Pengaruh Self Assessment System Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama

## Garut
Lina Nurlaela
Universitas Garut linasuhudin@yahoo.com

## Abstract
This study aims to determine the Self Assessment System, Quality of Tax Service, and  Taxpayer  Compliance  at  KPP  Pratama  Garut.  As  well  as  to  determine  the effect of the Self Assessment System and the Quality of Tax Services on Taxpayer Compliance at Garut Tax Office. The method used in this research is descriptive and associative methods. The population of this research is individual taxpayers who are registered as taxpayers at KPP Pratama Garut. The sample used in this study were 100 respondents. Hypothesis testing in this study used multiple linear regression with an alpha value of 5%. The results of this study indicate that the Self Assessment System at KPP Pratama Garut is good, the Quality of Tax Service at KPP Pratama Garut shows good, and Taxpayer Compliance at KPP Pratama Garut Regency also shows good. Self Assessment System and Tax Service Quality have a positive effect on Taxpayer Compliance at KPP Pratama Garut Regency. The magnitude of the influence of the Self Assessment System and the Quality of Tax Services has a positive effect on Taxpayer Compliance is 75.8%.
Keywords:  Self  Assessment  System,  Tax  Service  Quality  and  Taxpayer Compliance.

## 1. Pendahuluan
Negara  Indonesia  adalah  negara  berkembang,  dan  salah  satu  pendapatannya  berasal  dari  pajak. Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa pajak adalah salah satu komponen penting dalam pembangunan nasional  untuk  mencapai  kemakmuran  dan  kesejahteraan  rakyat.  Pemerintah  menyadari  betul  akan pentingnya  pendapatan  negara  dari  sektor  pajak,  sehingga  pemerintah  setiap  tahun  selalu  berusaha meningkatkan  penerimaan  pajak.  Pemerintah  Indonesia  terus  berusaha  dalam  meningkatkan  sumber penerimaan  dalam  negeri  khususnya  sektor  pajak  untuk  melaksanakan  dan  merealisasikan  rencana pembangunan nasional.
Menurut Mardiasmo (2013:1), pajak ialah “Iuran rakyat pada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang  bisa  dipaksakan)  dengan  tidak  mendapat  jasa  timbal  (kontraprestasi)  yang  langsung  bisa ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.
Indonesia  dalam  sistem  pemungutan  perpajakannya  menggunakan Self  Assessment  System dimana Wajib  Pajak  dituntut  berperan  aktif,  mulai  dari  mendaftar  diri,  mengisi  Surat  Pemberitahuan, menghitung  besar  pajak  yang  terutang,  dan  menyetor  pajaknya.  Self  Assessment  System  dapat mempengaruhi  ketaatan  Wajib  Pajak  dalam  melakukan  kewajiban  perpajakannya.  Sistem  ini mempunyai  kelemahan  yang  memungkinkan  Wajib  Pajak  tidak  memahami  bagaimana  cara  untuk memnuhi  kewajiban  perpajakannya,  atau  Wajib  Pajak  melakukan  kecurangan-kecurangan  yang  bisa
menyebabkan  kerugian  bagi  negara,  misalnya  Wajib  Pajak  tersebut  melakukan  penggelapan  pajak ataupun penghindaran pajak.
Kondisi  perpajakan  yang  menuntut  Wajib  Pajak  aktif  dalam  memenuhi  pajakannya  membutuhkan kepatuhan Wajib Pajak yang sangat tinggi. Yaitu kepatuhan di dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang  sesuai  dengan  kebenarannya.  Sebab  sebagian  besar  pekerjaan  dalam  pemenuhan  kewajiban perpajakan  dilakukan  oleh  Wajib  Pajak  bukan  petugas  pajak  selaku  pemungut  pajak.  Sehingga kepatuhan  diperlukan  dalam self  assessment  system ,  dengan  tujuan  pada  penerimaan  pajak  yang optimal. (Rahayu, 2010:137).
Kenyataannya berdasarkan data pada Laporan Tahunan di KPP Pratama Garut, menunjukkan bahwa Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  terdaftar  wajib  menyampaikan  Surat  Pemberitahuan  (SPT)  tidak  sesuai dengan jumlah SPT yang disampaikan. Ketidaksesuaian tersebut dapat dilihat dari tabel 1.1 berikut:
Tabel 1 Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT PPh Tahunan Tahun 2013 s/d 2017
Tahun Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar Wajib SPT Jumlah SPT Masuk Rasio Kepatuhan (%) 2013 100.941 80.719 46.879 58,08% 2014 128.945 90.372 40.372 44,67% 2015 143.934 93.398 42.213 45,20% 2016 163.646 99.186 55.327 55,78% 2017 184.008 81.604 39.462 48,36%
Sumber: KPP Pratama Garut, 2017 (data diolah kembali).
Berdasarkan Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa dalam rasio kepatuhan penyampaian SPT PPh tahunan di Kabupaten Garut belum optimal dari tahun 2013 sampai dengan bulan Maret 2017. Pada tahun 2014 persentase tingkat kepatuhan menunjukkan angka 44,67%. Besarnya persentase tersebut menurun dari tahun  sebelumnya  yang  tercatat  sebesar  58,08%  pada  tahun  2013.  Selanjutnya  pada  tahun  2017 persentase  kepatuhan  menunjukkan  angka  48,36%  yang  mengalami  penurunan  sebesar  7,42%  dari tahun 2016 dengan presentase 55.78%. Tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 mengalami perbedaan antara jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar wajib SPT dan jumlah SPT masuk, ini menandakan bahwa masih ada Wajib Pajak yang tidak patuh.
Menteri  Keuangan  Sri  Mulyani  Indrawati  melihat,  salah  satu  yang  menyebabkan  rendahnya  rasio penerimaan  perpajakan  di  Indonesia  ialah  masih  rendahnya  kepatuhan  penyampaian  pajak  ( tax compliance ).
Selain itu faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak adalah kualitas pelayanan pajak. Dalam hal ini pelayanan aparat pajak sebagai petugas dalam sistem pemungutan pajak sangat menentukan tercapainya target penerimaan pajak. Munculnya oknum makelar pajak seperti Gayus dan masih banyak lagi petugas lainnya  membuat  keyakinan  Wajib  Pajak  atas  kinerja  pelayanan  pajak  buruk  atau  kurang  mendapat kepercayaan dari Wajib Pajak, sehingga muncul keengganan membayar pajak karena Wajib Pajak takut uangnya  digelapkan.  Dengan  adanya  fenomena  tersebut  di  masyarakat,  maka  aparat  pajak  dituntut memberikan  kualitas  pelayanan  yang  baik,  ramah,  jujur  sehingga  dapat  menimbulkan  kepuasan  dan kepercayaan wajib pajak. (Nugroho, 2012).
Kusuma  (2016)  menyatakan  bahwa  “Kurang  responsifnya  institusi  pelaksana  pelayanan  pajak  akan berdampak  pada  berkurangnya  kepatuhan  masyarakat  terhadap  institusi  pelayanan  pajak,  selain  itu kurangnya sosialisasi dari pegawai pajak, dan terkadang informasi yang diberikan kurang jelas dan sulit dimengerti oleh Wajib Pajak serta sifat yang berbeda-beda yang dimiliki wajib pajak, sehingga dalam memberikan  informasi  kepada  Wajib  Pajak  mengalami  kesulitan.  Selain  itu  petugas  pajak  tidak memberikan  kenyamanan  Wajib  Pajak  dalam  memperoleh  layanan.  Pelayanan  pajak  masih  dinilai
kurang tanggap dalam menghadapi pertanyaan atau keluhan dari Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak merasa bingung dan cenderung enggan menyelesaikan tanggungan pajaknya”.
Rendahnya  kualitas  pelayanan  pajak  akan  mengancam  kepatuhan  pajak  karena  wajib  pajak  akan menuntut layanan pajak yang maksimal jika mereka sudah membayar pajak dengan baik.
Berdasarkan penjelasan diatas, penulis pun tertarik mengangkat sebuah judul penelitian Pengaruh Self Assessment System dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Garut.

## 2. Tinjauan Pustaka

## Pajak
Menurut Zain (2005:10) mengemukakan pajak ialah “Suatu pengallihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, bedasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa menbisa imbalan yang langsung proporsional, agar pemerintah bisa melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan”.

## Self Assessment System
Self Assessment System terdiri dari 2 (dua) kata dalam bahasa Inggris yaitu self yang artinya sendiri, dan to assess yang maksudnya menilai, menghitung, dan menaksir. Dengan demikian maka pengertian Self Assessment ialah menghitung atau menilai sendiri. Jadi wajib pajak sendirilah yang menghitung dan menilai pemenuhan kewajiban perpajakannya.
Jadi Self Assessment System ialah suatu sistem perpajakan dimana memberikan kepercayaan pada wajib pajak dalam memenuhi seta melaksanakan sendiri hak dan kewajiban pajakannya. Dalam hal ini dikenal dengan:
a. Mendaftar diri ke Kantor Pelayanan Pajak
b. Menghitung pajak oleh Wajib Pajak
c. Membayar pajak dilakukan oleh Wajib Pajak
d. Pelaporan dilakukan Wajib Pajak
Self assessment system menuntut adanya peran serta aktif dari masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak merupakan faktor terpenting dari pelaksanaan sistem tersebut. Kepatuhan memiliki kewajiban perpajakan secara sukarela adalah tulang punggung dari self assessment system . Wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan  dan  kemudian  secara  akurat  dan  tepat  waktu  membayar  dan  melaporkan  pajak  tersebut (Rahayu, 2013:138).

## Kualitas Pelayanan Pajak
Menurut  Rahayu  Kualitas  Pelayanan  Pajak  (2010:149)  adalah  “pemberian  layanan  (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunya kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan”.
Tjiptono dan Chandra (2007:133) mengemukakan lima dimensi kualitas pelayanan berikut ini: a. Reability (Reabilitas)
Berkaitan dengan kemampuan instansi untuk memberikan pelayanan yang akurat sejak pertama kali dengan tidak membuat  kesalahan  apapun dan menyampaikan pelayanannya  sesuai  dengan  waktu yang telah disepakati.
b. Responsiveness (Daya Tanggap)
Berkaitan dengan kesediaan dan kesiapan para petugas untuk membantu para menerima layanan dan memberikan pelayanan secara cepat.
c. Assurance (Jaminan)
Perilaku  para  petugas  yang  mampu  menumbuhkan  kepercayaan  para  penerima  layanan  terhadap instansi dan instansi dapat menciptakan rasa aman bagi para penerima layanan. Para petugas juga harus selalu bersikap sopan dan menguasai pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menangani setiap pertanyaan atau masalah para penerima layanan.
d. Empathy (Empati)
Petugas  memahami  masalah  para  penerima  layanan  dan  bertindak  demi  kepentingan  penerima layanan,  serta  memberikan  perhatian  personal  kepada  para  penerima  layanan  dan  memiliki  jam operasi yang nyaman.
e. Tangibles (Bukti Fisik)
Berkaitan dengan daya tarik fasilitas fisik, perlengkapan, dan material yang digunakan perusahaan, serta penampilan petugas.
Tolak  ukur  keberhaslan  reformasi  perpajakan  ialah  tercapainya  peningkatan  pelayanan  pajak  dan penerimaan  serta  kesejahteraan  langsung  /  tidak  langsung  berdampak  pada  kepatuhan  masyarakat (wajib pajak). Nasucha (2004:273).
Hubungan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak menurut Rahayu (2010:135) yaitu “Salah  satu  langkah  penting  yang  dilakukan  DJP  sebagai  wujud  nyata  kepedulian  pada  pentingnya kualitas  pelayanan adalah memberikan  pelayanan  prima  kepada  wajib  pajak dalam mengoptimalkan penerimaan negara”.

