## Kajian Hukum Terhadap Praktek Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga di Provinsi Kalimantan Timur
integrity, the dimensions of physical resilience, the dimensions of economic resilience, the dimensions of socio- psychological resilience, the dimensions of socio-cultural resilience. Referring to these five dimensions, a legal review of the Practice of Family Resilience in East Kalimantan Province is needed so that it can be used as a reference in the making or drafting of regional regulations on the Implementation of Family Resilience in East Kalimantan Province, as a basis for strengthening family resilience by all stakeholders. whether in direct contact or  indirectly  based  on  the  main  duties,  functions  and  authorities  of  each.  This  study  aims  to  identify  and examine the practice  of family  resilience  in  East  Kalimantan  Province  and to identify  and analyze  problems faced by the people of East Kalimantan related to family resilience. This research is an Empirical legal research (Juridical Empirical). The results of this study indicate that the practice of organizing family resilience and the problems faced by the people of East Kalimantan related to family resilience can be seen from 2 (two) aspects, namely aspects of legality  and family integrity and aspects of physical resilience. The aspects of legality  and family  integrity  explain  that  the  sociological  condition  of  the  people  of  East  Kalimantan  related  to  the implementation of family resilience in East Kalimantan Province actually still requires regulatory support from the  local  government,  in  this  case  the  provincial  government.  This  is  illustrated  by  the  data  that  has  been included in  the  tables  above,  which  we  can  illustrate with  the  divorce rate  in  East Kalimantan  Province,  the crime rate in East Kalimantan Province and the ownership of a birth certificate in East Kalimantan Province. The physical resilience aspect explains that the factual conditions of the people in East Kalimantan Province or the problems of the East Kalimantan community related to family resilience are described by food sufficiency and  purchasing  power  of  the  people  of  East  Kalimantan  as  indicators  of  welfare,  expenditure  on  people's purchasing  power  for  types  of  food  which  illustrates  the  average  consumption  pattern  of  a  family.  Home Ownership in East Kalimantan Province, and Workers and Unemployment in East Kalimantan Province.
Keywords : Administration; Resilience; Family

## Abstrak
Upaya  penyelenggaraan  ketahanan  keluarga di wilayah  Provinsi Kalimantan  Timur didasarkan  pada 5  (lima) dimensi  ketahanan  keluarga  yang  mengacu  pada  Buku  Katalog  Pembangunan  Ketahanan  Keluarga  dari Kementerian  PPPA  Republik  Indonesia.  Kelima  dimensi  tersebut  meliputi  Dimensi  Landasan  Legalitas  dan keutuhan  Keluarga,  Dimensi  Ketahanan  Fisik,  Dimensi  Ketahanan  Ekonomi,  Dimensi  Ketahanan  Sosial- Psikologi, Dimensi Ketahanan Sosial-Budaya. Mengacu pada kelima dimensi tersebut, maka diperlukan kajian hukum  terhadap  Praktek  Penyelenggaraan  Ketahanan  Keluarga  di  Provinsi  Kalimantan  Timur  agar  dapat dijadikan  sebagai  bahan  acuan  dalam  pembuatan  atau  penyusunan  rancangan  peraturan  daerah  tentang Penyelenggaraan  Ketahanan  Keluarga  di  Provinsi  Kalimantan  Timur,  sebagai  landasan  penguatan  ketahanan keluarga oleh seluruh stakeholders, baik yang bersentuhan langsung, maupun tidak langsung berdasarkan tugas pokok, fungsi dan kewenangan masing-masing. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji praktek penyelenggaraan  ketahanan  keluarga  di  Provinsi  Kalimantan  Timur  dan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis permasalahan  yang  dihadapi  masyarakat  Kalimantan  Timur  terkait  ketahanan  keluarga.  Penelitian  ini merupakan  penelitian  hukum  Empiris  (Yuridis  Empiris).  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  Praktek penyelenggaraan  ketahanan  keluarga  serta  permasalahan  yang  dihadapi  oleh  masyarakat  kalimantan  timur terkait ketahanan keluarga dapat dilihat dari 2 (dua) aspek yakni Aspek Legalitas dan Keutuhan Kelurga serta Aspek  Ketahanan  Fisik.  Aspek  Legalitas  dan  Keutuhan  Keluarga  menjelaskan  bahwa  kondisi  sosiologis masyarakat  Kalimantan  Timur  terkait  penyelenggaraan  ketahanan  keluarga  di  Provinsi  Kalimantan  Timur sesungguhnya masih membutuhkan dorongan regulasi dari pemerintah daerah, dalam hal ini adalah pemerintah
E-mail: hardyhardiansyah90@gmail.com, Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Indonesia 2

## Abstract
Efforts to implement family resilience in the province of East Kalimantan are based on 5 (five) dimensions of family resilience which refer to the Family Resilience Development Catalog Book from the Ministry of PPPA of the Republic of Indonesia. The five dimensions include the dimensions  of the legality foundation and family
Wahyuni Safitri 1 , Hardiansyah 2 E-mail: wahyunibun@gmail.com, Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Indonesia 1

## Kajian Hukum Terhadap Praktek Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga di Provinsi Kalimantan Timur Wahyuni Safitri, Hardiansyah
provinsi.  Hal  ini  tergambar  pada  data-data  yang  telah  dicantumkan  dalam  tabel-tabel  diatas,  yang  dapat  kita gambarkan dengan angka perceraian di Provinsi Kalimantan Timur, angka kriminalitas di Provinsi Kalimantan Timur  dan  kepemilikan  akte  kelahiran  di  Provinsi  Kalimantan  Timur.  Aspek  ketahanan  Fisik  menjelaskan bahwa kondisi faktual masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur atau permasalahan masyarakat kaltim terkait ketahanan keluarga yakni digambakan dengan Kecukupan pangan dan daya beli masyarakat Kalimantan Timur sebagai  indikator  kesejahteraan,  Pengeluaran  untuk  daya  beli  masyarakat  terhadap  jenis  makanan  yang menggambarkan pola konsumsi rata-rata sebuah keluarga. Kepemilikan Rumah di Provinsi Kalimantan Timur, serta Pekerja dan Pengangguran di Provinsi Kalimantan Timur.
Kata kunci : Penyelenggaraan; Ketahanan; Keluarga
DOI : https://doi.org/10.24903/yrs.v12i1.972 Received :  August 2020 Accepted :  August 2020 Published : September 2020 Copyright Notice : Authors retain copyright and grant the journal right  of first  publication with the work  simultaneously  licensed  under  a Creative  Commons  Attribution  4.0
International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.

## 1. PENDAHULUAN
Keluarga  sebagai  unit  terkecil  dari  suatu  organisasi  dalam  masyarakat,  memegang peran penting dalam membentuk karakter individu yang tangguh, memiliki kepedulian yang tinggi  dan  memiliki  kepekaan  sosial  terhadap  sesama  dan  lingkungan  sekitar.  Melalui karakter yang baik, maka akan melahirkan suatu kondisi keluarga yang berkualitas. Keluarga yang  berkualitas  merupakan  ciri  keluarga  yang  memiliki  ketahanan  yang  baik,  dan merupakan tahap awal untuk mencapai kesejahteraan keluarga dengan melindungi keluarga dan  membantu  keluarga  untuk  memajukan  diri  dan  mengembangkan  kemampuan  Sumber Daya Manusia (SDM) dalam rumah tangga.
Pada tatanan sosial, kesejahteraan identik dengan istilah kesejahteraan sosial yang di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial didefinisi kan sebagai  “kondisi  terpenuhinya  kebutuhan  material,  spiritual,  dan  sosial  warga  negara  agar dapat  hidup  layak  dan  mampu  mengembangkan  diri,  sehingga  dapat  melaksanakan  fungsi sosialnya”.  Sedangkan  menurut  Undang-Undang  Nomor  52  Tahun  2009  tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menjelaskan bahwa “Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta  mengandung  kemampuan  fisik  materil  guna  hidup  mandiri  dan  mengembangkan  diri
dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin”.
Kedua  definisi  tersebut  menunjukkan  keluarga  yang  berkualitas  dicirikan  dengan kemampuan pencapaian kebutuhan material, spiritual, dan sosial yang menjadi dasar untuk dapat menjalani kehidupan pribadi dan bersosial guna menciptakan kondisi masyarakat yang memiliki  ketahanan  untuk  menghadapi  setiap  perubahan  yang  terjadi.  Dalam  pandangan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia bahwa penguatan ketahanan keluarga merupakan salah satu langkah yang dianggap strategis, penting dan mendesak dalam membangun dan mensejahterakan keluarga.
Secara  kekinian,  pandangan  Kementerian  PPPA  tersebut  didasarkan  pada  kondisi yang dialami oleh keluarga Indonesia saat ini yang begitu memprihatinkan, terdapat berbagai persoalan dihadapi oleh keluarga Indonesia saat ini dan menunjukkan kekerasan dan tindakan diskriminatif  terhadap  perempuan  dan  anak,  seperti  perdagangan  orang  ( trafficking  in person ),  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  pelecehan  dan  kejahatan  seksual, perundungan ( bullying) , dan berbagai persoalan lainnya yang berdampak pada psikologi dan secara fisik. Kondisi  tersebut  khususnya  menimpa  keluarga  dengan  kategori  rentan  terhadap  berbagai permasalahan, terutama keluarga miskin dan kurang mampu.
Selain  itu,  ketahanan  keluarga  yang  maksimal,  bukan  hanya  melindungi  individu keluarga secara internal tetapi juga dari pengaruh lingkungan, seperti jeratan narkotika. Data yang  dihimpun  dari  berbagai  sumber  menunjukkan  bahwa  pengetahuan  dan  kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba masih relatif rendah, terutama di kalangan anak-anak dan remaja.
Berbagai  permasalahan  yang  serupa  dan  hampir  sama  juga  terjadi  bagi  sebagian keluarga  di  wilayah  Provinsi  Kalimantan  Timur.  Data  BPS  Provinsi  Kalimantan  Timur menunjukkan bahwa:
a. Proporsi  penduduk  perempuan  usia  10  tahun  ke  atas  yang  pernah  kawin  menurut  usia perkawinan pertama di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2014 usia kurang dari (<) 16 tahun berjumlah 8,49% dan sempat  turun pada tahun 2015 menjadi  4,13%.  Namun terjadi ironi pada tahun 2016  terjadi lonjakan menjadi  6,00% dan meningkat  lagi  pada tahun 2017 menjadi 6,49%
b. Pada  tahun  2017  jumlah  pengangguran  terbuka  dengan  angka  tertinggi  dimiliki  oleh lulusan Sekolah Menengah Atas sebesar 36.036 jiwa.
Wahyuni Safitri, Hardiansyah
c. Pada tahun 2017, jumlah perkara yang Diputus oleh Pengadilan Agama Kabupaten/Kota tertinggi adalah kasus Cerai Gugat yang berjumlah 4.470 kasus, disusul oleh kasus Cerai Talak  yang  berjumlah  sebanyak  1.575  kasus.  Sedangkan  faktor  penyebab  tertinggi terjadinya percaraian pada tahun 2017  adalah meninggalkan  salah  satu  pihak sebanyak 1.412  kasus  atau  meningkat  dari  tahun  2016  sebanyak  1.375  kasus.  Kemudian  disusul oleh KDRT pada tahun 2017 sebanyak 102 atau turun dari tahuh sebelumnya sebanyak 116 kasus.
d. Pada tahun 2017, jumlah kasus kriminal tertinggi yakni kasus narkoba pada angka 2.438 kasus  atau  meningkat  dari  tahun  2016  sebanyak  999  kasus.  Kemudian  disusul  kasus pencurian pada angka 1.824 pada tahun 2017 atau turun dari tahun 2016 sebanyak 2.011 kasus.
Berbagai  kasus  di  atas  merupakan  kasus  yang  terjadi  akibat  lemahnya  ketahanan keluarga di Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan data BPS Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018, hingga tahun 2017 jumlah keluarga Pra Sejahtera berjumlah 60.151 jiwa atau meningkat  dari  tahun  2016  yang  berjumlah  54.159  jiwa,  yang  juga  meningkat  dari  tahun 2015  yang  berjumlah  52.006 jiwa.  Pada  tahun  2017  tersebut,  angka  tertinggi  keluarga  Pra Sejahtera  berada  di  Kota  Samarinda  yang  berjumlah  16.021  jiwa  disusul  Kota  Balikpapan sebesar 11.914 jiwa dan Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 12.812 jiwa.
Dalam lampiran Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023  (Perda  No.  2  Tahun  2019)  dijelaskan  bahwa  pada  umumnya,  Indeks Pembangunan  Manusia  di  Kalimantan  Timur  mengalami  peningkatan  pada  lima  tahun terakhir,  akan  tetapi  pada  aspek  kesejahteraan  masyarakat  Kaltim  masih  menghadapi permasalahan  kemiskinan  dan  pengangguran.  Terkait  dengan  kesejahteraan  sosial masyarakat,  Kaltim  memiliki  tingkat  literasi  masyarakat  yang  sangat  baik  dengan  angka melek  huruf  di  atas  rata-rata  nasional.  Selama  lima  tahun  terakhir,  capaian  Harapan  Lama Sekolah  Provinsi  telah  naik  sebesar  0,64  poin,  selain  itu  untuk  melihat  keterjangkauan layanan  pendidikan  bagi  penduduk  usia  sekolah  adalah  Rata-Rata  Lama  Sekolah  yang mengalami  peningkatan  meskipun  tidak  signifikan.  Selain  pendidikan,  kesehatan  juga menjadi  indikator  penting  dalam  menilai  kesejahteraan  masyarakat,  perkembangan  usia harapan  hidup  provinsi  Kalimantan  Timur  mengalami  peningkatan  secara  perlahan.  Upaya peningkatan  kualitas  penyelenggaraan  kesehatan  masyarakat  dapat  dilihat  melalui  jumlah
kepesertaan  jaminan  kesehatan  baik  melalui  jamkesda  (untuk  penduduk  miskin)  dan  BPJS berbayar di Provinsi Kalimantan Timur.
Berdasarkan kondisi yang dialami dan berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh Provinsi  Kalimantan Timur,  maka ditetapkan bahwa visi  Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023  adalah  “Berani  Untuk  Kalimantan  Timur  yang  Berdaulat”,  dalam  kaitannya dengan  pembangunan  ketahanan  keluarga  dapat  ditemui  dalam  penjelasan  mengenai “Berani” adalah Pemerintah mempunyai keberanian, tekad, dan komitmen yang kuat untuk memaksimalkan  kewenangan  yang  dimiliki  sesuai  peraturan  perundang-undangan  untuk mensejahterakan masyarakat. visi tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk misi Provinsi Kalimantan Timur yang berupa “berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak  mulai  dan  berdaya  saing,  terutama  perempuan,  pemuda,  dan  penyandang disabilitas” yang  didalam penjelasannya termasuk mewujudkan sumber daya manusia yang berakhlak mulia untuk membentuk identitas dan karakter manusia yang berkualitas.
Selanjutnya  dalam  arah  kebijakan  rencana  pembangunan  jangka  menengah  tahun 2019-2023  pada  tujuan  mewujudkan  masyarakat  yang  berkarakter,  berakhlak  mulia  dan berdaya saing, yang mana sasaran untuk mencapai hal tersebut dirumuskan sebagai berikut, meningkatnya  pengamalan  nilai-nilai  budaya  dan  keagamaan  di  masyarakat,  meningkatnya taraf  pendidikan  masyarakat,  meningkatnya  gizi  dan  kesehatan  masyarakat.  Dengan demikian,  merujuk  pada  pemaparan  tersebut,  dapat  dikatakan  bahwa  Provinsi  Kalimantan Timur memiliki komitmen untuk meningkatkan dan membangun ketahanan keluarga, yang dimulai dari sumber daya manusia yang berakhlak mulia, berkarakter, dan berdaya saing.
Upaya  penyelenggaraan  ketahanan  keluarga  di  wilayah  Provinsi  Kalimantan  Timur yang  berdasarkan  pada  5  (lima)  dimensi  ketahanan  keluarga  yang  mengacu  pada  Buku Katalog  Pembangunan  Ketahanan  Keluarga  dari  Kementerian  PPPA  Republik  Indonesia. Kelima dimensi tersebut meliputi:
a. Dimensi Landasan Legalitas dan keutuhan Keluarga
b. Dimensi Ketahanan Fisik
c. Dimensi Ketahanan Ekonomi
d. Dimensi Ketahanan Sosial-Psikologi
e. Dimensi Ketahanan Sosial-Budaya
Mengacu  pada  kelima  dimensi  tersebut,  maka  diperlukan  kajian  hukum  terhadap Praktek  Penyelenggaraan  Ketahanan  Keluarga  di  Provinsi  Kalimantan  Timur  agar  dapat dijadikan  sebagai  bahan  acuan  dalam  pembuatan  atau  penyusunan  rancangan  peraturan
Wahyuni Safitri, Hardiansyah
daerah tentang Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga di Provinsi Kalimantan Timur, sebagai landasan  penguatan  ketahanan  keluarga  oleh  seluruh  stakeholders,  baik  yang  bersentuhan langsung, maupun tidak langsung berdasarkan tugas pokok, fungsi dan kewenangan masing- masing.  Penelitian  ini  betujuan  untuk  Mengetahui  dan  mengkaji  praktek  penyelenggaraan ketahanan  keluarga  di  Provinsi  Kalimantan  Timur  dan  Mengetahui  dan  menganalisis permasalahan yang dihadapi masyarakat Kalimantan Timur terkait ketahanan keluarga.

## 2. METODE PENELITIAN
Penulis  menggunakan  metode  penelitian  hukum  Empiris  (Yuridis  Empiris),  dengan menggunakan  data  yang  diperoleh  langsung  dari  kehidupan  masyarakat  dengan  cara wawancara,  observasi,  dan  lain-lain  sebagai  sumber  datanya  dan  untuk  menunjang  dan melengkapi  data,  maka  dilakukan  studi  kepustakaan  untuk  memperoleh  data  sekunder.
Sumber Data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait  dengan  permasalahan  yang  akan  dibahas  (Soerjono  Soekamto,  2007 ) .  Sumber  data dalam  penelitian  ini  diperoleh  dari  lapangan  secara  langsung  dengan  melakukan  observasi dan  wawancara.  Selanjutnya  Data  Sekunder  adalah  data  yang  diperoleh  dari  penelitian kepustakaan  yang  merupakan  bahan-bahan  hukum  yang  terdiri  dari  Bahan  Hukum  Primer, yakni Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Peraturan  Menteri  Negara  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  Republik Indonesia  Nomor  6  Tahun  2013  Tentang  Pelaksanaan  Pembangunan  Keluarga,  Peraturan Daerah  Provinsi  Kalimantan  Timur  Nomor  2  Tahun  2019  tentang  Rencana  Pembangunan Jangka Menengah Daerah  Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023. Kemudian Bahan Hukum  Sekunder  yakni  terdiri  dari  buku-buku  liteatur,  makalah,  artikel,  jurnal,  hasil penelitian  dari  karya  ilmiah  lainnya  yang  berhubungan  dengan  penelitian  ini.  Dan  Bahan Hukum Tersier yakni terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.
Metode  dan  pengumpulan  data  yang  digunakan  yakni  dengan  cara  awancara (interview)  yaitu  proses  untuk  mendapat  keterangan  untuk  tujuan  penelitian  dengan melakukan  tanya  jawab  secara  langsung  dengan  narasumber  tentang  permasalahan  dalam penelitian  ini  (Muh.  Nasir,  2010).  Penggunaan  teknik  wawancara  dalam  penelitian  ini didasari pertimbangan, melalui wawancara dengan pihak pemerintah provinsi dalam hal ini melalui  Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Kalimantan  Timur  dan  Polda  Kaltim.  Kemudian
melakukan Studi Kepustakaan dan Studi Dokumen yaitu dengan cara mempelajari, mengkaji dan  mengolah  bahan-bahan  hukum,  baik  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder maupun bahan hukum tersier.
Data  yang  telah  dikumpulkan  dari  penelitian  lapangan  maupun  dari  penelitian kepustakaan  selanjutnya dianalisis secara kualitatif,  yaitu metode analisis data  dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut  kualitas  dan kebenarannya,  kemudian  dihubungkan  dengan  teori-teori  dari  studi  kepustakaan  sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini

## 3. PEMBAHASAN
Ketahanan  keluarga  pada  prinsipnya  bukan  tanggungjawab  pribadi-pribadi  semata, lebih  dari  itu  ketahanan  keluarga  merupakan  tanggungjawab  pemerintah  dalam  rangka mewujudkan  sebuah  ketahanan  keluarga.  Pergaulan  yang  modern  dan  terbuka  saat  ini memberikan gambaran yang heterogen bagi keluarga. Kehidupan masyarakat lebih berwarna dalam  menjalani  kehidupannya,  baik  individu  maupun  keluarga.  Kehidupan  yang  modern juga memberikan tantangan yang berbeda. Masyarakat saat ini menghadapi kehidupan yang sarat dengan perbedaan, teknologi, keterbukaan bahkan kehidupan orang lain dapat terllihat dengan mudah. Akses masyarakat melalui teknologi yang begitu mudah dapat memberikan dampak yang negatif bagi masyarakat dan juga individu. Perkembangan teknologi informasi dan  komunikasi  dalam  konteks  globalisasi,  berpengaruh  terhadap  perubahan  perilaku individu  dan  masyarakat.  Eksistensi  individu  dan  keluarga  telah  menghadapi  berbagai ancaman yang bersumber dari berbagai dampak proses transformasi sosial yang berlangsung sangat  cepat  dan  tak  terhindarkan.  Banyak  keluarga  mengalami  perubahan,  baik  struktur, fungsi, dan peranannya. Dampak negatif transformasi sosial akan menggoyahkan eksistensi individu  dan  keluarga  sehingga  menjadi  rentan  atau  bahkan  berpotensi  tidak  memiliki ketahanan. Oleh karena itu, individu dan keluarga perlu ditingkatkan ketahanannya melalui upaya pemberdayaan, terutama yang berkaitan dengan penguatan struktur, fungsi, dan peran keluarga dalam masyarakat.
Kehidupan dengan tata nilai sosial yang berbeda saat ini menjadi kian terbuka. Tidak sulit bagi masyarakat saat ini untuk bisa meniru budaya  lain,  tren budaya lain atau bahkan meniru berbagai tindakan yang dilarang atau tidak etis. Hal ini memerlukan filter pada sistem kehidupannya.  Sistem  ini  berupa  konsep  atas  sebuah  penerimaan  nilai-nilai  perikehidupan. Nilai-nilai  ketuhanan  menjadi  landasan  atas  perikehidupan  setiap  manusia.  Kehidupan beragama  menjadi  fondasi  pada  tiap  idividu  dan  keluarga.  Dalam  rangka  menggambarkan
Wahyuni Safitri, Hardiansyah
praktek  penyelenggaraan  ketahanan  keluarga  serta  menggambarkan  permasalahan  yang dihadapi oleh masyarakat kalimantan timur maka penelitian menggunakan metode observasi dan  wawancara  di  lapangan.  Data  yang  diperoleh  oleh  tim  peneliti  akan  menggambarkan permasalahan terkait dengan ketahanan keluarga di Provinsi Kalimantan Timur. Berikut data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilihat dari 2 (dua) aspek, yakni sebagai berikut :

## 1.     Aspek Legalitas dan Keutuhan keluarga
Aspek  legalitas  merupakan  aspek  penting  dalam  penyelenggaraan  ketahanan keluarga.  Ketahanan  keluarga  merupakan  sebuah  konsep  keluarga  yang  bukan  hanya untuk  bertahan  hidup  tetapi  juga  mengembangkan  kehidupan  yang  berkualitas  dan manusiawi di lingkungan masyarakat.
Tabel 1. Angka Perceraian di Provinsi Kalimantan Timur NO STATUS PERKAWINAN 2017 2018 2019 1  Kawin 1.643.516 1.683.819 1.706.288 2  Cerai Hidup 43.348 47.993 51.161 3  Cerai Mati 92.063 100.044 103.118 JUMLAH 1.778.927 1.831.856 1.860.567
Sumber: dkp3a.kaltimprov.go.id/e-infoduk/
Secara  awam  angka  perceraian  (hidup)  kalimantan  timur  berada  pada  angka 7,7  %.  Hal  ini  menjadi  salah  satu  hal  yang  harus  dicermati  dalam  sebuah  bingkai ketahanan keluarga karena perceraian memiliki dampak yang tidak mudah bagi sebuah keluarga  terutama  menyangkut  anak-anak.  Perceraian  dapat  menjadi  pemicu  sebuah kerusakan-kerusakan  berikutnya  seperti  terjadinya  suatu  kriminalitas.  Kriminalitas banyak terjadi dalam sebuah keluarga  karena dilatarbelakangi  oleh  kehidupan keluarga yang  tidak  sehat.  Ada  sebuah  proses  panjang  yang  dibutuhkan  oleh  keluarga  untuk membentuk pribadi-pribadi dalam keluarga tersebut menjadi pribadi yang tidak melawan hukum dan jauh dari hal-hal yang mengarah pada tindakan kriminal.
Keluarga  merupakan  unit  dasar  masyarakat  yang  berperan  penting  dalam menghasilkan SDM yang berkualitas. Kapasitas keluarga mempunyai keberfungsian dan keberlangsungan  masyarakat.  Banyak  masalah  sosial  yang  terjadi  berawal  dari kegagalan/ketidakberfungsian keluarga sehingga menimbulkan berbagai implikasi sosial, ekonomi,  dsbnya.  Contoh:  tawuran,  kekerasan  terhadap  anak,  seks  bebas  dan penyalahgunaan NAPZA di kalangan remaja, dll.
Yuriska : Jurnal Ilmu Hukum Agustus 2020, Vol. 12 No. 2
Tabel 2. Angka Kriminalitas di Provinsi Kalimantan Timur NO TAHUN ANGKA 1 2016 9.780 2 2017 8.551 3 2018 6.715 JUMLAH 25.046

## Sumber. POLDA Kalimantan Timur
Demikian  halnya  menyangkut  status  anak  adalah  hal  penting  dimata  hukum. Satus anak  digambarkan  pada akta  keluarga.  Dalam  konteks ketahanan  keluarga  status anak menjadi hal yang harus dibahas karena banyak hal yang berada dibalik sebuah “akta kelahiran”.  Status anak pada akte bukan hanya mencerminkan tentang relasi hubungan keluarga tetapi juga hubungan sosial serta kondisi ketahanan sebuah keluarga itu dilihat. Misalnya akta dengan hanya nama ibu menerminkan adanya ketidakberesan pada status pernikahan.
Demikian juga  kepengurusan akta akan  dapat melindungi bukan hanya hak-hak keperdataan  seseorang  tetapi  juga  hak-hak  sosial  sebagai  warga  negara,  misalnya jaminan  kesehatan,  jaminan  sosial  dan  lain  sebagainya.  Namun  tidak  semua  orang menganggap  penting  makna  dari  sebuah  akta  kelahiran  sehingga  pada  daerah  tertentu masih  banyak  anak  yang  hanya  punya  catatan  lahir  bukan  akta  kelahiran.  Berikut digambarkan  kepemilikan  akta  di  Kalimantan  Timur,  nampak  pada  angka  statistik  di bawah  ini  angka  kepemilikan  menunjukkan  bahwa  masih  banyak  orang  yang  tidak memiliki akta kelahiran yang berarti masih sedikit orang yang melakukan kepengurusan akta kelahiran. Angka tidak punya akta kelahiran masih lebih tinggi dibandingkan angka yang punya akta lahir.
Tabel 3. Kepemilikan Akte Kelahiran di Provinsi Kalimantan Timur
NO KEPEMILIKAN AKTE KELAHIRAN 2017 2018 2019 1 Punya 1.358.562 1.594.344 1.688.382 2 Tidak Punya 2.146.599 1.957.847 1.923.724 JUMLAH 3.505.161 3.552.191 3.612.106
Sumber. dkp3a.kaltimprov.go.id/e-infoduk/

## 2.  Aspek Ketahanan fisik

## Kajian Hukum Terhadap Praktek Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga di Provinsi Kalimantan Timur Wahyuni Safitri, Hardiansyah
Ketahanan keluarga adalah  kemampuan keluarga untuk mengelola sumber daya dan  masalah  yang  dihadapi  keluarga  agar  keluarga  sejahtera  yaitu  terpenuhinya kebutuhan  seluruh  anggota  keluarga.  Tentunya  hal  ini  menyangkut  ketahanan  fisik sebagai  salah  satu  aspeknya.  Ketahanan  fisik  berkaitan  dengan  kemampuan  ekonomi keluarga yaitu kemampuan anggota keluarga dalam memperoleh sumber daya ekonomi dari  luar  sistem  keluarga  untuk  memenuhi  kebutuhan  dasar  seperti  pangan,  sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan.
Berikut  beberapa  hal  kondisi  faktual  masyarakat  di  Provinsi  Kalimantan  Timur dengan beberapa indikator diantaranya :
A.  Kecukupan pangan dan daya beli  masyarakat  Kalimantan Timur  sebagai indikator kesejahteraan. Hal ini tergambar pada angka rata-rata pengeluaran perkapita.
Tabel 4.
Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Untuk Makanan menurut Jenis Sub Kelompok Makanan di Kalimantan Timur Tahun 2016-2017 NO JENIS KELOMPOK MAKANAN 2016 2017 1  Padi-padian 65365 64197 2  Umbi-umbian 5181 5507 3  Ikan/Udang/Cumi 57951 74143 4  Daging 29574 34089 5  Telur dan susu 43027 42380 6  Sayur-sayuran 42814 57153 7  Kacang-kacangan 11328 13519 8  Buah-buahan 26768 27424 9  Konsumsi lainnya 57581 65664 10  Makanan jadi 172069 205780 11  Rokok 77260 73678 JUMLAH 587920 663535

## Sumber. Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur
Saat  ini  dapat  kita  lihat  bahwa  konsumsi  pembelian  paling  tinggi  adalah untuk  makanan  jadi.  Sedangkan  paling  rendah  adalah  pembelian  umbi-umbian. Pembelian daging dan susu masih lebih rendah dari pembelian rokok.
B.  Pengeluaran  untuk  daya  beli  (pengeluaran)  masyarakat  terhadap  jenis  makanan menggambarkan pola konsumsi rata-rata sebuah keluarga.
Tabel 5.
Persentase Rata-rata Pengeluaran per Kapita masyarakat Katim
Sebulan untuk Makanan dan Bukan makanan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 NO KABUPATEN/KOTA MAKANAN BUKAN MAKANAN 1  Paser 55,22 44,78 2  Kutai Barat 55,72 44,28 3  Kutai Kartanegara 49,79 50,21 4  Kutai Timur 51,44 48,56 5  Berau 48,05 51,95 6  Penajam Paser Utara 49,22 50,78 7  Mahakam Ulu 53,24 46,76 8  Balikpapan 41,81 58,19 9  Samarinda 41,71 58,29 10  Bontang 42,54 57,46
Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur
Hal ini menunjukkan bahwa pola konsumsi masyarakat di Kalimantan Timur masih harus  didorong dalam  standarisasi kesehatan  yang lebih tinggi.  Karena  pola konsumsi  ini  berhubungan  dengan  ketahanan  keluarga  karena  menyangkut ketahanan  fisik.  Makanan  yang  dimasak  oleh  anggota  keluarga  tentunya  makanan yang  dipilih  untuk  memenuhi  gizi  sekaligus  selera  keluarga.  Makanan  jadi mempengaruhi  pola  konsumtif  masyarakat  yang  cenderung  instan.  Disinilah terkadang pola konsumsi sangat mempengaruhi kesehatan keluarga atau ketahanan fisik keluarga. Kendati demikian Katahanan fisik bukan hanya menyangkut apa yang dikonsumsi tetapi juga menyangkut proses konsumsi tersebut.
C.  Kepemilikan Rumah di Provinsi Kalimantan Timur
Rumah  adalah  faktor  yang  sangat  signifikan  dala  ketahanan  kelaurga. Keluarga akan dapat lebih tenang, bebas dalam mengambil keputusan. Jika sebuah keluarga sudah memiliki rumah maka dia akan dapat lebih punya kesempatan untuk
Wahyuni Safitri, Hardiansyah
mengembangkan kualitas keluarganya tidak terbebani lagi dengan biaya sewa yang tinggi setiap tahunnya. Keberadaan rumah secara permanent mempengaruhi keluarga terkait  dengan  interaksi  keluarga.  Hubungan  aksi  reaksi  dan  komunikasi  antar anggota keluarga yaitu antar pasangan suami istri, antar orang tua dengan anak, antar anak  dan  antar  anggota  keluarga  dari  generasi  yang  berbeda.  Berikut  gambaran statistik Presentase Kepemilikan Rumah di Provinsi Kalimantan Timur.
Tabel 6. Kepemilikan Rumah di Kalimantan Timur TAHUN MILIK SENDIRI KONTRAK/ SEWA BEBAS SEWA DINAS/ LAINNYA JUMLAH 2016 71,12 17,86 8,02 3,00 100,00 2017 68,87 18,45 9,21 3,47 100,00 2018 70,31 17,90 9,67 2,12 100,00 Sumber. BPS Provinsi Kalimantan Timur
D. Pekerja dan Pengangguran di Provinsi Kalimantan Timur Tabel 7. Angka Pengangguran dan Pekerja di Kalimantan Timur TAHUN BEKERJA PENGANGGURAN JUMLAH 2016 1581239 136653 1717892 2017 1540675 114289 1654964 2018 1618285 114313 1732598

## Sumber. BPS Provinsi Kalimantan Timur
Berdasarkan  data-data  yang  dikumpulkan  dari  hasil  penelitian  sebagaimana  telah dicantumkan  dalam  tabel-tabel  diatas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  praktek penyelenggaraan  ketahanan  keluarga  serta  permasalahan  yang  dihadapi  oleh  masyarakat kalimantan  timur  terkait  ketahanan  keluarga  dapat  dilihat  dari  2  (dua)  aspek  yakni  Aspek Legalitas dan Keutuhan Kelurga serta Aspek Ketahanan Fisik.
Aspek  Legalitas  dan  Keutuhan  Keluarga  menjelaskan  bahwa  kondisi  sosiologis masyarakat  Kalimantan  Timur  terkait  penyelenggaraan  ketahanan  keluarga  di  Provinsi Kalimantan  Timur  sesungguhnya  masih  membutuhkan  dorongan  regulasi  dari  pemerintah daerah,  dalam  hal  ini  adalah  pemerintah  provinsi.  Hal  ini  tergambar  pada  data-data  yang sudah dicantumkan dalam tabel-tabel diatas, yang dapat kita gambarkan sebagai berikut:
Aspek legalitas dan keutuhan keluarga digambarkan dengan angka perceraian akibat

## Yuriska : Jurnal Ilmu Hukum Agustus 2020, Vol. 12 No. 2
cerai  hidup  sebesar  7,7%  merupakan  hal  yang  harus  dicermati  sebagai  gejala  sosial  di masyarakat. Cerai hidup mengalami peningkatan di tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Perceraian  merupakan  gambaran  dari  sebuah  ketidakutuhan  keluarga  yang  tentunya berpotensi  memberikan  dampak  pada  ketahanan  keluarga.  Banyak  tindak  kejahatan  atau kehidupan  yang  menyimpang  berawal  dari  perceraian.  Dimana  seseorang  atau  anggota keluarga tidak tahan dengan berbagai kondisi akibat perceraian.
Hal ini jelas terlihat bahwa angka kriminalitas di Provinsi Kalimantan Timur juga mengalami  kenaikan  di  Provinsi  Kalimanatan  Timur  berdasarkan  catatan  dari  POLDA Kalimantan  Timur.  Angka  kriminalitas  pada  anak-anak  yang  meningkat  membutuhkan sebuah sistem katahanan keluarga untuk mengantisipasinya. Kriminalitas dapat terjadi karena bebagai hal dan bukan hanya terjadi pada orang dewasa saja tetapi saat ini kriminalitas juga dilakukan  oleh  anak-anak.  Kejadian  kriminal  yang  menimpa  anggota  keluarga  entah  pada posisi  korban  atau  mungkin  sebagai  pelaku  tentu  membutuhkan  sebuah  sistem  untuk meminimalisir dampak atau bahkan menyelesaikannya. Sistem inilah yang disebut ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga merupakan instrumen untuk mengantisipasi kriminalitas dalam keluarga.
Ketahanan  keluarga  merupakan  konsep  untuk  dapat  berfikir  setara  dalam menempatkan  anggota  keluarga  dalam  menjalankan  fungsi-fungsinya.  Konsep  kesetaraan gender yang ada  pada ketahanan  keluarga  akan memberikan  gambaran peran  ayah  dan ibu dalam menjalankan kehidupan berkeluarga sekaligus juga sebagai instument untuk bisa saling menghargai  antar  anggota  keluarga.  Ketahanan  individu  dan  keluarga  akan  berakibat  pada terjaminnya ketahanan masyarakat. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 mendefinisikan ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebagai kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan  serta  mengandung  kemampuan  fisik  materil  guna  hidup  mandiri  dan mengembangkan  diri  dan  keluarganya  untuk  hidup  harmonis  dalam  meningkatkan kesejahteraan  kebahagiaan  lahir  dan  batin.  Sementara  suatu  keluarga  akan    memiliki ketahanan  dan  kemandirian  yang  tinggi  apabila  keluarga  tersebut  dapat  berperan  secara optimal  dalam  mewujudkan  seluruh  potensi  yang  dimilikinya.  Lebih  jauh  lagi,  ketahanan keluarga  diindikasikan  sebagai  kecukupan  dan  kesinambungan  akses  terhadap  pendapatan dan sumberdaya setidaknya untuk memenuhi kebutuhan dasar, termasuk didalamnya adalah kecukupan akses terhadap pangan, air bersih, pelayanan kesehatan, kesempatan pendidikan, perumahan, waktu untuk berpartisipasi di masyarakat, dan integrasi sosial.

## Kajian Hukum Terhadap Praktek Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga di Provinsi Kalimantan Timur Wahyuni Safitri, Hardiansyah
Dengan demikian, ketahanan keluarga merupakan konsep yang mengandung aspek multidimensi.  Upaya  peningkatan  ketahanan  keluarga  menjadi  penting  untuk  dilaksanakan dalam rangka mengurangi atau mengatasi berbagai masalah yang menghambat pembangunan nasional. Dengan diketahuinya tingkat ketahanan keluarga maka dinamika kehidupan sosial keluarga  sebagai  salah  satu  aspek  kesejahteraan  keluarga  juga  dapat  diukur.  Kondisi ketahanan keluarga menjadi gambaran keadaan dan perkembangan pembangunan sosial yang sedang  berlangsung.  Sayangnya,  meskipun  konsep  ketahanan  keluarga  telah  dicantumkan secara jelas dalam berbagai peraturan perundang-undangan, tetapi sejauh ini dirasakan masih belum  tersedianya  ukuran  yang  pasti  secara  metodologis  dan  berlaku  umum  untuk mengetahui tingkat ketahanan keluarga di Indonesia.
Kalimantan timur berada kondisi sosiologis, ekonomi, budaya dan masyarakat yang beragam,  modern  dan  juga  berada  pada  kondisi  ekonomi  yang  baik.  Dikaitkan  dengan ketahanan  keluarga  sesungguhnya  Kalimantan  Timur  harus  dilihat  dari  berbagai  indikator. Katahanan keluarga memiliki banyak indikator yang terdiri dari : Ketahanan Fisik, Ketahanan ekonomi,  Ketahanan  sosial  budaya,  Ketahanan  Sosial  Psikologi,  Landasan  Legalitas  dan Keutuhan Keluarga.
Pada pembahasan sebelumnya Aspek Ketahanan Fisik di Provinsi Kalimantan timur dapat dilihat dari berbagai fenomena kepemilikan hunian dan lain sebagainya. Pada dimensi ketahanan  fisik  masyarakat  Kalimantan  Timur  berada  pada  posisi  yang  tidak mengkhawatirkan.  Pada  pembahasan  sebelumnya  tergambar  bahwa  terkait  dengan  rumah tinggal  masyarakat Kalimantan  Timur  berada pada  timpat  tinggal yang cukup  representatif maskipun terkait dengan kepemilikan masih ada yang belum memiliki rumah sendiri. Pada rata-rata  rumah  tangga,  suami  istri  juga  memiliki  kamar  yang  terpisah  dari  anak-anak  dan anggota keluarga lain.
Pada  pembahasan  sebelumnya  kita  dapat  melihat  bahwa  beberapa  daerah Kalimantan  Timur  memiliki  tingkat  konsumtif  yang  tinggi,  namun  juga  memiliki  sisi-sisi yang mengkhawatirkan diantaranya mencakup angka kriminalitas serta konsumtif yang tinggi. Pada  sudut  pandang  sosial  budaya  ketahanan  sosial  dan  budaya  masyarakat  Kalimantan Timur  memiliki  nilai  yang  tinggi  dalam  bergotong  royong  dan  dalam  partisipasi  aktifitas sosial.  Hal  ini  menjadi  modal  bahwa  masyarakat  Kalimantan  Timur  memiliki  nilai-nilai ketahanan keluarga khususnya terkait dengan kerjasama antar individu dan kelauarga dalam situasi atau kondidi sosial tertentu. Alasan bahwa sisi ekonomi akan mempengaruhi keluarga
memang benar. Bahwa ekonomi bukan hanya menyangkut akan pemenuhan kebutuhan fisik tetapi juga pemenuhan kebutuhan dalam rangka peningkatan SDM.
Pada sisi ekonomi, masyarakat Kalimantan Timur juga digolongkan mampu untuk membiayai anak untuk mengenyam pendidikan hingga level, universitas. Sehingga, dengan kata  lain  keluarga  yang  tidak  ada  anak  yang  putus  sekolah  berpotensi  memiliki  ketahanan keluarga  yang  kuat.  Selain  tidak  ada  anak  yang  putus  sekolah,  keluarga  yang  mempunyai ketahanan  ekonomi  yang  baik  juga  harus  dapat  menjamin  anggota  keluarganya  untuk memperoleh pendidikan sehingga tidak ada anak yang tidak pernah sekolah.

## 4. KESIMPULAN
Praktek penyelenggaraan ketahanan keluarga serta permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat kalimantan timur terkait ketahanan keluarga dapat dilihat dari 2 (dua) aspek yakni Aspek Legalitas  dan  Keutuhan  Kelurga  serta Aspek  Ketahanan  Fisik.  Aspek Legalitas  dan Keutuhan  Keluarga  menjelaskan  bahwa  kondisi  sosiologis  masyarakat  Kalimantan  Timur terkait  penyelenggaraan  ketahanan  keluarga  di  Provinsi  Kalimantan  Timur  sesungguhnya masih  membutuhkan  dorongan  regulasi  dari  pemerintah  daerah,  dalam  hal  ini  adalah pemerintah provinsi. Hal ini tergambar pada data-data yang telah dicantumkan dalam tabel- tabel  diatas,  yang  dapat  kita  gambarkan  dengan  angka  perceraian  di  Provinsi  Kalimantan Timur, angka kriminalitas di Provinsi Kalimantan Timur dan kepemilikan akte kelahiran di Provinsi  Kalimantan  Timur.  Aspek  ketahanan  Fisik  menjelaskan  bahwa  kondisi  faktual masyarakat  di  Provinsi  Kalimantan  Timur  atau  permasalahan  masyarakat  kaltim  terkait ketahanan keluarga yakni digambakan dengan Kecukupan pangan dan daya beli masyarakat Kalimantan Timur sebagai indikator kesejahteraan, Pengeluaran untuk daya beli masyarakat terhadap  jenis  makanan  yang  menggambarkan  pola  konsumsi  rata-rata  sebuah  keluarga. Kepemilikan  Rumah  di  Provinsi  Kalimantan  Timur,  serta  Pekerja  dan  Pengangguran  di Provinsi Kalimantan Timur.

## 5. REFERENSI
Amiruddin  dan  Zainal  Asikin,  2004,  Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum,  Raja  Grafindo Persada, Jakarta.
Irmayani  S.  2007.  Membangun  Keluarga  Berketahanan  Sosial  Dalam  Era  Modernisasi. Magister Psikologi dari Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
Katalog  Pembanguanan  Ketahanan  Keluarga  Indonesia  2016.  Kementerian  Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Jakarta.

## Kajian Hukum Terhadap Praktek Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga di Provinsi Kalimantan Timur Wahyuni Safitri, Hardiansyah
Kartiyem.  2014.  Hubungan  Strategi  Koping  Dan  Kesejahteraan  Keluarga  Nelayan. Departemen  Ilmu  Keluarga  Dan  Konsumen  Fakultas  Ekologi  Manusia  Institut Pertanian Bogor.
Muh. Nasir, 2010, Metode Penelitian, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Puspitawati,  Herien.  2013.  Ketahanan  Dan  Kesejahteraan  Keluarga.  Fakultas  Ekologi Manusia- Institut Pertanian Bogor.
Rusydi,  Lina  Najwatur.  2011.  Analisis  Perbandingan  Manajemen  Sumberdaya  Dan Kesejahteraan Keluarga Pada Keluarga Miskin Dan Tidak Miskin. Departemen Ilmu Keluarga Dan Konsumen Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor.
Sunarti  E.  2001.  Studi  Ketahanan  Keluarga  dan  Ukurannya:  Telaah  Kasus  Pengaruhnya Terhadap  Kualitas  Kehamilan.  Bogor.  Sekolah  Pasca  Sarjana  Institut  Pertanian Bogor.
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,  2003,  Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Soerjono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum , UI-Press. Jakarta, 2007 .