## ANALISIS KAWIN PAKSA BAGI PELAKU KHALWAT DILIHAT DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI KELURAHAN MOMPANG JAE
Oleh :

## Liantha Adam Nasution 1)
Dhiauddin Tanjung 2)
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal 1) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 2)
E-mail: lianthaadam@stain-madina.ac.id 1) dhiauddintanjung@uinsu.ac.id 2)

## ABSTRACT
One of the requirements for marriage is based on the approval of the bride and groom. In the village of Mompang Jae, there is a marriage that has been executed without the eligibility of forced marriage. This marriage will serve as a punishment for murderers. According to local customs  rules,  those  who  commit  khalwat  and  are  caught  red-handed  by  the  public  will  be given social penalties of fines or parcelled around the village and/or sanction marriage for khalwat previewers. It is against Islamic law, where one of the principles of marriage is done based  on  liking,  that  there  is  no  coercion.  The  method  of  research  is  empirical  juridical. Research  data  is  primary  and  secondary  data.  Methods  for  collecting  data  are  library research and field research. The data-gathering tool that's done is a guideline for interviews. The  nature  of  the  research  is  descriptive.  The  data  gathered  is  qualitative.  The  punishment for  khalwat  in the family is  continued to  use the traditional rule of  marriage by forcing the perpetrators,  fines,  and  parades  around  the  villages.  It  is  contrary  to  Islamic  Law,  which Islam  should  not  enter  into  a  forced  marriage,  but  should  use  a  willing  and  firm  principle between to parties that will perform to marriage.
Keyword : Forced Marriage, Seclusion, Islamic Law

## ABSTRAK
Kesepakatan  antara  calon  mempelai  merupakan  salah  satu  syarat  pernikahan.  Terdapat pernikahan  di  Kelurahan  Mompang  Jae  yang  tidak  memenuhi  standar  tersebut,  yaitu  kawin paksa. Pernikahan ini merupakan sanksi bagi mereka yang telah melakukan khalwat /maksiat. Berdasarkan  ketentuan  peraturan  adat  setempat  bagi  mereka  yang  melakukan khalwat dan tertangkap  basah  oleh  masyarakat  akan  diberikan  sanksi  sosial  berupa  denda  atau  diarak keliling kampung dan/atau sanksi menyelenggarakan perkawinan bagi pelaku khalwat /mesum.  Hal  ini  bertentangan  dengan  hukum  Islam,  dimana  salah  satu  prinsip perkawinan  yaitu  berdasarkan  kesepakatan  atau  suka  sama  suka  dan  tidak  terdapat  unsur paksaan.  Metodologi  penelitian  yang  diterapkan  adalah  legal  empiris.  Data  penelitian  yang digunakan berasal dari data primer dan sekunder. Metode pengumpulan datanya yaitu melalui studi  pustaka  dan  penelitian  lapangan.  Instrumen  yang  digunakan  untuk  pengumpulan  data adalah pedoman wawancara. Penelitian ini bersifat deskriptif. Data yang diperoleh dievaluasi secara kualitatif. Sanksi bagi pelaku khalwat di Kelurahan Mompang Jae tetap menggunakan aturan  turun-temurun  yaitu  dengan  tradisi  kawin  paksa  bagi  pelakunya,  denda  (diyat),  dan diarak keliling kampung. Hal ini dilarang oleh hukum Islam, dimana dalam islam tidak boleh melangsungkan perkawinan secara paksa, namun seharusnya menggunakan asas kerelaan dan keridhaan antar kedua belah pihak yang akan melaksanakan perkawinan.
Kata Kunci: Kawin Paksa, Khalwat, Hukum Islam

## 1. PENDAHULUAN
Allah SWT merancang manusia sebagai makhluk sosial yang selalu membutuhkan  bantuan  orang  lain  untuk memenuhi  kebutuhannya.  Salah  satunya adalah  melangsungkan  perkawinan,  yang merupakan  konsep  paling  hakiki  dari keberadaan  masyarakat  atau  awal  dari masyarakat  yang  sempurna.  Perkawinan merupakan  salah  satu  sarana  yang  paling mulia  dalam  mengatur  kehidupan  rumah tangga  dan  nasab,  selain  itu  juga  dapat dianggap  sebagai  salah  satu  sarana  untuk memperkenalkan  satu  orang  kepada  orang lain, dan perkenalan itu akan menjadi sarana kontak antara dua kelompok (Saebani, 2009).
