## JURNAL PRASADA
Jurnal Prasada, Vol. 4, No. 1, ,Maret 2017, 27-31 Available Online at https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/prasada DOI: 10.22225/jhp.4.1.136.27-31

## Alih Fungsi Hak Atas Tanah Adat Di Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar
Dewa Made Sutarja Universitas Warmadewa madesutarja@gmail.com

## Abstract
Research use the empirical research method to study the problems that is 1) What will be domination of land right of custom Subdistrict of Ubud of Regency Gianyar 2) Cause Factors displace the function of custom land; ground as tourism accomodation in Ubud of Regency Gianyar. Theory which rule of law Theory, Theory of Fiction Theory, col- lective property or Proprilete Collectief, and Theory kewenangan. Through passing approach: legislation approach, analytic approach and approach of law sociology analysed by using method analyse the assistive interprestasi with the analysis qualitative to  data  obtained.  Pursuant to result analyse got by the  following  node First;  Domination  of land  right  of  custom  Subdistrict  Ubud  of  generally  mastered  by  Countryside,  Gate,  and  krama  countryside.  This land;ground its child allotment as agriculture farm later;then turn into the tourism accomodation like restorant, villa / hotel of Maneychanger and place park. Second; Factor making to displace the function of allotment of custom land; ground  for  example  (1)  economic  Factor  like  custom  land;ground  made  by  place  is  effort  restorant,  villa  /  hotel  of Maneychanger and place parker.(2) Farm openness in development accommodate tourism.
Keywords : Logistic averting, Right for Mastery, and Custom Earth

## Abstrak
Penelitian yang dilakukan menggunakan metode penelitian empiris untuk membahas permasalahan yaitu : 1) Bagaimanakah pen- guasaan hak atas tanah adat di Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar. 2) Faktor-faktor penyebab alih fungsi tanah adat sebagai akomodasi pariwisata.Teori yang digunakan; Teori kepastian hukum, Teori Teori Fiksi, milik kolektif dan Teori kewenangan. Melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan analitik dan pendekatan sosiologi hukum yang dianalisis dengan menggunakan metode analisis interprestasi yang dibantu dengan analisis kualitatif terhadap data yang diperoleh. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertama ; Penguasaan hak atas tanah adat di Kecamatan Ubud pada umumnya dikuasai oleh Desa, Pura, dan krama desa. Tanah ini peruntukan anaknya sebagai lahan pertanian kemudian berubah menjadi ako- modasi  pariwisata  seperti  restorant,  vila/hotel  Maneychanger  dan  tempat  parkir. Kedua ;  Faktor  yang  menjadikan  alih fungsi peruntukan tanah adat antara lain (1) Faktor ekonomi seperti tanah adat dijadikan tempat usaha restorant, vila/hotel Maneychanger dan tempat parker. (2) Keterbukaan lahan dalam pengembangan akomodasi pariwisata.
Kata Kunci: Alih Fungsi, Hak Penguasaan, dan Tanah Adat .

## Copyright © 2017 Jurnal Prasada P-ISSN: 2337-795X

## 1.  PENDAHULUAN
Semakin berkembangnya kegiatan pariwisata dan bertambahnya penduduk pendatang di Bali  pada  khusunya  di  Kabupaten  Gianyar  berdampak  pada  peningkatan  kebutuhan  tanah untuk  hotel  dan  perumahan.  Dalam  menunjang  kegiatan  pariwisata,  diperlukan  pem- bangunan bidang sarana jalan seperti jalan Bypass Ida Bagus Mantra sehingga transportasi dari Kota Denpasar ke Kabupaten Gianyar sampai ke Kabupaten Klungkung dijamin kenya- manannya terutama bagi wisatawan dan kunjungan pariwisata meningkat. Dampaknya, se- makin banyak berdiri rumah makan/restauran, penginapan atau hotel, perumahan dan arts- hop yang menyebabkan semakin banyaknya alih fungsi tanah adat di Kecamatan Ubud Ka- bupaten Gianyar.
Tanah  tidak  bisa  dipisahkan  dengan  kehidupan  manusia  dan  masyarakat  hukum  adat. Manusia dan masyarakat hukum adat dalam kehidupannya sangat tergantung dengan tanah, karena tanah merupakan tempat berpijak, tempat mencari penghidupan dan juga tempat peri- stirahatan  terakhir  apabila  manusia  itu  meninggal  dunia.  Ketergantungan  manusia  dan masyarakat hukum adat terhadap tanah bagaikan seorang bayi terhadap ibunya. Hukum Adat yang  hidup  dan  berkembang  dalam  masyarakat  Indonesia,  perlu  ditafsirkan  kembali fungsi  dan  maknanya  dalam  pembangunan  hukum  nasional.  Karena  senyatanya  dalam kehidupan  masyarakat  hukum  adat  masih  memiliki  kearifan  dalam  menegakkan  aturan -
aturan yang berlaku dalam menata kehidupannya secara adil dan benurani.
Hukum  adat  memandang  tanah  mempunyai  kedudukan  yang  sangat  penting  yaitu karena  sifat  dan faktanya. Tanah menurut  sifatnya  adalah  satu-satunya benda  kekayaan yang  meskipun  mengalami  keadaan  yang  bagaimanapun  juga,  toh  masih  bersifat  tetap dalam keadaannya, bahkan kadang-kadang menjadi lebih menguntungkan. Karena fakta, artinya berfungsi sebagai tempat tinggal, memberikan sumber penghidupan, tempat para warga  (masyarakat  hukum  adat)  akan  dikebumikan,  tempat  para  roh  leluhur  yang memberikan perlindungan kepada warganya.
Hukum  bagi  bangsa  Indonesia  merupakan  hal  yang  sangat  penting  sebagaimana diamanatkan  di  dalam  Undang-Undang  Dasar  1945  bahwa  negara  Indonesia  adalah negara hukum. Di dalam negara hukum segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan  atas  hukum.  Semua  orang  tanpa  kecuali  harus  tunduk  dan  taat  kepada hukum, hukumlah yang berkuasa dalam negara itu.
Menurut Herma Yulis, tanah dalam kehidupan manusia mempunyai arti penting karena berfungsi ganda, yaitu sebagai social asset dan capital asset. Sebagai social asset tanah merupakan  sarana  pengikat  kesatuan  sosial  dikalangan  masyarakat  Indonesia  untuk hidup  dan  kehidupan,  sedangkan  sebagai capital  asset 1 tanah  merupakan  faktor  modal dalam  pembangunan. Oleh  karena  itu tanah tumbuh  sebagai benda  yang  sangat penting sekaligus sebagai bahan perniagaan dan objek spekulasi.
Pengakuan  hukum  adat  dalam  Undang-Undang  Pokok  Agraria  dapat  dicermati  sejak  awal, yaitu  melalui  Konsiderans  dinyatakan,  bahwa  “perlu  adanya  hukum  agraria  nasional,  yang berdasarkan atas hukum adat tentang tanah”. Lebih lanjut dalam Pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria ditemukan adanya pernyataan,  bahwa “Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang  angkasa  ialah  hukum  adat”.  Dalam  pandangan  hukum  adat  menurut  Herman  Soesang Obeng disebutkan,  bahwa  tanah  dan manusia  mempunyai  hubungan  sedemikian erat,  dan da- lam jalinan pikiran ( participerend denken ), sehingga hubungan antara manusia dan tanah meru- pakan  suatu  hubungan  magis  religius  yang  sedikit  banyak  mengandung  unsur  kekuatan  gaib (mistik) sebagai suatu perwujudan daripada dialog antara manusia dengan alam gaib, yaitu roh- roh yang dihargainya 2
Untuk  memenuhi  kebutuhan  dibidang  perumahan  dan  pangan  manusia  memerlukan  tanah, semakin lama tanah dirasakan semakin sempit, karena semakin bertambahnya jumlah manusia, permintaan  terhadap  tanah  semakin  meningkat.  Persediaan  tanah  dengan  keperluan  manusia akan  semakin  tidak  seimbang.  Oleh  karena  tidak  seimbangnya  keadaan  seperti  di  atas,  akan menimbulkan permasalahan-permasalahan yang banyak seginya seperti sengketa tentang batas tanah  ataupun  sengketa  tentang  pemilikan  tanah  yang  sering  menimbulkan  kerawanan- kerawanan sosial di masyarakat.
Tanah  merupakan  hal  yang  sangat  penting  bagi  kehidupan  masyarakat  adat  di  Kabupaten Gianyar,  karena  tanpa  tanah  manusia  tidak dapat  hidup  aman,  dan  sebagian  besar  kehidupan manusia  bergantung  pada  tanah.  Tanah-tanah  adat  di  Kecamatan  Ubud,  Kabupaten  Gianyar yang dibawah kekuasaan masyarakat hukum adat dan ada yang berada dibawah kekuasaan hak pribadi  atau  perorangan,  baik  status  hak  milik,  hak  pakai,  maupun  untuk  menikmatinya.  Berla- kunya  Undang-Undang  Pokok  Agraria  (UUPA),  tanah  Adat  seperti  tanah  pekarangan  desa ( tanah druwe desa ) yang ada di Bali masih diakui keberadaanya sepanjang masih ada dan tidak bertentangan  dengan  kepentingan  nasional  dan  negara  seperti  ditegaskan  dalam  Pasal  3  Un- dang-Undang Pokok Agraria (UUPA), yaitu:
Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak -hak yang serupa itu dari masyarakat masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada,  harus  sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang  berdasarkan  atas  persatuan  bangsa  serta  tidak  boleh  bertentangan  dengan  Undang- undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.
1.  Dalam H. Achmad Rubale, 2007. Hukum  Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Cetakan Pertama. Kerja sama  Pusderankum dan Bayumedia Malang, hal.1
2.  Herman Soesangobeng, 1975, “Pertumbuhan hak milik individual menurut hukum adat dan menurut UUPA di Jawa Timur”, Majalah Hukum , No. 3 Tahun ke dua, Yayasan Penerbitan dan Pengembangan Hukum (Law Cen- tre), hal. 51.
Perombakan  dan pembaharuan  yang  mendasar  dalam bidang  Hukum  Agraria,  mengandung arti, bahwa Hukum Agraria yang bersifat kolonial dinyatakan tidak berlaku lagi atau dihapuskan, dan selanjutnya diganti dengan Hukum Agraria yang bersifat Nasional. Dengan Undang-Undang Pokok Agraria ini maka disusunlah Hukum Agraria Nasional, yang didasarkan pada satu sistem hukum  yaitu  Hukum  Adat  sebagai  hukum  asli  Indonesia  (Pasal  5  UUPA) 3 .  Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) sejak diundangkan secara Nasional bermaksud mencabut peraturan dan keputusan  yang  dibuat  pada  masa  Pemerintahan  Hindia  Belanda,  seperti Agrarische  Wet Stb. 1870 No. 55 dan 1870 No. 118 Agrarische Besluit 4 . Dengan berlakunya UUPA telah mengakhiri berlakunya  peraturan-peraturan  hukum  tanah  kolonial  dan  sekaligus  mengakhiri  dualisme  atau pluralisme hukum tanah di Indonesia serta menciptakan dasar-dasar bagi pembangunan hukum tanah nasional yang tunggal, berdasarkan Hukum Adat sebagai hukum nasional Indonesia yang asli 5 .
Dengan  berlakunya  Undang-Undang  Pokok  Agraria  (UUPA),  tanah  Adat  seperti  tanah pekarangan  desa  ( tanah  druwe  desa )  yang  ada  di  Bali  masih  diakui  keberadaanya  sepanjang masih ada dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara seperti ditegaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), yaitu:
Apabila  kepentingan  nasional  menghendaki  dalam  rangka  untuk  pembangunan  kepentingan umum (misalnya untuk pembangunan kantor) tidak ada alasan bagi desa adat mempertahankan tanah  pekarangan  desa,  sebab  kepentingan  umum  lebih  utama  dan  desa  adat  berada  pada kekuasaan Negara. Perombakan dan pembaharuan yang mendasar dalam bidang Hukum Agrar- ia, Tanah-tanah yang dikuasai desa adat berupa Tanah Pekarangan Desa (PKD), Tanah Ayaha Desa (AYD), Tanah Pelaba Pura dan Tanah Druwe Desa.  Berkembangnya pariwisata, perma- salahan tanah adat di Desa adat  Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar  saat ini menjadi lebih kompleks dan persoalan tanah telah berubah sifatnya. Hal ini  dapat dilihat dari adanya tanah pekarangan desa (PKD) dan tanah ayahan desa (AyDs) yang dialih fungsikan menjadi tempat -tempat  untuk  memenuhi  kebutuhan  wisatawan,  seperti home  stay,  rent  car,  art  shop, restoran, laundry service, atau money changer.
Perubahan fungsi tanah adat menegaskan adanya konflik kepentingan  dalam penguasaan sumber  daya  alam  (tanah),  antara  kepentingan  warga  masyarakat  secara  perorangan  yang menggunakan  tanah-tanah desa  adat untuk  fasilitas  kepariwisataan  dan desa  adat sebagai suatu masyarakat hukum adat.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  muncul  berbagai  permasalahan  akibat  adanya  alih  fungsi tanah adat dan lemahnya kedudukan kepemilikan tanah adat  yang seharusnya untuk keperluan adat tetapi  beralih  fungsi  menjadi  bangunan  penginapan,  restauran,  arshop.  Hal  ini  akan  menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat desa Kabupaten Gianyar. Adanya fenomena tersebut maka masa- lah dalam penelitian tesis ini yaitu :
1) Bagaimanakah  penguasaan  hak  atas  tanah  adat  di  Kecamatan  Ubud  Kabupaten Gianyar?.
2) Faktor-faktor  penyebab  alih  fungsi  tanah  adat  sebagai  akomodasi  pariwisata  di Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar?.
Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris.  Penulis akan meneliti lebih mendalam tentang alih fungsi hak atas tanah adat di Kecamatan Ubud Kabupat- en  Gianyar.  Dimana  terdapat  tanah-tanah  adat  khususnya tanah  pekarangan  desa  (PKD) dan tanah  ayahan  desa  (AyDs) beralih  untuk  fasilitsas  pariwisata  yang  cendrung  meningkat  setiap tahun.
Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini berupa pendekatan perundang-undangan ( statute approach ), pendekatan analistik (a nalytica l approach) dan pendekatan sosiologi hukum. Keti- ga  pendekatan  ini  yang  akan  dipergunakan untuk menganalisis masalah  penguasaan  hak  atas tanah  tanah  adat  dan  factor-faktor  penyebab  alih  fungsi  tanah  adat  sebagai  akomodasi  pari- wisata di kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar.
3.  J .D.Sihombing Purwoatmodjo, Hukum Agraria I Universitas Sebelas Maret Surabaya, 1970, hal. 3
4.  Urip Santoso, 2010, Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah , Kencana,Jakarta, hal.1 5.  Aminuddin Salle dkk, 2010. Bahan Ajar Hukum Agraria , AS Publishing Makasar, hal.37
Bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh dari dari sumber kedua, yaitu baik berupa bahan hukum promer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.
1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, seperti Undang-Undang No- mor 5 Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 10 Ta- hun 2009, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004,  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997  tentang  Pendaftaran  tanah,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  16  Tahun  2004,  Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 5 Tahun 1999, Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 6 Ta- hun 1996, Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002,  Perda Provinsi Bali Nomor 3 tahun 2001 tentang desa pekraman sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 3 ta- hun 2003, Awig - awig Desa Adat Ubud.
2) Bahan  hukum  sekunder  adalah  bahan-bahan  yang  memberikan  penjelasan  tentang  bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil karya dari kalangan hukum dan ben- tuk buku teks, hasil-hasil penelitian, baik berupa skripsi, Tesis, Disertai dan jurnal yang berkai- tan dengan penelitian ini.
3)  Bahan hukum tersier berupa kamus, baik kamus hukum, kamus bahasa Indonesia kamus ba- hasa asing lainnya.
Bahan  hukum  dalam  penelitian  ini  dikumpulkan  dengan  teknik  dokumentasi  dan  pen- catatan.  Dokumentasi  artinya  dengan  melakukan  inventarisasi  terhadap  berbagai  pera- turan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis.
Bahan  hukum  yang  terkumpul  selanjutnya  dianalisis  dengan  menggunakan  teknik  interpretasi, seperti interpretasi otentik, gramatikal, memperluas. Interprestasi merupakan teknik dalam mem- buat argumentasi melalui penalaran hukum dengan maksud dapat menemukan hukum konkrit dalam  peristiwa  tertentu  seperti  penguasaan  dan  alih  fungsi  lahan  terhadap  tanah  adat  di Kecamatan Ubud.untuk dapat mendeskripkan hasil temuan penelitian.

## 2. PEMBAHASAN

## Penguasaan Hak Atas Tanah Adat di Kecamatan Ubud Gianyar
Penguasaan  hak  atas  tanah  adat  di  Kecamatan  Ubud  pada  umumnya  dikuasai  oleh  para prajuru  adat.  Memang  ada  juga  tanah  Ayahan  Desa  (AYDS)  yang  dikuasai  oleh  keluarga- keluarga. Hak Penguasaan Atas Tanah (HPAT) menurut hukum adat terdiri dari Hak Ulayat (hak komunal)  dan  hak-hak  individu  atas  tanah.  Hak  ulayat  merupakan  HPAT  yang  tertinggi  dalam hukum adat. Dari hak ulayat, karena proses individualisasi dapat lahir hak-hak perorangan (hak individu).  Hak  penguasaan  tanah  adat  di  Kecamatan  Ubud  Kabupaten  Gianyar  dalam  hukum adat  adalah  berdasarkan  hak  ulayat,  yaitu  suatu  hak  masyarakat  hukum  adat  di  Kecamatan Ubud Gianyar sebagai suatu kesatuan yang mempunyai wewenang dan hak ulayat ini terdapat hak perseorangan (individual) atas tanah, yakni hak yang lahir karena pengusahaan yang terus menerus  secara  intensif  atas  tanah  (kosong).Hubungan  antara  hak  ulayat  (yang  dimiliki  oleh masyarakat  hukum  sebagai  suatu  kesatuan)  di  Kecamatan  Ubud  Gianyar  dengan  hak  individu merupakan hubungan yang lentur, fleksibel, artinya semakin kuat hak individu atas tanah maka semakin lemah daya berlakunya hak ulayat atas tanah tersebut. Sebaliknya semakin lemah hak individu maka semakin kuatlah daya berlakunya hak ulayat. Teori yang relevan dengan hak pen- guasaan atas tanah adat di Kecamatan Ubud Gianyar yaitu Teori Balon ( Ballen Theorie ) dari Ter Haar, yang menyatakan bahwa semakin kuat hak ulayat, maka semakin lemah hak perorangan dan demikian sebaliknya.

## Fakor Penyebab Alih fungsi tanah adat di Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar
Adanya  perkembangan  pariwisata  menyebabkan  tanah-tanah  adat  khususnya tanah pekarangan desa (PKD) dan tanah ayahan desa (AyDs ) yang dikuasai beralihan fungsi untuk fasilitas  kepariwisataan  dan  kecendrungannya  selalu  meningkat  setiap  tahun.  Banyak  tanah subur  diubah  fungsinya  untuk  pariwisata  sehingga  terjadi  penyempitan  lahan  pertanian. Tanah adat tanah pekarangan desa (PKD) dan yang berupa tanah pertanian atau ladang milik desa  adat telah  alih  fungsi  menjadi  Penguasaan hak atas tanah adat di Kecamatan Ubud pada umumnya dikuasai oleh Desa, Pura dan dikuasai oleh karma desa. Tanah ini peruntukannya sudah berkembang  menjadi  akomodasi  pariwisata  seperti  restorant,  vila/hotel  Maneychanger  dan  tempat parker

## SIMPULAN
a) Penguasaan hak atas tanah adat di Kecamatan Ubud pada umumnya dikuasai oleh Desa, Pura, dan krama desa. Tanah ini peruntukan anaknya sebagai lahan pertanian kemudian berubah men- jadi akomodasi pariwisata seperti restorant, vila/hotel Maneychanger dan tempat parkir.
b) Faktor yang menjadikan alih fungsi peruntukan tanah adat antara lain:
1) Faktor ekonomi seperti tanah adat dijadikan tempat usaha restorant, vila/hotel Maneychanger dan tempat parker.
Ada tiga saran yang penulis ajukan yaitu.
a) Kepada pemerintah hendaknya  memperketat pengawasan  terhadap  alih fungsi  tanah  adat sehingga  tidak  ada  lagi  tanah-tanah  adat  yang  dimanfaatkan  oleh krama  desa untuk kepentingan  ekonominya  secara  pribadi  tanpa  ada  pemasukan  tambahan  ke desa  adat, selain  kewajiban ayahan (tenaga), pepeson (materi)  yang  sudah  umum  berlaku  bagi semua krama desa.
b) Kepada masyarakat hendaknya mengadakan  pendaftaran tanah sesuai dengan Undang-Undang yang berlalku sehingga memperoleh surat tanda bukti hak kepemilikan atas tanah tersebut.
c) Kepada  para  investor  hendaknya  dalam  berinvestasi  jangan  lupa  melihat  dan  mem- berikan perlindungan kepada kearifan lokal yang hidup di masyarakat.

## UCAPAN TERIMAKSIH
Penulis mengucapkan terimakasih kepadan Mitra Bestari atas masukan-masukan yang diberi- kan untuk perbaikan substansi artikel saya ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Aminuddin Salle dkk, 2010. Bahan Ajar Hukum Agraria , AS Publishing Makasar. Dalam H. Achmad Rubale, 2007. Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Cetakan Pertama. Kerja sama Pusderankum dan Bayumedia Malang.
Herman Soesangobeng, 1975, “Pertumbuhan hak milik individual menurut hukum adat dan menurut UU- PA di Jawa Timur”, Majalah Hukum , No. 3 Tahun ke dua, Yayasan Penerbitan dan Pengembangan Hukum
J .D.Sihombing Purwoatmodjo,1970 Hukum Agraria I Universitas Sebelas Maret Surabaya Urip Santoso, 2010, Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah , Kencana,Jakarta. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang - undang Pokok Agraria;
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Penalagunaan Tanah;
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5  Tahun 1999 tentang Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat;
Peraturan  Daerah  Propinsi  Bali  Nomor  6  Tahun  1986  tentang Kedudukan, Peranan, dam Fungsi Desa Adat Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Dalam Propinsi Daerah 7ingkat I Bali;
Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa adat ; Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa;