## JMSP (Jurnal Manajemen dan Supervisi Pendidikan)
Volume 3 Nomor 3 Juli 2019
Tersedia Online di http://journal2.um.ac.id/index.php/jmsp/ ISSN Online : 2541-4429
JMSP Jurnal ManaJeMen dan SuPerviSi PendidiKan
SiSTeM PenGelOlaan KeuanGan PrOGraM PendidiKan GraTiS di PeSanTren

## Meyranti iloe lestari
SMKN 1 Prajekan, Jalan Raya Prajekan, Prajekan Kidul Prajekan Bondowoso Jawa Timur Indonesia meyranti.iloe@yahoo.com
abstract : This study aims to describe the process of budgeting and allocating free education funds  in  pesantren,  systems  and  procedures  for  free  education  financial  management  in pesantren, and financial use of free education programs at pesantren in Al-Ikhlas Al-Faruq Bondowoso  Foundation.  The  study  design  used  a  qualitative  approach  and  a  case  study design. The results of the study show that the budgeting and allocation process begins with developing a Madrasah Budget Activity Plan to formulate all the needs to be implemented, financial management is centered on the foundation using a cross subsidy fund system, and the use of funds is adjusted to the Madrasah Budget Activities Plan which has been submitted and refers to the technical instructions for the use of education funds.
Keywords : financial management system, pesantren free education
abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses penganggaran dan pengalokasian dana pendidikan gratis di pesantren, sistem dan prosedur pengelolaan keuangan pendidikan gratis di pesantren, dan penggunaan keuangan program pendidikan gratis di pesantren  di  Yayasan  Al-Ikhlas  Al-Faruq  Bondowoso.  Desain  penelitian  menggunakan pendekatan kualitatif dan rancangan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penganggaran dan pengalokasian dana diawali dengan menyusun Rencana Kegiatan Anggaran Madrasah secara bersama-sama untuk merumuskan segala kebutuhan yang akan dilaksanakan, pengelolaan keuangan dilakukan terpusat pada yayasan dengan menggunakan sistem dana subsidi silang, dan penggunaan dana disesuaikan dengan Rencana Kegiatan Anggaran  Madrasah  yang  telah  diajukan  dan  mengacu  pada  petunjuk  teknis  penggunaan dana pendidikan.
Kata Kunci : sistem pengelolaan keuangan, pendidikan gratis berbasis pesantren
Fase perkembangan pendidikan semakin menjadi tolok ukur berkembangnya negara Indonesia yang adil, makmur, dan sentosa. Pemerintah selalu berupaya untuk mensejahterakan warga negaranya dengan membuat kebijakan-kebijakan yang mampu untuk mengimplementasikan paradigma pendidikan sesuai dengan Undang-Undang Dasar yaitu “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Salah satu bentuk kebijakan yang dibuat oleh pemerintah adalah kebijakan pendidikan gratis. Penerapan kebijakan pendidikan gratis ini tentunya sangat berpengaruh besar terhadap pembiayaan lembaga pendidikan, karena pendidikan gratis memiliki arti dalam penyelenggaraan pendidikan yang tanpa mengikutsertakan orang tua dalam pembiayaan, khususnya untuk kebutuhan operasional sekolah. Kebijakan pendidikan gratis yang diterapkan di semua wilayah Indonesia bertujuan untuk menuntaskan program wajib belajar dua belas tahun yang sudah diprogram oleh pemerintah sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengenai pemerataan memperoleh kesempatan belajar, membantu meringankan biaya pendidikan dan untuk meningkatkan manajemen pendidikan dalam rangka mewujudkan standar biaya pendidikan berbanding lurus dengan kualitas pendidikan. Dalam konteks pembiayaan pendidikan ( finance educatian ) di Indonesia menurut hasil tim peneliti dari Asian Development Bank (dalam Fattah, 2016: 57), sumber pembiayaan berasal dari lembaga atau departemen yang berperan penting yaitu Departemen Pendidikan, Departemen dalam Negeri, Departemen Agama, Departemen Keuangan dan Bappenas.
Hadirnya program pendidikan gratis ini tentunya menjadi tanggung jawab sekolah dalam mengelola sumber dana yang diperoleh dari pemerintah. Hal ini menjadi alasan pentingnya pengelolaan keuangan dalam program pendidikan gratis pada satuan pendidikan, karena banyak sekali ulasan mengenai sekolah yang melakukan mark up dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Setiap sekolah memiliki karakteristik tersendiri dalam mengelola keuangannya terutama pada sekolah yang menerapkan pendidikan gratis sepenuhnya. Sebagai bentuk implementasi dari manajemen pendidikan yang ada di Indonesia yang biasa disebut dengan MBS (Manajemen Berbasis Sekolah), masalah keuangan dan pembiayaan menjadi lebih banyak diatur oleh lembaga pendidikan itu sendiri, tidak terkecuali pesantren. Walaupun sebenarnya pesantren sejak awal berdirinya memang lembaga yang mandiri dalam penataan manajemennya. Sesuai dengan penjabaran praktik kebijakan program pendidikan gratis selalu menjadi ranah pembahasan di kalangan lembaga pendidikan, peneliti tertarik mengadakan penelitian mengenai sistem pengelolaan keuangan program pendidikan gratis di Yayasan Al-Ikhlas Al-Faruq yang berada di Kabupaten Bondowoso daerah Jawa Timur.
Pengelolaan keuangan menurut Lipham & Keith (dalam Subarna, 2014: 159) proses mendapatkan dan menetapkan sumber-sumber dana, pemanfaatan dana, pemeriksaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Berkaitan ini, sistem pengelolaan keuangan adalah  seperangkat elemen yang berkaitan sehingga menjadi alur dalam proses pengelolaan keuangan untuk pencapaian tujuan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan disepakati bersama. Marno & Supriyatno (2008: 77) bahwa manajemen keuangan sebagai proses pengelolaan melalui fungsi-fungsi keuangan, yaitu fungsi bagaimana pengelolan manajemen mengatasi berbagai permasalahan dengan menghimpun dana ( raising of funds ) dan mengalokasikan ( allocation of funds ) dana tersebut sehingga tujuan lembaga pendidikan dapat tercapai secara efektif dan efisien.
Sumber-sumber keuangan pendidikan menurut Fattah (dalam Akdon, 2015: 87) yang diterima oleh sekolah bersumber dari berbagai pihak yaitu: pemerintah pusat maupun daerah, kelompok masyarakat, orang tua siswa, dunia usaha dan industri, swasta, alumni dan lain-lain yang bersifat otomatis pada setiap sekolah yang mendapatkan dana. Pembiayaan pendidikan di sekolah mencakup pengelolaan dana pendidikan yang sesuai dengan standar pembiayaan yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 69 Tahun 2009 yang menyebutkan: (1) anggaran sekolah dirumuskan merujuk peraturan  pemerintah  pusat  dan  daerah,  (2)  pengelolaan  keuangan  sekolah  transparan,  efisien,  dan akuntabel, (3) sekolah membuat laporan keuangan kepada pemerintah dan pemangku kepentingan. Anggaran dalam konsepnya menurut Alan (dalam Fattah, 2016: 56) mengemukakan anggaran adalah suatu instrumen yang dibuat untuk memfasilitasi perencanaan. Anggaran ini menyediakan format untuk alokasi  keputusan  yang  diformulasikan  dan  diimplementasikan.  Dengan  adanya  anggaran  tersebut, dapat  dilihat  hambatan-hambatan  karena  adanya  keterbatasan  sumber  daya  yang  tersedia.  Karena adanya kendala sumber daya, maka perlu diidentifikasi item tertentu dari pengeluaran dan penggolongan pengeluaran untuk mempermudah analisis. Sedangkan biaya merupakan suatu unsur yang menentukan dalam mekanisme penganggaran.
Menurut Sembring (2009: 146-147) ada pembiayaan, investasi, operasioal dan biaya personal. Biaya investasi  meliputi  penyediaan  sarana  dan  prasarana  termasuk  pengembangan  sumber  daya  manusia dan modal kerja tetap. Sedangkan biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan peserta didik agar bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkesinambungan. Selain itu, ada biaya operasional yang digunakan untuk memenuhi gaji pendidik dan tenaga kependidikan dengan segala tunjangan yang melekat pada gaji. Juga ada biaya untuk bahan dan peralatan pendidikan habis pakai dan biaya operasi pendidikan tak langsung. Pemasukan dan pengeluaran keuangan sekolah diatur  dalam  Rancangan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Sekolah  (RAPBS).  Ada  beberapa  hal yang berhubungan dengan penyusunan RAPBS antara lain: (1) penerimaan, (2) penggunaan, dan (3) pertanggungjawaban.  Pengelolaan  akan  dianggap  efektif  apabila  merujuk  pada  RAPBS  untuk  satu tahun  pelajaran.  Penyusunan  RAPBS  harus  melibatkan  kepala  sekolah,  guru,  komite  sekolah,  staf TU dan komunitas sekolah. Sumber pembiayaan dasar gratis berasal dari pemerintah dan pemerintah daerah. Pendidikan gratis yang bermutu juga perlu disesuaikan dengan kondisi setempat dan tetap berdasarkan kualitas yang standar. Dalam menggratiskan pendidikan dasar dan menengah, bentuk dan
nilai subsidi juga tidak harus seragam. Selain itu, perbedaan antara sekolah swasta, negeri, madrasah, dan pondok pesantren secara umum cukup berbeda. Kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dalam dunia pendidikan bertujuan dalam pemerataan pendidikan di Indonesia. Sejak tahun 2003,dari APBN sudah dialokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk mendukung program penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun. Ada beberapa program pemerintah dalam memberikan bantuan dalam pendidikan, diantaranya Biaya Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Siswa Miskin (BSM), Program Indonesia Pintar (PIP), dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA).

## MeTOde
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus yang dilakukan di Yayasan Al-Ikhlas Al-Faruq Bondowoso dengan menaungi lima lembaga yaitu TPQ (Taman Pendidikan  Al-Qur’an),  Madin  (Madrasah  Diniyah),  MTs  (Madrasah  Tsanawiyah),  MA  (Madrasah Aliyah),  dan  Pondok  Pesantren.  Sumber  data  yang  digunakan  berupa  data  tertulis  dan  tidak  tertulis dengan  prosedur  pengumpulan  data  menggunakan  teknik  wawancara,  observasi  dan  dokumentasi. Langkah untuk memperoleh kesimpulan yang tepat dalam penelitian kualitatif adalah dengan cara pengecekan keabsahan data. Kriteria kepercayaan dan kredibilitas pemeriksaan data dilakukan dengan: (a) pengecekan anggota ( member checks ), (b) kecukupan bahan referensi, serta (c) triangulasi sumber dan teknik. Tahapan dalam analisis data yang dilakukan peneliti menggunakan teknik Focus Group Discussion (FGD). FGD adalah teknik yang bertujuan untuk menghimpun data sebanyak-banyanya dari informan kelompok.

## HaSil dan PeMBaHaSan

## Proses Penganggaran dan Pengalokasian dana Pendidikan Gratis di Yayasan al ikhlas al-Faruq Bondowoso
Setiap lembaga harus membuat rencana anggaran atau yang biasa disebut dengan Rencana Kegiatan Anggaran  Madrasah  (RKAM)  sebagai  acuan  dalam  melaksanakan  kegiatan  selama  1  tahun  atau  1 semester. Penganggaran dana pada setiap lembaga di Yayasan Al-Ikhlas Al-Faruq Bondowoso tentunya berpatokan pada semua sumber dana yang telah diperoleh. Semua dana yang diperoleh oleh lembaga nantinya akan tetap kembali dan digunakan oleh lembaga sendiri, namun karena penerapan pendidikan gratis maka sistemnya dibuat dana subsidi silang dari yayasan kepada lembaga. Pada lembaga formal (MTs dan MA) mendapatkan sumber dana dari BOS dan KIP, namun untuk KIP ini uang cair langsung masuk ke rekening siswa bukan rekening sekolah. Lembaga Madin mendapatkan bantuan dari Kesra, pondok pesantren mendapatkan bantuan dana dari LKSA, hasil pengelolaan sawah milik pengasuh, dan sumbangan dari donatur tidak tetap. Khusus untuk donatur di Yayasan Al-Ikhlas Al-Faruq Bondowoso ini belum memiliki donatur tetap, jadi hanya donatur insidental saja itupun jarang yang berupa uang lebih banyak yang berupa barang. Sedangkan untuk lembaga TPQ tidak mendapat bantuan dana dari pihak manapun, namun lembaga TPQ membuat kebijakan dengan adanya pembayaran iuran bulanan oleh wali santri. Sumber dana semuanya dijadikan satu di yayasan (kecuali lembaga TPQ) dan untuk mengajukan dana, prosesnya tidak jauh berbeda dengan lembaga lain. Lembaga formal (MTs dan MA) membuat RKAM yang dijadikan pedoman untuk membuat program kerja selama satu tahun. Sedangkan untuk pondok pesantren membuat RAB untuk kebutuhan makan santri di dapur yang biasanya dilakukan setiap 3 bulan sekali. Namun untuk lembaga Madin tidak diharuskan untuk membuat rencana anggaran, hanya kondisional.
Perencanaan keuangan tentunya berhubungan dengan proses penganggaran dan pengalokasian dana pendidikan yang mengacu pada pendapatan sumber dana. Adapun sumber dana yang didapatkan oleh Yayasan Al-Ikhlas Al-Faruq Bondowoso terdapat dua jenis yaitu, yang pertama dari pemerintah (BOS, Kesejahteraan Masyarakat, KIP, dan LKSA) dan yang kedua dari non pemerintah (donatur tidak tetap, hasil pengelolaan sawah, iuran masyarakat). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, Pasal 51 ayat (1) disebutkan bahwa: “Pendanaan pendidikan bersumber
dari pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Selanjutnya pada ayat (3) disebutkan bahwa dana pendidikan di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat bersumber dari: (a) pendiri penyelenggara, (b) bantuan dari masyarakat, (c) bantuan pemerintah, (d) bantuan pemerintah daerah, (e) bantuan pihak asing yang tidak mengikat, (f) dan hasil usaha penyelenggara atau satuan pendidikan.”
Sumber dana dalam suatu lembaga pendidikan sangatlah diperlukan untuk mencukupi segala kebutuhan pembiayaan pendidikan. Sebagaimana telah diungkapkan oleh Mulyono (2010: 78), bahwa pembiayaan  pendidikan  sesuai  dengan  analisis  terhadap  sumber-sumber  dana  yang  didapatkan  dan penggunaan dana (expenditure ) yang diperuntukkan untuk pengelolaan pendidikan secara efektif dan efisien  dalam  rangka  mencapai  tujuan.  Sumber-sumber  keuangan  yang  telah  didapatkan  oleh  setiap lembaga dijadikan satu dengan sistem terpusat pada yayasan dengan tujuan untuk memudahkan yayasan dalam melakukan proses penganggaran dan pengalokasian dana pada setiap lembaga.

## Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Pendidikan Gratis di Yayasan al-ikhlas al- Faruq Bondowoso
Sistem  pengelolaan  keuangan  yang  dilakukan  pada  Yayasan  Al-Ikhlas  Al-Faruq  Bondowoso bersifat centralistic yaitu pengelolaan keuangan yang terpusat pada yayasan dengan sistem dana subsidi silang. Seluruh sumber dana baik dari pemerintah maupun dari non pemerintah semunya dijadikan satu di yayasan untuk kebutuhan semua lembaga kecuali lembaga TPQ karena pengelolaan keuangannya memang dikelola secara mandiri. Prosedur dalam pengelolaannya tidak jauh berbeda dengan lembaga yang lain yaitu diawali dengan proses perencanaan keuangan pada setiap lembaga yang harus membuat RAB atau RKAM untuk pengajuan dana pada yayasan seperti yang dijelaskan pada sub pertama.
Semua sumber dana yang diterima oleh setiap lembaga kecuali lembaga TPQ tidak langsung menjadi hak mereka, namun lembaga terlebih dahulu menyerahkan semua dana kepada yayasan, lalu yayasan mengeluarkan  dana  yang  dibutuhkan  oleh  lembaga  formal  yaitu  (MTs  dan  MA)  serta  lembaga  non formal (Madin dan pondok pesantren) dengan mengajukan RAB ataupun RKAM yang telah dirancang oleh lembaga formal maupun lembaga non formal. Lembaga TPQ tidak termasuk dalam hal ini karena TPQ  mengelola  keuangannya  secara  mandiri  dan  juga  santri  mereka  yang  tidak  bermukim.  Setelah mengajukan  RKAM,  lalu  yayasan  mengeluarkan  uang  dan  lembaga  yang  menerima.  Jika  lembaga ingin mengajukan dana lagi, maka harus menyelesaikan laporan keuangan terlebih dahulu. Hal ini dilakukan melalui hasil kesepakatan bersama dengan waktu setiap tiga bulan sekali. Untuk lembaga formal menyerahkan laporan keuangan kepada Kemenag Kabupaten Bondowoso dan kepada Yayasan Al-Ikhlas Al-Faruq Bondowoso, sedangkan lembaga non formal hanya melaporkan kepada yayasan.
Proses awal dimulai dengan penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Madrasah (RKAM) yang dilakukan  oleh  lembaga  formal  (MTs  dan  MA).  Sedangkan  untuk  lembaga  pondok  pesantren  dan Madin membuat Rencana Anggaran Belanja (RAB) untuk kebutuhan di pesantren. Sedangkan untuk TPQ tidak dianggarkan dari yayasan, jadi mereka mengelola sendiri keuangan dari kas bulanan yang bersifat mandiri. RKAM merupakan rencana pengeluaran dan pemasukan yang akan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pada setiap lembaga pendidikan dalam kurun waktu satu tahun ke depan. Anggaran digunakan sebagai alat penaksir kebutuhan biaya yang berisi perkiraan pendapatan dari berbagai sumber dana dan pengeluaran untuk berbagai kegiatan setiap lembaga yang berada di Yayasan Al-Ikhlas Al-Faruq Bondowoso.
Penyusunan RKAM dilakukan bersama-sama oleh kepala sekolah beserta guru yang dihadiri oleh komite sekolah untuk mengetahui segala rencana kegiatan yang akan dilakukan dan identifikasi kebutuhan selama satu tahun. Hal ini sesuai dengan pendapat Minarti (2012: 223) bahwa perencanaan dibuat oleh kepala sekolah, guru, staf sekolah, dan pengurus komite sekolah. Konsep penganggaran terdapat 2 versi dalam penyusunan RKAM yang dilakukan oleh lembaga formal, yaitu (1) penyusunan RKAM dibuat satu tahun sekali untuk diserahkan kepada Kemenag Kabupaten Bondowoso, (2) sedangkan RAB dibuat setiap tiga bulan sekali untuk diajukan kepada yayasan. Hal ini juga sesuai dengan Andikusumo, (2012: 4) bahwa Proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dibuat pada awal tahun pelajaran dengan melibatkan kepala sekolah, bendara dan para guru. Dalam pembuatannya
didasarkan pada prinsip efektif, efisian dan ketersediaan dana. Akan tetapi dalam penyusunan RAPBS, kepala sekolah belum membentuk kelompok kerja yang bertugas untuk melakukan identifikasi biaya, mengklarifikasi dan melakukan penghitungan sesuai kebutuhan. Konsep pengalokasian dana tentunya ada kesepakatan bersama antara ketua yayasan dengan kepala di setiap lembaga. Artinya, untuk RKAM yang  diajukan  oleh  lembaga  untuk  meminta  dana  perlu  diseleksi  lagi  kegiatan-kegiatan yang  sudah dirancang oleh lembaga dengan kesesuaian sistem pendidikan yang berbasis pesantren ini. Setelah itu, ketua yayasan menyetujui RKAM yang sudah diseleksi oleh ketua yayasan. Hal ini sesuai hasil penelitian oleh Wahidin (2016: 76) bahwa dalam pembuatan perencanaan keuangan pondok pesantren perlu membuat Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pesantren (RAPBP) sebagai rencana yang dirumuskan oleh satuan pendidikan sesuai wewenangnya yang secara khusus dibentuk pondok dengan diketahui komite sekolah dan juga orang tua santri. Dalam pembuatan RAPBP dilakukan bersamaan dengan sistem bottom up , yaitu usulan anggaran kegiatan dari bawah (guru dan karyawan) dan disetujui oleh atasan yaitu pimpinan pondok pesantren. Selanjutnya, proses penganggaran yang dilakukan oleh Yayasan Al-Ikhlas Al-Faruq Bondowoso ini didukung oleh pendapat Morphet (dalam Subarna, 2014: 162) beberapa hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan perencanaan pembiayaan pendidikan atau anggaran belanja sekolah, diantaranya: (1) anggaran belanja sekolah harus dapat mengganti beberapa peraturan dan prosedur yang tidak efektif dengan perkembangan kebutuhan pendidikan, (2) merevisi peraturan  dan  input  lain  yang  relevan,  dengan  merancang  pengembangan  sistem  secara  efektif,  dan (3) memonitor dan menilai keluaran pendidikan secara terus menerus dan berkesinambungan sebagai bahan  perencanaan  tahap  berikutnya.  Pelaksanaan  realisasi  anggaran  di Yayasan Al-Ikhlas Al-Faruq Bondowoso juga memiliki skala prioritas pada setiap lembaga. Hal ini juga didukung hasil penelitian oleh Handayani (2017: 4) bahwa dalam pelaksanaan realisasi anggaran dilakukan berdasarkan skala prioritas.  Dengan  menyusun  skala  prioritas,  sekolah  dapat  mengetahui  kebutuhan  mana  yang  harus didahulukan dan kebutuhan mana yang dapat ditunda.
Sistem  pengelolaan  keuangan  yang  dilakukan  di  Yayasan  Al-Ikhlas  Al-Faruq  Bondowoso bersifat centralistic yaitu pengelolaan keuangan yang terpusat pada yayasan dengan sistem dana subsidi silang. Sistem ini dilakukan oleh yayasan dengan tujuan untuk memudahkan proses manajemen keuangan pada lembaga dan mencapai tujuan pendidikan tanpa adanya pungutan dari orang tua atau wali santri dapat tercapai secara efektif dan efisien. Seperti pendapat yang diungkapkan oleh Mustari (2014:  168)  untuk  mencapai  tujuan  pendidikan,  maka  dibutuhkan  kreativitas  kepala  sekolah  dalam menggali  sumber-sumber  dana,  menepatkan  bendaharawan  yang  menguasai  dalam  pembukuan  dan pertanggungjawaban keuangan serta memanfaatkannya secara benar sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Selain itu tugas kiai sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu yayasan harus benar-benar menerapkan siklus manajemen keuangan yang baik dengan menaungi lembaga didalamnya. Tujuan dari penerapan sistem dana subsidi silang ini, yayasan ingin semuanya berjalan dengan baik di pendidikan formal maupun non formal, tidak berjalan sebelah. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Haris (2017: 56-57) bahwa segala kegiatan pesantren tidak terlepas satu sama lain, seperti kegiatan belajar mengajar di sekolah, itu juga tidak terlepas dari rangkaian kegiatan di pondok yang lainnya, seperti kegiatan asrama, di masjid, di lapangan, dan kebutuhan di dapur umum dan lain- lainnya, sehingga keadaan ini sangat mempengaruhi proses perencanaan dan pelaksanaan keuangan yang dilakukan setelah melihat dan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan yang dilaksanakan dengan persetujuan kiai.
Sistem  dan  prosedur  pelaksanaan  manajemen  keuangan  di  Yayasan  Al-Ikhlas  Al-Faruq Bondowoso yaitu, (1) penerimaan dana yayasan, (2) pengajuan dana oleh lembaga kepada yayasan, (3) pengeluaran dana yayasan, dan (4) pelaporan keuangan. Sistem dan prosedur yang digunakan di yayasan Al-Ikhlas Al-Faruq Bondowoso membuat kebijakan pengelolaan keuangan dengan sistem terpusat pada yayasan dengan dana subsidi silang bertujuan untuk memudahkan siklus keuangan pada lembaga. Prosedur pengelolaan keuangan dilakukan dengan lembaga menerima dana dari pemerintah maupun non pemerintah dijadikan satu di yayasan, dan untuk mengajukan dana maka lembaga harus membuat rencana anggaran setiap tiga bulan sekali yang diajukan kepada yayasan. Hal ini didukung hasil penelitian oleh Salamah (2013: 51) dalam pelaksanaan manajemen keuangan kiai pondok pesantren merupakan
120 (JMSP) Jurnal Manajemen dan Supervisi Pendidikan, Vol 3, No 3 Juli 2019: 115-123
otorisator penuh terhadap pengeluaran keuangan. Setiap dana yang keluar harus disetujui oleh kiai dan untuk melakukan setiap kegiatan yang telah tercantum dalam anggaran harus membuat proposal kegiatan beserta rincian dana yang dibutuhkan dalam kegiatan tersebut, setelah di setujui obarulah kiai mengeluarkan uang sesuai dengan yang ada di proposal. Jadi, yayasan mensubsidi lembaga dengan menghimpun seluruh dana yang telah dijadikan satu dari lembaga itu sendiri. Selanjutnya, yayasan mengalokasikan dana pada lembaga dengan skala prioritas dan menghimbau agar meminimalisir dana, karena semua dana nantinya tetap kembali kepada lembaga untuk kebutuhan operasional maupun kebutuhan santri. Hal ini sesuai dengan pendapat yang diungkapkan oleh Marno & Supriyatno (2008: 77) bahwa manajemen keuangan sebagai pengelolaan atas fungsi-fungsi keuangan, yakni fungsi bagaimana pihak manajemen mampu menghimpun dana ( raising  of  funds ) dan mengalokasikan ( allocation  of funds ) dana tersebut sehingga tujuan organisasi pendidikan tercapai secara efektif dan efisien.

