## Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi
Lembaga Penellitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 24, No 1 (2024): Februari, 39-49 DOI: 10.33087/jiubj.v24i1.3811

## Putusan Hakim dalam Memutus Perkara di Luar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

## Edo Juniansyah*, Saipuddin Zahri
Universitas Muhammadiyah Palembang *Correspondence: edo110687@gmail.com
Abstrak. Hakim dalam memutuskan perkara diluar dakwaan jaksa penuntut umum harus berdasarakan keadilan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah putusan hakim dalam memutus perkara di luar dakwaan  jaksa  penuntut  umum?  2)  Bagaimanakah  landasan  filosofis,  sosiologis  dan  yuridis  mengkategorikan putusan pidana di  luar dakwaan  jaksa penuntut umum sebagai  suatu pembentukan  hukum?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian  menunjukkan  bahwa 1) Putusan hakim dalam  memutus perkara di luar  dakwaan  jaksa  penuntut  umum  pada  praktik  penerapannya  hakim  mempunyai  dasar  alasan  pertimbangan hukum  yang  bermuara pada rasa keadilan  hukum  masyarakat. Putusan pidana di  luar dakwaan  Jaksa Penuntut Umum  menurut  hukum  progresif  yang  berlaku  memiliki  kedudukan  hukum  yang  kuat  berdasarkan  asas  atau prinsip  kebebasan  hakim  untuk  memeriksa  dan  memutus  perkara.  dan  2)  Landasan  filosofis,  sosiologis  dan yuridis  mengkategorikan  putusan  pidana  di  luar  dakwaan  jaksa  penuntut  umum  sebagai  suatu  pembentukan hukum  yaitu  Hakim  dalam  memeriksa  dan  memutus  perkara  berkewajiban  berlakunya  ketentuan-ketentuan hukum, sehingga memiliki dasar untuk memutus perkara pidana di luar dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai suatu pembentukan hukum.
Kata Kunci : Dakwaan; Putusan Hakim;  dan Jaksa Penuntut Umum
Abstract. Judges in deciding cases outside the indictment of the public prosecutor must be based on justice. The formulation  of  the  problems  in  this  study  are  1)  How  is  the  judge's  decision  in  deciding  cases  outside  the indictment  of  the  public  prosecutor?  2)  What  is  the  philosophical,  sociological  and  juridical  basis  for categorizing  criminal  verdicts  outside  the  indictment  of  the  public  prosecutor  as  a  legal  formation?  The research  method  used  is  normative  juridical  research.  The  data  sources  used  in  this  research  consist  of secondary data. Based on the research results, it shows that 1) The judge's decision in deciding cases outside the indictment of the public prosecutor in the practice of its application, the judge has a basic reason for legal considerations that lead to a sense of legal justice for the community. Criminal decisions outside the indictment of  the  public  prosecutor  according  to  applicable  progressive  law  have  a  strong  legal  position  based  on  the principle or principle of freedom of judges to examine and decide cases. and 2) The philosophical, sociological and  juridical  foundations  categorize  criminal  decisions  outside  the  indictment  of  the  public  prosecutor  as  a legal formation, namely the judge in examining and deciding cases is obliged to apply legal provisions, so that they  have  a  basis  for  deciding  criminal  cases  outside  the  indictment  of  the  Public  Prosecutor  as  a  legal formation.
Keywords:  Indictment; Judge's Decision; and Public Prosecutor.

## PENDAHULUAN
Sebagaimana  dinyatakan  dalam  pasal  1 ayat  3  UUD  1945,  Negara  Indonesia  telah memantapkan  dirinya  sebagai  Negara  hukum. Akibatnya, hukum bertugas mengatur kepentingan  rakyat  di  setiap  bidang.  Warga negara  memiliki  hak  hukum  untuk  melindungi kepentingan  mereka  jika  mereka  dirugikan  oleh Pemerintah  atau  warga  negara  lainnya.  Setiap warga  negara  dalam  suatu  negara  hukum memiliki  hak  hukum  yang  sama  untuk mengajukan  gugatan  atau  meminta  pengadilan untuk  menyelesaikan  konflik  kepentingannya. Pengadilan  diwajibkan  oleh  hukum  untuk
menangani setiap masalah hukum yang dihadapinya dalam kapasitasnya sebagai representasi dari pelaksanaan kekuasaan kehakiman.  Peradilan  diberi  wewenang  untuk menjalankan  kekuasaan  kehakimannya  secara independen,  baik  secara  institusi  maupun individual  (hakim),  bebas  dari  campur  tangan apapun  sehingga  mereka  dapat  memutuskan masalah hukum yang datang di hadapan mereka secara adil dan tidak memihak (imparsial). Salah satu komponen  kunci dari negara hukum adalah kebebasan  hakim  untuk  memutuskan  kasus  ini. Dapat  dikatakan  bahwa  jika  kebebasan  hakim atau  independensi  cabang  yudisial  tidak  dapat
dicapai,  akan  sangat  sulit  bagi  negara  hukum untuk berdiri tegak dan mantap (Husin & Husin, 2016).
Baik  konstitusi  maupun  undang-undang secara  eksplisit  memberikan  kerangka  hukum yang  kuat  untuk  kebebasan  hakim  atau independensi  kekuasaan  kehakiman.  Secara fungsional,  kebebasan  yang  dinikmati  hakim juga  meluas  ke  independensi  substantif  mereka dalam  menafsirkan  dan  menerapkan  hukum secara adil. Akibatnya, hakim memiliki tanggung  jawab  ganda  untuk  menegakkan keadilan  dan  hukum.  Dengan  kata  lain,  bahwa hakim  bukanlah  juru  bicara  hukum.  Seperti layaknya  hukum  yang  keberadaannya  adalah kadang-kadang  tertinggal  dari  tingkat  kemajuan masyarakat.  Dengan  adanya  undang-undang seperti  itu,  jelas  bahwa  ketika  dipraktikkan, penegak hukum, terutama hakim, merasa bahwa pengaturannya  membingungkan,  kurang,  atau bahkan  tidak  lagi  sejalan  dengan  perkembangan saat  ini,  sehingga  memerlukan  interpretasi  baru dari  mereka  (Hamidi,  2015).  Hakim  didorong untuk  menghasilkan  keadilan  dalam  keputusan mereka  melalui  wewenang  dan  kebijaksanaan untuk  menafsirkan  hukum  dan  menerapkannya pada  kasus-kasus  hukum  tertentu.  Akibatnya, melakukan  penemuan  hukum  dan  melakukan pembentukan  hukum  adalah  tugas  strategis seorang  Hakim.  Perkembangan  hukum  yang berbentuk  yurisprudensi  digunakan  sebagai salah  satu  sumber  hukum,  seperti  halnya  dalam penciptaan  sistem  hukum  nasional.  Peradilan adalah entitas yang memutuskan sifat dan bobot hukum  yang  baik,  yang  kemudian  dikonkretkan hakim  dalam  putusan  mereka.  Tugas  utama seorang  hakim  adalah  untuk  memberikan penilaian  dalam  kasus  yang  telah  dibawa  ke hadapannya.  Dalam  proses  pidana,  hakim meninjau  bukti  dan  memberikan  penilaian menggunakan  sistem  pembuktian  negatif  (Rifai, 2015).
Ada  pembatasan  tersirat  pada  kekuasaan hakim  untuk  membuat  keputusan  dalam  kasus pidana  tanpa  terlebih  dahulu  berkonsultasi dengan jaksa penuntut umum. Untuk melindungi keadilan  substantif,  pengadilan  kadang-kadang akan  mengabaikan  atau  melanggar  aturan  ini saat  membuat  keputusan  pidana  yang  berada  di luar  lingkup  jaksa  penuntut  umum.  Pada kenyataannya, ada tiga jenis hakim yang berbeda yang memimpin hal-hal di luar lingkup dakwaan jaksa  penuntut  umum,  yaitu:  (a)  putusan  hakim untuk  memutus  perkara  di  luar  surat  dakwaan meskipun  tidak  dapat  menerima  kewenangan
hakim  untuk  melakukannya;  (b)  putusan  hakim untuk  memutus  perkara  di  luar  surat  dakwaan berdasarkan  perbuatan  sejenis  (serumpun);  atau (c) keputusan hakim untuk memutuskan kasus di luar surat dakwaan berdasarkan perbedaan peran (identifikasi pelaku) (Efendi, 2021)
Putusan MA No. 238 K/Pid.Sus/2012 dan Putusan  MA  No.  689  K/Pid/2011  adalah  dua contoh putusan pengadilan yang tidak mengakui kewenangan hakim untuk mengambil keputusan dalam  perkara  di  luar  surat  dakwaan.  Putusan pengadilan  seperti  Putusan  Mahkamah  Agung Nomor 693 K/Pid/1986 dan Putusan Mahkamah Agung  Nomor  10/Pid.B/2013/PN.  Rni.  yang memutuskan kasus di luar dakwaan berdasarkan perilaku  yang  sebanding  (serumpun).  Untuk menyelidiki perkembangan hukum yang melibatkan  hakim  membuat  keputusan  dalam kasus  pidana  yang  tidak  berada  di  bawah lingkup  Jaksa  Penuntut  Umum  dan  untuk mempertimbangkan apakah itu konsisten dengan prosedur  penemuan  hukum  atau  pembentukan hukum dari perspektif prinsip, teori, dan norma. Hal ini konsisten dengan hukum progresif, yang merupakan inovasi hukum oleh Sacipto Raharjon.  Menurut  hukum  progresif,  salah  satu hak  istimewanya  adalah  membuat  kemajuan interpretasi  hukum  yang  bertentangan  dengan ketentuan  legislatif  yang  relevan.  Hukum progresif  umumnya  masih  menyadari  nilai tertulis,  bukan  ketentuan  hukum  yang  terikat secara  normatif,  tetapi  juga  bebas  untuk menempuh  jalan  hukum  baru  demi  keadilan. Penafsir tidak lagi dibatasi oleh surat persyaratan  hukum  tertulis  dan  bebas  untuk menafsirkan ketentuan hukum saat ini mengingat kasus-kasus yang menjadi perhatiannya.  Bagi  aparat  penegak  hukum  yang progresif  dalam  pandangan,  sumber  hukum adalah perasaan  keadilan masyarakat  yang tidak dapat diukur (Christianto, 2011).
Penafsiran hukum ditekankan oleh mazhab  hukum  progresif  sebagai  upaya  untuk menyelidiki cita-cita masyarakat untuk mencapai  keputusan  yang  adil.  Hal  ini sebenarnya  sangat  sesuai  dengan  persyaratan hukum  masyarakat  Indonesia,  terutama  untuk desa-desa  kecil  yang  tidak  memiliki  kedudukan ekonomi  atau  sosial  yang  kuat.  Selain  itu, Hukum  Progresif  memberikan  sudut  pandang baru  tentang  hukum  dengan  memasukkan  hati nurani.  Diskusi  hasil  dasar  hukum  progresif dibangun  di  atas  dua  konsep:  penemuan  hukum itu  sendiri,  dan  hukum  progresif.  Pemahaman yang  bertentangan  dengan  gagasan  hukum
progresif  tidak  dapat  dipisahkan  dari  kondisi mental.
Hukum
progresif yang memunculkannya.  Kebutuhan  masyarakat,  dan peran hukum dalam memenuhinya Keadilan dan kejelasan hukum semakin meningkat, mengingat banyak  hal  dengan  hukum  yang  diselesaikan dengan  tidak  sempurna  jauh  dari  mimpi (Susanto,  2016).  Putusan  pengadilan  adalah aturan khusus yang berlaku untuk situasi tertentu dan tepat. Norma partikular adalah hukum  yang dibentuk  dan  diterapkan  berdasarkan  norma yang  luas  seperti  hukum  dan  konvensi. Implementasi  dan  pembuatan  undang-undang yang didasarkan pada norma-norma dasar dalam bentuk konstitusi juga merupakan contoh norma umum.  Mirip  dengan  bagaimana  standar fundamental  didasarkan  pada  grundnorm,  yang merupakan  hukum  metayuridis  atau  kodrat  (KC Wheare) (Fachruddin, 2015).
Menurut Pasal 182 Ayat 4 KUHAP, surat dakwaan  dan  semua  bukti  yang  diajukan  dalam persidangan  harus  dipertimbangkan  ketika Majelis Hakim mempertimbangkan dan mengambil  keputusan.  Putusan  Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor
63/PID/2010/PT.  PALU  adalah  contoh  putusan pengadilan  yang  dibuat  oleh  hakim  yang  tidak didasarkan  pada  surat  dakwaan.  Pengadilan Tinggi  Sulawesi  Tengah  menerbitkan  Putusan No.  63/PTD/2010/PT.  PALU  tanggal  02 November  2010  yang  bertentangan  dengan putusan Pengadilan Negeri Parigi yang diuraikan di  atas.  Dia  menerima  Jaksa  Penuntut  Umum dan  permintaan  banding,  antara  lain.  Putusan Pengadilan
Negeri
Parigi
Nomor
135/Pid.B/2009/PN.Prg,  tanggal  20  Juli  2010, yang meminta banding, dikuatkan oleh Pengadilan  Tinggi  Sulawesi  Tengah.  Jaksa Penuntut  Umum  juga  mengajukan  banding  atas putusan  Pengadilan  Tinggi  pada  tanggal  30 November 2010, sesuai dengan Akta Permohonan Kasasi Nomor 05/Akta
Pid/2010/PN.  PRG,  yang  dibuat  oleh  Panitera Pengadilan Negeri Parigi (Hamzah, 2018).
Semangat  dan  cita-cita  Hukum  Pidana (Hukum  Migasil)  dan  Hukum  Acara  Pidana (Formil  Law)  yang  terkandung  dalam  asas-asas hukum tersebut tidak akan terwujud jika putusan hakim hanya berdasarkan prosedur. Oleh karena itu,  keputusan  hakim  tidak  harus  berpedoman pada  hukum  sebagai  prosedur  mutlak.  Ini  tidak berarti  bahwa  prosedur  hukum  tidak  boleh diikuti, melainkan bahwa mereka harus dilakukan  dengan  cerdas  dan  bijaksana.  Juga diantisipasi bahwa semua pihak akan lebih kritis
dalam  bagaimana  mereka  bereaksi  terhadap perubahan  hukum  untuk  kepentingan  semua pihak.

## METODE
Penelitian  hukum  normatif,  juga  dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal, adalah jenis penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini. Dengan  menggunakan  metode  kasus,  putusan pengadilan  diperiksa.  Ratio  decidendi  atau penalaran, yang merupakan pertimbangan pendidikan  untuk  mencapai  suatu  kesimpulan, menjadi  fokus  pendekatan  kasus.  Penulis melakukan  penelitian  tentang  prinsip-prinsip hukum  dalam  studi  normatif  ini.  Penelitian  ini menggunakan analisis deskriptif untuk menjelaskan  dan  mengkaji  isu-isu  yang  muncul dalam upaya untuk secara konkret mengkarakterisasi  putusan  hakim  dalam  kasus- kasus yang tidak tercakup dalam surat dakwaan. Data primer dan data sekunder yang dikumpulkan  dalam  penelitian  dicirikan  sesuai dengan bidang topik yang dipelajari secara legal dan  kualitatif  sebagai  kesimpulan  pengolahan data.  Setelah  itu,  data  yang  disistematisasikan, dijelaskan,  dan  didukung  yang  telah  dijelaskan dan dianalisis sesuai dengan topik.

