## PERAN KEPOLISIAN DALAM MEMINIMALISIR KEKERASAN SEKSUAL STUDI KASUS POLRES GORONTALO

## THE ROLE OF THE POLICE IN MINIMIZING SEXUAL VIOLENCE GORONTALO POLICE CASE STUDY
Andi Esse Jumriani 1* , Sri Rahayu Lestari 2 , Halisma Amili 3 , Agustina Gubali 4 , Yeti S. Hasan 5
1,4,5 Ilmu Hukum,  Hukum, Universitas ichsan Gorontalo Utara, Jln Trans sulawesi, 86206, Indonesia
2,3 Ilmu hukum ,  Hukum, Universitas Pohuwato, Jln trans Sulawesi, 96265, Indonesia
* E - mail : andiessejumriani03 1997@gmail.com

## ABSTRAK
Kekerasan  seksual  di  Provinsi  Gorontalo  sendiri  khususnya  Kab.Gorontalo,  Sejak  Januari hingga  Desember  2019  terdapat  16  kasus  kekerasan  seksual  terhadap  anak  yang  ditangani oleh  Unit  PPA  Polres  Gorontalo.  Peningkatan  kasus  ini  di  latarbelakangi  dengan  berbagai macam  factor.  Lebih  lanjut  beliau  mengungkapkan  mayoritas  pelaku  kekerasan  seksual tersebut  dilakukan  oleh  orang-orang  terdekat  korban,  seperti,  paman  sendiri,  tetangga, kerabat  hinggay  ayah  tiri  (sambung),  bahkan  sampai  ada  ayah  kandung,  mitifnya  pun beragam  ada  yang  karena  bujukan,  paksaan  dan  rayuan  dengan  di  iming-imingi  uang. Sementara  perlindungan  hukum  terahadap  anak  korban  kekerasan  seksual  masih  belum maksimal  misalnya  saja  dalam  hal  penanganan  yang  dinilai  lamban,  terutama  dalam  hal pengobatan secara psikis dan social. Sehingga hak-hak perlindungan anak korban kekerasan seksual  masih  kurang.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  upaya-upaya  yang dilakukan  oleh  Polres  Gorontalo  dalam  mengatasi  dan  meminimalisasi  trjadinya  kekerasan seksual  terhadap  anak.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  empiris, dimana  penulis  melakukan  observasi  langsung  ke  lokasi  wawancara  kepada  pihak  yang bersangkutan yakni kepala unit PPA satu orang dan kepala kepolisisan satu orang. Penelitian ini  menunjukkan  bahwa  upaya  penanggulanggan  kejahatan  khususnya  kekerasan  seksual terhadap anak di Kabupaten Gororntalo adalah upaya preventif yakni upaya pencegahan yang dilakukan oleh kepolisian seperti sosialisasi dan penyuluhan dan upaya represif adalah upaya penanganan  yang  dilakukan  apabila  telah  terjadi  kasus  kekerasan  seksual  kepada  anak dengan  malakukan  rehabilitasi  kepada  korban  dan  penahanan  kepada  pelaku.  Berdasarkan hasil  penelitian  dan  Analisa  penulis  merekomendasikan  bahwa:  Unit  PPA  Polres  Gorontalo diharapkan  mempertahankan  kinerjannya  agar  anak-anak  yang  menjadi  korban  kekerasan seksual terhadap perlindungan yang efektif dan untuk lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat  dan  apparat  penegak  hukum  mengenai  kasus  kekerasan  seksual  pada  anak dan melakukan  penyuluhan  atau  sosialisasi  oleh  para  penegak  hukum  yang  dilakukan  secara berkala dan tepatsasaran.
Kata kunci: Gorontalo, Kekerasan Seksual, Peran Kepolisisan

## ABSTRACT
Sexual  violence  in  Gorontalo  Province  itself,  especially  Gorontalo  District,  from  January  to December  2019  there  were  16  cases  of  sexual  violence  against  children  handled  by  the Gorontalo  Police  PPA  Unit.  This  increase  in  cases  is  based  on  various  factors.  He  further revealed  that  the  majority  of  perpetrators  of  sexual  violence  were  committed  by  people closest to the  victim,  such  as  uncles,  neighbors, relatives  and  even  stepfathers  (continued), even biological fathers, the motives were varied, some were due to persuasion, coercion and seduction by lured by money. Meanwhile, legal protection for child victims of sexual violence is still not optimal, for example in terms of treatment which is considered slow, especially in
terms  of  psychological  and  social  treatment.  So  the  protection  rights  of  children  who  are victims of sexual violence are still lacking. This research aims to determine the efforts made by the Gorontalo Police to overcome and minimize the occurrence of sexual violence against children. This research uses empirical legal research methods, where the author makes direct observations at the interview location with the parties concerned, namely the head of the PPA unit,  one  person  and  the  head  of  the  police.  This  research  shows  that  efforts  to  overcome crime,  especially  sexual  violence  against  children  in  Gororntalo  Regency,  are  preventive efforts,  namely  prevention  efforts  carried  out  by  the  police  such  as  socialization  and counseling  and  repressive  efforts  are  handling  efforts  carried out  if  cases  of  sexual  violence against children have occurred by carrying out rehabilitation for the victims. and detention of the perpetrator. Based on the results of research and analysis, the author recommends that: Gorontalo Police PPA Unit is expected to maintain its performance so that children who are victims of sexual violence receive effective protection and to further increase outreach to the community and law enforcement officials regarding cases of sexual violence against children and provide counseling or socialization by law enforcers which is carried out regularly and on target.
Keywords : Gorontalo, Sexual Violence, Role Of The Police

## A. PENDAHULUAN
Anak  adalah  generasi  penerus  bangsa  yang  memiliki  peranan  penting  dalam keberlangsungan suatu bangsa, bangsa yang  maju dan kuat tergantung pada masa depan anak yang  cerah  dan  bermartabat.  Sehingganya  anak  membutuhkan  perlakuan  yang  khusus dalam suatu  Negara  dan  pemenuhan  hak-hak  anak  serta  perlindungan  hukum  terhadap  anak. Pemenuhan hak dan perlindungan hukum terhadap anak sebagai bentuk kebebasan anak dalam rangka mencapai kesejahteraannya. Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 menyatakan dengan tegas bahwa “setiap anak berhak at as kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindung an dari kekerasan dan diskriminasi”.
Berdasarkan  instruksi  Presiden  (Inpres)  No.5  tahun  2014  tentang  gerakan  Nasional Anti  Kejahatan  Seksual terhadap  anak  yang ditandatangani  pada  11  juni  2014.  Dimana  dalam Intruksi  Presiden  itu  memerintahkan  kepada  Mentri,  Kapolri,  Jaksa  Agung,  Para  Kepala lembaga  pemerintah  non  kementrian,  gubernur,  walikota/bupati  untuk  mengambil  langka- langkah yang dibutuhkan tufoksi dan kewenangan masing-masing dalam melakukan tindakn preventif  dan  penanggulangan  kekerasan  seksual  bagi  anak  melalui  Gerakan  Nasional  anti kejahatan seksual terhadap anak (GN-AKSA) yang melibatkan seluruh elemen masyrakat dan dunia usaha/bisnis.
Kementrian  Pendidikan  juga  diinstruksikan  untuk  meningkatkan  kualitas pemebelajaran  dibidang  agama,  ahlak  pada  kurikulum  pendidikan,  hak  dan  kewajiban  anak, pemeberdayaan  anak  serta kesehatan  reproduksi.  Perlindungan  anak  pada  sektor  pendidikan dari kekerasan seksual juga menjadi instruksi presiden misalnya kekerasan dari pendidik dan tenaga kependidikan ataupun pihak lain pada lingkup sekolah, serta memeberikan sanksi yang berat  bagi  pendidik  maupun  tenaga  kependidikan  yang  abai  dalam  mnejalnakan  tugas- tugasnya sehingga terjadi kekerasan seksual terhadap anak.
Sementara  ME  Maharani  mengatakan  kekerasan  seskusal  sendiri  di  dalam  diartikan bahwa  suatu  perbuatan  dengan  paksaan  berhubungan  seskusal  baik  yang  dilakukan  secara tidak  wajar,  tidak  di  sukai,  ataupun  untuk  tujuan  tertentu  maupun  komersial.  Dalam pandangan  mayer,  “kekerasan  yang  dilakukan  diantaranya  penganiaya an,  stimulasi  oral  pada penis, perkosaan, perkosaan secara paksa, dan stimulasi  oral pada klitoris. Kekerasan seksual sendiri dapat terjadi dalam 2 bentuk yaitu:
1. Familial  Abuse “ yaitu  kekerasan  seksual  yang  pelakunya  adalah  orang  yang  memiliki hubungan darah, keluarga inti atau orang tua pengganti atau kekasaih sendiri”.
2. Extrafamilial  abuse  “yaitu  kekerasan  yang  dilakukan  oleh  orang -  orang  diluar  lingkup keluarga” (dalam Bagong. S, dkk, 2000)
Undang  -  undang  perlindungan  anak  sendiri  secara  tegas  mengatur  bentuk-  bentuk perlindungan khusus terhadap anak korban kekerasan seksual sebgaimana di sebutkan dalam pasal  59A  Undang-Undang  No.1  tahun  2016  tentang  perubahan  kedua  atas  UU  Nomor  23 tahun 2002 tentang perlindungan anak disebutkan:
Perlindungan  khusus  bagi  anak  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  59  ayat  (1) dilakukan melalui upaya:
1. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis dan social, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
2. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
3. Pemberian bantuan social bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; dan
4. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan
Berbagai  regulasi  yang  telah  dibuat  dalam  hal  perlindungan  terhadap  anak  namun faktanya  di  Indonesia  kekersan  seksual  terhadap  anak  tetap  masih  tinggi.  Berikut  penulis paparkan beberapa data kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia sebagai berikut:
AA  (43)  melakukan  persetubuhan  terhadap  anak-anak  perempuan  dibawah  umur, celakanya  lagi  perbuatan  pelaku  tersebut  dilakukan  di  lakukan  di  tempat  mereka  menimba ilmu,  dan  pelakunya merupakan pemuka Agama. Kejadian ini terjadi  di  pondok pesantren, di Kecamatan  Paguyaman,  Kabupaten  Boalemo,  Gorontalo.  Data  ini  di  peroleh  di  laman  akun resmi Kompas Gorontalo.
Tahun  2018,  kembali  trejadi  kekerasan  seksual  yang  dialami  oleh  anak  laki-laki dibawah umur dimana dalam video yang sempat beredar kemasyarakat kekerasan seksual yang terjadi dilakukan dan dibuat oleh enam orang perempuan dewasa dengan satu anak laki- laki dibawah umur.
Kondisi  demikian  sungguh  sangat  memprihatinkan  wajah  anak  Indonesia,  ditambah lagi dengan data yang dikeluarkan oleh lembaga Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dimana pada tahun 2015 terdapat 218 kasus kekerasan seksual pada anak, tahun 2016 berjumlah 20  kasus  dan  Tahun  2017  berjumlah  116  kasus.  Dan  yang  paling  inronis  adalah  dari  sekian banyak  jumlah  kekerasan  seksual  terhadap  anak  paling  banyak  dilakukan  oleh  orang-orang terdekat korban, misalnya ayah tiri atau kandung, temannya, dan keluarha terdekat.
Provinsi  Gorontalo sendiri khususnya Kab.Gorontalo, Sejak Januari  hingga Desember 2019 terdapat 16 kasus kekerasan seksual terhadap anak yang ditangani oleh Unit PPA Polres Gorontalo.  Kanit  PPA  mengatakan:  peningkatan  kasus  ini  di  latarbelakangi  dengan  berbagai macam  factor.  Lebih  lanjut  beliau  mengungkapkan  mayoritas  pelaku  kekerasan  seksual tersebut dilakukan oleh orang-orang terdekat korban, seperti, paman sendiri, tetangga, kerabat hinggay ayah tiri (sambung), bahkan sampai ada ayah kandung, mitifnya pun beragam ada yang karena bujukan, paksaan dan rayuan taua di iming-imingi uang.
Sementara  perlindungan  hukum  terahadap  anak  korban  kekerasan  seksual  masih belum maksimal misalnya saja dalam hal penanganan yang dinilai lamban, terutama dalam hal pengobatan  secara  psikis  dan  social.  Sehingga  hak-hak  perlindungan  anak  korban  kekerasan seksual masih kurang.
Berangkat  dari  permasalahan  diatas  sehingga  penulis  berkesimpulan  untuk  mengkaji dan  meniliti  bentu k  “ Peran  Kepolisian  Dalam  Meminimalisir  Kasus  Kekerasan  Seksual  Studi Kasus Polres Gorontalo ” .

## B. METODE
Penelitian  ini  mengunakan  memetode  peneltian  yang  digunakan  oleh  peneliti  adalah metode  emperis.  Dimana  Metode  penelitian  emperis,  berhubungan  dengan  data  penelitian sebagai  bahan  analisis  untuk  menjawab  permasalhan  penelitian.  Metode  penelitian  Hukum Emperis melakukan penelitian langsung dilapangan.
1. Obyek Penelitian
Dalam penelitian yang lakukan oleh peneliti objek penelitiannya adalah peran kepolisian dalam  menangani  dan  meminimalisis  kasus  kekrasan  seksual  Terhadap  Anak  di  bawah Umur yang menjadi Korban Kekerasan Seksual.

## 2. Lokasi dan Waktu Penelitian
Penentuan lokasi menjadi penting dalam penelitian emperis untuk memaksimalkan hasil penelitian  sehingganya  Lokasi  penelitian  mesti  sejalan  dengan  topic  dan  permasalahan, bilamana  topik  dan  permasalhannya  sifatnya  umum,  maka  penetuan  lokasi  penelitian perlu mempertimbangkan ketersediaan data dilokasi bersangkutan.
Lokasi  penelitian  ini  adalah  Polres  Gorontalo.  Penentuan  lokasi  penelitian  ini  atas banyaknya kasus-kasus kekerasan seksual yang ditangani oleh Polres gorontalo.
3. Populasi dan Sampel
a. Populasi Bambang  Sunggono  memberikan  definisinya  bahwa  Populasi  merupakan  himpunan atau  keseluruhan  objek  dengan  memiliki  ciri-ciri  yang  sama,  dan  dapat  berupa himpunan orang, benda, fakta peristiwa, perkara-perkara hukum dengan sifat dan ciri yang  sama.  Sehingga  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  Populasi  dalam  usulan penelitian ini adalah penyidik PPA Polres Gorontalo
b. Sampel.
Sedangkan  Sampel  Menurut  Burhan  Ashshopa  bahwa  populasi  adalah  bagian  dari populasi  yang  dianggap  mewakili  populasi.  Maka  dalam  usulan  penelitian  ini  yang menjadi populasi adalah 3 penyidik kepolisian Polres Gorontalo
4. Jenis dan Sumber data
a. Studi Kepustakaan Studi  Kepustakaan  dilakukan  dengan  cara  menelusuri  buku-buku  atau  literature hukum,  Yurisprudensi,  majalah,  artikel,  jurnal  ilmiah  dan  lain-lain  yang  berkaitan dengan topic permasalahan yang kemudian dikumpulkan pendapat-pendapat hukum atau doktrin ilmu hukum tersebut.
b. Studi Lapangan. Studi Lapangan dialkukan dengan cara melakukan kajian langsung kelapangan untuk melihat  fakta-fakta  emperis  yang  berkenaan  dengan  permasalhan  hukum  sehingga ditemukan data-data emperis yang mendukung objek peneltian yang diteliti.
5. Tehnik Pengumpulan data.
a. Teknik Observasi Pengamatan  secara  langsung  pada  lapangan  sangat  diperlukan  dalam  pemenuhan kebutuhan penelitian sehingga tehnik observasi  menjadi  penting dalam mewujudka suatu penelitian yang akurat dan akuntabel.
b. Teknik Wawancara Teknik wawancara atau interview  dalam hal pengumpulan data-data dan informasi yang  berkenaan  dengan  penelitian  dengan  melakukan  wancara  langsung  dengan pihak-pihak  terkait  atau  pihak  yang  mempunyai  kompetensi  pada  pencarian  data- data dan informasi  yang dibutuhkan. Dalam hal ini  calon peneliti  membedakan tiga sumber wawancara yaitu, Informan, Narasumber dan Responden.
c. Teknik Analisis Data Teknik  analisis  data  yang  dipakai  dalam  penyelasiaan  penelitian  ini  yaitu mengkombinasikan  antara  teori-teori  hukum,  atauran  perundang-undangan  dengan fakta-fakta dilapangan yang di analisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriftif analisis.

## C. PEMBAHASAN HASIL DAN PEMBAHASAN
Usaha  atau  strategi  pencegahan  kejahatan  adalah  usaha  bersama  dan  dimulai  sedini mungkin  pada  tiap  anggota  masyarakat  dan  strata  sosial.  Setiapanggota  masyarakat mempunyai tanggung jawab dalam penanggulangan masalah kejahatan serta permasalahannya. Usaha penanggulangan kejahatan bukanlah perkara yang mudah untuk dilakukan.
Strategi secara etimologi berasal bahasa Yunani stategia yaitu stratos berarti militer dan ag berarti  memimpin,  artinya  yaitu  seni  atau  taktik  seorang  jenderal  memimpin  kelompoknya dalam  sebuah  peperangan.  Menurut  Hungger  dan  Wheelen  dalam  Budio  (2019:59)  strategi adalah  serangkaian  keputusan  dan  tindakan  jangka  panjang  yang  mempertimbangkan keunggulan  perusahaan,  tantangan  lingkungan  dan  perancangan  untuk  memastikan  tujuan dasar  perusahaan  dapat  tercapai  melalui  pelaksanaan  inovasi  yang  tepat.  Menurut  Assaury (2003:2)  tujuan  dari  penetapan  strategi  adalah  untuk mencapai  sasaran  untuk  tujuan  kinerja organisasi  jangka  panjang.  Istilah  strategi  sering  digunakan  masyarakat  luas  untuk menggambarkan  perencanaan  sebagai  langkah  awal  upaya  mencapai  tujuan  yang  diinginkan. Menurut  Faulkher  dan  Johnson  dalam  Amstrong  (2003:21)  strategi  harus  memperhatikan secara  menyeluruh  jangka  panjang  dan  cakupan  organisasi.  Yakni,  strategi  juga  harus memperhatikan  kewenangan  organisasi  itu  sendiri  dan  lingkungan  secara  khusus  dengan perspektif secara jangka panjang
Upaya  dan  strategi  yang  dilakukan  untuk  menghilangkan  kejahatan  Kekerasan  Seksual tidaklah mudah seperti yang dibayangkan karena akan ada banyak hambatan dan kendala yang ditemui.  Sebab  pada  dasarnya  kejahatan  itu  akan  selalu  ada  selama  manusia  hidup  di  muka bumi  dengan  segala  kodrat  yang  dimilki  oleh  maunusia.  Akan  tetapi  dalam  menekan  angka kejahatan  Kekerasan  Seksual  terhadap  anak  khususnya  yang  dapat  dilakukan  di  Kabupaten Gorontaloadalah  dengan  melakukan  upaya-upaya  pencegahan  dan  penanggulangan  kejahatan Kekerasan Seksual terhadap anak agar tidak semakin meningkat dan menimbulkan keresahan di tengah-tengah kehidupan masyarakat.
Pihak korban yang mempunyai  status  sebagai  partisipan pasif maupun aktif dalam suatu kejahatan,  memainkan  berbagai  macam  peranan  yang  mempengaruhi  terjadinya  kejahatan terhadap dirinya. Untuk itu, penanganan terhadap suatu kejahatan yang terjadi di masyarakat dapat  dilakukan  dengan  langkah-langkah  pencegahan  maupun  penanggulangan  secara berkesimanbungan  dan  berkelanjutan.  Berikut  upaya-upaya  yang  telah  dilakukan  dalam penanggulangan  kejahatan  Kekerasan  Seksual  terhadap  anak  di  Kab.  Gorontalo  yang  dibagi menjadi tiga yaitu:
1. Upaya Preventif
Upaya  preventif  adalah  upaya  yang  dilakukan  oleh  pihak  kepolisian  untuk  mencegah terjadinya  tindak  pidana  kesusilaan  dengan  anak  sebagai  korban.  Adapun  upaya-upaya tersebut adalah:
a. Melakukan  koordianasi  dengan  semua  pihak  yang  memiliki  keterkaitan  dan kepentingan akan terjadinya tindak pidana kesusilaan termasuk pencabulan terhadap anak  di  bawah  umur.  Koordinasi  ini  penting  dilakukan  untuk  menemukan  solusi dalam  pencegahan  terjadinya  tindak  pidana  pencabulan  terhadap  anak  di  bawah umur. Pihak-pihak terkait ini diantaranya adalah sekolah-sekolah, pemerintah daerah, dan LSM-LSM yang mengkhususkan perhatiannya pada anak.
b. Melaksanakan  penyuluhan  atau  sosialisasi  hukum  kepada  masyarakat  guna  lebih meningkatkan  kesadaran  hukum  masyarakat  maupun  bekerjasama  dengan  pihak sekolah  untuk  sosialisasi  permasalahan  hukum  dengan  pelajar.  Berdasarkan wawancara dengan Briptu Adnan Tandi mengatakan bahwa dalam hal ini unit yang bertugas  adalah  Satuan  Binamitra.  Penyuluhan  ini  dilakukan  dengan  nara  sumber langsung  dari  pihak  kepolisian  yang  sudah  berpengalaman  dalam  menangani terjadinya  tindak  pidana.  Dengan  adanya  penyuluhan  hukum  ini  diharapkan  dapat meningkatkan  kesadaran  hukum  masyarakat  sehingga  memperlancar  dam mempermudah tugas polisi karena pada dasarnya dalam melaksanakan pekerjaannya polisi sangat membutuhkan kerjasama dengan masyarakat secara langsung.
c. Melakukan  operasi-operasi  terpadu  di  tempat-tempat  yang  dicurigai  sebagai tempatyang  rawan  terjadinya  tindak  pidana.  Tempat-tempat  yang  dimaksud  antara lain  di  tempat-tempat  hiburan  yang  ditengarai  merupakan  tempat  yang  rawan terjadinya tindak pidana.
d. Melakukan  penggrebekan  terhadap  tempat-tempat  hiburan  malam,  lokasi-  lokasi yang  rawan  dijadikan  tempat  mesum,  taman-taman  kota,  tempat  wisata  dan  lain sebagainya. Hal ini dilakukan karena salah satu terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak adalah karena pergaulan yang sangat bebas. Dengan adanya upaya  ini diharapkan  dapat  mencegah  atau  minimal  mengurangi  angka  tindak  pidana kesusilaan terhadap anak di bawah umur.
Dalam  upaya  preventif  ini  pihak kepolisian  hanya  melakukan  upaya  yang  terkait dengan institusinya. Pada  dasarnya upaya preventif ini  tidak selamanya harus  dilakukan oleh  kepolisian,  akan  tetapi  juga  bisa  dilakukan  oleh  lingkungan,  sekolah,  maupun keluarga.  Upaya  prevetif  ini  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  mencegah  atau  minimal mengurangi terjadinya tindak pidanan pencabulan terhadap anak di bawah umur. Dengan adanya  upaya  preventif  ini,  maka  masyarakat  terutama  orangtua  akan  lebih  hati-hati menjaga  dan  mengawasi  anak-anaknya  agar  tidak  menjadi  korban  pencabulan  atau kejahatan kesusilaan lainnya. Selain itu anak juga bisa lebih hati-hati dalam bergaul karena sudah tahu akan bahayanya apabila berhubungan terlalu dekat dengan lawan jenisnya.
Dalam  upaya  Preventif  tidak  memakai  sarana  pidana,  akan  tetapi  berupaya memanfaatkan  potensi-potensi  yang  ada  dalam  masyarakat  terpadu  dan  upaya penanggulangan  ini  lebih  bersifat  sebagai  upaya  pencegahan  terjadinya  kejahatan. Menyadari semakin banyaknya permasalahan hidup sekarang ini, sepatutnya anak remaja pada  khususnya  dan  masyarakat  pada  umumnya  membenahi  diri  danmengembangkan nilai-nilai  positif  untuk  masa  depan.  Maka  sasaran  utamanya  adalah  menangani  faktor- faktor kondusif terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif yang dimaksud dalam hal ini antara  lain  berpusat  pada  masalah-masalah  atau  kondisi-kondisi  sosial  yang  secara langsung  dapat  menimbulkan  kejahatan.  Pencegahan  kejahatan  menurut  upaya  ini didasarkan  pada  penghapusan  sebab-sebab  dan  kondisi-kondisi  yang  menimbulkan kejahatan.
Usaha-usaha pencegahan lain yaitu:
1) Upaya  dari  pihak  kepolisianPihak  kepolisian  dapat  menekan  angka  kejahatan Kekerasan  Seksual  terhadap  anak  dengan  melakukan  sosialisasi  kepada  masyarakat terkait peratuan mengenai  kejahatan tersebut serta dampak yang akan di  timbulkan sehingga  masyarakat  akan  tahu  dan  merasa  takut  untuk  melakukan  kejahatan tersebut.  Berdasarkan  wawancara  yang  dilakukan  dengan  Bapak  AIPTU  Amran  T UPPA Polres Gorontalo, mengatakan bahwa ;
“ Polres  Gorontalo  memiliki  program  untuk  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  serta memberi  informasi  kepada  mayarakat  terkait  aturan-aturan  yang  berlaku.  Untuk  kejahatan Kekerasan  Seksual  terhadap  anak,  sering  dilakukan  sosialisasi  disekolah-sekolah  seperti  sekolah SMP  dan  SMA  mengenai  bagaimana  perlindungan  hukum  yang  diberikan  kepada  anak.  Serta mensosialisasikan bagaimana bahaya dan dampak dari seks bebas bagi anak usia remaja, dan juga melakukan penertiban di tempat-tempat yang dianggap rawan terjadi tindak pidana yang melanggar norma kesusilaan.”
2) Upaya  dari  masyarakatdalam  hal  ini  ialah  menciptakan  lingkungan  yang  harmonis, meningkatkan  rasa  kepedulian terhadap  anggota  masyarakat  lainnya  sehingga  dapat mencegah  terjadinya  kejahatan  dalam  kehidupan  masyarakat.  Upaya  yang  telah dilakukan  para  tokoh  masyarakat  bersama  warganya  ialah  menumbuhkan rasakepedulian  untuk  menjaga  keamanan  dan  keharmonisan  dalam  lingkungan, dengan mengadakan jaga malam bergilir oleh warga atau ronda keliling untuk menjaga lingkungan  dari  hal-  hal  yang  tidak  di  inginkan  dalam  hal  ini  mencegah  warga  dari perbuatan  yang  melanggar  kesusilaan,  mengadakan  kerja  bakti  warga  di  lingkungan agar warga saling mengenal dan memiliki rasa persaudaraan yang kuat sehingga dapat mencegah terjadinya kejahatan sebab antar warga saling mengenal dan menjaga maka akan  lebih  peka  dan  peduli  serta  tidak  acuh  dan  cuek  ketika  melihat  anak  yang kemungkinan  dapat  menjadi  korban  Kekerasan  Seksual  atau  perbuatan  asusila lainnya.
3) Upaya dari orang tua/keluarga memiliki andil dalam hal pencegahan, dari wawancara yang dilakukan kepada beberapa orang tua yang memiliki anak, mereka mengatakan bahwa  upaya  pencegahan  agar  anak  tidak  menjadi  korban  kejahatan  Kekerasan Seksual  di  Kabupaten  Gorontalo  dilakukan  mulai  dari  lingkup  keluarga  kecil  yang akan  berpengaruh  pada  lingkungan  masyarakat  yang  lebih  luas  lagi.  Sehingga  yang dilakukan  berupa  memberikan  perhatian,  kasih  sayang,  dan  kontrol  yang  baik terhadap sikap dan perilaku anak sebab telah menjadi tanggung jawab orang tua dan keluarga agar anak tetap berada dalam pengawasan orang tua untuk tidak melakukan hal-hal diluar dari norma agama maupun norma hukum yang berlaku. Dan hal tersebut dapan mencegah anak atau anggota keluarganya untuk tidak menjadi pelaku maupun korban dari kejahatan Kekerasan Seksualterhadap anak.
2. Upaya Represif
Upaya  represif  merupakan  upaya  yang  dilakukan  oleh  pihak  kepolisian  untuk memberantas  terjadinya  suatu  tindak  pidana.  Upaya  ini  dilakukan  setelah  tindak pidana  itu  terjadi.  Adapun  upaya-upaya  yang  dilakukan  oleh  Polres  Gorontalo  Kota adalah:
a. Menerapkan  aturan  hukum  yang  tepat  baik  dalam  KUHP  maupun  diluar  KUHP yang  terkait  dengan  tindak  pidana  kesusilaan  terhadap  anak  dibawah  umur misalnya UUPA. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahan penerapan pasal dengan tujuan agarpelaku tidak lepas dari jeratan hukum.
b. Kepada saksi dilakukan pemanggilan secara resmi yaitu dengan mengirimkan surat pemanggilan untuk menjadi saksi pada perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 146 ayat (2) KUHAP, yaitu: “Penuntut umum menyampaikan surat panggilan k epada saksi yang memuat tanggal, hari serta jam sidang yang untuk perkara apa ia dipanggil yang harus sudah diterima  oleh  yang  bersangkutan  selambat-lambatnya  tiga  hari  sebelum  sidang dimulai.”Apabila saksi menolak untuk datang memenuhi panggilan dengan al asan yang  bisa  diterima  oleh  penyidik,  maka  penyidik  akan  mendatangi  saksi  ke rumahnya dan selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap saksi secara langsung di rumahnya. Akan tetapi apabila saksi memang pada dasarnya sengaja tidak mau hadir memenuhi panggilan, maka saksi tersebut dapat dikenai ancaman Pasal 224 KUHP, yaitu:
Pada  pelaksanaan  upaya  penanggulangan  jenis  represif  ini  yang  dilakukan  Polres Gorontalo  adalah  jenis  treatmen  atau  perlakuan  yaitu  mengenai  sanksi  pidana. Sedangkan untuk punishment atau penghukuman sudah bukan merupakan tanggung jawab pihak kepolisian melainkan tugas hakim pengadilan.
Berdasarkan wawancara dengan Kanit Reskrim Polres Gorontalo. dalam hal upaya polisi untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan di wilayah hukum Polres Gorontalo diantaranya yaitu:
a. Untuk  penempatan  korban  mengenai  rumah  aman,  masih  diusulkan  kepada Pemerintah Daerah untuk membangun rumah aman.
b. Menambah  jumlah  personil  Polres  Gorontalo,  khususnya  untuk  Unit  PPA. Mengingat  jumlah  petugas  yang  menangani  tindak  pidana  pencabulan  terhadap anak masih kurang terutama petugas polisi wanita yang hanya satu orang. Upaya  penanggulangan  ini  berupa  sarana  penjatuhan  sanksi  atau  hukuman terhadap  pelaku  Pencabulan  Terhadap  Anak  untuk  memberikanefek  jera.  Hal  ini merupakan tugas dari  para penegak hukum yakni  kerjasama antara pihak kepolisian, kejaksaan  maupun  kehakiman  dalam  memberi  hukuman  terhadap  pelaku  kejahatan meskipun  pada  tahap  penjatuhan  hukumannya  ada  pada  tingkat  pengadilan  oleh hakim.  Untuk  itu,  Hakim  di  Pengadilan  Negeri  Limboto  yang  memutus  perkara kejahatan  Pencabulan  Terhadap  Anak  di  Kab  Gorontalo  telah  berupaya  memberikan putusan yang tegas dan tepat dalam memberikan saksi  hukum bagi pelaku kejahatan Pencabulan  Terhadap  Anak.  Karena  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  dapat
memberikan  efek  jera  kepada  pelaku  juga  memberikan  efek  psikologis  dan  sosial kepada  masyarakat,  karena  seorang  akan  takut  untuk  melakukan  kejahatan  tersebut karena hukuman yang akan mengancam pelaku kejahatan.
Majelis  hakim  di  Pengadilan  Negeri  Limboto  yang  mengadili  beberapa  kasus kejahatan Pencabulan Terhadap Anak juga telah melakukan upara represif ini dengan menimbang  bahwa  penghukuman  yang  diberikan  kepada  pelaku  bukan  semata-mata suatu pembalasan akan tetapi pemidanaan hukum yang bertujuan untuk memperbaiki keadaan  yang  salah  bahwa  pelaku  menyadari  perbuatan  yang  dilakukan  adalah  salah dan harus tetap dihukum agar pelaku takut untuk mengulang perbuatannya lagi, serta dengan  memberikan  sanksi  pidana  yang  adil  kepada  pelaku  untuk  mengurangi  atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru.
Upaya  penanggulangan  ini  berupa  sarana  penjatuhan  sanksi  atau  hukuman terhadap pelaku Kekerasan Seksual anak diharpakan dapat memberikanefek jera. Hal ini  merupakan  tugas  dari  para  penegak  hukum  yakni  kerjasama  antara  pihak kepolisian,  kejaksaan  maupun  kehakiman  dalam  memberi  hukuman  terhadap  pelaku kejahatan meskipun pada tahap penjatuhan hukumannya ada pada tingkat pengadilan oleh  hakim.  Untuk  itu,  Hakim  di  Pengadilan  Negeri  Limboto  yang  memutus  perkara kejahatan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kabupaten Gorontalo telah berupaya memberikan putusan yang tegas dan tepat dalam memberikan saksi hukum bagi pelaku kejahatan  Kekerasan  Seksuaal  terhadap  anak.  Karena  secara  langsung  maupun  tidak langsung dapat memberikan efek jera kepada pelaku juga memberikan efek  psikologis dan sosial kepada masyarakat, karena seorang akan takut untuk melakukan kejahatan tersebut karena hukuman yang akan mengancam pelaku kejahatan.
Majelis  hakim  di  Pengadilan  Negeri  Limboto  yang  mengadili  beberapa  kasus kejahatan  Kekerasan  Seksual  terhadap  anak  juga  telah  melakukan  upara  represif  ini dengan  menimbang  bahwa  penghukuman  yang  diberikan  kepada  pelaku  bukan semata-mata suatu pembalasan akan tetapi pemidanaan hukum yang bertujuan untuk memperbaiki keadaan yang salah bahwa pelaku menyadari perbuatan yang dilakukan adalah  salah  dan  harus  tetap  dihukum  agar  pelaku  takut  untuk  mengulang perbuatannya  lagi,  serta  dengan  memberikan  sanksi  pidana  yang  adil  kepada  pelaku untuk mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun pelaku-pelaku yang baru.

## D. KESIMPULAN
Upaya  penanggulangan  kejahatan  khususnya  Kekerasan  Seksual  terhadap  anak  di Kabupaten Gorontalo, adalah; pertama, Upaya Preventif yaitu Meningkatkan upaya sosialisasi kepada  masyarakat  dan  penjelasan  akan  pentingnya  melakukan  pencegahan  terhadap  tindak pidana  percabulan  dan  dampak  hukum  yang  akan  diberikan  kepada  pelaku  tindak  pidana percabulan.  Dan  memberikan  kesadaran  untuk  meningkatkan  pengawasan  terhadap  anak untuk menghindari dari terjadinya tindak pidana percabulan yang bisa menimpa mereka. Yang Kedua, Upaya Refresif yaitu Memberikan hukuman yang sesuai sehingga memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana percabulan.

## DAFTAR PUSTAKA
Arif  Gosita,  1993,  Masalah  Korban  Kejahatan  (Kumpulan  Karangan),  Cet.  3,  Akademika Pressindo, Jakarta.
Ashshofa, Burhan. 2001. Metode Penelitian Hukum. Jakarta. PT Rineka Cipta.
Bambang Waluyo, 2011, Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban  Kejahatan, Sinar Grafika, Jakarta.
Bambang Sunggono, 2007, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafinda Persada, Jakarta
Mardjono  Reksodiputro,  1994,  Sistem  Peradilan  Pidana  Indonesia,  Melihat  Kejahatan  dan Penegakkan  Hukum  Dalam  Batas – Batas  Toleransi,  Pusat  Keadilan  dan  Pengabdian Hukum, Jakarta.
M.Arief  Mansur,  Elisatris  Gultom,  2008,  Urgensi  perlindungan  Korban  Kejahatan:  Antara Norma Dan Realita, Rajagrafindo, Jakarta.
Muhadar, 2006, Viktimisasi Kejahatan Pertanahan, LaksBang PERSSindo,Yogyakarta.
Rena  Julia,  2010,  Viktimologi  Perlindungan  Hukum  terhadap  KorbanKejahatan,  Graha  Ilmu, Yogyakarta.
R. Soesilo, 1995, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Politeia, Bogor.
Soerjono Soekanto, 1980. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. Rajawali Pers, Jakarta.
Nuzulul rahmi, 2023, Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP USK, , strategi penanggulangan kekerasan seksual  terhadap  anak  oleh  dinas  pemberdayaan  perempuanperlindungan  anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana di kota banda aceh
https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/viewFile/87/55 (diakses  24  oktober 2020)
https://www.kompas.com/tag/gorontalo /2023/12/20/kekerasan-seksual-anak-gorontalo https://sulsel.suara.com/read/2023/07/25/133824/kekerasan-seksual-terhadap-anak-di- gorontalo-meningkat-dua-kali-lipa
https://repository.unpas.ac.id/67515/3/G.%20BAB%202
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.