## JUMLAH TEMUAN AUDIT ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN JUMLAH TEMUAN AUDIT ATAS KEPATUHAN TERHADAP OPINI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Amalia Nur Alfiani amalianural@gmail.com Sri Rahayu Annisa Nurbaiti

## Universitas Telkom

## Abstract
The  purpose  of  examination  of  financial  statements  is  to  provide  opinions  on  the  fairness  of financial information presented in the financial statements. Based on Law Number 15 of 2004, the criteria for giving opinion are: conformity with Government Accounting Standards, adequacy of disclosure, compliance with laws and regulations, and effectiveness of internal control systems. This study aims to examine the effect of the number of audit findings on the internal control system and the number of audit findings on compliance with the opinion of the financial statements of local governments in West Java. Population in this research is 52 Reports of Result of Inspection on Local Government Financial Report (LKPD) in city/ district in West Java during 2014-2015. The sample in this study is the entire population. The partial test results of the audit findings on the SPI and the number of audit findings on each compliance have no significant effect on LKPD opinion, and simultaneously the number of audit findings on the SPI and the number of audit findings on compliance have no significant effect on the LKPD opinion of the city / district in Java West in 2014-2015.
Keywords : number of audit fndings on internal control systems, number of compliance, opinion LKPD.

## Abstrak
Tujuan pemeriksaan laporan keuangan adalah untuk memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 tahun 2004, kriteria pemberian opini adalah : kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh jumlah temuan audit atas sistem pengendalian intern dan jumlah temuan audit atas kepatuhan terhadap opini laporan keuangan pemerintah daerah kota/kabupaten di Jawa Barat. Populasi dalam penelitian ini adalah 52 Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kota/kabupaten di Jawa Barat selama tahun 2014-2015. Sampel dalam penelitian adalah seluruh populasi tersebut. Hasil pengujian secara parsial jumlah temuan audit atas SPI dan jumlah temuan audit atas kepatuhan masing-masing tidak berpengaruh signifikan terhadap opini LKPD, dan secara simultan jumlah temuan audit atas SPI dan jumlah temuan audit atas kepatuhan tidak berpengaruh signifikan terhadap opini LKPD kota/kabupaten di Jawa Barat tahun 2014-2015.
Kata Kunci : jumlah temuan audit atas SPI, jumlah temuan audit atas kepatuhan, opini LKPD.

## Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer (JRAK)
Volume 9, No 1, April 2017, Hal. 12-18 ISSN 2088-5091 ( print )

## PENDAHULUAN
Pada dasarnya Sistem Pengendalian Intern (SPI) sangat penting untuk menghasilkan informasi yang dapat diandalkan. Untuk menyusun laporan keuangan yang handal, salah satunya adalah dengan laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang baik. Jika terdapat kelemahan atas SPI dalam pelaporan keuangan pada suatu entitas daerah, maka akan menjadikan temuan oleh auditor BPK. Hal ini yang akan digunakan auditor sebagai pertimbangan dalam memberikan opini atas laporan keuangan tersebut. Selain SPI, auditor BPK juga melakukan pengujian terhadap kepatuhan perundang- undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan. Pengujian dilakukan melalui kesesuainnya dengan tiga paket undang-undang tentang pengelolaan keuangan negara yaitu : UU Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, UU Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, dan UU Nomor 15 tahun 2004 tentang pengelolaan pemeriksaan dan tanggung jawab keuangan negara.  Ketaatan atau kesesuaian terhadap perundang-undangan inilah  yang  akan  berpengaruh  signifikan  terhadap akuntabilitas kinerja keuangan yang dapat mendorong baik/buruknya opini laporan keuangan yang diperoleh.
Provinsi Jawa Barat memiliki 27 kota/ kabupaten di dalamnya. Dengan kondisi pemerintah kota/kabupaten yang cukup kompleks, namun pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada kota/ kabupaten tersebut tergolong baik, secara akumulasi adalah di atas rata-rata nasional. Hasil audit BPK menunjukkan bahwa masing-masing opini LKPD kota/kabupaten di Jawa menunjukkan performa yang semakin baik dari tahun ke tahun. Rata- rata peningkatan opini WTP pada kota/kabupaten tersebut meningkat setiap tahunnya. Akan tetapi hal tersebut tidak disertai jumlah temuan yang sedikit. Sampai dengan semester II tahun 2016, total jumlah temuan yang ada pada kota/kabupaten tersebut naik menjadi 862 setelah sebelumnya berjumlah 833 temuan. Selain peningkatan jumlah temuan, terdapat temuan yang sama atau berulang dalam waktu tiga tahun berturut-turut pada beberapa daerah kota/ kabupaten, hal ini menunjukkan bahwa di beberapa kota/kabupaten tersebut belum secara maksimal melaksanakan rekomendasi BPK sehingga masih terdapat temuan yang sama. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengambil jumlah temuan audit atas SPI dan jumlah temuan audit atas kepatuhan sebagai variabel bebas (independen) dengan tujuan untuk mengetahui pengaruhnya terhadap opini LKPD yang di peroleh pada kota/kabupaten di Jawa Barat tahun
2014-2015. Selain melihat sistem pengendalian intern, pemberian opini juga didasarkan pada penilaian kepatuhan terhadap ketentuan perundang- undangan. Seperti yang tertuang dalam pernyataan standar pelaporan tambahan kedua pada SPKN bahwa laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan harus mengungkapkan telah melakukan pengujian atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangundangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan.
Selain menggunakan SPKN, terdapat beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman yang digunakan BPK untuk dijadikan dasar dalam memberikan sebuah opini terhadap pengelolaan keuangan negara. Diantaranya adalah UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, dan UU Nomor 15 Tahun 2004), UU Nomor 32 Tahun 2004, berbagai Peraturan Pemerintah, dan Permendagri terkait pedoman pengelolaan keuangan daerah pada tahun saat dilakukan pemeriksaan  (Safitri  2014).    Sedangkan  untuk menyajikanmlaporan keuangan, SAP merupakan acuan wajib dalam menyajikan laporan keuangan entitas pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. SAP yang berlaku di Indonesia ditetapkan dengan PP Nomor 24 Tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 dengan pembaruannya PP Nomor 71 Tahun 2010 (Safitri 2014).
Pertanggung jawaban atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ialah dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). LKPD disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah selama satu periode pelaporan. Berdasarkan pasal 32 UU Nomor 17 Tahun 2003, dinyatakan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggung jawaban oleh pemerintah daerah disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang diterima secara umum. Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang juga memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2004 menyatakan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini. Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi (keuangan) yang disajikan dalam laporan keuangan. Menurut Pasal 1 UU No 15 Tahun 2004 Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, opini didasarkan pada kriteria :
13 Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer (JRAK) Volume 9, No 1, April 2017 Amalia Nur Alfiani Sri Rahayu Annisa Nurbaiti
1. kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan,
2. kecukupan pengungkapan ( adequate disclosures ),
3.  kepatuhan terhadap peraturan perundang – undangan,
4.    efektivitas sistem pengendalian intern. Berdasarkan teori dan  kerangka berpikir yang telah dijelaskan maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:
1:  Jumlah temuan audit atas sistem pengendalian intern berpengaruh negatif terhadap opini LKPD.
2:  Jumlah temuan audit atas kepatuhan berpengaruh negatif terhadap opini LKPD.
3:  Jumlah temuan audit atas SPI dan jumlah temuan audit atas kepatuhan secara bersama-sama berpengaruh negatif terhadap opini atas LKPD.

## METODE
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas 52 LKPD pemerintah kota/kabupaten di Jawa Barat selama tahun 2014-2015 dengan melihat jumlah temuan audit atas SPI dan jumlah temuan audit atas kepatuhan yang dimuat di dalam LHP tersebut. Sampel dalam penelitian ini adalah sampel jenuh, dimana populasi dalam penelitian merupakan sampel dari penelitian.
Teknik analisis yang digunakan dalampenelitian ini yaitu analisis statistik deskriptif dan analisis regresi data panel menggunakan software Eviews 8.0. Pemilihan metode analisis data dilakukan melalui Uji Chow. Dimana uji Chow ini digunakan untuk memilihi antara metode Common  Effect dan Fixed Effect . Hasil dari uji Chow di tunjukan pada Tabel 3. Nilai probabilitas cross  section  Chi-Square sebesar  0.0000 lebih kecil dari taraf signifikansi 5% dan menunjukkan bahwa nilai probabilitas cross  section F sebesar 0.0004 atau lebih kecil dari 0,05 maka sesuai ketentuan yang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka H 0 ditolak dan menerima Ha sehingga model yang digunakan adalah model fixed effect . Setelah melakukan uji Chow selanjutnya melakukan uji Hausman untuk menentukan model mana yang tepat diantara fixed effect dan random effect . Hasil uji Hausman menunjukkan bahwa nilai probabilitas cross  section  Chi-Square adalah 0.1777 atau lebih besar dari taraf signifikansi alpha 0.05 maka sesuai dengan ketentuan yang telah dijelaskan sebelumnya, H 0 diterima dan menolak H a sehingga metode yang digunakan dalam pengujian regresi data panel adalah Random Effect.

