## TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA YANG DIBUAT TERKAIT PEMALSUAN TANDA TANGAN PENGHADAP OLEH NOTARIS
Almi Qodarrahman a , Febrian a , Anna Sagita a
a Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya,, Email: aqodarrahman@gmail.com
Naskah diterima: 20 September; revisi: 30 Oktober; disetujui: 30 November 2022 DOI: 10.28946/rpt.v11i2.2434

## Abstrak:
Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik yaitu suatu akta yang di dalam  bentuk  yang  ditentukan  oleh  Undang-undang,  dibuat  oleh  atau  dihadapan  pegawai-pegawai umum  yang  berkuasa  untuk  itu  ditempat  dimana  akta  dibuatnya.  Notaris  memiliki  wewenang  dan kewajiban yang apabila wewenang dan kewajiban tersebut dilanggar atau disalahgunakan oleh Notaris maka  Notaris  akan  dikenakan  sanksi  atas  pelanggaran  yang  dilakukannya.  Penelitian  ini  bertujuan mengetahui  dan  menganalisis  tanggung  jawab  notaris  terhadap  akta  yang  dibuat  terkait  pemalsuan tanda tangan penghadap oleh notaris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan berdasar undang-undang, karya ilmiah, buku-buku,dan  jurnal yang berkaitan  dengan  tema  penulisan.  Penelitian  ini  menggunakan  bahan  hukum  primer,  sekunder  dan tersier.  yang  menyimpulkan  :  1.  Ada  3  (tiga)  aspek  yang  harus  diperhatikan  ketika  akta  autentuk dibuat,  aspek-aspek  ini  berkaitan  dengan  nilai  pembuktian,  antara  lain  yaitu:  Aspek  lahiriah (uitwendige  bewijskracht),  Aspek  formil  (formele  bewijskracht),  Aspek  materiil  (materiele bewijskrach  Ketiga  aspek  tersebut  merupakan  suatu  syarat  dari  kesempurnaan  dari  akta  Notaris sebagai suatu akta yang autentik. 2. Notaris harus memiliki prinsip kehati-hatian ketika membuat akta autentik  untuk  mencegah  pemalsuan  identitas  terhadap  akta  yang  dibuat  notaris.  3.  Ketika  notaris menjalankan  tugas  jabatannya  terbukti  melakukan  pelanggaran,  maka  notaris  dapat  dikenakan  atau dijatuhkan  sanksi,  berupa  sanksi  perdata,  administrasi,  dan  kode  etik  jabatan  notaris  karenanya  jika pihak  yang  merasa  haknya  dirugikan.  Namun  tidak  dapat  membuktikan  adanya  pelanggaran  hak karena salah satu unsur tidak terpenuhi, maka gugatan ganti kerugian atas dasar perbuatan melanggar hukum tidak akan berhasil.
Kata Kunci: Kekuatan Akta; Kehati-Hatian; Notaris; Sanksi Notaris

## Abstract:
A notary is a public official who is made to make a deed, namely a deed in the form determined by law,  or  before  public  officials  who  have  power  for  that  at  the  place  where  the  deed  was  made. Notaries have the authority and obligations that are authorized and these obligations are violated or misused by the Notary, the Notary will be subject to sanctions for the violations committed. This study aims to identify and analyze the responsibilities of a notary to the deed that was made related to the forgery  of  a  notary's  signature.  This  research  uses  normative  legal  research  methods,  using  an approach  based  on  laws,  scientific  works,  books,  and  journals  related to  the  theme  of  writing.  This research  uses  primary,  secondary  and  tertiary  legal  materials.  which  concludes:  1.  There  are  3 (three) aspects that must be considered when an authentic deed is made, these aspects are related to the evidentiary value, including: External aspects (uitwendige bewijskracht), Formal aspects (formele bewijskracht), Material aspects bewijskrach The three aspects This is a requirement of the perfection of  the  notary  deed  as  an  authentic  deed  2.  The  notary  must  have  the  principle  of  prudence  when making an authentic deed to prevent identity falsification of the deed made by a notary 3. When the
notary  carrying  out  his  duties  is  proven  to  have  committed  a  violation,  the  notary  can  imposed  or sanctioned  sanctions,  in  the  form  of  civil  sanctions,  administration,  and  the  code  of  ethics  for  the position of a notary, therefore if the party who feels that his rights have been harmed. However, if one cannot  prove  a  violation  of  rights  because  one  of  them  is  not  fulfilled,  then  compensation  for  the violation of the basic law will not succeed.
Keywords: Power of Deed; Caution; Notary; Notary Sanctions

## LATAR BELAKANG
Notaris  adalah  pejabat  umum  yang  berwenang  untuk  membuat  akta  autentik  dan  memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 02 tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris selanjutnya disebut (UUJN). Dengan  kata  lain  sepanjang  tidak  adanya  pejabat  lain  yang  membuat  akta  autentik,  maka hanya notaris satu-satunya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik. 1 Akta  autentik,  yaitu  suatu  akta  yang  di  dalam  bentuk  yang  ditentukan  oleh  Undang- undang,  dibuat  oleh  atau  dihadapan  pegawai-pegawai  umum  yang  berkuasa  untuk  itu ditempat  dimana  akta  dibuatnya  (Pasal  1868  KUHPerdata).  Dengan  demikian dikualifikasikan  sebagai  suatu  akta  autentik  jika  akta  tersebut  tercantum  tandatangan, merupakan  suatu  pernyataan  perbuatan  hukum  dan  digunakan  sebagai  alat  bukti.  Akta tersebut  dibuat  oleh  pejabat  umum,  bentuknya  ditentukan  oleh  peraturan  perundang- undangan dan pejabat yang membuat akta. Akta harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-undang.  Meskipun  bentuk  dari  akta  autentik  tidak  ditentukan  secara  tegas  dalam Undang-undang,  akta-akta  autentik  yang  dibuat  para  pejabat  pembuat  akta  menurut  hukum publik, seperti vonis pengadilan, berita acara pemeriksaan polisi, dan sebagainya.
Akta  Notaris  merupakan  perjanjian  para  pihak  yang  mengikat  mereka  membuatnya, oleh karena itu syarat-syarat sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi. Pasal 1320 KUHPerdata yang  mengatur  tentang  syarat  sahnya  perjanjian,  ada  syarat  subjektif  yaitu  syarat  yang berkaitan  dengan  subjek  yang  mengadakan  atau  membuat  perjanjian,  yang  terdiri  dari  kata sepakat  dan  cakap  bertindak  untuk  melakukan  suatu  perbuatan  hukum,  dan  syarat  objektif yaitu  syarat  yang  berkaitan  untuk  melakukan  suatu  perbuatan  atau  berkaitan  dengan  objek yang  dijadikan  perbuatan  hukum  oleh  para  pihak,  yang  terdiri  dari  suatu  hal  tertentu  dan sebab yang tidak dilarang. 2
Akta  notaris  sebagai  akta  autentik  merupakan  akta  yang  dibuat  dihadapan  atau  oleh Notaris bentuknya sudah ditentukan dalam Pasal 38 UUJN yaitu pada setiap akta terdiri atas awal akta atau kepala akta, badan akta, dan akhir akta atau penutup akta. pada awal Akta atau kepala akta yaitu memuat  judul Akta, nomor akta, tercantum pula jam, hari, tanggal,  bulan, dan tahun dan nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.
Badan  Akta  memuat  pula  terdiri  dari  nama  lengkap,  tempat  dan  tanggal  lahir, kewarganegaraan,  pekerjaan,  jabatan,  kedudukan,  tempat  tinggal  para  penghadap  dan/atau orang yang mereka wakili berupa keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap dan isi Akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan dan nama lengkap,  tempat  dan  tanggal  lahir,  serta  pekerjaan,  jabatan,  kedudukan,  dan  tempat  tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.
1 Ayu  Ratnawati,  “Peranan  Notaris  Untuk  Pembuatan  Akta  Pendirian  (CV)  Dalam  Mewujudkan  Kepastian Hukum,” Repertorium , Vol. II No. 2, (2015), hlm. 156.
2 Puspa  Pasaribu  Eva  Achjani  Zulfa, “Akibat  Hukum  Identitas  Palsu  Dalam  Akta  Perjanjian  Kredit  Yang Melibatkan Pihak Ketiga Pemberi Jaminan” , Jurnal USM Law Review , Vol.04 No.02, (November, 2021), hlm,546. https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no1.1916.
Akhir  atau  penutup  Akta  memuat  uraian  tentang  pembacaan  Akta  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat  (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7) terdiri dari uraian tentang penandatanganan  dan  tempat  penandatanganan  atau  penerjemahan  akta  jika  ada,  tercantum juga  nama  lengkap,  tempat  dan  tanggal  lahir,  pekerjaan,  jabatan,  kedudukan,  dan  tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta dan uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan  Akta  atau  uraian  tentang  adanya  perubahan  yang  dapat  berupa  penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya. Akta Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat  (2), ayat (3), dan  ayat  (4),  juga  memuat  nomor  dan  tanggal  penetapan  pengangkatan,  serta  pejabat  yang mengangkatnya.
Akta  yang  dibuat  dihadapan  atau  oleh  Notaris  berkedudukan  sebagai  akta  autentik menurut  bentuk  dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN, harus memenuhi  3 (tiga) unsur esensial agar terpenuhinya syarat formal suatu akta autentik yaitu bentuk aktanya ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh dan dihadapan pejabat umum yaitu Notaris, dan akta yang dibuat  oleh  atau  dihadapan  pejabat  umum  yang  berwenang  untuk  itu  dan  ditempat  dimana akta itu dibuat. 3
Karakteristik  yuridis  akta  Notaris  merupakan  akta  yang  wajib  dibuat  dalam  bentuk yang  sudah  ditentukan  dan  sesuai  dengan  Undang-Undang  Jabatan  Notaris.  Akta  notaris dibuat karena ada permintaan para pihak, dan bukan keinginan notaris. Meskipun dalam akta Notaris tercantum nama Notaris, tapi dalam hal ini Notaris tidak berkedudukan sebagai pihak bersama-sama para pihak atau penghadap yang nemanya tercantum dalam akta. 4
Akta Notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, siapa pun terikat dengan akta Notaris tidak dapat ditafsirkan akan hal lain, selain yang tercantum dalam akta tersebut pembatalan  daya  ikat  akta  Notaris  hanya  dapat  dilakukan  atas  kesepakatan  para  pihak  yang namanya  tercantum  dalam  akta.  Jika  ada  yang  tidak  setuju,  maka  pihak  yang  tidak  setuju harus  mengajukan  permohonan  ke  pengadilan  umum  agar  akta  yang  bersangkutan  tidak mengikat lagi dengan alasan-alasan tertentu yang dapat dibuktikan. 5
Notaris    berwenang  membuat  Akta  autentik  mengenai  semua  perbuatan,  perjanjian, dan  penetapan  yang  diharuskan  oleh  peraturan  perundang-undangan  dan/atau  yang dikehendaki  oleh  yang  berkepentingan  untuk  dinyatakan  dalam  Akta  autentik,  menjamin kepastian  tanggal  pembuatan  Akta,  menyimpan  Akta,  memberikan  grosse,  salinan  dan kutipan  Akta,  semuanya  itu  sepanjang  pembuatan  Akta  itu  tidak  juga  ditugaskan  atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang hal ini berdasarkan ketentuan pasal 15 ayat 1 UUJN.
Akta  notaris  harus  memberikan  kepastian  bahwa  sesuatu  kejadian  dan  fakta  tersebut dalam  akta  betul-betul  dilakukan  oleh  Notaris  atau  diterangkan  oleh  pihak-pihak  yang menghadap  pada  saat  yang  tercantum  dalam  akta  sesuai  dengan  prosedur  yang  sudah ditentukan  dalam  pembuatan  akta.  Secara  formal  untuk  membuktikan  kebenaran  dan kepastian  tentang  hari,  tanggal,  bulan,  tahun,  waktu  menghadap,  dan  para  pihak  yang menghadap,  paraf  dan  tanda  tangan  para  penghadap,  saksi  dan  Notaris,  serta  membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris (pada akta pejabat atau berita acara), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para penghadap (pada akta pihak). 6
3 Soerodjo Irmawan, “Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia” , (Surabaya: Arkola, 2003), hlm. 146.
4 Habib  Adjie,  " Hukum  Notaris  Indonesia  (Tafsir  Tematik  Terhadap  UU  No.30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan Notaris) ", (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008), hlm. 135.
5 Habib Adjie, " Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris", (Surabaya: PT. Refika Aditama, 2010), hlm.6.
6 Ibid , hlm.19
Akta Notaris dalam bentuk In Originali atau Acta Brevet , artinya semua tanda tangan, paraf, dan catatan pinggir ( renvooi ) tercantum dalam akta, dan dalam akta in original hanya dibuat  sebanyak  yang  dibutuhkan  misalnya  kalau  dibuat  4  (empat)  rangkap,  maka  hanya sebanyak  itu  saja  yang  diberikan,  dan  Notaris  tidak  wajib  untuk  menyimpan  bundel  akta in originali kedalam  bundel  akta  Notaris  bulanan  meskipun  diberi  nomor  bulanan,  meskipun diberi nomor bulanan dan dimasukkan kedalam buku daftar akta Notaris ( repertorium ) serta diberi  nomor repertorium .  Akta  dalam in  Originali tidak  dapat  diberikan  salinan  atau turunan. 7
Pasal  38  UUJN  yang  mengatur  megenai  sifat  dan  bentuk  akta  tidak  menentukan mengenai  Sifat  Akta, dalam Pasal  1 angka 7  UUJN menentukan bahwa  akta Notaris adalah akta  autentik    yang  dibuat  atau  di  hadapan  Notaris  menurut  bentuk  dan  tata  cara  yang  di tetapkan dalam UUJN, dan secara tersirat  dalam  pasal  58 ayat  (2) UUJN  disebutkan bahwa Notaris wajib membuat daftar akta dan mencatat semua akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris. 8
Pada ketentuan Pasal 38 UUJN secara jelas mengatur mengenai awal akta atau kepala akta,  isi  akta,  serta  akhir  atau  penutup  akta,  sehingga  apabila  ada  akta  yang  tidak  sesuai dengan  pasal    tersebut    dapat    dianggap    melanggar    UUJN    dan    kehilangan    keautentikan sebuah  akta.  Akta  notaris  tersebut  menjadi  tidak  autentik  karena  tidak  dibuat  dalam  bentuk yang sesuai dengan undang-undang. Hal ini sesuai dengan Pasal 41 UUJN yang   muatannya berbunyi:  “Pelanggaran      terhadap      ketentuan     sebagaimana  dimaksud    dalam    Pasal    38,
Pasal    39,    dan    Pasal    40    mengakibatkan    akta    hanya  mempunyai  kekuaatan  pembuktian sebagai akta di bawah tangan”. 9
Notaris  dalam  menjalankan  tugas  dan  kewenangannya  harus  mematuhi  segala kewajiban  yang  dimilikinya.  Kewajiban  Notaris  merupakan  sesuatu  yang  wajib  dilakukan oleh  Notaris.  Jika  kewajiban  tersebut  tidak  dilakukan  atau  dilanggar,  maka  Notaris  akan dikenakan sanksi atas pelanggaran yang dilakukannya. Kewajiban Notaris yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1). Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN dapat dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat. Dalam UUJN diatur bahwa  ketika  notaris  dalam  menjalankan  tugas  jabatannya  terbukti  melakukan  pelanggaran, maka  notaris  dapat  pula  dikenakan  atau  dijatuhkan  sanksi,  berupa  sanksi  perdata, administrasi, dan kode etik jabatan notaris. Sanksi-sanksi tersebut telah sedemikian rupa, baik sebelumnya  dalam  PJN  maupun  sekarang  dalam  UUJN  dan  kode  etik  jabatan  notaris,  yang tidak  mengatur  adanya  sanksi  pidana  terhadap  notaris.  Dalam  praktik  ditemukan  kenyataan bahwa  suatu  tindakan  hukum  atau  pelanggaran  yang  dilakukan  notaris  sebenarnya  dapat dijatuhi sanksi administrasi atau perdata atau kode etik jabatan notaris, tapi kemudian ditarik atau dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh notaris. 10
Pemalsuan  Akta  merupakan  suatu  tindak  pidana  yang    ketentuan  pidananya  diatur pada  Pasal  263  KUHP,  yang  dimana  barangsiapa  membuat  secara  palsu  atau  memalsukan suatu hal yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan atau suatu pembebasan hutang, ataupun  yang  dimaksud  untuk  membuktikan  sesuatu  kenyataan,  dengan  maksud  untuk
7 Salim HS, " Teknik Pembuatan Akta Satu", (Jakarta: Raja Grafindo, 2015).
8 Pandam  Nurwulan, “Akad  Perbankan  Syariah  Dan  Penerapannya  Dalam  Akta  Notaris  Menurut  Undang- Undang  Jabatan  Notaris,” Jurnal  Hukum  Ius  Quia  Iustum 25,  no.  3,  (Oktober,  2018),  hlm.  635. https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss3.art10.
9 Ibid
10 Habib Adjie, Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik , Cetakan 2 (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm.120.
mempergunakan sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau untuk membuat orang lain mempergunakan  surat  tersebut,  maka  jika  dari  penggunaannya  dapat  menimbulkan  suatu kerugian,  karena  bersalah  melakukan  pemalsuan  surat,  dipidana  dengan  penjara  selama- lamanya enam tahun dan barangsiapa dengan sengaja mempergunakan surat tersebut sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan, dan dapat menimbulkan kerugian maka sesuai ketentuan Pasal 264 ayat (1) KUHP itu dinyatakan bahwa yang dapat menjadi objek dari tindak pidana pemalsuaan surat ialah akta-akta autentik. 11
Pasal 264 ayat (1) KUHP itu dinyatakan bahwa yang dapat menjadi objek dari tindak pidana  pemalsuan  surat  ialah  akta-akta  autentik.  Ruang  lingkup  kekuatan  akta  terhadap pemalsuan  akta  autentik  karena  adanya  kepalsuan  intelektual  yang  terjadi  berupa  para penghadap  memberikan  keterangan  yang  tidak  benar  dalam  akta  (isi  akta),  Notaris memberikan keterangan  yang  tidak benar pada  kepala  akta, komparisi (identitas) dan akhir akta,  dan  Notaris  merubah,  menambah  atau  menghapus  keterangan  para  penghadap  (diluar tata  cara  renvoi  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Jabatan  Notaris)  dan  terbukti  terdapat adanya kepalsuan materiil yaitu adanya kepalsuan tanda tangan dari para penghadap, notaris dan saksi-saksi dan adanya kepalsuan akta, salinan akta atau grosse akta. 12
Penyalahgunaan  wewenang  juga  merupakan  suatu  tindak  pidana.  Menurut  Philipus M.  Hadjon  untuk  mengukur  apakah  telah  terjadi  penyalahgunaan  wewenang  haruslah dibuktikan  secara   faktual   bahwa pejabat  telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain.  Terjadinya penyalahgunaan   wewenang  bukanlah   karena kealpaan. Penyalahgunaan wewenang dilakukan  secara sadar yaitu mengalihkan tujuan  yang  telah diberikan  kepada wewenang    itu  yang  didasarkan  atas  kepentingan  pribadi,  baik  untuk  kepentingan  dirinya sendiri ataupun untuk orang lain. 13
Berdasarkan  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang  administrasi pemerintahan disebutkan dalam Pasal 17 ayat (2) ada tiga macam penyalahgunaan wewenang yaitu  berupa  larangan  melampaui  wewenang,  larangan  mencampur  adukkan  wewenang  dan larangan bertindak sewenang-wenang.
Larangan  melampaui  wewenang,  yaitu  Badan  dan/atau  pejabat  pemerintahan dikategorikan  melampaui  wewenang  antara  lain  Melampaui  masa  jabatan  atau  batas  waktu berlakunya  wewenang;  Melampaui  batas  wilayah  berlakunya  wewenang;  dan/atau bertentangan dengan perundang-undangan; Melampaui batas wilayah berlakunya wewenang.
Larangan  mencampur  adukkan  wewenang,  yaitu apabila  seorang  Notaris  bertindak bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan seperti dalam Pasal  52 ayat  (1) yang isinya  sebagai  berikut: Notaris  tidak  diperkenankan  membuat  akta  untuk  diri  sendiri, istri/suami,  atau  orang  lain  yang  mempunyai  hubungan  kekeluargaan  dengan  Notaris  baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta  menjadi  pihak  untuk  diri  sendiri,  maupun  dalam  suatu  kedudukan  ataupun  dengan perantaraan kuasa.
Larangan bertindak sewenang-wenang, yaitu apabila seorang Notaris bertindak tanpa memiliki dasar kewenangan  sebagaimana yang termuat dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) yaitu
11 Febryan Nur Muhammad , “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pemalsuan Akta Otentik Yang Dilakukan Oleh Notaris,” Media of Law and Sharia 1, no. 1 (2019), hlm. 11. https://doi.org/10.18196/mls.1101.
12 Ibid
13 Firna  Novi  Anggoro,  “Pengujian  Unsur  Penyalahgunaan  Wewenang  Terhadap  Keputusan  Dan/Atau  Tindakan Pejabat  Pemerintahan  Oleh  PTUN”, FIAT  JUSTISIA:Jurnal  Ilmu  Hukum 10,  no.  4  (Oktober,  2017),  hlm.  651. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no4.803.
