IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REHABILITASI DAN REKLAMASI HUTAN DI KABUPATEN MAMUJU
Abd. Khalik 1
1 Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Al Asyariah Mandar Email: abdul_khalik@gmail.com

## ABSTRACT
This study aims to obtain an overview of how the implementation of forest rehabilitation  and  reclamation  policies  in  Mamuju  district.  Data collection  is  done  by interview  and  observation  techniques. Data  analysis was  performed  by  qualitative  methods,  where  the  data  obtained  will  be processed  and  analyzed  by  describing  the  implementation  of  forest rehabilitation  and  reclamation  policies  in  Mamuju  Regency.  The  results of  the  study  indicate  that  the  management  of  policies  for  implementing forest  rehabilitation  and  reclamation  can  obtain  optimal  benefits  from forest  areas  for  the  welfare  of  the  community.  So  in  principle  all  forest areas  can  be  managed without  ignoring  characteristics.  In  harmony with its  core  functions,  namely  the  functions  of  conservation,  covert,  and production.

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memperoleh  gambaran  tentang bagaimana  implementasi  kebijakan  rehabilitasi  dan  reklamasi  hutan di kabupaten Mamuju. Pengumpulan data dilakukan dengan tekhnik wawancara  dan  observasi.  Analisis  data  dilakukan  dengan  metode kualitatif,  dimana  data  yang  diperoleh  akan  diolah  dan  dianalisis dengan  menggambarkan  tentang  implementasi  kebijakan  rehabilitasi dan  reklamasi  hutan  di  Kabupten  Mamuju.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  pengelolaan  kebijakan  pelaksanaan  rehabilitasi dan  reklamasi  hutan  dapat  memperoleh  manfaat  optimal  dari kawasan hutan bagi kesejahteraan masyarakat. Maka pada prinsipnya seluruh  kawasan  hutan  dapat  dikelola  tanpa  mengabaikan karakteristik.  Selaras  dengan  fungsi  intinya  yaitu  fungsi  konservasi, terselubung, dan produksi.
Kata Kunci: Kebijakan, Implementasi, Rehabilitasi Hutan, Reklamasi.

## PENDAHULUAN
Dalam  rangka  pengelolaan  hutan  untuk  memperoleh  manfaat  yang optimal  dari  hutan  dan  kawasan  hutan  bagi  kesejahteraan  masyarakat,  maka pada prinsipnya semua hutan dan kawasan hutan dapat dikelola dengan tetap memperhatikan  sifat,  karakteristik  dan  keutamaannya,  serta  yang  selaras dengan  fungsi  pokoknya  yaitu  fungsi  konservasi,  lindung  dan  produksi.  Oleh karena  itu  dalam  pengelolaan  hutan  perlu  dijaga  keseimbangan  ketiga  fungsi tersebut.
Sumber daya hutan, dan air merupakan kekayaan alam yang harus tetap dijaga kelestariannya, oleh sebab itu daerah aliran sungai hutan dengan satuan unit  pengelolaan  DAS  harus  dilaksanakan  secara  bijaksana,  sehingga  dapat mendukung  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat.  Untuk  menjaga kelangsungan  fungsi  pokok  hutan  dan  kondisi  hutan,  dilakukan  upaya rehabilitasi  dan  reklamasi  hutan  yang  dimaksudkan  untuk  memulihkan, mempertahankan  dan  meningkatkan  fungsi  hutan  dan  lahan  sehingga  daya dukung,  produktivitas,  dan  peranannya  dalam  mendukung  sistem  penyangga kehidupan tetap terjaga.
Penyelenggaraan  rehabilitasi  dan  reklamasi  hutan  diutamakan pelaksanaannya  melalui  pendekatan  partisipatif  dalam  rangka  mengembang- kan potensi dan memberdayakan masyarakat.
Rehabilitasi diselenggarakan melalui kegiatan reboisasi dan penghijauan serta  reklamasi  hutan,  keberhasilannya  ditentukan  oleh  besar  kecilnya partisipasi  masyarakat.  Untuk  kepentingan  pembangunan  bersifat  strategis atau  menyangkut  kepentingan  umum  yang  harus  didukung  oleh  peraturan pemerintah.  kawasan  hutan,  harus  diimbangi  dengan  upaya  reklamasinya. Peraturan  Pemerintah  ini  mengatur  tentang  rehabilitasi  yang  dilakukan melalui  kegiatan  reboisasi,  panghijauan,  pemeliharaan,  pengayaan  tanaman serta penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis, pada lahan kritis dan tidak produktif. Serta kegiatan reklamasi hutan meliputi usaha untuk  memperbaiki  atau  memulihkan  kembali  lahan  dengan  vegetasi  hutan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya.
Secara utilitas pada dasarnya hampir semua yang ada didalam hutan bisa dimanfaatkan  oleh  masyarakat  sekitar  hutan,  baik  itu  hasil  hutan  kayu maupun  non  kayu.  Dari  hasil  hutan  tersebut  bisa  diolah  menjadi  berbagai macam  produk  dan  kerajinan  yang  memiliki  nilai  jual  tinggi  dan  menunjang perekonomian  masyarakat  sekitar  hutan.  Dalam  kegiatan  pengelolaan  hutan tersebut,  tentu  harus  dilakukan  dengan  cara-cara  yang  lestari.  Pengelolaan hutan  lestari  adalah  pengelolaan  hutan  yang  sesuai  dengan  prinsip-prinsip pembangunan  berkelanjutan.  fungsi  ekologis,ekonomis,dan  sosial  budaya. Fungsi dan manfaat hutan dapat menempatkan peranannya yang cukup besar
Volume 2, Nomor 2, Nopember 2017 | 91
dalam kelestarian mutu dan tatanan lingkungan serta pengembangan ekonomi kerakyatan.  Oleh  karena  itu  pemanfaatan  dan  pelestarian  sumberdaya  hutan perlu  dilakukan  melalui  suatu  sistem  pengelolaan  yang  dapat  menjaga  serta meningkatkan  fungsi  dan  peranannya  bagi  kepentingan  generasi  masa  kini maupun generasi yang akan datang serta perlunya dibangun institusi pengelola yang  profesional  dan  bertanggung  jawab.  Sehingga  dapat  terwujudnya kelestarian  hutan  dan  lingkungannya  serta  kesejahteraan  masyarakat  sekitar hutan.
Tekanan terhadap SDH (Sumber Daya Hutan) sangat mengkhawatirkan. Saat  ini  terdapat  kawasan  hutan  dan  lahan  rusak  sekitar  43  juta  Ha  dengan laju 1,6 juta Ha/tahun dan cenderung meningkat setiap tahun. Kerusakan SDH dan lahan berdampak negative terhadap mutu lingkungan (global), kehidupan masyarakat,  hilangnya  biodiversity  dan  pendapatan  negara  serta  mengancam kehidupan  berbangsa.  Permasalahan  kehutanan  bukan  lagi  hanya  urusan domestik,  tetapi  telah  menjadi  keprihatinan  dunia.  Dunia  internasional memberikan perhatian istimewa dan menempatkan isu pelestarian hutan dalam bagian penting proses negosiasi.
Bila dilihat dari berbagai sisi, ada beberapa yang membuat pembalakan liar begitu besar terjadi di hutan Mamuju. Selain karena kelakukan masyarakat hutan, ada masalah klasik lainnya yang selama ini kerap tertutupi. Masalah itu tiada lain soal oknum aparat yang bermain dalam jual beli  hasil kayu curian. Bahkan, beberapa kasus pembalakan liar melibatkan oknum aparat.

## METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian
Penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan kualitatif,  di  mana  dalam proses  penelitian  yang  digunakan  berdasarkan  teori yang  relevan  dengan  permasalahan  yang  diteliti  untuk  menemukan  solusi dalam permasalahan tersebut.
Alasan  memilih  pendekatan  kualitatif  karena  hal  ini  berkaitan  dengan konsep judul dan rumusan masalah yang dikemukakan pada pendahuluan yang mengarah pada studi kasus.

