Jurnal Manajemen Bisnis dan Keuangan e-ISSN: 2716-3695 p-ISSN: 2775-1465 Vol. 4, No. 2, Oktober 2023, Hal. 158-169 DOI: https://doi.org/10.51805/jmbk.v4i2.132

## Efektivitas Kebijakan Desentralisasi Fiskal pada Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Antardaerah
Nafiriair Yufan Madakarah 1 (nafiriair.yufan01@ui.ac.id)* Willem A. Makaliwe 2 (wmakaliwe@gmail.com)
1 Magister Perencanaan Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, Kota Depok, Indonesia 16424
2 Lembaga Managemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, Kota Depok, Jawa Barat, Indonesia 16424
*Penulis Korespondensi
Artikel Masuk: 30 Mei 2023 Artikel Diterima: 8 Juli 2023

## Abstract
The implementation of fiscal decentralization in Indonesia has been running for more than  20  years.  The  government  implemented  fiscal  decentralization  policies  in overcoming development problems. However, its implementation still raises various issues,  including  the  high  dependency  of  regional  governments  on  transfer  funds, while the level of corruption in regional heads is relatively high. The research aims to determine the effectiveness of fiscal decentralization policies on economic growth and income  inequality  using  descriptive  quantitative  analysis,  spatial,  and  panel  data regression. Based on the analysis, 4 provinces are considered effective, 16 provinces are  quite  effective,  and  14  provinces  are  less  effective  in  implementing  their  fiscal decentralization  policies.  20  out  of  34  provinces  were  considered  to  have  been implemented  well,  so  it  was  concluded  that  fiscal  decentralization  policies  were generally implemented relatively effectively in 34 provinces. This is evidenced by the regression analysis that balancing funds, DBH, DAU, and DAK have a positive effect on  economic  growth,  while  income  inequality  has  a  significant  negative  effect  on decreasing the value of the Gini ratio.
Keywords: fiscal decentralization; economic growth rate; Gini ratio JEL Classification: E62; H30; H53; O23

## Abstrak
Implementasi desentralisasi fiskal di Indonesia telah berjalan 20 tahun lebih. Kebijakan  desentralisasi  fiskal  diterapkan  pemerintah  untuk  mengatasi masalah  pembangunan,  namun  penyelenggaraannya  masih  memunculkan berbagai  isu  antara  lain  masih  tingginya  ketergantungan  pemda  terhadap dana transfer sedangkan tingkat tindak pidana korupsi kepala daerah relatif tinggi.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  efektivitas  kebijakan desentralisasi fiskal pada pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan
pendapatan menggunakan analisis desktriptif kuantitatif, spasial, serta regresi panel data. Berdasarkan analisis terdapat 4 provinsi dinilai efektif, 16 provinsi cukup  efektif,  dan  14  provinsi  kurang  efektif  implementasi  kebijakan desentralisasi  fiskalnya.  20  dari  34  provinsi  dianggap  sudah  baik  dalam implementasinya sehingga disimpulkan bahwa kebijakan desentralisasi fiskal secara  umum  relatif  efektif  implementasinya  di  34  provinsi.  Hal  tersebut dibuktikan  dengan  analisis  regresi  bahwa  dana  perimbangan,  DBH,  DAU, dan  DAK  memiliki  pengaruh  positif  terhadap  pertumbuhan  ekonomi, sedangkan  untuk  ketimpangan  pendapatan  memiliki  pengaruh  negatif signifikan terhadap penurunan nilai rasio Gini.
Kata Kunci: desentralisasi fiskal; pertumbuhan ekonomi; rasio Gini Klasifikasi JEL: E62; H30; H53; O23

## PENDAHULUAN
Implementasi desentralisasi fiskal di Indonesia telah berjalan sekitar 20 tahun lebih sampai saat ini. Kebijakan desentralisasi fiskal diterapkan sebagai salah satu cara  pemerintah  dalam  mengatasi  masalah  pembangunan  di  Indonesia,  namun kondisi  yang  diharapkan  jauh  berbeda  dari  kenyataannya  karena  kebijakan tersebut justru menimbulkan ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pemerintah  pusat.  Sekitar  50%  APBD  provinsi  masih  bergantung  pada  transfer pemerintah  pusat.  Sementara  itu,  ketergantungan  APBD  kabupaten/kota menunjukkan angka yang lebih tinggi yaitu lebih dari 50% (Alvaro, 2022).