Notaris  berwenang  membuat  Akta  autentik  mengenai  semua  perbuatan,  perjanjian,  dan penetapan  yang  diharuskan  oleh  peraturan  perundang-undangan  dan/atau  yang  dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse , salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
Selain  kewenangan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  Notaris  berwenang  untuk mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus, membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku  khusus,  membuat  kopi  dari  asli  surat  di  bawah  tangan  berupa  salinan  yang  memuat uraian  sebagaimana  ditulis  dan  digambarkan  dalam  surat  yang  bersangkutan,  melakukan pengesahan  kecocokan  fotokopi  dengan  surat  aslinya,  memberikan  penyuluhan  hukum sehubungan dengan pembuatan Akta, membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan atau membuat akta risalah lelang.
Larangan Mencampur Adukkan Wewenang. yakni apabila seorang Notaris bertindak bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan seperti dalam Pasal  52 ayat  (1) yang isinya  sebagai  berikut: Notaris  tidak  diperkenankan  membuat  akta  untuk  diri  sendiri, istri/suami,  atau  orang  lain  yang  mempunyai  hubungan  kekeluargaan  dengan  Notaris  baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta  menjadi  pihak  untuk  diri  sendiri,  maupun  dalam  suatu  kedudukan  ataupun  dengan perantaraan kuasa.
Namun demikian, terlepas dari kejujuran, ketelitian dan ketidak berpihakan dari segi notaris,  dokumen  palsu  dan  keterangan  palsu  dari  para  penghadap  masih  tetap  menjadi permasalahan dan ancaman bagi Notaris tersebut. Meskipun Notaris tidak bertanggungjawab atas dokumen palsu dan keterangan palsu yang dibuat oleh para penghadap, akan tetapi, hal ini tetap dapat merugikan Notaris. Bahkan, bukan tidak mungkin hal tersebut menjadi celah pidana bagi sang Notaris. 14
Permasalahan hukum yang timbul disebabkan karena didalam Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-undang Jabatan Notaris yang menyebutkan Notaris dalam menjalankan Jabatannya berkewajiban  bertindak  saksama  dalam  proses  pembuatan  akta  autentik  masih  belum  jelas dan  menimbulkan  multitafsir  dalam  pasal  tersebut.  Penulis  dapat  memberikan  masukan bahwa notaris dalam menjalankan jabatannya berkewajiban untuk melakukan prinsip ketidak berpihakkan dalam proses pembuatan akta autentik terkait identitas para pihak yang membuat akta autentik memiliki tujuan baik atau memiliki niat jahat, sehingga notaris sebagai pejabat umum  membuat  akta  autentik  dapat  mencegah  timbulnya  kejahatan  yang  terjadi  terhadap pihak-pihak  yang  menghadap  notaris  agar  nantinya  akta  autentik  yang  dibuat  tidak berimplikasi terhadap tindak pidana. 15
Dalam  UUJN  diatur  bahwa  ketika  notaris  dalam  menjalankan  tugas  jabatannya terbukti  melakukan  pelanggaran,  maka  notaris  dapat  dikenakan  atau  dijatuhkan  sanksi, berupa  sanksi  perdata,  administrasi,  dan  kode  etik  jabatan  notaris.  Sanksi-sanksi  tersebut telah  sedemikian  rupa,  baik  sebelumnya  dalam  PJN  maupun  UUJN  dan  kode  etik  jabatan notaris  tidak  mengatur  adanya  sanksi  pidana  terhadap  notaris.  Dalam  praktik  ditemukan
14 Abdul  Ghofur  Anshori,  " Lembaga  Kenotariatan  Indonesia  Perspektif  Hukum  Dan  Etika ",  (Yogyakarta:  UII Press, 2009), hlm. 06.
15 Brilian  Pratama,  “Prinsip  Kehati-Hatian  Dalam  Membuat  Akta  Oleh  Notaris ”, Repertorium  Jurnal  Ilmiah Hukum Kenotariatan 11, no. 1 (Mei, 2022), hlm. 27.
kenyataan bahwa suatu tindakan hukum atau pelanggaran yang dilakukan notaris sebenarnya dapat dijatuhi sanksi administrasi atau perdata atau kode etik jabatan notaris, tapi kemudian ditarik atau dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh notaris. 16

## METODE
Jenis  tipe  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif.  Penelitian  hukum normatif  disebut  juga  penelitian  hukum doctrinal . 17 Pada  penelitian  hukum  jenis  ini menganalisis suatu keberlakuan hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan hukum yang  dikonsepkan  sebagai  apa  yang  tertulis  dalam  peraturan  perundang-undangan (law  in books) atau  hukum  dikonsepkan  sebagai  kaidah  atau  norma  yang  merupakan  patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Oleh karena itu, pertama sebagai sumber datanya hanyalah data sekunder. Yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder atau data  tersier.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  cara  menelaah  Undang-Undang,  karya  ilmiah, buku-buku,  jurnal  yang  berkaitan  dengan  tema  penulisan  dengan  kata  lain  menelaah  bahan pustaka atau data sekunder. 18

## ANALISIS DAN DISKUSI

## Aspek Kekuatan Akta Autentik Sebagai Alat Pembuktian
Aspek  kekuatan  akta  autentuk  sebagai  alat  pembuktian  merupakan  suatu  keadaan  menilai akta  autentik  sebagai  suatu  alat  bukti.  Dalam  hal  ini  ada  3  (tiga)  aspek  yang  harus diperhatikan ketika akta autentuk dibuat, aspek-aspek ini berkaitan dengan nilai pembuktian, antara lain yaitu: 19
Aspek  lahiriah  ( uitwendige  bewijskracht )  merupakan  kemampuan  akta  itu  sendiri untuk  dapat  membuktikan  keabsahannya  sebagai  akta  yang  autentik  ( acta  publica  probant seseipsa ).  Maka  jika  dilihat  dari  tahap  pembuatannya  sebagai  akta  yang  autentik  maka  akta Notaris tersebut tetaplah menjadi akta yang autentik, sampai adanya gugatan dari pihak lain yang  sudah  mempunyai  kekuatan  hukum  yang  tetap.  Mengenai  beban  pembuktian  di persidangan maka pihak yang menyangkalnya harus dapat  menyajikan bukti-bukti yang sah bahwa  akta  Notaris  tersebut  memang  cacat  dari  pada  saat  pembuatannya.  Kekuatan  akta Notaris dari aspek lahiriah maksudnya yaitu akta Notaris tersebut haruslah dianggap sebagai akta  yang  sah  sebagaimana  adanya,  maka  dari  itu  tidak  diperlukan  lagi  alat  bukti  lainnya untuk  menunjang  keabsahan  dari  akta  Notaris  tersebut,  terkait  dengan  pembuktian  maka pihak  yang  menyangkal  keautentikan  akta  Notaris  dari  aspek  lahiriah  tersebut  diwajibkan untuk membuktikan penyangkalan akta Notaris tersebut. Pembuktian tersebut dilakukan pada saat adanya gugatan di pengadilan. 20
Aspek  formil  ( formele  bewijskracht )  merupakan  aspek  yang  memberikan  kepastian mengenai  suatu  kejadian  maupun  perbuatan  hukum  yang  dilakukan  oleh  para  pihak  serta untuk  membuktikan  secara  formil  mengenai  kepastian  hari,  tanggal,  bulan,  tahun,  pukul (waktu) menghadap dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para penghadap, saksi  dan  Notaris.  Hal  ini  juga  untuk  membuktikan  apa  yang  dilihat,  disaksikan,  didengar
16 Habib  Adjie,  " Sanksi  Perdata  Dan  Administratif  Terhadap  Notaris  Sebagai  Pejabat  Publik" ,  Cetakan  2 (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm.120.
17 Tim Penyusunan Buku Pedoman, " Pedoman Penulisan Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Palembang", (Palembang: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2012), hlm. 104.
18 Ibid
19 Agus Toni Purnayasa, “Akibat Hukum Terdegradasinya Akta Notaris Yang Tidak Memenuhi Syarat Pembuatan Akta Autentik,” Acta Comitas 03, No. 03 (Desember, 2018), hlm. 405.
20 Ibid
oleh  Notaris  (pada  akta  pejabat/berita  acara)  dan  mencatatkan  keterangan  atau  pernyataan para  pihak/penghadap  (pada  akta  pihak).  Penyangkalan  terhadap  aspek  formil  suatu  akta Notaris,  maka  para  pihak  yang  menyangkalnya  diwajibkan  untuk  membuktikan penyangkalannya  tersebut  dalam  suatu  persidangan  di  pengadilan,  dan  mengenai  beban pembuktian diserahkan sepenuhnya pada pihak yang menyangkal tersebut. 21
Dalam  hal  ini  juga  harus  membuktikan  ketidakbenaran  pernyataan/keterangan  para pihak  yang  diberikan/disampaikan  dihadapan  Notaris  dan  ketidakbenaran  tanda  tangan  para pihak, saksi dan Notaris ataupun ada prosedur pembuatan akta yang tidak dilakukan. Dengan kata lain, pihak yang mempermasalahkan akta tersebut harus melakukan pembuktian terbalik untuk  menyangkal  aspek  formal  dari  akta  Notaris. 22 Jika  tidak  mampu  membuktikan ketidakbenaran  tersebut  maka  akta  tersebut  harus  diterima  oleh  siapapun.  Tidak  dilarang siapapun  untuk  melakukan  pengingkaran  atau  penyangkalan  atas  aspek  formal  akta  Notaris jika yang bersangkutan merasa dirugikan atas akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris. 23 Pengingkaran  atau  penyangkalan  tersebut  harus  dilakukan  dengan  suatu  gugatan  ke pengadilan  umum  dan  penggugat  harus  dapat  membuktikan  bahwa  ada  aspek  formal  yang dilanggar  atau  tidak  sesuai  dalam  akta  yang  bersangkutan.  Misalnya  bahwa  yang bersangkutan  tidak  pernah  merasa  menghadap  Notaris  pada  hari,  tanggal,  bulan,  tahun  dan pukul yang tersebut dalam awal akta, atau merasa tidak pernah menandatangani akta Notaris tersebut.  Jika  hal  ini  terjadi  maka  yang  bersangkutan  atau  penghadap  tersebut  dapat mengajukan gugatan terhadap Notaris ke pengadilan umum. 24
Aspek  materiil  ( materiele  bewijskracht )  pada  akta  Notaris  yaitu  tentang  keabsahaan materi  yang  termuat  dalam  isi  akta  Notaris  tersebut  haruslah  dianggap  sah  sapai  dapat dibuktikan  sebaliknya  ( tegenbewijs ).  Mengenai  materi  yang  terbuat  dalam  akta  Notaris merupakan pernyataan dan kehendak dari para penghadap yang datang kepada Notaris untuk dibuatkan suatu akta yang autentik. Penyangkalan terhadap aspek materiil akta Notaris dapat dilakukan suatu gugatan ke pengadilan dengan pebuktian terbalik yang dilakukan oleh pihak yang menyangkalnya. 25
Ketiga  aspek  tersebut  diatas  merupakan  suatu  syarat  dari  kesempurnaan  dari  akta Notaris  sebagai  suatu  akta  yang  autentik  dan  siapapun  juga  terikat  oleh  keberadaan  akta Notaris tersebut. Jika dapat dibuktikan dalam suatu persidangan pengadilan bahwa ada salah satu  aspek  tersebut  tidak  benar,  maka  akta  Notaris  tersebut  hanya  mempunyai  kekuatan pembuktian  sebagai  suatu  akta  dibawah  tangan  saja.  Dengan  kata  lain  bahwa  akta  Notaris tersebut  dapat  didegradasikan  kekuatan  pembuktiannya  menjadi  akta  yang  mempunyai kekuatan  pembuktian  sebagai  akta  dibawah  tangan  saja  dan  apabila  isi  beserta  tanda tangannya di pungkiri maka akta tersebut menjadi bukti permulaan tulisan. 26

## Prinsip Kehati-Hatian Dalam Membuat Akta Autentik Oleh Notaris
Dalam  menjalankan  tugasnya  notaris  sebelum  memulai  membuat  akta  tentunya  dihadapkan oleh  para  pihak  yang  ingin  membuat  akta  autentik,  tentunya  notaris  sebelum  memasukan identitas para pihak kedalam suatu akta, notaris harus mengecek identitas para pihak seperti KTP,  KK,  atau  Passport  serta  mencocokan  foto  pemilik  Identitas  dengan  pihakpihak  yang
21 Ibid
22 Habib Adjie, “Penggrogotan Wewenang Notaris Sebagai Pejabat Umum” , Majalah Renvoi , (September 2004), hlm. 27.
23 Ibid 24 Agus Toni Purnayasa,... Op.Cit., hlm. 405
25 Ibid 26 M Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
membuat akta autentik, agar mencegah pemalsuan identitas terhadap akta yang dibuat notaris. Notaris  dalam  menjalankan  tugasnya  harus  cermat  data  subyek  dan  obyek  penghadap. Maksud dan tujuan memverifikasi adalah memeriksa data-data subyek dari para pihak apakah berwenang  dan  cakap  atau  tidak  dalam  melakukan  perbuatan  hukum  sehingga  dapat memenuhi  syarat  sahnya  dari  suatu  akta  seperti,  apakah  pihak  yang  bertindak  sudah berurumur  minimal  18  Tahun  atau  telah  menikah  menurut  Pasal  39  ayat  1  huruf  a  UUJNP. Sedangkan  bagian  dari  proses  memvalidasi  data  obyek  adalah  merupakan  bagian  proses dalam  memeriksa  dokumen-dokumen  obyek  yang  dibawa  oleh  penghadap  contohnya memeriksa  sertifikat  tanah  Ke  Badan  Pertanahan  Nasional  apakah  sertifikat  tersebut merupakan  sertifikat  asli  atau  palsu  atau  memang  benar  atau  tidak  yang  bersangkutan (penghadap) yang memiliki sertifikitat tersebut. 27
Dalam mengerjakan suatu akta agar menghasilkan akta yang baik  sepatutnya notaris memberikan tenggang waktu dalam proses pembuatan akta agar tidak terburu-buru dan dapat bekerja  secara  cermat  serta  teliti  sehingga  tidak  menimbulkan  kesalahan  dalam  pengerjaan akta notaris. Bertindak berhati-hati,  cermat  dan teliti dalam proses pembuatan akta katakata yang dituangkan ke dalam akta, karena dalam pelaksanaanya sangat sering terjadi akta yang dibuat  notaris  sering  dipermasalahkan  karena  kata-kata  yang  dibuat  tidak  jelas  atau menimbulkan penafsiran. 28
Notaris  dalam  membuat  akta  notariil  yang  jauh  dari  indikasi  permasalahan  hukum tentunya notaris harus memenuhi syarat formal dan syarat materil dari pembuatan akta notaris berdasarkan  Undang-Undang  Jabatan  Notaris.  Ketentuan  mengenai  syarat  formal  dalam pembuatan  akta  diatur  dalam  pasal  38  UUJN-P,  sedangkan  syarat  materil  yang  harus dipenuhi dalam pembuatan akta autentik diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. 29

## Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Pemalsuan Tanda Tangan Penghadap
Dalam  UUJN  diatur  bahwa  ketika  notaris  dalam  menjalankan  tugas  jabatannya  terbukti melakukan pelanggaran, maka notaris dapat dikenakan atau dijatuhkan sanksi, berupa sanksi perdata, administrasi,  dan kode etik jabatan notaris.  Sanksi-sanksi tersebut  telah sedemikian rupa,  baik  sebelumnya  dalam  Peraturan  Jabatan  Notaris  (PJN)  maupun  Undang-Undang Jabatan  Notaris  (UUJN)  dan  kode  etik  jabatan  notaris.  Kode  etik  jabatan  notaris  tidak mengatur adanya sanksi pidana terhadap notaris. Dalam praktik ditemukan kenyataan bahwa suatu  tindakan  hukum  atau  pelanggaran  yang  dilakukan  notaris  sebenarnya  dapat  dijatuhi sanksi  administrasi  atau  perdata  atau  kode  etik  jabatan  notaris,  tapi  kemudian  ditarik  atau dapat dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh notaris. 30
Pada Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) notaris hanya dapat dikenakan Sanksi Administrasi.  Menurut  UUJN  Sanksi  administratif  yang  dijatuhkan  terhadap  Notaris  yang melanggar  kewajiban  dan  larangan  UUJN  terdiri  atas:  peringatan  tertulis,  pemberhentian sementara,  pemberhentian  dengan  hormat  dan  pemberhentian  dengan  tidak  hormat.  Sanksi administrasi dapat dijatuhkan terhadap Notaris karena melanggar pasal-pasal sebagai berikut: Pasal 7 ayat (1), Pasal 16, Pasal 17, Pasal 19, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58 dan Pasal 59. Pengaturan sanksi administratif dalam UUJN yaitu dengan menempatkan teguran tertulis pada  urutan  pertama  pemberian  sanksi,  merupakan  suatu  peringatan  kepada  Notaris  dari Majelis Pengawas yang jika tidak dipenuhi ditindaklanjuti dengan pemberhentian sementara,
27 Ibid, hlm.68.
28 Ibid, hlm.69.
29 Ibid, hlm.69.
30 Adjie, Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik .
jika  sanksi  seperti  ini  tidak  dipenuhi  juga  oleh  Notaris  yang  bersangkutan,  maka  dapat dijatuhi sanksi yang berikutnya secara berjenjang. Penerapan ketentuan pasal di atas tentunya harus memperhatikan tingkat berat ringannya pelanggaran yang dilakukan Notaris, dalam arti bahwa penerapan sanksi tersebut sifatnya gradual atau berjenjang. 31
Notaris  dapat  dihukum  secara  pidana,  bila  dapat  dibuktikan  di  pengadilan,  bahwa secara  sengaja  notaris  bersama-sama  dengan  para  pihak/penghadap  untuk  membuat  akta dengan  maksud  dan  tujuan  menguntungkan  pihak  atau  penghadap  tertentu  saja  atau merugikan penghadap yang lain. Bila hal ini terbukti, maka notaris tersebut wajib dihukum. 32 Batasan yang dapat dijadikan dasar untuk memidanakan Notaris dengan dasar Notaris telah  membuat  surat  palsu  atau  memalsukan  akta  (Pasal  263,  264  dan  266  KUHP)  dengan kualifikasi  sebagai  suatu  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  Notaris.  Aspek  lainnya  yang perlu untuk  dijadikan batasan dalam hal  pelanggaran oleh Notaris harus  diukur berdasarkan UUJN artinya apakah perbuatan yang dilakukan oleh Notaris melanggar pasal-pasal tertentu dalam UUJN, karena ada kemungkinan menurut UUJN bahwa akta yang bersangkutan telah sesuai  dengan  UUJN,  tetapi  menurut  pihak  penyidik  perbuatan  tersebut  merupakan  suatu tindak  pidana.  Dengan  demikian  sebelum  melakukan  penyidikan  lebih  lanjut,  lebih  baik meminta  pendapat  mereka  yang  mengetahui  dengan  pasti  mengenai  hal  tersebut,  yaitu  dari Organisasi Jabatan Notaris.
Dalam  hal  seorang  notaris  membuat  atau  berkerjasama  dan  menandatangani  suatu akta  palsu  atau  akta  pura-pura.  Maka  notaris  tersebut  dapat  dikenakan  sanksi  pidana penyertaan  pemalsuan  akta  sebagaimana  diatur  dalam  pasal  55  ayat  1  angka  1  jo  pasal  263 ayat  1  KUHP.  Ada  beberapa  aspek  notaris  dapat  dikenakan  sanksi  pidana  yaitu  tidak menjaminnya kepastian hari, tanggal dan bulan tahun dan pukul menghadap, siapa para pihak yang menghadap, tidak berwenangnya tanda tangan yang menghadap, ditemukan salinan akta yang tidak sesuai dengan minuta akta, terdapat adanya salinan akta  tanpa dibuat Minuta Akta dan minuta akta tidak ditanda tangani secara lengkap, tapi minuta akta dikeluarkan.
Terdapat  unsur-unsur  yang  harus  terpenuhi  untuk  notaris  tersebut  terjerat  tindak pidana  perihal  pemalsuan  akta  sebagaimana  diatur  dalam  pasal  263  ayat  1  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana,  yaitu  unsur  objektif  dan  unsur  subjektif.  Unsur-unsur  obyektif terpenuhi apabila notaris melakukan perbuatan melanggar hukum berupa membuat akta palsu ataupun  memalsukan  akta,  memalsukan  objek  surat  yang  dapat  menimbulkan  suatu  hak, menimbulkan  suatu  perikatan  dan  menimbulkan  akibat  kerugian  dari  pemakaian  surat tersebut.  Unsur  Subyektif  terpenuhi  apabila  dengan  maksud  untuk  memakai  dan  menyuruh orang lain memakai seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu.
Dengan demikian pemidanaan terhadap  Notaris  dapat  saja dilakukan dengan batasan apabila  Notaris  yang  apabila  Notaris  terbukti  melakukan  tindakan  hukum  terhadap  aspek formal  akta  yang  sengaja,  penuh  kesadaran  dan  keinsyafan  serta  direncanakan,  bahwa  akta yang  dibuat  dihadapan  Notaris  atau  oleh  Notaris  bersama-sama  (sepakat)  untuk  dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindak pidanaAda tindakan hukum dari Notaris dalam membuat akta  dihadapan  atau  oleh  Notaris  yang  jika  diukur  berdasarkan  UUJN  tidak
31 Mardiyah, “Sanksi Hukum Terhadap Notaris Yang Melanggar Kewajiban Dan Larangan Undang-Undang Jabatan Notaris,” Acta Comitas 1, (Juni, 2017), hlm. 115.
32 Adjie, Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris), hlm.22.
sesuai/bertentangan  dengan  UUJN  dan  tindakan  dari  Notaris  tersebut  tidak  sesuai  menurut instansi yang berwenang dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris. 33
Penjatuhan sanksi pidana terhadap Notaris dapat dilakukan sepanjang batasan-batasan sebagaimana tersebut  di  atas dilanggar, artinya di samping memenuhi  rumusan pelanggaran yang  tersebut  dalam  UUJN  dan  Kode  Etik  Jabatan  Notaris  juga  harus  memenuhi  rumusan yang tersebut dalam KUHP.
Sanksi  perdata  terhadap  Notaris  pada  hakekatnya  sanksi  perdata  merupakan  sebagai suatu  paksaan  berdasarkan  hukum,  juga  untuk  memberikan  penyadaran  kepada  pihak  yang melangganya.  Bahwa  suatu  tindakan  yang  dilakukannya  telah  tidak  sesuai  dengan  aturan hukum  yang  berlaku,  dan  untuk  mengembalikan  yang  bersangkutan  agar  bertindak  sesuai dengan  aturan  hukum  yang  berlaku,  juga  untuk  menjaga  keseimbangan  berjalannya  suatu aturan hukum. 34
Sanksi  keperdataan  adalah  sanksi  yang  dijatuhkan  terhadap  kesalahan  yang  terjadi karena  wanprestasi,  atau  perbuatan  melanggar  hukum  ( onrechtmatige  daad ).  Sanksi  ini berupa  penggantian  biaya,  ganti  rugi,  dan  bunga  merupakan  akibat  yang  akan  diterima Notaris  dari  gugatan  para  penghadap  apabila  melanggar  ketentuan  UUJN  ataupun KUHPerdata. 35
Perihal kerugian dalam perbuatan melanggar hukum, "dapat berupa kerugian materiil dan dapat pula berupa kerugian immaterial". Kerugian dalam bentuk materiil, yaitu kerugian yang  jumlahnya  dapat  dihitung,  sedangkan  kerugian  immaterial,  jumlahnya  tidak  dapat dihitung,  misalnya  nama  baiknya  tercemar,  mengakibatkan  kematian.  Dengan  adanya  akta yang  dapat  dibatalkan  atau  batal  demi  hukum,  mengakibatkan  timbulnya  suatu  kerugian, sehingga unsur harus ada kerugian telah terpenuhi. 36
Sanksi yang ditunjukkan terhadap Notaris juga merupakan sebagai penyadaran, bahwa Notaris  dalam  melakukan  tugas  jabatannya  telah  melanggar  ketentuan-ketentuan  mengenai pelaksanaan  tugas  jabatan  Notaris  sebagaimana  tercantum  dalam  UUJN.  Disamping  itu, pemberian  sanksi  terhadap  Notaris  juga  untuk  melindungi  masyarakat  dari  tindakan  Notaris yang  dapat  merugikan,  misalnya  membuat  akta  yang  tidak  melindungi  hak-hak  yang bersangkutan sebagaimana tersebut dalam akta Notaris. 37
Adanya hubungan kausal atau hubungan sebab akibat maksudnya yaitu kerugian yang diderita  tersebut  ditimbulkan  atau  disebabkan  karena  perbuatan  melanggar  hukum  yang dilakukan  oleh  pelaku.  Hal  ini  sesuai  dengan  yang  dikemukakan  Riduan  Syahrani  yang mengutip teori Von Kries sebagai berikut: "suatu hal baru dapat dinamakan sebab dari suatu akibat, apabila menurut pengalaman masyarakat  dapat  diduga, bahwa sebab itu akan diikuti oleh  akibat  itu”.  Hal  ini  berarti  bahwa  jika  terdapat  suatu  sebab  tetapi  sebab  tersebut  tidak menimbulkan  suatu  kerugian,  atau  timbul  suatu  kerugian  namun  bukan  disebabkan  oleh pelaku, maka tidak dapat  dikatakan adanya suatu hubungan kausal  antara perbuatan dengan kerugian  yang  ditimbulkan.  Kerugian  yang  diderita  oleh  seseorang  disebabkan  karena
33 Mardiyah, “Sanksi Hukum Terhadap Notaris Yang Melanggar Kewajiban Dan Larangan Undang-Undang Jabatan Notaris” , hlm. 119. https://doi.org/10.24843/ac.2017.v02.i01.p10.
34 Ibid, hlm. 90.
35 Reinaldo Michael Halim, “Akibat Hukum Bagi Notaris Dalam Pelanggaran Penggandaan Akta, "Lex et Societatis , Vol III No. 4, (Mei, 2015), hlm. 100.
36 Mutia Sezia Nur Aini and Arief Suryono, “Akibat Hukum Malpraktik Terhadap Dokter Ditinjau Dari Hukum Perdata” , Jurnal Privat Law , Vol. VIII No. 2, (Juli, 2020), hlm. 290. https://doi.org/10.20961/privat.v8i2.48422.
37 Felisa Haryati, “Pelanggaran Kode Etik Notaris Terkait Persaingan Tidak Sehat Sesama Rekan Notaris Ditinjau Dari Peraturan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I)” , Artikel Jurnal Universitas Airlangga, Vol.3 No.1, (Desember, 2018), hlm. 12.
kesalahan  Notaris  dalam  membuat  akta,  sehingga  unsur  harus  ada  hubungan  kausal  antara perbuatan Notaris dengan kerugian yang timbul telah terpenuhi. 38
Gugatan  ganti  kerugian  atas  dasar  perbuatan  melanggar  hukum  apabila  pelaku melakukan perbuatan yang memenuhi keseluruhan unsur Pasal 1365 KUHPerdata, mengenai siapa  yang  diwajibkan  untuk  membuktikan  adanya  perbuatan  melanggar  hukum,  menurut Pasal 1865 KUH Perdata menentukan: "setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk  pada  suatu  peristiwa,  diwajibkan  membuktikan  adanya  hak  atas  peristiwa tersebut".
Hal  ini  berarti  bahwa  dalam  perbuatan  melanggar  hukum,  yang  diwajibkan  untuk membuktikan adanya perbuatan melanggar hukum adalah pihak yang haknya dilanggar yang harus membuktikan bahwa haknya telah dilanggar oleh orang lain. Oleh karenanya jika pihak yang  merasa  haknya  dirugikan,  namun  tidak  dapat  membuktikan  adanya  pelanggaran  hak karena  salah  satu  unsur  tidak  terpenuhi,  maka  gugatan  ganti  kerugian  atas  dasar  perbuatan melanggar hukum tidak akan berhasil. 39

## KESIMPULAN
Ada  3  (tiga)  aspek  yang  harus  diperhatikan  ketika  akta  autentuk  dibuat,  aspek-aspek  ini berkaitan  dengan  nilai  pembuktian,  antara  lain  yaitu:  Aspek  lahiriah  (uitwendige bewijskracht), Aspek formil (formele bewijskracht), Aspek materiil (materiele bewijskracht) Ketiga  aspek  tersebut  merupakan  suatu  syarat  dari  kesempurnaan  dari  akta  Notaris  sebagai suatu akta yang autentik dan siapapun juga terikat oleh keberadaan akta Notaris tersebut. Jika dapat  dibuktikan  dalam  suatu  persidangan  pengadilan  bahwa  ada  salah  satu  aspek  tersebut tidak  benar,  maka  akta  Notaris  tersebut  hanya  mempunyai  kekuatan  pembuktian  sebagai suatu akta dibawah tangan saja. Dalam membuat akta autentik notaris harus memiliki prinsip kehati-hatian  dengan  mengecek  dan  mengverifikasi  identitas  para  pihak  seperti  KTP,  KK, atau  Passport  serta  mencocokan  foto  pemilik  Identitas  dengan  pihak  pihak  yang  membuat akta  autentik,  agar  mencegah  pemalsuan  identitas  terhadap  akta  yang  dibuat  notaris.  Ketika notaris  menjalankan  tugas  jabatannya  terbukti  melakukan  pelanggaran,  maka  notaris  dapat dikenakan atau dijatuhkan sanksi, berupa sanksi perdata, administrasi, dan kode etik jabatan notaris  karenanya  jika  pihak  yang  merasa  haknya  dirugikan.  Namun  tidak  dapat membuktikan adanya pelanggaran hak karena salah satu unsur tidak terpenuhi, maka gugatan ganti kerugian atas dasar perbuatan melanggar hukum tidak akan berhasil.

## DAFTAR PUSTAKA
Adjie,  Habib. Hukum  Notaris  Indonesia  (Tafsir  Tematik  Terhadap  UU  No.30  Tahun  2004 Tentang Jabatan Notaris) . Bandung: PT. Refika Aditama, 2008.
———. Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris . Surabaya: PT. Refika Aditama, 2010.
———.  “Penggrogotan  Wewenang  Notaris  Sebagai  Pejabat  Umum.” Majalah  Renvoi , September 2004.
———. Sanksi  Perdata  Dan  Administratif  Terhadap  Notaris  Sebagai  Pejabat  Publik . Bandung: Refika Aditama, 2013.
Anggoro,  Firna  Novi.  “Pengujian  Unsur  Penyalahgunaan  Wewenang  Terhadap  Keputusan
38 Agus Suliawan, “Upaya Hukum Yang Dilakukan Oleh Debitur Atas Lelang Obyek Hak Tanggungan Yang Disengketakan Berdasarkan Paratae Eksekusi”, Jurnal AKRAB JUARA , Vol. 5 No. 3, (Agustus, 2020), hlm.10.
39 Happy Trizna Wijaya, “Akibat Hukum Atas Penyitaan Obyek Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan,” Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune , Vol.3 No. 1 (2020), hlm. 51. https://doi.org/10.30996/jhbbc.v3i1.3039.
Dan/Atau  Tindakan  Pejabat  Pemerintahan  Oleh  PTUN.” FIAT  JUSTISIA:Jurnal  Ilmu Hukum 10, no. 4 (2017): 651. doi:10.25041/fiatjustisia.v10no4.803.
Anshori,  Abdul  Ghofur. Lembaga  Kenotariatan  Indonesia  Perspektif  Hukum  Dan  Etika . Yogyakarta: UII Press, 2009.
Halim,  Reinaldo  Michael.  “Akibat  Hukum  Bagi  Notaris  Dalam  Pelanggaran  Penggandaan Akta.” Lex et Societatis III, no. 4 (2015): 100.
Harahap, M Yahya. Hukum Acara Perdata . Jakarta: Sinar Grafika, 2005. HS, Salim. Teknik Pembuatan Akta Satu . Jakarta: Raja Grafindo, 2015.
Irmawan,  Soerodjo.  “Kepastian  Hukum  Hak  Atas  Tanah  Di  Indonesia.”  Surabaya:  Arkola, 2003.
Mardiyah.  “Sanksi  Hukum  Terhadap  Notaris  Yang  Melanggar  Kewajiban  Dan  Larangan Undang-Undang Jabatan  Notaris.” Acta Comitas 1 (2017): hlm. 115. doi:10.24843/ac.2017.v02.i01.p10.
Muhammad,  Febryan  Nur.  “Penerapan  Sanksi  Pidana  Terhadap  Pemalsuan  Akta  Otentik Yang  Dilakukan  Oleh  Notaris.” Media  of  Law  and  Sharia 1,  no.  1  (2019):  11. doi:10.18196/mls.1101.
Nurwulan,  Pandam.  “Akad  Perbankan  Syariah  Dan  Penerapannya  Dalam  Akta  Notaris Menurut  Undang-Undang  Jabatan  Notaris.” Jurnal  Hukum  Ius  Quia  Iustum 25,  no.  3 (2018): 635. doi:10.20885/iustum.vol25.iss3.art10.
Pedoman,  Tim  Penyusunan  Buku. Pedoman  Penulisan  Tesis  Program  Studi  Magister Kenotariatan Palembang . Palembang: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2012. Pratama, Brilian. “Prinsip Kehati-Hatian Dalam Membuat Akta Oleh Notaris.” Repertorium, Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan 11, no. 1 (2022): 27. doi:10.28946/rpt.v11i1.1640. Purnayasa,  Agus  Toni.  “Akibat  Hukum  Terdegradasinya  Akta  Notaris  Yang  Tidak Memenuhi Syarat Pembuatan Akta Autentik.” Acta Comitas, Vol. 03, no. No. 03 (2018): hlm, 405. doi:10.24843/ac.2018.v03.i03.p01.
Puspa  Pasaribu  Eva  Achjani  Zulfa.  “Akibat  Hukum  Identitas  Palsu  Dalam  Akta  Perjanjian Kredit Yang Melibatkan Pihak Ketiga Pemberi Jaminan.” JURNAL USM LAW REVIEW 4, no. 2 (November 2021): 546. doi:10.21143/jhp.vol49.no1.1916.
Ratnawati,  Ayu.  “Peranan  Notaris  Untuk  Pembuatan  Akta  Pendirian  (CV)  Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum.” Repertorium II, no. 2 (2015): 156.
Sezia  Nur  Aini,  Mutia,  and  Arief  Suryono.  “Akibat  Hukum  Malpraktik  Terhadap  Dokter Ditinjau  Dari  Hukum  Perdata.” Jurnal  Privat  Law VIII,  no.  2  (2020):  hlm.  290. doi:10.20961/privat.v8i2.48422.
Suliawan,  Agus.  “Upaya  Hukum  Yang  Dilakukan  Oleh  Debitur  Atas  Lelang  Obyek  Hak Tanggungan  Yang  Disengketakan  Berdasarkan  Paratae  Eksekusi.” Jurnal  AKRAB JUARA 5, no. 3 (2020): 10.
Wijaya, Happy Trizna. “Akibat Hukum Atas Penyitaan Obyek Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan.” Jurnal  Hukum  Bisnis  Bonum  Commune 3,  no.  1  (2020):  51. doi:10.30996/jhbbc.v3i1.3039.