## ANALISIS PENGELOLAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN) PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2013 – 2017

## Muhammad Ancha Sitorus
BKKBN Perwakilan Provinsi Sumatera Utara *Penulis Korespondensi: anchasitorus@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi peranan kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera  (UPPKS)  dalam  pemberdayaan  ekonomi  keluarga  serta  peningkatkan  keterlibatan  keluarga dalam  KB.   Ha l  in i  d iha r a pk a n  dapat  memberikan  kontribusi  terhadap  p e nu r u na n  a ng k a k e mis k ina n s e r t a   penurunan angka Total Fertility Rate (TFR). Metode penelitian yang digunakan adalah metode  evaluasi  dengan  teknik  pengumpulan  data  menggunakan  analisis  data  sekunder  kemudian melakukan verifikasi data dengan wawancara kepada pengelola UPPKS di BkkbN Perwakilan Provinsi Sumatera Utara  yakni  Kepala  Kantor Perwakilan  BKKBN Sumatera Utara, Kepala Bidang Keluarga Sejahtera  dan  Kepala  Sub  Bidang  Pemberdayaan  Ekonomi  Keluarga.  Berdasarkan  hasil  analisis  data kelompok  UPPKS  selama  lima  tahun  terakhir,  penganggaran  dana  untuk  pengembangan  kelompok mengalami  fluktuasi  sehingga  mempengaruhi  kondisi  keterlibatan  anggota  kelompok  termasuk keturutsertaan dalam ber-KB. Terdapat 1.667 jumlah kelompok UPPKS dan hanya diikuti oleh 1,95% keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I  dari total 558.781 keluarga keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I    yang  ada  di  Sumatera  Utara.  Anggota  kelompok  UPPKS  yang  ber  KB  1,87%  dari  total    558.781 keluarga.  Hal  ini  disebabkan  beberapa  faktor  seperti  penurunan  anggaran  akibat  efisiensi  oleh pemerintah, penambahan mitra yang membantu pendampingan kelompok UPPKS belum signifikan dan pengurangan akses modal di kelompok yang harus mengembalikan dana modal kelompok ke kas Negara.
Kata Kunci: Ekonomi Keluarga, Kelompok UPPKS, Analisis Program

## Abstract
This study aims to evaluate the role Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) in economic empowerment and capacity building in family planning. This can provide information about reducing poverty and decreasing the total fertility rate (TFR). The research method is evaluate method used secondary data analysis using  which was then verified by interviewing the UPPKS  organizer in BkkbN  Representative  of  North  Sumatra  Province,  Head  of  BKKBN  North  Sumatra  Representative Office, Head of the Family Welfare Division and Head of Family Economic Empowerment Sub-Sector. Based on the results of the UPPKS group data analysis over the past five years, budgeting of funds to develop  these  groups  affects  the  conditions  in  the  KB.  There  are  1,667  number  welfare  family  I  of UPPKS groups and only 1.95% of families from the total of 558,781 families. Members of the UPPKS group whose family planning is 1.87% of the total 558,781 families. This is caused by several factors that  are  very  helpful  by  the  government,  and  partners  who  help  mentoring  UPPKS  groups  have  not been significant and access capital in groups that are not yet complete.
Keywords: Family Economic, UPPKS Group, Program Analysis

## 1. PENDAHULUAN
Dalam  pembangunan,  kemiskinan  menjadi  masalah penting  yang  dihadapi  oleh  suatu  bangsa  terutama  di negara  negara  berkembang.    Kemiskinan  seringkali dipahami sebagai gejala rendahnya tingkat kesejahteraan semata-mata, namun kemiskinan merupakan  gejala  yang  bersifat  komplek  dan  multi dimensi. Ada keterkaitan antar aspek sosial, ekonomi, budaya dan aspek lainnya yang saling mempengaruhi. Pembangunan di Indonesia melalui Rencana
Pembangunan  Jangka  Menengah  (RPJMN)  2015  – 2019 yang tertuang dalam salah satu  poin pembangunan menekankan arah pembangunan Indonesia  salah  satunya  untuk  mewujudkan  kualitas hidup  manusia  Indonesia  yang  tinggi,  maju,  dan sejahtera.  Konsep  ini  sesuai  dengan  kesepakatan pembangunan dunia melalui Sustainable Development Goals (SDGs)  yang  di  dukung  oleh  konsep pembangunan  manusia  Indonesia  ( human  develop )
dimana manusia menjadi fokus atau pusat pembangunan.
Berbicara  pembangunan  manusia,  tidak  terlepas  dari pembangunan  program  kependudukan.  Penduduk merupakan  modal dasar dalam pembangunan dengan pengelolaan  program  kependudukan  diatur  dalam Undang-Undang  RI  No.  52  Tahun  2009  tentang Perkembangan  Kependudukan  dan  Pembangunan Keluarga.  Dalam  rangka  peningkatan  kesejahteraan keluarga,  pasal  48  ayat  1  bagian  (f)  menyatakan bahwa  salah  satu  cara  melakukan kebijakan pembangunan  keluarga  dalam  rangka  peningkatan kesejahteraan  keluarga  adalah  dengan  meningkatkan peluang  dan  akses penerimaan  sumber daya ekonomi melalui usaha mikro keluarga (BKKBN, 2016). Badan Kependudukan  dan  Keluarga  Berancana  nasional (BKKBN)  berdasarkan  Undang  Undang  tersebut, merupakan  salah  satu  instansi  pemerintah  yang menangani  masalah  kesejahteraan  keluarga  yang berkaitan dengan peningkatan kualitas kependudukan. Peningkatan  kesejahteraan  keluarga  dikembangkan melalui  kelompok  Usaha  Peningkatan  Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dengan fokus pengembangan  usaha  mikro  yang  dilakukan  oleh keluarga Indonesia.
Program  pemberdayaan  ekonomi  keluarga  melalui kelompok UPPKS merupakan salah satu upaya dalam peningkatan  ketahanan  dan  kesejahteraan  keluarga dengan  tujuan  meningkatkan  kemampuan  keluarga dalam  memenuhi  kebutuhan  hidupnya.  Peningkatan ekonomi  keluarga  maka  keluarga  juga  diharapkan mampu  untuk  meningkatkan  kondisi  pendidikan, kesehatan, pengaturan jumlah serta pembinaan tumbuh kembang anak.
Kelompok  UPPKS  memberi  kesempatan  kepada masyarakat,  terutama  keluarga  pra  sejahtera  dan keluarga  sejahtera  I  (KS  1)  untuk  meningkatkan kesejahteraan melalui program pemberdayaan ekonomi  keluarga.  Kegiatan  pemberdayaan  ekonomi keluarga  diberikan  melalui  pembelajaran  pengelolaan usaha  keluarga  melalui  pendekatan  pembinaan kelompok kelompok usaha ekonomi produktif dengan harapan  peningkatan  tahapan  kesejahteraan  keluarga. Pembinaan  pemberdayaan  ekonomi  keluarga  melalui kelompok  UPPKS  diharapkan  mampu  meningkatkan kesertaan  ber-KB  anggota  kelompok.  Bagi  wilayah dengan  tingkat  kesertaan  KB  yang  masih  rendah, k e lo mp o k   UPPKS  diharapkan  memiliki  daya ungkit  terhadap  masyarakat  untuk  meningkatkan kesertaan dalam program KB.
Menurut  Parson,  et.al  dalam  buku  Edi  Suharto, penerapan  kebijakan  dalam  pemberdayaan  ekonomi keluarga  merupakan    salah  satu  upaya  dalam pencapaian target  dan tujuan program.  Pemberdayaan dalam hal ini adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi  cukup  kuat  untuk  berpartisipasi  dalam, berbagi  pengontrolan  atas,  dan  mempengaruhi terhadap,  kejadian-kejadian  serta  lembaga-lembaga
yang mempengaruhi kehidupannya (Suharto, 2014:58).
Kebijakan  merupakan  rangkaian  konsep  dan  asas  yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu  pekerjaan  kepemimpinan  dan  pemerintahan  atau organisasi  pernyataan  cita  cita,  tujuan,  prinsip  atau maksud  sebagai  pedoman  mencapai  sasaran  (Marbun, 2007).  Pada  era  desentralisasi,  masalah  pelaksanaan program Kependudukan, KB dan pembangunan keluarga belum  menjadi  prioritas pembangunan  pemerintah kabupaten/kota,  dengan  alasan  program  KB  tidak langsung  memberikan  kontribusi  bagi  pembangunan. Dengan adanya  kegiatan Beyond  Family  Planning salah satunya melalui pemberdayaan ekonomi keluarga melalui kelompok  UPPKS,  diharapkan mampu  memberi kontribusi  terhadap  peningkatan  pemakaian  kontrasepsi yang mempunyai  dampak  terhadap  penurunan TFR serta peningkatan tahapan keluarga sejahtera.
Dari  beberapa  uraian  diatas,  maka  penelitian  yang akan dilaksanakan  adalah  menganalisis  pengelolaan  program pemberdayaan  ekonomi  keluarga  di  Perwakilan  BKKBN provinsi Sumatera Utara dalam evaluasi kelompok UPPKS untuk  peningkatan  tahapan  kesejahteraan  keluarga  dan kesertaan keluarga dalam  KB sehingga  dapat  memberikan kontribusi  terhadap  p e nu r u na n  a ng k a   k e misk i na n se rt a  penurunan TFR.

## 2. LANDASAN TEORI
Usaha  Peningkatan  Pendapatan  Keluarga  Sejahtera (UPPKS)  adalah  kegiatan  bersama  dalam  bentuk  pra koperasi  yang  dilakukan  oleh,  dari  dan  untuk kelompok  akseptor  KB  melalui  berbagai  kegiatan ekonomi produktif skala mikro/kecil, yang kegiatanya diharapkan dapat menambah/ meningkatkan pendapatan  keluarga  dan    menunjang  terwujudnya pelembagaan  dan  pembudayaan  Norma  Keluarga Kecil Bahagia dan sejahtera. (NKKBS) di masyarakat, (Pedoman Operasional Pelaksanaan Kegiatan UPPKS). BKKBN (2016:28) mengemukakan evaluasi pelaksanaan  kegiatan  pemberdayaan  keluarga  di bidang  pengembangan  usaha  dan  peningkatan keterampilan  merupakan  suatu  pengukuran  indikator proses dan hasil dari  pelaksanaan  dukungan  sehingga dapat  diketahui  perkembangan  dan keberhasilan  baik kualitas  maupun  kuantitas  pelaksanaan  kegiatan.
Disamping  itu  kegiatan  pengelolaan  pemberdayaan ekonomi keluarga harus  dapat  menyajikan  data  dan informasi  tentang  keberhasilan  pencapaian  tujuan kegiatan  tersebut  melalui  indikator keberhasilan antara  lain:
a. Meningkatnya jumlah kelompok yang beranggotakan  keluarga  Pra  Sejahtera  dan KS I, Pasangan Usia Subur (PUS) dari KS II, KS III dan KS III +.
b. Meningkatnya    jumlah    anggota    kelompok yang   berusaha   dan   mempunyai  keterampilan untuk  meningkatkan  produktifitasnya.
c. Bertambah   besarnya   kebutuhan   modal   usaha
disertai      dengan      lancarnya  pengembalian kredit.
d. Meningkatnya  jumlah  dan  mutu  produk  yang dihasilkan.
e. Makin  meluasnya  pemasaran  hasil  produksi sesuai  kebutuhan  pasar  baik  lokal  maupun  luar wilayah.
f. Makin  banyaknya  anggota  kelompok  yang bermitra  usaha.
g. Makin    meningkatnya    klasifikasi    kelompok dari  dasar  ke   berkembang,   dari  berkembang ke  mandiri dan  dari  mandiri  ke  paripurna.
Subarsono  menuliskan  bahwa  suatu  kebijakan  yang telah  direkomendasikan  oleh policy  maker tidak  dapat menjamin  kebijakan  tersebut  dalam  implementasinya (Subarsono,  2005:  87).  Ada  beberapa variable yang mempengaruhi  baik  individual,  kelompok  maupun institusi. Implementasi pelaku dan pelaksana melibatkan  berbagai  upaya  pembuat  kebijakan  untuk mempengaruhi  perilaku  pelaksana  kebijakan  agar bersedia  member  pelayanan  dan  mengatur  kelompok sasaran.  Daniel  A  Mazmanian  dan  Paul  A  Sabatier berpendapat  terdapat  tiga  kelompok variable yang mempengaruhi keberhasilan implementasi yaitu karakteristik  masalah,  karakteristik  kebijakan  dan lingkungan (Mazmanian dan Sabatier, 1983).
Bridgman & Davis mengemukakan bahwa pengukuran  evaluasi  bervariasi  sesuai  dengan  jenis evaluasinya  (Tangkilisan,  2003:28).   Evaluasi  kinerja kebijakan  tersebut  mengacu  pada  empat  indikator pokok  yaitu  indikator input,  process,  outputs dan outcomes. Indikator input memfokuskan pada penilaian  apakah  sumber  daya  pendukung  dan  bahan- bahan  dasar  yang  diperlukan  untuk  melaksanakan kebijakan  (uang,  SDM,  dan  sumber  daya  lainnya. indikator process menfokuskan  pada penilaian bagaimana  sebuah  kebijakan  ditransformasikan  dalam bentuk  pelayanan  langsung  kepada  masyarakat. indikator outputs (hasil),  menfokuskan  penilaian  pada hasil  atau  produk  yang  dapat  dihasilkan  dari  sistem atau  proses  kebijakan  publik.  terakhir  indikator outcomes (dampak),  menfokuskan  pada  pertanyaan dampak yang  diterima oleh  masyarakat luas atau pihak yang  terkena  kebijakan.

## 3. METODOLOGI PENELITIAN
Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan  deskriptif  dengan melakukan analisis data sekunder  yang  terdapat  di  P e r w a k i la n  Badan Kependudukan  dan  Keluarga  Berencana  Nasional Provinsi Sumatera Utara. Untuk melakukan verifikasi data,  dilakukan  wawancara  dibantu  dengan  panduan wawancara  ( interview guide )  kepada  pengelola UPPKS di BkkbN Perwakilan Provinsi Sumatera Utara yakni  Kepala  Kantor  Perwakilan  BKKBN  Sumatera Utara,  Kepala  Bidang  Keluarga  Sejahtera  dan  Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.

## 4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Pengelolaan program pemberdayaan ekonomi  k e lu a r g a yang  dalam  hal  ini  adalah  pengembangan  kelompok UPPKS  maka  penulis  merasa  ada  beberapa  hal  yang perlu  dievaluasi  yaitu  meliputi  hal-hal  seperti dibawah ini:

## 4.1 Analisis Input
Dalam  pengelolaan  kelompok  UPPKS,  input  utama dalam  implementasi  kebijakan  adalah  alokasi  sumber daya  baik  sumberdaya  manusia  maupun  alokasi penganggaran dana yang dianggarkan untuk mencapai target  kinerja  program    pemberdayaan  ekonomi keluarga.  input  pengalokasian  penganggaran  program pemberdayaan  ekonimi  keluarga  dapat  kita  lihat  dari grafik di bawah ini.
Gambar  1. Besar  Alokasi  Anggaran  Kegiatan  tahun 2013-2017 ( Sumber  Data  :  Diolah  dari RKA–KL Perw. BKKBN SU
Dari data diatas dapat kita lihat bahwa ada penurunan volume kegiatan dalam pengelolaan program pemberdayaan ekonomi keluarga pada tahun 2014 dan mulai mengalami kenaikan kembali mulai tahun 2015 sampai  2017.  Penurunan  anggaran  pada  kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga sejak 2014
diakibatkan
oleh efisiensi anggaran kementrian/lembaga yang dilakukan secara nasional.
Sumber  daya  selain  alokasi  anggaran  adalah  SDM yang mengelola program. Untuk pengelolaan program pemberdayaan  ekonomi  keluarga  ditangani  dalam bidang keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga (KS/PK) dengan sub bidang tersendiri yang dijalankan oleh kepala sub bidang dibantu oleh 1 s/d 2 orang staf. Untuk  mencapai  tujuan  dari  program  pemberdayaan ekonomi keluarga, peran mitra dalam memberhasilkan program  juga  dianggap  strategis  sebagai  salah  satu sumberdaya yang ikut dalam pengembangan program. Kemitraan  secara  konseptual  dapat  diartikan  sebagai kerjasama  antar  usaha  kecil,  menengah,  atau  besar disertai  pembinaan  dan  pengembangan  berkelanjutan oleh  usaha  dengan  memperhatikan  prinsip  saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan (Soemardjo, 2004)
Kemitraan  yang  dibangun  pada  2013  dilakukan Memorandum  of  Understanding  (MoU)  antara Perwakilan  BKKBN  Sumut  dengan  Lembaga Penegabdian  Masyarakat  (LPM)  Universitas  Negeri

## Besar Alokasi Anggaran Kegiatan
2013 2014 2015 2016 2017
Medan dan PT. Telkom Persero, Tbk untuk pembinaan dan  peningkatan  kapasitas  pengelola  program kabupaten/  kota  sampai  kelompok  UPPKS.  modal dilakukan  bekerjasama  dengan  Bank  Sumut  dengan pengintegrasian  pada  program  kredit  sumut  sejahtera yang  fokus  pada  pengembangan  dan  pembinaan kelompok ekonomi mikro seperti UPPKS. Pada tahun 207  masih  di  jajaki  kemitraan  dengan  Perkebunan Nusantara (PTPN) IV untuk pengembangan kelompok UPPKS.

## 4.2 Analisis Proses
Proses pengembangan program pemberdayaan ekonomi keluarga mengacu pada renstra BKKBN yang tertuang  pada  RPJMN  2015  –  2019.  Program  yang ditetapkan  mengacu  pada  kebijakan  yang  ditetapkan bersama pada level nasional melalui kedeputian KS/PK melalui  Direktorat  Pemberdayaan  Ekonomi  BKKBN. Kebijakan  nasional dipecah pada target  yang  menjadi kontrak kinerja provinsi yang akan dicapai pada tahun berjalan yang ditetapkan sebelumnya pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas). Hasil rakernas diteruskan di level provinsi melalui rapat Kerja Daerah (Rakerda) kepada Kabupaten/  Kota  dengan  pembagian  Kontrak  Kinerja Kabupaten/ Kota yang mengacu dari hasil Rakernas.
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) - KB Kabupaten/ Kota selanjutnya akan menyusun strategi sampai level desa  untuk  mencapai  target  kinerja  program Pemberdayaan ekonomi keluarga. Berdasarkan besaran kegiatan yang dilakukan oleh pengelola program level provinsi,  maka  dari  pelaksanaan  kegiatan  berjalan dapat  kita  kelompokkan  dalam  volume  kegiatan peningkatan pemberdayaan sebagai berikut.
Tabel  1. Alokasi  Kegiatan  Program  Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
KEGIATAN 2013 2014 2015 201 6 2017 Pengembangan Wirausaha 3 5 4 3 2 Penyediaan Fasilitas Modal 0 0 1 1 1 Pengembangan Jejaring 3 5 4 2 1 Pengembangan Keterampilan Teknis dan manajerial 2 1 2 2 2
Sumber  Data  : Diolah  dari  RKA  –  KL  Perw.

## BKKBN SU
Dari  data  diatas,  dapat  kita  lihat  bahwa  program fasilitasi  dan  penyediaana  fasilitas  modal  untuk kelompok UPPKS masih sangat minim. Modal dalam hal ini termasuk modal uang dan alat produksi seperti alat  teknologi  tepat  guna  (ATTG)  yang  mendukung pengembangan kelompok UPPKS yang bisa meningkatkan  tahapan  kelompok  dari  tingkat  dasar menjadi  mandiri.  Program  kegiatan  sebagian  besar terfokus  pada  pengembangan  wirausaha  melalui kegiatan dukungan pembinaan, pendampingan kelompok  UPPKS  dan  penilaian  lomba  UPPKS
unggulan.  Program  pengembangan  jejaring  dilakukan melalui  sosialisasi  program,  FGD,  pameran  dan  gelar dagang serta workshop dengan mitra kerja. Pengembangan teknis dan manajerial juga dalam kurun waktu  lima  tahun  terakhir  ini  masih  minim  hanya sebatas kegiatan orientasi dan pengembangan kapasitas.
Peran  mitra  dalam  program  pemberdayaan  ekonomi keluarga  juga  bisa  menjadi  salah  satu  upaya  strategis dalam  mencapai  tujuan  program.  Pada  tahun  2013 LPM  Unimed  dan  BKKBN  Sumut  telah  melakukan pendampingan  79  kelompok  melalui  pendanaan  IbM dan  IbK  Diretorat  Penelitain  dan  Pengabdian Masyarakat  Ditjen  Dikti  Kemendikbud.  Pada  2014, dilakukan  juga  42  kegiatan  pembinaan  kelompok UPPKS  dan  pembiayaan  kegiatan  20  kelompok UPPKS melalui skema pendanaan Bantuan Operasional  Perguruan  Tinggi  Negeri  (BOPTN). Peningkatan layanan kelompok UPPKS ini diharapkan dapat  mempercepat  peningkatan  pendapatan  keluarga yang  akan  meningkatkan  tahapan  kesejahteraan  dan kesertaan ber KB keluarga.
Dengan  UU  no.  23,  pengelolaan  program  KKBPK menjadi  tanggung  jawab  Pemerintah  daerah  dengan program  pemberdayaan  ekonomi  keluarga  sebagai bagian  dari  program  strategis.  Selanjutnya  akan diterbitkan  NSPK  program  pemberdayaan  ekonomi keluarga  sebagai  salah  satu  upaya  pengembangan program di Kabupaten/ Kota.

## 4.3 Analisis Output
Output  dari  pengelolaan  program  UPPKS  adalah meningkatnya  jumlah  kelompok,  keluarga  Pra Sejahtera (Pra S) dan Keluarga Sejahtera I (KS I) dan kesertaan  ber  KB  Pasangan  Usia  Subur  (PUS) dalam kelompok  UPPKS.  Output  pengelolaan  kelompok UPPKS  dalam  kurun  waktu  tiga  tahun  terakhir  dapat dilihat melalui tabel berikut:
Tabel.  2 Capaian  Target  Program  pemberdayaan Ekonomi Keluarga
TA HU N J U M LA H KELOM P OK KELOM P OK M ELA P OR KELU A R G A
IKU T U P P KS
J U M LA H

## KELU A R G A
P R A S da n KS 1
2015 1.560 1.391 24.042 14.430 10.505 8.299 2016 1.567 1.484 25.097 15.478 10.812 8.440 2017 1.667 1.407 21.409 13.074 9.126 7.071
Sumber Data : Diolah dari Statistik Rutin BKKBN
Dari  Tabel  diatas,  kita  bisa  lihat  dalam  tiga  tahun terakhir  terjadi  peningkatan  dalam  pembentukan kelompok UPPKS di masyarakat.. Persentase keluarga Pra  S  dan  KS  1  ikut  UPPKS  sebesar  60%  dari  total keluarga  ikut  UPPKS  dan  70%  keluarga  adalah  PUS
dengan  persentase  kesertaan  ber  KB  sebanyak  80%. Dalam  kurun  waktu  2016  ke  2017  terjadi  penurunan dalam  kuantitas  laporan  maupun  keluarga  yang  aktif pada kegiatan kelompok UPPKS.
