## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    502-518   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2729

## Edukasi Hukum Keluarga Islam Berbasis Digital Melalui Instagram pada Akun @familylawnesia

## Muhammad Arief Ridha Rosyadi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta ariefridhaa@gmail.com

## ABSTRACT
This article examines Islamic Family Law education on the Instagram social media space on the @familylawnesia account initiated by Rahmatullah since February 2021. Currently, this account is the most  popular  Islamic  Family Law education account on Instagram. This research is qualitative with library research and then analyzed using qualitative descriptive methods and content analysis based on data  from  the  @familylawnesia  account  and  several  sources  of  documentation  related  to  Islamic education. This data was analyzed based on literature relevant to this research topic. The results of this study indicate that digital-based Islamic family law education on the Instagram account @familylawnesia is carried out by displaying content about Islamic family law that is not limited to conceptual theoretical Islamic family law, but rather dynamic discussion, up to date material and objects of study in issues of Islamic family law from classical to contemporary (present). Thus, making the @familylawnesia account education  communication  approach  more  adaptable  and  felt  appropriate in responding to the era of disruption with the industrial revolution 4.0 and the generations that participated in its development.

## Keywords: Islamic Family Law, Instagram, Disruption and Industrial Revolution

## ABSTRAK
Artikel ini mengkaji edukasi Hukum Keluarga Islam di ruang media sosial Instagram pada akun @familylawnesia yang diprakarsai oleh Rahmatullah sejak Februari 2021. Saat ini, akun ini merupakan akun  edukasi  Hukum  Keluarga  Islam  popular  di  Instagram.  Penelitian  ini  adalah  kualitatif  dengan penelitian  kepustakaan  ( library  research )  lalu  dianalisis  dengan  menggunakan  metode  deskriptif kualitatif  dan analisis isi dengan berdasarkan data dari akun @familylawnesia dan beberapa sumber dokumentasi yang terkait dengan edukasi Islam. Data ini dianalisis berdasarkan literatur yang relevan dengan  topik  penelitian  ini.  Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  edukasi  hukum  keluarga  Islam berbasis digital pada akun Instagram @familylawnesia dilakukan dengan menampilkan konten-konten seputar hukum keluarga Islam tidak terbatas teoritikal konseptual hukum keluarga Islam, tetapi lebih kepada  pembahasan  yang  dinamis,  materi  yang up to date dan objek kajian dalam persoalan hukum keluarga Islam dari klasik hingga kontemporer (kekinian). Sehingga, membuat pendekatan komunikasi pengedukasian  akun  @familylawnesia menjadi lebih bisa beradaptasi dan dirasa tepat merespon era disrupsi dengan revolusi industri 4.0 dan generasi yang ikut dalam perkembangannya.

## Kata kunci : hukum keluarga islam, instagram, disrupsi dan revolusi industri

## PENDAHULUAN
Kemajuan  teknologi  informasi  sekarang  ini benar-benar telah melampaui bayangan teknologi informasi dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu, saat ini teknologi informasi sudah menjalar di semua lapisan masyarakat, mulai dari kaum muda, kaum tua, bahkan anak-anak. Untuk  mengakses  teknologi  informasi  ini,  diperlukan  perangkat  teknologi,  perangkat  yang umum digunakan adalah smartphone , penggunaan smartphone ini sungguh luar biasa, bahkan anak-anak zaman sekarang mampu menggunakan smartphone di usia yang relative muda, yaitu pada usia 5 tahun. 1
1 Awal  Kurnia  Putra  Nasution,  ‘Integrasi  Media Sosial Dalam Pembelajaran Generasi Z’, Jurnal Tek nologi Informasi Dan Pendidik an , 13.1 (2020), 80–86 <https://doi.org/10.24036/tip.v13i1.277>.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    502-518   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2729
Pada tahun 2019, jumlah pengguna aktif Instagram mencapai 150 juta pengguna yang didominasi oleh generasi Z. Generasi Z adalah generasi yang dilahirkan pada tahun 1996 hingga 2010 2 ,  yaitu  generasi  yang  melek  teknologi,  khususnya  media  sosial  dibandingkan  dengan generasi sebelumnya. Di antara ciri generasi Z adalah pola pemahaman mereka tentang sesuatu serba instan dan singkat. 3 Di Indonesia, generasi Z adalah remaja yang duduk di bangku Sekolah Menengah  Pertama (SMP) ataupun Sekolah Menengah Atas (SMA) bahkan di bangku kuliah. Generasi Z memperoleh berbagai macam informasi di media sosial, yang umumnya dihadirkan secara sederhana dan menarik, baik berupa meme atau video singkat.
Media  sosial  yang sangat ramai dipergunakan generasi milenial saat ini terutama di Indonesia  adalah  Instagram.  Berdasarkan  studi  portal  diskon  tanah  air  Cupo  Nation  yang melaksanakan penelitian terhadap penggunaan aplikasi popular, hasilnya menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara keempat dengan pengguna Instagram terbesar di dunia. 4 Instagram pula merupakan perangkat atau instrument yang ramai dijadikan media penyampai khazanah keilmuan  Islam,  termasuk  salah  satunya  materi  hukum  keluarga  Islam.  Hukum  keluarga mempunyai posisi yang penting dalam Islam. Hukum keluarga dianggap sebagai inti syari’ah . Hal ini berkaitan dengan asumsi umat Islam yang memandang hukum keluarga sebagai pintu gerbang untuk masuk lebih jauh ke dalam agama Islam. 5
Edukasi menjadi faktor urgen yang sering kali dilupakan dan bisa jadi dianggap remeh oleh praktisi hukum keluarga dengan berbagai alasan, seperti persoalan efisiensi waktu, biaya, tenaga  dan  lain  sebagainya. 6 Sekilas  memang  hal  tersebut  terlihat  sederhana,  namun, jika ditelaah  lebih  jauh  lagi  justru  edukasi  ini  yang  akan  memberikan  implikasi  dan  pengaruh signifikan terhadap persepsi masyarakat pada permasalahan hukum keluarga Islam.
Hukum  keluarga  Islam  dirasa  sangat  penting  kehadirannya  di  tengah-tengah masyarakat muslim karena permasalahan tentang keluarga menyangkut tentang perkawinan, kewarisan dan lain sebagainya yang tidak bisa disamakan dengan yang beragama non muslim, sehingga masyarakat menginginkan adanya hukum keluarga Islam yang berlaku khusus, apalagi dengan perkembangan zaman yang semakin berkembang pula sehingga dibutuhkan metode - metode  untuk  pembaruan  hukum.  Lahirnya  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  tentang perkawinan dan KHI (Kompilasi Hukum Islam) adalah jawaban dari keresahan, ketidakpastian dan  tuntutan  masyarakat  muslim  untuk  menjadi  pedoman,  dan  rujukan  dalam  mengatasi permasalahan seputar hukum keluarga. 7
2 Romario Romario and Lisda Aisyah, ‘KOMIK ISLAM DI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM: Dakwah Kreatif
Melalui
Komik’, Islamuna:
Jurnal Studi Islam , 6.2 (2019), 98–119
<https://doi.org/10.19105/islamuna.v6i2.2588>.
3 Ibid.
4 Jumlah user Instagram terbanyak yang menduduki posisi 4 besar dunia yaitu: (1) Amerika dengan 110 juta, (2) Brasil dengan 66 juta, (3) India dengan 64 juta dan (4) Indonesia dengan 56 juta. User Instagram terbanyak untuk Indonesia berdasarkan studi tersebut dikatakan berumur 18-24 tahun. Hasil penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa awal 2019, jumlah rata-rata user Instagram laki-laki 1,9 persen lebih banyak daripada user perempuan.
5 Eko Setiawan, ‘Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia’, Journal de Jure , 6.2 (2014) <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i2.3207>.
6 Muhammad Syarif Hidayatullah, ‘Edukasi Ekonomi Syariah Berbasis Digital Melalui Instagram Pada Akun @Ruang Halal’, Laa Maisyir : Jurnal Ekonomi Islam , 7.1 (2020), 31 <https://doi.org/10.24252/lamaisyir.v7i1.13313>.
7 Setiawan.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    502-518   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2729
Edukasi  berbasis  digital  menjadi  arah  baru  edukasi  pada  era  disrupsi  ini.  Ini telah menjadi  jalan  yang  perlu  ditempuh  untuk  dapat dinamis merespon perkembangan zaman. Instagram merupakan media sosial yang dapat dijadikan perangkat edukasi hukum keluarga Islam  dan  salah  satu  akun  yang  menjadi  edukator  materi  hukum  keluarga  Islam  yakni @familylawnesia.  Akun  @familylawnesia  berinteraksi  dalam  dunia  maya  dengan  sebuah komunikasi  dan  edukasi  seputar  hukum  keluarga  Islam  baik  itu  masalah  perkawinan, perceraian  dan  materi  kajian  hukum  keluarga  Islam  lainnya.  Eksistensi  @familylawnesia menjadi  figur  yang  hadir  merespon  era  disrupsi  dan  revolusi  industri  4.0  dengan  edukasi hukum keluarga Islam berbasis digital melalui instagram.
Penelitian terkait media sosial instagram yang pernah dilakukan sebelumnya seperti penelitian  Romario  dan  Lisda  Aisyah dengan  judul Komik Islam di Media Sosial Instagram: Dakwah Kreatif Melalui Komik. 8 Kemudian penelitian lainnya yang dilakukan Muhammad Syarif Hidayatullah  dengan  judul  Edukasi  Ekonomi  Syariah  Berbasis  Digital  Melalui  Instagram. 9 Dibandingkan  dengan  penelitian  yang  telah  disebutkan  sebelumnya,  penelitian  yang  akan dilakukan penulis memiliki perbedaan baik dari segi akun instagram yang diteliti maupun fokus penelitiannya. Penelitian ini, akan meneliti akun instagram @familylawnesia yang berorientasi pada edukasi hukum keluarga Islam dengan fokus penelitian adalah konsep edukasi hukum keluarga Islam pada akun tersebut.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  adalah  metode  kualitatif  dengan  penelitian  kepustakaan ( library  research ).  Sumber  data  adalah  akun  Instagram  @familylawnesia  dengan data yang digali adalah edukasi hukum keluarga Islam berbasis digital pada akun tersebut. Pengumpulan data  dilakukan  dengan  dua  cara  yakni  dokumentasi  baik  data  online  maupun  offline  dan observasi  melalui  pengamatan  secara  visual  terhadap  data  online  pada  postingan  akun @familylawnesia baik itu foto maupun caption . Proses analisis dimulai dengan reduksi data, kemudian display data dan dilanjutkan interpretasi data lalu penarikan simpulan. Sifat analisi s pada penelitian ini yakni analisis deskriptif kualitatif dan penulis juga menggunakan analisis isi ( content analysis ) pada objek yang diteliti.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Hukum Keluarga Islam
Pengertian keluarga seperti yang ditemukan dalam kamus Besar Bahasa Indonesia ialah “ibu, bapak dengan anak-anak”. Ada pendapat yang menyatakan bahwa keluarga ialah sebuah kelompok yang terdiri daripada individu, satu sama lain saling merasakan punya identitas dan ikatan. Terlepas dari perbedaan redaksi tentang pengertian keluarga, yang dimaksud dengan keluarga secara umum ialah suatu institusi yang di dalamnya ada laki-laki dan wanita yang diikat  dengan  suatu  perjanjian  untuk  hidup  bersama.  Jika  dikaitkan  dengan  Islam,  maka pengertian keluarga Islam adalah suatu institusi yang di dalamnya terdapat pria dan wanita untuk hidup bersama dan di awali dengan perkawinan yang sah menurut hukum Islam. Segala
8 Romario and Aisyah.
9 Hidayatullah.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    502-518   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2729
aturan pembinaan keluarga didasarkan kepada ketentuan-ketentuan Hukum Islam, baik terkait dengan pembinaan aqidah, akhlak, ibadah dan muamalahnya. 10
Pembentukan hukum keluarga di Indonesia, dalam arti pembangunan hukum Nasional sesungguhnya telah berlangsung sejak tahun 1970-an dan sampai saat ini belum dilakukan evaluasi secara mendasar dan komprehensif terhadap kinerja model hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Selama ini ukuran keberhasilan pembangunan hukum selalu dilihat dari segi jumlah produk hukum yang telah dihasilkan oleh lembaga yang berhak mengesahkan Undang-undang.
Di  Indonesia  proses  pembentukan  hukum  Islam  ke  dalam hukum nasional ditandai dengan  masuknya  beberapa  aspek  Islam  ke  dalam  Undang-undang,  baik  yang  langsung menyebutkan  dengan  istilah  hukum  Islam,  maupun  yang  tidak  menyebutkan  langsung. Pembentukan hukum Islam ke dalam hukum nasional memang menimbulkan masalah baru, artinya  harus  ada  unifikasi  hukum  meskipun  memiliki  sisi  positif  dalam  hal  memenuhi kebutuhan hukum bagi umat Islam. Untuk itu, dibutuhkan unifikasi dan ini tidak bisa terjadi dengan sendirinya, melainkan dibutuhkan kekuatan politik. 11
Dalam  literatur  hukum  Islam  kontemporer,  kata  “ pembaharuan ”  silih  berganti  di pergunakan dengan kata reformasi, modernisasi, reaktualisasi, dekonstruksi, rekonstruksi, tarjih, islah,  dan  tajdid .  Diantara  kata-kata  tersebut  yang  paling banyak dipergunakan adalah kata reformasi,  islah,  dan  tajdid . Reformasi berasal  dari bahasa inggris “ Reformation ” yang berarti membentuk  atau  menyusun  kembali. Tajdid mengandung  arti  membangun  kembali, menghidupkan  kembali,  menyusun  kembali  atau  memperbaiki  agar  dapat  dipergunakan sebagaimana  yang  diharapkan.  Sedangkan  kata islah diartikan  dengan  perbaikan  atau memperbaiki.
Oleh karena itu pembaruan hukum keluarga Islam dapat diartikan sebagai upaya dan perbuatan melalui proses tertentu dengan penuh kesungguhan yang dilakukan oleh mereka yang mempunyai kompetensi dan otoritas dalam pengembangan hukum keluarga Islam dengan cara-cara yang telah ditentukan berdasarkan kaidah-kaidah istinbat hukum yang di benarkan sehingga menjadikan hukum keluarga Islam dapat tampil lebih aktual, tidak ketinggalan zaman. Dengan demikian, yang dimaksud dengan pembaruan hukum keluarga Islam adalah pembaruan yang  dilakukan  meliputi al  i’adah (mengembalikan), al  ibanan (memurnikan)  dan al  ihya (menghidupkan). 12
Adapun yang menjadi faktor penyebab terjadinya pembaruan hukum adalah :
1. Untuk mengisi kekosongan hukum karena norma-norma yang ada dalam kitab fiqih tidak mengaturnya, sedangkan kebutuhan masyarakat terhadap hukum terhadap masalah yang baru terjadi itu sangat mendesak untuk diterapkan.
2.  Pengaruh  globalisasi  dan  IPTEK  sehingga  perlu  ada  aturan  hukum  yang  mengaturnya, terutama masalah yang belum ada aturan hukumnya.
10 Asmuni dan Nispul Khoiri, Buk u Hukum Kekeluargaan Islam.Pdf , ed. by Efi Brata Madya (Medan: Wal Ashri Publishing, 2017).
11 Wati  Rahmi  Ria, Huk um  Keluarga  Islam (Bandar  Lampung:  Zam-zam  Tower,  2017) <http://repository.lppm.unila.ac.id/9159/1/3. BUKU HUKUM KELUARGA ISLAM.pdf>.
12 Abdul Manan, Reformasi Huk um Islam Di Indonesia (Jakarta: PT Rajagrafindo, 2006). hlm. 152- 153.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
3. Pengaruh reformasi dalam berbagai bidang yang memberikan peluang kepada hukum Islam untuk bahan acuan dalam membuat hukum nasional.
4.  Pengaruh  pembaruan  pemikiran  hukum  keluarga  Islam  yang  dilaksanakan  oleh  para mujtahid baik tingkat nasional maupun internasional.
Pembaruan  hukum  keluarga  Islam  disebabkan  karena  adanya  perubahan  kondisi, situasi, tempat dan waktu sebagai akibat dari faktor-faktor di atas. Beberapa orang pembaru hukum keluarga Islam di Indonesia yang banyak memberi kontribusi dalam perkembangan hukum  keluarga  Islam,  diantaranya:  Hasbi  ash-Shiddieqy,  Hasan  Bangil,  Harun  Nasution, Hazairin, Ibrahim Husen, Munawir Syadzali, Busthanul Arifin dan pembaru lainnya. 13
Adapun fase-fase pembaruan hukum kelurga Islam di Indonesia dapat dibagi sebagai berikut:

## 1. Sebelum Penjajahan Belanda
Adapun cara penyelesaian sengketa di kalangan kaum muslim pada awal Islam datang ke  Indonesia  adalah  dalam  bentuk  perdamaian  ( hakam). Maka lembaga peradilan pertama muncul di Indonesia adalah lembaga tahkim. Kemudian yang kedua, lembaga ahl al-hall wa al- ‘aqd, dalam bentuk peradilan adat. Ketiga lembaga Peradilan Swapraja pada masa kerajaan- kerajaan Islam. Kemudian yang keempat Peradilan Agama sampai sekarang.
Diterimanya hukum Islam di Indonesia dapat dilihat dari bukti-bukti; pertama, Statuta Batavia 1642 yang menyebutkan bahwa sengketa warisan antara orang pribumi yang beragama Islam harus diselesaikan dengan mempergunakan hukum Islam, yakni hukum yang dipakai oleh rakyat sehari-hari. Kedua, dipergunakannya kitab Muharrar dan papakem Cirebon 1768 serta peraturan dibuat B.J.D Clotwijjk untuk Bone dan Gowa di Sulsel. Ketiga, diterbitkannya kitab hukum  Islam  sebagai  pegangan  dalam  masalah  hukum  keluarga  dan  waris  di  kesultanan Palembang dan Banten, diikuti kerajaan Demak, Jepara, Tuban, Gresik, dan ngampel. Keempat, 25  Mei  1760  VOC  mengeluarkan  peraturan Resolutie  der  Indische  Regeering (mengakui keberadaan  hukum  Islam  untuk  menyelesaikan  masalah  di  kalangan  muslim) , dan memberlakukan Compedium  Freijer bagi  muslim  (kitab  hukum  yang  berisi  aturan  hukum perkawinan dan waris menurut Islam). 14

## 2. Masa Penjajahan Belanda
Pada  masa  penjajahan Belanda berlaku Compedium Freijer (kitab hukum yang berisi aturan  hukum  perkawinan  dan  waris  menurut  Islam)  yang  ditetapkan 25 Mei 1760 untuk dipakai VOC. Atas usul residen Cirebon, Mr. P.C Hasselar (1757-1965) dibuat kitab Tjicebonce Rechtboek. Untuk  Landraad  (sekarang  Pengadilan  Umum)  di  Semarang  dibuat Compedium tersendiri, begitu juga Makasar. Compedium diperkuat dengan sepucuk surat VOC tahun 1808 yang memerintahkan agar para penghulu Islam harus dibiarkan mengurus sendiri perkara - perkara perkawinan dan warisan.
13 Manan, Reformasi Huk um Islam Di Indonesia . hlm. 180.
14 Khairuddin Nasution, Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Islam (Yogyakarta: Academia & Tazzafa, 2009).

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    502-518   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2729
Berdasarkan berbagai pendapat yang dikemukakan dalam buku tersebut dapat dilihat bahwa  hukum  yang  berlaku  bagi  umat  Islam  adalah  hukum  adat, sengketa diselesaikan di Pengadilan  agama  asalkan  hukum  adat  menghendaki,  sejauh  tidak  dit entukan  lain  oleh ordonansi.
Pada masa kekuasaan Belanda, penduduk Indonesia dibagi menjadi tiga golongan yaitu; pertama orang-orang Eropa berlaku Bugerlijk Wetboek, kedua orang-orang Tionghoa berlaku BW dengan sedikit pengecualian, ketiga orang Arab dan Timur asing bukan Tionghoa berlaku hukum adat mereka. Dari pengelompokan tersebut tidak ada aturan khusus bagi orang-orang Islam Indonesia.
Sebelum  Belanda  datang  ke  Indonesia  hukum  yang  berlaku  adalah  hukum  Islam. Kemudian dengan kedatangannya ke Indonesia pemberlakuan hukum Islam termajinalisasikan sedikit demi sedikit, dan akhirnya hanya diberlakukan untuk kasus-kasus yang sangat terbatas. Begitu juga hakim-hakimnya, hakim eropa digaji sedangkan hakim agama tidak digaji. Pada mulanya Belanda mengakui hukum Islam di indonesia namun lambat laun sedikit demi sedikit dicabut, tahun 1913 dicabut secara keseluruhan hingga yang berlaku hanya hukum adat.

## 3. Masa Kemerdekaan

## a) Masa Orde Lama (Orla)
Setelah  merdeka  UU  tentang  perkawinan  pertama  lahir  pada  masa  orde  lama (pemerintahan Ir. Sukarno) adalah UU No. 22 tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk, UU ini diperluas pemberlakuannya untuk seluruh Indonesia dengan UU No. 32 tahun 1954. Keberadaan UU No. 22 tahun 1946 merupakan pengganti dari Huwelijks Ordonantie Stbl No. 348 tahun 1929 jo. Stbl No 467 tahun 1931, dan Vorstenlandse Huwelijks Ordonantie Stbl No. 98 tahun 1933. Adapun isi UU No. 22 tahun 1946 ada dua pasal, pertama, keharusan pencatatan perkawinan,  perceraian  dan  rujuk.  Kedua,  penetapan  pegawai  yang  ditugasi  melakukan pencatatan perkawinan, perceraian dan rujuk. 15
Ada kebijaksanaan lain sebagai penghargaan kepada muslim yakni penetapan No. 5/ SD tanggal  26  maret  1946  tentang  perpindahan  Mahkamah  Islam  Tinggi  yang dulu berada di Departemen Kehakiman dialihkan kepada Departemen Agama. Demikian juga penghulu agama dahulu pada Residen dan Bupati diserahkan kepada Menteri Agama.
UU No. 1 tahun 1974 adalah UU pertama yang berisi materi perkawinan. Meskipun baru ada tahun 1974 tapi masyarakat telah lama menginginkannya misalnya organisasi-organisasi wanita yang sampai membicarakan di Dewan Rakyat (Volkskraad). Sebelumnya ada RA.kartini dan Rohana kudus yang mengkritik perkawinan di bawah umur, perkawinan paksa, poligami dan talak. Ada juga kerjasama antara puteri Indonesia dengan Persaudaraan isteri, Persatuan Isteri  dan  Wanita  Sejati  di  Bandung  13 oktober 1929 membicarakan tentang poligami dan pelacuran.

## b. Masa Orde Baru (Orba)
Peraturan  peundang-undangan  pada masa orde baru (masa pemerintahan Suharto) merupakan kelanjutan dari usaha di orde lama, pada tahun 1966 sebagaimana TAP MPRS No. XXVIII/MPRS/1966  dalam  pasal  1  ayat  (3)  bahwa  perlu  segera  diadakan  UU  tentang Perkawinan. Tahun 1967 dan 1968 sebagai respon terhadap TAP MPRS tersebut, peme rintah
15 Manan, Reformasi Huk um Islam Di Indonesia . hlm. 3.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    502-518   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2729
menyampaikan dua RUU kepada DPR Gotong Royong yaitu; pertama, RUU tentang Pernikahan umat  Islam.  Kedua,  RUU  tentang  ketentuan  Pokok  Perkawinan.  RUU  ini  tidak  mendapat persetujuan DPR (1 fraksi menolak, 2 abstain, 13 menerima), kemudian pemerintah me narik RUU tersebut. Pada awal 1967 Menteri Agama KH. Moh. Dahlan menyampaikan kembali RUU pernikahan  umat  Islam  untuk  dibahas  di  Dewan,  ini  kembali  gagal  disahkan  (DPR  tidak bergairah membahas karena penyusunannya didasarkan berbagai pandangan). Sementara itu organisasi masyarakat semakin mendesak, akhirnya pemerintah menyiapkan RUU baru tanggal 31 juli 1973 terdiri dari 15 bab 73 pasal. 16 RUU ini bertujuan:
1.  Memberikan  kepastian  hukum  bagi  masalah  perkawinan  sebab  sebelum  ada  UU Perkawinan hanya bersifat judge made law .
2. Melindungi hak kaum wanita dan keinginan/harapan wanita. Ketiga, menciptakan UU yang sesuai dengan tuntutan zaman.
Adapun catatan penting dari historis UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu; pertama,  muncul  penolakan  terhadap  RUU  Perkawinan  ada  hubungannya  dengan kebijaksanaan pemerintah hindia Belanda yang mengebiri hukum Islam dari otoritas Peradilan agama. Kedua, UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pertama lahir di masa orde baru yang merupakan respon terhadap tuntutan lahirnya UU di masa orde lama. UU No. 1 tahun 1974 merupakan kelanjutan UU No. 22 tahun 1946. Adapun isi UU No. 1 tahun 1974 yang berlaku secara efektif sejak 1 oktober 1975 terdiri dari 14 bab dan 67 pasal.
Kemudian tahun 1989 lahir UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Tahun 1990 keluar PP No. 45 yang berisi perubahan PP No. 10 tahun 1983. Tahun 1991 berhasil disusun KHI  mengenai  perkawinan,  pewarisan  dan  perwakafan berlaku dengan Inpres No. 1 tahun 1991.
c. Masa Reformasi
Sejak jatuhnya pemerintahan orde baru bulan Mei 1998 yaitu pada 4 masa presiden yaitu;  B.J  Habibie,  KH.  Abdurrahman  Wahid,  Megawati,  SBY.  Pada  masa  reformasi  terjadi perdebatan PP N0. 10 tahun 1983, mereka terpecah menjadi 5 kelompok yaitu :
1. Menghendaki PP dihapus dan membolehkan poligami sesuai dengan diformulasikan ulama konvensional.
2. Setuju PP dihapus dengan alasan poligami adalah urusan pribadi tidak perlu diatur Negara.
3. PP dicabut kerena terbukti tidak dapat melindungi wanita.
4. PP dicabut karena diskriminatif, hanya berlaku bagi PNS padahal Negara berdiri di atas semua golongan, agama dan etnik.
5. golongan mayoritas berpendapat PP dipertahankan bahkan direvisi, karena dapat menahan laju poligami khususnya PNS, kelomok ini termasuk Aisyiyah Muhammadiyah seluruh Indonesia.
16 Khairuddin Nasution. hlm. 38-40.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    502-518   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2729
Selain itu ada usulan revisi isi UU No. 1 tahun 1974 dan KHI. Tahun 2006 lahir UU No. 3 tahun 2006 sebagai amandemen UU No.7 tahun 1989, yang memperluas kewenangan Peradilan Agama. 17
Lahirnya  Undang-undang  No.7  tahun  1989  tentang  peradilan  agama  membawa perubahan besar terhadap kedudukan dan wewenang peradilan agama. Lembaga peradilan agama  tidak  lagi  dianggap  sebagai  “peradilan  semu”,  tetapi  sudah  diperhitungkan  sebagai lembaga kekuasaan kehakiman yang kedudukannya sama seperti lembaga peradilan yang lain sebagaimana  disebutkan  dalam  pasal  10  UU  nomor  10  tahun  1970  tentang  pokok-pokok kekuasaan kehakiman.
Lahirnya UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan hasil kompromi anggota-anggota Parlemen, yang sebelumnya telah dilalui dengan perjuangan dan perdebatan panjang yang melelahkan. Perjuangan dan Perdebatan panjang yang dimaksud karena sebelum UU Nomor 1 tahun 1974 disahkan oleh DPR (2 Januari 1974), telah ada dua RUU perkawinan yang masuk dan dibahas di Parlemen, yakni RUU tentang perkawinan Umat Islam (22 Mei 1967) dan RUU tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Perkawinan (7 September 1968). Namun kedua RUU  tersebut  tidak  bisa  diselesaikan  sebagaimana  yang  diharapkan  karena  tidak  ada kata sepakat di antara anggota Parlemen ketika itu sehingga Presiden menarik kembali kedua RUU tersebut pada tanggal 31 Juli 1973.
Ketidaksepakatan  anggota  parlemen  tersebut  lebih  disebabkan  oleh  masalah kepentingan  golongan  yang  sejak  semula  telah  menampakkan  diri.  Paling  tidak  ada  tiga kelompok  besar  sepanjang  sejarah  Indonesia  yang  berusaha  selalu  melibatkan  diri  untuk memunculkan  wacana  UU  Perkawinan,  yakni  kelompok  keagamaan,  negara  dan  kaum perempuan, dimana kelompok yang menamakan dirinya nasionalis Islami menginginkan bahwa dalam hal perkawian, umat Islam sudah ada petunjuk yang jelas, dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Sedangkan kelompok nasionalis sekuler tetap menginginkan bahwa adanya UU perkawinan yang sifatnya nasional tanpa membedakan-bedakan agama, adat, dan suku bangsa. 18
Sebagai respon atas kegagalan diundangkannya dua RUU perkawinan di atas, muncul berbagai  tuntutan  kepada  pemerintah  untuk  segera  membuat  UU  perkawinan  dan memberlakukannya kepada seluruh warga Indonesia. Tuntutan itu diantaranya datang dari ISWI (Ikatan Sarjana Wanita Indonesia) dan Badan Musyawarah Organisasi-Organisasi Wanita Islam Indonesia.
Pada tanggal 22 Desember 1973, Pemerintah mengajukan kembali RUU perkawinan yang baru. Setelah dibahas di DPR kurang lebih selama tiga bulan dan mengalami beberapa perubahan, akhirnya pada sidang paripurna (tanggal 2 Januari 1974) RUU tersebut disahkan dan diundangkan sebagai UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara (LN) Nomor 1 Tahun 1974, Tambahan LN Nomor Tahun 3019/1974.
Dari  uraian  di atas, kelihatan sekali bahwa secara historis ada beberapa faktor yang menyebabkan munculnya UU Nomor 1 Tahun 1974 antara lain:
1. Kebutuhan Bersama
2. Semangat Nasionalisme (menjaga kebhinnekaan)
17 Manan, Reformasi Huk um Islam Di Indonesia . hlm. 10.
18 Sofyan Hasan dan Warkum Sumitro, Dasar-Dasar Memahami Hukum Islam Di Indonesia (Surabaya: Usaha Nasional, 1994). Hlm. 122.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
3. Pelaksanaan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945

## 4. Perbedaan Pendapat di kalangan Umat Islam

## Instagram
Teknologi pada saat ini tidak terlepas dari kehidupan manusia sebagai alat komunikasi yang  mudah  dan  cepat,  banyak  akses  yang  digunakan  untuk  bersosialisasi.  Seiring bertambahnya  waktu  cara  berkomunikasi  tidak  hanya  menggunakan  sms  dan  telepon, melainkan juga menggunakan internet. Banyak aplikasi yang ditawarkan melalui internet, satu diantaranya  adalah  akun  jejaring  sosial.  Jejaring  sosial  merupakan  sebuah  situs  berbasis pelayanan yang memungkinkan untuk membuat profil, melihat daftar pengguna yang ter sedia, serta  mengundang  atau menerima teman untuk bergabung dalam situs tersebut. Tampilan dasar situs jejaring sosial ini menampilkan halaman profil pengguna, yang di dalamnya terdiri dari  identitas  diri  dan  foto  pengguna.  Jejaring  sosial  tersebut seperti facebook, twitter dan instagram. 19
Instagram  merupakan  suatu  aplikasi  sosial  media  yang  berbasis  android  untuk smartphone, ios untuk iphone, blackberry, windows phone dan bahkan yang terbaru saat ini juga bisa dijalankan di komputer atau pc. 20 Instagram diciptakan oleh Kevin Systrom dan Mike Krieger, dua sarjana dari Stanford University di Amerika Serikat. Mereka berdua meluncurkan instagram pada bulan Oktober 2010. 21

## Disrupsi  dan Revolusi Industri
Disrupsi ( disruption ) menurut bahasa artinya gangguan atau kekacauan; gangguan atau masalah  yang  mengganggu  suatu  peristiwa,  aktivitas  atau  proses  ( disturbance  or  problems which interrupt an event, activity, or process ). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian disrupsi adalah hal tercabut dari akarnya. Secara praktis, disrupsi adalah perubahan berbagai sektor akibat digitalisasi. 22
Era  disrupsi  melahirkan  revolusi  industri  4.0  yang  saat  ini  kita  telah  merasakan perubahan besar dibandingkan generasi sebelumnya dalam berbagai aspek. Revolusi industri 4.0  ditandai  dengan  peningkatan  koneksi,  hubungan  interaktif,  jarak  dan  dinding  yang membatasi antarmanusia, mesin dan sumber daya lainnya semakin konvergen melalui teknologi informasi dan komunikasi. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal, tidak  hanya  sebatas  proses  produksi,  tetapi  juga  seluruh  mata  rantai  industri  sehingga menghasilkan model bisnis yang baru berbasis digital.
Fase  revolusi  industri  dapat  dideskripsikan  sebagai  berikut:  1.0:  akhir  abad  18; mekanisasi produksi dengan tenaga air dan uap; 2.0, akhir abad 19 dan awal abad 20 dengan teknologi  listrik;  produksi  massal  lewat assembly  line ;  (3)  3.0,  awal  1970an,  otomatisasi produksi lewat teknologi informasi; 4.0, 2018, ditandai cyber-physical dan virtual-konektivitas, manusia,  mesin,  dan E-society ;  data dengan smart internet ( internet of things )- genetic editing ,
19 Rini Damayanti, ‘Diksi Dan Gaya Bahasa Dalam Media Sosial Instagram’, Jurnal Widyalok a IKIP Widya Darma , 5.3 (2018), 261–78.
20 Hermawan  Riyadi,  ‘Pengertian  Instagram  Beserta  Sejarah  Dan  Fungsi’, Nesabamedia ,  2019 <https://www.nesabamedia.com/pengertian-instagram/> [accessed 6 January 2021].
21 Damayanti.
22 Deni Irawan and Suriadi, ‘Komunikasi Dakwah Kultural Di Era Millenial’, Alhadharah: Jurnal Ilmu Dak wah , 18.1 (2019), 87–88 <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/alhadharah/article/view/3858>.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    502-518   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2729
artificial  intelligence , big  data  mining , self-drive  vehicles .  Revolusi  industri  4.0  dan E-Society , terjadi  integrasi  teknologi  siber  untuk  reproduksi  ilmu  pengetahuan  dan  te knologi dengan internet of things ; social skills kian dibutuhkan. 23
Profil Akun @familylawnesia
Akun : @familylawnesia Postingan : 138 (pertanggal 13 Desember 2022) Pengikut : 5.757 (pertanggal 13 Desember 2022) Mengikuti : 811 (pertanggal 13 Desember 2022) Nama : Hukum Keluarga Islam
Keterangan  : Pengetahuan Hukum Keluarga Islam. Bimbingan. Konsultasi Edukasi  Hukum Keluarga  Islam Berbasis  Digital pada Akun @familylawnesia
Komunikasi Pengedukasian dengan Perpaduan Tulisan dan Gambar serta Pemaparan di Caption
Konten edukasi yang disajikan oleh akun @familylawnesia bukan hanya foto, melainkan juga  video  yang  menarik.  Foto  yang  disajikan  adalah  perpaduan  tulisan  dan  gambar  yang diilustrasikan  dalam  wujud kartun/animasi yang relevan dengan apa yang sedang dibahas. Ditambah lagi yang melengkapinya ada pada caption yang ditulis yang memberikan penjelasan terhadap judul materi yang diberikan.

## Kategori Konten Edukasi
Berdasarkan  pemantauan  dan  penelaahan  penulis  terhadap  akun  @familylawnesia dengan  melihat  dan  membaca setiap kontennya, maka edukasi hukum keluarga Islam yang dilakukan dengan konten yang diposting, karakteristik konten tersebut untuk sampai saat ini, kategosisasinya mengenai: perkawinan, perwalian, perceraian, putusnya perkawinan, status anak, harta bersama dan masalah hukum keluarga Islam lainnya.

## Beberapa  Materi Edukasi  Hukum Keluarga  Islam di @familylawnesia
Pernikahan atau Perkawinan
Pencatatan Perkawinan Batas Usia Menikah 19 Tahun Dispensasi Kawin
Cara/Prosedur Menikah di KUA
Mahar dan Adat Pemberian Pernikahan yang Dilarang dalam Islam
Perempuan yang Tidak Boleh Dinikahi Urutan Wali Nikah
Wali Hakim dan Wali Adhal Taklik Talak Asas-asas Hukum Perkawinan Indonesia

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    502-518   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2729

## Materi yang Beragam dan Kekinian
Materi yang disajikan oleh akun @familylawnesia tidak hanya beragam, melainkan juga dinamis dengan konten yang menyahut perkembangan zaman. Pembahasan yang tidak hanya stagnan dengan konsep-konsep hukum keluarga Islam yang terdapat didalam kitab-kitab klasik namun  juga  membahas  khazanah  dan  problematika  hukum  keluarga  Islam  kontemporer (kekinian) yang telah dipengaruhi dan menyesuaikan perkembangan zaman yang ada sekarang ini  seperti  konten  pembahasan akad nikah melalui teleconfrance , tradisi kawin culik, tradisi perempuan melamar laki-laki dan lain-lain.
Penyajian Konten dan Pemanfaatan Fitur Instagram
Foto
Setiap  komunikasi  dan  edukasi  yang dilakukan selalu dengan postingan  foto berupa gambar  yang  disesuaikan  dengan  materi  pembahasan  yang bisa berwujud kartun/animasi dengan keterangan pula selain di caption, adapula yang langsung menempel digambar. Biasanya juga, foto yang diposting tidak hanya satu melainkan bisa lebih daripada itu menyesuaikan pada keperluan berupa panjang pendeknya pembahasan.

## Contoh Foto

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    502-518   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2729

## Caption
Caption dari  akun @familylawnesia terdiri dari judul, isi pembahasan, referensi dan hashtag . Untuk isi pembahasan, rata-rata akun @familylawnesia membahas tentang poin-poin dari konten yang sedang dibahas.
Contoh Caption Konten Akad Nikah Melalui Teleconference:
Baca Caption Ya Gess
Bismillahirrahmanirrahim balik lagi ke Mimin eaa.
Oke karena kemaren banyaaak banget yang nanya akad nikah via teleconference gimana.
Ada dua pandangan berbeda yah temen-temen.
Pandangan  pertama  membolehkan  dengan  memperhatikan  makna  ittihat  al-majelis  yang diartikan dengan wajibnya ijab qabul yang bersambung. Sehingga menilai banyaknya aspek maslahat khususnya di masa sekarang.
Pandangan kedua tidak membolehkan karena dikhawatirkan adanya tipu menipu dalam akad nikah, selain itu harus jelasnya antara orang yang berakad. Adapun mengantisipasinya bahwa akad nikah boleh diwakilkan.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    502-518   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2729
Dua pandangan ini memiliki dalil dan aspek kemaslahatan yang sama-sama kuat yah temen- temen dan masing-masing juga tidak salah.
Gimana menurut kalian?
Referensi:
Abdurrahman Al Jaziri, Fiqh Mazahib Al Arba’ah
Wahbah Zuhailh, Fiqh Islam Wa Adillatuh
Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah
Jangan lupa like, follow, comment dan share yah temen-temen.
Jika  ada  kekurangan  dari  isi,  gambar  dan  penjelasan  harap  komentar  dan  saran  yang membangun.
Kalian boleh request konten yang menarik gess.
Contoh Caption Konten Tradisi Kawin Culik:
Bismillahirrahmanirrahim.
Baca caption yaah.
Pernah denger tradisi kawin culik?
Nah kebetulan banget Mimin bakalan sedikit kasih info ternyata ada lho adat istiadat kawin culik.
Kawin  culik  ini  ada  pada  adat  masyarakat  Sasak  Lombok  Nusa  Tenggara  Barat.  Akan  ada rencana penculikan oleh laki-laki kepada perempuan yang akan diculiknya. Penculikan ini telah direncanakan oleh si perempuan dengan laki-laki yang ia pilih.
Penculikan  dilakukan  secara  sembunyi-sembunyi  pada  waktu  malam  hari  agar  tidak menimbulkan keributan.
Ketika  penculikan  berhasil  si  perempuan  akan  dibawa  ke  rumah  kerabat  si  laki -laki  dan disambut oleh keluarga laki-laki dengan acara yang meriah.
Setelah  keluarga  si  perempuan  panik  dan  bingung  anaknya  menghilang  ia  kemudian akan melapor pada Lembaga adat.
Pihak laki-laki akan dating ke rumah pihak perempuan dan menjelaskan kejadian dan maksud untuk menikah. Ketika keluarga perempuan menyetujui, maka akan dimusyawarahkan prosesi akad nikah nantinya.
Penculikan ini bisa gagal lho teman-teman, dan Ketika gagal, pihak laki-laki akan mendapat denda.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    502-518   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2729
Go penasaran ga sama tradisi kawin culik?
Referensi: Kumparan
Jangan lupa like, follow, comment dan share yah temen-temen.
Jika  ada  kekurangan  dari  isi,  gambar  dan  penjelasan  harap  komentar  dan  saran  yang membangun.
Kalian boleh rekomendasikan konten berikutnya melalui kolom komentar.

## Hashtag
Hashtag digunakan untuk meluaskan jangkauan dan memudahkan pengguna instagram dalam menelusuri  konten  yang  dicari. Hashtag yang  digunakan  oleh  akun  @familylawnesia  bisa menyesuaikan dengan konten yang diposting.
Contoh Hashtag yang digunakan:
#nikahyuk #kawin #telepon #akad #pacaran #indonesiatanpapacaran #fikih #suamiistri #taaruf #ayomenikah #pemudahijrah #munakahat #mahasiswi #mahasiswa #mahasiswaislam #hukumkeluarga #hukum

## Comment
Kolom  komentar  berdasarkan  pengamatan  penulis  disini  bisa  menjadi  kelanjutan edukasi  setelah posting poto dan memberikan caption . Dikolom komentar bisa terjadi tanya jawab,  diskusi,  penyampaian statement ,  ucapan  terima  kasih,  tanda  persetujuan,  dan  juga perluasan komunikasi pengedukasian melalui mention .

## Instastory
Akun  @familylawnesia  juga  aktif  membagikan  konten  edukasinya  melalui  fitur Instastory. Pemanfaatan fitur ini adalah dari perspektif warganet atau pengguna Instagram. Penyajian konten edukasi @familylawnesia berupa perpaduan gambar yang menarik (relevan dengan kajian) dan telah ada penjelasan di gambar dengan caption yang juga berisi penjelasan. Maka  dengan  adanya  fitur  “salin  tautan”,  maka  pengguna  Instagram  lain dapat melakukan download  kemudian share konten  atau  langsung  melakukan  repost  dengan  menggunakan aplikasi tambahan (semisal Instagram Downloader, Repost for Instagram, Regrann dan aplikasi sejenis  lainnya)  baik  itu  gambarnya  (sebab  juga  berisi  penjelasan)  saja, caption -nya  saja maupun  keduanya  sekaligus.  Atau  dapat  pula  langsung  menggunakan fitur bagikan ( share ) dengan membagikan langsung linknya kepada pengguna media sosial lainnya.

## Pelatihan Penulisan Penelitian
Akun @familylawnesia juga aktif memberikan pelatihan-pelatihan penulisan, baik itu dalam  bentuk  penulisan  skripsi  ataupun  penelitian  lainnya  secara  daring  yang  tentunya

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    502-518   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2729
bertemakan permasalahan Hukum Keluarga Islam. Dengan berbagai materi pelatihan seperti menemukan permasalahan, sistematika skripsi, metode penelitian dan teknik analisa hukum serta adanya benefits yang didapatkan bagi peserta yang ikut dalam pelatihan tersebut.
Pamflet Pelatihan Penulisan

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    502-518   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2729
Edukasi hukum keluarga Islam berbasis digital pada akun Instagram @familylawnesia dilakukan dengan menampilkan konten-konten seputar hukum keluarga Islam tidak terbatas teoritikal konseptual hukum keluarga Islam, tetapi lebih kepada pembahasan yang dinamis, materi  yang up  to  date dan  objek kajian dalam persoalan hukum keluarga Islam dari klasik hingga  kontemporer  (kekinian).  Komunikasi  pengedukasian  yang  diterapkan  melalui penyediaan informasi, memberikan rekomendasi dan sosialisasi seputar hukum keluarga Islam disampaikan  dengan  postingan  yang  kreatif  berupa  gambar yang relevan denga n apa yang sedang dibahas, mengikutsertakan tulisan pula dalam gambar serta caption yang substansinya juga berisi penjelasan. Konten-konten edukasi hukum keluarga Islam disajikan dengan beragam dan bervariasi berdasarkan kategorisasi konten.  Kreativitas dalam penyajian konten berupa gambar yang menarik juga relevan dengan pembahasan, caption yang secara substansial jelas dan ilmiah, dan beraneka ragamnya konten yang disajikan serta pemanfaatan fitur Instagram yang  meluaskan  jangkauan  edukasi  membuat pendekatan komunikasi pengedukasian akun @familylawnesia menjadi lebih bisa beradaptasi dan dirasa tepat merespon era disrupsi dengan revolusi industri 4.0 dan generasi yang ikut dalam perkembangannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Asmuni dan Nispul Khoiri, Buku Hukum Kekeluargaan Islam.Pdf , ed. by Efi Brata Madya (Medan:
Wal Ashri Publishing, 2017)
Damayanti, Rini, ‘Diksi Dan Gaya Bahasa Dalam Media Sosial Instagram’, Jurnal Widyaloka IKIP Widya Darma , 5.3 (2018), 261–78
Hidayatullah, Muhammad Syarif, ‘Edukasi Ekonomi Syariah Berbasis Digital Melalui Instagram Pada  Akun  @Ruang  Halal’, Laa  Maisyir :  Jurnal  Ekonomi  Islam ,  7.1  (2020),  31 <https://doi.org/10.24252/lamaisyir.v7i1.13313>
Irawan, Deni, and Suriadi, ‘Komunikasi Dakwah Kultural Di Era Millenial’, Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah , 18.1 (2019), 87–88 <http://jurnal.uin- antasari.ac.id/index.php/alhadharah/article/view/3858>
Manan, Abdul, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Indonesia (Jakarta: Kencana, 2006)
———, Reformasi Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta: PT Rajagrafindo, 2006)
Nasution, Awal Kurnia Putra, ‘Integrasi Media Sosial Dalam Pembelajaran Generasi Z’, Jurnal Teknologi Informasi Dan Pendidikan , 13.1 (2020), 80–86
<https://doi.org/10.24036/tip.v13i1.277>
Nasution,  Khairuddin, Hukum  Perdata  (Keluarga)  Islam  Indonesia  Dan  Perbandingan  Hukum Perkawinan Di Dunia Islam (Yogyakarta: Academia & Tazzafa, 2009)
Ria,  Wati  Rahmi, Hukum  Keluarga  Islam (Bandar  Lampung:  Zam-zam  Tower,  2017) <http://repository.lppm.unila.ac.id/9159/1/3. BUKU HUKUM KELUARGA ISLAM.pdf> Riyadi,  Hermawan,  ‘Pengertian  Instagram  Beserta  Sejarah  Dan  Fungsi’, Nesabamedia , 2019
<https://www.nesabamedia.com/pengertian-instagram/> [accessed 6 January 2021]

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    502-518   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2729
Romario, Romario, and Lisda Aisyah, ‘KOMIK ISLAM DI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM: Dakwah
Kreatif  Melalui  Komik’, Islamuna:  Jurnal  Studi  Islam ,  6.2  (2019),  98–119
<https://doi.org/10.19105/islamuna.v6i2.2588>
Setiawan, Eko, ‘Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia’, Journal de Jure ,
6.2 (2014) <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i2.3207>
Sofyan  Hasan  dan  Warkum  Sumitro, Dasar-Dasar  Memahami  Hukum  Islam  Di  Indonesia (Surabaya: Usaha Nasional, 1994)
Wahid, Abdurrahman, Kontroversi Pemikiran Islam Di Indonesia (Bandung: Rosda Karya, 1990)