## ASAS KEADILAN KONTRAK JUAL BELI ONLINE PADA SITUS BLIBLI.COM
Khairul Hikmatullah Zamri

## E-mail: Khzamri13@gmail.com
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Pujiyono

## E-mail: pujifhuns@gmail.com

## Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Article Information

## Abstract
Keyword: The  Principle  of
Justice;  Contract;  E-Commerce; Blibli.com.
Kata kunci: Asas Keadilan; Kontrak; E-Commerce; Blibli. com.
This article aims to determine the legal requirements for E-Commerce contract on the Blibli.com and to find out whether the principle of justice  is  contained  in  E-Commerce  contract  conducted  through the Blibli.com site. This type of research is normative legal research. The legal sources used consist of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The results of this legal research show that the legal requirements for E-Commerce contract are regulated in Article 1320 of the Civil Code, Article 3, Article 9,  Article  15  paragraph  (1),  Article  17,  and  Chapter  III  of  the Information and Electronic Transaction Law, Articles 45 to Article 50 Government Regulations for the Implementation of Electronic Systems  and  Transactions,  and  Article  18  of  the  Consumer Protection Act and related E-Commerce contract on the Blibli.com site have not fully complied with the principle of contractual justice because the rights and obligations of the users and parties have not been fulfilled. Blibli.com. Regarding the principle of justice on the Blibli.com site, the principle of contracting justice has not yet been fulfilled. Because there is an unbalanced portion between Users and Blibli.com itself.

## Abstrak
Artikel ini bertujuan untuk mengetahui syarat sahnya kontrak jual beli online dalam situs Blibli.com dan untuk mengetahui apakah asas keadilan sudah terdapat dalam kontrak jual beli online yang dilakukan melalui situs Blibli.
com. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normative dan sumber hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dengan cara studi pustaka. Hasil penelitian hukum ini menunjukkan bahwa syarat sahnya kontrak jual beli online diatur di dalam Pasal 1320 KUH Perdata, Pasal 3, Pasal 9, Pasal 15 ayat (1), Pasal 17, dan Bab III Undang- undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 45 sampai Pasal 50 Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dan Pasal 18 Undang-undang Perlindungan Konsumen serta terkait kontrak jual beli online pada situs Blibli.com belum sepenuhnya memenuhi
asas keadilan berkontrak dikarenakan belum terpenuhinya kesetaraan hak dan kewajiban yang dimiliki dan dijalankan antara Pengguna dengan pihak Blibli.com. Mengenai asas keadilan pada situs Blibli.com ternyata belum terpenuhi asas keadilan berkontrak tersebut. Dikarenakan terdapat porsi tidak seimbang antara Pengguna dengan Blibli.com itu sendiri.

