Cakrawala: Jurnal Kajian Studi Manajemen Pendidikan Islam dan Studi Sosial Vol. 7 No.1. 2023 ISSN:  2580-9385 (P) ISSN:  2581-0197 (E)
DOI: https://doi.org/10.33507/cakrawala.v7i1.1161
Kepemimpinan Pendidikan pada Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
Ika Rifa Rofifah 1 , Sukataman 2
Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen
ikarifa07@gmail.com

## Abstract
This study aims to find out how educational leadership is in School Based Management (SBM), starting from the definition, development framework, to the principal's leadership in SBM. This research was conducted using qualitative research. The research method used is library research. The data collection technique used was by finding sources and reconstructing  them  from  various  sources,  such  as  books,  journals,  and  the  results  of previous research on SBM. Data from various references were analyzed using descriptive analysis to support the propositions and ideas in this article.
Keywords: SBM, Leadership, Principal

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  kepemimpinan  pendidikan  pada Manajemen  Berbasis  Sekolah  (MBS),  mulai  dari  deifinisi,  kerangka  pengembangan, hingga  kepemimpinan  kepala  sekolah  dalam  MBS.  Penelitian  ini  dilaksanakan menggunakan  penelitian  kualitatif.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  studi pustaka ( library research ). Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara mencari sumber dan merekonstruksi dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu mengenai MBS. Data dari berbagai referensi dianalisis menggunakan analisis deskriptif untuk mendukung proposisi dan gagasan pada artikel ini.
Kata Kunci: MBS, kepemimpinan, kepala sekolah

## PENDAHULUAN
Dunia pendidikan saat ini telah memasuhi era baru. Era revormasi yang sedang kita jalani ditandai dengan beberapa perubahan dalam berbagai bidang kehidupan, seperti politik, moneter, hankam, dan kebijakan mendasar lain. Perubahan yang menonjol adalah lahirnya  Undang-Undang  No.  22  Tahun  1999  tentang  Otonomi  Daerah  dan  Undang-
Undang No. 25 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. 1 Adanya perubahan tersebut membawa dampak terhadap berbagai bidang, termasuk di bidang pendidikan.
Berbagai  upaya  terus  dilakukan  untuk  meningkatan  mutu  pendidikan  dengan berbagai  permasalahannya.  Upaya  tersebut  dilandasi  atas  kesadaran  bahwa  betapa pentingnya  peranan  pendidikan  dalam  pengembangan  sumber  daya  manusia  dan pengembangan watak bangsa ( Nation Character Building ) untuk kemajuan masyarakat dan  bangsa.  Berbagai  upaya  telah  dilakukan  pemerintah  untuk  meningkatkan  mutu pendidikan  nasional,  salah  satunya  adalah  dengan  penerapan  Manajemen  Berbasis Sekolah  (MBS)  atau  yang  dalam  praktiknya  lebih  dikenal  sebagai  Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS). 2
Penerapan  MBS  memungkinkan  adanya  reformasi  dalam  pengelolaan  sekolah, yakni  dengan  menekankan  pengembangan  perencanaan  sekolah,  peningkatan  kualitas sekolah,  implementasi  kurikulum  atau  program  pembelajaran  baru,  serta  penerapan teknologi informasi dalam pendidikan. 3 Pelaksanaan MBS diperkuat melalui kebijakan- kebijakan  di  bidang  pendidikan,  salah  satunya  adalah  peraturan  perundang-undangan Pasal  51  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2004  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa pengelolaan satuan pendidikan dasar dan menengah dilaksanakan menggunakan prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS). 4
MBS  secara  konseptual  dipahami  sebagai  salah  satu  alternative  pilihan  formal untuk  mengelola  struktur  penyelenggaraan  pendidikan  yang  terdesentralisasi  melalui penempatan  sekolah  sebagai  unit  utama  peningkatan. 5 Era  otonomi  dengan  asas desentralisasi menuntut partisipasi dan pemberdayaan seluruh komponen pendidikan dan penerapan  konsep  pendidikan  sebagai  suatu  sistem  untuk  meningkatkan  mutu pendidikan. 6 Peningkatan mutu pendidikan dalam era otonomi daerah telah merubah arah dan  paradigma  penyelenggaraan  pendidikan,  yang  awalnya  menggunakan  pola sentralisasi kini menjadi pola desentralisasi pendidikan.
1 Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006) Cet. 10, hal. 4
2 Muhamad  Churdaini,  2020,  Implementasi  Manajemen  Berbasis  Sekolah  untuk  Meningkatkan  Mutu Pendidikan di SMP Negeri 17 Purworejo, Jurnal Cakrawala: Studi Manajemen Pendidikan Islam dan Studi Sosial, Vol. 4 No. 1, hal. 21
3 Ade  Andriyan  &  Nono  Hery  Yoenanto,  2022,  Optimalisasi  Penerapan  dan  Pengelolaan  Manajemen Berbasis Sekolah: Literatur Review, Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan, Vol. 10 No. 1, hal. 15
4 Fairusy Fitria Haryani, dkk.,  2021, Implementasi Komponen-Komponen Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)  di  Sekolah  Menengah  Pertama, Jurnal  JAMP:  Jurnal  Administrasi  dan  Manajemen  Pendidikan, Vol. 4 No. 3, hal. 204
5 Muhamad Churdaini, Op. Cit., hal. 22
6 Muh Anwar, 2018, Manajemen Berbasis Sekolah, Jurnal Ekspose, Vol. 17 No. 2, hal. 602
Selain  sebagai  alternatif,  pendekatan  MBS  di  Indonesia  juga  berguna  sebagai kritik  atas  penyelenggaraan  pendidikan  yang  selama  ini  tersentralisasi.  Pendidikan dengan pola sentralistis tidak mendidik manajemen sekolah untuk belajar mandiri, baik dalam  hal  manajemen  kepemimpinan,  maupun  dalam  pengembangan  institusional, pengembangan  kurikulum,  penyediaan  sumber  belajar,  alokasi  sumber  daya,  serta membangun  partisipasi  masyarakat  dengan  sekolah.  Oleh  karenanya,  MBS  muncul dengan  pola  desentralisasi  sebagai  jawaban  atas  permasalahan  tersebut.  Melalui  MBS, seluruh stakeholder yang  meliputi  pemerintah daerah, komite sekolah (kepala sekolah, guru, orang tua peserta didik, dan tokoh masyarakat), serta peserta didik dapat berperan penuh dalam meningkatkan mutu pendidikan.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  penulis  berusaha  mengkaji  konsep  Manajemen Berbasis  Sekolah  untuk  meningkatkan  mutu  pendidikan  di  Indonesia.  Konsep  tersebut menarik  untuk  dibahas,  meningat  masih  banyak  yang  belum  mengetahui  penerapan konsep  MBS  dalam  pendidikan.  Oleh  karenanya,  tulisan  ini  bertujuan  untuk  mengkaji permasalahan  tersebut  dengan  judul  “Kepemimpinan  Pendidikan  pada  Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)”.

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  dengan  menggunakan  metode penelitian studi pustaka ( library research), yaitu metode pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literature yang berhubungan dengan penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mencari sumber dan merekonstruksi dari  berbagai  sumber  seperti  buku,  jurnal,  dan  hasil  penelitian  terdahulu  mengenai manajemen  berbasis  sekolah.  Setiap  artikel  dan  jurnal  ilmiah  yang  ditemukan diidentifikasi  dan  diseleksi  berdasarkan  kriteria  yang  telah  ditetapkan,  yaitu  (1)  artikel atau  jurnal  ilmiah  terkait  kepemimpinan  kepala  sekolah,  (2)  artikel  atau  jurnal  ilmiah terkait  manajemen  berbasis  sekolah,  (3)  artikel  atau  jurnal  ilmiah  dapat  diakses  oleh umum,  (3)  artikel  atau  jurnal  ilmiah  dapat  diunduh,  dan  terpublikasi  selama  10  tahun terakhir. 7 Teknik  analisis  data  menggunakan  analisis  deskriptif.  Bahan  pustaka  yang didapat  dari  berbagai  referensi  dianalisis  secara  mendalam  agar  dapat  mendukung proposisi dan gagasan pada artikel ini. 8
7 Ade Andriyan & Nono Hery Yoenanto, Op. Cit. , hal. 17
8 Muhammad Rijal Fadli, 2021, Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif, Jurnal Humanika, Vol. 21 No. 1, hal. 35

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengertian Manajemen Berbasis Sekolah
Manajemen  merupakan  komponen  integral  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dari proses  pendidikan,  karena  tanpa  adanya  manajemen  yang  baik,  maka  tidak  mungkin tujuan  pendidikan  dapat  diwujudkan  secara  optimal,  efektif,  dan  efisien.  Apabila manajemen  dalam  sebuah  lembaga  pendidikan  sudah  baik,  maka  dapat  dipastikan lembaga pendidikan tersebut termasuk lembaga yang berkualitas dan bermutu. Adapun upaya peningkatan mutu pendidikan tersebut memunculkan sebuah konsep yang disebut dengan manajemen berbasis sekolah.
Istilah Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan terjemahan dari School- Based Management, istilah ynag pertama kali muncul di Amerika Serikat. 9 Definisi MBS merujuk  pada  suatu  bentuk  manajemen  atau  pengelolaan  sekolah  yang  menawarkan konsep  otonomi  pada  sekolah  untuk  menentukan  kebijakan  sekolah  dalam  rangka meningkatkan  mutu,  efisiensi  dan  pemerataan  pendidikan  agar  dapat  mengakomodasi keinginan masyarakat dengan menjalin kerjasama yang erat antar sekolah, masyarakat, dan pemerintah. 10 Konsep otonomi ini berupa kewenangan yang diberikan kepada kepala sekolah  untuk  mengatur  serta  mengurus  kepentingan  warga  sekolah  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan  pendidikan  nasional  yang  berlaku. 11 Oleh  karenanya, didapatkan bahwa penekanan MBS ada pada pemberian otonomi atau kewenangan yang luas kepada sekolah untuk mengelola proses pendidikan di sekolahnya.
Selaras  dengan  itu,  Depdikbud  mengemukakan  bahwa  MBS  merupakan  suatu penawaran bagi sekolah untuk dapat menyediakan pendidikan yang lebih baik dan lebih memadai  bagi  peserta  didik. 12 Otonomi  dalam  pengelolaan  pendidikan  merupakan kesempatan dan potensi bagi sekolah untuk meningkatkan kinerja para staf dan menjalin kerjasama langsung dengan kelompok-kelompok terkait. Otonomi sekolah juga berperan dalam  menampung  konsensus  umum  tentang  pemberdayaan  sekolah  yang  meyakini bahwa untuk meningkatkan kualitas pendidikan, maka sebisa mungkin keputusan dibuat
9 Muh Anwar, Op. Cit., hal. 606
10 Muhamad Churdaini, Op. Cit., hal. 24-25
11 Meilani  Hartono,  Manajemen  Berbasis  Sekolah,  diakses  melalui  pgsd.binus.ac.id/2019/12/23/782 Diakses pada Selasa, 06 Juni 2023 pukul 08.15
12 Mulyasa, Op. Cit. , hal. 12
dan diambil oleh mereka yang berada di garis depan ( line staf ), yang bertanggung jawab secara langsung terhadap kebijakan, yaitu kepala sekolah dan guru. 13
Pemberian  otonomi  yang  lebih  besar  terhadap  pemberdayaan  sekolah  dapat menunjukkan sikap tanggap pemerintah terhadap tuntutan masyarakat, serta menciptakan pemerataan  pendidikan.  Dengan  melibatkan  masyarakat  dalam  pengelolaan  sekolah, maka  pemerintah  akan  terbantu  dalam  kontrol  permasalahan  pendidikan,  sehingga pemerintah  dapat  lebih  berkonsentrasi  terhadap  permasalahan  yang  berdampak  pada dunia pendidikan. Keterlibatan kepala sekolah dan guru dalam pengambilan keputusan dapat  mendorong  rasa  kepemilikan  yang  lebih  tinggi  terhadap  sekolahnya,  yang  pada akhirnya dapat mendorong mereka untuk menggunakan sumber daya yang  ada dengan se-efisien mungkin demi mencapai hasil yang optimal. 14
Tujuan  utama  MBS  adalah  meningkatkan  efisiensi,  mutu  dan  pemerataan pendidikan  dengan  memaksimalkan  semua  tenaga  pendidik  dan  tenaga  kependidikan, sarana dan prasarana sekolah, serta semua masyarakat yang peduli terhadap pendidikan di  sekitar  sekolah. 15 Peningkatan  efisiensi  dapat  dilakukan  melalui  pengelolaan  SDA yang  ada,  partisipasi  masyarakat,  dan  penyederhanaan  birokrasi.  Peningkatan  mutu pendidikan diperoleh melalui partisipasi orang tua, pengelolaan sekolah, meningkatkan profesionalisme  guru,  dan  berlakunya  tata  tertib  sebagai  control  sehingga  dapat menciptakan  suasana  yang  kondusif.  Adapun  pemerataan  pendidikan  dilihat  pada tumbuhnya partisipasi masyarakat terutama yang mampu dan peduli terhadap pendidikan, sedangkan  bagi  masyarakat  yang  kurang  mampu  akan  menjadi  tanggung  jawab pemerintah. 16
MBS  memberikan  peluang  bagi  kepala  sekolah,  guru,  dan  peserta  didik  untuk melakukan  inovasi  dan  improvisasi  di  sekolah,  yang  berkaitan  dengan  kurikulum, pembelajaran,  dan  manajerial  yang  tumbuh  berdasarkan  aktivitas,  kreativitas,  dan profesionalisme  yang  dimiliki.  Penyelenggaraan  kegiatan  sekolah  yang  melibatkan seluruh  komponen  ini  harus  selaras  dengan  perundang-undangan  pendidikan  yang berlaku  demi  tercapainya  prestasi  sekolah  setinggi-tingginya.  Pencapaian  prestasi tersebut dapat dilakukan oleh seluruh warga sekolah, yaitu para peserta didik, pendidik,
13 Ibid.
14 Ibid., hal. 13
15 Ikbal Barlian, Manajemen Berbasis Sekolah Menuju Sekolah Berprestasi, (Jakarta: Esensi, 2013), hal. 7
16 Mulyasa, Loc.Cit.
kepala  sekolah,  seluruh  tenaga  kependidikan,  dan  sekolah  sebagai  lembaga  secara berkelanjutan. 17

## Kerangka Pengembangan Manajemen Berbasis Sekolah
Hal  yang  paling  penting  dalam  rangka  pengembangan  MBS  adalah  manajemen terhadap  komponen-komponen  sekolah  itu  sendiri. 18 Dengan  adanya  manajemen  yang terorganisir, maka dalam pelaksanannya akan lebih tertata, sehingga mencapai hasil yang maksimal.  Adapun  komponen  sekolah  yang  harus  dikelola  dengan  baik  dalam  rangka pengembangan MBS, yaitu 19 :
1. Manajemen Kurikulum dan Pembelajaran
Konsep  dasar  dalam  komponen  ini  meliputi  kegiatan  manajemen  kurikulum  dan pelaksanaan  pembelajaran  mulai  dari  tahapan  perencanaan  hingga  evaluasi pembelajaran. 20 Manajemen kurikulum dan  pembelajaran merupakan bagian dari MBS yang  mencakup  kegiatan  perencanaan,  pelaksanaan,  dan  penilaian  kurikulum.  Melalui perencanaan  dan  pengembagan  kurikulum  nasional  telah  ditentukan  oleh  Departemen Pendidikan  Nasional  pada  tingkat  pusat,  sekolah  kemudian  merealisasikan  dalam pembelajaran,  serta  mengembangkan  kurikulum  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat dan lingkungan sekitar (kurikulum muatan lokal).
Kurikulum  muatan  lokal  merupakan  suatu  perwujudan  Pasal  38  ayat  I  Undang- Undang  Sistem  Pendidikan  Nasional  (UUSPN)  yang  berbunyi,  “Pelaksanaan  kegiatan pendidikan  dalam  satuan  pendidikan  didasarkan  atas  kurikulum  yang  berlaku  secara nasional  dan  kurikulum  yang  disesuaikan  dengan  keadaan  serta  kebutuhan  lingkungan dan  ciri  khas  satuan  pendidikan.”  Sebagai  tindak  lanjut  atas  hal  tersebut,  kurikulum muatan  lokal  dijadikan  sebagai  strategi  pokok  untuk  meningkatkan  kemampuan  dan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan lokal, serta melibatkan peran masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaannya.
Kurikulum  dijalankan  melalui  proses  pembelajaran  untuk  mencapai  tujuan pendidikan.  Agar  proses  pembelajaran  dapat  dilaksanakan  secara  efektif  dan  efisien, maka diperlukan kegiatan manajemen program pembelajaran. Manajemen pembelajaran merupakan  keseluruhan  proses  penyelenggaraan  kegiatan  di  bidang  pengajaran  yang bertujuan agar proses pembelajaran terlaksana dengan efektif dan efisien.
17 Ikbal Barlian, Loc.Cit.
18 Ibid., hal. 39
19 Mulyasa, Op.Cit., hal. 40-53
20 Fairusy Fitria Haryani, dkk., Op. Cit., hal. 207
Kepala  sekolah  diharapkan  dapat  bertanggung  jawab  terhadap  perencanaan, pelaksanaan,  dan  penilaian  perubahan  atau  perbaikan  program  pengajaran  di  sekolah. Kepala  sekolah  harus  bisa  membimbing  dan  mengarahkan  pengembangan  manajemen kurikulum dan pembelajaran, serta dapat melakukan pengawasan dalam pelaksanaannya. Dalam hal tersebut langkah yang harus dilakukan, yaitu menilai kesesuaian program yang ada  dengan  tuntutan  kebutuhan  peserta  didik,  meningkatkan  perencanaan  program, memilih dan melaksanakan program, serta menilai perubahan program.
Kepala  sekolah  dengan  guru-guru  harus  dapat  mengembangkan  isi  kurikulum secara  rinci  dan  operasional  ke  dalam  program  tahunan,  catur  wulan,  dan  bulanan. Adapun  sebelum  melakukan  kegiatan  pembelajaran,  guru  wajib  mengembangkannya menjadi  program  mingguan  atau  program  satuan  pembelajaran.  Oleh  karena  itu,  perlu adanya  pembagian  tugas  guru,  penyusunan  kalender  pendidikan,  jadwal  pelajaran, pembagian  alokasi  waktu,  penetapan  pelaksanaan  evaluasi  belajar,  penetapan  teknik penilaian,  penetapan  aturan  kenaikan  kelas,  pencatatan  kemajuan  peserta  didik,  serta peningkatan perbaikan pengajaran dan pengisian jam kosong.
2. Manajemen Peserta Didik
Dalam  lembaga  pendidikan,  peserta  didik  merupakan  subjek  utama  pendidikan. Manajemen  peserta  didik  diperuntukkan  sebagai  suatu  upaya  dalam  melakukan  suatu pengelolaan  karakteristik  peserta  didik,  sehingga  peserta  didik  mendapatkan  kondisi untuk  belajar,  tumbuh,  dan  berkembang  secara  optimal.  Oleh  karena  itu,  untuk mewujudkan  tujuan  tersebut,  maka  yang  harus  diperhatikan,  yaitu  penerimaan  peserta didik baru, kegiatan dan kemajuan belajar peserta didik, serta bimbingan dan pembinaan disiplin peserta didik.
Pada  penerimaan  peserta  didik  baru,  diperlukan  pengelolaan  yang  baik,  yaitu dengan menentukan daya tamping sekolah atau jumlah peserta didik yang dapat diterima. Bagi peserta didik yang diterima, kemudian dilakukan orientasi peserta didik secara fisik, mental, dan emosional agar siap mengikuti pendidikan di jenjang pendidikan yang baru.
Kegiatan, keberhasilan,  dan kemajuan prestasi  belajar peserta didik dapat  dilihat melalui  hasil  penilaian  berupa  data  yang  otentik,  dapat  dipercaya,  dan  memiliki keabsahan.data  tersbeut  diperlukan  untuk  mengetahui  seberapa  besar  keberhasilan pembelajaran  dilakukan,  serta  mengetahui  tingkat  prestasi  kepala  sekolah  sebagai manajer pendidikan di sekolahnya. Pengambilan data untuk mengetahui kemajuan belajar peserta didik secara periodic harus dilaporkan kepada orang tua peserta didik, agar dapat dijadikan  refleksi,  sehingga orang tua dapat  memberikan masukan untuk  berpartisipasi
dalam  proses  pendidikan  dan  membimbing  anaknya  belajar,  baik  di  rumah  maupun  di sekolah.
Tidak  hanya  ilmu  pengetahuan,  namun  pendidikan  juga  mengembangkan  sikap kepribadian,  serta  aspek  sosial-emosional  peserta  didiknya.  Sekolah  tidak  hanya bertanggung  jawab  atas  pemberian  ilmu  pengetahuan  saja,  namun  tetap  memberikan bimbingan  dan  bantuan  terhadap  peserta  didik  yang  bermasalah,  baik  masalah  dalam belajar,  emosional,  maupun  sosialnya,  sehingga  peserta  didik  dapat  tumbuh  dan berkembang secara optimal. Oleh karenanya, diperlukan administrasi pencatatan peserta didik di sekolah, berupa buku laporan keadaan peserta didik, buku presensi, buku rapor, daftar kenaikan kelas, dan administrasi lainnya.
3. Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Keberhasilan  pengembangan  MBS  sangat  ditentkan  oleh  keberhasilan  kepala sekolah  dalam  mengelola  pendidik  dan  tenaga  kependidikan  yang  ada  di  sekolah. Manajemen pendidik dan tenaga kependidikan bertujuan untuk mendayagunakan SDM yang  ada  secara  efektif  dan  efisien.  Manajemen  pendidik  dan  tenaga  kependidikan mencakup  (1)  perencanaan  pegawai,  (2)  pengadaan  pegawai,  (3)  pembinaan  dan pengembangan  pegawai,  (4)  promosi  dan  mutasi,  (5)  pemberhentian  pegawai,  (6) kompensasi, dan (7) penilaian pegawai.
Melalui manajemen pendidik dan tenaga kependidikan tersebut, maka diharapkan dapat tersedianya pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi dan kompeten, sehingga  dapat  melaksanakan  pekerjaan  dengan  baik  dan  berkualitas.  Kepala  sekolah dalam hal  ini dapat  melaksanalan kegiatan on the job  training dan in  service training , yaitu  kegiatan  pembinaan  dan  pengembangan  bagi  pendidik  dan  tenaga  kependidikan. Selain  itu,  kepala  sekolah  juga  dituntut  untuk  mengerjakan  instrument  pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan, seperti  daftar  absensi,  daftar urut kepangkatan, dan daftar riwayat hidup.
4. Manajemen Sarana dan Prasarana
Sarana  merupakan  perlengkapan  yang  digunakan  untuk  menunjang  proses pendidikan, seperti ruang kelas, meja dan kursi, serta alat-alat dan media pembelajaran. Sedangkan prasarana merupakan fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses  pembelajaran,  seperti  taman  sekolah,  kebun,  dan  halaman  sekolah.  Komponen prasarana  tersebut  menjadi  sarana  pendidikan  apabila  digunakan  atau  dimanfaatkan secara langsung dalam proses pembelajaran.
Manajemen  sarana  dan  prasarana  bertugas  mengatur  dan  memelihara  sarana  dan prasarana  pendidikan  agar  dapat  digunakan  dalam  proses  pembelajaran,  hingga memberikan  kontribusi  secara  maksimal.  Kegiatan  manajemen  ini  meliputi  kegiatan perencanaan, pengadaan, pengawasan, penyimpanann inventarisasi, penghapusan, serta penataan.  Melalui  manajemen  sarana  dan  prasarana  yang  baik  dapat  menciptakan lingkungan  yang  bersih,  rapi,  dan  indah,  sehingga  bisa  menciptakan  kondisi  yang menyenangkan bagi pendidik maupun peserta didik selama proses pembelajaran.
5. Manajemen Pembiayaan
Keuangan dan pembiayaan adalah sumber saya yang secara langsung menunjang efektivitas  dan  efisiensi  pegelolaan  lembaga  pendidikan.  Pada  implementasi  MBS, menuntut kemampuan sekolah untuk dapat merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan pengelolaan dana  secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah. Manajemen pembiayaan di sekolah harus mampu meningkatkan mutu pendidikan  berdasarkan  prinsip  keadilan,  efisiensi,  transparansi,  dan  akuntabilitas  agar lulusannya dapat bersaing dengan sekolah lainnya. 21
Komponen pembiayaan pada suatu sekolah merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan-kegiatan pembelajaran di sekolah. Setiap kegiatan di sekolah  memerlukan  biaya,  baik  disadari  ataupun  tidak.  Dalam  memanajemen pembiayaan  ini  perlu  dikelola  dengan  baik  agar  dana  yang  tersedia  dapat  digunakan secara  optimal  demi  mencapai  tujuan  pembelajaran.  Melalui  MBS,  kepala  sekolah diberikan kewenangan untuk mencari dan mengelola berbagai sumber dana sesuai dengan keperluan sekolah.
Komponen  utama  manajemen  pembiayaan,  meliputi:  (1)  prosedur  anggaran;  (2) prosedur  akutansi  keuangan;  (3)  pembelanjaan,  pergudangan,  dan  prosedur pendistribusian;  (4)  prosedur  investasi;  dan  (5)  prosedur  pemeriksaan.  Adapun  dalam pelaksanaannya, manajemen pembiayaan menganut asas pemisahan tugas antara fungsi otorisator, ordonator, dan bendaharawan. Kepala sekolah bberfungsi sebagai otorisator, dan  dilimpahi  fungsi  ordonator  untuk  memerintahkan  pembayaran,  namun  tidak dibenarkan melaksanakan fungsi bendaharawan.
6. Manajemen Hubungan Sekolah dan Masyarakat
Hubungan sekolah dan masyarakat berperan dalam membina dan mengembangkan pertumbuhan  pribadi  peserta  didik.  Manajemen  hubungan  sekolah  dan  masyarakat
21 Fairusy Fitria Haryani, dkk., Op. Cit., hal. 209
menekankan  pada  pengelolaan  hubungan  sekolah  dan  masyarakat,  mulai  dari perencanaan,  pelaksanaan,  dan  evaluasi  program.  Secara  prosedural,  hubungan masyarakat dan sekolah dilakukan melalui pengadaan pertemuan antara kepala sekolah, komite dan masyarakat;  pengaduan sarana dan  prasarana sekolah;  pertemuan guru dan orang tua saat pengambilan rapot; pengaturan strategi hubungan kerjasama unsur sekolah; dan koordinasi hubungan kerjasama antar penyelenggara pendidikan terhadap program kerja sekolah. 22
Apabila hubungan sekolah dengan masyarakat berjalan dengan baik, rasa tanggung jawab  dan  partisipasi  masyarakat  untuk  memajukan  sekolah  juga  akan  baik.  Melalui hubungan  yang  baik  tersebut  akan  terlaksana  proses  pendidikan  di  sekolah  secara produktif, efektif, dan efisien, sehingga dapat menghasilkan lulusan sekolah yang unggul dan berkualitas. Kualitas lulusannya dapat dilihat melalui penguasaan ilmu pengetahuan, keterampilan,  dan  sikap  peserta  didik,  yang  dapat  dijadikan  bekal  menuju  jenjang pendidikan selanjutnya, atau hidup di masyarakat sesuai dengan asas pendidikan seumur hidup.
7. Manajemen Budaya dan Lingkungan Sekolah
Budaya dan lingkungan sekolah merupakan komponen yang harus dikelola secara menyeluruh dan terpadu. Sekolah sebagai sebuah lembaga pendidikan memiliki budaya ( culture )  tidak  tertuis  yang  terppola  dalam  sebuah  standar  perilaku,  sehingga  setiap sekolah memiliki budayanya sendiri, karena setiap sekolah merupakan suatu sistem yang mempunyai kepribadian dan jati diri sendiri. 23 Budaya dan lingkungan sekolah yang baik akan  mendorong  warga  sekolah  untuk  mencapai  tujuannya,  karena  nilai,  moral,  sikap, dan perilaku peserta didik di sekolah dipengaruhi oleh struktur dan budaya sekolah, serta interaksi mereka di lingkungan sekolah dan masyarakat.
Manajemen budaya dan lingkungan sekolah menitikberatkan pada suasana, iklim, dan lingkungan sekolah yang kondusif untuk menunjang pembelajaran yang efektif dan efisien. Dalam PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dijelaskan bahwa terdapat tujuh prinsip dalam pelaksanaan MBS, yaitu 24 :
22 Fairusy Fitria Haryani, dkk., Loc. Cit.
23 Ratnawati Susanto, Op. Cit., hal. 9
24 Fairusy Fitria Haryani, dkk., Loc. Cit.
a. Prinsip  kemandirian  pengelolaan  sumber  daya  dan  kepentingan  warga  sekolah berdasarkan aspirasi seluruh warga sekolah sesuai peraturan perundang-undangan dan perlu didukung kemampuan sekolah itu sendiri;
b. Prinsip  keadilan  yang  tidak  memihak  pada  SDM  yang  terlibat  dalam  pengelolaan sumber daya sekolah untuk kepentingan peningkatan mutu sekolah;
c. Prinsip  keterbukaan,  sehingga  seluruh  warga  sekolah  dapat  mengetahui  mekanisme pengelolaan sumber daya yang dimiliki sekolah;
d. Prinsip  kemitraan  antara  sekolah  dengan  masyarakat  untuk  meningkatkan  kualitas pendidikan di sekolah;
e. Prinsip partisipatif, yaitu keikutsertaan semua kalangan pemangku kepentingan dalam kegiatan pengelolaan dan pembuat kebijakan sekolah;
f. Prinsip efisiensi dalam pembangunan sumber daya untuk mencapai peningkatan mutu sekolah;
g. Prinsip  akuntabilitas  yang  menekankan  pertanggungjawaban  penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

## Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah
Kepemimpinan merupakan hal yang sangat penting dalam penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Kepemimpinan pada MBS berkaitan dengan masalah kepala sekolah  dalam  meningkatkan  kinerja  guru  dan  kondusifitas  peserta  didik  di  sekolah. Seorang kepala sekolah harus dapat mendorong kinerja pendidik dan tenaga kependidikan dengan  menunjukkan  perilaku  positif,  memberikan  motivasi,  serta  mengarahkan  SDM yang tersedia untuk bekerja sama dalam rangka mewujudkan tujuan sekolah.
Semakin  tinggi  jabatan  kepemimpinan  yang  diemban  oleh  seseorang,  maka  nilai dan bobot strategic dari keputusan yang diambilnya akan semakin besar. Adapun dalam penerapan  MBS,  sebagai  seorang  pemimpin,  kepala  sekolah  harus  memiliki  berbagai kemampuan yang berkaitan dengan pembinaan disiplin pegawai dan motivasi, yaitu:
1. Pembinaan Disiplin
Seorang pemimpin harus dapat menumbuhkan sikap disiplin, terutama disiplin diri ( self- discipline).  Sebagai  figure  sentral,  kepala  sekolah  harus  menyadari  bahwa terbentuknya kebiasaan, sikap, dan perilaku disiplin sangat dipengaruhi oleh pribadi, gaya kepemimpinan,  dan  respon  dalam  melihat  perkembangan  ke  depan. 25 Oleh  karena  itu,
25 Kompri, Manajemen Sekolah Teori & Praktek, (Bandung: Alfabeta, 2014), hal. 61.
kepala  sekolah  harus  memahami  dan  mengebangkan  keterampilan  kepemimpinannya dalam melaksanakan perubahan melalui pembinaan disiplin guru, apabila kepala sekolah ingin sekolah yang dipimpin beroperasi secara efektif.
Kepemimpinan  kepala  sekolah  dalam  MBS  harus  mampu  membantu  pegawai dalam mengembangkan pola dan meningkatkan standar perilakunya, serta menggunakan pelaksanaan  aturan  sebagai  alat  untuk  menegakkan  sikap  disiplin.  Peningkatan  kinerja pendidik dan peserta didik dalam MBS dimulai dengan sikap demokratis. Oleh karena itu, dalam membina disiplin pegawai berpedoman pada sikap tersebut, yaitu dari-oleh-untuk pegawai, sedangkan pemimpin tut wuri handayani . 26

## 2. Pembangkitan Motivasi
Keberhasilan  suatu  lembaga  pendidikan  tidak  terlepas  dari  kinerja  pendidik  dan tenaga kependidikannya. Ketidaknyamanan baik yang muncul dari faktor dalam maupun dari lingkungan akan mengganggu, sehingga hasil kinerjanya tidak akan maksimal. Dari berbagai  faktor  tersebut,  pemberian  motivasi  sangat  penting  dan  termasuk  pada  solusi yang dapat menggerakkan faktor-faktor penghambat menuju efektivitas kerja. 27 Dengan kata lain, seorang pegawai akan melaksanakan pekerjaannya dengan baik apabila terdapat faktor pendorong (motivasi).
Kepala  sekolah  dituntut  memiliki  kemampuan  untuk  membangkitkan  motivasi pendidik  dan  tenaga  kependidikan  demi  meningkatkan  kinerjanya.  Terdapat  dua  jenis motivasi yang dapat diberikan, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik merupakan motivasi yang ada dan tumbuh pada pribadi seseorang, sedangkan motivasi ekstrinsik merupakan motivasi yang berasal dari lingkungan diri seseorang.
Keberhasilan kepala sekolah dalam mengelola segala tata kependidikan di sekolah ditentukan  oleh  kepemimpinannya.  Apabila  kepala  sekolah  mampu  menggerakkan, membimbing, dan mengarahkan anggotanya dengan tepat, segala kegiatan yang ada akan terlaksana secara efektif. 28 Agar proses kepemimpinan kepala sekolah dapat memberikan hasil yang baik,  terdapat beberapa hal yang harus dipahami dan dikuasai oleh seorang kepala sekolah. Hal yang menyangkut kepemimpinan dalam MBS, yaitu 29 :
1. Kepala sekolah harus memahami perilaku individu dan kelompok dengan mempelajari ilmu psikologi, sosiologi, dan ilmu tingkah laku;
26 Mulyasa, Op. Cit., hal. 118.
27 Mulyasa, Op.Cit., hal. 119.
28 Sukataman, dkk., 2022, Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Lembaga Pendidikan di MI Ma’arif NU Karangsari, Jurnal An-Nidzam:Jurnal Manajemen Pendidikan dan Studi Islam, Vol. 9 No. 2, hal. 198
29 Ikbal Barlian, Op. Cit., hal. 32-33
2. Kepala  sekolah  harus  memiliki  kemampuan  yang  baik  dalam  berkomunikasi,  yaitu kemampuan mengaitkan hubungan antara bahasa, pemahaman, pemikiran, dan sikap;
3. Kepala sekolah harus memiliki kemampuan untuk memengaruhi orang  lain, sehingga dapat melihat perbedaan antara dorongan, bujukan, paksaan, dan manipulasi;
4. Kepala  sekolah  harus  memiliki  kemampuan  dalam  menggunakan  wewenang  yang dimilikinya, kewenangan yang berhubungan dengan tanggung jawab seorang kepala sekolah;
5. Kepala  sekolah  harus  memiliki  kemampuan  dalam  menentukan  kapan  waktu  yang tepat untuk menerapkan berbagai gaya kepemimpinannya, serta mengetahui dampak penggunaan gaya kepemimpinan tersebut;
6. Kepala sekolah harus memiliki kesadaran dalam menilai diri sendiri, orang lain, situasi dan kondisi, serta kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, sehingga dapat digunakan untuk mempertimbangkan penggunaan gaya kepemimpinan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  kajian  yang  telah  didapatkan  mengenai  kepemimpinan  pendidikan pada  Manajemen  Berbasis  Sekolah  (MBS),  dapat  disimpulkan  bahwa  keberhasilan penerapan  MBS  sangat  dipengaruhi  oleh  gaya  kepemimpinan  kepala  sekolah  sebagai manager yang mengatur segala kebijakan komponen-komponen sekolah. Melalui MBS, semua stakeholder dapat terlibat dengan maksimal. Pendidik dan tenaga kependidikan, peserta didik, orang tua peserta didik, serta masyarakat dapat berperan aktif dan turut serta meningkatkan mutu pendidikan. Selain itu, melalui kepemimpinan kepala sekolah dalam pengembangan  MBS,  menjadikan  seluruh  komponen  sekolah  dapat  berlajan  dengan efektif  dan  efisien.  Sehingga  tercapainya  tujuan  pendidikan  secara  optimal  dalam meningkatkan mutu pendidikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Anwar, Muh. (2018). Manajemen Berbasis Sekolah. Jurnal Ekspose, Vol. 17 No. 2.
Andriyan,  Ade  &  Yoenanto,  &  Nono  Hery.  (2022).  Optimalisasi  Penerapan  dan Pengelolaan  Manajemen  Berbasis  Sekolah:  Literatur  Review. Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan, Vol. 10 No. 1
Anwar, Muh. (2018). Manajemen Berbasis Sekolah. Jurnal Ekspose, Vol. 17 No. 2. Barlian, Ikbal. (2013). Manajemen Berbasis Sekolah Menuju Sekolah Berprestasi. Jakarta:
Esensi
Churdaini,  Muhamad.  (2020).  Implementasi  Manajemen  Berbasis  Sekolah  untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan di SMP Negeri 17 Purworejo. Jurnal Cakrawala: Studi Manajemen Pendidikan Islam dan Studi Sosial, Vol. 4 No. 1.
Fadli, Muhammad Rijal. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. Jurnal Humanika, Vol. 21 No. 1.
Hartono, Meilani.
Manajemen Berbasis Sekolah, diakses melalui pgsd.binus.ac.id/2019/12/23/782 pada Selasa, 06 Juni 2023 pukul 08.15
Haryani,  Fairusy  Fitria.  dkk.  (2021).  Implementasi  Komponen-Komponen  Manajemen Berbasis  Sekolah  (MBS)  di  Sekolah  Menengah  Pertama.  Jurnal  JAMP:  Jurnal Administrasi dan Manajemen Pendidikan, Vol. 4 No. 3.
Kompri. (2014). Manajemen Sekolah Teori & Praktek. Bandung: Alfabeta Mulyasa. (2006) Manajemen Berbasis Sekolah. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Sukataman, dkk. (2022). Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Lembaga Pendidikan di MI Ma’arif NU Karangsari. Jurnal An-Nidzam:Jurnal Manajemen Pendidikan dan Studi Islam, Vol. 9 No. 2.