Volume 7 Nomor 4, Tahun 2024 e-ISSN : 2597-5234

## STRATEGY IN BUILDING COLLABORATION AND TAX FAIRNESS FOR NON- HOTEL ACCOMMODATION IN CENTRAL ACEH DISTRICT

## STRATEGI DALAM MEMBANGUN KOLABORASI DAN KEADILAN PAJAK AKOMODASI NON-HOTEL DI KABUPATEN ACEH TENGAH

## Fira Isma
Perencana Ahli Muda. Bappeda Kabupaten Aceh Tengah fira.isma1980@gmail.com

## ABSTRACT
This policy paper addresses the challenges posed by the 10% accommodation tax imposed on both hotel and non-hotel establishments in Aceh, as regulated by Qanun No. 3 of 2010. The burden of this tax on non- hotel accommodation owners has led to suboptimal contribution, consequently affecting the local revenue targets. Recognizing the need for a more collaborative and equitable taxation system, this paper aims to formulate  strategies  fostering  positive  collaboration  between  local  governments  and  non-hotel accommodation owners. Additionally, it provides policy recommendations to create a fair tax system that considers  the  distinctions  between  hotels  and  non-hotel  accommodations.  The  overarching  goal  is  to promote sectoral growth without adversely impacting relevant stakeholders. The methodology employed in crafting  this  policy  paper  involves  literature  review,  consultations  with  the  Central  Aceh  Financial Management Agency, interviews with non-hotel accommodation owners, and a SWOT analysis to derive effective  strategies  for  local  governments  in  building  collaboration  and  ensuring  tax  fairness  in  Aceh Tengah.
Keywords: Non-Hotel Accommodation, Local Revenue, Strate.

## ABSTRAK
Pajak Hotel bagi akomodasi hotel dan non-hotel di Aceh sesuai dengan Qanun no. 3 Tahun 2010 sebesar 10%. Pajak ini dirasa berat oleh pemilik akomodasi non-hotel, sehingga membuat sebagian pemilik tidak mau  berkontribusi  secara  maksimal  dalam  membayar  pajak  daerah.  Hal  ini  menyebabkan  PAD  yang bersumber dari Pajak Hotel tidak memenuhi target yang telah ditetapkan. Policy paper ini bertujuan untuk menyusun  strategi  yang  dapat  membangun  kolaborasi  positif  antara  pemerintah  daerah,  dan  pemilik akomodasi non-hotel serta memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat menciptakan sistem pajak yang lebih  adil  dan  mempertimbangkan  perbedaan  antara  hotel  dan  akomodasi  non-hotel,  dengan  tujuan mendorong  pertumbuhan  sektor  tanpa  merugikan  pihak-pihak  terkait.    Metode  yang  digunakan  dalam penyusunan policy paper ini adalah studi literatur, konsultasi dengan pihak Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah, wawancara dengan pemilik akomodasi non-hotel dan melakukan analisis SWOT untuk  mendapatkan  strategi  pemerintah  daerah  dalam  membangun  kolaborasi  dan  keadilan  pajak akomodasi non-hotel di Kabupaten Aceh Tengah.
Kata Kunci : Akomodasi Non-Hotel, PAD, Strategi.

## PENDAHULUAN
Kabupaten  Aceh  Tengah,  sebagai destinasi  pariwisata  yang  berkembang pesat,  telah  mengalami  peningkatan signifikan dalam pembangunan akomodasi  oleh  masyarakat  setempat. Namun,  seiring  dengan  pertumbuhan sektor  akomodasi,  terjadi  permasalahan yang  perlu  diatasi  untuk  memastikan keadilan  dalam  penerapan  kebijakan pajak. Khususnya, akomodasi non-hotel dihadapkan pada tantangan serius yang
melibatkan ketidaksetujuan pemilik akomodasi non-hotel dan persepsi masyarakat terhadap kebijakan pajak yang ada.
Permasalahan  pertama  berkaitan dengan ketidaksetujuan pemilik akomodasi non-hotel terhadap tarif pajak yang setara dengan  hotel.  Pemilik  akomodasi  non- hotel  berpendapat  bahwa  kebijakan  pajak yang  tidak  membedakan  antara  jenis penginapan dapat memberikan beban
finansial  yang  tidak  proporsional, mengingat perbedaan fasilitas dan skala layanan yang mereka tawarkan.
Ketidaksetujuan  ini  menciptakan ketidakharmonisan  antara  pemerintah daerah  dan  pemilik  akomodasi  non- hotel,  yang  dapat  menghambat  potensi pertumbuhan sektor ini.
Permasalahan kedua terkait dengan  persepsi  masyarakat  terhadap akomodasi  non-hotel,  yang  dianggap memiliki  fasilitas  yang  lebih  terbatas dibandingkan dengan hotel. Persepsi ini dapat  memengaruhi  proses  negosiasi kebijakan  pajak,  membuat  sulit  bagi pemerintah  daerah  untuk  merancang kebijakan yang memadukan kepentingan semua  pihak.  Selain  itu,  persepsi  ini dapat merugikan bagi pemilik akomodasi  non-hotel  dalam  upaya mereka  untuk  mendapatkan  keadilan pajak yang lebih sesuai dengan layanan yang mereka berikan.
Oleh karena itu, diperlukan sebuah policy paper yang merinci strategi untuk membangun  kolaborasi  dan  keadilan pada akomodasi non-hotel di Kabupaten Aceh  Tengah.  Dokumen  ini  akan merinci  langkah-langkah  yang  dapat diambil  oleh  pemerintah  daerah  untuk merespons  permasalahan  ini,  termasuk upaya  kolaboratif  dengan  pemilik akomodasi non-hotel, peninjauan kebijakan pajak, dan upaya meningkatkan  pemahaman  masyarakat tentang  kontribusi  positif  akomodasi non-hotel  terhadap  industri  pariwisata lokal.
Dengan mengidentifikasi permasalahan  dan  memberikan  latar belakang  yang  jelas,  policy  paper  ini akan
memberikan dasar untuk merumuskan  strategi  yang  efektif  dan solusi  yang  adil  dalam  mengatasi tantangan  yang  dihadapi  oleh  sektor akomodasi non-hotel di Kabupaten Aceh Tengah.
Permasalahan pertama yang dihadapi  dalam  konteks  ini  adalah ketidaksetujuan  yang  muncul  antara
pemilik akomodasi non-hotel dan pemerintah daerah terkait penerapan
tarif pajak yang setara dengan hotel. Pemilik akomodasi non-hotel mengemukakan argumen bahwa kebijakan pajak yang tidak membedakan antara berbagai jenis penginapan  dapat  menyebabkan  beban finansial  yang  tidak  proporsional  bagi mereka. Hal ini disebabkan oleh perbedaan yang  signifikan  dalam  fasilitas  dan  skala layanan  yang  ditawarkan  oleh  akomodasi non-hotel  dibandingkan  dengan  hotel. Ketidaksetujuan ini menciptakan ketidakharmonisan antara pemerintah daerah  dan  pemilik  akomodasi  non-hotel, yang  berpotensi  menghambat  pertumbuhan sektor akomodasi non-hotel.
Sementara  itu,  permasalahan  kedua terkait  dengan  persepsi  masyarakat terhadap  akomodasi  non-hotel  menjadi faktor  yang  lebih  kompleks.  Masyarakat umumnya cenderung memandang akomodasi non-hotel sebagai opsi dengan fasilitas  yang  lebih  terbatas  dibandingkan dengan  hotel  konvensional.  Persepsi  ini dapat  memberikan  dampak  negatif terhadap proses negosiasi kebijakan pajak, karena  pemerintah  daerah  mungkin kesulitan  mengakomodasi  kepentingan semua  pihak  dengan  adil.  Akibatnya, pemilik akomodasi non-hotel menghadapi kendala  dalam  mendapatkan  perlakuan pajak  yang  sejalan  dengan  layanan  yang mereka tawarkan.
Dalam keseluruhan
konteks, ketidakharmonisan  antara  pemerintah daerah  dan  pemilik  akomodasi  non-hotel tidak hanya bersumber dari perbedaan tarif pajak, tetapi juga dipengaruhi oleh persepsi masyarakat  terhadap  jenis  penginapan tersebut.  Merespons  permasalahan  ini dengan  solusi  yang  mempertimbangkan keberagaman  layanan  akomodasi  non- hotel  dan  mengkomunikasikan  nilai tambah  yang  mereka  tawarkan  dapat menjadi  langkah  penting  untuk  mencapai kesepakatan  yang  adil  dan  mendukung pertumbuhan sektor ini secara berkelanjutan.

## METODE PENELITIAN
1. Studi Literatur: Menyelidiki  literatur  terkait  pajak pariwisata,  kebijakan  pajak  daerah, dan  studi  kasus  sejenis  dari  wilayah lain
2. Survei dan Wawancara:
a. Melakukan  survei  kepada  pemilik akomodasi  non-hotel  non-hotel untuk mendapatkan pandangan dan persepsi  mereka  terhadap  tarif pajak yang diterapkan.
b. Melakukan  wawancara  dengan pemangku  kepentingan  terkait,
termasuk pemerintah daerah, asosiasi pariwisata, dan masyarakat,  untuk  mendapatkan sudut pandang yang holistik
3. Analisis Data Mengolah data survei dan wawancara untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam  tentang  tantangan  dan peluang  yang  dihadapi  oleh  sektor akomodasi non-hotel

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Identifikasi  dan  Analisis  Masalah- Masalah  Utama  Terkait  Dengan Kebijakan  Pajak  Yang  Diterapkan
Pada Akomodasi Non-Hotel di Kabupaten Aceh Tengah
1. Pengertian  Akomodasi  Hotel  dan Non-Hotel Berdasarkan  Pasal  1  angka  47  UU HKPD,  jasa  perhotelan  adalah  jasa penyediaan  akomodasi  yang  dapat dilengkapi  dengan  jasa  pelayanan makan  dan  minum,  kegiatan  hiburan, dan/atau  fasilitas  lainnya.  Sedangkan merujuk  pada  Pasal  53  ayat  1,  jasa perhotelan  adalah  jasa  penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang
rapat/pertemuan  pada  penyedia  jasa perhotelan,  seperti  hotel,  hostel,  vila,
pondok  wisata,  motel,  losmen, pesanggrahan, hingga glamping. Siti  Fadlina  dalam  tulisannya  yang
berjudul  “perkembangan  akomodasi non-hotel  di  Indonesia  sebagai  sarana penunjang  pariwisata”  menyebutkan bahwa akomodasi non-hotel adalah jenis penginapan  selain  hotel  yang  dapat menjadi alternatif bagi wisatawan. Jenis akomodasi  non-hotel  antara  lain  tempat berkemah,  tempat  karavan,  homestay, dan lain-lain.
Selain  itu,  akomodasi  non-hotel  dinilai lebih kompetitif secara harga dibandingkan dengan hotel (Kompas.com, 2017).

## 2. Perbedaan  Akomodasi  Hotel  dan Akomodasi Non-Hotel
Akomodasi hotel dan non-hotel memiliki perbedaan dalam hal jenis, fasilitas, tarif, dan  suasana.  Hotel  adalah  jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian  atau  seluruh  bangunan  untuk menyediakan jasa pelayanan
penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya bagi umum, yang dikelola secara komersial.  Sedangkan  akomodasi  non- hotel  adalah  akomodasi  yang  tidak berbentuk  hotel,  seperti guest  house, hostel, cottage, bungalow , dan lain-lain. Perbedaan  lainnya  adalah  fasilitas  yang disediakan,  tarif  yang  dikenakan,  serta suasana yang ditawarkan. Hotel biasanya memiliki  fasilitas  lengkap  dan  mewah, tarif  yang  mahal,  serta  suasana  yang terkadang  tidak  membuat  tamu  merasa seperti di rumah. Sedangkan akomodasi non-hotel  biasanya  memiliki  fasilitas yang  lebih  sederhana,  tarif  yang  lebih murah, serta suasana yang lebih nyaman dan seperti di rumah sendiri.

## 3. Kebijakan  Pajak  Akomodasi  Non- Hotel Saat Ini
Dalam  upaya  untuk  mengatur  dan mengelola sektor akomodasi di Kabupaten  Aceh  Tengah,  pemerintah daerah  telah  mengeluarkan  Qanun Kabupaten  Aceh  Tengah  No.  3  Tahun 2010.  Qanun  ini  menetapkan  regulasi pajak  yang  berlaku  untuk  seluruh akomodasi di Kabupaten Aceh Tengah.
Menurut  ketentuan  dalam  Qanun
tersebut,  tarif  pajak  untuk  akomodasi non-hotel dinyatakan disamakan dengan tarif pajak yang berlaku untuk hotel. Hal ini mencakup homestay dan akomodasi sejenis yang mungkin tidak memiliki  fasilitas  yang  setara  dengan hotel.  Penyatuan  tarif  pajak  ini merupakan bagian dari upaya
Pemerintah Daerah untuk menciptakan kebijakan  pajak  yang  seragam  dan merata,  memperlakukan  semua  jenis akomodasi dengan cara yang sebanding.
Qanun Kabupaten Aceh Tengah No. 3
Tahun 2010 menjelaskan dengan jelas dan rinci mengenai dasar hukum serta perhitungan  tarif  pajak  yang  berlaku untuk akomodasi hotel dan non-hotel, dalam  hal  ini  pajak  hotel  yang dibebankan sebesar 10% dari pembayaran  yang  dibayarkan  oleh tamu.  Dalam konteks ini, pemerintah daerah berpendapat bahwa penggabungan tarif pajak ini dilakukan dengan  tujuan  untuk  menciptakan konsistensi dalam pengenaan pajak di sektor akomodasi.
4. Alasan  Ketidaksetujuan  Pemilik Akomodasi  Non-Hotel  terhadap Tarif  Pajak  yang  Setara  Dengan Hotel
Pemilik akomodasi non-hotel di Aceh Tengah menunjukkan ketidaksetujuan terhadap  pajak  sebesar  10%  yang diterapkan  oleh  pemerintah  daerah. Ketidaksetujuan  ini  dapat  dijelaskan melalui beberapa faktor yang mempengaruhi pandangan dan persepsi  mereka  terhadap  kebijakan pajak  yang  ada.  Narasi  mengenai ketidaksetujuan ini disampaikan sebagai berikut:
a. Persepsi fasilitas dan skala layanan: pemilik akomodasi non-hotel, menganggap  bahwa  tarif  pajak sebesar 10% tidak mempertimbangkan perbedaan dalam  fasilitas  dan  skala  layanan yang mereka tawarkan
dibandingkan dengan hotel. Mereka
meyakini  bahwa  akomomodasi  non- hotel,  yang  umumnya  memiliki fasilitas  yang  lebih  sederhana  dan kapasitas  lebih  kecil,  seharusnya dikenakan  tarif  pajak  yang  lebih rendah.
b. Beban finansial yang tidak proporsional:  pajak  sebesar  10% dianggap sebagai beban finansial yang tidak  proporsional,  terutama  bagi pemilik  akomodasi  non-hotel  yang memiliki  keterbatasan  dalam  skala operasional  mereka.  Mereka  merasa bahwa tarif pajak yang tinggi ini dapat merugikan keberlanjutan bisnis mereka  dan  memberikan  tekanan ekonomi yang tidak diperlukan.
c. Harmonisasi  pajak  yang  lebih  adil: pemilik akomodasi non-hotel menginginkan  kebijakan  pajak  yang lebih  harmonis  dan  adil.  Mereka berpendapat bahwa pemerintah daerah seharusnya mempertimbangkan  perbedaan  jenis akomodasi  dan  merancang  kebijakan pajak yang mencerminkan keseimbangan  antara  keadilan  dan keberlanjutan sektor.

## 5. PAD  Kabupaten  Aceh  Tengah  yang Berasal dari Pajak Hotel
Di  Kabupaten  Aceh  Tengah,  pajak akomodasi  non-hotel  dimasukkan  ke dalam kategori Pajak Hotel. Pada tahun 2023,  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) yang  berasal  dari  Pajak  Hotel  memiliki target  sebesar  Rp.  1.284.000.000. Namun,  realisasi  yang  berhasil  dicapai pada  tahun  tersebut  sebesar  Rp. 932.433.578,20,  mencapai  persentase sebesar  72,62%  dari  target  yang ditetapkan.
Meskipun  realisasi  pendapatan  dari Pajak Hotel mencapai lebih dari setengah dari target, namun terdapat selisih sekitar 27,38%  yang  tidak  tercapai.  Faktor- faktor  tertentu  telah  mempengaruhi pencapaian  target  tersebut,  seperti fluktuasi  jumlah  kunjungan  wisatawan, kondisi  ekonomi,  atau  pelaksanaan kebijakan perpajakan; dalam hal ini salah
satunya  adalah  keberatan  pemilik akomodasi non-hotel terhadap kebijakan  Pemerintah  Daerah  yang memungut pajak akomodasi non-hotel sebesar 10% disamakan dengan pajak terhadap hotel.
Berikut  merupakan  PAD  dari  sektor Pajak  Hotel  di  Aceh  Tengah  Tahun 2023  yang  bersumber  dari  Badan Pengelola Keuangan Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2023.
Tabel 1. Pajak Hotel Aceh Tengah
Tahun 2023

## PAD
Target 2023    Realisasi 2023   Persentase Pajak Hotel Rp. 1.284.000.000 Rp. 932.433.578,20 72,62%

## Sumber: BPKK, 2024
6. Dampak Finansial dari Tarif Pajak yang  Tinggi  Terhadap  Pemilik Akomodasi Non-Hotel Dampak finansial dari tarif pajak yang tinggi  terhadap  pemilik  akomodasi non-hotel,  mencakup  berbagai  aspek yang mempengaruhi stabilitas keuangan  dan  keberlanjutan  bisnis mereka.  Narasi  mengenai  dampak finansial  ini  dapat  dijelaskan  sebagai berikut:
a. Penurunan  laba  bersih:  tarif  pajak yang tinggi mengakibatkan penurunan laba bersih bagi pemilik akomodasi  non-hotel.  Jika  tarif pajak menjadi beban finansial yang signifikan,  laba  bersih  yang sebelumnya dapat digunakan untuk pengembangan bisnis atau peningkatan fasilitas dapat terkikis.
b. Peningkatan  biaya  operasional: pemilik terpaksa menanggung peningkatan  biaya  operasional sebagai akibat dari tarif pajak yang tinggi.  Hal  ini  dapat  mencakup pembayaran pajak yang lebih tinggi secara  langsung,  serta  biaya tambahan  untuk  administrasi  dan perpajakan.
c. Potensi  penurunan  daya  saing: penurunan  daya  saing  akomodasi
non-hotel dibandingkan dengan hotel dapat  terjadi  jika  tarif  pajak  yang tinggi  tidak  sejalan  dengan  fasilitas dan  layanan  yang  mereka  tawarkan. Ini dapat memengaruhi minat wisatawan  untuk  memilih  homestay sebagai opsi akomodasi.
d. Peningkatan  harga  untuk  konsumen: untuk menutupi beban tambahan dari tarif  pajak  yang  tinggi,  sebagian pemilik akomodasi terpaksa menaikkan harga penginapan. Hal ini dapat  berdampak  negatif  pada  daya tarik harga akomodasi non-hotel bagi wisatawan  yang  mencari  opsi  yang lebih terjangkau.
7. Kebijakan  Pajak  Akomodasi  Hotel dan Non-Hotel di Daerah Lain
a. Faktor  yang  mempengaruhi  pajak hotel di Indonesia Beberapa  faktor  yang  mempengaruhi pajak yang dikenakan pada penginapan di Indonesia antara lain: 1) Jenis penginapan: aturan pengenaan pajak bervariasi tergantung  pada  jenis  penginapan, seperti hotel, homestay , atau resort.
2) Perolehan  pendapatan:  besaran pajak  dapat  dipengaruhi  oleh perolehan  pendapatan  dari  usaha penginapan  tersebut.  Misalnya, homestay memiliki perolehan pendapatan  yang  berbeda  dengan hotel, sehingga pengenaan pajaknya juga dapat berbeda.
3) Peraturan Daerah: pengenaan pajak penginapan dapat dipengaruhi oleh peraturan daerah di masing-masing wilayah. Beberapa daerah menerapkan  aturan  yang  berbeda terkait  dengan  besaran  pajak  yang dikenakan.
4) Kesadaran  wajib  pajak:  faktor kesadaran  wajib  pajak  juga memengaruhi  pengenaan  pajak, seperti  pengaruh  pengetahuan pajak,  kualitas  pelayanan,  dan pemeriksaan pajak terhadap kesadaran  wajib  pajak  membayar pajak  hotel,  pajak  restoran,  dan
pajak lainnya.
5) Kebijakan pemerintah: kebijakan pemerintah, termasuk Kementerian  Pariwisata,  dapat memengaruhi  pengenaan  pajak terhadap  penginapan,  seperti usulan untuk menurunkan besaran  pajak  homestay  dari
10%  menjadi  0,5%  atau  setara dengan pajak UMKM.
b. Kebijakan  pajak  akomodasi  hotel dan non-hotel di daerah lain Berikut merupakan kebijakan pajak akomodasi  non-hotel  di  berbagai daerah  di  Indonesia  dari  berbagai sumber:
1) Surakarta; pajak Hotel ditetapkan  sebesar  10%  dari jumlah  pembayaran  atau  yang seharusnya  dibayar  kepada hotel,  hotel  lainnya  ( homestay , rumah  penginapan,  rumah  kost yang  jumlah  kamar  sama  atau lebih dari 10 kamar) ditetapkan
5%  dari  jumlah  pembayaran atau  yang  seharusnya  dibayar kepada hotel (sumber: BAPENDA Surakarta, 2024) 2) Bukittingi; Menurut Drs. Hendry,  ME,  pajak  homestay saat  ini  sedang  dibahas  dalam Rancangan  Peraturan  Daerah
Bukittingi  sehingga  perbedaan pajak  dikenakan  tidak  harus sama  dengan  hotel  (sumber: RRI.co.id, 2023)
3) Bandung; Tarif pajak hotel dan non-hotel sebesar 10% 4) Sumatera Utara; khusus penginapan  dan  restoran  di Kawasan  Danau  Toba,  tidak lagi  dikenakan  pajak  dengan tujuan dapat menggenjot penghasilan daerah karena bisa mendatangkan  wisatawan  lokal dan  mancanegara  (sumber:
Tribun-Medan.com)
5) Lhokseumawe;  Tarif  pajak hotel  dan  non-hotel  sebesar 10%
6) Banda  Aceh;  Akomodasi  non-
hotel dengan jumlah kamar kurang dari 10 unit, tidak dikenakan pajak

## 8. Konsepsi  Optimalisasi  Pemerintah Daerah  dalam  Menerapkan  Tarif Pajak Akomodasi Non-Hotel
Meskipun Aceh Tengah memiliki jumlah penginapan yang cukup banyak,
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dari sektor  penginapan  ternyata  tidak mencapai  potensi  maksimalnya.  Hal  ini disebabkan oleh  keberatan  para pemilik akomodasi non-hotel terhadap kebijakan pemerintah  terkait  pajak  sebesar  10%. Meskipun  pajak  ini  diterapkan  dengan tujuan  untuk  meningkatkan  kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD, namun beberapa  pemilik  akomodasi  non-hotel di  Aceh  Tengah  merasa  beban  pajak tersebut terlalu tinggi.
Keberatan ini dipicu oleh faktor pemilik akomodasi non-hotel merasa sulit untuk menanggung  beban  pajak  sebesar  10%, mengingat adanya dampak yang signifikan  terhadap  pendapatan  bersih mereka.  Beberapa  dari  mereka  juga menganggap  bahwa  pajak  yang  tinggi dapat  menghambat  pertumbuhan  bisnis mereka.
Pemerintah daerah perlu mempertimbangkan dialog terbuka dengan  pemilik  akomodasi  non-hotel untuk  mencari  solusi  yang  adil  dan berkelanjutan  bagi  kedua  belah  pihak. Langkah-langkah  seperti  peninjauan ulang  kebijakan  pajak  atau  penyusunan skema insentif dapat menjadi solusi yang memadai. Dengan demikian, diharapkan dapat  diciptakan  iklim  usaha  yang kondusif  dan  mendorong  pertumbuhan sektor  pariwisata,  tanpa  mengorbankan kesejahteraan  pemilik  akomodasi  non- hotel. Keberhasilan kolaborasi ini dapat meningkatkan  PAD  Aceh  Tengah, sambil  memastikan  kesejahteraan  para pemilik usaha di sektor penginapan.
Konsepsi optimalisasi Pemerintah
Daerah  dalam  menerapkan  tarif  pajak akomodasi  non-hotel  dapat  mencakup beberapa aspek strategis untuk memastikan bahwa kebijakan perpajakan
memberikan  kontribusi  maksimal terhadap  PAD  tanpa  merugikan perkembangan sektor pariwisata.
Berikut adalah beberapa elemen yang dapat menjadi konsepsi optimalisasi:
a. Studi  kelayakan  dan market research : sebelum menetapkan tarif pajak, pemerintah daerah sebaiknya melakukan  studi  kelayakan  dan riset  pasar.  Ini  membantu  untuk memahami  sejauh  mana  bisnis penginapan  dapat  menanggung beban pajak tanpa merugikan daya saing mereka
b. Konsultasi  dengan stakeholder : melibatkan pemilik akomodasi non- hotel, asosiasi bisnis, dan pemangku  kepentingan  lainnya dalam proses pengambilan keputusan dapat membantu pemerintah daerah untuk memahami pandangan dan kebutuhan  industri.  Konsultasi  ini dapat  membentuk  kebijakan  yang lebih berimbang.
c. Penyesuaian  tarif  sesuai  kapasitas ekonomi:  memahami  kapasitas ekonomi  pemilik  akomodasi  non- hotel  dan  keadaan  bisnis  mereka adalah  penting.  Pemerintah  daerah dapat  mempertimbangkan  skema tarif  yang  berjenjang,  di  mana penginapan dengan kapasitas ekonomi yang lebih rendah dikenakan  tarif  pajak  yang  lebih rendah. d. Skema  insentif:  membuat  skema insentif  atau  diskon  untuk  pemilik akomodasi non-hotel yang mematuhi  aturan  dan  regulasi dengan  baik,  seperti  peningkatan layanan  atau  penyediaan  lapangan kerja lokal.
e. Pemantauan  dan  evaluasi  berkala:
menetapkan mekanisme pemantauan  dan  evaluasi  secara berkala  terhadap  implementasi kebijakan  pajak.  Jika  terdapat dampak  negatif  pada  pertumbuhan sektor  penginapan  atau  kunjungan wisatawan,
perubahan dan
penyesuaian  dapat  dilakukan  sesuai kebutuhan.
f. Penguatan  kepatuhan  perpajakan: meningkatkan upaya dalam pengawasan dan penegakan kepatuhan  perpajakan.  Ini  mencakup transparansi  dalam  pelaporan  pajak, sanksi bagi pelanggar, dan pendidikan mengenai pentingnya kontribusi pajak. g. Promosi  pariwisata:  menggunakan pendapatan pajak untuk mempromosikan  sektor  pariwisata, seperti  pengembangan  infrastruktur,
promosi pariwisata lokal, dan peningkatan kualitas layanan. h. Komitmen  terhadap  pembangunan berkelanjutan: menyelaraskan kebijakan  perpajakan  dengan  prinsip pembangunan berkelanjutan, termasuk  pelestarian  lingkungan  dan pengembangan masyarakat setempat. i. Fleksibilitas dalam kebijakan: menyadari bahwa kebijakan perpajakan  harus  dapat  disesuaikan dengan  dinamika  ekonomi  dan kebutuhan industri. Fleksibilitas dalam  kebijakan  dapat  membantu mengatasi perubahan kondisi pasar.
j. Transparansi dan akuntabilitas: menjaga transparansi dalam penggunaan dana pajak dan
akuntabilitas pemerintah daerah terhadap  hasil-hasil  yang  dicapai dengan pendapatan tersebut. Dengan menerapkan konsepsi optimalisasi  ini,  pemerintah  daerah diharapkan dapat menciptakan lingkungan  bisnis  yang  kondusif, mendorong pertumbuhan sektor penginapan, dan sekaligus meningkatkan kontribusi pajak terhadap PAD.

## PILIHAN KEBIJAKAN

## 1. Identifikasi Lingkungan Strategis dan Alternatif Strategi
Identifikasi lingkungan strategis internal dan  eksternal  untuk  menganalisis keadaan  saat  ini  didahului  dengan pemahaman tentang arah kebijakan yang
selanjutnya  diikuti  dengan  analisis SWOT,  yaitu  menganalisis  kekuatan ( Strength /S),
kelemahan ( Weakness /W), peluang ( Opportunity /O) dan ancaman
( Threat /T)  dari  kebijakan  penerapan pajak  akomodasi  non-hotel.  Analisis SWOT  (Rangkuti,  2005)  merupakan jenis  analisis  yang  digunakan  untuk memaksimalkan kekuatan dan peluang, namun saat bersamaan dapat meminimumkan kelemahan dan ancaman.  Dalam policy  paper ini analisis  SWOT  diterapkan  untuk mendapatkan strategi dalam membangun  kolaborasi  dan  keadilan pajak akomodasi non-hotel di
Kabupaten Aceh Tengah. Sebelum  melakukan  analisis  SWOT terkait  kebijakan  penerapan  pajak akomodasi  non-hotel  di  Kabupaten Aceh Tengah, langkah awal yang perlu diambil adalah mengidentifikasi lingkungan  strategis  internal  dan eksternal. Dalam konteks ini, lingkungan strategis internal mencakup  aspek-aspek  yang  dapat mempengaruhi kebijakan pajak tersebut  secara  langsung.  Sementara itu,  lingkungan  strategis  eksternal merujuk  pada  faktor-faktor  di  luar kendali  langsung  pemerintah  daerah, seperti  peraturan  nasional,  dan dinamika industri pariwisata lokal. Pemahaman  mendalam  terhadap  arah kebijakan  yang  diinginkan  perlu diperoleh  sebelum  melanjutkan  ke analisis  SWOT,  sehingga  kebijakan tersebut  dapat  terintegrasikan  dengan baik  dalam  konteks  lingkungan strategis yang ada.
Setelah pemahaman tersebut terbentuk,  analisis  SWOT  dapat diimplementasikan. Pada sisi kekuatan,  fokus  dapat  diberikan  pada aspek-aspek positif dari kebijakan. Di sisi
lain, kelemahan perlu diidentifikasi  dengan  jelas.  Peluang dari  kebijakan  pajak  akomodasi  non- hotel  dapat  mencakup  peningkatan kunjungan  wisatawan  ke  daerah
tersebut, perkembangan industri pariwisata lokal, atau potensi kerjasama dengan  pelaku  usaha  sektor  akomodasi non-hotel. Sementara itu, ancaman dapat melibatkan respon negatif dari masyarakat atau dampak negatif terhadap daya saing daerah. Dengan  memahami  elemen-elemen tersebut, strategi dapat dirumuskan untuk memaksimalkan  kekuatan  dan  peluang, sekaligus meminimalkan kelemahan dan ancaman. Melalui pendekatan kolaboratif dan keadilan pajak, Kabupaten Aceh Tengah dapat mengembangkan  kebijakan  yang  tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi  lokal  namun  juga  memastikan keberlanjutan dan pemerataan manfaatnya dalam jangka panjang.
a. Arah kebijakan Dalam policy  paper ini,  arah kebijakan  yang  diusung  dalam penerapan pajak akomodasi non-hotel berkeadilan bertujuan untuk mencapai keseimbangan  yang  optimal  antara berbagai  kepentingan  yang  terlibat, termasuk pemerintah daerah, pemilik akomodasi non-hotel, dan kelangsungan pariwisata di Kabupaten Aceh Tengah. Pengambilan  kebijakan  ini  dianggap sebagai  langkah  yang  cermat,  karena tidak
hanya memperhatikan kebutuhan  dan  aspirasi  pemerintah daerah, tetapi juga merespons dengan bijak  terhadap  realitas  kesanggupan finansial  dan  operasional  yang dimiliki oleh pemilik akomodasi non- hotel.
Melalui  pendekatan  ini,  kebijakan pajak akomodasi non-hotel diharapkan  tidak  hanya  menjadi sumber  pendapatan  bagi  pemerintah daerah,  tetapi  juga  berperan  sebagai instrumen yang mendukung pertumbuhan  dan  keberlangsungan bisnis  para  pemilik  akomodasi  non- hotel.
Dengan menciptakan keseimbangan  yang  adil  antara kepentingan ekonomi dan sosial, arah kebijakan  ini  dianggap  sebagai
landasan yang kuat untuk meningkatkan  partisipasi  aktif pemilik akomodasi non-hotel dalam memajukan  sektor  pariwisata  di wilayah Aceh Tengah.
Selain itu, penerapan pajak akomodasi non-hotel yang mempertimbangkan  keberlanjutan pariwisata  menjadi  aspek  krusial, menunjukkan kebijakan yang tidak hanya berfokus pada aspek finansial semata,  tetapi  juga  memahami dampak  jangka  panjang  terhadap daya  tarik  pariwisata  daerah tersebut.  Dengan  demikian,  arah kebijakan  ini  mencerminkan  visi yang  holistik,  di  mana  keadilan pajak  tidak  hanya  tercermin  dalam kontribusi  finansial,  tetapi  juga dalam  peningkatan  kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan sektor pariwisata secara keseluruhan  di  Kabupaten  Aceh Tengah.
b. Analisis SWOT (i) Kekuatan (S) Aceh  Tengah,  sebuah  kabupaten yang  dikelilingi  oleh  keindahan alam  Aceh,  telah  muncul  sebagai destinasi  wisata  unggulan  di wilayah  ini.  Dua  kekuatan  utama yang  membantu  mendefinisikan pesona kota ini adalah peningkatan jumlah wisatawan dan diversifikasi wisata yang beragam.
Peningkatan  wisatawan  menjadi pilar  pertumbuhan  signifikan  bagi Aceh Tengah. Dengan pesona alam yang memukau, termasuk pegunungan  yang  hijau  dan  danau yang  menakjubkan,  kota  ini  telah berhasil menarik perhatian
wisatawan  dari  berbagai  penjuru.
Peningkatan  jumlah  kunjungan setiap  tahun  menciptakan  suasana yang  dinamis  dan  memberikan dampak positif pada ekonomi lokal.
Kekuatan lainnya adalah diversifikasi  wisata  yang  kaya  dan beragam. Aceh Tengah tidak hanya
menawarkan  keindahan  alam,  tetapi juga  menghadirkan  berbagai  jenis wisata. Diversifikasi ini menciptakan pengalaman  wisata  yang  lengkap,
memenuhi keinginan berbagai segmen wisatawan. Dengan peningkatan jumlah
pengunjung  dan  portofolio  wisata yang  beragam,  Aceh  Tengah  tidak hanya  menjadi  tempat  singgah sebentar,  tetapi  juga  destinasi  yang menawarkan  pengalaman  yang  tak terlupakan.  Kekuatan  ini  menjadi dasar  untuk  terus  mengembangkan industri  pariwisata,  membuka  pintu menuju  pertumbuhan  ekonomi  yang berkelanjutan dan membangun reputasi  Aceh  Tengah  sebagai destinasi  wisata  yang  menarik  dan memikat.
(ii) Kelemahan (W) Dengan berkembangnya sektor pariwisata di Aceh Tengah, masyarakat setempat merespon dengan membangun sejumlah penginapan untuk menampung meningkatnya  jumlah  wisatawan. Meskipun  demikian,  keberhasilan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor penginapan, terutama akomodasi non-hotel, dihadapkan pada beberapa kelemahan dalam  implementasi  pajak  hotel  oleh pemerintah daerah.
Salah  satu  kelemahan  utama  yang dihadapi  oleh  pemerintah  daerah adalah ketidaksetujuan pemilik akomodasi  non-hotel  terhadap  tarif pajak yang diterapkan. Sebagian besar pemilik akomodasi non-hotel berpendapat  bahwa  tarif  pajak  yang sama  dengan  hotel  tidak  adil, mengingat  perbedaan  dalam  fasilitas dan  skala  layanan  yang  mereka tawarkan. Ketidaksetujuan ini menjadi  hambatan  utama  dalam mencapai  target  PAD  dari  sektor penginapan,
karena pemilik akomodasi  non-hotel  tidak  bersedia membayar  pajak  dengan  tarif  yang dianggap terlalu tinggi.
Selain itu, persepsi bahwa akomodasi  non-hotel  memiliki fasilitas yang lebih terbatas dibandingkan  dengan  hotel  juga menjadi kelemahan. Pandangan ini dapat memengaruhi proses negosiasi  kebijakan  pajak,  dimana pemilik akomodasi non-hotel merasa bahwa tarif pajak yang sama dengan  hotel  tidak  sesuai  dengan layanan  yang  mereka  berikan. Persepsi negatif ini dapat mempersulit  upaya  pemerintah daerah untuk mengimplementasikan  pajak  hotel secara efektif di sektor penginapan. (iii) Peluang (O) Dengan  berkembangnya  sektor pariwisata  di  Aceh  Tengah,  terjadi peningkatan signifikan dalam pembangunan  penginapan  oleh masyarakat  setempat.  Meskipun demikian,  banyaknya  penginapan tidak selalu sejalan dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah  (PAD)  dari  sektor  hotel. Namun,  dalam  dinamika  ini, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi  peluang  yang dapat diterapkan untuk meningkatkan  kontribusi  PAD,
sekaligus  memberikan  dukungan kepada  pemilik  akomodasi  non- hotel.
Salah  satu  peluang  yang  menonjol adalah peluang untuk berkolaborasi dengan  pemilik  akomodasi  non- hotel  dalam  merancang  kebijakan pajak  yang  lebih  adil.  Dalam menghadapi  pertumbuhan  jumlah penginapan,  pemerintah  daerah dapat membuka dialog aktif dengan pemilik akomodasi non-hotel untuk memahami kebutuhan dan tantangan  yang  mereka  hadapi. Kolaborasi  ini  dapat  menciptakan kebijakan  pajak  yang  lebih  tepat dan  memperhitungkan  perbedaan fasilitas yang ada di berbagai jenis penginapan.  Pemahaman  bersama akan  membuka  peluang  untuk
menciptakan sistem pajak yang tidak hanya memadukan kepentingan pemerintah,  tetapi  juga  memberikan dukungan kepada pemilik akomodasi non-hotel.
Selanjutnya,  pemerintah  daerah  juga dapat  memanfaatkan  peluang  untuk mengembangkan  pajak  khusus  untuk akomodasi  non-hotel.  Mengenali perbedaan  skala  dan  layanan  yang ditawarkan oleh akomodasi non-hotel, pembuatan  kebijakan  pajak  yang sesuai dapat menjadi langkah inovatif. Dengan mengembangkan pajak khusus,  pemerintah  daerah  dapat memberikan  insentif  kepada  pemilik akomodasi  non-hotel  untuk  tetap beroperasi,  sekaligus  menciptakan dampak positif pada PAD.
(iv) Ancaman (T) Pemerintah  daerah  Aceh  Tengah dihadapkan  pada  sejumlah  tantangan yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk mengenakan  pajak  pada  sektor akomodasi  non-hotel.  Dua  tantangan utama yang dirasakan adalah ketidakfleksibelan  kebijakan  pajak daerah  dan  potensi  dampak  negatif pada pertumbuhan sektor penginapan. Ketidakfleksibelan  kebijakan  pajak daerah sesuai dengan peraturan bupati menjadi  kendala  utama.  Pemerintah daerah merasa terbatas dalam melakukan  penyesuaian  tarif  pajak untuk  akomodasi  non-hotel  karena adanya  aturan  yang  telah  ditetapkan. Hal ini dapat membatasi kemampuan pemerintah untuk merespons dinamika  pasar  dan  perubahan kebutuhan  sektor  akomodasi  non- hotel. Ketidakfleksibelan ini menciptakan  hambatan  administratif yang  dapat  mengurangi  efektivitas kebijakan pajak daerah.
Potensi dampak negatif pada pertumbuhan sektor penginapan menjadi ancaman serius. Jika kebijakan  pajak  tidak  disesuaikan dengan perkembangan sektor akomodasi  non-hotel,  pemerintah
daerah khawatir bahwa pertumbuhan  sektor  tersebut  dapat melambat bahkan menurun. Hal ini muncul  karena  pemilik  akomodasi non-hotel merasa beban pajak yang tinggi tidak sejalan dengan manfaat yang diperoleh, yang dapat menghambat investasi dan pengembangan  usaha  di  sektor tersebut.

## c. Alternatif strategi
Berdasarkan identifikasi lingkungan  strategis  di  atas, beberapa alternatif untuk mendapatkan strategi dalam membangun kolaborasi dan
keadilan  pajak  akomodasi  non-hotel di  Kabupaten  Aceh  Tengah  dapat dirumuskan sebagai berikut:
Melalui  pendekatan  kombinatif  dari alternatif-alternatif tersebut,
Kabupaten  Aceh  Tengah  dapat merancang  strategi  yang  holistik  dan berkelanjutan  untuk  membangun kolaborasi yang erat dan memastikan keadilan  dalam  penerapan  pajak akomodasi  non-hotel  di  wilayah tersebut.
Berikut  merupakan  tabel  SWOT untuk  mendapatkan  strategi  dalam membangun  kolaborasi  dan  keadilan pajak akomodasi non-hotel di Kabupaten Aceh Tengah.

## Tabel 3. Tabel Analisis SWOT
Dari tabel di atas, alternatif strategi yang  didapatkan  adalah  sebagai berikut: (i) Strategi  S-O  (menggunakan kekuatan dengan memanfaatkan peluang) 1) Pengembangan program kolaborasi  dengan  pemilik akomodasi non-hotel
2) Pengembangan  pajak  khusus untuk akomodasi non-hotel
3) Peningkatan citra pajak Peluang (O) S-O (menggunakan kekuatan dengan memanfaatkan peluang): W-O (menanggulangi kelemahan dengan memanfaatkan peluang): (i) Peluang untuk berkolaborasi dengan pemilik akomodasi non-hotel, dalam merancang kebijakan pajak yang lebih adil dan memperhitungkan perbedaan fasilitas Pengembangan program kolaborasi dengan pemilik akomodasi non-hotel Pendekatan kolaboratif untuk merancang kebijakan pajak (ii) Membuka peluang untuk mengembangkan pajak khusus untuk akomodasi non-hotel yang lebih sesuai dengan skala dan layanan yang mereka tawarkan Pengembangan pajak khusus untuk penginapan non-hotel Pengembangan kampanye edukasi publik Peningkatan citra pajak sebagai investasi pariwisata Penyusunan pajak khusus yang dapat diterima Pembentukan kelompok kerja bersama Implementasi program insentif Ancaman (T) S-T (menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman): W-T (memperkecil kelemahan untuk mengatasi ancaman): (i) kebijakan pajak daerah yang tidak fleksibel, sesuai dengan peraturan bupati. Ini dapat membatasi kemungkinan penyesuaian tarif pajak. Advokasi peningkatan fleksibilitas kebijakan pajak Dialog dan konsultasi intensif dengan pemilik akomodasi (ii) Jika kebijakan pajak tidak disesuaikan, ada ancaman bahwa pertumbuhan sektor penginapan dapat melambat atau bahkan menurun Kolaborasi dengan Pemerintah Daerah Kampanye perubahan persepsi akomodasi non-hotel Pengembangan kebijakan penyesuaian bertahap Pengembangan program pendidikan pajak Promosi potensi pertumbuhan sektor pariwisata Pembentukan kelompok kerja bersama
sebagai investasi pariwisata 4) Pembentukan kelompok kerja bersama. (ii) Strategi  W-O  (menanggulangi kelemahan dengan memanfaatkan peluang) 1) Pendekatan kolaboratif untuk  merancang  kebijakan pajak 2) Pengembangan  kampanye edukasi publik
3) Penyusunan  pajak  khusus yang dapat diterima 4) Implementasi program insentif (iii) Strategi  S-T  (menggunakan kekuatan  untuk  mengatasi ancaman) 1) Advokasi peningkatan fleksibilitas kebijakan pajak 2) Kolaborasi dengan Pemerintah Daerah 3) Pengembangan  kebijakan penyesuaian bertahap 4) Promosi potensi pertumbuhan sektor pariwisata (iv) Strategi  W-T  (memperkecil kelemahan  untuk  mengatasi ancaman) 1) Dialog dan konsultasi intensif  dengan  pemilik akomodasi non-hotel 2) Kampanye perubahan persepsi  akomodasi  non- hotel 3) Pengembangan program pendidikan pajak 4) Pembentukan kelompok kerja bersama.

## d. Alternatif kebijakan
Dalam mencari alternatif kebijakan, diperlukan  analisis  lebih  lanjut.
IFAS  ( Internal  Factor  Analysis Summary )  dan  EFAS  ( External Factor Analysis Summary ) adalah dua metode  analisis  yang  digunakan dalam kerangka kerja analisis SWOT. IFAS  digunakan  untuk  mengevaluasi faktor-faktor internal suatu organisasi, sementara  EFAS  digunakan  untuk mengevaluasi  faktor-faktor  eksternal yang  dapat  memengaruhi  organisasi tersebut. Kedua analisis ini membantu dalam merumuskan strategi kompetitif  dengan  membandingkan faktor-faktor  internal  dan  eksternal. Hasil dari IFAS dan EFAS kemudian dimasukkan ke dalam matriks SWOT untuk merumuskan strategi kompetitif perusahaan.  Analisis  ini  membantu dalam  mengidentifikasi  kekuatan, kelemahan,  peluang,  dan  ancaman yang  dihadapi  suatu  organisasi, sehingga  dapat  membantu  dalam merumuskan  strategi  atau  langkah untuk mencapai tujuan.
1) Strategi IFAS
IFAS  adalah  suatu  bentuk  analisis strategis dari faktor-faktor internal organisasi atau perusahaan. Analisis  ini  dilakukan  untuk mendapatkan  gambaran  mengenai kekuatan dan kelemahan organisasi atau  perusahaan.  IFAS  digunakan dalam  kerangka  kerja  analisis SWOT untuk mengevaluasi faktor- faktor internal yang dapat memengaruhi organisasi, sehingga membantu  dalam  merumuskan strategi  kompetitif  perusahaan.
Hasil dari IFAS kemudian dimasukkan  ke  dalam  matriks SWOT untuk merumuskan strategi kompetitif perusahaan.
Berikut  merupakan  tabel  IFAS dalam  perumusan  strategi  dalam membangun kolaborasi dan keadilan  pajak  akomodasi  non- hotel di Kabupaten Aceh Tengah.

