## Tarbiatuna: Journal of Islamic Education Studies

## Peranan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Dalam Menangani Daerah Rawan Konflik di Kota Medan
Wirman 1 , Havez Ababil 2 1,2 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
1 wirmandrsma@gmail.com , 2 havez.ababil@gmail.com

## ABSTRACT
This study focuses on how the role of the entity of the Nation and Political of the City of Medan  in  handling  conflict  prone  areas  based  on  various  problems  or  conflicts  occurring  in Medan City. This study aims to determine whether the role of the entity of the nation and the political entity of the city of Medan has been running well or not yet as well as analyzing what factors are inhibiting in handling conflict prone areas and knowing the effort to overcome these obstacles. The research method used is qualitative method with descriptive approach. The data collection technique used by researchers in conducting this study is observation, interview and also documentation. This study shows that the role of the Union and Political Unity of the United States  in  handling  conflict  prone  in  the  territory  of  Medan  has  been  done  maximally  despite obstacles in the process of its organizations. The Nation and Political Unity Agency has had an effort to overcome such obstacles to maximize the handling of conflict prone in the territory of Medan.
Keywords: Role, Nation and Unit Agency, Conflict House Region

## ABSTRAK
Penelitian ini berfokus pada bagaimana peranan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota  Medan  dalam  menangani  daerah  rawan  konflik  berdasarkan  berbagai  macam permasalahan  atau  konflik  yang  terjadi  di  Kota  Medan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui apakah peranan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan sudah berjalan dengan baik atau belum dan juga menganalisis apa saja faktor penghambat dalam menangani daerah rawan konflik serta mengetahui upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Metode  penelitian  yang  digunakan  ialah  metode  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini ialah observasi, wawancara dan juga dokumentasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa peran badan kesatuan  bangsa  dan  politik  dalam  menangani  daerah  rawan  konflik  di  kota  Medan  sudah dilakukan secara maksimal walaupun terdapat hambatan dalam proses penyelenggaraannya. Badan kesatuan bangsa dan politik telah memiliki upaya guna mengatasi hambatan tersebut untuk memaksimalkan penanganan daerah rawan konflik di kota medan tersebut.
Kata Kunci: Peranan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Daerah Rawan Konflik

## PENDAHULUAN
Penanganan daerah rawan konflik menjadi sangat penting sebab menyangkut dengan keamanan dan juga kenyamanan masyarakat setempat. Konflik berpotensi memecah belah kerukunan di dalam suatu masyarakat, baik itu dalam agama, suku maupun ras yang berkembang di suatu tempat. Respon dari pemerintah setempat, khususnya pada  Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik terhadap penyelesaian konflik yang  terjadi  di  Kota  Medan  menjadi  tolak  ukur  bagi  masyarakat  setempat  dalam melihat kredibilitas pemerintahan. Melihat bagaimana latar belakang dari pada Kota

