Vol. 14. No. 1, Agustus 2014, 31-50
PENGARUH TRADISI ARAB PRA ISLAM TERHADAP HUKUMAN RAJAM

## Ali
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh E-mail: aliamannabila@yahoo.co.id

## Abstrak
Artikel ini ditulis untuk menjawab pertanyaan bagaimana hukuman zina dalam tradisi Arab  pra-Islam  dan  apakah  hukuman  rajam  dalam  hadis  dipengaruhi  oleh  hukuman zina pra-Islam?  Ini juga dilakukan mengingat sebagian besar literatur (terutama fikih) yang    ada  cenderung  menganggap  hukuman  rajam  untuk  pelaku muhsan adalah Sunnah Rasul dan karena itu dianggap sudah final. Ini berbeda dengan Al-Qur'an yang hanya  memuat  hukuman  cambuk  tanpa  kategori  pelaku. Penulis  menggunakan pendekatan sosio-historis untuk melihat kemungkinan pengadopsian hukum pra-Islam ke  dalam  fikih  yang  diakui  otoritasnya  secara  historis  tapi  memiliki  persoalan metodologis. Dari penelusuran yang dilakukan, tidak ditemukan adanya aturan tentang hukuman  zina  dalam  agama  Jahiliah.    Hukuman  bagi  pelaku  zina,    yang  demikian kejam,  ditemukan dalam  Kode  Hukum  Mesir  Kuno,    hukum  Hammurabi,  dan Perjanjian  Lama. Hukuman  rajam  bukanlah  asli  milik  Islam.  Hukuman  ini  sudah dimuat  di  dalam  kitab-kitab  ajaran  agama  sebelum  Islam.  Islam  kemudian mengadopsinya dengan perbaikan-perbaikan dalam banyak sisi.

## Kata kunci: Rajam; Tradisi Arab; Fikih

## Abstract
This article was written to answer the question of how the punishment of adultery in the tradition of pre-Islamic Arabia and whether the punishment of stoning in adultery punishment  traditions  influenced  by  pre-Islamic?  This  is  also  done  as  most  of  the literature (especially fiqh) which is likely to assume muhsan stoning sentence for the perpetrator  is  Sunnah  and  is  therefore  considered  final.  This  is  different  from  the Qur'an which contains only the caning without perpetrator category. The author uses socio-historical approach to look at the possibility of the adoption of pre-Islamic law in jurisprudence historically recognized authority but had methodological problems. Of search performed, there were no rules on punishment of adultery in the religion of Jahiliah.  The  punishment  for  adultery,  which  are  so  cruel,  is  found  in  the  ancient Egyptian  Penal  Code,  the  laws  of  Hammurabi,  and  the  Old  Testament.  Original stoning  is  not  Islam.  This  punishment  has  been  published  in  the  books  before  the Islam religion. Islam then adopted with improvements in many facets.
Keywords: Punishment of adultery; Tradition of pre-Islamic Arabia; Fiqh

## ﺺﻠﺨﺘﺴﻣ
ﺖﺒﺘﻛ ﻩﺬﻫ ﺔﻟﺎﻘﳌا باﻮﳉ ﺔﻠﺌﺳﻷا : ﻒﻴﻛ لﺎﺣ مﺎﻜﺣأ ﺎﻧﺰﻟا ﰲ فﺮﻋ ﰉﺮﻌﻟا ﻞﺒﻗ ؟مﻼﺳﻹا و ﻞﻫ دﻮﺟو مﺎﻜﺣأ ﻢﺟﺮﻟا ﰲ ﺚﻳدﺎﺣﻷا يﻮﺒﻨﻟا ﺮّﺛأ ﻪﻴﻠﻋ مﺎﻜﺣأ ﺎﻧﺰﻟا ﻞﺒﻗ ؟مﻼﺳﻹا ﺖﺒﺘﻛو ﻩﺬﻫ ﺔﻟﺎﻘﳌا ﺐﺒﺴﻟ دﻮﺟو مﺎﻜﺣأ ﻢﺟﺮﻟا ﱏاﺰﻟا ﻦﺼﶈا
ﰲ ﲑﺜﻛ ﻦﻣ ﺐﺘﻛ ﻪﻘﻔﻟا ﻰﻣﻼﺳﻹا يﺬﻟا ﻊﺟﺮﺗ ﱃإ ﺞﺠﺣ ةّﺪﻋ ، ﺎﻬﻨﻣ ﻪّﻧأ ﺎﻋﺎﺒﺗا و ﺎﻘﻴﺒﻄﺗ مﺎﻜﺣﻷ لﻮﺳر ﷲا ، ﺎﻓﻼﺘﺧإ ۤاﺮﻘﻠﻟ ن يﺬﻟا ﺮﻣأ ﺪﻠﳉﺎﺑ ﱏاﺰﻟا ءاﻮﺳ نﺎﻛأ ﺎﻨﺼﳏ وأ ﲑﻏ ﻦﺼﳏ . اﺬﻫ ﺚﺤﺒﻟا ﺪﻤﺘﻌﻳ ﱃإ ﺔﺳارد ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻹا ﺔﻴﳜرﺎﺘﻟاو ﺮﻈﻨﻟ ﻦّﻜﻤﺘﻟا لﻮﺧد مﺎﻜﺣﻷا ﻦﻣ يأ ةرﺎﻀﺣ ﻞﺒﻗ مﻼﺳﻹا ﱃإ ﻪﻘﻔﻟا ﻰﻣﻼﺳﻹا . ﰲو ﺔﻳﺎ ﺚﺤﺒﻟا ، ﻞﺼﺣ ﻰﻠﻋ ﺔﺠﻴﺘﻨﻟا ﺔّﻣﺎﳍا : ﻻ ﺪﺟﻮﺗ مﺎﻜﺣأ ﺎﻧﺰﻟا ﰲ ﻦﻳﺪﻟا ﻰﻠﻫﺎﳉا . نﺎﻛو مﺎﻜﺣأ ﺎﻧﺰﻟا ﻰﺳﺎﻘﻟا ادﻮﺟﻮﻣ ﰲ نﻮﻧﺎﻘﻟا ىﺮﯩﺼﳌا ﱘﺪﻘﻟا بﺮﳘو ةارﻮﺘﻟاو . اﺬﻟ ، مﺎﻜﺣأ ﻢﺟﺮﻟا ﺲﻴﻟ ﻦﻣ مﻼﺳﻹا . ﻪّﻧإ ﺖﻋﺮﺷ ﰲ ﺐﺘﻛ نﻮﻧﺎﻘﻟا نﺎﻳدﻷاو ﻞﺒﻗ مﻼﺳﻹا ﰒ ﺖﻠﺧدا ﺖﻋﺮﺷو ﰲ مﻼﺳﻹا ﺎﻴﻋاﺮﻣ أ ﺎﻬﻓاﺪﻫ ﺎﻬﺿاﺮﻏأو . ﻤﻠﻜﻟا تﺎ ﺔﻴﺴﻴﺋﺮﻟا : ﺪﻠﳉا ; ﰉﺮﻌﻟا ﻞﺒﻗ مﻼﺳﻹا ; ﻪﻘﻔﻟا

## A. Pendahuluan
Salah satu fenomena dalam hukum Islam yang berkembang saat ini adalah pro- kontra pelaksanaan hukuman rajam di berbagai negara, baik yang dilakukan melalui peraturan  perundang-undangan  maupun  oleh  berbagai  elemen  masyarakat  (tanpa undang-undang). Dari sisi akademis, beberapa kalangan yang menolak pemberlakuan rajam  ini  mengemukakan  alasan  pentingnya  melihat  kembali  substansi  hukuman zina,  baik  rajam  maupun  cambuk  di  dalam    al-Qu r’an  dan  hadis.  Ada  hal  yang penting menjadi perhatian,  yaitu hukuman rajam  yang dikemukakan di dalam hadis Nabi,  tidak  dikemukakan  di  dalam    al- Qur’an;    al - Qur’an  hanya  mengemukakan hukuman  cambuk  (an-Nur:  2).  Untuk  alasan  ini  pulalah  Abdullah  an-Naim 1 mempertanyakan  keberadaan  hukuman  rajam  ini  diakui  sebagai  hukum  al- Qur’an; bagaimana mungkin ketentuan hadis lebih tinggi daripada  al- Qur’an? Di Indonesia, tokoh  yang  menolak  adanya  rajam  dalam  Islam  adalah  Hasbi  Ash  Shiddieqy  dan Hazairin. Hasbi meragukan pernyataan ke-al- Qur’an -an rajam berasal dari ʻUmar bin Kha ṭṭ āb, 2 sementara  Hazairin  menyatakan  bahwa  rajam  adalah  hukum  Taurat, sedangkan hukum al- Qur’an adalah cambuk 100 kali. 3
Dari sisi urutan, belum jelas mana yang lebih duluan turun, peristiwa hukuman rajam  atau  an-Nur  ayat  2,  sehingga  ada  kemungkinan  hukuman  rajam  (hadis)  telah di-nasakh oleh hukuman cambuk (al- Qur’an). Keraguan ini sudah terjadi sejak awal;
Abdullah bin Abi Aufa, 4 salah seorang  Sahabat Nabi, juga menyatakan keraguannya
1 Dalam  Danladi Adamu Mohammed,  2002. “Muslim Intellectuals and the Sharia Debate in Nigeria” dalam http://www.nigerdeltacongress.com/marticles/muslim_intellectuals_and_the_sha.htm.
