## Indonesia Journal of Criminal Law
Website: https://journal.ilininstitute.com/index.php/IJoCL Vol. 3, No. 1, Juni 2021, pp 49-63 p-ISSN:2656-9922, e-ISSN: 2684-916X DOI: https://doi.org/10.31960/ijocl.v2i2.431
Efektivitas Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Cyberbullying Di Polrestabes Makassar
Soraya Nurul Amirah 1,2 , A. Muin Fahmal 1 , Nur Fadhillah Mappaselleng 1 1 Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia
2 Koresponden Penulis, Email: sorayanuruln@gmail.com
Artikel info Artikel history: Received; 05-07-2021 Revised: 25-07-2021 Accepted: 01-08-2021 Published: 07-08-2021
Keywords: Restorative Justice; Child; Cyberbulling
Kata Kunci: Restorative Justice; Anak; Cyberbulling
Abstract. The  Research  objective  to  analyze  the  factors  that  cause children to commit cyberbullying crimes and to analyze the effectiveness of  applying  restorative  justice  to  children  as  perpetrators  of cyberbullying  at  the  Makassar  Police.  This  study  uses  primary  data obtained from field research conducted by conducting direct interviews with 10 investigators at the Makassar Police Station. The results of this study  indicate  that:  (1)  children  commit  cyberbullying  crimes  due  to several factors, including internal factors, lack of social control in terms of  parents  and  the  surrounding  environment,  motivations  that encourage  perpetrators  to  carry  out  cyberbullying,  and  media  as  tools for  cyberbullying  actions;  (2)  the  application  of  restorative  justice  to children  as  perpetrators  of  cyberbullying  crimes  by  Makassar Polrestabes investigators is less effective in realizing justice and balance for perpetrators of crimes committed by children because there are still many cyberbullying committed by children .
Abstrak. Tujuan penelitian menganalisis faktor penyebab anak melakukan tindak  pidana  cyberbullying  dan  menganalisis  efektivitas  penerapan restorative  justice  terhadap  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana cyberbullying  di  Polrestabes  Makassar.  Penelitian  ini  menggunakan  data primer  yang  diperoleh  dari  penelitian  lapangan  yang  dilakukan  dengan mengadakan  wawancara  langsung  dengan  10  orang  penyidik  di Polrestabes  Makassar.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa:  (1)  anak melakukan  tindak  pidana  cyberbullying  disebabkan  oleh  beberapa  faktor, diantaranya faktor internal, kurangnya control social dalam hal orang tua maupun  lingkungan  sekitar,  motivasi  yang  mendorong  pelaku  dalam melakukan  cyberbullying,  dan  media  sebagai  tools  atas  tindakan cyberbullying;  (2)  penerapan  restorative  justice  terhadap  anak  sebagai pelaku  tindak  pidana  cyberbullying  oleh  penyidik  Polrestabes  Makassar kurang efektif dalam mewujudkan keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak  karena  masih  banyaknya  terjadi cyberbullying yang dilakukan oleh anak .
Coresponden author:
* Email: sorayanuruln@gmail.com A rtikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY
Efektivitas Penerapan Restorative … ( Amirah, Fahmal & Mappaselleng) | 50

## PENDAHULUAN
Internet  memberikan  kemudahaan  bagi  siapa  saja  untuk  berinteraksi  secara  virtual, memberikan  ruang  untuk  siapa  saja  berkomunikasi  tanpa  bertatap  muka  dan  saling bertukar  informasi  dalam  waktu  yang  sama  meskipun  terpisah  oleh  jarak (Barnus, 2018) . Ruang virtual menawarkan kebebasan berpendapat, ataupun berkomentar yang dapat  berdampak  positif  ataupun  negatif.  Adapun  dampak  negatif  tersebut  berbentuk pernyataan, komentar, pendapat, ataupun tindakan yang  menyakiti orang lain, seperti perundungan yang biasa dikenal dengan sebutan bullying (Sukmono, 2011) .
Bullying atau  perundungan  merupakan  salah  satu  tindakan  negatif  yang  dilakukan dengan  cara  berulang-ulang  oleh  individu/  sesorang  atau  pun  kelompok  yang  bersifat menyerang  disebabkan  adanya  ketidakseimbangan  kelebihan/kekuatan  antara  kedua pihak yang terlibat (Damayanti, 2017) . Kasus bullying atau perundungan saat sekarang banyak terjadi pada media yang terhubung dengan internet atau virtual yang dinamakan dengan cyberbullying.  Cyberbullying merupakan  suatu  kondisi  ketika  internet  ataupun perangkat  yang  terhubung  digunakan  untuk  mengirimkan  pesan  atau  gambar  yang ditujukan  untuk  melukai,  menyakiti,  ataupun  membuat  malu  orang  lain (Frensh, et.al, 2017) .
Cyberbullying dikatakan  sebagai  agresi  sosial  yang  dilakukan  di internet,  yaitu  dengan mengirim atau mengunggah materi berbahaya ke internet atau teknologi digital lainnya yang bisa berujung kepada tindakan negatif di masyarakat (Sudarmanto * Mafazi, 2020) . Tindakan cyberbullying semakin sulit untuk dikontrol karena seringkali tidak dilaporkan kejadiannya  kepada  orang  tua  atau  pihak  berwenang.  Para  korban  biasanya  tidak melaporkan  karena  mereka  merasa  dapat  menyelesaikannya  sendiri  dan  adanya ketakutan tidak akan lagi mendapatkan akses internet (Rifauddin, 2016).
Cyberbullying bisa  terjadi  di platform mana  saja (Zahrotunnisa  &  Hijrianti,  2019) . Sebanyak  60  persen  remaja  mengaku  pernah  mengalami  tindakan bullying dan  87 persen lainnya pernah mengalami perundungan secara online (cyberbullying). Hasil riset Polling  Indonesia  yang  bekerjasama  dengan  Asosiasi  Penyelenggara  Jasa  Internet Indonesia  (APJII)  mengatakan  ada  sekitar  49  persen  netizen  yang  pernah  menjadi sasaran bullying di  medsos.  Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia  (KPAI)  juga  telat mencatat  kenaikan  yang  signifikan  dalam  perundungan  daring (cyberbullying) pada pelajar sejak tahun 2011 sampai 2019, yaitu mencapai 2.473 orang.
Di Kota Makassar saat ini telah banyak anak yang menjadi korban cyberbullying maupun pelaku cyberbullying yang  kurang  mendapatkan  perhatian  khusus  sehingga  kasus  ini semakin marak terjadi. Data dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Makassar  menunjukkan  bahwa  jumlah  kasus  terkait  kekerasan  terhadap  anak  pada tahun  2018  sampai  tahun  2019  berjumlah  138  orang,  termasuk  di  dalamnya  tindakan cyberbullying .
Tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak  biasanya  pada  umunya  merupakan  gaya  atau proses  meniru  ataupun  faktor  terpengaruh  bujuk  rayu  dari  orang  dewasa.  Sistem peradilan  pidana  formal  yang  pada  akhirnya  menempatkan  anak  dalam  status narapidana tentunya  membawa konsekuensi yang cukup besar dalam tumbuh kembang anak (Firdauz, 2019) . Proses penghukuman yang diberikan kepada anak melalui sistem peradilan  pidana  formal  dengan  memasukkan  anak  kedalam  penjara  ternyata  tidak menjamin  menjadikan  anak  terjera  dalam  perbuatan  yang  telah  dilakukan  dan  tidak menjadikan anak mempunyai pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh
kembangnya.  Faktanya  penjara  justru  seringkali  menjadikan  anak  semakin  profesional dalam melakukan sebuah tindak kejahatan atau perbuatan tindak pidana.
Dalam hal menangani anak sebagai pelaku tindak pidana terkhusus cyberbullying , aparat hukum senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa (Djanggih,  2018) .  Sifat  dasar  anak  sebagai  pribadi  yang  masih  labil,  masa  depan  anak sebagai  aset  bangsa,  dan  kedudukan  anak  di  masyarakat  yang  masih  membutuhkan perlindungan  dapat  dijadikan  dasar  untuk  mencari  suatu  solusi  alternatif  bagaimana menghindarkan  anak  dari  suatu  sistem  peradilan  pidana  formal,  penempatan  anak dalam penjara, dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana.
Salah  satu  solusinya  adalah  dengan  mengalihkan  atau  menempatkan  ke  luar  pelaku tindak pidana anak dari sistem peradilan pidana (Djanggih, 2018) . Artinya tidak semua masalah  perkara  anak  nakal  mesti  diselesaikan  melalui  jalur  peradilan  formal,  dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan demi kepentingan terbaik  bagi  anak  dan  dengan  mempertimbangkan  keadilan  bagi  korban  yang  disebut pendekatan restorative  justice.  Restorative  Justice adalah  suatu  proses  dimana  semua pihak  yang  terlibat  dalam  suatu  tindak  pidana  tertentu  bersama-sama  memecahkan masalah bagaimana menangani akibat di masa yang akan datang.
Restorative justice memberikan penegasan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum bukan untuk dihukum melainkan harus  dibimbing dan dibina agar dapat menjadi anak yang  lebih  baik,  karena  tujuan  utama  dari restorative  justice adalah  pemulihan  atau mengembalikan  kepada  kondisi  semula  dan  memberikan  kesempatan  kepada  anak untuk  mempertanggungjawabkan  atas  sesuatu  yang  telah  ia  lakukan. 9 Menangani masalah  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  hendaknya  dilakukan  dengan pendekatan  secara  kekeluargaan  dan  sedapat  mungkin  menghindarkan  anak  dari lembaga  peradilan.  Pengadilan  bagi  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  menjadi upaya terakhir setelah berbagai upaya yang dilakukan dengan pendekatan kekeluargaan telah ditempuh.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan normatif-empiris, yaitu  implementasi  ketentuan    hukum  normatif  (undang-undang) dalam  aksinya  pada  setiap  peristiwa  hukum  tertentu  yang  terjadi  dalam  suatu masyarakat.  Pada    jenis  penelitian  semacam  ini  peneliti  melakukan  penelitian  dengan mengkombinasikan kedua tipe penelitian sebagai mana disebutkan di atas dalam sebuah penelitian.  Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  yaitu  pendekatan  studi  kasus.  Studi kasus  adalah  suatu  penelitian  atas  kasus  atau  kasus-kasus.  Dalam  hal  ini,  penelitian berfokus pada usaha mendeskripsikan, memahami, memprediksi dan/atau mengontrol sesuatu  individu  (seperti  proses,  orang,  rumah  tangga,  organisasi,  kelompok,  industri, budaya atau bangsa.
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Polrestabes  Makassar,  dengan  alasan  dipilihnya  sebagai lokasi penelitian yakni karena instansi tersebut yang berwenang dan kompeten dalam memberikan  data  mengenai  Efektivitas  Penerapan Restorative  Justice Terhadap  Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Cyberbullying di Polrestabes Makassar.
Efektivitas Penerapan Restorative … ( Amirah, Fahmal & Mappaselleng) | 52

## PEMBAHASAN
A. Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Cyberbullying 1.  Data Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Tahun 2018 No Jenis Tindak Pidana Jumlah Kasus 1. Kekerasan Anak 84 2. Pencabulan Anak 40 3. Persetubuhan Anak 34 4. Membawa Lari Anak 34 5. Trafficking 1 6. Aborsi 1 7. Penculikan 1 8. Penyekapan 1 Jumlah 196

## Sumber: Polrestabes Makassar
Dari  jumlah  data  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum,  ditemukan  196  kasus  dan khusus kekerasan anak berjumlah 86 kasus (43%). Ini menunjukkan bahwa pada tahun 2018, anak yang berhadapan dengan hukum mencapai angka yang cukup tinggi. Untuk pelaku cyberbullying berdasarkan  wawancara  dengan  penyidik  dikategorikan  sebagai kekerasan anak. Maka dari itu tidak terperinci secara khusus.

## 2.  Data Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Tahun 2019
No Jenis Tindak Pidana Jumlah Kasus 1. Kekerasan Anak 54 2. Pencabulan Anak 14 3. Persetubuhan Anak 21 4. Membawa Lari Anak 6 5. Trafficking 0 6. Aborsi 0 7. Penculikan 0 8. Penyekapan 0 Jumlah 95

## Sumber: Polrestabes Makassar
Dari  jumlah  data  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum,  ditemukan  95  kasus  dan khusus kekerasan anak berjumlah 54 kasus (57%). Ini menunjukkan bahwa pada tahun 2019, anak yang berhadapan dengan hukum mencapai angka yang cukup tinggi, karena
berada di atas 50% jika dibandingkan dengan kasus lainnya. Berdasarkan analisis data 2 tahun terakhir, dapat disimpulkan bahwa:
1.  Dari  tahun  2018  sampai  tahun  2019  terjadi  penurunan  jumlah  kasus  kekerasan anak, meskipun secara persentase masih cukup tinggi.
2.  Kekerasan anak yang dimaksud di dalamnya termasuk tindak pidana cyberbullying tetapi tidak dicantumkan secara khusus karena yang menghimpun data tersebut ada pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di Polrestabes Makassar.
3.  Penyidikan  terhadap  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana cyberbullying tentunya menerapkan  prinsip restorative  justice meskipun  jumlah  kasus  meningkat  setiap tahunnya.
Cyberbullying dipengaruhi oleh beberapa faktor. Bullying tradisional menjadi salah satu faktor  yang  mempengaruhi  perilaku cyberbullying remaja.  Penelitian  yang  dilakukan oleh Riebel, menunjukkan bahwa ada hubungan antara bullying dalam kehidupan nyata dan dalam dunia maya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 81.81 % pelaku cyberbullying (63  dari  77  sampel)  melaporkan  bahwa  mereka  juga  mem- bully dalam kehidupan nyata. Penelitian ini menunjukkan pelaku bullying di dunia nyata cenderung juga melakukan bullying di dunia maya. Akan tetapi, korban bullying di dunia nyata juga bisa  menjadi  pelaku cyberbullying .  Penelitian  Li  menunjukkan  bahwa  individu  yang  di bully di  kehidupan  nyata  juga  pernah  menjadi  korban cyberbullying dan  mereka  juga pernah menjadi pelaku cyberbullying.
Survei  yang  telah  dilakukan  dengan  pelaku cyberbullying juga  menunjukkan  bahwa persepsi  terhadap  korban  juga  mempengaruhi  perilaku cyberbullying .  Dari  survei tersebut,  terungkap  bahwa  sebagian  besar  pelaku  melakukan  tindakan bullying pada korban  karena  sifat  atau  karakteristik  korban  yang  mengundang  untuk  di bully .  Orang yang  kontroversial  atau  kurang  disukai  cenderung  mengundang  orang  lain    untuk menyakiti dirinya, tidak peduli apapun yang dilakukannya. Selain itu faktor internal juga menjadi  penentu  dimana  karakteristik  kepribadian  pelaku  yang  cenderung  dominan, kurang empati pada orang lain, suka kekerasan, tidak berani mengambil resiko dan suka mencari  sensasi.  Orang  dengan  kepribadian  ini  cenderung  mencari  korban  dengan kepribadian  rapuh,  lemah,  tergantung  dan  belum  bisa  mengambil  keputusan  secara mandiri.
Lingkungan  sekolah  yang  kurang  kondusif  juga  menyebabkan  anak  menjadi  pelaku bullying. Teman  sebaya  memainkan  peranan  yang  tidak  kurang  pentingnya  terhadap perkembangan dan pengukuhan tingkah laku bullying , sikap anti sosial dan tingkah laku devian lain di kalangan anak- anak. Kehadiran teman sebaya sebagai pengamat, secara tidak  langsung,  membantu  pem- bully memperoleh  dukungan  kuasa,  popularitas,  dan status.  Semua  perilaku bullying yang  dilakukan  anak  bertujuan  agar  ia  dapat  diterima dan diakui lingkungannya. Namun, anak menggunakan media sosial dan internet untuk mem- bully orang lain karena tidak berani melakukannya secara langsung.
Perilaku bullying didasari  oleh  beberapa  alasan,  diantaranya  dendam,  marah  dan  sakit hati  sehingga  ingin  melakukan  balas  dendam  pada  orang  lain,  ingin  menunjukkan keakuannya  dengan  cara  menyakiti  orang  lain,  merasa  jenuh  karena  tidak  memiliki kegiatan dan menganggur, iseng dan perasaan takut pelaku untuk berhadapan langsung dengan  korban/target. 91 C yberbullying juga  kerap  terjadi  karena  prilaku  remaja  yang suka  meniru  tingkah  laku  disekitarnya  ini  sesuai  dengan diferential  association  theory dari  Edwin  H.  Sutherland  yang  menjelaskan  bahwa criminal  behavior  is  learned  in
Efektivitas Penerapan Restorative … ( Amirah, Fahmal & Mappaselleng) | 54
interaction  with  other  person  in  process  of  communication (tingkah  laku  kriminal dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu komunikasi). Seseorang anak tidak  begitu  saja  menjadi delinquent hanya  karena  hidup  dalam  suatu  lingkungan kriminal,  namun  sifat delinquent tersebut  dipelajari  dengan  partisipasi  bersama  orang lain baik dalam komunikasi secara verbal maupun non-verbal.
Media  pun  dimanfaatkan  oleh  pelaku cyberbullying dalam  melancarkan  aksinya. Kecanggihan teknologi pada era globalisasi yang menyediakan ruang untuk memberikan pendapat  serta  mengizinkan  orang  untuk  menggunakan  akun  tak  bernama  sangat memungkinkan  terjadinya cyberbullying. Kecepatan  hitungan  detik  informasi dipublikasikan,  disebar,  dan  dibaca  oleh  orang  juga  menjadikan  pemicu  maraknya c yberbullying. Penggunaan internet yang berlebihan, impulsif, dan berisiko, atau disebut problematic  internet  use ,  juga  ditemukan  memiliki  hubungan  positif  dengan kemungkinan cyberbullying .  Individu  yang  menghabiskan  waktu  mereka  di  internet memiliki kesempatan yang lebih tinggi untuk terlibat dalam perilaku cyberbullying .
Salah  satu  pemanfaatan  media  dalam  aksi cyberbullying adalah Masquerading. Dalam cyberbullying seseorang  sangat  mudah  untuk membuat  identitas  palsu  atau  yang  lebih dikenal  dengan anonymous. Fenomena anonymous menjadikan cyberbullying lebih berbahaya daripada bullying yang sebenarnya. A nonymous mengincar  seseorang yang ia sendiri tidak tahu siapa orang tersebut. Di sisi lain, mudahnya a nonymous memalsukan identitasnya  menyebabkan  mereka  sulit  untuk  dikenali  dan  dilacak  sehingga  mereka dengan leluasa melakukan bullying di dunia maya yang tidak terbatas ruang lingkupnya.
B.  Efektivitas  Penerapan Restorative  Justice terhadap  Anak  Sebagai  Pelaku Tindak Pidana Cyberbullying di Polrestabes Makassar
Prosedur  penanganan  tindak  pidana cyberbullying oleh  anak  dengan  menerapkan Restorative justice dijelaskan sebagai berikut: 93
1. Laporan masyarakat terhadap perkara pidana anak diterima oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA).
2. Apabila  penyidik  anak  berpendapat  berkas  pidana  telah  lengkap,  maka  berkas dilimpahkan kepada kejaksaan.
3. Apabila  kejaksaan  berpendapat  berkas  telah  lengkap  dan  cukup  bukti  maka berkas dilimpahkan ke Pengadilan Negeri.
4. Berkas perkara pidana anak diterima oleh Pengadilan Negeri, selanjutnya Ketua Pengadilan  Negeri  menunjuk  Hakim  anak  untuk  memeriksa  dan  mengadili perkara tersebut.
5. Hakim  anak  menetapkan  hari  sidang  dan  memimpin  persidangan.  Persidangan tertutup  untuk  umum,  diawali  dengan  pembacaan  laporan  Litmas  oleh  PK  Bapas, dakwaan  oleh  penuntut  umum,  pemeriksaan  saksi,  alat  bukti  dan  pemeriksaan terdakwa sesuai dengan KUHAP.
6. Apabila  terdakwa  (pelaku  anak)  telah  mengaku  bersalah  dan  saksi  bersedia memaafkan  serta  Hakim  berkeyakinan  semua  unsur  tindak  pidana  telah  terbukti maka  hakim  mengupayakan  mediasi  penal  di  ruang  mediasi  dengan  pendekatan restorative justice yang dihadiri oleh pelaku anak/orangtua, korban/orangtua,
7. Hakim  anak,  Jaksa  anak,  penasehat  hukum,  PK  Bapas,  perwakilan  masyarakat (tokoh  masyarakat/RW/RT,  tokoh  agama,  guru)  dengan  tujuan  pemulihan  bagi pelaku anak, korban dan masyarakat.
8. Apabila mediasi penal berhasil, maka ditandatangani kesepakatan perdamaian oleh
pihak-pihak terkait (pelaku anak/orangtua, korban/orangtua, PK Bapas, penasehat hukum, perwakilan masyarakat).
9. Selanjutnya  kesepakatan  perdamaian  dilampirkan  dalam  tuntutan  dan  pledoi, diharapkan  tuntutan  dan  putusan  berupa  tindakan  (agar  putusan  berkekuatan hukum tetap).
10. Apabila mediasi penal tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Adapun peran penyidik di Polrestabes Makassar dalam menindaklanjuti tindak pidana cyberbullying oleh  anak  ialah  sebagai  mediator,  fasilitator,  dan  pengawas.  Penyidik menunjukkan  aturan  perundang-undangan  sistem  peradilan  pidana  anak,  kemudian untuk  selanjutnya  diserahkan  kepada  para  pihak  yang  terlibat  untuk  mencari  solusi terbaik demi terciptanya proses perbaikan, pemulihan hubungan, reintegrasi, konsiliasi dan rekonsiliasi antara korban dan pelaku, keluarga korban dan keluarga pelaku serta penerimaan kembali masyarakat tanpa adanya labeling /stigma pelaku.
Proses  mediasi  yang  dilakukan  oleh  Polrestabes  Makassar  dalam  menerapkan  konsep Restorative Justice ialah sebagai berikut:
1.  Pelapor  datang  ke  Polrestabes  Makassar  melaporkan  suatu  tindak  pidana,  yang mana sebelum membuat laporan polisi, terlebih dahulu korban/pelapor melakukan konseling  dengan  penyidik  pembantu  yaitu  Unit  Pelayanan  Perempuan  dan  Anak (PPA), apakah laporan yang diadukan merupakan suatu tindak  pidana atau bukan. Jika laporan yang diadukan merupakan suatu tindak pidana, maka pelapor/korban dapat membuat Laporan Polisi di  SPK (Sentra Pelayanan Kepolisian).
2.  Setelah  selesai  membuat  laporan  polisi,  maka  petugas  SPK  menghantarkan pelapor/korban ke Unit PPA untuk dilakukan pemeriksaan. Dalam penyidikan maka proses  dalam  pemeriksaan  harus  dipisahkan  dengan  orang  dewasa  dan  harus diperiksa di ruangan khusus.
3.  Dalam hal saksi dan/atau korban selesai dibuatkan laporan polisi dan perlu visum, maka  petugas  mengantarkan  saksi  dan/atau  korban  ke  PPT  untuk  mendapatkan pemeriksaan kesehatan dan visum. Apabila proses pemeriksaan telah selesai, pihak kepolisian mengambil hasil VER (Visum Et Repertum) ke Rumah Sakit