Selain ketergantungan terhadap desentralisasi fiskal yang tinggi, daerah juga dihadapi dengan masih banyaknya tindak pidana korupsi di level daerah, baik dari gubernur maupun walikota/bupati. Berdasarkan data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sejak tahun 2004 sampai tahun 2019 data menunjukkan terdapat 21 gubernur  yang  terjerat  tindak  pidana  korupsi,  sedangkan  sampai  tahun  2022 terdapat 22 gubernur yang terjerat tindak pidana korupsi dengan tambahan 1 orang pada tahun 2021. Lebih lanjut terdapat 119  bupati/walikota yang terjerat tindak pidana korupsi sejak tahun 2004 sampai 2019 dan bertambah menjadi 161 sampai tahun  2022.  Dari  data  yang  didapatkan,  tahun  2015  adalah  tahun  terbanyak gubernur  yang  ditetapkan  tersangka  korupsi  sebanyak  3  orang  dan  tahun  2018 adalah  tahun  terbanyak  bupati/walikota  yang  ditetapkan  tersangka  korupsi sebanyak 30 orang. Hal tersebut menjadi isu yang dapat mempengaruhi efektifitas implementasi desentralisasi fiskal di setiap provinsi.
Sampai  saat  ini  penyelenggaraan  desentralisasi  dan  pelaksanaan  otonomi daerah  masih  memunculkan  berbagai  isu.  Hal  tersebut  dijelaskan  dalam  narasi RPJMN  2020-2024  dimana  isu  yang  muncul  antara  lain  masih  tingginya ketergantungan  pemerintah  daerah  terhadap  dana  transfer  daerah  dalam pembiayaan  pembangunan  (Arispen  &  Rahmi,  2021).  Kementerian  Keuangan mencatat  secara  rata-rata  nasional,  ketergantungan  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Daerah (APBD) terhadap TKDD sebesar 80.1%. Sementara, kontribusi PAD hanya sekitar 12.87%. Ketergantungan terhadap dana transfer dari pusat ke daerah yang  setiap  tahunnya  semakin  tinggi  dapat  menurunkan  efektivitas  serta kontribusi  pemerintah  daerah  dalam  mengelola  potensi  PAD  yang  selanjutnya dapat berdampak pada tidak terselesaikannya permasalahan mendasar yang ada di  setiap  daerah  maupun  antardaerah  terkait  ketimpangan  pendapatan  dan pertumbuhan ekonomi (Gumelar & Khairina, 2021).
Pelaksanaan kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia didasarkan atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan  Pemerintahan  Daerah.  Masih  adanya  mekanisme  transfer  ke  daerah didasarkan  pada  pertimbangan  untuk  mengurangi  kesenjangan  yang  mungkin terjadi,  baik  antardaerah  atau horizontal  imbalances maupun  antara  pemerintah pusat dan daerah atau vertical imbalances (Sudhipongpracha & Wongpredee, 2017). Sementara itu, sasaran pembangunan kewilayahan dalam RPJMN tahun 2020-2024 yang  akan  dicapai  yaitu  “Menurunnya  kesenjangan  antardaerah  dengan mendorong  transformasi  dan  akselerasi  pembangunan  wilayah  KTI  yaitu
Kalimantan,  Nusa  Tenggara,  Sulawesi,  Maluku,  dan  Papua,  dan  tetap  menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa Bali dan Sumatera”.
Berdasarkan  hal  tersebut  di  atas  maka  perlu  diketahui  kontribusi  dan efektivitas  kebijakan  desentralisasi  fiskal  pada  pertumbuhan  ekonomi  sekaligus melihat besaran ketimpangan pendapatan antardaerah yang dihasilkan. Berbagai penelitian  telah  dilakukan  untuk  menguji  pengaruh  desentralisasi  fiskal  namun belum  menunjukkan  hasil  yang  konklusif,  sedangkan  penelitian  dampak desentralisasi fiskal dengan komparasi antardaerah dalam isu terkait ketimpangan wilayah belum pernah dilakukan. Berangkat dari hal tersebut, dalam penelitian ini akan  menggunakan  analisis  komparatif  dampak  kebijakan  desentralisasi  fiskal dengan  studi  kasus  yang  belum  pernah  ada  sebelumnya,  yaitu  komparasi antardaerah  dari  daerah  dengan  kapasitas  fiskal  relatif  rendah  sampai  daerah dengan kapasitas fiskal relatif tinggi berbasis spasial.
