memberikan  kesempatan kepada peminjam untuk mencari keuntungan dari modalnya sehingga dengan begitu ia harus memberikan sebagian keuntungannya. Tetap terhadap pinjaman konsumsi alasan ini  tidak  berlaku  karena  peminjam  biasanya  orang  miskin  yang  mengambil  pinjaman untuk mengatasi masa-masa sulit dan tidak ada keuntungan yang dapat dibagikan.
Di  dalam  pinjaman  produktif,  terdapat  dua  kemungkinan  yaitu  memeroleh keuntungan atau menderita kerugian. Jika peminjam menjalankan bisnisnya mengalami kerugian, bagaimana dan dengan landasan apa kreditor dibenarkan menarik keuntungan tetap  secara  bulanan  atau  tahunan  dari  peminjam?  Dan  apabila  keuntungan  yang diperoleh  sama  atau  kurang  dari  besarnya  bunga  setiap  bulan  atau  tahun,  maka bagaimana  kreditor  dibenarkan  untuk  mengambil  bagian  sedangkan  ia  sendiri  tidak melakukan  apa-apa,  sementara  peminjam  yang  bekerja  keras,  meluangkan  waktunya, tenaganya,  kemampuan  dan  modal  pribadinya,  setelah  pengorbanan  itu  semua,  tidak memperoleh apa-apa. (Afzalur Rahman, 1996:60).
Kalaupun  keuntungan  yang  diperoleh  peminjam  itu  lebih  besar  dari  jumlah bunga yang harus dibayarkan, tidak dibenarkan baik dengan akal, rasa keadilan, prinsip- prinsip  perdagangan  dan  ekonomi  bahwa  pedagang,  industrialis,  petani  serta  faktor- faktor  produksi  lainnya,  yang  telah  menghabiskan  waktu,  tenaga,  kemampuan  dan sumber  lain  daripada  jasmani  dan  mentalnya,  untuk  mengeluarkan  atau  menyediakan barang-barang  kebutuhan  masyarakat,  yang  kemungkinan  memperoleh  jaminan  bunga yang tetap dan pasti. Semua pihak mempunyai resiko menderita kerugian, tetapi pemilik modal  memiliki  jaminan  bunga  yang  pasti.  Besarnya  keuntungan  bagi  semua  agen mengalami naik turun sejalan dengan perbuatan harga tetapi bunga bagi kapitalis tetap saja dibayar secara tetap setiap bulan atau setiap tahun dalam keadaaan bagaimana pun. (Afzalur Rahman, 1996:60).
Tetapi  jika  kreditor  menginginkan  modalnya  harus  diinvestasikan  pada  usaha- usaha yang menguntungkan sehingga memungkinkan ia memperoleh keuntungan, satu-
satunya cara yang wajar dan praktis baginya adalah dengan memasuki suatu partnership, dengan  bisnisman  dan  bukannya  dengan  meminjamkan  modal  dengan  menarik  bunga. (Afzalur Rahman, 1996:61).
c. Teori Peminjam Memperoleh Keuntungan
Para pelopor pemikiran ini mengatakan bahwa dengan “menunggu” atau dengan “menahan diri” dalam suatu periode tertentu dan tidak menggunakan modalnya sendiri untuk memnuhi keinginannya sendiri, kreditor memberikan “waktu” kepada peminjam untuk  menggunakan  modalnya  untuk  memeroleh  keuntungan.  “Waktu”  itu  sendiri mempunyai  “harga”  yang  meningkat  sejalan  dengan  periode  waktu.  Jika  peminjam tidak diberikan batasan  waktu  untuk  mendapatkan keuntungan dari penggunaan modal yang  dipinjamnya,  ia  tidak  akan  mampu  memeroleh  keuntungan  dan  bahkan  seluruh bisnisnya  bisa  hancur  karena  kekurangan  modal.  Masa  dimana  peminjam menginvestasikan  modalnya,  mempunyai  “harga”  tertentu  baginya  dan  ia  akan menggunakannya  untuk  memperoleh  keuntungan.  Maka  tidak  ada  alasan  mengapa kreditor  tidak  boleh  menikmati  sebagian  dari  keuntungan  peminjam.  Selanjutnya, mereka  mengatakan  bahwa  kemungkinan  naik  turunnya,  keuntungan  sejalan  dengan naik  turunnya  waktu  dan  tidak  ada  alasan  mengapa  kreditor  tidak  boleh  mengenakan harga(waktu) sesuai dengan lamanya waktu. (Afzalur Rahman, 1996:61).