Penurunan  kegiatan  di  tahun  2017  diakibatkan  oleh kendala  di  lini  lapangan  dengan  pengembalian  dana bansos  yang  bersumber  dari  dana  APBN  yang  ada  di kelompok  UPPKS.  Dana  di  kelompok  yang  harus dikembalikan ke kas Negara sebesar Rp. 667.439.000,- dan  sampai  saat  ini  yang  sudah  dikembalikan  ke  kas Negara sejumlah Rp. 110.469.000,-. Besaran anggaran di  kelompok  sebesar  Rp.  5.000.000,-  sebagai  modal dalam  proses  produksi.  Pengembalian  modal  ini menjadi penghambat pengembangan kelompok UPPKS.  Penurunan  ini  diharapkan  agar  menjadi perhatian bersama dalam penguatan kembali program pemberdayaan ekonomi keluarga di lini lapangan.

## 4.4 Analisis Outcome
Jumlah keluarga Pra S dan KS I di Provinsi Sumatera Utara melalui publikasi Sumatera Utara dalam Angka BPS  adalah  795.088  keluarga  atau  26.79%  dari  total keluarga  yang  ada  di  Sumatera  Utara  (2.967.486 keluarga).  Jumlah  keluarga  tahapan  Pra  S  dan  KS  I masih  sangat  besar,  dan  ini  menjadi  perhatian  semua pihak dalam menekan angka ini. Dari total keluarga Pra S  dan  KS I,  keluarga  yang  ikut  UPPKS  masih  masih menjaring kurang dari 1.95% dari total keluarga Pra S dan KS I di Sumatera Utara.
Jumlah pasangan usia subur di Provinsi Sumatera Utara berdasarkan  laporan  statistik  rutin  BKKBN  adalah 1.874.852 keluarga dan PUS keluarga Pra S dan KS I sebanyak 558.781 keluarga (29.8%). Jumlah kesertaan ber KB PUS anggota kelompok UPPKS Pra S dan KS I  kurang  dari  1,5%.  Dari  data  diatas  menunjukkan program  pemberdayaan  ekonomi  keluarga  masih belum  maksimal  dalam  menaikkan  partisipasi  dan tahapan  keluarga  Pra  S  dan  KS  I  dalam  kelompok UPPKS.  Begitu  juga  partisipasi  dalam  program  KB untuk  menekan  kelahiran  keluarga  Pra  S  dan  KS  I masih  belum  memberikan  hasil  yang  maksimal menekan  angka  kelahiran.  Sehingga  perlu  ada  upaya revitalisasi  pengelolaan  program  untuk  mencapai tujuan dalam pengembangan program KKBPK.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan,  maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
a. Dari
evaluasi pengelolaan program
pemberdayaan ekonomi keluarga melalui kelompok  UPPKS,  selama  lima  tahun  terakhir mengalami fluktuasi. Jumlah kelompok sebanyak 1.667 dengan  Partisipasi Keluarga Pra Sejahtera dan  Sejahtera  I    hanya  sekitar  1,95%  dari  total 558.781 keluarga di Sumatera Utara. Begitu juga partisipasi dalam program KB, anggota kelompok UPPKS  yang  ber  KB  1,87%  dari  total  558.781 keluarga.  Hal  ini  disebabkan  beberapa  faktor, dalam  kurun  waktu  5  tahun  terakhir  terdapat penurunan  anggaran  akibat  efisiensi    oleh
pemerintah.
