Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id

## UJI KONTEKS TERHADAP PENERAPAN TEKNIK UNDERCOVER BUY

## DALAM PROSTITUSI ONLINE DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PROSTITUSI DI INDONESIA
Achmad Royani, S.H,M.H. 1
Ayu Dian Ningtias, S.H.,M.H. 2
1 Fakultas Hukum, Universitas Islam Lamongan
1 royanilaw@gmail.com
2 Fakultas Hukum, Universitas Islam Lamongan
2 ayudian.ningtias@yahoo.com

## Abstract
The regulation of legal certainty for the undercover buy investigation mechanism in  online  prostitution  crimes  in  this  study  is  to  emphasize  the  validity  of  the Undercover Buy investigation technique in criminal acts of prostitution through online  media,  the  Undercover  Buy  research  technique  is  only  regulated  in narcotics crime, how is the validity of Undercover Buy in law enforcement of the crime of prostitution in this online media. To analyze the existing problems, this study  uses  a  statutory  approach,  a  case  approach  and  a  conceptual  approach, the  results  of  the  Undercover  Buy  analysis  are  regulated  in  the  Criminal Procedure Code as a special form of investigation technique, law enforcement of prostitution  crime  through  undercover  buy  in  the  future,  the  investigation  is carried out with a series of actions taken by investigators in terms and according to  ways  regulated  by  law  to  seek  and  collect  evidence  about  criminal  acts  of prostitution online and to find the suspect.
Keywords: Context Test, Undercover Buy, Online Prostitution

## 1. PENDAHULUAN
Lemahnya  penegakan  hukum  terkait  prostitusi  di  Indonesia  terlihat dengan makin berkembangnya media yang digunakan dalam praktek prostitusi. Untuk  itulah  perlu  dilakukan  tinjauan  terhadap  praktik  prostitusi  melalui  online komunikasi, agar kemudian dapat ditemukan solusi efektif dalam meminimalisir, menanggulangi  dan  memberantas  tindakan-tindakan  negatif  atas  kejahatan prostitusi.
Dalam  hal  upaya  penegakan  hukum  terkait  prostitusi  dirasa  sangat  sulit melihat ketetuan pasal-pasal yang ada, amat sukar didapatkan bukti-bukti dalam menindak  para   tamu  yang  datang  ketempat-tempat  prostitusi,  sehingga  setiap razia  dan  penertiban  prostitusi  oleh  petugas  yang  berwenang,   Dalam  suatu kasus  tentang  praktik  prostitusi  yang  melibatkan  anak-anak  di  bawah  umur
Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
terkuak  setelah  polisi  menjebak  pelaku  dengan  cara  menyamar. 1 Dalam  upaya penegakan  hukum  tahap  penyidikan,  kewenangan  penanganan  terhadap kejahatan prostitusi di Indonesia adalah penyidik Polri. 2
Penyidik  berdasarkan KUHAP; Pada Pasal 6 ayat (1) tercantum : Penyidik adalah  :  a,  Pejabat  polisi  Negara  Republik  Indonesia,  b,  pejabat  pegawai  negeri sipil  tertentu  yang  diberi  wewenang  khusus  oleh  Undang-  Undang;  Penyidik Menurut  peraturan  perundang-  undangan  :  PP  No  27  Tahun  1983  Pasal  17  ; Penyidik  terdiri dari : Penyidik, Jaksa, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang- Undang. Dalam upaya penyelesian kasus kejahatan prostitusi di Indonesia terdapat berbagai metode penyelidikan yaitu :
1. Observasi (peninjauan)
2. Surveilence (pembuntuttan)
3. Undercover agen t (penyusupan agen)
4. Undercover buy (pembelian terselubung)
5. Controlled planning (penyerahan yang dikendalikan) dan,
6. Raid planning (rencana pelaksanaan penggerebekan) Penyelidikan 3 adalah serangkaian kegiatan tindakan / penyelidikan untuk mencari  dan  menemukan  suatu  peristiwa  yang  diduga  sebagai  tindak  pidana guna  menentukan  dapat  atau  tidaknya  dilakukan  penyelidikan  menurut  cara yang  diatur  dalam  undang-undang  ini:  Pasal  1  butir  KUHAP.  Dengan  perkataan lain  penyelidikan  dilakukan  sebelum  penyidikan.  Perlu  di  garis  bawahi  kalimat mencari  dan  menemukan  suatu  peristiwa  yang  diduga  sebagai  tindak  pidana. Sasaran  mencari  dan  menemukan  tersebut  adalah  suatu  peristiwa  yang  diduga sebagai  tindak  pidana.  Dengan  perkataan  lain  mencari  dan  menemukan  berarti penyelidik  berupaya  atas  inisiatif  sendiri  untuk  menemukan  peristiwa  yang diduga  sebagai  tindak  pidana.  Polri  dalam  upaya  menangani  suatu  kasus  harus berpegang pada aturan hukum yang berlaku di Indonesia.
Semakin  banyak  cara  yang  dilakukan  para  Pelaku  prostitusi  online didalam  prakteknya,  dalam  prakteknya,  para  pelaku  prostitusi  menggunakan dunia  maya  maupun  alat  komunikasi  yang  dapat  menjangkau  dari  kalangan menengah  atas  sampai  kalangan  atas  sekalipun.  Pelaku  Prostitusi  itu  sendiri terdiri  dari  mucikari  (penyedia  jasa),  pemakai  jasa  dan  penjual  jasa  tersebut. Akhir-akhir  ini  kita  sering  mendengar  mengenai  kasus  prostitusi  online  yang bahkan diduga dilakukan oleh nama-nama besar di dunia hiburan Indonesia. Para penikmat wanita-wanita penjajah seks bersedia mengeluarkan uang yang bahkan mencapai ratusan juta rupiah.
Praktik  prostitusi  melalui  online  atau  prostitusi  online  saat  ini    tengah ramai  di  perbincangkan  di  masyarakat.  Praktik  prostitusi  online  ini    menjadikan seseorang  sebagai  objek  untuk  di  perdagangkan  melalui    online  atau  online.
