## PERAN PEMERINTAHAN DESA DALAM PENGENDALIAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI PEDESAAN
Nur Hidayah, Ali Rahman Universitas Sawerigading Makassar Email: Nurhidayahkhaeril@gmail.com

## Abstract
The  Village  Government  plays  a  role  in  the  management  and implementation of governance in the Village in order to realize village autonomy. The relationship between the role of the village government and the environment in this study is emphasized on efforts to protect the rural environment. The need for environmental regulation in the village is currently considered urgent in order to  save  the  environment  and  become  a  guideline  for  the  community  and  local government.  However,  due  to  the  absence  of  this  village  regulation,  the Mattampawalie Village Government issued a policy in the form of a Village Head decision  as  a  form  of  concern  for  environmental  protection  in  Mattampawalie Village,  however,  the  material  contained  in  the  Village  Head's  decree  has  not been  systematically  compatible  with  environmental  management  and  protection standards  as  regulated  in  Law  No.32  of  2009  concerning  environmental protection and management.
Keywords: Role, Village Government, Environment

## Abstrak
Pemerintah  Desa  berperan  terhadap  pengelolaan  dan  pelaksanaan pemerintahan  di  Desa  guna  mewujudkan  otonomi  desa.  Hal  yang  menjadi keterkaitan antara peran Pemerintah Desa dan lingkungan hidup dalam penelitian ini  ditekankan  pada  upaya  perlindungan  lingkungan  hidup  pedesaan.  Perlunya pengaturan  terhadap  lingkungan  hidup  di  desa  saat  ini  dianggap  mendesak  guna menyelamatkan  lingkungan  dan  menjadi  pedoman  masyarakat  dan  pemerintah setempat.  Namun  akibat  belum  adanya  peraturan  desa,  maka  Pemerintah  Desa dapat  mengeluarkan  kebijakan  berupa  keputusan  Kepala  Desa  sebagai  wujud kepedulian terhadap perlindungan lingkungan hidup di Desa. Namun materi yang terkandung  dalam  surat  keputusan  Kepala  Desa  belum  tersistematis  yang berkesesuaian  dengan  standar  pengelolaan  dan  perlindungan  lingkungan  hidup sebagaimana  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  No.32  Tahun  2009  tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Kata Kunci : Peranan; Pemerintah Desa; Lingkungan Hidup

## LATAR BELAKANG MASALAH
erlakunya  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa,  secara tersirat  mengisyaratkan  pengakuan  terhadap  desa  sebagai  kesatuan masyarakat  yang  hidup  dan  berkuasa  atas  wilayahnya  yang  memiliki otonomi  tersendiri.  Secara  subsistem  tata  pemerintahan  Desa  masuk  dalam subsistem  dibawah  Pemerintah  Daerah  Kabupaten.  Dengan  adanya  UU  Desa maka desa secara de facto telah mendapatkan pengakuan otonomi  desa sehingga terdapat keleluasaan dalam mengelola desa. Akan tetapi, kekuasaan tersebut tetap harus  dipertanggungjawabkan  dan  mendapat  pengawasan  dari  Pemerintah tingkatan  diatasnya  sebagai  bentuk  dari  kedudukannya  dan  bagian  dari  kesatuan wilayah  Indonesia.  Pengawasan  dilakukan  tidak  hanya  pada  berjalannya  regulasi dan program pemerintah, juga untuk mensukseskan nawacita program pemerintah “membangun  dari  desa”,  yang  mutlak  disertai  dengan  strategi  pembangunan berwawasan lingkungan.