## A. Pendahuluan
Kehidupan sehari-hari setiap manusia tak akan pernah lepas untuk melakukan transaksi jual beli. Jual beli menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau burgerlijk wetboek voor Indonesie (disingkat B.W.) selanjutnya disebut KUH Perdata adalah suatu perjanjian bertimbal-balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Perkataan jual-beli menunjukkan bahwa dari satu pihak perbuatan dinamakan menjual, sedangkan dari pihak yang lain dinamakan membeli (Subekti, 2014: 1). Jual beli telah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Di dalam menjalankan transaksi jual beli pada umumnya tanpa disadari tiap orang telah melakukan kontrak di dalamnya. Kontrak itu berisi tentang kesepakatan harga dan barang apa yang hendak di jual dan dibeli. Jual beli dahulunya hanya bisa dilakukan dengan tatap muka dan langsung datang ke tempat si penjual berada. Pada masa sekarang ini dengan begitu banyaknya masyarakat yang menggunakan internet. Maka transaksi jual beli online ikut berkembang dengan pesat juga. Bahkan sekarang ini masyarakat lebih sering melakukan transaksi jual beli online dibandingkan dengan jual beli yang dilakukan secara langsung. Karena hal itu cukup memakan waktu dan tenaga. Transaksi jual beli melalui online ini disebut dengan nama E-Commerce . E-commerce adalah suatu model bisnis modern yang tidak menghadirkan pelaku bisnis secara fisik dan tidak memakai tanda tangan asli. Ia adalah bisnis dengan melakukan pertukaran data via internet di mana kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli barang dan jasa dapat melakukan transaksi (Niniek Suparni, 2009: 28).
Transaksi jual beli online pada situs Blibli.com konsumen harus membuat akun terlebih dahulu dan menyetujui Syarat dan Ketentuan yang telah dibuat secara sepihak oleh pihak Blibli.com. Dengan menyetujui Syarat dan Ketentuan yang berlaku, maka Pengguna situs Blibli.com telah melakukan kontrak dengan pihak Blibli.com. Dimana Pengguna harus taat dan menjalankan setiap butir yang ada di dalam kontrak tersebut. Di dalam melakukan kegiatan transaksi jual beli online pada situs Blibli.com pihak Blibli.com hanya sebagai penyedia saja. Pengguna tidak secara langsung melakukan transaksi jual beli online kepada pihak Blibli.com, melainkan dengan pihak ketiga yang menjual barangnya
melalu situs Blibli.com yang kemudian dibeli oleh Pengguna akun dalam situs Blibli.com.
Tidak dapat dipungkiri dalam praktek sekarang ini walaupun sudah diundangkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut UU ITE sejak tahun 2008 masih banyak permasalahan yang ditemui masyarakat di dalam transaksi jual beli online yang sangat merugikan para konsumen situs jual beli online tersebut. Salah satunya adalah salah seorang Pengguna situs Blibli.com melaporkan bahwa produk yang ia beli tidak tervalidasi padahal uang yang telah konsumen transfer melalui kartu kredit internasional telah tervalidasi oleh pihak bank tetapi tidak disetujui oleh pihak Blibli.com sedangkan sebelumnya customer  service Blibli.com telah membolehkan melakukan pembayaran melalui kartu kredit internasional. (Rosida,https://mediakonsumen.com/2019/04/03/surat-pembaca/ pengalaman-belanja-di-blibli-yang-sangat-mengecewakan diakses pada tanggal 10 Oktober 2019). Berdasarkan uraian tersebut, maka dalam artikel ini akan dibahas mengenai apa syarat sahnya kontrak jual beli online dan apakah kontrak jual beli online pada situs Blibli.com memenuhi asas keadilan.

## B.  Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dan terapan. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dengan cara studi pustaka/dokumen, teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deduksi. Penggunaan metode deduksi ini berpangkal dari pengajuan premis mayor. Kemudian diajukan premis minor. Dari kedua premis ini kemudian ditarik suatu kesimpulan.

## C.  Hasil Penelitian dan Pembahasan
Ketika melakukan suatu kontrak jual beli online haruslah memenuhi syarat sahnya kontrak jual beli online . Syarat sahnya tersebut terdapat di dalam KUH Perdata, UU ITE, PP Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dan UU Perlindungan Konsumen sebagai berikut:
1.  Menurut KUH Perdata
Menurut KUH Perdata yang terdapat di dalam Pasal 1320 KUH Perdata syarat sahnya suatu kontrak adalah Kesepakatan bagi para pihak, Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, Suatu hal tertentu, dan Suatu klausa yang halal (Subekti, 2002:16).
2.  Menurut UU ITE
Dalam UU ITE menjelaskan tentang syarat sahnya suatu kontrak jual beli online yang terdapat di dalam Pasal 3, Pasal 9, Pasal 17, Pasal 15 ayat (1), dan Bab III UU ITE.
3. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Syarat sahnya kontrak elektronik juga disebutkan dalam Pasal 45 sampai Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik selanjutnya disebut PP Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yaitu:
4.  Menurut UU Perlindungan Konsumen
Mengenai ketentuan klausa baku telah di atur di dalam UU Perlindungan Konsumen yang terdapat di dalam Pasal 18 dan setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam pasal 18 UU Perlindungan Konsumen ini dinyatakan batal demi hukum dan Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.
Agus Yudha Hernoko merangkum pemikiran John Rawls tentang keadilan di dalam bukunya, di dalam bukunya keadilan menurut John Rawls adalah tidak adil mengorbankan hak dari satu atau beberapa orang hanya demi keuntungan ekonomis yang lebih besar bagi masyarakat secara keseluruhan. Oleh karenanya pertimbangan ekonomis tidak boleh bertentangan dengan prinsip kebebasan dan hak yang sama bagi semua orang. Dengan kata lain, keputusan sosial harus dibuat atas dasar hak ( right based weight ) daripada atas dasar manfaat ( good based weight ). Hanya dengan itu keadilan sebagai fairness dapat dinikmati semua orang, dalam hal ini harus dipahami bahwa konsep kesamaan menurut John Rawls sebagai “kesetaraan kedudukan dan hak”, bukan dalam arti “kesamaan hasil” yang dapat diperoleh semua orang. Oleh karena itu, harus dipahami bahwa keadilan tidak selalu berarti semua orang harus selalu mendapatkan sesuatu dalam jumlah yang sama, tanpa memerhatikan perbedaan-perbedaan yang secara objektif ada pada setiap individu orang (Agus Yudha Hernoko, 2014:55).
Terkait dengan kontrak jual beli online pada situs Blibli.com salah satu aspek yang menjadi titik utama yaitu pada asas keadilan suatu kontrak jual beli yang dilakukan secara online (E-Commerce) . Mengenai problematika kontrak jual beli online penulis akan membahas lebih lanjut mengenai suatu kontrak jual beli online jika ditinjau dari asas keadilan. Maka berdasarkan pikiran-pikiran tersebut diatas analisis keadilan dalam kontrak jual beli online harus berpegang pada konsep kesamaan hak dalam pertukaran prestasi dan kontra prestasi. Sebagaimana dipahami dalam konsep keadilan menurut John Rawls jika diterapkan pada fakta struktur dasar masyarakat, prinsip-prinsip keadilan harus mengerjakan dua hal (Rawls, 2006:24) yang pertama, prinsip keadilan harus memberi penilaian kongkret tentang adil tidaknya institusi-institusi dan praktek institusional dan yang kedua, prinsip-prinsip keadilan harus membimbing kita dalam memperkembangkan kebijakan-kebijakan dan hukum untuk mengoreksi ketidakadilan dalam struktur dasar masyarakat tertentu. John Rawls (Rawls, 2006:10) juga menjelaskan bahwa terdapat dua prinsip keadilan dengan kedua
prinsip keadilannya tersebut dapat diterapkan dalam hubungan kontrak jual beli online . Dua prinsip keadilan John Rawls tersebut merupakan solusi bagi problem utama keadilan. Prinsip keadilan tersebut antara lain, yaitu: 1.  Prinsip I yaitu the greatest equal principle , bahwa setiap orang harus memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas. Prinsip John Rawls ini menurut Penulis merupakan prinsip yang memberikan kesetaraan hak bagi para pihak yang ingin membuat suatu kontrak. Prinsip ini juga merupakan roh dari asas keadilan berkontrak itu sendiri. Karena prinsip ini mengedepankan hak-hak setiap orang di dalam membuat suatu kontrak, seperti bebas untuk membuat atau tidak membuat kontrak, berhak dengan siapa ia membuat kontrak, bebas tentang apa yang akan menjadi isi dari kontrak tersebut, dan bebas untuk menetapkan syarat-syarat dari kontrak tersebut.
2.  Prinsip II yaitu ketidaksamaan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga perlu diperhatikan asas atau prinsip the different princple dan the principle of fair equality of opportunity. Menurut Penulis prinsip kedua ini menjamin terwujudnya pertukaran hak dan kewajiban para pihak. Prinsip ini erat kaitannya dengan makna keadilan itu sendiri. Dimana di dalam suatu kontrak terdapat perbedaan pertukaran tentang suatu objek dari kontrak tersebut dan di dalam suatu kontrak juga para pihak dihadapkan dengan perbedaan hak yang diterima dan kewajiban yang harus dilaksanakan masing-masing pihak. Oleh karena itulah keadilan sebagai fairness yang dicetuskan oleh John Rawls harus dijadikan dasar didalam membuat suatu kontrak. Dengan kata lain, suatu kontrak harus dibuat atas dasar hak dari pada atas dasar manfaat.
Perlu digaris bawahi bahwa keadilan tidak selalu berarti semua orang harus mendapat jumlah yang sama, dalam konteks ini dimungkinkan adanya hasil akhir yang berbeda. Maka prinsip distribusi terhadap hak dan kewajiban para pihak harus mengacu pertukaran yang fair . Dalam hal terjadinya sengketa kontrak, maka beban pembuktian ringan kadar kesalahan maupun hal-hal lain terkait harus diukur berdasarkan asas proporsionalitas untuk memperoleh hasil penyelesaian yang win-win solutions . Dengan demikian, kontrak sebagai proses hubungan para pihak harus dibangun berdasarkan pemahaman keadilan yang dilandasi atas pengakuan hak para kontraktan (Agus Yudha Hernoko, 2014:55).
Menurut Antony T. Kronman asas keadilan dalam hukum kontrak adalah suatu kebebasan untuk membuat kontrak tersebut dan beliau berpendapat bahwa the freedom individuals enjoy in this regard includes the power to make contracts, legally binding agreemenets that providee for the exchange of property on terms fixed by the parties. Among contract scholars, there is nearly universal agreement that the law of contracts, tangled the mass of legal function: first, to specify of private which agreements are legally binding and which are not, second, to define the rights and duties created by the contract. Keadilan dalam hukum kontrak menurut Antony Kronman berarti memenuhi prinsip kebebasan berkontrak itu sendiri yang mana dimana dalam prinsipnya kebebasan berkontrak berarti para pihak dapat menentukan apa
yang menjadi hak dan kewajiban mereka dan juga mereka bebas menentukan isi dari suatu kontrak tersebut (Antony. T. Kronman, 1980: 472). Asas keadilan berkontrak tersebut tidak juga bisa dipisahkan dengan ketentuan yang lain, mereka merupakan satu kesatuan yang harus diikuti.
Dengan penjelasan di atas suatu kontrak harus dibuat sebagai proses hubungan para pihak yang harus dibangun berdasarkan pemahaman keadilan dengan dilandasi atas pengakuan hak para kontraktan. Ukuran keadilan tidak mempermasalahkan kesamaan hasil secara matematis, namun lebih menekankan pada proporsi pembagian hak dan kewajiban diantara para pihak yang berlangsung secara layak dan patut. Kaitanya dalam hubungan kontraktual antara Pengguna dengan Blibli.com dalam transaksi jual beli online pada situs Blibli.com asas keadilan ini sebagai penyeimbang posisi para pihak kontraktan. Kita tahu bahwa dalam hubungannya antara Pengguna dengan Pihak Penyedia Layanan Situs sering kali Pengguna berada di kondisi dibawah kehendak Pihak Penyedia Layanan Situs. Maka untuk mewujudkan asas keadilan berkontrak ini Negara mengambil peran yang sangat bijak untuk mewujudkan asas keadilan dalam membuat kontrak ini. Wujud dari peran pemerintah ini dibuktikan dengan mengesahkan UU Perlindungan Konsumen. Dalam undang-undang ini bertujuan untuk mewujudkan asas keadilan di dalam kontrak baku tersebut dengan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil yang dalam hal ini adalah Blibli.com dengan Pengguna akun Blibli.com. Instrumen kontrak yang terdapat di dalam melakukan transaksi jual beli online pada situs Blibli. com diwujudkan dalam bentuk Syarat dan Ketentuan. Kontrak ini dibuat secara sepihak oleh Blibli.com dan mewajibkan konsumen patuh kepada kontrak sepihak tersebut.
Berdasarkan penjelasan di atas asas keadilan kontrak di dalam melakukan transaksi jual beli online pada situs Blibli.com belum terpenuhinya asas keadilan dalam berkontrak, karena masih terlihatnya hubungan yang tidak sejajar antara Pengguna dengan pihak Blibli.com dari pembuatan isi kontrak tersebut. Dengan demikian hal tersebut masih menampakan bahwa adanya dominasi yang lebih kuat dari pihak Blibli.com terhadap Pengguna situs Blibli.com yang menyebabkan tidak adanya kesetaraan posisi antara Blibli.com dengan para Pengguna Blibli. com. Penulis melihat adanya ketidakadilan terkait isi kontrak tersebut, yang terdapat pada point 1.5 yaitu “Perjanjian ini mungkin dapat diubah dan/atau diperbaharui setiap waktu dan Kami akan mencantumkan Perjanjian yang telah diubah atau diperbaharui di dalam Situs Blibli.com. Persyaratan dan ketentuan yang telah diubah dan diperbaharui dicantumkan di Situs Blibli.com, dan Pengguna diwajibkan untuk membaca Syarat dan Ketentuan dalam Perjanjian dari waktu ke waktu karena Perjanjian ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa adanya pemberitahuan kepada Pengguna. Dengan tetap mengakses dan menggunakan Situs Blibli.com, Pengguna setuju atas perubahan-perubahan dalam Syarat dan Ketentuan ini”. Kemudian pada point 1.6 yaitu “Dalam Situs Blibli.com akan atau telah terdaftar sambungan atau hyperlink (prana) yang terhubung ke situs
milik pihak ketiga yang terdapat dalam prana luar Situs Blibli.com, dan kami dengan ini menyatakan tidak bertanggung jawab atas isi Pranala di luar situs Blibli.com atau situs yang disediakan atau dipasang oleh pihak ketiga (Isi Pihak Ketiga), baik yang dimasukkan oleh Pengguna yang tidak disebutkan Namanya atau oleh penyedia isi yang memperoleh pembayaran, atau bukan dibuat oleh Kami. Dengan ditampilkannnya Isi Pihak Ketiga dalam situs Blibli.com, tidak berarti kami maupun pihak terafiliasi, pejabat, petugas atau pegawainya menjalin hubungan kerja sebagai agen penjualan pihak ketiga tersebut. Isi Pihak Ketiga sepenuhnya merupakan tanggung jawab pihak penyedia isi. Kami tidak menjamin bahwa Isi Pihak Ketiga akurat, tidak melanggar Susila, abash atau adalah yang sesungguhnya, dan tidak bertanggung jawab jika Pengguna menganggap bahwa Isi Pihak Ketiga tersebut dapat dipercaya isinya. Selain itu Kami tidak bertanggungjawab atas kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban oleh siapapun berkaitan dengan kerugian yang diderita pihak lain sebagai akibat perbuatan Pengguna. Selanjutnya pada point 2.4 yaitu “Kami berhak membatasi atau tidak memberikan akses, atau memberikan akses yang berbeda untuk membuka Situs Blibli.com dan fitur di dalamnya kepada masing-masing Pengguna, atau mengganti salah satu  fitur  atau  memasukkan  fitur  baru  tanpa  pemberitahuan  sebelumnya. Setiap Pengguna sadar bahwa jika Situs Blibli.com tidak dapat digunakan seluruhnya atau sebagian larena alasan apapun, maka usaha atau kegiatan apapun yang dilakukan Pengguna dapat terganggu. Setiap Pengguna dengan ini sepakat bahwa karena alasan apapun membebaskan Kami dari segala bentuk pertanggungjawaban terhadap Pengguna atau terhadap pihak ketiga jika yang bersangkutan tidak dapat menggunakan Situs Blibli.com (baik karena gangguan, dibatasi akses, dilakukannya perubahan fitur atau tidak dimasukkannya lagi fitur tertentu karena alasan lain); atau jika komunikasi atau transmisi tertunda, gagal atau tidak dapat berlangsung; atau jiak timbul kerugian (secara langsung, tidak langsung) karena digunakannya atau tidak dapat digunakannya Situs Blibli.com atau salah satu fitur di dalamnya”. Kemudian pada point 2.6 yaitu “Pengguna mengetahui dan menyetujui bahwa harga yang tercantum pada Situs Blibli.com dapat mengalami perubahan secara sewaktu-waktu dan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu”. Selanjutnya yang terdapat pada point 2.7 dimana “Pengguna mengetahui dan menyetujui apabila Pengguna mengunggah konten dalam bentuk apapun baik tulisan dan/atau gambar di Situs Blibli.com termasuk tetapi tidak terbatas pemberian komentar, saran atau kritik, Pengguna memberikan kepada Kami hak non eksklusif, di seluruh dunia, secara terus menerus, tidak dapat dibatalkan, bebas royalty, disublisensikan, hak untuk melaksanakan setiap dan semua hak basis data dan hak kekayaan intelektual yang Pengguna miliki dalam konten. Pengguna mengesampingkanhak moral dan sepakat untuk tidak menuntut hak-hak tersebut terhadap Kami. Kelima point tersebutlah yang menurut penulis tidak berdasarkan asas keadilan dalam berkontrak. Dimana point-point yang telah disebutkan tersebut telah menghilangkan hak-hak yang dimiliki oleh Pengguna situs Blibli.com dan menghilangkan kewajiban yang
harus dilakukan oleh pihak Blibli.com dan kelima point tersebut juga dapat merugikan Pengguna dan menguntungkan pihak Blibli.com. Karena keadilan di dalam kontrak itu sangat erat kaitannya dengan kesesuain antara hak yang didapat dan kewajiban yang harus dilaksanakan bagi para pihak yang terikat dengan kontrak tersebut.

## D.  Simpulan
Berdasarkan penjelasan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa syarat sahnya kontrak jual beli online diatur di dalam Pasal 1320 KUH Perdata, Pasal 3, Pasal 9, Pasal 15 ayat (1), Pasal 17, dan Bab III Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 45 sampai Pasal 50 Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dan Pasal 18 Undang-undang Perlindungan Konsumen serta terkait kontrak jual beli online pada situs Blibli.com belum sepenuhnya memenuhi asas keadilan berkontrak dikarenakan belum terpenuhinya kesetaraan hak dan kewajiban antara Pengguna dengan pihak Blibli.com.

## E. Saran
Pihak Blibli.com harus memperbaharui point 1.5, 1.6, 2.4, 2.6, dan 2.7 pada Syarat dan Ketentuan yang berlaku bagi para Pengguna dalam situs Blibli.com agar dapat mewujudkan asas keadilan dalam bekontrak dan menghilangkan ketidakseimbangan porsi antara Pengguna dengan pihak Blibli.com.

## F. Daftar Pustaka
Buku:
John Rawls. 2006. A Theory of Justice: Teori Keadilan . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Niniek Suparni. 2009. Cyberspace  Problematika  dan  Antisipasi  Pengaturannya . Jakarta: Sinar Grafika.

## Jurnal:
Antony T. Kronman. 1980. “Contract Law and Distributive Justice”. T he Yale Law Journal Vol. 89. No. 3 (Jan. 19800 pp. 472-511). Yale: Yale University.
Ari Purwadi. 2015. “Good Intention On Electronic Contract Through E-Commerce”. Jurnal  Dinamika  Hukum. Vol.15 No.3, September 2015. Surabaya: Wijaya Kusuma University.
Damanhuri Fattah. 2013. “Teori Keadilan Menurut John Rawls”. Junal TAPIs. VoL.9 No.2, Juli- Desember 2013. Bandar Lampung: IAIN Raden Intan.
Ni Nyoman Ernita Ratnadewi. 2015. “Pelaksanaan Transaksi E-Commerce Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008”. Jurnal IUS. Vol.III No.5, Agustus 2014. Mataram: Universitas Mataram.
Lia Alfina Dewi, Nophela Setyoningrum, dan Umi Nur Safitri. “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Wanprestasi Debitur Dalam Transaksi E-Commerce ”. Privat Law Edisi 06 Nov 2014- Feb 2015. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
Rahadi Wasi Bintoro. 2011. “Penerapan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Transaksi Elektronik Di Peradilan Umum”. Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 11 No.2, Mei 2011. Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman
Shabur Miftah Maulana, Heru Susilo, dan Riyadi. 2015. “Implementasi E-Commerce Sebagai Media Penjualan Online (Studi Kasus Pada Toko Pastbrik Kota Malang)”. Jurnal Administrasi Bisnis Vol.29 No.1, Desember 2015. Malang: Universitas Brawijaya Malang.

## Internet:
Rosida, 2019. https://mediakonsumen.com/2019/04/03/surat-pembaca/ pengalaman-belanja-di-blibli-yang-sangat-mengecewakan diakses pada tanggal 10 Oktober 2019.