Studi ini sebagai suatu hal yang baru untuk melihat apakah ada perbedaan dampak yang signifikan pada setiap daerah di Indonesia, yaitu semua provinsi di Indonesia  pada  perkembangan  terkini  karena  belum  terdapat  penelitian  yang serupa.  Penelitian  ini  diharapkan  juga  akan  berkontribusi  dalam  mengetahui efektivitas  dan  perbaikan  apa  yang  perlu  dilakukan  pada  daerah  dengan karakteristik tertentu dalam mencapai target pembangunan yang diinginkan serta mengurangi  ketergantungan  transfer  dari  pusat  ke  daerah.  Berdasarkan  uraian penjelasan dalam latar belakang, rumusan pertanyaan dalam penelitian ini adalah: bagaimana  pengaruh  dan  efektivitas  kebijakan  desentralisasi  fiskal  terhadap pertumbuhan  ekonomi  serta  dalam  pengurangan  ketimpangan  pendapatan antardaerah di Indonesia?

## METODE PENELITIAN
Indonesia  memiliki  34  provinsi  yang  memiliki  karakter  yang  berbeda-beda antarprovinsi. Seluruh 34 provinsi tersebut akan digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui efektivitas desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dan  kesenjangan  pendapatan  antardaerah.  Variabel  terikat  dalam  penelitian  ini adalah  pertumbuhan  ekonomi  serta  indeks  Gini  yang  menunjukkan  besaran ketimpangan pendapatan antarprovinsi yang besarannya dinilai atau dipengaruhi dengan  variabel  bebas,  di  mana  dalam  penelitian  ini  adalah  dana  perimbangan (DAU, DBH, dan DAK), sedangkan terdapat variabel kontrol untuk meminimalisir bias  dalam  model  perhitungan,  yaitu  persentase  penduduk  miskin,  jumlah penduduk, tingkat pengangguran terbuka, tenaga kerja formal.

## Pengolahan Data dan Analisis Deskriptif Kuantitatif dan Spasial
Dilakukan  pengolahan  data  spasial  dengan  aplikasi  ArcGIS  10.8  dan pengolahan  data  panel  di  aplikasi  Stata  dengan  menggunakan  model  regresi. Dalam pengolahan data spasial dilakukan interpretasi terhadap 6 indikator dalam penelitian yang dinilai dapat menunjukkan efektifitas desentralisasi fiskal: 1.) pola pertumbuhan ekonomi dengan dana perimbangan; 2.) pola pertumbuhan rasio Gini dengan  dana  perimbangan;  3.)  capaian  indikator  utama  pembangunan  laju
pertumbuhan ekonomi; 4.) pola pertumbuhan realisasi pendapatan asli daerah; 5.) pola  pertumbuhan  realisasi  belanja  barang  dan  jasa;  dan  6.)  pola  pertumbuhan realisasi belanja modal pada tahun 2015-2019 yang akan dikelompokkan menjadi 3 kelas dengan diberikan skor pada tiap kelasnya.
Tabel 1. Perhitungan Skoring 6 Indikator dalam Penelitian
No Indikator dalam Penelitian Skoring Keterangan Penilaian Keterangan Score 1 Keterangan pola pertumbuhan dana perimbangan dan laju pertumbuhan ekonomi 2015-2019 Berbanding lurus 2 ≤ tahun 1 Berbanding lurus = 3 tahun 2 Berbanding lurus setiap tahun 3 2 Keterangan  pola  pertumbuhan  dana perimbangan  dan  nilai  rasio  Gini  2015- 2019 Berbanding terbalik 2 ≤ tahun 1 Berbanding terbalik = 3 tahun 2 Berbanding terbalik setiap tahun 3 3 Capaian  indikator  utama  pembangunan (laju  pertumbuhan  ekonomi  tahun  2015- 2019) Tidak tercapai tiap tahun 1 Target tercapai 1 tahun 2 Target tercapai 3 tahun 3 4, 5, 6 Keterangan  pola  pertumbuhan  realisasi PAD,  belanja  barang  dan  jasa,  belanja modal 2015-2019 Realisasi meningkat 2 ≤ kali, turun ≤ 3 kali antar tahun 1 Realisasi  meningkat = 3 tahun, turun 1 kali antar tahun 2 Realisasi  meningkat  setiap  tahun berurutan 3
Lebih  lanjut  dilakukan  analisis  deskriptif  kualitatif  dan  analisis  spasial pemetaan untuk melihat efektivitas implementasi desentraliasi fiskal melalui dana perimbangan.  Terdapat  enam  indikator  yang  digunakan  dengan  melakukan skoring  dan  pembobotan  yang  selanjutnya  dilakukan overlay pemetaan  untuk mengetahui  provinsi  mana  saja  yang  dikategorikan  efektif  pelaksanannya.  Pada setiap indikator dibagi menjadi beberapa kelas dan dilakukan pembobotan yang besaran nilainya berdasarkan tujuan penelitian dimana nilai terbesar, yaitu pada pola  kenaikan  dana  perimbangan  terhadap  kenaikan  LPE  serta  penurunan  rasio Gini.  Tabel  2  menunjukkan  enam  indikator  yang  dipilih  beserta  nilai pembobotannya.
