## Jurnal Bisnis dan Ekonomi
https://www.unisbank.ac.id/ojs ; email:jbe@edu.unisbank.ac.id

## Model Tata Kelola Institusi Terkait Pendanaan, Pembiayaan, dan Pengelolaan Infrastruktur Air di Provinsi Jawa Tengah Indonesia
Deni Ramdani Muhamad Wahyudi
Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar, Magelang 56116, Indonesia,
Info Artikel A b s t r a c t Sejarah Artikel: Diterima: 8 Oktober  2019 Disetujui: 4 Dsember 2019 Keywords:  Pendanaan,  tata kelola  air,  Public  Private Partnership (PPP) Institutional governance and infrastructure reform combined with the policy package constitute  a  restructuring  of  private  public  partnerships.  The  challenges  of institutional and water governance as a form of innovation answer the challenges of an  increasingly  competitive  market,  the  needs  of  consumers,  and  investors.  A sluggish  investment  climate  will  turn  into  a  prospectus  with  a  comprehensive funding  model  that  meets  the  challenges  faced  by  current  and  growing  imbalances. The  results  of  the  study  identified  a  governance  model  for  funding,  financing  and developing  infrastructure  projects  in  the  province  of  Central  Java,  innovation  in funding   models   as   a   hybrid   model   with   Public   Private   Partnership   (PPP) partnerships for future water management and development that can consolidate the water  resources  of  the  provinces  of  Central  Java  and  nationally,  infrastructure functions  and  capabilities  are  the  foundation  for  the  establishment  of  water  supply services.

## A b s t r a k
Tata  kelola  institusi  dan  reformasi  infrastruktur  yang  tergabung  dengan  paket kebijakan  merupakan  suatu  restrukturisasi  kemitraan  publik  swasta.  Tantangan kelembagaan dan tata kelola air ini sebagai bentuk inovasi menjawab tantangan pasar yang  semakin  kompetitif,  kebutuhan  konsumen,  dan  investor.  Iklim  investasi  yang lesu  akan  berubah  menjadi  prospektus  dengan  model  pendanaan  yang  komprehensif sehingga  memenuhi  tantangan  yang  dihadapi  oleh  ketidakseimbangan  saat  ini  dan terus  berkembang.  Hasil  penelitian  mengidentifikasi  model  tata  kelola  untuk pendanaan,  pembiayaan,  dan  pengembangan  proyek  infrastruktur  di  provinsi  Jawa Tengah,  inovasi  model  pendanaan  sebagai  model  hibrida  dengan  kemitraan  Public Private Partnership (PPP) untuk pengelolaan dan pengembangan air di masa depan yang dapat mengkosolidasikan  sumber  daya air provinsi Jawa Tengah dan nasional, fungsi dan kemampuan infrastruktur sebagai landasan kemapanan layanan penyedia air.
 Corresponding Author:
Deni Ramdani E-mail:
deni.ramdani@untidar.ac.id ISSN (print): 1412-3126 ISSN (online): 2655-3066
Model Tata Kelola Institusi Terkait Pendanaan, Pembiayaan, dan Pengelolaan IInfrastruktur Air di Provinsi Jawa Tengah Indonesia Deni Ramdani 1 , Muhamad Wahyudi 2

## PENDAHULUAN
Banyak negara berkembang
membutuhkan infrastruktur    air    untuk meningkatkan  produktivitas  mata  pencaharian warganya  serta  kualitas  hidup,  dan  indonesia tidak terkecuali. Meskipun ada banyak kendala dalam   infrastruktur    air faktor      yang menghambat salah satunya yaitu biaya proyek. Akses pembiayaan merupakan sumber kehidupan  infrastruktur  air,  maka  harus  ada pengemasan  model  pendanaan  untuk  setiap proyek  namun  biaya  infrastruktur  air  terus meningkat dimana Negara berkembang kurang dapat mengelola infrastruktur tersebut.
Dinas   Pengelolaan   Sumber   Daya   Air (PSDA)  Provinsi  Jawa  Tengah  dibentuk berdasarkan  peraturan  daerah  Provinsi  Jawa Tengah   Nomor   6   Tahun   2008   7   Juni   2008 tentang  organisasi  dan  tata  kerja  dinas  daerah Provinsi  Jawa  tengah.  Potensi  sumber  daya air di   Jawa   Tengah   meliputi   128   sungai   induk dengan  panjang  4116,89  km 2 ,  38  waduk,  172 embung,    dan  602   mata    air.    Potensi   air permukaan  65,812     Milyar    M 3 pertahun, meskipun    demikian   potensi  tersebut  baru dimanfaatkan  sekitar 20% yaitu  sebesar 12,786 Milyar  M 3 dan  yang  tidak  dimanfaatkan sebesar 53,03 Milyar M 3 .
Ketersediaan  dan  kualitas  air  di  Jawa Tengah cenderung fluktuatif, hal ini dipengaruhi  perubahan  iklim  global,  adanya perubahan    tata guna lahan yang mempengaruhi   ketersediaan   air   baku,   dan limbah  cair  maupun  padat  yang  berasal  dari pemukiman  maupun  industri  yang  berpotensi sebagai  pencemar.  Kondisi  sungai  cenderung menurun  dan  belum  sepenuhnya  dapat menampung  debit  air  di  musim  penghujan (RENSTRA PSDA, 2013)
Pengelolaan sumber daya air berkelanjutan  merupakan  suatu  terobosan untuk mengatasi masalah mendorong pembangunan  di  daerah  mulai  dari  kearifan budaya  lokal,  bersumber  dari    kebutuhan masyarakat  sehingga    menciptakan  kondisi yang  memungkinkan  untuk  mengembangkan potensi   daerah   unggulan.Dengan   perspektif
tersebut  maka  pengambil  keputusan  harus berorientasi pada    keinginan    publik berwawasan  regional  serta  melibatkan  instansi terkait.  Salah    satu  indikator  keberhasilan pengelolaan sumber   daya air       yaitu meningkatnya   tanggung    jawab    pemerintah daerah  serta    berkembangnya   kemampuan kemandirian   masyarakat   dalam   pengelolaan sumber  daya  air,dengan  demikian  diperlukan model  pendanaan  baru  dan  program  yang substansial   untuk   menyelesaikan masalah infrastruktur air dan sanitasi.
Kehadiran   lembaga   pemerintah   terus membentuk  dan  mempengaruhi  kondisi investasi di bidang infrastruktur meskipun juga peran swasta juga semakin tinggi. Di Indonesia bentuk partnership diatur   dalam   peraturan menteri pekerjaan umum No. 12/PRT/M/2010 Tahun  2010  tentang  pedoman  kerjasama pengembangan  pengelolaan  air Jo Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2005.Peningkatan tata kelola,  khususnya  di   instansi pemerintah membutuhkan  reformasi  yang  lebih  luas  dari lingkungan  eksternal  untuk  penyedia  layanan infrastruktur  air.Kompetensi  kelembagaan, kapasitas    dan    kinerja  merupakan    penentu dalam penyediaan dan pengelolaan air.
Penelitian  ini   menyajikan  model kerangka  kerja  kemitraan  publik-swasta  (PPP) untuk pendanaan dan    pembiayaan infrastruktur  layanan  air  di  tingkat  provinsi sampai  nasional.   Data   dikumpulkan dari berbagai     pemangku kepentingan,    yaitu lembaga   sektor   swasta   dan   publik   provinsi Jawa  Tengah,  lalu  diidentifikasi  melalui   tiga model  yaitu  model  penguasaan  penuh  oleh negara,  hibrida,  dan  swasta.  Dalam  model penguasaan  penuh  negara,  layanan  air  100% infrastruktur  didanai  dan  dimiliki   oleh pemerintah.
Pemerintah  adalah  pemain  utama dalam   investasi   infrastruktur   dan   inefisiensi dalam  sistem  manajemen    pengeluaran  publik yang   merugikan,   misal;   ada   masalah   yang signifikan  dalam  pengeluaran anggaran infrastruktur.    Model privat yang memanfaatkan   potensi   signifikan   bagi   pasar modal    untuk  membiayai    infrastruktur   air, khususnya   pasar   obligasi,   bergantung   pada
penelitian  dan  pengembangan.  Investor  yang berfungsi  dengan  baik  dan  tepat akan  menjadi sumber    alami    pembiayaan    jangka    panjang untuk  infrastruktur    layanan  air  karena kewajiban  akan  cocok   dengan  jangka  waktu yang  lebih  lama  dari  proyek  infrastruktur  air. Sedangkan   model   hibrida   berada   di   tengah rantai  nilai  layanan  air, yaitu  kemitraan  antara pemerintah    dan    sektor    swasta.    Penggunaan kerangka  kerja  ini  sangat  penting   dalam memasukkan  sektor  swasta  untuk  pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur air.
Peneliti  akan  menganalisis  model  yang sesuai  dan  mengembangkan  model  pendanaan alternatif   untuk    perbaikan   infrastruktur pengelolaan  sumber  daya  air.Lebih  jauh  lagi dengan  menginvestigasi   model   pendanaan yang  relevan  tentang  ketersediaan  keuangan berkelanjutan untuk   pengembangan infrastruktur   air.   Kompetensi   kelembagaan, kapasitas    dan    kinerja  merupakan    penentu penting  dalam  penyediaan  dan  pengelolaan infrastruktur   air   (Saleth,   2005;   World   Bank, 2010;   Karar et   al., 2011;   van   Koppen   dan Schreiner, 2014).

## LANDASAN TEORI
Model  kemitraan  publik  swasta  yang terstruktur dengan baik untuk infrastruktur air dan   sanitasi   dapat   berhasil,   dengan   syarat terdapat   aliran   pendanaan   yang   memadai, model  kontrak  yang  sesuai  dan  semua kerangka kerja  dapat  diperhitungkan  (Moleke, 2000;   Bender   dan   Gibson,   2010;   dan   Matji, 2013).  Perencanaan keuangan yang efektif  dan penetapan  harga  untuk  sektor  air  memerlukan perpaduan  yang  tepat  dari  biaya  penggunaan air, tarif, hibah, dan transfer (Ruiters, 2013).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode kualitatif  digunakan  untuk  analisis  dan  model yang terlibat dalam penelitian ini berupa survei (kuisioner),  wawancara,  sesi  pengamatan,  sesi
kelompok,   dan  studi   kasus.Data  primer diperoleh dari hasil wawancara, survei, diskusi kelompok    dengan lembaga pendanaan, lembaga    pengelolaan     air, pemerintah daerah.Data   sekunder   dalam   penelitian   ini diperoleh  dari  laporan  yang  berkaitan  dengan lembaga  infrastruktur   air,   pendanaan  dan pembiayaan kegiatan.

## HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Institusi  dan    model    tata  kelola merupakan  dasar  pemikiran  dan  tantangan infrastruktur  yang  hadiruntuk  perbaikan  Jawa Tengah    sehingga terjaga    pertumbuhan ekonomi  secara  berkelanjutan,  daya  saing  dan peningkatan  produktivitas.  Karakter   bisnis model pendanaan      infrastruktur    air mengidentifikasi tiga kriteria model bisnis yang baik  untuk  memprediksi  efektifitas  untuk  tata kelola,  pengembangan     dan     pengelolaan infrastruktur   air.   Pilihan   yang   dibuat   saat merancang   model   bisnis   pendanaan   harus mampu mendorong organisasi untuk mencapai tujuannya.
Efektivitas    model   yang   baik  harus berkelanjutan  dan  efektif  seiring  berjalannya waktu. Infrastruktur air  bersifat  hirarki, hirarki berdasarkan  tingkat  nasional  ke  tingkat  lokal, reformasi  tata  kelola   dan   infrastruktur kemitraan    swasta (PPP), pembentukan regulator  independen,    dan    peningkatan kompetensi.Strategi  sumber  daya  air  nasional, untuk  memenuhi  peningkatan  permintaan  air, skala infrastruktur    sumber      daya   air membutuhkan  perhatian  sehubungan  dengan model kelembagaan dan tata kelola yang tepat. Tantangan pengelolaan infrastruktur air adalah pendanaan    komersial    untuk   infrastruktur ekonomi,  karena  saat  ini  PSDA  tidak  dapat mengumpulkan   dana   modal   langsung   dari sumber  komersial.  Kapasistas  dan  kredibilitas pembiayaan  dan  pengembangan  infrastruktur air   telah   dikembangkan   oleh   PSDA   dengan tujuan khusus.
Model Tata Kelola Institusi Terkait Pendanaan, Pembiayaan, dan Pengelolaan IInfrastruktur Air di Provinsi Jawa Tengah Indonesia Deni Ramdani 1 , Muhamad Wahyudi 2

## KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM : AIR DAN SANITASI ; PSDA DAN SANITASI
INFRASTRUKTUR ALAM (LINGKUNGAN) AGEN PELAKSANA (PDAM) PENGGUNA SUMBER DAYA AIR INFRASTUKTUR SUMBER DAYA AIR PSDA PROVINSI JATENG PENGGUNAAN AIR (CONTOH PERTANIAN, PEMBANGKIT LISTRIK, DSB ) INFRASTRUKTUR LAYANAN AIR BESAR PAPAN AIR DAN PENYEDIA LAYANAN AIR CURAH CURAH DOMESTIK, INDUSTRI, AIR PERTAMBANGA N LAYANAN AIR MINUM OTORITAS LAYANAN AIR (KOTA MADYA) PENGGUNA AIR DOMESTIK DAN INDUSTRI KOTA

## Gambar 1 Model Arus keuangan dan infrastruktur air di Provinsi Jawa Tengah
Institusi dan tantangan tata kelola diatas mengakibatkan  investasi  yang  tidak  memadai dan  jutaan  orang  provinsi  Jawa  Tengah  tidak memiliki   akses   ke   layanan   air   dan   sanitasi, yaitu;
1. Sektor air  dan  sanit    sangat  kurang dibiayai,  manajemen  yang buruk, dan tidak  ada investasi dalam   pemelihara- an. Ini  menyebabkan   kemunduran  dan keruntuhan infrastruktur di tingkat daerah.
2. Perencanaan  keuangan  dan  penetapan harga  yang  efektif  untuk  sector    air memerlukan    perpaduan  yang  tepat pendapatan  dari  biaya  penggunaan  air, tarif,  hibah,  dan transfer    yaitu pemulihan  biaya berkelanjutan.
 Pemulihan    biaya    penuh    dari    tarif, secara  teoritis  menjadi  solusi  yang ideal. Sebagai  contoh  Negara  yang  sangat miskin  dapat  mencapai  target  pemulihan biaya   untuk   investasi dalam   pasokan air.Peningkatan pendapatan  dari retribusi penggunaan  air  dan  tarif  membutuhkan pendekatan  yang  komprehensif  yang mencakup reformasi tingkat dan struktur tarif, tetapi   juga   meningkatkan   layanan dan menerapkan langkah-langkah perlindungan social.
 Biaya  penggunaan    air    dan    tarif harus memenuhi  tujuan  keuangan,  ekonomi, lingkungan,      dan      social  yang  berbeda yang beberapa di antaranyamungkinsaling bertentangan.  Karena  itu  tantangan  utama adalah  merancang  tarif  sedemikian  rupa sehingga keseimbangan yang tepat tercapai.
6. Institusi   air   yang   berfungsi   penuh dan relevan  serta  struktur  tata  kelola  untuk pendanaan  dan  aliran  dana dalam rantai nilai sector air dengan jaminan infrastruktur air ke semua konsumen.
7. Peningkatan   investasi,   peningkatan cepat dalam  kapasitas dan penggunaan kappa- sitas  yang  ada  dengan  lebih  baik. Menyediakan air secara berkelanjutan.
 PSDA  Jawa Tengah   tidak  menyediakan investasi  yang memadai    untuk    rehabi- litasi, penggantian,    dan pemeliharaan infrastruktur  layanan  air.  Berimbas  pada kondisi  rata-rata  asset  yang  semakin memburuk.  Ini  menimbulkan  anca-man signifikan  terhadap  keberlanjutan  infra- struktur  air      minum    di    masa    depan. Biaya  rehabilitasiakan  meningkat  jika investasi ini dibiarkan terlambat.

## Rantai nilai pengelolaan infrastruktur air
Kerangka kerja untuk model pendanaan infrastruktur  air  dirancang  untuk  memenuhi tantangan yang disajikan
oleh ketidakseimbangan  saat  ini  dan  terus  akan meningkat antara  pasokan dan  permintaan air. Selain itu    prinsip-prinsip    berikut    ini dipertimbangkan dalam desain atau perumusan  model    pendanaan   dari  hasil penelitian
1. Inklusi   ekonomi   dan   kemampuan untuk menyediakan  layanan  yang  terjangkau  dan subsidi silang harus ditingkatkan.
2. Manajemen  risiko  yang  terintegrasi    haru ada kemampuan untuk mening-katkan keuangan  untuk  proyek  komersial    Skala ekonomi  harus  dicapai.  Model    yang menjadi   acuan   untuk dipilih  tidak untuk bersaing  dengan  pemerintah  daerah  tetapi harus  sesuai  dengan  konstitusi  pemerintah dan meningkatkan pemberian layanan. 3. Harus ada kemampuan  untuk mena-rik  dan  mempertahankan  keteram- pilan yang  diperlukan untuk meng-operasikan dan memelihara infrastruktur.
4. Reformasi memungkinkan  PSDA  untuk bertanggung jawab atas seluruh rantai nilai.
5. Pendekatan yang berbeda diadopsi. Penerapan model pendanaan dan pembiayaan khusus untuk proyek pengembangan infrastruktur air spesifik, yaitu   model    pendanaan dan  pendanaan terpisah  untuk  layanan    air,    sanitasi, dan   sumber daya air.
Penelitian ini mengidentifikasi pendorong  utama  untuk  pembiayaan  dan pengembangan  infrastruktur  air  melalui lembaga air dan model tata kelola yang tepat di provinsi
Jawa Tengah. Ini    dapat dikelompokkan secara luas dalam tiga kategori, yaitu:
 Dampak  hirarki:  peningkatan akunta- bilitas  infrastruktur    air,  operasi  dan pemeliharaan, ketersediaan  dan   kualitas manajemen yang  lebih baik. (gambar 1-2)
2. Aliran    keuangan,    penetapan    harga  dan pengelolaan    air;  hambatan  untuk  investasi dalam  infrastruktur  air  dihilangkan  dengan mengadopsi pendekatan    yang disederhana- kan  untuk  disesuaikan  dengan  undang- undang  dan  proses  konsultasi  untuk mengelola  dan mempertahankan bisnis yang aman. (gambar 3-5)
Model Tata Kelola Institusi Terkait Pendanaan, Pembiayaan, dan Pengelolaan IInfrastruktur Air di Provinsi Jawa Tengah Indonesia Deni Ramdani 1 , Muhamad Wahyudi 2
3. Struktur    dan    reformasi    tata    kelola; konsolidasi,  konsultasi,
reformasi dan  modernisasi  lembaga  air,  dan struktur  tata  kelola  infrastruktur  air akan  memberikan  tingkat  kepastian yang  lebih  besar
kepada penyandang  dana  dan  pengembang yang  membangun,  memiliki,  dan mengoperasikan infrastruktur air.
Koleksi Pendapatan [  Tanggungjawab sosial, Penyisihan, Tarif, Retribusi, dll ]
Pembayaran Utang Kembali/
Penebusan [seperti Bonds, peminjaman, dll] Pengguna Air [Perusahaan BUMN dan BUMS seperti Pertambangan, Pertaniaan , dll] Pembendaharaan Nasional (Dana Pendapatan Nasional) Pendanaan sektor swasta Insfrastuktur Hibah Pelayanan Penyedia Air Tingkat persetujuan layanan Departemen Nasional Pendanaan Publik public private partnership Entitas Publik dan Agen-agen
[ Insfrastruktur air, PSDA, PDAM dll ] Partisipasi Pemangku
Kepentingan Insfrastuctur Air Keselarasan Sosial Infrastructur Publik [ Misalnya air ]
Kesehatan publik [air minum dan berkualitas ]
Gambar 2 Aliran dana utama untuk infrastruktur air di Afrika Selatan (sumber: Ruiters, 2013)
Operasi hibah (Bagian utama yang adil) OPERASI Dana Hibah
Sumber pribadi(biaya pengguna,tarif
,pungutan,dll) MODAL Sumber pribadi(modal dana, pinjaman, dll) Layanan dasar sosial Tingkat layanan tertinggi- ekonomis
Gambar 3 Kerangka pendanaan kota untuk infrastruktur air pada tingkat pemerintahan lokal (Kotamadya) di jateng
Pendanaan dan Pembiayaan
Internasional
Modal dan Hibah bersyarat Pemerintah Nasional Perkembang an Infrastruktur dan Manajemen Konstruksi Pembaharuan Perbaikan Pasokan/ permintaan Modal dan Hibah Pelayanan air Pasokan/ permintaan air Tarif Layanan Air Pengguna air/ Konsumen Rehabilitas Operasi dan Pemeliharaan Agen Biaya Pengguna Air Pembiayaan
Hutang Pembayaran Hutang Lembaga Keuangan (pribadi)
Gambar 4 strategik dan tingkat operasional Rantai nilai pengelolaan sumber daya air
Model Tata Kelola Institusi Terkait Pendanaan, Pembiayaan, dan Pengelolaan IInfrastruktur Air di Provinsi Jawa Tengah Indonesia Deni Ramdani 1 , Muhamad Wahyudi 2
Reformasi    regulasi    dan    tata    kelola, regulasi  yang  efektif  dalam  keseluruhan  rantai nilai   air  mensyaratkan   lembaga/     entitas bangunan   yang   menentang  kepentingan terselubung.Perbaikan   tata  kelola,   khususnya di   BUMD  memerlukan   penyelarasan   insentif internal dan eksternal membutuhkan reformasi yang   lebih   luas  untuk  penyedia  layanan infrastruktur air.
Pengembangan kelembagaan dan peningkatan kinerja, dan tingginya biaya untuk tidak  melakukan  tindakan,  penguatan  institusi infrastruktur   air   merupakan   investasi   yang berharga.

## Pendanaan dan pembiayaan infrastruktur air
Keberlanjutan      pendanaan efisien diperlukan  untuk  pengembangan  infrastruktur air  di  Provinsi  Jawa    Tengah,  mengingat perubahan  dimasa  depan  seperti;  perubahan alokasi   fiscal,   dampak   krisis   keuangan   atau krisis kondisi pada anggaran sektor publik, dan dampak  lingkungan  ekonomi  pada  pendanaan sector swasta dan publik. Dengan demikian ada beberapa   pertanyaan   yang  muncul    ketika merancang  model  tata  kelola  dan  pendanaan infrastruktur  yaitu;    apakah   ada  strategi implementasi    yang  berbeda   untuk   tingkat infrastruktur  air  yang  berbeda  atau  versi  yang lebih  kecil  dari  strategi  implementasi  global, bagaimana  jawaban  tersebut  mempengaruhi kebijakan pendanaan.
Berbagai  opsi  kelembagaan  untuk pengelolaan  dan  pengembangan  infrastruktur air  di  masa  depan  dipertimbangkan  (Karar  et al.,2011). Model yang muncul dianggap sebagai model  hibrida   yang  mengkonsolidasikan sumber  daya  air  nasional  dan  fungsi  serta kemampuan  infrastruktur  layanan  air  curah regional.   Hasil  penelitian  mengidentifikasi model  tata  kelola  pendanaan  dan  pembiayaan yang  diperlukan  untuk  pengembangan  proyek infrastruktur  air  masa  depan  Provinsi  Jawa Tengah.
Model 1: pendanaan langsunganggaran pembangunan  infrastruktur  yang  dialokasikan dari dana pendapatan nasional.
Proyek  proyek  tersebut  meliputi  infrastruktur baru  dan infrastruktur yang ada  diperbaharui,
direhabilitasi,  ditingkatkan   dan   dipelihara. Pengeluaran       infrastruktur mencakup pengeluaran    langsung untuk proyek infrastruktur air  nasional  dan  infrastruktur  air daur ulang melalui transfer otoritas layanan air Model  2:  pengembangan  infrastruktur air,   operasi   dan   pemeliharaan   sebagaimana ditetapkan  oleh  strategi  penetapan  harga. PSDA  akan  bertanggung  jawab   untuk mengelola   infrastruktur    air. Instrument obligasi.
Model  4:  PSDA  akan  mengakomodir proyek  infrastruktur  air.  Infrstruktur  nasional harus    membantu     membiayai     proyek infrastruktur  transformatif   yang  memiliki kepentingan  strategis  nasional.  PSDA  akan membantu     mengatasi    kelemahan   dalam pemilihan  proyek  infrastruktur  saat  ini dengan menghilangkan  keputusan  pendanaan  melalui proses  politik.  Investasi  dapat  dipilih  setelah dilakukan  analisis  antara  biaya  dan  manfaat yang   dilakukan   secara   independen   .lembaga yang  relevan  dapat  memberikan  pembiayaan yang  paling   tepat  untuk    setiap    proyek, menggunakan    pinjaman   yang fleksibel, jaminan atau hibah pinjaman, dan menerbitkan obligasi    bebas    pajak    jangka   menengah    dan panjang  untuk  infrastruktur  air.  Kondisi  ini tergantung pada situasi pasar saat ini dan masa depan  sebelum  mengejar  opsi  ini  dan  subsidi bunga  untuk  membangun  suatu  obligasi  yang kuat.  Pendekatan  yang  lain  dapat  dilakukan melalui   likuidasi   atau   rekapitalisasi   fasilitas yang  bertujuan  untuk  kepemilikan  pribadi. Penciptaan     BUMN      berimplikasi    pada penerbitan    obligasi    melalui    bursa    efek Indonesia,  mengakses     pasar   modal   untuk keuangan   khusus   untuk   merangsang   iklim investasi   dengan   mengelola   struktur   hutang dan penerapan insentif.
Model 5: Institusi infrastruktur air yang berdiri sendiri secara independen.
Badan  nasional  akan  membiayai, mengembangkan,    dan    mengoperasikan infrastruktur  sumber  daya  nasional  dengan menggabungkan  berbagai    sumber  daya (beberapa  lembaga),  biaya  yang  efisien  harus dilaksanakan.  Penggunaan  air  secara  ekonomis dibebankan  pada  biaya  penuh  dari  suplai  air
Jurnal Bisnis dan Ekonomi Vol. 26 (2) 2018: 123-137
kepada  para  pengguna  selama  periode  waktu tertentu.Memanfaatkan potensi  yang  signifikan bagi pasar     modal untuk    membiayai infrastruktur  air,  khususnya  pasar    lokal bergantung pada penguatan dan pengembangan lebih lanjut. Basis investor lokal akan  berfungsi  dengan  baik  sebagai  sumber pembiayaan    jangka     panjang untuk infrastruktur  air  karena  kewajiban  akan  lebih cocok dengan ketentuan yang lebih lama.
Model 6: public private partnership (PPP), kemitraan pemerintah swasta dengan ekuitas. Pengembangan infrastruktur  air dengan  lembaga  yang  ada  akan  memperluas untuk mengelola infrastruktur sumber daya air. Memelihara,  mengoperasikan,  dan  berinvestasi dalam   asset   yang   diserahkan   pada   swasta dalam  hal  perjanjian  khusus.Kerangka  kerja kelembagaan.Penggunaan     kerangka     kerja sangat   penting   dalam   memasukkan   sektor swasta      melalui implementasi proyek pengembangan  infrastruktur  air.  Keterlibatan swasta  akan  meyakinkan  publik  dari  faktor pendanaan  akan  diperkuat.  Berbagai  upaya dilakukan   untuk   melibatkan   sektor   swasta dalam   penciptaan   infrastruktur   public   tetapi tidak  dengan  komitmen,   konsistensi,    atau perlindungan  legislatif  yang  akan  mendorong dan   melindungi  investasi  sektor  swasta  dan mendorong  kemitraan  jangka  panjang.  Ketika melakukan  kontrak   dengan   pihak   swasta terjadi   suatu   konsesi   untuk   menyuntikkan modal    dan sumber    manajemen     yang diperlukan  ke  dalam  infrastruktur  air.Kontrak ini   didelegasikan  untuk   manajemen,   operasi, dan pemeliharaan     layanan air     dan sanitasi.Penelitian  ini  mengkonfirmasi  bahwa model    kemitraan  publik   swasta    dapat terstruktur  dengan  baik  dengan  syarat  model kontrak  sesuai  dengan  kerangka  kerja  model PPP dipertimbangkan.
Mengoperasikan  memelihara  dan  berinvestasi dalam  asset  PSDA.Penggunaan  kerangka  kerja seperti  ini  sangat  penting  dalam  memasukkan sektor  swasta  dalam  implementasi  proyek pengembangan infrastruktur air. Kemudian hal ini  juga  akan  membantu  meyakinkan  publik bahwa   keterlibatan   swasta   bentuk   lain   dari pendanaan  adalah  tepat.  Berbagai  upaya
dilakukan   untuk   melibatkan   sektor   swasta dalam  menciptakan   infrastruktur  publik dengan   komitmen  dan    konsistensi.Tujuan utama  dari  pengaturan  konsesi  adalah  untuk menyuntikkan   modal    dan  sumber     daya manajemen  yang  diperlukan  kedalam  operasi- operasi    yang      lebih     baik.     Penelitian mengkonfirmasi   bahwa   model    kemitraan publik  swasta  terukur  dengan  baik  untuk infrastruktur  airdengan  aliran  pendapatan yang memadai  dan model  kontrak yang sesuai dengan  parameter  untuk kerangka kerja model PPP.
Reformasi    sektor    air    dengan    konsesi swasta untuk meningkatkan kinerja,
mendorong    partisipasi swasta, dan meningkatkan  tata  kelola.Ketika  proyek  ini dijalankan  dan  dengan  melakukan  penelitian limbah  pengelolaan  limbah  industry  dengan standar  yang     baik.kemitraan  pemerintah swasta  (PPP)  dengan  kesetaraan  yang  akan digunakan untuk    pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur air.
Model 7 pengembangan privat PSDA Ketika    konsumen khawatir   atas privatisasi,  dengan  demikian  model  privatisasi yang  terstruktur  dengan  baik  dapat  menjadi bagian  dari  pengembangan  infrastruktur  air, operasi,  dan  solusi  pemeliharaan.  Selain  itu konsumen  khawatir  biaya  air  akan  meningkat tanpa  peningkatan   kualitas    dan    kuantitas infrastruktur  air.   Pendekatan   yang  lebih proaktif  terhdadap  pendanaan  adalah  dengan mengajukan    semua    persyaratan    pembiayaan dimasa depan.      Selain    itu    dengan mempromosikan   surat  berharga   komersial, dana  dapat  ditingkatkan  sebelum  persyaratan pembiayaan   dan     diinvestasikan    sampai kebutuhan khusus pendanaan muncul.
Pengembangan  swasta    melalui  model privatisasi    yang  terstruktur    dengan    baik, dapat  menjadi  bagian  dari  pengembangan infrastruktur air
Reformasi dan kelembagaan air Tinjauan kelembagaan air dan tantangan  tata  kelola  dan  rekomendasi  dalam hal  operasi  mengarah  pada  temuan    atau rekomendasi   penting.Pemerintah mendapat manfaat  dengan  mendirikan    spesialisnya.
Model Tata Kelola Institusi Terkait Pendanaan, Pembiayaan, dan Pengelolaan IInfrastruktur Air di Provinsi Jawa Tengah Indonesia Deni Ramdani 1 , Muhamad Wahyudi 2
Mekanisme  dukungan teknis  keuangan,
struktur tersebut harus 1. Diberi  mandat, diakui  dan dipromosikan oleh pemerintah.
2. Mampu  mendapatkan  manfaat  dari mitraa (terstruktur)dengan pemangku kepentingan.
3. Memiliki      system      yang      baik      data layanan yang andal.
4. Memiliki    ketrampilan    yang    sesuai yang      dimobilisasi      di      unit      teknis khusus.
5. Mendapatkan  pinjaman/bantuan keuangan.
6. Mamapu menghadapi  tantangan keterbatasan    kapasitas,    baik    dari segi kapasitas  keterampilan  dan  kapasitas keuangan.
Reformasi  kelembagaan  diperlukan diperlukan untuk, pengelolaan dan pengembangan  infrastruktur  sumber  daya  air, pengelolaan  sumber  daya  air,  layanan  air,  dan sanitasi.PSDA   mempunyai  tujuan  strategi jangka  panjang  bahwa  PSDA  perlu  melakukan klarifikasi strategi untuk sector ini.
Berbagai  opsi  kelembagaan  untuk  pengelolaan dan   pengembangan   infrastruktur   air   dimasa depan  dipertimbangkan.  Namun  model  yang muncul  dianggap  sebagai  model  hibrida  yang berasal   dari   sumber   daya   air   nasional   dan kemampuan  infrastruktur  regional  yang berfungsi sebagai penyedia layanan air. 1. PSDA      bertanggung      jawab      dalam mengelola infrastruktur sumber air, mendanai, dan mengimplementasikan proyek-proyek yang layak di komersilkan. 2. Membentuk    suatu    badan    nasional  untuk membiayai dan mengembangkan
mengoperasikan  infrastruktur  sumber  daya air.
3. Mengelola  infrastruktur  sumber  daya  air dengan  mempertimbangkan  pengaturan layanan  dan  mempunyai  beberapa  dimensi yang  dapat  mempengaruhi  kelayakan dalamkeuangan.

## KEMITRAAN SWASTA PUBLIK
MODEL NEGARA MODEL CAMPURAN MODEL SWASTA -Pendanaan dari Negara (100%). -Infrastruktur dimiliki Negara (100%). -Operasional
infrastruktur dan perawatan dikelola Negara. -Karyawan  swasta  hanya  sebagai konsultan. -Pemerintah mempunyai basis keterampilan sendiri. -Pendanaan   campuran   antara   Negara dan sektor swasta. -Kepemilikan infrastruktur
oleh pemerintah -Transfer    pengetahuan    dan    keahlian anatara swasta dan sector publik. -Menyediakan   sebuah   ruangan   untuk inovasi dan kreativitas -Negara   berfokus   pada   regulasi   dan sektor swasta.
-Operasional efisiensi dan biaya optimum merupakan target pencapaian. -Proyek yang sempurna dengan cakupan, tepat waktu dan anggaran. -Pendanaan swasta (100%) -Kepemilikan swasta infrastruktur (100%) -Sektor    swasta    penuh biaya dan risiko. -     Negara    memainkan regulator    yang    efektif untuk kepentingan konsumen dan pengguna. -Sektor swasta mempertahankan kemampuannya    untuk memaksimalkan pendapatan dan keberlanjutan bisnis masa depan.

## KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Dalam paper ini memberikan solusi tata kelola  untuk  pendanaan   dan   pembiayaan masalah    infrastruktur    air    dapat   menjadi kombinasi  dari  PSDA.   Beberapa   lembaga pengelolaan air  dengan model  tata kelola  yang sudah   ada   tetapi    terfragmentasi  sehingga membutuhkan  tinjauan  dan  konfigurasi  yang serius.   Pada     prinsipnya    infrastruktur    air merupakan  bagian  penting  dari  infrastruktur modal    Indonesia      sebagai  dasar     dalam pembangunan ekonomi,     sosial,     dan lingkungan.  Institusi  air  dan  model  tata  kelola harus  ada  untuk  memfasilitasi  pendanaan  dan pembiayaan    infrastruktur air    dan    harus mengembangkan  infrastruktur  lainnya  misal; listrik,  energi,  transportasi  dan  telekomunikasi. Bagaimana  model  harus  dikolaborasi  atau dikonsolidasikan    akan     tergantung     pada struktur tata kelola, pasar keuangan, kumpulan pendanaan dan  iklim  politik.  Jika  infrastruktur air di klasifikasikan sebagai bagian penting dari infrastruktur    modal  suatu  negara,    yang memproduksi barang    untuk kepentingan  umum,      maka      model diatas   harus   menjadi alternatif    yang menguntungkan      untuk memperoleh  pembiayaan  modal.  Model-model ini  dapat dikonsolidasikan untuk menciptakan pendanaan   infrastruktur   air.   Dari   beberapa model    tersebut,   model   yang   sesuai    dapat
dipilih  untuk  pembiayaan  infrastruktur  air berdasarkan lingkungan    yang akan diimplementasikan.Pilihan  yang  dibuat  para eksekutif  dengan  menciptakan  model  bisnis pendanaan.Infrastruktur  air  merupakan  bagian penting  dari  infrastruktur  Indonesia   yang memberikan  dasar  bagi  ekonomi,  sosial,  dan pengembangan    lingkungan.Pada   paper   ini model   menjadi alternatif     yang    bisa dikonsolidasikan untuk      menciptakan pendanaan dan infrastruktur air.
Kesenjangan   pendanaan   infrastruktur memperluas  akses  ke  air  dan  sanitasi  bagi masyarakat  yang   telah  lama   diabaikan  dan seringkali  jauh      dari  infrastruktur     yang ada.Ketika    pemprov berencana     untuk membuka   jalur   pertumbuhan   baru,   strategi investasi  baru,  dan  inisiatif  untuk  mendorong investasi
dalam infrastruktur publik.Pennerapan    model ini    sangat bermanfaat    dalam  meningkatkan  investasi sector  swasta  dalam   asset   infrastruktur ekonomi.
Ada  beberapa  cara  untuk  memberikan insentif  kepada  sektor  swasta  untuk  bermitra dengan  sector  public dan  pada  saat yang  sama memitigasi   dampak   risiko   permintaan.   Jadi sector public tidak dapat mendanai pengeluaran infrastruktur yang diperlukan dan sector  swasta  tidak  mau  menanggung  seluruh beban itu sendiri.

## ALTERNATIF MODEL KEUANGAN
Promoter Model Keuangan
Pembendaharaan Nasional (Dana pendapatan nasional ) Para pemangku kepentingan Hibah Arus kas Promoter
Pengambil resiko proyek utama
Proyek Bank(s) Hutang

## Alternatif 1: perbendaharaan subordinasi sektor publik atau obligasi
Model Tata Kelola Institusi Terkait Pendanaan, Pembiayaan, dan Pengelolaan IInfrastruktur Air di Provinsi Jawa Tengah Indonesia Deni Ramdani 1 , Muhamad Wahyudi 2
Dari sisi mitigasi risiko,  salah satu pertimbangan utama  dalam  pembiayaan infrastruktur ekonomi proyek mendatang adalah bagaimana dana publik terbaik dapat disusun bersama modal sektor swasta.
Proyeksi Model Keuangan Pembendaharaan Nasional (Dana pendapatan Bank(s) Pengambil Resiko Proyek Hibah Hutang Proyek Arus kas Promoter
Pengambil resiko proyek utama
Alternatif 2 Sektor Publik entitas pengembangan (BUMN)
Pemerintah  bertanggung  jawab  untuk proyek  selama  pembangunan.Niatnya  untuk membiayai    kembali    proyek   dengan    modal sektor  swasta  setelah  dibangun  dan  aliran pendapatan miliki sudah terbukti. Proyek bisa
Jadi terstruktur  sepanjang   jalur komersial yang bertujuan untuk mereplikasikan  swasta biaya    akan    ditetapkan  untuk  keuangan  yang layak.

## IKHTISAR BIAYA (PENDANAAN) PROSES MANAJEMEN
Pengumpulan data dan ulasan konsultasi & Perjanjian Institusional Identifikasi
pendanaan &
Revolusi konstan dan pembaruan Prioritas resiko
Analisis &
Perencanaan Analisis & Pendanaan Infrastruktur air (biaya) Manajemen Konsultasi Rencana pengemban Rencana persetujuan, pemasok
Simulasi, percobaan & penerapan
Gambar 7 Kemungkinan model bisnis untuk pembiayaan infrastruktur air (setelahCasadesus-Masanell dan Ricart, 2011)
Model Bisnis Pembiayaan Infrastruktur air
Sebuah model bisnis yang terdiri dari  beberapa pilihan dan konsekuensi

## Pilihan
Kebijakan Aset Pemerintah Konsekuensi Fleksibel Kaku
Gambar 8. Model risiko untuk proyek pembangunan infrastruktur air di jateng
Kesepakatan -
kesepakatan para pemangku kepentingan : persetujuan Manajem en proyek (menggan ti ke Manajem en hutang (Pengump ulan pendapata
Model Tata Kelola Institusi Terkait Pendanaan, Pembiayaan, dan Pengelolaan IInfrastruktur Air di Provinsi Jawa Tengah Indonesia Deni Ramdani 1 , Muhamad Wahyudi 2
Alternatif    ketiga    bertujuan    untuk memanfaatkan    dana
pension. Karena cakrawala  investasi  jangka  panajang  dan profil risiko  yang  konservatif,  dana  pension  adalah investasi jangka panjang yang logis untuk asset infrastruktur  air.   Sector publik     dapat melakukan  investasi  bersama  dana  pension memberikan   jaminan   pendapatan   atas   asset untuk periode waktu tertentu.
Mengumpulkan dana di pasar keuangan Pasar  modal  lokal  merupakan  sumber utama  pembiayaan  infrastruktur  air  di  Jawa tengah.  Pendanaan  infrastrukturair lokal terutama  terdiri dari pinjaman bank komersial, beberapa  obligasi  tingkat  perusahaan,  masalah pertukaran  saham  dan  masuknya  investor institusional  (misal    perusahaan    investasi publik,  dana  pension  pegawai.  Saat  ini  PSDA sedang   mengumpulkan  dana  dari  pasar keuangan  untuk  pembiayaan  proyek-proyek infrastruktur sumber daya air.
Pendanaan melalui kemitraan publik swasta(PPP)
Inisiatif  kemitraan  public  swasta  yang sangat  terbatas  telah  digunakan  untuk pelaksanaan
proyek pengembangan infrastruktur air.Ada  beberapa  kontrak  dengan operator   swasta   untuk   penyediaan   layanan misalnya konsesi.
Penggunaan  kerangka  ini sangat penting   dalam   memasukkan   sektor   swasta dalam  proyek  pembangunan  infrastruktur  air. Lebih  penting  lagi,  ini  juga  akan  membantu meyakinkan  publik  bahwa  keterlibatan  swasta atau  bentuk  lain  dari  pendanaan.  Ada  upaya untuk   melibatkan  sector  swasta  dalam penciptaan  infrastruktur  publik  tetapi  dengan komitmen, konsistensi, atau perlindungan yang akan   mendorong   dan   melindungi   investasi sektor  swasta  dan   mendorong  kemitraan jangka panjang.

## Pendanaan melalui pasar sektor swasta.
Ketika  terjadi  kekhawatiran  privatisasi maka  model  privatisasi  yang  terstruktur dengan  baik  dapat  menjadi  bagian  dari pengembangan  infrastruktur  air,  solusi  operasi dan   pemeliharaan.Dengan   pendekatan   yang lebih    proaktif    terhadap    pendanaan    adalah dengan    mengajukan    semua    persyaratan pembiayaan di masa mendatang.
Memanfaatkan  potensi  signifikan  bagi pasar   modal   untuk   membiayai   infrastruktur air,   khususnya   pasar   local.Bergantung   pada penguatan    dan    pengambangan    lebih    lanjut. Dengan  berbasis  investor,  investor  akan menjadi   sumber   alami   pembiayaan   jangka panjang untuk infrastruktur air karena liabilitas akan  lebih  cocok  dengan  persyaratan  proyek infrastruktur air yang lebih lama.

## Model pendanaan risiko permintaan
Tantangan untuk mengeksplorasi ketersediaan  keuangan  dari  sumber-sumber tradisional   melalui   balance   sheet.   Tantangan kedua  untuk  melihat  apakah  jalur  keuangan lebih  lanjut    akan     dijalankan  oleh   PSDA. Tantangan  ketiga    untuk   mengeksplorasi sumber-sumber    keuangan   dari  lembaga pembangunan      atau investasi     sector swasta.Tantangan   keempat   adalah    untuk mendapatkan    dukungan politik     untuk perbaikan   perubahan   tariff   yang   diterapkan secara adil.
Jenis  proyek  infrastruktur  air  melalui sector  swasta  menanggung  risiko  pasar  dan pendapatan.   Risiko   pasar   nialai   wajare   atau arus  kas  dari  instrument  keuangan    akan berfluktuasi karena perubahan harga pasar dan mencerminkan  risiko  mata  uang,  risiko  suku bunga,  dan  risiko  harga.  Kegiatan  keuangan untuk   pelaksanaan   proyek   infrastruktur   air terpapar  pada  risiko  keuangan  dari  perubahan nilai mata uang.

## DAFTAR PUSTAKA
van   Koppen,   S.B.   (2014).   Moving   Beyond Integrated  Water  Resource  Management: Developmental   Water   Management   in South  Africa. International  Journal   Water
Resourch Dev, Vol. 30(3), pp. 543–558. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air.(2013). Rencana  Strategis  Dinas  PSDA .
Semarang : Jawa Tengah.
Jogiyanto,  H.  (2014). Metode  Penelitian  Bisnis . Yogyakarta: BPFE.
Karar, E. (2011). Catchment management agencies:
A case study on institu-tional reform in South Africa  In:  Schreiner  B  and  Hassan  R  (eds) Transforming  Water  Management  in  South Africa:  Designing  and  Implementing  a  New
Policy Framework. London : Springer. Logic,  U.  (2000).Financing  the  NSDI:  National
Spatial Data infrastructure. http://www.fgdc.gov/whatsne
w/whatsnew.  html#financing .  Accessed  10
March 2011.
Matji,  M.P.  (2013).  Development  Of  The Conceptuan  Framework  For  Pub-lic- private  Partnership  Model:  Case  Studies From Municipalities In The Limpopo And Gauteng   Provinces,   Republic   Of  South Africa. Thesis.  South  Africa:  University  of South Africa
Matji, M.P., dan Ruiters, C. (2015). Funding and
Financing  Mechanisms  For  Infrastructure Delivery  :  Multi-Sector  analysis  of bencmarking   of  south  Africa  against developed  countries. Preceedings  of  the AMPEAK Asset Management Conference 24- 27 May 2015 . Sydney, Australia. Nebert,  D.  (2001).Developing  Spatial    Data
Infrastructures: The SDI Cookbook. http://www.gsdi.org/pubs/cookboo k/cook-book0515.pdf.Accessed20 February 2011 . Ruiters, C.   (2011). Funding   Models   For   The Financing  Of  Water  Infrastructure  In  South Africa:  A  Framework  And  Comparative
Analysis Of Alternatives. South Africa. Ruiters,   C., dan Matji, M. (2016). Public Private Partnership  Conceptual  Framework  and models for the funding and financing of water
services  infrastructure  in  municipalities  from selected   provinces   in   south   Africa. South Africa Saleth,  R.M,  danDinar,  A.  (2015). Water Institutional  Reforms:  Theory  and  Practice. Water Polic:Page 71-20 World   Bank.(2010). Africa’s   Infrastructure:   A Time  For  Transformation .  Washington D.C:World Bank.