## DOI: 10.46730/japs.v2i1.14
Peran Daerah Dalam  Mengimplementasikan Program Sebagai Upaya Perlindungan  Tindak Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Karimun Dalam Mewujukan Kota Layak Anak
Indrawan, Deska Zulkarnain 1
1 Universitas Karimun.
Email : indrawan.up@gmail.com, deskaalhaqi@gmail.com

## Kata kunci
Abstrak Anak  merupakan  aset  sekaligus  generasi  penerus  bangsa,  sudah seharusnya  pemerintah  daerah  mengambil  langkah  Stategis  untuk memenuhi perlindungan anak yang berkelanjutan. Pemerintah daerah sebagai  perwakilan  pemerintah  yang  pertama  kali  bersentuhan lansung  dengan  anak,  harusnya  mempunyai  langkah  Strategis  yang langsung  menyentuh  akar  persoalan  terhadap  anak,  konsep pemenuhan  perlindungan  anak  yang  berkelanjutan  oleh  pemerintah daerah.  Perlindungan  anak  ini  merupakan  bagian  dari  yang  tidak terpisahkan  didalam  konstitutional  Indonesia  pun  hal  ini  jelas diutarakan, jangan sampai dengan lemahnya perlindungan anak, akan membawa  dampak  kehancuran  bagi  kemajuan  dan  perkembangan bangsa Indonesia. Karena bangsa   ini kedepannya terletak di tangan seorang  anak-anak indonesia. Keywords Abstract Peran,Kekerasan Terhadapa Anak, Langkah Strategis Children  are  assets  as  well  as  the  nation's  future  generation,  the local  government  should  take  strategic  steps  to  fulfill  sustainable child  protection.  The  local  government  as  the  government's representative  for the first time having  direct  contact with children,
should  have  strategic  steps  that  directly  address  the  root  of  the problem  for  children,  the  concept  of  fulfilling  sustainable  child protection  by  the  local  government.  Child  protection  is  an inseparable  part  of  the  Indonesian  constitution  and  this  is  clearly stated,  lest  weak  child  protection  will  have  a  devastating impact  on the progress and development of the Indonesian nation. Because this nation in the future lies in the hands of Indonesian children.

## Pendahuluan
Kompleksitas  permasalahan  perlindungan  anak  di  Indonesia  yang  semakin meningkat  secara  kualitas  maupun  kuantitas  yang  melibatkan  anak,  orang  tua, maupun  penyelanggaran  belum  sepenuhnya  tertangani  secara  kelembagaan.  kasus yang  terjadi  kepada  anak    merupakan  suatu  fenomena  yang  menjadi  perbincangan
Volume 2, Nomor 1 April 2021
P-ISSN: 2722-161X E-ISSN: 2722-1601 Jurnal JAPS
akhir-akhir ini dibeberapa daerah, tidak terkecuali karimun terkait perihal pengebrekan di perumahan villa yang melibatkan anak di bawah umur untuk di jadikan jasa layanan on line dengan para pelanggan yang beroperasi secara ilegal, hampir setiap hari di muat di  seluruh  media.  Hal  ini  begitu  ironi  memang,  dimana  dari  hari  ke  hari,  kasus kekerasan  terhadap  anak  semakin  meningkat  dan  mengkhawatirkan  dan  parahnya kekerasan  seksual  sebagai  kasus  yang  kerap  muncul  di  tengah-tengah  masyarakat disamping  kekerasan  fisik.  Anak  dengan  mudah  menjadi  korban  kekerasan  karena berada pada posisi yang lemah. Selain lemah  fisik,  kepolosan dan keluguan pada anak semakin  memuluskan  jalan  pelaku  untuk  melancarkan  aksinya  sehingga  banyak  anak yang  menjadi  korban.  Saat  ini  kekerasan  anak  di  Indonesia  cukup  tinggi  dan  bahkan riilnya  jumlah  kasus  tersebut    lebih    banyak  daripada  yang  terungkap  ke  permukaan. Hal itu karena masih banyak orang tua yang tak mau melaporkan kasus kekerasan yang dialami  oleh  anaknya  pada  pihak  yang  berwajib  atau  lembaga  perlindungan  anak, karena malu dan menganggap hal itu adalah aib keluarga.
