Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2586 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 477 – 485

## Analisis Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023
Tentang KUHP Terhadap Batas Minimal Usia Perkawinan
Masayu Robianti masayurobianti79@gmail.com
Fakultas Hukum, Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia. Fathur Rachman fathur.rachman.sh.mh@gmail.com Fakultas Hukum, Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia. Andriansyah Kartadinata andri.fhunsab@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia.
Naskah Diterima : 28 September 2023 Naskah Revisi : 15 Oktober 2023 Naskah Diterbitkan
: 30 November 2023

## Abstract
This study aims to analyze the reasons for the legislators to change the setting of the minimum age for marriage for women according to the Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code Amendment to Law Number 16 of 2019 concerning Marriage. The choice of this theme is based on the constitutional background in the previous Marriage Law, the contents of Article - Marriage Law Number 16 of 2019 are not in line with the law that was born later, namely Law 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of  2002 on Child  Protection.  Based  on  the  above,  this  paper  raises  the  formulation  of  the problem: what are the reasons for the legislators to change the minimum marriage limit based on the Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code for Amendments to the Marriage Law.
This  research  is  normative  juridical  research,  using  historical  approach (historical approach) and statutory approach (statue approach). and the statutory approach. Primary, secondary and tertiary legal materials obtained by the author were analyzed. The results of this study the reasons for the legislators to change the  minimum  marriage  limit  for  women  based  on  the  Law  of  the  Republic  of Indonesia Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code Amendment to Law Number  16  of  2019  concerning  Marriage  is  the  result  of  this  research. Philosophically,  this  is  to  eliminate  discrimination  in  the  acquisition  of  basic rights and constitutional rights arising from differences in the minimum age limit for marriage as stipulated in Law no. 16 of 2019. Sociologically, this is to prevent the  occurrence  of  early  marriage  which  will  have  a  further  impact  on  the occurrence of pregnant women and childbirth at an early age which are at high risk for the health of the mother and baby. Juridically, this is a fulfillment of the mandate of the Constitutional Court Decision No. 22/PUU-XV/2017 related to the unification  of  the  minimum  age  for  marriage  between  men  and  women,
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2586 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 477 – 485
synchronizing the law alongside the Child Protection Act, and part of ensuring the ability to act within the law.
Key Words: Application, Criminal Code, Age, Marriage

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  alasan  pembentuk  Undang-Undang melakukan perubahan pengaturan batas minimal usia kawin bagi wanita menurut Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2023  tentang  KUHP Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  Perkawinan. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh konstitusional dalam Undang-Undang Perkawinan  yang  terdahulu  isi  Pasal  Undang  -  Undang  Perkawinan  Nomor  16 tahun  2019  tidak  selaras  dengan  undang-undang  yang  lahir  kemudian,  yakni Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis  ini  mengangkat  rumusan  masalah:  apa  alasan  pembentuk  Undang-Undang melakukan  perubahan  pengaturan  batas  minimal  kawin  berdasarkan  Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Perubahan Atas Undang-Undang Perkawinan.
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yuridis  normatif,  dengan  menggunakan metode  pendekatan  historis  ( historical  approach ),  dan  pendekatan  peraturan perundang-undangan  ( statue  approach ).  dan  pendekatan  peraturan  perundang- undangan  ( statue  approach ).  bahan  hukum  primer,  sekunder  dan  tersier  yanng diperoleh  penulis  dianalisis.  Hasil  penelitian  ini  alasan  pembentuk  Undang- Undang  melakukan  perubahan  pengaturan  batas  minimal  kawin  bagi  wanita berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang Perkawinan adalah Hasil penelitian ini Secara filosofis adalah untuk menghapus diskriminasi  dalam  pemerolehan  hak  dasar  dan  hak  konstitusional  yang  lahir akibat pembedaan batas minimal usia kawin sebagaimana diatur dalam UU No. 16 Tahun 2019. Secara sosiologis adalah untuk mencegah terjadinya perkawinan usia  dini  yang  akan  membawa  dampak  lanjutan  terjadinya  ibu  hamil  dan melahirkan pada usia dini yang beresiko tinggi terhadap kesehatan ibu dan bayi. Secara yuridis adalah sebagai pemenuhan dari amanat Putusan MK No. 22/PUU- XV/2017 berkaitan dengan unifikasi batas minimal usia kawin antara laki-laki dan perempuan,  sinkronisasi  hukum  disandingkan  dengan  Undang-Undang Perlindungan  Anak,  dan  bagian  dari  memastikan  kecakapan  bertindak  di  dalam hukum.
Kata Kunci: Penerapan, KUHP, Usia, Perkawinan
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2586 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 477 – 485

## I. PENDAHULUAN
Perkawinan  menurut  Undang-undang  perkawinan  mempunyai  definisi “ikatan lahir bathin antara  seorang pria dan seorang wanita  sebagai  suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa”
Perkawinan merupakan ikatan sakral yang terjadi antara dua manusia yang berlainan jenis. Ikatan tersebut tidak hanya mengikat dua orang saja, namun juga dua keluarga besar. Sehingga perkawinan bukanlah perkara main-main sebab jika terjadi permasalahan dalam suatu perkawinan tidak hanya dapat memutus  ikatan  dua  orang  saja,  tetapi  juga  dapat  memutus  hubungan silaturahmi dua keluarga besar. 1
Berdasarkan pentingnya hal perkawinan tersebut, seseorang harus sudah siap lahir  batin  serta  matang  (baligh)  dan  dewasa  ketika  ingin  melakukan perkawinan.  Sebab,  faktor  kedewasaan  berperan  penting  dalam  sebuah perkawinan.  Hal  ini  dikonfirmasi  oleh  banyaknya  hasil  penelitian  yang menunjukkan bahwa perkawinan pada usia dini berdampak pada tingginya angka perceraian, bahkan perceraian dini.
Pernikahan dini bisa memicu tingginya angka perceraian. Sebab menurutnya pasangan  muda  biasanya  belum  bisa  mempersiapkan  kehidupan  keluarga, sehingga rentan terjadi perceraian. Selain itu perempuan yang menikah pada usia  dini  juga  mempunyai  resiko  keguguran,  anak  dan  ibu rentan  terhadap penyakit, anak yang dilahirkan berkualitas rendah dan lain-lain. 2
Batas usia dewasa untuk calon mempelai laki-laki dan perempuan diatur oleh peraturan  perundang-undangan  yang  ada  di  Indonesia  melalui  UU  No.  1 Tahun 2023 tentang KUHP yang memuat tentang Perkawinan.
Baru-baru  ini  dilakukan  revisi  oleh  DPR  dan  disetujui  oleh  Presiden Republik  Indonesia,  serta  telah  disahkannya  UU  Nomor  1  Tahun  2023
1 Adji, Sution Usman. 1989. Kawin Lari dan Kawin Antar Agama . Yogyakarta: Lyberty
2 Bastomi,  2016, Pernikahan  Dini  dan  Dampaknya  (Tinjauan  Batas  Umur  Perkawinan  Menurut Hukum  Islam  dan  Hukum  Perkawinan  Indonesia, Jurnal  Pemikiran  dan  Penelitian  Sosial Keagamaan,Yudisia Vol.7, No.2,
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2586 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 477 – 485
tentang KUHP yang di dalamnya memuat tentang perkawinan. Pada awalnya batas usia tersebut 16 tahun bagi perempuan berubah menjadi 19 tahun sama dengan batas usia laki-laki. 3
Perubahan  atau  revisi  terhadap  batas  usia  minimal  perkawinan  tersebut menimbulkan  banyak  perdebatan  di  masyarakat  maupun  di  kalangan akademisi.  Sebab,  batas usia bagi  perempuan  yang  sebelumnya  saja  sudah banyak  menimbulkan  mudharat  seperti  banyaknya  perkawinan  liar  atau perkawinan tidak tercatat akibat usia yang belum sampai pada usia yang telah ditetapkan  UU..  Apalagi  dengan  batas  usia  nikah  yang  semakin  tinggi, dikhawatirkan akan lebih banyak lagi kasus-kasus perkawinan tidak tercatat maupun  kasus  pekawinan  dini  atau  di  bawah  umur  dengan  mengajukan dispensasi perkawinan ke pengadilan.
Berdasarkan  latar  belakang  permasalah  yang  sudah  diuraikan  sebelumnya, penulis kemudian merumuskan permasalahannya yaitu: Analisis Penerapan Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2023  Tentang  Kuhp  Terhadap  Batas
Minimal Usia Perkawinan

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  memakai  pendekatan  normatif-empiris  yaitu  variasi penghampiran  yang  dipakai  pada  pengkajian  hukum  normatif  dan pengkajian hukum empiris. pada pengkajian hukum normatif – empiris yang jadi  fokus  kajiannya  adalah  norma  hukum  juga  norma  hukum  penerapan hukum  di  lingkungan  sosial.  Pendekatan  di  penelitian  hukum  normatif mencangkup;  pendekatan  konseptual,  pendekatan  perundangundangan, pendekatan  sejarah  hukum,  pendekatan  hukum  komparatif,  pendekatan kasus  tetap  digunakan  sesuai  dengan  masalah  pada  penelitian  ini.  Setelah diperoleh  data  kemudian  dianalisis  dengan  menggunakan  metode  analisis secara  kualitatif  yaitu  setelah  data  didapat  diuraikan  secara  sistematis  dan
3 Alam, Andi Sjamsu‚2023. Usia Perkawinan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Kontribusinya bagi Pengembangan  Hukum  Perkawinan  Indonesia‛,  disertasi  doktor  Yoyakarta:  Universitas  Gadjah Mada.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2586 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 477 – 485
disimpulkan dengan cara pikir induktif sehingga menjadi gambaran umum jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Kodrat manusia sejak dilahirkan ke dunia adalah sebagai makhluk sosial yang mempunyai  sifat  hidup  bersama-sama  dengan  sesama  manusia.  Dapat diartikan  bahwa  secara  makro  hidup  bersama  diawali  dengan  adanya perkawinan  untuk  membentuk  sebuah  keluarga.  Terbentuknya  sebuah keluarga itu sendiri pada awalnya dibentuk oleh sepasang manusia laki-laki dan  perempuan.  Hidup bersama  antara  laki-laki  dan  perempuan yang  telah memenuhi persyaratan perkawinan tersebut disebut sebagai pernikahan.
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (untuk selanjutnya dipakai dengan istilah Undang-Undang Perkawinan) “Perkawinan ialah ikatan lahir dan  batin  antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita  sebagai  suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dari pengertian perkawinan pada Pasal  1  Undang-Undang  Perkawinan  dapat  diartikan  “bahwa  ada  5  (lima) unsur  yang  penting  yaitu,  ikatan  lahir  batin,  hubungan  seorang  pria  dan seorang  wanita,  sebagai  suami  isteri,  tujuan  perkawinan,  berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
Undang-Undang Perkawinan telah disahkan dalam rapat paripurna DPR RI pada 16 September 2019. Salah satu perubahan penting undang-undang ini yaitu  pada  Pasal  7  UU  Nomor  1  Tahun  2014.  Dalam  pasal  itu  disebutkan, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.
Pada  UU  Nomor  16  Tahun  2019,  bunyi  pasal  ini  berubah  menjadi,
“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Berdasarkan undang-undang tersebut, pernikahan yang tak sesuai
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2586 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 477 – 485
dengan umur itu, diharuskan meminta dispensasi kepada pengadilan disertai bukti pendukung yang cukup.
Pertimbangan batas usia 19 tahun ditetapkan karena anak dinilai telah matang jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan secara baik, tanpa berakhir pada perceraian serta mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.
Revisi batas usia perkawinan yang dilakukan oleh pemerintah, merupakan hal yang  baik  untuk  menanggulangi  dampak  perkawinan  anak,  namun  dalam impelentasinya  tentu  dibutuhkan  pemahaman  yang  baik  di  masyarakat, masyarakat  dapat  menerima  dan  apabila  hal  ini  sudah  dijalankan  tentu masyarakat  akan  mentaati  peraturan  tersebut.  Apalagi  faktor  budaya,  adat, yang  masih  ada  di  masyarakat  desa  yang  masih  mendukung  adanya perkawinan anak. Sebagai contoh mengenai pemberlakukan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, mengenai batas umur perkawinan yakni untuk  pria  berumur  19  (  Sembilan  belas  )  tahun  dan  untuk  perempuan  16 (enam belas) tahun (Pasal 7). 4
Undang-Undang  No  1  Tahun  2023  tentang  KUHP  yang  memuat  tentang perkawinan  telah  dinyatakan dalam  Pasal  401,  Pasal  402,  Pasal  403,  Pasal 404  dan  Pasal  405  adapun  dari  pasal-pasal  tersebut  menyatakan  sebagai berikut:
Pasal 401
Setiap  Orang  yang  menggelapkan  asal-usul  orang,  dipidana  karena penggelapan  asal-usul,  dengan  pidana  penjara  paling  lama  6  (enam)  tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.
Pasal 402
(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 6 (enam)
Bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV, Setiap Orang yang:
a.  melangsungkan  perkawinan,  padahal  diketahui  bahwa  perkawinan yang  ada  menjadi  penghalang  yang  sah  untuk  melangsungkan perkawinan tersebut; atau
b.  melangsungkan  perkawinan,  padahal  diketahui  bahwa  perkawinan yang  ada  dari  pihak  lain  menjadi  penghalang  yang  sah  untuk melangsungkan perkawinan tersebut.
4 Irianto, Sulistyowati. 2008. Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan , Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, anggota IKAPI,
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2586 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 477 – 485
(2) Jika  Setiap  Orang  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (l)  huruf  a menyembunyikan kepada pihak yang lain bahwa perkawinan yang ada menjadi  penghalang  yang  sah  untuk  melangsungkan  perkawinan tersebut,  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  6  (enam)  tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.
Pasal 403
Setiap  Orang  yang  melangsungkan  perkawinan  dan  tidak  memberitahukan kepada pihak lain bahwa baginya ada penghalang yang sah, dan berdasarkan penghalang  tersebut  perkawinan  kemudian  dinyatakan  tidak  sah,  dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.
Pasal 404
Setiap  Orang  yang  tidak  memenuhi  kewajiban  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan  untuk  melaporkan  kepada  Pejabat  yang berwenang  tentang  kelahiran,  perkawinan,  perceraian,  atau  kematian, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II.
Pasal 405
Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 403 dapat dijatuhi pidana tambahan  berupa  pencabutan  hak  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  86 huruf d dan/ atau huruf e.
Lahirnya Undang-Undang No 1 Tahun 2023 terntag KUHP yang didalamnya memuat  tindak  pidana  terhadap  asal  usul  dan  perkawinan  adalah  untuk memperkuat Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.
Sebagai  contoh:  Si  Wanita  atau  si  Pria  berusia  15  namun dalam  dokumen perkawinannya memalsukan dengan menambah umurnya menjadi 19 tahun. Maka sesuai dengan Undang-Undang No 1 Tahun 2023 terntag KUHP dalam Pasal  401  sudah  masuk  dalah  ranah  pidana  maka  yang  bersangkutan  atau yang  sengaja  memalsukan  asal-usul  orang,  dipidana  karena  penggelapan asal-usul,  dengan  pidana  penjara  paling  lama  6  (enam)  tahun  atau  pidana denda paling banyak kategori V.
Dikeluarkannya  Undang-Undang  No  1  Tahun  2023  terntag  KUHP  yang didalamnya  memuat  tindak  pidana  terhadap  asal  usul  dan  perkawinan tentunya harus di sosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat tahu dan mengerti  maksud  dari  diterbitkannya  UU  No  1  Tahun  2023.  Peran  dari Lembaga  penegak  hukum  atau  praktisi  hukum  sangat  dibutuhkan  untuk dapat  mengimplementasikan  Penerapan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2586 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 477 – 485
2023  Tentang  KUHP  Terhadap  Batas  Minimal  Usia  Perkawinan  kepada Masyarakat  lewat  sosialisasi  dengan  datang  langsung  ke  tengah-tengah masyarakat.

## IV.  KESIMPULAN
Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Terhadap Batas  Minimal  Usia  Perkawinan  belum  sepenuhnya  diterapkan  oleh Lembaga-lemabaga  hukum  sehingga  keberadaan  undang-undang  tersebut belum  banyak  diketahui  oleh  masyarakat  terkait  maksud  dan  tujuan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP yang di dalamnya berisikan Tindak Pidana Terhadap Asal Usul Dan Perkawinan apa  bila  masyarakat  melanggar  ketentuan dari  Pasal  401, Pasal  402,  Pasal 403, Pasal 404 dan Pasal 405.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2586 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 477 – 485

## DAFTAR PUSTAKA
Adji,  Sution  Usman.  1989. Kawin  Lari  dan  Kawin  Antar  Agama .  Yogyakarta: Lyberty
Alam,  Andi  Sjamsu. ‚2023. Usia  Perkawinan  dalam  Perspektif  Filsafat  Hukum dan Kontribusinya bagi Pengembangan Hukum Perkawinan Indonesia‛, disertasi doktor Yoyakarta: Universitas Gadjah Mada. Bastomi,  2016, Pernikahan  Dini  dan  Dampaknya  (Tinjauan  Batas  Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan,Yudisia Vol.7, No.2, Irianto,  Sulistyowati.  2008. Perempuan  dan  Hukum:  Menuju  Hukum  yang Berperspektif  Kesetaraan  dan  Keadilan ,  Jakarta:  Yayasan  Obor Indonesia.