## Tarbiatuna: Journal of Islamic Education Studies
Medan, seperti keberagaman suku, ras, agama dan juga budaya masyarakat yang telah dimiliki  sejak  era  kolonialisme  Belanda  di  Indonesia,  maka  tidak  heran  apabila terdapat  berbagai  macam  konflik  di  beberapa  bagian  daerah.  Maka  sangat dibutuhkan iklim saling mempercayai dan sikap saling toleransi di  setiap kalangan demi terwujudnya Kota Medan yang damai (Sinaga dkk., 2020).
Beberapa  konflik  yang  berkembang  di  kota  Medan  meliputi  konflik  antar pemuda,  pengungsian,  pedagang  kaki  lima,  hoax,  konflik  internal  dan  eksternal agama,  dan  juga  paham  radikalisme.  Banyak  faktor  yang  mendukung  eksistensi konflik  di  Kota  Medan  sehingga  masih  terus  berlanjut  hingga  saat  ini.  Untuk  itu peranan  pemerintah  memiliki  andil  yang  besar  dalam  mengatasi  daerah  rawan konflik demi menciptakan Kota Medan yang aman, damai, dan kondusif. Salah satunya melalui  Badan  Kesatuan  Bangsa  dan  Politik  Kota  Medan  sesuai  dengan  Instruksi Presiden  Nomor  7  Tahun  1999  tentang  Akuntabilitas  Kinerja  Pemerintah  terkait Rencana Strategis  (RENSTRA)  yang  ingin  dicapai selama  kurun  waktu satu  hingga lima tahun ke depan (Inpres, 1999). Yang mana tugas pokok dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini salah satunya adalah penangan dalam hal konflik sosial.
Berdasarkan  kerja  sama  yang  dilakukan  oleh  Badan  Kesatuan  Bangsa  dan Politik  Kota  Medan  dan  FISIP  USU  terkait  pemataan  dan  evaluasi  daerah  rawan konflik  di  Kota  Medan,  maka  terdapat  beberapa  wilayah  yang  termasuk  dalam kategori  tersebut,  yakni  Medan  Deli,  Medan  Belawan,  Medan  Labuhan,  Medan Marelan, Medan Selayang, Medan Sunggal, Medan Tuntungan, Medan Amplas, Medan Baru,  Medan  Johor,  Medan  Kota,  Medan  Perjuangan,  Medan  Maimun,  Medan Tembung, Medan Timur, Medan Area, dan juga Medan Helvetia. Pengkategorian dari pemetaan wilayah Medan tersebut dapat dilihat dari indikator konflik antar pemuda, pengungsian, premanisme, konflik internal agama, paham radikalisme, hoax, dan juga perihal berita hoax.
Konflik berasal dari kata “ confligere ” yang berarti cum adalah together dan fligere adalah strike hingga conflictus yang menunjukkan kepada ketidaksepakatan, pertikaian  atau  perselisihan  terhadap  gagasan-gagasan  tertentu  yang  lebih menekankan  kepada  proses  ketimbang  tujuan.  Konflik  dinilai  sebagai  bagian  dari proses interaksi sosial yang bahkan untuk skala diri sendiri pun bisa memunculkan pertentangan. Menurut Wall dan Callister, konflik merupakan kondisi saat di mana suatu  pihak  merasa  bahwa  kepentingannya  sedang  diusik  oleh  orang  lain. Pertentangan  yang  terjadi  bisa  dikarenakan  sesuatu  yang  penting;  barang,  tujuan, sasaran,  dan  nilai-nilai;  kebutuhan  atau  kepentingan;  aspirasi;  dan  juga  kegiatan. Apabila  tindakan  seseorang  atau  sekelompok  orang  sengaja  diperbuat  untuk melawan  keberadaan  pertahanan  pihak  lain,  maka  hal  ini  dapat  memicu  adanya sebuah  konflik,  sebagaimana  yang  disampaikan  oleh  G.  Bartoli  (Chang  dan  Chang, 2021).
Dalam  pelaksanaan  tugas  Badan  Kesatuan  Bangsa  dan  Politik  Bidang Penanganan  Konflik  dan  Kewaspadaan  Nasional  Kota  Medan  memiliki penyelenggaraan fungsi sebagai berikut.
1. Pengumpulan bahan keterangan dan informasi pada bidang terkait.
2. Pemetaan  kondisi  stabilitas  keamanan  dalam  negeri,  dampak  teknologi  dan

## Tarbiatuna: Journal of Islamic Education Studies
informasi, kondisi perbatasan antar negara, serta keberadaan dan aktivitas orang asing, memfasilitasi pencegahan pelaksanaan narkotika serta pemetaan konflik.
3. Pelaksanaan kerja sama dalam meningkatkan stabilitas keamanan dalam negeri.
4. Pelaksanaan kerja sama dalam pengembangan SDM bidang intelijen.
5. Pelaksanaan deteksi dini mengenai informasi dan kebijakan strategik.
6. Pengolahan data, informasi, dan kebijakan strategik.
7. Penyeleksian dan pengintegrasian data, informasi, dan kebijakan strategik.
8. Pelaksanaan analisis dan penginterpretasian informasi dan kebijakan strategik.
9. Penyusunan hasil analisis dan evaluasi informasi dan kebijakan strategik serta perkiraan keadaan.
10. Peningkatan kewaspadaan terhadap perkembangan teknologi dan informasi.
11. Pelaksanaan pembinaan forum kewaspadaan dini masyarakat.
12. Pelaksanaan  koordinasi  kewaspadaan  perbatasan  antar  negara  di  wilayah provinsi.
13. Pemantauan,  evaluasi,  dan  koordinasi  pelaksanaan  antar  penelitian  asing  di wilayah provinsi.
14. Pelaksanaan kerja sama pengawasan dan pengamanan orang asing dan tenaga kerja asing di wilayah provinsi.
15. Pelaksanaan  koordinasi,  monitoring,  dan  evaluasi  pencegahan  konflik, penghentian konflik dan pemulihan pascakonflik sesuai ketentuan perundang- undangan di wilayah provinsi (Kesbangpol, 2017).

