Vol. 4. No. 4. Juni 2019 p-ISSN: 2548-5555 e-ISSN: 2656-6745

## Pemberdayaan Badan Eksekutif Mahasiswa Unu Ntb  Sebagai Kader Penggerak Anti Kecurangan Pemilu

## Hadi Wijaya
Dosen tetap Universitas Nahdlatul Ulama NTB hadiwijaya.ntb@gmail.com

## Abstrak.
Badan  Eksekutif  Mahasiswa  (BEM)  UNU  NTB  merupakan  sasaran  peniliti  untuk  dijadikan sebagai kader  penggerak anti kecurangan pemilu hai ini bertujuan  untuk meningkatkan partisipasi masyarakat  terhadap  pemilu  2019  di  Kota  Mataram,  ada  beberapa  alasan  yang  mendasari terciptanya  judul  tersebut.  Pertama,  sasaran  komunitas  yang  dikenai  program  kami  adalah  BEM UNU NTB  organisasi tersebut merupakan organisasi   yang  berada di bawah naungan Universitas Nahdlatul  Ulama  NTB.  BEM  UNU  NTB    ini  memang  sejak  awal  berdirinya  fokus  terhadap kegiatan-  pengembangan  kreativitas  mahasiswa,  Kependidikan  dan  keagamaan.  Kedua,  Dalam menjalankan Program kerja BEM UNU  NTB acapkali mengembangkan kreatifitas mereka dengan prinsip  swadaya,  kebulatan  tekad  dan  kesukarelaan.    Maka  dengan  demikian,  prinsip-prinsip tersebut  menjadi  modal  untuk  berbuat  demi  keberlangsungan  organisasi  dan  mengabdikan  diri dalam  kegiatan  kemasyarakatan.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  penelitian kualitaitf  deskriptif.  Hasil  Penelitian  menggambarkan  bahwa  Pemberdayaan  BEM  UNU  NTB sangat tepat dilakukan karena berbagai factor yang mendukung di samping rasa kesukarelaan yang tinggi, idealisme yang tinggi dan dukungan dari masyarakat NU secara structural dan kultural juga menjadi pendukung berjalannya Program pemberdayaan ini.
Kata Kunci: Pemberdayaan, BEM, Anti, Kecurangan, Pemilu

## PENDAHULUAN
Mahasiswa  sebagai Agent  social  control memiliki  tanggung  jawab  sebagai  pengendali pelaksanaan demokrasi di Indonesia, Mahasiswa  pada  sebuah  perguruan  tinggi memiliki  kelembagaan  baim  dari  tingkat Program  studi  sampai  dengan  Universitas. Pada tingkat universitas kegiatan kemahasiswa dilaksanakan oleh Unit Kegiatan  Mahasiswa  (UKM)  dan  Badan Eksekutif  Mahasiswa  (BEM).  Dalam  konteks Demokrasi,    Badan  Eksekutif  Mahasiswa merupaka  perwujudan  dari  keterwakilan mahasiswa yang mendapatkan mandate untuk menjalankan  program-program  kemahasiswa yang mendukung visi-misi Universitas. Badan Eksekutif  Mahasiswa  tidak  hanya  memiliki tanggung jawab melaksanakan fungsi perubahan  dan  fungsi  control  di  internal kampusnya  saja  namun  memiliki  tanggung jawab  secara  luas  di  tengah  masyarakat. beberapa alasan lain yang mendasari terciptanya  judul  tersebut.  Sasaran  komunitas yang  dikenai  program  kami  adalah  BEM
UNU  NTB    organisasi  tersebut  merupakan organisasi    yang  berada  di  bawah  naungan Universitas  Nahdlatul  Ulama  NTB.  BEM UNU NTB  ini memang sejak awal berdirinya fokus  terhadap  kegiatan-  pengembangan kreativitas  mahasiswa,  Kependidikan  dan keagamaan.  Dalam  menjalankan  Program kerja BEM UNU NTB acapkali mengembangkan  kreatifitas  mereka  dengan prinsip swadaya, kebulatan tekad dan kesukarelaan.    Maka  dengan  demikian, prinsip-prinsip  tersebut  menjadi  modal  untuk berbuat demi keberlangsungan organisasi dan mengabdikan diri dalam kegiatan kemasyarakatan,  untuk  itu  dianggap  penting untuk melakukan sebuah kajian dan mengimplementasikan  program  pendidikan politik kepada mahasiswa khususnya pengurus  BEM  UNU  NTB.  Hal  ini  bertujuan agar  pasca  komunitas  ini  dididik  paham akan bentuk-bentuk  kecurangan    dalam  pemilu, serta  mampu  menelurkan  pemahaman  itu kepada lingkungan mereka.
Vol. 4. No. 4. Juni 2019 p-ISSN: 2548-5555 e-ISSN: 2656-6745
Oleh  karena  itu  penulis  menggangap penting  untuk  memberdayakan  mahasisawa sebagai  kader    penggerak  anti  kecurangan pemilu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat  terhadap  pemilu  2019  di  Kota Mataram, ada
Sebagaimana  yang  telah  ditegaskan dalam  Konstitusi  bahwa  kedaulatan  adalah  di tangan  rakyat.  Melalui  penyelenggaraan pemilu, baik presiden dan wakil presiden serta legislatif, harus dimaknai sebagai penyerahan mandat  rakyat  sebagai  pemegang  kedaulatan tertinggi.  Oleh  karena  itu,  penyelenggaraan pemilu  tidak  bisa  dilepaskan  dari  peran publik,  pemilih  pemula  dan  warga  negara. Bagaimanapun rakyat adalah pemilik kedaulatan  sesungguhnya.  Sebagai  pemilik kedaulatan, berdasarkan kesepakatan bersama,  rakyat  memberikan  kedaulatannya kepada penyelenggara negara.
Mengingat  tingkat  partisipasi  pemilih khususnya  di  wilayah  Kota  Mataram  pada pilkada  sebelumnya  menurun  dibandingkan dengan  partisipasi  pemilih  yang  menyalurkan hak  pilihnya  pada  saat  Pilpres.  dari  data bahwa  tingkat  partisipasi  masyarakat  Kota Mataram,  pada  saat  pemilihan  presiden  di tahun 2014 sebesar 70 persen jika dibandingkan  dengan  pilkada  tahun  2015 hanya  sebesar  55-60  persen  dengan  angka golput  sebesar  133.756  suara    namun  saat pemilihan  kepala  daerah  NTB  pada  tahun 2018  ada  peningkatan  11,42  %  yaitu  71,02% tingkat partisipasif masyarakat dalam kontestasi  PILKADA  sementara  tingkat angka golput 28,98% Dengan tingginya angka golput  di  Mataram,  maka  BEM  UNU  NTB sebagai organisasi keterpelajaran dan kemahasiswaan yang memiliki peran strategis dalam  memahaman  pengawasan  pemilu dimasyarakat  maka  perlu  dibentuk  sekolah  / pendidikan      Kader  Penggerak  Demokrasi  & Anti  Kecurangan  Pemilu  pada  organisasi BEM  UNU  NTB    sebagai  bentuk  tanggung jawab organisasi.
Bentuk  partisipasi  masyarakat  dalam  pemilu dapat diwujudkan, berupa:
1. Melaksanakan sosialisasi pemilu;
2. Melaksanakan pendidikan pemilih pemula;
3. Memilih calon atau pasangan calon partai politik  dan  membahas  rencana  visi,  misi dan program partai dalam pemilu;
4. Memberikan suara sebagai pemilih pemula;
5. Menulis  atau  menyiarkan  berita  tentang pemilu;
6. Mendukung peserta pemilu/calon tertentu;
7. Mengorganisasi warga lain untuk mendukung atau menolak alternatif kebijakan  publik  yang  diajukan  peserta pemilu tertentu;
8. Menyampaikan  hasil  pemantauan  atas pemilu  dan  menyampaikan  pengaduan tentang dugaan pelanggaran pemilu;
9. Melakukan  survey  dan  menyebarluaskan hasil  survey  tentang  pendapat  atau persepsi  pemilih  pemula  tentang  peserta pemilu/calon;
10. Melaksanakan dan menyebarluaskan hasil perhitungan cepat pemilu ( quick count ).
Pemetaan  pelanggaran  dan  penekanan pada  prioritas  pencegahan  akan  memudahkan Bawaslu  dalam  mendorong  pelibatan  dan partisipasi  pemilih  pemula.  Berdasarkan pemetaan tersebut, pengawasan pemilu dilakukan  untuk  pencegahan  pelanggaran. Selain  itu,  pemetaan  ini  berguna  sebagai sarana  pendidikan  pemilih  pemula  dan penyadaran kepada pemilih pemula lebih luas. Sehingga muncul kesadaran kritis masyarakat untuk turut serta mengawasi jalannya pemilu. Hasil  pemetaan  pelanggaran  juga  bisa dimanfaatkan  untuk  penyusunan  instrumen pemantauan  bersama  sehingga  pemantau, pemilih  pemula,  dan  pemangku  kepentingan lainnya  bisa  turut  andil  dalam  memetakan persoalan.
