Proses Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Mediasi di Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe

## Jumadiah

## Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

## Abstract
Marriage is one of elementary institution (basic institution) in law of Islam family, marriage is agreement which born from desire of a men and woman to coexist in tying akad. Marriage do not only have a meaning of the civil agreement, but also agreement  owning  meaning  spiritual,  later  on  will  generate  the  rights  and obligations of among/between spouse well-balancedly, however everybody do not can  form  an  family  which  is  is  dreamed  of  the.  Marriage  can  break  and  end because  several  things,  that  is  because  the  happening  of  divorce  which  is  is knocked  down  by  husband  to  its  wife,  or  because  divorce  that  happened among/between both. Delivering birth nya of PERMA number 1 Year 2008 about Mediasi can assist the process of is solving of dispute of among/between spouse to obtain;get  the  agreement  of  the  parties  assistively  by  mediator.  Mediasi  one  of process  is  solving  of  cheap and quicker dispute,  and also  can give to  access  the larger ones to the parties find the satisfying solution and fulfill sense of justice.
Keywords : Solving of Divorce Case, Through/ Passing Mediasi.

## I. LATAR BELAKANG
Hasrat  yang  dimiliki  oleh setiap  manusia  mendorong  masing- masing  individu  untuk  mencari pasangan  hidupnya  yaitu  dengan membentuk suatu keluarga. Keluarga adalah  sebuah  kelompok  manusia terkecil  yang  didasarkan  atas  ikatan perkawinan  yang  memenuhi  unsur- unsur dan syaratnya, sehingga
membentuk sebuah rumah tangga. 1
Setiap orang yang melakukan perkawinan  menghendaki  kehidupan
1 Yani  Tri  Zakiyah, Latar  Belakang  dan Dampak  Perceraian  (Studi  Kasus  di Pengadilan Agama  Wonosobo ),  Google, <http://www.docstoc,com/docs/48141877/,
11:17:15  GMT.  Akses  tanggal  21  Oktober 2011.
rumah  tangga  yang  bahagia,  kekal, dan  sejahtera,  sesuai  dengan  tujuan dari perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang  No  1  Tahun  1974 Tentang  Perkawinan.  Perkawinan merupakan  awal  dari  hidup  bersama yang  diatur  dalam  aturan  hukum ( syari’at ), antara seorang pria dengan seorang  wanita  sebagai  suami  isteri, dengan  tujuan  untuk  membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Pasal 1
UU  No.  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan). 2
2 Neliati, Utang  Piutang  Dalam  Rumah Tangga dan Pembagiannya akibat perceraian , Google, <http://www.pa- lubukpakam.net/component/content/articel/1
Perceraian merupakan lepasnya  ikatan  perkawinan  antara seorang  pria  dengan  seorang  wanita sebagai  suami-isteri,  yang  dilakukan di  depan  sidang  Pengadilan,  baik dilakukan  di  Pengadilan  Negeri  bagi non  muslim  maupun  di  Pengadilan Agama  bagi  yang  beragama  Islam. 3 Dalam  sebuah  rumah  tangga  bila terjadi  perselisihan  yang  sangat prinsipil dan membahayakan keutuhan  rumah  tangga,  serta  tidak diselesaikan  sendiri, lebih  baik menunjuk  seorang  penengah  yang bersikap  netral  dan  arif  untuk membantu  memecahkan  perselisihan tersebut, akan tetapi jika perselisihan tersebut  sudah  mencapai  tingkat klimaks  (keadaan)  yang  sulit  untuk dirukunkan  kembali  dalam  satu ikatan  perkawinan,  maka  upaya terbaik untuk menyelesaikannya yaitu  melalui  jalur  hukum  dengan mengajukan gugatan atau permohonan  cerai  ke  Pengadilan Agama  yang  berwenang  memeriksa perkaranya. Undang-undang  No  1  Tahun
1974  didalam    Pasal  39  ayat  1 dinyatakan  :  perceraian  hanya  dapat dilakukan di depan sidang pengadilan  setelah  pengadilan  yang bersangkutan  berusaha  dan  tidak berhasil  mendamaikan  kedua  belah pihak,  selanjutnya  ayat  2  dikatakan bahwa apabila suami ingin menceraikan  istrinya  atau  seorang istri mengajukan gugatan cerai maka ia  harus  mempunyai  alasan  yang cukup,  bahwa  mereka  tidak  bisa hidup  rukun  sebagai  suami  istri. Sedangkan  Pasal  40  ayat  1  memuat
94.html.  16:30:02  GMT.Akses  tanggal  20 September 2010.
3 Djumairi  Achmad, Hukum  Perdata  II , Dosen  Fakultas  Syari’ah  IAIN  Walisongo, Semarang, 1990, hlm. 65.
bahwa  gugatan  perceraian  diajukan kepada pengadilan.
Pada umumnya, perkara perceraian  bersumber  dari  adanya perbedaan pendapat atau
ketidaksesuaian  dalam  urusan  rumah tangga  di  antara  para  pihak.  Apabila para pihak tidak berhasil menemukan bentuk  penyelesaian  yang  tepat, maka  perbedaan  pendapat  ini  dapat berakibat  buruk  bagi  kelangsungan hubungan  para  pihak.  Oleh  karena itu,  setiap  menghadapi  perbedaan pendapat (perkara), para pihak selalu berupaya menemukan cara-cara penyelesaian  yang  tepat  menurut kesepakatan para pihak yang berperkara.
Salah satu realitas sosial yang tidak  termuat  dalam  subtansi  hukum formal, namun realitas itu merupakan kenyataan-kenyataan  sosiologi  dan antropologis, adalah kehadiran berbagai  cara  (mekanisme)  atau metode penyelesaian sengketa dalam hidup bermasyarakat. Dalam perspektif  penegakan rule  of  law ,
misalnya setiap sengketa yang prosedur maupun dasar penyelesaiannya  sudah  terakomodasi dalam instansi hukum formal,
dengan sendirinya mekanisme hukumpun  harus  mengikuti  tata  cara dan dasar hukum formal yang ada.
Pasal  1  angka  10  Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  1999 Tentang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian  Sengketa  menyebutkan :  “alternative  penyelesaian  sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa  atau beda pendapat  melalui prosedur  yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar
pengadilan  dengan  cara  konsultasi, negosiasi,  mediasi,  konsiliasi,  dan penilaian  ahli”.  dalam  rangka memberikan  akses  keadilan  yang lebih  memuaskan  kepada  para  pihak
pencari  keadilan  dengan  bantuan seorang mediator sebagai penampung  dan  penyalur  aspirasi dalam upaya menemukan penyelesaian  sengketa  yang  terbaik bagi kedua belah pihak
Hukum  acara  yang  berlaku, baik  Pasal  130  HIR  maupun  Pasal 154  R.Bg,  mendorong  para  pihak untuk  menempuh  proses  perdamaian yang dapat diintensifkan dengan cara mengintegrasikan  proses  mediasi. Mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian  sengketa  yang  lebih cepat dan murah serta dapat memberikan  akses  yang  lebih  besar kepada para pihak untuk menemukan penyelesaian  yang  memuaskan  dan memenuhi rasa keadilan. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan  yang  melibatkan  pihak ketiga yang bersikap netral dan tidak berpihak  kepada  pihak-pihak  yang bersengketa serta diterima kehadirannya  oleh  pihak-pihak  yang bersengketa.  Pihak  ketiga  tersebut disebut ”mediator” atau  ”penengah”, yang  tugasnya  hanya  membantu pihak-pihak  yang  bersengketa  dalam menyelesaikan masalahnya dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan. 4 Mediator  sangat  menentukan efektifitas proses penyelesaian sengketa,  mediator  harus  secara layak  memenuhi  kualitas  tertentu serta berpengalaman dalam komunikasi dan negosiasi agar mampu  mengarahkan  para  pihak yang  bersengketa. 5 Dengan  bekal berbagai
kemampuan yang
4 Rachmadi  Usman, Pilihan  Penyelesaian Sengketa  di  luar  Pengadilan ,  PT.  Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 82.
5 Gatot  Soemartono, Arbitrase  dan  Mediasi di Indonesia , PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, hlm. 133.
dimilikinya,  mediator  mendiagnosis suatu  sengketa  tertentu,  mendesain serta  mengendalikan  proses  mediasi untuk menuntun para pihak mencapai  suatu  kesepakatan  yang sehat. 6 Berdasarkan  hasil  penelitian bahwa  proses  penyelesaian  perkara perceraian  melalui  mediasi  mulai diterapkan  di  Mahkamah  Syar’iyah Lhokseumawe  pada  tahun  2009, namun  belum  ada  pembukuan,  akan tetapi  pada  tahun  2010  sudah  ada pembukuan.
Menyikapi  masalah  tersebut, maka  melalui  Peraturan  Mahkamah
Agung  (Perma)  Republik  Indonesia No.  1  Tahun  2008  tentang  Prosedur Mediasi di Pengadilan, penyempurnaan  terhadap  Perma  No. 2  Tahun  2003  tentang  Prosedur Mediasi di Pengadilan. Bahwa
berdasarkan  Perma  No.  1  Tahun 2008,  setiap  hakim  mediator  dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian melalui mediasi. Apabila  tidak  menempuh  prosedur mediasi merupakan pelanggaran terhadap  ketentuan  Pasal  130  HIR dan  atau  Pasal  154  Rbg  yang mengakibatkan  putusan  batal  demi hukum, sebagaimana disebutkan dalam  Pasal  2  Ayat  (3)  Perma
Nomor  1  Tahun  2008  tentang Prosedur  Mediasi  Di  Pengadilan. Sesuai  dengan  Pasal  130  HIR/  154 Rbg bahwa sebelum perkara diperiksa  oleh  majelis  hakim,  maka terlebih dahulu diupayakan
perdamaian  diantara  para  pihak  oleh majelis  hakim  tersebut.  selanjutnya Pasal 4 Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan  disebutkan  bahwa  : Kecuali  perkara  yang  diselesaikan melalui  prosedur  pengadilan  niaga, pengadilan hubungan industrial,
6 Rachmadi Usman, Op Cit , hlm. 89.
keberatan atas putusan Badan Penyelesaian  Sengketa  Konsumen, dan  Keberatan  atas  putusan  Komisi Pengawas  Persaingan  Usaha,  semua sengketa  perdata  yang  diajukan  ke Pengadilan  Tingkat  Pertama  wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian  melalui  perdamaian dengan bantuan mediator. Berdasarkan latar belakang di atas,  maka  yang  menjadi  rumusan masalah  dalam  tulisan  ini  ialah sebagai berikut : 1) Bagaimanakah Proses Penyelesaian  Perkara  Perceraian Melalui  Mediasi  di  Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe?
2) Apa  Penyebab  Kegagalan  Proses Penyelesaian  Perkara  Perceraian Melalui  Mediasi  di  Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe?

## II. PEMBAHASAN
2.1 Proses  Penyelesaian  Perkara Perceraian  Melalui  Mediasi  di Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe. Perceraian adalah penghapusan  perkawinan  dengan putusan  hakim  atas  tuntutan  salah satu  pihak  dalam  perkawinan  itu. Maksudnya adalah UU tidak memperbolehkan  perceraian  dengan permufakatan antara suami dan isteri. Tuntutan  perceraian  harus  diajukan kepada  Hakim  secara  gugat  biasa dalam  perkara  perdata,  yang  harus didahului  dengan  meminta  izin kepada  Ketua  Pengadilan  Agama (Mahkamah Syari’ah) setempat untuk  menggugat.  Sebelum  izin diberikan,  Hakim  harus  berusaha untuk  mendamaikan  kedua  belah pihak.
Di  dalam  UU  No.7  tahun 1989  tentang  Peradilan  Agama  dan Kompilasi  Hukum  Islam,  di  kenal  2 (dua)  macam  perceraian,  yaitu  cerai talaq,  dan  cerai  gugat.  Cerai  talaq adalah  cerai  yang  dijatuhkan  oleh suami  terhadap  isterinya,  sehingga perkawinan  mereka  menjadi  putus. Seorang  suami  yang  bermaksud menceraikan  isterinya  mereka  harus terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama, sedangkan cerai gugat adalah  cerai  yang  didasarkan  atas adanya  gugatan  yang  diajukan  oleh isteri, agar perkawinan dengan suaminya  menjadi  putus.  Seorang isteri  yang  bermaksud  bercerai  dari suaminya harus lebih dahulu mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama. Apabila pergaulan kedua suami dan isteri tidak dapat mencapai  tujuan  perkawinan,  maka akan mengakibatkan perpisahan, karena tidak adanya kata kesepakatan  antara  suami  dan  isteri, maka  dengan  keadilan  Allah  SWT, dibukanya  suatu  jalan  keluar  dari segala  kesukaran  itu,  yaitu  pintu perceraian.  Mudah-mudahan  dengan adanya jalan itu terjadilah ketertiban, dan  ketentraman  antara  kedua  belah pihak.  Dan  masing-masing  dapat mencari  pasangan  yang  cocok  yang dapat  mencapai  apa  yang  dicita- citakan. Hal  ini sesuai dengan hadits Nabi  Muhmmad  SAW,  yang  artinya sebagai berikut: “ Dari Ibnu Umar ra. Ia  berkata  bahwa  Rasulullah  SAW telah bersabda “ Sesungguhnya yang halal yang amat dibenci Allah adalah talaq”  (Riwayat  Abu  Dawud  dan
Ibnu Majah). Adapun tujuan Perceraian  adalah  sebagai  obat,  dan jalan  keluar  bagi  suatu  kesulitan yang  tidak  dapat  diatasi  lagi  selain dengan perceraian. Meskipun
demikian  talaq  masih  tetap  di  benci Allah.
Proses  penyelesaian  sengketa melalui  kerja  sama  (kooperatif) dalam  proses  mediasi  di  pengadilan menghasilkan kesepakatan yang bersifat “ win-win solution” menyelesaikan masalah secara komprehensif  dalam  kebersamaan dan  tetap  menjaga  hubungan  baik. Sengketa berarti terjadinya perbedaan  kepentingan  antara  dua pihak  atau  lebih  yang  saling  terkait.
Baik  antara  pihak  suami  dengan isteri  dalam  hubungan  keluarga.  Hal ini  dikarenakan  tidak  terpenuhinya hak  dan  kewajiban  secara  wajar  dan semestinya  oleh  suami  dan  isteri. Dalam rangka mewujudkan kebahagian berkeluarga, namun dalam  proses  menjalin  hubungan suami  isteri  dalam  rumah  tangga tidak menutup kemungkinan terjadinya  pertentangan,  perselisihan atau  sengketa  antara  suami  isteri dalam  rumah  tangga.  Jadi  yang dimaksudkan  dengan  perselisihan dalam bidang al-ahwal al- syakhshiyah (hukum keluarga) meliputi masalah perkawinan mengenai  perkara  perceraian  adalah sengketa  didalam  pemenuhan  hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang terikat  hubungan  suami  isteri  dalam kehidupan rumah tangga.
Musyawarah atau perdamaian selalu  menjadi  tujuan  utama  dalam setiap  menyelesaikan  sengketa.  Hal ini telah lama diatur baik dalam kitab suci  Al-Qur'an  maupun  peraturan perundangan  yang  berlaku.  Kitab suci  Al-Qur'an  telah  mengisyaratkan supaya menempuh jalan musyawarah untuk menyelesaikan setiap persoalan  yang    ada.  Penyelesaian sengketa  melalui  jalan  musyawarah dan  perdamaian  adalah  merupakan cara-cara yang terbaik yang
dikehendaki oleh Allah SWT. Karena  cara-cara/jalan  tersebut  lebih mendatangkan manfaat dan ketenangan  bagi  pihak-pihak  yang bersengketa ( win-win solution).
Penyelesaian  sengketa  melalui  jalan musyawarah  dan  perdamaian  dalam dunia  hukum  positif  sering  disebut dengan istilah “ mediasi”.
Tahap pramediasi adalah tahap di mana para pihak
mendapatkan  tawaran  dari  hakim untuk  menggunakan  jalur  mediasi dan  para  pihak  menunjuk  mediator sebagai  pihak  ketiga  yang  akan membantu  menyelesaikan  sengketa, mediator  hanya  bertindak  sebagai fasilitator  saja.  Dengan  mediasi diharapkan  tercapainya  titik  temu penyelesaian  masalah  atau  sengketa yang  dihadapi  para  pihak,  yang selanjutnya  akan  dituangkan  sebagai kesepakatan  bersama.  Pengambilan keputusan  tidak  berada  ditangan mediator,  tetapi  ditangan  para  pihak yang bersengketa.
Mediator menolong para pihak  untuk  memahami  pandangan para  pihak  lainnya  sehubungan dengan masalah-masalah yang disengketakan, dan selanjutnya membantu mereka melakukan penilaian yang objektif dari keseluruhan  situasi  atau  keadaan yang  sedang  berlangsung,  selama dalam proses
perundingan- perundingan  mediator  harus  tetap bersikap  netral,  membina  hubungan baik,  berbicara  dengan  bahasa  para pihak,  mendengarkan  secara  aktif menekankan pada keuntungan potensial,  meminimalkan  perbedaan- perbedaan dan menitikberatkan persamaan-persamaan,
yang
bertujuan  untuk  membantu  para pihak  bernegosiasi  secara  lebih  baik atas penyelesaian suatu sengketa.
Berdasarkan  hasil  penelitian
bahwa  hakim  berpedoman  kepada ketentuan  Pasal  154  (1)  Rbg/Pasal 130  HIR  jo.  Perma  No.  1  Tahun 2008,  sebelum  pemeriksaan  perkara dimulai,  hakim menyarankan  kepada kedua  belah  pihak  yang  berperkara wajib menyelesaikan perkaranya secara damai melalui mediasi,
sebagai  langkah  awal,  Hakim  Ketua Majelis  menyarankan  kepada  para pihak  untuk  memilih  mediator  yang akan  membantu  para  pihak  dalam proses  mediasi.  Untuk  memudahkan para  pihak  memilih  mediator,  Ketua Pengadilan menyediakan daftar mediator  yang  memuat  sekurang- kurangnya  5  (lima)  nama  mediator dan  disertai  dengan  latar  belakang pendidikan  dan  pengalaman  para mediator.
Faktor  penyebab  terjadinya perceraian  antara  lain  karena  tidak adanya  tanggung  jawab,  ekonomi, cemburu,  krisis  akhlak,  kekejaman jasmani, kekejaman mental, gangguan  pihak  ketiga,  tidak  ada keharmonisan, dan lain-lain. 7 Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe Nomor : WI- A5/272/PW.09.01/XI/2010. Mediator yang terdaftar di lingkungan  Mahkamah  Syar’iyah Lhokseumawe  ada  6  (enam)  orang, yaitu :
1. Drs.  H.  Burhanuddin  Harahap, SH
2. Drs. H. Abu Bakar Ubit
3. Drs. T. Syarwan
4. Fitriyel Hanif, S.Ag., M.Ag
5. Fakhurrazi, S.Ag
6. Muhammad Ismet, S.Ag Pasal  5  huruf  b  ditentukan
bahwa; Jika dalam wilayah
Pengadilan tidak ada hakim, advokat,
7 Sabri,  Panitera  Muda  Gugatan  Pada Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe, Wawancara tanggal 21 Oktober 2011.
akademisi  hukum  dan  profesi  bukan hukum  yang  bersertifikat  mediator, hakim  di  lingkungan  Pengadilan yang bersangkutan berwenang menjalankan fungsi mediator. Pasal tersebut dijelaskan, bahwa  siapa-siapa  saja  yang  berhak menjadi mediator yaitu hakim, advokat,  akademisi  hukum  dan profesi bukan hukum yang bersertifikat  mediator,  semuanya  itu harus  mempunyai  sertifikat  selaku mediator  yang  dikeluarkan  oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.  Kalau  seandainya  belum ada yang  mempunyai  sertifikat mediator, maka hakim boleh bertindak sebagai mediator sekalipun belum mempunyai sertifikat mediator.
Mediasi  dilaksanakan  ketika kedua  belah  pihak  hadir  dalam persidangan.  Mediasi  dipimpin  oleh seorang  mediator  yang  dipilih  oleh kedua  belah  pihak  atau  kedua  belah pihak menyerahkan untuk memilihnya  kepada  majelis  hakim. Kemudian majelis hakim mengeluarkan penetapan tentang penunjukan mediator. Setelah adanya mediator,  maka  pihak-pihak  yang bersengketa  menghadap  mediator yang telah ditunjuk untuk menentukan pelaksanaan hari mediasi.  Dalam  pertemuan  mediator dan  para  pihak  yang  bersengketa bersepakat  kapan  pertemuan  akan dilangsungkan, apabila  mediasi  telah selesai  dilaksanakan,  maka  mediator melaporkan  hasil  mediasi  kepada majelis hakim yang telah menunjuknya sebagai mediator. 8 Pelaksanaan mediasi di Mahkamah  Syar’iyah  Lhokseumawe saat  ini  baru  menggunakan  mediator
8 Fitriyel  Hanif,  Hakim  Pada  Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe, Wawancara
tanggal 5 Januari 2011.
dari kalangan hakim, karena mediator  di  wilayah  Lhokseumawe belum ada yang bersertifikasi, dalam pelaksanaannya  apabila  pertemuan pertama  sudah  terjadi  perceraian dengan  talak  3  (tiga)  dikampung, maka  proses  mediasi  cukup  1  (satu) kali  pertemuan  itu  saja  dan  mediasi dinyatakan  gagal,  tetapi  kalau  dalam pertemuan  pertama  tersebut  tidak ditemukan telah terjadi  talak 3 (tiga) dikampung  kemudian  perselisihan belum  begitu  memuncak,  maka proses  mediasi  dilakukan  berkali- kali. Kemudian mediator menyatakan  gagal  dalam  mediasi, setelah kedua belah pihak menyatakan  tidak  perlu  dilanjutkan lagi atau menurut pandangan mediator dalam mediasi tidak tercapai titik  temu,  selanjutnya mediator  membuat  laporan  kepada majelis  hakim  dan  majelis  hakim melanjutkan persidangan sesuai prosedur,  kalau  terjadi  perdamaian dan masing-masing menyatakan akan rukun kembali, maka di dalam kasus perceraian dibuatkan surat perjanjian dan surat perjanjian tersebut dituangkan  dalam  penetapan  majelis hakim dan perkara dicabut. Adakalanya  dalam  proses  mediasi tidak  tercapai  perdamaian  untuk rukun  kembali,  namun  dalam  proses mediasi tergugat menyatakan bersedia menerima perceraian dengan  syarat-syarat  tertentu  seperti pembagian harta bersama, pengasuhan anak dan lain-lain. 9 Menurut Bapak Fitriyel Hanif menyatakan,  bahwa  upaya  yang ditempuh  oleh  hakim  Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe dalam pelaksanaan mediasi perkara perceraian adalah :
9 Husin,  Hakim  Pada  Mahkamah  Syar’iyah Lhokseumawe, Wawancara tanggal  11 Januari 2011.
1) Menjaring pendapat kedua belah
pihak  sebagai  dasar untuk mendapatkan solusi. Hakim  mediator  dalam mediasi  menghadirkan  kedua belah pihak, setelah kedua belah pihak hadir dalam forum mediasi  hakim  akan  bertanya kepada pihak pertama dan pihak kedua  apa  permasalahan  dalam rumah  tangga  sehingga  para pihak  ada  yang  ingin  bercerai,
setelah permasalahan kedua belah pihak sudah jelas diketahui  oleh  hakim,  maka hakim akan mencari jalan tengah agar  para  pihak  dapat  rukun kembali. 2) Melakukan interview secara terpisah Setelah para pihak dipertemukan  bersama  dalam forum  mediasi,  maka  hakim akan menyarankan kepada pihak tergugat  untuk  tetap  berada  di dalam  forum  mediasi  dan  pihak penggugat
diharapkan
menunggu  diluar.  Setelah  pihak tergugat  berada  di  dalam  forum mediasi,  hakim  akan  bertanya kepada pihak tergugat apa permasalahan dalam rumah tangga  dan  apa  keinginan  yang ingin dicapai dari pihak tergugat.
3) Melakukan  pembahasan  secara terbuka terhadap keinginan masing-masing Hakim dalam forum mediasi sudah mengetahui dengan  jelas  permasalahan  dan keinginan  dari  kedua  belah pihak,  kemudian  kedua  belah pihak sudah menyimpulkan permasalahan dan keinginan
yang  ingin  dicapai  dalam  forum mediasi  secara  tertulis,  maka hakim  akan  mempertemukan
kedua  belah  pihak  kembali dalam forum mediasi dan membahas  permasalahan  dan keinginan  yang  ingin  dicapai
oleh kedua belah pihak. 4) Hakim  mediator  menyimpulkan sebagai hasil dari mediasi Setelah  mediasi  selesai dilaksanakan  dan  telah  melalui beberapa tahapan dalam mediasi seperti menjaring pendapat kedua belah pihak sebagai  dasar untuk mendapatkan solusi, melakukan interview secara terpisah, memberikan kesempatan  kepada  kedua  belah pihak untuk menyampaikan keinginannya masing-masing secara tertulis, melakukan pembahasan secara terbuka terhadap keinginan masing- masing,  maka  hakim  mediator dapat menyimpulkan bahwa proses pelaksanaan mediasi apakah berhasil atau tidak. 10 Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ida Surya (Istri), menyatakan bahwa sebelum pelaksanaan  mediasi  dilangsungkan para pihak disarankan agar berunding  guna  memilih  mediator, akan tetapi para pihak gagal memilih mediator,  namun  para  pihak  telah memberitahukan  kegagalam  dalam memilih  mediator  kepada  majelis hakim,  karena  para  pihak  tidak memilih  sendiri  mediator,  maka majelis  hakim  menunjuk  Bapak Fitriyel  Hanif  sebagai  mediator sesuai  daftar  mediator  yang  telah ditetapkan  oleh  Ketua  Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe.
2.2 Penyebab  Kegagalan  Proses Penyelesaian Perkara 10 Fitriyel  Hanif,  Hakim  Mediator  Pada Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe, Wawancara tanggal 14 Februari 2011.
Perceraian  Melalui  Mediasi  di Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe Salah satu alasan dan pertimbangan Mahkamah Agung untuk  mengeluarkan  Perma  No.  1 Tahun  2008  sebagai  implementasi Pasal 130 HIR/154 Rbg adalah untuk mengurangi  penumpukan  perkara  di Pengadilan. Namun harapan Mahkamah Agung tersebut nampaknya belum dapat direalisasikan dengan sempurna dalam  praktek,  sehubungan  dengan adanya  permasalahan  yang  berkaitan dengan  adanya  kegagalan  proses penyelesaian perkara perceraian melalui mediasi di Mahkamah Syar’iyah  Lhokseumawe,  sehingga proses mediasi tersebut tidak efektif. Faktor-faktor yang menyebabkan  proses  mediasi  gagal dalam perkara perceraian di Mahkamah  Syar’iyah  Lhokseumawe disebabkan  oleh  beberapa  faktor yaitu; 1) Penggugat Tidak Datang Menghadap Forum Mediasi Apabila  Penggugat  tidak datang menghadap forum Mediasi,  maka  Hakim  Mediator tidak dapat mendamaikan perkara perceraian yang dilakukan proses Mediasi,
karena  yang  berperkara  hanya satu  pihak  saja  yang  hadir, karena  tidak  adanya  keseriusan dalam menjalani proses Mediasi, maka proses Mediasi dinyatakan gagal oleh Hakim Mediator. 2) Tergugat Tidak Datang Menghadap Forum Mediasi Apabila  pihak  Tergugat tidak  datang  menghadap  forum Mediasi,  maka  Hakim  Mediator tidak dapat mendamaikan perkara perceraian yang
dilakukan proses Mediasi, karena  yang  berperkara  hanya satu pihak saja yang hadir, maka proses Mediasi dinyatakan gagal oleh Hakim Mediator. 3) Penggugat dan Tergugat Memegang Prinsip Masing- masing  tanpa  ada  yang  mau mengalah Apabila setelah diberikan arahan  kepada  Penggugat  dan Tergugat, keduanya tetap mempertahankan prinsip masing-masing  tanpa  ada  yang mau  mengalah,  yaitu  Penggugat tetap  ingin  bercerai  dengan Tergugat  sedangkan  Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, karena tidak tercapainya kesepakatan perdamaian untuk rukun kembali dalam  forum  mediasi  antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian  Mediasi  dinyatakan gagal oleh Hakim Mediator. 11
Menurut  Bapak  Husin,
bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan  proses  mediasi gagal  dalam  perkara  perceraian di Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe, antara lain : 1) Sebelum perkara masuk ke
pengadilan pada umumnya persoalan  rumah  tangga  terlebih dahulu  sudah  ditangani  oleh orang tua kampung, setelah tidak berhasil  didamaikan  oleh  orang tua  kampung  baru  diajukan  ke Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe. Sebelum salah satu pihak berkeinginan  untuk  mengajukan proses  perceraian  ke  Pengadilan, tentu para pihak telah 11 Fitriyel  Hanif,  Hakim  Pada  Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe, Wawancara tanggal 17 Januari 2011.
mengadakan  upaya  perdamaian, misalnya  dengan  menyampaikan permasalahan yang mereka hadapi kepada orang tua kampung  dan  perangkat  desa yang  bertujuan  untuk  mencari solusi agar permasalahan tersebut tidak  sampai  ke  Pengadilan  dan persoalan rumah tangga Penggugat  dan  Tergugat  dapat dirukunkan kembali, namun pada musyawarah  ini  sudah  tidak tercapainya kesepakatan
perdamaian  untuk  rukun  kembali diantara Penggugat dan Tergugat, setelah tidak berhasil didamaikan oleh  orang  tua  kampung  baru diajukan ke Mahkamah Syar’iyah
Lhokseumawe,  namun  setelah diberikan arahan kepada Penggugat  dan  Tergugat  dalam forum  Mediasi,  ternyata  tidak tercapai perdamaian, karena Penggugat  tetap  ingin  bercerai dan Penggugat tidak bersedia lagi untuk  dilanjutkan  Mediasi  pada kesempatan  berikutnya,  maka proses  Mediasi  dinyatakan  gagal oleh Hakim Mediator.
2) Sudah  terjadi  talak  3  (tiga) dikampung Apabila  dalam  rumah
tangga  sudah  terjadi  talak  3 (tiga)  antara  suami  dan  isteri dikampung,  maka  para  pihak sudah  tidak  mungkin  disatukan lagi,  karena  bila  perkara  sudah masuk  ke  Mahkamah  Syar’iyah Lhokseumawe,  maka  perkara perceraian  antara  suami  dan isteri sudah tidak bisa rujuk  lagi dan  apabila  para  pihak  ingin rujuk kembali, maka pihak isteri harus  kawin  terlebih  dahulu dengan  orang  lain,  agar  mantan suaminya  bisa  membina  rumah tangga  kembali  dengan  mantan isterinya, setelah isterinya
menceraikan suaminya yang dinikahinya  sewaktu  diceraikan dengan talak 3 (tiga) dikampungnya.  Apabila  dalam pertemuan pertama sudah terjadi perceraian  dengan  talak  3  (tiga) dikampung, maka akan menimbulkan  efek  samping  dari perceraiannya  sudah  tidak  bisa rujuk  lagi,  oleh  sebab  itu  proses mediasi  cukup  1  (satu)  kali pertemuan  itu  saja  dan  mediasi dinyatakan gagal oleh mediator. 12 3) Persoalan rumah tangga/kekerasan  dalam  rumah tangga (KDRT) sudah dibawa ke kantor polisi Apabila  dalam  rumah tangga sudah tidak harmonis lagi karena  tidak  ada  kerukunan akibatnya sering terjadi perselisihan  dan  pertengkaran yang  memuncak  serta  persoalan rumah  tangga/kekerasan  dalam rumah  tangga  (KDRT)  antara Penggugat  dan  Tergugat  sudah dibawa  ke  kantor  polisi,  maka perkaranya  sudah  sulit  untuk  di mediasi  dan  para  pihak  sudah susah untuk memaafkannya,
sehingga  diyakini  rumah  tangga tersebut  telah  pecah  berarti  hati kedua  belah  pihak  telah  pecah,
namun  setelah  diberikan  arahan kepada Penggugat dan Tergugat, ternyata tidak tercapai perdamaian dalam forum Mediasi, karena Penggugat tidak mau lagi berdamai dan Penggugat  tidak  bersedia  lagi untuk  dilanjutkan  Mediasi  pada kesempatan  berikutnya.  Oleh karena  itu  Mediasi  dinyatakan gagal oleh hakim mediator.
12 Husin, Hakim Pada Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe, Wawancara tanggal  26
Januari 2011.
4) Faktor  pihak  ketiga  adakalanya dari  pihak  keluarga  adakalanya salah satu pihak sudah mempunyai calon pasangan lain Apabila  dalam  rumah
tangga  Penggugat  dan  Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena tidak  ada  kerukunan  akibatnya sering  terjadi  perselisihan  dan pertengkaran yang terus menerus serta  adanya  gangguan  dari pihak  ketiga  adakalanya  dari pihak  keluarga  adakalanya  salah satu  pihak  sudah  mempunyai calon  pasangan  lain,  sehingga menyebabkan
perbedaan prinsip/salah  paham  diantara Penggugat  dan  Tergugat,  maka perkaranya  sudah  sulit  untuk  di
Mediasi  dan  para  pihak  sudah susah untuk memaafkannya, sehingga  diyakini  rumah  tangga tersebut  telah  pecah  berarti  hati kedua  belah  pihak  telah  pecah, namun  setelah  diberikan  arahan kepada Penggugat dan Tergugat,
ternyata tidak tercapai perdamaian dalam forum Mediasi, karena Penggugat tetap ingin  bercerai  dan  Penggugat menyatakan  tidak  perlu  lagi pertemuan lanjutan untuk Mediasi, maka mediasi dinyatakan  gagal  oleh  Hakim Mediator. 13 Proses negosiasi yang ditempuh sebelum mengajukan gugatan  ke  Mahkamah  Syar’iyah Lhokseumawe dianggap tidak mampu  untuk  mewujudkan  rasa keadilan  yang didambakan oleh para pihak, dengan
menyampaikan permasalahan  yang  mereka  hadapi kepada  orang  tua  kampung  dan perangkat  desa, dengan  maksud agar
13 Husin, Hakim Pada Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe, Wawancara tanggal  26 Januari 2011.
orang  tua  kampung  dan  perangkat desa tersebut memberikan pengarahan-pengarahan yang bertujuan untuk mempersatukan mereka kembali. 14

## III. PENUTUP
Pelaksanaan  mediasi  perkara perceraian  di  Mahkamah  Syar’iyah Lhokseumawe dilaksanakan berdasarkan  Perma  No.  1  Tahun 2008  tentang  Prosedur  Mediasi  di Pengadilan, akan tetapi dalam pelaksanaannya bahwa mediator yang  terlibat  dalam  lingkungan Mahkamah  Syari’yah  Lhokseumawe belum  mempunyai  sertifikat  sebagai mediator, namun demikian pelaksanaan  mediasi,  mediatornya ditunjuk berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Syari’yah Lhokseumawe. Faktor-faktor yang menyebabkan  proses  mediasi  gagal dalam  perkara  perceraian  adalah faktor  tidak  hadirnya  para  pihak dalam  forum  mediasi,  tidak  adanya keinginan  dari  para  pihak  untuk menempuh  jalur  mediasi  sebagai upaya  mempertahankan  keutuhan rumah  tangga,  adanya  tindakan KDRT  sebelum  perkara  perceraian diajukan  ke  Mahkamah  Syar’iyah Lhokseumawe.
Hakim  Mediator  Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe yang belum memiliki  sertifikat  mediator  agar segera  memiliki  sertifikat  mediator yang  diperoleh  setelah  mengikuti pelatihan  yang  diselenggarakan  oleh lembaga  yang  telah  memperoleh akreditasi  dari  Mahkamah  Agung Republik Indonesia. Disarankan kepada  Hakim  Mediator  dan  para pihak agar dapat menjalankan mediasi dengan itikad baik, sehingga
14 Rosliana  Binti  Ghazali,  Bekas  Istri,
Wawancara tanggal 15 Maret 2011.
memudahkan  para  pihak  tercapainya kesepakatan perdamaian untuk hidup rukun  kembali  dalam  rumah  tangga melalui  forum  mediasi  agar  tidak dirugikan bila nantinya terjadi perselisihan  dan  pertengkaran  dalam kehidupan rumah tangga.
Hakim  Mediator  untuk  lebih meningkatkan  pelaksanaan  mediasi perkara  perceraian  di  Mahkamah Syar’iyah  Lhokseumawe  agar  dapat mengurangi  penumpukan  perkara perceraian  dan  untuk  mencapai penyelesaian perkara yang
memenuhi  rasa  keadilan  bagi  kedua belah pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar  Metode  Penelitian Hukum , Rineka Cipta, Jakarta, 2003. Abbas,  syahrial,  Mediasi  dalam Perspektif  Hukum  Syari’ah, Hukum  Adat,  dan  Hukum Nasional,  Kencana  Prenada Media Group, Jakarta, 2009. Djamil Latif, Aneka Hukum Perceraian di Indonesia , Ghalia  Indonesia,  Jakarta, 1982.
Djumairi  Achmad, Hukum  Perdata II ,  Dosen  Fakultas  Syari’ah
IAIN  Walisongo,  Semarang, 1990. Departemen  Pendidikan  Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia , Balai Pustaka,
Jakarta, 2000.
Dodi  Ahmad  Fauzi, Perceraian Siapa  Takut ,  Restu  Agung  ( Anggota  IKAPI  .  Jakarta  – Indonesia ), Jakarta, 2006.
Gary  Goodpaster, Negosiasi  dan Mediasi  :  Sebuah  Pedoman
Negosiasi  dan Penyelesaian Sengketa  Melalui  Negosiasi , Elips Project, Jakarta, 1993. Gary Goodpaster, Panduan Negosiasi dan Mediasi , Proyek Elips, Jakarta, 1999. Gatot  Soemartono, Arbitrase  dan Mediasi  di  Indonesia ,  PT. Gramedia  Pustaka  Utama, Jakarta, 2006, Joni Emerzon , Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan , PT Gramedia  Pustaka  Utama,
Jakarta, 2001.
John  Echols  dan  Hasan  Shadly, Kamus  Inggris  Indonesia,  cet ke  XXV  Gramedia  Pustaka
Utama, Jakarta, 2003. Martiman  Prodjohamidjojo, Hukum Perkawinan Indonesia , Jakarta, 2002. Ridwan  Syahrani, Seluk  Beluk  dan Asas-Asas  Hukum  Perdata ,
Alumni, Bandung, 1985.
Roihan  A.  Rasyid, Hukum  Acara Pengadilan  Agama ,  PT  Raja
Grafindo  Persada,  Jakarta, 1992. Rachmadi Usman, Pilihan Penyelesaian Sengketa di
luar  Pengadilan ,  PT.  Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003,
Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional , Rineka Cipta,
Jakarta, 1981.
Suyud, Margono, ADR & ARBITRSE (Proses  Pelembagaan  dan Aspek Hukum) , Ghalia Indonesia, Bogor, 2004. Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara  Perdata  Indonesia ,
Liberty, Yoyyakarta, 2002.

## PERUNDANG-UNDANGAN
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syari’iyah dan Mahkamah Syari’iyah di Propinsi Nanggro Aceh Darussalam.
Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

## INTERNET.
Yani  Tri  Zakiyah, Latar Belakang  dan  Dampak  Perceraian
(Studi  Kasus  di  Pengadilan Agama Wonosobo ), Google, <http://www.docstoc,com/docs/4814 1877/, 11:17:15 GMT. Neliati, Utang Piutang Dalam Rumah Tangga dan Pembagiannya  akibat  perceraian , Google, <http://www.pa- lubukpakam.net/component/content/ articel/194.html. 16:30:02 GMT.