## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA TANJUNGSARI
KECAMATAN SUKALUYU KABUPATEN CIANJUR
Annisa Dwi Lestari 1 , Dadan Kurnia 2 , Agustina Setiawan 3
1,2,3 Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

## Abstrak
Penelitian  ini  membahas  terkait  dengan  Implementasi  Kebijakan  Pemerintah  Desa Tentang  Pembentukan  Badan  Usaha  Milik  Desa  Di  Desa  Tanjungsari  Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis  Implementasi  Kebijakan  Pemerintah  Desa  Tentang  Pembentukan  Badan Usaha  Milik  Desa,  Di  Desa.  Tanjungsari  Kecamatan  Sukaluyu  Kabupaten  Cianjur. Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  menggunakan  metode deskriptif kualitatif  yakni untuk memberikan gambaran  secara jelas mengenai masalah yang diteliti.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Implementasi  Kebijakan  Pemerintah Desa  Tentang  Badan  Usaha  Milik  Desa  Di  Desa  Tanjungsari  Kecamatan  Sukaluyu Kabupaten Cianjur dapat dikatakan belum optimal. Hal tersebut dikarenakan antara lain (1)  tujuan  kebijakan  tersebut  bahwa  BUMDes  Desa  Tanjungsari  belum  mampu memberdayakan seluruh masyarakat desa, (2) Pengurus BUMDes yang ada pada saat ini kurang  dari  segi  kuantitas  dan  kualitas  lalu  cenderung  sibuk  dengan  pekerjaannya masing-masing  sehingga  dalam  mengimplementasikan  kebijakan  Pemerintah  Desa tentang  pembentukan  badan  usaha  milik  desa  ini  tidak  diikuti  dengan  pengembangan jenis  usaha  yang  baik,  (3)  Sumberdaya  finansial  yang  tidak  bisa  mengembangkan seluruh  jenis  usaha,  (4)  Karakteristik  dari  agen  pelaksana  BUMdes  berbeda-beda,  (5) adanya  sikap  ketidaktegasan  dan  ketidakpatuhan  dari  para  pelaksana  kebijakan  (6) kurangnya  komunikasi  antar  Organisasi  dan  Aktivitas  Pelaksana  (7)  lingkungan eksternal  yang  terdiri  dari  lingkungan  politik,  sosial  dan  ekonomi  di  desa  tanjungsari berjalan dengan kondusif.
Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, BUMDes

## Abstract
The  title  of  this  research  is  “ Implementasi  Kebijakan  Pemerintah  Desa  Tentang Pembentukan  Badan  Usaha  Milik  Desa  Di  Desa  Tanjungsari  Kecamatan  Sukaluyu Kabupaten  Cianjur ”.  This  research  uses  descriptive  method  with  qualitative  approach that  is  to give a description  about  the problem  in  this research. With 7 informants,  there are:  The  Headman  of  Tanjungsari  Village,  The  Director  of  BUMDes,  The  Head  Financial Unit  of  BUMDes,The Head  of  Service  Section  of Tanjungsari  Village,  The  Head of Village Economic Institute DPMD Kab. Cianjur, The Head of Karang Taruna, and The Head of RT 002  RW  001  as  Tanjungsari  Village  community.  The  results  represented  that  the Implementation  of  Village  Government  Policy  About  Badan  Usaha  Milik  Desa  in Tanjungsari  Village  Sukaluyu  Cianjur  has  not  been  optimally.  This  was  because  (1)  the policy  objectives  that  BUMDes  Tanjungsari  Village  has  not  been  able  to  empower  the entire village community, (2) the existing BUMDes lack in terms of quantity and quality of human  resource  then  executives  tend  to  stuck  in  with  their  respective  jobs  so  that  in implementing  the  policy  of  the  Village  Government  about  Badan  Usaha  Milik  Desa  was not  followed  by  the  development  of  a  good  business  type.  (3)  Financial  resources  that cannot be develop all the types of business, (4) Characteristics of implementing agencies BUMdes different, (5) the existence of non-compliance attitude of the policy implementers (6)  lack  of  communication  between  Organization  and  Activity  Executor,  (7)  the  external environment  consisting  of  the  political,  social  and  economic  environment  in  the tanjungsari village runs conducive.

## Keywords : Policy Implementation, BUMDes

## PENDAHULUAN
Dalam  rangka  untuk  meningkatkan  perekonomian  dan  kesejahteraan masyarakat  desa,  Pemerintah  melalui  Undang-Undang  Nomor  6  tahun  2014 Tentang  Desa  yang  ditindaklanjuti  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  43 tahun  2014  Tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang-undang  Nomor  6  Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa Nomor 4 tahun 2015 Tentang Pendirian,  Pengurusan,  Pengelolaan  dan  Pembubaran  Badan  Usaha  Milik Desa, menyatakan bahwa BUMDes adalah “lembaga usaha desa yang dikelola oleh  mayarakat  dan  pemerintahan  desa  dalam  upaya  memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarakan kebutuhan dan potensi desa”.
Keberadaan BUMDes harus mampu menyerap tenaga kerja produktif dan potensial  yang  ada  di  desa.  BUMDes  juga  dapat  mengadakan  pelatihan  dan pembinaan  yang  bertujuan  memberikan  pembekalan  keterampilan  dan pengetahuan  kepada  penduduk  desa.  Kegiatan  ini  selain  bermanfaat  bagi pengembangan  BUMDes  juga  menjadi  upaya  peningkatan  kualitas  sumber daya masyarakat desa yang pada umumnya masih terbelakang. Daya dukung sumber  daya  manusia  pada  pengembangan  usaha  BUMDes  menjadi  tolak ukur  keberhasilan  BUMDes  itu  sediri,  sebab  keberadaaan  BUMDes  dan keberhasilannya  diukur  dari  seberapa  perubahan  yang  mampu  dihadirkan dalam kegiatan pengelolaan ekonomi di desa.
Kabupaten  Cianjur  sebagai  perwujudan  dari  otonomi  daerah  memiliki banyak  wilayah  pedesaan  dan  mayoritas  pemerintah  desa  didalamnya  tentu sangat  berperan  dalam  upaya  peningkatan  keberhasilan  program  –  program yang  dijalankan  di desa  seperti  BUMDes  tersebut.  Hal  ini  dibuktikan  dengan dibuatnya  Peraturan  Daerah  (Perda)  tentang  BUMDes  di  Kabupaten  Cianjur yaitu  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Cianjur  Nomor  3  tahun  2012  tentang Pedoman  tata  cara  Pembentukan  dan  Pengelolaan  Badan  Usaha  Milik  Desa yang  ditindak  lanjuti  dengan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Cianjur  Nomor  4 tahun  2015  Tentang  Desa.  Dengan  demikian,  Perda  tersebut  dapat  menjadi dasar  hukum  dalam  menyelenggarakan  dan  melaksanakan  program  BUMDes walaupun  nantinya  akan  mengacu  kepada  Peraturan  Desa  sesuai  dengan desanya masing – masing.
Salah  satu  desa  yang  mendirikan  BUMDes  yaitu  Desa  Tanjungsari  yang memiliki  Peraturan  Desa  yang  mengatur  tentang  BUMDes  yaitu,  Nomor  03 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa. Dalam Peraturan Desa  ini  dijelaskan  bahwa  “Pembentukan  BUMDes  adalah  untuk  mewadahi potensi usaha perekonomian masyarakat yang ada di Desa Tanjungsari”.
Desa  Tanjungsari  adalah  salah  satu  desa  yang  berada  di  wilayah Kecamatan  Sukaluyu  Kabupaten  Cianjur  yang  memiliki  potensi  sumber  daya alam  yang  melimpah  seperti  pertanian,  dilihat  dari  mayoritas  penduduk  desa sebagai  petani,  sehingga  jika  dikelola  dengan  baik  Desa  Tanjungsari  bisa menjadi  salah  satu  desa  mandiri  di  Kabupaten  Cianjur,  yaitu  desa  yang  bisa memenuhi  kebutuhannya  sendiri  dan  tidak  semata-mata  tergantung  kepada
bantuan  pemerintah  namun  untuk`  mewujudkan  hal  itu  sulit  terjadi  bahkan jumlah Keluarga miskin masih tinggi yaitu mencapai 897 keluarga.
Belum  berjalan  dengan  optimalnya  Implementasi  Kebijakan  tentang Pembentukan  Badan  Usaha  Milik  Desa  di  Desa  Tanjungsari  tersebut  peneliti melihat  bahwa  pelaksana  operasional  BUMDes  belum  berkompenten  hal tersebut dibuktikan dengan latar belakang pekerjaan yang kurang mendukung dalam mengoperasionalkan BUMDes di Desa Tanjungsari untuk mengembangkan  jenis  usaha  yang ditetapkan dalam Perdes tentang BUMDes tersebut  (dalam  Departemen  Pendidikan  Nasional  (PKDSP),  2007:  25) menyebutkan  bahwa  “BUMDes  harus  dikelola  secara  profesional  dan  mandiri sehingga diperlukan orang-orang yang memiliki kompetensi untuk mengelolanya,  contohnya  bagi  pemegang  jabatan  manajer  setidak-tidaknya memiliki pengalaman kerja di lembaga yang bertujuan mencari keuntungan”.
Menurut  Carl  Friedrich  (dalam  Winarno,  2007)  kebijakan adalah sebagai suatu  arah  tindakan  yang  diusulkan  oleh  seseorang,  kelompok,  atau pemerintah  dalam  suatu  lingkungan  tertentu,  yang  memberikan  hambatan- hambatan  dan  peluang-peluang  terhadap  kebijakan  yang  diusulkan  untuk menggunakan  dan  mengatasi  dalam  rangka  mencapai  suatu  tujuan,  atau merealisasikan  suatu,  sasaran  atau  maksud  tertentu.  Sedangkan  menurut Anderson  (dalam  Winarno,  2007:  18)  menyatakan  bahwa:  “Kebijakan merupakan  arah  tindakan  yang  mempunyai  maksud  yang  ditetapkan  oleh seorang  aktor  atau  sejumlah  aktor  dalam  mengatasi  suatu  masalah  atau suatu persoalan”.
Sementara  itu  menurut  Donald  Van  Metter  dan  Carl  Van  Horn  (dalam Agustino, 2016) menyatakan bahwa ada beberapa variabel yang memengaruhi kinerja  implementasi  kebijakan  public,  yaitu  ukuran  dan  tujuan  kebijakan, sumber  daya,  karaktersitik  agen  pelaksana,  sikap  atau  kecenderungan  para pelaksana,  komunikasi  antar  organisasi  dan  aktivitas  pelaksana,  dan lingkungan  ekonomi,  sosial,  dan  politik.  implementasi  kebijakan  proses menerjemahkan  peraturan  ke  dalam  bentuk  tindakan,  sesuatu  yang  penting untuk  dilakukan  untuk  melihat  tujuannya  sudah  tercapai  atau  tidak,  dan melalui  prosedur  inilah  suatu  masalah  publik  dapat  diselesaikan  atau  tidak. Implementasi  merupakan  suatu  proses  yang  dinamis,  di  mana  pelaksana
kebijakan  melakukan  suatu aktivitas  atau  kegiatan  sehingga  pada  akhirnya akan  mendapatkan  suatu  hasil  yang  sesuai  dengan  tujuan  atau  sasaran kebijakan itu sendiri.
Kondisi  BUMDes  di  Desa  Tanjungsari  yang  belum  mampu  memenuhi harapan  sesuai  dengan  maksud  dan  tujuan  pendiriannya,  karena  terdapat beberapa  Masalah  yang  masih  di  rasakan  sebagai  faktor  penghambat  bagi pertumbuhannya.  Dalam  implementasi  kebijakan  tentang  pembentukan Badan  Usaha  Milik  Desa  di  Desa  Tanjungsari  guna  mencapai  tujuannya, terdapat  hal-hal,  berupa  fenomena-  fenomena  negatif  yang  muncul  di  Desa Tanjungsari  tersebut  dan  itulah  yang  masih  dirasakan  sebagai  masalah sehingga tujuan didirikannya BUMDes tersebut, belum mampu mewujudkan tujuan yang dikehendakinya. Adapun gejala-gejala permasalahan  yang  ditemui  di  lapangan  bahwa  masyarakat  belum memperoleh  manfaat  secara  konkrit  dalam  peningkatan  kesejahteraan masyarakat  dengan  adanya  BUMDes  termaksud  karena  agen  pelaksana yaitu  Sumber  daya  manusia  yang  terbatas  dan  kurang  berkompeten  dalam mengoperasionalkan  BUMDes sehingga masyarakat belum mendapat manfaat dari keberadaan BUMDes tersebut.
Kurangnya Koordinasi dengan Pemerintah Daerah atau dinas yang terkait yaitu  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa  dilihat  dari  kurangnya pembinaan  dan  bimbingan  juga  dukungan  berupa  bantuan  dana  financial maupun  non  financial.  hal  ini  disebabkan  karena  Pemerintah  daerah Kabupaten Cianjur belum mengadakan program khusus untuk pengembangan BUMDes ke Pemerintahan Desa, seperti bimbingan teknis mengenai BUMDes, pembinaan terhadap pengurus BUMDes, dan pelatihan pengelolaan keuangan BUMDes.  Melalui  pembinaan  dan  bimbingan  tersebut  diharapkan  agar BUMDes di Desa Tanjungsari ini dapat berkembang.
Dalam  implementasi  Kebijakan  BUMDes  di  Desa  Tanjungsari  guna mencapai  tujuannya,  terdapat  gejala-gejala  permasalahan  yang  muncul  di lapangan yang ditemui oleh peneliti, dan hal itu yang masih dirasakan sebagai masalah  sehingga  tujuan  didirikannya  BUMDes  tersebut,  belum  mampu mencapai  tujuan  yang  dikehendaki  salah  satunya  yaitu  belum  mampu menaikan pendapatan asli desa.
Dari  gejala-gejala  permasalahan  yang  ditemui  oleh  peneliti  maka  peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk memilih Badan Usaha Milik Desa di Desa Tanjungsari, peneliti lebih tertarik dan menetapkan proses penelitian  serta  menyusunnya  dalam  bentuk  skripsi  dengan  judul: Implementasi Kebijakan Pemerintah Desa Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa, Di Desa Tanjungsari Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur.

## METODE PENELITIAN
Dalam  Penelitian  ini  digunakan  metode  penelitian  deskriptif,  guna mengetahui  atau  menggambarkan  kenyataan  dari  kejadian  yang  diteliti  atau yang  dilakukan  peneliti  terhadap  variabel  mandiri  atau  tunggal,  yaitu  tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain. Sehingga memudahkan peneliti untuk mendapatkan data objektif mengenai Implementasi Kebijakan Pemerintah Desa Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik  Desa  (BUMDes)  Di  Desa  Tanjungsari  Kecamatan  Sukaluyu  Kabupaten Cianjur.  Peneliti  menggunakan  pendekatan  penelitiaan  kualitatif  dengan metode  deskriptif.  Menurut  Sugiyono  (2014:  9)  metode  penelitian  kualitatif yaitu metode Penelitian Kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada  filsafat  postpositivisme,  digunakan  untuk  meneliti  pada  kondisi  obyek yang  alamiah,  (sebagai  lawannya  adalah  eksperimen)  dimana  peneliti  adalah sebagai  insrumen  kunci,  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  secara triangulasi  (gabungan),  analisis  data  bersifat  induktif/kualitatif,  dan  hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi
Penelitian  ini  menggunakan  2  (dua)  data  yaitu  data  primer  dan  data sekunder.  Penelitian  ini  dilakukan  di  Desa  Tanjungsari  Kecamatan  Sukaluyu Kabupaten Cianjur. Dalam penelitian ini unit analisisnya adalah Badan Usaha Milik  Desa  Tanjungsari  Mekar  Desa  Tanjungsari  Kecamatan  Sukaluyu Kabupaten  Cianjur,  maka  dari  itu  ditentukan  sejumlah  informan  sebagai sumber informasi yang meliputi: Kepala Desa Tanjungsari, Direktur BUMDes, Ketua  Unit  Usaha  Keuangan  BUMDes,  Kasi  Pelayanan  Desa  Tanjungsari, Seksi  Bina  Lembaga  Ekonomi  Desa  DPMD  Kab.  Cianjur,  Pengurus  Karang taruna, Ketua RT 002 RW 001. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini
dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Dalam  observasi  ini,  peneliti  terlibat  dengan  kegiatan  sehari-hari  orang yang  sedang  diamati  atau  di  gunakan  sebagai  sumber  data  penelitian. Menurut Nasution (dalam Sugiyono, 2013: 64) menyatakan bahwa “Observasi adalah  dasar  semua  ilmu  pengetahuan”.  Untuk  melengkapi  data  penelitian, maka  peneliti  melakukan  observasi  terhadap  lokasi  penelitian,  yaitu  di  Desa Tanjungsari  Kecamatan  Sukaluyu  Kabupaten  Cianjur  Rencana  Pengujian Data.  Sementara  itu,  wawancara  dilakuan  utnuk  mengetahui  hal-hal  ya  g lebih  mendalam  tentang  partisipasi  dalam  menginterpretasikan  situasi  dan fekomena  yang  terjadi,  dimana  hal  ini  tidak  dapat  ditemukan  melalui observasi  (Sugiyono,  2013).  Teknik  analisis  data  dalam  penelitian  ini  yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing/ verification. Sedangkan dokumentasi  atau  studi  kepustakaan  dilakukan  dengan  mengumpulkan  dan Menyusun  data  atau  sumber  pendukung  yang  diperoleh  dari  buku  literature, media  internet,  dokumen-dokumen,  perundang-undangan  yang  berkaitan denagn materi penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Ukuran dan Tujuan Kebijakan
Kebijakan  BUMDes  sendiri  memang  sudah  dianjurkan  pada  tahun 2007  oleh  kementrian  dalam  negeri  saat  itu  yang  tertuang  dalam Permendagri  No.37  Tahun  2007  tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan Desa dan di tahun yang sama 2007 juga di Kabupaten Cianjur sudah ada BUMDes yang terbentuk yaitu Desa Kademangan Kecamatan Mande. Pada saat  itu  Permendagri  No.37  Tahun  2007  masih  dalam  tahap  penyesuaian sehingga  diturunkannya  Permendagri  No.  39  tahun  2010  yang  memuat khusus  bagaimana  mekanisme  BUMDes  itu  dibuat  agar  lebih  banyak  lagi desa  yang  membentuk  BUMDes . Untuk  mendorong  desa  dalam membentuk  BUMDes  masing  masing  berawal  dari  inisiatf  desa  dan didorong oleh program-program pemerintah daerah, Di Kabupaten Cianjur sendiri  pada  tahun  2010  hingga  2014  BUMDes  mengalami  permasalahan berkaitan  dengan  permodalan  sampai  pada  tahun  2014  dikeluarkanlah
Peraturan  Pemerintah  no.43  tahun  2014  disitu  menyatakan  bahwa  modal BUMDes dapat bersumber dari APB Desa.
Kabupaten  Cianjur  membuat  Perda  tentang  BUMDes  sendiri  baru dibuat pada tahun 2012 yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur No. 03 Tahun  2012  Tentang  Pedoman  Tata  Cara  Pembentukan  dan  Pengelolaan Badan  Usaha  Milik  Desa,  sedangkan  dalam  Permendagri  No.  39  Tahun 2010  sendiri  menyebutkan  dalam  pasal  3  ayat  (2)  yang  berbunyi “Peraturan  Daerah  Kabupaten/Kota  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) ditetapkan paling lambat 1 tahun sejak Peraturan Mentri ini  ditetapkan  “. Jika  Permendagri  No.39  Tahun  2010  ditetapkan  pada  tahun  2010  maka tahun  2011  Pemerintah  Daerah  harus  membuat  Perda  tersebut.  Akan tetapi di Kabupaten Cianjur sendiri Perda yang mengatur tentang BUMDes dibuat  pada tahun 2012. Desa-desa yang ada di Kabupaten Cianjur dalam membentuk  BUMDes  sebagian  tidak  mengacu  pada  Peraturan  Daerah begitupun  dengan  Desa  Tanjungsari  dalam  membuat  regulasinya  tidak mengacu  pada  Peraturan  Daerah  namun  pada  Permendesa  No.4  Tahun 2015 Tentang Pendirian Pengurusan, pengelolaan dan pembubaran badan usaha milik desa.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  observasi  yang  peneliti  lakukan terkait  Tujuan  dan  Ukuran  kebijakan  maka  peneliti  dapat  menganalisis bahwa hanya sekitar 35% saja desa yang memiliki BUMDes di Kabupaten Cianjur  terbukti  dari  354  desa  hanya  ada  123  Desa  yang  membentuk BUMDes.
Badan  Usaha  Milik  Desa  di  Desa  Tanjungsari  berdiri  pada  tahun 2017,  dengan  dasar  Peraturan  Desa  No.  3  Tahun  2017,  Peraturan  ini mengacu  pada  Permendesa  No.  4  Tahun  2015  tentang  Pendirian, Pengurusan,  Pengelolaan,  dan  Pembubaran  Badan  Usaha  Milik  Desa. Selain  itu  dalam  membentuk  BUMDes  juga  Pemerintah  Desa  Tanjungsari berawal  dari  usulan  Pemerintah  Desa  ke  masyarakat  lalu  adakannya musyawarah  desa.  Namun  Pemerintah  Desa  Tanjungsari  sangat menyayangkan  karena  sampai  saat  ini  payung  hukum  untuk  BUMDes  di Kabupaten  Cianjur  belum  secara  rinci  membahas  tentang  BUMDes  karna
menunggu  Peraturan  Bupati  yang  sampai  saat  ini  belum  keluar peraturannya.  Seperti  sebelumnya  peneliti  jelaskan  bahwa  pertama  kali Kabupaten  Cianjur  membuat  regulasi  tentang  BUMDes pada Tahun 2012 yaitu  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Cianjur  No.  3  Tahun  2012  Tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan Badan Usaha Milik Desa dan saat ini di tindaklanjuti pada Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur No. 4 Tahun 2015 Tentang Desa.

## Sumber daya
Salah  satu  keberhasilan  suatu  implementasi  kebijakan  adalah dipengaruhi  ketersediaan  sumber  daya  yang  mencukupi,  dalam  hal  ini manusia  merupakan  sumber  daya  yang  paling  utama.  Kualitas  sumber daya manusia dalam artian kualitas para pelaksana kebijakan akan sangat mempengaruhi terhadap keberhasilan suatu kebijakan. Diluar dari sumber daya  manusia  tersebut  ada  sumber-sumber  daya  yang  lain  yang  dapat mempengaruhi  terhadap  keberhasilan  suatu  implementasi  kebijakan seperti  sumber  daya  finansial  dimana  sumber  finansial  juga  sangat mempengaruhi  terhadap  keberhasilan  suatu  implementasi  kebijakan, ketika  sumber  daya  manusia  yang  kompeten  dan  kapabel  telah  tersedia sedangkan  kucuran  dana  melalui  anggaran  tidak  tersedia  maka  memang menjadi permasalahan untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan tersebut, karena itu sumber daya diminta dan dimaksud oleh van Metter dan van Horn adalah kedua bentuk sumberdaya tersebut, maka  jika  dilihat  dari  sumberdaya  yang  dimaksud  tersebut  dalam pelaksanaan  kebijakan  BUMDes  di  Desa  Tanjungsari  kedua  bentuk sumberdaya tersebut sangat berpengaruh.

