## Berdasarkan Hukum Islam
Hasan Basri Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru Riau Email: hasanbasri@gmail.com
Abstract: The  profit-sharing system has  advantages  with  no  causing  the  negative  capital spread. The advantages of this system are the main reference for community of  PT. Bank Muamalat  Indonesia  Tbk. (BMI)  Branch  Pekanbaru in  developing  the  mudarabah financing.  In  the profit-sharing  system,  the  ratio  is  determined  at  the  time  of  making  the contract based on the possibility of profit and loss. Data are collected by using interview to the  informants in  BMI.  The  collected  data  are analyzed  in inductive  method.  The  results show that  the  mudarabah financing  in  BMI  Branch  Pekanbaru  does  not  fully  apply  the profit and loss sharing, but rather the revenue sharing. It means that the profit sharing is still based on the assumPT.ion of revenue. It can be illustrated that the bank can assume that someone can produce profits in a certain amount each month. This financing requires valuedly  material  and  immaterial  supports  to anticipate moral  hazard.  The  losses  of mudarabah financing are  fully  borne  by  the  owners  of  capital of  BMI.  Fund  providers endure all  the  losses  due  to  mudarabah.  The  losses  of  mudarabah financing  are  also charged to the customer due to customer negligence.
Keywords: mudarabah and Islamic law.
Abstrak: Sistem  bagi  hasil  memiliki  kelebihan  dengan  tidak  menimbulkan  pertumbuhan modal  negatif ( negative spread ). Kelebihan  sistem  ini  menjadi  acuan  utama  dalam pengembangan  pembiayaan mudarabah bagi  masyarakat  PT. Bank  Muamalat  Indonesia Tbk. (BMI)  Cabang  Pekanbaru. Dalam  sistem  bagi  hasil,  penentuan  besarnya  rasio  atau nisbah dibuat  pada  waktu  akad  dengan  berpedoman  pada  kemungkinan  untung  dan  rugi. Data  diperoleh  dengan  wawancara  kepada  narasumber  di  BMI.    Data  dianalisis  dengan metode  induktif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pembiayaan mudarabah di  BMI cabang  Pekanbaru  tidak    menerapkan profit  and  lost  sharing secara  penuh,  tetapi  lebih pada revenue  sharing .  Artinya  bagi  hasil  berdasarkan  asumsi  pendapatan.  Ilustrasinya adalah pihak bank dapat mengasumsikan bahwa seseorang dapat menghasilkan keuntungan dalam  jumlah  tertentu  setiap  bulan.    Pembiayaan  ini  membutuhkan  jaminan  materil  dan jaminan immaterial untuk mengantisipasi moral hazard . Kerugian pembiayaan mudarabah ditanggung  oleh  pemilik  modal  secara  penuh  (BMI).  Penyedia  dana  menanggung  semua kerugian  akibat mudarabah .    Kerugian mudarabah dibebankan  pada  nasabah  atas dasar kelalaian nasabah.
Kata kunci: mudarabah dan Hukum Islam.

## Pembiayaan Mudarabah di Pt. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang
Pekanbaru

## Pendahuluan
Bank  Muamalat  Indonesia  (BMI) mengalami  perkembangan  cukup  pesat sejak  perubahan  Undang-Undang  Nomor 7 tahun 1992 dengan Undang-Undang 10 tahun  1998  tentang  Perbankan.  BMI mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang menghendaki layanan jasa perbank- an  dengan  prinsip  syari’ah.  Prinsip  itu memegang teguh pelarangan riba dan ke- giatan  yang  bersifat  spekulatif  seperti perjudian dan gharar. 1
BMI didukung oleh jaringan 32.000 Automatic Teller Machince
(ATM),  95.000  Merchant  debet  dan  me- miliki  75  kantor  cabang,  123  kantor  ca- bang  pembantu  dan  153  kantor  kas. 2 Pe- ningkatan  statistik  ini  menunjukkan  bah- wa  perkembangan  BMI  di  tanah  air  cu- kup  menggembirakan.  Timbul  kesadaran masyarakat Islam Indonesia untuk menja- lankan  ketentuan-ketentuan  agamanya dalam aktivitas muamalah. 3
BMI  menggunakan  transaski  non bunga  dalam  bentuk profit  and  loss  sha- ring atau bagi  hasil  dan bagi  rugi. Keun- tungan  dan  kerugian  yang  terjadi  ditang- gung  oleh  kedua  belah  pihak,  yaitu mu- dharib dan shahib al-maal. Sistem bunga Bank dan bagi hasil mempunyai persama- an,  yakni  sama-sama  memberikan  keun- tungan  bagi  pemilik  modal,  namun  ke- duanya  memiliki  perbedaan  yang  prinsi- pil. Perbedaannya ialah sistem bunga me- rupakan  sistem  yang  dilarang  Islam,  se-
1 Rifki  Ismal,  2011, Islamic  Banking  Operation and Its Problem In Indonesia, Pekanbaru: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Riau-Akbar, hal. 18.
2 Bank  Muamalat  Indonesia  cabang  Pekanbaru, 2012.
3 Rifki Ismal, Islamic…..,Op.Cit., hal. 21.
dangkan bagi hasil tidak diharamkan oleh hukum Islam. 4
Sistem  bagi  hasil  memiliki  kele- bihan  dengan  tidak  akan  menimbulkan pertumbuhan  modal  negatif  ( negative spread). 5 Kelebihan  sistem  ini  menjadi acuan  utama  dalam  pengembangan  pem- biayaan mudarabah bagi  masyarakat  di Kota Pekanbaru. Animo masyarakat Kota Pekanbaru  dengan  sistem  syariah  sangat tinggi.  Mereka  banyak  yang  beralih  dari perbankan konvensional yang mengguna- kan sistem bunga. 6
Penentuan  bunga  dibuat  waktu akad  berlangsung  dengan  asumsi  bahwa harus selalu untung, tidak ada asumsi ke- rugian.  Pembayaran  bunga  tetap  dilaku- kan  misalnya  dalam  suatu  proyek,  tanpa mempertimbangkan  apakah  proyek  yang dijalankan  itu  mempunyai  keuntungan atau tidak. 7
Dalam sistem bagi hasil, penentu- an besarnya rasio atau nisbah dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada ke- mungkinan  untung  dan  rugi.  Suatu  pro- yek yang mengalami kerugian ditanggung bersama.  Jumlah  pembagian  laba  me- ningkat  sesuai  dengan  peningkatan  jum- lah  pendapatan,  sedangkan  sistem  kon- vensional  jumlah  pembayaran  bunga
4 Muhammad  Syafi’I  Antonio,  2001, Bank Syariah:  dari  Teori  ke  Praktek ,  Jakarta:  Gema Insani Pres, hal. 61.
5 Zaenal Arifin, 2007, Realisasi Akad Mudarabah Dalam Rangka Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi  Hasil  di  Bank  Muamalat  Indonesia  Cabang Semarang ,  Semarang:  Program  Studi  Magister Kenotariatan,  Pascasarjana  Universitas  Dipone- goro, hal.  98.
6 Wawancara  dengan  Rahmad  Faizal,  Senior Legal  Unit  Support  Pembiayaan  PT.  Bank  Mua- malat Indonesia Tbk. Cabang Pekabaru.
7 Abdullah  Saeed,  2004, Menyoal  Bank  Syariah: Kritik  atas  Interpretasi  Bunga  Bank  Kaum  Neo- Revivalis ,  terj.  Arif  Maftuhin,  Jakarta:  Parama- dina, hal. 76.
tidak  meningkat  meskipun  jumlah  keun- tungan berlipat. 8
Berangkat  dalam  permasalahan- permasalahan  di  atas,  studi  ini  akan  me- neliti lebih lanjut tentang akad pembiaya- an mudarabah di Bank Muamalat cabang Pekanbaru. Studi ini memilih akad muda- rabah menjadi  tema  pokok  karena  tran- saksi yang dilakukan sebagai produk ung- gulan.  Studi  ini  menfokuskan  pada  dua rumusan  pokok  permasalahan  yang  men- jadi  inti  dalam  skema mudarabah ,  yaitu
1)  bagaimana  akad  pembiayaan mudara- bah di  PT.  Bank  Muamalat  Indonesia Tbk.  cabang  Pekanbaru;  2)  bagaimana bentuk  jaminan  materil  dan  jaminan  im- materil  dalam  pembiyaan mudarabah pada  PT.  BMI  Tbk.  Cabang  Pekanbaru; dan 3) bagaimana pembagian keuntungan dan kerugian dalam pembiayaan mudara- bah pada  PT.  BMI  Tbk.  Cabang  Pekan- baru.
Tujuan Penelitian ini adalah untuk menjelaskan  akad  pembiayaan Mudara- bah di  PT.  Bank  Muamalat  Indonesia Tbk.  cabang  Pekanbaru,  untuk  menjelas- kan  bentuk  jaminan  materil  dan  jaminan immateril  dalam  pembiyaan mudarabah pada  PT.  BMI  Tbk.  Cabang  Pekanbaru, dan  untuk  menjelaskan  pembagian  ke- untungan  dan  kerugian  dalam  pembiaya- an mudarabah pada  PT.  BMI  Tbk.
Cabang  Pekanbaru.  Manfaat  penelitian ini  adalah  menambah  wawasan  ilmu  pe- ngetahuan  peneliti  terkait  dengan  perma- salahan  penelitian  dan  untuk  memberi masukan  kepada  masyarakat  dan  PT. Bank  Muamalat  Indonesia  Tbk.  cabang Pekanbaru dalam pelaksanaan dan meng- ambil  kebijakan  terkait  dengan  permasa- lahan yang diteliti.
8 Ibid.

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  adalah  penelitian hukum  empiris  yang  membahas  berlaku- nya  hukum  positif  terkait  dengan  pelak- sanaan  akad mudarabah dan murabahah di  PT.  Bank  Muamalat  Indonesia  Tbk. Cabang  Pekanbaru  Lokasi  penelitian  ini di  PT.  Bank  Muamalat  Indonesia  cabang Pekanbaru.  Alasan  dipilihnya  lokasi  ini karena  merupakan  bank  yang  pertama kali menggunakan prinsip syariah.
Populasi  diambil  dari  kepala  bi- dang, kepala divisi akad dan pembiayaan PT.  Bank  Muamalat  Indonesia  Tbk.  Ca- bang  Pekanbaru,  sedangkan  sampel  dari Kepala Bidang divisi akad dan pembiaya- an  PT.  Bank  Muamalat  Indonesia  Tbk. Cabang Pekanbaru berjumlah 1 orang.
Sumber  data  terdiri  atas  data primer,  yakni  data  yang  diperoleh  dari responden di lapangan. Data sekunder be- rupa  data  yang  diperoleh  dari  berbagai referensi  yang  terkait  dengan  permasa- lahan  penelitian,  dan  data  tertier  berupa data  yang  diperoleh  dari  kamus  dan  en- siklopedi.
Teknik  pengumpulan  data  meng- gunakan  wawancara  non-struktur,  yakni wawancara  bebas  tanpa  terikat  dengan daftar  pertanyaan,  kajian  dokukemtasi, yakni  mengkaji  berbagai  akad mudara- bah dan murabahah dan  referensi  yang terkait dengan permasalahan.
Setelah  data  terkumpul  selanjut- nya  diklasifikasikan  dalam  dua  kelom- pok. Kelompok pertama data yang diper- oleh dari hasi wawancara dan studi doku- mentasi dianalisis dengan metode kualita- tif.    Untuk  mengambil  kesimpulan  digu- nakan metode induktif, yakni menarik ke- simpulan  dari  pernyataan  yang  bersifat khusus ke dalam pernyataan yang bersifat umum.

## Pembahasan
Mudarabah dalam  Pandangan  Ahli Hukum Islam
Para  ahli  hukum  Islam  sepakat tentang legalitas mudarabah dapat dilaku- kan  dengan  mediasi  uang  atau  barang yang dinilai sebagai uang. Dalam pemikir- an  ahli  hukum  Hanafi  menyebutkan  tran- saksi ini tidak sah karena ketika keduanya telah  berpisah,  maka  modal  pokok  akan berubah  pada  saat  harga  barang  ditetap- kan. Tetapi ahli hukum Hanafi lain mem- perbolehkan mudarabah dengan  k o m o - d i t a s   perdagangan  dengan  kualitas  dan kuantitas barang disebutkan pada saat ter- jadinya transaksi. Mata uang yang dimili- ki menjadi modal pokok. Estimasi bagian pelaku mudarabah dipersyaratkan dengan bagian  komunal,  semisal  1/3,  1/4,  atau 1/2,  dan  sebagainya. 9 Bagi  kalang- an  mazhab  Suni  dalam  modal mu- darabah tidak  boleh  berupa  suatu hutang  yang  dipinjam mudharib pada  saat  dilangsungkannya  kon - trak mudarabah . 10 Pembiayaan mudarabah merupa- kan  pembiayaan  untuk  suatu  usaha  yang produktif.  S hahibul  mal (pemilik  dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha),  sedangkan  pengusaha  (nasabah) bertindak  sebagai mudharib (pengelola usaha).  Jangka  waktu  usaha,  tata  cara pengembalian  dana,  dan  pembagian  ke- untungan ditentukan berdasarkan kesepa- katan kedua belah pihak. Mudharib boleh melakukan  berbagai  macam  usaha  yang telah disepakati bersama berdasarkan sya- riah.  Lembaga  Keuangan  Syariah  (LKS)
9 Abdullah  Abdul  Husain  At  Tariqi,    2004, Eko- nomi  Islam  Prinsip,  Dasar,  dan  Tujuan, terj.  M. Irfan  Syofwani,  Yogyakarta:  Magistra  Insania Press, hal. 153.
10 Ibn Qudamah,  1981, Al Mugghni , Riyad: Mak- tabat al Riyadh al Haditsah, hal. 73.
tidak  ikut  serta  dalam  manajemen  per- usahaan  atau  proyek  tetapi  mempunyai hak  untuk  melakukan  pembinaan  dan pengawasan.  Kegiatan  usaha  dalam mu- darabah merupakan  hak  eksklusif mu- dharib ,  tanpa  campur  tangan  penyedia dana. 11
Penyedia  dana  menanggung  se- mua kerugian akibat  dari mudarabah ke- cuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan  yang  disengaja,  lalai  atau  me- nyalahi  perjanjian.  Sementara  itu,  penge- lola  modal  tidak  mendapat  apa-apa  dari jasa yang dilakukan. Umer Chapra mene- gaskan  bahwa  prinsip  umum mudarabah adalah  risiko  pemilik  modal  hanya  se- banyak modal, sedangkan risiko pengelo- la modal hanya sebanyak usaha dan wak- tu. 12
Pada  dasarnya  dalam mudarabah tidak ada  ganti rugi,  karena akad ini ber- sifat  amanah  kecuali  akibat  dari  kesalah- an  disengaja,  kelalaian,  atau  pelanggaran kesepakatan.  Penyelesaian  perselisihan atau  akibat  salah  satu  pihak  tidak  menu- naikan kewajibannya maka penyelesaian- nya  dilakukan  melalui  Badan  Arbitrase Syariah  setelah  tidak  tercapai  kesepakat- an melalui musyawarah. 13
Dewan  Syariah  Nasional  (DSN) telah memfatwakan adanya akad mudara- bah musytarakah . Mudarabah musyara- kah adalah  bentuk  akad mudarabah antara pengelola ( mudharib ) menyertakan modal  dalam  kerjasama  investasi.  Akad
11 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 7/DSN- MUI/IV/2000  tentang  Pembiayaan  Mudarabah (Qiradh).
12 Umer  Chapra,  1983, Toward  a  Just  Monetary Syistem, London: The Islamic Fondation, hal. 49.
13 Susana,  Erni  dan  Prasetyanti,  Annisa. Pelak- sanaan  dan  Sistem  Bagi  Hasil  Pembiayaan  Al Mudarabah  Pada  Bank Syariah ,   Jurnal  Keuang- an  dan  Perbankan  Islam,  Volume  15,  No.  3, September 2011, hal.  312.
yang  digunakannya  adalah  perpaduan akad mudarabah dan akad musyarakah . 14
Mudarabah dalam  Kompilasi  Hukum Islam dan Pelaksanaannya dalam Tata Hukum di Indonesia
Berdasarkan  Kompilasi  Hukum Ekonomi Syariah, mudarabah adalah ker- jasama antara pemilik dana atau penanam modal  dengan  pengelola  modal  untuk melakukan usaha tertentu dengan pemba- gian  keuntungan  berdasarkan  nisbah. 15
Pada  prinsipnya mudarabah mengharus- kan  adanya  ikatan  kedua  belah  pihak dalam  status  antara  pemilik  modal  dan pengusaha.  Bedanya  dengan musyarakah adalah  pada  pembagian  untung  dan  rugi dan  keterlibatan  peserta  dalam  usaha yang sedang dikerjakan.
Dalam  hal  pembiayaan  atas  dasar akad mudarabah muqayyadah ,  yaitu  pe- nyediaan  dana  kepada  nasabah  dimana pemilik  dana  ( Ṣ ahibul  māl )  memberikan persyaratan  khusus  kepada  pengelola dana  ( muḍarib ),  Bank  wajib  memenuhi persyaratan  khusus  dimaksud.  Bank  juga diwajibkan  melakukan  analisis  atas  per- mohonan  pembiayaan  atas  dasar  akad mudarabah dari nasabah yang antara lain meliputi  aspek  personal  berupa  analisis atas karakter ( character ) dan aspek usaha antara  lain  meliputi  analisis  kapasitas usaha ( capacity ), keuangan (capital ), dan prospek usaha ( condition ). 16
Pengembalian  pembiayaan  atas dasar mudarabah dilakukan  dalam  dua cara, yaitu secara angsuran ataupun seka- ligus  pada  akhir  periode  akad,  sesuai  de-
14 Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Nomor 50/DSN-MUI/III/2006  tentang  Akad  Mudarabah Musytarakah.
15 Peraturan  Mahkamah  Agung  No.  2  Tahun 2008…., Loc.Cit.
16 Ibid.
ngan jangka waktu pembiayaan atas dasar akad mudarabah .  Pembagian  hasil  usaha dilakukan  atas  dasar  laporan  hasil  usaha pengelola dana ( muḍarib ) dengan disertai bukti  pendukung  yang  dapat  dipertang- gungjawabkan.  Kerugian  usaha  nasabah pengelola  dana  ( muḍarib )  yang  dapat  di- tanggung  oleh  bank  selaku  pemilik  dana ( Ṣ ahibul  māl )  adalah  maksimal  sebesar jumlah  pembiayaan  yang  diberikan  ( ra’- sul māl ). Dalam hal nasabah ikut menyer- takan modal dalam kegiatan usaha (mitra usaha)  yang  dibiayai  bank  ( mudarabah musytarakah ),  maka  berlaku  ketentuan bahwa  norma-norma  umum  dalam  pem- biayaan  atas  dasar  akad mudarabah ke- cuali  huruf  a)  dan  huruf  d).  Kedudukan nasabah adalah sebagai mitra usaha seka- ligus  sebagai  pengelola  dana  ( muḍarib );
Sebagai  mitra  usaha,  nasabah  berhak mendapatkan  bagian  keuntungan  sesuai kesepakatan  atau  menanggung  kerugian sesuai  porsi  modalnya  dan  Sebagai  pe- ngelola  dana  ( muḍarib ),  nasabah  berhak mendapatkan  bagian  keuntungan  berda- sarkan nisbah yang disepakati, setelah di- kurangi bagian keuntungan milik nasabah sebagai mitra usaha. 17
Dalam  kegiatan  penghimpunan dana  dalam  bentuk  giro  atas  dasar  akad mudarabah Bank  Indonesia  menentukan bahwa bank dan nasabah wajib menuang- kan  kesepakatan  atas  pembukaan  dan penggunaan  produk  giro  atas  dasar  akad mudarabah, dalam  bentuk  perjanjian  ter- tulis  bank.  Dalam  akad  tersebut  bank bertindak  sebagai  pengelola  dana  ( muḍa- rib ) dan nasabah bertindak sebagai pemi- lik  dana  ( Ṣ ahibul  māl ).  Kewajiban  bank adalah  menjelaskan  kepada  nasabah  me- ngenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban  nasabah  sebagaimana  diatur
17 Ibid.
dalam  ketentuan  Bank  Indonesia  menge- nai  transparansi  informasi  produk  bank dan penggunaan data pribadi nasabah. 18
Dalam  hal  adanya  keuntungan, pembagiannya  dinyatakan  dalam  bentuk nisbah  yang  disepakati.  Dalam  akad  ini bank  dapat  membebankan  kepada  nasa- bah  biaya  administrasi  berupa  biaya-bia- ya  yang  terkait  langsung  dengan  biaya pengelolaan  rekening  antara  lain  biaya cek/bilyet  giro,  biaya  meterai,  cetak  la- poran transaksi dan saldo rekening, pem- bukaan dan penutupan rekening dan Bank tidak  diperkenankan  mengurangi  nisbah keuntungan  nasabah  tanpa  persetujuan nasabah. 19
Dalam  kegiatan  penghimpunan dana dalam bentuk tabungan dan deposito atas  dasar  akad mudarabah ,  Bank  Indo- nesia  menentukan  persyaratan  sebagai berikut: 20
a) Bank  bertindak  sebagai  pengelola  da- na  ( muḍarib )  dan  nasabah  bertindak sebagai pemilik dana ( Ṣ ahibul māl );
b) Pengelolaan  dana  oleh  Bank  dapat  di- lakukan  sesuai  batasan-batasan  yang ditetapkan oleh pemilik dana ( mudara- bah  muqayyadah )  atau  dilakukan  de- ngan tanpa batasan-batasan dari pemilik dana ( mudarabah mutlaqah );
c) Bank  wajib menjelaskan kepada nasa- bah  mengenai  karakteristik  produk, serta hak dan kewajiban nasabah seba- gaimana  diatur  dalam  ketentuan  Bank
Indonesia mengenai transparansi infor- masi  produk  Bank  dan  penggunaan data pribadi nasabah;
d) Bank  dan  nasabah  wajib  menuangkan kesepakatan  atas  pembukaan  dan penggunaan  produk  tabungan  dan  de-
18 Ibid.
19 Ibid.
20 Ibid.
posito  atas  dasar  akad mudarabah, dalam bentuk perjanjian tertulis;
e) Dalam  akad mudarabah muqayyadah harus  dinyatakan  secara  jelas  syarat- syarat dan batasan tertentu yang diten- tukan oleh nasabah;
f) Pembagian keuntungan dinyatakan da- lam bentuk nisbah yang disepakati;
g) Penarikan  dana  oleh  nasabah  hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang di- sepakati;
h) Bank  dapat  membebankan  kepada  na- sabah biaya administrasi berupa biaya- biaya  yang  terkait  langsung  dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya  meterai,  cetak  laporan  transaksi dan  saldo  rekening,  pembukaan  dan penutupan rekening; dan
i) Bank  tidak  diperbolehkan  mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa per- setujuan nasabah yang bersangkutan.
Terkait  dengan  pembagian  keun- tungan  dalam  akad mudarabah ataupun musyarakah telah  terjadi  perdebatan  ten- tang apakah bagi hasil atas dasar revenue sharing ataukah profit  and  loss  sharing .
Para  ulama  dan  akademisi  menghendaki bagi  hasil  atas  dasar profit  and  loss  sha- ring . Namun karena masih tingginya mo- ral  hazard sulit  untuk  mengawasi  dan mengendalikan  biaya,  karena  itu  praktik perbankan  sekarang  masih  menggunakan bagi  hasil  dengan  metode revenue  sha- ring. 21
Pembiayaan Mudarabah di  PT.  Bank Muamalat  Indonesia  Tbk.  Cabang Pekanbaru
Pembiayaan mudarabah di  PT. Bank  Muamalat  Indonesia  Tbk.  Cabang
21 Widyaningsih,  2007, Bank  dan  Asuransi  Islam di  Indonesia, Jakarta:  Kencana  Prenada  Media, hal. 119.
Pekanbaru  adalah  pembiayaan  dalam bentuk  modal/dana  untuk  dikelola  dalam usaha  yang  telah  disepakati  bersama. Pembiayaan diberikan dalam bentuk uang (modal  kerja)  atau  aset  non  kas  sesuai dengan  bidang  usaha  nasabah  yang mengajukan  pembiayaan. 22 Pembiayaan pola  ini  mengacu  pada Peraturan  Mahka- mah Agung Nomor 2 Tahun 2008. 23
Nasabah dan Bank Muamalat ber- sepakat  untuk  berbagi  hasil  atas  penda- patan  usaha  tersebut.  Antara  pihak  bank dan  nasabah  tidak  terjadi  tawar-menawar harga bagi hasil karena besaran bagi hasil telah  ditentukan  sesuai  dengan  tingkat pembiayaan.  Nasabah  sudah  disodorkan format  baku  dan  menyetujui  format  bagi hasil tersebut. 24
Pembagian  hasil  usaha  dari  pe- ngelolaan  dana  dinyatakan  dalam  nisbah yang  disepakati.  Nisbah  bagi  hasil  yang disepakati  tidak  dapat  diubah  sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan  para  pihak. 25 Pada  posisi  ini nasabah  tidak  memiliki  hak  tawar  mena- war tentang pembagian keuntungan. Tan- da tangan yang dibubuhkan nasabah pada formulir itu berarti nasabah telah menye- tujui dan dianggap telah terjadi negosiasi.
Posisi  tawar  yang  tidak  dimiliki nasabah  itu,  penjelasan  Rahmad  Faizal dalam  hasil  wawancara  dapat  disimpul-
22 Pasal  187  Ayat  (1),  (2)  dan  (3)  dan  Pasal  191 Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah  (KHES) Buku II tentang Akad.
23 Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  2  Tahun 2008  tentang  Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Islam. Untuk  selanjutnya  peraturan  ini  disebut  dengan KHES.
24 Klausul  tentang  bagi  hasil  telah  ditentukan format  baku  berdasarkan  kebijakan  PT.  Bank Muamalat Indonesia.
25 Surat  Edaran  Bank  Indonesia  Nomor  10/14/ DPbs    Tanggal  17  Maret  2008  tentang  Pelak- sanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghim- punan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah .
kan  bahwa  BMI  melakukan  bagi  hasil usaha  sejak  akad  dengan  seadil-adilnya. Perhitungan  bagi  hasil  dilaksanakan  oleh divisi  marketing.  Seluruh  penyaluran  da- na  dan  pembiayaan  serata  bagi  hasilnya telah dilakukan berdasarkan tuntutan sya- riat Islam. 26
Nasabah  dan  Bank  sama-sama menjunjung  tinggi  aturan  syariat  dan  hu- kum  yang  berlaku,  sehingga  tida  ada  ke- curiagaan  dikemudian  hari  setelah  akad dilakukan.  Posisi  nasabah  tidak  memiliki daya tawar untuk bagi hasil tersebut, tapi BMI  telah  memperhitungkan  semua  as- peknya. Aspek potensi keuntungan usaha nasabah,  aspek  kemampuan  nasabah  me- ngembalikan dana pembiayaana dan lain- lain. 27
Dalam  posisi  nasabah  tidak  dapat melakukan  tawar-menawar  keuntungan, namun tidak perlu mesa khawatir, karena menurut  pengakuan  divisi  pembiayaan dan akad di atas, pihak BMI telah meng- hitung  sedetail-detailnya  terhadap  bera- gam kemungkinan perjalanan usaha nasa- bah setelah pembiayaan diluncurkan.  PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. juga tun- duk  pada  aturan  perbankan  secara  umum dan  peraturan  DSN-MUI  tentang  per- bankan,  sehingga  telah  memantapkan langkah  bagi  nasabah  mendapat  keun- tungan dan keberkahan.
Jangka  waktu  pembiayaan  atas dasar  akad mudarabah ,  pengembalian dana, dan pembagian hasil usaha ditentu- kan  berdasarkan  kesepakatan  bank  dan nasabah.  Pembiayaan  atas  dasar  akad mudarabah diberikan dalam bentuk uang
26 Wawancara dengan Rahmad Faizal, Senior Le- gal Unit Support Pembiayaan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Pekabaru.
27 Wawancara dengan Rahmad Faizal, Senior  Le- gal Unit Support Pembiayaan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Pekabaru.
dan/atau  barang,  serta  bukan  dalam  ben- tuk piutang atau tagihan. Dalam hal pem- biayaan atas dasar akad mudarabah dibe- rikan  dalam  bentuk  uang  harus  dinyata- kan  secara  jelas  jumlahnya  sedangkan apabila dalam bentuk  barang, barang ter- sebut harus dinilai atas dasar harga pasar ( net  realizable  value )  dan  dinyatakan secara jelas jumlahnya. 28
Rahmad Faizal, Senior Legal Unit Support Pembiayaan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Pekabaru menye- butkan  bahwa  biasanya  setelah  nasabah datang  kepada  BMI  mengajukan  maksud dan  tujuan  mereka.  BMI  menjelaskan persyaratan yang harus dipersiapkan oleh nasabah.  Semua nasabah  yang  datang di- perlakukan  sama.  Pada  umumnya  nasa- bah  langsung  dapat  memahami  bentuk pembiayaan mudarabah . 29
Azdomo Putrayadi, Pelaksana Legal  Unit  Support  Pembiayaan  PT. Bank  Muamalat  Indonesia  Tbk.  Cabang Pekabaru menjelaskan bahwa nasabah ha- rus  mengisi  formulir  pembiayaan  dan setelah  itu  terjadi  akad  sekaligus  skema bagi  hasil.  Bagi  hasil  tersebut  sudah  ada format  bakunya,  tergantung  berapa  pem- biayaan  yang  diinginkan.  Divisi  marke- ting  menjelaskan  secara  lengkap  tentang perhitungan bagi hasil antara pemilik mo- dal dan pengusaha. 30
Penejalasan  risiko  divisi  pembia- yaan  dan  akad  tersebut  mengindikasikan bahwa  PT.  Bank  Muamalat  Indonesia Tbk. cabang Pekanbaru sangat peduli de- ngan  nasabah  yang  akan  mengajukan
28 Surat  Edaran  Bank  Indonesia  Nomor  10/14/ DPbs ….,Op.Cit.
29 Wawancara dengan Rahmad Faizal, Senior Le- gal Unit Support Pembiayaan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Pekabaru.
30 Wawancara  dengan  Azdomo  Putrayadi,  Pelak- sana  Legal  Unit  Support  Pembiayaan  PT.  Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Pekabaru.
skim  pembiayaan mudarabah .  Pembagi- an  hasil  diberlakukan  bagi  hasil  yang seadil-adilnya,  meskipun  dengan  keun- tungan  yang berbeda, misalnya 60 % un- tuk  bank  dan  40  %  untuk  nasabah.  Pe- ngertian  adil  di  sini  bukan  harus  sama dan  seimbang,  namun  harus  menyesuai- kan  porsi  pendanaan.  Rasio  modal  oleh bank dan pengeloaan oleh nasabah sangat wajar secara matematis terjadi perbedaan 60  %  untuk  bank  dan  40  %  untuk  nasa- bah. 31 Pola  bagi  hasil  ini  merujuk  pada ketentuan  kompilasi  Hukum  Ekonomi Syariah (KHES). 32

## Gambar 1. Prosedur Nasabah dalam Skema
Mudarabah di PT. BMI Cabang Pekanbaru
Persyaratan  yang  harus  dipenuhi nasabah  pada  persyaratan  umum  sebagai berikut:  Pembiayaan  dengan  Pengajuan Minimal  Rp  50.000.000,00  (lima  puluh juta  rupiah)  terdiri  atas  1)  Usia  21-54 tahun  (tidak  melebihi  usia  pensiun),  2) Masa  kerja  minimal  dua  tahun,  3)  Foto kopi  KTP  suami  istri  sebanyak  dua rangkap, 4) Foto kopi Kartu Keluarga, 5) Foto  kopi  Surat  Nikah,  6)  Surat  peng- ajuan suami / istri, 7) Slip gaji asli selama 3  bulan  terakhir,  8)  Surat  keterangan/re- komendasi perusahaan, 9)  Foto kopi NP- WP  (bagi  pengajuan  diatas  Rp.  100juta),
31 Wawancara dengan Rahmad Faizal, Senior Le- gal Unit Support Pembiayaan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Pekabaru.
32 Pasal 192 Kompilasi Hukum Ekonomi  Syariah (KHES) Buku II tentang Akad.
• Nasabah datang ke
BMI 1 • Divisi pembiayaan memberikan penjelasan tentang mudarabah
2 • Nasabah dan BMI mengadakan kesepakan dalam akad
3
10)  Rekening  bank  selama  3  bulan terakhir,  11)  Foto  kopi  jaminan  (tanah, bangunan,  atau  kendaraan  yang  dibeli, 12)  Angsuran  tidak  melebihi  40  %  dari gaji pokok. 33
Pembiayaan  Koperasi  harus  me- menuhi  syarat  1)  Surat  Permohonan,  2) Foto  kopi  NPWP,  3)  Foto  kopi  SIUP,  4) Foto  kopi  TDP,  5)  AD/ART  Koperasi dan  perubahannya,  6)  Surat  pengesahan dari  Departemen  Koperasi,  7)  Susunan pengurus  koperasi  yang  disahkan  oleh Departemen  Koperasi,  8)  Laporan  Ke- uangan 2 tahun terakhir, 9) Laporan Ang- garan Rapat Tahunan (RAT) selama 2 ta- hun  terakhir,  10) Cash  flow  projection selama  masa  pembiayaan,  11)  Data  ja- minan, 12) Dokumen-dokumen lain yang menunjang usaha, 13) Nasabah harus me- lakukan  mutasi  keuangan  di  Bank  Mua- malat. 34
Selain  pembiayaan  2  (dua)  jenis di  atas,  terdapat  pembiayaan  Korporasi yang  berbadan  hukum  PT.    atau  CV. dengan  syarat:  1)  Surat  Permohonan,  2) Foto  kopi  NPWP,  3)  Foto  kopi  SIUP,  4) Foto  kopi  TDP  dan  kelengkapan  izin usaha lainnya, 5) Foto kopi KTP Direksi,
6) Company  profile ,  7)  Akta  pendirian perusahaan  dan  perubahannya,  8)  Surat pengesahan dari Departemen Kehakiman,
9) Foto kopi rekening Koran 3 bulan ter- akhir, 10) Laporan keuangan 2 tahun ter- akhir,  11) Cash  flow  projection selama masa pembiayaan, 12) Data jaminan, 13) Dokumen-dokumen lain yang menunjang usaha, dan 14) Nasabah harus melakukan mutasi keuangan di Bank Muamalat. 35
33 Ketentuan   PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang pekanbaru.
34 Ketentuan  PT.  Bank  Muamalat  Indonesia  Tbk. Cabang pekanbaru.
35 Ketentuan  PT.  Bank  Muamalat  Indonesia  Tbk. Cabang pekanbaru.
Rahmad Faizal menjelaskan bahwa pengajuan  pembiayaan  minimal  adalah Rp  50.000.000,00  (lima  puluh  juta  rupi- ah)  sebagai  ketentuan  baku  PT.  Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Pecan- baru  yang  telah  menjadi  kebijakan  in- ternal.  Pembiayaan  minimal  ini  berlaku bagi  siapa  saja  dengan  ketentuan  seperti di  atas.  Bagi  nasabah  untuk  usaha  kecil, disarankan  menggunakan  kelompok  usa- ha  yang  terdiri  atas  beberapa  orang/ kelompok  tani/kelompok  pedagang  kaki lima  untuk  mensiasasti  pembiayaan  de- ngan  minimal  Rp  50.000.000,  00  (lima puluh juta rupiah) tersebut. 36
Pengajuan Rp 50.000.000, 00 (lima puluh juta rupiah) sudah merupakan pem- biayaan  yang  besar  bagi  nasabah  kecil, namun  tidak  perlu  khawatir,  karena  BMI memberikan pelayan kepada nasabah per- orangan,  kelompok,  atau  badan  usaha atau  koperasi  dan  peruhaan  sekala  be- sar. 37
Azdomo  Putrayadi  menjelaskan bahwa  persyaratan-persyaran  umum  ter- sebut sebenarnya BMI  tidak menyulitkan nasabah.  BMI  menghendaki  nasabah  ter- tib administrasi dan melihat kesungguhan nasabah.  Salah  satu  persyaratan  adalah Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP)  dan  No- mor  Pokok  Wajib  Pajak  (NPWP).  Nasa- bah  yang    yang taat  pasti  memiiliki  KTP dan NPWP.  Syarat-syarat tersebut dijadi- kan  acuan  BMI  dalam  melihat  calon  na- sabah  sebagai  pribadi,  sebagai  warga  ne- gara  yag  baik  sekaligus  sebagai  kepala keluarga  yang  bertanggung  jawab.  Ke- lengkapan  syarat-syarat  itu  dapat  dijadi-
36 Wawancara dengan Rahmad Faizal, Senior Le- gal Unit Support Pembiayaan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Pekabaru.
37 Wawancara dengan Rahmad Faizal, Senior Le- gal Unit Support Pembiayaan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Pekabaru.
kan acuan BMI menilai nasabaha sebagai orang yang jujur atau tidak. 38
Syarat-syarat  khusus  nasabah  ha- rus  memenuhi  2  (dua)  aspek  sebagai  pe- nguat  bahwa  pembiayaan mudarabah te- tap sasaran, yaitu 1) Usaha nasabah telah sesuai dengan pasar sasaran yang ditetap- kan  oleh  PT.  Bank  Muamalat  Indonesia Tbk.  Cabang  Pekanbaru  dengan  ketentu- an a) Tidak termasuk  dalam daftar hitam Bank  Indonesia  dan  Bank  Muamalat Indonesia, b) Tidak termasuk dalam debi- tur  pinjaman  macet  sesuai  dengan  infor- masi  dari  Bank  Indonesia  dan  Bank Muamalat Indonesia, dan c) Tidak terma- suk  jenis  usaha  yang  dilarang  dan  dihin- dari untuk dibiayai; 2)  Usaha nasabah ti- dak termasuk dalam jenis pemberian kre- dit yang perlu dihindari yang bersifat spe- kulatif atau mempunyai resiko tinggi. 39
Nasabah  tidak  dapat  mengajukan pembiayaan  dengan  bisnis  yang  sifatnya spekulatif,  dilarang  oleh  agama  dan  ma- syarakat.  Usaha  yang  pasti  namun  me- langgar  aturan  Negara  dan  agama  juga tidak dapat diberikan pembiayaan,  misal- nya pembiayaan bisnis impor minum-mi- numan  keras,  bisnis  impor  narkoba  dan lain-lain.  “BMI  tidak  dapat  memberikan pembiayaan  bagi  bisnis  yang  melanggar undang-undang dan syariat, meskipun po- tensi  bisnis  tersebut  luar  biasa  dan  butuh pembiayaan.” 40
Berdasarkan  Surat  Edaran  Bank Indonesia  Nomor  10/14/DPbs    Tanggal 17  Maret  2008  menjelaskan  Bank  Indo-
38 Wawancara  dengan  Azdomo  Putrayadi,  Pelak- sana  Legal  Unit  Support  Pembiayaan  PT.  Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Pekabaru.
39 Wawancara dengan Rahmad Faizal, Senior Le- gal Unit Support Pembiayaan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Pekabaru.
40 Wawancara dengan Rahmad Faizal, Senior Le- gal Unit Support Pembiayaan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Pekabaru.
nesia  telah  mengeluarkan  persyaratan pembiayaan mudarabah dengan  ketentu- an  bahwa  Bank  dan  nasabah  wajib  me- nuangkan kesepakatan dalam bentuk per- janjian  tertulis  berupa  akad  pembiayaan atas  dasar mudarabah .  Bank  harus  ber- tindak  sebagai  pemilik  dana  ( Ṣ ahibul māl )  yang  menyediakan  dana  dengan fungsi  sebagai  modal  kerja,  dan  nasabah bertindak  sebagai  pengelola  dana  ( muḍa- rib )  dalam  kegiatan  usahanya.  Bank  me- miliki hak dalam pengawasan dan pembi- naan  usaha  nasabah  walaupun  tidak  ikut serta  dalam  pengelolaan  usaha  nasabah, antara  lain  bank  dapat  melakukan review dan  meminta  bukti-bukti  dari  laporan hasil  usaha  nasabah  berdasarkan  bukti pendukung  yang  dapat  dipertanggung- jawabkan.  Untuk  mewujudkan  transpa- ransi  informasi  produk  bank  dan  peng- gunaan  data  pribadi  nasabah  bank  wajib menjelaskan  kepada  nasabah  mengenai karakteristik produk pembiayaan atas da- sar akad mudarabah, serta hak dan kewa- jiban nasabah. 41
Jaminan  Materil  dan  Jaminan  Im- materil  dalam  Pembiyaan Mudarabah pada  PT.  BMI  Tbk.  Cabang  Pekan- baru
Account Officer menghubungi  ca- lon pengelola dana ( mudharib ) untuk me- nentukan  waktu  peninjauan  langsung  ke lokasi  usaha  dan  lokasi  jaminan.  Jenis- jenis  jaminan  pembiayaan mudarabah di Bank  Muamalat  terdiri  atas  jaminan materil dan jaminan immaterial.
Jaminan  materil  atau  agunan  da- pat berupa benda bergerak dan tidak ber- gerak.  Benda  bergerak  meliputi  kendara- an bermotor yang memiliki nilai marketa-
41 Surat  Edaran  Bank  Indonesia  No.  10/14/DPbs,
…… Loc. Cit.
bility, Sertifikat  Bank  Indonesia  (SBI),
Tabungan  pada  PT.  Bank  Muamalat Indonesia  Tbk.  Cabang  Pekanbaru,  Sim- panan  Giro  pada  PT.  Bank  Muamalat Indonesia  Tbk.  Cabang  Pekanbaru  dan benda bergerak lainnya yang dapat diteri- ma  sebagai  jaminan  pembiayaan  sesuai dengan  ketentuan  PT.  Bank  Muamalat Indonesia  Tbk.  Cabang  Pekanbaru.  Se- dangkan  Benda  tidak  bergerak  meliputi Tanah  berikut  bangunan,  status  hak  atas tanahnya  adalah  hak  milik,  hak  guna  ba- ngunan  atau  hak  pakai  yang  mempunyai masa  berlaku  disesuaikan  dengan  jangka waktu pembiayaan serta  benda tidak ber- gerak  lainnya  yang  dapat  diterima  seba- gai jaminan kredit sesuai dengan ketentu- an  PT.  Bank  Muamalat  Indonesia  Tbk. Cabang Pekanbaru. 42
Jaminan  immateril  dapat  berupa jaminan  perusahaan  ( corporate  guaran- tee ).  Jaminan  immateril  mengandung  re- siko  yang sangat  tinggi  untuk  diperguna- kan sebagai jaminan pembiayaan dan ha- nya  dapat  diterima  sebagai  jaminan  tam- bahan.  Syarat-syarat  agunan  yang  dijadi- kan  sebagai  jaminan  pembiayaan  1) mempunyai  nilai  ekonomis  (dapat  diper- jualbelikan  secara  umum  dan  jelas)  dan memiliki  nilai marketability, 2)  nilai agunan  harus  lebih  besar  dari  jumlah pembiayaan  yang  diberikan,  3)  agunan tersebut  tidak  berada  dalam  persengketa- an  dengan  pihak  lain,  4)  agunan  tersebut tidak ada jaminan dengan pihak lain. 43
42 Wawancara dengan Rahmad Faizal, Senior Le- gal Unit Support Pembiayaan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Pekabaru.
43 Wawancara dengan Rahmad Faizal, Senior Le- gal Unit Support Pembiayaan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Pekabaru.
Gambar 2. Jaminan materil dan immaateril
Jaminan  dapat  berlaku  fleksibel. Artinya,  bagi  nasabah  yang  mengajukan pembiayaan  besar,  proyek  yang  didanai dapat  dijadikan  anggunan  atau  jaminan. Untuk nasabah dengan pembiayaan besar, semua  yang terkait proyek  yang  akan di- danai dapat sekaligus diajuakn sebagai ja- minan.
Cara  penghitungan  anggunannya dapat  diakumulasikan  semua  yang  telah terdaftar  dalam  skema  proyek.  Misalnya pembanguan  gedung  lantai  10  membu- tuhkan  pembiayaan  Rp.  100  Milyar.  Se- tiap gedung yang akan dibangun tentu te- lah  memiliki  tanah  yang  luas  dan  ber- sertifikat,  IMB  resmi  dari  dinas  terkait, modal  yang  disetor  pengusaha  tersebut. Pada  saat  nasabah  tersebut  mengajukan pembiayaan  ke  Bank,  mereka  tidak  da- tang  dengan  tangan  kosong  untuk  minta pembiayaan  total,  namun  mereka  telah memiliki dana cadangan. Lalu kita hitung aset yang ada sebelum gedung di bangun.
Berapa  taksiran  nilai  aset  sebe- lum  gedung  dibangun  itulah  dana  yang dikucurkan  terlebih  dahulu,  jadi  Bank

## Jaminan Materil
Kendaraan bermotor yang memiliki nilai marketability, Sertifikat Bank Indonesia (SBI)
Benda tidak bergerak meliputi Tanah berikut bangunan, status hak atas tanahnya adalah hak milik, hak guna bangunan atau hak pakai yang mempunyai masa berlaku

## Jaminan Immateril
Jaminan perusahaan ( corporate guarantee )
Syarat-syarat agunan yang dijadikan sebagai jaminan pembiayaan 1) Mempunyai nilai ekonomis , 2) Nilai agunan harus lebih besar dari jumlah pembiayaan yang diberikan, 3) Tidak berada dalam persengketaan dengan pihak lain, 4)Tidak ada jaminan dengan pihak lain
tidak langsung membiayai sekaligus. Un- tuk penaksir aset, Bank meminta jasa pe- jabat penaksir aset. Rekomendasi aset itu yang dijadikan pegangan. Dari tolal pem- bangunan  gedung  senilai  Rp.  100  Milyar tersebut,  lalu  rekomendasi  penaksir  aset hanya 10 Milyar, maka 10 milyar tersebut yang  kita  danai.  Tahap  berikutnya, setelah  dana  10  Milyar  berhasil  diguna- kan  membangun  1  lantai,  lalu  dievaluasi lagi,  apakah  akan diteruskan pembiayaan atau  tidak.  Bank  lakukan  penghitungan secermat  mungkin,  berapa  pasir  dan  se- men  yang habiskan, berapa besi  yang di- habiskan dan lain-lain. Jika hasil evaluasi posistif,  maka pembiayaan dilanjutkan. 44
Kebijakan tentang jaminan di atas juga berlaku bagi nasabah yang mengaju- kan  pembiayaan  di  bawah  1  Milyar  ter- masuk  juga  bagi  UMKM  di  kota  Pekan- baru. Dengan kebijakan tersebut, sebetul- nya  PT.  Bank  Muamalat  Indonesia  Tbk. Cabang  Pekanbaru  ingin  menerapkan prinsip kehati-hatian. Secara teoritis, kon- sep  jaminan  dalam mudarabah tidak  di- kenal  dengan  asumsi  saling  percaya  dan amanah.  Namun  kondisi  kekinian  meng- haruskan  penerapan  kebijakan  yang  ber- beda  dari  toeri  tersebut  atas  azas  kehati- hatian.  Di  samping  itu,  jaminan  juga  di- perlukan  agar  nasabah  pengelola  dana bersungguh-sungguh  dalam  menjalankan usaha  dengan  amanah  sehingga  berman- faat  untuk  dirinya,  keluarganya  dan  ma- syarakat pada umumnya. 45
Dalam pembiayaan,  setelah pihak bank  menerima  dan  memeriksa  keleng- kapan data-data calon mudharib maka pi-
44 Wawancara dengan Rahmad Faizal, Senior Le- gal Unit Support Pembiayaan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Pekabaru.
45 Wawancara  dengan  Azdomo  Putrayadi,  Pelak- sana  Legal  Unit  Support  Pembiayaan  PT.  Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Pekabaru.
hak bank menganalisis tempat tinggal dan tempat  usaha  calon mudharib apakah  te- lah sesuai dengan data-data yang diterima pihak  bank  dan  memutuskan  apakah  ca- lon mudharib layak  atau  tidak  menerima pembiayaan mudarabah .  Biasanya  pihak Bank mendatangi tempat tinggal nasabah dan  berdiskusi  terkait  tentang  usahanya, keluarganya dan lain-lain. Hal ini dilaku- kan untuk  menyesuaikan data isian nasa- bah  dengan  kenyataan  diverifikasi.  Ka- dang-kadang  kami  juga  mendatangi  tem- pat usahanya dan melihat secara langsung keberlangsungan  usaha  calon  nasabah pembiayaan  tersebut.  Data  lapangan  ter- sebut  lalu  kami  ambil  kesimpulan  untuk diakukan  pembiayaan  atau  tidak.  Rata- rata nasabah yang telah kami datangi me- reka  senang  tanpa  merasa  terbebani  de- ngan  kondisi  mereka,  karena  sebetulnya itu wujud silaturrahmi antarsesama. 46
Data-data  permohonan  pembiaya- an  akan  diteruskan,  jika  terdapat  keku- rangan  dokumen  maka  pihak  bank  akan memberikan  informasi  kepada  calon mu- dharib agar segera melengkapi kekurang- an  data  tersebut.  Pihak  Bank  Muamalat akan mengeluarkan surat keputusan pem- biayaan mudarabah sesuai  dengan  fasili- tas berupa jadwal angsuran pengembalian pembiayaan dan jumlah pembiayaan yang diinginkan  oleh  calon  nasabah  ( mudha- rib ).  Selanjutnya  calon  nasabah  resmi menjadi nasabah ( mudharib ) di PT. Bank Muamalat  Indonesia  Tbk.,  Cabang  Pe- kanbaru  dan  dana  pembiayaan mudara- bah segera  dapat  dicairkan  oleh  nasabah ( mudharib ) dan dapat dipergunakan man- faatnya.
46 Wawancara  dengan  Azdomo  Putrayadi,  Pelak- sana  Legal  Unit  Support  Pembiayaan  PT.  Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Pekabaru.
Kerugian  dalam  Pembiayaan Mudara- bah pada  PT.  BMI  Tbk.  Cabang  Pe- kanbaru
Kerugian pembiayaan mudarabah terjadi pada saat kerugian yang terjadi le- bih besar dari keuntungan dengan asumsi pihak  pengelola  dana  tidak  melakukan kesalahan, kelalaian atau pelanggaran ke- sepakatan.  Pengakuan  kerugian  pembia- yaan mudarabah di  Bank  Muamalat  se- suai  dengan  PSAK  105  dan  Dewan  Sya- riah  Nasional,  kerugian  akan  ditanggung oleh  pemilik  modal  secara  penuh,  “Jika dari  pengelolaan  dana mudarabah me- nimbulkan  kerugian,  kerugian  finansial menjadi  tanggungan  pemilik  dana” (PSAK 105, par. 10), “Penyedia dana me- nanggung  semua  kerugian  akibat muda- rabah . 47 Kerugian mudarabah dibebankan pada  nasabah  atas  dasar  kelalaian  nasa- bah.  Kelalaian  nasabah  memiliki  banyak makna  dan  beragam  konteksnya.  Namun yang  umum  adalah  nasabah  tidak  sung- guh-sungguh  dalam  menjalankan  bisnis atau  hanya  sekedar  memanfaatkan  dana Bank  Muamalat.  Dalam  menanggulangi hal  ini  perlu  ada  kerjasama  yang  saling menguntungkan  antara  kedua  belah  pi- hak.
Rahmad  Faizal  menjelaskan  bah- wa  BMI  selalu  oPT.imis  terhadap  semua pembiayaan  yang  disetujui  dalam  skim mudharabah .  Komitmen  BMI  mengem- bangkan  usaha  ummat  dalam  berbagi  bi- dang.  Sebetulnya  jika  kedua  belah  pihak (Nasabah  dan  Bank  Mumalat)  bersung- guh-sungguh  menjalankan  amanah  tidak terjadi kerugian dalam jumlah besar atau- pun sedikit.
47 Wawancara dengan Rahmad Faizal, Senior Le- gal Unit Support Pembiayaan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Pekabaru.
Menurut Azdomo Putrayadi, BMI siap  membantu  dengan  memberi  konsul- tasi  bagi  nasabah  yang  mengalami  kesu- litan. Prosedur BMI dalam menangani na- sabah  yang  kesulitan  bisnisnya  tidak menggunakan  cara  paksa  harus  di- take over saat  itu.  Prosedurnya  BMI  menjalin silaturrahmi  dan  menanyakan  problem yang dihadapi. Pada tahap bisnis nasabah yang  sulit  bangkit  sekalipun,  BMI  mem- berikan  SP  1  sebagai  bentuk  kepedulian. Bisnis yang tidak dapat diselamatkan aset ataupun  potensinya,  BMI  mencarikan  ke pengusaha lain yang dapat membantu. 48
Timbal  balik  antara  PT.  Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Pekan- baru dan nasabah pembiayaan sebetulnya telah  jelas.  Artinya  pihak  Bank  banyak memberikan toleransi kepada bisnis nasa- bah  yang  diduga  pailit  atau  kesulitan pembayaran  kredit.  PT.  Bank  Muamalat Indonesia  Tbk.  Cabang  Pekanbaru  tidak gegabah  dengan  mengambil  alih  tanpa pemberitahuan.  Proses  dan  prosedur take over dijalankan  sesuai  dengan  aturan yang berlaku. Dalam semua bisnis muda- rabah yang  bermasalah  diajuakan  perka- ranya  ke  Pengadilan  Agama  sesuai  de- ngan kewengan yang ditentukan Undang- undang. 49
Terkait  dengan  kerugian  yang  di- akibatkan  oleh  bencana  alam  atau  sebab- sebab  diluar  dugaan  skenario  bisnis, kerugian  di  tanggung  PT.  Bank  Mua- malat  Indonesia Tbk. Cabang Pekanbaru. Untuk  mengurangi  resiko  bisnis,  PT. Bank  Muamalat  Indonesia  Tbk.  Cabang Pekanbaru  selalu  mengingatkan  kepada
48 Wawancara  dengan  Azdomo  Putrayadi,  Pelak- sana  Legal  Unit  Support  Pembiayaan  PT.  Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Pekabaru.
49 Wawancara  dengan  Azdomo  Putrayadi,  Pelak- sana  Legal  Unit  Support  Pembiayaan  PT.  Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Pekabaru.
nasabah  pembiayaan  untuk  mengasuran- sikan bisnis yang dikelola.
Azdomo  Putrayadi  menjelaskan kerugian  diluar  kendali  skenario  bisnis dapat pula terjadi di bisnis dengan resiko besar  namun  diluar  kendali  manusia. Pengusaha  besar  bisanya  telah  mengasu- ransikan  bisnisnya  untuk  menghindari resiko  hal-hal  yang  tidak  diinginkan. BMI  selalu  mengingatkan  kepada  nasa- bah  pembiayaan,  terutama  nasabah  kecil atau pemula.  Setidaknya dengan asuransi mereka  belajar  antisipasi  kemungkinan- kemungkinan  di  masa  depan  yang  tidak terkendali. 50
Semakin  besar  porsi  pembiayaan mudarabah yang bermasalah karena ada- nya  keraguan  atas  kemampuan  nasabah dalam  membayar  kembali  kewajibannya, semakin  besar  pula  kebutuhan  biaya  pe- nyisihan penghapusan pembiayaan muda- rabah dan  berpengaruh  kepada  keun- tungan bank. Langkah-langkah yang dila- kukan Bank Muamalat untuk meminimal- kan  resiko:  1)  menetapkan  kebijakan pembiayaan  secara  tepat,  efektif,  dan up to  date ,  2)  menerapkan  prinsip  kehati- hatian ( prudential banking ) dalam proses pembiayaan,  3)  meningkatkan  kualitas sumber  daya  insan  khususnya  mereka yang  menangani  pembiayaan,  4)  mem- bentuk  dan  mengaktifkan  “ Risk  Manage- ment  Unit ”.
Ahli  hukum  Islam  menjelaskan bahwa  dalam  praktik  perbankan  syariah, cara  yang  dapat  dilakukan  pemilik  dana ( shahibul  maal )  untuk  mengurangi  risiko
di  antaranya  pemilik  modal  melakukan pengawasan  ( monitoring )  dan  nasabah
50 Wawancara  dengan  Azdomo  Putrayadi,  Pelak- sana  Legal  Unit  Support  Pembiayaan  PT.  Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Pekabaru.
sendiri melakukan pembatasan atas tinda- kan-tindakannya ( bonding ). 51
Implikasi kedua kegiatan ini dapat mengurangi  kesempatan  penyimpangan nasabah  sehingga  nilai  perusahaan  (pro- yek)  meningkat  dan  akan  memunculkan biaya  sehingga  akan  berdampak  mengu- rangi  nilai  perusahaan/proyek. Kedua ca- ra  yang  dilakukan  oleh  pemilik  modal ( shahibul  maal )  itu  sejalan  dengan  hadis Nabi bahwa:
Abbas  bin  Abdul  Muthalib  jika menyerahkan  harta  sebagai  mu- dharabah,  Ia  mensyaratkan  kepa- da  mudharibnya  agar  tidak  me- ngarungi  lautan  dan  tidak  menu- runi  lembah,  serta  tidak  membeli ternak.  Jika  persyaratan  itu  di- langgar, Ia (mudharib) harus me- nanggung  risikonya.  Ketika  per- syaratan  yang  ditetapkan  Abbas itu  didengar  Rasulullah,  beliau membenarkannya. 52

## Kesimpulan
Berdasarkan  analisis  dalam  pem- bahasan  di  atas,  tulisan  ini  dapat  disim- pulkan sebagai berikut: pelaksanaan pem- biayaan mudarabah pada  PT.  Bank Muamalat  Indonesia  cabang  Pekanbaru pembiayaan  dalam  bentuk  modal/dana untuk dikelola dalam usaha yang telah di- sepakati  bersama  yang  mengacu  pada Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  2 Tahun  2008.    Pembiayaan  ini  cenderung kepada  pola revenue  sharing daripada profit  and  lost  sharing . Revenue  sharing
51 Muhammad,  2008, Manajemen  Pembiayaan Mudharabah  di  Bank  Syariah:  Strategi  Memak- simalkan  Return  dan  Meminimalkan  Risiko  Pem- biayaan di Bank Syariah sebagai Akibat Masalah Agency , Jakarta: Rajawali, hal. 123.
52 al-Hafidz  Abi  Abdillah  Muhammad  bin  Mazid al-Qazwiini, 1424 H/2004 M , Sunan Ibnu Majah, Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, hal. 456.
mendasarkan  pendapatan  pada  asumsi, bukan pada pendapatan rill.
PT.  Bank  Muamalat  Indonesia cabang Pekanbaru mensyaratkan jaminan dalam  bentuk  jaminan  materil  dan  jami- nan  immaterial.  Jaminan  materil  dapat berupa  benda  bergerak  dan  tidak  ber- gerak.  Benda  bergerak  meliputi  kendara- an bermotor yang memiliki nilai marketa- bility, Sedangkan  benda  tidak  bergerak seperti tanah berikut bangunan.
Kerugian pembiayaan mudarabah ditanggung  oleh  pemilik  modal  secara penuh  (BMI).  Penyedia  dana  menang- gung  semua  kerugian  akibat mudarabah . Kerugian mudarabah dibebankan  pada nasabah atas dasar kelalaian nasabah.

## Daftar Bacaan
Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Nomor 7/DSN-MUI/IV/2000
tentang Pembiayaan Mudarabah ( Qiradh ) Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Nomor 50/DSN-MUI/III/2006
tentang
Akad Mudarabah Musytarakah .
Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Nomor
33/DSN-MUI/IX/2002
tentang
Obligasi Syari’ah Mudarabah . Fatwa  Dewan  Syari’ah  Nasional  Nomor 59/DSN-MUI/V/2007 tentang Obligasi Syariah Mudarabah Konversi.
Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  2 Tahun  2008  tentang  Kompilasi Hukum Ekonomi Islam.
Surat  Edaran  Bank  Indonesia  Nomor 10/14/DPbs  Tanggal  17  Maret 2008  tentang  Pelaksanaan  Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghim- punan Dana dan Penyaluran Dana serta  Pelayanan  Jasa  Bank  Sya- riah.
Arifin, Zaenal, 2007, Realisasi Akad Mu- darabah  dalam  Rangka  Penyalu- ran  Dana  dengan  Prinsip  Bagi Hasil  di  Bank  Muamalat  Indone- sia Cabang Semarang , Semarang: Program  Studi  Magister  Kenota- riatan,  Pascasarjana  Universitas Diponegoro.
A.  Saleh,  Nabil,  1986, Unlawful  Gain and  Legitimate  Profit  in  Islamic Law , Cambridge: Cambridge Uni- versity Press.
Chapra,  Umer,  1983, toward  a  Just Monetary  Syistem, London:  The Islamic Fondation.
Direktorat  Perbankan  Syariah,  2005, Laporan Perkembangan Perbank- an Syariah, Bank Indonesia.
Hulwati, 2009, Ekonomi Islam Teori dan Praktiknya  dalam  Perdagangan Obligasi  Syariah  di  Pasar  Modal Indonesia  dan  Malaysia, Jakarta: Fak.  Syariah  IAIN  Imam  Bonjol kerjasama dengan Ciputat Press.
Qudamah,  Ibnu,  1981, Al  Mugghni ,  Ri- yad: Maktabat  al  Riyadh al  Hadi- sah.
Ismal, Rifki, 2011, Islamic Banking Ope- ration  and  Its  Problem  In  Indo- nesia, Pekanbaru:  STIE  Riau-
Akbar.
J.  David  Hunger  dan  Thomas  L.  Whee- len, 2000, Strategic Management, 7th  ed.  New Jersey, Prentice Hall Upper Saddle River.
Muhammad, Yusuf Kamal,  1996, Iqh al- Iqtishâd al-Naqdi AlMashrafîyyah al-Islâmiyyah:  Al-Azmah  wa  al- Makhraj, Mesir:  Dâr  al-Nasyr  li al-Jâmi’ât  al-Mishriyah,  Makta- bah al-Wafâ.
Nawawi,  Hadari,  2003, Metode  Peneliti- an  Bidang  Sosial, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
As  Syaukani,  1937, Isyhad  sl  Fuhul  ila Tahqiq  al  Haq  min  ‘ilm  al  Usul, Qaherah:  Matba’ah  Mustafa  al Babi al Halabi wa Auladih.
Susana,  Erni  dan  Prasetyanti  Annisa, 2011, Pelaksanaan  dan  Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Al Muda- rabah Pada Bank Syariah ,  Jurnal Keuangan  dan  Perbankan  Islam, Volume 15, No. 3, Septeember.
at  Tariqi,  Abdullah  Abdul  Husain,  2004,
Ekonomi  Islam  Prinsip,  Dasar, dan  Tujuan, terj.  M.  Irfan  Syof- wani,  Yogyakarta:  Magistra  Insa- nia Press.
Usmani,  Muhammad  Taqi,  2002, An  In- troduction  to  Islamic  Finance, Karachi:  Maktabah  Ma’arif  al- Qur’an di Karachi.
Warjiyo,  Perry,  2004, Identifikasi  Masa- lah  rendahnya  pembiyaan  bagi hasil  diperbankan  syari ’ ah  Indo- nesia, Jakarta: LPPI.