4.  Dalam  melakukan  upaya  paksa  berupa  penangkapan,  polisi  sangat mempertimbangkan  dengan  benar,  untuk  menghindari  rasa  trauma  pada  anak. Berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) KUHP untuk melakukan penangkapan seorang anak, maka  penyidik  anak  wajib  memperhatikan  surat  tugas  dan  surat  perintah penangkapan kepada anak yang ditangkap.
5.  Langkah selanjutnya penyidik/penyidik pembantu melakukan gelar perkara, untuk menentukan  langkah  selanjutnya,apabila  proses  penyidikan  terhadap  anak/pelaku selesai  bila  dirasa  unsur-unsur  yang  dilanggar  anak  tersebut  dipenuhi,  dan  bukti- bukti cukup, adanya saksi maka anak akan menjadi seorang tersangka.
6.  Jika  orangtua  anak  dari  korban/pelapor  bersedia  untuk  dilakukannya  Diversi dengan  pendekatan Restorative  Justice, maka  polisi  sebagai  fasilitator  dapat mengumpulkan  pelapor/korban  beserta  orangtua  dan  anak/pelaku  beserta keluarganya  ,  Bapas,  Peksos  dan  pihak  terkait  lainnya  seperti  Kepala  Desa  tempat tinggal anak, ataupun kepala sekolah tempat sekolah anak.
7.  Unit  PPA  mengumpulkan  Para  Pihak  dengan  memberikan  surat  panggilan  untuk dilakukannya proses diversi di ruangan UPPA.
8.  Apabila  semua  pihak  telah  berkumpul  penyidik  pembantu  duduk  bersama
Efektivitas Penerapan Restorative … ( Amirah, Fahmal & Mappaselleng) | 56
melaksanakan diversi terhadap anak, yang melibatkan Anak/Pelaku dan orang tua, BAPAS,  Peksos,  Pelapor/Korban  bersama  keluarganya.  Penyidik  sebagai mediator/fasilator  atau  penengah  menjelaskan  maksud  tujuan  dilaksanakannya mediasi penal dengan memperkenalkan pihak-pihak yang hadir dan menyampaikan aturan  main  seperti:  Menyampaikan  Informasi  dalam  forum  diskusi,  tidak  boleh menyerang/menyela,  semua  pihak  yang  hadir  diharapkan  menciptakan  suasana kondusif, sifat musyawarah rahasia, dan kesepakatan dibuat tertulis.
9.  Selanjutnya, fasilator menjelaskan resume dakwaan pelapor. Mediator memberikan kesempatan  kepada  pelaku  menyampaikan  hal-hal  yang  berkaitan  dengan pengakuan,  permohonan  maaf,  penyesalan,  dan  harapannya  dan  mediator  juga memberikan  kesempatan  kepada  korban  berkaitan  dengan  keinginan  untuk memberikan  maaf  serta  harapannya.  Mediator  mempersilahkan  para  pihak  untuk mengusulkan  dan  bermusyawarah  untuk  kepentingan  yang  terbaik  untuk  anak. Disinilah  peran  Bapas,  Peksos  dan  kepolisian  yaitu  menerangkan  tujuan  Diversi dengan  pendekatan  Restorative  Justice  yang  tentunya  mementingkan  kepentingan anak yang tentunya masih mempunyai masa depan cerah serta memberikan saran dalam hal penyelesaian konflik.
10.  Pada  proses  tersebut  anak/orangtua  mengakui  kesalahannya  meminta  maaf,  dan bertanggung  jawab  atas  kesalahannya  dan  tidak  mengulangi  kesalahanannya  dan orangtua  anak  menjelaskan  keinginannya  yaitu  menyelesaikan  perkara  secara perdamaian  ataupun  kekeluargaan.  Kemudian  korban/pelapor  memaafkan  dan menerima  permintaan  maaf  dari  pelaku  dan  menyampaikan  keinginannya  seperti penggantian  kerugian  yang  dialami  korban  akibat  perbuatan  pelaku,  dan sebagainnya.  Jika  orangtua  anak  dapat  menyanggupi  hingga  tercapailah kesepakatan perdamaian diantara kedua pihak disaksikan oleh pihak terkait.
11.  Jika telah tercapai perdamaian, maka dituangkan diatas surat yang di tandatangani oleh  pihak  terkait  diatas  matrai,  maka  surat  tersebut  diserahkan  ke  penyidik pembantu.  Apabila  korban/pelapor  tidak  keberatan  dengan  laporannya diberhentikan/tidak dilanjuti prosesnya ke JPU, maka pelapor/korban memberikan surat  permohonan  pencabutan  pengaduan  dan  surat  pernyataannya  kepada penyidik pembantu.
12.  Kemudian  penyidik  pembantu  mengambil  keterangan  tambahan  kepada korban/pelapor  yang  berisikan  ketidakberatannya  apabila  perkara  diberhentikan secara hukum, dan mencabut keterangan awalnya.
13.  Setelah itu, penyidik pembantu/ penyidik melakukan gelar perkara, apakah perkara tersebut  dapat  diberhentikan,  dan  apabila  dapat  diselesaikan  penyidik  pembantu membuat  laporan  keatasan  penyidik  dengan  melampirkan  surat  perdamaian, notulen dan daftar hadir.
14.  Apabila proses Diversi gagal maka akan diteruskan ke proses peradilan selanjutnya yaitu  kejaksaan  dan  kemudian  baru  ke  pengadilan.  Apabila  Diversi  berdasarkan keadilan restorative  justice disepakati  Unit  PPA  akan  membuat  Berita  Acara  untuk dibuat penetapan ke Pengadilan Negeri.
Berdasarkan  wawancara  dengan  responden  yang  terdiri  dari  para  penyidik,  maka terdapat  beberapa  hal  yang  menjadi  kesimpulan  penelitian  mengacu  dari  beberapa pertanyaan yang ditujukan kepada 10 orang penyidik, yaitu sebagai berikut:

## 57 | Indonesian Journal of Criminal Law, Vol. 3, No. 1, Juni 2021
1)  Apakah  selama  ini  sering  terjadi  tindak  pidana cyberbullying di  Kota Makassar?

## 1.  Rekapitulasi Jawaban Informan
Pernyataan Jumlah Persentase Sangat Sering 5 50% Sering 3 30% Kurang Sering 1 10% Tidak 1 10% Jumlah 10 100%
Sumber: Diolah dari data yang diperoleh dalam penelitian berupa wawancara tatap muka yang dilaksanakan pada bulan April 2021
Dari  pernyataan  di  atas,  menunjukkan  bahwa  yang    Mengatakan  sering  sekali  terjadi tindak pidana cyberbullying sebanyak  5  orang  (50%),  yang  mengatakan  sering berjumlah  3  orang  (30%).  Adapun  beberapa  orang  mengatakan  bahwa  tindak  pidana cyberbullying kurang sering terjadi berjumlah 1orang (10%) dan yang mengatakan tidak terjadi sebanyak 1 orang (10%).
2)  Apa  yang  menjadi  landasan  hukum  dalam  menerapkan restorative  justice pada pelaku tindak pidana cyberbullying di Kota Makassar?
Adapun yang menjadi landasan hukum adalah sebagai berikut:
a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu pada Pasal 5 yang berbunyi :
(1). Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  wajib  mengutamakan  pendekatan  Keadilan Restoratif.
(2). Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a.  penyidikan  dan  penuntutan  pidana  Anak  yang  dilaksanakan  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan,  kecuali  ditentukan  lain  dalam Undang-Undang ini;
b.  persidangan  Anak  yang  dilakukan  oleh  pengadilan  di  lingkungan  peradilan umum; dan
c.  pembinaan,  pembimbingan,  pengawasan,  dan/atau  pendampingan  selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau Tindakan.
(3). Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi
Tujuan Diversi terdapat pada Pasal 6 sebagai berikut:
(1)  mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
(2)  menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
(3)  menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan; (4)  mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan (5)  menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.
Selanjutnya pada Pasal 7 dijelaskan:
Efektivitas Penerapan Restorative … ( Amirah, Fahmal & Mappaselleng) | 58
(1)  Pada  tingkat  penyidikan,  penuntutan,  dan  pemeriksaan  perkara  Anak  di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.
(2)  Diversi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilaksanakan  dalam  hal  tindak pidana yang dilakukan:
a.  diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
b.  bukan merupakan pengulangan tindak pidana
b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu pada Pasal 76 C yaitu:
“Setiap orang dilarang menempatkan membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta  melakukan kekerasan terhadap Anak.
Adapun  sanksi  yang  dikenakan  terhadap  pelaku cyberbullying terdapat  pada  Pasal 80 yang berbunyi:
(1)  Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 C,  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  3  (tiga)  tahun  6  (enam)  bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
(2)  Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun  dan/atau  denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
(3)  Dalam  hal  Anak  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  mati,  maka  pelaku dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama 15  (lima  belas)  tahun  dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
(4)  Pidana  ditambah  sepertiga  dari  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.
c. Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik, yaitu pada Pasal 27 ayat (3) berbunyi:
“Setiap  orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya  Informasi  Elektronik dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang  memiliki  muatan  penghinaan  dan/atau pencemaran nama baik.”
Ancaman  pidana  bagi  pelaku cyberbullying terdapat  pada  Pasal  45  ayat  (3) berbunyi:
“Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau membuat  dapat  diaksesnya  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”
3)  Menurut  penyidik,  apakah  manfaatnya  menggunakan restorative  justice dalam penyelesaian tindak pidana cyberbullying?
Berdasarkan  wawancara  dengan  penyidik  YR  terhadap Restorative  Justice mengemukakan  bahwa Restorative  Justice merupakan  prinsip  yang  diterapkan  di Polrestabes  Makassar  sebagai  bentuk  perdamaian  antara  pelaku,  keluarga  pelaku dengan korban dan keluarga korban. 96 Oleh karena itu menurut YR Restorative Justice
merupakan  suatu  bentuk  penyelesaian  dengan  perdamaian  antara  pelaku,  keluarga pelaku  dengan  korban  dan  keluarga  korban. Restorative  Justice adalah  perdamaian yang  dilegakan.  Meskipun  hukum  pidana  tidak  mengenal  perdamaian,  namun Restorative Justice kami terapkan karena kami anggap  lebih bermanfaat.
Sejalan dengan pernyataan penyidik Ipda F terhadap Restorative Justice bahwasanya Restorative  Justice merupakan  sistem  perdamaian  antara  pihak  yang  melakukan tindak pidana dengan korban. Jadi, Restorative Justice adalah suatu sistem perdamaian para  pihak. Restorative  Justice dapat  menjadi  sarana  pengobat  derita  korban  bahwa tujuan pidana tidak hanya menghukum tetapi ia juga merehabilitasi korban.
Prinsip Restorative Justice bagi Ipda F menjadi pilihan terhadap penyelesaian perkara yang  melibatkan  anak  karena  penyelesaian  perkara  dalam Restorative  Justice melibatkan  kedua  belah  pihak  pelaku  dan  korban  sehingga  hal  tersebut  diharapkan akan  ada  yang  bertanggung  jawab  terhadap  korban.  Kita  tahu  bahwa  Prinsip  ini mengedepankan  perdamaian  sehingga  model  ini  merupakan  salah  satu  bentuk penyelesaian hukum di luar pengadilan.
Adapun penyidik AKP I memberikan penjelasan bahwa dalam penerapan restorative justice langsung  mempertemukan  antara  korban  dan  pelaku.  Model  ini  juga melibatkan bebagai pihak yang bertemu dengan dihadiri oleh mediator yang ditunjuk dan  dapat  diadakan  pada  setiap  tahapan  proses.  Mengingat  mediasi  kasus cyberbullying lebih  banyak  dilakukan  pada  tahap  penyidikan,  maka  penyidik  pada Polrestabes Makassar seringkali diminta langsung menjadi penengah (mediator) oleh kedua  belah  pihak  yang  berkonflik.  Dalam  model  ini  moderator  tidak  mengarahkan tetapi  membantu  para  pihak  untuk  merumuskan  tujuan  sehingga  keinginan pemecahan  masalah  dan  bentuk  penyelesaian  benar-  benar  murni  dari  kedua  belah pihak.  Pihak  ketiga  tidak  mendikte  dan  memaksa  para  pihak  untuk  memilih  bentuk penyelesaian. Dengan demikian tujuan win-win solution diharapkan akan benar- benar tercapai.  Selain  itu,  keberadaan  penyidik  sebagai  mediator  menjadi  penting  sebagai pedoman  agar restorative  justice ini  tetap  terintegrasi  dengan  sistem  peradilan pidana.  Dengan  demikian  apa  yang  diputuskan  dalam restorative  justice akan mempunyai kekuatan hukum.
Dalam perkembangannya, penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui restorative justice tersebut,  menurut  AKP  I  bisa  dilakukan  dengan  syarat  bahwa  penyelesaian kasus  pidana  dengan  menggunakan restorative  justice harus  disepakati  oleh  pihak- pihak yang berperkara namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional.
Dari  hasil  wawancara  dapat  disimpulkan  beberapa  manfaat restorative  justice pada penyelesaian  kasus  tindak  pidana cyberbullying yang  dilakukan  oleh  anak  di Polrestabes  Makassar.  Mekanisme  penyelesaian  penerapan restorative  justice terhadap  tindak  pidana cyberbullying oleh  anak  menggunakan  mediasi  atau musyawarah  dengan  menekankan  pemulihan  kembali  pada  keadaan  semula  dalam menyelesaikan  konflik  anak.  Penyelesaian  secara  musyawarah  ini  tidak  akan terealisasikan  apabila  tidak  ada  kerjasama  antara  korban,  pelaku  tindak  pidana, masyarakat dan penyidik. Penyidik atau pihak kepolisian sebagai pintu gerbang dari Sistem Peradilan Pidana Anak dan pihak yang berwenang pertama kali menentukan posisi seorang anak yang berhadapan dengan hukum.
Mediasi  sebagai  jalan  dalam restorative  justice berdampak  positif  dalam
Efektivitas Penerapan Restorative … ( Amirah, Fahmal & Mappaselleng) | 60
menanggulangi tindak pidana khususnya tindak pidana cyberbullying yang dilakukan oleh anak, antara lain:
1.  Korban  dapat  mengungkapkan  keluhannya,  ketidaknyamannya,  dilain  sisi  dia dapat belajar tentang pelaku, cara menghadapi tindakan kejahatan cyberbullying, berkesempatan dan berhak mendapatkan permintaan maaf serta ganti rugi yang sesuai  dari  pelaku,  menunjukan  dampak  kepada  pelaku  atas  dampak  yang ditimbulkan atas perbuatan pelaku, menyelesaikan semua konflik yang ada untuk kepentingan pribadi atau pemulihan.
2.  Bagi pelaku dia memiliki rasa tanggung jawab atas apa yang  dia lakukan terhadap korban, dan berhak meminta maaf serta membayar kerugian korban, kerja sosial sesuai kesepakatan yang disepakati dalam proses mediasi.
Penerapan restorative justice ini lebih efektif dan efesiensi bagi tindak pidana, di mana melalui proses mediasi dan negosiasi disatukan mereka para pelaku, korban, keluarga korban dan  masyarakat yang terkena dampak langsung tindak pidana tersebut, dan melibatkan  pihak  yang  netral  untuk  memediasi  antara  pelaku  dan  korban  sehingga mendapatkan  kesepakatan  bersama,  sanksi  berdasarkan  kesepakatan  bersama terhadap pelaku tindak pidana cyberbullying yang dilakukan oleh anak dapat berupa permintaan  maaf  atau  kerja  sosial  sesuai  dengan  kesepakatan  bersama  sebagai kompensasi dari perbuatanya.
Berbicara  mengenai  penegakan  hukum  maka  akan  mengarah  kepada  penerapan sesuatu  yang  efektif  atau  tidak,  sehingga  peneliti  berkesimpulan  bahwa  penerapan restorative  justice terhadap  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana cyberbullying di Polrestabes  Makassar  masih kurang  efektif .  Hal  ini  berdasar  pada  beberapa  faktor yang menghambat penerapan restorative justice yaitu:

## 1.  Faktor Substansi Hukum
Faktor  yang  sangat  menentukan  dalam  menerapkan restorative  justice terhadap  anak sebagai  pelaku  tindak  pidana cyberbullying adalah  faktor  substansi  hukum,  hal  ini disebabkan karena ketentuan yang mengatur tentang restorative justice dan diversi yang diamanatkan dalam Konvensi Hak-hak Anak 1989.
Menurut  peneliti  bahwa  seleksi  yang  amat  ketat  diantaranya  dimulai  dengan  batasan usia  minimal  anak  yang  dapat  diproses  secara  hukum,  baik  formal  maupun  informal. Dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  telah  memberikan  batasan  umur  pada anak yang berkonflik dengan hukum yaitu 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan anak yang belum berumur 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. Jika belum dianggap cukup, anak-anak dapat diberikan hukuman untuk mengembalikan kerugian terhadap korban.

## 2.  Faktor Struktur Hukum
Struktur  hukum  dapat  diibaratkan  sebagai  sebuah  mesin,  dalam  pelaksanaan penanganan anak berhadapan dengan hukum faktor struktur hukum yang dalam hal ini adalah  semua  aparat  penegak  hukum,  yaitu  aparat  yang  terkait  penegakan  hukum pidana,  meliputi  Polisi,  Jaksa,  Hakim  dan  Petugas  Pemasyarakatan  yang  bertugas  di Lapas  dan  Rutan,  termasuk  pembimbing  kemasyarakatan,  penasihat  hukum,  pekerja sosial professional atau tenaga kesejahteraan sosial melalui institusinya. Beberapa faktor kendala  yang  terkait  dengan  struktur  hukum  adalah  kualitas  sumber  daya  manusia (SDM)  para  aparat  penegak  hukum  yang  menangani  anak-anak  yang  menjadi  pelaku
61 | Indonesian Journal of Criminal Law, Vol. 3, No. 1, Juni 2021
cyberbullying , antara lain meliputi sumber daya manusia aparat Kepolisian, sumber daya manusia  aparat  Kejaksaan,  sumber  daya  manusia  aparat  Pengadilan  (Hakim),  sumber daya manusia Petugas Pemasyarakatan.

## 3.  Faktor Sarana & Prasarana
Faktor  sarana  dan  prasarana  berkaitan  perlindungan  dan  pemenuhan  hak-hak  anak dalam  pelaksanaan restorative  justice baik  di  tingkat  penyidikan,  penuntutan, pemeriksaan  pada  sidang  pengadilan  dan  pelaksaan  perawatan  dan  pembinaan  pada lembaga  pemasyarakatan  juga  mengalami  kendala,  seperti  tidak  adanya  program pendampingan  oleh  psikolog  pada  masing-masing  substansi  penegak  hukum  ketika berlangsung proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di Pengadilan dan di lembaga pemasyarakatan/rumah  tahanan  Negara.  Faktor  sarana  dan  prasarana  yang  sangat berkaitan dengan upaya perubahan perilaku dan untuk mengembalikan mental spiritual serta  psikososial  terhadap  anak  tidak  memadai  pada  tiap  tingkatan  instansi  penegak hukum,  seperti  tenaga  psikolog  dan  tenaga  penyuluh  keagamaan  untuk  melakukan pendampingan  memberikan  konseling  dalam  memecahkan  permasalahan  anak  yang berhadapan dengan hukum.

## 4.  Faktor Budaya Hukum
Paradoks kebudayaan masyarakat dalam menilai penanganan anak berhadapan dengan hukum  menganggap  bahwa  setiap  perbuatan  pelanggaran  hukum,  penanganan  hingga penyelesaiannya  harus  diberikan  sanksi,  yaitu  dengan  sanksi  pemidanaan/hukuman penjara.  Paradoks  ini  tidak  melihat  lagi  dampak  atau  akibat  dari  pemidanaan  yang diterapkan  terhadap  anak,  paradoks  ini  kian  lama  kian  mengakar  dan  pada  akhirnya masyarakat menjastifikasi dan menjadi budaya yang sulit dihilangkan, sehingga mereka sulit  menerima  penerapan restorative  justice sebagai  salah  satu  alternatif  dalam pelaksanaan  pemidanaan  bagi  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum.  Budaya  hukum juga  merupakan  salah  satu  faktor  yang  turut  menentukan  dan  perlu  dicermati berdasarkan dasar-dasar hukum dalam rangka upaya menegakkan hukum demi keadilan terutama  terhadap  anak.  Budaya  hukum  adalah  nilai-nilai  yang  dianggap  baik  sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga masyarakat dapat membedakan suatu perbuatan yang  baik  atau  buruk,  baik  secara  hukum  menurut  ketentuan  dan  aturan  yang  telah ditetapkan.

## 5.  Faktor Lingkungan Masyarakat
Diketahui bahwa kunci utama berhasilnya restorative justice dan diversi adalah terletak pada  kesepakatan  para  pelaku/keluarga  pelaku  dan  korban/keluarga  korban.  Jika kesepakatan  tidak  terjadi  maka  hal  tersebut  menjadi  kendala  penerapan restorative justice dan diversi. Dalam hal ini masyarakat mempunyai peran yang sangat besar dalam proses restorative  justice dan  diversi  sebagai  pihak  yang bisa  memberikan  pandangan yang netral dalam kasus yang sedang dihadapi seorang anak

## SIMPULAN
1.  Anak  melakukan  tindak  pidana cyberbullying disebabkan  oleh  beberapa  faktor. Faktor  internal  yaitu  karakteristik  kepribadian  pelaku  yang  cenderung  dominan, faktor  lingkungan  dimana  kurangnya control  social dalam  hal  orang  tua  maupun lingkungan  sekitar,  motivasi  yang  mendorong  pelaku  dalam  melakukan cyberbullying, dan media sebagai tools atas tindakan cyberbullying.
Efektivitas Penerapan Restorative … ( Amirah, Fahmal & Mappaselleng) | 62
2.  Penerapan restorative  justice terhadap  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana cyberbullying oleh  penyidik  Polrestabes  Makassar  kurang  efektif  dalam mewujudkan keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak karena masih banyaknya terjadi cyberbullying yang dilakukan oleh anak. Faktor yang  mempengaruhi  sehingga  kurang  efektif  yaitu  faktor  substansi  hukum, faktor  struktur  hukum,  faktor  sarana  dan  prasarana,  faktor  budaya  hukum  dan faktor lingkungan masyarakat.

## SARAN
1. Orang  tua,  masyarakat,  dan  lingkungan  sekitar  diharapkan  lebih  waspada  dan memperhatikan perilaku anak agar tindakan cyberbullying dapat dicegah.
2. Setiap anak berhak mendapatkan informasi yang benar, baik  melalui media sosial ataupun media elektronik terhadap bahayanya cyberbullying.
3. Pelaksanaan  penyuluhan  tentang  dampak cyberbullying tetap  digalakkan  baik  di sekolah, organisasi dan masyarakat pada umumnya.
4. Penanganan  terhadap  tindak  pidana cyberbullying yang  dilakukan  oleh  anak selayaknya  dijadikan  perhatian  khusus  mengingat  semakin  hari  semakin  banyak korban cyberbullying di kalangan anak.
5. Diharapkan kepada para penyidik untuk lebih menerapkan restorative justice secara konsisten  di  dalam  menangani  tindak  pidana cyberbullying yang  dilakukan  oleh anak.

## DAFTAR BACAAN
Ananda,  F.  (2018).  Penerapan  Diversi  Sebagai  Upaya  Perlindungan  Hukum  Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana. Jurnal Daulat Hukum , 1 (1), 77-86.
Arnus,  S.  H.  (2018).  Computer  Mediated  Communication  (CMC),  pola  baru berkomunikasi. Al-Munzir , 8 (2), 275-289.
Damayanti,  R.  (2017).  Penggunaan  bahasa  alay  pada  bullying  anak  di  media sosial. Autentik: Jurnal Pengembangan Pendidikan Dasar , 1 (2), 1-11.
Djanggih,  H.  (2018).  The  Phenomenon  Of  Cyber  Crimes  Which  Impact  Children  As Victims In Indonesia. Yuridika , 33 (2), 212-231.
Djanggih,  H.  (2018).  Konsepsi  Perlindungan  Hukum  bagi  Anak  Sebagai  Korban Kejahatan Siber Melalui Pendekatan Penal dan Non Penal. Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada , 30 (2), 316-330.
Firdauz, I. M. (2019). Penyelesaian Perkara Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Melalui Pendekatan Keadilan Restorative Justice. Jurnal Panorama Hukum , 4 (2), 124-134.
Frensh,  W.  F.,  Kalo,  S.,  Mulyadi,  M.,  &  Bariah,  C.  (2017).  Kebijakan  Kriminal Penanggulangan  Cyber  Bullying  terhadap  Anak  sebagai  Korban. USU  Law Journal , 5 (2), 24-45.
Rifauddin, M. (2016). Fenomena cyberbullying pada remaja. Khizanah al-Hikmah: Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan , 4 (1), 35-44.
Sudarmanto,  H.  L.,  &  Mafazi,  A.  (2020).  Tinjauan  Yuridis  Penanganan  Tindak  Pidana Cyberbullying Di Indonesia. Dinamika Hukum & Masyarakat , 1 (2), 1-23.

## 63 | Indonesian Journal of Criminal Law, Vol. 3, No. 1, Juni 2021
Sukmono,  F.  G.  (2011).  Ruang  Publik  Alternatif  dalam  Cyber  Space. Jurnal  Ilmiah Komunikasi Makna , 2 (2), 132-139.
Zahrotunnisa,  A.,  &  Hijrianti,  U.  R.  (2019).  Online  disinhibition  effect  dan  perilaku cyberbullying. Psikologi Pendidikan , 93-101.