## SETTLEMENT OF TAX ARREARS FOR OPTIMIZING LAND AND BUILDING TAX REVENUE AT BPPKAD, MAGELANG REGENCY
Choirunisa Romadhoni 1 , Nibras Anny Khabibah 2 , Nuwun Priyono 3
1,2,&3 Universitas Tidar email: choirunisaromadhoni24@gmail.com , nibrasanny@gmail.com , nuwunpriyono@untidar.ac.id

## ABSTRACT
The purpose of this study was to identify the realization of revenues, contributions, causes, and efforts to settle arrears  in  the  Land  and  Building  Tax  receipts  at  BPPKAD  Magelang  Regency.  This  study  uses  a  qualitative descriptive  method  by  answering  questions  from  the  formulation  of  the  problem  and  using  observation.  Data collection techniques are through observation, documentation and interviews, then for analysis using descriptive analysis techniques. The results of the research conducted by the author indicate that the realization of Land and Building Tax receipts in 2017 and 2018 did not reach the set target, but for the following year it has reached the target.  The  contribution  of  PBB  revenue  to  PAD  has  a  percentage  of  9.75%  including  the  very  low  group. Factors that cause land and building tax arrears can be caused by errors from collectors or taxpayers. Efforts to overcome  obstacles  to  land  and  building  tax  arrears  such  as  creating  a  PBB  receivable  settlement  team, approaching  taxpayers,  providing  relief  to  taxpayers,  conducting  socialization  to  the  public,  increasing  tax collection regulations, and updating data.
Keywords : Revenue; Arrears; Land and Building Tax

## PENYELESAIAN MASALAH TUNGGAKAN PAJAK UNTUK OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI BPPKAD KABUPATEN MAGELANG

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengidentifikasi  realisasi  penerimaan,  kontribusi,    penyebab,  dan  upaya penyelesaian  tunggakan  dalam  penerimaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  di  BPPKAD  Kabupaten  Magelang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menjawab pertanyaan dari rumusan masalah dan menggunakan  observasi.  Teknik  pengumpulan  data  melalui  observasi,  dokumentasi  dan  wawancara,  kemudian untuk  analisis  menggunakan  teknik  analisis  deskriptif  Hasil  penelitian  yang  dilakukan  penulis  menunjukkan bahwa realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017 dan tahun 2018 tidak  mencapai target yang ditetapkan, namun untuk tahun  berikutnya sudah  mencapai target.   Kontribusi penerimaan PBB terhadap PAD memiliki persentase 9,75% termasuk golongan sangat rendah. Faktor penyebab terjadinya tunggakan Pajak Bumi dan  Bangunan  dapat  disebabkan  karena  dari  kesalahan  dari  pemungut  ataupun  wajib  pajak.  Upaya  untuk mengatasi  kendala  tunggakan  pajak  bumi  dan  bangunan  seperti  membuat  tim  penyelesaian  piutang  PBB, pendekatan  dengan  wajib  pajak,  memberikan  keringanan  kepada  wajib  pajak,  mengadakan  sosialisasi  kepada masyarakat, menambah penertiban pemungut pajak, dan pemutahiran  data.
Kata Kunci : Penerimaan; Tunggakan; Pajak Bumi dan Bangunan

## PENDAHULUAN
Pajak berperan penting dalam kehidupan pemerintahan, penerimaan terbesar negara berasal dari pajak. Dengan pemungutan  pajak  sebagai  sumber  pendapatan  negera,  maka  negara  bisa  melakukan  pembiayaan  untuk pengeluaran dan pembangunan  negara. Pemerintah daerah dalam  hal pembangunan  negara  membutuhkan dana yang  cukup  besar,  karena  sumber  dana  berasal  dari  pajak  sehingga  pemerintah  lebih  memprioritaskan pengelolaan  pajak.  Jika  sumber  pendanaan  dikelola  dengan  baik  akan  memudahkan  struktur  pembiayaan sehingga mempercepat pembangunan. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang memberikan pengaruh besar  bagi  negara.  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  merupakan  iuran  diperuntukkan  kepada  perorangan  atau  badan, wajib  pajak  tersebut  mempunyai  kebebasan,  memiliki,  memegang  kekuasaan  dan  mendapatkan  manfaat  dari tanah  dan  bangunan  tersebut  (Rahman,2011).  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  sebagai  sumber  pendapatan  negara yang  berpotensial karena besar pajaknya sama dengan perkembangan penduduk, stabilitas ekonomi dan politik. Wajar jika membayar pajak merupakan kewajiban dikarenakan pajak menjadi penyediaan fasilitas yang mampu memberikan keuntungan kepada masyarakat.
Fenomena  yang  dihadapi  pemerintah  BPPKAD  Kabupaten  Magelang  dalam  menangani  pengelolaan Pajak  Bumi  dan  Bangunan  di  tingkat  Kelurahan  sampai  tingkat  Kecamatan  masih  banyak  terdapat  banyak tunggakan pajak. Padahal pemungutan pajak tidak harus membebani masyarakat dan untuk pelaksanaanya sudah adil. Diperjelas oleh Kementerian Keuangan bahwa masyarakat yang mampu membayar pajak, maka diwajibkan membayar  pajak  karena  pajak  memiliki  sifat  gotong  royong.  Sedangkan  untuk  masyarakat  yang  tidak  mampu membayar  akan  dibantu  dengan  penerimaan  pajak.  Pemerintah  Daerah  mempunyai  target  penerimaan  setiap tahunnya tetapi realisasinya tidak terwujud dengan sempurna. Terkadang realisasinya dibawah target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

## Tabel 1 Data Target Dan Realisasi Penerimaan Bumi Dan Bangunan Pada Tahun 2017-2021
Tahun Pokok PBB Target Realisasi Tunggakan 2017 27.505.926.218 25.647.492.000 24.787.662.094 2.718.264.124 2018 27.610.626.708 25.647.492.000 25.038.351.603 2.572.275.105 2019 35.701.222.708 30.611.719.000 32.299.288.674 3.401.934.034 2020 35.909.070.573 21.216.710.928 30.590.364.044 5.318.706.529 2021 35.900.198.084 32.000.000.000 32.202.385.445 3.697.812.639
Sumber Data : BPPKAD Kabupaten Magelang
Berdasarkan  dari  tabel  diatas  jumlah  realisasi  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  di  BPPKAD  Kabupaten Magelang  pada  tahun  2017  dan  2018  di  bawah  target  yang  telah  ditentukan.  Namun  untuk  tahun  berikutnya jumlah  realisasi  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  sudah  sesuai  dengan  ketentuan  yang  telah  ditetapkan,  bahkan terdapat  jumlah  realisasi  yang  melampaui  target  yang  telah  ditetapkan.  Selain  itu  terlihat  dari  tabel  1.1  juga jumlah tunggakan cenderung meningkat pada tahun 2018-2020.
Menurut informasi yang diterima penulis dengan wawancara dalam penelitian di BPPKAD Kabupaten Magelang penyebab tunggakan pajak yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor-faktor internal antara lain rendahnya sosialisasi dari pemungut kepada wajib pajak dan sumber daya manusia yang terbatas, kendala yang paling  sering  terjadi  yaitu    wajib  pajak  yang  sulit  ditemukan  keberadaannya  dan  petugas  pajak  ada  yang  aktif namun  juga  ada  yang  pasif.  Sedangkan  untuk  segi  eksternal  berasal  dari  wajib  pajak    diantaranya  wajib  pajak berperilaku egois,  mereka  tidak  mau tahu waktu pemungutan pajak,  lalai dalam pembayaran, dan perekomian wajib  pajak  yang  kurang.  Pemungutan  PBB  yang  mengalami  banyak  hambatan  akan    menyebabkan bertambahnya  tunggakan  sehingga  akan  berpengaruh  terhadap  kurang  maksimalnya  PAD  dan  kontribusi  PBB untuk PAD belum sesuai target. Penelitian sebelumnya mengenai PBB sudah dilakukan oleh Ervita dan Fitrotun (2021)  mengenai  Optimalisasi  pemungutan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan  dalam Meningkatkan  Pendapatan  Asil  Daerah  di  Kabupaten  Gresik.  Penelitian  tersebut  menunjukkan  bahwa  PAD memiliki  realisasi  tidak  sesuai  dengan  penetapan  targetnya.  Kabupaten  Gresik  mengalami  kendala  dalam pemungutan  PBB  yaitu  masih  rendah  kesadaran  masyarakat  dalam  pembayaran  pajak.    Dalam  penelitian  ini Ervita  dan  Fitrotun  menyarankan  bahwa  Kabupaten  Gresik  membutuhkan  strategi  antara  lain  rutin  melakukan updating data WP, memberikan pelayanan baik dan sosialisasi yang menyeluruh.
Jika kontribusi  PBB  kurang  menyebabkan rencana pembangunan akan tidak berjalan sesuai rencana. Pembayaran PBB merupakan bagian dari kewajiban masyarakat  dan bentuk kontribusi pembangunan di Daerah (Sulistianingtyas dkk, 2018).  Salah satu hambatan dalam pemungutan PBB  adalah kurang sadarnya wajib pajak dalam  pembayaran  pajak  sehingga  bertambah  tunggakan  pajak.  Dilihat  dari  tabel  1.1  data  tersebut  tidak memberikan  kontribusi  PBB  ke  PAD  yang  signifikan  karena  belum  stabilnya  realisasi  dan  tidak  tercapainya target penerimaan PBB. Penelitian yang dilakukan Nur, Elva dan Liana (2019) tentang Analisis Efektivitas dan Kontribusi  PBB-P2  Untuk  Meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah  di  Kabupaten  Magetan.  Penelitian  ini menunjukkan  Kontribusi  penerimaan  PBB  terhadap  PAD  sangat  kurang,  rendahnya  kontribusi  disebabkan
e-ISSN: 2685-5607
seperti  belum  pemutahiran  data  dan  kurang  sadarnya  wajib  pajak.  Faktor  penyebab  pertumbuhan  PAD  tidak optimal adalah belum tercapainya target penerimaan dan mengalami penurunan pendapatan setiap tahunnya.
Mengingat  pentingnya  PBB  dalam  kesinambungan  dan  kelancaran  pembangunan  daerah,  maka  pihak BPPKAD Kabupaten Magelang banyak melakukan pengelolaan dan penanganan yang lebih insentif. Antaranya dalam  mengatasi  tunggakan  pajak  yaitu  penghapusan  denda  administratif  diharapkan  dapat  mengurangi  beban dalam membayar pajak. Dengan diberlakukannya kebijakan diatas  maka wajib pajak hanya membayarkan nilai pokoknya  saja.  Selain  itu  pemerintah  juga  memberikan reward kepada  petugas  pemungut  PBB  agar  lebih semangat dan dapat memberikan motivasi dalam menangani permasalahan pajak. Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis melakukan penelitian lebih dalam tentang upaya penyelesaian masalah tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan di BPPKAD Kabupaten Magelang.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Pajak
Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No 6 Tahun 1983 yang disempurnakan dalam UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan lebih dekat dengan pengertian pajak dari paradigma hukum. Pajak memiliki  tujuan  yang  demokratis,  beban  pajak  didistributorkan  secara  adil  dengan  masyarakat  agar  stabilitas ekonomi dapat terjaga dan mendorong terciptanya kemakmuran. Tetapi, kadang konsep pajak hanya dipandang sebagai  sumber  pendanaan  pemerintahan  atau  metode  untuk  mengumpulkan  pemasukan  negara  (Peter,  2014). Pendapat lain yang hampir sama, pajak merupakan Saham Politik yang berupa hak-hak istimewa yang dimiliki oleh rakyat untuk melaksanakan kebijakan negara (Irianto, 2014) .
Pajak  berdasarkan  UU  No.  16  Tahun  2009  diartikan  iuran  wajib  pemerintah  yang  ditanggung  oleh perorangan atau badan, pajak sesuatu yang diwajibkan berdasarkan Undang-Undang. Iuran ini digunakan untuk memenuhi  kebutuhan  negara,  bentuk  imbalannya  tidak  secara  langsung  yaitu  menjamin  kesejahteraan  rakyat. Pajak adalah kas negara yang dikenakan oleh masyarakat berdasarkan ketentuan Undang-undang, sifat dari pajak ini  paksa  karena  masyarakat  wajib  membayar  pajak.  Pajak  digunakan  untuk  membiayai    negara  dan  secara langsung tidak ada timbal balik (Sumitro, 2011).

