E KOBIS : J URNAL E KONOMI DAN B ISNIS S YARIAH , V OLUME . 4, N O . 1, 2020
Prodi Ekonomi Syariah Volume 4, No. 1
Januari-Juni 2020 Halaman: 11-27

## Ekobis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah
Journal homepage: http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/ekobis

## Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa Dalam  Pemberdayaan Masyarakat Menurut Perspektif  Ekonomi  Islam  (Studi  Pada  Permukiman  Mesjid  Trienggadeng Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya)

## Rouzi Amsyal, Cut Dian Fitri, Junia Farma
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry (UIN Ar-Raniry) Banda Aceh, Indonesia

## INFO ARTIKEL
Riwayat Artikel: Submit 4 April 2020 Revisi 3 Mei 2020 Diterima 4 Juni 2020
Kata Kunci:
Alokasi Dana Desa Pemberdayaan Kesejahteraan A B S T R A C T
Village Funds have an important role in improving the economy of rural communities, with effective utilization and allocation. This study aims to determine the management of ADD in community empowerment which aims to improve the  village  economy  from  an  Islamic  economic  perspective.  This  type  of  research  is  a  descriptive  study  with qualitative methods. The informants of this research were the secretary of the sub-district head, KASI PMG, village officials  and  the  people  of  the  Trienggadeng  Mosque  settlement.  Data  collection  was  carried  out  by  interview, documentation, and observation. The results of this study indicate that the implementation of the ADD program in community empowerment activities has not been very effective because it is not in accordance with the needs and desires of the community. In managing ADD, the policies implemented by the government in carrying out their duties are  based  on  the  basic  values  of  Islamic  economics,  namely:  ownership,  balance  and  justice.  The  government cooperates with existing institutions in the village, and decisions taken by the government are joint decisions in the Development Planning Consultation (Musrenbang).
A B S T R A K
Dana  Desa  memiliki  peran  penting  dalam  peningkatan  ekonomi  masyarakat  desa  dengan  pemanfaatan  dan pengalokasian yang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dalam pemberdayaan  masyarakat  yang  bertujuan  meningkatkan  perekonomian  desa  menurut  perspektif  ekonomi  Islam. Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif  dengan  metode  kualitatif.  Informan  penelitian  ini  adalah  sekretaris camat, KASI PMG, aparatur desa dan masyarakat Permukiman Mesjid Trienggadeng. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil dari penelitian ini adalah menunjukan bahwa pelaksanaan program ADD dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat belum efektif karena tidak sesuai dengan kebutuhan dan keinginan  masyarakat.  Dalam  pengelolaan  ADD,  Kebijakan  yang  dilaksanakan  pemerintah  dalam  melaksanakan tugasnya perpatokan dengan nilai dasar ekonomi Islam yaitu : kepemilikan, keseimbangan dan keadilan. Pemerintah bekerja  sama  dengan  lembaga  yang  ada  di  desa,  serta  keputusan-keputusan  yang  diambil  oleh  pemerintah merupakan keputusan bersama dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang).

## 1. PENDAHULUAN
Strategi  pembangunan  di  Indonesia  merupakan  upaya  peningkatan  pemerataan  pembangunan  beserta  hasil-hasilnya melalui arah kebijakan pembangunan sektoral dan kinerja masyarakat terutama di pedesaan. Pembangunan desa adalah subjek pembangunan  dan  sebagai  gerakan  masyarakat  dalam  melaksanakan  pembangunan  yang  dilandasi  oleh  kesadaran  untuk meningkatnya  kehidupan  yang  lebih  baik.  Pembangunan  pedesaan  yang  dilaksanakan  harus  sesuai  dengan  masalah  yang dihadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan pedesaan yang telah ditetapkan.
Bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah pedesaaan adalah adanya anggaran pembangunan secara khusus  yang  dicantumkan  dalam  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Daerah  (APBD)  untuk pembangunan  wilayah  pedesaan, yakni  dalam  bentuk  Alokasi  Dana  Desa  (ADD).  Diketahui  bahwa  hampir  semua  penduduk  Indonesia  bertempat  tinggal  di
pedesaan, dan setiap desa akan mendapatkan aset melalui ADD.
ADD merupakan  dana  yang  dialokasikan oleh  pemerintah  kabupaten/kota  untuk  desa yang  bersumber  dari  bagian  dana perimbangan  keuangan  pusat  dan  daerah  yang  diterima  oleh  Kabupaten.  Berdasarkan  PP  No.  43  Tahun  2014,  formulasi perhitungan ADD adalah minimal 10% dari dana transfer pusat ke daerah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK)..
UU  Nomor  6  Tahun  2014  memberikan  wewenang  kepada  Pemerintah  untuk  mengalokasikan  dana  desa.  Dana  desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Kebijakan ini sekaligus mengintegrasikan dan mengoptimalkan seluruh skema pengalokasian anggaran dari Pemerintah kepada desa  yang  selama  ini  sudah  ada.  Sumber-sumber  pendapatan  desa  yaitu;  (1)  pendapatan  asli  desa  (2)  dana  desa  yang bersumber  dari  APBN  (3)  bagian  dari  hasil  PDRD  Kab/kota  (4)  Alokasi  Dana  Desa  dari  Kab/Kota  (5)  bantuan  keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kab/Kota (6) hibah dan sumbangan pihak ketiga dan (7) lain-lain pendapatan desa yang sah.
Tujuan  diberikannya  ADD  adalah  untuk  meningkatkan  pelayanan  publik  di  desa,  mengentaskan  kemiskinan,  memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Dengan demikian pemerintah desa harus mengambil tindakan dari adanya kebijakan pemerintah pusat yang telah menggulirkan dana desa sebagai stimulus pembangunan desa secara adil dan merata dalam pembangunan. Peran pemerintah dalam membangun desa sangat penting dimana pemerintah adalah unit pelaksana utama dalam pengelolaan ADD.
ADD  merupakan  salah  satu  bentuk  hubungan  keuangan  antar  tingkat  Pemerintahan  yaitu  hubungan  keuangan  antara pemerintahan  kabupaten  dengan  pemerintahan  desa.  Untuk  dapat  merumuskan  hubungan  keuangan  yang  sesuai  maka diperlukan  pemahaman  mengenai  kewenangan  yang  dimiliki  pemerintah  desa.  Artinya,  anggaran  pemerintah  yang  diberikan kepada desa terkait sepenuhnya adalah untuk fasilitas pembangunan dan pemberdayaan desa sebagai salah satu lembaga yang andil dalam format kepemerintahan.
Maksud  pemberian  ADD  adalah  sebagai  bantuan  stimultan  atau  dana  perangsang  untuk  mendorong  dalam  membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan  dan  pemberdayaan  masyarakat.  Di  dalam  pelaksanaan  bantuan  ADD  masih  terdapat  beberapa  permasalahan. Sebagai contoh adalah masih rendahnya Pendapatan Asli Desa yang diperoleh oleh Desa.
Dalam pengalokasian dana desa dijelaskan bahwa penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa adalah sebesar 30% (tiga puluh  persen)  untuk  belanja  aparatur  dan  operasional  pemerintah  desa,  dan  sebesar  70%  (tujuh  puluh  persen)  untuk  biaya pemberdayaan  masyarakat  yang  digunakan  diantaranya  untuk  biaya  perbaikan  sarana  publik  dalam  skala  kecil,  penyertaan modal  usaha  masyarakat  melalui  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes),  biaya  untuk  pengadaan  ketahanan  pangan,  perbaikan lingkungan  dan  pemukiman,  teknologi  tepat  guna,  perbaikan  kesehatan  dan  pendidikan,  pengembangan  sosial  budaya,  dan sebagainya  yang  dianggap  penting.  Besaran  porsi  ADD  sebesar  70%  yang  digunakan  untuk  memberdayakan  masyarakat seharusnya menjadi hal penting pemerintah desa dalam berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Islam menjawab persoalan pembangunan dan pemberdayaan melalui surat Ar-Ra’du ayat 11:
ُِّﲑَغُـي  َﻻ َﱠا ﱠنِإ ۗ ِﱠا ِرْمَأ ْنِم ُهَنوُظَفَْﳛ ِهِفْلَخ ْنِمَو ِهْيَدَي ِْﲔَب ْنِم ٌتاَبِّقَعُم ُهَل َأ اَذِإَو ۗ ْمِهِسُفْـنَِ اَم اوُِّﲑَغُـي ٰﱠﱴَح ٍمْوَقِب اَم ٍمْوَقِب ُﱠا َداَر
ِنوُد ْنِم ْمَُﳍ اَمَو ۚ ُهَل ﱠدَرَم  َﻼَﻓ اًءوُﺳ ٍلاَو ْنِم ِه
Artinya: “ Bagi manusia ada malaikat- malaikat yang selalu mengikutinya  bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya  atas  perintah  Allah.  Sesungguhnya  Allah  tidak  mengubah  keadaan  sesuatu  kaum  sehingga  mereka  mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia ”. (Q.S. Ar-Ra’d [13]:11)
Ayat di atas memberikan penjelasan bahwa adanya peluang bagi umat Islam untuk memberdayakan dirinya melalui sebuah kerja  keras.  Kerja  keras  yang  didukung  penuh  oleh  pemerintah  melalui  berbagai  programnya.  Pemerintah  yang  selama  ini menjalankan  sebuah  program  besar  yang  diharapkan  dapat  mensejahterakan  masyarakatnya.  Dengan  program  desa  yang menjadi senjata dalam pembangunan desa dan pemberdayaan desa diseluruh Indonesia.
Pada dasarnya ADD tidak hanya terfokus pada pembangunan infrastruktur semata, akan tetapi pemberdayaan masyarakat menjadi  penting  diperhatikan  dan  dilaksanakan  supaya  pembangunan  dapat  merata.  Pemberdayaan  dapat  berupa  penerapan modal usaha produktif meliputi usaha masyarakat setempat serta pengelolaannya menggunakan nilai-nilai islam dengan tujuan untuk kemaslahatan umat.
Pembangunan  desa  mempunyai  peranan  yang  sangat  penting  dan  strategis  dalam  rangka  pembangunan  nasional  dan pembangunan  daerah,  karena  di  dalamnya  terkandung  unsur  pemerataan  pembangunan  dan  hasil-hasilnya  bisa  menyentuh secara  langsung  kepentingan  sebagian  besar  masyarakat  yang  bermukim  di  perdesaan  dalam  rangka  upaya  meningkatkan kesejahteraan.
Pembangunan yang bisa dilakukan di daerah pedesaan adalah dengan memberdayakan masyarakat serta pengembangan ekonomi  masyarakat.  Pembangunan  melalui  pemberdayaan  dan  pengembangan  ekonomi  masyarakat  sangat  efektif  untuk peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  desa,  terutama  dengan  memunculkan  potensi  ekonomi  berbasis  masyarakat.  Potensi
ekonomi saat ini sangat menjadi incaran suatu daerah untuk dapat membangun dan membangkitkan partisipatif masyarakat. Dukungan pemerintah terhadap peningkatan ekonomi di masyarakat desa pun sudah diwujudkan dalam implementasinya hal  ini  terkait  dengan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa  yang  merupakan  desentralisasi  birokrasi  yang mengalami perubahan yang cukup baik agar kebijakan-kebijakan yang dibuat akan cepat tersalurkan dan membantu mengurangi masalah-masalah yang ada.

## 2. TINJAUAN TEORITIS

## Konsep Pembangunan Desa
Menurut H.A.W. Widjaja (2003 : 3) istilah desa berasal dari bahasa india swadesi yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal atau tanah leluhur yang merajuk pada suatu kesatuan hidup dengan kesatuan hidup dengan kesatuan norma serta memiliki  batas  yang  jelas.  Istilah  desa  dan  pedesaan  sering dikaitkan  dengan  pengertian  rural  dan  village  yang dibandingkan dengan  kota  (city/town)  dan  perkotaan  (urban).  Konsep  perdesaan  dan  perkotaan  mengacu  kepada  karakteristik  masyarakat, sedangkan desa dan kota merajuk pada suatu wilayah administrasi atau tutorial, dalam hal ini perdesaan mencakup beberapa desa. Definisi tentang desa sendiri sampai sekarang belum dikaji karena batasannya menjadi perdebatan panjang di kalangan para ahli. Desa dibentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat di daerahnya dengan daerah lain yang berbeda kulturnya (Numan, 2015 : 226).
Berdasarkan intruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 11 Tahun 1972 tentang Pelaksanaan Klarifikasi dan Tipologi Desa di Indonesia digolongkan dalam tiga tingkatan yakni:
1. Desa  swadaya,  merupakan  desa  yang  paling  terbelakang  dengan  budaya  kehidupan  tradisonal  dan  sangat  terikat dengan  adat  istiadat.  Desa  ini  biasanya  memiliki  tingkat  kesejahteraan  yang  sangat  rendah,  sarana  dan  prasarana minim serta sangat tergantung pada alam.
2. Desa  swakarsa,  merupakan  desa  yang  mengalami  perkembangan  lebih  maju  dibandingkan  desa  swadaya.  Desa  ini telah  memiliki  landasan  lebih  kuat  dan  berkembang  lebih  baik  serta  lebih  kosmopolit.  Desa  swakarsa  penduduknya mulai melakukan peralihan mata pencaharian dari sektor primer ke sektor lain.
3. Desa swasembada, merupakan desa yang memiliki kemandirian lebih tinggi dalam segala bidang terkait dengan aspek sosial  dan  ekonomi.  Desa  swasembada  mulai  berkembang  dan  maju  dengan  petani  yang  tidak  terikat  dengan  adat istiadat atau pola tradisional. Prasarana dan sarana lengkap dengan perekonomian lebih mengarah pada industri barang dan jasa. Sektor primer dan sekunder lebih berkembang.
Dalam batang tubuh UU RI Nomor 22 Tahun 1999 desa tidak dinyatakan secara eksplisit memiliki otonomi tetapi disebutkan memiliki otonomi asli berada dalam bagian penjelasan. Hal lain menyangkut keberadaan pemerintah desa yang memposisikan pemerintah  desa  dan  Badan  Perwakilan  Desa  sebagai  pemegang  pemerintahan  “birokrasi  desa”.  Kemungkinan  lembaga  lain yang  telah  lama  diakui  oleh  masyarakat  sulit  untuk  memegang  peranan  ini.  Pemerintahan  desa  merupakan  subsistem  dalam sistem  pemerintahan  nasional.  Keberadaan  pasal  yang  mengatur  pembentukan  pemerintah  dan  perangkat  desa  akan menghasilkan kepala desa sebagai pemimpin pemerintah desa dan BPD yang akan membatasi peran pemimpin desa dan atau lembaga perwakilan lain yang bersifat asli yang ada di desa yang bersangkutan.
Susunan pemerintahan desa terdiri dari Pemerintah Desa (Pemdes) dan Badan Perwakilan Desa (BPD). Pemdes dipimpin oleh  kepala  desa  dan  dibantu  perangkat  desa  yang  bertanggung  jawab  langsung  kepada  kepala  desa.  BPD  adalah  badan perwakilan  yang  terdiri  dari  atas  pemuka  masyarakat  yang  ada  di  desa  dan  berfungsi  mengayomi  adat  istiadat,  membuat peraturan  desa  (Perdes),  menampung  dan  menyalurkan  aspirasi  masyarakat  serta  melakukan  pengawasan  terhadap penyelenggara pemerintahan desa (H.A.W. Widjaja, 2003 : 19).
Pembangunan  desa  dan  pembangunan  masyarakat  desa  telah  menjadi  dua  istilah  yang  sering  di  campuradukan pengertiannya.  Padahal  secara  definisi  keduanya  memiliki  pengertian  yang  sedikit  berbeda.  Sumarja,  menyebutkan  bahwa pembangunan  masyarakat  desa  (community  development)  adalah  usaha  pembangunanya  hanya  diarahkan  pada  kualitas manusianya,  sedangkan  pembangunan  desa  (rural  development)  mengusahakan  pembangunan  masyarakat  yang  dibarengi lingkungan hidupnya (Adisasmita, Rahadjo, 2006 : 3).
Pada dasarnya pembangunan pedesaan bertujuan untuk mewujudkan  masyarakat adil dan makmur material dan spiritual berdasarkan  pancasila  didalam  wadah  Negara  Republik  Indonesia  yang  merdeka,  bersatu  dan  berdaulat  dalam  suasana perikehidupan  bangsa  yang  aman,  tentram  dan  dinamis.  Pembangunan  masyarakat  pedesaan  untuk  menciptakan  kehidupan yang demokratis, baik dalam kegiatan dan aktivitas ekonomi, sosial budaya dan politik ternyata haruslah berbasis pada beberapa prinsip  dasar  latar  belakang  sejarah  hukum  dan  kemajemukan  etnis,  sosial,  budaya,  dan  demokrasi,  otonomi,  partisipasi  dan kontrol bagi warga masyarakat (Adisasmita, Rahadjo, 2006 : 57).

## Dana Desa
Dana  desa  adalah  dana  yang  bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  yang  diperuntukan  bagi  Desa yang  di  transfer  melalui  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Kabupaten  atau  kota  dan  digunakan  untuk  membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat (A. Saibani, 2014 : 3).
Alokasi  Dana  Desa  biasa  disebut  dengan  ADD  adalah  alokasi  khusus  desa  yang  dialokasikan  oleh  pemerintah  melalui Pemerintah Daerah (kabupaten). Tujuan utamanya adalah untuk mempercepat pembangunan tingkat desa baik pembangunan fisik  (sarana  prasarana)  maupun  sumber  daya  manusia.  Alokasi  dana  desa  merupakan  bagian  dari  keuangan  desa  yang diperoleh  dari  bagi  hasil  pajak  daerah  dan  bagian  dari  dana  perimbangan  keuangan  pusat  dan  daerah  yang  diterima  oleh kabupaten  untuk  desa  paling  sedikit  10 %  (sepuluh  persen). Seluruh  kegiatan  yang  berasal  dari  anggaran  alokasi  dana  desa direncanakan,  dilaksanakan,  dan  dievaluasi  secara  terbuka  dengan  melibatkan  seluruh  masyarakat  desa  (Roberto,  Lutfi  & Nurnaningsih, 2018).
Berdasarkan  pada  Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2014  Tentang  Dana  Desa  yang  bersumber  dari  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pada ayat pasal yang telah di amandemen pada Peraturan Pemerintah Nomor 168 tahun 2014 ke  11  ayat  2  yang  telah  dipertimbangkan  dan  dirumuskan  dalam  pengalokasian  dana  desa  menyatakan  bahwa  dana  desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:
a. Alokasi dasar
b. Alokasi  yang  dihitung  memperhatikan  jumlah  penduduk,  angka  kemiskinan,  luas  wilayah,  dan  tingkat  kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.
Secara  umum  Alokasi  Dana  Desa  digunakan  untuk  membiayai  penyelenggaraan  pemerintahan,  pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan, namun peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 mengamanatkan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Lebih lanjut dalam Peraturan  Menteri  Keuangan  tersebut,  disebutkan  bahwa  penggunaan  Dana  Desa  dilaksanakan  sesuai  dengan  prioritas  yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. (PMK.07/2015).
Dana  desa  digunakan  untuk  membiayai  penyelenggaraan  pemerintahan,  pembangunan,  pemberdayaan  masyarakat  dan kemasyarakatan. Dana desa harus diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (PP No. 60 Tahun 2014 Pasal 19).  Pembangunan desa adalah  untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan  kualitas hidup  manusia  serta penanggulangan kemiskinan.
Berdasarkan UU Nomor 6 tahun 2014 pasal 78 tujuan dari program Alokasi Dana Desa adalah :
a. Menanggulangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan
b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa
c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan
d. Meningkatkan  pelayanan  kepada  masyarakat  desa  dalam  rangka  pengembangan  kegiatan  sosial  dan  ekonomi masyarakat
e. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat

## Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Pemberdayaan sebenarnya merupakan istilah yang khas Indonesia dari pada Barat. Di barat istilah tersebut diterjemahkan sebagai  empowerment,  dan  istilah  itu  benar  tetapi  tidak  tepat.  Pemberdayaan  yang  dimaksud  adalah  memberi  “daya”  bukan “kekuasaan”. Empowerment, dalam khasanah barat lebih bernuansa “pemberi kekuasaan” daripada “pemberdayaan” itu sendiri. Barangkali istilah yang tepat adalah “energize” atau katakan “memberi energi”. Pemberdayaan adalah pemberi energi agar yang bersangkutan mampu untuk bergerak secara mandiri (Teguh, 2004 : 78)
Pemberdayaan memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintah desa ditunjukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan  masyarakat  melalui  penetapan  kebijakan,  program  dan  kegiatan  sesuai  dengan  esensi  masalah  dan  prioritas kebutuhan masyarakat. Desa yang otonom diberi ruang gerak yang luas dalam perencanaan pembangunan sebagai kebutuhan nyata masyarakat dan tidak banyak dibebani oleh program kerja dari dinas atau instansi pemerintah. Upaya pemberdayaan dapat mempercepat proses penyiapan masyarakat melalui berbagai cara dan pendekatan yang mampu mewadahi seluruh komponen sumber daya manusia dan kelembagaan.
Proses  pemberdayaan  perlu  dilakukan  dengan  sangat  cermat,  karena  setiap  tatanan  memilki  karakteristik  tersendiri, sehingga tidak semua strategi yang berasal dan luar tatanan akan efektif, bahkan dalam banyak hal tidak jarang bersifat produktif. Pemberdayaan  memerlukan  proses  dalam  penyesuaian  yaitu  seperti  budaya,  dan  kelembagaan  melalui  reintrepretasi, reaktualisasi, dan transformasi.
Tujuan  yang  ingin  dicapai  dari  pemberdayaan  masyarakat  adalah  untuk  membentuk  individu  dan  masyarakat  menjadi
mandiri.  Kemandirian  tersebut  meliputi  kemadirian  berpikir,  bertindak  dan  mengendalikan  apa  yang  mereka  lakukan  tersebut. Kemandirian  masyarakat  adalah  merupakan  suatu  kondisi  yang  dialami  masyarakat  yang  ditandai  oleh  kemampuan  kognitif, konatif, psikomotorik, afektif, dengan pengarahan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan masyarakat tersebut (Teguh, 2004 : 80).
Menurut Kieffer, pemberdayaan mencakup tiga dimensi yang meliputi kopetensi kerakyatan, kemampuan sosiopolitik, dan kompetensi partisipatif. Untuk mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan secara operasional, maka perlu diketahui berbagai indikator keberdayaan yang dapat menunjukkan seorang itu berdaya atau tidak. Sehingga ketika sebuah program pemberdayan sosial  diberikan,  segenap  upaya  dapat  dikonsentrasikan  pada  aspek-aspek  apa  saja  dari  sasaran  perubahan  yang  perlu dioptimalkan (Suharto, 2014 : 63).
Schuler, Hashemi, dan Riley mengembangkan delapan indikator pemberdayaan, yang mereka sebut sebagai empowerment index atau indeks pemberdayaan, delapan indikator tersebut antara lain: (Suharto, 2014 : 66).
1. Kebebasan mobilitas: Kemampuan individu untuk pergi keluar rumah atau wilayah tempat tinggalnya. Tingkat mobilitas ini dianggap tinggi jika individu mampu pergi sendirian.
2. Kemampuan membeli komoditas kecil: Kemampuan individu untuk membeli barang-barang kebutuhan keluarga sehari- hari, dan kebutuhan dirinya.
3. Kemampuan membeli komoditas besar, kemampuan individu untuk membeli barang-barang sekunder dan tersier.
4. Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan, mampu membuat keputusan secara sendiri maupun bersama orang lain mengenai keputusan internal.
5. Kebebasan  relatif  dari  dominasi  keluarga:  Responden  ditanya  mengenai  apakah  dalam  satu  tahun  ada  orang  yang mencuri dan sebagainya.
6. Kesadaran hukum dan politik: mengetahui nama salah seorang pegawai pemerintah desa/kelurahan; seorang anggota DPRD setempat; nama presiden; mengetahui pentingnya memiliki surat nikah dan hukum-hukum waris.
7. Keterlibatan  dalam  kampanye  dan  protes-protes:  seseorang  di  anggap  “berdaya”  jika  ia  pernah  terlibat  dalam kampanye atau bersama orang lain melakukan protes.
8. Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga.
Dalam beberapa situasi, strategi pemberdayaan dapat saja dilakukan secara individual, meskipun pada gilirannya strategi ini tetap berkaitan dengan kolektivitas, dalam arti mengaitkan klien dengan sumber atau sistem lain diluar dirinya. Dalam konteks pekerjaan sosial, pemberdayaan dapat dilakukan dengan tiga aras atau matra pemberdayaan, yaitu: (Zumaroh, 2019)
a. Aras Mikro, pemberdayaan dilakukan terhadap masyarakat (klien) secara individu melalui bimbingan, konseling, stress management, crisis  intervention. Tujuan utamanya adalah membimbing dan melatih dalam menjalankan  tugas-tugas kehidupannya. Model ini sering disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas  (task centered approach).
b. Aras  Mezzo,  pemberdayaan  dilakukan  terhadap  sekelompok  masyarakat  (klien)  pemberdayaan  dilakukan  dengan menggunakan  sekelompok  sebagai  media  intervensi.  Pendidikan  dan  pelatihan,  dinamika  kelompok,  biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap masyarakat agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya.
c. Aras  Makro,  pendekatan  ini  disebut  juga  sebagai  strategi  sistem  besar,  karena  sasaran  perubahan  diarahkan  pada sistem  lingkungan  yang  lebih  luas.  Perumusan  kebijakan,  perencanaan  sosial,  kampanye,  aksi  sosial,  lobbying, pengorganisasian  masyarakat,  manajemen  konflik,  adalah  beberapa  strategi  dalam  pendekatan  ini.  Strategi  sistem besar memandang klien sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri, dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak.

## Pemberdayaan Ekonomi Dalam Pandangan Islam
Nilai-nilai dalam Sistem Ekonomi Islam bersumber dari Al-Qur ‟ an dan Sunnah, yang menjadi dasar dari pandangan hidup islam. Selalu dipegang dan menghadapi perkembangan zaman dan perubahan masyarakat, semua masalah yang berkembang, termasuk ekonomi harus tetap tunduk pada prinsip syariat. Pembangunan dalam pandangan islam adalah suatu konsep untuk norma perilaku dan sistem perekonomian yang menyangkut bagaimana menciptakan stabilitas ekonomi (M.A Manannan, 1997 : 10-11).
Islam merupakan agama yang menekankan pada kepedulian sosial, karena islam menegaskan bahwa misi dari setiap ritus islam  adalah  akuntabilitas  sosial;  tanpa  implikasi  sosial  ritus  islam  akan  dilakukan  secara  sia-sia.  Bersumber  dari  pandangan hidup, islam melahirkan nilai-nilai dasar dalam ekonomi yaitu : (Chapra Umar, 2000 : 5).
1. Keadilan, dengan menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, keberanian dan konsistensi pada kebenaran.
2. Pertanggungjawaban,  untuk  memakmurkan  bumi  dan  alam  semesta  sebagai  tugas  seorang  khilafah.  Setiap  pelaku ekonomi memiliki tanggung jawab untuk berprilaku ekonomi yang benar, amanah dalam mewujudkan kemaslahatan.
3. Prinsip  tolong-menolong  (ta’awun)  Islam  berhasil  memberikan  suatu  penyelesaian  yang  praktis  kepada  masalah ekonomi  modern  dengan  mengubah  sifat  masyarakatnya  yang  hanya  mementingkan  diri  sendiri  kepada  sifat sebaliknya.

## Pemberdayaan Ekonomi umat
Memberdayakan  ekonomi  umat  berarti  mengembangkan  sistem  ekonomi  dari  umat  oleh  umat  sendiri  dan  untuk kepentingan  umat.  Upaya  pengerahan  sumber  daya  untuk  untuk  mengembangkan  potensi  ekonomi  umat  akan  meningkatkan produktivitas  umat.  dengan  demikian  umat  atau  rakyat  dengan  lingkungannya  mampu  secara  partisipatif  menghasilkan  dan menumbuhkan  nilai  tambah  yang  meningkatkan  kemakmuran  dan  kesejahteraan  mereka.  Rakyat  miskin  atau  yang  belum termanfaatkan secara penuh potensinya akan meningkat bukan hanya ekonominya, tetapi juga harkat, martabat, rasa percaya, diri dan harga dirinya. Pemberdayaan ekonomi umat dapat dilihat dari tiga sisi : (Jaelani Iskandar, 2014)
a. Menciptakan  suasana  atau  iklim  yang  memungkinkan  potensi  masyarakat  berkembang.  Titik  tolak  pemikirannya adalah  pengenalan  bahwa  setiap  manusia,  dan  setiap  masyarakat,  memiliki  potensi,  yang  dapat  dikembangkan. Tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya.
b. Memperkuat potensi ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat itu. Untuk memperkuat potensi ekonomi umat ini, upaya yang  sangat  pokok  adalah  peningkatan  taraf  pendidikan,  derajat  kesehatan,  serta  terbukanya  kesempatan  untuk memanfaatkan peluang-peluang ekonomi.
c. Mengembangkan ekonomi umat juga mengandung arti melindungi rakyat dan mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang serta mencegah eksploitasi golongan ekonomi yang kuat atas yang lemah. Upaya melindungi rakyat tersebut tetap dalam rangka proses pemberdayaan dan pengembangan prakarsanya..

## Konsep Efektivitas
Secara  etimologi  kata  efektivitas  berasal  dari  kata  efektif,  dalam  bahasa  Inggriseffectiveyang  bermakna  berhasil. Menurut kamus besar bahasa Indonesia kata efektif berarti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. Jadi efektivitas adalah daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju.
Makmur dalam bukunya efektifitas kebijakan kelembangaan pengawasan (2010) berpendapat bahwa efektivitas dapat diukur dari beberapa hal yaitu:
1. Ketetapan  penentuan  waktu,  waktu  yang  digunakan  secara  tepat  akan  mempengaruhi  tingkat  keefektivitasan  suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan.
2. Ketetapan  perhitungan  biaya,  hal  ini  dilakukan  agar  dalam menjalankan  suatu  program  tidak  mengalami  kekurangan dalam hal dana atau anggaran sampai program tersebut selesai dilaksanakan.
3. Ketepatan dalam pengukuran, hal ini berarti bahwa dalam menjalankan suatu program harus menerapkan standarisasi. Ketepatan  standar  yang  digunakan  dalam  melaksanakan  suatu  program  merupakan  suatu  ukuran  dalam  mencapai keefektivitasan.
4. Ketepatan  dalam menentukanpilihan,  merupakan suatu  kegiatan  yang  dilakukan  untuk  keberhasilan  dalam  mencapai suatu efektifitas.
5. Ketepatan berfikir dapat menentukan efekivitas dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan.
6. Ketepatan  dalam  melakukan  perintah,  merupakan  aktivitas  organisasi  atau  individu  yang  mempunyai  kemampuan memberikan perintah dengan jelas dan mudah dipahami dan jika perintah yang diberikan tidak dapat dipahami maka pelaksanaan perintah tersebut akan mengalami kegagalan dan pada akhirnya tidak efektif.
7. Ketepatan  dalam  menentukan  tujuan,  tujuan  yang  ditetapkan  secara  tepat  akan  menunjang  efektivitas  pelaksanaan kegiatan tersebut.
8. Ketepatan sasaran, dapat menetukan keberhasilan aktivitas individu atau organisasi dalam mencapai tujuan.

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  di  Permukiman  Mesjid  Trienggadeng  Kecamatan  Trienggadeng  Kabupaten  Pidie  Jaya.  Adapun pendekatan  yang  dipergunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  kualitatif.  Dalam  penelitian  kualitatif,  dasar  penetapan  subjek penelitian adalah relevansi, artinya peneliti baru dapat menentukan siapa yang menjadi subjek dan jumlahnya secara kongkret setelah  berada  dikancah  penelitian.  Jenis  penelitian  kualitatif  yang  digunakan  adalah  desktiptif  kualitatif  yang  bertujuan  untuk melihat bahwa bagaimana pengelolaan alokasi dana desa terhadap pemberdayaan serta memberikan gambaran atau penjelasan
mengenai pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat di Permukiman Mesjid Trienggadeng Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya.
Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara para aparatur desa dan  beberapa  masyarakat  di  6  (enam)  desa  Permukiman  Mesjid  Trienggadeng.  Sedangkan  data  sekunder  diperoleh  dari dokumentasi 6 (enam) desa di Permukiman Mesjid Trienggadeng terkait tabulasi  pengalokasian alokasi dana desa, informasi anggaran desa dan informasi realisasi anggaran yang di cairkan pada setiap kegiatan.
Data tersebut kemudian dikumpulkan dengan teknik wawancara secara mendalam, dokumentasi dan observasi partisipatif. Kemudian  analisis  data  dilakukan  sejak  awal  penelitian  hingga  akhir  penelitian  .Model  yang  digunakan  adalah  analisis  data interaktif, yakni (1) reduksi data (2) Penyajian data, dan (3) Menarik kesimpulan/Verifikasi..

## 4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

## Tata Kelola Alokasi Dana Desa Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa
Pada  tahapan  perencanaan  merupakan  tahap  awal  dalam  kegiatan  pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa,  pada  tahap perencanaannya  pertama,  tiap  desa  melakukan  musyawarah  desa  untuk  menampung  usulan-usulan  masyarakat  mengenai program apa saja yang akan dilakukan (Permendagri No. 113 tahun 2014). Pemerintah desa membahas tentang perencanaan pembangunan  desa  yang  meliputi  RPJM  dan  RKP  Desa  yang  sudah  disusun  dan  dilaksanakan  melalui  Musrenbangdes. Rancangan RKP Desa meliputi Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disetujui.
Kemudian BPD menyelenggarakan Musrenbangdes yang dilakukan untuk membahas dan menyepakati bersama mengenai rancangan  RKP  Desa  dan  juga  untuk  membahas  tentang  prioritas  program  kerja  yang  akan  dilakukan  pada  tahun  yang berkenaan sesuai dengan usulan masyarakat. Rancangan peraturan desa untuk RKP Desa dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa, Aparatur Desa serta BPD untuk ditetapkan menajdi peraturan desa tentang RKP Desa (BPKP, 2015).
Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Camat Kecamatan Trienggadeng Bapak Sukrimiadi menjelaskan bahwa: Tahap perencanaan pengelolaan ADD di Permukiman Mesjid Trienggadeng adalah sebagai berikut :
1. Pemerintah Desa melakukan musyawarah desa (Musdes) yang melibatkan masyarakat, dan aparatur desa.
2. Kepala desa beserta aparatur desa menentukan skala prioritas mengenai anggaran yanag akan direalisasikan untuk aktivitas kegiatan yang dilakukan pada tahun berjalan.
3. Sekdes dan Aparatur Desa menyusunan Raperdes tentang APB Desa yang kemudian dibahas bersama oleh BPD dan Kepala Desa untuk Disetujui.
4. Hasil Raperdes selanjutnya dibahas lebih lanjut secara detail dan jelas pada kegiatan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) yang dilakukan Bupati melalui Camat.
5. Pihak pemerintahan Kabupaten (Bupati melalui Camat) mengevaluasi setiap Raperdes yang diajukan oleh setiap desa sesuai dengan Peraturan Bupati.
6. Hasil evaluasi selanjutnya diserahkan kembali kepada masing-masing desa.
7. Desa menerima hasil evaluasi dan melakukan penyusunan kembali serta perbaikan untuk dijadikan Peraturan Desa (Perdes).
Namun pada prosedur yang dilakukan kegiatan perencanaan pengalokasian dana desa belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dimana pemerintah desa dalam melakukan kegiatan musyawarah desa (Musdes) kurangnya melibatkan masyarakat, musyawarah dilakukan dengan aparatur desa saja seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur, Kadus serta Tokoh Masyarakat, sehingga program anggaran yang dijalankan pada tahun berjalan tidak sesuai denga kebutuhan masyarakat.
Setiap dilaksanakan Musrenbang, pemerintah desa yang ada di Permukiman Mesjid Trienggadeng biasanya bekerja sama dengan  kaur-kaur  dan  BPD  untuk  mengumpulkan  lembaga  masyarakat  seperti  kepala  dusun,  imum  desa,  tokoh  masyarakat, anggota PKK serta beberapa masyarakat yang bisa memberi pendapat terhadap kegiatan perencanaan alokasi dana desa, dalam hal ini pemerintah desa membatasi peserta yang ikut Musrenbang guna untuk kelancaran musyawarah yang dilakukan.
Berdasarkan observasi pada pemerintahan desa dari 6 (enam) desa yang ada di Permukiman Mesjid Trienggadeng bahwa pemerintah  desa  telah  mewujudkan  prinsip  partisipasi  dan  transparansi  dalam  melakukan  perencanaan  pengalokasian  dana desa. Prinsip partisipasi dapat dilihat dari komitmen pemerintah desa yang selalu mengundang beberapa lembaga masyarakat serta  kalangan  masyarakat  untuk  ikut  berpatisipasi  dalam  kegiatan  Musrenbang.  Sedangkan  prinsip  transparansi  terlihat  dari adanya peraturan desa (Perdes) yang dibuat setelah hasil Musrenbang dan yang telah disepakati bersama. Dan pemerintah desa di  Permukiman  Mesjid  Trienggadeng  selalu  menginformasikan  hasil  dari  Musrenbang  melalui  Peraturan  Desa  (Perdes)  yang ditempel di papan informasi pengumuman desa.
Pada  tahap  perencanaan  pengelolaan  ADD  di  bidang  pemberdayaan  masyarakat  pemerintah  desa  Permukiman  Mesjid Trienggadeng masih belum memprioritaskan pengunaan ADD untuk bidang pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa hanya memrioritaskan pengunaan ADD pada bidang pembangunan fisik atau infrastruktur.

## Ekobis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah Vol. 4 No. 1, 2020
Maka  dalam  hal  ini  butuh  kesadaran  pemerintah  desa  untuk  mulai  memprioritaskan  ADD  untuk  kegiatan  dan  program- program  pemberdayaan  masyarakat,  pada  tahap  penyadaran  ini  butuh  peran  dari  semua  pihak  terutama  masyarakat  untuk memberikan penyadaran kepada pemerintah Desa pentingnya program pemberdayaan masyarakat untuk memajukan Desa dan mensejahterakan masyarakat itu sendiri.

## Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa
Dalam  pelaksanaan  pengeloaan  ADD  terdapat  prinsip  umum  yang  harus  ditaati  yang  mencakup  penerimaan  dan pengeluaran. Prinsip ini diantaranya bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.
Di  setiap  desa  yang  ada  di  Permukiman  Mesjid  Trienggadeng  dalam  melakukan  pelaksanaan  pengelolaan  alokasi  dana desa, bendahara desa dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu untuk  memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa. Batasan jumlah uang yang disimpan dalam kas desa itu sesuai dengan peraturan yang ditetapkan bupati.
Untuk kegiatan dilapangan, pemerintah desa di Permukiman Mesjid Trienggadeng membentuk tim pengelolaan kegiatan. Yang dibawahi langsung oleh kaur-kaur pemerintahan desa yang dikoordinator oleh Sekretaris Desa. Tim ini terdiri dari beberapa anggota  yang  bertugas  untuk  menjalankan,  mengawasi,  dan  melaporkan  segala  kegiatan  dari  pelaksanaan  pengelolaan  ADD serta  program  kerja  yang  ada  dilapangan.Tim  pelaksana  tingkat  desa  melakukan  kegiatan  dengan  prinsip  transparan  dan akuntabel kepada masyarakat dengan membuat papan informasi terhadap kegiatan fisik dilokasi kegiatan. Dalam pelaksanaan kegiatan tim pelaksana desa melaporkan ke pihak tim pelaksana kecamatan lalu ke tim pelaksana kabupaten.
Dari 6 (enam) desa yang ada di Permukiman Mesjid Trienggadeng, pelaksanaan APB Desa dan keuangan desa terdiri dari pelaksanaan atas penerimaan desa serta pelaksanaan atas belanja dan pembiayaan desa. Pelaksanaan penerimaan desa terkait dengan berbagai kegiatan dan pendapatan yang mengakibatkan bertambahnya kas desa. Sedangkan pelaksanaan belanja dan pembiayaan desa yaitu semua jenis pengeluaran yang mengakibatkan pengurangan terhada kas desa.
Dalam  pelaksanaanya,  bendahara  desa  dapat  menyimpan  uang  dalam  kas  desa  pada  jumlah  tertentu  untuk  memenuhi kebutuhan operasional pemerintahan desa. Batasan jumlah uang tunai yang disimpan dalam kas desa ditetapkan sesuai dengan peraturan  Bupati/Wali  kota  (BPKP,  2015).  Menurut  penjelasan  dari  beberapa  bendahara  desa  di  Permukiman  Mesjid Trienggadeng, batasan jumlah uang tunai yang disimpan dalam kas desa itu berbeda-beda tergantung dari pelaksanaanya, akan tetapi setiap desa wajib menyimpan uang minimal sebesar 1.000.000 (satu juta rupiah) saja.
Mekanisme tahap pelaksanaan ADD di Permukiman Mesjid Trienggadeng dapat dijabarkan sebagai berikut:
1. Setelah peraturan desa tentang APB Desa ditetapkan, maka tim Pelaksanan ADD tingkat desa dapat mulai melakukan kegiatan yang diawali dari penyusunan program kegiatan yang didani dari Alokasi Dana Desa.
2. Pelaksaan  ADD  meliputi  bidang  penyelenggaraan  pemerintahan  desa,  bidang  pelaksanaan  pembangunan  desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, dan bidang pemberdayaan masyarakat
3. ADD untuk penyelenggaraan pemerintahan desa dikelola oleh tim pelaksana bidang pemerintahan.
4. ADD untuk pelaksanaan pembangunan desa dikelola oleh tim pelaksana bidang pembangunan.
5. ADD untuk pelaksanaan pembinaan masyarakat desa dikelola oleh tim pembinaan masyarakat.
6. ADD untuk pemberdayaan masyarakat dikelola oleh tim pelaksana bidang pemberdayaan masyarakat.
7. Pola pelaksanaan kegiatan di Permukiman Mesjid Trienggadeng adalah dengan sistem pola swa-kelola.
Pelaksanaan pengelolaan ADD di Permukiman Mesjid Trienggadeng dalam pemberdayaan masyarakat masih dalam proses pemahaman. Dimana adanya kendala dalam proses pemahaman tugas pokok dan fungsi perangkat Desa dan Pedaming Desa tersebut masih kurang, sehingga untuk menjalankan kegiatan pemanfaatan potensi Desa masih perlu di musyawarahkan kembali. Hal  ini  dikatakan  penting  dalam  tahap  pelaksanaan  ini  adalah  lebih  kepada  pengorganisasian,  penanaman  pemahaman perangkat Desa, supaya tidak terjadi miskomunikasi pendamping Desa dengan pemerintah Desa. Pemerintah Desa juga harus sering memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk diberdayakan guna memajukan Desa dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi  masyarakat  itu  sendiri.  Sehingga  perencanaan  pengelolaan  ADD  dalam  pemberdayaan  Masyarakat  akan  lebih maksimal.

## Penatausahaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa
Penatausahaan Keuangan Desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran. Bendahara Desa melakukan  pencatatan  secara  sistematis  dan  kronologis  atas  transaksi-transaksi  keuangan  yang  terjadi.  Penatausahaan keuangan  desa  yang  dilakukan  oleh  Bendahara  Desa  dilakukan  dengan  cara  sederhana,  yaitu  berupa  pembukuan  belum menggunakan jurnal akuntansi.
Di  Permukiman  Mesjid  Trienggadeng  kegiatan  penatausahaan  ADD  dalam  penerimaan  kas  maupun  pengeluaran  kas dilakukan oleh bendahara desa dengan menggunaka Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak dan Buku Bank.
Bendahara  desa  melakukan  pencatatan  atas  seluruh  penerimaan  dan  pengeluaran  dalam  Buku  Kas  Umum  untuk  yang
bersifat tunai. Sedangkan transaksi penerimaan dan pengeluaran yang melalui bank/transfer dicatat dalam Buku Bank. Buku Kas Pembantu  Pajak  digunakan  oleh  Bendahara  Desa  untuk  mencatat  penerimaan  uang  yang  berasal  dari  pungutan  pajak  dan mencatat  pengeluaran  berupa  penyetoran  pajak  ke  kas  Negara.  Khusus  untuk  pendapatandan  pembiayaan,  terdapat  buku pembantu berupa Buku Rincian Pendapatan dan Buku Rincian Pembiayaan.
Penerimaan yang bersifat tunai yang diterima oleh Bendahara Desa dibuatkan bukti kuitansi tanda terima dan dicatat oleh Bendahara Desa pada Buku Kas Umum. Sedangkan untuk penerimaan yang bersifat transfer, Bendahara Desa akan mendapat informasi dari bank berupa Nota Kredit atas dana-dana yang masuk ke dalam Rekening Kas Desa. Berdasarkan nota kredit ini selanjutnya  Bendahara  Desa  melakukan  pencatatan  ke  dalam  Buku  Bank.  Pencatatan  penerimaan  baik  kas  maupun  transfer harus disertai dengan bukti yang lengkap dan sah serta dicatat secara benar dan tertib.
Selain pencatatan transaski pada Buku Kas Umum atau Buku Bank, Bendahara Desa juga mencatat kewajiban perpajakan yang  dipotong/dipungut  atas  transaksi  belanja  yang  dilakukan.  Atas  pemotongan/pungutan  pajak  yang  dilakukan,  Bendahara Desa  mencatat  dalam  Buku  Pajak  pada  kolom  penerimaan.  Nilai  Potongan/pungutan  pajak  didasarkan  pada  bukti  kuitansi sebagaimana telah dibahas sebelumnya. Ketika Bendahara Desa melakukan penyetoran ke Kas Negara dengan batasan waktu yang diatur dalam ketentuan perpajakan melalui form Surat Setoran Pajak (SSP) maka Bendahara Desa mencatat dalam Buku Pembantu Pajak pada kolom Pengeluaran.

## Pertanggungjawaban Pengelolaan Alokasi Dana Desa
Dari 6 (enam) desa yang ada di Permukiman Mesjid Trienggadeng dalam menyampaikan laporan terhadap kegiatan dari pengelolaan alokasi dana desa, pemerintah desa akan melakukan dua rincian pelaporan sebagai berikut:
1. Laporan kepada Bupati (melalui Camat), dalam hal ini pemerintah desa akan menyerahkan laporan berupa:
a. Laporan semesteran realisasi pelaksanaan APB Desa;
b. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati setiap akhir tahun anggran melalui Camat;
c. Laporan realisasi pengunaan dana desa
2. Laporan  kepada  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD),  ini  terkait  dengan  laporan  keterangan  pertanggungjawaban realisasi pelaksanann APB Desa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
Laporan  pertanggungjawaban  realisasi  pelaksanaan  APB  Desa  setiap  akhir  tahun  anggaran  disampaikan  kepada  Bupati melalui camat itu meliputi laporan pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang telah ditetapkan dengan peraturan desa. Setelah pemerintah  desa  dan  BPD  sepakat  terhadap  laporan  pertanggungjawaban  mengenai  realisasi  pelaksanaan  APB  Desa  dalam bentuk  peraturan  desa,  maka  Perdes  ini  disampaikan  kepada  Bupati  sebagai  bagian  tidak  terpisahkan  dari  laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.
Laporan realisasi pengunaan ADD di Permukiman Mesjid Trienggadeng disampaikan kepada bupati setiap semester. Untuk semester  I  laporan  paling  lambat  diterima  minggu  keempat  bulan  juli  pada  tahun  anggaran  berjalan,  dan  untuk  semester  II laporan paling lambat diterima minggu keempat bulan januari tahun anngaran berikutnya.
Kendala yang dihadapi pemerintahan desa di Permukiman Mesjid Trienggadeng selama proses pengelolaan ADD adalah adanya keterlambatan dari kabupaten terkait perbu yang berlaku tentang mekanisme pengelolaan alokasi dana desa, pencairan serta  kurang  efisienya  kaur-kaur  desa  dalam  melakukan  kegiatan  evaluasi  terkait  pengelolaan  alokasi  dana  desa.  Hal  ini berdampak pada penyusunan pelaporan  akan terlambat, realisasi dari program kerja pun akan  terlambat dan pencairan  dana desa untuk tahun berikutnya akan mengalami keterlambatan.
Laporan  pertangungjawaban  realisasi  pelaksanaan  APB  Desa  disampaikan  secara  periodik  kepada  BPD  terhadap pelaksanaan APB Desa yang telah disepakati di awal tahun dalam bentuk peraturan desa. Rancangan peraturan desa tentang pertanggungjawaban  realisasi  pelaksanaan  APB  Desa  tidak  dilakukannya  evaluasi  sebagaimana  proses  peratran  desa  untuk penetapan APB Desa.

## Strategi Pengelolaan Alokasi Dana Desa
Menurut  Sekertaris  Camat  Trienggadeng,  tahapan  atau  proses  pengelolaan  alokasi  dana  desa  melalui  program-program kerja desa, yang mekanismenya dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu :
Pertama,  pemerintah  desa  mengadakan  musyawarah  desa  (MUSDES)  yang  bertujuan  untuk  menampung  aspirasi masyarakat,  program  apa  saja  yang  diinginkan  oleh  masyarakat  yang  sekiranya  akan  direalisasikan  oleh  pemerintah  desa nantinya.  MUSDES,  dihadiri  oleh  tokoh  masyarakat,  pemerintah  desa,  pemuka  agama,  lembaga,  yang  tujuannya  untuk menampung dan memilah aspirasi masyarakat yang sekiranya akan direalisasikan dalam satu periode pemerintahan kedepan. Kegiatan ini dimulai pada saat Kepala Desa terpilih dan dilantik.
Kemudian  kepala  desa  menyusun  RPJMDes  (Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Desa),  lalu  kemudian  disusul penyusunan RKDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) pada bulan Juni hingga September dan penyusunan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) dimulai pada bulan Oktober sampai dengan Desember.

## Ekobis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah Vol. 4 No. 1, 2020
Kedua,  Setelah  melakukan  musyawarah,  pemerintah  desa  akan  mengambil  skala  prioritas,  dari  program-program  yang telah direncanakan, dan apa yang harus dilaksanakan terlebih dahulu. Prioritas program akan dilaporkan ataupun akan masuk dalam  RPJMDes  dan  RKPDes.  Dalam  pelaksanannya,  pemberdayaan  masyarakat  dilakukan  melalui  kegiatan  dengan  pola swakelola. Dimana memberdayakan atau menggunakan tenaga kerja setempat, dan memanfaatkan bahan baku lokal yang ada di desa. Dalam upaya swakelola perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan secara mandiri oleh desa, sehingga uang yang digunakan untuk kegiatan pembangunan tersebut, tidak akan  mengalir keluar desa. Dengan menggunakan tenaga kerja setempat diharapkan pelaksanaan kerja tersebut dapat menyerap tenaga kerja dan memberikan pendapatan bagi mereka yang bekerja. Sementara bahan baku lokal, diharapkan akan memberikan penghasilan kepada masyarakat yang memiliki bahan baku tersebut. Jadi, perputaran uang akan berlangsung di desa itu sendiri. Sementara itu, untuk rekruitmen tenaga kerja yang akan  diberdayakan  untuk  bekerja  tentunya  mengutamakan  atau  memprioritaskan  bagi  masyarakat  yang  sedang  menganggur atau tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan, Jadi disini esensi dana desa sebagai upaya pengentasan kemiskinan memang betul terjadi, yaitu dengan memberdayakan masyarakatnya.
Dengan  program  swakelola,  ini  sesuai  dengan  strategi  pemberdayaan  masyarakat.  Menurut  Suharto,  penerapan pendekatan  pemberdayaan  dapat  dilakukan  melaui  5P  yaitu:  pemungkinan,  penguatan,  perlindungan,  penyokongan,dan pemeliharaan.

## Dampak Pengelolaan Alokasi Dana Desa
Dampak  ADD  terhadap  pemberdayaan  masyarakat  dan  pemerintahan  desa.  Pada  aspek  pengalokasian  ADD,  sebagian besar penggunaan ADD lebih banyak diarahkan pada kegiatan fisik (pembangunan sarana dan prasarana fisik), kemudian untuk penambahan  kesejahteraan  perangkat  desa  dalam  bentuk  tunjangan  serta  untuk  kegiatan  rutin.  Pembangunan  fisik  dilakukan agar masyarakat dapat menggunakan sarana infrastruktur yang ada untuk menunjang  aktivitas kehidupan sehari-hari. Adanya ADD  pembangunan  fisik  di  desa  bisa  dilakukan  sesuai  kebutuhan  masyarakat.  Pembangunan  yang  disesuaikan  dengan kebutuhan desa masing-masing dapat membantu masyarakat dalam memperoleh akses dan fasilitas yang memadai dan benar- benar dibutuhkan oleh masyarakat desa.
ADD dapat mendorong peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa apabila diaktifkan secara insetif dan efektif.  Kesejahteraan  masyarakat  dapat  diukur  dengan  kemampuan  masyarakat  dalam  memenuhi  kebutuhan  material  dan spiritual. Pembangunan ditujukan untuk mengurangi berbagai kesenjangan desa dan kota dalam peningkatan perekonomian di desa.
Adanya  ADD  memberikan  kesempatan  bagi  desa  untuk  melakukan  pembangunan  dan  pemerintahannya  sendiri. Kesempatan  ini  memungkinkan  pembangunan  sarana,  fasilitas,  dan  infrastruktur  desa  menjadi  lebih  baik  sesuai  dengan kebutuhan  masing-masing  desa.  ADD  dapat  digunakan  oleh  masyarakat  untuk  kegiatan  pemberdayaan  dalam  mendorong produktivitas.  Dengan  adanya  kegiatan  pemberdayaan  dapat  mendorong  tergalinya  pontensi-potensi  yang  dimiliki masyarakatsehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Permukiman Mesjid Triengadeng
Pengelolaan  Alokasi  Dana Desa  (ADD)  dari 6  (enam) desa  yang  ada  di  Permukiman  Mesjid  Trienggadeng  dapat  dilihat bahwa  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  banyak  direalisasikan  pada  bidang  pelaksanaan  pembangunan  desa  dan  bidang penyelenggaraan  pemerintah  desa  sedangkan  untuk  bidang  pemberdayaan  masyarakat  desa  serta  bidang  pembinaan masyarakat  desa  jumlah  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  yang  direalisasikan  sangat  rendah  dan  minim.  Hal  ini  dapat  dilihat  pada gambar berikut:
Gambar Realisasi ADD Permukiman Mesjid Trienggadeng Rp- Rp50,000,000 Rp100,000,000 Rp150,000,000 Rp200,000,000 Rp250,000,000 Rp300,000,000 Rp350,000,000 Rp400,000,000 Ke ud e… D es a Ra ya D es a Pa ya D es a M eu e D es a M es jid … D es a… PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN
DESA PEMBINAAN
KEMASYARAKATAN DESA
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA
Dari  grafik  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  realisasi  ADD  dari  6  (enam)  desa  yang  ada  di  Permukiman  Mesjid Trienggadeng lebih banyak direalisasikan pada bidang pelaksanaan pembangunan desa dan penyelenggaraan pemerintah desa sedangkan  untuk  bidang  pembinaan  kemasyarakatan,  pemberdayaan  masyarakat  desa  dan  pembiayaan  desa,  ADD  yang direalisasikan masih kurang .

## Pengelolaan ADD dalam Pemberdayaan Masyarakat di Permukiman Mesjid Trienggadeng
Pemberdayaan masyarakat di Permukiman Mesjid Trienggadeng selama ini dapat katakan belum berjalan secara maksimal hal ini dapat dilihat dari sediktnya ADD yang direalisasikan pada bidang pemberdayaan masyarakat. Terkait realisasi ADD pada pemberdayaan masyarakat di 6 (enam) desa yang ada di Permukiman Mesjid Trienggadeng dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

## Gambar Realisasi ADD Pada Pemberdayaan Masyarakat
Dari  grafik  dapat  dilihat  bahwa  realisasi  ADD  di  Permukiman  Mesjid  Trienggadeng  terhadap  kegiatan  pemberdayaan masyarakat  itu  berbeda-beda.  Di  Desa  Keude  Trienggadeng  jumlah  ADD  yang  direalisasikan  sebesar  Rp.12.210.000  (33%), Desa  Mesjid Trienggadeng  Rp.9.000.000  (23%),  Desa Tuengkluet  Rp.8.600.000  (22%),  Desa  Meue  Rp.4.700.000  (12%), dan untuk Desa Paya (5%) dan Desa Raya jumlah ADD yang direalisasikan sebesar Rp.2.000.000 (5%).
Di Permukiman Mesjid Trienggadeng ADD yang direalisasikan terhadap bidang pemberdayaan  masyarakat lebih banyak direalisasikan  pada  kegiatan  peningkatan  kapasitas  perangkat  desa,  sedangkan  alokasi  yang  direalisasikan  untuk  kegiatan pemberdayaan ekonomi itu sedikit, bahkan ada juga
Desa yang tidak merealisasikan ADD untuk kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada grafik berikut:
Rp- Rp2,000,000 Rp4,000,000 Rp6,000,000 Rp8,000,000 Rp10,000,000 Rp12,000,000 Rp14,000,000 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 33% 5% 5% 12% 23% 22% Keude Trienggadeng Desa Raya Desa Paya Desa Meue
Desa Mesjid Trienggadeng
Desa Tuengkluet

## Gambar Realisasi ADD Pada Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
Dari  grafik  dapat  dilihat  bahwa  realisasi  Alokasi  Dana  Dana  pada  bidang  pemberdayaan  masyarakat  itu  lebih  banyak dianggarkan  pada  kegiatan  peningkatan  kapasitas  perangkat  desa,  kegiatan  yang  dilakukan  seperti  pelatihan  tahyiz  mayit, pelatihan  kader-kader  desa  dan  sosialisasi  Kamtibmas,  pada  bidang  kegiatan  ini  semua  desa  di  Permukiman  Mesjid Trienggadeng  mengalokasikan  dananya.  Sedangkan  realisasi  ADD  yang  dianggarkan  pada  kegiatan  pemberdayaan  berbasis ekonomi hanya sedikit bahkan ada desa yang tidak mengalokasi dana desa terhadap kegiatan pemberdayaan ekonomi. Pada kegiatan pemberdayaan ekonomi kegiatan yang dilakukan seperti pelatihan koperasi, dan pelatihan keterampilan UMKM . Realisasi  ADD  pada  pemberdayaan  ekonomi  di  Permukiman  Mesjid  Trienggadeng  dengan  memberikan  bantuan  dalam bentuk barang dan dana yang digunakan sesuai dengan dengan kebutuhan masyarakat atau kelompok. Terdapat 3 kelompok pemberdayaan  ekonomi  pada Permukiman  Mejid  Trienggadeng  yaitu  pada  Desa  Keude  Trienggadeng,  Desa  Raya  dan  Desa Tuengkluet.
Desa  Keude  Trienggadeng  adalah  salah  satu  dari  6  (enam)  desa  yang  memiliki  pemberdayaan  ekonomi  dalam  bidang pengolahan cabe dan rempah-rempah dengan produk yang dihasilkan yaitu bumbu masak. Usaha ini berdiri sejak tahun 2014 dengan beranggotakan 5 (lima) orang yang keseluruhannya adalah laki-laki. Usaha yang awalnya hanya memanfaatkan keahlian pengolahan dengan alat seadanya, menjadi berkembang dengan bantuan mesin giling yang diberikan dari Alokasi Dana Desa. Di Desa  Keude  Trienggadeng  juga  melakukan  pemberdayaan  masyarakat  melalui  ADD  dengan  melakukan  pembiayaan  modal kepada  pelaku  usaha  yang  ada  di  desa  dengan  prinsip  syariah  dengan  cara  tidak  mengambil  keuntungan  terhadap  pinjaman yang diberikan.
Desa Raya merealisasikan ADD dalam bidang pemberdayaan ekonomi dengan mendirikan BUMDes yaitu berupa tempat pencucian mobil dan kereta. Serta mendirikan kelompok wanita produktif dengan memberikan pelatihan pada anggota kelompok terkait pembuatan kue, pembuatan hasil kerajinan tangan dan mengolah lahan perkarangan menjadi lahan yang produktif seperti memanfaatkan sampah rumah tangga sebagai kompos dan pembenihan bibit untuk tanaman buah-buahan dan sayuran. Dengan adanya usaha ini pemerintah desa dapat memperkerjakan masyarakat desa khususnya para pemuda desa yang pengangguran. Sehingga dengan adanya BUMDes ini setidaknya dapat membantu pemuda desa mendapatkan kerjaan serta penghasilan.
Desa  Tuengkluet  merealisasikan  ADD  dalam  bidang  pemberdayaan  ekonomi  dengan  membuat  kegiatan  pelatihan pengemukan  sapi  dan  kambing  bagi  masyarakat  dengan  memberikan  pelatihan  pada  masyarakat  untuk  dapat  menjaga  serta merawat sapi dan kambing untuk menghasilkan sapi dan kambing yang berkualitas dan memiliki daya jual tinggi. Terkait dengan kegiatan ini pemerintah desa hanya melakukan pembinaan saja kepada masyarakat, pembinaan yang dilakukan bagi masyarakat yang serius dan setiap peserta mendapatkan uang pembinaan sebesar 150.000.
Sedangkan untuk Desa Meue, Desa Paya, dan Desa Mejid Trienggadeng, Pengelolaan ADD untuk kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat itu belum berjalan dan masih dalam tahap proses perencanaan untuk kegiatan pendirian BUMDes di setiap desa.
Dalam  pelaksanaanya,  pemberdayaan  masyarakat  di  Permukiman  Mesjid  Trienggadeng  dilakukan  melalui  kegiatan swakelola.  Dimana  memberdayakan  atau  menggunakan  tenaga  kerja  dari  masyarakata  setempat,  dan  memanfaatkan  bahan baku  lokal  yang  ada  di  desa.  Dalam  swakelola  perencanaan  dan  pelaksanaan  kegiatan  dilakukan  secara  mandiri  oleh  desa, sehingga  uang  yang  digunakan  tidak  akan  mengalir  keluar  desa.  Dengan  menggunakan  tenaga  kerja  setempat,  diharapkan
Rp- Rp2,000,000 Rp4,000,000 Rp6,000,000 Rp8,000,000 Rp10,000,000 Rp12,000,000 Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa Pelatihan Koperasi dan UMKM
pelaksanaan kerja tersebut dapat menyerap tenaga kerja dan memberikan pendapat bagi masyarakat. Sementara bahan baku lokal, diharapkan akan memberikan penghasilan kepada masyarakat yang memiliki bahan baku tersebut. Jadi, perputaran uang akan berlangsung di Permukiman Mesjid Trienggadeng. Sementara itu, untuk rekruitmen tenaga kerja yang akan diberdayakan untuk bekerja itu mengutamakan atau memprioritaskan bagi masyarakat yang sedang menganggur atau tidak memiliki pekerjaan. Jadi  disini  esensi  dana  desa  sebagai  upaya  pengetasan  kemiskinan  akan  terjadi,  yaitu  dengan  cara  memberdayakan masyarakatnya.
Faktor  Pendukung  dan  Penghambat  Pengelolaan  ADD  dalam  Pemberdayaan  Masyarakat  di  Permukiman  Mesjid Trienggadeng
1. Faktor Pendukung
a. Dukungan Kebijakan
Kebijakan  merupakan  konsep  yang  menjadi  pedoman  dasar  bagi  pemerintahan  untuk  melaksanakan  program. Kebijakan berupa peraturan bupati dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa. Pemerintah Kabupaten Pidie  Jaya  mengeluarkan  peraturan  yang  berupa  buku  panduan  serta  undang-undang  untuk  terkait  pelaksanaan pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa.  Dengan  adanya  peraturan  tersebut,  maka  menunjukan  bahwa  pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya peduli terhadap pelaksanaan pengelolaan ADD dalam wilayahnya.
b. Sosialisasi
Sosialisasi merupakan proses penyampaian pembelajaran kepada kelompok sasaran dari suatu kebijakan. Tujuan sosialisasi yaitu untuk membantu kelompok sasaran kebijakan lebih mengerti kebijakan yang baru yang akan diterapkan kepada masyarakat yang sebelumnya belum diketahui oleh masyarakat.
Sosialisai membutuhkan  proses  yang  cukup  panjang  untuk menerapkan  peraturan  atau  program  serta  kegiatan yang baru. Sosialisasi pengelolaan ADD dalam pemberdayaan masyarakat dapat memberi kontribusi yang sangat baik terhadap masyarakat.
c. Sarana dan Prasarana
Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipaki sebagai alat mencapai tujuan atau sasarn sedangkan prasarana adalah  segala  sesuatu  yang  merupakan  penunjang  utama  terselenggaranya  suatu  proses.  Dalam  pengelolaan  ADD terhadap Pemberdayaan sarana dan prasarana menjadi hal penting untuk penunjang efesiensi dan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat.
d. Partisipasi Masyarakat
Faktor  pendukung  dalam  pengelolaan  ADD  dalam  pemberdayaan  masyarakat  di  Permukiman  Mesjid Trienggadeng  adalah  adanya  partisipasi  masyarakat  yang  siap  melakukan  kegiatan  pemberdayaan  di  desa. Masyarakat  ikut  menyumbangkan  ide  atau  pemikiran  terkait  Pengelolaan  ADD  dalam  pemberdayaan  masyarakat sehingga  pemerintah  desa  mengetahui  kebutuhan  masyarakat  dalam  kegiatan  pemberdayaan  dengan  harapan membangun desa menjadi lebih baik.
2. Faktor Penghambat
a. Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia yang dimiliki dari 6 (enam) desa yang ada di Permukiman Mesjid Trienggadeng belum memadai  dalam  mengelola  ADD  yang  di  sebabkan  oleh  minimnya  keterampilan  pemerintah  desa  dalam merencanakan pengelolaan ADD untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.
Sumber daya  manusia dari penduduk desa yang  rendah dilihat dari tingkat pendidikan  mayoritas penduduk lulusan  SD  dan  SMP  sedangkan  perangkat  desa  sendiri  ratarata  lulusan  SMA.  Hal  tersebut  berdampak  pada kegiatan  pengelolaan  pada  tahap  perencanaan.  Pada  proses  musyawarah  desa  terlihat  bahwa  partisipasi masyarakat  tinggi,  namun  banyak  bentuk-bentuk  usulan  kegiatan  dari  masyarakat  cenderung  bersifat pembangunan  fisik  seperti  pembangunan  jalan  setapak,  irigasi,  dan  lainnya.  Padahal  kegiatan  tersebut  tidak bersifat  pemberdayaan  pada  diri  masyarakat  sendiri.  Sehingga  pola  pikir  masyarakat  dalam  perencanaan penggunaan  keuangan  desa  tersebut  merupakan  cerminan  dari  rendahnya  tingkat  pendidikan  masyarakat  dan perangkat  desa,  sehingga  belum  ada  bentuk  kreativitas  dan  inovasi  dalam  pengelolaan  keuangan  desa  untuk pemberdayaan masyarakat.
b. Kurangnya Pengetahuan Terkait Undang-Undang Desa
Kurangnya  ilmu  pengetahuan  serta  pemahaman  pemerintah  desa  terkait  undang-undang  atau  peraturan pengelolaan ADD. Sehingga terjadi kesulitan dalam mengelola data keuangan yang direalisasikan untuk program- program kegiatan termasuk pada program pemberdayaan.
c. Regulasi yang berubah-ubah Regulasi yang berubah ini sering menimbulkan “kebingungan” dari aparatur pemerintahan desa itu sendiri. Hal
ini mempengaruhi pada setiap tahapan Pengelolaan Keuangan Desa termasuk penggunaan ADD di Permukiman Mesjid  Trienggadeng.  Banyak  staff  dari  Kantor  Pemerintah  Desa  yang  masih  sedikit  susah  beradaptasi  dengan regulasi  yang  baru.  Sehingga  hal  ini  menimbulkan  hambatan  bagi  pengelolaan  ADD  di  Permukiman  Mesjid Trienggadeng.
d. Kurangnya Pendampingan dan Pelatihan Bagi Pemerintah Desa Kurangnya pendampingan dan pelatihan terhadap Pemerintah Desa dalam melakukan  pertanggungjawaban mengakibatkan  kurangnya  pengetahuan  dan  wawasan  Perangkat  Desa  terhadap  Undang-Undang  Desa.  Hal tersebut  juga  menjadi  kendala  dalam  mengelola  laporan  pertanggungjawaban  untuk  pencairan  dana  pada berikutnya.

## Tinjauan Ekonomi Islam dalam Pengelolaan ADD Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
Dalam  pengelolaan  ADD  terhadap  pemberdayaan  masyarakat,  prinsip-prinsip  tersebut  terdapat  kaitan  erat  yang selanjutnya akan dijelaskan lebih spesifik sebagai berikut:
1. Prinsip Keadilan
Prinsip  keadilan  dalam  pemberdayaan  masyarakat  berlaku  untuk  seluruh  penduduk  dengan  cara  tidak berpihak  dalam  kegiatan  pengelolaan  ADD  termasuk  pada  kegiatan  pemberdayaan  masyarakat.  Keadilan  yang dimaksud yaitu menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran dan keberanian serta konsistensi dalam hal ini dapat kita  lihat  dari  kebenaran  dalam  proses  realisasi  Alokasi  Dana  Desa,  seperti  pada  nilai  kebenaran  proposal pengajuan  dana  untuk  kegiatan  pemberdayaan  ekonomi  masyarakat  oleh  kelompok  pelaksana  pemberdayaan ekonomi.
2. Prinsip Persamaan Dalam  prinsip  persamaan,  tidak  ada  kelebihan  sebagian  atas  yang  lain  dari  segi  asal  dan  penciptaan. Perbedaan hanyalah dari segi kemampuan, bakat, amal dan usaha dan apa yang menjadi tuntutan pekerjaan dan perbedaan profesi. Islam juga tidak mengukur hierarki status social sebagai perbedaan, sebab yang membedakan adalah ukuran ketinggian derajat dari ketaqwaanya kepada Allah. Dengan demikian, semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama dari pengelolaan ADD untuk dapat diberdayakan.
3. Prinsip Partisipasi
Dalam pengelolaan ADD prinsip partisipasi dengan melibatkan peran serta masyarakat secara langsung dan aktif  sebagai  penjamin  dalam  pengambilan  keputusan  bersama  dengan  tujuan  untuk  pembangunan  desa  dan kemajuan desa.
Pemberdayaan  masyarakat  dalam  islam  harus  selalu  mengembangkan  dan  memperkuat  kemampuan masyarakat untuk selalu terlibat dalam proses pembangunan yang berlangsung secara dinamis. Dengan demikian masyarakat  dapat  menyelesaikan  masalah  yang  dihadapi  serta  dapat  mengambil  keputusan  secara  bebas  dan mandiri.
4. Prinsip Penghargaan Terhadap Etos Kerja Ajaran  islam  sangat  mendorong  umatnya  untuk  bekerja  keras,  dan  bahwa  ajaran  islam  memuat  spirit  dan dorongan pada tumbuhnya budaya dan etos kerja yang tinggi. Maka dengan adanya kegiatan pemberdayaan dari ADD  kemampuan  masyarakat  perlu  diberdayakan  sehingga  mereka  mampu  mengenal  diri  dan  posisi  mereka sendiri. Sehingga akan mampu menolong diri sendiri dan usaha sendiri.
5. Prinsip Tolong-Menolong (Ta’awun) Pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu negara dalam pendangan ekonomi islam harus memiliki tujuan yang baik, yakni berupa peningkatan kesejahteraan dan kebahagian manusia di dunia dan di akhiratnya. Realisasi ADD pada pemberdayaan ekonomi menjadi salah satu program pembangunan manusia secara utuh dengan tidak sekedar  membangun  ekonomi  rakyat  saja,  tetapi  juga  membangun  sikap  dan  mentalnya  masyarakat. Pembangunan  juga  tidak  sekedar  jasmaninya,  tetapi  juga  rohani  yang  terbangun  secara  otomatis  mendorong kemandirian, dan kesadaran yang tinggi bagi setiap orang untuk membangun dirinya, membangun bangsa serta umat manusia.
Memberdayakan  ekonomi  masyarakat  berarti  mengembangkan  sistem  ekonomi  dari  masyarakat  untuk kepentingan  masyarakat.  Upaya  pengerahan  sumber  daya  untuk  mengembangkan  potensi  ekonomi  masyarakat sehingga meningkatkan produktivitas dengan demikian masyarakat dan lingkungannya mampu secara partisipatif menghasilkan  dan  menumbuhkn  nilai  tambah  yang  meningkatkan  kemakmuran  dan  kesejahteraan  masyarakat.
Sehingga  ADD  sebaiknya  digunakan  tidak  hanya  untuk  pembangunan  fisik  saja,  agar  dapat  dialokasikan  pada pemberdayaan ekonomi. Sehingga dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan umat.
Dalam islam pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses atau tindakan yang terjadi dengan memberikan rasa tanggung  jawab  terhadap  konteks  ekonomi.  Masyarakat  muslim  dituntut  untuk  lebih  keras  untuk  bekerja,  berinteraksi,  dan berwirausaha.
Berdasarkan ayar Ar-Rad ayat 11 Allah menjelaskan bahwa tidak merubah keadaan mereka, selama mereka berusaha untuk  merubah  keadannya  sendiri.  Hal  ini  sejalan  denga  teori  pemberdayaan  masyarakat  yang  mana  melalui  pemberdayaan masyarakat  dapat  memiliki  inisiatif  dan  kemampuan  untuk  mengelola  sendiri  sumber  daya mereka.  Sehingga  dengan  mereka dapat  mengelola  dan  membentuk  penggalian  kemampuan  pribadi,  kreatifitas,  kompetensi  dan  daya  pikir  dapat  merubah kehidupannya dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki.
Pemberdayaan  yang  dilakukan  pemerintah  desa  bersama  masyarakat  merupakan  wujud  keinginan  masyarakat  di Permukiman Mesjid Trienggadeng . Partisipasi masyarakat meningkat dengan adanya program dana desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan umat.
Dalam  pengelolaan  ADD  pada  pemberdayaan  masyarakat  pemerintah  desa  seharusnya  menerapkan  sistem  ekonomi  islam dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Adapun nilai-nilai dasar sistem ekonomi yaitu meliputi: kepemilikan, keseimbangan dan keadilan.
a. Kepemilikan
Dalam  hal  ini  pemerintah  desa  dapat  memanfaatkan  ADD  yang  digunakan  secara  bijak  dan  bertanggung jawab dalam upaya meningkatkan kegiatan pemberdayaan masyarakat agar masyarakat dapat menjadi lebih baik secara perekonomian dan meningkatkan kualitas hidup.
b. Keseimbangan Konsep keseimbangan yang tidak hanya mengukur kebaikan dari hasil usaha yang diarahkan untuk dunia dan akhirat saja, tetapi berkaitan juga dengan kepentingan perorangan dan kepentingan umum yang harus dipelihara hak dan kewajibannya yang harus terealisasikan.
c. Keadilan Pada  konsep  ini  pemerintah  desa  seharusnya  dapat  melaksanakan  keadilan  yang  merata  bagi  masyarakat dalam merealisasikan ADD pada semua bidang kegiatan termasuk pada bidang pemberdayan masyarakat.
Seluruh proses kegiatan dalam pemberdayaan masyarakat desa memiliki tiga dimensi yaitu:
a. Memberikan  wewenang  dan  kepercayaan  kepada  masyarakat  untuk  menentukan  sendiri  kebutuhannya, merencanakan dan mengambil keputusan secara terbuka dan penuh tanggung jawab.
b. Menyediakan  dukungan  lingkungan  yang  kondusif  untuk  mewujudkan  peran  masyarakat  dalam  pembangunan, khususnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan mereka sendiri,
c. Menyediakan Dana Usaha Desa untuk medanai kegiatan ekonomi masyarakat desa.

## 5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Berdasarkan  pembahasan  mengenai  Pengelolaan  ADD  Dalam  Pemberdayaan  Masyarakat  Menurut  Perspektif  Ekonomi Islam  (Studi  Pada  Permukiman  Mesjid  Trienggadeng  Kecamatan  Trienggadeng  Kabupaten  Pidie  Jaya),  maka  dapat  di  tarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Di Permukiman Mesjid Trienggadeng ADD banyak direalisasikan pada bidang pelaksanaan pembangunan desa dan bidang  penyelenggaraan  pemerintah  desa  sedangkan  untuk  bidang  pemberdayaan  masyarakat  desa  serta  bidang pembinaan masyarakat desa jumlah alokasi yang direalisasikan masih rendah. dari enam desa yang diteliti hanya tiga desa  yang  sudah  melaksanakan  kegiatan  pemberdayaan  ekonomi  dengan  mengunakan  ADD,  dari  sini  dapat  kita ketahui bahwa penyaluran ADD belum efektif pada bidang pemberdayaan berbasis ekonomi, hal ini terjadi karena desa yang  lain  masih  banyak  diprioritaskan  pada  pembangunan  fisik  sehingga  masyarakat  lebih  banyak  menganggarkan untuk infrastruktur.
2. Faktor  pendorong  dan  penghambat  pengelolaan  ADD  dalam  Pemberdayaan  Masyarakat.  Faktor-faktor  pendorong pengelolaan ADD dalam pemberdayaan masyarakat di Permukiman Mesjid Trienggadeng adalah dukungan kebijakan, sosialisasi, sarana dan prasarana serta partisipasi masyarakat yang sangat mendukung kegiatan pemberdayaan yang dilakukan dengan tujuan memajukan perkembangan desa yang lebih maju. Sementara faktor penghambat pengelolaan ADD  dalam  pemberdayaan  masyarakat  di  Permukiman  Mesjid  Trienggadeng  adalah  minimnya  keterampilan pemerintah  desa  dalam  merencanakan  pengelolaan  ADD  untuk  kegiatan  pemberdayaan  masyarakat,  kurangnya
pengetahuan  terkait  undang-undang  Dana  Desa,  regulasi  yeng  berubah-ubah  serta  kurangnya  pendampingan  dan pelatihan bagi pemerintah desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.
3. Pemberdayaan  masyarakat  dalam  perspektif  ekonomi  islam  adalah  pemberdayaan  yang  dilakukan  pemerintah  desa bersama masyarakat yang merupakan wujud keinginan masyarakat desa di Permukiman Mesjid Trienggadeng untuk lebih  maju  dan  berkembang.  Partisipasi  masyarakat  yang  meningkat  dengan  adanya  program  pemberdayaan masyarakat yang bertujuan menciptakan kemaslahatan umat. Sesuai dengan kandungan isi surat Ar-Ra’d ayat 11 yang menjelaskan  bahwa  Allah  tidak  akan  merubah  keadaan  mereka,  selama  mereka  tidak  merubah  diri  sendiri.  Dalam pemberdayaan  masyarakat  di  Permukiman  Mesjid  Trienggadeng  telah  mencerminkan  nilai-nilai  dasar  dari  ekonomi islam yaitu berupa : kepemilikan, keseimbangan dan keadilan.
Berdasarkan  kesimpulan  yang  telah  dijelaskan  di  atas  maka  yang  menjadi  saran-saran  dan  rekomendasi  penelitian inisebagai berikut.
1. Saran Kepada Pemerintah Desa
a. Pemerintah  desa  memperhatikan  pelatihan  pengelolaan  ADD  untuk  aparatur  desa  beserta  jajaranya  sehingga meningkatkan  kualitas  sumber  daya  manusia  dalam  pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa.  Yang  diharapkan kedepannya dalam pengelolaan ADD bisa lebih baik lagi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan prosedur yang ditetapkan.
b. Untuk  pemerintah  desa  seharusnya  program  ADD  lebih  mengarahkan  kepada  pemberdayaan  ekonomi masyarakat  bukan  terfokus  pada  operasional  desa  dan  benar-benar  dikelola  dengan  baik  sehingga  dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.
c. Transparansi ADD kepada masyarakat dirasa perlu dilakukan, hal ini dimaksudkan agar masyarakat mengetahui dengan jelas jumlah serta program yang yang dilakukan, selain itu juga dengan adanya transparansi diharapkan mampu  meningkatkan  kepercayaan  terhadap  pemerintah  desa  sendiri,  juga  meningkatkan  senergi  yang  baik anatar pemerintah dan masyarakat.
d. Pemerintah  desa  agar  lebih  meningkatkan  koordinasi  dan  partisipasi  kepada  masyarakat  dalam  memberikan gambaran dan arahan kepada masyarakat untuk ikut melibatkan dirinya langsung kedalam pelaksanaan program kegiatan pemberdayaan di desa.
2. Saran Kepada Masyarakat Desa
a. Masyarakat desa untuk kedepannya harus memiliki kemauan dan kerjasama yang baik dengan pemerintah dalam upaya  meningkatkan  kemandirian  supaya  terlaksananya  kegiatan  pemberdayaan  dari  pengelolaan  ADD  yang direalisasikan setiap tahunnya
b. Masyarakat  harus  berani  dalam  menyampaikan  ide  atau  gagasan  terkait  kegiatan  pemberdayaan  pada musyawarah yang dilakukan.
3. Saran Kepada Peneliti Selanjutnya
a. Diharapkan  untuk  peneliti  selanjutnya,  mampu  mengidentifikasi  program-program  yang  telah  dilaksanakan  oleh pemerintah desa. Agar dapat memberikan gambaran spesifik mengenai program-program yang direalisasikan di desa.
b. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat mengubah  metode penelitian dengan cara mix metode  sehingga hasil penelitian lebih menggambarkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa.

## DAFTAR PUSTAKA
Adisasmita, Raharjo. (2006). Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan. Yogyakarta: Graha Ilmu. Al-Hasyimi, M. A. (2009). Keadilan dan Persamaan dalam Masyarakat Muslim. Jurnal Islamhaouse , 7.
Ambar, T. S. (2004). Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan . Yogyakarta: Gava Media. Anwas, M. (2014). Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global. Bandung : Alfabeta. Aprilia Theresia. (2014). Pembangunan Berbasis Masyarakat. Bandung : Alfabeta. Apriliana, R. (2017). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance. Surakarta: IAIN Surakarta. Azwardi,  &  Sukanto.  (2014).  Efektifitas  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  dan  Kemiskinan  di  Provinsi  Sumatera  Selatan. Ekonomi Pemabngunan , Vol 12 (1).
Chapra, U. (2000). Islam dan Tantangan Ekonomi. Jakarta: Gema Insani Press. Deputi Bdang Pencegahan KPK. (2015). Laporan Hasil Kajian Pengelolaan Keuangan Desa. Eko, A. P. (2013). Pembangunan Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Justitia Islamica , Vol.10 (1). Hakim, M., & Widjaya, T. (2003). Model Masyarakat Madani. Jakarta: Intimedia Cipta Grafika. Jhingan M.L. (2013). Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. jakarta: Raja Grafindo.
Karimah, F., Saleh, C., & Wanusmawatie, I. (2016). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat. Jurnal Administrasi Publik (JAP) , Vol.2 (4) 597-602. Kriyantono, Rahmat. 2008. Teknik Praktis Riset Komunikasi . Jakarta: Kencana Prenada Media Group Lubis, M.S. (2018). Metodologi Penelitian . Yogyakarta: Deepublish. Martono, Nanang. (2010). Metode Penelitian Kuantitatif. Jakarta: PT Raya Grafindo Persada. Moleong, Lexy J. 2006. Metodelogi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, Cetakan ke 22, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset. M. Umar Chapra. (2000). Islam dan Pembangunan Ekonomi. jakarta: Gema Insani Pers.
Maulana , A., Rizki, A. Z., & Andhini , A. (2019). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Maqashid Syariah . Islaminomics , Vol.9 (1). Maulana,  I.  (2018). Peran  Dana  Desa  Dalam  Memberdayakan  Masyarakat  Ditinjau  Dari  Perspektif  Ekonomi  Islam. Lampung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan.
Muhammad. (2004). Ekonomi Mikro. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta. Nanich Mahendrawati, Agus Ahmad Safi. (2001). Pengembangan Masyarakat Islam. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Nazila, R. U. (2018). Efektifitas Pengalokasian Dana Desa Dalam Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi  Desa  Geuceu  Komplek  Kecamatan  Banda  Raya). Banda  Aceh  :  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis  Islam  UIN  Ar- Raniry.
Nurman. (2015). Strategi Pembangunan Daerah. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 . (2004). Pengelolaan Keuangan Desa. permendagri No. 113 Tahun 2014 PMK 49/PMK.07/2016 Permatasari,  E.,  Sopanah,  &  Hasan,  K.  (2018).  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  Dalam  Meningkatkan  Pembangunan  dan Pemberdayaan Masyarakat Desa . Prefix-RE , 186-194.
Rahayu.  (2017).  Strategi  Pengelolaan  Dana  Desa  untuk  Meningkatkan  Kesejahteraan  Masyarakat  Desa  Kaliyen  Kabupaten Semarang. Economics Development Analysis Journal , Vol.6 (2).
Ridha, F. (2019). Analisi Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Kecamatan Kota Langsa .
AT-TAWASSUTH : Jurnal Ekonomi Islam , 252-276. Saibani, A. (2015). Pedoman Umum Penyelengaraan Pemerintah Desa. Jakarta: Bee Media Pustaka.
Sholeh,  Rochmansjah.  (2010). Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Sebuah  Pendekatan  Struktural  Menuju  Tata  Kelola Pemerintahan Yang Baik. Bandung: Fokusmedia. Sugiyono. (2011). Metode penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
Suharto,  E.  (2014). Membangun  Masyarakat  Memberdayakan  Rakyat  (Kajian  Strategis  Pembangunan  Kesejahteraan  Sosial Rakyat dan Pekerjaan Sosial . Bandung: PT. Refika Aditama.
Suryabrata, S. (2012). Metodologi Penelitian . Jakarta: Rajawali Pers Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial pasal (1) ayat 1. Undang-Undang Nomor 6/2014 yang menjelaskan tentang Desa Widjaja. (2003). Otonomi Daera. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Wulandari, S. (2019). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam . Lampung: UIN Raden Intan.
Zumaroh. (2019). Efektifitas Pemberdayaan Masyarakat Melalui Dana Desa di Kabupaten Lampung Barat. FOKUS : Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan , Vol.4 (1).