## Atribut Inovasi Program Besuk Kiamat Kota Surakarta
Yunita Ratna Sari, S.IP, M.Si Tutor Universitas Terbuka Email: yunitaratna36@yahoo.com

## Abstract
The use of death certificates is very importans in human life because it can be used to take care of,  insurance,  retirement  savings,  management  of  inheritance  in  the  form  of  land,  house, vehincle assets and clarity of stipulation of widow or widower status on identity cards. The low awareness  of  the  Surakarta  City  community  regarding  owernshif  of  the  death  certificate prompted the Government Surakarta City to create an innovation in public service programs, namely Besuk Kiamat atau Condolences to Send Death Certificates. The purpose of this study is to describe the attributes or characteristics of Besuk Kiamat innovation in the Surakarta City using secondary data from various literatures. Through the desk research method, this study utilizes secondary data as a literature source. The results of the study show that with Besuk Kiamat innovation can easier the community to arrange death certificates and be efficient in terms of time, human resources and cost in providing population administration services to the community.

## Keywords : public sector innovation, innovation attributes, Besuk Kiamat program

## Abstrak
Kegunaan akta kematian sangalah  penting dalam kehidupan manusia karena dapat digunakan untuk  mengurus,  asuransi,  Taspen  dan  pengurusan  warisan  berupa  aset  tanah,  rumah  , kendaraan dan penetapan kejelasan status janda atau duda dalam KTP. Rendahnya kesadaran masyarakat di Kota Surakarta terkait kepemilikan akta kematian mendorong pemerintah Kota Surakarta  menciptakan  sebuah  inovasi  program  pelayanan  publik  yaitu  Besuk  Kiamat  atau lebih  dikenal  dengan  Bela  Sungkawa  Kirim  Akta  Kematian.  Tujuan  penelitian  ini  untuk memaparkan  tentang  atribut  atau  karakteristik  inovasi  program  Besuk  Kiamat  di  Kota Surakarta menggunakan data sekunder dari berbagai literatur. Melalui metode desk research, studi ini memanfaatkan data sekunder sebagai sumber literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  dengan  adanya  inovasi  program  Besuk  Kiamat  mempermudah  masyarakat  untuk memperoleh  akta  kematian  dan  adanya  inovasi  Besuk  Kiamat  yang  dilaksanakan  di  Kota Surakarta dapat mengefisienkan waktu, tenaga dan biaya dalam pemberian pelayanan bidang administrasi kependudukan.
Kata kunci : inovasi sektor publik, atribut inovasi, program besuk kiamat

## PENDAHULUAN
Dalam UUD 1945 mengamanatkan bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar. Hal itu menegaskan setiap aparatur negara wajib  memberikan  pelayanan  yang  cepat,  murah,  mudah  diakses  dan  menjangkau  semua lapisan masyarakat. Namun  faktanya, pelayanan publik  yang diberikan  oleh aparatur  negara kepada masyarakat hingga saat ini masih buruk. Dibuktikan dengan masih banyaknya laporan pengaduan  masyarakat  mengenai  pelayanan  publik  yang  dari  tahun  ke  tahun  meningkat. Menurut data Ombudsman  RI Tahun 2017 menerima  laporan pengaduan  masyarakat  terkait maladministrasi dalam pelayanan publik sebanyak 9.446 laporan. Jumlah laporan pengaduan tersebut mengalami kenaikan sekitar 416 laporan dibandingkan dengan tahun 2016 sebanyak 9.030 laporan.(Ombudsman Republik Indonesia, 2017).

## Tabel 1 Jumlah Laporan Masyarakat Berdasarkan Instansi Terlapor Tahun 2017
Instansi Jumlah % Pemerintah Daerah 3.445 41,69 Kepolisian 1.042 12,61 Instansi Pemerintah/Kementrian 787 9,52 Badan Pertanahan Nasional 560 6,78 BUMN/BUMD 544 6,58 Lain- lain 505 6,11 Lembaga Pendidikan Negeri 435 5,26 Lembaga Peradilan 263 3,18 Perbankan 147 1,78 Kejaksaan 118 1,43 Komisi Negara/LNNS 106 1,28 Rumah Sakit Pemerintah 104 1,26 Perguruan Tinggi Negeri 84 1,02 Lembaga Pemerintah Non Kementerian 67 0,81 Tentara Nasional Indonesia (TNI) 40 0,48 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 17 0,21 Jumlah 9.446 100
Sumber : Ombudsman RI Tahun 2017
Mengacu  pada  tabel  1  menunjukkan  instansi  terbanyak  yang  dilaporkan  oleh masyarakat  yaitu pemerintah daerah sebanyak 3.445  laporan  atau 41,69 % dari total  jumlah laporan  masyarakat  sebanyak  9.446  laporan.  Adapun  substansi  laporan  tahun  2017  yang menempati  urutan  5  terbanyak  dari  9.446  laporan  yaitu  pertanahan  sebanyak  13,43  %, pendidikan sebanyak 13,07 %, Kepolisian sebanyak 12,22 %, kepegawaian sebanyak 11,51 % dan  administrasi  kependudukan  5,36  %.  Dari  kelima  subtansi  terbanyak  dilaporkan  oleh
masyarakat  yang  paling  menarik  untuk  dibahas  yakni  terkait  administasi  kependudukan. Administrasi kependudukan merupakan salah satu hal yang urgent . Karena di dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 3 berbunyi “ Setiap penduduk  wajib  melaporkan  peristiwa  penting  yang  dialaminya  kepada  instansi  pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”. Dengan  demikian,  setiap  penduduk  wajib  melaporkan  mengenai  setiap  peristiwa kependudukan  yang  dialami.  Disamping  itu,  Indonesia  sebagai  negara  hukum  memiliki kewajiban  untuk  melindungi  status  hukum  atas  setiap  peristiwa  yang  dialami  oleh penduduknya.(Erma,  2015,  p.3).  Administrasi  kependudukan  semakin  penting  karena  selalu bersentuhan dengan setiap aktivitas  kehidupan di  Indonesia, diantaranya  adalah saat Pemilu Legislatif,  Pemilu  Presiden,  Pemilu  Kepala  Daerah,  mengurus  surat-  surat  kendaraan, mengurus surat- surat tanah dan aktivitas lainnya. (Angkat, Koko Mulyanto, 2017, p.34).
Terdapat  berbagai  masalah  terkait  pelayanan  administrasi  seperti  masalah  ketepatan waktu, biaya, cara pelayanan dan pungutan liar.(Irma dan Jamaluddin, 2016, p.134). Sebagai contoh  kasus  keluhan  masyarakat  terkait  lambatnya  pelayanan  dalam  pengurusan  surat administrasi  kependudukan  di  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota  Pekanbaru. Dalam mengurus dokumen kependudukan membutuhkan waktu 3 minggu.(RiauOnline, 2017). Kemudian, adanya pungutan liar (pungli) dalam mengurus KTP dan pembuatan administrasi kependudukan lainnya. Seperti yang terjadi di Kabupaten Karawang, Jawa Barat menetapkan dua pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karawang sebagai tersangka dalam kasus pungutan liar pembuatan KTP elektronik.(Newsokezone, 2018). Masalah lainnya berkaitan  dengan  administrasi  kependudukan  yakni  adanya  calo  dalam  mengurus  dokumen administrasi  kependudukan.  Praktek  percaloan  dalam  mengurus  administrasi  kependudukan masih terjadi di beberapa daerah, seperti di Madiun, Jawa Timur. Rata- rata warga di Madiun dalam  mengurus Kartu Keluarga (KK), KTP maupun akta pencatatan sipil  lainnya meminta calo untuk menguruskannya dari awal sampai akhir disebabkan terdapat warga yang rumahnya di pinggiran jauh dari pusat pelayanan.(Surya.co.id, 2015). Omdusman RI mendapati adanya praktik pungutan liar pada pelayanan pembuatan KTP elektronik yang tersebar di 12 Provinsi antara  lain  Provinsi  Banten,  Bengkulu,  Jambi,  Jawa  Barat,  Jawa  Tengah,  Jawa  Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan,  dan  Sumatra  Selatan.(DetikNews,  2016).  Mayoritas  permasalahan  administrasi kependudukan  terjadi  di  daerah.  Hal  itu  disebabkan  karena  pengetahuan  dan  kesadaran
masyarakat  terutama  di  daerah  masih  minim,  salah  satu  diantaranya  dalam  memahami mekanisme dan teknis pengurusan administrasi kependudukan.
Kompleksnya permasalahan administrasi kependudukan yang banyak terjadi di daerah, mendorong pemerintah daerah untuk melakukan inovasi sektor publik. Inovasi sektor publik dibutuhkan  untuk  memberikan  layanan  publik  yang  lebih  mencerminkan  ketersediaan  bagi pilihan- pilihan publik dan menciptakan keanekaragamaan metode pelayanan. (Muluk, 2008, p.43). Sektor publik harus berinovasi karena tuntutan akuntabilitas, transparansi dan berbagai prinsip  good  governance  yang  menggiring  organisasi  publik  yang  berkinerja  lebih  tinggi. (Suwarno, 2008, p.23). Intinya, sektor publik harus berinovasi untuk memberikan pelayanan publik  yang  berkualitas  kepada  masyarakat  sebagai  pengguna  layanan  publik.  Tidak  hanya sektor publik yang harus berinovasi, tetapi juga pemerintah daerah harus melakukan inovasi karena pemerintah daerah sangat dekat dengan  masyarakat  yang dianggap mengetahui betul kebutuhan, keluhan dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat di tingkat daerah. (Watson, 1997,  p.  130).  Alasan  lain  yang  mengharuskan  pemerintah  daerah  berinovasi  yakni  amanat dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 386, 387 dan pasal 388 yang menjelaskan perlu adanya inisiatif untuk berinovasi oleh seluruh komponen pemerintah daerah yaitu Kepala Daerah, SKPD dan DPRD bahkan  lapisan  masyarakat. Melalui  inovasi  yang dilakukan  oleh pemerintah daerah diharapkan dapat  lebih efektif merespon masalah dan  memberikan solusi yang  tepat  terkait  dengan  masalah  yang  dihadapi  oleh  masyarakat  daerah  karena  posisi pemerintah daerah yang lebih dekat dengan masyarakat dibandingkan dengan pemerintah pusat sehingga  memiliki  kesempatan  untuk  lebih  detail  dan  mendalam  dalam  memahami permasalahan di tingkat daerah.
Salah satu inovasi pemerintah daerah yang menarik untuk dibahas yaitu program Besuk Kiamat di Kota Surakarta, Jawa Tengah. Besuk Kiamat singkatan dari Bela Sungkawa Kirim Akta Kematian sebagai salah satu program inovatif yang diciptakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta. Inovasi Besuk Kiamat mulai dilaksanakan di Kota Surakarta pada tanggal 2 Januari 2017. Besuk Kiamat meraih juara pertama dalam lomba inovasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) se- Surakarta dan mampu menyingkirkan 69 peserta lainnya.(JawaPos,  2017).  Terciptanya  inovasi  program  Besuk  Kiamat  dilatarbelakangi  oleh rendahnya kesadaran masyarakat di Kota Surakarta terhadap kepemilikan dan uploading data kependudukan.  Masyarakat  Kota  Surakarta  masih  banyak  yang  lebih  mempercayai  surat keterangan  kematian  yang  dikeluarkan  oleh  Kelurahan  dibandingkan  dengan  akta  kematian. Masyarakat  Kota  Surakarta  enggan  untuk  segera  melaporkan  peristiwa  kematian,  mengurus
akta kematian serta perubahan data kependudukan karena berbagai alasan seperti masih dalam suasana  duka,  keterbatasan  waktu,  biaya  dan  akses  ke  tempat  pelayanan  pembuatan  akta kematian yang jauh. Selain itu, proses yang lama dalam pembuatan dokumen kependudukan yang  tidak  langsung  jadi  serta  prosedur  persyaratan  yang  rumit  membuat  masyarakat  malas untuk mengurus akta kematian. Masyarakat di Kota Surakarta biasanya hanya akan mengurus dan  membuat  akta  kematian  serta  melakukan  perubahan  data  kependudukan  pada  saat membutuhkan.  Hal  tersebut  menimbulkan  kendala  ketika  keluarga  mengurus  hak  waris, tabungan,  asuransi,  pensiun,  taspen  serta  aset-  aset  peninggalan  lainnya.  Pada  tahun  2010, jumlah  akta  kematian  yang  diterbitkan  oleh  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kota Surakarta sebanyak 424 akta, mengalami penurunan di tahun 2011 sebanyak 381 akta, tahun 2012 sebanyak 891 akta, kemudian tahun 2013 sebanyak 1.336 akta dan tahun 2014 sebanyak 1.855 akta.(Surakarta Dalam Angka, 2015, p.61). Jumlah penerbitan akta kematian yang naik turun mengharuskan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta sebagai pelaksana administrasi kependudukan menciptakan program inovatif yakni Besuk Kiamat.
Inovasi  merupakan  salah  satu  aspek  penting  dalam  perkembangan  penyelenggaraan pemerintahan. Inovasi menurut Said dimaknai sebagai suatu perubahan yang terencana dengan memperkenalkan  teknologi  dan  penggunaan  peralatan  baru  dalam  lingkup  instansi.  (Said, 2007,  p.27).  Sedangkan  Hamel  dalam  (Djamaludin,  2012,  p.34)  mendefinisikan  inovasi sebagai peralihan dari prinsip- prinsip, proses dan praktik- praktik manajemen tradisional atau pergeseran dari bentuk organisasi yang lama dan memberi pengaruh yang signifikan terhadap cara sebuah manajemen yang dijalankan. Rogers (2003, p.12) menjelaskan inovasi merupakan sebuah  ide,  praktek  atau  objek  yang  dianggap  baru  oleh  individu  satu  unit  adopsi  lainnya. Sehingga, inovasi dapat dipahami sebagai pengetahuan baru, cara baru, objek baru, teknologi baru  dan  penemuan  baru.  (Suwarno,  2010,  p.10).  Pelaksanaan  inovasi  dalam  sektor  publik dikatakan  berhasil  apabila  inovasi  tersebut  merupakan  kreasi  dan  implementasi  dari  proses, produk, layanan dan metode pelayanan baru yang merupakan hasil pengembangan nyata dalam hal efisiensi dan efektivitas atau kualitas pelayanan. (Mulgan dan Alburry, 2003, p.3). Terdapat beberapa  hal  yang  perlu  diperhatikan  oleh  pemerintah  daerah  dalam  membuat  keputusan inovasi  antara  lain  (1)  apakah  inovasi  yang  akan  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah membutuhkan biaya  yang besar tetapi dengan  tingkat  ketidakpastian  yang besar, (2)  apakah inovasi  tersebut  akan  mengganggu  kehidupan  sehari-  hari  masyarakat,  (3)  apakah  inovasi sesuai  dengan  kebiasaan  dan  nilai-  nilai  kehidupan  masyarakat  dan  (5)  apakah  inovasi  sulit digunakan nantinya. (Noor, 2013, p.112).
Studi mengenai administrasi kependudukan telah banyak dibahas dan diteliti. Beberapa penelitian tentang  adminisrasi  kependudukan antara  lain pertama  (Kurnia dkk, 2018, p.272) melakukan penelitian tentang inovasi pelayanan akta kelahiran melalui e- government di Dinas Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kota  Yogyakarta.  Dari  penelitian  tersebut  menyebutkan bahwa inovasi pelayanan akta kelahiran melalui e- government di Dinas Kependudukan dan Catatan  Sipil  Kota  Yogyakarta  belum  optimal.  Hal  yang  menunjukkan  belum  optimalnya inovasi pelayanan publik yaitu (1) jumlah pengguna akta kelahiran online rendah, (2) inovasi pelayanan  yang  ditawarkan  pemerintah  terlalu  banyak,  (3)  belum  ada  petugas  khusus  yang melayani akta kelahiran online, (4) pelaksanaan pelayanan akta kelahiran online yang masih parsial  dan  (5)  ketidaktahuan  masyarakat  terkait  inovasi  pelayanan  akta  kelahiran  online. Kedua,  penelitian  tentang  inovasi  pelayanan  akta  kelahiran  anak  oleh  Dinas  Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) di Kota Surakarta,  (Rahmawati dan Suryawati, 2017, p.24), menyatakan level inovasi yaitu inovasi inkremental, sedangkan kategori inovasi yakni inovasi  sustaining.  Faktor-  faktor  yang  mempengaruhi  inovasi  pelayanan  akta  kelahiran Dispendukcapil  Kota  Surakarta  yaitu  visi,  misi,  sarana  prasarana,  sumber  daya  manusia, keuangan,  demografi,  teknologi  dan  politik.  Ketiga,  (Marselli,  dkk,  2016,  p.1)  melakukan penelitian tentang upaya penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen kependudukan di Kabupaten Kendal menurut Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan.  Dalam  penelitiannya  menunjukkan  upaya  penataan  kelembagaan  yang berkaitan  dengan  nama  dinas  dan  struktur  organisasi,  adanya  Nomor  Induk  Kependudukan, adanya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Instansi  Pelaksana.  Penertiban  merupakan  upaya  tertib  dalam  syarat  dan  pemenuhan administrasi kependudukan, administrasi direkomendasikan untuk penyelenggaraan registrasi penduduk  berupa  syarat-  syarat  dalam  pendaftaran  penduduk  dan  catatan  sipil.  Terdapat hambatan khususnya berkenaan dengan Standar Operasional dan Prosedur belum berlangsung maksimal, maka prediksi jumlah penduduk sulit dilakukan. Upaya program akta massal dengan sistem jemput bola dan diberikan secara gratis.
Penelitian  keempat  (Pravijanti  dan  Fanida,  2018,  p.1)  tentang  analisis  keberhasilan inovasi pelayanan Paket Hemat 1 (Penerbitan  Akta  Kelahiran dan Kartu Keluarga) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya menunjukkan bahwa pada inovasi pelayanan Paket Hemat 1 sudah memiliki faktor- faktor keberhasilan inovasi yang terdiri dari leadership management/ organization, risk management, human capital dan technology sehingga dapat dikatakan berhasil walaupun masih memiliki kendala dalam pelaksanaannya.  Warsito (2016,
p.8)  dalam  penelitiannya  tentang  implementasi  program  E-  Kios  sebagai  inovasi  pelayanan publik berbasis teknologi informasi di Kelurahan Kebraon Kota Surabaya menyatakan bahwa implementasi  E-  Kios  di  Kelurahan  Kebraon  masih  belum  dilaksanakan  secara  maksimal karena  faktor  disposisi,  sikap  dari  staf  peemerintah  tidak  benar-  benar  responsif  saat menerapkan E- Kios dan komunikasi E- Kios pada lingkup internal dan eksternal yang sedang dilaksanakan oleh staf di Kelurahan Kebraon dan pemerintah daerah yang terkait. Pada lingkup internal, ada staf dari Kelurahan Kebraon  yang  masih belum memahami penerapan  E- Kios dan pada lingkup eksternal, komunikasi dalam pelaksanaan program E- Kios belum berjalan dengan baik karena hanya mengandalkan pengumuman verbal melalui RT dan RW.
Dari  beberapa  penelitian  yang  telah  dibahas  dan  diteliti  sebelumnya,  penelitian  yang dilakukan oleh penulis memiliki persamaan dan perbedaan. Adapun kesamaannya yaitu sama- sama membahas tentang administrasi kependudukan dan mengambil lokasi penelitian di Kota Surakarta dapat dilihat pada penelitian kedua yang telah dipaparkan oleh penulis sebelumnya. Tetapi,  yang  menjadi  perbedaannya  dengan  kelima  penelitian  sebelumnya  yakni  kelima penelitian sebelumnya membahas tentang administrasi kependudukan dengan fokus penelitian akta  kelahiran  dan  program  inovasi  E-  Kios  dari  pemerintah  Kota  Surabaya.  Sedangkan, penulis  dalam  penelitiannya  lebih  membahas  tentang  inovasi  bidang  akta  kematian  dengan fokus atribut inovasi sektor publik. Alasan yang mendasari penulis mengambil fokus penelitian atribut inovasi sektor publik dari program Besuk Kiamat yaitu (1) jarang sekali penelitian yang membahas tentang inovasi administrasi kependudukan khususnya akta kematian, (2) penelitian mengenai  inovasi  bidang  akta  kematian  sangat  penting  dibahas  mengingat  akta  kematian sebagai  salah  satu  dokumen  yang  penting  dalam  kependudukan  karena  nantinya  akan digunakan oleh ahli waris dalam mengurus aset, tanah, taspen, status kependudukan maupun jaminan kesehatan dan (3) inovasi tidak hanya mencakup teknologi baru dan pengetahuan baru tetapi  juga  atribut-  atribut  yang  lain.  Atribut  inovasi  sektor  publik  yang  dimaksud  yakni karakteristik- karakteristik yang terdapat dalam sebuah inovasi sektor publik. Dengan atribut tersebut, maka inovasi merupakan cara baru yang menggantikan cara lama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yang dimaksud atribut inovasi sektor publik dalam penelitian ini  yaitu  karakteristik  yang  melekat  pada  inovasi  program  Besuk  Kiamat  di  Kota  Surakarta yang dapat diketahui dari keuntungan relatif, kesesuaian, kerumitan, kemungkinan dicoba dan kemudahan  diamati  dalam  pelaksanaan  Besuk  Kiamat  di  Kota  Surakarta.  Manfaat  dalam penelitian tentang Atribut Inovasi Besuk Kiamat di Kota Surakarta yaitu 1) manfaat akademik yaitu sebagai referensi bagi mahasiswa terutama yang melakukan penelitian mengenai inovasi
pelayanan  publik  dan  2)  manfaat  praktis  dalam  penelitian  ini  yakni  diharapkan  sebagai sumbangan pemikiran dan informasi bagi pemerintah Kota Surakarta beserta OPD- OPD dalam rangka meningkatkan inovasi tidak hanya bidang administrasi pendidikan tetapi juga inovasi bidang pelayanan publik yang lain.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode desk  research dengan  analisis  deskriptif. Desk research merupakan  penelitian  yang  bertujuan  untuk  mengumpulkan  data  dan  informasi dengan  bantuan-  bantuan  material  yang  terdapat  di  ruangan  perpustakaan.(Moeleong,  2009, p.82).  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  memanfaatkan  data  sekunder.  Data  sekunder merupakan data yang tersedia dalam berbagai bentuk. Biasanya data sekunder berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia. (Azwar, 2001, p.91). Sumber data sekunder dapat berasal dari berbagai kajian literatur terdiri atas publikasi data sensus dan survei nasional, publikasi  pemerintah  lainnya  serta  hasil  riset-  riset  sebelumnya.(Asra,  2014,  p.103).  Tahap pengumpulan data sekunder antara lain, pertama , mengumpulkan berbagai bahan pustaka yang akan  dipilih  menjadi  sumber  data  yang  berkaitan  tentang  tema  penelitian  ini  dan  didukung dengan  informasi  yang  relavan.  Kedua,  melakukan  pemilahan  data  sesuai  dengan  tema  dan fokus penelitian. Ketiga, menjabarkan tentang atribut inovasi program Besuk Kiamat di Kota Surakarta.

## ATRIBUT INOVASI SEKTOR PUBLIK
Inovasi  dalam  organisasi  sektor  publik  tidak  hanya  mencakup  pengetahuan  baru,  cara baru dan teknologi baru tetapi juga karakteristik- karakteristik yang lain. Karakteristik dalam sebuah  inovasi  disebut  Atribut  Inovasi.  Everette  M  Rogers  (2003,  p.219)  mengemukakan atribut inovasi sektor publik sebagai berikut :
1. Relative advantage atau keuntungan relatif
Sebuah inovasi harus mempunyai keunggulan dan nilai lebih dibandingkan dengan inovasi sebelumnya. Selalu ada sebuah nilai kebaruan yang melekat dalam inovasi yang menjadi ciri yang membedakannya dengan yang lain.
2. Compatibility atau Kesesuaian
Inovasi  sebaiknya  mempunyai  sifat  kompatibel  atau  kesesuaian  dengan  inovasi yang  digantinya.  Hal  ini  dimaksudkan  agar  inovasi  yang  lama  tidak  serta  merta dibuang  begitu  saja,  selain  karena  alasan  faktor  biaya  yang  tidak  sedikit,  namun juga inovasi yang lama menjadi bagian dari proses transisi ke inovasi terbaru. Selain
itu,  juga  dapat  memudahkan  proses  adaptasi  dan  proses  pembelajaran  terhadap inovasi itu secara lebih cepat.
3. Complexity atau kerumitan
Dengan sifatnya yang baru, maka inovasi mempunyai tingkat kerumitan yang boleh jadi  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  inovasi  sebelumnya.  Namun  demikian, karena  sebuah  inovasi  menawarkan  cara  yang  lebih  baru  dan  lebih  baik,  maka tingkat kerumitan ini pada umumnya tidak menjadi masalah penting.
4. Triability atau kemungkinan dicoba
Inovasi hanya bisa diterima apabila telah teruji dan terbukti mempunyai keuntungan atau nilai lebih dibandingkan dengan inovasi yang lama. Sehingga, sebuah produk inovasi harus melewati fase uji publik dimana setiap orang atau pihak mempunyai kesempatan untuk menguji kualitas dari sebuah inovasi.
5. Observasibility atau kemudahan diamati
Sebuah  inovasi  harus  juga  dapat  diamati  dari  segi  bagaimana  ia  bekerja  dan menghasilkan sesuatu yang lebih baik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Inovasi program Besuk Kiamat atau lebih dikenal dengan Bela Sungkawa Kirim Akta Kematian merupakan salah satu program inovatif dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta dan meraih  juara pertama dalam  lomba tingkat SKPD se- Surakarta.  Inovasi program Bela Sungkawa dilaksanakan di Kota Surakarta pada Januari 2017. Adapun atribut dalam inovasi program Besuk Kiamat sebagai berikut :
1. Relative advantage atau keuntungan relatif
Dalam pelaksanaan inovasi program Besuk Kiamat memiliki beberapa keuntungan relatif antara lain :
a. Masyarakat atau keluarga yang berduka merasakan bahwa negara (Pemerintah) hadir ditengah keluarga yang sedang berduka dengan hadir melayat, memberikan ungkapan berduka  cita  serta  menyerahkan  dokumen  kependudukan  yang  merupakan  hak  sipil masyarakat  yang berupa Akta Kematian, Kartu Keluarga (KK), KTP elektronik bagi suami/istri.
b. Masyarakat mendapat  dokumen kependudukan berupa Akta Kematian, Kartu Keluarga (KK) dengan pengurangan jiwa serta KTP elektronik bagi suami/istri dengan perubahan
status  menjadi  cerai  mati  dengan  mudah,  cepat  dan  gratis.  Masyarakat  tidak  perlu kehilangan  banyak  waktu,  tenaga  dan  biaya  untuk  mengurusnya  ke  Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta.
c. Inovasi  program  Besuk  Kiamat  menyederhanakan  prosedur  dan  memotong  waktu pemrosesan dokumen sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat.
d. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya penerbitan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan  Pencatatan  Sipil  Kota  Surakarta.  Pada  Tahun  2017,  telah  diterbitkan  sebanyak 4.220  akta,  atau  terjadi  kenaikan  sebesar  20,13%  dibandingkan  dengan  tahun  2016 yaitu sebanyak 3.513 akta. Pada bulan Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018  telah  diterbitkan  akta  kematian  sebanyak  1.616  akta.  Apabila  dibandingkan dengan penerbitan akta kematian tahun 2017, pencapaian selama kurang lebih 2,5 bulan tersebut sebanyak 38,29 %. Sedangkan apabila  dibandingkan dengan penerbitan akta kematian pada tahun 2016, yaitu sebanyak 3.513 akta, maka pencapaian di 2,5 bulan pertama tahun 2018 ini sebesar 46% dari total penerbitan akta tahun 2016.
e. Membangun  database  kependudukan  yang  valid  dan  up  to  date.  Dengan  database kependudukan yang semakin valid dan update, maka Data Pelayanan di Server Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota  Surakarta  mendekati  Data  Konsolidasi Bersih  yang  dikeluarkan  oleh  Kementerian  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia.  Data pelayanan  di  Server  Dinas  kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota  Surakarta sebanyak  562.460  jiwa.  Sedangkan  Data  Konsolidasi  Bersih  semester  2  yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri sebanyak 562.801 jiwa.
f. Pembiayaan  kepesertaan  jaminan  kesehatan  (BPJS)  dapat  terkendali.  Dengan  data kependudukan  yang  valid,  status  penduduk  yang  meninggal  di  database  menjadi meninggal  dan  tidak  aktif,  maka  status  kepesertaan  jaminan  kesehatannya  dapat dihentikan sehingga dapat menghemat keuangan negara.
g. Penetapan status dan kejelasan status hukum. Dengan penetapan status menjadi cerai mati,  maka  penduduk  (suami/istri)  mendapatkan  kejelasan  status  hukum,  sehingga dapat  digunakan  untuk  pengurusan  berbagai  layanan  publik  seperti  pengurusan warisan, pensiun, asuransi, perbankan dan administrasi  lainnya dapat berjalan  lancar karena Akta Kematian merupakan alat bukti yang otentik dan sah secara hukum.
2. Compatibility atau Kesesuaian
Dalam  pelaksanaan  inovasi  program  Besuk  Kiamat  di  Kota  Surakarta  memiliki keterkaitan dan  kesesuian dengan sebelum  adanya  inovasi program Besuk Kiamat. Sebelum adanya  inovasi  program  Besuk  Kiamat,  masyarakat  yang  anggota  keluarganya  yang  sudah meninggal  meminta  surat  kematian  dari  Kelurahan.  Setelah  adanya  inovasi  program  Besuk Kiamat  tetap  melalui  Kelurahan  sebagai  organisasi  tingkat  desa  dalam  pelaksanaan  inovasi program tersebut, tetapi terdapat perbedaan dalam alur pelaksanaannya. Jika sebelum adanya inovasi  program  Besuk  Kiamat,  masyarakat  yang  anggota  keluarganya  meninggal  meminta surat  kematian  ke  Kelurahan  kemudian  baru  ke Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kota Surakarta untuk mengurus akta kematian. Setelah adanya inovasi program Besuk Kiamat, alurnya yaitu apabila ada warga masyarakat yang meninggal, ketua RT, tetangga atau kerabat melaporkan  peristiwa  kematian  ke  Kelurahan  dengan  membawa  persyaratan.  Kemudian petugas  registrasi  akan  melakukan  entry  data  kematian  serta  melakukan  scan  berkas pendukung/persyaratan  dan  mengunggah  ke  Sistem  Informasi  Administrasi  Kependudukan (SIAK).  Kemudian  petugas  registrasi  Kelurahan  tersebut  melakukan  pelaporan  peristiwa kematian ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta melalui grup whatsapp . Setelah itu petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan melakukan verifikasi data. Apabila  data  yang  di entry serta  berkas  pendukungnya  sudah  lengkap,  maka  dinas  akan mencetak akta kematian beserta Kartu Keluarga (KK) dan KTP (apabila memiliki suami/istri) dan mengirimkannya  ke Kelurahan  yang melakukan pelaporan. Selanjutnya perwakilan dari Kelurahan melayat ke rumah duka, memberikan ungkapan bela sungkawa serta menyerahkan akta kematian, kartu keluarga (KK) beserta KTP-el tersebut kepada keluarga duka pada waktu upacara pelepasan jenazah.
Bagan 1 Alur Proses Pelaksanaan Inovasi Program Besuk Kiamat
Pemohon
Kelurahan SIAK

## 3. Complexity atau kerumitan
Kerumitan  dalam  hal  ini  dapat  diartikan  sebagai  kendala-  kendala  yang  dihadapi  dalam pelaksanaan inovasi. Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan inovasi program Besuk Kiamat antara lain kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya akta kematian, surat keterangan kematian bagi masyarakat yang meninggal di rumah , kurang lancarnya menggunakan aplikasi bagi petugas kelurahan dan jaringan internet yang tiba- tiba trouble saat pemprosesan data.

## 4. Triability atau kemungkinan dicoba
Awalnya inovasi Besuk Kiamat ini diuji cobakan di 5 Kelurahan dimana masing-masing Kecamatan ada 1 Kelurahan yang menjadi pilot project dari program ini. Pada awal sebelum pelaksanaan inovasi Besuk Kiamat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta melakukan konsolidasi internal untuk menentukan standar operasional prosedur dari program ini.  Selain  itu , juga  memetakan  kekuatan  baik  dari  sisi  SDM  dan  peratalan  serta  kendala- kendala yang kemungkinan akan dihadapi. Setelah melakukan konsolidasi internal, kemudian dilakukan  konsolidasi  eksternal  dengan  berbagai pemangku  kepentingan  yang  terlibat  yaitu Dinas Komunikasi,  Informatika, Statistika dan Persandian Kota Surakarta, Dinas Kesehatan Kota  Surakarta  serta  perwakilan  dari  5  Kelurahan  dan  Kecamatan  yang  akan  menjadi  pilot project dari inovasi program Besuk Kiamat ini secara terus menerus. Tahap selanjutnya yaitu melakukan  pengecekan  dan  ketersediaan  alat-alat  Teknologi  Informatika  (TI)  serta  jaringan yang akan digunakan untuk proses entry di Kelurahan. Kemudian, setelah semua Kelurahan siap  perangkatnya,  dilakukan  bimbingan  teknis  bagi  petugas  registrasi di  5  Kelurahan pilot project sebanyak 3 kali. Tahap selanjutnya yaitu proses uji coba program Besuk Kiamat di 5 Kelurahan  tersebut.  Selama  proses  uji  coba,  Tim  dari  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan Sipil  Kota  Surakarta  terus  melakukan  pendampingan kepada  Kelurahan  baik  dalam  proses melakukan  entry,  menginformasikan  persyaratan-persyaratan  yang harus  dipenuhi  serta menyelesaikan kendala-kendala lainnya yang dihadapi seperti jaringan dan sebagainya. Setelah
Dispendukcapil Kota Surakarta Cetak (3 in 1)
Sumber : Dokumentasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta, 2017
berjalan,  dilakukan  evaluasi  secara  terus  menerus  terhadap  kendala  dan  permasalahan  yang dihadapi oleh masing-masing pemangku kepentingan sampai ditemukan formulasi yang paling sesuai untuk pelaksanaan program inovasi ini. S etelah berhasil dengan berbagai evaluasi dan penyempurnaan,  saat  ini  program  Besuk  Kiamat  telah diterapkan  di  seluruh  Kelurahan  (51 kelurahan) di Kota Surakarta.

## 5. Observasibility atau kemudahan diamati
Inovasi program Besuk Kiamat di Kota Surakarta mudah diamati dari alur pelaksanaan inovasi tersebut dan memberikan dampak positif bagi masyarakat sebagai pengguna layanan akta kematian. Dampak positif yang diperoleh dari pelaksanaan inovasi program Besuk Kiamat bagi masyarakat yaitu efisiensi waktu, tenaga dan biaya serta melalui inovasi program Besuk Kiamat, masyarakat akan memperoleh dokumen 3 in i sekaligus yaitu Akta Kematian, Kartu Keluarga (KK) baru dengan pengurangan jiwa dan KTP suami/ istri dengan status cerai mati. Disamping itu, dokumen 3 in 1 diantarkan langsung oleh petugas Kelurahan masing- masing ke rumah duka. Inovasi program Besuk Kiamat gratis tanpa dipungut biaya. Adapun regulasi dalam  pelaksanaan  inovasi  program  Besuk  Kiamat  yaitu  Peraturan  Daerah  Nomor  1  Tahun 2010  tentang  Penyelenggaraan  Administrasi  Kependudukan  telah  diubah  Peraturan  Daerah Nomor 1 Tahun 2015 dan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Besuk Kiamat (Bela Sungkawa Kirim Akta Kematian). Banyak pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan inovasi program Besuk Kiamat yaitu :
1. Walikota Surakarta sebagai inisiator inovasi program Besuk Kiamat serta menetapkan kebijakan  pelayanan  yang  mendekatkan  dan  mempermudah  masyarakat  serta memberikan payung hukum bagi inovasi program Besuk Kiamat.
2. DPRD Kota Surakarta yang memberikan dukungan anggaran.
3. Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota  Surakarta  sebagai  pelaksana  teknis kegiatan  dengan  menyiapkan  SDM,  Sistem,  Perangkat  serta  melakukan  proses verifikasi sampai dengan cetak dokumen kependudukan.
4. Dinas  Komunikasi,  Informatika,  Statistika  dan  Persandian  Kota  Surakarta  sebagai penyedia jaringan.
5. Dinas Kesehatan dalam  hal  ini UPTD Puskesmas se-Kota Surakarta sebagai  instansi medis  yang  mengeluarkan  surat  keterangan  kematian  bagi  warga  yang  meninggal  di rumah.
6. Kelurahan  sebagai  tempat  pelaporan  peristiwa  kematian  dan  melakukan  entry  data kematian,  serta  menyerahkan  akta  kematian  yang  sudah  jadi  kepada  keluarga  duka sebagai perwakilan dari pemerintah.
7. Ketua RT/masyarakat melaporkan peristiwa kematian warganya kepada Kelurahan.
Pelaksanaan  program  ini  memerlukan  dukungan  berbagai  sumber  daya  diantaranya sebagai berikut :
a. SDM, baik petugas registrasi di Kelurahan yang menerima pelaporan, melakukan entry data  dan  mengunggah  berkas  pendukung,  petugas  di  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta yang melakukan verifikasi data, pencetakan dokumen, persetujuan  sampai  dengan  penandatanganan  dokumen  dan  pengiriman  dokumen  ke kelurahan,  tim  Teknologi  Informatika  (TI)  yang  mekakukan  pendampingan  dari  sisi sistem dan jaringan serta petugas medis yang memberikan surat keterangan kematian dari sisi medis.
b. Peralatan TI, seperti komputer, printer, scanner serta peripheral lainnya.
c. Jaringan, koneksi internet, modem serta peripheral lainnya.
d. Sistem  Informasi  Administrasi  Kependudukan  sebagai  sistem  informasi  utama  yang dipakai.
e. Keuangan, dukungan anggaran yang diberikan baik untuk pengadan blanko, pembelian tinta,  perawatan  alat-alat  TI  dan  jaringan  serta  uang  transport  bagi  petugas  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta serta petugas registrasi Kelurahan.
Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta guna memantau kemajuan serta melakukan evaluasi terhadap inovasi Besuk Kiamat yang  dilaksanakan  di  Kota  Surakarta.  Setiap  bulan  diadakan  pertemuan  dengan  pemangku kepentingan mulai dari petugas registrasi Kelurahan, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Surakarta serta Dinas Kesehatan Kota Surakarta untuk melihat progress kinerja serta menggali dan melakukan analisa terhadap permasalahan dan kendala yang terjadi serta mencari solusi untuk pemecahan masalah tersebut sehingga semakin lama inovasi yang dilaksanakan semakin mendekati kesempurnaan.

## Gambar 1
Penyerahan dokumen dalam inovasi program Besuk Kiamat dan Aplikasi SIAK

## KESIMPULAN
Pelaksanaan  inovasi  program  Besuk  Kiamat  di  Kota  Surakarta  memberikan  manfaat yang  positif  bagi  masyarakat  yaitu  efisensi  dalam  waktu,  sumber  daya  manusia  dan  biaya mengurus dokumen kematian gratis. Terdapat perubahan sebelum dan sesudah adanya inovasi program  Besuk  Kiamat  antara  lain  masyarakat  di  Kota  Surakarta  menjadi  sadar  dan  mau mengurus akta  kematian serta segera melaporkan peristiwa  kematian  ke Kelurahan. Dengan prosedur  yang  mudah  dan  tidak  berbelit-  belit  melalui  inovasi  program  Besuk  Kiamat  yang dilaksanakan  di  Kota  Surakarta  sehingga  dokumen  langsung  jadi  dan  diserahkan  kepada keluarga yang berduka pada saat upacara pelepasan jenazah.
Sumber : Dokumentasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta, 2017

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Ancok, Djamaludin. (2012). Kepemimpinan dan Inovasi. Jakarta : Penerbit Erlangga.
Angkat, Koko Mulyanto, dkk. (2018). Analisis Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kabupaten  Dairi. Jurnal  Administrasi  Publik ,
(7), (1), 34.  Retrieved from http://ojs.uma.ac.id/index.php/jap .
Antara.  (2018).  Pungli  Dalam  Pembuatan    E-  KTP,  2  Pegawai  Disdukcapil  Jadi  Tersangka.
Retrieved February 12, 2019 from
https://news.okezone.com/read/2018/11/20/525/1980207/pungli-pembuatan-e-ktp-2- pegawai-disdukcapil-jadi-tersangka .
Asra, Abuzar, dkk. (2014). Metode Penelitian Survei . Bogor : In Media.
Azwar, Saefuddin. (2001). Metode Penelitian . Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
BeritaMadiun. (2015). Malas Urus Data Adminduk di Dispendukcapil, Warga Pilih Titip Ke
Calo. Retrieved February 13, 2019 from
http://surabaya.tribunnews.com/2015/06/12/malas-urus-data-adminduk-di- dispendukcapil-warga-pilih-titip-ke-calo.

## BPS.  2015.  Surakarta  Dalam  Angka  2015.    Retrieved  February  16,    2019  from https://surakartakota.bps.go.id/publication/2015 .
Cahyono,  Sofyan.  (2017).  Program  Besuk  Kiamat  dan  Bapak  On    Raih  Penghargaan.
Retrieved February 15, 2019 from https://www.jawapos.com/jpg- today/16/12/2017/program-besuk-kiamat-dan-bapak-on-raih-penghargaan.
David Alburry Geoff Mulgan. (2003). Innovation in The Public Sector. Landon : The Mall.
Fida Ul Haq, Muhammad. (2016). Ombudsman Temukan Pungli di Pembuatan e- KTP di 12
Provinsi.    Retrieved  February  14,    2019  from https://news.detik.com/berita/d- 3339165/ombudsman-temukan-pungli-di-pembuatan-e-ktp-di-12-provinsi .
Jamaluddin  dan  Irma  Suryani.  (2016).  Pelayanan  Administrasi  Kependudukan  Pada  Kantor Kecamatan Pattallssang Kabupaten Gowa. Jurnal Office, Jurnal Pemikiran Ilmiah dan Administrasi Perkantoran, (2), (2), 134. Retrieved from https://ojs.unm.ac.id/jo/article/view/2918 .
J Watson, Douglas. (1997).  Innovative Governments: Creative Approaches to Local Problems.
New York : Greenwood Publishing Group.
Kurnia Putri, Eko dkk. (2018). Inovasi Pelayanan Akta Kelahiran Melalui E- Government di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta. JURNAL NATAPRAJA Kajian Ilmu Administrasi Negara,
(6), (1), 272 . Retrieved from https://journal.uny.ac.id/index.php/natapraja/article/view/20740 .
Marselli,  Aldila  dkk.  (2016).  Upaya  Penataan  dan  Penertiban  dalam  Penerbitan  Dokumen Kependudukan  di  Kabupaten  Kendal  menurut  Undang-  Undang  Noor  24  Tahun  2013 tentang  Administrasi  Kependudukan. DIPONEGORO  LAW JURNAL ,  (5),  (3),  1. Retrieved from http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/ .
Moleong,  Lexy  J.  (2009).  Metode  Penelitian  Kualitatif  Edisi  Revisi.  Bandung  :  Remaja Rosdakarya.
Muluk.  Khairul,    (2008).  Knowledge  Management  Kunci  Sukses  Inovasi  Pemerintahan Daerah. Malang : Bayu Media Publishing.
Noor, Irwan. (2013). Desain Inovasi Pemerintahan Daerah. Malang : UB Press.
Ombudsman  RI.  (2017).    Laporan  Tahunan  2017.  Retrieved  February  10,  2019  from http://ombudsman.go.id/produk .
Pravijanti,  Vania  dan  Eva  Hany  Fanida.  (2018).  Analisis  Keberhasilan  Inovasi  Pelayanan PAKET  HEMAT  1  (Penerbitan  Akta  Kelahiran  dan  Kartu  Keluarga)  di  Dinas Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kota  Surabaya.  Publika,  (6),  (4),  1.  Retrieved  from http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/publika/issue/current .
Rahmawati, Erin dan Retno Suryawati. (2017). Inovasi Pelayanan Akta Kelahiran Anak oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) di Kota Surakarta. J urnal Wacana  Publik, (1),  (3),  24.  Retrieved  from https://jurnal.uns.ac.id/wacana- publik/article/view/18002 .
Rogers. Everett M.  (2003). Diffusion of  Innovations 5 th edition. New York : Free Press.
Said, M. Mas’ud. (2007). Birokrasi di Negara Birokratis. Malang : UMM Press.
Suwarno. Yogi,  (2010). Inovasi Sektor Publik. Jakarta : STIA LAN Press.
Warsito,  Herfina  Tedjo.  (2016).  Implementasi  Program  E-  Kios  sebagai  Inovasi  Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi di Kelurahan Kebraon Kota Surabaya. Kebijakan dan Manajemen Publik, (4), (2),
8.
Retrieved from http://journal.unair.ac.id/KMP@kebijakan-dan-manajemen-publik .
Widya  Lestari,  Erma.  (2015).  Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Administrasi  Kependudukan (Kajian pada Pengurusan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil  Kota Surabaya).
Publika ,
(3), (6), 3.
Retrieved from
http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index/php/publika/article/view/12097 .
Yani,  Indri.  (2017).  Warga  Menguluh  Urus  Berkas  di  Dusdukcapil  Terasa  Berbelit-  belit.
Retrieved February 11, 2019 from http://www.riauonline.co.id/riau/kota- pekanbaru/read/2017/10/12/warga-mengeluh-urus-berkas-di-disdukcapil-terasa- berbelit-belit.
.