Tetapi  lagi-lagi  pertanyaan  bagaimana  dan  darimana  sumbernya  kreditor  itu mendapatkan  informasi  bahwa  peminjam  itu  nyata-nyata  memperoleh  keuntungan  dan tidak  mengalami  kerugian  dengan  investasi  modal  peminjamannya  itu?  Bagaimana  ia mengetahui bahwa peminjam akan memperoleh keuntungan yang pasti sehingga dengan begitu  ia  menetapkan  bagian  keuntungan  tersebut?  Dan  bagaimana  dapat memperhitungkan  bahwa  peminjam  pasti  akan  memperoleh  kuntungan  yang  begitu banyak  selama  masa  modal  digunakannya  sehingga  ia  akan  mampu  membayar  harga tertentu secara pasti setiap bulan atau setiap tahun?
Para pendukung teori bunga ini tidak mampu memberikan jawaban yang masuk akal terhadap masalah tersebut. (Afzalur Rahman, 1996:61).
d. Teori Produktivitas Modal
94│ Moh. Faizal STUDI PEMIKIRAN ABU A’LA AL-MAUDUDI TENTANG EKONOMI ISLAM
Sebuah  pendapat  menegaskan  “Produktivitas  Modal”  sebagai  jumlah  yang diwariskan yang memungkinkan kreditor menarik suatu imbalan (dalam bentuk bunga) dari  peminjam  atas  penggunaan  modal  tersebut.  Ada  beberapa  ahli  ekonomi menekankan aspek fungsi modal tersebut dalam produksi. Menurut pandangan tersebut, modal  dikatakan  “produktif”.  Secara  jelas  ini  berarti  bahwa  “terdapat  suatu  pasaran terhadap jasa mesin produktif (modal) dan bentuk konkrit modal itu sendiri.” Pendapat ini  memandang  bahwa  modal  adalah  produktif  yang  dapat  diartikan  bahwa  modal mempunyai  daya  untuk  menghasilkan  barang  yang  jumlahnya  lebih  banyak  daripada yang dapat dihasilkan tanpa modal itu, atas modal mempunyai daya untuk menghasilkan tanpa  modal  tersebut,  atau   bahwa  modal  mempunyai  daya  untuk  menghasilkan  nilai tambah  daripada  nilai  yang  telah  ada  itu  sendiri.  Dan  bunga  merupakan  imbalan  atas pelayanan  produktif   tersebut  atas  modal  kepada  peminjam  dalam  proses  produksi. (Afzalur Rahman, 1996:62).
Meskipun modal digunakan dalam usaha-usaha yang medatangkan keuntungan, tidak  perlu  kiranya  menghasilkan  nilai  lebih.  Dapat  dinyatakan  bahwa  produktivitas merupakan kualitas yang melekat pada modal. Sering terjadi, terutama dalam ekonomi yang  merosot,  penanaman  modal  tidak  hanya  menipiskan  keuntungan  tetapi  ternyata melibatkan keuntungan menjadi kerugian.
Jika  modal  dianggap  memiliki  produktivitas,  produktivitas  tersebut  tergantung pada  berbagai  faktor  lain.  Penanaman  yang  dapt  mendatangkan  keuntungan  banyak tergantung pada tenaga kerja, kemampuan, pandangan yang jauh dan pengalaman orang yang  menggunakannya  disamping  kestabilan  ekonomi,  social  politik  suatu  negara. Faktor-faktor  tersebut  dan  faktor-faktor  sejajar  yang  lain  merupakan  syarat  bagi penanaman modal yang dapat mendatangkan keuntungan. Apabila persyaratan tersebut tidak  terpenuhi,  keuntungan  yang  diharapkan  dari  penanaman  modal  tersebut  berubah menjadi kerugian.
Jika  diakui  bahwa  modal  itu  memiliki  suatu  kualitas  produktivitas  yang diberikan  kepada  pemilik  modal  sebagai  bagian  keuntungan,  tidak  ada  cara  untuk mengetahui  secara  tepat  dan  pasti  jumlah  yang  sebenarnya  dari  keuntungan  yang dibayarkan  setiap  bulan  atau  setiap  tahun.  Di  samping  itu,  tidak  ada  metode  untuk
menghitung  atau  memperkirakan  keuntungan  dari  penggunaan  modal  untuk  jangka waktu  sepuluh  tahun atau dua puluh  tahun  yang  akan datang sehingga memungkinkan untuk mendapatkan jangka waktu bunga. (Afzalur Rahman, 1996:62).
Karena  demikian  halnya,  tidak  adil  kiranya  mengenakan  sejumlah  bunga terhadap sejumlah uang yang dipinjamkan dimuka untuk jangka waktu sepuluh atau dua puluh  tahun  jika  besarnya  keuntungan  actual  yang  dapat  diperoleh  dimasa  yang  akan datang tidak diketahui.
e. Teori Present Value (Future Value)
Alasan teori ini ialah:
 Keuntungan  masa  depan  diragukan  karena  ketidakpastian  peristiwa, sedangkan keuntungan dimasa kini jelas dan pasti.
 Kepuasan terhadap keinginan di masa kini lebih bernilai daripada kepuasan masa  depan,  karena  mungkin  tidak  memiliki  keinginan  seperti  itu  dimasa depan.
Oleh  karena  itu  dalam  kenyataannya  barang-barang  pada  waktu  kini  lebih  berharga, maka barang sekarang lebih berharga dari barang masa depan.
Maka,  kesimpulannya  ialah  pinjaman  sekarang  lebih  tinggi  nilainya  dari  masa yang  akan  datang.  Lalu  muncul  pertnyaan Al-Maududi apakah  sifat  manusia  benar- benar  menganggap  keinginan  masa  kini  lebih  penting  masa  depan?  Segala  usaha manusia kini diarahkan untuk kehidupan masa depan yang lebih baik. (Afzalur Rahman, 1996:62).
f. Merupakan Kejahatan Moral Spritual
Institusi  bunga  memiliki  dampak  negatif  terhadap  masalah  psikologis.  Ia  dapat menanamkan  kecintaan  terhadap  uang  dan  menumpuk  kekayaan  demi  kepentingan pribadi.  Selain  itu,  bunga  telah  menjadikan  manusia  seorang  yang maximer yaitu, seorang  yang  tidak  pernah  puas.  Disamping  itu,  ia  dapat  melahirkan  sikap  asosial, antipati,  ketamakan,  dan  mewariskan  kesengsaraan  dengan  berbagai  cara. (Afzalur Rahman, 1996:63-65).
g. Merupakan Kejahatan Ekonomi

## 96│
Moh. Faizal STUDI PEMIKIRAN ABU A’LA AL-MAUDUDI TENTANG EKONOMI ISLAM
Apabila  dipinjamkan  untuk  kepentingan  konsumsi,  maka  yang  terjadi  akan menurunkan standar hidup dan pendidikan anak-anak mereka karena pembayaran bunga yang  berat  secara  terus  menerus.  Kecemasan  akan  hal  tersebut  akan  mengurangi efesensi kerja.
Al-Maududi berpendapat  bahwa  dampaknya  akan  negatif  bagi  masyarakat  bila dipungut bunga pada sektor produktif. Pertama, Terakumulasinya modal secara sia-sia karena  pemodal  menahannya  dengan  harapan  adanya  kenaikan  suku  bunga. Kedua . Sikap  tamak  untuk  menaikkan  bunga  yang  lebih  tinggi  yang  menyebabkan  tidak disalurkannya  dana  yang  seharusnya  dikerjakan  oleh  pelaku  bisnis  dan  dapat  sangat cepat mempengaruhi kehancuran ekonomi. ketiga , Modal tidak diinvestasikan ke dalam banyak perusahaan yang bermanfaat panjang dengan mengharapkan meningginya bunga dimasa depan. Hal ini merupakan hambatan dalam pembangunan industri.(Euis Amalia, 2010:285).

## 5. Memahami Riba
Al-Arabi  Al-Maliki  dalam  kitabnya Ahkam  Al-Qur’an menjelaskan  bahwa pengertian  riba  secara  bahasa  adalah  tambahan,  namun  yang  dimaksud  riba  dalam  al-
Qur‟an  yaitu  setiap  penambahan  yang  diambil  tanpa  adanya  transaksi  pengganti  atau penyeimbang yang dibenarkan Syari‟ah (Antonio, 2001, hlm. 37).
Riba menurut istilah adalah tambahan yang dihasilkan dari modal harta sebagai imbalan dari penundaan waktu. Riba pada masa jahiliyah mempunyai beberapa bentuk diantaranya:
a. Menurut  Imam  Qatadah,  sesorang  menjual  sesuatu  dengan  tempo,  jika  telah jatuh  tempo  yang  telah  ditentukan  namun  tidak  bisa  membayarkannya,  maka harus menambah
b. Menurut  Mujahid,  sesorang  memberikan  hutang  kepada  yang  lainnya,  maka
disyaratkan ini dan itu maka saya akan mengakhirinya.
c. Abu  Bakar  Al-Jashos;  yaitu  jual  beli  ditentukan  dengan  tambahan  disyaratkan dan tambahan itu sebagai ganti rugi dari waktu.(Euis Amalia, 2010: 285).

## Kesimpulan
Abu A’la al Maududi adalah seorang cendikiawan paling produktif mengeluarkan ide-ide  pembaharuannya,termasuk  dalam  bidang  ekonomi, AI-Maududi menjelaskan Islam telah meletakkan beberapa prinsip dan menetapkan batasan-batasan tertentu untuk melaksanakan  kegiatan  ekonomi  sehingga  segala  bentuk  produksi,  pertukaran  dan distribusi  kekayaan  dapat  serupa  ( conform )  dengan  ukuran  Islam.  Islam  tidak membentuk  metode-metode  dan  tehnik-tehnik  yang  berubah-ubah  menurut  waktu  atau dengan detail-detail dari bentuk-bentuk dan alat-alat organisasi tetapi Islam membentuk metode-metode yang cocok pada setiap zaman dan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat serta tuntutan situasi ekonomi.
Al-Maududi juga menerangkan bahwa bunga yang dipungut oleh bank itu haram hukumnya. karena, terdapat pembayaran lebih dari uang yang di pinjamkan dan sangat menyengsarakan masyarakat. Sedangkan uang yang lebih dari itu adalah Riba, dan riba itu adalah haram hukumnya.

## Daftar Pustaka
Abularaq, Sayyid  Abu  A’la  Maududi:  Sawanih,  Tahrik,  Lahore ,  1971.  Penerjemahan resmi tentang kisah hidup Maududi
Abdul  Aziz  Dahlan  dkk(ed), Ensiklopedi  Hukum  Islam ,  (Jakarta:  PT.Ichtiar  Baru  Van Hoeve, 1997), Jilid 5, Cet.Ke-1.
Al-Ba‟ly, Abdul Hami Mahmud. Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah . Jakarta. 2006.
Alam Khan, Badre. Economic Right Of Women Under, New Delhi: Adam Publishers & Distributors. 2005.
Akhtar, Wazir. Economics In Islamic Law. New Delhi: Kitab Bhavan. 1992.
Al-Haddad,  Muhammad  Ashim. Usus  Al-Igtoshad  Baen  Al-Islam  Wa  Al-Nuzum  Al- Mu’ashira. Kairo:Institude of Arabic Studies. 1967
Al-Maududi,  Abu  A‟la. Economic  system  of  Islam. Pakistan:  Islamic  Publication  Ltd.
1994.
Al-Maududi,  Abu  A‟la. Masalah  Ekonomi  dan  Pemecahannya  Menurut  Islam .  Jakarta: Media Da‟wah. 1985.
Amalia,  Euis. Sejarah  Pemikiran  Ekonomi  Islam:  Dari  Masa  Klasik  Hingga Kontemporer. Depok: Gramata Publishing. 2010.
Amalia, Euis. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Jakarta:Gramata Publishing. 2005.
Antonio, Muhammad Syafi‟i. 2001. Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik , Gema Insani, Jakarta.
Kamal,  Mustafa. Wawasan  Islam  dan  ekonomi .  Jakarta:  Lembaga  Penerbitan  Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 1997.
RA  Gunadi  dan  M.  Shoelhi. Dari  Penakluk  Jerussalem  Hingga  Angka  Nol. Jakarta: Penerbit Republika, 2002.
Rahman, Afzalur, Doktrin Ekonomi Islam , Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
Quthub,  M. Waqi’una  Al-Mu’ashir .  Jeddah:  Muassasah  Al-Madinah  Li  Al-Shahafah. 1988.