Januari 2020

## FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT KEBERHASILAN
PENGADAAN TANAH SKALA KECIL DI KABUPATEN KARANGANYAR (Studi Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Regional WOSUSOKAS

## dan Jembatan Kragan)
Annis Naryana, Sudibyanung, Sukmo Pinuji Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Jl. Tata Bumi No. 5 PO BOX 1216 Kode Pos 55293 Yogyakarta
Abstract :    The  study  aims  to  determine  the  implementation  of  small–scale  land  procurement  for development  in  Karanganyar  Regency  and  to  find  out  the  factors  that  encourage  and  hinder  the successful  implementation  of  small–scale  land  procurement,  especially  for  development  in Karanganyar  Regency.  The  research  method  is  a  qualitative  method  with  a  descriptive  approach. Data collection techniques used in this study was: interviews and documentation.  The results of the study  indicate  that  the  mechanism  for  small–scale  land  procurement  for  development  for  the implementation  of  small–scale  land  procurement  is  only  an  agreement  with  landowners.  The factors that drive the success of the implementation of small–scale land procurement, especially for development  in  Karanganyar  Regency  are:  a)  Arrangements  regarding  planning  for  small–scale land  procurement  indicate  that  the  nature  of  planning  and  preparation  in  the  land  procurement stage is a synchronization stage between development needs with the location where the land was procured.  b)  Public  consultation  and  socialization  are  very  important  stages  and  must  be  carried out according to the provisions. The factors that hinder the success of the implementation of small– scale  land  procurement,  especially  for  development,  are  determining  the  price  of  land  to  be purchased  by  agencies  that  need  land.  The  strategy  for  overcoming  the  inhibiting  factors  for  the successful implementation of small–scale land procurement, especially for development in Districts of Karanganyar, is that the relevant agencies carry out deliberations on compensation pricing with village officials and the community until a price agreement is found.
Keywords : driving, inhibiting, small–scale land procurement
Intisari :    Tujuan  penelitian  untuk  mengetahui  pelaksanaan  pengadaan  tanah  skala  kecil  untuk pembangunan  di  Kabupaten  Karanganyar  dan  mengetahui  faktor  yang  mendorong  dan menghambat  bagi  keberhasilan  pelaksanaan  pengadaan  tanah  skala  kecil  khususnya  untuk pembangunan di Kabupaten Karanganyar. Metode penelitiannya adalah metode kualitatif dengan pendekatan  deskriptif.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah wawancara dan dokumentasi.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengadaan tanah skala  kecil  untuk  pembangunan  dilakukan  dengan  tahapan  perencanaan,  persiapan,  pelaksanaan dan  penyerahan  hasil.  Faktor–faktor  yang  mendorong  bagi  keberhasilan  yaitu:  a)  Pengaturan mengenai  perencanaan  pengadaan  tanah  untuk  skala  kecil.  b)  Konsultasi  publik  dan  sosialisasi merupakan  tahap  yang  sangat  penting  dan  wajib  dilaksanakan  sesuai  ketentuan.  Faktor–faktor yang menghambat yaitu penentuan harga tanah yang akan dibeli oleh instansi yang membutuhkan tanah.  Strategi  untuk  mengatasi  faktor  penghambat  keberhasilan  pelaksanaan  pengadaan  tanah skala  kecil  yaitu  instansi  terkait  melaksanakan  kembali  musyawarah  penetapan  harga  ganti kerugian dengah para aparat kelurahan dan masyarakat hingga ditemukan kesepakatan harga. Kata Kunci: pendorong, penghambat, pengadaan tanah skala kecil

## 164 Annis Naryana, Sudibyanung, Sukmo Pinuji

## A. Pendahuluan
Pembangunan nasional merupakan bagian dari tujuan untuk mewujudkan sebesar– besar kemakmuran rakyat dalam kerangka keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah  satu  modal  penting  dalam  pembangunan  nasional  adalah  tanah,  namun ketersediaan tanah yang terbatas ini mendorong perolehan tanah dilakukan dengan cara pengadaan  tanah.  Hal  ini  sesuai  dengan  pernyataan  Abdurrahman  (1991,  1),  yang menyatakan  pengadaan  tanah  ada  karena  tuntutan  pembangunan  akan  tanah  sudah mendesak  sementara  persediaan  tanah  sudah  mulai  terasa  sulit  sehingga  dibutuhkan ketersediaan tanah untuk pembangunan.
Guna  memperlancar  pembangunan  untuk  kepentingan  umum,  menuntut pemerintah membutuhkan areal tanah yang cukup luas dari masyarakat. Zaman (2016, 9) menyatakan  bahwa  pengadaan  tanah  adalah  setiap  kegiatan  untuk  mendapatkan  tanah dengan  cara  memberikan  ganti  kerugian  kepada  yang  berhak  atau  melepaskan  atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda–benda yang berkaitan dengan tanah. Selanjutnya Sumardjono (2008, 280) menyatakan pengadaan tanah merupakan perbuatan pemerintah untuk memperoleh tanah untuk berbagai kegiatan pembangunan, khususnya bagi kepentingan umum.
Kepentingan  umum  menurut  Muliawan  (2016,  3),  yaitu  kepentingan  yang kemanfaatannya harus dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat dengan memperhatikan bidang sosial, politik, psikologis, hankamnas demi kemakmuran seluruh masyarakat.  Pengertian  kepentingan  umum  dalam  Pasal  1  butir  6  Undang–Undang Nomor  2  Tahun  2012  (selanjutnya  disebut  dengan  UU  No.  2/  2012)  yaitu  kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar–besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ketentuan dalam Pasal 1 butir 6 UU No. 2/ 2012 diperjelas  dalam  Pasal 10 UU  No. 2/ 2012   mengenai  bentuk–bentuk  pembangunan untuk kepentingan umum.
Pembangunan  infrastruktur  yang  dilaksanakan  di  Kabupaten  Karanganyar  salah satunya adalah pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (selanjutnya disebut SPAM) Regional  WOSUSOKAS dan Jembatan  Kragan.  Menurut  Peraturan  Presiden    Nomor  148 Tahun  2015  (selanjutnya  disebut  dengan  Perpres  No.  148/  2015)    tentang  Perubahan Keempat  Atas  Peraturan  Presiden  Nomor  71  Tahun  2012  (selanjutnya  disebut  dengan Perpres  No.  71/2012)  tentang  Penyelenggaraan  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan untuk  Kepentingan  Umum  menyebutkan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  pengadaan tanah skala besar yaitu pengadaan tanah dengan luas obyek pengadaan tanah lebih dari 5 (lima) hektar dan pengadaan tanah skala kecil yaitu pengadaan tanah dengan luas obyek pengadaan tidak lebih dari 5 hektar.
Faktor Pendorong dan Menghambat Keberhasilan Pengadaan Tanah Skala Kecil di … 165
Peraturan  perundang–undangan  tidak  mengatur  tentang  pengadaan  tanah  skala kecil.  Adapun dalam  UU  No. 2/  2012  dan  dalam  Peraturan  Presiden  tidak menyebutkan tahapan  pengadaan  tanah  dan  jangka  waktu  masing–masing  tahapan  pengadaan  tanah tersebut,  sehingga  dalam  pelaksanaannya  dapat  berdampak  adanya  multitafsir  dalam memahami  pelaksanaan  pengadaan  tanah  bagi  pelaksana  kegiatan.  Adapun  di  dalam peraturan  yang  mengatur  tentang  pengadaan  tanah  bagi  pembangunan  untuk kepentingan  umum  tersebut  hanya  menyebutkan  bahwa  pengadaan  tanah  skala  kecil dilaksanakan langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak tanpa memerlukan  penetapan lokasi,  namun  untuk  penentuan  nilai  ganti  kerugian  tetap memerlukan peran appraisal (penilai). Hal ini berarti panitia pelaksana pengadaan tanah tidak  dipersyaratkan  dalam  pelaksanaan  pengadaan  tanah  skala  kecil  tersebut,  sehingga dapat dimungkinkan waktu yang diperlukan bisa lebih cepat dari pelaksanaan pengadaan tanah skala besar.
Pengadaan  tanah  skala  kecil  secara  dilaksanakan  di  berbagai  daerah  di  seluruh Indonesia.  Pengadaan  tanah  skala  kecil  yang  peneliti  kaji  yaitu  pengadaan  tanah  skala kecil  dalam  pembangunan  pembangunan  SPAM  Regional  WOSUSOKAS  dan  Jembatan Kragan  di  Kabupaten  Karanganyar.  Dari  wawancara  awal  dengan  salah  satu  staf  pada Seksi  Pengadaan  Tanah  pada  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Karanganyar  bernama Lumaya,  salah  satu  kegiatan  yang  ada  di  Kabupaten  Karanganyar  terkait  pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan SPAM Regional WOSUSOKAS dengan luas total ±  46.377  m2. Dalam ijin lokasi disebutkan  bahwa lokasi  pembangunan  berada di  3  (tiga) kabupaten  yaitu  Kabupaten  Karanganyar,  Kabupaten  Sukoharjo  dan  Kabupaten Wonogiri. Sementara itu untuk pembangunan di Kabupaten Karanganyar dilaksanakan di 2 (dua) kecamatan yaitu di Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo dan di Desa Dagen Kecamatan Jaten.
Pengadaan  tanah  untuk  pembangunan  skala  kecil  dilaksanakan  oleh  pemerintah daerah  bersama  dengan  sektor  lain  yang  terkait.  Keterlibatan  pemerintah  daerah  dan sektor  lain  dalam  pelaksanaan  pengadaan  tanah  tersebut  merupakan  faktor  lain  yang dapat  mendorong  keberhasilan  suatu  kegiatan  pengadaan  tanah. Selanjutnya  pengadaan tanah  dengan  skala  kecil,  secara  langsung  tanpa  melalui  tahapan–tahapan penyelenggaraan pengadaan tanah yang terdapat pada UU Nomor 2 Tahun 2012 dengan cara jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dengan memperhatikan bahwa dalam pelaksanaan pengadaan tanah skala kecil tersebut tidak  diatur  dalam  peraturan  perundang–undangan  yang  mengatur  tentang  pengadaan tanah  bagi  pembangunan  untuk  kepentingan  umum,  maka  perlu  diketahui    mekanisme pengadaan  tanah  skala  kecil    dan  faktor  pendorong  dan  penghambat  keberhasilan

## 166 Annis Naryana, Sudibyanung, Sukmo Pinuji
pengadaan  tanah  skala  kecil  untuk  pembangunan  SPAM  Regional  WOSUSOKAS  di Kabupaten Karanganyar.
Perumusan Masalahnya adalah pengadaan tanah skala kecil belum ada pengaturan yang  jelas  mengenai  tidak  ada  mekanisme  yang  mengatur  solusi  penolakan  masyarakat baik untuk lokasi maupun harga tanah, namun  dasar pengadaan tanah untuk skala kecil hanya  kesepakatan  dengan  pemilik  tanah.  Pengadaan  tanah  skala  kecil  yang  ada  di Kabupaten  Karanganyar  berupa  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  pembangunan SPAM  Regional  WOSUSOKAS  dan  Jembatan  Kragan,  dimana  pelaksanaan  pengadaan tanah skala kecil tersebut telah sampai pada tahap pemberian ganti kerugian. Keterangan yang  di  dapat  dalam  ijin  lokasi  yang  didapatkan,  SPAM  Regional  WOSUSOKAS merupakan  sarana  untuk  mengalirkan  air  ke  dua  kecamatan  di  Kabupaten  Wonogiri, enam  kecamatan  di  Kabupaten  Sukoharjo,  dua  kecamatan  di  Kota  Surakarta,  dan  tiga kecamatan di Kabupaten Karanganyar, dengan penerima manfaat sebanyak 580.000 jiwa. Sedangkan  pengadaan  tanah  pada  pembangunan  Jembatan  Kragan  diperlukan  dalam rangka  kebutuhan  untuk  menghubungkan  antara  Desa  Kragan  Kecamatan  Gondangrejo dengan Desa Kebak Kecamatan Kebakkramat.
Salah  satu  substansi  hukum  yang  diatur  dalam  beberapa  peraturan  perundang– undangan  mengenai  pengadaan  tanah  adalah  pengadaan  tanah  dalam  skala  kecil.  Pada awalnya  dalam  Perpres  No.71/2012  ditentukan  luas  tanah  skala  kecil  adalah  tidak  lebih dari  1  (satu)  hektar  namun  dalam  Peraturan  Presiden  No.  40  Tahun  2014  (selanjutnya disebut dengan Perpres No. 40/2014) ketentuan tersebut dirubah dengan ketentuan bahwa luas tanah skala kecil adalah tidak lebih dari 5 hektar. Mekanisme pengadaan tanah untuk skala  kecil  yang  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015 (selanjutnya disebut dengan Permen ATR/BPN No.  6/2015)  yaitu  tidak  menggunakan  panitia  pengadaan  tanah  tetapi  melalui  peralihan langsung  berupa  jual  beli,  tukar  menukar  serta  cara  lain  yang  disepakati  namun penentuan harga tanah tetap menggunakan jasa tim penilai atau appraisal. Permasalahan yang terjadi terkait pelaksanaan pengadaan tanah skala kecil untuk pembangunan SPAM Regional WOSUSOKAS yaitu adanya salah satu warga yang melakukan penolakan halus dengan  cara  menginginkan  penggantian  dengan  harga  yang  tinggi,  namun  ternyata instansi  yang  memerlukan  obyek  pengadaan  tanah  tersebut  menyetujuinya.  Sehingga pada akhirnya diserahkan karena mengingat pengadaan tanah ini memiliki nilai manfaat yang sangat penting. Sedangkan permasalahan yang terjadi pada pembangunan Jembatan Kragan pelaksanaan pengadaan tanah skala kecil ada warga yang masih belum bersedia dengan alasan harga yang belum sesuai dengan keinginan, namun setelah ada sosialisasi dan  kesepakatan  dengan  pemerintah  akhirnya  tanah  diserahkan  untuk  kelanjutan
Faktor Pendorong dan Menghambat Keberhasilan Pengadaan Tanah Skala Kecil di … 167
pembangunan. Pengadaan tanah skala kecil dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan bekerjasama  lintas  sektor  serta  masyarakat  sehingga  dapat  mensukseskan  pengadaan tanah  ini.  Pembebasan  tanah  warga  sebagian  besar  karena  inisiatif  sendiri  dan  ada  juga yang terpaksa. Warga terpaksa membebaskan tanah karena mengingat betapa pentingnya pembangunan SPAM Regional WOSUSOKAS dan Jembatan Kragan.
Undang–undang tentang pengadaan tanah skala kecil dengan luas tidak lebih dari 5 hektar  pada  dasarnya  bukan  masalah  sederhana  karena  dengan  luas  tidak  lebih  dari  5 hektar  maka  terdapat  kemungkinan  bahwa  tanah  tersebut  merupakan  milik  dari sekelompok masyarakat atau bidang–bidang tanah di atas lokasi yang ditunjuk terdiri dari beberapa  orang  pemilik  sehingga  pengadaan  tanah  yang  dilakukan  dapat  berdampak pada para pemilik tanah serta masyarakat di sekitar lokasi pengadaan tanah. Masalah lain yang  dapat  timbul  adalah  penggunaan  tanah  5  hektar  sangat  memungkinkan  bagi pendirian  bangunan  atau  pelaksanaan  kegiatan  yang  memberikan  dampak  bagi lingkungan  fisik  dn  lingkungan  sosial  masyarakat  sekitarnya,  baik  langsung  maupun tidak langsung.
Pengadaan tanah  (Harsono 2008) adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan  cara  memberikan  ganti  kerugian  kepada  yang  berhak  atas  tanah  tersebut. Menurut  UU  No.  2/2012  pada  Pasal  1  angka  2  Pengadaan  tanah  adalah  kegiatan  yang dilakukan  utuk  menyediakan  tanah  dengan  cara  memberi  ganti  kerugian  yang  layak kepada dan adil kepada pihak yang berhak.
Istilah  pengadaan  tanah  (Lubis  2011,  53),  bahwa  ini  menjadi  pengganti  dari  istilah ”pembebasan tanah” yang mendapat respons kurang positif di tengah–tengah masyarakat sehubungan  dengan  banyaknya  permasalahan  yang  ditimbulkan  dalam  pelaksanaannya di  lapangan  secara  prinsip  terdapat  perbedaan  antara  istilah  pembebasan  tanah  dengan pengadaan tanah. Pembebasan tanah mengandung makna khusus yaitu penyediaan tanah dengan  cara  pelepasan  hak,  sedangkan  pengadaan  tanah  memiliki  makna  umum  yaitu penyediaan tanah baik dengan cara pemindahan hak, pelepasan hak maupun pencabutan hak.
Berdasarkan  Pasal  121  Perpres  No.  148/2015  menyatakan  bahwa  pengadaan  tanah skala kecil dilakukan untuk obyek pengadaan tanah dengan luas kurang dari 5 hektar dan harus  sesuai  dengan  RTRW.  Pengadaan  tanah  skala  kecil  dilaksanakan  langsung  oleh instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak tanpa memerlukan penetapan lokasi,  namun  untuk  penentuan  nilai  ganti  kerugian  tetap  memerlukan  peran  appraisal (penilai), sehingga hal ini berarti panitia pelaksana pengadaan tanah tidak dipersyaratkan dalam pelaksanaan pengadaan tanah skala kecil tersebut dan dapat dimungkinkan waktu yang diperlukan bisa lebih cepat dari pelaksanaan pengadaan tanah skala besar.

## 168 Annis Naryana, Sudibyanung, Sukmo Pinuji
Pelaksanaan  pengadaan  tanah  bagi  pembangunan  untuk  pengadaan  tanah  Skala Kecil,  pengadaan  tanah  ini  dapat  dilakukan  secara  langsung  tanpa  melalui  tahapan– tahapan  penyelenggaraan  pengadaan  tanah  yang  terdapat  pada  UU  No.  2/2012  dengan cara  jual  beli,  tukar  menukar  atau  cara  lain  berdasarkan  kesepakatan  oleh  kedua  belah pihak.  Tahapan–tahapan  penyelenggaraan  pengadaan  tanah  yang  dimaksud  tersebut terdapat  di  dalam  Pasal  13  UU  No.  2/2012  jo  Pasal  2  Perpres  No.  71/2012  yaitu: Perencanaan; Persiapan; Pelaksanaan dan  Penyerahan hasil.
Dalam pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dengan  pengadaan  skala kecil,  maka  instansi  yang membutuhkan  tanah  dapat langsung melakukan transaksi membebaskan tanah dengan cara yang disepakati oleh pihak instansi dan pihak yang berhak. Kebijakan untuk tidak menggunakan panitia pengadaan tersebut tertuang  dalam  Bab  VII  Pasal  121  Perpres  No.  71/2012  yang  menyatakan  bahwa  dalam rangka  mencapai  efisiensi  dan  efektifitas  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum skala  kecil  dapat  dilakukan  secara  langsung  antara  instansi  yang  memerlukan  tanah dengan  para  pemegang  hak  atas  tanah  dan  dengan  tata  cara yang  telah  dissepakati  oleh kedua  belah  pihak.  Merujuk  pada  peraturan  tersebut  ada  beberapa  pilihan  prosedur untuk melaksanakan pengadaan tanah skala kecil yang dilalui pada pengadaan tanah.
Penelitian  ini  didukung  dengan  penelitian  terdahulu  penelitian  yang  telah dilakukan  oleh  Ita  Susandiya  Awaty  pada  tahun  2015  yang  dituangkan  dalam  artikel ilmiah  yang  berjudul  “Pelaksanaan  Pengadaan  Tanah  Untuk  Pembangunan  Skala  Kecil Perluasan  Area  Perlindungan  Situs  Candi  Kedaton/  Sumur  Upas  di  Kabupaten Mojokerto”.    Demikian  juga    penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh  Donna  Okhtalia Setiabudi  pada  tahun  2016  yang  dituangkan  dalam  jurnal  yang  berjudul  “Urgensi Pengaturan Pengadaan Tanah Skala Kecil Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum Di  Kota  Manado”.    Serta  penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh  Andi  Besse  Tenri  Adjeng pada  tahun  2017  yang  dituangkan  dalam  tesis  yang  berjudul  “Penetapan  Lokasi  Dalam Pengadaan Tanah Skala Kecil Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum”.
Metode  penelitian  kualitatif  deskriptif  dipilih  dalam  penelitian  ini.  Penelitian kualitatif  (Moleong  2012,  6)  adalah  penelitian  yang  bermaksud  untuk  memahami fenomena  tentang  apa  yang  dialami  oleh  subyek  penelitian  misalnya  perilaku,  persepsi, motivasi, tindakan dan lain–lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata–kata dan bahasa konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Pada penelitian ini bermaksud memahami mekanisme pengadaan tanah skala kecil  untuk  pembangunan  SPAM Regional  WOSUSOKAS  dan Jembatan  Kragan  di Kabupaten Karanganyar.
Faktor Pendorong dan Menghambat Keberhasilan Pengadaan Tanah Skala Kecil di … 169
Penelitian ini dilakukan terkait dengan informasi pengadaan tanah skala kecil untuk pembangunan  SPAM  Regional  WOSUSOKAS  dan  jembatan  Kragan  di  Kabupaten Karanganyar  yang  berada  di  Desa  Plesungan,  Kecamatan  Gondangrejo  dan  di  Desa Gentan, Kecamatan Jaten. Lokasi penelitian berada di wilayah Kabupaten Karanganyar.
Analisis data  berupa  analisis kualitatif, Menurut  Lexy  J.  Moleong  (dalam  Nugroho 2018, 20–21), tahapan dalam analisis kualitatif meliputi: Pertama , tahap telaah awal seluruh data, dengan cara mengumpulkan data secara cermat. Pada tahap ini peneliti mulai secara umum  memisahkan  antara  data  yang  relevan  dengan  yang  tidak  relevan. Kedua ,  tahap reduksi  dan  abstraksi  data,  yang  berupa  penghapusan  sebagian  data  yang  meskipun relevan  tetapi  tidak  diperlukan  dalam  menyusun  abstraksi. Ketiga ,  tahap  penyusunan abstraksi  data  dalam  satuan–satuan  informasi  terkecil  yang  mengandung  makna,  dan dapat berdiri sendiri. Keempat , tahap pengelompokan satuan–satuan informasi terkecil ke dalam kategori-kategori. Kelima , tahap penyusunan pernyataan proposisional secara logis dari masing-masing kategori.

## B. Mekanisme pengadaan tanah skala kecil untuk pembangunan SPAM Regional WOSUSOKAS dan Jembatan Kragan di Kabupaten Karanganyar

## 1. Pembangunan SPAM Regional WOSUSOKAS
Pengadaan  tanah  skala  kecil  untuk  pembangunan  Sistem  Penyediaan  Air  Minum (SPAM)  Regional  WOSUSOKAS  (Wonogiri,  Kabupaten  Sukoharjo,  Kota  Surakarta  dan Kabupaten  Karanganyar)  yang  dibangun  sejak  2011  dengan  anggaran  1,3  triliun  rupiah ditargetkan  selesai  pengerjaannya  pada  2019  melalui  sistem  tersebut  diharapkan  dapat meningkatkan  cakupan  pemenuhan  kebutihan  air  bersih  di  masyarakat.  Persiapan dilaksanakan setelah adanya penandanganan MOU pengembangan sistem penyediaan air minum  (SPAM)  di  kawasan  regional  WOSUSOKAS  dan  penandatanganan  Kerja  Sama Pengembangan SPAM Regional WOSUSOKAS Provinsi Jawa Tengah di Gedung A Lantai II Kantor Gubernur. Penandatanganan tersebut dilakukan antara Kepala Pusat Air Tanah dan  Air  Baku  Direktorat  Jenderal  Sumber  Daya  Air  Kementrian  Pekerjaan  Umum  dan Perumahan Rakyat/PUPR (Muhammad Amir Hamzah), Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Direktorat Cipta Karya Kementrian (Mochammad Natsir) dengan Kepala  Dinas  Pekerjaan  Umum  Bina  Marga  dan  Cipta  Karya  Provinsi  Jawa  Tengah (Bambang  Nugroho),  Direktur  Utama  PDAB  Tirta  Utama  Provinsi  Jawa  Tengah  (Hesti Lilianti), Direktur Utama PDAM Giri Tirta  Sari Kabupaten Wonogiri (Sumarjo), Direktur Perumda Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo (M Mahfudz Faudzi), Direktur Utama  PDAM  Kota  Surakarta  Maryanto,  Direktur  PDAM  Tirta  Lawu  Kabupaten Karanganyar (Prihanto).

## 170 Annis Naryana, Sudibyanung, Sukmo Pinuji
Penandatanganan  kerja  sama  pengembangan  SPAM  Regional  WOSUSOKAS menjadi  upaya  pemerintah  daerah  dalam  memeratakan  distribusi  air  bersih.  Hal  ini dikarenakan  Jawa  Tengah  termasuk  salah  satu  provinsi  yang  kekurangan  air.  Melalui kerja  sama,  diharapkan  terwujud  efektivitas,  efisiensi  dan  produktivitas  dalam penyediaan  pelayanan air minum dengan  harga yang  bisa  dijangkau masyarakat.  Tahap persiapan pembangunan SPAM Regional WOSUSOKAS membutuhkan luas tanah + 48.00 m 2 /  4,82  Ha.  Lokasi  pembangunan  terletak  di  wilayah  Kabupaten  Karanganyar yaitu  di Desa Dagen Kecamatan Jaten dan di Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo.
Tahap  persiapan  dilakukan  dengan  pemberitahuan  rencana  pembangunan, penetapan  lokasi  dan  penetapan  lokasi.  Penentuan  lokasi  yang  akan  menjadi  objek pengadaan  tanah  dipertimbangkan  sesuai  dengan  keperluan  pembangunan  sehingga apabila  sebuah  lokasi  sudah  ditentukan  maka  seluruh  keberatan  atas  lokasi  yang ditentuan  sudah  diselesaikan.  Baik  keputusan  tersebut  diterima  maupun  diputuskan untuk  dipindahkan  sehingga  tidak  ada  upaya  bagi  masyarakat  terkait  dengan  lokasi tersebut.  Adapun  jika  terjadi  penolakan  maka  dipersilahkan  untuk  menempuh  jalur hukum.
Pengadaan tanah bagi pembangunan SPAM Regional WOSUSOKAS membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Menurut Bapak Agus Wibowo diantaranya dipergunakan untuk pendataan  awal  lokasi,  konsultasi  publik  penilai,  penetapan  lokasi,  pengumuman penetapan lokasi dan dalam rangka menerima keberatan pihak yang berhak Implementasi kegiatan  tersebut  harus  memperhitungkan  biaya  yang  akan  dikeluarkan  sehingga  tidak terjadi  kebocoran  dana  yang  merugikan  pemerintah.  dan  memang  dalam implementasinya semua sudah dilaporkan oleh semua pihak yang berwenang disaksikan oleh saksi–saksi, sehingga jelas pengeluarannya. Pembiayaan sudah dipersiapkan dengan matang oleh instansi terkait.
Pendanaan  pengadaan  tanah  untuk  pembangunan  SPAM  Regional  WOSUSOKAS dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/ atau Anggaran Pendapatan dan  Belanja  Daerah  (APBD).  Tahapan  yang  banyak  dalam  proses  pengadaan  tanah mengakibatkan jumlah anggaran yang diperlukan juga banyak, termasuk dalam tahapan penetapan lokasi walaupun dalam pengadaan tanah skala kecil harus ada persiapan dana yang  sesuai  dengan  perhitungan.  Biaya  yang  timbul  pada  tahap  penetapan  lokasi  yaitu pendataan  awal  lokasi,  konsultasi  publik,  penetapan  lokasi,  pengumuman  penetapan lokasi dan menerima keberatan pihak yang berhak.
Tahap pelaksanaan untuk pengadaan tanah skala kecil, tidak ada mekanisme yang mengatur  solusi  penolakan  masyarakat  baik  terhadap  obyek  pengadaan  tanah  maupun harga  tanah.  Dalam  tahap  pelaksanaannya  hanya  berupa  pemberitahuan  lokasi
Faktor Pendorong dan Menghambat Keberhasilan Pengadaan Tanah Skala Kecil di … 171
pengadaan  tanah,  pemberian  ganti  rugi  dan  pelepasan  objek  pengadaan  tanah.  Yang menjadi  dasar  pengadaan  tanah  untuk  skala  kecil  yaitu  kesepakatan  dengan  pemilik tanah. Hal ini menunjukkan bahwa apabila pemilik tanah tidak sepakat maka harus ada sosialisasi  dari  Satker  Pemprop  Jawa  Tengah  perihal  pengadaan  tanah  dan  memberikan pengetahuan  mengenai  manfaat  pembangunan  SPAM  Regional  WOSUSOKAS.  Kepala Bagian Pemerintahan Pemda Karanganyar yaitu Bapak Maryono mengungkapkan bahwa pengadaan  tanah  skala  kecil  cukup  dengan  adanya  kesepakatan  dengan  pemilik  tanah dan ada bukti perjanjian di atas kertas bermaterai yang mengungkapkan tidak keberatan dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.
Pengaturan tentang pengadaan tanah dilakukan sebagai upaya untuk mewujudkan suatu  proses  pengadaan  tanah  yang  menjamin  kepastian  hukum,  keadilan  dan memberikan  manfaat  bagi  masyarakat  sehingga  substansi  hukum  yang  dianut  harus berada dalam koridor pencapaian ketiga tujuan hukum tersebut. Ketidakjelasan atau pun samarnya  pengaturan  mengenai  satu  objek  pengaturan  akan  menimbulkan  masalah berupa  ketidakjelasan,  multiinterpretasi  dalam  memaknai  dan  memahami  peraturan perundang–undangan tersebut bahkan akan menjadi penghambat bagi pencapaian tujuan hukum.  Pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum  merupakan  salah  satu  manifestasi dari fungsi sosial hak atas tanah. Pengadaan tanah merupakan bagian penting dari suatu proses  pembangunan  untuk  mewujudkan  pemerataan,  kesejahteraan  dan  kemakmuran rakyat  sehingga  pengadaan  tanah  pada  hakikatnya  adalah  untuk  sebesar–besar kesejahteraan  rakyat.  Namun  meskipun  demikian  pengambilan  tanah  milik  rakyat tersebut harus tetap memperhatikan hak–hak rakyat dengan memberikan ganti rugi atas tanah yang diambil untuk kepentingan umum tersebut.

## 2. Pengadaan Tanah Skala Kecil Pembangunan Jembatan Kragan
Pengadaan  tanah  skala  kecil  untuk  pembangunan  pada  Jembatan  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar mengalokasikan dana 50 juta rupiah untuk melakukan penilaian terkait pembangunan Jembatan Kragan dari Desa Kragan Gondangrejo, hingga Desa  Kebak  Kebakkramat.  Kepala  Bagian  (Kabag)  Pemerintahan  Sekretariat  Daerah (Setda)  Kabupaten  Karanganyar,  Ali  Gufron,  menuturkan  Pemkab  memiliki  kewajiban menyelesaikan  ganti  rugi  lahan  terdampak  pembangunan.  Dia  menambahkan  proyek pembangunan  jembatan  penghubung  dua  kecamatan  akan  dilaksanakan  pemerintah pusat  pada  2018.  Oleh  karena  itu,  proses  pembebasan  lahan  harus  selesai  hingga  akhir 2017.
Setelah penilaian, tim melanjutkan proses pengukuran dan penaksiran atau appraisal . Ali  menyampaikan  Pemkab  menyiapkan  Rp5  miliar  untuk  pembebasan  lahan.  Lahan

## 172 Annis Naryana, Sudibyanung, Sukmo Pinuji
terdampak  pembangunan  berupa  tanah  pekarangan,  sawah,  dan  sejumlah  bangunan. Proses itu selesai Desember 2017. Ali memastikan harga ditetapkan appraisal sesuai harga pasar.  Selain  itu,  harga  yang  ditetapkan appraisal bersifat  final  atau  tidak  dapat  ditawar.
Warga  diperbolehkan  mengajukan  keberatan  terkait  harga  melalui  jalur  yang  telah ditentukan, yakni Pengadilan Negeri (PN).
Berdasarkan  hasil  wawancara  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  pengadaan  tanah skala  kecil  tidak  menggunakan  mekanisme  yang  rumit,  cukup  dengan  adanya kesepakatan  pemilik  tanah,  maka  tanah  bisa  didapatkan  untuk  pembangunan  untuk kepentingan umum yaitu pembangunan jembatan Kragan. Pelaksanaan untuk pengadaan tanah skala kecil hanya kesepakatan dengan pemilik tanah. Hal ini menunjukkan bahwa apabila  pemilik  tanah  tidak  sepakat  maka  tidak  ada  upaya  lain  yang  dapat  dilakukan selain memindahkan lokasi.
Mekanisme pengadaan tanah skala kecil sesuai dengan Pasal 121 Perpres 148/ 2015: Tanpa penetapan lokasi, Menggunakan jasa appraisal (penilai), Pelaksanaan langsung oleh instansi  yang  memerlukan  tanah  dengan  pihak  yang  berhak.  Memang  benar  bahwa pelaksanaannya untuk pengadaan tanah skala kecil, tidak ada mekanisme yang mengatur solusi  penolakan  masyarakat  baik  untuk  lokasi  maupun  harga  tanah,  namun  dasar pengadaan tanah untuk skala kecil hanya kesepakatan dengan pemilik tanah.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Andi Besse Tenri Adjeng (2017) yang menunjukkan bahwa pelaksanaan pengadaan tanah skala kecil tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 121 ayat (3) Perpres 148/2015, dimana dalam pelaksanaan  pengadaan  tanah  skala  kecil  menggunakan  penetapan  lokasi  melalui  4 (empat)  tahapan  yaitu  perencanaan,  persiapan,  pelaksanaan,  penyerahan  hasil  sesuai dengan  ketentuan  UU  No.  2/  2012.  Kelebihan  pengadaan  tanah  skala  kecil  dengan menggunakan  tahapan  penetapan  lokasi  adalah  aspek  perizinan  pengadaan  tanahnya jelas  dan  kepastian  hukumnya  terjamin  sedangkan  kelemahan  pengadaan  tanah  skala kecil  tanpa  menggunakan  tahapan  lokasi  adalah  proses  pengadaan  tanahnya  lama  dan memerlukan biaya yang banyak dan proses penyelesaian apabila terjadi sengketa dengan konsinyasi belum berlangsung secara efektif.
Pengaturan  pengadaan  tanah  skala  kecil  dalam  UU  No.  2/  2012  dan  dalam peraturan presidennya tidak disebutkan mengenai tahapan pengadaan tanah dan jangka waktu masing–masing tahapan pengadaan tanah tersebut. Hal ini mengakibatkan dalam pelaksanaan  pengadaan  tanah  skala  kecil  tersebut  dapat  memunculkan  dampak  yaitu adanya multitafsir dalam memahami pelaksanaan pengadaan tanah itu sendiri bagi para pihak  yang  terkait.  Pelaksanaan  pengadaan  tanah  bagi  pembangunan  untuk  pengadaan tanah Skala Kecil sering disebut dengan pengadaan tanah dengan skala kecil, pengadaan
Faktor Pendorong dan Menghambat Keberhasilan Pengadaan Tanah Skala Kecil di … 173
tanah  ini  dapat  dilakukan  secara  langsung  tanpa  melalui  tahapan–tahapan penyelenggaraan pengadaan tanah yang terdapat pada UU Nomor  2 Tahun 2012 dengan cara jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati oleh kedua belah pihak. Tahapan–tahapan penyelenggaraan pengadaan tanah yang dimaksud tersebut terdapat di dalam Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2012 jo Pasal 2 Perpres Nomor 71 Tahun 2012 yaitu: a) Perencanaan, b) Persiapan, c) Pelaksanaan, dan d) Penyerahan hasil.
Pelaksanaan  pengadaan  tanah  bagi  pembangunan  untuk  kepentingan  umum dengan pengadaan Skala Kecil, maka Instansi yang membutuhkan tanah dapat langsung melakukan transaksi membebaskan tanah dengan cara yang disepakati oleh pihak instansi dan pihak yang berhak. Kebijakan untuk tidak menggunakan panitia pengadaan tersebut tertuang  dalam  Bab  VII,  Pasal  121  Perpres  Nomor  71  tahun  2012  yang  mengungkapkan bahwa  dalam  rangka  efisiensi  (penggunaan  sumber  daya  secara  minimum  guna pencapaian  hasil  yang  optimum)  dan  efektifitas  (pengukuran  keberhasilan  dalam pencapaian  tujuan–tujuan  yang  telah  ditentukan)  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan umum  yang  memiliki  luas  tidak  lebih  dari  1  (satu)  hektar,  dapat  dilakukan  secara langsung  oleh  instansi  yang  memerlukan  tanah  dengan  pemegang  hak  atas  tanah  yang dilakukan dengan cara jual beli, tukar menukar atau cara lain yang disepakati oleh kedua belah pihak.
Pengadaan  tanah  skala  kecil  pada  tahun  2014  setelah  diundangkannya  Perpres Nomor  40  Tahun  2014  terdapat  perubahan  pada  Pasal  121.  Perubahan  tersebut  lebih kepada  substansi  luas  yang  menjadi  lebih  dari  5  (lima)  hektar.  Sedangkan  untuk  hal lainnya masih sama dengan peraturan sebelumnya. Dalam Pasal 121, Perpres No. 148/2015 Tentang  Perubahan  Keempat  atas  Perpres  No.  71/2012  tentang  Penyelenggaraan Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  Untuk  Kepentingan  Umum  diungkapkan  bahwa untuk  melaksanakan  kegiatan  pengadaan  skala  kecil,  tidak  dibutuhkan  Panitia  seperti yang terdapat pada pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah dengan luas lebih dari 5 Ha. Instansi  yang  memerlukan  tanah  dapat  membentuk  Tim  Pengadaan  Tanah  dengan Keputusan  Satker  atau  PPK  yang  melaksanakan  kegiatan  pengadaan  tanah.  Sebagai Anggota  Tim  dapat  melibatkan  unsur  dari  Kantor  Pertanahan  setempat,  Dinas  yang membidangi keciptakaryaan dan Dinas Pertanian.
Mekanisme  pengadaan  tanah  skala  kecil  sesuai  dengan  Pasal  121  Perpres  No. 148/2015  dilakukan  dengan  mekanisme  tanpa  penetapan  lokasi  dengan  tetap menggunakan jasa appraisal dan pelaksanaannya dilakukan secara langsung oleh instansi yang  memerlukan  tanah  dengan  pihak  yang  berhak.  Dalam  pelaksanaannya  tidak  ada mekanisme yang mengatur solusi penolakan masyarakat baik untuk lokasi maupun harga

## 174 Annis Naryana, Sudibyanung, Sukmo Pinuji
tanah  namun  dasar  pengadaan  tanah  untuk  skala  kecil  berupa  kesepakatan  dengan pemilik tanah.

## C. Faktor Pendorong dan Penghambat Keberhasilan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Skala Kecil di Kabupaten Karanganyar

## 1. Pengaturan Mengenai Perencanaan Pengadaan tanah skala kecil
Pengadaan tanah untuk skala kecil  menunjukkan bahwa hakikat perencanaan dan persiapan  dalam  tahapan  pengadaan  tanah  oleh  pemerintah  daerah  adalah  tahap sinkronisasi  antara  kebutuhan  pembangunan  dengan  lokasi  tempat  di  mana  pengadaan tanah  akan  dilaksanakan  termasuk  kondisi  sosial,  ekonomi,  psikologi,  dan  budaya  yang melatarbelakanginya  serta  (di  bawah  5  hektar)  tidak  menghilangkan  esensi  dari pengadaan  tanah,  sehingga  baik  skala  besar  maupun  kecil,  tahapan  perencanaan merupakan bagian yang tidak dapat ditiadakan. Sebagaimana Sekretaris Desa Kebak yang mengungkapkan  acara  pelepasan  tanah  mempertimbangkan  perancangan  lokasi pembangunan  yang  juga  termasuk  penilaian  mengenai  tanah  kosong  dan  bangunan sehingga  penilai  memiliki  kompetensi  untuk  melakukan  konsultasi  atas  aset  yang dimaksud  termasuk  didalamnya  tidak  memiliki  benturan  kepentingan  dengan  pemberi tugas, objektif dan tidak memihak dalam memberi opini penilaian.
Kepala  Bagian  Pemerintahan  Pemda  Karanganyar  yaitu  Bapak  Maryono mengungkapkan bahwa setiap perancangan atau perencanaan pembangunan baik dalam skala  kecil  ataupun  besar  itu  menggunakan  penilai.  Sehingga  dengan  adanya  penilai dapat  memberikan  opini  nilai  pengganti  yang  wajar  dan  tujuan  penilaiannya  untuk pengadaan  tanah  bagi  pembangunan  kepentingan  umum.  Dalam  perencanaan  juga merencanakan  mengenai  biaya,  manfaat  dan  dampak  yang  akan  timbul  dari  pengadaan tanah  tersebut  sehingga  kemampuan  pemerintah  daerah  dalam  penyusunan  dokumen perencanaan harus secara benar.

## 2. Konsultasi Publik dan Sosialisasi Pengadaan tanah skala kecil
Konsultasi  publik  dan  sosialisasi  merupakan  tahap  yang  sangat  penting  dan  wajib dilaksanakan  sesuai  ketentuan  dalam  UUNo.  2/  2012  dan  Peraturan  Presiden  yang mengatur  mengenai  pengadaan  tanah.  Bapak  Sukarno  yang  merupakan  Sekretaris  Desa Kebak menjelaskan bahwa sosialisasi merupakan tahap dimana rencana pengadaan tanah disampaikan kepada masyarakat. Selain itu diharapkan dengan adanya sosialisasi ini akan diperoleh masukan dan input dari masyarakat terkait dengan pengadaan tanah yang akan dilaksanakan.
Faktor Pendorong dan Menghambat Keberhasilan Pengadaan Tanah Skala Kecil di … 175
Sosialisasi merupakan tahap yang menentukan bentuk partisipasi masyarakat dalam perencanaan pengadaan tanah. Oleh karena itu tahapan ini menjadi tahapan yang sangat penting  untuk  mengendalikan  timbulnya  keberatan  dan  masalah  lain  di  kemudian  hari. Pelaksanaan sosialisasi dalam hal ini akan memberikan suatu pencerahan dan penjelasan kepada  masyarakat  sehingga  masyarakat  benar–benar  dapat  memahami  maksud,  tujuan dan  hal–hal  yang  akan  mereka  hadapi  berkaitan  dengan  adanya  kegiatan  pengadaan tanah.  Oleh  karena  itu  sosialisasi  dapat  pula  disebut  sebagai  suatu  upaya  pemetaan masalah  agar  pemerintah  daerah  benar–benar  mengetahui  kemungkinan  hambatan– hambatan yang akan dihadapi dalam proses pengadaan tanah.
Faktor–faktor  penghambat  keberhasilan  pelaksanaan  pengadaan  tanah  skala  kecil yaitu:

## a. Penentuan harga tanah
Tidak  ada  satupun  substansi  hukum  yang  terkait  dengan  pengadaan  tanah  skala kecil  yang  mengatur  mengenai  mekanisme  pemilihan appraisal ,  sehingga  dibutuhkan sosialisasi yang bisa mengambil hati masyarakat untuk melepaskan tanahnya. Walaupun terjadi  negosiasi  harga  dengan  warga  yang  menawarkan  tanahnya  dengan  harga  tinggi. Setelah terjadi musyawarah antara pihak yang berhak dengan instansi yang memerlukan tanah akhirnya pihak instansi menyetujui.

## b. Tidak ada mekanisme penolakan harga dari appraisal bagi pemilik tanah
Tidak  ada  mekanisme  yang  mengatur  upaya  yang  dilakukan  oleh  instansi  yang membutuhkan  tanah  apabila  pemilik  tanah  tidak  setuju  dengan  pengadaan  tanah  yang dilaksanakan  ataupun  tidak  setuju  dengan  harga  yang  ditetapkan appraisal .  Menurut Bapak  Agus  Wibowo,  A.Ptnh  faktor  penghambat  terlaksanya  pengadaan  tanah  dalam skala kecil  yaitu  karena ada  beberapa  warga  yang  sempat  menolak  tanahnya  digunakan untuk  pembangunan,  namun  setelah  diberi  pengarahan  oleh  kepala  desa  setempat kemudian disetujui dengan syarat yang telah disepakati bersama.
Berdasarkan data tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa penentuan harga tanah yang akan dibeli oleh instansi yang membutuhkan tanah diatur dalam Permen ATR/BPN No.  6/  2015  yaitu  menggunakan  jasa  tim appraisal .  Hal  ini  tentu  saja  untuk  menghindari terjadinya  spekulasi  ataupun  praktek–praktek  yang  merugikan  negara  sebagaimana banyak terjadi dalam masa sebelum dibentuknya peraturan perundang–undangan tentang pengadaan  tanah.  Tidak  ada  satupun  substansi  hukum  yang  terkait  dengan  pengadaan tanah  skala  kecil  yang  mengatur  mengenai  mekanisme  pemilihan appraisal Tidak diaturnya  mengenai  mekanisme  penentuan appraisal untuk  pengadaan  tanah  skala  kecil dalam  realitasnya  menimbulkan  keraguan  bagi  pihak  yang  membutuhkan  tanah  untuk melaksanakan pengadaan tanah skala kecil.

## 176 Annis Naryana, Sudibyanung, Sukmo Pinuji
Mekanisme  pengadaan  tanah  skala  besar  (di  atas  5  hektar)  penentuan  lokasi pengadaan  ditindaklanjuti  dengan  pemberitahuan  rencana  pembangunan,  pendataan awal  dan  konsultasi  publik.  Mekanisme  ini  merupakan  mekanisme  yang  sangat  penting untuk  menentukan  keselarasan  antara  pembangunan  dengan  kepentingan  masyarakat serta menjadi wadah bagi pemerintah untuk mendapatkan persetujuan serta pemahaman masyarakat  sehingga  tidak  akan  menimbulkan  penolakan  ataupun  tindakan  lain  yang dapat menghalangi kelak dalam proses pembangunan.

## D. Strategi Mengatasi Faktor Penghambat Keberhasilan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Skala Kecil di Kabupaten Karanganyar
Upaya  dan  langkah  yang  diambil  untuk  menyelesaikan  terkait  pembayaran  tanah yang menginginkan harga lebih tinggi dari harga yang disampaikan dalam musyawarah penetapan harga ganti kerugian. Instansi yang memerlukan tanah melaksanakan kembali musyawarah  penetapan  harga  ganti  kerugian  dengan  aparat  kelurahan  dan  masyarakat hingga  ditemukan  kesepakatan  harga.  Satker  Pemprov  Jawa  Tengah  juga  mengadakan pendekatan  terhadap  masyarakat  melalui  Lurah  dan  Camat  pada  lokasi  pembebasan tanah.  Hal  ini  sejalan  dengan  apa  yang  Sekretaris  Desa  Kebak  ungkapkan.  Walaupun permintaan  dari  masyarakat  lumayan  tinggi  namun  masih  bisa  dimusyawarahkan bersama  pihak  yang  terkait  sehingga  terjadi  kesepakatan.  dan  dapat  dilakukan  jual  beli. Hal ini membuat pembangunan bisa berlangsung dengan lancar.
Pengadaan tanah merupakan bagian penting dari suatu proses pembangunan untuk mewujudkan  pemerataan,  kesejahteraan  dan  kemakmuran  rakyat  sehingga  pengadaan tanah  pada  hakikatnya  adalah  untuk  rakyat  namun  meskipun  demikian  pengambilan tanah  milik  rakyat  tersebut  tetap  harus  memperhatikan  hak–hak  rakyat  dengan memberikan ganti rugi atas tanah yang diambil untuk kepentingan umum tersebut. Pasal 1  angka  10  UU  No.2/  2012  telah  merumuskan  ganti  kerugian  sebagai  penggantian  yang layak  dan  adil  kepada  pihak  yang  berhak  dalam  proses  pengadaan  tanah.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  pemberian  ganti  rugi  dalam  pengadaan  tanah  merupakan  suatu bentuk  penghargaan  dan  penghormatan  terhadap  hak–hak  individu  yang  dikorbankan untuk kepentingan umum.
Keseimbangan  antara  kepentingan  individu  dan  kepentingan  umum  dalam pengadaan  tanah  merupakan  suatu  keadilan  bagi  kedua  belah  pihak,  karena  pihak pemerintah  sebagai  pihak  yang  membutuhkan  tanah  memperoleh  tanah  yang  akan digunakan untuk pelaksanaan fungsi–fungsinya yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, sedangkan individu memperoleh ganti rugi atas tanah tersebut. Selain itu, peneliti berpandangan  bahwa  penyerahan  hak  atas  tanah  dengan  disertai  ganti  rugi  atas  tanah
Faktor Pendorong dan Menghambat Keberhasilan Pengadaan Tanah Skala Kecil di … 177
yang dimiliki  oleh  rakyat merupakan  bentuk  keikutsertaan rakyat dalam  pembangunan, sehingga  hakikat  pengadaan  tanah  yang  saat  ini  masih  kurang  dibahas  dan  dijadikan wacana sehingga menjadi hakikat peran serta masyarakat dalam pembangunan.
Keterkaitan antara pengadaan tanah dan kepentingan masyarakat adalah ibarat dua sisi  mata  uang  yang  tidak  dapat  dipisahkan  sehingga  seluruh  proses  pengadaan  tanah harus  berlandaskan  pada  kesimbangan  antara  kedua  hal  tersebut.  Upaya menyeimbangkan  seluruh  kepentinga  yang  terkait  dengan  pengadaan  tanah  ini  yang kemudian  mendasarri  setiap  tahapan  proses  pengadaan  tanah  yang  diatur  dalam peraturan  perundang–undangan  pengadaan  tanah.  Namun,  dalam  kenyataannya, pengaturan  yang  komprehensif  dan  seimbang  hanya  ditujukan  pada  pengadaan tanah untuk  skala  besar  sementara  pengadaan  tanah  untuk  skala  kecil  belum  menunjukkan adanya  pengaturan  yang  mengarah  pada  pencapaian  keseimbangan  antara  kepentingan pembangunan  dengan  kepentingan  masyarakat  dan  masih  jauh  dari  upaya  pencapaian tujuan hukum yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan.

## E. Penutup

## 1. Kesimpulan
a. Mekanisme  pengadaan  tanah  skala  kecil  untuk  pembangunan  SPAM  Regional WOSUSOKAS di Kabupaten Karanganyar dilakukan dengan tahapan perencanaan, persiapan,  pelaksanaan  dan  penyerahan  hasil.    Pelaksanaannya    pengadaan  tanah dapat dilakukan langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak,  tidak  memerlukan  penetapan  lokasi,  harus  sesuai  dengan  tata  ruang wilayah  dan  instansi  yang  memerlukan  tanah  menggunakan  hasil  penilaian  jasa penilai.
b. Faktor–faktor  pendorong  keberhasilan  pengadaan  tanah  skala  kecil  untuk pembangunan  di  Kabupaten  Karanganyar  yaitu:  1)  Pengaturan  mengenai perencanaan    pengadaan  tanah  untuk  skala  kecil    menunjukkan  bahwa  hakikat perencanaan  dan  persiapan  dalam  tahapan  pengadaan  tanah  oleh  pemerintah daerah; 2)  Konsultasi publik dan sosialisasi merupakan tahap yang sangat penting dan wajib dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal Undang–undang No. 2 Tahun 2012  dan  Peraturan  Presiden  yang  mengatur  mengenai  pengadaan  tanah.    Faktor– faktor  penghambat  keberhasilan  pelaksanaan  pengadaan  tanah  skala  kecil  untuk pembangunan  di  Kabupaten  Karanganyar  yaitu  penentuan  harga  tanah  yang  akan dibeli oleh instansi yang membutuhkan tanah dan Tidak ada mekanisme penolakan harga dari appraisal bagi pemilik tanah
178 Annis Naryana, Sudibyanung, Sukmo Pinuji
c. Strategi  untuk  mengatasi  faktor  penghambat  keberhasilan  pelaksanaan  pengadaan tanah skala kecil khususnya untuk pembangunan SPAM Regional WOSUSOKAS di Kabupaten  Karanganyar    instansi  terkait  melaksanakan  kembali  musyawarah penetapan  harga  ganti  kerugian  dengah  para  aparat  kelurahan  dan  masyarakat hingga ditemukan kesepakatan harga.

## 2. Saran
Berdasarkan  uraian  hasil  penelitian  tersebut,  maka  peneliti  menyampaikan  saran sebagai berikut:
a. Hendaknya  Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional (Kementerian  ATR/BPN)  dalam  pembangunan  kebijakan  dan  peraturan  terkait pengadaan  tanah  skala  kecil  sebaiknya  dilakukan  dengan  perencanaan  yang matang,  dan  harus  disesuaikan  dengan  aturan  pengadaan  tanah  sesuai  ketentuan hukum positif tentang pengadaan tanah, sehingga tidak terkesan terburu–buru dan dipaksakan.
b. Hendaknya  Pemerintah  Daerah  untuk  selalu  waspada  terhadap  konflik,  hal  ini dilakukan  untuk  mencegah  konflik      yang  ditimbulkan  dari  kegiatan  tersebut, terutama  konflik  tahap  dua,  misalnya  segera  memberikan  ganti  rugi  atas  tanah masyarakat yang telah digusur, untuk mencegah konflik terbuka.
c. Semua  pihak  yang  terlibat  dalam  proses  pengadaan  tanah  skala  kecil  baik Pemerintah  Provinsi,  Pemerintah  Daerah,  masyarakat  sebaiknya  bekerja  sama dengan baik sehingga memahami secara keseluruhan proses pengadaan tanah skala kecil.  Hal  tersebut  dapat  tercapai  jika  pada  proses  sosialisasi  berlangsung  dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman  1991, Masalah  pencabutan  hak–hak  atas  tanah  dan  pembebasan  tanah  di Indonesia , Citra Aditya Bakti, Bandung.
Adjeng,  ABT  2017,  'Penetapan  lokasi  dalam  pengadaan  tanah  skala  kecil  bagi pembangunan  untuk  kepentingan  umum',  Tesis  pada  Program  Studi  Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
Awaty,  IS  2015,  'Pelaksanaan  Pengadaan  Tanah  Untuk  Pembangunan  Skala  Kecil Perluasan  Area  Perlindungan  Situs  Candi  Kedaton/Sumur  Upas  di  Kabupaten Mojokerto',  Artikel  Ilmiah  Kementerian  Riset  Teknologi  dan  Pendidikan  Tinggi,
Fakultas Hukum, Universutas Brawijaya.
Faktor Pendorong dan Menghambat Keberhasilan Pengadaan Tanah Skala Kecil di … 179
Lubis,  AR  2011, Pencabutan  hak,  pembebasan  hak  dan  pengadaan  tanah, Mandar  Maju, Bandung.
Moleong, LJ 2012, Metodologi penelitian kualitatif , PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
Muliawan, JW 2016, Cara mudah pahami pengadaan tanah untuk pembangunan melalui konsep 3 in 1 in the land acquisition , Buku Litera, Yogyakarta.
Nugroho, A 2018, Handbook metode penelitian kualitatif , STPN, Yogyakarta.
Sumardjono,  MSW  2008, Tanah  dalam  perspektif  hak  ekonomi  sosial  dan  budaya ,  Kompas,
Jakarta.

## Peraturan Perundang–Undangan
Undang–Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen
Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok–Pokok Agraria.
Undang–Undang  Nomor  2  Tahun  2012  tentang  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
Keputusan  Presiden  Nomor  55  Tahun  1993  tentang  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
Peraturan  Presiden  Nomor  36  Tahun  2005 jo Peraturan  Presiden  Nomor  65  Tahun  2006 tentang  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pelaksanaan  Pembangunan  Untuk  Kepentingan Umum.
Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 jo Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 jo Peraturan  Presiden  Nomor  99  Tahun  2014 jo Peraturan  Presiden  Republik Indonesia  Nomor  30  Tahun  2015 jo Peraturan  Presiden  Nomor  148  Tahun  2015 tentang  Penyelenggaraan  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  untuk Kepentingan Umum.
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 jo. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015 jo Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  15  Tahun  1975  tentang  Ketentuan–Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah.