## GAGASAN METODE SUNSET CLAUSE S  DALAM SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

## KAMAL FAHMI KURNIA
Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai kamal.fahmi1405@gmail.com

## Abstrak
Konstitusi  Indonesia  setelah  amandemen  lebih  lanjut  memperkuat  Indonesia sebagai  Negara  Hukum.  Negara  hukum  Indonesia  lebih  dipengaruhi  oleh sistem  hukum  perdata  yang  memiliki  karakteristik  dan  karakteristik  hukum yang  diwujudkan  melalui  undang-undang.  Sehingga  hukum  tertulis  formal (undang-undang)  memiliki  posisi  paling  penting  dalam  penegakan  hukum. Pilihan  hukum  perdata  sebagai  sistem  hukum  yang  diadopsi  menimbulkan masalah  terlalu  banyak  peraturan  di  Indonesia,  dengan  istilah  lain  Indonesia terobsesi  dengan  peraturan.  Dalam  hal  ini,  tidak  sedikit  peraturan  yang berlaku  saat  ini  hanya  menghambat  program  pembangunan  di  Indonesia. Selain  itu,  banyak  peraturan  yang  tidak  lagi  relevan  untuk  diterapkan  tetapi tetap  berlaku  karena  tidak  ada  mekanisme  evaluasi  yang  dilakukan.  Dengan demikian, perlu diprakarsai metode "klausa matahari terbenam" dalam sistem perundang-undangan  di  Indonesia.  Metode  sunset  clause  menyediakan mekanisme  evaluasi  untuk  penegakan  peraturan  secara  berkala.  Tujuan  dari penelitian  ini  adalah  untuk  memberikan  gambaran  tentang  gagasan  metode klausa  sunset  dalam  sistem  perundang-undangan  di  Indonesia.Penelitian  ini merupakan  penelitian  hukum  normatif,  dengan  data  sekunder  sebagai  data utama.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  studi  pustaka,  dengan memeriksa data sekunder yang dikumpulkan. Hasil dari penelitian ini adalah gagasan penerapan metode sunset clause dalam sistem legislasi di Indonesia. Metode  klausa  matahari  terbenam  akan  memberikan  periode  waktu  untuk pemberlakuan  undang-undang.  Klausul  metode  sunset  dalam  sistem  legislasi memberikan kesempatan untuk meninjau penegakannya. Ini dapat digunakan sebagai  bentuk  evaluasi  penerapan  undang-undang.  Beberapa  hasil  yang mungkin  dari  tinjauan  dalam  metode  klausa  matahari  terbenam  mungkin, pembaruan  tanpa  perubahan,  pembaruan  dengan  perubahan,  konsolidasi, pencabutan. Metode klausa sunset ini bisa menyelesaikan masalah legislasi di Indonesia terkait dengan over regulation. Kata kunci: negara hukum, sistem perundang-undangan, sunset clause

## ABSTRACT
The  Constitution  of  Indonesia  after  amendments  further  reinforce  Indonesia as a State of Law. The Indonesian state of law is more affected by the civil law system  that  has  the  characteristics  and  characteristics  of  law  embodied through  legislation.  So  that  formal  written  law  (legislation)  has  the  most
important  position  in  law  enforcement.  The  choice  of  civil  law  as  a  legal system adopted raises the problem of too many regulations in Indonesia, with other  terms  Indonesia  is  obsessed  with  regulation.  In  this  case,  not  a  few regulations  that  apply  today  only  hamper  development  programs  in Indonesia. In addition, many regulations that are no longer relevant to apply but  still  apply  because  there  is  no  evaluation  mechanism  is  done.  Thus,  it needs to be initiated the method of "sunset clause" in the legislation system in Indonesia.  The  sunset  clause  method  provides  an  evaluation  mechanism  for the  enforcement  of  regulations  periodically.  The  purpose  of  this  study  is  to provide  an  overview  of  the  idea  of  sunset  clause  method  in  the  system  of legislation  in  Indonesia.  This  research  is  normative  law  research,  with secondary data as main data. The research method used is literature study, by examining secondary data collected. The result of this research is the idea of applying sunset clause method in legislation system in Indonesia. The sunset clause method will give the time period for the enactment of a legislation. The sunset method clauses in the legislation system provides an opportunity for a review  of  its  enforcement.  This  can  be  used  as  a  form  of  evaluation  of  the application  of  legislation.  Some  possible  outcomes  of  a  review  in  the  sunset clause  method  may  be,  updates  without  changes,  updates  with  changes, consolidation, revocation. This sunset clause method can solve the problem of legislation in Indonesia related to over regulation.
Keywords : state of  law, legislation system, sunset clause

## I. PENDAHULUAN
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  sesudah amandemen  telah  mempertegas  Indonesia  sebagai  negara  hukum.  Sesudah amandemen  ketiga  Undang-Undang  Dasar  1945,  mengenai  negara  hukum, diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, yang berbunyi  “Negara  Indonesia adalah negara hukum”. Dengan demikian negara  hukum  Indonesia  menjadi  bukan  hanya  suatu  prinsip,  tetapi  benar- benar  menjadi  normatif(Bagir  Manan,  2004).  Dalam  pembentukannya, negara  hukum  Indonesia  lebih  banyak  terpengaruh  pada  sistem civil  law .
Salah  satu  ciri  dan  karakteristik  dalam civil  law adalah  hukum  yang diwujudkan  melalui  peraturan  perundang-undangan,  sehingga  eksistensi hukum formal tertulis sebagai bentuk hukum yang paling nyata(I Dewa Gede Atmadja, 2012). Sebagaimana di Indonesia, hukum formal tertulis (peraturan
perundang-undangan) memiliki posisi yang paling utama dalam pemberlakuan hukumnya.
Dalam  perkembangannya,  pilihan civil  law sebagai  sistem  hukum  yang dianut  oleh  negara  hukum  Indonesia  memunculkan  permasalahan. Permasalahan yang timbul dewasa ini adalah terlalu banyaknya regulasi yang ada  di  Indonesia,  dengan  istilah  lain  Indonesia  sekarang  sedang  mengalami apa  yang  disebut  sebagai  obesitas  regulasi.  Data  dari  Kementerian  Hukum dan  Hak  Asasi  Manusia  menyebutkan  bahwa  terhitung  Oktober  2016 Indonesia  sedikitnya  memiliki  62.000  (enam  puluh  dua  ribu)  peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Peraturan-peraturan tersebut tersebut  di  berbagai  instansi  dan  berbagai  level  pemerintahan.  Fenomena yang  ada  itu  berdampak  pada  terhambatnya  pembangunan-pembangunan yang ingin dilakukan oleh pemerintah Indonesia.
Persepsi  terhadap  negara  hukum  yang  selalu  diwujudkan  dengan  peraturan perundang-undangan  menjadi  akar  persoalan  tersebut.  Hal  ini  menjadikan selalu  bertambah  peraturan  peraturan  yang  ada  di  Indonesia.  Terlalu banyaknya  peraturan  perundang-undangan  yang  ada  justru  menjadi pemerintah Indonesia sangat terbatas ruang geraknya, padahal sebagai negara berkembang  perlu  dilakukan  program-program  pembangunan  yang berkemajuan,  sehingga  pada  saat  sekarang  ini  sebagaimana  yang  pernah disinggung  oleh  Presiden  Joko  Widodo,  bahwas    sekarang  ini  Indonesia menjadi negara peraturan.
Dalam  hal  ini,  tidak  sedikit  peraturan-peraturan  yang  berlaku  saat  ini  justru hanya  menghambat  pembangunan  di  Indonesia,  selain  itu  juga  banyak peraturan-peraturan  yang  sesungguhnya  sudah  tidak  relevan  lagi  untuk diberlakukan  namun  tetap  berlaku  sebagai  suatu  peraturan  perundang-
undangan.  Sebagaimana  dengan  apa  yang  akan  dilakukan  oleh  Pemerintah Kabupaten  Banyuwangi.  Pada  salah  satu  berita  online  dikabarkan  bahwa Pemerintah  Kabupaten  Banyuwangi  berencana  mencabut  165  peraturan daerah  (Perda)  yang  dinilai  tak  relevan  lagi  saat  ini.  Tak  hanya  itu,  perda- perda  tersebut  dinilai  sudah  berlawanan  dengan  perundang-undangan  di atasnya.
Langkah  yang  akan  dilakukan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Banyuwangi memang  progresif.  Dengan  langkah  tersebut  diharapkan  dapat  memangkas peraturan  daerah  yang  berlaku  di  daerahnya.  Namun  ternyata  langkah  yang ingin  dilakukan  itu  tidak  begitu  mudah.  Dalam  perkembangannya  pada  4 April  2017  dan  14  Juni  2017  Mahkamah  Konstitusi  telah  menyatakan kewenangan  pembatalan  Perda  kabupaten/kota  oleh  gubernur  dan  Perda provinsi  oleh  menteri  sebagaimana  diatur  dalam  UU  23/2014  bertentangan dengan  UUD  1945  dan  oleh  karenanya  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum mengikat.  Sehingga  untuk  melakukan  perampingan  melalui  langkah pencabutan, harus diajukan kepada legislatif agar dimasukkan dalam program legislasi  untuk  dilakukan  pembahasan.  Hal  itu  semakin  menghambat  dalam proses  perampingan  yang  ingin  dilakukan,  karena  dapat  terjadi  peraturan yang  seyogyanya  sudah  tidak  relevan  dan  harus  dicabut  namun  ternyata peraturan tersebut tidak masuk dalam agenda program legislasi yang ada.
Dalam  kondisi  demikian,  memang  perlu  ada  gagasan  sebuah  mekanisme bagaimana agar peraturan yang ada dapat dilakukan evaluasi secara berkala. Hal tersebut dimaksudkan agar tidak ada penumpukan peraturan perundang- undangan  yang  berlaku,  padahal  peraturan  tersebut  sudah  tidak  relevan  lagi untuk  diberlakukan.  Dengan  langkah  tersebut  diharapkan  dapat  memangkas peraturan yang ada.
Dengan  latar  belakang  permasalahan  itu,  maka  penulis  beranggapan  perlu digagas sebuah metode “ sunset clause ” dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. Metode sunset clause ini memberikan peluang untuk dilakukannya evaluasi terhadap pemberlakuan peraturan-peraturan yang ada secara berkala. Evaluasi  berkala  yang  diberlakukan  bagi  setiap  peraturan  perundang- undangan sangat diperlukan agar tidak ada lagi peraturan yang pada dasarnya sudah tidak relevan untuk diterapkan tetapi masih tetap berlaku. Dengan cara tersebut  diharapkan  dapat  dilakukan  perampingan  peraturan  perundang- undangan  yang  ada.  Tulisan  ini  akan  memberi  pemaparan  sebuah  gagasan untuk  menerapkan  metode sunset  clause dalam  sistem  perundang-undangan di  Indonesia.  Dalam  pemaparan  akan  terlebih  dahulu  dilakukan  pengkajian secara  teoritik  terkait  dengan  metode sunset  clause .  Selanjutnya  akan diberikan gambaran bentuk penerapan metode sunset clause ini dalam sistem perundang-undangan di Indonesia.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  dalam  tulisan  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif.  Data utama  yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder,  yaitu data yang  berasal  dari  bahan  pustaka(Soerjono  Soekanto,  2008).  Adapun  metode yang  digunakan  dalam  pengumpulan  adalah  menggunakan  studi  pustaka ( library research ), yaitu meneliti dan menggali bahan-bahan hukum atau data tertulis  berupa  peraturan  perundang-undangan,  dan  bahan  hukum  lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.

## III. Hasil dan Pembahasan
1. Konsep Teoritik Metode Sunset clause
Ide  pertama  munculnya  gagasan  sebuah  metode  sunset  caluse  dalam  suatu sistem perundang-undangan apabila ditelusuri berasal dari Thomas Jefferson yang merupakan Presiden ke-3 Amerika Serikat. Pada saat menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat, dia mengatakan every law naturally expires every 19  years (setiap  hukum  secara  alami  akan  berakhir  setiap  19  tahun),
(Jonathan  Waller,  2009).  Pernyataan  tersebut  menjadi  gagasan  awal berlakunya suatu metode sunset clause dalam perundang-undangan.
Metode sunset clause sendiri merupakan metode yang biasa diterapkan dalam sistem perundang-undangan. Metode ini memberikan kewenangan bagi pihak yang membuat  peraturan untuk  melakukan kajian/tinjauan evaluasi terhadap peraturan  secara  berkala  sesuai  dengan  waktu  yang  telah  ditentukan. Pengertian  lain  terkait  metode  ini  adalah  adalah  diberikannya  masa kadaluarsa  bagi  suatu  peraturan  yang  berlaku.  Setiap  peraturan  diberi  batas masa  berlaku  untuk  kemudian  dilakukan  peninjauan  kembali  terhadap pemberlakuan peraturan tersebut.
Dalam  pengertian  lain,  Brian  Baugus  dan  Feler  Bose,  dalam  artikelnya memberikan pemahaman dasar terkait metode sunset clause / provision , yaitu:
Sunset  provisions  are  clauses  embedded  in  legislation  that  allow  a  piece  of legislation  or  a  regulatory  board  to  expire  on  a  certain  date  unless  the legislature takes action to renew the legislation or board. The time between enactment (or renewal) and the next sunset date varies from state to state but typically runs from four to twelve years ( Brian Baugus and Feler Bose, 2015).
Dari  pengertian  itu  dapat  dipahami  bahwasannya  dalam  sistem  perundang- undangan  yang  menerapkan  metode sunset  clause akan  diberikan  sebuah klausul  batas  pemberlakuan  suatu  peraturan.  Klausul  dalam  metode sunset clause yang  disematkan  dalam  undang-undang/peraturan  hukum  lain  yang
memungkinkan  legislatif/badan  yang  membuat  peraturan  untuk  melakukan peninjauan  kembali  terhadap  peraturan  yang  berlaku.  Peninjauan  kembali dilakukan dalam batas waktu kadaluarsa yang telah ditentukan. Namun dapat dikecualikan  apabila  legislative/badan  yang  membuat  peraturan  mengambil tindakan untuk melakukan pembaruan sebelum masa kadaluarsa.
Terkait dengan waktu kadaluarsa setiap peraturan dalam prakteknya memang berbeda-beda.  Sebagai  contoh,  negara  bagian  Ohio  memberlakukan  jangka waktu 4 tahun dalam peraturannya. Contoh lain adalah negara bagian Texas yang  memberlakukan  jangka  waktu  sampai  12  tahun  dalam  peraturannya, ( Op. Cit . Jonathan Weler). Penentuan waktu masa kadaluarsa memang tidak ada  ketentuan  khusus  bagi  semua  negara.  Pertimbangan  terhadap  penentuan waktu kadaluarsa diberikan sesuai dengan kebutuhan suatu negara tersebut.
Dalam  prakteknya,  metode sunset  clause sering  digunakan  sebagai  simbol kebijakan  pemerintahan  yang  baik.  Hal  tersebut  dikarenakan  metode  ini memaksa  pemerintah  untuk  meninjau  dan  mempertimbangkan  kembali apakah  suatu  perundang-undangan  tertentu  masih  perlu/relevan  untuk diberlakukan  atau  tidak.  Terkait  dengan  hal  tersebut,  Jonathan  Waller menjelaskan:
Sunset laws are unique in that they have a “forcing mechanism,” in the form  of  the  termination  dates,  which  compels  the  legislative  body  to act. If the legislative body shirks its duties under any of the traditional expenditure  control  mechanisms,  the  status  quo  is  retained,  and  no oversight  has  taken place. Under sunset, if a review is  not  conducted, the  default  position  is  that  the  agency,  laws  or  program  in  question expires.  In  other  words,  the  status  quo  is  altered,  giving  the  affected party  a  strong  incentive  to  ensure  the  review  does  take  place, (Ibid, hlm. 5).
Dengan adanya keunikan mekanisme pemaksaan yang dimiliki metode sunset clause ini, diharapkan menjadi metode efektif untuk melakukan perampingan terhadap  perundang-undangan  agar  tidak  lagi  terjadi  obesitas  peraturan. Apabila  terjadi  persoalan  tidak  dilakukannya  tinjauan  terhadap  peraturan sesuai  dengan  waktu  yang  telah  ditentukan,  maka  kita  bisa  memberikan ketentuan  yang  bervariasi.  Dalam  prakteknya,  ada  yang  memilih  suatu peraturan  tetap  berlaku  apabila  tidak  dilakukan  peninjauan  sesuai  dengan waktu  yang  telah  ditentukan.  Namun  juga  ada  yang  memilih  apabila peraturan  tidak  dilakukan  peninjauan  sesuai  dengan  waktu  yang  telah ditentukan,  maka  secara  otomatis  peraturan  tersebut  tidak  berlaku  lagi. Ketentuan yang terakhir itu dianggap lebih masuk akal untuk diterapkan. Hal tersebut dimaksudkan agar terdapat motivasi yang tinggi bagi legislative/badan  pembentuk  peraturan  untuk  melakukan  peninjauan  sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
Proses  penerapan  metode sunset  clause dalam  sistem  perundang-undangan memiliki beberapa pendekatan  yang bervariasi.  Dalam artikelnya, Brian  dan Feler menjelaskan, bahwa:
Sunset  reviews  take  different  forms  and  can  be  applied  broadly  or selectively.  The  four  main  approaches  state  governments  use  can  be described as comprehensive, regulatory, selective, and discretionary. A comprehensive review state requires all statutory agencies to  undergo sunset review on a preset schedule. A regulatory review state requires only licensing and regulatory boards to undergo sunset reviews, and a selective review state reviews select agencies and regulatory boards. A discretionary state allows the legislature to choose which agencies and statutes to review ( op. cit, Brian Baugus and Feler Bose, hlm. 4).