## Penggunaan Keuangan Program Pendidikan Gratis yang diterapkan pada Yayasan al- ikhlas al-Faruq Bondowoso
Keuangan di semua lembaga digunakan untuk seluruh kebutuhan yang mencakup biaya personal maupun operasional. Penggunaan keuangan pada lembaga pendidikan menjadi bahan perbandingan dengan perencanaan yang telah dirumuskan, tanpa terkecuali lembaga yang menerapkan pendidikan gratis atau tanpa ada pungutan biaya. Kadang kala ada beberapa pelaksanaan yang tidak sesuai dengan perencanaan  ataupun  RKAM  yang  sudah  dirancang,  jadi  lembaga  meminimalisir  nominal  untuk pelaksanaan  kegiatan.  Kebijakan  yang  dibuat  oleh Yayasan Al-Ikhlas Al-Faruq  Bondowoso  dengan membuat sistem dana subsidi silang bertujuan untuk memudahkan manajemen keuangan dengan menerapkan pendidikan gratis dan menutupi kekuarangan yang dialami oleh lembaga baik formal maupun non formal. Penggunaan keuangan juga harus ada persetujuan bersama dan juga persetujuan dari Ketua Yayasan Al-Ikhlas Al-Faruq Bondowoso yang dibuktikan dengan menyerahkan laporan kegiatan beserta rincian dana yang telah dilakukan. Hal ini juga sebagai persyaratan ketika lembaga ingin mengajukan dana lagi kepada yayasan harus menyerahkan laporan terlebih dahulu. Yayasan mensubsidi semua dana kepada lembaga kacuali pada lembaga TPQ untuk biaya operasional dan biaya personal, namun yayasan  tetap  menyeleksi  kebutuhan-kebutuhan  yang  memang  segera  untuk  dilaksanakan.  Yayasan mensubsidi dana dari semua sumber dana yang telah didapatkan oleh lembaga kecuali lembaga TPQ. Namun hal ini tidak dikatakan melakukan penyelewengan dana, karena semua sumber dana digunakan untuk santri, demi kemaslahatan santri selama di sekolah dan di pondok pesantren. Lebih tepatnya dapat dikatakan uang ataupun dana dari santri untuk santri dan kembali kepada santri sendiri untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.
Penggunaan  keuangan  di  Yayasan  Al-Ikhlas  Al-Faruq  Bondowoso  tidak  menjadi  kontra  sosial antar lembaga maupun juga antar orang tua, karena semua mengerti bahwa dana yang digunakan bukan untuk disalahgunakan tetapi lebih pada pengalihan dana karena sistemnya dana subsidi silang dengan tujuan untuk membantu anak ataupun santri yang ingin belajar menuntut ilmu namun terbentur dengan biaya. Selain itu, kebijakan ini telah disepakati bersama oleh berbagai pihak mulai dari kepala di setiap lembaga, komite hingga wali santri. Segala penggunaan dana diperuntukkan untuk biaya personal dan operasional. Penggunaan dana pada lembaga formal (MA dan MTs) 90% dari dana BOS untuk biaya personal dan operasional. Pada lembaga Madin dan TPQ, penggunaan dana 100% untuk biaya operasional. Sedangkan pada pondok pesantren lebih banyak penggunaan dana untuk biaya personal dibandingkan biaya operasional, karena 60% biaya personal diperuntukkan untuk santri yang bermukim dan tidak membayar ataupun dipungut biaya, mulai dari tempat tinggal, listrik, air hingga makan  semuanya  ditanggung  oleh  yayasan.  Pada  lembaga  TPQ  dana  dari  iuran  bulanan  digunakan untuk biaya operasional lembaga TPQ. Transparansi penggunaan keuangan tentunya juga dilakukan oleh yayasan. Hal ini dilakukan pada saat acara istigasah maupun acara wisuda dengan tujuan santri agar tetap menjalin kepercayaan antara yayasan dengan orang tua ataupun wali santri dan juga pada masyarakat sekitar. Efektivitas penggunaan dana di Yayasan Al-Ikhlas Al-Faruq Bondowoso dengan sistem dana subsidi silang menjadi salah satu implementasi manajemen keuangan sekolah yang harus
dikelola  dengan  sebaik-baiknya.  Setelah  dianalisis  menggunakan  perhitungan  dengan  metode Break Even Point (BEP) dapat dinyatakan bahwa penggunaan anggaran tidak seimbang dengan sumber dana yang didapatkan. Break  Event  Point (BEP) adalah sebuah titik dimana biaya atau pengeluaran dan pendapatan adalah seimbang sehingga tidak terdapat kerugian atau keuntungan. Hasil perhitungan BEP dilakukan sesuai dengan data yang ada, hal ini dibuktikan dengan adanya realisasi pengeluaran lebih banyak dari pemasukan yang didapatkan oleh Yayasan Al-Ikhlas Al-Faruq Bondowoso dapat dilihat pada Lampiran 16. Terdapat tiga lembaga yang dapat dihitung dengan menggunakan metode BEP, yaitu lembaga MA, MTs, dan pesantren. Dari ketiga lembaga tersebut, lembaga pesantren adalah salah satu lembaga yang mendominasi kekurangan dalam pembiayaan di Yayasan Al-Ikhlas Al-Faruq Bondowoso.
Penggunaan sumber keuangan pendidikan sekolah merupakan bagaimana mengalokasikan biaya pendidikan yang telah diperoleh dalam lembaga tersebut. Penggunaan sumber dana pendidikan tertuang dalam RKAM dan RAB yang tidak terlepas dari anggaran penerimaan dana dari pemerintah maupun non pemerintah. Penggunaan dana di Yayasan Al-Ikhlas Al-Faruq Bondowoso sudah disesuaikan dengan RKAM yang telah diajukan, sedangkan untuk item tetap mengacu pada petunjuk dan teknis penggunaan dana BOS tidak menyimpang dari sana untuk lembaga formal (MA dan MTs). Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pendanaan Pendidikan Pasal 69 Ayat (3) menyebutkan bahwa: “Penggunaan dana pendidikan oleh satuan pendidikan dilaksanakan melalui mekanisme yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga penyelenggara atau satuan pendidikan, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Selain itu, pendapat ini juga didukung oleh Dzulfikar, (2015: 8) bahwa perencanaan dan realisasi anggaran dalam pengelolaan keuangan sekolah di  SMA  Negeri  se-Kabupaten  Kendal  telah  dilaksanakan  dengan  adil  dan  efisien  dengan  mematuhi peraturan yang berlaku.
Realisasi  penggunaan  dana  di  Yayasan  Al-Ikhlas  Al-Faruq  Bondowoso  mencakup  biaya personal dan operasional pada setiap lembaga. Perbandingannya, pada lembaga formal (MTs dan MA) lebih banyak penggunaan pada biaya operasional, sedangkan untuk pondok pesantren lebih banyak pada penggunaan biaya personal karena mencakup segala kebutuhan santri. Pada lembaga Madin dan TPQ, penggunaan  dana  semuanya  untuk  biaya  operasional.  Penggunaan  realisasi  anggaran  berbeda-beda pada setiap lembaga. Karena menggunakan sistem dana subsidi silang, maka penggunaan dana BOS untuk lembaga formal yaitu 90% dan 10% disubsidi untuk pondok pesantren. Jadi, untuk komponennya tetap sama dengan juknis, namun untuk penggunaannya meminimalisir nominal karena disubsidi pada lembaga yang lain. Perbandingan ini juga hampir sama dengan hasil penelitian oleh Handayani (2017:5) realisasi anggaran terhadap perencanaan anggaran di SMA Muhammadiyah 3 Surakarta pada tahun ajaran 2016/2017 mencapai 90%, artinya sebesar 10% realisasi anggaran tidak sesuai dengan perencanaan anggaran. Hal ini dikarenakan adanya keterlambatan siswa dalam melakukan pembayaran Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP). Sehingga untuk menutupi kekurangan dana tersebut, biasanya ditutupi  dengan  bantuan  dana  individu  dari  kepala  sekolah  maupun  guru.  Bedanya  adalah  mereka 10% tidak sesuai dengan rencana anggaran karena keterlambatan siswa dalam melakukan pembayaran SPP, sedangkan di Yayasan Al-Ikhlas Al-Faruq Bondowoso tidak menerapkan pembayran SPP, namun 10% disubsidi kepada lembaga pondok pesantren untuk kebutuhan makan santri selama di pesantren. Lembaga mengakali 90% dari 100% laporan penggunaan dan BOS dengan pertanggungjawaban yang disesuaikan dengan juknis BOS, yaitu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 451 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis BOS Madrasah Penggunaan Dana BOS komponen bagian  10  dapat  digunakan  untuk  membantu  siswa  miskin  (uang  transport).  Jadi,  bagian  ini  10% dialihkan untuk kebutuhan santri di pesantren yaitu untuk makan sehari-hari.
Penggunaan  keuangan  yang  digunakan  oleh Yayasan Al-Ikhlas Al-Faruq  Bondowoso  untuk lembaga sesuai dengan prinsip manajemen keuangan pondok pesantren yang dikemukakan oleh (Masyhud & Khusnurdilo, 2003: 187) penggunaan anggaran dan keuangan, dari sumber manapun, dari pemerintah  ataupun  masyarakat  perlu  didasarkan  pada  prinsip-prinsip  umum  pengelolaan  keuangan sebagai berikut: (1) hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan, (2) terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan, (3) terbuka dan transparan, dalam pengertian dari dan untuk apa keuangan lembaga tersebut perlu dicatat dan dipertanggungjawabkan
122 (JMSP) Jurnal Manajemen dan Supervisi Pendidikan, Vol 3, No 3 Juli 2019: 115-123
disertai penggunaannya, (4) sedapat mungkin menggunakan kemampuan/hasil produksi dalam negeri sejauh hal ini dimungkinkan.
Pelaksanaan  pertanggungjawaban  laporan  keuangan  di Yayasan Al-Ikhlas Al-Faruq  Bondowoso berbeda. Pertama, pada lembaga formal (MTs dan MA) laporan pertanggungjawaban dilakukan kepada Kemenag Kabupaten Bondowoso sudah sesuai dengan. Kedua, laporan pertanggungjawaban kepada yayasan belum menerapkan sistem akuntansi yang memiliki empat karakteristik kualitatas pokok yaitu: (1) dapat dipahami, (2) relevan, (3) keandalan, dan (4) dapat diperbandingkan. Pada realitanya untuk pelaporan, tidak ada pembukuan yang dapat diperbandingkan realisasi anggaran dan pengalokasian dengan laporan keuangan pada periode berikutnya. Ketiga, pertanggungjawaban penggunaan keuangan kepada orang tua atau wali santri tidak dilakukan melalui papan pengumuman, namun transparansi secara langsung oleh pihak yayasan pada saat ada pertemuan. Hal ini sesuai dengan pendapat Jaya, (2018: 19) bahwa pertanggungjawaban atau transparansi dilakukan melalui rapat bulanan, rapat triwulan, dan pertemuan akhir tahun pembelajaran.
Hasil temuan penelitian yang telah dipaparkan pada setiap fokus di atas, maka dapat disimpulkan dan disajikan dalam bentuk bagan yang tertera secara detail pada Gambar 1.
Gambar 1. Bagan Sistem Pengelolaan Keuangan Program Pendidikan Gratis Berbasis Pesantren di Yayasan Al- Ikhlas Al Faruq Bondowoso

## SiMPulan
Hasil penelitian disimpulkan bahwa yang disebut gratis atau tanpa adanya pungutan biaya dari orang tua atau wali santri terletak pada sub tertentu saja, tidak semua. Begitupun dengan lembaga yang berbahasa gratis hanya pada lembaga formal (MTs dan MA), sedangkan untuk lembaga non formal (Madin dan pondok pesantren) yang diperuntukkan pada santri yang bermukim. Lembaga TPQ tidak termasuk, karena ada iuran yang melibatkan orang tua santri TPQ, dan santrinya yang tidak bermukim. Proses penganggaran dan pengalokasian dana yaitu sumber-sumber keuangan di Yayasan Al-Ikhlas Al- Faruq Bondowoso dijadikan satu dengan sistem terpusat pada yayasan, sehingga untuk mengajukan dana lembaga membuat RKAM dan RAB yang diserahkan kepada yayasan. Hal ini dilakukan untuk memudahkan yayasan dalam melakukan proses penganggaran dan pengalokasian dana pada setiap lembaga. Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan yang digunakan di Yayasan Al-Ikhlas Al-Faruq Bondowoso bersifat centralistic yaitu pengelolaan keuangan yang terpusat pada yayasan dengan menggunakan sistem dana subsidi silang. Yayasan mensubsidi lembaga menggunakan seluruh dana yang telah dijadikan satu dari lembaga itu sendiri, sehingga lembaga yang mengajukan dan yayasan yang mengeluarkan. Penggunaan dana di Yayasan Al-Ikhlas Al-Faruq Bondowoso pada semua lembaga digunakan untuk seluruh kebutuhan yang mencakup biaya personal maupun operasional sudah disesuaikan dengan RKAM yang telah diajukan oleh lembaga, sedangkan untuk item tetap mengacu pada petunjuk dan teknis peraturan yang ada.

## daFTar ruJuKan
Akdon, Dedy A.K. & Deni D. 2015. Manajemen Pembiayaan Pendidikan . Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Andikusumo, S. 2012. Manajemen Keuangan Sekolah (Studi Kasus di SDIT Luqman Al Hakim Surakarta Tahun Pelajaran 2010/2011) . Skripsi tidak diterbitkan. Surakarta: FKIP Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dzulfikar, M.A. 2015. Analisis Pengelolaan Keuangan Sekolah di SMA Negeri Se-Kabupaten Kendal . Skripsi tidak diterbitkan. Semarang: FE Universitas Negeri Semarang.
Fattah, N. 2016. Standar Pembiayaan Pendidikan . Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Handayani, D. 2017. Analisis Pengelolaan Keuangan Sekolah di SMA Muhammadiyah se Surakarta . Skripsi tidak diterbitkan. Surakarta: FKIP Universitas Muhammadiyah Surakarta. Haris, S.M.A. 2017. Manajemen Keuangan Pondok Pesantren (Studi Mengenai Sistem Pengelolaan Keuangan di Pondok Pesantren Entrepreneur Ad Dhuha Bantul DIY). Skripsi tidak diterbitkan. Yogyakarta: UIN SUKA. Jaya, I.S. 2018. Strategi Manajemen Keuangan Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SMP Islam Druju Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang . Tesis tidak diterbitkan. Malang: Pascasarjana UIN Malang. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 451 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis BOS Madrasah. Marno & Supriyatno, T. 2008. Manajemen dan Kepemimpinan Islam . Bandung: PT. Refika Aditma.
Masyhud, S. & Khusnurdilo. 2003. Manajemen Pondok Pesantren . Jakarta: Diva Pustaka. Minarti, S. 2012. M anajemen Sekolah: Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
Mulyono. 2010. Konsep Pembiayaan Pendidika n. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
Mustari, M. 2014. Manajemen Pendidikan. Jakarta: Rajawali Press.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
Permendiknas Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Pembiayaan. Salamah, U. 2013. Studi  Mengenai  Sistem  Pengelolaan  Keuangan  Sekolah  di  Pondok  Pesantren  terhadap Penguatan Manajemen Keuangan . Skripsi tidak diterbitkan. Jakarta: FITK UIN Jakarta. Sembiring, M.G. 2009. Mengungkap Rahasia dan Tips Manjur Menjadi Guru Sejati . Yogyakarta: Best Publisher. Subarna, B. 2014. Pendidikan Gratis Sekolah Menengah Pertama: Antara Harapan dan Kenyataan. Yogyakarta: Deepublish.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Wahidin. 2016. Implementasi  Manajemen  Keuangan  Pendidikan  di  Pondok  Pesantren  Nurul  Hijrah  Jakarta Timur. Skripsi tidak diterbitkan. Jakarta: UIN Jakarta.