## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMANDIRIAN DAERAH
KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN 2010-2015
Manasep Orocomna 1 jurnalmkd@gmail.com B. Elita Bharanti 2 ebonifasia@yahoo.com Paulus K. Allo Layuk 3 paskal967@gmail.com

## Abstract
Economic  development  is  an  attempt  to  support  one  of  national  priorities,  namely accelerate  economic  recovery  and  strengthen  the  sustainable  economic  development system  based  on  the  people's  system.  These  priorities  determination  base  on  issue  and facing challenges and the policy in economic development in short term and medium term as well (Propenas 2012-2014).
This study attempts to analyze the fiscal dependency level of Teluk Bintuni regency with the  central government viewed from local fiscal decentralization degrees. Second, to analyze  the  influence  of  vehicle  taxes  on  local  revenue,  which  is  regional  potency  to develop  local  fiscal  independency.  This  research  uses  secondary  data  (time  series)  from year 2010 to 2014. This data analyzed in linear regression.
Based on the calculation the transfer variable (x1) shows calculated t of 3,659; the number  of  vehicles  wheels  4  or  more  (x2)  shows  calculated  t  of  3,595;  the  number  of vehicles  wheels  2  (x3)  shows  calculated  t  of  4,140;  and  regional  investment  (x4)  shows calculated t of 4,595; with the significance level smaller than 0,05 so it can be concluded that the variables partially free and significant impact on the local revenue Teluk Bintuni regency.  The  f  value  of  23,468  (23,468  >  9,12)  with  the  significance  of  0,000  (  0,000  < 0,05  )  that  can  be  concluded  that  four  independent  variables  which  are  the  transfer,  the number  of  vehicles  wheels  4  or  more,  the  number  of  vehicles  wheels  2,  and  investment, together affecting the local revenue of Teluk Bintuni regency. Local revenue Teluk Bintuni regency can be explained by variation of the four independent variables: the transfer, the number  of  vehicles  wheels  4  or  more,  the  number  of  vehicles  wheels  2,  and  local investment of 96,9 percent.
Keyword: regional independency, tax, retribution, gross domestic regional product

## PENDAHULUAN
Hakekat  pembangunan  nasional  menurut  Propenas  adalah  rencana pembangunan  yang  berskala  nasional  serta  nasional  serta  merupakan konsekuensi dan komitmen bersama masyarakat Indonesia mengenai pencapaian visi  dan  misi  bangsa.  Dengan  demikian,  fungsi  Propenas  adalah  untuk menyatukan  pandangan  dan  derap  langkah  seluruh  lapisan  masyarakat  dalam melaksanakan  prioritas  pembangunan  selama  lima  tahun  ke  depan.  (Propenas
1 Alumni Mahasiswa Magister Keuangan Daerah Universitas Cenderawasih
2 Staf Dosen Jurusan Ilmu Manajemen  Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Cenderawasih
3 Staf Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Cenderawasih
2010 - 2014).
Otonomi  fiskal  daerah  merupakan  salah  satu  aspek  penting  dari  otonomi daerah  secara  keseluruhan,  karena  pengertian  otonomi  fiskal  daerah menggambarkan  kemampuan  pemerintah  daerah  dalam  meningkatkan  PAD seperti  pajak,  retribusi  dan  lain-lain.  Namun  harus  diakui  bahwa  derajat  otonomi fiskal daerah di Indonesia masih rendah, artinya daerah belum mampu membiayai pengeluaran  rutinnya.  Karena  itu  otonomi  daerah  bisa  diwujudkan  hanya  apabila disertai keuangan yang efektif. Pemerintah daerah secara finansial harus bersifat independen terhadap pemerintah pusat dengan jalan sebanyak mungkin menggali sumber-sumber  PAD  (Radianto,  1997,42  ;  dan  A  Halim,  2001,  348).  Realitas hubungan fiskal antara daerah dan pusat, ditandai dengan tingginya kontrol pusat terhadap  proses  pembangunan  daerah.  Ini  terlihat  jelas  dari  rendahnya  PAD terhadap  total  pendapatan  dibandingkan  dengan  total  subsidi  yang  didrop  dari pusat. mengalami peningkatan dari Tahun ke tahun pada :
Tabel 1.1 Penerimaan pendapatan Asli daerah (PAD)
Tahun PAD 2010 39,054,813,602 2011 29,102,063,313 2012 27,840,607,088 2013 31,128,846,828 2014 41,174,930,611 2015 53,453,844,645
Sumber Data: Dispemda Kabupaten Bintuni.2016
Keleluasaan  dalam  usaha  menggali  sumber-sumber  penerimaan  tersebut, banyak daerah yang memikirkan bagaimana meningkatkan tarif pajak dan retribusi daerah  serta  obyek-obyek  pajak  dan  retribusi  yang  baru.  Hal  ini  menimbulkan keresahan  di  daerah,  karena  rakyat khawatir  akan membayar  pajak  lebih  banyak dibanding sebelum adanya otonomi daerah.
Dalam  UU  No.  91  tahun  2010  pasal  2  ayat  (4)  bahwa  dengan  Peraturan daerah dapat ditetapkan jenis pajak kabupaten/kota selain yang ditetapkan dalam ayat (2). Sedangkan dalam ayat (2) dinyatakan jenis-jenis pajak yaitu pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, pengambilan bahan galian golongan C, dan pajak parkir. Kenyataan ini berpotensi untuk mendorong pemerintah daerah saling  berlomba  dalam  menerbitkan  Peraturan  Daerah  (Perda)  dengan mengesampingkan kriteria maupun prinsip perpajakan. Undang-Undang nomor 23 tahun  2004  dan  Undang-Undang  nomor  23  tahun  2014  yang  sebenarnya
dimaksudkan  untuk  mengurangi  ketergantungan  daerah  terhadap  pemerintah pusat,  justru  berimplikasi  menciptakan horizontal  imbalance ,  disamping mengurangi vertical imbalance (FX. Sugiyanto, 2000: 4).
Berdasarkan  latar  belakang diatas, maka  yang menjadi  tujuan  penelitian  ini adalah: (a) Untuk  mengetahui  dan  menganalisis  tingkat  kemandirian  fiskal Kabupaten  Teluk  Bintuni  tahun  2010-2015;  (b)  Untuk  mengetahui  dan menganalisis  pengaruh  dari  dari  pajak,  retribusi  dan    Tingkat  Ekonomi  secara simultan terhadap tingkat kemandirian daerah  Kabupaten Teluk Bintuni; (c) Untuk mengetahui  dan  menganalisis  pengaruh  dari  dari  pajak,  retribusi  dan  tingkat ekonomi  secara  pasial  terhadap  tingkat  kemandirian  daerah  Kabupaten  Teluk Bintuni.
Berkaitan  dengan  hakekat  otonomi  daerah  mengenai  pelimpahan wewenang  pengambilan  keputusan  kebijakan,  pengelolaan  dana  publik    dan pengaturan  kegiatan  dalam  penyelenggaraan  pemerintah  dan  pelayanan masyarakat,  maka  peranan  data  keuangan  daerah  sangat  dibutuhkan  untuk mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan daerah serta jenis dan besar balanja yang  harus  dikeluarkan  agar  perencanaan  keuangan  dapat  dilaksanakan  secara efektif  dan  efisien.  Data  keuangan  daerah  yang  memberikan  gambaran  statistik perkembangan anggaran dan realisasi, baik penerimaan maupun pengeluaran dan analisa  terhadapnya merupakan informasi yang penting terutama untuk  membuat kebijakan  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah  untuk  melihat    kemampuan  dan kemandirian  daerah  (Yuliati,  2001)  Secara  konseptual,  pola  hubungan  antara pemerintah  pusat  dan  daerah  harus  dilakukan  sesuai  dengan  kemandirian keuangan daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan,  walaupun  pengukuran  kemampuan  keuangan  daerah  ini  akan menimbulkan perbedaan.
Bertolak dari teori tersebut, karena adanya potensi sumber daya  alam dan sumber daya manusia yang berbeda, akan terjadi pula  perbedaan pola hubungan dan  tingkat  kemandirian  antar  daerah.  Sebagai  pedoman  dalam  melihat  pola hubungan dengan kemandirian daerah (dari sisi keuangan) dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :
Tabel  1.2 Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan daerah
Kemampuan Keuangan Tingkat Kemandirian (%) Pola Hubungan Rendah Sekali 0  % – 25% Instruktif Rendah 25% –  50% Konsultatif Sedang 50% – 75% Partisipatif Tinggi 75% - 100% Delegatif
Sumber :Halim (2002:189)
Abdul  Halim,  (2004),  menjelaskan  dalam  konteks  otonomi  daerah  di Indonesia,  proses  pengelolaan  anggaran  miliki  implikasi  yang  sangat  luas terhadap  pelaksanaan  berbagai  kebijakan  pemerintah  daerah,  baik  secara ekonomis  maupun  politis.  Setiap  daerah  memiliki  masalah  proporsi  kebijakan keuangan  yang  berbeda,  dengan  mempertimbangkan  berbagai  faktor  seperti kemampuan  keuangan  daerah,  struktur  sosial  dan  ekonomi  penduduk,  budaya, politis dan aturan yang berlaku dari pemerintah pusat.
Pajak  merupakan  hak  prerogatif  pemerintah  berupa  pungutan  yang didasarkan pada undang-undang dan dapat dipaksakan kepada subyeknya tanpa batas yang langsung dapat ditunjukkan (Guritno, 2001, 181).
Retribusi  adalah  pemungutan  daerah  sebagai  pembayaran  atas  jasa  atau pemberian  ijin  tertentu  yang  khusus  disediakan  dan/atau  diberikan  oleh pemerintah  daerah  untuk  kepentingan  orang  pribadi  atau  badan  (UU  nomor  91 tahun  2010)  Retribusi  daerah  dibagi  atas  tiga  golongan  yaitu  :  (1)  Retribusi  Jasa Umum; (2)  Retribusi Jasa Usaha, dan (3) Retribusi Perijinan Tertentu.
Perubahan  dalam  bentuk  hubungan  pemerintah  pusat  dengan  pemerintah daerah dan implikasinya terhadap pengelolaan keuangan daerah telah melahirkan berbagai  persepsi.  Sementara  pihak  meragukan  kemampuan  daerah,  baik  dari segi kesiapan sumberdaya manusia maupun perangkat pendukungnya, sementara yang  lain  berpandangan  bahwa  saat  pemerintah  daerah  bisa  menunjukkan kemampuannya  sebagai  pelayan  masyarakat  dengan  lebih  baik  dibanding sebelumnya.  Ekses  lain  adalah  keterbukaan  atas  informasi  yang  semakin  luas sehingga  kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  daerah  dapat  diamati  oleh masyarakat, terutama melalui peran media masa dan LSM (Abdul Halim, 2004).
Pajak
Retribusi Tingkat Ekonomi Tingkat Kemandirian Daerah
Keberhasilan suatu pembangunan dalam suatu daerah salah satunya dapat ditunjukkan  dengan  kemajuan  ekonomi  daerah  tersebut  (Todaro:2006).  Untuk menilai  pertumbuhan  ekonomi  digunakan  tiga  macam  ukuran  yaitu  pertumbuhan output, pertumbuhan output per kapita, dan pertumbuhan output per pekerja.
Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  pertumbuhan  ekonomi  yaitu  (Jhinghan, 2002):  (a)  Sumber  Daya  Alam  (SDA);  (b).  Akumulasi  Modal;  (c).  Organisasi;  (d). Kemajuan Teknologi; (e). Pembagian Kerja dan Skala Produksi.
Gambar 1.1. Model Penelitian
Sumber : berbagai sumber, 2016

## METODE PENELITIAN
Dallam  Penelitian  ini  penulis  memakain  metode  analisis  kualitatif  adalah analisa  yang  berdasarkan  data  dan  dinyatakan  dalam  bentuk  uraian.  Data  ini merupakan  data  yang  berupa  informasi  uraian  dalam  bentuk  bahasa  prosa kemudian  dikaitkan  dengan  data  lainnya  untuk  mendapatkan  kejelasan  atau menguatkan  suatu  gambaran  yang  telah  ada.  Sementara  sumber  data  yang digunakan adalah data series tahun 2010 sampai dengan 2015.
Data  yang  diperlukan  adalah  sebagai  berikut:  (a)  Data  Realiasi  Anggaran APBD Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2010 -2015; (b) Data PAD Kabupaten Teluk Bintuni  Tahun  2010  -2015;  (c)  Untuk  melihat  tingkat  ekonomi  penulis menggunakan data PDRB Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2010-2015. Sementara metode  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  studi kepustakaan.  Studi  pustaka  adalah  metode  pengumpulan  data  yang  dapat
h 2 a h 1 h 2 b h 2 c
dilakukan  dengan  cara  melakukan  pengamatan  data  dari  literature-  literatur  dan buku-buku yang mendukung.
Dalam  penelitian  ini  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara  :  (a)  Data diperoleh  dari  Badan  Pusat  Statistik  (BPS);  (b)  Laporan  Keuangan  Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni tahun 2005 -2014; (c) Data atau informasi yang diperoleh dari buku referensi, jurnal, majalah, surat kabar yang berkaitan dengan penelitian ini.
Tingkat  kemandirian  adalah  ukuran  yang  menunjukan  kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah yang diukur  dengan  rasio  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  terhadap  jumlah  bantuan pemerintah  pusat  dan  pinjaman.  Berikut  ini  formula  yang  di  gunakan  untuk mengukur tingkat kemandirian dari Litbang Depdagri ( 1991)
Kriteria untuk menetapkan kemandirian daerah dapat dikategorikan seperti Tabel berikut ini :
Tabel 1.3 Kriteria Penilaian Kemandirian
Presentase PAD Terhadap Dana Perimbangan Kriterian Kemandirian 0,00-10,00 Sangat Kurang 10,01-20,00 Kurang 20,01-30,00 Sedang 30,01-40,00 Cukup 40,01 – 50,00 Baik >50,00 Sangat Baik
Sumber : Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM, 1991

## HASIL PENELITIAN
Pertumbuhan  PDRB, Berdasarkan    sektor  yang  memiliki  pertumbuhanpaling cepat di Kabupaten Teluk Bintuni jika di lihat  dari  Transportasi dan Pergudangan mencapai sebesar 14.10 persen sektor ini  lebih memiliki  laju pertumbuhan paling tinggi.  Sedangkan  pertumbuhan  terendah  yaitu  Pertambangan  dan  Penggalian sebesar 1.17 persen.
Tabel 1.4

## DRB Kabupaten Teluk Bintuni

## Sumber ; Bps Kabupaten Teluk Bintuni,2015
Pertumbuhan  Pajak, Tingkat  pertumbuhan  menggambarkan  seberapa  besar kemampuan  pemerintah  daerah  dalam  mempertahankan  dan  meningkatkan keberhasilannya  yang  telah  dicapai  dari  periode  ke  periode  berikutnya  (Halim, 2001).  Tingkat  pertumbuhan  pajak di  Kabupaten  Teluk  Bintuni  ditunjukkan  dalam Tabel dan gambar  berikut ini.
Tabel 1.5 Rasio Pertumbuhan Pajak Daerah Kabupaten Teluk BintuniTahun 2010-2015
Tahun Pajak Daerah Rasio Pertumbuhan Target Realisasi 2010 956,000.000 1,589,612.505 - 2011 11,985,000.00 2,679,029.936 68.53 2012 10,250,000.000 9,557,622.413 256.76 2013 10,250,000.00 12,006,577.40 25.62 2014 12,525,000.00 12,360,168.603 2.94 2015 11,535,000.000 9,532,097.859 -22.88
Sumber : Data diolah, 2016
Pertumbuhan Retribusi Daerah , Berdasarkan tabel diatas terlihat pertumbuhan dari realisasi penerimaan retribusi daerah cukup baik dari tahun ke tahun selama lima tahun dari tahun 2011 – 215.  Pertumbuhan tahun 2011 – 2015  adalah sebesar  122.63  persen.

## Tabel 1.6  Pertumbuhan Retribusi Daerah Kabupaten Teluk Bintuni
Tahun Retribusi Daerah Rasio Pertumbuhan Target Realisasi 2010 4,535,175.000 4,385,658.980 - 2011 6,318,000.00 4,868,952.750 11.02 2012 6,323,000.000 4,347,933.700 -10.70 2013 7,265,000.00 4,250,220.100 -2.25 2014 10,185,000.00 9,462,147.841 122.63 2015 5,665,000.000 2,088,788.939 -77.92
Sumber : Data diolah,2016
Tranfer Pemerintah Pusat , Pada Tabel berikut ini digambarkan subsidi dari pemerintah pusat yang dialokasikan pada Kabupaten Teluk Bintuni sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014.
Tabel 1.7 Daftar Transfer Pemerintah Pusat Kepada Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2010 S/D 2014
Tahun Bagi Hasil Pajak Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Jumlah Transfer dari Pemerintah Pusat 2010 175.596.809.359 109.696.438.539 322.134.591.000 33.612.900.000 736.355.319.816 2011 180.582.067.048 53.225.312.611 391.764.890.000 44.661.500.000 865.381.128.314 2012 141.912.150.101 24.959.541.392 472.543.967.000 43.298.340.000 822.610.947.541 2013 209.185.851.125 312.727.348.971 550.845.412.000 550.845.412.000 1.380.905.064.720 2014 192.729.009.061 246.040.566.590 576.627.019.000 576.627.019.000 1.458.443.859.222
Sumber  Data : Data diolah. 2016
Target  dan  Realisasi  PAD,  Pajak  dan  Retribusi, Pada  Tabel  berikut  ini digambarkan    PAD  Kabupaten  Teluk  Bintuni  yang  terdiri  dari  pajak,  dan  retribusi daerah  sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2015.
Tabel 1.8 Target dan Realisasi PAD, Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bintuni Tahun 2010-2015
Tahun PAD Pajak Daerah Retribusi Daerah Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi 2010 35.353.175.000 39,054,813.602 956,000.000 1,589,612.505 4,535,175.000 4,385,658.980
Tahun PAD Pajak Daerah Retribusi Daerah Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi 2011 34.701.800.00 29,102,063.313 11,985,000.00 2,679,029.936 6,318,000.00 4,868,952.750 2012 33.600.000.000 27,840,607.088 10,250,000.000 9,557,622.413 6,323,000.000 4,347,933.700 2013 20.000.000.000 31,128,846.83 10,250,000.00 12,006,577.40 7,265,000.00 4,250,220.100 2014 32.425.000.000 41,174,930.611 12,525,000.00 12,360,168.603 10,185,000.00 9,462,147.841 2015 37.388.311.600 53,453,844.645 11,535,000.000 9,532,097.859 5,665,000.000 2,088,788.939
Sumber : Dispemda Kabupaten Teluk Bintuni,2016
Belanja   Tidak  Langsung  dan  Belanja Langsung, Belanja    tidak  langsung  dan belanja  langsung  daerah  Kabupaten  Teluk  Bintuni  dari  tahun  2010-2014  dapat dilihat pada Tabel berikut :
Tabel 1.9 Belanja Tidak Langsung Dan Belanja Langsung Daerah Kabupaten Teluk Bintnui, Tahun 2010-2014
Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Tahun Target Realisasi Target Realisasi 2010 165,228,465,457.00 165,640,935,457.00 769,755,494,740.00 752,193,381,385.00 2011 131,855,326,949.22 135,942,848,530.22 671,624,471,835.76 735,556,109,535.76 2012 180,936,429,247.02 193,777,025,985.02 721,129,646,962.98 746,807,255,662.98 2013 234,506,742,259.50 251,860,540,653.50 832,162,661,380.50 906,566,422,020.50 2014 262,446,207,463.77 297,837,662,811.26 936,681,936,407.33 1,123,160,019,481.86
Sumber : Dispemda Kabupaten Teluk Bintuni,2016

## PEMBAHASAN
Kemandirian  Daerah, Tingkat  kemandirian  fiskal  adalah  ukuran  yang menunjukan  kemampuan  suatu  daerah  mampu  membiayai  sendiri  kegiatan pemerintahan,  pembangunan  dan  pelayanan  kepada  masyarakat,  yang  di  ukur dengan rasio pendapatan daerah terhadap  jumlah bantuan pemerintah pusat dan pinjaman.
Berdasarkan  hasil  penelitian  penulis  dengan  menggunakan  data-data sekunder  yang  di  peroleh  dari  Dispemda  Kabupaten  Teluk  Bintuni  berupa  data ringkasan  perubahan  APBD,  maka  tingkat  kemandirian  fiskal  daerah  Kabupaten Teluk Bintuni dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 1.10 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2010-2015
Tahun PAD Dana Perimbangan Rasio Kemandirian Kriteria 2010 39,054,813,602 736,355,319,816 5.30 Sangat Kurang 2011 29,102,063,313 865,381,128,314 3.36 Sangat Kurang 2012 27,840,607,088 822,610,947,541 3.38 Sangat Kurang 2013 31,128,846,828 1,380,905,064,720 2.25 Sangat Kurang 2014 41,174,930,611 1,458,443,859,222 2.82 Sangat Kurang 2015 53,453,844,645 1,667,984,991,599 3.20 Sangat Kurang Rata-rata 3.39
Sumber : Data di olah, 2016
Berdasarkan tingkat rasio kemandirian fiskal pada tabel 4.1 di atas, rata-rata tingkat  kemandirian  Kabupaten  Teluk  Bintuni  selama  periode  tahun  anggaran 2010-2015  adalah  sebesar  3.39%,  sehingga  di  klafikasikan  menurut  kriteria penilaian kemandirian keuangan daerah  Kabupaten Teluk Bintuni dengan tingkat kemandirian  fikal    daerah  sangat  kurang.  Hal  ini  menunjukan  bahwa  Kabupaten Teluk Bintuni selama periode tahun anggaran 2010-2015 memiliki ketergantungan tinggi  terhadap  bantuan  pemerintah  pusat  melalui  dana  perimbangan,  dimana peran pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah. Rasio  kemandirian  masih  rendah  menunjukan  pada  sumber  penerimaan  daerah masih  kurang  maksimal.  Hal  ini  di  karenakan  masih  relative  kurang  PAD  yang dapat  di  gali  oleh  pemerintah  daerah,  dana  perimbangan  terdiri  dari  :  bagi  hasil pajak/bukan  pajak  ,  DAU,DAK  dan  bantuan  provinsi.  Untuk  mengatasi  hal tersebut,  pemerintah  daerah  harus  dapat  mengoptimalkan  penerimaan  dari potensi  pendapatan  yang  telah  ada,  inisiatif,  kreatifitas  dan  kemauan  daerah sangat  di  perlukan  dalam  meningkatkan  PAD.  Pemerintah  daerah  harus  mencari jalan  yang  dapat  memungkinkan  mengatasi  kekurangan  pembiayaan,  hal  ini memerlukan  kreatifitas  dari  aparat  pelaksanaan  keungan  daerah  untuk  mencari sumber-sumber pembiayaan dengan pihak swasta dan program peningkatan PAD. Walaupun tingkat kemandirian keuangan Kabupaten Teluk Bintuni relative rendah, akan  tetapi  dari  tahun  ke  tahun memiliki  kecenderungan  yang selalu  naik.  Hal  ini karena penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Teluk Bintuni sejak tahun 2010 hingga 2015 rata-rata sebesar 3.39 persen.
Gambar 1.3 Persentase Kemandirian Daerah Kabupaten Teluk Bintuni
Sumber : Data diolah,2016
Kemandirian  fiskal  Kabupaten  Teluk  Bintuni  dari  tahun  2011-2014,  dapat dilihat  pada tahun 2010 yaitu  5.30  dan pada tahun 2015 yaitu 3.20 persen. Hal ini  menujukan  bahwa  pemerintah  Kabupaten  Teluk  Bintuni  telah  berusaha meningkatkan  pendapatan  asli  daerah,  dengan  tujuan  agar  mampu  mewujudkan kemandirian  daerah  yang  lebih  maksimal. Menurut  Susilo  dan  Adi  (2007) peningkatan  PAD  dalam  era  otonomi  berpengaruh  pada  tingkat  kemandirian, karena dengan meningkatnya PAD akan meningkatkan rasio kemandirian.
Dalam  kategori  kemampuan  keuangan  kurang  dengan  pola  hubungan instruktif yaitu peranan pemerintah pusat sangat dominan dari pada daerah, hal ini dapat  dilihat  dari  rasio  kemandirian  yang  dihasilkan  masih  antara  0-25  %.  Rasio kemandirian  yang  masih  rendah  mengakibatkan  kemampuan  keuangan  daerah Kabupaten  Teluk  Bintuni  dalam  membiayai  pelaksanaan  pemerintahan  dan pembangunan masih sangat terrgantung pada penerimaan dari pemerintah pusat. Rasio  kemandirian  yang  masih  rendah  dapat  disebabkan  pada  sumber penerimaan  daerah  dan  dasar  pengenaan  biaya,  tampaknya  Pendapatan  Asli Daerah masih belum dapat diandalkan bagi daerah untuk otonomi daerah, karena relatif  rendahnya  basis  pajak  /  retribusi  yang  ada  di  daerah  dan  kurangnya pendapatan  asli  daerah  yang  dapat  digali  oleh  pemerintah  daerah.  Hai  ini dikarenakan sumber-sumber potensial untuk menambah Pendapatan Asli Daerah masih dikuasai oleh pemerintah pusat. Sedangkan untuk basis pajak yang cukup besar masih dikelola oleh pemerintah pusat, yang di dalam pemungutan/pengenaannya  berdasarkan  undang-undang/peraturan  pemerintah, dan  daerah  hanya menjalankan  serta  akan menerima  bagian dalam  bentuk  dana perimbangan.  Dana  perimbangan  itu  sendiri  terdiri  dari  :  Bagi  Hasil  Pajak,  Bagi Hasil  Bukan  Pajak/SDA,  DAU,  DAK,  penerimaan  lainnya.  Untuk  mengatasi  hal tersebut,  pemerintah  daerah  harus  mampu  mengoptimalkan  penerimaan  dari
2010
2011 2012 2013 2014 2015 5.30 3.36 3.38 2.25 2.82 3.20 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 1 2 3 4 5
6 Rasio Kemandiri
Tahun
potensi pendapatannya yang telah ada.  Inisiatif dan kemauan pemerintah daerah sangat  diperlukan  dalam  upaya  meningkatkan  PAD.  Pemerintah  daerah  harus mencari  alternatif-alternatif  yang  memungkinkan  untuk  dapat  mengatasi kekurangan  pembiayaannya,  dan  hal  ini  memerlukan  kreaitifitas  dari  aparat pelaksana keuangan daerah untuk mencari sumber-sumber pembiayaan baru baik melalui  program  kerjasama  pembiayaan  dengan  pihak  swasta  dan  juga  program peningkatan  PAD  misalnya  pendirian  BUMD  sektor  potensial.  Rendahnya  rasio kemandirian  daerah  di  Kabupaten  Teluk  Bintuni  sama  halnya  dengan  penelitian yang  di  lakukan  oleh Ratna  Sholikhah di  Kabupaten  Wonogiri  hasil  penetian menujukan  bahw,  rasio  kemampuan  keuangan  daerah  tergolong  rendah  dan mempunyai pola hubungan instruktif. Kemampuan Keuangan Daerah berpengaruh negatif  tetapi  tidak  signifikan  terhadap  Pertumbuhan  ekonomi  ( growth ),  artinya semakin  tinggi  tingkat  kemampuan  keuangan  daearah  tidak  akan  mengurangi tingkat  pertumbuhan  ekonomi.  Kemandirian  Daerah  berpengaruh  positif  dan signifikan,  artinya  semakin  tinggi  rasio  kemandirian  daerahnya  maka  akan menambah  tingkat  pertumbuhan  ekonomi  Ini  berarti  bahwa  tingkat  kemampuan keuangan  Kabupaten  Wonogiri  masih  rendah  dalam  melaksanakan  otonominya yang  berarti  kemampuan  Pemerintah  Kabupaten  Wonogiri  dalam  memenuhi kebutuhan dana untuk penyelenggaraan tugastugas Pemerintahan, Pembangunan dan  Pelayanan  Sosial  masyarakat  masih  relative  rendah  meskipun  dari  tahun  ke tahun mengalami kenaikan dan penurunan.
Pengaruh Pajak,  Retribusi,  dan Tingkat  Ekonomi  Secara Simultan Terhadap Kemandirian  Daerah, Untuk  mengukur  seberapa  besar  pengaruh  antara  pajak, retribusi  dan  tingkat  ekonomi,  berdasarkan  hasil  analisis  regresi  berganda  dapat nilai F statistik sebesar 9.327  dan F tabel sebesar 4.534 (0.05,4,6) dengan tingkat signifikan  di  atas  0,05  yaitu  0.098    dengan  demikian  disimpulkan  bahwa  dalam model    tersebut,  variabel-variabel  independen  secara  keseluruhan  tidak mempunyai  pengaruh  yang signifikan terhadap kemandirian fiskal.
Berdasarkan  hasil  simultan  variabel  yaitu  pajak,  retribusi  dan  tingkat ekonomi  tidak  memberikan  pengaruh  besar  terhadap  tingkat  kemandirian  fiskal, namun  pengaruh  yang  di  berikan  sangat  sedikit  sehingga  untuk  memenuhi kebutuhan  pada  daerah  masih  di  butuhkan  dana  perimbangan  untuk  memenuhi kegiatan  pemerintahan  di  Kabupaten  Teluk  Bintuni. (Suparmoko,  2002) Potensi ekonomi  daerah  merupakan  kemampuan  ekonomi  yang  ada  di  daerah  yang mungkin  dan  layak  dikembangkan  sehingga  akan  terus  berkembang  menjadi
sumber kehidupan rakyat setempat bahkan dapat menolong perekonomian secara keseluruhan untuk berkembang dengan sendirinya dan berkesinambungan.
Pengaruh  Pajak,  Retribusi  dan  Tingkat  Ekonomi  secara  parsial  terhadap Kemandirian Daerah, Berdasarkan hasil analisis regresi berganda dapat dilihat uji t  hitung  pada  variabel  pajak  X1  memilki koefisien regresi  1.086,  varibel  retribusi daerah  memliki  koefisien    regresi  X2  :  0.885,  Varibel  memiliki  koefisien  regresi Tingkat  Ekonomi    X3  :  0.345  di  bandingkan  dengan  t  tabel  2.447  (  0.05,6)  maka nilai t hitung lebih kecil dari nilai t tabel. Hal ini berarti bahwa varibel pajak,retribusi daerah  dan  PDRB  tidak  berpengaruh  positif    dan  signifikan  terhadap  tingkat kemandirian fiskal di Kabupaten Teluk Bintuni, dengan tingkat signifikan 0.05 <  X1 0.391,  X2  0.469  X3  0.763.  sehingga  hipotesis  (Ho)  di  terima  dengan  hipotesis alternative ( Hi ) di tolak dengan kata lain variabel independen atau variabel bebas tidak  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  variabel  dependen  Y kemandirian fiskal.
Secara umum pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai perkembangan  kegiatan  dalam  perekonomian  yang  menyebabkan  barang  dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat.  Peningkatan  pajak  dan  retribusi  harus  berdampak  pada  tingkat ekonomi daerah.  Sidik (2002) dalam Harianto dan Adi (2007) menegaskan bahwa keberhasilan  peningkatan  PAD  hendaknya  tidak  hanya  diukur  dari  jumlah  yang diterima,  tetapi  juga  diukur  dengan  perannya  untuk  mengatur  perekonomian masyarakat  agar  dapat  lebih  berkembang,  yang  pada  gilirannya  dapat meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  di  daerah.  Daerah  yang  pertumbuhan ekonominya  positif  mempunyai  kemungkinan  mendapatkan  kenaikan  PAD.    Dari perspektif ini seharusnya Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni lebih berkonsentrasi  pada  pemberdayaan  kekuatan  ekonomi  lokal  untuk  menciptakan pertumbuhan  ekonomi  daripada  sekedar  mengeluarkan  produk  perundangan terkait dengan pajak ataupun retribusi .
Peningkatan  pajak,  retribusi  dan  tingkat  ekonomi  di  Kabupaten  Teluk Bintuni  secara  signifikan  menunjukkan  kemampuan  daerah  dalam  memenuhi kebutuhannya  serta  memakmurkan  masyarakatnya.  Masyarakatlah  yang kemudian  dapat  merangsang  peningkatan  ekonomi  regional  dengan  melakukan aktifitas  investasi  maupun  belanja.  Kemandirian  keuangan  menjadi  hal  yang sangat  penting  bagi  daerah  di  Kabupaten  Teluk  Bintuni  terutama  terkait  dengan sumbangan keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah itu sendiri.
Dilihat  dari  penelitian  terdahulu  yang  dilakukan  Dwirandra  (2006),  menunjukkan bahwa  semakin  tinggi  rasio  kemandirian  keuangan  daerah  berarti  tingkat ketergantungan  daerah  terhadap  bantuan  pihak  ekstern  (terutama  pemerintah pusat  dan  pemerintah  propinsi)  semakin  rendah,  demikian  pula  sebaliknya. Kurangnya  pengaruh  pajak  dan  retribusi  di  Kabupaten  Teluk  Bintuni  ini  juga menggambarkan  tingkat  partisipasi  masyarakat  dalam  pembangunan  daerah masih  rendah  ini  berarti    partisipasi  masyarakat  dalam  membayar  pajak  dan retribusi  daerah  yang  merupakan  komponen  PAD.    Hal  ini  menunjukkan rendahnya  tingkat  kemampuan  keuangan  pada    pemerintahan  kabupaten  Teluk Bintuni  dalam  membiayai  sendiri  kegiatan  kepemerintahan,  pembangunan,  dan pelayanan  kepada  masyarakat.  Besarnya  penerimaan  pajak  dan  retribusi  daerah sebenarnya  menunjukkan  pemerintah  daerah  mengandalkan  penerimaan  pajak dan  retribusi  sebagai  sumber  penerimaan  PAD,  yang  nantinya  digunakan  untuk membiayai pembangunan daerah. Penerimaan yang tinggi dari pajak dan retribusi daerah  menunjukkan  pemerintah  daerah  yakin  dapat  menggali  potensi  daerah dengan  maksimal  sehingga  pendapatan  pemerintah  daerah  yang  berupa  pajak akan  meningkat.  Namun,  dari  penerimaan  pajak  dan  retribusi  daerah  sebagai komponen utama PAD dengan nilai yang masih rendah, menunjukkan pemerintah kabupaten  Teluk  Bintuni  kurang  yakin  dapat  menggali  potensi  daerah,  sehingga PAD  yang  bersumber  dari  pajak  dan  retribusi  tidak  besar.  Kondisi  inilah  yang mendorong  pemerintah  daerah  kurang  berani  dalam  menetapkan  penerimaan pajak  yang  tinggi  dalam  sumber  APBD.  Dengan  kata  lain,  pemerintah  daerah Kabupaten  Teluk  Bintuni  tidak  yakin  pajak  yang  diterima  oleh  daerahnya  dapat diandalkan  sebagai  salah  satu  sumber  pembiayaan  pembangunan  daerah  di APBD, sehingga PAD yang dianggarkan rendah.
Daerah  yang  memiliki  tingkat  pertumbuhan  PAD  yang  positif  mempunyai kemungkinan  untuk  memiliki  tingkat  Ekonomi  yang  lebih  baik.    Tingkat  Ekonomi merupakan  salah  satu  ukuran  bagi  kemakmuran  suatu  daerah,  Tingkat  Ekonomi yang  tinggi  cenderung  mendorong  naiknya    tingkat  konsumsi    yang  selanjutnya menimbulkan  insentif  bagi    diubahnya  struktur  produksi  (pada  saat  pendapatan meningkat,  permintaan  akan    barang-barang  manufaktur  dan  jasa  pasti  akan meningkat  lebih  cepat  daripada    permintaan  akan  produk-produk  pertanian (Todaro, 2000).  Semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi pula  kemampuan  seseorang  untuk  membayar  ( ability  to  pay )  berbagai  pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pada tingkat distribusi pendapatan tertentu yang tetap,  semakin tinggi Tingkat ekonomi di Kabupaten Teluk Bintuni, semakin besar
pula  kemampuan masyarakat daerah tersebut untuk membiayai pengeluaran rutin dan  pengeluaran pembangunan pemerintahannya. Maka dapat dikatakan bahwa semakin tinggi tingkat ekonomi suatu daerah, semakin besar pula potensi  sumber penerimaan daerah tersebut, sehingga kemampuan masyarakat untuk  membayar pajak  yang  meningkat.  Tinggi  rendahnya  tingkat  ekonomi  suatu    daerah  dapat dipengaruhi  oleh  banyak  hal  diantaranya  adalah  banyaknya  atau    sedikitnya lapangan  pekerjaan,  perbedaan  UMR  tiap  daerah,  dan  tingkat  kemajuan    dari daerah  itu  sendiri.  Jika  pemerintah  daerah  menetapkan  anggaran  belanja pembangunan  lebih    besar  dari  pengeluaran  rutin,  maka  kebijakan  ekspansi anggaraan daerah ini akan  mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah (Saragih, 2003).  Dalam  penelitiannya  Lin  dan  Liu  (2000)  menyatakan  bahwa  pemerintah daerah  perlu  untuk  meningkatkan  investasi  modal  guna  meningkatkan pertumbuhan  ekonomi  daerah.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Adi  (2006) membuktikan  bahwa  belanja  modal  mempunyai  pengaruh  positif  terhadap pertumbuhan  ekonomi  Alokasi  belanja  modal  untuk  penunjang  perekonomian, akan  mendorong  tingkat  produktifitas    penduduk.  Pada  gilirannya  hal  ini  dapat meningkatkan  tingkat  ekonomi  masyarakat  secara  umum  yang  tercermin  dalam pendapatan per kapita.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## 1.  Kesimpulan
Kemandirian  keuangan  daerah  Kabupaten  Teluk  Bintuni  masih  sangat kurang. Hal ini menunjukan bahwa Kabupaten Teluk Bintuni selama periode tahun anggaran 2010-2015 memiliki ketergantungan tinggi terhadap bantuan pemerintah pusat  melalui  dana  perimbangan,  dimana  peran  pemerintah  pusat  lebih  dominan dari  pada  kemandirian  pemerintah  daerah.  penerimaan  daerah  dan  dasar pengenaan  biaya,  tampaknya  Pendapatan  Asli  Daerah  masih  belum  dapat diandalkan  bagi  daerah  untuk  otonomi  daerah,  karena  relatif  rendahnya  basis pajak / retribusi yang ada di daerah dan kurangnya pendapatan asli daerah yang dapat digali oleh pemerintah daerah.
Secara  simultan  tidak  terdapat  pengaruh  Pajak,  Retribusi  dan  Tingkat Ekonomi,  terhadap  tingkat  kemandirian  daerah . Secara  parsial  (a)  Variabel  pajak tidak berpengaruh terhadap kemandirian daerah di Kabupaten Teluk Bintuni hal ini di sebabkan karean t hitung  lebih kecil dari t tebal; (b) Berdasarkan hasil analisis regresi  dapat  di  simpulkan  variabel    retribusi  tidak  berpengaruh  terhadap kemandirian daerah di Kabupaten Teluk Bintuni hal ini di sebabkan karean t hitung
lebih  kecil  dari  t  tebal;  (c)  Tingkat  Ekonomi  tidak  berpengaruh  terhadap kemandirian daerah di Kabupaten Teluk Bintuni hal ini di sebabkan karean t hitung lebih kecil  Dari t tabel

## 2.  Saran
Pemerintah  daerah  Kabupaten  Bintuni  perlu  mingkatkan  potensi  yang  ada pada  daerah  seperti  PAD  dan  PDRB  supaya  mendukung  kemandirian  fiskal. Pemerintah  Kabupaten  Bintuni  diharapkan  berupaya  untuk  lebih  meningkatkan PAD  nya  dengan  mengoptimalkan  pengelolaan  sumber  daya  dan  memperluas sektor-sektor  yang  berpotensi  menambah  PAD,  sehingga  ketergantungan pendapatan  dari  Pemerintah  Pusat  bisa  semakin  berkurang.  Pemerintah Kabupaten  Bintuni  agar  lebih  proporsional  di  dalam  mengalokasikan  belanjanya, yakni mengurangi belanja operasional dan meningkatkan belanja modal.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan  pusat  statistic  teluk  bintuni,  Kabupaten  teluk  bintuni  dalam  angka,PDRB
Tahun 2010 -2015.
Bahrul  Ulum  Rusydi  2010,  Analisis  Determinan  Kinerja  Keuangan  Pemerintah Daerah  Dan    Deteksi  Ilusi  Fiskal  (Studi  Kasus  Provinsi  Di  Indonesia Tahun  2005-2008) Skripsi  Fakultas  Ekonomi  Universitas  Diponegoro Semarang
Dinas  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Teluk  Bintuni ;  Data  PAD,  Dana Perimbangan Tahun 2010-2015.
Dori Saputra 2008,Analisis Kemandirian Dan Efektivitas Keuangan Daerah  Pada Kabupaten  Dan  Kota  Di  Propinsi      Sumatera  Barat .Jurnal  Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi  Universitas Negeri Padang  2014
Dina Apriana dan Rudy Suryanto 2010, Analisis Hubungan Antara Belanja Modal,
Pendapatan Asli  Daerah,  Kemandirian  Daerah  Dan  Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Se Jawa-Bali)
Ervina Anwar, Anderson Kumenaung, dan George Kawung,  Analisis Kemandirian Fiskal  Tahun  2010-2012  Daerah  Kabupaten/Kota  Provinsi  Sulawesi Utara . Jurnal Berkal Efisiensi IEP_ FEB Unsrat Manado.
Hadi  Sasana  2006,  Analisis  Kemandirian  Fiskal  Dilihat  Dari  Sektor-Sektor Ekonomi Daerah (Studi Kasus Di Kabupaten Klaten ) Jurrnal Ekonomi dan bisnis Fakultas Undip Semarang Vol.1 No.2 Oktober 2006.
Hadi Sasana 2011, Analisis Determinan Belanja Daerah Di
Kabupaten/Kotaprovinsi  Jawa  Barat      Dalam  Era  Otonomi  Dan Desentralisasi  Fiskal .  Jurnal  Bisnis  dan  Ekonomi  JBE  Fakultas Ekonomi Diponogoro Semarang Vol.18. No1 2011.
Joko  Pramono  2014,  Analisis  Rasio  Keuangan  Untuk  Menilai  Kinerja  Keuangan Pemerintah  Daerah ( Studi  Kasus  Pada  Pemerintah  Kota  Surakarta ) Jurnal STIE AMA Salatiga
Joko  Tri  Haryanto  2005,  Analisa  Data  Alokasi  Umum  (Dau)  Kaitannya  Dengan Penciptaan    Kemandirian  Daerah  Di  Era  Otonomi  :  Studi  Kasus  30 Propinsi  Di  Indonesia .  Jurnal  Simposium  Riset  Ekonomi  II  Surabaya, 23-24 November 2005
Kuncoro  Thesaurianto  2007, Analisis  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Terhadap Kemandirian Daerah . Tesis  Program  Pasca  Sarjana  Universitas Diponogoro Semarang.
Nurjanna Ladjin 2008, Analisis Kemandirian Fiskal Di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus  Di  Propinsi  Sulawesi  Tengah). Tesis  Program  PascaSarjana Universitas Diponogoro Semarang.
Nely  Aulia  2014,  Hubungan  Desentralisasi  Fiskal  Terhadap  Pertumbuhan Ekonomi,  Tingkat  Kemiskinan,  Dan  Kesenjangan  Pendapatan Kabupaten/Kota  Di  Provinsi  Jawa  Tengah  Tahun  2012 .  Tesis  Jurusan Ekonomi  Pembangunan,  Fakultas  Ekonomi,  Universitas  Negeri Semarang, Indonesia.
Ratna  sholikhah  2011,  Analisis  kemampuan  kemandirian  keungan  daerah  dan pengaruhnya  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  kabupaten  wonogiri tahun  anggaran  2000-2009 .  Skripsi  Fakultas  Ekonomi  Sebelas  Maret Surakarta.
Riswanda  Imawan  ,  Agus  Wahyudin  2014,    Analisis  Kemandirian  Keuangan Daerah  Provinsi  Jawa  Tengah  Tahun  Anggaran  2010-2012. Jurnal Jurusan  Akuntansi,  Fakultas  Ekonomi,  Universitas  Negeri  Semarang, Indonesia
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1999  tentang  Pemerintah Daerah.
....................,  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  1999  tentang  Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
...................., Undang-Undang  Nomor  34  Tahun  2000  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  1997  tentang  Pajak  Daerah  dan Retribusi Daerah .
..................., Peraturan  Pemerintah  Nomor  84  Tahun  2001  tentang  Perubahan Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  104  Tahun  2000  tentang  Dana Perimbangan.
Taryoko 2016, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah   Di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  Periode 2006-2013. Skripsi Program  Studi  Pendidikan  Ekonomi  Fakultas  Ekonomi    Universitas Negeri Yogyakarta
Pudji supratjitno 2003, Analisis factor-faktor yang mempengruhi kemandirian fiskal di  daerah  (  Studi  Kasus  di  Kabupaten  Banjarmasih .  Tesis  Program Pasca Sarjana Universitas Diponogor Semarang.