Dari yang dijelaskan di atas, setidaknya terdapat 4 (empat) model pendekatan dalam penerapan metode sunset clause . Model pendekatan tersebut memiliki pengertian sebuah pilihan dalam menggunakan metode sunset clause .
a. Model  Comprehensive  review ,  merupakan  bentuk  penerapan  metode sunset clause di mana mengharuskan seluruh badan hukum dalam negara tersebut  untuk  melakukan  peninjauan  kembali  terhadap  peraturan perundang-undangan  sesuai  dengan  jadwal  yang  telah  ditetapkan.  Dalam hal ini dapat dipahami bahwa model ini memberikan kewenangan kepada seluruh  pihak  untuk  melakukan  peninjauan  kembali  terhadap  produk peraturan  yang  dibuatnya  sendiri.  Masing-masing  lembaga  yang mengeluarkan peraturan diharuskan melakukan peninjauan kembali sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
b. Model  Regulatory  review ,  merupakan  bentuk  penerapan  metode sunset clause dimana hanya memberikan hak kepada lembaga yang memiliki izin kewenangan  dan  anggota  legislatif  untuk  melakukan  peninjauan  kembali terhadap  peraturan  perundang-undangan.  Dalam  model  ini,  tidak  semua lembaga dapat  melakukan peninjauan kembali  terhadap produk peraturan yang  dibuat  sendiri.  Negara  akan  memberikan  izin  bagi  lembaga  tertentu saja  dan  bagi  legislative  untuk  melakukan  peninjaun  kembali  terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang ada.
c. Model  Selective  review ,  merupakan  bentuk  penerapan  metode sunset clause dimana Negara akan menseleksi badan-badan tertentu dan legislatif untuk  melakukan  peninjauan  kembali  terhadap  peraturan  perundang- undangan yang ada. Sama halnya dengan model sebelumnya, pada model ini  tidak  semua  lembaga  memiliki  kewenangan  untuk  melakukan peninjauan kembali terhadap produk peraturan yang dibuat.
d. Model Discretionary , merupakan bentuk penerapan metode sunset clause di  mana  memberikan  kebebasan  kepada  legislative  untuk  memilih
lembaga  mana  dan  peraturan  perundang-undangan  mana  yang  akan dilakukan  peninjauan  kembali  terhadap  pemberlakuannya.  Metode  ini memberikan  ruang  bagi  legislative  apakah  akan  melakukan  peninjauan kembali  terhadap  peraturan  yang  ada  atau  akan  menyerahkan  peninjauan kembali kepada masing-masing lembaga yang membentuknya.
Model  pendekatan  yang  telah  dijelaskan  tersebut  merupakan  pilihan-pilihan terhadap  penentuan  lembaga  mana  yang  diberikan  kewenangan  untuk melakukan peninjauan kembali terhadap pertauran perundang-undanganyang ada. Pada prakteknya, keempat model pendekatan sunset clause itu memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Sebagai contoh apabila memilih model discretionary, akan  berpeluang  semakin  memperkuat  kekuasaan  legislative dalam  pemerintahan.  Hal  itu  karena  model discretionary benar-benar menyerahkan  sepenuhnya  kepada  legislatif  untuk  memilih  lembaga  yang berwenang  melakukan  peninjauan  kembali.  Namun  kelebihannya  adalah dalam  hal  kordinasi  akan  lebih  tertata.  Mekanisme sunset  clause akan tersusun dengan baik, karena semua lembaga yang diberi kewenangan berada dalam satu pengawasan dari anggota legislatif.
Mekanisme  dalam  penerapan  metode sunset  clause biasanya  memiliki tahapan-tahapannya.  Hal  tersebut  dijelaskan  dalam  artikel  Brian  dan  Feler yang menyebutkan bahwa: The mechanics of a sunset evaluation are usually straightforward. The preliminary step involves data collection and a cursory review.  The  full-review  step  examines  the  agency’s  operations  and performance.  The  legislative  step  may  have  several  sub  steps  as  the appropriate  legislative  committees  consider  and  act  on  the  report  and recommendations ( Ibid , hlm. 5).
Dalam  praktik  penerapan  metode sunset  clause selalu  memiliki  beberapa tahapan. Tidak jauh berbeda dengan proses pembuatan peraturan perundang- undangan.  Langkah  awal  dalam  penerapan sunset  clause juga  meliputi pengumpulan  data  dan  peninjauan  secara  singkat.  Data  yang  dikumpulkan meliputi  tingkat  efektifitas  pemberlakuan  peraturan  yang  ada  dan  dilakukan peninjauan  awal.  Selanjutnya  tahapan  peninjauan  secara  menyeluruh  oleh lembaga  yang  diberi  kewenangan.  Lembaga  ini  tergantung  dari  model pendekatan mana yang telah ditentukan. Setelah dilakukan peninjauan secara menyeluruh,  kemudian  didapat  sebuah  kesimpulan.  Kesimpulan  dari peninjauan  tersebut  berkaitan  dengan  sikap  atau  perlakuan  apa  yang  akan diberikan terhadap suatu peraturan perundang-undangan.
Beberapa  kemungkinan  dari  hasil  peninjauan  kembali  suatu  peraturan perundang-undangan  dijelaskan  oleh  Brian  dan  Feler  dalam  artikelnya, adalah:
a. Renewal—unchanged :  The  review  process  may  find  that  the  board  or statute  is  performing  as  expected  and  is  valuable.  The  reviewers  will recommend  that  the  board’s  termination  dates  be  extended  and  that  the enacting  legislation,  reporting  requirements,  funding  mechanism,  and  so forth be left as is. The status quo is maintained.
b. Renewal—changed : Another possible result is that the board or statute is renewed  but  with  changes.  Items  that  may  change  include  the  scope  of duties, board composition, funding mechanism and levels, personnel, and any other troublesome issues identified during the review.
c. Consolidation :  If  the  reviewing  entity  determines  that  some  board  func- tions  are  essential  but  others  are  redundant,  underused,  or  superfluous, the  legislature  may  consolidate  two  boards  or  create  a  separate  office under another board’s jurisdiction and eliminate the other duties.
d. Termination : When a board or statute has outlived its usefulness or never achieved  its  intended  goals,  the  legislature  may  allow  it  to  sunset ( Ibid , hlm. 6).
Menurut penjelasan di atas dalam melakukan proses sunset clause , terdapat 4 kemungkinan  kesimpulan  dari  hasil  peninjauan  kembali  terhadap  sebuah peraturan perundang-undangan. Adapun penjelasan dari beberapa kemungkinan hasil dari peninjauan tersebut di atas adalah sebagai berikut: a. Hasil  kajian  berupa  pembaruan  tanpa  perubahan  ( renewal-unchanged ), dalam keadaan ini lembaga yang melakukan peninjauan kembali terhadap suatu  peraturan  perundang-undangan  hanya  memberikan  rekomendasi untuk memperpanjang tanggal kadaluarsa peraturan tersebut. Hal tersebut karena  secara  materi  muatan,  peraturan  tersebut  masih  relevan  untuk diberlakukan sehingga tidak perlu ada perubahan apapun. Sehingga status quo peraturan perundang-undangan itu tetap dipertahankan.
b. Hasil  kajian  pembaruan  dengan  perubahan  ( renewal-changed ),  hasil seperti  diberikan  apabila  lembaga  yang  melakukan  peninjauan  kembali menemukan  beberapa  ketentuan-ketentuan  dalam  peraturan  yang  sudah tidak  relevan  agar  dilakukan  perubahan.  Pembaruan  dalam  hal  ini berkaitan  dengan  perpanjang  tanggal  kadaluarsa  peraturan  perundang- undangan yang dilakukan peninjauan ulang tersebut.
c. Hasil  kajian  agar  melakukan  konsolidasi  ( consolidation ),  hasil  seperti  ini diberikan  apabila  lembaga  yang  melakukan  peninjauan  menganggap terdapat  beberapa  ketentuan-ketentuan  yang  secara  materi  masih  penting untuk diberlakukan. Namun dalam pemberlakuan ketentuan tersebut akan berpengaruh terhadap ketentuan dalam peraturan-peraturan lain. Sehingga harus  dilakukan  konsolidasi  terhadap  pihak  lain  agar  peraturan  yang  ada tidak saling tumpang tindih dan bisa saling menyesuaikan.
d. Hasil  kajian  agar  melakukan  penghentian  ( termination ),  hasil  seperti  ini diberikan  apabila  lembaga  yang  melakukan  peninjauan  kembali menganggap  peraturan  perundang-undangan  tersebut  sudah  tidak  relevan untuk  tetap  diberlakukan.  Sehingga  secara  tegas  yang  harus  dilakukan adalah mencabut peraturan perundang-undangan tersebut.
Dengan  beberapa  pilihan  terhadap  hasil  dari  peninjauan  kembali  suatu peraturan  perundang-undangan  memberikan  peluang  yang  lebih  besar  agar tetap  bisa  mengawal  berlakunya  suatu  peraturan  perundang-undangan. Keberhasilan  suatu  peraturan  perundang-undangan  adalah  dari  segi  tingkat daya  guna  dan  hasil  guna.  Apabila  suatu  peraturan  perundang-undangan sudah  tidak  bisa  mengakomodir  keadaan  yang  ada  maka  harus  segera dilakukan  tindakan.  Tindakan  tersebut  apakah  cukup  dengan  melakukan revisi  beberapa  ketentuan  atau  dengan  langsung  mencabutnya.  Pembahasan selanjutnya dalam tulisan ini akan memberikan kajian terkait dengan gagasan terhadap penerapan metode sunset clause dalam sistem perundang-undangan di Indonesia.
1. Penerapan Metode Sunset clause dalam Sistem Perundang-Undangan
di Indonesia
Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, setelah amandemen UUD NRI Tahun  1945  secara  tegas  Indonesia  menyatakan  sebagai  Negara  hukum. Dengan pengaruh tradisi hukum civil law , salah satu konsekuensi yang harus diterima  adalah  peraturan  perundang-undangan  harus  menjadi  bagian  yang utama  dalam  menjalankan  kehidupan  bernegara.  Pembentukan  peraturan perundang-undangan  sebagai  intrumen  hukum  yang  utama  bagi  negara penganut civil  law menjadi  suatu  keniscayaan.  Dengan  keadaan  demikian, secara tidak langsung  membentuk persepsi  bagi  lembaga pembuat  peraturan
untuk  selalu  membuat  peraturan.  Dasar  hukum  pembentukan  peraturan perundang-undangan  di  Indonesia  terdapat  pada  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan.  Dalam peraturan tersebut diberikan kewenangan bagi hampir semua lembaga negara untuk membentuk peraturan perundang-undangan sesuai dengan tingkatannya.
Dewasa  ini,  persepsi  bagi  lembaga  negara  untuk  membentuk  peraturan perundang-udangan  menjadi  persoalan  tersendiri,  karena  mengakibatkan begitu  banyaknya  peraturan-peraturan  yang  sah  berlaku  sebagai  produk hukum  di  Indonesia.  Obesitas  regulasi  yang  dialami  Indonesia  sekarang  ini merupakan  akibat  dari  persepsi  dari  lembaga  negara  untuk  selalu  membuat peraturan.  Persepsi  tersebut  tidak  dibarengi  dengan  upaya  evaluasi  dan peninjauan  ulang  secara  memaksa  bagi  lembaga  pembentuk  peraturan terhadap  peraturan  yang  berlaku.  Para  lembaga  pembentuk  peraturan  selalu berlomba-lomba  untuk  membuat  peraturan  tanpa  mempertimbangkan  untuk melakukan  evaluasi  dan  peninjauan  kembali  terhadap  peraturan  yang  sudah dibuat secara berkala.
Dari  hal  itu,  penulis  beranggapan  perlu  adanya  sebuah  mekanisme  yang sifatnya  memaksa  agar  lembaga  pembuat  peraturan  yang  berfikir  untuk melakukan  peninjauan  ulang  terhadap  peraturan  yang  sudah  berlaku  secara berkala.  Mekanisme  yang  akan  penulis  usulkan  yaitu  bagaimana  dalam sistem  perundang-undangan  di  Indonesia  memberlakukan  metode sunset clause .  Konsep  secara  teoritik  terkait  metode sunset  clause sudah  penulis jelaskan  pada  pembahasan  sebelumnya.  Gagasan  yang  penulis  berikan  juga ingin  menjawab  berkaitan  dengan  penyataan  Kepala  BPHN  (Badan Pembinaan  Hukum  Nasional)  pada  situs  BPHN  tahun  2014  yang menyebutkan bahwasannya belum waktunya ada sunset clause di  Indonesia.
Alasan  yang  paling  mendasar  yang  disampaikan  adalah  terkait  dengan ketakutan terhadap potensi terjadinya kekosongan hukum di Indonesia.
Berbeda  dengan  anggapan  yang  disampaikan  tersebut,  menurut  penulis penggunaan  metode sunset  clause di  Indonesia  tidak  akan  berdampak  pada potensi terjadi kekosongan hukum. Secara teoritik banyak bentuk yang dapat digunakan  dalam  metode sunset  clause .  Sehingga  kita  bisa  menyesuaikan penggunaan  metode sunset  clause dengan  sistem  perundang-undangan  yang telah  berlaku  di  Indonesia.  Sebagaimana  sebuah  pemaparan  yang  diberikan Kepala BPHN  yang berjudul “Urgensi Analisis dan Evaluasi Hukum dalam Mendukung  Tugas  Pemerintah”,  gagasan  konsep  metode sunset  clause juga dalam  rangka  melakukan  analisis  dan  evaluasi  terhadap  peraturan  dengan rutin  secara  berkala.  Dengan  kata  lain,  gagasan  metode sunset  clause justru memberikan  terobosan  baru  dalam  melakukan  proses  analisis  dan  evaluasi peraturan dengan lebih tertata dan rutin secara berkala.
Berikut  ini  akan  penulis  sampaikan  secara  konseptual  penerapan  metode sunset  clause dalam  sistem  perundang-undangan  di  Indonesia.  Pemaparan gagasan  secara  konseptual  ini  dilandaskan  dengan  konsep  teoritik sunset clause yang telah penulis sampaikan sebelumnya.
Sebagaimana  telah  dijelaskan  sebelumnya,  bahwa  metode sunset  clause merupakan  suatu  metode  dalam  sistem  perundang-undangan  yang memberikan  jangka  waktu  tertentu  bagi  berlakunya  suatu  peraturan perundang-undangan.  Metode sunset  clause dapat  dimaknai  bahwa  setiap peraturan  perundang-undangan  yang  akan  dibuat  harus  mencantumkan klausul  jangka  waktu  pemberlakuan  peraturan  perundang-undangan  tersebut pada  bagian  akhir.  Dengan  demikian,  dalam  sistem  perundang-undangan  di Indonesia, lembaga yang berwenang untuk membentuk peraturan perundang-
undangan  harus  memasukkan  klausul  terkait  dengan  jangka  waktu pemberlakuan peraturan tersebut.
Dalam  hal  ini  jangka  waktu  pemberlakuan  sebagaimana  dijelaskan  dalam konsep  teoritik  memang  bervariasi  tergantung  kebijakan  negara  tersebut. Dalam hal ini, menurut penulis di  Indonesia jangka waktu  yang cukup tepat adalah  selama  6  (enam)  tahun.  Angka  tersebut  muncul  dari  pertimbangan masa kerja anggota legislative dan presiden selama 5 tahun. Sehingga dalam setiap  masa  kerja  baru  legislative  dan  Presiden  pada  tahun  pertama  focus terhadap  peninjauan  kembali  peraturan-peraturan  yang  telah  dibuat  pada masa sebelumnya.
Konsep selanjutnya  yang harus ditentukan adalah berkaitan dengan lembaga mana yang akan diberikan kewenangan untuk melakukan peninjauan kembali terhadap  peraturan  dalam  metode sunset  clause ini.  Dalam  konsep  teoritik metode sunset clause diperkenalkan terdapat 4 model yang lazim digunakan.
Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, model tersebut yaitu:
a. Comprehensive review
b. Regulatory review
c. Selective review
d. Discretionary
Dari  penjelasan  masing-masing  model  tersebut  yang  telah  diuraikan sebelumnya, maka menurut penulis yang paling tepat untuk diterapkan dalam sistem  perundang-undangan  di  Indonesia  adalah  model comprehensive review . Dalam model ini deberikan kewenangan kepada setiap lembaga yang mengeluarkan  peraturan  untuk  melakukan  peninjauan  kembali  peraturan tersebut  sesuai  dengan  waktu  yang telah ditentukan. Dengan kata lain dapat dimaknai  bahwa  kewenangan  peninjauan  kembali  terhadap  peraturan  yang
berlaku  sebagai  konsekuensi  dari  penerapan  metode sunset  clause melekat pada lembaga yang membuat peraturan tersebut.
Undang-undang yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Presiden,  sebelum  masa  berlaku  undang-undang  tersebut  habis  harus dilakukan  peninjauan  kembali  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR) bersama  Presiden.  Peraturan  Pemerintah  yang  dibuat  oleh  Pemerintah (eksekutif) sebelum masa berlaku peraturan pemerintah tersebut  habis  harus dilakukan  peninjauan  kembali  oleh  Pemerintah  (eksekutif).  Hal  tersebut berlaku  bagi  semua  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  sampai Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, Peraturan Desa dan peraturan-peraturan lainnya.
Selanjutnya  berkaitan  dengan  tahapan  yang  dilakukan  dalam  proses sunset clause menjadi  pemaparan  berikutnya.  Dalam  konsep  teoritik  telah disampaikan  bahwasannya  dalam  proses sunset  clause ,  terdapat  tahapan- tahapan  yang  lazim  diberlakukan.  Dalam  penerapannya  di  Indonesia  juga penting untuk merumuskan tahapan dalam proses sunset clause itu. Tahapan tersebut  meliputi  tahap  kajian  pendahuluan,  tahap  peninjauan  peraturan, tahap kesimpulan dan rekomendasi.
a. Tahap  peninjauan  pendahuluan,  pada  tahapan  ini  lembaga  yang  akan melakukan  peninjauan  kembali  terhadap  peraturan  mengumpulkan  data dan  informasi  awal  terkait  dengan  efektivitas  pemberlakuan  peraturan yang  bersangkutan.  Tahapan  ini  diperlukan  sebagai  bahan  pertimbangan awal dalam melakukan tahap berikutnya yaitu tahap peninjauan peraturan yang  bersangkutan.  Tahap  ini  dilakukan  1  tahun  sebelum  masa  berlaku peraturan habis sesuai dengan ketentuan.
b. Tahap  peninjauan  peraturan,  pada  tahapan  ini  lembaga  yang  akan melakukan  peninjauan  kembali  melanjutkan  analisis  dan  peninjauan
terhadap  peraturan  yang  bersangkutan.  Analisis  dilakukan  dengan  modal awal hasil dari tahap peninjauan pendahuluan.
c. Tahap  kesimpulan  dan  rekomendasi,  pada  tahap  ini  setelah  lembaga tersebut  selesai  melakukan  peninjauan  kembali  terhadap  peraturan  yang bersangkutan, akan didapat kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan dan rekomendasi  harus  sudah  selesai  paling  lambat  1  bulan  sebelum  masa berlaku peraturan tersebut habis. Sehingga hasil dari pembahasan tersebut langsung  merekomendasikan  untuk  mengesahkan  dan  atau  mencabut peraturan tersebut.
Dari hasil peninjauan kembali  yang dilakukan lembaga terkait, sebagaimana dijeslakan  sebelumnya,  lembaga  tersebut  akan  memberikan  kesimpulan  dan rekomendasi.  Beberapa  kesimpulan  dan  rekomendasi  yang  mungkin diberikan adalah:
a. Apabila  kesimpulan  yang  didapat  adalah  pembaruan  tanpa  perubahan ( renewal-unchanged ),  maka  rekomendasi  yang  diberikan  adalah  segera mengesahkan peraturan tersebut dengan memperpanjang ketentuan jangka waktu pemberlakuan.
b. Apabila  kesimpulan  yang  didapat  adalah  pembaruan  dengan  perubahan
( renewal-changed ),  maka  rekomendasi  yang  diberikan  adalah  segera mengesahkan  peraturan  tersebut  dengan  perubahan-perubahan  ketentuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Selain itu juga memperpanjang masa berlaku peraturan tersebut.
c. Apabila  kesimpulan  yang  didapat  adalah  konsolidasi  ( consolitadion ),
maka  rekomendasi  yang  diberikan  adalah  segera  melanjutkan  hasil konsolidasi  yang  berupa renewal-unchanged , renewal-change atau termination.  Selanjutnya  segera  mengesahkan  hasilnya  jika  berupa renewal-unchanged dan renewal-changed ,  dan  segera  mencabutnya apabila berupa termination .
Justicia Sains - Vol. 02 No. 02 Desember 2017
d. Apabila  kesimpulan  yang  didapat  adalah  pencabutan  ( termination ),  maka
rekomendasi yang diberikan adalah segera mencabut peraturan tersebut.
Dalam  mekanisme  metode sunset  clause ,  sebagaimana  dijelaskan sebelumnya  bahwa  sebelum  habis  jangka  waktu  pemberlakuan  peraturan tersebut, lembaga  yang berwenang harus melakukan analisis dan peninjauan kembali  terhadap  peraturan  tersebut.  Dalam  hal  lembaga  yang  berwenang tidak  menjalankan  tugasnya  untuk  melakukan  peninjauan  kembali  terhadap peraturan secara teoritik terdapat 2 kemungkinan. Pertama, peraturan tersebut dilanjutkan  dengan  tambahan  jangka  waktu  maksimal  1  tahun.  Kedua, peraturan  tersebut  langsung  dinyatakan  tidak  berlaku  sebagai  sebuah peraturan.  Untuk  menghindari  terjadinya  potensi  kekosongan  hukum,  maka menurut  penulis  yang  harus  digunakan  di  Indonesia  adalah  kemungkinan pertama. Peraturan tersebut tetap diberlakukan namun diberikan konsekuensi bagi  lembaga  yang  tidak  melakukan  peninjauan  kembali  sesuai  waktu  yang diinginkan.  Hal  tersebut  dimaksudkan  sebagai  mekanisme  paksa  yang dimiliki oleh metode sunset clause . Konsekuensi tesebut bisa berupa larangan membentuk  peraturan  baru  yang  terkait  sampai  peraturan  sebelumnya dilakukan peninjauan kembali.
Berkaitan  dengan  program  legislasi  yang  dikenal  dalam  sistem  perundang- undangan di  Indonesia, dalam menyusun program legislasi, legislative harus memberikan prioritas untuk dilakukan pembahasan pada peraturan yang akan habis masa berlaku nya pada tahun itu. Sehingga proses peninjauan kembali sebagai  konsekuensi  dari  penerapan  metode sunset  clause akan  masuk sebagai skala prioritas dalam program legislasi.
Dari  perspektif  teori good  government ,  Brian  dan  Feler  memberikan penjelasan terkait dengan kelebihan penggunaan metode sunset clause dalam sistem perundang-undangan suatu Negara.
The  stated  purpose  of  sunset  reviews  is  to  provide  a  built-in  process  to evaluate  the  effectiveness  of  an  agency  or  a  piece  of  legislation. “Effectiveness”  means  that  the  public  interest  is  being  served  in  an administratively efficient and cost-effective way. The good government theory of  sunset  reviews  argues  that  the  sunset  process  allows  the  legislature  to eliminate agencies and laws that have outlived their usefulness and to make administrative  and  budgetary  changes  to  those  that  still  serve  the  public interest but have become bloated and inefficient ( Ibid , hlm. 9).
Secara  singkat  dijelaskan  bahwa  melalui  proses sunset  clause ,  pemerintah secara  berkala  dapat  mengawasi  efektifitas  pemberlakuan  suatu  peraturan perundang-undangan  yang  ada.  Lembaga  yang  berwenang  melakukan peninjauan  kembali  dapat  mencabut  peraturan  yang  memang  sudah  tidak dibutuhkan  lagi,  bahkan  terkadang  hanya  membebani  anggaran  Negara. Dengan  demikian,  dapat  terhindar  dari  keadaan  suatu  peraturan  yang  sudah tidak relevan digunakan tetapi masih tetap berlaku.
Selanjutnya  dalam  penelitiannya,  Jonathan  Waller  menyebutkan  bahwa “ states  with  sunset  laws  spend  slightly  less  than  those  without  sunset  laws. This  difference is  not  statistically significant,  so may simply be the result of random  variation .”( op.  cit. Jonathan  Waller,  hlm.  19).  Ternyata  Negara dengan  menerapkan  metode sunset  clause menghabiskan  anggaran pengeluaran  lebih  sedikit  dibandingkan  dengan  Negara  yang  tidak menerapkan sunset  clause dalam  sistem  perundang-undangan.  Dengan demikian,  kelebihan  lain  dari  metode sunset  clause selain  dari  perspektif
good  government adalah  dari  perspektif  keuangan  negara  dapat  melakukan penghematan anggaran pengeluaran negara.
Dengan  adanya  proses sunset  clause yang  diterapkan  dalam  sistem perundang-undangan  di  Indonesia,  maka  setiap  peraturan  perundang- undangan  dapat  dilakukan  peninjauan  kembali  secara  rutin  sehingga  dapat mengurangi  permasalahan  peraturan  yang  terlalu  berlebihan  (obesitas regulasi). Selain itu juga secara tidak langsung dapat merubah cara pandang para  pihak  yang  berwenang  membuat  perauturan.  Cara  pandang  (persepsi) yang selama ini berambisi untuk selalu membuat peraturan akan berubah ke cara pandang (persepsi) menganalisis dengan peninjauan kembali secara rutin dan mengevaluasi pemberlakuan suatu peraturan. Berikut ini gambaran:
Skema
Alur Mekanisme Pemberlakuan Sunset Clause dalam Sistem Perundang-undangan di Indonesia
IV. KESIMPULAN Peraturan Perundang-undangan Memiliki klausul Sunset Clause. Berlaku 6 Proses Peninjauan Kembali Pendahuluan Peninjauan Kesimpulan & Rekomendasi 1 tahun sebelum habis masa berlaku 1 bulan sebelum habis masa berlaku Renewal-unchanged Renewal-Changed Consolidation Termination
Pada  bagian  ini,  penulis  akan  memberikan  beberapa  kesimpulan  dari  kajian dan  pembahasan  permasalahan  yang  telah  dilakukan  sebelumnya.  Beberapa kesimpulan yang dapat penulis berikan adalah:
a. Metode sunset  clause merupakan  metode  dalam  sistem perundang-undangan  yang  memberikan  jangka  waktu  bagi berlakunya suatu peraturan perundang-undangan.
b. Dengan metode sunset clause , peraturan perundang-undangan dapat dilakukan peninjauan kembali terhadap
pemberlakuannya, kecuali dilakukan perubahan/judicial review sebelum masa berlaku undang-undang tersebut habis.
c. Beberapa  kemungkinan  hasil  dari  peninjauan  kembali  dalam metode sunset clause ini dapat berupa:
i. pembaruan tanpa perubahan ( renewal-unchanged )
ii. pembaruan dengan perubahan ( renewal-changed )
iii. konsolidasi ( consolidation )
iv. pencabutan ( termination )
d. Penggunaan  metode sunset  clause memiliki  beberapa kelebihan  dari  perspektif  teori good  government dan perspektif anggaran keuangan Negara.
e. Metode sunset  clause yang  ideal  sekali  diterapkan  dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. Hal tersebut penulis yakini  bahwa  metode sunset  clause ini  dapat  menyelesaikan persoalan  perundang-undangan  yang  ada  di  Indonesia  terkait dengan obesitas regulasi/over regulasi.
Demikianlah  beberapa  kesimpulan  yang  dapat  penulis  berikan.  Penulis menyadari  masih  terdapat  banyak  kekuarangan  dalam  pembahasan  tulisan
Justicia Sains - Vol. 02 No. 02 Desember 2017
ini.  Sehingga  penulis  berharap  saran  dan  kritik  bagi  siapapun  guna menyempurnakan tulisan ini. Semoga bermanfaat bagi semua pihak.
Dalam  hal  ini  satu-satunya  saran  yang  dapat  penulis  berikan  adalah  agar pengkajian  dan  penelitian  terhadap  penerapan  metode sunset  clause dalam sismtem  perundang-undangan  di  Indonesia  segera  dilakukan.  Hal  tersebut dimaksudkan  agar  metode sunset  clause ini  dapat  segera  diterapkan  dalam sistem perundang-undangan di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Atmadja,  I  Dewa  Gede,  2012, Hukum  Konstitusi,  Problematika  Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945 , Setara Press, Malang
Baugus,  Brian  and  Feler  Bose,  2015, Sunset  Legislation  in  the  State,
Balancing  the  Legislature  and  the  Executive, George  Mason University, Virginia
Manan , Bagir, 2004, Perkembangan UUD 1945 , UII Press, Yogyakarta.
Soekanto, Soerjono, 2008, Pengantar Penelitian Hukum , UI Press, Jakarta
Waller,  Jonathan,  2009, The  Expenditure  Effects  of  Sunset  Laws  in  State Governments , Disertasi Doktor, Clemson University
https:// www.bphn.go.id/Belum.waktunya.ada.sunset.clause.di.Indonesia . diakses pada tanggal 8 Oktober 2017
https://www.news.detik.com/jawatimur/3643504/banyuwangi-berencana- cabut-165-perda-kedaluwarsa . diakses pada tanggal 8 Oktober 2017