## KONTRIBUSI BUDAYA POLITIK LOKAL DALAM DEMOKRATISASI
(Kajian Budaya Politik dan Demokrasi Lokal Pascareformasi di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang)

## Yuwanto, Arif Sofianto

## Abstract
The Reformasi (Reform)  of  1998  led  to  changes  in  Indonesia's  various  governmental institutions,  reforms  upon  the  structures  of  the  judiciary,  legislature,  and  executive  office.  All  those changes  aspects  of  national  politics  affected  public  orientations  and  political  activity.  In  the  light  of political culture, this study is aiming to know how the national politics changes on procedural level of democratization  after Reformasi influence  the  substantial  changing  of  local  political  culture.  This study employs a descriptive-qualitative method, and designated Banyumanik Subdistrict in Semarang Municipal as a research site. This study conluded that the changing of national politics on procedural level of democratization are dosen’t influence the substantial changing of local political culture Keywords: politial culture, democratization, local democracy

## A.  PENDAHULUAN
Demokrasi  telah  menjadi  arus  utama  dalam  sistem  pemerintahan  di  dunia saat  ini.  Hasil  penelitian  UNESCO  menunjukkan  bahwa  demokrasi  adalah  nama yang  paling  baik  dan  wajar  untuk  semua  sistem  organisasi  politik  dan  sosial  yang diperjuangkan  oleh  pendukung-pendukung  yang  berpengaruh  (Miriam  Budiardjo, 2008:105).  Di  Indonesia,  perubahan  politik  pascajatuhnya  Orde  Baru  diwarnai dengan  semangat  membangun  tatanan  kehidupan  yang  bertumpu  pada  nilai-nilai demokrasi.  Demokrasi  menjadi  isu  utama  dalam  penataan  struktur  pemerintahan maupun  tata  kelola  kehidupan  masyarakat.  Akan  tetapi  realitas  di  lapangan  masih perlu  dipertanyakan  apakah  kehidupan  politik  pascareformasi  benar-benar  menuju ke arah demokrasi substansial. Reformasi politik sebagai bentuk transisi demokrasi di  Indonesia  dapat  dilihat  menggunakan  analisis  Haynes  (2000:134-137)  yang menguraikan  bahwa  di  kebanyakan  negara  dunia  ketiga,  transisi  demokrasi  lebih banyak  memerlihatkan  wajah  demokrasi  formal.  Demokrasi  hanya  terlihat  di permukaan yang terpusat pada prosedur dan tata kelembagaan dan tidak membawa ke arah substantif yang berpusat pada nilai. Di tingkat masyarakat lokal, demokrasi dimaknai  sebagai  liberalisasi  politik  yang  berwajah  protes  sosial  berupa  aksi menjatuhkan  pemimpin-pemimpin  yang  bermasalah,  sebagaimana  dikemukakan Sutoro Eko (2004:61).
Pertanyaan  besar  yang  kini  dihadapi  Indonesia  pascareformasi  adalah demokrasi  seperti  apa  yang  hendak  dicapai  dan  bagaimana  mencapai  demokrasi yang  diharapkan  tersebut.  Hal  ini  berkaitan  dengan  ketidakpastian  arah demokratisasi  di  Indonesia  di  tengah  banyaknya  konsep  demokrasi  serta karakteristik  demokrasi  yang  berbeda-beda.  Hasil  penelitian  UNESCO  juga menyebutkan  bahwa  konsep  demokrasi  dianggap  ambigu  atau  mempunyai  banyak pengertian mengenai  ide  dan  praktiknya;  dan  secara  umum  tersusun  dari  nilai-nilai universal yang juga diwarnai dengan nilai lokal (Miriam Budiardjo, 2008:105).
Secara universal, Schumpeter sebagaimana dikutip oleh Agustino (2007:139- 140)  mengemukakan  bahwa  demokrasi  ialah  kehendak  rakyat  dan  kebaikan bersama.  Henry  B.  Mayo  seperti  yang  dikutip  Budiardjo  (2008:117)  menyatakan bahwa  sistem  politik  yang  demokratis  adalah  di  mana  kebijakan  umum  ditentakan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektf oleh rakyat dalam pemilihan  berkala  berdasar  prinsip  kesamaan  politik  dan  diselenggarakan  dalam suasana  terjaminnya  kebebasan  politik.  Berdasarkan  prinsip  kelembagaan,  Dahl sebagaimana  dikutip  Sahid  (2009:251)  menyatakan  bahwa  setidaknya  ada  6
lembaga  dalam  implementasi  demokrasi. Pertama ,  pemimpin  yang  dipilih  melalui pemilu; kedua ,  pemilu  yang  jujur,  adil,  bebas  dan  periodik; ketiga ,  kebebasan berpendapat; keempat ,  terbukanya  akses  informasi; kelima otonomi  asosiasional bagi warga; dan keenam hak kewarganegaraan yang inklusif.
Berkaitan  dengan  nilai  lokal  demokrasi,  sebuah  penelitian  yang  pernah dilakukan  mengenai  nilai  budaya  politik  dan  demokrasi  lokal  menyimpulkan  bahwa secara  umum  terdapat  kesamaan  nilai  demokrasi  di  semua  wilayah  yang  diteliti, yaitu  yaitu  persamaan  ( equality ),  pemilihan  umum  ( election ),  kebebasan berpendapat  ( freedom  of  expression ),  dan  musyawarah  untuk  mufakat  ( concensus and  deliberation ).  Ditemukan  ada  korelasi  positif  antara  demokrasi  lokal  dengan level  budaya  politik,  ada  atau  tidaknya  demokrasi  lokal,  tergantung  pada  budaya politik  mampu  mendorong  realisasinya.  Sebagai  masyarakat  yang  majemuk, demokrasi  nasional  salahsatunya  ditopang  oleh  demokrasi  lokal  dan  interaksi antarlokal. Dengan demikian upaya demokratisasi di Indonesia, dimulai dari bawah, karena demokrasi lokal merupakan penopang demokrasi nasional (Siti Zuhro et al., 2009:268-270).
Dengan  demikian,  bahasan demokratisasi  juga  terkait  dengan  budaya  politik hingga  ke  tingkat  lokal.  Menurut  Almond  dan  Verba  sebagaimana  dikutip  Chilcote (2007:302),  budaya  politik  merupakan  orientasi  politik  dan  sikap-sikap  yang dipegang  individu-individu  dalam  berhubungan  dengan  sistem  politik  mereka,  yang kemudian  menjadi  agregat  pada  tingkat  kolektif.  Pye  sebagaimana  dikutip  Chilcote (2007:299) menyatakan bahwa budaya politik merupakan metode kerja dari hal-hal terpendam psikologi individual yang kompleks hingga ke tingkat agregat sosial. Pye membedakan  budaya  politik  pada  tingkat  individu  sebagai  kontrol  perilaku  politik yang  efektif,  dan  tingkat  kolektif  sebagai  struktur  sistematis  nilai-nilai  dan pertimbangan  rasional  yang  memastikan  koherensi  kinerja  intstitusi-institusi  dan organisasi-organisasi.
Terkait penjelasan di atas, penelitian ini berangkat dari beberapa pertanyaan terkait  demokratisasi  pascareformasi  dan  nilai-nilai  budaya  politik  yang mendukungnya. Pertama ,  apakah  perubahan  politik  reformasi  membawa  pengaruh substansial dalam pembangunan demokrasi di Indonesia, sampai pada tingkat lokal. Kedua ,  bagaimanakah  dalam  sebuah  masyarakat  yang  majemuk  dapat  terbangun sebuah  karakter  budaya  politik  yang  mampu  menopang  demokrasi. Ketiga , bagaimana  budaya  politik  yang  terbangun  tersebut  dapat  berkontribusi  bagi perwujudan demokrasi.
Kecamatan  Banyumanik  adalah  salah  satu  wilayah  majemuk,  yang  cukup beragam  secara  sosial,  budaya,  ekonomi  dan  politik.  Wilayah  di  pinggiran  selatan Kota  Semarang  ini  merupakan  salah  satu  pusat  perkembangan  permukiman  dan industri,  namun  nilai-nilai  tradisional  juga  masih  menampakkan  bentuk  yang  kuat. Ada  masyarakat  yang  masih  bercorak  tradisional,  terdidik  dalam  tradisi  lokal,  ada kalangan  menengah  perkotaan  terdidik  dalam  tradisi  modern.  Dengan  demikian, Kecamatan  Banyumanik  merupakan  wilayah  yang  menarik  untuk  dikaji  bagaimana nilai budaya politik yang terbentuk mampu mendukung demokratisasi pascareformasi.
Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini ialah menganalisis bagaimanakah perubahan-peruabahan pascareformasi memberi bentuk bagi nilai budaya politik dan perwujudan demokrasi di tingkat lokal serta kontribusi nilai-nilai budaya politik masyarakat bagi perwujudan demokrasi lokal.

## A.1. Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif.  Subjek  penelitian  adalah  masyarakat  Kecamatan  Banyumanik  beserta lembaga sosial . Informan berasal dari aparat pemerintahan lokal, tokoh masyarakat, pimpinan  lembaga  kemasyarakatan  dan  warga  biasa.  Instrumen  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  ialah  panduan  wawancara  mendalam  dan  daftar  pertanyaan (kuesioner) terbuka. Penelitian ini menggunakan teknik analisis yang dikembangkan oleh  Spradley.  Analisis  model  Spradley  merupakan  kesatuan  proses  linear  yang dimulai dari analisis domain, analisis taksonomi, analisis komponensial dan analisis tema budaya.

## B.  PEMBAHASAN B.1. Gambaran Umum
Kecamatan  Banyumanik  adalah  wilayah  yang  majemuk,  dari  sekian  banyak keberagaman,  yang  paling  menonjol  di  banyak  tempat  adalah  pertemuan  nilai  dan perilaku tradisional dengan modern. Warga asli yang masih menjalankan tradisi dan dengan  nilai  tradisional,  berbaur  dengan  semakin  maraknya  pembangunan  pabrik dan pusat perbelanjaan, permukiman baru dengan pendatang dari berbagai tempat.
Hal  lain  yang  penting  adalah  tingkat  partisipasi  penduduk  Kecamatan Banyumanik  tergolong  baik.  Tingkat  partisipasi  pemilih  di  Kecamatan  Banyumanik pada  Pemilu  Walikota  Semarang  tahun  2010  sebesar  61,44%  dan  rata-rata  untuk Kota Semarang adalah 60,06%.

## B.2. Nilai Budaya Lokal, Nilai Politik dan Demokrasi
Kontribusi budaya politik terhadap demokratisasi dapat dikelompokkan menjadi 2  hal  penting  yang  saling  terkait, pertama adalah  kontribusi  terhadap  pemahaman atau  nilai-nilai  demokrasi  di  tingkat  masyarakat, kedua adalah  kontribusi  terhadap perilaku  demokratis  dalam  keseharian  masyarakat.  Kedua  kontribusi  tersebut masing-masing  memiliki  sisi  konstruktif  dan  destruktif  bagi  demokrasi  yang  berasal dari nilai lama maupun nilai baru yang berkembang pascareformasi.

## B.2.a. Pemahaman / Nilai Demokrasi
Kontribusi pada pemahaman/nilai demokrasi bisa dibedakan menjadi kontribusi yang konstruktif dan destruktif. Kontribusi-kontribusi tersebut muncul dari 2 sumber, yaitu nilai tradisi yang sudah berjalan dan nilai baru yang muncul seiring perubahan dalam masyarakat.
Kontribusi  yang  konstruktif  berasal  dari  nilai-nilai  tradisi  dan  kebiasaan masyarakat  adalah  penerimaan  terhadap  aturan  main  yang  cukup  baik,  toleransi terhadap  perbedaan  yang  tinggi  dan  nilai  kebersamaan  tinggi.  Walaupun  terdapat perbedaan  di  beberapa  wilayah,  tergantung  apakah  wilayah  tersebut  perdesaan, perkotaan, kampung atau perumahan, akan tetapi ada pola umum yang menjadi ciri utama.
Mematuhi  aturan  main  dan  prosedur  menjadi  nilai  yang  tinggi  dalam masyarakat.  Nilai-nilai  tersebut  terwujud  dalam  kesediaan  warga  masyarakat melestarikan  tradisi  dan  adat  yang  sudah  berjalan  cukup  lama  sebagai  sebuah keutamaan. Sesuatu yang sudah terpola dan terus dilakukan, sebagai sesuatu yang dianggap  baik  masih  dijaga  oleh  warga.  Tradisi  seperti nyadran , apitan (sedekah bumi), pudunan , punggahan masih  dijalankan  oleh  warga  masyarakat.  Dalam keseharian,  kesadaran  akan  aturan  main  tersebut  masih  mewarnai  perilaku  warga, walaupun  saat  ini  mendapat  desakan  dari  nilai-nilai  baru  yang  lebih  praktis.
Melaksanakan apa yang telah disepakati bersama merupakan tanggungjawab sosial yang  dijunjung  tinggi.  Dalam  pertemuan  warga  atau  organisasi  kemasyarakatan, kesepakatan  atau  keputusan  yang  dibuat  selalu  menjadi  acuan  warga.  Dengan demikian,  kesetiaan  masyarakat  Kecamatan  Banyumanik  terhadap  tradisi  dan  adat memberikan kontribusi pada komitmen warga melakukan apa yang sudah disepakati atau diputuskan bersama sebagai aturan main.
Pemahaman  atau  nilai-nilai  lain  yang  cukup  penting  ialah  mau  menerima perbedaan  sehingga  pluralitas  menjadi  hal  yang  biasa  dan  sudah  menjadi keseharian masyarakat. Di kebanyakan perkampungan ada sebagian warga dengan pendidikan  tinggi  dan  penghasilan  tinggi,  tinggal  di  suatu  daerah  yang  mayoritas menengah  dan  rendah,  tetapi  hubungan  sosial  terjalin  dengan  baik.  Tidak  terdapat kesulitan  dalam  interaksi  antar  warga  dalam  suatu  lingkungan.  Penghargaan  yang lebih pada orang-orang tertentu memang ada, akan tetapi tidak terlalu berpengaruh terhadap relasi sosial.
Perbedaan  keyakinan  juga  tidak  menjadikan  jarak  antar  warga  menjadi  jauh, sebaliknya diterima sebagai hal yang biasa dan menjadi bagian keseharian. Sangat jarang  bahkan  tidak  pernah  muncul  konflik  secara  terbuka  antar  warga  dengan keyakinan yang berbeda. Walaupun ada tempat ibadah umat Kristen yang dibangun di  tengah  permukiman  yang  hampir  seluruhnya  penduduknya  Islam  tidak  ada permasalahan  dari  warga.  Dalam  aktivitas  sehari-hari,  warga  saling  bantu  dan memahami kepentingan masing-masing. Dalam acara tasyakuran yang diselenggarakan umat Islam, warga nonmuslim juga diundang dalam acara tersebut; begitu  juga  sebaliknya,  dan  hal  itu  sudah  menjadi  kebiasaan  cukup  lama.  Dengan demikian,  toleransi  yang  kuat  memberikan  landasan  bagi  masyarakat  untuk menghargai keberadaan orang lain dengan latar belakang dan keyakinan berbeda.
Selain  perbedaan  di  atas,  perbedaan  latarbelakang  tradisi  juga  tidak menghalangi  masyarakat  untuk  saling  bekerjasama.  Nilai  kebersaman  tercipta sebagai akibat percampuran berbagai latarbelakang yang saling mendukung. Dalam setiap kegiatan sosial kemasyarakatan, partisipasi yang tinggi menjadi keunggulan. Banyak  momentum  adat,  tradisi  dan  keagamaan  terbukti  mampu  membangun partisipasi warga. Bentuk nyata misalnya dalam peringatan apitan di perkampungan yang  membutuhkan  biaya  dan  tenaga  besar  ternyata  mendapat  dukungan  dari warga  lain,  termasuk  golongan  pendatang  di  perumahan.  Di  sebagian  besar kelurahan,  warga  yang  tidak  menyelenggarakan apitan menyokong  warga  yang menyelenggarakannya.  Di  Kelurahan  Gedawang  ada  semacam  karnaval  budaya, juga  diikuti  warga  perumahan  dengan  menampilkan  berbagai  kreasi  warga.  Nilai kebersamaan  menjadikan  semua  elemen  masyarakat  memiliki  peran  masing- masing.
Pemahaman dan nilai demokrasi di atas sudah terbangun sejak lama, sebelum reformasi  bergulir  dengan  berbagai  ide  baru.  Reformasi  memerkaya  pemahaman masyarakat  mengenai  nilai-nilai  demokrasi  yang  pada  beberapa  segi  bertolak belakang  dengan  niai-nilai  lama.  Akan  tetapi  berkurangnya  nilai  lama  tersebut membawa pengaruh yang positif bagi demokrasi di masyarakat.
Nilai demokrasi baru di masyarakat yang cukup penting adalah mengenai nilai kesetaraan  (berkurangnya  patrimonialisme)  dan  kebebasan  berpendapat  yang diwujudkan  dalam  muasyawarah  mufakat.  Meskipun  nilai-nilai  tersebut  baru  pada tahap  perkembangan,  penyebaran,  dan  belum  merasuk  secara  mendalam  dalam keseharian  masyarakat;  tetapi  dalam  beberapa  kasus,  pemahaman  tersebut  telah tampak mewarnai aktivitas masyarakat.
Pemahaman  mengenai  kesamaan  posisi,  hak  dan  kewajiban  warga  negara membuat  masyarakat  memiliki  kesadaran  akan  kesamaan  atau  kesetaraan.  Latar belakang  apapun  tidak  menjadi  pembeda  hak  dan  kewajiban  seseorang.  Wacana- wacana  baru  mengenai  protes  sosial  dan  intervensi  masyarakat  bawah  dalam kebijakan  pemerintah  yang  menyebar  cepat  lewat  media  menjadi  sarana  utama masuknya  pemahaman  tersebut.  Dengan  demikian  saat  ini  situasi  sosial  diwarnai dengan  berkurangnya  praktik  patrimonialisme  dan  tumbuhnya  kesadaran  terhadap kesetaraan,  kebebasan,  keterbukaan.  Tidak  seperti  sebelumnya,  posisi  tokoh masyarakat  sentral  dalam  menangani  semua  masalah,  sekarang  sudah  mulai berkurang.  Setiap  warga  bisa  memiliki  peran  yang  setara.  Pengurus  lembaga kemasyarakatan  misalnya  sebelum  reformasi  kebanyakan  berasal  dari  kalangan tertentu,  seperti  aparat/pegawai  negeri  atau  tokoh  agama,  namun  saat  ini  latar belakang  pengurus  lembaga  kemasyarakatan  sudah  cukup  beragam.  Sebagian besar bahkan berasal dari kalangan wiraswasta atau buruh dengan pendidikan rata- rata  SLTA.  Siapapun  yang  dianggap  mampu,  maka  dia  bisa  diberi  kepercayaan, tidak melihat pada latar belakang pendidikan, tingkat ekonomi atau status lainnya.
Dampak  lanjutan  pemahaman  mengenai  nilai  kesetaraan  di  atas  adalah berkembangnya  kebebasan,  terutama  kebebasan  berbicara.  Forum  pertemuan warga  atau  acara  pertemuan  warga  dianggap  lebih  baik  ketika  semua  orang  boleh berbicara dan menyalurkan aspirasinya. Harapan bahwa pemerintah mendengarkan aspirasi  masyarakat  melalui  lembaga-lembaga  sosial  cukup  tinggi.  Pada  saat  ini, sudah  tidak  ada  lagi  ketakutan  warga  membahas  perihal  apapun  dan menyampaikannya  kepada  pemerintah.  Hal  ini  berbeda  dari  masa  sebelumnya ketika  warga  takut  untuk  membicarakan  berbagai  hal  menyangkut  kebijakan pemerintah.  Meskipun demikian,  belum banyak  warga yang memanfaatkan dengan baik  peluang  kebebasan  berbicara  tersebut.  Sikap  menunggu  masih  begitu  terasa sehingga  dalam  berbagai  forum  masih  terlihat  dominasi  segelintir  orang.  Setiap persoalan  yang  dibahas  dan  ditanggapi  warga,  kebanyakan  bermula  dari  informasi atau stimulus orang tertentu, bukan dari inisiatif warga.
Dalam  konteks  lain,  nilai-nilai  lama  yang  destruktif  juga  masih  mewarnai kehidupan  masyarakat;  salah  satunya  adalah  orientasi  sikap  patrimonialistik, meskipun tidak sekuat di masa prareformasi. Selain itu, ada nilai pragmatisme yang cukup  kuat  tertanam  sejak  lama  di  kalangan  masyarakat  Kecamatan  Banyumanik. Patrimonialisme  masih  terlihat  dalam  berbagai  aktivitas  kehidupan.  Ada  seseorang yang  karena  usia,  pendidikan,  jabatan,  kekayaan  atau  lainnya  dianggap  sebagai sesepuh  atau  tokoh  masyarakat  yang  lebih  diistimewakan  dibanding  lainnya. Patrimonialisme juga terlihat ketika masyarakat menghadapi berbagai problem, akan meminta penyelesaian kepada tokoh masyarakat, baik ketua RT, RW, maupun tokoh sosial lainnya. Juga terdapat ketua RW yang sangat lama tidak diganti, karena yang bersangkutan  belum  mau  melepaskan  jabatan  tersebut,  sementara  warga  tidak berani melakukan upaya pergantian. Ada juga warga yang jarang atau tidak pernah terlibat  dalam  pertemuan,  namun  tidak  pernah  mendapat  teguran  atau  peringatan, karena  yang  bersangkutan  memiliki  posisi  sosial  tinggi,  dan  warga  memakluminya. Sementara  warga  lain  memperoleh  perlakuan  berbeda  karena  kedudukan  sosial yang rendah.
Pragmatisme  masyarakat  ialah  pengutamaan  berbagai  kepentingan  jangka pendek dibanding kepentingan yang lebih panjang. Pragmatisme dalam masyarakat adalah  apapun  cara  asal  menghasilkan  keuntungan  atau  tujuan  bisa  ditempuh, sehingga  ciri  utama  adalah  kurangnya  ideologi  yang  kuat.  Dalam  pemilihan  wakil rakyat, orientasi ekonomis (finansial) lebih tinggi dibanding mencari pemimpin  yang
baik. Dalam memilih ketua RT ataupun RW, cara apapun dan siapapun yang terpilih tidak  masalah,  asalkan  terjadi  pergantian.  Pada  beberapa  dasawarsa  sebelumnya, derajat  kehidupan  yang  rendah,  bertemu  dengan  perubahan  modernisasi, menghasilkan tipologi masyarakat yang pragmatis. Kesulitan hidup bertemu dengan berbagai tawaran dari modernisasi membuat pragmatisme menjadi kuat.
Selain nilai-nilai lama yang kurang mendukung demokrasi di atas, juga ada nilai baru  yang  muncul  pascareformasi  cenderung  destruktif.  Nilai  baru  yang  cenderung destruktif  adalah  memaknai  kebebasan  sebagai  apapun  bisa  dilakukan  dan menggejalanya demokrasi prosedural dalam masyarakat.
Kebebasan  yang  dimaknai  apapun  bisa  membuat  potensi  konflik  horisontal maupun  vertikal  meningkat.  Perebutan  sumberdaya  dan  mengabaikan  ketentuan menjadi  lebih  kuat  dibanding  sebelumnya.  Hal  ini  memang  menjadi  kontradiksi dengan nilai lama tentang ketaatan pada aturan main atau tradisi. Kenyataan dalam masyarakat  adalah  adanya  konflik  laten  karena  berbagai  kepentingan  yang  sifatya personal maupun kelompok. Misalnya di beberapa wilayah ada konflik antara warga dengan  pengurus  RT  tentang  bagaimana  mengakses  bantuan  dari  program pemerintah.  Ada  sebagian  kelompok  warga,  mengajukan  bantuan  kepada pemerintah  tanpa  sepengatahuan  RT,  tetapi  mengatasnamakan  seluruh  warga. Ketidakpercayaan antarwarga menjadi penyebabnya. Juga ada keluhan bagaimana masyarakat tidak memerhatikan kepentingan umum, misalnya dalam penataan jalan lingkungan,  sehingga  ada    pergeseran  ke  arah  orientasi  individual  yang mengutamakan keuntungan diri sendiri.
Masyarakat  juga  terjebak  memaknai  demokrasi  lebih  kepada  rangkaian prosedur, tidak pada pencapaian nilai. Misalnya dalam pemilihan ketua RT maupun RW,  nilai  demokrasi  berupa  partisipasi  dan  kesamaan  hak  tidak  menjadi  alasan utama  suatu  cara,  tetapi  lebih  kepada  pertimbanagn  tercapainya  hasil.  Mekanisme yang  digunakan  menggunakan  mekanisme  pemilu  karena  musyawarah  tidak mencapai hasil. Namun substansi pemilu juga tidak mengandung nilai kesepakatan antar  warga.  Pemiliha n  kadang  menjadi  ”momok”  atau  memojokkan  orang  agar terpilih dan tidak bisa mengelak. Sesuatu sudah berjalan demokratis hanya dimaknai ketika  prosesnya  menggunakan  prosedur  demokrasi,  tetapi  nilai  dan  substansinya belum berlandaskan demokrasi.
Berbagai  pemahaman  dan  nilai  di  atas  saling  tarik-menarik;  yakni  pada  satu kesempatan didominasi oleh pengaruh konstruktif,  di satu sisi lainya oleh pengaruh destruktif.  Kontribusi  positif  nilai-nilai  budaya  politik  lokal  terhadap  demokrasi  di Kecamatan  Banyumanik  ialah  memberikan  landasan  bagi  komitmen  bersama, toleransi,  kerjasama  dan  partisipasi  yang  tinggi.  Sedangkan  sebalikya,  kontribusi negaif adalah nilai-nilai patrimonial yang masih ada, pragmatisme, kebebasan tanpa batas dan gejala proseduralisme.

## B.2.b. Perilaku Demokrasi
Seperti  halnya  kontribusi  pada  pemahaman  atau  nilai  demokrasi,  kontribusi terhadap perilaku demokratis juga terdiri dari kontribusi yang sifatnya konstruktif dan destruktif;  masing-masing  juga  terdiri  dari  nilai  lama  dan  nilai  baru.  Perilaku merupakan  aktualisasi  nilai,  tetapi  tidak  selalu  menunjukkan  kesesuaian,  karena sebagian akan terdistorsi oleh kebutuhan dan situasi.
Perilaku  demokratis  yang  bersumber  dari  nilai  lama  adalah  mudah  untuk bekerjasama.  Pemahaman  terhadap  pluralitas  dan  toleransi  terwujud  melalui perilaku mudah menjalin kerjasama dengan berbagai kalangan. Warga berasal dari latar  belakang  berlainan,  akan  tetapi  kerjasama  antarwarga  juga  mudah  terjalin.
Dalam  kehidupan  warga,  tidak  ada  friksi  yang  mengganggu,  karena  tingginya toleransi  dan  saling  memahami  antarwarga.  Warga  di  perumahan,  bersedia membantu warga di perkampungan melaksanakan tradisi apitan yang membutuhkan banyak  dana.  Dalam  peringatan  kemerdekaan  RI  yang  waktunya  berdekatan dengan  acara  halal-bihalal  misalnya,  dengan  kesepakatan  warga  acara  dijadikan satu, dan di situ banyak warga nonmuslim yang terlibat. Berbagai bentuk kerjasama lain terjadi di antara warga dengan latar belakang berbeda, misalnya hajatan warga.
Perilaku  lain  ialah  menghormati  keberadaan  kelompok  lain  dan  memberikan kesempatan  yang  sama  kepada  semua  kelompok.  Di  salah  satu  wilayah  di Kelurahan  Srondol  Wetan,  warga  muslim  yang  mayoritas  sering  menggelar pengajian  rutin  berkeliling  rumah  waga,  namun  pengurus  lingkungan  juga mendorong  umat  Kristen  yang  lebih  sedikit  untuk  melakukan  hal  yang  sama  di lingkungan  mereka.  Keharmonisan  ini  juga  terjadi  di  banyak  daerah  lain. Antarpemeluk agama saling memahami dan menghormati kegiatan masing-masing, tanpa ada gangguan.
Menghormati  keberadaan  orang  lain,  juga  terlihat  dari  wujud  perilaku  yang selalu  bermusyawarah  dalam  membahas  segala  persoalan.  Musyawarah  menjadi mekanisme  utama  warga  membahas  segala  persoalan,  dengan  harapan  adanya keterlibatan yang luas dan kebebasan berbicara antarwarga. Musyawarah memang bersumber dari perilaku lama, namun semakin menguat dan mendapatkan landasan substansial pascareformasi.
Perilaku  demokratis  yang  merupakan  pengaruh  langsung  dari  reformasi  ialah tingginya  partisipasi  warga.  Setidaknya  ada  3  jenis  partisipasi  yang  bisa  menjadi bahan  analisis,  yaitu:  (1)    partisipasi  warga  di  lingkungan  masing-masing  (2) partisipasi warga dalam organisasi sosial dan organisasi politik,  dan (3)  partisipasi dalam proses pemilihan.
Partisipasi  warga  dalam  lingkungan  misalnya  di  lembaga  kemasyarakatan seperti  RT,  PKK,  RW,  LPMK  dan  organisasi  lain.  Kedekatan  warga  dengan lingkungan,  membuat partisipasi menjadi tinggi, begitu pula  sebaliknya.  Akan tetapi partisipasi  ada  kalanya  juga  merupakan  adaptasi  warga  terhadap  lingkungan.  Agar diterima  di  lingkungan,  maka  warga  perlu  berpartisipasi  dalam  berbagai  kegiatan, partisipasi seperti ini lahir karena keterpaksaan. Di masa Orde Baru, partisipasi bisa karena keterpaksaan atau ketakutan terhadap rezim. Partisipasi juga muncul karena rasa ewuh-pekewuh dengan warga lainnya. Di era reformasi, ada sedikit pergeseran dalam  partisipasi,  mulai  muncul  partisipasi  sebagai  kesadaran  karena  warga memang  membutuhkan  hal  tersebut.  Berdasarkan  data  di  lapangan,  tingkat partisipasi  warga  dalam  kegiatan  kemasyarakatan  rata-rata  75%;  meskipun cenderung  menurun  di  beberapa  tempat  karena  pengaruh  nilai-nilai  individualisme, tetapi secara umum masih tergolong baik.
Partisipasi  warga  dalam  organisasi  sosial  maupun  politik,  baik  ormas  maupun parpol  cenderung  mengalami  peningkatan.  Hal  ini  berkaitan  dengan  situasi  politik secara  nasional  yang  membutuhkan  banyak  keterlibatan  warga.  Mobilisasi  masih lebih  kuat  dibanding  partisipasi  otonom.  Walaupun  kebanyakan  warga  hanya menjadi  partisan  atau  pengikut,  tetapi  secara  umum  di  banyak  wilayah  terjadi peningkatan  partisipasi  masyarakat  dari  berbagai  latar  belakang.  Di  sisi  lain, semakin  banyak  juga  warga  yang  mulai  hilang  kepercayaan  terhadap  elit  dan semakin  apatis;  terurtama  ketidakpercayaan  terhadap  kebijakan  pemerintah  dan perilaku para elit. Keyakinan warga tentang apa yang dilakukan di lingkungan akan membawa perbaikan ( political efficacy ) menjadi semakin berkurang, dan warga tidak percaya apa yang dilakukannya di lingkungan bisa berpengaruh secara luas.
Namun  demikian  dibanding  wilayah  lain,  Kecamtam  Banyumanik  masih tergolong  sedikit  lebih  bagus.  Ukuran  yang  jelas  adalah  pada  partisipasi  pemilu Walikota  Semarang  tahun  2010,  partisipasi  warga  Kecamatan  Banyumanik  di  atas rata-rata Kota Semarang. Ini menunjukkan kepedulian dan harapan warga terhadap sistem politik cukup tinggi dibanding daerah lain.
Sedangkan  kontribusi  perilaku  destruktif  terhadap  demokrasi  juga  berasal  dari perilaku  lama  dan baru  yang  muncul pascareformasi.  Perilaku  lama  yang  destruktif adalah  pragmatisme  yang  cukup  tinggi,  sedangkan  perilaku  baru  adalah  orientasi ekonomis (finansial) dalam partisipasi dan individualisme meningkat.
Pragmatisme  menjadi  perilaku  yang  sudah  mengakar  cukup  lama  di masyarakat Kecamatan Banyumanik. Prinsipnya adalah apapun asal mendatangkan hasil,  dalam  berbagai  bidang  kehidupan,  orientasinya  adalah  hasil  atau  capaian yang  dibutuhkan,  dengan  mengabaikan  substansi  dan  proses.  Ideologisasi  sangat lemah, orang akan memilih apapun yang bisa menguntungkan. Menjual tanah untuk mendapatkan  uang  langsung,  lebih  dipilih  dibanding  memanfaatkannya  untuk keperluan produktif, apalagi menjaga kelestarian lingkungan. Bekerja di pabrik lebih dipilih daripada mengolah lahan pertaniannya. Cara apapun untuk memilih ketua RT atau  RW  dilakukan  berdasarkan  pertimbangan  asal  disetujui  warga  untuk memperoleh hasil terpilihnya orang baru, bukan semangat mewujudkan demokrasi.
Dengan  pragmatisme  yang  tinggi, money  politics dalam  pemilu  mendapatkan tempat  di  masyarakat.  Di  beberapa  wilayah,  tim  sukses  bahkan  langsung  bertemu dengan ketua RT atau RW menawarkan  kompensasi untuk kemanangan calonnya. Beberapa  menolak  tetapi  tetap  ada  yang  menerima  kompensasi  tersebut. Pengaspalan jalan, paving atau perbaikan jembatan dan saluran air menjadi andalan utama mencari dukungan massa di wilayah Kecamatan Banyumanik melalui RT atau RW. Selain itu juga ditemukan orientasi ekonomis yang sifatnya individual, misalnya dalam hal memilih, masyarakat juga dimobiliasi untuk menjadi tim sukses kelompok tertentu.
Perilaku lain yang lebih umum adalah orientasi warga dalam relasi sosial, yaitu terjadinya  pergeseran  dari  orientasi  komunal  yang  harmonis  menjadi  orientasi individual yang menyimpan potensi konflik. Masyarakat mulai bergeser menjadi lebih individualistik,  solidaritas  sosial  berkurang,  dan  urusan  individu  menjadi  sangat diutamakan.  Ada  kesepakatan  di  RT  bahwa  seseorang  bisa  memilih  untuk membayar iuran bulanan atau bertugas jaga malam. Warga yang lebih mampu labih baik membayar denda untuk tidak datang pada saat jaga malam di lingkunagn atau lebih  baik  memberikan  sumbangan  dana  pembangunan  dibanding  datang  kerja bakti. Sedangkan warga kalangan bawah tidak akan bekerja jika tidak ada kepastian kompensasinya. Situasi seperti ini semakin menguat pascareformasi.
Dengan demikian, kontribusi budaya politik lokal terhadap demokrasi dalam hal perilaku  ialah  memberikan  pengaruh  yang  konstruktif  dan  destruktif.  Pengaruh konstruktif ialah kerjasama, menghargai keberadaan orang lain dan partisipasi yang baik  dalam  sistem  politik  lokal  maupun  nasional.  Sedangkan  pengaruh  destruktif adalah pragmatisme yang kuat, orientasi finansial dalam partisipasi dan menguatnya individualisme masyarakat yang kurang mendukung kesetaraan dan kebersamaan.

## B.2.c. Kontribusi Nilai Budaya Politik Pada Demokrasi
Berdasarkan  uraian  di  atas,  budaya  politik  di  wilayah  penelitian  terbentuk  dari nilai-nilai  lama  dan  baru  yang  berkembang  pascareformasi.  Orientasi-orientasi individu  dan  agregasi  pada  tingkat  kolektif  menunjukkan  adanya  percampuran antara  nilai  lama  dan  baru  serta  pertentangan  antara  nilai  demokratis  dan
nondemokratis.  Dengan  demikian,  kontribusi  nilai-nilai  budaya  politik  dalam demokrasi  lokal  berupa  kemajemukan  konsep,  nilai  dan  perilaku.  Tercakup  di dalamnya  baik  nilai-nilai  yang  mendukung  maupun  menghambat  demokrasi,  baik yang  terbentuk  jauh  sebelum  refomasi  maupun  hadir  menyertai  reformasi.  Oleh karena  itu,  demokrasi  yang  terbentuk  merupakan  tahap  mencari  konsep  dan  nilai yang terus berkembang, selain tidak terlepas dari nilai budaya lokal, juga mendapat pengaruh sangat kuat dari nilai demokrasi yang bersifat universal.

## C.  PENUTUP
Berdasarkan  analisis  data  diatas,  dapat  disimpulkan  bahwa  kontribusi  budaya politik  lokal  terhadap  demokratisasi  dapat  dibedakan  menjadi  kontribusi  terhadap pemahaman  atau  nilai  demokrasi  dan  kontribusi  terhadap  perilaku  warga masyarakat. Kontribusi tersebut berasal dari nilai lama maupun baru pascareformasi yang dapat memberikan kontribusi konstruktif maupun destruktif.
Kontribusi konstruktif nilai-nilai budaya politik lokal ialah memberikan landasan bagi  komitmen  bersama,  toleransi,  kerjasama  dan  partisipasi  yang  tinggi. Sedangkan  kontribusi  destruktif  adalah  nilai-nilai  patrimonialisme  yang  masih  ada, pragmatisme, kebebasan tanpa batas dan proseduralisme.
Kontribusi  konstruktif  perilaku  ialah  kerjasama,  menghargai  keberadaan  orang lain  dan  partisipasi  yang  baik  dalam  sistem  politik  lokal.  Sedangkan  kontribusi destruktif  adalah  pragmatisme  yang  kuat,  orientasi  ekonomis  (finansial)  dalam partisipasi  dan  menguatnya  individualisme  masyarakat  yang  kurang  mendukung kesetaraan dan kebersamaan.
Berdasarkan  simpulan  penelitian  di  atas,  agar  budaya  politik  lokal  mampu memberikan  kontribusi  positif  bagi  upaya  demokratisasi,  maka  disarankan pemerintah  perlu  memberikan  peran  yang  lebih  luas  kepada  masyarakat  untuk membangun dirinya menjadi masyarakat sipil yang kuat, dan elit politik memberikan contoh perilaku yang mengarah pada penguatan praktik kehidupan yang demokratis.

## DAFTAR RUJUKAN
Agustino,  Leo.  2007. Perihal  Ilmu  Politik:  Sebuah  Bahasan  Memahami  Ilmu  Politik .  Yogyakarta: Graha Ilmu. Budiardjo, Miriam. 2008. Dasar-dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi) . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Chilcote, Ronald H. 2007. Teori Perbandingan Politik: Penelusuran Paradigma . Jakarta: Rajagrafindo Persada.
Eko, Sutoro. 2004. Reformasi Politik dan Pemberdayaan Masyarakat , Yogyakarta: APMD Press. Gatara, AA. Sahid. 2009. Ilmu Politik: Memahami dan Menerapkan . Bandung: Pustaka Setia. Haynes,  Jeff.  2000. Demokrasi  dan  Masyarakat  Sipil  di  Dunia  Ketiga:  Gerakan  Politik  Baru  Kaum Terpinggir . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Mas’oed, Mohtar & Colin MacAndrews. 2006. Perbandingan Sistem Politik . Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Priyono,  A.E  et  al.  2004.    “Transisi  Demokrasi  Telah  Dibajak.” Majalah  Tempo .  10  Oktober  2004. http://www.demosindonesia.org.
Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D . Bandung: Alfabeta. Zuhro, R. Siti et al. 2009. Demokrasi Lokal: Perubahan dan Kesinambungan Nilai-nilai Budaya Politik Lokal di Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan dan Bali , Yogyakarta: Ombak.