## Peran Negara Dalam Perlindungan Hak Pekerja Perempuan Pada Pemenuhan Cuti Haid di Kota Cimahi
Dhita Ayu Pramesti 1 , Wiwi Widiastuti 2 , Fitriyani Yuliawati 3
Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Siliwangi dhitayupramesti@gmail.com; wiwi.widiastuti@unsil.ac.id;
fitriyaniyuliawati@unsil.ac.id

## Abstrak
Perkembangan  Iptek  dan  keterbukaan  akses  perempuan  ke  dunia  kerja berimplikasi  meningkatnya  partisipasi  perempuan  yang  bekerja.  Sebagaimana kesepakatan  CEDAW,  perlu  adanya  perlindungan  peran  dan  kesehatan  reproduksi yang dimiliki oleh perempuan. Penelitian ini menggunakan konsep Negara Hukum dan Ketidakadilan Gender. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan analisis deskriptif. Teknik pengambilan data menggunakan teknik wawancara. Pengaturan Cuti Haid,  telah  tertuang  pada  peraturan  perundang-undangan  terkait  ketenagakerjaan. Akan  tetapi  berdasarkan  penelitian  ini,  diketahui  bahwa  penerapan  Cuti  Haid  di lingkungan  kerja  Kota  Cimahi  belum  optimal.  Pekerja  perempuan  yang  akan mempergunakan Cuti Haidnya, mengalami ketidakadilan gender berupa diskriminasi dan kekerasan, subordinasi isu Cuti Haid, hingga stereotip negatif pengakses Cuti Haid. Selain  itu,  terdapat  dominasi  kuasa  dari  pihak  perusahaan  sebagai  penyedia  kerja. Posisi tawar pekerja perempuan dinilai rendah di mata perusahaan, terutama di tengah bonus  demografi  yang  tinggi. Subordinasi  kepentingan  isu  Cuti  Haid  ini  pun  terjadi baik  di  kalangan  pekerja,  serikat  pekerja,  dan  juga  instansi  pemerintahan.  Disfungsi pembinaan  ketenagakerjaan  dan  pengawasan  ketenagakerjaan  menjadi  bentuk  abai negara  dalam  melindungi  hak  dasar  pekerja  perempuan.  Bentuk  abai  negara dikarenakan tindakan dan alur perlindungan penegakan hak pekerja bersifat kasuistis.
Kata Kunci: Pekerja Perempuan, Hak Cuti Haid, Negara

## Abstract
The development of Science and Technology the openness of women’s access into the work world implicates increased female participation. As the CEDAW agreement, it is necessary to protect the role and productive health of woman. This research uses the concept of The Rule of Law and Gender Inequalities. This research uses a qualitative method with descriptive analysis. Data retrieval techniques using interview techniques. The regulation about Menstrual Leave have been exist in labor law. However, based
on this Research it is known that the application of menstrual leave in the Cimahi City work environment is not optimal. Female workers who will use their Menstrual Leave experience  gender  inequalities  in  form  of  discrimination  and  violence,  subordinate menstrual  issues,  stereotypes  to  troublesome  accessibility.  Moreover,  there  was  a dominance of power form the corporate as provider of work. The bargaining position of  female  workers  are  low  in  company  eyes,  especially  in  the  midst  of  a  high demographic bonus. The subordinate interest of the issue of Menstrual Leave occurs in employees, labor union, and government. The dysfunction of manpower development and labor inspection is the form of neglect by the State in protecting the basic rights of the  female  workers.  The  form  of  neglect  the  State  because  the  actions  and  flow  of protections for the enforcement of the labors right are casuistic .
Keyword: Labor, Female Workers, Menstrual Leave Rights, State

## Pendahuluan
Tenaga  kerja  adalah  salah  satu elemen  penting  pada  produksi  dan pembangunan.
Seiring
dengan industrialisasi di dunia, mengakibatkan adanya  pergeseran  mata  pencarian masyarakat. Pergeseran mata pencarian masyarakat  yang  semula  mayoritas bekerja di ladang dan kebun, kemudian berubah menjadi pekerja di pusat kota.
Kini,  dengan  terbukanya  kesempatan kerja,  bekerja  tidak  hanya  diperankan oleh laki-laki saja, tetapi juga
perempuan. Semakin mudahnya aksebilitas perempuan pada pendidikan dan pekerjaan, akhirnya meningkatkan partisipasi perempuan di pasar angkatan kerja. Meskipun di lapangan, masih menyisakan bayang-bayang peran perempuan yang sebatas mengurusi  urusan  domestik  rumah tangga saja.
Secara biologis, seorang perempuan  memiliki  peran  reproduksi yang  tidak  dimiliki  laki-laki.  Peran
reproduksi  yang  dimiliki  perempuan
yakni menstruasi, mengandung, melahirkan,  dan  menyusui  (Darwin, 2005).
Sejak  usia  16  tahun  hingga sekitar  50  tahun,  perempuan  berada dalam  masa  usia  aktif  reproduksi. Kesehatan  reproduksi  pada  tahap  ini sangatlah penting karena berkaitan erat dengan  tingkat  fertilitas  (Rahmawati,
2013).  Setiap  bulannya,  ketika  dalam masa usia aktif reproduksi, ketika tidak terjadi  pembuahan  maka  perempuan akan  mengalami  sebuah  siklus  yang dinamakan  menstruasi.      Dalam  siklus haidnya,  tidak  semua  perempuan  akan mengalami  nyeri  saat  menstruasi berlangsung. Namun, memang terdapat perempuan  yang  mengalami  nyeri hebat saat menstruasi hari pertama dan kedua,  atau  bahkan  selama  menstruasi itu berlangsung.  Menstruasi yang tidak
normal ini, Nyeri pada saat menstruasi ini  disebut Dismenorea. Penyebabnya beragam,  dari  stress,  berat  badan, gangguan  hormon,  pemakaian  alat kontrasepsi (Setyaningsih, 2008).
Gangguan volume menstruasi, hipermenorea,  dan  nyeri  haid  atau dismenorea  memiliki  hubungan  yang signifikan  dengan  gangguan  kerja (Nuranna, 2018).
Pembahasan  tentang  menstruasi masih  dianggap  tabu.  Di  kalangan perempuan sendiri, masih terdapat rasa canggung  untuk  mengatakan  kata “menstruasi”  secara  terbuka.  Sangat minim  diskusi  yang  membicarakan tentang  gangguan  menstruasi  atau penyakit organ reproduksi di kehidupan sehari-hari.  Akan  tetapi,  sadar  atau tidak  permasalahan  menstruasi  sudah menjadi  kajian  politik  dan  sudah terwadahi oleh negara. Memang, masih
banyak  perusahaan  ataupun  pekerja perempuan  yang  belum  mengetahui akan aturan tersebut.
Melalui  Undang-Undang  Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,  negara  menjamin perlindungan  kesehatan  reproduksi
pekerja  perempuan.  Melalui  Pasal  81 ayat (1) dan (2), serta pasal 93 ayat (2) huruf  b  tertuang  pengaturan  tentang Cuti Haid. Bagi pekerja yang merasakan  sakit  saat  menstruasi,  tidak diwajibkan  untuk  bekerja  pada  hari pertama dan kedua, dengan memberitahukan  kepada  perusahaan.
Selain itu, bagi pekerja yang mempergunakan Cuti Haid, harus tetap diberikan upah.
Meskipun  pengaturan  Cuti  Haid sudah  ada  bahkan  sejak  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1951,  akan tetapi  penerapan  Cuti  Haid  masih
menjadi  pro  dan  kontra.  Pekerja perempuan sering mengalami diskriminasi  dalam  hal  penggajian, kurang  terlindungi  dari  pelecehan  dan kekerasan seksual, serta kurang mendapatkan hak-hak yang menyangkut  kesehatan  reproduksi  di tempat  kerja  (Darwin,  2005).  Di  sisi lain bahkan bagi pekerja yang memang membutuhkan  dan  mengajukan  untuk mengambil  hak  tersebut,  mereka  akan dianggap  sebagai  faktor  penghambat produksi  ( Pusat  Analisis  dan  Evaluasi
Hukum
Nasional
BPHN
KEMENHUMHAM, 2008).
Kota  Cimahi  sebagai  salah  satu kota yang memiliki kawasan industri di Jawa  Barat,  menyerap  banyak  pekerja khususnya  pekerja  wanita.  Di  Kota Cimahi  sebanyak  100.161  pekerja perempuan  dari  273.955  penduduk yang bekerja (BPS Kota Cimahi, 2019).
Bonus  demografi  pun  menjadikan angkatan  kerja  di  Kota  Cimahi melimpah, hal ini menjadikan persaingan  di  pasar  tenaga  kerja semakin  ketat.  Serapan  tenaga  kerja tersebar di berbagai sektor, di antaranya
sektor industri sekitar 32.48%,
Perdagangan,  Hotel,  dan  Restoran (26.17%),  jasa-jasa  (20.89%),  lainnya (19.05%),  dan  pertanian  (1.42%). Besarnya serapan tenaga kerja terutama di  sektor  industri  yang  mayoritas  diisi oleh  perempuan  (Industri  Tekstil  dan Garment)  tentu  diperlukan  upaya  agar hak-haknya  dapat  terjamin  dengan baik.
Negara sudah diamanahkan
untuk  melindungi  hak-hak  warga negaranya. Sebagaimana yang tertuang
dalam The Convention on The
Elimination  of  Discrimination  Againts
Woman/CEDAW melalui Undang-
Undang  Nomor  7  Tahun  1984, perlindungan  fungsi  reproduksi  adalah hak  perempuan,  dan  itu  bukanlah diskriminasi.  Keterlibatan  negara  di antara kepentingan buruh dan perusahaan tentu menjadi barang wajib. Negara akan menjadi “wasit” di tengah kepentingan  perusahaan  dan  pekerja. Dengan  bonus  demografi  yang  tinggi, terdapat  perspektif  adanya  cuti  haid dapat  menghambat  produksi,  dan  juga pemerintah yang ingin ramah terhadap investasi,  menjadikan  buruh  yang mengalami nyeri haid untuk memperjuangkan  hak  Cuti  Haidnya, memiliki  posisi  tawar  yang  rendah. Negara  harus  adil  dan  hadir  untuk menjamin  hak  dan  kewajiban  bagi pekerja dan perusahaan dapat terpenuhi sesuai dengan porsi nya yang berkeadilan.
Metode Penelitian ini menggunakan metode  penelitian  Kualitatif.  Metode ini  berpandangan  suatu  realitas  atau objek penelitian adalah sebagai sesuatu yang  dinamis,  sebuah  hasil  konstruksi pemikiran  dan  interpretasi  terhadap gejala yang diamati, serta utuh sebagai satu  kesatuan  tidak  dapat  dipisahkan. Pendekatan dalam penelitian ini adalah studi  kasus.  Studi  kasus  terjadi  ketika peneliti melakukan eksplorasi terhadap entitas  atau  fenomena  tunggal  ( the case )  yang  dibatasi  oleh  waktu, aktivitas,  dan  pengumpulan  detail informasi dengan menggunakan berbagai  prosedur  pengumpulan  data selama  waktu  tersebut  (Cresswel,
1994:11).
Selain  itu  penelitian  ini  juga menggunakan pendekatan Institusional Baru.  Dalam  pendekatan  Institusional
Baru, akan melihat bagaimana organisasi intitusi itu bekerja, bagaimana institusi tersebut menjalankan fungsi dan perannya, serta melihat  bagaimana  peran  institusi tersebut berinteraksi (Budiardjo, 2008). Penelitian  ini  akan  menitikberatkan pada peranan dan juga keterlibatan dari institusi  negara  dalam  menjalankan fungsinya guna mengakui, melindungi, dan  menegakan  hak  dan  kewajiban warga negaranya.

## Pembahasan
Gambaran  Umum  Ketenagakerjaan di Kota Cimahi
Sebagai salah satu daerah penyangga  Kota  Bandung  (Ibu  Kota Provinsi  Jawa  Barat),  Kota  Cimahi menjadi  salah  satu  daerah  yang  dilirik oleh  pengusaha  untuk  mendirikan usahanya.  Terdapat  677  Perusahaan
yang  mendirikan  usahanya  di  Kota Cimahi  dengan  serapan  tenaga  kerja
sebesar 60.176 pekerja (UPTD Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah IV
Bandung,  2020).  Sebanyak  60.099 pekerja  WNI  yang  diantaranya  terdiri dari  30.674  pekerja    pria  dan  29.425
pekerja perempuan. Terdapat 77 pekerja  WNA,  yang  diantaranya  53
pekerja pria dan 24 pekerja perempuan. Selain  itu  terdapat  6  Serikat Pekerja yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi, diantaranya adalah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia  (FSPMI);  Serikat  Pekerja Nasional (SPN); Serikat Buruh
Sejahtera  Indonesia  1992  (SBSI’92); Konfederasi  Serikat  Pekerja  Seluruh Indonesia  (KSPI);  Kongres  Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI); dan Gabungan  Organisasi  Buruh  Seluruh Indonesia (GOBSI).
Dari  677  perusahaan  dan  60.176 pekerja,  tidak  semuanya  memiliki  dan tergabung  dalam  serikat  pekerja. Pekerja-pekerja  yang  tidak  tergabung atau  diperusahaannya  tidak  memiliki serikat  pekerja  lebih  rentan  tidak terpenuhi hak-hak dasar pekerja, seperti hak Cuti Haid pada pekerja perempuan.
Pengawasan  Ketenagakerjaan  di Kota  Cimahi  dilakukan  oleh  Unit Pelayanan  Teknis  Terpadu  (UPTD) Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah IV Bandung.    Hal  ini  akibat  dari ditetapkannya Undang-Undang Nomor
Tahun 2014, penyelenggaraan Pengawasan  Ketenagakerjaan  yang semula menjadi kewenangan
pemerintahan  Kabupaten/Kota,  kini berpindah menjadi kewenangan pemerintah  Provinsi.  Di  Jawa  Barat, khususnya Kota Cimahi, transisi tersebut terjadi pada tahun 2017.
Pengawasan Ketenagakerjaan adalah sebuah kegiatan yang bertujuan untuk  memastikan  pelaksanaan  norma ketenagakerjaan di lingkungan perusahaan atau tempat kerja.
Pengawasan ketenagakerjaan pula berfungsi  sebagai  alat  negara  yang menjamin penegakan
hukum ketenagakerjaan.  Akan  tetapi  ratio petugas  Pengawas  Ketenagakerjaan
dengan  perusahaan  yang  diawasi tidaklah  seimbang.  Petugas  Pengawas
Ketenagakerjaan UPTD Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah IV Bandung hanya berjumlah 41 petugas, mengawasi  5  Kabupaten/Kota  yang diantaranya Kabupaten Bandung, Kota
Bandung,  Kabupaten  Bandung  Barat,
Kota Cimahi, dan Kabupaten Sumedang. Perlindungan Hukum Pekerja
Perempuan  untuk  Mengakses  Cuti

## Haid
Negara  harus  hadir  sebagai pelaksana  untuk  menjamin  sekaligus penegak segala hak dan kewajiban agar berjalan  sesuai  dengan  porsi  yang berkeadilan.    Sejak  dahulu,  hubungan antara pekerja dan pemberi kerja selalu menjadi  salah  satu  topik  dalam  relasi kuasa.  Relasi  antar  kelas  pekerja  dan majikan akan selalu bermasalah, ketika posisi  antar  kedua  belah  pihak  tidak seimbang. Tentu, pemilik usaha sekaligus  penyedia  lapangan  kerja memiliki  posisi  tawar  dan  kuasa  yang lebih  besar  daripada  posisi  pekerja. Pada  hubungan  ini,  negara  hadir sebagai  wasit  guna  menjamin  hak  dan kewajiban baik pekerja maupun
pemilik usaha. “Hukum akan bertindak
‘tidak  sama’  kepada  masing-masing
pihak  dengan  maksud  agar  terjadi sesuatu keseimbangan yang sesuai. Hal ini  dipandang  sebagai  jawaban  yang tepat  terhadap  rasa  keadilan  umum (Hadiz, 2012).
Eksistensi keberadaan rahim sepatutnya  tidak  hanya  diakui  ketika tengah mengandung saja. Setiap bulannya, perempuan yang dalam masa reproduksi  aktif  akan  mengalami sebuah siklus bulanan. Pengaturan Cuti Haid telah diakui baik melalui Undang- Undang hingga Peraturan Daerah. Kota Cimahi  sendiri  telah  mengatur  Cuti Haid  pada  Peraturan  Daerah  Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2015 Pasal  29 ayat (2) huruf a.
Akan  tetapi,  bagi  Pengawas Ketenagakerjaan,  upaya  lebih  jauh untuk menegakan pengaturan Cuti Haid terhalang oleh tidak adanya pengaturan
sanksi  apabila  Cuti  Haid  ini  tidak diterapkanan.
Temuan  lain,  pengaturan  Cuti Haid  yang  lebih  lanjut  diatur  melalui Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, dan Perjanjian Kerja Bersama (Pasal 81 ayat  (2),  melalui  temuan  Pengawas Ketenagakerjaan,  banyak  Peraturan Perusahaan  (PP)  yang  isinya  hanya menjiplak  subtansi  Undang-Undang Ketenagakerjaan. Padahal PP bertindak sebagai  pengaturan teknis pelaksanaan amanah  dari  Undang-Undang  itu sendiri.
Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi pun  mengakui  temuan  tersebut.  Akan tetapi, tidak ada tindak lanjut dari Dinas Tenaga  Kerja  Kota  Cimahi  sebagai SKPD  bidang  Ketenagakerjaan  di lingkungan  Pemerintah  Daerah  Kota Cimahi.  Padahal,  Dinas  Tenaga  Kerja adalah  instansi  yang  bertugas  untuk
mengesahkan sebuah PP. Tidak adanya pembinaan ini menjadi  salah satu  akar permasalahan mengapa teknis penerapan  Cuti  Haid  di  lingkungan kerja  Kota  Cimahi  masih  diwarnai tindakan diskriminatif dan kekerasan.
Pengawasan
Ketenagakerjaan
terkait Penerapan Cuti Haid di Kota

## Cimahi
Adanya  ketimpangan  kedudukan posisi  pekerja  dan  pemberi  kerja mengharuskan negara  aktif melakukan
perlindungan hukum
melalui
mekanisme peraturan perundang- undangan dan
pengawasan
penerapannya.
Hak pekerja dengan kondisi kerja yang  layak  merupakan  hak  asasi manusia  yang  mendasar.  Sehebat apapun  sebuah  peraturan  perundang- undangan, hanya akan menjadi barisan
kata-kata  mati  bila  tidak  ada  sistem pengawasan untuk menegakannya. Fungsi  pengawasan  ini  diperlukan untuk  memenuhi  dan  menjamin  hak pekerja dan juga perusahaan.
Setiap petugas Pengawasan Ketenagakerjaan setiap bulannya diwajibkan  melalukan  pemeriksaan rutin minimal 5 perusahaan. Pengawasan ketenagakerjaan ini sebagai upaya agar norma
ketenagakerjaan dapat berjalan dengan baik,  salah  satunya  dengan  diterapkan sebuah cuti bagi pekerja. Tidak adanya tindak  lanjut  sebagai  aksi  preventif edukatif  didasari  tidak  adanya  aduan terkait Cuti Haid. Padahal, berkali-kali terjadi  aksi  tindakan  diskriminatif  dan kekerasan  pada  saat  seorang  pekerja perempuan  hendak  mengakses  Cuti Haid seperti yang terjadi pada anggota
serikat  pekerja  SPN,  KSPSI,  dan KASBI Kota Cimahi.
Pengawas Ketenagakerjaan menyatakan temuannya dalam lapangan,  memang  masih  terdapat
ketidaktahuan pekerja perempuan akan hak-hak dasarnya sebagai pekerja. Hal ini seharusnya menjadi objek pembinaan  dalam  upaya  preventif edukatif  pemerintah  agar  norma  kerja berjalan dengan optimal. Karena dalam pengawasan  ketenagakerjaan,  tidak hanya pemeriksaan saja, tetapi terdapat kegiatan  Pembinaan  Ketenagakerjaan,
Pemeriksaan Ketenagakerjaan,
Pengujian  Ketenagakerjaan,  hingga Penyelidikan  Ketenagakerjaan.  Akan tetapi,  dengan  tidak  adanya  sanksi (kecuali  jika  upah  tidak  dibayar)    dan juga  aduan,  menjadi  jalan  pendek penerapan Cuti Haid dam dikembalikan lagi pada pekerja yang
membutuhkannya.  Tidak  ada  upaya lebih  agar  hak-hak  dasar  pekerja  ini dapat  berjalan  dengan  baik  guna menciptakan  lingkungan  kerja  yang kondusif
Faktor Penghambat Penerapan Cuti Haid di Kota Cimahi
Ketidaksesuaian antara data yang dimiliki  pemerintah  dan  juga  serikat tentu  menjadi  jurang  pemisah.  Tidak ada  koordinasi  dan  juga  pembinaan lanjutan agar penerapan hak-hak dasar pekerja  khususnya  Cuti  Haid  berjalan dengan  baik.  Ketidakpercayaan  pada pemerintah pun menjadi sebuah catatan ketika  tidak  adanya  aduan  terkait  Cuti Haid.
Selama ini sudah menjadi rahasia umum  Cuti  Haid  seringkali  hanya  ada pada aturan kertas. Tidak hanya karena minimnya kesadaran dari sisi
pengakses,  tapi  dari  sisi  perusahaan, serikat  pekerja,  hingga  pemerintah masih  menganggap  isu  Cuti  Haid bukanlah  masalah  yang  krusial  untuk diperhatian.  Subordinasi  kepentingan Cuti  Haid  ini  terjadi  pada  di  semua elemen yang terlibat. Isu kesejahteraan kondisi pekerja tidak menjadi prioritas dibandingkan dengan besaran upah.
Tidaklah  mengherankan,  jika narasi  pekerja  yang  mengakses  Cuti
Haid  bagi  pihak  perusahaan  dinilai sebagai penghambat produksi. Terdapat  opsi  lain  agar  pekerja  tidak mempergunakan Cuti Haidnya,
diantaranya  dengan  pemberian  premi bulanan  (jika  masuk  penuh)  dan  upah harian  yang  dikali  dua.  Hal  tersebut umum dilakukan pada perusahaan yang mengoperasikan  mesin  24  jam  penuh, seperti  di  industri  Tekstil.  Dominasi kuasa  perusahaan  sebagai  penyedia
kerja,  pemberi  upah,  menjadikan pekerja  tunduk  pada  aturan  main perusahaan.  Keberlangsungan  pekerja menjadi taruhan.
Di  sisi  lain,  stereotip  dan diskriminasi/kekerasan pada pengakses Cuti  Haid  yang  berkembang  bahkan ada  di  kalangan  pekerja  itu  sendiri. Adanya  penyalahgunaan  pengambilan Cuti  Haid  pada  pekerja  yang  ternyata
tidak haid, menimbulkan ketidakpercayaan pada perusahaan.
Tindakan pengecekan secara langsung pada area privat beberapa kali terjadi.  Dari  semua  informan  Serikat Pekerja, sama-sama menyatakan memang  pernah  terjadi  aksi  membuka celana.  Akan  tetapi,  bagaimanapun juga, hal  tersebut  tidaklah menjadi  hal yang rasional.  Ketentuan pekerja yang dapat  mengakses  Cuti  Haid  adalah pekerja yang merasakan sakit saat nyeri
haid.  Dengan  dibukanya  celana/area privat  pekerja  tersebut,  tidaklah  dapat
membuktikan pekerja tersebut merasakan  sakit  atau  tidak.  Teknis penerapan  yang  seperti  adalah  akibat dari  pembinaan  pembuatan  PP  yang tidak berjalan dengan optimal.
Ketidakberdayaan pekerja
perempuan  untuk  mengakses  hak dasarnya  sendiri menjadi  sebuah catatan  bagaimana  perempuan  tidak memiliki posisi tawar dan tidak berdaya jika  dihadapkan  oleh  penyedia  kerja. Rekam  jejak  seperti  ini  memang  tidak sebanyak permasalahan akibat pelanggaran kontrak atau upah, namun pemerintah  tidak  bisa  menutup  mata
bahwa masih terdapat bentuk diskriminasi dan pelecehan yang terjadi pada  saat  mengakses  Cuti  Haid.
Kasuistis  yang  dilakukan  baik  oleh Dinas Tenaga Kerja maupun Pengawas
Ketenagakerjaan  menjadi  bukti  tidak adanya  upaya  perlindungan  dalam pemenuhan dan penerapan Cuti Haid.
Selain itu, dari pihak pemerintah, baik  dari  pihak  UPTD  Pengawas Ketenagakerjaan maupun Dinas Tenaga  Kerja  Kota  Cimahi  tidak menempatkan  isu  Cuti  Haid  sebagai suatu isu ketenagakerjaan yang krusial. Tidak adanya aduan menjadikan asumsi  bahwa  penerapan  Cuti  Haid sudah  berjalan  dengan  baik.  Padahal tindakan  baik  dari  UPTD  Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah IV Bandung dan  juga  Dinas  Tenaga  Kerja  Kota Cimahi sama-sama bersifat kasusistis.
Faktor  Pendukung  Penerapan  Cuti

## Haid di Kota Cimahi
Di samping masih ada ketersulitan  akses  Cuti  Haid,  terutama pada  perusahaan  yang  tidak  memiliki
Serikat  Pekerja, masih  ada perusahaan yang  memberikan  Cuti  Haid  bagi
pekerja yang
membutuhkan.
Contohnya  yang  dilakukan  di  PT. Sanlit  Inti  Plastik  dan  PT.  Kahatex. Kesadaran akan hak dasar pekerja oleh pekerja,  serikat  pekerja,  dan  juga perusahaan menjadi landasan mengapa Cuti Haid ini dapat diterapkan.
Keterlibatan  dari  serikat  pekerja
pun menjadi peran
penting.
Sebelumnya perusahaan-perusahaan
tersebut  tidak  mengakomodir  urusan Cuti Haid, akan tetapi dengan advokasi, akhirnya  perusahaan-perusahaan  ini mengakomodir  Cuti  Haid.  PT.  Sanlit Inti  Plastik  menerapkan  Cuti  Haid dengan  melampiran  surat  keterangan dokter.  Sedikit  berbeda  dengan  PT. Kahatex,  masa  berlaku  satu  surat keterangan dokter hanya satu hari. Jika ingin mempergunakan jatah 2 hari cuti,
maka  diharuskan  melampiran  2x  surat dokter.
Secara administrasi, surat keterangan  dokter  dijadikan  dasar  dan bukti  agar  pekerja  tersebut  tetap diberikan  upah,  namun  seringkali skema  seperti  ini  pula  menjadi  salah satu  alasan  pekerja  malas  dan  tidak sanggup  untuk  mengurus  penggunaan Cuti Haid ini.

## Kesimpulan
Negara  telah  mengakui  dan melegitimasi hak dasar pekerja perempuan dalam melindungi kesehatan reproduksi terkait
menstruasi.  Pengaturan  tentang  Cuti
Haid, sudah tertuang melalui peraturan perundang-undangan tentang keternagakerjaan.  Akan  tetapi,  negara melalui UPTD Pengawas
Ketenagakerjaan, tidak berkuasa untuk mengintervensi menyeluruh, sebab ada
kapasitas  perusahaan  yang  memegang keberlangsungan  kerja  pekerja.  Selain itu,  Dinas  Tenaga  Kerja  Kota  Cimahi pun  abai,  karena  menganggap  isu
pemenuhan Cuti Haid bukanlah masalah krusial. Penyimpangan
penerapan  Cuti  Haid  hingga  kini  terus terjadi,  tidak  adanya  pembinaan  dan sosialisasi;  tidak  adanya  keterikatan dan saling koordinasi antar elemen baik antara  instansi  pemerintahan  dan dengan  juga  serikat  pekerja;  stereotip pengakses  Cuti  Haid;  subordinasi  isu Cuti  Haid  baik  di  kalangan  pekerja, serikat pekerja, dan juga pemerintahan; hingga  kekerasan  dan  diskriminasi menjadi  catatan  hitam  yang  tidak terekam akibat kasuistis sebuah penegakan hak dasar pekerja.

## Daftar Pustaka
Adisu.  E.  dan  Jehani.  L.  (2006). Hak- Hak Pekerja Perempuan. Jakarta: VisiMedia
Abidin,  Y.  et  al.  (2016). Kemampuan Menulis  Berbicara  Akademik. Bandung: Penerbit Rizqi Press Budiardjo,  Miriam.  (2008). Dasar- Dasar  Ilmu  Politik. Jakarta:
Gramedia Pustaka Utama Bungin, Burhan. (2015). Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi. Jakarta:  Penerbit  RajaGrafindo Persada
Burbank.
F. (2009). Fibroids, Menstruation,  Childbirth,  and Evolution: The Fascinating Story of Uterine Blood Vessels.
Tuscon: Wheatmark Publishing
Cholisin  dan  Nasiwan.  (2012). Dasar- Dasar  Ilmu  Politik. Yogyakarta: Penerbit Ombak
Darwin,  M.  M.  (2005). Negara  dan
Perempuan: Reorientasi Kebijakan  Publik .  Yogyakarta:
Penerbit Grha Guru dan Penerbit Media Wacana
Evanty.  N.  dan  Ghufron.  N.  (2014).
Paham Peraturan Daerah
(Perda) Berprespektif HAM (Hak Asasi Manusia). Jakarta: Penerbit
RajaGrafindo Persada
Fajar.  N.  D.  M.  (2010). Tanggung Jawab  Sosial  Perusahaan  di Indonesia: Studi tentang Penerapan  Ketentuan  CSR  pada Perusahaan Multinasional,
Swasta  Nasional,  dan  BUMN  di Indonesia. Yogyakarta:  Pustaka
Pelajar
Fakih,  Mansour.  (2013). Analisis
Gender dan Transformasi Sosial.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Hadiz, V. R. et al. (2012). Memetakan Gerakan Buruh: Antologi Tulisan Perburuhan  Mengenang  Fauzi Abdullah. Depok: Penerbit Kepik
Ida Bagus Gde Manuaba. (1998). Ilmu Kebidanan, Penyakit
Kandungan, dan Keluarga
Berencana  untuk  Pendidikan
Bidan .  Jakarta:  Penerbit  Buku
Kedokteran EGC
Illich, Ivan. (2007).
Gender.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar Johan. T. S. B. (2018). Perkembangan Ilmu  Negara  dalam  Peradaban Globalisasi  Dunia. Yogyakarta: Penerbit Deepublish
Soetjipto,  Ani  W.  (2015). HAM  dan Politik  Internasional:  Sebuah Pengantar. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
Sugiono.  (2019) Metode  Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung, Alfabeta
Suryono,  H.  (2014). Ilmu  Negara. Yogyakarta: Penerbit Ombak
Undang-Undang Dasar Negara Repubik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang  Pernyataan  Berlakunya Undang-Undang  Kerja  Tahun 1948 Nomor 12
Undang-Undang  Nomor  39  Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang  Nomor  13  Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan
Republik  Indonesia  Nomor  28
Tahun  2014  tentang  Tata  Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan Nomor  33  Tahun  2016  tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di Kota Cimahi Manik,  Ernita.  (2013). Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Kasus Perlindungan Hak Pekerja/Buruh  Perempuan  pada Sektor Garmen di Kota
Semarang).  Journal  of  Politic
and Government Studies. 2.1: 21- 31
Nuranna,  Laila.  et  al.  (2018). The
Association  between  Menstrual Disorder  and  Work  Disturbance among Employees. Jurnal Obstetric Dan Ginekologi Indonesia, 2018, 6.1: 10-17 Rachmawati, A dan Dieny, FF. (2013). Hubungan Obesitas dengan Kejadian Gangguan Siklus
Menstruasi pada Wanita Dewasa
Muda.  Journal  of  Nutrition College , 2.1: 214-222
Suci Flambonita. (2017). Perlindungan Hukum  Terhadap  Hak  Pekerja Perempuan di Bidang Ketenagakerjaan. Simbur Cahaya. 24.1: 4349-4424
Setyaningsih, Y. et al. (2008).
Hubungan Kontrasepsi Hormonal,  Pengetahuan  Dan Sikap Tentang Cuti Haid Dengan Praktik  Cuti  Haid  Pada  Pekerja Perempuan  PT.  Nyonya  Meneer Semarang . Jurnal Promosi
Kesehatan  Indonesia,  3.2:  115- 119 Yarini,D.  S.  (2014). Peran  Negara dalam  Upaya  Mengatasi  Tindak Kekerasan Terhadap Anak . Skripsi  Ilmu  Politik  FISIP  UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. [Online] Tersedia: http://repository.uinjkt.ac.id/dspa
ce/bitstream/12345678
9/27426/1/DHINI%20SESI%20 YARRINI-FISIP.pdf Pusat  Analisis  dan  Evaluasi  Hukum Nasional Badan Pembinaan
Hukum  Nasional  Kementerian
Hukum  dan  HAM.  (2018). Laporan  Akhir  Kelompok  Kerja Analisis  dan  Evaluasi  Hukum terkait  Peraturan  Perundang- Undangan
Ketenagakerjaan. Jakarta:  Pusat  Analisis  dan Evaluasi Hukum BPHN

## KEMENKUMHAM
Badan  Pusat  Statistik  Kota  Cimahi.
(2019). Statistik  Daerah  Kota Cimahi  Tahun  2019. Cimahi:
Badan  Pusat  Statistik  Kota Cimahi