1 http://www.antaranews.com/berita/582009/prostitusi-anak-di-bawah-umur-terkuak-dari-penyamaran-polisi. 1 September 2016
2 Leden Marpaung, Proses Penaganan Perkara Pidana (Penyilidikan dan penyidikan), Sinar Grafika, Jakarta, 2009,  h. 77.
3 Leden Marpaung , Ibid, h . 6.
Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
Media-media  online  yang  digunakan  dalam    praktik  prostitusi  yaitu  Website, Blackberry Messenger, Twitter, Facebook  dll. Prostitusi online dilakukan karena lebih  mudah,  praktis,  dan  lebih    aman  dari  razia  petugas.  Maka  dari  itu  praktik prostitusi  online  sulit  untuk  diungkap,  dengan  teknik  penyidikan  pembelian terselubung dianggap efektif dalam upaya penegakan praktik prostitusi ini.
Permasalahan  hukum  dalam  penerapan Undercover  buy dalam penanganan tindak pidana prostitusi online masih menyisakan persoalan hukum, dengan  melakukan  pendekatan  akademis  dari  sisi  filsafat  ilmu  dengan pendekatan  ontology,  epistimology  serta  aksiologi,  akan  dapat  menjelaskan bahwa terdapat persoalan hukum dalam penerapan mekanisme Undercover buy dalam pemberantasan tindak pidana prostitusi di Indonesia. Pendekatan filsafat dilakukan untuk menemukan kebenaran akademis. Obyek peneitian merupakan capaian keilmuan yang ingin dicapai. Hal tersebut menegaskan bahwa istilah ilmu menyandang  dua  makna,  yakni  sebagai  produk  dan  sebagai  proses.  Sebagai produk ilmu adalah pengetahuan yang sudah teruji kebenaraannya dalam bidang tertentu  dan  tersusun  dalam  suatu  system.  Bahwa  ilmu  dapat  didefinisikan sebagai  pengetahuan  yang  sah  secara  intersubyektif  dalam  bidang  kenyataan tertentu  yang  bertumpu  pada  suatu  atau  lebih  titik  tolak  dan  ditata  secara sistematikal. 4 Demikian  pula  bahwa  pengetahuan  terhadap Undercover  buy sebagai  suatu  proses  dalam  penyidikan  sebagai  upaya  menegakan  undang- undang  perlu  dikaji  kembali  secara  komprehensif.  Sehingga Undercover  buy sebagai  ilmu  adalah  sebuah  kebijakan,  sebuah  strategi  untuk  memperoleh pengetahuan  yang  dapat  dipercaya  tentang  kenyataan,  yang  dijalankan  orang terhadap  kenyataannya,  khususnya  dalam  penerapan  pemberantasan  tindak pidana prostitusi online di Indonesia.
Dengan  berlatar  belakang  fenomena  dalam  latar  belakang  masalah diperlukan  suatu  upaya  pembangunan  hukum  terkait  dengan  pengaturan penerapan Undercover  buy untuk  menjamin  kepastian  hukum.  Hal  ini  mengacu pada peraturan terkait dengan pemberantasan tindak pidana prostitusi online di Indonesia.  diperlukan  suatu  upaya  dalam  pembangunan  hukum  kedepannya untuk  mewujudakan  keadilan.  hal  ini  merujuk  pada  perlunya  poitik  hukum pengaturan  penerapan Undercover  buy dalam  undang-  undang  maupun peraturan  yang  terkait.  Untuk  itu  perlu  dijelaskan  bahwa    sistem  dan  politik hukum  nasional  adalah  prinsip  bahwa  hukum  mengabdi  pada  kepentingan bangsa untuk menunjukan negara dan menjadi pilar demokrasi dan tercapainya kesejahteraan rakyat. Persoalan mendasar terkait dengan grand design tersebut adalah  bagaimana  membuat  struktur  sistem  hukum  yang  kondusif, pengembangan bidang-bidang hukum yang dibutuhkan masyarakat juga kondusif bagi  terciptanya  kesadaran  hukum  masyarakat  dan  kebebasan  untuk melaksanakan  hak-  hak  dan  kewajiban-  kewajiban  sesuai  dengan  aturan  yang berlaku.  Jadi  tegasnya  harus  ada  kebijakan  hukum  yang  jelas  terkait  dengan
4 Bernard  Arief  Sidartha, Ilmu  Hukum  Indonesia  (Upaya  Pengembangan  Ilmu  Hukum  Sistematik  Yang Responsive Terhadap Perubahan Masyrakat) , Genta Publhishing, Yogyakarta, 2013,  h. 41
Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
pembangunan  hukum  khususnya  dalam  penerapan Undercover  buy dalam pemberantasan tindak pidana  prostitusi  di Indonesia sebagai suatu sistem yang bisa  mengatur  persoalan-  persoalan  yang  timbul  dari  upaya  pemberantasan prostitusi online di Indonesia.
Di  dalam  pembuatan  tesis  ini  adanya  kekosongan  hukum  yang  dimana penegakan dan penerapan hukum khususnya di Indonesia seringkali menghadapi kendala berkaitan dengan perkembangan masyarakat. Berbagai kasus yang telah terjadi  menggambarkan  sulitnya  penegak  hukum  atau  aparat  hukum  mencari cara  agar  hukum  dapat  sejalan  dengan  norma  masyarakat  yang  ada.  Namun perkembangan  masyarakat  lebih  cepat  dari  perkembangan  aturan  perundang- undangan,  sehingga  perkembangan  dalam  masyarakat  tersebut  menjadi  titik tolak dari keberadaan suatu peraturan.
Dalam  kehidupan  bermasyarakat  memang  diperlukan  suatu  sistem hukum  untuk  menciptakan  kehidupan  masyarakat  yang  harmonis  dan  teratur. Kenyataannya  hukum  atau  peraturan  perundang-undangan  yang  dibuat  tidak mencakup seluruh perkara yang timbul dalam masyarakat sehingga menyulitkan penegak hukum untuk menyelesaikan perkara tersebut. Asas legalitas yang kerap dianggap  sebagai  asas  yang  memberikan  suatu   kepastian  hukum  dihadapkan oleh  realita  bahwa  rasa  keadilan  masyarakat  tidak  dapat  dipenuhi  oleh  asas  ini karena  masyarakat  yang  terus  berkembang  seiring  kemajuan  teknologi. Perubahan  cepat  yang  terjadi  tersebut  menjadi  masalah  berkaitan  dengan  hal yang  tidak  atau  belum  diatur  dalam  suatu  peraturan  perundang-undangan, karena  tidak  mungkin  suatu  peraturan  perundang-undangan  dapat  mengatur segala  kehidupan  manusia  secara  tuntas  sehingga  adakalanya  suatu  peraturan perundang-undangan  tidak  jelas  atau  bahkan  tidak  lengkap  yang  berakibat adanya  kekosongan  hukum  di  masyarakat. 5 Berdasarkan  latar  belakang permasalahan di atas, maka dapat  dirumuskan permasalahan adalah, Bagaimana kebijakan  politik  hukum  pidana  terhadap  mekanisme  penyelidikan Undercover buy terkait dalam pemberantasan prostitusi online?

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  yuridis  normatif  dengan  sifat penelitian deskriptif. Menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber bahan hukum diperoleh bahan hukum primer, sekunder dan tertier.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Tindak Pidana Prostitusi
Praktik prostitusi yang dilakukan melalui online internet di atur oleh Pasal 27  angka  1  Undang-Undang  Nomor  19  tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa  ;
5 Surojo Wignjodipuro, Pengantar Ilmu Hukum (Himpunan Kuliah) , Alumni Bandung, 1971
Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
“Setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya  informasi elektronik  dan/atau  dokumen  elektronik  yang  memiliki  muatan  yang melanggar  kesusilaan  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  6 enam  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak  Rp  1.000.000.000,00  satu miliar rupiah”.
Bila  melihat  beberapa  rumusan  tentang  prostitusi  tersebut,  maka  dapat dilihat beberapa unsur penting : 6
a. Adanya perbuatan, yang berupa penyerahan diri seorang wanita;
b. Menyerahkan  diri  kepada  banyak  laki-laki  siapapun  yang menginginkan
a. hubungan kelamin dengannya; dan
b. Adanya  bayaran  berupa  uang  yang  diberikan  oleh  seorang  laki-laki kepada wanita;
Berkaitan  dengan  prostitusi,  KUHP  mengaturnya  dalam  dua  pasal,  yaitu
Pasal  296  dan  Pasal  506.  KUHP  tindak  pidana  membuat  kesengajaan menyebabkan atau memudahkannya dilakukannya tindakan-tindakan melanggar kesusilaan  dengan  orang  ketiga  sebagai  mata  pencaharian  atau  sebagai kebiasaan di atur di dalam Pasal 296 KUHP:
“Barang  siapa  dengan  sengaja  menyebabkan  atau  memudahkan perbuatan  cabul  oleh  orang  lain,  dan  menjadikan  sebagai  pencaharian atau  kebiasaan,  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  satu  tahun empat bulan atau denda paling banyak lima belas ribu rupiah”.
Pasal  506  KUHP  diatur  mengenai  tindak  pidana  sebagai  germo  atau mucikari yang mengambil keuntungan dari perbuatan melanggar kesusilaan yang dilakukan oleh seorang perempuan atau laki-laki;
“Barang  siapa  menarik  keuntungan  dari  perbuatan  cabul  seseorang wanita  dan  menjadikannya  sebagai  pelacur,  diancam  dengan  pidana kurungan paling lama satu tahun”
Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perlindungan  Anak mengatur mengenai tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada anak dalam Pasal 15 dan Pasal 59 ayat (1) dan (2), pasal 15 berbunyi :
“Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:  f. kejahatan seksual”.
Pasal 59 ayat (1) dan (2) berbunyi:
(1) Pemerintah,  Pemerintah  Daerah,  dan  lembaga  negara  lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.
(2) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diberikan kepada:
a.Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
b. Anak yang menjadi korban pornografi;
6 Soedjono D, Ibid,. h.24.
Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
c. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
d. Anak korban kejahatan seksual;
b. Anak dengan perilaku sosial menyimpang
Larangan  mengenai  eksploitasi  seksual  diatur  dalam  Undang-undang Nomor  21  Tahun  2007  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan Orang dalam Pasal 1 ayat (8) dan Pasal 2 ayat (1) dan (2). Pada Pasal 1 ayat (8) berbunyi:
“Eksploitasi  Seksual  adalah  segala  bentuk  pemanfaatan  organ  tubuh seksual  atau  organ  tubuh  lain  dari  korban  untuk  mendapatkan keuntungan,  termasuk  tetapi  tidak  terbatas  pada  semua  kegiatan pelacuran dan percabulan”.
Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) berbunyi: “Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman,  pemindahan,  atau  penerimaan  seseorang  dengan  ancaman kekerasan,  penggunaan  kekerasan,  penculikan,  penyekapan,  pemalsuan, penipuan,  penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan,  penjeratan utang  atau  memberi  bayaran  atau  manfaat  walaupun  memperoleh persetujuan  dari  orang  yang  memegang  kendali  atas  orang  lain,  untuk tujuan  mengeksploitasi  orang  tersebut  di  wilayah  negara  Republik Indonesia,  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  singkat  3  (tiga)  tahun dan  paling  lama  15  (lima  belas)  tahun  dan  pidana  denda  paling  sedikit Rp120.000.000,00  (seratus  dua  puluh  juta  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”. Pasal 2 ayat (2) berbunyi: “Jika  perbuatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  mengakibatkan orang  tereksploitasi,  maka  pelaku  dipidana  dengan  pidana  yang  sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.
Pada  saat  ini  praktik  prostitusi  sangat  mudah  berkembang  dalam masyarakat,  karena  praktik  prostitusi  dapat  juga  dilakukan  melalui  media internet,  begitu  banyak  pula  fasilitas  yang  dapat  dijadikan  untuk  melakukan praktik  prostitusi,  karena  situs-situs  yang  telah  didaftarkan  oleh  pelaku  kepada Inter net  Service  Provider atau(ISP)  tidak  ditinjau  atau  diperiksa  terlebih  dahulu oleh pihak ISP.
Dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya  Informasi  dan Transaksi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.
Dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) berbunyi:
“Setiap  orang  memenuhi  unsur  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  27 ayat (1), ayat (2). Ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling  lama  6  (enam)  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak  Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.
Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
Dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) berbunyi:
“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok”.
Undang-Undang Nomor  44 Tahun 2008 Tentang Pornografi diatur dalam Pasal  30  jo.  Pasal  4  ayat  (2),  Pasal  4  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  44  Tahun 2008 berbunyi:
“(2)  Setiap  orang  dilarang  menyediakan  jasa  pornografi  yang:  c. Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual”.
Pasal 30 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 berbunyi:
“Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi  sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  4  ayat  (2)  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  singkat  6 (enam)  bulan  dan  paling  lama  6  (enam)  tahun  dan/atau  pidana  denda paling  sedikit  Rp  250.000.000,00  (dua  ratus  lima  puluh  juta  rupiah)  dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.
Hal  tersebut  memaksa  penegakan  hukum  dalam  teknologi  informasi sangatlah  penting.  Dalam  UU  ITE  ada  beberapa  pasal  yang  mengatur  tentang tindak pidana eksploitasi seksual komersial yaitu Pasal 27 ayat (1), Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (1) jo 27 ayat (1).
Beberapa  daerah  di  Indonesia  telah  menuangkan  peraturan  hukum terkait  dengan  upaya  pemberantasan  prostitusi.  Sebagai  contoh  Pemerintah Provinsi  Daerah  Khusus  Ibukota  (DKI)  Jakarta.  DKI  Jakarta  mengatur  mengenai larangan Prostitusi dalam Pasal 42 ayat (2) Perda DKI Jakarta No. 8 Tahun 2007 tentang  Ketertiban  Umum  yang  menyatakan  bahwa  “Setiap  orang  dilarang  (a) menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi penjaja seks komersial; (b) menjadi penjaja seks komersial; (c) memakai jasa penjaja seks komersial”.  Namun,  ketentuan  tersebut  juga  belum  mengatur  mengenai hukuman  bagi  pengguna  jasa  prostitusi.  Kota  Tangerang  juga  mempunyai peraturan  terkait  prostitusi  yaitu  Pasal  2  ayat  (2)  Perda  Kota  Tangerang  No.  8 Tahun  2005  tentang  Pelarangan  Pelacuran  yang  menyatakan  bahwa  melarang siapa  pun  di  dalam  wilayah  Kota  Tangerang  untuk  melakukan  perbuatan pelacuran.  Lebih  jelasnya  dalam  Pasal  1  ayat  (4)  Perda  tersebut  menjelaskan definisi  pelacuran  yaitu  “hubungan  seksual  di  luar  pernikahan  yang  dilakukan pria  atau  wanita,  baik  di  tempat  berupa  hotel,  restoran,  tempat  hiburan  atau lokasi pelacuran atau pun tempat-tempat lain di wilayah Kota Tangerang dengan tujuan mendapatkan imbalan jasa”.

## 3.2 Undercover Buy Terkait Dalam Pemberantasan Prostitusi Online
Dalam  ketentuan  Undang-undang  Anti  Perdangan  Orang  maupun Undang-undang Kekekrasan dalam Rumah Tangga. Merupakan kekhususan dari KUHP  dalam  menjangkau  perkembangan  kajahatan.  Jika  KUHP  dikenal  sangat
Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
kuat  memagang  teguh  penanfsiran restriktif (penyempitan  makna  hukum), sebaliknya  kedua  uandan-undang  ini  justru  memunculkan  penafsiran ekstensif (perluasan  makna  hukum).  Penafsiran  yang  sama  juga  juga  ditemuai  dalam Undang-undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik.  Kehadiran  Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang bermuatan dengan penafsiran eksetensif memberi ruang yang begitu leluasa bagi penegak hukum dalam menjerat pelaku penyalahgunaan  media  online  ( facebook,  twitter,  line,  whatsapp ,  dan sebagainya).
Penafsiran ekstensif yang  melekat  dalam  Undang-undang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik  maupun  Undang-undang  Anti  Perdangan  Orang,  mampu mengatasi kebutuan dari KUHP. Fakta ini juga memberi jawaban akan relasi studi kriminologi  dengan  ilmu  pengethauan  hokum  pidana,  dalam  menghadapai realitas  sosial  yang  berkembang  dalam  masyarakat.  Namun  sisi  lain  justru menimbulkan persolan baru ketika mendudukan relasi studi kriminologi dengan studi  viktimologi.  Studi  viktimologi  ini,  pada  awalanya  meruapakan pengembangan  dari  studi  kriminolgi.  Sebab  persoalan  kejahatan  yang  terjadi  di dalam  masyarakat,  tidak  semata-mata  meruapakan  persoalan  kejahatan  dan pelaku  kejahatan  saja.  Tetapi  erat  berkaitan  juga  dengan  persoalan  korban ( victim )  kejahatan.  Hal  inilah  yang  kemudian  mendudukkan  viktimologi  sebagai ilmu pengetahuan tentang korban kejahatan.
Dalam studi ilmu viktimologi, sesorang menjadi korban kejahatan,  dapat terjadi  karena  beberapa  aspek.  Karena  keslahan  murni  dari  pelaku  kejahatan, atau murni meruapakan kesalahan dari korban kejahatan serta sebaliknya karena keslahan  pelaku  dan  korban  sekaligus.  Bahkan  dalam  studi-studi  viktimologi, perjudian,  pecandu  obat-obata  terlarang,  termasuk  pelacuran  sering  disebut dengan Crime  Without  Victim artinya  bahwa  di  dalam  diri  seseorang  (penjudi, pecandu,  pelacur)  melekat  dua  pribadi,  yaitu  dirinya  sebegai  pelaku  sekaligus merupakan  korban.  Menurut  J.E.  Sahetapy,  pelacuran,  aborsi  dan  korban narkotika  dapat  digolongkan  sebagai  kejahatan  tanpa  korban.  Bahkan masyarakat dapat juga digolongakn sebagai korban. Belum lagi viktimisasi anak- anak  yang  tidak  dikehendaki. 7 Dalam  hal  mana  anak-anak  yang  lahir  sebagai akibat  adanya  praktek  prostitusi  (termasuk  prostistusi  online),  menimbulkan persoalan  hukum  tersendiri.  Realitas  sosial  ini  menjadi  persoalan  hukum  ketika didudukkan sebagai sebuah fakta hukum. Bahwa ada kekosongan norma, karena hukum  yang  melekat  dengan  karakternya  yaitu  kepastian,  kemanfaatan,  dan keadilan,  diyakini  akan  mengiring  fakta  hukum  tersebut  ke  dalam  ruang ketidakpastian maupun rauang ketidakadilan, termasuk ruang yang tidak mampu memberi kemanfaatan terhadap yang disebut sebagai Crime Without Victim tadi.
Satu hal bahwa kemajuan teknologi komunikasi (media online) ini sesungguhnya mengiring para pengguna ke dalam terra incognita .
Bahwa  siapa  pun  yang  memamsuki  ruang  ini  ( terra  incoginta ),  mestinya telah  menyadari  bahwa  media  online  ini  tanpa  memiliki  sekat  pembatas.
7 J.E Sahetapy, Viktimologi Sebuah Bunga Rampai, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987, h. 28.
Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
Sehingga  wilayah  ini  sering  juga  dianalogikan  sebagai  ruang  hampa.  Siapa  pun yang berada di dalam ruang hampa ini jika tanpa memiliki kesadaran, teguh akan iman, kecakapan intelektual yang baik, moral dan etika sebagai pengontrol, akan terjebak  raung  tersebut.  Dengan  demikian  ketidakmampuan  dalam  mengontrol penggunaan  kemajauan  teknologi  komunikasi  (media  online),  justru  akan menjerumuskan  dirinya  sendiri.  Relasi  studi  kriminologi  dengan  viktimologi terkait  fenomena  praktek  prostitusi  online  ini,  memberi  jawaban  bahwa  akan menempatkan  seseorang  sebagai Crime  without  victim ,  juga  memposisikan korban sebagai akibat karena kesalahan dirinya sendiri.
Terdapat  petunjuk khusus dalam rangka Undercover buy Terkait dengan penegakan  hokum  tindak  pidana  terkait  prostitusi,  telah  digunakan  dalam pengungkapan  kasus  prostitusi  online,  pihak  Kepolisian  bisa  menangkap Terdakwa awalnya karena saksi dan rekan mendapatkan laporan dari masyarakat adanya prostitusi online di website, kemudian rekan saksi sdr. Imam melakukan penyamaran  dengan  melakukan Private  Message kepada  Terdakwa  untuk memesan 2 (dua) orang perempuan dengan alasan untuk tamunya. 8
Tidak  adanya  pengaturan  mengenai  teknik  pembelian  terselubung tersebut  tidak  membuat  penyidik  untuk  tidak  melakukan  teknik  pembelian terselubung  itu  sendiri.  sehingga  diperlukan  suatu  teknik  penyamaran  untuk membongkar  dan  menangkap  setiap  pelaku  tindak  pidana  Narkotika.  Hal  ini dapat  dilihat  dari  adanya  petujuk  lapangan  No.Pol  Juklap/04/VIII/1983  yang memberikan  pengertian  mengenai  pembelian  terselubung  itu  sendiri.  Dengan adanya Juklap tersebut dapat dilihat bahwa teknik pembelian terselubung sudah diterapkan  sebelum  berlakunya  Undang-Undang  No  22  Tahun  1997  yang  telah dirubah  menjadi  Undang-Undang  No  35  Tahun  2009.  Seperti  yang  diketahui bahwa  teknik  pembelian  terselubung  tidak  diatur  dalam  Undang-Undang Narkotika  Tahun  1976  dan  pertama  kali  dimasukkan  dalam  Undang-Undang Nakotika  Tahun  1997  sebagaimana  telah  diganti  menjadi  Undang-Undang Narkotika Tahun 2009.
Di  dalam  Undang-Undang  Narkotika  Tahun  2009  kewenangan  penyidik untuk melakukan pembelian terselubung diatur dalam Pasal 75 huruf j.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  tersebut  penyidik  dalam  melakukan penyidikan  berwenang  melakukan  pembelian  terselubung.  Akan  tetapi,  yang menjadi permasalahan adalah pengertian dari pembelian terselubung itu sendiri tidak  diatur  dalam  Undang-Undang  Narkotika  Tahun  2009.  Hal  ini  membuat banyak penafsiran mengenai pengertian pembelian terselubung itu sendiri.
Sebelum  membahas  lebih  jauh  mengenai  pembelian  terselubung (Undercover buy) yang merupakan suatu metode yang dilakukan penyidik dalam tindak  pidana  Narkotika,  perlu  diketehui  lebih  dahulu  pengertian  pembelian terselubung itu sendiri. Berdasarkan
petunjuk lapanganNo.Pol.
Juklap/04/VIII/1983  disebutkan  pengertian  dari  pembelian  terselubung  itu sendiri adalah: Suatu teknik khusus dalam penyelidikan kejahatan Narkotika dan
8 Putusan No.267/Pid.B/2015/PN.Pgp
Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
Psikotropika, dimana seorang informan atau anggota polisi (dibawah selubung), atau  pejabat  lainyang  diperbantukan  kepada  polisi  (dibawah  selubung), bertindak  sebagai  pembeli  dalam  suatu  transaksi  gelap  jual  beli  Narkotika  dan Psikotropika,  dengan  maksud  pada  saat  terjadi  hal  tersebut,  si  penjual  atau perantara  atau  orang-orang  yang  berkaitan  dengan  supply  Narkotika  dan Psikotropika dapat ditangkap beserta barang bukti yang ada padanya.
Pelaksanaan  pembelian  terselubung  ini  dilakukan  oleh  penyidik  Tindak Pidana Narkotika, akan tetapi tidak semua penyidik boleh melakukan pembelian terselubung  ini.  Pelaksanaan  pembelian  terselubung  ini  harus  dilakukan  oleh penyidik  yang  telah  mendapatkan  surat  perintah/tugas  dari  pimpinan  untuk melaksanakan pembelian terselubung. Dalam melakukan pembelian terselubung, penyidik  dilindungi  oleh  Undang-Undang  Narkotika.  Selain  Undang-Undang Narkotika perlidungan juga diberikan oleh KUHAP dan Undang-Udang Kepolisian. Sedangkan  peraturan  internal  kepolisian  yang  melindungi  setiap  tindakan  yang dilakukan  penyidik  dalam  pelaksanaan  pembelian  terselubung  di  lapangan adalah SuratKeputusan No.Pol SKep/1205/IX/2000/11 September 2000, “tentang revisi Himpunan Juklak dan Juknis proses Penyidikan Tindak Pidana”.Pelaksanaan pembelian terselubung tidak dapat dipisahkan dari beberapa tindak penyelidikan yang  saling  terkait.  Tindakan  penyelidikan  tersebut  antara  lain  observasi (peninjauan)  dan  surveillance(pembuntutan).  Setelah  dilakukan  beberapa tindakan  penyelidikan  tersebut  barulah  kemudian  dapat  dilaksanakan  teknik penangkapan Undercover  buy (pembelian  terselubung).  Mengenai  teknik tersebut akan dibahas satu persatu di bawah ini:
1. Observasi (peninjauan) Berdasarkan  petunjuk  lapangan  Kapolri  Nomor  Pol.Juklap/69/II/1993
dalam tindak pidana narkotika tidak dikenal adanya pelapor. Hal ini dikarenakan berdasarkan juklak tersebut dinyatakan bahwa korban dianggap sebagai pelaku. Bunyi dari ketentuan Juklap tersebut secara jelas adalah “Korban sebagai pelaku. Dimata  polisi,  dalam  kejahatan  narkotika  tidak  dikenal  adanya  korban. Seluruhnya  mulai  dari  penanam,  pembuat,  pengedar  dan  pengguna/pemakai narkotika diperlakukan sebagai pelaku”. 9
Berdasarkan  bunyi  ketentuan  juklap  tersebut  dapat  dilihat  bahwa  dalam tindak  pidana  narkotika  tidak  ada  yang  namanya  saksi  pelapor.  Dalam  tindak pidana narkotika yang dikenal adalah informan. Penyelidik dan penyidik bekerja berdasarkan  adanya  informasi  dari  informan.  Informan  disini  bisa  berasal  dari masyarakat,  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  atau  bisa  pula  berasal  dari  sesama pemain (pengedar atau pemakai narkotika itu sendiri). Dengan adanya informasi tersebut kemudian dilakukan obesrvasi. Dari observasi tersebut dapat diketahui kondisi suatu tempat dan orang-orang yang ada di tempat tersebut.
Berdasarkan  Surat  Keputusan  No.Pol  SKep/1205/IX/2000/11  September 2000 tentang revisi himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana:
9 Syaefurrahman  Al-Banjary,  Hitam  Putih  Polisi  dalam  Mengungkap  Jaringan  Narkoba,  PTIK  Press,  2005, Jakarta, h. 29.
Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
buku  petunjuk  lapangan  tentang  penyelidikan,  dikatakan  bahwa  proses obeservasi  diawali  dari  pengamatan  secara  umum  untuk  mendapatkan gambaran  umum/menyeluruh  mengenai  bagian-bagian/hal-hal  yang  istimewa secara  terperinci  atau  khusus.  Setelah  dilakukan  obeservasi  awal  kemudian dilanjutkan  dengan  obeservasi  orang,  observasi  benda,  obseravasi  tempat  dan obeservasi  kejadian.  Kompol  Santoso  menyatakan  dari  Obeservasi  inilah  dapat diketahui  bagaimana  situasi  lingkungan  dari  target  operasiyang  akan  dilakukan penangkapan.
2. Suveillance(pembuntutan) Surveillance(pembututan)  adalah  kegiatan  pembututan  secara  sistematis terhadap  orang,  tempat  dan  benda.  Biasanya  surveillance  dilakukan  tehadap orang,  sedangkan  pembuntutan  terhadap  tempat/benda  dilakukan  karena  ada hubungannya  dengan  orang  yang  diamati.  Pembututan  ini  biasanya  dilakukan dengan  rahasia,  terus-menerus  dan  kadang  berselang  untuk  memperoleh informasi kegiatan dari sitarget operasi.Tujuan dari dilakukannya pembututan ini adalah  untuk  memperoleh  bukti  kejahatan,  selain  itu  juga  untuk  melindungi petugas  reserse  (undercover  agent)  yang  sedang  melakukan  penyamaran  serta menguatkan kesaksian.
Keberhasilan  pelaksanaan  pembututan  ini  tergantung  dari  kelihaian petugas  dalam  melakukan  penyamaran.  Dalam  hal  pembututan  ini  berhasil dilakukan  maka  penyidik  dapat  melakukan  tindakan  selanjutnya  yaitu undercover buy.
Dengan dilaksanakannya Surveillance sesuai dengan prosedur yang tertulis di  atas  maka  tingkat  keberhasilan  dari  pelaksanaan  Surveillance  tersebut  pun akan lebih besar tercapai.
3. Undercover Buy(Pembelian Terselubung) Pembelian Terselubung merupakan salah satu kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Narkotika kepada penyidik tindak pidana narkotika. Hal ini tertuang  pada  Pasal  75  huruf  j  Undang-Undang  Narkotika.  Pelaksanaan pembelian terselubung harus dilakukan secara hati-hati. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Narkotika yang berisi:
Teknik  penyidikan  pembelian  terselubung  dan  penyerahan  di  bawah pengawasan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  75  huruf  j  dilakukan  oleh Penyidik atas perintah tertulis dari pimpinan.
Dengan  demikian  pelaksanaan  dari  pembelian  terselubung  ini  haruslah dengan  diketahui  oleh  pimpinan  dan  harus  dengan  disertai  dengan  perintah tertulis  dari  pimpinan.  Hal  tersebut  diatur  demikian  guna  menghindari penyalahgunaan  wewenang  oleh  penyidik  dalam  melakukan  pembelian terselubung ini.
Pada  pelaksanaan  pembelian  terselubung  sering  terjadi  penyimpangan- penyimpangan  yang  dilakukan  oleh  penyidik,  untuk  mengurangi  penyimpangan tersebutlah maka ada pengaturan bahwa pelaksanaan pembelian terselubung ini harus  sesuai  dengan  surat  perintah  tertulis  dari  atasan.  Hal  ini  berguna  untuk
Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
menghindari  penyidik  yang  melakukan  penyimpangan  yang  mengatasnamakan diskresi dalam pelaksanaan pembelian terselubung ini.
Pasal  18  ayat  (1)  Undang-Undang  No  2  Tahun  2002  Tentang  Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan tegas menyatakan bahwa penyidik kepolisian diberikan  kewenangan  untuk  bertindak  sesuai  dengan  penilaiannya  sendiri, dimana bunyi dari Pasal tersebut secara lengkap yaitu: Untuk kepentingan umum pejabat  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  dalam  melaksanakan  tugas  dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
Berdasarkan  bunyi  Pasal  tersebut  dapat  ditarik  suatu  arti  bahwa  penyidik dapat  bertindak  menurut  sesuai  penilaiannya  sendiri  selama  masih  merupakan kewenangannya.
Apabila  hal  tersebut  tidak  dibatasi  dalam  pelaksanaan  penyidikan  dengan teknik pembelian terselubung dalam tindak pidana narkotika maka akan terjadi penyimpangan  dalam  pelaksanaan  pembelian  terselubung  tersebut.  Dimana penyidik  kepolisian  bisa  menjadi  pemakai  atau  pembeli  atau  bahkan  pengedar dengan  sesuka  hatinya.  Untuk  itu  kewenangan  tersebut  dibatasi  dengan diharuskan  adanya  surat  perintah  tertulis  dalam  pelaksanaan  pembelian terselubung.
Penyidik  yang  tidak  memenuhi  persyaratan  untuk  melakukan  pembelian terselubung  kemudian  tertangkap  ketika  melakukan  pembelian  terselubung. Setiap tindakan pembelian terselubung harus dilakukan dengan perintah tertulis dari  pimpinan  dan  setiap  tindakan  yang  dilakukan  penyidikharus  diketahui  oleh pimpinan. Apabila penyidik melakukan tindakan tidak berdasarkan surat perintah dan  tanpa  sepengetahuan  pimpinan  maka  terhadap  penyidik  tersebut  dapat dikenai sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
Pelaksanaan  pembelian  terselubung  tentu  saja  dilakukan  dengan  cara terselubung.
Dalam  pelaksanaannya  setelah  dilakukan  obeservasi  dan  surveillance, sebelum  dilakukan  penangkapan  dengan  cara  pembelian  terselubung  biasanya dilakukan terlebih dahulu penyusupan agen (Undercover agent). Hal ini dilakukan karena  untuk  mendapatkan  suatu  pelaku  tindak  pidana  dalam  tindak  pidana narkotika  tidak  dapat  dilakukan  dengan  cara-cara  yang  terbuka  sehingga  perlu penyamaran.  Pelaksanaan  penyusupan  agen  ini  sangat  berbahaya.  Sehingga penyidik  yang  melaksanakannya  benar-benar  harus  dipilih  dan  dipersiapkan sehingga  memiliki  kemampuan  teknis  untuk  menyusup.  Berikut  adalah  cara pelaksanaan Undecover menurut buku petunjuk  lapangan tentang penyelidikan yang telah direvisi oleh Surat Kapolri No SKep/1205/IX/2000, yaitu:
(a) Melakukan  pendekatan  pada  sasaran,  yang  telah  ditentukan. Apabila ada hambatan Untuk pendekatan langsung, dapat melalui orang lain;
(b) Setelah  berhasil  kontak  dengan  sasaran  dilanjutkan  dengan kegiatan-kegiatan  untuk  menumbuhkan  kepercayaan  dari saasaran,  dengan  menyebarluaskan  cerita  samara  di  lingkungan
Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
sasaran.  Pilih  tempat  tinggal,  tempat  hiburan  dan  tempat  kerja yang  dapat  digunakan  untuk  mengamati  kegiatan  sasaran,  baik langsung maupun tidak langsung.
(c) Dalam  hal  petugas  yang  melaksanakan  kegiatan  undercovertelah berada dan berhasil diterima dilingkungan sasaran, maka sebelum mengumpulkan  bahan  keterangan  yang  diperlukan,  ia  harus segera melakukan adaptasi dan bertindak hati-hati dengan cara: (1) Membatasi  pembicaraan  agar  orang-orang  yang  ada disasaran lebih aktif berbicara. (2) Berusaha  untuk  mendengar  semua  hal  yang  dibicarakan oleh sasaran. (3) Gunakan  kesempatan  untuk  mengadu  domba  antar anggota dari sasaran yang diselidiki. (4) Anggaplah  orang-orang  yang  berada  disasaran  memiliki pengetahuan yang sederajat dengan petugas. (5) Perhatikan  dengan  seksama  apa  yang  tampak  disekitar tempat  sasaran  dan  kegiatan-kegiatan  apa  yang tengah/akan berlangsung diingat tanpa mencatat. (6) Usahakan  agar  percakapan  terus  berlangsung,  tanpa banyak pertanyaan, sebab pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat menimbulkan kecurigaan. (7) Jangan  sampai  terpengaruh  terhadap  hal-hal  negatif  yang dilakukan  oleh  orang-orang  yang  ada  disasaran  dengan memberikan alasan yang logis yang dapat diterima sasaran. (8) Penyelidik harus mampu dan menguasai tentang segala hal yang  berkaitan  dengan  cover,  baik  cover  name/cover  job maupun cover story. (9) Jangan  bersikap  dan  bertindak  yang  dapat  menimbulkan kecurigaan  dalam  lingkungan  orang-orang  yang  ada  di sasaran. (10) Melakukan  pengamatan  secara  cermat  dan  teliti  yang diharapkan dapat memperoleh bahan keterangan lain. (11) Setiap kegiatan dilakukan sedemikian rupa sehingga kontak dengan  pelindung/markas  tetap  dalam  kerahasiaan  tetap terjamin. (12) Komunikasai terhadap kawan supaya menggunakan tanda- tanda  atau  gerakan  tubuh  tertentu  atau  rahasia  yang mudah disampaikan atau dimengerti.
Pembelian  terselubung  yang  dilakukan  oleh  Pihak  Kepolisian  dapat dikategorikan  sebagai  tindak  pidana  apabila  dilakukan  tanpa  surat  perintah tertulis  dari  pimpinan.  Dalam  pelaksanaannya,  teknik  pembelian  terselubung harus dilakukan oleh penyidik berdasarkan surat perintah tertulis dari pimpinan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Narkotika yang secara
Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
tegas  menyatakan  teknik  pembelian  terselubung  harus  dilakukan  atas  perintah tertulis  dari  penyidik.  Apabila  pada  saat  penyamaran  sebelum  dilakukannya teknik  pembelian  terselubung  petugas  yang  melakukan  penyamaran  dalam keadaan  terpaksa  harus  melakukan  tindak  pidana  maka  hal  tersebut diperbolehkan  selama  hal  tersebut  diketahui  oleh  pimpinan.  Hal  sesuai  dengan apa yang diatur dalam buku petunjuk lapangan tentang penyelidikan yang telah direvisi  oleh  Surat  Keputusan  No  SKep/1205/IX/2000,  dimana  dalam  buku tersebut  secara  jelas  disebutkan  bahwa  jika  karena  situasi  terpaksa  harus melibatkan  diri  dalam  suatu  tindak  pidana,  maka  kegiatan  tersebut  harus sepengetahuan  dan  dengan  persetujuan  pimpinan.  Selain  itu  tindakan  petugas tersebut  juga  dilindungi  oleh  ketentuan  Pasal  18  ayat  (1)  Undang-Undang  No  2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang secara jelas disebutkan bahwa  polisi  dapat  bertindak  sesuai  dengan  penilaiannya  sendiri  selama tindakannya  tersebut  tetap  memperhatikan  peraturan  perundang-undangan, serta kode etik profesi Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan ayat (2) Pasal 18 tersebut.
Tentang  bagaimana    mekanisme  pelaksanaan Undercover  buy terkait tindak  pidana  prostitusi  yang  akan  dating  mekanisme  pelaksanaan Undercover buy terkait tindak pidana prostitusi  dengan melakukan pendekatan pada sasaran yang telah ditentukan. Apabila ada hambatan untuk pendekatan langsung dapat melalui orang lain atau contact person yang dapat membantu.  Setelah berhasil contact  dengan  sasaran  dilanjutkan  dengan  kegiatan-kegiatan  untuk menumbuhkan  kepercayaan  dari  sasaran,  kemudian  dapat  dilakukan  transaksi atau  melakukan  kesepakatan.  Dalam  hal  petugas  yang  melaksanakan  kegiatan Under    Cover wajib  di  lengkapi  dengan  surat  perintah  dan  terlebih  dahulu melakukan  laporan  kepada  atasan  dalam  hal  ini  adalah  atasan  langsung  yaitu Kapolres  atau  Kasat,  dalam  melaksanakan  penyelidikan  harus  dibuat  rencana penyelidikan sebagai pendukung dan pedoman dalam pelaksanaan penyelidikan. Hasil  penyelidikan  disampaikan  kepada  pimpinan  yang  memuat  analisa  ada tidaknya  tindak  pidana  dalam  laporan  atau  pengaduan.  Pelaksanaan penyelidikan lebih rinci diatur dalam Standar Operasional Prosedur penyelidikan.
4. SIMPULAN
Tindak pidana prostitusi telah diatur dalam Buku II KUHP Bab XIV tentang Kejahatan  Terhadap  Kesusilaan  dan  Buku  III  KUHP  Bab  II  tentang  Pelanggaran Ketertiban  Umum.Pelanggaran  Ketertiban  Umum  Tentang  Prostitusi  online sebagai  kejahatan cybercrime merupakan  kejahatan  jual  beli  perdagangan manusia  dalam  kegiatan  kasus   tawar  menawar  yang  bersendikan  pada pelayanan penikmat jasa yang pelancaran nya bersendikat pada dunia maya atau jejaring   internet  sebagai  media  penyambung  dalam  meluruskan  aksi  kejahatan tersebut.  Berdasarkan  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016 Tentang  Informasi  Dan  Transaksi  Elektronik  yang  mengatur  tentang  Prostitusi diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) . Dan sebagaimana mekanisme teknis penyelidikan terhadap  suatu  tindak  pidana  telah  diatur  dalam  PERKABA  No  3  Tahun  2014,
Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
dalam kaitannya penegakan hukum pada tindak pidana terkait dengan prostitusi dengan  menggunakan  teknik  penyelidikan Undercover  buy (Pembelian Terselubung) belum diatur khusus dalam ketentuan perundang-undangan seperti halnya  pada  tindak  pidana  narkotika  dalam  petujuk  lapangan  No.Pol Juklap/04/VIII/1983,  Sedangkan  peraturan  internal  kepolisian  yang  melindungi setiap  tindakan  yang  dilakukan  penyidik  dalam  pelaksanaan  pembelian terselubung  di  lapangan  adalah  Surat  Keputusan  No.Pol  SKep/1205/IX/2000/11 September 2000, “tentang revisi Himpunan Juklak dan Juknis proses Penyidikan Tindak Pidana”.

## 5. REFERENSI

## Buku:
Arief Barda Nawawi. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan.   PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2001.
B.  Simanjuntak,  Beberapa  Aspek  Patologi  sosial,  Alumni,  Bandung,  1981. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994.
Gustav,  Radbruch,  Legal  Philosophy,  dalam  The  Legal  Philosophies  of  Lask, Radbruch,  and  Dabin,  Translated  by:  Kurt  Wilk,  Harvard  University  Press, Cambridge, Massachusetts, 1950.
Hartono Sunaryati, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Alumni, Bandung, 1991.
Hull Terence H, , Endang Sulistianingsih, Gavin W.Jones, Pelacuran di Indonesia, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997.
Hutchinson  Terry,    “Researching  and  writing  in  Law”,  dalam  Yudhi  Setiawan, instrumen    Hukum  Campuran  (  gemeenschapelijkrecht)  Dalam    Konsolidasi Tanah, Raja Grafindo,Persada, Jakarta, 2009.
Ibrahim R., Pengawasan Konstitusional Antara Kekuasaan Legislatif dan Eksekutif Dalam Pembaruan UUD 1945, Disertasi Program  Pasca sarjana UNPA, Bandung, 2003.
Kartono Kartini, Patologi Sosial, Rajawali Pers, Jakarta, 1981.19, 2000.
Moleong Lexy J., Metode Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004.
Muladi dan Arief Barda Nawawi, Teori-teori Kebijakan Pidana, Alumni Bandung, 1984.
Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
-----------------------------, Hak  Asasi  Manusia,  Politik  dan  Sistem  Peradilan  Pidana, Badan Penerbit UNDIP,  Semarang, 1997.
Raharjo Satjipto, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
Rasjidi  Lili  dan  Ira  Thania  Rasjidi.  Dasar-Dasar  Filsafat  dan  Teori  Hukum. CitraAditya Bakti : Bandung. 2007.
Reksodiputro  Mardjono,  Sistem  Peradilan  Pidana  Indonesia.  Melihat  Kejahatan dan  Penegakan  Hukum  dalam  Batas-Batas  Toleransi.  Pusat  Keadilan  dan Pengabdian Hukum. Jakarta. 1994.
----------------------------- , Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994.
Saleh  Roslan,  Mencari  asas-  azas  umum  yang  sesuai  untuk  hukum  pidana nasional,  Kumpulan  bahan  Upgrading  Hukum  Pidana  (jilid)  2,  tanpa  Pencetak, 1971.
Santono  Topo  dan  Eva  Achjani  Zulfa,  Kriminologi,  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta,2001.
Sidartha  Bernard  Arief,  Ilmu  Hukum  Indonesia  (Upaya  Pengembangan  Ilmu Hukum  Sistematik  Yang  Responsive  Terhadap  Perubahan  Masyrakat),  Genta Publhishing, Yogyakarta, 2013.
Soedarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986.
-----------------------------,  Hukum  Pidana  dan  Perkembangan  Masyarakat  dalam Kajian Hukum Pidana, Sinar Baru, Bandung, 1983.
Soedjono  D,  Pelacuran  Ditinjau  dari  segi  Hukum  dan  Kenyataan  dalam Masyarakat, Karya Nusantara, Bandung, 1977.
-----------------------------, Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum Dan Kenyataan Dalam Masyarakat ,Karya Nusantara, Bandung,1997.

## Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

## KUHP
Undang- undang R.I. Nomor  39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
Undang-  undang  R.I.  Nomor    21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Perdagangan Orang.
Undang – undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik