How to cite: Shinta Dhea Salma (2023) Perlindungan Hukum terhadap Korban yang Terjebak dalam Pinjaman Online,
(8) 7, http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398
Vol. 8, No. 7, Juli 2023

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN YANG TERJEBAK DALAM PINJAMAN ONLINE

## Shinta Dhea Salma
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Indonesia Email: Shintasalma16@gmail.com

## Abstrak
Keberadaan  teknologi  telah  memudahkan  masyarakat  dalam  beraktivitas,  bahkan kini  menjadi  bagian  dari  kebutuhan  pokoknya.  Adapun  kemudahan  lain  yang ditawarkan,  yakni  meminjam  dana.  Bagi  masyarakat  yang  sedang  membutuhkan dana  baik  dalam  keadaan  pemenuhan  kebutuhan,  modal  usaha,  maupun  keadaan terdesak, mereka akan memanfaatkan keberadaan aplikasi pinjaman online. Syarat- syaratnya bahkan sangat mudah begitu juga dalam proses pencairanya. Inilah yang membuat  masyarakat  tergiur  untuk  menggunakan  aplikasi  tersebut.  Namun  di dalamnya tidak menjamin perlindungan hukum karena ketiadaan instrumen hukum di  dalam  suatu  perjanjian  yang  dilakukan  kedua  belah  pihak.  Dalam  penelitian  ini digunakan  metode  deskriptif  kualitatif.  Tujuanya  adalah  untuk  memahami  adanya perlindungan  hukum  bagi  konsumen  khususnya  yang  terdampak  pinjaman  online. Hasilnya  adalah  terdapat  hukum  maupun  peraturan  yang  mengatur  mengenai pinjaman online. Disana juga tercantum mengenai perlindungan konsumen. Adapun langkah  tegas  diambil  pemerintah  yang  berkolaborasi  dengan  OJK  dan  Kominfo dalam rangka memberantas kejahatan fintech ilegal. Hal ini dalam rangka melindungi masyarakat dan menumbuhkan masyarakat mengenai edukasi finansial.
Kata Kunci : Teknologi; Pinjaman Online; Hukum

## Abstract
The existence of technology has made it easier for people to do their activities, even now it is part of their basic needs. Another convenience offered is borrowing funds. For people who are in need of funds both in meeting their needs, business capital, and  in  urgent  situations,  they  will  take  advantage  of  the  existence  of  online  loan applications. The conditions are very easy as well as the disbursement process. This is what makes people tempted to use the application. However, it does not guarantee legal protection because of the absence of legal instruments in an agreement made by  both  parties.  In  this  study  used  a  qualitative  descriptive  method.  The  aim  is  to understand  that  there  is  legal  protection  for  consumers,  especially  those  who  use online loans. The result is that there are laws and regulations governing online loans. There is also listed regarding consumer protection. The government took firm steps in collaboration with OJK and Kominfo in order to eradicate illegal fintech crimes.
This  is  in  order  to  protect  the  community  and  manage  the  community  regarding financial education.

## Keywords: Technology; Online Loans; Law

## Pendahuluan
Perkembangan  teknologi  yang  begitu  pesat  telah  membawa  perubahan  besar  pada kehidupan  masyarakat  (Danuri,  2019).  Hal  ini  dapat  terlihat  bagaimana  aktivitas keseharian mereka dipermudah oleh kehadiran teknologi tersebut. Ini menandakan bahwa teknologi telah menjadi salah satu dari kebutuhan pokok masyarakat. Segala macam hal dapat dilakukan, mulai dari berinteraksi melalui media sosial, berkomunikasi jarak jauh, memperoleh informasi dengan cepat dan singkat, pengembangan potensi dan bakat diri, hingga memperoleh uang.
Dalam  hal  ini,  teknologi  juga  dapat  dijadikan  sebagai  sumber  penghasil  uang  atau menata  karir  (profesi).   Keberadaan  teknologi  ini  akan  berdampak  positif  bagi  mereka yang mampu menguasainya. Namun akan berdampak buruk ketika diperbudak olehnya. Jadi, perlu bagi seseorang untuk mempelajari dan memahami bagaimana memanajemen teknologi dengan baik sehingga waktu produktifnya tidak terbuang percuma hanya karena terlalu sibuk dengan membandingkan diri di media sosial.
Saat  ini,  teknologi  bukan  saja  sebagai  bagian  dari  kehidupan,  namun  juga  sebagai penyelamat. Seperti misalnya terdapat seseorang yang membutuhkan dana cepat baik itu untuk keperluan pemenuhan kebutuhan, modal usaha, maupun membayar hutang. Mereka sadar bahwa kemampuan dan jaminan nya minim untuk meminjam di lembaga keuangan resmi macam bank, sehingga jalan pintas dengan persyaratan mudah ditempuh. Dalam dunia fintech (financial technology), kehadiran peer to perr lending merupakan pilihan bagi orang-orang yang terdesak tersebut (Maulana, 2020).
Persyaratan yang sangat mudah dan tanpa jaminan inilah yang menjadi umpan oleh perusahaan  tersebut  untuk  menggaet  calon  konsumen.  Debitur  hanya  perlu  mendapat kartu  tanda  pengenal  korban  yang  kemudian  dilakukan  wawancara  singkat  mengenai mekanisme  peminjaman,  bunga,  dan  metode  pengembalian.  Berikutnya  dimintakan nomor rekening dan akhirnya berbuah kesepakatan uang tersebut akan di transfer.
Dalam proses pencairan dana tersebut tentu saja akan sangt mudah mengingat para peminjam  membutuhkan  uang  di  keadaan  terdesak.  Hal  ini  pada  akhirnya mengesampingkan  resiko-resiko  yang  akan  diterimanya  di  masa  depan  membuat kehidupanya akan semakin tidak tenang. Dalam beberapa kasus, mayoritas yang dialami oleh mereka yang tersendat dalam pembayaran adalah ancaman baik secara lisan, maupun tulisan. Ancaman yang paling umum adalah penyebaran data pribadi atau foto si korban kepada rekan atau saudaranya.
Mereka  akan  dipermalukan  hingga  pada  akhirnya  melunasi  tunggakannya.  Dapat dipahami bahwa bunga yang ditawarkan oleh P2P Lending ini cukup tinggi dan sangat mencekik. Bahkan denda yang dikenakan juga tidak kalah besar. Inilah yang membuat para  kreditur  merasa  berat  dalam  mengangsur  pembayaran  tersebut.  Memang pemerolehan danaya didapatkan dengan mudah, namun mereka melupakan resiko besar
yang  akan  dihadapi  di  kemudian  hari.  Diperlukanya  langkah  edukasi  yang  matang mengenai dampak-dampak negatif dari pinjaman online ini. Lalu pemerintah diupayakan untuk mensosialisasikan dampak buruk dari pinjaman online da mempersuasi masyarakat untuk  meminjam  dana  dari  lembaga  keuangan  resmi  sehingga  tidak  akan menyengsarakan masyarakat.
Dari  latar  belakang  ini,  maka  akan  ditemukan  masalah  mengenai  keberadaan penjaminan perlindungan hukum bagi para korban yang terjebak dalam pinjaman online. Mengingat mereka melakukanya secara sadar dan menyanggupinya untuk melalui resiko yang  ada.  Maka  berikutnya  peneliti  akan  berupaya  memberdah  aturan  hukum  dan mekanisme  mengenai  pinjaman  online  dan  penjaminan  perlindungan  hukum  bagi nasabah  yang  sudah  terlanjur  terjerumus  dan  sedang  menghadapi  dampak  negatif  dari pinjaman online.

## Metode Penelitian
Metode Penelitian ini menggunakan 2 (dua) pendekatan masalah, yaitu :Pendekatan pertama  dalam  penelitian  ini  adalah statute  approach atau  pendekatan  peraturan perundang-undangan. Statute approach adalah suatu legal research yang menempatkan pendekatan  peraturan  perundang-undangan  sebagai  salah  satu  pendekatan.  Pendekatan undang-undang  ( statute  approach )  dilakukan  dengan  menelaah  semua  undang-undang dan  regulasi  yang  ada  sangkut  pautnya  dengan  isu  hukum  yang  sedang  ditangani. Pendekatan kedua yang digunakan adalah Pendekatan konseptual ( conceptual approach ) dilakukan dengan mencari teori serta doktrin yang telah ada untuk dijadikan suatu acuan agar  dapat  memahami  suatu  pandangan-pandangan  dan  doktrin-doktrin  dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang sedang dihadapi.

## Hasil dan Pembahasan
Maraknya  aksi  pinjaman  online  saat  ini  telah  membawa  dampak  yang  cukup meresahkan. Mereka yang masih meampu dalam membayar tentunya akan terhindar dari permasalahan  yang  ditimbulkan  di  kemudian  hari.  Namun  mereka  yang  tidak  dapat membayar akan selalu dihantui perasaan gelisah seolah-olah kehidupan mereka diteror. Mereka dipermalukan dan diancam seolah-olah penyelenggara telah memiliki kuasa atas korbanya. Inilah yang perlu disadar dan diupayakan untuk dihindari oleh masayrakat yang akan meminjam uang. Mereka harus memimikkan secara lantang dan mencari informasi- ingormasi yang seluas-luasnya agar terhindar dari malapetaka yang ditimbulkan akibat salah memilih keputusan.
Dalam penegakan hukumnya, pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan tentu hanya bisa  melakukan  edukasi,  sosialisasi  dan pencegahan  (Suyanto,  Nugroho,  &  Surahmad, 2018).  Hal  ini  lantara  banyaknya  ditemukan  situs-situs  maupun  aplikasi-aplikasi  P2P Lending  yang  ilegal.  Hal  ini  juga  diperburuk  dengan  mudahnya  sebagian  masayrakat tergiur  dengan  iming-iming  kemudahan  peminajamn  sehingga  mereka  sangat  rentang dipengaruhi oleh penyelenggara ini. Sasaranya adalah bagi mereka yang minim waasan atau  dalam  keadaan  terdesak.   Kegiatan  pinjam-meminjam  berbasis  teknologi  ini
sesungguhnya  telah  diatur  dalam  Pasal  1  Angka  3  POJK  77/POJK.01/2016  yang menyebutkan “Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan  layanan  jasa  keuangan  untuk  mempertemukan  pemberi  pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung” (Fais, 2021).
Jadi, segala macam bentuk pinjaman tentunya didasarkan atas adanya perjanjian juga jaminan sehingga dalam tahap melakukan angsuran, peminjam akan memiliki motivasi yang didasarkan atas isi perjanjian juga barang yang dijaminkan untuk melunasi tanggung jawabnya. Namun, dalam pinjaman online, hal ini seolah-olah dikesampingkan. Jaminan yang digunakan hanya identitas diri sehingga pemerolehan uang secara instan dan mudah dapat segera dicairkan. kemudahan tersebutlah yang membuat masyarakat lebih condong menggunakan  jasa  tersebut  ketika  di  lembaga  resmi  atau  legal,  persyaratanya  masih dianggap sulit.
Dalam  suatu  perjanjian,  hal  ini  telah  diatur  dalam  asas-asas  utama  Hukum Perjanjian pada KUHPerdata yang mana terdapat 5 asas utama Sinaga (2018), yakni: a) Asas  kebebasan  berkontrak  (freedom  of  contract).  b)  Asas  konsensualisme (concensualism). c) Asas kekuatan mengikat (pacta sunt servanda). d) Asas itikad baik (good faith). e) Asas kepribadian (personality).
Jadi dapat dipahami bahwa dalam melakukan suatu perjanjian, maka semua pihak perlu memahami asas-asas hukum perjanjian sehingga timbul perasaan yang akan saling menghormati dan mematuhi perjanjian tersebut dalam rangka menghindari wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak (Nainggolan, 2022). Berikutnya dalam KUHPerdata Pasal 1338 disebutkan “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang –  undang  bagi  mereka  yang  membuatnya”.  Dalam  pemahaman  di  Pasal  tersebut, dijelaskan bahwa perjanjian yang telah disepakati akan sah berlaku sebagai UU bagi yang menjalankanya, jadi perjanjian ini akan mengikat para pihak untuk bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan poin-poin kesepakatan yang telah ditandatangani.
Oleh  karena  itu,  dalam  peraturan-peraturan  di  atas  telah  ditunjukan  bagi penyelenggara  maupun  peminjam  ketika  akan  melakukan  kegiatan  transaksi  (pinjam- meminjam), diperlukan suatu kesepakatan atau perjanjian diatas kertas dengan berbagai poin  yang  harus  dipatuhi.  Hal  ini  demi  menghindarkan  terjadinya  pelanggaran  hukum idatara  kedua  belah  pihak.  Pihak  penyelenggara  dapat  melakukan  gugatan  ketika  tidak ada  itikad  baik  dari  kreditur  untuk  membayar  tunggakan  dan  hal  tersebut  telah  diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) tentang Wanprestasi. Jadi  sederhananya  adalah,  terdapat  hukum  resmi  yang  akan  membantu  dalam penyelesaian perkara tersebut secara berkeadilan.
Namun,  hal  ini  tidak  berlaku  dalam  pinjaman  online  dimana  dalam  penerapannya mengesampikan syarat-syarat hukum tersebut seperti adanya perjanjian dan penjaminan. Debitur menyadari bahwa syarat-syarat yang ada akan sulit diterapkan karena hal tersebut tidak akan dapat memancing minat konsumen untuk masuk dalam jebakan nya. Namun sebagai fintech yang legal dan resmi, tentunya mereka harus mematuhi baik dari POJK maupun UU yang berlaku sebagai langkah pelayanan kepada masyarakat dan konsumen juga  merasa  terlindungi  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Peraturan  Otoritas  Jasa
Keuangan  Nomor  1/POJK.07/2013  tentang  Perlindungan  Konsumen  Sektor  Jasa Keuangan (Syafutri, 2023).
Hanya  saja,  Konsumen  tidak  memperoleh  perlindungan  maksimal  dari  peraturan tersebut  mengingat  kejadian  yang  dilakukannya  adalah  sengaja  dan  secara  sadar (Kristiyanti,  2022).  Disamping  itu,  ketiadaan  surat  perjanjian  yang  berasaskan  hukum juga makin menyulitkan pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada konsumen (Ady, Nisrina, Ramadhani, & Irawan, 2022). Padahal, hal ini juga telah diatur sebagai persyaratan  dalam  Pasal  1320  KUHPerdata  yaitu  kesepakatan,  kecakapan,kausa  yang halal,  hal  tertentu  dalam  hal  ini  proses  penyelenggaraan  pinjaman  antara  pemberi  dan penerima telah sepakat dan diterangkan dalam dokumen baik tertulis maupun elektronik. Kalaupun  ada  hukum  yang memberikan perlindungan,  tentunya  diperlukan  bukti-bukti konkret dan legal berdasarkan pada aturan hukum yang ada.
Disamping itu, karena banyaknya kasus yang menyangkut tentang pinjaman online berikut  penyelenggaranya  juga  yang  menjamur  membuat  pengamanan  ini  cukup  sulit (Pardosi & Primawardani, 2020). Oleh karena itu, langkah konkret pemerintah melalui OJK hanya dapat mencegah terjadinya dampak pinjaman online tersebut melalui edukasi dan sosialisasi (Nasution, 2017). Adapun langkah yang sedang diupayakan pemerintah yakni pemburuan Ilegal Fintech hingga pencabutan izin operasionalnya. Langkah tegas pemerintah  dilakukan  karena  para  debitur  ilegal  ini  telah  melakukan  pelanggaran setidaknya  terdapat  14  jenis  pelanggaran  hukum  dan  HAM  yang  perlu  untuk ditindaklanjuti karena telah meresahkan dan merugikan.
Adapun  ke-14  pelanggaran  tersebut,  diantaranya:  a)  Bunga  yang  sangat  tinggi.  b) Ancaman  fitnah,  penipuan,  dan  pelecehan  seksual.  c)  Penagihan  yang  tidak  hanya dilakukan  pada  peminjaman  atau  kontak  darurat  yang  disertakan  oleh  peminjam;  d) Penyebaran foto dan informasi pinjaman ke kontak yang ada pada smartphone kreditur; e) Pencurian dan penyebaran data pribadi; f) Pengambilalihan hampir seluruh aksis yang terdapat di dalam Handphone pemilik; g) Kontak dan lokasi kantor penyelenggara yang tidak jelas; h) Biaya admin tidak jelas; i) Peminjam yang sudah membayar pinjamannya namun tidak dihapus dengan alasan tidak masuk dalam sistem; j) Aplikasi bergant nama tanpa pemberitahuan kepada peminjam, namun bunga terus bekembang; k) Aplikasi yang tidak dapat diakses bahkan tiba-tiba hilang dari aplikasi pengunduhan ketika saat jatuh tempo; l) Penagihan dilakukan oleh orang yang berbeda; m) Data KTP digunakan oleh penyelenggara aplikasi online untuk mengajukan pinjaman ke aplikasi lain; n) Data KTP digunakan  oleh  penyelenggara  aplikasi  online  untuk  mengajukan  pinjaman  ke aplikasi lain;  o)  Data  KTP  digunakan  oleh  penyelenggara  aplikasi  online  untuk  mengajukan pinjaman ke aplikasi lain; p) Ketiadaan izin operasional penyelenggaraan.
Maka  sebab  itu,  demi  meminimalisir  semakin  meluasnya  pelanggaran  yang  terjadi dalam rangka melindungi konsumen dari kejahatan virtual tersebut, melalui Satuan Tugas Waspada Investasi (Satgas WI) yang merupakan gabungan dari OJK yang bekerjasama dengan Bareskrim POLRI (Badan Reserse dan Kriminal Polisi Republik Indonesia) serta Kominfo  (Kementerian  Informasi),  dilakukan  penindakan  tegas  dengan  memblokir aplikasi  yang  tidak  berizin  atau  terdaftar  dalam  OJK  sesuai  dengan  POJK
No.77/POJK.01/2016.  Selain  itu,  langkah  konkret  lainya  adalah  mengajak  masyarakat untuk meminjam uang di tempat yang legal dan terdaftar, mengedukasi masyarakat agar melek  teknologi  dan  cerdas  dalam  mengatur  dan mengelola  keuangan.  Hal  ini  penting sebagai  upaya  pemerintah  dalam  membangun  kesadaran  masyarakat  akan  berbagai macam bahaya yang terdapat dalam fintech illegal beserta ancamannya.

## Kesimpulan
Perkembangan  teknologi  yang  semakin  pesat  telah  menjadi  bagian  dari  salah  satu kebutuhan  pokok  masyarakat.  Hal  tersebut  membuat  aktivitas  masyarakat  semakin dimudahkan  karena  teknologi.  Bahkan  kini,  penggunaan  teknologi  bukan  saja  sekedar membantu,  namun  juga  memperoleh  dana.  Seperti  ketika  mereka  meniti  karir  atau profesi, hingga memperoleh dana pinjaman, dapat dilakukan hanya melalui genggaman. Namun,  kemudahan  yang  ditawarkan  oleh  pinjaman  online  tidak  sebanding  dengan kenyamanan dan keamanan yang diberikannya.
Tidak sedikit kasus gagal bayar yang berujung pada aksi teror penyelenggara. Saking banyaknya penyelenggara aplikasi ini, penangananya pun menjadi lambat, namun terus menimbulkan korban. Tidak adanya perjanjian tertulis bersyarat hukum dan minimnya edukasi  serta  wawasan  masyarakat  merupakan  permasalahan  inti  dari  maraknya  aksi tersebut. Oleh karena itu, baik pemerintah, POLRI, maupun OJK melakukan kolaborasi melalui  peraturan-peraturan,  Undang-Undang,  dan  penindakan  tegas  dalam  rangka menciptakan keamanan, kenyamanan, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Mengedukasi  dan  menggugah  kesadaran  masyarakat  untuk  cermat  dalam  mengelola keuangan dilakukan untuk menciptakan suasana yang kondusif.

## BIBLIOGRAFI
Ady, Eka Nadia Septiani, Nisrina, Faiza Batrisya, Ramadhani, Fidyah, & Irawan, Ferry. (2022). Urgensi KUHD Dalam Menangani Risiko Kejahatan Siber Pada Transaksi E- Commerce: Pentingnya Kodifikasi Ketentuan Umum Hukum Dagang sebagai respon pemerintah terhadap perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce. Journal of Law, Administration, and Social Science , 2 (1), 45–55.
Budiyanti, Eka. (2019). Upaya Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal. Jurnal Pusat Penelitian Badan Jurnal Pusat Penelitian Badan , 19–24.
Danuri,  Muhamad.  (2019).  Perkembangan  dan  transformasi  teknologi  digital. Jurnal Ilmiah Infokam , 15 (2).
Fais, Kalsum. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Tegnologi Informasi. Al-Adl: Jurnal Hukum , 13 (1), 70–90.
Kristiyanti, Celina Tri Siwi. (2022). Hukum perlindungan konsumen . Sinar Grafika.
Maulana,  Hawin  Iqbal.  (2020). Perlindungan  Hukum  Bagi  Pengguna  Layanan  Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Peer to Peer Lending) . Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
Nainggolan,  Nicholas.  (2022). Analisis  Hukum  Ganti  Kerugian  Akibat  Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah (Studi Putusan Nomor 628/Pdt. G/2020/Pn. Jkt. Tim) .
Nasution, Alvin Hamzah. (2017). Fungsi perlindungan Otoritas Jasa Keuangan terhadap nasabah deposan. JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial , 9 (1), 1–19.
Nugroho,  Hendro.  (2020).  Perlindungan  Hukum  bagi  Para  Pihak  dalam  Transaksi Pinjaman Online. Jurnal Hukum Positum , 5 (1), 32–41.
Pardosi, ROAG, & Primawardani, Yuliana. (2020). Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Protection  of the Rights of Online Loan Customers from a Human Rights Perspective). Jurnal Ham , 11 (3), 353– 367.
Priliasari,  Erna.  (2019).  Pentingnya  Perlindungan  Data  Pribadi  Dalam  Transaksi Pinjaman Online. Majalah Hukum Nasional , 49 (2), 1–27.
Sinaga,  Niru  Anita.  (2018).  Peranan  asas-asas  hukum  perjanjian  dalam  mewujudkan tujuan perjanjian. Binamulia Hukum , 7 (2), 107–120.
Suyanto, Heru, Nugroho, Andriyanto Adhi, & Surahmad, Surahmad. (2018). Tanggung Jawab Otoritas Jasa Keuangan dalam Penanggulangan Penipuan Investasi. Pamulang Law Review , 1 (1), 15–30.
Syafutri, Gempita E. K. A. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Debitur Pinjaman Fintech
(Fintech Lending) Yang Di Rugikan Dalam Transaksi Pinjaman Uang Secara Online Pada Aplikasi" Ada Kami" . Universitas Batanghari Jambi.
Sugangga,  Rayyan,  &  Sentoso,  Erwin  Hari.  (2020).  Perlindungan  Hukum  Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal. Pakuan Justice Journal of Law (PAJOUL) , 1 (1), 47–61.
Triasih, Dharu, Muryati, Dewi Tuti, & Nuswanto, A. Heru. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Perjanjian Pinjaman Online: Legal Protection for Consumers in Online Loan Agreements. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang , 7 (2), 591–608.
Wahyuni, Raden Ani Eko, & Turisno, Bambang Eko. (2019). Praktik Finansial Teknologi Ilegal  Dalam  Bentuk  Pinjaman  Online  Ditinjau  Dari  Etika  Bisnis. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia , 1 (3), 379–391.

## Copyright holder:
Shinta Dhea Salma (2023)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: