## INFO ARTIKEL
Kata kunci:
Peran, Penanggulangan,
Kebakaran

## UNES Journal of Swara Justisia
Volume 2, Issue 1, April 2018

## P-ISSN 2579-4701 E-ISSN 2579-4919
PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN (BPBDPK) KOTA PADANG DALAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN
THE ROLE OF THE DISASTER MANAGEMENT DISTRICT AND FIRE FIGHTER

## (BPBDPK) PADANG CITY IN FIRE FIGHTING

## Rifqi Ikhsan Pratama
Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Ekasakti Padang e-mail: rifqiiksana@yahoo.com

## Darmini Roza
Fakultas Hukum Universitas Ekasakti e-mail: darmini1955@gmail.com

## ABSTRAK
Permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah: Pertama ,  bagaimanakah  peran  Badan Penanggulangan  Bencana  Daerah  dan  Pemadam  Kebakaran  (BPBDPK)  Kota Padang  dalam  penanggulangan  kebakaran  di  Kota  Padang? Kedua, apa  sajakah kendala  yang  dihadapi  oleh  BPBDPK  Kota  Padang  dalam  penanggulangan kebakaran  di  Kota  Padang? Ketiga, apa  sajakah  upaya  yang  dilakukan  oleh BPBDPK dalam penanggulangan kebakaran di Kota Padang?
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif  sebagai  pendekatan  utama  dan  didukung  oleh  pendekatan  yuridis  empiris. Sumber  data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder  dan  data  primer.  Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan melalui wawancara untuk data  primer  dan  studi  kepustakaan  untuk  mencari  data  sekunder.  Kemudian  data tersebut dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif analitis. Dari  hasil  penelitian  diperoleh  kesimpulan; Pertama ,  BPBDPK  Kota  Padang memiliki  peran  yang  strategis  karena  BPBDK  Kota  Padang  merupakan  sebuah institusi yang diberikan kewenangan dan tanggung jawab untuk menangani masalah kebakaran  di  Kota  Padang  yang  diwujudkan  dalam  bentuk  peran  sebagai penyelenggara,  peran  sebagai  koordinator,  peran  sebagai  pengawas,  peran  sebagai fasilitator  serta  peran  sebagai  perencana.  Seluruh  peran  tersebut  sudah  berjalan dengan  baik  dan  sudah  dilaksanakan  sepenuhnya  sesuai  dengan  tugas  pokok  dan fungsi  yang  dimiliki  oleh  BPBDPK  Kota  Padang. Kedua, dalam  penanggulangan kebakaran  di  Kota  Padang,  BPBDPK  Kota  Padang  mengahadapi  sejumlah  kendala seperti:  (a)  Minimnya  sumber  air  di  kota  Padang  untuk  menunjang  proses penanganan kebakaran di Kota Padang; (b) Banyak hambatan  terhadap unit armada pemadam  kebakaran  selama  di  perjalanan  menuju  TKP  kebakaran;  (c)  Kurangnya kesadaran masyarakat akan keberadaan dan sistem kerja pemdam kebakaran; dan (d) Belum terpenuhinya Wilayah Menejemen Kebakaran (WMK) di setiap kecamatan di Kota  Padang. Ketiga, dalam  penanggulangan  kebakaran  di  Kota  Padang,  upaya yang dilakukan oleh BPBDPK Kota Padang adalah: (a) Melakukan pendidikan dan pelatihan  terhadap  personel  BPBDPK  Kota  Padang;  (b)  Meningkatkan  peran  serta masyarakat;  (c)  Meningkatkan  koordinasi instansional ;  dan  (d)  Simulasi  waktu tanggap kebakaran.

## UNES Journal of Swara Justisia. Volume 2 Issue 1 89-104

## ARTICLE INFO
Keyword :
Role, Countermeasures, Fire

## ABSTRACT
The  problems  in  this  research  are:  First , how  are  the roles of  Regional  Disaster Management  Agency  and  Fire  Department  (BPBDPK)  of  Padang  City in  fire prevention  in  Padang  City ? Second, what  are  the  obstacles  faced  by BPBDPK Padang  in  fire  prevention  in  Padang  City?  Third, what  are  the  efforts  made by BPBDPK in the fire prevention in Padang City?
The  approach  method used in  this  research  is  the  normative  juridical  approach  as the  main  approach  and  supported  by  the  empirical  juridical  approach. Sources  of data  used  are  secondary  data  and  primary  data. Data  collection  techniques  used were  field  studies  through  interviews  for  primary  data  and  library  studies  to  find secondary data. Then the data is analyzed qualitatively and described in the form of analytical descriptive.
From  the  research  results  obtained  conclusion; Firstly , BPBDPK  Padang has  a strategic  role because  BPBDK  Padang  is  an  institution  that  is  given authority  and responsibility to handle fire problem in Padang City which is manifested in the role of  organizer, role  as  coordinator,  supervisor  role,  role  as  facilitator  and role  as  a planner. All  these  roles  are  well  underway  and  have  been  fully  implemented  in accordance  with  the  main  tasks  and  functions  owned  by  BPBDPK  Padang. Secondly, in  the fire prevention  in  Padang  City , BPBDPK  of  Padang  City  faces a number  of  obstacles such  as:  (a)  The lack  of  water  source  in  Padang  city  to support  the  fire  handling  process  in  Padang  City; (b)  Many  obstacles  to  fire  fleet units during the trip to the fire scene; (c) Lack of public awareness of the existence and  working  system  of  fire-fighters; and  (d)  Non-fulfillment  of  Fire  Management Area  (WMK)  in  every  sub-district  in  Padang  City.  Third, natural d fire  prevention in  the  city  of  Padang, the  efforts  made  by BPBDPK  Padang is: (a) education  and training of personnel BPBDPK Padang; (b) Increasing community participation; (c) Improving  institutional coordination ; and  (d)  Simulation  of  fire response time.

## A. Pendahuluan
Pembukaan  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 menyebutkan  bahwa  tujuan  didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) antara  lain  adalah  melindungi  segenap bangsa Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah Indonesia. Tujuan tersebut kemudian diimplementasikan  dalam  bentuk  pemberian pelayanan  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal 30 UUD  1945  hasil  amandemen kedua  yang secara  mendasar  terdapat  perubahan  besar terhadap kewajiban negara dalam
memberikan pelayanan bidang keamanan dan ketertiban.  Amanat  tersebut  mengandung makna bahwa negara berkewajiban memenuhi  kebutuhan  setiap  warga  negara melalui  suatu  sistem  pemerintahan,  baik  di tingkat pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
Sebagai kewajiban tugas dalam melaksanakan konstitusional tersebut, jenis pelayanan bidang keamanan dan ketertiban yang termasuk di dalamnya adalah pembinaan  pencegahan  dan  penanggulangan kebakaran.  Sebagaimana  diketahui  bahwa
kebakaran  merupakan  suatu  hal  yang  pada dasarnya  tidak  diinginkan  oleh  siapapun. Kebakaran  membuat  segala  yang  telah dibangun  selama  bertahun-tahun  rusak  dan musnah dalam sekejap. Kebakaran merupakan bencana yang cukup ditakuti oleh masyarakat,  bisa  terjadi  kapan  saja  di  mana saja  tanpa  mengenal  waktu  dan  tempat. Bahkan  peristiwa  kebakaran  semakin  hari semakin  meningkat  baik  dari  segi  kuantitas maupun kualitas. (Kogami, 2009: 21)
Maraknya  bencana  yang  terjadi  di tanah  air  memerlukan  upaya  penanganan yang  sistematis,  terpadu,  dan  terkoordinasi. Untuk  itulah  Pemerintah  telah  mengesahkan dan mengundangkan Undang-Undang Nomor 28  Tahun  2002  tentang  Bangunan  Gedung, Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2007 tentang Penanggulangan Bencana, Keputusan Menteri  Pekerjaan  Umum  Nomor  10/KPTS/ 2000  tentang  Ketentuan  Teknis  Pengamanan Terhadap Bahaya Kebakaran Pada Bangunan Gedung  dan  Lingkungan,  Peraturan  Menteri Pekerjaan  Umum  Nomor  29/PRT/M/2006 tentangPedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung, Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor  49  Tahun  2007  tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran,  Peraturan  Menteri  Pekerjaan Umum  Nomor  20/PRT/M/2009  tentang Ketentuan Teknis Manajemen Penang- gulangan  Kebakaran  di  Perkotaan,  Menteri Dalam  Negeri  Nomor  16  Tahun  2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur
Pemadam  Kebakaran  di  Daerah  serta
Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11  Tahun  2000  tentang  Ketentuan  Teknis Manajemen  Penanggulangan  Kebakaran  di Perkotaan.  Undang-undang  dan  peraturan tersebut dimaksudkan untuk memberi landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan  penanggulangan  bencana termasuk  bencana  kebakaran,  baik  bencana tingkat  kabupaten/kota,  provinsi,  maupun tingkat  nasional.  Terbentuknya  peraturan perundang-undangan tersebut di atas,
dimaksudkan untuk
memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman  bencana  kebakaran  dan  menjamin terselenggaranya  penanggulangan  bencana kebakaran secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.
Secara  eksplisit,  memang  Undang- Undang  Nomor  24  Tahun  2007  tentang Penanggulangan  Bencana  belum  menyebut kan bahwa kebakaran merupakan bagian dari bencana.  Mungkin  bisa  dipahami  karena adanya  perbedaan  paradigma.  Undang- undang  ini  memandang  bahwa  kebakaran hanyalah sebuah musibah, demikian sebaliknya  bagi  institusi  kebakaran  yang memandang  kebakaran  adalah  bencana, karena  esensinya  bencana  adalah  rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan  dan  penghidupan  masyarakat. Dikotomi  tersebut  tidak  perlu  diperbincang kan  lebih  jauh,  yang  penting  masing-masing mempunyai  peranan  dalam  memberikan perlindungan warga negara.

## UNES Journal of Swara Justisia. Volume 2 Issue 1 89-104
Secara rinci mengenai penanggulangan kebakaran,  Menteri  Pekerjaan  Umum  telah mengeluarkan  Keputusan  Menteri  Pekerjaan Umum  Nomor  11  Tahun  2000  tentang Ketentuan Teknis Manajemen Penanggulang- an  Kebakaran  di  Perkotaan.  Kemudian dikeluarkan lagi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum  Nomor  20  Tahun  2009  tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan.
Menurut  Pasal  2  ayat  (1)  dan  ayat  (2) Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11  Tahun  2000  tentang  Ketentuan  Teknis Manajemen  Penanggulangan  Kebakaran  di Perkotaan menyebutkan bahwa:
(1) Pengaturan  manajemen  penanggulangan kebakaran  di  perkotaan  dimaksudkan untuk  mewujudkan  bangunan  gedung, lingkungan, dan kota  yang aman terhadap bahaya  kebakaran  melalui  penerapan manajemen penanggulangan bahaya kebakaran yang efektif dan efisien.
(2) Pengaturan  manajemen  penanggulangan kebakaran  di  perkotaan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  bertujuan  untuk terwujudnya  kesiapan,  kesigapan  dan keberdayaan masyarakat, pengelola bangunan,  serta  dinas  terkait  dalam mencegah  dan  menanggulangi  bahaya kebakaran.
Dalam rangka meningkatkan manajemen  penanggulangan  kebakaran  di perkotaan,  maka  pengelolaannya  diserahkan kepada  pemerintah  daerah.  Berdasarkan Pasal  6  ayat  (1),  ayat  (2)  dan  ayat  (3) Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11  Tahun  2000  tentang  Ketentuan  Teknis Manajemen  Penanggulangan  Kebakaran  di Perkotaan menyebutkan sebagai berikut:
(1) Dalam melaksanakan pembinaan penanggulangan kebakaran kota, lingkungan dan bangunan gedung, Pemerintah  Daerah  melakukan  pening- katan  kemampuan  aparat  Pemerintah Daerah  dan  masyarakat  dalam  memenuhi ketentuan  teknis  manajemen  penang- gulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 untuk terwujudnya tertib  pencegahan  dan  penanggulangan kebakaran.
(2) Dalam melaksanakan pengendalian
penanggulangan  kebakaran,  Pemerintah Daerah  wajib  menggunakan  ketentuan teknis manajemen penanggulangan
kebakaran  sebagaimana  dimaksud  pada Pasal 3 sebagai landasan dalam mengeluarkan perizinan dan atau pemeriksaan yang diperlukan.
(3) Terhadap  aparat  Pemerintah  Daerah  yang bertugas  dalam  pengendalian  penang- gulangan  kebakaran  yang  melakukan pelanggaran  ketentuan  dalam  Pasal  3 dikenakan  sanksi  administrasi  sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kota  Padang  merupakan  kota  terbesar di  pesisir  barat  pulau  Sumatera  sekaligus ibukota  dari  provinsi  Sumatera  Barat.  Kota ini  memiliki  wilayah  seluas  694,96  km² dengan  kondisi  geografi  berbatasan  dengan laut namun memiliki daerah perbukitan yang ketinggiannya mencapai 1.853 mdpl. Kota ini didominasi  oleh  etnis  Minangkabau  dan mayoritas  masyarakat  di  kota  ini  menganut agama Islam.
Sebagai  kota  terbesar  di  pesisir  barat pulau  Sumatera  sekaligus  ibukota  dari provinsi  Sumatera  Barat,  Kota  Padang  juga memiliki  banyak  potensi  bencana,  yang selain  disebabkan  oleh  aktivitas  alam,  kota ini  juga  memiliki  potensi  bahaya  yang disebabkan  oleh  manusia  (non  alam)  seperti
konflik  sosial,  epidemik  wabah  penyakit, kebakaran  bangunan  dan  lain-lain.  Sebagai ibukota  Provinsi  Sumatera  Barat,  Kota Padang  masih  banyak  dijumpai  permukiman yang  padat  dan  pasar  tradisional   dengan akselerasi jalan yang  sempit,  penyalagunaan fungsi  bangunan yang  secara  teknis  masih jauh  dari  keamanan  bahaya  kebakaran, gedung-gedung  serta  komplek  pertokoan/ mall   yang  sebagian  besar  kurang  memenuhi ketentuan  proteksi  kebakaran,   sehingga berbagai  persoalan  pun  muncul  seiring dengan  pertumbuhan  kota  tersebut,  salah satunya  adalah  ancaman  terhadap  bahaya kebakaran.
Untuk  mendukung  kebijakan  tersebut, Pemerintah Kota Padang membuat kebijakan Rencana  Pembangunan  Jangka  menengah (RPJM)  yang  disusun  berdasarkan  isu strategis  dan  rumusan  permasalahan  yang terjadi di kota Padang. Dalam RPJM ini salah satu agendanya adalah mewujudkan penataan lingkungan  kota  yang  bersih,  hijau  dan nyaman  dengan  sasaran  yang  berhubungan dengan  permukiman,  yaitu:  meningkatnya kualitas penanganan kebakaran yang tercemin  dari  indikator  tenggang  waktu  unit pemadam kebakaran tiba di lokasi tidak lebih dari 15 (lima belas) menit.
Kebijakan  tersebut  kemudian  ditindak lanjuti  dengan  dibentuknya  Badan  Penang gulangan  Bencana  Daerah  Kota  Padang sesuai Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18  Tahun  2008  tentang  Pembentukan Organisasi  dan  Tata  kerja  Badan  Penang
gulangan Bencana Daerah Kota Padang pada tanggal 18 Januari 2009.
Seiring  dengan  berjalannya  waktu Pemerintah  Kota  dan  DPRD  Kota  Padang berinisiatif  untuk  merampingkan  struktur organisasi  di  SKPD Kota  Padang,  sehinggga tidak  terjadinya  tumpang  tindih  dalam pelaksanaan  Tugas  Pokok  dan  Fungsi (Tupoksi),  maka  pada  tanggal  04  Desember 2012 dibentuklah Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana
Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBDPK) Kota  Padang  yang sesuai  dengan  Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2012.
Penanganan masalah kebakaran di Kota Padang masih menghadapi kendala baik yang bersifat kebijakan, kinerja, peraturan perundang-undangan, mekanisme operasional  dan  kelengkapan  pranatanya. Dapat dikatakan bahwa aspek proteksi belum membudaya  dan  belum  dianggap  sebagai salah  satu  kebutuhan  dasar.  Akibatnya, kejadian kebakaran sering berakibat fatal dan berulang-ulang  serta  menimbulkan  dampak sosial, ekonomi dan psikologi yang luas.
Untuk  mencegah,  mengeliminasi  dan meminimasi  terjadinya  kebakaran,  Dinas Kebakaran  Kota  Padang  telah  membuat kebijakan dengan sasaran:
1. Arah, difokuskan untuk melindungi masyarakat dari ancaman bahaya kebakaran;
2. Kebijakan,  konsentrasi  pada  pelayanan kebakaran  untuk   peningkatan  akselerasi unit  pemadam  kebakaran   tiba  di  lokasi bencana  kebakaran  sekitar  15  menit  pada tahun 2014.

## UNES Journal of Swara Justisia. Volume 2 Issue 1 89-104
Penyusunan  kebijakan  umum  pada dasarnya merupakan bagian upaya pencapaian  visi,  misi,  tujuan  dan  sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis dan prioritas  jangka  pendek  selama  1  (satu) tahun.  Strategi  dan  prioritas  ini  merupakan instrumen  bagi  masyarakat  untuk  menilai Badan Penanggulangan  Bencana  Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBDPK) Kota Padang dapat tiba di lokasi kebakaran secara cepat  tidak  lebih  dari  15  menit  sejak  berita kebakaran  diterima.  Terlepas  permasalahan yang  kerap  menjadi  isu  masyarakat  dan permasalahan yang dihadapi Badan
Penanggulangan Bencana Daerah dan
Pemadam Kebakaran (BPBDPK) Kota Padang  setiap  tahun,  harus  diterima  sebagai konsekuensi  aparatur  abdi  masyarakat  yang memegang prinsip” Pantang Pulang Sebelum Api  Padam”.  Walaupun  kenyataan  masih jauh dari harapan sebagaimana yang diamanatkan  dalam  Undang-undang  Nomor 25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan  Publik, Badan Penanggulangan  Bencana  Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBDPK) Kota Padang  berusaha  dalam  menjalankan  tugas dan  fungsinya  untuk  memberikan  pelayanan kepada  masyarakat  secara  cepat  dan  efektif. Pada prinsipnya semakin kecil waktu tanggap yang  dihasilkan,  maka  akan  semakin  baik keputusan  yang  dibuat  dalam  mengambil langkah  operasional  pelayanan  kebakaran. Hal  ini  dapat  diartikan  juga  bahwa  target waktu  tanggap  kebakaran   apabila  dapat tercapai  15 menit  atau kurang dari 15 menit,
maka  semakin  baik  pelaksaan  tugas  dan fungsi  akan  semakin  baik  pula  hasil  kinerja yang dicapai oleh petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan
Pemadam Kebakaran (BPBDPK) Kota Padang.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  di atas, maka kajian penelitian ini mengenai : 1. Bagaimanakah  peran Badan  Penang gulangan  Bencana  Daerah  dan  Pemadam Kebakaran  (BPBDPK)  Kota  Padang dalam penanggulangan kebakaran di Kota Padang?
2. Apa  sajakah  kendala  yang  dihadapi  oleh Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah dan  Pemadam  Kebakaran  (BPBDPK) Kota  Padang  dalam  penanggulangan kebakaran di Kota Padang?
3. Apa  sajakah  upaya  yang  dilakukan  oleh Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah dan  Pemadam  Kebakaran  Kota  Padang (BPBDPK) dalam penanggulangan kebakaran di Kota Padang?

## 1. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini dapat dikelompokkan kepada 2 (dua), yaitu: 1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah dan  Pemadam  Kebakaran  (BPBDPK) Kota  Padang  dalam  penanggulangan kebakaran di Kota Padang.
2. Untuk  mengetahui  dan  menganalisis kendala  yang  dihadapi  oleh  Badan Penanggulangan  Bencana  Daerah  dan Pemadam  Kebakaran  (BPBDPK)  Kota
Padang  dalam  penanggulangan  kebakaran di Kota Padang.
3. Untuk  menganalisis  dan  menganalisis upaya yang  dilakukan  oleh Badan
Penanggulangan  Bencana  Daerah  dan Pemadam Kebakaran Kota Padang (BPBDPK) dalam penanggulangan kebakaran di Kota Padang.

## 2. Metode Penelitian
Penelitian  ini  bersifat  deskriptif,  yaitu suatu  penelitian  yang  memberikan  data seteliti  mungkin  tentang  manusia,  keadaan, atau gejala lainnya. Penelitian ini dimaksudkan untuk mempelajari dan meneliti  penegakan  hukum  kode  etik  profesi Polri terhadap anggota Polri yang melakukan tindak  pidana  pada  Kepolisian  Daerah Sumatera  Barat.  Pendekatan  yang  digunakan adalah  pendekatan yuridis  normatif yang didukung  oleh  pendekatan yuridis  empiris . Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder.  Adapun  teknik  pengumpulan  data adalah  diperoleh  melalui  studi  pustaka ( library  research )  dan  studi  lapangan  ( field research ).  Analisis  data  yang  digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif.

## B. Analisis dan Pembahasan
1. Peran  Badan Penanggulangan Bencana
Daerah  dan  Pemadam  Kebakaran (BPBDPK) Kota Padang dalam
Penanggulangan  Kebakaran  di  Kota Padang
Bencana  alam  selama  ini  selalu dipandang sebagai forcemajore yaitu sesuatu hal yang berada di luar kontrol manusia, oleh karena  itu,  untuk  meminimalisir  terjadinya
korban  akibat  bencana  diperlukan  kesadaran dan  kesiapan  masyarakat  dalam  menghadapi bencana. Kesadaran dan kesiapan menghadapi  bencana  ini  idealnya  sudah dimiliki  oleh  masyarakat  melalui  kearifan lokal  daerah  setempat,  karena  mengingat wilayah  Indonesia  merupakan  daerah  yang mempunyai resiko terhadap bencana.
Bencana  alam  yang  hampir  setiap musim  melanda  Indonesia  adalah  banjir. Berdasarkan  nilai  kerugian  dan  frekuensi kejadian  bencana  banjir  terlihat  adanya peningkatan  yang  cukup  berarti.  Kejadian bencana banjir sangat dipengaruhi oleh faktor alam berupa curah hujan yang di atas normal dan adanya pasang naik  air laut. Di samping itu,  faktor  ulah  manusia  berperan  penting seperti  penggunaan  lahan  yang  tidak  tepat (permukiman  di  daerah  bantaran  sungai,  di daerah resapan, penggundulan hutan), pembuangan  sampah  ke  dalam  sungai, pembangunan  pemukiman  di  daerah  dataran
banjir sehingga dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Penanggulangan  bencana  merupakan bagian  integral  dari  pembangunan  nasional, yaitu  serangkaian  kegiatan  penanggulangan bencana  sebelum,  pada  saat  maupun  sesudah terjadinya  bencana.  Seringkali  bencana  hanya ditanggapi  secara  parsial  oleh  pemerintah. Bahkan  bencana  hanya  ditanggapi  dengan pendekatan tanggap darurat ( emergency response ). (Dep.KI, 2007 : 12)
Pemerintah bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana

## UNES Journal of Swara Justisia. Volume 2 Issue 1 89-104
meliputi  fokus  rekontruksi  dan  rehabilitasi  dari pascabencana. Jaminan pemenuhan hak masyarakat  dan  pengungsi  yang  terkena bencana  secara  adil  dan  sesuai  dengan  standar pelayanan  harus  segera  diupayakan,  hal  ini untuk mengantisipasi korban yang lebih banyak. Pemulihan  kondisi  dari  dampak  bencana  dan pengalokasian anggaran penanggulangan bencana  dalam  anggaran  dan  belanja  negara yang memadai dan siap pakai dalam rekontruksi dan  rehabilitasi  seharusnya  menjadi  jaminan bagi korban bencana.
Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor  24  Tahun  2007  tentang  Penang- gulangan  Bencana,  maka  penyelenggaraan penanggulangan  bencana  diharapkan  akan semakin baik, karena pemerintahan dan pemerintah  daerah  menjadi  penanggung-jawab dalam  penyelenggaraan  dalam  penanggulangan bencana.  Penanggulangan  bencana  dilakukan secara  terarah  mulai  prabencana,  saat  tanggap darurat dan pascabencana.
Secara eksplisit Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana  belum  menyebutkan  bahwa  kebakaran merupakan  bagian  dari  bencana.  Mungkin  bisa dipahami  karena  adanya  perbedaan  paradigma. Undang-Undang ini memandang bahwa kebakaran  hanyalah  sebuah  musibah,  demikian sebaliknya  bagi  institusi  kebakaran  yang memandang  kebakaran  adalah  bencana,  karena esensinya  bencana  adalah  rangkaian  peristiwa yang  mengancam  dan  mengganggu  kehidupan dan penghidupan masyarakat. Dikotomi tersebut tidak  perlu  diperbincangkan  lebih  jauh,  yang
penting  masing-masing  mempunyai  peranan dalam memberikan perlindungan warga negara.
Dalam  pembukaan  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan didirikan Negara  Republik  Indonesia,  antara  lain adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia. Selanjutnya, Pasal 30 hasil amandemen yang kedua  secara  mendasar  terdapat  perubahan besar  terhadap  kewajiban  negara  dalam memberikan pelayanan bidang keamanan dan ketertiban.  Amanat  tersebut  mengandung makna  negara  berkewajiban  memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem  pemerintahan,  baik  di  tingkat  pusat, provinsi maupun Kabupaten/Kota.
Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor  24  Tahun  2007  tentang  Penang- gulangan  Bencana  mengamanatkan  agar setiap  daerah  dalam  upaya  penanggulangan bencana,  mempunyai  perencanaan  penang- gulangan  bencana.  Secara  lebih  rinci disebutkan  di  dalam  Peraturan  Pemerintah Nomor  21  Tahun  2008  tentang  Penyeleng- garaan Penanggulangan Bencana.
Sebagai kewajiban tugas dalam melaksanakan konstitusional ini, jenis pelayanan bidang keamanan dan ketertiban  yang   termasuk  di  dalamnya adalah pembinaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum mengeluarkan  Peraturan  Menteri  Pekerjaan Umum  Nomor  20  Tahun  2009  tentang
Pedoman Teknis Manajemen Proteksi
Kebakaran  di  Perkotaan,  yang   mengatur pengelolaan waktu tanggap terhadap pemberitahuan kebakaran tidak lebih dari 15 (lima belas) menit.
Provinsi  dan  kabupaten/kota  mulai mengembangkan  kebijakan,  strategi,  dan operasi  penanggulangan  bencana  sesuai dengan  arah  pengembangan  kebijakan  di tingkat  nasional.  Upaya  penanggulangan bencana  di  daerah  perlu  dimulai  dengan adanya  kebijakan  daerah  yang  bertujuan menanggulangi bencana sesuai dengan peraturan  yang  ada.  Strategi  yang  ditetapkan daerah  dalam  menanggulangi  bencana  perlu disesuaikan  dengan  kondisi  daerah.  Operasi penanggulangan  bencana  secara  nasional harus  dipastikan  berjalan  efektif,  efisien  dan berkelanjutan.  Untuk  mendukung  pengem- bangan sistem penanggulangan bencana yang mencakup  kebijakan,  strategi  dan  operasi secara  nasional  mencakup  pemerintah  pusat dan  daerah  maka  perlu  dimulai  dengan mengetahui sejauh mana penerapan peraturan terkait  dengan  penanggulangan  bencana  di daerah.
Untuk  mendukung  kebijakan  tersebut, Pemerintah Kota Padang membuat kebijakan Rencana  Pembangunan  Jangka  menengah (RPJM)  yang  disusun  berdasarkan  isu strategis  dan  rumusan  permasalahan  yang terjadi  di  Kota  Padang.  Kebijakan  tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan dibentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang sesuai Peraturan Daerah
Kota  Padang  Nomor  18  Tahun  2008  tentang Pembentukan  Organisasi  dan  Tatakerja Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah Kota Padang pada tanggal 18 Januari 2009.
Seiring  dengan  berjalannya  waktu Pemerintah  Kota  dan  DPRD  Kota  Padang berinisiatif  untuk  merampingkan  struktur organisasi  di  SKPD Kota  Padang,  sehinggga tidak  terjadinya  tumpang  tindih  dalam pelaksanaan  Tugas  Pokok  dan  Fungsi (Tupoksi),  maka  pada  tanggal  04  Desember 2012 dibentuklah Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana
Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBDPK) Kota  Padang  yang sesuai  dengan  Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2012.
BPBDPK  Kota  Padang  sebagai  sebuah institusi  perangkat  daerah  yang  dibentuk berdasarkan  Peraturan  Daerah Kota  Padang Nomor  17  Tahun  2012.  Dengan  demikian, BPBDPK  memiliki  kekuatan  hukum  tetap karena dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan  yang  ada.  BPBDPK merupakan  salah  satu  badan  yang  diberikan kewenangan  serta  tanggung  jawab  untuk menangani  masalah  kebakaran  di  Kota Padang sehingga memiliki peran yang sangat strategis.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang dilakukan  diketahui  bahwa  peran  BPBDPK Kota Padang dalam penanggulangan kebakaran di Kota Padang dapat diwujudkan melalui:

## UNES Journal of Swara Justisia. Volume 2 Issue 1 89-104
a. Peran Sebagai Penyelenggara
Peran sebagai
penyelenggara diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan fungsi sebagai berikut:
1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran berdasarkan peraturan perundang- undangan;
2) Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan  bencana  dan  pemadam kebakaran;
3) Melaksanakan  penyelenggaraan  penang- gulangan bencana dan pemadam
kebakaran pada wilayahnya;
4) Melaporkan  penyelenggaraan  penang- gulangan bencana dan pemadam kebakaran  kepada  Kepala  Daerah  setiap bulan  sekali  dalam  kondisi  normal  dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.

## b. Peran Sebagai Koordinator
Peran  sebagai  koordinator  diwujudkan dalam  bentuk  pelaksanaan  fungsi  sebagai berikut:
1) Pengkoordinasian  pelaksanaan  kegiatan penanggulangan  bencana  dan  pemadam kebakaran  secara  terencana,  terpadu  dan menyeluruh.
2) Mengkoordinasikan  dan  sinkronisasi  dan integrasi di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
3) Melakukan pengkoordinasian perencanaan dan  perumusan  kebijakan  teknis  Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
4) Mengkoordinasikan dan menyusun laporan  Badan  Penanggulangan  Bencana Daerah.
Pelaksanaan  peran  sebagai  koordinator di  atas  merupakan  fungsi  dari  Sekretariat. Peran  sebagai  koordinator  juga  diwujudkan dari fungsi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan yang meliputis;
(1) Melakukan pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pra
bencana  meliputi  upaya  pengurangan resiko, pencegahan, pemanduan
perencanaan pembangunan dan penetapan  analisis  resiko  bencana  serta pemberdayaan masyarakat;
(2) Melaksanaan  koordinasi  hubungan  kerja antar SKPD terkait di bidang penanggulangan  bencana,  pra  bencana dan pemberdayaan masyarakat.
Sedangkan  fungsi  sebagai  koordinator dari  Bidang  Kedaruratan  dan  Logistik diwujudkan dalam bentuk: Melakukan pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan penanggulangan  bencana  pada  saat  tanggap darurat  dan  penanggulangan  bergengsi. Adapun  peran  sebagai  koordinator  dari Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi diwujudkan dalam bentuk:
(1) Mengkoordinasikan  dan  melaksanakan rehabilitasi  dan  rekonstruksi  pada  pasca bencana.
(2) Melaksanakan  koordinasi  lembaga  kerja antar  SKPD  di  bidang  rehabilitasi  dan rekonstruksi pada pasca bencana.
(3) Melakukan  koordinasi  lintas  sektoral dalam  hal  proteksi  kebakaran  dan pengembangan  SDM  sesuai  kualifikasi pemadam kebakaran; \
Selanjutnya,  peran  sebagai  koordinator dari  Bidang  Proteksi  Kebakaran  dan  SDM diwujudkan dalam bentuk:
(1) Melakukan pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pra bencana  meliputi  upaya  pengurangan resiko, pencegahan, pemanduan perencanaan pembangunan dan penetapan  analisis  resiko  bencana  serta pemberdayaan masyarakat; dan
(2) Melaksanaan  koordinasi  hubungan  kerja antar SKPD terkait di bidang penanggulangan  bencana,  pra  bencana dan pemberdayaan masyarakat.
c. Peran Sebagai Pengawas
Peran  sebagai  pengawas  merupakan pelaksanaan  fungsi  dari  Bidang  Proteksi Kebakaran  dan  SDM  yang  diwujudkan dengan  melakukan  pengawasan  terhadap proteksi kebakaran dan pelaksanaan prosedur pencegahan  dan  penanggulangan  kebakaran serta  Rencana  Tindakan  Darurat  Kebakaran (RTDK).

## d. Peran Sebagai Fasilitator
Peran  sebagai  fasilitator  diwujudkan oleh Sekretariat dalam pelaksanaan fungsinya  dalam  menfasilitasi  pelaksanaan tugas  dari  unsur  pengarah  ke  fungsi  Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

## e. Peran Sebagai Perencana
Peran  sebagai  perencana  diwujudkan oleh  Bidang  Proteksi  dan  SDM  dalam pelaksanaan  fungsinya  dengan  menyusun perencanaan  kebijakan  proteksi  kebakaran dan teknis pendidikan dan pelatihan penanggulangan kebakaran; sedangkan peran sebagai  perencana  oleh  Bidang  Pemadam Kebakaran diwujudkan dalam bentuk:
(1) Menyusun perencanaan mekanisme pemakaian  dan  pemeliharaan  kendaraan pemadam kebakaran;
(2) Menyusun  rencana  program/kegiatan dan  usulan  anggaran  tahunan  bidang pemadam kebakaran.
Berdasarkan  hasil  penelitian  bahwa seluruh peran tersebut sudah berjalan dengan baik  dan  sudah  dilaksanakan  sepenuhnya sesuai  dengan  tugas  pokok  dan  fungsi  yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana  Daerah  dan  Pemadam  Kebakaran
(BPBDPK)  Kota  Padang.  Meskipun  selama ini ada beberapa kendala yang hadapi.
Lebih  lanjut  dikemukakan  oleh  Bapak Basril dalam menghadapi dan menanggulangi  bahaya  kebakaran  di  Kota padang,  BPBDPK  Kota  Padang  khususnya pada bidang pemadam kebakaran mempersiapkan: a. Personil  yang  handal  dengan  SDM  yang memadai dalam menghadapi dan mencegah bahaya kebakaran;
b. Sarana  dan  prasaran  yang  menghukum sesuai dengan beban kerja yang diemban;
c. Personil pemadam kabakaran harus diberikan Ilmu operasional dalam penanggulangan bahaya kebakaran.
Prinsip  penanggulangan  kebakaran  di atas  merupakan acuan  kepada  Badan
Penanggulangan Bencana Daeran dan Pemadam Kebakaran (BPBDPK) Kota Padang  dalam  penanggulangan  kebakaran  di Kota  Padang.  Penanggulangan  kebakaran khususnya  pasca  terjadinya  kebakaran  juga melibatkan banyak pihak/instansi. Hal tersebut  seperti dikemukakan oleh salah satu anggota  Badan  Penanggulangan  Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBDPK) Kota  Padang  bahwa:  “Setelah  terjadinya kebakaran,  pihak  kami  juga  berkoordinasi dengan  instansi/dinas  terkait  seperti,  PU,
BLH, Dinsos, Dinkes, dan seluruh
instansi/dinas  terkait  langsung  menjalankan tugas masing-masing sesuai dengan perencanaan, bahkan kelompok peduli lingkungan  seperti  PMI,  Pramuka,  Mapala ikut  berpartisipasi  untuk  bantuan  dalam

## UNES Journal of Swara Justisia. Volume 2 Issue 1 89-104
mensuplai  logistik  berupa  sandang,  pangan dan papan.” 1
Pernyataan  salah  satu  anggota  Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBDPK) Kota Padang  di  atas  memberikan  keterangan bahwa  ketika  berada  di  lokasi  pemerintah saling  bekerjasama  dengan  instansi/dinas terkait  untuk  membantu  proses  rehabilitasi para  korban  yang  terkena  dampak  bencana agar mereka langsung diberikan bantuan.
Dengan  banyaknya  instansi/organisasi yang  turut  andil  dalam  penanggulangan bencana kebakaran khususnya pasca kebakaran  merupakan  salah  satu  faktor pendukung  implementasi  tugas  dan  fungsi BPBDPK di Kota Padang. Instansi/organisasi inilah  yang  nantinya  menjadi  sumber  daya manusia  yang  berkompoten  di  bidang penanggulangan bencana sehingga penanggulangan  bencana  dapat  teratasi  dan tertangani  dengan  cepat  dan  tepat  sesuai dengan  apa  yang  diharapkan  dari  berdirinya Badan ini.
Selain banyaknya  instansi/organisasi yang terlibat, dukungan dari Pemerintah Kota Padang  juga  menjadi  modal  bagi  Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan
Pemadam Kebakaran (BPBDPK) Kota Padang.  Adanya  dukungan  Pemerintah  Kota Padang  dalam  hal  ini  anggaran  maka  akan menunjang proses pelaksanaan penanggulang an bencana kebakaran.
1 Hasil  wawancara  dengan  salah  satu  personil BPBDPK Kota Padang, tanggal 03 Maret 2017.
2. Kendala  yang  dihadapi  oleh  Badan Penanggulangan  Bencana  Daerah  dan Pemadam  Kebakaran  (BPBDPK)  Kota Padang dalam Penanggulangan

## Kebakaran di Kota Padang
Penanggulangan  bencana  kebakaran  di Kota  Padang  yang  dilakukan  oleh  Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan
Pemadam Kebakaran (BPBDPK) Kota Padang  tidak  selamanya  berjalan  sesuai dengan  yang  diharapkan.  Selama  ini  ada beberapa kendala yang terjadi di lapangan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  penulis diketahui  bahwa  pelaksanaan  penanggulang an  bencana  kebakaran,  khususnya  saat terjadinya bencana kebakaran adalah:
a. Minimnya  sumber  air  di  Kota  Padang untuk  menunjang  proses  penanganan
kebakaran di Kota Padang
Hasil  wawancara  penulis  dengan  salah seorang warga Kota Padang mengungkapkan bahwa  minimnya  sumber  daya  air  di  Kota Padang  menjadi  kendala  dalam  penang gulangan bencana kebakaran. Hal tersebut ia alami  sendiri  ketika  kebakaran  terjadi  di daerahnya,  api  belum  padam  sementara persediaan air sudah habis.
b. Banyak hambatan terhadap unit armada pemadam kebakaran selama di perjalanan menuju TKP kebakaran
Kota  Padang  merupakan  salah  satu kota  yang  selama  beberapa  tahun  terakhir terutama  dalam  terjadinya  penambahan jumlah  kendaraan  baik  roda  dua  maupun roda  empat.  Meningkatnya  jumlah  volume kendaraan  yang  tidak  diimbangi  dengan pembangunan jalan menyebabkan kemacetan
sehingga  untuk  mencapai  lokasi  terjadinya kebakaran.  Ditambah  lagi  dengan  masih banyaknya  gang-gang  sempit  yang  sulit dijangkau oleh mobil pemadam kebakaran.
c. Kurangnya kesadaran masyarakat akan  keberadaan  dan  sistem  kerja pemadam kebakaran
Masyarakat  Kota  Padang  memang masih  memiliki  kesadaran  yang  kurang terhadap  keberadaan  dan  sistem  kerja pemadam  kebakaran.  Hal  ini  juga  menjadi kendala  dalam  penanggulangan  bencana kebakaran.
d. Belum terpenuhinya Wilayah Menejemen  Kebakaran  (WMK)  di setiap kecamatan di Kota Padang
Belum terpenuhinya
Wilayah
Menejemen  Kebakaran  (WMK)  di  setiap kecamatan  di  Kota  Padang  menjadi  kendala, padahal di setiap kecamatan yang ada di Kota Padang seharusnya ada posko posko pemadam  kebakran.  Setiap  posko  dilengkapi dengan  1  (satu)  unit  armada  pemadam kebakaran  dengan  minimal  7  (tujuh)  orang petugas  pemadam  kebakaran.  Posko  tersebut berguna utk menanggulangi bahaya kebakaran  yang  terjadi  di  sekitar  wilayah posko tersebut.
3. Upaya  yang  Dilakukan  oleh  Badan Penanggulangan  Bencana  Daerah  dan
Pemadam  Kebakaran  Kota  Padang
(BPBDPK) dalam Penanggulangan Kebakaran di Kota Padang Mencermati banyaknya kejadian bencana  kebakaran  yang  terjadi  di  Kota Padang  serta  banyaknya  kendala  yang dihadapi  dalam  penanggulangan  kebakaran,
maka  BPBDPK  Kota  Padang  melakukan upaya-upaya sebagai berikut:
a.    Melakukan  pendidikan  dan  pelatihan terhadap  personel  BPBDPK  khususnya pada  bidang  pemadam  kebakaran  untuk meningkatkan kapasitas dan SDM personil., di antaranya:
1) Melakukan latihan secara Intern terhadap  seluruh  personil Damkar. Latihan tersebut dilaksanakan 2x seminggu.
2) Melakukan  pelatihan  extern  dengan mengirim  personil  ke  Pusat  Pendidikan Latihan  Kebakaran  di  Ciracas,  Jakarta Timur.
Di  lingkungan  masyarakat,  bidang pemadam  kebakaran  mengadakan  training atau  pelatihan  mengenai  bahaya  kebakaran dan  cara  menanggulangi  bahaya  kebakaran. Kegiatan tersebut diberikan kepada masyarakat yang  ditunjuk  oleh  pihak kecamatan.  Setelah  dilakukan  pelatihan tersebut, akan di bentuk komunitas BALAKAR (Bantukan Sukarela Kebakaran).
Balakar berguna untuk menggulangi kebakaran secara dini apabila terjadi kebakaran  di  wilayah  masing  masing menjelang unit armada Damkar tiba di lokasi kebakaran. Dibentuknya BALAKAR tersebut untuk  kelancaran  operasional  pemadam kebakaran,
1) Meningkatkan peran serta masyarakat
Perkembangan akhir-akhir ini menunjuk- kan  bahwa  di  era  reformasi  ini  masyarakat semakin  berani  untuk  mengajukan  tuntutan, keinginan dan aspirasinya kepada Pemerintah.  Masyarakat semakin  kritis untuk  melakukan  kontrol  terhadap  apa

## UNES Journal of Swara Justisia. Volume 2 Issue 1 89-104
yang menjadi tugas pokok BPBDPK.
Namun perlu disadari bahwa tugas pelayanan kebakaran  bukan  semata-mata  merupakan tugas Dinas Kebakaran akan tetapi merupakan  tanggung  jawab  bersama  antara Dinas  Kebakaran  dengan  masyarakat.  Peran serta  masyarakat  diperlukan  dalam  bentuk partisipasi  untuk  siaga  melakukan  tindakan awal kebakaran sambil menunggu unit mobil PMK datang.
Dalam  Peraturan  Menteri  Pekerjaan Umum No. 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis  Manajemen  Proteksi   Kebakaran  di Perkotaan dapat dijelaskan bahwa peran serta masyarakat  diberikan  wadah  sebagai  Satuan Relawan  Kebakaran  (Satlakar). Satlakar merupakan  wadah  partisipasi  masyarakat dalam  rangka  mengatasi  ancaman  bahaya kebakaran  dan  bagian  dari  pelayanan pemadaman  kebakaran  pada  lingkungan padat hunian, rumah susun dan pasar. Fungsi utama Satlakar adalah memberikan informasi kejadian kebakaran kepada Dinas Kebakaran dan  melakukan  pemadaman  dini  sebelum Dinas Kebakaran datang ke tempat terjadinya kebakaran.  Satlakar  juga  dibentuk  dari masyarakat  profesi  dan  forum  komunikasi. Masyarakat profesi terdiri  dari  orang perorangan dan atau badan yang mempunyai profesi  terkait  dengan  disiplin  pencegahan dan  penanggulangan  kebakaran.  Sedangkan Forum  Komunikasi  merupakan  gabungan dari  asosiasi  profesi  dan  tokoh  masyarakat. Masing-masing  mempunyai  peranan  yang
sangat  penting  dalam  hal  upaya  untuk membantu Dinas Kebakaran.
Tindakan  konkrit  yang  diharapkan Dinas
Kebakaran kepada para
Balakar/Satlakar,  Masyarakat  Profesi  dan Forum komunikasi pada saat terjadi kebakaran adalah:
a. Melaporkan  kejadian  kebakaran  dengan cepat tanpa menunggu api besar dan tidak terkendali.  Pelayanan  kebakaran  tidak dipungut biaya;
b. Bantuan  mamadamkan  api  pada  tahap awal, karena bila upaya ini gagal api dapat membesar;
c. Bantuan  kelancaran  jalan  dengan  cara  : menepi dan memberi kelancaran akselerasi mobil PMK, membuka portal/penghalang  jalan  bagi  unit  mobil BPBDPK  dan  membantu   meletakkan barang-barang yang akan evakuasi;
d. Bantuan  informasi  mengenai  obyek  yang terbakar,  asal  api,  adanya  orang  yang terperangkap  api   dan  macam-macam benda yang terbakar;
e. Bantuan memutuskan aliran listrik bersama-sama petugas PLN bila kebakaran membesar.

## 2) Meningkatkan koordinasi instansional
Sejalan  dengan  peran  serta  masyarakat yang menjadi harapan BPBDPK, maka peran koordinasi  antar  instansi  terkait  juga  harus menjadi  perhatian  serius  karena  dari  sinilah fungsi administrasi Pemerintah Kota berjalan dengan  baik  atau  tidak.  Keterlibatan  instansi terkait satu-satunya dilakukan lewat koordinasi pelaksanaan tugas yang diwujudkan dalam Prosedur Tetap (PROTAP).  Esensi  dari  protap  adalah Standar Operasional Prosedur (SOP). Tujuan keterlibatan  antar  instansi  adalah  untuk menjamin  efektivitas  penanganan yang
sinergis dan mendukung akuntabilitas pelayanan kebakaran.

## 3) Simulasi waktu tanggap kebakaran
Sebagai  upaya  pemberdayaan  anggota BPBDPK  dalam  mendukung  pelayanan kebakaran  yang  cepat  dan  efektif,  maka perlu   melakukan  kegiatan   simulasi respon time pelayanan kebakaran secara berkala dan berkelanjutan untuk menerapkan kemampuan penanganan kebakaran dengan tahapan:
a. Merumuskan dan menerapkan SOP Konfirmasi  berita  kebakaran  (maksimal  3 menit)  dengan  melakukan   rangkaian urutan  kegiatan  seperti  analisis  nomor area  telepon  dengan  lokasi  kebakaran; pencatatan  identitas  pelapor,  waktu  dan alamat  dengan  jelas;  telepon  balik  dan analisis  situasi  penelepon;  komperatif nomor  area  telepon  dengan  Telkom;  serta hubungi personil Pos Pemadam terdekat.
b. SOP Persiapan personil dengan unit mobil BPBDPK  (maksimal  2  menit)  dengan melakukan  rangkaian  urutan  kegiatan seperti:
(1) Kecepatan  pengambilan  kelengkapan baju operasional kebakaran;
(2) Kecepatan pemakaian baju operasional kebakaran;
(3) Kecepatan anggota menuju unit mobil BPBDPK;
(4) Kecepatan pembebasan halangan area unit mobil BPBDPK;
(5) Kecepatan  unit  mobil  PMK  dari garasi ke area halaman.
c. SOP Perjalanan unit mobil PMK ke lokasi (maksimal  5  menit)  dengan    melakukan rangkaian urutan kegiatan seperti:
(1) Penyalaan sirine kebakaran;
(2) Koordinasi  dengan  Satlantas  pada setiap traffic light /pertigaan- perempatan
(3) Penertiban masyarakat di lokasi;
(4) Pembebasan  jalan  dari  portal  dan gapura;
(5) Permintaan  bantuan  keamanan  pada zona kebakaran;
d. SOP  Persiapan  gelar  peralatan  di  lokasi (maksimal  5  menit)  dengan    melakukan rangkaian urutan kegiatan seperti:
(1) Ketepatan  dalam  membaca lay  out bangunan yang terbakar;
(2) Kecepatan  memutuskan  taktik  dan strategi;
(3) Kecepatan Penyambungan selang kebakaran.

## C. Penutup
1. Kesimpulan
a. Badan Penanggulangan Bencana
Daerah  dan  Pemadam  Kebakaran (BPBDPK)  Kota  Padang  memiliki peran  yang  strategis  karena  BPBDK
Kota Padang merupakan sebuah institusi  yang  diberikan  kewenangan dan  tanggung  jawab  untuk  menangani masalah  kebakaran  di  Kota  Padang yang  diwujudkan  dalam  bentuk  peran sebagai  penyelenggara,  peran  sebagai koordinator,  peran  sebagai  pengawas, peran  sebagai  fasilitator  serta  peran sebagai  perencana.  Seluruh  peran tersebut  sudah  berjalan  dengan  baik dan  sudah  dilaksanakan  sepenuhnya sesuai  dengan  tugas  pokok  dan  fungsi yang  dimiliki  oleh  BPBDPK  Kota Padang.
b. Dalam  penanggulangan  kebakaran  di Kota  Padang,  BPBDPK  Kota  Padang mengahadapi sejumlah kendala seperti: (a)  Minimnya  sumber  air  di  kota Padang untuk menunjang proses penanganan kebakaran di Kota Padang; (b)  Banyak  hambatan  terhadap  unit armada  pemadam  kebakaran  selama  di perjalanan  menuju  TKP  kebakaran;  (c) Kurangnya  kesadaran  masyarakat  akan keberadaan  dan  sistem  kerja  pemdam kebakaran; dan (d) Belum terpenuhinya
Wilayah Menejemen Kebakaran
(WMK)  di  setiap  kecamatan  di  Kota Padang.

## UNES Journal of Swara Justisia. Volume 2 Issue 1 89-104
c. Dalam  penanggulangan  kebakaran  di Kota  Padang,  upaya  yang  dilakukan oleh BPBDPK Kota Padang adalah: (a)
Melakukan  pendidikan  dan  pelatihan terhadap  personel  BPBDPK  Kota
Padang;  (b)  Meningkatkan  peran  serta masyarakat;
(c) Meningkatkan koordinasi instansional; dan (d)
Simulasi waktu tanggap kebakaran.

## 2. Saran
a. Pemerintah  dalam  hal  ini  Badan Penanggulangan  Bencana  Daerah  dan
Pemadam  Kebakaran  (BPBDPK)  Kota Padang,  agar  tetap  konsisten  menjaga
prinsip
badan penanganggulan
kebakaran.
b. Untuk  mengoptimalkan  keberhasilan implementasi kebijakan penanggulangan kebakaran, maka Pemerintah
Kota Padang perlu melakukan penambahan pegawai.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Ghofur Anshori, Filsafat Hukum Sejarah, Aliran  dan  Pemaknaan, Gadjah  Mada University Press, Yogyakarta, 2006.
Abu  Bakar  Busro  dan  Abu  Daud  Busro, Asas- asas  Hukum  Tata  Negara ,  Ghalia
Indonesia, Jakarta, 1989.
Ahmad  Santosa, Manajemen  Administrasi , Andi, Bandung,
1999, cetakan
kedelapan.
Departemen  Komunikasi  dan  Informatika  RI, Penanggulangan  Bencana  Alam  dalam
Perspektif Agama di Indonesia, Departemen Komunikasi dan Informatika RI, Jakarta, 2007.
Eman  Sulaeman, Delik  Perzinahan  Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia ,
Walisongo Press, Semarang, 2008.
Hadari  Nawawi, Penelitian  Terapan ,  Gajah Mada  University  Press,  Yogyakarta, Tanpa Tahun.
Kogami, Panduan Penyusunan Strategi Pengurangan Risiko Bencana Komunitas Kota/Kabupaten, BNPB,
Jakarta, 2009.