## Muhammadiyah Law Review
P-ISSN 2549-113X, E-ISSN 2580-166X Vol. 8 No. 1 (2024)

## Interaksi Hukum Dalam Nilai Nilai Sosial
Gustiawan Robiyanto 1 , M. Faisol Rizka 2 , Nitaria Angkasa 3
Universitas Muhammadiyah Metro 123 Corresponding Author: gustiawanrobi08@gmail.com

## Abstract
Indonesia,  with  its  cultural  and  social  diversity,  is  a  complex  stage  for  the interaction  between  law  and  socio-cultural  values.  This  paper  aims  to outline  the  role  and  impact  of  law-changing  aspects  in  the  socio-cultural context of Indonesia.Through a literature review, it is found that law often not only reflects cultural values, but can also be a significant agent of change in  modernizing  and  adjusting  the  socio-cultural  order.  Factors  such  as globalization,  information  technology,  and  urbanization  have  shaped  a dynamic  legal  landscape,  presenting  new  challenges  in  maintaining  a balance  between  cultural  norms  and  legal  advancement.  Meanwhile, conflicts  between  local  traditions  and  national  or  international  law  often create  tensions  in  the  Indonesian  legal  system.  Nevertheless,  through mechanisms  such  as  inclusive  legal  interpretation  and  intercultural dialogue, efforts have been made to facilitate integration between legal and socio-cultural aspects. This research also highlights the need for a culturally sensitive approach in the law-making process, as well as the importance of community  inclusion  in  policy  formulation  to  achieve  harmony  between legal progress and cultural sustainability. By understanding these complex dynamics, it is hoped that the Indonesian people can develop a legal system that respects and strengthens their cultural heritage, while still adapting to the ongoing changes of the times.
Keywords: Legal Interaction, Social Value

## Abstrak
Indonesia,  dengan  keragaman  budaya  dan  sosialnya,  menjadi panggung yang kompleks  bagi  interaksi  antara hukum  dan nilai-nilai sosial  budaya.Tulisan  ini  bertujuan  untuk  menguraikan  peran  dan dampak  aspek  pengubah  hukum  dalam  konteks  sosial  budaya Indonesia.Melalui  tinjauan  literatur,  ditemukan  bahwa  hukum
seringkali  tidak  hanya  mencerminkan  nilai-nilai  budaya,  tetapi  juga dapat menjadi agen perubahan yang signifikan dalam memodernisasi dan  menyesuaikan  tatanan  sosial  budaya.Faktor-faktor  seperti globalisasi,  teknologi  informasi,  dan  urbanisasi  telah  membentuk landskap  hukum  yang  dinamis,  menghadirkan  tantangan  baru  dalam menjaga  keseimbangan  antara  norma-norma  budaya  dan  kemajuan hukum.Sementara itu, konflik antara tradisi lokal dan hukum nasional atau internasional  sering kali menimbulkan ketegangan dalam sistem hukum  Indonesia.Namun  demikian,  melalui  mekanisme  seperti interpretasi  hukum  yang  inklusif  dan  dialog  antarbudaya,  upaya- upaya  telah  dilakukan  untuk  memfasilitasi  integrasi  antara  aspek- aspek  hukum  dan  sosial  budaya.  Penelitian  ini  juga  menyoroti perlunya  pendekatan  yang  sensitif  secara  budaya  dalam  proses pembentukan  hukum,  serta  pentingnya  inklusi  masyarakat  dalam perumusan  kebijakan  untuk  mencapai  keselarasan  antara  kemajuan hukum  dan  keberlanjutan  budaya.  Dengan  memahami  dinamika kompleks
ini, diharapkan
masyarakat
Indonesia dapat
mengembangkan  sistem  hukum  yang  menghormati  dan  memperkuat warisan  budaya  mereka,  sambil  tetap  beradaptasi  dengan  perubahan- perubahan zaman yang terus berlangsung.
Kata Kunci : Interaksi Hukum, Nilai Sosial

## A. Pendahuluan
Indonesia,  dengan  keberagaman  budaya  dan  sosialnya  yang  kaya,  telah menjadi  medan  yang  menarik  untuk  memahami  interaksi  yang  kompleks  antara hukum  dan  nilai-nilai  sosial  budaya.  Dinamika  ini  memunculkan  pertanyaan penting tentang bagaimana aspek pengubah hukum memengaruhi, dan sebaliknya, dipengaruhi oleh segi sosial budaya dalam konteks Indonesia yang beraneka ragam ini.Terlepas  dari  upaya  untuk  mempertahankan  keutuhan  nilai-nilai  tradisional, negara  ini  juga  menghadapi  tantangan  dalam  mengintegrasikan  hukum  modern dengan kearifan lokal yang kaya. Dalam pengantar ini, kami akan  mengeksplorasi latar  belakang  kompleks  fenomena  ini,  merangkum  relevansi  serta  kompleksitas hubungan  antara  hukum  dan  sosial  budaya,  dan  menggarisbawahi  pentingnya memahami  peran  dan  dampak  aspek  pengubah  hukum  dalam  masyarakat Indonesia.
Keberagaman budaya di Indonesia tercermin dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sistem hukumnya. Negara ini, dengan lebih dari 300 kelompok etnis yang tersebar di lebih dari 17.000 pulau, merupakan rumah bagi berbagai tradisi budaya, bahasa,  agama,  dan  adat  istiadat.  Keragaman  ini  memberi  ciri  khas  yang  unik namun  juga  menantang  bagi  pembentukan  dan  penerapan  hukum  yang  adil  dan inklusif.
Di  tengah  perubahan  global  dan  modernisasi,  Indonesia  telah  menyaksikan transformasi  signifikan  dalam  struktur  sosial  budayanya.Perubahan  ini  telah mempengaruhi  pandangan  dan  praktik  hukum  di  masyarakat,  memunculkan pertanyaan  tentang  bagaimana  hukum  mengadaptasi  dan  mengatasi  tantangan- tantangan baru yang muncul dari perubahan sosial budaya tersebut.
Namun  demikian,  di  balik  proses  adaptasi  hukum  terhadap  perubahan  sosial budaya, terdapat pula upaya untuk mempertahankan nilai-nilai budaya yang telah terakar  dalam  masyarakat  selama  berabad-abad.  Konflik  antara  tradisi  lokal  dan hukum modern, serta antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif, sering kali  memunculkan  ketegangan  dalam  proses  pembentukan  kebijakan  dan implementasi hukum di Indonesia.
Dalam  konteks  ini,  pemahaman  tentang  aspek  pengubah  hukum  menjadi sangat  penting.Aspek  ini  mencakup  berbagai  faktor,  mulai  dari  peran  lembaga legislatif  dan  yudikatif  dalam  membentuk  hukum,  hingga  pengaruh  globalisasi, teknologi,  dan  urbanisasi  dalam  memodernisasi  tatanan  hukum  dan  sosial budaya.Dengan  memperdalam  pemahaman  tentang  bagaimana  aspek  pengubah hukum  memengaruhi  dinamika  sosial  budaya  di  Indonesia,  kita  dapat mengidentifikasi  peluang  dan  tantangan  dalam  membangun  sistem  hukum  yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.
Dengan  tinjauan  ini,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  memberikan  kontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang hubungan yang kompleks antara hukum dan  sosial  budaya  di  Indonesia.Melalui  penelusuran  literatur  dan  analisis mendalam,  kami  berharap  untuk  mengidentifikasi  pola-pola  yang  muncul, tantangan  yang  dihadapi,  dan  peluang  untuk  menciptakan  sistem  hukum  yang lebih responsif terhadap keragaman sosial budaya yang kaya di Indonesia.

## B. Perubahan Hukum Dalam Konteks Sosial Budaya
1. Peran Pengaruh Globalisasi dalam Transformasi Hukum dan Budaya
Globalisasi  telah  menjadi  salah  satu  faktor  utama  yang  mengubah lanskap  hukum  dan  budaya  di  Indonesia.  Penetrasi  budaya  asing  melalui media  massa,  teknologi  informasi,  perdagangan  internasional,  dan  aliran migrasi  telah  membawa  perubahan  signifikan  dalam  pandangan  dan praktik hukum masyarakat. Misalnya, penyebaran nilai-nilai konsumerisme dari  budaya  Barat  telah  memengaruhi  perilaku  konsumtif  masyarakat  dan menimbulkan  tuntutan  baru  terhadap  perlindungan  konsumen  dalam sistem hukum.
2. Dinamika Interaksi antara Hukum Nasional dan Adat Istiadat Lokal
Di  Indonesia,  hukum  adat  tradisional  sering  bertentangan  dengan hukum  nasional  yang  seringkali  didasarkan  pada  prinsip-prinsip  modern. Konflik  antara  kedua  sistem  hukum  ini  sering  terjadi,  terutama  dalam konteks  sengketa  tanah,  hak-hak  adat,  dan  perlindungan  lingkungan. Pemerintah  dan  lembaga  hukum  sering  berusaha  untuk  menemukan  titik
temu  antara  hukum  nasional  dan  adat  untuk  memastikan  keadilan  bagi semua pihak terlibat.
3. Pengaruh Teknologi Informasi dan Media Sosial Terhadap Kesadaran

## Hukum
Perkembangan  teknologi  informasi,  khususnya  media  sosial,  telah memainkan  peran  penting  dalam  meningkatkan  kesadaran  hukum  di kalangan  masyarakat  Indonesia.Informasi  tentang  hak-hak  individu, prosedur  hukum,  dan  isu-isu  hukum  dapat  dengan  mudah  diakses  oleh masyarakat  melalui  platform  online.  Hal  ini  telah  memperkuat  posisi masyarakat  dalam  memperjuangkan  hak-hak  mereka  dan  meningkatkan akuntabilitas lembaga-lembaga hukum.

## 4. Peran Lembaga Hukum Dalam Mengubah dan Meyelaraskan Dengan Sosial Budaya
Lembaga hukum, termasuk lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif, memiliki  peran  penting  dalam  mengubah  hukum  untuk  menyelaraskan dengan nilai-nilai sosial budaya. Interpretasi hukum yang sensitif terhadap konteks  budaya  lokal,  serta  kebijakan  yang  inklusif  dan  partisipatif,  dapat membantu  memperkuat  legitimasi  dan  kepatuhan  terhadap  hukum  di masyarakat.

## 5. Tantangan dan Peluang Dalam Menjaga Keselarasan Antara Hukum dan Budaya
Meskipun  banyak  kemajuan  yang  telah  dicapai  dalam  menyelaraskan hukum  dengan  nilai-nilai  sosial  budaya,  masih  ada  tantangan  yang  perlu diatasi.Tantangan  tersebut  meliputi  resistensi  terhadap  perubahan  dari kelompok  konservatif,  kesenjangan  akses  terhadap  sistem  hukum,  dan kompleksitas  dalam  menyesuaikan  hukum  dengan  perkembangan  sosial budaya  yang  cepat.Namun  demikian,  terdapat  pula  peluang  untuk memperkuat harmoni antara hukum dan budaya melalui pendekatan yang kolaboratif,  pendidikan  hukum  yang  inklusif,  dan  penguatan  institusi hukum yang demokratis.
Melalui pemahaman yang lebih dalam tentang aspek pengubah hukum dalam segi sosial budaya di Indonesia, kita dapat mengidentifikasi langkah- langkah  konkret  untuk  membangun  sistem  hukum  yang  lebih  responsif, inklusif,  dan  adil  bagi  semua  lapisan  masyarakat.Dengan  demikian, Indonesia  dapat  terus  maju  sebagai  negara  yang  berdasarkan  atas  prinsip- prinsip  hukum  dan  menghormati  serta  memperkuat  keberagaman  budaya yang menjadi ciri khasnya
Aspek  pengubah  hukum  dalam  perspektif  sosial  budaya  mengacu  pada interaksi dinamis antara hukum dan  nilai-nilai, norma, serta praktik sosial  budaya dalam  suatu  masyarakat.  Ini  mencakup  pemahaman  tentang  bagaimana  hukum tidak  hanya  mencerminkan  realitas  sosial  budaya,  tetapi  juga  dapat  menjadi  agen perubahan  yang  signifikan  dalam  membentuk,  memodernisasi,  atau  mengubah struktur sosial budaya.
Pertama, refleksi nilai dan  norma budaya : Hukum sering kali mencerminkan nilai-nilai,  norma,  dan  praktik  budaya  dalam  suatu  masyarakat.  Undang-undang, peraturan,  dan  kebijakan  sering  kali  didasarkan  pada  keyakinan,  tradisi,  dan  adat istiadat  yang  terakar  dalam  budaya  lokal.  Misalnya,  sistem  hukum  di  banyak negara  masih  sangat  dipengaruhi  oleh  nilai-nilai  agama,  etnis,  atau  budaya  yang dominan.  (a)  Moralitas  dan  etika:  Nilai-nilai  moral  dan  etika  yang  diyakini  oleh suatu masyarakat sering kali tercermin dalam hukumnya. Misalnya, dalam banyak masyarakat, pembunuhan, pencurian, dan penipuan dianggap melanggar nilai-nilai moral  universal  dan  oleh  karena  itu  diatur  oleh  undang-undang  pidana.  Hukum juga  dapat  mencerminkan  pandangan  budaya  tentang  kebenaran  dan  keadilan, seperti  hukuman  yang  dianggap  sesuai  dengan  kejahatan  yang  dilakukan.  (b) Agama  dan  Kebudayaan:  Di  banyak  negara,  agama  memainkan  peran  penting dalam  membentuk  hukum  dan  sistem  keadilan.  Undang-undang  tentang perkawinan,  warisan,  dan  praktik  keagamaan  sering  kali  didasarkan  pada  ajaran agama yang dominan dalam masyarakat tersebut. Selain agama, budaya juga dapat memengaruhi  hukum  dalam  hal-hal  seperti  tradisi  adat,  upacara,  dan  simbolisme yang  dianggap  penting  oleh  suatu  kelompok  masyarakat.  (c)  Keadilan  Sosial: Hukum  sering  diharapkan  untuk  mencerminkan  prinsip-prinsip  keadilan  sosial yang  dianggap  penting  dalam  suatu  masyarakat.  Hal  ini  dapat  mencakup  upaya untuk menyeimbangkan kekuatan antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat, memberikan perlindungan bagi  mereka yang rentan, dan memastikan akses  yang  adil  terhadap  sumber  daya  dan  kesempatan.  (d)  Hierarki  Sosial  dan Kedudukan: Nilai-nilai hierarki sosial dan kedudukan dalam suatu masyarakat juga dapat  tercermin  dalam  hukum.  Misalnya,  hukum  tentang  kepemilikan  tanah  atau hak  waris  sering  kali  mencerminkan  struktur  sosial  yang  ada  dalam  masyarakat, yang  dapat  membedakan  antara  hak-hak  yang  dimiliki  oleh  berbagai  kelompok atau  kelas  social.  (e)  Perubahan  Nilai  dan  Norma:  Selain  mencerminkan  nilai  dan norma  yang  ada,  hukum  juga  dapat  mempengaruhi  perubahan  dalam  nilai  dan norma budaya. Ketika hukum mengakomodasi atau mengatur praktik-praktik baru atau  perubahan  dalam  pandangan  masyarakat,  ini  dapat  memicu  pergeseran budaya yang lebih luas dalam masyarakat.
Kedua,  Perubahan  dan  Modernisasi:  Hukum  juga  dapat  menjadi  agen perubahan  dalam  sosial  budaya.  Perubahan  dalam  sistem  hukum,  seperti pengesahan  undang-undang  baru,  keputusan  pengadilan  yang  signifikan,  atau reformasi  hukum,  dapat  memengaruhi  cara  masyarakat  memandang  dan berinteraksi  satu  sama  lain.  Misalnya,  perubahan  dalam  undang-undang  tentang hak  perempuan  atau  hak  LGBT  dapat  memicu  pergeseran  budaya  dalam masyarakat  yang  sebelumnya  konservatif.  Ketiga,  Penyesuaian  dengan  Perubahan Sosial: Hukum juga harus menyesuaikan diri dengan perubahan sosial budaya yang terjadi  dalam  masyarakat.  Globalisasi,  teknologi,  urbanisasi,  dan  perubahan demografis  adalah  contoh  perubahan  sosial  yang  dapat  mempengaruhi  tatanan hukum.  Misalnya,  perkembangan  teknologi  informasi  telah  memunculkan  isu-isu
baru  seperti  privasi  data  dan  kejahatan  cyber,  yang  memerlukan  pembaharuan dalam hukum untuk mengatasi tantangan tersebut.
Keempat, Konflik antara Hukum dan Budaya: Terkadang, hukum dan budaya dapat  saling  bertentangan.  Konflik  ini  bisa  timbul  ketika  hukum  modern bertentangan dengan nilai-nilai atau praktik tradisional, atau ketika hukum nasional bertentangan dengan hukum adat lokal. Contohnya adalah ketika hukum nasional tentang  hak  properti  bertentangan  dengan  tradisi  kepemilikan  tanah  masyarakat adat. Kelima, Peran Lembaga Hukum dan Sosial: Lembaga hukum, seperti lembaga legislatif,  yudikatif,  dan  eksekutif,  memiliki  peran  penting  dalam  membentuk, menafsirkan, dan menegakkan hukum dalam konteks sosial budaya. Mereka harus mempertimbangkan  nilai-nilai  dan  norma  budaya  dalam  proses  pembuatan keputusan  hukum,  untuk  memastikan  keadilan  dan  legitimasi  dalam  mata masyarakat.
Melalui  pemahaman  yang  mendalam  tentang  aspek  pengubah  hukum  dalam perspektif  sosial  budaya,  masyarakat  dan  pemerintah  dapat  mengembangkan kebijakan  dan  praktik  hukum  yang  lebih  sensitif  terhadap  keberagaman  budaya, serta lebih responsif terhadap perubahan sosial yang terjadi.Ini merupakan langkah penting dalam membangun sistem hukum yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

## C. Kesimpulan
Dalam  masyarakat  tradisional,  hukum  mempunyai  sifat  kebersamaan  yang Sangat kuat dan mempunyai corak magis religious yang di liputi oleh pikiran yang Sangat  konkret.  Dalam  masyarakat  modern,  hukum  terdiri  dari  peraturan- peraturan  yang  uniform  dan  konsisten  dalam  penerapannya,  hukum  berbentuk peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pihak legislative dan adakalanya dibuat oleh pihak eksekutif. Hukum dalam masyarakat modern bersifat reaksional, disini hak-hak dan kewajiban tumbuh dari transaksi-transaksi baik berupa kontrak maupun pelanggaran perdata dan pidana.
Meskipun  hukum  itu  menyesuaikan  dengan  perubahan  sosial,  tetapi  hukum tidak  boleh  dijadikan  alat kekuasaan  penguasa,  melainkan  hukum  itu  harus  dapat memenuhi  kepentingan  rakyat  banyak.  Birokrasi  yang  tidak  sehat  akan menimbulkan  birokrasi  yang  tidak  efektif,  dan  tidak  efisien,  dalam  melaksanakan pelayanan  prima  kepada  masyarakat.  Hukum  akan  berperan  secara  baik  kalua hukum  itu  tumbuh  dalam  masyarakat  yang  sehat,  yaitu  masyarakat  yang menghargai ketertiban(order), keteraturan(regularity) dan kedamaian(peaceful).
Norma  yang  mengatur  kehidupan  manusia  dalam  masyarakat  mempunyai banyak  ragamnya  dan  salah  satunya  yang  Sangat  penting  adalah  norma  hukum, disamping  norma  agama,  Susila  dan  kesopanan.  Norma  hukum  dapat  dijumpai pada  seluruh  kelompok  masyarakat,  baik  yang  tradisional  maupun  dalam masyarakat  modern.  Norma  hukum  itu  mengatur  hamper  seluruh  segi  kehidupan masyarakat,  baik  secara  sistematis  yang  dikodifikasikan  maupun  yang  tidak dibukukan tetapi norma hukum itu dipakai untuk mengatur lalu  lintas kehidupan dan tersebar yang oleh para ahli hukum di kualifisir sebagai hukum.
Hukum  sebagai  tatanan  kehidupan  yang  mengatur  lalu  lintas  pergaulan masyarakat,  dengan  segala  peran  dan  fungsinya  akan  ikut  berubah  mengikuti perubahan  social  yang  melingkupinya.  Cepat  atau  lambatnya  perubahan  hukum dalam  suatu  masyarakat,  Sangat  tergantung  dalam  dinamika  kehidupan masyarakat  itu  sendiri.  Apabila  masyarakat  dalam  kehidupan  sosialnya  berubah dengan  cepat,  maka  perubahan  hukum  akan  berubah  dengan  cepat  pula,  tetapi apabila perubahan itu terjadi Sangat lambat, maka hukum pun akan berubah secara lambat seiring dan mengikuti perubahan social dalam masyarakat itu

## Daftar Pustaka
Ali,A.Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum.Yarsi fWatampone, 1996. Ali,Z. Filsafat Hukum.Grafika, 2006 Asshiddiqie,J.  Agenda  Pembangunan  Hukum  Nasional  di  Abad  Globalisasi.  Balai Pustaka, 1998
Fauzia,A.,&Hamdani,F.Aktualisasi  nilai-nilai  pancasila  dan  konstitusi  melalui pelokalan  kebijakan  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  di  daerah  .Jurnal  Indonesia Berdaya, 2021. 2(2),157 – 166.
Fauzia, A., Hamdani,F. & Octavia,D.G.R. The Revitalization of the Indonesian Legal System  in  the  Order  of  Realizing  the  Ideal  State  Law.  Progressive  Law Review, 2021. 3(1),12 – 25. https://doi.org/10.36448/plr.v3i01.46 Fauzia,A,  Hamdani,F.,  Rusdianto,R.  &  Mohamed,M.A.  Implementation  of  the Omnibus  Law  Concept  and  Consolidated  Texts:  Amalgamation  of  the Common  Law  and  Civil  Law  Legal  Systems.  Journal  of  Law  and  Legal Reform, 2023. 4.(2).
Friedman,  L.M.  Legal  Culture  and  Social  Development.  Law  and  Society  Review: The Journal of The Law and Society Association, 1969. 4(1),29 – 44. Hartono,S. Dari Hukum Antar Golongan ke Hukum Antar Adat. Alumni, 1971 Manan, A. Aspek-aspek Pengubah Hukum. Kecana Prenada Media, 2006 Pujirahayu,E.W.  Pemberdayaan  Masyarakat  Dalam  Mewujudkan  Tujuan  Hukum
(Proses  Penegakan  Hukum  dan  Persoalan  Keadilan).  Pidato  Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Undip, 2001
Rahardjo,S.Rumus-rumus  dalam  Pengoperan  Hukum,  dalam  Aneka  Persoalan
Hukum dan Masyarakat. Alumni, 1977
Rahardjo,S. Hukum dan Masyarakat. Angkasa, 1981 Rahardjo,S. Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia. Penerbit Buku Kompas, 2006 Rasjidi,L.  Pembangunan  Sistem  Hukum  Dalam  Rangka  Pembinaan  Hukum Nasional,  dalam  Bunga  Rampai  Pembangunan  Hukum  Indonesia.  Eresco, 1995 Rasyidi, L. & Sidharta, B.A. Filsafat Hukum: Madzhab dan Refleksinya. Rosdakarya, 1994
Sidharta,  B.A.  Refleksi  tentang  Struktur  Ilmu  Hukum:  Sebuah  Penelitian  tentang Fundasi  Kefilsafatan  dan  Sifat  Keilmuan  Ilmu  Hukum  sebagai  Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia (2nded.). MandarMaju, 2000
Soekanto,S.  Suatu  Tinjauan  Sosiologi  Hukum  terhadap  Masalah-Masalah  Sosial. Alumni, 1981 Tgk,M.S.  &  Armia.  Perkembangan  Pemikiran  Teori  Ilmu  Hukum.  Pradnya Paramita, 2008
Wignjosoebroto,S.  Dari  Hukum  Kolonial  Ke  Hukum  Nasional – Dinamika  Sosial Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia. PT Raja Grafindo Persada, 1994