Analisis Yuridis Perlindungan Terhadap Kreditur Terkait Objek Jaminan Fidusia Berupa Benda Persediaan Di Kota Jambi
Sinta Bela Sinta.belaa99@gmail.com
Reffles raffles@unja.ac.id

## Fakultas Hukum Universitas Jambi
Article History: Submitted : 14 Desember 2021; Accepted: 31 Desember 2021; Published: 31 Desember 2021

## Abstract
Based on Article 21 of the Fiduciary Law, it is stated that the Fiduciary Giver can transfer inventory  items  that  are  the  object  of  the  Fiduciary  Guarantee.  However,  to  protect  the interests  of  the  Fiduciary  Recipient,  the  transferred  object  must  be  replaced  with  an equivalent object. However, there is a fiduciary giver who transfers the inventory object that is the fiduciary object but does not replace the object as it should. So that two problem formulations are drawn, namely, first, how is legal protection against fiduciary guarantees with  objects  in  the  form  of  inventory  items  at  grocery  stores,  second,  how  is  legal protection  for  creditors  related  to  fiduciary  guarantee  objects  in  the  form  of  inventory objects.  This  study  aims  to  determine  and  analyze  the  implementation  of  guarantees fiduciary  with  the  object  in  the  form  of  inventory  and  to  find  out  and  analyze  the  legal protection  of  creditors  related  to  the  object  of  fiduciary  guarantee  in  the  form  of inventory; The type of research used is the type of empirical juridical research. The results of  the  study  show  that,  legal  protection  for  fiduciary  guarantees  with  inventory  objects includes:  Fiduciary  givers  can  transfer  inventory  objects  that  are  objects  of  fiduciary guarantees  in  the  usual ways  and  procedures  in  trading  businesses,  this  provision  does not apply if there has been a breach of contract by the debtor and or third party fiduciary. Second,  the  implementation  of  legal  protection  for  creditors  in  a  fiduciary  guarantee agreement  is  born  from  the  making  of  a  notarial  deed  of  imposition  of  fiduciary guarantees, and continues to be confirmed by registration with the Fiduciary Registration Office in order to obtain a guarantee certificate;

## Keywords: Legal Protection, Implementation, Fiduciary Guarantee.

## Abstrak
Berdasarkan  Pasal  21  Undang-Undang  Fidusia  menegaskan  bahwa  Pemberi Fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.
Volume 2 Nomor 3 Oktober 2021     Halaman 469 - 480 Editorial Office : Faculty of Law, Jambi University, Jalan Lintas Sumatera, Jambi 36122, Indonesia.
zaaken@unja.ac.id http://online-journal.unja.ac.id/zaaken
ISSN Print   : 2721-5318 ISSN Online: 2721-8759
Namun demikian untuk menjaga kepentingan Penerima Fidusia, maka Benda yang dialihkan  wajib  diganti  dengan  obyek  yang  setara.  Akan  tetapi  terdapat  pemberi fidusia yang mengalihkan benda persediaa yang menjadi objek fidusia akan tetapi tidak  mengganti  objek  tersebut  sebagai  mana  mestinya.  Sehingga  di  tarik  dua rumusan  masalah  yaitu,  pertama,  Bagaimana  Perlindungan  Hukum  terhadap jaminan  fidusia  dengan  objek  berupa  benda  persediaan  pada  toko  kelontong, kedua,  Bagaimana  Pelaksanaan  perlindungan  hukum  terhadap  kreditur  terkait objek  jaminan  fidusia  berupa  benda  persediaan,  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  dan  menganalisis  pelaksanaan  jaminan  fidusia  dengan  objek  berupa benda  persediaan  dan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  perlindungan  hukum terhadap  kreditur  terkait  objek  jaminan  fidusia  berupa  benda  persediaan;  Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa, Perlindungan Hukum terhadap jaminan fidusia dengan objek benda persediaan meliputi: “ Pemberi fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang  menjadi  objek  jaminan  fidusia  dengan  cara  dan  prosedur  yang  lazim dilakukan di dalam usaha perdagangan, ketentuan  ini tidak berlaku apabila telah terjadi  cidera  janji  oleh  debitur  dan  atau  pemberi  fidusia  pihak  ketiga.  Kedua, Pelaksanaan  perlindungan  hukum  bagi  kreditur  dalam  suatu  perjanjian  jaminan fidusia lahir dari pembuatan Akta pembebanan jaminan fidusia yang dibuat secara notariil, dan terus dipertegas dengan pendaftaran  ke Kantor Pendaftaran Fidusia demi mendapatkan sertifikat jaminan. ”
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Penerapan, Jaminan Fidusia

## A. PENDAHULUAN
Perkembangan dunia  tentunya berdampak dan membawa perubahan bagi berbagai  aspek,  terutama  di  aspek  ekonomi.  Perkembangan  di  dalam  aspek ekonomi  ini  membawa  dampak  yang  cukup besar  dan  mengakibatkan  timbulnya kebutuhan  modal  bagi  para  pengusaha  untuk  membangun  dan/atau mengembangkan  usaha.  Kebutuhan  modal yang  dirasakan  oleh  para  pengusaha tentunya  dapat  diatasi  dengan  cara  mengambil  kredit  dengan  bank  ataupun lembaga penyedia jasa keuangan lainnya.
Masyarakat  tentunya  sudah  tidak  asing  dengan  istilah  pinjam  meminjam uang  atau  kredit.  Kata  kredit  sendiri  sebenarnya  berasal  dari  kata dalam  Bahasa Yunani, yaitu credere yang berarti kepercayaan yang ada di dalam hubungan kredit antara  debitur  dan  kreditur.  Kredit  merupakan  pengajuan  peminjaman  sejumlah uang atau barang oleh debitur kepada kreditur, dengan jangka waktu tertentu, baik dengan  atau  tanpa  jaminan  dan  dengan  atau  tanpa  bunga.  Berdasarkan  pada “ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor  7  Tahun  1992    tentang  Perbankan  (UU  Perbankan),  disebutkan  bahwa
kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak  lain  yang  mewajibkan  pihak  peminjam  untuk  melunasi  utangnya  setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. ”
Dalam  hal  pemberian  kredit,  pihak  bank  biasanya  mempersyaratkan adanya  jaminan.  Jaminan  sendiri  diatur  dalam  hukum  jaminan  yang  terbagi menjadi dua, yaitu jaminan umum serta jaminan kebendaan Adapun jenis-jenis jaminan yang populer dikalangan masyarakat, adalah jaminan hak tanggungan, jaminan gadai,  serta jaminan  fidusia. :”Jaminan fidusia merupakan jenis jaminan yang  paling  sering  digunakan  sebagai  jaminan  kredit  di  Indonesia”. 1 Di  dalam undang-undang,  disebutkan  bahwa  fidusia  adalah  pengalihan  suatu  hak kepemilikan  atas  suatu  benda  yang  dapat  dijadikan  objek  jaminan  atas  dasar kepercayaan  dengan  ketentuan  bahwa  benda  yang  difidusiakan  tersebut  tetap berada  dalam  penguasaan  si  pemilik  benda.  Sedangkan,  “jaminan  fidusia merupakan  hak  jaminan  atas  benda  bergerak,  baik  yang  berwujud  ataupun tidak  berwujud  dan  benda  tidak  bergerak,  khususnya  bangunan  yang  tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan”. 2
Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa jaminan fidusia merupakan salah satu bentuk  agunan  atas  kebendaan  atau  jaminan  kebendaan  yang  berkaitan  dengan perjanjian  kredit  dari  debitur  kepada  kreditur  dengan  cara  memindahkan  hak milik debitur atas suatu benda dengan didasari dengan perjanjian hutang piutang sebagai  perjanjian  pokok,  dengan  catatan  bahwa  benda  yang  menjadi  objek jaminan fidusia tersebut tetap berada di bawah kuasa debitur. 5 Dengan kata lain, pemindahan  hak  milik  dari  benda  yang  menjadi  objek  jaminan  fidusia  tersebut hanya  dilakukan  secara  yuridis.  Maka  dari  itu,  dapat  dipahami  bahwa  perjanjian jaminan  fidusia  merupakan  jenis  perjanjian accesoir atau  perjanjian  tambahan yang  melekat  dan  haruslah  diawali  dengan  adanya  perjanjian  kredit  ataupun perjanjian hutang piutang sebagai perjanjian pokok.
Berdasarkan  penelitian  yang  penulis  lakukan,  penulis  mendapatkan informasi  bahwa  terdapat  pemberi  jaminan  fidusia  yang  tidak  melaksanakan
1 Ibid , hlm 89.
2 Ibid
pasal 21 UU Jaminan Fidusia ini dengan baik, hal ini terjadi dalam perjanjian antara  Bank  BRI  Cabang  Jambi,  terdapat  toko  kelontong  yang  menjadikan benda  Persediaan  dagangannya  sebagai  objek  Jaminan  Fidusia,  adapun pemberian  jaminan  fidusia  tersebut  dilakukan  berdasarkan  perjanjian pemberian  benda  persedian  berupa  beras,  tepung  dan  mie  ataupun  jika dinilaikan  berjumlah  Rp.  81.000.000  (delapan  puluh  satu  juta  rupiah)    akan tetapi toko tersebut setelah melakukan pengalihan objek jaminan fidusia tidak mengganti objek tersebut sesuai dengan apa yang telah diatur dalam pasal 21 UU Jaminan Fidusia,
Hal  tersebut  mengakibatkan    ketidakpastian  hukum  bagi  hak  kreditur sebagai penerima fidusia terkait dengan jaminan pelunasan perjanjian kredit atau perjanjian hutang piutang antara debitur dan kreditur dengan perjanjian jaminan fidusia sebagai jaminan atas perjanjian kredit atau perjanjian hutan piutan.

## B. PEMBAHASAN
1. Perlindungan Hukum terhadap Jaminan Fidusia dengan objek Berupa Benda Persediaan
Jaminan fidusia dengan objek benda persediaan pada “ dasarnya sama dengan proses  pelaksanaan  jaminan  fidusia  pada  umumnya,  yaitu  proses  pengikatan perjanjian  kredit  sebagai  perjanjian  pokoknya  dan  pengikatan  fidusia  sebagai perjanjian  tambahan.  Mengenai  jaminan  fidusia  dengan  objek  benda  persedian, terdapat  hal-hal  khusus  yang  harus  diperhatikan  dalam  penilaian.  Hal  ini dikarenakan posisi/kondisi dari inventory dapat berubah dan berpindah, berbeda dengan tanah dan bangunan yang bersifat lebih pasti. ”
Undang-undang nomor 42 tahun 1999 “ tidak memberikan pengertian dasar tentang  benda  persediaan,  akan  tetapi  mengingat  akan  sifatnya  yang  spesifik, maka  perihal  jaminan  fidusia  atas  benda  persediaan  diatur  secara  khusus  dalam Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23 Dalam Pasal 21 dikatakan bahwa pemberi jaminan dapat mengalihkan benda persediaan yang lazim dilakukan  dalam usaha perdagangan,  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  tidak  berlaku apabila telah terjadi cidera janji oleh debitur dan atau pemberi fidusia pihak ketiga, benda  yang  menjadi  objek  jaminan  fidusia  yang  telah  dialihkan  sebagaimana
dimaksud  dalam  ayat  (1)  wajib  diganti  oleh  pemberi  fidusia  dengan  objek  yang setara,  dalam  hal  pemberi  fidusia  cedera  janji,  maka  hasil  pengalihan  dan  atau tagihan  yang  timbul  karena  pengalihan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  1, demi  hukum  menjadi  objek jaminan  fidusia  pengganti  dari  objek  jaminan  fidusia yang dialihkan. ”
Maksud  dari  pasal  ini  yaitu  pemberi “ fidusia  dapat  mengalihkan  benda persediaan  yang  menjadi  objek  jaminan  fidusia  dengan  cara  dan  prosedur  yang lazim dilakukan di dalam usaha perdagangan, ketentuan ini tidak berlaku apabila telah terjadi cidera janji oleh debitur dan atau pemberi fidusia pihak ketiga.  Benda yang  menjadi  objek  jaminan  fidusia  yang  telah  dialihkan  wajib  diganti  oleh pemberi  fidusia  dengan  objek  yang  setara,  apabila  pemberi  fidusia  cidera  janji maka  hasil  pengalihan  dan  atau  tagihan  yang  timbul  karena  pengalihan,  demi hukum menjadi objek jaminan fidusia sebagai penggati dari objek jaminan fidusia yang dialihkan. ”
Ketentuan  tersebut  tentunya  menegaskan  kembali  bahwa  pemberi  fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia, namun demikian  untuk  menjaga  kepentingan  penerima  fidusia,  maka  benda  yang dialihkan  tersebut  wajib  diganti  dengan  objek  yang  setara.  Akan  tetapi berdasarkan  informasi  yang  penulis  dapatkan  terdapat  pemberi  jaminan  fidusia yang menjadi benda persedian sebagai jaminan fidusia, data tersebut didapat dari wawancara yang penulis lakukan terhadap Account Officer Bank Rakyat Indonesia Cabang Jambi Atas nama Agung Septiawan, beliau menyampaikan bahwa :
“Di  Bank  BRI  Cabang  Jambi  setiap  tahunnya  ada  sekitar  120  nasabah yang  melakukan  pemberian  jaminan  fidusia,  dan  ditahun  2021  ini sekitar bulan April terdapat  salah satu pemberi jaminan Fidusia yang mana jaminannya berupa benda persedian, akan tetapi pada saat telah terjadinya  perjanjian  pemberi  jaminan  mengalihkan  objek  jaminan fidusianya, namun tidak menggantinya dengan nilai yang setara” 3
Sebagai pemberi jaminan “ fidusia, diperbolehkan untuk mengalihkan objek jaminan tersebut asalkan diganti dengan objek yang setara pula sesuai dengan cara
3 Wawancara dengan Agung Septiawan , AO PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Jambi, Jambi, pada 19 Mei 2021
dan  prosedur  dari  perdagangan  umumnya    Yang  dimaksud  dengan  mengalihkan disini  adalah  tindakan  menjual,  sedang  menyewakan  disini  ada  dalam  rangka kegiatan  usahanya,  kemudia  yang  dimaksud  dengan  setara  tidak  hanya  nilainya tetapi juga jenisnya dan yang dimaksud dengan cidera janji adalah tidak memenuhi prestasi,  baik  yang  berdasarkan  perjanjian  pokok,  perjanjian  jaminan  fidusia, maupun perjanjian lainnya. ”
Salah  satu  yang  menjadi  perlakuan  khusus  kepada  pembeli  dari  benda persediaan  adalah  pembebasan  tuntutan  hukum  dari  pembeli  benda  persediaan yang  diikat  dengan  jaminan  fidusia  apabila  telah  membayar  lunas  dengan  harga pasar.    apabila  pemberi  fidusia  cidera  janji.  Selanjutnya  berdasarkan  informasi lanjutan  yang  penulis  dapatkan  dari  Pimpinan  Bank  BRI  Cabang  Jambi,  beliau menyatakan bahwa :
“Besar  Jaminan  yang  dijadikan  objek  jaminan  Fidusia  yang  dilakukan oleh pemberi fidusia adalah bernilai  Rp.  81.000.000 juta,nilai tersebut adalah  beras  dengan  total  118  karung  dengan  berat  20  Kg,  Mie  300 Kardus,  dan  Tepung  Terigu  100  Karung  dengan  berat  25  Kg,    sebagai penerima  fidusia  yang  mana  sesuai  dengan  ketentuan  kami  memiliki hak untuk selalu melakukan pengecekan secara berkala terhadap objek yang menjadi jaminan fidusia, akan tetapi objek tersebut setelah dialih kan oleh pemberi fidusia tidak diganti sebagai mana mestinya” 4
Sejatinya  objek  fidusia  yang  berupa  benda “ persediaan  dapat  mengalaami Perubahan  nilai,    hal  bisa  disebabkan  oleh  banyak  hal  berupa  Digunakan  dalam proses produksi dan perdagangan Benda rusak karena tidak terjaga dengan baik, Benda  sudah out  of  date atau  ketinggalan  zaman  sehingga  nilai  ekonominya menurun  Benda  disalahgunakan  oleh  debitur  dalam  arti  benda  persediaan tersebut  digunakan  untuk  perputaran  usaha  tetapi  tidak  diganti  dengan  benda yang sejenis atau setara lainnya, bisa juga benda persediaan tersebut merupakan barang pinjaman. ”
Berdasarkan  penelitian  lanjutan  yang  penulis  lakukan  dengan  cara wawancara kepada Qori Pemilik Toko Jaya Abadi yang terletak di Kecamatan Pasar Jambi beliau menjelaskan bahwa alasan mengalihkan objek jaminan fidusia adalah
4 Wawancara dengan Marolop Six Mayer Sinaga, Pimpinan BRI Kanca Jambi, pada tanggal 26 September 2021
:
“Diawal kesepakatan pengalihan jaminan fidusia ini diperbolehkan, dan saya  melaksanakan  hal  tersebut,  akan  tetapi  dikemudian  hari  beras yang  saya  jadikan  objek  tersebut  setelah  teralihkan  tidak mampu  saya kembali, karena efek pandemi dan juga karena barangnya berupa benda persedia  nilai  nya  menjadi  turun  seiring  dengan  turunnya  kualitas barang, jualan sepi, jadi modal jualan saya pakai untuk kebutuhan sehari hari”
Pembuatan “ perjanjian pokok ini sesuai dengan sifat accesoir dari jaminan fidusia,  yang  artinya  pembebanan  jaminan  fidusia  merupakan  perjanjian  ikutan atau perjanjian tambahan dari perjanjian kredit. Pasal 4 UUF menyatakan bahwa perjanjian  ikutan  dari  suatu  perjanjian  pokok  menimbulkan  kewajiban  bagi  para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. ”
Benda persediaan sebagai objek jaminan fidusia ini memiliki keistimewaan dibandingkan  objek  jaminan  fidusia  lainnya,  karena  benda  persediaan  ini  dapat berubah-ubah  setiap  waktu  dan  jumlahnya  tidak  seperti  objek  jaminan  fidusia lainnya  yang  tidak  dapat  berubah-ubah  setiap  waktu  dan  jumlahnya,  selain  itu untuk  objek  jaminan  fidusia  selain  benda  persediaan  dilakukan  dengan mengidentifikasikan  dan  menjelaskan  mengenai  surat  bukti  kepemilikan sedangkan untuk benda persediaan dilakukan cukup dengan menguraikan tentang jenisnya,  merknya  dan  kualitasnya.  Berdasarkan  penjelasan  tersebut  telah ditegaskan bahwa Jaminan Fidusia diatur di dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, spesifik pada Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23 Dalam Pasal 21

## 2. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Terkait Objek Jaminan Fidusia Berupa Benda Persediaan
Undang-Undang “ Jaminan  Fidusia mengambil prinsip  pendaftaran jaminan fidusia.  Pendaftaran  tersebut  diharapkan  memberikan  kepastian  hukum  kepada pemberi  dan  penerima  fidusia  maupun  kepada  pihak  ketiga.  Dalam  suatu perjanjian  penjaminan,  biasanya  memang  antara  kreditur  dan  debitur  disepakati janji-janji  tertentu,  yang  pada  umumnya  dimaksudkan  untuk  memberikan  suatu posisi  yang  kuat  bagi  kreditur  dan  nantinya  sesudah  didaftarkan  dimaksudkan untuk juga mengikat pihak ketiga. ”
Adanya  pendaftaran  Jaminan “ Fidusia  seperti  yang  diatur  dalam  UUJF memenuhi asas publisitas yang merupakan salah satu asas utama hukum jaminan kebendaan. Ketentuan tersebut.dibuat dengan tujuan bahwa benda yang, dijadikan obyek  benar-benar  merupakan  barang  kepunyaan  debitor  atau  pemberi  fidusia sehingga  kalau  ada  pihak  lain  yang  hendak  mengklaim  benda  tersebut,  ia  dapat mengetahuinya  melalui  pengumuman  tersebut.  Pendaftaran  jaminan  fidusia dilakukan  pada  Kantor  Pendaftaran  Fidusia  dilingkup  tugas  Departemen Kehakiman  dan  Hak  Asasi  Manusia  RI,  dimana  untuk  pertama  kalinya,  kantor tersebut didirikan dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah negara RI. ”
Perlindungan  hukum  dan  kepentingan  kreditur  dalam  UUJF  dapat  dilihat pada Pasal 20 UUJF: “Fidusia tetap mengikuti Benda yang menjadi objek Jaminan fidusia  dalam  tangan  siapapun  Benda  tersebut  berada,  kecuali  pengalihan  atas benda  tersebut,  kecuali  pengalihan  atas  benda  persediaan  yang  monjadi  objek Jaminan  Fidusia".  Penegakan  hukum  itu  menjadi  pilihan  terakhir  apalagi  yang terkait dengan masalah fidusia. Ini adalah sebuah masalah perdata sehingga perlu mencoba memilah-milah yang mana yang benar-benar ini suatu perbuatan pidana yang  memang  harus  kita  proses  atau  bisa  kita  lakukan  mediasi,  apakah  bisa  kita terapkan  'alternative  dispute  resolution',  kita cari  solusi  dari  permasalahan  yang ada sehingga tidak perlu dibawa ke proses hukum,"
Ketentuan menegaskan bahwa jaminan fidusia mempunyai sifat kebendaan dan  berlaku  terhadapnya  asas  droit  de  suite,  kecuali  pengalihan  atas  benda persediaan  yang  menjadi  objek  jaminan  fidusia.  Perlindungan  yang  sama  juga dapat  dilihat  dalam  Pasal  23  ayat  (2)  :  Pemberi  Fidusia  dilarang  mengalihkan, menggadaikan,  atau  menyewakan  kepada  pihak  lain  Benda  yang  menjadi  objek jaminan  Fidusia  yang  tidak  merupakan  benda  persediaan,  kecuali  dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dan Penerima Fidusia".
Sanksi  terhadap  ketentuan  di  atas  adalah  pidana  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  36  UUJF  :  “Setiap  orang  dengan  sengaja  memalsukan,  mengubah, menghilangkan  atau  dengan  cara  apapun  memberikan  keterangan  secara menyesatkan,  yang  jika  hal  tersebut  diketahui  oleh  salah  satu  pihak  tidak melahirkan  perjanjian  jaminan  fidusia,  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling singkat  1  (satu)  tahun  dan  paling  lama  5  (lima)  tahun  dan  denda  paling  sedikit
Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah)" Atas segala tindakan dan kelalaian pemberi fidusia, penerima fidusia berdasarkan  karena  kelalaian  tersebut  tidak  bertanggung  jawab,  sebagamana dimaksud dalam Pasal 24 UUJF : “Penerima Fidusia tidak menanggung kewajiban atas  akibat  tindakan  atau  kelalaian  Pemberi  Fidusia  baik  yang  timbul  dari hubungan  kontraktual  atau  yang  timbul  dari  perbuatan  melanggar  hukum sehubungan  dengan  penggunaan  dan  pengalihan  Benda  yang  menjadi  objek Jaminan Fidusia".
Berkaitan  dengan “ perlindungan  hukum  terhadap  kepentingan  kreditur penerima  fidusia  apabila  objek  jaminan  fidusianya  adalah  berupa  barang  tidak terdaftar,  dalam  hal  ini  berupa  benda  persediaan/stok  barang  dagangan (inventory),  maka  perlindungan  yang  akan  diterima  sesuai  dengan  apa  yang disepakati  dan  dijaminkan  sebagaimana  diterangkan  dalam  sertifikat  jaminan fidusia yang dipegang oleh kreditur. ”
Hal  ini  sesuai  juga  dengan “ sifat  pendaftaran  dari  jaminan  fidusia sebagaimana  telah  dibahas  sebelumnya,  yaitu  bahwa  yang  didaftar  sebenarnya adalah  ikatan  jaminannya.  Seperti  yang  telah  diterangkan  sebelumnya  terhadap pendaftaran ikatan jaminan ini menganut asas bahwa dalam ikatan jaminan akan dicatatkan  semua  hal  yang  berkaitan  dengan  jaminan  tersebut  termasuk  tentang benda  yang  terkait  dengan  jaminan  tersebut.  “peraturan  sudah  meletakkan kewajiban  kepada  penerima  fidusia  untuk  mendaftarkan  Akta  Jaminan  Fidusia. setiap  pelaksanaan  eksekusi  atas  jaminan  fidusia,  harus  merupakan  jaminan fidusia, yang akte nya di buat secara notariil dan di daftarkan pada Kantor Fidusia serta  pelaksanaan  eksekusi  hanya  dapat  dilaksanakan  apabila  debitur wanprestasi”.
Jadi  untuk  kreditur “ atau  penerima  fidusia  dengan  objek  jaminan  fidusia berupa  benda  tidak  terdaftar  tidak  perlu  khawatir,  karena  dengan  sistem pendaftaran  ikatan  jaminan  ini  dengan  sendirinya  semua  stok  barang  dagangan (inventory) yang dijadikan objek fidusia akan dicatatkan dalam sertifikat jaminan fidusia,  sehingga  apabila  terjadi  wanprestasi  dari  pemberi  fidusia  atau  debitur, maka  kreditur  tinggal  mengeksekusi  semua  barang  dagangan  sebagaimana  yang dicatatkan,  atau  apabila  tidak  ada  sesuai  dengan  yang  dicatatkan  maka  kreditur
dapat  mengeksekusi  stok  barang  dagangan  yang  ada  yang  senilai  dengan  yang dijaminkan, karena yang dijaminkan adalah ikatan jaminannya bukan bendanya. ”
Perlindungan  hukum  secara  preventif  dimana  negara  dalam  hal  ini pemerintah dalam membuat peraturan harus menjamin adanya perlindungan hukum  bagi  semua  pihak  khususnya  yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan jaminan  fidusia,  hal  ini  menurut  peneliti  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun 1999  belum  ada  peraturan  pelaksanaannya  yang  mengatur  secara  detail mengenai  Fidusia.  Dan  perlindungan  hukum  secara  represif,  dimana  negara memberikan  kesempatan  bagi  semua  pihak  untuk  melakukan  upaya  hukum atas setiap permasalahan yang timbul yang berkaitan dengan jaminan fidusia. Sedangkan  berdasarkan  perlindungan  hukum  berdasarkan  sumbernya,  maka perlindungan  hukum  secara  internal,  sudah  dilakukan  oleh  para  pihak  pada saat  melakukan  perjanjian  kredit  antara  debitur  dan  kreditur,  yang  dimulai dari  permohonan  kredit  sampai  kredit  cair,  dengan  membuat  kesepakatan antar para pihak, yang dilanjutkan dengan perjanjian fidusia.
Sehingga  dengan  demikian  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  mengenai pelaksanaan  perlindungan  Jaminan  Fidusia  berupa  benda  Persedian  telah  di Lindungi  dengan  baik  oleh  peraturan  perundang-undangan,  dan  mengenai pelaksanaannya, eksekusi yang di lakukan oleh penerima jaminan fidusia juga telah  dapat  dilakukan  dengan  baik  dengan  sama  sama  memperhatikan kepentingan kedua belah pihak.

## C. KESIMPULAN
Pelaksanaan  jaminan  fidusia  dengan  objek  benda  persediaan meliputi:Pemberi  fidusia  dapat  mengalihkan  benda  persediaan  yang  menjadi objek  jaminan  fidusia  dengan “ cara  dan  prosedur  yang  lazim  dilakukan  di dalam  usaha  perdagangan,  ketentuan  ini  tidak  berlaku  apabila  telah  terjadi cidera  janji  oleh  debitur  dan  atau  pemberi  fidusia  pihak  ketiga.  Pembebanan benda jaminan fidusia yang ditandai dengan pembuatan Akta Jaminan Fidusia yang ditandatangani oleh penerima fidusia atau kreditor (dalam hal ini adalah Bank) dan pemberi fidusia (debitor atau pemilik benda tetapi bukan debitor). Dalam Akta Jaminan Fidusia selain dicantumkan hari dan tanggal pembuatan juga dicantumkan mengenai waktu atau jam pembuatan akta tersebut. Bentuk
Akta Jaminan Fidusia adalah akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris yang substansi didalamnya telah dibakukan   oleh pemerintah. ”
Pelaksanaan  perlindungan  hukum  bagi  kreditur  dalam  suatu  perjanjian jaminan  fidusia  lahir  dari  pembuatan “ Akta  pembebanan  jaminan  fidusia  yang dibuat  secara  notariil,  dan  terus  dipertegas  dengan  pendaftaran  ke  Kantor Pendaftaran  Fidusia  demi  mendapatkan  sertifikat  jaminan  fidusia.  Dengan didaftarkannya  jaminan  fidusia  maka  asas  publisitas  terpenuhi  ini  merupakan jaminan kepastian hukum terhadap kreditur dalam pengembalian piutangnya dari debitur. ”

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum, Rineka Cipta, Jakarta,2011. Johnny Ibrahim, Teori& Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Cet 3. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
Djuhaendah  Hasan,  Lembaga  Jaminan  Kebendaan  bagi  Tanah  dan  Benda Lain  yang  Melekat  pada  Tanah  dalam  Konsep  Penerapan  Asas Pemisahan Horisontal, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
Gatot  Supramono, Perbankan  dan  Masalah  Kredit  Suatu  Tinjauan  Yuridis , Djambatan, 1996
H.  Salim  HS, Perkembangan  Hukum  Jaminan  di  Indonesia ,  PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008.
Purwahid  Patrik  dan  Kashadi,  Hukum  Jaminan  Edisi  Revisi  dengan  UUHT, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2008
B. Jurnal/Artikel Ilmiah
Aryani  Sri  Hartati,  Jaminan  Fidusia  dengan  Benda  Persediaan  pada Perjanjian  Pembiayaan  berdasarkan  Undang-Undang  No.  42  tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
Erich Kurniawan Widjaja, Karakteristik Hak Kebendaan pada Objek Jaminan Fidusia Berupa Benda Persediaan, Jurnal Mercatoria,2019
Fani  Martiawan  Kumara  Putra,  Karakteristik  Pembebanan  Jaminan  Fidusia Pada  Benda  Persediaan  Dan  Penyelesaian  Sengketa  Saat  Debitor Wanprestasi, Perspektif, Volume XXI No. 1 Tahun 2016 Edisi Januari
M.  Yasir,  Aspek  Hukum  Jaminan  Fidusia  (Legal  Aspect  of  Fiduciary  Guaranty),
SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol. 3 No. 1 2016.

## C. Peraturan Perundang-undangan
Republik  Indonesia. Undang-Undang  Dasar. Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.