## UNES Journal of Swara Justisia
e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/index DOI: https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2

## ANALISIS VIKTIMOLOGI PERAN KORBAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN DI OBJEK VITAL TELUK BAYUR
Rahmatul Husna 1* , Susi Delmiati 2 , Neni Vesna Madjid 3 1,2,3 Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti
* Corresponding Author: rahmatul.husna@gmail.com
Info Artikel Abstrak Diterima, 17/05/2023 Peran  korban  yang  meninggal  dunia  terwakili  oleh  hasil  Visum  et  Repertum yang merupakan alat bukti surat sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP dan  hal  tersebut  merupakan  kajian  ilmu  viktimologi.  Di  sisi  lain,  termasuk salah  satu  indikator  penjatuhan  pidana  dengan  melihat  keadaan  korban, terlebih pada tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang. Seperti  dalam  putusan  nomor  373/Pid.B/2020/PN  Pdg,  terdapat  penjatuhan pidana  terhadap  terdakwa  berdasar  pada  Pasal  351  ayat  (3)  KUHP.  Korban meninggal  dunia  karena  mengalami  penganiyaan  yang  dipicu  oleh perbuatannya  sendiri.  Dalam  hal  ini  menjadi  pertimbangan  hakim  dalam putusan tersebut. Direvisi, 16/05/2023 Dipublikasi, 02/07/2023 Kata Kunci:
Peran Korban, Tindak Pidana, Objek Vital

## Abstract
Keywords: Victim's Role, Crime, Vital Object Settlement  of  labor  relations  disputes  requires  that  bipartite  negotiations  by The  role  of  the  victim  who  died  is  represented  by  the  results  of  the  Visum  et Repertum  which  is  documentary  evidence  as  regulated  in  Article  184  of  the Criminal  Procedure  Code  and  this  is  a  study  of  victimology.  On  the  other hand,  it  is  one  of  the  indicators  of  criminal  imposition  by  looking  at  the condition  of  the  victim,  especially  in  the  case  of  criminal  acts  of  persecution that result in the death of a person. As in decision number 373/Pid.B/2020/PN
Pdg, there is a criminal conviction against the defendant based on Article 351 paragraph  (3)  of  the  Criminal  Code.  The  victim  died  because  of  the persecution  that  was  triggered  by  his  own  actions.  In  this  case,  the  judge considers the decision.

## PENDAHULUAN
Tindak  pidana  dapat  timbul  dari  akibat  ketidakpuasan  individu  maupun  kelompok terhadap pencapaian pemenuhan kebutuhan hidupnya. Masalah tindak pidana yang dihadapi masyarakat  terus  meningkat  sejalan  dengan  bertambahnya  jumlah  populasi  manusia, demikian pula dengan jenisnya. Salah satu tindak pidana yang marak diberitakan dalam satu dekade terakhir ini di Indonesia adalah penganiayaan.
Tindak  pidana  penganiayaan  merupakan  salah  satu  bentuk  kejahatan  yang  sering  kali terjadi  dalam  masyarakat,  hal  tersebut  terjadi  seiring  perkembangan  teknologi  dan  interaksi yang  intens  disertai  dengan  sifat  individualis  manusia  yang  mana  sebagai  makhluk  sosial manusia selalu berinteraksi dan membutuhkan sesama manusia sebagai individu.
Manusia  memiliki  kepribadian  yang  berbeda  dengan  yang  lainnya,  baik  karakter, perbedaan  tujuan  dan  pandangan  hidup  dan  lain-lain.  Perbedaan-perbedaan  tersebut  yang
kadang-kadang  dapat  mempengaruhi  proses  interaksi  dan  dapat  memicu  konflik  baik dilatarbelakangi  oleh  kepentingan  yang  berbeda  ( conflict  of  interest )  dan  kemudian menimbulkan reaksi baik secara halus berupa konflik ide atau secara kasar berupa kekerasan ( violence ).
Penganiayaan  merupakan  suatu  perbuatan  dengan  tujuan  menimbulkan  rasa  sakit  atau luka  pada  orang  lain,  unsur  dengan  sengaja  di  sini  harus  meliputi  tujuan menimbulkan  rasa sakit  atau  luka  pada  orang  lain,  unsur  dengan  sengaja  di  sini  harus meliputi  tujuan menimbulkan  rasa  sakit  atau  luka  pada  orang  lain.  Fokus  terhadap  tindak  pidana penganiayaan  biasa,  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  351  KUHP  yang  menyebutkan bahwa:
1. Penganiayaan  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  dua  tahun  delapan  bulan  atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;
2. Jika  perbuatan  mengakibatkan  luka-luka  berat,  yang  bersalah  diancam  dengan  pidana penjara paling lama lima tahun;
3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan;
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.
Terkait  penganiayaan  yang  mengakibatkan  orang  mati  adalah  jika  perbuatan  itu menjadikan  matinya  orang.  Matinya  orang  disini  bahwa  tidak  dimaksud  sama  sekali  oleh terdakwa,  akan  tetapi  kematian  tersebut  hanya  merupakan  akibat  dari  pada  kurang  hati-hati atau  lalainya  terdakwa. Tindak  pidana  penganiayaan  yang  menyebabkan  kematian  terjadi tidak  luput  juga  dari  peran  korban.  Dimana  korban  memiliki  keterlibatan  dalam  terjadinya kejahatan,  dapat  dimaknai  korban  dianggap  bisa  berperan  serta  merupakan  unsur  yang  vital ketika  terjadinya  kejahatan.  Hubungan  fungsional  antara  korban  atau  pelaku,  bahkan  ketika kejahatan tertentu terjadi dan korban dikatakan bertanggung jawab atas hal tersebut.
