## PENGARUH FRAUD DIAMOND BAGI KECURANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
(Studi Kasus Pada Pemerintah Desa Kecamatan Sidoarjo)

## THE IMPACT OF DIAMOND FRAUD ON FRAUD VILLAGE FINANCIAL MANAGEMENT
(Studi Case in The Village Goverment of Sidoarjo Sub-District)
Sri Puspita Sari sripuspitasari90@gmail.com Universitas Jember

## Kartika
Ika_mlg0082@yahoo.co.id Universitas Jember
Whedy Prasetyo whedy.p@gmail.com Universitas Jember

## ABSTRACT
Heritage assets become one of the assets owned by the government. Heritage asset accounting  treatment  is  also  inseparable  from  the  problems  of  recognition, valuation and disclosure. This article tries to explain the reality that occurs in the implementation  of  policies  related  to  accounting  treatment  for  heritage  assets. Based  on  the  results  of  research  on  the  heritage  assets  of  the  Museum  of  Ten November  through  interviews  with  informants  and  data  analysis,  it  can  be concluded  that  the  accounting  treatment  of  some  of  the  heritage  assets  of  the Museum of Ten November has been in accordance with applicable regulations, namely  PP  No.  71  Year  2010.  Criteria  for  heritage  assets  belonging  to  the Museum of Ten November in accordance with the criteria for heritage assets listed in  PP  No.  71  of  2010.  While  in  terms  of  valuation,  the  heritage  assets  of  the Museum of Ten November are carried out appraisal especially for heritage assets which are acquired by way of buying. Disclosure of heritage assets belonging to the Ten November Museum is disclosed in the Notes to the Financial Statements (CALK) by stating the values and mentioned as historical objects.
Keywords: Disclosure, Heritage Assets, Recognition, Valuation

## 1. PENDAHULUAN
Kecurangan (fraud) merupakan perilaku penipuan yang disengaja maupun tidak disengaja  dilakukan  oleh  individu  atau  ikelompok  guna  memperoleh  sesuatu  yang diinginkan  dengan  cara  merugikan  orang  lain.  Menurut  (IAI,  2012) Fraud adalah kecurangan  yang  dalam  pelaporan  keuangan  berupa  salah  saji  yang  dilakukan  secara sengaja  guna  untuk  mengkelabui  pemakai  laporan  keuangan  dan  timbulnya  perlakuan yang  tidak  wajar  terhadap  aktiva  yang  tidak  disajikan  sesuai  prinsip  akuntansi  yang berlaku di Indonesia.
Di  Indonesia  tindakan  kecurangan  akuntansi  dibagi  menjadi  dua  sektor,  yaitu: sektor publik dan sektor swasta. Menurut Sulastri dan Simanjuntak (2014) kecurangan banyak  terjadi  dikalangan  instansi  pemerintah,  karena  instansi  pemerintah  merupakan struktur organisasi yang kompleks, sistem birokrasi yang rumit, sistem pengendalian yang rendah,  dan  terjadi  tekanan  yang  tinggi.  Korupsi  merupakan  salah  satu  kecurangan akuntansi yang banyak dilakukan. Korupsi muncul dinegara berkembang, karena mereka berlomba-lomba untuk memenuhi gaya hidup yang konsumtif, sifat yang rakus, penegak hukum  yang  lemah,  serta  rendahnya  tingkat  kesadaran  akan  moral  yang  baik.  Pada instansi  pemerintah  sendiri  telah  banyak  ditemukan  tindakan  korupsi,  baik  oleh pemerintah pusat maupun pemerintah dearah.
Dalam Indeks  Persepsi  Korupsi 2018  menyebutkan  Indonesia  menempati peringkat 89 dengan jumlah negara 180 dengan skor 38. Pada lingkup di negara ASEAN, Indonesia menduduki peringkat ke empat setelah negara Singapura Menurut data  ICW tahun  2018  terdapat  1.087  tersangka  yang  terjerat  tindakan  korupsi.  Tindakan  korupsi yang  melibatkan  kepala  daerah  maupun  kepala  desa  terdapat  139  kasus,  paling  sering terjadi di Provinsi Jawa Timur dengan 68 tindakan korupsi yang menghabiskan Rp. 90,2 M, disusul Provinsi Jawa Barat sebesar Rp. 647 M dengan 42 tindakan  dan Sumatera Utara dengan 40 tindakan.
Kabupaten  Sidoarjo  merupakan  salah  satu  Kabupaten  yang  berada  di  Provinsi Jawa  Timur.  Kabupaten  Sidoarjo  menjadi  salah  satu  kota  perekonomian  bagi  Kota Surabaya dan kawasan Gerbangkertosusila, karena terdapat berbagai potensi usaha pada bidang  industri,  perdagangan,  pariwisata  dan  usaha-usaha  kecil  menengah  serta  letak wilayah yang strategis dan sumber daya manusia yang memadahi. Maka perkembangan Kabupaten  Sidoarjo  mampu  menjadi  daerah  yang  menjanjikan  bagi  pengembangan perekonomian regional.
Tetapi sangat disayangkan, perkembangan perekonomian ini tidak dibarengi oleh perilaku  yang  baik,  masih  ditemukan  kasus  penyalahgunaan  kekuasaan  di  Kabupaten Sidoarjo. Pada tahun 2018 terdapat  kasus korupsi proyek pembangunan TPST sebesar Rp. 590 Juta. Pada tahun 2017 terdapat kasus korupsi APBDes sebesar Rp. 227 Juta yang menyeret Kepala Desa Wonokupang. Sedangkan tahun 2016 dan 2015 ditemukan Kepala Desa Pewasahan dan Kepala desa Glagah Arum melakukan korupsi APBDes 2016 yang merugikan Rp. 52 Juta dan Rp. 225 Juta, sedangkan pada 2015 terdapat Bendahara Desa Pilang melakukan APBDes yang menghabiskan Rp. 600 Juta (sumber: kerjarisidoarjo).
Pada awal tahun 2015 pemerintah pusat resmi menerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Dimana undang-undang mengatur dan mengelola keuangan desa yang dialokasikan khusus pada APBN. Dana yang diberikan oleh disebut danai desa yang merupakan anggaran yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah desa yang berasal dari APBN. Dana desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, untuk pemerataan pembangunan infrastruktur maupun non-infrastruktur di desa.
Pada  awal  penerapan  undang-undang  tersebut  pemerintah  pusat  telah mengeluaran dana desa sebanyak Rp 20,8 Triliun dengan penyerepanan sebesar 82,72%. Pengalokasian dana desa mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2016 dana yang dikeluar sebanyak Rp 47 Triliun penyerepanan sebesar 97,65%. Pada tahun 2017 dana yang dikeluar sebanyak Rp  60  Triliun  penyerepanan sebesar 98,54%. Sedangkan pada tahun 2018 telah mencapai daya serap sebesar 99% (sumber: databoks.katadata.co.id).
Tetapi  pratiknya  dana  desa  menjadi  tujuan  utama  seseorang  untuk  melakukan tindakan kecurangan. Peneliti dari ICW tahun 2015-2018 terdapat 181 kasus korupsi dana desa yang merugikan Indonesia sebanyak Rp. 40,6 miliar yang menjerat 141 kepala desa. ICW  menilai  meningkatnya  kasus  korupsi  dana  desa  ini  karena  minimnya  kompetensi pegawai  pemerintah  desa,  tidak  adanya  transparansi  serta  didukung  oleh  pengawasan yang lemah.
Faktor pendukung itulah yang menjadikan para pelaku kecurangan dapat dengan mudah  melakukan  korupsi.  Faktor  lainnya  karena  merasa  kompensasi  yang  diterima sangat  rendah  bahkan  tidak  sebanding  dengan  apa  yang  telah  dikerjakaan,  sehingga banyak  pegawai  yang  melakukan  berbagai  cara  untuk  mendapatkan  penghasilan tambahan. Faktor penyebab terjadinya kecurangan menurut teori diamond fraud adalah capability sebagai faktor penentu terjadinya kecurangan. Triangle fraud yang dipaparkan oleh  Cressey  (1953)  disempurnakan  dalam  bentuk diamond  fraud dimana  teori kecurangan  ini  terdapat  4  elemen,  yaitu: pressure , opportunity , rationalization ,  dan capability .
Pressure merupakan salah satu elemen untuk melakukan kecurangan agar dapat memenuhi  gaya  hidup  dan  kebutuhan  ekonomi.  Berbagai  gaya  hidup  dan  kebutuhan ekonomi  yang  sangat  banyak  mampu  membuat  seseorang  untuk  melakukan  segala tindakan kecurangan agar dapat memenuhi keinginannya. Pada pressure ini diproksikan sebagai kesesuaian kompensasi
Kesesuaian  kompensai    merupakan  bentuk  balas  ijasa  yang  diberikan  kepada karyawan  iatas  kerja  kerasnya  kepada  perusahaan  atau  organisasi  (Ardana.  2012:153). Sedangkan menurut Sastrohadiwiryo  (2011:125), kompensasi  merupakan  imbalan atau balasi  jasa  yang  diberikan  kepada  pegawai,  karena  telah  melakukan  pekerjaan  dalam bentuk tenaga maupun pemikiran untuk dapat memajukan perusahaan dalam mencapaii tujuan yang diinginkan. Dengan iadanya kesesuaian kompensasi yang diberikan kepada para pegawai dapat membuat pegawai terdorong untuk selalu melakukan pekerjaannya dengan baik dan benar serta berguna untuk mengurangi adanya tindakan kecurangan.
Opportunity merupakan  peluang  yang  terdapat  dalam  organisasi  yang dimanfaatkan  oleh  pelaku  kecurangan  untuk  melakukan  tindakan  kecurangannya  yang didukung  oleh  lemahnya  sistem  pengendalian  intern,  kurangnya  kedisiplinan  pegawai, serta  lemahnya  mekanisme  audit.  Pengendalian  intern  menjadi  tolak  ukur  sebuah keberhasilan setiap organisasi, apabila sebuah pengendalian internnya lemah maka akan banyak  timbul  kecurangan  yang  dilakukan.  Pada opportunity ini  diproksikan  sebagai sistem pengendalian intern pemerintah.
Sistem  pengendalian  intern  merupakan  kebijakan  perusahaan  dalam  melakukan perlindungan atas kekayaan dari adanya tindakan kecurangan, menjamin informasi yang diberikan akurat, serta melakukan evaluasi terhadap peraturan yang berlaku apakah sudah dijalankan  dengan  semestinya  oleh  para  pegawai  (Hery,  2013:159).  Menurut  Ardiyos (2012:11), sistem pengendalian intern merupakan sistem terstruktur otomatis yang saling berhubungan antara bagian satu dengan lainnya dalam melakukan pekerjaannya. Sistem pengendalian intern pemerintah merupakan tata lkelola pemerintah dalam mewujudkan pemerintahani yang good govermence serta dalam meningkatkan tujuan dan sarana yang dilakukanuntuk  kesejahteraan  masyarakat  Indonesia.  Dengan  adanya  sistem pengandalian intern yang baik dan benar dapat memudahkan perusahaan atau organisasi dalam  melakukan  pekerjaan  serta  melakukan  pengawasan  terhadap  pekerjaan  yang dilakukan, dan dapat mengetahuai apakah terjadi tindakan kecurangan dalam perusahaan ataupun organisasi.
Rationalization merupakan  elemen  yang  sulit  untuk  diukur  karena  sebuah pemikiran  seseorang  yang  selalu  membenarkan  semua  perbuatan  yang  dilakukannya, maka  hal  ini  yang  menimbulkan  berbagai  tindakan  kecurangan.  Mustikakasari  (2013) memaparkan sikap komitmen manajemen yang baik dapat menghasilkan individu yang sesuai  dengan  norma-norma  serta  didukung  dengan  budaya  organisasi  yang  baik  akan menjauhkan  seseorang  tersebut  dari  tindakan  kecurangan.  Pada rationalization ini diproksikan sebagai budaya organisasi.
Budaya  organisasi  adalah  sikap  dan  perilaku  yang  dilakukan  oleh  dalam organisasi  yang  berhubungan  dengan  llingkungan  intern  maupun  ekstern  (Ernie  dan Saefullah,  2006:71).  Sedangkan  menurut  Griffin  (2002:162),  budaya  organisasi  yaitu kumpulan  nilai,  keyakinan  serta  kebiasan  yang  digunakan  anggota  organisasi  dalam memahami  peraturan-peraturan  yang  ditetap  oleh  organisasi.  Budaya  organisasi merupakan sistem yang dibuat secara formal yang dilakukan duai orang atau lebih lguna mencapai  tujuan  (Hasibuan,  2007:202).  Dengan  begitu  budaya  organisasi  merupakan nilai sikap yang terpendam dalam diri individu pada saat melakukan ataupun menjalankan peraturan yang berlaku dalam organisasi. Tata kelola budaya organisasi yang baik akan berpengaruh terhadap keberhasilan, karena budaya organisasi yang digunakan membuat para pegawai untuk melaksakan dan mematuhi akan peraturan yang berlaku.
Capability merupakan perilaku yang dimiliki oleh pelaku fraud untuk melakukan tindakan kecurangan yang didukung dengan kesempatan yang ada. Kemampuan individu adalah  sifat  yang  dimiliki  oleh  pribadi  seseorang  dan  kemampuan  yang  mendorong pelaku fraud untuk melakukan tindakanl kecurangan (Wolfe dan Hermason: 2004). Pada capability ini diproksikan sebagai kompetensi yang dimiliki seseorang tersebut. Kompetensi merupakan  bakat  yang sudah ada sejak lahir, adanya proses  dalam belajar,  serta  adanya  pengalaman  dalam  melakukan  pekerjaan  (Sigit:  2003:24). Sedangkan  menurut  Kreitner  (2005:185),  kemampuan  merupakan  sikap  yang  dimiliki oleh individu dalam menghadapi tindakan ataupun permasalahan tanpa adanya pengaruh dari orang lain. Kemampuan merupakan sifat yang dimiliki oleh individu yang berasal dari bawaan lahir atau dalam proses belajar untuk menyelesaikan pekerjaan (Soelaiman, 2007:112). Dimana kompetensi merupakan sikap yang terdapat dalam diri individu yang sudah ada sejak lahir maupun melalui proses belajar yang digunakan oleh individu untuk menyelesaikan  pekerjaan  atau  melakukan  segala  sesuatu.  Dengan  adanya  kompetensi yang terdapat dalam diri individu dapat menjadi dorongan untuk melakukan segala cara, baik  itu cara yang baik  maupun dalam melakukan cara yang buruk, seperti melakukan tindakan kecurangan.
Telah  banyak  peneliti  yang  meneliti  faktor  mendorong  adanya  kecurangan. Zulkarnain  (2013)  meneliti  Faktor  Yang  Mempengaruhi  Terjadinya Fraud Pada  Dinas Kota Surakarta, yang menghasilkan kecurangan sektor pemerintah berpengaruh negatif signifikan  terhadap  variabel  independen  pengendalian  intern,  kesesuaian  kompensasi serta gaya kepemimpinan, untuk perilaku tidak etis pengaruh positif dengan kecurangan, sedangkan kultur organisasi tidak berpengaruh dengan kecurangan dan penegakan hukum menunjukkan terdapat pengaruh dengan kecurangan pada sektor pemerintahan. Hasil itu diperkuat oleh Laksmi dan Sujana (2019) Meneliti Pengaruh Kompetensi Sdm, Moralitas Dan  Sistem  Pengendalian  Internal  Terhadap  Pencegahan  Fraud  Dalam  Pengelolaan Keuangan  Desa.  Hasil  penelitiannya  menunjukkan  kompetensi  sumber  daya  manusia, sistem pengendalian intern dan moralitas memiliki pengaruh positif signifikan terhadap menghindarkan kecurangan pada pengelolaan keuangan desa.  artinya kecurangan pada
pemerintah  desa  dapat  dicegah  dengan  pengendalian  intern  yang  kuat,  pemberian kompensasi yang sesuai dan moralitas yang baik.
Berdasarkan latar belakang dapat diambil rumusan masalah: Apakah kesesuaian kompensasi  berpengaruh  terhadap  kecurangan  pengelolaan  keuangan  desa?  Apakah keefektifan  sistem  pengendalian  internal  pemerintah  (SPIP)  berpengaruh  terhadap kecurangan  pengelolaan  keuangan  desa?  Apakah  budaya  organisasi  berpengaruh terhadap  kecurangan  pengelolaan  keuangan  desa?  Apakah  kompetensi  berpengaruh terhadap kecurangan pengelolaan keuangan desa?
Berdasarkan  rumusan  masalah  dapat  diambil  tujuan  penelitian:  Untuk  menguji secara  empiris  pengaruh  kesesuaian  kompensasi  berpengaruh  terhadap  kecurangan pengelolaan keuangan desa; Untuk menguji secara empiris pengaruh keefektifan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) berpengaruh terhadap kecurangan pengelolaan keuangan desa; Untuk menguji secara empiris pengaruh budaya organisasi berpengaruh terhadap  kecurangan  pengelolaan  keuangan  desa;  Untuk  menguji  secara  empiris pengaruh kompetensi berpengaruh terhadap kecurangan pengelolaan keuangan desa?

## 2. METODE ANALISIS DATA
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kuantitatif  yang  menggunakan  data  primer. Pada penelitian iini menggunakan kuesioner sebagai metodei dalam pengumpulan idata. Kuesioner disini dibagikan langsung kepada pegawai-pegawai pemerintah desa yang ada di Kecamatan Sidoarjo. Dalam kuesioner peneliti melakukan pengujian kepada pegawai- pegawai  pemerintah  desa  tentang  faktor-faktor  penyebab  terjadinya  kecenderungan kecurangan dalam instansi pemerintah desa berdasarkan teori Fraud Diamond . Penelitian ini  menggunakan  variabel  kesesuaian  kompensasi,  gaya  kepemimpinan,  keefektifani sistem pengendalian internal pemerintah, penegakan hukum, budaya organisasi, perilaku tidak  etis,  dan  kompetensi    sebagai  variabel  independen  terhadap fraud pengelolaan keuangan pemerintah desa di Kecamatan Sidoarjo.
Populasi  dalam penelitiani  ini merupakan aparatur desa yang membantu  kepala desa  dalam  mengelola  keuangan  desa,  yang  terdiri  dari:  kepala  desa,  sekretaris  desa, bendaharai  desa,  dan  kepala  seksi  desa.  Kecamatan  Sidoarjo  memiliki  daerah pemerintahan  desa  sebanyak  10  desa  dan  14  keluaran  dengan  jumlah  pegawai  desa sebanyak 190 orang yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, kepala seksi  pemerintahan,  kepala  seksi  pelayanan,  kepala  seksi  kesejahteraan,  kepalai  seksi perencanaan,  dan  kepala  seksi  tata  usaha  dan  umum.  ( www.sidoarjokab.bps.go.id ). Melihat  jumlah  objek  populasi  yang  banyak,  maka  dibutuhkan  sampel  penelitian  guna untuk  mengurangi  adanya  permasalahan  dalam  tenaga,  waktu  bahkan  biaya  dalam mengambilan data.
Sampel  penelitian  ini  menggunakan  teknik  pengambilan  sampel  dengan  teknik purposive  sampling ,  dimana  dalam  teknik  ini  hanya  mengambil  pegawai-pegawai pemerintah desa yang memiliki standar pengalaman kerja minimal satu tahun dan yang memahami  tentang  pengelolaan  keuangan  desa.  Dimana  pada  teknik  ini  dihasilkan  69 responden yang iakan menerima data kuesioner.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil
Analisis  regresi  berganda  dilakukan  untuk  mengetahui  hubungan  kesesuaian kompensasi,  sistem  pengendalian  internal  pemerintah,  budaya  organisasi,  kompetensi
terhadap kecurangan pada pemerintah desa tentang bagaiamana pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa. Hasil analisis tersebut seperti pada hasil di bawah ini:
Tabel 4.12 Hasil Regresi X terhadap Y
Model Unstandardized Standard t Sig. B Std. Error Beta 1 Constan 17,983 1,358 13,245 ,000 (X1) -,120 ,045 -,274 -2,686 ,009 (X2) -,085 ,034 -,241 -2,478 ,016 (X3) -,161 ,036 -,428 -4,500 ,000 (X4) ,092 ,038 ,203 2,437 ,018
Sumber: Hasil Pengolahan Data
Maka  dapat  dibuat  persamaani  rumus  analisisi  regresi  linier  berganda  sebagai berikut:
Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + e
Keterangan   :
Y = Kecurangan (Fraud)
α = Konstanta β = Koefisien Regresi X1 = Kesesuaian Kompensasi X2 = Keefektifan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah
X3 = Budaya Organisasi
X4 = Kompetensi
e = Kesalahan regresi (error)
Maka Y = 17,983 – 0,120 – 0,085 – 0,161 + 0,092 + e
Hasil persamaan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa:
1. Konstanta  pada  variabel  kesesuaian  kompensasi  (X1),  sistem  pengendalian  internal pemerintah (X2), budaya organisasi (X3), kompetensi (X4) terhadap kecurangan (Y) sebesar 17,983.
2. Koefisien regresi kesesuaian kompensasi (X1) bernilai negatif sebesar -0,120, dimana hal tersebut menunjukkan bahwa kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif terhadap kecurangan.  Kesesuain  kompensasi  memiliki  nilai  t hitung sebesar  –2,686  dengan  sig 0,009. Maka pada H 1 menghasilkan t hitung t tabel, sehingga H 1 diterima dan signifikan terhadap kecurangan.
3. Koefisien  regresi  sistem  pengendalian  internal  pemerintah  (X2)  bernilai  negatif sebesar  -0,085,  dimana  hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  spip  berpengaruh  negatif terhadap  kecurangan.  SPIP  memiliki  nilai  t hitung sebesar  –2,478  dengan  sig  0,016. Sehingga  H 2 nilai  t hitung t tabel, yang  artinya  H 2 diterima  dan  signifikan  terhadap kecurangan.
4. Koefisien regresi budaya organisasi (X3) bernilai negatif sebesar -0,161, dimana hal tersebut  menunjukkan  bahwa  budaya  organisasi  berpengaruh  negatif  terhadap kecurangan. Budaya organisasii pada nilaii t hitung sebesar –4,500 dengan nilai sig 0,000.
Maka pada H 3 menunjukkann nilai t hitung t tabel. Sehingga H 3 diterima dan signifikan terhadap kecurangan.
5. Koefisien regresi kompetensi (X4) bernilai negatif sebesar 0,092, dimana hal tersebut menunjukkan  bahwa  kompetensi  berpengaruh  positif  terhadap  kecurangan. Kompetensi  memiliki nilai  t hitung sebesar 2,437 nilai  sig  0,018. Maka padaa H 4 nilai t hitung t tabel, sehinggaa H 4 diterima dan signifikan terhadap kecurangan.

## 4. PEMBAHASAN
1. Pengaruh Kesesuaian Kompensasi Terhadap Kecurangan Pada Pengelolaan Keuangan Desa
Sesuai dengan hasil analisis yang telah dibahas diatas, kesesuaian kompensasi memilikii hasil  t hitung sebesar  –2,686  dengan  ltingkat  sig  sebesari  0,009  yang  artinya  kesesuaian kompensasii  berpengaruh  inegatif  signifikan  terhadap  kecurangan  dalam  ipengelolaan keuanganl  desa  pada  Kecamatan  Sidoarjo.  Hasil  itu  menunjukkan  para  pegawai pemerintah desa pada Kecamatan Sidoarjo  merasa pemberian kompensasii yang berikan sudah sesuai denganl apa yang telah menjadi tanggungjawab dan tugasnya, hal tersebut juga  sesuai  dengan  data  stastistika  dimana  pegawai  yang  menerima  pemberian kompensasi yang sesuai sudah rata-rata 27,39 dengan 69 responden. Hasil ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan Sari, Arza, dan Taqwa (2019) yang menunjukkan bahwa kesesuaian  kompensasi  berpengaruh  negatif  signifikan  terhadap  tindakan  kecurangan akuntansi di sektor pemerintah. Apabila pemberian kompensasi yang diberikan kepada para  pegawai  terlalu  kecil  maka  akan  membuat  para  pegawai  tidak  segan-segan  untuk melakukan  tindakan-tindakan  kecurangan  yang  dilakukan  untuk  dapat  memperoleh kompensasi yang sesuai dengan keinginannnya. Oleh sebab itu pemberikan kompensasi yang  sesuai  sangat  lah  penting  bagi  para  pegawai  pada  pemerintah  desa  untuk kelangsungan  hidup  mereka  beserta  dalam  memenuhi  kebutuhannya.  Dengan  adanya pemberian kompensasi yang sesuai dapat mempengaruhi kinerja, kualias kerja dan hasil yang dihasilkan oleh para pegawai dalam menjalankan birokrasi pada pemerintah desa setempat.  Pemberian  kompesasi  yang  sesuai  juga  dilakukan  untuk  memberikan  rasa bangga terhadap kinerja dan kerja keras yang telah dilakukan oleh para pegawai dalam jalannya sistem pemerintahan pada desa yang tentunya dilakukan untuk memajukan dan menyejahterakan masyarakat desa setempat. Dapat diambil garis besar bahwa kesesuaian kompensasi  yang  diberikan  kepada  pegawai  mempunyai  pengaruh  terhadap  mencapai tujuan dari pemerintah desa itu sendiri. Apabila kesesuaian kompensasi tidak diberikan dengan  semestinya  maka  akan  timbul  tindakan-tindakan  yang  melanggar  hukum  dan tentunya  merugikan  pemerintah  itu  sendiri  dan  mengurangi  kepercayaan  masyarakat terhadap  pemerintah  desa  tersebut.  Oleh  sebab  itu  kesesuaian  kompensasi  juga  perlu diperhatikan dalam melakukan segala sesuatunya.
2. Pengaruh  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah  Terhadap  Kecurangan  Pada Pengelolaan Keuangan Desa
Berdasarkan  beberapa  penjelasan  diatas  membuktikan  sistem  pengendalian  intern pemerintah  memiliki  hasil  t hitung sebesar  –2,478  dengan  tingkat  sig  sebesar  0,016  yang artinya  spip  pada  pemerintah  desa  Kecamatan  Sidoarjo  memiliki  pengaruh  negatif signifikan  terhadap  kecurangan  dalam  pengelolaan  keuangan  desa.  Dimana  hasil  data statistika yang mencapai rata-rata 28,26 dari 69 responden memperlihatkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintahan yang dilakukan pada pemerintah desa di Kecamatan Sidoarjo  sangat  baik  ldan  sesuai  dengan  peraturan-peraturan  iyang  berlaku.  Hasil
penelitian ini juga diperkuat oleh penelitian yang dilakukan Wirakusuma dan Setiawan (2019)  yang  memberikan  hasil  bahwa  sistem  pengendalian  intern  pemerintah berpengaruh  negatif  signifikan  terhadap  kecurangan  akuntansi  pada  Kota  Denpasar. Dimana semakin  baik  sistem  pengendalian intern pemerintah dilakukan  maka semakin rendah  adanya  tindakan-tindakan  kecurangan  yang  dilakukan  oleh  para  pegawai pemerintah  desa.  Dengan  semakin  baiknya  sistem  pengendalian  intern  yang  dilakukan semakin  baik  sistem  pengawasan  dan  sistem  penyelenggaran  pemerintah  desa  dalam melakukan dan menjalankan tugas-tugas untuk dapat mencapai tujuan dalam memajukan dan mensejahterakan masyarakatnya. Pada hasil ini pemerintah desa Kecamatan Sidoarjo telah melakukan dan menjalankan prinsip-prinsip pengawasan dan menjalakan prinsip- prinsip dalam melakukan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dengan tidak adanya tindakan-tindakan kecurangan dalam melakukan mengelola keuangan desa. Secara garis besar  sistem  pengendalian  intern  pemerintah  sangat  dibutuhkan  dalam  menjalankan pemerintah yang baik dan bersih akan adanya tindakan kecurangan. Sistem pengendalian intern  pemerintah  yang  digunakan  harus  kuat  sebab  apabila  ada  celah  atau  kelemahan sedikit  pun  maka  akan  timbul  tindakan-tindakan  kecurangan  yang  dapat  merugikan pemerintah tersebut.
3. Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kecurangan Pada Pengelolaan Keuangan Desa Pada  hasil  analisis  yang  dilakukan  diatas  pada  pemerintah  desa  Kecamatan  Sidoarjo dimana budaya organisasi menghasilkan t hitung sebesar –4,500 dengan tingkat sig sebesar 0,000  yang  artinya  budaya  organisasi  mempunyai  hasil  negatif  signifikan  terhadap kecurangan  pengelolaan  keuangan  desa.  Hasil  ini  diperkuat  oleh  penelitian  yang dilakukan  oleh  Wijayanti  dan  Hanafi  (2018)  yang  menjelaskan  budaya  organisasi memiliki  pengaruh  negatif  signifikan  iterhadap  kecenderungan  kecurangan  akuntansi pada  pemerintah  desa  di  Kota  Demak.  Budaya  organisasi  yang  diterapkan  pada pemerintah desa menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan dan kesuksesan pemerintah desa  dalam  menjalankan  kewajiban  dan  tanggungjawabnya  kepada  masyarakat.  Hasil tersebut membuktikan bahwa pada pemerintah desa Kecamatan Sidoarjo telah melakukan sistem budaya organisasi yang baik  dan benar pada birokrasi  pemerintahannya dengan tingkat  statistika  rata-rata  sebesar  21,04  dengan  jumlah  responden  69.  Sistem  budaya organisasi  yang  baik  akan  timbul  karena  adanya  komunikasi  yang  baik  yang  terjalin antara pegawai dengan atasan maupun antar pegawai, kerja sama dalam melakukan dan menyelesaikan  tugas  dan  tanggungjawabnya  kepada  masayarakat,  adanya  rasa  saling toleransi  antara    atasan  dengan  pegawai  maupun  dengan  para  pegawai  itu  sendiri  dan tentunya adanya sikap saling menghormati antara sesama. Dengan adanya sistem budaya organisasi yang baik maka akan menjauhkan pemerintah desa dengan ladanya tindakan kecurangan  yang  dilakukan  oleh  para  pegawai  dalam  melakukan  tanggungjawab  dan tugasnya dalam mengelola keuangan desa.
4. Pengaruh Kompetensi Terhadap Kecurangan Pada Pengelolaan Keuangan Desa Hasil analisis pada variabel kompetensi pada penelitian ini memiliki hasil t hitung sebesar 2,437  dengan  tingkat  sig  sebesar  0,018  yang  artinya  kompetensi  berpengaruh  positif signifikan  terhadap  kecurangan  pengelolaan  keuangan  desa  pada  pemerintah  desa Kecamatan Sidoarjo.  Hasil data statistika menunjukkan kompetensi  mencapai  rata-rata 23,86  dengan  69  responden,  dimana  kompetensi  yang  dimiliki  para  pegawai  pada pemerintah desa Kecataman Sidoarjo, dimana kompetensi sangat berpengaruh terhadap kelangsungan  sistem  birokrasi  yang  dijalankan  pada  pemerintah  desa  ini.  Hal  tersebut
didukung  oleh  hasil  penelitian  yang  ldilakukan  oleh  Putra  dan  Rahayu  (2019)  yang menjelaskan  bahwa  kompetensi  sumber  daya  lmanusia  berpengaruh  positif  signifikan lterhadap kecurangan pada pemerintah. Kompetensi yang dimiliki para pegawai sangat dibutuhkan  untuk  dapat  menyelesaikan  tugas  dan  tanggungjawab  yang  diberikan  oleh kepala  desa  dalam  menjalakan  program-program  kerja  yang  telah  ditentukan.  Namun apabila  kompetensi  yang  dimiliki  oleh  para  pegawai  tidak  dilakukan  dengan  mestinya maka  akan  menimbulkan  tindakan-tindakan  yang  tidak  semestinya.  Sebagai  contoh apabila  kompetensi  pegawai  dalam  mengetahui  kelemahan  dan  celah  pada  sistem pengendalian  intern  pada  pemerintah  desa  yang  tentunya  akan  mendorong  adanya tindakan-tindakan kecurangan.

