QE Journal │ Vol.06 - No. 01 Maret 2017 - 1

## PENGARUH BELANJA PEMERINTAH PUSAT UNTUK FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA
Wawan Hermawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran Email: w.hermawan@unpad.ac.id

## Abstract
Economic  development  is  measured  by  economic  growth.  Improving  the  economy  can improve the quality of life in society, so a lot of effort from the government to stimulate the economy  to  grow  better.  The  positive  growth  of  economy  has  an  impact  on  the environmental  quality  of  life  such  as  degradation  of  quality  of  air,  water  and  land.  The government allocates some funds to maintain the quality of the environment by the central budget allocation for environmental functions. The purpose of this study is to measure the impact of the budget allocation for the function of the environment to economic growth. The model  used  to  achieve  the  purpose  of  the  study  is  the  regression  of  total  government spending to economic growth. To bridge from the expenditure function of the environment against  government  spending  and  economic  growth  model  is  used  Growth  Accounting Model.  Results  of  regression  calculations  and  simulations  using  Growth  Accounting, shows  expenditures  for  environmental  function  has  the  effect  to  increase  the  economic growth  of  0.01%  if  no  additional  growth  in  the  rest  of  expenditures  for  environmental functions by 10% ceteris paribus.
_________________________________ Keywords: Government spending on Functions of the Environment, Economic Growth

## PENDAHULUAN
embangunan  ekonomi  di  suatu  negara  bertujuan  untuk meningkatkan  kualitas  hidup  masyarakat.  Peningkatan  kualitas hidup  ini  akan  sejalan  dengan  pertumbuhan  ekonomi,  dimana terjadi  peningkatan  atas  produksi  barang  dan jasa  yang  memberikan efek tersedianya kebutuhan manusia dan naiknya pendapatan sebagai balas jasa faktor produksi di sisi lainnya. Peningkatan barang dan jasa ini tercermin dari  peningkatan  Produk  Domesti  Bruto  (PDB)  sebagai  representasi  dari kemampuan  perekonomian  suatu  wilayah.  Pertumbuhan  ekonomi  yang tinggi  dan  berkesinambungan  merupakan  peningkatan  PDB  serta memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
P
QE Journal │ Vol.06 - No. 01 Maret 2017 - 2

## Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah
Gambar 1 . Proporsi Komponen PDB Nominal  Indonesia Tahun 2015
Peran  pengeluaran  pemerintah  dalam  mendorong  perekonomian  menjadi penting.  Pemerintah  dengan  kebijakan  fiskalnya  dapat  mendorong pertumbuhan  ekonomi  menjadi  lebih  tinggi,  sehingga  menarik  perhatian para pembuat kebijakan dan juga para akademisi (Gubta et al, 2004). Sudah menjadi  lumrah  di  banyak  literatur,  bahwa  peningkatan  pengeluaran pemerintah  dapat  menjadi  alat  yang  efektif  dalam  meningkatkan permintaan agregat.
Menurut pandangan Keynesian, pemerintah bisa membalikkan kemerosotan  ekonomi  dengan  meminjam  uang  dari  sektor  swasta  dan kemudian  mengembalikan  uang  ke  sektor  swasta  melalui  berbagai program  belanja.  Tingginya  tingkat  konsumsi  pemerintah  cenderung meningkatkan  lapangan  kerja,  profitabilitas  dan  investasi  melalui  efek multiplier  pada  permintaan  agregat.  Dengan  demikian,  pengeluaran pemerintah  dapat  memberikan  kontribusi  positif  bagi  pertumbuhan ekonomi.
Perhatian  terhadap  masalah  lingkungan  hidup  mulai  meningkat  dan menjadi  isu  global  ketika  konferensi  PBB  mengenai  lingkungan  hidup pertama  diadakan  pada  tanggal  5  Juni  1972  di  Stockholm,  Swedia.  Pada pertemuan  tersebut,  negara-negara  sepakat  memperbaiki  lingkungan  dan menyelamatkan  bumi.  Terakhir  konferensi  isu  dasar  yang  sama, dilaksanakan  di  Rio  Jainero,  pada  tanggal  12–  4  Juni  1992,  dengan  nama KTT  Bumi.  Dalam  pertemuan  tersebut  –  dengan  disepakatinya  empat dokumen  penting  yakni  Agenda  21,  prinsip-prinsip  kehutanan,  konvensi perubahan iklim dan konvensi keanekaragaman hayati  – diletakkan dasar bagi  kebijaksanaan  pembangunan  yang  berwawasan  lingkungan  dan ditinggalkannya eksploitasi sumber bumi secara sewenang-wenang.
QE Journal │ Vol.06 - No. 01 Maret 2017 - 3
Sejak  itu  himbauan  untuk  menerapkan  konsep  pembangunan  yang berwawasan  lingkungan  atau  biasa  disebut  Sustainable  Development (pembangunan yang berkelanjutan) makin bergema. Konsep
pembangunan  yang  memiliki  arti  sebagai  “pembangunan  yang  tidak menurunkan  kapasitas  generasi  yang  akan  datang  untuk  melakukan pembangunan”.  Meskipun  terdapat  penyusutan  sumber  daya  alam  dan lingkungan,  tetapi  penyusutan  tersebut  dapat  digantikan  fungsinya  oleh sumber daya manusia maupun sumberdaya kapital. Prasyarat dari konsep pembangunan  ini  adalah  adanya  penggunaan  sumber  daya  alam  energi yang  produktif  dan efisien,  tanpa  memberikan  (atau  seminimal  mungkin) dampak negatif pada manusia dan alam lingkungan.
Seiring  dengan  gema  pembangunan  yang  berwawasan  lingkungan,  peran pengeluaran  pemerintah  sebagai  katalisator  ekonomi  menjadi  demikian penting. Dampak langsung dari pengeluaran pemerintah memberikan efek negatif atas emisi SO 2 per kapita sedangkan untuk CO 2 tidak berpengaruh (Halkos & Paizanos, 2013). Halkos & Paizanos juga menjelaskan implikasi atas  kebijakan  pengeluarannya.  Pada  negara  dengan  pendapatan  per kapita  di  bawah  US$  10,000,  pengurangan  pengeluaran  pemeritah  akan membawa  kemunduran  kualitas  lingkungan  sedangkan  kondisi  terbalik bagi negara dengan pendapatan per kapita yang tinggi.
Peningkatan  pengeluaran  pemerintah  untuk  Indonesia,  untuk  itu  perlu ditingkatkan  dengan  penekanan  alokasi  khusus  untuk  penanggulangan krisis  lingkungan.  Realokasi  komposisi  belanja  pemerintah  terhadap barang  publik  untuk  mengurangi  polusi  sekaligus  meningkatkan  total pengeluaran pemerintah memiliki dua efek pada polusi (Lopez et al, 2011). Belanja  pemerintah  pusat  sebagai  pemegang  kekuasaan  anggaran  yang besar  dapat  mendorong  polusi  meningkat  atau  menurun.  Peningkatan belanja  berdasarkan  fungsi  lingkungan  hidup  diharapkan  dapat menurunkan tingkat pencemaran lingkungan.
Pengeluaran  untuk  belanja  berdasarkan  fungsi  pemerintah  pusat  lebih banyak untuk fungsi pelayanan umum yang mencapai lebih dari 66% dari total anggaran (Data Pokok APBN). Pengeluaran untuk fungsi lingkungan hidup  hanya  0,9%  dari  anggaran  yang  dikucurkan.  Pengeluaran  yang rendah  untuk  lingkungan  menjadi  hipotesis,  apakah  jika  dinaikan  akan ikut  meningkatkan  kualitas  lingkungan  atau  hanya  menjadi  beban anggaran yang dapat mengurangi kinerja perekonomian.
QE Journal │ Vol.06 - No. 01 Maret 2017 - 4
Tujuan  dari  tulisan  ini  adalah  mencari  seberapa  besar  pengaruh  dari belanja  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  pusat  untuk  fungsi  lingkugan hidup terhadap pertumbuhan ekonomi. Asumsi seperti yang dikemukakan oleh Gubta et al (2004); Halkos & Paizanos (2013) dan  Lopez et al, (2011) peningkatan  pengeluaran  pemerintah  untuk  lingkungan  hidup  dapat meningkatkan  kualitas  lingkungan  hidup,  tetapi  sebesar  apa  dia  dapat meningkatkan kinerja pertumbuhan ekonomi.
Penelitian  untuk  melihat  dampak  dari  pengeluaran  pemerintah  untuk lingkungan  hidup  terhadap  perekonomian  belum  banyak  dilakukan.  Hal ini  karena  efek  yang  timbul  dari  pengeluaran  pemerintah  untuk lingkungan hidup lebih banyak untuk menjaga atau memperbaiki kualitas lingkungan hidup.
Dampak  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  mungkin  perlu  waktu  lama untuk dapat dirasakan. Untuk itu Halkos (2013) melakukan penelitian atas dampak  langsung  dan  dampak  tidak  langsung  dari  pengeluaran pemerintah  ini  terhadap  lingkungan  hidup.  Estimasi  dari  efek  langsung pengeluaran pemerintah adalah negatif dan signifikan terhadap SO 2 tetapi tidak signifikan terhadap CO 2 . Walaupun dampak negatif terhadap SO 2 ini sesuai dengan temuan Lopez et al. (2011) serta Lopez dan Palacios (2010). Peran  jumlah  dari  pengeluaran  pemerintah  berdampak  negatif    terhadap lingkungan  pada  saat  pendapatan  nasional  rendah  dan  menjadi  positif pada saat tingkat pendapatan nasional tinggi.
Beberapa  dekade  yang  lalu,  masalah  kualitas  lingkungan  mendapat perhatian  masyarakat  sebagai  sesuatu  yang  berhubungan  secara  khas dengan  perkembangan  ekonomi  industri.  Pembangunan  sektor  industri berhubungan  erat  dengan  pencemaran  air  dan  udara,  terutama  bahan kimia.  Negara-negara  yang  sedang  berkembang,  pada  awalnya diperkirakan  memiliki  sedikit  masalah  lingkungan  karena  teknologi  pra- industri  dianggap  lebih  ramah  lingkungan  dan  mereka  pun  belum terkontaminasi  dengan  gaya  hidup  materialistik  yang  memiliki  dampak yang kurang baik.
Pemikiran  tersebut  ternyata  tidak  bisa  dipertahankan.  Pada  kenyatannya bahwa  kerusakan  lingkungan  terbesar  terjadi  di  negara-negara berkembang.  Daerah-daerah  pedesaan  memiliki  masalah  dengan  erosi tanah  dan  memburuknya  kualitas  air  dalam  skala  yang  besar,
QE Journal │ Vol.06 - No. 01 Maret 2017 - 5
pengundulan  hutan  (deforestation)  dan  penurunan  produktivitas  tanah. Kawasan tersebut telah mengalami penurunan kualitas udara dan air yang cukup  serius.  Meskipun  demikian,  kemerosotan  lingkungan  di  negara berkembang  bukan  masalah  keindahan  atau  kualitas  hidup  belaka,  tetapi isu  yang  lebih  serius  lagi  yaitu  penurunan  produktivitas  ekonomi  dan akselerasi  dislokasi  sosial.  Masalah  lingkungan  di  negara  berkembang terlihat  lebih  kepada  masalah  hidup  dan  mati  dari  pada  yang  terjadi  di negara-negara maju.
Pengeluaran  pemerintah  untuk  menjaga  lingkungan  tetap  diperlukan untuk  menjaga  pembangunan  ekonomi  yang  berkelanjutan.  Tujuan Pembangunan  Berkelanjutan  atau  dalam  bahasa  Inggris  dikenal  sebagai Sustainable Development Goals (SDGs) adalah 17 tujuan dengan 169 capaian yang terukur dan tenggat yang telah ditentukan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa  (PBB)  sebagai  agenda  dunia  pembangunan  untuk  kemaslahatan manusia  dan  planet  bumi.  Disepakati  saat  pertemuan  dunia  September 2015,  Agenda  2030  untuk  Pembangunan  Berkelanjutan  (the  2030  Agenda for  Sustainable  Development  (SDGs))  adalah  kesepakatan  pembangunan baru  yang  mendorong  perubahan-perubahan  yang  bergeser  ke  arah pembangunan  berkelanjutan  yang  berdasarkan  hak  asasi  manusia  dan kesetaraan  untuk  mendorong  pembangunan  sosial,  ekonomi  dan lingkungan hidup. SDGs diberlakukan dengan prinsip-prinsip universalitas,  integrasi  dan  inklusif  untuk  meyakinkan  bahwa  tidak  ada seorang pun yang terlewatkan atau “No one is Left Behind.” SDGs terdiri dari 17 Tujuan dan 169 target dalam rangka membangun dari upaya MDGs yang berakhir akhir tahun 2015 (http://www.sdgsindonesia.or.id/).

## METODE PENELITIAN
Model  regresi  dengan  variabel  PDB  sebagai  variabel  dependen  dijelaskan oleh  variabel  Belanja  Pemerintah  Pusat  sebagai  variabel  independen. Variabel  Belanja  Total  yang  berisi  berdasarkan  fungsi  pelayanan  umum dan fungsi lainnya dikembangkan dari hasil penelitian Rahayu (2004) dan Sodik  (2007)  sebagai  pendekatan  dari  variabel  konsumsi/belanja pemerintah.
(1)
dimana:
QE Journal │ Vol.06 - No. 01 Maret 2017 - 6
β 0 =  Intercept
β 1 =  Konstanta variabel bebas
ε   = Error term /derajat kesalahan model Ln PDB  =  Logaritma Natural Produk Domestik Bruto Riil Ln Belanja  =  Logaritma Natural Belanja Negara t    =  Tahun penelitian, yaitu dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2015
Model  yang  kedua  adalah  penggunaan Growth  Accounting (Solow,  1957). Model  ini  memberikan  sebuah  perhitungan  atas  tingkat  pertumbuhan ekonomi  (dY/Y)  yang  disumbangkan  oleh  pertumbuhan  dari  tiap komponen ekonomi (di/i) dengan kontribusi dari tiap komponen ekonomi (i/Y)  terhadap  pertumbuhan  ekonominya.  Model  ini  digunakan  untuk melakukan  simulasi  atas  pengaruh  dari  tiap  fungsi  belanja  terhadap pertumbuhan  ekonomi  melalui  koefisien  regresi  yang  sudah  dilakukan sebelumnya. Persamaan 2 menunjukkan bahwa pertumbuhan pengeluaran belanja pemerintah ( B ) merupakan penjumlahan dari perkalian rasio setiap belanja  fungsi  ( i )  terhadap  total  belanja  pemerintah  dengan  pertumbuhan belanja setiap fungsinya.
  i di B i B dB (2)
Data  untuk  penelitian  ini  didapat  dari  Data  Pokok  Nota  APBN  berbagai terbitan. Pengeluaran pemerintah pusat dan pengeluaran transfer menjadi bagian  besar  dari  belanja  APBN  atau  disebut  juga  dengan  belanja negara. Pengeluaran pemerintah pusat ini dapat dibagi menjadi 11 fungsi, dimana salah  satunya  adalah  belanja  untuk  fungsi  lingkungan  hidup.  Data  PDB diambil berdasarkan PDB riil dari Badan Pusat Statistik (BPS).
Untuk  mendapatkan  hasil  regresi  yang  dapat  dipercaya,  maka  pengujian hasil  regresi  memerlukan  beberapa  uji  dasar  seperti  autokorelasi  dan  uji Heteroskedastisitas  (Gujarati,  2003).  Uji  t  dan  uji  F  digunakan  untuk analisis  model  dengan  penggunaan  tingkat  signifikan  maksimum  10% kesalahan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perekonomian Indonesia ada pada kisaran 5% pertumbuhannya per tahun dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2015. Dari 2001 sampai dengan 2007, pertumbuhan ada pada tren yang naik, sedangkan dari tahun 2010 sampai
QE Journal │ Vol.06 - No. 01 Maret 2017 - 7
dengan  tahun  2015  ada  tren  yang  menurun.  Perekonomian  Indonesia sempat menurun dari tahun 2008-2009, dimana Indonesia terkena dampak dari  krisis  keuangan  global  yang  berpusat  di  Amerika  (Sugema,  2012). Gambar 2 berikut menunjukkan bagaimana pola perekonomian Indonesia yang menanjak setelah krisis besar tahun 1998, tapi masih rentan oleh krisis dari luar, walaupun masih tetap tumbuh 4,63% pada tahun 2009.
Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah
Gambar 2. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (%)
Peran  belanja  Pemerintah  Indonesia  dalam  perekonomian  ditunjukkan dalam  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN).  Perekonomian bisa  tumbuh  lebih  baik  dari  alamiahnya  bila  didorong  oleh  pengeluaran pemerintah, melalui belanja pemerintah.  Penelitian dari Ebong et al (2016), Wahyuni  et  al  (2014)  dan  Miron  (2010)  telah  menunjukkan  pentingnya peran  pengeluaran  pemerintah  dalam  menstimulus  pertumbuhan ekonomi.
Gambar  3  berikut  menunjukkan  naiknya  pegeluaran  pemerintah,  belanja pusat  berdasarkan  fungsi  dari  tahun  2005  sampai  dengan  tahun  2015. Pertumbuhan  selama  tahun  data  ada  di  sekitar  14,76%,  walaupun  ada fluktuasi  yang  cukup  tajam  pada  tahun  2008  dan  2009.  Fenomena  ini
LPE; 2000;  4,92 LPE; 2001;  3,64 LPE; 2002;  4,50 LPE; 2003;  4,78 LPE; 2004;  5,03 LPE; 2005;  5,69 LPE; 2006;  5,50 LPE; 2007;  6,35 LPE; 2008;  6,01 LPE; 2009;  4,63 LPE; 2010;  6,22 LPE; 2011;  6,17 LPE; 2012;  6,03
LPE; 2013;  5,56 LPE; 2014;  5,02 LPE; 2015;  4,79
QE Journal │ Vol.06 - No. 01 Maret 2017 - 8
diperkirakan  sebagai  dampak  dari resesi  pada  tahun  2008,  dimana  terjadi pertumbuhan belanja  pusat  tahun  2008  berdasarkan  fungsi lebih  dari  dua kalinya  dari  pertumbuhan  pada  tahun  2007.  Tahun  2009  belanja  pusat berdasarkan fungsi ini turun dibandingkan tahun 2008.
Kenaikan  dari  belanja  pusat  ini  akan  menaikan  pengeluaran  APBN  pada tahun  berjalan.  Proposi  yang  besar  untuk  belanja  pusat  (berdasarkan fungsi) ini ada pada kisaran 68% selain untuk dana transfer ke daerah dan lainnya  yang  relatif  sangat  kecil  proporsinya.  Untuk  itu,  kenaikan  dari belanja  pusat  akan  menaikan  APBN  dan  kenaikan  dari  APBN  ini  akan mempengaruhi  pertumbuhan ekonomi  pada  tahun  berjalan.  Model  untuk melihat  perilaku  dari  pengaruh  APBN  terhadap  pertumbuhan  ekonomi dilakukan dengan menerapkan model regresi seperti pada persamaan 1.
Sumber: Data Pokok APBN Indonesia, diolah
Gambar 3. Belanja Pusat Berdasarkan Fungsi (Trilyun Rupiah)
Regresi yang dilakukan untuk data dari  tahun 2000 sampai dengan tahun 2015 memberikan hasil seperti pada persamaan berikut:
ln PDB   =   9,57    +   0,37 ln Belanja
(51,46)***       (26,66)*** R 2 = 0,98                                          (3)
Keterangan: Tanda kurung adalah t-statistik dan *** (signifikan pada α=1%)
Persamaan di atas lolos dalam uji autokorelasi dengan LM Test dan White Heteroskedasticity . Uji T (26,66) dan uji F (710,87) untuk variabel independen dapat disimpulkan model bisa digunakan, demikian pula dengan koefisien determinasi  yang  memberikan  98%  variasi  data  variabel  dependen  dapat dijelaskan oleh variasi di data variabel independennya.
Variabel  Belanja  Negara  signifikan  mempengaruhi  PDB  dalam  bentuk logaritma natural. Hasil ini signifikan dalam taraf α=1%. Kenaikan Belanja pusat  sebesar  1%  akan  mempengaruhi  dalam  peningkatan  PDB  sebesar 0,37%. Pada hasil ini pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh pengeluaran belanja daerah sebesar koefisiennya, sehingga mencerminkan peran belanja pemerintah  yang  positif  atas  peningkatan  pertumbuhan  ekonomi  di Indonesia.  Peran  dari  belanja  negara  ini  terdiri  dari  belanja  pusat  dan transfer ke daerah dengan komposisi rata-rata sebesar 68% dan 32%. Peran dari  pengeluaran  berdasarkan  fungsi  memiliki  peran  yang  lebih  besar dibandingkan  dengan  pengeluaran  untuk  transfer  daerah  terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini jika dilihat dari persentasenya saja.
Pengeluaran  pemerintah  pusat  yang  dibagi  ke  dalam  11  fungsi menunjukkan  kontribusi  yang  beragam  terhadap  total  belanja  pusat. Belanja berdasarkan fungsi pelayanan  umum merupakan bagian dominan dari  semua  fungsi  yang  ada,  atau  mencakup  rata-rata  66%  dari  semua belanja pusat pada tahun 2005-2015. Belanja untuk fungi lingkungan hidup masih  rendah  atau  hanya  1%  bahkan  lebih  rendah  dari  1%  pada kenyataannya. Tabel 1 menunjukkan pertumbuhan anggaran belanja pusat berdasarkan fungsi, kontribusi terhadap total belanja pusat dan kontribusi dari  pertumbuhan  pengeluaran  pemerintah  pusat  di  luar  transfer  ke daerah.  Peran  dari  belanja  untuk  fungsi  lingkungan  hidup  hanya  0,29% terhadap pertumbuhan rata-rata pengeluaran pemerintah pusat.
Tahun  2015  merupakan  data  terakhir  yang  didapatkan  dan  dianggap sebagai  data  dasar  untuk  dijadikan  acuan  dalam  melakukan  simulasi ( baseline ).  Pertumbuhan  ekonomi  tahun  2015  tercatat  sebesar  4,79%. Berdasarkan  model  regresi,  maka  pertumbuhan  ini  disumbang  oleh komponen  pengeluaran  pemerintah  sebesar  1,75%  dan  sisanya  oleh komponen pengeluaran lain, seperti pengeluaran konsumsi rumah tangga, investasi swasata dan ekspor neto. Hal ini mencerminkan tingginya peran
QE Journal │ Vol.06 - No. 01 Maret 2017 - 10
pemerintah  dalam  mendorong  perekonomian.  Berbagai  projek  yang dilakukan  pemerintah  baik  dari  sisi  infrastruktur  ataupun  dalam  bentuk pelayanan, memberikan stimulus kepada masyarakat untuk meningkatkan aktivitas ekonominya.
Tabel 1 . Kontribusi dan Pertumbuhan tiap Fungsi Pengeluaran Pemerintah
Fungsi Rata-rata Pertumbuhan 2005-2015 (%) Rata-rata kontribusi 2005- 2015 Kontribusi Pertumbuhan Pengeluaran pemerintah (%) Pelayanan Umum 13,90 0,66 9,23 Pertahanan 15,97 0,05 0,81 Ketertiban Dan Keamanan 10,07 0,03 0,30 Ekonomi 17,71 0,09 1,57 Lingkungan Hidup 22,77 0,01 0,21 Perumahan  Dan  Fasilitas Umum 16,04 0,02 0,35 Kesehatan 13,48 0,02 0,28 Pariwisata Dan Budaya 13,10 0,00 0,03 Agama 14,66 0,00 0,04 Pendidikan 15,09 0,11 1,59 Perlindungan Sosial 14,72 0,01 0,09 Rata-rata Pertumbuhan Belanja Pusat 2005-2015 14,48

## Sumber: Pengolahan Data
Tingginya  peran  pemerintah  juga  menjadi  pendorong  atas  tingginya kerusakan  lingkungan  atau  bisa  meningkatkan  kualitas  dari  lingkungan. Peran  dari  belanja  untuk  fungsi  lingkungan  hidup,  salah  satu  tujuannya adalah menjaga kualitas lingkungan hidup. Secara hipotesis, semakin besar belanja  pemerintah  untuk  fungsi  lingkungan  hidup,  diharapkan  semakin baik  kualitas  lingkungan  hidup  di  Indonesia.  Data  untuk  fungsi lingkungan hidup yang didapatkan hanya dari tahun 2005 sampai dengan tahun  2015  atau  11  tahun  observasi,  berbeda  dengan  data  untuk  belanja total yang mencapai 16 tahun observasi. Untuk itu model yang digunakan tidak  mengacu  pada  model  regresi  tetapi  menggunakan  model deterministik berupa model Growth Accounting (Solow, 1957).
QE Journal │ Vol.06 - No. 01 Maret 2017 - 11
Berdasarkan model Growth Accounting , pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015  harus  ditopang  oleh  pertumbuhan  dari  pengeluaran  pemerintah setidaknya  sebesar  13,09%  pada  tahun  2015.  Berdasarkan  data, pertumbuhan rata-rata pertumbuhan pengeluaran pemerintah untuk tahun 2005-2015  sebesar  14,48%  digunakan  sebagai baseline .  Perubahan  dari belanja  pemerintah  pusat  berdasarkan  fungsi  akan  mempengaruhi kontribusi  dari  pertumbuhan  belanja  pemerintah  secara  keseluruhan. Berdasarkan  persamaan  1  dan  persamaan  2,  maka  bisa  dihitung  berapa dampak terhadap pertumbuhan ekonomi.
Skenario  dari  simulasi  yang  dilakukan  adalah  menambah  pertumbuhan dari  pengeluaran  pusat  dari  masing-masing  fungsi  secara  parsial.  Setiap ada  tambahan  pertumbuhan  dari  sebuah  fungsi  pengeluaran  akan mempengaruhi  pertumbuhan  dari  pengeluaran  pemerintah  secara keseluruhan.  Pertumbuhan  pengeluaran  ini  pada  gilirannya  akan mempengaruhi  pertumbuhan  ekonomi.  Jembatan  dari  pertumbuhan berdasarkan  fungsi  ke  pertumbuhan  pengeluaran  pemerintah  secara keseluruhan dilakukan melalui persamaan 2, sedangkan dari pertumbuhan pengeluaran  pemerintah  secara  keseluruhan  ke  pertumbuhan  ekonomi melalui persamaan 1.
Tabel  2. Hasil  Simulasi  Tambahan  Pertumbuhan  Belanja  Pusat

## Berdasarkan Fungsi
No Belanja Pusat Berdasarkan Fungsi Tambahan Pertumbuhan dari Baseline (%) Kenaikan kontribusi terhadap LPE (%) 1 Pelayanan Umum 10 0,639 2 Pertahanan 10 0,052 3 Ketertiban Dan Keamanan 10 0,029 4 Ekonomi 10 0,092 5 Lingkungan Hidup 10 0,010 6 Perumahan  Dan  Fasilitas Umum 10 0,022 7 Kesehatan 10 0,020 8 Pariwisata Dan Budaya 10 0,002 9 Agama 10 0,003 10 Pendidikan 10 0,003 11 Perlindungan Sosial 10 0,006 Sumber: Pengolahan data
QE Journal │ Vol.06 - No. 01 Maret 2017 - 12
Simulasi  dilakukan  dengan  menambah  pertumbuhan  masing-masing belanja  pemerintah  pusat  berdasarkan  fungsi  sebesar  10%.  Pertumbuhan ini dilakukan secara parsial, dimana ada penambahan pertumbuhan untuk fungsi Pelayanan Umum sebesar 10%, maka belanja fungsi yang lain tidak mengalami  perubahan.  Tabel  2  menyajikan  hasil  simulasi  untuk  masing- masing belanja pemerintah pusat berdasarkan fungsi. Kenaikan yang sama dari pertumbuhan tiap fungsi ini bisa menjadi dasar untuk melihat fungsi mana yang mempunyai dampak terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi.
Perhitungan dari simulasi dengan shock yang sama menunjukkan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi yang bervariasi. Hasil ini
mengindikasikan  juga  bahwa  stuktur  pengeluaran  publik  merupakan faktor  penting  dalam  menentukan  pengeluaran  pusat  berdasarkan  fungsi yang  mana  yang  dapat  mempengaruhi  pertumbuhan ekonomi  yang  lebih tinggi.  Hal  ini  sesuai  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Ebong  et  al (2016)  dimana  kekuatan  penelitiannya  pada  struktur  pengeluaran  publik, dimana  pendidikan  dan  infrastruktur  ekonomi  merupakan  sektor  yang banyak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.
Hasil  simulasi  jelas  menunjukkan  bahwa  pengeluaran  untuk  fungsi pelayanan  umum  memberi  dampak  peningkatan  pertumbuhan  ekonomi secara  mencolok  dibandingkan  dengan  fungsi-fungsi  lainnya.  Fungsi Lingkungan  Hidup  yang  merupakan  topik  utama  dari  penelitian  ini mempunyai peran yang relatif kecil atau merupakan terbesar ke tujuh dari 11  belanja  berdasarkan  fungsi.  Tambahan  pertumbuhan  pengeluaran fungsi  lingkungan  hidup  sebesar  10%  dari baseline hanya  mampu mendongkrak  pertumbuhan  ekonomi  sebesar  0,01%  dari  pertumbuhan ekonomi bussines  as  usual .  Jika  dilihat  dari  data  tahun  2014  dan  2015, pertumbuhan  dari  pengeluaran  untuk  fungsi  Lingkungan  Hidup mempunyai  pertumbuhan  yang  negatif.  Hal  ini  mengindikasikan  adanya pengurangan  anggaran  untuk  fungsi  lingkungan  hidup.  Peningkatan anggaran  yang  signifikan  dilihat  dari  pertumbuhannya  untuk  fungsi kesehatan.
Dampak  yang  kecil  dari  pengeluaran  belanja  untuk  fungsi  lingkungan hidup dan adanya kecenderungan nilai anggaran yang turun di Indonesia, memberikan akibat akan turunnya kualitas lingkungan hidup di Indonesia. Hipotesis  ini  sesuai  dengan  temuan  dari  Lopez et  al  (2011)  dan  Halkos & Paizanos (2013).  Peningkatan belanja untuk fungsi lingkungan hidup bisa
QE Journal │ Vol.06 - No. 01 Maret 2017 - 13
sejalan  dengan  penurunan  subsidi  energi  untuk  mengurangi  CO 2 yang terpapar  di  udara.  Penurunan  subsidi  ini  berdampak  pada  penurunan hampir semua output untuk tiap sektor dalam ekonomi (Hermawan, 2016), sehingga kontra produktif dengan pertumbuhan ekonomi.
Indonesia  termasuk  12  besar  ranking  terbaik  untuk Public  Expenditure  and Financial Accountability (PEFA) (Wang et al, 2015), dimana sudah termasuk negara  dengan  transparan  anggaran  yang  baik.  Transparansi  ini memberikan  kita  informasi  sejauh  mana  pemerintah  Indonesia mengalokasikan anggarna untuk Lingngan Hidupnya, dan hal ini menjadi ciri  dari  seberapa  jauh  perhatian  pemerintah  terhadap  lingkugan  hidup. Dampak  yang  kecil  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  dan  adanya kecenderungan penurunan dari anggaran untuk belanja fungsi lingkungan, harusnya  tidak  menurunkan  semangat  untuk  melakukan  pembangunan ekonomi  yang  berkelanjutan.  Keberlanjutan  perekonomian  tidak  akan lepas  dari  menjaga  kualitas  lingkungan  hidup  sebagai  penopang  semua aktivitas ekonomi. Perhitungan dampak ekonomi akibat dari tidak menjaga kualitas  lingkungan  adalah  dampak  rumah  kaca,  dimana  kerugian  yang timbul  pada  tahap  awal  bisa  mencapai  0,5%  –  1%  dari  Produk  Domestik Bruto dunia per tahun pada pertengahan abad ini dan terus akan naik jika kita  tidak  membuat  sebuah  terobosan  untuk  melakukan  antisipasi  (Stern, 2006)

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Pengeluaran  pemerintah  mempengaruhi  pertumbuhan  ekonomi  secara signifikan.  Arah  pengaruh  yang  positif  menunjukkan  pengeluaran pemerintah yang lebih tinggi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebagai  stimulus  terhadap  peran  komponen  ekonomi  lainnya  dalam mendorong pertumbuhan barang dan jasa.
Pengeluaran  untuk  belanja  pusat  berdasarkan  11  fungsi  merupakan komponen  dari  pengeluaran  pemerintah.  Fungsi  pelayanan  umum mempunyai  dampak  yang  dominan  atau  sebesar  64%  terhadap pertumbuhan  pengeluaran  pemerintah,  sehingga  dampak  tidak  langsung terhadap  pertumbuhan  ekonomi  mempunyai  peran  yang  dominan  juga. Fungsi  Lingkungan  Hidup  mempunyai  dampak  yang  kecil  atau  hampir
QE Journal │ Vol.06 - No. 01 Maret 2017 - 14
sebesar  0,01%  dari  pertumbuhan  ekonomi bussines  as  usual ,  jika  terjadi kenaikan  pertumbuhan  belanja  fungsi  Lingkungan  Hidup  sebesar  10% ceteris paribus.

## Saran
Peran  belanja  fungsi  Lingkungan  Hidup  tidak  bisa  diabaikan  dan  harus merupakan  prioritas  yang  tinggi  bagi  pemerintah.  Hal  ini  untuk mendukung  pembangunan  ekonomi  yang  berkelanjutan.  Keberlanjutan perekonomian  tidak  akan  lepas  dari  menjaga  kualitas  lingkungan  hidup sebagai penopang semua aktivitas ekonomi.

## DAFTAR PUSTAKA
Data  Pokok  APBN,  Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia,  berbagai terbitan.
Ebong,  Friday;  Ogwumike,  Fidelis;  Udongwo,  Udeme;  Ayodele,  Olumide (2016), “Impact of Government Expenditure on Economic Growth in  Nigeria:  A  Disaggregated  Analysis”,  Asian  Journal  of Economics and Empirical Research, 3(1): 113-121.
Gubta,  Sanjeev;  Clements,  Benedict;  Inchauste,  Gabriela  (2004),  “Helping Countries  Develpe:  The Role  of  Fiscal  Policy”,  IMF,  Washington,
D.C.
Gujarati, Domador N. (2003), “Basic Econometrics”, 4th ed., Mc Graw Hill co., New York.
Halkos,  George  and  Paizanos,  Epameinondas  (2013),  “The  impact  of government  expenditure  on  the  environment:  An  empirical investigation”, Ecological Economics 91 (2013) 48–56.
Hermawan,  Wawan  (2016),  “Analisis  Kebijakan  Fiskal  dan  Implikasinya Kepada  perekonomian  Indonesia:  Analisis  Keseimbangan Umum”, QE Journal │ Vol.05 - No. 02, June 2016 – page 75-88.
Lopez,  R.,  Galinato,  G.I.,  Islam,  F.,  2011.  Fiscal  spending  and  the environment:  theory  and  empirics.  Journal  of  Environmental Economics and Management 62, 180–198.
QE Journal │ Vol.06 - No. 01 Maret 2017 - 15
Lopez, R.E., Palacios, A., 2010. Have government spending and energy tax policies  contributed  to  make  Europe  environmentally  cleaner? Working Papers 94795. University of Maryland, Maryland
Miron,  Jeffrey  (2010),  “The  negative  Consequences  of  Government Expenditure”, Mercatus Working Paper No. 10-83, George Mason University, November 2010.
Rahayu,  Siti  Aisyah  Tri.  2004.  “Peranan  Sektor  Publik  Lokal  dalam Pertumbuhan  Ekonomi  Regional  di  Wilayah  Surakarta  (1987  – 2000)”. Universitas Sebelas Maret Surakarta. Kinerja, Vol. 8, No. 2, Hal 135 – 150.
Sodik,  Jamzani.  2007.  “Pengeluaran  Pemerintah  dan  Pertumbuhan Ekonomi  Regional:  Studi  Kasus  Data  Panel  di  Indonesia”.  UPN Veteran Yogyakarta. Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 12, No. 1, Hal 27 – 36.
Solow,  Robert  (1957).  "Technical  change  and  the  aggregate  production function".  Review  of  Economics  and  Statistics.  39  (3):  312–320. JSTOR 1926047.
Statistik Lingkungan Hidup Indonesia, 2016, Badan Pusat Statistik
Stern,  Nicholas  (2006),  “The  Economics  of  Climate  Change:  The  Stern Review”, Cambridge University Press, ISBN-13: 9780521700801
Sugema, Iman (2012), “Krisis Keuangan Global 2008-2009 dan Implikasinya pada  Perekonomian  Indonesia”,  Jurnal  Ilmu  Pertanian  Indonesia (JIPI), Desember 2012, Vol. 17 (3): 145-152, ISSN 0853 – 4217
Wahyuni,  I  Gusti  Ayu  Putri;  Sukarsa,  Made;  Yuliarmi,  Nyoman  (2014),
“Pengaruh  Pengeluaran  Pemerintah  dan  Investasi  Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesenjangan Pendapatan
Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Bali”,  E-Jurnal  Ekonomi  dan  Bisnis Universitas Udayana 3.8 (2014) :458-477, ISSN : 2337-3067.
Wang  ,Rachel  F.;  Irwin,  Timothy  C.;  Murara,  Lewis  K  (2015),  “Trends  in Fiscal  Transparency:  Evidence  from  a  New  Database  of  the Coverage of Fiscal Reporting”, IMF Working Paper, WP/15/188.
http://www.sdgsindonesia.or.id/ ..