INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 3738-3751 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Pokok Pokok Pemikiran KUHP Baru
Rini Widyaastuty 1 ✉ , Sontayati Sihite 2 , Fauziah Lubis 3
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Email: rini4001233023@uinsu.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Pembaruan dan pengembangan sistem hukum nasional, termasuk  hukum  pidana dan hukum acara pidana,  merupakan  salah  satu  isu  utama  dalam  agenda  politik  hukum  Indonesia  dan  perlu  segera dilaksanakan. Konsep KUHP Baru telah diperkenalkan, namun hingga kini belum diselesaikan karena masih ada berbagai permasalahan yang belum mencapai kesepakatan dalam beberapa aspek. Artikel ini akan membahas kebijakan kriminalisasi dan dekriminalisasi dalam KUHP baru. Sebagai mahakarya ciptaan  bangsa  Indonesia,  KUHP  juga  perlu  disesuaikan  dengan  perkembangan  zaman,  terutama mengingat  globalisasi  kejahatan  yang  semakin  maju.  Untuk  menjamin  ketentraman  dan  kepastian hukum  dalam  mencegah  kejahatan  dan  menghindari  kekosongan  hukum,  diperlukan  adanya kriminalisasi terhadap tindak pidana tertentu.
Kata Kunci: Pembaharuan KUHP, Keadilan Sosial, Responsivitas Hukum

## Abstract
The reform and development of the national legal system, including criminal law and criminal procedure law,  is  one  of  the  main  issues  in  Indonesia's  legal  political  agenda  and  needs  to  be  implemented immediately. The concept of the New Criminal Code has been introduced, but until now it has not been finalized because there are still various problems that have not reached agreement in several aspects. This article will discuss the criminalization and decriminalization policies in the New Criminal Code. As a masterpiece created by the Indonesian people, the Criminal Code also needs to be adjusted to the times, especially considering the increasingly advanced globalization of crime. To ensure peace and legal certainty in preventing crime and avoiding legal vacuum, criminalization of certain criminal acts is required.
Keywords: Criminal Code Reform, Social Justice, Legal Responsiveness”

## PENDAHULUAN
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  adalah  sebuah  kitab  hukum  pidana yang berisikan hukum pidana Indonesia. KUHP, yang pada masa penjajahan Belanda dikenal dengan  nama  Wetboek  van  Strafrecht  voor  Nederlandsch  Indie  (WvSNI),  pertama  kali diberlakukan di Indonesia berdasarkan Keputusan Raja Nomor 33 tanggal 15 Oktober 1915 dan  mulai  berlaku  pada  1  Januari  1918.  Setelah  Indonesia  merdeka,  KUHP  ini  disahkan melalui  Undang-Undang  Nomor  73  Tahun  1958,  yang  mengesahkan  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.(Lubis & Hidayat, 2021)
Indonesia memerlukan KUHP, yaitu Kode Hukum Pidana. Banyak hukum yang sudah tidak  berlaku  lagi,  hukum  yang  berlaku  saat  ini  tidak  sesuai  dengan  keadaan.  Dari  hal tersebut sangat  diperlukan  perubahan dalam hukum  pidana.  Karena sudah  tidak sesuai, hukum yang berlaku saat ini juga tidak banyak mampu menyerap kejahatan-kejahatan yang berlangsung di zaman ini. Selain itu, proses penyelesaiannya memakan waktu yang terlalu lama. (Lubis & Nasution, 2024)
DPR RI pada hari Selasa, 6 Desember 2022, menjadikan Rancangan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (RKUHP) sebagai Undang-Undang dalam sidang paripurna ke-11 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023. Kendati disetujui, keputusan ini menimbulkan protes.  Ini  karena  sejumlah  kelompok  termasuk  jurnalis,  mahasiswa,  aktivis  HAM,  serta praktisi hukum masih menilai beberapa pasal kontroversial dalam draf RKUHP itu sendiri. RKUHP ini telah disahkan secara resmi pada 6 Desember 2022, kemudian diundangkan pada 2 Januari 2023 dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, dan akan diberlakukan pada tahun 2026. (Dahlan, 2017)
Seiring dengan tuntutan akan perubahan dan penyempurnaan hukum di Indonesia, terdapat kebutuhan untuk memahami dan menggali pemikiran-pemikiran di balik upaya penyusunan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang baru. Dalam pendahuluan tentang pokok-pokok pemikiran dalam KUHP Baru, penting untuk memahami bahwa KUHP telah  menjadi  landasan  hukum  yang  sangat  penting  dalam  sistem  peradilan  pidana Indonesia.(Surya & Suartha, 2016)
Pokok-pokok  pemikiran  dalam  KUHP  Baru  membahas  tentang  berbagai  aspek, termasuk  pandangan  tentang  keadilan,  perlindungan  hak  asasi  manusia,  penyesuaian terhadap perkembangan zaman dan teknologi, serta upaya untuk menciptakan hukum yang lebih responsif terhadap realitas sosial dan kebutuhan masyarakat.(Siregar, 2018)
Dengan menggali pokok-pokok pemikiran dalam KUHP Baru, kita dapat memahami landasan filosofis, konseptual, dan nilai-nilai yang menjadi dasar dalam penyusunan hukum pidana.  Hal  ini  juga  akan  membantu  kita  untuk  melihat  bagaimana  hukum  pidana  di Indonesia  berusaha  terus  berkembang  sesuai  dengan  tuntutan  zaman  dan  kebutuhan masyarakat.
Pendekatan yang komprehensif terhadap pokok-pokok pemikiran dalam KUHP Baru akan membantu para pembaca untuk memahami upaya perubahan hukum pidana yang lebih inklusif, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan sosial. Dalam konteks ini, pemikiran- pemikiran dalam KUHP Baru juga dapat menjadi titik awal untuk memahami transformasi hukum pidana di Indonesia ke depannya.

## METODE PENELITIAN
Pendekatan  yang  digunakan  peneliti  untuk  melakukan  penelitian  adalah  metode penelitian kualitatif. Tujuannya adalah untuk menjelaskan kondisi atau fenomena yang ada di area penelitian secara deskriptif dalam kata-kata dan menggunakan teknik karya ilmiah lainnya. Penelitian kualitatif sebagian besar bersifat deskriptif, dan banyak menggunakan analisis induktif. Pendekatan ini bersifat eksploratif. Desain Penelitian Kualitatif merupakan desain  yang  berubah,  berfluktuasi,  atau  berkembang  sesuai  dengan  situasi  yang  terjadi selama  proses  penelitian.  Data  yang  dihasilkan  bersifat  deskriptif  baik  dalam  bentuknya maupun  dalam  bentuk  lain  seperti  foto,  dokumen,  dan  catatan  lapangan  selama penelitian.(Muhaimin, 2020)
Sumber data adalah subjek penelitian di mana data dapat dicapai. Untuk hasil yang efisien,  sangat  perlu  memiliki  dukungan  yang  baik  dan  tepat  dalam  bentuk  data  yang relevan. Data harus diperoleh dari sumber yang berhubungan dengan atau terlibat dalam situasi atau masalah yang diteliti.(Jonaedi Efendi, 2018).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Isu-Isu Terkini Yang Memunculkan Urgensi Revisi KUHP
Teknologi  yang  berkembang  pesat  dan  perubahan  sosial  yang  terjadi  telah memberikan  dampak  besar  pada  evolusi  KUHP.  Era  digital  dan  internet  membawa tantangan  baru  di  bidang  hukum  pidana,  seperti  kejahatan  siber,  penyebaran  konten negatif,  dan  pelanggaran  privasi.  Oleh  karena  itu,  perlu  ada  penyesuaian  hukum  yang relevan dan efektif untuk menghadapi kemajuan teknologi dan perubahan sosial yang terus terjadi. Selama beberapa dekade terakhir, KUHP di Indonesia telah mengalami revisi yang cukup signifikan. Pemerintah dan  lembaga terkait  bekerja  sama untuk memperbaiki  dan memperbarui  KUHP  agar  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat  modern.  Beberapa perubahan yang dilakukan mencakup penghapusan pasal-pasal diskriminatif, peningkatan sanksi  untuk  kejahatan  serius,  perlindungan  hak-hak  korban,  perlindungan  anak,  dan adaptasi terhadap kemajuan teknologi.(Muridi et al., 2022)
Isu  terkini  yang  menjadi  topik  bahasan  adalah  Revisi  KUHP  yang  terbaru,  dimana urgensinya  sangat  penting  pastinya  dengan  pertimbangan  pertimbangan  yang  sudah maksimal,  walaupun  terdapat  kekurangan  kekurangan.  berbagai  unjuk  rasa  dan pembahasan  sengit  mengenai  pasal-pasal  yang  dianggap  kontroversial.  Kebijakan pembaruan KUHP selama ini telah menimbulkan adanya ketidakselarasan hukum pidana positif nasional. (Anjari, 2018)
Di sisi lain, pemerintah mengklaim KUHP baru telah sesuai dengan wawasan hukum modern  sekaligus  memutus  ketergantungan  penggunaan  KUHP  Belanda  yang  telah berlangsung sekitar satu abad. Meskipun demikian, ketentuan peralihan menyatakan bahwa KUHP baru masih akan diberlakukan pada 2026 mendatang.
Jika  dihitung  berdasarkan  waktu,  mulai  dari  saat  pembentukannya  maupun  saat diberlakukan bagi seluruh penduduk Indonesia, usia KUHP sudah sangat tua. Oleh karena itu,  banyak  substansi  KUHP  yang  sebenarnya  sudah  tidak  layak.  Baik  dalam  konteks perkembangan  masyarakat  Indonesia  maupun  perkembangan  ilmu  hukum  pidana  itu sendiri. Dengan demikian, KUHP memiliki sejumlah kekurangan sehingga perlu diperbaiki atau diperbarui.
Untuk  mengatasi  masalah  tersebut,  berbagai  kebijakan  perbaikan  telah  diambil. Langkah-langkah  ini  meliputi  perubahan  substansi,  penambahan  pasal-pasal,  serta pencabutan pasal-pasal tertentu yang dianggap tidak lagi sesuai dan bertentangan dengan prinsip-prinsip  kebangsaan  Indonesia.  Secara  garis  besar,  pembaruan  dilakukan  secara bertahap. Perubahan ini dilakukan melalui pembentukan undang-undang.(Praditama, 2022)
Saat memperhatikan sejarah perancangan KUHP, terlihat bahwa ide pembaruan KUHP pada  awalnya  ditujukan  untuk  menggantikan  KUHP  warisan  kolonial  Belanda,  dengan maksud untuk menghilangkan sisa-sisa pengaruh Belanda dalam hukum nasional. Seiring perkembangan masyarakat, ilmu hukum pidana, serta politik di Indonesia, pembaruan KUHP berkembang untuk menampung perubahan-perubahan tersebut. Dalam penjelasan Umum Draf KUHP baru, disebutkan bahwa pembaruan hukum pidana tidak hanya bertujuan untuk dekolonisasi  melalui  rekodifikasi  seperti  semula.  Namun,  pembaruan  itu  juga  memiliki tujuan  yang  lebih  luas,  seperti  misi  demokratisasi  hukum  pidana  (yang  ditandai  dengan pengaturan tentang tindak pidana hak asasi manusia dan penghapusan haatzaai-artikelen), misi konsolidasi hukum pidana (yang dimaksudkan untuk menata kembali berbagai aturan tindak pidana yang ada), dan misi adaptasi dan harmonisasi (dengan maksud menampung perkembangan nilai-nilai, standar, serta norma yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab). (Sanjaya, 2021)
Meskipun menghadapi tantangan dan kontroversi, reformasi KUHP adalah komponen penting dalam upaya menegakkan sistem hukum yang adil dan merata di Indonesia. Proses perubahan  KUHP  seharusnya  melibatkan  partisipasi  luas  dari  masyarakat,  termasuk  ahli hukum,  cendekiawan,  aktivis,  dan  organisasi  masyarakat  sipil,  untuk  memastikan  bahwa semua kepentingan dipertimbangkan secara menyeluruh. Dalam konteks global, perubahan KUHP juga harus mematuhi standar  internasional terkait hak asasi manusia  dan prinsip- prinsip  hukum pidana universal. Secara keseluruhan, perubahan KUHP dipengaruhi  oleh faktor-faktor  historis,  sosial,  politik,  dan  teknologi.  Menghadapi  berbagai  tantangan, penilaian  dan  penyesuaian  terus-menerus  terhadap  KUHP  sangat  penting  agar  tetap relevan dengan perkembangan nilai dan kebutuhan masyarakat. Usaha ini adalah langkah krusial dalam menjaga keadilan, melindungi hak asasi manusia, dan menciptakan sistem hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat Indonesia. Perubahan KUHP harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian, melibatkan pihak-pihak terkait, dan didasarkan pada pemahaman mendalam tentang dinamika serta tantangan yang dihadapi.
Tujuan atau Urgensi Kebijakan KUHP
KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) adalah sebuah peraturan hukum yang mengatur tindak pidana dan sanksi hukum di Indonesia. Urgensi kebijakan KUHP mencakup beberapa aspek penting, antara lain:
1. Penegakan Hukum: KUHP sebagai payung hukum utama dalam menegakkan aturan dan sanksi terkait tindak pidana. Urgensi keberadaannya adalah agar hukum dapat ditegakkan secara adil dan jelas.
2. Perlindungan Masyarakat: KUHP bertujuan untuk melindungi masyarakat dari tindak kejahatan  dengan  memberikan  aturan  yang  jelas  dan  sanksi  yang  tegas  terhadap pelaku kejahatan.
3. Penegakan HAM: KUHP juga memiliki peranan dalam menegakkan hak asasi manusia, dengan  memberikan  regulasi  yang  melindungi  hak-hak  individu  serta  memberikan sanksi terhadap pelanggaran HAM.(Lubis & Hidayat, 2021)
Urgensi  Kebijakan  KUHP  di  atas  harus  mempertimbangkan  beberapa  point perkembangan waktu dan memperhatikan sektor dan faktor lainnya seperti:
1. Penyesuaian  dengan  perkembangan  zaman:  KUHP  merupakan  hukum  yang  telah berusia  lama  dan  beberapa pasalnya  dianggap tidak  lagi  relevan  atau tidak sesuai dengan  perkembangan masyarakat dan teknologi. Oleh  karena  itu, ada kebutuhan untuk melakukan peninjauan ulang dan revisi terhadap KUHP agar dapat lebih sesuai dengan kondisi zaman saat ini.
2. Perlindungan hak asasi manusia: KUHP harus memastikan bahwa hak asasi manusia dilindungi secara memadai. Hal ini termasuk dalam konteks penegakan hukum yang adil, perlindungan terhadap korban tindak pidana, serta perlakuan yang manusiawi terhadap pelaku kejahatan.
3. Adaptasi  terhadap  tuntutan  global:  Dalam  era  globalisasi,  kejahatan  seringkali melintasi batas negara dan memerlukan kerja sama internasional. KUHP perlu mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan perubahan ini untuk memastikan efektivitasnya dalam menangani kejahatan lintas negara.
4. Peningkatan  efisiensi  dan  efektivitas  hukum  pidana:  Kebijakan  dalam  KUHP  harus mampu menciptakan sistem hukum yang efisien, efektif, dan dapat diandalkan dalam menegakkan keadilan.
5. Kesesuaian dengan nilai-nilai masyarakat: KUHP perlu mencerminkan nilai-nilai moral dan  etika  yang  dianut  oleh  masyarakat,  sambil  tetap  mengakomodasi  keragaman budaya dan pandangan dalam masyarakat Indonesia.(Lubis & Nasution, 2024)
Dengan  memperhatikan  point  di  atas,  urgensi  kebijakan  KUHP  menjadi  lebih  jelas dalam  konteks  peningkatan  keadilan,  perlindungan  hak  asasi  manusia,  penyesuaian terhadap tuntutan global, serta peningkatan efisiensi  dan efektivitas dalam  menegakkan hukum pidana.

## Tujuan KUHP Baru
Salah satu dari beberapa poin utama KUHP yang diubah adalah memodernisasi sistem peradilan pidana Indonesia sesuai dengan standar internasional. Perubahan yang dirancang
untuk KUHP juga akan mencakup jenis kejahatan baru yang sesiringan dengan munculnya jenis kejahatan baru seperti terorisme, pencucian uang, dan kejahatan siber. Langkah ini sendiri akan menjadi pencapaian besar bagi Indonesia karena  ini akan memberi otoritas penegak  hukum  kemampuan  yang  lebih  efektif  dalam  memerangi  jenis  kejahatan tersebut.(Sanjaya, 2021)
Salah satu fitur penting lain dari KUHP yang direvisi adalah pemberian prinsip-prinsip keadilan  restoratif.  Keadilan  restoratif  adalah  suatu  pendekatan  di  mana  penggantian kerugian yang diakibatkan oleh perilaku kriminal muncul sebagai tujuan yang lebih penting daripada  hukuman  terhadap  pelaku.  KUHP  yang  direvisi  akan  mencakup  prinsip-prinsip keadilan  restoratif  dalam  kasus  yang  melibatkan  pelaku  anak,  kekerasan  dalam  rumah tangga,  dan  jenis  kejahatan  lainnya.  Ini  merupakan  perkembangan  penting  karena menunjukkan pengakuan lebih besar terhadap keterbatasan pendekatan hukuman dalam mencapai  keadilan  dan  pentingnya  mengatasi  akar  penyebab  perilaku  kriminal.(Muhroji Farid, 2019)
KUHP baru juga akan menghasilkan perubahan drastis pada hukum pidana saat ini. Sebagai contoh, KUHP baru akan mengubah pengertian korupsi dan memberikan hukuman yang  lebih  berat  bagi  orang-orang  yang  melakukan  korupsi.  Dengan  korupsi  menjadi persoalan krusial di Indonesia, KUHP yang direvisi berusaha untuk memberikan solusi atas persoalan korupsi. Selain itu, KUHP yang baru akan memberikan perlindungan yang lebih baik  bagi  kelompok-kelompok  rentan  seperti  perempuan,  anak-anak,  dan  minoritas, dengan memperkenalkan  delik  baru untuk kejahatan  kebencian dan  diskriminasi.(Sanuri, 2016)
Perubahan  mendasar  lain  dalam  KUHP  baru  adalah  pengenalan  pendekatan  lebih berpendirian dalam hukuman. KUHP  baru akan memberikan hakim lebih banyak prinsip dalam memutuskan hukuman yang paling tepat,  dengan  pertimbangan  berbagai faktor, termasuk beratnya tindak pidana, riwayat kriminal terdakwa, dan kemungkinan rehabilitasi. Ini adalah kontras yang relatif mendesak dengan KUHP lama yang memiliki  predisposisi untuk memberikan hukuman ketat dan sering kali tidak proporsional untuk pelanggaran tertentu.
Dinamika Proses dan Prospek Perubahan KUHP yang Terjadi di Indonesia RUU-KUHP  yang  ada  saat  ini  lahir  melalui  proses  panjang  dalam  penyusunannya. Proses ini dilakukan dengan tujuan agar para pembuat KUHP dapat memahami dinamika sosial  budaya  masyarakat  Indonesia,  sehingga  produk  undang-undang  yang  dihasilkan sesuai  dengan  kondisi  dan  budaya  masyarakat  terkini.  Pada  masa  kemerdekaan,  KUHP
warisan Pemerintahan Belanda (WvSNI) dan pemerintahan Jepang (gunsei keizirei) masih digunakan  untuk  menghindari  kekosongan  hukum  yang  diatur  dalam  Pasal  II  Aturan Peralihan UUD 1945. Selain dalam Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, pemberlakuan ini juga  dijelaskan  dalam  Peraturan  Presiden  No.  2  Pasal  I.  Pada  tanggal  17  Agustus  1945, peraturan  yang  tidak  sesuai  dengan  jati  diri  bangsa  Indonesia  tidak  diberlakukan  lagi. (Baharudin, 2007)
Pasca  kemerdekaan,  upaya  pertama  bangsa  Indonesia  untuk  memperbarui  KUHP dimulai  pada  Seminar  Hukum  Nasional  I  tahun  1963.  Melalui  forum  tersebut,  Indonesia mulai meneliti dan memperbaiki diri melalui upaya Pembaruan KUHP. Sejak saat itu, draf RUU KUHP terus mengalami rekodifikasi hingga kini. Sebanyak lima puluh sembilan tim pemerintah  telah  melakukan  konsolidasi  dan  sinkronisasi,  baik  secara  vertikal  maupun horizontal, terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang terkait dengan aspek pemidanaan.  Secara  historis  telah  terdapat  beberapa  kali  perbaikan  KUHP  dengan dibuatnya Rancangan-KUHP. Antara lain:
1. Tahun 1968, berupa Konsep Rancangan Buku I KUHP.
2. Tahun 1971, berupa Konsep Rancangan Buku I KUHP.
3. Tahun 1981, berupa Konsep Tim Harris, Basaroeddin, dan Situmorang.
4. Tahun 1981-1982, berupa Konsep R-KUHP pimpinan Prof. Soedarto.
5. Tahun 1982-1983, berupa Konsep R-KUHP.
6. Tahun  1987,  berupa  penyempurnaan  Konsep  R-KUHP  Tahun  1982/1983.  Tepatnya tanggal 27 April 1987 dan November 1987.
7. Tahun 1992, berupa Konsep R-KUHP pimpinan Prof. Marjono Reksodiputro. (Sanjaya, 2021)
Dengan demikian, upaya revisi KUHP telah muncul sejak tahun 1960-an. DPR periode 2014-2019 menjadi bagian dari diskusi yang sangat intens atas RUU berskala besar tersebut, baik  dalam  hal  substansi  maupun  kontribusi  terhadap  penegakan  hukum  di  Indonesia, maupun dalam hal bentuk fisiknya. Draf yang sangat banyak dan kompleks telah diserap oleh Pemerintah dan DPR RI selama empat tahun dan hampir disahkan di Paripurna pada tahun  2019.  Namun,  RUU  tersebut  belum  berhasil  disahkan.  Sementara  itu,  pemerintah menyebarkan informasi bahwa DPR RI sangat mendukung agar RUU KUHP yang direvisi segera disahkan menjadi undang-undang melalui mekanisme evaluasi prolegnas prioritas tahun 2021.
Harus diingat bahwa diskusi tentang reformasi sistem hukum pidana nasional melalui RUU KUHP ini bertujuan untuk mengakomodasi aspirasi sebagian besar umat beragama di Indonesia.  Berbagai  tindakan  pidana  yang  berkenaan  dengan  agama  mulai  dirumuskan
dalam  RUU  itu,  seperti  penghinaan  agama,  merintangi  keagamaan  atau  upacara peribadahan,  merusak  bangunan  peribadahan,  penghinaan  terhadap  Ilahi,  penodaan agama  dan  kepercayaan  lainnya,  dan  seterusnya.  Rumusan  semacam  itu  tidak  mungkin ditemukan  dalam  hukum  pidana  di  negara-negara  sekuler  karena  urusan  agama  bukan urusan negara dan menjadi hak individu masing-masing warga negara. (Widayati, 2009)
Selain  pasal-pasal  yang  menyangkut  delik  agama,  dalam  rancangan  tersebut  juga dilaksanakan pasal-pasal yang menyangkut delik kesusilaan, misalnya perbuatan zina dan sejumlah perbuatan lainnya yang melanggar peraturan agama tentang hidup bermoral dan menjaga kesucian. Belum lagi masih banyak pasal-pasal lain yang menyangkut materi HPI dalam  RUU  KUHP  tersebut.  Langkah  ini  merupakan  upaya  positif  pemerintah  untuk memberlakukan  ketentuan  hukum  sesuai  dengan  aspirasi  masyarakat,  khususnya  umat Islam. Tetapi sampai saat ini langkah tersebut belum diwujudkan. (Baharudin, 2007)
Proses penyesuaian hukum Islam ke dalam hukum pidana nasional tidak terlepas dari proses perumusan perundang-undangan. Selama peran politik fraksi dan anggota DPR RI begitu  besar,  amat  sangat  perlu  diperhatikan  tahap-tahap  di  mana  ide-ide  dan  materi hukum  pidana  Islam  mulai  terakomodasi  dalam  RUU  yang  membahas  hukum  pidana nasional.  Ini  karena  kenyataannya  bahwa  RUU  tersebut  tidak  lama  lagi  akan  menjadi undang-undang yang berlaku dan mengikat. Baik pada tingkat penyampaian RUU beserta penjelasannya yang disertai dengan naskah akademis, berarti gagasan dan materi pidana syariah sudah terserap sejak awal perumusan pasal-pasal RUU tersebut, atau pada tahapan- tahapan lain dalam pembicaraan tingkat I dan atau tingkat II.
Pokok-pokok Pikiran UU KUHP yang Perlu dipertimbangkan
Dalam  rangka  menyongsong  pembahasan  UU  KUHP,  ada  beberapa  pokok-pokok pikiran yang perlu dipertimbangkan, antara lain:
1. Penghapusan Pidana yang Bertentangan dengan HAM
Pidana  yang  melanggar  hak  asasi  manusia  harus  dihapuskan.  Perhatian  harus diberikan  pada  isu  HAM,  termasuk  hak-hak  yang  dapat  ditangguhkan  (derogable rights)  dan  yang  tidak  dapat  ditangguhkan  (non-derogable  rights).  Prinsip-prinsip seperti  legalitas,  non-diskriminasi,  hak  untuk  hidup,  bebas  dari  penyiksaan  (seperti pidana  mati  bersyarat),  fair  trial  (keadilan  dalam  pengadilan),  dan  pengaturan peradilan anak harus diimplementasikan.

## 2. Proporsionalitas Substansi Hukum
Hukum  pidana  harus  proporsional  agar  tidak  terjadi  over-criminalization,  yaitu pemidanaan terhadap hal-hal yang seharusnya di luar ruang lingkup KUHP. Misalnya, Undang-Undang  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  sering  menimbulkan kontroversi terkait rasa keadilan di masyarakat. KUHP harus menjadi kodifikasi yang menyatukan semua ketentuan pidana, melakukan klasifikasi, dan standardisasi jenis serta beratnya pidana.
3. Penyesuaian dengan Perkembangan Zaman
Hukum pidana harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Sistem KUHP dikenal dengan sistem dua jalur (double track system) yang mencakup pidana dan tindakan. Tujuan  pemidanaan  bukan  hanya  punishment  tetapi  juga  treatment.  Misalnya, community service order  di Inggris telah diadopsi menjadi pidana kerja sosial, dan konsep  probation  diadopsi  menjadi  sistem  pidana  pengawasan.  Hukum  adat  juga harus diakomodir melalui pemenuhan sanksi adat, dengan penegasan prinsip legalitas untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
4. Penerapan Hukum Pidana Adat
Penting untuk mengakomodir eksistensi hukum adat yang masih diakui hingga kini.
5. Perkembangan Victimology
Perhatian  harus  diberikan  pada  perkembangan  victimology,  mulai  dari  penal victimology yang melihat korban sebagai partisipan dalam kejahatan, hingga general victimology  yang  mengembangkan  bantuan  terhadap  korban  untuk  mengurangi victimity.
6. Penekanan pada Keadilan di Atas Kepastian Hukum
Dalam  sistem  peradilan  pidana  yang  sering  dianggap  “criminalin  justice  system,” rumusan ini sangat berisiko memberikan pembenaran bagi hakim untuk menyimpang dari  kepastian  hukum.  Keadilan  harus  mengandung  elemen  ketidakberpihakan, kejujuran, persamaan perlakuan, dan kesesuaian dengan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat.
7. Penegasan Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan
Perlu  ditegaskan  bahwa  asas  geenstrafzonderschuld  (tidak  ada  pidana  tanpa kesalahan) atau asas mens rea merupakan syarat utama dalam pemidanaan. Selain itu, penerapan asas vicarious liability dan asas strict liability harus ditentukan oleh undang- undang.
8. Pemisahan Alasan Pembenar dan Pemaaf
Penting untuk memisahkan alasan pembenar dan pemaaf karena alasan pembenar menghapuskan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan, sementara alasan pemaaf menghapuskan  kesalahan  pelaku.  Hal  ini  menegaskan  berlakunya  pendekatan dualistis, seperti dalam sistem Anglo Saxon yang membedakan actus reus dan mens rea.
9. Perlindungan Kebebasan Berekspresi
Kebebasan berekspresi harus dijaga. Jika dalam KUHP lama yang dibuat oleh penjajah Belanda terdapat 37 pasal yang bisa digunakan untuk memenjarakan wartawan, maka dalam  UU  KUHP  yang  baru,  ketentuan  ini  tidak  boleh  disalahgunakan  untuk memenjarakan wartawan. UU KUHP yang baru tidak boleh mengancam kebebasan pers di Indonesia. (Baharudin, 2007)
Pokok Pokok KUHP Baru
Dalam  konteks  KUHP  di  Indonesia,  perubahan  atau  revisi  terhadap  KUHP  telah menjadi topik yang terus bertumbuh dan berkembang. Beberapa pokok-pokok pemikiran yang perubahan KUHP baru mungkin termasuk:
1. Pembaruan Terkait Tindak Pidana Siber: Dalam era digital, seringkali ada kebutuhan untuk  memperbarui  hukum  untuk  mencakup  tindak  pidana  siber  yang  semakin berkembang,  seperti  penipuan  online,  pencurian  data,  dan  kejahatan  lainnya  yang terkait dengan teknologi informasi.
2. Perlindungan  terhadap  Korban:  Mungkin  terdapat  penekanan  khusus  pada perlindungan  korban  kejahatan,  baik  melalui  peningkatan  sanksi  terhadap  pelaku kejahatan, maupun melalui pendekatan rehabilitasi dan restoratif untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh korban.
3. Pemberantasan  Kejahatan  Terorganisir  dan  Korupsi:  Perubahan  KUHP  baru  juga mungkin  menekankan  upaya  pemberantasan  kejahatan  terorganisir,  korupsi,  dan pencucian  uang  dengan  menguatkan  hukuman  dan  langkah-langkah  pencegahan yang lebih ketat.
4. Perlindungan  Hak  Asasi  Manusia:  Mungkin  adanya  peningkatan  fokus  pada perlindungan  hak  asasi  manusia,  termasuk  hak  tersangka  dan  terdakwa,  serta memperkuat aspek keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana.(Muhroji Farid, 2019).

## SIMPULAN
Kesimpulannya, KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang telah menjadi dasar  hukum  pidana  di  Indonesia  sejak  zaman  kolonial,  mengalami  pembaharuan signifikan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat modern.  Aslinya  bernama  Wetboek  van  Strafrecht  voor  Nederlandsch  Indie  (WvSNI), KUHP  ini  pertama  kali  diberlakukan  pada  1  Januari  1918  dan  terus  berlaku  setelah kemerdekaan melalui Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958.
Pembaharuan KUHP dianggap sangat diperlukan karena banyak ketentuan hukum yang sudah usang dan tidak lagi relevan dengan kondisi saat ini. Pada 6 Desember 2022, DPR  RI  menyetujui  Rancangan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (RKUHP)  dalam rapat paripurna, yang kemudian disahkan pada 2 Januari 2023 melalui Undang-undang Nomor  1  Tahun  2023  dan  akan  mulai  berlaku  pada  tahun  2026.  Meskipun  demikian, pengesahan ini menimbulkan protes dari berbagai kalangan, termasuk jurnalis, praktisi hukum,  aktivis  HAM,  dan  mahasiswa,  karena  dianggap  masih  memuat  pasal-pasal bermasalah.
Pokok-pokok pemikiran dalam KUHP Baru mencakup aspek keadilan, perlindungan hak  asasi  manusia,  penyesuaian  terhadap  perkembangan  zaman  dan  teknologi,  serta responsivitas  terhadap  realitas  sosial  dan  kebutuhan  masyarakat.  Pembaharuan  ini mencerminkan  upaya  untuk  menciptakan  hukum  pidana  yang  lebih  inklusif,  adil,  dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan sosial di Indonesia. Dengan memahami dasar filosofis dan konseptual dalam penyusunan KUHP Baru, dapat dilihat bagaimana hukum pidana di Indonesia  berusaha  terus  berkembang  sesuai  dengan  tuntutan  zaman  dan  kebutuhan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Anjari, W. (2018). EKSISTENSI DELIK ADAT DAN IMPLEMENTASI ASAS LEGALITAS HUKUM
PIDANA MATERIIL INDONESIA.
Masalah-Masalah Hukum, 46(4). https://doi.org/10.14710/mmh.46.4.2017.328-335
Baharudin, E. (2007). Perlunya pengesahan pasal di dalam RUU KUHP mengenai santet (Pro dan kontra seputar isu santet di Indonesia). Lex Jurnalica, 4(2).
Dahlan, M. (2017). Nilai-Nilai Kemanusiaan dalam Legislasi Hukum Islam di Indonesia. Al- Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 10(2). https://doi.org/10.24090/mnh.v10i2.935 Jonaedi  Efendi.  (2018). Metode  Penelitian  Hukum:  Normatif  dan  Empiris. https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=5OZeDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=P R5&dq=Metode+penelitian+yuridis+normatif&ots=6896j8w6r_&sig=0cH2KRD3frv
SphHhq0jPWedpTGQ&redir_esc=y#v=onepage&q=Metode  penelitian  yuridis normatif&f=false
Lubis, F., & Hidayat, N. (2021). Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang di Kota Medan. JURNAL MERCATORIA, 14(2), 88 – 93. https://doi.org/10.31289/MERCATORIA.V14I2.5554
Lubis, F., & Nasution, M. I. (2024). The Implementation of Advocate Immunity Rights in the Criminal Offense of Obstruction f Justice. Revista de Gestão Social e Ambiental ,
18(8), e06679. https://doi.org/10.24857/rgsa.v18n8-103
Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum. Mataram University Press.
Muhroji  Farid.  (2019).  Studi  Pragmatik  Teks  Spanduk  Para  Demonstran  Yang  Berbau Erotisme Dalam Aksi Penolakan Revisi Kuhp Di Indonesia 2019. Seminar Nasional Inovasi Dalam Penelitian Sains, Teknologi Dan Humaniora-InoBal.
Muridi,  L.,  Zham,  Z.-,  Nurfransiska,  F.,  &  Andika,  C.  (2022).  PEMIKIRAN  BARU  DALAM PENGATURAN  ALAT  BUKTI  DAN  PEMBUKTIAN  DALAM  RUU  KUHAP  BESERTA POLITIK HUKUMNYA. JURNAL LAWNESIA (Jurnal Hukum Negara Indonesia), 1(1), 5 – 11. https://ejournal.ubibanyuwangi.ac.id/index.php/jurnal_lawnesia/article/view/75
Praditama,  A.  G.  (2022).  Implikatur  Wacana  Poster  Demonstrasi  Mahasiswa  Tolak Rancangan Undang-Undang KUHP  dan Revisi UU KPK. Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia Undiksha, 12(1). https://doi.org/10.23887/jjpbs.v12i1.42425
Sanjaya, N. (2021). Batasan Negara untuk Menentukan Tindak Pidana dalam Perspektif
Teori Kontrak Sosial. SAPIENTIA ET VIRTUS, 5(1). https://doi.org/10.37477/sev.v5i1.209
Sanuri, M. (2016). Potensi Integrasi dan Internalisasi Hukum Pidana Islam ke dalam Penal Reform  di  Indonesia. Al-Jinayah:  Jurnal  Hukum  Pidana  Islam,  2(1).
https://doi.org/10.15642/aj.2016.2.1.1-24
Siregar,  N.  F.  (2018).  EFEKTIVITAS  HUKUM. Al-Razi,  18(2),  1 – 16.  https://ejournal.stai- br.ac.id/index.php/alrazi/article/view/23
Surya, N. L. K. R., & Suartha, D. I. D. M. (2016). Nilai-Nilai Positif Akibat Hukum Dissenting Opinion dalam Peradilan Pidana di Indonesia. Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum, 5(3).
Widayati,  L.  S.  (2009).  REVISI  PASAL  PERZINAAN  DALAM  RANCANGAN  KUHP:  STUDI MASALAH  PERZINAAN  DI  KOTA  PADANG  DAN  JAKARTA. JURNAL  HUKUM  IUS QUIA IUSTUM, 16(3). https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss3.art2.