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian kualitatif  dengan  pendekatan  induktif.  Menurut  Denzin  dan  Lincoln  (1994), penelitian  kualitatif  merupakan  jenis  penelitian  yang  menggunakan  latar  alamiah untuk melihat suatu  fenomena tertentu  dan juga disertai dengan berbagai metode yang  ada.  Menurut  Erickson  (1968),  penelitian  kualitatif  bertujuan  untuk menemukan dan menggambarkan secara naratif terhadap suatu kegiatan dan melihat dampak  dari  setiap  kegiatan  yang  bersangkutan.  Penelitian  jenis  ini  banyak digunakan dalam penelitian di bidang sosial (Anggito dan Setiawan, 2018). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Penelitian deskriptif ditujukan untuk menggambarkan suatu hasil penelitian. Jenis penelitian ini akan menghasilkan deskripsi, penjelasan, dan juga validasi terhadap fenomena yang akan  diteliti,  dalam  hal  ini  adalah  mengenai  peranan  Badan  Kesatuan  Bangsa  dan Politik dalam menangani daerah rawan konflik di Kota Medan (Ramdhan, 2021).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Sejarah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan
Badan  Kesatuan  Bangsa  dan  Politik  Kota  Medan  memiliki  perjalanan  yang panjang hingga  akhirnya terbentuk  menjadi  nomenklatur  seperti saat ini. Berawal pada  tahun  1978,  instansi  yang  bernama  DIREKTORATKHUSUS  yang  menangani penyelenggaraan  pembinaan  sosial  politik  di  daerah  ini,  khususnya  Provinsi

## Tarbiatuna: Journal of Islamic Education Studies
Sumatera  Utara  mengalami  perubahan  berdasarkan  Keputusan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  134  Tahun  1978  tentang  Susunan  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Sosial Politik Provinsi dan Kantor Sosial Politik Kabupaten/Kotamadya menjadi Direktorat Sosial  Politik  Provinsi  Sumatera  Utara  (DITSOSPOL  PROVSU).  Aparat  Departemen Dalam Negeri ini memiliki tanggung jawab terhadap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I sebagai Kepala Wilayah dalam menangani masalah sosial politik di Provinsi. Instansi ini juga dibina oleh Direktorat Jenderal Sosial Politik secara fungsional teknis.
Kemudian, sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 061.1.436.K/Tahun 2002 tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat  Provinsi  Sumatera  Utara,  terjadi  kembali  perampingan  struktur organisasi di Provinsi Sumatera Utara. Hal ini terjadi setelah masa reformasi, menjadi Badan  Kesatuan  Bangsa  dan  Perlindungan  Masyarakat  Provinsi  Sumatera  Utara (BAKESBANG  LINMAS  PROVSU)  yang  merupakan  gabungan  dari  Direktorat  Sosial Politik Provinsi Sumatera Utara dengan Markas Wilayah Pertahanan Sipil Provinsi Sumatera  Utara  (MAWIL  HANSIP  PROVSU).  Tak  cukup  sampai  di  sini,  perubahan nomenklatur dan juga perampingan struktur organisasi terulang kembali.
Badan  Kesatuan  Bangsa,  Politik  dan  Perlindungan  Masyarakat  (BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS PROVSU) dalam hal tugas, fungsi, uraian tugas maupun tata kerjanya ditetapkan oleh Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 20 Tahun 2011 merupakan nomenklatur yang terus berlanjut hingga tahun 2016 sesuai dengan ditetapkannya  Peraturan  Pemerintah  Tahun  2007  tentang  Organisasi  Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2008 yang mengatur Organisasi dan Tata Kerja. Berdasarkan ketetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang berbicara mengenai Pemerintahan Daerah, terdapat tiga macam urusan yang dilaksanakan oleh  pemerintahan, yaitu urusan pemerintahan absolut, konkuren, dan juga pemerintahan umum. Di antara ketiga jenis urusan tersebut, salah satunya  merupakan  wewenang  dari  pada  pemerintahan  daerah,  termasuk  di antaranya badan kesatuan bangsa dan politik kota medan.
Urusan Pemerintahan Absolut, mutlak dipegang oleh pemerintah pusat yang mana hal ini terdiri dari politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter, dan juga fiskal nasional. Lalu, untuk urusan pemerintahan absolut sendiri  menjadi kewenangan pemerintah daerah yang meliputi urusan wajib maupun urusan pilihan. Dan yang terakhir, mengenai urusan pemerintahan umum, merupakan kewenangan presiden  sebagai  kepala  pemerintahan.  Berikut  beberapa  ruang  lingkup  dari  pada urusan pemerintahan umum.
1. Pembinaan  Wawasan  Kebangsaan  dan  Ketahanan  Nasional  dalam  Rangka Memantapkan  Pengamalan  Pancasila,  Pelaksanaan  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan  dan  Pemeliharaan  Keutuhan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.
2. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa.
3. Pembinaan  kerukunan  antarsuku  dan  intrasuku,  umat  beragama,  ras,  dan

## Tarbiatuna: Journal of Islamic Education Studies
golongan lainnya guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan juga Nasional.
4. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
5. Koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi Pemerintahan yang ada di Wilayah Daerah  Provinsi  dan  Daerah  Kabupaten/Kota  untuk  menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia,  pemerataan,  keadilan,  keistimewaan  dan  kekhususan,  potensi  serta keanekaragaman  Daerah  sesuai  dengan  ketentuan  Peraturan  Perundang- Undangan.
6. Pengembangan kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila.
7. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah  dan  tidak  dilaksanakan  oleh  Instansi  Vertikal.  Untuk  melaksanakan urusan  pemerintahan  umum  didaerah,  Gubernur  dan  Bupati/Wali  Kota  akan dibantu oleh Instansi Vertikal (bakesbangpol.sumutprov.go.id).

## Peranan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Menangani Daerah Rawan Konflik di Kota Medan
Manusia  dalam  kehidupan  bermasyarakat  pasti  saling  membutuhkan  satu sama  lain,  sebagaimana  yang  disebutkan  Aristoteles  bahwa  manusia  merupakan makhluk politik ( zoon politicon ). Kebutuhan antar manusia dengan manusia yang lain ini kemudian menghasilkan sebuah sistem interaksi sosial  dan memaksa peranan- peranan  tertentu  untuk  dimainkan  oleh  manusia  bermasyarakat  tadi,  serta  akibat dari  pengaruh  kehidupan  sosial  yang  bersifat  positif  seperti  kerukunan  maupun negatif seperti konflik.
Peranan  menurut  terminologi  adalah  suatu  tindakan  yang  dilakukan  oleh seseorang dalam suatu peristiwa, dari makna inilah kemudian ahli sosiologi seperti Soerjono mendefinisikan peranan sebagai perilaku yang diharapkan dari seseorang yang  mempunyai  status  (Soekanto,  2009).  Bila  dipahami  berdasarkan  definisi tersebut, maka peranan membutuhkan aspek- aspek dinamis dari sebuah status agar menghasilkan  tindakan  yang  dibutuhkan  dalam  peristiwa  yang  terjadi.  Sebagai contoh,  status  aparat  keamanan  dibutuhkan  oleh  kepolisian  untuk  mengamankan peristiwa tertentu dan menghindarkan kejadian yang tidak diinginkan. Kemudian bila melihat  fungsi  dan  peranannya,  Badan  Kesatuan  Bangsa  dan  Politik  (Kesbangpol) sangat  diperlukan  sebagai  perpanjangan  tangan  Pemerintahan  Kota  Medan  juga tugasnya  sebagai Aparatur  Sipil  Negara (ASN), yaitu memberikan
saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan pertimbangan sesuai bidangnya, sehingga  dalam  upaya  pencegahan  dan  penangannan  konflik  Lambang  Daerah, Kesbangpol hanya dapat berkoordinasi dengan DPRD dan Pemerintah.
Dalam menangani daerah rawan konflik di Kota Medan, Kesbangpol bersama FISIP  USU  berkerjasama  pada  tahun  2019  silam  dalam  pemetaan  dan  evaluasi wilayah rawan konflik dengan tujuan pelaksanaan Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Kota Medan TA. 2019 yang kemudian menghasilkan data wilayah rawan konflik. Beberapa wilayah rawan konflik di Kota Medan dari hasil pemetaan tersebut antara lain:

## Tarbiatuna: Journal of Islamic Education Studies
• Konflik  antar  pemuda  (Medan  Deli,  Medan  Belawan,  Medan  Labuhan,  Medan Marelan)
• Pengungsian (Medan Selayang, Medan Sunggal, Medan Tuntungan)
• Premanisme (Medan Amplas, Medan Belawan)
• OKP (Medan Baru, Medan Belawan, Helvetia, Medan Deli, Medan Johor, Medan Kota, Medan Tuntungan, Medan Perjuangan, Medan Sunggal)
• Interaksi (Medan Johor, Medan Deli, Medan Perjuangan, Medan Maimun, Medan Tembung, Medan Timur)
• Konflik  Internal  Agama  (Medan  Amplas,  Medan  Area,  Medan  Helvetia,  Medan Selayang, Medan Tembung).
Menindaklanjuti  berbagai  konflik  tersebut,  Kesbangpol  berkoordinasi  dengan pemerintahan dalam menangani konflik-konflik yang tertulis diatas.
Dalam  mengatasi  konflik  antar  pemuda  (tawuran),  Kesbangpol  memimpin dan mengadakan rapat bersama Forkopimcam dan tokoh masyarakat terkait guna membahas Pembentukan Tim Penyelesaian Konflik. Hasil dari pertemuan tersebut menghasilkan Tim Penyelesaian Konflik yang terdiri dari Pemko Medan dan unsur Forkopimcam  yang  bertugas  mendirikan  posko-posko  penjagaan  di  sekitar  lokasi rawan tawuran (pemkomedan.go.id).
Kemudian dalam penanganan konflik sosial berupa pengungsian, Kesbangpol berkoordinasi  dengan  Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum  dan  Ham  (Kanwil Kemenkumham)  membahas  penanganan  para  pengungsi  di  kota  Medan,  yaitu imigrasi  yang  memainkan  peranan  penting  untuk  menertibkan  pengungsi  yang berpotensi  mengganggu  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat  di  kota  Medan (sumut.kemenkumham.go.id).
Lalu  dalam  penanganan  konflik  sosial  OKP,  Kesbangpol  melakukan  Rapat Koordinasi (Raker) bersama DPRD dan Inspektorat untuk memperkuat pengawasan dan  pengauditan,  guna  menjaga  kondusifitas  masyarakat  di  Kota  Medan  melalui pengelolaan elemen-elemen di dalam masyarakat. Elemen-elemen tersebut berupa Organisasi  Kemasyarakatan  Pemuda  (OKP),  Organisasi  Masyarakat  (ORMAS), Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM),  dan  kelempok  masyarakat  lainnya (pemkomedan.go.id).
Selain koordinasi dengan berbagai instansi pemerintahan,  Kesbangpol juga melakukan kerjasama dengan Kementerian Agama mengatasi konflik sosial melalui pendekatan agama. Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk melaksanakan Proyek Perubahan  Strategi  Pencegahan  Konflik  Sosial  Melalui  Kegiatan  Pemberdayaan Rumah Ibadah di Kota Medan. Dengan demikian Pemerintah bisa mewujud visi misi Walikota  Medan,  yaitu  Kota  Medan  yang  berkah,  maju,  dan  kondusif (medankota.kemenag.go.id).  Hal  ini  direalisasikan  melalui  keputusan  walikota Medan,  yaitu Keputusan  Walikota  Medan  No.  330/14/.K/IV/2021 tentang pembentukan  tim  kewaspadaan  dini  pemerintah  Kota  Medan  dan Keputusan Walikota  Medan  No.  460/13/.K/IV/2021 tentang  pembentukan  tim  terpadu penanganan konflik sosial Kota Medan. Strategi pencegahan konflik berupa kegiatan pemberdayaan  rumah  ibadah,  dengan  gagasan  ( design  think )  penyediaan  bahan

## Tarbiatuna: Journal of Islamic Education Studies
bacaan  tentang  kerukunan  umat  beragama,  toleransi,  wawasan  kebangsaan  dan konflik sosial melalui elektronik perpustakaan (E-Pus) di rumah ibadah sehingga bisa meningkatkan  kapasitas  pengetahuan  pengurus  rumah  ibadah,  jamaah,  dan masyarakat sekitar  dalam  informasi  tentang  kerukunan  umat  beragama,  toleransi, wawasan kebangsaan, dan konflik sosial.

## Faktor-Faktor  Penghambat  dalam  Menangani  Daerah  Rawan  Konflik  di  Kota Medan
Konflik adalah interaksi sosial yang terjadi akibat adanya pertentangan mulai dari diri sendiri hingga sekelompok orang dengan kelompok lainnya. Ada berbagai definisi dari konflik itu sendiri, namun dapat dipahami bahwa konflik dimulai ketika suatu  pihak  memiliki  persepsi  yang  berbeda  dengan  pihak  lainnya  sehingga mempengaruhi  keadaan  secara  negatif  diantara  kedua  belah  pihak  tersebut  yang kemudian memunculkan kondisi yang mengarah kepada pertikaian.
Konflik  memiliki  beberapa  tanda  khas  yang  menandakan  bahwa  suatu peristiwa sosial bisa dikatakan sebagai konflik. Ciri-ciri konflik setidaknya memiliki lima tanda, yaitu:
1. Adanya dua pihak baik individual maupun kelompok yang saling bertentangan satu dengan lainnya.
2. Pertentangan tersebut memainkan peran atau norma yang berlawanan.
3. Muncul interaksi yang bersifat merugikan pihak lain, seperti saling meniadakan dan menekan pihak yang ditentang untuk memperoleh keuntungan.
4. Muncul tindakan yang saling berhadap-hadapan akibat dari pertentangan antar kelompok.
5. Muncul ketidakseimbangan akibat dari usaha mempertahankan diri dari masing- masing pihak terkait keuntungan yang dicoba untuk dicapai.
Jika  menilai  dari ciri-ciri konflik  diatas,  hambatan  atau gangguan  dalam  upaya penyelesaian konflik dapat berkisar pada dua hal, yaitu kepentingan dan perbedaan. Kepentingan atau sederhanamya adalah sebuah kebutuhan bisa menjadi hambatan dalam  penyelesaian  konflik  terjadi  karena  sumber  daya  yang  menjadi  kebutuhan sangat terbatas. Sumber daya yang terbatas ini berupa uang, informasi, manusia, atau persediaan. Keterbatasan inilah yang kemudian menyebabkan timbulnya perbedaan, mulai dari perbedaan individu hingga perbedaan kelompok yang bermacam-macan (perbedaan status kekuasaan, etnis, bahkan agama)

## Upaya Mengatasi Hambatan Penanganan Daerah Rawan Konflik di Kota Medan
Dalam  mengatasi  penanganan  daerah  rawan  konflik,  setidaknya  ada  dua upaya  yang  harus  dilakukan  oleh  Kesbangpol  terkait  penanganan  konflik  di  kota Medan. Pertama,  upaya yang dilakukan sebelum terjadinya  konflik sebagai bentuk pencegahan.  Pencegahan  ini  berupa  Program  Pendidikan  Wawasan  Kebangsaan (PPWK) sebagai bentuk pembelajaran, terutama masyarakat muda sebagai penerus bangsa. Program Kesbangpol ini tentu sudah dijalankan oleh Kesbangpol semaksimal mungkin di kota Medan. Contoh pelaksanaan program ini adalah pada bulan Juni yang lalu dengan target masyarakat dan organisasi-organisasi kepemudaan. Pembahasan

## Tarbiatuna: Journal of Islamic Education Studies
dalam program tesebut berupa sosialisasi wawasan kebangsaan, dan seminar bela negara (waspada.id).
Kedua,  penanganan  konflik  dalam  upaya  penyelesain  konflik  yang  telah terjadi  di  kota  Medan,  namun  belum  mencapai open  conflict yang  berujung  pada kekerasan.  Upaya  penanganan  ini  berupa  manajemen  konflik,  yaitu  proses penyusunan  strategi  konflik  dan  penerapannya  agar  mencapai  resolusi  yang diinginkan  oleh  pihak  ketiga  kredibel  (dalam  hal ini ini pemerintah), dikarenakan pihak-pihak yang berkonflik telah mencapai
kebuntuan  dan  tidak  bisa  berkompromi.  Bila  merujuk  pada  teori  Wirawan  dalam menejemen  konflik,  ada  tiga  aspek  yang  perlu  diperhatikan  demi  terlaksananya penyelesaian  konflik  (Wirawan,  2015).  Aspek-aspek  penyelesaian  konflik  ialah sebagaimana penjabaran berikut:
1. Konsiliasi,  yaitu  pertemuan  antar  pihak  bersengketa  secara  sukarela  untuk mencari jalan keluar atau jalan tengah secara dialog supaya konflik terselesaikan, dan  apabila  pihak  yang  bersangkutan  telah  mencapai  kesepakatan,  maka perjanjian  perdamaian  ditandatangani  sebagai  kontrak  yang  mengikat  secara hukum.
2. Mediasi, yaitu pengendalian konflik yang dilakukan di antaranya dua pihak yang bertikai  dengan  cara  membuat  konsensus  untuk  mencari  pihak  ketiga  yang berkedudukan  netral  sebagai  mediator  dalam  penyelesaian  konflik.  Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian konflik tanpa memaksakan sebuah penyelesaian yang terkesan condong kepada sebelah pihak.
3. Arbitrasi, suatu proses dua pihak atau lebih menyerakan sengketa mereka pada satu orang atau lebih yang imparsial (arbiter) untuk memperoleh suatu putusan final  dan  mengikat.  Sementara  perjanjian  arbitrase  adalah  suatu  kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat  para  pihak  sebelum  timbul  sengketa,  atau  suatu  perjanjian  arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.
Ketiga  bentuk  penyelesaian  konflik  diatas  terdapat  persamaan  dalam  perannya sebagai pihak ketiga, namun demikian terdapat juga perbedaan dari ketiga hal diatas.
Dilihat  dari  perannya,  konsiliator  berperan  aktif  dalam  perannya  sebagai penengah. Konsiliator bertugas dalam memberikan pendapat dan saran-saran dalam upayanya menyelesaikan perkara, hanya saja hal itu tidak bersifat mengikat secara hukum.  Sedangkan  mediasi  lebih  bersifat  pasif  dalam  menyelesaikan  masalah. Mediator hanya menyediakan fasilitas untuk kelompok-kelompok yang bersengketa, sehingga ini juga menjadi alasan mengapa mediasi adalah  langkah  paling diterima oleh pihak bersangkutan (Safudin, 2018). Adapun arbitrasi lebih tegas dibandingkan dua  hal  sebelumnya,  dan  ikut  memutuskan  perkara.  Keputusan  dari  arbitrasi mengikat secara hukum sehingga arbiter lebih berperan dalam memutuskan perkara yang terjadi (Undang-Undang RI).

## Tarbiatuna: Journal of Islamic Education Studies

## KESIMPULAN DAN SARAN
Konflik berasal dari kata “ confligere ” yang berarti cum adalah together dan fligere adalah strike hingga conflictus yang menunjukkan kepada ketidaksepakatan, pertikaian  atau  perselisihan  terhadap  gagasan-gagasan  tertentu  yang  lebih menekankan  kepada  proses  ketimbang  tujuan.  Konflik  dinilai  sebagai  bagian  dari proses interaksi sosial yang bahkan untuk skala diri sendiri pun bisa memunculkan pertentangan. Sedangkan peranan menurut terminologi adalah suatu tindakan yang dilakukan  oleh  seseorang  dalam  suatu  peristiwa.  Ahli  sosiologi  seperti  Soerjono mendefinisikan  peranan  sebagai  perilaku  yang  diharapkan  dari  seseorang  yang mempunyai  status  (Soekanto,  2009).  Bila  dipahami  berdasarkan  definisi  tersebut, maka  peranan  membutuhkan  aspek-aspek  dinamis  dari  sebuah  status  agar menghasilkan tindakan yang dibutuhkan dalam peristiwa yang terjadi.
Konflik  merupakan  hal  yang  tidak  bisa  dihindari  oleh  manusia.  Konflik merupakan  hal  yang  alami,  yang  setiap  individu  pasti  pernah  dihadapkan  dalam suasana demikian. Dalam kondisi yang tampak damai pun, masih terdapat potensi konflik  atau  konflik  yang  sifatnya  masih  tersembunyi.  Agar  tetap  menjaga  kondisi yang harmonis maka diperlukan upaya khusus untuk menangani konflik. Jika konflik masih berada pada tahap laten, pencegahan dan penangan konflik merupakan salah satu pendekatan yang digunakan dalam rangka penyelesaian konflik. Pencegahan dan penanganan  konflik  bertujuan  untuk  mencegah  konflik  agar  tidak  mencapai  pada tingkat open  conflict .  Artinya,  pencegahan  konflik  merupakan  langkah  awal  agar konflik tidak muncul sebagai tindakan yang destruktif. Untuk itu, konflik harus bisa dikelola agar tidak sampai pada tindak kekerasan.
Untuk  itu,  Kesbangpol  memegang  peranan  penting  dalam  melakukan pencegahan  dan  penyelesaian  konflik.  Kesbangpol  berperan  dalam  melaksanakan kegiatan-kegiatan yang besifat sosialisasi terhadap masyarakat untuk meningkatkan nilai-nilai  kebangsaan  di  Indonesia.  Pemahaman  yang  benar  terhadap  kebangsaan kita, bhineka tunggal ika akan menyadarkan masyarakat tentang perbedaan sehingga diharapkan tidak akan muncul pertikaian atau konflik di dalam masyarakat. Selain itu Kesbangpol  juga  berperan  dalam  berkoordinasi  dengan  pemerintah  dan  berbagai pihak  yang  terkait  demi  mencegah  terjadinya  konflik,  begitu  juga  menyediakan fasilitas dan bertindak sebagai mediator atau pihak penengah diantara pihak-pihak yang bertikai dalam konflik yang telah terjadi di masyarakat. Hal itu dapat dilihat dari bagaimana Kesbangpol berkerja sama dengan berbagai pihak yang terkait dalam perkara yang dipermasalahkan, seperti misalnya konflik tawuran dengan bekerja sama dengan pihak kepolisian dan pihak daerah yang terlibat, dan sebagainya.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggito, Albi dan Johan Setiawan. 2018. Metodologi Penelitian Kualitatif . Jawa Barat: CV Jejak.
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan. 2019. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah . Medan: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.
Chang, William dan Andreas Chang. 2021. Manajemen Konflik (Analisis Etika Sosial) .

## Tarbiatuna: Journal of Islamic Education Studies
Volume 3 Nomor 2 (2023)   180-189  P-ISSN 2775-3387 E-ISSN 2775-7250 DOI: 47467/tarbiatuna.v3i2.2916
Jakarta: PT.Kompas Medan Nusantara. https://bakesbangpol.sumutprov.go.id/?page_id=13 https://dprd.pemkomedan.go.id/berita/komisi-1-dprd-kota-medan- melaksanakan-rapat-koordinasi-dengan-inspektorat-dan-kesbangpol-kota- medan https://medankota.kemenag.go.id/?p=2435 https://pemkomedan.go.id/artikel-22267-pemko-medan-akan-bentuk-tim- penyelesaian-konflik-guna-atasi-tawuran-di-kecamatan-medan- belawan.html https://sumut.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/koordinasi- penanganan-pengungsi-di-kota-medan-kanwil-kemenkumham-sumut- terima-kunjungan-kerja- badan-kesangpol-sumatera https://waspada.id/medan/kesbangpol-medan-ppwk-fokus-dua-program- menuju-medan-maju/
Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Ramdhan, Muhammad. 2021. Metode Penelitian . Surabaya: Cipta Media Nusantara Endrik Safudin, Endrik. 2018. Alterntif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase . Malang: Intrans Publishing Sinaga, Rosmaida. Lister Eva, dan  Syarifah  .2020. Kolonialisme  Belanda  dan Multikulturalisme Masyarakat Kota Medan . Medan: Yayasan Kita Menulis
Soekatno, Soerjono. 2009. Sosiologi Suatu Pengantar . Jakarta: Raja grafindo Persada Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Wirawan. 2015. Konflik dan Manajemen Konflik . Jakarta: Salemba Humanika.