## Populasi dan Sampel
Populasi yang menjadi sasaran penelitian ini adalah unsur pimpinan dan staf  (PNS)  pada  Dinas  Kehutanan  Kabupaten  Mamuju.  yang  memiliki  masa kerja 2(dua) tahun ke atas dengan pendidikan minimal SLTA yakni berjumlah 59 orang.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Implementasi Kebijakan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan
Tujuan dari implementasi kebijakan rehabilitasi dan reklamasi hutan di Kabupaten  Mamuju  implementasinya  masih  belum  optimal,  dimana  masih banyak  hutan  yang  mengalami  kerusakan  ini  dapat  dilihat  dari  hasil wawancara penulis dengan masyarakat (kelompok tani):
”Di kawasan hutan di Kabupaten Mamuju masih banyak yang mengalami kerusakandan  tidak  dapat  berfungsi  sebagai  mana  mestinya  akibat kurangnya perhatian dari pemerintah.”
Hal ini dibenarkan oleh salah satu salah satu petugas lapangan pegawai dinas kehutana yang menyatakan bahwa:
“Antusias  pemerintah  dalam  pelaksanaan  rehabilitasi  dan  reklamasi  hutan masih kurang karena pemerintah tidak begitu mengawasi masyarakat yang melakukan  pembukan  lahan  untuk  pertanian  dan  illegal  loging  sehingga menyebabkan banyak hutan yang mengalami kerusakan.”
Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas sangat jelas bahwa masih banyak hutan di Kabupaten Mamuju yang mengalami kerusakan hutan, hal ini disebabkan  karena  kurangnya  perhatian  dan  pengawasan  dari  pemerintah, padahal  dalam  pelaksanaan  kebijakan  ini  partisipasi  pemerintah  sangat dibutuhkan  dalam  mendukung  pelaksanaan  kebijakan  rehabilitasi  dan reklamasi  hutan  di  Kabupaten  Mamuju  dengan  meningkatkan  pengawasan bagi hutan.

## Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan
a. Komunikasi
Komunikasi  sangat  menentukan  keberhasilan  suatu  pencapaian  tujuan dari  implementasi  kebijakan  rehabilitasi  dan  reklamasi  hutan  di  Kabupaten Mamuju,  salah  satu  aspek  yang  perlu  diperhatikan  adalah  berupa  adanya komunikasi yang berjalan dengan baik diantara pihak-pihak yang terkait, apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan ditransmisikan (dikomunikasikan) kepada  kelompok  sasaran  ( target  group )  dalam  hal  ini  masyarakat  (kelompok tani)  dan  petugas  lapangan  harus  tepat,  akurat  dan  konsisten,  sehingga  akan mengurangi  distorsi  implementasi  dalam  upaya  pencapaian  tujuan  kebijakan. Komunikasi dalam hal ini menyangkut tentang cara atau upaya dalam proses penyampaian informasi, selain pentingnya informasi sebagai pendukung dalam komunikasi,  juga  diperlukan  proses  transmisi  atau  penyampaian  informasi, kejelasan dan konsistensi atas informasi.
Volume 2, Nomor 2, Nopember 2017 | 93

## b. Transmisi (Proses Penyampaian Informasi)
Proses  penyampaian  informasi  yang  dimaksud  dalam  penelitian  ini adalah  bagaimana  cara  dalam  penyampaian  informasi  dari  pihak  pembuat kebijakan  dengan  pihak  pelaksana  serta  yang  menjadi  sasaran  dari  kebijakan tersebut  yaitu  kelompok  tani  di  Kabupaten  Mamuju.  Hal  ini  penting  karena penyaluran  komunikasi  yang  baik  akan  dapat  menghasilkan  suatu implementasi yang baik pula.
Berikut hasil wawancara penulis dengan pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan rehabilitasi dan reklamasi hutan di Kabupaten Mamuju atau stakeholder .  Hasil  wawancara  penulis  dengan  kepala  bidang  Kehutanan dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Mamuju, muh. Amin S.TP M.Si mengungkapkan bahwa:
“Proses  penyampaian  informasi  mengenai  kebijakan  rehabilitasi  dan reklamasi  hutan  di  Kabupaten  Mamuju  tersebut  dilakukan  dengan melaksanakan  rapat  yang  dipimpin  langsung  oleh  kepala  dinas  dimana diikuti  oleh  seluruh  pegawai  yang  telah  ditunjuk  untuk  ikut  serta  dalam mensosialisasikan  kenijakan  rehabilitasi  dan  reklamasi  hutan  ini diantaranya pegawai-pegawai di bawah naungan Bidang Kehutanan.“
Hal ini juga dibenarkan oleh Bapak Syamsul Bahril, S.Hut M.Si sebagai Kepala seksi Reboisasi dan Rehabilitasi bahwa:
“Kebijakan  rehabilitasi  dan  reklamasi  hutan  di  Kabupaten  Mamuju  bagi masyarakat  (kelompok tani)  dan petugas  lapangan  ini  saya  dengar  melalui rapat  yang  dilakukan  oleh  kepala  dinas  Kehutanan  dan  Perkebunan Kabupaten Mamuju dan juga membacanya di petunjuk teknis operasional. Oleh  karena  itu,  saya  bisa  mengetahui  bahwa  ada  suatu  kebijakan  yang masih terus dijalankan dalam rangka menindak lanjuti kebijakan yang telah di sah kan oleh Pemerintah.”
Berdasarkan  hasil  wawancara  tersebut  diketahui  bahwa  kebijakan rehabilitasi  dan  reklamasi  hutan  di  Kabupaten  Mamuju  bagi  masyarakat (kelompok tani) dan petugas lapangan yang telah di sah kan oleh pemerintah, dalam  penyampaian  informasi  dari  pembuat  kebijakan  kepada  pelaksana dilakukan  dengan  membuat  rapat,  dimana  dalam  rapat  tersebut  diikuti  oleh semua  pegawai  yang  berada  di  bawah  naungan  Bidang  Kehutanan  dengan memberikan pelatihan-pelatihan dan buku Petunjuk Teknis Operasional (PTO) oleh kepala dinas yang memimpin rapat.
c. Sumberdaya
Dalam hal ini sumberdaya yang dimaksud adalah Sumber Daya Manusia (SDM) dari pelaksana kebijakan baik itu secara kualitas maupun kuantitasnya
seperti  staf  yang  cukup,  memadai  dan  berkompeten  dibidangnya,  selain  itu dalam  aspek  sumberdaya  juga  perlu  didukung  oleh  bagaimana  ketersediaan informasi  guna  pengambilan  keputusan,  kewenangan,  serta  fasilitas  yang dibutuhkan  dalam  pelaksanaan  program  atau  Kebijakan  Rehabilitasi  dan Reklamasi Hutan di Kabupaten Mamuju
d. Disposisi
Disposisi  yang  penulis  maksud  adalah  sikap  dari  pelaksana  dalam melaksanakan  kebijakan  Rehabilitasi  dan  Reklamasi  hutan  di  Kabupaten Mamuju  dalam  hal  ini  penempatan  pegawai  dan  pemberian  insentif  akan menjadikan  pelaksanaan  kebijakan  tersebut  dapat  berjalan  sesuai  petunjuk teknis pelaksanaan.

## 1) Penempatan pegawai
Penempatan  pegawai  adalah  salah  satu  faktor  yang  penting  dalam pelaksanaan  suatu  program  atau  kebijakan.  Dalam  pengimplementasian kebijakan Rehabilitasi dan Reklamasi hutan di Kabupaten Mamuju dalam hal ini penempatan para pelaksananya ada yang melalui penunjukan langsung dan ada  yang  melalui  beberapa  tahap  pelatihan.  Hal  ini  dinyatakan  oleh  Kepala Dinas kehutanan Bapak Ir. Abraham Lati:
“Penempatan  pegawai  dalam  hal  pelaksanaan  kebijakan  Rehabilitasi  dan Reklamasi  hutan  di  lapangan  dalam  hal  ini  petugas  lapangan  saya  rasa sudah  tepat,  para  pelaksana  di  tempatkan  sesuai  dengan  keahlian  masing- masing  karena  mereka  semua  telah  mengikuti  pelatihan-pelatihan  yang diselenggarakan oleh pihak Dinas Kehutanan.”
Selain  itu  ditambahkan  pula  oleh  Bapak  Muh.  Amin  S.TP,  M.Si  selaku Kepala Bidang Kehutanan, mengatakan bahwa:
“Para  pelaksana  perda  ini  sudah  sangat  mengerti  apa  isi  dan  tujuan kebijakan  Rehabilitasi  dan  Reklamasi  hutan  ini  karena  mereka  telah melakukan  pelatihan-pelatihan  yang  dibiayai  langsung  oleh  Pemerintah , jadi mereka sudah paham maksud dari kebijakan ini, penempatan pegawai saya  rasa  sudah  sangat  tepat  sesuai  bidang  dan  spesialisasi  kerja  masing- masing.”
Berdasarkan  hasil  wawancara  tersebut  diatas  diketahui  bahwa penempatan  pegawai  pelaksana  dalam  hal  ini  petugas  lapangan  yaitu  dengan penunjukan langsung sesuai dengan keahlian yang dimiliki namun dipermantap dengan  pelaksanaan  pelatihan-pelatihan  guna  memperoleh  pelaksana  yang sesuai  dengan  tugas  yang  akan  dijalankan.  Berdasarkan  teori  Edward  III pengangkatan dan pemilihan personil pelaksana program haruslah orang-orang
Volume 2, Nomor 2, Nopember 2017 | 95
yang  tepat  dan  memiliki  dedikasi  pada  tugas  yang  dijalankan.  Sehingga pelaksanaan suatu program bisa berjalan dengan efektif.

## 2) Insentif
Insentif  bukan  hanya  berupa  materi,  tetapi  dapat  berupa  penghargaan maupun  sanksi,  dimana  pemberian  insentif  dapat  terkait  dengan  upaya pemberian  tunjangan  bagi  pelaksana  yang  menunjukkan  prestasi  ataupun pemberian punishment atau  sanksi  bagi  yang  melanggar.  Pada pengimplementasian  kebijakan  Rehabilitasi  dan  Reklamasi  hutan  di Kabupaten Mamuju ini berdasarkan pernyataan dari Bapak Muh. Amin S.TP, M.Si selaku Kepala Bidang Kehutanan, mengatakan bahwa:
“Dana yang disediakan dalam pelaksanaan kebijakan ini masih kurang jadi petugas lapangan yang baru bertugas belum sepenuhnya diberikan insentif oleh  Pemerintah,  karena  sebelumnya  Pemerintah  sudah  mengangkat petugas lapangan yang sebelumnya sebagai tenaga honorer sudah lebih dulu di  angkat  sebagai  pegawai  negeri  sipil,  jadi  ini  adalah  kendala  utama sebenarnya di dalam pelaksanaan perda ini.”
Berikut pernyataan salah satu petugas lapangan di Kabupaten Mamuju yang menyatakan bahwa:
”Beberapa tahun terakhir ini kami petugas lapangan tidak diberikan insentif dan kurang perhatian dari Pemerintah.”
Hal  ini  dibenarkan  oleh  petugas  lapangan di  Kabupaten  mamuju,  yang menyatakan bahwa:
”Saya sebagai petugas lapangan di Kecamatan ini sudah tiga tahun terakhir tidak  pernah  diberi  insentif  oleh  Pemerintah,  saya  cuma  menerima  gaji pokok saya tiap bulannya.”
Berdasarkan hasil wawancara di atas maka penulis menyimpulkan bahwa beberapa  tahun  terakhir  ini  pihak  Pemerintah  tidak  memberikan  insentif berupa  tunjangan  bagi  para  pelaksana  di  lapangan  karena  dana  yang disediakan  dalam  pelaksanaan  kenijakan  ini  masih  kurang  dalam  hal  ini  para petugas  lapangan  yang  berada  di  Kecamatan  kalumpang  dan  Kecamatan Tommo  yang  menjadi  objek  penelitian  penulis,  bahkan  mereka  hanya mendapat gaji pokok saja di lokasi tersebut.
Melihat  hal  tersebut  penulis  berkesimpulan  bahwasanya  pemberian insentif bagi para pelaksana kebijakan Rehabilitasi dan Reklamasi hutan bagi kelompok  tani  sangat  mempengaruhi  perilaku  para  pelaksana  kebijakan dimana  para  pelaksana  kebijakan  tersebut  dilapangan  dalam  hal  ini  petugas lapangan kuantitasnya masih kurang memadai hal ini diakibatkan karena tidak adanya  insentif  berupa  gaji  tambahan  yang  diberikan  pihak  Pemerintah
kepada  para  pelaksana  (petugas  lapangan)  kebijakan  di  lapangan  dalam beberapa tahun terakhir ini.
e. Struktur Birokrasi
Menurut Edwar III, variabel keempat yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Dalam penelitian ini struktur yang dimaksud  adalah standar  operatioanal  system dan  Fragmentasi  dalam pelaksanaan kebijakan, adapun yang menjadi indikatornya yaitu:

## 1) SOP ( Standar Operational Procedur)
Pelaksanaan  suatu  program  atau  kebijakan  membutuhkan  suatu prosedur yang menjadi standar pelaksanaannya. Adapun menurut Bapak Muh. Amin S.TP, M.Si selaku Kepala Bidang Kehutanan, mengatakan bahwa:
“Dalam  pelaksanaan  kebijakan  Rehabilitasi  dan  Reklamasi  Hutan  ini, terdapat  adanya  suatu  standar  baku  yang  menjadi  petunjuk  pelaksanaan. Jadi  segala  sesuatunya  dilaksanakan  sesuai  aturan  yang  sudah  diatur sebelumnya,  namun  tidak  berarti  para  pelaksana  menjadi  kaku  dalam pelaksanaanya.”
Selain  itu  berdasarkan  pernyataan  dari  Bapak  Syamsul  Bahril,  S.Hut, M.Si selaku Kepala seksi Rehabilitasi, yang menyatakan bahwa:
“Pelaksanaan  kebijakan  rehabilitasi  dan  reklamasi  hutan  melalui  beberapa tahapan,  dimana  setiap  Kecamatan  menambah  waktu  pelaksanaan program-program rehabilitasi.”
Dari  pernyataan  tersebut  di  atas,  diketahui  bahwa  prosedur  yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan rehabilitasi dan reklamasi hutan bagi kelompok  tani  diatur  dalam  bentuk  tatacara  baku  pelaksanaan,  yang  lebih dikenal dengan SOP, SOP inilah yang menjadi acuan untuk seluruh pelaksana kebijakan di lapangan dalam hal ini para petugas lapangan di lapangan.
2) Fragmentasi
Dalam  pelaksanaan  suatu  program,  kadangkala  terdapat  penyebaran tanggungjawab diantara beberapa unit kerja maupun instansi. Adapun dalam pelaksanaan  kebijakan  ini,  melibatkan  beberapa  pihak  yang  terkait,  di antaranya  kelompok-kelompok  tani,  Bidang  Kehutanan  diantaranya,  seksi penguasaan  lahan,  seksi  konservasi  Lahan  dan  seksi  reboisasi  dan  rehabilitasi lahan  yang  membantu  sosialisasi  dan  masyarakat  khususnya  kelompok  tani sebagai target group.
Berdasarkan  wawancara  dengan  Kepala  Dinas  kehutananan  Bapak  Ir. Abraham Lati , yang menyatakan bahwa:
Volume 2, Nomor 2, Nopember 2017 | 97
“Koordinasi  dan  kerjasama  yang  terjalin  antara  pihak-pihak  yang  terkait dalam  pelaksanaan  Kebijakan  Rrehabilitasi  dan  Reklamasi  Rutan  ini  bisa dikatakan  berjalan  dengan  baik,  semua  pihak  yang  terlibat  merasa bertanggung  jawab  dalam  pelaksanaan  kebijakan  ini,  hal  ini  tergambar dengan  bentuk  kerjasama  antara  staf  yg  adalah  Dinas  Kehutanan Khususnya petugas lapangan yang mensosialisasikan langsung krbijakan ini kepada  kelompok-kelompok  tani  yang  ada  di  kecamatan-kecamatan  di kabupaten mamuju yang membantu pada saat penyuluhan yang dilakukan dilapangan di kecamatan-kecamatan di Kabupaten Mamuju ini.”
Lebih  lanjut  Kepala  Bidang  Kehutanan  bapak  Muh.  Amin,  S.TP,  MSi. menjelaskan bahwa:
“Semua  pihak  yang  terkait  dalam  pelaksanaan  kebijakan  Rehabilitasi  dan Reklamasi  Hutan  ini  secara  umum  dapat  dikatakan  bertanggung  jawab sesuai dengan tugas dan fungsi yang mereka miliki dimana Koordinasi kami lakukan dalam segala hal, termasuk dalam hal menyelesaikan masalah yang timbul dalam pelaksanaan perda tersebut”.
Berdasarkan  pernyataan-pernyataan  tersebut  diatas  dapat  diketahui bahwa bentuk koordinasi dan kerjasama antar pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan  Kebijakan  Rehabilitasi  dan  Reklamasi  Hutan  kelompok  tani berjalan  dengan  baik,  ini  terlihat  dengan  kesigapan  para  pelaksana  dalam menyelesaikan  berbagai  masalah  yang  timbul  ini  dilihat  dari  tanggung  jawab yang  dimiliki sesuai  dengan tugas  dan  fungsi  yang  mereka  miliki diantaranya kerjasama  yang  dilakukan  antara  Dinas  Kehutanan  yaitu  petugas-petugas lapangan yang mensosialisasikan langsung kebijakan ini kepada para kelompok tani  di  Kecamatan  Kabupaten  Mamuju  ini.  Hal  ini  sesuai  teori  yang dikemukakan  oleh  Edward  III  yang  menyatakan  bahwa  adanya  penyebaran tanggung jawab dari beberapa pihak dapat menyebabkan kendala, namun jika koordinasi dan kerjasama dapat dilakukan dengan baik hal tersebut tidak akan menjadi  kendala  dalam  pelaksanaan  suatu  program,  tetapi  bisa  dijadikan kekuatan  sehingga  pelaksanaan  suatu  program  dapat  berjalan  dengan  efektif dan efisien.

## SIMPULAN
Berdasarkan  uraian  hasil  penelitian  dan  pembahasan,  dapat  ditarik kesimpulan sehubungan dengan permasalahan penelitian yang diajukan dalam implementasi  kebijakan  Rehabilitasi  dan  Reklamasi  Hutan  di  Kabupaten Mamuju sebagai berikut:
1. PEMDA  dalam  mensosialisasikan  kebijakan  ini  lewat  sosialisaidan penyuluhan  langsung,  mengenai  kejelasan  informasi  dimana  masih  banyak kelompok tani yang belum paham betul akan kejelasan sanksi yang terdapat
dalam  kebijakan  rehabilitasi  dan  reklamasi  hutan  ini  di  karenakan  masih kurangnya  konsistensi  akan  pemberian  sanksi  yang  diberikan  oleh  para pelaksana  kebijakan  yang  bersentuhan  langsung  dengan  para  masyarakat/ kelompok tani sebagai target group dalam hal ini kelompok tani yang belum menjalankan kebijakan tersebut.
2. Sumberdaya  dalam  pelaksanaan  kebijakan  dilapangan  kuantitasnya  masih kurang memadai yaitu petugas lapangan yang memberikan penyuluhan dan pendampingan  masih  sangat  sedikit,  penyediaan  sarana  seperti  tempat pembibitan  dan  bibit,  yang  masih  minim  yang  hal  ini  dikarenakan  masih kurangnya dana yang disedikan PEMDA dalam pelaksanaan perda ini.
3. Penempatan pegawai pelaksana dilapangan dalam hal ini petugas lapangan dan  pengawas  lapangan  sudah  sesuai  dengan  bidang  dan  spesealisasinya masing-masing  karena  sebelumnya  mereka  telah  mengikuti  pelatihan- pelatihan  namun  masih  kurangnya  rasa  tanggub  jawab  terhadap  diri mereka.
4. Struktur  birokrasi  dimana  bentuk  koordinasi  dan  kerjasama  antar  pihak- pihak yang terkait dalam pelaksanaan kebijakan rehabilitasi dan reklamasi hutan bagi kelompok tani seperti para petugas lapangan, kepala bidang dan sub bidang serta para staf, yang membantu sosialisasi masih berjalan dengan baik, namun masih Kurangnya pengawasan hal ini disebabkan tidak adanya perhatian  dari  pemerintah  untuk  mengaevaluasi  program-program  yang telah di jalankan .

## SARAN DAN REKOMENDASI
Berdasarkan uraian kesimpulan tersebut, dapat di rekomendasikan saran- saran sebagai berikut:
1. PEMDA dalam mensosialisasikan kebijakan rehabilitasi dan reklamasi hutan  di  Kabupaten  Mamuju  seharusnya  lebih  di  tingkatkan  dan mempertegas lagi dalam hal pemberian saksi bagi kelompok tani yang tidak menjalahkan kebijakan tersebut.
2. Pemerintah  perlu  miningkatkat  kuantitas  dari  petugas  lapangan  agar bisa  lebih  efektif  dalam  melakukanpendampingan,  selain  peningkatan sumber daya yang lain yang hurus d tingkatkan yaitu pembuatan dan pembibitan bagi kelompok tani.
3. Pembinaan  terhadap  para  pegawai  dan  petugas  lapangan  harus  lebih ditingkatkan agar rasa tanggug jawab terhadap tugas lebih meningkat. Pemerintah  harus  lebih  meningkatkan  koordinasi  antara  pihak  yang terkait  agar  pengevaluasian  terhadap  program-program  yang  telah dijalankan dapat berjalan dengan baik.
Volume 2, Nomor 2, Nopember 2017 | 99

## DAFTAR PUSTAKA
Bungin, Burhan. 2001. Metode Penelitian Sosial. Format-format Kuantitatif dan Kualitatif . Surabaya: Universitas Airlangga Press.
Agus,  Fanar  Syukuri.  2010. Standar  Pelayanan  Publik  Pemerintah  Daerah, Indonesia Quality Research Agency (IQRA) . Tangerang: Kreasi Wacana..
Hart H. R, Belsey A. M, Tarimo E, Poerboenegoro Soeratmi. 1994. Pemaduan Pelayanan  Kesehatan  Ibu  dan  Anak  dengan  Pemeliharaan  Kesehatan Dasar . Jakarta: Perenisia..
Pohas, Imbalo S. 2007. Jaminan Mutu Pelayanan Kesehatan . EGC Mcmatian.
Rosemary,  dkk,  1999. Manajemen  Pelayanan  Kesehatan  Prima .  Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC.
Mulyana,  Deddy.  2006. Metode  Penelitian  Kualitatif .  Remaja  Rosdakarya. Bandung.
Murti,  Bhisma.  Dkk.  2006. Perencanaan  dan  Penganggaran  untuk  Investasi Kesehatan  di  Tingkat  Kabupaten  dan  Kota .  Yogyakarta:  Gadjah  Mada University Press.
Notoatmodjo,  Soekidjo.  2007. Kesehatan  Masyarakat,  Ilmu  dan  Seni .  Jakarta: Rineka Cipta.
Sinambelu,  Lijan  Poltak,  2010. Reformasi  Pelayanan  Publik .  Jakarta:  Bumi Aksara.
Subarsono AG, 2006. Analisis Kebijakan Publik . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Syafiie  Kencana  Inu,  2003. Sistem  Administrasi  Negara. Bandung:  Bumi Aksara.
Syafiie  Kencana  Inu,  dkk,  2002. Sistem  Pemerintahan  Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.