Jurnal  Interpretasi  Hukum | ISSN: 2746-5047 Vol. 2, No. 3 – Desember  2021,  Hal. 667-672| Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.22225/juinhum.2.3.4175.667-672

## EKSPLOITASI ANAK SEBAGAI PEDAGANG ASONGAN DITINJAU DARI UU PERLINDUNGAN ANAK PADA MASA PANDEMI COVID-19
I Ketut  Wira Cipta Putra, Anak Agung  Sagung Laksmi  Dewi, Ni Made Sukaryati Karma, Fakultas  Hukum,  Universitas  Warmadewa, Denpasar-Bali,Indonesia putrawiracipta@gmail.com,  laksmidewi29@gmail.com,  madesukaryatikarma@gmail.com

## Abstrak
Pengaturan  hukum  tindak  eksploitasi  anak  selama  pandemi  Covid-19  belum  termuat  dalam  Kitab  Undang- undang  Hukum  Pidana  (KUHP). Sehingga orang tua yang mempekerjakan anaknya sebagai pedagang asongan masih  bebas  dari  jerat  hukum  dan  dengan  mudah  melakukan  pembenaran  secara  ekonomi.  Penelitian  ini bertujuan untuk menelaah pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi anak sebagai pedagang asongan  dan  mengungkapkan  sanksi  pidana  bagi  pelaku  tindak  eksploitasi  terhadap  anak  sebagai  pedag ang asongan pada masa Pandemi Covid-19. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normative dengan menerapkan  pendekatan  konseptual  dan  Perundang -undangan. Data yang digunakan yaitu data hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh dengan metode pencatatan. Setelah data terkumpul,  tahap selanjutnya diolah dan  dianalisis  secara  interprensi  hukum  yang  secara  sistematis.  Hasil  Penelitian  menunjukkan  pengaturan hukum  terhadap  pelaku  tindak  pidana  eksploitasi  terhadap  anak  pada  masa  pandemi  Covid-19  salah  satunya eksploitasi  anak  tidak  diatur  secara  khusus  pada  Pasal 13 Undang -undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang  No.  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak.  Oleh  karenanya  dalam  hal  ini  terjadi kekosongan  norma,  akan  tetapi  tindak  pidana  eksploitasi  anak  berdasarkan  ketentuan  Pasal  103  dalam  KUHP menyatakan  jika  kejahatan  terhadap  anak  merupakan  suatu  pidana  khusus.  Terkait  sanksi  tindak  pidana yaitu dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  sepuluh  tahun  atau  denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
Kata  Kunci :  Eksploitasi  Anak, Pengaturan Hukum,  Pedagang Asongan

## Abstract
Legal  arrangements  for  child  exploitation  during  the Covid -19 pandemic have not yet been included in the Criminal Code (KUHP). So that  parents who employ their children as hawk ers are still free from legal snares and  can  easily  justify  economically.  This  study  aims  to  examine  the  legal  arrangements  for  perpetrators  of criminal  acts  of  child  exploitation  as  hawk ers  and  reveal  criminal  sanc tions  for  perpetrators  of  acts  of exploitation of children as hawk ers during the Covid -19 pandemic. This research method uses normative legal research by applying a conceptual approach and legislation. The data used are primary, secondary and tertiary legal data obtained by the recording method. After the data has been collected, the next step is to process and analyze it in a systematic way with legal intervention. The results of the study show that legal arrangeme n t s fo r perpetrators of criminal acts of exploitation of children during the Covid -19 pandemic, one of which is child exploitation, are not specifically regulated in Article 13 of Law no. 35 of 2014 amendments to Law no. 23 of 2002  concerning  Child  Protection.  Therefore,  in  this  case  there  is  a  vo id  of  norms,  but  the  crime  of  child exploitation based on the provisions of Article 103 of the Criminal Code states that crimes against childre n  a re a special crime. Related to criminal sanctions, they are sentenced to a maximum imprisonment of ten years o r a maximum fine of Rp. 200,000,000.00 (two hundred million rupiah).
Keywords: Child Exploitation, Legal Arrangements, Peddlers

## I. PENDAHULUAN
Tindakan  eksploitasi  terhadap  anak  merupakan  tindakan  yang  melanggar  Undang-undang,  karena Tindakan  eksploitasi  akan  menghilangkan  sebagian  bahkan  sepenuhnya  hak-hak  anak (Piri,  2013). Oleh  karena  itu,  pemerintah  melakukan  upaya  untuk  melindungi  anak-anak  dari  kasus  eksploitasi tersebut dengan menetapkan UU perlindungan anak dan sanksi terhadap pelaku eksploitasi anak. UU N0.23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak, sebagaimana telah diubah menjadi  UU No.35 Tahun 2014  adalah  ketetapan  yang  membahas  dan  menjamin  hak-hak  anak  yang  harus  mereka  dapatkan, serta memberikan perlindungan hukum terhadap anak-anak jika mereka mendapatkan perlakuan yang tidak sesuai dengan peraturan tersebut (Marlienna, 2017) .
Kasus  eksploitasi  terhadap  anak-anak,  harus  mendapat  perhatian  serius  oleh  berbagai  pihak, khususnya  pemerintah.  Seperti  pada  contoh  kasus  dari  KPAI  terjadi  penculikan  anak yang masih di bawah  umur  dijalankan  oleh  seseorang  yang  tanpa  dikenali  ataupun  dari  oerang  yang  paling  dekat dengan korban dalam eksploitasi yang secara ekonomi ataupun sesksual, dimana  kasus ini merupakan tetangga  korban  yang  menjadi  pelaku  dalam  sebuah  tindakan  eksploitasi  anak.  Terkait  tindak eksploitasi anak secara ekonomi yang seringkali  dilakukan oleh orang tuanya ataupun oleh pihak yang lain,  terkadang  lolos  dari  jerat  hukum (Atmasasmita,  1997) .  Hal  ini  karena  berbagai  macam  alasan seperti  pembenaran  akibat  kondisi  ekonomi  yang  sangat  memprihatinkan,  padahal belum tentu orang tua  tidak  bisa  mencari pekerjaan sehingga harus mengorbankan anak-anak mereka.  Sehingga, aparat yang  menegakkan  hukum  sudah  waktunya  untuk  memberikan  hukuman yang dapat menjadikan efek jera bagi pelaku eksploitasi  anak (Raharjo, 2002) .
Sanksi  pelaku  eksploitasi  sendiri  tersebut  nampaknya  belum  dimuat  pada  KUHP  sehingga orang tua yang mempekerjakan anaknya sebagai pedagang asongan masih bebas dari jerat hukum dan seenaknya  melakukan  pembenaran  secara  ekonomi.  Pada  UU  No.39/1999  mengenai  HAM  Bagian Kesatu Pasal 9. Dengan berdasarkan atas Pasal tersebut, maka orangtua yang mempekerjakan anaknya sebagai  pedagang  asongan  dapat  berdalih  dengan  alasan  mempertahankan  hidup,  sehingga  hal  ini bertentangan  dengan  UU  No.35/2014  Pasal 76 I tentang Perlindungan terhadap anak dari eksploitasi secara  ekonomi  dan  seksual.  Selain  itu,  jika  hukuman  bagi  orang  tua  yang mempekerjakan anaknya sebagai  pedagang asongan mendapat jerat hukum secara pidana baik kurungan maupun denda, maka akibat  yang  muncul  akan  menjadi  lebih  kompleks,  salah  satunya  adalah  anak-anak  mereka  yang terancam  terlantar.  Hal  ini  tentunya  menimbulkan  konflik,  karena orang tua dianggap menelantarkan anaknya yang dimuat pada UU No.35/2014 Pasal 76B.
