## I. PENDAHULUAN
Kabupaten Indramayu, yang terletak di pesisir pantai utara laut Jawa dihadapkan pada masalah maraknya perdagangan seks komersial yang secara sistematis melibatkan anak-anak sebagai korban. Di kota lumbung beras  itu,  anak-anak  perempuan  berusia mulai  dari  13  sampai  18  tahun  menjadi sasaran utama para penyalur perdagangan seks  tersebut.  Di  desa  Amis  dan  Jambak, yaitu  dua  desa  di  Kabupaten  Indramayu, perdagangan  anak  untuk  eksploitasi  seks marak dilakukan. Perdagangan anak di dua desa  ini  bisa  disebut  sudah  “membudaya” dan telah dipraktikkan secara umum. Dalam sebuah  perjalanan  bersama  tim Interna- tional Labour Organization (Organisasi Buruh Inte rnas io na l)    se la ma   dua   hari,

## Perlindungan  Hukum  terhadap  Perempuan  dan Anak Korban Perdagangan  Orang di Indramayu

## SHOLAHUDDIN HARAHAP 1
1 Fakultas  Hukum  Unisba,  JL.  Ranggagading  No.  8  Bandung. Email:  sholahuddin@unisba.ac.id

## Abstract
Indramayu  district  is  faced  to  the  problems    of    commercially    sexual exploitation  that  systematically  involve  children  as  the  victims.    Some efforts    have  actually  been  conducted    by  the  government,      society elements either the Non Government Organizations or individual, yet these did  not show  maximal results  due to  the economic  and cultural  factors. This  article  is  aimed  to  study  the  law  protection  toward  women    and children  of  the  victims    of  criminal  crime  for  the  women  and  children trafficking  in  Indramayu  district.  The  program  conducted  by  Yayasan Kesejahteraan  Anak  Indonesia  (YKAI)  is  one  of  the  efforts  to  give protection for the children that cab support the program of Prevention of Child Trafficking for Labor and Sexual Exploitation in Indramayu district
Kata kunci: Child,  Woman,    Commercially  Sexual  Exploitation  and  Law Protection
hukumonline berkesempatan  menelusuri daerah  yang  sering  disebut-sebut  sebagai pusat  perdagangan  anak.  Berdasarkan pengamatan hukumonline , gaya hidup yang cenderung ‘metropolis’ menjadi bagian hidup bagi  masyarakat  di  pelosok  Indramayu.  Di berbagai pelosok ditemukan ada diskotik  dan kafe    dan    di  sepanjang  jalan-jalan  sepi  di se kita r sa wa h, banya k dijumpai pemandangan  pasangan  muda-mudi  yang tengah  bercengkrama  di  sepeda  motor. Walaupun  sering  dianggap  wajar,  ternyata tida k  se mua  anggota  ma sy arak at menganggap  masalah  perdagangan  anak menjadi  bagian  dari  budaya  masyarakat Indramayu. Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia  (YKAI)  dan  Organisasi  Buruh Internasional  ada  pihak  yang  setuju  dan
menolak  terhadap  perdagangan  anak  ini. (Anonim,  2004: 3)
Dalam  kasus  di  atas,  terlepas  dari adanya pendapat yang pro dan kontra, profesi pelacur merupakan salah satu masalah besar yang  dihadapi  oleh  Kabupaten  Indramayu sejak dulu sampai sekarang. Pelacuran telah dipraktikan di  sebagian besar kecamatan di Kabupaten  Indramayu.  Jumlah  pelacur  di kecamatan yang dilalui jalur kereta api lebih besar  dibandingkan  dengan  kecamatan lainnya.  Perlu  diketahui  bahwa  praktik pelacuran ini dimulai sejak abad ke 18, yaitu pa da   w ak tu  dilak uk an  pem ba ngunan perkebunan  dan  jalan  kereta  api  di  pulau Jawa.  Pembangunan  jalur    kereta  api tersebut  selain  menyuburkan  lokalisasi pelacur  di  sekitar  stasiun,  juga  mendorong terbentuknya komunitas-komunitas pemasok pelacuran. Komunitas pelacuran berkembang karena  hubungan antara desa dan pelacuran terus  terjalin.
Da la m  pe rk em ba ngan  terak hir, ke re ntanan  a na k me njadi  ko rban perdagangan  untuk  eksploitasi  seksual  di Indramayu  yang  cukup  tinggi  dapat  dilihat pada tabel 1.
Kelompok  orang  yang  disebutkan  di atas termasuk kelompok yang rawan, karena berada  dalam lingkaran orang yang terlibat dalam praktik pelacuran. Tingkat kerawanan menjadi  lebih tinggi jika  lebih dari 1 orang diantara  orang-orang  yang  dekat  mereka menjadi  pelacur.  Termasuk  kedalamnya adalah   ibu kandungnya, saudara kandung,
tante,  atau  sepupu,  terlebih  jika  orang  tua yang menjadi calo atau germonya.
Tujuan  hidup  seorang  pelacur  di Indramayu  adalah  untuk  mencari  nafkah, karena berbagai himpitan tuntutan ekonomi dan faktor kemiskinan. Keinginan melacurkan diri,  selain    karena  mereka  menghadapi kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan lain, juga karena tidak mampu mencari pekerjaan yang  membutuhkan tenaga yang berat, dan menuntut keahlian.  Praktik pelacuran sudah merupakan  kebiasaan  yang  turun-temurun, sehingga menjadi sesuatu yang terbuka dan diterima  masyarakat.    Praktik  pelacuran  ini timbul,  karena  selama  ini  tidak  ada  sanksi sosial terhadap perilaku tersebut,  karena hal tersebut sudah  menjadi tradisi.
Faktor  lain yang  mendorong  seorang perempuan menekuni profesi pelacur adalah faktor  eksploitasi  terhadap  anak,  yang menyebabkan  perempuan berada di wilayah domestik  sehingga  tidak  perlu  bersekolah tinggi.  Dalam  konteks  ini,  meskipun  anak merupakan aset keluarga,  kebiasaan orang tua    melacurkan  anaknya  dan  mendorong anak menjadi pelacur tidak dianggap sebagai kejahatan.  Faktor  permintaan  akan  pelacur juga   m endo ro ng  s eo ra ng  perem puan menekuni profesi ini. Di sini peran calo dan ge rm o  se ba ga i  ba gian  dari  ja ringan perdagangan anak  menyediakan calon-calon pelacur  untuk  memenuhi  permintaan  akan pelacur.  Permintaan  pelacur  ini  bertujuan untuk  memenuhi  kebutuhan  akan  industri seks yang cenderung menjadikan anak-anak
Tabel 1

## hubungan anak dengan pelacur
NO. Hubungan Anak dengan Pelacur Jumlah % dari 121 1 Hampir  menjadi  pelacur 2 1,65 2 Ibu pelacur 6 4,96 3 Saudara  kandung  pelacur 11 9,09 4 Tante  palacur 37 30,59 5 Saudara  sepupu  pelacur 29 23,97 6 Orang tua atau paman/ calo/ germo 4 3,30
Sumber: http://anak.i2.co.id/beritabaru/berita.asp?id=197, diakses  pada  18  Februari  2008
sebagai  sasaran  utama  menjadi  pelacur. Para germo adalah warga satu desa dengan calo n  pelacur,  sehingga  ha l  ini  dapat mempermudah  informasi  dan  komunikasi untuk  pengiriman  calon  pelacur.  Para  calo dan germo memunyai modal yang besar yang dapat  memenuhi  kebutuhan  akan  uang warga  yang  miskin.  Mereka  sangat  aktif mencari  calon  pelacur,  kare na  secara finansial menguntungkan mereka. Dalam arti, se mua  biay a  pros es   perek ruta n  da n pengiriman  dibebankan  kepada  pelacur sebagai  utang.
Bertitik tolak dari uraian di atas, maka perdagangan  anak  merupakan  salah  satu be ntuk   e ks ploita si  terha da p  anak . Permasalahannya  adalah  perangkat  dan aparat  hukum  yang  ada  belum  mampu me mberanta s  ke ja ha ta n  te ro rganis ir tersebut. Panji Putranto, Senior Programme Officer Organisasi Buruh Internasional  untuk Penanggulangan  Penghapusan  Pekerjaan Terburuk  Anak  menyatakan,  bahwa  tingkat pelacuran  di  Indramayu  sangat  tinggi  dan memrihatinkan.
Ma ra knya   pe rdagangan  a na k  di Kabupaten Indramayu  itu adalah suatu ironi, mengingat Indonesia telah memiliki Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2002,  tentang Perlindungan  Anak  dan  Undang  Undang Nomor 21 Tahun 2007,  tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Kedua undang-undang tersebut secara tegas melarang tindak pidana perdagangan anak ( child trafficking) . Dalam Pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, ditetapkan bahwa setiap anak selama dalam  pengasuhan  orang  tua,  wali,  atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas   penga suha n,  berha k  me ndapat perlindungan dari perlakuan (1) diskriminasi; (2)  eksploitasi,  baik  ekonomi  maupun seksual; (3)  penelantaran;    (4) kekejaman, ke ke ra sa n,  dan  penga niay aa n;  (5) ketidakadilan,  dan  (6)  perlakuan  salah lainnya.    Atas  dasar  itu,  menurut  ayat  2 apabila orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan tersebut, maka akan dikenakan pemberatan hukuman.
Di samping itu, berdasarkan Pasal 82
dan  83  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2002 ,    tentang    Pe rlindungan    A nak, menetapkan  bahwa  setiap  orang  yang dengan  sengaja  melakukan  kekerasan atau ancaman  kekerasan,  memaksa,  melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk  anak  untuk  melakukan  atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul  dan setiap  orang  yang  `memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual dipidana   dengan  pidana penjara   paling lama  15 (lima  belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta   rupia h)  dan  paling  se dikit  Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
Berbagai  upaya  telah  dilakukan  oleh elemen  masyarakat,  baik  yang  tergabung dala m  lembaga  swa daya  m asyara kat . Misalnya,  di  Indramayu  telah  terbentuk SANTRI (Satuan Tugas Anti ‘Trafficking’) yang terdiri  dari  gabungan  beberapa  LSM  yaitu YPI, PAPUAN, LKBH Unwir, Dinsosnaker, PUI (Aap,  2006:  2)  maupun  orang  perorangan (Anah,  2007 : 2).    Tujuan  pembentukan lembaga-lembaga  masyarakat  tersebut adalah  untuk  memberantas  perdagangan perempuan dan anak.
Akan  tetapi,  upaya  tersebut  belum membuahkan hasil yang  diharapkan, karena berbagai  faktor,  yaitu  faktor    kemiskinan, budaya patriarkis seperti budaya pemaksaan menikah dini,  pembatasan akses  bagi anak dan perempuan, dan keinginan orang tua agar anaknya secepatnya bekerja, tanpa dibekali dengan  pendidikan  dan  keterampilan  yang memadai  (Naqiyah,  2007:3)  serta  budaya ingin  cepat  kaya  dalam  waktu  singkat.  Hal ini  dita ndai  denga n  ma sih  ma ra knya perdagangan perempuan dan anak.
Untuk menyelesaikan masalah di atas, maka  Pemerintah  Propinsi  Jawa  Barat dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor 43 Ta hun 20 04 , me mbentuk Ko mite Penghapusan  Bentuk-bentuk  Pekerjaan Terburuk bagi Anak, dan menyusun Rencana Aksi Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak, Perdagangan Anak dan Eksploitasi  Seksual  Komersial  Anak.  Surat Keputusan  Gubernur ini ditindaklanjuti oleh
Pemerintah  Kabupaten  Indramayu  dengan menyusun  Rencana  Aksi  Penghapusan Perdagangan  Orang  Khususnya  Perempuan dan Anak  ( Position Paper , 2005: 4). Mesk ipun  upaya  pe mberantasan perdagangan  perempuan  dan  anak  telah dilakukan  dengan  diterbitkannya  berbagai kebijakan  baik  di  tingkat  propinsi  maupun kabupaten, namun perdagangan perempuan dan anak masih tetap marak dilakukan oleh ma sy arak at I ndra ma yu, te ruta ma masyarakat golongan menengah ke bawah.
Hingga saat ini, paling  tidak 80  persen dari 8.800 kasus perdagangan anak  sejak tahun 2004, melibatkan korban asal warga Subang,
Karawang, Cianjur, dan Indramayu, Propinsi Jabar.  Berdasarkan hasil survei dan temuan YKAI di lapangan, pemerintah daerah, bupati, dan  guru  merupakan  elemen-elemen  yang secara tegas menentang perdagangan anak ini.  Ironisnya,  baik  kepala  desa  setempat, orang tua maupun kepolisian, justru diduga me mberik an  pelua ng  bagi  prak tik perdagangan anak (Anonim, 2004: 3).
Pekembangan  penting  yang  perlu dicatat adalah diterbitkannya Undang-Undang No mo r 21   Tahun  2 00 7,  tenta ng Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disebut UU PTPPO) bulan April 2007.  Dalam Pasal 1 ayat 1 UU PTPPO, dinyatakan    bahwa    perdagangan    orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan,  pengiriman,  pemindahan, atau  penerim aa n  se se orang  de ngan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, pe nculik an,  pe ny ek apan,  pe ma ls ua n, penipuan,  penyalahgunaan  kekuasaan  atau po sisi  re nta n,  pe njera ta n  uta ng  atau memberi  bayaran  atau  manfaat  dengan memeroleh  persetujuan  dari  orang  yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara,  untuk  tujuan  eksploitasi  atau me ngak ibatka n  orang  te re ks ploita si. Selanjutnya,  menurut  Pasal  1  angka  2  UU PTPP O pe ngertian tinda k pida na perdagangan  orang  adalah  setiap  tindakan atau  serangkaian  tindakan  yang  memenuhi unsur-unsur  tindak  pidana  yang  ditentukan
dalam Undang-Undang ini.
Walaupun  telah  diterbitkan  Undang- Undang  ini  dan  UU  Nomor 23  Tahun 2002, te ntang  Pe rlindungan  A na k,  untuk memberantas  tindak  pidana  perdagangan perempuan  dan  anak,    perdagangan  orang masih  marak terjadi di Indramayu. Melihat latar  belakang  yang  dikemukakan  di  atas, artikel  ini    akan  mengkaji      perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban tindak pidana perdagangan perempuan dan anak di Kabupaten Indramayu dan kesadaran masyarakat  Indramayu  dalam  menyikapi tindak pidana perdagangan perempuan dan anak.

## II. PEMBAHASAN
A.
Peraturan Perundang-Undangan tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
Sebelum  sampai  pada  pembahasan pe ra tura n  pe rundang- unda ngan  y ang berkaitan  dengan  pemberantasan  tindak pidana  perdagangan  orang,  perlu  diuraikan te rlebih  dahulu  me ngenai  m as alah perdagangan orang di  Jawa Barat. Dewasa ini,  Propinsi  Jawa  Barat  dihadapkan  pada masalah    masih    maraknya    perdagangan orang.  Dari  117  kasus  perdagangan  orang yang tercatat di Kedutaan Besar Republik In- donesia (KBRI) di Kawasan Asia, 80% berasal dari  Jawa  Barat.  Salah  satu  penyebab tingginya  kasus    perdagangan  orang  ini karena  tingginya  angka  kemiskinan  dan budaya eksploitasi yang sudah mengakar di dalam  masyarakat.
Da ri  data  pe mula ngan  k orba n perdagangan  orang  tahun  2005  di  Jawa Barat,  ada 148 orang yang menjadi korban perdagangan  (Hendra  Jamal,  2007:  1). Pada  umumya  perempuan  dan  anak  yang menjadi korban perdagangan orang tersebut menempatkan  mereka  pada  posisi  yang sangat  berisiko.  Mereka  menghadapi  risiko kesehatan baik fisik maupun mental spiritual, dan juga rentan terhadap tindak kekerasan, kehamilan yang tak dikehendaki, dan infeksi penyak it  seksual  termasuk  HIV /AIDS.
Akibatnya,  kondisi  perempuan  dan  anak demikian  akan  mengancam  kualitas  ibu bangsa dan generasi penerus Bangsa Indo- nesia.
Selain  hal-hal  tersebut  di  atas,  yang menjadi  korban  perdagangan  orang  adalah setiap    lapisan  anggota    masyarakat    baik orang  de wa sa ,  anak-a na k,  lak i- la ki, perempuan  yang  berada  dalam  kondisi rentan. Kelompok masyarakat ini merupakan keluarga miskin yang berasal dari pedesaan atau  daerah  kumuh  di  perkotaan.  Pada umumnya,  mereka  ini  memunyai  tingkat pendidikan,  pengetahuan    dan  akses  yang terbatas terhadap masalah ekonomi,  politik dan  sosial  yang  serius.    Oleh  karena  itu, anggota keluarga mereka menghadapi krisis ekonomi  berupa  hilangnya  pendapatan suami/orang  tua,  dan  masalah-masalah seperti  suami/orang  sakit  keras  dan  atau meninggal.  Masalah-masalah  lainnya  yang perlu dicatat di sini adalah  anak-anak yang putus sekolah, dan menjadi korban kekerasan fisik,  psikis,  dan  seksual.  Dengan  latar belakang  tersebut, maka calon buruh migran, perempuan  dan  anak  jalanan,  korban penculikan, janda cerai akibat pernikahan dini ya ng  dipak sa   o le h  orang  tua  atau lingkungannya  untuk  menekui  profesi pelacur.
Di  dalam  praktiknya,  rekruitmen kelompok  orang  tersebut  di  atas    dilakukan dengan  modus  operandi  berupa  rayuan, menjanjikan  berbagai  kesenangan  dan kemewahan. Modus lain adalah menawarkan seorang  perempuan  untuk  melakukan pekerjaan  dalam  bisnis  hiburan,  perkebunan atau bidang jasa di  luar  negeri  dengan  upah besar.  Dalam kaitan ini,    ibu-ibu hamil  yang mengalami  kesulitan  biaya  untuk  melahirkan atau  membesarkan  anak  dibujuk  dengan jeratan utang  dengan imbalan anaknya boleh diadopsi  agar dapat hidup lebih baik. Namun, anaknya itu ternyata dijual kepada pihak yang menginginkan.
Be rk aita n  de ngan  penge rtia n perdagangan  orang  yang  dikemukaan  di atas,  kita  perlu  merujuk    pada  ketentuan Pasal  1  ayat  1  UU  Nomor  21  Tahun  2007
Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Perdagangan Orang.   Pasal ini menyatakan bahwa perdagangan  orang tindakan adalah perekrutan,  pengangkutan,  penampungan, pengiriman,  pemindahan,  atau  penerimaan seseorang  dengan  ancaman  kekerasan, pe ngguna an  k ek eras an,  pe nculik an, pe ny ek apan,  pe ma ls ua n,  penipua n, penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi rentan,  penjeratan  utang  atau  memberi bayaran atau manfaat, sehingga memeroleh persetujuan  dari  orang  yang  memegang kendali  atas  orang  lain  tersebut,  baik  yang dila kuka n  di  dalam   negara  ma upun antarnegara  untuk  tujuan  eksploitasi  atau mengakibatkan  orang  tereksploitasi.
Selanjutnya, menurut Undang-undang No mo r  21   Tahun  2 00 5,    te ntang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, perdagangan orang harus memenuhi unsur-unsur  sebagai berikut  (Harkrisnowo, 2005:  34):
1. Perbuatan:  merekrut,  mengangkut, memindahkan,  menyembunyikan  atau menerima.
2. Sarana  (cara)  untuk  mengendalikan ko rban:  anca ma n,  penggunaa n paksaan,  berbagai  bentuk  kekerasan, penculikan,  penipuan,  kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan  atau posisi rentan  atau  pemberian/penerimaan pembayaran  atau  keuntungan  untuk memeroleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban.
3. Tujuan:  eksploitasi,  setidaknya  untuk prostitusi atau bentuk eksploitasi seksual lainnya,  kerja  paksa,  perbudakan, penghambaan,  pengambilan  organ tubuh.
Dari  ketiga  unsur  tersebut,  yang  perlu diperhatikan  adalah  unsur  tujuan, karena  walaupun  untuk  korban  anak- anak tidak dibatasi masalah penggunaan sarananya, tetapi tujuannya sama, yaitu eksploitasi.
Di  samping  unsur-unsur  tersebut  di atas,    perdagangan  orang  juga  harus memenuhi  unsur- unsur    lainnya  ya ng ditetapkan dalam Pasal-pasal 2, 3, 4, 5 dan
6  Undang-undang  Nomor  21  Tahun  2007 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Perdagangan Orang, yaitu:  (Day, 2007: 34), yaitu:
1. Jika  perbuatan  sebagaimana  dimaksud di  a ta s  me ngak ibatka n  orang tereksploitasi.
2. Setiap  orang yang  memasukkan  orang ke  wilayah  negara  Republik  Indonesia dengan  maksud  untuk  dieksploitasi  di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain.
3. Setiap  orang  yang  membawa  Warga Negara  Indonesia  ke  luar  wilayah negara  Republik  Indonesia  dengan maksud  untuk  dieksploitasi  di  luar wilayah negara  Republik Indonesia.
4. Setia p  orang  ya ng  m elak uk an pengangkatan  anak  dengan  menjanji- kan  sesuatu atau  memberikan  sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi.
5. Setia p  orang  ya ng  m elak uk an pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri  dengan  cara  apa  pun  yang me ngak ibatka n anak terse but tereksploitasi  dari  sekolah,  apabila keluarga mengalami krisis ekonomi atau krisis  pangan.
Merujuk  pada  uraian  di  atas,  maka pe na nganan dan pem be ra ntas an perdagangan orang  perlu dilakukan melalui upaya  penghapusan  perdagangan  orang ya ng m enca kup tindak an-tinda ka n pencegahan, penindakan dan penghukuman yang  tegas  terhadap  pelaku  perdagangan orang.  Upaya  lainnya  adalah  memberikan pelindungan hukum terhadap korban melalui program-program  repatriasi,  rehabilitasi, ko ns eling,  pendidika n  da n  pe la tiha n keterampilan. Termasuk kedalamnya adalah memberikan jaminan hak-hak yang berkaitan dengan HAM-nya, agar mereka bisa mandiri dan  kembali  berintegrasi  ke  masyarakat. Mengingat bahwa perdagangan orang terkait dengan kejahatan terorganisir lintas negara, maka  kerja  sama  antarnegara  baik  secara bilateral  maupun  regional  serta  kerja  sama dengan badan-badan dan LSM Internasional harus terus dibina dan dikembangkan.
Langkah-langkah Pemerintah RI untuk memberantas perdagangan orang diperkuat dengan  dikeluarkannya Keputusan Presiden RI No. 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Na sional  P enghapus an  P erda ga ngan Perempuan dan Anak (RAN-P3A).
Berdasarkan  Keputusan  Presiden  RI, maka tindakan penegakan  hukum terhadap pe la ku  perda ga ngan    se suai  denga n kewenangannya  dilakukan  oleh  pihak  yang berwajib,  yaitu  Kepolisian,  Kejaksaan,  dan Pengadilan.
Na mun de mikian, me nginga t perdagangan  orang  merupakan  tindak kejahatan  yang  beroperasi  secara  diam- diam,  maka    masyarakat  umum,  lembaga kemasyarakatan  dan  LSM  juga  diharapkan ikut serta secara aktif dalam mengungkapkan kejahatan  ini  dengan  cara  melaporkan kepada  pihak  yang  berwenang.  Tindakan pelaporan ini dapat dilakukan apabila mereka melihat,  menyaksikan  atau  mengindikasi adanya  kegiatan  perdagangan  orang  atau hal-hal yang dapat diduga menjurus kepada terjadinya  kejahatan  itu.
Suatu  ha l  pe nting  ya ng  perlu dikemukan bahwa pihak kepolisian di seluruh wilayah telah membuka hot-line yang dapat diak se s  oleh  m as ya ra ka t  ya ng  ingin melaporkan  adanya  tindak  kejahatan.  Atas dasar laporan tersebut, pihak kepolisian akan segera  menanggapi  dan  menindaklanjuti informasi  yang  diterima.
B. Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Indramayu
Sebagaimana dikemukakan sebelum- nya,  Kabupaten  Indramayu  menghadapi masalah  perdagangan  seks  komersial  yang melibatkan anak-anak sebagai korban. Dalam me na ngani  ma sa la h  te rs ebut,  upay a perlindungan  hukum  terhadap  korban diberikan  oleh  Pem erintah  Kabupaten Indramayu  bekerjasama  dengan  mitranya ba ik   L SM   lok al,  na sional  m aupun inte rnas io na l.  L em ba ga   P enga bdia n Masyarakat  Perguruan  Tinggi,  dan  orang
perorangan yang peduli juga dilibatkan dalam menangani    masalah  ini.  Bahkan  beberapa LSM telah memfasilitasi  pemberian layanan medis psikologis, dan rehabilitatif. Lembaga- lembaga  Swadaya  Masyarakat  tersebut adalah  Klinik  Remaja  Yayasan  Pelita  Ilmu Jakarta Selatan; JARAK Jakarta Timur, YKAI Jakarta Pusat, dan Gema Perempuan Jakarta Selatan.
Perlu  dicatat  bahwa  perlindungan hukum  tersebut  di  atas  meliputi  kegiatan penampungan  korban  tersebut  di  tempat yang aman, pemulangan ke daerah asalnya atau ke daerah lainnya. Perlindungan hukum mencakup pula  pemberian bantuan hukum dan  pendampingan,  rehabilitasi  (pemulihan ke se ha ta n  fisik,  psikis),  re inte gras i (penyatuan kembali ke keluarganya atau ke lingkungan  m as ya ra ka tnya ),  upa ya pemberdayaan kembali ke keluarga atau ke lingkungan  masyarakatnya  dan  upaya pemberdayaan  (ekonomi,  pendidikan)  agar ko rban  tidak   te rje ba k  k em bali  dalam perdagangan  orang.
Selain  hal-hal  di  atas,    masyarakat juga  didorong  untuk  memberikan  bantuan hukum  melalui  lembaga-lembaga  bantuan hukum, yang jumlahnya semakin meningkat. Di  samping  memberikan  bantuan  hukum kepada  korban,  mereka  juga  aktif  dalam memberikan sosialisasi dan advokasi kepada para  penegak  hukum  agar  menuntut  dan menjatuhkan  hukuman  yang  berat  kepada trafficker .
Selain  lembaga  bantuan  hukum, terdapat  pula  Konsorsium  Pembela  Buruh Migran Indonesia (KOPBUMI) yang memiliki jaringan di 14 propinsi.  Lembaga Swadaya Masyarakat  ini    juga  memberikan  bantuan hukum  ke pa da   buruh  m igra n  ya ng bermasalah, termasuk mereka yang menjadi korban  perdagangan  orang.    Bersama dengan  LSM Migrant  Care yang  memunyai jaringan  di  Malaysia,  dan  berbagai  LSM lainnya yang tersebar di seluruh propinsi di Indonesia,  mereka  juga  mengkritisi  kinerja lembaga penegakan hukum dalam menindak para pelaku perdagangan orang.
Bertitik tolak dari uraian di atas jelaslah
ba hw a le mbaga- le mbaga sw aday a ma sy arak at  di  Indram ay u  be rtugas memberikan  pendampingan kepada  korban tindak  kekerasan atau korban  perdagangan orang,  agar  mereka  mendapatkan  hak-hak hukumnya  sebagai  saksi  baik  pada  saat penyidikan,  penuntutan  maupun  pada  saat se da ng  berla ngsungny a  pe rs idanga n te rhada p  pelak u  perdagangan  orang. Ke gia tan  pe nda mpingan  ini  s eka ligus merupakan  tugas  pengawasan  yang  harus dilakukan  oleh  lembaga-lembaga  penegak hukum,  yaitu  Kepolisian,  Kejaksaan  dan Pengadilan.    Tujuannya  a dala h  untuk melindungi  hak-hak hukum dan kepentingan korban, agar  tidak dilanggar hak-haknya dan dipe rlak uk an  s ebagaima na   m es tiny a. Se da ngka n pros es   huk um   pelak u pe rdaganga n  orang    diterus ka n    k e pengadilan,  agar  dapat  dijatuhi  hukuman yang setimpal sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya.
Permasalahan  yang  dihadapi  adalah meskipun  terdapat  sejumlah  aktivitas  dari pusat-pusat  pelayanan  kepada  korban pe rdaganga n orang ya ng dapat memudahkan  mereka  mengakses  bantuan yang  diperlukan,  namun  bantuan  tersebut be lum  me ncak up  s eluruh  dae ra h  di Kabupaten  Indramayu.  Padahal      daerah- daerah  tersebut    dianggap  sebagai  sentra, sumber,  transit  da n  da erah  tujua n pe rda gangan  ora ng.  Konsek uens iny a, meskipun  ada  kesiapan  aparat  di  daerah tersebut,  para  pelaku  perdagangan  orang diperkirakan akan menempuh jalan memutar melalui daerah yang kurang pengawasannya. Menghadapi  permasalahan  demikian,  maka upaya kewaspadaan aparat dan masyarakat harus diperluas  ke  daerah-daerah  tersebut.
Untuk memecahkan masalah tersebut di  atas,  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Indrama yu  harus   s elalu  me ndorong tumbuhnya LSM dan organisasi masyarakat, agar  dapat  berpartisipasi  dalam  upaya pencegahan dan perlindungan hukum kepada para  korban  perdagangan  orang.  Tugas demikian  sejalan  dengan  Peraturan  Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 14 Tahun 2005
yang  mengatur  program  pemberdayaan keluarga dan masyarakat di Kabupaten.
Menurut  peraturan  daerah  ini  tujuan dari  program  pemberdayaan  keluarga  dan masyarakat  ini  adalah  agar  keluarga  dan masyarakat  dapat:
1. Me mberik an  perlindunga n  hukum terhadap anak dari perdagangan untuk eksploitasi seksual  komersial anak,
2. Ma mpu  me la kuka n  pe ncegahan terhadap  rekruitmen,  penampungan serta  transfer  atau  pengiriman  tenaga kerja  anak  tanpa  adanya  keterangan ja mina n  ya ng  jelas ,  ba ik   dari perorangan, sekelompok orang ataupun perusahaan  penyalur,
3. Menyadari  akan  dampak  negatif  yang ditimbulkan  dari  perdagangan    untuk eksploitasi seksual  komersial anak,
4. Mengalihkan  ketergantungan  ekonomi keluarga  dari  hasil  eksploitasi  seksual komersial  anak  kepada  sektor  lainnya yang lebih  manusiawi.
Sesuai  dengan  peraturan  daerah  di atas,  salah  satu  upaya  masyarakat  dalam memberikan  perlindungan  hukum  terhadap anak    adalah  dengan  membuat  program yang dilakukan oleh Yayasan Kesejahteraan Anak   I ndones ia   (YK AI ).  P ro gram   ini mendukung    program Prevention  of  Child Trafficking for Labor and Sexual Exploitation di  Kabupaten  Indramayu  dengan  tujuan untuk:
1. Memperbaiki  kualitas  pendidikan  dari tingka t  SD  s am pa i  SM A  untuk memperluas angka partisipasi anak laki- laki dan anak perempuan.
2. Mendukung  keberlanjutan  pendidikan dasar  untuk  anak  perempuan  setelah lulus SD.
3. Menyediakan  pelatihan  keterampilan dasar  untuk  memfasilitasi  kenaikan penghasilan.
4. Menyediakan  pelatihan  kewirausahaan dan  akses  ke  kredit  keuangan  untuk memfasilitasi  usaha  sendiri.
5. Merubah  sikap  dan  pola  pikir  keluarga dan masyarakat terhadap perdagangan anak.
Adapun  sasaran  program  ini  adalah untuk  mencegah  anak-anak  perempuan dilacurkan  dengan  cara:
1. Meningkatkan  partisipasi  pendidikan anak-a na k  ba ik   f orma l  ma upun nonformal.
2. Memberikan  peluang kerja, dan
3. Me ny adarka n  ma sy arak at  untuk mencegah  perdagangan  anak  untuk pelacuran.
Dari  uraian  di  atas  nampak  bahwa perlindungan  hukum  terhadap  perempuan dan anak korban tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Indramayu diberikan oleh Pe me rintah K abupaten I ndra ma yu bekerjasama  dengan  berbagai  Lembaga Swadaya Masyarakat. Yang perlu dicatat pula bahwa  Lembaga Swadaya Masyarakat juga telah memfasilitasi pemberian layanan medis psikologis,  dan  rehabilitatif.  Lembaga Pengabdian  Masyarakat  Perguruan  Tinggi, dan orang perorangan  juga dilibatkan dalam menangani  masalah ini.    Dalam pada itu, program  pe mberday aan  ke luarga   dan masyarakat  bertujuan  untuk  memberikan perlindungan  hukum  kepada    anak  dari praktik perdagangan seks  komersial. Selain itu,  pro gram   terse but  me mberik an kesadaran  hukum  kepada  masyarakat tentang    krimininalisasi  dari  k egiatan mempekerjakan anak di bawah umur.

## C. Jenis-Jenis Kegiatan
Untuk  me ncapai  hal-hal  y ang dikemukakan di atas, maka diperlukan pro- gram yang berbasis masyarakat,  misalnya: 1. Sa ngga r be la ja r da n te mpat pe ndam pingan  bagi  anak   dan masyarakat;
2. Catch-up Education (CE) yaitu kegiatan persiapan  masuk  kembali  sekolah  bagi anak-anak  yang  telah  putus  sekolah maupun  mereka  yang  rawan  putus sekolah, baik di SD maupun di SLTP;
3. Program  beasiswa  untuk  anak-anak peserta  ‘CE’;
4. Menyelenggarakan  pendidikan  SMP Terbuka.  Program  ini  bekerjasama dengan SMP Induk;
5. Perpustakaan  keliling;
6. Pelatihan  keterampilan  kerja  di  bidang garmen  di  mana  alumni  dari  program ini disalurkan ke  perusahaan  garmen;
7. Pelatihan  guru  SD  dan  SLTP  untuk me ningka tk an s ensitivita s da n responsivitas mereka terhadap masalah perdagangan orang dengan meningkat- kan kemampuannya dalam melaksana- kan tugas mendidik dan mengajar;
8. Radio komunitas yang bertujuan untuk menyebarluaskan  informasi  pendidikan untuk penyadaran masyarakat.
Jelaslah,  bahwa  berbagai  program kegiatan di atas  bertujuan untuk  membekali pengetahuan dan keterampilan kepada anak- anak  yang    putus  sekolah  dan  yang  akan putus  sekolah,  agar  mereka  memeroleh pekerjaan  yang  halal  dan  terhindar    dari praktik  perdagangan  seks  komersial.  Pro- gram kegiatan tersebut juga  bertujuan untuk menyadarkan  anggota  masyarakat  bahwa mempekerjakan anak di bawah umur dalam praktik  pelacuran  merupakan  pelanggaran hukum, dan perbuatan dosa.

## III. PENUTUP
Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas,  maka  dapat  ditarik  simpulan  dan diberikan saran  sebagai berikut:
Kabupaten  Indramayu  dihadapkan pada masalah maraknya perdagangan seks komersial yang secara sistematis melibatkan anak-anak  sebagai  korban.  Walaupun  telah diterbitkan  UU  No.21 Tahun 2007,  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang  dan  UU  Nomor  23  Tahun  2002, te ntang  Pe rlindungan  A na k,    prak tik perdagangan orang masih  marak terjadi di Kabupaten Indramayu.
Demikian pula  beberapa  upaya  telah dila kuka n  oleh  pem erinta h,  e le me n masyarakat  baik  yang  tergabung  dalam Lembaga  Swadaya  Masyarakat  maupun perorangan  belum  mencapai  hasil  yang diharapkan  mengingat  faktor  ekonomi  dan buday a.  Untuk  meme cahkan  ma salah te rs ebut,  ma ka   P em erinta h  Da erah
Kabupaten Indramayu bekerjasama dengan berbagai  LSM  dan  organisasi  masyarakat untuk  be rpartisipa si  dalam   upa ya pencegahan dan perlindungan hukum kepada para  korban  perdagangan  orang.  Sesuai de ngan  P eraturan  Dae ra h  Ka bupa te n Indramayu Nomor 14 Tahun 2005, program pemberdayaan keluarga dan masyarakat ini adalah agar keluarga dan masyarakat dapat memberikan  perlindungan  hukum  terhadap anak  dari  perdagangan  untuk  eksploitasi se ks ua l  ko me rs ia l.  Salah  s atu  upay a masyarakat dalam memberikan perlindungan hukum  terhadap  anak    adalah  dengan membuat  program  yang  dilakukan  oleh Yayasan  Kesejahteraan  Anak  Indonesia (YKAI) untuk mendukung  program Preven- tion of Child Trafficking for Labor and Sexual Exploitation di Kabupaten Indramayu. Berbagai  program  kegiatan  yang menggunakan  basis  masyarakat    bertujuan untuk    membe kali    pengetahuan  dan keterampilan kepada anak-anak yang  putus sekolah dan yang akan  putus sekolah,  agar mereka memeroleh pekerjaan yang halal dan terhindar    dari  praktik  perdagangan  seks komersial.  Program  kegiatan  tersebut  juga ditujukan  untuk  menyadarkan  anggota masyarakat bahwa mempekerjakan anak di bawah  umur  da lam  prak tik  pela curan me rupa ka n  pe la ngga ra n  hukum,  dan perbuatan  dosa.  Sesuai  dengan  dengan Peraturan  Daerah  Kabupaten  Indramayu Nomor  14  Tahun  2005,  Pemerintah  Daerah Ka bupa te n  Indram ay u  ha rus  te rus mendorong tumbuhnya LSM dan organisasi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan perlindungan hukum kepada  para korban  perdagangan  orang.

## DAFTAR PUSTAKA
Anonim, (2004). Menyoroti Sisi Gelap Child Traf fick ing  di  I ndramayu , http:// w w w . h u k u m o n l i n e . c o m / detail.asp?id=10865&cl=Fokus,  03
Agustus . Day. A.J. (2007). Tindak Pidana Perdagangan
Orang ,  Seminar tentang Sosialisasi UU Pemberantasan  Tindak  Pidana  Orang , Bandung.
Ha rk risnow o.  H .  (2 00 3). Lapo ran
Perdagangan  Manusia  di  Indonesia . Se ntra   H AM ,  UI ,  Ja ka rta.  Dalam Penghapusan Perdagangan Orang ( Traf- ficking in  Persons )  di  Indonesia,  Tahun
2004-2005,  Kementerian  Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
h t t p : / / a n a k . i 2 . c o . i d / b e r i t a b a r u / berita.asp?id=197, tanggal  18  Februari 2008
h t t p : / / w w w . r e p u b l i k a . c o . i d / koran_detail.asp?id=295520&kat_id=89, Selasa, 05 Juni 2007 Jamal.  H.  (2007)    “Undang-undang  Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang”, dalam  Seminar  tentang Sosialisasi  UU Pemberantasan  Tindak  Pidana  Orang , Bandung. Irianto.  A.S.  (2007)  Ketua  Tim  Penggerak Pemberdayaan  Kesejahteraan  Keluarga (PKK) Kab Indramayu: Bergiat Memutus Mata Rantai Anak Yang Dilacurkan Oleh Orang  Tuanya (AYLA), http:// w w w . r e p u b l i k a . c o . i d / koran_detail.asp?id=295520&kat_id=89, diakses pada Selasa, 05 Juni 2007 Aap, Pemerintah  Belum  Serius  Tangani
Kejahatan Traf fick ing . http:// www.fahmina.org/berita/loka_5.htm,
MCF, 30/08/06.
Naqiyah.  N .  (200 7) Kiprah  Pes antren Menangani  Korban  Trafficking , http://
najlah.blogspot.com/2007/02/kiprah- Sentika. Tb, R. (2007)  Deputi Kesejahteran dan Perlindungan Anak,  Depkes: Jawa Barat  Pemasok  Ko rban  Trafficking Tertinggi da la m http://
w w w . r e p u b l i k a . c o . i d / koran_detail.asp?id=292613&kat_id=6,
diakses pada 10 Mei 2007.
Po sition  Paper te ntang  P engha pusa n Perdagangan Orang  ( Trafficking  In Per- sons )  Di  Indonesia  Tahun  2004-2005, Ke me nteria n  Ko ordina to r  Bida ng Kesejahteraan  Rakyat,  Jakarta,  2005. human_trafficking_ind.pdf
Peraturan  Perundang-undangan:
Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Or- ang
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 tentang Perlindungan Anak.
Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 43  Tahun  2004  tentang  Pembentukan Komite  Penghapusan  Bentuk-bentuk Pekerjaan  Terburuk  bagi  Anak,  dan menyusun  Rencana  Aksi  Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak, Perdagangan Anak dan Eksploitasi Seksual  Komersial  Anak Peraturan  Daerah  Kabupaten  Indramayu No mo r  14   Tahun  2 00 5  te ntang Pencegahan  Dan  Pelarangan  Trafiking Untuk  Eksploitasi  Seksual  Komersial Anak Di Kabupaten Indramayu.