2 Hasbi Ash Shiddieqy, Tafsir Al- Qur’anul Majid an -Nuur, 4 (surat 24-41) (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000),  2786-2787.
3 Hazairin, Tujuh Serangkai Hukum (Jakarta: Tintamas, 1974), 2.
4 Namanya Alqāmah bin Khālid al - Ḥ arth bin Abī Usayd bin Rifāʻah bin Thaʻlabah bin Hawāzin bin Aslam Abī Awf á al- Aslamī; dikenal dengan Abū  Ibrāhīm;  termasuk di antara Sahabat Nabi yang
tentang  hal  itu.  Ini    terekam  dalam  salah  satu  hadis  riwayat  Bukhari: Syaibani bertanya  kepada  Abdullah  bin  Abi  Aufa,  “apakah  Rasulullah  saw  memraktikkan rajam?”  Ia  menjawab,  “ya.”  Saya  bertanya  lagi,  “kejadian  itu  sebelum  atau sesudah surat an- Nur?” Jawabnya, “saya tidak tahu.”
Ini  diperkuat  oleh  kenyataan  bahwa  buku-buku  tafsir  yang  ada  tidak  memuat asbāb al - nuzūl surat an-Nur ayat 2 tersebut.  Ketika mulai menjelaskan surat an-Nur, umumnya  mufassir  memulai  uraian  dari  ayat  ketiga 5 dan  seterusnya;  tidak  ada kutipan  ayat  pertama  dan  kedua. 6 Lebih  dari  itu,  buku-buku  tafsir  menyebut  bahwa kasus ḥ adīth  al - ifkī (fitnah  terhadap  Aisyah)  menjadi  sebab  turun  QS.  24:11 7 dan seterusnya, bukan QS. 24:2. 8
Namun  demikian,  faktanya,  riwayat-riwayat  yang  ada  menunjukkan  bahwa sesudah Nabi Muhammad wafat, para Sahabat tetap menjatuhkan dan melaksanakan hukuman  rajam.  Setidaknya  pada  masa  pemerintahan  empat  khalifah  pertama,  Abu Bakar, Umar, Usman, dan Ali tercatat melaksanakan hukuman ini. Ini diperkuat oleh pernyataan  Umar  sendiri  yang  tampaknya  begitu  kuat  ingin  mempertahankan eksistensi hukuman rajam sehingga menganggapnya seolah-olah pernah ada di dalam
terakhir meninggal. Dia meninggal di Kufah tahun 80-an Hijria Al-Asqala nī, al-I ṣ ābah  fī Tamyīz al - Ṣ a ḥ ābah (Beirut: Dār al -Kutub al- ‘Ilmiyyah, t.th.), 263.
5 “Laki -laki  yang  berzina  tidak  mengawini  melainkan  perempuan  yang  berzina,  atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin .” 6 Lihat misalnya al- Suyū ṭ ī, Lubāb al - Nuqūl fī Asbāb al - Nuzūl (Beirut: Dār al - Kitāb al - ‘Arabī, 1426 H/2006 M),  166.
7 “Sesungguhnya  orang -orang  yang  membawa  berita  bohong  itu  adalah  dari  golongan  kamu juga.  Janganlah  kamu  kira  bahwa  berita  bohong  itu  buruk  bagi  kamu  bahkan  ia  adalah  baik  bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa di  antara  mereka  yang  mengambil  bahagian  yang  terbesar  dalam  penyiaran  berita  bohong  itu baginya  azab  yang  besar” (QS.  24:  11).  Peristiwa ini  berkaitan  dengan  istri  Nabi  Muhammad, Aisyah,    Ummul  Mukminin,  pasca  perang  dengan  Bani  Mustaliq,  bulan  Sya'ban  5      Peperangan  ini diikuti  oleh  kaum  munafik,  dan  turut  pula  Aisyah  dengan  Nabi.  Dalam  perjalanan  pulang  dari peperangan,  mereka  berhenti  pada  suatu  tempat.  Aisyah  keluar  dari  sekedupnya  untuk  suatu keperluan. Ketika kembali ke tempat rombongan berkumpul,  dia merasa kalungnya hilang. Lalu dia pergi lagi mencarinya, sementara  rombongan langsung berangkat; Aisyah  dianggap masih berada di dalam  sekedup  karena  tubuhnya  ringan.  Begitu  mengetahui  rombongan  sudah  berlalu  tanpa  dia,
Aisyah duduk menunggu di tempatnya  hingga tertidur. Seorang Sahabat Nabi, Ṣ afwān ibnu Mu'attal, yang  juga    terpisah  jauh  di  belakang  rombongan  lewat  di  tempat  itu  dan  menemukan  Aisya Ṣ afwān mempersilakan  Aisyah  mengendarai  untanya.    Ia  sendiri  berjalan  menuntun  unta  sampai  di  Madina Begitu  mereka  tiba di  Madinah,  orang-orang  yang  melihat  mereka  membicarakannya;    mulailah timbul  desas-desus.    Kaum  munafik  membesar-besarkan  masalah  ini  sehingga  menimbulkan kegoncangan di kalangan kaum muslimin.
8 Lihat  misalnya  al- Ṭ abarī, Tafsīr  al - Ṭ abarī  Jāmiʻ  al - Bayān ‘an  Ta’wīl  al - Qur’ān (t.tp.:  Dār Hijr, t.th.),   203;  al-Qur ṭ ubī, al- Jāmiʻ  li A ḥ kām al - Qur’ān, juz XVII, cet. I (Beirut: Mu’assasah al - Risālah, 1427 H/2006 M),  161.
al- Qur’an. 9 Ahmad  Hasan 10 meragukan riwayat ini. Ia menyatakan, “riwayat yang menghubungkan  ayat  yang  dibahas  ini  dengan  kepada  Umar  adalah  tak  dapat dipercaya.  Kita tak percaya bahwa praktik rajam bagi pezina dalam Islam didasarkan kepada ayat  al- Qur’an.”
Karena telah menjadi praktik Sahabat, ulama mazhab mengadopsi hukuman ini ke  dalam  khazanah  kitab-kitab  mereka  tanpa  banyak  penjelasan  tentang  kesahihan sanad,  matan,  substansi,  dan  konteks  hadis-hadis  yang  memuat  hukuman  tersebut. Dalam  buku-buku  tafsir  dikemukakan  bahwa  hadis-hadis  rajam  menjadi mukha ṣṣ i ṣ terhadap  ayat  cambuk. 11 Namun  demikian,    catatan  penting  tentang  keberadaan hadis-hadis  rajam  adalah  bahwa  hukuman  rajam  pertama  dikenakan  kepada  pelaku orang  Yahudi  dan  didasarkan  pada  Taurat. 12 Jadi,  sebetulnya  rajam  pada  awalnya bukanlah  hukuman  khas Islam,  tapi  sudah  ada  sebelum  Islam.    Karena  itu,  ada kemungkinan  rajam  ini  dilaksanakan  oleh  Nabi  karena  itulah  hukum  yang  ada  dan sesuai  untuk  waktu  itu.  Jadi,  Nabi  menerapkan  rajam  atas  pertimbangan  sosio- kultural Arab.
Terkait  dengan  tulisan  ini,  sepanjang  penelitian  yang  sudah  dilakukan,  belum banyak ditemukan  kajian  khusus  tentang  hukuman  zina,  lebih-lebih  tentang  rajam. Materi ini memang telah dimuat dalam buku-buku fikih jinayat secara umum. Buku Abdul  Qadir  Audah, al-Tasyri`  al-Jin ā’ī fi  al-Isl ā m ī , 13 misalnya, adalah  buku referensi  utama  dan  terlengkap  dalam  hukum  pidana  Islam. Buku  ini  dilengkapi dengan  teori-teori  pemidanaan  dalam  fikih. Namun  demikian,  teori-teori  tersebut seolah-olah  terpisah  dari  materi-materi  fikihnya;  masing-masing  berdiri  sendiri. Materi fikih jinayat masih diterakan seperti apa adanya dalam fikih klasik.
Dalam bukunya dikemukakan, para ulama sepakat bahwa hukuman bagi pelaku zina mu ḥ san/thayb adalah  rajam,  sedangkan  yang ghayr  mu ḥ san/bikr adalah cambuk.  Mereka  hanya  berbeda  pendapat  tentang  gabungan  hukuman  cambuk dengan  pengasingan  dan  gabungan  rajam  dengan  cambuk.  Kelompok  yang  tidak
9 Malik  (atsar  nomor  1297),  Muslim  (3201),  Turmuzi  (1352),  Abu  Daud  (3835),  Ibnu  Majah (2543), Ahmad (365, 367), Malik (1295) dan Darimi (2219).
10 Ahmad  Hassan, Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup, terj. Agah Garnadi (Bandung: Pustaka, 1994), 68.