## Tabel 4. Tabel IFAS
2) Strategi EFAS EFAS  adalah  suatu  bentuk analisis  strategis  dari  faktor- faktor  eksternal  yang  dapat memengaruhi  organisasi  atau perusahaan. Analisis ini dilakukan  untuk  mengevaluasi peluang  dan  ancaman  yang berasal dari lingkungan eksternal.  EFAS  digunakan dalam  kerangka  kerja  analisis SWOT  untuk  mengevaluasi faktor-faktor  eksternal  yang dapat  memengaruhi  organisasi, sehingga membantu dalam merumuskan  strategi  kompetitif perusahaan.  Hasil  dari  EFAS kemudian dimasukkan ke dalam matriks SWOT untuk merumuskan  strategi  kompetitif perusahaan
Berikut  merupakan  tabel  EFAS dalam perumusan strategi dalam membangun  kolaborasi  dan keadilan  pajak  akomodasi  non- hotel  di  Kabupaten  Aceh Tengah.
Tabel 5. Tabel IFAS
Berdasarkan tabel IFAS dan EFAS di  atas,  dapat  dilihat  bahwa  bobot EFAS  lebih  besar  dibandingkan dengan  bobot  IFAS,  hal  ini menunjukkan  bahwa  faktor-faktor eksternal  memiliki  dampak  yang lebih signifikan terhadap organisasi dibandingkan dengan faktor-faktor internal. Dengan kata lain,
Bobot Rating Skor (2) (3) (4) (i) Peningkatan Wisatawan 0,3 4 1,0 (ii) Diversifikasi Wisata 0,3 4 1,0 (iii) Ketidaksetujuan pemilik penginapan non- hotel terhadap tarif pajak dapat menjadi hambatan utama dalam mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor penginapan 0,3 2,9 0,7 (iv) Persepsi bahwa penginapan non-hotel memiliki fasilitas yang lebih terbatas dibandingkan dengan hotel dapat menjadi kelemahan dalam negosiasi kebijakan pajak. 0,3 2,9 0,7 1,0 3,5 Faktor Strategis Strength Weakness (1) Total Bobot Rating Skor
(2) (3) (4) (i) Peluang untuk berkolaborasi dengan pemilik penginapan non- hotel, dalam merancang kebijakan pajak yang lebih adil dan memperhitungkan perbedaan fasilitas 0,3 4 1,2
(ii) Membuka peluang untuk mengembangkan pajak khusus untuk penginapan non-hotel yang lebih sesuai dengan skala dan layanan yang mereka tawarkan 0,3 4 1,2
(iii) kebijakan pajak daerah yang tidak fleksibel, sesuai dengan peraturan bupati. Ini dapat membatasi kemungkinan penyesuaian tarif pajak. 0,2 2,9 0,6
(iv) Jika kebijakan pajak tidak disesuaikan, ada ancaman bahwa pertumbuhan sektor
penginapan dapat melambat atau bahkan menurun 0,2 2,9 0,6 1,0 3,6 Faktor Strategis (1) Opportunity Threat Total
lingkungan eksternal lebih dominan  dalam  memengaruhi kinerja  dan  strategi  organisasi dalam penerapan pajak akomodasi  non-hotel  di  Aceh Tengah. Dari  uraian  di  atas,  beberapa alternatif kebijakan yang diusulkan untuk mengatasi permasalahan  pajak  akomodasi non-hotel adalah: (i) Pengembangan program kolaborasi  dengan  pemilik akomodasi non-hotel (ii) Pengembangan pajak khusus  untuk  akomodasi non-hotel (iii) Dialog dan konsultasi intensif  dengan  pemilik akomodasi non-hotel. 2. Pengembangan Program Kolaborasi Dengan Pemilik Akomodasi Non-Hotel Untuk mengatasi ketidakadilan terhadap  pajak  akomodasi  non-hotel, diperlukan  strategi  pengembangan program  kolaborasi  dengan  pemilik akomodasi non-hotel. Langkah- langkah  yang  dapat  dilakukan  antara lain:
a. Edukasi  pemilik  akomodasi  non- hotel:  memberikan  pemahaman yang jelas tentang kewajiban pajak dan manfaatnya bagi pembangunan daerah.
b. Pembentukan kemitraan:
membangun kemitraan antara pemerintah  daerah  dan  pemilik akomodasi non-hotel untuk meningkatkan kesadaran pajak dan mempermudah  proses  pemenuhan kewajiban pajak.
c. Pengembangan  sistem  pajak  yang transparan:  membangun  sistem pajak  yang  transparan  dan  mudah dipahami  oleh  pemilik  akomodasi non-hotel.
d. Pemberian  insentif : memberikan insentif kepada pemilik akomodasi non-hotel yang patuh pajak sebagai
bentuk  apresiasi  atas  kontribusi mereka terhadap pembangunan daerah.
Langkah-langkah  tersebut  diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pajak dan kepatuhan pajak dari pemilik akomodasi non-hotel,  sehingga  dapat  mengurangi ketidakadilan  dalam  sistem  perpajakan akomodasi.
3. Pengembangan  Pajak  Khusus  Untuk Akomodasi Non-Hotel Penerapan pajak khusus untuk akomodasi  non-hotel  menjadi  solusi yang  efektif  dalam  mengatasi  rasa ketidakadilan  yang  dirasakan  oleh pemilik akomodasi non-hotel di berbagai daerah,  seperti  Banda  Aceh  dan Surakarta.  Contoh  kebijakan  yang diterapkan  di  daerah-daerah  tersebut memberikan  contoh  konkret  tentang bagaimana suatu aturan pajak yang lebih differensiasi dapat menciptakan keadilan dan kesetaraan di antara pelaku usaha di sektor pariwisata.
Sebagai ilustrasi, Banda Aceh memutuskan untuk tidak memberlakukan  pajak  bagi  akomodasi non-hotel yang memiliki kurang dari 10 unit kamar, sementara Surakarta mengenakan  pajak  sebesar  5%  hanya untuk  penginapan  non-hotel.  Langkah- langkah  ini  mencerminkan  kesadaran pemerintah  setempat  akan  perbedaan karakteristik  dan  skala  usaha  di  dalam industri akomodasi, memberikan perlakuan pajak yang lebih sesuai dengan kapasitas  dan  keberagaman  bisnis  di tingkat lokal.
Tak  hanya  itu,  Kementerian  Pariwisata turut  memberikan  dukungan  dengan menyatakan  bahwa  penginapan  non- hotel  dapat  dianggap  sebagai  Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dan  seharusnya  tidak  dipungut  pajak dengan  tarif  yang  terlalu  tinggi. Pernyataan ini mencerminkan pengakuan  terhadap  peran  vital  yang dimainkan  oleh  akomodasi  non-hotel dalam  mendukung  sektor  pariwisata, terutama dalam mendukung
pertumbuhan UMKM di industri ini. Dengan  penerapan  kebijakan  pajak yang  lebih  diferensiasi  dan  dukungan dari  tingkat  nasional  hingga  lokal, pemilik  akomodasi  non-hotel  dapat merasakan perlakuan pajak yang lebih adil  dan  proporsional.  Pendekatan  ini tidak  hanya  menciptakan  lingkungan usaha yang lebih kondusif, tetapi juga dapat mendorong pertumbuhan UMKM di sektor pariwisata, membantu diversifikasi ekonomi lokal,  dan  memberikan  insentif  bagi pemilik  akomodasi  non-hotel  untuk terus berkontribusi dalam pengembangan  pariwisata  di  daerah masing-masing.  Dengan  demikian, kebijakan  pajak  ini  tidak  hanya menciptakan  keadilan,  tetapi  juga berpotensi  menjadi  pendorong  utama dalam  pembangunan  berkelanjutan sektor  pariwisata  di  tingkat  regional dan nasional.
4. Dialog  dan  Konsultasi  Intensif dengan  Pemilik  Akomodasi  Non- Hotel
Dialog dan konsultasi intensif dengan pemilik  akomodasi  non-hotel  adalah salah  satu  strategi  yang  dilakukan untuk  mengatasi  rasa  ketidakadilan pajak  bagi  pemilik  akomodasi  non- hotel. Dalam dialog dan konsultasi ini, pemerintah dapat mendengarkan keluhan  dan  masukan  dari  pemilik akomodasi non-hotel non-hotel terkait pajak  yang  dikenakan.  Dengan demikian, pemerintah dapat memahami  situasi  dan  kondisi  yang dihadapi oleh pemilik akomodasi non- hotel  non-hotel  dan  mencari  solusi yang  tepat  untuk  mengatasi  rasa ketidakadilan  tersebut.  Selain  itu, dialog  dan  konsultasi  ini  juga  dapat memperkuat hubungan antara pemerintah  dan  pemilik  akomodasi non-hotel non-hotel serta memperkuat kerjasama dalam pengembangan pariwisata di daerah tersebut. Berikut  merupakan  langkah-langkah yang  bisa  dilakukan  oleh  pemerintah
daerah  dalam  melaksanakan  kegiatan dialog  dan  konsultasi  dengan  pemilik akomodasi non hotel.
a. Penyelenggaraan Forum Dialog Pajak:
Pemerintah daerah menyelenggarakan forum dialog khusus yang melibatkan pemilik akomodasi non-hotel. Forum ini  dapat  dijadwalkan  secara  teratur untuk  memberikan  kesempatan  bagi pemilik  akomodasi  non-hotel  untuk menyampaikan  keluhan,  masukan, dan pemikiran mereka terkait pajak.
b. Penunjukan Tim Khusus:
Pemerintah  daerah  membentuk  tim khusus  yang  terdiri  dari  perwakilan dari berbagai pihak, termasuk pemilik akomodasi  non-hotel,  perwakilan industri  pariwisata,  dan  ahli  pajak. Tim ini bertugas untuk mendengarkan dan  merespons  permasalahan  yang dihadapi oleh pemilik akomodasi non- hotel  serta  memberikan  rekomendasi kebijakan yang lebih adil.
c. Survei dan Riset: Melakukan  survei  dan  riset  terkait dampak  kebijakan  pajak  terhadap pemilik  akomodasi  non-hotel.  Hasil survei  ini  dapat  memberikan  data konkret mengenai perasaan ketidakadilan serta memberikan dasar yang kuat untuk perubahan kebijakan.
d. Sosialisasi Kebijakan: Mengadakan  kampanye  sosialisasi yang  efektif  untuk  memahamkan pemilik akomodasi non-hotel tentang tujuan  dan  manfaat  kebijakan  pajak. Pemerintah dapat menjelaskan secara terperinci  bagaimana  pajak  akan digunakan  untuk  pengembangan pariwisata lokal.
e. Workshop Pendidikan Pajak: Menyelenggarakan workshop pendidikan  pajak  yang  melibatkan pemilik  akomodasi  non-hotel  dan pihak  terkait  lainnya.  Workshop  ini dapat memberikan pemahaman mendalam  tentang  sistem  pajak,  dan memfasilitasi  diskusi  yang  lebih produktif.
f. Pemantapan Kerjasama:
Membangun  hubungan  yang  kuat antara  pemerintah  daerah  dan pemilik akomodasi non-hotel melalui kebijakan partisipatif.
Melibatkan  mereka  dalam  proses pengambilan  keputusan  terkait perubahan  kebijakan  pajak  dapat meningkatkan  rasa  memiliki  dan mendukung implementasi
kebijakan yang lebih diterima.
g. Revisi Kebijakan Pajak: Jika  melalui  dialog  dan  konsultasi intensif  ditemukan  kesepakatan atau masukan yang valid, pemerintah dapat mempertimbangkan untuk merevisi kebijakan pajak yang ada agar lebih memperhitungkan keberagaman akomodasi non-hotel. h. Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan: Menetapkan mekanisme pemantauan dan evaluasi berkelanjutan  untuk  memastikan implementasi kebijakan pajak yang baru  memberikan  dampak  positif dan adil bagi semua pihak terkait.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Berdasarkan  analisis  lingkungan strategis  internal  dan  eksternal  terkait penerapan pajak akomodasi non-hotel di Kabupaten  Aceh  Tengah,  dapat  ditarik kesimpulan  bahwa  terdapat  sejumlah kekuatan  yang  signifikan,  terutama terkait  dengan  pesona  alam  dan diversifikasi  wisata  yang  dimiliki  oleh Kabupaten  Aceh  Tengah.  Keindahan alam  dan  ragam  destinasi  wisata  di wilayah  ini  menjadi  faktor  pendukung kuat  dalam  menggaet  wisatawan. Namun,  seiring  dengan  kekuatan tersebut, terdapat pula kelemahan dalam implementasi kebijakan pajak, khususnya terkait ketidaksetujuan pemilik  akomodasi  non-hotel  terhadap tarif pajak yang dianggap tidak adil.
Kelemahan  tersebut  menciptakan dinamika internal yang perlu diatasi agar
kebijakan  pajak  dapat  diterapkan  secara lebih  efektif  dan  adil.  Meskipun  peluang untuk meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli  Daerah  (PAD)  melalui  kolaborasi dengan  pemilik  akomodasi  non-hotel  dan perbaikan  kebijakan  pajak  yang  sesuai dapat diidentifikasi, tetapi terdapat ancaman terkait ketidakfleksibelan kebijakan pajak daerah yang dapat menjadi hambatan dalam mencapai tujuan tersebut. Ancaman  lainnya  mencakup  potensi dampak  negatif  pada  pertumbuhan  sektor penginapan akibat persepsi masyarakat dan ketidaksetujuan  pemilik  akomodasi  non- hotel  terhadap  tarif  pajak  yang  dianggap tidak memadai.
Dengan demikian, pemahaman mendalam  terhadap  dinamika  internal  dan eksternal  ini  memberikan  landasan  untuk merinci  langkah-langkah  strategis  yang lebih  komprehensif.  Salah  satu  langkah kunci adalah membangun kolaborasi yang lebih  erat  antara  pemerintah  daerah  dan pemilik  akomodasi  non-hotel  untuk mencapai  kesepakatan  yang  adil  dalam penerapan  kebijakan  pajak.  Selain  itu, penyusunan  kebijakan  pajak  yang  lebih fleksibel dan beradaptasi dengan perkembangan  industri  pariwisata  dapat membantu  mengatasi  ancaman  terkait dampak  negatif  pada  pertumbuhan  sektor penginapan.  Dengan  demikian,  strategi yang  holistik  dan  terarah  perlu  dirancang untuk  mengoptimalkan  potensi  kekuatan, mengatasi kelemahan, memanfaatkan peluang,  dan  mengelola  ancaman  dalam implementasi  kebijakan  pajak  akomodasi non-hotel di Kabupaten Aceh Tengah.

## Rekomendasi Kebijakan
Berdasarkan kesimpulan tersebut, beberapa  rekomendasi  strategis  dapat diajukan untuk membangun kolaborasi dan keadilan  pajak  akomodasi  non-hotel  di Kabupaten Aceh Tengah:
1. Pengembangan  program  kolaborasi dengan pemilik akomodasi non-hotel:
• Intensifikasi edukasi pemilik
akomodasi non-hotel tentang
manfaat  pajak  dan  kontribusinya pada pembangunan daerah.
• Pembentukan  kemitraan  aktif antara  pemerintah  daerah  dan pemilik akomodasi non-hotel.
• Pengembangan  sistem  pajak  yang transparan dan mudah dipahami.
• Pemberian insentif kepada pemilik akomodasi  non-hotel  yang  patuh pajak.
2. Pengembangan  pajak  khusus  untuk akomodasi non-hotel:
• Penelitian  lebih  lanjut  terkait kebijakan  pajak  khusus  yang sesuai  dengan  skala  dan  layanan akomodasi non-hotel.
• Penerapan  tarif  pajak  yang  lebih adil  dan  proporsional,  salah satunya berdasarkan kriteria seperti jumlah kamar atau fasilitas yang ditawarkan.
3. Dialog dan konsultasi intensif dengan pemilik akomodasi non-hotel:
• Mendorong  dialog  terbuka  dan konsultasi intensif dengan pemilik akomodasi non-hotel untuk memahami kebutuhan dan tantangan mereka.
• Penyusunan  solusi  bersama  yang dapat  mengatasi  permasalahan ketidakadilan pajak.

## DAFTAR PUSTAKA
Akomodasi  Perhotelan,  SMK  17 Agustus  1945  Surabaya,  2019. Diakses  pada  Januari  19,  2024. https://smktag.sch.id/read/23/akom odasi-perhotelan Annisarodhatuljannah.  Analisis  SWOT IFAS  dan  EFAS,  2019.  Diakses pada Januari 22, 2024. https://www.kompasiana.com/anni sarodhatuljannah4860/644c9cf808a
8b5369975dea2/analisis-swot-ifas-
dan-efas
BAPENDA  Surakarta,  2024.  Pajak
Hotel,  2024.  Diakses  pada  Januari 22, 2024. https://bapenda.surakarta.go.id/paja k-hotel/ Bisnis.com. Bukan Hotel, Pajak Homestay  Hanya  0,5%,  2019.
Diakses  pada  Januari  23,  2024. https://ekonomi.bisnis.com/read/2019 0619/12/935385/bukan-hotel-pajak- homestay-hanya-05-persen Fadlina,  Siti.  Perkembangan  Akomodasi Non-Hotel  di  Indonesia  Sebagai Sarana  Penunjang  Pariwisata,  ITB, 2013. Diakses pada Januari 19, 2024. https://www.scribd.com/doc/2513890 44/Akomodasi-Non-Hotel-Siti- Fadlina Jurnal  Polimdo.  Mengidentifikasi  dan menjelaskan  peran  sektor  akomodasi dalam pengembangan kepariwisataan dalam hal mempromosikan objek dan daya tarik pariwisata 1
https://jurnal.polimdo.ac.id/index.php /pariwisata/article/view/99/127
Kontan.co.id.  Bukan  Kategori  Hotel, Rumah  Kos  Tak  Kena  Lagi  Pajak Hotel, 2023. Diakses pada Januari 22, 2024. https://nasional.kontan.co.id/news/bu kan-kategori-hotel-rumah-kos-tak- kena-lagi-pajak-hotel\
Qanun  Kabupaten  Aceh  Tengah  No.  3 Tahun  2010  tentang  Pajak  Daerah,
2010
Rangkuti, F. 2005. Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis: Reorientasi Konsep  Perencanaan  Strategis  untuk Menghadapi Abad 21. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
RRI.co.id.  Pelatihan  Pengurus  Pokdarwis Kota Bukittinggi, Bedakan Pengenaan Pajak, 2023. Diakses pada Januari 24, 2024. https://www.rri.co.id/bukittinggi/bisn is/163859/pelatihan-pengurus- pokdarwis-kota-bukittinggi-bedakan- pengenaan-pajak.