## ANALISIS PENYERAPAN FATWA DSN- MUI TENTANG ASURANSI SYARIAH
KE DALAM PSAK 108
Murtadho Ridwan STAIN Kudus, Jawa Tengah, Indonesia adle_hr@yahoo.com

## Abstrak
PSAK Syariah merupakan hal sangat penting untuk menyeragamkan pembuatan laporan dan pencatatan bagi Lembaga Keuangan Syariah. Penyusunan PSAK Syariah harus sesuai dengan prinsip syariah dan juga aplikatif, sehingga PSAK syariah berbeda dengan PSAK pada umumnya. Pada umumnya PSAK Syariah disusun berdasarkan dalil syariah yang sudah diragkum oleh DSN-MUI dalam bentuk fatwa. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk menelusuri penyusunan PSAK 108 Tentang Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah dari sisi fatwa yang menjadi dasar penyusunan dan juga pendekatan yang digunakan. Metode yang digunakan adalah deskriptif  kualitatif  dengan pengumpulan data dokumentasi  dan  wawancara.  Hasilnya  menunjukkan  bahwa  ada  6 fatwa yang telah disahkan DSN-MUI yang terkait dengan Asuransi Syariah, namun hanya 4 fatwa yang diserap secara baik dalam PSAK 108. Adapun pendekatan yang digunakan dalam menyusun PSAK 108 adalah pendekatan campuran, yakni gabungan antara pendekatan induktif  dan deduktif.
Kata Kunci: Asuransi Syariah, Fatwa DSN-MUI, PSAK Syariah.

## Abstract
ANALYSIS  OF  FATWA  ABSORPTION  OF  DSN-MUI ABOUT  SYARIAH  INSURANCE    IN  PSAK  108.  Sharia
ADDIN, Vol. 8, No. 1, Februari 2014
ADDIN, Vol. 8, No. 1, Februari 2014
PSAK is very important to homogenize report generation and recording for Islamic Financial Institutions . Sharia PSAK preparation must conform with Islamic principles and are also applicable , so that the sharia PSAK differs from PSAK in general . In general Sharia PSAK is based on the proposition that has been summarized by DSN- MUI in the form of a fatwa. The purpose of this paper is to explore the preparation of PSAK
108 , Accounting for Islamic Insurance Transactions of the fatwa that the basis for the preparation and also the approach used . The method used is descriptive qualitative data  gathering documentation and  interviews .
The results show that there are 6 fatwa was passed DSN- MUI related to Takaful , but only 4 fatwa is absorbed well in PSAK 108. While the approach used in preparing PSAK 108 is a mixed approach , ie a combination of inductive and deductive approaches .
Keywords: Syariah Insurance, Fatwa DSN-MUI, Sharia PSAK.

## Pendahuluhan
A. Fatwa merupakan hasil ijtihad ulama yang sangat mendalam untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat. Hasil ijtihad ulama tersebut dapat dikelompokkan menjadi empat; fiqh , fatwa, qanun dan qadha’ . Dan setiap hasil ijtihad itu hanya bisa dibedakan dari aspek posisi dan pengaruh mujtahid. Sedangkan dalam praktiknya, antara yang satu dengan yang lain tidak dapat dibedakan, apalagi dipisahkan. 1
Sejak  abad  ke-7  dan  ke-8  Masehi,  kegiatan  fatwa  sudah berlaku karena kaum Muslimin menghadapi berbagai persoalan yang memerlukan keputusan hukum dari orang yang ahli dalam bidang  agama.  Mereka  yang  tinggal  di  kota-kota  besar,  pada umumnya ada para Qadhi yang berperan sebagai mufti. Akan tetapi mereka yang tinggal di perkampungan, dalam persoalan- persoalan yang tidak terdapat keterangan langsung dari al-Qur’an atau al-Sunnah, maka posisi ahli agama sangat diperlukan untuk menjawab  persoalan  tersebut  melalui  ketetapan  fatwa.  Pada saat itu, fatwa diberikan secara individu, namun seiring dengan
1 Mohammad Atho’ Mudzhar, “Fiqh dan Reaktualisasi Ajaran Islam”, sdalam Budhy Munawwar-Rahman (ed.), Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1994), hlm. 370.
perkembangan  zaman  kebanyakan  fatwa  diberikan  secara kolektif.
Dalam  tatanan  hidup  bernegara,  fungsi  fatwa  dapat dikelompokkan  menjadi  tiga  fungsi. Pertama ,  negara  yang menempatkan Syari’at Islam sebagai dasar dan Undang-undang Negara, sehingga fatwa menjadi keputusan hukum yang mengikat. Kedua ,  Negara  yang  berdasarkan  hukum  sekuler,  maka  fatwa tidak berperan dan tidak berfungsi apapun. Ketiga , Negara yang menggabungkan  antara  hukum  sekuler  dengan  hukum  Islam, maka  fatwa  berfungsi  hanya  dalam  ranah  hukum  Islam 2 .  Pola ketiga inilah yang berlaku di Indonesia, sehingga kajian fatwa di Indonesia sangat menarik karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam.
Pada  awalnya,  fatwa  di  Indonesia  sepenuhnya  diberikan oleh ulama secara individu dan itu berlaku hingga awal abad ke- 20. 3 Pada pertengahan kedua abad ke-20, beberapa fatwa mulai diberikan  ulama  secara  kolektif.  Pada  tahun  1926,  para  ulama tradisional telah mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama (NU) dan mulai mengeluarkan fatwa melalui Lajnah Bahth al-Masa’il. 4 Sedangkan  para  ulama  modern  mendirikan  Muhammadiyah pada  tahun  1912.  Di  awal  berdirinya,  Muhammadiyah  tidak memperhatikan permasalahan fatwa, namun pada  tahun 1927 Muhammadiyah  membentuk lajnah khusus  yang  diberi  nama Majelis Tarjih di mana tugas utamanya adalah mengkaji masalah- masalah keagamaan secara umum dan menetapkan hukum Islam secara khusus. 5
Perkembangan  berikutnya,  pada  tahun  1975  dibentuk Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI beranggotakan para ulama
2 J. N. D. Anderson, Islamic Law in the Modern World (New York: New York University Press, 1959), hlm. 86.
3 Deliar Noer, Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942 , cet. ke-7 (Jakarta: LP3ES, 1995), hlm. 9.
4 Ahmad  Zahro, Lajnah  Bahtsul  Masail  1926-1999:  Tradisi  Intelektual NU , cet. ke-1, (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2004), hlm. 5.
5 Majelis  Tarjih  Pimpinan  Pusat  Muhammadiyah, Himpunan  Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah, cet. ke-3 (Yogyakarta: PP Muhammadiyah, t.t.), hlm. 4.
ADDIN, Vol. 8, No. 1, Februari 2014
dari  berbagai  kalangan,  baik  ulama  dari  kalangan  tradisional maupun  kalangan  modern.  Melalui  MUI  ini,  mereka  dapat memberikan  fatwa  secara  kolektif.  Sejak  berdiri  MUI  telah mengeluarkan  fatwa  yang  sangat  banyak,  baik  yang  berkaitan dengan ritual keagamaan, pernikahan, kebudayaan, politik, ilmu pengetahuan, kesehatan maupun transaksi ekonomi.
Hingga akhir tahun 2013 DSN-MUI telah mengeluarkan 87  fatwa  yang  berkaitan  dengan  transaksi  ekonomi  (fiqh mu’amalah).  Fatwa-fatwa  tersebut  meliputi  fatwa  tentang transaksi Perbankan Syariah, fatwa tentang Pasar Modal Syariah, fatwa  tentang  Obligasi  Syariah,  fatwa  tentang  Ekspor-impor Syariah,  dan  fatwa  tentang  Asuransi  Syariah.  Pada  dasarnya fatwa  yang  dikeluarkan  MUI  tersebut  tidak  mengikat.  Fatwa dapat  bersifat  mengikat  jika  sudah  diserap  dalam  peraturan perundang-undangan atau diregulasikan. Di antara fatwa MUI yang sudah dijadikan regulasi adalah fatwa MUI tentang Asuransi Syariah. Di mana fatwa tersebut sudah dituangkan dalam PSAK 108 tentang Asuransi Syariah.
Berdasarkan permasalahan di atas, maka tulisan ini mengkaji tentang “Analisis fatwa DSN-MUI tentang Asuransi Syariah dan Penyerapannya ke dalam PSAK 108”.

## Pembahasan
B. Asuransi Syariah
1.
Sesuai  dengan  ketetapan  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian, definisi asuransi adalah: Perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan  yang  diharapkan,  atau  tanggung  jawab  hukum kepada  pihak  ketiga  yang  mungkin  akan  diderita  tertanggung, yang  timbul  dari  suatu  peristiwa  yang  tidak  pasti;  atau  untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.
Adapun menurut Nandi Rahman, Asuransi didefinisikan
dengan  jaminan  atau  pertanggungan  yang  diberikan  oleh penanggung  (perusahaan  asuransi)  kepada  tertanggung (peserta).  Jaminan  diberikan  untuk  risiko  kerugian  sebagian yang  ditetapkan  dalam  surat  perjanjian  (polis)  bila  terjadi kecelakaan  atau  kematian  dan  tertanggung  membayar  premi sebanyak yang ditentukan kepada penanggung sesuai dengan peraturan yang berlaku. 6
Dasar  dibolehkannya  Asuransi  Syariah  beroperasi  di Indonesia adalah Surat Keputusan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan Nomor: Kep. 4499/LK/2000 tentang jenis, penilaian, dan pembatasan investasi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi  dengan  sistem  syariah.  Adapun  pedoman  umum mengenai Asuransi Syariah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis  Ulama  Indonesia  (DSN-MUI)  Nomor  21/ DSN-MUI/X/2001.
Tujuan  adanya  fatwa  tersebut  di  atas  adalah  sebagai panduan  awal  operasional  Asuransi  Syariah  di  Indonesia. Berdasarkan  fatwa  itu,  Asuransi  Syariah  didefinisikan  dengan usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak  melalui  investasi  dalam  bentuk  aset  atau tabarru’ yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. 7
Fatwa dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) 2. Hasil ijtihad seorang ulama dibagi menjadi empat, yaitu; fiqh, qanun , qada’ , dan fatwa. 8 Memberi fatwa lebih khusus dibandingkan dengan ijtihad . Ini karena, ijtihad adalah kegiatan istinbat hukum, baik karena ada pertanyaan atau tidak, sedangkan ifta’ (memberi fatwa)  hanya  dilakukan  ketika  ada  kejadian  nyata  dan  seorang ahli fiqh berusaha mengetahui hukumnya. 9 Perbedaan fatwa dan
6 Nandi  Rahman, Asuransi  Dalam  Pandangan  Islam (Bekasi:  Lembaga Pres Bekasi, 2003), hlm. 2.
7 Fatwa DSN-MUI nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah
8 Atho Mudzhar, ”Fiqh dan Reaktualisasi Ajaran Islam”, dalam Budi Munawwar Rahman (ed.), Reaktualisasis , hlm. 369-370.
9 Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Fiqh (Kairo: Dar al-Salam, 2000), hlm. 595.
ADDIN, Vol. 8, No. 1, Februari 2014
qada’ terletak pada pembuat keputusan dan hasil keputusannya. Jika fatwa dilakukan oleh orang yang mempunyai sifat khusus sebagai mufti, maka qada’ (putusan) dilakukan oleh hakim ( qadhi ). Perbedaan ini tidak bertujuan untuk pengertian sekularisme yang berguna untuk memisahkan kekuasaan keagamaan dari kekuasaan kenegaraan, akan tetapi hanya untuk membedakan 10 wewenang atau pembagian kerja kemasyarakatan ( social division of  labour ). Perbedaan  tugas  qadi  dan  mufti  dapat  dilihat  dari  kasus cerai dalam hukum perkawinan dan kasus pembebasan hutang- piutang dalam hukum ekonomi (keuangan). Seorang qadi dapat memutuskan cerai untuk seorang suami yang mengucapkan kata cerai  secara  tidak  sengaja  kepada  isterinya,  akan  tetapi  dapat dipandang sebagai tidak cerai melalui keputusan mufti. Qadi juga dapat  memutuskan  tetap  berhutang  pada  seorang  penghutang yang telah dibebaskan oleh pemberi hutang tanpa pemberitahuan, akan  tetapi  telah  bebas  dari  utang  menurut  keputusan  mufti. Dalam kedua kasus tersebut, qadi memutuskan cerai dan tetap hutang  secara qada’i berdasarkan  data  lahir  yang  dimilikinya, dan  mufti  memutuskannya  berasaskan  kenyataan  pribadi  yang bersifat diyani yang ia teliti dari kasus yang dikemukakan. 11
Di samping harus memenuhi semua prasyarat ijtihad yang telah  ditentukan,  fatwa  yang  baik  dari  seorang  mujtahid  mesti memenuhi  beberapa  prasyarat  lain.  Yaitu  mengetahui  secara persis  kasus  yang  dimintakan  fatwanya,  mempelajari  psikologi orang yang meminta fatwa, dan mempelajari psikologi masyarakat lingkungannya. Hal ini diperlukan agar dapat diketahui dampak fatwa  tersebut  dari  segi  positif  dan  negatifnya  sehingga  tidak membuat  agama  Allah  swt.  menjadi  bahan  tertawaan  dan permainan. 12
Fatwa adalah sesuatu yang tidak dapat dihindarkan umat
10 Muhammad ‘Imarah, al-‘Ilmaniyyah wa Nahdatuna al-Hadīthah (Kairo: Dar al-Shuruq, 1986), hlm. 32-47.
11 Mustafa Ahmad al-Zarqa’, al-Madkhal ‘Ala al-Fiqh al-Am (Beirut: Dar al-Fikr, 1968), hlm. 58.
12 Abu Zahrah, Ushul al-Fiqh , hlm. 595.
Islam pada masa Rasulullah dan masa sesudahnya setelah dakwah Islam menyebar ke seluruh penjuru dunia untuk mendapatkan kepastian  hukum  tentang  masalah  keagamaan  dan  sosial yang  dihadapi  masyarakat.  Sebab  fatwa  merupakan  pendapat sahabat, tabi’in atau ulama karena keikutsertaan mereka dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh sebab itu, fatwa bersifat domestik, sesuai keadaan, dan bersifat temporal sesuai dengan kenyataan yang terjadi pada masanya.
Fenomena  fatwa  di  era  moden,  selain  diberikan  oleh individu yang memiliki kemampuan khusus dan kepercayaan dari masyarakat, seperti Muhammad Shaltut melalui kitab al-Fatawa , Yusuf al-Qardhawi dengan kitab al-Fatawa , dan Muhammad al- Bahi dengan kitab Ra’yu al-Din Bayna al-Sa’il wa al-Mujib , fatwa juga dikeluarkan oleh sebuah lembaga khusus yang mengkaji dan memberikan fatwa mengenai masalah-masalah keagamaan yang diajukan oleh masyarakat. Lembaga tersebut seperti Dar al-lfta’ di Mesir, Lajnah al-Fatwa di al-Azhar (Kairo), Riyasah al-lfta’ di Arab Saudi, Majma’ al-Fiqh al-lslami di Rabitah al-‘Alam al-lslami (Arab Saudi), dan sebagainya. 13 Di  Indonesia,  Negara  yang  memiliki  penduduk  Muslim terbesar di dunia dengan berbagai macam faham, memiliki banyak lembaga fatwa karena masing-masing organisasi memiliki lembaga fatwa dengan istilah tersendiri. Hal ini seperti Nahdlatul Ulama (NU) memiliki forum kajian keagamaan dan lembaga fatwa yang disebut Lembaga Bahtsul Masa’il, 14 Sarekat Islam (SI) memiliki lembaga  fatwa  yang  disebut  Majelis  Syuro, 15 Muhammadiyah memiliki lembaga fatwa yang disebut Majelis Tarjih, 16 Persatuan Islam  (Persis)  memiliki  lembaga  fatwa  yang  disebut  Dewan
13 Yusuf al-Qardhawi, al-Ijtihad fi al-Shari‘ah al-lslamiyyah (Kuwait: Dar al-Qalam, 1985), hlm. 137.
14 Yusuf al-Qardhawi, al-Ijtihad fi , hlm. 443.
15 Abd  Aziz  Dahlan, et  al. (ed . ), Ensiklopedi  Hukum  Islam (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), hlm. 715.
16 Fathurrahman  Jamil, Metode  Ijtihad  Majlis  Tarjih  Muhammadiyah (Jakarta:
Logos Wacana llmu, 1995), hlm. 245.
ADDIN, Vol. 8, No. 1, Februari 2014
Hisbah, 17 al-Jam’iyatul Washliyah memiliki lembaga fatwa yang disbut Dewan Fatwa, 18 dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga mempunyai  wadah  untuk  menyelesaikan  masalah  keagamaan dan fatwa yang disebut Komisi Fatwa. 19
Sejak  MUI  berdiri,  sudah  banyak  masalah-masalah keagamaan  dan  kemasyarakatan  yang  dikaji  dan  dibahas.  Jika dikelompokkan, fatwa yang dihasilkan MUI dapat diklasifikasikan kepada bidang ibadat, masalah al-Ahwal asy-Syakhsiyyah , makanan dan  minuman,  dan  bidang  yang  lain.  Akan  tetapi,  pada  tahun 1998 MUI membentuk lembaga yang khusus menangani fatwa tentang fiqh muamalah (ekonomi syariah). Lembaga ini disebut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Sejak  berdiri  pada  tahun  1998  hingga  tahun  2013,  DSN-MUI telah  mengeluarkan  fatwa  fiqih  muamalah  yang  cukup  banyak (ada  87  fatwa  yang  berkaitan  dengan  fiqih  muamalah  atau ekonomi syariah yang sudah dikeluarkan oleh DSN-MUI hingga tahun 2013 di anataranya adalah 6 fatwa yang berkaitan dengan Asuransi Syariah).

## Standar Akuntansi Syariah
3.
Sejak  didirikannya  Bank  Muamalat  Indonesia  yang merupakan bank syariah pertama di Indonesia pada tahun 1992, bank tersebut pun mengalami perkembangan pesat. Sejak itu juga para praktisi ekonomi syariah pun berlomba untuk mendirikan lembaga keuangan syariah baik berupa bank maupun asuransi. Pada  awal  berdirinya  bank  Muamalat  Indonesia  memiliki  misi yang  sangat  sederhana,  namun  memiliki  cakupan  yang  sangat luas. Diantara misi bank muamalat Indonesia adalah bank yang sesuai syariah, profitable , dan social concern .
Dalam bukunya, Syafi’i Antonio menjelaskan bahwa karena
17 Dede Rosyada, Metode Kajian Hukum Dewan Hisbah Persis (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 47 18 Kholidah, Metode  Ijtihad  Dewan  Fatwa  al-Jam’iyatul  Washliyah  Periode  1988 -1998 (Tesis Master, IAIN Sumatera Utara, Medan, 2000). 19 Mohammad Atho Mudzhar, Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia, 1975-1988 (Jakarta: INIS, 1993), hlm. 24.
adanya  sejumlah  perbedaan  dalam  pelaksanaan  operasional antara bank syariah dan bank konvensional, ketentuan-ketentuan perbankan perlu disesuaikan agar memenuhi ketentuan syariah sehingga  bank  syariah  dapat  beroperasi  secara  efektif  dan efisien. 20 Di  antara  ketentuan  tersebut  adalah  ketentuan  yang berkaitan dengan standar akuntansi, audit dan pelaporan. Hal ini karena  akuntansi  merupakan  aspek  penting  dalam  pengaturan operasional  lembaga  keuangan  syariah.  Selain  itu,  akuntansi juga  merupakan  media  pertanggungjawaban  dan  penyampaian informasi tentang kinerja dari lembaga keuangan syariah. Dengan dasar  kepentingan  pemikiran  ini,  maka  masyarakat  akuntansi internasional akhirnya membentuk AAOIFI ( The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution ) yang didirikan pada tanggal 1 Safar 1410 atau 26 Februari 1990 di Aljiria. 21
Perkembangan  yang  terjadi  di  masyarakat  akuntansi internasional  berimbas  pada  masyarakat  Indonesia  sehingga pada tanggal 1 Mei 2002 disahkan PSAK 59 akuntansi perbankan syariah dan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan  Syariah  (KDPPLKS)  yang  resmi  berlaku  sejak  1 Januari 2013. PSAK 59 dan KDPPLKS tidak serta merta terbit, namun kedua aturan itu sudah digodog oleh team sejak tahun 1999.  namun,  dua  aturan  tersebut  hanya  bias  diaplikasikan pada  tiga  jenis  entitas  saja,  yaitu  pada  Bank  Umum  Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Akhirnya, pada tanggal 18 Oktober 2005 Ikatan Akuntansi  Indonesia  merespons  dengan  dibentuknya  Komite Akuntansi  Syariah  (KAS)  yang  bertugas  untuk  merumuskan Standar Akuntansi Keuangan Syariah. Dalam masa satu tahun KAS dapat menyumbangkan konsep prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum, kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan  keuangan  syariah  serta  enam  konsep  Exposure  Draft
20 Syafi’i  Antonio, Bank  Syariah:  dari  Teori  ke  Praktik (Jakarta:  Gema Insani, 2001), hlm. 225.
21 Rifki  Muhammad, Akuntansi  Keuangan  Syariah (Yogyakarta:  P3EI Press, 2008), hlm. 25.
ADDIN, Vol. 8, No. 1, Februari 2014
PSAK  Syariah.  Di  mana  pada  tanggal  19  September  2006, 22 produk yang dihasilkan oleh KAS disetujui oleh Dewan Standar Akuntansi  Keuangan  Ikatan  Akuntansi  Indonesia  (DSAK- IAI) untuk disebarluaskan agar diberi masukan dan kritik dari masyarakat Indonesia sebelum ditetapkan sebagai aturan baku.
Selanjutnya pada tanggal 26 Februari 2008 IAI juga telah mengeluarkan  tga  Exposure  Draft  PSAK    Syariah  tembahan, yaitu PSAK 107, PSAK 108, dan PSAK 109. Selain itu, DSAK juga  telah  menyetujui  tentang  kelompok  nomor  ( block  number ) untuk PSAK Syariah, yaitu nomor 101 sampai dengan 200. Hal ini menunjukkan  keseriusan IAI dalam merespons perkembangan praktik  akuntansi  di  lembaga-lembaga  keuangan  syariah  di Indonesia.

## Kerangka Prinsip Akuntansi Syariah
4. Wacana  Akuntansi  Syariah  muncul  bersamaan  dengan kehadiran  lembaga  perbankan  syariah  sebagaimana  yang disebutkan  di  atas.  Hal  itu  mudah  difahami  karena  pada hakekatnya amat mustahil memisahkan akuntansi dari kegiatan muamalah  pada  umumnya,  bisnis  komersial  khususnya  dan lembaga keuangan syariah lebih khususnya lagi.
Pada  awalnya  lembaga  keuangan  syariah,  khususnya perbankan    syariah  masih  menganut  prinsip  akuntansi konvensional  dalam  membuat  laporannya.  Hal  itulah  yang menjadi pemikiran oleh para pakar akuntansi yang notabonenya beragama  Islam  untuk  merumuskan  standar  akuntansi  yang berbasis syariah seperti yang telah dilakukan DSAK-IAI dengan membentuk komite akuntansi syariah KAS.
Secara  teoritis,  ada  tiga  pendekatan  dalam  menyusun standar akuntansi syariah, tiga pendekatan tersebut adalah: a.  Deduktif   adalah  pendekatan  yang  digunakan  dalam  mem- bentuk teori yang dimulai dari dalil-dalil dasar dan tindakan- tindakan dasar untuk mendapatkan kesimpulan logis tentang pokok  persoalan  yang  sedang  dipertimbangkan.  Kalau
22 Rifki Muhammad, Akuntansi Keuangan, hlm. 27.
diterapkan pada akuntansi maka, pendekatan deduktif dimulai dengan  dalil  dasar  akuntansi  atau  alasan  dasar  akuntansi dan  tindakan  dasar  akuntansi  untuk  mendapatkan  prinsip akuntansi  dengan  cara  yang  logis  yang  bertindak  sebagai penuntun  dan  dasar  bagi  pengembangan  standar  teknik akuntansi.
b.  Pendekatan  ini  berjalan  dari  umum  (dalil  dasar  tentang lingkungan akuntansi) ke khusus (pertama ke prinsip akuntansi, dan kedua pada teknik akuntansi). Apabila pada saat ini kita beranggapan bahwa dalil dasar tentang lingkungan akuntansi terdiri dari tujuan dan pernyataan, maka langkah yang digunakan bagi pendekatan deduktif akan meliputi; menetapkan tujuan laporan  keuangan,  memilih  aksiona  akuntansi,  memperoleh prinsip akuntansi dan yang terakhir adalah mengembangkan teknik akuntansi.
c.  Menurut  pendekatan  ini,  maka  struktur  teoritis  standar akuntansi  ditetapkan  menurut  rangkaian  tujuan,  aksioma, prinsip, teknik yang bertumpu pada suatu perumusan tujuan akuntansi  yang  tepat.  Dalam  hal  ini  diperlukan  juga  suatu pengujian yang tepat terhadap suatu standar yang dihasilkan, 23 semunya didasarkan pada dalil-dalil umum tentang akuntansi sehingga  standar  akuntansi  benar-benar  sesuai  dengan  dalil yang telah ada.
d.  Induktif;  pendekatan  ini  dimulai  dari  pengamatan  dan pengukuran  serta  menuju  ke  arah  kesimpulan  yang digeneralisasikan. Apabila diterapkan dalam akuntansi, maka pendekatan  induktif  dimulai  dari  pengamatan  informasi keuangan  perusahaan  dan  hasilnya  untuk  disimpulkan, atas  hubungan  kejadian,  kesimpulan  dan  prinsip  akuntansi. Penjelasan-penjelasan  deduktif  dikatakan  berjalan  dari khusus  menuju  ke  arah  yang  umum.  Pendekatan  induktif pada teori standar akuntansi melibatkan empat tahap: pertama , pengamatan  dan  pencatatan  seluruh  pengamatan; kedua ,
23 Muhammad, Pengantar  Akuntansi  Syariah ,  edisi  2  (Jakarta:  Salemba Empat, 2005), hlm. 44-46.
ADDIN, Vol. 8, No. 1, Februari 2014
analisis  dan  pengklasifikasian  pengamatan  tersebut  untuk mencari  hubungan  yang  berulang  kali  yakni  hubunganyang sama  dan  serupa; ketiga ,  pengambilan  generalisasi  dan prinsip  akuntansi  induktif  dari  pengamatan  tersebut  yang menggambarkan hubungan yang berulang kali; dan keempat , pengujian generalisasi.
5.  Tidak seperti halnya dengan masalah pengambilan keputusan secara deduksi, kebenaran atau kepalsuan dalil tidak tergantung pada dalil lain tetapi harus dibuktikan secara empiris. Sedangkan dalam hal induksi, kebenaran dalil tergantung pada pengamatan kejadian yang cukup memadai dari hubungan yang berulang kali terjadi. Sehingga dapat dikatakan bahwa dalil akuntansi hasil  penarikan  kesimpulan  secara  induktif  menunjukkan teknik  akuntansi  khusus  yang  memiliki  probabilitas  hampir tinggi. Sememntara dalil akuntansi hasil penarikan kesimpulan secara  deduktif  menghasilkan  teknik  akuntansi  yang  pasti. Jadi,  menurut  pendekatan  ini  perumusan  standar  akuntansi syariah didasarkan pada realita akuntansi yang sudah berjalan kemudian dalil-dalil syar’i hanya berfungsi sebagai filter yang tidak sesuai dengan dalil.
6.  Campuran;  pendekatan  ini  menggabungkan  antara  kedua pendekatan  sebelumnya.  Selain  merujuk  pada  dalil-dalil umum yang berkaitan dengan tujuan dan aksioma akuntansi, penyusunan standar teori akuntansi juga melihat praktik riil yang  sudah  berjalan  di  masyarakat  sehingga  terbentuklah teori  standar  akuntansi  syariah  yang  sesuai  dengan  kondisi lingkungan dan tidak bertentangan dengan dalil al-Qur’an dan al-Sunnah.
Dari  tiga  pendekatan  tersebut  mengakibatkan  bahwa standar  akuntansi  lembaga  keuangan  syariah  dikembangkan berdasarkan pendekatan sebagai berikut. 24
Pertama ,  mengidentifikasi  konsep  akuntansi  yang  telah dikembangkan  sebelumnya  dengan  prinsip  Islam  tentang
24 Dwi  Suwiknyo, Pengantar  Akuntansi  Syariah (Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2010), hlm. x.
ketepatan dan keadilan. Sangat dimungkinkan bahwa seseorang akan  menentang  penerapan  konsep-konsep  itu,  misalnya  yang berkaitan dengan definisi karakteristik informasi akuntansi yang bermanfaat seperti relefansi dan reabilitas.
Kedua ,  mengidentifikasi  konsep  yang  digunakan  dalam akuntansi  keuangan  konvensional  tetapi  tidak  sesuai  dengan syariah  Islam.  Konsep  semacam  ini  ditolak  atau  dimodifikasi secukupnya  untuk  mematuhi  syariah  supaya  membuatnya bermanfaat. Contoh dari konsep ini adalah nilai waktu dari uang sebagai sifat pengukuran.
Ketiga ,  mengembangkan  konsep-konsep  yang  men- definisikan aspek-aspek tertentu dari akuntansi untuk lembaga keuangan syariah yang tersendiri kepada cara bertransaksi bisnis yang Islami. Contohnya, konsep yang dikembangkan berdasarkan hokum-hukum  yang  mendefinisikan  risiko  dan  balasan  yang dikaitkan  dengan  transaksi  bisnis  serta  terjadinya  biaya  dan perolehan keuntungan.
Adapun rerangka prinsip akuntansi syariah yang ditetapkan IAI untuk menyusun standar akuntansi keuangan syariah adalah sebagai berikut.
RPAS-BU
Landasan Operasional atau Landasan Praktik Tingkat 3 Praktik, konvensional dan kebiasaan pelaporan yang sehat sesuai dengan syariah Buku teks/ajar, simpulan riset, artikel, pendapat ahli Tingkat 2 SAK yang sesuai syariah Buletin Teknis Regulasi Industri Pedoman Akuntansi Industri Tingkat 1 KDPPLKS Fatwa Syariah yang Berlaku Umum Landasan Syariah
al-Qur’an dan hadis
Sumber: IAI, Standar Akuntansi Keuangan, per 1 September 2007.

## Rerangka  Prinsip  Akuntansi  Syariah  yang  Berlaku
5. Umum (RPAS-BU)
Rerangka  diatas  merupakan  bangunan  prinsip-prinsip akuntansi  syariah  yang  berlaku  umum  di  Indonesia.  Selain
ADDIN, Vol. 8, No. 1, Februari 2014
landasan  konseptual  dan  operasional  seperti  diuraikan  pada RPAS-BU, terdapat landasan syariah yang terdiri atas al-Qur’an dan hadis serta fatwa syariah yang berlaku umum di Indonesia. Di mana landasan syariah tersebut menjadi dasar bagi penyusunan peraturan  yang  ada  di  landasan  konseptual  dan  operasional sehingga peraturan yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ketentuan  syariah.  Aplikasi  riil  dari  rerangka  tersebut  adalah harus  adanya  sinergi  dan  keterpaduan  antara  ilmu  syariah  dan ilmu akuntansi.
Telah  disebutkan  bahwa  PSAK  syariah  yang  pertama ditetapkan oleh DSAK-IAI adalah PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah. PSAK ini dilengkapi dengan PAPSI sebagai pedoman akuntansi yang didalamnya merupakan kodifikasi atas ketentuan-ketentuan  akuntansi  yang  relevan  dengan  industri perbankan syariah dan memberikan panduan perlakuan akuntansi terperinci atas transaksi yang terjadi sehingga dapat memudahkan pemahaman dan menyeragamkan penyusunan laporan keuangan oleh Bank Syariah.
Pada  perkembangannya  DSAK-IAI  mealui  KAS  telah membentuk  standar  baru  untuk  transaksi  syariah.  Jadi  ada penghapusan  untuk  standar  transaksi  syariah  yang  telah diterangkan  di  dalam  PSAK  59.  Pada  awalnya  DSAK  telah mengesahkan  PSAK  101  sampai  dengan  PSAK  106  yang berkaitan dengan traksaksi syariah. PSAK syariah ini tidak hanya berlaku untuk perbankan syariah, namun berlaku untuk semua entitas yang melaksanakan akad syariah sesuai yang ada di PSAK. Dan hingga pada saat ini ada tiga PSAK syariah lagi yang telah disahkan oleh DSAK, yaitu PSAK 107, PSAK 108, PSAK 109 dan PSAK 110. Di antara PSAK yang disahkan terakhir adalah PSAK 108 Tentang Asuransi Syariah.
Jika  diteliti  dari  tahun  pengeluaran  PSAK  syariah,  maka PSAK  tersebut  pasti  dikeluarkan  setelah  Dewan  Syariah Nasional  Majlis  Ulama  Indonesia  (DSN-MUI)  mengeluarkan fatwa tentangnya. Di sinilah letak sinergi kerjasama antara DSN- MUI dan IAI dalam penyusunan PSAK syariah sesuai yang telah
ditentukan dalam rerangka prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum (RPAS-BU). 25

## Fatwa DSN-MUI tentang Asuransi Syariah 6.
Ada enam fatwa yang telah dikeluarkan DSN-MUI yang berkaitan dengan asuransi syariah, enam fatwa tersebut adalah;
a.  Fatwa Nomor 21 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah
b.  Fatwa Nomor 39 Tentang Asuransi Haji
c.  Fatwa  Nomor  51  Tentang  Akad  Mudharabah  Musytarakah pada Asuransi Syariah
d.  Fatwa  Nomor  52  Tentang  Akad Wakalah  bil  Ujrah pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah
e.  Fatwa Nomor 53 Tentang Akad Tabarru’ pada Asuransi Syariah f.  Fatwa Nomor 81 Tentang Pengembalian Dana Tabaru’ bagi Peserta Asuransi yang Berhenti Sebelum Berakhir Keenam fatwa tersebut di atas pada awalnya merupakan ketentuan  umum  bagi  perusahaan  asuransi  syariah  dalam menjalankan prinsip syariah di Indonesia.
PSAK  108  Tentang  Akuntansi  Transaksi  Asuransi

## 7. Syariah
Pernyataan  Standar  Akuntansi  Keuangan  nomor  108 (PSAK 108) merupakan PSAK syariah yang mengatur tentang akuntansi transaksi Asuransi Syariah. Dalam PSAK ini disajikan enam pokok pembahasan yang terdiri dari 42 paragraf. Adapun isi pokok pembahasan PSAK 108 ini meliputi: 26
Pendahuluan a.
Ada  tiga  belas  paragraf  dalam  bagian  ini  membahas tentang tujuan PSAK 108 dibuat, ruang lingkup, karakteristik, dan juga definisi Asuransi Syariah. Adapun isi pendahuluhan PSAK  108  secara  lengkap  dapat  dilihat  di  PSAK  108  dari paragraf 1 sampai paragraf 13.
25 Dwi Suwiknyo, Pengantar Akuntansi, hlm. xviii.
26 Dokumentasi IAI.
ADDIN, Vol. 8, No. 1, Februari 2014

## Pengakuan dan Pengukuran
b.
PSAK 108 juga membahas tentang sisi akuntansi yang sangat urgen, yaitu tentang pengakuan dan pengukuran dana dalam  asuransi  syariah,  baik  dana  yang  berasal  dari  peserta ataupun  dana  yang  sudah  dikelola  entitas  asuransi  syariah sebagai pengelola. Paragraf  (14 s.d. 20) membahas tentang pengakuan awal dana yang diterima entitas asuransi syariah dari para peserta.
Adapun pengukuran dana setelah pengakuan awal ada beberapa kondisi, diantaranya adalah ketika terjadi Surplus dan Defisit Underwriting Dana Tabarru, maka cara pengukurannya adalah seperti yang diungkapkan dalam paragraf (21 s.d. 25).
Di antara kondisi pengukuran dana setelah pengakuan awal  adalah  pengukuran  dana  ketika  dilakukan  Penyisihan Teknis ( Technical Provision ) , maka cara pengukurannya adalah seperti  yang  diungkapkan  dalam  paragraf  (26  s.d.  28).    Di antara  kondisi  pengukuran  dana  setelah  pengakuan  awal adalah pengukuran dana ketika dibuat cadangan dana tabarru’ , maka cara pengukurannya adalah seperti yang diungkapkan dalam paragraf (29 s.d. 31).

## Penyajian
c.
Selain ketentuan yang telah di sebutkan di atas, PSAK
108  juga  membahas  tentang  tata  cara  penyajian  dana  yang dikelola  oleh  entitas  asuransi  syariah.  Ketentuan  penyajian dana  tersebut  adalah  sebagaimana  yang  dijelaskan  dalam paragraf (32 s.d. 35).

## Pengungkapan
d.
Pada  bagian  ini  dijelaskan  tentang  ketentuan  peng- ungkapan dana yang dikelola oleh entitas asuransi syariah. Ketentuan  pengungkapan  dijabarkan  dalam  paragraf   (36 s.d. 40).
Ketentuan Transisi
e. Dalam ketentuan transisi ini mencakup dua paragraf, yaitu
paragraf (41 dan 42). Kedua paragraf ini hanya menjelaskan tentang penerapan PSAK 108 yang secara retrospektif dan juga  membahas  tentang  tanggal  efektif  diberlakukannya PSAK 108.

## Hasil Temuan Secara Umum 8.
Di  atas  telah  disebutkan  bahwa  mekanisme  pembuatan PSAK  Syariah  di  indonesia  melalui  tiga  pendekatan,  yaitu; pendekatan  induktif,  pendekatan  deduktif  dan  pendekatan campuran. Jika diamati dari berbagai PSAK Syariah yang telah disahkan oleh DSAK-IAI, maka pendekatan yang paling tepat dalam pembuatan PSAK syariah di Indonesia adalah pendekatan campuran.  Dimana  pendekatan  yang  digunakan  adalah pengabungan antara pendekatan induktif dan deduktif. Hal ini juga berlaku dalam pembentukan PSAK 108 Tentang Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah yang dibahas dalam tulisan ini.
Pendekatan  induktif  digunakan  oleh  DSAK-IAI  dalam merumuskan  draf  PSAK  108  dengan  mengkaji  fatwa  DSN- MUI yang telah dikeluarkan. Hal ini berkaitan dengan ketentuan umum  asuransi  syariah  dan  akad-akad  yang  terjadi  di  dalam proses asuransi syariah. Adapun pendekatan deduktif digunakan DSAK-IAI dalam merumuskan paragraf yang murni berkaitan dengan akuntansi seperti cara pelaporan dan pembuatan neraca.
Data yang dihasilkan menunjukkan bahwa DSN-MUI telah mengeluarkan 6 fatwa yang berkaitan dengan Asuransi Syariah. Sesuai  dengan  urutan  diterbitkannya,    keenam  fatwa  tersebut adalah sebagai berikut.
a.  Fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, fatwa ini disahkan pada tanggal 17 Oktober 2001.
b.  Fatwa  No.  39/DSN-MUI/X/2002  Tentang  Asuransi  Haji, fatwa ini disahkan pada tanggal 23 Oktober 2002.
c.  Fatwa  No.  51/DSN-MUI/III/2006  Tentang  Akad Mudharabah  Musytarakah  pada  Asuransi  Syariah,  fatwa  ini disahkan pada tanggal 23 Maret 2006.
ADDIN, Vol. 8, No. 1, Februari 2014
d.  Fatwa No. 52/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Wakalah bi  al-Ujrah  pada  Asuransi  Syariah  dan  Reasuransi  Syariah, fatwa ini disahkan pada tanggal 23 Maret 2006.
e.  Fatwa No. 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Tabarru’ pada  Asuransi  Syariah,  fatwa  ini  disahkan  pada  tanggal  23 Maret 2006.
f.  Fatwa  No.  81/DSN-MUI/X/2011  Tentang  Pengembalian dana Tabarru’ bagi Peserta Asuransi yang Berhenti Sebelum Masa Perjanjian Berakhir, fatwa ini disahkan pada tanggal 08 Maret 2011.
Dari  keenam  fatwa  DSN-MUI  tentang  Asuransi  Syariah tersebut, hanya ada empat fatwa yang diserap ke dalam PSAK 108. Keempat fatwa tersebut adalah: Fatwa No. 21/DSN-MUI/ X/2001, Fatwa No. 51/DSN-MUI/III/2006,  Fatwa No. 52/ DSN-MUI/III/2006, dan Fatwa No. 53/DSN-MUI/III/2006.
Ada  dua  fatwa  yang  sama  sekali  tidak  diserap  ke  dalam PSAK  108,  kedua  fatwa  tersebut  adalah  Fatwa  No.  39/DSN- MUI/X/2002 Tentang Asuransi Haji dan Fatwa No. 81/DSN- MUI/X/2011 Tentang Pengembalian dana Tabarru’ bagi Peserta Asuransi yang Berhenti Sebelum Masa Perjanjian Berakhir. Ada alasan  mendasar  kenapa  fatwa  No.  81/DSN-MUI/X/2011 tidak terserap ke dalam PSAK 108, hal ini karena fatwa tersebut dikeluarkan  pada  tahun  2011,  sedangkan  PSAK  108  telah disahkan  dan  diberlakukan  pada  tahun  2010  sehingga  tidak mungkin ketentuan syariah yang ditetapkan belakangan diserap oleh pernyataan standar akuntansi yang ditetapkan pada tahun sebelumnya.
Alasan  Fatwa  No.  39/DSN-MUI/X/2002  tentang Asuransi Haji tidak terserap ke dalam PSAK 108 adalah karena fatwa tersebut hanya membahas hukum dan mekanisme asuransi haji. Meskipun demikian, dalam ketentuan umum Fatwa No. 39 dijelaskan  bahwa  asuransi  haji  didasarkan  pada  prinsip  syariah yang  bersifat ta’awuni (tolong-menolong)  antar  sesama  jamaah haji dan akad yang digunakan adalah akad tabarru’ . Sifat ta’awuni
dan akad tabarru’ adalah prinsip dasar dalam asuransi syariah yang ditentukan pelaksanaan dan praktiknya dalam PSAK 108.
Jadi,  dari  keenam  fatwa  DSN-MUI  tentang  Asuransi Syariah yang memang benar-benar tidak terserap kedalam PSAK 108  hanyalah  Fatwa  No.  81/DSN-MUI/III/2011  tentang Pengembalian Dana Tabarru’ bagi Peserta Asuransi yang Berhenti Sebelum  Masa  Perjanjian  Berakhir  dengan  alasan  seperti  yang telah disebutkan.

## Hasil Temuan Secara Khusus
9. Telah  disebutkan  di  atas  bahwa  PSAK  108  tentang Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah terdiri atas 42 paragraf. Di mana dari 42 paragraf tersebut dapat dikelompokkan menjadi lima pembahasan pokok, yaitu:
a.  Pendahuluhan yang terdiri atas 13 paragraf yang isinya tentang tujuan, ruang lingkup karakteristik dan definisi
b.  Pengakuan dan pengukuran yang terdiri atas 18 paragraf yang isinya tentang pengakuan awal, pengukuran setelah pengakuan awal, surplus dan defisit underwriting dana tabaru’ , penyisihan teknis, dan cadangan dana tabarru’. c.  Penyajian yang terdiri atas 4 paragraf.
d.  Pengungkapan yang terdiri atas 5 paragraf.
e.  Penutup  yang  terdiri  atas  dua  paragraf  yang  menjelaskan tentang ketentuan transisi dan tanggal efektif.
Pada  paragraf  01  s.d.  06  merupakan  paragraf  yang membicarakan tentang ketentuan umum dari PSAK 108 di mana paragraf-paragraf  tersebut  sama  sekali  tidak  menyerap  dari fatwa  DSN-MUI.  Ini  karena  paragraf  01  hanya  berisi  tentang tujuan  dari  PSAK  108  yang  mana  tujuan  dibentuknya  PSAK 108  diungkapkan  “ untuk  mengatur  pengakuan,  pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi asuransi syariah.” Dan paragraf 02 s.d. 06 juga tidak menyerap sama sekali dari fatwa  DSN-MUI.  Ini  karena  paragraf-paragraf  tersebut  hanya menjelaskan tentang ruang lingkup dari PSAK 108. Di mana inti
ADDIN, Vol. 8, No. 1, Februari 2014
dari ruang lingkup PSAK 108 hanya pada entitas asuransi syariah sebagai  pengelola  dana  yang  terkumpul  dari  peserta  asuransi. PSAK ini tidak dapat diterapkan di asuransi konvensional karena antara  keduanya  memiliki  perbedaan  dalam  status  dana  yang diterima oleh entitas asuransi.
Manakala paragraf 07 s.d. 12 dari PSAK 108 sudah mulai terlihat  adanya  penyerapan  dari  fatwa-fatwa  yang  dikeluarkan oleh  DSN-MUI.  Hal  ini  karena  paragraf-paragraf  tersebut sudah  membahas  tentang  karakteristik  dari  Asuransi  Syariah sehingga  adanya  penyerapan  dari  fatwa  merupakan  hal  yang wajar. Penyerapan terlihat pada paragraf 07 yang mendefinisikan asuransi syariah.
Definisi  tersebut  menyerap  dari  Fatwa  No.  21/DSN- MUI/X/2001 bagian Ketentuan Umum, di mana dalam fatwa itu  disebutkan  bahwa  Asuransi  Syariah  adalah  “usaha  saling melindungi  dan  tolong-menolong  di  antara  sejumlah  orang/ pihak  melalui  investasi  dalam  bentuk  aset  dan  atau tabarru’ yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu  melalui  akad  (perikatan)  yang  sesuai  dengan  syariah.” Meskipun  dari  susunan  bahasa  antara  kedua  definisi  asuransi syariah  berbeda,  namun  dari  sisi  subtansi  keduanya  memiliki kesamaan.
Pernyataan di atas juga menyerap dari Fatwa No. 21/DSN- MUI/X/2001 pada bagian akad dalam asuransi syariah, dimana salah  satu  diktumnya  menyatakan  bahwa  akad  yang  dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad tijarah dan/ atau  akad tabarru’ .  Yang  dimaksud  dengan  akad tijarah adalah mudharabah,  sedangkan  yang  dimaksud  akad tabarru’ adalah akad hibah.
Manakala  paragraf  10  dan  11  membicarakan  tentang premi yang meliputi kontribusi atau kontribusi dan investasi. Di mana pernyataan tersebut secara umum telah disinggung oleh fatwa  DSN-MUI  No.  21  diktum  keenam  yang  menjelaskan tentang  premi.  Dalam  fatwa  disebutkan  bahwa  pembayaran premi  didasarkan  atas  akad tijarah  dan  akad tabarru’ .  Premi
ADDIN, Vol. 8, No. 1, Februari 2014
yang berdasarkan akad tabarru’ merupakan premi yang bersifat kontribusi,  sedangkan  premi  yang  berdasarkan  akad  tijarah merupakan bremi yang bersifat kontribusi dan investasi.
Paragraf 12 PSAK 108 menjelaskan tentang klaim. Paragraf 12  menyatakan  bahwa  klaim  (pembayaran  manfaat  asuransi) berasal dari  dana peserta kolektif (dana tabarru’ ) di mana risiko ditangung  secara  bersama  antara  peserta  asuransi.  Pernyataan tersebut  diserap  dari  diktum  ketujuh  dalam  fatwa  DSN-MUI No.  21.  diktum  ini  membahas  tentang  klaim  yang  dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian.
Adapun  paragraf  selanjutnya,  yakni  paragraf  13  hanya berisi  pengertian  dari  beberapa  istilah  yang  digunakan  dalam PSAK  108.  Paragraf  13  ini  sama  sekali  tidak  menyerap  fatwa DSN-MUI karena hanya berisi pengertian istilah yang digunakan dalam PSAK 108. Di antara contohnya adalah pengertian dari cadangan dana tabarru’ yang didefinisikan dengan cadangan yang dibentuk  dari  surplus underwriting yang  tidak  dibagikan  kepada peserta dan kepada entitas pengelola.
Bagian  PSAK  108  yang  selanjutnya  adalah  bagian  yang menjelaskan  tentang  pengakuan  dan  pengukuran.  Bagian  ini dijelaskan  dalam  18  paragraf,  yaitu  dari  paragraf   14  sampai dengan  paragraf   31.  Paragraf   14  dan  15  berbicara  tentang kontribusi  dari  peserta  yang  merupakan  bagian  dari  dana tabarru’ sehingga tidak dapat diakui sebagai pendapatan entitas asuransi syariah. Hal inilah yang membedakan asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Paragraf  ini diserap dari fatwa DSN-MUI no. 21 diktum kesepuluh yang menyatakan bahwa asuransi syariah hanya mendapatkan ujrah ( fee ) dari pengelolaan dana tabarru’ . Manakala  paragraf  16  menjelaskan  tentang  tambahan dana tabarru’ yang dihasilkan dari hasil investasi dan akumulasi cadangan surplus underwriting dana tabarru’ . Di mana investasi yang dilakukan  oleh  entitas  syariah  dilakukan  dengan  mengunakan akad mudharabah atau mudharabah musytarakah. Paragraf ini diserap dari Fatwa No. 51/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad
ADDIN, Vol. 8, No. 1, Februari 2014
Mudharabah  Musytarakah pada  Asuransi  Syariah  dalam  diktum ketiga tentang ketentuan akad. Di mana dana yang diinvestasikan melalui  akad  mudharabah  atau  mudharabah  musytarakah merupakan  Dana  Syirkah  Temporer  (DST)  bukan  merupakan kewajiban. Namun, jika dana tersebut berasal dari akad wakalah, maka  dana  tersebut  merupakan  kewajiban  atau  utang.  Hal  ini dijelaskan dalam paragraf No. 17 PSAK 108.
Pada paragraf 18 dijelaskan lebih lanjut bahwa dana yang diinvestasikan oleh entitas asuransi syariah dengan mengunakan akad wakalah bil ujrah , maka entitas telah mengurangi kewajiban. Pernyataan ini merupakan pernyataan yang menyerap dari Fatwa No.  52/DSN-MUI/III/2006  Tentang  Akad Wakalah bil Ujrah pada  asuransi  syariah  dan  reasuransi  syariah  diktum  kelima tentang investasi.
Paragraf 19 memahas tentang perlakuan akuntansi untuk investasi dengan akad mudharabah atau mudharabah musytarakah , maka ia mengacu pada PSAK yang relevan, dalam hal ini PSAK yang  relevan  adalah  PSAK  105  tentang  akuntansi  transaksi mudharabah . Manakala paragraf 20 membahas tentang pengakuan pendapatan  dan  pernyataan  ini  tidak  menyerap  dari  fatwa manapun.
Adapun surplus dan defisit underwriting dana tabarru ’, maka ia dibahas dalam paragraf 21 sampai dengan 25. Di mana pernyataan dalam paragraf-paragraf tersebut menyerap dari Fatwa No. 53/ DSN-MUI/III/2006  Tentang  Akad Tabarru’ pada  Asuransi Syariah. Penjelasan lebih rincinya adalah sebagai berikut.
Paragraf  21  menjelaskan  bahwa  “penetapan  besaran pembagian surplus  underwriting dana tabarru’ tergantung  kepada peserta secara kolektif, regulator, atau kebijakan manajemen. Di mana ia dibedakan menjadi tiga alternatif, yaitu seluruh surplus sebagai cadangan dana tabarru’ ; sebagian sebagai cadangan dana tabarru’ dan sebagian lainnya didistribusikan kepada peserta; atau sebagian sebagai cadangan dana tabarru’ , sebagian didistribusikan kepada  peserta,  dan  sebagian  lainnya  didistribusikan  kepada entitas pengelola.
ADDIN, Vol. 8, No. 1, Februari 2014
Pernyataan  dalam  paragraf  21  ini  menyerap  dari  Fatwa No.  53  diktum  keenam  tentang  perlakuan  surplus underwriting . Dalam  fatwa  disebutkan  bahwa  ada  tiga  alternatif  yang  bisa dipilih  jika  terjadi  surplus underwriting .  Dan,  pilihan  terhadap salah satu alternatif harus disetujui terlebih dahulu oleh peserta dan  dituangkan  dalam  akad.  Paragraf  22  dan  23  menjelaskan tentang  pengakuan  terhadap  surplus underwriting dana tabarru’ dan pernyataan yang terdapat dalam paragraf 22 dan 23 tidak mengadopsi dari fatwa DSN-MUI sama sekali. Dua paragraf ini murni dikembalikan pada prinsip akuntansi yang berlaku pada perusahaan jasa.
Manakala paragraf 24 membahas tentang defisit underwrting dana tabarru’ . Pernyataan yang ada pada paragraf 24 adalah “Jika terjadi  defisit underwriting dana tabarru ’,  maka  entitas  pengelola wajib  menanggulangi  kekurangan  tersebut  dalam  bentuk pinjaman  ( qardh ).  Pengembalian qardh tersebut  kepada  entitas pengelola berasal dari surplus dana tabarru ’ yang akan datang.” Dan,  paragraf  25  menjelaskan  lebih  lanjut  tentang  pinjaman ( qardh ) secara akuntansinya.
Jika dilihat dari sisi fatwa DSN-MUI, maka pernyataan yang ada dalam paragraf 24 diserap dari diktum ketujuh Fatwa No. 53/DSN-MUI/III/2006, di mana diktum ketujuh menyatakan; “Jika terjadi defisit underwriting atas dana tabarru’ , maka perusahaan asuransi  wajib  menanggulangi  kekurangan  tersebut  dalam bentuk qardh (pinjaman) dan pengembalian dana qardh kepada perusahaan asuransi disisihkan dari dana tabarru’ . Adapun paragraf-paragraf selanjutnya, yaitu dari paragraf 26  sampai  dengan  paragraf  40  dari  PSAK  108  merupakan paragraf  yang  bersifat  teknis.  Paragraf-paragraf  tersebut  tidak mengadopsi sama sekali dari fatwa DSN-MUI. Ini karena fatwa DSN-MUI tidak membahas tentang teknis pencatatan ataupun penyajian. Yang dibahas dalam fatwa hanya prinsip syariah yang berkaitan tentang Asuransi Syariah.
Manakala  dua  paragraf  terakhir  dari  PSAK  108,  yaitu paragraf 41 dan 42 hanya membahas tentang ketentuan transisi
ADDIN, Vol. 8, No. 1, Februari 2014
dan tanggal efektif diberlakukannya PSAK 108 sehingga hal ini tidak ada kaitannya dengan fatwa.

## Simpulan
C. PSAK 108 adalah salah satu produk PSAK Syariah yang telah disahkan oleh DSAK dan diberlakukan sejak 2010 untuk semua entitas asuransi syariah. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam kerangka teori, penyusunan PSAK Syariah harus mengacu pada fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan Asuransi Syariah dan  setelah  itu  dirumuskan  Pernyataan  Standar  Akuntansi Keuangan yang menjadi pedoman bagi entitas syariah.
Dari  penelitian  ini  dihasilkan  bahwa  DSN-MUI  telah mengeluarkan  6  fatwa  yang  yang  berkaitan  dengan  Asuransi Syariah, namun dari 6 fatwa tersebut tidak semuanya diserap ke dalam PSAK 108. Hanya ada empat fatwa yang diserap secara baik sehingga terbentuk PSAK 108, yaitu Fatwa No. 21, Fatwa No. 51, Fatwa No. 52, dan Fatwa No. 53. Adapun fatwa yang tidak  terserap  ke  dalam  PSAK  108  adalah  Fatwa  No.  39  dan Fatwa No. 81.
Adapun dari sisi pendekatan yang digunakan oleh DSAK dalam merumuskan PSAK 108 adalah mengunakan pendekatan campuran,  yaitu  dengan  menggabungkan  pendekatan  induktif dan deduktif. Hal ini karena pendekatan induktif digunakan dalam rangka  menyesuaikan  PSAK  108  dengan  prinsip  syariah  yang telah  dirumuskan  di  fatwa  DSN-MUI,  sedangkan  pendekatan Deduktif digunakan dalam rangka mengaplikasikan pengakuan dan pengukuran serta penyajian yang bersifat teknis. Semua itu dikembalikan  dan  disesuaikan  dengan  perusahaan  jasa  karena asuransi merupakan bagian dari perusahaan penyedia jasa.

## DAFTAR PUSTAKA
Amrin,  Abdullah, Strategi  Menjual  Asuransi  Syariah:  Memahami Prinsip  dan  Etika  Asuransi  Syariah ,  Jakarta:  Eka  Media Komputindo, 2012.
Anderson, J.N.D., Islamic Law in the Modern World , New York: New York University Press, 1959. Antonio,  Syafi’i, Bank  Syariah:  dari  Teori  ke  Praktik ,  Jakarta: Gema Insani, 2001.
Dahlan, Abd Aziz et al. (ed.), Ensiklopedi Hukum Islam , Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1999.
Imarah,    Muhammad, al-‘Ilmaniyyah  wa  Nahdatuna  al-Hadisah , Kairo: Dar asy-Syuruq, 1986.
Jamil, Fathurrahman, Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah.
Jakarta: Logos Wacana llmu, 1995.
Kholidah, “Metode Ijtihad Dewan Fatwa al-Jam’iyatul Washliyah Periode 1988-1998”, Tesis , IAIN Sumatera Utara, Medan,
2000.
Mudzhar, Mohammad Atho, “Fiqh dan Reaktualisasi Ajaran Is- lam”,  dalam  Budhy  Munawwar-Rahman  (ed.), Kontekstu- alisasi Doktrin Islam dalam Sejarah , Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1994.
Mudzhar, Mohammad Atho, Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah  Studi  Tentang  Pemikiran  Hukum  Islam  di  Indonesia,
1975-1988 , Jakarta: INIS, 1993.
Muhammad, Pengantar Akuntansi Syariah , edisi 2, Jakarta: Salem- ba Empat, 2005.
Muhammad,  Rifki, Akuntansi  Keuangan  Syariah ,  Yogyakarta: P3EI Press, 2008. Noer, Deliar, Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942 , cet. ke-7, Jakarta: LP3ES, 1995. al-Qardhawi, Yusuf, al-Ijtihad fi asy-Syari‘ah al-lslamiyyah, Kuwait: Dar al-Qalam, 1985.
ADDIN, Vol. 8, No. 1, Februari 2014
Rahman, Nandi, Asuransi dalam Pandangan Islam , Bekasi: Lem- baga Pres Bekasi, 2003. Rosyada, Dede, Metode Kajian Hukum Dewan Hisbah Persis . Jakarta:
Logos Wacana Ilmu, 1999. Suwiknyo, Dwi, Pengantar Akuntansi Syariah , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010. Tim  Penyusun, Himpunan  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  MUI , Edisi Revisi, Jakarta: kerja sama Dewan Syariah Nasional MUI danBank Indonesia, 2006.
Zahrah, Muhammad Abu, Ushul al-Fiqh , Kairo: Dar al-Salam,
2000.
Zahro, Ahmad, Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999: Tradisi Intelek- tual NU , cet. ke-1, Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara Yog- yakarta, 2004.
Zarqa’, Mustafa Ahmad, al-Madkhal ‘ala al-Fiqh al-Am , Beirut: Dar al-Fikr, 1968.