11 Umumnya, setelah mengetengahkan an-Nur ayat 2 tentang  cambuk sebagai hukuman pelaku zina, para mu fassir langsung menyatakan  “jika pelaku lajang dan merdeka, sedangkan jika muhshan maka dirajam berdasarkan Sunnah Rasul”. Lihat misalnya at -Thabary, Tafsir al-Thabary, jilid 19,  90 dalam CD Maktabah Syamilah.
12 Misalnya dalam Ṣ a ḥ ī ḥ Muslim, hadis 3211 dalam CD al-Maktabah al- Syāmilah . 13 ʻ Abd al- Qādir ʻAwdah, al- Tasyrīʻ al - Jinā’ī al - Islāmī, juz I, cet. XII  (Beirut: Mu’assasah al - Risālah, 1415 H/1994 M.
sepakat hanyalah Khawarij dan sebagian Muktazilah.  Golongan ini menolak adanya hukuman  rajam  karena  tidak  dinyatakan  di  dalam    al- Qur’an.  Karena  itu,  bagi Khawarij  dan  sebagian  Muktazilah,  cambuk  berlaku  pada  semua  pelaku  zina,  tidak dibedakan  muhsan  dengan ghayr  mu ḥ san. Materi  seperti  ini  juga  ditemukan  tidak jauh beda dalam tulisan Muhammad Salim al- ʻAwwā, Fī U ṣ ūl al -Ni ẓ ām al - Jinā’ī al - Islāmī. 14
Selain Abdul Qadir Audah, Ahmad Fathi Bahansī ( al- Siyāsah al - Jinā’iyyah fī al- Syarī`ah  al - Islāmiyyah,  al - Jarā’im    fī  al -Fiqh  al- Islāmī    Dirāsah  Fiqhhiyyah Muqāranah,  al - `Uqūbat  fī  al -Fiqh  al- Islāmī,  Na ẓ āriyyah  fī  al -Fiqh  al- Jinā’i  al - Islāmī Dirāsah Fiqhhiyyat Muqāranah, dan lain-lain), Anwarullah (Criminal Law of Islam, 15 Adian  Husaini  (Rajam  dalam  Arus  Budaya  Syahwat:  Penetapan  Hukum Rajam  di  Indonesia  dalam  Tinjauan  Syariat  Islam,  Hukum  Positif  dan  Politik Global) juga  banyak  mengemukakan  hukuman  rajam.  Namun  demikian,  beberapa literatur di atas belum mengemukakan dengan serius kesahihan dalil-dalil rajam dan kemungkinan penafsiran berbeda yang keluar dari pemahaman harfiah.

## B. Pembahasan

## 1. Hukuman Zina Sebelum Islam
Semenanjung Arabia diapit oleh dua kerajaan besar yaitu Romawi dan Persia. Wilayah  ini  juga  adalah  persimpangan  dua  rute  dagang  utama  Arabia:  jalur  Hijaz, yang membentang sepanjang pantai timur  Laut  Merah dan menghubungkan Yaman dengan Syiria, Palestina dan Trans-Yordania; dan jalur Najd,  yang menghubungkan Yaman  dengan  Irak. 16 Karena  itu  sangat  logis  kalau  cara  hidup  masyarakat  di wilayah ini dipengaruhi oleh dua kerajaan tersebut.  Dalam hal mata uang misalnya, menjelang    kelahiran  Islam,  Kerajaan  Romawi  dan  Persia  (Sasanid)  adalah  dua penguasa  dunia,  baik  politik  maupun  ekonomi,  sehingga  dalam  bidang  ekonomi, mata  uang  kedua  kerajaan  itu  menjadi  standar  untuk  negara-negara  di  sekitarnya. Dinar adalah mata uang yang pernah dipegunakan di  Kerajaan Bizantium, Romawi Timur,  sedangkan  dirham  adalah  mata  uang  Kerajaan  Persia.  Sepulangnya  orang- orang Arab berdagang dari wilayah Syam (Syiria), mereka membawa dinar Romawi,
14 Al- ʻAwwā, Fī U ṣ ūl al -Ni ẓ ām al - Jinā’ī al - Islāmi (Kairo: Dar  al-Maarif),  205 dan 209.
15 Anwarullah, Criminal Law of Islam (Brunei Darussalam: Islamic Da`wah Centre Ministry of Religious Affairs), 1999.
16 Amstrong, Sejarah Muhammad: Biografi Sang Nabi, terj. Ahmad Asnawi, cet ketiga (Magelang: Pustaka Horizona, 2007),  95.
sedangkan  jika  dari  Irak,  mereka  membawa  dirham  Persia.  Kadang-kadang,  dirham Himyar  dari  Yaman  juga  mereka  bawa  pulang. 17 Dirham  khas  Islam  sendiri, bertuliskan  lafaz  Allah,  baru  dibuat  pada  masa  pemerintahan  Khalifah  Usman  bin Affan.  Koin  pertama  tersebut  merupakan  modifikasi  dari  kopian  perak  dirham  dari Sasanian Yezdigird III. 18
Pengaruh  peradaban  dua  adidaya  tersebut,  Bizantium  dan  Persia,  juga merembet  ke dalam bidang hukum. Pada umumnya, praktik hukum sebelum  Islam bersifat  sangat  keras  dan  berorientasi  kepada  pembalasan  terhadap  setiap  tingkah laku  yang  dianggap  menyimpang.    Bahkan,  sebagian  tradisi  hukum  pra-Islam  lebih mencerminkan kepentingan elit daripada rakyat banyak. Ketimpangan demikian juga terjadi  dalam  praktik  hukum  Yahudi  yang  dianggap  religius.  Ini  karena  dalam masyarakat telah tumbuh segmen aristokrat dan borjuis. 19
Ajaran  yang  dibawa  Nabi  Muhammad  membuat  perubahan  besar-besaran  di bidang  hukum,  dengan  memperkenalkan  gagasan  ketuhanan,  prinsip-prinsip kemanusiaan,  dan  cita-cita  keadilan  dan  kedamaian  baru.  Dalam  bidang  hukum pidana,  Islam  memperkenalkan  gagasan-gagasan  penyesuaian  dalam  ketentuan penerapan  pidana  kisas,  diat,  rajam,  perzinaan,  tuduhan  palsu,  dan  pembunuhan. Ketentuan-ketentuan  ini  mengalami  banyak  perubahan  prinsip  jika  dibandingkan dengan  ketentuan  pidana  sebelum  Islam  seperti  hukum  Yahudi,  Nasrani,  dan beberapa hukum klasik lainnya seperti Mesir Kuno  dan Hammurabi. 20
Pada  pidana  kisas  pada  masa  Jahiliah,  setiap  suku  harus  membalaskan kematian  setiap  anggota  sukunya dengan  membunuh  seseorang  dari  suku pembunuh, 21 tidak  musti  pembunuhnya,  karena  pertanggungjawaban  pidana pembunuhan  dalam  masyarakat  bukan  individu  tapi  suku.  Islam  menanamkan  nilai individualisme baru dengan mengubahnya menjadi pertanggungjawaban pribadi dan kesetaraan.    Nilai  komunitas  dan  persaudaraan  tetap  dipertahankan  dengan mengalihkannya dari kesukuan ke agama.
Demikian  juga  terkait  hadis  yang  populer: Rasulullah  saw.  bersabda, "'Tolonglah saudaramu baik ia zalim atau dizalimi." Ada seorang laki-laki bertanya, “ya  Rasulullah,  saya  maklum  jika  ia  dizalimi,  namun  bagaimana  saya  menolong
17 Israk Ahmadsyah, Mata Uang dalam Islam (Banda Aceh: Ar-Raniry, 2004),  46-47.
18 Ibid.
19 Jimly, Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia (Bandung: Angkasa,  1995),  53-54. 20 Ibid,  55.
21 Amstrong, Sejarah Muhammad...,  83.
padahal ia zalim?”  Nabi menjawab, "engkau mencegahnya atau menahannya dari kezaliman,  itulah  cara  menolongnya" (HR.  Bukhari),  sebetulnya  adalah  sebuah pembaruan  dari tradisi  masyarakat  Jahiliah    yang  menolong    pelaku  kezaliman dengan  cara  membiarkannya  dalam  kezaliman  itu  karena  dia  adalah  orang  yang sesuku  atau  sekabilah  dengan  penolong.  Islam  mengubahnya  dengan  keharusan menolong korban dan pelakunya (agar menghentikan kejahatan itu).
Dalam  hal  hubungan  laki-laki  dan  perempuan,  sebagian  orang  Arab terpengaruh oleh faham “serba halal” yang berasal dari Persia Kuno. Karena itu, di antara mereka ada yang memperisterikan anak perempuannya sendiri, seperti Luqait bin  Zararah,  pemuka  kabilah  Bani  Tamim  yang  menikahi  anaknya  bernama Dakhnatus. 22 Demikian juga jika ditilik ke keadaan Romawi dan bangsa-bangsa lain pada abad ke-7 Masehi yang memandang perempuan sebagai barang kepunyaan pria, dapat  difahami  mengapa  di  tanah  Arab  pergundikan,  perbuatan  mesum,  dan pelacuran  juga  dilakukan  di  banyak  tempat 23 dan  dilakukan  secara  terang-terangan. Al-Abrasyiy 24 menyebut bahwa di antara pandangan hidup orang Arab adalah bahwa kejantanan  adalah  kemanusiaan  yang  sempurna.  Di  antara  sikap  kejantanan  itu adalah  mereka  tidak  mau  melaksanakan  sesuatu  secara  sembunyi-sembunyi  yang dirasa  memalukan    bila  dilakukan  secara  terang-terangan.  Hadis  Nabi  juga mengungkapkan  adanya  karakter  orang  Arab  yang  disebut mujāhirin ,  yaitu  yang suka menceritakan keburukan  yang dilakukannya sendiri kepada orang lain padahal Allah sudah menutupi aibnya itu. 25
Keadaan  ini  memungkinkan  untuk  menyatakan    bahwa  adalah  hal  wajar    jika dalam dalam catatan sejarawan tidak ditemukan adanya aturan tentang hukuman zina dalam  agama  Jahiliah.    Namun  demikian,  ini  tidak  berarti  bahwa    perzinaan  itu benar-benar  dibolehkan  karena dapat  dikatakan  bahwa  sedikit  sekali  peradaban, paham  atau  agama  di  dunia  ini  yang  menghalalkan  perzinaan secara  gamblang. Kalaupun  ada,  seperti    faham  “serba  halal”  dalam  peradaban  Persia  Kuno,  tetapi dapat diyakini bahwa itu hanya faham sebagian kecil masyarakat; tidak menjadi ciri peradaban  suatu  bangsa. Dalam  masyarakat  India  Kuno,  laki-laki  dan  perempuan dapat  bergaul  bebas  dibanding  di  kemudian  hari,  baik  hubungan  seksual  pranikah
22 Al-Abrasyiy, Keagungan Muhammad Rasulullah, terj. Muhammad Tohir dan Abulaila (Jakarta: Pustaka Jaya, 1985),   23.
23 Al-Abrasyiy, Keagungan Muhammad... , 358.
24 Ibid., 24.
25 Ṣ a ḥ ī ḥ al- Bukhārī, hadis 5608 CD al-Maktabah al- Syāmilah .
maupun  di  luar  pernikahan.  Demikian  juga  perkawinan  normal  seringkali  bersifat poligami; para perempuan disatukan dalam satu rumah. 26
Seperti  ajaran  Islam,  dalam  agama  Yahudi,  hubungan  seksual  antara  orang- orang yang  tidak terikat perkawinan yang sah sangat dilarang. Di dalam Deut. 17: 16 ditentukan: “ At the mouth of two witnesses, or three  witnesses, shall he that is ti die, be put to death; at the mouth of one witness he shall not be put to death .” 27 Artinya, dengan  dua  atau  tiga  orang  saksi,  sudah  cukup  bagi  pihak  penguasa  untuk menjatuhkan  sanksi  pidana  kepada  para  pelaku  perzinaan. 28 Ini  diubah  oleh    al- Qur’an  dengan  keharusan  membuktikan  perbuatan  pidana  tersebut  dengan  empat orang  saksi.  Jika  bukti  tersebut  tidak  dapat  dipenuhi,  si  penuduh  dianggap  sudah membuat tuduhan palsu dan untuk ia diancam dengan pidana 80 kali cambukan (QS. 4: 19).
Demikian juga pada kasus tuduhan suami bahwa isterinya telah berzina, hukum Islam  membawa  perubahan  sehingga  menjadi  lebih  realistis.  Suami  cukup mengajukan  sumpah,  tanpa  pembuktian  (QS.  24:  6).  Jika  si  isteri  juga  mengajukan sumpah  untuk  membantah  tuduhan  suaminya,  si  isteri  dibebaskan  dari  tuntutan pidana,  tetapi  perkawinan  keduanya  menjadi  putus  karena  dianggap  tidak  mungkin lagi  diteruskan  secara  harmonis.  Ini  berbeda  dengan  ketentuan  sebelumnya  yang menetapkan bahwa perkawinan tidak putus. Dalam Deut. 22: 19 disebutkan, “And she  shall  be  his  wife,  he  may  not  put  her  away  all  his  days”  atau  menurut Hammurabi: “If the wife of a man her hu sban has accused her, and she has not been caught in lying with another male, she shall swear by God, and shall return  to her house” 29 (jika seorang suami menuduh  isterinya berzina, sementara tidak ada bukti bahwa  ia  tidur  bersama  laki-laki  lain,  maka  isterinya  harus  bersumpah  atas  nama Allah, dan ia akan kembali ke rumahnya).
Menurut Jimly:
Di satu pihak, para penuduh yang tidak dapat memberikan bukti yang sah justru diancam hampir sama beratnya dengan pezina itu sendiri. Di lain pihak , para pezina  yang mengakui  terus  terang  pun  tidak  segera  dipercaya  sehingga pengakuannya  segera  dapat  dijadikan  bukti  untuk  dilakukan  pemidanaan. Karena  itu,    dapat  dikatakan  bahwa  kasus  perzinaan  itu  sebagai  delik  pidana bukanlah  kasus  yang  umum  dalam  sistem  masyarakat  Islam.  Akan  tetapi,  jika
26 Parrinder, Teologi Seksual, terj. Amiruddin dan Asyhabuddin (Yogyakarta: LKIS, 2005), 51.
27 Robert, The Social Laws of the Qoran, considered and compared with those of the Hebrew and other ancient codes (New Delhi: Kitab Bhavan, 1977).
28 Terjemahan mengacu ke buku Jimly, Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia...,  57.
29 Robert, The Social Laws of the Qoran..., 59.
hal  itu  benar-benar  terjadi,  maka  terhadap  pelakunya  diterapkan  pidana  yang sangat berat. 30
Mengenai  pidana  rajam,    di  zaman  pra  Islam,  sudah  dipraktikkan  dengan kejam, terutama terhadap kaum wanita. Dalam Kode Hukum Mesir Kuno ditemukan ketentuan  kehilangan  hidung  bagi  setiap  wanita  yang  berzina,  tetapi  tidak  ada ketentuan  untuk  pelaku  laki-laki.  Menurut Bettany, 31 dalam  hukum  Hammurabi, pelaku  zina  laki-laki  dan  perempuan  diancam  pidana  mati  dengan  cara  diikat  dan ditenggelamkan  ke  dalam  air.    Tetapi  dari  teks  undang-undang  yang  dapat ditemukan, hukuman untuk pezina laki-laki tidak disebutkan.
... if he concludes a formal contract with her father and her mother and cohabits with her, she is a housewife. When she is caught with another man, she shall die, she shall not get away alive (Eshnunna, law 28) If the wife of a man, by employing her charms, followed after another man and he slept with her, they shall slay that woman, but that  male shall be set free (Ur- Nammu, law 4)
If the wife of a seignior has been caught while lying with another man, they shall bind them and throw them into the water. If the husband of the woman wishes to spare his wife, then the king in turn may spare his subject. (Hammurabi, law 129) 32
(...  jika  seorang  laki-laki  menandatangani  sebuah  kontrak  resmi  dengan  bapak  dan ibu  seorang  perempuan  dan  laki-laki  itu  bergaul  dengan  perempuan  itu,  maka perempuan  itu  adalah  seorang  isteri.  Jika  perempuan  itu  ditangkap  dengan  laki-laki lain  (berzina),  maka  ia  akan  dihukum  mati,  dia  tidak  akan  dibiarkan  hidup (Eshnunna, law 28).
Jika  seorang  isteri  dari  seorang  laki-laki,  karena  menggunakan  pesonanya,  diikuti oleh laki-laki lain dan laki-laki itu tidur dengan dia, maka mereka dapat membunuh perempuan itu, tetapi laki-laki itu dibebaskan (Ur-Nammu, law 4)
Jika seorang isteri bangsawan ditangkap sedang tidur bersama laki-laki lain, mereka dapat mengikat dan melempar keduanya ke dalam air. Jika suami dari perempuan itu ingin melepaskan isterinya, maka raja pada gilirannya dapat mengampuni subjek [Hammurabi, law 129])
Dalam hukum Israel, di dalam Deut. 22: 22, dan Lev. 20: 10 dinyatakan: “If a man bound lying a woman married to a husband, then they shall both  of them die, the man that lay with the woman, and the woman; so shalt thou  put  away  the  evil
30 Jimly, Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia...,  59.
31 Bettany, The World`s Religions. London: 1890,  480, dikutip dari Jimly, Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia...,  60.
32 Sassoon, Ancient Laws and Modern Problems: the Balance between Justice and a Legal System (Bristol, UK, Portland, OR, USA: Third Millennium Publishing, 2001),  71-72.
from Israel.” “And the man that committeth adultery with another man `s wife, even he  that  committeth  adultery  with  his  neighbour`s  wife,  the  adulterer,  and  the adulteress shall surely be put to death” 33 (“jika seorang laki -laki melewati; batas tidur dengan seorang perempuan  yang sudah bersuami, keduanya pastilah dihukum mati, yaitu  laki-laki  yang  meniduri  perempuan  itu  dan  perempuan  itu  sendiri;  dengan begitu  engkau  dapat  membuang  kejahatan  dari  Israel.”  “Dan  laki -laki  yang melakukan zina dengan isteri laki-laki lain, termasuk ia melakukan zina dengan isteri tetangganya,  pelaku  zina — si    laki-laki  dan  perempuan  itu — pastilah    dihukum mati”).
Dalam  Perjanjian  Lama,  hukuman  delik  seputar  zina  dikemukakan  dalam banyak tempat dan cenderung rinci karena mengatur banyak hal. Dalam Injil Imamat 20 dikemukakan beragam kejahatan zina,  yaitu berzina dengan isteri orang lain (10), berzina  dengan  seorang  isteri  ayah  (11),    berzina  dengan  menantu  perempuan  (12), homoseksual  (13),  memadukan  seorang  perempuan  dan  ibunya  (14),  bersetubuh dengan  binatang  (15  dan  16),  berzina  dengan  saudara  perempuan,  anak  ayah  atau anak ibu (17), bersetubuh dengan wanita yang sedang haid (18) berzina dengan isteri saudara  ayahnya  (20),  dan  berzina  dengan  isteri  saudara  (21).  Demikian  juga hukuman  untuk  delik  ini  juga  bermacam-macam  yaitu  hukuman  mati  (sebagian dengan redaksi “dilenyapkan”, dibakar, dan ancaman tidak akan beranak.
Dalam  Injil  Ulangan  22  dikemukakan tentang  keperawanan  isteri  misalnya, diatur dalam  Injil Ulangan 22 Perjanjian Lama (Old Testament), mulai dari ayat 13 sampai 21. Jika pihak keluarga isteri dapat membuktikan bahwa anak perempuannya dalam  keadaan  perawan  ketika  dikawini  laki-laki  yang  menuduhnya  tidak  perawan lagi,  maka  laki-laki  tersebut  dihukum dengan  dipukuli  (ayat  17-18).  Jika  tuduhan laki-laki itu benar, maka perempuan itu dihukum dengan dilempari batu sampai mati (ayat 20-21). Hukuman rajam dikemukakan pada ayat 23-24:
Apabila ada seorang gadis yang masih perawan dan yang sudah bertunangan-- jika seorang laki-laki bertemu dengan dia di kota dan tidur dengan dia,  maka haruslah mereka keduanya kamu bawa ke luar ke pintu gerbang kota dan kamu lempari dengan batu, sehingga mati: gadis itu, karena walaupun di kota, ia tidak berteriak-teriak, dan laki-laki itu, karena ia telah memperkosa isteri sesamanya manusia. Demikianlah harus kauhapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu.
33 Robert, The Social Laws of the Qoran..., 38.
Ini berbeda dengan agama Nasrani, dalam Perjanjian Baru, Kitab Johannes 8  (3-11) disebutkan  tentang  hukuman  rajam  dengan  batu,  tetapi  Yesus  tidak  mau menerapkannya. Bahkan, Yesus membiarkan pelakunya pergi.
Hal  yang  menarik  dari  Perjanjian  Lama  adalah  bahwa  rajam  dikenakan  pada pelaku  yang “ghayr  mu ḥ san” (Ulangan  22:    23-24)  sedangkan  pada  pelaku “ mu ḥ san ”  dikenakan  hukuman  mati  (Imamat  20).  Memang  tidak  ada  penjelasan bahwa  yang dimaksud dengan hukuman mati tersebut juga  adalah  rajam. Sekiranya yang  dimaksud  memang  sama,  berarti  tidak  ada  perbedaan  muhsan  dengan ghayr mu ḥ san.  Ini    berbeda  dengan    hadis-hadis  Nabi  tampaknya  menganggap  hukuman zina dalam kitab Yahudi tersebut tidak adil sehingga harus diberlakukan sebaliknya; rajam  sampai  mati  untuk mu ḥ san dan  untuk ghayr mu ḥ san lebih  ringan  yaitu cambuk 100 kali.
Dari penelusuran dalam Alkitab ditemukan bahwa keseluruhan kasus kejahatan yang  dihukum  rajam  dalam  Perjanjian  Lama  dan  Perjanjian  Baru  berjumlah  paling tidak  11  jenis.  Bahkan,  rajam  tidak  hanya  berlaku  untuk  manusia  yang  berbuat kejahatan  tertentu,  tetapi  juga  berlaku  untuk  sapi  yang  menanduk  manusia  hingga tewas (Keluaran 21:28, 29 dan 32). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa rajam tampaknya  sangat  khas  Yahudi.  Ini  sangat  berbeda  dengan  al- Qur’an  yang menempatkan  hukuman  dengan  batu  ini  hanya  dalam  catatan  sejarah  kaum  Nabi Luth  dan  tentara  Abrahah. Batu  disebut  sebagai  hukuman  pada  QS.  11:82,  15:74, 51:33,  dan  105:4.  Tiga  ayat  pertama  terkait  dengan  hukuman  terhadap  kaum  Luth yang  melakukan  delik  homoseks, 34 sedangkan  QS.105:4  berisi  peristiwa penghancuran tentara Abrahah dengan batu yang terbakar. 35
Demikian  juga  makna  kata al-rajm/rajam  dalam  al- Qur’an.  Penelusuran  kata “rajam” dalam al - Qur’an juga tidak menunjukkan fungsinya sebagai hukuman bagi pelaku  tindak  pidana  zina,  walaupun  kata  tersebut  sebagian  besar  bermakna “melempar  atau dilempar dengan batu.”  Kata ini ditemukan di tujuh tempat  yaitu QS.  11:91  (ancaman  umat  kepada  Nabi  Syu ʻ aib);  18:20  (kemungkinan  ancaman masyarakat  terhadap a ṣḥ ā b  al-kahfi);  19:46  (ancaman  bapak  Nabi  Ibrahim kepadanya); 26:116 (ancaman umat kepada Nabi Nuh); 36:18 (ancaman masyarakat kepada  nabi-nabi  Allah);  44:20  (ancaman  Fir ʻ aun  kepada  Nabi  Musa);  dan  67:5
34 Misalnya  QS.  11:82: Maka  tatkala  datang  azab  Kami,  Kami  jadikan  negeri  kaum  Luth itu yang  di  atas  ke  bawah  (Kami  balikkan),  dan  Kami  hujani  mereka  dengan  batu  dari  tanah  yang terbakar dengan bertubi-tubi.
35 QS. 105:4: yang melempari mereka dengan batu (berasal) dari tanah yang terbakar.
(Allah  melempari  setan  dengan  batu-batu    di  langit  dunia).  Jadi,  penggunaan  kata- kata  “rajam”  dalam  al -Qur ’an  lebih  menunjukkan  kebiasaan  masyarakat  yang menjadikannya sebagai ancaman terhadap seseorang yang ia benci, kecuali pada QS. 67:5 yang berisi informasi tentang setan-setan di langit dunia yang dilempari dengan batu.
Dengan  demikian,  hukuman  rajam  bukanlah  asli  milik  Islam.  Hukuman  ini sudah  dimuat  di  dalam  kitab-kitab  ajaran  agama  sebelum  Islam.  Islam  kemudian mengadopsinya karena hukuman itulah yang eksis waktu itu. Hal yang lebih penting, pelaksanaan  hukuman  rajam  pada  masa  Nabi  dikenakan  pada  orang  Yahudi  dan berdasarkan Taurat.  Nabi sendiri mengakui bahwa hukuman yang diterapkan waktu itu adalah dalam rangka menghidupkan hukum Yahudi yang tidak mau dilaksanakan oleh umatnya karena tidak diinginkan oleh penguasa. 36
Ibnu  Arabi 37 menjelaskan,  ada  tiga  pendapat  seputar  sumber  hukum pelaksanaan  rajam  pada  orang  Yahudi  ini.  Pertama,  dirajam  dengan  hukum  Islam. Orang Yahudi tersebut dirajam atas dasar keputusan penguasa Islam. Kedua, dirajam dengan Syariat Nabi Musa karena Syariat sebelum Islam adalah Syariat Islam. Wajib mengamalkan  Syariat  itu  sampai  ada  dalil  yang  memerintahkan  untuk meninggalkannya.    Ketiga,  bukan  dengan  hukum  Islam  karena  aturan  hudud  belum turun, tidak juga dengan Taurat, tapi dengan pertimbangan Nabi Muhammad sendiri (qālahu  fī  kitāb  M u ḥ ammad). Ibnu  Arabi  sendiri  kemudian  menguatkan  pendapat kedua

## 2. Pembaruan Hukum Rajam
Sekiranya dilihat dengan seksama. ada beberapa pembaruan yang dibawa Nabi Muhammad dalam hukuman rajam ini.
Pertama, tentang definisi rajam. Umumnya para ulama mendefinisikan bahwa rajam  adalah dilempar  dengan  batu  sampai  mati. 38 Tampaknya  definisi  ini  belum final karena ada bagian penting dari hadis praktik rajam yang bisa jadi menunjukkan hal  yang  berbeda.  Dalam  kasus  yang  paling  populer,  yaitu  kasus  Maiz  bin  Malik dikemukakan  bahwa  ketika  sedang  dieksekusi,  Maiz  lari,  lalu  dikejar  oleh  para Sahabat.  Setelah  dapat  ditangkap,  ia  kembali  dilempari  sampai  mati.  Setelah
36 Lihat Ṣ a ḥ ī ḥ Muslim (hadis 3212) dalam CD al-Maktabah al- Syāmilah.
37 Ibnu ʻArabī, A ḥ kām al - Qur’ān, juz 5 (Beirut: Dār al -Kutub al- ‘Ilmiyyah, t.th.),   201.
38 Al-`Awwa, Fī U ṣ ūl al -Ni ẓ ām al - Jinā’ī al - Islāmi..., 201.
mendapat laporan  Sahabat, Nabi mengomentari kejadian itu: “Mengapa tidak kamu biarkan  dia  lari?  Mungk in  ia  mau  bertobat  dengan  cara  yang  lain.”  Dalam  hadis riwayat  Abu  Daud,  kasus  itu  bahkan  digambarkan  dengan  lebih  jelas;  dikatakan bahwa ketika sedang dieksekusi Maiz ingin kembali menghadap Rasul: “Ketika kami keluar  dan  merajam  Māʻiz,  dan  ia  merasakan  s akitnya  lemparan  batu,  maka  ia kesakitan  dan  berteriak  kepada  kami,  'Wahai  kaum,  kembalikanlah  aku  kepada Rasulullah  saw.  Sungguh,  kaumku  telah  menipuku  dan  ingin  membunuhku.  Mereka kabarkan  kepadaku  bahwa  Rasulullah  saw.  tidak  akan  membunuhku.'  Namun  kami tidak berhenti merajam Māʻiz, sehingga kami pun membunuhnya. Maka ketika kami kembali  dan  kami  kabarkan  hal  itu  kepada  Rasulullah  saw.,  ia  bersabda,  ‘Kenapa kalian  tidak  biarkan  saja,  lalu  kalian  bawa  ia  kemari?'  Hal  itu  ia  lakukan  untuk mendapat  kepastian  darinya,  bukan  untuk  melepaskan  hukuman  had.' Ḥ asan  bin Mu ḥ ammad berkata, 'Dari situlah aku tahu konteks hadis itu sebenarnya.”
Dalam hadis ini jelas dikemukakan bahwa Rasul juga menginginkan hukuman bagi Maiz tidak diteruskan karena permintaan Maiz sendiri. Dalam kalimat liyathbita Rasūlullāh  saw  minhu tampak  kemungkinan  adanya  jalan  keluar  lain  bagi  Maiz. Dalam  hadis  ini  juga  tampak  bahwa  Maiz  merasa  yang  dilakukan  para  Sahabat adalah membunuhnya bukan membersihkan dirinya dari dosa.
Karena itu, tampaknya rajam yang dimaksud di sini bukanlah sampai mati tetapi sampai  sebatas  kemampuan  pelaku  menahan  lemparan  itu.  Ini  akan  tampak  lebih jelas sekiranya dihubungkan dengan beberapa hal, (1) pernyataan pelaku yang bukan minta  dihukum  tetapi  dibersihkan  dari dosa;  (2)  Nabi  enggan  menerima  pengakuan para  pelaku.  Bahkan,  untuk  kasus  wanita  Ghamidiah 39 ada  kesan  bahwa  rajam  itu diberlakukan  karena  paksaan  dari  pelaku  sendiri;  (3)  pernyataan  Nabi  bahwa hukuman  rajam  itu  adalah  salah  satu  bentuk  pertobatan.  Ini  baik dalam  bentuk pernyataan  Nabi  sendiri    maupun  dalam  praktiknya  yang  menyalatkan  jenazah pelaku.
Kedua,  kasus-kasus  yang  direkam  hadis  menunjukkan  ke  arah  bahwa  rajam lebih sebagai salah bentuk pertobatan daripada sebuah hukuman formal. Pada kasus Maiz,  ketika  Maiz  lari  dari  eksekusi,  tetapi  kemudian  ditangkap  dan  eksekusinya dilanjutkan, Nabi dengan jelas menyatakan: “mengapa tidak kalian biarkan ia pergi? Mungkin ia akan bertobat (dengan cara lain) dan Allah akan menerima tobatnya.”
39 Ṣ a ḥ ī ḥ Muslim (hadis 3208) dalam CD al-Maktabah al- Syāmilah.
Pada  kasus  wanita  Ghamidiah,  Rasul  menyatakan  penghormatannya  kepada tobat  yang dilakukan wanita itu: Demi Tuhan yang  jiwaku ada dalam genggaman- Nya,  dia  telah  bertobat  yang  sekiranya  seluruh  penduduk  kota  ini  (Madinah) bertobat  dengan  tobat  seperti  itu,  maka  mereka  akan  diampuni. 40 Demikian  juga pada  kasus  wanita  Juhainah, 41 Nabi  menyatakan: Dia  telah  bertobat  yang  jika dibagikan  kepada  tujuh  puluh  penduduk  Madinah,  akan  cukuplah  buat  mereka. Apakah engkau dapat menemukan tobat yang lebih baik dari tobat yang memberikan jiwanya untuk Allah? 42
Penghargaan Nabi terhadap keinginan bertobat (melalui pengakuan) itulah yang juga  tampak  pada  kasus  pelaku  zina  yang  lemah  fisiknya  sehingga  teknis  cambuk “hanya  sekedar  memenuhi  syarat  tobat”  yaitu  100  lidi  dengan  1  kali  cambukan.
Dalam  Sunan Abu Daud dikemukakan: Ibnu Syihāb  berkata bahwa Abū Umamah bin  Sahl  bin Ḥ unaif  memberitakan  kepadanya  bahwa  sebagian  Sahabat  Rasulullah saw. dari kalangan Ansar pernah mengabarkan kepadanya, bahwa ada seorang laki- laki  Ansar  terserang  penyakit  hingga  tubuhnya  hanya  tinggal  kulit  dan  tulang  saja. Suatu ketika, budak wanita salah seorang dari mereka masuk menemuinya, hingga ia berhasrat  kepada  budak  itu  dan  menyetubuhinya.  Ketika  para  sahabatnya  datang menjenguk, hal itu ia kabarkan kepada mereka.  Ia berkata,  "Mintakanlah  aku fatwa kepada  Rasulullah  saw.  Aku  telah  menyetubuhi  budak  wanita  yang  masuk menemuiku."  Lalu  mereka  menceritakan  hal  itu  kepada  Rasulullah  saw.  Mereka berkata, "Kami tidak pernah melihat seorang pun dari manusia yang mengalami sakit separah itu. Jika kami membawanya ke hadapanmu maka tulangnya akan berserakan. Sungguh,  ia  kini  tinggal  kulit  pembungkus  tulang!"  Rasulullah  saw.  kemudian memerintahkan mereka untuk mengambil seratus batang lidi. Mereka mendera laki- laki tersebut dengan sekali pukulan."
Ketiga,  tentang  alat  bukti,  para  ulama  sepakat  bahwa  rajam  diberlakukan dengan  alat  bukti  pengakuan,  kesaksian,  atau  kehamilan. 43 Bahkan,  Fathi  Usman mengemukakan bahwa alat bukti untuk zina ada empat  yaitu pengakuan, kesaksian, hamil  tanpa  nikah,  melahirkan  anak  sebelum  genap  6  bulan  kehamilan.    Ini didasarkan kepada beberapa  hadis  dan atsar.
40 Ṣ a ḥ ī ḥ Muslim (hadis 3207) dalam CD al-Maktabah al- Syāmilah.
41 Ṣ a ḥ ī ḥ Muslim (hadis no. 3209); Sunan al- Nasā’ī (hadis 1931); Musnad Ahmad (hadis 19079 dan 19106) dalam CD al-Maktabah al- Syāmilah.
42 Ṣ a ḥ ī ḥ Muslim (hadis 3209) dalam CD al-Maktabah al- Syāmilah. .
43 Wahbah az-Zuhayli, al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh, jilid 6, cet. 3 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989),  46.
Namun  demikian,  sebetulnya  praktik  Nabi  cenderung  kepada  alat  bukti pengakuan saja. Ada beberapa alasan untuk ini.
1. Rajam dengan kesaksian hanya diberlakukan Nabi pada kasus orang Yahudi dan didasarkan kepada kitab  Taurat. Tidak ada hadis  kasus rajam atas Muslim  yang dilakukan  karena  alat  bukti  kesaksian.  Semua  kasus  penjatuhan  hukuman  atas pelaku zina, baik rajam atau cambuk dilakukan karena pengakuan pelaku, bukan kesaksian.
2. Untuk  alat  bukti  kehamilan,  masih  terbuka  luas  kemungkinan  pemahaman berbeda terhadap hadis wanita yang punya anak tanpa suami yang ditangkap oleh para    Sahabat.  Dalam  hadis  jelas  digambarkan  bahwa  walaupun  para    Sahabat menangkap  wanita  tersebut  dan  dihadapkan  kepada  Nabi,  pada  akhirnya  yang dihukum  bukanlah  wanita  tersebut  tetapi  laki-laki  yang  mengaku  sebagai  bapak anak  tersebut. 44 Hadis  ini  tidak  menyatakan  wanita  tersebut  ikut  dirajam. Memang,  ada  kemungkinan  ia  tidak  dihukum  karena  bisa  jadi  zinanya  syubhat atau diperkosa.
Masalah yang lebih penting dari kasus ini tampaknya adalah karena wanita tersebut  tidak  mengaku  berzina.  Hal  lain,  wanita  yang  hamil  atau  punya  anak tanpa  suami  tidak  dapat  langsung  dituduh  berzina  dan  karena  itu  tidak  boleh ditangkap.  Hadis  tersebut  menunjukkan  bahwa  bisa  jadi  para    Sahabat  salah tangkap.  Ini dekat dengan kasus rajam pada masa Umar yang juga baru dihukum karena mengaku (padahal ia dianjurkan agar tidak mengaku oleh Abu Waqid al- Laisi) walaupun awalnya kasus itu adalah laporan suaminya sendiri.
Hal  penting  yang  ditunjukkan  Nabi  dalam  banyak  hadis  kasus  hukuman rajam  adalah  satu  tahap  proses  idealisasi  hukuman  zina.  Hukuman  rajam dianggap  sebagai  hukuman  yang  ideal  masa  itu  karena  pada  masyarakat Semenanjung  Arab,  Bizantium,  dan  Persia,    perbudakan,  pergundikan,  dan poligami tanpa batas dibolehkan. Dalam situasi seperti itu,  delik zina, terutama yang dilakukan muhsan adalah hal yang tidak wajar, bahkan “keterlaluan.”
Di  sisi  lain,  pemberlakuan rajam  tampaknya  ada  kaitannya  dengan hubungan baik Muslim  dengan Yahudi pada tahun-tahun awal Nabi di Madinah. Salah  satu  hal  penting  yang  diwujudkan  Nabi  Muhammad  sampai  di  Madinah adalah    membentuk  komunitas  yang  menyatukan  Muhajirin,  Ansar,  dan  Yahudi
44 Sunan Abū Dāwūd (hadis 3848)  dalam CD al-Maktabah al- Syāmilah .
melalui  Piagam  Madinah (al- Ṣ a ḥ īfah  al -Madaniyyah. 45 Terkait  dengan  posisi orang Yahudi di dalam piagam ini disebutkan: 46
1. Kaum Yahudi merupakan satu umat dengan kaum Muslimin, masing-masing yang memiliki kebebasan dan memeluk agama mereka.
2. Antara kaum Yahudi dengan kaum Muslim harus ada tolong menolong dalam menghadapi pihak yang akan menyerang Piagam Madinah.
3. Hak  dan  kewajiban  kaum  Yahudi  sama  dengan  kaum  muslimin; mengeluarkan  biaya  untuk  keperluan  perang,  nasihat  menasihati,  berbuat kebaikan dan menjauhi perbuatan dosa.
Substansi Piagam Madinah ini menggambarkan bahwa, paling tidak, secara de jure, ada kerjasama yang baik antara kaum Muslimin dan Yahudi di Madinah. Paling kurang,  ini  terjadi  antara  tahun  1  H/623  M 47 sampai      5  H/627  M,  ketika  tiga  suku terbesar  Yahudi,  Bani  Qainuqa, Bani  Quraizah,  dan  Bani  Nadir  berkomplot  dengan orang Makkah untuk menyerang kaum Muslimin. Kerjasama ini tampaknya sampai pada tingkat orang Yahudi dapat menerima Nabi Muhammad sebagai seorang kepala negara yang keputusannya mereka terima. Setidaknya ini tampak pada saat terjadinya delik  zina  yang  dilakukan  oleh  orang  Yahudi;  Nabi  dijadikan  rujukan  dan memutuskan  vonis. 48 Dengan  kata  lain,  orang-orang  Yahudi  mengakui  dan keberadaan  Muhammad  sebagai  Nabi  dan  kepala  negara,  tetapi  hanya  bertahan selama empat tahun karena kemudian mereka mengkhianati isi perjanjian Madinah.
Jawwad Ali menyatakan bahwa Yahudi sudah ada di Yasrib (Madinah)  sejak lama. 49 Yahudi tersebar di Jazirah Arab karena kemahiran mereka dalam pertanian,
45 Sebagian penulis menyebutnya dengan Mithāq al - Madāniyya Azyumardi Azra (redaksi),
Ensiklopedi Islam, jilid 5 (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2005), 305. Ibnu Hisyām hanya menggunakan istilah “Kitāb.” Lihat Ibnu Hisyām, al- Sīrah al -Nabawiyyah, bagian I dan II, tahkik Mu ṣ tafá al-Saqá, Ibr āhīm al - Abyarī dan ‘ Abd al- Hāfi ẓ Syalabī (t.tp: t.p., t.th.) … , 501.
46 Didasarkan pada teks Piagam Madinah yang dimuat dalam Ibnu Hisyām, al- Sīrah al -
Nabawiyyah, Bagian I (juz I dan II) … , 501-502. 47 Para ahli Muslim, seperti Subhi al- Ṣ āli ḥ , A ḥ mad Ibrāhīm al - Syārif, dan al - Ṭ abarī tampak nya sepakat bahwa dokumen tersebut ditulis pada tahun 1 H/623 M. Sarjana Barat, seperti Wellhausen dan L.  Caetani  (w.  1926)  berpendapat  bahwa  Piagam  Madinah  ditulis  secara  kesatuan  pada  1  H/624  M, yakni sebelum Perang Badar (17 Ramadan 2 H/624 M). Watt, W. Montgromery. Muhammad Prophet and  Statesman (Oxford:  Oxford  University  Press,  1961).  Montgromery  Watt  berpendapat  bahwa dokumen tersebut ditulis dalam tiga periode. Bagian pertama mungkin ditulis sebelum Perang Badar, bagian  kedua  ditulis  untuk  mengatur  hubungan  kaum  Muslim  dengan  Yahudi,  dan  bagian  terakhir adalah  tambahan  atau  pengurangan  sesuai  dengan  kondisi  sosial  politik  pada  627  M,  saat  kaum Yahudi  mulai berkomplot dengan orang Mekah untuk  melawan  kaum Muslimin.     Azyumardi  Azra, Ensiklopedi Islam … , 305.
48 Ibnu Hisyām, al- Sīrah al -Nabawiyyah, Bagian I (juz I dan II) … , 564-565.
49 Jawwād ‘Alī, al-Mufa ṣṣ al fī Tārīkh al - ‘Arab qabl al - Islām, cet. II, juz VI (Baghdād: Jamī’ah Baghdād, 1993 M/1413 H), 517.
pertambangan seperti besi dan emas, dan produksi pedang. Orang Yahudi  ahli dalam membuat  tombak,  panah,  sangkur,  baju  besi. 50 Yahudi  mengajarkan  Taurat  pada orang-orang Arab. Orang Arab diajarkan sejarah penciptaan dunia, hisab/perhitungan di  hari  akhirat,  kebangkitan,  mizan/timbangan,  kisah-kisah  umat  terdahulu,  dan khurafat.  Mereka  menasabkan  ajaran  tersebut  kepada  Allah  walaupun  banyak  yang sudah ditambah, ditukar, atau dihilangkan dari aslinya. 51
Yahudi  mempunyai  pengaruh  kuat  di  Arab  karena  posisi  mereka  yang istimewa;  mereka  dijadikan  rujukan  oleh  orang-orang  Arab  dalam  menyelesaikan banyak  permasalahan  dan  kearifan  hidup.  Bahkan,  orang-orang  Yahudi  dijadikan guru (mursyid īn) dan  hakim (qu ḍ āt) karena  Yahudi  memang  memiliki  pemimpin- pemimpin  agama (kiyān ṭ ā’ifay  dīnī) ,  tempat-tempat  ibadah (ma’ābid) ,  tempat pendidikan (madāris) ,  pendeta (a ḥ bār) ,  dan  orang-orang  saleh (rabbāniyyūn) .
Kondisi ini berpengaruh besar kepada anak-anak kabilah Arab. 52
Dalam  kehidupan  sosial,  dapat  disebut  sudah  terjadi  asimilasi    antara  Yahudi dengan  Arab;  perkawinan  orang  dan  budaya  antara  dua  belah  pihak  banyak dilakukan.  Yahudi  Jahiliah  Hijaz  tidak  menjaga  keyahudian  atau  keistimewaan dengan ketat sebagaimana Yahudi di tempat lain. Sebagian besar nama kabilah dan orang Yahudi adalah nama-nama Arab, syair-syair Yahudi juga bercorak Arab. Jadi, dalam  kehidupan  sosial  dan  politik  tidak  berbeda  dengan  orang  Arab.  Dalam sebagian  besar  urusan,  Yahudi  tidak  berbeda  dengan  Arab,  kecuali  agama.  Ini menjadi sebab banyak orang Arab masuk agama Yahudi.

## C. Penutup
Sepanjang kajian yang sudah dilakukan, tidak ditemukan adanya aturan tentang hukuman  zina  dalam  agama  Jahiliah.    Hukuman  bagi  pelaku  zina,    yang  demikian kejam,  ditemukan  dalam  Kode  Hukum  Mesir  Kuno,    hukum  Hammurabi,  dan Perjanjian  Lama.  Secara  global,  di  Semenanjung  Arabia  dan  pada  bangsa-bangsa yang memengaruhinya, seperti Bizantium dan Persia, pada masa Jahiliah, hubungan laki-laki dan perempuan cenderung bebas, sehingga walaupun ada aturan tentang itu tetapi  cenderung  diabaikan.  Karena  itu,  dapat  dikatakan  bahwa  hukuman  rajam bukanlah  asli  milik  Islam. Hukuman  ini  sudah  dimuat  di  dalam  kitab-kitab  ajaran
50 Darūzah, al- Yahūd fī al - Qur’ān al - Karīm ( Damaskus: al-Maktabah al- Islāmī, t.th.), 42.
51 Ibid, 41.
52 Ibid.
agama sebelum Islam. Islam kemudian mengadopsinya dengan perbaikan-perbaikan dalam  banyak  sisi.    Jadi,  praktik  Rasul  adalah  sebuah  tahapan  penyesuaian  dan pembaruan  ke  arah  hukum  yang  lebih  ideal.  Hal  penting  untuk  diteliti  lebih  lanjut dari  hadis-hadis  rajam    ini  adalah  waktu    terjadinya  delik-delik  zina  dan asbāb  al - nuzūl surat  an-Nur:  2  (cambuk).  Sekiranya  ini  dapat  dilakukan,  kemungkinan  besar akan ditemukan bentuk  hubungan Al-Qur'an dengan Hadis dalam masalah ini.

## DAFTAR PUSTAKA
‘Alī , Jawwād. al-Mufa ṣṣ al  fī  Tārīkh  al - ‘Arab  qabl  al - Islām, cet. II.  Baghdād: Jamī’ah Baghdād, 1993 M/1413 H.
Abd  al- Qādir  Awdah. al- Tasyrī’ al- Jinā’ī  al - Islāmī, juz  I  dan  II,  cet.  XII.    Beirut: Mu’assasah al - Risālah, 1415 H/1994 M.
Adian  Husaini. Rajam  dalam  Arus  Budaya  Syahwat. Jakarta:  Pustaka  Al-Kautsar, 2001.
Ahmad    Hassan, Pintu  Ijtihad  Sebelum  Tertutup, terj.  Agah  Garnadi.  Bandung: Pustaka, 1994.
Ahmadsyah, Israk. Mata Uang dalam Islam, Banda Aceh: Ar-Raniry, 2004,
Al- Abrasyiy,  Muhammad  ‘Athiyyah. Keagungan  Muhammad  Rasulullah, terj. Muhammad Tohir dan Abulaila. Jakarta: Pustaka Jaya, 1985.
Amstrong,  Karen  . Sejarah  Muhammad:  Biografi  Sang  Nabi, terj.  Ahmad  Asnawi, cet ketiga. Magelang: Pustaka Horizona, 2007
Anwarullah, Criminal  Law  of  Islam (Brunei  Darussalam:  Islamic  Da`wah  Centre Ministry of Religious Affairs, 1999).
Arifin, H.M. Menguak Misteri Ajaran Agama-agama Besar. Golden Trayon, 1986.
Arikunto, Suharsimi. Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktek. (Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
Armando, Nina  M.  dkk.  (editor  bahasa), Ensiklopedi  Islam,  jilid  5.  Jakarta:  Ichtiar Baru van Hoeve, 2005.
Asqalanī,  Syihāb al- Dīn Abū  Fa ḍ l A ḥ mad bin Nūr al - Dīn ‘Alī bin Mu ḥ ammad bin Ḥ ajar al-. Al-I ṣ ābah  fī Tamyīz al - Ṣ a ḥ ābah. Beirut: Dār al -Kutub al- ‘Ilmiyyah,
t.th.
Asshiddieqie, Jimly. Pembaharuan  Hukum  Pidana  Indonesia. Bandung:  Angkasa, 1995.
Awwā,  Mu ḥ ammad Salīm al -. Fī U ṣ ūl al -Ni ẓ ām al - Jinā’ī al - Islāmi. Kairo: Dār  al - Ma’ārif, 1983.
Azyumardi Azra (red.). Ensiklopedi Islam. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2006.
Bettany, G.T. The World`s Religions. London: 1890
Darūzah,  Mu ḥ ammad  ‘Izzah, al-Y ahūd  fī  al - Qur’ān  al - Karīm, Damaskus:  al- Maktabah al- Islāmī, t.th.
Departemen Agama RI. Al-Kitab Katolik Deuterokananika. Jakarta: lembaga Alkitab Indonesia, 1974.
Fahmi, Chairul  dan  Muhammad  Siddiq, Hukum  Rajam. Banda  Aceh:  Aceh  Justice Centre (AJRC), 2009.
Fat ḥ i  ‘Uthmān. al-Fikr  al- Qānūnī  al - Islāmī  Bayn  U ṣ ūl  al - Syarī’ah  wa  Turāth  al - Fiqhī. Kairo: Maktabah Wahbah, t.th.
Haikal,  Muhammad  Husain. Sejarah  Hidup  Muhammad, cet.  Ke-30.  Jakarta:  Litera Antar Nusa, 2005.
Haliman. Hukum  Pidana  Sjariat  Islam Menurut  Adjaran  Ahlussunnah. Jakarta: Bulan Bintang, 1970.
Hashem,  O. Muhammad Sang Nabi: Penelusuran  Sejarah Nabi Muhammad Secara Detil, Jakarta: Tama Pubisher, 2005.
Hazairin, Tujuh Serangkai Hukum, Jakarta: Tintamas, 1974.
Hitti, Philip K. History of the Arabs, terj. R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2005.
Ibnu  Hisy ām, Abū  Mu ḥ ammad ‘ Abd  al- Mālik . al- Sīrah  al -Nabawiyyah, bagian  I dan  II, tahkik Mu ṣ tafá  al-Saqá,  Ibr āhīm al - Abyarī dan ‘Abd al - Hāfi ẓ Syalabī. t.tp: t.p., t.th.
Ibnu Kathīr, ‘Imād al - Dīn Abū  al - Fidā’  Ismā’īl. Tafsīr  al - Qur’ān  al - ‘A ẓ īm, cet.  I,
t.tp.: Mu ’assah Qur ṭ ūbah, t.th.
Keene, Michael. Agama-agama Dunia. Yogyakarta: Kanisius, 2010.
Lapidus, Ira. M. Sejarah Sosial Ummat Islam, Bagian Kesatu dan Kedua, cet. Ke-3. Jakarta: Rajagrafindo Persada,  2003.
Pamulutan, M. Arqom, “Menakar Uqubat Rajam/Hukum an Mati di Aceh (Substansi, Operasionalisasi,  dan  Dampaknya  terhadap  HAM”, Tesis Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2010.
Parrinder, Teologi  Seksual, terj.  Amiruddin  dan  Asyhabuddin.  Yogyakarta:  LKIS, 2005.
Qur ṭ ubī, Abū  ‘Abdillāh  Mu ḥ ammad  bin  A ḥ mad  bin  Abī  Bakr  al -. al- Jāmi’    li A ḥ kām al - Qur’ān, cet. I, Beirut: Mu’assasah al - Risālah, 1427 H/2006 M.
Robert, Robert. The Social Laws of the Qoran, considered and compared with those of the Hebrew and other ancient codes. New Delhi: Kitab Bhavan, 1977.
Sabiq, Sayyid . Fiqh al-Sunnah. Jilid 2. Beirut: Dar al-Kitab al- ‘Araby, 1973
Santoso, Topo. Membumikan  Hukum  Pidana  Islam  Penegakan  Syariat  dalam Wacana dan Agenda. Jakarta: Gema Insani, 2003.
Sassoon, John.  Ancient Laws and Modern Problems: the Balance between Justice and  a  Legal  System. Bristol,  UK,  Portland,  OR,  USA: Third  Millennium Publishing, 2001.
Shaban, MA. Islamic History A.D. 600-750 (A.H. 132) New Interpretation. London: Cambridhe University Press, 1971.
Shabbir, Muhammad, Outlines in Criminal Law and Justice in Islam. Kuala Lumpur: Selangor Darul Ehsan, 2006.
Suyū ṭ ī, Jalāl al - Dīn al -. Lubāb al - Nuqūl fī Asbāb al - Nuzūl. Beirut: Dār al - Kitāb al - ‘Arabī, 1426 H/2006 M.
Ṭ abarī,  Abū    Ja’far  Mu ḥ ammad  bin Jarīr  al -, Tafsīr  al - Ṭ abarī Jāmi’  al - Bayān  ‘an Ta’wīl al - Qur’ān, t.tp.: Dār Hijr, t.th.
Wā ḥ idī,  Abū    al - Ḥ asan  ‘Alī  bin  A ḥ mad. al- Asbāb  al - Nuzūl    wa  Bihāmisyihi  al - Nāsikh wa al - Mansūkh. Beirut: ‘Alām al - Kitāb, t.t h.
Watt, Montgomery. Muhammad at Medina. Oxford: Oxford University Press, 1966.
Al-Zu ḥ aylī , Wahbah. al-Fiqh  al- Islāmī  wa  Adillatuh, jilid  VI,  cet.  III.    Damaskus: al-Fikr, 1989.