Citizenship: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 10  No. 01 Tahun 2022 38 – 47 DOI. 10.25273/citizenship.v9i2.12435

## TINJAUAN HISTORIS TERHADAP KEPPRES NO. 24 TAHUN 2016 TENTANG HARI LAHIR PANCASILA
I Gusti Ngurah Santika , 1 a Universitas Dwijendra Email: ngurahsantika88@gmail.com

## Pendahuluan
1  Juni  2016  menjadi  momen  berharga  yang  akan  menorehkan/mengukir  indahnya  kisah perjalanan  ideologis  bangsa  Indonesia  di  masa  depan.  Munculnya  kekaguman  itu  bukan  karena tanggal  tersebut  dikenal  luas  rakyat  Indonesia  sebagai  hari  Ir.  Soekarno  berpidato  mengusulkan Pancasila sebagai dasar negara. Melainkan lebih tertuju pada tahun itu, yang  mengingatkan pada lahirnya sebuah produk hukum monumental, berupa Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 24 Tahun 2016. Secara garis besarnya Keppres tersebut memutuskan dan menetapkan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila dan Hari Libur Nasional. Selain itu, Keppres tersebut juga mengajak Pemerintah bersama- sama seluruh komponen bangsa Indonesia untuk memperingati Hari Lahir Pancasila setiap 1 Juni.
Keluarnya  penetapan  yuridis-formal  untuk  memperingati  Hari  Lahir  Pancasila  setiap  1  Juni melalui Keppres No. 24 Tahun 2016 adalah sebuah lompatan tinggi bagi bangsa Indonesia. Mengingat sebelum  diputuskan  dan  ditetapkan  oleh  Presiden  Jokowi,  Hari  Lahir  Pancasila  pernah  tenggelam
ABSTRAK Penelitian  ini  bertujuan  untuk  melakukan  tinjauan  historis  terhadap  Keppres  No.  24  Tahun 2016  Tentang  Hari  Lahir  Pancasila.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah kepustakaan atau liberary research. Hasil penelitian ini menunjukan, bahwa penetapan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila diperjuangkan oleh Megawati Soekarno Putri, PDI-P, dan Taufiq Kiemas sejak Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Peirngatan 1 Juni sebagai Hari  Lahir  Pancasila  akhirnya  berhasil  diperjuangkan  pada  masa  Pemerintahan  Presiden Jokowi. Keppres No. 24 Tahun 2016 didasarkan pada pertimbangan, bahwa Ir. Soekarno lah yang  pertama  kali  berpidato  mengusulkan  Pancasila  sebagai  dasar  negara  dalam  Sidang BPUPKI.  Sedangkan  alasan  dan  motivasi  Presiden  Jokowi  untuk  menetapkan  1  Juni  sebagai Hari Lahir Pancasila agar masyarakat mengetahui asal-usul Pancasila, menghargai perjuangan pendiri  bangsa  dalam  menggali,  merumuskan,  dan  menetapkan  Pancasila,  menghentikan polemik  siapa  penggali  dan  penemu  Pancasila,  serta  melestarikan  dan  melanggengkan Pancasila melalui pengamalan.
Kata kunci: Tinjauan Kritis, Hari Lahir Pancasila ABSTRACT This research aims to conduct a historical review of the Presidential Decree No. 24 of 2016 concerning the Birth of Pancasila. The method used in this research is literature or liberary research. The results of this research indicated that the determination of June 1st as the Birth of  Pancasila  has  been  championed  by  Megawati  Soekarno  Putri,  PDI-P,  and  Taufiq  Kiemas since  the  administration  of  President  Susilo  Bambang  Yudhoyono.  The  commemoration  of June 1st as the Birth of Pancasila was finally successfully fought for during President Jokowi's administration.  Presidential  Decree  No.  24  of  2016  is  based  on  the  consideration  that  Ir. Soekarno was the first to make a speech proposing Pancasila as the basis of the state in the BPUPKI Session. Meanwhile, President Jokowi's reasons and motivation for establishing June 1st as the Birth of Pancasila are so that the public will know the origins of Pancasila, respect the  struggle  of  the  nation's  founders  in  exploring,  formulating  and  establishing  Pancasila, stopping  the  polemic  of  who  was  the  digger  and  founder  of  Pancasila,  and  preserving  and preserving Pancasila through practice. .
Keywords: Critical Review, The Birth of Pancasila.

## Sejarah Artikel
Diterima : 12-06-2022 Disetujui : 09-08-2022

## Kata kunci:
Tinjauan Kritis, Hari Lahir Pancasila

## Keywords:
Critical Review, The Birth of Pancasila.
lebih  dari  tiga  dekade  lamanya.  Karena  mulai  1  Juni  1970  Presiden  Soeharto  melalui  Komando Pemulihan  Keamanan  dan  Ketertiban  (Kopkamtib)  melarang  peringatan  Pidato  Ir.  Soekarno  1  Juni 1945.  Semenjak  itu,  tidak  ada  lagi  perayaan  yang  berhubungan  dengan  Pidato  Ir.  Soekarno  1  Juni 1945. Dan baru pada 1 Juni 2006, Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) berani berpidato tentang lahirnya Pancasila di Balai Sidang Jakarta. Pada waktu itu yang terngiyang dan menjadi pertanyaan publik, apakah acara kenegaraan itu dapat dikatakan mengakhiri kontroversi/polemik mengenai Hari Lahir Pancasila?
Barulah  dengan  lahirnya  Keppres  No.  24  Tahun  2016  perdebatan  menyangkut  Hari  Lahir Pancasila dapat dituntaskan. Keppres tersebut adalah sikap tegas Pemerintah atas kontroversi Hari Lahir  Pancasila.  Setelah  Keppres  tersebut  ditanda  tangani  Presiden  Jokowi,  tidak  akan  adu argumentasi  sesama  anak  bangsa  mengenai  Hari  Lahir  Pancasila.  Dapat  dikatakan  Keppres  yang menetapkan  Hari  Lahir  Pancasila  adalah  sebuah hadiah paling  istimewa  atau  spesial  dari  Presiden Jokowi kepada bangsa Indonesia yang amat mencintai ideologinya.
Tak pelak keluarnya penetapan yuridis Hari Lahir Pancasila disambut suka cita dan kebahagiaan oleh seluruh komponen bangsa. Meskipun dalam perkembangannya masih terdengar suara sumbang di  sana-sini  yang  pada  intinya  kurang  menerima keputusan  Presiden  Jokowi.  Jadi  selain  memanen pujian,  Keppres  tersebut  juga  menuai  kritikan  pedas  dari  berbagai  kalangan.  Misalnya  saja  pakar hukum tata negara Dr. Refly Harun, S.H., M.H., LL.M, menyatakan bahwa Hari Lahir Pancasila sebagai dasar negara adalah 18 Agustus 1945, bukan 1 Juni 1945 seperti yang ditetapkan Presiden Jokowi dalam  Keppres  No.  24  Tahun  2016.  Begitu  juga  dengan  AM  Fatwa  sebagai  anggota  DPD  menolak keras apabila peringatan Hari Lahir Pancasila dilembagakan.
Terlepas dari polemik yang menyertai dan mengiringi Kepres No. 24 Tahun 2016, sebenarnya telah muncul beberapa persoalan filosofis yang haruslah dijawab secara kritis dari perspektif historis. Misalnya  mengenai  kisah  perjuangan  ideologis  berbagai  eleman  bangsa,  hingga  akhirnya  pada tanggal 1 Juni secara definitif diputuskan dan ditetapkan sebagai Hari Lahir Pancasila. Dari tinjauan historis  perlu  ditelusuri  kembali  kebenaran,  bahwa  1  Juni  adalah  Hari  Lahir  Pancasila.  Perlu diungkapkan  ke  publik  tentang  alasan  atau  motivasi  utama  Presiden  Jokowi  untuk  menerbitkan Keppres No. 24 Tahun 2016.
Dengan mengetahui kebenaran historis atas Hari Lahir Pancasila, bangsa Indonesia tidak perlu lagi membuang energinya untuk  berdebat, melainkan lebih fokus pada upaya pengamalan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Masyarakat pun memperoleh pemahaman yang holistik dan komperhensif mengenai tujuan luhur yang ingin diwujudkan Presiden Jokowi melalui penetapan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila. Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, adapun judul yang  diangkat  dalam  penelitian  adalah  Tinjauan  Historis  Terhadap  Keppres  No.  24  Tahun  2016 Tentang Hari Lahir Pancasila.

## Metode

## Jenis Penelitian
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  kepustakaan  atau liberary research yang teknik pengumpulan datanya menggunakan studi penelahaan terhadap literatur-literatur, buku- buku ilmiah, laporan penelitian yang ada kaitan dengan permasalahan yang di pecahkan (Nuswantari & Rachman, 2020).

## Target/Subjek Penelitian
I Gusti Ngurah Santika. Tinjauan Historis Terhadap KEPPRES NO. 24 Tahun 2016 Tentang HariI Lahir Pancasila
Target/subjek penelitian ini adalah dalam bentuk data penelitian dan publikasi ilmiah yang ada kaitannya  dengan  Tinjauan  Historis  Terhadap  Keppres  No.  24  Tahun  2016  Tentang  Hari  Lahir Pancasila.

## Prosedur
Karena  penelitian  ini  adalah liberary  research atau  kepustakaan,  maka  usaha  peneliti  untuk mengumpulkan/menghimpun  imformasi  yang  berkaitan  dengan  penelitian  ini  diperoleh  melalui buku-buku ilmiah, laporan-laporan penelitian, artikel-artikel ilmiah, tesis, ensiklopedia dan sumber elektronik  lainnya.  Kemudian  peneliti  menggunakan  metode  konten  analisis,  yaitu  teknik  untuk membuat referensi yang dapat diteliti ulang dan valid dari data berdasarkan konteks penggunaannya (Novianto & Mustadi, 2015).

## Data, Intrumen, dan Teknik Pengumpulan Data
Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah berupa pemikiran dan kajian hasil penelitian seputar Hari Lahir Pancasila yang dihimpun dengan menggunakan teknik observasi dan dokumentasi yang kemudian dilakukan melalui analisis konten atau Content Analisis .

## Teknik Analisis Data
Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan  mengadopsi  dan mengaplikasikan teknik analisis data kualitatif yang diajukan milles & Huberman. Teknik ini terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Santika, 2018).

## Hasil dan Pembahasan
Pembahasan  dalam  penelitian  ini  lebih  mengacu  dan  mengarah  pada  permasalahan  di  atas. Oleh  sebab  itu,  beberapa  persoalan  yang  akan  dipaparkan  dalam  penelitian  ini  antara  lain: Perjuangan Penetapan Hari Lahir Pancasila; Tinjauan Historis Terhadap Keppres No. 24 Tahun 2016; Alasan dan Motivasi Utama Presiden Jokowi Menerbitkan Keppres No. 24 Tahun 2016.

## Perjuangan penetapan 1 Juni Sebagai Hari Lahir Pancasila
Pasca  Presiden  Soekarno  dilengserkan  MPR  dari  jabatannya,  peringatan/perayaan  Pidato  Ir. Soekarno 1 Juni 1945 dihentikan oleh Presiden Soeharto melalui Kopkamtib. Terhitung mulai 1 Juni 1970  Presiden  Soeharto  melarang  perayaan  Pidato  Ir.  Soekarno  1  Juni  1945.  Pembenaran  atau justifikasi tindakan Pemerintah pada waktu itu lebih didasarkan kepada kontroversi dan polemik yang berkecamuk di masyarakat. Secara historis, saat itu muncul perdebatan, hangat baik secara akademis maupun  sosial-kemasyarakatan  terkait  siapa  sesungguhnya  yang  pertama  kali  menyampaikan gagasan Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang BPUPKI pada 29 Mei-1 Juni 1945.
Secara  umum,  pandapat  akademisi  dan  masyarakat  terpolarisasi  atau  mengkerucut  menjadi dua pendapat yang bertentangan. Ada kelompok yang berpandangan, bahwa orang yang pertama kali  mengusulkan  dan  mengajukan  Pancasila  sebagai  dasar  negara  adalah  Ir.  Soekarno  melalui pidatonya 1 Juni 1945 dihadapan peserta Sidang BPUPKI. Di lain pihak terdapat kelompok masyarakat yang berpendapat, bahwa Mr. Muh. Yamin lah yang untuk pertama kali mengusulkan dan memajukan rumusan yang mirip dengan rumusan Pancasila yang sekarang berlaku. Melalui pidatonya, Mr. Muh. Yamin secara panjang lebar yang disampaikannya pada 29 Mei 1945. Kisruh itu ternyata menjadi dalih manipulatif pemerintah untuk meniadakan dan menghapuskan peringatan atau perayaan Pidato Ir. Soekarno 1 Juni 1945.
Ketimbang memperingati Pidato Soekarno 1 Juni 1945, Presiden Soeharto lebih tertarik untuk menyemarakan  1  Oktober  sebagai  Hari  Kesaktian  Pancasila.  Motivasi  Presiden  Soeharto  lebih memilih  merayakan  Hari  Kesaktian  Pancasila  adalah  untuk  mengingatkan  rakyat  akan  kekejaman Partai Komunis Indonesia yang melancarkan kudeta berdarah terhadap pemerintah yang sah. Aksi subversif (pemberontakan) Partai Komunis Indonesia (PKI) adalah bertujuan mengganti Dasar Negara Pancasila dengan Ideologi Komunis (Santika, 2020). Dengan demikian, di era kepemimpinan Presiden Soeharto,  1  Juni  bukan  lagi  menjadi  tanggal  istimewa,  karena  seolah-olah  digeser  dan  digantikan dengan  1  Oktober  sebagai  tanggal  penanda  kemenangan  Pancasila  melawan  PKI  yang  berpaham komunisme.
Runtuhnya  oligarki  kekuasaan  Presiden  Soeharto,  tidak  dengan  serta  merta  mampu menghadirkan secercah harapan baru bagi kebangkitan Pancasila (Santika, 2020). Karena lengsernya Presiden Soeharto dari panggung politik Indonesia bukan berarti vitalitas Pancasila semakin perkasa. Pancasila justru kian lemah dan meredup ditutupi oleh hingar bingar politik. Euforia demokratisasi yang mengusung kebebasan dengan konsep hak asasi di Indonesia tanpa disadari telah menyudutkan Pancasila dari segala arah. Kelamnya masa lalu Pancasila di bawah asuhan Presiden Soeharto telah menggiring  dan  mengarahkan  bangsa  ini  untuk  menafikan  kehebatan  atau  kesaktian  ideologinya sendiri.  Sebagian  masyarakat  memandang  sinis  Pancasila,  karena  dituding  sebagai  simbol  otoriter Presiden Soeharto. Pancasila di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto secara manipulatif  selalu dijadikan stampel kekuasaan (power stamp) untuk menjustifikasi perilakunya yang syarat atau identik dengan pengekangan dan kekerasan politik.
Pasca reformasi bergulir Pancasila harus menanggung beban dan dosa masa lalu yang diperbuat Presiden Soeharto. Pancasila yang pada masa Orde Baru sempat memenuhi hati dan ruang publik, kini  tidak  lagi  mendapat  posisi  atau  kedudukan  yang  layak  dalam  kehidupan  bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Santika, 2017). Pancasila mendadak hilang dari wacana publik. Jangankan merayakan  1  Juni  sebagai  Hari  Lahir  Pancasila,  hanya  sekedar  menyebut  Pancasila  saja,  penjabat negara  mulai  alergi  dan  amnesia.  Berbeda  sekali  saat  Presiden  Soeharto  belum  terjungkir  dari panggung  kekuasaan,  Pancasila  selalu  dielu-elukan,  dipuji-puji,  dan  diagung-agung  pada  setiap kegiatan  kenegaraan,  mimbar  politik,  orasi  ilmiah  dan  sebagainya.  Kini  Pancasila  sendirian ditinggalkan dalam sebuah lorong sunyi yang jauh dari keramaian (Kartika, 2015)
Memperhatikan  kondisi  Pancasila  yang  kurang  terurus  dan  terlantar  itu,  tidak  sedikit  tokoh bangsa yang merasa perihatin. Mereka pun tidak tinggal diam, melainkan tergerak hati dan pikirannya untuk  mengembalikan  kejayaan  Pancasila.  Memposisikan  kembali  Pancasila  dalam  setiap  kegiatan seremonial kenegaraan adalah usaha terbaik yang harus dilakukan. Perjuangan untuk menetapkan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila adalah prioritas yang harus dicapai. Bahkan peringatan Hari Lahir Pancasila  tidak  cukup  hanya  sekedar  pengakuan  yang  bersifat  sosiologis-politis.  Melainkan pengakuan  itu  harus  dituangkan  dalam  bentuk  yuridis-formal,  misalnya  saja  dengan  keputusan Presiden Indonesia.
Berdasarkan  imformasi  yang  berhasil  dihimpun  dari  berbagai  sumber,  baik  itu  media  massa cetak  maupun  online,  tokoh  bangsa  yang  paling  getol  memperjuangkan  1  Juni  sebagai  Hari  Lahir Pancasila  adalah  Presiden  Kelima  Indonesia,  yaitu  Megawati  Soekarno  Putri  bersama  kendaraan politik yang didirikannya, yaitu PDI-P. Hal itu sesuai dengan ideologi partai PDI-P yang mengelaborasi ide,  gagasan,  perjuangan  dan  cita-cita  luhur  Ir.  Soekarno.  Dalam  beberapa  kesempatannya,  tanpa malu-malu Megawati Soekarno Putri dan PDI-P mengutarakan keinginannya untuk memformalisasi 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila dan Hari Libur Nasional.
Apabila  ditelusuri  kembali  jejak  historisnya,  terutama  di  era  pemerintahan  Susilo  Bambang Yudhoyono  sebenarnya  sudah  muncul  usulan  agar  peringatan  Hari  Lahir  Pancasila  setiap  1  Juni ditetapkan menjadi hari libur nasional. Dalam berbagai kesempatannya, usulan itu dikumandangkan
I Gusti Ngurah Santika. Tinjauan Historis Terhadap KEPPRES NO. 24 Tahun 2016 Tentang HariI Lahir Pancasila
oleh  PDI-P.  Mengingat  Hari  Lahir  Pancasila  adalah  salah  satu  tonggak  bersejarah  yang  dipandang sangat monumental bagi bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarno Putri begitu getol mengusulkan supaya  1 Juni ditetapkan sebagai hari libur nasional.
Selain Megawati Soekarno Putri dengan PDI-P, masih terdapat tokoh bangsa lainnya yang ikut memperjuangkan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila. Adalah Taufiq Kiemas, yang saat menjadi Ketua MPR, pernah mengirim surat secara resmi ke Presiden SBY. Dengan tegas, selaku Ketua MPR Taufiq Kiemas  meminta  Pemerintah  untuk  menetapkan  1  Juni  sebagai  Hari  Lahir  Pancasila.  Namun permintaan tersebut tidak dipenuhi SBY dengan alasan banyak pihak yang berkeberatan.
Salah satu tokoh nasional yang merasa keberatan dan menolak keras terkait rencana penetapan Hari Lahir Pancasila adalah AM Fatwa. Protes itu dilayangkannya dengan resmi kepada Presiden SBY. Bahkan surat tersebut mengandung sebuah tekanan politis yaitu ancaman pengerahan masa besar- besaran  yang  mengatasnamakan  Umat  Islam.  Meskipun  Presiden  SBY  menolak  permintaan  untuk memutuskan/menetapkan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila, bukan berarti dapat mematahkan dan menyurutkan perjuangan berbagai pihak. Kemudian melalui kewenangannya, Taufiq Kiemas ketika menjadi Ketua MPR mengadakan peringatan Pidato Bung Karno 1 Juni. Perayaan tersebut pun lahir dari  hasil  kompromi  politik  dari  berbagai  pihak.  Jadi  acara  seremonial  kenegaraan  1  Juni  di  era Pemerintahan  SBY  bukan  lah  bermaksud  merayakan  Hari  Lahir  Pancasila,  melainkan  untuk memperingati dan merayakan pidato lahirnya Pancasila Ir. Soekarno.
Perjuangan tiada lelah berbagai pihak untuk menjadikan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila baru berjalan  dengan  mulus  pada  masa  Pemerintahan  Presiden  Jokowi.  Walau  sebelum  keluarnya keputusan Pemerintah secara final, sempat terjadi insiden tarik ulur menyangkut Hari Lahir Pancasila. Untuk meredam polemik yang muncul, Pemerintah pun sudah menjalankan strategi berupa lobi-lobi politik ke berbagai pihak. Namun pada awalnya sempat beredar imformasi yang isinya simpang siur bahwa  penetapan  1  Juni  sebagai  Hari  Lahir  Pancasila  batal  dilakukan  Pemerintah.  Padahal  banyak pihak  sudah  mengetahui,  bahwa  rancangan  ataupun  draf  penetapan  tersebut  sudah  lama dipersiapkan oleh Pemerintah. Tetapi setelah melalui lika-liku politik yang panjang, Presiden Jokowi dengan penuh keyakinan pada akhirnya mengeluarkan Keppres No. 24 Tahun 2006 tentang Hari Lahir Pancasila.
Sejak keluarnya Keppres No. 24 Tahun 2006 secara yuridis-formal bangsa Indonesia mengakui dan menerima 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila. Bahkan dalam salah satu ketentuannya Pemerintah mengajak  seluruh  komponen  bangsa  bersama-sama  merayakan  dan  memperingati  Hari  Lahir Pancasila setiap tanggal 1 Juni. Lebih daripada itu, sebagai bentuk penghormatan paling tinggi maka 1  Juni  tidak  hanya  diputuskan  sebagai  Hari  Lahir  Pancasila  tetapi  juga  disertai  dengan  penetapan sebagai Hari Libur Nasional.
Tinjauan Historis Terhadap Keppres 24 Tahun 2016.
Dapat diprediksi sejak semula, bahwa keluarnya Keppres No. 24 Tahun 2016
siklus meliputi perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Siklus ini berlanjut dan akan dihentikan jika sesuai degnan kebutuhan dan dirasa sudah cukup. tentang Hari Lahir Pancasila akan memantik atau memicu kontroversi di tengah-tengah masyarakat. Meski pada dasarnya banyak pihak yang  menyambut  keputusan  tersebut  dengan  suka  cita.  Tetapi  tidak  sedikit  yang  merasa  kecewa dengan  penetapan  1  Juni  sebagai  Hari  Lahir  Pancasila.  Oleh  karena  itu,  Keppres  tersebut  perlulah ditinjau secara historis apakah dapat diterima dari logika kritis.
Untuk mendapat sebuah kesimpulan yang dapat diterima dan disepakati semua pihak, maka mau tidak mau, penelusuran jejak sejarah perumusan dasar negara mulai dari Sidang BPUPKI (29 Mei- 1  Juni)  hingga  penetapannya  pada  18  Agustus  1945  dalam  Sidang  PPKI  harus  dilakukan.  Tinjauan historis dengan logika kritis akan digunakan sebagai bahan kajian untuk menilai Keppres No. 24 Tahun
2016 Tentang Hari Lahir Pancasila. Pada masa Sidang BPUPKI the  founding father mengemukakan pemikiran  dan  gagasannya  tentang  dasar  negara  yang  paling  cocok  bagi  Indonesia  merdeka.  Tiga tokoh bangsa yang tercatat tampil memukau menyampaikan rumusan dasar negara pada periode 29 Mei-1  Juni  1945  adalah  Muh.  Yamin  (29  Mei),  Prof.  Soepomo  (31  Mei),  dan  Ir.  Soekarno  (1  Juni). Setelah Muh. Yamin dan Prof. Soepomo menyampaikan pidatonya, maka tibalah giliran Ir. Soekarno yang menutup persidangan BPUPKI dengan ide atau pemikiran dasar negaranya yang hebat (Kartika & Uru, 2019). Rumusan dasar negara Ir. Soekarno yang disampaikan pada 1 Juni 1945, yaitu.
1. Kebangsaan Indonesia;
2. Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan;
3. Mufakat atau Demokrasi;
4. Kesejahteraan Sosial;
5. Ketuhanan Yang Berkebudayaan (Hardinanto, 2017).
Oleh Ir. Soekarno rumusan dasar negara itu diberi nama Pancasila. Untuk penamaan Pancasila menurut  Ir.  Soekarno  adalah  sesuai  dengan  petunjuk  dan  saran  yang  diberikan  salah  seorang temannya  yang  ahli  bahasa.  Hingga  kini  masih  menjadi  misteri  yang  belum  terpecahkan  siapakah gerangan teman Ir. Soekarno yang dimaksud. Banyak pihak menduga, bahwa teman ahli bahasa yang dimaksud  adalah  Muh.  Yamin.  Rumusan  Pancasila  Ir.  Soekarno  inilah  yang  diterima  BPUPKI  untuk digunakan sebagai pedoman dalam membahas dasar negara selanjutnya.
Karena belum mendapat kesapakatan, maka dibentuklah sebuah panitia kecil yang berjumlah sembilan  sehingga  sangat  populer  disebut  Panitia  Sembilan.  Menyangkut  tugas  pokok  Panitia Sembilan adalah mencari dan menemukan modus vivendi atas perbedaan dasar negara yang muncul dalam Sidang BPUPKI. Ternyata perbedaan ideologis di BPUPKI merembes dalam Panitia Sembilan. Muncul pandangan berbeda antara golongan Islam dengan golongan nasionalis mengenai hubungan negara  dengan  agama  dalam  rumusan  dasar  negara  (Santika,  Purnawijaya,  et  al.,  2019).  Hasil pergulatan  politik  antara  dua  kelompok  itu  melahirkan  sebuah  kompromi  dalam  bentuk  Piagam Jakarta yang ditanda tangani pada 22 Juni 1945. Adapun rumusan dasar negara hasil kerja Panitia Sembilan terdiri atas:
1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya;
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab;
3. Persatuan Indonesia;
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyaratan perwakilan;
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Setelah kemerdekaan diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, Indonesia masih belum memiliki alat kelengkapan negara. Dasar negara Indonesia merdeka menjadi permasalahan yang krusial saat itu.  Bahkan  Sidang  PPKI  sempat  tertunda  dan  molor  akibat  masih  terjadi  tarik  menarik  mengenai dasar negara Indonesia. Sebab rencana PPKI untuk mengesahkan rumusan dasar negara hasil kerja Panitia Sembilan memperoleh penolakan dari masyarakat Indonesia timur.  Karena rumusan dasar negara  itu  dianggap  mengistimewakan  golongan  agama  tertentu.  Jika  tuntutan  tersebut  tidak dipenuhi, maka mereka tidak bersedia bergabung dengan negara yang akan dibentuk. Melihat konflik yang  mengancam  persatuan  di  depan  mata,  lobi-lobi  politik  terhadap  kelompok  Islam  pun  segera dilakukan  Moh.  Hatta.  Hal  itu  dimaksudkan  untuk  memperkuat  semangat  persatuan  yang  baru dibangun  dalam  sebuah  negara  merdeka.  Dengan  mengatasnamakan  persatuan,  Moh.  Hatta meminta kelompok Islam legowo dan menerima dengan ikhlas tuntutan masyarakat Indonesia timur. Oleh karena itulah permintaan Moh. Hatta untuk mencoret ”dengan kewajiban menjalankan syariat
I Gusti Ngurah Santika. Tinjauan Historis Terhadap KEPPRES NO. 24 Tahun 2016 Tentang HariI Lahir Pancasila
Islam  bagi  pemeluk-pemeluknya”  dalam  dasar  negara  akhirnya  diterima  dan  disepakati  kelompok Islam  (Santika,  Sujana,  et  al.,  2019).  Dengan  didasari  semangat  persatuan,  PPKI  akhirnya  berhasil mengesahkan UUD 1945 (Santika, 2019), yang di dalamnya memuat rumusan dasar negara Pancasila. Rumusan dasar negara Pancasila hasil kerja PPKI terdiri atas:
1. Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab;
3. Persatuan Indonesia;
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyaratan perwakilan;
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Kalau ditinjau dari perspektif historis komparatif dengan pendekatan logika kritis akan tampak jelas, bahwa ”nama” Pancasila sebagai dasar negara memang benar secara resmi lahir pada 1 Juni 1945, sehingga tidak salah jika tanggal tersebut ditetapkan dan diputuskan dalam Keppres No. 24 Tahun 2016 sebagai Hari Lahir Pancasila. Artinya hari lahir yang dimaksud dalam Keppres itu lebih mengacu kepada Pancasila sebagai penamaan. Mengingat apabila ditinjau dari segi isinya, Pancasila yang diusulkan oleh Ir. Soekarno dalam Sidang BPUPKI sebagai dasar negara melalui pidatonya pada 1 Juni 1945 berbeda sekali dengan Pancasila yang disahkan PPKI 18 Agustus 1945 dan berlaku secara resmi sekarang ini. Belum lagi kalau dilihat dari segi susunan dan rumusan dasar negara Ir. Soekarno yang memposisikan Ketuhanan sebagai sila kelima.
Berarti  sejak  kelahirannya  pada  1  Juni  1945,  Pancasila  mengalami  perkembangan  hingga menghasilkan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 oleh Panitia Sembilan dan disepakati menjadi rumusan final pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI. Dengan demikian, rumusan Pancasila sejak tanggal  1  Juni  1945  yang  dipidatokan  Ir.  Soekarno,  rumusan  Piagam  Jakarta  tanggal  22  Juni  1945 hingga rumusan final tanggal 18 Agustus 1945 adalah satu kesatuan proses lahirnya Pancasila sebagai dasar negara (Sila et al., 2020).
Dapat disimpulkan, bahwa Pancasila yang rumusannya secara utuh berlaku hingga sekarang ini bukanlah usul Ir. Soekarno seorang. Karena sejak pertama kali dipidatokan, rumusan Pancasila banyak mengalami  perkembangan  yang  signifikan.  Meskipun  memang  harus  diakui,  bahwa  Ir.  Soekarno berkontribusi dan berjasa besar dalam membidani lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Dengan demikian, Hari Lahir Pancasila sebagai dimaksud Keppres No. 24 Tahun 2016 adalah lebih tertuju dari segi penamaannya yang pertama kali diperkenalkan oleh Ir. Soekarno melalui pidatonya dalam Sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945.
Alasan Dan Motivasi Presiden Jokowi Menerbitkan Keppres No. 24 Tahun 2016.
Untuk  mengetahui  alasan  dan  motivasi  Presiden  Jokowi  1  Juni  sebagai  Hari  Lahir  Pancasila dapat  dicermati  pada  bagian  pertimbangan  Keppres  No.  24  Tahun  2016.  Pada  bagian  butir  a dinyatakan, bahwa Pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara Republik Indonesia harus diketahui asal-  usulnya  oleh  bangsa  Indonesia  dari  waktu  ke  waktu  dan  dari  generasi  ke  generasi,  sehingga kelestariannya dan kelanggengan Pancasila senantiasa diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Menarik  sekali  untuk  dipahami  bagian  kalimat  dalam  pertimbangan  Keppres  itu.  Karena  di dalamnya  memuat  kalimat  harus  diketahui  asal-usul  Pancasila  sebagai  dasar  dan  ideologi  negara Indonesia. Apakah yang dimaksud dengan asal-usul dalam pertimbangan Keppres tersebut. Dalam Kamus Besar, kata asal-usul berarti:
1. Asal keturunan: silsilah; susur galur (arti)
Contoh:
Kalau dilihat dari-nya, dia masih keturunan Raja Mataram;
2. Cerita (secara urut dari awal sampai terjadinya suatu peristwa); riwayat; (arti)
3. Yang menjadi sebab-sebabnya (tentang suatu peristiwa atau kejadian); sebab mulanya; (arti).
4. Silsilah: urutan keturunan; asal mula; (arti).
Jadi asal-usul yang dimaksud dalam pertimbangan Keppres No. 24 Tahun 2016 lebih mengarah kepada rangkaian peristiwa historis yang mengisahkan perjuangan luhur the founding father dalam menggali, merumuskan, dan menetapkan Pancasila menjadi dasar negara Indonesia. Melalui Keppres itu, Presiden Jokowi secara tidak langsung ingin mengajak bangsa Indonesia mengerti dan memahami secara utuh tentang Hari Lahir Pancasila dengan jalan mengikuti alur sejarah perumusan Pancasila secara urut mulai dari Sidang BPUPKI, Panitia Kecil (Panitia Sembilan) hingga ditetapkan PPKI sebagai dasar dan ideologi negara. Dengan menyelami dan mendalami kisah perjalanan tokoh bangsa dalam menggali, merumuskan, dan menetapkan dasar negara mulai dari 29 Mei 1945 sampai 18 Agustus 1945 secara holistik, rakyat Indonesia akan mengetahui asal-usul kelahiran Pancasila sebenarnya.
Asal-usul kelahiran Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Indonesia harus dipelihara dan diwariskan  kepada  generasi  penerus  bangsa.  Mereka  harus  mengetahui  bagaimana  beratnya tantangan; hambatan; yang dilalui pendiri bangsa dalam menggali, merumuskan, dan menetapkan Pancasila  sebagai  fondasi  sekaligus  neraca  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara (Santika, 2018). Dengan mengetahui sejarah asal-usul dasar negara dan ideologi, paling tidak tumbuh sebuah harapan baru, bahwa generasi muda akan merasa memiliki dan lebih menghargai Pancasila sebagai titik kulminasi perjuangan luhur the founding father dalam mendirikan negara.
Disamping  itu  pengetahuan  mendalam  menyangkut  asal-usul  Pancasila,  setidaknya  mampu menghindarkan  generasi  muda  dari  perdebatan  dan  pertentangan  ideologi  secara  konseptual. Dengan pemahaman yang baik terhadap asal-usulnya, generasi muda akan jauh lebih mudah dalam melestarikan  dan  melanggengkan  Pancasila  melalui  aktulisasi  di  kehidupannya.  Pancasila  sebagai ideologi dan dasar negara tidak mungkin bertahan apabila terus-menerus diposisikan sebagai sumber konflik.  Dengan  keluarnya  Keppres  No.  24  Tahun  2016  sudah  saatnya  Pancasila  diamalkan  dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena hanya dengan pengamalan, Pancasila dapat lestari dan langgeng. Akan tetapi keinginan untuk mengamalkan Pancasila barulah muncul bila generasi  muda  benar-benar  memiliki  modal  pengetahuan  menyangkut  asal-usul/identitas ideologinya tersebut.
Terbitnya  Keppres  No.  24  Tahun  2016  menandakan  Presiden  Jokowi  menghendaki  bangsa Indonesia keluar dan terbebas dari perdebatan ideologis, terutama menyangkut asal-usul Pancasila. Dengan begitu di masa depan bangsa Indonesia tidak perlu lagi membuang-buang waktu (wasting time) untuk mempersoalkan kapan dan siapa yang melahirkan Pancasila, melainkan lebih berfokus pada upaya implementasi dan aktualisasinya di lapangan kenegaraan. Karena dengan pengamalannya dalam kehidupan bernegara, Pancasila akan membudaya melalui perilaku generasi penerus bangsa. Dengan  demikian,  dapat  dipastikan  Pancasila  akan  tetap  lestari  dan  langgeng  sebagai  dasar  dan ideologi negara Indonesia.

## Simpulan
Perayaan  pidato  lahirnya  Pancasila  pernah  diperingati  dan  dirayakan  pada  masa  Soekarno dilarang  di  bawah  kepemimpinan  Presiden  Soeharto  dengan  dalih  terjadi  kontroversi  siapa  yang pertama  kali  mengusulkan  Pancasila  sebagai  dasar  negara  dalam  Sidang  BPUPKI.  Pasca  reformasi, terutama  di  era  Pemerintahan  SBY,  muncul  usulan  dari  berbagai  pihak  supaya  1  Juni  diperingati
I Gusti Ngurah Santika. Tinjauan Historis Terhadap KEPPRES NO. 24 Tahun 2016 Tentang HariI Lahir Pancasila
sebagai Hari Lahir Pancasila. Tidak kurang dari Megawati Soekarno Putri, PDI-P, dan Taufiq Kiemas yang  meminta  Presiden  SBY  untuk  menetapkan  1  Juni  sebagai  Hari  Lahir  Pancasila.  Sayang  sekali permintaan tersebut ditolak Presiden SBY dengan alasan banyak yang menentangnya.
Barulah di bawah Presiden Jokowi, perjuangan berbagai pihak supaya 1 Juni diputuskan dan ditetapkan sebagai Hari Lahir Pancasila berhasil diwujudkan. Walau sudah dapat dipastikan, bahwa keputusan  Presiden  Jokowi  tersebut  akan  melahirkan  dan  menuai  kontoversi  di  masyarakat.  Jika ditinjau dalam perspektif historis komparatif dengan menggunakan logika kritis, maka Keppres No. 24  Tahun  2016,  menetapkan  1  Juni  sebagai  Hari  Lahir  Pancasila  tidaklah  keliru.  Apalagi  Keppres tersebut  berpatokan  pada  pidato  Ir.  Soekarno  1  Juni  1945  yang  untuk  pertama  kali  mengusulkan ”nama” Pancasila sebagai dasar negara Indonesia di Sidang BPUPKI. Keppres tersebut menilai Pidato Ir. Soekarno memiliki andil yang sangat besar pada saat perumusan dan penetapan Pancasila, baik dalam Panitia Sembilan maupun PPKI.
Beberapa alasan dan motivasi utama Presiden Jokowi untuk menetapkan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila supaya bangsa Indonesia mengetahui asal-usul Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara.  Sehingga    generasi  penerus  bangsa  mampu  menghargai  beratnya  perjuangan  Soekarno beserta  the  founding  father  lainnya  dalam  menggali,  merumuskan,  dan  menetapkan  Pancasila.  Di samping  itu,  Presiden  Jokowi  menghendaki  Keppres  ini  mampu  menghentikan  polemik  yang berkembang di masyarakat mengenai asal-usul Pancasila. Karena aktualisasi atau pengamalan adalah jalan untuk melestarikan dan melanggengkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara.

## Saran
Adapun  saran  yang  dapat  disampaikan  melalui  penelitian  ini  adalah  perlu  adanya pengungkapan motif politik dibalik lahirnya Keppres No. 24 Tahun 2016 Tentang Hari Lahir Pancasila. Karena  dengan  ketahuinya  motif  politik  di  balik  keluarnya  penetapan  1  Juni  sebagai  Hari  Lahir Pancasila, rakyat Indonesia dapat menilai lebih obyektif lagi apakah keputusan yang dibuat Presiden Jokowi melalui Keppres No. 24 Tahun 2016 sudah tepat atau keliru. Meningat penelitian ini hanyalah tinjauan historis yang lebih didasarkan pada logika kritis.

## Referensi
Hardinanto,  A.  (2017).  Autentisitas  Sumber  Sejarah  Pancasila  Dalam  Masa  Sidang  Pertama  Badan Untuk Menyelidiki Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Tanggal 29 Mei-1 Juni1945. Veritas et Justitia, 3(1), 43–64. https://doi.org/10.25123
Kartika, I. M. (2015). Nilai-Nilai Pancasila Dalam Membangun Etika Politik Di Indonesia. Jurnal Kajian
Pendidikan Widya Accarya FIKP Universitas Dwijwndra, 4(1).
http://ejournal.undwi.ac.id/index.php/widyaaccarya/article/view/444
Kartika, I. M., & Uru, Y. B. (2019).
Hardinanto,  A.  (2017).  Autentisitas  Sumber  Sejarah  Pancasila  Dalam  Masa  Sidang  Pertama Badan Untuk Menyelidiki Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Tanggal 29 Mei-1 Juni1945. Veritas et Justitia, 3(1), 43–64. https://doi.org/10.25123
Kartika, I. M. (2015). Nilai-Nilai Pancasila Dalam Membangun Etika Politik Di Indonesia. Jurnal Kajian
Pendidikan Widya Accarya FIKP Universitas Dwijwndra, 4(1). http://ejournal.undwi.ac.id/index.php/widyaaccarya/article/view/444
Kartika, I. M., & Uru, Y. B. (2019). Pengembangan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kegiatan Berorganisasi Di Sma Dwijendra Denpasar Tahun Pelajaran 2017/2018. SEMINAR NASIONAL 1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN Singaraja, 5 Oktober 2019, 174–184.
Novianto, A., & Mustadi, A. (2015). Analisis Buku Teks Muatan Tematik Integratif, Scientific Approach,
Dan  Authentic  Assessment  Sekolah  Dasar.  Jurnal  Kependidikan:  Penelitian  Inovasi Pembelajaran, 45(1), 1–15. https://doi.org/10.21831/jk.v45i1.7181
Nuswantari,  &  Rachman,  Y.  F.  (2020).  Penguatan  Pancasila  Sebagai  The  Living  Ideology  Melalui Revitalisasi  Pembelajaran  Pancasila  Di  Era  Disrupsi.  Citizenship  Jurnal  Pancasila  Dan Kewarganegaraan, 8(2), 109–119. http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/citizenship
Santika,  I.  G.  N.  (2017).  Kepala  Sekolah  Dalam  Konsep  Kepemimpinan  Pendidikan:  Suatu  Kajian Teoritis. Widya Accarya, 7 (1). http://103.39.12.42/index.php/widyaaccarya/article/view/898
Santika,  I.  G.  N.  (2018).  Memperkuat  Pancasila  Melalui  Pergub  No.  79  Tahun  2018  Dalam Menanggulangi Pengikisan Budaya Di Era Revolusi Industri 4.0. Eminar Nasional Inovasi Dalam Penelitian Sains, Teknologi Dan Humaniora-InoBali, 79, 981–990.
Santika, I. G. N. (2018b). Strategi Meningkatkan Kualitas SDM Masyarakat Desa Padangsambian Kaja Melalui  Pendidikan  Karakter  Berbasiskan  Kepedulian  Lingkungan  Untuk  Membebaskannya Dari Bencana Banjir. Widya Accarya, 9 (1).
Santika, I. G. N. (2019). Presidensialisme Dan Problematika Mekanisme Impeachment Presiden Dan / Atau Wakil Presiden Berdasarkan UUD 1945 Pasca Perubahan ( Perspektif Pergulatan Hukum Dan Politik ). Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial, 5 (1), 23–34. http://dx.doi.org/10.23887/jiis.v5i1.18777
Santika, I. G. N. (2020). Menelisik Akar Kegaduhan Bangsa Indonesia Pasca Disetujuinya Hasil Revisi UU  KPK  Dalam  Perspektif  Pancasila.  Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Sosial,  6  (1),  26–36. https://doi.org/10.23887/jiis.v6i1.25001
Santika, I. G. N. (2020). Menggali dan Menemukan Roh Pancasila Secara Kontekstual. Jawa Tengah:
Lakeisha.
Santika,  I.  G.  N.,  Purnawijaya,  I.  P.  E.,  &  Sujana,  I.  G.  (2019).  Membangun  Kualitas  Sistem  Politik Demokrasi  Indonesia  Melalui  Pemilu  Dalam  Perspektif  Integrasi  Bangsa  Dengan Berorientasikan  Roh  Ideologi  Pancasila.  Seminar  Nasional  Hukum  Dan  Kewarganegaraan,  1 (1), 74–85. https://eproceeding.undiksha.ac.id/index.php/semnashk/article/view/1665
Santika,  I.  G.  N.,  Sujana,  G.,  &  Winaya,  M.  A.  (2019).  Membangun  Kesadaran  Integratif  Bangsa Indonesia  Melalui  Refleksi  Perjalanan  Historis  Pancasila  Dalam  Perspektif  Konflik  Ideologis.
Journal of Etika Demokrasi (JED), 4 (2), 89–98.
https://doi.org/https://doi.org/10.26618/jed.v4i2.2391
Sila, I. M., Purana, I. M., & Awa, A. R. B. (2020). Penerapan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pelaksanaan Upacara  Adat  Purung  Ta  Kadonga  Ratu  Pada  Masyarakat  Desa  Makatakeri  Kecamatan Katikutana Kabupaten Sumba Tengah Provinsi Nusa TenggaraTimur (NTT). Widya Accarya, 11 (1), 84–96.