## Pajak Daerah
Berdasarkan Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 dan PP No.6 Tahun 2001, Pajak Daerah merupakan kontribusi yang  diharuskan  untuk  perorangan  atau  badan    yang  disalurkan  ke  daerah  tanpa  pembayaran  kompensasi langsung, pelaksanaannya seseuai Peraturan Perundang-undangan untuk mendanai administrasi pemerintah dan pembangunan daerah (Bratakusumah, 2002). Pajak menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 ayat 10  terutang  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah,  pajak  daerah  adalah  retribusi  wajib  yang  dikenakakan  kepada perseorangan  atau  badan  kepada  daerah  tanpa  kontraprestasi  secara  langsung,  memiliki  sifat  sebanding  dan paksa.  Aturan  ini  didasarkan  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  sedang  dijalankan.  Dana  pajak  akan disalurkan untuk mendanai proses pemerintahan dan untuk pembangunan daerah.

## Pajak Bumi dan Bangunan
Pajak Bumi dan Bangunan merupakan kelanjutan dari zaman kolonial Belanda yang memberikan pengenaan dan pemungutan pajak kepada masyarakat atas kebendaan bumi dan bangunan yang dimiliki (Priantara, 2016). Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai sifat kebendaan yang artinya besar pajak yang terutang akan dipengaruhi oleh kondisi obyek  bumi atau  bangunan. Sedangkan untuk subyek atau orang  yang  membayar tidak  mempengaruhi besar jumlah pajak terutang (Anastasia dan Lilis, 2014).

## Dasar Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan
Besarnya  dasar  perhitungan  PBB  dibuat    agar  tidak  menjadi  beban  wajib  pajak  terutama  di  daerah  desa-desa, tetapi terlepas dari hal tersebut tetap memperhatikan penerimaannya yaitu dengan  besar persentase  NJKP: (a). Sebesar 40 % dari Nilai Jual Obyek Pajak untuk, (1). Obyek Pajak Perkebunan , (2). Obyek pajak kehutanan , (3). Obyek pajak lainnya, yang wajib pajaknya perorangan dengan Nilai Jual Obyek Pajak atas PBB sama atau lebih besar  dari  Rp.  1000.000.000 .  (b). Sebesar  20%  dari  Nilai  Jual  Obyek  Pajak  untuk ,  (1). Obyek  Pajak Pertambangan ,  (2). Obyek  pajak  lainnya  yang  Nilai  Jual  Obyek  Pajaknya  kurang  dari  Rp.1000.000.000 . Tarif yang dikenakan atas Obyek Pajak sebesar 0,5%. Perhitungan besar pajak terutang dengan cara sebagai berikut :
PBB = TARIF PAJAK x NJKP
= 0,5% x [Persentase NJKP x (NJOP-NJOPTKP)].

## Penelitian Terdahulu
Penelitian  Eddy  (2012)  menunjukkan  kontribusi  penerimaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  dalam  upaya peningkatan pendapatan daerah di Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah itu tidak tercapai secara optimal  dengan  tujuan  yang  diharapkan.  Hal  ini  dikarenakan  kurang  efektifnya  pelaksanakan  pemantauan  dan
pemungutan  masih  jarang  dilakukan  oleh  fiskus,  terbukti  dengan  penerapan  sistem  dan  prosedur  yang  ada. Selain  itu  minimnya  kontribusi  disebabkan  ksadaran  wajib  pajak  dalam  pembayaran  pajak  tergolong  masih rendah.  Hal  ini  disebabkan  kurangnya  sosialisasi  kepada  masyarakat  sehingga  masyarakat  kurang  akan pengetahuan PBB.
Menurut  penelitian  Raudhatun  dan  Wida  (2017),  kontribusi  penerimaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan Perdesaan  dan  Perkotaan  di  Kabupaten  Aceh  Besar  masih  dibawah  rata-rata  yaitu  hanya  2,08%    hal  tersebut dikategorikan kontribusinya sangat kurang. Kabupaten Aceh Besar masih kurang optimal untuk sumber-sumber penerimaan  PBB-P2  sehingga  mengakibatkan  kontribusi  terkait  PBB  dengan  PAD  tergolong  sangat  kurang. Penerimaan  PBB  belum  dipandang  penting  oleh  pemerintah,  sehingga  hasil  penerimaannya  tidak  maksimal. Banyak  masyarakat  yang  belum  paham  mengenai  pentingnya  membayar  pajak  menyebabkan  tunggakan  pajak yang banyak.
Penelitian lain mengenai kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan yang diimplementasikan oleh Chandra, Sabijono,  dan  Runtu  (2020)  bahwa  kontribusi  penerimaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  memiliki  kriteria  yang sangat  kurang,  rata-rata  berada  dibawah  10%  yaitu    sebesar  2,91%.  Rata-rata  ini  dapat  mempengaruhi  PAD penyebabnya  karena  target  yang  telah  ditetapkan  belum  tercapai,  rendahnya  kesadaran  masyarakat  dan pengetahuan  masyarakat  yang  kurang  menyebabkan  penghambat  realisasi  penerimaan  PBB-P2.  Hal  tersebut patut  untuk  menjadi  bahan  evaluasi  ke  depannya  agar  penerimaan  PBB-P2  lebih  memberikan  kontribusinya terhadap PAD. Pada penelitian Hendri dan Farida (2013) menunjukkan bahwa dalam pengoptimalan Kabupaten Siak  yaitu  melalui  penerapan  strategi  jalan  pikiran  pemerintah  dengan  merebut  dan  memanfaatkan  peluang secara  maksimal.  Upaya  yang  dilakukan  dengan  menerapkan  sanksi  pajak,  meningkatkan  pengawasan  dan sosialisasi.

## METODOLOGI PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah  metode penelitian deskriptif. Subyek penelitian ini adalah BPPKAD Kabupaten Magelang dan obyeknya yaitu upaya penyelesaian masalah tunggakan PBB. Tujuan dilakukan  penelitian  ini  adalah  mengetahui  target  penerimaan,  kendala,  dan  upaya  saat  terjadi  tunggakan  pada Pajak  Bumi  dan  Bangunan  di  BPPKAD  Kabupaten  Magelang.  Selain  itu,  proses  dalam  penelitian  ini  yaitu pertama  dengan  mengumpulkan  dan  menyajikan  data  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  yang  diperoleh  di  BPPKAD Kabupaten  Magelang,  data  yang  diterima  kemudian  dianalisis  menggunakan  metode  deskriptif  dengan  cara mendeskripsikan  data  yang  sudah  dikumpulkan.  Dengan  dilakukan  proses  tersebut  akan  diketahui  target penerimaan,  kemudian  penulis  melakukan  wawancara  untuk  mengetahui  kendala  dan  upaya  terjadinya tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan di BPPKAD Kabupaten Magelang. Pendekatan kualitatif adalah jenis data yang  digunakan.  Menurut  Munhall  (2001)  penelitian  kualitatif  proses  mengidentifikasi  topik  yang  muncul menggunakan  analisis  induktif  pada  hasil  penelitian.  Teknik  pengumpulan  data  yang  dilakukan  peneliti menggunakan data primer dan data sekunder. Data sekunder adalah  sumber data  yang diperoleh penelti secara tidak langsung, contohnya melalui orang atau dokumen (Sugiyono, 2018). Sedangkan untuk data primer adalah data  yang  diperoleh  melalui  pengamatan  langsung  dari  pengumpul  data  misalnya  wawancara  dan  observasi (Sugiyono,2016).  Data  primer  diperoleh  langsung  dari  sumber  langsung  melalui  wawancara,  observasi,  dan dokumentasi.  Wawancara  peneliti  dilakukan  dengan  Kepala  Bidang  P4  ,  Kepala  Bidang  P3SP  dan  Kepala Subbidang  P3SP.  Teknik  observasi  dengan  mengamati  langsung  obyek  yang  diteliti  yaitu  pihak  BPPKAD Kabupaten  Magelang.  Data  primer  berupa  dokumentasi  yang  dikumpulkan  untuk  mendapatkan  data  laporan keuangan  berupa  target  penerimaan,  realisasi  penerimaan  PBB  dan  data  lain  yang  berhubungan  dengan penelitian penulis.  Sedangkan untuk data sekunder diperoleh dari beberapa media perantara seperti jurnal, buku, website pemerintah dan sumber lain yang mendukung yang dapat memberikan informasi untuk penelitian. Selain menggunakan  rasio  perbandingan,    analisis  kontribusi  juga  digunakan  dalam  penelitian  ini  untuk  memberikan penjelasan mengenai kontribusi penerimaan PBB terhadap PAD dengan kriteria sebagai berikut:
Tabel 2. Klasifikasi Kriteria Kontribusi Persentase Kriteria 0,00%-10% Sangat kurang 10,10%-20% Kurang 20,10%-30% Sedang 30,10%-40% Cukup Baik 40,10%-50% Baik >50% Sangat Baik
Sumber: Depdagri, Kemendagri No.690.900.327 (Velayati at al,2013)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan  Pada Tahun 2017 sampai dengan 2021
Target penerimaan adalah estimasi atau jumlah yang diharapkan dari Pajak Bumi dan Bangunan setiap periode yang  akan  dicapai.  Rasio  penerimaan  digunakan  untuk  mengukur  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  menggunakan rumus:
Rasio Perbandingan  = 𝐑𝐞𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐬𝐢 𝐏𝐞𝐧𝐞𝐫𝐢𝐦𝐚𝐚𝐧 𝐏𝐁𝐁 𝐓𝐚𝐫𝐠𝐞𝐭 𝐏𝐞𝐧𝐞𝐫𝐢𝐦𝐚𝐚𝐧 𝐏𝐁𝐁 x 100
Dengan demikian, dapat diketahui rasio perbandingan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan BPPKAD Kabupaten Magelang tahun 2017-2021 dilihat pada tabel berikut:

## Tabel 3 Rasio Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017-2021
No Tahun Target Realisasi % 1 2017 25.647.492.000 24.787.662.094 96,65% 2 2018 25.647.492.000 25.038.351.603 97,59% 3 2019 30.611.719.000 32.299.288.674 105,51% 4 2020 21.216.710.928 30.590.364.044 144,18% 5 2021 32.000.000.000 32.202.385.445 100,63%

## Sumber : Perhitungan hasil observasi
Dari    perhitungan  tabel  diatas  menunjukkan  persentase  tahun  2017    penerimaan  Pajak  Bumi  Dan Bangunan  BPPKAD  Kabupaten  Magelang  sebesar  96,65%  .  Tahun  2018  terjadi  peningkatan  sebesar  0,94% yaitu menjadi 97,59%. Selanjutnya tahun 2019 persentase penerimaan pajak meningkat kembali sebesar 7,92% menjadi  105,51.  Pada  tahun  2020  mengalami  peningkatan    cukup  banyak  yaitu  38,67%  menjadi  144,18%. Namun untuk tahun 2021 terjadi penurunan sebesar 43,55% menjadi 100,63%.

## Analisis Kontribusi
Efektivitas PBB = 𝐫𝐞𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐬𝐢 𝐩𝐞𝐧𝐞𝐫𝐢𝐦𝐚𝐚𝐧 𝐏𝐁𝐁 𝐫𝐞𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐬𝐢 𝐩𝐞𝐧𝐞𝐫𝐢𝐦𝐚𝐚𝐧 𝐏𝐀𝐃 x 100
Dari rumus tersebut dapat diketahui hasil perhitungan kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di BPPKAD Kabupaten Magelang sebagai berikut:

## Tabel 4 Analisis Kontribusi PPB Terhadap PAD Tahun 2017-2020
No Tahun Realisasi PBB (Rp) Realisasi PAD (Rp) Kontribusi 1 2017 24.787.662.094 309.181.973.960 7,05% 2 2018 25.038.351.603 324.499.694.330 7,71% 3 2019 32.299.288.674 416.360.835.086 7,76% 4 2020 30.590.364.044 329.883.771.474 9,27%

## Sumber : Perhitungan hasil observasi
Dilihat dari tabel diatas rata-rata kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dengan Pendapatan Asli  Daerah  mempunyai  persentase  sebesar  7,95%  dengan  kriteria  masih  sangat  kurang.  Pada  tahun  2017 kontribusi PBB sebesar 7,05% yang menunjukkan kategori sangat kurang untuk kontribusi PBB terhadap  PAD karena  masih  dibawah  10%.  Tahun  2018  mengalami  kenaikan  persentase  menjadi  7,71%  namun  untuk kontribusi  PBB  ke  PAD  masih  tergolong  sangat  kurang.  Kemudian  untuk  tahun  2019  kontribusi  penerimaan PBB mengalami peningkatan kembali menjadi 7,76%, walaupun terjadi peningkatan tetapi kontribusinya masih sangat kurang. Tahun 2020 kontribusinya naik sebesar 9,27% tetapi kontribusinya masih dalam kategori sangat kurang.

## Pembahasan

## Penyebab terjadinya tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan di BPPKAD Kabupaten Magelang
Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis masih terdapat realisasi yang belum sesuai dengan target yaitu tahun 2017 dan  2018. Pada tahun pertama yaitu tahun 2017 realisasi yang dicapai 24.787.662.094 dengan target sebesar 25.647.492.000 memiliki persentase sebesar 96,65%. Sedangkan untuk tahun 2018 realisasi hanya tercapai  25.038.351.603  dengan  target  sebesar  25.647.492.000  memiliki  persentase  97,59%.  Realisasi  yang belum  tercapai  disebabkan  masih  banyaknya  tunggakan  yang  terjadi.  Hal  ini  terjadi  karena  masih  banyaknya tunggakan PBB.  Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak sehingga menyebabkan belum optimalnya  penerimaan PBB. Berikut akan diperjelaskan lebih rinci mengenai penyebab tunggakan PBB.
Menurut wawancara yang dilakukan penulis penyebab terjadinya tunggakan pajak karena yang pertama, keadaan ekonomi wajib pajak, tidak semua wajib pajak mampu membayar Pajak Bumi dan Bangunan, ekonomi atau penghasilan wajib pajak banyak yang menurun atau berkurang Selanjutnya, luas obyek yang tertera di SPPT dengan  luas  yang  di  lapangan  berbeda  sehingga  masyarakat  merasa  keberatan  untuk  melakukan  pembayaran. Penyebab bisa terjadi karena data yang diberikan oleh Wajib Pajak kurang jelas atau fiskus mendata obyek tidak akurat dengan keadaan lapangan atau wajib pajak yang tidak melapor saat terjadi perubahan. Untuk solusi yang bisa wajib  pajak  lakukan  yaitu dengan  mengajukan permohonan keberatan  jika terjadi kesalahan  luasan obyek Pajak Bumi Dan Bangunan sehingga menjadikan tunggakan pajak.  Selain itu, banyak alasan yang diungkapkan oleh  wajib  pajak  diantaranya,  wajib  pajak  merasa  tanahnya  tidak  produktif    sehingga  mereka  enggan  untuk membayar.  Misalnya    semulanya  terdapat  tanah  wajib  pajak  bisa  ditanami  dan  dapat  memberikan  penghasilan karena  suatu  kondisi  tertentu tanah  tersebut  menjadi  tidak  bisa  dimanfaatkan  untuk  bertani  atau  usaha  lainnya sehingga  terlantar.  Dalam hal ini kesadaran wajib pajak yang kurang. Terdapat wajib pajak saat dipungut tidak mau  membayar,  egois  dan  tidak  mau  tau.  Mereka  kurang  menyadari  pentingnya  pajak.  Terdapat  wajib  pajak yang  melunasi  setelah  menerima  surat  peringatan  ataupun  teguran.  Padahal  pemerintah  sudah  memberikan keringanan  kepada  wajib  pajak,  jika  merasa  keberatan  membayar  pajak  dapat  mengajukan  surat  permohonan pengurangan  pembayaran  Pajak  Bumi  dan  Bangunan.  Penyebab  tunggakan  lain  karena  wajib  pajak  tidak ditemukan. Wajib pajak hanya membeli tanah/bangunan untuk investasi dan obyeknya belum dibalik nama atau dimutasikan SPPT nya sehingga wajib pajak tidak ditempat dan menyebabkan SPPT tidak sampai ke wajib pajak yang  sebenarnya.  Penyebab  lain  wajib  pajak  tidak  ditemukan  karena  wajib  pajak  sedang  berpergian  jauh  atau pindah rumah tanpa lapor pihak yang berwajib, atau bahkan SPPT sudah pindah tangan sehingga fikus menjadi kesulitan untuk menemui wajib pajak tersebut. Realisasi yang belum tercapai bisa terjadi karena kesalahan wajib pajak  ataupun  pemungut  pajak.  Kesalahan  pemungut  misalnya  seperti  tidak  segera  memutahirkan  data  wajib pajak  sehingga  mereka  enggan  membayar  pajak  karena  SPPT  nya  tidak  atas  namanya  sendiri.  Kurangnya sosialisasi pihak pemungut sehingga banyak wajib pajak yang belum mengetahui tentang prosedur pemutahiran data,  menimbulkan  adanya  perbedaan  ketetapan  dan  obyek    yang  terjadi  karena  obyek  pajak  bumi  dan/atau bangunan tidak ada, tetapi ketetapannya masih ada. Misalnya karena PBB merupakan peralihan pelimpahan hak, bisa  terjadi  saat  peralihan  hak  waris  ataupun  jual  beli  induknya  tidak  berubah  atau  belum  dimutasikan,  atau mungkin  saat  pengajuan  mutasi  data  yang  diberikan  wajib  pajak  tidak  lengkap,  sehingga  saat  pemecahan induknya tidak pecah.
Kurangnya aktifnya aparat juga mempengaruhi tunggakan pajak, waktu penagihan pihak fiskus bisa saja tidak  melaksanakan  tugasnya  dengan  baik.  Hal  tersebut  sangat  berpengaruh  dengan  penagihan  yang  akan menyebabkan  banyak  permasalahan  di  dalam  pajak.    Misalnya  SPPT  tidak  sampai  ke  wajib  pajak,  pembagian SPPT pihak BPPKAD Kabupaten Magelang bekerja sama dengan Kecamatan atau Kelurahan. Namun terdapat kendala  saat  pembagian,  pihak  terakhir  atau  kelurahan  itu  belum  menyerahkan  SPPT  dengan  wajib  pajak sehingga wajib pajak tidak tahu. Hal lain yang dapat terjadi bisa saja SPPT untuk wajib pajak hilang atau wajib pajak tinggal di daerah lain dan tidak jelas alamatnya sehingga pemungut kesulitan untuk menyampaikan SPPT.

## Upaya yang Dilakukan BPPKAD Kabupaten Magelang Untuk Mengatasi Tunggakan Pajak
Di BPPKAD Kabupaten Magelang dari tahun ke tahun jumlah tunggakannya tidak stabil, bahkan terdapat tahun yang  belum  mencapai realisasi  sesuai target yang telah ditetapkan  seperti tahun 2017 dan 2018 sehingga perlu dilakukan  upaya-upaya  untuk  mengurangi  tunggakan    PBB.  Mulai  tahun  2019  BPPKAD  memaksimalkan pencapaian  target  sehingga  realisasi  3  tahun  selanjutnya  sudah  mencapai  target  yang  telah  ditetapkan.  Tahun 2019  targetnya  naik  menjadi  30.611.719.000    realisasinya  melebihi  target  yang  telah  ditetapkan  yaitu 32.299.288.674  dengan  persentase  sebesar  105,51%.  Kemudian  tahun  2020  terjadi  penurunan  target  sebesar 21.216.710.928  tetapi  realisasinya  tidak  sesuai  dugaan  yaitu  melebihi  target  yang  ditetapkan  30.590.364.044 dengan  persentase  yang  dimiliki  sebesar  144,18%.    Tahun  2021  target  penerimaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan terjadi  peningkatan  menjadi  32.000.000.000  realisasinya  sudah  mencapai  target  yaitu  32.202.385.445  dengan persentase  100,63%.  Beberapa  upaya  yang  dilakukan  untuk  mengurangi  jumlah  tunggakan  seperti  :  Membuat tim  penyelesaian  piutang  PBB.  Dari  hasil  wawancara  dengan  Kabid  P3SP  menjelaskan  bahwa  untuk  tim penyelesaian  dibagi    menurut  wilayahnya,  misalnya  wilayah  Mertoyudan  terdapat  4  atau  5  orang  yang memungut, karena pemungut pajak dari desa itu kadus jadi pihak BPPKAD menghubungi kadus dari desa untuk mengatasi  piutang.    Dengan  pembuatan  tim,  diharapkan  pelaksanaannya  lebih  efisien  dan  efektif.  Upaya selanjutnya yaitu pendekatan dengan wajib pajak, bekerjasama dengan Kelurahan untuk menemui Kadus tentang penyelesaian tunggakan pajak. Pendekatan dengan menemui wajib pajak dan menyelidiki penyebab wajib pajak tidak membayar. Jika terjadi permasalahan SPPT  karena luas yang berbeda yang menjadikan wajib pajak tidak mau  membayar  maka  dapat  dilakukan  pemutahiran  data.  Upaya  yang  lain  memberikan  keringanan  pajak, penghapusan  denda  administrasi    2  %  diberikan  ke  wajib  pajak  yang  mengajukan  permohonan,  agar  tidak memberatkan,  wajib  pajak  hanya  membayarkan  pokoknya  saja.  Kemudian  mengadakan  sosialisasi  kepada masyarakat.  Diharapkan  dengan  sosialisasi  kesadaran  masyarakat  dapat  meningkat  dan  kedisiplinan  dalam membayar  pajak  serta  menambah  pengetahuan  lebih  tentang  perpajakan.  Wujud  dari  sosialisasi  ini  berupa
e-ISSN: 2685-5607
pemasangan  stiker,  sosialisasi  langsung  tentang  pentingnya  pajak  untuk  pembangunan  negara,  dan    sosialisasi aturan pajak yang ringan seperti penghapusan denda dan pengajuan permohonan keinganan pembayaran pajak. Selain  upaya  yang  diberikan  kepada  wajib  pajak  juga  terdapat  upaya  untuk  pemungut  sendiri  antara  lain  : penertiban petugas pajak, diperketat pengawasan dalam hal penarikan, pembukuan dan penyetoran. Pemantauan pemungut, secara teratur dan berkala memeriksa pembukuan jika terdapat perubahan  dan perlu diperbarui atau tidak.  Sedangkan  untuk  penyetoran  bisa  dipantau  dengan  aplikasi  E-PBB  yang  sudah  terhubung  dengan  Bank Jateng, sehingga dapat terlihat jika fiskus belum melakukan setoran,  dengan aturan 1 x 24 jam harus disetorkan. Berusaha  mendorong  tim  penagihan  pajak  untuk  memaksimalkan  atau  mengoptimalisasi  PAD  atau  PBB  nya. Selanjutnya  dilakukannya  pemutahiran  data  masal,  karena  sering  terjadi  masyarakat  tidak  mengerti  prosedur pemutahiran  hak  yang  dilakukan  di  notaris  BPPKAD.  Sehingga  kadang  wajib  pajak  mengeluh  penyebab  tidak segera dimutahirkan karena wajib pajak tidak mempunyai uang. Padahal dari BPPKAD sendiri tidak memungut biaya  sedikitpun  untuk  pelaksanaan  pemutahiran  data. . Dilihat  dari  perhitungan  tabel  4.2  analisis  kontribusi penerimaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  setelah  dilakukannya  upaya  untuk mengatasi  tunggakan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  di  atas,  kemudian  kontribusi  mengalami  kenaikan  yang signifikan walaupun masih terdapat tunggakan pajak yang menyebabkan kontrribusi PBB kriteria masih kurang. Namun untuk setiap tahunnya kontribusi  mengalami kenaikan persentase dari tahun 2017  sampai dengan 2020 sebesar  7,05%  menjadi  7,71%  kemudian  naik  menjadi  7,76%  hingga  persentasenya  menjadi  9,27%.  Sehingga untuk harapan tahun berikutnya pihak BPPKAD lebih mengoptimalkan upaya-upaya untuk mengatasi tunggakan Pajak  Bumi  dan  Bangunan  agar  kontribusi  lebih  meningkat  dan  mencapai  kriteria  yang  diharapkan.  Dengan adanya upaya yang dilakukan oleh BPPKAD Kabupaten Magelang diharapkan dapat meningkatkan penerimaan PBB terhadap PAD dan memberikan kesadaran masyarakat terhadap tanggung jawabnya membayar pajak.

## PENUTUP
Berdasarkan  hasil  analisis  data  yang  dilakukan  penulis  dapat  memberikan  kesimpulan  sebagai  berikut:  (1). Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan  pada tahun 2017 dan 2018 yaitu sebesar 96,65 % dan 97,59%. Kedua  tahun  ini  realisasi  pajak  targetnya  tidak  tercapai.  Namun  untuk  tahun  berikutnya  realisainya  sudah mencapai target dengan tingkat efektivitas tiap tahunnya yaitu tahun 2019 sebesar 105,51%, tahun 2020 sebesar 144,18%,  dan  untuk  tahun  2021  sebesar  100,63%.  Penyebab  tidak  tercapainya  realisasi  karena  tunggakan penerimaan  pajak.  (2).  Kontribusi  penerimaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  di  BPPKAD  Kabupaten  Magelang masih tergolong sangat kurang dengan rata-rata kontribusi yang dimilikinya yaitu 7,95%. Kurangnya kontribusi disebabkan  jumlah  realisasi  Pendapatan  Asli  Daerah  lebih  besar  dari  realisasi  penerimaan  Pajak  Bumi  dan Bangunan. Namun untuk tahun berikutnya kontribusi PBB terhadap PBB dapat berkontribusi lebih baik dengan pemerintah  lebih  mengoptimalkan  upaya  yang  dilakukan  untuk  mrngurangi  tunggakan  PBB.  (3).  Penyebab tunggakan pajak  Pajak Bumi dan  Bangunan antara  lain keadaan ekonomi wajib pajak, terjadi perbedaan atara luas obyek pajak bumi dan/ atau bangunan, wajib pajak yang tidak diketahui keberadaanya, wajib pajak merasa tanah yang dimiliki tidak produktif, adanya perbedaan ketetapan dan obyek, SPPT tidak sampai ke wajib pajak, kesalahan  pemungut,  dan  data tidak  segera  dimutahirkan.  (4).  Upaya  aparat  dalam  mengatasi  tunggakan  Pajak Bumi  dan  Bangunan  BPPKAD  Kabupatan  Magelang  banyak  antara  lain:  membuat  tim  penyelesaian  piutang PBB,  pendekatan  dengan  wajib  pajak  untuk  mengetahui  penyebab  wajib  pajak  menunggak,  memberikan keringanan kepada wajib pajak,  perlu diadakan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya membayar pajak, menambah penertiban pemungut pajak, dan pemutahiran  data.   Dan terkait saran, (1).  BPPKAD dalam  upaya merealisasikan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan perlu ditingkatkan  lagi agar target yang telah ditetapkan konsisten  dapat  tercapai  per  tahunnya.  (2).  BPPKAD  Kabupaten  magelang  perlu  meningkatkan  sosialisasi kepada wajib pajak sehingga  memberi penjelasan yang luas tentang pajak. (3). BPPKAD Kabupaten Magelang perlu  memaksimalkan  kinerja  para  pegawai  dan  menambah  jumlah  personil  agar  dalam  pelayanan,  pendataan, pemungutan,  dan  penyuluhan  lebih  tertata.  Diharapkan  dengan  adanya  penertiban  dalam  bekerja  penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan  dapat optimal. (4). Untuk menangasi wajib pajak yang sulit ditemukan, atau berada di luar kota, sebaiknya pemerintah BPPKAD harus lebih menindak lanjuti masalah terebut.

## DAFTAR RUJUKAN
Anisa Nur, Elva Nuraina dan Liana Vivin Wihartanti. (2019). Analisis Efektivitas dan Kontribusi PBB-P2 Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Vol. 7(2) hal. 45-58.
Bratakusumah  dan  Solihin.  2002. Otonomi  Penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah. Gramedia  Pustaka  Utama. Jakarta.
Diana,  Anastasia  dan  Lilis  Setiawati.  (2014). Perpajakan  Teori  dan  Peraturan  Terkini. Yogyakarta:  CV  ANDI OFFSET.
Irianti  Tri,  Ervita  dan  Fitrotun  Niswah.  (2021). Optimalisasi  Penmungutan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan Perdesaan  Perkotaan  (PBB-P2) Dalam Meningkatkan Pendapatan  Asli Daerah di Kabupaten Gresik. Vol. 9(4) hal. 501-514.
Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia.  (2020). Wujudkan  Indonesia  Adil  dan  Sejahtera,  Menkeu:  Pajak Memiliki Prinsuip Gotong Royong. Diakses dari :
https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/wujudkan-indoneia-adil-sejahtera-menkeu-pajak- memiliki-prinsip-gotong-royong/
Kusumastuti,  Anita  Dwi.  (2011). Upaya  Penyelesaian  Masalah  Tunggakan  Dalam  Rangka  Optimalisasi Penerimaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  di  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Surakarta. Tugas Akhir. Surakarta: Universitas Sebelas Maret. Mardiasmo. (2016). Perpajakan (Edisi 2016). Yogyakarta: CV ANDI OFFSET. Mayadi, Ahmad Nurul. (2017). Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Perdesaan (PBB- P2) Di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2015. Vol 9(1). Mustaqiem.  (2014). Perpajakan  Dalam  Konteks  Teori  dan  Hukum  Pajak  Di  Indonesia .    Yogyakarta:  Buku Litera.
Nasution, Nazmah Alfika. (2018). Analisis Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sebagai Salah Satu Sumber  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Kota  Medan. Skripsi . Medan:  Universitas  Muhammadiyah Sumatera Utara.
Priantara, Diaz. (2016). Perpajakan Indonesia ( Edisi 3). Jakarta: Mitra Wacana Media. Rahmawan,  Eddy.  (2012). Optimalisasi  Pemungutan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  Dalam  Peningkatan Pendapatan  Daerah  (Studii  Pemungutan  PBB  di  Kecamatan  Limpau  Kabupaten  Hulu  Sungai Tengah). Vol 1(2).
Syahrum dan Salim. (2012). Metedologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Citapustaka Media Thahjono, Achmad dan Muhammad Fakhri Husein. (2009). Perpajakan (Edisi 2009). Yogyakarta: STIM YKPN. Utari, Fika. (2018). Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Kota Medan. Skripsi . Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utatara Medan. Wardani,  Raudhatun  dan  Wida  Fadhlia.  (2017). Analisis  Efektivitas  Penerimaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Besar. Vol 2(3) hal. 10-17. Chandra, Cherry Agustine, Harijanto Sabijono, dan Treesje Runtu. (2020). Efektivitas dan KontribusiPenerimaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan  (PBB-P2)  Terhadap Penerimaan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Di  Kota  Gorontalo  Tahun  2016-2018.  Jurnal  Riset Akuntansi. Vol. 15 (3) hal. 290-298. Yona, Sri. (2006). Metodologi Penyusunan Studi Kasus. Jurnal Keperawatan Indonesia. Vol 10(2) hal. 76-80.