Vol. 2 No. 1  Januari 2020

## 76
TINJAUAN  YURIDIS TERHADAP  UJARAN KEBENCIAN  ( HATE SPEECH )  DI MEDIA SOSIAL DIKAITKAN  DENGAN KEBEBASAN BERPENDAPAT  DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG  PERUBAHAN  ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN  2008 TENTANG  INFORMASI DAN TRANSAKSI

## ELEKTRONIK
Heri Gunawan herigunawan@unikom.ac.id

## Abstrak
Kehadiran  internet  dengan  berbagai  media  sosial  yang  ada saat ini dan digunak an oleh masyarak at  membawa berbagai dampak , baik  dampak  positif maupun dampak  negatif, salah satu dampak  negatif diantaranya adalah beredarnya berbagai informasi yang tidak  benar dan menyesatk an,  termasuk   ujaran  k ebencian (hate speech) di dunia maya. Setiap orang pada dasarnya mempunyai k ebebasan untuk  mengeluark an pendapat, baik  secara lisan maupun tulisan.  Setiap  orang,  dalam  menyampaik an  pendapatnya    tidak     boleh  mengungk apk an k ebencian  terhadap  satu  suk u,  ras,  agama  atau  golongan  tertentu .  Permasalahan  yang diangk at dalam penulisan jurnal ini antara lain adalah : 1) Bagaimana upaya pencegahan dan  penanganan  yang  dilak uk an  o leh  aparat  penegak   huk um  terk ait  dengan   marak nya ujaran k ebencian (hate speech) yang beredar di media sosial; dan 2) Bagaimana penerapan penegak k an huk um  pada para pihak  yang menyebark an ujaran k ebencian di media sosial dik aitk an  dengan  k ebebasan  berpen dapat  dan  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016 tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transak si Elek tronik . Penelitian dilakukan secara desk riptif analitis dan diharapk an mampu menggambark an  berbagai  hal terk ait dengan  tinjauan yuridis mengenai ujaran k ebencian (hate speech) di media sosial dik aitkan dengan kebebasan berpendapat dan Undang -Undang Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  atas  Undang -Undang  Nomor  11  Tahun  2008 tentang  Informasi  dan  Transak si  Elek tronik .  Metode  pendek atan  yang  digunak an adalah secara yuridis normatif. Pengumpulan data dilak uk an baik  dengan studi dok umen maupun dengan  melak uk an  wawancara.  Analisis  data  dilak uk an  dengan  metode  analisis  yuridis k ualitatif.  Kesimpulan  yang  diambil  dari  penelitian  ini  adalah  :  1)    Kepolisian  Negara Republik  Indonesia (Polri) sebagai salah satu aparat penegak hukum dapat melak ukan upaya pencegahan berupa tindakan  preventif;  dan 2) Apabila tindak an pencegahan atau preventif tidak  dapat menyelesaik an berbagai permasalahan yang timbul dari ujaran k ebencian mak a anggota Kepolisian Negara Republik  Indonesia (Polri) sebagai salah satu aparat penegak huk um  dapat    melak uk an  penegak k an  huk um   yang merupak an tindak an represif dengan mengacu pada beberapa peraturan perundang -undangan yang ada.
Kata Kunci : Ujaran Kebencian (Hate Speech), Media Sosial, Kebebasan Berpendapat

## PENDAHULUAN
Teknologi,  terutama  teknologi  informasi,  saat  ini  berkembang  sangat  cepat. Kehadiran  internet  dengan  berbagai  media  sosial    yang  saat  ini  ada  dan  digunakan oleh  masyarakat    membawa  berbagai  dampak,  baik  dampak positif maupun dampak negatif.  Dampak  positif    diantaranya  media  sosial  membuat  manusia    dapat
Vol. 2 No. 1  Januari 2020

## 77
berkomunikasi  dengan  sangat  cepat.  Dampak negatif diantaranya berbagai informasi yang  tidak  benar,  menyesatkan,  termasuk  ujaran  kebencian  ( hate  speech )  banyak beredar di dunia maya.
Setiap  orang  pada  dasarnya  mempunyai  kebebasan  untuk  mengeluarkan pendapat, baik secara lisan maupun tulisan.  Kebebasan berpendapat merupakan  Hak Asasi Manusia.  Hal ini ditegaskan dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan, bahwa :
“Kemerdekaan  berserikat  dan  berkumpul,  mengeluarkan  pikiran  dengan  lisan dan tulisan  dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”
Kebebasan  untuk  menyatakan  pendapat,  ditegaskan  lebih  lanjut  dalam  Pasal 28E  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  1945  Amanden  Kedua,  yang  menyebutkan bahwa :
“Setiap orang berhak atas kebebasan  berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”.
Berkaitan dengan perkembangan teknologi informasi dan berbagai media sosial yang  ada,  konstitusi  mengatur  kebebasan  berpendapat  melalui  berbagai  saluran informasi  yang  ada seperti yang ditegaskan dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Kedua yang menyebutkan, bahwa :
“Setiap  orang  berhak  untuk  berkomunikasi  dan  memperoleh  informasi untuk  mengembangkan  pribadi  dan  lingkungan  sosialnya,  serta  berhak untuk  mencari,  memperoleh,  memiliki,  menyimpan,  mengolah  dan menyampaikan  informasi  dengan  menggunakan  segala  jenis  saluran yang tersedia”.
Masyarakat  saat  ini  banyak  yang  menggunakan  berbagai media sosial untuk menyatakan  pendapat.  Kebebasan  berpendapat  memang  merupakan  salah satu Hak Asasi  Manusia.  Hak  Asasi  Manusia  di  Indonesia  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak Asasi Manusia.  Pengertian Hak Asasi Manusia disebutkan  dalam  Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang Hak Asasi Manusia, yang menyebutkan bahwa :
“Hak  Asasi  Manusia  adalah  seperangkat  hak  yang  melekat  pada  hakikat  dan keberadaan  manusia  sebagai  makhluk  Tuhan  Yang  Maha  Esa  dan  merupakan anugrah-Nya  yang  wajib  dihormati,  dijunjung  tinggi  dan  dilindungi  oleh  negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan hakikat dan martabat manusia”.
Kebebasan  berpedapat  diatur  dalam  Pasal  23  ayat  (2)  Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyebutkan  bahwa:
“Setiap  orang  bebas  untuk  mempunyai,  mengeluarkan  dan menyebarluaskan  pendapat  sesuai  hati  nurani  secara  lisan  atau  tulisan melalui  media  cetak  maupun  elektronik  dengan  memperhatikan  nilai-
Vol. 2 No. 1  Januari 2020

## 78
nilai  agama,  kesusilaan,  ketertiban,  kepentingan  umum  dan  keutuhan negara”.
Berdasarkan  ketentuan  dalam  pasal  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa kebebasan  berpendapat  dibatasi  oleh  kebebasan  orang  lain  dan  berbagai  nilai    serta norma, oleh karena itu seseorang dalam menyatakan pendapat tidak boleh melanggar hak  asasi  orang  lain.  Setiap  orang,  dalam  menyampaikan  pendapatnya    tidak   boleh mengungkapkan    kebencian  terhadap  satu  suku,  ras,  agama  atau  golongan  tertentu karena  hal tersebut dapat dikategorikan dengan menyebarkan ujaran kebencian ( hate speech ).
Ujaran  kebencian  umumnya  ditujukan    baik  pada  individu  maupun sekelompok  masyarakat  yang  berbeda  dengan  penyebar  ujaran  kebencian,    baik berbeda suku, agama, ras, etnis dan lain-lain. Oleh karena itu ujaran kebencian dapat dikategorikan  sebagai  suatu  tindakan    yang bersifat diskriminatif.  Pemerintah, untuk mencegah  dan  menanggulangi  permasalah  yang  bersifat  diskriminatif  mengeluarkan Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2008  tentang  Penghapusan  Diskriminasi Ras dan Etnis.
Apabila  tidak  dapat  dicegah  dan  ditangani  dengan  baik  maka  segala  tindakan yang  bersifat  diskriminatif    dapat  menimbulkan  konflik  sosial.  Hal  ini  menjadi  salah satu  pertimbangan  dari    diundangkanannya  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2012 tentang Penanganan Konflik sosial.  Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial,  menegaskan bahwa :
“Konflik  Sosial,  yang  selanjutnya  disebut  Konflik, adalah perseteruan dan/atau benturan  fisik  dengan  kekerasan  antara  dua  kelompok  masyarakat  atau  lebih yang  berlangsung  dalam  waktu  tertentu  dan    berdampak  luas  yang mengakibatkan  ketidakamanan  dan  disintegrasi  sosial  sehingga  mengganggu stabilitas  nasional dan menghambat pembangunan   nasional”.
Salah satu lembaga yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat  adalah  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  (POLRI).  Payung hukum ( the  umbrella  provision )  yang  mengatur  tentang  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  adalah  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara Republik Indonesia.   Pasal 1 angka 1 Undang-Undang  Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian  Negara Republik Indonesia menyatakan, bahwa :
“Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi  sesuai dengan peraturan perundang-undangan“.
Fungsi  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  ditegaskan  dalam  Pasal  2 Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  Tentang  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  menyatakan,  bahwa  “Fungsi  kepolisian  adalah  salah  satu  fungsi pemerintahan  negara  di  bidang  pemeliharaan  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat, penegakan hukum,  perlindungan,  pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat“.
Metode Penelitian
Vol. 2 No. 1  Januari 2020

## 79
Penelitian  dilakukan  secara  deskriptif  analitis,  yaitu  dengan  mendeskripsikan berbagai  fakta,  baik  berupa  data  sekunder  bahan  hukum  primer  seperti,  Undang- Undang  Dasar  1945,  Undang-Undang  Nomor    39  Tahun  1999  tentang  Hak    Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2008  tentang  Penghapusan Diskriminasi  Ras  dan  Etnis,  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2012  tentang Penanganan  Konflik  Sosial,  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik,  Peraturan  Kapolri  Nomor  8  Tahun  2015  tentang  Teknis Penanganan  Konflik  Sosial  dan  SE  Kapolri  Nomor  :  SE/6/X/2015  tentang Penanganan  Ujaran  Kebencian/ Hate  Speech , data sekunder bahan sekunder, antara lain  adalah pendapat para ahli dan, hasil  penelitian,  serta bahan hukum tersier.

## PEMBAHASAN
Indonesia  merupakan  negara  hukum  berdasarkan  Pancasila  yang  mempunyai tujuan  untuk  menciptakan  ketertiban  umum dan masyarakat adil dan makmur secara spiritual  dan  materil.  Hal  ini  sejalan  dengan  konsep  negara  kesejahteraan  ( welfare state ).  Dasar konstitusional yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum terdapat  dalam  Pasal  1  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  1945  Amandemen  Ketiga yang  menyatakan  bahwa  Indonesia  adalah  negara  hukum.  Hal  ini  berarti  bahwa Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  adalah  negara  yang  berdasarkan  hukum ( rechtstaat ) dan bukan negara yang berdasarkan kekuasaan belaka ( machtstaat ) dan pemerintahan  berdasarkan  sistem  konstitusi  (hukum  dasar),  bukan  absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).
Salah  satu  ciri  negara  hukum  adalah  adanya  konstitusi  atau  undang-undang dasar.  Menurut  Sri  Soemantri,  tidak  ada  satupun  negara  di  dunia  yang  tidak mempunyai  konstitusi. Negara dan konstitusi bagaikan dua sisimata uang, merupakan dua  lembaga  yang  tidak  dapat  dipisahkan  satu  sama  lain.  UUD  1945  merupakan konstitusi  Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Mien  Rukmini  menyebutkan  bahwa  suatu  negara  hukum  minimal  mempunyai ciri-ciri  sebagai berikut 1 .
1. Pengakuan dan perlindungan  hak asasi manusia.
2. Peradilan  yang  bebas  dan  tidak  memihak,  tidak  dipengaruhi  oleh suatu kekuasaan/kekuatan apapun.
3. Legalitas  dari  tindakan/pemerintah  dalam  arti  tindakan  aparatur negara yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Setiap  negara  memiliki  tujuan  tertentu  yang  ingin  dicapai.  Tujuan  yang ingin dicapai  oleh  pemerintah  Indonesia  salah  satunya  adalah  memberikan  perlindungan
1 Mien Rukmini, Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tak  Bersalah dan Asas Persamaan  Keduduk an  dalam  Huk um  pada  Sistem  Peradilan  Pidana  Indonesia, Alumni, Bandung, 2003,  Hlm.  22.
Vol. 2 No. 1  Januari 2020

## 80
bagi  seluruh  warga  negara  Indonesia.  Hal  ini  terlihat  dalam  Pembukaan  Undang- Undang Dasar 1945 alinea keempat yang menyatakan, bahwa :
“...  kemudian  daripada  itu  untuk  membentuk  suatu  Pemerintahan  Negara Indonesia  yang  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum... “ Berdasarkan Pembukaan UUD 1945 alinea keempat tersebut maka pemerintah Indonesia   harus   berusaha   semaksimal   mungkin untuk memberikan perlindungan dan  rasa  aman  kepada  seluruh  rakyat  Indonesia.  Aman  mengandung  makna  bebas dari  bahaya,  ancaman  dari  luar  negeri  dan  gangguan  dari  dalam  negeri.  Aman  juga mencerminkan keadaan tentram, tidak ada rasa takut dan khawatir.
Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  (Polri)  merupakan  salah satu  lembaga yang  mempunyai  tugas  untuk  memelihara  keamanan  dan  ketertiban  dalam masyarakat. Hal ini ditegaskan dalam   Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian  Negara Republik Indonesia menyatakan, bahwa :
(1)   Kepolisian  Negara Republik Indonesia merupakan alat negara  yang berperan  dalam  memelihara  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat, menegakkan  hukum,  sertta  memberikan  perlindungan,  pengayoman dan  pelayanan  kepada  masyarakat  dalam  rangka  terpeliharanya keamanan dalam negeri.
(2) Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  adalah  Kepolisian  Nasional yang  merupakan  satu  kesatuan  dalam  melaksanakan  peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
Berkaitan  dengan  fungsi  kepolisian,  maka  tugas  pokok  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia  berdasarkan  Pasal  13  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002 Tentang Kepolisian  Negara Republik Indonesia,  adalah :
1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakkan hukum.
3. Memberikan  perlindungan,  pengayoman  dan  pelayanan  kepada masyarakat
Keamanan  dan  ketertiban  di  Indonesia  akhir-akhir  ini  seringkali  terganggu dengan banyaknya ujaran kebencian ( hate speech ). Hal ini  mendapat perhatian yang sangat  besar  dari  masyarakat,  karena  penyebaran  ujaran  kebencian  ( hate  speech ) menimbulkan  keresahan  pada  masyarakat  dan  dapat  menimbulkan  disintegrasi bangsa.
Ujaran  kebencian    merupakan  tindakan  yang  merendahkan    harkat  dan martabat  manusia  dan  lebih  jauh  lagi  dapat mendorong timbulnya kebencian kolektif, pengucilan, diskriminasi, kekerasan dan bahkan dapat mengarah pada genocide/etnic cleansingi. Ujaran  kebencian  ( hate speech)  di  Indonesia    jika  dibiarkan  dapat merongrong  kesatuan  dan  persatuan  bangsa  Indonesia  yang  ber- Bhinneka  Tungga Ika , Unity in Diversity, kesatuan dalam keragaman.
Ujaran  kebencian  dapat  berupa    tindak  pidana  yang  tercantum  dalam  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  maupun  ketentuan  pidana  lainnya  di  luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Bentuk-bentuk  ujaran  kebencian  antara  lain  adalah  1)  penghinaan;  2) pencemaran  nama  baik;  3)  penistaan;  4)  perbuatan  tidak  menyenangkan;  5)
Vol. 2 No. 1  Januari 2020

## 81
memprovokasi;  6)  menghasut;  7)  penyebaran  berita  bohong,  dan  semua  tindakan lainnya  yang  bertujuan  atau  berdampak  pada  tindakan  diskriminasi,  kekerasan, penghilangan  nyawa dan/atau konflik sosial.
Tujuan seseorang atau sekelompok orang untuk menyebarkan ujaran kebencian diantaranya  adalah  untuk  menghasut  dan/atau  menyobarkan kebencian pada individu atau kelompok masyarakat tertentu yang tergabung dalam  beberapa  komunitas yang pada umumnya dibedn berdasarkan  beberapa aspek, diantaranya : 1) suku; 2) agama; )  akar  keagamaan;  4)  keyakinan/kepercayaan;  5)  ras;  6)  antar  golongan;  7)  warna kulit;  8) etnis; 9) gender ; 10) kaum difabel (cacat) dan 11) orientasi seksual.
Ujaran kebencian ( hate speech ) dapat dilakukan di berbagai media, antara lain : 1)  dalam  orasi  kegiatan  kampanye; 2) spanduk atau banner; 3) jejaring media sosial; 4)  penyampaian  pendapat  di  muka  umum  (demonstrasi); 5) ceramah keagamaan; 6) media massa (baik cetak maupun elektronik); dan 7) pamflet.
Penyebaran  ujaran  kebencian  di  berbagai  media  sosial    bertentangan  dengan ketentuan  dalam  Pasal  3  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang Informasi dan  Transaksi  Elektronik yang menyebutkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan  transaksi  elektronik  dilaksanakan  berdasarkan  asas  kepastian  hukum,  manfaat, kehati-hatian,  itikad  baik dan kebebasan memilih  teknologi  atau netral teknologi.
Ujaran  kebencian  pada  umumnya  ditujukan  pada  individu  atau  sekelompok orang    yang  berbeda  dengan  pihak  yang  menyebarkan  ujaran  kebencian.  Hal  ini tentunya  merupakan  suatu  tindakan  yang  bersifat  diskriminatif  dan  bertentangan dengan  konstitusi    yang  menegaskan  bahwa    setiap  warga  negara  mempunyai kedudukan yang sama  di dalam hukum  dan berhak atas perlindungan terhadap setiap bentuk  diskriminasi  ras  dan  etnis.  Diskriminasi  ras  dan  etnis  dalam  kehidupan bermasyarakat merupakan hambatan bagi hubungan kekeluargaan, persaudara ujaaan, persahabatan,  perdamaian,  keserasian,  keamanan,  dan  kehidupan  bermata pencaharian  di  antara warga negara yang pada dasarnya selalu hidup berdampingan. Kondisi  masyarakat  Indonesia,  yang  berdimensi  majemuk  dalam  berbagai  sendi kehidupan,  seperti  budaya,  agama,  ras  dan  etnis,  berpotensi  menimbulkan konflik.   Untuk  menjamin  tidak  terjadinya  konflik  dan  diskriminasi  maka  Pemerintah Indonesia  membentuk  sebuah  Undang  undang Nomor  40  tahun  2008  tentang Penghapusan Diskriminasi  Ras dan Etnis. 2
Ujaran  kebencian  berpotensi  menimbulkan  konflik  sosial  dan  tindakan diskriminasi,  kekerasan  dan/atau  penghilangan  nyawa,  oleh  karena  itu  ujaran kebencian  harus  segera  ditangani  secara  efektif  dan  efesien  serta    berdasarkan ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  mengingat  bahwa  negara Republi  Indonesia  adalah  negara  hukum  di  mana  dalam  negara  hukum  maka  setiap
2 http://www.referensielsam.or.id, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang  Penghapusan  Diskriminasi  Ras  dan  Etnis, Diakses  pada  hari  Senin,  30 Januari 2017,  pukul  21.26 WIB.
Vol. 2 No. 1  Januari 2020

## 82
tindakan  pemerintah  harus  berdasarkan  hukum  atau  peraturan  perundang-undangan yang berlaku.
Kapolri,  melalui  Surat  Edaran  Kapolri  Nomor  :  SE/6/X/2015  tentang Penanganan  Ujaran  Kebencian/ Hate  Speech memerintahkan  kepada  jajarannya untuk benar-benar memahami dan mengetahui berbagai bentuk ujaran kebencian. Hal ini  sangat  penting  untuk  dimiliki  oleh  seluruh  personil  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  (Kapolri)    yang  merupakan  aparat  negara  yang  mempunyai  tugas  untuk memelihara  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat,  menegakkan  hukum  serta memberikan  perlindungan  dan  pengayoman  kepada  seluruh  masyarakat.  Aparat Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  (Polri)  dapat  mengambil  tindakan  yang  tegas untuk  melakukan  berbagai  upaya  pencegahan  sedini  mungkin  sebelum  ujaran kebencian tersebut menimbulkan  berbagai tindak pidana.
Tindakan  preventif  yang  dilakukan  oleh  aparat  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia (Polri), antara lain adalah mengharuskan :
1. Setiap  tindakan  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia    harus memiliki  pengetahuan  dan  pemahaman  mengenai  bentuk-bentuk ujaran kebencian yang timbul  di masyarkat.
2. Seluruh   personil Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) harus mempunyai  pengetahuan  dan  pemahaman  mengenai    bentuk-bentuk ujaran  kebencian  dan  akibat  yang  ditimbulkannya  sehingga diharapkan    dapat  lebih  responsif    terhadap  berbagai  gejala  yang timbul  di  masyarakat  yang  berpotensi  menimbulkan  tindak  pidana ujaran kebencian.
3. Setiap  anggota  polri  agar  memiliki  pengetahuan  dan  pemahaman mengenai bentuk-bentuk ujaran  kebencian  yang  timbul  di masyarakat.
4. Setiap  anggota  polri  agar  lebih  responsif  atau  peka  terhadap  gejala- gejala  yang  timbul  di  masyarakat  yang  berpotensi  menimbulkan tindak pidana ujaran kebencian.
5. Setiap  anggota  Polri  agar  melakukan  kegiatan  analisis  atau  kajian terhadap  situasi  dan  kondisi  di  lingkungan  masing-masing  terutama yang berkaitan dengan perbuatan ujaran kebencian.
6. Setiap  anggota  Polri  agar  melaporkan  kepada  pimpinannya  masing- masing  atas  situasi  dan  kondisi  di  lingkungannya  terutama  yang berkaitan dengan perbuatan ujaran kebencian.
7. Memonitor  dan  mendeteksi  sedini  mungkin  timbulnya  benih pertikaian di masyarakat.
8. Melakukan  pendekatan  pada  pihak  yang  diduga  melakukan  ujaran kebencian.
9. Mempertemukan  pihak  yang  diduga  melakukan  ujaran  kebencian dengan korban ujaran kebencian.
10. Mencari solusi perdamaian antara pihak-pihak yang bertikai.
11. Memberikan  pemahaman  mengenai  dampak  yang  akan  timbul  dari ujaran kebencian di  masyarakat.
Vol. 2 No. 1  Januari 2020

## 83
Penerapan  penegakkan  hukum    pada    para  pihak  yang menyebarkan ujaran kebencian  di  media  sosial  dikaitkan  dengan  kebebasan  berpendapat  dan  Undang- Undang  Nomor  19  Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik.  Apabila  tindakan pencegahan  atau  preventif  tidak  dapat  menyelesaikan  berbagai  permasalahan  yang timbul  dari  ujaran  kebencian  maka  anggota  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia (Polri)  sebagai  salah  satu  aparat  penegak  hukum  dapat    melakukan  penegakkan hukum  yang merupakan tindakan represif dengan mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan,  yaitu :
1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
a. Pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) “Barangsiapa di depan umum menyataka perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan terhadap satu atau lebih suku bangsa
Indonesia  dihukum  dengan  hukuman  penjara  selama-lamanya empat tahun dengan hukuman denda setinggi-tingginya empat ribu lima  ratus rupiah."
b. Pasal  157  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP),  yang berbunyi: “(1)  Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan  tulisan  atau  lukisan  di  muka  umum,  yang isinya  mengandung  pernyataan  perasaan  permusuhan, kebencian  atau  penghinaan  di  antara  atau  terhadap golongan-golongan  rakyat  Indonesia,  dengan  maksud supaya  isinya  diketahui  atau  lebih  diketahui  oleh  umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan  atau  pidana  denda  paling  banyak  empat  ribu  lima ratus rupiah. (2) Jika  yang  bersalah  melakukan  kejahatan  tersebut  pada waktu  menjalankan  pencariannya  dan  pada  saat  itu  belum lewat lima tahun sejak pemidanaannya menjadi  tetap karena  kejahatan  semacam  itu  juga,  yang  bersangkutan dapat dilarang menjalankan  pencarian tersebut.” c. Pasal  310  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP),  yang berbunyi  : (1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang  dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang  supaya  hal  itu  diketahui  umum,  diancam  karena pencemaran  dengan  pidana  penjara  paling  lama  sembilan bulan  atau  pidana  denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (2)    Jika  hal  itu  dilakukan  dengan  tulisan  atau  gambaran  yang disiarkan,  dipertunjukkan  atau  ditempelkan  di  muka  umum, maka  diancam  karena  pencemaran  tertulis  dengan  pidana penjara  paling  lama  satu  tahun  empat  bulan  atau  pidana denda paling  banyak empat ribu lima  ratus rupiah.
Vol. 2 No. 1  Januari 2020

## 84
(3)  Tidak  merupakan  pencemaran  atau  pencemaran  tertulis,  jika perbuatan  jelas  dilakukan  demi  kepentingan  umum  atau karena terpaksa untuk membela diri.
d. Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
(1)  Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis  dibolehkan  untuk  membuktikan  apa  yang  dituduhkan itu  benar,  tidak  membuktikannya,  dan  tuduhan  dilakukan bertentangan  dengan  apa  yang  diketahui,  maka  dia  diancam melakukan  fitnah  dengan  pidana  penjara  paling  lama  empat tahun. (2)  Pencabutan  hak-hak  berdasarkan  pasal  35  No.  1  –  3  dapat dijatuhkan.
2. Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan
Transaksi Elektronik a. Pasal  28  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (1)  Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkanberita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. (2)  Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  menyebarkan informasi  yang  ditujukan  untuk  menimbulkan  rasa  kebencian atau  permusuhan  individu  dan/atau  kelompok  masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan
(SARA). b. Pasal 45  ayat (2)  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik “Setiap  Orang  yang  memenuhi  unsur  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  28  ayat  (1)  atau  ayat  (2)  dipidana  dengan  pidana penjara  paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00  (satu miliar rupiah).”
3. Pasal  16  UU  Nomor  40  Tahun  2008  tentang  Penghapusan
Diskriminasi  Ras dan Etnis, yang berbunyi:
“Setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci  kepada  orang  lain  berdasarkan  diskriminasi  ras  dan  etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka  3,  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun dan/atau  denda  paling  banyak  Rp.  500.000.000,00  (lima  ratus  juta rupiah).”
Apabila  ujaran  kebencian  yang  disebarkan  telah  menimbulkan  konflik  sosial, maka  dalam  menangani  hal  tersebut  anggota  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia (Polri) harus berpedoman pada   :
1. Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2012  tentang  Penanganan  Konflik Sosial
2. Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  8 Tahun 2013 tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial.
Vol. 2 No. 1  Januari 2020

## KESIMPULAN
Upaya pencegahan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terkait dengan maraknya  ujaran  kebencian  ( hate  speech )  yang  beredar  di  media sosial. Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  (Polri)  sebagai  salah  satu  aparat  penegak  hukum  dapat melakukan  upaya  pencegahan  berupa  tindakan    preventif.  Penerapan    Penegakkan Hukum    pada    Para  Pihak  yang  Menyebarkan  Ujaran  Kebencian  di  Media  Sosial Dikaitkan  dengan  Kebebasan  Berpendapat  dan  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun 2016  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik.  Apabila  tindakan  pencegahan  atau  preventif tidak  dapat  menyelesaikan  berbagai  permasalahan yang timbul dari ujaran kebencian maka anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai salah satu aparat penegak  hukum  dapat    melakukan  penegakkan  hukum    yang  merupakan  tindakan represif dengan mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan yang ada.

## SARAN
Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  (Polri)  sebagai  salah  satu  aparat penegak  hukum  sebaiknya  melakukan berbagai sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan  kebebasan  berpendapat    di  berbagai  media,  termasuk  media  sosial.  Hal  ini dimaksudkan  agar  masyarakat  pada  berbagai  lapisan  dapat  mengetahui    bahwa kebebasan  berpendapat  dengan  menggunakan  media  sosial  harus  didasarkan  pada beberapa asas, diantaranya adalah asas prinsip kehati-hatian dan itikad baik.
Aparat penegak hukum harus tegas dalam memberikan sanksi pada berbagai pihak  yang  telah  menyebarkan ujaran kebencian ( hate speech ). Selain itu, peraturan perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  hal  ini  juga  harus  disosialisasikan kepada masyarakat luas.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku
Mien Rukmini,  2003, Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Bandung : Alumnis, 2003. Website http://www.referensielsam.or.id,  Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, Diakses pada hari Senin, 30 Januari 2017, pukul 21.26 WIB .
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang Nomor  39 Tahun 1999 tentang Hak  Asasi Manusia
Vol. 2 No. 1  Januari 2020

## 86
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia.
Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2008  tentang  Penghapusan  Diskriminasi  Ras dan Etnis
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial
Undang-Undang  Nomor  19  Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Peraturan  Kapolri  Nomor  8  Tahun  2015  tentang  Teknis  Penanganan  Konflik
Sosial
SE  Kapolri  Nomor  :  SE/6/X/2015  tentang  Penanganan  Ujaran  Kebencian/ Hate Speech