## Majalah Hukum Nasional Volume 52 Nomor 1 Tahun 2022
P-ISSN: 0126-0227; E-ISSN: 2772-0664 DOI : 10.33331/mhn.v52i1.165 https://mhn.bphn.go.id

## TINJAUAN KRITIS TERHADAP MANAJEMEN RISIKO PENGEMBALIAN INVESTASI ASING PADA PEMBANGUNAN IBU KOTA NUSANTARA
(Critical Review for Risk Management of Return on Foreign Investment in the Capital City of Nusantara’s Development)

## Kristianus Jimy Pratama
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Jl . Sosio Yustisia Nomor 1, Bulaksumur, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281 e-mail: kristianusjimy@mail.ugm.ac.id

## Abstrak
Pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan salah satu fokus strategis Pemerintah yang diatur oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN). Salah satu sumber pembiayaan yang diatur pada UU IKN adalah penyaluran dana asing, meliputi skema kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), skema dukungan pendanaan atau pembiayaan internasional,  dan  skema  pembiayaan  kreatif.  Adapun  dua  rumusan  penelitian  ini  berfokus  pada  pada tinjauan  kritis  atas  manajemen  risiko  pengembalian  investasi  asing  pada  pembangunan  infrastruktur  di IKN. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan sosiologis. Simpulan penelitian ini adalah skema KPBU lebih jelas aturan pertanggungjawabannya, namun penggunaan kedua skema  investasi  asing  lain  relatif  lebih  cepat  untuk  digunakan.  Oleh  karena  itu,  kedua  skema  lainnya membutuhkan pengaturan lebih lanjut.
Kata Kunci: Infrastruktur Ibu Kota Negara, Hukum Investasi, Manajemen Risiko, Pengembalian Investasi Asing

## Abstract
The  implementation  of  infrastructure  development  in  the  Capital  City  of  Nusantara  (IKN)  is  one  of  the strategic Government focuses based on Law Number 3 of 2022 on Capital City (UU IKN). One of the sources of financing regulated in the IKN Law is the distribution of foreign funds, including the Government and Business Entity (PPP) cooperation scheme, international funding or financing support schemes, and creative financing schemes. The two formulations of this research focus on a critical review of the risk management of foreign investment returns in infrastructure development in IKN. This research is a type of normative legal research with a sociological approach. The conclusion of this study is that the PPP’s scheme has clearer accountability rules, but the use of the other two foreign investment schemes is relatively quicker to use. Therefore, the other two schemes require further regulation.
Keywords: Foreign Investment Return, Investment Law, National Capital Infrastructure, Risk Management.

## T I N J A U A N   K R I S T I S   T E R H A D A P   M A N A J E M E N   R I S I K O P E N G E M B A L I A N   I N V E S T A S I   A S I N G   P A D A   P E M B A N G U N A N  I B U  K O T A   N U S A N T A R A

## A. Pendahuluan
1 Moh. Hudi, “Perencanaan Pembangunan Nasional Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial (Studi Perbandingan Antara Model Garis-Garis Besar Haluan Negara dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional” (Tesis, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018).
2 Suriyati Hasan, “Sistem Perencanaan Pembangunan Dalam Penataan Hukum Nasional (Suatu Kajian Terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional),” Meraja Journal 1, no. 3 (2018), https://doi.org/10.33080/mrj.v1i3.17.
3 M.  Zulfa  Aulia,  “Hukum  Pembangunan  Dari  Mochtar  Kusumaatmadja:  Mengarahkan  Pembangunan  Atau Mengabdi Pada Pembangunan,” Undang: Jurnal Hukum 1, no. 2 (2018), https://doi.org/10.22437/ujh.1.2.363- 392. Lihat juga: Jaja Ahmad Jayus, “Konsep Sistem Hukum Investasi Dalam Menjamin Adanya Kepastian Hukum,” Jurnal Litigasi 16, no. 2 (Januari 2016), http://dx.doi.org/10.23969/litigasi.v16i2.38.
Kegiatan  pembangunan  nasional  men- jadi salah satu bentuk perwujudan dari tujuan negara  untuk  mewujudkan  kesejahteraan umum. 1 Hal  tersebut  sejalan  dengan pemikiran Suriyati Hasan yang menerangkan bahwa pembangunan nasional adalah suatu upaya berkelanjutan yang dilakukan untuk mem bangun  kehidupan  masyarakat,  bangsa dan negara dalam mencapai tujuan nasional yang  salah  satunya  adalah  di  bidang  per- ekonomian. 2 Adapun  dalam  mewujudkan pembangunan nasional tersebut, mengimplementasikan  norma  hukum  yang komprehensif  akan  semakin  mendorong perwujudannya  secara  terstruktur.  Mochtar Kusumaatmadja  menegaskan  pula  bahwa norma  hukum  merupakan  instrumen  yang berperan  penting  dalam  melaksanakan kegiatan  pembangunan  nasional. 3 Hal ini dikarenakan  pembangunan  nasional  yang disertai dengan instrumen hukum akan dapat menciptakan  pembangunan  nasional  yang memuat  nilai  kepastian,  nilai  keadilan,  dan nilai kemanfaatan hukum secara padu.
Terkait kegiatan pembangunan nasional sendiri  terdapat  berbagai  bentuk  kegiatan yang  dapat  untuk  diimplementasikan,  yaitu salah satunya adalah kegiatan pembangunan infrastruktur. Cakupan dari jenis infrastruktur yang  dimaksud  pun  terbilang  sangat  luas
sepanjang dapat ditujukan untuk kepentingan umum. Sehingga dengan pembangunan setiap  infrastruktur,  terdapat  capaian dapat  meningkatkan  taraf  kesejahteraan masyarakat  secara  umum.  Berbicara  me- ngenai  pembangunan  infrastruktur,  tentu tidak dapat dilepaskan dari adanya tahapan- tahapan  yang  menyertainya.  Secara  seder- hana,  terdapat  tiga  tahapan  yang  secara praktis diterapkan pada proyek pembangunan infrastruktur. Ketiga tahapan yang dimaksud adalah  meliputi  tahapan  perencanaan, tahapan  pelaksanaan,  dan  tahapan  setelah pelaksanaan.
Dalam  tahapan  perencanaan,  suatu proyek  infrastruktur  akan  dimatangkan konsep  hingga  tatacara  realisasinya.  Di samping itu, dalam tahapan perencanaan ini pula  pengusulan  terlebih  dahulu  mengenai manfaat infrastruktur tersebut juga dilakukan. Pada  tahapan  ini,  proyek  infrastruktur  akan dikaji  segala  bentuk  kemungkinannya  untuk mampu diselesaikan atau tidak, yaitu melalui proses menginventarisasi risiko. Adapun salah satu risiko yang dimaksud adalah bagaimana suatu  proyek  infrastruktur  akan  dilakukan pembiayaannya.  Hal  ini  menjadi  penting karena  gagal  pembangunan  suatu  proyek infrastruktur  juga  seringkali  disebabkan oleh  pembiayaannya  yang  tidak  memadai.

## T I N J A U A N   K R I S T I S   T E R H A D A P   M A N A J E M E N   R I S I K O P E N G E M B A L I A N   I N V E S T A S I   A S I N G   P A D A   P E M B A N G U N A N  I B U  K O T A   N U S A N T A R A
Sehingga  tidak  jarang,  sebelum  melakukan realisasi  pembangunan  infrastruktur  perlu merencanakan  pembiayaannya  terlebih dahulu.
Hal ini mendorong berbagai proyek pem bangunan  infrastruktur  yang  diseleng- garakan oleh Pemerintah juga dilakukan dengan  menghadirkan  peran  pihak  ketiga untuk  melakukan  investasi  dalam  skema pembiayaan. Hal ini kemudian dikenal juga dengan investasi langsung oleh asing ( foreign direct investment atau  selanjutnya  disebut dengan FDI). International  Monetary  Fund menegaskan  bahwa  dengan  adanya  FDI diharapkan jenis investasi yang dilakukan juga memajukan perekonomian negara tempat penerima  investasi. 4 Terkait  FDI,  Leal-Arcas mengemukakan bahwa salah satu bentuk FDI adalah  dengan  memberikan  dana  investasi secara  langsung  kepada  pihak  negara penerima investasi dan menjadi bentuk yang umum  untuk  dilakukan  oleh  para  investor asing. 5
Sehubungan dengan FDI di atas, skema ini  sangat  erat  hubungannya  sebagai  skema pembiayaan proyek infrastruktur yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah pada skema pembiayaan pembangunan Ibu Kota Negara (selanjutnya disebut dengan IKN) Nusantara. Hal  tersebut  ditegaskan  dalam  ketentuan Pasal  24  ayat  (1)  huruf  (b)  Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (selanjutnya disebut dengan UU 3/2022) dan Lampiran  II  UU  3/2022,  yaitu  salah  satunya melalui  skema  kerjasama  Pemerintah  dan
4  International  Monetary  Fund,  Balance  of  Payments  Manual  (Washington:  The  International  Monetary  Fund, 1977), 136.
5 Rafael Leal-Arcas, “The Multilateralization of International Investment Law,” North Carolina Journal of International Law and Commercial Regulation 35, no. 1 (2009), https://scholarship.law.unc.edu/ncilj/vol35/iss1/4.
badan  usaha  (selanjutnya  disebut  dengan KPBU),  serta  skema  dukungan  pembiayaan internasional.  Sehingga  apabila  dicermati, skema  pembiayaan  melalui  investasi  asing untuk  pembangunan  IKN  memiliki  dasar hukum yang tegas.
Permasalahan  hukum  menjadi  timbul ketika  setiap  aspek  pembangunan  infra- struktur  IKN  yang  dibiayai  oleh  investasi asing  tersebut  tetap  mengandung  risiko kegagalan  atau  ketidaksesuaian  dengan tujuan  pembangunannya  semula.  Sehingga dengan  adanya  kemungkinan  gagal  realisasi pembangunan, Pemerintah memiliki tanggung jawab  sebagai  penerima  investasi  untuk melakukan  pengembalian  dana  investasi yang  telah  diberikan  oleh  para  investor asing.  Bahkan  ketika  seluruh  pembangunan infrastruktur  tersebut  terealisasi,  Pemerin- tah juga memiliki kewajiban untuk mengem- balikan  dana  investasi  asing  tersebut  sesuai yang  telah  diperjanjikan  sebelumnya. Namun  permasalahannya,  ketentuan  UU 3/2022  tidak  mengatur  secara  jelas  terkait mekanisme  pengembalian  investasi  asing tersebut  dan  konsep  hukum  investasi  atas manajemen  risiko  pengembalian  dana investasi asing untuk pembangunan IKN yang menyertainya.  Berdasarkan  pendahuluan yang  telah  dijelaskan  diatas,  maka  rumusan permasalahan dalam penelitian ini meliputi: Bagaimana pengaturan skema pengembalian investasi  asing  dan  implikasinya  dalam pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara? Bagaimana tinjauan hukum investasi terhadap

## T I N J A U A N   K R I S T I S   T E R H A D A P   M A N A J E M E N   R I S I K O P E N G E M B A L I A N   I N V E S T A S I   A S I N G   P A D A   P E M B A N G U N A N  I B U  K O T A   N U S A N T A R A
manajemen  risiko  pengembalian  investasi asing pada pembangunan Ibu Kota Negara?

## B.  Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian hukum  normatif  dengan  pendekatan  sosio- logis.  Adapun  penelitian  hukum  normatif atau disebut juga sebagai penelitian doktrinal adalah penelitian hukum yang menempatkan hukum  sebagai  kaidah,  atau  acuan  perilaku bagi setiap orang dalam masyarakat sebagai batu  uji  atas  suatu  permasalahan  hukum yang terjadi. 6 Penelitian  ini  menggunakan metode  pendekatan  peraturan  perundang- undangan  dan  metode  konseptual.  Metode pendekatan  peraturan  perundang-undangan adalah pendekatan penelitian yang ditujukan dengan  menganalisis  peraturan  perundang- undangan  baik  secara  tekstual  dan/atau kontekstual, sedangkan metode pendekatan konseptual  adalah  pendekatan  penelitian yang dilakukan melalui logika hukum untuk membangun argumentasi hukum atas suatu permasalahan  hukum. 7 Penelitian  ini  juga didukung oleh ilmu manajemen dan ilmu ekonomi sebagai ilmu bantu.
Penelitian ini menggunakan penelusuran literatur dalam melakukan pengumpulan bahan hukum. Adapun bahan hukum yang digunakan  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari bahan hukum primer yang meliputi Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  (selanjutnya  disebut  dengan UUD  NRI  Tahun  1945),  Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibukota Negara
6 Muhaimin. Metode Penelitian Hukum (Mataram: Penerbit UPT Mataram University Press, 2020), 29. Bandingkan dengan:  Kornelius  Benuf  dan  Muhamad  Azhar,  “Metodologi  Penelitian  Hukum  Sebagai  Instrumen  Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer,” Gema Keadilan 7 , no. 1 (2020), https://doi.org/10.14710/gk.7.1.20-33. 7  Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2012), 36.
(selanjutnya  disebut  dengan  UU  3/2022), Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007 tentang Penanaman Modal (selanjutnya yang disebut  dengan  UU  25/2007)  sebagaimana yang  telah  diubah  dengan  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya  disebut  dengan  UU  11/2020), Peraturan  Pemerintah  Nomor  74  Tahun 2020  tentang  Lembaga  Pengelola  Investasi, dan  Peraturan  Presiden  Nomor  38  Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (selanjutnya  disebut  dengan  Perpres 38/2015) serta bahan hukum sekunder yang meliputi  doktrin  hukum  umum.  Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif  sebagai  teknik  analisa  hukum  dan metode deduktif sebagai teknik pengambilan kesimpulan.

## C. Pembahasan

## 1. Pengaturan Skema Pengembalian

## Investasi  Asing  dan  Implikasinya dalam Pembangunan Infrastruktur di Ibu Kota Negara
Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya  bahwa  pengaturan  skema pendanaan pembangunan IKN telah diatur secara umum dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) UU 3/2022 dan akan diatur secara khusus kemudian pada suatu Peraturan Pemerintah (selanjutnya  disebut  dengan  PP).  Berkaitan dengan ketentuan a  quo , dalam bagian lampiran II UU 3/2022 kembali diatur empat skema pendanaan sebagai kelompok sumber pendanaan pembangunan IKN yang sah sesuai

## T I N J A U A N   K R I S T I S   T E R H A D A P   M A N A J E M E N   R I S I K O P E N G E M B A L I A N   I N V E S T A S I   A S I N G   P A D A   P E M B A N G U N A N  I B U  K O T A   N U S A N T A R A
dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan. Keempat skema pendanaan yang dimaksud  adalah  mekanisme  pendanaan melalui skema KPBU, skema partisipasi badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara termasuk BUMN atau swasta murni,  skema  dukungan  pendanaan  atau pembiayaan  internasional,  dan  skema pendanaan lainnya berupa pembiayaan kreatif ( creative financing ) seperti crowdfunding dan dana dari filantropi
Apabila  mencermati  keempat  skema pendanaan  pembangunan  infrastruktur IKN  diatas,  setidaknya  ada  tiga  skema  yang dapat  berasal  dari  dana  investasi  asing yang  dapat  diuraikan  sebagai  berikut. Dalam  skema  pendanaan  pembangunan IKN  dalam  bentuk  skema  pembiayaan  oleh KPBU.  Dalam  ketentuan  Pasal  1  angka  (7) Peraturan  Presiden  Nomor  38  Tahun  2015 tentang  Kerjasama  Pemerintah  Dengan Badan  Usaha  (selanjutnya  disebut  dengan Perpres  38/2015)  ditegaskan  bahwa  badan usaha  yang  dimaksud  dalam  skema  KPBU adalah  BUMN,  Badan  Usaha  Milik  Daerah (selanjutnya  disebut  dengan  BUMD),  badan usaha  swasta  yang  berbentuk  perseroan terbatas, badan hukum asing, atau koperasi. Perlu untuk digarisbawahi bahwa pada skema KPBU, para pihak terkait umumnya telah menganalisa  model  pembagian  risiko  yang dapat ditanggung secara wajar. 8
Sehingga  mengacu  pada  ketentuan a quo , terang ditegaskan bahwa badan hukum asing dapat menjadi subjek pemberi investasi
8 Daliman et.al., “Analisis Penilaian Risiko Program Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) Pada Infrastruktur Jalan Tol,” RekaRacana: Jurnal Teknik Sipil 7 , no. 1 (Maret 2021), https://doi.org/10.26760/rekaracana. Bandingkan dengan:  Herri  Suryadi  Samosir,  “Studi  Prioritas  Pembiayaan  Pembangunan  Infrastruktur  Dengan  Skema  KPBU Menggunakan AHP” (Tesis, Fakultas Teknis Universitas Sumatera Utara, Medan, 2020).
baik  berupa  investasi  langsung  maupun investasi  secara  tidak  langsung  ( indirect investment ) kepada proyek pembangunan infrastruktur melalui skema KPBU. Di samping itu, melalui skema KPBU tersebut suatu badan hukum  asing  dapat  menjadi  representasi negara  asalnya  dalam  beberapa  keadaan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  dalam memberikan investasi terhadap suatu proyek infrastruktur (pembangunan IKN in casu ).
Skema yang kedua adalah melalui skema dukungan pendanaan atau pembiayaan internasional.  Diterangkan  pula  dalam lampiran  II  UU  3/2022  bahwa  skema  yang dimaksud  ini  adalah  meliputi  pemberian dana secara bilateral ataupun oleh lembaga multilateral  melalui  hibah  dan/atau pemberian dana talangan. Sehingga dalam hal ini terdapat dua hal yang dapat dipahami secara jelas. Hal yang pertama adalah bahwa pemberian  dana  investasi  dapat  dilakukan melalui  skema  investasi  antara  negara maupun skema investasi lembaga perwakilan asing.  Hal  kedua  adalah  bahwa  pemberian dana  investasi  dapat  berorientasi  investasi, tetapi dapat juga berorientasi pada kegiatan non investasi.
Selain  itu  skema  pembiayaan  investasi asing  yang  dapat  digunakan  dalam pembangunan  IKN  adalah  melalui  skema pembiayaan  kreatif.  Melalui  skema  ini, para  investor  asing  dapat  memilih  untuk memberikan penyaluran dananya melalui skema  urun  dana  ( crowdfunding ) ataupun

