## Abdul Rahim, Misbahuddin, Kurniati, Rafi Pradipa
Pengaruh Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Terhadap Paradigma Perubahan Hukum Islam

## AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies
Vol. 6  No. 4  (2023).  P-ISSN : 2614-4883;  E-ISSN : 2614-4905
Journal website: https://al-afkar.com
Research Article

## Pengaruh Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Terhadap Paradigma Perubahan Hukum Islam
Abdul Rahim 1 , Misbahuddin 2 , Kurniati 3 , Rafi Pradipa 4
1. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 80100322005@uin-alauddin.ac.id
2. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, misbahuddin@uin-alauddin.ac.id
3. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, kurniati@uin-alauddin.ac.id
4. Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, rafipradipa37@gmail.com
Copyright © 2023 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY  License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0).
Received :  May 18, 2023 Revised :  June 25, 2023 Accepted :  July 21, 2023 Available online    :  August 21, 2023
How to Cite:  Abdul Rahim, Misbahuddin, Kurniati and Rafi Pradipa (2023) “The Effect of Ibn Qayyim Al- Gauziyah’s Thought on the Changing Paradigm of Islamic Law”, al-Afkar, Journal For Islamic Studies, 6(4), pp. 362–375. doi: 10.31943/afkarjournal.v6i4.734.

## The Effect of Ibn Qayyim Al-Gauziyah's Thought on the Changing Paradigm of Islamic Law
Abstract. Changing the law is a necessity in this life. This work is here to explore the influence of Ibn Qayyum al-Gauziyah's thoughts on one of the theories of legal change. Ibn Qayyim al-Jauziyah in his legal thinking provides the widest possible space for the door of ijtihad in responding to change as a reality  that  cannot  be  avoided.  Qualitative  research  methods  using  literature  research  while  the analysis knife used is by analyzing information that has been collected from library data and social theory, or what is called the doctrinal-deductive method. The results of the discussion are that the legal change paradigm method is inseparable from the factors of the era, place, situation, intention and custom. Ibn Qayyim al-Gauziyah's theory of legal change is a concept of renewing Islamic legal thought. This means that Islamic law is a law that is dynamic, responsive and adaptable to demands

## Abdul Rahim, Misbahuddin, Kurniati, Rafi Pradipa
Pengaruh Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Terhadap Paradigma Perubahan Hukum Islam
for  change.  The  implication  of  al-Jauziyah's  theory  of  legal  changes  to  society  is  in  the  context  of achieving universal benefit in society as the purpose of the law itself.
Keywords: Islamic Law, Ibn Qayyim al-Gauziyah, The Influence of Thought
Abstrak. Perubahan hukum merupakan suatu keniscayaan dalam kehidupan ini. Karya ini hadir untuk mengeksplorasi  pengaruh  pemikiran  Ibnu  Qayyum  al-Jauziyah  tentang  salah  satu  teori  perubahan hukum.  Ibnu  Qayyim  al-Jauziyah  dalam  pemikiran  hukumnya  memberikan  ruang  seluas-luasnya terhadap pintu ijtihad dalam merespon perubahan sebagai sebuah realitas yang tidak bisa dihindari. Metode  penelitian  kualitatif  dengan  menggunakan  penelitian  pustaka  adapaun  pisau  analisis  yang digunakan ialah dengan cara menganalisis informasi yang telah dikumpulkan dari data pustaka dan teori  sosial  ,  atau  disebut  dengan  metode  doktrinal-deduktif.  Hasil  pembahasannya  ialah  bahwa metode Paradigma perubahan hukum itu tidak terlepas dari faktor zaman, tempat, situasi, niat dan adat. Teori perubahan hukum Ibnu Qayyim al-Jauziyah merupakan konsep pembaharuan pemikiran hukum Islam. Hal ini berarti hukum Islam adalah hukum yang dinamis, responsif dan adaptabilitas terhadap tuntutan perubahan. Implikasi teori perubahan hukum al-Jauziyah pada masyarakat adalah dalam rangka tercapainya kemaslahatan yang universal di  masyarakat sebagaimana tujuan hukum itu sendiri.
Kata Kunci: Hukum Islam, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Pengaruh Pemikiran

## PENDAHULUAN
Kebenaran  hukum  Islam  yang  bersifat  universal  (syumuliyah)  tidak diragukan  lagi.  Sifat  syumuliyah  tersebut  tampak  pada  daya  adaptatifnya  yang melampaui  batas-batas  wilayah  dan zaman.  Hukum  Islam  senantiasa  aktual seiring  perkembangan  peradaban  manusia  dan  perubahan  zaman.  Dalam kerangka ini, hukum Islam mesti diyakini sebagai tata nilai dan tata aturan yang diproyeksikan  untuk  menjadi  solusi  dan  jawaban  atas  problematika  hidup manusia dengan segala persoalan yang melingkupinya.
Syariat  Islam  yang  secara  teologis  bersumber  dari  al-Syari,  yang  hanya dikhususkan bagi manusia mampu menjalani kehidupannya secara bermoral. Hal ini berarti bahwa Allah swt. sedikit pun memiliki keuntungan terhadap eksistensi hukum  Islam.  Aturan-aturan  hukum  Islam  ditetapkan  Allah  swt.  demi kemaslahatan hidup manusia, sehingga beban hukum (taklif) hanya terdapat dan berlaku bagi manusia (mukallaf). 1 Kewajiban, perintah, larangan, ketentuan halal, haram dan sebagaianya hanya berlaku bagi al-insan (manusia yang berakal). Iklim sosial  yang  berkembang  saat  ini  menuntut  agar  hukum  Islam  dilengkapi  untuk menawarkan solusi efektif yang memenuhi kebutuhan umat manusia. Hukum Islam harus  berperan  aktif  dalam  menjawab  berbagai  tantangan  yang  dihadirkan  oleh globalisasi.  Oleh  karena  itu,  konsep  hukum  Islam  harus  memanusiakan  manusia, dengan fokus yang lebih kuat pada kebutuhan dan kesejahteraan individu, yang pada akhirnya membumikan hukum Islam pada kemanusiaan. 2
Kehidupan manusia di bumi senantiasa mengalami perubahan, sehingga
1 K.  Buzama,  “Pemberlakuan  Teori-Teori  Hukum  Islam  Di  Indonesia,”  Al-’Adalah,  2012, http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/300.
2 P.  Adam,  “Hukum  Islam:  Konsep,  Filosofi  Dan  Metodologi”  (books.google.com,  2021), https://books.google.com/books?hl=en\&lr=\&id=0KBOEAAAQBAJ\&oi=fnd\&pg=PR1\&dq=hukum +islam\&ots=dwSRK_O2oU\&sig=zllnyPfwVB78NWcs14ZL6_ww89w.

## Abdul Rahim, Misbahuddin, Kurniati, Rafi Pradipa
Pengaruh Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Terhadap Paradigma Perubahan Hukum Islam
hukum Islam harus selalu diinterpretasikan agar  tetap menemukan konteksnya dalam  kehidupan  manusia  yang  senantiasa  dinamis.  Ketakutan  dan ketidakmampuan  menginterpretasikan  hukum  Islam  sesuai  dengan  perubahan zaman  dipandang  sebagai  ancaman  bagi  kelangsungan  dan eksistensi  hukum Islam di tengah arus perubahan dewasa ini. Bahkan ketidakberanian melakukan perubahan hukum merupakan pembunuhan karakter hukum Islam yang fleksibel dan dinamis.
Argumen teologis filosofis yang mendasari perlunya melakukan perubahan hukum Islam, di antaranya: Pertama, hukum Islam menganut teori perubahan demi terciptanya    perbaikan  dan  kemajuan  manusia  dalam  mewujudkan kemaslahatan.  Doktrin  perubahan  ini  tampak  dalam  pesan  Alquran  yang menyebutkan  “Sesungguhnya  Allah  tidak  akan  mengubah  nasib  suatu  kaum sebelum  kaum  itu  sendiri  mengubah  dirinya”  (QS  Ar-Rad/13:  11).  Kedua, epistemologi pemikiran hukum Islam tidak mempertentangkan antara ketentuan normatif dalam teks suci dengan realitas sosial masyarakat. Dalam hukum Islam, terdapat  dialektika  antara  teks  hukum  dengan  realitas  sosial  yang  diformulasi dalam istilah ijtihad. Idealitas hukum Islam dan realitas sosial adalah dua variabel yang tidak terpisahkan dalam konsep ijtihad. 3
Dalam konteks ini, perlu, bahkan tak terelakkan, pembaharuan hukum Islam berdasarkan pertimbangan perubahan sosial. Alasan untuk mengatakan demikian adalah bahwa perwujudan cita-cita hukum Islam tidak terlepas dari realitas sosial kehidupan  manusia  sebagai  obyek  cita-cita  hukum.  Realitas  kehidupan  sosial manusia harus diajak berdialog untuk membawa perubahan dalam rumusan hukum Islam, sehingga membentuk rumusan pemikiran hukum Islam yang diterima oleh realitas manusia, yang sangat bermanfaat untuk menciptakan perubahan besar.
Seperti  yang  dikutip  Durkheim,  Sucanto,  hukum  adalah  cerminan  dari solidaritas sosial, baik yang mekanis maupun yang organik. Solidaritas mekanis ini ada dalam masyarakat yang sederhana dan homogen yang ikatan warga negaranya didasarkan  pada  hubungan  pribadi  dan  tujuan  bersama.  Pada  saat  yang  sama, solidaritas organik dalam masyarakat yang heterogen dengan pembagian kerja yang kompleks. . 4 Pitilin Sorokin juga menjelaskan bahwa perkembangan hukum dan fenomena  sosial  sejalan  dengan  tahapan  perjalanan  dan  perkembangan masyarakat.  Nilai-nilai  tersebut  bersifat  konseptual  (kebenaran  mutlak  dari Tuhan), emosional (pengalaman) dan idealistik (wahyu dan pengalaman). Kedua tokoh ini menanggapi perubahan dalam masyarakat. 5 Bahkan Menurut Arnold M. Ross, perubahan sosial terjadi karena penemuan teknologi, konflik antar budaya, dan  gerakan  sosial.  Lebih  lanjut  William  F.  Ogbun  menjelaskan  bahwa penemuan-penemuan  di bidang teknologi merupakan faktor utama perubahan sosial karena kekuatan pembangunannya yang kuat; asimilasi dua budaya yang
3 Rahmatunnair,  Dialektika  Hukum  Islam:  Antara  Teks  dan  Realitas,  Makalah, disampaikan  pada  Pelatihan  Epistemologi  PMII  Cabang  Bone  pada  tanggal  7  Maret  2009  di Kampus STAIN Watampone.
4 Soerjono  Soekanto,  Sosiologi:  Suatu  Pengantar  (Jakarta:  RajaGrafindo, 2009), h. 155.
5 Pitirim A. Sorokin, Contemporary Sociologial Teories (New York: Harper and Brothers, 1928), h.739.

## Abdul Rahim, Misbahuddin, Kurniati, Rafi Pradipa
Pengaruh Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Terhadap Paradigma Perubahan Hukum Islam
berbeda,  dan  gerakan  sosial  yang  timbul  dari  ketidakpuasan  terhadap  bidang kehidupan sosial, menyebabkan situasi yang tidak tenang. 6
Perspektif  Durkheim  dan  Ross  di  atas  menunjukkan  bahwa  segala perubahan  yang  terjadi  dalam  suatu  masyarakat  akan  mempengaruhi  pranata sosial masyarakat tersebut, baik itu berupa nilai, sikap maupun pola tingkah laku. Artinya,  perubahan  di  satu  bidang  akan  mempengaruhi  bidang  lain,  termasuk hukum  itu  sendiri,  dan  hukum  lebih  merupakan  hasil  dari  faktor-faktor  yang mempengaruhi.  Hukum  di  sini  menjadi  sistem  terbuka  yang  dapat  menjadi terobosan bagi penelitian, toleran terhadap faktor lain di luarnya dengan bersikap fleksibel terhadap perubahan sosial yang terjadi  di masyarakat. Selain itu, para ahli  lain  percaya  bahwa  transisi  sosial  terjadi  karena  adanya  perubahan  pada komponen-komponen  yang  mempertahankan  konsolidasi  masyarakat,  baik  itu pada aspek geográfico, biologis, ekonomi, atau budaya.  thers believe that social alterations are both periodic and apathetic.. 7
Nampak  bahwa  para  sosiologis,  filosof,  sejarawan,  dan ekonom  telah berusaha  membuat  rumusan  tentang  prinsip dan hukum terhadap perubahan sosial, di mana mereka mengatakan terjadinya perubahan-perubahan sosial wajar timbul  dari  pergaulan  hidup  manusia.  Ulama    fikih    dan    ushul  pun  tidak ketinggalan mengemukakan pandangannya dalam memahami hukum, dan pada gilirannya melahirkan perbedaan teori perubahan hukum. Dalam implementasinya, hukum yang telah ditetapkan ulama fikih bisa berubah dengan merujuk  pada  hukum  yang  ditetapkan  ulama  ushul.  Salah  satu  ulama  fikih tersebut adalah Ibnu Qayyim al-Jauziyah merumuskan teori tentang perubahan hukum dan selanjutnya akan dieksplorasi disini.

## METODE PENELITIAN
Metode kajian yang digunakan menganalisis persoalan dalam artikel ini adalah melakukan penelusuran pustaka (buku-buku) metode library reseach      dan dokumen hukum  yang  relevan  dengan  pokok  persoalan (penelitian  dengan  mengumpulkan informasi  dari  berbagai  literatur). 8 Untuk  menganalisis  informasi  yang  telah dikumpulkan maka digunakan metode doktrinal-deduktif. 9 Apa yang diimplikasikan oleh kata doktrinal adalah cara untuk menyelidiki subjek, dan kata deduktif adalah cara untuk berpikir tentang subjek tersebut. Cara-cara studi yang digunakan dalam analisis  topik  ini  adalah  dengan  melakukan  penelusuran  di  dalam  buku  (pustaka) yang  terkait  dengan  metode  studi  dan  dengan  membuat  catatan  dari  makalah tersebut.  Begitupun  dengan  sumber  hukum  yang  kedua,  yang  terkait  dengan publikasi hukum, adalah produk dari hukum yang dimaksud; buku teks, dan semua jenis  produk  hukum  lainnya.  Teori  yang  digunakan  dalam  studi  ini  menghasilkan prosedur,  yang  adalah  metode  doctrinel,  sebuah  studi  tentang  hukum  yang
6 Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok  Sosiologi  Hukum  (Jakarta:  Rajawali Pers, 2012), h. 110.
7 Soerjono Soekanto, Sosiologi: Suatu Pengantar, h. 263.
8 Amirudin dan Zainul Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), h. 133.
9 Shidarta, Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi, (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2009), h. 159.

## Abdul Rahim, Misbahuddin, Kurniati, Rafi Pradipa
Pengaruh Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Terhadap Paradigma Perubahan Hukum Islam
mencakup semua manusia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Cara-cara untuk menemukan informasinya adalah melalui metode dokumenter, yang terutama involves the documentation of books with multiple opinions and theories in regards to social history.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Biografi Singkat Ibnu Qayyim
Ibn  Qayyim  al-Jauziyah  bernama  lengkap  Abu  Abdullah  Syamsuddin Muhammad bin Abu Bakar bin Ayyub bin Saad al- Damasyqy al-Jauziyah. Beliau dilahirkan pada tahun 691 H/1292 M dan wafat pada tahun 751 H/1350 M. 10 Beliau adalah seorang pemikir,  ahli  fikih  yang  bermazhab  Hanbali,  mengusai  filsafat, hadis, sejarah, dan ilmu kalam.
Ibn Qayyim banyak menimbah ilmu dari beberapa ulama besar, seperti Ali Shihab  al-Nablisi  al-Qabir,  Ibn  Taimiyah  dan  kepada  ulama-ulama  lainnya. Adapun  murid-muridnya seperti  Ibnu  Katsir,  al-Hafidz  Zainuddin  Abu  al-Fariz Abdurrahman, Syamsuddin Muhammad bin Abd Qahhar al-Nablisi, Ibn al-Hadi dan  lain-lainnya.  Dalam  kesehariannya,  Ibn  Qayyim  dikenal  sebagai  seorang wara’, tekun beribadah dan berpendirian teguh. 11
Dalam  perjalanan  hidupnya,    Ibn    Qayyim    dan    gurunya  Ibn  Taimiyah pernah  dimasukkan  dalam  penjara  disebabkan  mengharamkan  haji  ke  masjid Ibrahim.  Beliau  terkenal  berpegang teguh  dalam  membela  kemurnian  Alquran dan  hadis.  Ibnu  Qayyim  juga  menantang  keras  berbagai  paham  sufi  yang bertentangan dengan Alquran  dan hadis, seperti konsep wahdatul wujud, ittihad dan  hulul.  Menurutnya,  paham-paham  tersebut  lebih  banyak  menggunakan konsepsi akal, dan tidak jelas rujukan sumbernya. 12 Pendapatnya dipandang cukup tegas karena tidak saja bersifat kritis terhadap berbagai aliran, namun juga sering terjadi perbedaan pendapat dengan ulama-ulama fikih mazhab Hanbali.
Ibnu Qayyim berada pada periode keenam dalam pembagian tasyri. Pada periode ini ditandai dengan meluasnya fanatisme dan taklid kepada imam yang empat.  Di  sini  beliau  sebagai  sosok  pemikir  dan  pembaharu  yang  berusaha mengajak kembali berpegang teguh kepada Alquran dan al-Sunnah sebagaimana yang dilakukan oleh para ulama salaf. Beliau juga mengajak dalam bidang fikih, ilmu  kalam,  dan  tasawuf  untuk meninggalkan  perbedaan  dan  pertikaian  aliran, mengajak  kebebasan berpikir dan memahami jiwa syariah dan menjauhi taklid. Beliau  menolak  paham  fanatik  dan  taklid  dengan  membuka  pintu  ijtihad  dan kebebasan berpikir. 13
Dalam   hal   melahirkan    karya-karya    ilmiah    berupa kitab, maka beliau adalah  seorang  penulis  produktif.  Misalnya  mengenai tauhid, seperti  Syifa al-Alil fi
10 Mengenai tahun wafatnya terdapat perbedaan. Dalam kitab Dar al- Ma’arif al-Islamiyah disebutkan bahwa beliau meninggal pada tahun 1356 M. Sementara dalam kitab I’lam al-Muwaqi’in disebutkan  tahun meninggalnya  pada 1350 M.
11 Abdul  Mun’im  al-Hifny,  Mausu’at  al-Sufiyah  (Cet  I;  Kairo:  Dar  ar- Rasyad, 1992), h. 333.
12 Abdillah F. Hasan, Tokoh-tokoh Mashur Dunia Islam (Cet. I; Surabaya: Jawara, 2004), h. 227.
13 Departemen  Agama  RI,  Ensiklopedi  Islam  di  Indonesia  (Jakarta:  Direktorat  Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depag RI, 1992 ), h. 403-405.

## Abdul Rahim, Misbahuddin, Kurniati, Rafi Pradipa
Pengaruh Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Terhadap Paradigma Perubahan Hukum Islam
Masail  al-Qadha  wa  al-  Qadar  dan  Ar-Ruh.  Dalam  masalah  fikih  dan  ushul  fikih, seperti  I’lam  al-Muwaqqi’in,  Bayan  ad-Dalil  ala  Istiqna  al-Musabaqat  ‘an  at-  Tahlil. Dalam  ilmu  tasawuf,  seperti  Iddat  as-Sabirin,  dan  Al-Fawaid.  Dalam  ilmu  sejarah, seperti  Akhbar  an-Nisa,  dan  Zaad  al-Ma’ad,  serta  masih  banyak  lagi  karya-karya lainnya. 14
Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyah tentang Perubahan Hukum Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah bahwa perubahan hukum terjadi karena perubahan  fatwa.  Sedangkan  perubahan  fatwa  terjadi  perubahan  aspek-aspek yang mengitari hukum itu. Dalam kitabnya I’lam al-Muwaqqi’in, Ibnu Qayyim al- Jauziyah mengatakan:
و ةنمزلأا يرغت بسبح ىوتفلا يرغت دئاوعلا و تاينلا و لاوحلأا و ةنكملأا 15
Artinya: berubahnya  fatwa  disesuaikan  karena  adanya  perubahan  waktu,  tempat, keadaan, niat dan adat.
Teori  tersebut  berlandaskan  pada  asas  perubahan  hukum,  yang  pada prinsipnya mengacu kepada hakikat syari’at Islam yang senantiasa berfokus untuk mewujudkan  kemaslahatan  manusia.  Syari’at  dihadirkan  di  bumi  melalui  utusan tuhan  bertujuan  untuk  mewujudkan  keadilan    hukum,    kemaslahatan,    dan kebajikan.    Oleh    karena  itu,  setiap  ketentuan  atau  aturan  hukum  yang  tidak memenuhi asas  keadilan,  dipandang  bertentangan  dengan  syari’at  Islam. 16 Dengan demikian, dapat dipahami bahwa perubahan hukum menurut al- Jauziyah terjadi karena perubahan tingkat kemaslahatan. Kemaslahatan sebagai substansi  syari’at  mengalami  perbedaan  seiring  dengan  perbedaan  zaman, tempat,    situasi,  niat  dan  adat.  Hal  ini  bermakna  bahwa  terjadinya  perbedaan zaman,  tempat,  situasi,  niat  dan  adat,    menjadi    legitimasi    dan  alasan  bagi terjadinya  perubahan  hukum.  Pandangan  al-Jauziyah  menunjukkan  bahwa syari’at Islam bersifat fleksibel dan adaptif dalam merespon setiap perubahan dan perkembangan.  Sejatinya, al-Jauziyah  berpendapat  bahwa  hukum  Islam  dapat ditafsir dan diterjemahkan sesuai konteks sosial umat.
Selanjutnya, eksplorasi lebih jauh tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan hukum Islam menurut al-Jauziyah, sebagai berikut:
1. Faktor Zaman
Salah satu contoh real berubahnya suatu hukum karena faktor zaman ialah ketika  Nabi  Muhammad  saw.  berada  di  Mekkah,  kemungkaran  tidak  langsung diubah  karena  pertimbangan  zaman.  Akan  tetapi,  setelah  fath  al-Makkah  dan umat  Islam  meraih  kemenangan,  maka segala  kemungkaran  dapat  diubah. 17 Mencegah kemungkaran dalam hukum Islam adalah kewajiban bagi umat Islam,
14 Departemen Agama RI, Ensiklopedi Islam di Indonesia, h. 405.
15 Abu  Abdillah  Muhammad  bin  Abu  Bakar,  ‘Ilamul  al-Muwaqiin  ‘an  Rabb  al-‘Alamin,  Juz  I (Riyad:Dar Ibnu al-Jauziyah, 1423 H), h. 41.
16 Abu Abdillah Muhammad bin Abu Bakar, ‘Ilamul al-Muwaqiin ‘an Rabb al-‘Alamin , h. 2.
17 Abu Abdillah Muhammad bin Abu Bakar, ‘Ilamul al-Muwaqiin ‘an Rabb al-‘Alamin , h. 16.

## Abdul Rahim, Misbahuddin, Kurniati, Rafi Pradipa
Pengaruh Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Terhadap Paradigma Perubahan Hukum Islam
akan  tetapi Mekkah  di  zaman  itu  belum  memungkinkan  dilakukan  perubahan karena  belum  berada  dalam  situasi  aman.  Ketika  Islam  datang,  masyarakat Mekkah berada dalam zaman kebodohan (jahiliyah), kemungkaran, dan berbagai kejahatan  lainnya  merajalela  di  tengah-tengah  masyarakat.  Dalam  keadaan demikian, hukum Islam tidak dapat dipaksakan untuk diterapkan, tetapi melalui berbagai proses yang cukup panjang. 18
Kaitannya  dengan  perubahan  hukum,  al-Jauziyah  menunjukkan  pada kasus  pelarangan  khamar  yang  dilakukan  secara  bertahap  dengan  proses  yang panjang.  Dalam  hal  ini,  pelarangan  terhadap  khamar    dimulai    dengan menyatakan  bahwa khamar itu merupakan kebiasaan orang-orang kafir (QS  al- Nahl/16:  67).  Dilanjutkan  dengan  menyatakan  bahwa  khamar  itu  terdapat manfaat  dan  mudharat,  namun  mudharatnya  lebih  besar  daripada  unsur manfaatnya  (QS  al-Baqarah/2:  291).  Tahap  berikutnya  adalah  pelarangan mengerjakan  shalat  dalam  keadaan  mabuk  (QS  al-Nisa/4:  43).  Tahap  terakhir adalah  penegasan  bahwa  meminum  khamar  dan  perbuatan-perbuatan  tercela lainnya harus dijauhi (QS al-Maidah/5: 90).
2. Faktor Tempat
Al-Jauziyah  menjelaskan  bahwa  Nabi  Muhammad  saw.  melarang memotong  tangan  musuh   dalam   medan   perang. Larangan ini diberlakukan oleh karena peperangan tersebut terjadi di wilayah musuh. 19 Hal ini berarti bahwa segala ketentuan hukum yang ditetapkan oleh syari’at pada suatu wilayah, tidak dapat dipaksakan pemberlakuannya di wilayah lain. Dengan demikian, perbedaan tempat  dapat  berimplikasi  pada  terjadinya  perbedaan dan  perubahan  hukum. Pengaruh  faktor  tempat  bagi  terjadinya  perubahan  hukum,  juga  tampak  dalam penjelasan  al-Jauziyah  tentang  kewajiban  zakat  fitrah  berdasarkan  makanan pokok dari penduduk suatu  tempat.  Nabi saw.  menetapkan zakat fitrah  berupa satu gantang kurma atau satu gantang gandum atau satu gantang anggur kering atau  satu  gantang  keju  bagi  penduduk  kota  Madinah.  Hal  tersebut  ditetapkan oleh  Nabi  Muhammad  saw.  berdasarkan  bahwa  jenis  makanan  yang  telah disebutkan merupakan menu utama bagi penduduk Madinah. 20
Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  menurut  Ibnu  Qayyim  dibolehkan  pula mengeluarkan  zakat  fitrah  berupa  makanan  pokok  apa  saja  sesuai  dengan  apa yang berlaku pada masyarakat setempat. Maka dalam konteks masa lalu dengan konteks sekarang tentu berbeda, termasuk makanan pokok masyarakat Mekkah seperti gandum  ketika  itu,  berbeda  dengan  makanan  pokok  bangsa  Indonesia, yakni beras, begitu juga dengan daerah lainnya.

## 3. Faktor Situasi
Ibnu  Qayyim  mengkisahkan  bahwa  ‘Umar  bin  al-Khattāb  tidak memberlakukan  hukum  potong  tangan  bagi  pencuri  dalam  musim  paceklik. 21
18 Abu Abdillah Muhammad bin Abu Bakar, ‘Ilamul al-Muwaqiin ‘an Rabb al-‘Alamin , h. 16.
19 Abu Abdillah Muhammad bin Abu Bakar, ‘Ilamul al-Muwaqiin ‘an Rabb al-‘Alamin , h. 17.
20 Abu Abdillah Muhammad bin Abu Bakar, ‘Ilamul al-Muwaqiin ‘an Rabb al-‘Alamin , h. 9 - 10.
21 Abu Abdillah Muhammad bin Abu Bakar, ‘Ilamul al-Muwaqiin ‘an Rabb al-‘Alamin , h. 22.

## Abdul Rahim, Misbahuddin, Kurniati, Rafi Pradipa
Pengaruh Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Terhadap Paradigma Perubahan Hukum Islam
Sejalan  dengan  apa  yang  dikisahkan  Ibnu  Qayyim  ini,  Abbas  Mahmud  Akkad menjelaskan  lebih  lanjut  bahwa  tindakan  Umar  yang  tidak  menjatuhkan hukuman kepada pelaku pencuriaan tersebut pada dasarnya tidak meninggalkan nash  karena  pelaku  pencurian  tersebut  melakukannya  secara  terpaksa  sebagai bagian  dari  tuntutan  kelangsungan  hidup  dan  keselamatan  dari  bencana kelaparan. Dengan demikian, pelaku pencurian tersebut dianggap sebagai orang yang tidak berdosa dengan perbuatannya tersebut. 22
Hukum dasar mencuri ialah haram karena merupakan bentuk kezaliman, merugikan orang lain. Namun, dalam situasi yang mengharuskannya  melakukan pencurian yang terpaksa dilakukaknnya merupakan prilaku yang dapat di tolerir oleh syariat Islam. Karena prilaku tersebut dilakukan dalam rangka menjaga jiwa yang  merupakan  salah  satu  unsur  dari  maqasid  al-syar’iah.  Begitu  pula  dalam kaidah ushul “al-darurat tubihu al-mahdurat” yang dibuat oleh para ulama sebagai salah satu pertimbangan dalam menetapkan hukum. Tentu, kaidah ini ditetapkan bukan dengan tujuan sebagai hiasan belaka, tetapi untuk digunakan sebagaimana mestinya. Dengan  demikian  tindakan  Umar  tersebut  merupakan  langkah  yang tepat dalam penegakan hukum Islam.
4. Faktor Niat
Niat  merupakan  pondasi  utama  dan  pertama  dalam  keabsahan  suatu ibadah. Dalam defenisinya niat itu ialah al-qasdu (maksud) yang harus beriringan dengan  perbuatannya. 23 (menyengajakan  untuk  berbuat  sesuatu  disertai/ berbarengan  dengan      perbuatannya).      Kaitannya  teori  perubahan  hukum  dengan masalah niat, Ibnu Qayyim mengangkat kasus yang berkisar pada peristiwa dimana seorang suami mengatakan kepada istrinya  “jika  aku  mengizinkanmu keluar menuju kamar  mandi,  maka  jatuhlah  talakmu.”  Oleh karena  sesuatu  dan  lain  hal,  istrinya membutuhkan   kamar mandi tersebut, maka berkatalah suaminya “keluarlah”. Oleh sebagian  masyarakat  menganggap  bahwa  jatuhlah  talak      bagi  sang  istri  hanya dengan kata “keluarlah”. Sang suami kemudian mempertanyakan hal tersebut  kepada seorang  mufti.  Jawaban sang mufti menegaskan bahwa talak telah jatuh kepada sang istri dengan perkataan “keluarlah” dari sang suami. 24
Keputusan  mufti  tersebut,  oleh  Ibnu  Qayyim  dianggap  sebagai  suatu kebodohan karena kata “keluarlah” bukan dimaksudkan oleh sang suami tersebut sebagai  izin.  Tindakan  mufti  yang  menceraikan  suami  dari  istrinya  tersebut adalah hal yang tidak diizinkan oleh Allah swt. dan Rasul-Nya. Begitu pula tidak diperbolehkan  oleh  para  imam.  Kasus  yang  dihadapi  oleh  Ibnu  Qayyim  ini, merupakan  gambaran  hukum  bahwa  ketetapan  hukum  tidak  boleh mengindahkan niat dari pelaku hukum. Hal tersebut menunjukkan bahwa posisi niat  dalam  sistim  hukum  Islam  menempati  kedudukan  penting  yang  mampu merubah suatu hukum yang telah ditetapkan.
22 Abbas  Mahmud  Akkad,  At-Tafkir  Faridah  Islamiyah  (Kairo:  Nahdhah Masri. t.th.), h. 100.
23 Muhammad  Ismāil  al-Kahlāni,  Subul  al-Salām  min  Adillat  al-Ahkām (Bairut: Dar al-Fikr, 1979), h. 26.
24 Ibnu  Qayyim  al-Jauziyah,  I’lam al-Muwaqqi’in ‘an Rab al-‘Alamin,h.  44.

## Abdul Rahim, Misbahuddin, Kurniati, Rafi Pradipa
Pengaruh Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Terhadap Paradigma Perubahan Hukum Islam

## 5.  Faktor Adat
Bagi  Ibnu  Qayyim,  faktor  adat  sama  halnya  dengan  ‘urf  yang  termasuk salah  satu  faktor  dapat  merubah  hukum.  Dicontohkan  dengan  orang  yang bersumpah  untuk  tidak  mengendarai  “dabbah”. Dimana di daerah tersebut  lafadz “dabbah” sesuai dengan ‘urf (adat) yang berlaku diartikan dengan keledai. Olehnya itu,  sumpahnya  hanya  berlaku  untuk  tidak  mengendarai  hewan  yang bernama keledai. Adapun jika orang tersebut mengendarai kuda atau onta, maka tidak ada konsekuensi  hukum  baginya. 25 Begitu  pula  sebaliknya,  jika  yang  dimaksud “dabbah”    sesuai    dengan  ‘urf  (adat)  pada  daerah  lainnya  adalah  kuda,  maka sumpahnya tersebut hanya berlaku untuk hewan kendaraan yang bernama kuda. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan hukum selalu mempertimbangkan  ‘urf (adat) suatu daerah.
Lebih  lanjut  menurut  Ibnu  Qayyim,  jika  seseorang  mendatangimu  dari daerah  yang  berlainan  denganmu  dan  meminta  keputusan  hukum,  maka tanyakanlah tentang  ‘urf (adat) yang berlaku di daerahnya dan berilah keputusan hukum berdasarkan ‘urf (adat) yang berlaku di daerahnya bukan berdasarkan ‘urf (adat) yang  berlaku di daerahmu. 26 Demikian juga halnya seorang mufti  tidak dibolehkan  mengeluarkan fatwa berdasarkan ‘urf (adat) yang terjadi pada zaman yang telah berlalu. 27 Dari uraian teori perubahan hukum yang terkait dengan adat tersebut,  maka  seorang  penegak  hukum  hendaklah  selalu  mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan suatu hukum. Ini juga berarti bahwa seorang  mufti,  pembuat  dan  penegak  hukum  harus  berwawasan  luas  dan mengetahui aspek-aspek yang berpengaruh dalam penetapan hukum.

## Teori  Perubahan  Hukum  Ibnu  Qayyim  dan  Implikasinya  Pada Masyarakat
Teori  perubahan  hukum  sebagaimana  yang  dipaparkan  Ibnu  Qayyim, sesungguhnya berdasar pada realitas kehidupan masyarakat yang selalu berubah- ubah.  Setiap  masa  dari  generasi ke  generasi  tidak  sama  dengan  masa  yang dihadapi  oleh  generasi sebelum  dan  sesudahnya,  sehingga  perubahan  hukum tidak dapat terhindarkan.
Di  sisi  lain,  adanya  perubahan  hukum  tersebut  sesungguhnya  sejalan dengan  misi  ajaran  Islam  yang  senantiasa  selalu  relevan  dengan  situasi  dan kondisi masyarakat, atau  dalam istilah  lain  al-Islām  shālih  li  kulli  zaman  wa  makān. Masalah-masalah yang dimaksudkan tersebut untuk saat ini bisa saja terjadi dalam bidang  ekonomi,  seperti  bunga  bank  dan  asuransi.  Di  bidang  kemasyarakatan seperti  gerakan  emansipasi  wanita  yang  sedikit  banyaknya  berdampak  pada kehidupan rumah tangga. Di bidang politik seperti kebebasan pers dan kebebasan membentuk  partai, serta  beroposisi  terhadap  pemerintah. Esensi  perubahan hukum  yang  disebutkan,  pada  dasarnya merupakan  bahagian  kecil  dari  sekian
25 Ibn u  Qayyim  al-Jauziyah,  I’lam al-Muwaqqi’in ‘an Rab al-‘Alamin,h.  45.
26 Ibnu  Qayyim  al-Jauziyah,  I’lam  al-Muwaqqi’in  ‘an  Rab  al-‘Alamin,h.  67.  Bandingkan Muhammad  Said  al-‘Asymawy,  Jauhar  al-Islam  (Cet  III;  Kairo:  Sina, 1993), h. 29.
27 Nadiyah Syarif  al-Umry,  Ijtihad  fi  al-Islam,  Ushuluhu,  Ahkamuhu, Afatuhu (Cet.I; Beirut: Muasasah ar-Risalah, 2001 ), h. 246.

## Abdul Rahim, Misbahuddin, Kurniati, Rafi Pradipa
Pengaruh Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Terhadap Paradigma Perubahan Hukum Islam
banyak permasalahan yang konsensus hukumnya bisa saja berbeda pada zaman, tempat,  kondisi  yang  berlainan.  Untuk  itu,  diperlukan  suatu  usaha  yang  keras dalam  rangka  menyelaraskan  realitas  kehidupan  dengan  hukum  Islam  yang bersumber dan berlandaskan nash al-Qur’an dan Sunnah.
Diakui  bahwa  banyak  permasalahan  yang  muncul  saat  ini  belum menemukan  solusi  hukum  di  bidang  Islam  klasik.  Demikian  juga  beberapa persoalan,  para  ulama  sebelumnya  telah  mencapai  kesepakatan  hukum  yang dianggap  final,  namun  kenyataannya  berbeda  pendapat  karena  waktu,  tempat, dan situasi. Oleh karena itu, pintu hukum Islam harus selalu dibuka agar hukum Islam dapat menjadi hukum yang sesuai dengan segala zaman dan tempat.. 28 Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihadapi masyarakat saat ini  menandai  pesatnya  kemajuan  dunia.  Akibatnya,  umat  Islam  dewasa menghadapi  berbagai  tantangan  global  dan  isu-isu  baru  yang  belum  pernah dibahas oleh para ulama sebelumnya. Artinya, masalah baru harus diselesaikan melalui  lembaga  independen.  Ijtihad  harus  digalakkan  sebagai  sarana  belajar hukum  Islam.  Dengan  melihat  kenyataan  tersebut,  maka  ijtihad  merupakan suatu  keharusan  yang  mesti  dilakukan  sekaligus  merupakan hal  darurat  yang tidak bisa dihindari. Suatu keharusan karena dilandasi oleh nash seperti jawaban yang  diutarakan oleh Muaz bin Jabal ketika ditanya oleh Rasulullah saw. tentang tindakan yang harus dilakukannya sebagai hakim di Yaman. Begitu pula ijtihad merupakan salah satu alternatif berdasarkan kenyataan dan realita yang terjadi pada zaman sekarang ini. Dengan adanya ijtihad, maka perubahan hukum bisa saja terjadi di tengah-tengah masyarakat.
Perubahan sosial dapat disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor dari dalam (internal) dapat berupa penurunan dan peningkatan populasi, penemuan baru, revolusi manusia, munculnya konflik, dan sebagainya. Faktor eksternal dapat berupa lingkungan alam, pengaruh budaya masyarakat lain, terjadinya perang sosial. Sarjono Soekanto mengemukakan  bahwa  Arnold  M. Rose  membagi  3  bentuk teori  dalam  perubahan  hukum,  yaitu:  adanya  perubahan  hukum  dalam masyarakat  disebabkan  adanya  penemuan-penemuan  di  bidang  teknologi, adanya konflik  antara  kebudayaan,  dan munculnya gerakan sosial.
Lebih  lanjut  dijelaskan  oleh  William  F.  Ogburn  bahwa  penemuan- penemuan  di  bidang  teknologi  adalah  termasuk  faktor  yang  menyebabkan terjadinya  perubahan-perubahan  sosial.  Penemuan  baru  mempunyai  daya berkembang yang kuat dan pesat; menyangkut konflik kebudayaan dikarenakan adanya  dua  budaya  yang  saling  bersinggungan  dan  bertemu  dalam  sebuah masyarakat  yang  menyebabkan  terjadinya  perubahan  sosial  dalam  masyarakat;
28 Definisi   Ijtihad   menurut   ushuliyyin   adalah   pengerahan   segala kemampuan yang dilakukan oleh seorang mujtahid untuk mengetahui hukum- hukum  syariah  dengan  jalan  istinbath. Lihat  Abdul  Karim  Zaedan,  Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh (Cet II; Bairūt : Muassasah al- Risālah, 1987), h. 401.  Definisi ijtihad tidak terlepas dari perbedaan para ahli fikih untuk melihat perbedaan tersebut, maka rujuk pada: Nadiyah Syarif al-‘Umry, Ijtihad fi al-Islam, Ushuluhu, Ahkamuhu, Afatuhu,h. 19-28. Lihat pula Muhammad Faraj  Salim,  Al-Wajiz  fi Ushul al-Fiqh (Cet II : Kairo : al-Iman, 1965), h. 291.

## Abdul Rahim, Misbahuddin, Kurniati, Rafi Pradipa
Pengaruh Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Terhadap Paradigma Perubahan Hukum Islam
sedangkan adanya gerakan sosial dikarenakan adanya ketidakpuasan sekelompok orang  atau  masyarakat  terhadap  bidang-bidang  kehidupan  tertentu,  sehingga melahirkan gerakan yang menyebabkan ketidakamanan dan ketenteraman dalam masyarakat. Gerakan inilah yang menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan sosial dalam masyarakat dan berdampak pada hukum yang ada. 29
Akan  tetapi,  perubahan  sosial  juga  menyebabkan  perubahan  hukum, namun  perubahan  tersebut  tidak  selalu  terjadi  secara  bersamaan.  Dalam beberapa kasus, perkembangan hukum mungkin tertinggal dari perkembangan sosial  dan  budaya,  atau  sebaliknya.  Peristiwa  ini  menggambarkan ketidakseimbangan  dalam  masyarakat  yang  pada  akhirnya  akan  menimbulkan ketidakseimbangan. Hukum pada dasarnya dirancang, disetujui, dan ditegakkan oleh  sebagian  kecil  masyarakat  yang  memiliki  kekuasaan  dan  wewenang,  yang dapat berimplikasi pada kepentingan politik. Oleh karena itu, aturan hukum dan aturan  perubahan  sosial  adalah  dua  komponen  tatanan  sosial  yang  tak terelakkan.
Friedman Lawrence  sebagaimana  dikutip  Taneko pernah menyebutkan bahwa fungsi hukum dalam kehidupan bermasyarakat antara lain: 30
1. Hukum sebagai alat pengawasan/pengendalian sosial (social control)
Hukum  sebagai  alat  pengawasan  atau  alat  pengendalian  sosial  berperan memaksa  masyarakat  agar  berperilaku  sesuai  dengan  aturan  hukum  yang berlaku.  Di  sini  sebagai  pengendalian sosial, maka hukum dapat bersifat preventif  (pencegahan  terhadap  perilaku  yang  menyimpang),  dan  bersifat represif (mengembalikan keserasian yang terganggu).
2. Hukum sebagai alat penyelesaian sengketa (dispute settlement)
Sebagai  makhluk  sosial,  manusia  hidup  bersama,  dan  mau  tidak  mau  akan terjadi gesekan dan konflik yang berujung pada konflik dan konflik. Disinilah fungsi hukum berperan sebagai alat penyelesaian sengketa. Perselisihan sosial dapat  diselesaikan  secara  mandiri  dengan  bantuan  orang  lain  di  sekitarnya (konsensus), atau melalui lembaga hukum (peradilan).
3. Hukum  sebagai  alat  rekayasa  sosial  (social  engginering,  redistributive, innovative)
Kehidupan  masyarakat  senantiasa  berkembang  dan  mengalami  perubahan.
Perubahan-perubahan  ini  bisa  dikarenakan  faktor  kemajuan  ilmu pengetahuan  dan  teknologi  ataukah  faktor  budaya  dalam  masyarakat. Kaitannya dengan hukum adalah menjadi alat untuk mengubah masyarakat ke  suatu  tujuan  yang  diinginkan  bersama,  di  mana  bisa  diarahkan  untuk mengubah  pola-pola  tertentu  dalam  suatu  masyarakat.  Dalam  arti  bisa mengokohkan  suatu  kebiasaan  untuk  lebih  diyakini  dan  ditaati,  ataukah menghilangkan  suatu  kebiasaan  yang  tidak  sesuai  lagi  dengan  kondisi masyarakat,  ataukah  membentuk  suatu  kondisi  baru  yang  lebih  sesuai dengan kondisi masyarakat tertentu.
29 Soerjono Soekanto, Sosiologi: Suatu Pengantar, h. 110.
30 Soleman    B.    Toneko,    Struktur  dan  Proses  Sosial  (Cet.    II;     Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993), h. 37.

## Abdul Rahim, Misbahuddin, Kurniati, Rafi Pradipa
Pengaruh Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Terhadap Paradigma Perubahan Hukum Islam
Fungsi  hukum  di  atas  ialah  bentuk  bahwa  hukum  berperan  untuk memberikan  petunjuk  kepada  masyarakat  untuk  bagaimana  harus  bertingkah laku,  dengan  melihat  mana  sesuatu  yang  dibolehkan  oleh  hukum  dan  mana sesuatu  yang  tidak  dibolehkan  oleh  hukum.  Keberadaan  hukum  di  sini dikarenakan sifat dan watak hukum adalah mengatur tingkah laku manusia, baik dengan cara memerintah maupun cara melarang. 31
Pandangan  Ibnu  Qayyim  nampak  sejalan  dengan  pandangan  Durkheim, Rose  dan  Lawrence  bahwa  adanya  perubahan  hukum  dikarenakan    perubahan sosial    yang    terjadi di  masyarakat,  baik  itu  sebab  dari  dalam  masyarakat  itu sendiri, maupun dari luar masyarakat. Perubahan sosial dan perubahan hukum bisa  berlangsung  bersama-sama  dan  bisa  tidak  selalu  berlangsung  bersama. Dengan  kata  lain,  dalam  keadaan  tertentu  perkembangan  hukum  mungkin tertinggal  oleh  perkembangan  unsur  lainnya.  Hal  ini  berimbas  antara    kaidah hukum  dan kaidah sosial tidak bisa terhindarkan dalam sebuah masyarakat.
Faktor amkinah (tempat), al-azminah (zaman), al-ahwal (keadaan), al-niat (niat/kemauan),  dan  al-awaid  (adat)  sebagai  faktor  yang  dapat  mempengaruhi dan mengubah paradigma hukum,  sehingga  hukum  itu  bisa  tetap   dinamis, responsif dan adaptabilitas yang tinggi terhadap tuntutan perubahan- perubahan sosial yang terjadi di masyarakat.
Di  sini  hukum  adalah  sebuah  kesatuan  norma  yang  mengatur  obyek hukum (masyarakat),  dimana  masyarakat harus selalu terbuka  terhadap  suatu perkembangan.  Pada posisi ini, hukum tidak boleh stagnan dan statis sehingga akan  menimbulkan  kehidupan  masyarakat  menjadi  konstan  (tetap). Hukum diharapkan  akan  selalu  mengikuti  perkembangan  yang  terjadi  di  dalam masyarakat.  Tentunya  konteks  perubahan  hukum  dan  perubahan  sosial  yang diciptakan dalam  proses maupun hasil merupakan penggabungan identitas dan regularities  (human agency)  dengan  proses  perubahan  sosial  ke  dalam  analisis hukum terkait substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum itu sendiri, sehingga hukum di sini bisa menjadi alat pengawasan sosial, perekayasa sosial, dan alat penyelesaian sengketa sebagaimana pandangan Lawrence tentang fungsi hukum itu sendiri.
Kaitannya  dengan  hukum    Islam    itu    sendiri    tidak  terlepas  dari  posisi ijtihad sebagai dalil hukum yang mengawal keuniversalitas Islam sebagai ajaran agama  yang  shālih  li  kulli  zaman wa makān. Alquran dan hadis Nabi saw sebagai sumber-  sumber  hukum  normatif  tekstual  sangatlah  terbatas  jumlahnya, sementara  kasus-kasus  baru  yang  terjadi  di  masyarakat  terkait  bidang  hukum tidak terbatas  jumlahnya.  Di sinilah  peran  agama  sebagai  pengawal  perubahan sosial untuk kemaslahatan umat Islam itu sendiri.
Keberadaan  ulama  sebagai  pewaris  para  Nabi  sangat  berperan  dalam menggali dan menetapkan sebuah status hukum dalam  mencermati  perubahan- perubahan  sosial   yang   terjadi di masyarakat. Ibnu  Qayyim  adalah  salah  satu ulama    fikih  yang  dengan  teori  perubahan  hukumnya  telah  merumuskan
31 F. A. Arfa, Filsafat Hukum Islam (repository.uinsu.ac.id, 2007), http://repository.uinsu.ac.id/278/1/Filsafat%20Hukum%20Islamm.pdf.

## Abdul Rahim, Misbahuddin, Kurniati, Rafi Pradipa
Pengaruh Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Terhadap Paradigma Perubahan Hukum Islam
pendekatan dan metodologi hukum sesuai dengan konteks yang melingkupinya dalam merespon perubahan-perubahan sosial di masyararakat dengan menjadikan al-amkinah  (tempat),  al-azminah  (zaman),  al-ahwal  (keadaan),  al-niat (niat/kemauan),  dan  al-awaid (adat)  sebagai  faktor-faktor  pengubah  hukum dalam masyarakat.

## KESIMPULAN
Ibnu Qayyim adalah pakar hukum Islam yang pemikirannya sangat kritis, pendapatnya  dapat   diterima   dan    diterapkan   di  era  kontemporer.  Pemikiran dan  pendapatnya  yang  menonjol adalah  teorinya  tentang  perubahan  hukum. Menurutnya  ada lima faktor yang memungkinkan terjadinya perubahan hukum, yakni  al-amkinah  (tempat),  al-azminah  (zaman),  al-ahwal  (keadaan),  al-niat (niat/kemauan),  dan  al-awaid  (adat).  Kelima  faktor  ini,  kelihatannya  dapat ditujukan dalam upaya mensosialisasikan penegakan hukum di Indonesia.
Merujuk  pada  teori  perubahan  hukum  yang  dirumuskan  Ibnu  Qayyim, maka dirasakan implikasinya di tengah-tengah masyarakat era kontemporer, yakni perlunya usaha yang sungguh- sungguh melakukan ijtihad. Dengan usaha ijtihad, maka hukum Islam  menjadi  fleksibel  dan  sejalan  dengan  misi  ajarannya  sebagai rahmatan lil ‘alamin, sehingga implikasi positifnya di tengah-tengah masyarakat benar-benar  dapat  tersosialisasi  dengan  baik, dan  agar  hukum  Islam  dapat membawa rahmat kepada seluruh alam.

## Saran
Penelitian  ini  diharapkan  mampu  memberikan  manfaat  positif    bagi  para akademisi  dalam  merespon  dan  menyikapi  paradigm  hukum  yang  terjadi  dalam masyarakat sebagai makhluk social, yang keniscayaan perubahan hukum akan selalu ada  dan  terjadi  secara  nyata.Penelitian  ini  juga  diharapkan  bisa  memberi  manfaat bagi  penelitian  selanjutnya,  yang  memiliki  arah  atau  korelasi  yang  sama  dengan peneliti lakukan dalam tulisan ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Adam, P. “Hukum Islam: Konsep, Filosofi Dan Metodologi.” books.google.com, 2021. https://books.google.com/books?hl=en\&lr=\&id=0KBOEAAAQBAJ\&oi=fnd\ &pg=PR1\&dq=hukum+islam\&ots=dwSRK_O2oU\&sig=zllnyPfwVB78NWcs14 ZL6_ww89w.
Arfa, F.
A. Filsafat Hukum Islam. repository.uinsu.ac.id, 2007. http://repository.uinsu.ac.id/278/1/Filsafat%20Hukum%20Islamm.pdf.
Akkad, Abbas Mahmud. Al-Tafkir  Faridah  Islamiyah.  Kairo: Nahdhah Masri. t.th. al-‘Asymawy, Muhammad Said. Jauhar al-Islam. Cet III; Kairo: Sina, 1993 Buzama, K. “Pemberlakuan Teori-Teori Hukum Islam Di Indonesia.” Al-’Adalah, 2012. http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/300.
Departemen  Agama  RI,  Al-Qur’an  dan  Terjemahnya.  Jakarta:  Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur’an, 1992.

## Abdul Rahim, Misbahuddin, Kurniati, Rafi Pradipa
Pengaruh Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Terhadap Paradigma Perubahan Hukum Islam
Kementrian Agama RI, Ensiklopedi Islam di Indonesia. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depag RI, 1992.
Hasan, Abdillah F. Tokoh-tokoh Mashur Dunia Islam. Cet. I; Surabaya: Jawara, 2004. Al-Hifny, Abdul Mun’im. Mausu’at al-Sufiyah. Cet I; Kairo: Dar ar- Rasyad, 1992. Ibnu Qayyim  al-Jauziyah,  I’lam  al-Muwaqqi’in  ‘an  Rab  al-‘Alamin, juz III. Bairūt:
Dar al-Fikr, t.th.
Al-Kahlani, Muhammad Ismāil. Subul al-Salam min  Adillat  al- Ahkam. Bairut:  Dar al-Fikr, 1979.
Rahmatunnair.  “Responsibilitas  Hukum  Islam  di  Tengah  Perubahan  Sosial.” Makalah,  disampaikan  pada  Kajian  Rutin  FKI  Ulul  Albab  STAIN Watampone, tanggal 16 Mei 2009.
.  “Dialektika  Hukum  Islam:  Antara  Teks  dan  Realitas.”  Makalah disampaikan pada Pelatihan Epistemologi PMII Cabang Bone pada tanggal 7 Maret 2009 di Kampus STAIN Watampone.
Salim, Muhammad Faraj. Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh. Cet. II; Kairo: al-Iman, 1965. Soekanto,  Soerjono.    Sosiologi:   Suatu   Pengantar.    Jakarta:    Raja Grafindo Persada, 2009.
. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. Jakarta: Rajawali Press, 2012.
Sorokin,  Pitirim  A.  Contemporary  Sociologial  Teories.  New  York: Harper and Brother, 1928.
Toneko,  Soleman  B.  Struktur  dan  Proses  Sosial.  Cet.  II;  Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993.
‘Umry,  Nadiyah  Syarif.  Ijtihad  fi  al-Islam,  Ushuluhu,  Ahkamuhu,  Afatuhu.Cet.I; Beirut: Muasasah ar-Risalah, 2001.
Zaedan, Abdul Karim. Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh Cet. II; Bairut: Muassasah al-Risalah, 1987.