## Kepatuhan Perpajakan
Berbagai  definisi  kepatuhan  wajib  pajak  yang  dikemukakan  oleh  para  ahli,  semuanya  mempunyai maksud  dan  tujuan  yang  sama  yaitu  merumuskan  pengertian  wajib  pajak  agar  mudah  dipahami. Dibawah ini terdapat beberapa definisi  kepatuhan wajib pajak, yaitu :
Menurut  Siti  Kurnia  (2013:139),  menyatakan  bahwa  Kepatuhan  perpajakan  adalah  “tindakan  wajib pajak  dalam  pemenuhan  kewajiban  perpajakannya  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara”.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mendefinisikan bahwa Istilah kepatuhan berarti “tunduk atau patuh  pada  ajaran  atau  aturan.  Dalam  perpajakan  kita  dapat  memberi  pengertian  bahwa  Kepatuhan Perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.
Rahayu (2016:139), kepatuhan wajib pajak dapat di identifikasi dari:
1) Kepatuhan untuk mendaftarkan diri.
2) Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT).
3) Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang.
4) Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak.
Menurut  Rahayu  (2013:135)  “Kinerja  pelayanan yang  baik  harus  tetap  diperhatikan oleh  DJP untuk dimungkinkannya  diperoleh  manfaat  ganda  apabila  dikombinasikan  dengan  unsur self  assessment system untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan bagi Wajib Pajak dan secara tidak langsung akan meningkatkan penerimaan pula”.

## Gambar 1 Kerangka Konseptual Penelitian

## 3. Metodologi Penelitian

## Jenis Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan asosiatif. Tujuan dari penelitian deskriptif dan asosiatif adalah untuk memberikan gambarkan secara sistematis mengenai hubungan antar variabel.

## Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  di  kantor  KPP  Pratama  Garut  yang  beralamat  di  Jl.  Pembangunan  No.224, Sukagalih,  Garut  Kota,  Kabupaten  Garut,  Jawa  Barat.  Adapun  waktu  penelitian  dimulai  dari  bulan Maret 2017 sampai dengan Oktober 2017.

## Metode Pengumpulan Data
Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif berupa skala likert yang diubah menjadi suatu ukuran data  kuantitatif  yang  bertujuan  untuk  memperoleh  gambaran  hubungan  antar  variabel,  sumber  data primer dan sekunder, serta teknik pengumpulan data melalui wawancara dan kuesioner.

## Metode Analisis Data
Metode yang digunakan untuk menguji adalah analisis regresi liniear berganda dengan bantuan program SPSS  23.0.  Alasan  penggunaan  alat  analisis  regresi  linear  berganda  adalah  karena  regresi  liniear berganda cocok digunakan untuk menganalisis pengaruh lebih dari dua variabel.

## 4. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Berikut merupakan penjelasan hasil analisis statistik dari seluruh variabel yang diteliti dalam penelitian ini. Variabel yang diteliti dalam penelitian adalah Self Assessment System dan Kualitas Pelayanan Pajak sebagai variabel independen serta Kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel dependen.

## Analisis Regresi Linear Berganda
Teknik  analisis  regresi  berganda  dipilih  untuk  digunakan  karena  teknik  regresi  berganda  dapat menyimpulkan  secara  langsung  mengenai  pengaruh  masing-masing  variabel  bebas  dengan  variabel tetap yang digunakan secara parsial dan menyimpulkan pengaruh semua variabel bebas dengan variabel tetap secara simultan.
Uji Pengaruh Parsial (t-Test)
Kepatuhan Wajib Pajak
Kualitas Pelayanan Pajak
Self Assessment System
Berikut  hasil  dari  uji  pengaruh  parsial  (t- Test )  dari  software  SPSS  23.0  dapat  dilihat  pada  tabel  4.1 dibawah ini:
Tabel 2 Hasil Uji Regresi Linear Berganda (t- Test ) Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 1,665 ,993 1,678 ,097 Self Assessment System ,609 ,085 ,666 7,172 ,000 Kualitas Pelayanan Pajak ,088 ,036 ,231 2,490 ,014
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
Berdasarkan tabel diatas maka persamaan regresi yang didapat adalah:
Pengujian  hipotesis  satu  sampai  dua  dilakukan  dengan  menggunakan  uji  parsial  ( t-test )  yang  dapat dilihat  pada  tabel  4.1  uji  nilai  t  digunakan  untuk  menunjukkan  apakah  variabel  independen  secara individual bisa berpengaruh terhadap variabel dependen.
a) Berdasarkan tabel 4.1 pengujian hipotesis pertama diperoleh nilai t hitung 7,172 > t tabel 1,661, dengan nilai signifikasi 0,000 < α 0,05 sehingga hipotesis pertama (H 1 ) diterima. Artinya self assessment system berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Garut. b) Berdasarkan tabel 4.1 pengujian hipotesis pertama diperoleh nilai t hitung 2,490 > t tabel 1,661, dengan nilai signifikasi 0,014 < α 0,05 sehingga hipotesis kedua (H 2 ) diterima. Artinya kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Garut.
Uji Pengaruh Simultan (F-Test)
Hasil uji pengaruh simultan (F- Test ) dari software SPSS 23.0 dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut ini:
Tabel 3 Hasil Uji Regresi Linear Berganda (F- Test )
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 1 Regression 501,956 2 250,978 151,697 ,000 b Residual 160,484 97 1,654 Total 662,439 99
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak b. Predictors: (Constant), Kualitas Pelayanan Pajak, Self Assessment System
Dari tabel Uji F terlihat bahwa diperoleh nilai F hitung 151,697 dengan signifikan 0,000.dengan signifikan 0,000. Dalam penelitian ini digunakan signifikan 5% dan degree of freedom (df) sebesar (k-1)=2 dan (n-3)=97 sehingga diperoleh F tabel sebesar 2,34734. Dengan demikian dapat diketahui bahwa nilai F hitung > F tabel dengan signifikansi lebih kecil dari Alpha (0,000 <  0,05). Berarti hipotesis yang menyatakan bahwa Self Assesment System dan Kualitas Pelayanan Pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
Y = 1.665 + 0.609 X 1 + 0.088 X 2 + 𝒆𝒕

## Koefisien Determinasi (R²)
Berikut  hasil dari Uji R 2 dari software SPSS 23.0 dapat dilihat pada Tabel 4.3 dibawah ini:
Tabel 4 Koefisien Determinasi Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 ,870 a ,758 ,753 1,28626
a. Predictors: (Constant), Kualitas Pelayanan Pajak, Self Assessment System
Berdasarkan Tabel 4.3 diatas dapat diketahui bahwa besarnya adjusted R 2 adalah 0,758 atau 75,8%. Hal ini menunjukan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel independen ( Self Assessment System dan Kualitas Pelayanan Pajak) terhadap variabel dependen (Kepatuhan Wajib Pajak) sebesar 75,8%, sedangkan sisanya sebesar 24,2% (100% - 75,8% = 24,2%) dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

## 5. Simpulan dan Saran
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Self Assessment System di KPP Pratama Kabupaten Garut baik. Wajib Pajak di KPP Pratama Garut telah  melakukan  kewajibannya  dengan  baik  mulai  dari  mendaftar  diri  sebagai  wajib  pajak, melakukan perhitungan pajak sendiri, membayar pajak secara tepat waktu, dan melakukan pelaporan sendiri secara lengkap dan jelas.
Kualitas  Pelayanan  Pajak  di  KPP  Pratama  Garut  juga  menunjukkan  baik.  Petugas  pajak  di  KPP Pratama  Garut  telah  memberikan  bimbingan  dan  informasi  yang  tepat,  memberikan  pelayanan dengan  cepat,  mampu  menyampaikan  informasi  dengan  jelas,  serta  fasilitas  untuk  menunjang pelayanan di KPP Pratama Garut sudah memadai.
Kemudian Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Kabupaten Garut juga menunjukkan baik. Wajib Pajak di KPP Pratama Garut telah melakukan kewajibannya dengan baik mulai dari mendaftar diri sebagai  wajib  pajak,  mengisi  SPT  dan  melaporkannya  secara  tepat  waktu,  menghitung  dan membayar kewajibannya dengan jujur, dan selalu membayar kekurangan pajak terutangnya.
2) Self Assessment System berpengaruh positif secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Garut. Self Assessment System menuntut Wajib Pajak berperan aktif dalam pemenuhan kewajiban  perpajakannya.  Hal  ini  berarti  semakin  tinggi Self  Assessment  System maka  semakin tinggi Kepatuhan Wajib Pajak.
3) Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Garut. Kualitas pelayanan mempunyai peranan penting dalam memberikan pelayanan yang  maksimal  kepada  Wajib  Pajak  dalam  mengoptimalkan  penerimaan  negara.  Hal  ini  berarti semakin tinggi Kualitas Pelayanan Pajak maka semakin tinggi Kepatuhan Wajib Pajak.
4) Self Assessment System dan Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib  Pajak  di  KPP  Pratama  Garut  sebesar  75,80%.  Dengan  menganut Self  Assessment  System , kinerja  pelayanan  yang  baik  harus  tetap  diperhatikan  dan  dijaga  untuk  meningkatkan  kepatuhan perpajakan bagi Wajib Pajak dan meningkatkan penerimaan negara pula.
Setelah penulis memberikan simpulan dari hasil penelitian tentang pengaruh self assessment system dan kualitas  pelayanan  pajak  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak,  maka  penulis  anan  memberikan  beberapa saran yang dapat digunakan oleh KPP Pratama Kabupaten Garut sebagai berikut:
1) Bagi KPP Pratama Kabupaten Garut
Petugas  pajak  diharapkan  dapat  meningkatkan  kinerjanya  kedepan,  khususnya  dalam  kualitas pelayanan pajak agar wajib pajak lebih nyaman pada saat menerima pelayanan . Selain itu petugas pelayanan  pajak  sebaiknya  bersikap  lebih  ramah,  sopan,  murah  senyum,  dan  juga  mampu berperilaku dengan baik.
Vol. 16; No.  03; Tahun 2017 Halaman 116-125

## 2) Bagi Wajib Pajak
Wajib Pajak hendaknya dapat lebih meningkatkan kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban pajak, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, sehingga Wajib Pajak dapat berlaku jujur dalam melaporkan pajaknya.
3) Bagi Peneliti Selanjutnya
1. Bagi  peneliti  selanjutnya  yang  tertarik  untuk  melakukan  kajian  dibidang  yang  sama  dapat menambah  variabel  independen  yang  memiliki  kemungkinan  pengaruh  terhadap  hubungan Kepatuhan  Wajib  Pajak.  Bagi  peneliti  selanjunya  dapat  menggunakan  variabel-variabel  yang tidak  digunakan  dalam  penelitian  ini  misalnya  menggunakan  atau  menambah  variabel independen  seperti  Sistem  Administrasi  Perpajakan  Modern,  Kesadaran  Wajib  Pajak  dan sebagainya. Sehingga dapat ditemukan variabel baru yang akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Peneliti  selanjutnya  disarankan  untuk  menambah  jumlah  sampel  sehingga  penelitian  dapat digeneralisasikan dengan baik.
Vol. 16; No.  03; Tahun 2017 Halaman 116-125

## Daftar Pustaka
Akdon & Riduwan. (2013). Rumus dan Data dalam Aplikasi Statistika . Bandung: Alfabeta.
Anatan, L. & Ellitan, L. (2007). Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Bisnis Modern . Bandung: Alfabeta.
Arikunto. (2010). Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi . Jakarta: Rineka Cipta. Boediono, B. (2003). Pelayanan Prima Perpajakan . Jakarta: Rineka Cipta.
Bestari, A. D. (2009). Pengaruh Pelaksanaan Self Assessment System terhadap Kepatuhan WPOP pada KPP Pratama Pasar Minggu . Jurnal. Depok: Universitas Gunadarma.
Federica, D. (2008.) Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban  Wajib  Pajak  (Daerah  Istimewa  Yogyakarta  Kecuali  Gunung  Kidul  Dan  Kulon Progo). Skripsi. Fakultas Ekonomi. Jakarta: Universitas Kristen Krida Wacana.
Forest,  Adam  &  Sheffrin,  S,  M.  (2002). Complexity  and  Complience:  An  Empirical  Investigation. National Tax Journal Vol.LV, No.1, March p.p (75-88).
Ghozali, I. (2016). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS 23 Edisi Delapan. Semarang: Universitas Diponegoro.
Iqbal, H. (2005). Analisis Data Penelitian dengan Statistik . Jakarta: Bumi Aksara.
Kusuma, C.K. (2016). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan serta  Sanksi  Perpajakan  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  dalam Membayar  Pajak  Tahun  2014  (di  Kantor  Pelayanan  Penyuluhan  dan  Konsultasi Perpajakan Wonosobo). Skripsi. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
Marboen,  A.  (2016). Kepatuhan  Penyampaian  Pajak  Indonesia  Rendah.  Dari  World  Wide  web : ( http://m.antaranews.com ).
Mardiasmo. (2013). Perpajakan Edisi Revisi . Yogyakarta: Andi Offset.
Megawati, T. (2015). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak . Skripsi. Fakultas Ekonomi. Bandung: Universitas Widyatama. Narimawati, U. (2010) . Penulisan Karya Ilmiah. Jakarta: Penerbit Genesis.
Nasucha, C. (2004). Reformasi Administrasi Publik . Jakarta: PT. Grasindo.
Nazir, M. (2013). Metodologi Penelitian . Jakarta : Balai Aksara.
Nugroho,  A.  Rahman  &  Zulaikha.  (2012). Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Kemauan  Untuk Membayar  Pajak  Dengan  Kesadaran  Membayar  Pajak  sebagai  Variabel  Intervening  (Studi Kasus Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan bebas yang Terdaftar di KPP Pratama Semarang Satu) . Diponegoro Journal Of Accounting, Vol.1, No 2.
Rahayu, S, K. (2010). Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal. Yogyakarta: Graha Pustaka.
----------------------(2013). Perpajakan  Indonesia : Konsep  dan  Aspek  Formal. Yogyakarta:  Graha Pustaka.
Resmi, S. (2016). Perjakan Teori dan Kasus. Edisi 9. Jakarta: Salemba Empat.
Saputri, S, D. (2014). Pengaruh Penerapan  Self Assessment System  dan Kemauan Membayar Pajak terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  Di  Surakarta .  Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Sukoharjo: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Sari,  D,  N.  Darmayanti,  Y.  &  Fauziati,  P.  (2014). Pengaruh  Pelaksanaan  Self  Assessment  System, Pengetahuan  Pajak  dan  Pemeriksaan  Pajak  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Dalam Menyampaikan  Surat  Pemberitahuan  (Survei  di  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Padang). Jurnal Bung Hatta, Vol.4, No.1.
Sugiyanto. (2010). Model-model Pembelajaran Inovatif . Surakarta: Yuma Pustaka.
Sugiyono. (2007). Metode Penelitian Bisnis. Bandung : Alfabeta.
Suliyanto. (2011). Ekonometrika Terapan: Teori dan Aplikasi dengan SPSS. Yogyakarta: ANDI.
Tjiptono, F. & Chandra, G. (2007). Service, Quality Satisfaction. Yogyakarta: Andi Ofset.
Waluyo. (2008). Perpajakan Indonesia . Jakarta: Salemba Empat.
Zain, M. (2005) . Manajemen Perpajakan . Jakarta:  Salemba Empat. https://id.123dok.com/document/7qvxpg1y-self-assessment-system-dan-kualitas-pelayanan-pajak- terhadap-kepatuhan-wajib-pajak-survey-pada-kpp-pratama-bandung-karees.html http://eprints.mdp.ac.id/1975/1/Jurnal%202011210066.pdf