Available at https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(02), 2023, 2732-2743
Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) (Studi Kasus Baznas Kota Payakumbuh)
Rifani 1) , Muhammad Taufiq 2) , Anwar Sholihin 3) 1,2,3 UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Sumatera Barat *Email korespondensi: rifani.uinsdd67@gmail.com

## Abstract
The main problem in this thesis is the implementation of the principles of accountability and transparency in the management  of  zakat,  infaq  and  alms  of  the  Payakumbuh  City  Amil  Zakat  Agency  (BAZNAS)  and  their implications for BAZNAS performance. Payakumbuh and its implications for the performance of BAZNAS. The type of research used is qualitative research, by adopting case study research. The case in BAZNAS Payakumbuh City is that in 2020 the amount of zakat that can be collected is 2.1 billion rupiahs, while the potential for zakat in  Payakumbuh  City  reaches  6.1  billion  rupiahs  annually.  Data  collection  techniques  used  are  through observation, interviews and documentation. Data processing was carried out in a qualitative descriptive manner, then described and classified aspects of certain problems and explained through effective sentences. From the research  that  the  authors  conducted  in  the  field,  it  can  be  concluded  that  BAZNAS  Payakumbuh  City  has implemented the principle of accountability in managing ZIS funds in accordance with the concept developed by Indonesia Magnifence of Zakat (2011) both in the decision-making process and in the process of policy outreach. Furthermore, the principle of transparency carried out by BAZNAS Payakumbuh City has not fully implemented the  principle  of  transparency.  Presentation  of  information  as  a  whole  has  not  been  carried  out  by  BAZNAS Payakumbuh City. As well as proposals that are received, whether they are acceded or not, they have not been published digitally on social media, so mustahiq have to come back and forth to the office to ask how far the submission process is. Currently, of the five indicators of transparency principles, there are two transparency principles  that  have  not  been  fully  implemented  by  BAZNAS  Payakumbuh,  namely  the  publication  of  balance sheets  and  sharia  audits.  This  research  still  shows  'mix  results'  regarding  the  impact  of  implementing accountability  and  transparency  on  BAZNAS  performance.  Data  shows  that  from  2017  to  2020  the implementation of the principles of accountability and transparency had a negative impact with a decrease in collection  performance  in  2018.  However,  in  2017  it  showed  contradictory  results.  The  explanation  for  this contradictory result is that there has been a change in regulation that ASN zakat at the high school and university levels is managed by the Provincial BAZNAS.
Keywords: Akuntabiltas, Transparansi, Pengelolaan ZIS, BAZNAS.
Saran sitasi: Rifani., Taufiq, M., & Sholihin, A. (2023). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) (Studi Kasus Baznas Kota Payakumbuh). Jurnal ilmiah ekonomi islam, 9 (02), 2732-2743. doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i2.9004
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i2.9004

## 1. PENDAHULUAN
Islam  didirikan  di  atas  lima  prinsip  dasar  atau yang  dikenal  sebagai  rukun  Islam:  syahadat,  sholat, zakat,  puasa,  dan  haji.  Zakat  sebagai  rukun  Islam ketiga  merupakan  aliran  kekayaan  dari  orang  yang memiliki kelebihan materi kepada orang yang berhak menerimanya.  Berbeda  dengan  rukun  Islam  lainnya, zakat  tidak  hanya  memiliki  dimensi  ibadah  ( hablum minallah ),  tetapi  juga  merupakan  tanggung  jawab social ( hablum minannas ).Islam menjadikan
instrument  zakat  untuk  memastikan  keseimbangan pendapatan  di  masyarakat.  Ini  berarti,  tidak  semua orang mampu bergelut dalam kancah ekonomi, karena sebagian  mereka  ada  yang  tidak  mampu  baik  fakir maupun  miskin.Pengeluaran  dari  zakat  adalah pengeluaran  minimal  untuk  membuat  distribusi pendapatan menjadi lebih merata.Dengan zakat, orang yang  tidak  berpunya  juga  merasa  bahwa  mereka merupakan  bagian  dari  masyarakat.  Orang  miskin juga  merasa  dihargai  karena  ada  empati  dari  orang
yang berpunya. Oleh karena itu, zakat sesungguhnya dapat  menjadi  instrumen  pengentasan  kemiskinan yang efektif, adanya kepedulian para aghniya‟ untuk membayar zakat dan mengeluarkan shadaqah. Dalam konteks  ekonomi,  keduanya  merupakan  bentuk distribusi kekayaan di antara sesama manusia (Atabik, 2015).
Zakat  adalah  suatu  kewajiban  bagi  umat  Islam yang  telah  ditetapkan  dalam  Al-  Quran,  sunah  Nabi dan Ijma‟ para Ulama. Ia merupakan salah satu sendi (rukun)  Islam  yang  selalu  disebutkan  dan  sejajar dengan  Shalat.  Masalah  ini  mengindikasikan  betapa pentingnya  Zakat  dalam  ajaran  Islam.  Zakat merupakan  ibadah  yang  sangat  unik,  selain mengandung ta„abba‟udi (penghambaan)  kepada Allah  dan  dapat  dicermati  bahwa posisi Zakat  begitu tinggi yang tidak dapat terbantahkan lagi, lalu secara berurutan Zakat menduduki posisi ketiga dalam rukun Islam  setelah  Shalat  dan  Syahadat,  apabila  Shalat merupakan  ibadah  murni  ( mahdhah ),  maka  Zakat adalah  ibadah  kepada  Allah  melalui  perantara Manusia  yang  sering  di  istilahkan  dengan  ibadah sosial  (Ambarsari,  Livia,  Anwar,  Harton,  &  Lestari, 2020). Zakat sebagai ibadah kepada Tuhan dijelaskan secara Transparan dalam firman Allah Q.S At-Taubah 104 yang berbunyi.
Tidaklah mereka mengetahui, bahwasanya Allah menerima  taubat  dari  hamba-  hamba-Nya  dan menerima  zakat  dan  bahwasanya  Allah  Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.
Pelaksanaan  zakat  melibatkan  tiga  pihak ( stakeholders ):  muzaki  (wajib  zakat),  mustahik (penerima  zakat),  dan  amil  zakat  (petugas  yang berwenang  untuk  menarik  /  mengumpulkan  zakat, mendistribusikannya  dan  mendayagunakan  zakat sesuai  dengan  ketentuan  syariah)  (Atabik,  Peranan zakat dalam pengentasan kemiskinan, 2015). Kriteria wajib  zakat  tergantung  dari  jenis  zakat  yang  akan dikeluarkan  yang  akan  di  bahas  lebih  lanjut  dalam tesis  ini  nantinya.  Sementara  yang  termasuk  kepada yang  berhak  menerima  zakat  (mustahik)  terdiri  dari delapan golongan (lihat QS. At Taubah: 60). Terkait amil, jika dilihat praktek yang berlangsung di zaman
Rasulullah, masa khulafur rashidin dan kekhalifahan  Islam  selanjutnya,  kewenangan untuk bertindak sebagai amil ada pada negara.
Indonesia  sebagai  negara  dengan  penduduk mayoritas  beragama  Islam  dan  sekaligus  menjadi negara  dengan  penduduk  Muslim  terbesar  di  dunia, idealnya telah memiliki sistem pengelolaan zakat yang
baik.  Kenyataannya,  Indonesia  baru  memiliki  aturan tentang  pengelolaan  zakat  dalam  beberapa  tahun terakhir  dengan  dikeluarkannya  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang mengatur tentang Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) (Karim, Sasanti, Lenap, & Sari, 2019). BAZNAS  merupakan  badan  pemerintah  yang  diberi kewenangan  sebagai  amil  zakat  di  Indonesia. Sementara  itu,  LAZ merupakan  lembaga  amil  zakat yang dibentuk secara mandiri oleh masyarakat. Kedua nya (BAZNAS dan LAZ). LAZ merupakan lembaga amil  zakat  yang  dibentuk  secara  mandiri  oleh masyarakat.  Keduanya (BAZNAS  dan  LAZ)  disebut sebagai  Organisasi  Pengelola  Zakat  (OPZ)  (Ardani, Rangga, Kosim, & Yuniar, 2019).
Dari sisi kuantitas, OPZ menunjukkan perkembangan  yang  signifikan.  Pada  tahun  2020 misalnya,  terdapat  setidaknya  640  OPZ  di  seluruh Indonesia,  yang  secara  resmi  diberi  izin  untuk mengelola dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS). 640 OPZ ini terdiri atas: 1 BAZNAS di tingkat pusat, 35 BAZNAS  di  tingkat  provinsi  dan  489  BAZNAS  di tingkat kabupaten/kota, serta 115 LAZ
(simba.baznas.go.id).  Banyaknya  OPZ  yang  telah didirikan, seyogyanya bisa mengoptimalkan pengumpulan  ZIS  di  Indonesia  secara  umum,  dan pengumpulan zakat khususnya (Nur, 2018).
Hasil penelitian BAZNAS dengan IPB besarnya potensi  Zakat  mencapai  217  Triliun  yang  bisa  di realisasikan  secara  optimal,  Namun,  potensi  zakat yang  besar  ini,  masih  sangat  sedikit  yang  sudah dikelola oleh OPZ. 8 . Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat  permasalahan  di  dalam  pengelolaan  zakat oleh BAZNAS atau OPZ  secara umum. Potensi dana Zakat  yang  begitu  besar  membuat  lembaga  Zakat harusnya mendapat perhatian lebih seperti pembinaan dan  pengawasan  dari  pemerintah  seperti  lembaga- lembaga  pemerintah  lainnya,  bentuk  Kelembagaan BAZNAS  yang  dianggap  Non  Struktural  yang bertanggung  jawab  kepada  Presiden  tanpa  dibawahi kementerian manapun, bagus untuk dikaji lebih dalam tentang bagaimana sebenarnyapembinaan atau pengawasan  terhadap  lembaga  tersebut  (Indrarini, 2017).  Sesuai  dengan  UU  No.23  Tahun  2011 BAZNAS  diharapkan  ada  disetiap  Kabupaten  dan Kota.  BAZNAS  Kota  Payakumbuh,  misalnya merupakan salah satu BAZNAS yang telah berupaya meningkatkan  pengelolaan  ZIS  dari  tahun  ke  tahun Menurut data yang  dilaporkan  oleh bidang Pengumpulan  BAZNAS  Kota  Payakumbuh.
Potensi Zakat di Kota Payakumbuh cukup besar jika  dapat  di  himpun  seluruhnya,  dari data  yang di peroleh sebagai berikut:

## Tabel 1
Data Potensi Zakat Kota Payakumbuh
Dari data tersebut dapat dilihat seharusnya zakat dapat di himpun sebesar 6,1 M, belum termasuk infak dan  sedeqah  hal  tersebut  masih  jauh  dari  apa  yang diperoleh selama ini,  Tahun  2020 jumlah  zakat  yang mampu dihimpun sebesar 2.1 Milyar rupiah.
Zakat yang dihimpun tersebut, 95% berasal dari Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  Kota  Payakumbuh  dan 5% nya berasal dari pedagang, petani, dan pengusaha lainnya.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  BAZNAS Kota  Payakumbuh  juga  belum  maksimal  dalam menghimpun dana zakat.
Sebanyak  sembilan  belas  (19)  BAZNAS Kabupaten Kota di Provinsi Sumatera Barat, di lihat dari tiga BAZNAS Kota yang berbeda penghimpunan atau  pengelolaan  Zakatnya  lebih  tinggi  dari  Kota Payakumbuh.  Misalnya  Kota  Padang  Panjang penghimpunan  selama  tahun  2021  mencapai  Rp 4.684.075.880, serta dilihat penghimpinan dana ZIS di Kota  Solok  pada  tahun  2021  mencapai  angka  Rp 4.754.929.588  capain  penghimpunan  ZIS  di  Kota Solok  ini  hampir  sama  dengan  BAZNAS  Kota Padang  Panjang  sejumlah  4,6  miliyar  kurang  lebih. Dan  dapat  dilihat  juga  penghimpunan  ZIS  yang terdapat  di  BAZNAS  Kota  Pariaman  tahun  2021 mencapai  Rp  3.838.473.009,  penghimpunan  di  Kota Pariaman ini jauh lebih rendah dilihat dari Kota Solok dan  Padang  Panjang  tetapi  masih  jauh  lebih  tinggi dengan apa yang di himpun ZIS di Kota Payakumbuh dengan tahun 2021 hanya sejumlah 1.9 Miliyar rupiah. Dari  sembilan  belas  BAZNAS  Kabupaten  Kota  di Provinsi  Sumatera  Barat  setelah  di  amati  bahwa BAZNAS  Kota  Payakumbuh  berada  pada  tingkat nomor  dua  paling  bawah  setelah  BAZNAS Kepulauan  Mentawai.  Hal  inilah  yang  ingin  dilihat bagaimana  sebenarnya  Implementasi  Akuntabilitas dan  Transparansi  pengelolaan  ZIS  Pada  BAZNAS Kota Payakumbuh serta Implikasinya terhadap kinerja
BAZNAS  yang  menyebabkan  rendahnya  dana  ZIS yang di himpun di BAZNAS Kota Payakumbuh
Indonesia  Magnifence  of  Zakat mencatat  tiga tantangan pengelolaan zakat oleh BAZNAS. Pertama kesadaran  masyarakat  untuk  berzakat  masih  relatif rendah.  Kedua  fenomena  umum  yang  ditemukan  di tengah-tengah  masyarakat  adalah  kecenderungan untuk  memberikan  zakat  secara  langsung  kepada mustahiq. Terakhir,  kepercayaan  masyarakat  kepada lembaga pengelola zakat masih rendah. Ketiga faktor tersebut menjadi penyebab rendahnya angka penerimaan zakat yang diterima oleh OPZ dibandingkan  dengan  potensi  zakat  yang  ada (Rahman, 2015).
Tantangan pertama berhubungan dengan kewajiban  zakat  yang  masih  bersifat  sukarela  dalam tata  hukum  dan  perundang-undangan  di  Indonesia. Sehingga  kesadaran  membayar  zakat  akan  lebih ditentukan  oleh  tingkat  kesadaran  agama  seseorang. Jika  kesadaran  untuk  membayar  zakat  di  kalangan masyarakat  muslim  Indonesia  masih  rendah,  dapat diasumsikan  bahwa  aplikasi  prinsip-prinsip  dasar Islam  dalam  kehidupan  sehari-hari  masyarakat muslim Indonesia masih rendah. Asumsi ini didukung oleh kenyataan dimana persentasi masyarakat miskin di Indonesia masih tergolong tinggi.
Tantangan kedua bisa dikaitkan dengan masalah kebiasaan. Kebiasaan atau tradisi yang berblangsung di  tengah-tengah  masyarakat  Muslim  Indonesia adalah  memberikan  zakat  secara  langsung  kepada penerima-dimana  penerima  ini  biasanya  juga  masih merupakan  keluarga  atau  kerabat  sendiri  (Syafiq, 2016).  Kecenderungan  ini  dapat  dipahami  karena pengelolaan  zakat  sebelum  adanya  BAZNAS  masih bersifat  informal  (belum  diatur  oleh  negara  seperti disebutkan sebelumnya).Untuk merubah suatu kebiasaan atau tradisi yang sudah berlangsung lama di tengah-tengah  masyarakat  memang  tidak  mudah. Diperlukan sosialisasi terus-menerus kepada masyarakat  untuk  mengajak  mereka  bahwa  berzakat sebaiknya melalui amil zakat supaya bisa memberikan efek  kumulatif  yang  lebih  besar  bagi  masyarakat muslim  secara  keseluruhan  (Trisnaningtyas,  Meida, Rapini, & Farida, 2020).
Selanjutnya,  di  samping  dampak  tidak  adanya pengaturan  oleh  negara  terkait  dengan  pengelolaan zakat  (sebelum  dikeluarkannya  UU  No.  23  Tahun 2011),  kecenderungan  untuk  memberikan  zakat langsung kepada penerima juga disebabkan oleh faktor dimana  tingkat  ekonomi  kebanyakan  masyarakat
Jumlah PNS Kota Payakumbuh 2.875 orang 1.  PENGHASILAN GAJI 12 Bulan x Rp 12.245.000.000,- Zakat 2 ½  % x 146.940.000.000,- = Rp 3.673.500.000,- 2.  PENGHASILAN TUNJANGAN PROVESI GURU 4 TRIWULAN X Rp 8.300.000.000,- Zakat 2 ½ % x  Rp 33.200.000, = Rp 830.000.000,- 3.  PENGHASILAN TUKIN 12 Bulan x Rp 4.500.000.000,- Zakat 2 ½ % x Rp 54.000.000,- = Rp 1.350.000.000,-
4.  ZAKAT PERORANGAN = Rp  300.000.000,-
Jumlah Potensi Zakat Kota Payakumbuh = Rp 6.153.500.000,-
Indonesia masih tergolong menengah ke bawah.Akibatnya,  yang  dapat  dipergunakan  oleh seseorang  untuk menolong keluarga atau saudaranya sendiri  adalah  zakatnya.Jika  seseorang  menyalurkan zakatnya  melalui  BAZNAS,  sementara  ada  keluarga atau  saudaranya  sendiri  yang  juga  membutuhkan bantuan, dia tidak memiliki cukup sumber daya untuk membantu keluarga atau saudaranya yang membutuhkan bantuan finansial. Di sisi lain, tidak ada jaminan bahwa keluarganya atau saudaranya tersebut akan  memperoleh  distribusi  zakat  dari  BAZNAS. Oleh karena itu, merupakan tantangan tersendiri bagi OPZ  untuk  membuat  desain  bagaimana  sistem penyaluran  zakat  yang  efektif  (Sholihin,  Lestari,  & Adella, 2022).
Tantangan  ketiga  -  rendahnya  kepercayaan pembayar  ZIS  kepada  OPZ,  salah  satunya  terkait Akuntabilitas  dan  transparansi  laporan  keuangan merupakan  perwujudan  dan  tanggung  jawab  kepada masyarakat,  negara,  dan  Allah  Swt  serta  dapat berpengaruh kepada pembayar zakat. 11 Oleh karena itu Lembaga  amil  zakat  harus  melaporkan  hasil pengelolaan zakat dan penyalurannya kepada muzakki agar  mendapatkan  kepercayaan  dari  masyarakat sehingga potensi zakat yang dikumpulkan jauh lebih besar  karena  kepercayaan  masyarakat  terhadap lembaga  amil  zakat.  pemerintah  harus  menerapakan sistem akreditasi dan standar akuntansi untuk semua Amil  di  Indonesia  dalam  melaporkan  kinerjanya secara  keseluruhan  (Adella,  Rusyaida,  Sari,  Sari,  & Sholihin, 2022).
Transparansi  dan  akuntabilitas  diwujudkan dalam  bentuk  pelaporan  ( reporting ),  pelibatan ( involving ),  dan  cepat  tanggap  ( responding ).  Lebih lanjut,  IMZ  berpendapat  bahwa  OPZ  bertanggung jawab  kepada  seluruh stakeholders zakat  atas  nilai- nilai  yang  dianutnya,  apa  yang  dilakukan  dan  atau tidak  boleh  dilakukan  dalam  pengelolaan  zakat. Pertanggungjawaban tersebut termasuk semua program dan kegiatan yang dilakukan dan diwujudkan dalam  bentuk  dana  zakat  yang  dihimpun  dan didayagunakan, hasil-hasil yang dicapai, keterampilan dan  keahlian  yang  dikembangkan  (Yuliafitri  & Khoiriyah, 2016).
Akuntabilitas  BAZNAS  jika  dilihat  dari perspektif  akuntansi,  dapat  diwujudkan  dengan  cara menyajikan  laporan  keuangan  zakat  yang  sesuai dengan  standar  yang  telah  dikeluarkan  oleh  Ikatan Akuntan  Indonesia  (IAI)  yaitu  Pernyataan  Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 109. Penulis lain, 12
Misalnya,  mengatakan  bahwa  profesionalitas  amil zakat  dan  pertanggungjawaban,  baik  yang  sifatnya keuangan  maupun pendayagunaan,  juga  menjadi  hal yang  dipertanyakan  oleh  muzaki  sebagai  pedoman bagiOPZ  dalam  pengakuan,  pengukuran,  penyajian dan  pengungkapan  transaksi-transaksi  zakat  dan infak/sedekah.
Pengelolaan  ZIS  yang  akuntabel  dan  transparan oleh  OPZ  akan  berdampak  pada  meningkatnya kepercayaan  masyarakat  umum,  pemerintah  dan khususnya  muzaki  serta  mustahik  terhadap  lembaga amil  yang  ada.  Efek  berikutnya  adalah  dana  zakat infak  sedekah  yang  dihimpun  akan  bertambah sehingga  dan  semakin  banyak  golongan  asnaf  yang bisa  mendapatkan  manfaat  dari  dana  zakat.  Secara tidak  langsung,  muzaki  juga  akan  merasakan keberkahan  dari  Allah  SWT  atas  rezeki  yang  ia peroleh. Oleh karena itu, dibutuhkan amil zakat yang profesional, amanah, dan kredibel dalam meningkatkan  kinerja  OPZ  (Anggraini,  Azman, Hasanah, Febrian, & Sholihin, 2023).
Upaya-upaya  apa  saja  yang  telah  dan  tengah dilakukan  oleh  OPZ  dalam  rangka  meningkatkan profesionalitas  amil,  perlu  pengkajian  lebih  jauh. Selanjutnya,  hal  yang  juga  menarik  untuk  dipelajari lebih  lanjut  adalah  terkait  dengan  mekanisme  dan prosedur yang diterapkan oleh OPZ untuk menjamin transparansi  dan  akuntabilitas  OPZ.  Seperti  telah disebutkan pada paragraf sebelumnya, dari perspektif akuntansi, akuntabilitas OPZ bisa diwujudkan dengan cara  menyajikan  laporan  keuangan  sesuai  dengan PSAK No 109. Permasalahannya adalah sejauh mana PSAK No. 109 ini telah diadopsi dan diimplementasikan  oleh  OPZ-OPZ  yang  ada  di Indonesia  masih perlu  studi  lebih lanjut  (Sholihin  & Aulia, 2022).

## 2. METODE PENELITIAN
Metode penelitian  menjelaskan rancangan kegiatan,  ruang  lingkup  atau  objek,  bahan  dan  alat utama,  tempat,  teknik  pengumpulan  data,  definisi operasional variabel penelitian, dan teknik analisis.
Penelitian  ini  memakai  pendekatan  kualitatif, dengan  mengadopsi  penelitian studi  kasus.  Studi kasus  merupakan  suatu  kajian  yang  rinci  tentang satu  latar,  atau subjek  tunggal,  atau  satu  tempat penyimpanan dokumen, atau suatu peristiwa tertentu. 48 Kasus  yang  terdapat  di  BAZNAS  Kota Payakumbuh  adalah  pada tahun  2020 jumlah zakat yang  mampu  dihimpun  sebesar  2.1  Milyar  rupiah
sedangkan potensi zakat yang   ada di Kota Payakumbuh mencapai  6,1  Milyar  rupiah.  Penelitian ini mendeskripsikan  dan  menjelaskan  implementasi prinsip akuntabilitas dan transparansi  dalam pengelolaan  ZIS  pada  BAZNAS  Kota  Payakumbuh, beserta  implikasinya  terhadap  kinerja  pengumpulan dan pendistribusian ZIS.