Selain  itu,  fungsi  pemetaan  dan prioritas  pengawasan  bisa  memudahkan Panwaslu  dalam  menyusun  rencana  strategis dan  instrumen  untuk  mendorong  partisipasi publik.  Dengan  demikian,  Bawaslu  bisa menentukan
pelibatan
masyarakat berdasarkan  partisipan,  informasi  yang  akan disampaikan,  tata  cara  penyampaian,  dan fasilitas/fasilitator  yang  akan  mendukung penyampaian informasi yang efektif.
TUJUAN PENELITIAN
Vol. 4. No. 4. Juni 2019 p-ISSN: 2548-5555 e-ISSN: 2656-6745
Tujuan  dari  penulisan  makalah  ini antara lain: 1) Menjelaskan Konsep Pemberdayaan masyarakat
2) Menjelaskan  kondisi  Komunitas  (BEM UN NTB)
3) Gambaran Kondisi Yang diharapkan
4) Menjelaskan faktor Kunci Keberhasilan
5) Langkah-langkah  Pelaksanaan  Program
Pemberdayaan

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan Pendekatan kualitiatif Deskriptif Menurut Sugiyono (2012:1) metode penelitian kualitatif adalah metode
penelitian yang  digunakan  untuk  meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci,  teknik  pengumpulan  data  dilakukan secara  triangulasi  (gabungan).  Penelitian Deskriptif  digunakan  untuk  melihat  dan menggambarkan
berbagai
macam
permaslahan  yang  sedang  terjadi  yang diungkapkan tanpa manipulasi. Pada penelitian ini peneliti mendiskripsikan bagaimana bentuk pemberdayaam BEM UNU NTB sebagai kader penggerak anti kecurangan pemilu.
PEMBAHASAN a. Konsep Pemberdayaan Masyarakat
Istilah  konsep  berasal  dari  bahasa latin conceptum, artinya sesuatu yang dipahami.  Konsep  merupakan  abstraksi  suatu ide  atau  gambaran  mental,  yang  dinyatakan dalam  suatu  kata  atau  symbol.  Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan  (empowerment),  berasal  dari kata  power  yang  berarti  kekuasaan  atau keberdayaan.  Konsep  pemberdayaan  berawal dari  penguatan  modal  sosisl  di  masyarakat (kelompok) yang meliputi penguatan penguatan  modal  social (. Apabila kita  sudah  mem  Kepercayaan (trusts),  Patuh Aturan (role), dan  Jaringan (networking))iliki modal social yang kuat maka kita akan mudah mengarahkan dan mengatur (direct) masyarakat serta mudah mentransfer knowledge  kepada  masyarakat.  Dengan memiliki  modal  social  yang  kuat  maka  kita akan  dapat  menguatkan  Knowledge,  modal
(money), dan people. Konsep ini mengandung arti  bahwa  konsep  pemberdayaan  masyarakat adalah  Trasfer  kekuasaan  melalui  penguatan modal  social  kelompok  untuk  menjadikan kelompok produktif untuk mencapai kesejahteraan  social.  Modal  social  yang  kuat akan menjamin suistainable didalam membangun  rasa  kepercayaan  di  dalam masyarakat khususnya anggota kelompok (how  to  build  thr  trust).  Oleh karena itu, ide utama pemberdayaan bersentuhan  dengan  konsep  mengenai  modal soaial  dan  kekuasaan.  Kekuasaan  seringkali dikaitkan dan dihubungkan dengan kemampuan individu untuk membuat individu melakukan apa yang diinginkan, terlepas dari keinginan dan
minat mereka.Pada  dasarnya,  pemberdayaan  dileta kkan   pada   kekuatan   tingkat   individu   dan sosial (Sipahelut, 2010).
Pemberdayaan  merujuk  pada  kemam puan   orang,   khususnya   kelompok   rentan dan  lemah  sehingga  mereka  memiliki kekuatan atau kemampuan dalam (a)   memenuhi   kebutuhan   dasarnya   sehingg a  mereka  memiliki  kebebasan  ( freedom ),  d alam  arti  bukan  saja  bebas  dalam  mengem ukakan  pendapat,  melainkan  bebas  dari  kel aparan,   bebas   dari   kebodohan,   bebas   dari kesakitan; (b) menjangkau sumber- sumber  produktif  yang  memungkinkan  mer eka   dapat   meningkatkan   pendapatannya   da n   memperoleh   barang-barang   dan   jasa- jasa yang
mereka perlukan;  dan  (c)  berpartisipasi  dalam  pros es   pembangunan   dan  keputusan  keputusan yang mempengaruhi mereka (Suharto 2005).
