Sosialisasi Tugas Pokok Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan (PSDKP) Pontianak Melalui .....

## Sosialisasi Tugas Pokok Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan (PSDKP) Pontianak Melalui Program Open Ship Day
1) Warsidah, 2) Ikha Safitri, 3) Mega Sari Juane Sofiana, 4) Arie Antasari Kushadiwijayanto, 5) Yusuf Arief Nurrahman, 6) Shifa Helena, 7) Syarif Irwan Nurdiansyah, 8) Edwin Suryahadie 1,3,4,5,6,7,8) Program Studi Ilmu Kelautan, Fakultas MIPA, Universitas Tanjungpura, Pontianak
2) Stasiun PSDKP Pontianak, Direktorat Jenderal PSDKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kubu Raya Email Corresponding: isafitri@marine.untan.ac.id

## INFORMASI ARTIKEL ABSTRAK
Kata Kunci: PSDKP
Pengawasan Open Ship day Kelautan Perikanan
Indonesia  sebagai  negara  maritim  memiliki  potensi  sumberdaya  perikanan  dan  kelautan dengan tingkat keanekaragaman tinggi. Potensi tersebut sangat penting dan strategis sebagai tumpuan  dalam  mewujudkan  pilar  pembangunan  nasional.  Di  sisi  lain,  perikanan  dan kelautan  merupakan  salah  satu  sektor  andalan  yang  dapat  diberdayakan  untuk menyejahterakan  rakyat  Indonesia.  Dalam  pemanfaatan  potensi  sumberdaya  keluatan  dan perikanan  tersebut  secara  berkelanjutan,  diperlukan  adanya  suatu  pengawasan.  Direktorat Jenderal  Pengawasan  Sumber  Daya  Kelautan  dan  Perikanan  (PSDKP),  merupakan  satuan tugas  yang  bertanggung  jawab  dalam  menjaga  kedaulatan  pengelolaan  perikanan  dan kelautan di perairan Indonesia. Dalam rangka bulan bakti, PSDKP membuka program Open Ship  Day 2023,  yang  menerima  kunjungan  dari  masyarakat  umum,  instansi,  maupun akademisi  dari  beberapa Perguruan  Tinggi  di  Kalimantan  Barat  untuk  mengenal  lebih  dekat kapal pengawas kelautan dan perikanan dalam kegiatan pengawasan di Wilayah Pengelolaan Perikanan  (WPPNRI  711).  Kegiatan  dilakukan  pada  tanggal  24  Oktober  2023.  Sosialisasi tugas  pokok  Stasiun  Pengawasan  Sumber  Daya  Kelautan  Perikanan  (PSDKP)  Pontianak dilakukan melalui diskusi interaktif selama pelayaran dengan Kapal Pengawas Hiu Macan 01. Hasil  evaluasi  menunjukkan  peningkatan  pemahaman  mahasiswa  tentang  tugas  pokok PSDKP  Pontianak  di  wilayah  WPP  711  meliputi  Laut  Natuna,  Natuna  Utara,  dan  Selat Karimata. Selain itu, peserta juga memahami strategi dalam usaha  menangkap pelaku illegal fishing oleh tim Kapal Pengawas pada saat patroli berlangsung.

## ABSTRACT
Keywords: PSDKP Monitoring Open Ship day Marine Fisheries
Indonesia  as  a  maritime  country  has  the  potential  for  fisheries  and  marine  resources  with  a high  level  of  diversity.  This  potential  is  very  important  and  strategic  as  a  basis  for  realizing the  pillars  of  national  development.  On  the  other  hand,  fisheries  and  marine  is  one  of  the mainstay sectors that can be empowered to improve the welfare of the Indonesian community. In  order  to  utilize  the  potential  of  marine  and  fisheries  resources  in  a  sustainable  manner, monitoring  is  required.  The  Directorate  General  of  Marine  and  Fisheries  Resources Surveillance (PSDKP), is responsible for maintaining the sovereignty of fisheries and marine management  in  Indonesian  waters.  In  order  of  Marine  and  Fisheries  Bulan  Bakti,  PSDKP organized the Open Ship Day 2023 program, which welcome to public community, agencies and academics from several universities in West Kalimantan. This program aimed to get more knowledges of monitoring activities of marine and fisheries vessels in Fisheries Management Areas (WPPNRI 711). The activity was carried out on 24 th October 2023. Socialization of the main  duties  and  functions  of  PSDKP  Pontianak  was  carried  out  through  interactive discussions during the cruise on the ship of Hiu Macan 01. The results showed an increase in students' understanding of the main duties and function of PSDKP Pontianak in carrying out monitoring in the WPP 711 area including Natuna Sea, North Natuna and Karimata Strait.
This is an open access article under the CC–BY-SA license.
Sosialisasi Tugas Pokok Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan (PSDKP) Pontianak Melalui .....

## I. PENDAHULUAN
Indonesia  sebagai  negara  maritim,  memiliki  luas  wilayah  laut  mencapai  3.257.357  km²,  dengan  batas wilayah  laut/teritorial  dari  garis  dasar  kontinen  sepanjang  12  mil.  Sebagai  aset  nasional,  perairan  laut Indonesia  memiliki  manfaat  penting  sebagai  jalur  transportasi,  sumber  bahan  makanan,  sumber  energi  dan pertambangan, area perdagangan, serta wilayah pertahanan keamanan. Perairan laut yang sangat luas tersebut menyimpan  potensi  sumberdaya  perikanan  dan  kelautan  dengan  tingkat  keanekaragaman  tinggi.  Potensi  di sektor  perikanan  tangkap,  meliputi  ikan  pelagis  besar,  pelagis  kecil,  demersal,  udang,  dan  kekerangan merupakan sektor yang sangat penting dan strategis sebagai tumpuan dalam mewujudkan pilar pembangunan nasional.  Di  sisi  lain,  perikanan  dan  kelautan  merupakan  salah  satu  sektor  andalan  ( leading  sector )  yang dapat diberdayakan untuk menyejahterakan rakyat Indonesia. Dalam usaha untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat  dari  pemanfaatan  potensi  tersebut,  perlu  usaha  melestarikan  sumberdaya  kelautan  dan  perikanan termasuk  lingkungan  perairannya,  dan  juga  meningkatkan  peran  sektor  kelautan  dan  perikanan  dalam pembangunan  ekonomi  nasional.  Dalam  pemanfaatan  potensi  sumberdaya  keluatan  dan  perikanan  tersebut secara  berkelanjutan,  diperlukan  adanya  suatu  pengawasan.  Direktorat  Jenderal  Pengawasan  Sumber  Daya Kelautan  dan  Perikanan  (Dirjen  PSDKP),  salah  satu  Unit  Kerja  Eselon  I  Kementerian  Kelautan  dan Perikanan  yang  memiliki  tugas  pokok  khusus  untuk  melakukan  pengawasan  sumber  daya  kelautan  dan perikanan.
Dalam  rangka  mensosialisasikan  tugas  pokok  dan  fungsi  Stasiun  Pengawasan  Sumber  Daya  Kelautan dan  Perikanan  (PSDKP),  maka  dalam  rangka  Bulan  Bakti  Kelautan  dan  Perikanan,  PSDKP  Pontianak melaksanakan  kegiatan Open  Ship  Day 2023.  Kegiatan  tersebut  diperuntukkan  bagi  masyarakat  umum, instansi, maupun akademisi dari beberapa Perguruan Tinggi di Kalimantan Barat mengenal lebih dekat kapal pengawas  kelautan  dan  perikanan  dalam  kegiatan  pengawasan  di  Wilayah  Pengelolaan  Perikanan  (WPP 711). Kesempatan berkunjung ke Stasiun PSDKP Pontianak menjadi momentum bagi dosen dan mahasiswa Ilmu Kelautan UNTAN untuk mengenal tupoksi pengawasan potensi kelautan dan perikanan yang menjadi peran  utama  dari  PSDKP,  khususnya  di  Kalimantan  Barat  pada zona  WPP  711  yang meliputi  wilayah perairan Laut Natuna, Natuna Utara, dan Selat Karimata.

## II. MASALAH
Kalimantan  Barat  memiliki  total  panjang  garis  pantai  ±1.398  km  dengan  luas  wilayah  laut  30.364,59 km 2 , terdapat juga 226 pulau-pulau kecil baik yang berpenghuni maupun tidak berpenghuni (Dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan Barat, 2019). Perairan Kalimantan Barat memiliki potensi sumberdaya perikanan dan  kelautan  yang  memiliki  tingkat  keanekaragaman  tinggi.  Selain  itu,  Perikanan  dan  kelautan  merupakan sektor yang sangat penting dan strategis sebagai tumpuan dalam mewujudkan pilar pembangunan nasional. Di  sektor  perikanan  tangkap,  pada  tahun  2019,  total  produksi  perikanan tangkap  Kalimantan  Barat sebesar 169.094 ton  dan  mengalami  peningkatan  menjadi  195.493  ton  pada  tahun  2021  (BPS  Provinsi Kalimantan Barat, 2021). Potensi tersebut menjadi salah satu sektor andalan dalam membangun perekonomian Indonesia. Di  dalam  pemanfaatan  sumberdaya  perikanan  dan  kelautan  secara  berkelanjutan,  diperlukan  pengawasan ketat  terhadap  pengelolaan  potensi  yang  ada.  Stasiun  Pengawasan  Sumber  Daya  Kelautan  dan  Perikanan (PSDKP)  Pontianak  sebagai  perpanjangan  tugas  dan  wewenang  dari  Direktorat  Jenderal  PSDKP, Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan  dengan  wilayah  kerja  WPP  711  yang  meliputi  Laut  Natuna,  Natuna Utara  dan  Selat  Karimata,  memiliki  tugas  pokok  melaksanakan  pengawasan  sumberdaya  kelautan  dan perikanan  sesuai  dengan  Peraturan  Menteri Kelautan dan  Perikanan  Nomor  69/PERMEN-KP/2020.  Dalam menjalankan  tugas  tersebut,  tentunya  memerlukan  dukungan  dan  kerjasama  dari  masyarakat  dan  instansi terkait. Dalam rangka bulan bakti Kelautan dan Perikanan, PSDKP Pontianak membuka program Open Ship Day 2023,  dengan  menerima  kunjungan  dari  instansi  terkait  dan  masyarakat  umum  untuk  mengenal  lebih dekat kapal pengawas kelautan dan perikanan.
Sosialisasi Tugas Pokok Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan (PSDKP) Pontianak Melalui .....
Gambar 1. Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pontianak, Kalimantan Barat

## III. METODE
Kegiatan Open  Ship  Day dilaksanakan  dalam  rangka  bulan  bakti  Kelautan  dan  Perikanan  pada  bulan Oktober  2023  dilaksanakan  selama  2  hari,  tanggal  23-24  Oktober  2023.  Dalam  kegiatan  tersebut,  PSDKP menerima  kunjungan  pelajar  dan  mahasiswa  ke  kapal  dengan  tujuan  untuk  mengenal  lebih  dekat  kapal pengawas  kelautan  dan  perikanan.  PSDKP  melakukan  sosialisasi  tugas  pokok  dan  fungsi,  kegiatan pengawasan  di  Wilayah  Pengelolaan  Perikanan  (WPP  711),  aktivitas illegal  fishing ,  hingga  penangkapan kapal perikanan yang melakukan praktek IUU Fishing .
Gambar 2. Flyer Open Ship Day 2023 dalam rangka Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan PSDKP Pontianak, Kalimantan Barat
Tahapan  kegiatan Open  Ship  Day 2023  dalam  rangka  bulan  bakti  kelautan  dan  perikanan  di  PSDKP Pontianak, Kalimantan Barat antara lain :
1. Persiapan
Sosialisasi Tugas Pokok Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan (PSDKP) Pontianak Melalui .....
Persiapan  kegiatan  dilakukan  dengan  pendaftaran  peserta  ke  pihak  stasiun  PSDKP  Pontianak.  Peserta kunjungan  yaitu  5  dosen  dan  20  mahasiswa  Prodi  Ilmu  Kelautan,  FMIPA,  Universitas  Tanjungpura. Setelah itu, pihak pelaksana akan menyampaikan informasi mengenai jadwal kunjungan 2. Pelaksanaan
Kunjungan  ke  Stasiun  PSDKP  dilaksanakan  pada  tanggal  24  Oktober  2023  di  Jl.  Moh.  Hatta,  Sungai Rengas, Kecamatan Sungai Kakap, Kubu Raya, Kalimantan Barat. Kegiatan diawali dengan pembukaan oleh  Bapak  Edwin  Suharyadie,  S.Pi.  selaku  Pelaksana  Koordinasi  Kelompok  Sarana  dan  Prasarana. Selanjutnya, peserta diajak naik ke kapal Hiu Macan 01, melihat bagian-bagian kapal pengawasan beserta fungsinya,  diberikan  penjelasan,  serta  melakukan  pelayaran  hingga  ke  perairan  muara  Sungai  Kakap. Selama pelayaran, tim PSDKP  dengan diskusi interaktif  memberikan pemaparan mengenai tugas pokok dan fungsi, kegiatan pengawasan yang dilakukan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP 711), aktivitas illegal fishing , hingga penangkapan kapal perikanan yang melakukan praktek IUU fishing . 3. Monitoring dan Evaluasi
Kegiatan  monitoring  dan evaluasi  kunjungan  dalam  rangka  sosialisasi  tugas  pokok  Stasiun  Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan (PSDKP) Pontianak Melalui Program Open Ship Day 2023 dilakukan dari awal hingga akhir kegiatan. Evaluasi dilakukan dengan memberikan pertanyaan oleh tim pelaksana terkait materi yang telah dipaparkan selama pelayaran. Bagi peserta yang berhasil menjawab pertanyaan dengan tepat, diberikan hadiah ( gift ) oleh panitia pelaksana

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Stasiun  Pengawasan  Sumber  Daya  Kelautan  dan  Perikanan  (PSDKP)  Pontianak  memiliki  visi  bahwa perairan  Indonesia  bebas Illegal,  Unreported,  and  Unregulated (IUU) Fishing dan  kegiatan  pemanfaatan sumberdaya  kelautan  dan  perikanan  yang  bertanggungjawab.  Oleh  karena  itu,  stasiun  PSDKP  Pontianak memiliki  tugas  pokok  melaksanakan  pengawasan  sumberdaya  kelautan  dan  perikanan  sesuai  dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69/PERMEN-KP/2020. Sedangkan fungsi PSDKP, antara lain:
1. Penyusunan,  pemantauan,  dan  evaluasi  rencana,  program,  dan  anggaran,  serta  pelaporan  di  bidang pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan;
2. Pelaksanaan operasional pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan;
3. Pelaksanaan bimbingan kepada kelompok Masyarakat pengawasan;
4. Pelaksanaan penyiapan logistic dan pemeliharaan kapal pengawasan perikanan;
5. Pelaksanaan penanganan pelanggaran pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan;
6. Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan; dan
7. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.
Gambar 3. Penyambutan peserta oleh Pelaksana Koordinasi Kelompok Sarana dan Prasarana PSDKP Pontianak, Kalimantan Barat
Sosialisasi Tugas Pokok Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan (PSDKP) Pontianak Melalui .....

## Gambar 4. Penyampaian materi oleh Tim Kapal Pengawas Hiu Macan 01
Armada  pengawasan  sumberdaya  kelautan  dan  perikanan  yang  dioperasikan  oleh  Stasiun  PSDKP Pontianak berjumlah tujuh (7) unit. Berdasarkan klasifikasi kapal pengawas perikanan berdasarkan Peraturan Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  Nomor  04/PERMEN-KP/2021,  sebanyak  dua  (2)  unit  kapal  masuk  ke dalam kategori kelas III dan lima (5) unit kapal kelas V. Wilayah operasi kapal pengawas kelas III meliputi seluruh WPPNRI 711, sedangkan untuk kapal pengawas kelas V yaitu di pesisir Kalimantan Barat dan WPP PD  435  Sungai  Kapuas.  Sesuai  dengan  amanat  Undang-Undang  Nomor  45  Tahun  2009,  kapal  pengawas kelautan  dan  perikanan  dapat  menghentikan,  memeriksa,  membawa,  dan  menahan  kapal  yang  diduga melakukan  pelanggaran  ke  pelabuhan  terdekat  untuk  pemdiproses  lebih  lanjut.  Pada  saat  kegiatan,  peserta diajak naik dan berlayar menggunakan kapal pengawas Hiu Macan 01, dengan spesifikasi sebagai berikut:
a. LoA
: 36 meter (kelas III)
b. Bahan : Fiber Reinforced Plastic (FRP)
c. Mesin utama : 3 x 1100 hp (MAN)
d. Mesin bantu
: 2 x 100 kVa (Baudoin)
e. Kecepatan maks
: 27 knot
f. Tahun
: 2004
g. Jumlah awak : 18 orang
h. Wilayah operasi : WPPNRI 711 (Selat Karimata, Laut Natuna, Laut Natuna Utara)
Gambar 5. Kapal Hiu Macan 01 sebagai Armada Pengawas Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Kalimantan Barat
Dalam  melaksanakan  tugas  pengawasan,  kapal  pengawas  perikanan  dilengkapi  dengan  beberapa  alat bantu  navigasi  dan  komunikasi.  Alat  bantu  navigasi  antara  lain  radar,  echosounder, Global  Positioning System (GPS), ecdis, AIS, dan clinometer. Sedangkan, alat bantu komunikasi berupa radio VHF, radio SSB, telepon  satelit  dan handy  talky .  Selain  alat  standar  navigasi  dan  komunikasi,  kapal  pengawas  dilengkapi
Sosialisasi Tugas Pokok Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan (PSDKP) Pontianak Melalui .....
dengan senjata laras panjang jenis SS2 dan PM1. Senjata tersebut digunakan apabila pada saat pelaksanaan operasi  ditemukan  pelaku IUU  Fishing yang  melawan  dan  dapat  membahayakan  petugas.  Sejak diterbitkannya  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2023  tentang  Cipta  Kerja,  sanksi  yang  diberikan  kepada pelaku  dibedakan  menjadi  dua  (2)  jenis  yaitu  sanksi  pidana  dan  sanksi  administrasi.  Apabila  memenuhi unsur pidana di bidang Kelautan dan Perikanan maka akan diberikan  sanksi pidana sesuai Undang-Undang Nomor  31  Tahun  2009  atau  Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2007.  Sanksi  administrasi  diberikan  sesuai dengan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2023.  Sanksi  administrasi  tersebut  dapat  berupa  penghentian operasi,  pencabutan  izin  berusaha,  dan  denda.  Hal  ini  tergantung  pada  jenis  pelanggaran  yang  terjadi. Kegiatan operasi kapal pengawasan dilaksanakan dengan berdasarkan pada:

## 1. Target Hari Operasi
Target hari operasi yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal PSDKP dalam Indikator Kinerja Utama Eselon I

## 2. Ketersediaan Anggaran Operasi
Anggaran  terbesar  dalam  pelaksanaan  operasi  kapal  pengawas  adalah  kebutuhan  untuk  Bahan  Bakar Minyak (BBM). Oleh karena itu, pada saat harga minyak sedang mahal maka kemungkinan target hari operasi kapal pengawas kemungkinan tidak akan tercapai
3. Target Operasi
Dengan  keterbatasan  anggaran  maka  untuk  operasi  kapal  pengawas  dilaksanakan  dengan  menerapkan prinsip  efektif  dan  efisien.  Oleh  karena  itu,  sebelum  operasi  dilaksanakan,  pengawas  perikanan  akan membuat rencana operasi. Rencana operasi yang disiapkan berisi peta kerawanan dan data cuaca

## 4. Laporan Pengaduan
Kegiatan operasi pengawasan rutin dan terencana,  kapal pengawas akan beroperasi  ketika ada laporan pengaduan  dari  masyarakat  tentang  terjadinya  suatu  kejadian  tindak  pidana  kelautan  dan  perikanan ataupun kegiatan lain yang dinilai melanggar aturan peraturan dan perundangan-undangan

## Gambar 6. Foto bersama Ilmu Kelautan UNTAN dengan PSDKP Pontianak
Evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan, dimana tim PSDKP memberikan beberapa pertanyaan kepada peserta  dari  Program  Studi  Ilmu  Kelautan  UNTAN.  Hasil  evaluasi  menunjukkan  bahwa  tim  peserta  telah memahami  tentang  tugas  pokok  dan  fungsi  Stasiun  PSDKP  dalam  pengawasan  sumberdaya  kelautan  dan perikanan agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan dan untuk sebanyak-banyaknya bagi kesejahteraan masyarakat.

## V. KESIMPULAN
Dari hasil evaluasi kunjungan Open Ship Day 2023 menunjukkan peningkatan pemahaman mahasiswa tentang tugas pokok Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan (PSDKP) Pontianak di wilayah WPP  711  meliputi  Laut  Natuna,  Natuna  Utara,  dan  Selat  Karimata.  Selain  itu,  peserta  juga  memahami strategi  dalam  usaha  penangkapan  pelaku illegal  fishing oleh  tim  Kapal  pengawas  pada  saat  patroli berlangsung.
Sosialisasi Tugas Pokok Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan (PSDKP) Pontianak Melalui .....

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terimakasih  kami  sampaikan  kepada  Stasiun  Pengawasan  Sumber  Daya  Kelautan  Perikanan  (PSDKP) Pontianak,  Kalimantan  Barat  atas  kesempatan  kunjungan  yang  telah  diberikan  kepada  Program  Studi  Ilmu Kelautan UNTAN dalam rangka program Open Ship Day 2023.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat. 2021. Provinsi Kalimantan Barat Dalam Angka 2021. 782 pp. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat. 2019. Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018-2023 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat
Peraturan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  Nomor  69/PERMEN-KP/2020  Tahun  2020  tentang  Organisasi  dan  Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Kapal Pengawas Perikanan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Undang-undang  Nomor  45  Tahun  2009  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2004  Tentang Perikanan
Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2023  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang