## Respon Warga Masyarakat Desa Rahayu terhadap Aksi Perusahaan Migas di Kabupaten Tuban

## The Response of the Community of Rahayu Village to the Actions of Oil and Gas Companies in Tuban Regency
Evi Nur Kholifah
Departemen Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Airlangga Alamat: Jalan Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya, Indonesia Email: evikholifah14@gmail.com

## Abstrak
Aksi  perusahaan  migas  memberikan  konsekuensi  respon  berbeda  dari  warga  masyarakat,  maka  peneliti  tertarik mengkaji  lebih  mendalam.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memahami  aksi  perusahaan  migas  membebaskan  lahan pertanian  yang  menimbulkan  konsekuensi  berupa  respon  warga  masyarakat,  dan  memahami  variasi  relasi  sosial perusahaan  migas  dengan  warga  masyarakat  sekitar  lokasi  perusahaan  migas.  Metode  penelitian  yang  digunakan adalah  etnografi.  Pengumpulan  data  kualitatif  diperoleh  melalui  observasi  dan  wawancara  mendalam  kepada  10 informan.  Teknik  analisis  data  menggunakan  analisis  etnografi  dengan  Teori  Kontekstual  Progresif  Andrew  P. Vayda.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa,  konsekuensi  respon  berupa  alasan  pemilik  lahan/  petani  menerima aksi  pembebasan  lahan  pertanian  dikarenakan  adanya  faktor  eksternal  berupa  kebijakan  pemerintah  pusat  dan intervensi  pemerintah  daerah,  serta  faktor  internal  berupa  keuntungan  dari  harga  tanah  tinggi.  Sebaliknya,  respon berupa  alasan  pemilik  lahan  menolak  aksi  pembebasan  lahan  disebabkan  oleh  faktor  eksternal  berupa  kehadiran pihak asing (Londho) dan perusahaan migas memberikan harga beli yang rendah, serta adanya faktor internal berupa kehilangan mata pencaharian sebagai petani.
Kata kunci : perusahaan migas, aksi dan konsekuensi, pembebasan lahan pertanian, respon

## Abstract
The  actions  of  oil  and  gas  companies  have  consequences  for  social  relations  with  community  members,  so researchers  are  interested  in  studying  more  deeply.  This  study  aims  to  understand  the  actions  of  oil  and  gas companies to free up agricultural land which has consequences for the community, and to understand the variations in the social relations of oil and gas companies with residents of the community around the location of  oil and gas companies. The research method used is ethnography. Qualitative data collection was obtained through observation and in-depth interviews with 10 informants. The data analysis technique used ethnographic analysis with Andrew P. Vayda's  Progressive  Contextual  Theory.  The  results  showed  that,  the  consequences  of  the  reason  land owners/farmers  accepted  the  action  of  land  acquisition  were  due  to  external  factors  such  as  central  government policies and local government intervention, as well as internal factors in the form of profits from high land prices. On the other hand, the reason land owners refuse to acquire land is caused by external factors such as the presence of  foreign parties  (Londho) and  oil  and  gas  companies  providing  low  purchase prices,  as  well  as  internal  factors such as loss of livelihood as farmers.

## Keywords: oil and gas companies, actions and consequences, agricultural land acquisition, social relations

## Pendahuluan
Indonesia  merupakan  negara  yang  memiliki  sumber  daya  alam  melimpah,  salah  satunya  ialah minyak  dan  gas  bumi.  Sumber  daya  alam  yang  tidak  dapat  diperbarui  tersebut  sangatlah  vital sehingga  lazim  untuk  dieksplorasi  dan  dikelola  dengan  sebaik  mungkin  agar  bisa  membantu meningkatkan  perekonomian  negara,  juga  untuk  memenuhi  hajat  hidup  orang  banyak.  Negara
Kesatuan  Republik  Indonesia  menyerahkan  sumber  daya  alam  minyak  dan  gas  bumi  kepada Satuan  Kerja  Khusus  Pelaksana  Kegiatan  Usaha  Hulu  Minyak  dan  Gas  Bumi  (SKKMIGAS) untuk dikelola dengan baik.
Selama  proses  eksplorasi  dan  pengolahan  minyak  dan  gas  bumi  ada  banyak  pihak  dan  elemen masyarakat yang terlibat di dalamnya. Hal itu dikarenakan tidak semua perusahaan Migas berdiri di  tanah  lapang  yang  tidak  berpenghuni,  sebagian  besar  justru  berdiri  di  kawasan  padat penduduk. Ketika perusahaan Migas berdiri di kawasan padat penduduk maka diperlukan upaya untuk bernegosiasi dengan warga masyarakat sekitar agar mereka mau membebaskan tanahnya. Berawal  dari  situlah  hubungan  antara  pihak  perusahaan  Migas  dengan  warga  masyarakat terbentuk.
Mahadi  Fajar  dan  Estuning  Tyas  Wulan  Mei  (2019)  mengatakan  bahwa  sikap  masyarakat terhadap  Pertambangan  Minyak  Di  Kecamatan  Kedewan  Kabupaten  Bojonegoro  sangat  setuju jika kegiatan pertambangan meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat. Mereka tidak setuju jika dampak  pertambangan  yang  merusak  lingkungan.  Abdul  Rohman  Zaki,  Abdul  Hakim,  dan Farida Nuraini (2013) meneliti  Dampak Sosial Ekonomi Pertambangan Minyak dan Gas Banyu Urip  Kabupaten  Bojonegoro  (Studi  Pada  Masyarakat  Desa  Gayam  Kecamatan  Gayam Kabupaten  Bojonegoro).  Simpulan  mereka  menunjukkan  bahwa  terjadi  peralihan  mata pencaharian  masyarakat  sekitar  tambang  dari  sektor  pertanian  ke  sektor  tambang.  Tingkat pendapatan  masyarakat  setelah  adanya  pertambangan  lebih  baik  dan  sejahtera.  Secara kontradiktif hasil penelitian lain, yang dilakukan 5 tahun kemudian tentang Dampak Perubahan Penggunaan  Lahan  Pertanian  Terhadap  Sosial  Ekonomi  Petani  Sekitar  Lokasi  Pertambangan Banyu Urip Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro oleh Aziz Bahtiar Rifa’i dan Fadjar Hari Mardiansjah  (2018).  Simpulan  mereka  bahwa  keberadaan  industri  pertambangan  minyak terhadap  kondisi  sosial  ekonomi  belum  berdampak  positif.  Penelitian  Swastika  Rahajeng Wihartina  (2015), tentang  Dampak Eksploitasi Minyak Bumi Banyu Urip Terhadap Kehidupan Masyarakat  Sekitar  Lokasi  Pertambangan  (Di  Desa  Mojodelik  Kecamatan  Gayam  Kabupaten Bojonegoro). Simpulannya telah terjadi perubahan dalam kondisi sosial ekonomi masyarakat di Desa Mojodelik utamanya dalam hal pekerjaan dan pendapatan. Selain itu perubahan juga terjadi pada  alih  fungsi  lahan  pertanian  menjadi  lahan  pertambangan.  Hasil  ganti  rugi  lahan  pertanian tidak dapat dimanfaatkan dengan baik oleh semua warga di Desa Mojodelik.
Suma  Listyani  (2018)  meneliti  Dampak  Industri  Pertambangan  Minyak  Bumi  Terhadap Perubahan  Struktur  Sosial  Ekonomi  di  Desa  Rahayu  Kecamatan  Soko  Kabupaten  Tuban, simpulannya  bahwa  dengan  adanya  industri  pertambangan  minyak  bumi  berdampak  baik  pada perubahan struktur sosial maupun struktur ekonomi masyarakat  di  Desa Rahayu.  Petani  beralih profesi menjadi peternak, buruh, pedagang dan lainnya, sehingga ada peningkatan pendapatan.
Penelitian  Amin  Hassan  (2013)  tentang  Review  of  The  Global  Oil  And  Industry:  A  Concise Journey From Ancinent Time to Modern World, menunjukkan bahwa sejarah eksplorasi minyak dan gas bumi dari zaman kuno hingga zaman modern telah berkembang dari negara Amerika ke negara  lainnya.  Bukti  atas  rangkaian  sejarah  tersebut  menunjukkan  jika  sejak  jaman  dahulu minyak  bumi  berkaitan  dengan  aktivitas  manusia.  Sesudahnya  kaitan  ini  juga  Nampak  pada penelitian  Yasir  Nahar  (2014)  tentang  Pelaksanaan Corporate  Sosial  Responsibility,
menyimpulkan  pelaksanaan  CSR  perusahaan  belum  cukup  memuaskan.  Senada  dengan  ini penelitian Stanley Ngene, Kiran Tata-Maharaj, Paul Eke, dan Collin Hils (2016) menyimpulkan adanya  ketergantungan  dunia  terhadap  minyak  mentah  dan  gas  alam  sebagai  energi  dan  bahan baku,  untuk  itu  perlu  diperhatikan  pula  kondisi  lingkungan  hidup  agar  tidak  terkontaminasi dengan minyak mentah, gas alam, air yang diproduksi, limbah padat dan senyawa lainnya yang diperlukan dalam proses produksi. Penelitian lain menunjukkan hasil sama dari Kukuh Prasetyo Jati,  Heribertus  Sugiyanto,  dan  Chatarina  Muryani  (2017)  bahwa  timbul  dampak  penambangan minyak  tradisional  terhadap  kondisi  sosial  ekonomi  dan  lingkungan  hidup,  khususnya menurunnya kualitas air (Studi Kasus Desa Ledok Kecamatan sambong Kabupaten Blora).
Berbicara  mengenai  aktivitas  eksplorasi  dan  eksploitasi  sumber  daya  alam  khususnya  minyak dan gas bumi, banyak sekali topik bahasan yang menarik untuk dibicarakan. Dari sudut pandang ilmu  kesehatan  misalnya,  eksplorasi  sumber  daya  alam  sebisa  mungkin  untuk  tidak  membawa dampak  buruk  bagi  makhluk  hidup  yang  berada  di  sekitarnya.  Kemudian  dari  sudut  pandang ilmu  sosial,  proses  sosial  yang  terjalin  antara  pihak-pihak  yang  terkait  agaknya  menarik  untuk dibicarakan,  sebab,  biar  bagaimanapun  ‘hiruk-pikuk’  aktivitas  eksplorasi  bersinggungan langsung  dengan  masyarakat  yang  notabene  terlebih  dulu  ada  dan  tinggal  di  wilayah  yang hendak  diubah  menjadi  area  eksplorasi.  Keduanya  memiliki  hubungan  yang  sangat  erat  dan saling mempengaruhi.
Salah  satu  perusahaan  Migas  yang  berdiri  di  kawasan  padat  penduduk  ialah  PT.  Pertamina  EP Cepu (PEP-C). Perusahaan tersebut berada di wilayah Desa Rahayu Kecamatan Soko Kabupaten Tuban. Hubungan yang terjalin antara perusahaan migas dengan warga masyarakat Desa Rahayu bisa  timbul  salah  satunya  dikarenakan  adanya  interaksi  yang  berlangsung  selama  pembebasan lahan.  Aksi  pembebasan  lahan  oleh  perusahaan  migas  telah  mendapatkan  izin  dari  pemerintah pusat maupun daerah. Akan tetapi, realisasi izin lebih mudah jika mendapatkan izin dari warga masyarakat setempat mengingat lahan yang dibebaskan seluruhnya masih berstatus milik warga. Maka dari itu, agar kehadirannya diterima baik oleh warga masyarakat Desa Rahayu, perusahaan migas perlu menjalin relasi sosial yang menguntungkan.
Fenomena  bagaimana  respon  warga  masyarakat  Desa  Rahayu  Kecamatan  Soko  Kabupaten Tuban terhadap aksi PT. Pertamina EP Cepu (PEP-C), menarik minat peneliti untuk mengkajinya dari perspektif Antropologi Ekologi. Peneliti tertarik untuk mendalami aksi perilaku perusahaan migas  yang  menimbulkan  konsekuensi  bagi  lingkungan  fisik  maupun  respon  warga.  Adapun konsekuensi  lingkungan  fisik  berkaitan  dengan  dampak  lingkungan  yang  ditimbulkan  dari  aksi perilaku perusahaan berupa suara bising, suhu udara yang panas, dan bau menyengat. Sedangkan konsekuensi respon warga berupa relasi sosial bisa dikaji dengan melihat hubungan yang terjalin antara perusahaan Migas dengan warga masyarakat Desa Rahayu baik hubungan positif maupun sebaliknya.
Berdasarkan  pada  latar  belakang  masalah  tersebut,  peneliti  dapat  merumuskan  fokus  penelitian pada  dua  aspek. Pertama, penelitian  ini  mengkaji  proses  pembebasan  lahan  milik  warga masyarakat  Desa  Rahayu  yang  dilakukan  oleh  perusahaan  migas. Kedua, penelitian  ini  juga tertarik  untuk  meneliti hubungan (relasi)  aksi  perusahaan migas  dan konsekuensi  respon  warga
masyarakat Desa Rahayu dalam konteks waktu. Kedua fokus permasalahan itulah yang menjadi dasar bagi peneliti untuk melakukan penelitian.

## Metode
Peneliti  menggunakan  metode  penelitian  etnografi.  Tujuannya  ialah  untuk  menggambarkan secara  holistik  mengenai  respon  reaksi  warga  masyarakat  Desa  Rahayu  terhadap  aksi pembebasan lahan  pertanian menjadi  lahan industri hulu  migas.  Metode yang digunakan dalam penelitian  ini  ialah  metode  penelitian  etnografi,  maka  dari  itu  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  ialah  data  kualitatif.  Penelitian  yang  termasuk  penelitian  etnografi  ini  bersumber pada penelitian lapangan ( field work ) juga bertujuan unntuk mendeskripsikan sebuah fenomena sosial yang dilihat berdasarkan sudut pandang penduduk asli daerah yang diteliti ( native point of view ).  Penelitian  etnografi  juga  mengikutsertakan  aktivitas  belajar  tentang  dunia  orang  yang telah  belajar  melihat,  mendengarkan,  berbicara,  berpikir  serta  bertindak  menggunakan  cara tertentu  (Spradley, 2006:4).
Penelitian ini dilakukan di Desa Rahayu Kecamatan Soko Kabupaten Tuban tepatnya di wilayah yang  menjadi  tempat  berdirinya  perusahaan  Migas  yang  dikelola  oleh  PT.  Pertamina  EP  Cepu (PEP-C)  yang  sebelumnya  dikelola  oleh  dua  anak  perusahaan  yakni  PT.  Pertamina  EP  Asset  4 dan Pertamina Hulu Energi Tuban East Java (PHE TEJ). Adapun alasan yang melatar belakangi peneliti  untuk  memilih  lokasi  tersebut  ialah, pertama, perusahaan  migas  yang  saat  ini  dikelola oleh  PT.  Pertamina  EP  Cepu  (PEP-C)  berdiri  di  tengah  kawasan  yang  padat  penduduk  dan berdampingan  langsung  dengan  lahan  pertanian. Kedua, Perusahaan  migas  PT.  Pertamina  EP Cepu  (PEP-C)  tercatat  paling  luas  lahannya  diantara  perusahaan  migas  lain  yang  ada  di Kabupaten  Tuban. Ketiga, lahan  yang  digunakan  untuk  kegiatan  industri  hulu  migas  awalnya merupakan lahan pertanian milik warga masyarakat Desa Rahayu.
Adapun  tahap  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  mengutamakan  pada  proses  observasi terkait  kegiatan  yang  dilakukan  warga  khususnya  petani  di  sekitar  lokasi  perusahaan,  tenaga kerja warga lokal di perusahaan tersebut. Wawancara mendalam guna memperoleh data kualitatif kepada  10  informan.  Setelah  data  tersebut  terkumpul,  selanjutnya  peneliti  melakukan  analisis data  menggunakan  teori  kontekstual  progresif  dari  Andrew  P.Vayda  yang  menjelaskan  tentang aksi  manusia  beserta  konsekuensinya  berupa  respon  baik  secara  terduga  maupun  tidak  terduga (Saharuddin, 2007:63).

## Hasil  dan Pembahasan
Eksploitasi  dan  eksplorasi  minyak  bumi  dan  gas  bumi  atau  dikenal  dengan  sebutan  Migas membutuhkan  lahan  yang  cukup  luas  untuk  mendukung  produktivitas  perusahaan.  Aksi pembebasan lahan dalam konteks waktu ketika Indonesia berusaha untuk mencukupi kebutuhan minyak dan gas nasional, sehingga dilakukan eksploitasi dan eksplorasi di berbagai daerah. Salah satu  industri  hulu  Migas  yang  berada  di  area  pemukiman  bisa  ditemukan  di  Desa  Rahayu Kecamatan Soko Kabupaten Tuban. Guna menghadapi situasi tersebut, maka terdapat beberapa alasan yang mempengaruhi pemilik lahan untuk menerima pembebasan lahan dilihat dari faktor eksternal dan faktor internal .

## Faktor Eksternal yang Mendukung Aksi Pembebasan Lahan
Aksi pembebasan lahan oleh perusahaan Migas di Desa Rahayu diwarnai proses negoisasi yang cukup panjang dan melibatkan  banyak pihak,  tidak  hanya pemilik lahan  dan perusahaan Migas saja. Ada pengaruh pihak eksternal  yakni  dari pemerintah pusat  maupun  daerah yang berupaya untuk  mengintervensi  pengambilan  keputusan  petani  yang  sedang  bernegosiasi  dengan perusahaan.  Salah  satu  bentuk  campur  tangan  pemerintah  ialah  terkait  dengan  izin  tambang minyak dan gas bumi yang dipermudah. Dengan diberikan izin tersebut maka perusahaan Migas memiliki  hak  untuk  membebaskan  lahan  milik  warga  setempat  guna  mendukung  aktivitas produksi  perusahaan.  Bentuk  intervensi  yang  dilakukan  pemerintah  pusat  juga  berpengaruh terhadap pemerintah daerah pada saat  proses pembebasan lahan. Pemerintah daerah merupakan stakeholder yang  berperan  penting  dalam  proses  pembebasan  lahan.  Pemerintah  daerah senantiasa terlibat dalam proses negosiasi antara pemilik tanah dengan perusahaan.

## Intervensi Pemerintah Pusat
Kebijakan pemerintah pusat yang memberikan izin kepada industri hulu Migas untuk melakukan aksi dengan beroperasi di Desa Rahayu berpengaruh pada pengambilan keputusan pemilik lahan selama proses negosiasi pembebasan lahan. Pemerintah mengatakan bahwa minyak dan gas bumi adalah sumber daya alam yang tak terbarukan dimana dalam proses ekploitasinya dikuasai oleh negara.  Sumber  daya  alam  itu  adalah  komoditas  vital  yang  dimiliki  oleh  negara.  Atas  dasar itulah,  pada  akhirnya  pemilik  lahan  bersedia  untuk  menyerahkan  lahannya  kepada  perusahaan dengan cara dibeli secara penuh ataupun disewa.
Selama proses peralihan fungsi lahan, warga yang lahannya terkena dampak pembebasan lahan sempat  berubah  pikiran  dimana  pada  awalnya  mereka  menolak  kehadiran  industri  hulu  Migas, akan tetapi dikarenakan ada campur tangan pemerintah, warga yang menolak tersebut kemudian menerima  lahannya  dibebaskan  oleh  perusahaan  Migas.  Berdasarkan  temuan  data  di  lapangan, perubahan sikap tersebut dikarenakan masyarakat Desa Rahayu kala itu masih terbayang-bayang oleh  „keganasan‟  pemerintah  Orde  Baru  yang  tidak  segan  untuk  melenyapkan  warga  yang berusaha melawan keputusan pemerintah. Apalagi sumber daya manusia di Desa Rahayu kala itu masih  tergolong  rendah  sehingga  rentan  terhadap  tekanan  dari  pihak  eksternal,  termasuk pemerintah. Adapun informasi dari informan aparat pemerintah lokal sebagai berikut:
“Jadi  kan  berbeda  jamannya  ya,  jadi  masyarakat  pada  sekitaran  tahun  93  itu  masyarakat Rahayu  khususnya  ini  masih  opo  yo  ekonomi  e  masih  rendah-rendah.  Istilahnya  masih takut  sama  pemerintah,  ketika  pemerintah  sudah  memutuskan  ini  ndak  mungkin  berani membantah masyarakat”
Adanya tekanan dari pemerintah membuat warga setempat ‘mati kutu; dan berada pada kondisi yang  tidak  berdaya.  Meskipun  sebetulnya  mereka  enggan  untuk  melepaskan  lahannya  diambil alih  oleh  industri  hulu  Migas,  namun  dikarenakan  ada  bayang-bayang  pemerintah  akhirnya warga  dengan  berat  hati  menerima  pembebasan  lahan.  Dalam  hal  ini,  gaya  kepemimpinan
pemerintah Orde Baru yang otoriter rupanya berpengaruh besar pada sikap dan keputusan petani Desa Rahayu yang kala itu sedang melakukan negosiasi lahan dengan industri Hulu Migas.
Adanya  unsur  pemaksaan  membuat  pemilik  lahan  tidak  bisa  berbuat  banyak,  sebab,  jikalau menolak  kebijakan  yang  telah  ditetapkan  oleh  pemerintah,  maka  ada  konsekuensi  yang  harus diterima.  Dalam  hal  ini  jika  dilihat  dari  konteks  waktu  maka  warga  setempat  pada  saat  proses pembebasan  lahan  masih  takut  dengan  kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah.  Warga setempat  memilih  respon  untuk sendiko  dawuh atau  menuruti  segala  bentuk  kebijakan  yang dikeluarkan oleh pemerintah meskipun sebetulnya menolak.
Warga  setempat  yang  memiliki  sawah  tidak  mau  mengambil  resiko  sehingga  responnya mengiyakan apa yang dikatakan oleh pemerintah. Sehingga dapat dikatakan bahwa di balik sikap pemilik  lahan  yang  bersedia  menyerahkan  lahannya  untuk  dibeli  industri  hulu  Migas,  ada  rasa ketakutan dan kekhawatiran yang melatar belakanginya. Hal  tersebut  sesuai  dengan keterangan yang disampaikan oleh informan Tenaga Kerja Lokal dan Petani yang tidak mendapatkan sewa sebagai berikut:
“Untuk cerita gini ya, sebelum tahun depalan eh sembilan tujuh itu kan waktu Pak Harto belum  lengser  itu  masyarakat  serba  takut  kan.  Contoh  Nggandu  tahun  berapa  itu,  per meter  cuma  dua  ribu  lima  ratus… iku  engko  nek  gaoleh...  sampean  malah  digowo  nok kantor polisi /, dulu-dulunya gitu ceritanya, itu betulan itu serius. Bayangno, dua ribu lima ratus per meter”.

## Intervensi Pemerintah Daerah
Bentuk  intervensi  yang  dilakukan  pemerintah  pusat  juga  berpengaruh  terhadap  pemerintah daerah  pada  saat  proses  pembebasan  lahan.  Pemerintah  daerah  merupakan stakeholder yang berperan penting dalam proses pembebasan lahan. Pemerintah daerah senantiasa juga melakukan aksi terlibat dalam proses negosiasi antara pemilik tanah dengan perusahaan. Adapun pemerintah daerah yang dimaksud ialah pemerintah kecamatan dan pemerintah desa.
Pemerintah Desa Rahayu merupakan pihak yang menghubungkan komunikasi antara perusahaan dengan  masyarakat,  ibaratnya  sebagai  “jembatan‟  antara  warga  dengan  pihak  perusahaan. Sebagai  pihak  yang  dinilai  lebih  dekat  dan  sering  berinteraksi  langsung  dengan  warga  Desa Rahayu,  pemerintah  desa  sesungguhnya  diharapkan  warga  yang  terkena  lahannya,  mampu menjadi penengah antara perusahaan dan masyarakat. Melalui forum komunikasi dua arah yang diselenggarakan  oleh  pemerintah  desa,  petani  yang  lahannya  dibebaskan  menyampaikan pendapat  agar  didengar  langsung  oleh  perusahaan  Migas.  Alih-alih  menjadi  mediator, pemerintah desa justru  mengintervensi  suara dan keputusan yang diambil oleh para petani  atau pemilik  lahan.  Pada  akhirnya  dengan  penuh  keterpaksaan,  petani  merespon  dengan  bersedia untuk menerima pembebasan lahan.
Dengan adanya  aksi  intervensi  dari pihak eksternal  mulai  dari pemerintah pusat,  daerah hingga pemerintah  desa,  pemilik  lahan  yang  telah  memiliki  hak  penuh  atas  tanahnya  masing-masing terpaksa dengan merespon merelakan aset yang dimilikinya itu untuk dibeli ataupun disewa oleh perusahaan.  Meskipun  status  dari  lahan  tersebut  sudah  hak  milik  masing-masing  warga  Desa
Rahayu,  namun  mereka  tetap  saja  tidak  dapat  dengan  mudah  menentukan  keputusan  sesuai dengan  keinginannya.  Dalam  konteks  eksternal  segala  bentuk  tekanan  dari  pihak  luar  sangat berpengaruh  terhadap  perilaku  masyarakat.  Kondisi  sumber  daya  manusia  yang  masih  rendah, ditambah  dengan  taraf  ekonomi  yang  rendah  pula  mengakibatkan  masyarakat  di  Desa  Rahayu berada  pada  posisi  yang  tidak  berdaya  sehingga  rentan  terhadap  adanya  pengaruh  dari  luar, termasuk intervensi dari pemerintah atas keputusan yang mereka ambil.

## Faktor Internal yang Mendukung Aksi Pembebasan Lahan
Keputusan  yang  diambil  oleh  pemilik  lahan  untuk  menerima  aksi  lahan  tidak  sepenuhnya dipengaruhi oleh faktor eksternal. Ada pula faktor internal, khususnya aspek sosial budaya yang melatar belakangi mereka dalam mengambil keputusan. Adapun alasan pemilik lahan menerima aksi  pembebasan  lahan  pertanian  menjadi  lahan  industri  hulu  Migas  dilihat  dari  faktor  internal ialah  kenaikan  harga  tanah  dan  pemilik  lahan  mengharap  keuntungan    menjual  lahan  dengan harga yang setinggi-tingginya.

## Kenaikan Harga Tanah Membuat Warga Bungah /Gembira
Pada dasarnya di balik respon kerelaan hati pemilik lahan menerima aksi pembebasan lahan, ada sebuah  permintaan  dari  mereka  agar  tanahnya  dibeli  ataupun  disewa  dengan  harga  yang  cukup tinggi,  dengan  begitu  mereka  dapat  dengan  mudah  menyerahkan  lahan  tersebut.  Berdasarkan informasi yang diperoleh di  lapangan, pada mulanya pemilik lahan enggan untuk  menyerahkan lahan  yang  dimilikinya  kepada  perusahaan,  dengan  alasan  harga  beli  ataupun  harga  sewa  yang ditawarkan sangat rendah. Namun, melalui proses negosiasi yang cukup panjang dan melibatkan perwakilan pemilik lahan, perusahaan, pemerintah desa, dan pemerintah daerah disepakati harga beli dan harga jual yang tidak merugikan salah satu pihak.
Pada  situasi  tersebut,  akhirnya  pemilik  lahan  bersepakat  untuk  menerima  tawaran  dari perusahaan, sehingga lahan milik mereka sudah resmi diserahkan kepada perusahaan entah untuk dibeli  maupun  disewa.  Harga  awal  sebesar  Rp  1.700,00/m2  yang  ditolak  oleh  para  petani dikarenakan nilanya terlalu rendah, akhirnya menemui titik terang pada harga Rp 2.700,00/m2 . Harga tersebut disepakati oleh pemilik lahan untuk pembebasan lahan pertanian yang kemudian dijadikan lahan industri hulu Migas. Hal ini dibuktikan dengan keterangan informasi dari Bapak Roni selaku pemilik lahan dan perangkat Desa Rahayu sebagai berikut:
“Dulu nawarnya seribu…seribu per meter persegi…terus naik seribu tujuh ratus…tetap gak /tidak  mau…pada  akhirnya  petani  melalui  perwakilan  almarhum  bapak  saya  itu akhirnya jadi dua ribu tujuh ratus”.
Alih-alih  menolak  aksi  pembebasan  lahan,  pada  dasarnya  pemilik  lahan  sedang  „jual  mahal‟ kepada perusahaan agar aset yang dimiliki tersebut dapat dibeli dengan harga yang cukup tinggi. Proses  negosiasi  cenderung  berjalan  lamban  karena  pemilik  lahan  masih  belum  rela  jika lahannya  dibeli  dengan  harga  yang  rendah.  Mereka  berharap  lahannya  dapat  dibeli  oleh perusahaan  dengan  harga  yang  sangat  tinggi.  Di  situlah  letak  kerumitan  proses  negosiasi, sehingga  pemerintah  hadir  untuk  menjembatani  kedua  belah  pihak  tersebut  agar  masyarakat tidak merasa dirugikan dan perusahaan pun tidak merasa dimanfaatkan.

## Mengharap Keuntungan
Berdasarkan informasi yang diperoleh, pemilik lahan cenderung memiliki motif cari untung dan memanfaatkan  momen  agar  bisa  menjual  lahan  dengan  harga  yang  setinggi-tingginya.  Hal  itu dikarenakan,  setelah  lahannya  dibebaskan  oleh  perusahaan,  mereka  kehilangan  satu-satunya mata  pencaharian.  Menurut  informasi,  pada  tahun  1993,  mayoritas  masyarakat  Desa  Rahayu bekerja  di  sektor  agraris  dan  sisanya  menjadi  pengrajin  anyaman.  Dari  dua  sektor  pekerjaan tersebut,  keduanya  belum  mampu  menunjukkan  hasil  yang  menggembirakan  bagi  masyarakat, dalam  kata  lain  pendapatan  yang  diperoleh  dari  petani  maupun  pengrajin  belum  mampu meningkatkan  taraf  hidup  mereka.  Apalagi  sektor  agraris,  banyak  sekali  kendala  yang  harus dihadapi kala itu. Sehingga dengan hadirnya perusahaan di tengah masyarakat, seolah membawa angin  segar  bagi  mereka.  Ada  peluang  baru  yang  bisa  dimanfaatkan  agar  memperoleh keuntungan.
Pada mulanya muncul respon gejolak-gejolak perlawanan dari masyarakat terutama para pemilik lahan, tetapi setelah melalui proses negosiasi dan perhitungan yang matang, penolakan tersebut berubah  menjadi  penerimaan  dari  pemilik  lahan  untuk  menyerahkan  lahannya  kepada perusahaan,  sebab,  setelah  dihitung  memang  hasilnya  lebih  menguntungkan  jika  dibandingkan dengan bercocok tanam. Dengan demikian, konteks internal atau sosial budaya yang berkembang dipengaruhi oleh keinginan masyarakat. Dengan adanya pemenuhan kesepakatan kenaikan harga tanah  maka  pemilik  lahan  bersedia  untuk  menjual  tanahnya  kepada  pihak  perusahaan  Migas. Selain  itu,  terdapat  maksud  dan  tujuan  pemilik  lahan  yakni  mengharapkan  keuntungan  dari pembebasan lahan untuk pemenuhan kebutuhan.

## Faktor Eksternal yang Menghambat Aksi Pembebasan Lahan
Aksi  Industri  Hulu  Migas  sudah  ada  sejak  tahun  1950-an  didasari  asal  usul  mengapa  respon petani  terpaksa  menerima  ganti  rugi  yang  kurang  menguntungkan.  Sebagaimana  industri  Hulu Migas  di  Desa  Rahayu  dalam  sejarahnya,  pihak-pihak  yang  terlibat  juga  tidak  lepas  dari kehadiran Warga Negara Asing (WNA) alias bukan hanya melibatkan Warga Negara Indonesia (WNI)  saja.  Hal  ini  berpengaruh  terhadap  perilaku  masyarakat,  anggapan  bahwa  orang  asing merupakan penjajah bangsa Indonesia masih melekat di pikiran masyarakat.

## Hadir nya ‘Londo’ /Belanda Warga Negara Asing
Muncul  rasa  enggan  dan  ketakutan  tersendiri  bagi  masyarakat  kehadiran  pihak-pihak  yang berasal  dari  luar.  Kemudian  masyarakat  menyebutnya  dengan  sebutan  “Wong  Londho”  yang artinya  ditujukan  untuk  orang  asing  yang  pernah  menjajah  dan  membuat  sengsara  bangsa Indonesia.  Warga  masyarakat  di  Desa  Rahayu  menaruh  prasangka  buruk  atas  hadirnya  pihak asing  “ Londho ”.  Selain  itu,  Perusahaan  memberikan  harga  beli  yang  rendah  sehingga  aksi pembebasan lahan oleh perusahaan Migas mendapat reaksi penolakan dari pemilik lahan/ petani.
“Bahkan waktu sembilan tiga Pertamina mau mencari pekerja di Rahayu susah, sampe door  to  door.  Coro  bahasane  ngunu  wong  mergawe  gaada  yang  mau,  karena  mereka masih  opo...  yo  berfikiran  orang  luar  negri,  bule  dalam  tanda  kutip  wong  Jowo  nek ngarani “Londho” ya, wong gek biyen jajah kok saiki ape dieloki mergawe kan seperti itu, masih melekat. Dendamnya mereka masih melekat, padahal juga belum tentu orang Belanda, walaupun yang disini Bule gitu”.
“Bahkan  waktu  tahun  sembilan  puluh  tiga,  Pertamina  ingin  mencari  pekerja  di  Rahayu susah sampai dari rumah ke rumah. Ibarat kata orang tidak ada yang mau, karena mereka masih  berpikiran  orang  luar  negeri  atau  bule  yang  dalam  tanda  kutip  orang  jawa menyebutnya “Belanda”, yang dahulu menjajah kenapa sekarang ingin diikuti kerja, hal seperti itu masih melekat. Dendamnya mereka masih melekat, padahal juga belum tentu orang Belanda, walaupun yang disini orang luar negeri begitu”.
Perilaku  masyarakat  khususnya  pemilik  lahan/  petani  atas  latar  belakang  sejarah  di  masa  lalu tersebut  membuat  adanya  sikap  penolakan  atas  kehadiran  pihak-pihak  eksternal.  Masyarakat yang  sudah  nyaman  dengan  lingkungan  alam  yang  digelutinya  selama  berpuluh-puluh  tahun sebagai  lahan  pertanian,  tentunya  memiliki  perasaan  berat  hati  ketika  lahan  pertaniannya dibebaskan untuk dijadikan industri hulu Migas.

## Harga Beli yang Relatif Rendah
Konteks  birokrasi  atau  kebijakan  pemerintah  dalam  aksi  pembebasan  lahan  pertanian  menjadi lahan  industri  hulu  Migas  memiliki  sumbangsih  terkait  perubahan  pengambilan  keputusan  dan perilaku  petani  untuk  bersikap  menerima  atau  bahkan  menolak.  Aksi  pembebasan  lahan  oleh perusahaan  Migas  mendapat  reaksi  atau  respon  penolakan  dari  pemilik  lahan/  petani.  Hal  ini karenakan harga pembelian yang ditawarkan dirasa masyarakat sangat rendah yakni sebesar  Rp 1.700,00/m2.
Perihal  permasalahan  harga  tanah  yang  dianggap  terlalu  rendah  membuat  masyarakat  merasa enggan  untuk  melepaskan  hak  miliknya,  sebab  lahan  pertanian  merupakan  tempat  mereka bekerja  dan  mencari  nafkah.  Jika  harga  yang  diberikan  terlalu  rendah  maka  petani  tidak  dapat memanfaatkan  hasil  penjualan  tersebut  untuk  membeli  lahan  pertanian  baru  ditempat  yang berbeda. Hal ini mengingat bahwa pertanian sebagai sumber mata pencaharian utama masyarakat di  Desa  Rahayu,  maka  jika  tidak  memiliki  lahan  pertanian  masyarakat  kebingungan  dalam  hal pemerolehan  pekerjaan.  Pendidikan  dan  kemampuan  SDM  yang  masih  rendah  pada  kala  itu membuat  masyarakat  tidak punya keahlian lain untuk  bekerja di  bidang non pertanian.  Dengan demikian, petani harus mencari lahan pertanian baru yang jaraknya lebih jauh dari lokasi tempat tinggal mereka. Oleh karena itu, jika harga pembelian rendah maka petani tidak dapat membeli lahan pertanian baru sebagai tempat mereka bekerja.

## Faktor Internal yang Menghambat Aksi Pembebasan Lahan
Selain  alasan  penolakan  di  atas,  ada  alasan  lain  yang  melatar  belakanginya.  Sebagian  lahan  di Desa Rahayu awalnya merupakan lahan pertanian yang kini menjadi area eksplorasi minyak dan gas  bumi  akibat  aksi  pembebasan  lahan  oleh  perusahaan  Migas.  Respon  warga  Desa  Rahayu yang  menolak  aksi  pembebasan  lahan  dilatar  belakangi  oleh  kondisi  sosial  budaya,  dimana sektor  agraris  merupakan  sumber  utama  mata  pencaharian  mereka.  Masyarakat  khawatir manakala  lahan  pertanian  berubah  menjadi  lahan  industri  hulu  Migas,  mereka  kehilangan pekerjaan yang berpengaruh pada hilangnya sumber pendapatan
Kehilangan Mata Pencaharian
Respon warga Desa Rahayu yang menolak aksi pembebasan lahan dilatar belakangi oleh kondisi sosial  budaya,  dimana  sektor  agraris  merupakan  sumber  utama  mata  pencaharian  mereka. Masyarakat  khawatir  manakala  lahan  pertanian  berubah  menjadi  lahan  industri  hulu  Migas, mereka kehilangan pekerjaan yang berpengaruh  pada hilangnya sumber  pendapatan. Maka dari itu, pada mulanya memang para pemilik lahan agak keberatan untuk  menyerahkan lahan untuk dibebaskan.  Membutuhkan  waktu  yang  cukup  panjang  bagi  perusahaan  untuk  bernegosiasi dengan  para  pemilik  lahan  untuk  merumuskan  sebuah  kesepakatan.  Atas  dasar  potensi  dan “desakan‟ dari pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi itulah masyarakat di Desa Rahayu  secara  terpaksa  maupun  tidak  harus  menerima  fakta  bahwa  sebagian  wilayahnya dibebaskaan menjadi industri hulu Migas.

## Produktivitas Pertanian Menurun
Aspek  sosial  budaya  di  Desa  Rahayu  rupanya  berhubungan  erat  dengan  kondisi  ekonomi masyarakat. Para pemilik lahan sangat menyayangkan aksi pembebasan lahan pertanian menjadi industri  hulu  Migas,  sebab,  pekerjaan  yang  telah  digeluti  selama  bertahun-tahun  dan  dilakukan secara  turun-temurun  itu  terpaksa  harus  terhambat  produktivitasnya.  Kehadiran  perusahaan dikhawatirkan  dapat  mengganggu  hasil  panen  pemilik  lahan/  petani  karena  mendapat  pengaruh dari flare yang berakibat pada pencahayaan dan suhu udara yang panas serta polusi udara yang terjadi  setiap  hari  sehingga  mengakibatkan  produktivitas  Pertanian  menurun.  Sebagaimana  hal ini  disampaikan  oleh  Bapak  Jon  selaku  anggota  LSM  yang  bergerak  di  bidang  Lingkungan sebagai berikut:
“Emm kalo siang dan malam cahaya terus-terusan…otomatis pertumbuhan tanaman yang ditanaman  masyarakat  sekitar  ndak  bisa  bagus  ya  mbak…karena  tumbuhan  tadi bekerjanya terus…ndak ada istirahat…siang dan malam kan gak ada bedanya…pasti ada cahaya”.
Dengan  karakteristik  masyarakat  yang  homogen,  Desa  Rahayu  dihuni  oleh  penduduk  yang sebagian  besar  memiliki  pekerjaan  yang  sama  sebagai  petani.  Dapat  diketahui  bersama  pula bahwa sektor pertanian tidak serta merta bisa berdiri sendiri, kondisinya sangat ditentukan oleh alam  dan  bergantung  pada  iklim  sekaligus  cuaca  yang  sedang  terjadi.  Manakala  alam  tidak sedang  „bersahabat‟  dengan  petani,  maka  produktivitas  sektor  pertanian  terancam  mengalami penurunan. Hal itu dikarenakan, setelah ada aktivitas produksi di area industri hulu Migas timbul beberapa masalah lingkungan salah satunya ialah polusi udara yang berakibat pada menurunnya curah hujan dan meningkatnya suhu udara di Desa Rahayu. Dengan begitu, alam menjadi tidak bersahabat  dengan  petani.  Potensi  sumber  daya  alam  berupa  minyak  dan  gas  bumi  juga  dapat menggeser  produktivitas  pertanian,  sebab  lahan  pertanian  berkurang  jumlahnya.  Komoditi minyak dan gas bumi diutamakan untuk memenuhi kebutuhan energi nasional.
Kaitannya  dengan  konteks  waktu  setelah  kurang  lebih  33  tahun  perusahaan  migas  beroperasi, hubungan  aksi  perusahaan  migas  dan  konsekuensi  tercermin  dalam  relasi  sosial,  antara  lain:  1) relasi  sosial  yang  menguntungkan  antara  perusahaan  migas  dan  pemilik  lahan;  2)  relasi  sosial yang  merugikan  petani  yang  tidak  mendapatkan  sewa  dari  perusahaan  migas,  3)  relasi  sosial yang  menguntungkan  antara  perusahaan  migas  dan  tenaga  kerja  lokal,  karena  ada  warga  lokal yang bekerja di perusahaan migas.

## Variasi Relasi Sosial Perusahaan Migas Dengan Warga Masyarakat Di Sekitar Lokasi Perusahaan Migas
Aktivitas industri hulu Migas di Desa Rahayu menjadi perangsang terciptanya hubungan/ relasi antara  manusia  dengan  lingkungan.  Relasi  tersebut  muncul  ditandai  dengan  adanya  aksi pembebasan  lahan  pertanian  menjadi  lahan  industri  hulu  Migas.  Aksi  pembebasan  lahan  oleh perusahaan  Migas  itulah  yang  memicu  timbulnya  konsekuensi  berupa  interaksi  sosial  antara perusahaan Migas dengan warga masyarakat di Desa Rahayu khususnya pemilik lahan. Interaksi yang  terjalin  antara  kedua  belah  pihak  tersebut  berawal  dari  adanya  transaksi  negosiasi  untuk pembebasan lahan pertanian menjadi lahan industri hulu Migas.
Tercemarnya  lingkungan  alam  tersebut  pada  akhirnya  berpengaruh  pada  produktivitas  sektor pertanian yang mengalami penurunan. Atas fenomena tersebut, tercetuslah tanggung jawab sosial perusahaan  yang  diberikan  kepada  petani  yang  terdampak  kegiatan  operasional  perusahaan Migas.  Dengan  adanya  tanggung  jawab  sosial  tersebut,  mengindikasikan  bahwa  telah  terjalin hubungan/relasi sosial antara perusahaan Migas dengan petani.

## Proses Negosiasi Perusahaan Migas dan Pemilik Lahan
Hubungan/relasi  sosial  antara  perusahaan  Migas  dengan  pemilik  lahan  sudah  terjalin  selama kurang  lebih  20  tahun.  Sejak  eksplorasi  Migas  pertama  kali  dilakukan,  pemilik  lahan  menjadi lapisan pertama dari masyarakat yang ‘berhadapan’ dengan perusahaan Migas untuk pembebasan lahan dan pemberian kompensasi berupa sewa sebagai jalan tengah antara perusahaan Migas dan pemilik lahan untuk menyewa sebagian lahan pertanian.
Proses  negosiasi  jual  beli  lahan  dilakukan  melalui  beberapa  tahapan.  Mulai  dari  persiapan, pendataan, kesepakatan hingga penetapan lokasi yang menjadi objek industri hulu Migas di Desa Rahayu.  Dalam  setiap  tahapan  tentu  melibatkan  beberapa  elemen  diantaranya  ialah  perusahaan itu  sendiri,  pemerintah  daerah  baik  dari  kabupaten,  kecamatan,  maupun  pemerintah  desa, kemudian  ada  dari  perwakilan  pemilik  lahan,  dan  beberapa  tokoh  masyarakat  pun  terlibat. Adapun cara yang telah  ditempuh  oleh perusahaan untuk  pembebasan lahan meliputi  persiapan pengadaan  tanah,  pendataan  awal  lokasi,  kesepakatan  antara  perusahaan  Migas  dan  pemilik lahan, dan penetapan lokasi.

## Kompensasi: Jalan Tengah Negosiasi Perusahaan Migas dengan Pemilik Lahan (Sewa)
Lokasi  industri  hulu  minyak  dan  gas  bumi  yang  berada  sangat  dekat  dengan  lahan  pertanian, realitasnya  berdampak  buruk  pada  sektor  pertanian  di  sekitarnya.  Muncul  gangguan pertumbuhan  pada  tanaman  padi  yang  kala  itu  menjadi  komoditas  utama  pertanian  di  Desa Rahayu.  Tanaman  yang  semula  dapat  tumbuh  dengan  sangat  cepat,  namun  berubah  sangat lamban. Pada umumnya padi hanya berumur 90 hari dari tanam hingga waktu panen, tetapi untuk padi  yang  berada  di  dekat  industri  hulu  Migas  bisa  mencapai  umur  100  hari  dan  bahkan  lebih. Hasilnya  pun  tidak  sebanding  dengan  lamanya  waktu  yang  digunakan  untuk  pertumbuhan. Berakar  dari  permasalahan  itulah,  tercetuslah  sistem  sewa  lahan  milik  warga  setempat  yang berada  di  sekitar  lokasi  pengeboran,  dimana  lahan  tersebut  disewa  selama  dua  tahun  oleh perusahaan.  Penyewaan  tersebut  bisa  diperpanjang  sampai  industri  Migas  tidak  berdampak kepada produktivitas pertanian.
Bentuk  relasi  sosial  saling  menguntungkan  tercermin  dari  sikap  pemilik  lahan  yang  menerima ganti rugi (kompensasi) dari pihak perusahaan Migas yang menyewa lahan. Pemilik lahan yang tanahnya  disewa  mendapatkan  uang  ganti  rugi  dengan  jumlah  nominal  yang  sepadan  dengan hasil panen. Pembayaran ganti rugi dilakukan per dua tahun sekali oleh pihak perusahaan Migas. Terkait dampak operasional perusahaan Migas, pemilik lahan mendapatkan ganti rugi atau sewa, sehingga tanpa harus menggarap tanah sawah miliknya sudah mendapatkan penghasilan. Pemilik tanah  sangat  dimanjakan  adanya  kompensasi  ganti  rugi  (sewa)  lahan,  sehingga  pemilik  tanah dengan senang hati jika tanahnya disewa. Hal ini dipengaruhi oleh keuntungan yang didapatkan dari hasil menyewakan tanah kepada pihak perusahaan. Pemilik tanah tidak perlu mengeluarkan modal untuk menggarap sawahnya namun sudah mendapatkan hasil dari proses sewa.
Adapun  petani  yang  lahannya  tidak  disewa  merasakan  dampak  dari  keberadaan  perusahaan migas  dan  tidak  mendapatkan  uang  ganti  rugi  kecuali  jika  terdapat  kerugian  material.  Petani ‘Lain’  yang  Lahannya  tidak  dibeli  maupun  disewa  oleh  Perusahaan  menjadi  pihak  yang dirugikan  karena  mereka  tidak  mendapatkan  ganti  rugi  namun  terkena  dampak  aktivitas perusahaan  yang  mengakibatkan  penurunan  produktivitas  pertanian.  Tidak  semua  petani kepemilikan  tanah  sawahnya  dibeli  ataupun  dikontrak  oleh  perusahaan  tambang  minyak  bumi. Namun,  kehadiran  perusahaan  Migas  dirasakan  oleh  petani  di  Desa  Rahayu.  Kondisi  tersebut dikarenakan gangguan lingkungan alam akibat kegiatan operasional perusahaan tambang minyak dan gas bumi berpengaruh terhadap produktivitas dan hasil panen pertanian. Dalam menghadapi permasalahan tersebut  petani mendapatkan tanggung jawab sosial  dari perusahaan berupa ganti rugi dalam bentuk sewa lahan. Namun, tidak semua petani mendapatkannya, hanya petani yang lahannya dilewati pipa penyaluran minyak dan gas bumi perusahaan saja. Selain itu, ganti rugi diberikan  apabila  terjadi  insiden  di  lapangan  yang  menyebabkan  petani  mengalami  kerugian material.
Terlepas  dari  relasi  negatif  tersebut,  ada  pula  relasi  positif  yang  terjalin  dari  perusahaan  migas dengan  warga  masyarakat.  Salah  satu  dampak  positif  dari  adanya  industri  minyak  bumi  adalah penyerapan tenaga kerja. Kebutuhan tenaga kerja perusahaan perusahaan tambang minyak bumi sebagian  kecil  berasal  dari  warga  asli  Desa  Rahayu.  Hal  ini  dikarenakan  terdapat  aturan  yang mewajibkan  perusahaan  untuk  mempekerjakan  warga  lokal  sesuai  dengan  kualifikasi perusahaan.  Pada  umumnya  warga  setempat  bekerja  disektor  pekerja  kasar.  Hal  ini  tentunya memunculkan relasi sosial  antara perusahaan tambang  minyak dan gas bumi dan tenaga kerja lokal di  Desa Rahayu, dari pihak perusahaan membutuhkan tenaga kerja, sedangkan dari pihak tenaga kerja pun membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

## Kendala dan Strategi Dalam Relasi Sosial Antara Perusahaan Migas Dengan Warga Masyarakat Setempat
Adapun kendala yang dirasakan oleh masyarakat setempat ialah berupa getaran akibat kegiatan operasional  perusahaan,  suara  bising  dan  aroma  tidak  sedap  akibat  kegiatan  operasional Perusahaan Migas. Atas kendala yang dialami, warga Desa Rahayu yang berada di Ring 1, Ring 2,  Ring  3  dan  Ring  4  perusahaan  Migas  melakukan  usaha/  respon  adaptasi  dengan  melakukan unjuk  rasa  dengan  menuntut  pemberian  ganti  rugi  atau  yang  biasa  disebut  dengan  istilah kompensasi.
Pemberian  kompensasi  oleh  perusahaan  kepada  warga  Desa  Rahayu  telah  berjalan  beberapa tahun,  warga  pun  sudah  menganggapnya  sebagai  ‘pemasukan  tambahan  rutin’  bulanan  yang didapat  secara  cuma-cuma.  Namun,  pada  akhirnya  harus  dihentikan  pada  tahun  2018  dengan berbagai pertimbangan. Diberhentikannya pemberian kompensasi oleh perusahaan kepada warga Desa Rahayu disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya ialah jumlah produksi minyak dan gas bumi perlahan menurun. Alasan kedua ialah perusahaan pengelola Migas di Desa Rahayu telah menerima  ‘teguran’  dari  SKK  Migas.  Perusahaan  disarankan  untuk  tidak  memberikan kompensasi  berupa  uang  tunai  karena  bisa  menciptakan  ketergantungan  kepada  perusahaan. Keputusan  yang  sudah  bulat  itu,  terpaksa  harus  diterima  oleh  warga  Desa  Rahayu  meskipun harus  menelan  kekecawaan.  Namun,  pada  kenyataannya  sebagian  dari  warga  telah  ‘berdamai’ dengan  keadaan  dan  memilih  untuk  membuka  usaha  makanan  dan  minuman  yang  dibutuhkan oleh  karyawan  perusahaan.  Berdasarkan  informasi  yang  diperoleh,  beberapa  warga  ada  yang menjual  makanan  berat,  makanan  ringan,  dan  aneka  es.  Perusahaan  Migas  di  Desa  Rahayu Kecamatan  Soko  Kabupaten  Tuban  tetap  melakukan  tanggung  jawab  sosial  perusahaan  kepada warga  masyarakat  setempat  misalnya  ialah  di  bidang  kesehatan  terdapat  program  “Sahabat Pertamina” yang berkolaborasi dengan stakeholder setempat.

## Simpulan
Aksi  pembebasan  lahan  dalam  konteks  waktu  ketika  Indonesia  berusaha  untuk  mencukupi kebutuhan  minyak  dan  gas  nasional.  Konsekuensi  berupa  respon  dengan  alasan  pemilik  lahan/ petani menerima aksi pembebasan lahan pertanian dipengaruhi faktor eksternal berupa kebijakan pemerintah pusat dan intervensi pemerintah daerah serta faktor internal  berupa keuntungan dari harga tanah tinggi. Sedangkan respon lain berupa alasan pemilik lahan menolak aksi pembebasan lahan pertanian menjadi lahan industri hulu migas dipengaruhi pula oleh faktor eksternal berupa kehadiran  pihak  asing (Londho) dan  perusahaan  Migas  memberikan  harga  beli  yang  rendah, faktor  internal  berupa  kehilangan  mata  pencaharian  sebagai  petani  dan  produktifitas  pertanian menurun.
Kaitannya dengan konteks waktu setelah kurang lebih 33 tahun perusahaan Migas beroperasi di Desa  Rahayu  Kecamatan  Soko  Kabupaten  Tuban,  hubungan  aksi  dan  konsekuensi  responnya tercermin  dalam  relasi  sosial. Pertama ,  relasi  sosial  yang  menguntungkan  antara  perusahaan Migas  dan  pemilik  lahan  yang  muncul  ketika  adanya  proses  negosiasi  perusahaan  Migas  dan pemilik  lahan  untuk  pembebasan  lahan  dan  pemberian  kompensasi  berupa  sewa  sebagai  jalan tengah  antara  perusahaan  Migas  dan  pemilik  lahan  untuk  menyewa  sebagian  lahan  pertanian. Kedua ,  relasi  sosial  yang  merugikan  petani  yang  tidak  mendapatkan  sewa  dari  perusahaan Migas. Ketiga ,  relasi  sosial  yang  menguntungkan  antara  perusahaan  migas  dan  tenaga  kerja lokal.  Keberadaan  perusahaan  migas  di  Desa  Rahayu  Kecamatan  Soko  Kabupaten  Tuban tentunya membutuhkan tenaga kerja lokal dan sebaliknya tenaga kerja membutuhkan pekerjaan.

## Daftar Pustaka
Fadli,  MR  (2021)  Memahami  Desain  Metode  Penelitian  Kualitatif. Humanika,  Kajian  Ilmiah Mata Kuliah Umum, 21 (1), 41.
Fajar, M, & Mei, ET (2019) Sikap Masyarakat  Terhadap Pertambangan Minyak Di Kecamatan Kedewan Kabupaten Bojonegoro. Jurnal Bumi Indonesia, 8 (3), 1-13.
Hasanah,  H  (2016)  TEKNIK-TEKNIK  OBSERVASI  (Sebuah  Alternatif  Metode  Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial). Jurnal at-Taqaddum, 8 (1), 42.
Hassan,  A  (2013)  Review  of  The  Global  Oil  And  Gas  Industry:  A  Concise  Journey  From Ancient Time to Modern World. Petroleum Technology Development Journal, 3 (2), 123- 141.
Jati,  KP,  Sugiyanto,  H,  &  Muryani,  C  (2017)  Dampak  Penambangan  Minyak  Tradisional Terhadap  Kondisi  Sosial  Ekonomi  dan  Lingkungan  Hidup  (Studi  Kasus  Desa  Ledok Kecamatan Sambong Kabupaten Blora). Jurnal GeoEco, 3 (1), 50-67.
Listiyani, S (2018) Dampak Industri Pertambangan Minyak Bumi Terhadap Perubahan Struktur Sosial Ekonomi Masyarakat Di Desa Rahayu Kecamatan Soko Kabupaten Tuban. Swara Bhumi, V (6), 78-84.
Nahar,  Y  (2014)  Pelaksanaan  Corporate  Social  Responsibility  (Studi  Terhadap  Hubungan Perusahaan,  Pemerintah  dan  Masyarakat  di  Sekitar  Wilayah  Tambang). Jurnal Academica Fisip Untad, 06 (02), 1359-1371.
Ngene, S, Tota-Maharaj, K, Eke, P, & Hils, C (2016) Environmental and Economic Impacts of Crude Oil and Natural Gas Production in Developing Countries. International Journal of Economic, Energy and Environment, 1 (3), 64-73.
Rifai'i,  AB,  &  Mardiansjah,  FH  (2018)  Dampak  Perubahan  Penggunaan  Lahan  Pertanian Terhadap  Sosial  Ekonomi  Petani  Sekitar  Lokasi  Pertambangan  Banyu  Urip  Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro. Tata Loka, 20 (1), 50-64.
Saharuddin (2007) Antropologi Ekologi. Bogor: Fakultas Ekologi Manusia IPB.
Sari,  EN,  &  Hidayah,  N  (2017)  Fenomena  Kehidupan  Buruh  Gendong  Perempuan  Di  Pasar Giwangan. Jurnal Pendidikan Sosiologi .
Somantri, GR (2005) Memahami Metode Kualitatif. Makara, Sosial Humaniora, 9 (2), 57-65.
Spradley, JP (2006) Metode Etnografi. Yogyakarta: Tiara Wacana.
Wihartina,  SR  (2015)  Dampak  Eksploitasi  Minyak  Bumi  Banyu  Urip  Terhadap  Kehidupan Masyarakat  Sekitar  Lokasi  Pertambangan  (Di  Desa  Mojodelik  Kecamatan  Gayam Kabupaten Bojonegoro). Swara Bhumi, 1 (1), 97-101.
Zaki, AR, Hakim, A, & Nuraini, F (2013) Dampak Sosial Ekonomi Pertambangan Minyak dan Gas Banyu Urip Kabupaten Bojonegoro (Studi Pada Masyarakat Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro). Jurnal Administrasi Publik, 1 (2), 125-131.