Penelantaran  ini  akan  menimbulkan  konflik  bagi  anak,  dan  juga  bagi  negara  ketika  tidak mampu menggantikan peran sebagai orang tua untuk merawat serta memelihara anaknya (Piri, 2013) . Seorang  anak  menjadi  harapan  dalam  meneruskan  bangsa,  diperlukan memperoleh sebuah perhatian yang  secara  maksimum  baik  dari  pemerintahan ataupun melalui masyarakat. Untuk menjadi harapan bangsa  setidaknya  kesejahtraan  yang  harus  dimiliki  dari  seorang  anak  serta  memperoleh  sebuah perhatian  yang  besar  supaya  seorang  anak  mampu  berkembang  menjadi  penerus  bangsa  yang mampunyai  kualitas  tinggi (Anggraini,  2020) .  Namun,  harapan  tersebut  tidak  berjalan  dengan  baik, karena  masih  banyaknya  anak-anak  yang  harus  ikut  bekerja  sebagai  upaya  dalam  pemenuhan kebutuhan  ekonomi  keluarganya.  Salah  satunya  adalah  menjadi  pedagang  asongan.  Dikutip  dari laman  resmi  pemerintah  Kota  Denpasar,  pedagang  asongan  atau  Pedagang  Kaki Lima (PKL) yang melibatkan  anak-anak kian bermunculan.
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (dalam kpai.go.id)  menyebutkan bahwa pada tahun 2020, permasalahan  mengenai  pekerjaan  anak  makin  berkompleks  karena  adanya  wabah  dari  pandemik Covid-19  sehingga  memberikan  dampak  yang  cukup  signifikan  kepada  prekonomian  serta  sosial (Pramandari  &  Parwita,  2013) .  Namun  pada  situasi  ini  justru  ada  sebagian  keluarga  yang memanfaatkannya  untuk  menjadikan  anak  sebagai  tulang  punggung  dalam memberikan penambahan pada penghasilan  keluarganya. Salah satunya adalah menjadi  pedagang asongan .
Perda  No.1/2015  tentang  permasalahan  secara  mendasar  terjadi  di  Kota  Denpasar  telah mengatur  bahwa  pedangang  asongan  atau  PKL  tidak  diperbolehkan  beroperasi  karena mengganggu ketertiban  umum.  Pelanggaran ini tentu tidak bisa  dilanjutkan ke Sidang Tipiring karena mereka yang masih  dibawah  umur  atau  anak-anak,  karena  mereka  dilindungi  oleh  Undang-undang  Perlindungan Anak.  Namun,  pihak  anak-anak  tidak  diperhatikan  karena  orang  tua  mereka  berdalih  dengan menyatakan  bahwa  berjualan  juga  bagian  dari  membiayai  sekolah.  Padahal  Tindakan tersebut dapat tergolong  eksploitasi  terhadap anak. Sebagaimana disebutkan  dalam Pasal 59 (2d) UU No.34/2014.
Kondisi  pandemi  Covid-19  telah  memberikan  tekanan  ekonomi  yang  cukup  besar  kepada seluruh  lapisan  masyarakat.  Pelemahan  ekonomi  menyebabkan  kebutuhan  hidup  susah  untuk dipenuhi,  hal  ini  mampu  memberi  sebuah  dampak  yang  signifikan  kepada  anak-anak,  karena  orang tua  mereka  sebagian  besar  mengalami  kesulitan  kerja,  sehingga  mendorong  anak-anak  menjadi korban  ekspoitasi  sebagai  pedagang.  Sebelum  adanya  pandemi  pun  kondisi  anak-anak  yang menjadi pedagang  asongan  sudah  memprihatinkan,  terlebih  ketika  terjadi  pandemi  Covid-19,  tentunya  akan menjadi  lebih  sulit  bagi  mereka.  Ketiadaan  dari  aturan  khusus  yang  mengatur  terkait  pedagang asongan  yang  dilakukan  oleh  anak-anak,  menyebabkan  adanya  peluang  bagi  oknum  tertentu
khususnya orang tua yang tidak bertanggungjawab  untuk melakukan eksploitasi terhadap anak dengan kedok  ekonomi.  Hal  ini  tentunya  akan  merenggut  masa  anak-anak  mereka  dengan  segala hak yang seharusnya  mereka  dapatkan (Manggala  et  al.,  2021) .  Adanya  eksploitasi  ekonomi  terhadap  anak dengan  menyuruh  mereka  menjadi  pedagang  asongan,  tentunya  sudah  mengurangi  hak  yang seharusnya mereka dapatkan salah satunya hak untuk bermain dan belajar, karena waktu mereka habis digunakan  untuk berjualan di jalanan (Subhan,  2018) .
Berdasarkan  hasil  survey  Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan,  dapat  diketahui  bahwa hamper  sebagian  besar  anak-anak  membantu  pekerjaan  orang  tua,  dan  masih  ada  anak-anak  yang dipaksa  membantu  orang  tua mereka. Alasan ini tentunya menjadi konflik bagi anak itu sendiri. Ingin dan  rela  ataupun  dipaksa  untuk  bekerja  tentunya memberikan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak.  Hal  ini  karena  hak-hak  mereka  yang  harusnya  mereka  dapatkan  tidak  bisa  mereka  nikmati (Fitriani,  2016) .  Upaya  perlindungan  bagi  anak  yang  dieksploitasi  saat  ini  oleh  pemerintah  masih belum  mampu  memberikan  pengaruh  maksimal,  begitu  pula  dengan  aparat  penegak  hukum, masyarakat,  dan  pihak-pihak  terkait  lainnya  yang  berhak  membantu.  Melalui  penjatuhan  sanksi hukum  seharusnya  mampu  memberikan  keadilan,  namun  sebaliknya  eksploitasi  yang  dilakukan  oleh orangtua kepada anaknya secara ekonomi masih mendapat pembenaran dengan berbagai alasan. Inilah bentuk  ketidakadilan  hukum  yang  dianggap  dapat  mengakibatkan  jatuhnya  masyarakat  yang  lemah (menjadi  korban suatu kejahatan) agar diharuskan berurusan dalam dunia peradilan (Edy et al., 2020) . Berdasarkan  fenomena  di  atas,  maka  penelitian  ini  dilakukan  dengan  tujuan  untuk menelaah pengaturan  hukum  terhadap  pelaku tindak pidana eksploitasi anak dan mengungkapkan sanksi pidana bagi pelaku tindak eksploitasi  terhadap anak pada masa pandemi covid-19.

## II. METODE PENELITIAN
Tipe  penelitian  ini  menggunakan  penelitian  hukum  normatif.  Peneliti  melakukan  kajian  pada peraturan  hukum  yang  memakai  literatur  menjadi  konsep,  teori  serta  pendapat  dari ahli hukum pada permasalahan  yang  selanjutnya  akan  dianalisis.  Pendekatan  peneltian  ini  menggunakan  pendekatan konseptual  dan  Perundang-undangan.  Pada  metode  yang  menggunakan  pendekatan  Perundang- undangan peneliti butuh untuk paham dengan hierarki dan asas-asas pada aturan Perundang-undangan (Asikin  &  Amiruddin,  2012) .  Sumber  bahan  hukum  menggunakan  bahan  hukum  tersier,  sekunder, dan  primer.  Pengumpulan  bahan  hukum  memakai  teknik  pencatatan.  Bahan  hukum  yang  terkumpul selanjutnya  diolah  dan  dianalisis  untuk  memperoleh  suatu  kebenaran  dan  berusaha untuk memahami kebenaran tersebut. Bahan hukum yang sudah terkumpul dan telah dikelompokan serta dianalisis serta diolah  memakai  metode  interprensi  hukum  yang  secara  sistematis,  diberikan  penafsiran  dengan argumentasi  untuk  mendapatkan  suatu  simpulan  yang  bersifat  tepat,  benar,  dan  ilmiah,  serta  logis sebagai hasil akhir penelitian  ini.

