___________________________________________________________________________________

## POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No. 2 Juli – Desember 2020 SUPIAN Diskursus Pemikiran Politik Islam … |227

## DISKURSUS  PEMIKIRAN  POLITIK  ISLAM  DARI  ERA  KLASIK HINGGA  PERTENGAHAN  :  STUDI  PEMIKIRAN  AL-MAWARDI DAN IBN TAIMIYYAH
SUPIAN Universitas Jambi supian.ramli@unja.ac.id
___________________________________________________________________

## Abstract
This paper describes the development of Islamic political thought during the  classical  and  medieval  times  represented  by  Al-Mawardi  and  Ibn Taimiyah.  Al-Mawardi  who  focused  more  on  the  Islamic  government system,  while  Ibn  Taymiyyah  focused  more  on  the  goals  of  an  Islamic government.  In  the  contemporary  context,  the  thoughts  of  these  two figures can complement the discussion, especially when groups who want the  establishment  of  an  Islamic  government  based  on  the  caliphate system.  Practical  values  that  have  been  shown  in  the  history  of  Islamic politics,  starting  from  the  time  of  the  Prophet  Muhammad,  the  elected and elected Caliph Abubakar al-Shiddiq and consensus, the Caliph Umar Ibn  al-Khattab  who  was  appointed  directly  by  the  Caliph  Abubakar,  the Caliph Usman Ibn Affan who elected through the formatur path, Caliph Ali Ibn  Thalib  who  was  elected  through  a  representative  system,  until  the establishment  of  the  caliphate  system  by  the  Umayyads,  Bani  Abbsiyah, Islamic political upheaval in classical times, medieval times, to the history of democratic and modern Islamic countries. All of them show that it is certain  that  there  is  no  single  system  or  standard  form  that  must  be adopted by Islam, to become the only ideal government or Islamic state.
Keyword : Al-Mawardi, Ibn Taimiyah, Islamic Political Thought ___________________________________________________________________

## A. PENDAHULUAN
Hubungan  integral  antara  agama  dan  politik  dalam  sejarah  Islam, membawa  perdebatan  yang  sangat  panjang  dan  “melelahkan”.  Sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW (bahkan persoalan atau teori perdebatan
________________________________________________________________________________________________
228| SUPIAN Diskursus Pemikiran Politik Islam …
POLITEA : Jurnal Politik Islam Vol. 3 No. 2 Juli - Desember 2020
sebenarnya meliputi sejak hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah  dan  menjadi  Kepala  Negara  Madinah)  perdebatan  it  uterus berlangsung  dan  berkembang  hingga  saat  ini.  Hal  tersebut  terjadi  karena antara lain, belum adanya bentuk baku teori politik Islam secara luas dan Universal,  yang  ada  hanyalah  berbagai  bentuk  interpretasi,  baik  dari  teks (Al-Quran  dan  Al-Hadits)  maupun  konteks  kesejarahan.  Terbaru  adalah sistem  negara  Khilafah  yang  dikemukakan  oleh  kelompok  Islam  Hizbut Tahrir, yang di Indonesia kemudian dikenal Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Proses sejarah yang terus mengayun tersebut – oleh karenanya — membuat pemikiran politik Islam menjadi bervariasi.
Pada masa klasik, perdebatan ini telah pula mengambil bentuk yang penuh  dengan  berbagai  muatan.  Betapapun  kepercayaan  tentang kesatuan  agama  dengan  politik,  tapi  pengalaman  masyarakat  sepanjang sejarah  memperlihatkan  kontradiksi  dengan  idea  Islam.  Permasalahan yang  ditimbulkan  oleh  perbedaan  antara  keyakinan  (berbagai  keyakinan) dengan  kenyataan  telah  menyebabkan  bangkit  dan  berkembangnya pemikiran politik Islam.
Pada masa klasik ini pula mulai muncul sarjana-sarjana Islam yang kemudian  bergelut  dengan  persoalan  pemikiran  politik  Islam.  Sarjana Islam  yang  pertama  menuangkan  gagasan  atau  teori  politik  dalam  Islam adalah  Ibn  Abi  Rabi’ , 1 setelah  itu  menyusul  pemikir-pemikir  seperti  Al- Farabi, 2 Al-Mawardi,  Ibn  Taimiyyah  dan  pemikir-pemikir  Islam  lainnya.
1 Nama  lengkapnya  adalah  Syihab  al- Din  Ahmad  Ibn  Abi  Rabi’,  hidup  semasa pemerintahan  Khalifah  Al- Mu’tashim,  Khalifah  Abbasiyyah  yang  kedelapan,  putra  Harun Al-Rasyid  setelah  Al-Makmun.  Karyanya  dalah  hal  politik  ini  berjudul Suluk  al-Malik  fi Tadbir al-Mamalik (Perilaku Raja dalam Pengelolaan Kerajaan-Kerajaan).
2 Nama  lengkapnya  adalah  Abu  Nashr  Ibn  Muhammad  Ibn  Muhammad  Ibn Tarkhan Ibn Unzalagh, merupakan tokoh besar filsafat di dunia Islam, sehingga pemikiran politiknya  identic  pula  dengan  sebutan  filsafat  politik  Al-Farabi.  Karyanya  tentang  teori
___________________________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Politik Islam Vol. 3 No. 2 Juli – Desember 2020 SUPIAN Diskursus Pemikiran Politik Islam … |229
Para  pemikir  tersebut  dapat  dianggap  sebagai  eksponen-eksponen  yang mewakili  pemikiran  politik  di  dunia  Islam  pada  masa  Klasik  dan Pertengahan.
Menurut  Munawir  Syazali, 3 terdapat  dua  ciri  umum  pada  gagasan politik para pemikir tersebut, yakni (i) adanya pengaruh pemikiran Yunani, terutama  Plato,  dalam  masing-masing  pemikiran  mereka,  meskipun kadarnya  mungkin  berbeda,  dan  (ii)  mereka,  kecuali  Al-Farabi, mendasarkan  pemikirannya  atas  penerimaan  terhadap  sistem  kekuasaan yang  ada  pada  zamannya  masing-masing.  Meskipun  demikian,  mereka sepakat  untuk  menerima  prinsip  umum  yang  muncul,  di  mana  syarat minimal  bagi  pemerintahan  Islam  itu  bukan  untuk  kepala  negara,  tetapi pemerintahan  yang  sesuai  dengan  syari’ah,  dan  syari’ah  di  sini dimaksudkan pada kriteria bagi legitimasi sebuah negara Islam. 4
Pada  dasarnya  semua  tulisan  mengenai  politik  (siyasah)  zaman klasik  banyak  menekankan  syari’ah  atau  akhlak,  termasuk  Pemikiran  Al - Mawardi dan Ibn Taimiyyah, karena keduanya sangat menekankah syari’ah dan akhlak pribadi, hal tersebut disebabkan antara lain karena pada masa itu  bentuk  pemerintahan  masih  diasumsikan  sebagai  negara  kerajaan. 5
Teori  politik  Islam  klasik  dari  pihak  Sunni  sangat  cenderung  pula  pada penguatan  sistem khilafah  dan bai’ah ,  karena  sebagai  kelompok  yang berhutang  budi  dan  menikmati  perlindungan  negara,  pemikiran  mereka mau  tidak  mau  mempunyai  dua  tujuan,  yakni  mempertahankan  maksud
politik  Islam  adalah Ara  Ahl  al-Madinah  al-Fadhilah (Pandangan-Pandangan  para Penghuni Negara yang Utama) dan al-Siyasah al-Madaniyah (Politik Kenegaraan).
3 Munawir  Syazali, Islam  dan  Tata  Negara,  Ajaran  dan  Pemikiran, (Jakarta  :  UI Press, 1993), 42
4 John  L  Esposito, Islam  and  Politics ,  Terj  Joesoef  Sou’yb,  (Jakarta  :  Bulan Bintang, 1990), 41
5 Kuntowijoyo, Identitas Politik Umat Islam , (Bandung : Mizan, 1997), xxv
________________________________________________________________________________________________
230| SUPIAN Diskursus Pemikiran Politik Islam …
POLITEA : Jurnal Politik Islam Vol. 3 No. 2 Juli - Desember 2020
dan tujuan ilahi mengenai masyarakat Islam serta mengesahkan tuntutan
dan kekuasaan Abbasiyah. 6
Para  ahli  itu  pada  prinsipnya  bukan  merencanakan  peraturan  dan tuntunan  bagi  suatu  pemerintahan  Islam,  tetapi  lebih  pada  bagaimana negara  yang  ideal  dan  bermoral.  Al-Mawardi  umpamanya,  yang  sangat termasyhur  dalam  pembahasan  klasik  tentang  pemerintahan  Islam, mengemukakan  tinjauan  yang  teoritis  dan  idealistis  mengenai khilafah. 7
Selama  berabad-abad  berikutnya  hal  tersebut  mengakibatkan  ragam pendapat  yang  luas,  dan  tidak  ada  suatu  teoripun  mengenai  politik  dan system  pemerintahan  Islam  yang  diterima  secara  Universal.  Sebagai contoh,  Ibn  Khaldun  (w.  1406  M)  secara  pragmatis  menerima penggabungan khilafah dengan kerajaan, “pemerintahan maupun kerajaan adalah khilafah Allah di antara manusia, bagi pelaksanaan segala aturan di antara manusia.” 8
Di  antara  pemikir-pemikir  politik  Islam  klasik  yang  sangat berpengaruh  dan  bahkan  pemikirannya  menjadi  bahan  diskusi  para sarjana-sarjana  dan  ahli  politik  Islam  hingga  sekarang  adalah  Al-Mawardi dan  Ibn  Taimiyyah.  Al-Mawardi  adalah  pemikir  yang  masih  merasakan masa  keemasan  Abbasiyah  atau  disebut  masa  klasik,  sedangkan  Ibn Taimiyyah  adalah  pemikir  yang  berada  pada  masa  pertengahan,  yang melihat  dan  menemukan  banyaknya  “pahit  getir”  kehidupan  dan “keganasan” politik Islam, yang ia sendiri adalah salah satu korbannya.
Jarak  waktu  yang  memisahkan  antara  Al-Mawardi  dan  Ibn Taimiyyah lebih kurang selama dua abad, Al-Mawardi  berada pada masa
6 Erwin  I.J.  Rosenthal, Political  Thought  in  Medival  Islam ,  (Cambridge  : Cambridge University Press, 1971), 27
7 John L Esposito, Islam and Politics , 40
8 Dikutip  dari  Hamilton  A.  R.  Gibb, Studies  in  Islamic  Civilization ,  (Princeton  : Princeton University Press, 1982), 45
___________________________________________________________________________________

## POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No. 2 Juli – Desember 2020 SUPIAN Diskursus Pemikiran Politik Islam … |231
klasik  dan  Ibn  Taimiyyah  sudah  memasuki  masa  pertengahan.  Sehingga menarik  untuk  dilihat  pemikiran  keduanya,  perbedaan,  persamaan ataupun  inti  pemikiran  masing-masing  dengan  berbagai  latar  belakang yang mengitarinya serta gambaran suhu dan pemikiran politik yang terjadi antara masa klasik dan pertengahan.

## B. AL-MAWARDI DAN PEMIKIRAN POLITIKNYA

## 1. Riwayat Singkat Kehidupannya
Nama  lengkapnya  adalah  Abi  al-Hasan  Ali  Ibn  Muhammad  Ibn Habib al-Mawardi al-Bashri al-Baghdadi, 9 panggilan atau gelarnya yang terkenal ialah Imam al-Mawardi. Ia lahir di Bashrah pada tahun 364 H. Beberapa waktu kemudian ia bersama orang tuanya pindah ke Baghdad dan  dibesarkan  di  sana.  Ia  mempelajari  dan  mendalami  ilmu-ilmu agama  Islam  kepada  ulama-ulama  terkemuka  di  Baghdad,  seperti  al- Hasan  Ibn  Ali  al-Hambali,  Muhammad  Ibn  Adi  al-Muqri,  Muhammad Ibn Muhammad Ibn al-Fadhl al-Baghdadi,  Muhammad Ibn al-Asdi dan Abu  Hamid  al-Isfiraini.  Gurunya  yang  disebut  terakhir  ini  sangat berpengaruh  terhadap  dirinya,  dan  pada  gurunya  ini  pula  ia  rutin mengikuti  kuliah  di  masjid  yang  dikenal  dengan  namaMasjid  Abdullah Ibn al-Mubarak di Baghdad. 10
Kedalaman  ilmu  dan  ketinggian  akhlak  dan  budi  pekertinya membuat  al-Mawardi  terkenal  sebagai  panutan  yang  disegani  dan berwibawa  di  kalangan  dan  masanya,  baik  di  masyarakat  umum maupun pemerintahan. Ia merupakan tokoh terkemuka madzhab Syafi’i
9 Tim  Penyusun  IAIN  Syarif  Hidayatullah  Jakarta, Ensiklopedi  Islam  Indonesia , (Jakarta : Djambatan, 1992), 635 10 Hasan Ibrahim Hasan, Tarikh Islam, Juz III, (Kairo  : Maktabah al-Mishriyyah, 1979), 44
________________________________________________________________________________________________
232| SUPIAN Diskursus Pemikiran Politik Islam …
POLITEA : Jurnal Politik Islam Vol. 3 No. 2 Juli - Desember 2020
dan berkali-kali memegang jabatan hakim di Baghdad dan pejabat tinggi yang besar pengaruhnya di masa pemerintahan Abbasiyah.
Situasi politik di dunia Islam pada masa al-Mawardi, merupakan situasi  yang  mulai  memasuki  fase  dis-integrasi,  kekuasaan  khalifah mulai melemah dan beberapa daerah telah memiliki otonomi yang kuat dan  bahkan  ada  yang  memisahkan  diri.  Setelah  masa  khalifah  Al- Makmun, kekuatan Abbasiyah mulai kendur dan keemasannyapun mulai pudar.  Kekuasaan  dan  kekuatan  yang  ada  di  sekitar  khalifah  telah dikuasai  oleh  para  pejabat  tinggi mawali  (non-Arab),  tuntutan  dari sementara  golongan  yang  mendengungkan  keinginan  golongan  non- Arab untuk bisa menjadi khalifah semakin kuat. Tuntutan dan keinginan itulah  yang  coba  dibendung  terutama  oleh  al-Mawardi  yang  ingin mempertahankan  syarat  keturunan  Qurays  bagi  seorang  khalifah. Dengan  kekuasaan Qadhi  al-Qudhot  (semacam  Ketua  Mahkamah Agung)  yang  ia  pegang,  al-Mawardi  kemudian  memberikan  Fatwa. Kemelut tersebut terus terjadi  yang pada puncaknya pada masa dinasti Buwaihi,  di  mana  khalifah  Abbasiyah  hanya  tingg al  menjadi  “tukang stempel”,  “simbol  keagamaan”  dan  pemberi  legalitas syar’iyyah saja.
Hal  tersebut  adalah  berkat  jasa  al-Mawardi  yang  sebelumnya  telah mengeluarkan fatwa bahwa syarat khalifah antara lain adalah dari suku Quraisy.  Seandainya  tanpa  pengukuhan  fatwa  al-Mawardi  tersebut, niscaya  Daulah  Abbasiyah  tidak  akan  bisa  bertahan  lebih  lama  lagi, sehingga  walaupun  Bani  Buwaihi  berkuasa,  untuk  mendapatkan dukungan  rakyat,  Bani  ini  harus  memiliki  legalitas  dari  khalifah
___________________________________________________________________________________

## POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No. 2 Juli – Desember 2020 SUPIAN Diskursus Pemikiran Politik Islam … |233
Abbasiyah  yang  orang  atau  suku  Quraisy,  yang  secara  politis  dan agamis merupakan keabsahan kekuasaan mereka. 11
Al-Mawardi  di  samping  sebagai  pejabat  pemerintahan,  juga sangat menyukai profesi mengajar, muridnya yang terkenal antara lain, Abu  al-Annain  Kadir  dan  Abu  Bakr  al-Khatib.Ia  juga  termasuk  penulis yang produktif, karya-karya berharganya yang ia warisi meliputi bidang Ushul  Fiqh,  Fiqh,  Hadits,  Tafsir  dan Siyasah.  Kitabnya  yang  terkenal dalam  bidang  politik  antara  lain, al-Ahkam  al-Sulthoniyah  (Peraturan- peraturan  Kerajaan/Pemerintahan), Qawanin  al-Wuzarah,  Siyasah  al- Malik (ketentuan-ketentuan tentang Kewaziran, Politik
Raja/Pemerintahan).
Kitab  al-Ahkam  al-Sulthoniyah  sangat  popular  di  kalangan peminat Fiqh  Siyasah  (pemikiran  Politik  Islam).  Sudah  berkali-kali dicetak di Mesir dan telah diterjemahkan pula ke dalam banyak bahasa. Karya  ini  memuat  konstitusi  umum  untuk  negara,  konsep  kenegaraan dalam  Islam  yang  dimulai  dari  pembicaraan  mengenai  kepala  negara ( al-Imam) hingga pembicaraan  mengenai  Hisbah (semacam Lembaga Peradilan) dan al-Qadha. 12 Al- Mawardi meninggal pada Rabi’ al -Awwal tahun  454  H  (1075  M)  dalam  umur  90  tahun,  dan  dikuburkan  di pekuburan Bab al-Harbi, Baghdad.
11 Hasan Ibrahim Hasan, Tarikh Islam, 44 12 Tim  Penyusun  IAIN  Syarif  Hidayatullah  Jakarta, Ensiklopedi  Islam  Indonesia , 636  dan  Munawir  Syazali, Islam  dan  Tata  Negara, 59.  Karya  al-Mawardi al-Ahkam  al- Sulthoniyah ini hampir sama dengan karya al- Kadi Abu Ya’la al -Farra al-Hambali (380-458 H)  yang  hidup  semasa  dengan  al-Mawardi,  dan  dengan  judul  yang  sama  pula,  hanya pendekatan fiqhiyah -nya saja yang berbeda, al- Mawardi madzhab Imam Syafi’i dan Abu Ya’la madzhab Imam Ahmad Ibn Hanbal.
________________________________________________________________________________________________
234| SUPIAN Diskursus Pemikiran Politik Islam …
POLITEA : Jurnal Politik Islam Vol. 3 No. 2 Juli - Desember 2020

## 2. Pemikiran Politik al-Mawardi
Menyelami  Pemikiran  politik  al-Mawardi,  secara  umum  akan dapat  dilihat  atau  tergambar  dalam  karya  monumentalnya,  yang memberikan  warna  dan  teori  mengenai  ordinansi  pemerintahan  Islam, al-Ahkam al-Sulthoniyah, 13 pandangannya mengenai pemerintahan dan politik  negara    sebagaimana  dikutip  oleh  Munawir  Syazali, 14 memerlukan  enam  sendi  utama,  yaitu  :  (i)  Agama  yang  dihayati,  (ii) Penguasa  yang  berwibawa,  (iii)  Keadilan  yang  menyeluruh,  (iv) Keamanan  yang  merata,  (v)  Kesuburan  tanah  yang  berkesinambungan, dan (vi) Harapan kelangsungan hidup.
Keenam  fondasi  tersebut  menurut  al-Mawardi  sangat  penting, karena  merupakan  tiang  dan  pilar  bagi  tegaknya  suatu negara/pemerintahan. Menurutnya suatu negara atau pemerintahan itu dibangun adalah untuk melanjutkan pesan kenabian dalam memelihara dan meneruskan kemaslahatan ajaran agama serta untuk mendapatkan kemaslahatan  dan  kebahagiaan  umat  (warga  negara)  di  dunia,  dan dalam hal ini ia berpandangan bahwa merupakan suatu kewajiban. 15
Sebagaimana  dijelaskan  di  muka,  bahwa  masa  al-Mawardi merupakan masa yang sangat semrawut, sama halnya dengan masa di mana  al-Farabi  hidup.  Tetapi  al-Mawardi  menempuh  pendekatan pemikiran yang berbeda dengan al-Farabi, jika al-farabi menempuh jalan pendekatan filosofis dan mengembangkan pemikiran politik yang serba sempurna  dan  idealis,  al-mawardi  justru  mengembangkan  pemikiran politiknya secara realistic dan sesuai dengan kenyataan praktis, dengan
13 Lihat  karya  al-Mawardi, al-Ahkam  al-Sulthoniyah  wa  al-Wilayat  al-Diniyah,
( Mesir : Syirkah Maktabah wa Mathba’ah al -Babi al-Halabi wa Auladuh, 1973).
14 Munawir Syazali, Islam dan Tata Negara, 61-62
15 al-Mawardi, al-Ahkam al-Sulthoniyah wa al-Wilayat al-Diniyah, 5
___________________________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Politik Islam Vol. 3 No. 2 Juli – Desember 2020 SUPIAN Diskursus Pemikiran Politik Islam … |235
tawaran-tawaran reformasi atau beberapa perbaikan di sana sini dalam lingkaran status quo, imam yang dimaksud al-Mawardi adalah Khalifah,
Raja,  Sultan  atau  Kepala  negara  yang  sekaligus  juga  merupakan pengganti  (khalifah)  nabi,  sehingga  di  dalam  jabatan  itu  terdapat  dua baju, baju politik dan baju agama.
Al-Mawardi  memulai  diskusi  politiknya  dengan  dua  hal  yang diperlukan dalam pemilihan, yaitu ;
Pertama, Ahl al-Ikhtiar (mereka yang berwenang untuk memilihi imam  bagi  ummat).  Orang  yang  duduk  di  Ahl  al-Ikhtiar  ini  harus memenuhi tiga syarat; (i) memiliki sikap adil ( al- ‘Adalah al - Jami’ah ), (ii) memiliki  pengetahuan  yang  memungkinkan  mereka  mengetahui  siapa yang  memenuhi  syarat  untuk  diangkat  jadi  imam,  dan  (iii)  memiliki wawasan  yang  luas  ( al- Ra’yu )  dan  kearifan  ( al-Hikmah)  yang memungkinkan mereka memilih yang paling tepat untuk menjadi imam, dan  paling  mampu  mengelola  kepentingan  ummat  di  antara  mereka yang memenuhi syarat. 16
Kedua, Ahl al-Imamah (orang-orang yang berhak menjadi imam), imam  dalam  pandangan  al-Mawardi  harus  memiliki  syarat-syarat;  (i) Sikap  adil  dengan  segala  persyaratannya  ( al- ‘Adalah  li  syruthiha ),  (ii) ilmu  pengetahuan  yang  mumpuni  untuk  berijtihad,  (iii)  Sehat pendengaran,  penglihatan  dan  lisannya,  (iv)  Utuh  anggota-anggota tubuhnya, (v) wawasan yang memadai untuk mengatur dan mengelola kehidupan  rakyat  dan  melawan  musuh,  (vi)  keberanian  untuk melindungi  rakyat  dan  melawan  musuh,  dan  (vii)  keturunan  Quraiys. Syarat terakhir ini didasarkan pada hadits  al-Aimmah min Qurays dan hadits  Qaddimu  Quraysyan  wala  Tuqoddimuha,  dan  menurut  al-
16 al-Mawardi, al-Ahkam al-Sulthoniyah wa al-Wilayat al-Diniyah, 6.
________________________________________________________________________________________________
236| SUPIAN Diskursus Pemikiran Politik Islam …
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No. 2 Juli - Desember 2020
Mawardi syarat terakhir ini boleh dinafikan, apabila tidak ditemukan lagi suku atau keturunan Quraisy. 17
Mengenai  cara  pengangkatan  imam,  ia  menunjuk  dua  acara, yakni  pertama,  dengan  cara  pemilihan Ahl  al- ‘Aqd  wa  al -Hall  (orang- orang  yang  mempunyai  atau  diberi  wewenang  untuk  mengikat  dan mengurai dalam hal ini untuk mengambil keputusan) yang juga disebut Ahl  al-Ikhtiar,  cara  ini  berangkat  dari  pemilihan  dan  pengangkatan khalifah  Abu  Bakr  al-Shiddiq,  dan  kedua,  penunjukan  atau  wasiat  oleh imam  atau  khalifah  sebelumnya,  cara  ini  menurutnya  merujuk  kepada penunjukan Abu Bakr kepada Umar Ibn al-Khattab. 18
Mengenai  proses  pengangkatan  melalui  pemilihan  ini  terjadi perbedaan  pendapat  di  kalangan  ulama  tentang  jumlah  orang  yang duduk di “dewan legislative” tersebut, (i) sebagian berpendapat bahwa pemilihan  itu  sah  kalua  dilakukan  oleh Ahl  al- ‘Aqd  wa  al -Hall  dari seluruh  negeri,  sehingga  keputusan  yang  diambiul  menjadi  keputusan seluruh  rakyat,  (ii)  ada  yang  berpendirian  bahwa  pemilihan  itu  sah apabila  dilakukan  oleh  minimal  lima  orang,  seorang  di  antara  mereka diangkat menjadi imam dengan persetujuan yang lainnya (semacam tim formatur,  seperti  pada  pengangkatan  khalifah  Usman  Ibn  Affan),  (iii) Ulama  Kufah  berpendapat  bahwa  pemilihan  itu  sah  apabila  dilakukan oleh  tiga  orang,  satu  di  antaranya  menjadi  imam  dengan  persetujuan dua yang lainnya, dan (iv) Kelompok (Syi’ah) yang berpendapat bahwa pemilihan  itu  sah  dilakukan  oleh  satu  orang  saja,  karena  didasarkan
17 al-Mawardi, al-Ahkam al-Sulthoniyah wa al-Wilayat al-Diniyah, 6. 18 al-Mawardi, al-Ahkam al-Sulthoniyah wa al-Wilayat al-Diniyah, 7.
___________________________________________________________________________________

## POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No. 2 Juli – Desember 2020 SUPIAN Diskursus Pemikiran Politik Islam … |237
pada fakta sejarah bahwa khalifah Ali Ibn Abi Thalib diangkat oleh hanya satu orang yakni Abbas Ibn Abd al-Muththalib. 19
Proses pengangkatan seperti ini, termasuk perdebatan dalam hal pengangkatan  atau  penunjukan  putera  mahkota  kemudian  melahirkan tiga atribut politik yang terkenal di kalangan Sunni, yakni Khilafah, Bai’ah dan Syura, yang menjadi satu kutub tersendiri dalam  pemikiran politik Islam.  Sementara  di  kutub  yang  lain  terdapat  tiga  atribut  politik  di kalangan  Syi’ah  yang  terkenal,  yaitu Imamah,  Walayah  dan  Ishmah. 20
Al-  Mawardi  sendiri  terkesan  hati-hati  sekali  dalam  menguraikan  tata cara  pengangkatan  imam,  baik  yang  dilakukan  dengan  cara  pemilihan atau penunjukan tanpa memberikan prefensi atau pilihannya sendiri, hal tersebut  dapat  diartikan  bahwa  ia  melihat  baik  dari  sumber-sumber awal  Islam  maupun  fakta-fakta  sejarah  tidak  ditemukan  suatu  system yang baku tentang pengangkatan kepala negara yang dapat dipastikan sebagai sebuah sistem yang islami atau sistem negara Islam.
Kelebihan  atau  hal  yang  patut  diacungi  jempol  dari  al-Mawardi, menurut Munawir Syazali, adalah bahwa di antara enam pemikir poltik Islam  yang  ditampilkan  mewakili  zaman  klasik  dan  pertengahan, 21 hanya  al-Mawardi  satu-satunya  yang  dengan  jelas  mengemukakan bahwa  seorang  imam  atau  khalifah  dapat  diturunkan  dari  jabatannya, apabila  ia  telah  menyimpang  dari  keadilan  (agama),  kehilangan  panca indera  atau  organ  tubuh  yang  lainnya,  telah  kehilangan  kebebasan bertindak atau telah dikuasai oleh orang-orang dekatnya, meskipun al-
19 Munawir Syazali, Islam dan Tata Negara, 64 20 Mengenai perdebatan dan keterangan mengenai hal ini dapat dilihat dalam S. Khuda Bakhsh, Politics in Islam, (Delli : Idarah al-Adabiyat, 1975) 95-126
21 Keenam pemikir tersebut adalah (i) Ibn Abi Rabi’, (ii) al -Farabi, (iii) al-Mawardi,
(iv) al-Ghazali, (v) Ibn Taimiyah, dan (vi) Ibn Khaldun. Lihat  Munawir Syazali, Islam dan Tata Negara, 42-107
________________________________________________________________________________________________
238| SUPIAN Diskursus Pemikiran Politik Islam …
POLITEA : Jurnal Politik Islam Vol. 3 No. 2 Juli - Desember 2020
Mawardi  belum  sampai  pada  tata  cara  atau  bagaimana  proses impeachment itu dilakukan.
Hal lain yang menjadi bahasan al-Mawardi adalah tentang Wazir.
Wazir  menurutnya  dibagi  menjadi  dua;  pertama,  wazir  tafwidh,  yakni pembantu  utama  kepala  negara  dengan  kewenangan  dan  kekuasaan untuk  menggariskan  atau  merumuskan  serta  melaksanakan  kebijakan- kebijakan  dengan  kepala  negara  yang  syaratnya  sama  dengan persyaratan  kepala  negara  itu  sendiri,  dan  kedua, wazir  tanfidz,  yang bertugas  hanya  sebagai  pelaksana  tugas  atau  kebijakan-kebijakan kepala negara dan penghubung antara kepala negara dan pejabat tinggi negara dengan rakyatnya. Al-Mawardi juga memunculkan gagasan yang menarik  dalam  ketata  negaraan,  yakni  teorinya  tentang  kontrak  sosial, di  mana  antara Ahl  al-Aqd  wa  al-Hall  (Legislatif)  dan  rakyat  di  satu pihak  dengfan  kepala  negara  (eksekutif)  di  pihak  lain  merupakan hubungan  antara  dua  pihak  peserta  kontrak  yang  melahirkan  adanya hak  dan  kewajiban  antara  kedua  belah  pihak  atas  adasr  timbal  balik.
Bai’ah yang  diberikan  kepada  imam  merupakan sighat  kontrak  sosial antara  mereka,  juga  mempunyai  kewajiban  untuk  memberikan perlindungan dan kesejahteraan kepada rakyatnya. 22
Beberapa  persoalan  lain  yang  dapat  diangkat  dari  pemikiran  al- Mawardi yang tercermin dari kitab al-Ahkam al-Sulthoniyah-nya, antara lain adalah bahwa (i) Amir dapat diangkat oleh Khalifah untuk mengatur suatu  daerah  tertentu  yang  memiliki  otonomi  dan  tunduk  kepada pemerintah  pusat,  (ii)  Hukum  yang  dipakai  boleh  dengan  beragam madzhab Fiqh, dengan beberapa ketentuan, boleh talfiq madzhab, dan yang ideal bahwa wilayah negara dan penduduknya dibagi berdasarkan
22 al-Mawardi, al-Ahkam al-Sulthoniyah wa al-Wilayat al-Diniyah, 12.
___________________________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Politik Islam Vol. 3 No. 2 Juli – Desember 2020
SUPIAN
Diskursus Pemikiran Politik Islam … |239
madzhab yang ada, (iii) Negara mengelola zakat, shadaqah dan pajak, dan  (iv)  Pembagian  administrasi  pemerintahan  sesuai  dengan kebutuhan, seperti Ketentaraan (Angkatan Bersenjata), Kesekretariatan, Kepegawaian dan Keuangan.

## C. IBN TAIMIYAH DAN PEMIKIRAN POLITIKNYA

## 1. Riwayat Singkat Kehidupannya
Nama  lengkapnya  adalah  Abu  Abbas  Ahmad  Ibn  Abd  al-Halim  Ibn Abd  al-Salam  Abdullah  Ibn  Muhammad  Ibn  Taimiyah, 23 Seorang  ulama besar yang terkenal dengan gelar Syekh al-Islam dan Mufti al-Ummat. Ia lahir di Harran, dekat Damaskus, Syiria, pada Rabi al-Awwal 661 H/1263 M,  lima  tahun  setelah  jatuhnya  Baghdad  ke  tangan  bangsa  Tartar  atau runtuhnya  kekuasaan  Abbasiyah.  Ketika  berumur  6  tahun,  ia  dibawa  oleh ayahya,  Syekh  Shihab  al-Din  Abu  Ahmad  Abd  al-Halim  ke  Damaskus bersama  dua  orang  saudaranya.  Ayahnya  adalah  tokoh  ulama  terkemuka dari mazhab Ahmad Ibn Hanbal (Hambali), bahkan kakeknya Syekh Abu al- Barakat Abd al-Salam Ibn Abdullah adalah Ahli Fikih Mazhab Hambali dan ahli Tafsir serta Hadits.
Di  Damaskus  ia  belajar  dan  mendalami  berbagai  cabang  ilmu pengetahuan,  gurunya  antara  lain;  Ibn  Abd  al-Daim,  Syekh  Syams  al-Din al-Hambali,  Syeikh  Jalal  al-Din  al-Hanafi,  Ali  Zain  al-Din  al-Muqoddasi, Najm  al-Din  Ibn  Asakit  dan  lain-lain.  Pada  usia  dua  puluh  tahun,  ketika ayahnya tutup usia, ia mulai memperlihatkan perhatian yang besar untuk mempelajari  fiqh  Hambali,  ilmu-ilmu  Al-Quran,  hadits  dan  teologi.  Ia  di samping  hafalannya  yang  kuat,  juga  terkenal  rajin  menghadiri  diskusi- diskusi  ilmiah,  dan  pada  umur  itu  juga  ie  telah  mulai  mengarang,
23 Munawir Syazali, Islam dan Tata Negara, 79
________________________________________________________________________________________________
240| SUPIAN Diskursus Pemikiran Politik Islam …
POLITEA : Jurnal Politik Islam Vol. 3 No. 2 Juli - Desember 2020
menafsirkan Al-Quran dan memberi fatwa, sehingga tidak mengherankan jika  ia  dikenal  dan  mendapat  reputasi  sebagai  seorang  ulama  yang berwawasan  luas,  pendukung  kebebasan  berpikir,  tajam  perasaan,  teguh pendirian  dan  pemberani.  Ia  menginginkan  pemurnian  agama,  dan karenanya  pula  ia  di  samping  banyak  mendapatkan  sanjungan,  juga terdapat  banyak  pertentangan-pertentangan  antara  dia  ulama-ulama semasanya. 24
Ibn  Taimiyah  hidup  pada  masa  dunia  Islam  sedang  betul-betul mengalami  puncak  dis-integrasi  politik,  dislokasi  local  dan  dekadensi akhlak  dan  moral.  Jatuhnya  Baghdad  dan  runtuhnya  pemerintahan Abbasiyah membuat setiap wilayah terpecah-pecah dan menjadi kerajaan kecil,    di  bekas  negara  Abbasiyah  itu  telah  pula  muncul  sultan  atau  raja- raja  “kecil”  yang  ti dak  lagi  tunduk  atau  memerlukan  legalitas syar’iyyah sebagaimana difatwakan oleh al-Mawardi, apalagi para penguasa Moghol yang  baru  masuk  Islam  tidak  banyak  yang  merasa  perlu  untuk  mencari legitimasi keagamaan.
Heterogenitas  kehidupan  penduduk,  baik  dalam  hal  kebangsaan, status  sosial,  agama,  aliran,  budaya  dan  hukum  membawa  implikasi terhadap  kerawanan-kerawanan  negara,  instabilitas  politik  dan “perkelahian’ antar mazhab (fiqh). Ibn Taimiyah yang bermazhab Hambali terpaksa harus sering masuk keluara penjara, karena memusuhi penguasa atau  karena  perbedaan  mazhab  atau  pendapat.  Mula-mula  meskipun  di dalam penjara, Ibn Taimiyah masih dapat meneruskan kegiatan ilmiahnya dengan  menulis  buku,  dan  apabila  ia  keluar  ia    kembali  mengajar  dan memberi  fatwa,  tetapi  setelah  ia  dipenjara  untuk  ketiga  kalinya,  jiwanya
24 Munawir  Syazali, Islam  dan  Tata  Negara, 79.    Tim  Penyusun  IAIN  Syarif Hidayatullah Jakarta, Ensiklopedi Islam Indonesia , 383-384.
___________________________________________________________________________________

## POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No. 2 Juli – Desember 2020 SUPIAN Diskursus Pemikiran Politik Islam … |241
menjadi sangat terpukul karena ia tidak diberi tinta dan kertas lagi, ia tidak tahan menerima penghinaan itu. Dan akhirnya pada tahun 728 H/1329 M, ia tutup usia pada usia kurang lebih 66 tahun. 25
Ibn  Taimiyah  adalah  seorang  mujtahid  yang  sangat  penting,  di samping  pemikirannya  banyak  diterima  dan  dijasikan  landasan  pemikiran atau diskusi hingga saat sekarang ini, ia juga banyak meninggalkan karya- karya  emas,  baik  di  dalam  bidang  fiqh,  tafsir,  teologi  dan  termasuk karyanya  dalam  bidang  pemikiran  politik  Islam.  Karyanya  yang  paling penting  dalam  bidang  pemikiran  politik  adalah  Al-Siyasah  al- Syar’iyyah fi Ishlah  al- Ra’i  wa  al - Ra’iyah  (Politik  yang  berdasarkan  Syari’ah  bagi Perbaikan  Pemimpin  dan  Rakyat),  yang  berusaha  memperbaiki  situasi masyarakat pada masanya dan mengikis habis kebobrokan politik melalui administrasi politik syari’ah.

## 2. Pemikiran Politik Ibn Taimiyah.
Pemikiran politik Ibn Taimiyah sangat jelas berorientasi kepada suatu bentuk negara/pemerintahan  yang bersendikan agama, hal tersebut tidak dapat  dipungkiri  karena  Ibn  Taimiyah  beranggapan  bahwa  kebobrokan umat  disebabkan  oleh  kebobrokan  para  pemimpin  dan  kurang  tepatnya pemimpin  memilih  menteri-menteri  dan  pembantu-pembantunya  di semua  tingkat  pemerintahan.    Oleh  karena  itu  dia  menyajikan  suatu contoh  atau  model  pemerintahan  menurut  Islam  yang  didasarkan keyakinan bahwa umat hanya dapat diatur dengan baik oleh pemerintahan yang juga baik.
25 Qomaruddin  Khan, The  Political  Thought  of  Ibn  Taymiyah, (Delhi  :  Adam Publishers & Distributors, 1992), 15.
________________________________________________________________________________________________
242| SUPIAN Diskursus Pemikiran Politik Islam …
POLITEA : Jurnal Politik Islam Vol. 3 No. 2 Juli - Desember 2020
Ibn  Taimiyah  memulai  diskusi  politiknya  dengan  mengemukakan atau  mendasarkan  teori  politiknya  kepada  firman  Allah  SWT  dalam  Al- Quran  (QS.  4  :  58-59). 26 Menurutnya  ayat  58  Surah  An-Nisa  ini dimaksudkan  bagi  para  pemimpin  negara.  Demi  terciptanya  kehidupan negara  yang  serasi  hendaknya  para  pemimpin  menyampaikan  amanat kepada pihak yang berhak dan bertindak adil dalam mengambil keputusan atau mengatu rakyatnya. Sedangkan ayat 59-nya ditujukan kepada rakyat, mereka diperintahkan untuk taat, tidak saja kepada Allah dan Rasul-Nya, tetapi  juga  kepada  pemimpin  mereka  dan  mengikuti  kebijakan-kebijakan pemerintah  selama  tidak  dalam  hal  maksiyat  dan  dilarang  oleh  agama (artinya  segala  peraturan  perundang-undangan  tidak  boleh  bertentangan dangan agama, Al-Quran dan al-Sunnah). 27
Sebagaimana  dijelaskan  sebelumnya,  bahwa  Ibn  Taimiyah  lebih memfokuskan  pemikirannya  pada  proses  perjalanan  administrasi  nega negara,  bukan  pada  konsep  atau  mekanisme  pengangkatan  pemimpin sebagaimana  yang  dilakukan  oleh  al-Mawardi.  Oleh  karena  itu  Ibn Taimiyah  dalam  pemikirannya  lebih  mendambakan  suatu  keadilan  yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahannya. Ibn Taimiyah  yang  dikenal  puritan,  zahid  dan  keras  pendirian  itu mendambakan  keadilan  sebagai  cita-cita  utamanya,  sehingga  ia menyetujui  pendapat  bahwa  kepala  negara  yang  adil  walaupun  tidak
26 Yang  artinya  : (58)  Sesungguhnya  Allah  menyuruhmu  menyampaikan  amanat kepada  yang  berhak  menerimanya,  dan  apabila  kamu  menetapkan  hukum  di  antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi  pengajaran  kepadamu.  Sungguh  Allah  Maha  medengar,  Maha  melihat.  (59) Whai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri  (pemegang  kekuasaan)  di  antara  kamu.  Kemudian  jka  kamu  berbeda  pendapat tentang  sesuatu,  maka  kembalikanlah  kepada  Allah  (Al-Quran)  dan  Rasul  (Sunnahnya), jika  kamu  beriman  kepada  Allah  dan  hari  kemudian.  Yang  demikian  itu,  lebih  utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya,
27 Munawir Syazali, Islam dan Tata Negara, 83.
___________________________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Politik Islam Vol. 3 No. 2 Juli – Desember 2020
SUPIAN
Diskursus Pemikiran Politik Islam … |243

## beragama Islam adalah lebih baik  daripada kepala negara yang beragama
Islam tetapi zalim (tidak adil). Ia menyetujui ungkapan “Allah mendukung negara yang adil meskipun kafir, dan Allah tidak mendukung negara yang tidak adil sekal ipun Islam”. 28
Untuk  mendukung  terwujudnya  keadilan  yang  didambakan,  maka menurut  Ibn  Taimiyah  dalam  pengangkatan  dan  penunjukan  pemimpin serta penunjukan apparat pemerintahan oleh para pemimpin harus benar- benar objektif, memiliki kemampuan dan professional di bidangnya, tidak boleh  adanya  bentuk  kolusi,  primordialis  atau  nepotisme.  Bahkan  dalam jabatan-jabatan  non-pemerintahan  atau  terendahpun  seperti  Imam Mesjid, Bilal, Kepala Desa atau RT/RW hendaknya mengikuti persyaratan- persyaratan  yang  sama.  Ketatnya  persyaratan  yang  diajukan  oleh  Ibn Taimiyah,  boleh  jadi  disebabkan  ia  mengalami  sendiri  dan  pernah merasakan  bentuk  ketidak  adilan  pemerintahan,  dan  juga  melihat  sendiri akibat-akibat  yang  ditimbulkan  oleh  ketidak  adilan  terhadap  kehidupan umat dan masyarakat.
Mengikuti  teori  tentang  keadilan,  Ibn  Taimiyah  kemudian mengemukakan  pentingnya  pelaksanaan  dan  tegaknya  hukum  secara konsisten.  Supremasi  hukum  menjadi  perlambang  bagi  perdamaian  dan idealitas  suatu  pemerintahan,  dengan  berlandaskan  kepada  firman  Allah SWT  (QS.  5  :  45) 29 Ibn  Taimiyah  membagi  hukum  menjadi  dua,  hukum pidana  yang  merupakan  hak  Allah  (seperti  pencuri,  pelaku  zina  dan  lain-
28 Munawir Syazali, Islam dan Tata Negara, 83-84.
29 Yang artinya : Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa  (dibalas)  dengan  nyawa,  mata  dengan  mata,  hidung  dengan  hidung,  telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qisas-nya (balasan yang sama). Barangsiapa  melepaskan  (hak  qisas)-nya,  maka  itu    (menjadi)  penebus  dosa  baginya. Barangsiapa  tidak  memutuskan  perkara  menurut  apa  yang  diturunkan  Allah,  maka mereka itulah orang-orang zalim.
________________________________________________________________________________________________
244| SUPIAN Diskursus Pemikiran Politik Islam …
POLITEA : Jurnal Politik Islam Vol. 3 No. 2 Juli - Desember 2020
lain), dan hukum pidana yang menjadi hak manusia (seperti pembunuhan dan  penganiayaan).  Dalam  hal  pelaksanaan  hukum  itu  ditegakkan  tanpa pandang bulu, tanpa melihat status sosial dan tidak boleh adanya campur tangan siapapun atas kedaulatan hukum. 30
Hal  lain  yang  juga  menjadi  sasaran  diskusi  Ibn  Taimiyah  adalah pentingnya  peranan  musyawarah  dan  pentingnya  ada  pemerintahan. Seorang kepala negara menurutnya harus selalu bermusyawarah dan tidak dictator, sebagaimana firman Allah SWT (QS. 3 : 159) 31 , dan Nabi sendiri adalah  sosok  yang  terkenal  amat  gemar  melakukan  musyawarah. Musyawarah  dilakukan  dengan  meminta  pendapat  para  ahli  selama pendapat  dan  urusan  tersebut  tidak  menyimpang  dari  ajaran  agama,  Al- Quran dan Sunnah serta consensus antara umat Islam.
Berbicara  tentang  pentingnya  ada  pemerintahan,  Ibn  Taimiyah berpendapat  bahwa  mendirikan  suatu  pemerintahan  untuk  mengelola urusan  umat  merupakan  kewajiban  agama  yang  sangat  mulia,  karena agama tidak dapat tegak tanpa adanya pemerintahan, juga dengan adanya pemerintahan  maka  dapat  pula  ditegakkan Amar  Ma’ruf  Nahi  Munkar . Sehingga  keberadaan  kepala  negara  itu  diperlukan  tidak  hanya  sekedar menjamin keselamatan jiwa dan hak milik rakyat serta terpenuhinya segala kebutuhan,  tetapi  juga  untuk  menjamin  tegak  dan  berlakunya  segala syari’at  Islam  dan  hukum  Allah  SWT.  Ibn  Taimiyah  juga  menganggap bahwa  kepala  negara  adalah  bayangan  Allah  SWT  di  bumi,  dalam  arti
30 Qomaruddin Khan, The Political Thought of Ibn Taymiyah, 163-165 31 Yang  artinya : Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut  terhadap  mereka.  Sekiranya  engkau  bersikap  keras  dan  berhati  kasar,  tentulah mereka  menjauhkan  diri  dari  sekitarmu.  Karena  itu,  maafkanlah  mereka  dan mohonkanlah  ampunan  untuk  mereka,  dan  bermusyawarahlah  dengan  mereka  dalam urusan  itu.  Kemudian,  apabila  engkau  telah  membulatkan  tekad,  maka  bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertawakkal.
___________________________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Politik Islam Vol. 3 No. 2 Juli – Desember 2020
SUPIAN
Diskursus Pemikiran Politik Islam … |245
bahwa dia adalah wakil Tuhan di bumi dengan kekuasaan dan kewenangan memerintah  sesuai  dengan  hukum  Tuhan.  Bahkan  ia  berpendirian keberadaan kepala negara meskipun zalim lebih baik bagi rakyat daripada hidup  tanpa kepala negara. 32

## D. ANALISA KOMPARASI PEMIKIRAN AL-MAWARDI DAN IBN TAIMIYAH
Analisis komparatif mengenal dua pemikir politik Islam ini tentunya sebagian telah tergambar di awal, namun tetap saja menarik untuk dikaji, karena dua pemikir ini mewakili dua masa yang berbeda, tentu saja berada dalam setting sosial yang berbeda pula. Ini menunjukkan bahwa keadaan yang dihadapi dan pola pemikiran seperti mazhab sangat mempengaruhi pemikiran  seseorang,  dan  ini  juga  menunjukkan  bahwa  hampir  tidak  ada bentuk  baku  tentang  sistem  politik  dalam  Islam.  Sebagai  dasar perbandingan  utama  adalah  sistem  negara  Islam  Madinah  di  bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dengan pondasi piagam Madinah, tetapi  memiliki  terjemahan  dan  nilai-nilai  praktis  dalam  Islam  yang berbeda  sebagaimana  ditunjukkan  oleh  lembaran  sejarah  yang  sudah berabad-abad  lamanya,  dan  dari  buah  karya  pemikir  politik  Islam  yang juga kaya khazanah dan nuansa.
Al-Mawardi  yang  mewakili  masa  klasik  dituntut  untuk  melihat kenyataan  pada  masanya  secara  realistis,  ia  yang  hidup  dan  berhutang budi  kepada  Daulah  Abbasiyah,  di  mana  ia  pernah  menjadi  Qadhi  al- Qudhot Daulah ini, kemudian cenderung melegitimasi keberadaan Daulah tersebut. Sedangkan Ibn Taimiyah yang hidup pada masa pertengahan, di mana  umat  dan  dunia  Islam  sedang  mengalami  masa  kemunduran  dan keruntuhan  di  mana-mana,  semakin  bobroknya  perilaku  para  pemimpin
32 Qomaruddin Khan, The Political Thought of Ibn Taymiyah, 90-91.
________________________________________________________________________________________________
246| SUPIAN Diskursus Pemikiran Politik Islam …
POLITEA : Jurnal Politik Islam Vol. 3 No. 2 Juli - Desember 2020
negara,  maka  ia  menuntut  keadilan,  bagaimana  cara  membendung kecenderungan  hedonistik,  materialistic  dan  mengajak  kembali  kepada tuntunan dan fitrah agama (Al-Quran dan Al-Sunnah).
Perbedaam  mazhab  yang  melatarbelakangi  dua  ulama  pemikir  ini juga  memberikan  warna  yang  sangat  kental  dalam  pemikiran  masing- masing.  Al- Mawardi  yang  bermazhab  Syafi’I  berpikiran  agak  “longgar”, dalam arti banyak terkungkung oleh pemerintahan dan situasi umat yang mayoritas  menganut  mazhab  tersebut,  meskipun  teori-teori  yang dikemukakan juga sangat tegas dan sarat dengan persyaratan-persyaratan yang mencerminkan kepada pentingnya keadilan. Sedangkan Ibn Taimiyah yang  bermazhab  Hambali  berpikiran  sangat  “ketat”,  dalam  arti  segala sesuatu  yang  berhubungan  dengan  kehidupan  bernegara  harus dikembalikan  kepada  Al-Quran  dan  Al-Sunnah,  di  mana  keadilan  dan supremasi hukum sangat ditekankan. Tetapi sedikit kontradiksi ketika Ibn Taimiyah  menyetujui  ungkapan  enam  puluh  tahun  hidup  dalam pemerintahan  yang  zalim  lebih  baik  daripada  satu  hari  tanpa  pemimpin. Ini tentu penekanannya pada petningnya pemerintahan untuk menghindari gangguan  stabilitas  politik  dan  kerawanan  sosial  serta  ketidak  pastian hukum (terutama hukum agama).
Inti  pemikiran  yang    dikemukakan  oleh  keduanya  memiliki perbedaan,  terutama  terletak  pada  pemikiran  al-Mawardi  yang menekankan  pada  aspek  mekanisme  pengangkatan  dan  penunjukan pemimpin/kepala  negara  atau  ordonansi  pemerintahan,  di  mana  salah satu  tema  yang  masih  sangat  bisa  diperdebatkan  adalah  dimasukkannya klausul keturunan Qurays sebagai salah satu syarat menjadi kepala negara. Sedangkan  Ibn  Taimiyah  lebih  menekankan  pada  proses  berjalannya pemerintaha n atau administrasi politik syari’ah yang meletakkan keadilan
___________________________________________________________________________________

## POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No. 2 Juli – Desember 2020 SUPIAN Diskursus Pemikiran Politik Islam … |247
dan  supremasi  hukum  sebagai  sentral  dalam  menjalankan  aktivitas pemerintahan.
Hal lain yang dapat ditangkap dari dua pemikir ini adalah perjalanan hidup  yang  mereka  alami,  al-Mawardi  hidup  di  ma sa  yang  “enak”  dan mendapatkan  kedudukan  yang  juga  “enak”,  sehingga  pemikirannya menjadi  sangat  berpengaruh  pada  masanya  dan  dijadikan  dasar  hukum dalam  kehidupan  kerajaan  Abbasiyah  khususnya,  walaupun  ketika Abbasiyah  runtuh  pengaruh  fatwanya  sudah  tidak  kuat  lagi  dalam memberikan legalitas syar’iyyah, terutama dalam hal bahwa khalifah harus dari  keturunan  Qurays.  Sedangkan  Ibn  Taimiyah  hidup  pada  masa  yang serba “susah” dan mendapatkan kedudukan yang juga “susah”, sehingga pemikirannya  sangat  tergambar  untuk  menuntut  adanya  keadilan  dan persamaan serta ajakan untuk kembali kepada ajaran murni Islam.
Terlepas dari beberapa persoalan di atas, kedua ulama pemikir ini memang  pantas  untuk  dicatat  dalam  pentas  sejarah  pemikiran  politik Islam,  karena  sama-sama  mempunyai  komitmen  yang  kuat  dalam menetaskan  konsep  kehidupan  kenegaraan  dan  pemerintahan  Islam. Keduanya  sama-sama  meninggalkan  jejak-jejak  pemikiran  yang  sampai saat  ini  sangat  berharga  dan  cemerlang  untuk  didiskusikan,  memberi motivasi  bagi  para  ulama  dan  pemikir  berikutnya  hinggsa  saat  ini  serta meninggalkan pengaruh besar bagi perkembangan pemikiran politik Islam di kemudian hari.
________________________________________________________________________________________________
248| SUPIAN Diskursus Pemikiran Politik Islam …
POLITEA : Jurnal Politik Islam Vol. 3 No. 2 Juli - Desember 2020

## E. PENUTUP
Bila saat ini, Hizbut Tahrir khususnya Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang  kemudian  dibubarkan  oleh  pemerintah,  mengedepankan  teori  atau pemerintahan dengan mengusung sistem Khilafah, sesungguhnya konsep itu  merupakan  salah  satu  dari  sekian  banyak  gagasan-gagasan  dalam sejarah  pemikiran  politik  Islam.  Pemikir-pemikir  dan  praktisi  politik sebelumnya  seperti  Jamaluddih  al-Afghani  yang  mengusung  Pan Islamisme,  Sayyid  Quthb  yang  mengusung  Ikhwanul  Muslimin  dan pemikir-pemikir yang dipengaruhi oleh pemikiran Ibn Taimiyah seperti Ali Abd  al-Raziq  dan  lain-lain  telah  juga  menyampaikan  gagasan-gagasan cemerlang  dalam  dunia  pemikiran  politik  Islam,  meskipun  dalam prakteknya belum tentu semanis teorinya.
Sejarah telah memperlihatkan gambaran yang nyata tentang system pemerintahan Islam, mulai dari zaman Rasulullah SAW, Khalifah Abubakar al-Shiddiq  yang  terpilih  dan dibai’at  secara  musyawarah  dan  mufakat,
Khalifah  Umar  Ibn  al-Khattab  yang  ditunjuk  langsung  oleh  Khalifah Abubakar,  Khalifah  Usman  Ibn  Affan  yang  terpilih  melalui  jalur  formatur, Khalifah  Ali  Ibn  Thalib  yang  terpilih  melalui  system  perwakilan,  hingga mulai  terbangunnya  sistem  khilafah  oleh  Bani  Umayyah,  Bani  Abbsiyah, pergolakan  politik  Islam  pada  zaman  klasik,  zaman  pertengahan,  hingga sejarah  negara-negara  demokrasi  dan  modern  Islam.  Semuanya menunjukkan  bahwa  bisa  dipastikan  tidak  ada  satupun  sistem  atau  satu bentuk baku yang harus diadopsi oleh Islam, untuk dijadikan sebagai satu- satunya bentuk ideal pemerintahan atau negara Islam.
Oleh  karena  itu  perbincangan  dan  diskusi-diskusi    tentang  format politik dalam Islam selalu hangat dan berkembang. Terlebih dalam konteks kesejahteraan  rakyat  dan  terlaksananya  nilai-nilai  ajaran  agama  di  dalam
___________________________________________________________________________________

## POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No. 2 Juli – Desember 2020
SUPIAN
Diskursus Pemikiran Politik Islam … |249
suatu negara. Jika orientasi pemikiran difokuskan kepada kedua point itu, niscaya  perdebatannya  bisa  menjadi  lebih  konstruktif  dan  ruang perdebatannya  juga  bisa  semakin  luas.  Kasus  Indonesia  yang  memiliki keistimewaan dan kearifan local sendiri tentu bisa menjadi titik temu dari berbagai  gagasan-gagasan  di  tengah  keberagaman  penduduknya  dalam semua segi kehidupan menuju “ Unity in Diversity ”.
________________________________________________________________________________________________
250| SUPIAN Diskursus Pemikiran Politik Islam … POLITEA : Jurnal Politik Islam Vol. 3 No. 2 Juli - Desember 2020

## DAFTAR PUSTAKA
Erwin  I.J.  Rosenthal, Political  Thought  in  Medival  Islam,  Cambridge, Cambridge University Press, 1971)
Hasan, Hasan Ibrahim, Tarikh Islam, Juz III, Kairo, Maktabah al- Mishriyyah, 1979 Gibb,  Hamilton  A. R., Studies in Islamic Civilization, Princeton, Princeton University Press, 1982 Esposito, John L, Islam and Politics , Terj Joesoef Sou’yb, Jakarta, Bulan Bintang, 1990 Kuntowijoyo, Identitas Politik Umat Islam, Bandung, Mizan, 1997 al-Mawardi, al-Ahkam al-Sulthoniyah wa al-Wilayat al-Diniyah, Mesir, Syirkah Maktabah wa Mathba’ah al -Babi al-Halabi wa Auladuh,
1973
Syazali, Munawir, Islam dan Tata Negara, Ajaran dan Pemikiran, Jakarta, UI Press, 1993 Khan,  Qomaruddin, The  Political  Thought  of  Ibn  Taymiyah,  Delhi,  Adam Publishers & Distributors, 1992 Bakhsh, S. Khuda, Politics in Islam, Delhi, Idarah al-Adabiyat, 1975 Tim  Penyusun  IAIN  Syarif  Hidayatullah  Jakarta, Ensiklopedi  Islam Indonesia, Jakarta, Djambatan, 1992