Dalam  kacamata  sosial  penyebab  kekerasan  pada  anak  tersebut  memang  sangat rumit  mulai  dari  segi  sosial  ekonomi,  sosial  budaya  hingga  pendidikan.  Kekerasan identik  dengan  penganiayaan  fisik  seperti  pemukulan  dan  pemerkosaan,  tetapi  pada kenyataannya  kekerasan  bukan  hanya  berupa  penganiayaan  fisik  saja,  melainkan berupa  kekerasan  mental  (psikis).  Luka  yang  seumur  hidup  akan  terus  di  sandang  si anak  yang  mungkin  hanya  bisa  di  lupakan  tetapi  tidak  akan  pernah  hilang  dalam ingatannya.
Adak  banyak  faktor  terjadinya  kekerasan  terhadap  anak.  Secara  garis  besar kekerasan  terjadi  akibat  semakin  lemahnya  perhatian  serta  kurangnya  peran masyarakat (baik  perseorangan,  lembaga  perlindungan  anak,  lembaga  kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan), kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana. Banyak dijumpai fenomena dalam suatu keluarga, misalnya saja anggota keluarga  yang  memiliki  kekuasaan  dan  kekuatan  cenderung  bertindak  eksploitatif terhadap anggota keluarga yang lain. Bila dalam lingkungan keluarga saja tidak tercipta rasa nyaman dan aman, hal ini akan memicu tindakan yang bisa saja kurang baik dalam pergaulannya  seperti  halnya  kekerasan  terhadap  teman  sebaya  ataupun  umur dibawahnya.
Untuk  mencegah  terjadinya  hal  yang  tidak  diharapkan  maka  diperlukan  dengan menciptakan  suasana  kondusif  untuk  tumbuh  kembang  Anak,  sehingga  anak  tumbuh sesuai dengan haknya dan sesuai dengan tahap perkembangannya.
Anak  adalah  asset  “Produktif“  bagi  keluarga  dan  masyarakat  Anak  juga  diakui sebagai  komunitas  yang  diklaim  sebagai  penerus  bangsa  estafet  perjuangan  dalam masyarkat. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang Hak Anak,  yaitu  pengesahan  Konvensi  Hak  Anak  melalui  Keputusan  Presiden  Nomor  36 Tahun  1990  tentang  Pengesahan Convention  On  The  Rights  Of  The  Child (Konvensi
Tentang  Hak-Hak  Anak) 1. Negara,  Pemerintah,  Pemerintah  Daerah,  Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya  hak  asasi  Anak  sesuai  dengan  tugas  dan  tanggung  jawabnya  mengingat betapa pentingnya anak, terlepas baik itu sebagai korban maupun pelaku dan lemahnya posisi anak sehingga dunia dan negara wajib memberi perlindungan khusus pada anak.
Komitmen tersebut bukan hanya termaktub dalam undang-undang semata, namun secara  eksplisit  tercantum  dalam  Undang-  Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945. Konstitusi juga memberikan atensi besar terhadap perlindungan anak dari kekerasan.  Pasal  28  B  ayat  (2)  menegaskan  bahwa  "Setiap  anak  berhak  atas kelangsungan  hidup,  tumbuh,  dan  berkembang  serta  berhak  atas  perlindungan  dari kekerasan    dan    diskriminasi".  Menurut  konstitusi  tersebut,  negara  memastikan  tak boleh ada anak dimanapun  berada tidak mendapat perlindungan Di pihak lain, negara juga tak mengizinkan anak-anak mendapat kekerasan dalam bentuk apapun
Dari banyaknya kasus  kekerasan  pada  anak  yang terjadi  menunjukkan kurangnya perlindungan  dan  peran  yang  sesungguhnya  dari  Pemerintah  terhadap  warga  negara, khususnya  anak  yang  posisinya  sangat  rawan  dan  lemah  untuk  dijadikan  obyek kekerasan.  Kekerasan  merupakan  masalah  bersama.  Pemerintah  dan  masyarakat bertanggung  jawab  untuk  melindungi  dan  menangani  kasus  kekerasan  serta  menjaga agar  tidak  ada  tindak  kekerasan.  Undang-undang  tentang  perlindungan  anak  harus membutuhkan  langkah  konkret  atau  strategi  yang  benar-benar  menyentuh  akar persoalan.
