## FARABI

## KETIDAKADILAN GENDER PUTUSAN IZIN POLIGAMI (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA LIMBOTO TAHUN 2013-2016)
Teddy Lahati
IAIN SULTAN AMAI GORONTAL tlahati@gmail.com

## Abstrak
Artikel  ini  menggambarkan  tentang  ketidakadilan  Gender  putusan  hakim  di  Pengadilan Agama Limboto dalam mengadili permohonan izin poligami. Izin poligami yang kerap kali dilakukan  oleh  suami  dengan  menuangkan  dalil-dalil  dalam  permohonannya,  sehingga  ini harus  dipertanggungjawabkan  oleh  suami  dihadapan  persidangan.  Pada  saat  mengadili  izin poligami, hakim dengan kewenangannya menuangkan argumentasi hukumnya dalam menolak ataupun  mengabulkan  dalam  pertimbangan-pertimbangan  hukumnya.  Sehingga  nuansa keadilan  harus  dihadirkan  dalam  rumusan-rumusan  pertimbangan  hukum  oleh  hakim,  agar mampu  menangkap  isu-isu  yang  berkembang  saat  ini  salah  satunya  ketidakadilan  gender terhadap perempuan dari sisi stereotipi jender, subordinasi, marjinalisasi, beban kerja berlipat dan kekerasan ( violence) .
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  yuridis  empiris,  Penelitian  yuridis  adalah  suatu penelitian hukum terhadap aturan-aturan, norma, dan asas-asas hukum, termasuk pula doktrin- doktrin hukum yang berkembang dan relevan dengan tema penelitian), dengan menggunaka pendekatan  perundangundangan  ( statute  approach )  dan  pendekatan  konseptual  ( conceptual approach ). Dan empiris melalui proses wawancara, observasi, dokumentasi, pengolahan dan analisis data, sehingga memperoleh gambaran tentang putusan poligami, yaitu dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu membangun hukum yang lebih berkeadilan jender.
Bahwa berdasarkan hasil penelitian ini, banyak ditemukan adanya bias jender dalam putusan izin  poligami.  Diterima  dan  ditolaknya  permohonan  izin  poligami  lebih  pada  pemenuhan syarat  alternatif  dan  kumulatif  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Perkawinan,  sehingga dibutuhkan  lagi  pendidikan  Gender  bagi  hakim  untuk  memformulasi  hukum  yang mengedepankan keadilan terhadap perempuan.
Kata Kunci :Ketidakadilan Gender, Izin Poligami.

## FARABI
Jurnal Pemikiran Konstruktif Bidang Filsafat dan Dakwah ISSN 1907 – 0993 E ISSN 2442 – 8264 Vol. 18 No. 2, Desember 2018

## Pendahuluan
Tugas Pokok Peradilan Agama sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman adalah menyelenggarakan  peradilan  guna  menegakkan  hukum  dan  keadilan  berdasarkan  Pancasila dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  demi  terselenggaranya Negara  Hukum  Republik  Indonesia. 1 Pengadilan  Agama  memberikan  peran  penting  dalam menyelesaikan persengketaan yang muncul. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan  kedua  dengan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  yang  pada  intinya  akan menyelesaikan perkara pada bidang-bidang perkawinan salah satunya adalah izin beristri lebih dari seorang atau poligami.
Beragam  alasan  poligami  muncul,  dengan  alasan  Pemohon  telah  berpacaran  dengan calon istri ke dua, alasan Termohon sakit sehingga tidak bisa melayani Pemohon, alasan tidak dikaruniai  anak,  alasan  Termohon  telah  memberikan  izin,  alasan  calon  istri  kedua  meminta buku nikah, dan alasan tidak bisa memberikan keturunan 1 perkara. Berdasarkan haal tersebut perkara  poligami  didominasi  penolakan  oleh  hakim,  dan  pijakan  yang  dipakai  oleh  hakim sebagai  sumber  hukumnya  adalah  hukum  materil  seperti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974  tentang  Perkawinan,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  1  Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  Instruksi  Presiden  RI  Nomor  1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).
Perkara poligami yang diselesaikan di Pengadilan Agama tak lepas dari peran Hakim dalam mengambil keputusan, sehingga ada 3 hal perlu diperhatikan hakim dalam memutuskan perkara  yang  sangat  esensial,  yaitu  keadilan  ( gerchtigheit ),  kemanfaatan (zwachmatigheit), dan  kepastian  ( rehtsecherheit ), 2 olehnya  menjadi  sebuah  kelemahan  bila  paradigma  berfikir seorang  hakim  cenderung  hitam  putih.  Hakim  tidak  lagi  hanya  berkutat  dalam  menjalankan tugasnya sebagai „tukang hukum‟, namun hakim menjelma menjadi aktor intelektual bagi
1 Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, jo. Pasal 1 angka 1 UU No. 48 Tahun 2009.
2 Tim  Penulis,  HM.  Sutomo...[et.al.], Menggugat  Stagnasi  Pembaruan  Hukum  Islam  di  Indonesia, (Yogayakarta, UII Press, 2016), hal. 11.

## FARABI
penegakan  hukum  dan  keadilan  di  masyarakat. 3 Dengan  harapan  putusan  yang  dihasilkan hakim lebih berkeadilan secara komprehensif.
Hakim memiliki kewajiban secara konstitusional dalam melakukan penemuan hukum terhadap peristiwa-peristiwa konkrit yang tidak jelas aturannya atau sudah tidak relevan lagi. Kewajiban tersebut dapat dilihat dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menegaskan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami  nilai-nilai  hukum  dan  rasa  keadilan  yang  hidup  dalam  masyarakat.  Penggunaan frasa  „menggali‟  secara  filosofis  dimaknai  adanya  nilai-nilai  hukum  yang  terpendam  dan belum  menjadi  hukum  positif.  Sumbernya  bisa  dari  adat  istiadat,  agama,  dan  kebudayaan lokal. Nilai itulah yang harus dipahami dan diikuti hakim sehingga hukum menjelma menjadi hukum yang dinamis dan hidup serta mampu menjawab kondisi kekinian. 4 Mampu merespon isu-isu global khususnya keadilan jender, Kekerasan dalam rumah tangga, hak azasi manusia dan lain-lain.
Perkara Izin Poligami yang dimaksud dalam penelitian ini adalah izin suami yang ingin mengawini wanita lebih dari satu, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam sistem peradilan. Sehingga suami mendudukkan istri pertama sebagai Termohon dan calon istri kedua sebagai pihak untuk diambil keterangan persetujuannya saja. Pemeriksaan Permohonan izin poligami di  Pengadilan  Agama  berjalan  sebagaimana  ketentuan  hukum  acara  perdata  dan  pedoman teknis  administrasi  persidangan  dalam  Buku  II,  dan  ketentuan  hukumnya  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Pasal  4  dan  Pasal  5.  Kedua  pasal  Undang-Undang Perkawinan  tersebut  tidak  secara  seimbang  menegaskan  hak-hak  perempuan  yang  harus dilindungi tetapi lebih berpihak kepada laki-laki untuk memenuhi keinginannya.
Ketentuan  hukum  perihal  suami  dalam  mengajukan  izin  poligami  yang  diatur  dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dinilai menuai masalah dari sisi keadilan jender karena memberikan hak sepenuhnya kepada suami tanpa memperhatikan hak-hak istri dengan kata lain mengabaikan hak istri, memberikan hak kepada suami untuk
3 M. Natsir Asnawi, Hermeneutika Putusan Hakim, Pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata , (Yogyakarta, UII Press, 2014), hal. 181
4 Majalah Peradilan Agama, Quo Vadis penemuan hukum , (edisi 2 September-Nopember 2013), hal. 7.

## FARABI
Jurnal Pemikiran Konstruktif Bidang Filsafat dan Dakwah ISSN 1907 – 0993 E ISSN 2442 – 8264 Vol. 18 No. 2, Desember 2018
meninggalkan  istri  yang  sudah  tidak  produktif  padahal  istrinya  telah  melaksanakan kewajibannya  memberikan  keturunan,  posisi  suami  tidak  diperjelas  kewajibannya  terhadap istri dalam berpoligami, dalam hal keadilan cinta dan kasih sayang tidak ditemukan penegasan kepada  suami  untuk  melaksanakan  hak-hak  istri  pertama  agar  diberikan perlindungan,  tidak melakukan  hal  yang  membuat  istri  pertama  merasa  adil,  hak  istri  pertama  agar  suami  tidak melakukan  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  dalam  hal  memelihara  keutuhan  rumah  tangga yang harmonis, dan ada sanksi yang tegas bila suami melakukan ketidak adilan.
Ketidakadilan jender dalam Pasal diatas terletak pada masih adanya bias jender dalam putusan izin poligami. Perempuan masih diletakkan pada objek yang lemah, pada situasi yang terpinggirkan,  dalam  kondisi  yang  sakit.  Sedangkan  laki-laki  tidak  menjadi  subyek  yang merasa bersalah atas kondisi istri. Disinilah suara-suara keadilan dari kaum feminisme muncul menuntut keadilan atas nama kemanusiaan.
Dengan  kata  lain  adanya  hukum  positif  tentang  izin  poligami  diatas  memiliki  bias jender  terhadap  perempuan.  Ketentuan  hukum  izin  poligami  tersebut  yang  problematis  dari sisi  jender  tersebut  tentu  menjadi  tantangan  tersendiri  bagi  hakim  pengadilan  Agama  dalam menangani  perkara  izin  poligami.  Apakah  hakim  Pengadilan  Agama  akan  terus  menerus mencantumkan pertimbangan hukumnya secara normatif atau tekstual atau sebaliknya hakim pengadilan  agama  berani  menerobos  pagar  yang  selama  ini  berdiri  kokoh  dalam  bingkai putusan  dengan  melihat  kondisi  masa  kini  terhadap  perempuan  dengan  menerjemahkan ketentuannya secara kontekstual demi mewujudkan keadilan terhadap kaum perempuan.
Karena itu, hakim Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mempertimbangkan kasus permohonan izin poligami dalam putusannya berorientasi pada kesamaan kondisi antara laki- laki dan perempuan dalam memperoleh kesempatan, serta hak-haknya sebagai manusia.
Berdasarkan uraian di atas peneliti secara khusus akan memfokuskan secara mendalam tentang  izin  poligami  dalam  perspektif  keadilan  jender.  Putusan  izin  poligami  jarang  dikaji secara mendalam dari aspek keadilan jender. Kurang ditelitinya kajian tentang itu diantaranya karena aktivis jender atau feminis cenderung melepaskan perhatian serius tentang perkara izin poligami tersebut, kemungkinannya adalah kajian mereka lebih fokus pada kajian relasi, hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan dalam hukum keluarga. oleh

## FARABI
Jurnal Pemikiran Konstruktif Bidang Filsafat dan Dakwah ISSN 1907 – 0993 E ISSN 2442 – 8264 Vol. 18 No. 2, Desember 2018
karena itu penulis mengangkat penelitian ini dalam bentuk tesis yang berjudul “Ketidakadilan Gender Putusan Izin Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama Limboto Tahun 2013- 2016)”.
Berdasarkan  uraian  yang  telah  dijelaskan  diatas,  maka  permasalahan  dirumuskan sebagai  berikut  Bagaimana  Konsep  Ketidakadilan  Gender  di  dalam  Putusan  Izin  Poligami Pengadilan Agama Limboto sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2016?

## Pembahasan
Secara  keseluruhan  perkara  izin  poligami  yang  telah  ditolak  oleh  hakim  selain  dari alasan-alasan telah menikah sebelumnya, istri masih dalam keadaan sehat dan Istri tidak bisa lagi melayani kebutuhan batin hakim menitikberatkan penolakannya pada keterpenuhan pada Pasal 4 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 57 dan 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.
Penerapan  hukum  formil  poligami  yang  terkait  dengan  poligami  adalah  hal  yang menjadi urgen bagi hakim dalam mengadili perkara. Ada bentuk ketidak adilan jender dalam undang-undang perkawinan dan KHI dimaksud, yakni ketidakadilan terhadap perempuan atau diskriminasi.  subordinasi  terhadap  perempuan  yang  selalu  menimbulkan  masalah  dan marjinalisasi yaitu merupakan proses peminggiran secara sistemik, baik disengaja atau tidak, terhadap jenis kelamin tertentu dari mendapatkan akses dan manfaat dalam kehidupan akibat dari setereotipe dan subordinasi.
Menjadikan  istri  sebagai  subyek  yang  berada  dibawah  laki-laki  dalam  mengadili perkara  poligami  diatas  tentunya  mengandung  bias  jender  atau  ketidakadilan  jender. memposisikan  istri  sebagai  pihak  yang  harus  disalahkan  adalah  hal  yang  mengandung  bias jender  subordinasi  (menomorduakan  perempuan).  Suami  menjadi  orang  yang  harus dinomorsatukan.  Begitu  juga  istri  yang  telah  sakit,  lemah  yang  pada  akhirnya  harus terpinggirkan atau marginalisasi.
Terjadinya ketidakadilan jender yang termanifestasikan dalam berbagai tindakan, maka tatanan hukumpun terbuka menjadi ruang ketidakadilan. Menurut Mahfud MD bahwa produk hukum sangat dipengaruhi oleh konfigurasi-konfigurasi politik yang ada, karena ia memiliki

## FARABI
Jurnal Pemikiran Konstruktif Bidang Filsafat dan Dakwah ISSN 1907 – 0993 E ISSN 2442 – 8264 Vol. 18 No. 2, Desember 2018
energi  lebih  dibanding  hukum  itu  sendiri. 5 Dengan  demikian  apabila  konfigurasi  politik berpola otoriter maka ia akan melahirkan produk hukum berwatak represif. Demikian halnya jika konfigurasi politiknya bias jender, maka ketidakadilan jender sangat potensial tercipta. Variabel dominasi  laki-laki  yang  begitu  superior dan  ditambah  pemahaman  teks keberagamaan yang dipengaruhi pola diskriminatif
Urgensi terhadap syarat alternatif dan kumulatif dalam penyelesaian izin poligami dapat  dilihat  dari  argumentasi-argumentasi  para  hakim.  Sehingga  dari  hasil  wawancara, peneliti telah memetakan jawaban-jawaban yang diperoleh.
Keberadaan syarat alternatif dan kumulatif adalah hal yang penting dalam memutus perkara izin poligami, karena syarat tersebut sebagai dasar bagi hakim untuk mengabulkan permohonan izin poligami. Jika syarat dan izin poligami tidak terpenuhi maka menjadi dasar bagi  hakim  untuk  menolak  permohonan  izin  poligami.  Hal  ini  disampaikan  oleh  Hakim Pengadilan Agama Limboto Padmilah S.H.I., MH., selaku ketua majelis
“Meskipun  istri  pertama  tidak  keberatan  dengan  poligami  namun  ada  syarat-syarat yang lain yang harus dipenuhi. Bahkan bila istri sudah sakit-sakitan harus disembuhkan dulu  ke  dokter/berobat,  kecuali  istri  yang  sudah  bisa  disembuhkan  dan  suami  ingin poligami berarti salah satu syarat alternatif terpenuhi. Meskipun suami mampu secara ekonomi,  jika  istri  masih  mampu  untuk  menjalankan  kewajiban  mengapa  mesti poligami?.  Jika  syarat-syarat  izin  poligami  tidak  terpenuhi  maka  menjadi  dasar  bagi hakim untuk menolak izin poligami” 6
Kemudian ditambahkan  pula  oleh  hakim  Sitriya  Daud,  S.HI.,  MH.,,  beliau mengungkapkan
“Syarat  Alternatif  dan  kumulatif  sangat  penting  dalam  pertimbangan  hakim  izin poligami  karena  itu  merupakan  dasar  untuk  mengabulkan  permohonan  pemohon.
Ketika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka izin tidak bisa diberikan. 7 ”
5 Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia , (Jakarta; Raja Grafindo, 2009), hlm. 20-22
6 Wawancara dengan Ketua Majelis Padmilah, SHI., MH. pada hari kamis tanggal 8 Maret 2018 pukul 09.00
7 Wawancara dengan Ketua Majelis Sitriya Daud, SHI., MH. pada hari kamis tanggal 8 Maret 2018 pukul 10.15 wita

## FARABI
Jurnal Pemikiran Konstruktif Bidang Filsafat dan Dakwah ISSN 1907 – 0993 E ISSN 2442 – 8264 Vol. 18 No. 2, Desember 2018
Hal yang serupa juga diungkapkan oleh pendapat Indah Abbas, S.HI. ketua majelis ini mengungkapkan
“wajib atau sangat urgen terpenuhinya kedua syarat tersebut baik syarat alternatif dan kumulatif,  sebagaimana  tertuang  dalam  Pasal  4  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1974 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dan bila kedua hal ini tidak terpenuhi perkara permohonan izin poligaminya ditolak.” 8
Ketua Pengadilan Agama Limboto Drs. H. Nasrudin, SH, juga telah menyampaikan argumentasinya tentang urgensi syarat alternatif dan kumulatif.
“Dalam hal ini saya tidak terlalu prinsip, yang terpenting terpenuhinya atau kesediaan istri  pertama,  ada  jaminan  hidup  untuk  istri  pertama/biasanya  oleh  hakim  diminta suami  diminta  surat  penghasilan.  Dan  bila  syarat-syarat  alternatif  dan  kumulatif  ini tidak dipenuhi maka ditolak.” 9
Selanjutnya  penjelasan  oleh  Faisal  Sastra  M.  Rivai,  SHI.,  MH.,  mantan  hakim Pengadilan Agama Amurang ini menjelaskan
“Syarat alternatif dan kumulatif dalam izin poligami adalah merupakan rujukan dalam hal  pertimbangan  tentang  diterima  atau ditolaknya  permohonan  poligami.  Bila  syarat tidak terpenuhi maka secara yuridis formil permohonan dapat ditolak.” 10
Maka  berdasarkan  data  wawancara  yang  dipaparkan  diatas,  menunjukkan  bahwa penolakan perkara poligami yaitu pada tidak terpenuhinya alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum.  Hakim  bersandar  pada  Undang-Undang  perkawinan  dan  KHI,  sehingga  muatan- muatan pasalnya harus dipenuhi oleh suami.
Pandangan-pandangan  hakim  diatas  menunjukkan  bahwa  teori  hakim  pengadilan Agama  Limboto dalam  izin poligami, lebih pada mencocokkan data  dengn  teks undang- undang.
8 Wawancara dengan Ketua Majelis Indah Abbas, SHI., pada hari kamis tanggal 8 Maret 2018 pukul 12.00 wita
9 Wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Limboto Drs. H. Nasrudin, SH., pada hari kamis tanggal 8 Maret 2018 pukul 14.00 wita
10 Wawancara dengan Ketua Majelis Hakim Faisal Sastra M.Rivai, hari kamis tanggal 8 Maret 2018 pukul 15.30 wita

## FARABI
Jurnal Pemikiran Konstruktif Bidang Filsafat dan Dakwah ISSN 1907 – 0993 E ISSN 2442 – 8264 Vol. 18 No. 2, Desember 2018
Dalam konteks ini pula, Sudjito pernah melontarkan kritik terhadap hakim-hakim yang hanya  menerapkan  undang-undang  semata  dalam  sengketa  yang  diadilinya  dengan mengemukakan  bahwa  hakim  yang  berkacamata  kuda  adalah  hakim  yang  hanya  memutus perkara secara tekstual. Pekerjaan hakim tidak lebih dari sekedar pekerjaan mekanik layaknya komputer dengan hanya menekan satu tombol tertentu untuk menghasilkan suatu konklusi dari proses  pencocokkan  fakta  dengan  teks  undang-undang. 11 Kritik  demikian  sangat  beralasan karena pada kenyataannya hukum bukanlah undang-undang semata, meminjam istilah Satjipto Rahardjo,  hukum  itu  mengalir  mengikuti  alur  perkembangan  masyarakat.  Hukum  tampil dengan pesona inklusif, menerapkan segala hal yang melingkari hukum untuk diterapkan pada fakta-fakta sehingga menghasilkan putusan yang tidak hanya menciptakan kepastian hukum, namun mewujudkan keadilan dan kemanfaatan di masyarakat.

## 2. Putusan izin poligami yang dikabulkan
Dua  perkara  izin  poligami  yang  dikabulkan  oleh  hakim  pengadilan  Agama  Limboto nampak  pada  adanya  keterpenuhan  syarat-syarat  dalam  berpoligami,  yaitu  istri  yang  sudah tidak  sanggup  lagi  melayani  pemohon.  Keadaan  istri  yang  tidak  mampu  melayani  suami menjadi kelemahan  bagi  dirinya  untuk  suami  agar  berpoligami.  Disamping itu  kerelaan dari istri menjadi tambahan suami sebagai upaya untuk melakukan poligami  sebagai syarat yang harus dipenuhi, dan itu dasar bagi hakim untuk mengabulkan izin poligami.
Lemahnya istri menjadi pintu hakim untuk membuka ruang poligami bagi suami, istri telah  menjadi  korban  ketidakadilan  suami  dengan  alasan  tidak  bisa  memberikan  keturunan. Sehingga  istri  harus  terpinggirkan  dari  perannya  di  rumah  (marginalisasi).  Persetujuan  istri dan  kemampuan  berlaku  adil  suami  adalah  hal  yang  harus  dipenuhi,  superior  suami  dalam mengemukakan pendapatnya telah meminggirkan istri (subordinasi) dari haknya.
Sama halnya dengan mempertimbangkan putusan penolakan izin poligami yang basic pemikirannya pada penegakkan legalitas formil yang ada dalam Undang-Undang perkawinan. Solikul Hadi mengemukakan bahwa ada ambivalensi pada aturan pemerintah tentang
11 M. Natsir Asnawi, Hermeneutika Putusan Hakim, (Cet:Pertama, UII Press Yogyakarta, April 2014). hlm. 52-53.

## FARABI
Jurnal Pemikiran Konstruktif Bidang Filsafat dan Dakwah ISSN 1907 – 0993 E ISSN 2442 – 8264 Vol. 18 No. 2, Desember 2018
perkawinan. 12 Disatu sisi pemerintah mengakui legal capacity kaum perempuan namun disisi lain  justru  mengukuhkan  pembagian  peranan  berdasarkan  jenis  kelamin  ( sex  roles) secara kaku  serta  menguatkan stereotype terhadap  perempuan.  Sehingga  peranan  hakim  dalam persidangan sangat vital untuk melindungi dan menjaga aroma diskriminasi jender.
Hakim  dalam  melihat  alasan-alasan  pihak  berpoligami  lebih  pada  kesesuaian  antara peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, tidak pada responsif terhadap jender. Mukti Arto dalam bukunya Pembaruan Hukum Islam Dalam Putusan hakim, menyebutkan bahwa: 13
Sensitivitas  gender  menuntut  kepekaan  hakim  untuk  memberi  perlakuan  yang  adil nondiskriminasi  terhadap  laki-laki  dan  perempuan.  Ketika  budaya  dan  sosial  menempatkan perempuan  berada  pada  posisi  yang  lemah  dan  terpinggirkan,  maka  menjadi  tugas  dan tanggungjawab  hakim  untuk  mengentaskan  mereka  dari  keterpurukan  agar  memperoleh kedudukan yang setara dan adil dengan laki-laki.
Hakim melalui putusan-putusannya berperan mengangkat derajat harkat dan martabat kaum  perempuan  dengan  segala  hak  dan  tanggungjawabnya  setara  dengan  laki-laki.  Ketika hukum konvensional tidak berpihak kepada kaum perempuan,  maka hakim  melalui  putusan- putusannya berperan melakukan pembaruan dan terobosan hukum guna memberi perlindungan hukum  dan  keadilan  kepada  kaum  perempuan  sebagai  pihak  yang  lemah  dan  terpinggirkan. Hakim harus memiliki sensitivitas gender demi keadilan.
Untuk  merespon  isu  jender  ini,  Mahkamah  Agung  telah  membuat  regulasi  tentang perempuan yang dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tanggal  11  Juli  2017  dan  telah  diundangkan  pada tanggal  4  Agustus  2017  tentang Pedoman Mengadili  Perkara  Perempuan  Berhadapan  Dengan  Hukum.  Peraturan  Mahkamah  Agung tersebut  berisi  12  Pasal  yang  kesemuanya  terkait  erat  dengan  pedoman  ataupun  panduan hakim dalam memeriksa perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum. Asas dan tujuan
12 Solikul Hadi, Bias Jender dalam Konstruksi Hukum Islam di Indonesia, (Jurnal Palastren, Vol.7 No.1, Juni 2014), hlm. 25-44
13 Mukti Arto, Pembaruan Hukum Islam melalui Putusan Hakim, (Cet:I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Februari 2015), hlm. 259.

## FARABI
dari peraturan mahkamah agung ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 dan Pasal 6 14 yang mengharapkan  ada  kesetaraan  jender  dengan  mempertimbangkan  kesetaraan  jender  dan stereotype  jender  dalam  undang-undang  yang  tertulis  maupun  hukum  yang  tidak  tertulis. Hakim mampu menafsirkan peraturan perundang-undangan dan/atau hukum tidak tertulis yang dapat menjamin kesetaraan jender.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Manan, Reformasi  Hukum  Islam  di  Indonesia : Tinjauan  dari  Aspek  Metodologis, Legalisasi, dan Yurisprudensi :2007
Abdurrahman  Assagaf,  Teknik  Penullisan  Tesis,  materi  sekolah  penelitian  Tim  DPP  Revisi Penelitian, (Yogyakarta) : Fak. Tarbiyah, UIN suka, 2006)
Abidin Zainal, Berbagi suami “fenomena pologami di indonesia ” Jakarta : Gramedia, 2006 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, Penerbit Ghalia Indonesia Bogor
Ahmad Abdurrahman, Fadhilah Wanita Shalihah , Cirebon : Pustaka Nabawi, 2004
Ahmad Mujahidin, Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama dilengkapi format formulir berperkara, Penerbit Ghalia Indonesia Bogor
Ali Achmad, Menguak Teori Hukum (legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) , Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009
Al-Qur‟an dan Terjemahnya, Kementrian Agama RI, Dirjen Bimas Direktorat urusan Agama
Islam dan Pembinaan Syari‟ah, 2012
Anshary, Hukum Perkawinan Di Indonesia Masalah-Masalah Krusial , Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010
14 Hakim  mengadili  perkara  perempuan  berhadapan  dengan  hukum  berdasarkan  asas:a. Penghargaan atas harkat dan maratabat manusia, b. Non diskriminasi, c. Kesetaraan Jender, d. Persamaan di depan hukum, e. Keadilan, e. Kemanfaatan; dan f. Kepastian Hukum. Pasal 6 disebutkan bahwa:
Hakim dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum:
a.  Mempertimbangkan  Kesetaraan  Jender  dan  Stereotip  gender  dalam  peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis;
b.  Melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan dan/atau hukum tidak tertulis yang dapat menjamin kesetaraan jender;
c.  Menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin kesetaraan jender, perlindungan yang setara dan nondiskriminasi; dan
d.  Mempertimbangkan  penerapan  konvensi  dan  perjanjian-perjanjian  internasional  terkait Kesetaraan Jender yang telah diratifikasi.

## FARABI
Basyir Ahmad Azhar, Hukum Perkawinan Islam , Yogyakarta : UII Press, 2000
Bernard L. Tanya, dkk, Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi ,
Yogyakarta : Genta Publishing, 2013
Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama
Djubaidah Neng, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia , Jakarta : PT. Hecca Publishing,
2005
Elizabeth A. Martin (Ed), Oxford Dictionary of Law, Oxford; Oxford University Press, 2003 Farida Anik, dkk, Menimbang Dalil Poligami antara Teks, Konteks, dan praktek , Jakarta : Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2008
------------------------. Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam , Jakarta : Sinar Grafika, 2010
Fuady Munir, Dinamika Teori Hukum , Bogor : Ghalia Indonesia, 2007
G.Radbruch, Five minutes of leghal philosopy, Oxford Journal of legal studies, 26 (1), 2006 H.M. Anshary, Hukum Perkawinan di Indonesia, Penerbit, Pustaka Pelajar Yogyakarta, 2015 Hadikusuma Hilman, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat,
Hukum Agama , Bandung : CV. Mandar maju, 2007 http://pa-
limboto.go.id/index.php/profil/tugas-pokok-dan-fungsi , diakses pada hari Kamis Tanggal 05 Oktober 2017
Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
Jafizham, Persentuhan Hukum di Indonesia dengan Perkawinan Islam , Jakarta : PT. Mestika, 2006
Jojo Martiman Prodjo Hamid, Hukum Perkawinan Indonesia , Jakarta : PT. Abadi, 2002
M. Natsir Asnawi, Hermeneutika Putusan Hakim, Pendekatan Multidisipliner dalam
Memahami Putusan Peradilan Perdata , Yogyakarta, UII Press, 2014
M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,
Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
Majalah Peradilan Agama, Quo Vadis penemuan hukum , edisi 2 September-Nopember 2013 Manad Abdul, dkk, Pokok-pokok Hukum Perdata , Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002

## FARABI
Marthalena Pohan, Hukum Orang dan Keluarga , Surabaya : Airlangga University Press, 2008 Mubarok Jaih, Modernisasi Hukum Perkawinan Indonesia , Bandung : Bani Quraisy, 2005
Mufidah Ch, Pengarusutamaan Gender Pada Basis Keagamaan, Pendekatan Islam,
Strukturasi dan Konstruksi Sosial , Cet I, UIN Malang Press, 2009
Muhyiddn Abu Usamah, Legalitas Poligami , Yogyakarta : Sketsa, 2006
Mulia Siti Musdah, Islam Menggugat Poligami . Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Umum, 2004
-----------------------, Menafsir Ulang Pernikahan Lintas Agama “prespektif perempuan dan pluralisme , Jakarta : KAPAL perempuan, 2004
Munir Fuady, Dinamika Teori Hukum, Bogor;Ghalia Indonesia, 2007
Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur’an, Paramadina, Jakarta, 2001
Nasution Khoiruddin, 2005. Hukum Perkawinan 1 . ACAdeMIA & Tazzafa,
Yogyakarta. Nurjaya, Poligami Dalam Hukum Islam . Clavia Volume 8, Jakarta, 2007
Paulus Effendi Lotulong, dkk, Bagir Manan Ilmuwan dan Penegak Hukum (Kenangan Sebuah Pengabdian), Mahkamah Agung RI, 2008.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta:Kencana, 2005
Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan diIndonesia . Jakarta :
Sinar Grafika, 2006.
Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan , Yogyakarta : Liberty, 2007
Solikul Hadi, Bias Jender dalam Konstruksi Hukum Islam di Indonesia, Jurnal Palastren, Vol.7 No.1, Juni 2014
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta:UI Press, 2007
Soetojo Prawirohamodjojo 2006. Pluralisme dalam Undang-Undang Perkawinan di
Indonesia , Surabaya : Airlangga University Press,.
Sofyan A.P. Kau, et.all, Metodologi Studi Islam Kontemporer , Sultan Amai Press,
2013 Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional , Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2005

## FARABI
Jurnal Pemikiran Konstruktif Bidang Filsafat dan Dakwah ISSN 1907 – 0993 E ISSN 2442 – 8264 Vol. 18 No. 2, Desember 2018
Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty Yogyakarta Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar : 2009
Suliyono Bambang, Reformasi Keadilan dan Penegak Hukum di Indonesia , Yogyakarta : UII
Pres, 2008
Sumber Data Pengadilan Agama Limboto melalui Laporan keadaan Perkara dan wawancara Sumber website Pengadilan Agama Limboto, http:www.palimboto.go.id, diakses pada tanggal 05 Oktober pukul 05:04
Supriadi Wila Chandrawila, Hukum Perkawinan Indonesia dan Belanda, Bandung : CV.
Mandar Maju, 2002
Susilo Budi, Prosedur Gugatan Cerai . Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2008
Tim Penulis, HM. Sutomo...[et.al.], Menggugat Stagnasi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia , Yogayakarta, UII Press, 2016
Tim Penulis, HM. Sutomo...[et.al.], Menggugat Stagnasi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia, Yogayakarta, UII Press, 2016
Tolib Setiady,. Intisari Hukum Adat Indonesia . Bandung : Alfabeta, 2009 Tutik Titik Triwulan, Poligami Prespektif perikatan Nikah , Jakarta : Prestasi Pustaka, 2006
Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Peradilan Umum yang saat ini sudah diganti dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah
Tangga
Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Undang- undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Wilar Abram Silo, Poligami Nabi , Yogyakarta: Pustaki Rihlah, 2006