## HUBUNGAN PENGUNGKAPAN DAN KUALITAS AUDIT
Mahdalena Kartini
Universitas Hasanuddin

## ABSTRAK
Kedudukan  inspektorat  menjadi  pilihan  dari  riset  ini  untuk melihat  kemampuannya  dalam  rangka  menempatkan 1 posisinya selaku  auditor  sekaligus  sebagai  bagian  dari  struktur  organisasi pemerintahan,  yakni  menghasilkan  kualitas  audit  untuk  melahirkan laporan  keuangan  daerah  yang  transparan  dan  akuntabel.  Oleh karena  itu  penelitian  ini  bertujuan  mengkaji  pengungkapan  laporan keuangan  pemerintah  daerah  dalam  rangka  mencapai  transparansi dan  akuntabilitas  pemerintah  serta  kualitas  audit  yang  dihasilkan. Pertimbangan  melakukan  riset  ini  karena  masih  beragamnya  kajian tentang  informasi  pengungkapan  dalam  laporan  keuangan  yang secara substansial memiliki konsekuensi ekonomis dalam pengambilan keputusan.
Riset  dilakukan  menggunakan  studi  literatur,  dan  hasilnya menunjukkan  adanya  efek  ketidakefektifan  dan  inefisiensi  dalam pelaksanaan fungsi inspektorat  di daerah. Hal ini disebabkan karena kaburnya  sikap  independensi  kedudukan  inspektorat  daerah  yang terbebas dari campur tangan pemerintah daerah.
Kata kunci : Pengungkapan, kualitas audit, auditor

## ABSTRACT
The  position  of  the  inspectorate  becomes  the  choice  of  this research to see its ability to position itself as an auditor as well as part of  the  organizational  structure  of  government,  which  produces  audit quality to produce transparent and accountable local financial reports. Therefore,  this  study  aims  to  examine  the  disclosure  of  local government financial statements in order to achieve transparency and accountability  of  the  government  and  the  quality  of  the  resulting audit. The consideration of doing this research is because there is still a  variety  of  studies  on  disclosure  information  in  financial  statements that substantially have economic consequences in decision making.
The  research  was  conducted  using  literature  study,  and  the result  showed  the  effect  of  inefficiency  and  inefficiency  in  the implementation  of  the  function  of  inspectorate  in  the  region.  This  is
due  to  the  blurring  of  the  independence  position  of  the  regional inspectorate which is free from the intervention of local government.
Keywords: Disclosure, audit quality, auditor

## A. LATAR BELAKANG
Pelaksanaan  otonomi  daerah  dalam  pengembangannya  harus menyesuaikan  antara  potensi  yang  dimiliki  daerah  dengan pemerintah  daerah  setempat.  Pelaksanaan  kewenangan  yang merupakan  hak  daerah  sebagai  manifestasi  pelaksanaan  otonomi daerah  merupakan  kesempatan  baik  oleh  pemerintah  daerah  untuk membuktikan  kemampuannya  dalam  pengelolaan  daerah.  Hal  ini mencerminkan  bahwa  kemajuan  daerah  dilihat  dari  kemampuan serta  kemauan  dalam  membangun  daerah  dari  kebebasan  berkreasi dan berekspresi yang diselaraskan dengan ketentuan hukum/perundang-undangan  yang  berlaku.  Agar  dapat  tercapai tujuan  yang  dicita-citakan  yakni  terciptanya  good  governance,  maka beberapa  hal  yang  dipandang  penting  adalah  tranparansi, akuntabilitas  publik,  partisipasi,  efisiensi,  efektifitas  dan  penegakan hukum.
Dalam  rangka  mewujudkan  good  governance  ada  tiga  aspek yang  penting  yang  harus  diperhatikan  sebagaimana  yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2005), yakni pengawasan,
pengendalian,  dan  pemeriksaan.  Salah  satu  dari  tiga  aspek  tersebut yakni  pemeriksaan  (audit)  adalah  suatu  kegiatan  yang  bersifat independen yang dilakukan oleh pihak professional untuk melakukan pemeriksaan  atas  kinerja  pemerintah  sesuai  dengan  standar  yang telah  ditetapkan.  Dewan  pemeriksa  dalam  hal  ini  BPK-RI  diberi amanat  oleh  UU  No.  15/2004  tentang  Pemeriksaan  Tanggung  Jawab Keuangan  Negara  melakukan  pemeriksaan  pada  LKPD.  Selain menghasilkan  opini  atas  laporan  keuangan  yang  diaudit,  juga memberikan  catatan  atas  hasil  temuan  yang  menjelaskan  adanya kelemahan  seperti  ketidaktaatan  pengendalian  internal  pada peraturan  perundang-undangan  yang  menimbulkan  potensi  kerugian negara.  Adanya  potensi  kerugian  negara  adalah  bentuk  dari penyalahgunaan  APBN/APBD  sehingga  perlu  dilakukan  audit investigasi,  kasus  pidana  dan  kasus  korupsi.  Hasil  yang  diperoleh melalui  temuan  audit  menunjukkan  kemampuan  auditor  mendeteksi kesalahan  yang  terungkap  melaui  laporan  keuangan.  Hal  ini  sejalan dengan  definisi  yang  diberikan  oleh  De  Angelo  (1981)  bahwa  auditor memiliki  kemampuan  dalam  mendeteksi  adanya  kesalahan  pada laporan  keuangan  dan  melaporkannya  pada  pengguna  laporan keuangan.
BPK  sebagai  pelaksana  pemeriksa  eksternal  pada  pemerintah daerah  dituntut  untuk  mengedepankan  transparansi  pengelolaan
keuangan  baik  oleh  pemerintah  daerah  maupun  oleh  BPK  sendiri, maka  didalam  Laporan  Hasil  Pemeriksaan  (LHP)  BPK  akan memberikan  hasil  temuan  dan  rekomendasi  atas  sistem  keuangan, pengendalian  internal  maupun  kepatuhan  apabila  terdapat  hal-hal yang  perlu  diperbaiki  (Septiana  et  al,  2013).  Kemampuan  auditor melakukan  pemeriksaan  dilihat  dari  kompetensi  yang  dimiliki  dan keberanian  untuk  melaporkan  apabila  terdapat  kesalahan  pada laporan keuangan dapat dilihat dari independensinya sebagai auditor. Adapun  ukuran  kompetensi  auditor  dapat  diukur  dari  jam  audit, pengalaman,  spesialisasi  auditor,  dan  lain  lain,  sementara  untuk ukuran  independensi  adalah  sikap  independen  auditor  dalam memberikan opini (Fitriany, 2010).
Kemampuan  dalam  melakukan  pemeriksaan  yang  dilakukan baik  oleh  BPK  maupun  inspektorat  adalah  dalam  rangka menciptakan  transparansi  yang  merupakan  bagian  dari  Good Governance. Hasil dari pemeriksaan BPK akan melahirkan opini yang tentunya  didukung  oleh  informasi  yang  terungkap  melalui  laporan keuangan  pemerintah  daerah.  Hanya  saja  hal  ini  masih  kurang mendapat  dukungan  daerah  karena  tidak  semua  informasi  itu terungkap.  Seharusnya  inspektorat  daerah  selaku  aparat  pemeriksa yang  ditugaskan  membantu  kepala  daerah  sesuai  tugas  pokoknya adalah melakukan pengusutan, pemeriksaan, pengujin dan penilaian, ternyata dinilai belum efektif. Dalam sebuah pernyataannya, Boynton et  al.  (2002)  menyatakan  bahwa  auditor  internal  sedapat  mungkin memiliki  kemampuan  untuk  melakukan  perbaikan  efisiensi  dan efektivitas  peningkatan  kinerja  organisasi.  Sehingganya  fungsi/peran auditor  internal  pada  pemerintah  daerah  menciptakan  transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini sebagaimana yang  tertuang  pada  konsep  Pedoman  Kebijakan Governance  (2008:7) menyebutkan bahwa transparansi mengandung unsur pengungkapan dan  penyediaan  informasi  yang  memadai  dan  mudah  diakses  oleh pemangku  kepentingan.  Pentingnya  pengungkapan  dan  informasi yang  tersedia  mengharuskan  pemerintah  mengungkapkan  berbagai informasi  dalam laporan  keuangan  sebagai  bentuk  akuntabilitas  dan transparansi keuangan publik.
Atas  dasar  temuan  BPK  selaku  auditor  eksternal  dari  Laporan Hasil  Pemeriksaan  (LHP)  terdapat  kelemahan  sekitar  24  %  pada sistem  pengendalian  internal  pemerintah  yang  berasal  dari  aspek akuntabilitas  pemerintah  pusat  dan  daerah.  Jika  dilihat  nilai  ini dipandang  kurang  efektif  atas  kinerja  inspektorat  sebagai  pengawas internal  sehingga  sehingga  berdampak  pada  timbulnya  persepsi masyarakat  bahwa  fungsi  dari  kinerja  mereka  yang  masih  kurang. Pernyataan  ini  dipertegas  oleh  De  Anglo  (1981)  bahwa  hasil  audit yang  berkualitas  oleh  auditor  adalah  dapat  menemukan  dan
melaporkan  terjadinya  pelanggaran  dan  kecurangan  dalam  sistem akuntansi kliennya.
Untuk  melihat  bagaimana  hubungan  pengungkapan  dan kualitas  audit  dapat  dilihat  pada  penelitian  Copley  (1991)yang menginspirasi  tulisan  ini.  Adapun  dalam  penelitiannya,  Cipley menemukan bahwa pengungkapan yang lebih lengkap meningkatkan reputasi  independensi  perusahaan  audit.  Auditor  independen, berusaha  untuk  mempertahankan  kualitasnya  yang  lebih  tinggi, secara  positif  mempengaruhi  tingkat  pengungkapan  keuangan  yang terkandung  dalam  laporan  keuangan  klien  mereka.  Selain  Copley, peneliti  lainnya  adalah  Ingram  (1984)  yang  menguji  hubungan coalition  of  voters,  administrative  selection  process,  alternative information  source,  and  management  incentive  terhadap  tingkat pengungkapan  laporan  keuangan  pada  tingkat state  government  di Amerika  Serikat.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa coalition  of voters,  administrative  selection  process,  and  management  incentive berhubungan  positif  terhadap  tingkat  pengungkapan,  sedangkan alternative  information  source  memiliki  pengaruh  negatif  terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah.
Tingkat  pengungkaan  laporan  keuangan  pemerintah  prvinsi tahun  2006-2009  sebagaimana  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Hilmi dan  Martani  (2012)  menunjukkan  bahwa  tren  pengungkapan  oleh pemerintah  provinsi  mengalami  peningkatan  di  tahun  2006-2009 meskipun  yang  dilakukan  di  pemerintah  propinsi  tergolong  masih rendah. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan  yaitu:  kekayaan  daerah,  kopleksitas  pemerintah, tingkat  penyimpangan  berpengaruh  positif,  sementara  tingat ketergantungan  dan  total  asset  tidak  berpengaruh  terhadap  tingkat pengungkapan  laporan  pemerintah  daerah.  Hartatianti  et.  al.  (2013) menguji  tingkat  pengungkapan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah daerah  berdasarkan  peraturan  pemerintah  yang  terbaru  yaitu peraturan  pemerintah  nomor  71  tahun  2010.  Sampel  yang  diambil Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  seluruh  propinsi  di  seluruh Indonesia  tahun  2011.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa variabel kekayaan daerah, tingkat ketergantungan, jumlah penduduk, jumlah  temuan  memiliki  pengaruh  yang  positif  terhadap  tingkat pengungkapan.  Sedangkan  variabel  total  asset,  jumlah  SKPD,  dan total  penyimpangan  tidak  memiliki  pengaruh  terhadap  tingkat pengungkapan  yang  harus  dilakukan  oleh  pemerintah  provinsi berdasarkan Peraturan pemerintah No.71 Tahun 2010.
Hartati  (2011),  salah  satu  kriteria  pemeriksaan  atas  laporan keuangan, yang dilakukan dalam rangka memberikan pendapat/opini atas  kewajaran  informasi  keuangan,  yang  disajikan  dalam  laporan
keuangan  salah  satunya  berdasarkan  pada  pengungkapan  yang lengkap ( full disclosure).
Dari  uraian  diatas  tentang  pentingnya  tingkat  pengungkapan laporan  keuangan  pemerintah  daerah  dalam  rangka  mencapai transparansi  dan  akuntabilitas  pemerintah  serta  kualitas  audit  yang dihasilkan,  disertai  dengan  penelitian  terdahulu  memotivasi  peneliti untuk  mengkaji  hubungan  antara  pengungkapan  laporan  keuangan daerah  dan  kualitas  audit.  Hal  ini  dilakukan  dengan  pertimbangan bahwa  masih  beragamnya  kajian  tentang  informasi  pengungkapan dalam  laporan  keuangan  yang  secara  substansial  memiliki konsekuensi ekonomis dalam pengambilan keputusan.

## B. TINJAUAN TEORETIS
1. Agency Theory
Teori  agensi  mengasumsikan  bahwa  masing-masing  individu termotivasi  oleh  kepentingan  dirinya  sendiri  yang  berdampak  pada timbulnya konflik kepentingan antara prinsipal dan agen (Jensen dan Meckling,  1976).  Hal  ini  kemudian  diamati  oleh  Zimmerman  (1977) bahwa  masalah  agen  ( agency  problem)  terjadi  dalam  semua  jenis organisasi,  baik  di  sektor  privat  yakni  antara  pemegang  saham dengan  manajemen,  maupun  di  sektor  publik  antara  politisi  dengan voters  (rakyat).  Politisi  disini  diasumsikan  sebagai  pihak  yang mementingkan  kepentingan  pribadi/kelompok,  sehingga  secara potensial  ada  kepentingan  untuk  memaksimalkan  kekayaan  mereka. Artinya  ini  akan  menentukan  apakah  mereka  akan  dipilih  kembali sebagai  pendapatan  masa  kini  dan  masa  depan.  Gambaran  secara politis adalah jika mereka dipilih kembali oleh rakyat, maka eksekutif dapat memanfaatkan anggaran negara demi kepentingan individu/kelompoknya.  Atas  fenomena  ini  rakyat  pun  mendesak adanya transparansi penggunaan anggaran negara untuk memastikan  kesejahteraan  mereka  terpenuhi  karena  rakyat  telah memilih mereka sebagai wakil di parlemen.
Agar  tidak  terjadi  kesimpangsiuran  informasi  (asimetri informasi)  antara  politisi  dan  rakyat, maka  pemerintah  daerah  perlu diaudit  oleh  pihak  yang  independen  melalui  laporan  keuangan  yang dihasilkan.  Adapun  pemeriksaan  tersebut  mengacu  pada  UU  No.  15 tahun  2004  tentang  Pemeriksaan  dan  Tanggung  Jawab  Keuangan Negara,  yang  meliputi  pemeriksaan  keuangan,  pemeriksaan  kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
2. Stewardship Theory Stewardship  theory  menyatakan  bahwa  para  manajer  lebih dominan padasasaran hasil untuk kepentingan organisasi
dibandingkan motivasi pada tujuan-tujuan individu tetapi lebih. Teori ini  dibangun  berdasarkan  pada  aspek  psikologi  dan  sosiologi  dimana
para  ekskutif  sebagai  steward  termotivasi  untuk  bertindak  sesuai keinginan  prinsipal,  selain  itu  perilaku  steward  tidak  akan meninggalkan  organisasinya  sebab  steward  berusaha  mencapai sasaran  organisasinya.  Disamping  itu  Stewardship  theory  juga dibangun  berdasarkan  pada  asumsi  filosofis  mengenai  sifat  manusia, bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan  penuh  tanggung  jawab,  memiliki  integritas,  dan  kejujuran terhadap pihak lain. Oleh karena itu dalam pandangann Stewardship theory  manajemen  adalah  pihak  yang  dapat  dipercaya  untuk bertindak  dengan  sebaik-baiknya  bagi  kepentingan  publik  lebih khusus kepada shareholder.
Kedudukan  inspektorat  pada  riset  ini  adalah  sebagai  steward (pengurus),  dipandang  sebagai  pihak  yang  dapat  bertindak  dengan sebaik-baiknya  bagi  kepentingan  publik,  dapat  melaksanakan  tugas dan  fungsinya  dengan  tepat  dalam  rangka  pencapaian  good governance.  Oleh  karenanya  dalam  kaitan  dengan  penggunaan  teori ini  dapat  menjelaskan  peran  auditor  internal  tidak  hanya  sekedar untuk  menilai  kesesuaian  laporan  keuangan  dengan  bukti pendukung, tetapi juga sebagai pemberi saran kepada auditee (pihak yang  diudit)  sebagai  shareholder.  Adapun  fungsi  pemberian  saran dapat  dijadikan  sebagai  pertimbangan  bagi  manajemen  dalam kaitannya dengan efektivas pengelolaan keuangan.
3. Pengungkapan Atas Informasi Laporan Keuangan Demi  kepentingan  transparansi,  maka  penyediaan  informasi kepada publik mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005  yaitu  memberikan  informasi  keuangan  yang  terbuka  dan  jujur kepada  masyarakat.  Hal  ini  didasarkan  pada  pertimbangan  bahwa masyarakat  memiliki  hak  untuk  mengetahui  secara  terbuka  dan menyeluruh  pertanggungjawaban  pemerintah  kaitannya  dengan pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Hal ini juga sebagai  wujud  ketaatan  pemerintah  pada  peraturan  perundang- undangan. Dengan demikian masyarakat yang kedudukannya sebagai principal memiliki hak untuk mengetahui informasi penyelenggaraan keuangan  pemerintah,  sebagaimana  yang  dinyatakan  dalam  Komite Nasional  Kebijakan  Governance  (KNKG,  2008),  bahwa  transparansi mengandung  unsur  pengungkapan  (disclosure)  dan  penyediaan informasi  yang  memadai  dan  mudah  diakses  oleh  pemangku kepentingan.  Di  sinilah  letak  pentingnya  transparansi  agar masyarakat  dan  dunia  usaha  juga  memiliki  andil  untuk  mengawasi penyelenggaraan negara secara obyektif.
Adapun  untuk  menghasilkan  pengungkapan  informasi  yang memadai,  maka  data  yang  digunakan  dapat  bersifat  kuantitatif maupun  kualitatif,  namun  yang  perlu  diperhatikan  adalah  informasi harus  material  dan  relevan  yang  dapat  dipergunakan  dalam
pengambilan keputusan. Pengungkapan harus dapat menambah nilai informasi dan bukan menguranginya dengan adanya keterangan yang terlalu  terinci  dan  sulit  dianalisis.  Pengungkapan  (disclosure)  dapat dikelompokkan  menjadi  dua  macam    (  Chariri  dan  Ghozali,  2003  ), yaitu :
a. Pengungkapan Wajib (mandatory disclosure)
Pengungkapan  wajib  merupakan  informasi  yang  harus  diberikan sesuai  dengan  peraturan  yang  telah  ditetapkan  oleh  badan otoriter.  Untuk  sektor  publik  di  Indonesia,  pengungkapan informasi  dalam  laporan  keuangan  pemerintah  diatur  dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2005  tentang  Standar Akuntansi Pemerintahan.
b. Pengungkapan Sukarela (voluntary disclosure) Pengungkapan sukarela merupakan informasi yang sifatnya tidak diwajibkan oleh suatu peraturan yang berlaku, tetapi diungkapkan oleh entitas karena dianggap relevan dengan kebutuhan pemakai.
4. Kualitas audit Begitu  luasnya  area  kualitas  audit  sehingga  sampai  saat  ini belum ada acuan/pedoman yang digunakan untuk mengukur kualitas audit  sehingga  dipandang  cukup  sulit  dipahami.  Beberapa  penelitian telah  membuktikan  hal  ini  dalam  dimensi  kualitas  audit.  Misalnya DeAngelo  (1981)  mendefinisikan  kualitas  audit  sebagai  kemampuan auditor  dalam  mendeteksi  kesalahan  pada  laporan  keuangan  dan melaporkannya  kepada  pengguna  laporan  keuangan.  Lowensohn  et al,(2007),  melihat  bahwa  kualitas  audit  dapat  diukur  dengan  tiga pendekatan,  yaitu:  (1)  menggunakan  proksi  kualitas  audit,  misalnya ukuran auditor (Mansi et al, 2004), kualitas laba (Kim, 2002), reputasi KAP  (Beatty,  1989),  besarnya  audit  fee  (Copley,  1991),  adanya tuntutan  hukum  pada  auditor  (Palmrose,  1988),  dan  lain  lain;  (2) pendekatan  langsung,  misalnya  dengan  melihat  proses  audit  yang dilakukan  dan  sejauh  mana  ketaatan  KAP  terhadap  standar pemeriksaan audit (Dang, 2004; OKeefe et al, 1994); (3) menggunakan persepsi  dari  berbagai  pihak  terhadap  proses  audit  yang  dilakukan KAP (Carcello, 1992). Deis dan Giroux (1992), menggunakan variabel Metrik  (QUALITY)  yang  diukur  berdasarkan  hasil  Quality  Control Review (QCR).
Fokus kualitas audit adalah pada kompetensi dan independensi. Artinya  auditor  yang  memiliki  jam  terbang  melakukan  pemeriksaan dipandang  mempunyai  pemahaman  yang  lebih  baik  atas  laporan keuangan.  Dengan  kapasitas  yang  mereka  miliki  (pengalaman), menjadikan  mereka  memiliki  kemampuan  memberikan  penjelasan atas  kesalahan-kesalahan  dalam  laporan  keuangan  dengan  cara mengelompokkan  kesalahan-kesalahan  didasari  pada  tujuan  audit dan struktur dari sistem akuntansi. Sependapat degan pernyataan ini
Deis dan Giroux (1992) yang dalam peneltiannya menemukan bahwa ada empat hal yang dianggap mempunyai hubungan dengan kualitas audit yakni : 1) lama waktu auditor melakukan pemeriksaan terhadap suatu  perusahaan,  semakin  lama  auditor  melakukan  audit  pada kliennya  yang  sama  maka  kualitas  audit  yang  dihasilkan  akan semakin rendah; 2) jumlah klien, semakin banyak jumlah klien maka kualitas audit akan semakin baik karena auditor dengan jumlah klien yang  banyak  akan  berusaha  menjaga  reputasinya;  3)  kesehatan keuangan klien, semakin sehat kondisi keuangan klien dimungkinkan klien  cenderung  menekan  auditor  agar  tidak  mengikuti  standar;  4) review oleh pihak ketiga, kualitas audit akan meningkat jika auditor tersebut  mengetahui  bahwa  hasil  pekerjaannya  akan  direview  oleh pihak ketiga.
Adapun Holt (2007), dalam Hariyanti (2011) menemukan dalam penelitiannya  bahwa  kualitas  audit  meliputi  lingkungan  organisasi dimana  auditor  bekerja,  kemampuan/keahlian  staf  auditor  dan partner,  efektivitas  dari  proses  audit,  lapoan  audit  yang  dapat diandalkan, serta faktor diluar kendali auditor.

## C. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  tergolong  dalam  penelitian  kualitatif  dengan pendekatan  deskriptif  dan  bertujuan  untuk  mendapatkan  gambaran mengenai pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan hubungannya  dengan  kualitas  audit.  Adapun  alasan  pemilihan  tema ini  karena  berdasar  pada  temuan  BPK  di  beberapa  daerah  dari Laporan  Hasil  Pemeriksaan  (LHP)  selaku  auditor  eksternal  masih terdapat  kelemahan  pada  sistem  pengendalian  internal  pemerintah yakni  sekitar  24%  yang  dapat  diperoleh  dari  aspek  akuntabilitas. Tentunya nilai ini dipandang kurang efektif sebagaimana tugas pokok inspektorat sebagai pengawas internal.
Karena sifat dalam penelitian ini adalah kajian literatur dikarenakan tidak  melakukan  penelitian  langsung  di  lapangan  maka  dalam penelitian  ini  sepenuhnya  berdasarkan  pada  aspek  pemecahan masalah  dari  berbagai  sumber  literatur  seperti  mencari  beberapa artikel,  aturan  perundangan  yang  berlaku  yang  kemudian disandingkan  sehingga  menemukan  benang  merah  atau  hubungan diantara konten yang dimaksud.

## D. PEMBAHASAN
Penyajian  suatu  laporan  keuangan  yang  wajar  merupakan gambaran dan hasil dari pengelolaan keuangan yang lebih baik. Opini yang diberikan atas suatu laporan keuangan merupakan cermin bagi kualitas  pengelolaan  dan  penyajian  atas  suatu  laporan  keuangan (Buku  II  IHPS  Semester  I  Tahun  2013).  Kemudian  berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan (UU
No.  17  Tahun  2003,  UU  No.  1  Tahun  2004,  dan  UU  No.  15 Tahun2004)  pemerintah  daerah  wajib  menyusun  laporan  keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus  Kas  dan  Catatan  AtasLaporan  Keuangan.  Laporan  Keuangan Pemerintah  Daerah  17  (LKPD)  disusun  berdasarkan  laporan keuangan  yang  dibuat  oleh  seluruh  SKPD  (Satuan  Kerja  Perangkat Daerah).  Penyajian  suatu  laporan  keuangan  yang  wajar  merupakan gambaran dan hasil dari pengelolaan keuangan yang lebih baik.
Semakin  gencarnya  tuntutan  masyarakat  terkait  dengan akuntabilitas pemerintah daerah, menjadikan pemerintah senantiasa berupaya  maksimal  memenuhi  tuntutan  tersebut  dengan  cara mempertahankan  kualitas,  profesionalisme  dan  akuntabilitas  publik serta value  for  money  dalam  menjalankan  aktivitasnya  untuk menjamin  dilakukannya  pertanggungjawaban  publik  oleh  organisasi sektor  publik.  Agar  terwujud  bentuk  pertanggungjawaban  tersebut, maka diperlukan audit atas kinerja pemerintah atau organisasi sektor publik.  Audit  yang  dilakukan  tidak  hanya  terbatas  pada  audit keuangan dan kepatuhan, namun perlu diperluas dengan melakukan audit terhadap kinerja organisasi sektor publik tersebut.
Salah  satu  yang  menjadi  sorotan  sebagaimana  yang  telah diuraikan  diatas,  bahwa  untuk  mewujudkan  akuntabilitas  pada pemerintah  daerah  adalah  transparansi  keuangan  negara.  Dalam pengelolaan  keuangan  daerahnya,  Pemda  memiliki  kewajiban  untuk memberikan  pertanggungjawaban,  menyajikan  dan  melaporkan segala  aktivitas  dan  kegiatan  yang  terkait  dengan  penggunaan  dana publik  kepada  pihak  yang  memiliki  hak  dan  kewenangan  untuk meminta  pertanggungjawaban  tersebut.    Implementasi  konsep transparansi  pada  pemda  dilakukan  dengan  cara  menyusun  LKPD (Suyanto,  2014),  untuk  menilai  kewajaran  atas  laporan  keuangan tersebut  maka  dilakukan  audit  oleh  BPK  RI  yang  hasilnya dituangkan dalam LHP atas LKPD.
Untuk  menghasilkan  laporan  keuangan  yang  mengungkapkan secara  keseluruhan  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  pengelolaan publik,  maka  diperlukan  beberapa  faktor  yang  mendukung  kualitas audit,  sebagaimana  yang  telah  dijelaskan  pada  kajian  literatur sebelumnya.  Salah  satu  diantaranya  adalah  independensi  auditor. Sikap ini mengisyaratkan bahwa seorang auditor lebih mementingkan kepentingan  umum  daripada  dirinya  dengan  mengedepankan  sikap jujur  kepada  semua  pihak.  Jujur  yang  dimaksudkan  adalah menjunjung  tinggi  kepercayaan  sebagai  amanah  yang  diberikan padanya.  Minimnya  sikap  jujur  berdampak  pada  kepercayaan masyarakat  yang  semakin  turun  apabila  terdapat  bukti  bahwa independensi auditor berkurang.
Sikap  indepensi  auditee  cukup  berpengaruh  dalam  audit  sektor publik.  Hal  ini  terangkum  dalam  pernyataan  Hall  dan  Elliot  (1993) bahwa  kualitas  jasa  audit  dan  kepuasan  auditee  merupakan  sesuatu yang  berdiri  sendiri.  Pernyataan  ini  menyiratkan  bahwa  ada  faktor yang  dapat  mempengaruhi  kepuasan auditee  terkait  dengan  kualitas audit.  Artinya  kedudukan  inspektorat  selaku  pemeriksa  maupun pengawas di daerah dapat memberi saran kepada pemerintah daerah terhadap  hal-hal  yang  dipandang  perlu  mendapat  perbaikan sekiranya  dapat  mempengaruhi  kondisi  keuanan  daerah.  Namun  hal ini  justru  jadi  tumpang  tindih  dengan  kapasitas  inspektorat  karena dalam aturan ada hal yang harus dihindari seperti hubungan dengan klien  yang  dapat  mempengaruhi  sikap  independensi  auditor. Inspektorat yang kedudukannya berada dalam struktur pemerintahan masih  diragukan  independensinya  karena  disatu  sisi  keberadaannya merupakan  bagian  dalam  pemerintahan  setempat  namun  disisi  lain dituntut  untuk  bersikap  independen.  Posisi  dilematis  seperti  ini tentunya  melahirkan  kualitas  audit  yang  relatif  jauh  dari  yang diharapkan.  Kelemahan  ini  merupakan  sistem  pengendalian  yang belum  terpecahkan  sebagaimana  dalam  hasil  evaluasi  sistem pengendalian  intern  oleh  BPK  menunjukkan  kasus-kasus  kelemahan sistem  pengendalian  intern  yang  dikelompokkan  sebagai  kelemahan sistem  pengendalian  akuntansi  dan  pelaporan,  kelemahan  sistem pengendalian  pelaksanaan  anggaran  pendapatan  da  belanja,  serta kelemahan struktur pengendalian intern.
Apa  yang  oleh  peneliti  gambarkan  tersebut,  ada  hal  yang menjadi bahan pertimbangan dalam pandangan peneliti bahwa dilihat dari  aspek  kepatuhan  pada  peraturan  perundang – undangan  yang berlaku  terkait  dengan  laporan  keuangan  pemerintah  daerah, inspektorat  belum  menjalankan  fungsinya  sehingga  menimbulkan efek  pada  ketidakekonomisan  dan  ketidakefektifan.  Akan  timbul peningkatan  pada  biaya  karena  penekanan  pada  efsiensi  biaya  tidak akan  tercapai  malah  akan  menimbulkan  tambahan  biaya  lain. Kenapa  hal  ini  terjadi?  sederhananya  ketika  informasi  yang  ada dalam  laporan  keuangan  itu  diberikan  kepada  auditor  eksternal, maka  auditr  eksternal  akan  memberikan  opininya  atas  hasil  yang dicapai dan ini merupakan hasil kerjasama antara pemerintah daerah dengan inspektorat. Saat BPK menemukan beberapa kekurangan atas informasi  tersebut,  maka  biaya  yang  sebelumnya  di  anggarkan  boleh jadi  akan  membengkak  karena  biaya  tambahan  untuk  melakukan pembenahan atas temuan-temuan tersebut tidak bisa dihindari.
Disadari bahwa pada kenyataannya prinsip independen ini sulit untuk  benar-benar  dilaksanakan  secara  mutlak,  antara  auditor  dan auditee.  Auditor  harus  berusaha  untuk  menjaga  independensi tersebut  sehingga  tujuan  audit  dapat  tercapai.  Independensi  auditor
merupakan  salah  satu  dasar  dalam  konsep  teori  auditing.  Ketika seorang  audior  membuat  suatu  program,  maka  yang  harus diperhatikan  adalah  dia  harus  bebas  dari  campur  tangan  dengan auditee,  karena  posisi  auditee  dipandang  cukup  mampu  untuk membatasi,  menetapkan  dan  mengurangi  berbagai  bagian  dari aktivitas audit; kemudian bebas dari campur tangan atau suatu sikap yang  tidak  kooperatif  berkaitan  dengan  prosedur  yang  dipilih  dan bebas  dari  berbagai  usaha  yang  dikaitkan  dengan  pekerjaan  audit untuk  mereview  selain  dari  yang  diberikan  dalam  proses  audit. Independensi  dalam  membuat  laporan  meliputi  bebas  dari  berbagai perasaan loyal atau kewajiban untuk mengurangi dampak dari fakta- fakta  yang  dilaporkan;  pengabaian  penggunaan  yang  sengaja  atau tidak  sengaja  dari  bahasa  yang  mendua  dalam  pernyataan  fakta, pendapat dan rekomendasi serta dalam penafsirannya dan bebas dari berbagai  usaha  untuk  menolak  pertimbangan  auditor  sebagai kandungan yang tepat dari laporan audit, baik dalam hal yang faktual maupun opininya.

## E. KESIMPULAN
Kemampuan  mempertanggungjawabkan  (akuntabilitas)  dari sektor  publik  pemerintah  sangat  tergantung  pada  kualitas  audit sektor  publik.  Tanpa  kualitas  audit  yang  baik,  maka  akan  timbul permasalahan,  seperti  munculnya  kecurangan,  korupsi,  kolusi  dan berbagai  ketidakberesan  di  pemerintahan.  Kualitas  audit  sektor publik  dipengaruhi  oleh  kapabilitas  teknikal  auditor  serta independensi  auditor  baik  secara  pribadi  maupun  kelembagaan. Untuk meningkatkan sikap independensi auditor sektor publik, maka kedudukan  auditor  sektor  publik  harus  terbebas  dari  pengaruh  dan campur  tangan  serta  terpisah  dari  pemerintah,  baik  secara  pribadi maupun kelembagaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2013. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2012. Jakarta: BPK RI. Beatty,  R.  P.  1989.  Auditor  Reputation  and  The  Pricing  Of  Initial Public Offering. The Accounting Review 64(Oct), 693-709. Carcello,  J.V.,  Roger,  Hermanso.,  Neal,  dan  McGrath.  1992.  Audit Quality  Attribute  :  The  Perception  of  Audit  Partners,  Preparers, and  Financial  Statement  Users, Auditing.  Sarasota,  Spring,  Vol 11.
Copley,  P.  A.  1991.  The  Determinants  of  Local  Government  Audit Fees:  Additional  Evidence. Research  in  Governmental  and Nonprofit Accounting 5: 3-23
DeAngelo,  L.  E.  1981a. Auditor  Size  and  Audit  Quality.  Journal  of Accounting and Economics 3 (1): 167-175.
Deis,  D.R.  dan  Giroux,  G.A.  1992 .  Determinants  of  Audit  Quality  in the Public Sector . The Accounting Review, 67, 3, 462-479.
Fitriany,  2010.  Analisis  Komprehensif  Pengaruh  Independensi  dan Kompetensi  Auditor  terhadap  Kualitas  Audit.  Disertasi Pascasarjana  Ilmu  Akuntansi  Universitas  Indonesia,  Tidak Dipublikasikan.
Hartati,  Y.  2011. Analisis  Pengungkapan  Laporan  Keuangan  Opini Wajar  Tanpa  Pengecualian (Study  Kabupaten  Padang  Pariaman & Kota Pariaman). Jurnal Universitas Andalas.
Hartatianti.  Kusharyanti.  dan  Sucahyo  Heriningsih.  2013. Analisis Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Tingkat  Pengungkapan Laporan  Keuangan  Pada  Propinsi  di  Indonesia.  Prosiding Seminar Nasional Akuntansi UPN 2, FE UPN, Jakarta.
Hilmi,  Amiruddin  Zul  dan  Dwi  Martani.2012. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi.FEUI.Jakarta
Ingram, Robert W. 1984. Economics Incentives and the Choice of State Government  Accounting  Practices.  Journal  of  Accounting Research. Vol. 22. No. 1. pp 126-144.
Jensen,  M.  C.  and  W.  H.  Meckling.  1976. Theory  of  the  Firm: Managerial  Behaviour,  Agency  Cost,  and  Ownership  Structure. Journal of Financial Economics 3, hlm. 305-60
Lowensohn et  al.  2007.  Auditor  Specialization,  Perceived  Audit
Quality,  and  Audit  fees  in The Local Government  Audit  Market.
Journal of Accounting and Public Policy 26. Elsivier.
Kim, J.  et  al.  2002. “ Auditor  Designation, Auditor  Independence,  and Earnings  Management:  Evidence  from  Korea ” , Working  Paper, the Hong Kong Polytechnic University.
Mansi,  S.  A.,  W.  F.  Maxwell.,  dan  D.  P.  Miller.  2004.  Does  Auditor Quality and Tenure Matter to Investors? Evidence from the Bond Market. Journal of Accounting Research 42 (4), 755-793.
Mardiasmo,  2005.  Akuntansi  Sektor  Publik  Edisi  2.  Penerbit  Andi.
Yogyakarta
O ’ Keefe,  T.B.,  Simunic,  D.  dan  Stein,  M.T.  1994.  The  Production  of Audit  Services:  Evidence  form  a  Major  Public  Accounting  Firm . Journal of Accounting Research, 32, 2, 241-261.
Palmrose,  Z.  1984.  The  Demand  for  Quality  Differentiated  Audit Services  in  an  Agency  Cost  Setting:  An  Empirical  Investigation . Auditing Research Symposium, 229-252.
Zimmerman,  Jerold  L.1977, ” The  Municipal  Accounting  Maze:  An Analysis of Political Incentives ” . Journal of Accounting Research.
Vol 15, Studies on Measurement and Evaluation of the Economic Efficiency of Public and Private Nonprofit Institution pp 107-144.