Tabel 2. Perhitungan Pembobotan 6 Indikator dalam Penelitian
No. Indikator Nilai Pembobotan 1 Pola pertumbuhan dana perimbangan terhadap kenaikan LPE 25 2 Pola pertumbuhan dana perimbangan terhadap penurunan rasio Gini 25 3 Capaian indikator pembangunan 15 4 Pola pertumbuhan realisasi belanja PAD 15 5 Pola pertumbuhan realisasi belanja barang dan jasa 10 6 Pola pertumbuhan realisasi belanja modal 10
Dari enam indikator dilakukan overlay pemetaan dengan analisis union untuk mendapatkan hasil akhir wilayah yang dianggap efektif.
Gambar 1. Overlay 6 Indikator Penilai Efektivitas Dana Perimbangan 34 Provinsi di Indonesia Tahun 2015-2019
Analisis overlay peta  dilakukan  pada  enam  indikator  yang  dianggap  dapat menunjukkan  keefektivitasan  dana  perimbangan  dengan  kriteria  nilai  skoring pembobotan  dibagi  menjadi  tiga  nilai,  yaitu  efektif,  cukup  efektif,  dan  kurang efektif  yang  didapatkan  dari  total  keseluruhan  nilai  perhitungan  dari  tabel indikator penelitian skoring dikalikan dengan nilai bobot.

## Pengolahan Data dan Analisis Regresi Panel Data
Pada  proses  pengolahan  data  yang  pertama  dilakukan  proses  pengolahan data perimbangan (termasuk DAU, DBH, DAK) dan data pertumbuhan ekonomi serta rasio Gini. Selanjutnya model empiris yang digunakan adalah model regresi panel  data  untuk  mengetahui  pengaruh  desentralisasi  fiskal  terhadap pertumbuhan  ekonomi  serta  kesenjangan  pendapatan  antarprovinsi  dan  dalam rentang  waktu  2015-2019  dengan  menggunakan robustness  test dimana  dapat dinyatakan secara umum dengan persamaan sebagai berikut:
𝐿𝑃𝐸 𝑖𝑡 = 𝛽 0 + 𝛽 1 𝐷𝑃 𝑖𝑡 + 𝛽 2 𝑃𝑂𝑉 𝑖𝑡 + 𝛽 3 𝑃𝑂𝑃 𝑖𝑡 + 𝛽 4 𝑇𝑃𝑇 𝑖𝑡 + 𝛽 5 𝐿𝐴𝐵 𝑖𝑡 + 𝜇 𝑖𝑡 ............... (1)
𝐺𝑅 𝑖𝑡 = 𝛽 0 + 𝛽 1 𝐷𝑃 𝑖𝑡 + 𝛽 2 𝑃𝑂𝑉 𝑖𝑡 + 𝛽 3 𝑃𝑂𝑃 𝑖𝑡 + 𝛽 4 𝑇𝑃𝑇 𝑖𝑡 + 𝛽 5 𝐿𝐴𝐵 𝑖𝑡 + 𝜇 𝑖𝑡 ................. (2)
Di mana LPR adalah laju pertumbuhan ekonomi, GR adalah rasio Gini, DP adalah dana perimbangan (DAU, DAK, DBH), 𝑃𝑂𝑉 adalah persentase kemiskinan, POP  adalah  jumlah  penduduk,  TPT  adalah  tingkat  pengangguran  terbuka,  LAB adalah tenaga kerja, 𝛽 0 hingga 𝛽 5 adalah intersep dan koefisien variabel, 𝑖 adalah indeks untuk provindi ke- 𝑖 , 𝑡 adalah indeks untuk tahun (2015-2019), dan 𝜇 adalah eror.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Analisis Spasial dan Deskriptif Kuantitatif
Dari hasil proses overlay , didapatkan provinsi yang menunjukkan efektivitas dana perimbangan baik terhadap peningkatan LPE dan penurunan rasio Gini yang di mana hanya 4 provinsi yang dinilai efektif implementasi kebijakan desentralisasi fiskal  melalui  dana  perimbangan,  yaitu  Provinsi  Aceh,  Jambi,  Bangka  Belitung, serta Kalimantan Utara, sedangkan terdapat 16 provinsi yang dinilai cukup efektif dan 14 provinsi yang dinilai kurang efektif. Dari analisis spasial didapatkan rata- rata  provinsi  yang  dianggap  efektif  berada  pada  wilayah  barat  Indonesia sedangkan wilayah timur Indonesia rata rata masih kurang efektif.
Gambar 2. Overlay Efektivitas Dana Perimbangan terhadap LPE dan Rasio Gini 34 Provinsi di Indonesia tahun 2015-2019
Dari hasil analisis spasial dan deskriptif kuantitatif dapat dihasilkan hipotesis awal  bahwa  secara  keseluruhan  efektivitas  dana  perimbangan  terhadap  laju pertumbuhan  ekonomi  dan  ketimpangan  pendapatan  di  34  provinsi  terbilang sudah relatif efektif di sebagian besar provinsi dengan catatan perlu peningkatan peran dan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola dana perimbangan agar lebih  maksimal  implementasinya  khususnya  pada  provinsi  yang  dinilai  masih kurang efektif.
Gambar 3. Kontribusi PDRB Terbesar Menurut Lapangan Usaha 34 Provinsi di Indonesia Tahun 2015-2019
Dari  provinsi  yang  dianggap  efektif  implementasi  kebijakan  desentralisasi fiskalnya pada gambar 2 dan dikomparasi dengan peta gambar 3 terkait kontribusi PDRB  terbesar  masing-masing  provinsi  menurut  lapangan  usaha  maka  dapat diketahui bahwa provinsi yang dianggap efektif dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal,  baik  Provinsi  Aceh,  Jambi,  maupun  Bangka  Belitung,  memiliki  kontribusi PDRB terbesar di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, sedangkan Provinsi Kalimantan Utara pada sektor pertambangan dan penggalian.
Untuk  menguji  hasil  hipotesis  yang  menyatakan  dana  perimbangan  dinilai relatif efektif di sebagian besar provinsi di Indonesia maka akan dilakukan analisis kuantitatif dengan menggunakan regresi data panel untuk mendapatkan hasil yang akurat  dalam  validasi  hipotesis  awal  yang  dihasilkan  terkait  efektivitas  dana perimbangan terhadap laju pertumbuhan ekonomi dan rasio Gini 34 provinsi di Indonesia tahun 2015-2019.

## Analisis Kuantitatif (Regresi Data Panel Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi)
Tabel 3. Tabel Estimasi Regresi Data Panel Fixed Effect Model 34 Provinsi (Regresi Data Panel Pengaruh DBH, DAU, DAK, Dana Perimbangan terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi)
Variabel 1 2 3 4 5 LPE LPE LPE LPE LPE DBH -1.06 -3.18 -4.10 1.13 1.87 Penduduk Miskin 0.639 0.653 0.659 0.721 Jumlah Penduduk 0.678 4.162 2.919 TPT 0.282 0.291 Tenaga Kerja 0.0693 DAU -0.28 1.859 2.451 2.874 3.147* Penduduk Miskin 1.089* 0.885 0.936 1.076* Jumlah Penduduk -15.47 -11.52 -14.85 TPT 0.499 0.532 Tenaga Kerja 0.126 DAK -0.135 0.14 0.187 0.228 0.24 Penduduk Miskin 0.825* 0.718 0.74 0.821 Jumlah Penduduk -7.181 -3.775 -5.45 TPT 0.366 0.379 Tenaga Kerja 0.0847 Dana Perimbangan -0.557 0.438 0.419 0.626 0.657 Penduduk Miskin 0.816 0.826 0.882 0.957 Jumlah Penduduk 0.762 3.367 2.111 TPT 0.31 0.322 Tenaga Kerja 0.0734
Analisis  regresi  menghitung  masing-masing  komponen  dari  dana perimbangan,  yaitu  DBH,  DAU,  dan  DAK  maupun  secara  total  dalam  dana perimbangan,  terhadap  LPE  dengan  variabel  kontrol  yang  sama  untuk  melihat variasi  yang  dihasilkan  bila  masing-masing  komponen  dana  perimbangan diperhitungkan. Tabel 3 menunjukkan hasil perhitungan estimasi regresi data panel menggunakan fixed effect model untuk mengetahui pengaruh DBH, DAU, DAK, serta dana  perimbangan  terhadap  laju  pertumbuhan  ekonomi.  Perhitungan
menggunakan robustness test standar untuk mengetahui konsistensi koefisien serta proses koreksi bias. Hasil yang akan digunakan adalah pada persamaan 5 di mana dari hasil tabel menunjukkan bahwa baik DBH, DAU, DAK, dan dana perimbangan memiliki pengaruh yang positif terhadap laju pertumbuhan ekonomi secara umum di seluruh provinsi di Indonesia dari tahun 2015-2019. Dari hasil hanya DAU yang menujukkan  signifikansi  dalam  perhitungan.  Hal  tersebut  dapat  diperkirakan karena  pengaruh  ketersediaan  data  yang  belum  dapat  menjelaskan  hubungan sebab akibat dari DBH, DAU, dan dana perimbangan.
Dari  nilai  tersebut  karena  memakai  bentuk  fungsi  linier-log  maka menunjukkan  bahwa  pada  DBH,  setiap  kenaikan  1%  DBH  akan  menaikkan  laju pertumbuhan  ekonomi  sebesar  1.87/100  atau  0.0187  satuan.  Pada  DAU,  setiap kenaikan 1% DAU akan menaikkan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 3.147/100 atau  0.03147  satuan.  Pada  DAK,  setiap  kenaikan  1%  dana  perimbangan  akan menaikkan  laju  pertumbuhan  ekonomi  sebesar  0.24/100  atau  0.0024  satuan, sedangkan pada pada dana perimbangan, setiap kenaikan 1% dana perimbangan akan menaikkan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 0.657/100 atau 0.00657 satuan. Dari  hasil  perhitungan  yang  menunjukkan  adanya  pengaruh  positif  dari  DBH, DAU, DAK, dan dana perimbangan terhadap LPE, walaupun nilainya hanya DAU yang  menunjukkan  signifikansi,  hal  ini  sejalan  dengan  hasil  analisis  deskriptif kuantitatif  dan  analisis  spasial  yang  menunjukkan  secara  keseluruhan implementasi desentralisasi fiskal melalui dana perimbangan berjalan relatif cukup efektif.
Dari  hasil  estimasi  model  regresi  yang  menunjukkan  dana  perimbangan memiliki pengaruh yang positif namun hanya pada DAU yang terdapat signifkansi menunjukkan perlu adanya penguatan pemerintah daerah dalam mengelola dana perimbangan  dengan  bijak,  khususnya  karena  adanya  beberapa  tindak  pidana korupsi  yang  marak  terjadi  pada  tahun  penelitian.  Data  menunjukkan  terdapat gubernur  dan  wali  kota/bupati  yang  terjerat  korupsi  oleh  KPK  tahun  2004-2022 dimana pada tahun 2015-2019 adalah rentang tahun yang paling banyak terjadinya tindak pidana korupsi. Berdasarkan data dari KPK, sejak tahun 2004 sampai tahun 2019 data menunjukkan terdapat 21 gubernur yang terjerat tindak pidana korupsi, sedangkan  sampai  tahun  2022  terdapat  22  gubernur  yang  terjerat tindak  pidana korupsi  dengan  tambahan  1  orang  pada  tahun  2021.  Lebih  lanjut  terdapat  119 bupati/walikota yang terjerat tindak pidana korupsi sejak tahun 2004 sampai 2019 dan bertambah menjadi 161 sampai tahun 2022. Dari data yang didapatkan, tahun 2015  adalah  tahun  terbanyak  gubernur  yang  ditetapkan  tersangka  korupsi sebanyak 3 orang dan tahun 2018 adalah tahun terbanyak bupati/walikota yang ditetapkan  tersangka  korupsi  sebanyak  30  orang.  Hal  tersebut  menjadi  isu  yang dapat  mempengaruhi  efektifitas  implementasi  desentralisasi  fiskal  di  setiap provinisi khususnya untuk laju petumbuhan ekonomi.

## Analisis Kuantitatif (Regresi Data Panel Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Rasio Gini)
Analisis  regresi  yang  menghitung  masing  masing  komponen  dari  dana perimbangan,  yaitu  DBH,  DAU,  dan  DAK  maupun  secara  total  dalam  dana perimbangan terhadap rasio Gini dengan variabel kontrol yang sama untuk melihat
variasi  yang  dihasilkan  jika  masing  masing  komponen  dana  perimbangan diperhitungkan. Tabel 4 menunjukkan hasil perhitungan estimasi regresi data panel menggunakan random effect model untuk mengetahui pengaruh dana perimbangan terhadap rasio Gini.
Tabel 4. Perhitungan Tabel Estimasi Regresi Data Panel Random Effect Model 34 Provinsi (Regresi Data Panel Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Rasio Gini) Variabel 1 2 3 4 5 GR GR GR GR GR DBH -0.00475 -0.00278 -0.00491 -0.00505 -0.00585* Penduduk Miskin 0.00285*** 0.00304*** 0.00309*** 0.00400*** Jumlah Penduduk 0.0145* 0.0148* 0.0157** TPT -0.000736 -0.00107 Tenaga Kerja 0.000851* DAU -0.00717* -0.00403 -0.00523 -0.00802* -0.00824* Penduduk Miskin 0.00301*** 0.00314*** 0.00315*** 0.00361*** Jumlah Penduduk 0.0112* 0.0126* 0.0130* TPT -0.00276 -0.0029 Tenaga Kerja 0.000413 DAK -0.00200* -0.00113 -0.00135 -0.00181* -0.00187* Penduduk Miskin 0.00255** 0.00278*** 0.00276*** 0.00341*** Jumlah Penduduk -0.0122* 0.0132* 0.0135** TPT -0.00231 -0.00252 Tenaga Kerja 0.000586 Dana Perimbangan -0.00734** -0.0044 -0.00604* -0.00758** -0.00816** Penduduk Miskin 0.00241** 0.00257** 0.00249** 0.00335*** Jumlah Penduduk 0.0141* 0.0154** 0.0160** TPT -0.00192 -0.00228 Tenaga Kerja 0.000736
Perhitungan  menggunakan robustness  test standar  untuk  mengetahui konsistensi koefisien serta proses koreksi bias. Hasil yang akan digunakan adalah pada persamaan 5 dimana dari hasil tabel menunjukkan bahwa, baik DBH, DAU, DAK, dan dana perimbangan memiliki pengaruh yang negatif terhadap rasio Gini secara  umum  di  seluruh  provinsi  di  Indonesia  dari  tahun  2015-2019  yang menujukkan  signifikansi  dalam  semua  perhitungan.  Dari  nilai  tersebut  karena memakai  bentuk  fungsi  linier-log  maka  menunjukkan  bahwa  pada  DBH,  setiap kenaikan 1% DBH akan menurunkan rasio Gini sebesar 0.00585/100 atau 0.0000585 satuan. Pada DAU, setiap kenaikan 1% DAU akan menurunkan rasio Gini sebesar 0.00824/100  atau  0.0000824  satuan.  Pada  DAK,  setiap  kenaikan  1%  DAK  akan menurunkan rasio Gini sebesar 0.00187/100 atau 0.0000187 satuan, sedangkan pada dana perimbangan, setiap kenaikan 1% dana perimbangan akan menurunkan rasio Gini  sebesar  0.00816/100  atau  0.0000816  satuan.  Dari  hasil  perhitungan  yang menunjukkan  adanya  pengaruh  negatif  dari  DBH,  DAU,  DAK,  dan  dana perimbangan terhadap rasio Gini yang menunjukkan signifikansi. Hal ini sejalan dengan hasil analisis deskriptif kuantitatif dan analisis spasial yang menunjukkan secara keseluruhan implementasi desentralisasi fiskal melalui dana perimbangan berjalan relatif efektif dalam menurunkan ketimpangan pendapatan antarwilayah.

## SIMPULAN
Berdasarkan analisis deskriptif kuantitatif dan overlay pemetaan didapatkan bahwa  terdapat  4  provinsi  yang  dinilai  efektif  implementasi  kebijakan desentralisasi  fiskalnya  dengan  dana  perimbangan  terhadap  pertumbuhan  LPE maupun penurunan nilai rasio Gini, sedangkan terdapat 16 provinsi yang dinilai cukup efektif dan 14 provinsi yang dinilai kurang efektif kebijakan desentralisasi fiskalnya  melalui  dana  perimbangan.  Secara  keseluruhan,  20  dari  34  provinsi dianggap  sudah  baik  dalam  implementasi  desentralisasi  fiskal  sehingga  dapat disimpulkan  bahwa  kebijakan  desentralisasi  fiskal  secara  umum  relatif  efektif implementasinya di 34 provinsi seluruh Indonesia.
Hasil tersebut dapat dibuktikan dengan analisis regresi yang menunjukkan bahwa  baik  DBH,  DAU,  DAK,  dan  dana  perimbangan  memiliki  pengaruh  yang positif terhadap laju pertumbuhan ekonomi secara umum di seluruh provinsi di Indonesia  dari  tahun  2015-2019,  walaupun  dari  hasil  hanya  DAU  yang menunjukkan  signifikansi  dalam  perhitungan.  Hal  tersebut  dapat  diperkirakan karena  pengaruh  ketersediaan  data  yang  belum  dapat  menjelaskan  hubungan sebab  akibat  dari  DBH,  DAU, dan  dana  perimbangan. Lebih lanjut,  pembuktian hasil analisis dikuatkan dari hasil perhitungan regresi yang menunjukkan adanya pengaruh  negatif  dari  DBH,  DAU,  DAK,  dan  dana  perimbangan  terhadap  rasio Gini yang menunjukkan signifikansi. Hal ini sejalan dengan hasil analisis deskriptif kuantitatif  dan  analisis  spasial  yang  menunjukkan  secara  keseluruhan implementasi desentralisasi fiskal melalui dana perimbangan berjalan relatif efektif implementasinya.