## T I N J A U A N   K R I S T I S   T E R H A D A P   M A N A J E M E N   R I S I K O P E N G E M B A L I A N   I N V E S T A S I   A S I N G   P A D A   P E M B A N G U N A N  I B U  K O T A   N U S A N T A R A
melalui  dana  filantropi.  Hal  ini  tentu menunjukan  bahwa  investasi  asing  yang dapat  dilakukan  melalui  skema  ini  dapat dilakukan  oleh  subjek  hukum  asing  yang meliputi  orang  perseorangan  dan  badan hukum asing. Bahkan apabila menelisik frasa “dana filantropi” yang diatur dalam ketentuan a quo , setidaknya dapat dua hal yang dapat dipahami  secara  jelas.  Hal  pertama  adalah bahwa frasa “dana filantropi” tersebut adalah dana  tunggal  milik  dari  subjek  hukum  asing terkait, namun dapat pula menjadi dana bersama yang dalam artian lain adalah dana akumulasi  beberapa  pihak  yang  disatukan dalam  satu  kelompok  dana  yang  dikelola untuk satu tujuan bersama. Hal ini umumnya dilakukan pada konsepsi dana filantropi yang berasal  dari  sebuah  yayasan  ( foundation ) asing.  Hal  kedua  adalah  bahwa  frasa  “dana filantropi”  adalah  dana  yang  sifatnya diluar peruntukan untuk mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu dapat dikatakan dana  filantropi  bukan  termasuk  dana  yang menuntut  pengembalian  secara  penuh, bahkan dalam beberapa keadaan tidak perlu untuk dikembalikan.
Apabila  mengacu  pada  ketiga  skema tersebut,  terlihat  peran  besar  investasi asing  disamping  penggunaan  APBN  untuk pembangunan  infrastruktur  IKN.  Peran besar itu ditunjukan dari beragamnya skema investasi  yang  dapat  ditentukan  oleh  para investor.  Sehingga  tidak  dapat  dipungkiri bahwa  dengan  banyaknya  pilihan  skema investasi asing, besaran dana investasi asing apabila  berbanding  lurus  akan  sangat  besar kontribusinya pada pembangunan IKN. Oleh karena itu, Pemerintah menjadi memiliki
tanggung jawab yang besar untuk melakukan pengembalian  dana  investasi  para  investor asing dari setiap skema yang kemudian dipilih oleh  para  investor.  Mengenai  hal  tersebut, berikut  akan  diuraikan  terkait  skema  pe- ngembalian  investasi  asing  dan  implikasinya pada  pembangunan  infrastruktur  IKN  dari ketiga  skema  investasi  yang  telah  dijelaskan diatas sebagai berikut.
Pada  skema  KPBU  sendiri  diterangkan untuk  pembangunan  infrastruktur  IKN  ( vide lampiran II UU 3/2022) terdapat dua tipologi skema yang ditawarkan oleh Pemerintah yaitu melalui skema KPBU tarif ( user payment ) dan skema KPBU availability payment (selanjutnya disebut  dengan  KPBU  AP).  Kedua  skema  ini pada  prinsipnya  mengacu  pada  ketentuan Pasal 11 ayat (2) Perpres 38/2015. Kedua skema ini  apabila  dicermati  memiliki  karakteristik yang berbeda dalam hal pengembalian dana investasi (dana investasi asing in casu ) yang telah  disetorkan  oleh  investor  yang  dapat diuraikan  sebagai  berikut.  Pada  skema  tarif disebutkan  bahwa  pengembalian  investasi dilakukan melalui pembayaran dari pengguna ( user  payment ).  Dalam  konteks  merujuk pada Pasal 12 ayat (1) hingga ayat (5) Perpres 38/2015,  skema  KPBU  tarif  sendiri  sudah sepenuhnya  dibebankan  pengembalian dananya  oleh  pengguna  yang  didasarkan pada  mekanisme  penentuan  tarif  awal  atas penyediaan  infrastruktur  oleh  penanggung jawab proyek kerjasama (selanjutnya disebut dengan PJPK). Apabila hal itu dihubungkan dengan  pengaturan  UU  3/2022,  tentu  PJPK tersebut  merujuk  pada  Otorita  IKN  sebagai pelaksana dan penyelenggara segala bentuk kegiatan  pemerintahan  daerah  khusus  IKN.

## T I N J A U A N   K R I S T I S   T E R H A D A P   M A N A J E M E N   R I S I K O P E N G E M B A L I A N   I N V E S T A S I   A S I N G   P A D A   P E M B A N G U N A N  I B U  K O T A   N U S A N T A R A
Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  apabila investor  asing  memilih  skema  KPBU  tarif untuk mendanai pembangunan infrastruktur IKN,  pengembalian  dana  investasi  asing  itu akan  dilakukan  secara  bertahap  oleh  para pengguna infrastruktur terkait.
Menjadi  yang  perlu  untuk  ditegaskan adalah  bahwa  dalam  pengembalian  dana investasi asing melalui skema KPBU tarif tidak dapat dilakukan secara langsung dalam hanya satu  tahapan  pengembalian  dana  investasi. Selain itu lama pengembalian dana investasi asing  melalui  skema  KPBU  tarif  didasarkan pada  kesanggupan  dari  setiap  pengguna atas  beban  tarif  yang  ditetapkan  oleh Otorita IKN. Sehingga terdapat dua implikasi penggunaan  dana  investasi  asing  melalui skema  KPBU  tarif  untuk  pembangunan infrastruktur  IKN.  Implikasi  pertama  adalah penggunaan dana investasi asing seyogyanya tidak  dialokasikan  dalam  tahapan  atau objek  pembangunan  infrastruktur  yang tidak  menuntut  pembebanan  tarif  kepada penggunanya,  misalkan  pada  kantor pemerintahan.  Hal  ini  menjadi  penting untuk ditegaskan karena pengembalian dana investasi  asing  melalui  skema  KPBU  tarif sudah  sejak  semula  memberikan  ketentuan untuk dilakukannya pembebanan tarif pada setiap  pengguna  infrastruktur  hingga  dana investasi  seluruhnya  telah  diterima  oleh para investor terkait. Implikasi kedua adalah bahwa penggunaan skema KPBU tarif untuk pembangunan  infrastruktur  IKN  hanya membebani  kewajiban  kepada  pengguna
9 Lihat juga ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2016 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan Dalam Rangka Kerja Sama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur di Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Ketersediaan Layanan Pada Proyek KPBU.
apabila  infrastruktur  yang  terkait  sudah dapat  dioperasikan  secara  penuh.  Hal  ini tentunya akan memberikan kemudahan bagi Pemerintah dalam melakukan pembangunan infrastruktur IKN tanpa harus terlebih dahulu memenuhi kewajiban kepada para investor.
Selain  skema  KPBU  tarif,  terdapat pula  skema  KPBU  AP  yang  dapat  dipilih oleh  para  investor  asing.  Dalam  skema  ini diterangkan  bahwa  pengembalian  investasi berupa  pembayaran  ketersediaan  layanan. Ketentuan  Pasal  1  angka  (16)  Perpres 38/2015  menegaskan  bahwa  pembayaran ketersediaan  layanan  adalah  pembayaran secara berkala oleh Menteri/Kepala Lembaga/ Kepala Daerah kepada badan usaha pelaksana atas  tersedianya  layanan  infrastruktur  yang sesuai  dengan  kualitas  dan/atau  kriteria sebagaimana  ditentukan  dalam  perjanjian KPBU. Apabila ketentuan a  quo dicermati secara  saksama,  dapat  diketahui  dua  hal sebagai  berikut.  Hal  yang  pertama  adalah pengembalian  sejumlah  dana  investasi (dana investasi asing in casu ) yang disalurkan melalui skema AP dilakukan oleh representatif Pemerintah  yang  memberikan  kepastian hukum  atas  pengembalian  dana  investasi asing kepada para investor terkait. 9 Hal kedua yang dapat dipahami adalah pengembalian dana  investasi  asing  melalui  skema  AP dapat dilakukan berdasarkan rentang waktu yang  disepakati  dalam  perjanjian  KPBU. Dengan  demikian  dapat  dinyatakan  bahwa pengembalian  dana  investasi  asing  tersebut dapat  dilakukan  secara  bertahap  ataupun

## T I N J A U A N   K R I S T I S   T E R H A D A P   M A N A J E M E N   R I S I K O P E N G E M B A L I A N   I N V E S T A S I   A S I N G   P A D A   P E M B A N G U N A N  I B U  K O T A   N U S A N T A R A
dilakukan  secara  tunggal  meskipun  tidak umum untuk diterapkan.
Dalam  ketentuan  Pasal  13  ayat  (2) Perpres  38/2015  diterangkan  bahwa penganggaran  dana  pembayaran  keter- sediaan  layanan  harus  dilakukan  dengan memperhitungkan beberapa komponen yang meliputi biaya modal, biaya operasional, dan/ atau  keuntungan  badan  usaha  pelaksana. Sehingga ketentuan a  quo menjelaskan bahwa  pengembalian  dana  investasi  asing yang dilakukan oleh representatif Pemerintah kepada  investor  asing  tidak  hanya  pada dana  investasi  yang  bersumber  pada  biaya modal yang diberikan untuk pembangunan infrastruktur.  Oleh  karena  itu,  skema  AP memberikan untung yang besar kepada para investor asing. Apabila dihubungkan dengan pembangunan  infrastruktur  IKN,  skema AP  dalam  hal  pengembalian  dana  investasi asing  lebih  memudahkan  bagi  para  investor asing untuk sesegera mungkin kembali untuk mendapatkan  dana  investasinya  beserta dengan  keuntungannya.  Bahkan  skema  AP juga  menguntungkan  bagi  representatif Pemerintah (Otorita IKN in casu ) untuk mengembalikan  dana  investasi.  Hal  ini setidaknya ditegaskan dalam ketentuan Pasal 4  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  260/ PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Ketersediaan  Layanan  Pada  Proyek  KPBU (selanjutnya  disebut  dengan  PMK  Nomor 260  Tahun  2016)  menjelaskan  bahwa pembayaran ketersediaan layanan didasarkan pada  prinsip  kemampuan  keuangan  negara, kesinambungan fiskal, dan pengelolaan risiko fiskal.  Sehingga  dapat  dikatakan  apabila timbul  ketidakmampuan  keuangan  negara
untuk  mendanai  pengembalian  investasi asing, terdapat peluang untuk menangguhkan pengembalian investasi asing tersebut secara wajar.  Disamping  itu,  ketentuan  Pasal  4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2016 tentang Pembayaran Ketersediaan  Layanan  Dalam Rangka Kerja Sama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam  Penyediaan  Infrastruktur  di  Daerah (selanjutnya  disebut  dengan  Permendagri Nomor  96  Tahun  2016)  menjelaskan  bahwa pembayaran  ketersediaan  layanan  untuk pembangunan  infrastruktur  dapat  dilakukan apabila  penyediaan  infrastruktur  memiliki manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat.
Berdasarkan  uraian  tersebut  diatas, terdapat dua implikasi dari penerapan skema AP yang dapat digunakan oleh para investor asing  pada  pembangunan  infrastruktur IKN.  Implikasi  yang  pertama  adalah  bagi Pemerintah,  skema  ini  akan  memudahkan pengembalian  dana  investasi  asing  karena didanai oleh Pemerintah yang telah dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Selain itu,  dengan  skema  ini  juga  bagi  Pemerintah dapat melakukan kontrol terhadap tata kelola  dana  investasi  asing  yang  ada.  Hal ini dikarenakan dalam pembangunan infrastruktur  asing  yang  pembiayaannya berasal  dari  dana  investasi  asing  dapat dikembalikan kepada investor asing sepanjang memenuhi kriteria-kriteria yang sebelumnya disepakati dalam perjanjian KPBU.
Implikasi  yang  kedua  adalah  bagi  para investor  asing,  skema  ini  dengan  jelas  dan tegas memberikan kepastian hukum kepada para  investor  asing  untuk  mendapatkan pengembalian  dana  investasinya.  Selain  itu,
skema  AP  juga  memberikan  kemudahan pengembalian  investasi  asing  bagi  setiap investor asing yang memiliki itikad baik karena secara prinsip-prinsip yang mendasari skema AP  sendiri  memberikan  kesempatan  bagi investor  asing  tersebut  untuk  memohonkan pengembalian  dana  investasinya  secara tepat. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur  IKN  yang  menggunakan  skema AP akan memberikan kesempatan Pemerintah untuk  mendapatkan  pembiayaan  investasi asing  dalam  alokasi  yang  cukup  besar. Sehingga skema KPBU baik dalam kelompok tarif  ataupun  AP,  keduanya  memiliki  skema pengembalian investasi yang berbeda namun tetap memiliki implikasi yang positif kepada proyek pembangunan infrastruktur IKN.
Disamping  skema  pembiayaan  investasi asing  pada  pembangunan  infrastruktur IKN  dengan  skema  KPBU,  terdapat  pula mekanisme  penyaluran  dana  investasi  asing melalui skema pendanaan atau pembiayaan internasional.  Diterangkan  dalam  lampiran II  UU  3/2022  bahwa  skema  ini  mewadahi pemberian  dana  investasi  asing  secara bilateral  atau  lembaga  multilateral  melalui hibah  dan/atau  pemberian  dana  talangan. Berkenaan  dengan  pemberian  dana  asing secara bilateral, penyaluran dana asing dapat pula  dilakukan  secara bilateral  investment treaty (selanjutnya  disebutnya  BIT)  ataupun kontrak asing internasional. 10 Sehingga untuk mengetahui  skema  pengembalian  investasi dan implikasinya, perlu untuk terlebih dahulu menguraikan maksud dari definisi skema ini secara konseptual.
10 Sefriani, “The Urgency of International Investment Agreements (IIA) and Investor-State Dispute Settlement (ISDS) For Indonesia,” Jurnal Dinamika Hukum 18 , no. 2 (2018), http://dx.doi.org/10.28884/1.jdh.2018.18.2.1961.
Apabila  mencermati  definisi  skema pendanaan  atau  pembiayaan  internasional secara  saksama,  setidaknya  terdapat  dua hal  yang  dapat  ditinjau  secara  lebih  lanjut. Hal yang pertama adalah terkait dengan pengelompokkan  investor  asing  yang  dapat melakukan  penyaluran  dana  investasi asing.  Disebutkan  dalam  ketentuan a quo ,  kelompok  investor  asing  yang  dapat menggunakan skema ini dapat dilakukan oleh orang perseorangan, badan hukum asing, dan negara itu sendiri. Sehingga dapat dikatakan bahwa  dengan  adanya  tiga  bentuk  investor asing  yang  berbeda  tersebut,  memberikan perbedaan  pula  pada  skema  pengembalian investasi asing sebagai berikut.
Hal  ini  dikarenakan  apabila  investor asing  yang  melakukan  pembiayaan  investasi kepada  pembangunan  infrastruktur  IKN adalah  orang  perseorangan  (Warga  Negara Asing,  selanjutnya  disebut  dengan  WNA in casu )  ataupun  badan  hukum  asing,  skema pengembalian  investasi  akan  dilakukan  oleh PPJK (Otorita IKN in casu )  kepada  subjek pemberi  investasi  dengan  mempertimbang- kan dua hal yaitu terkait pemenuhan segala bentuk  tanggung  jawab  dari  pembangunan telah  selesai  dilakukan  dan  pembangunan yang terjadi memenuhi kualitas atau kriteria- kriteria  sebagaimana  yang  disetujui  dalam perjanjian  investasi  asing  di  antara  para pihak.  Selain  itu,  skema  pengembalian investasi  dapat  saja  ditangguhkan  apabila subjek  pemberi  investasi  asing  dinilai  tidak mampu  memenuhi  isi  perjanjian  investasi asing  yang  telah  disepakati  atau  tidak  layak

## T I N J A U A N   K R I S T I S   T E R H A D A P   M A N A J E M E N   R I S I K O P E N G E M B A L I A N   I N V E S T A S I   A S I N G   P A D A   P E M B A N G U N A N  I B U  K O T A   N U S A N T A R A
mendapatkan  pengembalian  dana  investasi asing  tersebut  sesuai  yang  diatur  dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Disamping  itu,  apabila  subjek  pemberi investasi  adalah  suatu  negara  atau  setidak- tidaknya representatif dari suatu negara yang dapat dipersamakan dengan itu tentu skema pengembalian  investasi  asing  dilakukan antara negara kepada negara ( country to country )  atau  perwakilan  pemerintah  ke perwakilan pemerintah lainnya ( government to government ). Apabila dalam pembiayaan investasi  asing  melalui  negara  asing  ini dikemudian  hari  tidak  dijalankan  secara penuh  kepada  negara  penerima  investasi (Indonesia in casu ), maka negara terkait dapat dinyatakan telah terindikasi melanggar isi dari perjanjian  investasi  asing.  Sehingga  apabila hal tersebut terus berlanjut, tentu hubungan investasi asing antar negara akan berdampak secara  langsung  dan  tidak  langsung.  Hal  ini juga berlaku apabila terdapat penangguhan secara  tidak  wajar  atau  tidak  dilakukannya pengembalian  dana  investasi  asing  oleh negara  penerima  investasi  asing  (Indonesia in casu ). Oleh karena itu, hal ini menjadi perbedaan  yang  paling  terlihat  dari  setiap subjek  pemberi  investasi  asing  ditinjau  dari jenis investornya.
Dalam ketentuan lampiran II UU 3/2022 dijelaskan  pula  bahwa  pembiayaan  inter- nasional  secara  bentuk  pendanaan  dapat berupa hibah dan/atau pemberian talangan. Frasa  “dan”  yang  diatur  dalam  ketentuan a  quo memiliki  implikasi  bahwa  terdapat bentuk pendanaan ketiga, yaitu pembiayaan dapat dilakukan dengan melakukan kombinasi dana  investasi  dari  hibah  dan  pemberian
talangan dalam satu kesempatan yang sama. Berbicara  mengenai  bentuk  dana  investasi berupa  hibah,  perlu  untuk  digarisbawahi kegiatan hibah merupakan kegiatan non investasi.  Disebut  sebagai  kegiatan  non investasi,  kegiatan  hibah  tidak  ditujukan untuk  mencapai  keuntungan  seperti  halnya kegiatan investasi pada umumnya. Sehingga dalam  hal  ini,  dapat  dikatakan  bahwa  tidak ada aturan yang rigid bagi PPJK (Otorita IKN in casu ) untuk mengembalikan dana investasi asing dari skema hibah kepada pihak pemberi  dana  investasi.  Selain  itu,  dengan menggunakan  skema  hibah  maka  pemberi dana investasi asing sudah memahami bahwa pengembalian dana investasi asing bukanlah suatu keharusan sepanjang tidak ditentukan lain  dalam  perjanjian  investasi  asing.  Hal ini menjadi berbeda apabila pemberi dana investasi menghendaki lain dalam perjanjian investasi  asing  dan  disepakati  oleh  pihak penerima dana investasi asing.
Selain  skema  hibah,  terdapat  pula skema  dana  talangan.  Mengenai  skema  ini, perlu untuk ditegaskan bahwa dana talangan memiliki irisan yang erat dengan konsep dana pinjaman.  Adapun  konsep  dana  pinjaman sendiri  memiliki  artian  bahwa  terdapat  dua pihak didalamnya yaitu pihak peminjam atau kreditur dan pihak penerima pinjaman atau debitur. Sehingga dalam hal ini, terdapat kewajiban dari debitur untuk mengembalikan dana pinjaman yang diberikan oleh pihak kreditur.  Oleh  karena  itu,  secara  sederhana dapat dikatakan bahwa skema dana talangan menuntut adanya pengembalian dana investasi  dari  para  debitur  kepada  pihak kreditur.

## T I N J A U A N   K R I S T I S   T E R H A D A P   M A N A J E M E N   R I S I K O P E N G E M B A L I A N   I N V E S T A S I   A S I N G   P A D A   P E M B A N G U N A N  I B U  K O T A   N U S A N T A R A
Berdasarkan  uraian  tersebut,  dapat dipahami  bahwa  setiap  investor  asing  yang memberikan dana investasinya melalui skema dana talangan berhak untuk melakukan klaim  atas  pengembalian  dana  investasi asing  dari  PPJK  (Otorita in casu ).  Disamping itu,  dengan  menggunakan  skema  dana talangan  yang  ada  tentunya  para  investor asing  memiliki  hak  untuk  menentukan rentang waktu pengembalian dana investasi melalui perjanjian investasi asing. Dalam hal ini  tentu  tidak  mengesampingkan  hak  dari penerima dana investasi. Hal ini dikarenakan pihak  penerima  dana  investasi  juga  dapat menangguhkan pengembalian dana investasi sepanjang terdapat pelanggaran atau prestasi yang  tidak  dipenuhi  sepenuhnya  oleh  pihak kreditur.
Sebagaimana  disebutkan  sebelumnya, terdapat pula skema ketiga dari dana talangan yaitu skema kombinasi. Dalam skema ini, para investor  asing  dapat  memberikan  pinjaman dana investasi asing tetapi dapat pula disertai dengan kegiatan hibah didalamnya. Mengenai skema ini, pengembalian dana investasi pada prinsipnya  hanya  dapat  diberikan  kepada pihak  kreditur  untuk  dana  investasi  asing yang  bersumber  dari  skema  dana  talangan. Meskipun  demikian,  pengembalian  dana investasi asing yang bersumber dari kegiatan hibah masih dapat dilakukan sepanjang telah dipisahkan  besarannya  dari  dana  investasi asing  yang  bersumber  dari  dana  talangan secara jelas melalui suatu perjanjian investasi asing di antara para pihak.
Melalui  skema  pendanaan  atau pembiayaan  internasional  sebagaimana yang  telah  diuraikan  diatas,  maka  terdapat
dua  implikasi  terhadap  penggunaan  skema tersebut  dalam  pembangunan  infrastruktur IKN.  Implikasi  yang  pertama  adalah  dengan melalui  skema  ini  setiap  investor  asing memberikan keleluasan kepada PPJK (Otorita IKN in casu ) untuk dapat mempergunakan dana  investasi  asing  yang  diberikan  secara bebas.  Implikasi  yang  kedua  adalah  apabila pembangunan  infrastruktur  IKN  berjalan tidak sesuai dengan yang diperjanjikan secara khusus dalam skema hibah, terdapat peluang bagi Otorita IKN untuk tidak mengembalikan dana  hibah  tersebut  sepanjang  mampu memberikan  pertanggungjawaban  lain ataupun diberikan penangguhannya oleh pihak investor asing.
Disamping  kedua  skema  pendanaan melalui  KPBU  dan  skema  pembiayaan internasional,  para  investor  asing  dapat mengambil pilihan untuk menggunakan skema  pendanaan  lainnya  yang  disebut dalam  ketentuan  lampiran  II  UU  3/2022 dengan  istilah  pembiayaan  kreatif  ( creative financing ). Dalam ketentuan a quo disebutkan dua  model  pembiayaan  kreatif  yaitu  urun dana ( crowdfunding ) dan dana dari filantropi. Selain  dari  model  pembiayaan  kreatif tersebut,  ketentuan a  quo tidak  mengatur atau  setidak-tidaknya  belum  direalisasikan pengaturannya  secara  lebih  lanjut  dalam sebuah ketentuan PP. Sehingga dalam hal ini, uraian berikut hanya berbicara mengenai dua model pembiayaan kreatif tersebut.
Model pertama yang berada pada skema pembiayaan kreatif adalah skema urun dana ( crowdfunding ).  Dalam  skema  urun  dana, tentu  tidak  ada  ketentuan  yang  secara signifikan  yang  ditujukan  untuk  membatasi

## T I N J A U A N   K R I S T I S   T E R H A D A P   M A N A J E M E N   R I S I K O P E N G E M B A L I A N   I N V E S T A S I   A S I N G   P A D A   P E M B A N G U N A N  I B U  K O T A   N U S A N T A R A
subjek  pemberi  dana.  Sehingga  dapat dikatakan bahwa sepanjang termasuk sebagai subjek  hukum  yang  memiliki  kecakapan hukum  dapat  tergolong  sebagai  subjek pemberi  dana  investasi  melalui  skema  urun dana.  Tetapi  perlu  untuk  ditegaskan  secara konseptual,  skema  urun  dana  yang  berlaku di masyarakat tidak umum digunakan dalam skema  yang  umumnya  diterapkan  sebagai suatu  skema  investasi  terlebih  berbicara untuk  pembangunan  infrastruktur.  Hal  ini setidaknya didasarkan pada dua argumentasi yang dapat diuraikan sebagai berikut.
Argumentasi  yang  pertama  adalah skema  urun  dana  memiliki  sifat  sosial. Adapun  sifat  sosial  yang  dimaksud  adalah ditujukan  untuk  kepentingan  umum.  Dalam artian lainnya, penggunaan skema urun dana tidak  ditujukan  untuk  investasi  yang  pada prinsipnya  untuk  mendapatkan  keuntungan dari  alokasi  dana  investasi  yang  diberikan. Sehingga dalam hal ini dapat dikatakan secara terang bahwa secara sifat, skema urun dana untuk investasi keluar dari konsep urun dana itu sendiri meskipun tidak ada larangan atas  penggunaan  skema  urun  dana  untuk investasi  sendiri.  Argumentasi  kedua  adalah penggunaan skema urun dana di masyarakat adalah  suatu  ketidaklaziman.  Adapun ketidaklaziman ini sendiri terlihat dari praktik urun  dana  di  masyarakat  sebagai  kegiatan sosial  yang  dikelola  oleh  berbagai  lembaga non  profit.  Sehingga  menggunakan  skema urun  dana  untuk  investasi  pembangunan infrastruktur IKN memberikan dua implikasi, yaitu penggunaan skema urun dana sebagai model  pembiayaan  investasi  pada  dasarnya menunjukan  bahwa  setiap  subjek  hukum
dapat memberikan peranan dan penggunaan skema  urun  dana  tersebut  memberikan peluang  untuk  Pemerintah  dapat  mencapai tujuannya dalam mendanai pembangunan infrastruktur  IKN.  Namun  yang  perlu digaris  bawahi  disini  adalah  pendanaan investasi  dengan  skema  investasi  asing juga  menunjukan  adanya  partisipasi  asing terhadap pembangunan infrastruktur IKN.
Model  kedua  dari  pembiayaan  kreatif yang diberikan peluangnya oleh Pemerintah dalam pembangunan infrastruktur IKN adalah dengan  menggunakan  dana  dari  filantropi. Dana filantropi sendiri merupakan suatu dana yang  memiliki  sifat  sosial.  Penyaluran  dana filantropi  pada  praktiknya  dapat  dilakukan oleh  seseorang  atau  sekelompok  tertentu melalui  suatu  yayasan  nirlaba  ataupun langsung  memberikannya  dan  bertindak sebagai tangan pertama. Adapun penggunaan dana filantropi untuk investasi adalah hal yang juga  tidak  lazim  untuk  dilakukan  mengingat praktiknya  di  lapangan,  namun  tidak dipungkiri  pula  dana  filantropi  juga  sering digunakan oleh individu ataupun kelompok untuk melakukan pembangunan di berbagai negara maupun daerah. Pembangunan ini  pada  prinsipnya  juga  ditujukan  agar dapat  memenuhi  kepentingan  umum  dan memajukan  daerah  terkait  beserta  dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia didalamnya. Oleh karena itu, penggunaan skema  dana  filantropi  dalam  pembangunan infrastruktur  IKN  bukanlah  suatu  hal  yang baru. Sehingga sudah tepat untuk pembentuk peraturan  perundang-undangan  khususnya UU 3/2022 untuk menggunakan frasa “skema pembiayaan” dibandingkan skema investasi.

## T I N J A U A N   K R I S T I S   T E R H A D A P   M A N A J E M E N   R I S I K O P E N G E M B A L I A N   I N V E S T A S I   A S I N G   P A D A   P E M B A N G U N A N  I B U  K O T A   N U S A N T A R A
Berkenaan  dengan  skema  pembiayaan kreatif  diatas  yang  dihubungkan  dengan investasi asing pada pembangunan infrastruktur  IKN,  setidaknya  berikut  adalah penjelasan  untuk  skema  pengembalian investasinya. Adapun untuk skema pengembalian  investasi  dari  skema  urun dana  dapat  dikatakan  seperti  sebelumnya bahwa  skema  urun  dana  lebih  bersifat sosial  dibandingkan  ekonomis,  secara konseptual  WNA  dan  badan  hukum  asing yang memberikan dana tersebut patut untuk dianggap  telah  memahami  bahwa  tindakan pengembalian  investasi  adalah  sesuatu  hal yang  tidak  perlu  untuk  dilakukan  sepanjang tidak ditentukan lain dalam sebuah perjanjian dengan pihak Otorita IKN ataupun lembaga lain yang melakukan pengelolaan dana asing terkait. Sehingga dengan ini dapat dinyatakan sangat  dimungkinkan  bagi  pengembalian skema  urun  dana  bukan  menjadi  kewajiban yang mutlak untuk dilakukan oleh pihak Otorita  IKN  ataupun  pihak  ketiga  yang terafiliasi.
Di  samping  itu  mengenai  model  dana filantropi,  skema  pengembalian  investasi setidaknya  mengacu  pada  ketentuan  UU 3/2022  tidak  diatur  secara  jelas  bagaimana pengembalian skema ini. Hal ini dikarenakan belum  terdapat  peraturan  perundang- undangan  lainnya  yang  secara  tegas mengatur  terkait  skema  dana  filantropi untuk  kegiatan  investasi,  apalagi  yang terkait  dengan  pembangunan  infrastruktur terlebih berbicara infrastruktur IKN. Sehingga apabila hal ini dicermati secara saksama dan mempertimbangkan  bahwa  skema  ini  tidak jauh berbeda dengan skema urun dana, maka
dapat ditegaskan bahwa pengembalian dana asing  melalui  skema  dana  filantropi  untuk pembangunan IKN adalah tidak mutlak untuk dilakukan kecuali terdapat pengecualian dari ketentuan  peraturan  perundang-undangan ( exception by regulation ) atau ditentukan lain oleh pihak terkait ( exception by the parties ). Setelah mengetahui skema pengembali- an  investasi  dari  model  pembiayaan  kreatif tersebut,  maka  dapat  diketahui  setidaknya ada  dua  implikasi  dari  penggunaan  skema ini  yang  bersumber  dari  dana  asing  untuk pembangunan  infrastruktur  IKN.  Implikasi yang  pertama  bahwa  skema  ini  sangat menguntungkan Pemerintah ataupun PPJK (Otorita IKN in casu ) karena secara konseptual skema  ini  tidak  menuntut  pengembalian dana  asing  yang  telah  disetorkan  kecuali adalah hal-hal tertentu yang ditentukan lain oleh para pihak melalui suatu perjanjian atau nota  kesepahaman.  Implikasi  kedua  adalah bahwa  skema  ini  memberikan  peluang  bagi pihak asing untuk membantu pembangunan IKN dan Pemerintah masih dapat melakukan kontrol  terhadap  pemberian  dana  asing tersebut.  Hal  ini  dikarenakan  melalui skema  ini,  tidak  ada  tuntutan  dari  pemberi dana  asing  itu  untuk  adanya  penguasaan infrastruktur IKN yang telah selesai dibangun oleh pihak terkait. Sehingga dapat dikatakan skema  pembiayaan  kreatif  akan  berdampak positif  pada  pembangunan  infrastruktur IKN,  termasuk  dalam  hal  pembangunan hingga  pengelolaannya  setelah  proses pembangunan dilakukan. Oleh karena itu, ketiga skema investasi untuk penyaluran dana asing yang telah diatur dalam ketentuan UU 3/2022 adalah suatu skema yang bermanfaat

## T I N J A U A N   K R I S T I S   T E R H A D A P   M A N A J E M E N   R I S I K O P E N G E M B A L I A N   I N V E S T A S I   A S I N G   P A D A   P E M B A N G U N A N  I B U  K O T A   N U S A N T A R A
positif  untuk  pembangunan  infrastruktur IKN.  Di  samping  itu  sebagai  catatannya adalah  terkait  dengan  skema  pengembalian dana asing perlu untuk disepakati oleh para pihak dalam sebuah perjanjian atau setidak- tidaknya  diberikan  pengaturannya  dalam sebuah  PP  sebagaimana  yang  dimaksud dalam ketentuan Pasal 24 ayat (7) UU 3/2022.

## 2.  Tinjauan Hukum Investasi Terkait Manajemen  Risiko  Pengembalian Investasi Asing Pada Pembangunan Infrastruktur di Ibu Kota Negara
Secara  sederhana  hukum  investasi adalah  segala  kaidah  atau  peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait bentuk  kegiatan  atau  perilaku  investasi, baik  yang  dilakukan  secara  langsung  ( direct investment )  dan/atau  tidak  langsung ( indirect investment ). Dalam terminologi hukum  Indonesia,  istilah  hukum  investasi lebih dikenal dengan terminologi hukum penanaman modal sebagaimana yang diatur dalam  ketentuan  Undang-Undang  Nomor 25  Tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal (selanjutnya  disebut  dengan  UU  25/2007) sebagaimana  yang  telah  diubah  dengan Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020 tentang  Cipta  Kerja  (selanjutnya  disebut dengan  UU  11/2020).  UU  25/2007  sendiri telah  membagi  secara  jelas  dua  bentuk penanaman modal yang dapat dilakukan di Indonesia, yaitu kegiatan penanaman modal dalam  negeri  dan  penanaman  modal  asing. Ketentuan  Pasal  1  angka  (3)  UU  25/2007 menjelaskan  bahwa  penanaman  modal
11 Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
asing  (selanjutnya  disebut  dengan  PMA) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia  yang  dilakukan  oleh  penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. 11
Berkenaan dengan ketentuan a  quo , dapat dipahami  bahwa  penyaluran  dana  investasi asing  pada  pembangunan  infrastruktur IKN  adalah  realisasi  bentuk  PMA.  Perlu untuk  ditegaskan  bahwa  pada  prinsipnya pembangunan  infrastruktur  juga  berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi di daerah penerima PMA tersebut. 12
Hal  ini  ditegaskan  pula  dalam ketentuan  Pasal  18  ayat  (3)  UU  25/2007 sebagaimana  telah  diubah  dengan  UU 11/2020  yang  menegaskan  bahwa  dalam proyek pembangunan infrastruktur, kegiatan  PMA  dapat  diberikan  fasilitas  oleh Pemerintah Pusat.  Sehingga dapat dikatakan pembangunan  infrastruktur  IKN  oleh  dana investasi dari pihak asing termasuk juga pada cakupan  PMA  yang  dapat  diberikan  fasilitas oleh  Pemerintah  Pusat  dan  tidak  hanya terbatas  pada  PPJK  (Otorita  IKN in casu ). Oleh  karena  itu,  UU  25/2007  sebagaimana yang  telah  diubah  dengan  UU  11/2020  dan peraturan perundang-undangan yang terkait adalah  batu  uji  dari  pelaksanaan  hukum investasi di Indonesia.
Adapun kegiatan PMA dalam pembangunan  infrastruktur  di  IKN  ini juga  menjadi  salah  satu  solusi  dalam  hal
pembiayaan yang umumnya menjadi salah  satu  kendala  dasar  dari  pelaksanaan pembangunan  infrastruktur. 13 Sebagaimana yang  telah  diuraikan  sebelumnya  bahwa terdapat  tiga  skema  investasi  pihak  asing yang dapat dilakukan untuk pembangunan infrastruktur  IKN  yaitu  skema  KPBU,  skema dukungan pendanaan atau pembiayaan internasional, dan skema pembiayaan kreatif berikut  pula  dengan  skema  pengembalian investasinya dalam keadaan normal. Keadaan normal  yang  dimaksud  adalah  keadaan dimana  proses  pembangunan  hingga  pe- nyelesaian  proyek  infrastruktur  IKN  yang dibiayai oleh skema pendanaan tersebut oleh pihak asing telah berjalan sesuai dengan yang disepakati  dan  memenuhi  kriteria-kriteria yang sudah ditetapkan oleh PPJK (Otorita IKN in casu ).  Sehingga  dalam  keadaan  tersebut, seluruh  prestasi  dari  pihak  investor  asing sebagai  pihak  kreditur  dan  pihak  Otorita IKN  sebagai  pihak  debitur  telah  seluruhnya terpenuhi,  meskipun  demikian  tidak  dapat dipungkiri keadaan tersebut dapat saja tidak terpenuhi atau timbul beberapa pengecualian tertentu.
Maksud  dari  keadaan  tersebut  tidak terpenuhi apabila pembangunan infrastruktur IKN  yang  dibiayai  oleh  pihak  investor  asing tersebut  tidak  memenuhi  kriteria-kriteria yang  telah  ditentukan  atau  terdapat  hal- hal lain yang menyebabkan pembangunan infrastruktur  IKN  tidak  dilakukan  sebagai- mana  yang  seharusnya  dilaksanakan. Disamping  itu  terdapat  pula  pengecualian dari keadaan normal yang dapat dikaitkan
13 Joubert B. Maramis, “Faktor-Faktor Sukses Penerapan KPBU Sebagai Pembiayaan Infrastruktur: Suatu Kajian,” Jurnal Manajemen Bisnis dan Inovasi 5, no.1 (Maret 2018), https://doi.org/10.35794/jmbi.v5i1.19149.
dengan pembangunan infrastruktur IKN yaitu adanya  keadaan  memaksa  ( force majeure ) ataupun  keadaan  sulit  ( hardship ). Sehingga sangat  wajar  dalam  pengecualian  tersebut, bagi  keadaan  normal  tidak  dapat  terpenuhi yang  kemudian  berdampak  pada  skema pengembalian  investasi  asing  yang  telah diuraikan sebelumnya dalam keadaan normal. Oleh karena itu, untuk menghadapi keadaan tersebut  perlu  untuk  dilakukan  manajemen risiko  berdasarkan  hukum  investasi  nasional terhadap  segala  bentuk  risiko  yang  dapat timbul untuk tetap menjamin pengembalian investasi  asing  pada  pembangunan  infra- struktur  IKN  yang  dapat  diuraikan  sesuai dengan  bentuk  skema  investasi  yang  dapat dipilih oleh investor asing sebagai berikut.
Dalam  skema  KPBU,  sebagaimana  yang dapat diketahui di uraian sebelumnya bahwa skema ini terbagi menjadi skema KPBU tarif dan skema KPBU AP. Dalam skema KPBU tarif, sudah diketahui bahwa skema pengembalian investasi asing dilakukan dengan pembebanan tarif  yang  bersumber  dari  biaya  yang dibayarkan oleh para pengguna infrastruktur IKN. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa apabila  pembangunan  infrastruktur  IKN sudah  selesai  dilakukan  maka  manajemen risiko  yang  dapat  dilakukan  adalah  melalui pembayaran  secara  berkala  dari  biaya  yang sudah  dibayarkan  oleh  para  pengguna infrastruktur IKN. Selain itu, untuk melakukan manajemen  risiko  dapat  pula  dilakukan dengan  melakukan  pengelolaan  bersama dengan Pemerintah ataupun PPJK (Otorita IKN in casu ) atas infrastruktur IKN yang telah

## T I N J A U A N   K R I S T I S   T E R H A D A P   M A N A J E M E N   R I S I K O P E N G E M B A L I A N   I N V E S T A S I   A S I N G   P A D A   P E M B A N G U N A N  I B U  K O T A   N U S A N T A R A
berhasil  dibangun  melalui  dana  investasi asing atau setidak-tidaknya pemberi investasi asing  dapat  melakukan  pemantauan  secara berkala atas pengelolaan yang dilakukan oleh Pemerintah  terhadap  objek  infrastruktur asing  yang  dibiayai  oleh  skema  KPBU  tarif tersebut.
Selain  itu,  dalam  skema  KPBU  AP secara  prinsipnya  sehubungan  manajemen risiko  sudah  diatur  dalam  Perpres  38/2015, Permendagri Nomor 96 Tahun 2016, dan PMK Nomor 260 Tahun 2016. Mengenai aturan a quo , manajemen risiko sudah diatur secara  jelas  dan  tegas  oleh  Pemerintah melalui penilaian berkala dan berjenjang. Selain  itu  sudah  ditetapkan  mengenai kriteria-kriteria  objek  infrastruktur  yang dapat dilakukan pengembalian dana investasinya oleh Pemerintah. Disamping itu, Pemerintah dapat melakukan manajemen risiko  melalui  penilaian  mendalam  atas keuangan  perusahaan  dan  eksistensi  badan usaha secara berkala yaitu sepanjang dalam proses  pembangunan  infrastruktur  IKN. Hal  ini  menjadi  penting  terlebih  mengingat badan  hukum  asing  dapat  saja  dimohonkan upaya hukumnya tidak hanya di dalam negeri melainkan  juga  oleh  subjek  hukum  asing lainnya  di  negara  asalnya  maupun  forum penyelesaian  sengketa  non  litigasi  dalam perspektif  hukum  penyelesaian  sengketa internasional. Sehingga dalam melaksanakan hal ini, Pemerintah telah melakukan manaje- men  risiko  secara  lebih  mendalam  atas keberadaan badan usaha yang terlibat dalam skema  KPBU  AP.  Dengan  ini,  Pemerintah
14  Hendry Irwanugroho, “Penjaminan Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Melalui Badan Usaha Milik Negara Ditinjau Dari Hukum Jaminan,” Jurnal Poros Hukum 1, no. 1 (2019), https://jurnal.fh.unpad.ac.id/ index.php/jphp/article/view/243.
dapat  melakukan  pengembalian  investasi asing  tersebut  dengan  berkepastian  hukum. Hal ini dikarenakan skema KPBU memberikan penjaminan hukum yang jelas. 14
Berbicara  terkait  aturan  hukum investasi  atas  manajemen  risiko  skema dukungan pendanaan dan pembiayaan internasional,  pada  prinsipnya  Pemerintah dapat memberdayakan keberadaan Lembaga Pengelola  Investasi  Asing  yang  diatur  dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  74  Tahun 2020  tentang  Lembaga  Pengelola  Investasi (selanjutnya  disebut  dengan  PP  74/2020). Meskipun  ketentuan  Pasal  1  angka  (2)  PP 74/2020  menjelaskan  bahwa  LPI  memiliki kewenangan khusus dalam rangka pengelolaan investasi  Pemerintah  Pusat,  perlu  untuk digaris bawahi bahwa proyek pembangunan infrastruktur  IKN  tidak  hanya  proyek daerah  khusus  IKN  melainkan  juga  terdapat bagian  yang  besar  terhadap  kewenangan Pemerintah  Pusat  untuk  menyelesaikannya. Hal ini terlihat dari hadirnya peran APBN sebagai  salah  satu  sumber  dana  yang digunakan dalam pembangunan infrastruktur IKN. Sehingga dalam hal ini, menjadi penting untuk  dapat  mempergunakan  alokasi  laba yang diperoleh LPI dalam hal pembagian laba untuk Pemerintah sebagai salah satu sumber pendanaan untuk melaksanakan manajemen risiko sebelum timbulnya risiko sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 50 ayat (1) PP 74/2020. Apabila telah timbul risiko yang dimaksud,  Pemerintah  dapat  mengeluarkan alokasi laba tersebut sebagai bentuk jaminan bagi  pengembalian  investasi  asing  kepada
para  pemberi  dana  investasi  sepanjang  itu telah  ditegaskan  oleh  para  pemberi  dana asing  tersebut  untuk  dikembalikan  kepada pihak terkait.
Disamping  skema  KPBU  dan  skema dukungan pendanaan dan pembiayaan internasional,  manajemen  risiko  juga  dapat diterapkan  pada  model  skema  pembiayaan kreatif.  Manajemen  risiko  yang  dapat dilakukan  berdasarkan  perangkat  hukum investasi  yang  telah  ada  bahwa  Pemerintah memberikan jaminan kepada pemberi dana asing  untuk  mendapatkan  pengembalian dana asing melalui suatu perjanjian dan nota kesepahaman.  Disamping  itu,  manajemen risiko  dapat  berjalan  dengan  baik  apabila juga didukung dengan pengaturan yang lebih khusus dan tegas mengenai risiko yang dapat timbul  melalui  skema  pembiayaan  kreatif ini  melalui  suatu  peraturan  perundang- undangan  seperti  PP  sebagaimana  yang diatur dalam ketentuan Pasal 24 ayat (7) UU 3/2022. Oleh karena itu, setelah mencermati uraian  diatas  dapat  dinyatakan  manajemen risiko  dapat  dilakukan  melalui  dua  tahapan yaitu  tahapan  sebelum  timbulnya  risiko dan  tahapan  setelah  timbulnya  risiko  yang dapat melalui aturan hukum investasi umum ataupun perjanjian secara khusus.

## D.  Penutup
Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat dua  uraian  kesimpulan  sebagai  berikut. Kesimpulan  yang  pertama  adalah  terdapat tiga  skema  yang  dapat  digunakan  untuk menyalurkan  dana  asing  yang  ditujukan untuk  pembangunan  infrastruktur  di  IKN, yaitu  skema  KPBU;  terdiri  dari  skema  KPBU
tarif  dan  skema  KPBU  AP,  skema  dukungan pendanaan  atau  pembiayaan  internasional, dan skema pembiayaan kreatif. Adapun dari ketiga  skema  tersebut  memiliki  pengaturan skema  pengembalian  investasi  asing  yang berbeda.
Dalam  pengembalian  dana  investasi asing  melalui  skema  KPBU  adalah  menjadi suatu  kewajiban  mutlak  bagi  PPJK  (Otorita IKN in casu ) untuk melaksanakannya. Hal ini dikarenakan telah diatur dengan jelas melalui ketentuan Perpres 38/2015 secara umum dan perjanjian  KPBU  secara  khusus.  Sedangkan dalam  skema  dukungan  pembiayaan  inter- nasional  dan  skema  pembiayaan  kreatif, pengembalian  dana  asing  tidak  menjadi  hal yang mutlak untuk dilakukan kecuali ada hal lain yang ditentukan berbeda oleh para pihak terkait.  Perbedaan  skema  pengembalian investasi  asing  tersebut  membuat  terdapat implikasi yang berbeda untuk pembangunan infrastruktur  IKN.  Implikasi  yang  berbeda tersebut  terletak  pada  dua  hal.  Hal  yang pertama  adalah  bahwa  penggunaan  dana investasi  asing  melalui  skema  pembiayaan internasional dan skema pembiayaan kreatif lebih  cepat  untuk  dapat  dikelola  apabila dibandingkan dengan skema KPBU. Hal kedua adalah  pertanggungjawaban  dari  skema KPBU diatur secara lebih jelas dibandingkan dengan  kedua  skema  lainnya  yang memberikan implikasi bahwa pembangunan infrastruktur  IKN  akan  lebih  terarah  mulai dari proses pembangunannya hingga tahapan operasionalnya di masa mendatang.
Kesimpulan  kedua  dari  penelitian  ini adalah  bahwa  skema  pengembalian  dana asing  dan  implikasi  yang  berbeda  dari

## T I N J A U A N   K R I S T I S   T E R H A D A P   M A N A J E M E N   R I S I K O P E N G E M B A L I A N   I N V E S T A S I   A S I N G   P A D A   P E M B A N G U N A N  I B U  K O T A   N U S A N T A R A
ketiga  skema  terkait  untuk  pembangunan infrastruktur IKN juga mengakibatkan mana- je men  risiko  dari  ketiga  skema  yang  terkait menjadi  berbeda  pula  apabila  ditinjau  dari aturan  hukum  investasi  nasional.  Pada prinsipnya,  manajemen  risiko  untuk  skema KPBU  dilakukan  melalui  Perpres  38/2015, Permendagri Nomor 96 Tahun 2016, dan PMK Nomor 260 Tahun 2016 dan dapat didukung dengan  pelaksanaan  manajemen  risiko melalui  penilaian  mendalam  atas  keuangan perusahaan  dan  eksistensi  badan  usaha asing  secara  berkala  yaitu  sepanjang  dalam proses  pembangunan  infrastruktur  IKN. Terkait  manajemen  risiko  skema  dukungan pendanaan  atau  pembiayaan  internasional dapat dilakukan dengan memberdayakan alokasi  dana  LPI  yang  dikelola  oleh Pemerintah sebagaimana yang diatur dalam ketentuan PP 74/2020. Disamping itu, untuk manajemen risiko skema pembiayaan kreatif perlu untuk ditegaskan dalam suatu kontrak asing  di  antara  para  pihak.  Berdasarkan  hal
itu, manajemen risiko dari skema pembiayaan kreatif seyogyanya juga diatur dalam sebuah ketentuan  peraturan  perundang-undangan secara khusus.
Adapun  berkenaan  dengan  hasil kesimpulan  penelitian  ini,  penulis  telah menyusun  dua  rekomendasi  sebagai berikut.  Rekomendasi  yang  pertama  adalah Pemerintah  dengan  segera  mengundangkan PP  yang  mengatur  secara  khusus  skema pembiayaan investasi asing sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (7)  UU  3/2022.  Rekomendasi  kedua  adalah Pemerintah melakukan pemberdayaan LPI sebagai  alokasi  dana  penjaminan  terhadap seluruh  pembangunan  infrastruktur  IKN yang  dibiayai  oleh  investasi  asing.  Hal  ini ditujukan agar dapat memberikan kepastian hukum  terhadap  penggunaan  dana  asing dan  mendorong  pihak  asing  untuk  dapat melakukan  penyaluran  dana  asing  untuk mendukung pembangunan infrastruktur IKN.

## DAFTAR PUSTAKA

## A.    Buku
International Monetary Fund. Balance of Payments Manual , Washington: The International Monetary Fund, 1977.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum Edisi Revisi , Jakarta: Kencana, 2012.
Muhaimin. Metode Penelitian Ilmu Hukum , Mataram: Penerbit UPT Mataram University Press, 2020.

## B.    Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian
Aulia,  M.  Zulfa.  “Hukum  Pembangunan  Dari  Mochtar  Kusumaatmadja:  Mengarahkan Pembangunan  Atau  Mengabdi  Pada  Pembangunan?.”  Undang: Jurnal  Hukum  1 , no. 2 (2018): 363-392, https://doi.org/10.22437/ujh.1.2.363-392.
Benuf, Kornelius dan Muhammad Azhar. “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai  Permasalahan  Hukum  Kontemporer.” Gema  Keadilan  7 ,  no.  1  (2020):  20-33, https://doi.org/10.14710/gk.7.1.20-33.
Daliman et.al. “Analisis Penilaian Risiko Program Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) Pada Infrastruktur Jalan Tol.” Reka Racana: Jurnal Teknik Sipil 7 , no. 1 (Maret 2021): 22-31, https://doi.org/10.26760/rekaracana.
Hasan, Suriyati. “Sistem Perencanaan Pembangunan Dalam Penataan Hukum Nasional (Suatu Kajian  Terhadap  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2004  tentang  Sistem  Perencanaan Pembangunan Nasional).” Meraja Journal 1 , no. 3 (November 2018): 55-65, https://doi. org/10.33080/mrj.v1i3.17.
Hudi, Moh. “Perencanaan Pembangunan Nasional Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial (Studi  Perbandingan  Antara  Model  Garis-Garis  Besar  Haluan  Negara  dan  Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional”, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018.
Irwanugroho,  Hendry.  “Penjaminan  Proyek  Kerjasama  Pemerintah  Dengan  Badan  Usaha Melalui Badan Usaha Milik Negara Ditinjau Dari Hukum Jaminan.” Jurnal Poros Hukum 1 , no. 1 (2019): 32-54. https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jphp/article/view/243.
Jayus,  Jaja  Ahmad.  “Konsep  Sistem  Hukum  Investasi  Dalam  Menjamin  Adanya  Kepastian Hukum.” Jurnal Litigasi 16 , no. 2 (Januari 2016): 2906-2938, http://dx.doi.org/10.23969/ litigasi.v16i2.38.
Leal-Arcas, Rafael. “The Multilateralization of International Investment Law.” North Carolina Journal of International Law and Commercial Regulation 35 , no. 1 (2009): 33-136, https:// scholarship.law.unc.edu/ncilj/vol35/iss1/4.

## T I N J A U A N   K R I S T I S   T E R H A D A P   M A N A J E M E N   R I S I K O P E N G E M B A L I A N   I N V E S T A S I   A S I N G   P A D A   P E M B A N G U N A N  I B U  K O T A   N U S A N T A R A
Maramis, Joubert B. “Faktor-Faktor Sukses Penerapan KPBU Sebagai Pembiayaan Infrastruktur:
Suatu Kajian.” Jurnal Manajemen Bisnis dan Inovasi 5 , no. 1 (Maret 2018): 49-63, https:// doi.org/10.35794/jmbi.v5i1.19149.
Samosir,  Herri  Suryadi.  “Studi  Prioritas  Pembiayaan  Pembangunan  Infrastruktur  Dengan Skema  KPBU  Menggunakan  AHP”.  Tesis,  Fakultas  Teknis  Universitas  Sumatera  Utara, Medan, 2020.
Sefriani.  “The  Urgency  of  International  Investment  Agreements  (IIA)  and  Investor-State Dispute Settlement (ISDS) For Indonesia.” Jurnal Dinamika Hukum 18 , no. 2 (2018): 245- 250, http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2018.18.2.1961
Sukwika,  Tatan.  “Peran  Pembangunan  Infrastruktur  Terhadap  Ketimpangan  Ekonomi Antarwilayah di Indonesia.” Jurnal Wilayah dan Lingkungan 6 , no. 2 (Agustus 2018): 115- 130, https://doi.org/10.14710/jwl.6.2.115-130.

## C.  Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi.
Peraturan  Presiden  Nomor  38  Tahun  2015  tentang  Kerjasama  Pemerintah  Dengan  Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2016 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan  Dalam  Rangka  Kerja  Sama  Pemerintah  Daerah  Dengan  Badan  Usaha  Dalam Penyediaan Infrastruktur di Daerah.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  260/PMK.08/2016  tentang  Tata  Cara  Pembayaran Ketersediaan Layanan Pada Proyek KPBU.

## BIODATA PENULIS
Kristianus  Jimy  Pratama,  S.H.,  M.H. menyelesaikan  pendidikan  jenjang  sarjana  pada  Program Studi  Ilmu  Hukum  Fakultas  Hukum  Universitas  Sriwijaya  dan  pendidikan  pascasarjana  pada Program  Studi  Magister  Hukum  Bisnis  dan  Kenegaraan  Fakultas  Hukum  Universitas  Gadjah Mada. Penulis tercatat sebagai peneliti Center for Law, Technology, RegTech & LegalTech Studies Universitas  Gadjah  Mada.  Penulis  memiliki  artikel  penelitian  mandiri  yaitu  di  antaranya  yang berjudul  “Konsepsi  Reformulasi  Hierarki  PUU  di  Indonesia”  dalam Jurnal  Arena  Hukum (Vol.15 No.2,  Agustus  2022),  “Mengoptimalkan  Mekanisme  Pengawasan  Dalam  Jaringan  Terhadap Organisasi Kemasyarakatan Berbadan Hukum Perkumpulan di Indonesia” dalam Majalah Hukum Nasional (Vol.51 No.2, Desember 2021), dan “Meninjau Konstruksi Pengaturan dan Pembangunan Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dalam Keadaan Pandemi” dalam Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan  Hukum  Nasional (Vol.10  No.1,  April  2021).  Selain  itu,  penulis  juga  memiliki  artikel penelitian kolaborasi yaitu di antaranya adalah artikel yang berjudul “ Study of Development of Indonesia’s Remunerartion Law System (2019) yang dipublikasikan pada Social Science Research Network (SSRN) by Elsevier. Fokus penelitian penulis adalah bidang hukum bisnis. Penulis dapat dihubungi melalui email: kristianusjimy@mail.ugm.ac.id.