## 4. SIMPULAN
Kesesuaian kompensasi memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kecurangan pada pengelolaan keuangan desa pada kecamatan sidoarjo. Kompensasi yang diberikan kepada pegawai  pemerintah  sudah  sesuaii  dengan  apa  yang  sudah  menjadi  tugas  dan tanggungjawabnya kepada pemerintah desa. Hal tersebut menjadi kesesuaian kompensasi yang diterima pegawai pemerintah desa mengurangi adanya tindakan kecurangan; Sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh negatif signifikan terhadap kecurangan pada pemerintah  Kecamatan  Sidoarjo  dalam  hal  pengelolaan  keuangan  desa.  Hasil  tersebut membuktikan  bahwa  pemerintah  desa  Kecamatan  Sidoarjo  sudah  melakukan  sistem pengawasan  yang  baik,  sehingga  dapat  mengurangi  adanya  tindakan-tindakan kecurangan yang mungkin saja terjadi; Budaya organisasii berpengaruh negatif signifikan terhadap  terjadi  kecurangan  dalam  pengelolaan  keuangan  desa  yang  dilakukan pemerintah  desa  Kecamatan  Sidoarjo.  Sistem  budaya  organisasi  yang  diterapkan  pada pemerintah  desa  Kecamatan  Sidoarjo  sudah  berjalan  dengan  baik  dan  benar,  sehingga dapat mengurangi bahkan dapat menghilangkan praktik-pratik kecurangan yang mungkin saja  terjadi  apabila  tidak  adanya  budaya  organisasi  yang  baik; Kompetensi  memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kecurangan pada pengelolaan keuangan desa pada Kecamatan Sidoarjo. Apabila kompetensi yang dimiliki pegawai pemerintah desa dalam menyelesaikan pekerjaan dengan mudah itu merupakan hal baik, namun apabila pegawai pemerintah desa memiliki kompetensi dalam memahami kelemahan pengendalian intern maka pegawai pemerintah desa dapat dengan mudah memanfaatkan celah tersebut untuk melakukan tindakan kecurangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ardana. 2012. Manajemen Sumber Daya Manusia . Yogyakarta : Graha Ilmu.
Ardiyos. 2012. Kamus Standar Akuntansi . Jakarta: Citra Harta Prima
Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo (BPS). https://sidoarjokab.bps.go.id.
Cressey, Donald R. 1953. Other People’s Many . Paterson Smith. Montclair.
Ernie  Tisnawati  Sule  dan  Kurniawan  Saefullah.  2006. Pengantar  Manajemen .  Edisi  Pertama. Jakarta.
Griffin,  Jill.  2002.  Customer  Loyalty. Menumbuhkan  Dan  Mempertahankan  Kesetiaan Pelanggan . Jakarta; Erlangga.
Hasibuan,  Malayu  S.  P.  2007. Manajemen  Sumber  Daya  Manusia  Perusahaan .  Edisi  Revisi. Jakarta: Bumi Aksara.
Hery.  2013. Auditing  (Pemeriksaan  Akuntansi  I) ,  Cetakan  Pertama,  Jakarta: Caps  (Center  Of Academic Publishing Service) .
IAI. 2012. Standart Profesional Akuntan Publik . Jakarta: Salemba Empat.
Indonesia Corruption Watch (ICW). 2015-2018. Jumlah Kasus Korupsi . Icw, Jakarta.
Kreitner, R. dan Kinicki, A. 2005. Perilaku Organisasi . Buku 1. Edisi Kelima. Jakarta: Salemba Empat.
Laksmi,  P.  S.  dan  I  Ketut  Sujana.  2019.  Pengaruh  Kompetensi  Sdm,  Moralitas  Dan  Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. E- Jurnal Akuntansi . 26 (3).
Putra,  M.  A.  P.  dan  Nugroho  Tulus  Rahayu .  2019. Analisis  Fraud  Diamond  Theory  Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Guntur Kabupaten Demak. Prosiding . Vol2.
Sari, M. E, Fefri I. A. dan Salma Taqwa.  2019. Pengaruh Akuntabilitas, Kesesuaian Kompensasi Dan  Pengendalian  Intern  Terhadap  Potensi  Kecurangan  Dana  Desa. Jurnal  Eksplorasi Akuntansi . 1(3)
Sastrohadiwiryo, B.S. 2011. Manajemen Tenaga Kerja Indonesia Pendekatan Administratif Dan Operasional . Jakarta: PT. Bumi Aksara.
Sigit,  Soehardi.  2003. Perilaku  Organisasi .  Yogyakarta  :  Terbitan  Universitas  Sarjana  Wiyata Taman Siswa.
Soelaiman. 2007. Manajemen Kinerja - Langkah Efektif Untuk Membangun Mengendalikan Dan Evaluasi Kerja . Cetakan Kedua. Jakarta: PT. Intermedia Personalia Utama.
Wijayanti,  Provita  dan  Rustam  Hanafi. 2018.  Pencegahan  Fraud  Di  Pemerintah  Desa. Jurnal Akuntansi Multiaradigma . 9(2).
Wirakusuma, I G. dan Putu Ery Setiawanpengaruh. 2019. Pengendalian Internal, Kompetensi Dan Locus  Of  Control  Pada  Kecenderungan  Kecurangan  Akuntansi. E-Jurnal  Akuntansi .  26 (2).
Wolfe,  David  T  Dan  Dana  R.  Hermanson.  2004.  The  Fraud  Diamond:  Considering  The  Four Elements Of Fraud. Cpa Journal (Management Fraud) : 38-42.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Zulkarnain, R. M. 2013. Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Fraud Pada Dinas Kota Surakarta. Accounting Analysis Journal 2 (2): 125-130.