Mitra yang membantu pendampingan  kelompok  UPPKS  masih  belum ada penambahan signifikan, begitu juga pengurangan  akses  modal  di  kelompok  yang harus  mengembalikan  dana  modal  kelompok  ke kas  Negara  menyebabkan  aktifitas  kelompok mengalami penurunan.
b. Kebijakan terkait program pemberdayaan ekonomi keluarga  dalam lima tahun terakhir juga masih belum  mampu memunculkan strategi yang efektif  dalam  peningkatan  aktifitas  kelompok  di lini  lapangan.  Kegiatan  dalam  program  sebagian besar masih fokus pada pengembangan wirausaha di  kalangan  kelompok  dan  keluarga  sasaran. Diperlukan  peran  Mitra  kerja  sebagai  salah  satu patner strategis dalam pembinaan dan pendampingan kelompok UPPKS yang mendorong aktivitas dan penambahan akses modal pada program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.
Saran  yang  dapat  diberikan  dari  kesimpulan  diatas adalah:
a. Dalam  pengembangan  program  pemberdayaan ekonomi keluarga diperlukan revitalisasi kebijakan  dan  strategi  baru  agar  dengan  proses perencanaan  anggaran  maupuin  sumber  daya pengelola yang lebih baik agar bisa meningkatkan kesertaan mitra kerja maupun modal kelompok.
b. Aktivitas kelompok di lapangan perlu terus dibina dan  didampingi  lebih  intens  melalui  penyuluh KKBPK  dan  mitra  kerja  agar  peningkatan keluarga  Pra  S  dan  KS  I  di  kelompok  dapat terealisasi  serta  meningkatkan  kesertaan  ber-KB di wilayah tersebut.
c. Perlu  adanya  peningkatan  kerjasama  dengan Bank,  Perusahaan,  Perguruan  Tinggi,  Koperasi agar  bisa  meningkatkan  akses  modal  dan pendampingan ke kelompok sasaran yang mampu mempengaruhi  aktivitas  dan  produksi  dalam kelompok UPPKS.
d. Diharapkan dapat lebih ditingkatkan lagi pelatihan dan sosialisasi program baik kepada mitra, kader, penyuluh  KKBPK,  dan  anggota  kelompok UPPKS  sebagai  salah  satu  upaya  peningkatan kompetensi pengelolaan kelompok dilapangan.

## DAFTAR PUSTAKA
BKKBN.  2013. Buku  Pedoman  Pembinaan  dan Pengembangan  Ekonomi  Keluarga  melalui Kelompok UPPKS , Jakarta: Direktorat Pemberdayaan  Ekonomi  Keluarga  Badan Keluarga Berencana Nasional.
BPS.  2016. Sumatera  Utara  dalam  Angka .  Medan: BPS
Hardiyanto,  2009. Pengelolaan  Usaha  Kelompok , Jakarta  :  Direktorat  Pemberdayaan  Ekonomi Keluarga Badan Keluarga Berencana Nasional.
Marbun.  (2007). Kamus  Politik .  Jakarta:  Pustaka Sinar Harapan.
Mazmanian,  Daniel  A  dan  Sabatier,  Paul  A.  1983.
Implementation  and  Public.  Policy .  New
York: HarperCollins Simatupang,  Zulkifli.  2014. Kemitraan  Membangun Ketahanan  dan  Kesejahteraan  Keluarga . Medan: Unimed Press. Soemardjo, et all. 2004. Teori dan Praktek Kemitraan Bisnis. Jakarta: Penebar Swadaya Subarsono,  A.  G.  2005. Analisis  Kebijakan  Publik Konsep,  Teori  dan  Aplikasi .  Yogyakarta  : Pustaka Pelajar Suharto,  Edi.  2014.  Membangun  Masyarakat Memberdayakan  Rakyat.  Bandung:  PT.  Adi Tama Tangkilisan,  Hessel  Nogi  S. 2003. Kebijakan  Publik yang Membumi: Konsep,  Strategi  dan  Kasus , Yogyakarta: Lukman Offset