## DICARI SOSOK ‘NEGARAWAN’ UNTUK INDONESIA'

## Abstrak:
Bangsa ini tengah mengalami krisis kepemimpinan, maraknya para pemimpin yang muncul di era reformasi kebanyakan bermental politisi. Kepemimpinan  politik  yang  bermental  politisi  lebih  memperhitungkan  untung  rugi,  bagi-bagi  kekuasaan,  mengamankan  kekuasaan politiknya.  Pada hal sebenarnya negara dan bangsa ini yang kaya potensi baik sumber daya alam dan sumber daya manusia, dibutuhkan pemimpin dengan nalar negarawan yakni nalar negarawan berjuang untuk politik kebudayaan, artinya negarawan lebih mementingkan nasib bangsa  secara  lebih mendasar, negarawan  tidak berorientasi  pada kekuasaan melainkan  lebih disemangati  oleh  keikhasan berpolitik  untuk kepentingan  bangsa  dan  negara.  Untuk  mengatasi  situasi  ketidakmenentuan  bangsa  ini  diperlukan  terpilihnya  pemimpin  nasional  yang memiliki karakter pemimpin yang kuat yang dapat memimpin negeri ini  menjadi bangsa yang bermartabat.

## Kata kunci : Kepemimpinan, Negarawan

## Pengantar
Tema  kepemimpinan  nasional  belakangan  ini  kembali  mencuat  di  permukaan.  Bahkan  tema  ini  cenderung  kian  seksi  diperbincangkan terutama jelang Pemilu 2014 nanti. Hampir semua orang (di)sibuk(kan) untuk terlibat membincangkan (estafet) kepemimpinan nasional.
Menariknya, kaum  mudalah –elemen bangsa  yang  selalu  bergiat  (dan terkadang,  bernafsu) dalam  membedah kepemimpinan  nasional dari berbagai sudut pandang.
Mengapa demikian. Tidak lain karena idealisme anak muda yang selalu digelisahkan terhadap berbagai bentuk kepemimpinan nasional kita. Idealisme  kaum  muda  adalah  idealisme  yang  selalu  berbalut  dengan  berbagai  ketidakpuasan  atas  kondisi  kebangsaan  kita  yang  memang akhir-akhir  ini  selalu diliputi  berbagai  ketidakpastian.  Dan  memang  hanya anak muda yang  seharusnya berdiri  netral  untuk mendedahkan berbagai  kerisauan.  Berbagai  kegetiran  atas  tipikal  kekuasaan  yang  dimana-mana  selalu  steril  dari  keberpihakan  pada  kebangsaan  dan kerakyatan.  Karenanya,  tidaklah  heran  jika  sejak  negara  ini  masih  berwujud  janin,  anak  mudalah  yang  serius  memperjuangkan  janin  itu menjadi bayi yang bernama Indonesia.
Bukankah kita sadar betul sejak tahun 1908, melalui Budi Oetomo, nasionalisme kebangsaan kita mulai dilahirkan. Sumpah Pemuda 1928 menjadi spirit kebangsaan Indonesia, tahun 1945 tatkala Proklamasi Kemerdekaan, tahun 1965 saat kebobrokan sistem Demokrasi Terpimpin kita  hingga  tahun  1997  dengan  meruntuhkan  rezim  Orde  Baru.  Semuanya  merupakan  bentuk  kegelisahan  anak  muda  terhadap  situasi kebangsaan yang rapuh. Saat ini, kaum muda pun kembali dihadapkan pada situasi kebangsaan kita yang kian lama mengalami degradasi. Tidak bisa  tidak  membincangkan  kepemimpinan nasional  haruslah  menjadi bagian  tak terpisahkan  dari  nalar  muda  (kita)  untuk  ikut  serta memberikan solusi bagi bagi problema kebangsaan kita.

## Krisis Kepemimpinan Nasional
Disadari bahwa kepemimpinan nasional selalu menarik perhatian publik. Dimana-mana orang terlampau ‘bernafsu’ untuk ikut urun rembug perihal  kepemimpinan  nasional.  Hal  ini  karena  kepemimpinan  nasional  menjadi  tema  penting  saat  negeri  ini  membutuhkan  seorang ‘superman’ yang sanggup menyelesaikan problema dasar yang membelit bangsa. Problem yang membuat bangsa ini kian tidak ramah bagi warga negaranya. Kian tidak nyaman bagi ‘rumah tinggal’ kebangsaan kita. Kian tak berpihak bagi rakyat kecil. Parahnya, kian tidak dihargai oleh negeri lain, bahan ejekan, hingga stereotype yang memperburuk pencitraan dari soal korupsi hingga menguatnya intoleransi sosial yang dibiarkan terus menerus.
Padahal  sebagai  sebuah  bangsa,  Indonesia  memiliki  segala-galanya  untuk  dikembangkan  sebagai  bangsa  yang  bermartabat.  Negeri  ini sesungguhnya memiliki segala potensi yang ada, dari potensi sumberdaya alam hingga sumberdaya manusia. Hampir tidak ada negara yang memiliki  kekayaan  potensi  sebagaimana  Indonesia.  Potensi  kekayaan  laut  kita  berlimpah.  Kekayaan  hutan  dan  sawah  kita  tidak  bisa dipandang  sebelah  mata.  Kekayaan pertambangan  kita  –apapun  jenisnya-  ada di  setiap  sudut kepulauan. Sumberdaya  manusia?  Yang  ini juga tidak kalah baiknya dengan negara lain. Meski dunia pendidikan di negeri ini selalu tertatih-tatih perjalanannya, tetapi ada banyak fakta menyebutkan bahwa kecerdasan  mahasiswa  Indonesia  sesungguhnya  di  atas  rata-rata. Hampir  sebagian besar mahasiswa  Indonesia yang sekolah di universitas favorit dunia, lulus dengan predikat cumlaude bahkan sampai pada peringkat terbaik. Tapi sayangnya, setelah mereka kembali  ke  negeri  ini,  intelektualitasnya  ’tidak  laku’.  Sebab,  negeri  ini  lebih  menghargai  ’politisi’  ketimbang  ’akademisi’.  Tidak  heran  jika kemudian menjadi politisi di negeri ini menjadi ’lahan’ pekerjaan baru yang lebih menggiurkan dan prospektif ketimbang menjadi ilmuwan.
Satu-satunya  problem  kita  adalah  bagaimana  mengelola  bangsa  dan  negara  ini  dengan  baik  dan  benar  agar  segenap  potensi  bisa dimanfaatkan  secara optimal  dan berkelanjutan.  Bukankah kesalahan  awal pengelolaan kebangsaan  dan kenegaraan  merupakan  titik awal kehancuran masa depan bangsa ini? Semacam adagium, salah di hulu akan berakhir fatal di tingkat hilir . Kesalahan membangun paradigma (kepemimpinan)  akhirnya  hanya  akan  berakibat  fatal  bagi  masa  depan  bangsa.  Paradigma  kepemimpinan  yang  kita  bangun  lebih  pada kepemimpinan  politik.  Artinya,  nalar  politik  seringkali  lebih  dominan  bekerja  ketimbang  nalar  negarawan.  Kepemimpinan  politik  lebih memperhitungkan kalkulasi untung rugi dalam kekuasaan politiknya. Yang penting kekuasaan ’politik’ aman dan selamat dari tekanan ’lawan’ politiknya.  Tidak  heran  jika  kepemimpinan  nasional  kita  lebih  banyak  diisi  oleh  (konsep)  bagi-bagi  kue  kekuasaan.  Siapa  (partai  politik) memperoleh apa, bukan siapa berbuat apa.
Bukankah  fakta  ini  yang  sekarang  bergelanyut  dalam  panggung  politik  kita?  Fakta  dimana  kekuasaan  negara  lebih  diletakkan  untuk kepentingan kekuasaan politik partai politik. Seolah dukungan pada seorang calon presiden  –di negeri- ini haruslah berimplikasi pada balas jasa  ’jabatan’  bagi parpol  tersebut.  Yang  terjadi kemudian adalah  kader parpol  tertentu  karena  sudah  mendukung  calon  presiden  terpilih, merasa  berhak  mendapat  jatah  kekuasaan  dari  seorang  presiden.  Tidak  aneh  jika  sekarang  menjelang  Pemilu  2014, rebutan claim ’keberhasilan’  tiap  parpol  di  negeri  ini  kiat  mencuat.  Parpol  A  merasa  berhasil  menekan  korupsi.  Parpol  B  meningkatkan swasembada beras. Parpol C berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan entah narsisme apa lagi yang muncul. Yang tidak pernah ada adalah  parpol  yang  bertanggungjawab  atas  (fakta)  kian  mahalnya  biaya  pendidikan,  kian  banyak  masyarakat  miskin  yang  mengalami proses eksklusi ,  yakni  ketertutupan  mendapatkan  akses  yang  menjadi  haknya  sebagai  warga  negara,  seperti  akses  kesehatan,  akses pendidikan, akses pekerjaan, dan sebagainya.

## Negeri ini Butuh Pemimpin dengan Nalar Negarawan
Demikianlah, bahwa rakyat menjadi anak tiri di negeri sendiri. Selain selalu jadi korban dari kebijakan yang tidak pro rakyat, institusi yang seharusnya menjadi penyalur aspirasi mereka justru malah menjadi pendukung utama dari kebijakan tersebut. Lalu kepada siapa lagi rakyat harus berkeluh kesah ketika tidak ada lagi institusi yang memperjuangkan nasibnya? Persoalannya kemudian adalah mengapa bisa  terjadi, parpol yang seharusnya menjadi penyalur aspirasi rakyat justru malah menjadi perpanjangan tangan dari kekuasaan.
Jawaban sederhananya, bahwa di negeri ini ruang politik kita terlalu banyak dipenuh sesaki dengan politisi bukan negarawan. Nalar politisi sangat berbeda dengan nalar negarawan. Politisi berjuang untuk kepentingan politik kekuasaan, sedangkan nalar negarawan berjuang untuk politik kebudayaan. Artinya, politisi lebih memperhitungkan kalkulasi politik kekuasaan semata ketimbang kemaslahatan bangsanya. Seorang negarawan lebih mengepankan nasib bangsa secara lebih mendasar ketimbang berbicara pada kursi kekuasaan; entah kursi kepresidenan, kursi di kabinet, ataupun kursi-kursi kekuasaan lainnya.

## Raison d’etat Politik Politis
Perbedaan  mendasar  antara  politisi  dan  negarawan  adalah  terletak  ada  sikap  politik  dan  cara  mereka  memperlakukan  kekuasaan.  Politisi biasanya  lebih  disibukkan  ‘menyenangkan’  kehendak  pribadinya  ketimbang  kehendak  sosial. Private  interest lebih  dikedepankan daripada social  dan  public  interest. Realitas  ini  semakin  menunjukkan  kenyataannya  ketika  para  penguasa  lebih  menyukai  melakukan kesepakatan antar elit politik ketimbang mendengarkan suara-suara dari akar rumput ( grassroat ) dalam mengeluarkan kebijakan politiknya. Mereka  (seolah)  meyakini  suatu  asumsi  bahwa  meski  kedaulatan  ada  ditangan  rakyat,  tetapi  pengelolaan  atas  kedaulatan  tersebut  tetap terletak pada para pemimpin politiknya.
Atas  dasar  asumsi  ini,  mereka  lebih  memberikan  ‘ruang’  bagi  elite  politik  untuk  bernegosiasi  atas  dasar  kepentingannya  masing-masing, daripada  mendengarkan  ‘derita’  rakyat. Vox  Populi  Vox  Dei ,  bahwa  suara  rakyat  adalah  suara  Tuhan  dalam  alam  demokrasi,  tidak  lagi mempunyai makna apapun, kecuali ia telah direduksi dan dimanipulasi oleh kepentingan elit-elit politiknya. Apalagi keadaan ini didukung oleh legalitas formal yang sungguh sangat memberi peluang terjadinya distorsi kepentingan rakyat atas nama konstitusional.
Padahal raison d’etat kekuasaan sesungguhnya menuntut agar kepentingan negara tidak dihambat oleh kepentingan pribadi penguasa dan elit politiknya. Penguasa hanya akan perkasa apabila ia memiliki virtu, yaitu kekuatan hati untuk mengorbankan segala apa demi kepentingan negara.  Seorang  penguasa  yang  memandang  kekuasaannya  sebagai  kesempatan  untuk  memperkaya  diri  dan  sanak  saudaranya,  yang menganggap rakyatnya sekedar sebagai ladang untuk digarap demi keuntungannya sendiri, jelas tidak mempunyai wawasan sebagai seorang negarawan (Magnis Suseno, Kompas, 15/09/1997).
###
Reformasi disadari- awalnya memang memberikan sejumlah harapan. Harapan tersebut ternyata beriringan dengan munculnya kecemasan. Betapa  tidak  ?  Selama  hampir delapan tahun  reformasi dijalankan,  ternyata  tidak membawa perubahan substantif dalam  penyelenggaraan kekuasaan negara yang justru berakibat pada semakin terpuruknya negeri ini dalam krisis politik dan ekonomi yang kian terakumulasi.
Reformasi  ternyata  hanya  melahirkan  sejumlah  politisi  dan  partai  politik,  tapi  ironisnya  tidak  melahirkan  negarawan.  Semula  saya berkeyakinan, bahwa lahirnya sejumlah politisi akan membawa ‘angin segar’ bagi kehidupan berpolitik yang demokratis dan berpihak pada kepentingan bangsa, apalagi mereka banyak yang berasal dari kalangan akademisi dan ulama (kyai). Terintegrasinya kedua elemen penting dalam  masyarakat  ke  dalam  politik  (partai  politik)  semula  diyakini  semakin  membuat  masyarakat  politik  kita  menjadi  cerdas-rasional sekaligus  bermoral.  Politisi  dari  kalangan  akademisi  diharapkan  mampu  memberi  wajah  rasional-ilmiah  dalam  berpolitik,  sementara  dari kalangan  ulama  diharapkan  sanggup  mengubah image negatif  politik  yang  ‘buruk’  menjadi  lebih  baik  dan  bermoral.  Integrasi  keduanya  – seharusnya- dapat melahirkan sistem politik yang berperadaban.
Sayangnya  harapan  itu  sekarang  hilang,  berganti  dengan  kecemasan.  Politik  adalah  politik.  Dimana,  politik  selalu  mempunyai  logikanya sendiri yang seringkali unpredictable (tidak teramalkan). Logika politik adalah logika (kalkulasi) kekuasaan. Logika tersebut didukung dengan –meminjam  terminologi  Nietszche-  naluri  abadi  dari  manusia  yaitu  kehendaknya  untuk  berkuasa  ( will  to  power ).  Dalam  meraih  dan mempertahankan kekuasaan, maka politisi biasanya akan menggunakan cara-cara yang tidak masuk akal bahkan cenderung melupakan hati nurani.
Riswandha  Imawan  (2000)  sangat  tepat  ketika  mengatakan  bahwa  demi  kekuasaan,  aktor  politik  rela  berbohong  dan  meraihnya  melalui prinsip menghalalkan segala cara. Maka tidak berlebihan bila orang awam berpendapat, bahwa untuk menjadi politikus ulung seseorang harus mempunyai bakat  kriminal .  Logika  yang demikian mengubah  ‘panggung’  politik  menjadi  –meminjam  istilah  Komaruddin  Hidayat  (Kompas, 3/10/03) panggung gladiator . Yaitu, menjadi arena perebutan  kekuasaan dengan cara saling memfitnah, menjegal dan membunuh lawan. Demi sebuah kemenangan dan kepentingannya sendiri, segala cara ditempuh untuk menjungkalkan lawan dari panggung kekuasaan.
Negeri  ini  menjadi surplus politisi  tetapi minus negawaran. Stok politisi  sangat  melimpah,  tapi  negeri  ini  kehilangan  politisi  yang  berjiwa negarawan. Seorang politisi hanya akan berkutat pada problem kekuasaan (kursi) yang sifatnya lebih kalkulatif dan transaksional. Realitas
politik kita sebenarnya membenarkan situasi adanya hiruk pikuk pertarungan perebutan kursi kekuasaan (kepresidenan maupun parlemen), sehingga  melupakan  tugas  pokoknya  reformasi  kehidupan  berpolitik  secara  mendasar.  Sementara,  seorang  negarawan  jelas  tidak  lagi beorientasi  pada  kursi  kekuasaan,  melainkan  lebih  disemangati  oleh  keikhlasan  berpolitik  untuk  kepentingan  bangsa  dan  negara an sich yang steril dari intervensi partai politik maupun kepentingan tertentu di luar kepentingan negara, meski mereka berasal dari partai politik tertentu.
Padahal  setiap  kekuasaan  menurut  Ignas  Kleden  (1999:  7)  sudah  dengan  sendirinya  menyiapkan  jebakan  bagi  orang  yang  memilikinya. Semakin  besar  kekuasaan  semakin  rumit  dan  berbahaya  jebakan  tersebut,  sehingga  sang  penguasa  hampir  tidak  dapat  meloloskan  diri daripadanya tanpa dibantu orang lain. Untuk seseorang yang berada dalam kekuasaan maka jebakan tidak pernah ditanggapi sebagai jerat penyelewengan, tetapi lebih sebagai privilese dan fasilitas yang dianggap melekat pada kekuasaan. Karenanya menjadi wajar jika selalu saja muncul perilaku aji mumpung tatkala seorang politisi memegang jabatan politik.
Itulah sebabnya setiap kekuasaan, dimanapun dan kapanpun harus dicurigai. Karena jenis penguasa manapun yang dipilih, dia tidak dapat diharapkan untuk memperhatikan kepentingan rakyat dan negara pada setiap saat. Karenanya, sudah sepantasnya kita berkewajiban untuk mengontrol kekuasaan pengelolaan negara dari tingkat paling rendah (Desa) sampai yang paling tinggi (negara). Kekuasaan eksekutif dan legislatif  harus  tetap  dikontrol  dan  diawasi,  karena  keduanya  sangat  berkepentingan  dengan  pengelolaan  kekuasaan  negara.  Yang  lebih bahaya lagi keduanya berpotensi untuk melakukan korupsi secara massal.
####
Demikianlah  fakta  kebangsaan  kita  –akhir-akhir  ini.  Fakta  dimana  negeri  ini  lebih  banyak  disesaki  oleh  nalar  politik  ketimbang  nalar negarawan. Pemimpin di negeri ini lebih banyak menjadi bagian dari partai politik ketimbang menjadi pemimpin sebuah bangsa. Tampaknya kita harus banyak belajar untuk menjadikan ruang politik kita lebih banyak diisi dengan politik kebangsaan ketimbang politik kekuasaan.
Bukankah kita pernah melihat secara langsung terpilihnya Barack Obama  –November 2008 lalu – ketika mengalahkan Hillary Clinton dalam konvensi  di  Partai  Demokrat  dan  mengalahkan  Mc  Cain  di  pemilihan  presiden.  Amerika  Serikat  –negeri  yang  menganggap  sebagai kampiumnya demokrasi-  ini seolah menunjukkan  bahwa  seorang  negro  –punya hubungan  dengan Muslim-  juga bisa  menjadi  pemimpin di negeri ini, melalui proses demokratis. Bahkan dengan lapang dada, semua rival politiknya mengakui kemenangan Obama tanpa harus merasa sakit hati.
Coba lihat saja. Hillary Clinton yang kalah dalam konvensi di Partai Demokrat tetap bersemangat memenangkan Obama sebagai bagian dari partai  demokrat.  Pasca  pilpres  pun,  Obama  menjadikan  Hillary  Clinton  sebagai  Menteri  Luar  Negeri  sesuai  dengan  kepakarannya,  bukan karena balas budi.
Anda bayangkan saja jika kebesaran hati itu ada di negeri ini. Pastilah bangsa ini dapat dikelola berdasarkan profesionalitas, bukan sekedar balas  jasa.  Yang  terjadi kan  tidak  demikian, seorang yang gagal  menjadi  capres di  sebuah parpol  dan kalah dalam kovensi,  tiba-tiba bisa beralih mencari dukungan parpol lain. Begitu seterusnya. Parpol seolah tidak lagi menjadi alat perjuangan ideology, tetapi hanya sekedar alat untuk  meraih  kekuasaan  belaka.  Bukankah  setiap  parpol  didirikan  selalu  mengusung  ideology  masing-masing  (kecuali  jika  memang ideologinya pragmatic-oppurtunistik ). Maka ketika seorang pemilih memilih parpol tersebut selayaknya dia memang sudah paham apa yang akan diperjuangkannya. Tetapi ternyata ini hampir tidak ditemukan dalam ideology partai politik kita. Memilih parpol seperti  memilih orang tanpa ideologi. Padahal ideologi menjadi sesuatu yang sangat penting dalam perjuangan politik kebangsaan kita.
Itulah  sebabnya,  pemimpin  nasional  ke  depan  haruslah  seseorang  yang  memang  memiliki  keteguhan  ideologi  dan  jelas  perjuangan ideologisnya.  Dalam  konteks  keindonesiaan,  maka  seorang  pemimpin  (nasional)  haruslah  menjadikan  Pancasila  sebagai  visi  ideologis. Pemimpin  nasional  haruslah  yang  memiliki  kemampuan  menerjemahkan  nilai-nilai  Pancasila  sebagai  praksis  hidup  kebangsaan  dan kenegaraan  Indonesia.  Saatnya,  kita  memilih  pemimpin  nasional  yang  menjadikan  Pancasila  sebagai  sumber  nilai  dalam  menjalankan aktivitas  kebangsaan  dan  kenegaraan.  Siapapun  dia,  setelah  terpilih  secara  demokratis,  haruslah  kita  dukung  dan  dikawal  agar  tidak menyelewengkan kekuasaannya. Tidak boleh lagi terjadi politik pembiaraan terhadap kekuasaan. Karena kultur pembiaraan justru akan kian menjerumuskan  dan  menyelewengkan  tiap  kekuasaan. Saatnya  kita  peduli  terhadap  kekuasaan bukan  untuk  berebut  dan  merebut kekuasaan, melainkan agar kekuasaan tidak disalahgunakan. Kaum muda memiliki tanggungjawab untuk mengawal kekuasaan  agar benar- benar berpihak bagi kebangsaan kita.
###

## Karakter Pemimpin yang Kuat
Berharap situasi ketidakmenentuan kebangsaan ini akan segera berakhir. Minimal diawali dengan terpilihanya sosok pemimpin nasional yang sesuai  dengan  harapan  kita.  Apapun  keadaanya,  kita  selalu  berharap  terjadi  perubahan  politik.  Kalau  boleh  ditafsirkan  secara  gampang, perubahan yang diperlukan itu lebih terfokus kepada kepemimpinan nasional. Artinya, konsep tentang kepemimpinan nasional yang matang haruslah menjadi platform bersama kita untuk Indonesia lebih baik. Sosok pemimpin yang dianggap kuat, dianggap bisa melindungi-sering dimanifestasikan secara fisik-lebih disukai rakyat daripada pemimpin yang berkarakter sebaliknya.
Mengapa  kita  butuh  pemimpin  yang  kuat?  Sukardi  Rinakit  (2008)  mengatakan  dalam  sejarah  filsafat  politik  modern,  pemikiran  tentang kepemimpinan
politik juga
dimulai
dari tokoh besar.
John  Gardner  dalam  On  Leadership  (1990)  menulis,  "Sebagian  besar  dari  kita,  meski  tersembunyi,  memiliki  ingatan  akan  tokoh  yang superkuat seperti dewa yang melindungi kita semasa kecil, dan sebagian dari kita tumbuh besar dengan tetap mengharap munculnya tokoh- tokoh  seperti  itu."  Psikolog  Freud  dalam  Moses  and  Monotheism  (1967)  menyindir  kecenderungan  itu  dengan  sarkastis,  "Sebagian  besar orang  rindu  otoritas  kuat  di  mana  mereka  bisa  merasa  kagum,  atau  otoritas  yang  mendominasi  mereka  bahkan  kadang  memperlakukan mereka dengan cara tidak baik (ill-treats them)... seperti kerinduan terhadap figur ayah...."
Siapakah pemimpin yang memiliki karakter kuat itu. Setidaknya ada beberapa catatan:
1) dari sisi sang pemimpin harus memiliki karakter tambahan yang disebut sebagai kemampuan transformatif. Ada dua kategori pemimpin dalam  konteks  ini,  pemimpin  yang  transaksional  dan  pemimpin  yang  transformatif  (James  M  Burns,  Leadership,  1978).  Pemimpin  yang transaksional menggambarkan hubungannya dengan konstituen sebagai transaksi jual-beli. Pemimpin membeli suara dan konstituen menjual suara. Akibatnya, semua kebijakan politiknya hanya bersifat jangka pendek, sering kontradiktif, dan menguntungkan kelompok tertentu saja. Pemimpin yang transformatif lebih tanggap terhadap "kebutuhan yang tersembunyi", yang di dalamnya ada pertimbangan pencerahan politik, mendorong konstituen untuk menemukan jalannya sendiri, dan lain-lain.
2)  kepemimpinan  nasional  juga  harus  dilihat  bukan  hanya  dalam  urusan  pemilu  presiden  atau  legislatif,  tetapi  juga  kepemimpinan  yang muncul di arena masyarakat sipil. Dalam kalkulasi John Gardner, misalnya, untuk menjamin pengembangan demokrasi diperlukan setidaknya satu  persen  dari  semua  warga  negara  dewasa  sebagai  pemimpin  di  semua  lini  kehidupan.  Dengan  jumlah  pemilih  sekitar  150  juta  jiwa, diperlukan 1,5 juta orang sebagai pemimpin!  Salah satu cara untuk mencapai ini adalah dengan melakukan reformasi dan investasi dalam pendidikan. Meski UUD NRI Tahun 1945 kita telah menentukan target anggaran 20 persen, arah pendidikan (politik) nasional harus menjadi prioritas penting. Salah satu keluaran pendidikan nasional adalah generasi yang mandiri, produktif, serta kritis.
3) Agar kepemimpinan yang kuat tidak mendistorsi demokrasi, harus ada kekuatan oposisi (baik dalam masyarakat maupun parlemen) yang efektif dan konstruktif. Kekuatan oposisi dalam masyarakat terutama diperlukan dalam bentuk koalisi antara kekuatan masyarakat yang pro- demokrasi.  Mereka  adalah  kekuatan  yang peduli  terhadap  isu-isu publik  (Nanang P  Mugasejati, Kompas,  2008).  Kalau  kita  bercermin dari keberhasilan  gerakan  reformasi  1997  lalu,  sesungguhnya  terkuak  beberapa  idealisme  yang  sebelumnya  cenderung  mimpi  yang  mustahil menjadi  kenyataan.  Idealisme  tersebut  adalah  (1)  kemenangan  moral  atas  kekuasaan,  (2)  kejayaan  reformasi  atas status  quo ,  (3) kegemilangan masa depan atas masa lalu, serta (4) kemenangan hati nurani rakyat atas kekecewaan terhadap berbagai penyelewengan oleh pemerintahan sebelumnya (Edwin Tobing, Kompas, 26 Februari 2004).
Berdasar pada kondisi tersebut dan keyakinan bahwa reformasi merupakan titik awal bagi kebangkitan nasional kita, setidaknya  ada empat tanggung jawab yang diemban oleh pemimpin nasional. Pertama , meneruskan komitmen terhadap perjuangan moral. Kedua , melanjutkan dan  meningkatkan  kualitas  reformasi. Ketiga ,  mewujudkan  kegemilangan  masa  depan  atas  masa  lalu.  Dan keempat ,  mewujudkan kemenangan nurani rakyat.
Idealisme  yang  demikian  haruslah  menjadi common  platform bangsa  ini  dalam  mencari  pemimpin  nasional.  Normatif  memang,  tapi  itulah paradigma yang  harus diperjuangkan. Bagaimanapun beratnya, pemimpin  nasional haruslah  mampu merepresentasikan diri  sebagai  sosok yang  memimpin  bukan  menguasai.  Kita  butuh  pemimpin,  bukan  (sekedar)  penguasa.  Karenanya,  dia  memang  haruslah  yang  memiliki karakter kepemimpinan. Lalu siapakah manusia setengah dewa tersebut? Wallahu’alam bis showab.

## DAFTAR PUSTAKA
Imawan, Riswandha, Membedah Politik Orde Baru , Yogyakarta: Pustakan Pelajar, 2000.
Ignas Kleden, Menulis Politik Indonesia Sebagai Utopia, Jakarta Buku Kompas, 1999.
Kompas, 15 September 1997.
Kompas 26 Pebruari 2004
Kompas,  20 September 2008
Listiyono Santoso . DICARI SOSOK ‘NEGARAWAN’ UNTUK INDONESIA' Jurnal Prodi PPKn [online]. 2013, vol. 02, no. 01 [seen [now]]