## STUDI ANALISIS GENDER TERHADAP MATERI FIQH PEREMPUAN PADA PENGAJIAN MAJELIS TAKLIM SE-KOTA PAREPARE

## RAHMAWATI RUKIAH HJ. RUSDAYA BASRI

## a bstract
Contextualization fiqh women are more dominant on fiqh issues including family muamalah. Therefore, knowledge and experience possessed religious different then the understanding is quite varied and patterned into a semi - contextual, contextual and contextual moderate liberal. When viewed from a gender committee analysis of the understanding of women in the teaching of fiqh in the town of Parepare yet or no impact on the birth manipestasi gender inequality. Eventhoughthere is a difference between the law of men and women in the areas of worship mahdah and can not be understood contextually but it does not potentially give injustice.Implementation of the study fiqh women basically do not lead to the birth of a gender gap. However manipestasi gender inequality is mainly a culture or tradition of women who have been accustomed charged domestic roles. As a result , the role of dual or double burden always looked at relationships between men and women in the family. Such as the role of domestic and child education played a more dominant women/mothers.
Keyword : Gender and women fiqh.

## a bstrak
Kontekstualisasi  wanita  fiqh  yang  lebih  dominan  pada  isu-isu  fiqh  muamalah  termasuk  keluarga.  Oleh  karena itu, pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki agama yang berbeda maka pemahaman yang cukup bervariasi dan bermotif ke semi - kontekstual, kontekstual dan kontekstual liberal moderat. Bila dilihat dari analisis komite gender  dari  pemahaman  perempuan  dalam  ajaran  fiqh  di  kota  Parepare  belum  atau  tidak  berdampak  pada manipestasi  kelahiran  ketidaksetaraan  gender.  Meskipun  perbedaan  antara  hukum  pria  dan  wanita  di  bidang ibadah  Mahdah  dan  tidak  dapat  dipahami  secara  kontekstual  tetapi  tidak  berpotensi  memberikan  injustice. Implementation studi perempuan fiqh pada dasarnya tidak menyebabkan kelahiran kesenjangan gender. Namun manifestasi ketidaksetaraan gender terutama budaya atau tradisi dari perempuan yang telah terbiasa dibebankan peran  domestik.  Akibatnya,  peran  beban  ganda  atau  double  selalu  memandang  hubungan  antara  pria  dan wanita dalam keluarga. Seperti peran pendidikan dalam negeri dan anak memainkan wanita lebih dominan ibu. Kata Kunci : Gender dan fiqh wanita.

## P enDahuluan
Al-Qur’an  sebagai  rujukan  prinsip  dasar masyarakat  Islam  menunjukkan  bahwa  pada dasarnya  mengakui  bahwa  kedudukan  laki- laki  dan  perempuan  adalah  adil.  Keduanya diciptakan  dari  satu  “ nafs ”  ( living  entity ),  di mana  yang  satu  tidak  memiliki  keunggulan terhadap  lain  (Mansour  Fakih,1996),  bahkan salah  satu  tema  utama  sekaligus  prinsip
pokok  dalam  ajaran  Islam  adalah  persamaan antara  manusia,  baik  antara  laki-laki  dan perempuan  maupun  antar  bangsa,  suku  dan keturunan  (Quraish  Shihab,2004)  Perbedaan yang  digarisbawahi  dan  yang  meninggikan atau  merendahkan  seseorang  hanyalah  nilai pengabdian dan ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Apa yang dicita-citakan al-Qur’an tidaklah sebagaimana  diduga  atau  dipraktekkan
sementara  masyarakat.  Bahkan  pandangan masyarakat  terhadap  perempuan  sebagai makhluk yang memiliki derajat di bawah laki- laki  seringkali  didasarkan  pada  ajaran  agama. Tafsiran keagamaan yang bias gender disebabkan oleh faktor kedangkalan pengetahuan keagamaan terutama pada pemahaman ajaran- ajaran agama yang bersumber dari hadis-hadis yang  dikategorikan  oleh  kelompok  feminis sebagai hadis “misoginis”.
Selain  itu,  fiqh  sebagai  salah  satu  bentuk pemahaman  keagamaan  yang  berkenaan dengan  hukum  dan  menjadi  bagian  dari tafsir  agama  dipahami  sebagai  aturan  agama yang baku. Atho Mudzar menilai bahwa pada umumnya  masyarakat  memandang  fikih identik  dengan  hukum  Islam  dan  hukum Islam  identik  dengan  aturan  Tuhan.  Dengan cara    pandang    itu,    maka    kitab-kitab    fiqh klasik  dipandang  sebagai  kumpulan  hukum Tuhan,  dan  karena  hukum  Tuhan  adalah hukum    yang    paling    benar  dan  tidak  bisa dirubah  maka  kitab-kitab    fiqh    bukan      saja dipandang   sebagai   produk keagamaan,  tapi sebagai    buku    agama  itu  sendiri.  Padahal fiqh  merupakan  salah  satu  produk  pemikiran hukum Islam yang tidak pernah terlepas dari pengaruh  sosial  budaya  yang  mengitarinya. Dan  bahkan  bentuk  pemikiran  hukum  Islam apapun  pada  hakekatnya  merupakan  hasil dari adanya interaksi antara si pemikir hukum Islam  baik  berupa  individu  maupun  institusi formal  dengan  lingkungan  sosial    kultural maupun  sosial  politik  di  mana  pemikiran  itu dihasilkan (Cipto Sembodo)
Oleh  karena  itu,  mengkaji  ulang  fiqh perempuan  penting  dilakukan  karena  selain materi fiqh ini disinyalir memuat pemahaman yang bias jender juga sering dijadikan rujukan dalam  materi  ceramah  dalam  pengajian keagamaan terutama pada majelis taklim.
Ada beberapa alasan persoalan ini penting diteliti. Pertama , pemahaman terhadap ajaran Islam terutama hadis yang berkenaan dengan eksistensi  perempuan  dan  pemaknaannya secara  tekstual  melahirkan  pemahaman  yang
bias  gender.  Di  antara  contoh  hadis  yang dimaksud adalah :
ٌمْو َ ق َحِلْفُي ْن َ ل ملسو هيلع للها لىص ِ َّهللا  َلوُسَر  َلا َ ق ًةَأَرْما ُمُهَرْمَأاْوَّهلَو
Artinya:  Rasulullah  bersabda:  “tidak akan  jaya  suatu  kaum  apabila  urusannya diserahkan kepada perempuan”.
Hadis diatas diriwayatkan oleh 4 penyusun kitab hadis, yaitu al-Bukhari, al-Turmidzi, an- Nasa’i,  dan  Ahmad  bin  Hanbal.lihat  Imam Bukhari, Shahih Bukhari, Bab Kitab an-Nabi Ila  Kisra ,  Juz  14,  h.  365.  Dan Bab  Kitab  an- Nabi  Saw ,  juz  4  h.  1610. Bab  al-Fitnah  an- Nabi al-latiy tamuju al-Bahri , Juz 6, h. 2600, Bab Haddasana Usman bin Haitsam , Juz 23, h. 300. Imam at-Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi, Bablan  yuflihu  wa  lau  amrahu, Juz  9,  h.  9. Imam  an-Nasai, Sunan  an-Nasai , Bab  an- Nahyu an Istikmal an-Nisa’ fi al-Hukmi Juz 8, h.227. Juz 16, h. 341. Imam Ahmad bin Hanbal, Musnad  Ahmad Bin  Hanbal, Bab Hadis  Abu BakrahNafi’ bin al-Haris bin Kildah , Juz 5, h. 38, 47, dan 51. CD Maktabah Syamilah.
Kedua , pemahaman yang kurang proporsional dalam memahami fiqh perempuan  akan  berdampak  pada  lahirnya ketidakadilan  gender.  Pada  dasarnya  hadis- hadis tersebut tidak menjadi persoalan ketika disampaikan  dalam  ceramah  keagamaan/ pengajian dan bahkan dapat dijadikan sebagai sumber  apabila    hadis  tersebut  dikategorikan sahih  karena  ditransmisikan  oleh  sanad yang  sahih.  Permasalahannya  adalah  ketika hadis  yang  menyinggung  pola  relasi  laki- laki  dan  perempuan  dan  disampaikan  oleh ustadz  dengan  pemahaman  tekstual  dan tidak  imbang  tentu  akan  berimplikasi  pada perilaku  keagamaan  yang  bias  jender  dalam masyarakat.  Ketakutan  ibu-ibu  akan  dosa, dan  pemahaman  tentang  peran  domestik merupakan bagian dari kewajiban perempuan dan  doktrin  agama  menunjukkan  bahwa  ada keterpengaruhan  pemahaman  keagamaan
terhadap lahirnya ketidakadilan gender. Sebuah penelitian  menyebutkan  bahwa  pemahaman tekstual  terhadap  hadis  yang  menyinggung eksistensi  perempuan  dan  disampaikan dalam  dakwah/ceramah  keagamaan  akan berpotensi  melahirkan  fiqh  yang  bias  jender (Rahmawati,2011).

## Rumusan Masalah Penelitian
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  maka fokus  permasalahan  dalam  penelitian  ini adalah  di  antaranya  bagaimana  gambaran materi fiqh perempuan pada pengajian majelis taklim di kota Parepare, selanjutnya bagaimana pemahaman  fiqhnya  ditinjau  dari  analisis gender  dan  apakah  pemahaman  tersebut berdampak  lahirnya  ketidakadilan  gender dan  yang  terakhir  bagaimana  implementasi pemahaman fiqh perempuan pada kehidupan beragama  dan  bermasyarakat  dan  apakah berimplikasi  pada  lahirnya  manifestasi ketidakadilan gender?

## Signifikansi Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan  gambaran  mengenai  materi fiqh perempuan pada pengajian majelis taklim di  kota  Parepare,  menganalisis  tidak  hanya pada  pemahaman  terhadap  fiqh  perempuan dari perspektif gender tetapi mengungkapkan dampak  negatif  dari  pemahaman  yang  bias gender,  dan  mengetahui  implementasi pemahaman  fiqh  perempuan  pada  pengajian majelis taklimserta implikasinya pada lahirnya manifestasi ketidakadilan gender.

## Tinjauan Pustaka

## 1). Analisis gender
Analisis  gender  adalah  serangkaian kriteria  yang  digunakan  gerakan  feminisme untuk  mempertanyakan  ketidakadilan  sosial dari  aspek  hubungan  antar  jenis  kelamin (Acep  Sugiri,2009).  Pada  prinsipnya,  analisis gender tidak mempermasalahkan pembedaan- pembedaan  itu  selama  tidak  melahirkan ketidakadilan. Akan tetapi, analisis ini melihat
pembedaan secara gender (gender differences ) sangat  potensial  melahirkan  ketidakadilan gender ( gender inequalities ). Oleh karena itu, langkah  selanjutnya  yang  dilakukan  analisis gender adalah menggugat pembedaan gender, khususnya yang melahirkan ketidakadilan.
Menurut  analisis  gender,  ketidakadilan gender  bisa  diidentifikasi  melalui  berbagai manifestasi ketidakadilan, yakni: marginalisasi (proses  pemiskinan  ekonomi),  subordinasi (anggapan  tidak  penting),  pelabelan  negatif ( stereptype ), kekerasan ( violence ), dan beban kerja ganda ( double burden ) (Mansour Fakih, 1996).

## 2) Fiqh Perempuan
Istilah  fiqh  itu  menunjuk  kepada pengetahuan  tentang  hukum  agama,  hukum- hukum syariat ( knowledge of the law ). Abdul Wahhab  Khallaf  mendefinisikan  bahwa  fikih adalah  ilmu  tentang  hukum-hukum  syariat yang  bersifat  amaliyah,  yang  diambil  dari dalil-dalilnya  yang  terperinci  (Abdul  Wahhab Khallaf,,1968). Dalam terminologi ushuluyyin (pakar Ushul Fiqh), Menurut Muhammad Abu Zahrah, fiqh didefinisikan :
نم بستكلما ةيلمعلا ةيعشرلا مكاحلأاب ملعلا

## ةيليصفلتا ةلدأ
(Ilmu  tentang  hukum-hukum  syara’  yang bersifat praktis yang digali dari dalil-dalil yang terperinci).
Dengan demikian, batasan yang dimaksud tentang  fikih  perempuan  adalah  hukum- hukum  amaliyah  yang  berkaitan  dengan perempuan  dalam  melaksanakan  syariat, yang  diambil  dari  dalil-dalil  yang  bersifat universal maupun partikular untuk merespon persoalan-persoalan yang berkembang. Karena  fikih  perempuan  berkaitan  dengan hukum  syara’  dan  dalil  naqli  maupun  aqli, maka  secara  esensial  fikih  perempuan  dalam arti  pemahaman  tentang  eksistensi  kaum perempuan  merupakan  hasil  ijtihad  yang disebut dengan fikih ijtihādiy . Oleh karena itu,
tidak  mengherankan  jika  dalam  memahami suatu obyek hukum, hasil pemahaman (fikih) yang  dihasilkan  oleh  seorang  mujtahid terkadang  bertentangan  atau  berbeda  dengan pemahaman  (fikih)  yang  diperoleh  mujtahid lainnya (Aisyah,2012).
Dalam  beberapa  karya,  ada  beberapa materi fiqh yang mengkaji mengenai eksistensi perempuan, yaitu; fiqh ibadah, fiqh kehidupan bermasyarakat (muamalah), dan fiqh keluarga, Ketiga fiqh ini menjadi dasar dalam memetakan materi  fiqh  perempuan  dalam  pengajian majelis taklim.

## 3). Majelis Taklim dan Peranannya
Majelis  taklim  ( Al-Munawir  Kamus Bahasa  Indonesia ,1997)  adalah  salah  satu lembaga  pendidikan  diniyah  non  formal yang  bertujuan  meningkatkan  keimanan  dan ketakwaan kepada Allah SWT dan akhlak mulia bagi  jamaahnya,  serta  mewujudkan  rahmat bagi  alam  semesta.  Berdasarkan  pengertian terminology,  majelis  adalah  “tempat  duduk melaksanakan  pengajaran  atau  pengajian agama  Islam”  dari  pengertian  ini  dapat disimpulkan  bahwa  majelis  taklim  adalah tempat  perkumpulan  orang  banyak  untuk mempelajari  agama  Islam  melalui  pengajian yang diberikan oleh guru-guru dan ahli agama Islam.
Secara  strategis  majelis-majelis  ta’lim menjadi  sarana  dakwah  dan  tabligh  yang berperan  sentral  pada  pembinaan  dan peningkatan kualitas hidup umat agama Islam sesuai  tuntunan  ajaran  agama.  Majelis  ini menyadarkan  umat  Islam  untuk  memahami dan mengamalkan agamanya yang kontekstual di  lingkungan  hidup  sosial  budaya  dan  alam sekitar  masing-masing,  menjadikan  umat Islam  sebagai ummatan  wasathan yang meneladani  kelompok  umat  lain.  Untuk tujuan itu, maka pemimpinnya harus berperan sebagai  penunjuk  jalan  ke  arah  kecerahan sikap  hidup  Islami  yang  membawa  kepada kesehatan  mental  rohaniah  dan  kesadaran fungsional selaku khalifah dibuminya sendiri.
Dalam  kaitan  ini  H.M.  Arifin  mengatakan: “.Jadi peranan secara fungsional majelis ta’lim adalah mengokohkan landasan hidup manusia muslim  Indonesia  pada  khususnya  di  bidang mental  spiritual  keagamaan  Islam  dalam upaya meningkatkan kualitas hidupnya secara integral,  lahiriah  dan  batiniahnya,  duniawi dan  ukhrawiah  bersamaan  (simultan),  sesuai tuntunan ajaran agama Islam yaitu iman dan taqwa  yang  melandasi  kehidupan  duniawi dalam  segala  bidang  kegiatannya.  Fungsi demikian  sejalan  dengan  pembangunan nasional kita (Siti Muthia)

## Metode Penelitian
Lokasi  penelitian  adalah  kota  Parepare dengan obyek atau sasaran pada majelis taklim yang ada di kota Parepare

## Jenis dan Sumber Data
Jenis  penelitian  ini  adalah field  researh karena data diperoleh dari lapangan. Sedangkan sumber  data  diperoleh  dari  data  primer, yakni data empiris yang bersumber atau yang didapatkan  secara  langsung  dari  pengurus majelis  taklim,  para muballigh (penceramah) atau  pemateri  fiqh  perempuan  dan  peserta yang aktif mengikuti pengajian majelis taklim sedangkan data sekunder, yaitu data pendukung yang  bersumber  dari  dokumen-dokumen/ arsip organisasi . Data kepustakaan digunakan untuk  menelusuri  kerangka  konseptual  yang terkait dengan permasalahan. Pentingnya data kepustakaan agar diketahui kesesuaian antara harapan  dalam  teori  dan  kenyataan  yang  ada di lapangan. Selain data ini dipakai juga untuk memonitor  posisi  penelitian  dalam  rangka menguatkan  validitas  penelitian  ini  belum pernah  dikaji  oleh  peneliti  sebelumnya  juga digunakan  sebagai  landasan  berpikir  dalam mengembangkan  teori  yang  sudah  dibangun oleh peneliti sebelumnya.

## Tehnik  Pengumpulan Data
Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah  metode  trianggulasi:  observasi,
Rahmawati, Rukiah, dan Hj. Rusdaya Basri – Studi Analisis Gender Terhadap Materi Fiqh Perempuan...
wawancara  mendalam  ( dept  interview), dan dokumentasi.

## 1). Observasi
Penelitian  ini  menggunakan  observasi partisifatif.  Observasi  ini  terdiri  atas  empat macam  (Sugiyono,2008)  akan  tetapi  peneliti telah  menggunakan  observasi  yang  moderat; yaitu, peneliti ikut observasi partisipatif dalam beberapa  kegiatan  tapi  tidak  semuanya.  Hal ini  dilakukan  karena  waktu  penelitian  yang digunakan sangat terbatas.
Setidaknya, observasi yang telah dilakukan tidak hanya dalam masa penelitian tetapi jauh sebelum  penelitian  telah  dimulai.  Hal  ini disebabkan  karena  tim  peneliti  merupakan bahagian dari peserta/anggota Majelis Taklim di  Parepare  yang  berpartisipasi  aktif  dalam pengajian  yang  dilakukan  setiap  bulan. Sedangkan  observasi  selama  penelitian berlangsung dilakukan pada kegiatan pengajian majelis taklim tertentu yaitu BKMT Kota Parepare (Badan Kontak Majelis Taklim se-kota Parepare). Pengajian ini dilaksanakan pada  tanggal  5  setiap  bulan.  Pentingnya observasi pada lembaga tersebut karena pada kegiatan pengajian ini mengcover dan dihadiri oleh  peserta  perwakilan  dari  masing-masing majelis  taklim  yang  ada  di  kota  Parepare. Di  antaranya  wawancara  mendalam  ( dept interview ) digunakan untuk mendapatkan data primer  langsung  dari  pemateri/penceramah yang  menyampaikan  materi  fiqh  perempuan. Tehnik  ini  digunakan  untuk  mendapatkan informasi/data  tentang  pemahaman  dan pendekatan  yang  mereka  gunakan  dalam memahami materi tersebut.

## 2). Populasi dan Sampel
Populasi dalam penelitian ini cukup besar meliputi  seluruh  masyarakat  yang  terlibat langsung  dalam  kegiatan  pengajian  majelis taklim,  mulai  dari  pengurus,  penceramah, peserta  dan  anggota  Majelis  Taklim.  Oleh karena itu, populasi tersebut ditarik beberapa sampel  sebagai  informan,  narasumber  dan
partisipan,  dengan  menggunakan  teknik purposive sampling dan system acak.
3). Sampel pada ustadz/ustadzah
Tehnik purposive  sampling diaplikasikan pada  pemilihan  sampel  beberapa  ustadz/ ustadzah  yang  banyak  mengisi  ceramah  pada pengajian  Majelis  Taklim.  Pada  umumnya, materi  yang  disampaikan  penceramah  pada pengajian  majelis  taklim  memuat  materi keagamaan  yang  bersifat  umum.  Oleh  karena itu,  dipilih  sampel  beberapa muballigh yang  banyak  menyinggung  persoalan  fiqh perempuan.
Untuk  menghindarkan  hasil  penelitian yang  bias  jender  dan  menjaga  obyektifitas penelitian maka prinsip keseimbangan antara laki-laki  dan  perempuan  menjadi  penekanan dalam  pemilihan  sampel.  Oleh  karena  itu, sampel yang telah dipilih terdiri dari laki-laki dan perempuan dengan perincian: penceramah laki-laki  (ustadz)  sebanyak  5  orang  dan penceramah  perempuan  (ustadzah)  sebanyak 5  orang.  Pengambilan  data  yang  bersumber dari  narasumber/informan  diperoleh  melalui depth  interview (wawancara  mendalam) dengan mendatangi mereka ke rumah masing- masing.  Akan  tetapi,  dalam  prosesnya,    ada beberapa  informan  yang  ditemui  di  tempat tugas. Misalnya, Iriani Ambar dan Muh. Amin ditemui  dan  wawancara  di  Kantor  Kemenag Parepare. Sedangkan wawancara dengan  ust. Munir Kadir di STAIN Parepare.
Tehnik  wawancara  yang  digunakan bersifat  semi  struktural  dan  nonstruktural. Menurut  Esterberg,  Pemilihan  terhadap  jenis wawancara  ini  karena  model  ini  lebih  bebas dan tidak terlalu terikat oleh instrumen berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis sehingga tujuan  menemukan  permasalahan  lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta  pendapat,  dan  ide-idenya.  Oleh karena  sifatnya  semi  struktural  maka  dalam proses  pengumpulan  data,  kadang-kadang masih  menggunakan  list  pertanyaan  sebagai pedoman.
Sedangkan
tehnik wawancara nonstruktural  dilakukan  secara  lebih  bebas karena  peneliti  tidak  menggunakan  pedoman wawancara  yang  telah  tersusun  secara sistematis  sehingga  pedoman  wawancara yang  digunakan  hanya  berupa  garis-garis besar  permasalahan  yang  ditanyakan.  Tehnik ini  lebih  bebas  dan  terbuka  dibandingkan dengan dua jenis wawancara yang lain karena antara  peneliti  dengan  informan  seperti melakukan discuss dan  prosesnya  secara nonformal,  tidak  kaku  sehingga    tehnik  ini tidak terkesan menggurui. Di antara informan yang  diwawancarai  menggunakan  tehnik  ini adalah  ustadz  Maskun,  Hj.  Andi  Fatimah, Iriani Ambar, ustadz KH. Muh. Arif Fasih, dan ustadz  Muh.  Amin.  Sedangkan  wawancara nonstruktural  dilakukan  pada  informan  yang lain seperti Ustadz Munir Kadir, Hj. Hamdanah Said, Ustadz Iskandar dan lain-lain.
Penggunaan  kedua  tehnik  ini  lebih disebabkan  pada  kondisi  obyektif  pada informan yang dihadapi. Selain karena respon informan  yang  menghendaki  demikian  juga karena  karakter  informan  yang  berbeda menentukan  tehnik  yang  menurut  peneliti lebih cocok digunakan.
4). Populasi dan sampel Pengurus
Pengambilan sampel pada pengurus Majelis Taklim  dilakukan  melalui  tehnik  gabungan antara purposive  sampling dengan  system acak.  Hal  ini  dilakukan  karena  selain  jumlah populasi  pengurus  majelis  taklim  yang  besar dan tidak seluruhnya memiliki keaktifan yang sama dalam kegiatan pengajian juga kesibukan masing-masing  pengurus  menyebabkan  sulit untuk  ditemui.  Dalam  hal  ini,  pengurus  yang telah diwawancarai sebanyak 6 orang. Jumlah ini  jauh  lebih  sedikit  dari  jumlah  10  yang direncanakan pada awal pra riset.
Pada  pelaksanaannya,  tim  peneliti menganggap  informan  dari  pihak  pengurus dengan jumlah tersebut sudah memadai dalam memberikan  data  karena  pada  dasarnya  data yang  diberikan  memiliki  persamaan  antara satu informan dengan informan yang lain.
Dalam proses pengambilan data, sebagian besar  pengurus  ditemui  di  rumah  seperti  Ibu Hj.  Suwaeta,  Ibu  Hj.  Hamdanah,  Ibu  Nimas dan  Ibu  Hj.  Bulan  di  rumah.  Sebagiannya ditemui di tempat lain seperti Ibu Iriani Ambar di  tempat  tugas  dan  Ibu  Hj.  Suwaeta,  Hj  St. Zaenab  pada  saat  kegiatan  pengajian  BKMT berlangsung.  Sebagaimana  pada  penceramah, tehnik  wawancara  yang  digunakan  juga bersifat  gabungan  antara  semi  struktural dan  nonstructural.  Tehnik  semi  structural digunakan pada beberapa informan seperti Ibu Nimas, Hj. Suwaeta dan Hj. Bulan. Sedangkan nonstruktural  digunakan  pada  Ibu  Hj.  St. Zaenab,  dan  Hj.  Hamdanah  Said,  dan  Iriani Ambar.

## 5). Populasi dan Sampel pada Peserta Pengajian
Sampel  pada  peserta/anggota  majelis taklim  dipilih  melalui  sistem  acak.  Pemilihan sistem  ini  disebabkan  karena  metode  yang digunakan  adalah  metode  kuesioner/angket. Penggunaan angket dalam pengumpulan data disebabkan karena populasi peserta pengajian sangat besar. Agar keterwakilan seluruh peserta majelis  taklim  se-kota  Parepare  terpenuhi maka  peneliti  menyebarkan  angket  pada  8 majelis  taklim  yang  memiliki  kegiatan  paling aktif  dan  mewakili  setiap  kecamatan  dari  4 kecamatan    yang  ada  di  Parepare.  Di  antara majelis  taklim  yang  dimaksud  adalah  Majelis Taklim al-Barkah, Mt. al-Irsyad, Mt. al-Ihsan, Mt.  al-Washilah,  Mt.  ar-Rafiq,  Mt.  Qiblatain, Mt. Mutaqaddimin, dan Mt. Nurussamawati.
Sebagian  angket  disebarkan  pada  saat pengajian berlangsung seperti yang dilakukan pada  Mt.  al-Barkah,  al-Irsyad,  al-Ihsan  dan terkadang  diantarkan  ke  rumah  masing- masing  peserta    seperti  sebagian  anggota  Mt. al-Barkah, ar-Rafiq, al-Washilah, dll.   Secara umum, sampel pada penelitian ini dapat dilihat pada hasil rekapitulasi yaitu pengurus Majelis Taklim  6  (enam)  orang,  ustadz  /  ustadzah 10 (sepuluh) orang, anggota/peserta pengajian 50 (lima puluh) orang. Jumlahnya: 66 (Enam puluh enam) orang.
Rahmawati, Rukiah, dan Hj. Rusdaya Basri – Studi Analisis Gender Terhadap Materi Fiqh Perempuan...
Tehnik  dokumentasi  digunakan  untuk mendapatkan  data  berupa  dokumen/arsip mengenai  materi  fiqh  serta  gambar  dan  foto kegiatan selama pengajian berlangsung. Selain itu,  tehnik  ini  dipakai  juga  pada  saat  proses wawancara  dilakukan  melalui  video  camera. Data  informan  telah  terdokumentasi  pada saat  melakukan  wawancara  dengan  beberapa muballigh seperti  Hj.  Andi  Fatimah,  Iriani Ambar,  Ustadz  Maskun,  Iskandar  dll.  Data inilah yang digunakan untuk menganalisis lebih jauh  tentang  materi  fiqh  yang  disampaikan serta pemahaman mereka yang memungkinkan berpotensi melahirkan ketidakadilan jender.

## Analisis Data
Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif  kualitatif,  yaitu  melukiskan  secara sistematis,  faktual  dan  akurat  mengenai fakta-fakta  yang  diperoleh.    Proses  analisis dimulai  dengan  menelaah  seluruh  data yang  tersedia  dari  berbagai  sumber.  Atas data  yang  diperoleh  dari  hasil  wawancara digunakan untuk menguraikan secara naratif temuan  penelitian.  Sedangkan  memahami dasar  epistemologi  yang  dibangun  dalam memahami fiqh diperlukan analisis yang lebih mendalam  sesuai  kerangka  teori  yang  sudah ada agar diketahui pemahaman fiqh yang bias gender.

## P embahasan
Pada  umumnya  materi  pengajian  Majelis Taklim  di  kota  Parepare  muatannya  lebih bersifat  keagamaan.  Apabila  ditelusuri beberapa  arsip  pengajian  majelis  taklim  dan hasil  wawancara  pada  beberapa  informan pengurus Majelis Taklim maka materi tersebut dapat diklasifikasikan menjadi 3 bidang yaitu aqidah, syariah, dan akhlak. Sedangkan materi fiqh masuk dalam klasifikasi bidang syariah.
Materi fiqh yang diangkat dalam pengajian Majelis Taklim pada dasarnya berkisar pada 5 rukun  Islam  seperti  shalat,  puasa,  zakat  dan haji.  Sebagaimana  dengan  materi  lain  yang berhubungan  dengan  aqidah  dan  akhlak,
materi fiqh dibahas tidak secara sistematis. Hal ini  disebabkan  materi  ini  tidak  dijadwalkan dalam  jangka  waktu  tertentu  selama  satu tahun.  Penjadwalan  materi  pengajian  tidak dilakukan karena selain materi tersebut dapat dikembangkan secara lebih fleksibel mengikuti perkembangan  zaman  juga  memberikan kebebasan  bagi  ustadz/ah  menyampaikan materi sesuai keilmuan yang mereka miliki.
Fleksibilitas materi pengajian ini berdampak  positif  bagi  peserta  pengajian misalnya terakomodasinya persoalan/ permasalahan  yang  dihadapi  peserta.  Selain itu,  permasalahan  yang  dihadapi  antar satu  majelis  taklim  dengan  yang  lain  juga berbeda  sehingga  setiap  majelis  taklim  bebas menentukan materi apa yang saat itu penting diangkat. Sebagaimana yang disampaikan oleh ibu Nimas:
“materi  pengajian  itu  tidak  ditentukan berdasarkan  jadwal  karena  disesuaikan dengan kebutuhan. Bahkan dalam moment tertentu  seperti  menjelang  Ramadhan, topik  yang  diangkat  berkaitan  dengan puasa  baik  itu  dikaji  dari  aspek  hukum/ fiqhnya,  keutamaannya,  hikmahnya  dan lain-lain.  Dan  pada  masa  dan  suasana lebaran  Idul  Fitri,  topiknya  tentang pentingnya  bersilaturrahim,  serta  masa idul  Adha  banyak  menyinggung  tentang keutamaan  berkurban”(  Pengurus  Bidang Dakwah Majelis Taklim al-Barkah,2012).
Hal  senada  juga  disampaikan  oleh  Hj. Zaenab  dan  Hj.Suwetha  (Pengurus  BKMT, 2013)  yang  menyebutkan  bahwa  materi  yang disampaikan  tergantung  kebutuhan  dan majelis  taklimnya.  Pada  hari  AIDS  misalnya kadang-kadang  menyinggung  tentang  anak dan  bahaya  Aids.  Berbeda  dengan  majelis Taklim  al-Ihsan,  Iriani  ambar  menyebutkan bahwa materi yang diangkat pada pengajian al- Ihsan disesuaikan dengan silabus yang sudah disusun dan kebanyakan materinya bermuatan fiqh yang berhubungan dengan ibadah seperti shalat, wudhu dan lain-lain (Pengurus Mt. al- Ihsan,2013) yang bersumber dari Ensiklopedi Fiqh Wanita (Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim,2011)  Buku ini menjadi rujukan karena
kandungannnya  mencakup  seluruh  aspek kehidupan perempuan.
Pada  umumnya,  Fiqh  perempuan  tidak dibahas secara khusus pada pengajian majelis taklim di Kota Parepare. Akan tetapi materi ini dapat  disorot  dengan  menelaah  muatan  dan substansi materi pengajian majelis taklim yang menyinggung keperempuanan.
Berdasarkan data yang diperoleh, hampir 100% dari 50 peserta aktif pada majelis taklim mengakui  bahwa  masalah  fiqh  perempuan pernah  disinggung  dalam  pengajian  majelis taklim baik yang berkaitan dengan fiqh ibadah, fiqh keluarga dll. Ke-50 peserta dipilih secara acak pada 8 majelis taklim di empat kecamatan se-Kota  Parepare  dengan  perincian:  10 responden  masing-masing  di  Kec.  Bacukiki, Kec.  Ujung,  Kec.  Bacukiki  Barat  dan  20 responden di Kec. Soreang.
Berdasarkan  data  di  atas,  ditemukan bahwa 30 responden terpilih pada 3 Kecamatan (Bacukiki,  Ujung  dan  Bacukiki  Barat) menyetujui  bahwa  materi  fiqh  perempuan sering  disinggung  dalam  pengajian  majelis taklim sementara 1 dari 20 responden terpilih di  Kecamatan  Soreang  tidak  menyetujui. Dengan  demikian,    98%  dari  50  responden menyetujui  bahwa  materi  fiqh  perempuan disinggung dalam pengajian majelis taklim.
Data ini didukung oleh beberapa informan pihak  muballigh  dan  dokumentasi  materi pengajian  majelis  taklim.  Ustadz  Maskun, Ustadz  Amin  dan  Ustadz  Munir  kadir  sering menyampaikan  materi  fiqh  munakahat  dan konsep  keluarga  sakinah  (Hasil  wawancara Tanggal  8  dan  22  Oktober,  15  November 2012),  Iriani  Ambar  menyajikan  persoalan etika  perempuan  (Hasil  wawancara  Tanggal 08  Oktober  2012),  Hj.  Rusdaya  Basri  dengan materi  fiqh  ibadah  dan  Hj.  Andi  Fatimah dengan materi peran publik dan domestik serta keluarga  sakinah  (Hasil  wawancara  Tanggal 22  Oktober  2012)  serta  Sri  Muliana  dengan materi  Gender  dalam  Pespektif  Islam  (Hasil wawancara  Tanggal    14  Pebruari  2013  dan
Dokumentasi/arsip  pengajian  Majelis  Taklim al-Barkah Kec. Soreang).
Dari  berbagai  topik  ini,  dapat  dipahami bahwa  pada  dasarnya  fiqh  perempuan selalu  dikaji  dalam  setiap  pengajian  di majelis  taklim.  Kajian  ini  tidak  hanya  dalam wilayah  fiqh  ibadah,  fiqh  keluarga  bahkan fiqh  yang  berhubungan  dengan  kehidupan bermasyarakat.  Hal  ini  sejalan  konsepnya, fiqh  perempuan  merupakan  hukum-hukum amaliyah  yang  berkaitan  dengan  perempuan dalam  melaksanakan  syariat,  yang  diambil dari dalil-dalil yang bersifat universal maupun partikular  untuk  merespon  persoalan- persoalan yang berkembang.

## 1) Fiqh Ibadah
Di  antara  materi  yang  berkaitan  dengan persoalan  perempuan  dan  mempengaruhi terhadap  pembedaan  syariat  dengan  laki- laki  adalah  kepemimpinan  perempuan  dalam shalat.
Dalam  berbagai  literature  fiqh  banyak ulama  yang  menentukan  bahwa  salah  satu persyaratan menjadi imam dalam shalat adalah laki-laki.   Tidak syah salatnya jika perempuan mengimami  laki-laki  atau  banci.  Sebaliknya, perempuan  hanya  bisa  menjadi  imam  bagi teman-temannya  sesama  perempuan  saja. Kriteria  ini,  berlaku  pada  salat  wajib  maupun sunnah  (Hamim  Ilyas,2005)  Berbeda  dengan pandangan di atas, Abu Saur, Mazini dan Tabari membolehkan  imam  perempuan  atas  pria berdasarkan hadis Nabi :dari Ummu Waraqah:
Berdasarkan penelitian yang dilakukan al- Fatih Suryadilaga, disebutkan bahwa hadis ini sahih dari ummu waraqah
اهروزي  ملسو  هيلع  للها  لىص  للها  لوسر  نكاو لهأ مؤت نأ اهرمأواله نذؤي انذؤم اله لعجواهتيبيف ايربكاخيشاهنذؤم تيأرانأف نحمرلادبع لاقاهراد
“..Rasulullah  saw.  biasa  berkunjung ke  rumahnya  Ummu  Waraqah.  Beliau mengangkat  muadzdzin  untuk  dia  dan
Rahmawati, Rukiah, dan Hj. Rusdaya Basri – Studi Analisis Gender Terhadap Materi Fiqh Perempuan...
menyuruhnyauntuk
menjadi imam keluarga rumahnya. Abdurrahman berkata muazzinnya adalah seorang laki-laki yang lebih senior…”
Pendapat  yang  terakhir  ini  jarang  sekali didengar  oleh  masyarakat.  Demikianpula dengan  pandangan  para  tokoh  agama  yang berprofesi  sebagai  muballigh  pada  pengajian majelis  taklim  di  kota  Parepare.  Hampir semua  informan  berpandangan  bahwa  tidak dibolehkan  perempuan  menjadi  imam  shalat sepanjang  ada  laki-laki  muslim  yang  sudah baligh. Menurut ustadz Maskun:
“perempuan hanya boleh jadi imam dalam kondisi  tertentu  dan  dalam  keadaan darurat, misalnya tidak ada laki-laki yang mampu  baik  dari  segi  umur  maupun bacaan  dan  pengetahuan.  Artinya,  pada dasarnya,  hanya  laki-lakilah  yang  dapat dijadikan  Imam”  (Wawancara  tanggal  22 Oktober 2013).
Hal yang sama juga disampaikan oleh yang seperti Ustadz Munir Kadir, Ustadz Iskandar, dan  Hj.  Andi  Fatimah.  Dengan  demikian, permasalahan Imam dalam shalat berdasarkan syariat  dibedakan  secara  gender.  Pembedaan ini,  pada  dasarnya  lebih  didasarkan  pada pengetahuan  yang  diperoleh  secara  kultural dan pendidikan yang dimiliki. Secara kultural, pandangan  informan  tentang  kebolehan perempuan menjadi imam dalam shalat hanya dalam  keadaan  tertentu  seejalan  dengan pendapat  Imam  Syafii.  Pandangan  inilah yang  diikuti  oleh  mayoritas  Muslim  sebagai penganut  mazhab  terbesar  di  Indonesia termasuk  di  Parepare.  Dari  segi  pendidikan, semua  informan  yang  dijadikan  sampel, memiliki tingkat pendidikan yang berbeda dan memiliki keahlian tertentu serta pengetahuan terbatas  yang  menyebabkan  informasi  lain tentang  pentingnya  meneliti  dan  memahami hadis tentang perempuan mengimami laki-laki dalam shalat terabaikan.
2) Fiqh Keluarga
Kajian fiqh keluarga banyak dibahas pada pengajian  majelis  taklim.  Meskipun  topiknya
tidak  ditentukan  secara  khusus  bahkan materi  yang  disampaikan  oleh  muballigh tidak  berkaitan  sama  sekali,  akan  tetapi  fiqh keluarga  seringkali  disentil  dan  ditanyakan oleh  peserta  dalam  sesi  dialog.  Misalnya poligami dan persoalan peran dan relasi laki- laki dan perempuan dalam keluarga.
Pada  dasarnya,  Islam  membolehkan poligami.  Akan  tetapi,  Pemahaman  terhadap dasar  kebolehan  jenis  perkawinan  ini seringkali  menimbulkan  pro  dan  kontra, apakah  perkawinan  dalam  Islam  berazaskan monogamy  ataukah  poligami?  Berdasarkan hasil perbincangan dengan beberapa informan  mengarahkan  pada  pemhaman bahwa  perkawinan  Islam  menganut  prinsip monogamy.  Dasar  yang  dikemukakan  adalah QS. An-Nisa’:3.
اوُحِكْنا َ ف   َماَتَ ْ لا   ِفاو ُطِس ْقُت   َّهلَأ  ْمُتْفِخ  ْنِإَو
ْنِإ َ ف َعاَبُرَو  َث َ ل ُ ثَو  َنْثَم ِءا َسِّنلا َنِم ْمُك َ ل  َبا َطاَم ْمُكُناَمْي َ أ   ْت َ ك َ لَماَمْو َ أ  ًةَدِحاَو َ فاو ُ لِدْعَت َّه ل َ أ  ْمُتْفِخ
او ُ لوُعَت َّه ل َ أ َ نْد َ أ  َكِلَذ
Terjemahnya:
Dan  jika  kamu  takut  tidak  akan  dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka  kawinilah  wanita-wanita  (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian  itu  adalah  lebih  dekat  kepada tidak berbuat aniaya.
Menurut  Ustadz  Munir  Kadir,  ayat  ini hanya  menunjukkan  tentang  kebolehan berpoligami sepanjang memenuhi syarat adil. Akan tetapi pada prinsipnya perkawinan yang dikehendaki  al-Qur’an  adalah  monogami (Hasil  wawancara  Tanggal  15  November 2012).  Hal  yang  sama  disampaikan  oleh  ust. Maskun, Hj. Andi Fatimah, dll. Bahkan begitu pentingnya persyaratan tersebut, ust. Maskun
berpandangan  bahwa  boleh  melakukan poligami meskipun tanpa seizin isteri pertama asalkan mampu berlaku adil (Hasil wawancara Tanggal 15 November 2012).
Apa  yang  disampaikan  oleh  beberapa informan  tersebut  sejalan  dengan  Undang- undang perkawinan yang berlaku di Indonesia. Kesesuaian  tersebut  dapat  dilihat  pada  pasal 5  yang  menyebutkan  bahwa  pengadilan dapat  memberikan  izin  bagi  laki-laki  untuk berpoligami  dengan  salah  satu  jaminannya adalah  suami  akan  berlaku  adil  terhadap isteri-isteri  dan  anak-anak  mereka  dengan pernyataan  atau  janji  dari  suami  yang  dibuat dalam  bentuk  yang  ditetapkan  untuk  itu (Lihat PP RI No. 9/1975 tentang pelaksanaan UU.  Perkawinan  no  1  tahun  1974,  pasal  41d. Sedangkan persoalan pembagian peran antara laki-laki  dan  perempuan  dalam  keluarga lebih  mengarah  pada  sistem  sosial  yang membedakan  peran  publik  dan  domestik. Bahkan pembedaan peran ini telah terbakukan dalam  peraturan  perundangan-undangan. Misalnya  UU  Perkawinan  No.  1  1974  Bab VI  tentang  Hak  dan  Kewajiban  Suami  Isteri terutama  pada  pasal  31  (3)  menyebutkan bahwa  suami  adalah  kepala  keluarga  dan isteri  ibu  rumah  tangga.  Konsekwensi  aturan ini berimplikasi pada kewajiban suami adalah mencari  nafkah  untuk  memenuhi  kebutuhan rumah  tangga  sedangkan  isteri  berkewajiban mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya (Lihat pasal 34 UU Perkawinan no. 1/1974) Hal inilah yang terdogma dalam sistem kehidupan keluarga.
Berdasarkan data melalui angket diperoleh  35  orang  atau  70%  beranggapan bahwa  pekerjaan  rumah  tangga  itu  adalah pekerjaan  perempuan.  Data  ini  merupakan hasil  akumulasi  dari    50  responden  dengan perincian:  10  responden  masing-masing  di Kec. Bacukiki, Kec. Ujung, Kec. Bacukiki Barat dan 20 responden di Kec. Soreang.
Meskipun  data  di  atas  mengarah  pada peran domestik dibebankan kepada isteri atau perempuan,  akan  tetapi  hak  dan  kewajiban
suami  isteri  tetap  seimbang.  Ustadz  Munir Kadir mengemukakan bahwa dalam keluarga, antara  hak  dan  kewajiban  suami  isteri  harus seimbang  bahkan  dalam  pembagian  peran diperlukan  kesepakatan  dengan  berdasarkan prinsip  “ al-Muasyarah  bil  Ma’ruf” (saling bergaul  dengan  baik)  (Hasil  Wawancara Tanggal 15 November 2012) Bahkan menurut ustadz  Maskun,  kewajiban  mengurus  rumah tangga  harus  kedua-duanya  terutama  jika isterinya  juga  punya  kesibukan  di  luar (Wawancara Tanggal 22 Oktober 2012)

## 3) Fiqh kehidupan bermasyarakat
Dirkursus Fiqh perempuan yang berkaitan dengan  persoalan  kehidupan  bermasyarakat kebanyakan  berkaitan  dengan    masalah kepemimpinan  perempuan  dalam  dunia politik.  Berdasarkan  data  dilapangan,  hampir semua  muballigh  yang  menjadi  narasumber dalam  pengajian  tidak  mempersoalkan kepemimpinan  perempuan  dalam  politik. Menurut  Ust.  Munir  Kadir,  kepemimpinan perempuan dalam politik dibolehkan. Megawati menjadi presiden karena merupakan amanat rakyat yang dipilih sesuai mekanisme yang  berlaku  di  Indonesia  (Hasil  Wawancara Tanggal 15 November 2012).
Demikian  pula  Ust  Maskun  yang menyetujui kepemimpinan perempuan dengan syarat  memiliki  kemampuan.  Kepemimpinan yang  dimaksud  di  sini  hanya  dibatasi  dalam lingkup  publik  bukan  dalam  keluarga. Menurutnya:
“bagaimanapun  tingginya  kemampuan seorang  perempuan  tetapi  laki-laki/ suami tetap menjadi kepala dalam rumah tangga.  Contohnya:  Hj.  Andi  Rasydianah menjadi  pemimpin/rektor  dalam  suatu lembaga pendidikan sedangkan suaminya menjadi bawahannya sebagai dekan. Akan tetapi  dalam  rumah  tangganya,  suaminya tetap  menjadi  kepala”  (Hasil  Wawancara Tanggal 22 Oktober 2012).
Berbeda  dengan  pandangan  ust.  Amin. Menurutnya kepemimpinan perempuan dimungkinkan  dapat  diwujudkan  pada semua  lini  dan  tidak  tetutup  kemungkinan
bisa  juga  terjadi  dalam  rumah  tangga.  Hal ini  disebabkan  karena  dominasi  perempuan sudah  semakin  kuat.  Terlebih  lagi  ketika kondisi suaminya memiliki penyakit menahun yang  tidak  memungkinkan  menjalankan fungsinya  sebagai  pencari  nafkah  maka dalam  hal  ini,  perempuanlah  atau  isteri  yang mengambil  alih  fungsinya  sebagai  kepala rumah tangga. Adapun hadis yang menyatakan bahwa “tidak  akan  jaya  suatu  kaum  apabila urusan  (kepemimpinan)  itu  diserahkan kepada  perempuan” itu  harus  dipahami secara  kontekstual  dimana  perempuan  saat itu  tidak  memiliki  kekuatan  atau “power” yang  mampu  memikul  tanggung  jawab kepemimpinan.  Dengan  demikian,  hadis  ini sangat dipengaruhi oleh sistem sosial pada saat hadis ini disabdakan di mana laki-laki sangat dominan sehingga kepemimpinan perempuan tidak  dapat  diterima  oleh  masyarakat.  Secara sosiologis,  perempuan  pada  saat  itu  tidak memiliki  kewibawaan.  Bahkan  tidak  tertutup kemungkinan,  perempuan  bisa  saja  menjadi pemimpin  dalam  rumah  tangganya  bilamana perempuan  itu  memiliki  peran  yang  lebih dominan  dalam  keluarga  (Hasil  Wawancara Tanggal 08 Oktober 2012)
Meskipun relatif sama, pandangan Ibu Sri Muliana  lebih  bersifat  moderat.  Menurutnya, kepemimpinan dapat saja dimiliki oleh siapapun tanpa memandang jenis kelamin. Adapun ayat yang  ,membicarakan  kepemimpinan  laki-laki seperti  dalam  QS:  an-Nisa’:  34  tidak  harus dipahami dengan arti laki-laki secara biologis karena kata ar-rijal pada ayat :
مهضعب للها لضف امب ءاسنلا على نوماوق لاجرلا ملهاوما نماوقفنا امبو ضعب على
lebih  dipahami  laki-laki  dalam  arti realitas jender bukan pada biologisnya. Itulah sebabnya  Allah  tidak  menggunakan  kata az- zakar dan al-unsa yang berkonotasi pada arti laki-laki dan perempuan secara biologis. Oleh karena itu, kepemimpinan dapat dimiliki oleh
siapapun yang memiliki kemampuan baik laki- laki  maupun  perempuan  (Hasil  Wawancara Tanggal 13 februari  2013).
Pandangan  ini  relatif  berbeda  dengan Ust.  Iskandar.  Menurutnya,  pada  dasarnya kepemimpinan  perempuan  hanya  bersifat daruriy (mendesak).  Dalam  konteks  politik, laki-laki  tetap  memiliki  kewenangan  yang lebih dominan. Bahkan dalam rumah tangga, perempuan  tidak  diperkenankan  menjadi kepala  dalam  keluarga  (Hasil  Wawancara Tanggal 22 Oktober 2012). Dengan demikian, pandangan ini menunjukkan bahwa perempuan  masih  memiliki  keterbatasan dalam berkarya.
Secara umum, pandangan para muballigh mengenai  fiqh  perempuan  relatif  beragam namun  dari  aspek  lain  memiliki  persamaan. Untuk  memahami  aspek  adanya  manipestasi ketidakadilan  gender  dalam  materi  fiqh perempuan yang disampaikan pada pengajian majelis  taklim  di  kota  Parepare  maka  sisi keberagaman  dan  persamaan  tersebut  akan dianalisis  lebih  jauh  dalam  pembahasan selanjutnya.

## Tinjauan Analisis Gender terhadap Pemahaman Fiqh Perempuan pada Majelis Taklim.
Pada  dasarnya,  pemahaman  materi  fiqh perempuan yang disampaikan oleh Muballigh pada pengajian Majelis Taklim di kota Parepare cukup  beragam.  Keberagamaan  tersebut tidak  serta  merta  melahirkan  atau  berpotensi menimbulkan ketidakadilan gender. Alasannya, analisis  gender  tidak  mempertanyakan  dan mempersoalkan perbedaan relasi laki-laki dan perempuan. Karena perbedaan itu, baik secara kodrati  dan  biologis  maupun  gender  selalu ada  bahkan  sudah  menjadi  sunnatullah  yang tidak  dapat  diganggu  gugat.  Apalagi  adanya perbedaan peran laki-laki dan perempuan baik dalam  lingkup  keluarga  maupun  masyarakat justru melahirkan harmonisasi dalam menjalin hubungan  sesama  manusia.  Oleh  karena itu,  peran  analisis  gender  bukan  menggugat
pembedaan itu tetapi menganalisis pembedaan tersebut dalam prosesnya melahirkan ketidakadilan gender.
Apabila  ditelusuri  pandangan  beberapa muballigh yang banyak mengkaji fiqh berkaitan keperempuanan  maka  pemahaman  materi tersebut pada umumnya dapat dikategorikan pada  pemahaman  kontekstual.  Akan  tetapi tingkat  kontekstualisasi  pemahaman  mereka cenderung  berbeda.  Berdasarkan  olahan data  dari  para  informan  mengarahkan  pada perbedaan  pemahaman  yang  kemudian dapat  diklasifikasikan  menjadi  2  kategori, yaitu:  pemahaman  kontekstual  dan  semi kontekstual.

## 1. Pemahaman Kontekstual
Pemahaman  ini  cenderung  menerima perubahan  secara  luas  dan  terbuka. Perbedaan  peran  gender  lebih  disebabkan oleh  konstruksi  sosial  budaya  bukan  dari agama.  Apabila  ada  pembedaan  peran  relasi laki-laki  dan  perempuan  disebabkan  oleh ajaran  agama  maka  perbedaan  itu  timbul bukan  berdasarkan  ajaran  agama  akan  tetapi lebih  banyak  disebabkan  atas  tafsiran  atas ajaran  agama  yang  sangat  dipengaruhi  oleh sosial-kultur    yang  berjalan  pada  masyarakat setempat.  Oleh  karena  itu,  pemahaman  yang masuk kategori ini sangat fleksibel menerima perubahan.  Bahkan  fleksibilitas  pemahaman ini  mampu  mendekonstruksi  dogma-dogma agama  yang  selama  ini  disakralkan.  Misalnya kepemimpinan  perempuan  dalam  shalat dibolehkan meskipun ada laki-laki yang lebih senior. Bahkan perbedaan secara kodrati pun memungkinkan dapat digugat.
Ust. Muh. Amin menegaskan bahwa tidak tertutup  kemungkinan,  suatu  saat  ada  laki- laki  yang  melahirkan  bila  kemajuan  ilmu pengetahuan dan tekhnologi semakin canggih. Karena  kecanggihan  dan  kepintaran  manusia dalam  bidang  ilmu  pengetahuan,  apa  yang tidak  terpikirkan  saat  ini  dan  mustahil  ada, suatu saat semuanya bisa saja terjadi. Sehingga dengan  demikian  tidak  ada  lagi  perbedaan
laki-laki  dan  perempuan  (Hasil  Wawancara Tanggal 08 Oktober 2012  ).
Pandangan  ini  cukup  liberal  bahkan sangat liberal sehingga pemahaman ini jarang disampaikan  pada  pengajian  Majelis  taklim karena  menurut  Amin,  tidak  cocok  diangkat pada  forum  non  akademik  dan  itu  hanya sebatas wacana.
Pemahaman lain yang cenderung moderat adalah  berasal  dari  beberapa  informan  yang mayoritas  dari  kalangan  perempuan  yang aktif dalam kegiatan dan gerakan perempuan seperti  Hj.  Hamdanah  Said,  Sri  Muliana, Iriani  Ambar,  Hj.  Andi  Fatimah,  Hj.  Zaenab, Hj.  Suwaeta.  Hampir  semuanya  menyetujui bahwa perbedaan peran dan relasi laki-laki dan perempuan lebih disebabkan konstruksi sosial budaya  sehingga  perbedaan  tersebut  bukan sesuatu yang kodrati dan senantiasa mengalami perubahan  sesuai  sikon,  situasi  dan  kondisi. Apabila perempuan yang memiliki kesibukan di dunia publik, maka tidak ada salahnya laki-laki yang menyelesaikan urusan domestik. Apabila kedua-duanya  punya  kesibukan  atau  karir  di luar  rumah  maka  kedua-duanya  juga  punya tanggung  jawab  yang  sama  mengurus  rumah tangga  berdasarkan  kesepakatan  berdasarkan prinsip al-Muasyarah  bil  Ma’ruf .Dengan demikian, relasi laki-laki dan perempuan dalam rumah  maupun  di  luar  rumah  merupakan makhluk  Allah  yang  memiliki  potensi  yang sama dalam mengembangkan kualitas dirinya. Selain  itu,  laki-laki  dan  perempuan  juga merupakan  dua  jenis  makhluk  Allah  yang memiliki ketergantungan satu sama lain dalam membangun peradaban.           .

## 2. Pemahaman Semi-kontekstual
Pemahaman semi kontekstual merupakan pemahaman  yang  sudah  berusaha  beranjak dari pemahaman tekstual mengikuti perubahan untuk  menyesuaikan  perkembangan  zaman. Dapat dikatakan bahwa pemahaman ini berada antara  pemahaman  tekstual  dan  kontekstual. Dikatakan  demikian  karena  para  muballigh kadang-kadang masih mempertahankan tradisi
atau kultur sebelumnya dan keberanjakannya pada  pendapat  para  ulama  dulu.  Contohnya, ustadz  Iskandar  yang  masih  cenderung mempertahankan kepemimpinan laki-laki atas perempuan dan peran domestik tetap dominan pada perempuan.(hasil Wawancara Tanggal 22 Oktober 2012)
Hal  sama  disampaikan  oleh  Ust.  KH. Muh.  Arief  Fasih  meskipun  pemahamannya cenderung  lebih  terbuka.  Misalnya  ketika membicarakan konsep mahram bagi perempuan  yang  menunaikan  ibadah  haji tidak  mesti  dipahami  berasal  laki-laki  yang memiliki  hubungan  darah  atau  keluarga tetapi  dapat  diambil  dari  orang  lain  yang memiliki  integritas,  dapat  dipercaya  sebagai pendamping  haji  sebagaimana  pendapat  atau fatwa ulama di Indonesia. Pandangan ini telah melampaui  pendapat  para  ulama  terdahulu yang  memaknai  mahram  perempuan  yang dapat  mendampinginya  selama  pelaksanaan haji  harus  laki-laki  dari  pihak  keluarga. Keterbukaan  menerima  perubahan  ini menunjukkan fleksibilitas hukum menghadapi perubahan  zaman  (Wawancara  Tanggal  22 Oktober 2012).
Selain  itu,  ustadz  Maskun  dapat  juga dikategorikan muballigh dalam kelompok ini. Hal ini ditunjukkan pada pandangannya yang masih mengarah pada dominasi laki-laki atas perempuan.  Misalnya,  kebolehan  poligami dengan persyaratan adil meskipun tanpa seizin isteri. Dominasi ini kuat juga pada relasi laki- laki  dan  perempuan  dalam  rumah  tangga dimana  posisi  laki-laki  sebagai  kepala  rumah tangga, dalam keadaan apapun, harus mampu dijalankan meskipun isteri memiliki kelebihan secara ekonomi daripada laki-laki. Sedangkan keterbukaan  pemahaman  ustadz  Maskun dapat  dilihat  pada  keberpihakannya  pada perempuan yang memosisikan sebagai partner atau mitra bagi suami.
Apabila ditinjau dari analisis jender maka pemahaman terhadap materi fiqh perempuan pada pengajian majelis taklim di kota Parepare cenderung  tidak  berpotensi  melahirkan
ketidakadilan  jender.  Kecenderungan  ini tampak  pada  pemahaman  tekstual  telah beranjak  kepada  pemahaman  kontekstual. Pemahaman  tersebut  mampu  mengakomodir setiap  perubahan  yang  ada  karena  sifatnya yang terbuka.
Dalam  sebuah  penelitian  disebutkan bahwa  lahirnya  ketidakadilan  jender  dalam masyarakat ditentukan oleh corak pemahaman keagamaan  seseorang.  Ketika  seseorang mengikuti  pemahaman  kontekstual  maka ia  akan  berpandangan  bahwa  ketidakadilan jender lahir bukan karena faktor agama tetapi konstruksi  sosial  budaya.  Beberapa  informan yang  berpikiran  moderat  membahasakan dengan  faktor    kebiasaan,  gengsi,  adat  yang sudah turun temurun, didikan dalam keluarga yang  mempengaruhi  lahirnya  ketidakadilan jender.  Sedangkan  pemahaman  fiqh  tekstual justru  berimplikasi  pada  lahirnya  persepsi bahwa  ketidakadilan  jender  muncul  karena faktor  agama  bukan  konstruksi  sosial (Rahmawati,2012) Dengan demikian, pemahaman  materi  fiqh  perempuan  pada pengajian  Majelis  Taklim  di  kota  Parepare belum  atau  tidak  berimplikasi  pada  lahirnya manifestasi  ketidakadilan  bahkan  materi dan  pemahaman  yang  disampaikan  oleh muballigh/muballighah  sangat  mendukung dalam  mensosialisasikan  pengarusutamaan gender  dan  pelaksanaan  program Education For  All (EFA)  dan Millenium  Development Goals (MDGs).

## Implementasinya dalam Kehidupan Rumah Tangga
Kehidupan  rumah  tangga  sangat  rentan terjadi  manifestasi  ktidakadilan  jender.  Pada institusi  ini  terbangun  relasi  laki-laki  dan perempuan.  Hak  dan  kewajiban  pasangan suami isteri seringkali dipahami keliru sehingga manispestasi  ketidakadilan  jender  muncul seperti double burden, subordinat dan violence. Oleh  karena  itu,  perlu  pengkajian  mendalam tentang implementasinya sebagaimana pemahamannya terhadap materi fiqh tersebut.
Pada  umumnya,  penerapan  materi  fiqh yang berkaitan dengan ibadah mahdah seperti shalat, puasa, haji dan zakat tidak menimbulkan persoalan  karena  perbedaan  syariat  antara laki-laki dan perempuan dalam bidang ibadah merupakan  hal  yang  qat’i.  Sedangkan  dalam bidang muamalah sering dipersoalkan karena sifat  dzanni,  selalu  mengalami  perubahan termasuk di dalam fiqh munakahat.
Berdasarkan data yang diperoleh, kecenderungan peran domestik masih didominasi  oleh  perempuan.  Sebagaimana disebutkan  sebelumnya,  sebagian  besar responden mengakui bahwa pekerjaan rumah tangga  adalah  pekerjaan  perempuan.  Bahkan ketika  ditanyakan  apakah  pembagian  peran tersebut merupakan hal yang biasa dan sudah adil maka 70% peserta majelis taklim mengakui hal tersebut.
Data  di  atas  menunjukkan  bahwa  19 responden pada Majelis Taklim di Kecamatan Soreang  menyatakan  pemahamannya  tentang peran  domestik  bagi  perempuan  dan  peran publik  bagi  laki-laki  adalah  hal  yang  biasa dan  sudah  adil,  6  responden  di  kec.  Ujung, 10  responden  di  kec.  Bacukiki  dan  4  di  kec. Bacukiki  barat.  Sehingga  jumlah  total  adalah 35  orang/70  %  menyetujui  pembagian  peran tersebut. Pada implementasinya menunjukkan 92%  pihak  laki-laki  membantu    mengurus pekerjaan  rumah  tangganya  apabila  isteri memiliki kesibukan di luar.
Data  ini  menunjukkan  bahwa  peran domestik  yang  dilabelkan  pada  perempuan tidak  serta  merta  laki-laki  tidak  dapat menjalankan peran itu. bahkan ustadz Maskun menyatakan  peran  itu  semestinya  dijalankan oleh laki-laki karena hal itu bukan sesuatu yang kodrati. Oleh karena itu, menurutnya, isteri itu sebetulnya  bukan  bawahan  dan  bukan  pula raja  tapi  adalah  mitra.  Dalam  menyelesaikan pekerjaan  domestik  misalnya;  tidak  ada salahnya  apabila  isteri  yang  mencuci,  suami yang  menjemur  atau  bahkan  mencuci  dan menjemur  semuanya  dikerjakan  suami.  Dan
Insya Allah hal itu saya jalankan (Wawancara Tanggal 22 Oktober 2012).
Hal  yang  sama  juga  ditegaskan  ustadz Iskandar,  salah  satu  informan  yang  tekstual cenderung kontekstual. Bahkan kecenderungan pihak  laki-laki  menjalankan  urusan  domestik berdasarkan  pengalaman  peserta  majelis taklim  memperlihatkan  tingkat  persentasi yang  tinggi  bahkan  ada  yang  menjalankan secara  bersama-sama.  Berdasarkan  angket yang disebarkan pada 50 responden, sebanyak 88% menyatakan bahwa peran domestik biasa juga  dilakukan  oleh  pihak  laki-laki,  2%  yang menyatakan bahwa peran itu dijalankan secara bersama-sama.
Pada  implementasinya,  pendidikan  anak lebih banyak dibebankan oleh ibunya dan hanya 10%  yang  menyatakan  peran  itu  dijalankan secara seimbang. Data tersebut menunjukkan bahwa  peran  domestik  dalam  hal  mendidik anak masih didominasi oleh pihak ibu. Hampir 80% peran itu dijalankan oleh ibu sedangkan 14% dominan diperankan oleh bapak dan 10% dijalankan secara seimbang. Dalam al-Qur’an, Islam tidak memetakan peran itu dibebankan sepenuhnya oleh ibu. Konsep yang ditawarkan Islam dalam membangun peran dan hubungan suami-isteri  adalah al-muasyarah  bil-ma’ruf . Konsep  ini  akan  melahirkan  harmonisasi dalam  kehidupan  rumah  tangga.  Apabila  ada klasifikasi  peran  dan  didominasi  oleh  pihak tertentu maka perlu dikembangkan kesadaran gender  agar  tidak  menimbulkan  peran  yang tidak imbang.  Prinsip yang dikehendaki ajaran Islam  adalah  keadilan.  Dalam  QS.  Al-Maidah (5): 8, disebutkan:
ىَوْقَّهتلِل  ُبَر ْ ق َ أ َوُه او ُ لِدْعا
Terjemah:
”berlaku  adillah  karena  itu  lebih  dekat pada ketaqwaan”  ,
Keadilan  yang  dimaksud  pada  ayat tersebut  tidak  hanya  dimaksudkan  pada aspek penegakan hukum tapi juga pada aspek kehidupan  bermasyarakat  dan  termasuk  di
dalamnya  keadilan  membangun  relasi  laki- laki  dan  perempuan  dalam  kehidupan  rumah tangga. Dan konkretisasi rasa keadilan tersebut sangat  ditentukan  kultur  masyarakatnya. Apabila  perbedaan  peran  tersebut  telah memenuhi rasa keadilan bagi semua kelompok masyarakat  maka  menurut  analisis  gender, tidak menjadi persoalan.
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  melalui angket, sebanyak 28 atau 58 % responden yang memiliki  pekerjaan  sebagai  URT  sedangkan sebagian yang lain, 48% responden berprofesi ganda  maka  diperoleh  Dominasi  perempuan dalam lingkup domestik dapat dipahami karena kultur yang melekat pada masyarakat Parepare. Selain itu, sebagian besar responden dari pihak peserta  pengajian  adalah  Ibu  Rumah  Tangga yang  belum  memiliki  kesibukan/pekerjaan dalam  rangka  membantu  perekonomian keluarga.
Meskipun  demikian,  atas  dasar  prinsip keadilan  semestinya  grafik  di  atas  seharusnya berbanding terbalik agar keseimbangan dalam menjalankan  hak  dan  kewajiban  tampak  lebih adil. Oleh karena itu, sosialisasi pengarustamaan jender masih perlu digalakkan digalakkan.
Berdasarkan  implementasinya,  analisis gender  dapat  mengidentifikasi  manipestasi ketidakadilan gender terjadi pada masyarakat di  kota  Parepare.  Akan  tetapi,  fakta  ini  tidak dipengaruhi oleh pemahaman materi fiqh yang disampaikan pada pengajian majelis taklim di kota Parepare.

## s ImPulan
Berdasarkan  pembahasan  yang  telah dipaparkan  pada  bagian  sebelumnya  maka dapat disimpulkan sebagai berikut:Materi fiqh perempuan  banyak  diangkat  pada  pengajian majelis  taklim  di  kota  Parepare.  Akan  tetapi materi  ini  tidak  disajikan  dalam  bentuk  yang sistematis.  Kajian  perempuan  seringkali diungkap pada tema fiqh ibadah, fiqh keluarga, dan  fiqh  yang  berkaitan  dengan  kehidupan masyarakat.  Dalam  bidang  fiqh  ibadah
menyinggung  pembedaan  syariat  antara tatacara atau gerakan shalat, masalah mahram perempuan  dalam  masalah  haji,  keabsahan perempuan menjadi imam shalat dan ketentuan khusus  perempuan  mengenai  thaharah,  haid dan  nifas.  Bidang  fiqh  keluarga  menyinggung pembedaan  peran  dan  relasi  laki-laki  dan perempuan, poligami serta hak dan kewajiban suami  isteri  dalam  rumah  tangga.  Sedangkan fiqh  yang  berkaitan  dengan  kehidupan bermasyarakat  lebih  banyak  mengungkap tentang keabsahan kepemimpinan perempuan dalam politik.
Pemahaman  fiqh  perempuan  mengarah pada pemahaman kontekstual. Kontekstualisasi fiqh perempuan lebih dominan pada persoalan muamalah termasuk fiqh keluarga. Oleh karena pengetahuan  dan  pengalaman  keagamaan yang dimiliki berbeda-beda maka pemahaman tersebut  cukup  variatif  dan  terpola  menjadi semi-kontekstual, kontekstual moderat dan  kontekstual  liberal.  Apabila  ditinjau dari  analisis  gender  maka  pemahaman  fiqh perempuan  pada  pengajian  majelis  taklim  di kota  Parepare  belum  atau  tidak  berdampak pada  lahirnya  manipestasi  ketidakadilan jender. Mekipun ada perbedaan syariat antara laki-laki dan perempuan pada wilayah ibadah mahdah  dan  tidak  dapat  dipahami  secara kontekstual akan tetapi hal itu tidak berpotensi melahirkan ketidakadilan.
Implementasi  fiqh  perempuan  pada pengajian  majelis  taklim  pada  dasarnya  tidak mengarah pada lahirnya ketidakadilan jender. Akan tetapi manipestasi ketidakadilan gender lebih disebabkan kultur atau tradisi perempuan yang  telah  terbiasa  dibebankan  peran-peran domestic. Akibatnya, peran ganda atau double burden selalu tampak pada relasi laki-laki dan perempuan  dalam  keluarga.  Seperti  peran domestic dan pendidikan anak lebih dominan diperankan oleh perempuan/ibu. Manipestasi ketidakadilan  jender  yang  dimaksud  adalah ketika  suami  dan  isteri  memiliki  peran  atau kesibukan yang sama dalam ranah publik, isteri masih harus dibebankan urusan domestik.
D aftar P ustaka
Ali, Zainuddin, 2010, Filsafat Hukum, Cet.IV;
Jakarta : Sinar Grafika.
Coulson, Noel. J., 1969, Conflict and Tensions in  Islamic  Jurisprudence .  Chicago:  The University of Chicago Press.
Departemen  Agama,  2005, al-Qur’an  dan Terjemahnya . Semarang: Diponegoro.
Departemen  Agama,  1989, Al-Qur’an  dan Terjemahnya . Semarang: Toha Putra.
Dewan  Redaksi,  1994, Ensiklopedi  Islam .
Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
Fakih,  Mansour  dkk,  1996, Membincang Feminisme  Diskursus  Gender  Perspektif Islam. Surabaya: Risalah Gusti.
Hamim  Ilyas,  2005, Perempuan  Tertindas; Kajian  Hadis-hadis  “Misoginis ”.  Cet.:  II. Yogyakarta: eLSAQ Press &PSW.
Muh. Quraish Syihab, 2011, Tafsir al-Misbah. Jakarta : Lentera Hati.
Munawir, Ahmad  Warson, 1997, Al-Munawir Kamus  Bahasa  Indonesia .  Cet.  14; Yogyakarta: Pustaka Progresif.
Musa,  Muhammad  Yusuf,  1991, Politik  dan Negara  dalam  Islam, terj.  M.  Thalib. Yogyakarta: pustaka LSI.
Qardhawi,  Yusuf,  et.al.  2009, Fatawa  al- Nisa . Terj. Cecep Romli dkk, Ensoklopedi Muslimah Modern, Cet. I; Depok: Pustaka Iman.
Sabiq, Sayyid,  t.t ., Fiqh as-Sunnah . Semarang: Thoha Putra.
Shihab,  M.  Quraish,  2004, Membumikan  al- Qur’an , Bandung: Mizan.
Sugiyono,  2008, Metode  Penelitian  Bisnis . Bandung: Alfabeta.
Tim  Penulis,  2010, Hukum  Keluarga;
Kumpulan Perundangan
tentang Kependudukan, Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan,  Perceraian,  KDRT,  dan Anak . Yogyakarta: Pustaka Yustisia,
Yasid,  Abu  LL.M.,  Dr,  2005, Fiqh  Realitas (Respon Ma’had Terhadap Wacana Hukum Islam  Kontemporer).  Cet.  I;  Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Zaidan, Abdul Karim, 1999 Ensiklopedi Hukum Wanita  dan  Keluarga ,  terj.  Bahruddin Fannani,Cet.I;  Jilid:  3.  Jakarta:Robbani Press.

## Sumber  Makalah, Jurnal, Penelitian, Tesis/Disertasi
Aisyah,  2012, Fiqh  Perempuan  Kekinian  dan Keindonesiaan ,  Makalah  dalam  Seminar Kelas Program Doktoral UIN Alauddin.
Fakih,  Mansour, Analisis  Gender  dan Ketidakadilan . Makalah disampaikan pada Kajian  Intensif  Masalah-masalah  Jender Kontemporer oleh HMI Komisariat Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
Kadir,  Munir,  H.    2004., Efektivitas  Majelis Taklim dalam Meningkatkan Pemahaman dan  Pengamalan  Ajaran  Islam  di  Kota Parepare (Tinjauan dari Aspek Kurikulum dan Metode). Tesis PPS UMI Makassar. Rahmawati,  2011, Studi  Analisis  Gender terhadap Pemahaman Fiqh pada Pondok Pesantren  DDI  Kaballangan .  Penelitian Individual Kompetitif Diktis.
Rahmawati, No. 1 Januari-Juni 2012, Tinjauan Analisis  Gender  terhadap  Pemahaman Fiqh  pada  Pondok  Pesantren  DDI Kaballangan  Pinrang ,  Jurnal  al-Maiyyah PSG STAIN Parepare,
Supiah, 2011, Bias Jender dalam Pendidikan; Analisis  Materi  Fiqh  pada  Madrasah Aliyah . Disertasi PPs UIN Alauddin.

## Sumber  Online (Internet dan CD)
http://eprints.undip.ac.id/23558/2/343-ki- lemlit-02-a.pdf
http://idb4.wikispaces.com/file/view/ss4012- PENDIDIKAN+AGAMA+ISLAM+DAL AM+MAJELIS+TA%E2%80%99LIM+KA UM+IBU+RW+01+KELURAHAN+TEGA L+PARANG+JAKARTA+SELATAN.pdf http://idb4.wikispaces.com/file/view/fz4001- peranan+majelis+taklim+dlm+pembentu kan+sikap+keagamaan+remaja.pdf
Sugiri, Acep, Mencari Teori Kesetaraan: Analisis Jender Vs Teori Hukum Islam , diakses dari www.kesrepro.info/?q =node/ 246
Rahmawati, Rukiah, dan Hj. Rusdaya Basri – Studi Analisis Gender Terhadap Materi Fiqh Perempuan...
Daryati,  Euis, Menjawab  Tafsir  Misoginis . http://quran.al-shia.org/id/tafsir/01/01. html
Mudzhar,  M.    Atho,  Fiqh  dan  Reaktualisasi Ajaran Islam. http://media.isnet. rg/islam/ Paramadina/ Konteks/Reaktualisasi.html Cipto  Sembodo, Sosiologi  Fatwa:  Membaca Gelombang  Ijtihad  dalam  Fatwa-fatwa Hukum  Islam  MUI .  http://www.scribd. com/doc/27304704/Sosiologi-Fatwa- Hukum-Islam.
Muthia,  Siti, Peranan  Majelis  Taklim  al- Mujahidin  dalam  Sikap  Keagamaan Remaja di Kelurahan Belendung Batu  Ceper  Tangerang ,  hhttp://idb4.
wikispaces.com/file/view/fz4001-peranan +majelis+taklim+dlm+pembentukan+sik ap+keagamaan+remaja.pdf,
http://skripsi.umm.ac.id/files/disk1/226/ jiptummpp-gdl-s1-2007-shufashohi- 11293-Pen dahul-n.pdf
http://uchinfamiliar.blogspot.com/2009/02/ pengertian-majelis-taklim-dasar-hukum. html.
http://badrus-rusly.blogspot.com/2011/01/ peranan-majelis-taklim.html http://lemlita.wordpress.com/2012/02/06/ majelis-taklim-di-kabupaten-barito- kuala/