Berdasarkan  permasalahan  di  atas,  kami  para  peneliti  mencoba  untuk  mengali lebih  dalam  dalam  terkait  peran  daerah  dalam  menimplementasikan  program  sebagai upaya perlindungan terhadap tindak kekerasan terhadap anak di dalam mewujukan kota layak anak.
.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  tergolong  penelitian  hukum  normatif  dengan  menggunakan sumber  hukum  primer  yang  terdiri  dari  peraturan  perundangundangan  berkenaan dengan  kewenangan  Pemerintah  Daerah.  Tipe  penelitiannya  adalah  deskriptif eksplanatoris  dengan  pendekatan  masalah  yang  digunakan  adalah  pendekatan normatif  analitis  substansi  hukum.  Bahan  hukum  primer  dalam  penelitian  ini  adalah Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang    Pemerintahan  Daerah.  Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak.  Bahan  hukum  sekunder  yang dipergunakan  dalam  penelitian  ini  diperoleh  dari  sumber  pustaka  berupa  buku-buku atau  literatur  jurnal  hukum,  media  cetak  lainnya,  media  elektronik,  yang  ada kaitannya  dengan  masalah  penelitian.  Pengumpulan  data  yang  dilakukan  dalam penelitian  ini  adalah  studi  Kepustakaan.  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014
1 Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)
Tentang  Perubahan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan Anak
Hasil Dan Pembahasan A. Peran Daerah Dalam Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Anak
Berdasarkan  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  otonomi  adalah  pola pemerintahan  sendiri.    Sedangkan  otonomi  daerah  adalah  hak,  wewenang,  dan kewajiban  daerah  untuk  mengatur  dan  mengurus  rumah  tangganya  sendiri  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku 2 .  Berdasarkan  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,  definisi otonomi daerah sebagai berikut: “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
Pasal  18  Undang-Undang  Dasar  1945  merupakan  dasar  hukum  pembentukan Pemerintaha  Daerah  dan  penyelenggaraan  otonomi  daerah    dengan  memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah. Dalam menentukan kewenangan  yang  dimiliki  oleh  daerah,  berlaku  teori  residu,  kewenangan  daerah merupakan  sisa  dari  semua  kewenangan  setelah  dikurangi  enam  kewenangan  yang dimiliki  oleh  pemerintah  pusat.  Dengan  demikian  berarti  kewenangan  yang  dimiliki daerah tidak terhingga, sehingga setiap daerah dapat menyelenggarakan kewenangan.
Pada  dasarnya  pembentukan  daerah  dimaksudkan  untuk  meningkatkan kemandirian  pada  daerah  serta  sebagai  pelayanan  publik  guna  mempercepat terwujudnya  kesejahteraan  masyarakat  disamping  sebagai  sarana  pendidikan  politik  di daerah.  Dalam  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  dilaksanakan  berdasarkan  asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan 3
Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang  Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa asas desentralisasi adalah  penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah  otonom berdasarkan asas otonomi. Dalam asas ini daerah berhak untuk  menjalankan segala urusan  untuk  mengatur dan mengurus sendiri urusan    pemerintahan  yang  diberikan  oleh  pemerintah  pusat  namun  masih  dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Asas  dekonsentrasi  adalah  pelimpahan  sebagian  urusan  pemerintahan  yang menjadi  kewenangan  pemerintah  pusat  kepada  gubernur  sebagai  wakil  pemerintah pusat,  kepada  instansi  vertikal  di  wilayah  tertentu,  dan/atau  kepada  gubernur  dan bupati/wali  kota  sebagai  penanggung  jawab  urusan  pemerintahan  umum 4 Maksudnya adalah  pelimpahan  wewenang  pemerintahan  yang  sebenarnya  kewenangan  itu  ada ditangan  pemerintah  pusat,  yakni  menyangkut  penetapan  strategi  kebijakan  dan pencapaian  program  kegiatannya,  diberikan  kepada  gubernur  atau  instansi  vertikal
2 Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendididkan Nasioal ( Edisi Keempat), PT Gramedia Pustaka Utama,     Jakarta, 2008, Hlm.992
3 Ketentuan Pasal 5 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
4 Ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
didaerah  berdasarkan  arahan  kebijaksanaan  umum  dari  pemerintah  pusat,  sedangkan sektor pembiayaannya tetap dilaksanakan oleh pemerintah pusat 4
Asas tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada  daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan  yang menjadi  kewenangan pemerintah  pusat  atau  dari  pemerintah  daerah  provinsi  kepada  daerah  kabupaten/kota untuk  melaksanakan  sebagian  urusan  pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan  daerah provinsi 5
Peraturan  daerah  adalah  peraturan  daerah  provinsi  dan/atau  peraturan  daerah kabupaten/kota.  Pengaturan  tentang  Peraturan  Daerah  tersebut  tertera  pada  Pasal  236 sampai  Pasal  245  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah, sedangkan pengaturan Peraturan Kepala Daerah tertera pada Pasal 246 sampai Pasal 248 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Pemerintahan Daerah seperti tertuang didalam Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah,  adalah    penyelengaraan  urusan pemerintahan  oleh  Pemerintah  Daerah  dan  Dewan  Perwakilan    Rakyat  menurut  asas otonomi  dan  tugas  pembantuan  dengan  prinsip  otonomi  seluas  luasnya  dalam  sistem dan  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  sebagaimana  dimaksud  dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 6
Regulasi  tentang  perlindungan  anak  ini  diperbaharui  lagi  dengan  Undang Undang  nomor  53  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Undang-Undang  nomor  23  Tahun 2002  tentang  Perlindungan  Anak.  Bagian  Kedua    Kewajiban  dan  Tanggung  Jawab Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. di mana dalam Ketentuan Pasal 21 sampai dengan pasal 24 yang sebagian di ubah dan di tambah yang di mana menekankan peran pemerintah  daerah  harus  lebih  aktif  lagi  untuk  melindungi  dan  memenuhi  perlindugan anak. Pasal 21  (1) yang mana di sebutkan
Negara,  Pemerintah,  dan  Pemerintah  Daerah  berkewajiban  dan  bertanggung jawab  menghormati  pemenuhan  Hak  Anak  tanpa  membedakan  suku,  agama,  ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.
Didalam  Pasal  1  angka  12  dan  19  Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Anak (UU PA) menjelaskan bahwa
Hak  Anak  adalah  bagian  dari  hak  asasi  manusia  (HAM)  yang  wajib  dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, Negara, Pemerintah, dan  Pemerintah  Daerah.  Pemerintah  Daerah  disini  adalah  Gubernur,  Bupati  dan Walikota serta perangkat daerah sebagai unsur penyelengara pemerintahan
Hal  diatas  secara  tegas  menjelaskan  bagaimana  kewajiban  dari  Pemerintah Daerah  untuk  melindungi  hak-hak  anak  terutama  didalam  perkembangannya  menuju
5 Sunarno Siswanto, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 7-8
6 Didalam UPA menjelaskan bahwa Pemerintah daerah disini diartikan bahwa sesuai Pasal 1 angka (18), bahwa Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, dan walikota serta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan.
dewasa, agar kelak menjadi orang yang berguna bagi Keluarga, Masyarakat, Pemerintah Daerah  dan  Negara.  Seperti  bunyi  pasal  20  UU  PA  bahwa  Negara,  Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelangaraan perlindungan anak .
Untuk  menjamin  pemenuhan  Hak  Anak  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1), Pemerintah  berkewajiban  dan  bertanggung  jawab  dalam  merumuskan  dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak.
Prinsip-prinsip  Perlindungan  Anak  yang  wajib  untuk  dilindungi  dan  dijalankan oleh Pemerintah Darerah sesuai amanat dari UU PA, adalah 7 :
a.  Anak  tidak  dapat  berjuang  sendiri,  salah  satu  prinsip  yang  digunakan  dalam perlindungan  anak  adalah:  anak  itu  adalah  modal  utama  kelansungan  hidup  manusia, bangsa,  dan  keluarga,  untuk  itu  hak-haknya  harus  dilindungi.  Anak  tidak  dapat melindungi sendiri hak-haknya, banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya. b.  Kepentingan  terbaik  anak  (the  best  interest  of  the  child),  agar  perlindungan  anak dapat diselenggarakan dengan baik, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik  anak  harus  dipandang  sebagai of  paramount  importence (memperoleh  prioritas tertinggi) dalam setiap keputusan menyangkut anak. Tanpa prinsip ini perjuangan untuk melindungi anak akan mengalami banyak batu sandungan.
c.  Ancangan  daur  kehidupan  (life-circle  approach),  perlindungan  anak  mengacu  pada persamaan  pada  pemahaman  bahwa  perlindungan  anak  harus  dimulai  sejak  dini  dan terus  menerus.  Janin  yang  berada  dalam  kandungan  perlu  dilindungi  dengan  gizi termasuk  yodium  dan  kalsium  yang  baik  melalui  ibunya.  Jika  ia  telah  lahir,  maka diperlukan  air  susu  ibu  (ASI)  dan  pelayanan  kesehatan  primer  dengan  memberikan pelayanan  imunisasi  dan  lain-lain,  sehingga  anak  terbebas  dari  berbagai  mungkin kecacacatan dan penyakit.
d. Lintas Sektoral, nasib anak tergantung dari berbagai faktor, baik yang makro maupun mikro,  yang lansung maupun tidak lansung. Kemiskinan, perencanaan kota dan segala penggusuran, sistem pendidikan yang menekankan hafalan dan bahan-bahan yang tidak relevan,  komunitas  yang  penuh  dengan  ketidakadilan,  dan  sebagainya  dapat  ditangani oleh sector, terlebih  keluarga  atau anak itu sendiri.  Perlindungan terhadap anak adalah perjuangan yang membutuhkan sumbagan semua orang di semua tingkatan.

## D. Bagaimana Program Pemerintah Daerah dalam penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Anak
Program adalah unsur pertama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan. Di  dalam  program  dibuat  beberapa  aspek,  disebutkan  bahwa  di  dalam  setiap  program dijelaskan mengenai 8
7 Maidin Gultom, 2012, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, Refika Aditama, Bandung hlm. 71-72.
1. Tujuan kegiatan yang akan dicapai.
2. Kegiatan yang diambil dalam mencapai tujuan.
3. Aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui.
4. Perkiraan anggaran yang dibutuhkan.
5. Strategi pelaksanaan.
Melalui program maka segala bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah  untuk  diopersionalkan.  Hal  ini  sesuai  dengan  pengertian  program  yang diuraikan.
“A programme is collection of interrelated project designed to harmonize and integrated  various  action  an  activities  for  achieving  averral  policy  abjectives” (suatu program  adalah  kumpulan  proyek-proyek  yang  berhubungan  telah  dirancang  untuk melaksanakan  kegiatan-kegiatan  yang  harmonis  dan  secara  integraft  untuk  mencapai sasaran kebijaksanaan tersebut secara keseluruhan.
Menurut Charles O. Jones, pengertian program adalah cara yang disahkan untuk mencapai tujuan, beberapa karakteristik tertentu yang dapat membantu seseorang untuk mengindentifikasi suatu aktivitas sebagai program atau tidak yaitu:
1.  Program  cenderung  membutuhkan  staf,  misalnya  untuk  melaksanakan  atau  sebagai pelaku program Penangana Tindak Kekerasan Terhadap Anak
2.  Program  biasanya  memiliki  anggaran  tersendiri,  program  kadang  biasanya  juga diidentifikasikan melalui anggaran.
3. Program memiliki identitas sendiri, yang bila berjalan secara efektif dapat diakui oleh publik.
Program  terbaik  didunia  adalah  program  yang  didasarkan  pada  model  teoritis yang jelas,  yakni: sebelum menentukan masalah sosial  yang ingin diatasi  dan memulai melakukan  intervensi,  maka  sebelumnya  harus  ada  pemikiran  yang  serius  terhadap bagaimana dan mengapa masalah itu terjadi dan apa yang menjadi solusi terbaik (Jones, 1996:295).
Tanpa  kebijakan,  program  dan  pelayanan  sosial  yang  tepat,  dengan  didukung dana,  sarana,  prasarana  serta  tenaga  pelaksana  yang  memadai,  masalah  tersebut  akan berdampak  negatif  terhadap  perkembangan  masyarakat  dimasa  depan  khususnya  anak, persoalan  yang lain akan muncul jika  program-program  tidak  menyentuh  semua aspek kehidupan.
Adapun program-program Pemerintah Daerah yang mana dalam hal ini melalui Dinas  Pengendalian  Penduduk,  Keluarga,  Berencana.  Pemberdayaan  Perempuan  Dan Perlindungan  Anak  Kabupaten  Karimun 9 Tahun  2019  sebanyak  24  Program  dan  216 Kegiatan  dan  Tujuh  (7)  terdiri  dari  Program  dan  Kegiatan  yang  berhubungan  dengan perempuan  dan  anak,  tentu  kita  mengapresiasi  program-program  yang  diberikan pemerintah  khususnya  anak  sebagai  wujud  dari  bentuk  perhatian  Negara    dan Pemerintah  sebagaimana  termaktub  dalam  Undang  Undang  nomor  53  Tahun  2014 Tentang Perubahan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002  Pasal 21  ayat (1)
8 http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/29235/Chapter%20II?sequence=3
9 Musrembang ( Musyawarah Rencana Pembanguna ) Kabupaten Karimun 2018
Negara,  Pemerintah,  dan  Pemerintah  Daerah  berkewajiban  dan  bertanggung jawab  menghormati  pemenuhan  Hak  Anak  tanpa  membedakan  suku,  agama,  ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.
Tapi  tentu  saja  dari  sekian  banyak  Program  yang  akan  dilaksanakan  dengan berbagai kegiatan, tentu harus ada yang menjadi prioritas dan membuat langkah strategi dalam  pencapaian  perlindungan    terhadap  anak  kalau  melihat  beberapa  tiga  (3)  Tahun Terakhir  tercatat  pada  Tahun  2015  selaku  korban  berjumlah  12  orang,sebagai  saksi berjumlah 20 orang selaku tersangka 14 orang.
Tabel. 1 Gambaran ABH di Wilayah Hukum Karimun
No Anak Berhadapan Hukum 2015 (kasus) 2016 (kasus) 2017 (kasus s/d Agustus) 1 Selaku Korban 12 10 7 2 Selaku Saksi 20 15 10 3 Selaku Tersangka 14 20 11 * berdasarkan data UPPA Polres Karimun Tabel 2. Trend Kejahatan yang melibatkan anak sebagai pelaku No Kasus 2015 2016 2017 1 Pencurian dengan pemberatan 4 5 7 2 Curanmor 5 3 2 3 Cabul 14 15 2 * berdasarkan data UPPA Polres Karimun No Kasus 2018 ( Kasus s/d Bulan Juni 1 Selaku Korban cabul 7 2 Pelaku Curanmor 3 No Kasus 2019 ( Kasus s/d Bulan September 1 Selaku Korban cabul 10 2 Kekerasan terhadap anak 1 3 Cabul 1
Dengan  masih  maraknya  kejahatan  yang  berpotensi  mengancam  anak-anak, mengindikasikan  bahwa  penegakan  hukum  terhadap  Undang-Undang  Perlindungan Anak  di  Indonesia  masih  terbilang  belum  maksimal.  Penguatan  peran  dari  daerah menjadi  kata  kunci,  tentu  tidak  sekedar  membaca  amanat  undang-undang  yang  sudah memberikan  perlindungan  yang  cukup  bagi  perlindungan  anak,  seperti  “Pasal  55  (1)
Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi  sosial  Anak terlantar, baik  di  dalam lembaga maupun di  luar lembaga. Dan  melakukan  kerjasama  dengan  berbagai  pihak,  membentuk  Komisi  Perlindungan Anak Daerah yang bersifat independen yang diharapkan dapat mendukung Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak
Membentuk  Lembaga  Penyelenggaraan  Kesejahteraan  Sosial  Anak  yang berhadapan  dengan  hukum  (LKPS  ABH)  serta  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak (LPKA),  sera  Perda  tentang  anak  yang  belum  sepenuhnya  menjawab  persoalan  anak yang  menjadi  PR  bagi  pemerintah  daerah  sampai  saat  ini  yang  sebenarnya  sebagai tindakan  yang bisa di lakukan baik sebagai Represif   maupun sebagai bentuk tindakan preventif dan
Pemerintah  daerah  juga  harus  mampu  bisa  membaca  kondisi-kondsisi  yang  real, mulai dari tingkat kemiskinan, tingkat pendidikan serta hal-hal yang memicu kekerasan terhadap  anak  harus  di  baca  secara  komprehensif,  pemerintah  daerah  dalam menanganani  tindak  kekerasan  terhadap,  setiap  program  atau  kegiatan  yang  di  buat tentu  harus  benar-benar berdasarkan  analisis  dan  kajian  yang  tepat  terhadap  persoalan kekerasan  seksual  di  Indonesia  khususnya  Di  berbagai  daerah  yang  terjadi  terhadap anak sehingga setiap program dan kegiatan mencapai titik sasarannya
seharusnya  ada  beberapa  tempat  yang  menjadi  perhatian  serius  bagi  pemerintaah daerah  yang  indikasinya  bisa  memicu  anak  untuk  di  jadikan  obyek  kekerasan  bahkan pelaku  kekerasan  itu  sendiri,  mengidentifikasi  potensi,  kapasitas,  kerentanan,  dan ancaman  menjadi  salah  satu  langkah untuk  tidak terjadinya tindak kekerasan terhadap anak, serta beberapa kesiapan yang mendukung terkait penanganan kekerasan terhadap anak,  karena  tindak  kekerasan  terhadap  anak  sangat  kompek  persoalannya  mulai  dari tingkat  kemiskinan,  pendidikan  lingkungan  serta  lemahnya  peran  daerah  dalam melakukan tindakan preventif terhadap isu kekerasan terhadap anak
Undang-Undang  Perlindungan  Anak  sudah  beberapa  kali  mengalami  beberapa perubahan,  terakhir  di  Undangkan  Nomor  1  Tahun  2016  dari  beberapa  pasal  yang sempat  menjadi  perdebatan  akhirnya  masuk  menjadi  pasal  baru,  di  satu  sisi  menjadi angin  segar  yang  menegakkan  perlindungan  terhadap  anak-anak,  utamanya  dalam menghadapi kekerasan dan pelecehan seksual yang kini tengah merebak di di berbagai daerah  tidak  terkecuali  kabupaten  karimun.  Misalnya  pelaksanaan  hukuman  mati  bagi mereka  yang  mengikutsertakan  anak  dalam  kejahatan  narkoba  dan  pelaksanaan  kebiri kimia  bagi  pelaku  kejahatan  seksual  terhadap  anak  pada  pasal  81A  ayat  3.  Serta beberapa  pasal  seperti  hantu  yang  sangat  mengerikan  bagi  pelaku  kejahatan  terhadap anak dan masyarakat awam. Pemberatan sanksi ini lebih dianggap mampu memberikan efek jera. Tidak sekedar itu, Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur pula upaya- upaya  preventif  sebagai  langkah  meminimalisir  agar  tidak  sampai  terjadi kejahatan.Namun  tampaknya  implementasi  Undang-Undang  Perlindungan  Anak bukanlah hal mudah dan sederhana. Karena apabila ditilik lebih dalam ternyata Undang- Undang  ini  tidak  sepenuhnya  menunjukkan  pembelaan  terhadap  anak  itu  sendiri. Sebagai  aturan  yang  bertujuan  melindungi  hak  asasi  anak,  Undang-Undang  Nomor  17
Tahun 2016 justru terkesan fokus pada penanganan “instan” pelaku kejahatan terhadap anak  saja.  Penanganan  instan  ini  maksudnya,  kita  mengkhawatirkan  bahwa  aparat penegak  hukum  hanya  sebatas  menjatuhkan  sanksi  pokok  saja  apakah  akan  di  hukum penjara,  hukuman  mati  atau  kebiri  (pelaku  kejahatan  seksual).  Tentu  juga  menjadi pertanyaan  kita  apakah  memang  sudah  ada  sebuah  penelitian  yang  benar-benar  bisa menyatakan apakah tindak reperesif bisa membuat tingkat kejahatan terhadap seseorang dalam  hal  ini  anak  bisa  menurunkan  tingkat  kejahatan  seksual  tersebut.  Terutama  di daerah  yang  mana  aparat  penegakan  hukum  belum  banyak  mengetahui  tentang karakterisik  /  konsep  tentang  anak,  memiliki  rasa  kecintaan  kepada  anak  ,  memahami dunia  anak  dan  mampu  mendekati  anak  dengan  tepat.  Serta  Tanpa  adanya  penjelasan yang pasti akan hak-hak anak sebagai korban kejahatan apakah anak mendapatkan ganti rugi,  mendapatkan  fasilitas  pendampingan  atau  pengawasan  serta  hal-hal  lain  yang berhubungan dengan kepentingan anak .

## Kesimpulan
Anak  adalah  Aset    penerus  bangsa  dan  generasi  penerus  dari  orang  tua  dan negaranya,  tanpa  ada  perhatian  yang  komprehensif  dan  berkontiniu  dari  Negara  dan daerah  itu  sendiri,  Pelaku  kekerasan  seksual  masih  mengancam  masyarakat  meski ancaman  hukum  telah  ada  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  35  tahun  2015  tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak, terakhir Presiden telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor  1  tahun  2016  tentang  Perubahan  Kedua  atas  Undang-Undang  Nomor  23  tahun 2002  tentang  Perlindungan  Anak,  dan  akhirnya  di  undangkan    pada  tahun  2016. Walaupun  Pro-kontra  hukuman  kebiri  muncul  setelah  pemerintah  berencana menerapkan  hukuman  kebiri  kepada  pelaku  pedofilia.  Pihak  yang  pro  berargumen hukuman kebiri diperlukan karena kasus kekerasan seksual sudah dalam tahap darurat. Sementara pihak yang kontra menolak hukuman kebiri berdasarkan beberapa argumen. Ada  yang  menolak  karena  mempertanyakan  efektivitasnya  dalam  menimbulkan  efek jera dan itu, satu sisi kita apresiasi sebagai bentuk keseriusan dari negara,tp bagi penulis tindakan preventif dari daerah itu sendiri yang menjadi poin  penting.

## Daftar Pustaka
Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendididkan Nasioal ( Edisi Keempat), PT Gramedia Pustaka Utama,
Laurensius Arliman  Jurnal ilmu Hukum, volume 7, Nomor 2, Oktober, 2016
Maidin  Gultom,  2012,  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  dan  Perempuan,  Refika
Aditama, Bandung
Suyanto.  2000. Refleksi  dan  Reformasi  Pendidikan  di  Indonesia  Memasuki  Milenium III . Yogyakarta: Adicita.
Sokenato, Soerjono. 1987. Sosiologi suatu Pengantar
Sunarno  Unarso  Siswanto  Hukm  Pemerintah  Daerah  di  Indonesia,  Sinar  Grafika,
Jakarta
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.