## HASIL
Pertimbangan
Hukum Sebagai
Wujud Pertanggungjawaban Hakim Dalam Membangun Peradilan Berwibawa
Pilihan  hakim  dalam  penelitian  ini  dibuat untuk  melaksanakan  tanggung  jawab  utama pengadilan,  yang  meliputi  menerima,  meninjau, mengadili,  dan  mengadili  hal-hal  yang  telah dibawa sebelumnya. Berdasarkan pancasilan dan UUD 1945, pangdilan berfungsi untuk menyelenggarakan  peradilan  dalam  rangka melindungi  supremasi  hukum  dan  keadilan  bagi NKRI.  Operasi  pengadilan  sebagian  besar merupakan  tanggung  jawab  hakim.  Oleh  karena itu,  untuk  menegakkan  hukum  dan  keadilan, hakim  harus  menggunakan  semua  wewenang dan tanggungjawabnya.
Salah  satu  fitur  pengadilan  modern  di  era keterbukaan  adalah  bahwa  siapa  pun  yang membutuhkannya  dapat  melihat  keputusan mereka.  Orang  yang  mendapatkan  keuntungan dari  hasilnya  akan  mengklaim  bahwa  hakim  itu adil, tetapi orang  lain yang tidak senang dengan keputusan itu  akan mengklaim bahwa  hakim  itu tidak adil. Menurut penjelasan penulis sebelumnya,  berbagai  filsuf  mendefinisikan keadilan  secara  berbeda  tergantung  pada  sudut
pandang mereka. Kemudian, berkembang menjadi  keadilan  hukum,  keadilan  sosial,  dan keadilan  moral  dalam  periode  pengadilan kontemporer.  Keadilan  didefinisikan  sebagai "menempatkan sesuatu di tempat yang tepat dan memberikan  apa  yang  sah  milik  mereka"  dalam kode  etik  dan  perilaku  hakim,  yang  didasarkan pada  gagasan  bahwa  setiap  orang  sama  di hadapan  hukum.  Pemberian  perlakuan  dan kesempatan  yang  sama,  serta  keseimbangan perlindungan  hukum  antara  pihak-pihak  yang berkonflik, dengan demikian merupakan persyaratan  keadilan  yang  paling  menuntut. Tindakan  hakim  dan  pejabat  pengadilan  yang melanggar  aturan  yang  mengatur  tentang hukuman  PNS  berdampak  material  merusak salah  satu  pihak  yang  terlibat  dalam  kasus pengadilan.  Tindakan  ini  juga  memiliki  efek negatif  pada institusi,  yang  menurunkan kepercayaan  publik  terhadap  peradilan  (Arief, 2021).
Untuk  mengatasi  hal  ini,  Mahkamah Agung  yang  merupakan  lembaga  pengadilan tertinggi secara konsisten menjatuhkan hukuman berat  kepada  hakim  yang  terbukti  melanggar kode  etik  mereka.  untuk  mendapatkan  kembali kepercayaan  publik  dan  memperkuat  otoritas pengadilan. Untuk mendapatkan kembali kepercayaan  publik  dan  membentuk  pengadilan yang berwibawa, independensi dan profesionalisme  hakim  sedang  dibangun.  Baik UUD  1945  maupun  UU  No.  48  Tahun  2009 mengakui  independensi  peradilan,  dalam  hal  ini Mahkamah Agung, badan peradilan yang berada di bawah kendalinya, dan Mahkamah Konstitusi. Selain  itu,  independensi  hakim  secara  pribadi telah dilindungi oleh hak untuk mengekspresikan pandangan berbeda dan memasukkan  argumen  hukum  dalam  keputusan mereka (Efendi, 2018).
Praktik  mencoba  mencapai  kesimpulan dengan  penalaran  hukum.  Van  der  Burght  dan Winkelman  berpendapat  bahwa  seorang  hakim harus  melalui  tujuh  fase  untuk  merumuskan keputusan,  yaitu:  Pertama,  meringkas  secara singkat  kasus  yang  dimaksud  diperlukan sebelum menempatkan kasus pada peta (pemetaan  kasus)  atau  menyajikan  kasus  dalam peta  ikhtisar;  Kedua,  mencirikan  masalah  ini dari segi hukum; Ketiga, memilih prinsip-prinsip hukum  yang  bersangkutan;  Langkah  keempat adalah  memeriksa  dan  menafsirkan  hukum; Akhirnya,  berikan  kasus  aturan  perlakuan hukum; Keenam, mengevaluasi dan menimbang
argumen  dan  solusi;  merumuskan  obatnya (Gani, 2016).
Pada  kenyataannya,  hukum  sebenarnya ditemukan  selama  waktu  kualifikasi  dalam praktik  pengadilan.  Pencurian  didefinisikan sebagai  pengambilan  harta  orang  lain  dengan tujuan untuk memilikinya secara tidak sah, yang merupakan  salah  satu  fakta  yang  ditetapkan dalam  persidangan  baru  dalam  bentuk  simbol yang harus diterjemahkan sesuai dengan prinsip- prinsip  hukum.  Putusan  kemudian  dibuat sebagai  hasil  dari  penemuan  hukum  hakim. Pesan  pengadilan  harus  mencakup  pembenaran keputusan  dan  bukti  pendukung,  serta  bagian spesifik  dari  undang-undang,  aturan,  atau sumber  hukum  tidak  tertulis  lainnya  yang berlaku  yang  berfungsi  sebagai  dasar  untuk persidangan.  "Hakim  bertanggung  jawab  atas kesimpulan  dan  keputusan  yang  dibuatnya dalam  menganalisis  dan  mengadili  masalah," demikian  ketentuan  Pasal  53  ayat  1  Undang- Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang Kewenangan  Kehakiman.  Pertimbangan  hukum hakim  harus  dicantumkan  dalam  putusan  dan putusan  dengan  cara  yang  dimaksudkan,  dan harus didukung oleh justifikasi hukum yang  sah dan sesuai.
Kekuasaan kehakiman didefinisikan sebagai  kemampuan  negara  merdeka  untuk menyelenggarakan  peradilan  dalam  rangka menegakkan  hukum  dan  keadilan  berdasarkan Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945, untuk pelaksanaan Hukum Negara Republik Indonesia, dalam  Pasal  1  Ayat  1  Undang-Undang  Nomor 48  Tahun  2009.  Negara  memberikan  hakim berbagai  kebebasan,  antara  lain  kebebasan mengadili  perkara,  kebebasan  dari  campur tangan luar, kebebasan berekspresi, dan kebebasan  mempertimbangkan  prinsip-prinsip hukum  yang  termaktub dalam UUD 1945, yaitu perlunya penegakan hukum yang adil, pasti, dan efisien.  Pengadilan  membuat  keputusan  sesuai dengan  hukum,  termasuk  ketentuan  tertulis  dan tidak tertulis. Dalam penegakan prinsip kepastian  hukum,  norma  positif  dalam  sistem Perundangundangan  dipandang  sebagai  sumber hukum  formal  yang  paling  utama  (Taqiuddin, 2016).
Hukum  adalah  seperangkat  persyaratan yang  memastikan  bahwa,  sesuai  dengan  prinsip dasar  kebebasan,  kehendak  seseorang  sesuai dengan kehendak orang lain; Dalam konteks ini, hukum  dipandang  sebagai  hasil  dari  perilaku moral  manusia.  Karena  norma-norma  yang
berbeda  dalam  kebutuhan  abstrak  dan  nyata tidak  muncul  secara  independen,  hukum  dan moral saling terkait erat. Contoh ini mengharuskan hakim mengevaluasi setiap kasus yang  didengarnya  dan  membuat  keputusan berdasarkan  prinsip-prinsip  moral  dan  dengan demikian,  pada  moral  yang  baik  dan  sehat.  Jika seorang  hakim  mengabaikan  moralitas  ketika menyelesaikan perselisihan dan membuat keputusan  dalam  kasus-kasus,  itu  pasti  akan mengarah  pada  putusan  yang  masuk  akal  tetapi tidak  akurat  atau  menghasilkan  bentuk  keadilan semu.  Keputusan  Bersama  Mahkamah  Agung Republik  Indonesia  dan  Ketua  Komisi  Yudisial
Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor
02/SKB/PKY/IV/2009  tentang  Kode  Etik  dan Kode  Etik  Hakim  mengatur  perilaku  hakim sebagai berikut: bertindak dengan  bijaksana dan mandiri.
Keadilan  dan  hukum  memiliki  hubungan yang  sangat  kuat.  Bahkan,  beberapa  orang percaya bahwa agar undang-undang benar-benar bermakna,  keadilan  harus  diintegrasikan  ke dalamnya.  Ini  karena  salah  satu  tujuan  utama hukum  adalah  untuk  mempromosikan  rasa keadilan  di  masyarakat.  Setiap  hukum  yang dipraktekkan memiliki persyaratan untuk keadilan dan kehidupan yang tertib terlepas dari kendala  yang  melekat.  Kemudian,  hukum  itu tidak  adil.  Sementara  keadilan  tidak  selalu mudah,  hukum  secara  universal  objektif.  Tidak peduli  betapa  menantangnya  hal  ini,  itu  harus diselesaikan  demi  otoritas  negara  dan  peradilan karena hak-hak hukum mendasar ini diakui oleh peradilan.  Keadilan  melibatkan  gagasan  dasar sistem  hukum  dan  peradilan,  oleh  karena  itu penciptaan  sistem  hukum  dan  peradilan  harus dipimpin  oleh  prinsip-prinsip  umum  tertentu. Sistem  hukum  dan  peradilan  tidak  dapat dikembangkan dengan cara ini tanpa memperhatikan  keadilan  (Bernard  A.  Sidharta, 2018).
UUD  1945  Pasal  24  ayat  (1),  yang menyatakan  bahwa  "Kekuasaan  kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka menyelenggarakan  peradilan  dalam  rangka memelihara  hukum  dan  keadilan,"  berfungsi sebagai  landasan  hukum  bagi  pengertian kebebasan hakim. Menurut analisis historis, jelas bahwa penulis Pasal dimaksudkan agar peradilan bebas  dari  campur  tangan  lembaga  eksekutif, lembaga,  dan  orang.  Prinsip  yang  mendasarinya adalah  bahwa  peradilan  adalah  lembaga  yang independen,  bebas,  atau  independen.  Perlu
dikembangkan  semangat  makna  Pasal  24  ayat (1)  UUD  1945  agar  memahami  asas  kebebasan hakim  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  32 ayat  (5)  UU  No.  14  Tahun  1985  tentang Mahkamah  Agung  (yang  tidak  diubah  dengan UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung)  (yang  tidak  diubah  oleh  Undang- Undang  Nomor  3  Tahun  2009  tentang Perubahan  Kedua  atas  Undang-Undang  Nomor 14  Tahun  1945  tentang  Mahkamah  Agung) bahwa  gagasan  kebebasan  peradilan  harus ditafsirkan untuk memasukkan kebebasan hakim. Menurut Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Nomor  48  Tahun  2009  Tentang  Kekuasaan Kehakiman,  yang  menyatakan  bahwa  "Hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga independensi  peradilan  dalam  menjalankan tugas  dan  fungsinya,"  hakim  merupakan  sub sistem  peradilan  dan  sebagai  pejabat  yang menjalankan kekuasaan kehakiman, kebebasannya harus selalu berada dalam koridor independensi Kekuasaan Kehakiman.
Kecuali  dalam  kasus-kasus  yang  secara khusus dicakup oleh UUD 1945, pihak luar tidak diperbolehkan  untuk  campur  tangan  dengan masalah pengadilan. Namun, pada kenyataannya,  klausul  ini  sering  dilanggar, termasuk  dengan  menggunakan  suap,  telepon ajaib,  surat  yang  tampaknya  nyata,  dan  metode ilegal  lainnya.  Menurut  Hoentink,  hakim  harus membuat keputusan berdasarkan nilai-nilai yang berlaku  secara  obyektif  di  masyarakat  daripada hanya  rasa  keadilan  pribadi  mereka  sendiri. Hakim  tunduk  pada  hukum  yang  telah ditetapkan  dan  berkembang  di  masyarakat, menurut  Scholten.  Hakim  menyatakan  dan menjunjung  tinggi  adanya  aturan  hukum  tidak tertulis dengan setiap keputusan yang dibuatnya. Hakim  akan  membuat  keputusan  mengenai kasus yang diajukan setiap kali dia menganggap bahwa penyelidikannya atas kasus tersebut telah berjalan cukup jauh. Undang-undang menetapkan  bahwa  keputusan  hakim  harus didukung  oleh  keyakinan  hakim  dan  bukti  yang telah  ditentukan  oleh  hukum.  Sulit  bagi  hakim untuk melaksanakan tanggung jawab profesional mereka  ketika  mencoba  untuk  memastikan apakah  gagasan  ini  ada.  Dikhawatirkan  jika hakim  salah  menentukan  keyakinannya,  maka akan terjadi kesalahan yang membuat kesimpulan  pengadilan  menjadi  tidak  adil. Ketika  seorang  hakim  tidak  ragu  sama  sekali bahwa  akan  ada  opsi  tambahan  kecuali  yang dijelaskan  kepadanya  oleh  bukti,  Mulyatno
(1987)  mengklaim  bahwa  hakim  memiliki keyakinan. Oleh karena itu, tidak ada cara untuk meragukan bahwa sesuatu itu benar.
Putusan  Hakim  Dalam  Memutus  Perkara  Di Luar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
Putusan pengadilan adalah standar khusus yang  berlaku  untuk  keadaan  tertentu.  Norma partikular  adalah  hukum  yang  dibentuk  dan diterapkan  berdasarkan  norma  yang  luas  seperti hukum dan konvensi. Implementasi dan pembuatan  undang-undang  yang  didasarkan pada norma-norma dasar dalam bentuk konstitusi juga merupakan contoh norma umum. Hukuman  yang  dijatuhkan  kepada  narapidana tidak  dapat  ditingkatkan  secara  sewenang- wenang  oleh  hakim.  Selain  itu,  hukuman didasarkan  pada  artikel  yang  tidak  dituntut. Penyidikan  dan/atau  penyidikan,  prapenuntutan, penuntutan, dan pemeriksaan pengadilan merupakan langkah awal dalam proses peradilan pidana,  yaitu  prosedur  penyelesaian  dugaan tindak pidana sesuai dengan ketentuan KUHAP. Proses ini berlanjut  sampai  hukuman dijatuhkan oleh  aparat  penegak  hukum  yang  berwenang, yang  masing-masing  perannya  telah  ditetapkan oleh hukum acara pidana (Sugianto et al., 2021).
Berdasarkan  Pasal  182  Ayat  (4)  Kitab Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  bahwa Majelis  Hakim  melakukan  musyawarah  untuk mengambil  keputusan  harus  didasarkan  atas surat  dakwaan  dan  segala  sesuatu  yang  terbukti dalam  pemeriksaan  di  sidang.  Dalam  penelitian ini,  mengamnil  perkara  tindak  pidana  narkotika dalam  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  2501 K/Pid.Sus/2011,  Putusan  Pengadilan  Negeri Bangkalan  No.  124/Pid.B/201!/PN.Bkl,  Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 571/PID/2011/PT.SBY, dan Putusan Mahkamah Agung  Nomor  2501  K/Pid.Sus/2011.  Putusan dalam  perkara  pidana  tersebut  di  atas,  proses pengambilan  keputusan  hakim  memang  luar biasa.  Tetapi  ada  hal-hal  yang  penting.  Sejauh mana  putusan  hakim  dapat  diklasifikasikan sebagai progresif terlihat. Menurut Rifai (2015), ada tiga (tiga) faktor yang menentukan seberapa progresif  sebuah  penemuan  hukum:  menjadi visioner,  melanggar  hukum,  dan  memberikan kesejahteraan  kepada  masyarakat.  Faktor-faktor ini  sebenarnya  bertumpu  pada  kepentingan masyarakat. Karena mereka menciptakan sesuatu  yang  baru  dan  di  luar  ketentuan  hukum yang  sudah  ada  sebelumnya,  delapan  item  yang tercantum  di  atas  dapat  dianggap  sebagai penemuan hukum progresif. Di sinilah letak hak
istimewa  penelitian  hukum  yang sedang berlangsung yang menawarkan dinamika hukum nasional yang segar. Persoalannya, sebagaimana tertuang  dalam  prinsip  legalitas,  tindakan penemuan hukum  tidak  boleh  dilakukan sembarangan  demi  menghormati  hak  asasi manusia. Bahkan ketika gagasan legalitas dalam ide-ide  material  memberi  hakim  kesempatan untuk  mempertimbangkan  norma-norma  sosial, ini tidak berarti bahwa mereka harus mengabaikan  hukum  tertulis  yang  mengatur kasus yang dimohonkan. (Puspitadewi, 2017).
Hakim  harus  tetap  penuh  perhatian. Terlepas dari maksud aslinya, tujuan dan sasaran menciptakan  langkah-langkah  hukum  yang disebutkan  di  atas  adalah  untuk  mencegah sampai  undang-undang  dibuat.  Persyaratan  ini tampaknya  membatasi  kebebasan  hakim  dengan mengharuskan mereka untuk selalu mempertimbangkan  ketentuan  hukum  tertulis. Namun, undang-undang memprioritaskan kepastian  hukum  dan  memberikan  lebih  banyak jaminan, yang mungkin menawarkan perlindungan  hukum bagi tersangka dan mereka yang  mencari  keadilan.  Ingat  bahwa  tujuan  dari sistem  peradilan  adalah  untuk  "menegakkan hukum dan keadilan," yang berarti bahwa proses persidangan harus menjamin bahwa keseimbangan  antara  prinsip-prinsip  keadilan dan  kepastian  hukum  dipertahankan.  Para Hakim  Agung  membuat  keputusan  mereka berdasarkan  faktor-faktor  tersebut  di  atas. Diperkirakan  bahwa  bukti  yang  diajukan  oleh terdakwa  dalam  kasus  ini  tidak  mendukung tuduhan  yang  dibuat  oleh  penuntut  umum  atau argumen  yang  dibuat  oleh  Pengadilan  Negeri dan  dikuatkan  oleh  Pengadilan  Tinggi  dalam putusan.  Terdakwa  dinyatakan  bersalah  oleh Mahkamah  Agung  dan  dipidana  satu  (satu) tahun  enam  (enam)  bulan  penjara  setelah pengadilan memutuskan bahwa perbuatan terdakwa secara sah dan meyakinkan merupakan tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  127  ayat  (1)  huruf  a  Undang-Undang Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika. Akibatnya, Hakim Mahkamah Agung memutuskan  tahanan  bersalah  atas  kejahatan tersebut  tanpa  berkonsultasi  dengan  dakwaan jaksa penuntut umum (Christianto, 2011).
Menurut  ketentuan  Pasal  183  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Kitab Undang-Undang Hukum Acara (KUHAP), yang mengharuskan  penjatuhan  hukuman  sekurang- kurangnya  dua  buah  alat  bukti  yang  sah  dan memperoleh  keyakinan  hakim  bahwa  kejahatan
tersebut  merupakan  pidana,  peneliti  menilai  hal ini  sangat  tepat  terhadap  pemidanaan  pidana yang  dilakukan  oleh  Hakim  Pengadilan  Agung kepada  terdakwa.  Itu  memang  terjadi,  dan terdakwa  bertanggung  jawab  untuk  itu.  Secara khusus,  komponen  Meskipun  kejahatan  telah terbukti,  hakim  telah  memutuskan  bahwa terdakwa bersalah atas tindak pidana berdasarkan  dua  bukti  sah  yang  didukung  oleh bukti  dan  didasarkan  pada  pernyataan  dari terdakwa  dan  saksi.  Hakim  Agung  harus menjatuhkan  hukuman  pidana  berdasarkan bukti-bukti  yang  diajukan  di  persidangan  yang tidak  didakwa  oleh  Penuntut  Umum  karena persyaratan  telah  dipenuhi.  Terhadap  Pasal  112 dan  114  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun 2009, yang berkaitan dengan narkoba, dan  yang sebelumnya  telah  didakwa  oleh  jaksaHanya mereka  yang  memiliki  obat-obatan  untuk mendistribusikan, menjual, atau bertindak sebagai  kurir  yang  dapat  memakai  kasus  ini (perantara).  Akibatnya,  penuntut  umum  tidak bisa  begitu  saja  menuntut  atau  menghukum terdakwa  dalam  kasus  ini  karena  terlibat  dalam penyalahgunaan  narkoba  tanpa  juga  menuntut atau menghukumnya karena melanggar ketentuan  Pasal  112  dan  114  (Hidayat  et  al., 2021).
Agar  dapat  dianggap  sebagai  unsur  harta benda  (memiliki,  menyimpan,  atau  memiliki narkotika dan sejenisnya), sebagaimana dinyatakan  dalam  Pasal  112  ayat  (1),  seseorang harus  mempertimbangkan  maksud  dan  tujuan harta tersebut, bukan hanya teks undang-undang dan  kalimat  penghubungnya.  Terdakwa  terbukti secara  sah  dan  meyakinkan  dalam  kasus  ini.  Itu perlu  dalam  keadaan  ini.  Jika  terdakwa memiliki,  menyimpan,  mengendalikan,  atau memberikan  sesuatu  agar  dapat  diedarkan  atau digunakan  sendiri,  maka  harus  ditetapkan dengan  jelas  berdasarkan  fakta-fakta  yang ditetapkan  di  persidangan  (penyalahgunaan). Para Hakim Agung telah melaksanakan tanggung  jawabnya  dengan  cara  yang  tepat mengingat  tindak  pidana  yang  dilakukan terdakwa.  Ini  terbukti  dalam  bagaimana  peneliti disajikan  dalam  Fakta-fakta  yang  ditetapkan  di persidangan diungkapkan oleh Hakim Mahkamah  Agung,  yang  melabeli  tindakan terdakwa  sebagai  "Pelecehan."  Dalam  hal  ini, terdakwa  tidak  tunduk  pada  Pasal  112  ayat  (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena terdakwa benar-benar memiliki,  menyimpan,  dan  mengendalikan
maksud  dan  tujuan  penggunaan  sendiri  atau  di luar penggunaan/penggunaan.
Hakim  proses  pengambilan  keputusan Mahkamah  Agung,  Selain  tuduhan  jaksa penuntut  umum,  seorang  mantan  hakim  yang mengeluarkan  putusan  di  luar  praktik  peradilan pidana  dakwaan  Indonesia  juga  menangani proses  kasus  ini.  Kasus  saat  ini  mencerminkan keputusan pengadilan sebelumnya dalam Menentukan  Di  Luar  Surat  Dakwaan.  Hakim menggunakan  yurisprudensi  sebagai  landasan hukum untuk menegakkan Putusan itu berada di luar  ruang  lingkup  dakwaan  pembela  umum. Secara khusus, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi menghukum pelaku berdasarkan  Pasal  112  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkoba,  di antara  putusan-putusan  lain  yang  dibuat  di  luar surat dakwaan penuntut umum. Dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun  2009  tentang  Tindak  Pidana  Narkoba Pasal  127  ayat  (1),  huruf  a,  para  hakim Mahkamah  Agung  menyampaikan  putusannya dalam  kasasi.  Analisis  hukum  di  atas  secara efektif  menyatakan  "w  "Pelanggaran  yang terbukti di persidangan adalah pelanggaran yang kurang  serius  daripada  yang  dituduhkan.  Di alam, bahkan jika pelanggaran yang lebih rendah tidak  dituntut,  terdakwa  tetap  dinyatakan bersalah atas kejahatan dan dihukum berdasarkan  komisi  pelanggaran  yang  lebih rendah " (Sugianto et al., 2021).
Perhatikan  bahwa  terdakwa  dalam  hal  ini menghadapi dakwaan berdasarkan Pasal 114 dan 112  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009 tentang  Narkoba,  yang  keduanya  membawa hukuman  pidana  yang  lebih  berat.  Tindakan terdakwa  terbukti  serumpun  atau  sejenis,  dan terbukti lebih ringan sifatnya daripada dakwaan, menurut  majelis  hakim  Pengadilan  Agung  yang telah  menyatakan  bahwa  fakta-fakta  yang terbukti  di  persidangan  adalah  perbuatan  yang melanggar  Pasal  127  ayat  (1)  huruf  a  Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang Narkotika. Akibatnya, perilaku hakim Mahkamah  Agung  dalam  menjatuhkan  putusan di  luar  dakwaan  penuntut  umum  dalam  hal  ini adalah  tepat  dan  sesuai  dengan  hukum. Bertentangan dengan apa yang dikatakan di atas, putusan Mahkamah Agung dalam kasus tersebut di  atas  menyimpang  dari  aturan  dasar  hukum acara  pidana  dan  melanggar  Pasal  182  Ayat  4 dan Pasal 191 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun  1981  tentang  Kitab  Undang-Undang Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP).  Dalam
keputusan  Karena  hakim  mengeluarkan  putusan tentang  hal-hal  yang  belum  didakwa  oleh penuntut  umum,  jelas  bahwa  tindakan  hakim dalam  memberikan  keputusan  dalam  hal  ini melanggar  ketentuan  hukum  acara.  Apabila perbuatan terdakwa dalam pemeriksaan persidangan  mengungkapkan  bahwa  dakwaan penuntut terhadap mereka tidak terbukti dilakukan secara sah dan persuasif, maka secara khusus  dinyatakan  dalam  Pasal  191  ayat  (1). Penuntut  umum  harus  dibersihkan  pada  saat  itu karena  kemampuan  hakim  untuk  memeriksa kasus  di  persidangan  dibatasi  oleh  surat dakwaan  (sebagaimana  dinyatakan  dalam  Pasal 182  ayat  4),  dan  setiap  putusan  yang  dibuat harus didukung oleh surat dakwaan.
Terdakwa  didakwa  melakukan  tindak pidana  dengan  menggunakan  surat  dakwaan yang tampak sembrono, keliru, dan tidak sejalan dengan  kegiatan terdakwa, yang kontras dengan tindakan yang dilakukan oleh hakim Mahkamah Agung  untuk  memberikan  penegakan  hukum yang  bermanfaat  dan  adil.  Dalam  hal  ini,  ada masalah  yang  menyebabkan  putusan  di  luar tuduhan.  Penggunaan  dakwaan  oleh  jaksa penuntut  umum  terhadap  terdakwa  yang  lebih sembrono.  Hakim  yang  diwajibkan  oleh  hukum untuk  memiliki  kemampuan  untuk  menciptakan keadilan suka membuat keputusan yang melampaui tuduhan dengan menggunakan artikel  yang  lebih  relevan.  Putusan  dalam  kasus ini setelah dakwaan Dilakukan untuk mewujudkan keadilan bagi terdakwa, yang harus dimintai  pertanggungjawaban  atas  tindakannya karena  Hakim  Mahkamah  Agung  tidak  akan dapat  membebaskan  terdakwa  dari  tindakannya jika dia telah dinyatakan bersalah; Dalam hal ini, terdakwa  berhak  dihukum  atas  apa  yang dilakukan terdakwa (Susilo, 2018).
Hakim harus menjunjung tinggi independensi  peradilannya  dalam  menjalankan tugas  dan  fungsinya,  sesuai  Pasal  3  Undang- Undang  Nomor  4  Tahun  2004.  Independensi peradilan mengacu pada  tidak  adanya intervensi dari  luar  dan  segala  macam  tekanan,  baik psikologis  maupun  fisik.  Kecuali  dalam  hal-hal yang  disebutkan  dalam  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  sejak  tahun  1945, segala  campur  tangan  dalam  urusan  pengadilan oleh  pihak-pihak  di  luar  struktur  kekuasaan dilarang.  Sesuai  dengan  ketentuan  Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2004, yang selanjutnya didasarkan  pada  Pasal  5  ayat  (1),  hakim  dan hakim  konstitusi  wajib  meneliti,  mematuhi,  dan memahami  prinsip-prinsip  hukum  dan  rasa
keadilan yang ada di masyarakat. Sangat penting untuk mengatasi pilihan hakim dalam memutuskan  kasus  ini.  Penafsiran  kekuasaan hakim  untuk  memutus  perkara  telah  diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan  bahwa  Mahkamah  Agung  dan kehakiman mempunyai kekuasaan yang independen  namun  berada  di  bawah  pihak  yang menyelenggarakan  peradilan  dalam  rangka menegakkan supremasi hukum dan keadilan.
Hukum  positif  masih  digunakan  sebagai pedoman utama, tetapi hakim memiliki kebebasan  untuk  tidak  dibatasi  oleh  bagaimana hukum ditulis. Indonesia membutuhkan legislasi modern.
Keputusan
Mahkamah Agung mengenai  penggunaan  hukum  acara  Hukum acara pidana akan mengembangkan yurisprudensi  dalam  beberapa  keadaan  yang selalu dipatuhi dan akan terus digunakan sebagai sumber  hukum.  Contohnya  termasuk  keputusan Mahkamah  Agung  untuk  menyetujui  Petisi Kasasi  Terhadap  Pembebasan  Jaksa  Penuntut Umum  dalam  kasus  Hukum  acara  pidana  yang mengatur  banding  kasasi  terhadap  pembebasan semua tuduhan didasarkan pada ingatan kasasinya,  yang  mungkin  menunjukkan  bahwa hasilnya bukan merupakan pembebasan murni.
Landasan  Filosofis,  Sosiologis  dan  Yuridis Mengkategorikan  Putusan  Pidana  Di  Luar Dakwaan  Jaksa  Penuntut  Umum  Sebagai  Suatu Pembentukan Hukum
Surat  dakwaan  sangat  penting  karena berfungsi  sebagai  dasar  untuk  penyelidikan pengadilan persidangan dan kemudian berfungsi sebagai dasar untuk putusan hakim. Pemeriksaan Keputusan  hakim  juga  terbatas  pada  dakwaan umum yang dibuat oleh penuntut. Bahkan, jaksa penuntut umum memutuskan dakwaan apa yang diajukan  terhadap  terdakwa.  Ia  disebut  sebagai pemilik  perkara  atau  klaim  (dominus  litis).  Jika terdakwa melakukan tindakan yang ditetapkan di persidangan  tetapi  tidak  termasuk  dalam dakwaan  penuntut  umum,  pengadilan  mungkin tidak  menemukan  terdakwa  bersalah.  Hasil  dari proses  peradilan  selama  persidangan  sidang, yang  melibatkan  proses  menanyai  saksi, menanyai terdakwa, dan mempertanyakan bukti, adalah  putusan  pengadilan.  Ketika  hakim menyatakan  proses  pembuktian  selesai,  hakim kemudian harus membuat keputusan. 43 Adapun putusan, itu harus didukung oleh surat dakwaan, permintaan  penuntut  umum,  dan  semua  bukti yang diajukan di pengadilan. Jika Hakim adalah
Hakim  Majelis,  putusan  juga  harus  dicapai setelah diskusi (Hadiyanto, 2017).
Putusan pengadilan secara hukum didefinisikan  sebagai  "Pernyataan  hakim  yang dinyatakan  dalam  sidang  pengadilan  terbuka, yang  dapat  berupa  keyakinan  atau  pembebasan atau  pembebasan  dari  semua  tuntutan  hukum dalam  dan  dengan  cara  yang  diizinkan  dalam Undang-Undang ini," menurut Pasal 1 angka 11 KUHAP.  puas  dengan  "Satu  hal  adalah  Harus diingat bahwa dalam pertimbangan pengambilan keputusan seperti itu hakim tidak boleh melebihi batas  yang ditetapkan dalam perintah pengajuan kasus  yang menjadi dasar pengadilan". Menurut paragraf  5  Pasal  182  KUHAP:  "Dalam musyawarah  tersebut  hakim  ketua  majelis mengajukan  pertanyaan    mulai  dari  hakim  yang muda  sampai  hakim  yang  tertua,  sedangkan hakim  ketua  terakhir  memberikan  pendapatnya. Semua pendapat harus disertai pertimbangan dan alasan-alasan pemeriksaan di sidang pengadilan." (Pekan, 2019).
Menurut  ayat  (6),  "Semua  kesimpulan diskusi harus didasarkan AMKA diambil dengan dua  metode,  yaitu:  (a)  Putusan  diambil  dengan suara  terbanyak;  dan  (b)  Jika  suara  mayoritas tidak  diperoleh,  kepentingan  terdakwa  dianggap dilayani oleh pandangan hakim. Ketentuan Pasal 182  ayat  6  sangat  menguntungkan  terdakwa karena dalam Musayawarah tidak ada musyawarah  mufakat.  Seorang  hakim  mungkin berpendapat bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan sehingga  harus  dijatuhi  hukuman  penjara,  tetapi hakim  lain  mungkin  berpendapat  bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan sehingga terdakwa tidak boleh dipidana  penjara.    Keputusan  pengadilan didefinisikan  sebagai  "pernyataan  hakim  yang diucapkan  dalam  proses  pengadilan  terbuka, yang  dapat  dihukum  atau  dibebaskan  atau dibebaskan  dari  semua  tuntutan  hukum  dalam kasus ini dan dengan cara yang diizinkan dalam undang-undang  ini,"  menurut  Pasal  1  Ayat  11 KUHAP.  Dapat  dibaca  sebagai  Keputusan pengadilan  yang  diberikan  kepada  terdakwa didasarkan pada temuan pemeriksaan sehubungan  dengan  pemberhentian  tuntutan hukum.  Ditetapkan  bahwa  kesalahan  terdakwa atas  dugaan  perilaku  tersebut  tidak  ditunjukkan secara  hukum  dan  meyakinkan.  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Acara  Pidana  Pasal  191  ayat (1),  yang  berbunyi,  "Apabila  pengadilan berpendapat  bahwa  dari  hasil  Pemeriksaan  di Persidangan, kesalahan Terdakwa atas perbuatan
yang  didakwakan  kepadanya  tidak  terbukti secara  sah  dan  meyakinkan,  sehingga  terdakwa diberhentikan  bebas,"  lebih  lanjut  menjelaskan pembebasan ini. Menurut Martiman Prodjohamidjojo,  yang  dikutip  oleh  Rusli Muhammad,  ada  sejumlah  alasan  mengapa tuduhan  dalam  dakwaan  tidak  didukung  oleh bukti, termasuk: (a) Menurut Pasal 184 KUHAP, tidak  adanya  setidaknya  dua  bukti  yang  dapat diandalkan.  Sebagai  salah  satu  ilustrasi,  hanya ada  satu  saksi  dan  tidak  ada  bukti  pendukung; (b)  Meskipun  ada  dua  bukti  yang  dapat diandalkan,  hakim  tidak  yakin  akan  kesalahan terdakwa.  Misalnya,  terlepas  dari  kesaksian  dua saksi  keterangan,  pengadilan  tidak  yakin  akan kesalahan  terdakwa:  dan  (c)  Ketika  tidak  ada elemen yang ditetapkan. (Alam & Ahmad, 2020)
Klausa  ini  memperjelas  bahwa  ada  dua jenis  alat.  Agar  hakim  dapat  membebaskan seseorang  dari  kejahatannya,  harus  ada  bukti yang  cukup.  Hakim  juga  harus  sampai  pada kesimpulan,  berdasarkan  bukti  yang  dapat diterima,  bahwa  kejahatan  benar-benar  telah dilakukan  dan  bahwa  terdakwa  bertanggung jawab  untuk  itu.  Tetapi,  jika  keyakinan  tidak didukung  oleh  setidaknya  dua  bukti  yang  dapat diandalkan,  keyakinan  hakim  saja  tidak  cukup. Terdakwa  diberi  vonis  pembebasan  dari  semua litigasi,  dan  setelah  pemeriksaan  pendapat,  ia menyatakan  bahwa  kejahatan  yang  dituduhkan terhadap terdakwa dikonfirmasi, tetapi perbuatan.  Tidak  ada  kejahatan  yang  dilakukan sebagai  hasilnya.  Hukum  Acara  Pidana  Pasal 191 ayat (2) memberikan landasan hukum untuk keputusan semacam ini (Pambudi, 2016).
Sesuai  dengan  Pasal  67  KUHAP,  sidang banding  tidak  dapat  diajukan  terhadap  putusan yang  membebaskan  terdakwa  dari  semua tuntutan hukum mengenai penerapan hukum dan keputusan  yang  melanggar  hukum.  Meskipun apa  yang  dinyatakan  dalam  Pasal  67  KUHAP, setiap  putusan  pengadilan  tingkat  pertama  yang berisi  pembebasan  dari  tuntutan  hukum  yang diajukan  oleh  terdakwa  atau  penuntut  umum tidak selalu berarti bahwa mereka tidak memiliki hak  untuk  mengajukan  banding  ke  Pengadilan Tinggi.    Fungsi  utama  dakwaan  adalah  untuk berfungsi  sebagai  dasar  untuk  pemeriksaan kasus  selama  proses  pengadilan.  Hakim  tidak diperbolehkan  menyimpang  dari  tuduhan  yang dibuat  dalam  dakwaan  saat  meninjau  suatu kasus.  Kalau  Seorang  terdakwa  yang  dibawa  ke hadapan  hakim  untuk  dijatuhi  hukuman  hanya dapat dihukum jika terbukti bahwa ia melakukan kejahatan seperti yang disebutkan atau
ditentukan  oleh  penuntut  dalam  surat  dakwaan. Demikian  metodenya  Pemeriksaan  persidangan tidak  akan  ada  gunanya  dan  terfokus  pada tindakan  yang  menunjukkan  kejahatan  kriminal yang  diuraikan  dalam  tuduhan.  Penegasan Gagasan  ini  juga  terbukti  dalam  putusan Mahkamah Agung No. 68K/KR/1973 tanggal 16 Desember  1976,  yang  menyatakan:  (Azwarman et  al.,  2021)  “Putusan  pengadilan  haruslah berdasarkan  pada  tuduhan,  yang  dalam  hal  ini berdasarkan  Pasal  315  KUHP,  walaupun  kata- kata  yang  tertera  dalam  surat  tuduhan  lebih banyak  ditujukan  pada  Pasal  310  KUHP.”  Hal seperti  inilah  yang  oleh  sebagian  hakim  dalam pemeriksaan  persidangan  adakalanya  diabaikan. Sering  pemeriksaan  sidang  menyimpang  dari yang  dirumuskan  dalam  suarat  dakwaan  yang mengakibatkan  pemeriksaan  dan  pertimbangan putusan  menyimpang  dari  yang  dimaksudkan dalam surat dakwaan.
Pelajaran  lain  yang  dapat  dipetik  dari ketentuan  KUHAP  adalah  bahwa  hanya  jaksa penuntut  umum  yang  memiliki  hak  dan kekuasaan  hukum  untuk  menghadapi  dan mendakwa  seseorang  yang  diyakini  telah melakukan  kejahatan  di  depan  pengadilan.  Di Otoritas  lain,  secara  teori,  tidak  diizinkan  untuk menghadapi  dan  mendakwa  seseorang  sebelum sidang  pengadilan.  Ini  adalah  ide  menyeluruh. Kehendak  Tentu  saja,  ada  pengecualian  untuk aturan  umum  ini.  Pasal  205  ayat  (2)  dan  212 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana melarang  pemeriksaan  perkara  pidana,  kejadian ringan,  dan  kejadian  yang  melibatkan  tindak pidana  lalu  lintas.  Oleh  karena  itu,  berdasarkan dasar-dasar  filosofis,  sosial,  dan  hukum, hukuman  untuk  kejahatan  yang  tidak  termasuk dalam  surat  dakwaan  oleh  penuntut  umum diklasifikasikan  Sebagai  badan  hukum,  hakim dituntut  untuk  menegakkan  hukum  ketika mempertimbangkan  dan  memutuskan  masalah, memberi  mereka  wewenang  untuk  memutuskan kasus  pidana  tanpa  dakwaan  Jaksa  Penuntut Umum.  Bersama  dengan  jaksa  dan  penyidik  - yaitu, kejaksaan dan polisi  -  hakim adalah salah satu  komponen  fundamental  dari  sistem  hukum karena  merekalah  yang  memberikan  penilaian atas  suatu  masalah  di  pengadilan  (Hutasoit, 2019).
Hakim Personifikasi hukum harus memastikan bahwa setiap orang merasa diperlakukan  dengan  adil.  sistem  hukum  untuk memastikan  rasa  keadilan  dan  untuk  mencari keadilan Akibatnya, seorang hakim dibatasi oleh penanda  seperti  tanggung  jawab,  karakter,
moralitas,  dan  etika,  serta  transparansi.  Hakim kebal dari pengaruh apa pun karena independensi  mereka  tidak  didasarkan  pada  apa pun  atau  siapa  pun.  Untuk  memastikan  bahwa putusan  itu  tidak  memihak,  hakim  dan pengadilan  di  mana  individu  mencari  keadilan harus  independen.  Dengan  independen,  kami berarti  bahwa  mereka  tidak  bergantung  pada atau  terkait  dengan  siapa  pun.  Hakim  harus independen  untuk  meninjau  dan  memutuskan kasus.  Akibatnya,  independensi  hakim  dan kebebasan mereka terkait erat.

## SIMPULAN
Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  (SEMA) Nomor  3  Tahun  2015  menjadi  pedoman  bagi hakim  untuk  menyimpang  ketentuan  (surat dakwaan)  apabila  tidak  terbukti  melakukan tindak  pidana  yang  didakwakan,  tetapi  Terbukti melakukan  tindak  pidana  serumpun/sejenis  dan sifatnya  lebih  ringan  daripada  tindak  pidana yang  didakwakan.  Keputusan  hakim  dalam kasus-kasus  di  luar  dakwaan  jaksa  penuntut umum  didasarkan  pada  surat  edaran  ini. hukuman  untuk  kejahatan  yang  tidak  dituntut oleh  Jaksa  Penuntut  Umum,  menurut  Gagasan atau prinsip kebebasan hakim untuk mempertimbangkan dan memutus perkara membentuk  landasan  hukum  progresif  saat  ini, yang  memiliki  kedudukan  hukum  yang  kokoh. Dan  Landasan  filosofis,  sosiologis,  dan  hukum mengklasifikasikan  putusan  pidana  dalam  Di luar  surat  dakwaan  Penuntut  Umum  sebagai hukum  pembentukan,  khususnya:  Hakim  dalam memeriksa dan memutus perkara wajib menerapkan ketentuan hukum sehingga memiliki  landasan  untuk  memutus  perkara pidana  di  luar  surat  dakwaan  Penuntut  Umum sebagai hukum pembentukan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad  Rifai,  2015, Penemuan  Hukum  oleh
Hakim dalam Perspektif Hukum
Progresif, Sinar Grafika, Jakarta
Alam,  N  A  P,  and  K  Ahmad.  2020,  Efektivitas Penyusunan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum. Journal of Lex Generalis (JLG) Andi  Hamzah,  2018, Hukum  Acara  Pidana Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta Arief, M I. 2021, Pertimbangan Yuridis Putusan Bebas  &  Upaya  Hukum  Kasasi  Perkara Pidana .
Azwarman,  A,  S  Kalo,  M  Ablisar,  2021, Analisis  Yuridis  Bentuk  Surat  Dakwaan Jaksa  Penuntut  Umum  Dalam  Perkara
Tindak  Pidana  Korupsi  (Studi  Kasus Korupsi Pada Kejaksaan Negeri Kabanjahe). Iuris Studia: Jurnal … ,
Bernard  Arief  Sidharta,  2018,  Pengembanan Hukum  Teoretis  ke  Pembentukan  Ilmu Hukum  Nasional  Indonesia, Undang Jurnal Hukum , 3(2), 441-476
Christianto,  Hwian.  2011,  Penafsiran  Hukum Progresif  Dalam  Perkara  Pidana. Mimbar Hukum  -  Fakultas  Hukum  Universitas Gadjah Mada , 23(3), 479–500. Efendi,  F.  2021, Batas  Usia  Perempuan  Dalam Perkawinan  (Perspektif  Hermeneutika Hukum  Dalam  Undang-Undang  No.  1 Tahun 1974 Dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002) . Efendi,  Jonaedi.  2018, Rekonstruksi  Dasar Pertimbangan  Hukum  Hakim  Berbasis Nilai-Nilai  Hukum  Dan  Rasa  Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat . Prenadamedia Group . Gani,  A  W.  2016,  Hermeneutika  Sebagai Metode Penemuan Hukum
yang
Progresif. Jurnal  Komunikasi  Hukum
(JKH)
Hadiyanto,  A.  2017.  Peranan  Jaksa  Penuntut Umum  Dalam  Proses  Penyusunan  Surat Dakwaan  Di  Kejaksaan  Negeri  Tanjung Balai Karimun. PETITA
Hidayat,  S  K,  H  A  Mirzana,  dan  D  Indrawati. 2021, Urgensi Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan
Hukum  Pada  Tindak  Pidana  Narkotika.
HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu … ,
Hutasoit,  I.  2019,  Peranan  Jaksa  Penuntut Umum  dalam  Proses  Penyusunan  Surat
Dakwaan. PETITA Irfan Fachruddin, 2015, Konsekuensi Pengawasan  Peradilan  TUN  Terhadap
Tindakan  Pemerintah, Disertasi ,  Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Jazim  Hamidi,  2015, Hermeunetika  Hukum , Teori  Penemuan  Hukum  Baru  dengan Interpretasi Teks, UII Press, Yogyakarta Kadri  Husin  &  Budi  Rizki  Husin,  2016, Sistem Peradilan  Pidana  di  Indonesia, Jakarta Timur, Sinar Grafika Mulyatno.  1987. Asas-Asas  Hukum  Pida na. Yogyakarta: Gajah Mada University Press Pambudi,  A  S.  2016, Putusan  Hakim  Di  Luar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum .
Pekan,  E.  2019,  Kajian  Hukum  Terhadap
Wewenang  Penuntut  Umum  Membuat
Surat  Dakwaan  Berdasarkan  Pasal  14 Huruf D KUHAP. Lex Crimen
Puspitadewi, R. 2017, Penerapan Hermeneutika Di Ranah Hukum: Studi Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi . Sugianto,  F,  T  Michael,  2021,  Konstelasi Perkembangan Hermeneutika dalam Filsafat  Ilmu  Sebagai  Atribusi  Metode Penafsiran  Hukum  (The  Constellation  of Hermeneutics’  Development  in  ….” … Hukum Untuk Keadilan Dan … , Susanto,  E.  2016, Studi  Hermeneutika  Kajian Pengantar .
Susilo,  A  B.  2018,  Penegakan  Hukum  Yang
Berkeadilan  Dalam  Perspektif  Filsafat Hermeneutika  Hukum  (Suatu  Solusi Terhadap Problematika Penegakan Hukum di Indonesia). Jurnal Hukum Dan Peradilan
Taqiuddin,  H  U.  2016,  Hermeneutika  Hukum
Sebagai  Teori  Penemuan  Hukum  Baru.
Jurnal Ilmiah Mandala Education .