## Urgensi Pembatasan Waktu Pengujian Perppu Oleh Mahkamah Konstitusi

## Baharudin Riqiey baharuddinriqiey@gmail.com
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

## Abstract
The Constitutional Court as an institution that has received an expansion of authority through court interpretation to review the Perppu against the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia was apparently not accompanied by adjustments to the procedural law. Because the object of review of the Perppu and the object of review of laws by the Constitutional Court are two formally different objects. The purpose of this study is to find out and explain what is the urgency of setting the time for reviewing the Perppu by the Constitutional Court. The research method used in this study is a legal research method with a statutory approach. While the legal materials used in this research are primary and secondary legal materials.
The results of the study show that, with no time limit for reviewing the Perppu by the Constitutional Court, several petitions for review have lost objects, because the object being tested has turned into law. So the urgency to limit the testing time is to prevent the application from losing the object. Keywords: Restrictions; Perppu; Constitutional Court.

## Abstrak
Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang mendapat perluasan kewenangan melalui penafsiran pengadilan untuk menguji Perppu terhadap UUD NRI Tahun 1945 ternyata tidak dibarengi dengan penyesuaian hukum acaranya. Sebab objek pengujian Perppu dengan objek pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi merupakan dua objek yang berbeda secara formil, sehingga hal itu tidak boleh disamakan ketika diajukan pengujian di Mahkamah Konstitusi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan apa urgensi diaturnya pembatasan waktu pengujian Perppu oleh Mahkamah Konstitusi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan. Sementara bahan hukum yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dengan tidak dibatasinya waktu pengujian Perppu oleh Mahkamah Konstitusi membuat beberapa permohonan pengujian telah kehilangan objek, sebab objek yang tengah diuji telah berubah menjadi undang- undang. Sehingga urgensi untuk dibatasinya waktu pengujian ini adalah untuk mencegah permohonan kehilangan objek. Kata Kunci: Pembatasan; Perppu; Mahkamah Konstitusi.

## Jurist-Diction
Volume 6 No. 4, Oktober 2023
How to cite: Baharudin Riqiey, ‘Urgensi Pembatasan Waktu Pengujian Perppu Oleh Mahkamah Konstitusi’ (2023) Vol. 6 No. 4 Jurist-Diction
Histori artikel: Submit 25 Mei 2023; Diterima 16 Juni 2023; Diterbitkan 30 Oktober 2023.
DOI:
p-ISSN: 2721-8392 e-ISSN: 2655-8297

## 656 Baharudin Riqiey: Urgensi Pembatasan Waktu...

## Pendahuluan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) sebelum dilakukannya perubahan ( amendment ) hanya mengatur tiga bentuk peraturan yaitu: (1) Undang-Undang (selanjutnya disebut UU); (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (selanjutnya disebut Perppu); dan (3) Peraturan Pemerintah (selanjutnya disebut PP). 1 Perppu sendiri pada dasarnya merupakan peraturan yang ditetapkan Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa (keadaan abnormal), sehingga hukumnya juga bersifat abnormal ( abnormale recht voor abnormal tijd ). 2 Dengan demikian, hukum yang berlaku dalam keadaan abnormal atau darurat berbeda dengan hukum yang berlaku dalam keadaan normal.
Hierarki dalam peraturan perundang-undangan kita menyebutkan bahwasannya Perppu berada satu baris dengan UU. Hal itu dapat kita temukan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan serta perubahan undang-undang tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Terlebih lanjut dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang mana ditandai dengan adanya garis miring (/). Dengan ditandainya garis miring (/) tersebut, terdapat dua pendapat yang mengartikan bahwasannya keduanya adalah sama kedudukannya, sementara pendapat lain mengartikan bahwa keduanya bukan berarti memiliki kedudukan yang sama. Namun demikian, Mahkamah Konstitusi melalui putusannya berpandangan bahwa Perppu adalah memiliki kedudukan yang sama sehingga
1 Daniel Yusmic P. FoEkh, Perppu Dalam Teori dan Praktik (PT  Raja  Grafindo  Persada 2021).[9]. 2 Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara Darurat (Raja Grafindo Persada 2007).[87].
Mahkamah Konstitusi menyatakan dirinya berwenang untuk menguji Perppu terhadap UUD NRI Tahun 1945.
Pengaturan mengenai proses pengujian Perppu terhadap UUD NRI Tahun 1945 kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Akan tetapi, pengaturan tersebut tidak diimbangi dengan pemberian perilaku khusus terhadap pengujian Perppu. Pemberian perlakuan khusus itu mengingat bahwa Perppu dengan UU adalah dua objek yang berbeda secara formil. Perppu dibentuk ketika dalam keadaan hal ihwal kegentingan yang memaksa atau darurat (abnormal), sementara UU dibentuk dalam keadaan normal. Secara formil lain juga berbeda misalnya, Perppu dibentuk oleh Presiden, sementara UU merupakan bentuk persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden.
Melihat secara formil pembentukan Perppu dengan UU yang berbeda, maka perlu untuk diatur secara khusus mengenai pengujian Perppu. Akan tetapi hal tersebut justru tidak diatur dan justru dipersamakan dengan proses pengujian UU pada umumnya di Mahkamah Konstitusi yang memerlukan waktu yang cukup lama. Disamping itu, Dewan Perwakilan Rakyat memiliki kewajiban konstitusional sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, untuk memberikan kepastian mengenai Perppu yang diajukan kepadanya apakah Perppu itu dapat diterima menjadi UU ataukah tidak. Sehingga terlihat bahwa, kewenangan Mahkamah Konstitusi menguji Perppu terhadap UUD NRI Tahun 1945 juga dimiliki oleh DPR melalui political riview , hanya saya yang membedakan dalam political riview itu adalah tergantung kesepakatan anggota DPR.
Persoalan lain yang terjadi ketika masyarakat hendak melakukan pengujian Perppu ke Mahkamah Konstitusi adalah objek yang diujikan telah kehilangan objek di tengah proses persidangan, sehingga dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak dapat diterima karena telah kehilangan objek atau dalam artian objek (dalam hal ini Perppu) yang diujikan telah mendapat persetujuan DPR dalam sidang yang berikut sehingga Perppu yang diajukan kepadanya berubah menjadi UU. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

## 658 Baharudin Riqiey: Urgensi Pembatasan Waktu...
24 PUU-XVIII/2020 terkait Perpu Covid, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XV/2017 terkait Perpu Ormas, dan yang terakhir  adalah Perpu Cipta Kerja (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5, 14, 18, 22/PUU-XXI/2023). Melihat hal diatas maka perlu untuk dilakukan pembatasan waktu pengujian Perppu oleh MK.

## Metode Penelitian
Setiap penelitian dibutuhkan metodologi, sementara metodologi itu sendiri adalah blue print dari penelitian. 3 Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum ( legal research ). Penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin- doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. 4 Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan- catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sementara bahan hukum sekunder itu adalah bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder juga dapat diartikan sebagai publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.
Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Disamping peraturan perundang-undangan di atas, bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa Peraturan Mahkamah Konstitusi, dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yakni putusan Mahkamah Konstitusi. Adapun macam dari bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku teks, kamuskamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.
3 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , (UI Press 1982).[20].
4 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Kencana 2021).[47].
Bahan-bahan hukum primer diatas kemudian dikumpulkan dengan metode inventarisasi dan kategorisasi, Adapunbahan hukum sekunder dikumpulkan dengan metode penelusuran kepustakaan ( library research ). Bаhаn hukum primer, bаhаn hukum sekunder dаn bаhаn hukum tersier yаng telаh dikumpulkаn (diinventаrisаsi), kemudiаn dilаkukаn identifikаsi, klаsifikаsi, dаn disistemаtisаsi menurut sumber dаn  hirаrkinyа.  Setelаh  itu,  bаhаn  hukum  dikаji  dаn  diаnаlisis  menggunаkаn penаlаrаn hukum ( legаl reаsoning ) dengаn metode deduktif.

## Urgensi Pembatasan Waktu Pengujian Perppu
Dalam sejarahnya, adanya Lembaga Mahkamah Konstitusi yang dilahirkan dari amandemen ketiga UUD NRI Tahun 1945 merupakan hal baru bagi sejarah kelembagaan ketatanegaraan di Indonesia. Hal ini tidak terlepas pula dari adanya konsensus oleh MPR sebagai Lembaga pembuat UUD NRI Tahun 1946 untuk menyepakati adanya pembuatan lembaga peradilan khusus dengan tujuan untuk menciptakan adanya check and balances dalam Lembaga pemerintahan di Indonesia . 5 Unsur check and balances ini diperkuat dengan adanya Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili di tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
a. Menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945;
b. Memutus sengketa kewenangan Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945;
c. Memutus pembubaran partai politik;
d. Memutus perselisihan tentang pemilihan umum; dan
e. Dugaan pelanggaran oleh Presidendan/atau Wakil Presiden menurut UUD NRI Tahun 1945 dan bersumber atas pendapat DPR RI.
Kewenangan dan kewajiban Mahkamah Konstitusi secara eksplisit diatur dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Dan berdasarkan bunyi pasal tersebut tidak ditemukan bahwasannya Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji Perppu, hanya saja kewenangan untuk menguji Perpu yang dimiliki oleh
5 Radian Salman, ‘Pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi dalam perspektif konstitusionalisme dan demokrasi.’ (2017) Disertasi PhD Universitas Airlangga.[53].

## 660 Baharudin Riqiey: Urgensi Pembatasan Waktu...
Mahkamah Konstitusi itu berdasar kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009.  Padahal,  syarat  untuk  memberikan  kewenangan  tambahan ataupun pengurangan kepada Mahkamah Konstitusi haruslah melalui amendemen konstitusi bukan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi ( judicial interpretation ) ataupun melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi. Dalam pertimbangan putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Perppu mempunyai kedudukan yang sama dengan Undang-Undang sehingga dapat diuji oleh Mahkamah Konstitusi.
Titik tolak melihat apakah Mahkamah Konstitusi berwenang menguji
Perppu  adalah  dengan  adanya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  138/PUU- VII/2009. Sejak putusan ini keluar maka yang berwenang untuk menguji Perppu terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah Mahkamah Konstitusi. Meskipun setelah lahirnya putusan tersebut menuai pro dan kontra, namun kita ingat bahwasannya putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ketentuan Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945 adalah final dan mengikat. Dengan demikian maka sampai kapanpun yang berwenang untuk menguji Perppu adalah Mahkamah Konstitusi, namun jika dalam perkembangannya kedepan Mahkamah Konstitusi merubah pandangannya maka bisa saja menjadi dirinya tidak berwenang kembali.
Kewenangan yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 terhadap lembaga negara untuk menguji Perppu bukan hanya dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi yang diberikan melalui penafsiran pengadilan ( judicial interpretation ), melainkan juga diberikan secara langsung kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Dinamika ketatanegaraan ini biasa dikenal dengan istilah two in one . 6 Proses pengujian Perppu di Mahkamah Konstitusi dikenal dengan istilah judicial review , sementara diranah legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat dikenal dengan istilah political review .
Keduanya bisa dimungkinkan berjalan beriringan, akan tetapi hal itu nantinya akan menimbulkan persoalan tersendiri.
Di samping itu, kewenangan political review DPR terhadap Perppu tidak dapat dikesampingkan atau dihilangkan terkait dengan prinsip presumption of
6 Iskandar Muda, ‘Fenomena Two in One Pengujian Perppu’ (2018) 15 Jurnal Konstitusi. sedangkan Mahkamah Konstitusi (MK).[258].
liberty of the souvereign people yang artinya bahwa kewenangan untuk mengatur atau membuat aturan ( regeling ) pada dasarnya merupakan kewenangan lembaga legislatif yang berdasarkan prinsip kedaulatan merupakan kewenangan eksklusif para wakil rakyat yang berdaulat untuk menentukan suatu peraturan yang mengikat dan membatasi kebebasan setiap individu warga negara. Mengingat Perppu merupakan hak subyektif Presiden, maka political review terhadap suatu Perppu merupakan salah satu bentuk penegakan prinsip presumption of liberty of souvereign people yang pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk penegakan kedaulatan rakyat. Melalui political review terhadap Perpu, maka melalui wakil-wakilnya di DPR rakyat akan bersedia terikat atau tidak terhadap Perpu yang ditetapkan oleh Presiden. Apabila kewenangan DPR dalam melakukan political review terhadap suatu Perpu diderogasi atau dikurangi oleh adanya putusan MK, pada hakikatnya telah bertentangan prinsip kedaulatan rakyat.
Persoalan yang akan timbul ketika kedua lembaga negara itu melaksanakan kewenangan konstitusionalnya adalah ketika permohonan pengujian Perppu di ajukan ke Mahkamah Konstitusi namun objek pengujian tersebut sudah mendapatkan persetujuan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam sidang yang berikut atau dalam artian dalam sidang paripurna terdekat. Hal ini akan berimplikasi kepada putusan Mahkamah Konstitusi yang akan memutus tidak dapat diterima karena telah kehilangan objek. Padahal Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewenangan konstitusional untuk melakukan pengujian tersebut terhadap UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Perppu terhadap UUD NRI Tahun 1945 tidak bisa dilaksanakan secara maksimal, karena hal itu tergantung situasi politik yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat.
Terdapat penyataan yang menarik ketika proses persidangan di Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 4/PUU-XXI/2023, persidangan ini adalah terkait dengan pengujian Perppu Cipta Kerja. Dalam proses persidangan tersebut, Hakim Mahkamah Konstiusi mempertanyakan kepada para pihak yakni kala itu terdapat 4 perkara, salah satu diantaranya sudah mencabut permohonan karena dia beranggapan bahwasannya telah kehilangan objek karena objek yang tengah diuji

## 662 Baharudin Riqiey: Urgensi Pembatasan Waktu...
(dalam hal ini Perppu Cipta Kerja) telah mendapat persetujuan dan tentu berubah menjadi Undang-Undang Cipta Kerja. Dengan penarikan permohonan tersebut, Hakim Mahkamah Konstiusi mempertanyakan kepada pihak dengan nomor perkara yang lain dengan pertanyaan apakah masih dilanjutkan atau bagaimana. Ada satu perkara yang mengatakan bahwasannya hal ini adalah bukan kehilangan objek melainkan peristiwa pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi UU Cipta Kerja adalah bentuk telah menghilangkan objek. Selain itu ia mengatakan bahwasnnya, dapat dikatakan sebagai telah kehilangan objek apabila persoalan yang tengah diuji itu sudah selesai, namun apabila persoalan yang tengah diuji belum selesai maka hal itu bukanlah kehilangan objek melainkan menghilangkan objek.
Disatu sisi memang Dewan Perwakilan Rakyat memiliki kewenangan konstitusional untuk memberikan persetujuan terhadap Perppu yang diajukan kepadanya dalam sidang yang berikut. Bahkan jika Dewan Perwakilan Rakyat tidak segera memberikan kejelasan mengenai apakah Perppu yang diajukan kepadanya itu disetujui ataukah tidak, dan tetap membiarkan Perppu tersebut berlaku hal itu sama saja dengan melanggenggkan kediktatoran. 7 Dengan demikian, untuk mencegah terjadinya hal tersebut maka Dewan Perwakilan Rakyat memiliki kewenangan untuk segera memberikan persetujuan terhadap Perppu yang diajukan kepadanya.
Terdapat pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang menarik ketika Pemohon dengan Nomor Perkara 5/PUU-XXI/2023 meminta dalam provisinya agar Mahkamah Konstitusi menunda pemberlakuan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Dalam putusan itu Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa “ Dalam hal ini, apabila Mahkamah mengabulkan permohonan provisi untuk menunda pemberlakuan Perpu 2/2022, sama artinya dengan Mahkamah menghilangkan kewajiban konstitusional DPR yang justru akan bertentangan dengan UUD 1945 ”. Melihat hal itu, maka akan terlihat bahwasannya kewenangan ini memang dimiliki oleh 2 (dua) lembaga negara, yang tidak menutup kemungkinan akan terjadi sengketa diantara keduanya.
7 Daniel Yusmic P. FoEkh. Op.Cit .[408].
Melihat persoalan perlunya untuk dibatasinya waktu pengujian Perppu terhadap UUD NRI Tahun 1945, teradapat dua kelompok yang pro dan kontra terkait dengan persoalan ini. 8 Mereka yang pro untuk tidak dibatasinya waktu pengujian Perppu oleh Mahkamah Konstitusi mendasarkan bahwasannya tidak adanya ketentuan dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang membatasinya waktu bagi Mahkamah Konstitusi dalam menangani perkara pengujian Perppu.
Dengan argumentasi itu, maka tidak ada kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan perkara pengujian Perppu dengan tenggat waktu.
Hal ini berbeda dengan kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi lainnya yang dalam waktu penyelesaiannya dibatasi oleh Undang-Undang. Misalnya ketika menangani sengketa hasil Pemilihan Presiden yang hanya dibatasi selama 14 (empat belas) hari, kemudian ketika menyelesaikan sengketa hasil Pemilu Legislatif (DPR, DPD, dan DPRD) yang hanya dibatasi selama kurang dari 30 hari. Adapun kewenangan Mahkamah Konstitusi yang dalam waktu penyelesaiannya dibatasi oleh Undang-Undang adalah sengketa hasil Pilkada yang dibatasi kurang dari 45 hari. Sementara dalam menangani pengujian Perppu terhadap UUD NRI Tahun 1945 justru dipersamakan dengan waktu penyelesaian pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.
Berbeda halnya dengan mereka yang memandang bahwasannya hal ini perlu dibatasi. Pendapat ini berangkat dari pengalaman Mahkamah Konstitusi ketika memutus perkara pengujian Perppu terhadap UUD NRI Tahun 1945 seringkali dinyatakan tidak dapat diterima karena telah kehilangan objek. Hal itu karena objek pengujian telah ditetapkan menjadi Undang-Undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Pendapat ini juga berpandangan bahwasannya, ketiadaan batas waktu pemeriksaan pengujian Perpu telah mengakibatkan munculnya ketidakpastian atas permohonannya karena bergantung pada situasi politik di DPR untuk menetapkan Perpu menjadi Undang-Undang.
8 Pan Mohammad Faiz, ‘Pembatasan Waktu Pengujian Perpu’ (Majalah Konstitusi 2020) <https://panmohamadfaiz.com/2020/09/03/pembatasan-waktu-pengujian-perpu/>,dikunjungi pada 20-Mei-2023.

## 664 Baharudin Riqiey: Urgensi Pembatasan Waktu...
Kelompok ini juga memandang bahwa tatkala Mahkamah Konstitusi bisa menyelesaikan perkara sengketa Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Legislatif, dan Pemilihan Kepala Daerah dengan cepat atau dibatasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang maka sejatinya proses yang sama bisa juga dilakukan dalam pemeriksaan pengujian Perpu. Jika Mahkamah Konstitusi merasa jika dalam proses ini kurang mendapatkan bahan pembuktian, maka menurut pendapat ini tidak akan menjadi masalah . Sebab pendapat ini memandang bahwa Mahkamah Konstitusi dianggap dapat menggali dan menemukan sendiri atas permasalahan konstitusional yang diajukan kepadanya.
Melihat kedua pendapat diatas maka Penulis berpandangan bahwasannya dalam hal Mahkamah Konstitusi menangani perkara pengujian Perppu terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka perlu untuk dibatasi. Hal itu karena:
1. Untuk mencegah peristiwa kehilangan objek;
2. Untuk mencegah terjadinya sengketa antar lembaga negara; dan
3. Untuk lebih memastikan bahwasannya Mahkamah Konstitusi memang berwenang untuk menangani pengujian Perppu terhadap UUD NRI Tahun 1945.
Fenomena kehilangan objek ditengah jalan merupakan kejadian yang sering terjadi belakangan ini. Melihat hal ini maka kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi tidak bisa dilaksanakan secara maksimal. Dengan dilakukannya pembatasan waktu tersebut diharapkan dapat mampu membuat Mahkamah Konstitusi bekerja dengan maksimal dalam menangani perkara pengujian Perppu. Begitu pula oleh Pemohon, Pemohon dapat mengetahui keadaan atau konstitusionalitas dari objek yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Sebab Mahkamah Konstitusi adalah sebagai lembaga final yang menafsirkan konstitusi. 9
Bentuk pembatas waktu pengujian Perppu dapat dilakukan dengan 3 (tiga) alternatif yakni:
9 Syawaluddin Hanadi, ‘Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menafsir Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945’ (2019) 16 Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan.[351].
1.  Memasukkan ketentuan pembatasan waktu tersebut ke dalam revisi UU MK
2.  Menuangkan ke dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi
3.  Melalui konsensus di antara para Hakim Konstitusi dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH)
Alternatif yang pertama dapat dilakukan dengan cara memasukkannya dalam UU MK melalui revisi UU MK. Dengan memasukkannya ke dalam UU MK nantinya pengaturan mengenai pembayasan itu memiliki legalitas yang sangat kuat, sehingga memiliki kekuatan mengikat seperti halnya ketentuan pembatasan waktu penyelesaian sengketa hasil Pemilu, pembubaran partai politik, dan pendapat DPR terkait usulan pemakzulan Presiden. Sehingga, ketika ketentuan mengenai pembatasan waktu pengujian Perppu telah diatur dalam UU MK maka Mahkamah Konstitusi memiliki kewajiban untuk tunduk dan taat dalam pelaksanannya. Akan tetapi, memasukkan ketentuan itu melalui revisi UU MK sendiri akan memiliki tantangan. Sebab dalam proses pengaturan ini akan dimungkinkan terjadi politisasi.
Alternatif yang kedua ini akan dipandang sebagai salah satu bentuk komitmen tertulis bagi Mahkamah Konstitusi untuk mempercepat penanganan perkara pengujian Perppu. Meskipun dalam Undang-Undang disebutkan bahwa Perppu adalah memiliki muatan yang sama dengan Undang-Undang, tetapi secara formil keduanya adalah berbeda. Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soejono Soekanto,
Perppu termasuk dalam norma yang berisikan suruhan atau termasuk ke dalam norma imperative sehingga penggunaannya harus mengikuti persyaratan yang diatur dalam UUD NRI 1945. Pada hakikatnya, Perppu lahir adalah sebagai salah satu bentuk antisipasi keadaan yang “genting” dan “memaksa”. 10 Sehingga dalam proses penyelesaian perkaranya juga harus memiliki karakteristik atau perbedaan dengan proses penyelesaian perkara pada umumnya.
Sementara J.C.T. Simorangkir memiliki tolak ukur tersendiri yakni karena keadaan genting yang memaksa pemerintah harus bertindak cepat dan tepat, tetapi
10 Ni`matul Huda, ‘Pengujian Perppu oleh Mahkamah Konstitusi’ (2010) 7 Jurnal Konstitusi. [75].

## Baharudin Riqiey: Urgensi Pembatasan Waktu...
juga demi keselematan negara. 11 Simorangkir menegaskan ada dua persyaratan: pertama , karena keadaan genting yang memaksa pemerintah bertindak cepat dan tepat dan kedua demi keselamatan negara. Kedua , keselamatan negara sebagai kepentingan yang utama yang sesuai dengan asas salus populi seprema lex esto . Namun dalam praktiknya syarat “kegentingan yang memaksa” sering diabaikan, dan diganti dengan syarat lain seperti “keadaan yang memaksa/mendesak”, “kebutuhan yang mendesak”, kepentingan yang mendesak”, “keadaan yang tidak terduga”,  dan “keadaan yang belum terjadi, yang kemungkinan akan terjadi”.
Kecepatan Mahkamah Konstitusi untuk memberikan kepastian konstitusionalitas terhadap Perppu yang diuji kepadanya akan membawa dampak dan pengaruh yang sangat besar terhadap kepastian dan pelaksanaan Perppu. Terkhusus apabila muatan yang diatur dalam Perppu itu membatasi hak asasi manusia atau perluasan kewenangan dari lembaga-lembaga negara tertentu. Sehingga tidak lagi ada fenomena ditengah proses persidangan, dikatakan bahwasannya telah kehilangan objek. Padahal Perppu yang tengah diuji bisa saja oleh Pemohon dirasa telah melanggar hak konstitusionalnya ( constitutional rights ) atau setidak-tidaknya berpotensi untuk dilanggar dengan hadirnya Perppu tersebut.
Alternatif ketiga ini bisa diterapkan apabila Mahkamah Konstitusi memiliki rasa kekhawatiran untuk terikat dengan aturannya sendiri sehingga dapat menggunakan alternatif yang ketiga dengan melalui konsensus diantara para Hakim Konstitusi dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH). Namun alternatif yang ketiga ini sangat berbeda kedudukannya secara legalitas jika dibandingkan dengan alternatif yang pertama dan yang kedua, karena alternatif yang ketiga ini bersifat terbatas hanya untuk internal saja dan bentuknya tidak tertulis.
Pijakan yuridis yang sama-sama memberikan wewenang kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Perpu telah lahir dari dinamika hukum tata negara yang berkembang di Indonesia, maka tidak menunutup kemungkinan kedepannya akan lahir dinamika dan hukum tata negara yang maju
11 J.T.C. Simorangkir, Hukum dan Konstitusi Indonesia (PT Gunung Agung 1986).[28].
dan berkembang di Indonesia khususnya terkait dengan pengujian Perpu. Ketika 2 (dua) lembaga negara diberikan wewenang yang sama, maka tidak menutup kemungkinan akan lahir dualisme kebijakan, walaupun secara faktual saat ini yang terjadi adalah saling mengalah, dimana apabila perpu lebih dahulu diputus oleh DPR RI maka pengujian Perpu di Mahkamah Konstitusi berhenti dengan alasan telah kehilangan objek sebab Perpu yang disahkan telah berubah menjadi Undang- Undang, atau Perpu yang ditolak maka Perpu tersebut harus dicabut kembali. 12
Berdasarkan ketiga alternatif diatas maka pilihan yang paling efektif atau paling memungkinkan untuk diimplementasikan adalah dengan cara alternatif yang kedua yakni dengan memasukkannya ke dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi. Meskipun alternatif yang pertama juga bisa-bisa saja diimplementasikan namun tidak menutup kemungkinan akan terjadi praktik politis yang bisa saja hal itu membuat tidak jadinya untuk diatur. Adapun mengenai waktunya, pemeriksaan dapat ditentukan antara 30 hari sampai 90 hari sejak permohonan tercatat didalam buku register. Selain dinilai cukup wajar, pembatasan waktu itu juga sejalan dengan praktik ketatanegaraan di banyak negara. 13

## Kesimpulan
Dengan dibatasinya waktu pengujian Perppu di Mahkamah Konstitusi maka akan menujukkan bahwasannya Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga yang berwenang untuk menguji Perppu terhadap UUD NRI Tahun 1945. Serta tidak ada lagi di tengah proses persidangan terdapat fenomena bahwasannya objek yang tengah diuji dalam hal ini Perppu telah kehilangan objek, atau dalam artian kalah cepat dengan Dewan Perwakilan Rakyat yang telah memberikan persetujuan atas Perppu yang diajukan kepadanya. Pembatasan ini mengingat bahwasannya Perppu dan Undang-Undang adalah dua hal yang berbeda dalam konteks formil, yang mana dalam proses pembentukan Perppu itu di bentuk dalam
12 Zamzam Aqbil Raziqin, ‘Perbandingan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dan DPR RI Dalam Pengujian PERPPU’ (2019) 13 Jurnal Adliya.[155].
13 Pan Mohammad Faiz. Op.Cit .[67].

## 668 Baharudin Riqiey: Urgensi Pembatasan Waktu...
kondisi kegentingan yang memaksa, sehingga memerlukan pengaturan khusus khususnya mengenai pembatasan waktu ketika diuji di Mahkamah Konstitusi. Pembatasan waktu tersebut bisa dilakukan dengan 3 (tiga) alternatif yaitu diatur melalui UU MK, Peraturan Mahkamah Konstitusi, dan melalui insiatif Hakim Konstitusi dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH). Sementara mengenai waktu dapat ditentukan antara 30 hari sampai 90 hari sejak permohonan tercatat didalam buku register.

## Daftar Bacaan

## Buku
Daniel Yusmic P. FoEkh, Perpu Dalam Teori dan Praktik (PT Raja Grafindo Persada 2021).
I Dewa Gede Atmadja, Hukum Konstitusi Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945 (Setara Press 2012).
Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara Darurat (RajaGrafindo Persada 2007).

## J.T.C. Simorangkir, Hukum dan Konstitusi Indonesia (PT Gunung Agung
1986).
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Kencana 2021).
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (UI Press 1982.

## Jurnal
Isk andar  Muda,  ‘Fenomena  Two  in  One  Pengujian  Perppu’  (2018)  15  Jurnal Konstitusi.
Ni`matul Huda, ‘Pengujian Perppu oleh Mahkamah Konstitusi’ (2010) 7 Jurnal Konstitusi.
Radian Salman, ‘Pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi dalam perspektif konstitusionalisme dan demokrasi.’ (2017) Disertasi PhD Universitas Airlangga.
Syawaluddin Hanadi, ‘Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menafsir Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945’ (2019) 16 Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan.
Zamzam Aqbil Raziqin, ‘Perbandingan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dan DPR RI Dalam Pengujian PERPPU’ (2019) 13 Jurnal Adliya.

## Laman
Pan Mohammad Faiz, Pembatasan Waktu Pengujian Perpu ” (2020) 66 https:// panmohamadfaiz.com/2020/09/03/pembatasan-waktu-pengujian-perpu/ dikunjungi pada tanggal 20 Mei 2023.

## Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216).
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan.

## Baharudin Riqiey: Urgensi Pembatasan Waktu...
--halaman ini sengaja dibiarkan kosong--