COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 7 NO. 1, JUNI 2024

## PERKAWINAN BEDA AGAMA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

## Theresia Yacintha Angela
Universitas Katolik Darma Cendika 5312lika@gmail.com
Article Info Abstract Article History Received: Mei 20, 2024 Accepted: Juni 30, 2024 Marriage is the right of all people in Indonesia. Humans are social creatures who always interact with other humans regardless of ethnicity, race or religion. This  interaction  makes  each  other  feel  caring  and  have  the  desire  to  live together. It's just that we as humans cannot choose who we feel and see the religion of each society. Interfaith marriages are still a problem because in Law no. 1 of 1974 concerning marriage, especially Article 2 paragraph (1), states that marriage is valid if it is carried out in accordance with each person's religion and beliefs. However, there is no article explicitly discussing interfaith marriages, so people feel there is a legal vacuum. The purpose of this article is  to  find  out  whether  Law  no.  1  of  1974  concerning  Marriage  causes violations  of  Human  Rights.  The  methodology  used  in  this  research  is Normative Juridical to update legal products in order to obtain legal certainty, the  analysis  approach  is  carried  out  descriptively.  Marriage  and  Human Rights are two things that cannot be separated because creating a family and living together are human rights and are inherent from birth into the world. If marriage  regulations  violate  human  rights,  then  the  regulations  regarding marriage must be changed and adapted to human rights so that society does not experience a legal vacuum and its human rights can be fulfilled.
Keywords:
Marriage, Human Rights, Different Religions

## Abstrak
Perkawinan merupakan hak seluruh masyarakat di Indonesia. Manusia merupakan makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan manusia lainnya tanpa memandang suku, ras maupun agama. Interaksi ini membuat satu sama lain merasakan rasa peduli dan memiliki keinginan untuk  hidup  bersama.  Hanya  saja  kita  sebagai  manusia  tidak  bisa  memilih  untuk  memiliki perasaan  dengan  siapa  dan  melihat  agama  setiap  masyarakat.  Perkawinan  beda  agama masih  menjadi  permasalahan  karena  pada  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  tentang perkawinan khususnya pada Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa perkawinan sah apabila dilaksanakan  sesuai  dengan  agama  dan  kepercayaan  masing-masing.  Tetapi  tidak  ada secara  eksplisit  pasal  yang  membahas  mengenai  perkawinan  beda  agama  sehingga masyarakat  merasa  terjadi  kekosongan  hukum.  Tujuan  artikel  ini  dibuat  untuk  mengetahui apakah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebabkan melanggarnya Hak Asasi Manusia. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif untuk  melakukan  pembaharuan  produk  hukum  agar  bisa  mendapat  kepastian  hukum, pendekatan  analisis  dilakukan  secara  deksriptif.  Perkawinan  dan  Hak  Asasi  Manusia merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan karena membuat keluarga dan hidup bersama merupakan hak asasi manusia dan melekat sejak lahir di dunia. Apabila Peraturan perkawinan melanggar  hak  asasi  manusia  maka  peraturan  mengenai  perkawinan  harus  dirubah  dan disesuaikan dengan hak asasi manusia agar masyarakat tidak mengalami kekosongan hukum dan hak asasi manusianya dapat terpenuhi.
Kata Kunci : Perkawinan, HAM, Beda Agama

## COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 7 NO. 1, JUNI 2024

## I. PENDAHULUAN
Perkawinan  merupakan  hak  bagi  seluruh  masyarakat  di  Indonesia.  Perkawinan  ada karena  manusia  merupakan  makhluk  sosial  yang  selalu  membutuhkan  manusia  lain  untuk berinteraksi, bertahan hidup dan membangun keluarga. Interaksi ini yang membuat manusia satu  sama  lain  memiliki  rasa  peduli  dan  memiliki  keinginan  untuk  hidup  bersama  dalam sebuah ikatan perkawinan.
Interaksi antar lawan jenis di masyarakat menyebabkan seseorang ingin membangun keluarga. Sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang  Hak Asasi  Manusia  (selanjutnya  disebut  dengan  UU  Hak  Asasi  Manusia)  yang  menyebutkan bahwa setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Membangun sebuah keluarga merupakan hak individu setiap orang.
Perkawinan telah menjadi sebuah tradisi dan budaya di Indonesia. Tradisi dan budaya yang  sangat  plural  ini  dikarenakan  kondisi  masyarakat  Indonesia  yang  heterogeny  (Yusuf dkk.,  2021).  Perbedaan  ini  terdiri  dari  berbagai  macam  suku,  adat  istiadat,  agama, pengalaman dan pengetahuan yang berkembang di Indonesia. Perbedaan agama merupakan faktor  yang  sangat  mempengaruhi  hukum  perkawinan  yang  berada  di  Indonesia  (Hanifah, 2019).
Perkawinan  beda  agama  di  Indonesia  sudah  bukan  hal  tabu  lagi  karena  banyak masyarakat  yang  melangsungkan  perkawinan  beda  agama.  Perkawinan  beda  agama memiliki banyak faktor pendukung salah satunya karena banyak ragam budaya dan teknologi yang berkembang di Indonesia yang mengakibatkan pola pikir masyarakat semakin maju dan tidak kolot seperti pemikiran jaman dahulu.
Hukum  Indonesia  telah  mengatur  mengenai  regulasi  perkawinan  di  Indonesia  yaitu Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  (selanjutnya  disebut  dengan  UU Perkawinan). Pada regulasi perkawinan tersebut pada Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa Perkawinan  adalah  sah,  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing  agamanya  dan kepercayaannya itu. Regulasi ini sangat jelas menentang adanya perkawinan beda agama, hal ini dikarenakan perkawinan tersebut akan menimbulkan masalah.
Permasalahan  yang  akan  timbul  tersebut  terjadi  karena  perkawinan  tidak  hanya berhubungan  antar  individu  tetapi  dengan  antar  keluarga  maupun  hukum  yang  ada  di Indonesia.  Pasal  2  ayat  (1)  UU  Perkawinan  berusaha  untuk  menimalisir  adanya  sebuah pertentangan  atau  masalah  di  perkawinan  beda  agama.  Tetapi  masih  banyak  masyarakat yang melanggar regulasi tersebut dengan tetap melakukan perkawinan beda agama. Hal ini terjadi karena manusia menyadari bahwa cinta itu bersifat universal, sehingga memungkinkan dua orang yang berbeda agama dapat merasakan saling mencintai tanpa mengenal batasan apapun termasuk agama (Wahyuni, 2018).
Banyak  cara  yang  dilakukan  oleh  pasangan  beda  agama  untuk  mendapatkan keabsahan  sebagai  suami-istri  salah  satunya  adalah  melangsungkan  perkawinan  di  Luar Negeri tanpa melakukan pindah agama. Cara tersebut sebenarnya dianggap sah oleh negara Indonesia, karena pada Pasal 56 ayat (1) UU Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan yang  dilangsungkan  di  luar  Indonesia  antara  dua  orang  warganegara  atau  seorang warganegara  dengan  warganegara  asing  adalah  sah  bilamana  dilakukan  menurut  hukum yang  berlaku  di  negara  dimana  perkawinan  itu  dilangsungkan  dan  bagi  warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-Undang ini.
Di sisi lain, baik agama maupun memiliki keinginan untuk berkeluarga telah di atur pada UU Hak Asasi Manusia. Regulasi mengenai perkawinan masih menimbulkan pro dan kontra diantara masyarakat Indonesia, sebaiknya perkawinan harus didasarkan dengan iman dan kepercayaan  yang  sama  tetapi  hal  tersebut  dapat  melanggar  hak  asasi  manusia  untuk membangun keluarga tanpa adanya halangan apapun.
Menurut penelitian (Yusuf dkk., 2021) menyatakan bahwa setiap manusia itu memiliki hak untuk hidup berkeluarga dengan cara melakukan perkawinan sesuai dengan Pasal 28B ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  1945,  keabsahan  yang  diutarakan  pada  UU  Perkawinan masih  menjadi  dilematis  apabila  hendak  dilaksanakan  bagi  pasangan  beda  agama,  hal  ini dikarenakan  UU  Perkawinan  secara  tegas  tidak  mengatur  mengenai  perkawinan  beda
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 7 NO. 1, JUNI 2024
agama. Sehingga dapat dikatakan bahwa regulasi tersebut kurang menunjukkan aspek hak asasi  manusia.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  memberikan  analisis  tentang pengaturan  hak  atas  perkawinan  beda  agama  dalam  aspek  Hak  Asasi  Manusia,  metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yang merupakan penelitian hukum yang diperoleh  dari  studi  kepustakaan  dengan  cara  menganalisis  suatu  permasalahan  dengan menggunakan  peraturan  peraturan  perundang-undangan  dan  literatur  serta  bahan-bahan referensi lainnya.
Selanjutnya menurut (Syamsulbahri & Mh, 2020) menyatakan bahwa perkawinan bukan merupakan persoalan yang sulit apabila memeluk agama yang sama, namun hal ini menjadi persoalan  apabila  kedua  pasangan  menganut  agama  yang  berbeda.  Perkawinan  tersebut akan terhalang karena agama. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa akibat hukum  dari  perkawinan  beda  agama,  penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis  normatif dengan  melakukan  pengkajian  peraturan  perundang-undangan  yang  relevan  dengan permasalahan dalam penelitian ini.
Menurut (Wahyuni, 2018) perkawinan beda agama sangat sulit dilakukan di Indonesia setelah adanya penerapan regulasi baru mengenai perkawinan yaitu Undag-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya saja ketentuan perkawinan beda agama tidak di atur dalam  regulasi  tersebut  dengan  jelas  sehingga  terdapat  permasalahan  dalam pelaksanaannya.  Tujuan  dari  artikel  ini  untuk  membahas  perkawinan  beda  agama  dengan segala  pemikiran  kontroversinya  baik  sebelum  adanya  UU  Perkawinan  maupun  setelah berlakunya UU Perkawinan.
Maka, menjadi permasalahan apakah Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan berpotensi untuk melanggar Hak Asasi Manusia ?. Tujuan dari artikel ini untuk mengetahui apakah regulasi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dapat berpotensi untuk melanggar Hak Asasi Manusia atau adanya kekurangan dalam regulasi UU Perkawinan tersebut mengenai perkawinan beda agama.

## II. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  penulis  gunakan  pada  penulisan  ini  adalah  Yuridis  Normatif yang  pada  dasarnya  penelitian  ini  ditujukan  untuk  melakukan  pembaharuan  hukum  (legal reform)  karena  ingin  menemukan  kebaharuan  untuk  perkawinan  beda  agama  dan menganalisis lebih dalam mengenai regulasi perkawinan dan hak asasi manusia. Pendekatan penelitian dengan cara kualitatif deskriptif yitu pengumpulan data dengan cara menafsirkan fenomena yang ada dengan secara runtut dan menjelaskan hasil temuan pada studi kasus yang diteliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini ada data primer dan data sekunder. Data  primer  merupakan  data  utama  yang  peneliti  gunakan  berdasarkan  studi  kasus  untuk melihat  apakah  terdapat  potensi  UU  Perkawinan  melanggar  Hak  Asasi  Manusia  secara cermat dan tuntas. Lalu data sekunder terbagi menjadi 3 bagian yaitu :
a.  Bahan hukum primer : Data utama yang digunakan peneliti yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang No. 16  Tahun  2019  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
b.  Bahan hukum sekunder : Data pendukung bagi peneliti untuk memperkuat argumentasi peneliti.  Peneliti  menggunakan  Peraturan  Pemerintah  No.  9  Tahun  1975  tentang Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
c.  Bahan hukum tersier : Data tambahan peneliti untuk menganalisis dan sebagai bahan referensi yaitu jurnal-jurnal dan buku.
Lalu analisis data yang digunakan penulis menggunakan teknik analisis deskriptif.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Manusia  merupakan  makhluk  sosial,  selalu  berinteraksi  dengan  sesama  setiap  hari tanpa memandang usia, jenis kelamin, suku maupun agama. Akibat dari interaksi tersebut menyebabkan  manusia  memiliki  rasa  ketertarikan  terhadap  lawan  jenis  sehingga  memiliki keinginan untuk membangun rumah tangga dengan disahkan melalui perkawinan yang sah.

## COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 7 NO. 1, JUNI 2024
Indonesia  telah  mengeluarkan  regulasi  mengenai  perkawinan  yaitu  Undang-Undang  No.  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Perkawinan  yang  dimaksud  oleh  UU  Perkawinan  pada  Pasal  1  menyebutkan  bahwa Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan  Ketuhanan  yang  Maha  Esa.  Syarat  perkawinan  yang  sah  diatur  di  pasal berikutnya yaitu Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan  hukum  masing-masing  agamanya  dan  kepercayaannya  itu  dan  ayat  (2) menyebutkan  bahwa  tiap-tiap  perkawinan  dicatat  menurut  peraturan  perundang-undangan yang berlaku.
Pasal  2  ayat  (1)  apabila  ditinjau,  secara  tidak  langsung  seperti  melarang  adanya perkawinan  beda  agama.  Hanya  saja  perkawinan  beda  agama  sudah  menjadi  fenomena khususnya  di  Indonesia.  Perkawinan  beda  agama  merupakan  salah  satu  permasalahan hukum yang masih belum memiliki solusi yang tepat dan benar (Daus & Marzuki, 2023). Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan dianggap masih bias dan belum menyatakan secara tegas bahwa perkawinan beda agama dilarang oleh Pemerintah karena fakta di lapangan masih banyak masyarakat yang bisa melangsungkan perkawinan beda agama.
Adanya  pertentangan  perkawinan  beda  agama  ini  banyak  masyarakat  menganggap bahwa  pertentangan  ini  melanggar  hak  asasi  manusia  karena  masyarakat  dilarang  untuk membangun  keluarga  dan  melanjutkan  keturunan.  Pemerintah  menyatakan  bahwa perkawinan merupakan hak konstitusional yang harus dilindungi dan dihormati negara yang artinya seluruh hak yang dimiliki oleh masyarakat harus dihormati dan dilindungi.
Adanya unsur agama dalam sebuah peraturan membuat sebuah regulasi menjadi tidak objektif khususnya dalam peraturan perkawinan. Seseorang tidak bisa tau hendak jatuh cinta dengan siapa dan beragama yang sesuai. Apabila setiap melangsungkan perkawinan dengan melihat regulasi Perkawinan sehingga semakin banyak masyarakat yang merasa hak asasi manusia nya di rampas.
Di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui oleh masyarakat dan memiliki ciri khas dan aturan-aturan atau hukum sendiri dalam perkawinan. Sedangkan apabila melihat Pasal 2 ayat (1)  UU  Perkawinan  dapat  disimpulkan  secara  a  contrario  perkawinan  yang  telah diselenggarakan  apabila  tidak  sesuai  dengan  hukum  masing-masing  agama  atau kepercayaan  oleh  kedua  belah  pihak  pasangan  maka  dapat  perkawinan  tersebut  tidak dikatakan sebagai perkawinan yang sah (Siswandi dkk., 5823).
Mahkamah  konsititusi  telah  mengeluarkan  putusan  dengan  Nomor  68/PUU-XII/2014 yang  berisikan  bahwa  menolak  segala  permohonan  perkawinan  beda  agama  untuk seluruhnya hanya saja tetap saja perkawinan beda agama tetap terjadi karena masyarakat merasa bahwa pengaturan mengenai beda agama tidak dilarang secara eksplisit di dalam Undang-Undang Perkawinan sehingga masyarakat selalu mencari celah dalam kekosongan hukum yang ada.
Adanya  kekosongan  hukum  ini  masyarakat  merasa  hak  asasi  manusia  yang  dimiliki hilang sedangkan kedudukan hak asasi manusia di Indonesia memiliki nilai yang tinggi dan telah diatur oleh negara dengan dikeluarkannya regulasi hak asasi manusia yaitu Undang- Undang  No.  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia.  Perkawinan  apabila  dikaitkan dengan hak asasi manusia bukanlah permasalahan yang sederhana.
Hak  asasi  manusia  ada  di  Indonesia  diharapkan  bisa  membuat  peraturan-peraturan yang ada di Indonesia berlandaskan nilai-nilai hak asasi manusia, harapannya adanya hak asasi manusia dapat menjadi pelindung sesuatu yang tidak dapat disubstitusikan yang lain yaitu martabat manusia(Zeinudin & Ariyanto, 2021) .
Pembentukan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  banyak menimbulkan pertentangan karena salah satu klausa dalam undang-undang dianggap bias yaitu sahnya perkawinan antara agama atau pecatatan, sehingga semakin membuka peluang besar  untuk  masyarakat  melakukannya  perkawinan  beda  agama.  Permasalahan  ini  tidak
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 7 NO. 1, JUNI 2024
memiliki Solusi yang tepat karena peraturan yang dibuat tidak secara tegas atau tidak memiliki kepastian hukum.
Perkawinan sah menurut agama dan kepercayaan masing-masing sedangkan di pasal 56  menyatakan  bahwa  perkawinan  hanya  perlu  di  catatatkan  saja  dan  tidak  dilakukan  di wilayah Indonesia hal ini membuat bias, sehingga dapat dikatakan bahwa pemerintah kurang menghargai  hak  asasi  manusia  setiap  individu  yang  hendak  melakukan  perkawinan  beda agama.
Sehingga  perkawinan  beda  agama  harusnya  menjadi  concern  pemerintah  untuk mengeluarkan produk hukum yang baru. Karena sudah banyak yang melakukan perkawinan beda  agama  dengan  berbagai  macam  cara.  Meskipun  terdapat  produk  hukum  baru  yaitu Undang-Undang  No.  16  Tahun  2019  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, isi dalam regulasi tersebut tidak ada menyinggung perihal perkawinan beda agama. Maka Pemerintah harus segera mengeluarkan produk hukum baru mengenai  perkawinan  beda  agama  agar  dapat  selaras  dengan  hak  asasi  manusia  untuk membangun keluarga dan melanjutkan keturunan tanpa adanya batasan karena perbedaan agama. Sehingga apa yang diharapkan oleh masyarakat mengenai perkawinan beda agama dapat selesai karena telah mendapatkan kepastian hukum dengan tetap menerapkan nilai- nilai hak asasi manusia .

## KESIMPULAN
Perkawinan  merupakan  hak  seluruh  masyarakat  Indonesia,  hal  ini  telah  diatur  oleh regulasi  di  Indonesia  yaitu  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hanya saja dalam Undang- Undang  Perkawinan  tidak  diatur  mengenai  perkawinan  beda  agama  sedangkan  banyak masyarakat melakukan perkawinan beda agama.
Perkawinan  beda  agama  merupakan  bentuk  dari  sebuah  penghormatan  terhadap adanya  martabat  manusia  yang  memiliki  dasar  hak  asasi  manusia,  Pancasila  dan  tidak adanya  diskriminatif  karena  adanya  perbedaan  agama.  Setiap  manusia  memiliki  hak  yang sama  sebagai  warga  negara  Indonesia  salah  satunya  memilih  untuk  memeluk  agama  dan keyakinan  termasuk  memilih  untuk  melaksanakan  perkawinan  beda  agama.  Sehingga Pemerintah  harus  segera  membuat  produk  hukum  yang  baru  mengenai  perkawinan  beda agama  agar  sesuai  dengan  nilai-nilai  hak  asasi  manusia  dan  masyarakat  Indonesia mendapatkan kepastian hukum.

## REFERENSI
Daus, C. R., & Marzuki, I. (2023). Perkawinan Beda Agama di Indonesia; Perspektif Yuridis, Agama-agama dan Hak Asasi Manusia. Al-’`Adalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam, 8(1), Article 1. https://doi.org/10.31538/adlh.v8i1.3328
Hanifah, M. (2019). Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974  Tentang  Perkawinan.  Soumatera  Law  Review,  2(2),  Article  2. https://doi.org/10.22216/soumlaw.v2i2.4420
Siswandi,  I.,  Supriadi,  &  Mario.  (5823).  Kawin  Beda  Agama  dalam  Hukum  Perkawinan
Indonesia Prespektif HAM. 5(12).
https://jiip.stkipyapisdompu.ac.id/jiip/index.php/JIIP/article/view/1303
Syamsulbahri,  A.,  &  Mh,  A.  (2020).  AKIBAT  HUKUM  PERKAWINAN  BEDA  AGAMA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN. AL- SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan, 2(1), Article 1. Wahyuni, S. (2018). Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia. Al-Risalah, 14(02), Article 02. https://doi.org/10.30631/al-risalah.v14i02.452
Yusuf, A., Suseno, I., & Prasetyawati, E. (2021). Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Jurnal Akrab Juara, 6(1), 68–83.
Zeinudin,  M.,  &  Ariyanto,  O.  (2021).  REKONSTRUKSI  HUKUM  PERKAWINAN  BEDA AGAMA BERBASIS HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA. Jurnal Jendela Hukum, 8(2), 13–24. https://doi.org/10.24929/fh.v8i2.1575