Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara Ditinjau Dalam Uu Nomor 5 Tahun 2014
Tentang Aparatur Sipil Negara
Oleh : Indra Kumalasari Munthe1 Email: indrakumalasarim@gmail.com

## Abstrak
Tindak  Pidana  Korupsi  diatur  dalam  Undang- undang  Nomor  20  Tahun  2001  Tentang Perubahan  Atas  Undang-undang  Nomor  31 Tahun1999  Tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana  Korupsi  yang  di  atur  dalam  Pasal 2(1).Setiap  orang  yang  secara  melawan hukum  melakukan  perbuatan  memperkaya dirisendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang  dapat  merugikan  keuangannegara  atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana  penjara  seumur  hidupatau  pidana penjara  paling  singkat  4  (empat)  tahun  dan paling  lama  20  (duapuluh)  tahun  dan  denda paling  sedikit  Rp.  200.000.000.00  (dua  ratus juta rupiah)dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00  (satu  miliar  rupiah).Undang- undang  Aparatur Sipil Negara adalah undang- undang  yang  mengatur  profesi  bagi  pegawai negeri  sipil  dan  pegawai  pemerintah  dengan perjanjian  kerja    yang  bekerja  pada  instansi pemerintah.  Pemberhentian  sebagai  Pegawai Negeri  Sipil  merupakan  pemberhentian  yang mengakibatkan yang bersangkutan kehilangan setatusnya  sebagai  Pegawai  Negeri  Sipil. Pemberhentian  secara  tidak  hormat  terhadap Pegawai  Negeri  Sipil  karena  terjadinya  tindak pidana  korupsi  yang  merugikan  keuangan negara.  Undang-Undang  nomor  20  Tahun 2001 berisi tentang sanksi pidana dan perdata terhadap Aparatur Sipil Negara yang melakukan tindak pidana korupsi.
Kata  Kunci: Tindak  Pidana  Korupsi,  Aparatur Sipil Negara.

## ABSTRACT
Corruption  is  stipulated  in  Law  No.  20,  2001 concerning to Amendment to Law No. 31,1999 about  the  Eradication  of  Corruption  which  is regulated  in  Article  2  (1).  Everyone  who
1 Dosen  Ilmu  Hukum  di  Sekolah  Tinggi
Ilmu Hukum Labuhan Batu
unlawfully enforces the act of enriching himself or  a  corp oration  that  can  harm  the  state’s finances  or  the  economy,  will  be  sentenced  to a life imprisonment or imprisonment of 4 (four) years  minimally  and  20  (twenty)  years maximally  and  a  fine  of  at  least  200.000.000 Rupiahs  (two  hundred  million  rupiahs)  and  at most  1.000.000.000  Rupiahs  (one  billion rupiahs). The Civil State Apparatus Act is a law to regulate the profession for civil servants and government  employees  with  employment agreements in governmental agencies.
Dismissal as a Civil Servant results in the loss of  a  Civil  Servant  status.  Disrespectful dismissal of a Civil Servant is due to corruption which  is  detrimental  to  the  state's  finances. Law  No.  20,  2001  contains  the  criminal  and civil sanctions to the State Civil Apparatus who commit corruption.
Keywords: Corruption, State Civil Apparatus

## A. PENDAHULUAN
Negara  adalah  suatu  organisasi  yang meliputi wilayah, sejumlah rakyat dan mempunyai  kekuasaan  berdaulat.  Negara Indonesia  adalah  negara  hukum2.  Hal  ini dinyatakan  dalam  Pasal  1  ayat  (3)  Undang-
Undang
Dasar 1945.Menurut
H.M
Tirtaatmidjaja  Hukum  adalah  keseluruhan aturan  atau  norma  yang  harus  diikuti  dalam berbagai  tindakan  dan  tingkah  laku  dalam pergaulan  hidup.  Bagi  yang melanggar  hukum akan  dikenai  sanksi,  Denda,  Kurungan, Penjara  atau  sanksi  lainnya.3Menurut  penulis hukum  merupakan  bagian  dari  sistem  yang memiliki  bagian  suatu  kesatuan  yang  terdiri dari  unsur-unsur  yang  mempunyai  interaksi satu  sama  lain  dan  bekerja  sama  untuk mencapai  tujuan  kesatuan  tersebut.  Kesatuan tersebut  diterapkan  terhadap  komplek  unsur- unsur  yuridis  seperti  peraturan  hukum  dalam hal  ini  aturan  tertulis  yang  tertuang  dalam
Undang-undang  No.  5  Tahun  2014  Tentang Aparatur  Sipil  Negara.  Pasal  1  Ayat  1 menyebutkan  bahwa  “Aparatur  Sipil  Negara selanjutnya disingkat ASNadalah Profesi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai
Pemerintahdengan perjanjian kerja yang bekerja  pada  instansi  pemerintah”.  Selanjut dalam  ayat  2    Pegawai  Aparatur  Sipil  Negara yang  selanjutnya  disebut  pegawai  ASN adalah  pegawai  negeri  sipil  dan  pegawai pemerintah  dengan  perjanjian  kerja  yang diangkat  oleh    pejabat  pembina  kepegawaian dan  diserahi  tugas  dalam  suatu  jabatan pemerintah  atau diserahi tugas negara lainnya dan  di  gaji  berdasarkan  peraturan  perundang- undangan.4
Undang-undang
Aparatur Sipil Negara adalah undang-undang yang mengatur profesi  bagi  pegawai  negeri  sipil  dan  pegawai pemerintah  dengan  perjanjian  kerja    yang bekerja  pada  instansi  pemerintah.  Setelah undang-undang  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN) disahkan  DPR  Pada  tanggal  19  Desember 2013,  Presiden  Susilo  Bambang  Yudoyono telah  menandatangani  UU  tersebut  pada tanggal  15  Januari  2014,  dengan  Nomor  5. Undang-undang  ini  menggantikan  undang- undang  nomor  43  Tahun  1999 tentang  pokok- pokok kepegawaian.5
Pemberhentian  sebagai  Pegawai  Negeri Sipil merupakan pemberhentian yang mengakibatkan yang bersangkutan kehilangan setatusnya  sebagai  Pegawai  Negeri  Sipil 5 , sedangkan Pegawai Negeri Sipil diberhentikan
4Undang-undang No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara 5 https://id.m.wikipedia.org . Diakses pada tanggal 21 Maret 2017
tidak  dengan  hormat  dikarenakan  antara  lain yaitu  :  melanggar  Peraturan  Disiplin  Berat, sumpah  atau  janji  Pegawai  Negeri  Sipil  dan sumpah  atau  janji  jabatan  karena  tidak  setia kepada  pancasila,  UUD  1945,  negara  dan pemerintah,  atau  terlibat  dalam  kegiatan  yang menentang  negara  dan  pemerintah,  dan  di hukum  penjara  atau  kurungan  setinggi- tingginya 4 (empat)  tahun berdasarkan peraturan  peradilan  yang  telah  mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak  pidana  kejahatan  jabatan  atau  tindak pidana  kejahatan  yang  ada  hubungannya dengan jabatan.
Tindak  Pidana  Korupsi  terpantau  paling banyak  dilakukan  oleh  aktor  Pegawai  Negeri Sipil  (PNS)  Hal  itu  deketahui  dari  hasil pemantauan    Indonesia  Corruption  Watch (ICW) terhadap vonis terdakwa Korupsi.

## PEMBAHASAN
1.  Pengaturan Hukum Tindak Pidana Korupsi  Yang  Diatur  Dalam  Undang- Undang Dasar
pertimbangan pembentukan Undang-undang  Nomor  5  Tahun  2014,  antara lain  untuk  mewujudkan  aparatur  sipil  Negara sebagai  bagian  dari  reformasi  birokrasi, dimana  ASN  sebagai  profesi  yang  memiliki kewajiban  mengelola  dan  mengembangkan dirinya  dan  wajib  mempertanggungjawabkan kinerjanya  dan  menerapkan prinsip  merit dalam  pelaksanaan  manajemen  aparatur  sipil Negara.  Manajemen  aparatur  sipil  Negara diarahkan  berdasarkan  pada  perbandingan antara  kompetensi  dan  kualifikasi  yang diperlukan  oleh  jabatan  dengan  kompetensi
dan  kualifikasi  yang  dimiliki  oleh  calon  dalam rekrutmen6.
Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah  Nomor  53  tersebut,  ditetapkan dalam Surat Edaran Kepala Badan
Administrasi  Kepegawaian  Negara  Nomor  21 Tahun  2010.Larangan  Pegawai  Negeri  Sipil termuat  dalam  pasal  4  yang  mengindikasikan perilaku  korupsi  yaitu  pada  point  (5)  Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan,  atau  meminjamkan  barang- barang  baik  bergerak  atau  tidak  bergerak, dokumen  atau  surat  berharga  milik  negara secara  tidak  sah,  (6)Melakukan  kegiatan bersama  dengan  atasan,  teman  sejawat, bawahan,  atau  orang  lain  di  dalam maupun  di luar  lingkungan  kerjanya  dengan  tujuan  untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang  secara  langsung  atau  tidak  langsung merugikan negara, (7)Memberi atau menyanggupi  akan  memberi  sesuatu  kepada siapapun  baik  secara  langsung  atau  tidak langsung  dan  dengan  dalih  apapun  untuk diangkat  dalam  jabatan,  dan  (8)  Menerima hadiah  atau  suatu  pemberian  apa  saja  dari siapapun  juga  yang  berhubungan  dengan jabatan dan/atau pekerjaannya.
Larangan  diatas  apabila  dilanggar maka akan dikenakan sanksi disiplin. Pegawai Negeri  Sipil  selain  ketentuan  di  atas  tentang adanya larangan dan kewajiban, juga mempunyai  hak-hak  untuk  digunakan  seperti yang  tertera  di  dalam  Undang-Undang  Nomor 43 Tahun 1999. Peraturan mengenai kedisiplinan Pegawai Negeri  Sipil  telah dibentuk dan diberlakukan, namun tidak jarang
6 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, 2001, Penelitian Hukum Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat, edisi  I  Cetakan  V.  Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hal.13
ditemukan  adanya  pelanggaran-pelanggaran terhadap kedisiplinan tersebut.
Undang-undang 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi  telah  diaturpada  Pasal:  (8)  Dipidana dengan  pidana  penjara  paling  singkat  3  (tiga) tahun  dan  paling  lama  15  (lima  belas)  tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00  (seratus  lima  puluh  juta rupiah)  dan  paling  banyak  Rp  750.000.000,00 (tujuh  ratus  lima  puluh  juta  rupiah),  pegawai negeri  atau  orang  selain  pegawai  negeri  yang ditugaskan  menjalankan  suatu  jabatan  umum secara  terus  menerus  atau  untuk  sementara waktu,  dengan  sengaja  menggelapkan  uang atau  surat  berharga  yang  disimpan  karena jabatannya,  atau membiarkan  uang  atau  surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang  lain,  atau  membantu  dalam  melakukan perbuatan tersebut.
9)  Dipidana  dengan  pidana  penjara  paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun  dan  pidana  denda  paling  sedikit  Rp 50.000.000,00  (lima  puluh  juta  rupiah)  dan paling  banyak  Rp  250.000.000,00  (dua  ratus lima  puluh  juta  rupiah)  pegawai  negeri  atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.11)  Dipidana  dengan  pidana penjara  paling  singkat  1  (satu)  tahun  dan paling  lama  5  (lima)  tahun  dan  atau  pidana denda  paling  sedikit  Rp  50.000.000,00  (lima puluh  juta  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp 250.000.000,00  (dua  ratus  lima  puluh  juta rupiah)  pegawai  negeri  atau  penyelenggara negara  yang  menerima  hadiah  atau  janji
padahal  diketahui  atau  patut  diduga,  bahwa hadiah  atau  janji  tersebut  diberikan  karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan  dengan  jabatannya,  atau  yang menurut  pikiran  orang  yang  memberikan hadiah  atau  janji  tersebut  ada  hubungan dengan jabatannya.12) Dipidana dengan pidana  penjara  seumur  hidup  atau  pidana penjara  paling  singkat  4  (empat)  tahun  dan paling  lama  20  (dua  puluh)  tahun  dan  pidana denda  paling  sedikit  Rp  200.000.000,00  (dua ratus  juta  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp 1.000.000.000,00  (satu  miliar  rupiah):  (a) pegawai  negeri  atau  penyelenggara  negara yang  menerima  hadiah  atau  janji,  padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji  tersebut  diberikan  untuk  menggerakkan agar  melakukanatau  tidak  melakukan  sesuatu dalam  jabatannya,  yang  bertentangan  dengan kewajibannya; (b) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal  diketahui  atau  patut  diduga  bahwa hadiah  tersebut  diberikan  sebagai  akibat  atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan  sesuatu  dalam  jabatannya  yang bertentangan  dengan  kewajibannya;  (c)  hakim yang  menerima  hadiah  atau  janji,  padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji  tersebut  diberikan  untuk  mempengaruhi putusan  perkara  yang  diserahkan  kepadanya untuk diadili.
2.  Peranan Hukum Terhadap Pelaku
Tindak  Pidana  Korupsi  Yang  Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara
Korupsi  adalah  suatu  tingkah  laku yang  menyimpang  dari  tugas-tugas  resmi jabatannya  dalam  negara,  yang  mana  untuk memperoleh  keuntungan  status  atau  uang
yang menyangkut diri pribadi atau perorangan, keluarga  dekat,  kelompok  sendiri  atau  dengan melanggar aturan pelaksanaan yang menyangkut  tingkah  laku  pribadi7.  Dalam undang-undang  nomor  20  Tahun  2001, pengertian  korupsi  adalah  setiap  orang  yang sengaja  melawan  hukum  untuk  melakukain perbuatan  dengan  tujuan  memperkaya  diri sendir  atau  orang  lain  atau  suatu  korporasi yang mengakibatkan kerugia keuangan negara atau perekonomian negara8.
Ada  tiga tipe fenomena yang  tercakup dalam  istilah  korupsi  yaitu  (1)  penyuapan;  (2) pemerasan;  (3)  nepotisme.  Dari  ketiga  tipe tersebut berbeda, namun dapat ditarik benang merah  yang  menghubungkan  ketiga  tipe korupsi  itu  yaitu  menempatkan  kepentingan publik  di  bawah  kepentingan  pribadi  dengan pelanggaran norma-norma tugas dan kesejahteraan,  yan  dilakukan  dengan  rahasia, pengkhianatan, penipuan dan juga pengabaian atas kepentigan publik9.
Korupsi
digolongkan sebagai kejahatan  luar  biasa (ekstra  ordinary  crime), tidak  saja  karena  modus  dan  teknik  yang sistematis,  akibat  yang  ditimbulkan  kejahatan korupsi  bersifat  pararel  dan  merusak  seluruh sistem  kehidupan,  baik  dalam  segi  ekonomi, politik,sosial-budaya  dan  bahkan  sampai  pada kerusakan  moral  serta  mental  masyarakat. Rusaknya sistem kehidupan ekonomi sehingga  merugikan  negara,  yang  dapat mengganggu  perekonomian  negara.  Definisi

## 7Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
8 jur.  andi  hamzah.  2007. Pemberantasan  Korupsi  Melalui Hukum  Pidana  Nasional  dan  Internasional .  Jakarta  :  Raja Grafindo. Hal. 79.
9 Santiago. Faisal. 2014. Strategi Pemberantasan Kejahatan Korupsi: Kajian Legal Sosiologis . Jurnal Lex Publica. Vol 1(1): 61-62
negara  disini  tidak  hanya  menyangkut  negara dalam lingkup  pemerintahan  pusat,  tetapi juga menyangkut  pemerintahan  daerah,  hal  ini terjadi  karena  memang  tidak  dapat  dipungkiri, bahwa  kekuasaan  baik  di  pusat  maupun  di daerah memang cenderung lebih mudah untuk korupsi10.
Tindak  Pidana  korupsi  merupakan tindak  pidana  khusus  karena  dilakukan  oleh orang  yang  khusus  maksudnya  subyek  dan pelakunya  khusus  dan  perbuatannya  yang khusus  akibat  buruk  yang  ditimbulkan  oleh adanya  tindak  pidana  korupsi  harus  ditangani secara  khusus  dan  serius  untuk  itu  perlu dikembangkan  peraturan  khusus  sehingga dapat  menjangkau  perbuatan  pidana  yang merupakan  tindak  pidana  korupsi  karena hukum  pidana  umum  tidak  sanggup  untuk menjangkaunya11.
Peranan  hukum  terhadap  pelaku tindak  pidana  korupsi  yang  dilakukan  oleh aparatur  sipil  negara  sudah  diatur  dalam undang-undang  nomor  20  Tahun  2001, undang-undang  nomor  5  tahun  2014  pada pasal  87  ayat  4  huruf  b tentang  Aparatur  Sipil Negara  yang  berisi  “ PNS  diberhentikan dengan  tidak  hormat  karena:  (a)  melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun  1945,  (b)  dihukum  penjara
atau kurungan berdasarkan putusan
pengadilan  yang  telah  memiliki  kekuatan hukum  tetap  karena  melakukan  tindak  pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan  yang  ada  hubungannya  dengan jabatan  dan/atau  pidana  umum,  (c)  menjadi
10 Mien  Rukmini.2010. Aspek  Hukum  Pidana  dan  Kriminologi . Bandung: Alumni. Hal111.
11 Roeslan Saleh. 1981. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana . Jakarta,: Angkasa. Hal.126
anggota  atau  pengurus  partai  politik,  (d) dihukum penjara berdasarkan putusan pegadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana  penjara  paling  singkat2  (dua)  tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.
Pegawai  Negeri  Sipil  diberhentikan tidak  dengan  hormat  sebagai  Pegawai  Negeri Sipil  apabila  dipidana  penjara  atau  kurungan berdasarkan  keputusan  pengadilan  yang telah mempunyai  kekuatan  hukum  yang  tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan  yang  ada  hubungannya  dengan jabatan  maka  pegawai  negeri  sipil  yang bersangkutan harus diberhentikan tidak dengan  hormat.  Melakukan  suatu  tindak pidana kejahatan atau tindak pidana kejahatan yang  ada  hubungannya  dengan  jabatan (antara  lain  Pasal  413  sampai  dengan  Pasal 436 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)12.
Korupsi  terjadi  disebabkan  adanya penyalahgunaan  wewenang  dan  jabatan  yang dimiliki  oleh  pejabat  atau  pegawai  demi kepentingan
pribadi dengan mengatasnamakan  pribadi  atau  keluarga, sanak  saudara  dan  teman.  Seorang  pejabat dikatakan  melakuka  tindakan  korupsi  bila  ia menerima hadiah dari seserang yang bertujuan mempengaruhinyaagar ia
mengambil  keputusan  yang  menguntungkan kepentingan  si  pemberi  hadiah.  Kadang- kadang orang yang menawarkan hadiah dalam bentuk  balas  jasa  juga  termasuk  dalam korupsi.  Balas  jasa  dari  pihak  ketiga  yang diterima  atau  diminta  oleh  seorang  pejabat untuk  diteruskan  kepada  keluarganya  atau partainya/  kelompoknya  atau  orang-orang
12 Djoko Prakoso. I Ketut Murtika. 1987. Pembinaan Pegawai Negeri Sipil , Jakarta: Bina Aksara. Hal.52
yang mempunyai hubungan pribadi dengannya juga  dapat  dianggap  sebagai  korupsi.  Dalam keadaan yang demikian, jelas bahwa ciri yang paling  menonjol  di  dalam  korupsi  adalah tingkah  laku  pejabat  yang  melanggar  azas pemisahan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat, pemisahan keuangan pribadi dengan masyarakat13.
Tindak pidana korupsi menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, ada 2 segi  yaitu  korupsi  aktif  dan  korupsi  pasif. Adapun  yang  dimaksud  dengan  korupsi  aktif adalah sebagai berikut:
(1)  Secara  melawan  hukum  memperkaya diri  sendir  atau  orang  lain  atau korporasi yang dapat merugikan keuangan  negara  atau  perekonomian negara (Pasal 2)
(2)  Dengan  tujuan  menguntungkan  diri sendiri  atau  orang  lain  atau  korporasi yang  menyalahgunakan  kewenangan, kesempatan  atau  dapat  merugikan keuangan  negara  atau  perekonomian negara (Pasal 3)
(3)  Memberi  hadiah  kepada  Pegawai Negeri  dengan  mengingat  kekuasaan atau  wewenang  yang  melekat  pada jabatan  atau  kedudukannya  atau  oleh pemberi  hadiah  atau  janji  dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan
(Pasal 4)
(4)  Percobaan pembantuan atau pemufakatn  jahat  untuk  melakukan tindak pidana korupsi (Pasal 15) (5)  Memberi  atau  menjanjikan  sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dengan maksud  supaya  berbuat  atau  tidak berbuat  sesuatu  dalam  jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 5 ayat 1
Korupsi Pasif adalah sebagai berikut:
13 Sina  La.  2008.  Dampak  dan  Upaya  Pemberantasan  Serta Pengawasan  Korupsidi  Indonesia.Jurnal  Hukum  Pro Justitia. Vol. 26 (1): 49-50
(1)  Pegawai  negeri  atau  penyelenggara Negara  yang  menerima  pemberian atau  janji  karena  berbuat  atau  tidak berbuat  sesuatu  dalam  jabatannya yang
bertentangan dengan kewajibannya  (Pasal  5ayat  (2)  UU Nomor 20 Tahun 2001) (2)  Hakim  atau  advokat  yang  menerima pemberian atau janji untuk mempengaruhi  putusan  perkara  yang diserahkan  kepadanya  untuk  diadili atau  untuk  mempengaruhi  nasihat atau pendapat yang diberikan berhubung  dengan  perkara  yang diserahkan  untuk  diadili  (Pasal  6  ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2001)
(3)  Pegawai  negeri  atau  penyelenggara negara  yang  menerima  hadiah  atau janji  padahal  diketahui  atau  patut diketahui  atau  patut  diduga    bahwa hadiah  atau  janji  tersebut  diberikan untuk  menggerakkan  agar  melakukan atau  tidak  melakukan    sesuatu  dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya atau sebagai akibat atau disebabkan  karena  telah  melakukan atau  tidak  melakukan  sesuatu  dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya  (Pasal  12  huruf  a  dan  b UU Nomor 20 Tahun 2001) Seorang  PNS  bersalah  melakukan tindak  pidana  korupsi  karena  jabatannya adalah Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor  23/Pid.Tipikor/2011/PN.Smda  Tahun 2012. Diketahui terdakwa adalah seorang PNS yang menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan. Terdakwa tidak
membayarkan sejumlah uang tunjangan Profesi  Guru  yang  bersumber  dari  APBN Tahun  Anggaran  2010  yang  seharusnya dibayarkan terdakwa kepada 44 Guru sebesar Rp.  443.858.950,-.  Perbuatan  terdakwa  ini sudah  pasti  merugikan  negara  sebesar  uang yang  dikorupsi  karena  uang  tersebut  berada dalam  penguasaan  terdakwa  yang  dapat dinikmati  serta  digunakan  untuk  keperluan pribadi terdakwa. Hakim menyatakan terdakwa telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan
bersalah  melakukan  tindak  pidana  korupsi sebagaimana  dalam  Pasal  3  jo.  Pasal  18 Undang-undang
Pemberantasan
Tindak Pidana  Korupsi.  Hakim  menjatuhkan  pidana penjara  terhadap  terdakwa  selama  3  tahun dan  Pidana  denda  sebesar  Rp.  100.000.00,- dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti  dengan  pidana  kurungan  selama  3 bulanserta  pidana  tambahan  untuk  membayar uang pengganti sebesar Rp. 443.858.950,-.
Contoh  Kasus  korupsi  lainnya  adalah yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil pada Dinas  Pertanian  dan  Peternakan  Kabupaten Lampung  Utara  yaitu  Supriyanta,SE.,MM  dan Amiruddin  Is,  SE,  Supriyanta  telah  divonis  1 (satu)  tahun  6  (enam)  bulan  penjara  dikurangi dengan  selama  terdakwa  berada  dalam tahanan  dan  denda  sebesar  Rp.50.000.000 (lima  puluh  juta rupiah)  putusan  ini  diadili  oleh ketua majelis  hakim  Mulyanto,SH.,MH  dengan melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun  2001  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana  Korupsi.  Pada  saat  penyidikan  oleh Kejaksaan  Negeri  Lampung  Utara  Saudara
Amiruddin Is, SE meninggal dunia berdasarkan surat keterangan kematian Nomor.474.3/07/69-  LU/2014.  Nomor  putusan 54/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tjk.
Pegawai  Negeri  Sipil    lain  yang diberhentikan  secara  tidak  hormat  karena kasus  korupsi  terkait  jabatannya  berdasarkan putusan  pengadilan  berkekuatan  hukum  tetap dapat  ditemukan  dalam  Putusan  Mahkamah Agung  Nomor  96  PK/TUN/2013.  Diketahui penggugat  telah  diberhentikan  dengan  tidak hormat  sebagai  PNS  berdasarkan  putusan pengadilan  berkekuatan  hukum  tetap  karena salah satunya terjerat Pasal 3 UU
Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  dan terkena Pasal 9 huruf a PP 32/1979. Terdakwa keberatan/tidak  terima  atas  tindakan  tergugat selaku pimpinannya yang menerbitkan keputusan pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS terhadap dirinya. Namun, Mahkamah  Agung    menolak  permohonan peninjauan  kembali  dari  Pemohon  Peninjauan Kembali/Penggugat.
Dalam  kaitan  arah  pemberantasan korupsi ke depan maka peraturan perundangan  mengenai  aparatur  penegak hukum haruslah dilakukan harmonisasi, terutama  berkaitan  dengan  2  (dua)  hal.
Pertama, tugas dan
fungsi penyelidikan/penyidikan. Semakin banyak
penyelidik/penyidik  tindak  pidana  korupsi adalah semakin baik dalam tugas pemberantasan  korupsi,  karena  satu  lembaga saja  tidak  akan  mampu  untuk  melakukan penyelidikan/penyidikan14. Permasalahan yang  sering  muncul  terkait  adanya  beberapa instansi  penyelidik/penyidik  tindak  pidana korupsi  yakni  Kepolisian,  Kejaksaan  dan  KPK adalah adanya tumpang tindih dalam pelaksanaan  penyelidikan/penyidikan,  masih adanya arogansi dan sikap  saling curiga antar instansi  penyidik,  adanya  persepsi  yang berbeda terhadap beberapa ketentuan peraturan  perundangan,  adanya  perbedaan kewenangan  yang  diberikan  oleh  undang- undang,  adanya  perlakuan  berbeda  oleh negara terkait kesejahteraan penyidik dan lain- lain, untuk itu diperlukan adanya sinergitas15.
14 Supandji  Hendarman.  2009. Tindak  Pidana  Korupsi  dan Penanggulangannya. Semarang:  Universitas  Diponegoro.  Hal. 56 15 Ibid, Hal. 57
Kedua,  tugas  dan  fungsi  penuntutan tindak pidana korupsi. Secara praktis pengendalian  penuntutan  yang  dilakukan  oleh dua lembaga yang berbeda akan memunculkan disparitas tuntutan pidana karena tidak adanya pedoman tuntutan pidana yang jelas. Patokan yang digunakan selama ini hanyalah  ketentuan  minimal  khusus  dan maksimal khusus dalam setiap rumusan tindak pidana  dalam  UU  PTPK,  misalnya  pidana penjara  minimal  1  tahun  dan  maksimal  20 tahun. Rentang sanksi pidana tersebut demikian lebar sehingga berbagai kemungkinan  tuntutan  pidana  bisa  terjadi, belum  lagi  terkait  dengan  pengenaan  pidana denda, kurungan pengganti denda dan pidana tambahan.
Salah  satu  faktor  penyebab  korupsi diIndonesia adalah aspek perundang-
undangan yaitu terbitnya peraturan
perundangan  yang  bersifat  monopolistik  yang hanya  menguntungkan  kerabat  atau  kroni penguasa negara. Kualitas peraturan perundangan-undangan  yan  kurang  memadai, judicial  review yang  kurang  efektif,  penjatuhan sanksi  yang  terlalu  ringan,  penerapan  sanksi yang  tidak  konsisten  dan  pandang  bulu,  serta lemahnya bidang evaluasi dan revisi peraturan perundang-undangan16.
Strategi  pemberantasan  korupsi  dapat diwujudkan dengan efektif dengan pemenuhan prasyarat  sebagai  berikut:  (1)  didorong  oleh keinginan politik serta komitmen yang kuat dan muncul dari kesadaran sendiri, (2) Menyeluruh dan  seimbang,  (3)  sesuai  dengan  kebutuhan, ada target dan kesinambungan, (4)
16 Sulistyo.Agustinus.  2013. Reformasi  Kepegawaian  (PNS) melalui RUU Aparatur Sipil Negara. Jurnal IASIA. Vol.1 (5): 76
berdasarkan pada sumber daya dan kapasitas yang tersedia, (5) terukur dan transparan serta bebas dari konflik kepentingan17.
Political  will serta  komitmen  yang harus  dibangun,  maka  perlu  menegaskan kembali political  will pemerintah,  diantaranya melalui:  (1)  Penyempurnaan  undang-undang anti korupsi yang lebih komprehensif, mencakup  kolaborasi  kelembagaan  yang harmonis  dalam  mengatasi  masalah  korupsi, (2)  Kontrak  politik  yang  dibuat  pejabat  publik,
(3)  Pembuatan  aturan  dan  kode  etik  PNS,  (4)
Pembuatan Pakta Integritas, (5) Penyederhanaan birokrasi (baik struktur maupun jumlah pegawai)18. Penyempurnaan undang-undang
terkait  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi selain untuk menjawab dinamika dan perkembangan  kualitas  kasus  korupsi,  juga untuk menyesuaikan dengan instrumen hukum internasional.  Saat  ini  isu  korupsi  tidak  lagi dibatasi  sekat-sekat  negara,  namun  telah berkembang  menjadi  isu  regional  bahkan internasional.  Hal  ini  tidak  lepas  dari  praktek korupsi  yang  melibatkan  perputaran  dan pemindahan  uang  lintas  negara.  Adanya kewenangan  yang  jelas  dan  tegas  yang diberikan  oleh  lembaga  anti  korupsi  juga menjadi kunci keberhasilan strategi pemberantasan korupsi.
Tumpang  tindih  kewenangan  diantara lembaga-lembaga  yang  menangani  masalah korupsi  menyebabkan  upaya  pemberantasan korupsi  menjadi  tidak  efektif  dan  efisien. Strategi  pemberantasan  korupsi  harus  juga
17 Pope. Jeremy. 2008. Strategi memberantas Korupsi. Jakarta: Transparency Internasional Indonesia 18Muzadi,  H.  2004.  Menuju  Indonesia  Baru,  Strategi Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.  Malang:  Banyumedia. Hal. 80
bersifat  menyeluruh  dan  seimbang.  Ini  berarti bahwa  strategi  pemberantasan  korupsi  yang parsial  dan  tidak  komprehensif  tidak  dapat menyelesaikan masalah secara tuntas. Berkenan  dengan  hal  ini,  maka  strategi pemberantasan korupsi harus dilakukan secara  adil.  Di  samping  itu,  penekanan  pada aspek pencegahan korupsi perlu lebih difokuskan dibandingkan aspek penindakan.
Pemberhentian  Pegawai  Negeri  Sipil dapat  dilakukan  dengan  hormat  atau  tidak dengan  hormat,  satu  dan  lain  hal  tergantung pada  pertimbangan  pejabat  yang  berwenang atas  berat  atau  ringgannya  perbuatan  yang dilakukan dan besar atau kecilnya akibat yang timbul oleh perbuatan itu19.
Apabila  seorang  Pegawai  Negeri  Sipil dipidana  penjara  atau  kurungan  berdasarkan keputusan  pengadilan  yang  telah  mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu  tindak  pidana  kejahatan  jabatan  atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya
dengan jabatan atau
pekerjaannya, maka pegawai negeri sipil yang bersangkutan harus diberhentikan tidak dengan  hormat,  karena  telah  menyalah gunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya.  Melakukan  suatu  tindak  pidana kejahatan  atau  tindak  pidana  kejahatan  yang ada hubungannya dengan jabatan (antara lain Pasal  413  sampai  dengan  Pasal  436  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) .
Pasal  104  sampai  dengan  Pasal  161 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
dijelaskan  bahwa  tindak  pidana  kejahatan yang berat, karena tindak kejahatan itu adalah tindak  pidana  kejahatan  terhadap  keamaan
19Soetomo, 1987. Hukum Kepegawaian Dalam Praktek , Surabaya: Usaha Nasional,  Hal.225.
negara, kejahatan terhadap negara dan kepala negara  atau  wakil  kepala  negara  sahabat, kejahatan  mengenai  perlakuan  kewajiban negara,  hak-hak  negara,  dan  kejahatan terhadap  ketertiban  umum,  berhubungan dengan  itu  maka  Pegawai  Negeri  Sipil  yang melakukan  tindak  pidana  kejahatan  tersebut harus diberhentikan tidak dengan hormat.
Keberadaan  produk  regulasi  yang diberikan negara untuk menyelamatkan keuangan  negara  dari  perilaku  korupsi  sangat dituntut  kepada  aparat  penegak  hukum  untuk semaksimal mungkin dapat memahami rumusan  delik  yang  terkait  dan  menyebar  di setiap  pasal  yang  ada  agar  tepat  dalam menerapkan  kepada  para  pelaku.  Selain  itu juga diperlukan strategi pemberantasan korupsi  yang  jitu  dan  tepat.  Penerapan  sanksi normatif  mengenai  korupsi  kepada  para pelakunya  akan  bermanfaat  dan  bernilai penyesalan  bilamana  diikutkan  juga  beberapa strategi.  Ada  3  hal  yang  harus  dilakukan  guna mengurangi sifat dan perilaku korupsi yaitu (1) menaikkan gaji pegawai rendah dan menengah,  (2)  menaikkan  moral  pegawai tinggi,  dan(3)  legislasi  pungutan  liar  menjadi pendapat resmi atau legal.

## Kesimpulan dan Saran

## 1.Kesimpulan
a)  Pengaturan  Hukum  Tindak  Pidana  Korupsi sudah  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  2014  yang  memuat  tentang  Aparatur Sipil  Negara,  dan  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun  2011  yang  mengatur  tentang  Tindak Pidana  korupsi  yang  dilakukan  oleh  Pegawai Negeri  atau  Penyelenggara  Negara.  Pada Pasal  8  sampai  12  sudah  dijelaskan  tentang hukuman  yang  akan  diterima  oleh  pegawai
negeri atau penyelenggara negara jika melakukan  korupsi  yang  dapat  merugikan negara.
b)  Peranan  Hukum  Terhadap  Pelaku  Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil  Negara  adalah  dengan  pemberhentian secara  tidak  hormat  karena  korupsi  adalah suatu  tindak  pidana  untuk  memperkaya  diri yang  secara  langsung  merugikan  negara  atau perekonomian  negara.ada  2  unsur  dalam perbuatan korupsi yaitu aspek untuk memperkaya diri dengan menggunakan kedudukannya  dan  aspek  penggunaan  uang negara  untuk  kepentingannya.  Penyebabnya antara  lain  kelemahan  pemimpin,  kelemahan pengajaran dan etika, kolonialisme, kemiskinan,  dan  tidak  adanya  hukuman  yang tegas.Pasal  23  ayat  (4)  dan  ayat  (5)  Undang- Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok- pokok  Kepegawaian  jo.  Pasal  8,  Pasal  9  dan Pasal  10  Peraturan  Pemerintah  Nomor  19 tahun  2013  tentang  pemberhentian  Pegawai Negeri Sipil merupakan dasar dari pemberhentian  pegawai  negeri  sipil  yang dikarenakan  melakukan  pelanggaran,  tindak pidana,  penyelewengan.  Mengenai  tindak pidana  kejahatan  jabatan  diatur  dalam  Pasal 413  sampai  dengan  Pasal  436  KUHP.  Dan kejahatan  mengenai  keamana  negara  yang dilakukan  oleh  Pegawai  Negeri  Sipil  diatur dalam  Pasal  104  sampai  dengan  Pasal  161 KUHP. Sehingga sesuai dengan Pasal tersebut, Pegawai
Negeri Sipil yang melakukan  tindak  pidana  kejahatan  diancam hukuman penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

## 2.Saran
Diperlukan adanya suatu solusi untuk pemerintah dalam hal meningkatkan
kesejahteraan  ASN/PNS  dan  membuat  suatu regulasi  terhadap  Undang-  Undang  ASN/PNS tentang pemberatan sanksi pidana bagi pelaku yang dinyatakan bersalah berdasarkan putusan  pengadilan  dan  adanya  sanksi administrasi  berupa  pemecatan  ASN/PNS yang  tujuannya  adalah  agar  tercapainya  efek jera  terhadap  pelaku-pelaku  tindak  pidana korupsi yang dilakukan oleh ASN/PNS.
Sanksi  yang  tegas  diberikan  kepada  aparatur sipil  negara  yang  melakukan  tindak  pidana korupsi  sesuai  dengan  undang-undang  nomor 20  Tahun  2001  agar  memberikan  efek  jera kepada para pelaku tindak pidana korupsi dan pada  saat  penerimaan  Pegawai  Negeri  Sipil perlu  diadakan  tes  psikologis  tentang  korupsi untuk mengetahui tindakan para Aparatur Sipil Negara  ketika  mereka  berada  pada  jabatan yang  memberikan  peluang  untuk  melakukan tindak pidana korupsi.
Daftar Pustaka A.  BUKU Djoko Prakoso, I Ketut Murtika. 1987. Pembinaan Pegawai  Negeri  Sipil . Jakarta: Bina   Aksara.
Jur.  andi  hamzah.  2007. Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan   Internasional .  Jakarta  :  Raja
Grafindo.
Mien  Rukmini.  2010. Aspek  Hukum  Pidana dan Kriminologi . Bandung: Alumni.
Muzadi,  H.  2004.  Menuju  Indonesia  Baru, Strategi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Malang: Banyumedia. Pope.  Jeremy.  2008. Strategi  memberantas Korupsi. Jakarta: Transparency
Internasional Indonesia
Roeslan  Saleh.  1981. Perbuatan  Pidana  dan
Pertanggungjawaban Pidana . Jakarta,:
Angkasa. hal.126
Santiago. Faisal. 2014. Strategi Pemberantasan Kejahatan Korupsi: Kajian Legal Sosiologis . Jurnal Lex Publica. Vol 1(1): 61-62  Sina  La.  2008.  Dampak dan Upaya Pemberantasan Serta
Pengawasan   Korupsidi  Indonesia.  Jurnal
Hukum Pro Justitia. Vol. 26 (1)
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,  2001,
Penelitian Huum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, edisi  I  Cetakan  V.
Jakarta: Raja   Grafindo Persada
Soetomo,  1987. Hukum  Kepegawaian  Dalam Praktek . Surabaya: Usaha Nasional.
Sulistyo. Agustinus. 2013. Reformasi
Kepegawaian   (PNS)  melalui  RUU  Aparatur
Sipil Negara. Jurnal IASIA. Vol.1 (5)
Supandji  Hendarman.  2009. Tindak  Pidana
Korupsi dan
Penanggulangannya.
Semarang:
Universitas Diponegoro

## B.  Undang-undang
Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi
Undang-undang  No  5  Tahun  2014  Tentang Aparatur Sipil Negara

## C.  INTERNET
https://id.m.wikipedia.org .
Diakses pada tanggal 20Maret 2017
www.Spengetahuan.com Diakses  Tanggal  21 Maret 2017