Indonesia  pada  dasarnya  adalah  sebuah  negara  yang  menganut  prinsip konstitusi  mengenai  perlindungan  terhadap  lingkungan  hidup  sehingga  dalam segala  bentuk  tindakan  atau  perbuatan  yang  dilakukan  dalam  yurisdiksi  negara Republik  Indonesia  haruslah  memperhatikan  aspek  lingkungan  hidup.  Selain dibebani kewajiban dan tanggung jawab untuk menjamin lingkungan hidup yang baik dan sehat, juga berhak menuntut setiap orang untuk menghormati hak orang lain  dan  apabila  perlu  dapat  memaksa  setiap  orang  untuk  tidak  merusak  dan mencemarkan lingkungan hidup untuk kepentingan bersama. 1
Manusia  pada  prinsipnya  bertanggungjawab  atas  kerusakan  lingkungan. Isu sampah kini menjadi perhatian masyarakat dunia, dimana Indonesia sendiri di klaim sebagai penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia. Meningkatnya laju  pertumbuhan  manusia  tentu  berakibat  semakin  banyaknya  sampah  yang dihasilkan. Selain wilayah perkotaan, kepadatan penduduk mulai terjadi diwilayah pedesaan,  hal  ini  dapat  mempengaruhi  pada  menurunnya  kualitas  lingkungan pedesaan  yang  dahulunya  dikenal  hijau  dan  memiliki  udara  segar.  Citra  desa tersebut  akan  hilang  jika  tidak  dikelolah  dengan  baik  oleh  Pemerintah  Desa. Pengelolaan  sampah  di  Desa  tidak  dikelolah  sebaik  wilayah  perkotaan,  bahkan masalah  sampah  luput  dari  pengaturan  aparat  Pemerintah  Desa.  Sehingga masyarakat  bebas  membuang  sampah  dan  bahkan  menjadikan  sungai  sebagai solusi  menumpuknya  sampah  disekitar  kediaman  masyarakat,  sebagaimana  hasil observasi awal peneliti di Desa Mattampawalie.
1 Jimly  Asshiddiqie,  2010, Green  Constitution:  Nuansa  Hijau  Undang-Undang  dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Rajawali Pers, Jakarta. h. 179
B
Pertanggungjawaban  berasal  dari  kata  tanggung  jawab  yang  berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. 2 Setelah melakukan elaborasi teori pertanggungjawaban,  Atmadja  menyimpulkan  pengertian  pertanggungjawaban sebagai  suatu  kebebasan  bertindak  untuk  melaksankan  tugas  yang  dibebankan, tetapi  pada  akhirnya  tidak  dapat  melepaskan  diri  dari  resultante  kebebasan bertindak, berupa tuntutan untuk melaksanakan secara layak apa yang diwajibkan kepadanya. 3 Salah  satu  yang  menjadi  tanggungjawab  aparat  pemerintah  adalah lingkungan hidup.
Peranan  aparat  pemerintah  dalam  pertanggungjawaban  lingkungan  hidup telah  tersirat  dalam  UUD  NRI  Tahun  1945,  dimana  secara  formal  subjek  utama pengelolaan  atau  pelaku  pengeloaan  lingkungan  hidup  ialah  pemerintah. Pengelolaan lingkungan hidup merupakan salah satu tugas pemerintah yang harus diimplementasikan dalam penyelenggaraan negara. 4
Diatur  pula  dalam  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa, dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014,  Secara  tegas  mengatur kewenangan  Pemerintah  Desa  untuk  bertanggung  jawab  dalam  penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat yang ada di desa tersebut. Secara eksplisit menjelaskan bahwa  pemerintah  desa  adalah  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  dan kepentingan  masyarakat  setempat  dalam  sistem  pemerintahan  Negara  Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Aparat Pemerintah Desa  berkewajiban mempertanggungjawabkan pengelolaan  dan  pelaksanaan  pemerintahan  di  Desa  dalam  rangka  otonomi  desa guna  mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan  baik  dari  segi  kualitasnya  maupun kuantitasnya.  Pemerintah  Desa  bertanggungjawab  akan  ketersediaan  lingkungan yang  bersih  dan  sehat  terhadap  warganya.  Mengingat  isu  sampah  bukanlah  isu sektoral  tapi  menjadi  masalah  global  maka  pengaturan  dan  perlindungan lingkungan  harus  dimulai  dari  tingkat  bawah,  yakni  Desa.  Desa  diharapkan menjadi  bagian  terdepan  dalam  proses  penyelamatan  lingkungan  dan  menjaga citra asri yang telah melekat pada desa.
Melihat tanggungjawab yang dimiliki Pemerintah Desa dalam pengelolaan dan  perlindungan  lingkungan  hidup  di  Desa,  maka  dari  itu  menarik  untuk
2 Jum Anggriani, Hukum Administrasi Negara, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012,hlm.80
3 Syaiful  Bahri  Ruray,  Tanggung  Jawab  Hukum  Pemerintah  Daerah  dalam  Pengelolaan dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup, P.T. Alumni, Bandung, 2012, hlm.52
4 Yunus Wahid, Pengantar Hukum Lingkungan, Arus Timur, Makassar, 2014, hlm.97
mengangkat sebuah permasalahan terkait bentuk tanggungjawab Pemerintah Desa dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup di Desa.

## METODE PENELITIAN

## Tipe Penelitian
Penelitian  Hukum  Empiris  adalah  suatu  metode  penelitian  hukum  yang menggunakan  fakta-fakta  empiris  yang  diambil  dari  perilaku  manusia,  baik perilaku  verbal  yang  didapat  dari  wawancara  maupun  perilaku  nyata  yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati  hasil  dari  perilaku  manusia  yang  berupa  peninggalan  fisik  maupun arsip. 5

## Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian yang peneliti pilih yaitu di Penelitian ini akan dilakukan di  Desa  Mattampawalie  Kecamatan  Lappariaja  Kabupaten  Bone  yang  terkait Peranan  Pemerintah  Desa  dalam  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup  Pedesaan.  Alasan  pemilihan  lokasi  penelitian,  dikarenakan  Desa Mattampawalie merupakan salah satu desa dengan wilayah dan populasi terluas di Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone.

## Sumber Data
Adapun sumber data dalam penelitian ini, yaitu:
1. Sumber Penelitian Lapangan (Field Research), yaitu sumber data lapangan sebagai  salah  satu  faktor  untuk  mengetahui  peranan  aparat  pemerintah desa dalam penanggulangan masalah lingkungan.
2. Sumber  Penelitian  Kepustakaan (Library  Research), yaitu  sumber  data yang diperoleh dari hasil penelaahan beberapa literatur dan sumber bacaan lainnya yang dapat mendukung penulisan penelitian ini.

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Teknik  Wawancara (interview), mengingat  masa  pandemi  virus  Corona, maka  sedapat  mungkin  memanfaatkan  teknologi  komunikasi  via  Internet dan tatap pada protokol kesehatan.
2. Teknik  Kepustakaan, dilakukan dengan mengumpulkan data-data pustaka yang dapat dipeloh dari buku, artikel dan bahan pustaka lainnya.
5 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif, Pustaka Pelajar, hlm.280

## Analisis Data
Data  yang  telah  diperoleh  dari  hasil  penelitian  ini  disusun  dan  dianalisis  secara kualitatif,  kemudian  selanjutnya  data  tersebut  diuraikan  secara  deskriptif  guna memperoleh  gambaran  Selanjutnya  data  dari  hasil  penelitian  tersebut dikembangkan berdasarkan teori-teori yang relevan dengan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Lingkungan  hidup  yang  bersih  dan  sehat  adalah  hak  setiap  masyarakat yang dijamin dalam konstitusi. Jaminan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah dicantumkan bahwa, “Setiap  orang  berhak  hidup  sejahtera  lahir  dan  batin,  bertempat  tinggal,  dan mendapat  lingkungan  yang  baik  dan  sehat  serta  berhak  memperoleh  pelayanan kesehatan”. Atas dasar pengaturan tersebut, maka lingkungan yang baik dan sehat merupakan  salah  satu  bentuk  hak  sosial  dalam  fundamental  right  untuk  warga negara Indonesia.
Bentuk  perwujudan  dijamin  hak  atas  lingkungan  yang  baik  dan  benar kemudian  dijabarkan  dalam  UU  No.32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,  yang  disebut  dengan  UU  PPLH.  UU  32  tahun 2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  bertujuan  untuk melindungi  NKRI  dari  pencemaran  dan/atau  kerusakan  lingkungan  hidup. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan hingga antisipasi isu lingkungan global. UUPPLH  mengakui  bahwa  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat  adalah  hak yang  harus  diperoleh  warga  negara.  Sebagaimana  Pasal  28H  UUD  NRI  1945. Selain  itu,  UU  ini  berusaha  menjawab  tantangan  pemanasan  global  yang  terus meningkat dan mengakibatkan perubahan iklim yang membuat semakin parahnya penurunan kualitas lingkungan hidup dunia.
Undang-Undang  Nomor  2  tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  (UU  PPLH)  adalah  jaminan  kepastian  hukum memberikan  perlindungan  terhadap  hak  setiap  orang  untuk  mendapatkan lingkungan hidup  yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan  ekosistem.UU  ini  merupakan  pembaruan  terhadap  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang ini nantinya menjadi  dasar dan landasan pemerintah sebagai  harapan baru dalam upaya perlindungan lingkungan hidup.
Usaha  pemerintah  dalam  upaya  proses  perlindungan  lingkungan  hidup terwujud  dengan  baik  seiring  dengan  semangat  terwujudnya  otonomi  daerah. Dengan  adanya  otonomi  daerah  maka  pemerintah  telah  membagi  sebahagian kewenangannya  kepada  Daerah  otonom.  Sebahagian  dari  kewenangan  itu  adalah
kewenangan  pemerintah  pusat  dalam  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan hidup. Mengingat bahwa salah satu asas dalam PPLH adalah asas otonomi daerah, maka perananan daerah dianggap sangat penting dalam upaya PPLH.
Pemerintah daerah diberikan kewajiban untuk membuat kajian lingkungan hidup  strategis,  dimana  hal  ini  cukup  beralasan  mengingat  saat  ini  kasus pemanasan global semakin berbahaya  yang berakibat pada perubahan iklim serta kerusakan  lingkungan.  Sehingga  perlu  adanya  tindak  lanjut  langsung  dari  bawah dimana  kasus  kerusakan  lingkungan  terjadi  mengingat  kerusakan  lingkungan dapat  berdampak  bagi  kelangsungan  hidup  manusia.  Pemerintah  Daerah  selaku pihak yang diberikan tanggungjawab oleh UU PPLH tentunya dalam operasional pelaksanaanya  wajib  mengkordinasikan  tanggungjawab  tersebut  kepada  jajaran pemerintahan dibawahnya yakni pemerintah desa.
Pemerintah  Desa  Mattampawalie  selaku  penyelenggara  Pemerintahan  di Desa,  berkewajiban  mempertanggungjawabkan  pengelolaan  dan  pelaksanaan pemerintahan di Desa sebagai wujud jalannya otonomi desa guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan baik dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya. Pemerintah Desa  bertanggungjawab  akan  ketersediaan  lingkungan  yang  bersih  dan  sehat terhadap  warganya.  Mengingat  isu  sampah  bukanlah  isu  sektoral  tapi  menjadi masalah global maka pengaturan dan perlindungan lingkungan harus dimulai dari tingkat  bawah,  yakni  Desa.  Desa  diharapkan  menjadi  bagian  terdepan  dalam proses  penyelamatan  lingkungan  dan  menjaga  citra  asri  yang  telah  melekat  pada Desa.  Meskipun  disisi  lain  Pemerintah  Desa  akan  mendapatkan  arahan  dari pemerintah tingkat diatasnya dalam hal tata kelola lingkungan hidup.
Pengelolaan  lingkungan  hidup  termasuk  sumber  daya  alam,  menjadi sarana  penting  untuk  mencapai  terwujudnya  kesejahteraan  dan  mutu  hidup generasi masa kini dan  generasi masa depan.  Lingkungan hidup dikelola dengan prinsip  melestarikan  fungsi  lingkungan  yang  serasi,  selaras,  dan  seimbang  untuk menunjang  pembangunan  berkelanjutan  berwawasan  lingkungan.  Kehidupan manusia  tidak  akan  pernah  lepas  dari  lingkungan.  Eksistensi  kehidupan  manusia sangat  bergantung  pada  lingkungan.  Lingkungan  telah  menyediakan  beragam kebutuhan  bagi  manusia  yang  merupakan  syarat  mutlak  agar  manusia  dapat mempertahankan  kehidupannya. 6 Maka  modal  dalam  pengelolaan  lingkungan hidup mesti disertai pengetahuan tentang lingkungan hidup. Hal ini sebagai upaya agar  segala  kebijakan  pemerintah  desa  dapat  berwawasan  lingkungan  serta
6 A’an  Efendi,  Hukum  Lingkungan  Instrumen  dalam  Pengelolaan  Lingkungan  di Indonesia  dan  Perbandingannya  dengan  Beberapa  Negara,  (Bandung:  Citra  Aditya  Bakti,  2014), h.1.
kebijakan  tersebut  tersistematis  dan  terpadu  dalam  upaya  penanggulangan  dan pelestarian lingkungan hidup.
Maka  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009 tentang  Pengelolaan  dan  Perlindungan  Lingkungan  Hidup  dinyatakan  bahwa Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya sistematis dan terpadu  yang  dilakukan  untuk  melestarikan  fungsi  lingkungan  hidup  dan mencegah  terjadinya  pencemaran  dan  atau  kerusakan  lingkungan  hidup  yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 4 UU PPLH.
Dalam  menjaga  kelestarian  lingkungan  di  Desa,  jika  kita  klasifikasikan sebagaimana  yang diatur dalam UU PPLH maka adapun upaya Pemerintah Desa Mattampawalie, sebagaimana berikut:
1. Tahapan Perencanaan
Pemerintah Desa telah melakukan pemetaan terhadap wilayah yang rawan akan  pencemaran  lingkungan.  Daerah  tersebut  kemudian  dibagi  kedalam  daerah Aman, Rawan dan Tercemar. Dimana hasil observasi dilapangan memperlihatkan bahwa  sebagian  besar  daerah  dalam  kondisi  Aman  dari  pencemaran  namun beberapa  daerah  berpotensi  sebagai  daerah  Rawan  tercemar  utamanya  daerah pemukiman yang padat penduduk.
Menurut  Kepala  Desa  Mattampawalie,  Rustan  Pale,  bahwa  masalah lingkungan  hidup  merupakan  masalah  serius  yang  mesti  kita  hadapi  bersama. Terciptanya lingkungan bersih di Desa Mattampawalie merupakan tanggungjawab Pemerintah  Desa.  Oleh  karena  itu,  selaku  aparat  Pemerintah  Desa,  saya  sering menghimbau dan mengkordinasikan dengan para jajaran Kepala Dusun dan tokoh masyarakat  agar  lebih  memerhatikan  lingkungan  sekitar  tempat  tinggalnya  serta menegur warganya yang lalai dalam menjaga kebersihan lingkungan. 7
Serupa  dengan  penyampaian  dari  Kepala  Desa,  menurut  Kepala  Dusun Raja  Fahruddin,  bahwa  kami  ditugaskan  oleh  Pak  Desa  untuk  memantau  warga dan meninjau tempat yang berpotensi menjadi tempat pembuangan sampah ilegal atau tidak sesuai dengan tempatnya. 8
Adapun  wilayah  sebagaimana  observasi  penelitian  yang  menjadi  tempat semisal  di  sekitaran  wilayah  penduduk  utamanya  pinggiran  sungai  serta  daerah tempat  wisata  Hutan  Pinus  Bulutanah.  Sedangkan  daerah  tercemar  sebagaimana
7 Wawancara dengan Kepala Desa Mattampawalie, pada tanggal 3 Agustus 2020
8 Wawancara  dengan  Kepala  Dusun  Raja  selaku  tokoh  masyarakat,  pada  tanggal  6 Agustus 2020
kondisi potensial tercemar adalah beberapa titik di sekitaran sungai di Dusun Raja yang menjadi tempat pembuangan sampah oleh penduduk setempat.
2. Tahapan Pemanfaatan
Pemerintah Desa berupaya telah mengkaji beberapa solusi dari masalah sampah di Desa  Mattampawalie  serta  mengkaji  nilai-nilai  yang  hidup  dalam  masyarakat sebagai  upaya  pengendalian  lingkungan  hidup  kedepan  serta  mewajibkan  dari ketersediaan tempat sampah di setiap rumah penduduk sebanyak 2 tempat sampah yang  terdiri  dari  sampah  kering  dan  basah  dan  mencari  solusi  dari  pembuangan sampah akhir.
Menurut  Kepala  Desa  Mattampawalie,  bahwa  penduduk  Desa Mattampawalie  merupakan  penduduk  desa  yang  masih  memegang  tradisi  adat istiadat  dan  menjunjung  tinggi  budaya  “siri”  atau  malu  dalam  artian  menjaga harga dirinya. Maka masyarakat condong sadar diri ketika telah diberikan anjuran daripada  harus  mendapatkan  teguran.  Sehingga  masyarakat  akan  berusaha  untuk menjaga  kebersihan  lingkungan  dibandingkan  harus  mendapat  malu  akibat menerima teguran. 9
Maka  salah  satu  hal  yang  dapat  dimanfaatkan  dalam  pengelolaan lingkungan  hidup  di  Desa  Mattampawalie  yakni  mengangkat  nilai-nilai  budaya dan adat istiadat yang hidup ditengah masyarakat.
3. Tahapan pengendalian
Pemerintah  Desa  telah  berkordinasi  dengan  jajaran  di  tingkat  RW  dan  RT  untuk lebih  mengawasi  warganya  dan  menghimbau  mengenai  pentingnya  menjaga lingkungan.
Menurut  Keterangan  Kepala  Desa  Mattampawalie, 10 Pemerintah  Desa telah  berupaya  melakukan  upaya  penyelamatan  lingkungan  hidup  di  Desa Mattampawalie. Kami telah membuat beberapa himbauan yang berkaitan dengan aspek lingkungan hidup diantaranya:
a. Keputusan  Kepala  Desa  Nomor  8  Tahun  2019  tentang  Himbauan Mengadakan Jumat Bersih
b. Keputusan  Kepala  Desa  Nomor  9  Tahun  2019  tentang  Himbauan Larangan Buang Air Besar Sembarangan Tempat
c. Keputusan  Kepala  Desa  Nomor  10  Tahun  2019  tentang  Himbauan Merokok di Pojok Rokok
d. Keputusan  Kepala  Desa  Nomor  12  Tahun  2019  tentang  Himbauan Menjadikan Rumah Sebagai Rumah Sehat
9 Wawancara dengan Kepala Desa Mattampawalie, pada tanggal 3 Agustus 2020
10 Wawanc ara dengan Kepala Desa Mattampawalie, tanggal 3 Agustus 2020
e. Keputusan  Kepala  Desa  Nomor  13  Tahun  2019  tentang  Larangan Membuang Sampah Sembarangan Tempat.
4. Tahapan Pemeliharaan
Pemerintah  Desa  telah  melakukan  upaya  dalam  hal  pemeliharaan  lingkungan hidup.  Salah  satu  bentuk  kegiatan  yang  dilakukan  yakni  melakukan  kegiatan gotong  royong  dengan  warga  setempat  dengan  membersihkan  daerah  aliran sungai  yang  telah  tercemar  sampah.  Selain  itu,  Kepala  Desa  telah menginstruksikan  kepada  warganya  agar  lebih  memperhatikan  dampak  dari pembuangan sampah sembarangan.
Bentuk tindakan aparat Pemerintah Desa yakni dengan menerbitkan Surat Keputusan  Kepala  Desa  Nomor  8  Tahun  2019  tentang  Jumat  Bersih.  SK  ini menjadi bentuk keputusan yang akan menjadi arahan bagi masyarakat desa untuk melaksanakan  kegiatan  pemeliharaan  lingkungan  berupa  kegiatan  jumat  bersih sebagai  agenda  rutin  dalam  melakukan  kegiatan  pemeliharaan  lingkungan utamanya sebagai solusi mengurangi dampak pembuangan sampah sembarangan. 5. Pengawasan
Pemerintah  Desa  saat  ini  tengah  berupaya  memformulasi  aturan  terkait perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  di  Desa  MattampaWalie,  yang kedepannya  diupayakan  untuk  menjadi  sebuah  Peraturan  Desa  yang  menjadi pedoman  pemerintahan  desa  kedepan  dalam  menata  dan  mengelolah  lingkungan hidup di Desa Mattampawalie.
Oleh  sebab  itu,  kurangnya  pengawasan  berakibat  pada  semakin meningkatnya  potensi  pencemaran  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  utamanya dalam  pembuangan  sampah  atau  limbah  rumah  tangga.  Pemerintah  Desa  juga tidak  dapat  serta  merta  melakukan  tindakan  refresif  kepada  masyarakat  yang membuang sampah sembarangan akaibat belum  adanya dasar hukum  pengaturan tetang pengelolaan lingkungan di Desa Mattampawalie.
6. Penegakan Hukum
Sanksi  bagi  pelaku  pencemaran  lingkungan  lebih  lanjut  akan  diatur  dalam peraturan yang akan dibuat dalam rancangan peraturan desa.
Pemerintah  Desa  Mattampawalie  telah  melakukan  berbagai  upaya  dan tindakan  dalam  upaya  pelestarian  dan  perlindungan  lingkungan  di  Desa Mattampawalie.  Namun  upaya  tersebut  masih  belum  tersistematis  sebagaimana aturan UU perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

## KESIMPULAN
Upaya  perlindungan  lingkungan  hidup  merupakan  upaya  bersama  yang menjadi  kewajiban  segenap  pihak.  Upaya  perlindungan  lingkungan  hidup  mesti tersistematis  baik  secara  aturan  maupun  secara  kelembagaan,  dimana tanggungjawab  perlindungan  lingkungan  hidup  tidak  hanya  berada  pada  tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang- Undang  No  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup  namun  harus  sampai  pada  pemerintah  ditingkat  bawah  yakni  Pemerintah Desa. Dalam hal ini, Pemerintah Desa selaku aparat Pemerintahan di Desa dengan kesadaran  akan  pentingnya  lingkungan  bagi  kehidupan  masyarakat  kedepan berupaya  melindungi  lingkungan  sekitar  dengan  mengeluarkan  berbagai keputusan Kepala Desa, mulai dari melakukan kegiatan jumat bersih, penyediaan tempat khusus merokok dan berbagai surat keputusan lainnya. Akan tetapi langah tersebut  masih  jauh  dari  langkah-langkah  sistematis  yang  diatur  dalam  aturan perundang-undangan.  Selain  itu,  surat  keputusan  Kepala  Desa  ini  masih  kurang kuat dalam mengontrol masyarakat dan menjaga lingkungan sekitar akibat kurang lengkapnya  materi  muatan  aturan  serta  aturan  tersebut  belum  mengatur  sanksi bagi  pelanggar.  Sehingga  dibutuhkan  adanya  aturan  desa  yang  mengatur  secara tersendiri menganai pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup agar menjadi pedoman bagi pemerintah desa dan menjaga ketertiban dalam upaya perlindungan lingkungan hidup.

## DAFTAR PUSTAKA
A’an  Efendi. Hukum  Lingkungan  Instrumen  dalam  Pengelolaan  Lingkungan  di Indonesia  dan  Perbandingannya  dengan  Beberapa  Negara .  Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
Jimly  Asshiddiqie. Green  Constitution:  Nuansa  Hijau  Undang-Undang  dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Rajawali Pers, 2010. Jum Anggriani. Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
Mukti  Fajar  dan  Yulianto  Achmad.  Dualisme  Penelitian  Hukum  Empiris  & Normatif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
Syaiful  Bahri  Ruray.  Tanggung  Jawab  Hukum  Pemerintah  Daerah  dalam Pengelolaan  dan  Pelestarian  Fungsi  Lingkungan  Hidup.  Bandung:  P.T. Alumni,  2012.
Yunus Wahid. Pengantar Hukum Lingkungan. Makassar :Arus Timur,  2014.