Dalam  tindak  penganiayaan  yang  mengakibatkan  kematian,  peran  korban  yang meninggal terwakili oleh alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa serta hasil Visum  et  Repertum yang  merupakan  alat  bukti  dalam  peradilan  pidana. Visum  et  repertum turut  berperan  dalam  proses  pembuktian  suatu  perkara  pidana  terhadap  kesehatan  dan  jiwa manusia, yang menguraikan segala sesuatu tentang hasil pemeriksaan medik yang tertuang di dalam bagian pemberitaan.
Peranan korban sangat penting dalam terjadinya kejahatan, ada hubungan timbal balik antara pelaku dan korbannya, dikarenakan korban memberi kesempatan timbulnya kejahatan yang dilakukan si pelaku.
Salah  satu  peristiwa  penganiayaan  yang  terjadi  di  Kota  Padang  sebagaimana  pada putusan  nomor  373/Pid.B/2020/PN  Pdg,  dimana  pelaku  melakukan  tindak  pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian korban. Penganiayaan terhadap korban dilakukan bermula pada hari Rabu sekira pukul 03.00 Wib saat saksi Eko Sulistiyono berpatroli ke arah dermaga semen curah (dermaga VII), security melihat korban memasuki area yang terlarang tersebut.  sehingga  security  menyuruh  korban  keluar  meninggalkan  pelabuhan.  Pada  saat hendak  masuk  ke  lantai  dua  mess  PT.CSK,  security  menyuruh  korban  untuk  turun  dan korbanpun  turun  sambil  mengomel  dan    mengeluarkan  kata-kata  kasar,  hingga  terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang satpam terhadap korban.
Pelaku  yang  merupakan  security  di  Pelabuhan  Teluk  Bayur  diputus  bersalah  karena perbuatannya  melakukan  penganiayaan  yang  menyebabkan  hilangnya  nyawa  korban  yang
mana  terdakwa  melakukan  perbuatan  itu  dalam  rangka  pembelaan  diri,  karena  korban memasuki  area  dermaga  Pelabuhan  Teluk  Bayur  tanpa  izin  sehingga  korban  ditegur  oleh security hingga terjadi penganiayaan terhadap korban, korban melakukan perlawanan dengan menggunakan  senjata  tajam  yang  berakibat  pada  hilangnya  nyawa  korban.  Namun  alasan yang dikemukakan oleh terdakwa tersebut tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim, sehingga terhadap terdakwa dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan.
Fenomena di atas merupakan salah satu bukti diperlukannnya kajian tentang hubungan korban dengan terjadinya peristiwa tindak pidana penganiayaan yang merupakan suatu tujuan dipelajarinya  ilmu  viktimologi.  Sehingga  dapat  memberikan  perlindungan  serta  keadilan terhadap korban maupun terdakwa, karena dalam terjadinya sebuah tindak pidana seringkali disebabkan  oleh  peran  korban  itu  sendiri.  Dengan  diketahuinya  keadaan  korban    menjadi pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana bagi terdakwa.

## METODE PENELITIAN
Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan tentang peran korban  dalam  tindak  pidana  penganiayaan  yang menyebabkan  kematian  di  objek  vital  Teluk  Bayur . Metode  pendekatan  yang  digunakan yuridis  normatif dengan  melakukan  penelitian kepustakaan.  Data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder  yang  terdiri  dari  peraturan perundang-undangan  dan  putusan  pengadilan.  Selanjutnya  data  diolah  dan  disajikan  secara deskriptif kualitatif.

## PEMBAHASAN Pertimbangan Peran Korban Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan
Kematian Di Objek Vital Teluk Bayur Pada Putusan Nomor 373/Pid.B /2020/PN Pdg Berdasarkan  hasil  penelitian  pada  bab  sebelumnya,  dimana  terjadinya  tindak  pidana penganiayaan  yang  menyebabkan  kematian  pada  putusan  nomor:  373/Pid.B/2020/PN  Pdg dilakukan oleh terdakwa atas nama Efendi Putra Bin Syafril Pgl Pendi terhadap korban Adek Firdaus  Pgl  Adek  Bidai.  Penganiayaan  dilakukan  pada  hari  Rabu  tanggal  01  Januari  2020 sekira pukul 04.00 Wib di dermaga beton umum pelabuhan Teluk Bayur Kota Padang.
Adek  Bidai  masuk  ke  area  pelabuhan  Teluk  Bayur  tanpa  izin,  tanpa  disertai  id  cart atapun  pass.  Korban  juga  membawa  senjata  tajam  yang  disimpan  dalam  kantong  jaketnya. Pada  saat  saksi  Eko  Sulistiyono    melihat  korban,  Eko  memerintahkan  agar    korban    keluar dari  area  dermaga  pelabuhan  Teluk  Bayur,  korban    berbalik  arah    dan    hendak  masuk  ke lantai  dua mess PT. CSK dan kemudian ditegur oleh saksi  Eko. Pada saat  ditegur oleh Eko selaku  security  yang  bertugas,  korban  mengeluarkan  kata-kata  kasar  hingga  terjadilah perkelahian antara korban dengan Eko yang kemudian dihampiri oleh terdakwa Efendi Putra Bin  Syafril  Pgl  Pendi,  kemudian  ikut  melakukan  penganiayaan  terhadap  korban  yang berujung kematian, dimana terdakwa menusuk badan korban dengan beberapa tusukan.
Pada  tindak  pidana  penganiayaan  yang  dilakukan  oleh  terdakwa  tersebut  dapat  dilihat bahwa  terdapat  peran  korban  dalam  terjadinya  penganiayaan.  Dimana  korban  memiliki keterlibatan dalam terjadinya kejahatan, dapat dimaknai korban dianggap bisa berperan serta merupakan unsur yang vital ketika terjadinya kejahatan. Dilihat dari faktanya yang terjadi di masyarakat  bahwa  tindak  pidana  dapat  timbul  karena  adanya  kesempatan  yang  di  berikan oleh korban terhadap pelaku yang untuk melakukan tindak pidana tersebut.
Berbicara  mengenai  peran  korban  dalam  suatu  tindak  pidana,  maka  korban  memiliki kedudukan  guna  menentukan  pemidanaan  terhadap  pelaku  tindak  pidana.  Dimana menghadapi  dan  menanggulangi  permasalahan  korban  kejahatan  di  berbagai  bidang kehidupan  dan  penghidupan,  serta  upaya  pencegahan  terhadap  terjadinya  tindak  pidana  di kemudian hari, demi menegakkan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan.
Selanjutnya  bagi  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  perlu  memperhatikan  peran korban,  dimana  tidak  hanya  menempatkan  korban  sebagai  saksi  dalam  persidangan  suatu perkara pidana, tetapi juga turut memahami kepentingan dan penderitaan korban akibat dari sebuah  kejahatan  atau  tindak  pidana,  sehingga  apa  yang  menjadi  harapan  dari  korban terhadap pelaku sedikit banyak dapat terkonkritisasi dalam putusan hakim.
Adapun peran korban dalam tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian di  Objek  Vital  Teluk  Bayur  pada  putusan  nomor  373/Pid.B/2020/PN.Pdg,  peneliti  merujuk pada  keterangan  saksi,  keterangan  terdakwa  dan  alat  bukti  surat  berupa  hasil  Visum  et Repertum  di  persidangan,  dimana  penganiayaan  tersebut  dipicu  karena  korban  memasuki area dermaga Teluk Bayur, dimana disana tidak diperbolehkan ada kegiatan memancing.
Eko  Sulistiyono  serta  terdakwa  selaku  Security  yang  bertugas  mengamankan  segala asset pelabuhan dan mensterilkan orang-orang yang tidak berkepentingan tidak boleh masuk pelabuhan  dan  syarat-syarat  untuk  bisa  masuk  pelabuhan  menggunakan pass/  idcart /  kartu tamu  yang  dikeluarkan  PT.Pelindo.  Namun  pada  saat  memasuki  area  dermaga  pada  Teluk Bayur tersebut, korban tidak memiliki pass maupun id cart.
Pada saat saksi Eko Sulistiyono memerintahkan agar korban  keluar dari area dermaga, korban    berbalik  arah  dan  berjalan  menuju  arah    keluar  pelabuhan  dan  pada  saat  itu  Eko Sulistiyono mengikuti korban dari belakang dan saat melewati terdakwa yang sedang duduk di dalam pos jaga PT CSK, saksi Eko  Sulstiyono memberitahukan kepada terdakwa bahwa Adek Firdaus masuk tanpa izin ke area pelabuhan.
Kemudian korban berjalan menuju mess PT CSK, sesampainya di mess PT CSK, saksi menemukan  korban  hendak  masuk  ke  lantai  dua  mess  tersebut,  maka  Eko  Sulistiyono meminta  bantuan  kepada  terdakwa  dengan  cara  memberitahu  melalui  isyarat  mengarahkan cahaya senter kepada terdakwa.
Pada  saat  Eko  Sulistiyono  menyuruh  korban  untuk  turun  dari  lantai  dua  tersebut, korban  turun  sambil  mengomel  dan  mengeluarkan  kata-kata  kasar  kepada  saksi  Eko Sulistiyono,  setelah  korban  turun  dan  berada  di  dekat  saksi  Eko  Sulistiyono,  saksi  menarik lengan  jaket  yang  dipakai  korban  tetapi  korban  melakukan  perlawanan  terhadap  saksi  Eko Sulistiyono dengan meninju saksi Eko.
Perlawanan  dari  korban  tersebut  juga  dapat  dibuktikan  dengan  hasil  Visum  Et Repertum Nomor : 01/VER/I/2020/Rs Bhayangkara tanggal 01 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani  oleh  Dr.  Rosmawaty,  M.Ked  (For)  Sp.FM  pada  Rumah  Sakit  Bhayangkara Padang,  dimana  akibat  perbuatan  terdakwa  tersebut  korban  Adek  Firdaus  Pgl.  Adek  Bidai meninggal dunia karena mengalami luka berat akibat benda tajam, salah satunya luka terbuka pada  lengan  kiri  bagian  luar  sudut  atas  tajam  bawah  tumpul  panjang  4  cm  lebar  2  cm kedalaman luka 2,5 cm jarak dari siku 10 cm jarak dari pertengahan tubuh 16 cm. Menurut ilmu  forensik,  luka  yang  ditemukan  di  lengan  kanan  dan  kiri  menunjukkan  adanya  usaha perlawanan atau tangkisan korban.
Merujuk  pada  fakta  tersebut,  maka  dapat  dilihat  bahwa  terdapat  peranan  korban  yang menyebabkan  dirinya  menjadi  korban  penganiayaan  yang  mengakibatkan  kematian  pada korban.  Dimana  korban  memasuki  area  pelabuhan  Teluk  Bayur  dengan  alasan  memancing, sementara di kawasan tersebut dilarang kegiatan memancing, untuk dapat masuk ke kawasan tersebut harus memiliki idcart atau pass, sedangkan korban tidak mempunyai syarat tersebut.
Selanjutnya, korban tidak bersedia keluar dari dermaga Teluk Bayur tersebut pada saat diperintahkan  keluar  dari  pelabuhan  oleh  saksi  Eko.  Korban  berjalan  arah  keluar  pelabuhan namun  menuju  mess PT  CSK. Pada  saat  berada  di  lantai  dua  mess,  korban  kembali  ditegur oleh  saksi  Eko,  namun  korban  mengeluarkan  kata-kata  kasar.  Sehingga  terjadi  perkelahian antara saksi Eko dan korban, yang kemudian dihampiri oleh terdakwa.
Peran  korban  dalam  terjadinya  penganiayaan  yang  mengakibatkan  kematian  ini  juga dapat dibuktikan pada saat korban mengeluarkan senjata tajam yang disimpan dalam kantong jaketnya. Berdasarkan keterangan saksi serta didukung dengan barang bukti yang dihadirkan ke  persidangan,  terungkap  bahwa  korban  membawa  senjata  tajam  pada  saat  memasuki  area pelabuhan Teluk Bayur.
Dimana  pada  saat  terjadi  perkelahian,  terdakwa  melihat  korban  memegang  pisau  di tangan kanannya, kemudian terdakwa menyuruh saksi Eko Sulistiyono mundur dan langsung mendekati korban lalu terdakwa memegang tangan kanan korban yang memegang pisau dan memplintirnya ke belakang punggung korban sehingga pisau yang dipegang korban terjatuh ke  tanah  lalu  terdakwa  mendorong  tubuh  korban  sehingga  tersandar  ke  dinding  mess  PT CSK,  setelah  pisau  itu  terjatuh,  terdakwa  menundukkan  badannya  hendak  mengambil  pisau tersebut, saat terdakwa sudah memegang pisau tersebut terdakwa melihat ke arah korban dan ternyata  korban  membuka  jaketnya  dan  mengeluarkan  sebilah  golok  dari  balik  jaket  yang dipakainya,  karena  melihat  korban  hendak  mengayunkan  golok  tersebut  ke  arah  terdakwa maka  terdakwa  mendahuluinya  dengan  menusukkan  pisau  yang  sudah  dipegang  di  tangan kanannya  ke  paha  sebelah  kiri  korban  sebanyak  satu  kali  kemudian  terdakwa  menusukkan kembali  pisau  tersebut  ke  arah  dada  korban  satu  kali  dan  ke  arah  lain  dari  tubuh  korban beberapa kali sehingga akhirnya korban jatuh dalam keadaan tertelungkup.
Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  hakim  berpendapat  bahwa  terdakwa  telah  melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang sebagaimana ketentuan pada Pasal  351  ayat  (3)  KUHP.  Sehingga  terdakwa  Efendi  Putra  Bin  Syafril  Pgl.  Pendi  dipidana dengan  pidana  penjara  selama  4  (empat)  tahun  6  (enam)  bulan.  Dimana  dalam  perkara  ini hakim  mempertimbangkan  perbuatan  terdakwa  disebabkan  juga  didahului  perbuatan  korban yang masuk ke  area pelabuhan tanpa izin yang menjadi tanggung jawab terdakwa.
Berpijak pada teori peran korban dalam tindak pidana yang dikemukakan oleh Stephen Schafer, yang mengatakan bahwa victimology sebagai independent study dari hubungan dan interaksi antara pelaku dan korban sebelum, selama dan setelah kejahatan itu terjadi. Stephen Shacfer membagi tipologi korban yang meliputi mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku  dan  menjadi  korban  karena  memang  potensial,  korban  yang  disebabkan  peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan, pada hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat  mendorong  pelaku  melakukan  kejahatan,  korban  yang  secara  keadaan  fisik  potensial sebagai  korban  seperti  wanita,  anak-anak  dan  manusia  lanjut  usia,  korban  yang  tidak diperhatikan  oleh  masyarakat  bersangkutan  seperti  gelandangan  dengan  kedudukan  sosial
yang  lemah,  korban  kejahatan  yang  dilakukan  sendiri  (korban  semu)  atau  kejahatan  tanpa korban serta korban karena lawan politiknya.
Korban  dapat  mempunyai  peranan  yang  fungsional  dalam  terjadinya  suatu  tindak pidana,  baik  dalam  keadaan  sadar  ataupun  tidak  sadar,  secara  langsung  ataupun  tidak langsung.  Korban  merupakan  partisipan  dalam  terjadinya  suatu  tindak  pidana  karena  setiap tindak pidana yang terjadi selalu diikuti dengan kemunculan korban. Eksistensi korban inilah yang kemudian menjadikan korban memiliki peranan dalam terjadinya tindak pidana.
Adapun  maksud  dari  peranan  adalah  sikap  dan  keadaan  diri  seseorang  yang  akan menjadi  calon  korban  ataupun  sikap  dan  keadaaan  yang  dapat  memicu  seseorang  untuk berbuat  kejahatan.  Peranan  korban  kejahatan  berkaitan  dengan  apa  yang  dilakukan  pihak korban, bilamana dilakukan sesuatu dan dimana hal tersebut dilaukan. Peran korban tersebut berakibat  dan  berpengaruh  bagi  korban,  pihak  lain  dan  lingkungannya.  Dalam  terjadinya kejahatan tertentu pihak korban dikatakan bertanggungjawab.
Selain  curahan  korban  dalam  peristiwa  yang  mengakibatkan  terjadinya  sebuah peristiwa pidana, kewajiban pelaku untuk berbaikan dengan korban melalui pemberian ganti rugi kepada korbannya kini juga dipandang sebagai bagian dari pokok persoalan.
Dalam  terjadinya  tindak  pidana  penganiayaan  yang  menyebabkan  kematian  di  objek vital  Teluk  Bayur  pada  putusan  nomor  373/Pid.B  /2020/PN  Pdg,  terlihat  hubungan  dan interaksi  antara  pelaku  dan  korban  sebelum  tindak  penganiayaan  ini  terjadi,  dimana  korban sendiri yang memicu terjadinya penganiayaan. Korban memasuki area dermaga Teluk Bayur tanpa memperoleh izin terlebih dahulu dan tidak menggunakan pass atau id cart.
Pada saat itu korban telah diperintahkan untuk keluar area dermaga tersebut, akan tetapi korban  berjalan  menuju  lantai  dua  mess  PT  CSK.  Sehingga  ditegur  oleh  saksi  Eko  selaku security,  namun  korban  mengeluarkan  kata-kata  kasar  kepada  saksi  Eko.  Dengan  fakta tersebut,  maka  dapat  dilihat  bahwa  korban  sendiri  yang  memicu  terjadinya  penganiayaan, terlebih  korban  membawa  senjata  tajam  ke  area  pelabuhan  Teluk  Bayur,  pada  saat  terjadi perkelahian  antara  korban  dengan  Eko  dan  terdakwa,  korban  mengeluarkan  senjata  tajam tersebut  dari  dalam  kantong  jaketnya,  hingga  terjadi  penusukan  terhadap  korban  oleh terdakwa menggunakan senjata tajam milik korban itu sendiri.
Pada saat korban hendak mengayunkan golok ke arah terdakwa, maka terdakwa berniat mendahului, sebelum korban menusukkan golok itu kepada terdakwa maka terdakwa terlebih dahulu  menusukkan  pisau  yang  dipegang  ditangan  kanannya  ke  paha  sebelah  kiri  korban sebanyak  satu  kali  kemudian  terdakwa  menusukkan  kembali  pisau  tersebut  ke  arah  dada korban satu kali dan ke arah lain dari tubuh korban beberapa kali sehingga akhirnya korban jatuh ke tanah dalam keadaan tertelungkup.
Pada peristiwa tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian, maka dalam mengetahui peran korban di luar keterangan saksi terdapat adanya Visum et Repertum yang merupakan alat bukti surat sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Visum et Repertum adalah  surat  resmi  yang  dikeluarkan  oleh  dokter  forensik  yang  memiliki  standar  kualifikasi sehingga  memiliki  kekuatan  hukum  sebagai  alat  bukti  yang  mengarah  pada  peran  korban dilihat dari hasil pemeriksaan.
Dalam  putusan  nomor  373/Pid.B/2020/PN  Pdg  disebutkan  bahwa  korban  mengalami luka  tusukan  di  dada  kanannya    hal  ini  seperti  seperti  yang  diterangkan  dalam Visum  Et Repertum Nomor 01/VER/I/2020/Rs Bhayangkara tanggal 01 Januari 2020. Dari kesimpulan
dokter dinyatakan luka pada korban akibat dari tusukan dari benda tajam salah satunya adalah luka pada dada sebelah kiri atas dibawah bahu terdapat luka terbuka panjang 10 cm lebar 2,5 cm kedalaman luka 16 cm jarak dari tengah bahu 3 cm jarak dari lipat ketiak 11 cm, luka di dada kiri bagian dalam dan luar bersudut lancip.  Luka yang ditemukan di lengan kanan dan kiri menunjukkan adanya usaha perlawanan atau tangkisan korban.
Berdasarkan  hal  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  tipe  korban  tindak  pidana penganiayaan  yang  menyebabkan  kematian  pada  putusan  nomor  373/Pid.B/2020/PN  Pdg adalah  provocative  victims  yaitu  korban  yang  disebabkan  peranan  korban  untuk  memicu terjadinya  kejahatan.  Sehingga  berdasarkan  teori  peran  korban  di  atas,  maka  terdapat hubungan fungsional antara pelaku dengan korban tindak pidana penganiayaan.
Selanjutnya,  berdasarkan  teori  keadilan  yang  dikemukakan  oleh  Aristoteles,  yang menyatakan  bahwa  keadilan  adalah  memberikan  kepada  setiap  orang  apa  yang  menjadi haknya atau fiat justitia bereat mundus. Keadilan pada dasarnya  adalah  suatu  konsep  yang relatif,  setiap  orang  tidak  sama, adil  menurut  yang  satu  belum  tentu  adil  bagi  yang lainnya,    ketika  seseorang    menegaskan    bahwa    ia    melakukan    suatu    keadilan,    hal    itu tentunya  harus  relevan  dengan  ketertiban  umum   dimana   suatu  skala keadilan  diakui. Skala    keadilan    sangat    bervariasi    dari    satu    tempat    ke  tempat  lain,    setiap  skala didefinisikan  dan  sepenuhnya  ditentukan  oleh  masyarakat  sesuai  dengan  ketertiban  umum dari masyarakat tersebut.
Keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, yang berisi tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan  kewajibannya,  memperlakukan  dengan  tidak  pandang  bulu  atau  pilih  kasih  melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.
Menurut  pendapat  penulis,  hakim  dalam  menjatuhkan  pidana  terhadap  terdakwa  telah memenuhi  keadilan,  dimana  terdakwa  telah  dihukum  pidana  penjara  selama  4  tahun  enam bulan. Dalam hal ini hakim mempertimbangkan peran korban dalam terjadinya tindak pidana penganiayaan  ini,  dimana  penganiayaan  tersebut  terjadi  didahului  perbuatan  korban  yang masuk  ke  area  pelabuhan  tanpa  izin  yang  menjadi  tanggung  jawab  terdakwa  atau  security. Terdakwa  diminta  untuk  mempertanggungjawaban  secara  hukum  atas  tindakan  yang dilakukannya  yang  bertentangan  dengan  undang-undang  dalam  hal  ini  melakukan  tindak pidana penganiayaan terhadap Adek Bidai.
Akibat  Hukum  Bagi  Perusahaan  Yang  Telah  Mengadakan  Pemutusan  Hubungan Kerja  Sepihak  Dalam  Putusan  Nomor  5/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Pdg  Dan  Putusan Nomor: 5/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Pdg
Pertimbangan  hakim  dalam  menilai  peran  korban  tindak  pidana  penganiayaan  yang menyebabkan  kematian  pada  putusan  nomor  373/Pid.B  /2020/PN  Pdg  meliputi  berdasarkan fakta  hukum  yang  ada  dimana  terdakwa  bersama  dengan  rekannya  yaitu  saksi  Eko Sulistiyono Pgl. Eko sedang bertugas sebagai security di Pelabuhan Teluk Bayur yang mana terdakwa  bertugas  mulai  dari  pukul  19.00  Wib  pada  hari  Selasa  tanggal  31  Januari  2019 sampai dengan pukul 07.00. Wib hari Rabu tanggal 1 Januari 2020.
Pada  waktu  sedang  bertugas  tersebut  hari  Rabu  tanggal  1  Januari  2020  sekitar  pukul 03.00  Wib,  terdakwa  dan  saksi  Eko  ada  melakukan  patroli  di  dermaga  umum  dengan mengendarai sepeda motor lalu terdakwa turun dari sepeda motor dan menunggu di pos jaga
sedangkan  saksi  Eko  melanjutkan  berjalan  melakukan  patroli  sendirian  dan  melihat  Adek Firdaus  Pgl.  Adek  Bidai  (korban)  di  dalam  pelabuhan  dan  karena  area  pelabuhan  adalah wilayah tertutup maka saksi Eko menyuruh korban untuk keluar dari area pelabuhan.
Korban kemudian berjalan ke arah ke pintu keluar tetapi kemudian korban berbelok ke kanan menuju arah mess PT. CSK sehingga saksi Eko bertanya kepada terdakwa di pos jaga dan  menanyakan  apakah  terdakwa  melihat  korban  lewat  dan  ternyata  terdakwa  mengatakan tidak ada  melihat korban.  Kemudian saksi  Eko berjalan menuju mess PT. CSK dan melihat korban masuk ke dalam mess PT. CSK, maka saksi Eko menyuruh korban untuk keluar dari pelabuhan  dan  saat  itu  juga  saksi  Eko  memberikan  isyarat  cahaya  senter  kearah  pos  jaga untuk meminta bantuan kepada terdakwa.
Berdasarkan  keterangan  saksi,  selama  ini  Adek  Firdaus  Pgl.  Adek  Bidai  (korban) namanya masuk dalam daftar blacklist untuk dilarang masuk ke dalam PT.CSK, karena Adek Firdaus  Pgl.  Adek  Bidai  (korban)  pernah  tertangkap  tangan  melakukan  pencurian  di  atas kapal masuk ke dalam kamar kapten lalu ditangkap. Akan tetapi, kenyataannya korban masih saja masuk ke dalam PT.CSK tanpa izin terlebih dahulu.
Selanjutnya,  hakim  mempertimbangkan  bahwa  pada  saat  terjadi  perkelahian  korban mengeluarkan  pisau  dan  mengayunkannya  ke  arah  saksi  yang  kemudian  didatangi  oleh terdakwa dan karena melihat korban mengeluarkan pisau maka terdakwa menyuruh saksi Eko mundur lalu terdakwa kemudian mendorong korban sehingga tersandar ke dinding mess dan memplintir tangan korban yang sedang memegang pisau sehingga pisau tersebut terjatuh ke tanah. Pada saat pisau sudah terjatuh dari tangan korban lalu terdakwa kemudian mengambil pisau  yang  terletak  ditanah  dan  pada  saat  pisau  sudah  berada  di  tangan  terdakwa  ternyata korban  mengeluarkan  golok  dari  jaketnya  dan  hendak  mengayunkan  golok  tersebut  kearah terdakwa  sambil  berkata  “den  bunuah  ang  (saya  bunuh  kamu)”  lalu  terdakwa  berusaha menghindar  dan  sambil  menghindar  tersebut  kemudian  terdakwa  menusukkan  pisau  yang terdakwa  ambil  sewaktu  pisau  tersebut  terjatuh  di  tanah  lalu  menusukkan  pisau  tersebut kearah  paha  korban  dan  setelah  kena  tusukan  pisau  tersebut,  korban  badannya  agak menunduk dan kemudian terdakwa menusukkan kembali pisau yang ada ditangannya kearah tubuh  korban  sehingga  mengenai  bagian  dada  korban  lalu  korban  terjatuh  tertelungkup  ke tanah dan mengeluarkan banyak darah.
Berdasarkan  teori  pertanggungjawaban  pidana  yang  dikemukakan  oleh  Simons,  yang mengatakan  bahwa  bahwa  dasar  adanya  tanggung  jawab  dalam  hukum  pidana  adalah keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara  keadaan  tersebut  dengan  perbuatan  yang  dilakukan  yang  sedemikian  rupa,  hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi.
Pertanggungjawaban  atas  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  seseorang  adalah  untuk menentukan  kesalahan  dari  tindak  pidana  yang  dilakukannya.  Pertanggung  jawaban  pidana artinya  adalah  bahwa  orang  yang  telah  melakukan  suatu  tindak  pidana  itu,  belum  berarti  ia harus dipidana, melainkan ia harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah dilakukan, jika ditemukan unsur kesalahan padanya.
Hakim  dalam  menjatuhkan  pidana  terhadap  terdakwa,  karena  terdakwa  harus mempertanggungjawabkan  perbuatannya  yang  telah  dilakukan,  meskipun  dalam  hal  ini terdapat  peran  korban  dalam  terjadinya  tindak  pidana  penganiayaan.  Akan  tetapi  terdakwa telah  memenuhi  unsur-unsur  pertanggungjawaban  pidana  dimana  terdakwa  mampu
bertanggungjawab  hal  ini  dapat  dibuktikan  dengan  keadaan  psikis  dan  fisik  terdakwa  pada saat melakukan penganiayaan maupun pada saat proses peradilan.  Ketentuan yang menunjuk ke arah kemampuan bertanggung jawab ialah Pasal 4 ayat (1) KUHP, yang berbunyi:
Barang  siapa  melakukan  perbuatan  yang  tidak  dapat  dipertanggung  jawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena pernyakit, tidak dipidana.
Pertanggungjawaban  pidana  dapat  dimintakan  kepada  terdakwa  apabila  terdapat hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan ( dolus ) atau kealpaan  ( culpa ).  Dalam  melakukan  tindak  pidana  penganiayaan  terhadap  korban,  terdapat kesengajaan  pada  perbuatan  korban.  Meskipun  terdakwa  melakukan  tindak  pidana  tersebut dengan alasan pembelaan diri pada saat perkelahian antara korban  dengan terdakwa, namun pada kenyataannya terdakwa sengaja melakukan penganiayaan terhadap korban, hal ini dapat dibuktikan dengan  jumlah tusukan yang ada pada tubuh korban. Dalam pembelaan terpaksa berlaku  asas  subsidiaritas  yaitu  apabila  cukup  hanya  dengan  melumpuhkan  saja  tidak  perlu melakukan  perbuatan  menghilangkan  nyawa  tetapi  hal  itu  dilakukan  juga  maka  tidak  ada pembelaan terpaksa dalam hal ini.
Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan terhadap terdakwa, karena terdakwa  telah  cakap  hukum  dan  dapat  mempertanggungjawabkan  perbuatannya.  Dasar adanya  perbuatan  pidana  adalah  asas  legalitas,  sedangkan  dasar  dipidananya  pelaku  adalah asas kesalahan. Hal tersebut berarti bahwa pelaku perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia  mempunyai  kesalahan  dalam  melakukan  perbuatan  pidana  tersebut.  Pertanggungjawaban pidana  hanya  dapat  terjadi  setelah  sebelumnya  seseorang  melakukan  tindak  pidana. Pertanggungjawaban  pidana  dilakukan  atas  dasar  hukum  tidak  tertulis  tiada  pidana  tanpa kesalahan (Geen Straf Zonder Schuld).
Konsep  kesalahan  sebagai  dasar  untuk  meminta  pertanggungjawaban  seseorang  atau sesuatu  badan  hukum  dikenai  di  Indonesia,  sebagaiamana  diatur  pada  Pasal  1  KUHP berbunyi:
(1)  Tiada  satu  perbuatan  dapat  dipidana,  kecuali  berdasarkan  kekuatan  ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya.
(2)  Jika  ada  perubahan  dalam  perundang-undangan  sesudah  perbuatan  dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya.
Dalam Putusan Nomor 373/Pid.B /2020/PN Pdg, terdakwa telah melakukan perbuatan pidana,  yang  mana  pada  perbuatannya  tersebut  telah  terdapat  kesalahan  dan  kesengajaan. Adapun  kesalahan  dalam  perbuatan  terdakwa  adalah  melakukan  penganiayaan  terhadap korban, terdakwa menusuk badan korban dengan beberapa tusukan sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Berdasarkan fakta tersebut, maka terhadap pidana yang dijatuhkan terhadap  terdakwa  telah  tepat.  Mengingat  terdakwa  telah  memenuhi  unsur-unsur  dalam pertanggungjawaban  pidana,  meskipun  demikian  hakim  dalam  memutuskan  perkara  pada putusan  nomor  373/Pid.B/2020/PN  Pdg  juga  mempertimbangkan  peran  korban  dalam terjadinya tindak penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia.
Berpijak  pada  teori  keadilan  yang  dikemukakan  oleh  Aristoteles,  yang  menyatakan bahwa keadilan adalah  memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi  haknya atau fiat justitia bereat  mundus.  Keadilan pada dasarnya   adalah  suatu   konsep   yang   relatif, setiap orang  tidak  sama,  adil  menurut  yang    satu    belum  tentu  adil  bagi  yang  lainnya,  ketika
seseorang menegaskan bahwa  ia melakukan suatu keadilan, hal  itu tentunya harus  relevan dengan  ketertiban    umum  dimana  suatu  skala  keadilan  diakui.  Skala    keadilan  sangat bervariasi  dari  satu  tempat  ke  tempat  lain,  setiap  skala  didefinisikan  dan  sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.
Keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, yang berisi tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan  kewajibannya,  memperlakukan  dengan  tidak  pandang  bulu  atau  pilih  kasih  melainkan, semua  orang  diperlakukan  sama  sesuai  dengan  hak  dan  kewajibannya.  Menurut  pendapat penulis, pertimbangan hakim dalam menilai peran korban tindak pidana  penganiayaan yang menyebabkan  kematian  pada  putusan  nomor  373/Pid.B  /2020/PN  Pdg  telah  memenuhi  rasa keadilan,  dimana  hakim  menjatuhkan  pidana  penjara  terhadap  terdakwa  yang  telah melakukan  penganiayaan  yang  menyebabkan  kematian  pada  korban,  meskipun  terdakwa dalam  hal  ini  dalam  rangka  melakukan  pembelaan  pada  saat  terdakwa  akan  mengayunkan golok kepada terdakwa. Jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dipidana penjara selama 7 tahun yang merupakan ancaman pidana yang terdapat pada Pasal 351 ayat (3) KUHP. Akan tetapi hakim menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan terhadap terdakwa. Adapun hakim  dalam  putusannya  memuat  hal  yang  meringankan  bagi  terdakwa  dimana  perbuatan terdakwa  melakukan  penganiayaan  tersebut  disebabkan  juga  didahului  perbuatan  korban yang masuk ke areal pelabuhan tanpa ijin yang menjadi tanggung jawab terdakwa.
Menurut  pendapat  penulis,  lamanya  pidana  penjara  yang  dijatuhkan  hakim  kepada terdakwa telah cukup untuk memberikan efek jera dan pembelajaran terhadap terdakwa. Hal ini  mengingat  terdakwa  melakukan  penganiayaan  pada  saat  melakukan  tugasnya  selaku security.  Terdakwa  melakukan  penganiayaan  tersebut  dengan  tujuan  untuk  melindungi  diri dari ancaman korban yang menggunakan senjata tajam. Akan tetapi pada akhirnya terdakwa melakukan  pembelaan  diri  tersebut  melebihi  dari  apa  yang  seharusnya  diperbolehkan sehingga  terdakwa  terbukti  dengan  sengaja  melakukan  penganiayaan  yang  menyebabkan kematian.
Selanjutnya,  penulis  berpendapat  bahwa  terjadinya  tindak  pidana  penganiayaan  yang mengakibatkan  kematian  pada  korban  ini  terdapat  peranan  korban  dalam  terjadinya kejahatan. Penganiayaan dipicu oleh perbuatan korban sendiri. Sehingga dengan pidana yang dijatuhkan selama 4 tahun 6 bulan terhadap terdakwa, menurut penulis telah memenuhi rasa keadilan.  Terlebih  dalam  kasus  ini  antara  institusi  terdakwa  dan  korban  telah  dilakukan perdamaian.
Berdasarkan  pertimbangan  terkait  hal-hal  yang  memberatkan  dan  meringankan  dan dihubungkan  dengan  tujuan  dari  pemidanaan  terhadap  diri  terdakwa  tidak  dimaksudkan sebagai  pembalasan  atas  perbuatan  terdakwa  akan  tetapi  bertujuan  untuk  menyadarkan terdakwa  atas  segala  kesalahan  yang  diperbuatnya,  maka  Majelis  Hakim  tidak  sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang memberi ancaman maksimum dari Pasal 351 ayat (3) KUHP  yang  ancaman  maksimumnya  selama  7  (tujuh)  tahun  dan  karenanya  hukuman  yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan sudah dipandang patut dan adil menurut Pengadilan dimana terdakwa telah dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun  6  (enam)  bulan  oleh  hakim,  dengan  kesimpulan  bahwa  terdakwa  dijatuhi  pidana penjara yang lebih ringan.
Hakim menilai sejauh mana peran korban dalam  terjadinya tindak penganiayaan yang dilakukan  oleh  terdakwa,  kemudian  mempertimbangkan  peran  korban  tersebut  dalam menjatuhkan pidana bagi terdakwa. Hal tersebut bukti dimana viktimologi dapat berguna bagi hakim, khususnya dalam proses penjatuhan pidana di pengadilan sebagai bahan pertimbangan dalam  menentukan  berat  ringannya  pidana  atau  sanksi  yang  akan  dijatuhkan  kepada terdakwa,  mengingat  dalam  praktiknya  sering  dijumpai  korban  kejahatan  turut  menjadi pemicu terjadinya kejahatan.

## KESIMPULAN
1. Peran  korban  dalam  tindak  pidana  penganiayaan  yang  menyebabkan  kematian  di  objek vital  Teluk  Bayur  pada  putusan  nomor  373/Pid.B  /2020/PN  Pdg  adalah  peristiwa penganiayaan  yang  dilakukan  oleh  terdakwa  dipicu  adanya  tindakan  korban  yang  telah memasuki  area  objek  vital  pada  lingkungan  pelabuhan  yang  wajib  memiliki  izin  untuk memasukinya,  namun  teguran  oleh  security  justru  dibalas  dengan  perkataan  kotor  dan mengeluarkan senjata tajam, sehingga terjadi baku hantam antara korban dengan security yang  mengakibatkan  korban  mengalami  luka  tusuk  berdasarkan  dengan  hasil  visum  et repertum  yang  pada  akhirnya  meninggal  dunia.  Maka  dalam  peristiwa  tersebut  korban merupakan pemicu terjadinya tindak pidana.
2. Pertimbangan  hakim  dalam  menilai  peran  korban  tindak  pidana  penganiayaan  yang menyebabkan  kematian  pada  putusan  nomor  373/Pid.B  /2020/PN  Pdg  meliputi  korban memasuki  area  terlarang  dermaga  Pelabuhan  Teluk  Bayur,  pada  saat  ditegur  oleh security,  korban tidak bersedia keluar dari  area tersebut.  Akan tetapi  korban berjalan ke arah mess PT. CSK. Dalam kasus ini, korban termasuk ke daftar blacklist untuk dilarang masuk ke dalam PT.CSK, karena korban pernah tertangkap tangan melakukan pencurian di atas kapal masuk ke dalam kamar kapten lalu ditangkap.

## DAFTAR PUSTAKA
Adhi  Wibowo, Perlindungan  Hukum  Korban  Amuk  Massa  Suatu  Tinjauan  Viktimologi , Thafa Media, Yogyakarta, 2013.
H.R. Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, Victimology (Ilmu Tentang Korban) , PTIK Press, Jakarta, 2018.
Hasbullah F. Sjawie, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi, Kencana, Jakarta, 2017.
Hyronimus  Rhiti, Filsafat  Hukum  Edisi  Lengkap  (Dari  Klasik  ke  Postmodernisme) ,  Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015.
M.  Agus  Santoso, Hukum,  Moral  &  Keadilan  Sebuah  Kajian  Filsafat  Hukum ,  Kencana, Jakarta, 2014.
Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, Hukum Pidana , Setara press, Bandung, 2015.
Bahder  Johan  Nasution, Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern , Yustisia Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2014. Nontje  Rimbing, Analisis  Yuridis  Tindak  Pidana  Penganiayaan  Berat, Lex  Crimen  Vol. X/No. 4/Apr/EK/2021.
Warih Anjari, Fenomena Kekerasan sebagai Bentuk Kejahatan (Violence), E-Journal Widya Yustisia, Nomor 1, Volume 1, April 2014.
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan  Hukum Pidana (KUHP). Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang  Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.
Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  13  Tahun  2017  Tentang Pemberian Bantuan Pengamanan Pada Objek Vital Nasional Dan Objek Tertentu.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional.