## PENDAHULUAN
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif me- ngembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ke- terampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan diselenggarakan dengan sistem terbuka melalui tatap muka dan/ atau melalui jarak jauh. (UU Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 13 ayat 2). Setiap warga negara Indonesia ber- hak mendapat pendidikan, bahkan warga negara
yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar dan setiap warga negara yang berusia 6 tahun dapat mengikuti program wajib belajar serta orangtua dari anak usia wajib belajar berkewajiban mem- berikan pendidikan dasar kepada anaknya. (UUD 1945 Pasal 31 Ayat 2, UU Sisdiknas Pasal 6 Ayat 1, Pasal 7, dan Pasal 34). Sementara pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat; namun khusus untuk pendidikan dasar Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membiayainya serta pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar

## IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN GRATIS

## Nita Andriani dan Sujianto
FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293
Abstract : Implementation of the Free Education. The purpose of this research is to know and analyze the implementation of the policy of free education in Kabupaten Siak Regent Regulation case study No. 12 in 2012 and the factors that affected it. This study used is the theory theory Grindle and Edward III explains that the implementation of the policy as seen from the contents of the policy and the policy environment policy results in arthritis. While researching the factors that influence the implementation of communication policy, resources, disposition and bureaucratic structure. This research was carried out in Kabupaten Siak, where the informants in this study is the key informants that members of local education, office of education, principals, teachers and informants to complement the school committee, the board of education, caregivers. Where the method of determining the informant used is purposive sampling is the selection of informants based on predetermined research objectives. In performing the data collection method used observation and interviews to research informants. After the data are collected and then analyzed using descriptive qualitative analysis. After studies found that the implementation of the free education in Kabupaten Siak still not running properly and the factors that are likely to affect the implementation of the free education in Kabupaten Siak is a factor of communication.
Abstrak: Implementasi Penyelenggaraan Pendidikan Gratis. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan gratis di Kabupaten Siak studi kasus Peraturan Bupati No. 12 Tahun 2012 dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini teori yang digunakan adalah teorinya Grindle dan Edward III yang menjelaskan bahwa implementasi kebijakan dilihat dari isi kebijakan dan lingkungan kebijakan yang berefek pada hasil kebijakan. Sedangkan untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan dilihat dari komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Siak, Dimana yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah informan kunci yaitu anggota DPRD bidang pendidikan, Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah, Guru dan informan pelengkap yaitu Komite Sekolah, Dewan Pendidikan, wali murid. Dimana tehnik penentuan informan yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Dalam melakukan pengumpulan data digunakan metode observasi dan wawancara kepada informan penelitian. Setelah data terkumpul kemudian dianalisa dengan menggunakan analisa deskriptif kualitatif. Setelah dilakukan penelitian ditemukan bahwa implementasi penyelenggaraan pendidikan gratis di Kabupaten Siak masih belum berjalan dengan baik dan faktor yang cenderung mempengaruhi implementasi penyelenggaraan pendidikan gratis di Kabupaten Siak adalah faktor komunikasi.
Kata Kunci: kebijakan, implementasi, penyelenggaraan, program pendidikan gratis
minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya (UUD 1945 Pasal 31 Ayat 2, UU Sisdiknas Pasal 11 Ayat 2, Pasal 34 Ayat 2, dan Pasal 46 Ayat 1). Artinya, pendidikan dasar itu gratis bagi semua warga negara Indonesia.
Amanah kebijakan pendidikan tersebut me- nginspirasi beberapa daerah untuk dapat menye- lenggarakan pendidikan gratis diwilayahnya. Se- hingga dengan adanya kemampuan daerah untuk menyelenggarakan pendidikan gratis, diharapkan tidak ada lagi anak-anak daerah yang tidak me- miliki pendidikan. Salah satu daerah yang meres- pon kebijakan tersebut adalah Kabupaten Siak, dimana berdasarkan Peraturan Bupati No. 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis. Ruang lingkup penyelenggaraan pendidi- kan gratis yang termuat pada pasal 2 menegaskan bahwa pelaksanaan pendidikan gratis dilakukan pada jalur pendidikan formal di jenjang pen- didikan dasar dan menengah yang berstatus sekolah negeri dalam wilayah Kabupaten Siak. Penyelenggaraan pendidikan gratis ini bertujuan untuk : Pertama , mengurangi beban masyarakat sebagai peserta didik atau orang tua peserta didik. Kedua , memberi kesempatan yang seluas- luasnya kepada usia belajar guna mendapatkan layanan pendidikan yang layak dan bermutu.
Realisasi implementasi penyelenggaraan pendidikan gratis yang telah dimulai sejak 13 Ja- nuari 2012 oleh Pemerintah Kabupaten Siak te- lah membebaskan seluruh biaya penyelenggaraan pendidikan yang mencakup biaya investasi, biaya operasional dan biaya siswa pada jenjang pen- didikan SD, SMP dan SMA/SMK diseluruh wi- layah Kabupaten Siak. Pemerintah Kabupaten Siak sangat serius untuk menyelenggarakan pen- didikan gratis diwilayahnya. Di jenjang pendidi- kan SD penyelengaraan pendidikan gratis sudah terlaksana 99,3 %, untuk jenjang pendidikan SLTP/SMP penyelenggaraan pendidikan gratis sudah terlaksana 97,5 % dan untuk jenjang pen- didikan SLTA/SMK penyelenggaraan pendidi- kan gratis sudah terlaksana 96,1 %. Kondisi ini menerangkan bahwa implementasi penyele- nggaraan pendidikan gratis di Kabupaten Siak rata-rata sudah mencapai 95 %. Sehingga di- harapkan pada tahun-tahun kedepannya bisa mencapai pencapaian implementasi yang 100 %
dan semakin mengurangi tingkat kebodohan di Kabupaten Siak serta mengurangi angka anak putus sekolah di Kabupaten Siak.
Untuk melihat keberhasilan suatu kebijakan, maka sangat bergantung pada implementasi ke- bijakan itu sendiri. Dimana, implementasi me- nyangkut tindakan seberapa jauh arah yang telah diprogramkan itu benar-benar memuaskan. Akhirnya pada tingkatan abstraksi tertinggi imple- mentasi sebagai akibat ada beberapa perubahan yang dapat diukur dalam masalah-masalah besar yang menjadi sasaran program. Menurut Nogi (2003) implementasi kebijakan merupakan rang- kaian kegiatan setelah suatu kebijakan dirumus- kan. Tanpa suatu implementasi, maka suatu kebijakan yang telah dirumuskan akan sia-sia. Sedangkan menurut Grindle (1980) implemen- tasi kebijakan sesungguhnya bukan sekedar ber- hubungan dengan mekanisme penjabaran atau operasional dari keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran birokrasi melainkan lebih dari itu yaitu menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang akan mempe- roleh apa dan suatu kebijakan. Ripley dan Frank- lin dalam Sujianto (2008) menegaskan imple- mentasi yang berhasil tidak hanya ada dua per- spektif saja. Pertama, keberhasilan diukur me- lalui tingkat kepatuhan birokrasi level bawah terhadap birokrasi level atas. Kedua, keber- hasilan implementasi dicirikan oleh kelancaran rutinitas dan tidak adanya masalah. Keberhasilan suatu program dapat dilihat jika program itu ber- jalan sesuai dengan model-model yang telah ditetapkan.
Menurut Ripley (1985), implementasi meru- pakan suatu tahapan diantara pembuatan ke- bijakan dan konsekuensi dari kebijakan. Dimana ia menempatkan implementasi pada tabap ketiga dalam proses kebijakan. Tahap pertama penyu- sunan agenda, tahap kedua fomulasi kebijakan, tahap ketiga implementasi kebijakan dan tahap keempat dampak dari kebijakan. Selanjutnya di- tegaskan bahwa implementasi yang berhasil tidak hanya ada dua perspektif, yaitu keberhasilan di- ukur melalui tingkat kepatuhan birokrasi level bawah terhadap birokarasi level atas dan keber- hasilan impelementasi  dicarikan oleh kelancaran rutinitas dan tidak adanya masalah. Sementara
ada perspektif lain yang mengatakan bahwa im- plementasi yang berhasil mengarah pada kinerja yang diinginkan dari suatu program dan dampak dari program. Implementasi kebijakan pada prin- sipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebi- jakan derivate atau turunan dan kebijakan publik tersebut (Nugroho, 2008)
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan gratis di Kabupaten Siak studi kasus Peraturan Bupati No. 12 Tahun 2012 dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

## METODE
Pelaksanaan penelitian ini untuk pengum- pulan data primer maupun data sekunder meng- gunakan metode kualitatif melalui wawancara, terutama digunakan untuk menggambarkan ( deskriptif ) dan menjelaskan ( explanatory atau confirmatory ) tentang fenomena implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan gratis di Kabupaten Siak. Adapun yang menjadi alasan pemilihan metode kualitatif adalah keinginan un- tuk menganalisis serta mengenal masalah dan mendapat pembenaran terhadap keadaan dan praktek-praktek yang sedang berlangsung, me- lakukan verifikasi untuk kemudian didapat hasil guna pembuatan rencana pada masa yang akan datang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Implementasi Kebijakan

## Isi kebijakan
Isi kebijakan dalam proses implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan gratis di Kabupaten Siak sudah diusahakan untuk dapat terwujud dengan baik. Namun dalam proses im- plementasinya, tentu saja masih ada hambatan- hambatan dan kendala untuk mencapai keber- hasilan implementasi yang maksimal. Misalnya saja dalam upaya merealisasikan isi kebijakan seharusnya sudah tidak ada lagi keinginan atau kepentingan yang terselip dari pelaksana atau
calon penerima kebijakan untuk tidak melak- sanakannya dengan benar. Karena apabila ke- pentingan-kepentingan sudah terselip dalam pro- ses implementasi, maka pencapaian hasil yang maksimal tidak akan mungkin dapat diwujudkan. Sama halnya dengan implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan gratis yang masih terselip kepentingan dari beberapa oknum pelak- sana kebijakan, yang berdampak kepada pe- nyampaian informasi yang tidak menyeluruh. Akibatnya tidak semua masyarakat dapat mene- rima informasi yang kongkrit dari implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan gratis yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Siak.
Ketersediaan SDM dengan kemampuan dan kapasitas yang dibutuhkan sudah cukup me- madai. Apabila terjadi kekurangan dalam pelak- sanaannya pun, setiap elemen pelaksana kebi- jakan akan saling memenuhi untuk bisa terpe- nuhinya kebutuhan akan SDM kebijakan. Na- mun dalam implementasi yang dilakukan, ter- nyata masih ada terselip kepentingan-ke- pentingan dari pelaksana kebijakan. Fakta ini membuat pelaksanaan kebijakan tidak berjalan sesuai dengan harapan dan manfaat yang di- inginkan. Sebab dengan adanya kepentingan ter- sebut, membuat informasi kebijakan pendidikan gratis tidak dapat diterima secara sistematis dan keseluruhan oleh masyarakat, terutama masya- rakat yang berada di wilayah pedesaan dan pedalaman pedesaan. Kondisi ini yang seharus- nya dapat membantu masyarakat dalam meri- ngankan beban pemenuhan pendidikan, malah membuat masyarakat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dari para anak-anaknya.

## Lingkungan implementasi
Lingkungan implementasi kebijakan tidak akan pernah lepas dari para aktor politik. Sebab setiap aktor politik pasti memiliki peran dalan setiap pembuatan kebijakan. Karena dalam pelaksanaan tugas, aktor politik di daerah me- miliki bidang kerja masing-masing termasuk bi- dang pendidikan. Oleh karenanya dalam kebija- kan penyelenggaraan pendidikan gratis di Kabupaten Siak, aktor politik juga mengambil peran dan action dalam proses implementasinya. Peran pertama muncul pada saat pembuatan kebijakan, sehingga sampai diterbitkan menjadi
Implementasi Penyelenggaraan Pendidikan Gratis (Nita Andriani dan Sujianto)
sebuah kebijakan. Kemudian peran berikutnya adalah sebagai kontrol terhadap pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pendidikan gratis di Kabupaten Siak. Peran kontrol yang dilakukan untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan penye- lenggaraan pendidikan gratis di Kabupaten Siak, apakah sudah sesuai dengan sasaran dan tujuan yang sudah ditetapkan. Kontrol yang dilaksana- kan bukan merupakan tekanan politik yang di- lakukan oleh para aktor politik di daerah, me- lainkan sebuan bentuk pertanggungjawaban bagi terlaksanakan kebijakan sesuai dengan keten- tuan. Walaupun dalam prakteknya masih ada sebagian aktor politik yang memberikan tekanan kepada pelaksana kebijakan untuk bisa melak- sanakannya dengan cepat dan tepat di wilayah aktor politik yang bersangkutan. Namun hal ini hanya terjadi bagi sebagian aktor politik saja. Selanjutnya implementasi kebijakan penyeleng- garaan pendidikan gratis di Kabupaten Siak, ju- ga harus memperhatikan karakteristik organisasi pelaksana kebijakan. Karena dengan menemu- kan pelaksana kebijakan yang tepat diharapkan proses implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan gratis di Kabupaten Siak nantinya dapat tepat sasaran dan tepat tujuan.
Lingkungan implementasi sangat memberi- kan efek dan dampak bagi terlaksananya ke- bijakan penyelenggaraan pendidikan gratis di Kabupaten Siak. Karena setiap aktor politik me- miliki kepentingan dalam melakukan kontrol kebijakan yang dilakukan. Fakta dilapangan terlihat jelas bahwa aktor politik akan cenderung melakukan kontrol apabila berada di wilayah pemilihannya. Akibatnya wilayah lain masih banyak yang luput dari kontrol aktor politik, sehingga dalam proses implementasinya masih banyak yang belum tetap sasaran. Maka dari itu kontrol aktor politik yang dilakukan jangan hanya meliputi wilayah pemilihannya saja, karena apa sudah terselip kepentingan maka kontrol yang dilakukan juga tidak akan efektif. Kemudian selain peran aktor politik dalam proses imple- mentasi, yang perlu diperhatikan juga adalah penetapan organisasi pelaksana kebijakannya. Dalam kebijakan penyelenggaraan pendidikan gratis di Kabupaten Siak, pemerintah telah me- netapkan Dinas Pendidikan dan unit kerja di-
bawahnya untuk mengimplementasikan kebija- kan ini kepada kelompok sasaran.

## Hasil kebijakan
Hasil kebijakan yang dicapai dalam imple- mentasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan gratis di Kabupaten Siak belum maksimal. Ka- rena apabila ditinjau dari ketercapaian tujuan dan sasaran kebijakan masih belum sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pencapaian kebija- kan hanya cenderung tercapai di sekolah-sekolah yang ada di wilayah ibukota kabupaten dan ibu- kota kecamatan. Karena tingkat pengawasan yang tinggi membuat sekolah-sekolah yang berada di wilayah ibukota kabupaten dan keca- matan berusaha melaksanakan kebijakan sesuai dengan SOP yang ditetapkan. Walaupun keter- capaian hasil kebijakan di wilayah ibukota kabupaten dan kecamatan masih belum sesuai dengan peruntukkan pembiayaan yang ditetap- kan. Namun pihak-pihak sekolah di wilayah tersebut telah berupaya untuk melaksanakan kebijakan penyelenggaraan pendidikan gratis sesuai dengan petunjuk dan pedoman yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk sekolah-sekolah yang berada di pedesaan umumnya masih sangat rendah ketercapaian hasil kebijakan yang dila- kukan. Salah satu penyebabnya adalah rendah- nya faktor kontrol yang dilakukan oleh pihak aktor politik dan masyarakat.
Hasil kebijakan yang dicapai masih belum maksimal. Ketidakmasimalan pencapaian hasil kebijakan disebabkan oleh komunikasi kebija- kan yang tidak berjalan, sehingga masyarakat atau stakeholder tidak bisa menjadi control dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan gratis di Kabupaten Siak. Dampak- nya ketercapaian tujuan dan sasaran kebijakan tidak dapat terawasi, sebab masih banyak stake- holders yang tidak mengetahui adanya kebera- daan kebijakan kebijakan penyelenggaraan pendidikan gratis. Akibatnya masyarakat tidak bisa menuntut pelaksanaan kebijakan penyele- nggaraan pendidikan gratis yang sesuai dengan peruntukkannya. Karena fakta yang ada imple- mentasi kebijakan kebijakan penyelenggaraan pendidikan gratis lebih cenderung kepada per- untukkan pembiayaan investasi daripada per- untukkan pembiayaan operasional dan biaya
siswa. Pembiayaan investasi yang lebih terfokus kepada pembangunan fisik sekolah memang menjadi program andalan sekolah untuk meng- alokasikan kebijakan penyelenggaraan pendidi- kan gratis di Kabupaten Siak.

## Faktor-faktor Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

## Komunikasi
Komunikasi yang dilakukan oleh pihak pe- laksana kebijakan dengan para kelompok pe- nerima kebijakan masih berjalan belum lancar yang diakibatkan oleh oknum-oknum tertentu yang mempersulit kelancaran informasi tentang implementasi pendidikan gratis di Kabupaten Siak. Ketidaklancaran informasi dan sosialisasi tentang pendidikan gratis kepada masyarakat memang disebabkan ada beberapa oknum se- kolah yang tidak menyampaikan informasi pen- didikan gratis kepada masyarakat. Akibatnya informasi penting tentang implementasi pen- didikan gratis di wilayah Kabupaten Siak tidak seluruhnya diterima oleh masyarakat. Masya- rakat yang banyak belum menerima informasi tentang implementasi pendidikan gratis umumnya berada di desa dan kecamatan yang jauh dari Ibukota Kabupaten Siak, seperti Kecamatan Sungai Apit, Kecamatan Minas, Kecamatan Kandis dan sebagainya. Ketidakmampuan dalam menyampaikan informasi yang lancar ini harus segara diatasi dan dicari solusinya, supaya seluruh masyarakat dapat menikmati pendidikan gratis yang disediakan oleh Pemerintah Kabu- paten Siak. Selain itu juga perlu dilakukan pe- nindakkan tegas terhadap oknum-oknum se- kolah yang tidak memberikan informasi akan adanya pendidikan gratis di sekolah. Agar ada efek jera bagi para oknum yang menyimpan informasi tentang adanya pendidikan gratis. Oleh karenanya dalam mengatasi komunikasi yang terputus dalam penyampaian informasi tentang pendidikan gratis, pihak pelaksana kebijakan perlu lebih sering melakukan penyuluhan dan so- sialisasi sampai ke tingkat desa. Supaya mas- yarakat memang benar-benar menerima infor- masi tentang adanya pendidikan gratis, berserta syarat dan kriteria penerimanya. Sebab dengan adanya pendidikan gratis ini masyarakat akan
sangat terbantu dalam menyekolahkan anaknya dan menikmati indahnya dunia pendidikan.
Komunikasi yang dilakukan masih belum lancar. Karena masih ditemukan oknum-oknum tertentu yang menghambat kelancaran informasi tentang adanya penyelenggaraan pendidikan gratis di Kabupaten Siak. Apalagi modal komu- nikasi yang dikembangkan dalam upaya mem- berikan informasi tentang penyelenggaraan pen- didikan gratis sifatnya berjenjang. Tentunya saja masih ada pada jenjang-jenjang yang berbeda yang enggan memberikan informasi tentang keberadaan penyelenggaraan pendidikan gratis di Kabupaten Siak. Akibatnya pemerataan pe- nerimaan informasi tentang penyelenggaraan pendidikan gratis belum berjalan dengan baik. Faktanya masih ada sebagian masyarakat yang mengetahui tentang informasi pendidikan gratis dan banyak masyarakat yang kurang mengetahui tentang adanya penyelenggaraan pendidikan gratis. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi oleh pihak pelaksana kebijakan tentang komuni- kasi yang dikembangkan dalam penyampaian informasi penyelenggaraan pendidikan gratis ke- pada masyarakat, supaya informasi tersebut benar-benar dapat diterima oleh masyarakat. Selain itu juga perlu dilakukan pengawalan dan pengawasan terhadap informasi penyelenggaraan pendidikan gratis kepada masyarakat. Agar informasi penyelenggaraan pendidikan gratis yang dibutuhkan oleh masyarakat memang benar- benar dapat diterima dan dimengerti oleh mas- yarakat. Sehingga dengan adanya pengetahuan itu, masyarakat dapat mengikuti program kebi- jakan penyelenggaraan pendidikan gratis yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Siak.

## Sumber daya
Sumber daya yang tersedia untuk meng- implementasikan kebijakan penyelenggaraan pendidikan gratis sudah sangat memadai. Apabila ditinjau dari kemampuan dan skill yang dimiliki umumnya pelaksana kebijakan sudah mempu- nyai kemampuan dan ketrampilan yang cukup mendukung dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan gratis di Kabupaten Siak. Walaupun dalam realitanya kemampuan dan skill yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan tidak merata, tetapi para pelaksana kebijakan
Implementasi Penyelenggaraan Pendidikan Gratis (Nita Andriani dan Sujianto)
selalu berusaha untuk saling menutupi agar setiap pelaksanaannya berjalan dengan lancar. Kemu- dian apabila ditinjau dari pelaksanaan tugas se- suai dengan tupoksinya, para pelaksana kebi- jakan sudah bekerja berdasarkan beban kerja yang sudah diberikan. Setiap jenjang dan ti- ngkatan pelaksana kebijakan sudah melakukan pembagian tugas dan fungsi dengan jelas, misal- nya di level Dinas Pendidikan harus mengerjakan apa dalam proses implementasi, Kepala Sekolah harus mensosialisasikan program yang akan di- laksanakan kepada masyarakat, anggota dewan harus mengawal kebijakan ini untuk berjalan se- suai dengan tuntutannya dan sebagainya. Pem- bagian tugas yang jelasnya ini dalam pelaksa- naannya dapat dilakukan dengan baik, walaupun masih ditemukan beberapa oknum yang masih belum dengan transparan untuk mengimple- mentasikan kebijakan ini kepada masyarakat. Tetapi secara totalitas, pihak pelaksana kebija- kan sudah dengan baik menguasai tugas dan fungsinya dalam implementasi, tentu saja dengan menggunakan kemampuan dan skill yang dimili- ki. Selain itu juga fasilitas yang disediakan, juga cukup mendukung pelaksanaan kebijakan pe- nyelenggaraan pendidikan gratis di Kabupaten Siak. Dimana setiap pelaksana kebijakan dapat memanfaatkan seluruh fasilitas yang dimiliki su- paya kebijakan dapat dilaksanakan sesuai de- ngan tujuan dan sasarannya.
Sumber daya yang dimiliki sudah cukup baik. Karena kemampuan, skill , pembagian kerja dan fasilitas yang mendukung sudah tersedia dengan memandai didalam diri pelaksana kebijakan dan wadah pelaksana kebijakan. Namun yang perlu mendapatkan perhatian dalam proses imple- mentasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan gratis di Kabupaten Siak adalah para perilaku pelaksana kebijakan. Dimana penyelewengan perilaku yang dilakukan oleh para pelaksana kebijakan membuat kebijakan ini tidak akan sampai kepada kelompok sasaran yaitu masya- rakat. Fakta ini terlihat dari banyaknya informasi tentang implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan gratis yang tidak tersampaikan ke- pada seluruh masyarakat di wilayah Kabupaten Siak. Akibatnya banyak para masyarakat atau kelompok sasaran yang tidak menerima infor-
masi tentang implementasi kebijakan penyeleng- garaan pendidikan gratis. Kondisi ini membuat proses implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan gratis belum berjalan dengan maksi- mal, karena hanya sebagian kecil masyarakat saja yang baru menerima informasi ini. Oleh karena itu dibutuhkan kerja keras dari para pelaksana kebijakan untuk bisa menyampaikan pesan dan amanah yang terkandung didalam kebijakan penyelenggaraan pendidikan gratis.

## Disposisi (sikap pelaksana)
Faktor disposisi sangat dibutuhkan dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pendidikan gratis di Kabupaten Siak. Karena dengan adanya faktor ini yang mengedepankan pemahaman pelaksana kebija- kan dalam implementasinya diharapkan kebi- jakan bisa sampai kepada kelompok sasaran dengan jelas. Sehingga dalam pelaksanaannya, setiap pelaksana kebijakan harus benar-benar menguasai dan memahami kebijakan ini dengan baik. Supaya dalam proses penyampaian kebi- jakan kepada kelompok sasaran, para penerima kebijakan juga menjadi sangat memahami tujuan dan maksud diimplementasikannya kebijakan penyelenggaraan pendidikan gratis. Kemudian dari tingkat pemahaman pelaksanaan kebijakan juga dituntut respon yang tinggi dari para pelak- sananya. Sebab dengan respon yang baik dalam implementasi kebijakan, setiap pelaksana kebi- jakan dapat mengetahui masalah dan hambatan yang ditemukan dalam implementasinya. Dengan adanya pengetahuan akan masalah dan hambatan tersebut, membuat para pelaksana dapat dengan segera mencarikan solusi untuk mengatasi ham- batan dan masalah itu. Selain itu juga respon kebijakan yang baik akan membuat pelaksana kebijakan untuk bisa menampung aspirasi dan masukan dari stakeholders . Sehingga dari ma- sukan dan aspirasi yang diterima dapat mem- perbaiki implementasi kebijakan penyeleng- garaan pendidikan gratis menjadi lebih baik lagi. Kemudian insentif pelaksana kebijakan pada dasarnya sudah include dalam pendapatan yang diterimanya.
Disposisi yang berjalan dengan baik. Pen- dapat informan pelengkap bahwa pelaksana ke- bijakan masih memiliki respon yang rendah. Hal ini tergambar dari masih banyaknya masyarakat
yang belum menerima informasi tentang adanya implementasi kebijakan penyelenggaraan pen- didikan gratis di Kabupaten Siak. Padahal informasi yang diberikan akan menjadi bahan dan masukan bagi masyarakat untuk mengetahui apakah dirinya bisa mengikuti program yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Siak. Oleh karena respon yang dimiliki harus sejalan dengan pemahaman kebijakan yang di- punya oleh pelaksana kebijakan. Sebab melalui tingkat pemahaman pelaksana kebijakan yang baik, tentunya akan dapat mensosialisasikan dan menjelaskan implementasi kebijakan penyeleng- garaan pendidikan gratis dengan baik.

## Struktur birokrasi
Proses implementasi kebijakan memang sangat dibutuhkan struktur birokrasi yang jelas, sehingga dengan struktur pelaksana yang jelas dan mendukung diharapkan implementasi ke- bijakan dapat berjalan dengan lancar. Dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan pen- didikan gratis di Kabupaten Siak, juga mem- butuhkan peran serta kelembagaan lokal untuk mendukungnya. Karena peran serta lembaga lo- kal akan menjadi alat control dan pengawas bagi pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan penye- lenggaraan pendidikan gratis. Sebab lembaga lokal akan mengawasi dan memberikan masukan kepada pihak pelaksana kebijakan tentang ke- kurangan dan kelemahan yang ditunjukkan pada pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pendi- dikan gratis. Dimana masukan yang diberikan akan menjadi bahan evaluasi bagi pelaksana ke- bijakan dalam upaya memperbaiki dan membe- nahi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pendidikan gratis. Selain itu juga keterlibatan stakeholders dalam proses implementasi kebi- jakan juga sangatlah penting, supaya imple- mentasi kebijakan memang benar-benar dapat tepat sasaran. Untuk itu partisipasi stakeholders sangat dibutuhkan untuk memberitahukan ke- salahan dan penyelewengan dalam implementasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah.
Keterlibatan lembaga lokal dalam imple- mentasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan gratis di Kabupaten Siak masih cukup kecil. Aki- batnya pengawalan pelaksanaan kebijakan pe- nyelenggaraan pendidikan gratis belum berjalan
dengan maksimal. Realita ini tergambar dengan rendahnya kepedulian lembaga lokal terhadap masyarakat yang tidak menerima informasi ten- tang penyelenggaraan pendidikan gratis. Seha- rusnya sebagai lembaga lokal yang selalu me- ngawal pelaksanaan kebijakan pemerintah, lembaga tersebut harus tanggap akan ketidak- adilan informasi yang diterima dikelompok mas- yarakat. Sehingga nantinya seluruh masyarakat di wilayah Kabupaten Siak memang bisa mene- rima informasi tentang pendidikan gratis. Bahkan kebanyakan lembaga lokal bisa memperjuangkan para masyarakat yang belum menerima untuk bisa menerima sesuai dengan persyaratan dan kriteria yang sesuai dengan aturan. Oleh karena itu sangat diharapkan sekali keterlibatan lembaga lokal untuk mengawal pelaksanaan kebijakan ini dengan lebih baik. Sebab keterlibatan lembaga lokal yang diberikan akan menjadi harapan bagi seluruh kelompok sasaran agar bisa mengikuti program dengan benar. Maka dari itu partisipasi lembaga lokal sampai ke tingkat desa dalam mensosialisasikan kebijakan penyelenggaraan pendidikan gratis, akan menjadi gerbang terse- lenggaranya kebijakan yang benar-benar me- nyentuh seluruh masyarakat di wilayah Kabu- paten Siak.

## SIMPULAN
Implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan gratis di Kabupaten Siak dapat di- simpulkan masih belum berjalan dengan baik. Artinya dalam proses implementasinya masih ada hal-hal yang belum terpenuhi, seperti penerapan isi kebijakan, pengaruh lingkungan implementasi dan pencapaian hasil kebijakan. Dalam penera- pan isi kebijakan implementasinya belum mak- simal karena masih ada kepentingan-kepentingan yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan. Akibatnya kebijakan penyelenggaraan pendidikan gratis di Kabupaten Siak belum dalam diterapkan sesuai dengan isi kebijakan yang sudah disusun. Kemu- dian apabila dilihat dari pengaruh lingkungan implementasi masih terlihat rendahnya kepatuhan dan daya tanggap dari pelaksana kebijakan da- lam implementasinya. Rendahnya kepatuhan dan daya tanggap yang dimiliki membuat imple- mentasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan
gratis di Kabupaten Siak masih banyak yang belum sesuai dengan peruntukkan kebijakan yang sudah ditetapkan. Selanjutnya apabila dilihat dari pencapaian hasil kebijakan yang belum sesuai juga dikarenakan oleh rendahnya keterlibatan dan partisipasi masyarakat. Hal ini membuat pelaksanaan kebijakan penyele- nggaraan pendidikan gratis di Kabupaten Siak tidak ada kontrolnya dan transparansinya. Dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, maka ditemukan faktor-faktor yang mempe- ngaruhi implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan gratis di Kabupaten Siak adalah faktor komunikasi, faktor sumber daya, faktor disposisi dan faktor struktur birokrasi. Dari pembahasan yang dilakukan faktor yang cen- derung mempengaruhi implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan gratis di Kabupaten Siak  adalah faktor komunikasi.

## DAFTAR RUJUKAN
Abidin Said Zainal. 2002. Kebijakan  Publik . Jakarta: Yayasan Pancur Curah Dunn N. Willam. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik . Yogyakarta: Gajah Mada University Press Dye Thomas. 1981. Understanding Public Policy . Englewood Cliffs Practice Hall inc.
Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. Implementasi Kebijakan: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia . Yogyakarta: Penerbit Gava Media Grindle Merike S. 1980. Policy Content and Context in Implementation Princeton . New Jersey: University Press Irfan Islamy. 1998. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara . Jakarta: Bumi Aksara Kusumanegara Solahuddin. 2010. Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik . Yogyakarta: Penerbit Gava Media Nugroho Riant. 2008. Public Policy . Jakarta: Elex Media Komputindo Ripley Randel. 1985. Politic Analysis in Political Science . Chicago: Neilson Hall Sujianto. 2008. Implementasi Kebijakan Publik . Pekanbaru: Alaf Riau Tangkilisan Hassel Nogi. 2003. Evaluasi Kebijakan Publik, Penjelasan Analisis dan Transformasi Pikiran Nagel . Yogyakarta: Balairung & Co Wibawa Samodra. 1993. Perencanaan Kebijaksanaan Publik . Jakarta: Raja Grafindo Persada Winarno Budi. 2012. Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.