## III.   HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Terhadap Anak
Seorang anak kecil yang diberdayakan untuk berdagang asongan di pinggir jalan agar menarik simpati masyarakat  membeli  barang  dagangannya,  untuk  memperoleh  sebuah  uang  yang  tidak  sedikit  tanpa melihat  kehidupan  serta  pendidikan  masa  kecilnya.  Terlebih  pada  masa  Pandemi Covid-19, tindakan eksploitasi  anak  secara  ekonomi  lebih  marak  terjadi.  Hal  tersebut  dikarenakan  banyak  orang  tua ataupun  oknum  yang  mengalami  kesulitan  ekonomi  dan  mengambil  jalan  yang  tidak  benar  dengan memanfaatkan anak untuk berdagang atau berjualan.
Anak  merupakan  tunas  muda  bangsa.  Oleh  karenanya  perlindungan  terhadap  anak  mendapat perhatian  serius  dari  Negara (Nashriana, 2011) . Hal tersebut tercantum dalam ketentuan pasal-pasal dalam  UU  Perlindungan  anak.  Pada  masa  Pandemi  Covid-19,  di  Kota  Denpasar  banyak  ditemui pedagang  asongan  yang  dijalankan  oleh  seorang  anak  yang  masih  berada  di  bawah  umur. Memanfaatkan  anak  untuk  berdagang  asongan  termasuk  bentuk  eksploitasi  secara  ekonomi. Seseorang anak yang diekploitasi secara ekonomi dalam bentuk berdagang asongan tergolong sebagai korban, karena anak tersebut mengalami  kerugian secara ekonomi.
Pengaturan  hukum eksploitasi terhadap anak khususnya eksploitasi secara ekonomi  pada masa pandemi  covid  19,  dalam  bentuk  pemanfaatan  anak  untuk  berdagang  asongan  diatur  pada  Pasal  13 (1b)  UU  perlindungan  anak,  menjelaskan  bahwa  seorang  anak  memiliki hak untuk memperoleh rasa
aman dari tindakan eksploitasi baik secara seksual ataupun ekonomi. Diperkuat dengan  ayat (2) yang menjelaskan  bahwa,  akan  diberikan  pemberatan  hukuman  apabila  pihak  yang  melakukan  eksploitasi tersebut adalah pengasuh dari seorang anak, wali,  serta orang tuanya.
Dengan  demikian,  tindakan  setiap  orang,  baik  itu  orang  tua  atau  orang  lain  yang memberikan pekerjaan  kepada  seorang  anak  untuk  menjadi pedagang asongan termasuk sebagai sebuah kegiatan dari eksploitasi kepada anak dari segi ekonomi. Selain pasal 13, perlindungan anak terhadap kejahatan eksploitasi juga dipertegas dalam pasal 59 (1)  serta (2),  Selanjutnya dalam pasal 66 yang menjelaskan mengenai  upaya-upaya  apa  saja  yang  harus  dijalankan  oleh  pemerintahan  Daerah,  lembaga pemerintahan,  serta  lembaga  lain  yang  pada  hal  mampu  memberikan  sebuah  perlindungan  khusus terhadap anak yang menjadi  korban eksploitasi  ekonomi.
Ketentuan Pasal  13 (1) UU Perlindungan Anak  telah mencerminkan implementasi asas negara hukum  yang  sangat  perduli  terhadap  kesejahteraan bangsa terutama kesejahteraan terhadap seorang anak  yang  berada  pada  masa  pandemic  covid-19.  Seorang  anak  merupakan  ujung  tombak  bangsa Indonesia  sehingga  harus  dilindungi  dengan  baik  agar  bisa  bertumbuh  dan  berkembang  dengan cara sejahtera  lahir  dan  batin.  Akan  tetapi,  dalam  peraturan  Perundang-undang  Indonesia  belum memberikan  peraturan  yang  secara  khusus  terkait  ketindak  pidanaan  dari  ekploitasi  kepada seorang anak  yang  terjadi  pada  masa  Pandemi  Covid-19.  Peraturan  yang  digunakan  baik  terkait  dengan larangan  dan  sanksi  terhadap  pelaku,  masih  menggunakan  UU  Perlindungan  anak.  Dimana  dalam penjabaran  tindak  pidana eksploitasi ekonomi  kepada seorang anak tidak secara spesifik menjelaskan eksploitasi  ekonomi  yang  terjadi  akibat  Pandemi  Covid-19.  Oleh  karenanya  dalam  hal  ini  terjadi kekosongan  norma  terhadap  pengaturan  hukum  tindak  pidana  eksploitasi  ekonomi  anak  yang  terjadi dalam  masa  Pandemi  Covid-19.  Dengan  demikian,  maka  sudah  sangat  jelas  bahwa  melakukan eksploitasi  terhadap  anak  secara  ekonomi  termasuk  salah  satunya  adalah  eksploitasi  anak  sebagi pedagang  asongan  merupakan  suatu  tindak  kejahatan  yang  serius  dan  diancam  dengan  pidana yang cukup berat.

## 2. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Eksploitasi Terhadap Anak pada Masa Pandemi Covid-19
Sanksi pidana merupakan akibat dari suatu perbuatan atau tindak pidana. Akibat dari suatu perbuatan yang  tergolong  pelanggaran  akan  melahirkan  sebuah  sanksi (Hutahaean,  2013) .  Terkait  hukuman moril  umumnya  terjadi  atau  sumbernya  dari  masyarakat  sekitar  atau  pun  dari  instansi  tempat seseorang  bekerja,  sedangkan  berkaitan  dengan  hukuman  atau  sanksi  fisik  umumnya  diberikan  oleh pihak  yang  memiliki  wewenang.  Sanksi  merupakan  suatu  kosakata  yang  sering  digunakan  dalam setiap aturan atau proses hukum di kalangan masyarakat. Salah satu aturan yang menggunakan istilah sanksi  di  dalamnya  yaitu  KUHP.  Sanksi  Pidana  merupakan  akibat  dari  sebuah  perbuatan  pidana. Perbuatan  pidana  mampu  terbagi  menjadi  dua  yakni  pidana  yang  memiliki  sifat  khusus  serta  pidana yang  memiliki  sifat  umum.  Adapun  perbuatan  pidana  yang  melanggar  Undang-undang  Perlindungan Anak termasuk ke dalam Pidana Khusus.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  103  dalam  KUHP  menyatakan  jika  kejahatan  terhadap  Anak merupakan  suatu  pidana  khusus,  yang  mana  sanksi  pidananya  juga  khusus  diatur  dalam  UU No.23/2003  Tentang  Perlindungan  Anak  serta  UU  No.35/2014.  Berdasarkan  hal  tersebut  diketahui bahwa perbuatan pidana terhadap seseorang yang tergolong  anak-anak masuk ke sebuah tindak pidana yang  memiliki  sifat  khusus.  Karena  termasuk  ke  dalam  tindak  pidana  khusus,  maka  sanksi  yang menjeratnya juga merupakan sanksi pidana khusus.  Suatu tindak pidana khusus akan diatur dalam UU yang  secara  spesifik  hanya  mengatur  mengenai  tindak  kepidanaan  tersebut.  Terkait  dengan  tindak pidana terhadap anak terdapat peraturan perundang-undangan  yaitu  UU Perlindungan  Anak.
Sanksi diberikan terhadap  seorang individu yang apabila melakukan suatu perbuatan salah yang benar-benar  berlebihan.  Penjatuhan  sanksi  terhadap  pedagang  asongan  yang  berjualan  tidak  pada tempatnya  umumnya  diatur  dalam  peraturan  daerah.  Hal  tersebut  bergantung  pada  ketentuan  tata ruang  masing-masing  daerah.  Khususnya  pada  Kota  Denpasar  termuat  aturan  daerah  No.1/2015 mengenai  ketertiban  umum  yang  memuat  mengenai  wilayah  atau  daerah  mana  saja  yang memperbolehkan  seseorang  berdagang  asongan.  Pedagang  asongan  pada  kenyataannya  banyak dilakoni  oleh  anak-anak.  Sesungguhnya  memberdayakan  seorang  anak  untuk  berdagang  asongan merupakan  suatu  yang  bertentangan  dengan  undang-undang.  Seorang  anak  apabila  dipekerjakan sebagai pedagang asongan termasuk suatu tindakan  eksploitasi  terhadap anak.
Suatu  tindakan  eksploitasi  anak untuk berdagang asongan dikatakan pebagai eksploitasi secara ekonomi  karena  memberi  keuntungan  materi  terhadap  suatu  pihak.  Seseorang  yang mempekerjakan anak  tersebut  untuk  berdagang  asongan  akan  memperoleh keuntungan secara ekonomi yang didapat dari  hasil  penjualan  asongan  anak  tersebut.  Oleh  karenanya  maka  seorang  anak  yang  dieksploitasi secara ekonomi melalui  berdagang asongan merupakan suatu tindak pidana.
Adapun  sanksi  yang  diberikan  kepada  seorang  yang  melakukan  eksploitasi  ekonomi  melalui berdagang  asongan  kepada seorang anak telah diatur pada UU perlindungan anak kepada  eksploitasi baik  ekonomi  maupun  seksual.  Penjatuhan  sanksi  tidak  hanya  diberikan  kepada  seseorang  yang melakukan  eksploitasi  baik  ekonomi  maupun  seksual,  tetapi  diberikan  juga  kepada  orang  yang melakukan  pembiaran  terhadap  tindakan  tersebut.  Adapun  sanksinya  diatur  dalam  Pasal  78  UU No.23/2002 tentang Perlindungan  anak.
Sanksi  kepada  seorang  pelaku  yang  melakukan tindak pidana eksploitasi anak secara ekonomi dalam bentuk pedagang asongan bukan hanya termuat didalam UU. Peraturan Daerah Kota Denpasar mengatur  mengenai  sanksi  terhadap  pedagang  asongan  yang  berjualan  tidak  pada  lokasi  yang disediakan.  Karena  anak-anak  korban  eksploitasi  berdagang  asongan  sembarang  tempat,  misalnya persimpangan jalan. Adapun sanksi yang  dikenkan sesuai dengan aturan daerah yang ada di Denpasar No.1/2015  mengenai  ketertiban  umum.  Dampak  dari  penjatuhan  sanksi  bertujuan  untuk meminimalisir  orang  tua/wali  atau  pihak  lain  melakukan  eksploitasi  terhadap  anak.  Sehingga diberikan  sanksi  pidana  berupa  kurungan  atau  denda  yang  mana  tujuannya  agar  menghasilkan  efek jera.  Akan  tetapi  selain  memberikan  sanksi  terhadap  pelaku  eksploitasi  anak,  perlindungan  terhadap anak korban eksploitasi  juga perlu diberikan.

## IV.   SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan  hasil  analisis  data  dapat  disimpulkan  bahwa  pengaturan  hukum  terhadap  pelaku  tindak pidana  eksploitasi  terhadap  anak  secara  ekonomi  pada  masa  Pandemi  Covid-19  tidak  diatur  secara khusus  dalam  Undang-undang.  Oleh  karenanya  dalam  hal ini terjadi kekosongan norma. Akan tetapi tindak  pidana  eksploitasi  anak  secara  ekonomi apabila ditinjau dari peraturan  undang-undang bersifat khusus baik jenis tindak pidananya, penyelesaiannya, dan sanksinya. Berdasarkan ketentuan Pasal 103 dalam KUHP menyatakan jika kejahatan terhadap Anak merupakan suatu pidana khusus, yang mana sanksi  pidananya  juga  khusus  diatur  dalam  UU  Nomor  23  Tahun  2003  tentang  Perlindungan  Anak dan  UU  Nomor  35  Tahun 2014. Sanksi pidana bagi pelaku tindak eksploitasi ekonomi terhadap anak pada masa Pandemi Covid-19 tidak diatur secara khusus dalam Undang-undang. Namun terkait sanksi tindak  pidana  eksploitasi  ekonomi  terhadap  anak  secara  umum  diatur  dalam  Undang-undang Perlindungan  anak.  Apa  bila  pelakunya  orangtua/wali  atau  pengasuh  anak  melakukan segala bentuk perlakuan eksploitasi,  maka pelaku dikenakan pemberatan hukum.

## 2. Saran
Berdasarkan  pembahasan  dan  simpulan  di  atas,  maka  saran  dalam  penelitian  ini  adalah  diharapkan kepada  pemerintah,  agar  disusun  aturan  yang  lebih  jelas  dan  spesifik  mengenai  eksploitasi  anak khususnya  yang  dipaksa  untuk  berdagang  asongan.  Selain  itu  diperlukan  hukuman  pidana yang lebih berat agar orang tua atau wali tidak dengan mudahnya melakukan eksploitasi terhadap anak. Terhadap masyarakat,  agar  memberikan  pengawasan  dan perhatian terhadap pedagang asongan yang masih di bawah  umur  atau  anak-anak.  Untuk  peneliti  selanjutnya,  untuk  bisa  menggunakan  metode penelitian secara  empiris  agar  dapst  mengetahui  secara  nyata  di  lapangan  berkaitan  penerapan  dari  peraturan Perundang-undangan tentang eksploitasi  anak.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggraini,  M.  (2020).  Fenomena  Pekerja  Anak  (Kasus  Pedagang  Asongan  Anak  di  Kawasan Ekonomi  Khusus Mandalika,  Lombok  Tengah). Jurnal Respirokal , 2 (1). Asikin,  Z.,  &  Amiruddin.  (2012). Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum .  Raja  Grafindo  Persada: Jakarta.
Atmasasmita, R. (1997). Peradilan Anak di Indonesia . Mandar Maju: Bandung . Edy, D. W., Dewi, A. A. S. L., & Widyantara, I. M. M. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap An ak
Di Bawah Umur Sebagai Pengemis, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 1, No . 2 , h al. 1 05 . 1 (2), 104–109.
Fitriani,  R.  (2016).  Peranan  Penyelenggara  Perlindungan  Anak  Dalam  Melindungi  Dan  Memenuhi Hak-Hak Anak. Jurnal Hukum Samudra Keadilan , 11 (2), 250–358 . Hutahaean, B. (2013). Penerapan Sanksi Pidana Anak. Jurnal Yudisial , 6 (1).
Manggala, I. G. F., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2021). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana  Kebiri dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Jurnal Konstruksi Hukum , 2 (1), 46–51.
Marlienna,  E. (2017). Analisis Yuridis Tindak Pidana Eksploitasi Anak yang Dilakuka n o leh Ora n g Tua . University Research.
Nashriana. (2011). Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia . PT Raja Grafindo Persada . Piri,  M.  T.  (2013).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Tindakan  Eksploitasi  Anak  (Kajian  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002). Lex Administratum , 1 (2), 28.
Pramandari,  P.  Y.,  &  Parwita,  G.  B.  S.  (2013).  Aspek  Sosial  Ekonomi  dan  Budaya  dalam Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Tenganan Pegringsingan. Equilibrium , 11 (1), 34–41. Raharjo. (2002). Polri Sipil dan Perubahan Sosial di Indonesia . Kompas: Jakarta . Subhan.  (2018).  Eksploitasi  Anak  Jalanan  di Pantai Amahami Kota Bima. Jurnal Komunikasi Dan Kebudayaan , 5 (1), 88–94.