Berdasarkan  hukum  Islam,  pernikahan merupakan akad yang menghalalkan pergaulan  dan  mengatur  hak  dan  tanggung jawab  pria  dan  wanita  non-mahra  (Saebani, 2009).  Wahbah  Az.-Zuhaili  menyatakan bahwa nikah adalah akad yang menghalalkan bersenang-senang dengan perempuan, bermesraan, bercumbu, berciuman, berpelukan,  dan  lain-lain,  jika  wanita tersebut  bukan  mahram  dalam  hal  silsilah, susuan,  dan  keluarga.  Menurut  Anwar Harjono,  perkawinan  adalah  akad  yang melegalkan persetubuhan dan melanggengkan  keturunan  (Harjono,  1987). Perkawinan  merupakan  akad  antara  calon mempelai  pria  dengan  calon  mempelai wanita  berdasarkan  kemauan  dan  pilihan kedua  belah  pihak,  yang  dijalankan  oleh
pihak  lain  (wali)  sesuai  dengan  sifat  dan syarat  yang  berlandaskan syara' untuk menghalalkan percampuran antara keduanya, sehingga  masing-masing  harus  menjadi sekutu sebagai pasangan hidup dalam rumah tangga  (Abidin & Aminuddin, 1999)
Pernikahan  merupakan  salah  satu ajaran  Islam  dan  sunnah  Nabi  Muhammad SAW.  Hal  ini  seperti  dinyatakan  dalam firman Allah SWT dalam  surat  An-Nur ayat 32:
ُِْا  ٌُْْۗنِ ىۤاٍَِاَو  ٌُْمِداَبِع  ٍِِْ  َِْيِذِي ّٰصىاَو  ٌُْنٍِْْ ى ٍٰاَيَ ْلْا اىُذِنَّْاَو ﴿ ْۗ هِي ْضَف  ٍِِْ ُ ّٰاللّ  ٌُِهِْْغُي  َءۤاَشَقُف اْىُّ ْىُنَّي ٌٌْيِيَع  ٌعِساَو ُ ّٰاللَّو
ٖٕ ( ﴾ /سىّْىا 46 :
54 ) “ Dan  nikahkanlah  orang-orang  di antara  kamu  yang  belum  menikah,  serta orang-orang  di  antara  budak  laki-laki  dan perempuan  kamu  yang  pantas  (dinikahi). Jika  mereka  fakir,  rahmat  Allah  akan memberi  mereka  kemampuan.  Dan  Allah Maha  Luas  (dalam  pemberian-Nya)  dan Maha Mengetahui. ” (An-Nur/24:32)
Menurut hukum Islam, jika perkawinan  dilakukan  di  luar  kehendak seseorang,  maka  perkawinan  itu  harus dibubarkan.  Hal  ini  sejalan  dengan  hadits Nabi  Muhammad  SAW  yang  diriwayatkan oleh  Khansa'  binti  Khidam  al-Anshariyah: “Bahwa  ayahnya  menikahkannya  ketika  dia janda dan dia tidak mau menikah dengannya. Dia  bertemu  dengan  Nabi  SAW  dan membatalkan  perkawinannya.”  Ada  juga sebuah  hadits  dari  Nabi  SAW  yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, yang
menyatakan, "Seorang gadis datang menemui  Nabi  SAW,  dan  mengatakan kepadanya bahwa ayahnya telah menikahkannya meskipun dia tidak menyukainya.  Nabi  SAW  lalu  memberinya pilihan."  Semua  mazhab  sepakat  bahwa perkawinan  harus  dilaksanakan  dengan sukarela (Barmawi, 2016).
Indonesia sebagai negara yang mayoritas  muslim  mempunyai  undang- undang  khusus  yang  mengatur  mengenai pernikahan  khusus  umat  islam  yang  diberi nama Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi  Hukum  Islam.  Di  Indonesia hukum  yang digunakan  bukan hanya hukum tertulis  tapi  juga  hukum  tak  tertulis  atau hukum  adat.    Pelaksanaan  hukum  Islam ditegakkan  dalam  kehidupan  sehari-hari, sehingga prinsip-prinsip agama harus dipatuhi  dan  dihormati,  bahkan  bagi  mereka yang  melakukan khalwat ,  yang  merupakan pelanggaran hukum Islam.
Hukum  adat  pada  hakekatnya  adalah hukum  tidak  tertulis.  Hukum  itu  meluas, berubah,  dan  memudar  seiring  dengan pertumbuhan  dan  perkembangan  masyarakat (Ali, 2006).
Seperti  yang  terdapat  di  Kelurahan Mompang  Jae,  Kecamatan  Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera  Utara.  Di  daerah  ini  terdapat sebuah  tradisi  dimana  para  tokoh  adat  dapat mengkawin  paksakan  pria  dan  wanita  yang kedapatan  berdua-duaan/  berkhalwat  di
dalam  rumah  atau  di  tempat  sepi  yang dikhawatirkan mereka bisa melakukan perbuatan  zina,  sanksinya  bukan  hanya kawin paksa saja tapi juga bisa berupa denda serta  diarak  keliling  kampung.  Karena Kelurahan  Mompang  Jae  belum  memiliki aturan  tertulis  yang  melarang  perzinaan, maka  orang  yang  melakukan khalwat diberi sanksi  dengan  diperbolehkan  menikah. Ketika  pelaku khalwat dipaksa  menikah padahal belum siap atau siap melakukannya, terjadi dilema yang rumit.
Sedangkan konsep khalwat yaitu ketika seseorang  menyendiri  dari  pengawasan orang  lain. Khalwat merupakan  perbuatan yang  dilakukan  oleh  dua  atau  lebih  individu yang  berlainan  jenis  kelamin  yang  belum menikah  atau  bukan  muhrim  pada  suatu lokasi khusus yang sepi (Abu Bakar, 2006).
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), khalwat yaitu  berdua-duaan  antara pria  dan  wanita  non-muhrim  dan  berada  di lokasi yang sepi atau tersembunyi (Setiawan, 2010).
Sementara itu, khalwat menurut Qanun No. 14 Tahun 2003 Pasal 12 Ayat 20 adalah tindakan  bersembunyi  antara  dua  atau  lebih mukallaf atau lain  jenis  yang bukan muhrim atau belum menikah.
Berdasarkan uraian diatas maka penulis menemukan adanya perbedaan antara teori  dan  praktik  perkawinan  yang  ada  di daerah  Kelurahan  Mompang  Jae,  dimana pernikahan  yang  seharusnya  penuh  kerelaan
diantara  calon  mempelai  akan  tetapi  dalam prakteknya dilaksanakan secara paksa karena khalwat.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Teori  Uruf/Adat  adalah  teori  yang digunakan  penulis  dalam  penelitian  ini. Kebiasaan  atau  yang  disebut  juga  dengan 'uruf  adalah  hal-hal  yang  telah  mendarah daging  dalam  masyarakat  dan  dilakukan secara  terus  menerus,  baik  berupa  perkataan ataupun perbuatan (Thaib, 2002).
Uruf  berbeda  dengan  ijma'  karena dibentuk  oleh  perilaku  orang-orang  dari berbagai  tingkatan  sosial.  Sedangkan  ijma' tercipta  dari  kesepakatan  pandangan  khusus mujtahidin. Penciptaan ijma' tidak melibatkan masyarakat umum. Ada dua jenis „uruf, yaitu: (Musbikin, 2001)
a. Uruf  shahih  yaitu  kebiasaan  yang dilakukan  oleh  mereka  yang  tidak berlawanan  dengan  syariat,  yang tidak  merasionalkan  apa  yang  haram dan  yang  tidak  membatalkan  apa yang  diperlukan.  Misalnya  adat- istiadat  yang  berlaku  dalam  bidang jual  beli  yaitu  inden,  atau  adat- istiadat  dalam  pembayaran  mahar, dalam  bentuk  tunai  atau  utang,  adat- istiadat  seseorang  yang  melamar seorang  wanita  dengan  memberinya hadiah  yang  bukan  mahar,  dsb (Thaib, 2002).
b. 'Uruf  fasid  adalah  praktik  yang bertentangan  dengan  syariat  karena mengarah  pada  pembenaran  atas  apa yang  dilarang  atau  pembatalan  apa yang diperlukan. Misalnya, kebiasaan dalam  kontrak  berbasis  riba,  mencari penghasilan dengan memegang berbagai  kupon  hadiah,  memungut pajak  atas  kemenangan  judi,  dll (Thaib, 2002). Mempertahankan fasidah uruf akan bertentangan dengan premis syariat dan meniadakan  hukum  syariat.  Oleh karenanya, tidak perlu untuk diperhatikan.
Hukum adat diimplementasikan dengan  berbagai  cara  melalui  pranata  adat yang  ada  pada  masyarakat,  sehingga  hukum adat  dijadikan  sebagai  sarana  hukum  untuk menjalankan kontrol sosial  (Harahap, 2004).
Selain teori  Uruf penulis juga  merujuk pada teori perubahan hukum yang dicetuskan oleh  imam  Ibnu  Qayyim  al-Jauzi  dimana hukum  itu  bisa  berubah  disebabkan  tempat dan waktu.
) تْنٍلأاوتٍْصلأا شيغخب ًاندلأا شيغح (
Berubahnya  suatu  hukum  hendaknya disesuaikan  dengan  situasi,  kondisi,  waktu dan tempatnya (Jauzi, 1423 H)
Menurut teori ini, pelaksanaan Kawin paksa  bagi  pelaku  Khalwat  di  Kelurahan Mompang  Jae  merupakan  akumulasi  dari perubahan  sosial  dan  hukum  dalam  suatu masyarakat yang mengharuskan
diterapkannya  hukum  Islam  disamping hukum adat yang telah lama berlaku.
Mengacu  pada  tujuan  menyeluruh hukum Islam, yaitu menghilangkan kemadharatan dan mengutamakan kemaslahatan bersama ( بيج ىيع ًذقٍ ذسفَىا عفد خىاصَىا).  Kedua  asas  hukum  Islam  tersebut dapat  dijadikan  sebagai  argumentasi  hukum untuk  menunjukkan  adanya  hubungan  yang saling  menguntungkan  antara  hukum  dan adat istiadat masyarakat.

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menerapkan  metodologi penelitian  hukum  berbasis  empiris.  Data penelitian  yang  digunakan  adalah  sumber primer  dan  sekunder.  Peneliti  mendapatkan data primer langsung dari subjek penelitiannya  dengan  cara  mewawancarai subjek penelitiannya. Sedangkan data sekunder terdiri dari informasi yang diterima secara tidak langsung dari sasaran penelitian. Studi  ini  mendapatkan  data  dari  berbagai sumber,  baik  dari  jurnal,  perpustakaan, artikel, skripsi, dll.
Dua  cara  pengumpulan  data  dalam penelitian  ini  yaitu  studi  pustaka  dan lapangan.  Instrumen  yang  digunakan  untuk pengumpulan data adalah pedoman wawancara. Penelitian ini bersifat deskriptif. Data  yang  diperoleh  dievaluasi  secara kualitatif.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Sekilas tentang Kelurahan Mompang Jae Secara geografis
Kabupaten Mandailing  Natal  terletak  antara  0 o 10‟-1 o 50‟  Lintang  Utara  dan  98 o 50‟-  100‟  Bujur Timur.  Kabupaten  ini  merupakan  kabupaten paling  selatan  dari  Provinsi  Sumatera  Utara dan  berbatasan  langsung  dengan  Provinsi Sumatera  Barat  serta  Samudera  Indonesia (Berita.madina.go.id, 2022). Kabupaten Mandailing  Natal  memiliki  23  kecamatan, salah  satunya  yaitu  kecamatan  Panyabungan Utara  yang  di  dalamnya  terdapat  Kelurahan Mompang  Jae.  Kelurahan  ini  memiliki tempat  yang  strategis,  karena  merupakan temapt  dilintasi  Jalan  lintas  Provinsi. Masyarakat Kelurahan Mompang Jae menganut agama Islam. Kehidupan masyarakat  disana  kebanyakan  bekerja sebagai petani, pekebun, pedagang, dll.

## Sanksi Adat bagi Pelaku Khalwat
Terkait  dengan  aturan  dan  peraturan pergaulan  remaja  dan  batasannya    di Kelurahan  Mompang  Jae  belum  ada  aturan tertulis  yang  disetujui  dan  disepakati  oleh masyarakat,  karena    masih  dalam  bentuk hukuman adat  (hukum  tidak tertulis). Dalam penindakannya,  masih  mengedapankan  asas kekeluargaan.  Dimana  dalam  masyarakat masih  dalam  ikatan  kekerabatan.  Apabila dibuat  aturan  secara  tertulis,  dikhawatirkan akan memperrenggang persaudaraan
(kekerabatan) dalam kehidupan bermasyarakat di Kelurahan Mompang Jae.
Apabila  ada  kasus,  maka  dilakukan musyawarah  terlebih  dahulu  dengan  asas kekeluargaan. Pihak laki-laki wajib memberitahu  kepada  pihak  perempuan  atas kejadian  tersebut.  Sehingga,  kedua  belah pihak  akan  memutuskan  cara  penyelesaian akan  kasus  tersebut.  Dalam  hal  ini,  Ketua Naposo  Nauli  Bulung  (NNB)  berperan penting dalam mencegah kenakalan remaja. kasus khalwat di  Kelurahan  Mompang Jae  dilakukan  oleh  kalangan  Remaja  yang berstatus  SMA  dan  pihak  perempuan  dari luar  Kelurahan  Mompang  Jae  yang  datang menemui  pihak  laki-  laki.  Seperti  kasus setahun  terahir  antara  pelaku  laki-  laki (Kelurahan  Mompang  Jae)  dengan  pelaku perpempuan (masyarakat Simangambat). Sedangkan,  dalam  sebulan  terakhir,  ada kasus tengah malam, dimana perempuan dari Desa  Gunung  Barani  datang  Kelurahan Mompang Jae, diketahui oleh pihak Sekretaris  LPM,  Sehingga  dipanggil  pihak orang  tua  perempuan  dan  diberi  peringatan agar tidak terjadi kejadian tersebut.
Adapun  sanksi-  sanksi  bagi  pelaku khalwat di Kelurahan Mompang Jae, yaitu:

## 1. Kawin Paksa
Di  Desa  Mompang  Jae,  aturan  yang turun  temurun  menyatakan  bahwa  siapa  pun yang  melakukan khalwat harus  dinikahkan (kawin  paksa)  oleh  warga  setempat,  dengan sistem  perkawinanan  dibawah  tangan  (nikah siri).
Dalam proses kawin paksa bagi pelaku khalwat ,  peran hatobangon sangat  penting. Hatobangon adalah  pemangku  adat  yang berperan  penting  dalam  pemberian  sanksi bagi pelaku khalwat. Tidak dapat dipungkiri, apabila  terjadi  kasus  khalwat  pada  zaman dulu, hatobangon langsung mengawin paksakan bagi pelaku khalwat tersebut.
Pada tahun 1977, terjadi kasus khalwat, kemudian masyarakat melaporkannya kepada Kepala Desa, kemudian pelaku khalwat tersebut dikawinkan oleh hatobangon tanpa diketahui oleh  kedua  orang  tua  pelaku  khalwat tersebut.  Tujuan  menikahkan  keduanya adalah  dengan  asas  praduga  tak  bersalah bahwa  mereka  telah  melakukan  zina, sehingga  wajib  dinikahkan.  Namun,  hal tersebut  tidak  disetujui,  karena  bertentangan dengan HAM  dan tidak sesuai dengan ajaran agama dalam menikahkan harus kerelaan dan diketahui  oleh  orang  tuanya.  Seharusnya, pelaku  khalwat  (baik  laki-  laki  maupun perempuan) terlebih dahulu dibawa ke orang tuanya masing- masing. Kemudian, keluarga kedua  pelakulah  yang  akan  menyelesaikan bagaimana  seharusnya  cara  penyelesaian kasus khalwat pelaku tersebut, baik dinikahkan atau tidak.  (Nasution, 2022)
Lurah beranggapan bahwa kasus khalwat  dinikahkan  langsung  tidak  ada masalah,  namun  dalam  hal  tersebut  ada  sisi baik  dan  buruknya.  Sisi  baiknya,  mereka dinikahkan  sehingga  kedepannya  mereka
terhindar  dari perbuatan zina. Sisi buruknya, tingginya  persentase  akan  pembubaran pernikahan  (perceraian),  dikarenakan  satu sama  lain  belum  lama  mengenal  dan  belum tentu  sebelumnya  bersedia  (lahir-batin) untuk  dinikahkan  karena  adanya  unsur keterpaksaan.  (Hasibuan, 2022)
Tradisi adat dalam Kelurahan
Mompang  Jae  masih  berlaku  sampai sekarang. Selama tiga tahun terakhir menjabat  sebagai  Kepala  Lingkungan  RW/ 03,  peraturan  pelarangan  pacaran  tidak  ada, namun apabila dilihat pacarannya berlebihan akan diberikan peringatan. Peran Ketua NNB sangat penting dalam menjaga dan mengontrol  pemuda/  pemudi  untuk  tidak melakukan  perbuatan  yang  menjerumus perzinaan.  Apabila  terjadi  kasus  khalwat, penindakan  akan  dilakukan  masyarakat  dan pelaku  khalwat  akan  dinikahkan  langsung secara paksa. (Rasoki, 2022)
Dalam  penerapan  kawin  paksa  bagi pelaku  khalwat  dilakukan  karena  ditakutkan hal  tersebut akan terus berulang kedepannya jika  tidak  diberikan  sanksi  secara  langsung, terutama jika mereka sudah melakukan zina, maka  langsung  dinikahkan  tanpa  adanya persetujuan dari kedua belah pihak walaupun sudah berumah tangga. (Rangkuti, 2022)
2. Denda
Kelurahan  Mompang  Jae  memiliki organisasi kemasyarakatan kepemudaan yang  dikenal  dengan  istilah naposo  nauli bulung dan  karang  taruna.  Adanya  peran
pemuda-  pemudi  ( Naposo  Nauli  Bulung )  di Kelurahan  Mompang  Jae  berperan  penting dalam menjaga harkat dan martabat masyarakat  setempat.  Apabila  terjadi  kasus khalwat  bagi  pelaku  pemuda  atau  pemudi, maka  yang  tercoreng  adalah  nama  baik organisasi  tersebut  itu  sendiri  terlebih dahulu.
Seiring  berkembangnya  zaman,  selain dengan  sistem  kawin  paksa  bagi  pelaku khalwat  di  Kelurahan  Mompang  Jae, digunakan  dengan  sistem diyat (denda). Denda  tersebut  biasanya  dipatokkan  oleh naposo  nauli  bulung ,  yaitu  antara  Rp 2.000.000,00  -  Rp  5.000.000,00.  Uang tersebut diberikan kepada organisasi kepemudaan. Biasanya tempat kasus khalwat Kelurahan  Mompang  Jae  sering  terjadi  di Saba Lobung. (Rangkuti, Masyarakat Mompang Jae, 2022)

## 3. Arak Keliling Kampung
Dalam  hal  sanksi  kasus  khalwat  di Kelurahan  Mompang  Jae,  masyarakat  tidak hanya  memberikan  sanksi  berupa  kawin paksa  dan/  atau  sanksi  denda,  namun  juga menggunakan  sanksi  arak  keliling  kampung bagi  pelaku  khalwat.  Ketika  terjadi  kasus khalwat ,  kalangan  pemuda  akan  berkumpul dan  mengarak  pelaku  khalwat  tersebut  dan melaporkannya ke aparat setempat. (Rangkuti, Masyarakat  Kelurahan Mompang Jae, 2022)
Hal tersebut dilakukan agar memberikan  efek  jera  kepada  pelakunya,
karena  malu  dilihat  banyak  orang  setelah diarak  keliling  kampung  dan  kedepannya tidak  akan  melakukan  perbuatan  yang  sama lagi.

## Faktor Melakukan Khalwat
Penyebab seseorang melakukan khalwat bagi  kalangan  pemuda/i  ,yaitu disebabkan oleh perkembangan zaman (pergaulan bebas) dan gaya hidup. Sedangkan,  bagi  kalangan  yang  sudah menikah  disebabkan  oleh  faktor  ekonomi. Kebanyakan  kasus  tangkap-  basah  di Kelurahan  Mompang  Jae  bagi  pelaku khalwat  (perempuan)  yang  sudah  menikah beralasan  melakukan  hal  tersebut,  karena kurangnya  nafkah  dari  suami,  sehingga memilih  jalan  mencari  uang  dengan  cara yang salah. (Novida, 2022)
Faktor lain penyebab seseorang melakukan  khalwat,  yaitu  politik.  Dimana pihak  laki-  laki  tidak  memiliki  uang  untuk menikah  sehingga  melakukan  khalwat  untuk mempermudah  pernikahan  dan  tidak  adanya restu  orang  tua  akan  pasangan  tersebut. (Hasibuan, 2022)
Sanksi  kawin  paksa  bagi  pelaku khalwat  di    Kelurahan  Mompang  Jae  sudah sesuai, karena dengan adanya sanksi tersebut sehingga  memberikan  efek  jera  bagi  orang yang  ingin  melakukan  hal  tersebut.  Sanksi sosial  bagi  pelaku  yang  sudah  berumah tangga  ,  yaitu  diarak  keliling  kampung  guna memberikan  efek  jera  bagi  pelakunya.
Kebanyakan  yang  sudah  berumah  tangga melakukan  kawin  paksa,  setelah  dinikahkan setelah    beberapa  jam  pihak  laki-  laki  akan menceraikan  istri  yang  baru  dinikahinya. (Ramadanzah, 2022)
Khalwat dalam Tinjauan Hukum Islam a. Khalwat dalam Persfektif Al- Qur‟an Sebagai  makhluk  sosial,  manusia memerlukan interaksi dengan orang lain untuk  memenuhi  kebutuhan  sehari-hari. Interaksi  ini  dijelaskan  oleh  firman Allah SWT dalam Q.S. al-Hujurat/49:13 yang berbunyi:
َّو  ٍشَمَر  ٍِِّْ  ٌُْنْْٰقَيَخ  اَِّّا  ُطاَّْىا  اَهُّيَآٰٰي  ﴿ ٌُْنْْٰيَعَجَو  ىٰثُّْا َُِّاْۗ ٌُْنىٰقْحَا ِ ّٰاللّ  َذِْْع  ٌُْنٍََشْمَا  َُِّا ۚ اْىُفَساَعَخِى  َوِ ىۤاَبَقَّو اًبْىُعُش ٌشْيِبَخ ٌٌْيِيَع َ ّٰاللّ ٖٔ /ث ٰشجذىا ( ﴾
64 : 35 ) “ Wahai  manusia!  Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari laki- laki  dan  perempuan,  kemudian  Kami jadikan  kamu  berbangsa-bangsa  dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal.  Sesungguhnya,  yang  paling mulia  di  antara  kamu  di  sisi  Allah adalah  orang  yang  paling  bertakwa. Allah  benar-benar  Maha  Mengetahui dan Maha Teliti .”  (Al-Hujurat/49:13)
Allah  SWT  menetapkan  bahwa setiap manusia memiliki pasangan untuk memenuhi  keinginannya,  sebagaimana dinyatakan  dalam  ayat  di  atas.  Untuk memenuhi  tuntutan  hidupnya,  ia  harus berinteraksi, khususnya melalui pergaulan. Dalam hukum Islam, hubungan  pria  dan  wanita  berkaitan
dengan hubungan kekerabatan, termasuk yang bukan mahram atau yang diharamkan  dalam  Islam.  Seseorang tidak  hanya  harus  menjaga  auratnya (senggama  bebas/hubungan  yang  belum menikah),  tetapi  juga  penglihatannya, dalam  arti  menghindari  melihat  barang- barang sensitif yang dapat menimbulkan nafsu atau syahwat.
Inilah  yang  Allah  SWT  nyatakan dalam Surah an-Nur/24:30-31.
ا ْىُظَف ْذَيَو  ٌِْهِساَصْبَا  ٍِِْ  اْىُّضُغَي  َِْيٍِِْْؤَُْيِّى  ْوُق  ﴿ َُ ْىُعَْ ْصَي اََِب  ٌٌۢشْيِبَخ َ ّٰاللّ  َُِّا  ٌُْْۗهَى ى ٰمْصَا  َلِى ٰر  ٌُْْۗهَجْوُشُف ٖٓ َِْظَف ْذَيَو  َِِّهِساَصْبَا  ٍِِْ  َِْضُضْغَي  ِجٍِْْٰؤَُْيِّى  ْوُقَو َلَْو  َُِّهَجْوُشُف َِْبِشْضَيْىَو اَهٍِْْ َشَهََ اٍَ  َّلِْا  َُِّهَخَْْيِص  َِْيِذْبُي َِِّهِخَىْىُعُبِى  َّلِْا  َُِّهَخَْْيِص  َِْيِذْبُي  َلَْو  ََِِّّۖهِبْىُيُج ىٰيَع  َِِّهِشَُُخِب َىْىُعُب  ِءۤاَْْبَا  ْوَا  َِِّهِ ىۤاَْْبَا  ْوَا  َِِّهِخَىْىُعُب ِءۤاَبٰا  ْوَا  َِِّهِ ىۤاَبٰا  ْوَا َِِّهِخ ْوَا  َِِّهِح ٰىَخَا  ْٰٓيَِْب  ْوَا  َِِّهِّاَىْخِا  ْٰٓيَِْب  ْوَا  َِِّهِّاَىْخِا  ْوَا
ىِىوُا  ِشْيَغ  َِْيِعِبّٰخىا  ِوَا  َُِّهُّاََْيَا  ْجَنَيٍَ  اٍَ  ْوَا  َِِّهِ ىۤاَسِّ ىٰيَع  ا ْوُشَهْظَي  ٌَْى  َِْيِزَّىا  ِوْفِّطىا  ِوَا  ِهاَجِّشىا  ٍَِِ  ِتَبْسِ ْلْا ا  ِث ٰس ْىَع َِْيِفْخُي  اٍَ  ٌََيْعُيِى  َِِّهِيُجْسَاِب  َِْبِشْضَي  َلَْوَّۖ ِءۤاَسِّْى ٌُْنَّيَعَى  َُ ْىٍُِْْؤَُْىا َهُّيَا اًعْيََِج ِ ّٰاللّ ىَىِا ا ْٰٓىُب ْىُحَو  َِِّْۗهِخَْْيِص  ٍِِْ َُ ْىُذِيْفُح ٖٔ /سىّْىا ( ﴾
46 : 53 - 53 ) “30. Katakan  kepada  laki-laki  yang merasa  bahwa  mereka  harus  menjaga mata  dan  aurat  mereka;  ini  akan membuat mereka lebih suci.
Sesungguhnya  Allah  Maha  Mengetahui perbuatan mereka.
31 .    Dan  katakanlah  kepada  para perempuan  yang  beriman,  agar  mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah  menampakkan  perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan  hendaklah  mereka  menutupkan
kain kerudung ke dadanya, dan janganlah  menampakkan  perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka,  atau  ayah  mereka,  atau  ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau  putra-putra  suami  mereka,  atau saudara-saudara  laki-laki  mereka,  atau putra-putra  saudara  laki-laki  mereka, atau  putra-putra  saudara  perempuan mereka,  atau  para  perempuan  (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka  miliki,  atau  para  pelayan  laki- laki  (tua)  yang  tidak  mempunyai keinginan  (terhadap  perempuan)  atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka  menghentakkan  kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan.  Dan  bertobatlah  kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang  beriman,  agar  kamu  beruntung . (An-Nur/24:30-31)
Ayat di atas menyoroti pertimbangan sosial yang harus diperhatikan  oleh  pria  dan  wanita. Hubungan  antara  kedua  jenis  kelamin akan  lebih  terhormat  dan  bermartabat, tidak  didasarkan  pada  nafsu  tetapi  pada rasa  hormat  dan  ketaatan  pada  standar hukum, agama, dan moral. Jadi, batasan dalam  hubungan  antara  pria  dan  wanita yaitu  pandangan  yang  menimbulkan hawa  nafsu  birahi  yang    menagantar
terjadinya pelecehan seksual dan perbuatan asusila.
Dalam hal ini Allah SWT. berfirman  dalam  Al-  Quran  surah  al- Isra‟/17: 32.
ًلًْيِبَس  َءۤاَسَوْۗ ًتَشِداَف  َُاَم  ٗهَِّّا  ٰٓىِّّٰضىا اىُبَشْقَح  َلَْو ﴿ ٖٕ ﴾ /ءۤاشسلْا ( 31 : 54 )
32. “ Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan  keji,  dan  suatu  jalan  yang buruk ”. (Al-Isra'/17:32)
Ayat  ini  melarang  zina  dan  segala perbuatan yang menyerupai zina,
termasuk  berduaan  dengan  lawan  jenis yang  belum  menikah  atau  bukan muhrim.
b. Khalwat dalam Persfektif Hadits
Rasulullah shalallahu
„alaihi
wasallam telah melarang tindakan
khalwat  dengan  wanita  asing  ini  dalam hadits shahih dengan bersabda,
َشٍْاِب ٌوُجَس  ََُّىُيْخَي َلْ ًَش ْذٍَ وُرَاهَعٍََوَّلِْإ ٍةَأ
“ Janganlah seorang laki-laki itu berkhalwat (menyendiri) dengan seorang  wanita  kecuali  ada  mahram yang  menyertai  wanita  tersebut .”  (HR.
Bukhari & Muslim)
Beliau juga bersabda,
ُُاَطْيَّشىا اََُهَثِىاَث  ََُامَّلِْإ ٍةَأَشٍِْاب ٌوُجَس  ََُّىُيْخَي َلْ َلَْأ
“ Ingatlah bahwa tidak ada laki-laki yang melakukan khalwat dengan perempuan  kecuali  ketiganya  adalah
setan. ” (HR.  Ahmad,  At-Tirmidzi  dan Al-Hakim). Al-Hakim kemudian menyatakan  bahwa  hadits  ini  shahih berdasarkan  syarat  Al-Bukhari  dan Muslim.  Pendapat  ini  disepakati  pula oleh Adz-Dzahabi).  (Muslimah, 2022) Di dalam Kitab Subul as-
Salam disebutkan:
ِتَّيِبَْْجَ ْلأاِب  ةَىْيَخْىا  ًُُش ْذَح  اَهََّّأ  ىَيَع  ٌويِىَد  ِثْيِذَذْىا  يِفَو
، ًَِشْذََْىاِب ُةَىْيَخْىا ُهَى  ُحاَبُي ُهََّّأَو ٌعََْجٍُ  ُِاََْنُذْىا  ُِاَزَهَو
اََِهْيَيَع
Hadits ini memuat dalil yang menegaskan  bahwa  laki-laki  dilarang ber- khalwat dengan  wanita  asing  (non- mahram)  tetapi  laki-laki  boleh khalwat disertai  dengan  mahram  (dari  pihak perempuan).   Dua  hukum  ini  telah disepakati  ( mujma’  ‘alayhima )  ( Subul as-Salam , 5/270).  (Ibrahim, 2019)
c. Khalwat dalam Persfektif Kaidah Fiqh
Adapun  kaidah  fiqh  yang  berkaitan dengan  kawin  paksa  bagi  pelaku khalwat,  yaitu  kaidah  induk  keempat: (Ibrahim, 2019)
ها َضُي س َشَّضىا Artinya: “ Kemudratan harus dihilangkan ” Salah  satu  cara  menghilangkan kemudratan
adalah dengan dilangsungkannya perkawinan bagi pelaku  khalwat  untuk  menghindari perbuatan zina, sehingga perlu dinikahkan secepatnya untuk
menghindari keadaan yang tidak diinginkan. Hal ini sesuai dengan kaidah tersebut.
Peraturan  ini  memainkan  peran penting  dalam  evolusi  hukum  Islam, khususnya  dalam  mencegah  berbagai kerugian  dalam  kehidupan  masyarakat. Oleh karenanya, hukum islam mengajarkan  adanya  hukum qishas, hudud, diyat atau  ganti rugi ,  kafarat, dll. (Ibrahim, 2019)
Adapun  kaidah  fiqh  lain  yang berkaitan  dengan  kawin  paksa  bagi pelaku  khalwat,  yaitu  kaidah  induk kelima:
ٌتَََّنَذٍُ ُةَداَعْىَا
Artinya:  “ Adat  kebiasaan  itu  dapat dijadikan sebagai hukum ”
Salah  satu  adat  istiadat  yang dijadikan sebagai hukum adalah melangsungkan kawin paksa bagi pelaku khalwat demi kemaslahatan, yaitu menghindari  perbuatan zina.
Dalam  asal  dan  perkembangan hukum  Islam,  tradisi  atau  praktik memiliki  pengaruh  yang  signifikan. Dalam  menetapkan  hukum,  Imam  Abu Hanifah  memperhatikan  kebiasaan  atau praktik  masyarakat  Irak.  Imam  Malik sangat  dipengaruhi  oleh  tradisi  atau kebiasaan  para  ulama  Madina.  Imam Syafi'i  memiliki qaul  qadim (selama berada  di  Bagdad)  dan qaul  jaded
(selama  berada  di  Mesir)  karena  kedua
negara  atau  daerah  tersebut  memiliki adat atau tradisi yang berbeda  (Ibrahim, 2019, hal. 91-92)
Sanksi Kawin Paksa bagi Pelaku Khalwat menurut Tinjauan Hukum Islam
Pada hakekatnya, perkawinan di Indonesia  merupakan  peristiwa  sakral  yang di dalamnya nilai-nilai agama dan kepercayaan kedua pasangan hidup berdampingan.  Dengan  perkawinan  ini, diharapkan laki-laki dan perempuan memiliki hubungan yang terhormat. Pernikahan  adalah  hubungan  yang  diatur secara  hukum  karena  memiliki  konsekuensi hukum bagi kedua belah pihak (Prodjohamidjojo, 2003).
Tujuan dilakukannya perkawinan ialah untuk  mencapai  sakinah,  mawaddah  dan warahmah  dalam  rumah  tangga,  sehingga untuk  melangsungkan  pernikahan  tersebut harus  didasari  dengan  rasa  cinta  suka  sama suka,  dilakukan  dengan  kerelaan  dan keikhlasan  tanpa  adanya  paksaan  dari  pihak lainnya  baik  itu  para  keluarga.  Karena  hal tersebut  membawa  pengaruh  besar  untuk mencapai  keluarga  yang  harmonis.  Asalnya dasar  hukum  perkawinan  adalah  mubah  dan boleh,  dimana  ia  menghalalkan  hubungan antara  pria  dan  wanita  yang  sebelumnya haram karena bukan mahram. Namun hukum tersebut  dapat  berubah  sesuai  kondisi  yang terjadi  baik  menjadi  wajib,  sunnah,  haram maupun makruh.
Tentang  pelaksanaan  perkawinan  bagi orang yang terjerat zina, Al-Qur'an memberikan  informasi  tentang  kebolehan melakukan perkawinan antara pezina, sebagaimana  difirmankan  oleh  Allah  SWT dalam surah an-Nur ayat 3.
َّلِْا ٰٓاَهُذِنَْْي  َلْ ُتَيِّاَّضىاَّوَّۖ ًتَمِشْشٍُ  ْوَا ًتَيِّاَص  َّلِْا ُخِنَْْي  َلْ  ْيِّاَّضىَا ﴿ َِْيٍِِْْؤَُْىا ىَيَع  َلِى ٰر  ًَِّشُدَو  ٌۚكِشْشٍُ  ْوَا  ٍُاَص
ٖ /سىّْىا ( ﴾ 46

## : 5 )
“3.  Laki-laki  pezina  tidak  boleh  menikah kecuali  dengan  perempuan  pezina  atau dengan  perempuan  musyrik.  Demikian  juga, perempuan  pezina  tidak  boleh  menikah kecuali dengan laki-laki  pezina  atau  dengan laki-laki  musyrik;  dan  yang  demikian  itu diharamkan  bagi  orang-orang  mukmin. ” (An-Nur/24:3 )
Ayat  di  atas  tidak  membahas  tentang pernikahan  bagi  pelaku  khalwat,  namun dapat  dipahami  bahwa  pezina  diperbolehkan menikah dengan pezina lain atau pasangannya.  Menurut  Imam  Syafii,  ayat tersebut  menyatakan  bahwa  berita  bahwa pezina  tidak  boleh  melakukan  hubungan seksual  atau  menikahi  wanita  yang  baik, kecuali  laki-laki  yang  menikah  dengan pezina lainnya.
Kondisi  dimana  seorang  pria  dan wanita harus dikawinpaksakan karena melakukan khalwat atau berdua-duaan dengan  yang  bukan  mahram,  tidak  ada hukum  wajibnya  dalam  islam.  Karena  bila disamakan  dengan  zina  tentunya khalwat berbeda  dengannya.  Tapi  karena  khalwat
tersebut merupakan tindakan yang melanggar syari‟at dan norma adat serta juga dikhawatirkan  akan  menuju  perbuatan  zina maka hukum kawin paksa tersebut dijalankan dalam masyarakat.

## 5. SIMPULAN
Setelah  dilakukannya  penelitian  dan pembahasan  serta  menganalisa  mengenai nikah  paksa  sebagai  sanksi  khalwat,  seperti yang  tertera  pada  pembahasan  di  atas menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: a. Sanksi  khalwat  yang  diterapkan,  yaitu: kawin  paksa,  denda  (diyat),  dan  diarak keliling kampung.
b. Sedangkan  faktor  melakukan  khalwat, yaitu  ekonomi,  gaya  hidup,  politik,  dan pergaulan bebas.
c. Dalam  hukum  Islam  tidak  dijelaskan hukum  kawin  bagi  pelaku  khalwat,  tapi dinyatakan  bahwa  perkawinan  harus didasari  dengan  asas  kerelaan  bukan keterpaksaan, beda halnya dengan hukum adat  di  Kelurahan  Mompang  Jae  yang melakukan  kawin  paksa  bagi  pelaku khalwat.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Abidin,  S.,  &  Aminuddin.  (1999). Fiqih Munakahat  Jilid  I  dan  Jilid  II. Bandung: Pustaka Setia.
Abu Bakar, A. (2006). Hukum Pidana Islam di Provinsi NAD. Banda Aceh: Dinas
Syari'at Islam Provinsi Naggroe Aceh Darussalam.
Ali, M. D. (2006). Hukum Islam (Pengantar Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum  Islam di  Indonesia. Jakarta:  Raja  Grafindo Persada. Barmawi.  (2016). Pernikahan  Pasangan dibawah  umur  karena  Khalwat  oleh
Tokoh Adat Gampong menurut Tinjauan Hukum Islam. Banda Aceh:
UIN Ar-Raniry.
Berita.madina.go.id.  (2022,  November  12).
Gambaran  Umum  Kondisi  Daerah . Retrieved  from  Berita.madina.go.id: https://www.google.com/url?sa=t&so urce=web&rct=j&url=https://berita.m adina.go.id/wp- content/uploads/2014/11/RPJMD- BAB-II-Gambaran-Umum- KondisiDaerah.pdf&ved=2ah Harahap,  P.  (2004). Hukum  Adat  Adalah Ajaran
dalam Kekerabatan
Masyarakat  Kota  Padangsidimpuan. Padangsidimpuan: Tp.
Harjono,  A.  (1987). Hukum  Islam  Keluasan dan  Keadilannya. Jakarta:  Bulan Bintang.
Hasibuan,  F.  (2022,  November  27).  Lurah
Kelurahan Mompang Jae.
Ibrahim,  D.  (2019). Al-Qawa'id  Fiqhiyah (Kaidah-kaidah  Fiqih). Palembang: Noer Fikri.
Jauzi,  I.  A.  (1423  H). I'lamu  al-Muwaqqi'in an Rabbi al-Alamin. Riyad: Dar Ibnu Jauzi.
Musbikin,  I.  (2001). Qawa'id  Al-Fiqhiyah.
Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Muslimah.  (2022,  11  08). berdua-duaan dengan wanita .  Retrieved from Muslimah.or.id:
https://muslimah.or.id/5366-berdua- duaan-dengan-wanita.html
Nasution, S. (2022, November 24). Hatobangon.
Novida.  (2022,  November  27).  Masyarakat
Kelurahan Mompang Jae.
Prodjohamidjojo, M. (2003). Hukum Perkawinan  Indonesia. Legal  Center Publishing.
Ramadanzah,  A.  (2022,  November  27).
Pemuda Kelurahan Mompang Jae.
Rangkuti, D. (2022, November 27). Masyarakat  Kelurahan  Mompang Jae.
Rangkuti, D. (2022, November 27). Masyarakat Mompang Jae.
Rasoki. (2022, Juni 2022). Kpala RW/03. Saebani,  B.  A.  (2009). Fiqih  Munakahat  I.
Bandung: Pustaka Setia.
Setiawan,  E.  (2010).  Kamus  Besar  Bahsa
Indonesia (KBBI).
Thaib,  M.  H.  (2002). Tajdid,  Reaktualisasi dan Elastisitas Hukum Islam. Medan:
USU Press.