## DAMPAK MONOPOLI GARAM DI MADURA PADA ABAD XX
Oleh: Drs. Parwoto, M. Hum dan Drs. Mudji Hartono, M. Hum 1

## Abstrak
Madura  sering  disebut  sebagai  pulau  garam.  Pembuatan  garam  di  Madura  merupakan  mata pencaharian  pokok  sebagian  penduduk  madura,  terutama  di  daerah  sepanjang  pantai  selatan, yangmasuk  wilayah  kabupaten  Sampang  dibagian  barat,  Pamekasan  dibagian  tengah,dan Sumenep  di  bagian  timur  pulau  madura.  Pada  awal  abad  ke-20  pemerintah  Hindia  Belanda menerapkan praktek monopoli garam di Madura sudah tentu monopoli itu berpengaruh terhadap kehidupan penduduk pembuat garam, tulisan ini bertujuan untuk membahas sejauh mana dampak monopoli garam itu di Madura?.
Hasil kajian menunjukkan bahwa monopoli garam di Madura yang berlangsung pada abad ke-20 dilakukan oleh dinas regie dengan modalperusahaan atau pabrik. Monopoli garam itu dipandang oleh pemerintah  Hindia  Belanda  sebagai  bagian  dari  sistem  pajak,  sebaliknya  oleh  penduduk  dipandang sebagai bentuk eksploitasi yang merugikan, oleh karena itu mengakibatkn munculnya berbagai bentuk perlawanan  rakyat  terhadap  monopoli  itu.  Bentuk  perlawanan  itu  antara  lain:  pembakaran  gudang- gudang  garam  oleh  penduduk;  pelanggaran  peraturan monopoli  dengan sengaja,  seperti  petani  garam tidak  bersedia  menyerahkan  garamnya  kepada  pemerintah;  banyak  orang  bermigrasi  ke  daerah  ujung timur  Jawa  Timur  untuk  mencari  nafkah  selama  musim  garam;  pembuat  garam  melakukan  mogok kerja; dan penduduk mengadakan pertemuan-pertemuan dan menuntun kenaikan harga garam dan upah buruh. Meskipun perlawanan rakyat Madura terhadap monopoli itu dikordinasi oleh SI, dan pemerintah Belanda tidak merespon dengan kekerasan, tetapi perlawanan itu tidak membuahkan hasil, maka hal ini dapat diartikan sebagai kemrosotan SI lokal Madura.
Kata kunci: monopoli, garam, Madura.

## A. Pendahuluan
Madura  sering  disebut  sebagai  pulau  garam,  Karena  banyak  orang  di  pulau  itu pekerjaanya  membuat  garam,  selain  itu  banyak  tempat  yang  digunakan  untuk  membuat garam,  dengan  demikian  selain  hasil  produksi  garam  setiap  tahunnya  berjumlah  banyak, pembuatan  garam  merupakan  mata  pencarian  pokok  sebagian  penduduk  Madura,  serta garam yang dihasilkan memiliki kualitas baik.
1 Drs. Parwoto, M. Hum adalah staf pengajar Jurusan Sejarah di Fakultas Sastra, Universitas Negeri Jember. Drs. Mudji Hartono, M. Hum adalah staf pengajar Prodi Ilmu Sejarah di Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta.
Daerah  tempat  pembuatan  garam  berada  di  sepanjang  pantai  selatan,  yaitu  kabupaten Sampang  di  bagian  barat  pulau,  Pamekasan  di  bagian  tengah  dan  Sumenep  di  bagian  paling timur.  Daerah  itu  disebut  sebagai  daerah  garam,  yang  pada  jaman  VOC  dikenal  dengan zoutnegorizen ,  dan  pada  jaman  Hindia  Belanda zoutlanden. Di  sepanjang  daerah  garam  itu terdapat  4.572  empang  garam;  di  Sampang  ada  1.377  empang,  di  Pamekasan  1.547  empang, dan  di  Sumenep  1.648  empang  garam.  Sejak  tahun  1882  pemerintah  Belanda  menerapkan politik  monopoli  garam  di  Madura,  baik  dalam  hal  pembuatan  dan  jumlah  produksinya maupun  tentang  penjualanya  dikuasai  ole  pemerintah  Belanda.  Bagi  pemerintah,  garam mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, sejak tahun 1915 pemerintah membentuk dinas regie.
Dalam  prektek  monopoli  garam  dapat  dilihat  pada  pengelolaanya,  sejak  pengelolaan garam  ditangani  dinas  regie,  maka  menggunakan  cara  pabrikan,  dan  hasil  produksinya disebut  garam  briket,  yaitu  garam  pasir  yang  dicetak  dalam  bentuk  kubus  dengan  ukuran tertentu antara lain 1 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg, dan 25 kg. Ternyata pengelolaan garam oleh dinas regie belum menunjukkan peningkatan yang baik.

## B. Madura Sebagai Pulau Garam
Madura  sering  disebut  sebagai  pulau  garam  sebab  di  pulau  seluas  5.304  km². 2 itu terdapat  banyak  tempat  yang  digunakan  untuk  membuat  garam,  selain  itu  juga  banyak orang yang bermata pencaharian sebagai petani garam.
Adapun  pembuatan  garam  itu  terdapat  di  sepanjang  pantai  selatan  baik  dikabupaten Sampang,  Pamekasan,  ataupun  Sumenep.  Disepanjang  pantai  selatan  terdapat  4.572  buah empang  garam  dan  ditempat-tempat  itu  didirikan  gudang-gudang  garam  yang  namanya sesuai  nama  desanya.  Di  Sampang  gudang-gudang  garam  berada  di  daerah  Pragung, Dangpandang,  Pangarengan,  dan  Apaan.  Di  Pamekasan  gudang  garam  ada  di  Mangunan, dan Capak; di Sumenep ada di Marengan, Palebunan, Pinggir Papas, dan Sarokan.
Daerah pembuatan garam di pantai  selatan  itu di  dukung oleh  faktor alam. Sehingga hasil  produksi  garam  memiliki  kualitas  yang  baik.  Pertama,  air  laut  di  pantai  selatan mengandung  kadar  garam  yang  sangat  tinggi.  Kedua,  daerah  pantai  selatan  dilalui  oleh angin gending . 3 Oleh karena itu pengkristalan garam berlangsung sangat cepat. 4

## C. Pelaksanaan Monopolio Garam
Kata monopoli berasal dari kata Yunani ; monopoolion yang berarti satu penjualan.
2 Huub  de  Jonge .  Madura  Dalam  Empat  zaman,  Pedagang,  Perkembangan  Ekonomi  dan  Islam  ( Jakarta: Gramedia 1989), hlm. 5.
3 Angin  Gending ialah  angin  yang  bertiup  dari  gunung  semeru  dan  gunung  tengger  ke  daerah  pantai selatan Madura melewati Purbolinggo.
4 W. Van Braam menyatakan bahwa “ kenyataan bahwa kesempatan membuat garam di pantai itu lebih baik  dari  pada  daerah  yang  lebih ke  barat karena musim  kemaraunya  makin  ke  timur makin  karakteristik”, dalam Koloniale Studien : 1916/1917, hlm. 83-84.
Menurut  Robinson  dalam  monopoli  itu  terdapat  pemegang  kekuasaan  tunggal  mengenai pengawasan  produksi  itu. 5 Dengan  sendirinya  hal  ini  sudah  termasuk  dalam  segi persediaan  dan  sekaligus  pemasarannya.  Berhubung  penjualnya  hanya  satu  maka penawaranya  tidak  akan  terjadi  persaingan,  maka  pemegang  monopoli  dapat  menentuka harga serta jumlah produksi dengan bebas. 6
Kenyataanya pemegang monopoli dalam hubungannya dengan monopoli garam tidak dapat  bebas  secara  mutlak  dalam  menentukan  harga  dan  jumlah  produksi.  Hal  itu  di sebabkan  garam  hanya  di  produksi  selama  musim  kemarau.  Bahkan  pada  saat memproduksi  garam  berlangsung,  tetapi  tiba-tiba  turun  hujan,  maka  produksi  garam  itu akan gagal. Jadi faktor iklim berpengaruh terhadap kegiatan pembuatan garam.
Monopoli  mempunyai  arti  adanya  1  penjualan  dari  satu  barang  atau  jasa  dalam  suatu pasar.  sehubungan  dengan  monopoli  garam  ini,  yang  dimaksud  pemegang  tunggal  dalam penjualanya  adalah pemerintah  kolonial melalui birokrasi  yang talah di  tentukan.  oleh  karena itu pemerintah mewajibkan semua ladang garam di madura untuk digunakan membuat garam. Dalam pelaksanaanya , pemeritah membuat suatu rencana tertentu yakni setelah kolam-kolam garam  itu  siap  untuk  membuat  garam  maka  semua  pemilik  kolam  itu  dipanggil  oleh  kepala pembuatan  garam  ke  kantor  daerah  garam  setempat  dengan  disaksikan  oleh  kepala  desa  dan kepala  distrik,  pemilik  kolam  dipanggil  satu  persatu  untuk  di  tanyai  untuk  melaporkan  siapa yang  akan  membuat  garam  di  kolamnya.  Sementara  itu  semua  kolam  yang  digunakan  untuk pembuatan garam dicatat dalam selembar kartu yang di susun secara teratur. Kartu itu memuat semua  data  yang  berhubungan  dengan  kolam,  seperti  produksi  garam  yang  dihasilkan  dalam beberapa  tahun  sebelumnya,  pemiliknya,  pembuyayaan,  dan  bahkan  sebab-sebab  berpindah tangan bila hal tersebut terjadi. Pemanggilan para pemilik kolam garam oleh kepala pembuatan garam  itu  biasa  disebut  penaksiran. 7 Permulaan  pembuatan  garam  biasanya  dilakukan  pada akhir  bulan  april  sampai  dengan  awal  mei.  Apabila  telah  ada  ketentuan  pembuat  garam  dari masing-masing  kolam  itu.  tidak  terkecuali  apakah  pemiliknya  ataupun  orang  lain  yang  telah ditentukan. Maka pembuat garam itu segera mengambil surat ijinya di kantor pada waktu yang telah  di  tentukan.  Surat  itu  merupakan  bukti  secara  resmi  bahwa  yang  bersangkutan  adalah yang  berhak  sebagai  pembuat  garam  dalam  kolam  tersebut.  Surat  itu  selain  memuat  aturan- aturan  yang  harus  dilaksanakan  juga  memuat  rekening  koran  dari  pembuatnya.  Surat  ijin pembuatan  garam  tersebut  disebut  pepel  yang  ditulis  dengan  memakai  bahasa  Belanda  dan bahasa Madura. 8
Monopoli garam itu terwujud karena adanya perlindungan dari UU, ketentuan yang
5 Pendapat  Robinson  ini  dikutip  oleh  Edward  Hastings  Cham  Berlin, The  Theory  of  Monopolitic Competition (London : Oxford University Press, 1956), hlm. 209.
6 Ensiklopedi Nasional Indonesia , (Jakarta:P.T Cipta Adi Pustaka, 1990). hlm. 363.
7 W Van Braam, dalam Koloniale Studien 1916-1917(1917). hlm. 91-92.
8 Ibid ., hlm. 92.
menyangkut adanya larangan pembuatan garam, kecuali untuk daerah yang di sebut seperti Jawa  dan  Madura,  pantai  Barat  Sumatra  dan  seterusnya  termuat  dalam  Staatblad  Van Nelerlandsich  Indie  nomor  73  tahun  1882  ayat  1.  Dibalik  adanya  larangan  itu,  terdapat juga  aturan  yang  mewajibkan  pembuatan  garam  bagi  para  pemilik  kolam  garam  yang berada di daerah monopoli. 9
Belanda menerapkan politik monopoli itu sebenarnya telah dilakukan sejak zaman VOC. Beberap  kontrak  yang  dilakukan  dengan  berbagai  penguasa  lokal  seperti  dengan  Palembang pada  tahun  1662  dan  1678,  memiliki  maksud  untuk  menjamin  monopoli.  Demikian  pula dengan adanya  hubungan dengan penguasa mataram pada  tahun 1677 VOC memperoleh  hak monopoli  untuk  menjual  kain  dan  candu  dipelabuhan-pelabuhan  Mataram. 10 Kebijaksanaan monopoli garam dilaksanakan oleh pemerintah, dengan pertimbangan bahwa hasil produksi itu merupakan sumber pendapatan yang penting untuk pemerintah. Keuntungan yang diperoleh itu bukan  digunakan  untuk  pemerintah  di  pulau  madura  melainkan  untuk  pemerintah  kolonial. Keuntungan  bersih  dalam  setiap  tahunnya  sejak  1916-1920  rata-rata  lebih  9  juta  golden. Keuntungan itu digambarkan dalam tabel berikut.

## Tabel
Keuntungan Bersih dari Monopoli garam di Madura tahun 1916-1920.
Tahun Jumlah Keuntungan 1916 9.220.205.09 1917 9.958.217.69 1918 10.274.753.37 1919 10.083.605.29 1920 9.304.698.00
Sumber  :  Kuntowijoyo,1980,OP.cit,h.  188.  Robert  Cribb ,  The  late  Colonial  State in  Indonesia,  Politikal  and  Economic Foundation of the netherlands Indies 1880-1942 (Leiden : KITLV Press 1994), hlm. 196.
Pemerintah  belanda  memandang  monopoli  garam  sebagai  bagian  dari  pelayanan  kerja; semacam cultuur  diensten yang  berlangsung  di  Jawa.  Setelah  pelayanan  kerja  dan  pelayanan menanam di hapuskan maka monopoli di pandang sebagai bagian dari sistem pajak. 11
Mengenai  pengelolaan  monopoli  itu  sendiri  sudah  terjadi  jauh  pada  masa  lampau sejak  masa  VOC  raja-raja  di  Madura  memiliki  cara  tersendiri  dalam  mengeksploatasi garam  di  Madura.  Penjualan  garam  itu  digadaikan  kepada  orang  Cina.  Dalam  setiap tahunnya raja madura memperoleh 2000 gulden. Adanya pembelian gadai itu maka garam madura hanya dibeli dengan harga f 5 – f 6 untuk setiap koyang. 12
9 Ordonansi ini tercantu dalam Staatblad van N.I yang dikutip oleh P.H. Van Der Kemp, Op. Cit., hlm. 13.
10 Schieke, Indonesia Sociological Studies (Bandung:Sumur Bandung.1960), hlm. 62-78.
11 Kuntowijoyo , 1980, hlm. 382.
12 Ibid., h. 534. Lihat juga Van der Kemp, Op. Cit., hlm. 264. 1 koyang = 30 pikul atau 1825kg.
Monopoli garam di laksanakan pada tahun 1882. berdasarkan undang-undang yang di  buat oleh  Hindia  Belanda  atas  nama  raja  dan  dilaksanakan  oleh  dinas  zoutregie.  Sejak zaman  VOC  raja-raja  di  madura  mempunyai  cara  mengexploatasi  garam  yaitu  penjualan garam dengan cara  menggadaikan kepada orang  Cina. Dalam setiap tahunya raja Madura memperoleh sekitar f 2.000.
Dengan cara itu maka garam Madura hanya dibeli dengan harga f 5 – f 6 per koyang. sudah  termasuk  biyaya  transportasi  pembuatan  hingga  ke  pantai  tempat  perahu-perahu garam bersandar guna mengangkut garam guna ke tempat tujuan, Jawa. Parapembeli gadai memperoleh  keuntungan  selain  dari  export  garam  juga  dari  pajak  atau  pungutan  sebagai pajak dari penduduk daerah garam. Seperti pajak tegalan dan pekarangan, pajak perikanan, pajak kepala DSB. 13
Pada  masa  pendudukan  inggris,  rafles  menghapus  sistem  gadai  itu  kemudian  ia mengambil alih pengelolaan garam dari orang-orang Cina. Dengan adanya persetujuan dari raja-raja  Madura,  Rafles  memberikan  ganti  rugi  sebesar  f5000  pertahun  dan  garam  50 koyang.  Garam  sebanyak  itu  dimaksudkan  untuk  keperluan  raja  sedangkan  uang  itu digunakan  untuk  para  pembuat  garam.  Dalam  pembuatan  garam  Rafles  mengangkat superintendan sebagai kepala dinas pengelolaan garam di Jawa dan Madura. Daerah jawa dan  madura dibagi  menjadi 3  bagian  yang  masing-masing  bagian di kepalai oleh seorang agen. Masing-masing bagian itu masih dibagi menjadi beberapa tempat dan seluruh tempat dalam bagian itu dikelola oleh agen.
Setelah  rafles  meninggal  pengelola  garam  di  lanjutkan  oleh  pemerintah  Hindia Belanda. Hampir selama 1 abad pengelolaan garam  hampir tidak  jelas. Pengellaan  secara sentralisasi yang dipegang oleh departemen Van Onder wijs Eeredienst en Nijverheid dan sentralisasi  dibawah  kekuasaan  residen  selalu  berubah-ubah.  pergantian  kedua  sistem  itu disebabkan  adanya  krisis  garam.  Lahirnya  Undang-undang  monopoli  pada  tahun  1882 belom dapat memperbaiki pengelolaan garam.
Pada  tahun  1909  muncul  pemikiran  untuk  membentuk  1  badan  yang  hendak mengelola garam berhubungan dengan zoutregie itu. Usaha ini terlaksana pada tahun 1915 dengan diterapkanya dinas regie secara definitih. 14
Dengan  terbentuknya  zoutregie  maka  berarti  pengelolaan  garam  dipegang  oleh pemerintah  dan  organisasinya  ditata  secara  administratif  perusahaan  dalam  pelaksanaan dibantu dengan tata buku yang tersusun baik. Dan dengan struktur organisasi sebagai berikut.
13 P.H. Van Der Kamp, hlm. 265.
14 Van Braam “De Zoutregie, dalam Koloniale Studyen (1917), h. 16.

## STRUKTUR ORGANISASI DINAS ZOUTREGIE
Dinas  Zoutregie  itu  dipimpin  seorang  kepaladinas  dan  dibawah  naungan  departemen Governementsbedriven. Kepala dinas  itu  membawai kepala pembuatan garam di  berbagai daerah pembuatan garam.
Mengenai personalia pembuatan garam di Madura tahun 1916 adalah sebagai berikut: 1  orang  pembuatan  garam  (hoof  van  den  aanmaak),  3  orang  pengatur/pelaksana administrasi  (beheerders),  3  orang  wakil  pengatur  (  hulpbeheerders),  14  orang  pengawas (opzichters), 3 orang mantri kepala(hoofd mantris), 24 mantri, 44 mandor tetap, 4 penulis (schrijvers), 3 agen polisi kelas satu, 18 polisi kelas dua. 15
Selama  5  tahun  dari  1916-1920  organisasi  pengelolaan  garam  di  Madura  tidak  ada perubahan  yang  berarti.  Perubahan  yang  terjadi  sifatnya  hanya  sementara  dan  berupa penambahan dan pengurangan personil yang ada dalam bagian paling bawah dalam setruktur
15 Verslag Van Den Zoutaanmak Op Madura, Over het Jaar 1916, hlm. 4.
organisasi seperti pada jabatan mantri, pengawas, mandor, penulis.
Mengenai  pengelolaan  garam  secara  perusahaan  diawali  dengan  didirikanya  pabrik garam  briket,  yaitu  pabrik  garam  di  kali  anget  didirikan  pada  1899,  pabrik  garam  yang kedua di dirikan di Mangunan, di wilayah pamekasan dan pabrik gula ketiga didirikan di Krampon wilayah Sampang(1903).
Mengenai pabrik garam mangunan tak pernah di pakai untuk membuat garam karena secara ekonomis tidak menguntungkan sehingga di pindah ke Bander. 16

## D. Dampak Monopoli Garam di Madura
Pemerintah Belanda telah memandang monopoli garam sebagai bagian dari pelayanan kerja  semacam  pelayanan  penanaman,  cultuul  Diensten  yang  ada  di  Jawa.  Ketika pelayanan penanaman dihapuskan maka monopoli ditempatkan sebagai bagian dari sistem pajak.  Oleh  karena  itu  rakyat  yang  bersangkutan  mempunyai  kewajiban  untuk melaksanakan tugas itu pada negara demi kepentingan hukum.
Perkembangan  produksi  garam  dipengaruhi  oleh  faktor  iklim  dan  kebijakan  pemerintah sebagai  pemegang  monopoli  hanya  pada  musim  kemarau  prokduksi  garam  di  Madura  dapat berhasil  baik.  Pemerintah  sebagai  pemegang  monopoli  berperan  sebagai  dinamisator  dalam produksi hal itu tampak ketika terjadi krisis garam tahun 1859, sehingga pemerintah berusaha merangsang petani garam dengan menaikan harga garam dari 3,50 golden menjadi 10 golden. Akibatnya  terjadi  over  produksi.  Untuk  mengatasinya  pemerintah  menutup  ladang-ladang garam di Sampang dan Pamekasan pada tahun 1868 dan Sumeneppada tahun berikutya.
Penutupan  ladang-ladang  itu  dibuka  kembali  pada  tahun  1870  untuk  Sumenep  dan 1876  untuk  Sampang  dengan  ketentuan  produksi  maksimal  24.000  koyang  dan  7250 koyang. Untuk Pamekasan pembukaan ditunda karena ada kesulitan trasportasi.
Adanya  kebijakan  pemerintah  kolonial  tentang  monopoli  garam  maka  menimbulkan reaksi baik dari pembuat garam atau kelompok lain yang berpihak kepadanya seperti dilakukan oleh sarikat  Islam  lokal Madura. Organisasi SI  mampu menggerakkan rakyat dengan maksud untuk membela kepentingan para pembuat garam dan pekerja garam. Gerakan SI belum pernah berhasil  karena  tempat  tinggal  orang-orang  madura  terpencar-pencar  dalam tanean  lanjang (halaman panjang) dan langkanya tanah pertanian yang subur, yang memungkinkan para petani berkumpul melalui sistem pengairan komunal yang ada.
Reaksi sebelum lahurnya SI lebih bersifat spontan dan bermotif ekonomi daripada politik. Reaksi  muncul  dari  perorangan  tanpa  kordinasi  dari  pihak  luar.  Sebagai  contoh  reaksi  itu berupa  pembakaran  gudang-gudang  garam,  yang  dalam  hal  ini  terdapat  pihak-pihak  yang diuntungkan,  yaitu  orang-orang  yang  bisa  menjual  bambu  dan welit untuk  membangun kembali gudang garam yang tebakar. Kejadian semacam itu merupakan tindakan balas
16 Jaar Verslag, hlm . 4-5.
dendam  dari  petani  garam,  tetapi  dalam  pengusutanya  sulit  dibuktikan. 17 Selain  itu  ada juga  peristiwa  yang  berkaitan  dengan  pembuatan  garam,  yaitu  pembuatan  garam  secara ilegal, kejahatan lain adalah pencurian garam oleh petani-petani garam, dan ada pula petani garam yang tidak mau menyerahkan garamnya kepada pemerintah.
Beberapa  hal  itu  dapat  dipandang  sebagai  reaksi  terhadap  peraturan  monopoli  yang sedang  berlaku.  Namun  berbeda  menurut  apa  yang  dilaporkan  oleh  residen  Surabaya ataupun asisten resisden Sumenep, bahwa adanya berbagai kejadian itu dilaporkan sebagai akibat dari upah atau harga garam yang dibayarkan kepada petani garam terlalu kecil. 18
Tuntutan  tentang  kenaikan  harga  garam  itu  dilakukan  karena  adanya  aturan-aturan dari  pemerintah  yang  memberatkan  petani  garam.  Peraturan  itu  antara  lain  :  1.  perbaikan tambak  garam  2.  pembersihan  kotoran  yang  perlu  biyaya  besar,  3.  kecurangan  dalam penimbanganoleh para pekerja pemerintah. Semua itu merugikan para pembuat garam.
Para pembuat garam melawan dengan cara 1. Tidak mengindahkan peraturan 2. Mengadakan pemogokan  cara-cara  itu  tidak  menyelesaikan  masalah  karena  produksi  garam  yang  buruk  tidak akan diterima pemerintah. Setelah musim hujan datang maka garamnya larut dalam air. 19
Adanya  kesulitan  yang  dihadapi  pembuat  garam  maka  SI  tampil  sebagai  mediator untuk menyamapaikan tuntutan kepada pemerintah. Ketika persoalan harga garam muncul sebagai  masalah  politik  maka  protes  untuk  menuntut  kenaikan  harga  garam  semakin banyak  dukunganya  pertemuan  pertemuan  selain  diadakan  Duko,  juga  dilaksanakan  di Sampang pada 5 desember 1918  yang dihadiri oleh orang-orang dari 23 desa  yang terdiri dari 448 pemilik tambak garam dan para pekerja yang  mewakili 15.000 suara. Pertemuan serupa diadakan di Sumenep tanggal 6 Desember 1918 yang dihadiri oleh 357 orang dari 29 desa dan mewakili 25.000 suara. Dua hari kemudian ada lagi pertemuan di Pamekasan dengan peserta 325 orang dari 33 desa yang mewakili 20.000 suara.
Oleh  karena  pertemuan-pertemuan  itu  dilaksanakan  dengan  tertip  maka  pemerintah menanggapi  dengan  cara  membentuk  komisi  yang  terdiri  dari  7  orang  yaitu  4  orang Belanda dan 3 orang peribumi. Komisi ini diketuai oleh direktur departemen urusan garam. Salah  satu  dari  ketiga  orang  itu  adalah  Haji  Syadjili  yang  saat  itu  menjadi  ketua  SI  di Madura, yang dalam komisi itu bertidak mewakili para pemilik ladang garam. Sedangkan 2 orang lainya mewakili pekerja dan dewan. 20
Mengenai tuntutan kenaikan  harga garam  melalui sebuah komisi  itu dipandang tidak efektif oleh para anggota SI karena didominasi oleh orang belanda. Pada tahun 1919 Haji Syadjili dikritik oleh Sosrodanukusumo, anggota SI cabang Sampang.
17 P.H Van Der Kemp, Op. Cit., hlm. 280.
18 Ibid , hlm. 298.
19 Van Braam, Op. Cit., hlm. 103.
20 Kuntowijoyo “ Agama Islam dan Politik .....”Huubde Jonge (ed), hlm. 69.
Haji Syadjili mendapat kritikan yang berbunyi : “ Bahwa ia telah gagal memperjuangkan para  produsen  gara”.  Sementara  itu  keputusan  tentang  kenaikan  harga  garam  belom  ada kepastian. Sehingga hal itu menjadi salah satu penyebab SI merosot pada tahun 1920.24) 21

## E. Kesimpulan
Pelaksanaan  monopoli  garam  di  Madura  pada  awal  abad  ke  20,  mengakibatkan timbulnya  reaksi-reaksi  dari  para  pembuat  garam  ataupun  pihak-pihak  yang berkepentingan seperti SI lokal di Madura.
Reaksi yang muncul sebelum lahirnya SI lebih bermitifkan ekonomi dari pada politik. Reaksi  itu bersifat spontan dan tanpa adanya  suatu usaha  yang  menggerakkannya, seperti halnya  gerakan-gerakan  sosial  yang  terjadi  diberbagai  tempat  di  Jawa,  dimana  pemimpin agama seperti Haji dan Kyai amat penting.
Setelah lahirnya SI, organisasi itu mampu memobolisasi rakyat dengan maksud antar lain  untuk  membela  kepentingan  para  pembuat  garam  dan  pekerja  garam.  Sekalipun gerakannya  hanya  bersifat  pertemuan-prtemuan  untuk  menyampaikan  tuntutannya  tetapi pada  masa  sebelumnya  hampir  belum  pernah  berhasil.  Hal  itu  disebabkan  oleh  karena tempat  tinggal  orang-orang  Madura  berpencar-pencar  dalam  tanean  lanjang(  halaman panjang)  dan  langkanya  tanah  pertanian  yang  subur  yang  memungkinkan  para  petani berkumpul melalui sistem pengairan komunal yang ada.
Kebanyakan  gerakan  sosial  sebelum  SI  lahir  adalah  dilakukan  oleh  perorangan  tanpa adanya  koordinasi dari pihak  luar,  yaitu berupa pembakaran gudang-gudang garam. Perusuh- perusuh itu dapat penghasilan dari penjualan bambu dan welit untuk membangun lagi gudang yang  terbakar. Pembakaran gudang garam dapat dipandang sebagai reaksi terhadap peraturan monopoli garam yang berlaku. Selain itu para pekerja garam melakukan pemogokan dan para petani garam tidak bersedia menyerahkan garamnya pada pemerintah kolonial Belanda.

## DAFTAR PUSTAKA
Cribb, Robert, The Late Colonial State in Indonesia Political and Economic Founation of
Netherlands Indies 1880-1942 (Leiden: KITLV Press, 1994).
Ensiklopedia Nasional Indonesia (Jakarta:P.T.Cipta Adi Pustaka,1990)
Hastings Cham Berlin , The Theory of Monopolitic Competition, (London : Oxford
University Press, 1956)
Huub de Jonge (ed). “Agama Islam dan Politik .....” Huubde Jonge (ed), Jaarverslag van de Dienstder zoutverpakking 1910-1911 (Batavia: Landstrukerij 1912), “De Zoutregie” Koloniale Studien 1916-1917.
Mudji Hartono, “ Migrasi Orang-Orang Madura ke Ujung Timur Jawa Timur”, Historia edisi 2011. Parwoto, “ Monopoli Garam di Madura 1915-1920 ”, Tesis UGM 1996.
21 Ibid ., hlm. 70.
Kuntowijoyo, Social Change in An Agraria Society Madura: 1850-1940, (PhD.
Thesis Colombia University Press, 1972).
Sartono Kantodirjo, “ Agrarian Redicalism in Java:Cultur and Politic’s in
Indonesia , (Ithaca:Cornell University Press 1972).
Scrieke, Indonesian Sosiological Studies , (Bandung: Sumur Bandung, 1960).
Tjdschrift Voor Nijverheid en landbour in Nederlandsch Indie , (Batavia: W. Ogelvia, 1863).
Verslag Van Den Zoutaanmak Op Madura, Over het jaar 1916- 1922 , (Batavia: Landdrukerij, 1922).
Wertheim, Indonesia Society in Transition , (The Hague:W. Van Hoeve ltd, 1959).