Instrumen  dalam  penelitian  ini  adalah  peneliti sendiri serta alat bantu yang digunakan penulis dalam mengumpulkan  data  agar  data  penelitian  tersebut menjadi sistematis. Adapun instrumen penelitian yang digunakan  yaitu  alat  tulis dan  kertas  untuk  mencatat hasil  wawancara  dengan  responden.  Untuk  teknik wawancara, menggunakan alat  tulis  dan  kertas  yang memuat  pertanyaan  pertanyaan  yang  berhubungan dengan akuntabilitas dan transparansi BAZNAS Kota Payakumbuh.  Selain  itu  juga  dibantu  dengan instrument  pendukung  seperti field  notes dan recorder.
Untuk  memperoleh  data  yang  sesuai  dengan permasalahan  yang  diteliti,  dalam  penelitian  ini menggunakan  beberapa  teknik  pengumpulan  data, antara lain:
a. Observasi
Observasi  dalam  penelitian  ini  dilakukan dengan cara mengamati langsung peristiwa yang terjadi  di  lokasi  penelitian  beserta  gejala  yang berkaitan dengan pertanggungjawaban,
keterbukaan  serta  kinerja  BAZNAS  Kota
Payakumbuh b. Wawancara (interview) ,
Wawancara (interview) , yaitu teknik pengumpulan  data  dengan  cara  mengajukan pertanyaan  langsung  kepada  responden  yang dapat  memberi  informasi  kepada  peneliti. 49 Peneliti  melakukan  tanya  jawab  Wawancara secara langsung kepada Ketua Bidang Pengumpulan  dan  Ketua  Bidang  Perencanaan, Keuangan,  dan  Pelaporan  BAZNAS  Kota Payakumbuh.  Kemudian,  dilakukan  wawancara dengan  orang  yang  memberikan  ZIS  kepada BAZNAS  yaitu  muzaki  individu  yang  terdaftar pada BAZNAS  Kota Payakumbuh. Dalam hal ini, penulis menentukan responden dengan cara purposive  sampling dengan  menentukan kriteria  muzaki  yang  akan  dijadikan  responden, yaitu  muzaki  individu  yang  secara  rutin  telah membayarkan  ZIS  kepada  BAZNAS  Kota Payakumbuh. selama empat tahun terakhir (2017- 2020).  Selanjutnya  akan  dilakukan konfirmasi
kepada  Pemerintah  Daerah  Kota  Payakumbuh melalui KESRA.
c. Dokumentasi
Mempelajari  atau  menggunakan  catatan- catatan  instansi  yang  diteliti.  Adapun  data  yang digunakan  adalah  data  keuangan  berupa  laporan keuangan dan data non-keuangan BAZNAS Kota Payakumbuh.berupa struktur organisasi, visi dan misi, dan Standar Operasional Prosedur, serta data non-keuangan  lainnya.  Selanjutnya,  data  lain yang digunakan adalah data yang bersumber dari referensi studi kepustakaan melalui jurnal, artikel dan  bahan  lain  dari  berbagai  situs  yang mendukung.
Data  dalam  penelitian  ini  dianalisa  dengan menggunakan konsep yang dikembangkan kembangkan,  aktivitas  dalam  analisis  data  kualitatif harus  dilakukan  secara  interaktif  dan  berlangsung secara  terus  menerus  pada  setiap  tahapan  penelitian sehingga sampai tuntas dan datanya sampai jelas.

## Gambar 1 Komponen Analisis Data
Dalam penelitian ini, pertama peneliti mengumpulkan data yang diperlukan untuk kemudian dilakukan  reduksi  data  dengan  memfokuskan  pada pandangan peneliti terhadap implementasi akuntabilitas  dan  transparansi  yang  diterapkan  oleh BAZNAS.Setelah data direduksi, data disajikan dalam bentuk uraian singkat dan tabel. Selanjut nya peneliti melakukan penarikan kesimpulan awal.
Proses  reduksi  data  akan  memfokuskan  pada implementasi akuntabilitas dan transparansi pengelolaan zakat oleh BAZNAS. Selanjutnaya, akan dilihat pandangan peneliti terhadap pengelolaan zakat yang  dilakukan  oleh  BAZNAS.  Dimana,  BAZNAS sebagai pengelola zakat harus mampu memberikan  pertanggungjawaban  terhadap muzaki, sehingga  tingkat  kepercayaan  muzaki  juga  akan meningkat. Selain itu, akan lebih banyak lagi muzaki yang membayarkan zakat melalui BAZNAS.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Implementasi Prinsip Akuntabilitas di

## BAZNAS Kota Payakumbuh
Berdasarkan wawancara dengan Wakil Ketua IV diperoleh  informasi  bahwa  setiap  keputusan  yang dibuat  pada  tahun  2015-2017  oleh  BAZNAS  Kota Payakumbuh dituangkan dalam bentuk tertulis. Salah satu  contoh  adalah  Surat  Keputusan  tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Pendistribusian Zakat untuk Mahasiswa Perguruan Tinggi di Sumatera Barat Tahun  2017.  Keputusan  yang  tidak  dipublikasikan terkait dengan internal BAZNAS Kota Payakumbuh.Oleh karena itu, dapat dipahami jika hal- hal  yang  bersifat  kebijakan,  tidak  diketahui  oleh publik  secara  umum  dan  muzaki  khususnya.  Dari sepuluh orang muzaki yang diwawancarai, hanya dua orang  yang  mengetahui  tentang  kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh BAZNAS Kota Payakumbuh.Mereka  mengetahuinya  karena  sering berinteraksi  dengan  BAZNAS.  Walaupun  muzaki tidak  paham  dengan  hal-hal  yang  bersifat  kebijakan, semua  muzaki  yang  diwawancarai  berpandangan bahwa  pengelolaan  ZIS  oleh  BAZNAS  Kota Payakumbuh  dan  mereka  percaya  bahwa  kebijakan yang dikeluarkan oleh BAZNAS untuk kemashlahatan  umat  seperti  tergambar  dari  kutipan wawancara  dengan  muzaki  berikut:  Keputusan  yang tidak dipublikasikan terkait dengan internal BAZNASKota  Payakumbuh.  Oleh  karena  itu,  dapat dipahami  jika  hal-hal  yangbersifat  kebijakan,  tidak diketahui  oleh  publik  secara  umum  dan  muzakik hususnya.  Dari  sepuluh  orang  muzaki  yang diwawancarai,  hanya  dua  orangyang  mengetahui tentang  kebijakan-kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh BAZNASKota  Payakumbuh.Mereka  mengetahuinya karena sering berinteraksidengan BAZNAS. Walaupun  muzaki  tidak  paham  dengan  hal-hal  yang bersifatkebijakan,  semua muzaki  yang  diwawancarai berpandangan bahwa pengelolaanZIS oleh BAZNAS Kota Payakumbuh sudah baik dan mereka percayabahwa  kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh BAZNAS untuk kemashlahatan umat.
Pedoman selanjutnya, BAZNAS Kota Payakumbuh.berasaskansyariat  Islam,  dimana  dalam melaksanakan asas syariat Islam Amil zakatmenjunjung tinggi nilai syariat Islam, Pancasila, Undang  Undang  Dasar  NegaraRepublik  Indonesia Tahun  1945,  dan  peraturan  perundang-undangan; danmenjunjung tinggi kepentingan agama, bangsa dan Negara Kesatuan RepublikIndonesia. Asas selajutnya dalam melaksanakan amanah dan integritas: BAZNAS  Kota  Payakumbuh.menjunjung  tinggi sumpah  Amil  Zakat  dalammelaksanakan  tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab pekerjaan, sertamencegah segala bentuk dan jenis penyalahgunaan  tugas,  wewenang,  dantanggung jawab baik secara langsung maupun tidak langsung.
Selanjutnya  Amil  BAZNAS  Kota  Payakumbuh. memelihara netralitas, imparsialitas, dan asaspengelolaan zakat. Amil BAZNAS Kota Payakumbuh.  dilarang  menjadianggota,  pengurus partai  politik,  dan/atau  melakukan  kegiatan  untuk kepentingan  partai  politik.  Amil  zakat  juga  menolak segala  sesuatu  yang  dapat  menimbulkanpengaruh buruk  terhadap  pelaksanaan  tugas  dan  menghindari invertasi  dari  pihaklain.  Selain  itu  BAZNAS  Kota Payakumbuh. mencegah dan/atau melarangsuami/istri,  anak,  dan  setiap  individu  yang memiliki hubungan keluarga sampaiderajat kedua, di bawah  pengaruh,  petunjuk,  atau  kewenangan yangbersangkutan  untuk  meminta/menerima  janji, hadiah,  hibah,  penghargaan,  danpinjaman  atau bantuan  apapun  dari  pihak  yang  berkepentingan denganpengelolaan zakat.
Dalam menjalankan asas kemanfaatan BAZNAS Kota  Payakumbuh.menjadikan  nilai  kemanfaatan sebagai  dasar  dalam  mengelola  Zakat,  menunjukan keberpihakan  yang  tegas  terhadap  maslahat  dan manfaat dalammerumuskan setiap kebijakan pengelolaan  zakat,  menjadikan  kemanfaatansebagai acuan  dalam  bertindak,  bersikap,  dan  berprilaku dalam  kehidupansehari-hari;  dan  bersikap  sopan, santun, dan ramah kepada muzaki dan mustahik, serta menjaga hubungan yang harmonis antar amil zakat.
No Keterangan Rencana (Rp) Realisasi (Rp) Capaian (%) 1 2 3 4 5 = 4 / 3 1  Penyaluran Dana Zakat 2.165.980.000 2.165.980.000 10000,00% 1.1  Penyaluran dana zakat untuk Pendidikan 935.000.000 02.000.000 8577,54% 1.2  Penyaluran dana zakat untuk Kesehatan 120.000.000 115.800.000 9650,00%
No Keterangan Rencana (Rp) Realisasi (Rp) Capaian (%) 1.3  Penyaluran dana zakat untuk Kemanusiaan 615.980.000 716.030.000 11624,24% 1.4  Penyaluran dana zakat untuk Ekonomi 485.000.000 520.250.000 10726,80% 1.5  Penyaluran dana zakat untuk Dakwah- Advokasi 0.000.000 11.900.000 11900,00% 2  Penyaluran Dana Infak/Sedekah - - #DIV/0! 2.1  Penyaluran dana infak/sedekah untuk Pendidikan #DIV/0! 2.2  Penyaluran dana infak/sedekah untuk Kesehatan #DIV/0! 2.3  Penyaluran dana infak/sedekah untuk Kemanusiaan #DIV/0! 2.4  Penyaluran dana infak/sedekah untuk Ekonomi #DIV/0! 2.5  Penyaluran dana infak/sedekah untuk Dakwah #DIV/0! 3  Penyaluran Dana Corporate Social Responsibility - - #DIV/0! 3.1  Penyaluran dana CSR untuk Pendidikan #DIV/0! 3.2  Penyaluran dana CSR untuk Kesehatan #DIV/0! 3.3  Penyaluran dana CSR untuk Kemanusiaan #DIV/0! 3.4  Penyaluran dana CSR untuk Ekonomi #DIV/0! 3.5  Penyaluran dana CSR untuk Dakwah-Advokasi #DIV/0! 4  Penyaluran  Dana  Sosial  Keagamaan  Lainnya (DSKL) (hibah,  nazar,pusaka  yang  tidak memiliki ahli  waris,  kurban,  kafarat,  fidiyah,  denda  atau sitaan pengadilan agama, dsb) - - #DIV/0! 4.1  Penyaluran DSKL untuk Pendidikan #DIV/0! 4.2  Penyaluran DSKL untuk Kesehatan #DIV/0! 4.3  Penyaluran DSKL untuk Kemanusiaan #DIV/0! 4.4  Penyaluran DSKL untuk Ekonomi #DIV/0! 4.5  Penyaluran DSKL untuk Dakwah #DIV/0! TOTAL PENYALURAN 2.165.980.000 2.165.980.000 10000,00% Tabel 3
Target dan Realisasi Capaian BAZNAS Kota Payakumbuh Tahun 2017
Selanjutnya  dalam  menjalankan  asas  keadilan BAZNAS  Kota  Payakumbuh.  bertindak  netral  dan tidak  memihak  terhadap  asal-usul,  ras,  suku,bangsa, kelompok,  atau  aliran  partai  politik  tertentu,  serta media massa tertentudalam menjalankan pengelolaan zakat,  memperlakukan  secara  sama  setiap  muzaki, mustahik,  dan  pihak  lain  yang  terlibat  dalam  proses pengelolaan zakat, menjamin kesempatan yang sama kepada setiap setiap muzaki, mustahik, dan pihak lain yang  terlibat  dalam  proses  pengelolaan  zakat  untuk menyampaikan pendapat tentang kebijakan, keputusan  atau  kasus  yang  dikenakannya;  dan
mendengarkan  semua  pihak  yang  berkepentingan dengan  kasus  yang  terjadi  dan  mempertimbangkan semua  alasan  yang  diajukan  secara  adil.  Asas kepastian  hukum  juga  menjadi  pedoman  dalam menjalankan tugas oleh BAZNAS Kota Payakumbuh.
Amil  zakat  diwajibkan  untuk  mematuhi  norma dan  aturan  dalam  pengelolaan  zakat,  melaksanakan amanat  peraturan  perundang-undangan  secara  tegas, melakukan pengelolaan zakat sesuai dengan tugas dan kewenangannya,  dan  melakukan  segala  upaya  yang benar  dan  etisuntuk  mengelola  zakat  yang  tidak bertentangan  dengan  syariat  Islam  danketentuan
peraturan  perundang-undangan,  menaati  prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan, menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan  diterapkan  sepenuhnya  secara tidak berpihak dan adil; dan menjaga dan memelihara tertib  hukum  dan  tertib  sosial  dalam  pengelolaan zakat.
Dalam  melaksanakan  asas  akuntabilitas  amil BAZNAS Kota Payakumbuh. Memberikan komitmen dan loyalitas kepada pengelola zakat, betanggungjawab  atas  semua  pekerjaan  pengelola zakat  dengan  baik,  memberi  informasi  secara  benar dan  konstruktif  untuk  kebaikan  dan  kemajuan lembaga, ikut sertadalam setiap tindakan pengelolaan zakat  yang  dilandasi  rasa  tanggung  jawab,merawat dan  menjaga  fasilitas  kantor  serta  menggunakannya untuk kepentingan pelaksanaan tugas, mengembalikan  fasilitas,  peralatan  kantor,  dan dokumen  yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan  tugas dan  wewenang,  setelah  tidak  bekerja  pada  lembaga, menjelaskan  keputusan  yang  diambil  berdasarkan peraturan  perundang-undangan,  tata  tertib,  dan prosedur  yang  ditetapkan,  membuka  aksespublik mengenai informasi dan data lembaga sesuai dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan,  menata akses  publik  secara  efektif  dan  efisien  terhadap dokumen  dan  informasi  yang  relevan  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan memberikan  respon  secara  arif  dan  bijaksana terhadapkritik dan pertanyaan publik.
Muzaki  di  BAZNAS  Kota  Payakumbuh.ar  juga berpendapat  bahwaamil  BAZNAS  sudah  memenuhi etika dan norma yang berlaku. Mereka dilayanidengan sangat  baik  dan  ramah,  sehingga  muzaki  yang menyalurkan zakatnyamelalui BAZNAS Kota Payakumbuh.merasa  nyaman  dan  tidak  raguterhadap dana ZIS yang disalurkannya melalui Amil.
BAZNAS  Kota  Payakumbuh  juga  mempunyai Rencana Kerja danAnggaran Tahunan (RKAT) yang memuat segala perencanaan
terhadap kegiatanpengumpulan,
pendistribusian/pendayagunaan  dan  pelaporan  zakat.
Denganadanya
RKAT, BAZNAS Kota Payakumbuh.dapat  mengontrol  setiapkebijakan  yang akan  diambil  dan  dengan  adanya  pedoman  tersebut, program yang akan dijalankan bisa terlaksana dengan baik.  Adapaun  bentuk  realisasipeneriman  dan pendistribusian  ZIS  berdasarkan  RKAT  2017  yang telah disusundapat terlihat dalam tabel di bawah ini.
3.2. Implementasi Prinsip Transparansi di

## BAZNAS Kota Payakumbuh
BAZNAS  Kota  Payakumbuh  dalam  rangka meningkatkan  pengelolaan  ZIS  di  Payakumbuh menyediakan  informasi  di  media  sosial  sehingga mudah  diakses  oleh  publik  tidak  hanya  muzaki. Informasi disajikan semenarik mungkin dan dimodifikasi  sesuai  kondisi  masyarakat  sehingga mudah dipahami oleh masyarakat. Mesin Pencaharian google misalnya, dengan mengetikkan kata “BAZNAS  Payakumbuh”  maka  informasi  yang berkaitan  dengan  BAZNAS  Payakumbuh  akan muncul seperti yang terlihat dalam ilustrasi berikut ini. Selain pertangungjawaban yang substansif, OPZ juga diharapkan menyampaikan pertanggungjawaban secara  administrasi.Ini  sangat  erat  kaitannya  dengan transparansi  yang  disampaikan  oleh  lembaga  zakat kepada publik dan muzaki yang menitipkan zakatnya kepada  lembaga  yang  dipercayainya.Dalam  hal transparansi,  lembaga  zakat  harus  bisa  menyajikan data pengelolaan ZIS berupa laporan keuangan yang dapat  diakses  oleh  masyarakat.Sebagaimana  hasil wawancara  peneliti  dengan  salah  satu  muzaki BAZNAS  Kota  Payakumbuh  yang  menjelaskan bahwa BAZNAS Kota Payakumbuh sebagai lembaga zakat  secara  administrasi  harus  terbuka  dalam menginformasikan  kegiatannya  kepada  masyarakat. Dengan adanya dukungan teknologi informasi seperti internet  maka  masyarakat  akan  mudah  mengetahui tentang BAZNAS Kota Payakumbuh.
BAZNAS Kabupaten/Kota berdasarkan penjelasan dalam UU No 23Tahun 2011 pada Bab III Bagian  ketiga  pasal  29  harus  menyampaikan laporanpelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah,  dan  dana  sosial  keagamaanlainnya  kepada BAZNAS  provinsi  dan  pemerintah  daerah  secara berkala.  Selain  itu,  BAZNAS  juga  dituntut  untuk mengumumkan  neracanya  di  mediacetak  atau elektronik.  Tujuan  utama  dari  laporan  keuangan BAZNAS  Kota  Payakumbuh  adalah  menyediakan informasi tentang pelaksanaankegiatan sesuai dengan prinsip atau ketentuan syariah Islam dan menyajikaninformasi  yang  relevan  untuk  memenuhi kepentingan  para  penyumbang  dana,  anggota organisasi, dan pihak lain yang menyediakan sumber dana bagi BAZNAS Kota Payakumbuh. Karena dalam Islam tujuan dari pelaporankeuangan adalah pertanggungjawaban  baik  secara  vertikal  maupun horizontal,  sehingga  informasi  keuangan  yang
disajikan  dapat  dijadikan  sebagai  dasar  penunaian zakat.
Bentuk  pertanggungjawaban  ini  bukan  hanya diikuti  denganpemberian  data  yang  lengkap  namun juga  benar adanya.  Meskipun dalam halini stakeholders BAZNAS tidak mengetahui apakah data berupa  angka-angkaakuntansi  tersebut  merupakan data  yang  benar  atau  tidak.Namun,  ada  yanglebih mengetahui  secara  detail  yaitu  Allah  SWT.Bentuk pertanggungjawabanini  berhubungan  dengan  moral para amil di BAZNAS Kota Payakumbuh.
Profesi  sebagai  amil  zakat  merupakan  profesi yang  sangat  mulia,  kemulian  iniakan  menjadi  lebih mulia  dengan  adanya  moral  yang  sesuai  dengan syariahyaitu  ingat  akan  pengawasan  Allah  SWT. Dengan  adanya  moral  yang  sesuaidengan  prinsip syari‟ah  maka  laporan  keuangan  yang  disajikan secaratransparan  ini  akan  mempunyai  nilai  lebih dengan adanya penyajian data yangbenar apa adanya. Saat  penelitian  ini  dilakukan,  bagian  keuangan BAZNAS  Kabupaten  Kota  Payakumbuh  telah menyusun  tata  cara  pembukuan  laporan  pengelolaan danazakat  dalam  format  yang  baik.  Hal  ini  dapat dilihat  dari  laporan  yangdisediakan  oleh  bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan BAZNAS Kota Payakumbuh  secara  periodik.  Setiap  bulan  bagian pelaporan  membuat  laporan  keuangan.  Dimana, sesuai  dengan  kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh BAZNAS Kota Payakumbuh, laporan yang disajikan terdiri  atas  laporan  keuangan  dan  laporan  bulanan. Laporan  keuangan  mengacukepada  PSAK  109  dan standar  akuntansi  yang  relevan.  Laporan  keuangan diterbitkan setiap 6 (enam) bulanan dan tahunan serta disampaikan  kepada  wali  kota  payakumbuh  dan BAZNAS  Provinsi  Sumatra  Barat  yang  terbit selambat-lambatnya tanggal 31 Juli tahun berjalan dan laporan  keuangantahunan  terbit  selambat-lambatnya 28 Februari tahun berikutnya Selain laporan keuangan ada satu lagi jenis laporan yang khususdisajikan untuk muzaki setiap bulannya yang disebut dengan laporan bulanan penerimaan dan pendistribusian ZIS.
Laporan  ini  sebenarnya  tidak  di  aturdalam Undang-Undang, tetapi BAZNAS Kota Payakumbuh memiliki kebijakan tersendiri terkait laporan tersebut.
Berdasarkan  informasi  yangdiperoleh  dari  Wakil Ketua  III,  laporan  bulanan  tersebut  ditujukan  agar muzaki mengetahui jumlah ZIS yang disalurkan setiap bulannya  dan  mengetahui  pengelolaan  ZIS  yang berlangsung  selama  bulan  tersebut.Selain  itu, jugabertujuan untuk menjaga hubungan baik BAZNAS dengan para muzaki.Laporan ini ditujukan kepada Walikota Payakumbuh, Kemenag.Laporan ini disajikan  per triwulan.  Berdasarkan  paparan tersebut bahwa BAZNAS Kota Payakumbuh sudah menerapkan prinsip akuntabilitas.
Pada  tahun  2019  BAZNAS  Kota  Payakumbuh mengangkat  2  (dua)  orang  amil  pelaksana  dalam rangka  meningkatkan  pengelolaan  ZIS  ke  arah  yang lebih baik. Setelah melewati rangkaian proses tahapan perekrutan,  diangkatlah  satu  orang  di  bagian akuntansi, satu orang di bidang Informasi Teknologi (IT),  dan  satu  orang  di  bagian  fundrising.  Dengan diangkatnya  seorang  tenaga  pelaksana  di  bidang Akuntansi,  diharapkan  pengelolaan  ZIS  semakin akuntabel dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Lebih  lanjut,  Wakil  Ketua  III  juga  menjelaskan bahwa untuk menunjang SDM yang berkualitas, amil pelaksana juga diikutsertakan dalam pelatihanpelatihandan  training  baik  di  tingkat  pusat maupun  provinsi.  Kegiatan  studi  banding  juga dilakukan  dengan  menimba  ilmu  kepada  BAZNAS yang sudah baik pengelolaannya. Sehingga, amil yang diamanahkan di bidangnya benar-benar bisa mengemban  tugas  yang  akan  dilaksanakan  dan mampu mewujudkan visi BAZNAS yang profesional, amanah, dan akuntabel.
Setelah  melakukan  penelitian  secara  cermat terhadap  laporan  keuangan  yang  disusun  oleh BAZNAS  Kota  Payakumbuh  dan  dari  hasil wawancara yang dilakukan, penulis dapat menyimpulkan  bahwa  pada  tahun  2017  BAZNAS Kota  Payakumbuh  menyajikan  laporan  keuangan secara  manual  dimana  informasi  yang  disajikan berupa rekapan penerimaan dan pendistribusian ZIS. Adapun bentuk sederhana laporan yang disajikan oleh BAZNAS  Kota  Payakumbuh  pada  tahun  2017  dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.
No Uraian Jumlah No Uraian Jumlah 1 2 3 4 5 6 I Penerimaan II. Pengeluaran 1 Bank 31/12/2016 1.220.683.827,- 1 Bantuan Sekolah Anak 811.200.000,-
No Uraian Jumlah No Uraian Jumlah 2 Kas 2 Bantuan untuk Pengobatan 128.800.000,- 3 Setoran Berjalan Th. 2.226.602.271,- 3 Bantuan Miskin Fakir 150.900.000,- 4 Donatur/Bantuan Pemko 4 Bantuan Kebakaran 47.150.000,- 5 Lainnya 5 Amil 225.000.000,- 6 Jasa Giro/Jasa Tabungan 10.759.912,- 6 Bantuan Usaha/Ekonomi 980.500.000,- 7 Fisabilillah 11.000.000,- Tabel 4
Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Zakat Per 31 Desember 2017
Adanya  tuntutan  dari  BAZNAS  Pusat  untuk menyajikan  laporan  keuangan  berdasarkan  PSAK 109,  tahun  2016  laporan  keuangan  BAZNAS  Kota Payakumbuh secara format telah menerapkan laporan keuangan sebagaimana disyaratkan dalam PSAK No. 109  yang  terdiri  dari  Penyajian  laporan  posisi keuangan  yang  disusun  oleh  BAZNAS  Kota Paykumbuh  telah  memberikan  informasi  mengenai penyajian  unsur  laporan  posisi  keuangan  (aktiva lancar,  kewajiban  jangka  pendek,  kewajiban  jangka panjang, danakumulasi dana sesuai dengan PSAK 109 dan perubahan dana ini ada pendistribusian di setiap per  asnaf  yang  telah  di  salurkan,  dan  juga  ada pengambilan untuk dana amil, serta dana non syariah atau bunga yang ada pada bank.
Catatan  atas  laporan  keuangan  sebagai  bagian yang  tak  dapat  di  pisahkan  dari  laporan  keuangan keseluruhannya.  Tujuan  laporan  keuangan  adalah untuk  menyediakan  informasi  bagi  para  pengguna laporan mengenai: gambaran umum lembaga, ikhtisar kebijakan  akuntansi,  dan  penjelsan  keuangan sebelumnya.  Adanya  laporan  yang  sudah  mengacu kepada PSAK 109 BAZNAS Kota Payakumbuh telah melakukan  akuntabilitas  terhadap  pihak-pihak  yang memiliki  kepentingan  terhadap  BAZNAS  Kota Payakumbuh
Hal  ini  dapat  dilihat  dari  adanya  prosedur penerimaan dan pendistribusian zakat yang dilakukan oleh  manajemen  BAZNAS  serta  adanya  laporan keuangan yang dihasilkan sebagai bentuk pertanggungjawaban BAZNAS kepada publik. Adapun  laporan  keuangan  BAZNAS  secara  format telah  menerapkan  laporan  keuangan  sebagaimana disyaratkan  dalam  PSAK  No.  109  yang  terdiri  dari laporan  posisi  keuangan,  laporan  perubahan  dana, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.
Adanya  laporan  yang  sudah  mengacu  kepada PSAK  109  BAZNAS  Kota  Payakumbuh  telah melakukan  akuntabilitas  terhadap  pihak-pihakyang memiliki  kepentingan  terhadap  BAZNAS  Kota Payakumbuh.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  adanya prosedur  penerimaan  dan pendistribusian  zakat yang dilakukan  oleh  manajemen  BAZNAS  serta  adanya laporan  keuangan  yang  dihasilkan  sebagai  bentuk pertanggungjawaban BAZNAS kepada publik. Adapun  laporan  keuangan  BAZNAS  secara  format telah  menerapkan  laporankeuangan  sebagaimana disyaratkan  dalam  PSAK  No.  109  yang  terdiri  dari laporan  posisi  keuangan,  laporan  perubahan  dana, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.
Untuk  menilai  wujud  akuntabilitas  BAZNAS, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pelaporan dan pertanggungjawaban  dilakukan  antara  lain  dalam bentuk audit syariah dan audit keuangan yang diatur dalam Pasal 75 PP 14/2014 yang menjelaskan bahwa laporan  Laporan  pelaksanaan  Pengelolaan  Zakat, infak,  sedekah,  dan  dana  sosial  keagamaan  lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Pasal 72, dan Pasal  73  harus  di  audit  syariat  dan  keuangan.  Audit syariah  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dilakukan  oleh  kementerian  yangmenyelenggarakan urusan  pemerintahan  di  bidang  agama.  Audit keuangan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dilakukan oleh akuntan publik. Laporan pelaksanaan Pengelolaan  Zakat,  infak,  sedekah,  dan  dana  sosial keagamaan  lainnya  yang  telah  di  audit  syariat  dan keuangan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  dan ayat (3) disampaikan kepada BAZNAS.
BAZNAS  Kota  Payakumbuh  terus  melakukan pembenahan  dan  inovasi  untuk  meningkatkan
transparansi salah satunya dengan membuat website. Website  BAZNAS  Kota  Payakumbuh  dapat  diakses melalui: http://baznaskotapaykumbuh.com. Web tersebut  dirancang  untuk  memberikan  informasi kepada muzaki atau pihak-pihak yang terkait dengan BAZNAS  Kota  Payakumbuh.Sehingga  muzaki  bisa mengetahui berapa zakat yang sudah mereka serahkan ke  BAZNAS  Kota  Payakumbuh  dan  berapa  yang sudah  BAZNAS  salurkan  ke  masing-  masing mustahik. Namun pengelolaan web sepertinya belum optimal. Misalnya informasi-informasi terbaru terkait kegiatan  BAZNAS  Kota  Payakumbuh  belum dicantumkan.
Selama  ini,  BAZNAS  Kota  Payakumbuh  bisa dikatakan hanya aktif di media sosial seperti facebook untuk mempublikasikan kegiatannya. Proses publikasian  pengelolaan  belum  maksimal  juga  di facebook,  seharusnya  juga  dibuatkan  yutube  segala kegiatan  yang  dilakukan  dalam  menyebarkan informasi  agar  meningkatkan  akuntabilitas  dan transparansi ZIS. Karena Berdasarkan informasi yang diperoleh  dari  Wakil  Ketua  IVBAZNAS  Kota Paykumbuh pada saat ini sangat gencar menggunakanmedia online dalam penyebaran informasi.Menurut  beliau,  pada  saat  inimayoritas masyarakat  Payakumbuh  sudah  tidak  asing  lagi menggunakan  internet.  Oleh  karena  itu,  BAZNAS Kota Payakumbuh selalu berupaya untuk memanfaatkan  media  ini  sebagai  alat  penyebaran informasi.Jika  dibandingkan  dengan  beberapa  tahun kebelakang,  dimana  penyampaian  informasi  sering dilakukan  ketika  sosialisasi  ataupun  ceramah. Sedangkan sekarang masyarakat sudah bisa mengakses  BAZNAS  Kota  Payakumbuh  dengan  HP ataupun mediayang sudah tersambung dengan koneksi internet meskipun hanya lewat facebook.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan uraian-uraian dalam bab-bab sebelumnya,  maka  hasil  penelitian  ini  dapat disimpulkan bahwa:
a. BAZNAS Kota Payakumbuh telah melaksanakan akuntabilitas dalam pengelolaan dana ZIS sesuai dengan  kerangka  berfikir  yang  dikembangkan oleh IMZ (2011) dan telah dijelaskan baik dalam proses  pembuatan  keputusan  maupun  dalam proses sosialisasi kebijakan.
b. Transparansi  pelayanan  publik  yang  dilakukan BAZNAS  Kota  Payakumbuh  belum  sepenuhnya menerapkan  prinsip  transparansi.  Karena  masih
kurangnya SDM di BAZNAS Kota Payakumbuh kedua belum ada aturan membolehkan mempublis laporan  keuangan  dan  yang  ketiga  belum terakomodir  semua  kegiatan  di  BAZNAS  Kota Payakumbuh. Saat ini, dari lima indikator prinsip transparansi  terdapat  dua  indikator  prinsip transparansi yang belum dilaksanakan sepenuhnya  oleh  BAZNAS  Kota  Payakumbuh yaitu publikasi neraca melalui media cetak, email atau elektronik dan secara audit syariah. Penyajian informasi  secara  menyeluruh  belum  dilakukan oleh  BAZNAS  Kota  Payakumbuh.  Seperti  juga proposal yang di terima, di acc atau tidak belum di  publiskan  secara  digital  di  medsos  jadi mustahiq harus bolak balik datang ke kantor untuk menanyakan sejauhmana proses pengajuannya. c. Penelitian  ini  masih  menunjukkan  “mix  result” terkait  dampak  implementasi  akuntabilitas  dan transparansi  terhadap  kinerja  BAZNAS.  Data menunjukkan  bahwa  dari  2017  ke  2020 implementasi prinsip akuntabilitas dan transparansi  berdampak  negatif  dengan  adanya penurunan  kinerja  pengumpulan  di  tahun  2018. Namun, pada tahun 2017 menunjukkan hasil yang kontradiktif.  Di  satu  sisi,  terjadi  implementasi prinsip  akuntabilitas  dan  transparansi  semakin baik,  namun  kinerja  pengumpulan  menunjukkan penurunan. Penjelasan untuk hasil kontradiktif ini adalah  adanya  perubahan  regulasi  bahwa  zakat ASN  ditingkat  SLTA  dan  Perguruan  Tinggi dikelola oleh BAZNAS Provinsi.

## 5. REFERENSI
Adella,  S.,  Rusyaida,  R.,  Sari,  K.  H.,  Sari,  O.  L.,  & Sholihin,  A.  (2022).  Model  Pengembangan Usaha  Mikro  Industri  Pakaian  Jadi  (Konveksi) Pada Era Pandemic Disease (Covid-19) Di Kota Bukittinggi  dalam  Perspektif  Ekonomi  Syariah. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam , 3627-3639.
Ambarsari, Livia, Anwar, K., Harton, S., & Lestari, H.
(2020).  Analisis  Penerapan  Good  Corporate Governance  pada  Sistem  Pelaporan  Keuangan BAZNAS  Kabupaten  Kebumen. At-Taqaddun ,
169-82.
Anggraini, D., Azman, H., Hasanah, N., Febrian, H.,
& Sholihin, A. (2023). Pengaruh Flash Sale dan Tagline  “Gratis  Ongkir”  Shopee  Terhadap Impulsive Buying Secara Online dengan Muslim Self-Control  Sebagai  Variabel  Moderating (Kajian  Perspektif  Ekonomi  Islam).  . Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam .
Ardani,  Rangga,  Kosim,  A.,  &  Yuniar,  E.  (2019). ―Analisis  Kinerja  Lembaga  Amil  Zakat  Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten
Ogan Ilir Dengan Metode Indonesia
Magnificence Zakat. Akuntabilitas , 19-32.
Atabik,  A.  (2015).  Manajemen  Pengelolaan  Zakat yang  Efektif  di  Era  Kontemporer. ZISWAF : Jurnal Zakat dan Wakaf , 40-62.
Atabik, A. (2015). Peranan zakat dalam pengentasan kemiskinan. ZISWAF:  Jurnal  Zakat  dan Wakaf ,
339-61.
Indrarini, R. (2017). Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan  Keuangan  Lembaga  Amil  Zakat: Perspektif  Muzaki  Upz  Bni  Syariah. AKRUAL: Jurnal Akuntansi , 166.
Karim,  N.,  Sasanti,  E.,  Lenap,  I.,  &  Sari,  N.  (2019).
Transparansi  dan  Akuntabilitas  Pengelolaan Dana  Zakat  Berbasis  Website  Pada  Lembaga Pengelola  Zakat  di  Indonesia. Jurnal  Riset Akuntansi Aksioma , 13-28.
Nur,  H.  (2018).  Transparansi  Dan  Pelaporan Keuangan  Lembaga  Zakat,‖. ZISWAF :  Jurnal Zakat dan Wakaf , 327.
Rahman,  T.  (2015).  Akuntansi  Zakat,  Infak  Dan Sedekah  (PSAK  109):  Upaya  Peningkatan Transparansi  dan  Akuntabilitas  Organisasi Pengelola  Zakat  (OPZ). Muqtasid:  Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah , 141.
Sholihin, A., & Aulia, B. R. (2022). Analisis Pengaruh
Lokasi Dan Pelayanan Terhadap Minat
Menabung Di BPRS Ampek Angkek Canduang (Studi  Kasus  Pedagang  Pasar  Aur  Kuning Bukittinggi). Jesya  (Jurnal  Ekonomi  dan Ekonomi Syariah) , 1193-1204.
Sholihin, A., Lestari, F., & Adella, S. (2022). Analisis Ratio  Indeks  Maqashid  Syariah  pada  Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Unit Usaha Syariah dan  Bank  Umum  Syariah  Periode  2016-2020. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam , 1541-1548.
Syafiq, A. (2016). Urgensi peningkatan akuntabilitas lembaga pengelola zakat. Ziswaf , 18-38.
Trisnaningtyas,  Meida,  Y.,  Rapini,  T.,  &  Farida,  U.
(2020). Analisis Pengendalian
Internal,Transparansi,  Akuntabiitas  Pengelolaan Zakat  Dan  Kualitas  Lembaga  Amil  Zakat. ISOQUANT :  Jurnal  Ekonomi,  Manajemen  dan Akuntansi , 82.
Yuliafitri,  I.,  &  Khoiriyah,  A.  (2016).  Pengaruh
Kepuasan Muzakki, Transparansi Dan
Akuntabilitas  Pada  Lembaga  Amil  Zakat Terhadap  Loyalitas  Muzakki  (Studi  Persepsi Pada Laz Rumah Zakat). Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam , 205.