## HASIL
Berdasarkan hasil pengujian statistik deskriptif pada tahun 2014 dan 2015 di Jawa Barat, rata-rata opini pada tahun 2014 dan 2015 adalah 4,12. Hal tersebut menggambarkan bahwa sebagian besar kota/kabupaten di Jawa Barat telah mendapatkn opini WDP. Jumlah temuan audit atas SPI pada kota/kabupaten di Jawa Barat tahun 2014-2015 terbanyak adalah 15 temuan dan paling sedikit 1 temuan. Sedangkan untuk jumlah temuan audit atas kepatuhan pada kota/kabupaten di Jawa Barat tahun 2014-2015 terbanyak adalah 21 temuan dan paling sedikit 3 temuan. Opini tertinggi dan terendah pada tahun 2014 dan 2015 yang terdapat pada kota/kabupaten di Jawa Barat adalah 5 yang berarti menunjukkan opini (WTP) dan 1 yang berarti menunjukkan opini (TMP).
Pengujian hipotesis dilakukan dengan melalui regresi data panel menggunakan metode Random Effect . Berdasarkan Tabel 6 dapat dirumuskan model regresi data panel yang menjelaskan mengenai pengaruh jumlah temuan audit atas SPI dan jumlah temuan audit atas kepatuhan terhadap opini LKPD pemerintah kota/ kabupaten di Jawa Barat tahun 2014-2015 adalah sebagai berikut :
Y = 4.89 - 0.06 X 1 - 0.02 X 2
Keterangan:
Y = Opini audit α = Konstanta b 1 , b 2 = Koefesien regresi X 1 = Jumlah Temuan Audit Atas SPI X 2 =  Jumlah Temuan  Audit Atas Kepatuhan
Berdasarkan Tabel 6  dapat disimpulkan bahwa :
1.  Jumlah Temuan Audit Atas SPI memiliki nilai probabilitas 0,26 berarti jumlah temuan audit atas SPI  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  opini audit dengan arah hubungan negatif.
2.  Jumlah Temuan Audit Atas Kepatuhan memiliki nilai probabilitas 0,62 berarti jumlah temuan audit atas  Kepatuhan  tidak  berpengaruh  signifikan terhadap opini audit dengan arah hubungan negatif. Berdasarkan Tabel 7 hasil pengujian secara simultan, bahwa nilai Prob (F statistik) sebesar 0,32 berarti jumlah temuan atas SPI dan jumlah temuan atas kepatuhan secara bersama-sama tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap opini audit atas LKPD pemerintah kota/kabupaten di Jawa Barat pada tahun 2014-2015.
Berdasarkan Tabel 7,  R Square diperoleh sebesar 4%, menjelaskan bahwa kemampuan jumlah temuan audit atas SPI dan jumlah temuan audit atas kepatuhan dalam menerangkan opini audit hanya sebesar 4% sedangkan sisanya sebesar 96% diterangkan oleh variabel lain di luar penelitian.
Jumlah Temuan Audit Atas Sistem Pengendalian Intern dan Jumlah Temuan Audit Atas Kepatuhan Terhadap  Opini Laporan Keuangan Pemerintah Kota/Kabupaten di Jawa  Barat

## PEMBAHASAN
Jumlah temuan audit atas SPI tidak berpengaruh signifikan  terhadap  opini  audit  atas  LKPD,  hal  ini menunjukkan bahwa terdapat faktor lain yang lebih signifikan  terhadap  peningkatan  atau  penurunan opini. Menurut penjelasan BPKP (Badan Pemeriksaan Kauangan dan Pembangunan) bahwa beberapa faktor yang menyebabkan laporan keuangan dan pemda belum memperoleh opini WTP yaitu penyajian belum sesuai SAP, penataan barang milik negara/daerah yang belum tertib, pengadaan barang dan jasa yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku, serta belum memadainya kapasitas SDM pengelola keuangan.
Kelemahan SPI merupakan perwujudan risiko kontrol yang besar, sehingga mampu meningkatkan risiko audit secara keseluruhan dan mengurangi keandalan pelaporan keuangan, penentuan opini tetap berujung pada materialitas, sehingga menilai sejauh mana temuan ini dapat menimbulkan perubahan atau dapat mempengaruhi keadaan yang melingkupi setelah adanya temuan tersebut. Bukan hanya dari jumlah temuan audit atas SPI tersebut. Sehingga jika jumlah temuan audit atas SPI banyak atau meningkat dari tahun sebelumnya, opini yang diperoleh oleh kota/ kabupaten tersebut belum tentu buruk, karena hal tersebut berdasarkan tingkat materialitas dari temuan tersebut.
Selain itu teori dari Ge dan Mc Vay dalam Sipahutar (2013) menyatakan bahwa kelemahan material dalam pengendalian internal cenderung berkaitan dengan kebijakan, pengakuan kekurangan pendapatan, kurangnya pemisahan tugas, keterlambatan proses pelaporan dan kebijakan akuntansi, serta ketidaksesuaian rekonsiliasi akun. Berdasarkan paparan teori-teori tersebut maka berarti bahwa temuan yang terdapat pada kota/kabupaten di Jawa Barat tahun 2014-2015 mayoritas tidak material meskipun jumlah temuanya naik. Sehingga keadaan tersebut tidak mempengaruhi opini LKPD yang diberikan.
Jumlah temuan audit atas kepatuhan tidak berpengaruh signifikan terhadap opini audit LKPD pada pemerintah kota/kabupatendi Jawa Barat tahun 2014 dan 2015. Sudjono (2012) menyatakan bahwa tingkat materialitas lebih penting dibandingkan seberapa sering temuan tersebut ditemukan. Penelitian tersebut seperti keadaan yang terjadi pada beberapa daerah seperti Kota Bandung, Kota Cirebon dan Kota Cimahi, bahwa tiga tahun berturut-turut terdapat temuan yang sama mengenai kepemilikan aset tetap, namun hal tersebut tidak mempengaruhi opini yang diberikan karena temuan yang tidak material lebih banyak dibandingkan temuan yang material meskipun terdapat temuan yang sama dari beberapa tahun belakangan, belum tentu temuan tersebut material. Selain itu, indikator yang digunakan untuk mengukur temuan
audit atas kepatuhan adalah pengujian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kecurangan, serta ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan. Maka jumlah temuan audit atas kepatuhan akan material dan mempengaruhi opini secara signifikan hanya jika temuan itu mencakup indikator tersebut.
Menurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ketika pemeriksa menerbitkan laporan tentang ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang- undangan disebutkan bahwa temuan atas kepatuhan dikatakan material apabila merujuk pada dua hal, yaitu : a. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk pengungkapan atas penyimpangan administrasi, pelanggaran atas perikatan perdata, maupun penyimpangan yang mengandung unsur tindak pidana; b. Ketidakpatuhan yang signifikan . Dari uraian tersebut, maka jumlah item yang menjadi temuan atas kepatuhan tidak berpengaruh terhadap opini laporan keuangan jika berada di luar kedua hal tersebut. Sehingga berapapun jumlah temuan kepatuhan yang ditemukan oleh pemeriksa tidak akan berpengaruh terhadap opini selama temuan tersebut bukan hal yang material. Berdasarkan paparan teori- teori tersebut maka berarti bahwa temuan yang terdapat pada kota/kabupaten di Jawa Barat tahun 2014-2015 mayoritas tidak material meskipun jumlah temuanya naik. Sehingga keadaan tersebut tidak mempengaruhi opini LKPD yang diberikan.
Jumlah temuan audit atas kepatuhan secara bersama-sama  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap opini audit atas LKPD. Pada dasarnya berdasarkan pasal 1 UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, SPI dan kepatuhan merupakan kriteria untuk memberikan opini pada laporan keuangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Penelitian ini mengambil variabel “jumlah temuan audit atas SPI” dan “jumlah temuan audit atas kepatuhan” sebagai variabel independen, sehingga berdasarkan hasil penelitian, seberapa banyak jumlah temuan atas SPI maupun kepatuhan tidak serta merta berpengaruh terhadap opini LKPD. Hal ini karena pengukuran opini tidak berdasarkan berapa banyak jumlah temuan atas SPI ataupun kepatuhan yang terdapat pada LKPD tersebut, melainkan dengan melihat material dan tidak material temuan tersebut. Sehingga meskipun jumlah temuan audit atas SPI dan jumlah temuan audit atas kepatuhan meningkat atau lebih banyak dari tahun sebelumnya, secara bersama-sama keduanya belum tentu mempengaruhi opini LKPD. Sebagai contoh kabupaten Indramayu pada tahun 2014 terdapat temuan sebanyak 8 item, kemudian tahun 2015 meningkat menjadi 10 temuan, namun hal tersebut tidak membuat Kab.Indramayu memperoleh penurunan opini, sebaliknya Kab.Indramayu meraih opini WTP di tahun 2015 setelah sebelumnya memperoleh opini WDP
15 Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer (JRAK) Volume 9, No 1, April 2017 Amalia Nur Alfiani Sri Rahayu Annisa Nurbaiti
di tahun 2014. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah temuan audit atas SPI dan jumlah temuan audit atas kepatuhan tidak berpengaruh signifikan terhadap opini LKPD kota/ kabupaten di Jawa Barat tahun 2014-2015 dikarenakan temuan-temuan yang terdapat pada kota/kabupaten tersebut mayoritas tidak material.

## KESIMPULAN
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara parsial maupun simultan jumlah temuan audit atas SPI dan jumlah temuan audit atas kepatuhan terhadap opini LKPD Pemerintah kota/kabupaten di Jawa Barat tahun 2014-2015. Sampel yang digunakan sebanyak 52 LHP atas LKPD kota/kabupaten di Jawa Barat selama tahun 2014 dan 2015. Hasil pengujian tersebut diperoleh sebagai berikut : 1. Jumlah temuan audit atas SPI tidak berpengaruh signifikan terhadap opini audit LKPD pemerintah kota/kabupaten di Jawa Barat tahun 2014-2015
2. Jumlah temuan audit atas kepatuhan tidak berpengaruh signifikan terhadap opini audit LKPD pemerintah kota/kabupaten di Jawa Barat tahun 2014-2015.
3.  Jumlah temuan audit atas SPI dan jumlah temuan audit atas kepatuhan secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap opini audit LKPD pemerintah kota/kabupaten di Jawa Barat tahun 2014-2015

## DAFTAR PUSTAKA
Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Sipahutar, Hottua & Siti Kahirani. 2013. Analisis Perubahan Opini LHP BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Empat Lawang.   Http://eprints.mdp.
ac.id/.../JURNAL_2009210104.
Sudjono, T. A. (2012). Pengaruh Konsentrasi Gelling Agent Carbomer 934 dan HPMC Pada Formulasi Gel Lendir Bekicot (Achatina fulica) Terhadap Kecepatan Penyembuhan Luka Bakar Pada Punggung Kelinci. Pharmacon, 13(1), 6-11.
Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang
Keuangan Negara.
Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Undang-undang nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Jumlah Temuan Audit Atas Sistem Pengendalian Intern dan Jumlah Temuan Audit Atas Kepatuhan Terhadap  Opini Laporan Keuangan Pemerintah Kota/Kabupaten di Jawa  Barat
Variabel
Jumlah Temuan Audit Atas Sistem Pengendalian Intern (X 1 )
Jumlah Temuan Audit Atas Kepatuhan (X 2 )
Opini BPK (Y)

## Deskripsi Variabel
Menurut Bastian (2013:316) temuan adalah hasil audit yang menjelaskan tentang semua informasi penting yang berkaitan dengan maslaah audit ter- tentu. Temuan audit atas SPI adalah hasil audit yang menjelaskan semua hal yang berkaitan dengan kelemahan dalam pengendalian intern atas pelaporan keuangan yang dianggap sebagai kondisi yang dapat dilaporkan. Jumlah temuan audit atas SPI berarti mengindikasikan jumlah item yang menjadi temuan dalam audit terhadap sistem pengendalian intern yang diselenggarakan oleh BPK.
Menurut Mulyadi (2011:30-32) audit kepatuhan adalah audit yang bertujuan untuk menentukan apakah ob- jek yang diaudit sesuai dengan kondisi atau peraturan tertentu. Hasil audit kepatuhan biasanya dilaporkan kepada pihak yang berwenang membuat kriteria, dalam hal ini biasanya pemerintah. Jumlah temuan audit atas kepatuhan berarti mengindikasikan jumlah item yang menjadi temuan dalam audit kepatuhan yang diselenggarakan oleh BPK.
Opini audit menurut kamus standar akuntansi adalah laporan yang diberikan seorang akuntan publik terdaf- tar sebagai hasil penilaiannya atas kewajaran laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan. Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2004 menyatakan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini.

## Indikator
Menurut PP  Nomor 60 Tahun 2008 ten- tang Sistem Pengendalian Intern yaitu : Lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi & komunikasi, serta pemantauan.
Paket undang-undang keuangan Negara yang terdiri dari : UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No- mor 1 tahun 2004 tentang Perbendaha- raan Negara, dan UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.
Menurut Pasal 1 UU No 15 Tahun 2004 opini didasarkan pada : Kesesuaian den- gan standar akuntansi pemerintah, ke- cukupan pengungkapan, kepatuhan ter- hadap peraturan perundang-undangan, efektivitas sistem pengendalian intern.
Skala Nominal Nominal Ordinal

## Tabel 1. Operasionalisasi Variabel
Sumber : Data sekunder yang diolah (2017)
Sri Rahayu Annisa Nurbaiti

## Tabel 3. Hasil Uji Chow
Test cross-section fixed effects
Effects Test Statistic d.f. Prob.
Cross-section F 4.249073 (25,24) 0.0004 Cross-section Chi-square 87.943645 25 0.0000 Sumber : Data sekunder yang diolah (2017) Jumlah Temuan Audit SPI Jumlah Temuan Audit Kepatuhan                 Opini Audit (X 1 ) (X 2 ) (Y) Mean 8.42 11.42 4.12 Median 8.5 11.5 5 Maximum 15 21 5 Minimum 1 3 1 Std. Dev. 3.12 4.33 1.15 Sumber : Data sekunder yang diolah (2017) Tabel 2. Statistik Deskriptif
Tabel 4. Uji Hausman
Correlated Random Effects - Hausman Test Equation: RANDOM Test cross-section random effects Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob. Cross-section random 3.455567 2 0.1777 Cross-section random effects test comparisons: Variable Fixed Random Var(Diff.) Prob X 1 -0.022328 -0.064184  0.003411 0.4736 X 2 -0.108278 -0.020750  0.002247 0.0648
Sumber : Output Eviews 8.0 (data yang telah diolah)
Sample: 2014 2015 Periods included: 2 Cross-sections included: 26 Total panel (balanced) observations: 52
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic  Prob.
X1 -0.064184  0.056559 -1.134804  0.2620 X 2 -0.020750  0.041978 -0.494309  0.6233 C 4.893043  0.558338 8.763586  0.0000 Tabel 5. Random Effect
Effects Specification S.D. Rho Cross-section random 0.915715 0.6290 Idiosyncratic random 0.703336 0.3710 Weighted Statistics R-squared 0.045251 Mean dependent var 1.964122 Adjusted R-squared 0.006282 S.D. dependent var 0.715959 S.E. of regression 0.713706 Sum squared resid 24.95946 F-statistic 1.161202 Durbin-Watson stat 2.592111 Prob(F-statistic) 0.321575 Unweighted Statistics R-squared 0.017987 Mean dependent var 4.115385 Sum squared resid 66.09700 Durbin-Watson stat 1.834180
Sumber : Data sekunder yang diolah (2017)
Tabel 6. Hasil Regresi Data Panel

## Tabel 7. Uji F Test

## Weighted Statistics
R-squared 0.045251 Mean dependent var 1.964122 Adjusted R-squared 0.006282 S.D. dependent var 0.715959 S.E. of regression 0.713706 Sum squared resid 24.95946 F-statistic 1.161202 Durbin-Watson stat 2.592111 Prob(F-statistic) 0.321575
Sumber : Data sekunder yang diolah (2017)

## Swamy and Arora estimator of component variances
Variable Coefficient Std.
Error  t-Statistic  Prob. X 1 -0.064184  0.056559 -1.134804 0.2620 X 2 -0.020750  0.041978 -0.494309 0.6233 C 4.893043  0.558338 8.763586 0.0000
Sumber : Data sekunder yang diolah (2017)