Copyright © 2024, Djoni Gunanto, Yana Syafriyana Hijri, Nurhakim, Putri Hana Nurhasanah http://doi.org/10.30656/sawala.v12i1.8150 to this article Page 57-67 Volume 12 Number 1 (Juni) 2024
ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)

## Jurnal Administrasi Negara

## DINAMIKA KOALISI PARTAI POLITIK DALAM PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PADA PEMILU 2024
Djoni Gunanto 1 , Yana Syafriyana Hijri 2 , Nurhakim 3 , Putri Hana Nurhasanah 3
Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta 1
Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Malang 2
Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Tangerang 3

## Abstract
Observing the dynamics of existing coalitions, the 2024 presidential election allows for the formation of four coalition axes. As of today, the United Indonesia Coalition (KIB) is the first coalition to be declared in June 2022. Holding 26.82% of the DPR seats, the Golkar Party, PAN and PPP are in a coalition to face the 2024 General Election (Pemilu) and Presidential Election (Pilpres). The Gerindra Party and PKB appear to be the second-axis coalition with 23.66% of the DPR seats. Meanwhile, the combination  of  the  Nasdem  Party,  PKS  and  Democratic  Party  which  formed  the Change Coalition accumulated the largest number of votes with 28.35% of the DPR seats. As for the PDIP, even though it has not yet appeared to build a coalition with other parties, it has a presidential boarding pass threshold of 20% to directly advance in the presidential election without having to ally with other parties.
This research uses a descriptive method with a qualitative approach. Research Method This research uses a qualitative approach with problem research aimed at obtaining an in-depth and comprehensive description of a phenomenon experienced by research subjects. Discussion results Based on the results of mapping political party support, the  KPU  noted  that  the  Advanced  Indonesia  Coalition  (KIM),  which  supports Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, is a political party coalition that has the most valid votes in the 2019 General Election results. The Advanced Indonesia Coalition has 59,762,053 votes. The decision to form a coalition with a political party which initially  had  opposing  ideologies and nominate a  candidate  pair outside the cadre must ultimately be taken by the political party when it is about to advance in the contest. This is because the voting public in Indonesia is pragmatic. People look more at popular figures or candidate pairs' high electability, rather than the vision, mission or programs offered by political parties.
Keywords: Dinamika, koalisi, Partai Politik,
pencalonan, presiden
Article history:
Submission: April  2024 Revised: May  2024 Accepted: May 2024 Published: Juni  2024
*Corresponding author Email:djoni.gunanto80@gmail.com
Copyright © 2024, Djoni Gunanto, Yana Syafriyana Hijri, Nurhakim, Putri Hana Nurhasanah http://doi.org/10.30656/sawala.v12i1.8150 to this article Page 57-67 Volume 12 Number 1 (Juni) 2024
ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)

## Jurnal Administrasi Negara

## PENDAHULUAN
Pemilu  serentak  tahun  2024  akan  dilaksanakan  tanggal  14  Februari  2023.  Berbagi macam diskusi publik sudah mulai dilakukan sejak dini untuk menghangatkan dominasi tema  pemilihan  presiden  langsung  (pilpres).  Pergantian  seorang  presiden  akan  diikuti oleh  konfigurasi  elit  politik  dan  pengusaha  di  sekelilingnya.  Partai  politik,  kekuatan- kekuatan politik, kelompok bisnis menyadari perlunya segera melakukan manuver agar tidak  terlambat  “ main ”  dalam  mempengaruhi  kontestasi  presiden  nanti  demi kepentingan politik dan bisnisnya.
Para  tokoh-tokoh  partai  politik  juga  telah  melakukan  safari,  saling  bertemu, bersilaturahmi,  menjajaki  berbagai  kemungkinan.    Fenomena    yang  terlihat    saat  ini sangat dinamis, berproses dan berubah. Menjelang pemilu  para kontestan politik yang akan beradu pada pemilu mendatang mulai menunjukkan taringnya. Dalam kesempatan yang  tak  mungkin  dilewatkan  oleh  satu  partai  politik  pun  tentu  menjadikan  pemilu sebagai momentum besar dalam akselerasi dan eskalasi konstruksi ideologi partai-partai yang beradu dalam kancah demokrasi.
Maka  menyambut  tahun-tahun  politik  tidak  pernah  lepas  dengan  berbagai pertimbangan yang matang, strategi, manuver hingga rekonstruksi copot pasang status kawan dan lawan menjadi penting guna menghidupkan perdebatan narasi dan gagasan politik. Berbagai upaya pertimbangan partai politik demi meraih idealitas dan stabilitas parpol dalam menjaga imun untuk bertarung di kemudian hari salah satu upaya terbaik, baik  bagi  pihak  petahana  maupun  oposisi  yang  berharap  cemas  menunggu  pergiliran kekuasan  entah  akan  hendak  beralih  kepada  tangan  mereka  atau  justru  kemenangan kembali dimenangkan oleh juara bertahan selama dua periode terakhir.
Tabel 1.1 Perolehan suara dan Kursi DPR
Urut Perole han Suara No. Urut Partai Partai Politik Perolehan Suara Perolehan Kursi DPR Jumlah Persentas e (%) Jumlah Persentase (%)
1 3 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 27 053 961 19,33 128 22,30 2 2 Partai Gerakan Indonesia Raya 17 594 839 12,57 78 13,59 3 4 Partai Golongan Karya 17 229 789 12,31 85 14,81 4 1 Partai Kebangkitan Bangsa 13 570 097 9,69 58 10,10 5 5 Partai Nasional Demokrat 12 661 792 9,05 59 10,28 6 8 Partai Keadilan Sejahtera 11 493 663 8,21 49 8,54 7 14 Partai Demokrat 10 876 507 7,77 54 9,41 8 12 Partai Amanat Nasional 9 572 623 6,84 44 7,67 9 10 Partai Persatuan Pembangunan 6 323 147 4,52 19 3,31 10 9 Partai Persatuan Indonesia 3 738 320 2,67 0 0,00
Copyright © 2024, Djoni Gunanto, Yana Syafriyana Hijri, Nurhakim, Putri Hana Nurhasanah http://doi.org/10.30656/sawala.v12i1.8150 to this article Page 57-67 Volume 12 Number 1 (Juni) 2024
ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)

## Jurnal Administrasi Negara

## Sumber : KPU RI dan BPS diaksek tahun 2023
Berdasarkan  penghitungan  KPU,  jumlah  total  suara  sah  Pileg  2019  untuk  pemilihan anggota DPR RI mencapai 139.970.810 suara.

## Sumber :Diolah Litbang Kompas, diakses tanggal 10 April 2023
Berikut perolehan suara 16 partai politik diurutkan berdasar perolehan kursi terbanyak: 1. PDI-P: 128 kursi, Jumlah suara: 27.503.961 (19,33%) 2. Golkar: 85 kursi, Jumlah suara: 17.229.789 (12,31%) 3. Gerindra: 78 kursi, Jumlah suara: 17.596.839 (12,57%) 4. Nasdem: 59  kursi,  Jumlah  suara:  12.661.792  (9,05%)  5.  PKB:  58  kursi,  Jumlah  suara:  13.570.970 (9,69%) 6. Demokrat: 54 kursi, Jumlah suara: 10.876.057 (7,77%) 7. PKS: 50 kursi, Jumlah suara:  11.493.663  (8,21%)  8.  PAN:  44  kursi,  Jumlah  suara:  9.572.623  (6,84%)    9.  PPP:  19 kursi,  Jumlah  suara:  6.323.147  (4,52%)  10.  Berkarya:  0  kursi,  Jumlah  suara:  2.902.495 (2,09%) 11. PSI: 0 kursi, Jumlah suara: 2.650.361(1,85%) 12. Hanura: 0 kursi, Jumlah suara: 2.161.507 (1,54%) 13. PBB: 0 kursi, Jumlah suara: 1.990.848 (0,79%) 14. Perindo: 0 kursi, Jumlah  suara:  3.738.320  (2,07%)  15.  PKPI:  0  kursi,  Jumlah  suara:  312.775  (0,22%)  16. Garuda: 0 kursi, Jumlah suara: 702.536 (0,5%).
11 7 Partai Berkarya 2 929 495 2,09 0 0,00 12 11 Partai Solidaritas Indonesia 2 651 361 1,89 0 0,00 13 13 Partai Hati Nurani Rakyat 2 161 507 1,54 0 0,00 14 15 Partai Bulan Bintang 1 099 848 0,79 0 0,00 15 6 Partai Garuda 702 536 0,50 0 0,00 16 16 Partai  Keadilan  dan  Persatuan Indonesia 312 775 0,22 0 0,00 JUMLAH 139 972 260 100,00 574 100,00
Copyright © 2024, Djoni Gunanto, Yana Syafriyana Hijri, Nurhakim, Putri Hana Nurhasanah http://doi.org/10.30656/sawala.v12i1.8150 to this article Page 57-67 Volume 12 Number 1 (Juni) 2024
ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)

## Jurnal Administrasi Negara
Setidaknya  empat  poros  koalisi  partai  politik  untuk  pengusungan  calon  presiden  dan calon  wakil  presiden  di  Pemilu  2024  sudah  mulai  menunjukkan  arahnya.  Meskipun demikian, peta koalisi tampak masih sangat dinamis seiring dengan berbagai manuver politik yang terus bergulir.
Koalisi perubahan yang dimotori Partai Nasdem memberikan magnet bagi Partai Demokrat  mengeluarkan  pernyataan  mendukung  Anies  Baswedan  sebagai  calon presiden  pada  Pemilu  2024  mendatang.  Selanjutnya    PKS  menyusul  memberikan pernyataan  serupa.  Dalam  hitungan  kursi  partai  Nasdem  memiliki  59  kursi,  disusul Demokrat  dengan  54  kursi,  dan  PKS  50  kursi  parlemen.  Dalam  hitungan  secara gamblang,  komposisi  gabungan  pada  Koalisi  Perubahan  yang  digawangi  tiga  partai, Nasdem, Demokrat, dan PKS, menguasai perolehan hingga 163 kursi parlemen atau 28,3 persen dari total seluruh kursi parlemen.
Pada  tanggal  22  Juni  2022,  Partai  Golkar,  PAN,  dan  PPP  mendeklarasikan gabungannya  dalam  wadah  yang  diberi  nama  Koalisi  Indonesia  Bersatu  (KIB).  Koalisi Indonesia  Bersatu  mendapati  angka  148  kursi  atau  25,8  persen  dari  total  seluruh penguasaan di parlemen. Sumbangsih perolehan kursi paling mendominasi berasal dari Partai  Golkar  sebanyak  85  kursi.  Sementara  PAN  memiliki  44  kursi  dan  PPP  19  kursi. Adapun  PDIP,  memiliki  tiket  yang  cukup  presidential  threshold  20%  untuk  langsung maju di Pilpres tanpa harus berkoalisi dengan partai lainnya
Koalisi  politik  umumnya  terjadi  ketika  suatu  kumpulan  organisasi    ataupun kesatuan  bersepakat  untuk  merealisasikan  suatu  tujuan  yang    merupakan  tujuan bersama.  Koalisi  tersebut  dapaat  dibentuuk  untuk  jangka    waktu  panjang  maupun pendek.  Tujuan  yang  diperjuangkan  dapat  terkait    dengan  kepentingan-kepentingan tertentu  yang  terbentuk  dari  adanya    kesepakatan  diantara  pelaku  koalisi.  Kerjasama tersebut dapat terjadi pada  saat kampanye politik menuju pemilu atau setelah pemilu dilaksanakan.
Dengan  demikian  menurut  Amanda  Tattersal  (2006)  koalisi  partai  politik  secara mendasar mengarah pada suatu upaya gerakan bersama dimana kekuatannya  diperoleh melalui  aksi  bersama    Selain  itu  bentuk  koalisi  politik  bervariasi  tergantung  pada alasannya  lahirnya, durasi waktu, kepentingan yang diperjuangkan, bentuk dukungan, serta  sistem  pemerintahan  yang  dianut  oleh  Negara.  Koalisi  partai  sebenarnya    lebih lazim  dalam  konteks  sistem  parlementer  dengan  sistem  multipartai    karena  koalisi diperlukan  untuk  membentuk  pemerintahan  yang  kuat  ketika    hasil  pemilu  parlemen begitu fragmentatif.
Koalisi  partai  dalam  konteks  sistem  presidensial  dan  sistem  parlementer mempunyai  tiga    perbedaan,  pertama,  dalam  sistem  parlementer  partai-partai menentukan  atau    memilih  anggota  kabinet  dan  perdana  mentri,  sehingga  mereka (partai-partai)    tetap  bertanggung  jawab  atas  dukungannya  terhadap  pemerintah.
Copyright © 2024, Djoni Gunanto, Yana Syafriyana Hijri, Nurhakim, Putri Hana Nurhasanah http://doi.org/10.30656/sawala.v12i1.8150 to this article Page 57-67 Volume 12 Number 1 (Juni) 2024
ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)

## Jurnal Administrasi Negara
Sedangkan    dalam  sistem  presidensial,  presiden  memilih  sendiri  anggota  kabinetnya termasuk yang berasal dari partai sehingga tidak ada komitmen dukungan  partai-partai terhadap  presiden.  Kedua,  berlawanan  dengan  sistem    parlementer,  dalam  sistem presidensial  tidak  ada  jaminan  bahwa  partai  akan    mendukung  kebijakan  presiden meskipun  presiden  mengakomodasi  secra    individual  tokoh-tokoh  partai  sebagai anggota kabinet. Ketiga, sebagai  konsekuensi logisnya, dalam sistem presidensial koalisi semacam  itu    cenderung  mendorong  partai-partai  untuk  lebih  mudah  keluar  atau meninggalkan  koalisi  dibandingkan  sistem  parlementer  (Syamsuddin  Haris,  2014:  hal 156).
Geoffrey  Pridham  dalam  jurnalnya  Parliamentary  Affairs  yang  diterbitkan  pada 1987  menjelaskan  koalisi  partai  politik  mulai  banyak  dilakukan  pasca  perang  dunia kedua di belahan Eropa. Berdasarkan aplikasi sederhana dari model matematika teori ini dioperasikan  pada  asumsi  umum  yang  rasional,  yakni  dilatarbelakangi  proses pengambilan keputusan. Artinya partai politik bersatu sebagai koalisi para aktor politik. Tujuannya pemerintahan koalisi harus memerintahkan dukungan mayoritas pada unsur legislatif. Partai-partai dimotivasi oleh eiths power (memegang jabatan) atau tujuan dasar kebijakan, atau bahkan keduanya. Sementara itu, karakter gerakan koalisi dari para elit politik cenderung menghalalkan segala cara demi mencapai kekuasaan.
Koalisi  secara  kata  dapat  diartikan  sebagai  bergabung  untuk  dan  koalisi  dalam pemahaman  ini  adalah  penggabungan  parpol  untuk  menjagokan  kandidat  dengan harapan  terjadi  power  sharing  atau  pembagian  kekuasaan.  Koalisi  tidak  berarti penggabungan ideologi, melainkan hanya bentuk fisiknya saja, sehingga dapat dikatakan bahwa koalisi  hanya bersifat momentum semata atau insidental, lebih jauh  lagi  koalisi tidak  bersifat  menetap.  Walaupun  demikian  koalisi  tidak  berarti  terjadinya  power sharing,  karena  hal  itu  sangat  bergantung  pada  system  pemerintahan  yang  dianut, sehingga koalisi akan sangat bermanfaat jika sistem pemerintahan yang dipakai adalah sistem  parlementer,  tetapi  akan  sangat  bergantung  pada  presiden  terpilih  jika  sistem yang dipakai adalah sistem presidensial (Aspinall, 2019).

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  Deskriptif  dengan  Pendekatan  Kualitatif. Metode  Penelitian  Penelitian  ini  memakai  pendekatan  kualitatif  dengan  riset permasalahan  bertujuan  mendapatkan  uraian  secara  mendalam  serta  komprehensif tentang  suatu  fenomena  yang  dirasakan  subyek  riset,  misalnya:  sikap,  anggapan, motivasi,  serta  lainlain  secara  holistik  serta  dengan  metode  deskripsi  dalam  wujud perkata  serta  bahasa  pada  sesuatu  konteks  spesial  yang  alamiah  (Moleong,  2008). Pendekatan  yang  dipakai  merupakan  riset  permasalahan  tacit  knowledge  yang bermaksud  mendeskripsikan  hasil  riset  serta  menciptakan  cerminan  merata  dalam
Copyright © 2024, Djoni Gunanto, Yana Syafriyana Hijri, Nurhakim, Putri Hana Nurhasanah http://doi.org/10.30656/sawala.v12i1.8150 to this article Page 57-67 Volume 12 Number 1 (Juni) 2024
ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)

## Jurnal Administrasi Negara
sesuatu kondisi. Pendekatan ini dipilih karena fenomena yang diteliti merupakan sebuah kasus  yang  memerlukan  pengkajian  secara  deskriptif  kualitatif  yang  mendalam (Moleong,  2008).  Bagi  (Yin,  2013),  pendekatan  studi  permasalahan  bisa  didefenisikan selaku aktivitas inkuiri empiris yang menyelidiki fenomena di dalam konteks kehidupan nyata, bilamana batas-batas antara fenomena serta konteks tidak nampak dengan tegas serta  dimana  multisumber  fakta  dimanfaatkan.  Pendekatan  riset  permasalahan  sesuai dipakai buat mendalami persoalan kenapa ataupun bagaimana atas suatu fenomena (Yin, 2013)

## HASIL DAN DISKUSI
Dalam  sejarahnya,  presidential  threshold  pertama  kali  diterapkan  pada  pemilu 2004. Pada saat itu ambang batas yang ditetapkan dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden  adalah  15%  kursi  DPR  RI  atau  memperoleh  20%  suara  sah  nasional  dalam pemilu  legislatif.  dalam  pemilu  selanjutnya,  yaitu  pemilu  2009.  Kali  ini  ambang  batas yang  ditetapkan  sedikit  berbeda,  dimana  koalisi  maupun  partai  harus  memiliki  20% suara atau 115 kursi dari 574 kursi yang ada di DPR RI. Hal tersebut membuat peserta pemilihan  presiden  dan  wakil  presiden  menyusut  menyisakan  3  pasang  calon  dan berkurang menjadi 2 calon pada pemilu 2014 dan 2019.
Dalam sejarahnya dan hingga saat ini, hanya terdapat 2 partai yang berhasil lolos dalam  presidential  threshold  yakni  Partai  Demokrat  dan  Partai  Demokrasi  Indonesia Perjuangan (PDIP). Demokrat sendiri lolos dalam presidential threshold dalam pemilu 2009  berkat  19,33%  suara  atau  128  kursi  di  DPR  RI  dalam  pemilu  legislatif  tahun  2004 sehingga otomatis lolos pada 2009. Hal tersebut kembali terulang oleh PDIP dimana lolos dalam  presidential  threshold  pada  tahun  2019  berkat  kesuksesan  dalam  pemilu  2014 dengan memperoleh 150 kursi atau sebanyak 26,4% kursi di DPR RI.
Penerapan ambang batas dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara garis besar bertujuan untuk memperkuat sistem presidensial dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hal ini diharapkan, dengan adanya presidential threshold jumlah peserta atau calon peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden akan dapat terkerucut. Namun,  pendapat  mengenai  adanya  presidential  threshold  di  Indonesia  secara  garis besar terbagi menjadi 2 kubu, Pro dan Kontra.
Presidential threshold sendiri  versi pertama diartikan  sebagai pengaturan tingkat ambang batas dukungan dari DPR, baik dalam bentuk jumlah perolehan suara (ballot) atau  jumlah  perolehan  kursi  (seat)  yang  harus  diperoleh  partai  politik  peserta  pemilu agar  dapat  mencalonkan  presiden  dari  partai  politik  tersebut  atau  dengan  gabungan partai  politik  (Pamungkas,  2009:19).  Sedangkan  dalam  buku  Democracies  in Development:  Politics  and  Reform  in  Latin  America  yang  dimaknai  sebagai  syarat seorang calon presiden untuk terpilih menjadi presiden (Kertawidjaja 2016:5). Dari kedua
Copyright © 2024, Djoni Gunanto, Yana Syafriyana Hijri, Nurhakim, Putri Hana Nurhasanah http://doi.org/10.30656/sawala.v12i1.8150 to this article Page 57-67 Volume 12 Number 1 (Juni) 2024
ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)

## Jurnal Administrasi Negara
63
versi  pemaknaan  Pres-T  yang  ada  versi  pertama  lebih  pada  konteks  yang  terjadi  di Indonesia.
Merujuk  dari  putusan  Mahkamah  Kontitusi  mengenai  Pres-T  melalui  putusan Nomor  3/PUU-VII/2009  merupakan  kebijakan  yang  lebih  demokratis  karena  tidak mengancam  eksistensi  partai  politik  dalam  mengajukan  pasangan  calon  Presiden  dan Wakil  Presiden.  Presidential  Threshold  dianggap  tidak  bertentangan  dengan  UUD  RI Tahun  1945  karena  tidak  menegasikan  prinsip  kedaulatan  rakyat,  serta  tidak  bersifat diskriminatif karena berlaku  untuk semua partai politik (Wijaya, 2014:564). Sedangkan menurut  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  14/PUU-XI/2013  ketentuan  mengenai Presidential  Threshold  merupakan  kebijakan  hukum  terbuka  (open  legal  policy)  dari pembentuk Undang-Undang. Istilah kebijakan hukum terbuka dapat dimaknai sebagai suatu kebebasan bagi pembentuk Undang-Undang untuk mengambil kebijakan hukum (Wibowo, 2015:211).
Perolehan  kursi  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  2019  menjadi  salah  satu  syarat untuk  dapat  mencalonkan  presiden  atau  wakil  presiden  (capres/cawapres)  pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum  pasal  222  yang  berbunyi  “Pasangan  Calon diusulkan  oleh  Partai  Politik  atau  Gabungan  Partai  Politik  Peserta  Pemilu  yang memenuhi  persyaratan  perolehan  kursi  paling  sedikit  20%  (dua  puluh  persen)  dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya."
Penerapan  adanya  ambang  batas  berarti  memaksa  memadukan  dua  desain kelembagaan, sebab capres- cawapres yang harapan awalnya bisa mandiri tanpa terikat oleh  banyak  partai  politik  akhirnya  harus  bergantung  pada  koalisi  partai  yang mengusungnya.  Ujung-ujungnya  muncul  politik  transaksional  dari  penerapan  system ambang  batas  ini  (Ansori,  2017).  Argumen  yang  menganggap  Pres-T  sebagai  penguat presidensial  otomatis  terbantahkan,  apabila  dalam  perjalanan  parpol  yang  dianggap sebagai  teman  koalisi  dalam  mengusung  dan  mendukung  capres-cawapres  terpilih berubah haluan menjadi oposisi pemerintah, sedangkan parpol yang awalnya berposisi sebagai oposisi bisa menjadi partai yang mendukung pemerintah. Hal ini perlu digaris bawahi  dalam  politik  yang  begitu  dinamis  sangat  sulit  memastikan  presiden  dapat mengatur partai koalisi dalam pemerintahan. Apalagi praktik di Indonesia partai-partai menjalin  koalisi  tidak  berlandas  pada  basis  ideologi  atau  platform  politik  yang  sama, yang memiliki misi jangka panjang tetapi lebih pada kepentingan jangka pendek  yang berkutat pada kursi menteri, pos birokrasi dan jabatan public.
Menurut  data  Badan  Pusat  Statistik  (BPS),  PDI  Perjuangan  meraih  22,26%  dari jumlah kursi DPR RI yang sebanyak 575 kursi pada Pemilu 2019. Artinya, partai berlogo kepala banteng moncong putih ini berhak mengusung capres/cawapres pada Pilpres 2024
Copyright © 2024, Djoni Gunanto, Yana Syafriyana Hijri, Nurhakim, Putri Hana Nurhasanah http://doi.org/10.30656/sawala.v12i1.8150 to this article Page 57-67 Volume 12 Number 1 (Juni) 2024
ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)

## Jurnal Administrasi Negara
tanpa harus melakukan koalisi ( https://databoks.katadata.co.id ).
Sementara, 8 partai lainnya harus melakukan koalisi agar perolehan kursi DPR RI memenuhi  ambang  batas  untuk  dapat  mengusung  calon  presiden  (Presidential Threshold) minimal 20%.
Kedelapan partai tersebut adalah, Partai Golongan Karya (Golkar) meraih 14,78% kursi DPR RI. Diikuti Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) meraih 13,57%, Partai Nasional Demokrat (Nasdem) sebesar 10,26%, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebesar 10,09%.
Setelahnya  ada  Partai  Demokrat  meraih  9,39%  kursi  DPR  RI,  Partai  Keadilan Sejahtera (PKS) meraih 8,7%, Partai Amanat Nasional (PAN) meraih 7,65%, serta Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meraih 3,3% kursi.

## Koalisi Partai Politik
Teori  koalisi  partai  telah  lama  berkembang  di  negara-negara  yang  menggunakan sistem parlementer. Dalam ranah politik, koalisi merupakan gabungan dua partai atau lebih  yang  memiliki  tujuan  untuk  membentuk  secara  bersama  satu  pemerintahan. Pemerintahan yang kuat bisa diartikan sebagai pemerintahan yang mampu menciptakan dan  mengimplementasikan  kebijakannya  tanpa  khawatir  mendapat  penolakan  atau perlawanan di parlemen. Sampai saat ini koalisi yang tercipta antara partai politik tidak ada yang ideal, tidak ada satupun koalisi yang digalang para elit menghasilkan paduan yang sesuai dengan hakikatnya.
Menurut  Arend  (1995:221)  Koalisi  partai  politik  dapat  dimaknai  dengan  upaya penggabungan kelompok individu yang saling berinteraksi dan sengaja dibentuk secara independen dari struktur organisasi formal, terdiri dari keanggotaan yang dipersepsikan saling menguntungkan, berorientasi kepada isu atau masalah, memfokuskan pada tujuan diluar koalisi, serta memerlukan aksi bersama para anggota.
Pada negara yang menggunakan system pemerintahan presidensil yang multi partai, Bambang    Cipto  (2000:22)  mendeskripsikan  definisi  koalisi  yakni  suatu  keniscayaan untuk  membentuk  pemerintahan  yang  kuat.  Hakikat  sebuah  koalisi  ialah  untuk membentuk  pemerintahan  yang  kuat  (strong),  mandiri  (autonomus),  dan  tahan  lama (durable).

## Jenis-jenis Koalisi
Efriza  (2012)  mengacu  pada  teori  Arend  Lijphart  mengemukakan  dengan  jelas beberapa bentuk koalisi berdasarkan jenisnya, 1) Koalisi Berbasis Ideologi. Teori koalisi berbasis  ideologi  berfokus  pada  pentingnya  kesamaan  ideologi  dan  kebijakan  partai sebagai  pertimbangan  dalam  membentuk  koalisi.  Ambardi  dalam  de  Swan  (1973) menjelaskan  bahwa  teori  ini  menyatakan  bahwa  para  politikus  umumnya  ingin
Copyright © 2024, Djoni Gunanto, Yana Syafriyana Hijri, Nurhakim, Putri Hana Nurhasanah http://doi.org/10.30656/sawala.v12i1.8150 to this article Page 57-67 Volume 12 Number 1 (Juni) 2024
ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)

## Jurnal Administrasi Negara
meninggalkan  jejak  ideologi  dan  kebijakan  partai  di  pemerintahan.  Politikus  ini  tidak menjadikan  jabatan  kabinet  sebagai  tujuan  akhir,  melainkan  sekedar  sarana  untuk menerapkan kebijakan tertentu. Karena memilih dan mempertahankan kebijakan terbaik menjadi dorongan utama, maka pertalian ideologis menjadi dasar pembentukan koalisi. Oleh  Karena  itu,  besar  kecilnya  koalisi  tidak  menjadi  kriteria  utama  dalam  merangkul atau mengesampingkan satu partai. 2). Koalisi Kemenangan Minimal (miminal-winning coalition)  Teori  ini  menyatakan  prinsip  dasar  koalisi  berada  pada  maksimalisasi kekuasaan  dan  meraih  jabatan  pemerintahan  sebanyak  mungkin.  Teori  kemenangan minimal ini beranggapan bahwa duduk di pemerintahan merupakan tujuan pokok partai karena akan memberi peserta koalisi keuntungan dari segi politik dan material. Hal ini dilakukan dengan cara mencari sebanyak mungkin partai politik yang memperoleh kursi di kabinet dengan menghitung kemungkinan pemenangan suara terbanyak, yakni 50% + 1.  Biasanya  peserta  koalisi  akan  berhenti  menjadi  rekan  baru  ketika  perolehan  kursi parlemen  50  persen  telah  terlampaui.  Kondisi  ini  dikemukakan  oleh  Ambardi  dalam Riker  (1962:33)  yang  menjelaskan  bahwa  peserta  koalisi  akan  membentuk  koalisi seminimal  mungkin  asal  menjamin  kemenangan  dalam  persaingan,  dan  tidak  akan menambah  peserta  lagi.  Dengan  demikian  keuntungan  politik  yang  didapat  dapat  di distribusikan  secara  maksimal  kepada  peserta  koalisi.  Secara  singkat  peserta  koalisi hanya berfokus pada suara yang dibutuhkan guna memenangkan pertarungan politik. 3) Minimal  Range  Coalition  :  Dasar  dari  pelaksanaan  koalisi  ini  adalah  kedekatan  pada kecenderungan  ideologis  untuk  memudahkan  partai-partai  dalam  berkoalisi  dan membentuk kabinet dalam sebuah pemerintahan. 4) Minimum Size Coalition; Koalisi ini merupakan  Partai  dengan  suara  terbanyak  akan  mencari  partai  yang  lebih  kecil  untuk bergabung  demi  sekadar  mencapai  suara  mayoritas.  5)  Bargaining  Proposition: Merupakan  koalisi  dengan  jumlah  anggota  partai  paling  sedikit  untuk  memudahkan proses  negosiasi  dalam  pemerintahan  dan  dalam  pembentukan  kebijakan.  Dasar  dari teori ini dilaksanakan adalah untuk memudahkan proses tawarmenawar dan negosiasi karena anggota atau rekanan koalisi hanya sedikit.
Cara Terbentuknya Koalisi : Menurut Evriza (2012), suatu koalisi dapat terbentuk melalui beberapa cara, yakni : 1) Bermula dengan satu pendiri (founder). 2) Mencapai massa kritis (critical  mass).  3)  Mengajak  yang  paling  lemah  untuk  mendukung  (weak  ties  can  be strong). 4) Membentuk diam-diam dan membubarkan secepatnya.
Berdasarkan  hasil  pemetaan  dukungan  partai  politik,  KPU  mencatat  Koalisi Indonesia  Maju  (KIM)  yang  mengusung  Prabowo  Subianto-Gibran  Rakabuming  Raka, merupakan koalisi partai politik yang memiliki suara sah terbanyak hasil Pemilu 2019. Koalisi Indonesia Maju memiliki 59.762.053 suara. Ada tujuh partai politik di KIM yang mendapat  suara  sah  Pemilu  2019.  Diantaranya,  Partai  Gerindra,  Partai  Golkar,  Partai Demokrat,  Partai  Amanat  Nasional  (PAN),  Partai  Solidaritas  Indonesia  (PSI),  Partai
Copyright © 2024, Djoni Gunanto, Yana Syafriyana Hijri, Nurhakim, Putri Hana Nurhasanah http://doi.org/10.30656/sawala.v12i1.8150 to this article Page 57-67 Volume 12 Number 1 (Juni) 2024
ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)

## Jurnal Administrasi Negara
Bulan Bintang (PBB), dan Partai Garuda. Total suara  gabungan partai politik Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PSI, PBB dan Garuda adalah 59.726.053 suara atau setara dengan 42,67%,
Sementara  itu,  partai  politik  yang  tergabung  dalam  Koalisi  Perubahan  ialah  partai politik yang memiliki kursi parlemen pada Pemilu 2019. Koalisi Perubahan merupakan koalisi  pengusung  Anies  Baswedan  dan  Muhaimin  Iskandar  atau  Cak  Imin.  Koalisi Perubahan terdapat tiga partai di dalamnya. Diantaranya, PKB, Partai NasDem dan PKS, yang memiliki 167 kursi. Total kursi yang digunakan untuk syarat pencalonan 3 partai politik tersebut, adalah sebanyak 167 kursi DPR RI hasil Pemilu 2019 atau setara dengan 29,04%,
Kemudian,  untuk  koalisi  pengusung  Ganjar  Pranowo  dan  Mahfud  MD  memiliki modal dukungan 28,06%, yang berasal dari PDIP hasil Pemilu 2019 sebanyak 27.053.961 suara,  PPP  sebanyak  6.323.147  suara,  Perindo  sebanyak  3.738.320  suara,  dan  Partai Hanura sebanyak 2.161.507 suara (Diolah melalui laman KPU RI tanggal 29 November 2023).
Keputusan  untuk  berkoalisi  dengan  partai  politik  yang  semula  berseberangan ideologi  serta  mengusung  pasangan  calon  di  luar  kader,  akhirnya  harus  diambil  oleh partai  politik  saat  akan  maju  dalam  kontestasi.  Hal  ini  disebabkan,  karena  masyarakat pemilih di Indonesia yang bersifat pragmastis. Masyarakat lebih melihat figur populer ataupun tingginya elektabilitas pasangan calon, dibandingkan melihat visi, misi, ataupun program yang ditawarkan oleh partai politik.
Pragmatisme  banyak  dilakukan  partai  politik  dalam  hal  kerjasama  untuk membangun  koalisi.  Koalisi  ini  dibangun  dengan  sangat  cair  dan  acak,  tanpa memperhatikan  ideologi  partai  yang  berseberangan  satu  sama  lain  karena  hal  ini dianggap  sebagai  strategi  yang  lebih  efektif. Selain  itu  koalisi  partai  politik  cenderung mengusung pasangan calon yang populer dengan elektabilitas yang mumpuni. Tujuan dari koalisi yang mendominasi dan mengusung calon yang mumpuni.
Berdasar  gambaran  diatas,  sifat  dan  tujuan  pragmatisme  politik  adalah:  pertama, pragmatisme  politik  dalam  hal  koalisi  dan  pengajuan  pasangan  calon  tidak  mengenal fanatisme ideologi terhadap satu partai politik, tetapi berdasar  kriteria manfaat jangka pendek.  Kedua,  kepentingan  yang  ingin  diraih  partai  politik  dalam  kontestasi  adalah kemenangan  dan  kekuasaan,  sehingga  partai  politik  akan  memunculkan  calon-calon yang dapat mewujudkan tujuannya.

## SIMPULAN
Koalisi  dapat  diperhatikan  dari  beberapa  faktor  yang  sangat  berpengaruh  seperti ideologis  (kesamaan  platform),  historis,  dan  terakhir  pragmatis  (perebutan  kekuasaan)
Copyright © 2024, Djoni Gunanto, Yana Syafriyana Hijri, Nurhakim, Putri Hana Nurhasanah http://doi.org/10.30656/sawala.v12i1.8150 to this article Page 57-67 Volume 12 Number 1 (Juni) 2024
ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)

## Jurnal Administrasi Negara
dalam proses pembentukan koalisi. Inti dasar dari dimensi ini adalah suatu koalisi antar partai politik bisa terbentuk atas dua hal, yaitu atas dasar kedekatan kebijakan (trade-off) antara tujuan “office seeking” dan komitmen terhadap suatu kebijakan. Biasanya motivasi di antara mitra koalisi bertemu atas isu-isu kebijakan, seberapa jauh prioritas isu tersebut dapat  berhubungan  dengan  strategi  atau  identitas  partai.  Koalisi  Perubahan  merupakan koalisi  pengusung  Anies  Baswedan  dan  Muhaimin  Iskandar  atau  Cak  Imin.  Koalisi Perubahan terdapat tiga partai di dalamnya. Diantaranya, PKB, Partai NasDem dan PKS, yang memiliki 167 kursi, sementara Ada tujuh partai politik di KIM Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai  Bulan  Bintang  (PBB),  dan  Partai  Garuda.  Total  suara  gabungan  partai  politik Gerindra,  Golkar,  PAN,  Demokrat,  PSI,  PBB  dan  Garuda  adalah  59.726.053  suara  atau setara dengan 42,67%, untuk koalisi pengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD memiliki modal  dukungan  28,06%,  yang  berasal  dari  PDIP  hasil  Pemilu  2019  sebanyak  27.053.961 suara, PPP sebanyak 6.323.147 suara, Perindo sebanyak 3.738.320 suara, dan Partai Hanura sebanyak 2.161.507 suara.
Koalisi partai politik bagi Negara yang menganut sistem multipartai seperti Indonesia merupakan  sebuah  kenisacayaan  terutama  dalam  mengajukan  pasangan  calon  Presiden dan  wakil  Presiden  mengingat  tidak  terdapat  satu  pun  partai  politik  yang  memperoleh suara signifikan atau mayoritas dalam pemilihan  umum. Akan tetapi, pola koalisi partai politik  yang  terjadi  di  Indoensia  justru  mengabaikan  hakikat  yang  seharusnya  menjadi dasar bagaimana antar satu partai politik dengan partai politik yang lain berkoalisi.

## REFERENSI
Haris  Syamsuddin,  (2014),  Praktik  Parlementer  Demokrasi  Presidensial  Indonesia,
(Yogyakarta: Andi Offset
Isaliani  Pradhitya  Thimoty,  (2020),  “Konsep  Koalisi  Partai  Politik  Dalam  Sistem Presidensial Indonesia” Res Publica Vol. 4 No. 2, Mei - Agustus 2020
E Aspinall & W Berenschot, (2019) Democracy for Sale: Pemilu, Klientelisme, dan Negara di Indonesia. Cornell University Press.
Siboy  Ahmad,  (2021),  Implikasi  Pola  Koalisi    Partai  Politik  terhadap  Dinamika Penyelenggaraan Pemilihan Presiden Indonesia, Perspektif Hukum, Vol. 1 No.1 Mei 2021 : 36 – 58
https://indostrategic.co.id/dinamika-dan-konfigurasi-koalisi-menuju-pilpres-2024/ diakses tanggal 10 April 2023
https://www.kompas.id/baca/riset/2023/02/04/analisis-litbang-kompas-konfigurasi- koalisi-partai-masih-dinamis diakses tanggal 10 April 2023
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/23/ini-partai-yang-penuhi-syarat- usung-capres-dan-cawapres-pemilu-2024-tanpa-koalisi