## PERLINDUNGAN BAGI KELOMPOK AGAMA MINORITAS MENGHADAPI KELOMPOK AGAMA MAYORITAS: STUDI KASUS AHOK DAN MELIANA
Elisabeth Sundari*, Anna Marieta Simangunsong**, Isabelle Valerie***, Matheus Nurlatu****
Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta Jalan Babarsari 43 Yogyakarta 55281

## Abstract
Through the case studies, Ahok and Meliana, this research aims to explain how the religious minority try to obtain protection to fulfill human rights when faced with religious majority pressure from the majority group. Normative research will answer the problem by analyzing the process of prosecution, the adjudication, and the punishment for Ahok & Meliana and the demonstration both outside the court and in the trial process demanding severe punishment for the accused of religious blasphemy. The result shows that even though it is difficult to prove directly, the mobilization of the masses in the judicial process can affect judges’ independence to provide protection and justice for religious minority. The case of Ahok and Meliana shows how difficult it is for minority religious groups to seek protection against pressure from the majority religious groups because the State and Judges cannot prevent and take firm action against mass pressure from the majority religious groups against minority religious groups. The case such as Ahok and Meliana will occur as long as blasphemy’s criminalization is still in effect. If the principle of non-discrimination or commutative justice is applied, and not the principle of protection based on ‘partiality for the vulnerable,’ the protection for religious minority groups will not be realized fully.
Keywords: judge; justice; majority; minority; blasphemy.

## Intisari
Melalui studi kasus “Ahok” dan “Meliana”, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana perjuangan individu kelompok agama minoritas untuk memperoleh perlindungan bagi pemenuhan hak asasinya apabila berhadapan dengan tekanan massa kelompok agama mayoritas. Penelitian normatif dilakukan untuk menjawab masalah, dengan menganalisis proses penuntutan, ajudikasi, dan hukuman Kasus Ahok & Meliana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan kajian dua kasus penistaan agama yang mendudukkan individu dari kelompok agama minoritas sebagai terdakwa, ada tren pengerahan massa dari kelompok agama mayoritas dengan berdemo baik di luar pengadilan maupun di dalam proses persidangan menuntut hukuman berat bagi terdakwa penistaan agama. Kasus Ahok dan Meliana menunjukkan betapa sulitnya kelompok agama minoritas mencari perlindungan terhadap tekanan kelompok agama mayoritas, karena Negara dan hakim tidak mampu mencegah serta menindak tegas tekanan massa dari kelompok agama mayoritas terhadap kelompok agama minoritas.
* Alamat korespondensi: e.sundari@uajy.ac.id
** Alamat korespondensi: annams1984@yahoo.com
*** Alamat korespondensi: isabellevalerie0709@gmail.com
**** Alamat korespondensi: matheus17nurlatu@gmail.com

## A. Latar Belakang Masalah
Kasus penodaan agama di Indonesia akhir-akhir ini banyak dibawa ke ranah hukum. Seperti: Ajaran Islam sesat oleh Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) tahun 2016 1 ; kasus Basuki Tjahaya Purnama alias “Ahok” tahun 2016 2 ; penistaan agama oleh Reza Hazuween; 3 penistaan agama oleh “Markus Pole Datu” tahun 2017 4 ; penistaan agama oleh Aking Saputra tahun 2017 5 ; kasus penistaan agama oleh Andrew Handoko tahun 2017 6 ; ajaran Islam sesat oleh Ahmad Musadeq tahun 2017 7 ; kasus penistaan agama oleh Soni Suasono 2017 8 ; penistaan agama oleh Arnoldi
1 Lihat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.1107/Pid.Sus/2016/PN Jkt.Tim; Putusan Pengadilan Tinggi DKI No.105/PID.SUS/2017/PT DKI; Putusan kasasi MA No.1108 K/PID/2017.
2 Lihat Putusan PN Jakarta No.1537/Pid.B/2016/ PN.Jkt.Utr; Putusan Peninjauan Kembali MA No.11/Pid/2018.
3 Vanny El Rahman, “Dari Ahok hingga Meliana, 17 Orang Ini Divonis karena Menista Agama”, https://jabar.idntimes.com/news/indonesia/ vanny-rahman/ahok-hingga-meliana-ini- daftar-17-orang-yang-divonis-menista-agama- regional-jabar/4, diakses 1 September 2019.
4 Lihat Putusan kasasi No.1929K/Pid.Sus/2017.
5 Lihat Putusan PN Karawang No.417/Pid. Sus/2017/PN Kwg; Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.17/PID/2018/PT BDG.
6 Lihat Putusan PN Semarang No.9/Pid.B/2017/ PN Smg; Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah No.106/PID/2017/PT SMG.
7 Amnesty International (a), 2018, Amnesty International  Report  2017/2018 . Amnesty International Ltd. London, United Kingdom, hlm. 195.
8 Lihat Putusan PN Pekan Baru No.465/Pid. Sus/2017/PN.Pbr; Putusan Pengadilan Tinggi
Bahari tahun 2018 9 ; kasus penistaan agama oleh Dwi Handoko 2018 10 ; kasus penistaan agama oleh Martinus Gulo 2018 11 ; serta kasus Meliana tahun 2018. 12 Amnesty International mencatat ada 39 individu yang dihukum karena penodaan agama di Indonesia dari tahun 2005-2014, 13 serta paling tidak ada 30 terpidana kasus penodaan agama dalam kurun waktu 2017-2018. 14 Dalam kasus- kasus yang telah disebutkan sebelumnya kebanyakan terdakwanya adalah individu dari agama minoritas (Katholik, Kristen, Hindu, Budha), maupun individu dari yang menganut interpretasi Islam yang berbeda dari bentuk Islam yang umum di Indonesia, yang umumnya jumlahnya juga sedikit ( minority) . Dalam kasus- kasus penodaan agama tersebut Undang- Undang No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan “Penyalahgunaan Agama dan/atau Penodaan”, Pasal 156a dan Pasal
Pekan Baru No.210/PID.SUS/2017/PT PBR.
9 Lihat Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang No.28/Pid.Sus/2018/PN Pdl.
10 Lihat Putusan PN Surabaya No.1619/Pid. Sus/2018/PN SBY.
11 Lihat Putusan PN Medan No.1546/Pid.Sus/2018/ PN Mdn.
12 Lihat Putusan PN Medan No. 1612/Pid.B/2018/ PN.Mdn.
13 Amnesty International (b), 2014, Mengadili Keyakinan: Undang-Undang Penodaan Agama Indonesia . (versi Indonesia), Amnesty International.Ltd. London, United Kingdom, hlm. 35-43.
Kata Kunci: hakim; keadilan; mayoritas; minoritas; penistaan agama. kelompok agama minoritas tidak akan terwujud secara penuh. perlindungan berdasarkan ‘keberpihakan pada yang rentan’, maka perlindungan bagi non diskriminatif atau keadilan komutatif saja yang diterapkan, dan bukan prinsip seperti yang terjadi dalam kasus Ahok dan kasus Meliana akan terjadi. Selama prinsip Selama kriminalisasi penodaan agama masih diberlakukan, selama itu pula ekses-ekses
156 KUHP tentang penodaan agama, serta Pasal 28 (2) tentang “hasutan” dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE), digunakan untuk mengkriminalisasi hak-hak kebebasan berekspresi dengan dalih menodai agama. Ketiga undang-undang ini sering digunakan untuk orang orang yang berasal dari agama, kepercayaan atau keyakinan agama minoritas, serta yang menganut interpretasi Islam yang berbeda dari bentuk Islam yang umum di Indonesia. 15 Undang-Undang No. 1/ PNPS/1965 tentang Penodaan agama pernah diajukan untuk uji materiil ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tahun 2010 karena dianggap melanggar Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, namun ditolak. 16 Dalam Laporan Penelitian Humanist International, ada dorongan di negara-negara barat untuk menghapus blasphemy law , karena dianggap melanggar hak kebebasan berfikir dan berpendapat, namun demikian sampai dengan 2019 masih tercatat ada 69 negara yang tetap memberlakukan blasphemy law . 17 Kehendak menghapus pasal penistaan agama dari negara-negara barat tidak hanya ditentang oleh sebagian negara,
15 Amnesty International (b), Op.Cit., hlm. 7.
16 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/ PUU-VII/2009 tanggal 19 April 2010 tentang yudisial review atas UndangUndang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.
17 Humanist International, “ The  Freedom  of Though Report 2019, Key Countries Editions, Bob Churchill, Editorial Introduction ”, https://fot. humanists.international/download-the-report/ , diakses tanggal 13 Desember 2019
namun juga mendapat tentangan dari kelompok-kelompok radikal yang tetap menghendaki kriminalisasi penista agama. 18 Masih ada pro kontra tentang perlu dan tidak perlunya blasphemy law, yang dicenderung dihadapkan dengan kebebasan berpendapat. Indonesia termasuk yang menganggap masih perlu.
Ada dua kasus penodaan agama menarik di Indonesia yang dilakukan oleh pelaku dari double minority , dalam hal ini individu beragama kristen dan beretnis China, yakni Ahok dan Meliana. Dalam kasus Ahok, bermula dari pidatonya di hadapan para nelayan pada tanggal 27 September 2016 sebelum kampanye calon Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta untuk yang kedua kalinya. Dalam pidatonya Ahok antara lain mengemukakan kata-kata: “...jangan mau dibohongin pakai Surat Al Maidah ayat 51…” . Oleh Buni Yani, salah satu pendukung lawan politik Ahok, pidato tersebut ditambah, dikurangi serta dikirim ke media sosial. Unggahan ini menyulut kemarahan kelompok agama mayoritas (Front Pembela Islam dan Pamusi) yang merasa Ahok telah menodai agama mereka. Selanjutnya organisasi ini memprovoksi massa untuk melakukan demonstrasi besar-besaran menentang dipilihnya Ahok sebagai calon gubernur DKI Jakarta karena dianggap menodai agama. Demonstrasi yang diikuti ribuan massa bergerak menuju gedung MPR/ DPR serta menuju Istana Kepresidenan, dengan meneriakkan permintaan agar
18 Michael J Totten,” Radical Islam’s Global Reaction: The Push For Blasphemy Laws ”, World Affairs Washington , Vol. 175, Issue 5, Jan/Feb 2013, hlm. 25.
Presiden mengadili dan menghukum berat Ahok dan mencopotnya dari jabatan sebagai Gubernur DKI, bahkan memaksa Presiden untuk mundur apabila tidak dapat mengadili Ahok. 19
Demonstrasi yang semakin besar ini selanjutnya memaksa Presiden untuk memberhentikan sementara Ahok sebagai pejabat Gubernur, untuk diadili oleh Pengadilan dengan tuduhan penodaan agama Pasal 156 KUHP. Ahok akhirnya diberhentikan sementara dan diajukan ke pengadilan untuk diadili dengan dakwaan penodaan agama. Jaksa dalam kasus Ahok hanya menuntut dengan hukum percobaan, namun hakim akhirnya menjatuhkan putusan pidana terhadap Ahok selama dua tahun penjara karena dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan menodai agama, di tengah tekanan massa yang selalu memenuhi gedung pengadilan dengan selalu meneriakkan tuntutan agar Ahok dihukum berat. 20 Ahok mengajukan upaya hukum peninjauan kembali, namun ditolak. 21 Buni Yani sendiri juga dijatuhi hukuman satu tahun penjara atas perbuatannya menambah, mengurangi, serta menyebarkan ke media sosial pidato Ahok yang memicu demonstrasi. 22 Dalam kasus Meliana yang terjadi pada tahun 2018, yang bersangkutan
19 Tim CNN Indonesia, “Kronologi Kericuhan Demonstrasi Anti Ahok di Depan Istana”, h t t p s : / / w w w . c n n i n d o n e s i a . c o m / nasional/20161104201401-20-170410/ kronologi-kericuhan-demonstrasi-anti-ahok-di- depan-istana, diakses tanggal 5 November 2016.
20 Lihat Putusan PN Jakarta Utara Nomor 1537/ Pid.B/2016/Jkt.Utr.
21 Lihat Putusan MA Nomor 11/PK/Pid/2018.
22 Lihat Putusan PN Bandung Nomor 674/ Pid.B.2017/PN.Bdg.
dituduh dan diadili melalui peradilan pidana karena memprotes kerasnya suara adzan yang dikumandangkan melalui loud speaker dari masjid dekat rumahnya. Menurutnya, suara adzan saat itu dianggap lebih keras dari biasanya dan dia melakukan protes karena tidak enak di telinga. Protes tersebut oleh pengurus masjid ditanggapi dengan menghampiri rumah Meliana, menjelaskan bahwa apabila dikecilkan, akan tidak kedengaran. Ternyata berita mengenai Meliana ini kemudian tersebar ke masyarakat sekitar yang kemudian menjadi geram atas protes Meliana. Pada malam harinya sekitar pukul 23.00 WIB masyarakat semakin ramai dan berteriak “…bakar… bakar… ” dan mereka mulai membentuk barisan untuk melakukan perusakan dengan cara melempari, membakar dan merusak rumah Meliana dan juga vihara setempat.
Ada enam vihara dan kelenteng yang diserang beberapa ratus warga, satu balai pengobatan di Tanjungbalai, Sumatera Utara, tiga mobil, dua motor dan satu becak juga dibakar oleh massa. Pembakarannya dilakukan pada alat- alat persembahyangan, dan bangunan klenteng sendiri tidak terbakar habis,” kata juru bicara Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Kombes Rina Sari Ginting kepada Ging Ginanjar dari BBC Indonesia. Ditanya mengapa massa bisa leluasa mengamuk dan seakan polisi membiarkan, Rina Ginting menjawab, “…kami masih sedang mendalami, namun tidak betul polisi membiarkan” . 23
23 BBC Indonesia, “Tanjung Balai mencekam, toko tutup, belum ada pelaku yang ditangkap”, https://www.bbc.com/indonesia/berita_
Meliana selanjutnya dilaporkan ke polisi dengan Pasal penodaan agama. Pelaku pembakaran rumahnya dan pembakaran vihara juga diproses untuk diadili secara hukum. 24
Di akhir cerita, hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Medan dalam Putusan No. 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn tanggal 21 Agustus 2018, menyatakan: Meliana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja di muka umum melakukan penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 156a KUHP yang merupakan dakwaan Primair Penuntut Umum, dan menjatuhkan pidana terhadap Meliana dengan hukuman penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan. Dalam banding yang diajukan Meliana, hakim Pengadilan Tinggi menguatkan putusan hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Medan. Sementara, para perusak vihara dan kelenteng serta fasilitas umum lainnya, hanya didakwa dengan Pasal pencurian, provokator, dan Pasal perusakan, bukan penodaan agama. Hukuman yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum juga termasuk ringan, hanya 3 hingga 5 bulan penjara. Putusan hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Medan terhadap para pelaku perusakan vihara dan kelenteng juga termasuk
indonesia/2016/07/160730_indonesia_ tanjungbalai_ update , diakses 8 Agustus 2016.
24 Mohammad Bernie, “Beda Vonis Meiliana dan Pelaku Perusakan & Pembakaran Klenteng”, https://tirto.id/beda-vonis-meiliana-dan-pelaku- perusakan-pembakaran-klenteng-cUmL., diakses tanggal 23 Agustus 2018.
ringan, yakni masing-masing sekitar 1,5 bulan. 25
Berdasarkan fakta di atas, pertanyaan yang menarik untuk diajukan adalah: Adakah perlindungan bagi individu agama minoritas dalam menghadapi tekanan massa kelompok agama mayoritas dalam proses peradilan? Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menjelaskan bagaimana individu dari agama minoritas mencari perlindungan dari tekanan kelompok agama mayoritas, bahkan melalui pengadilan sekalipun. Penjelasan tersebut bermanfaat sebagai evaluasi dan pelajaran bagi Negara, dalam hal ini Pemerintah Indonesia beserta jajaran aparat penegak hukum, untuk lebih memberikan perlindungan bagi kelompok ( double ) agama minoritas, agar hak asasi manusia benar-benar dapat dinikmati oleh semua kelompok warga, serta untuk menjaga nama baik Indonesia di mata dunia.

## B.  Metode Penelitian
Untuk menjawab pertanyaan dilakukan penelitian doktrinal, 26 dalam hal ini penelitian hukum normative terhadap dokumen-dokumen tentang proses penuntutan, peradilan, serta putusan hakim beserta situasi sekitar kasus Ahok dan kasus Meliana, serta peraturan perundang-undangan,
25 Ya’cob Billiocta, “Para terdakwa kasus perusakan vihara Tanjung Balai divonis ringan”, https:// www.merdeka.com/peristiwa/para-terdakwa- kasus-perusakan-vihara-tanjung-balai-divonis- ringan. html ., diakses tanggal 24 Januari 2017.
26 S.I. Ali, M.Z. Yusoff, Z.A Ayub, “ Legal research of doctrinal and non-doctrinal ”, International Journal of Trend in Research and Development , Volume 4(1), Januari–Februari 2017, hlm.493- 495.
prinsip, teori dan pendapat ahli tentang kriminalisasi penodaan agama dan hak asasi manusia. Data yang dikumpulkan berupa data sekunder dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer berupa Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik), Declaration of Human Rights , Kitab Undang Undang Hukum Pidana, serta Putusan Pengadilan dalam kasus Ahok dan kasus Meliana. Bahan hukum sekunder berupa teori, ajaran, asas atau prinsip, serta pendapat ahli yang berhubungan dengan kriminalisasi penodaan agama dan hak asasi manusia.
Cara memperoleh data sekunder dengan studi dokumenter. Data selanjutnya dianalisis secara ideologis- kualitatif 27 dan sistematis 28 untuk menguji penuntutan, peradilan, dan penjatuhan putusan kasus Ahok dan kasus Meliana dari peraturan, teori, ajaran, prinsip, asas, maupun pendapat ahli tentang kriminalisasi penodaan agama dan hak asasi manusia, dalam rangka menjawab permasalahan. Metode yang dipergunakan dalam analisis kualitative adalah metode interpretasi, dan argumentasi a contrario maupun
27 Ibid.
28 V. J Gawas, “ Doctrinal legal research method a guiding principle in reforming the law and legal system towards the research developmen t” , International Journal of Law , Volume 3, Issue 5, September 2017, hlm. 129.
analogi. 29 Kesimpulan diambil secara deduktif dari kedua kasus yang dikaji.

## B.  Hasil Penelitian dan Pembahasan

## 1.  Kriminalisasi Penodaan Agama Di
Indonesia dan Hak Asasi Manusia Penodaan agama atau defilement, desecration, impiety, ireference, profanation, sacrilege , 30 atau yang popular dengan blasphemy menurut Henry Campbell Black adalah “Any oral or written reproach maliciously cast upon God, His name, attributes, or religious” . 31 Di Indonesia ada beberapa peraturan yang mengatur bentuk-bentuk penodaan agama sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana. Pasal 1 Undang-Undang No.1/PNPS/1965 tentang Pencegahan “Penyalahgunaan Agama dan/atau Penodaan”, menentukan bahwa: Setiap orang dilarang dengan s e n g a j a   d i   m u k a   u m u m menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untu k mel a ku kan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.
29 Sudikno Mertokusumo, 2006, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Liberty, Yogyakarta, hlm. 25.
30 Merriam-Webster, “ Dictionary: Synonim of blasphemy ”, https://www.merriam-webster. com/dictionary/blasphemy , diakses tanggal 15 Mei 2020.
31 Henry Campbell Black, 1991, Black’s Law Dictionary , West Publishing Co.St.Paul.Mn, hlm. 245.
Pelanggaran terhadap Pasal 1 tersebut menurut ketentuan Pasal 3 dihukum dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun. Pasal 156a Kitab Undang Undang Hukum Pidana, sebagaimana ditambahkan oleh Pasal 4 Undang- Undang No.1/PNPS/1965 menentukan bahwa: Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan p erasaan atau melakukan p e r bu at a n :   a .   y a n g   p a d a pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.
Pasal 156 KUHP mengatur: Barang siapa di muka umum m e n y a t a k a n   p e r a s a a n permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Rp 4.500.
Pasal 28(2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elekronik menentukan bahwa: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/ atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
Berdasarkan ketentuan Pasal 45(2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008, pelanggar Pasal 28(2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 dapat dikenakan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun.
Kriminalisasi penodaan agama semula mempunyai tujuan melarang hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan dan kekerasan, termasuk tujuan kebebasan beragama. Tujuan ini juga yang dijadikan alasan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan hak uji materiil terhadap Undang-Undang No.1/ PNPS/1965 tentang penodaan agama menyatakan bahwa UU tersebut secara hukum tidak terbukti bertentangan dengan Pasal Pasal hak asasi manusia, termasuk hak kebebasan agama. Pemahaman yang berbeda terjadi di Amerika Serikat, ketika pada tahun 1952 melalui putusan The United State of Supreme Court, dinyatakan bahwa hukum penistaan agama bertentangan dengan konstitusi. 32 Hukum federal menganggap inkonstitusional, namun demikian negara-negara bagian di Amerika Serikat memiliki kebijakan yang berbeda-beda mengenai penistaan agama. Ada yang memberikan sanksi pidana, ada yang tidak.
Dalam hukum anti penodaan agama di Indonesia juga tidak mengarah pada penodaan agama tertentu. Artinya, hukum tersebut melindungi semua agama, baik agama agama mayoritas maupun agama minoritas dari upaya 32 Kiley Widelitz, “ A Global Blasphemy Law: Protecting Believers at the Expense of Free Speech ”, Pepperdine Public Policy Review , 2013, hlm. 3.
penodaan, sesuai dengan prinsip non- diskriminatif atau keadilan komutatif. … dalam kajiannya pada hokum penodaan agama Inggris mengemukakan prinsip teoretik bahwa kebebasan berpendapat sebagai hak asasi manusia bukan berarti bebas sebebasnya, melainkan ucapan yang dilindungi oleh semua hukum yang menentang pencemaran nama baik, penistaan agama, penghasutan, dan sebagainya. 33
Namun dalam praktek United Nation mencatat adanya fakta yang sangat berbeda. Kriminalisasi penodaan agama tersebut beresiko dalam mempromosikan suasana intoleran, serta konsekuensi buruk bagi mereka yang memegang pandangan agama yang berbeda dari agama mayoritas. Hukum yang tidak jelas rumusannya dipergunakan oleh individu atau Pemerintah tidak hanya untuk meredam perbedaan pendapat dan debat, tetapi juga untuk melemahkan saingan, melegitimasi kekerasan. 34
Kriminalisasi penodaan agama seolah menjadi justifikasi masyarakat memberi stereotype penoda agama adalah kejahatan dan harus dihukum, tanpa perlu dialog mengenai maksud si pelaku, termasuk justifikasi melakukan tekanan massa guna merealisasi hukuman pidana
33 Deepali Ann Fernandes, “ Protection of Religious Communities by Blasphemy and Religious Hatred Laws: A Comparison of English and Indian Laws ”, Journal of Church and States , Vol. 45. Issue 4, Autumn 2013, hlm. 672.
34 United Nation Human Rights, “ Blasphemy laws exposed, The Consequences of Criminalizing Defamation of Religions ”, https://lib.ohchr. org/HRBodies/UPR/_layouts/15/WopiFrame. aspx?sourcedoc=/HRBodies/UPR/Documents/ session13/ID/HRF_UPR_IDN_S13_2012_ HumanRightsFirst_Annex_E.pdf&action=defaul t&DefaultItemOpen=1 , diakses 23 Juni 2019.
bagi si pelaku. Fakta sebaliknya itulah yang banyak terjadi di Indonesia dalam kasus-kasus “penodaan agama”, 35 seperti halnya kasus Ahok dan Kasus Meliana. Fatwa MUI yang dijadikan bukti di muka persidangan Ahok dan Meliana menjadi justifikasi kelompok agama mayoritas untuk menghukum pelaku penodaan agama oleh individu dari agama minoritas.
Ketiga kerangka hukum blasphemy di Indonesia menurut Amnesty Internasional tidak sejalan dengan ketentuan Article 18 Universal Declaration of Human Right, tentang kebebasan berpikir, berekspresi, beragama, dan berkeyakinan, persamaan di depan hukum dan kebebasan dari diskriminasi, yang sebenarnya juga harus ditaati oleh Indonesia. 36 Atas pendapat bahwa blasphemy law bertentangan dengan Article 18 Universal Declaration of Human Rights , United Nation Human Rights Office of the High Commissioner pernah mengeluarkan Resolusi 16/18 bulan Maret 2011 berdasarkan kesepakatan para negara anggota PBB yang diberi judul “Combating intolerance, negative stereotyping, and stigmatization of, and discrimination, incitement to violence, and violence against person based on religion or belief ” . 37 Resolusi tersebut 35 Muktiono, “ Judicial Protection for a Religious Minority in Indonesia under the Shadow of the Blasphemy Law ”, Working Paper SHAPE SEA Research Project , Juni 2019, hlm. 1. http:// shapesea.com/wp-content/uploads/2019/07/6- Muktiono.Academic-Paper.edited.pdf, diakses tanggal 14 Desember 2019.
36 Amnesty International (b), Loc.Cit .
37 United Nations Human Rights Council, “ Combating intolerance, negative stereotyping and  stigmatization  of,  and  discrimination, incitement to violence, and violence against
menghilangkan referensi tentang penodaan agama dengan mendasarkan pada standard hak asasi manusia, dengan fokus pada perlindungan individual, mengakui pengaruh positif bahwa adanya debat yang terbuka, konstruktif, dan saling menghormati merupakan kunci memerangi kebencian agama, hasutan, dan kekerasan, yang akan mempromosikan toleransi dan perdamaian berdasarkan hak asasi manusia serta keanekaragaman agama dan kepercayaan. Ahmed Shaheed, ahli yang ditunjuk oleh United Nation General Assembly sebagai pelapor khusus tentang kebebasan beragama memberi warning untuk menghapus kriminalisasi blasphemy , 38 dengan alasan sering berfungsi sebagai platform untuk memungkinkan intoleransi, pengekangan pada dialog yang sehat tentang agama, serta tekanan masyarakat kelompok agama mayoritas.
Meskipun telah ada resolusi United Nation Human Rights Office of the High Commissioner untuk menghapuskan kriminalisasi penodaan agama, 69 negara di dunia sampai 2019, 39 termasuk Indonesia tetap memilih mempertahankan kriminalisasi penodaan agama. Pemerintah Indonesia
persons based on religion or belief : resolution / adopted by the Human Rights Council ”, 12 April 2011, A/HRC/RES/16/18, https://www.refworld. org/ docid/4db960f92.html , diakses 16 Mei 2020.
38 United Nation Human Rights Office of the High Commissioner, “ News:  UN expert urges global  repeal  of  blasphemy  laws  to  boost religious  freedom ”, https://www.ohchr. org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews. aspx?NewsID=22286&LangID=E ,, diakses 19 Agustus 2019.
39 Humanist International, Loc.Cit .
sebenarnya dapat memilih untuk dapat melakukan intervensi kepada kelompok- kelompok agama dengan meminta setiap dugaan penodaan agama diselesaikan dengan platform dialog yang terbuka, konstruktif, dan saling menghormati dalam rangka penghormatan hak asasi manusia dan terciptanya perdamaian. Pemerintah sebagai pemegang kuasa yang sah mestinya tidak perlu takut terhadap “kemarahan” dan “tekanan” massa.
Lembaga penjaga konstitusipun, yakni Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dalam putusannya No. 140/ PUU-VII/2009 menolak untuk tidak memberlakukan Undang-Undang No.1/PNPS/1965 tentang Pencegahan “Penyalahgunaan Agama dan/atau Penodaan”, dengan alasan bahwa pertentangannya dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 tentan hak asasi manusia tidak terbukti menurut hukum. 40 Dari prinsip non-diskriminatif, alasan yang dipergunakan Mahkamah Konstitusi dalam menyatakan bahwa UU tentang penodaan agama tidak bertentangan dengan Pasal-Pasal hak asasi manusia dalam UUD 1945 tidak salah. Namun dalam praktek, seperti yang dikhawatirkan oleh United Nation Human Right, 41 dan Ahmed Saheed, 42 bahwa kriminalisasi penodaan agama
40 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU- VII/2009, hlm. 306.
41 United Nation Human Rights, Loc.Cit.
42 United Nation Human Rights Office of the High Commissioner, Loc.Cit.
beresiko dalam mempromosikan suasana intoleran, konsekuensi buruk bagi mereka yang memegang pandangan agama yang berbeda dari agama agama mayoritas, sering berfungsi sebagai platform untuk memungkinkan pengekangan pada dialog yang sehat tentang agama, serta tekanan masyarakat kelompok agama agama mayoritas, seperti halnya terjadi pada Ahok dan Meliana. Para pejuang hak asasi manusia yang tergabung dalam berbagai ORNOP dan beberapa tokoh nasionalis-lah yang menginisiasi dihapusnya kriminalisasi penodaan agama dalam Undang-Undang No.1/ PNPS/1965. Seperti, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Perkumpulan Insiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan (IMPARSIAL), Perkumpulan Pusat Studi Hak Asasi Manusia dan Demokrasi (DEMOS), Perkumpulan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Yayasan Desantara, Perkumpulan Masyarakat Setara, serta empat tokoh nasional yakni K.H. Abdurahman Wahid, K.H. Maman Imanul Haq, Musdah Mulia, dan M. Dawam Rahardjo, 43 di dalamnya minus KOMNAS HAM. Terjadi pro kontra antara yang setuju dihapus dan tidak setuju dihapus, dan perdebatan dimemangkan oleh pendapat yang tidak setuju dihapus, didukung dengan sikap Mahkamah Konstitusi dalam putusannya.
43 Luthfi Widagdo Eddyono, “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/Puu-Vii/2009 Dan Jaminan Konstitusional Islam Nusantara”, ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman , Volume 15, Nomor 2, Desember 2015, hlm. 361-262.
Tetap diberlakukannya hukum penodaan agama di Indonesia mendukung pendapat Mashall, 44 bahwa Konvensi Internasional Hak Asasi Manusia sebagai fundamen perlindungan hak asasi manusia dunia akhir-akhir ini berubah menjadi lemah menghadapi tekanan negara- negara yang tetap mempertahankan kriminalisasi penodaan agama. Alasan lain mengapa hokum penistaan agama masih diterapkan oleh Indonesia adalah adanya kekhawatiran dari pihak Pemerintah, dalam hal ini Menteri Agama, apabila Pasal penodaan agama dihapus, dalam lingkungan agama Islam lihatsendiri dapat terjadi ayat-ayat Al Qur’an ditafsirkan sesuka hati dan bahwa individu akan menyatakan dengan impunitas baru, nabi baru serta agama baru. 45
Kriminalisasi penodaan agama bukannya tidak bermanfaat sama sekali. Dalam situasi dimana kelompok agama mayoritas melakukan penistaan agama terhadap kelompok agama minoritas seperti yang diungkapkan oleh Butt, 46 maka perlindungan bagi kelompok agama minoritas melalui hukum penodaan agama menjadi signifikan. Dalam penelitiannya Butt menemukan dan menganalisis bahwa kelompok agama dominan di negara-negara barat yang 44 Paul Marshall, “ Exporting Blasphemy Restrictions: The Organization Of The Islamic Conference And The United Nations ”, The Review of Faith & International Affairs , 9:2, 2011, hlm. 60.
45 Ian Kumekawan, ” Blasphemus Pluralism: Examining Indonesia’s Blasphemy Law ”, Harvard International Review , Summer 2010, hlm. 8.
46 Khalid Manzoor Butt, “ Revisiting Concept of Freedom of Expression Vis-à-vis Blasphemy: Laws Against Blasphemy from Ancient to Present Age ”, Journal of Political Studies , Vol. 22, Issue 1, 2015, hlm. 265.
menista agama minoritas berlindung di belakang nilai-nilai demokrasi, hak berekspresi, dan kebebasan pers tanpa menyadari kepekaan masalah tersebut bagi umat beragama minoritas.
Ketika kebijakan hukum kriminalisasi penodaan agama masih diakui di Indonesia, maka ekses-ekses negatif yang ditimbulkan, yakni intoleransi, situasi buruk bagi kaum agama minoritas agama, serta kekerasan yang mengatasnamakan kelompok agama mayoritas agama akan tetap berlangsung, dan selama itu pula dialog terbuka, dan saling menghormati serta perdamaian dan perlindungan bagi kelompok agama minoritas tidak terdukung, karena ada “senjata” memidana ketimbang dialog yang saling menghormati.

## 2. Tekanan Massa Dalam Proses Peradilan
Dalam kasus Ahok dan kasus Meliana sebelum keduanya diadili, didahului dengan gerakan massa yang cukup besar untuk memaksa apparat penegak hukum mengadili dan menghukum mereka dengan hukuman yang berat. Alih- alih berdialog, salah satu pendukung lawan politik Ahok, justru mengurangi dan mengubah pernyataan Ahok serta dikirim ke media sosial. Unggahan ini menyulut kemarahan kelompok agama mayoritas agama yang merasa Ahok telah menodai agama mereka. Selanjutnya massa terprovokasi untuk melakukan demontsrasi besar-besaran menentang Ahok untuk dicalonkan kembali sbagai Gubernur DKI karena dianggap menodai
agama. 47 Di sini isu agama oleh kelompok agama mayoritas dijadikan senjata untuk mengalahkan Ahok sebagai lawan politik yang berasal dari agama minoritas. Dalam kasus Meliana, protes Meliana tentang kerasnya suara adzan pada seorang pengurus masjid ternyata tidak berhenti sampai distu saja, melainkan dapat cepat menyebar ke kelompok agama mayoritas di sekitar rumah Meliana yang kemudian menjadi geram atas protes Meliana. Pada malam harinya kelompok agama mayoritas ramai- ramai berteriak “…bakar… bakar… ” dan mereka mulai membentuk barisan untuk melakukan perusakan dengan cara melempari, membakar dan merusak rumah “Meliana” dan juga vihara setempat. 48 Fakta tersebut mendukung temuan Muktiono, 49 bahwa aksi massa dari kelompok agama mayoritas disertai dengan tindakan kekerasan, perusakan, balasan penodaan agama kerap menyertai tiap proses peradilan penodaan agama yang mendudukkan individu dari agama minoritas sebagai terdakwa.
Dari kedua kasus di atas, nampak kedua individu tersebut sebagai bagian dari kelompok agama minoritas b e r h a d ap a n   d e n g a n   k e l o mp o k agama mayoritas. Kelompok agama mayoritas melakukan tekanan dengan menggunakan Pasal Penodaan Agama sebagai senjata, yakni dalam Pasal 156a KUHP, Pasal 156 KUHP, Pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965, pada setiap pernyataan, sikap atau tindakan kelompok agama
47 Tim CNN Indonesia , Loc.Cit.
48 BBC Indonesia , Loc.Cit.
minoritas agama yang dianggap menodai agama kelompok agama mayoritas. Tekanan massa tersebut seperti menjadi people power bahwa negara atau hakim harus tunduk pada kemauan mereka. Karena kata-kata Ahok “...jangan mau dibohongin pakai Surat Al Maidah ayat 51…” dan protes Meliana atas suara adzan masjid yang hari itu dianggap terlalu keras, ternyata mampu menyulut kemarahan dan hasutan meluas termasuk hingga menjadi kemarahan massa yang sebenarnya tidak mendengar kata-kata Ahok dan Meliana secara langsung. Ekses tersebut persis seperti yang dikhawatirkan oleh United Nation Human Right, 50 dan Ahmed Saheed, 51 bahwa kriminalisasi penodaan agama beresiko dalam mempromosikan suasana intoleran, konsekuensi buruk bagi mereka yang memegang pandangan agama yang berbeda dari agama agama mayoritas, sering berfungsi sebagai platform untuk memungkinkan pengekangan pada dialog yang sehat tentang agama, serta tekanan masyarakat kelompok agama agama mayoritas.
Secara obyektif tentu saja cukup adil apabila pelaku yang memang benar- benar secara sengaja (sebagai salah satu unsurnya) menodai agama, diadili dalam peradilan yang fair dan tanpa perlu ada hasutan yang berujung pada gerakan tekanan dan kekerasan massa. Dalam kasus Meliana, ada perlakuan ketidakadilan . Pertama, ada fakta bahwa Meliana hanya menyampaikan
50 United Nation Human Rights, Loc.Cit.
51 United Nation Human Rights Office of the High Commissioner, Loc.Cit.
keluhannya kepada pengurus masjid bahwa suara adzan melalui loud speaker terlalu keras sehingga mengganggu pendengarannya dan meminta untuk sedikit dikecilkan. Reaksi yang dilakukan pengurus masjid dan warga: keluhannya dianggap penodaan agama oleh pengurus masjid dan masyarakat (dan akhirnya oleh pengadilan), rumah Meliana dibakar, vihara (tempat ibadah umat Budha, dan Meliana) dan kelenteng (tempat ibadah penganut Kong Hu Cu) setempat dibakar, beberapa barang dijarah.
Kedua, Meliana dianggap menodai agama dan dihukum dengan pidana penjara 1,5 tahun. Sementara si pembakar rumah, vihara, dan kelenteng serta penjarah tidak ada yang kena Pasal penodaan agama, hanya dikenakan Pasal pidana umum perusakan, provokasi, dan pencurian dengan tuntutan dan hukuman yang jauh lebih ringan, yakni masing-masing sekitar 1,5 bulan pidana penjara.
Apakah keluhan terhadap kerasnya suara adzan merupakan penodaan agama? Sebenarnya hal tersebut masih dapat diperdebatkan. Hal mana dapat dilihat dari perbedaan pendapat tentang hal tersebut. Fatwa MUI Sumatera Selatan dengan Keputusan Nomor:001/KF/MUI- SU/I/2017 tanggal 24 Januari 2017, tentang Penistaan Agama Islam oleh Saudari Meliana Di Kota Tanjungbalai, menetapkan :
a.  Adzan yang dikumandangkan di Masjid adalah syariat agama Islam yang dikumandangkan sebagai tanda masuk waktu Shalat
dan atau menyuruh umat Islam untuk melaksanakan sholat; b.  Ucapan/ujar yang disampaikan oleh saudara Meliana atas suara Adzan yang berasal dari Masjid Al-Maksum Jalan Karya Kota Tanjungbalai Pada tanggal 29 Juli 2016 merupakan perendahan dan penistaan terhadap agama Islam.
Ketua Pengurus Besar Nahdatul Ulama Bidang Hukum, HAM dan Perundang-undangan Robikin Emhas dalam persidangan Meliana mengatakan “…mengkritik suara adzan yang dianggap terlalu keras itu bukan penodaan agama dan berharap penegak hukum tidak menjadikan delik penodaan agama sebagai instrumen untuk memberangus hak menyatakan pendapat…” Lebih jauh Emhas mengatakan pernyataan Meliana soal azan yang terlalu keras itu sedianya menjadi masukan yang konstruktif. 52 Dalam negara hukum seperti Indonesia, keadilan diberikan melalui proses peradilan yang adil dan independen atau tidak memihak. Hal tersebut merupakan hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 angka 2, serta Pasal 5 UU Nomor 39 Tahun 1999. Aksi massa yang berlebih di jalan atau di luar proses peradilan yang sifatnya menekan, mengancam, badan serta harta kelompok agama minoritas seperti yang dilakukan massa pada Ahok dan Meliana merupakan pelanggaran hak
52 Eva Mazrieva, Anugrah Adrianzah, “Meski Banding, Pengadilan Tinggi Tetap Vonis Meliana 18 Bulan”, https://www.voaindonesia.com/a/ permohonan-banding-meliana-ditolak/4628852. html , diakses 25 Oktober 2018.
asasi maunsia, khususnya Pasal 5 Angka 2 dan 3 UU Nomor 39 Tahun 1999. Meskipun hukum sudah menjustifikasi sebagai pelanggaran hak asasi manusia, kejadiannya sulit dicegah atau diredam, seperti kejadian pada kasus Ahok dan Meliana.
Negara dalam kasus Ahok faktanya tidak mampu mencegah Ahok untuk ‘diadili’ massa dari kelompok agama mayoritas di luar pengadilan. Dalam proses peradilan, jaksa sendiri sempat ragu dengan memberikan tuntutan yang ringan (hukuman percobaan) dalam kasus Ahok, namun hakim memberikan hukuman ultra petita, yakni 2 tahun. Hal yang jarang dilakukan dalam peradilan pidana.

## 3.  Perlindungan Bagi Kelompok Agama
Minoritas Menghadapi Tekanan Kelompok Agama Mayoritas
Tekanan kelompok agama mayoritas terhadap kelompok agama minoritas dengan teriakan-teriakan berbau SARA, kebencian, kekerasan, perusakan tempat tinggal atau tempat ibadah kelompok agama minoritas apabila dianalisis telah melanggar Pasal 20 dan 27 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), melanggar Pasal 3 ayat (2), Pasal 5 ayat (3), Pasal 9 ayat (2), Pasal 18 ayat (1), Pasal 30 dan Pasal 31 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Hasutan yang berujung pada tindakan kekerasan terhadap terdakwa tersebut melanggar Pasal 20 ICCPR yang melarang setiap provokasi kebencian rasial atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan
atau kekerasan. Tekanan kelompok agama mayoritas terhadap kelompok minortas tersebut juga melanggar Pasal 27 ICCPR yang melindungi keberadaan kelompok agama minoritas, termasuk agama minoritas agama. ICCPR telah diratifikasi oleh Indonesia dengan UU Nomor 12 Tahun 2005, sehingga berlaku mengikat.
Tekanan massa yang berlebih dalam proses peradilan bertentangan dengan Pasal 14 ICCPR dan Pasal 3 ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 1999 yang mengatur hak atas perlakuan hukum yang adil. Tekanan massa yang berlebih dan meneriakkan hukuman yang berat bagi terdakwa di luar pengadilan serta selama proses peradilan sudah menjustifikasi bahwa terdakwa bersalah dan harus dihukum, bahkan menuntut dihukum berat, padahal belum tentu terdakwa bersalah dan belum tentu harus dihukum berat. Meskipun tidak ada bukti secara langsung, secara logika tekanan tersebut dapat saja mempengaruhi hakim untuk menjatuhkan hukuman berat demi “meredam” tindakan kekerasan, bukan demi menghukum terdakwa yang memang pantas dihukum berat. Logika tersebut diukung fakta bahwa dalam kasus Ahok, sekalipun jaksa hanya menuntut hukuman percobaan, hakim memutus dengan hukuman 2 (dua) tahun penjara, sementara yang mengubah dan menambah pidato Ahok, yakni Buni yani hanya dihukum 1 (satu) tahun penjara. Dalam kasus Meliana, yang bersangkutan dihukum dengan penjara 1.5 tahun, sementara untuk pelaku pembakaran rumah ibadah dan peralatan ibadah
hanya dihukum karena Pasal umum tentang pencurian atau perusakan dengan hukuman jauh lebih ringan, yakni rata-rata 1.5 bulan- 2 bulan. Secara yuridis hubungan antara tekanan massa dengan beratnya hukuman memang tidak ada bukti langsung, namun dari analisis tersebut dapat dirasakan adanya ketidakadilan.
Tekanan massa dari kelompok agama mayoritas dalam proses peradilan terhadap terdakwa dari kelompok agama minoritas juga melanggar hak asasi manusia sebagaimana diatur Dalam Pasal 5 ayat (3) UU Nomor 39 Tahun 1999 yang mengatur hak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya sebagai kaum agama minoritas. Dengan adanya gerakan massa yang berlebih dari kelompok agama mayoritas yang tidak dapat dibendung oleh aparat keamanan atau polisi merupakan fakta lemahnya upaya negara dalam memberikaan perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan agama minoritasnya. Polisi tidak mampu dan tidak tegas terhadap massa yang melakukan tindakan kekerasan psikis terhadap terdakwa dari kelompok agama minoritas. Justru karena kelompok agama minoritas rentan terhadap perlakuan kekerasan dari kelompok agama mayoritas, mestinya ada upaya lebih dari negara untuk mencegah dan menindak massa yang terhasut untuk membenci kelompok agama minoritas. Tidak mungkin kelompok agama minoritas beradu kekuatan dengan kelompok agama mayoritas. Sebelum kekuatan agama mayoritas itu menekan
agama minoritas, negara harus hadir secara lebih untuk melindungi kelompok agama minoritas berkenaan dengan agama minoritasnya.
Tekanan massa yang berlebih dari kaum agama mayoritas yang cenderung menekan dan melakukan kekerasan terhadap terdakwa dari kelompok agama minoritas melanggar Pasal 9 ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 1999, yakni hak atas rasa aman dan damai. Dari mana terdakwa merasa aman dan damai apabila massa bergerak meneriakkan tuntutan hukuman berat, sementara peradilan belum berjalan? Dari mana terdakwa merasa damai apabila ditekan massa? Sekalipun terdakwa mungkin memang bersalah, peradilan terhadap kelompok minoritas harus terlaksana secara aman dan damai, karena hal ini merupakan bagian dari hak asasi terdakwa yang harus dihormati dan dipenuhi.
Tekanan massa dari kelompok agama mayoritas yang meneriakkan hukuman berat bagi terdakwa kelompok agama minoritas di luar pengadilan serta selama proses peradilan juga melanggar hak asasi terdakwa sebagaimana diatur dengn Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 yakni hak untuk dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan. Teriakan hukuman berat telah menjustifikasi bahwa terdakwa telah bersalah sehingga harus dihukum berat, padahal proses peradilan baru berjalan dan hakim belum menjatuhkan putusan. Asas presumption of innocence sebagaimana diatur dalam Penjelasan Umum Angka 3.c UU Nomor 8 Tahun
1981, serta Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 48 tahun 2009 telah dilanggar dengan adanya tekanan massa yang meneriakkan hukuman berat bagi Ahok dan Meliana sebelum proses peradilan berjalan.
Massa yang berteriak dengan penuh rasa kebencian terhadap Meliana dengan membakar rumah tinggal Meliana telah melanggar hak asasi Meliana, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 30 UU Nomor 39 Tahun 1999 yang menentukan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, serta Pasal 31 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa tempat kejadian seseorang tidak boleh diganggu. Polisi yang tidak dapat menahan aksi massa yang meneriakkan ujaran kebencian pada Meliana memberikan ancaman dan ketakutan, bahkan ketakutan untuk melapor kepada pihak kepolisian, karena nyatanya pihak kepolisian sendiri kewalahan menghadapi massa yang meneriakkan kebencian dan membakar rumah Meliana.
Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 serta ICCPR yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 sebenarnya telah memberikan banyak perlindungan bagi kelompok agama minoritas menghadapi tekanan massa kelompok agama mayoritas yang berteriak berbau SARA, penuh kebencian, kekerasan, diikuti perusakan tempat tinggal atau tempat ibadah kelompok agama minoritas. Terhadap pelanggaran hak asasi manusia di atas, negara mestinya bertanggung
jawab untuk melindungi kelompok agama minoritas yang dilanggar hak asasinya serta menindak para pelakunya. Negara harus dapat mencegah dan menindak massa yang menekan dengan teriakan- teriakan berbau SARA, kebencian, kekerasan, perusakan tempat tinggal atau tempat ibadah kelompok agama minoritas.
Instrumen hukum telah ada sebagai dasar bagi negara untuk melindungi terdakwa sebagai kelompok agama minoritas dari pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan kelompok agama mayoritas, yakni ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 serta ketentuan Pasal 2 ICCPR yang intinya menentukan bahwa Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia. Negara dapat menghormati hak asasi Ahok untuk berpendapat mengenai pembohongan melalui Surat Al Maidah ayat 51, serta hak asasi Meliana untuk berpendapat mengenai anggapan terlalu kerasnya suara adzan, dengan terlebih dahulu menciptakan suasana, menjembatani, serta menekankan perlunya dialog atau kritik interaktif yang membangun dengan kelompok agama mayoritas sehingga tercipta saling pengertian dan memaafkan, tercipta rasa aman, dan tidak mentolerir tiap hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan yang melanggar Pasal 20 ICCPR. Negara dapat melindungi hak asasi Ahok dan Meliana dengan melarang tiap aksi massa dari kelompok agama
mayoritas yang umumnya mengarah pada kekerasan, perusakan, penghinaan agama, dan ketidakadilan yang dapat mencederai hak atas perlakuan yang adil, hak atas rasa aman, hak untuk tidak diganggu rumah tinggalnya, terlebih bagi kelompok rentan. Negara dapat menegakkan hak asasi Ahok dan Meliana dengan menindaktegas tiap individu yang memprovokasi aksi massa yang mengarah pada kekerasan, perusakan, dan diskriminasi, sehingga ke depan para penghasut tidak berani lagi mengulangi aksinya karena ada hukuman yang tegas, Negara dapat memajukan hak asasi manusia dengan menciptakan suasana untuk lebih mendahulukan dialog dalam menyelesaikan kasus penodaan agama, dari pada penyelesaian melalui pengadilan. Bagaimana Negara hadir mencegah tiap upaya pelanggaran hak asasi kelompok agama minoritas, Negara hadir dalam menangani tiap pelanggaran hak asasi kelompok agama minoritas, merupakan pekerjaan rumah yang tidak mudah.

## 4. P e r l u n y a   k e t e g a s a n   d a n keberpihakan Negara sebagai benteng perlindungan.
Dalam kasus Ahok dan Meliana, ada ketidaktegasan atau kekurangmampuan Negara terhadap tekanan kelompok agama mayor it as. Ha l ters ebut seharusnya tidak boleh terjadi. Ketika Negara sebagai benteng pemberi pengayoman kepada warganya ternyata tidak mampu memberikan pengayoman, maka hilanglah harapan kelompok agama minoritas untuk memperoleh
perlindungan. Apabila Negara juga mempunyai kepentingan politik di dalamnya, nasib kelompok agama minoritas akan semakin tidak menentu.
Ja c o b   d a l a m   p e n e l i t i a n n y a tentang negara Ireland yang mulai meninggalkan Pasal penistaan agama juga menyimpulkan bahwa di era mulitkulturalisme, hukum penistaan agama menimbulkan citra ketidakadilan yang mengerikan di tangan penguasa tiran atau kaum ekstremist. 53 Lebih- lebih apabila kaum ekstremist tersebut merupakan bagian dari kelompok agama mayoritas. Mereka dapat berubah menjadi ekstremist sekaligus tiran atau berlaku tidak adil dengan menggunakan kekuatan mayoritasnya. Hukum penistaan agama cenderung menjadi senjata bagi kelompok mayoritas untuk melakukan tindakan ketidakadilan bagi kelompok agama minoritas, seperti terjadi di Pakistan. Hukum Pidana Pakistan dapat menghukum mati mereka yang menghina agama Islam sebagai agama mayoritas. Situasi ini cenderung dipergunakan oleh kelompok agama mayoritas untuk mudah menuntut kelompok agama minoritas hanya karena cemburu dalam bidang ekonomi. 54
Pasal penodaan agama kenyataannya masih banyak diterapkan oleh banyak negara, baik negara dengan mayoritas
53 Jacobs, A.E. Katherine, “ Defending Blasphemy: Exploring Religious Expression Under Ireland’s Blasphemy Law ”, Case Western Reserve Jpournal of Internastional Law , 2012, Vol.44, Issue 3, hlm. 844.
54 Amir Ullah Khan, Sana Ullah, Kamran Abdullah, “ Personal-cum-Political Security & Blasphemy Laws in Pakistan: A Critical Analysis ”, Pakistan Journal of Criminology , Vol. 10, Issue 1, January 2018, hlm. 127-129.
agama Islam seperti halnya di Pakistan, maupun negara dengan mayoritas agama Kristen Katholik, seperti halnya Italia. 55 Problemnya bukan tentang agama apa, melainkan hukum penistaan agama dalam praktek akan mudah dipergunakan oleh kelompok agama mayoritas yang radikal atau esktrem, apapun agama tersebut, untuk menekan kelompok minoritas, apapun agama tersebut. Pada situasi demikian, kelompok agama minoritas tetap akan menjadi korban atau pihak yang cenderung diperlakukan semena-mena. Italia ingin menghindari tindakan semena-mena tersebut dengan mengubah hokum pidana tentang penistaan agama dari Offences against the State religion and admitted cults, larangan penistaan agama (katholik) negara dan kepercayaan yang diakui, menjadi Offences against religious denominations, larangan denominasi agama, 56 apapun agamanya. Perubahan ini memberikan contoh bagaimana negara lebih lunak terhadap perilaku penista agama dan ikut memikirkan untuk memberikan perlindungan bagi semua agama, tidak hanya agama (Katholik) negara.
Sependapat dengan Muktiono, 57 selama prinsip keadilan yang diterapkan adalah semata-mata keadilan komutatif, atau prinsip non-diksriminatif secara umum, bukan keadilan yang berpihak kepada kelompok agama minoritas atau rentan, maka selama itu pula hukum dan juga negara tidak akan 55 Anna Gianfreda, “ Religious Offences in Italy: Recent Laws Concerning Blasphemy and Sport ”, Ecclesiastical Law Journal , Vol. 13, 2011, hlm. 186.
56 Ibid.
57 Muktiono, Loc.Cit.
dapat memberikan perlindungan hak asasi yang optimal kepada kelompok agama minoritas. UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia telah mendukung paradigma keadilan yang berpihak pada kelompok minoritas. Hal mana dapat dilihat dari ketentuan Pasal 5 ayat (3) UU Nomor 39 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Pasal tersebut merupakan dasar bagi Negara untuk dapat memberikan perlindungan yang lebih ketika kelompok minoritas mengalami tekanan dari kelompok mayoritas. Negara dapat berinisatif untuk memberikan pengamanan yang lebih bagi kelompok minoritas ketika mendapat perlakuan tidak adil dari kelompok mayoritas, seperti dalam kasus Ahok dan Meliana.
Pro bl e m   p e r l i n du ng an   b a g i kelompok minoritas masih menjadi pekerjaan rumah, tidak hanya Indonesia, melainkan juga dunia. Marinya melihat bahwa meskipun hak minoritas diakui sebagai hak asasi manusia di banyak instrumen internasional, hubungan antara anggota individu dari kelompok minoritas, secara kolektif dan Negara, seringkali dieksplorasi sebagian kecil saja. 58 Hal tersebut terjadi karena secara doctrinal, seperti yang dikaji oleh Palice di Suni (1999), memang ada tiga level perlakuan yang berbeda
58 Marina Andeva, “ Accommodating minority groups: the politics of minorities’ protection in Italy ”, New Balkan Politics Tetovo , Vol. 13, 2013), hlm. 111-125.
terhadap kelompok minoritas, yakni: (1) kelompok minoritas sangat dilindungi, (2) kelompok minoritas akhirnya dilindungi , dan (3) kelompok minoritas tidak diakui dan tidak dilindungi. 59 Perlindungan bagi kelompok minoritas di level internasional sudah menjadi perhatian dunia, bukan lagi merupakan persoalan internal sebuah negara, karena dapat memberi dampak pada perdamaian antar bangsa, seperti halnya upaya perlindungan kelompok minoritas di negara-negara Balkan. 60
Dengan politik hukum Pasal 5 ayat (3) UU Nomor 39 Tahun 1999 Indonesia berdasarkan doktrin level perlindungan sebagaimana diungkapkan oleh Palice di Suni sebenarnya sudah berada pada level kelompok minoritas sangat dilindungi. Namun sekali lagi, implementasinya masih merupakan pekerjaan rumah.

## D. Kesimpulan
Dari kasus yang dialami Ahok dan Meliana, dapat disimpulkan bahwa kriminalisasi penodaan agama berdasarkan ketentuan UU No.1/PNPS/, Pasal 156a dan Pasal 156 KUHP, serta Pasal 28(2) UU Nomor 11 Tahun 2008 dalam kenyataan merupakan “senjata pendukung” bagi perilaku intoleransi, pengekangan dialog yang terbuka dan konstruktif tentang perbedaan agama di Indonesia. Kriminalisasi penodaan agama menimbulkan ekses berupa hasutan yang
59 Ibid.
60 Ilir Zylfiu, Ardian Emini, “ The Issue of Minorities in the Balkans: Towards a Coherent System of Protection of Minorities ”, Acta Universitatis Danubius Relationes Internationales, Vol. 10, No 1, 2017, hlm. 16.
berujung tekanan kelompok agama mayoritas terhadap kelompok agama minoritas yang cenderung mencederai hak asasi manusia, khususnya hak atas rasa aman bagi badan dan harta benda, hak atas kebebasan berpendapat, serta hak atas peradilan yang fair tanpa tekanan dari luar. Kasus Ahok dan Meliana menunjukkan betapa sulitnya kelompok agama minoritas mencari perlindungan terhadap tekanan kelompok agama mayoritas, karena Negara dan hakim tidak mampu mencegah serta menindak tegas tekanan massa dari kelompok agama mayoritas terhadap kelompok agama minoritas. Selama kriminalisasi penodaan agama masih diberlakukan, selama itu pula ekses-ekses seperti yang terjadi dalam kasus Ahok dan kasus Meliana akan terjadi. Selama prinsip non diskriminatif atau keadilan komutatif saja yang diterapkan, dan bukan prinsip perlindungan berdasarkan ‘keberpihakan pada yang rentan’, maka perlindungan bagi kelompok agama minoritas tidak akan terwujud.

## Daftar Pustaka
Buku Amnesty International, 2014, Mengadili Keyakinan: Undang-Undang Penodaan Agama Indonesia (versi Indonesia), Amnesty International. Ltd, London, United Kingdom. , 2018, Amnesty International Repor t 2017/2018 , Amnesty International Ltd, London, United Kingdom.
Black, Henry Campbell, 1991, Black’s Law Dictionary , West Publishing Co, St.Paul.Mn. Mertokusumo, Sudikno, 2006, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Liberty, Yogyakarta.

## Jurnal
Ali, S.I., Yusoff, M. Z., Ayub, Z. A., “ Legal research of doctrinal and non- doctrinal ” International Journal of Trend in Research and Development . Volume 4(1), Januari-Februari 2017.
Andeva, Marina, “ Accommodating minority groups: the politics of minorities’ protection in Italy ”, New Balkan Politics Tetovo , Vol. 13, 2013. Butt, Khalid Manzoor, “ Revisiting Concept of Freedom of Expression Vis-à-vis Blasphemy: Laws Against Blasphemy from Ancient to Present Age ”, Journal of Political Studies , Vol. 22, Issue 1, 2015/
Eddyono, Luthfi Widagdo, “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/Puu-Vii/2009 Dan Jaminan Konstitusional Islam Nusantara”, ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman , Volume 15, Nomor 2, Desember 2015.
Fernandes, Deepali Ann, “ Protection of Religious Communities by Blasphemy and Religious Hatred Laws: A Comparison of English and Indian Laws ”, Journal of Church and States, Vol. 45. Issue 4, Autumn 2013. Gawas, V. J, “ Doctrinal legal research method a guiding principle in reforming the law and legal system
towards the research development ” , International Journal of Law , Volume 3, Issue 5, September 2017. Gianfreda, Anna, “ Religious Offences in Italy: Recent Laws Concerning Blasphemy and Sport ”, Ecclesiastical Law Journal , Vol. 13, 2011. Jacobs, Katherine, A.E., “ Defending Blasphemy: Exploring Religious Expression Under Ireland’s Blasphemy Law ,” Case Western Reserve Jpournal of Internastional Law , Vol.44, Issue 3, 2012.
Khan, Amir Ullah, Sana Ullah, Kamran Abdullah, “ Personal-cum-Political Security & Blasphemy Laws in Pakistan: A Critical Analysi s”, Pakistan Journal of Criminology , Vol. 10, Issue 1, January 2018. Kumekawa, Ian, “ Blasphemus Pluralism: Examining Indonesia’s Blasphemy Law ”, Harvard International Review , Summer 2010. Marshall, Paul, 2011, “ Exporting Blasphemy Restrictions: The Organization Of The Islamic Conference And The United Nations ”, The Review of Faith & International Affairs , 9:2. Totten, Michael J., “ Radical Islam’s Global Reaction: The Push For Blasphemy Laws ”, World Affairs , Vol. 175, Issue 5, Jan/Feb 2013. Widelitz, Kiley, “ A Global Blasphemy Law: Protecting Believers at the Expense of Free Speech ”, Pepperdine Public Policy Review , 2013.
Zylfiu, Ilir, Ardian Emini, “The Issue of Minorities in the Balkans: Towards a Coherent System of Protection of Minorities”, Acta Universitatis Danubius Relationes Internationales, Vol. 10, No 1, 2017.

## Internet
BB C Indonesia, “ Tanjung Balai mencekam, toko tutup, belum ada pelaku yang ditangkap”, https:// www.bbc.com/indonesia/berita_ in d on esi a / 2 0 1 6 / 0 7 / 1 6 0 7 3 0 _ indonesia_tanjungbalai_update , diakses 8 Agustus 2016.
Bernie, Mohammad, “Beda Vonis Meiliana dan Pelaku Perusakan & Pembakaran Klenteng”, https://tirto. id/beda-vonis-meiliana-dan-pelaku- perusakan-pembakaran-klenteng- cUmL, diakses tanggal 23 Agustus 2018. Billiocta, Ya’cob, “Para terdakwa kasus perusakan vihara Tanjung Balai divonis ringan”, https://www. merdeka.com/peristiwa/para- terdakwa-kasus-perusakan-vihara- tanjung-balai-divonis-ringan.html, diakses tanggal 24 Januari 2017.
El Rahman,Vanny, “Dari Ahok hingga Meliana, 17 Orang Ini Divonis karena Menista Agama”, https:// jabar.idntimes.com/news/indonesia/ vanny-rahman/ahok-hing ga- meliana-ini-daftar-17-orang-yang- divonis-menista-agama-regional- jabar/4, diakses 1 September 2019. Humanist International, “The Freedom of Though Report 2019, Key Countries
Editions” , https://fot.humanists. international/download-the-report/ , diakses tanggal 13 Desember 2019. Mazrieva, Eva, Adrianzah, “Meski Banding, Pengadilan Tinggi Tetap Vonis Meliana 18 Bulan” , https://www.voaindonesia.com/a/ permohonan-banding-meliana- ditolak/4628852.html , diakses 25 Oktober 2018.
Merriam-Webster, “ Dictionary: Synonim of blasphemy ”, https://www.merriam- webster.com/dictionary/blasphemy , diakses tanggal 15 Mei 2020.
Muktiono, “ Judicial Protection for a Religious Minority in Indonesia under the Shadow of the Blasphemy Law ”, Working Paper SHAPE SEA Research Project , Juni 2019, http://shapesea. com/wp-content/uploads/2019/07/6- Muktiono. Academic-Paper.edited. pdf , diakses tanggal 14 Desember
2019.
Tim CNN Indonesia, “Kronolo- gi Kericuhan Demonstrasi Anti Ahok di Depan Istana”, https:// www.cnnindonesia.com/nasion- al/20161104201401-20-170410/ kronologi-kericuhan-demonstrasi- anti-ahok-di-depan-istana, diakses tanggal 5 November 2019.
United Nation Human Rights Council, “ Combating intolerance, negative stereotyping and stigmatization of, and discrimination, incitement to violence, and violence against persons based on religion or belief resolution adopted by the Human Rights Council ”, 12 April 2011,
A/HRC/RES/16/18. https://www. refworld.org/docid/4db960f92.html , diakses 16 Mei 2020.
United Nation Human Rights, “ Blasphemy laws exposed, The Consequences of Criminalizing Defamation of Religions ”, https://lib.ohchr.org/ HRBodies/UPR/_layouts/15/ WopiFrame.aspx?sourcedoc=/ H R B o di e s / U PR / D o c um e nt s / session13/ID/HRF_UPR_IDN_ S13_2012_HumanRightsFirst_ Annex_E.pdf&action=default&De faultItemOpen=1, diakses 23 Juni 2019.
United Nation Human Rights Office of the High Commissioner, “ News: UN expert urges global repeal of blasphemy laws to boost religious freedom ”, https://www.ohchr.org/ EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews. aspx?NewsID=22286&LangID=E, diakses 19 Agustus 2019.

## Putusan Pengadilan
Putusan Kasasi Mahkamah Agung Kasasi No.1929K/Pid.Sus/2017 tentang Penistaan Agama oleh “Markus Pole Datu”.
Putusan Kasasi MA No.1108 K/PID/2017 tentang Ajaran Islam sesat oleh Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar).
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009 tentang judicial review atas Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/ atau Penodaan Agama.
Putusan Peninjauan Kembali MA Nomor 11/PK/Pid/2018 tentang Kasus penodaan agama Basuki Tjahaya Purnama alias “Ahok”.
Putusan PN Bandung Nomor 674/ Pid.B.2017/PN.Bdg. tentang Kasus pelanggaran UU ITE oleh Buni Yani.
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.1107/Pid.Sus/2016/PN Jkt.Tim tentang Ajaran Islam sesat oleh Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar).
Putusan PN Jakarta No.1537/Pid.B/2016/
PN.Jkt.Utr. tentang Kasus penodaan agama Basuki Tjahaya Purnama alias “Ahok”.
Putusan PN Karawang No.417/Pid.Sus/2017/ PN Kwg. tentang Kasus penistaan agama oleh Aking Saputra.
Putusan PN Medan No.1546/Pid.Sus/2018/ PN Mdn. tentang Kasus penistaan agama oleh Martinus Gulo.
Putusan PN Medan No.1612/Pid.B/2018/
Pn.Mdn. tentang Kasus penistaan agama Meliana.
Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang
No.28/Pid.Sus/2018/PN Pdl. tentang Kasus penistaan agama oleh Arnoldi Bahari.
Putusan PN Pekan Baru No.465/Pid.
Sus/2017/PN.Pbr. tentang Kasus penistaan agama oleh Soni Suasono.
Putusan PN Semarang No.9/Pid.B/2017/PN
Smg. tentang Kasus penistaan agama oleh Andrew Handoko.
Putusan PN Surabaya No.1619/Pid.Sus/2018/ PN SBY. tentang kasus penistaan agama oleh Dwi Handoko.
Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.17/ PID./2018/PT BDG. tentang kasus penistaan agama oleh Aking Saputra.
Putusan Pengadilan Tinggi DKI No.105/
PID.SUS/2017/PT DKI. tentang Ajaran Islam sesat oleh Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar).
Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah No.106/PID/2017/PT SMG. tentang Kasus penistaan agama oleh Andrew Handoko.
Putusan Pengadilan Tinggi Pekan Baru No.210/PID.SUS/2017/PT PBR. tentang Kasus penistaan agama oleh Soni Suasono.