Dari  hasil  disimpulkan  bahwa  perbedaan  karakteristik  provinsi  baik  dari sektor  lapangan  usaha  yang  memiliki  kontribusi  terbesar  terhadap  PDRB  serta pengaruh  sosial  ekonomi  serta  kualitas  SDM  dan  pengelolaan  keuangan  daerah terkait  pendapatan  asli  daerah,  belanja  modal,  belanja  barang  dan  jasa  dapat mempengaruhi keefektifan kebijakan desentralisasi fiskal di setiap provinsinya. 4 provinsi yang dinilai paling efektif, yaitu Provinsi Aceh, Jambi, Bangka Belitung, dan  Kalimantan  Utara.  Sebanyak  3  dari  4  provinsi  tersebut  didapatkan  sektor pertanian,  kehutanan,  dan  perikanan  adalah  sektor  yang  memiliki  kontribusi terbesar terhadap PDRB masing-masing provinsi, yaitu pada Provinsi Aceh, Jambi, dan  Bangka  Belitung,  sedangkan  1  provinsi  sisanya,  yaitu  Kalimantan  Utara dimana  sektor  pertambangan  dan  penggalian  yang  memiliki  kontribusi  terbesar terhadap  PDRB  provinsi.  Perbedaan  sektor  lapangan  usaha  yang  memberikan kontribusi terbesar tersebut dapat menjadi perhatian dalam menentukan kebijakan yang  relevan  yang  perlu  diterapkan  di  masing  masing  provinsi  tersebut  agar implementasi desentralisasi fiskal dapat menyesuaikan dengan kebutuhan masing- masing provinsi dalam pengembangan masing-masing daerah.
Penelitian  selanjutnya  diharapkan  dapat  menambahkan  analisis  terkait pengaruh  desentralisasi  fiskal  pada  ketimpangan  antar  wilayah  karena  dalam penelitian  ini  terbatas  hanya  pada  analisis  ketimpangan  pendapatan.  Penelitian selanjutnya  juga  diharapkan  dapat  melengkapi  penelitian  ini  dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan melakukan survey langsung di lapangan untuk melihat kualitas dari implementasi desentralisasi fiskal dilihat dari kualitas
layanan  yang  disediakan  pemerintah  serta  dapat  menambahkan  analisis  terkait adanya  pengaruh  karakteristik  kepala  daerah  dengan  variabel-variabel  sosial ekonomi  lainnya  untuk  mengetahui  dampak  dan  pengaruh  dari  karakteristik pengambil kebijakan di daerah dalam mencapai good governance untuk terwujudnya implementasi kebijakan desentralisasi fiskal yang efektif pada seluruh provinsi di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Alvaro,  R.  (2022).  Gambaran  Kemampuan  Keuangan  Provinsi  Di  Wilayah  Barat Indonesia Dan Kebijakan Pada Transfer Ke Daerah Tahun 2010-2020. Jurnal Budget: Isu Dan Masalah Keuangan Negara , 7 (1), 56 – 75.
Arispen, A., & Rahmi, D. (2021). Pengaruh Dana Otonomi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Aceh Tahun 2008-2020. Jurnal  Riset  Ilmu  Ekonomi  Dan  Bisnis , 1 (1),  75 – 81. https://doi.org/10.29313/jrieb.v1i1.204
Gumelar, A., & Khairina, N. (2021). Analisis Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Tingkat  Kemiskinan  (Studi  Kasus:  Kabupaten/Kota  di  Sulawesi  Tengah Tahun
2015-2019).
Jurnal
Ekonomi-Qu , 11 (2), 342 – 364. https://doi.org/10.35448/jequ.v11i2.13231
Sudhipongpracha,  T.,  &  Wongpredee,  A.  (2017).  Fiscal  Decentralization  in Comparative Perspective: Analysis of the Intergovernmental Grant Systems in Indonesia  and  Thailand. Journal  of  Comparative  Policy  Analysis:  Research  and Practice , 19 (3), 245 – 261. https://doi.org/10.1080/13876988.2016.1138659