## POLITIK HUKUM PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA
Politics Law the Government Regulation a Substitute for the Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 2014 on the Election of the
Governor, Regent, and Mayor
Muhammad Jeffry Rananda Universitas Diponegoro, Semarang email: rolex_sweep_calabria@hotmail.com

## abstract
The formation of  The government regulation a substitute for the  law of the Republic  of  Indonesia  Number  1  of  2014  on  the  Election  of  Governor, Regent, and Mayor? How does the process of formation of  the government regulation a substitute for the law of the Republic of Indonesia Number 1 of 2014 on the Election of Governor, Regent, and Mayor studied in the political perspective of the law? A substitute for the law of regulation making process shows  again  that  the  law  is  a  product  of  politics.  The  fact  that  a  political institutions, that chooses to create the rule of law. Although empirically then the  law  will  be  reset  the  political  institutions.  A  substitute  for  the  law  of regulation is a Ius Constitutum as regulations on local elections. However, A substitute for the act of regulation it will not be effective because it is only temporary. A substitute for the Law of regulation attestation required then it becomes a law or made the latest Law.
Keywords: The  government  regulation  a  substitute  for  the  Law,  Legal Politics

## abstrak
Pembentukan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  1  Tahun  2014  Tentang  Pemilihan Gubernur,  Bupati,  Dan Walikota? Bagaimana proses pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2014  Tentang Pemilihan  Gubernur,  Bupati,  Dan  Walikota  dikaji  dalam  perspektif  politik hukum?  Proses  pembuatan  Perppu  tersebut  menunjukkan  kembali  bahwa hukum merupakan produk politik. Faktanya bahwa lembaga politik lah yang memili  kekuasaan  untuk  menciptakan  hukum.  Walaupun  kemudian  secara empiris  hukum  akan  kembali  mengatur  lembaga  politik  tersebut.  Perppu
tersebut  merupakan Ius  Constitutum sebagai  peraturan  tentang  pemilihan kepala  daerah.  Namun,  Perppu  itu  tidak  akan  berjalan  efektif  karena  itu hanya  bersifat  sementara.  Diperlukan  kemudian  pengesahan  Perppu  itu menjadi sebuah UU atau dibuat UU terbaru.
Kata  Kunci:  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang,  Politik Hukum

## A. Pendahuluan
E.  Utrecht  memaparkan  bahwa  politik  hukum  adalah  suatu  ilmu normatif yaitu ilmu yang menentukan hal-hal yang seharusnya ada. 1 Sesuatu yang  seharusnya  ada  dalam  bentuk  normatif  adalah  peraturan  perundang- undangan,  baik  yang  bersifat  materiil  maupun  formil.  Politik  hukum kemudian berperan untuk menentukan cara dan tujuan yang hendak dicapai dalam pembuatan ataupun pelaksanaan suatu produk hukum.
Kemudian  Satjipto  Raharjo  mengatakan  bahwa  yang  menjadi  fokus kajian  politik  hukum  adalah  : 2 1)  Tujuan  apa  yang  hendak  dicapai  dengan sistem hukum yang ada; 2) Cara-cara apakah dan yang manakah yang paling baik  untuk  bisa  dipakai  mencapai  tujuan  tersebut;  3)  Kapankah  waktunya hukum  itu  perlu  diubah  dan  melalui  cara  bagaimana  perubahan  itu dilakukan;  4)  Dapatkah  dirumuskan  suatu  pola  yang  mapan  dan  yang  bisa membantu  kita  dalam  proses  pemilihan  tujuan  serta  cara-cara  untuk mencapai tujuan tersebut. Moh. Mahfud MD selanjutnya membagi cakupan studi  politik  hukum  kedalam  tiga  hal: 3 1)  Kebijakan  negara  (garis  resmi) tentang  hukum  yang  akan  diberlakukan  atau  tidak  diberlakukan  dalam rangka pencapaian tujuan negara; 2) Latar belakang politik, ekonomi, sosial, budaya ( poleksosbud ) atas lahirnya produk hukum; 3) Penegakan hukum di dalam kenyataan lapangan.
Secara  singkat  dapat  disimpulkan  bahwa  politik  hukum  ada  sebagai sarana  untuk  menjawab  pertanyaan  tentang  politik  pembentukan  dan penegakan  hukum  yang  telah  ada  dan  hukum  yang  akan  ada.  Proses  dalam menjawab  permasalahan  di  atas  tidak  terlepas  dari  peran  pemerintah  untuk menentukan arah kebijakannya.
Ruang  lingkup  studi  politik  hukum  yang  telah  dipaparkan  di  atas, kemudian akan diaplikasikan untuk mengkaji salah satu produk hukum yaitu Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Republik  Indonesia
1 Otong Rosadi dan Andi Desmon, Studi Politik Hukum: Suatu Optik Politik Hukum , Edisi II,
(Yogyakarta: PT. Thafa Media, 2013), hlm. 6.
2 Ibid., hlm. 6-7.
3 Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia , Cet. V, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2012), hlm. 4.
Nomor  1  Tahun  2014  Tentang  Pemilihan  Gubernur, Bupati,  Dan Walikota. Pada  proses  pembentukan  dan  pengesahannya  cukup  menarik  untuk diperhatikan. Lahirnya produk hukum tersebut memunculkan dua asumsi, di satu  sisi  dapat  dipandang  sebagai  upaya  pencapaian  tujuan  negara,  di  sisi lain dipandang sebagai upaya penyelamatan nama baik pembuatnya.
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  diuraikan  di  atas,  maka dirumuskan permasalahan dalam makalah ini sebagai berikut. 1) Bagaimana analisis pembentukan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2014  Tentang  Pemilihan  Gubernur, Bupati,  dan  Walikota?  2)  Bagaimana  proses  pembentukan  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014  Tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati,  Dan  Walikota  dikaji  dalam perspektif politik hukum? Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian  hukum  normatif  atau  penelitian  hukum  kepustakaan  yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer.

## B. Pembahasan
1. Analisis  Pembentukan Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2014  Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Demokrasi  berasal  dari  bahasa  Yunani  yaitu demokratia yang terbentuk  dari  kata “demos” dan “kratos” artinya  kekuasaan  rakyat. 4 Plato menyatakan  bahwa  tujuan  negara  adalah  untuk  memajukan  kesusilaan manusia,  sebagai  perseorangan  dan  makhluk  sosial. 5 Penjelasan  Undang- Undang  Dasar  1945  menunjukkan  peran  negara  sebagai  tempat  kedaulatan rakyat  diserahkan,  di  mana  kekuasaan  tertingginya  ada  di  tangan  Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang dianggap sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. 6 Di  sisi  lain  dikenal  negara  hukum  yang  tujuannya menyelenggarakan ketertiban hukum dengan berpedoman pada hukum ( rule of  law). Serta  negara  kesejahteraan  ( welfare  state) bertujuan  mewujudkan kesejahteraan umum dalam tatanan masyarakat, dan mencapai kemakmuran serta keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya. 7
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 memang  tidak  pernah  menyebutkan  bahwa  negara  harus  menjalankan pemilihan  langsung  atau  tidak.  Jika  mengacu  pada  ketentuan  tersebut
4 Willson, N.G., Encyclopedia of Acient Greece, (New York: Routledge, 2006) hlm. 511.
5 Ellydar  Chaidi, Negara  Hukum,  Demokrasi,  dan  Konstalasi  Ketatanegaraan  Indonesia,
(Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007), hlm. 9.
6 Ismail, Sunny, Pergeseran Kekuasaan Eksekutif, (Jakarta: Aksara baru, 1986), hlm. 14.
7 Op.Cit., Ellydar Chaidir, hlm . 10.
pondasi hukum bangsa, maka pengesahan Undang-Undang Pilkada bukanlah persoalan.  Namun,  jika  mencoba  menganalisa  kebijakan  DPR  untuk mengesahkan Undang-Undang No. 22 tahun 2014 sebagai legal policy juga dinilai  merampas  hak  demokrasi  rakyat,  dan  disinyalir  sebagai  kepentingan politik suatu kelompok, dan oleh karenanya sikap untuk mengajukan Perppu No. 1 tahun 2014 adalah tepat dalam rangka melindungi kepentingan rakyat.
Untuk  menjamin  Pemilihan  Gubernur,  Bupati,  dan  Walikota dilaksanakan  secara  demokratis  sebagaimana  diamanatkan  dalam  Pasal  18 ayat  (4)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 maka kedaulatan rakyat serta demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat  wajib  dihormati  sebagai  syarat  utama  pelaksanaan  Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Namun, demokrasi tersebut tidak memiliki kepastian dilakukan secara langsung oleh rakyat atau secara perwakilan oleh DPRD.
Kedaulatan  rakyat  dan  demokrasi  tersebut  perlu  ditegaskan  dengan pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung oleh rakyat,  dengan  melakukan  beberapa  perbaikan  mendasar  atas  berbagai permasalahan pemilihan langsung yang selama ini telah dilaksanakan.
Pembentukan suatu peraturan perundang-undangan tidak hanya dilihat dari  tujuan  atau  latar  belakangnya  belaka.  Namun,  pembentukannya  harus bersesuaian  dengan  prinsip-prinsip  yang  ada.  Oleh  karena  itu,  perlu  dilihat prinsip-prinsip  apa  yang  mendasari  lahirnya  Perppu  No.  1  Tahun  2014. Banyak  asas-asas  yang  diakui  dalam  pembuatan  peraturan  perundang- undangan. Attamimi berpendapat, bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia yang patut, adalah sebagai berikut: 8 a. cita hukum Indonesia;
b. asas  negara  berdasarkan atas  hukum  dan  asas pemerintahan  berdasarkan sistem konstitusi; dan
c. asas-asas lainnya.
Lebih  lanjut  menurut  Attamimi 9 membagi  asas-asas  hukum  dalam pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi 2 (dua), yaitu; 1) asas hukum  formal;  dan  2)  asas  hukum  material.  Asas  hukum  formal  berkaitan dengan  “bagaimananya”  suatu  peraturan,  sedangkan  asas  material berhubungan  dengan  “apanya”  suatu  peraturan.  Asas-asas  formal  menurut Attamimi meliputi; 1) asas tujuan yang jelas; 2) asas perlunya pengaturan; 3) asas  organ/lembaga  yang  tepat;  4)  asas  materi  muatan  yang  tepat;  5)  asas dapatnya  dilaksanakan;  dan  6)  asas  dapat  dikenali.  Sedangkan  asas-asas material meliputi; 1) asas sesuai dengan cita hukum dan norma fundamental negara; 2) asas sesuai dengan hukum negara; 3) asas sesuai dengan prinsip-
8 Maria  Farida  Indrati  S, Ilmu  Perundang-Undangan ,  Jilid  I,  (Yogyakarta:  Penerbit:  PT. Kanisius, 2007), hlm. 254.
9 Op.Cit ., A. Hamid S. Attamimi, hlm. 335.
prinsip  negara  berdasar  atas  hukum;  dan  4)  asas  sesuai  dengan  prinsip- prinsip pemerintahan berdasarkan konstitusi.
Berdasarkan  asas-asas  formal  Perppu  No.  1  Tahun  2014  telah bersesuai  dengan  asas  organ  atau  lembaga  yang  tepat,  bahwa  berdasarkan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 yang memberikan wewenang kepada Presiden untuk membuat Perppu atas keadaan memaksa.
Pasal  2  Perppu  No.  1  Tahun  2014  mengatur  bahwa  pemilihan dilaksanakan  secara  demokrasi  berdasarkan  asas  langsung,  umum,  bebas, rahasia,  jujur,  dan  adil.  Demokrasi  yang  dilakukan  berdasarkan  Pasal  2 tersebut  mengakui  kedaulatan  rakyat  secara  absolut.  Pasal  tersebut  juga kemudian  menegaskan  bentuk  demokrasi  dalam  pemilihan  kepala  daerah secara  langsung  oleh  rakyat.  Dalam  perjalanannya,  demokrasi  dalam pemilihan  kepala  daerah  terdapat  makna  ganda,  apakah  dilakukan  secara langsung atau melalui perwakilan DPRD.
2. Politik  Hukum  Pembentukan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2014  tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
a. Proses Pembentukan Perppu No. 1 Tahun 2014
Pembatasan  kekuasaan  dikenal  dengan  teori trias  politica yang dikemukakan  oleh  Mostesqieu.  Menurut  ajaran  ini  kekuasaan  dibagi  ke dalam  tiga  bagian  yaitu:  legislatif,  eksekutif,  dan  yudikatif. 10 Kekuasaan legistalif merupakan lembaga pemerintahan untuk membuat undang-undang. Kekuasaan  eksekutif  memiliki  peran  sebagai  pelaksana  undang-undang. Sementara  itu,  kekuasaan  yudikatif  adalah  lembaga  yang  mengawasi jalannya pemerintahan dan negara secara keseluruhan. 11 Praktik di Indonesia bahwa  Presiden  bersama  DPR  yang  memiliki  wewenang  untuk  membuat undang-undang.  Sedangkan  Perppu  dibuat  oleh  presiden  dalam  keadaan memaksa berdasarkan amanat UUD 1945. Hal tersebut dapat dilihat bahwa hukum dibuat oleh pemegang  kekuasaan yang  merupakan representatif dari partai politik.
Apeldoorn  misalnya  mencatatkan,  adanya  beberapa  pengikut  paham bahwa  hukum  adalah  kekuasaan.  Pertama,  kaum  Sofis  di  Yunani  yang mengatakan keadilan adalah apa yang berfaedah bagi orang yang lebih kuat. Kedua,  Lassalle  mengatakan  konstitusi  suatu  negara  bukanlah  undang- undang  dasar  yang  tertulis  hanya  merupakan  secarik  kertas,  melainkan hubungan-hubungan  kekuasaan  yang  nyata  di  dalam  suatu  negara.  Ketiga, Gumplowics  mengatakan  hukum  berdasarkan  atas  penaklukan  yang  lemah
10 Loc. Cit., Ellydar Chaidir.
11 http://www.seputarsulut.com-Revli  Orelius  Mandagie, Pemisahan  Kekuasaan  Eksekutif,
Legislatif dan Yudikatif, diakses tanggal 12 Januari 2015.
oleh  kuat,  hukum  adalah  susunan  definisi  yang  dibentuk  oleh  pihak  yang kuat  mempertahankan  kekuasaannya.  Keempat,  sebagai  pengikut  aliran positivisme  juga  mengatakan  kepatuhan  kepada  hukum  tidak  lain  dari tunduknya orang yang lebih lemah pada kehendak yang lebih kuat, sehingga hukum hanya merupakan hak orang yang terkuat. 12
Catatan  Apeldoorn  di  atas  dapat  dilihat  secara  nyata  pada  proses lahirnya  PERPPU  No.  1  Tahun  2014.  Proses  pemilihan  Presiden  Indonesia periode  2014-1019  telah  membentuk  dua  golongan  partai  politik  yang mengadu kekuatan, yaitu Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat  (KIH).  Pemilu  yang  kemudian  dimenangkan  oleh  kekuatan  KIH. Walaupun  KIH  dalam  hal  ini  menguasai  lembaga  eksekutif,  tetapi  KMP berhasil  menguasai  lembaga  yudikatif.  Fakta  tersebutlah  yang  kemudian membuat pergulatan politik berlanjut kepada proses pembentukan peraturan perundang-undangan.
Salah  satu  produk  hukum  hasil  dari  pergulatan  politik  antara  poros KMP dan KIH adalah pembentukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati,  dan  Walikota  yang  mengatur mekanisme  pemilihan  kepala  daerah  secara  tidak  langsung  melalui  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah.  Undang-undang  tersebut  menimbulkan kontroversi di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Kedaulatan rakyat telah dicederai  oleh  undang-undang  tersebut.  Hal  itu  terbukti  karena  masyarakat sebagain  besar  menolak  pengesahan  undang-undang  yang  telah  disahkan di parlemen.  Walaupun,  UU  No.  22  Tahun  2014  tidak  bisa  dikatakan inkonstitusional.  Artinya  tidak  bertentangan  dengan  UUD  1945,  namun bertentangan dengan kehendak rakyat.
Pekerjaan  pemerintah  dan  pekerjaan  kepemimpinan  politik  harus selalu  berkaitan  dengan  memecahkan  berbagai  masalah,  memobilisasi sumber  daya,  dan  memperoleh  persetujuan  warga  negara. 13 Presiden  Susilo Bambang Yudhoyono membuat kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan  yang  timbul  akibat  UU  No.22  Tahun  2014  dengan mengeluarkan Perppu No. 1 Tahun 2014. Kebijakan yang telah diambil oleh SBY  mendapat  dukungan  dari  masyarakat,  meskipun  masih  ada  juga  yang mengritik  kebijakan  tersebut.  Ada  yang  memandang  bahwa  kebijakan tersebut  merupakan  bentuk  pencitraan  politik.  Tetapi  setidaknya  Perppu tersebut  akan  mengembalikan  kedaulatan  rakyat  untuk  berperan  dalam pemilihan kepala daerah.
Fakta  di  atas  menunjukkan  hubungan  konfigurasi  politik  dengan produk  hukum  yang  dihasilkan.  Di  negara  yang  konfigurasi  politiknya demokratis,  maka  produk  hukumnya  berkarakter responsif/populistik ,
12 Op. Cit. , Moh. Mahfud MD, hlm. 21.
13 Philippe  Nonet  dan  Philip  Selznick, Hukum  Responsif ,  terj.  Raisul  Muttaqien,  cet.  VII,
(Bandung: PT. Nusa Media, 2013) hlm. 66-67.
sedangkan  di  negara  yang  konfigurasi  politiknya  otoriter,  maka  produk hukumnya  berkarakter ortodoks/konservatif/elitis . 14 Konfigurasi  politik diartikan  sebagai  susunan  atau  kontelasi  kekuatan  politik  yang  secara dikotomis dibagi atas dua konsep yang bertentangan secara diametral, yaitu konfigurasi  politik  demokratis  dan  konfigurasi  politik  otoriter.  Pengertian konseptual dan indikator-indikator variabel bebas ini adalah: 15
1) konfigurasi  politik  demokratis  adalah  susunan  sistem  politik  yang membuka  kesempatan  (peluang)  bagi  partisipasi  rakyat  secara  penuh untuk ikut aktif menentukan kebijaksanaan umum; dan
2) konfigurasi  politik  otoriter  adalah  susunan  sistem  politik  yang  lebih memungkinkan  negara  berperan  sangat  aktif  serta  mengambil  hampir seluruh inisiatif dalam pembuatan kebijaksanaan negara.

## b. Ius Constitutum ke Ius Constituendum
Lahir  Perppu  No.  1  Tahun  2014  tidak  terlepas  dari  ketidaksesuaian cita-cita  demokrasi  Indonesia  dengan  UU  No.  22  Tahun  2014.  Masyarakat Indonesia  merasa  penting  untuk  ikut  aktif  dalam  proses  demokrasi  secara langsung.  Perppu  tersebut  juga  dilahirkan  tidak  terlepas  dari  dorongan masyarakat  untuk  kembali  memberikan  kedaulatan  penuh  dalam  proses demokrasi ke tangan rakyat.
Perppu  No.  1  Tahun  2014  sebagai Ius  Constitutum pada  pengaturan pemilihan  kepala  daerah.  Namun,  PERPPU  ini  ditetapkan  oleh  Presiden dalam  “hal  ikwal  kegentingan  yang  memaksa”  yang  harus  segera  diatasi, karena  pada  saat  itu  presiden  tidak  dapat  mengatur  waktunya  dengan  UU, yang  untuk  membentuknya  memerlukan  waktu  yang  relatif  lebih  lama  dan melalui  prosedur  yang  bermacam-macam.  Perppu  itu  jangka  waktunya terbatas (sementara), sebab secepat mungkin harus diminta persetujuan pada DPR,  yaitu  pada  persidangan  berikutnya.  Apabila  Perppu  tersebut  disetujui oleh  DPR  maka  akan  menjadi  UU,  sedangkan  kalau  tidak  maka  akan dicabut. 16
Perppu  yang  hanya  bersifat  sementara,  artinya  tidak  dapat diberlakukan  selamanya  dan  pasti  membutuhkan  pengganti  yang  lebih  kuat keberlakuannya.  Oleh  karena  itu,  Indonesia  membutuhkan  pengaturan tentang  pemilihan  kepala  daerah  ( Ius  Constituendum ).  Pengaturan  dapat dilakukan  dengan  mengesahkan  Perppu  tersebut  menjadi  sebuah  UU  atau DPR dan presiden kembali merancang UU yang baru.
Abdul  Hakim  Garuda  Nusantara  mengatakan  bahwa  bagaimanapun hukum di Indonesia harus mengacu pada cita-cita masyarakat bangsa, yakni
14 Op.Cit. , Moh. Mahfud MD, hlm. 22.
15 Ibid., hlm. 30-31.
16 Op.Cit. , Maria Farida Indrati S, hlm. 190-192.
tegaknya  negara  hukum  yang  demokratis  dan  berkeadilan  sosial. Pembangunan hukum harus ditujukan untuk mengakhiri tatanan sosial yang tidak  menindas  hak-hak  asasi  manusia,  sehingga  politik  hukum  harus berorientasi  pada  cita-cita  negara  hukum  yang  didasarkan  pada  prinsip- prinsip  demokrasi  dan  berkeadilan  sosial  dalam  satu  masyarakat  bangsa Indonesia  yang  bersatu  sebagaimana  tertuang  di  dalam  Pembukaan  UUD 1945. 17 Sajtipto Rahardjo berpendapat, pembangunan hukum harus memiliki makna  ganda.  Pertama,  sebagai  suatu  usaha  untuk  memperbaharui  hukum positif  sendiri,  sehingga  sesuai  dengan  kebutuhan  untuk  melayani masyarakat  pada  tingkat  perkembangannya  yang  mutakhir.  Kedua,  sebagai usaha  untuk  memfungsionalkan  hukum  dalam  masa  pembangunan,  yaitu dengan  cara  turut  mengadakan  perubahan-perubahan  sosial  sebagaimana dibutuhkan oleh masyarakat yang sedang membangun. 18

## C. Penutup
1. Terbitnya  Perppu  No.  1  Tahun  2014  merupakan  suatu  yang  harus dilakukan  sebagai  salah  satu  solusi  untuk  meredam  keganasan  politik yang ditunjukkan oleh KMP. Maka terlihat bahwa hukum itu merupakan tentang  kekuasaan.  KMP  bisa  dikatakan  kuat, tetapi  ada  kekuatan  yang lebih  tinggi  yaitu  presiden.  Proses  pembuatan  Perppu  tersebut menunjukkan  kembali  bahwa  hukum  merupakan  produk  politik. Faktanya  bahwa  lembaga  politiklah  yang  memiliki  kekuasaan  untuk menciptakan  hukum.  Walaupun  kemudian  secara  empiris  hukum  akan kembali mengatur lembaga politik tersebut;
2. Perppu  tersebut  merupakan Ius  Constitutum sebagai  peraturan  tentang pemilihan kepala daerah. Namum. Perppu itu tidak akan berjalan efektif karena  itu  hanya  bersifat  sementara.  Diperlukan  kemudian  pengesahan Perppu  itu  menjadi  sebuah  UU  atau  dibuat  UU  terbaru.  Apapun kemudian kebijakan negara dalam mengatur peraturan tentang pemilihan kepada  daerah  pada  waktu  berikutnya,  peraturan  tersebut  harus  sesuai dengan  cita-cita  hukum  Indonesia  serta  tidak  bisa  menindas  hak-hak asasi manusia.
17 Moh. Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi , cet. III,  (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2012), hlm. 16.
18 Satjipto  Rahardjo, Hukum  dan  Perubahan  Sosial ,  (Yogyakarta:  Genta  Publishing,  2009), hlm. 203.

## Daftar Pustaka

## A. Buku
Asshiddiqie,  Jimly  dan  M.  Ali  Safa’at,  2006, Teori  Hans  Kelsen  Tentang Hukum ,  Jakarta:  Penerbit  Sekretariat  Jenderal  dan  Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
Attamimi,  A.  Hamid  S.,  1990, Peranan  Keputusan  Presiden  Republik Indonesia  Dalam  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Negara;  Studi Analisis  Mengenai  Keputusan  Presiden  yang  Berfungsi  Pengaturan dalam kurun Waktu Peita I-Pelita IV. Disertasi, Jakarta: Pasca Sarjana UI. Chaidir,  Ellydar,  2007, Negara  Hukum,  Demokrasi,  dan  Konstalasi Ketatanegaraan Indonesia, Yogyakarta: Kreasi Total Media. Farida Indrati, Maria, 2007, Ilmu Perundang-Undangan , Jilid I, Yogyakarta: Penerbit: PT. Kanisius. Kelsen,  Hans,  1961, General  Theory  of  Law  and  State ,  New  York:  Russel and Russel. Mahfud  MD,  Moh,  2012, Politik  Hukum  di Indonesia ,  Cet.  V,  Jakarta:  PT. Raja Grafindo.
_______________,  2012, Membangun  Politik  Hukum,  Menegakkan Konstitusi , cet. III, Jakarta: PT. Rajawali Pers.
Nonet,  Philippe  dan  Philip  Selznick, Hukum  Responsif ,  terj.  Raisul Muttaqien, 2013, cet. VII, Bandung: Penerbit: PT. Nusa Media. N. G., Willson, 2006, Encyclopedia of Acient Greece, New York: Routledge. Rahardjo, Sajitpto, 2006, Ilmu Hukum , cet VI, Bandung: Citra Aditya Bakti. ______________,  2009, Hukum  dan  Perubahan  Sosial ,  Yogyakarta: Penerbit: Genta Publishing.
Rosadi,  Otong  dan  Andi  Desmon,  2013, Studi  Politik  Hukum:  Suatu  Optik Politik Hukum , Edisi II, Yogyakarta: PT. Thafa Media. Sunny, Ismail, 1986. Pergeseran Kekuasaan Eksekutif, Jakarta: Aksara Baru.
B. Internet
http://www.seputarsulut.com-Revli Orelius Mandagie, Pemisahan
Kekuasaan  Eksekutif,  Legislatif  dan  Yudikatif, diakses  tanggal  12 Januari 2015.