ISSN: 2087-8117 Vol. 11, No. 1, Juni 2019

## Pemimpin Redaksi
Saifuddin
Redaktur Pelaksana Ratnasari Fajariya Abidin
Tim Redaksi
Abdul Mujib
Abdul Mughits Fakhri Husein
Widyarini
Afif Muhammad
Zusiana Elly Triantini A.Hashfi Luthfi Redaktur Ahli Syamsul Anwar
Hamim Ilyas Moch. Sodik Kholid Zulfa
Syafaul Mudawam

## Tata Usaha/Distributor
Trisnawati
Wardatul Fitri
Diterbitkan oleh: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

## Alamat Redaksi
Jurusan Muamalat Lt. 3 Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 website: http://ejournal.uin- suka.ac.id/syariah/azzarqa
Jurnal Az Zarqa’ merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang dibentuk pada tanggal 1 Desember 2010. Jurnal ini dimaksudkan sebagai wadah untuk menuangkan, men share dan mempublikasikan hasil kajian- kajian hukum Islam khususnya hukum bisnis Islam. Jurnal ini sudah Open Journal System (OJS).

## Jurnal Hukum Bisnis Islam
ISSN: 2087-8117 Vol. 11, No. 2, Desember 2019

## Pemimpin Redaksi
Saifuddin
Redaktur Pelaksana
Ratnasari Fajariya Abidin
Tim Redaksi Abdul Mujib
Abdul Mughits
Fakhri Husein
Widyarini Zusiana Elly Triantini
Afif Muhammad
A.Hashfi Luthfi Wardatul Fitri
Redaktur Ahli Syamsul Anwar Hamim Ilyas Moch. Sodik Kholid Zulfa
Syafaul Mudawam
Tata Usaha/Distributor Trisnawati
Diterbitkan oleh: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat Redaksi Jurusan Muamalat Lt. 3 Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 website: http://ejournal.uin-suka. ac.id/syariah/azzarqa
Jurnal Az Zarqa’
merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang dibentuk pada tanggal 1 Desember 2010. Jurnal ini dimaksudkan sebagai wadah untuk menuangkan, men share dan mempublikasikan hasil kajian- kajian hukum Islam khususnya hukum bisnis Islam. Jurnal ini sudah Open Journal System (OJS).

## Daftar Isi

## Tinjauan Hukum Islam terhadap Eksistensi
Minimarket Alfamart dan Indomaret di Indonesia
Evi Damayanti 221-244 Leasing Dalam Lembaga Keuangan Syari’ah Saefuddin 245-266 Faktor Pengaruh Minat Membayar Zakat Mal Studi pada LAZ ‘Baitul Mal MJK’ di Yogyakarta Widyarini & Wahyu Yuliana 267-287
Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro terhadap Baitul Tamwil
Ramadhani Alfin Habbibie 289-313 Perlindungan Hukum terhadap Nasabah BMT Asyiffa Kec. Sekampung Lampung Timur yang Dilikuidasi Ayu Franita Putri 315-330
Bank Wakaf Mikro Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Analisis UU No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan UU No 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro)
Nur Mifchan Solichin 331-353 Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam Perspektif Hukum Bisnis Syari’ah Qurotul Aini 355-384 Al Hajat Al Ammah (Kebutuhan Publik) dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Aulia Rahman Pasaribu 385-402 Optimalisasi Dana ZIS pada LAZISNU Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali
Sifaul Amin
403-422
Optimalisasi Sukuk Dana Haji Indonesia sebagai Instrumen Pembiayaan Infrastruktur (Analisis Tugas, Fungsi dan Wewenang BPKH dalam UU No 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji)
Abdul Rahman Ashidiq
423-435
Analisis Kewenangan Gadai Syariah Menurut
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/ Pojk.05/2016 Tentang Usaha Pegadaian
Maria Ulfa KN 437-452 Instrumen Investasi dalam Perusahaan Asuransi Syariah Uswatun Hasanah 453-479
Az Zarqa’, Vol. 11, No. 2, Desember 2019

## Analisis Kewenangan Gadai Syariah Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/ Pojk.05/2016
Tentang Usaha Pegadaian

## Maria Ulfa KN
Magister Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Email: Mariaulfakn18@gmail.Com

## Abstrak
Pegadaian  Syariah  sebagai  suatu  solusi  yang  muncul di tengah kegelisahan masyarakat terhadap praktik-praktik penipuan yang berkedok jasa, dan juga dilatarbelakangi atas berkurangnya  kepercayaan  masyarakat  kepada  lembaga masyarakat  yang  berorientasi  pada  penawaran  jasa.  Sifat usaha pegadaian pada prinsipnya menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan  prinsip  pengelolaan.Berbagai  macam  produk yang ditawarkan oleh pegadaian Syariah seperti Arrum Haji, Arrum BPKB, Amannah, Multi Pembayaran Online, dan lain sebagainya dengan menggadaikan dalam waktu yang relatif singkat sekitar 15 hari, nasabah bisa mendapatkan pinjaman. Dengan adanya berbagai macam produk yang ditawarkan pegadaian  Syariah  ini  sangat  membantu  masyarakat terutama  masyarakat  golongan  menengah  ke  bawah  yang membutuhkan  pinjaman.  Karena  banyak  produk  baru yang ditawarkan oleh pegadaian Syariah, maka diperlukan analisis  kewenangan  hukum  lebih  mendalam  terhadap produk  tersebut,  yakni  Peraturan  Otiritas  Jasa  Keuangan Nomor 31/ Pojk.05/2016 Tentang Usaha Pegadaian.
Kata kunci : Pegadaian Syariah, Produk, Jasa, OJK

## Pendahuluan
Indonesia yang sebagian masyarakatnya masih berada di bawah garis kemiskinan cenderung memilih melakukan kegiatan pinjam meminjam kepada Lembaga informal seperti misalnya, renterir. Kecenderungan ini dilakukan karena mudahnya
Az Zarqa’, Vol. 11, No. 2, Desember 2019
persyaratan yang harus dipenuhi, mudah diakses dan dapat dilakukan dengan waktu yang relatif singkat. Namun dibalik kemudahan tersebut, rentenir atau sejenisnya menekan dan mencekik masyarakat dengan menerapkan bunga yang sangat tinggi.
Jika masyarakat mau melihat keadaan Lembaga formal yang dapat digunakan untuk melakukan pinjam-meminjam, mungkin masyarakat akan cenderung memilih lembaga formal tersebut untuk memenuhi kebutuhan dananya. Ada terdapat dua lembaga yang menyediakan dana yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga bukan bank salah satu contohnya adalah pegadaian.Lembaga pegadaian di Indonesia secara formal dikelola oleh BUMN yang dimulai tahun 2011 berbentuk Perusahaan Perseroaan (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Perusahaan Perseroaan adalah BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT)yang modal/sahamnya paling sedikit 51% dimiliki oleh negara, yang tujuannya mengejar keuntungan. Maksud dan tujuan mendirikan Persero adalah untuk menyediakan barang atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat dan mengejar keuntungan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Persero pegadaian yang menawarkan akses yang lebih mudah, proses yang lebih singkat dan persyaratan yang relatif sederhana dan mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dana. 1
Saatini, semakin banyak masyarakat dunia yang sadar tentang bermuamalah secara Islam. salah satu buktinya adalah pesatnya perkembangan minat mereka terhadap ekonomi Islam. Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia juga menglami hal yang sama. Perkembanganekonomi syariah di Indonesia meningkat pesat. hal ini dibuktikan dengan banyaknya lembaga keuangan syariah yang didirikan di Indonesia sebagai usaha untuk menumbuhkan perekonomian syariah pada saat ini. Banksyariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peranan penting dalam menunjang pertumbuhan perekonomian
1 Arif, Effendi, Gadai  Syariah  dalam  Prespektif  Ekonomi  Islam  (Studi Tentang  Layanan  Syariah  Rahn  Pada  PT  Pegadaian  Persero), (Surakarta: Stainmus, 2013), Hlm. 28.
Az Zarqa’, Vol. 11, No. 2, Desember 2019
syariah, baik sebagai penghimpun dana dari masyarakat, sebagai penyalur dana ke masyarakat, maupun lembaga yang memberikan jasa-jasa keuangan lainnya. 2
Selain bank syariah, ada lembaga keuangan syariah lainnya yang memberikan kontribusi dalam perkembangan perekonomian syariah, yaitu pegadaian syariah. pegadaian syariah melaksanakan transaksi akad gadai berdasarkan prinsip syariah dan kebijakan pemerintah dalam melakukan praktik ekonomi dan lembaga keuangan yang sesuai dengan nilai dan prinsip hukum Islam. besarnya permintaan masyarakat terjadap pegadaian syariah. membuat lembaga keuangan syariah ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Halini disebabkan karena pegadaian syariah mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama masyarakat golongan menengah ke bawah.
Jika kita perhatikan, dengan adanya banyak produk yang ditawarkan oleh pegadaian Syariah ini sangat membantu masyarakat menengah ke bawah yang membutuhkan pendanaan. Akan tetapi, banyak produk terbaru seperti, Arrum Haji, Arrum BPKB, Amanah, Multi Pembayaran Online , maka perlu ditelusuri lebih lanjut mengenai analisa kewenangan hukum yang menjadi dasar dalam pelaksanaan produk yang di keluarkan oleh pegadaian Syariah, dalam hal ini adalah Peraturan Otiritas Jasa Keuangan Nomor 31/ Pojk.05/2016 Tentang Usaha Pegadaian. Dengan demikian tulisan ini akan menfokuskan pembahasan mengenai apakah telah sesuai atau tidak atas kewenangan gadai Syariah dalam mengeluarkan atau menawarkan banyak produk diatas dengan Peraturan Otiritas Jasa Keuangan Nomor 31/ Pojk.05/2016 Tentang Usaha Pegadaian.

## Pengertian Gadai Syariah
Pengertian gadai (rahn ) secara bahasa adalah tetap, kekal, dan jaminan. Sedangkan dalam pengertian istilah adalah sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, dan dapat diambil kembali harta tersebut setelah ditebus. 3 Adapun
2 Jurnal  Al-Hikmah,  Zulkifli  Rusb, Analisis  Pemasaran  Pada  PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Ahmad Yani Pekanbaru , (Riau: Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas Islam Riau (UIR), 2015), Hlm. 164.
3 Tesisi, Tri Pudji Susilowati, Pelaksanaan Gadai Dengan Sistem Syariah
Di Perum Pegadaian Semarang, (Semarang: Undip, Semarang). Hlm. 45.
Az Zarqa’, Vol. 11, No. 2, Desember 2019
pengertian rahn menurut Imam Ibnu Qudhamah dalam kitab al- Mughniy adalah sesuatu benda yang dapat dijadikan kepercayaan dari suatu hutang untuk dipenuhi dari harganya, apabila yang berhutang tidak sanggup membayarnya dari orang yang berpiutang. 4
Ahmad Azhar Basyir mengartikan rahn sebagai perjanjian menahan suatu barang sebagai tanggungan hutang atau dijadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara’ sebagai tanggungan murhun  bih, sehingga dengan adanya tanggungan hutang seluruh atau sebagian hutang dapat diterima. Sedangkan Sayyid Sabiq mengartikan gadai syariah adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.
Sementara itu Abduk Ghofar Anshori mengartikan gadai syariah (rahn) adalah menahan sesuatu dengan cara yang dibenarkan yang mungkin ditarik kembali. Rahn juga bisa diartikan menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syariah sebagai jaminan hutang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutangnya semua atau sebagian. Dengan kata lain , rahn adalah akad berupa menggadaikan barang dari satu pihak kepada pihak lain,dengan hutang sebagai gantinya.
Menurut  Syafi’i  Antonio  gadai  adalah  menahan  salah  satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjamannya yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mendapatkan mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana gadai dapat dijelaskan bahwa rahn adalah semacam jaminan hutang atau gadai. 5 Dalam menjalankan pegadaian syariah, pegadaian harus memenuhi rukun gadai syariah. Rukun gadai syariah antara lain: 6
4 Dessy Natalia, Pegadaian Syariah: Teori Dan Aplikasinya Pada Perum Pegadaian Di Indonesia, (Bogor:IPB, 2011). 5 Novi Puspitasari, Keuangan Islam Teori Dan Praktik, (Yogyakarta: UII- Press, 2018), Hlm. 198.
6 Adrian Sutedi, Hukum Gadai Syariah , (Bandung: Alfabeta, 2011), Hlm. 27.
Az Zarqa’, Vol. 11, No. 2, Desember 2019
1. Ar-Rahin (yang menggadaikan) Orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memilki barang yang digadaikan.
2. Al-Murtahin (yang menerima gadai) Orang, bank, atau lembaga yang dipercaya oleh rahin untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai).
3. Al-Marhun/Rahn (barang yang digadaikan) Barang yang digunakan rahin untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan hutang.
4. Al-Marhun Bih (hutang) Sejumlah dana yang diberikan murtahin kepada rahin atas dasar besarnya tafsiran marhun .
5. Shighat, ijab dan qabul
Kesepakatan antara rahin dan murtahin dalam melakukan transaksi gadai. Selain itu ada dua akad dalam transaksi pegadaian syariah antara lain:
1. Akad Rahn
Menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dalam akad gadai syariah disebutkan bila kangka waktu akad tidak diperpanjang maka penggadai menyetujui anggunan ( marhun ) miliknya dijual oleh murtahin. 7 Jadi yang dimaksud akan rahn dalam hal ini adalah menahanharta hak milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas hutang nasabah.
2. Akad Ijarah
Akad ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang
7 Zainuddin  Ali,  Hukum  Gadai  Syariah,  Jakarta:  Sinar  Grafika,  2008,
Hlm. 69.
Az Zarqa’, Vol. 11, No. 2, Desember 2019
telah melakukan akad. 8

## Sumber Hukum Gadai Syariah
1) Al-Qur’an
مُك ُضۡعَب  َنِم َ أ ۡنِإَف ۖٞة َضوُبۡقَّم ٞنٰ َهِر َف اٗبِت َك ْاوُدِ َت ۡمَلَو ٖرَفَس َٰ َع ۡمُتنُك نوَإِ۞ َۚةَدٰ َه َّشلٱ ْاوُمُتۡكَت  َلَو ۗۥُهَّبَر َ َّللٱ ِقَّتَ ۡلَو ۥُهَتَنَٰمَأ َنِمُتۡؤٱ يِ َّلٱ ِّدَؤُيۡلَف ا ٗضۡعَب ٞميِلَع َنوُلَمۡعَت اَمِب ُ َّللٱَو ۗۥُهُبۡلَق ٞمِثاَء ٓۥُهَّنِإَف اَهۡمُتۡكَي نَمَو
“Dan  jika  kamu  dalam  perjalanan  sedang  kamu  tidak mendapatkan  seorang  penulis,  maka  hendaklah  ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu  menunaikan  amanatnya  (utangnya)  dan  hendaklah dia  bertakwa  kepada  Allah,  Tuhannya.  Dan  janganlah kamu  menyembunyikan  kesaksian  karena  barang  siapa menyembunyikannya,  sungguh,  hatinya  kotor  (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”(QS. Al- Baqarah 2: Ayat 283)
Secara ekplisit ayat di atas menyebutkan “barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)”. Dalam dunia keuangan, barang tanggungan dikenal dengan objek jaminan ( colleteral ). 9
2) Hadits
Aisyah ra. Berkata bahwa Rasulullah membeli makanan dari seseorang yahudi dan meminjamkan kepadanya baju besi. (Hr. Bukhari Dan Muslim). Selain itu dari Abu Hurairah ra. Berkata bahwa Rasulullah saw bersabda:” apabila ada ternak digadaikan, punggungnya boleh dinaiki (oleh yang menerima gadai), karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaganya). Apabila ternak itu digadaikan, maka air susunya yang deras boleh diminum (oleh orang yang menerima gadai)karena
8 Zainuddin  Ali,  Hukum  Gadai  Syariah,  Jakarta:  Sinar  Grafika,  2008, Hlm. 70.
9 Muhamad  Syafi’i  Antoniom, Bank  Syariah  Dari  Teori  Ke  Praktik, (Jakarta: Gema Insani, 2001), Hlm. 128-129.
Az Zarqa’, Vol. 11, No. 2, Desember 2019
ia telah mengeluarkan biaya (perawatannya) (HR Jamaah Kecuali Bukhari, Muslim, dan Nasa’i).
3) Ijma’
Jumhur ulama berpendapat memperbolehkan gadai dan tidak ada perselisihan tentang gadai. Jumhur ulama berpendapat bahwa disyariatkan pada waktu tidak bepergian atau waktu bepergian yang berlandasarkan pada hadits nabi di atas tersebut.
4)  Kaidah fiqh
Pada dasarnya segala bentuk muamalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkan. Dalam konteks hukum di Indonesia telah ditemukan produk hukum yang berkaitan dengan rahn ini, baik dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam bentuk Fatwa Yang Dikeluarkan Oleh Dewan Suariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, (DSN-MUI). Undang-undang pertama yang menyebutkan istilah ijarah adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Dalam undang-undang ini, rahn disebut dengan istilah agunan yang berarti jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur atau pembiayaan kepada bank dalam rangka pemberiaan fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. 10 ketentuan ini diperluat lagi dalam Pasal 1 Ayat 26 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang menyebutkan bahwa rahn (agunan) adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda yang tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada bank syariah dan/atau Unit Usaha Syariah (UUS), guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah penerima fasilitas. 11 Namun, dalam tulisan ini akan menfokuskan pembahasan dasar hukum dalam lembaga pegadaian syariah.
Produk hukum lain yang membahas tentang rahn adalah fatwa DSN-MUI dan peraturan perundang-undang lainya, yakni:
10 Pasal 1 Ayat 23 UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
11 Yadi  Janwari, Lembaga  Keuangan  Syariah , (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), Hlm. 104-105.
Az Zarqa’, Vol. 11, No. 2, Desember 2019
(1)  Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002
tentang Rahn.
(2) FatwaDewan Syariah Nasional No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas.
(3) Fatwa DewanSyariah Nasional No.68/DSN-MUI/III/2008 tentang RahnTasjily .
(4)  Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2011 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perum Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Pegadaian .
(5)  Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN.
(6) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroaan Terbatas.
Fatwa DSN dan peraturan perundang-undangan ini menjadi rujukanyang berlaku umum serta mengikat bagi masyarakat yang berinteraksi dengan Pegadaian Syariah,termasuklembaga keuangan syariah lainnya. Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa legalitas gadai telah memiliki dasarpijakan yang kuat karena didukung oleh dalil-dalil yang didasarkan pada al-Qur’an, sunah, ijma, ulama dan fatwa DSN-MUI. Oleh sebab itu, pegadaian saat ini harus melampaui tradisi gadai yangdibangun pada masa Rasulullah Saw. Pengembangan gadai menjadi sebuah lembaga keuanganmendapatkan keuntungan ( profit  oriented ) merupakan salah satu jawaban di samping misisosialnya.

## 1.  Produk dan Jasa Gadai Syariah
Dewasa kini produk-produk berbasis syariah mengalami perkembangan yang sangat pesat, begitu juga dengan pengadaian secara mengembangkan produknya yang berbasis syariah. pegadaian syariah hadir di Indonesia dalam bentuk kerja sama bank syariah dengan perseroan pegadaian membuat unit layanan gadai syariah di beberapa kota di Indonesia. Pegadaian syariah dalam menjalankan operasionalnya berpegang kepada prinsip syariah. Pada dasarnya, produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik seperti, tidak memungut bunga dalam transaksinya, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai alat komoditas yang diperdagangkan. Pengadaian Syariah adalah salah satu Lembaga yang berbasis ekonomi Syariah ke depan memiliki peran yang sangat penting dalam membangun ekonomi masyarakat
Az Zarqa’, Vol. 11, No. 2, Desember 2019
Indonesia dengan berpegang kepada syariat Islam. Lembaga keuangan syariah di Indonesia semakin menjamur. Saat ini hampir setiap lembaga perbankan dan non-perbankan mempunyai unit usaha yang menerapkan sistem syariah. Termasuk Pegadaian Syariah. Pegadaian Syariah merupakan unit usaha dari PT Pegadaian, salah satu lembaga keuangan milik pemerintah. Unit bisnis ini tidak hanya menyediakan produk berbasis gadai, melainkan memberikan layanan pembiayaan lain dengan prinsip Syariah. Berikut ini beberapa produk dari gadai Syariah:
1)  Pemberian Pinjaman atas Dasar Hukum Gadai 12
Masyarakat memberikan pinjaman atas dasar penyerahan barang jaminan oleh peminjam, berupa anggunan barang bergerak. Konsekuensinya adalah nilai pinjaman yang diberikan kepada peminjam sangat dipengaruhi oleh nilai barang yang dijadikan pinjaman.
2)  Penaksiran Nilai Barang
Pegadaian memberikan jasa, berapa nilai riil barang berharga miliknya, missal emas, berlian intan dan barang bernilai lainnya.
3)  Penitipan Barang
Pekayanan kepada msayarakat yang akan menitipkan barang berharganya  seperti,  ijazah,  sertifikat  tanah  dan  barang berharga lainnya.
Selain itu, ada beberapa referensi yang penulis temukan, produk gadai syariah sekarang ini mengalami inovasi yang sangat terupdate atau terbaru sesuai dengan perkembangan zamannya. diantara lain adalah sebagai berikut:
a. Arrum Haji
Produk pegadaian Syariah yang ini bergerak dalam bidang dana haji yang mana jika seorang muslim ingin berencana pergi ke tanah suci dan kekurangan biaya. Arrum haji ini dapat memberikan pinjaman dana kepada nasabah sekitar 25 juta. Dengan persyaratan yang cukup mudah, nasabah hanya menjaminkan emas senilai Rp 7 juta atau logam mulia seberat 15 gram, serta menyerahkan fotocopi KTP, dan memenuhi syarat sebagai pendaftar haji. Dari produk ini memupunyai
12 Sasli Rais, Pegadaian Syariah Konsep Dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer), ( Jakarta: UI-Press, 2008), Hlm. 133.
Az Zarqa’, Vol. 11, No. 2, Desember 2019
keunggulan yaitu nasabah bias memperoleh tabungan haji yang langsung dapat digunakan untuk memperoleh nomor porsi haji. 13 b. Arrum BPKB Bagi masyarakat yang membutuhkan dana untuk pengembangan usaha mikro pegadaian Syariah menawarkan produk arrum BPKB. Produk ini memudahkan bagi nasabah untuk mendapatka pinjaman dengan jaminan bpkb kendaraan. Persyaratan untuk bisa mendapatkan pinjaman ini nasabah harus memiliki usaha yang sudah berjalan sekitar setahun serta melampirkan fotocopi KTP, kartu keluarga (KK), sertaBPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) asli. Keunggulan dari produk ini adalah apabila meminjam modal usaha di pegadaian Syariah kita bias memilih jangka waktu pinjaman mulai 12, 18, sampai 26 bulan.
c. Amanah
Produk ini menawarkan layanan dalam pembelian kendaraan baik kendaraan sepeda motor atau mobil. Untuk uang muka kendaraan sepeda motor nasabah harus membaya20%dari harga dan 25% untuk mobil dari harga. Jangka waktu cicilan mulai 12,18,24,36, 48 hingga 60 bulan. 14
d. Rahn (Gadai Syariah)
Produk ini memberikan pinjaman uang dalam waltu sekitar 15 hari. Pinjaman bias didapatkan mulai Rp 50. 000 hingga Rp 200 juta dengan jangka waktu pinjaman empat bulan. Persyaratan untuk mengajukan pinjaman uang tersebut dengan membawa anggunan berupa perhiasan emas, Bpkb, dan barang berharga lainnya. 15 e.  Multi Pembayaran Online
f.  Bayar tagihan listrik, air, telepon, hingga pembilian tiket kereta api kini bias dilakukan dengan melalui produk Multi Pembayaran Online (MPO). 16
13 https://www.moneysmart.id/8-produk-pegadaian-syariah/ diakses pada tanggal 15 September 2018
14 https://www.moneysmart.id/8-produk-pegadaian-syariah/ diakses pada tanggal 15 September 2018
15 https://www.moneysmart.id/8-produk-pegadaian-syariah/ diakses pada tanggal 15 September 2018
16 https://www.moneysmart.id/8-produk-pegadaian-syariah/ diakses pada tanggal 15 September 2018
Az Zarqa’, Vol. 11, No. 2, Desember 2019

## g.  Konsinyasi Emas
Produk ini memberikan layanan jual-titip emas batangan. Nasabah bisa membeli emas sekaligus menitipkannya untuk dikonsinyasikan di Pegadaian Syariah. Nasabah akan mendapat bagian dari hasil penjualan jika emas yang dikonsinyasikan tersebut terjual. Dengan demikian, emas yang kita titipkan akan lebih produktif dan bisa memberikankeuntung daripada hanya disimpan saja. 17 h.  Tabungan Emas Dengan membeli emas mulai dari Rp 6.000-an atau setara 0,01 gram, kita sudah bisa berinvestasi emas. Dengan caramembuka rekening tabungan emas di outlet terdekat. Serta mengisi formulir pembukaan rekening dan membayar biaya administrasi sebesar Rp 10.000 dan biaya fasilitas titipan selama 12 bulan sebesar Rp 30.000. melampirkan identitas diri seperti KTP, SIM atau paspor. 18
i. Mulia Produk Mulia Pegadaian Syariah melayani penjualan emas batangan kepada masyarakat. Produk ini bisa digunakan sebagai alternatif pilihan investasi buat masa depan. Kita bisa menggunakan hasil investasi ini untuk membeli rumah, kendaraan, atau ibadah haji. Emas batangan pada produk Mulia ini bisa dibeli mulai dari 5 Gram hingga 1 kilogram. Selain bisa dibeli tunai, emas batangan juga bisa di beli secara angsuran. Untuk pembelian dengan cara angsuran, Pegadaian memberikan pilihan uang muka pembelian mulai dari 10 persen hingga 90 persen dari nilai emas. Sementara jangka waktu cicilan mulai dari 3 bulan hingga 36 bulan. 19

## 2. Analisis Kewenangan Gadai Syariah Menurut
Peraturan Otiritas Jasa Keuangan Nomor 31/ Pojk.05/2016 Tentang Usaha Pegadaian.
Regulasiusaha pergadaian berkembang seiring dengan perkembangan kebutuhan alternatif pembiayaan, khususnya
17 https://www.moneysmart.id/8-produk-pegadaian-syariah/ diakses pada tanggal 15 September 2018
18 https://www.moneysmart.id/8-produk-pegadaian-syariah/ diakses pada tanggal 15 September 2018
19 https://www.moneysmart.id/8-produk-pegadaian-syariah/ diakses pada tanggal 15 September 2018
Az Zarqa’, Vol. 11, No. 2, Desember 2019
bagi masyarakat menengah kebawah. berlakunya peraturan otoritas jasa keuangan Nomor: 31/POJK.05.2016 Tentang Usaha Pergadaian menjadikan landasan hukum pengembangan layanan jasa usaha pergadaian. 20 Sebelum terbitnya POJK usaha pergadaian, praktik gadai berkembang tanpa pengawasan dan regulasi yang memadai. Maraknyagadai swastadan gadai online serta berkembangnya produk gadai, berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha pergadaian.
Perkembangan usaha pergadaian tidak hanya berkaitan dengan prinsip dan sistem hukum yang digunakan, namun meliputi pula kelembagaan dan layanan atau produk yang ditawarkan. OJK melihat fenomena yang berkembang dalam praktik, termasuk usaha gadai yang ditawarkan oleh perorangan atau badan usaha tertentu. untuk mengantisipasi perkembangan badan usaha pasal 2 ayat (1) POJK usaha pergadaian berbentuk badan hukum perseroan terbatas (PT) atau koperasi.
Selain menentukan bentuk badan hukum, Pasal 4 Ayat (2) POJK mengaturlingkup wilayah usaha, yang ditentukan olehmodal disetor, yakni Rp. 500.000.000,00(lima ratus juta) untuk lingkup usaha wilayahkabupaten/kota; atau Rp.2.500.000,00 (duamiliar lima ratus juta rupiah) untuk lingkupwilayah usaha provinsi. 21 Ke dua ketentuan inihanya berlaku untuk pelaku Usaha Pergadaianyang baru akan didirikan, karena untuk pelakuUsaha Pergadaian yang telah melakukankegiatan Usaha Pergadaian sebelum POJKUsaha Pergadaian ini berlaku, dikecualikan darike dua pasal tersebut, namun wajib melakukan pendaftaran dan memperoleh izin dari OJK.
Di masa yang akan datang, usaha pergadaian akan menjadi pilihan menarik bagi masyarakat menengah ke bawah, dan usaha mikro, kecil dan menengah yang aman, efsien dan memberikan perlindungan hukum yangoptmal. Selain itu, akses untuk memperoleh pembiayaan akan semakin besar, mengingatselain PT Pegadaian (Persero) yang eksistensinya telah diakui, akan banyak perusahaan Pergadaian Swasta yang akan menjadi pilihan. Perkembangan perusahaan Pergadaian swasta ini menunjukkan
20 Peraturan Otiritas Jasa Keuangan Nomor 31/ Pojk.05/2016 Tentang Usaha Pegadaian.
21 Peraturan Otiritas Jasa Keuangan Nomor 31/ Pojk.05/2016 Tentang Usaha Pegadaian.
Az Zarqa’, Vol. 11, No. 2, Desember 2019
peningkatan yang sangat pesat, dari sekitar 462 perusahaan pada tahun2015 diperkirakan meningkat menjadi 1000unit. 22
Selain perkembangan kelembagaan,perkembangan objek Gadai merupakan isu hukum strategis lainnya. Saat ini, PT Pegadaian (Persero) menawarkan baik Gadai konvensional maupun Gadai Syariah menawarkan banyak produk yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat dalam jangka pendek. Produk yang ditawarkan selain gadai meliput juga pengiriman uang,multi pembayaran online , pegadaian mobile ,persewaan gedung, jasa sertifikasi  batu  mulia,jasa  taksiran  dan  jasa  penitipan.  Melihat usaha pegadaian yang ditawarkan oleh PT Pegadaian(Persero), bisnis utamanya tetaplah gadai,yaitu pinjaman (uang) yang disertai jaminan benda bergerak. Jasa lain yang ditawarkan sesuai dengan ketentuan dalam POJK UsahaPergadaian.
Tampaknya,perkembangan layanan jasa yang ditawarkan oleh PT Pegadaian(Persero) ini telah diakomodasikan dalamPOJK Usaha Pergadaian. Berdasarkan Pasal 13Ayat 1.b POJK Usaha Pergadaian, perusahaanPergadaian bahkan dapat  menyalurkan  Uang  Pinjaman  dengan  jaminan  fidusia. Terkait usaha PT Pergadaian (Persero) berupa persewaan gedung, hal ini dimungkinkan berdasarkan Pasal 13 Ayat (2) POJK Usaha Pergadaian yang mengatur perusahaanPergadaian dapat melakukan kegiatan usaha lainnya berupa kegiatan lain yang tidakterkait Usaha Pergadaian yang memberikan pendapatan berdasarkan komisi ( feebasedincome ), sepanjang tdak bertentangan denganperaturan perundang-undangan di bidangjasa keuangan; dan/atau kegiatan usaha lain dengan persetujuan OJK.
Berdasarkan strategi pengembangan usaha bisnis gadai syariah, saat ini PT. Pegadaian (Persero) melakukan perluasan bisnis syariah melalui program officechanneling dimaksudkan sebagai perluasan jaringan operasional pelayanan untuk produk- produk syariah. Sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) POJK Tentang Usaha Pergadaian Bahwa usaha pergadaian adalah segala menyangkut pemberian pinjaman dengan jaminan barang bergerak, jasa titipan, jasa taksiran, dana/atau jasa lainnya
22 Lastut Abubakar, Telaah Yuridis Perkembangan Regulasi Dan Usaha Pergadaian Sebagai Pranata Jaminan Kebendaan , Jurnal Bina Mulia Hukum,
Volume 2, Nomor 1, September 2017, Undap, Hlm. 84.
Az Zarqa’, Vol. 11, No. 2, Desember 2019
termasuk yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah. Dengan adanya pasal diatas tersebut memberikan wewenang gadai syariah dalam bidang keuangan yang mana sekarang produknya banyak inovasi karena semakin berkembangnya kebutuahan masyarakat dalam hal pinjaman khususnya bagi masyarakat menengah ke bawah. Sehingga dengan adanya pengaturan tersebut memudahkan masyarakat untuk meminjam dana dan mengaksesnya.

## Penutup
Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama , Legalitas gadai telah memiliki dasar pijakan yang kuat karena didukung oleh dalil-dalil yang didasarkan pada al-Qur’an, sunah, ijma, ulama dan fatwa DSN-MUI dan peraturan umum yang ada di Indonesia.
Kedua, pengaturan usaha pergadaian ini diharapkan dapat meningkatkan inklusi keuangan bagi masyarakat menengah ke bawah serta memudahkan akses terhadap pinjaman bagi masyarakat. Berdasarkan Peraturan Otiritas Jasa Keuangan Nomor 31/ Pojk.05/2016 Tentang Usaha Pegadaian, pegadaian Syariah mempunyai kewenangan dalam menawarkan atau mengeluarkan produk seperti, Arrum Haji, Arrum BPKB, Amanah, Multi Pembayaran Online, sebagai mana di dalam Pasal 1 Ayat (1) POJK Tentang Usaha Pergadaian Bahwa usaha pergadaian adalah segala menyangkut pemberian pinjaman dengan jaminan barang bergerak, jasa titipan, jasa taksiran, dana/atau jasa lainnya termasuk yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah.
Az Zarqa’, Vol. 11, No. 2, Desember 2019

## Daftar Pustaka
Ali, Zainuddin, Hukum  Gadai  Syariah ,  Jakarta:  Sinar  Grafika, 2008.
Abubakar, Lastut, Telaah Yuridis  Perkembangan  Regulasi  Dan Usaha Pergadaian Sebagai Pranata Jaminan Kebendaan , Jurnal Bina Mulia Hukum, Volume 2, Nomor 1, September 2017, Undap .
Effendi, Arif, Gadai  Syariah  Dalam  Prespektif  Ekonomi  Islam (Studi Tentang Layanan Syariah Rahn Pada Pt, Pegadaian Persero ), (Surakarta: Stainmus, 2013).
Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn.
Fatwa Dewan Syariah Nasional No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas.
Fatwa Dewan Syariah Nasional No.68/DSN-MUI/III/2008
tentang RahnTasjily .
https://www.moneysmart.id/8-produk-pegadaian-syariah/ diakses pada tanggal 15 September 2018
http://M. Hukumonline. Com Diakses Pada Tanggal 21 September
2018.
Janwari,Yadi, Lembaga  Keuangan  Syariah , (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015).
Natalia, Dessy, Pegadaian Syariah: Teori Dan Aplikasinya Pada
Perum Pegadaian Di Indonesia, (Bogor:IPB, 2011).
Novi, Puspitasari, Keuangan  Islam  Teori  Dan  Praktik , (Yogyakarta: UII-Press, 2018).
Pasal 1 Ayat 23 UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2011 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perum Pegadaian Menjadi Perusahaan
Perseroan (Persero) Pegadaian .
Peraturan Otiritas Jasa Keuangan Nomor 31/ Pojk.05/2016 Tentang Usaha Pegadaian.
Az Zarqa’, Vol. 11, No. 2, Desember 2019
R, Abdul, Salim, Hukum  Bisnis  Untuk  Perusahaan  Teori  Dan
Contoh Kasus , Jakarta: Kencana, 2014.
Rusb, Zulkifli, Analisis Pemasaran Pada Pt. Pegadaian (Persero) Cabang  Syariah  Ahmad  Yani  Pekanbaru , (Riau: Fakultas Agama Islam (Fai) Universitas Islam Riau (Uir), 2015).
Syafi’I, Muhamad Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik,
(Jakarta: Gema Insani, 2001).
Sufyan, Ade, Mulayid, Kedudukan  Sistem  Pegadaian  Syariah Dalam  Sistem  Hukum  Nasional  di  Indonesia (Bandung: Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Sunan Gunung Jati,).
Soekanto, Soerjono Dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif: Sebuah Tinjauan Singkat, (Jakarta: Rajawali Pres. 2006).
Soemitra, Andri, Bank Dan Lembaga Keuangan Suariah (Jakarta: Kencana, 2009).
Sutedi, Adrian, Hukum Gadai Syariah , (Bandung: Alfabeta, 2011).
Tesisi, Tri Pudji Susilowati, Pelaksanaan Gadai Dengan Sistem Syariah  Di  Perum  Pegadaian  Semarang, (Semarang: Undip, tth).
Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN.
Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroaan Terbatas.
Az Zarqa’, Vol. 11, No. 2, Desember 2019
Az Zarqa’ Jurnal Hukum Bisnis Islam

## Submission
Naskah yang dikirim ke redaksi Az Zarqa’ akan dipertimbangkan untuk dimuat jika memenuhi kriteria sebagai berikut.
1. Judul berkaitan dengan kajian hukum bisnis Islam.
2. Nama penulis naskah (tanpa gelar akademik, disertai dengan instansi/perguruan tinggi, alamat yang bisa dihubungi, alamat email untuk korespondensi)
3. Abstrak yang terdiri dari hanya satu paragraph, satu  spasi antara 100-150 dalam bahasa Indonesia.
4. Mencantumkan kata kunci ( key words )
5. Naskah  bersifat ilmiah dan dapat menggunakan bahasa Indonesia, Arab, Inggris atau asing lainnya.
6. Mencantumkan referensi lengkap dengan model footnote (catatan kaki) dan disertai daftar pustaka.
7. Diketik spasi ganda (2 spasi) program MS Word dengan panjang naskah 15- 30 halaman kwarto.
8. Menyertakan naskah asli (print out) satu buah dengan disertai soft file naskah diserahkan langsung ke kantor redaksi atau dikirimkan  via  email: azzarqa.uinsuka@gmail.com
Contoh model catatan kaki:
1 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah , (Jakarta: Rajawali Press, 2007), hlm. 15.
2 Ibid., hlm. 19. 3 Syamsul Anwar, Hukum …, hlm. 21-29.
Daftar pustaka ditulis secara alfabetis, contoh:

## Daftar Pustaka
Kamali,  Mohammad Hashim, Islamic Commercial Law: An Analysis of Futures and Options , Cambridge, UK: The Islamic Texts Society, 2000.
Edwards, Paul, The Encyclopedia of Philosophy , Vol. III, New  York:  Macmillan Publishing Co., Inc. and The Free Press, 1967.
Muhammad, Muhammad ‘Abd al-Jawad, Buhus fi al-Syari’ah al-Islamiyyah wa al- Qanun , Iskandariyah: Munsya’ah al-Ma’arif, 1977.
merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang dibentuk pada tanggal 1 Desember 2010. Jurnal ini dimaksudkan sebagai wadah untuk menuangkan, men share dan mempublikasikan hasil kajian-kajian hukum Islam khususnya hukum bisnis Islam.