Pengembangan masyarakat tidak hanya  sebatas   teori  tentang  bagaimana mengembangkan  daerah  pedesaan  tetapi memiliki arti yang kemungkinan perkembangan di tingkat masyarakat. Pembangunan masyarakat seharusnya mencerminkan  tindakan  masyarakat  dan kesadaran  atas  identitas  diri.  Oleh  karena  itu, komitmen  untuk  pengembangan  masyarakat harus  mengenali  keterkaitan  antara  individu dan  masyarakat  dimana   mereka  berada. Masyarakat adalah sebuah fenomena struktural dan bahwa sifat struktural
Vol. 4. No. 4. Juni 2019 p-ISSN: 2548-5555 e-ISSN: 2656-6745
dari   kelompok  atau  masyarakat  memiliki efek  pada  cara  orang  bertindak,  merasa  dan berpikir.  Tapi   ketika  kita  melihat  struktur tersebut,  mereka  jelas  tidak  seperti   kualitas fisik dari dunia luar. Mereka bergantung pada keteraturan   reproduksi  sosial,  masyarakat yang  hanya  memiliki  efek  pada  orang-orang sejauh   struktur  diproduksi  dan  direproduksi dalam  apa  yang  orang  lakukan.  Oleh  karena itu  pengembangan  masyarakat  memiliki epistemologis  logis  dan  yang   dasar  dalam kewajiban  sosial  yang  individu  memiliki terhadap  masyarakat  yang   mengembangkan bakat mereka.
Adedokun,et all., (2010) menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif akan menimbulkan  partisipasi  aktif  dari  anggota masyarakat dalam pengembangan masyarakat.  Ia  juga  mengungkapkan  bahwa ketika  kelompok  masyarakat  yang  terlibat dalam
strategi komunikasi, membantu   mereka  mengambil  kepemilikan inisiatif  pembangunan  masyarakat  dari  pada melihat diri mereka sebagai penerima manfaat pembangunan.  Berdasarkan  temuan  tersebut, direkomendasikan  bahwa  para  pemimpin masyarakat serta agen pengembangan masyarakat  harus  terlibat  dalam  komunikasi yang jelas sehingga dapat meminta partisipasi anggota masyarakat dalam isu-isu pembangunannya.
Konsep pemberdayaan menurut Friedman  (1992)  dalam  hal  ini  pembangunan alternatif  menekankan  keutamaan  politik melalui  otonomi  pengambilan  keputusan untuk  melindungi  kepentingan  rakyat  yang berlandaskan pada sumberdaya pribadi, langsung  melalui  partisipasi,  demokrasi  dan pembelajaran  sosial  melalui  pengamatan langsung.
Konsep
pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh ketrampilan,  pengetahuan,  dan  kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (Pearson et al, 1994 dalam Sukmaniar,  2007).  Pemahaman mengenai  konsep  pemberdayaan  tidak  bisa dilepaskan  dari  pemahaman  mengenai  siklus pemberdayaan  itu  sendiri,  karena  pada hakikatnya  pemberdayaan  adalah  sebuah
usaha berkesinambungan untuk menempatkan masyarakat  menjadi  lebih  proaktif  dalam menentukan arah kemajuan dalam komunitasnya sendiri. Artinya program pemberdayaan  tidak  bisa  hanya  dilakukan dalam satu siklus saja dan berhenti pada suatu tahapan  tertentu,  akan  tetapi  harus  terus berkesinambungan  dan  kualitasnya  terus meningkat  dari  satu  tahapan  ke  tahapan berikutnya (Mubarak, 2010).
Menurut  Wilson  (1996)  terdapat  7 tahapan dalam siklus pemberdayaan masyarakat. Tahap  pertama yaitu  keinginan dari  masyarakat  sendiri  untuk  berubah menjadi  lebih  baik.  Pada tahap  kedua, masyarakat
diharapkan mampu melepaskan   halangan-halangan  atau  factor- faktor  yang  bersifat  resistensi  terhadap kemajuan  dalam  dirinya  dan  komunitasnya. Pada tahap  ketiga,  masyarakat  diharapkan sudah  menerima  kebebasan  tambahan  dan merasa memiliki tanggung jawab dalam mengembangkan dirinya dan komunitasnya. Tahap  keempat yaitu  upaya untuk mengembangkan peran dan batas  tanggung jawab yang lebih luas, hal ini juga terkait dengan minat dan motivasi  untuk melakukan  pekerjaan  dengan  lebih  baik. Pada tahap  kelima ini  hasil-hasil   nyata  dari pemberdayaan mulai kelihatan, dimana peningkatan  rasa  memiliki  yang   lebih  besar menghasilkan  keluaran  kinerja  yang  lebih baik.  Pada tahap  keenam   telah  terjadi perubahan  perilaku  dan  kesan  terhadap dirinya, dimana keberhasilan dalam peningkatan  kinerja  mampu  meningkatkan perasaan psikologis di atas posisi sebelumnya. Pada tahap  ketujuh masyarakat  yang  telah berhasil  dalam   memberdayakan  dirinya, merasa  tertantang  untuk  upaya  yang  lebih besar  guna   mendapatkan  hasil  yang  lebih baik.
Siklus
pemberdayaan ini menggambarkan   proses  mengenai  upaya individu  dan  komunitas  untuk  mengikuti perjalanan  kearah  prestasi  dan  kepuasan individu dan pekerjaan yang lebih tinggi.
Apabila  kita  cermati  dari  serangkaian literature tentang konsep-konsep Pemberdayaan  Masyarakat  maka  konsep pemberdayaan  adalah  suatu  proses  yang
Vol. 4. No. 4. Juni 2019 p-ISSN: 2548-5555 e-ISSN: 2656-6745
diupayakan  untuk  melakukan  perubahan. Pemberdayaan  masyarakat  memiliki  makna memberi  kekuatan/  daya  kepada  kumpulan masyarakat  yang  berada  pada  kondisi ketidakberdayaan   agar  menjadi  berdaya  dan mandiri  serta  memiliki  kekuatan  melalui proses dan tahapan yang sinergis.
b. Gambaran Kondisi Komunitas
Badan  Eksekutif  Mahasiswa  (BEM  ) UNU NTB merupakan organisasi kemahasiswaa  intrakampus  fokus  terhadap jaringan pelajar, memiliki Pengurus sebanyak 20  orang  dan  seluruh  mahasiswa  UNU  NTB menjadi anggota. BEM UNU NTB selama ini telah  melaksanakan  berbagai  kegiatan  baik dalam  ruang  lingkup  Lokal  maupun  nasional salah  satunya  adalah  Musyawarah  Kerja Nasional  (MUKERNAS  IV)  se  Nusantara  di Asrama Haji Kabupaten  Lombok  Barat tahun 2018.    Identifikasi  terhadap  kelompok  yang sadar  politik  cukup  banyak  dan  beragam. Masing-masing kelompok ini memiliki kekuatan dan potensinya yang mesti diidentifikasi  oleh  Panwaslu.  Identifikasi terhadap  mereka  akan  memudahkan  untuk melibatkannya  dalam  isu-isu  spesifik  yang sesuai dengan kompetensi masing-masing.
Beberapa  kelompok  yang  mudah  untuk diidentifikasi adalah pemantau pemilu, organisasi masyarakat  sipil,  universitas, organisasi  kemasyarakatan  dan  kelompok lainnya  seperti  halnya  BEM  UNU  NTB  yang memiliki  basis  jelas.  Keberadaan  pemantau ini  perlu  dilibatkan  secara  maksimal  oleh pengawas  pemilu  dan  seyogyanya  panwaslu dan atau bawaslu menggandeng dan memberi pelatihan  kepada  organisasi  yang  memiliki basis hingga akar rumput seperti halnya BEM UNU  NTB  yang  memiliki  basis  hingga  ke tingkat ranting
Kondisi  yang  sama  juga  dimiliki  oleh BEM UNU NTB yang ada di universitas atau kampus. Paling tidak  organisasi  ini memiliki dua  potensi  yakni  relawan  dari  mahasiswa dan  sekaligus  sebagai  kelompok  terdidik. Oleh  karena  itu  yang  perlu  dilakukan  oleh Panwaslu  adalah  mengidentifikasi  potensi masing-masing kelompok.
Kelompok  sadar  politik  yang  diwakili oleh  pemilih  pemula  yang  mestinya  menjadi
mitra  strategis  Panwaslu  untuk  melakukan pendidikan  pemilih  pemula  dan  pengawasan. Kerja  bersama  Panwaslu  dengan  kelompok ini,  akan  memudahkan  bagi  Panwaslu  dan atau  bawaslu    untuk  menjangkau  pemilih pemula  lebih  luas  mengingat  segi  jumlah tentu  pengawas  pemilu  yang  hanya  ditingkat kabupaten/kota  tidak  akan  bisa  menjangkau masyarakat  dan  pemilih  pemula  hingga  TPS. Kelompok    organisasi  ini  akan  menyasar pemilih  pemula  dan  kader  kader  inilah  yang nantinya  bekerja  sebagai  fasilitator-fasilitator yang  menjembatani  partisipasi  masyarakat dalam pengawasan pemilu.
Untuk  membentuk  karakter  BEM UNU  NTB  UNU  NTB  yang  sadar  demokrasi dan  awas  terhadap  pelanggaran  pelaksanaaan pemilu  sebagai  bentuk  kepedulian  terhadap demokrasi  di  tempat  tinggal  masing-masing kader  maka  Tujuan  dibentuknya  Kader  Inti Penggerak  Demokrasi  Dan  Anti  Kecurangan Pemilu bertujuan untuk
a) Membantu  pelaksanaan  fungsi  Panwaslu dan atau Bawaslu kota Mataram
b) Meningkatkan  peran  serta  BEM  UNU NTB dalam pengawasan partisipatif
c) Sarana  pendidikan  pemilu  bagi  BEM UNU NTB
d) Pembentukan pusat pendidikan pengawasan pemilu yang berkesinambungan bagi ipnu e) Menciptakan kader inti penggerak
demokrasi dan anti kecurangan pemilu
f) Menciptakan simpul pengawasan kecurangan  pemilu  di  tingkat  pelajar  dan mahasiswa
Sasaran  program  ini  adalah  pelajar,  remaja dan  mahasiswa  yang  tergabung  dalam organisasi  BEM  UNU  NTB    di  masing- masing    tingkatan  yang  di  mulai  dari tingkatan  Pimpinan  Cabang  dan  pimpinan komisariat  pondok  pesantren,  pimpinan  anak cabang,pimpinan  ranting,  pimpinan  anak ranting Pimpinan Komisariat Perguuan Tinggi yang  tersebar  di  4  kampus    yang    nantinya dapat menyebarkan pemahaman anti kecurangan  dalam  pemilu  pada    masyarakat dan  atau  pemilih  pemula  sebagai  bentuk partisipatif BEM UNU NTB dalam kontestasi pilkada maupun pemilu di tahun 2019.
Vol. 4. No. 4. Juni 2019 p-ISSN: 2548-5555 e-ISSN: 2656-6745
Pihak  –  pihak  yang  dilibat  kan  dalam hal  ini  adalah  Panwaslu  /  Bawaslu  kota Mataram  sebagai  kepanjangan  tangan  dari pemerintah
1. Alumni  sekolah  kader  pengawasan partisipatif sebagai tutor dan fasilitator
2. Mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama NTB.

## c. Gambaran Kondisi Yang Diharapkan
Komunitas  yang  akan  menjadi  sasaran untuk  melaksanakan  program  pendidikan pemilu  adalah  BEM  UNU  NTB.  Peneliti tertarik  dan  tertantang  untuk  belajar  bersama dengan  BEM  UNU  NTB  dalam  mewujudkan partisipasi  masyarakat  terhadap  pemilu. Organisasi ini termasuk wadah pelajar, santri, mahasiswa  dan    pemuda  di  semua  tingkatan mulai  dari  tingkat  kota  hingga  ranting    yang memang  fokus  dengan  kegiatan  sosial keagamaan dan keterpelajaran serta kemasyarakatan.
Komunitas atau organisasi ini bisa dikatakan    belum  lama  berdiri  yakni  seusia kampus  UNU  NTB  yang  baru  lima  tahun. Akan  tetapi,  BEM  UNU  NTB  terlahir  dari tubuh  NU  yang  memiliki  jejaring  masyarkat yang  begitu  luas,  sehingga  menjadikan memudahkan untuk melaksanakan kegiatan di tengah masyarakat.
Struktur  organisasi  BEM  UNU  NTB dibentuk mulai dari jajaran pembina, penasehat pengurus harian hingga ke anggota perwilayah. Pembina adalah Wakil Rektor III UNU NTB
BEM  UNU  NTB  muncul  bukan  hanya sekadar  tempat  berhimpun  mahasiswa  saja pelajar namun mereka juga memiliki arah dan tujuan fokus terhadap kegiatan sosial kegamaan dan keterpelajaran sehingga program  kerja  di  masing  masing  tingkatan terlihat  massif  dan  aktif  nah  dengan keunggulan  seperti  ini  menurut  penulis  perlu menggandeng ipnu sebagai sarana pendidikan kader  inti  penggerak  anti  kecurangan  pemilu di setiap kecamatan dan kelurahan.
Uraian  fakta  aktual  yang  terjadi  di kecamatan  sekarbela  kota  mataram  akan menjadi  sebuah  pembelajaran  dan  bahan evaluasi  buat  kita.  Karena  sejak  awal  kita telah  bertekad  untuk  memegang  teguh  nilai
demokrasi  itu.  Misal  kejadian  saat  pilgub NTB  tahun  2018  di  kecamatan  sekarbela terjadi  pelanggaran  dengan  hilangnya  1surat suara  pasca  penghitungan.  Dan  ada  juga menurut seseorang warga mendapatkan serangan  fajar.  Dengan  demikian  setelah program pendidikan kader inti penggerak  anti kecurangan pemilu ini, masyarakat khususnya  anggota  BEM  UNU  NTB  akan paham  bagaimana  pentingnya  menjaga  asas demokrasi  itu  dan  mengawasi  pelaksanaan pemilu  di  tempatnya  masing-masing  hingga demokrasi  lebih  baik.  Sehingga  pemilu  2019 ini  tidak  akan  terjadi  lagi  intimidasi  pemilih, money  politik  dan.  Kecurangan  kecurangan yang dapat merugikan semua kalangan Kemudian  jika  pengalaman  Pilgub  NTB 2018  dan  pemilu  2014  masih  ada  praktik money  politic,  intimidasi,  dan  diskriminasi kota Mataram, maka setelah BEM UNU NTB paham  tentang  kecurangan  kecurangan  yang saat  terjadi  dalam  pelaksanaan  baik  pra  saat maupun  setelah  pemilu,  masyarakat  sekitar tempat  tinggalnya  juga  diharapkan  akan  ikut cerdas  dalam  menentukan  pemimpinnya. Selain  itu    juga  BEM  UNU  NTB  diharapkan dapat  meningkatkan  partisipasi  masyarakat dalam  pemilu,  dan  praktik  demokrasi  di daerah tersebut akan semakin baik.
c. Faktor Kunci Keberhasilan
Dalam menentukan berhasil atau tidaknya suatu kegiatan maka diperlukan faktor kunci keberhasila program atau kegiatan yang akan dilaksanakan menurut penulis langkah atau fator yang dapat membawa keberhasilan program ialah :
 semangat  dan  jiwa  sukarela  dan  militansi sangat  tinggi  terhadap  pimpinan  (  Tuan Guru)
 Pengurus dan anggota terdiri darimahasiswa yang masih berpikir idealis dan kritis
 Berkoordinasi kepada bawaslu sebagai perpanjang tanganan pemerintah
 Berkoordnasi dengan ketua cabang dalam melaksanakan kegiatan
 Berkoordinasi dengan LPSK provinsi
 Menyusun kurikulum dan metode yang digunakan dalam pelaksanaan pendidikan kader inti
Vol. 4. No. 4. Juni 2019 p-ISSN: 2548-5555 e-ISSN: 2656-6745
 Mengevaluasi dan menindak lanjuti hasil kaderisasi BEM UNU NTB
d. Langkah-langkah

## Pelaksanaan Program Pemberdayaan
Untuk mencapai keberhasilan program ini, maka harus diperhatikan beberapa langkah-langkah berikut ini :

## Langkah 1 :
Sebelum  penulis  terjun  langsung kepada  BEM  UNU  NTB,  hal  pertama yang dilakukan adalah membuka akses ke semua  pihak,  yakni  BAWASLU  Kab, PANWASCAM,  KPU  Kota  Mataram,  , pembina  ipnu,  dan  ketua  Selanjutnya peneliti mensosialisasikan dan berkonsultasi  kepada  pihak  yang  terkait. Komponen  tersebut  dirasa  urgen  untuk membantu memperlancar program ini.
Langkah 2 :
Menyusun materi pendidikan pemilu yang akan dikaji. Banyak bahan ajar yang menunjang pemahaman kader inti penggerak anti kecurangan pemilu. Namun penulis hanya membatasi beberapa materi penting menghadapi pemilu 2019.
Langkah 3 :
Selanjutnya materi yang telah ditentukan  menjadi  modul  pendidikan pemilu  untuk  kader  penggerak  anti kecurangan  pemilu.  Sehingga  dirasa penting modul tersebut menjadi pegangan untuk  mereka.  Buku  ajar  tentang  pemilu suatu  saat  akan  berguna  bagi  organisasi BEM UNU NTB , jikalau penyampaianya  oleh  fasilitator  kurang terserap. Maka kemudian, sebelum pendidikan  pemilu  ini  dilaksanakan, penggandaan  modul  harus  siap  terlebih dahulu.
Langkah 4 :
Menentukan  tempat  strategis  yang akan  dibuat  untuk  pendidikan  pemilu.. Tempat  tersebut  adalah  aman  dari gangguan pihak luar, nyaman, dan mudah dijangkau.
Langkah 5 :
Menentukan fasilitator pada pendidikan  pemilu.  Pada  tahap  ini  juga
penting  diperhatikan,  mengingat  target pemahaman  Kipaku  terhadap  kerawanan. Sehingga  untuk  turun  lapangan  ke masyarakat  tidak  salah  konsep.  Maka perlu  menghadirkan  fasilatator-fasilatator yang  mumpuni  sesuai  dengan  materi dalam modul.

## Langkah 6 :
Mapping  area  di  setiap  kecamatan yang  tingkat  partisipasi  masyarakat terhadap pemilu masih rendah dan tingkat kerawanan masih tinggi..

## Langkah 7 :
Menjalankan  pendidikan  pemilu  di mulai  dari  bulan  Agustus  hingga  6  bulan ke  depan.  Pelaksanaan  program  ini  yang harus diperhatikan adalah kesiapan anggota  BEM  UNU  NTB  mengikuti pendidikan, kesepakatan waktu
pelaksanaan,  dan  kejelasan  yang  akan menjadi  fasilitator.  Dengan  demikian, program  pendidikan  pemilu  berjalan dengan efektif dan maksimal.
Langkah 8 :
Melakukan  monitoring  dan  evaluasi setelah  turun  lapangan  ke  masyarakat dititik  titik  yang  sudah  ditentukan  . Evaluasi  ini  berguna  untuk  mengetahui dan  memberikan  solusi  terhadap  segala kekurangan  serta  kendala  yang  terjadi saat turun lapangan di masyarakat.
Langkah 9 :
Pemantapan  pengawasan  partisipatif masyarakat  menuju  pemilu  2019.  Hasil pendidikan  kader  inti  selanjutnya  akan lebih  difokuskan  kepada  pelaksanaan pemilu 2019. Teknis partisipasi
masyarakat  bisa  melalui  pengawasan langsung  (pra  dan  proses  pemilu), melaporkan  kepada  panwas  dan  bawaslu jika terjadi pelanggaran, mengajak semua unsur  masyarakat  yang  memiliki  hak pilih untuk ke TPS, dan mengawal hingga hasil rekapitulasi suara selesai.
KESIMPULAN Dengan adanya pendidikan kader penggerak  anti  kecurangan  pemilu  ini diharapkan    dapat  membantu  bawaslu  dalam pelibatan  masyarakat  secara  massif  melalui simpul  simpul  yang  sudah  dibangun  oleh
Vol. 4. No. 4. Juni 2019 p-ISSN: 2548-5555 e-ISSN: 2656-6745
bawaslu. Sehingga menjadikan pemilu kedepan  lebih  baik  dari  yang  diharapkan dengan  pengawasan  partisipatif  dari  BEM UNU NTB yang nantinya dapat menyebarkan virus  virus  kebaikan  melalui  partisipatif masyarakat kepada masyarakat umum SARAN
Penulis  berharap  penyelenggaraan  pemilu 2019  berjalan  dengan  efektif  dan  minim sengketa  dengan  terlibatnya  kipaku  sebagai simbol  partisipatif  masyarakat.  Sehingga  hal ini  perlu  adanya  kolaborasi  antara  semua pihak pendukung yakni penyelengara, TNI/POLRI,  ASN,  partisipasi  masyarakat. Pada  pemilu  2019  tidak  akan  lagi  ada  saling menyalahkan  baik  antar  penyelenggara  dan penyelenggara, penyelenggara dan masyarakat, penyelenggara dan peserta pemilu.

## DAFTAR PUSTAKA
Friedman,  D.,  &  McAdam,  D.  (1992). Collective  identity  and  activism: Networks, choices, and the life of a social  movement.  In  A.  D.  Morris & C. M. Mueller (Eds.) International  IDEA, International  Electoral Standards, Guidelines for Reviewing the Legal Framework of Elections , 2002) http://rri.co.id/post/berita/389238/daerah/ntb_ urutan_kedua_nasional_hasil_peme taan_indeks_kerawanan_pemilu.ht ml (Diakses 2 Februari) http://sosial-keagamaan.kampung- media.com/2018/04/23/formuda- tastura-gelar-diskusi-wisata-halal- 23801. (Diakses 5 Februari) https://prasfapet.wordpress.com/2015/05/07/k onsep-dan-teori-pemberdayaan- masyarakat/ (Diakses 7 Januari) Muhammad AS  Hikam. Demokrasi dan  Civil Society . Jakarta: Pustaka 1999. Undang-undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Peraturan  Bawaslu  Nomor  15  Tahun  2015 Tentang  Rencana  Strategis  Badan Pengawas  Pemilu  Tahun  2015- 2019 Ramlan  Surbakti, Memahami  Ilmu  Politik. Jakarta: Grasindo, 2010
Sofyan  S  Harahap  , Analisa  Kritis  Atas
Laporan  Keuangan .  Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 2001 Sipahelut, Michael. 2010. Analisis Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di.  Kecamatan  Tobelo  Kabupaten Halmahera  Utara.  Jurnal  Institut Pertanian. Bogor. Suharto, Edi. membangun masyarakat memberdayakan rakyat, bandung:Refika. Aditama, 2005. Wilson,  P.A.  (1995) Embracing  locality  in local economic development, Urban Studies, 32, pp. 645-658