## PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat
Volume 9, Issue 6, Pages 1047-1055 Juni 2024
How to cite: Nurzen S, M., Hadi, A, A., Candra, H., Wafi, M, H. (2024). Pelatihan Deteksi Dini Konflik Sosial dan Keagamaan pada Masa Pemilu di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat , 9 (6), 1047- 1055. https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v9i6.6709

## Pelatihan Deteksi Dini Konflik Sosial dan Keagamaan pada Masa Pemilu di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh
Training on Early Detection of Social and Religious Conflicts During the Election Period in Kerinci District and Sungai Penuh City

## M. Nurzen S.
*
Al Amin Hadi Hadi Candra Mahmud Hibatul Wafi Faculty of Tarbiyah, Institut Agama Islam Negeri Kerinci,  Jambi, Indonesia email: nurzen255@gmail.com
Kata Kunci deteksi konflik Pemilihan Umum Bawaslu konflik sosial
Keywords : conflict detection
General Election Bawaslu social conflict
Received : February 2024
Accepted : April 2024 Published : June 2024

## Abstrak
Deteksi dini konflik merupakan proses penting dalam pencegahan konflik untuk  menghindari  keadaan  lebih  kompleks  di  masyarakat.  Aktivitas politik yang bernuansa kompetitif sangat berpotensi memicu pembelahan sosial dan konflik lebih luas. Pengabdian ini bertujuan untuk memberikan solusi konkrit bagi konflik sosial keagamaan yang diakibatkan oleh proses politik.  Pengabdian  ini  dilakukan  melalui  format  pelatihan  dan pendampingan bagi anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, serta melibatkan stakeholder terkait  seperti,  Badan  Kesatuan  Bangsa  dan  Politik  (Kesbangpol), Kepolisian Resor (Polres), dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Para  peserta  pelatihan  menunjukkan  antusiasme  yang  tinggi  dengan berpartisipasi aktif dalam sesi tanya jawab, diskusi kelompok, presentasi, dan memberikan refleksi. Secara kualitatif, pelatihan ini telah berdampak positif  terhadap  wawasan,  sikap,  dan  keterampilan  peserta  dalam menganalisis dan mendeteksi konflik di masyarakat. Peserta mendapatkan wawasan yang mendalam tentang konsep deteksi dini konflik dan metode yang  dapat  digunakan  dalam  mengidentifikasi  potensi  konflik  sebelum mencapai tingkat eskalasi yang lebih tinggi. Dari segi sikap, pelatihan ini mampu membentuk mentalitas positif dan sensitivitas terhadap isu konflik, memperkuat  nilai-nilai  perdamaian,  serta  mendorong  peserta  untuk mengadopsi  sikap  proaktif  dalam  upaya  pencegahan  konflik.  Terakhir, melalui studi kasus dan simulasi memberikan peserta keterampilan yang diperlukan  untuk  mengidentifikasi  tanda-tanda  awal  konflik  serta mengembangkan strategi penanganan yang tepat.

## Abstract
The early detection of conflict is a crucial process in conflict prevention to avoid more  complex  situations  in  society.  Politically  competitive  activities  have  the potential to trigger social division and broader conflicts. This community service initiative aims to provide concrete solutions for religious-social conflicts resulting from  the  political  process.  The  initiative  is  implemented  through  training  and mentoring  for  members  of  the  Election  Supervisory  Board  (Bawaslu)  in  Kerinci District  and  Sungai  Penuh  City,  involving  relevant  stakeholders  such  as  the National Unity and Politics Agency (Kesbangpol), Regional Police (Polres), and the Forum for Interfaith Harmony (FKUB). Participants in the training displayed high  enthusiasm  by  actively  participating  in  Q&A  sessions,  group  discussions, presentations, and providing reflections. Qualitatively, the training has positively impacted  participants’  insights,  attitudes,  and  skills  in  analyzing  and  detecting conflicts in society. Participants gained in-depth knowledge of the concept of early conflict detection and methods to identify potential conflicts before reaching higher levels  of  escalation.  In  terms  of  attitude,  the  training  was  effective  in  shaping  a positive  mindset  and  sensitivity  to  conflict  issues,  reinforcing  peace  values,  and encouraging  participants  to  adopt  a  proactive  approach  to  conflict  prevention efforts.  Finally,  through  case  studies  and  simulations,  participants  acquired  the necessary skills to identify early signs of conflict and develop appropriate handling strategies.
© 2024 M. Nurzen S, Al Amin Hadi, Hadi Candra, Mahmud Hibatul Wafi. Published by Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya . This is Open Access article under the CC- BY-SA License ( http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ). DOI:
https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v9i6.6709

## PENDAHULUAN
Konflik sosial-keagamaan telah menjadi fenomena lazim di masa Pemilihan Umum (Pemilu). Pemilu sering kali menjadi momen yang menegangkan dan memicu konflik di masyarakat, terutama di masyarakat yang memiliki keragaman agama dan  budaya.  Faktor  yang  dapat  memicu  konflik  sosial-keagamaan  selama  pemilu  di  setiap  daerah  bisa  beragam,  di antaranya disebabkan oleh 1) ketatnya persaingan politik yang dapat memicu polarisasi di antara kelompok-kelompok sosial dan keagamaan yang berbeda (Qodir et al., 2022); 2) penggunaan isu-isu keagamaan dan identitas (Hanan, 2020; Frenki, 2021; Lesmana & Sutrisno, 2021), sering kali dimanfaatkan untuk memperkuat dukungan politik dan memobilisasi massa untuk terlibat dalam konflik; 3) manipulasi informasi, penyebaran berita palsu, hoaks, atau propaganda politik yang negatif terkait dengan kelompok agama atau sosial tertentu dapat memicu konflik dan kekerasan (Hui, 2020).
Konflik sosial keagamaan yang terjadi selama pemilihan umum di Indonesia sangat merugikan masyarakat dan negara. Konflik tersebut dapat menghambat proses demokratisasi dan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, perhatian dan aksi konkrit terhadap persoalan ini menjadi penting dalam rangka mengelola keragaman dan keutuhan bangsa. Sejauh ini perhatian akademik terhadap konflik sosial di tahun politik lebih menekankan pada resolusi konflik daripada mitigasi atau deteksi dini konflik. Keterlambatan dalam mendeteksi konflik menyebabkan lemahnya antisipasi dalam menghadapi konflik terbuka di masyarakat, terutama di daerah. Studi-studi yang ada lebih banyak terfokus pada penyelesaian konflik sosial daripada deteksi dini konflik (Herman, 2017; Harish & Toha, 2019; Rinaldi, 2022). Selain itu, hubungan  konflik  sosial  dengan  kesejahteraan  ekonomi,  ketimpangan  akses  pendidikan,  bencana  alam,  dan pengelompokan kelompok etnis, juga masih minim perhatian.
Studi-studi terdahulu tentang resolusi dan deteksi konflik di Indonesia lebih banyak dikaitkan dengan kearifan lokal. Kearifan lokal dipandang memiliki siasat budaya yang bisa dijadikan solusi bagi konflik yang terjadi di masyarakat (Astri, 2012; Surjo & Qodir, 2013; Halim & Pahrudin, 2019; Prasojo & Pabbajah, 2020; Diab et al., 2022). Pendekatan kearifan lokal, sebagaimana ditunjukkan Diab et al. 2022dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik masyarakat. Akomodasi kearifan lokal dalam penyelesaian konflik dinilai mampu membangun persatuan dalam heterogenitas perbedaan budaya, agama, dan etnis. Oleh karena itu, akomodasi budaya dengan nilai-nilai lokal perlu diakomodir dalam penyelesaian konflik sosial. Secara  umum,  penelitian  tentang  topik  ini  menyarankan  perlunya  pemahaman  dan  kesadaran  masyarakat  terhadap potensi kearifan lokal di setiap daerah sebagai resolusi konflik.
Sedangkan studi-studi yang berkaitan dengan konflik sosial dan Pemilihan Umum lebih cenderung menempatkan fokus pada penyelesaian konflik daripada pendeteksian (Amirullah & Agggariani, 2022; Andriyani et al., 2022;  Rinaldi, 2022). Potensi konflik di musim Pemilu seringkali tidak disertai dengan agenda deteksi dini yang matang. Karenanya, sebagaiman dikemukakan Andriyani dkk. dalam penelitiannya bahwa eksploitasi isu Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA), intimidasi,  penghinaan,  dan  penyebaran  foto-foto  dan  video  yang  bersifat  agitatif,  turut  berkontribusi  terhadap meningkatnya tingkat keparahan konflik dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta tahun 2017. Dalam kondisi demikian, upaya penguraian konflik semakin kompleks dan perlu proses yang  panjang karena tingkat konflik sudah terlanjur kompleks.
Ada beragam paradigma dan perspektif dalam memandang konflik. Pertama, perspektif psikologis. Dalam perspektif ini konflik  sering  dipandang  sebagai  “sebuah  keadaan  ketidaksesuaian  yang  menyangkut  kelompok -kelompok  karena merasa  terancam  dalam  mengejar  haja t  hidup  dan  keinginannya.”  Berdasarkan  perspektif  ini  konflik  umumnya dipandang sebagai sebuah gesekan ( clash ) atau pertikaian antar person dan pihak atau kultur yang mempunyai perbedaan pemikiran, kultur atau aktivitas sosial yang berlainan. Perspektif semacam ini umumnya dikenal dengan istilah behavior analysis model. Kedua, perspektif sosiologis. Perspektif ini pada biasanya memandang konflik diakibatkan oleh adanya suatu pola atau relasi kekuasaan yang tidak seimbang yang terjadi dalam suatu proses sejarah. Pola dan relasi kekuasaan itu bisa berupa sistem ekonomi, budaya, dan sosial-politik. Pada dasarnya, konflik bukanlah sesuatu yang hampa, namun dalam konflik terdapat komponen adanya praktik-praktik untuk menghapus pengakuan (hak) orang atau kelompok lainnya mengenai sesuatu yang diperebutkan. Komponen ini yang memjelaskan perbedaan antara konflik dan sengketa.
Sengketa terjadi jika dua orang atau dua kelompok (bisa lebih) berkompetisi satu sama lain untuk mengakui (hak atas) suatu objek atau posisi yang sama. Jadi, melalui definisi ini terlihat jelas bahwa konflik cenderung memberi dampak negatif bagi pihak tertentu (Cewers, 2012).
Teori resolusi konflik digunakan dalam tulisan ini untuk menuntun dan mensistematisasi kerangka kerja pengabdian yang dilakukan. Beberapa pijakan teoritis berkenaan dengan resolusi konflik misalnya, Peter (2002) memahami resolusi konflik sebagai situasi dimana para kelompok yang bertikai melakukan perjanjian atau kesepakatan yang dapat memecahkan ketegangan, saling menerima keberadaan satu sama lain dan menandaskan segala aktivitas kekerasan. Resolusi konflik juga dipahami sebagai sebuah tindakan pemecahan masalah yang disepakati dan dilakukan secara kolektif (Deutsch et al., 2006). Fisher (2001) sebagai tokoh penting dalam tema ini menjelaskan bahwa resolusi konflik merupakan upaya-upaya mengatasi sebab-sebab konflik dan berusaha menciptakan hubungan baru yang bisa berlangsung lama di antara pihak- pihak yang bertikai. Selanjutnya, menurut Killen et al. (2000), resolusi konflik ialah suatu upaya menemukan solusi untuk menuntaskan dua perbedaan atau lebih dengan memprioritaskan pembangunan sosial dan moral yang membutuhkan kecakapan  dan  kelihaian  untuk  bernegoisasi,  kompromi  serta  mengembangkan  rasa  keadilan.  Senada  dengan  yang diutarakan  (Waisová,  2015)  bahwa  resolusi  konflik  dipandang  sebagai  kondisi  sosial,  di  mana  para  kelompok  yang berseteru dalam konflik secara sadar dan sukarela mengambil keputusan untuk hidup bersama secara damai atau untuk memecahkan akar masalah ketidaksesuaian kepentingan mereka sehingga pertikaian dapat diselesaikan.
Kegiatan pengabdian ini mengambil lokasi di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Dua kabupaten-kota ini berada di wilayah administrasi Provinsi Jambi. Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh beberapa kali masuk ke wilayah rawan konflik di ajang Pemilu. Berdasakan IKP (Indeks Kerawanan Pemilu) 2020, Kota Sungai Penuh menduduki posisi pertama daerah kerawanan tertinggi untuk kategori kabupaten/kota. Indikator tingkat kerawanan dilihat dari konteks politik dan sosial, seperti netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), kecurangan penyelenggara Pemilu, politik uang, bencana alam, dan intimidasi terhadap penyelenggra Pemilu. Berdasarkan laporan akhir Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Sungai Penuh tahun 2020 ditemukan 41 kasus, diregistrasi 22 kasus dan tidak diregistrasi 19 kasus (Bawaslu Sungai Penuh, 2020). Fakta ini menjadi alasan utama giat pengabdian ini dilakukan guna memberikan solusi konkrit untuk mewujudkan Pemilu yang bermartabat dan damai.
Pengabdian ini bertujuan untuk memberikan solusi konkrit bagi konflik sosial keagamaan yang diakibatkan oleh pemilihan umum di tingkat daerah. Konflik sosial membuka peluang bagi perpecahan di masyarakat, yang merupakan ancaman bagi sistem  demokrasi  dan  persatuan  bangsa.  Selain  itu,  pengabdian  ini  juga  berorientasi  pada  peningkatan  kesadaran masyarakat  tentang  pentingnya  perdamaian  selama  pemilu  dan  bagaimana  mencegah  terjadinya  konflik,  serta memberikan pelatihan bagi anggota Bawaslu dalam memfasilitasi dialog antara kelompok-kelompok yang berbeda dan mengatasi perbedaan yang muncul.

## METODE
Metode yang digunakan dalam giat pengabdian ini ialah Participatory Action Research (PAR). PAR adalah sebuah metode pengabdian yang melibatkan partisipasi aktif dari para peserta atau stakeholder dalam proses pengabdian. Metode ini bertujuan untuk mencapai perubahan sosial yang positif melalui pemberdayaan masyarakat dan kolaborasi antara tim dan partisipan (Afandi et al., 2022). Adapun pendekatan yang digunakan ialah The Training Cycle . Tahapan dalam kegiatan pengabdian ini sebagai berikut:
1. Perencanaan ( Planning ). Tahap perencanaan diawali dengan identifikasi masalah dan kebutuhan yang diperlukan oleh mitra dan peserta pelatihan. Pada tahap ini, tim bekerja sama dengan mitra untuk merumuskan permasalahan, menentukan tujuan dan target, serta merancang pendekatan pelatihan yang akan dilakukan.
2. Tindakan ( Action ). Tim berkejasama dengan mitra (Bawaslu Kerinci dan Sungai Penuh) melaksanakan pelatihan deteksi dini konflik. Pelaksanaan pelatihan direncanakan selama 2 hari atau 15 JP (Jam Pelajaran) dan peserta sebanyak 30 orang. Pelatihan bertempat di Gedung Pertemuan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.
3. Tindak  Lanjut.  Para  peserta  didampingi  tim  melakukan  praktik  langsung  di  tengah  masyarakat,  berupa  jajak pendapat,  pendalaman  isu,  mapping  stakeholders,  dan  menetapkan  pendekatan  deteksi  atau  mitigasi  konflik. Terakhir, masing-masing peserta mempresentasikan temuan yang diperoleh secara bergantian.
4. Evaluasi ( Evaluation ). Evaluasi   kegiatan   dilakukan   dalam   bentuk pre-test (di awal sesi) dan post-test (di akhir sesi), dan  mendengarkan  tanggapan  peserta  secara  langsung  terkait  pelatihan  baik  dari  segi  fasilitas,  panitia  dan narasumber.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Deskripsi dan Analisis Strategi
Pengabdian ini dilaksanakan selama 2 hari, 20-21 Desember 2023, yang bertempat di Gedung Pertemuan Fakultas Syariah IAIN Kerinci. Kegiatan pengabdian ini melibatkan beberapa elemen penting di masyarakat yang memiliki andil baik secara langsung maupun tidak dalam proses Pemilihan Umum (Pemilu). Keterlibatan berbagai pihak ini menambah informasi mutakhir tentang perkembangan aktivitas politik di masyarakat, sehingga dapat menyusun strategi deteksi konflik yang kompatibel dan efektif. Adapun pihak-pihak yang terkait dalam giat pengabdian ini sebagai berikut:
1. Ketua Bawaslu Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, sebagai mitra kerja sama dalam pelatihan deteksi dini konflik  sosial  dan  keagamaan.  Pihak  Bawaslu  menyurati  dan  merekomendasikan  anggotanya  untuk  mengikuti pelatihan
2. Pihak kepolisian Polres Kabupaten Kerinci, sebagai narasumber yang memaparkan kondisi sosial keagamaan di Kab. Kerinci dan Kota Sungai Penuh
3. Badan Kesbangpol (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik), tim melakukan komunikasi ke jajaran Kesbangpol untuk mendapatkan data-data mutakhir terkait potensi konflik sosial
4. Ketua dan jajaran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), tim melakukan komunikasi ke jajaran pengurus FKUB untuk mendapatkan data-data terkini tentang dinamika keberagamaan di Kerinci dan Sungai Penuh
Sedangkan peserta dalam kegiatan pelatihan deteksi dini konflik terdiri dari anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) yang berjumlah 30 orang. Keterangan lebih lengkap diuraikan pada tabel 1. berikut:
Tabel I. Peserta Pelatihan Deteksi Dini Konflik
No. Nama Asal Instansi 1. Sari Mustika Bawaslu Kota Sungai Penuh 2. Hamdia Iksan Panwaslu Sitinjau Laut 3. Nopan Hamsani Panwaslu Tanah Cogok 4. Ulpa Sari Darma Panwaslu Danau Kerinci Barat 5. Kemas M. Eka Fhitrah Panwaslu Air Hangat 6. Hermanto Bawaslu Kabupaten Kerinci 7. Regi Senjaya Bawaslu Kabupaten Kerinci 8. Pahrur Razi Panwaslu Air Hangat Timur 9. Nugraha Firmansyah Bawaslu Kabupaten Kerinci 10. Adrial Ikhwan Bawaslu Kabupaten Kerinci 11. Syakrani Bawaslu Kabupaten Kerinci 12. Bambang Irwadi Bawaslu Kota Sungai Penuh 13. Agustia Panwaslu Danau Kerinci 14. Hillmi Bawaslu Kabupaten Kerinci 15. Jefrizal Panwascam Danau Kerinci 16. Fengki Efniza Panwascam Depati Tujuh 17. Wenny Dwi Wulandari. J Panwascam Sungai Bungkal 18. Dedi Dora Panwascam Sungai Penuh 19. Toni Safriyanto Bawaslu Kota Sungai Penuh 20. Nurul Meirintia Panwaslu Hamparan Rawang 21. Jusriati Panwaslu Pondok Tinggi 22. Joni Haryadi Panwaslu Tanah Kampung
23. Isped Panwaslu Hamparan Rawang 24. Racandra Panwaslu Kumun Debai 25. Eca Lestari Wahyuni Panwaslu Pondok Tinggi 26. Zul Pikal Panwaslu Koto Baru 27. Adrila Sari Panwaslu Koto Baru 28. Annisa Gussefar Panwaslu Kota Sungai Penuh 29. Angga Arianto Panwaslu Kumun Debai 30. Desi Kemala Bawaslu Kota Sungai Penuh
Guna memeroleh hasil yang maksimal dalam upaya deteksi dini konflik, analisis strategi diperlukan sebelum masuk tahap pelaksanaan. Dengan melakukan analisis yang cermat, strategi pengabdian dapat dikembangkan secara tepat sasaran, sehingga memungkinkan tindakan yang dilakukan dapat berdampak positif pada masyarakat dan meminimalkan risiko terjadinya konflik yang merugikan. Adapun analisis strategi pengabdian diuraikan sebagai berikut: Pertama, identifikasi peran Bawaslu dalam deteksi dini konflik sosial, Bawaslu memiliki peran penting dalam mengawasi pemilihan umum dan mencegah adanya pelanggaran yang dapat memicu konflik sosial. Oleh karena itu, peran Bawaslu diidentifikasi secara jelas dalam strategi deteksi dini konflik sosial selama pemilu. Kedua, pelatihan dan pengembangan kapasitas. Anggota Bawaslu perlu dilatih dan diberikan pengembangan kapasitas untuk mengidentifikasi tanda-tanda awal konflik dan cara untuk mengelola atau mengatasi konflik yang terjadi. Hal ini dilakukan melalui pelatihan dan disertai dengan rencana aksi di tengah  masyarakat.  Ketiga,  peningkatan  koordinasi  antara  Bawaslu  dan  lembaga  terkait.    Keempat,  evaluasi  dapat membantu memperbaiki strategi deteksi dini konflik dan membuatnya lebih efektif.

## Tahap Pelaksanaan
Kegiatan pelatihan diawali dengan penyajian materi pengantar tentang konflik sosial-keagamaan, dimensi konflik, analisis resiko konflik, dan strategi dekteksi konflik pada masa Pemilu. Materi pelatihan ini didesain secara teoritis dan praktis. Teori-teori  tentang  konflik  dan  strategi  deteksi  konflik  disuguhkan  sebagai  kerangka  konseptual  dalam  memahami penyebab dan dimensi konflik. Sedangkan materi praktis berupa analisis pemetaan konflik, dan kecakapan komunikasi dan mediasi sebagai aspek penting dalam penyelesaian konflik. Penyampaian materi dilakukan secara urut dan sistematis. Setiap materi disampaikan selama 25 menit, lalu dilanjutkan dengan sesi tanya jawab.
Gambar 1. Sesi Pembukan dan Pengantar Pelatihan
Gambar 2. Pemaparan Materi Dimensi dan Analisis Resiko Konflik.
Gambar 3. Pemaparan Materi Strategi Deteksi Konflik.
Di akhir sesi, pemateri mengarahkan peserta untuk melakukan refleksi dari setiap materi dan mengaitkannya dengan kasus-kasus yang pernah terjadi atau dialami secara langsung di masyarakat. Refleksi ini bagian penting agar peserta mampu memahami konteks, sumber, aktor, dan dampak konflik. Satu per satu peserta diminta untuk menyampaikan pengalaman  mereka  ketika  berhadapan  dengan  konflik  di  masyarakat,  lalu  pemateri  dan  peserta  lain  memberikan tanggapan yang bisa digunakan untuk pemecahan masalah.
Gambar 4. Diskusi Kelompok dan Sesi Tanya Jawab.
Pelatihan ini didesain dengan pendekatan partisipatif dan kreatif. Partisipasi aktif peserta difasilitasi lewat sesi tanya jawab, refleksi,  dan  diskusi  kelompok.  Dalam  diskusi  kelompok  para  peserta  mendapatkan  beberapa  contoh  kasus.  Setiap kelompok mendiskusikan akar konflik, aktor yang terlibat, dan solusi penyelesaian sesuai contoh kasus yang diberikan.
Selanjutnya, perwakilan dari masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi, dan memberi kesempatan peserta di luar kelompok untuk memberi komentar. Diskusi kelompok diakhiri dengan penyampaian rangkuman dari pemateri. Bentuk tindak lanjut dari pelatihan, setiap peserta diarahkan untuk membuat laporan berupa analisis potensi-potensi konflik di wilayah tugas, serta memberikan edukasi tentang dampak konflik terutama di masa Pemilu di tingkat desa atau kelurahan. Laporan diserahkan paling lambat 2 (dua) bulan sejak pelatihan berlangsung.
Gambar 5. Foto Bersama Penutupan Pelatihan.
Gambar 6. Proses Pelaksanaan Pelatihan

## Evaluasi Kegiatan
Evaluasi pelatihan dilakukan dengan pemberian penjelasan kembali secara detail dan curah pendapat. Tujuannya untuk memastikan bahwa peserta memahami dengan baik materi yang disampaikan terkait dengan deteksi dini konflik, sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan keterlibatan mereka dalam upaya pencegahan konflik secara efektif. Selain itu, menyediakan lembar evaluasi untuk diisi peserta berkenaan dengan perubahan pengetahuan, sikap, dan keterampilan setelah mengikuti pelatihan.  Secara keseluruhan, pelatihan ini dirancang untuk menciptakan dampak yang berkelanjutan, membekali peserta dengan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan untuk berkontribusi secara aktif dalam mewujudkan masyarakat yang lebih responsif terhadap potensi konflik.

## KESIMPULAN
Pemilihan umum seringkali memicu potensi konflik lebih tinggi, terutama karena persaingan politik yang sengit dan perbedaan pandangan serta kepentingan antara kelompok-kelompok masyarakat. Untuk mengantisipasi dan merespons potensi  konflik  tersebut,  deteksi  dini  konflik  pada  periode  pemilu  menjadi  sangat  penting.  Memahami  kompleksitas dinamika sosial dan politik yang muncul selama pemilu adalah kunci untuk menciptakan suasana yang kondusif, di mana proses demokratisasi dapat berjalan dengan aman, damai, dan adil. Pelatihan ini dirancang khusus untuk memperkuat kapasitas dan wawasan deteksi dini konflik bagi anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) di Kabupaten
Kerinci  dan  Sungai  Penuh.  Dengan  penekanan  pada  penguatan  kapasitas,  para  anggota  Bawaslu  dibekali  dengan pengetahuan mendalam tentang indikator-indikator potensi konflik, metode analisis konflik, dan strategi penanganan yang efektif. Melalui pendekatan pelatihan yang partisipatif dan penerapan rencana aksi di tengah masyarakat, diharapkan anggota Bawaslu dapat mengemban peran krusial dalam mengawal dan mengontrol jalannya proses pemilu, memastikan bahwa  setiap  tahapan  berjalan  dengan  damai,  demokratis,  dan  mengakomodasi  keberagaman  pandangan  serta kepentingan  masyarakat.  Dengan  demikian,  pelatihan  ini  bukan  hanya  memberikan  bekal  pengetahuan,  tetapi  juga memberdayakan  anggota  Bawaslu  untuk  berkontribusi  aktif  dalam  menjaga  integritas  dan  keamanan  pemilu, menciptakan fondasi yang kuat bagi sistem demokrasi yang inklusif dan berkelanjutan.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Tim pengabdian menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada Litapdimas Kementerian Agama RI atas  dukungan  finansial,  LPPM  IAIN  Kerinci,  Kepolisian  Resor  Kabupaten  Kerinci,  Bawaslu  Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan semua pihak terkait lainnya yang  telah  memberikan  kontribusi  signifikan  baik  moril  maupun  materil  untuk  kesuksesan  pelaksanaan inisiatif pengabdian masyarakat ini.

## REFERENSI
Afandi, A., Laily, N., Wahyudi, N., Umam, M. H., & Kambau, R. A. (2022). Metodologi Pengabdian Masyarakat (Suwendi, A. Basir, & J. Wahyudi (eds.)). Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.
Amirullah, M., & Agggariani, D. (2022). Konflik Sosial pada Pilkada di Kabupaten Luwu Timur (Studi Kasus Relasi Sosial
Pasca Pemilihan Bupati
2020).
M
a c o r A , 1 (2). http://repositori.uin- alauddin.ac.id/id/eprint/19203%0Ahttp://repositori.uin-alauddin.ac.id/19203/1/MA%27RIF AMIRULLAH-FUFP.pdf
Andriyani, L., Shidqi, R. F. El, & ... (2022). Community Resilience Post-Pilkada Conflict to Supporting Social Sustainability in The Jakarta Area. Journal of Public 4 (April), 45 – 50.
https://jurnal.fisip.untad.ac.id/index.php/JPAG/article/view/301%0Ahttps://jurnal.fisip.untad.ac.id/index. php/JPAG/article/download/301/227
Astri, H. (2012). Penyelesaian Konflik Sosial Melalui Penguatan Kearifan Lokal. Aspirasi Jurnal Masalah-Masalah Sosial,
151 – 162. http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2142189-pengertian-konflik-sosial-macam-
Deutsch, M., Coleman, P. T., & Marcus, E. C. (2006). The Handbook of Conflict Resolution: Theory and Practice. Jossey-Bass.
Diab, A. L., Pabbajah, M., Nurina Widyanti, R., Muthalib, L. M., & Fajar Widyatmoko, W. (2022). Accommodation of local wisdom  in  conflict  resolution  of  Indonesia’s  urban  society. Cogent  Social  Sciences , 8 (1). https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2153413
Fisher, S. (2001). Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak. Penerbit SMK Grafika.
Frenki. (2021). Analisis Politisasi Identitas dalam Kontestasi Politik pada Pemilihan Umum di Indonesia. As-Siyasi : Journal of Constitutional Law , 1 (1), 29 – 48. https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8540
Halim,  A.,  &  HM,  Pahrudin.  (2019).  The  Role  of  Local  Wisdom  as  Religious  Conflict  Resolution  in  Jambi  Indonesia. Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan , 27 (2), 353 – 374. https://doi.org/10.21580/ws.27.2.4358
Hanan, D. (2020). Identity Politics In The 2019 Indonesian General Elections: Its Significance And Limitation. Jurnal Wacana Politik , 5 (1). https://core.ac.uk/download/pdf/326773630.pdf
Harish, S. P., & Toha, R. (2019). A new typology of electoral violence: insights from Indonesia. Terrorism and Political Violence , 31 (4), 687 – 711. https://doi.org/10.1080/09546553.2016.1277208
Herman,  A.  (2017).  Local  Press  and  Interest  Conflict  at  Local  Election  in  Central  Sulawesi. 22 (7),  64 – 74. https://doi.org/10.9790/0837-2207066474
Hui, J. Y. (2020). Social Media and the 2019 Indonesian Elections: Hoax Takes the Centre Stage. Southeast Asian Affairs , 155 – 171.
Kasmanto Rinaldi. (2022). The Election Conflict of Mandailing Tribe Leader: An Analysis on Victimology. International Journal of Social Science, 1 (5), 675 – 680. https://doi.org/10.53625/ijss.v1i5.1310
Killen, M., Ardila- Rey, A., Barakkatz, M., & Wang, P. L. (2000). Preschool teachers’ perceptions about conflict resolution, autonomy, and the group in four countries: United states, colombia, el salvador, and taiwan. Early Education and Development , 11 (1), 73 – 92. https://doi.org/10.1207/s15566935eed1101_5
Lesmana, A. C., & Sutrisno, B. (2021). Playing with Identity Politics: An Analysis Post-2019 Presidential Election. Jurnal Sosiologi USK ( Media Pemikiran & Aplikasi ), 15 (2), 236 – 254. https://doi.org/10.24815/jsu.v15i2.23716
Peter,  W.  (2002).  Understanding  Conflict  Resolution:  War  Peace  and  the  Global  System. SAGE  Publications . http://site.ebrary.com/id/10080961
Prasojo, Z. H., & Pabbajah, M. (2020). Akomodasi Kultural Dalam Resolusi Konflik Bernuansa Agama Di Indonesia. Aqlam: Journal of Islam and Plurality , 5 (1). https://doi.org/10.30984/ajip.v5i1.1131
Qodir, Z., Jubba, H., & Hidayati, M. (2022). Contesting Ethnic and Religious Identities in the 2019 Indonesian Elections:
Political Polarization in West Kalimantan. Studia Islamika , 29 (1), 111 – 142. https://doi.org/10.36712/sdi.v29i1.12940
Surjo, J., & Qodir, Z. (2013). Gandong Amidst the Religious Conflicts.
Waisová, Š. (2015). Environmental cooperation and conflict transformation. Central European Journal of International and Security Studies , 9 (2), 92 – 116.