## PENDAHULUAN
Pandemi COVID-19 perlu disikapi oleh setiap individu  di  tanah  air.  Penyebaran  virus  SARS- CoV-2 penyebab COVID-19 masih terus terjadi. Kondisi  krisis  diperparah  fasilitas  dan  sumber daya manusia yang terbatas baik keahliannya dan pengetahuannya. Penting sekali kesadaran semua pihak  untuk  melawan  pandemic  COVID-19 karena  kondisi  yang  dihadapi  saat  ini  sangat serius.  Oleh  karena  itu  diperlukan  solidaritas masyarakat  di  tengah  krisis  COVID-19,  saling membantu  merupakan  bagian  dari  kearifan lokal yang dimiliki bangsa Indonesia.
Solidaritas  dalam  bentuk  apapun  dapat disumbangkan  kepada  mereka  yang  terimbas dampak  penyebaran  virus  ini.  Solidaritas  yang paling  utama  untuk  meringankan  kerja  tenaga medis  adalah  dengan  selalu  mentaati  semua anjuran  pemerintah  melalui  kebijakan-kebijakan
dalam  menghadapi  dan  menyelesaikan  masa pandemic  ini.  Pemerintah  telah  mengeluarkan Keppres  No.  11  Tahun  2020  tentang  Penetapan Kedaruratan  Kesehatan  Masyarakat  Covid-19, PERPU  No.  1  Tahun  2020  tentang  Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk  Penanganan  Pandemi  Covid-19,  serta  PP No.  21  Tahun  2020  tentang  Pembatasan  Sosial Berskala  Besar  dalam  Rangka  Percepatan Penanganan  Covid-19.  Kebijakan  pemerintah dalam rangka menghadapi darurat kesehatan dan pencegahannya  menjadi  tanggungjawab  kita bersama,  sayangnya  masyarakat  kadangkala kurang menyadari pentingnya mendukung kebijakan dan program pemerintah.
LPPM  UTM  menginisiasi  model  Abdimas Tematik  Satgas  COVID-19  di  Semester  Genap Tahun  Akademik  2019/2020.  Hal  ini  dilakukan untuk  membantu  masyarakat  dan  pemerintah

## Penyuluhan Kebijakan Era Normal Baru Sebagai Upaya Pencegahan Penularan Covid-19 Di Kecamatan Kamal
Rina Yulianti Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Jl. Raya Telang No 02 Kamal Bangkalan 69162 Madura Jawa Timur
* E-mail : rina.yulianti@trunojoyo.ac.id
DOI: https://doi.org/10.21107/pangabdhi.v7i1.9210 Naskah diterima 14 Desember 2020, Revisi 20 Maret 2021, Terbit 29 April 2021

## Abstract
Government has issued Presidential Decree No. 11 of 2020 concerning the Determination of Covid-19 Public Health Emergencies, PERPU No. 1 of 2020 concerning State Financial Policies and Financial System Stability for Handling the Covid-19 Pandemic, as well as PP No. 21 of 2020 concerning Large-Scale Social Restrictions in  the  Context  of  Accelerating  the  Handling  of  Covid-19.  It  is  our  collective  responsibility  to  support government  policies  in  dealing  with  health  emergencies  and  prevention.  Unfortunately,  the  community sometimes does not realize the importance of supporting government policies and programs. The purpose of this service grant is to increase public legal awareness of the obligation to comply with health protocols which are the basis for the new normal era and also provide learning to prevent the transmission of corona virus 19 Based on the Decree of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number Hk.01.07 / Menkes / 382/2020 concerning Health Protocols for Communities in Public Places and Facilities in the Context of Prevention  and  Control  of  Corona  Virus  Disease  2019  (Covid-19) .  Legal  counseling  methods  are  used  to disseminate various government policies in accordance with Article 1 paragraph 1 of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number: M.01-PR.08.10 of 2006 concerning the Pattern of Legal Counseling. Indirect counseling activities were carried out by distributing banners on each  of  the  hamlet's  main  roads,  installing  x-banners  at  public  service  offices,  distributing  masks  and spraying disinfectants in public service and worship places. This new normal era behavior policy counseling has provided knowledge and changed the pattern of people's attitudes in their activities during the Covid-19 pandemic. Law enforcement to implement this government policy needs to be supported by the authorized parties and the active village government in carry out socialization.
Keywords : counseling, law, policy, new normal, Covid-19
dalam menanggulangi wabah yang makin meluas. Dosen  dan  mahasiswa  melaksanakan  satgas COVID-19  mulai tanggal  29 Juni  hingga  24 juli 2020  dengan  menempati  lokasi  KKN  sesuai dengan desa/daerah asal masing-masing. Kegiatan abdimas ini dilaksanakan di Kecamatan Kamal  dengan  memilih  beberapa  desa  untuk disinergikan  dengan  program  kerja  KKN mahasiswa.
Masyarakat  harus  melakukan  perubahan  pola hidup dengan tatanan dan adaptasi kebiasaan yang baru ( new normal ) agar dapat hidup produktif dan terhindar dari penularan COVID-19. Kedisiplinan dalam menerapkan prinsip pola hidup yang lebih bersih dan sehat merupakan kunci dalam menekan penularan COVID-19 pada masyarakat, sehingga diharapkan  wabah  COVID-19  dapat  segera berakhir.  Kegiatan  penyuluhan  ini  mempunyai tujuan yaitu : 1. Untuk memberikan pemahaman, pengetahuan dan  kesadaran  pada  masyarakat  adanya kebijakan pemerintah tentang protokol kesehatan  dalam  menghadapi  era  baru  pada masa pandemi COVID 19.
2. Menumbuhkan kesadaran pentingnya
penggunaan  masker  agar  terhindar  dari penularan dan sebagai alat pelindung diri agar tetap  bisa  beraktifitas  ditengah  pandemi COVID-19.
3. Memberikan  pemahaman  dan  kesadaran pentingnya penyemprotan
disinfektan
ditempat-tempat  publik  dan  sarana  ibadah untuk mencegah penularan COVID 19.

## METODE
Seiring kebijakan pemerintah untuk melakukan  jaga  jarak  dan  menghindari kerumuman banyak orang maka, program kerja yang  akan  dilaksanakan  melalui  metode penyuluhan hukum tidak langsung dan pemberian  pembelajaran  dengan  cara  daring. Adapun  program  kerja  yang  akan  dilakukan adalah :
1. Penyuluhan kebijakan  pemerintah  tentang protokol  kesehatan  dalam  menghadapi  era baru pada masa pandemic COVID 19.
2. Penyuluhan pentingnya penggunaan masker diikuti pembagian masker agar terhindar dari penularan  dan  sebagai  alat  pelindung  diri untuk  tetap  beraktifitas  ditengah  pandemic COVID 19 diera normal baru.
3. Tutorial pembuatan disinfektan dan menumbuhkan kesadaran pentingnya penyemprotan  disinfektan  ditempat-tempat
umum,  layanan  pemerintah  dan  sarana ibadah  untuk  mencegah  penularan  COVID 19.
Metode  pelaksanaan  penyuluhan  hukum diberikan dalam bentuk:
1. Metode  penyuluhan  tidak  langsung  akan pentingnya pemahaman dan kesadaran untuk mentaati  kebijakan  pemerintah  tentang protokol  kesehatan  dalam  menghadapi  era baru  pada  masa  pandemic  COVID  19. Adapun  bentuk  penyuluhan  tidak  langsung ini  berupa  pemasangan  spanduk  tematik protokol kesehatan ditiap dusun yang ada di Desa Banyuajuh.
2. Metode  tutorial  pembuatan  disinfektan  dan pengaplikasiannya dilakukan di Desa
Telang.
3. Metode  penyuluhan  kesadaran  masyarakat untuk menggunakan masker dan pentingnya untuk dipakai pada saat melakukan aktifitas diluar  rumah  akan  diberikan  dengan  model penyuluhan  video  dan  diikuti  dengan pembagian  masker  ditiap  dusun  Desa  Gili Barat. Penyuluhan dan tutorial program kerja menggunakan  teknologi  virtual  melalui video  dan  aplikasinya  langsung  untuk mengimplementasikan  rencana  program dengan  tetap  memperhatikan  protokol kesehatan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Masih  rendahnya  tingkat  pendidikan  di Kecamatan  Kamal  menyebabkan  minimnya sumber  daya  manusia  yang  mumpuni.  Kepala Desa  Gili  Barat,  selaku  koordinator  asosiasi seluruh  Kepala  Desa  di  kecamatan  Kamal menyatakan, bahwa para Kepala Desa (Kades) di wilayah  kecamatan  Kamal  rata-rata  hanya berpendidikan  sampai  jenjang  SMA  bahkan beberapa hanya tamatan SMP, sedikit sekali yang tamatan Sarjana.
Desa  yang  dipilih  sebagai  lokasi  pelaksaan abdimas  tematik  adalah  Desa  Telang,  Desa Banyuajuh  dan  Desa  Gili  Barat.  Ketiga  desa dipilih  untuk  mensinergikan  dengan  program kerja mahasiswa yang telah direncanakan. Dalam rangka  terlaksananya  rencana  pembangunan jangka  panjang  nasional,  sumber  daya  manusia merupakan  subjek  penting  dalam  pembangunan. Saat  ini  bangsa  Indonesia  sedang  menghadapi tantangan  yang  mengharuskan  sumber  daya manusia  beradaptasi  dengan  situasi  pandemi. Belum  ditemukannya  vaksin  dan  pengobatan definitif COVID-19 diprediksi akan
memperpanjang  masa  pandemi,  sehingga  negara harus  bersiap  dengan  keseimbangan  baru  pada kehidupan  masyarakatnya.  Aspek  kesehatan, sosial, dan ekonomi harus berjalan beriringan dan saling  mendukung  agar  tercapai  tujuan  yang diharapkan.  Untuk  itu  berbagai  kebijakan percepatan  penanganan  COVID-19  harus  tetap mendukung  keberlangsungan  perekonomian  dan aspek  sosial  masyarakat.  Tempat  dan  fasilitas umum  merupakan  area  dimana  masyarakat melakukan  aktifitas  kehidupan  sosial  dan berkegiatan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Risiko pergerakan orang dan berkumpulnya  masyarakat  pada  tempat  dan fasilitas  umum,  memiliki  potensi  penularan COVID-19  yang  cukup  besar.  Agar  roda perekonomian  tetap  dapat  berjalan,  maka  perlu dilakukan  mitigasi  dampak  pandemi  COVID-19 khususnya di tempat dan fasilitas umum.
Gambar 1. Penyuluhan Kebijakan Era Normal Baru di Desa Banyuajuh Berdasarkan program kerja yang dilaksanakan di  Desa  Banyuajuh,  Desa  Gili  Barat  dan  Desa Telang maka target dan capaian kegiatan abdimas ini dinilai dengan tolok ukur sebagai berikut: (1) meningkatnya  pemahaman,  pengetahuan  dan kesadaran masyarakat adanya kebijakan pemerintah  tentang  protokol  kesehatan  dalam menghadapi era baru pada masa pandemi COVID 19  yang  ditandai  dengan  masyarakat  memiliki pemahaman, pengetahuan dan kesadaran masyarakat adanya kebijakan pemerintah tentang protokol  kesehatan;  (2)  meningkatnya  dan perubahan pola pikir masyarakat akan pentingnya penggunaan masker agar terhindar dari penularan dan  sebagai  alat  pelindung  diri  untuk  tetap
beraktifitas  ditengah  pandemic  COVID  19. Ditandai dengan masyarakat terbiasa menggunakan masker dan sadar akan pentingnya pemakaian  masker  untuk  aktifitas  diluar  rumah; (3)  tumbuhnya  pemahaman  dan  kesadaran pentingnya  penyemprotan  disinfektan  ditempat- tempat public dan sarana ibadah untuk mencegah penularan  COVID  19  yang  ditunjukkan  dengan masyarakat  dapat  membuat  disinfektan  dan menyadari pentingnya menyemprot didisinfektan terutama di tempat umum dan ibadah.
Gambar 2. Penyuluhan Pentingnya Pemakaian Masker di Desa Gili Barat Penyuluhan  pentingnya  pelaksanaan  berbagai aktivitas  dengan  protokol  kesehatan  pada  masa era  normal  baru  didasarkan  pada  ketentuan- ketentuan  yang  diatur  dalam  Keputusan  Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/382/2020  tentang  Protokol Kesehatan  Bagi  Masyarakat  di  Tempat  dan
Fasilitas  Umum  dalam  Rangka  Pencegahan  dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19).
Ketentuan-ketentuan dalam keputusan Menteri ini  memuat  prinsip  umum  protokol  Kesehatan masyarakat  dimana  masyarakat  memiliki  peran penting  dalam  memutus  mata  rantai  penularan COVID-19  agar  tidak  menimbulkan  sumber penularan  baru/ cluster pada  tempat  –  tempat dimana  terjadinya  pergerakan  orang,  interaksi antar  manusia  dan  berkumpulnya  banyak  orang. Masyarakat  harus  dapat  beraktivitas  kembali dalam  situasi  pandemi  COVID-19  dengan beradaptasi pada kebiasaan baru yang lebih sehat, lebih  bersih,  dan  lebih  taat,  yang  dilaksanakan oleh  seluruh  komponen  yang  ada  di  masyarakat serta  memberdayakan  semua  sumber  daya  yang ada. Peran masyarakat untuk dapat memutus mata rantai  penularan  COVID-19  (risiko  tertular  dan menularkan) harus dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan.

## Gambar 3. Penyuluhan dan Penyemprotan Disinfektan di Rumah Ibadah Desa Telang
Kepentingan  umum  yang  terutama  adalah kepentingan  negara  untuk  melindungi  eksistensi dan  hakikat  negara  dan  kepentingan  untuk mengawasi dan memajukan kesejahteraan sosial. Pembentukan  hukum  harus  memperhatikan hukum yang hidup. Terdapat perimbangan antara hukum  tertulis  dan  hukum  tidak  tertulis. Perkembangan  hukum  sangat  dipengaruhi  oleh kondisi ideologi, politik, sosial, dan budaya. Jadi, tidak  hanya  sekedar  keinginan  pemerintah. ( Jainah,  2012 ) Kebijakan-kebijakan  yang  telah dikeluarkan oleh pemerintah seyogyanya diimplementasikan  dengan  baik  oleh  semua pihak.  Untuk  itu  penegakan  terhadap  peraturan- peraturan  terkait  penanganan  covid_19  ini menjadi penting.

## KESIMPULAN
Pengabdian  masyarakat  melalui  kegiatan penyuluhan  memberikan  dampak  besar  bagi perubahan  pola  perilaku  masyarakat  dalam menerapkan  protokol  Kesehatan  pada  saat beraktifitas  pada  era  normal  baru.  Keterlibatan penegak  hukum  dan  pemerintah  desa  menjadi penting  untuk  menegakkan  disiplin  protokol Kesehatan pada era normal baru.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan terima diberikan pada LPPM Universitas  Trunojoyo  yang  telah  mendukung penuh  program  hibah  pengabdian  masyarakat pada era normal baru

## DAFTAR PUSTAKA
Basuki,  B.  (2020).  75  Tahun  Negara  Hukum:
Refleksi Atas Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum Dalam Kerangka Penegakan  Hukum  di  Indonesia. Jurnal Literasi Hukum . Vol 4 (2).
Biroli,  A.    (2015).  Problematika  Penegakan
Hukum  Di  Indonesia  (Kajian  Dengan Perspektif Sosiologi Hukum. Jurnal Dimensi . Vol 8 (2). Fadjar, M. (2013). Teori-Teori Hukum Kontemporer. Malang : Setara Press.
Jainah,  Z.O.  (2012).  Penegakan  Hukum  Dalam Masyarakat. Jurnal  Rural  &  Development Vol 3 (2).
PERPU  No.  1  Tahun  2020  tentang  Kebijakan Keuangan  Negara  dan  Stabilitas  Sistem Keuangan  untuk  Penanganan  Pandemi Covid-19
Keppres No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid- 19
PP  No.  21  Tahun  2020  tentang  Pembatasan Sosial  Berskala  Besar  dalam  Rangka Percepatan Penanganan Covid-19