## a) Kualitas Sumber Daya Manusia
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan terkait  Sumber  Daya  Manusia  maka  peneliti  dapat  menganalisis  bahwa untuk  mengurus  BUMDes  disesuaikan  dengan  kebutuhan  dilapangan yaitu  disesuaikan  dengan  rencana  jenis  usaha  yang  nantinya  akan
dilaksanakan,  akan  tetapi  kenyataannya  unit  pelaksana  dilapangan merasa  kekurangan  orang  untuk  membantu  pekerjaan  mereka dilapangan,  karna  proses  pelaksanaan  kebijakan  BUMDes  di  Desa Tanjungsari  ini  yang  paling  berperan  adalah  Pemerintah  Desa  karna Pemerintah Desa berperan penting dalam memilih pelaksana operasional BUMDes.
Kondisi Sumber daya manusia dalam pelaksanaan BUMDes di Desa Tanjungsari ini adalah sumber daya manusia yang sifatnya relawan dan tidak  ada  gaji  tetap,  sehingga  Pemerintah  Desa  ada  kesulitan  dalam memilih  orang-orang  untuk  mengurus  BUMDes  karna  sangat  sedikit masyarakat  yang  berminat  menjadi  pengurus  BUMDes  karna  dalam pelaksanaannya  dibutuhkan  orang  yang  benar-  benar  mau  bekerja  dan mencari  orang-orang  relawan  pada  saat  ini  memang  sulit  banyak beberapa  dari  masyarakat  yang  menjadi  ukuran  adalah  dengan  materi bukan mengukur untuk kemajuan desa, maka dari itu orang-orang yang tercantum  dalam  struktural  adalah  orang-orang  yang  bersosial  namun sangat  disayangkan  mayoritas  dari  mereka  dalam  mengelola  BUMDes terbentur  dengan  pekerjaan  mereka  masing-masing  sehingga  peneliti melihat bahwa dengan pekerjaan mereka diluar BUMDes mempengaruhi kinerja  mereka  dalam  mengelola  BUMDes  terbukti  dengan  belum  ada jenis  usaha  yang  berjalan,  adanya  ketidak  fokusan  pengurus  dalam mengelola  BUMDes  karna  terbentur  dengan  pekerjaannya  masing- masing  membuat  mereka  tidak  terlalu  mementingkan  Badan  Usaha Milik  Desa  padahal  dalam  aturan  tentang  BUMDes  itu  sendiri  bahwa pengurus  BUMDes  harus  dapat  mendahulukan  kepentingan  BUMDes diatas kepentingan lainnya.
Dilihat  dari  latar  belakang  Pendidikan  pengurus  BUMDes  pada tabel 3, sebagai Sumber Daya Manusia pelaksana kebijakan BUMDes di Desa  Tanjungsari  ada  beberapa  yang  berpendidikan  rendah  dengan tamatan SD dan SMP Dengan demikian Sumber Daya Manusia yang ada terutama  pada  latar  belakang  Pendidikan  mempengaruhi  kemampuan kinerja  dalam  pelaksanaan  BUMDes,  Pendidikan  dapat  menjadi  salah satu  ciri  kualitas  dari  Sumber  Daya  Manusia,  agar  berjalan  dengan
efektif dan efisein dalam suatu pelaksanaan kebijakan tentang BUMDes karna  tingkat  Pendidikan  sangat  mempengaruhi  kualitas  kinerja BUMDes  karna  banyakan  ketidak  berhasilan  suatu  kebijakan  adalah dipengaruhi oleh kualitas dari pelaksana kebijakan tersebut yang kurang baik,  sehingga dengan  demikian  amatlah  penting  kualitas  sumber  daya manusia pada suatu implementasi kebijakan.

## b) Ketersediaan Sumber Daya Finansial
Ketersediaan  Sumber  Daya  Finansial  dalam  suatu  implementasi kebijakan  merupakan  suatu  hal  yang  tidak  kalah  pentingnya  dari kualitas  Sumber  Daya  Manusia,  karna  dalam  mengimplementasikan suatu  kebijakan  diperlukan  sumber  dana  yang  cukup,  baik  untuk membiayai  operasional  pelaksana  kebijakan  ataupun  membiayai operasional yang menjadi sasaran dari suatu kebijakan.
Untuk  kebijakan  tentang  BUMDes  di  Desa  Tanjungsari  itu  sendiri salah  satu  sumber  dananya  yaitu  berasal  dari  Dana  desa  dan  dapat didukung dari dana-dana yang lain karna berbicara terkait sumber daya finansial  tidak  akan  lepas  dari  anggaran  desa  dimana  desa  akan menerima  dana  dari  pemerintah pusat  yang harus dikelola dengan baik oleh desa seperti yang dikatakan  oleh  Kasi  Pelayanan  Desa  Tanjungsari menyatakan bahwa, modal untuk BUMDes saat ini hanya mengandalkan dari Dana Desa saja tentunya modal yang ada ini sangat terbatas  sehingga  belum  bisa  menjalankan  semua  jenis  usaha  yang direncanakan  dana  saat  ini  kami  ambil  3.48%  dari  dana  desa Rp.916.093.000  yaitu  sebesar  Rp.35.000.000.  Dengan  dana  yang jumlahnya sangat terbatas maka diperlukan solusi untuk mengatasinya agar  dengan  dana  35  juta  tersebut  dapat  di  maksimalkan  terlebih dahulu, sesuai dengan pernyataan dari Kepala Desa Tanjungsari bahwa Dana  yang  ada sekarang memang belum dapat mengembangkan semua jenis  usaha karna  untuk  saat  ini  hanya  mengandalkan  dari  dana  desa saja  makadari  itu  kami  mengambil  prioritas  mana  yang  akan dikembangkan  dan  kami  memilih  untuk  mengembangkan  jenis  usaha perdagangan terlebih dahulu lalu setelah itu kami akan mengembangkan
jenis usaha pertanian.
Selanjutnya  peneliti  mewawancarai  Direktur  dari  BUMDes  di  Desa Tanjungsari  beliau  menyatakan  bahwa , Dana  BUMDes  yang  ada  pada saat  ini  kalau  berbicara  cukup  atau  tidak  saya  rasa  ini  belum  cukup namun  kita  berusaha  untuk  memaksimalkan  terlebih  dahulu  modal yang  ada  karena  berbicara  anggaran  sebesar  apapun  modalnya  jika dikelola  dengan  tidak  baik  itu  tidak  akan  merasa  cukup  menurut  saya, maka  dari  itu  BUMDes  Desa  tanjungsari  berfokus  pada  usaha perdagangan  terlebih  dahulu  nah  selanjutnya  nanti  saya  ingin mengembangkan permodalan masyarakat melalui simpan pinjam untuk modal masyarakat hal ini untuk mencegah banyaknya renterir yang ada di desa tanjungsari.
Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan terkait Sumber daya  finansial  peneliti  dapat  menganalisis  bahwa  pendanaan  untuk BUMDes  sendiri  dari  Pemerintah  Daerah  membebaskan  Pemerintah Desa untuk menganggarkan Dana Desa nya berapapun untuk BUMDes asalkan  sesuai  dengan  perencanaan  dan  kesepakatan  bersama,  Dana yang  saat  ini  ada  pada  BUMDes  Desa  Tanjungsari  sebesar Rp.35.000.000  dengan  jumlah  dana  yang  ada,  sangat  kurang untukmengembangkan  semua  jenis  usaha  yang  dijalankan  maka Pemerintah  Desa  menyikapinya  dengan  mengambil  skala  prioritas dengan  mengembangkan  jenis  usaha  yang  pertama  adalah  jenis  usaha perdagangan yaiu dengan menyediakan bahan pokok kebutuhan sehari- hari dimana masyarakat dapat membayarnya dengan system kredit yang dilakukan  dengan  bantuan  kader-kader  posyandu  untuk  mensalurkan Sembilan bahan pokok tersebut.

## Tabel 1 Jenis Usaha BUMDes

## No Jenis Usaha BUMDes Desa Tanjungsari

## 1 Simpan Pinjam
2 Hasil Produksi Pertanian
3 Penyaluran Sembilan bahan pokok
4 Penyewaan aat panggung
4 Pengelolaan pertambangan bahan galian

## 5 Pemeliharaan rutin jalan kabupaten
Peneliti  melihat  untuk  ketersediaan  dana  pada  dasarnya  memang sudah ada tetapi berdasarkan sebagian pelaksana kebijakan tersebut dirasa kurang untuk mengembangkan semua jenis usaha karna dengan dana yang ada peneiti melihat belum dapat memberdayakan seluruh masyarakat. Pada dasarnya  hal  tersebut  bukan  menjadi  alasan  mengapa  kebijakan  tentang Pembentukan  Badan  Usaha  Milik  Desa  ini  tidak  berjalan  sesuai  dengan semestinya.

## Karakteristik Agen Pelaksana
Dalam  Implementasi  suatu  kebijakan  tidak  akan  terlepas  dari  yang namanya  para  pelaksana  kebijakan,  Para  pelaksana  kebijakan  tersebut sangat  mempengaruhi  pada  pencapaian  suatu  implementasi  dalam  artian baik  atau  tidaknya  suatu  implementasi  kebijakan  ditentukan  oleh sejauhmana para pelaksana kebijakan tersebut bersungguh-sungguh dalam mengimplementasikan kebijakannya dan memiliki karakteristik yang sesuai dengan  kebijakan  tersebut.  Karakteristik  para  pelaksana  kebijakan  (agen pelaksana)  dapat  menentukan  keberhasilan  suatu  implementasi.  Dilihat dari  pernyataan  diatas  bahwa  untuk  mewujudkan  BUMDes  terbentuk  di suatu  desa  bukanlah  hal  yang  mudah  karena  terkadang  masyarakat  desa cenderung  tradisional  akan  menghambat  kearah  pembangunan  desa. Inisiatif  pemerintah  untuk  melaksanakan  BUMDes  di  seluruh  desa  akan sulit  terwujud  manakala  pola  fikir  masyarakat  desa  masih  belum  berubah, seperti yang dikatakan oleh Direktur BUMDes Desa Tanjungsari bahwa Pola fikir  masyarakat  pemahaman  masyarakat  yang  berfikir  bahwa  BUMDes  itu adalah  suatu  pemberian  secara  cuma-  cuma  atau  bisa  dikatakan  sebagai hibah  dari  pemerintah  desa  dan  saya  harus  merubah  paradigma
masyarakat yang seperti itu. Selain pola fikir masyarakat yang masih belum mengerti  akan  pemahaman  mengenai  BUMDes  juga  pola  fikir  masyarakat lain bermunculan seperti yang disampaikan Kepala Desa Tanjungsari bahwa pola  fikir  masyarakat  sekarang  lebih  kepada  materil.  Tentunya  Mindset masyarakat  ini  harus  diubah  walaupun  mindset  bukan  menjadi  hambatan utama  dalam  menjalankan  BUMDes  namun  jika  masyarakat  tidak  ada kemauan  bekerja  untuk  BUMDes  demi  kemajuan  desa  tentu  akan  sulit untuk  mencapai  tujuan  yang  akan  di  capai.  Ditambah  dengan  kondisi pengurus  yang  beberapa  dari  mereka  sibuk  dengan  pekerjaannya  masing- masing  hal  ini  diperkuat  dengan  pernyataan  Kasi  Pelayanan  Desa Tanjungsari  beliau  mengatakan  bahwa  Hambatan  untuk  saat  ini  saya  rasa ada  pada  pengurusnya  karna  dilihat  belum  dapat  mengembangkan  jenis usaha mungkin saya mengerti jika mereka sibuk dengan pekerjaan mereka satu sama lain tapi walaupun demikian tidak bisa begitu saja mengabaikan pekerjaan mereka di BUMDes Desa Tanjungsari.
Selanjutnya peneliti mewawancarai Seksi Bina Lembaga Ekonomi Desa DPMD  Kab.Cianjur  menyatakan  bahwa  untuk  saat  ini  hambatan  menurut saya  bahwa  Pemerintah  Desa  kurang  mengarahkan  ke  pihak  pengurus BUMDes  untuk  bagaimana  BUMDes  dapat  dikelola  dengan  baik  sekarang alokasi  dana  BUMDes  dari  dana  desa  menjadi  prioritas  jadi  sekarang pemerintah  desa  seharusnya  tinggal  mengarahkan  BUMDes  dengan  baik. walaupun  besaran  modalnya  masih  kecil  itu  tidak  masalah  karna pembentukan BUMDes kita juga harus rasional ketika unit usahanya hanya sekedar mengelola makanan kecil itu tidak apa apa karna jenis usaha yang dijalankannya  harus  sesuai  dengan  kondisi  dan  potensi  yang  ada  di  desa masing-masing.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  observasi  penelitian  dilapangan peneliti melihat bahwa Karakteristik dari agen pelaksana berbeda-beda dari pengurus  BUMDes  yang  cenderung  sibuk  dengan  pekerjaannya  sehingga mengabaikan  tugasnya  sebagai  operasional  BUMDes  hal  ini  tentunya  akan menghambat  dari  proses  pencapaian  tujuan  yang  ingin  dicapai  dan karakteristik  dari  agen  pelaksana  lainnya  yaitu  Pemerintah  Desa  dimana Pemerintah  Desa  kurang  mengarahkan  operasional  BUMDes  dalam
pengembangan jenis usaha sehingga jenis usaha di Desa Tanjungsari belum berjalan  dan  karakteristik  agen  pelaksana  yang  terakhir  adalah  dari masyarakat  dimana  mindset  pola  fikir  yang  sifatnya  masih  tradisional dengan kurangnya pemahaman mengenai BUMDes.

## Sikap / kecenderungan ( Disposition) Para Pelaksana
Keberhasilan  atau  tidaknya  kinerja  implementasi  kebijakan  publik akan  ditentukan  dengan  sikap  penerimaan  atau  penolakan  dari  agen pelaksana  maka  dari  itu  sangat  mungkin  terjadi  karna  kebijakan  yang dilaksanakan  bukanlah  hasil  formulasi  warga  setempat  yang  mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. tetapi kebijakan yang akan implementor laksanakan adalah kebijakan “dari atas” ( top dwon) yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak pernah mengetahui kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.
Sikap penerimaan dalam pelaksanaan kebijakan BUMDes dengan ikut menjalankan serta mengelola BUMDes tersebut ditingkat desa dimulai dari penguatan  kelembagaan  dengan  membentuk  BUMDes.  Penguatan komitmen pelaksana BUMDes dengan dibuatnya peraturan terkait BUMDes ditingkat  daerah.  Tanggapan  dalam  pelaksanaan  BUMDes.  Terkait  hal  itu dalam penguatan kelembagaan pemerintah desa memiliki perhatian untuk pelaksana  operasional  BUMDes  seperti  pernyataan  dari  Kepala  Desa bahwa Pembentukan BUMDes di desa  Tanjungsari  ini  berawal  dari  usulan Pemerintah  Desa  ke  masyarakat  dan  diadakannya musyawarah desa yang sebelumnya  kami  sosialisasikan  ke  tiap  RW  untuk  hadir  dalam musyawarah  desa  yang  membahas  tentang  pembentukan  BUMDes  juga kepengurusan  BUMDes  di  dalam  musyawarah  desa  juga  kami  membahas mengenai  potensi  desa  karna  dalam  pembentukan  BUMDes  harus disesuaikan dengan kondisi potensi desa juga permodalannya nanti seperti apa  sehingga  hasil  kesepakatan  musyawarah  desa  menjadi  pedoman  bagi Pemerintah  Desa  dan  BPD  untuk  menetapkan  Peraturan  Desa  tentang
Pedirian Badan Usaha Milik Desa.
Selanjutnya  dalam  penguatan  komitmen  dalam  segi  hukum  ditingkat daerah  seharusnya  dibentuk  1  tahun  setelah  Permendagri  diterbitkan, namun  kenyataannya  dilapangan  bahwa  pembentukan  payung  hukum tentang  BUMDes  di  Kabupaten  Cianjur  dibuat  pada  tahun  2012  dan ditindaklanjuti  pada  tahun  2015  yaitu  Peraturan  Daerah  Kabupaten Cianjur  No.  4  Tahun  2015  Tentang  Desa  namun  peraturan  BUMDes tersebut  dimuat  tidak  rinci  karna  akan  diterangkan  lebih  lanjut  pada Peraturan Bupati yang sampai saat ini belum keluar aturannya.
Di  Kabupaten  Cianjur  Pemerintah  Daerah  dalam  mengenalkan BUMDes  ke  desa-desa  dilakukan  dengan  cara  sosialisasi  seperti  yang dikatakan  Seksi  Bina  Lembaga  Ekonomi  Desa  DPMD  Kabupaten  Cianjur bahwa  untuk  sosialisasi  kelapangan  dengan  satu  kecamatan  kita kumpulkan beberapa desa kita dorong untuk desa yang belum membentuk BUMDes dan berikutnya ada bimbingan teknis untuk BUMDes yang sudah berjalan  jenis  usahanya  contohnya  untuk  jenis  usaha  produksi  olahan pangan  kita  bantu  untuk  bagaimana  pengemasan  yang  baik  dan bagaimana  untuk  pemasaran  melalui  social  media  juga  kami  bantu mengarahkan  dengan  mendatangkan  orang-orang  yang  ahli  pada bidangnya .
Dari  hasil  wawancara  dan  observasi  dilapangan  bahwa  peneliti melihat  sikap  yang  ditemukan  adalah  sikap  penerimaan  dari  berbagai pihak  baik  dari  Pemerintah  Desa  yang  memberikan  perhatian  untuk membentuk  BUMDes  sesuai  dengan  prosedur  yang  termuat  dalam Permendesa  No.  4  Tahun  2015,  dan  dari  pihak  Pemerintah  Daerah  yang membentuk peraturan terkait BUMDes yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur  No.  3  Tahun  2012  tentang  Pedoman  Tata  Cara  Pembentukan  dan Pengelolaan  Badan  Usaha  Milik  Desa  yang  ditindaklanjuti  dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur No.4 Tahun 2015 Tentang Desa.
Pemerintah  Desa  dalam  menyikapi  BUMDes  diterima  dengan  sikap penerimaan yaitu dengan dibuatnya BUMDes yang sesuai dengan prosedur tata  cara  pembentukannya  yang  termuat  dalam  Permendesa  No.  4  Tahun 2015  namun  peneliti  juga  melihat  bahwa  ada  ketidaktegasan  dari
Pemerintah  Desa  dalam  menghadapi  masalah  pada  operasional  BUMDes, sehingga  dengan  demikian  untuk  memaksimalkan  proses  implementasi kebijakan tersebut diperlukan suatu ketegasan yang nyata terhadap setiap permasalahan  yang  ada  yaitu  jika  pengurus  dari  BUMDes  yang  kurang bertanggung jawab terhadap pekerjaaannya terhadap BUMDes karna lebih mementingkan  pekerjaan  yang  diluar  BUMDes  sehingga  mengabaikan pekerjaan  dia  sebagai  pengurus  BUMDes  yang  harus  mengelola  BUMDes dengan baik.
BUMDes harus dikelola dengan Profesional sehingga diperlukan orang- orang  yang  bertanggungjawab  dalam  mengelolaannya  jika  dalam mengelolaannya tidak diikuti dengan orang-orang yang berkompeten maka BUMDes  tidak  akan  menghasilkan  keuntungan  apapun,  Dalam  Peraturan Desa  Tanjungsari  No.  3  tahun  2017  tentang  Pembentukan  Badan  Usaha Milik  Desa  pada  pasal  21  menyatakan  bahwa  Pegawai  BUMDes  wajib mendahulukan  kepentingan  BUMDes  diatas  kepentingan  lainnya,  Apabila ada  pegawai  yang  melanggar  maka  pegawai  BUMDes  maka  sanksinya adalah pegawai tersebut harus diberhentikan sementara.

## Tabel 2

## Pelaksana Operasional BUMDes Desa Tanjungsari
No Nama Alamat Jabatan Pendidikan 1 Maftuhudin A Kp. Sodong, RT 05 /01 Direktur - 2 Ikbal Maulana Kp. Tojong, 01/05 Sekertaris SMA 3 Irah Sutirah Kp. Tojong, 01/05 Bendahara SMA 4 Mansyur Kp. Sodong, 01/01 Unit Usa ha penyewaa n SD 5 Neng Ila siti Kp. Karanganyar 04/01 Unit Usa ha Perdagang S1
an 6 Aceng Kodir Kp. Sukahurip, 05/05 Unit Usa ha Perantara - 7 Weni Rosdian i S.Pd Kp. Tojong, 01/05 Unit Usa ha Keuangan S1 8 Ujang Utom Kp. Mekar Asih, 04/03 Unit Usa ha Bersama SMP

## Sumber : Desa Tanjungsari, 2017
Berdasarkan  tabel  diatas  ditemukan  beberapa  pelaksana  operasional yang  tingkat  pendidikannya  rendah  yaitu  Bapak  Mansyur  dengan  tingkat pendidikanya  SD  dan  Bapak  Ujang  Utom  dengan  tingkat  pendidikannya SMP  sedangkan  dalam  Peraturan  Desa  Tanjungsari  No.  3  Tahun  2017 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa pada pasal 20 menyatakan bahwa :
(1)  untuk  dapat  diangkat  menjadi  pegawai  BUMDes  harus  memenuhi persyaratan:
a. Warga Negara Republik Indonesia
b. Penduduk  Desa  Tanjungsari  Kecamatan  Sukaluyu  yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk
c. sekurang  kurangnya  berijazah  Pendidikan  SLTA  dan diutamakan Kejuruan atau Diploma III
d. Berkelakukan baik
e. mempunyai Pendidikan, Kecakapan dan keahlian yang dipeerlukan
f. dinyatakan sehat oleh dokter negeri
g. usia paling rendah 23 tahun dan paling tinggi 35 Tahun
h. lulus seleksi
Berdasarkan  aturan  tersebut  bahwa  dinyatakan  untuk  menjadi pegawai  BUMDes  sekurang-kurangnya  berijazah  Pendidikan  SLTA  dan diutamakan  kejuruan  atau  Diploma  III,  namun  kenyataannya  dilapangan bahwa  ada  beberapa  pengurus  yang  tingkat  Pendidikannya  rendah,  hal
tersebut  membuktikan  bahwa  Pemerintah  Desa  tidak  mempatuhi  aturan yang  ada,  peneliti  dapat  menganalisis  bahwa  konsistensi  dari  implementor melaksanakan  kebijakan  dengan  peraturan  yang  telah  ditentukan sebelumnya  pada  Peraturan  Desa  Tanjungsari  No.  3  Tahun  2017  Tentang Pembentukan  Badan  Usaha  Milik  Desa  belum  konsisten  dilaksanakan karna  ada  masih  ada  beberapa  yang  tidak  sesuai  dengan  aturan  yang  ada sehingga  mengakibatkan  pengurus  BUMDes  bersikap  tidak  patuh.  Padahal konsistensi merupakan hal yang penting dalam penyelenggaraan pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa.

## Komunikasi antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana
Dalam  proses  implementasi  suatu  kebijakan  komunikasi  merupakan hal  yang  sangat  penting.  Karena  dengan  baiknya  komunikasi  antar organisasi  ataupun  antar  individu  pelaksana  kebijakan  maka  akan terciptalah  suatu  kordinasi  yang  baik.  Seperti  dalam  proses  Implementasi Kebijakan Pemerintah Desa tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa komunikasi  yang  terjadi  pada  Pemerintah  Daerah  dengan Pemerintah  Desa tidak  rutin  dilakukan  seperti  yang  disampaikan  oleh  Kepala  Desa Tanjungsari bahwa komunikasi yang dilakukan mengenai BUMDes awalnya lewat  sosialisasi  BUMDes  Pada  tahun  2015  dari  Pemerintah  Daerah mengenai  Peraturan  Daerah  No.  4  tahun  2015  Tentang  Desa  yang  mana didalamnya  membahas  mengenai  badan  usaha  miik  desa  namun  dalam sosialisasi  yang  diberikan  pemerintah  daerah  itu  tidak  membicarakan secara teknis secara lebih dalam.
Pernyataan  tersebut  juga  diperkuat  oleh  Direktur  BUMDes  Desa Tanjungsari menyatakan bahwa sampai saat ini dari Pemerintah Daerah pun belum  memberikan  arahan  khusus  langsung  kepada  BUMDes  dalam pengelolaannya seperti memberikan pelatihan contohnya itu belum ada tapi untuk  pelatihan  sendiri  saya  dapatkan  dari  luar  seperti  yayasan-yayasan yang mengadakan pelatihan tentang usaha perekonomian namun untuk ke teknis  pengelolaan  BUMDes  nya  itu  saya  belum  pernah  karna  dari pemerintah  daerah  maupun  pemerintah  desa  pun  belum  mengadakan program  khusus  untuk  pengelolaan  BUMDes  baik  itu  program  pelatihan
atau  mengembangan  jenis  usaha  dan  juga  untuk  rapat  antar  pengurus dilakukan  satu  bulan  sekali.  Namun  untuk  kordinasi  Pemerintah  Desa dengan  Karangtaruna  sendiri  terjalin  dengan  baik  seperti  yang  dikatakan oleh  Pengurus  Karangtaruna  Desa  Tanjungsari  bahwa  Sejauh  ini  kami sering  melakukan  pertemuan  dengan  pemerintah  desa  terkait  dengan pengelolaan badan usaha milik desa yang ada di desa tanjungsari ini,
Selanjutnya  peneliti  melakukan  wawancara  dengan  Kasi  Pelayanan Desa  Tanjungsari  beliau  menyatakan  bahwa  komunikasi  yang  ada  saat  ini dengan dinas_dinas terkait seperti dinas pertanian sebetulnya ada mengenai bibit  atau  membahas  bantuan  penunjang  pertanian  lainnya  namun  untuk membahas  hasil  pertanian  yang  nantinya  akan  menjadi  jenis  usaha  Badan Usaha Milik Desa ini belum ada komunikasi kearah situ namun nanti ketika jenis  usaha  nya  hasil  pertanian  akan  di  jalankan  pastinya  kami  akan berkomunikasi lebih lanjut dengan pihak pertanian lagi komunikasi dengan masyarakat umum belum ada sosialisasi namun untuk masyarakat khusus seperti  para  kader  posyandu  atau  ketua  RW  lainnya  sudah  ada  sosialisasi dan mereka mendukung akan lahirnya BUMDes.
Dari  hasil  wawancara  dan  observasi  yang  peneliti  lakukan  maka peneliti  menganalisis  bahwa  komunikasi  antara  Pemerintah  Daerah  dan Pemerintah  Desa  tidak  rutin  dilaksanakan  dilihat  dari  Pemerintah  Daerah dan Pemerintah Desa belum  mengadakan  program  khusus  untuk  BUMDes yang  baru  berkembang,  dapat  dilihat  dari  pernyataan  diatas  bahwa Pemerintah  Daerah  hanya  memberikan  pelatihan  untuk  BUMDes  yang sudah  berkembang  seperti  memberikan  cara  pengemasan  yang  baik  untuk BUMDes yang sudah berkembang dengan jenis usaha makanan di desa lain dan untuk di desa Tanjungsari sendiri belum ada bimbingan teknis tersebut sehingga  untuk  pelatihan  ekonomi  sendiri  mereka  dapatkan  dari  luar itupun  tidak  ada  kaitannya  dengan  BUMDes  seharusnya  baik  itu Pemerintah  Daerah  atau  Pemerintah  Desa  memberikan  pelatihan  khusus untuk  pengurus  agar  dalam  mengembangkan  jenis  usahanya  segera berjalan.

## Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik.
Hal  terakhir  yang  harus  diperhatikan  dalam  mengimplementasikan suatu  kebijakan  adalah  suatu  dimensi  yang  menggambarkan  mengenai kondisi  lingkungan  sekitar  yang  dapat  mempengaruhi  pada  proses implementasi  kebijakan,  yang  ditawarkan  oleh  Van  Metter  dan  Van  Horn adalah  sejauh  mana  lingkungan  eksternal  turut  mendorong  keberhasilan kebijakan  publik  yang  telah  ditetapkan  lingkungan  eksternal  sendiri  terdiri dari lingkungan sosial, ekonomi dan politik.
Berdasarkan  hasil  pengamatan  peneliti  lakukan  dari  pekerjaan penduduk  Desa  Tanjungsari  pada  tahun  2017  dapat  dilihat  dalam  tabel berikut:

## Tabel 3 Penduduk Berdasarkan Status Pekerjaan
No Jenis Pekerjaan Jumlah 1 Petani 3120 orang 2 Buruh Tani 1984 orang 3 Buruh Swasta 175 orang 4 Pegawai Negeri Sipil 120 orang 5 Pedagang 621 orang 6 Montir 10 orang 7 Peternak 10 orang 8 Tukang 180 orang 9 Lain-lain 80 orang

## Sumber : RPJMDesa Tanjungsari
Dari  Tabel  di  atas  diketahui  bahwa  di  Desa  Tanjungsari  mayoritas penduduk  bekerja  sebagai  petani  tentunya  hal  ini  dapat  dimanfaatkan Pemerintah  Desa  Tanjungsari  dengan  menetapkan  jenis  usaha  hasil pertanian  oleh  BUMDes,  dengan  ini  Desa  Tanjungsari  akan  memiliki dukungan dari para petani.
Dari  hasil  wawancara  dan  observasi  yang  peneliti  lakukan  maka peneliti  menganalisis  bahwa,  lingkungan  ekonomi  dalam  implementasi
BUMDes  memang  perekonomian  masyarakat  desanya  dapat  dikatakan menengah  kebawah,  bahwa  masih  banyak  masyarakat  yang  belum mempunyai  pekerjaan  namun  jika  cermati  dengan  kondisi  ekonomi  yang seperti  itu  maka  pembentukan  BUMDes  di  Desa  Tanjungsari  akan mendapatkan dukungan dari masyarakat dengan harapan masyarakat akan di  berdayakan  dan  masyarakat  akan  dibantu  dengan  jenis  usaha  yang nantinya akan dijalankan. Selanjutnya dari lingkungan politik peneliti dapat menganalisis  bahwa  kondisi  lingkungan  dalam  konteks  politik  yang  ada  di Desa  Tanjungsari  ini  masalah  yang  dihadapi  yaitu  adanya  penolakan  dari beberapa  masyarakat  yang  dahulunya  tidak  mendukung  kepala  desa  pada saat pemilihan namun masalah tersebut masih dalam tahap aman sehingga tidak  mempengaruhi  pada  proses  implementasi  kebijakan  pemerintah  desa tentang pembentukan badan usaha milik desa di Desa Tanjungsari.
Lingkungan  sosial  masyarakat  Desa  Tanjungsari  juga  mendukung jalannya  kebijakan  BUMDes  ini,  dengan  mayoritas  petani,  pedagang  atau kelompok  usaha  yang  kekurangan  modal  tentunya  masyarakat  tersebut akan  membutuhkan  bantuan  dari  pemerintah  desa  salah  satunya  melalui BUMDes  untuk  bisa  memperbaiki  taraf  kehidupannya  namun  dalam mengembangan  jenis  usaha  pertanian  ini  harus  lebih  berhati-hati  jangan sampai nantinya pembelaku bisnis atau tengkulak di Desa Tanjungsari yang sebelumnya  pengambilan  hasil  panen  oleh  mereka  merasa  tersaingi sehingga  jika  nantinya  jenis  usaha  ini  berkembang  tidak  ada  pihak  yang dirugikan baik itu para petani atau pemberlaku bisnis di Desa Tanjungsari.

## KESIMPULAN

## Ukuran dan Tujuan Kebijakan
Tujuan  kebijakan  BUMDes  Desa  Tanjungsari  secara  umum  yaitu untuk  meningkatkan  kualitas  kehidupan  masyarakat  secara  akumulatif, berdasarkan  tujuan  kebijakan  tersebut  bahwa  BUMDes  Desa  Tanjungsari belum  mampu  memberdayakan  seluruh  masyarakat  desa  karna  masih terhambat akan SDM juga pendanaan.
Ukuran  suatu  kebijakan  dapat  dilihat  dari  berhasil  atau  tidaknya diukur dari banyaknya desa yang memiliki BUMDes, di Kabupaten Cianjur sendiri  dari  354  Desa  yang  ada  hanya  123  BUMDes  di  Kabupaten  Cianjur dengan demikian kurang dari 50% Desa yang membentuk BUMDes.

## Sumberdaya
Pemerintah Desa belum menerapkan seleksi yang ketat dalam memilih pengurus  BUMDes  dikarenakan  sedikit  dari  masyarakat  yang  berminat menjadi  pengurus BUMDes, dan pengurus BUMDes yang ada pada saat ini cenderung  sibuk  dengan  pekerjaannya  masing-masing  sehingga  dalam mengimplementasikan  kebijakan  pemerintah  desa  tentang  pembentukan badan usaha milik desa ini tidak diikuti dengan pengembangan jenis usaha dan  beberapa  dari  pengurus  dengan  tingkat  Pendidikan  yang  rendah sehingga  mempengaruhi  kinerja  yang  rendah  juga.  Terkait  ketersediaan finansial  pada  Implementasi  Kebijakan  Pemerintah  Desa  Tentang Pembentukan  Badan  Usaha  Milik  Desa  di  Desa  Tanjungsari  saat  ini  dana yang  ada  belum  mencukupi  untuk  mengembangkan  semua  jenis  usaha maka  untuk  mensiasatinya  dengan  memilih  jenis  usaha  yang  akan  di prioritaskan  yaitu  jenis  usaha  perdagangan  berdasarkan  jenis  usaha  yang diprioritaskan tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.

## Karakteristik Agen Pelaksana
Karakteristik dari agen pelaksana BUMdes berbeda-beda, pertama dari pengurus  BUMDes  yang  cenderung  sibuk  dengan  pekerjaannya  sehingga mengabaikan tugasnya sebagai operasional BUMDes hal ini tentunya akan menghambat  dari  proses  pencapaian  tujuan  yang  ingin  dicapai. Karakteristik  yang  selanjutnya  dari  agen  pelaksana  lainnya  yaitu Pemerintah  Desa  dimana  Pemerintah Desa  kurang  mengarahkan operasional  BUMDes  dalam  pengembangan  jenis  usaha  sehingga  jenis usaha  di  Desa  Tanjungsari  belum  berjalan  dan  Karakteristik  agen pelaksana yang terakhir adalah dari masyarakat dimana mindset pola fikir yang  sifatnya  masih  tradisional  dengan  kurangnya  pemahaman  mengenai BUMDesa.

## Sikap / kecenderungan ( Disposition) Para Pelaksana
Sikap  yang  ditemukan  adalah  sikap  penerimaan  dari  berbagai  pihak baik dari  Pemerintah  Desa  maupun  dari  Pemerintah  Daerah.  Pemerintah Desa  yang  memberikan  perhatian  untuk  membentuk  BUMDes  walaupun terdapat  ketidaktegasan  pemerintah  desa  dan  kepatuhan  agen  pelaksana terhadap aturan yang ada.

## Komunikasi antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana
Komunikasi  antara  Pemerintah  Daerah  dan  Pemerintah  Desa  tidak bertindak  sebagai  fasilitator  terhadap  upaya  BUMDes  dalam  mencapai tujuannya  dan  juga  tidak  bertindak  sebagai  pemberi  informasi  kepada BUMDes  untuk  meningkatkan  kinerjanya  dilihat  dari  belum  mengadakan program  khusus  untuk  BUMDes  yang  baru  berkembang.  Untuk Komunikasi dengan Karangtaruna dapat dikatakan komunikasinya berjalan dengan  baik  dilihat  dari  Pemerintah  Desa  sudah  memberdayakan  orang- orang yang ada di karangtaruna untuk  menjadi pengurus BUMDes namun untuk  komunikasi  dengan  masyarakat  berbanding  terbalik  dimana  dalam mensosialisasikan BUMDes belum seluruhnya menyentuh masyarakat Desa Tanjungsari  dan  Komunikasi  antar  organisasi  sendiri  perlu  ditingkatkan lagi  karna  jenis  usaha  yang  akan  dikembangkan  oleh  BUMDes  Desa Tanjungsari  akan  berjalan  dengan  baik  apabila  komunikasi  antar  dinas- dinas terkait berjalan dengan baik pula.

## Lingkungan Ekonomi, Sosial, Politik
Kesimpulan  kondisi  eksternal  yang  terdiri  dari  lingkungan  ekonomi, sosial  dan  politik  dalam implementasi  Kebijakan  Pemerintah  Desa  Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa berjalan dengan Kondusif.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustino,  Leo.  2016. Dasar-dasar  Kebijakan  Publik (edisi  revisi).  Bandung  : Alfabeta
Dunn,  William  N.  2002. Analisis  Kebijakan  Publik (Penyadur  :  DR.  Muhadjir Darwin). Yogyakarta : Hanidita Graha Widya
Sugiyono. 2013. Metodelogi Penelitian Administrasi . Bandung : Alfabeta
Solkhan.  Moch.  2014. Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa  Berbasis Partisipasi Masyarakat. Malang : Setara Prss
Wahab  Abdul,  Solichim.  2002. Analisis  Kebijakan  dari  Formulasi  ke Implementasi Kebijakan Negara . Jakarta : Bumi Aksara
Winarno,  Budi.  2007. Kebijakan  Publik  Teori  dan  Proses. Jakarta  :  Medpress Winarno,  Budi.  2012. Teori  dan  proses  kebijakan  publik .  Jakarta  : Medpress
Republik  Indonesia  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah
Republik  Indonesia  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  39  Tahun  2010  Tentang Badan  Usaha Milik Desa
Peraturan  Menteri  Desa  Nomor  4  Tahun  2015  tentang  Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa
Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3 tahun 2012 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa
Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 04 Tahun 2015 tentang Desa Peraturan  Desa  Tanjungsari  Nomor  3  tahun  2017  tentang  Pembentukan
Badan
Usaha Milik Desa.