## PAMPAS: Journal Of Criminal

## Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual ( Catcalling)

## dalam Perspektif Hukum Pidana
Yuni Kartika, Andi Najemi Fakultas Hukum, Universitas Jambi Author’s email correspondence:  kartikayuni29960@gmail.com

## ABSTRAK
Artikel  ini  bertujuan  untuk  memahami  dan  menganalisis  pengaturan tentang  perbuatan  catcalling  dalam  perspektif  hukum  pidana  serta menganalisis  pengaturan  perbuatan  pelecehan  seksual  verbal menurut  pembaharuan  hukum  pidana.  Penelitian    ini  merupakan penelitian  hukum  normatif.  Hasil  penelitian  ini  bahwa  perbuatan (catcalling)  berpotensi  adanya  tindak  pidana  yang  telah  memenuhi unsur-unsur  dari  tindak  pidana,  perbuatan  ini  dikategorikan  sebagai perbuatan  pelecehan  seksual  verbal  dan  dapat  dikaji  dari  beberapa pasal  di  dalam  KUHP,  Undang-Undang  tentang  pornografi  serta diperlukannya  suatu  kebijakan  hukum  terkait  aturan  khusus perbuatan catcalling untuk mencapai suatu kepastian hukum dan juga terpenuhinya  suatu  syarat-syarat  kriminalisasi  sehingga  perbuatan catcalling  bisa  dibuat  aturan  secara  khusus.  Kesimpulannya  yaitu perbuatan  catcalling  berpotensi  suatu  tindak  pidana  yang  terjadi  di ruang  lingkup  publik  melalui  unsur-unsur  suatu  tindak  pidana, dampak  perbuatan  catcalling  ini  mengakibatkan  terganggunya mental,  psikologi,  sampai  pada  tingkat  kejiwaan  dan  untuk menentukan  suatu  kebijakan  perlu  memperhatikan  moral,  nilai  dan asas yang terkadung di dalam masyarakat dan memperhatikan syarat- syarat kriminalisasi. Untuk mencapai suatu kepastian hukum perlunya kebijakan  hukum  mengenai  aturan  secara  khusus  terkait  perbuatan catcalling serta adanya sanksi sosial bagi pelaku catcalling
Kata Kunci: Catcalling; kebijakan hukum pidana; pelecehan seksual verbal.

## ARTICLE HISTORY
Submission: 2020-04-21
Accepted: 2020-10-07 Publish: 2020-10-10 KEYWORDS: Catcalling; criminal law policy; verbal sexual harassment

## ABSTRACT
This  article  aims  to  understand  and  analyze  the  regulation  of catcalling from the perspective of criminal law and to analyze the regulation of verbal sexual harassment according to the reform of the criminal law. This research is a normative legal research. The results of this study indicate that catcalling has the potential for a criminal act that has met the elements of a criminal act, this act is categorized  as  an  act  of  verbal  sexual  harassment  and  can  be reviewed  from  several  articles  in  the  Criminal  Code,  the  Law  on pornography and the need for a legal policy related to the special rules  for  catcalling  acts  to  achieve  legal  certainty  and  also  the fulfillment of a criminalization condition so that the catcalling act can  be  made  specific  rules.  The  conclusion  is  that  catcalling  is potentially a criminal act that occurs in the public sphere through the  elements  of  a  criminal  act,  the  impact  of  this  catcalling  act causes  mental  and  psychological  disruption  to  the  psychological level and to determine a policy it is necessary to pay attention to the  morals,  values  and  principles  involved.  in  society  and  pay attention  to  the  conditions  for  criminalization.  To  achieve  legal certainty, it is necessary to have a legal policy regarding specific rules  related  to  catcalling  acts  as  well  as  the  existence  of  social sanctions for catcallers.

## A. PENDAHULUAN
Artikel ini membahas tentang permasalahan sosial yang dianggap suatu hal yang wajar  di  kalangan  masyarakat,  namun  memiliki  dampak  buruk  bagi  kalangan  yang menjadi objek dari perbuatan tersebut. Perbuatan ini berpotensi adanya tindak pidana, namun  tidak  ada  kepastian  hukum  padahal  perbuatan  ini  merupakan  kategori kejahatan yang melanggar norma kesusilaan dan termasuk pelecehan seksual verbal.
Pelecahan  Seksual  merupakan  bentuk  tingkah  laku  mengandung  seksual  yang tidak diinginkan oleh objeknya, permintaan untuk melakukan perbuatan seksual, baik secara lisan, atau fisik yang tempat kejadiannya bisa di ruang publik. Perbuatan dalam bentuk lisan maupun fisik kini sering terjadi di kalangan masyarakat khususnya bagi perempuan. Hal tersebut membuat perempuan tidak merasa aman, damai dan tentram. Apalagi  perbuatan  pelecehan  seksual  dilakukan  di  ruang  publik  akan  lebih  membuat korban  merasa  tidak  aman  dan  nyaman    saat  berada  di  luar  rumah.  Padahal  setiap orang  berhak  atas  rasa  aman  dan  tentram  serta  perlindungan  terhadap  ancaman ketakutan,  hal  ini  diatur  dalam  Pasal  30  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
Pelecehan seksual memiliki ruang lingkup yang sangat luas, berbagai bentuk dari lisan maupun tulisan, fisik dan non fisik, mulai dari adanya ungkapan verbal (komentar yang  tidak    senonoh,  gurauan  berbau  seksual  dan  sebagainya)  dalam  bentuk  fisik (mencolek,  meraba,  mengeus,  memeluk  dan  sebagainya),  mempertunjukan  gambar porno/jorok,  serangan  dan  paksaan  yang  tidak  senonoh  seperti,  memaksa  untuk mencium  atau  memeluk,  mengancam  akan  menyulitkan  si  perempuan  bisa  menolak memberikan  pelayanan  seksual,  hingga  perkosaan 1 .  Hal  itu  sering  terjadi  bahkan secara grafik adanya peningkatan untuk perbuatan pelecehan seksual.
Salah  satunya  di  Indonesia,  yang  merupakan  Negara  darurat  akan  perbuatan pelecehan  seksual  yang  membuat  terancamnya  masyarakat.  Hal  ini  telah  menjadi permasalahan global bagi masyarakat khususnya bagi kalangan perempuan. Pelecehan tersebut sering terjadi pada perempuan dengan pelecehan secara verbal maupun non verbal.  Berbagai  bentuk  pelecehan  yang  dilakukan,  perlakuan-perlakuan  yang  tidak pantas  secara  lisan  maupun  fisik  menjadi  masalah  hingga  mengganggu  hak  asasi manusia.  Bahkan  hal  tersebut  juga  sering  terjadi  di  muka  umum  baik  dijalan, mall , angkutan  umum,  pasar  bahkan  di  lingkungan  masyarakat  yang  termasuk  pelecehan verbal.  Adanya  perlakuan  tersebut  membuat  korban  terganggu  dari  segi kenyamanannya, terganggunya hak asasi  korban.
Penegakan hak asasi manusia yang tidak tegas menyebabkan mudah munculnya perbuatan  pidana.  Seperti    kekerasan  seksual  di  ruang  publik  sulit  untuk  dipidana, karena  tidak  ada  aturan  yang  secara  tegas  untuk  mengatur  hal  tersebut.  Salah  satu perbuatan yang sering terjadi namun tidak ada tindak lanjut yang tegas ataupun aturan yang  mengatur  hal  tersebut  adalah    perbuatan Catcalling. Dipergunakan  istilah catcalling dalam  tulisan  ini  karena  istilah catcalling dipergunakan  secara  global diberbagai  negara. Catcalling atau  yang  dapat  diartikan  sebagai  pelecehan  verbal merupakan  melakukan  suatu  perbuatan  sepeti  melontarkan  kata  bersifat porno/seksual  maupun  perilaku  genit,  gatal,  atau  centil  kepada  orang  lain  yang menimbulkan rasa tidak nyaman dan juga berupa siulan dipanggil dengan sebutan “hay
1 Marcheyla Sumera, “ Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Terhadap Perempuan, ” Lex et Societatis, Vol. 1 No. 2, 2013, hlm. 43-44.
cantik sini duduk di pangkuan abang”, “cewek main yuk, semalam berapa, jangan malu- malu”, “mau kemana neng, godain kita dong, sini abang antaerin”, dilakukan oleh orang yang  tidak dikenal,  komentar  yang  tidak  diinginkan,  seperti “cantik  sekali  neng, body nya semok sekali”, “jangan galak-galak nanti dicium ya!”, diamati tubuhnya oleh orang asing  hingga  sampai  pada  perbuatan  yang  menimbulkan  suatu  bentuk    rabaan  yang tidak diharapkan yang menimbulkan  rasa tidak aman ini dikategorikan sebagai street harassment 2 . Kekerasan seksual ringan berupa seksual secara Verbal seperti komentar verbal,  gurauan,  porno,  siulan  ejekan,  dan  secara  non  verbal  seperti  ekspresi  wajah, gerakan tubuh ataupun perbuatan lainnya yang meminta perhatian seksual yang tidak dikehendaki korban bersifat melecehan dan atau menghina korban 3 . Perbuatan catcalling ini  tidak  hanya  sebatas  suatu  panggilan,  siulan  bahkan namun  adanya  batasan  perbuatan catcalling yang  benar-benar  berpotensi  adanya tindak  pidana  dan  perlu  pengaturan  khusus  seperti  komentar-komentar  seksual, mengomentari bentuk tubuh, berusaha menggoda perempuan dengan perkataan manis sampai kepada seksual serta melihatkan alat vital yang dilakukan secara berkelanjutan. Hal  ini  merupakan  perbuatan  yang  memang  mengganggu  hak  azasi  seseorang  yang merupakan  kejahatan  kesusilaan  selalu  dianggap  biasa  bagi  kalangan  masyarakat. Padahal  perbuatan catcalling membuat  seseorang  merasa  takut  untuk  keluar  rumah, tidak  merasaka  aman,  nyaman  tentram  akibat  dari  perbuatan  tersebut  sangat berpengaruh  bagi  seseorang  dari  segi  psikologis,  mental,  dan  pemenuhan  hak  asasi manusia dan realisasi sosial sehingga perlu adanya tindak lanjut dengan adanya aturan khusus.  Namun  sejatinya  ketika  hal  tersebut  terjadi  hanya  sedikit  yang  menanggapi dan bahkan tidak ditanggapi oleh para penegak hukum ketika dilaporkan sudah jelas itu  merupakan  kejahatan  kesusilaan.  Faktanya  yang  menjadi  korban  dari  pelecehan verbal  ( catcalling )  takut  untuk  melapor  karena,  kurangnya  respon  dari  masyarakat bahkan  penegak  hukum  serta  belum  ada  suatu  kepastian  hukum.  Biasanya  yang menjadi  korban  dalam  perbuatan catcalling ini  adalah  perempuan,  namun  bisa  juga kaum laki-laki, serta kaum Gay yang memang menjadi objek catcalling itu sendiri. Dan juga  yang  paling  sering  menjadi  korban    perbuatan catcalling ini  adalah  kaum perempuan.
Berbagai  masalah  yang  terjadi  dalam  penegakan  hukum  dibidang  kesusilaan, permasalahan  dari  segi  penafsiran  yang  tidak  seragam  membuat  sulitnya  dalam penetapan dasar  hukum  yang  berkaitan  dengan  perbuatan  tersebut  sehingga  adanya pergeseran  norma-norma  hukum  dalam  soal  permasalahannya 4 .  Menurut  catatan tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), di tahun 2017 terdapat 348.446 kasus kekerasan terhadap perempuan yang tercatat, 26% atau 3.528 kasus diantaranya terjadi diruang publik 5 . Dari data yang ada menurut Ketua  Komnas  Wanita  Azriana  Rambe  Manalu  (2017),  data  yang  didapat  kan  oleh Komnas  Perempuan  sejak  tahun  2010  sampai  2015  kekerasan  terhadap  perempuan
2 Ida  Ayu  Adnyaswari  Dewi,  “  Catcalling  :  Candaan,  Pujian  atau  Pelecehan  Seksual, ” Jurnal Hukum  Kenotariatan , Vol.4 No. 2, 2019, hlm. 199.
3 Eka  Ayuningtyas,dkk,  "Konsep  Pencabulan  Verbal  dan  Non  Verbal  dalam  Hukum  Pidana," Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan , Vol. 7 No. 3, 2019, hlm. 244.
4 Asrianto  Zainal, “ Kejahatan  Kesusilaan  dan  Pelecehan  Seksual  ditinjau  Dari  Kebijakan Hukum Pidana ," Vol. 7 No.1, 2014,hlm. 139.
5 Marcheyla Sumera .,Op.Cit., hlm. 200.
hingga  mencapai  anmengalami  peningkatan  memperoleh  angka  yang  sangat  tinggi yaitu  sebanyak  321.752,  walaupun    pada  tahun  2016  angka  kekerasan  terhadap perempuan mengalami penurunan menjadi 259.150, jika dibandingkan dengan tahun 2010-2012 (106.103-216.156) angka pada tahun 2016 tetap tergolong tinggi 6 . Perbuatan yang tergolongan perilaku kekerasan kepada wanita adalah pelecehan seksual di jalan (sexual street harassment) telah menjadi  masalah sosial , menurut riset yang diadakan oleh Hollaback. org ada 71 % wanita di dunia pernah mengalami street harassment sejak  usia  puber  (11-17  tahun)  hingga    sampai  pada  masa  dewasa,  dan lebih  dari  50%  diantaranya  termasuk  pelecehan  fisik  dan  sisanya  adalah  pelecehan secara  verbal  dan visual 7 .  Menurut  survey yang  diadakan  CCN  Indonesia  (2016)  dari 25.213  responden  baik  dari  kota  maupun  kabupaten,  sebanyak  58%  pernah mengalami  pelecehan  dalam  bentuk  verbal 8 .  Pelecehan  yang  terjadi  di  ruang  publik biasanya  perbuatan catcalling untuk  mendapatkan  perhatian  lebih  dari  perempuan tersebut  dan  berharap  akan  direspon.  Padahal  akan  menimbulkan  ketidaknyamanan bagi perempuan dan menimbulkan rasa takut yang berlebihan.
Pelecehan  seksual  verbal  ini  tidak  hanya  terjadi  di  Indonesia  melainkan  di Negara  lainnya.  Pelecehan  seksual  verbal  oleh  beberapa  Negara,  seperti  Perancis, Argentina, Portugal, Belgia dan Peru telah ditanggapi secara serius karena berdampak besar  pada  kehidupan  sosial  manusia  dan  psikologis  korban.  Negara  tersebut menerapkan bukan hanya sanksi pidana tetapi juga sanksi denda kepada pelaku yang melakukan catcalling atau  pelecehan  seksual  verbal 9 .  Pelecehan  seksual  verbal  ini semakin meningkat dikalangan perempuan dan cendrung dibiarkan dan tidak adanya kepastian  hukum  bagi  korban. Catcalling dan street  harassment sendiri  merupakan fenomena  yang  jarang  sekali  diteliti,  karena  hal  ini  dianggap  suatu  perbuatan  yang biasa  di  lingkungan  masyarakat,  padahal  apabila  diteliti  lebih  lanjut  banyak  korban merasakan  ketidaknyamanan  bahkan  dampak  yang  ditimbulkan  berpengaruh  bagi korban.  Oleh  karena  itu  isu  ini  sering  kali  dianggap  remeh,  dianggap  sesuatu  yang sangat di maklumi secara cultural bahkan dinormalisasi. Hal  tersebut bukanlah suatu yang wajar bagi objek catcalling, sehingga ini merupakan suatu perbuatan pidana dan harus dipertanggungjawabkan.  adapun dampak dari catcalling memicu terganggunya psikologis  bagi  perempuan  yang  mengakibatkan  terjadinya  kekerasan  psikologis. Kekerasan  psikologis/  emosional  adalah  perbuatan  yang  mengakibatkan  ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan  atau  penderitaan  psikis  berat  pada  seseorang 10 .  Dan  juga  mengakibatkan timbulnya trauma bagi korban yang terkena catcalling bahkan perbuatan ini  bisa terus terjadi dan tidak mendapatkan tanggapan dari masyarakat maupun penegak hukum . Pada  kasus  yang  dialami  seorang  dokter  bernama  Falla  Adinda  mengalami catcalling ditempat  kerjanya.  Pada  bulan  September  2017,  bukan  pertama  kalinya  ia mengalami catcalling. Ia digoda dengan kata-kata yang pantas serta membuat kkorban
6 Joy Gloria dkk.“Perancangan  Kampanye  osial  “JAGOAN,” (Program  Studi  Desain  Komunikasi Visual,Fakultas Seni dan Desain Universitan Kristen Petra), hlm.1.
7 Marcheyla Sumera . Op.Cit. , hlm. 2.
8 Ida Ayu Adnyaswari Dewi. Op.Cit ., hlm. 200. 9 Ibid. 10 Andi Najemi, Pahlefi, “ IbM Kelompok Pkk Desa Pematang Pulai dan Kel. Sengeti Tentang Hukum Gender Tentang Mengantisipasi KDRT, " Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat , Vol. 30 No. 1, 2015, hlm. 51.
merasa risih dengan perkataan catcaller. , biasanya ketika ia mendapatkan catcalling ia langsung mendatangi dan berbicara kepada sipelaku, namun pada saat itu ia langsung pergi karena tidak tahan lagi dengan tindakan pelaku dan mendiamkan si pelaku. Falla pun melaporkan kejadian tersebut kejadian tersebut kepada polisi dan meminta polisi untuk menindak lanjuti pelaku catcalling, alih-alih Falla diperlakukan dengan baik dan dibantu  kemudian  Falla  diremehkan  dan  diperintahkan  untuk  pergi.  Setelah  Falla mendapatkan penolakan dari polisi pertama, kemudian falla bertemu polisi kedua yang menanggapi  dan  mendengar  kronologis  kejadian  tersebut.  Dan  pada  akhirnya  polisi mendamaikan  dengan  meminta  kepada  sipelaku  untuk  tidak  mengulangi  perbuatan catcalling lagi.
Kemudian  kasus  yang  terjadi  pada  6  September  2019  malam,  Polres  Metro Bekasi  berhasil  menangkap  pelaku catcalling di  lampu  merah  Simpang  Pekayonan Revo  Town  Bekasi.  Pelaku  ditangkap  setelah  ada  viral  tentang  kisah  seorang  wanita sedang  mengendarai  sepeda  motor  yang  menjadi  korban  pelecehan  seksual  verbal. Korban  merasa  risih  dengan  perkataan  pelaku  ( catcaller )  yang  saat  itu  sama-sama berhenti di lampu merah dan kemudian pelaku berlanjut mengikuti korban. Akhirnya korban berani merekam wajah  pelaku dengan  bukti video yang diunggahnya ke akun sosmed.
Perbuatan catcalling yang semakin sering terjadi, akan mengakibatkan dampak buruk  bagi  si  korban.  Namun  masih  banyak  korban  yang  tidak  berani  untuk melaporkan  dan  memilih  untuk  diam.  Tidak  banyak  pula  yang  berani  memberikan bantuan  ataupun  pembelaan  terhadap  korban catcalling karena  takut  akan  menjadi keributan.  Seiring  dengan  kemajuan  jaman  dan  perkembangan  teknologi  informasi maka  permasalahan  terkait street  harassment khususnnya catcalling maka  semakin marak pula perbuatan catcalling bermunculan. Oleh karena itu perlu dikaji bagaimana pengaturan catcalling itu sendiri dalam sistem hukum Indonesia dan kebijakan hukum dalam  pembaharuan  pengaturan  perbuatan  tindak  pidana  yang  awalnya  merupakan perbuatan biasa sampai dikategorikan perbuatan pidana.
Jika  dilihat  dari  prespektif    hukum  pidana  bahwa  pelecehan  seksual  verbal ( catcalling ) adanya penggabungan terhadap aturan yang mengatur perbuatan tersebut. Seperti yang diatur dalam Pasal 281 Ayat (2) Pasal 289, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,  Pasal  8,  Pasal  9,  Pasal  34,  Pasal  35  Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  2008 Tentang  Pornografi  digunakan  untuk  penyelesaian  perbuatan catcalling (pelecehan seksual  verbal)  terhadap  perempuan  di  Indonesia  yang  selanjutnya  dikutip  sebagai berikut:
Pasal 281 Ayat (2)
“Barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya melanggar kesusilaan” .
Pasal 289
“Barang  siapa  dengan  kekerasan  memaksa  seseorang  untuk  melakukan  atau membiarkan  dilakukan  perbuatan  cabul,  diancam  karena  melakukan  perbuatan  yang menyerang  kehormatan  kesusilaan,  dengan  pidana  penjara  paling  lama  sembilan tahun”.

## Pasal 8
“Setiap  orang  dilarang  dengan  sengaja  atau  atas  persetujuan  dirinya  menjadi  objek atau model yang mengandung muatan pornografi”
Pasal 9
“Setiap  orang  dilarang  menjadikan  orang  lain  sebagai  objek  atau  model  yang mengandung muatan pornografi.”
Pasal 34
“Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  atau  atas  persetujuan dirinya  menjadi  objek  atau model  yang  mengandung  muatan  pornografi  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  8 dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  10  (sepuluh)  tahun  dan/atau  pidana denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

## Pasal 35
“Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan  pornografi  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  9  dipidana  dengan  pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana  denda  paling  sedikit  Rp.500.000.000,00  (lima  ratus  juta  rupiah)  dan  paling banyak Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).”
Penjelasan  pasal  di  atas  sudah  jelas  bahwa  perbuatan catcalling merupakan suatu  perbuatan  pidana  yang  memerlukan  pengaturan  khusus  mengenai catcalling . Dan juga belum ada penelitian yang secara spesifik mengungkap perbuatan catcalling ini  sebagai  seuatu  perbuatan  pidana,  bahkan  ada  yang  berpendapat  perbuatan  ini adalah bentuk hal yang wajar. Berbeda dengan Negara lain yang telah mengatur bahwa catcalling merupakan  suatu  perbuatan  pidana.  Kemudian  perbuatan catcalling dikategorikan  sebagai  perbuatan  yang  melanggar  kesusilaan  serta  mengakibatkan dampak yang besar bagi korban. Pelaku dari perbuatan catcalling (pelecehan seksual verbal)  disebut  sebagai catcaller yang harus  dipidana  karena  telah  melanggar  hak asasi seseorang serta perbuatannya tidak dikehendaki oleh yang menjadi korban.

## B. METODE PENELITIAN
Artikel  ini  menggunakan  metode  yuridis  normative,  dimana  penelitian  ini berangkat  dari  adanya  isu  hukum  yang  dilakukan  untuk  menghasilkan  argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menghadapi masalah yang dihadapi dan  diperoleh  dari  studi  kepustakaan,  dengan  menganalisis  suatu  permasalahan hukum melalui peratuaran perundang-undangan, literatur-literatur, dan bahan-bahan referensi  lainnya.  Mengkaji  perbuatan catcalling dari  perspektif  hukum  pidana  yaitu Pasal  281  Ayat  (2)  Pasal  289,  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana,  Pasal  8,  Pasal 9, Pasal  34,  Pasal  35  Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  2008  Tentang  Pornografi. Kemudian dalam segi pembaharuan hukum harus mengkaji dari segi kebijakan hukum yang memperhatikan moral, nilai, asas serta syarat-syarat kriminalisasi.

## C. PEMBAHASAN
1. Pengaturan  Perbuatan  Pelecehan  Seksual  Verbal  ( Catcalling )  dalam

## Perspektif Hukum Pidana
Pelecehan  seksual  adalah  suatu  kenyataan  yang  sering  terjadi  di  lingkungan masyarakat  dengan  berbagai  bentuk  hingga  sampai  pada  perbuatan  pemerkosaan.
Salah  satunya  pelecehan  seksual  verbal  ( catcalling ).  Berawal  dari  hal-hal  kecil  yang dianggap  perbuatan  biasa  oleh  masyarakat,  sebenarnya  menimbulkan  dampak  besar dan  menjadi  masalah  sosial  di  lingkungan  masyarakat. Catcalling ini  telah  menjadi masalah  sosial  yang  dianggap  hal  biasa  di  kalangan  publik.  Biasanya catcalling ini terjadi  di  jalan,  pasar,  angkutan  umum,  bahkan  di mall. Padahal catcalling sudah menjadi perbuatan yang tidak bisa dianggap biasa, dan telah dianggap sebagai "hantu" bagi kalangan perempuan.
Perbuatan catcalling ini  bisa  sampai  pada  perbuatan  pemerkosaan.  Padahal perempuan yang menjadi korban catcalling ini sudah berusaha untuk tidak merespon perbuatan  dari  si  pelaku catcalling ( catcaller ).  Namun  nyatanya  penolakan  tersebut membuat catcaller merasa penasaran dan melakukan kembali jenis catcalling lainnya yang  kemudian  membuat  perempuan  merasa  dilecehkan  dan  merasa  hak  asasinya terganggu.  Bahaya catcalling lebih  cendrung  memicu  dari  segi  psikologis  korban dan berpengaruh  pada  emosi  korban  tersebut,  seperti  ada  rasa  takut  dalam  diri  korban, lebih cendrung merasa tidak nyaman, tidak mendapat keamanan ketika berada di luar rumah, perasaan malu akibat dari perbuatan catcalling 11 . Dengan demikian perbuatan catcalling ini bisa menjadi tindak pidana kesusilaan yang terjadi di ruang publik.
Jika  memfokuskan  pada  kata  perbuatan  yang  tidak  diinginkan,  dapat dikategorikan bahwa ini merupakan suatu delik aduan, pidana yang berpotensi sebagai perbuatan pidana. Perbuatan pidana merupakan suatu proses perbuatan yang dilarang karena melanggar atauran hukum dan memiliki ancaman sanksi terhadap orang yang melanggar aturan tersebut, larangan yang ditunjukan kepada perbutannya dan sanksi ditunjukan  orang  yang  menimbulkan  perbuatan 12 .  Di  dalam  istilah  perbuatan  pidana ada beberapa istilah lain seperti, peristiwa pidana  dan tindak pidana.
Jika  dilihat  dari  penjabaran  unsur-unsur  suatu  tindak  pidana  yang  dikemukan Simon terdapat 5 (lima) unsur perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana.  Adapun  unsur-unsur  yang  dikemukan  oleh  Simon    antara  lain  yaitu:  adanya suatu  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  manusia,  perbuatan  tersebut  diancam  dengan pidana,  sifat  dari  perbuatan  itu  merupakan  melawan  hukum,  dilakukan  dengan kesalahan, dan dapat dipertanggungjawabkan 13 . Maka berdasarkan penjelasan unsur di atas, adapun unsur-unsur dari catcalling adalah sebagai berikut:
a. Adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia Perbuatan catcalling memenuhi  unsur  perbuatan  manusia.  Hal  ini  dapat dilihat  dari  suatu  perbuatan  yang  dilakukan  oleh catcaller terhadap korbannya.  Perbuatan  yang  dilakukan  oleh catcaller adalah  melontarkan kata-kata/komentar porno atau perilaku-perilaku yang membuat orang lain yang menjadi korban merasa risih. Misalnya, bersiul  dengan memanyunkan bibir serta mengkedipkan mata.
b. Perbuatan diancam dengan pidana Perbuatan catalling ini  termasuk perbuatan  pelecehan seksual  verbal  yang terjadi  di  ruang  pulbik,  dikategorikan  sebagai  tindak  pidana  kesusilaan karena  termasuk  perbuatan  asusila  dan  mengandung  unsur  pornografi.
11 Ida Ayu Adnyaswari Dewi, Op.Cit., hlm. 206.
12 Moeljatno, Asas-Asas  Hukum Pidana ,  Rineka Cipta,  Jakarta, 2010,hlm.59.
13 Andi Hamzah, loc. Cit.
Sehingga perbuatan ini bukan lagi perbuatan yang biasa dan kemudian tidak ada penanganan lebih lanjut.
c. Perbuatan tersebut berisifat melawan hukum Catcalling ini  dapat  dikatakan  perbuatan  melawan    hukum  karena  telah mengganggu kenyamanan, keamanan, bagi orang lain serta mengganggu hak asasi  orang  lain.  Dimana  mengganggu  hak  asasi  orang  lain  merupakan perbuatan melanggar hukum.
d. Dilakukan dengan kesalahan Adapun unsur-unsur dari kesalahan tersebut diantaranya, kapasitas dari diri pelaku ( catcaller ) kejahatan tersebut untuk mampu bertanggung jawab atas perbuatan  yang  dilakukannya.  Kemudian  adanya  hubungan  batin  antara  si pelaku  dengan  perbuatan  yang  dilakukannya.  Dalam  suatu  perbuatan adanya bentuk kesengajaan dan kealpaan yang tidak ada alas an penghapus kesalahan  yang  berupa alasan   pembenar.  Maka perbuatan  yang dilakukan oleh si pelaku merupakan  bentuk perbuatan dalam bentuk kesengajaan.
e. Dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaku Suatu  pertanggungjawaban  dari catcaller berkaitan  dengan  kesalahannya. Kesalahan  sebagai  suatu  unsur  pertanggungjawaban  pidana.  Orang  yang mampu  bertanggung  jawab  apabila  tidak  ada  alasan    pemaaf  dan  alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukan.
Pengertian  pelecehan  seksual  di  atas  mengandung  unsur  yang  sangat  penting yaitu adanya rasa tidak ingin serta penolakan dari si korban dengan berbagai bentuk seperti,  pelecehan  fisik,  lisan,  isyarat,  pelecehan  dalam  bentuk  tulis  atau  gambar, pelecehan  dari  segi  psikologis  atau  emosional.  Pelecehan  seksual  verbal  ( catcalling ) dapat  dikategorikan  sebagai  tindak  pidana  yang  telah  memenuhi  unsur-unsur,  asas dalam hukum pidana, serta nilai-nilai yang terkadung di dalam masyarakat. Perbuatan catcalling membuat  perempuan  yang  menjadi  korban catcalling merasa  tidak  aman, nyaman,  serta  marasa  terancam  ketika  berada  di  luar  rumah.  Hal  tersebut  sudah sepatutnya  menjadi  perhatian  dan  harus  ditindak  lanjuti  untuk  mencegah  perbuatan yang menimbulkan dampak besar. Dari dampak tersebut, sudah  sepatutnya perbuatan catcalling ada  pengaturan  yang  jelas  serta  penegakan  hukum  terhadap  penanganan perbuatan catcalling. Dalam  kehidupan  sehari-hari  banyak  perempuan  yang  menjadi korban catcalling yang  merupakan pelecehan seksual verbal.
Sejauh  ini,  dalam  perkembangan  hukum  di  Indonesia,  belum  ada  peraturan secara  khusus  mengenai  perbuatan catcalling ini.  Padahal catcalling telah  menjadi gejala  sosial  yang  meresahkan  perempuan  yang  sering  menjadi  korban,  dalam penegakan  hukumnya  pun  belum  adanya  kejelasan  mengenai  dasar  hukum  serta penanganan  yang  tegas    dalam  penyelesaian  perkaranya.  Kemudian  terdapatnya kekosongan norma hukum atas perbuatan catcalling yang semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dari perspektif hukum pidana melalui penggabungan beberapa pasal yang terdapat  dalam  KUHP  dan  Undang-Undang  tentang  pornografi  untuk  menyelesaikan perkara catcalling .  Ada  beberapa  pasal  yang  digunakan  dalam  penyelesaian  perkara tindak pidana catcalling diantaranya, Pasal 281 Ayat (2) KUHP, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 34, dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.
Pasal 281 KUHP ayat (2) menerangkan bahwa apabila seseorang dengan sengaja didepan  orang  lain    yang  ada  di  situ  diluar  kesedian    orang  tersebut  melakukan perbuatan asusila, maka dapat dipidana denda (Lihat Pasal 281 Ayat 1). Kesusilan yang
dimaksud  dalam  pasal  ini  memiliki  arti  yang  sama  dengan  perbuatan  yang  terjadi  di ruang  publik.  Hal  ini  memberikan  suatu  pandangan  mengenai  perlindungan  bagi orang-orang  yang  perlu  perlindungan  terhadap  perbuatan asusila  baik  dari  kata-kata yang dilontarkan sampai pada perbuatan yang merusak kesusilaan.
Adapun rumusun asli dari pasal 281 ini berbunyi sebagai berikut:
Met  gevangenisstraf  van  ten  hoogste  twee  jaren  en  acht  maanden  of geldboete  van  ten  hoogste  vier  duizend  en  vijf  honder  gulden  wordt gestraf: 1. Hij die opzettelijk openbaarheid schendt; 2. Hij  die  opzettelijk  de  eerbaarheid  schendt,  waardbij  een  ander  zijns ondanks tegenwoordig is 14 . Unsur-unsur tersebut diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia sebagai berikut: Dipidana  dengan  pidana  penjara  selama-lamanya  dua  tahun  dan delapan bulan atau dengan pidana denda setinggi-tingginya empat ribu lima ratus rupiah: 1. Barangsiapa dengan sengaja di depan umum merusak kesusilaan; 2. Barang siapa dengan sengaja merusak kesusilaan di depan orang lain yang kehadirannya di situ bukanlah atas kemauannya sendiri.
Pada  perumusan  unsur  di  atas  terdapat  unsur  dengan  sengaja,  dilihat  dari perbuatan catcalling ini  terdapat  unsur  sengaja  yang  dilakukan  oleh catcaller yang perbuatannya dapat dibuktikan. Penggunaan Undang-Undang tentang pornografi dapat digunakan untuk menyelesaikan perkara catcalling tersebut. Jika dilihat pada Pasal 1 Angka  1  Ketentuan  Umum  menyatakan  bahwa  pornografi  adalah  gambar,  sketsa, ilustrasi,  foto,  tulisan,  suara,  bunyi,  gambar  bergerak,  animasi,  kartun,  percakapan, gerak  tubuh,  atau  bentuk  pesan  lainnya  melalui  berbagai  bentuk  media  komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang  melanggar  norma  kesusilaan  dalam  masyarakat.  Sudah  jelas  bahwa  perbuatan catcalling ini  memenuhi  unsur-unsur  dari  dari  penjelasan  pasal  tersebut.  Pengertian dari  pornografi  mengandung  makna  bahwa catcalling dapat  dikatakan  sebagai  suatu hal yang memuat pornografi, karena telah memenuhi unsur dari Pasal 1 angka 1 salah satunya memenuhi unsur, bunyi, suara, dan gerak tubuh yang bersifat seksual. Itulah yang menjadi dasar dalam penjatuhan pidana bagi perbuatan catcalling .
Pada Pasal 8 Undang-Undang Tentang Pornografi secara garis besar  menyatakan bahwa  seseorang  dilarang  menjadikan  orang  lain  sebagai  objek  atau  model  dari perbuatan  si  pelaku  yang  kemudian  mengandung  unsur  pornografi  walaupun  atas persetujuannya  (Lihat  Pasal  8  Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  2008).  Sudah  jelas bahwa  yang  menjadi  objek  dari  perbuatan catcalling yaitu  kebanyakan  perempuan melalui  pujian-pujian  bernuansa  seksual  serta  komentar-komentar  yang  membuat korban merasa terganggu.
Penjelasan dari Pasal 8 ini berkaitan dengan penjelasan pada Pasal 34 Undang- Undang Tentang Pornografi yang menyatakan bahwa:
"Setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal  8  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  10  (sepuluh)  tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)".
Objek  dalam  unsur  pasal  tersebut  merupakan  objek  yang    dijadikan  laki-laki sebagai  perbuatan catcalling yang  dilakukan.  Pada  umumnya  yang  menjadi  objek catcalling ini  biasanya  perempuan  yang  tidak  hanya  dengan  pakaian  yang  terbuka, tetapi  perempuan  yang  mengenakan  pakaian  tertutup  juga  menjadi  objek catcalling . Berbeda  dengan  Pasal  9  Undang-Undang  Tentang  Pornografi  terdapat  unsur  tanpa persetujuan    dari  objek  tersebut  (Lihat  penjelasan  Pasal  9  )  yang  berkaitan  dengan Pasal 35 yang menyatakan bahwa:
"Setiap  orang  yang  menjadikan  orang  lain  sebagai  objek  atau  model  yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan  pidana    penjara  laing  singkat  1  (satu)  tahun  dan  paling  lama  12  (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)".
Pasal inilah yang bisa dijadikan dasar dari perbuatan catcalling . Dari perumusan pasal  tersebut  menjadi  tonggak  dalam  penyelasaian  perbuatan catcalling ,  namun demikian belum bisa menjamin  kepastian hukumnya. Maka dari itu penulis menginkan perlunya  ada  aturan  khusus  yang  cendrung  memicu  bahaya  dari  akibat  perbuatan catcalling. Namun tidak hanya dikaitkan dengan unsur pasal seperti dijelaskan di atas, melaikan  dikaitkan  dengan  asas-asas  hukum  pidana  yang  dapat  menentukan  apakah perbuatan  tersebut  merupakan  suatu  perbuatan  pidana  yang  diperlukan  aturan khusus.  Ada  beberapa  asas  yang  bisa  dijadikan  dasar  dari  suatu  tindak  pidana catcalling.
Asas Gen  Straf  Zander  Schuld yang  artinya  tiada  pidana  tanpa  kesalahan.  Suatu kesalahan  yang  dilakukan  oleh  pelaku  dengan  bentuk  sengaja  dapat  dikategorikan sebagai  suatu  tindak  pidana.  Perkembangan  dari  perbuatan catcalling semakin meningkat dikalangan masyarakat, ada beberapa yang berpendapat bahwa perbuatan catcalling ini  merupakan  hal  yang  biasa  terjadi  yang  tidak  patut  dipermasalahkan, namun hal ini adalah suatu yang serius bagi korban yang pernah mengalami catcalling ini. Kemudian ada pula yang memandang bahwa catcalling bukanlah suatu perbuatan yang  harus  dipidana  bahkan  bukan  merupakan  suatu  perbuatan  pelecehan  seksual verbal, melaikan hanya berupa candaan dari si catcaller .
Bertolak  belakang  dengan  kenyataan  yang  ada,  terdapat  beberapa  gerakan- gerakan atau suatu komunitas anti catcalling bermunculan di dunian dan banyak pula korban yang bercerita berbagi pengalamannya mengenai perbuatan catcalling , baik di dunia  nyata  ataupun  media  social.  Seperti  dibuatnya  akun instagram dearcatcaller , mempublikasi semua permasalahan-permasalahan yang pernah dialami korban. Hasil survei  melalui  akun instagram  dearcatcaller membuktikan  bentuk  pelecehan  seksual diruang  publik  yang  paling  sering  dialami  korban  antara  lain  60%  komentar  atas tubuh,  siulan,  diklakson,  suara  kecupan/ciuman,  komentar  rasis/seksis,  komentar seksual,  pujian-pujian,  dan  didekati  terus  oleh  si  catcaller  (verbal) 15 .  Kemudian  data lainnya  yaitu,  pada  bulan  april  2019  terdapat  92%  (138  )  orang  koresponden  yang mengalami kejadian catcalling dan menurut riset yang diadakan oleh Hollaback. org 71 % wanita didunia pernah mengalami street harassment sejak usia puber (11-17 tahun), dan lebih dari 50% diantaranya termasuk pelecehan fisik dan sisanya adalah pelecehan secara verbal dan visual 16 . Menurut survey yang diadakan CCN Indonesia (2016) dari
15 http://www.instagram.com/p/BmSum7yj8Bc/?igshid=1w63vtn4n2hf5, diakses Pukul 21;46
16 Marcheyla Sumera, loc. Cit .
25.213  responden  baik  dari  kota  maupun  kabupaten,  sebanyak  58%  pernah mengalami  pelecehan  dalam  bentuk  verbal 17 .  Dari  data  tersebut  sudah  jelas  bahwa sudah  sepatutnya  pemerintah  membuka  mata  terhadap  gejala  sosial  yang menimbulkan dampak besar terhadap korban dari perbuatan catcalling .
Adanya  suatu  tindakan  pemerintah  dalam  menyikapi  perbuatan catcalling melalui  kebijakan  hukum  kedepannya  untuk  memberikan  perlindungan  bagi  korban yang  menghapus  rasa  malu  akibat  dari  stigmatisasi  masyarakat,  memulihkan  mental psikologis  korban.  Sehingga  perlu  adanya  peran  pemerintah  untuk  mengambil kebijakan  dan  tidak  menormalisasi  perbuatan  tersebut.  Dengan  demikian  perbuatan pelecehan  seksual  verbal  ( catcalling )  merupakan  suatu  tindak  pidana  yang  telah memenuhi  unsur-unsur  dari  suatu  tindak  pidana.  Adanya  suatu  kesalahan  dengan kesengajaan  yang  tidak  ada  alasan  pembenar  dan  pemaaf  dari  suatu  perbuatan. Perbuatan catcalling memiliki unsur penting dalam konsep pelecehan seksual verbal. Unsur  dari  perbuatan  pelecehan  seksual  verbal  ( catcalling )  adanya  suatu ketidakinginan  atau  penolakan  dari  objek catcalling pada  suatu  bentuk  perbuatan seperti,  perhatian,  komentar,  siulan  dan  jenis catcalling lainnya.  Sehingga  bisa dikatakan  bahwa  perbuatan  tersebut  merupakan  hal  yang  wajar  dikalangan masyarakat,  namun  apabila  terdapat  penolakan,  tidak  dikehendaki  oleh  objek  yang mennjadi  korban  maka  perbuatan  tersebut  bisa  dikategorikan  sebagai  perbuatan pelecehan  seksua  secara  verbal.    Yang  kemudian  harus  ada  peran pemerintah  dalam menanggapi perbuatan yang  tersebut.
2. Pengaturan  Pebuatan  Pelecehan  Seksual  Verbal  ( Catcalling )  Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia
Dasar  hukum  dalam  perbuatan  pelecehan  seksual  verbal  ( catcalling )  dalam perspektif  hukum  pidana  bisa  dilihat  dari  beberapa  pasal  yang  berkaitan  dengan pelecehan seksual verbal. Pasal tersebut yakni Pasal 281 Ayat (2) KUHP, Pasal 8, Pasal 9,  Pasal  34,  Pasal  35  Undang-Undang  Tentang  Pornografi.  Ada  hal  yang  mendasar mengapa  digunakannya  Undang-Undang  Pornografi  sebagai  dasar  hukum  dalam perbuatan catcalling ,  yaitu  dilihat  dari  pengertian  Pornografi  yang  termuat  di  dalam Pasal  1  Angka  1  Ketentuan  Umum  Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  2008  Tentang Pornografi.  Pada  dasarnya,  pengenaan  pasal-pasal  diatas  tidak  lah  cukup  menjamin mengenai  kepastian  hukumnya.  Perlulah  aturan-aturan  khusus  yang  mengatur perbuatan catcalling itu  sendiri.  Di  samping  itu  tidak  ada  lagi  anggapan  dari masyarakat  maupun  pemerintah  untuk  tetap  menormalisasi  perbuatan  tersebut sebagai  perbuatan  yang  wajar,  melainkan  merupakan  suatu  perbuatan  pidana  yang perlu  pengaturan  lebih  lanjut  untuk  mencapai  suatu  kepastian  hukum  dalam penegakan  hukumnya.  Sehingga  yang  menjadi  korban  dalam  perbuatan catcalling memiliki  keberanian  dalam  melaporkan  ataupun  mengungkap  kejadian  yang dialaminya.
Salah  satu  yang  menjadi  alasan  korban  memilih  untuk  diam  dalam  menyikapi perbuatan catcalling ini,  karena  kurangnya  respon  yang  dari  aparat  penegak  hukum serta  belum  ada  aturan  yang  khusus  mengenai  perbuatan catcalling tersebut.  Maka dari itu, perbuatan catcalling yang telah menjadi gejala sosial namun tidak ada satupun yang  bisa  diproses.  Berbeda  dengan  Negara  lain  yang  telah  menjadikan  perbuatan
catcalling sebagai  suatu  tindak  pidana.  Bahkan  telah  dibuat  aturan  khusus  dengan pidana penjara dan denda. Kemudian ada beberap komunitas yang telah dibuat sebagi komunitas  anti catcalling ,  karena  telah  pekanya  pemerintah  terhadap  perbuatan tersebut yang sejatinya telah mengancam perempuan ketika berada di luar rumah.
Di Indonesia ini kasus catcalling masih kurang dianggap serius oleh pemerintah, sehingga  belum  ada  aturan  hukum  yang  mengatur  perbuatan  dalam  ruang  lingkup pelecehan  seksual  verbal.  Padahal  kasus  ini  berdampak  besar  bagi  yang  menjadi korban catcalling . Catcalling yang  berada  pada  suatu  tindakan  pelecehan  seksual verbal  yang  belum  termasuk  perbuatan  keji  dan  belum  ada  aturan  khusus  yang mengatur  perbuatan  itu.  Di  dalam  KUHP  pun  hanya  mengatur  perbuatan  cabul  yang diatur pada Pasal 289-296 dengan artian perbuatan yang mangandung kesusilaan, keji dalam  nafsu  birahi,  dan  juga  terdapatnya  unsur  paksaan  pada  pasal  tersebut. Kemudian  pada  Pasal  281  KUHP  pun  mengatur  pula  mengenai  perbuatan  melanggar kesusilaan dan kesopanan, namun mengenai perbuatan pelecehan seksual belum ada batasan dan hukuman tindakan ini.
Perbuatan catcalling yang  telah  menjadi  gejala  sosial  menjadikan  sebagian masyarakat  sadar  akan  hal  ini  yang  membuat  sebagian  orang  membuat  suatu komunitas  untuk  mencegah  terjadinya  perbuatan  pelecehan  seksual  di  ruang  publik seperti catcalling .  Komunitas  itu  seperti, hollaback Jakarta,  Mari  Jeung  Rebut,  dan Lentera ID. Dari beberapa komunitas tersebut, telah melakukan survei, namun belum sepenuhnya berhasil. Menurut survei dari hollaback dan Lintera Indonesia 2019, masih banyak  perempuan  yang  memberikan  keluhan  akan  perbuatan catcalling .  Yang menjadi alasan pelaku catcalling masih terus berkembang, karena belum ada undang- undang secara  spesifik yang mengatur  perbuatan  ini. Catcaller yang tidak  merasakan efek  jera  atas  perbutan  yang  dilakukan  membuat  korban  tidak  berani  melaporkan, karena belum ada aturan yang menjamin kepastian hukum dari perbuatan catcalling . Perbuatan catcalling berpotensi sebagai perbuatan yang dapat dikriminal. Dilihat dari syarat-syarat kriminalisasi yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, perbuatan catcalling perlu  aturan  untuk  mendapat  kepastian  hukum.  Adapun  syarat-syarat kriminalisasi sebagai berikut:
1. Perbuatan  itu  tidak  disukai  atau  dibenci  oleh  masyarakat,  karena merugikan,  atau  dapat  merugikan,  mendatangkan  korban  atau  dapat mendatangkan  korban.  Suatu  perbuatan  yang  tidak  disukai  dan mengganggu  kenyamanan  orang  yang  telah  menjadi  objek  dari  suatu perbuatan  tersebut.  Akibat  dari  perbuatan  tersebut  menimbulkan  suatu akibat  dan  kerugian  bagi  korban.  Seperti perbuatan catcalling merupakan perbuatan  yang  meresahkan  objek  terutama  perempuan,  sudah  menjadi masalah  sosial  di  lingkungan  masyakat.  Dengan  komentar-komentar seksual  yang  terlalu  berlebihan  serta  didukung  dengan  tindakan  seksual, gerak-gerik  seksual  akibat  dari catcalling yang  berlebihan  ini  berdampak pada  terganggunya  psikologi  dan  mental  korban  serta  hak  asasi  manusia seperti  tertera  dalam  Pasal  30  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun    1999 Tentang Asasi  Mannusia. Sudah seharusnya
2. Biaya  mengkriminalisasi  seimbang  dengan  hasilnya  yang  akan  dicapai, artinya cost pembuatan  undang-undang,  pengawasan,  penegakan  hukum, serta  beban  yang  dipikul  oleh  korban,  pelaku  harus  seimbang  dengan situasi  tertib  hukum  yang  akan  dicapai  sehingga  tidak  terjadi  tumpang
tindih. Biaya  mengkriminalisasi sebagai sanksi berupa denda harus sesuai dengan beban yang dipikul Negara.
3. Hal tersebut apakah akan makin menambah  beban aparat penegak hukum yang  tidak  seimbang,  atau  nyata-nyata  tidak  dapat  diemban  oleh kemampuan    yang  dimilikinya.  Perbuatan catcalling berpotensi  tindak pidana tidak akan menjadi beban bagai aparat penegak hukum, akan tetapi jika  hal  ini  tidak  diatur  dan  tidak  adanya  kepastian  hukum  maka  akan menambah beban bagi masyarakat yang terkena catcalling .
4. Apakah perbuatan-perbuatan itu menghambat atau mengahalangi cita-cita bangsa,  sehingga  bahaya  bagi  keseluruhan  masyarakat.  Perbuatan catcalling ada  dan  tidak  akan  menjadi  masalah  sosial  apabila  tidak meresahkan masyarakat terutama perempuan. Namun nyatanya perbuatan tersebut  sudah  berdampak  buruk  bagi  korban,  penelitian  dari  berbagai lembaga  pun  telah  membuktikan  sekitar  99%  perbuatan  ini  dialami  oleh perempuan  dan  sudah  selayaknya  dikriminalisasi.  Hal  ini  dibuktikan melalui instagram @dearcatcaller (di media tersebut korban yang terkena catcalling berbagi ceritanya).
Saat  inilah  perlunya  kebijakan  hukum  terhadap  perbuatan catcalling secara khusus di masa yang akan datang untuk mencapai kepastian hukum dalam menangani kasus  tersebut.  Untuk  mencapai  suatu  kebijakan  hukum  pidana,  perlu  adanya perumusan  moral,  nilai  asas  serta  teori  yang  berhubungan  dengan  kebijakan  hukum pidana. Kebijakan hukum dilakukan harus memandang nilai-nilai yang terkandung di dalam masyarakat.
Kebijakan  hukum  pidana  atau  kebijakan  penal  merupakan  suatu  upaya  dalam penanggulangan  kejahatan  ( criminal  policy ).  Dalam  kebijakan  penal  mengandung pengertian:
1. Kebijakan penal diartikan sebagai upaya penanggulang suatu kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana
2. Kebijkan penal ditinjau dari politik hukum pidana adanya suatu tujuan yang  ingin  dicapai,  yakni  suatu  perundang-undangan  dalam menanggulangi kejahatan.
3. Kebijakan  penal  mewujudkan  suatu  perundang-undangan  sesuai keadaan dan masa yang akan datang 18 .
Ada  beberapa  hal  mendasar  yang  menjadi  pijakan  dalam  kebijakan  hukum pidana ditinjau dari politik hukum yaitu:
1. Dasar  pijakan  berbasis  ideology,  menggunakan  nilai-nilai  yang  menjadi dasar  dalam berbanggsa dan bernegara.
2. Dasar  pijakan  politik  hukum  berbasis  normatif,  dalam  hal  ini  berkaitan apa  yang  seharusnya,  menilai  suatu  kenyataan  yang  ada  untuk merubahnya ke arah yang benar serta baik dan buruknyan sesuatu.
3. Dasar  pijakan politik  hukum  berbasis  konstitusional,  konstitusi  menjadi dasar untuk mengatur dan membatasi kekuasaan dan pihak lain serentak untuk menjamin hak warga Negara/rakyat.
4. Dasar  pijakan    politik  hukum  berbasis  moral,  perlunya  moral  dalam politik  hukum  untuk  mencapai  suatu  tujuan.  Suatu  kebijakan  lahir  dari lembaga-lembaga  yang  mempunyai  tingkat  kesadaran  moral  untuk menjamin  suatu  kebijakan  yang  bermutu  dan  berorientasi  serta berpengaruh  bagi  kepentingan  umum.  Di  dalam  filsafat  hukum  posisi moral adalah menjadi dasar yang utama dan paling tinggi tingkatannya 19 .
Menurut teori moralitas, dasar dari suatu kriminalitas adalah perbuatan immoral yang  diancam  dengan  pidana.  Namun  tidak  semua  kejahatan  bersumber  dari perbuatan immoral, melainkan kerugian yang timbul di dalam masyarakat. Sebenarnya immoral  dan  kerugian  yang  di  timbulkan  saling  berhubungan.  Kerugian  ditimbulkan dari  perbuatan  immoral.  Seperti  perbuatan catcalling yang  termasuk  perbuatan immoral, mengakibatkan kerugian terhadap orang lain yang menjadi korban dari segi psikis  dan    mental. Catcalling yang  termasuk  kejahatan  kesusilaan,  menjadi  suatu problema dalam penegakan hukumnya.
Berbagai  problema  dalam  penegakan  hukum  dibidang  kesusilaan  masih  sering terjadi.  Hal  ini  timbul  karena  adanya  suatu  penafsiran  yang  berbeda  antara  satu dengan  lain.  Faktanya  adalah  norma-norma  yang  hidup  dimasyarakat  sering  kali bergeser  dari  segi  pemahamannya  bahkan  ada  yang  berpandangan  dari  aspek sosiologis.  Kemudian  adanya  pengaruh  globalisasi,  sehingga  membuat  masyarakat selalu membandinngkan dengan nilai yang hidup di luar.
Perwujudan dari suatu kebijakan hukum terhadap perbuatan pelecehan seksual verbal  ( catcalling )  tidaklah  mudah,  harus  berdasarkan  pertimbangan  nilai-nilai tertentu.  Menurut  Bassiouni,  tujuan-tujuan  yang  ingin  dicapai  oleh  pidana  pada umumnya  terwujud  kepentingan-kepentingan  yang  hidup  di  dalam  masyarakat, mempunyai  kepentingan  sosial  serta  adanya  kepentingan  sosial  tersebut  terdapat nilai-nilai  yang  harus  dilindungi 20 . Adapun  kepentingan-kepentingan  sosial  tersebut menurut Bassiouni yaitu:
1. Memelihara  ketertiban  dalam  masyarakat  yang  meliputi  keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat sekitar;
2. Adanya bentuk perlindungan bagi warga masyarakat dari kejahatan yang  ada,  kerugian,  serta  menjadi  masalah  sosial  maupun  bahaya- bahaya yang tidak bisa dibiarkan lagi;
3. Para pelanggar hukum harus di resosialisasikan kembali;
4. Memelihara  atau  mempertahankan  integritas  mengenai  dasar tertentu terkait keadilan sosial, martabat kemanusiaan, dan keadilan individu 21 .
Kebijakan  kriminal  dalam  menangani  suatu  kejahatan  tidak  lepas dari  masalah nilai karena seperti dikatakan oleh Christiansen "the conception of problem crime and punishment  is  an  assential  part  of  the  culture  of  any  society" 22 . Konsep  nilai  dalam
19 Mufti Khakim,"Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Pornografi dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008", Tesis Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia, 2014, hlm. 45.
20 Mufti Khakim,. Op.Cit., hlm. 47.
21 Barda Nawawi Arief., Op.Cit., hlm. 36.
pembahasan  sosiologi,  psikologi  serta  axiology  (filsafat  nilai).  Berawal  dari  norma menjadi  suatu  norma  hukum  yang  pada  dasarnya  terdapat  mengenai  pemahaman tentang  nilai  itu  sendiri.  Nilai  adalah  suatu  sesuatu  yang  orang  pandang  pantas  atau tidaknya, harus dikejar, diperjuangkan, diwujudkan, dilaksanakan, dan dipertahankan, sehingga  nilai  yang  berkaitan  dengan  nilai  buruk  haruslah  ditinggalkan,  dilawan  dan harus dicegah seperti pelanggaran hak asasi manusia 23 . Dapat dilihat bahwa perbuatan catcalling telah melanggar hak asasi manusia berdasarkan nilai yang terkandung dalam kehidupan  sosial  dan  perlu  dicegah  melalui  kebijakan  hukum  untuk  masa  yang  akan datang.
Persepsi  mengenai  nilai  itu  sendiri  pun  bersifat  relatif  dan  cendrung  berbeda- beda,  kadang dalam  satu  kolektif  yang  sama  bis  berbeda  dalam satu  kategori  maslah yang  melibatkan pelaku dan korban 24 . Bagi si pelaku hal tersebut adalah bentuk yang wajar  namun  tidak  dengan  korban  dengan  beranggapan  bahwa  hal  tersebut merupakan  perbuatan  yang  tidak  pantas.  Perbedaan  penilaian  terjadi  dalam  suatu perbuatan pelecehan seksual verbal ( catcalling ). Bagi pelaku catcalling adalah bentuk candaan biasa, tetapi bagi korban catcalling merupakan hal yang harus ditindak lanjuti dan itu mengganggu kenyamanan bagi individual dri korban tersebut.
Kebijakan hukum mengenai aturan pelecehan seksual verbal ( catcalling ) di masa yang  akan  datang  memerlukan  pertimbangan-pertimbangan,  dari  segi  penjatuhan pidana seperti sanksi pidana serta ruang lingkup catcalling yang bisa diproses dalam penegakan hukumnya. Pertimbangan tersebut juga mencegah terjadinya over capacity atau penuhnya kapasitas dari suatu lembaga pemasyarakatan.
Herbert I. Packer yang menghendaki tetap dipertahankannya sanksi pidana, yang mneyatakan bahwa:
1. The  criminal  law  sanction  is  indispensible,  we  could  not  now  or  in  the foreseeable future, without is (Sanksi pidana sangatlah diperlukan, kita tidak  dapat  hidup  sekarang  maupun  dimasa  yang  akan  datang  tanpa pidana).  Tanpa  suatu  pidana  sebagai  ultimum  remedium  atau  upaya akhir  dalam  penyelesaian  suatu  perkara  dengan  tujuan  menimbulkan efek  jera.  Apabila  suatu  perbuatan  yang  merupakan  tindak  pidana, namun  tidak  ada tindak  lanjut dari  segi  aturan  dan  penerapan  sanksi maka Negara akan mengalami over criminal.
2. the criminal law sanction is the best avaible device we have for dealing with  groos  and  immediate  harms  and  threats  of  harm (sanki  pidana sebagai alat atau sarana terbaik yang tersedia yang kita miliki untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya). 3. the  criminal  sacnction  is  at  once  prime  guarantor  and  prime threatened  of  human  feedom.  Used  providentially  andhumanely,  it  is guarantor, used indiscriminately and coercively, it is theatener. (sanksi pidana  suatu  ketika  merupakan  pengancaman  yang  utama  dari kebebasan  manusia.  Ia  merupakan  suatu  penjamin  apabila digunakan  secara  hemat-hemat  cermat  dan  secara  manusiawi,  ia merupakan pengancamanan apabila digunakan secara sembaran gan dan secara paksa 25 .
23 Budiono  Kusumohamidjojo, Teori  Hukum  Dilema  Antara  Hukum  dan  Kekuasaan, Cet.1, Penerbit Yrama Widya, Bandung, 2016, hlm. 221.
24 Ibid., hlm. 135.
25 Marlina, Hukum Penintensier , Cet.1, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 31.
Adanya penerapan sanksi dari suatu perbuatan pidana akan menjamin kepastian hukum  dalam  penegakan  hukum  di  masa  sekarang  dan  di  masa  yang  akan  datang. Untuk penerapan sanksi perbuatan catcalling inipun harus mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan, sehingga mencegah terjadinya over kapasitas. Penerapan sanksi bagi perbuatan  pelecehan  seksual  verbal  ( catcalling )  harus  sesuai  dengan  akibat 26 yang ditimbulkan.  Dalam  perspektif  hukum  pidana  perbuatan catcalling ini  merupakan bentuk  kejahatan  kesusilaan,  dalam  perumusan  dan  pemberian  sanksi  pidana tergantung nilai-nilai yang hidup dimasyarakat 27 . Kemudian untuk sanksi pidana yang dijatuhkan pun merupakan upaya akhir yang harus ditempuh ( ultimum remedium ) dan harus  ada  upaya  awal  yang  menjadi sanksi    bagi  perbuatan catcalling. Adanya  upaya awal di luar dari kebijakan penal terhadap perbuatan catcalling ini untuk memberikan kesadaran bagi catcaller atas perbuatan yang dilakukan serta berpotensi adanya efek jera.  Upaya  awal  ini  berupa  sanksi  sosial,  karena  perbuatan catcalling dikategorikan sebagai  bentuk  dari  perbuatan  yang  melanggar  kesusilaan.  Suatu  perbutan  yang melanggar kesusilaan tidak terlepas dengan sanksi sosial, mengandung nilai-nilai  yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat.
Sanksi  sosial  ini  merupakan  sanksi  yang  dijatuhkan  bagi  pelaku  sebagai  upaya untuk  mengurangi perbuatan catcalling .  Sanksi  sosial  ini  bersifat  publik  yang  artinya dapat  menimbulkan  efek  jera  bagi  pelaku catcalling ( catcaller ).  Dalam  penerapan sanksi  sosial  bisa  dilakukan  dengan  cara  pembangunan  berbasis  data  dalam  bentuk memperlihatkan  sebuah public  notice, foto,  poster  berisikan  suatu  data  si catcaller , menerangkan  bahwa  orang  tersebut  merupakan  pelaku catcalling dalam  bentuk pelecehan seksual verbal dan juga bisa dicantumkan nomor hotline jika sewaktu-waktu terjadi perbuatan catcalling . Dari sanksi sosial bentuk berbasis data bisa juga bersifat online  dengan  cara  mempublikasikan  suatu  perbuatan  pelaku  ke  media  sosial.  Sejak maraknya  perbuatan catcalling yang  sampai  menjadi  masalah  sosial  di  lingkungan masyarakat, hingga menciptakan suatu media sosial instagram dearcatcaller . Instagram ini  berfungsi  untuk  menampung  masalah-masalah  yang  pernah  menjadi  korban catcalling . Maka dari itu instagram ini bisa menambah fungsi untuk mempublikasi para predator pelecehan seksual verbal ( catcalling ), sehingga menimbulkan efek jera tanpa upaya ultimum  remedium tergantung  akibat  yang  ditimbulkan  oleh  perbuatan catcalling .
Selain sanksi sosial sebagai upaya awal untuk mengantisi masalah sosial, harus ada  upaya  lain  yaitu  upaya  prepentif  (pencegahan/  penangkalan/  pengendalian) sebelum  kejahatan  terjadi.  Hal  ini  bisa  mengurangi  perbuatan catcalling yang  sudah menjadi  masalah  sosial  di  lingkungan  masyarakat.  Upaya  prepentif  ini  merupakan suatu kebijakan non penal yang bertujuan menanggulangi  kejahatan (politik kriminal). Adapun usaha-usaha non penal ini misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka  mengembangkan  tanggung  jawab sosial  warga  masyarakat,  penggarapan  jiwa masyarakat  melalui  pendidikan  moral  yang  diberikan,  agama  dan  sebagainya  serta adanya kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara kontinyu oleh polisi dan aparat
26 Teori conditio  sine  qua  non dikemukakan  oleh  Von  Buri , yang  berpendapat  bahwa:  suatu perbuatan  atau  masalahnya  haruslah  dianggap  sebagai  “sebab”  dari  suatu  akibat,  apabila perbuatan atau masalah itu merupakan syarat dari akibat itu.
27 Asrianto Zainal, "Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual di Tinjau Dari Kebijakan Hukum Pidana," Jurnal Al-´adl, Vol. 7 No.1, 2014, hlm. 141.
keamanan  lainnya 28 .  Tujuan  utama  dari  usaha  non  penal  yaitu  memperbaiki  kondisi sosial  tertentu,  dan  kondisi  individual,  namun  secara  tidak  langsung  kebijakan  non penal mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Upaya kebijakan non penal ini    suatu  upaya  penanggulangan    kejahatan,  maka  sasaran  utama  adalah  menangani faktor-faktor  penyebab  terjadinya  kejahatan,  sehingga  selain  sanksi  yang  dijatuhkan harus  memberantas  yang  menjadi  penyebab  kejahatan  tersebut  semakin  meningkat. Dengan  demikian  jika  dilihat  dari  sudut  kebijakan  kriminal,  keseluruhan  dari  usaha non penal sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan. Upaya kebijakan
Proses  penerapan  aturan  secara  khusus  perbuatan catcalling merupakan  suatu upaya  untuk memberikan  perlindungan  bagi  korban catcalling .  Mengenai  penjatuhan sanksinya  harus  sesuai  dengan  dampak  yang  ditimbulkan  dan  lebih  mengutamakan sanksi  berupa  denda.  Namun  jika catcalling sampai  kepada  perbuatan  yang  fatal seperti pemerkosaan, akan dikenakan pidana.
Kebijakan  hukum  mengenai  perbuatan catcalling salah  satu  bentuk  pelecehan seksual  yang  terjadi  di  ruang  lingkup  publik  masih  menjadi  rancangan  bagi pemerintah.  Pada  Rancangan  Undang-Undang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (RUU  KUHP),  terdapat  pasal  yang  mengatur  mengenai  pelecehan  seksual  di  ruang lingkup publik yaitu Pasal 241 Ayat (1) yang menyatakan bahwa: "Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda/sama jenis kelaminnya di depan umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan pidana denda paling banyak kategori III".
Kata  cabul  dalam  penjelasan  tersebut  berarti  segala  bentuk  perbuatan    yang melanggar kesusilaan, kesopanan, serta perbuatan yang tidak senonoh. Kemudian pada Rancangan  Undang-Undang  Penghapusan  Kekerasan  Seksual  (RUU  PKS)  yang  masih menjadi  pro  kontra  dalam  penetapan  aturannya.  Di  dalam  RUU  PKS  terdapat  suatu pasal  mengatur  perbuatan catcalling yang  merupakan  bentuk dari  kekerasan  seksual yaitu pelecehan seksual dalam ruang lingkup publik yaitu pada Pasal 11 Ayat (1) setiap orang  dilarang  melakukan  kekerasan  seksual.  Adapun  jenis  kekerasan  seksual  Pada Ayat (2) huruf a yaitu pelecehan seksual. Sesuai dengan penjelasan Pasal 11 Ayat (3), sebagaimana  yang  dimaksud  pada  Ayat  (1)  peristiwa  kekerasan  seksual  itu  meliputi dalam  lingkup  relasi  personal,  rumah  tangga,  relasi  kerja,  publik  dan  situasi  khusus. Sudah jelas bahwa pelecehan seksual diruang lingkup publik menjadi hal yang serius menimbulkan  suatu  kebijakan  hukum  yang  disebabkan  adanya  masalah  sosial.  Suatu kebijakan hukum dibuat dengan memperhatikan keadaan di lingkungan sosial.
Pelecehan seksual yang dimaksud pada Pasal 11 Ayat (1) huruf a yang dijelaskan pada Pasal 12 Ayat (1) RUU PKS, kategori pelecehan sesksual adalah kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk fisik, non-fisik, berhubungan dengan tubuh, hasrat yang mengandung unsur seksual, sehingga menimbulkan dampak bagi korban yang merasa terintimidasi, terhina, direndahkan bahkan, dipermalukan.
Pelecehan seksual ini bersifat delik aduan, kecuali yang dilakukan terhadap anak, dan penyandang disabilitas dan anak dengan disabilitas seperti dalam penjelasan Pasal 12  Ayat  (2).  Dari  penjelasan  pasal  tersebut  yang  menjadi  kebijakan  hukum  di
28 Abintoro  Prakoso, Kriminologi  dan  Hukum  Pidana  Pengertian,  Aliran,  Teori  dan Perkembangannya, Cet.2,   LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2017, hlm. 179.
Indonesia,  membuat  perbuatan catcalling bukanlah  suatu  perbuatan  yang  biasa  dan merupakan suatu tindak pidana.
Sejalan dengan karakteristik dari suatu tindak pidana perbuatan catcalling , yang deliknya  berupa  pelanggaran  hak  untuk  hidup  damai  tentram  dan  berdampak  bagi psikologis  korban  serta  berhubungan  dengan  pelecehan  seksual  verbal.  Kegiatan penelusuran  perbuatan catcalling ini  bisa  dilakukan  melalui  survei  secara  online maupun  secara  langsung.  Survei  secara  online  lebih  cendrung  membuat  orang  lain yang pernah mengalami catcalling lebih terbuka dalam menceritakan pengalamannya. Seperti  di  akun  instagram @dearcatcaller .  Penelusuran  bisa  bekerja  sama  dengan Komnas Perempuan dalam survei ini.
Survei  yang  dilakukan  untuk  mengukur  sebarapa  banyak  perbuatan catcalling telah  terjadi  di  ruang  publik  menjadi  suatu  permasalahan  global  yang  memerlukan kebijakan  pemerintah  di  masa  yang  akan  datang.    Pengungkapan  perkara  perbuatan catcalling memerlukan  tahap  yang  lebih  khusus  terhadap  korban.  Karena  perbuatan catcalling ini termasuk delik aduan, korban yang merasakan akibat dari perbuatan itu. Pertanggungjawaban untuk perbuatan catcalling harus melihat dari segi sifat melawan hukum dan kesalahannya. Sifat melawan hukum dan kesalahan, dalam hukum pidana khususnya  KUHP  menganut  teori  monitis  yang  menyatakan  sifat  melawan  hukum ( wederrectelijkheid )  dan  kesalahan  ( schuld )  merupakan  unsur  dari  tindak  pidana ( strafbaarfeit ) 29 .
Teori  monitis,  memandang  suatu  pertanggungjawaban  pidana  dilihat  dari terpenuhinya rumusan tindak pidana yang terdiri dari sikap batin  pembuat dan sifat melawan  hukumnya  pembuat 30 .  Perbuatan catcalling kini  bukanlah  hal  yang  wajar dikalangan masyarakat, namun merupakan permasalahan global yang perlu penerapan hukum di masa yang akan datang. Dengan demikian kebijakan hukum dari perbuatan pelecehan  seksual  verbal  ( catcalling )  di  masa  yang  akan  datang  harus  berdasarkan moral,  nilai  yang  hidup  dimasyarakat.  Mengenai  dampak  yang  ditimbulkan,  serta pengaruh terhadap lingkungan masyarakat. Dalam penerapan aturan serta penegakan hukum  berupa  sanksi  harus  berdasarkan  pada  asas-asas  dan  teori  dalam  hukum pidana.

## D. SIMPULAN
Perbuatan pelecehan seksual verbal ( catcalling ) bukanlah suatu hal yang wajar, namum merupakan suatu permasalahan global yang merugikan orang lain. Perbuatan catcalling merupakan suatu tindak pidana yang terjadi di ruang publik, seperti di jalan, pasar, angkutan umum, dan lain-lain. Orang yang pernah mengalami catcalling merasa tidak  aman,  tentram,  damai  ketika  berada  di  luar  rumah.  Dampak  dari  perbuatan catcalling ini menimbulkan gangguan psikologis, mental seseorang. Menurut perspektif hukum pidana, perbuatan catcalling merupakan perbuatan pelecehan verbal berkaitan dengan  tindak  pidana  yang  melanggar  kesusilaan.  Ada  pun  pasal-pasal  yang  bisa digunakan  dalam  menangani  perkara catcalling ini  yaitu,  Pasal  281  Ayat  (1)  KUHP,
29 Ramli Atmasasmita, Didik Endro Purwoleksono, dan Nur basuki Minarno, "Tindak Pidana & Pertanggungjawaban  Pidana  Tinjauan  Kritis  Melalui  Konsistensi  antara  Asa,  Teori,  dan Penerapannya" , Cet.2, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 2.
30 Ibid., hlm. 5.
Pasal  8,  Pasal  9,  Pasal  34,  Pasal  35  Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  2008  Tentang Pornografi.
Kemudian  pengaturan  perbuatan  pelecehan  seksual  verbal  ( catcalling )  dalam perspektif  hukum  pidana  di  masa  yang  akan  datang,  memerlukan  kajian  mengenai moral,  nilai  asas-asas,  serta  teori  yang  berkaitan  dengan  kebijakan  hukum  pidana. Dikaitkan  dengan  Pasal  241  RUU  KUHP,  Pasal  11  dan  Pasal  12  RUU  KPS.  Aturan tersebut  menjadi  kebijakan  hukum  konstituendum  bagi  Indonesia.  Untuk mengkriminalisasi  suatu  perbuatan catcalling harus  perlu  memperhatikan  syarat- syarat  kriminalisasi  yaitu,    apakah  perbuatan    tersebut  tidak  disukai  dan  dibenci merugikan korban, apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasil yang akan dicapai,      apakah  akan  makin  menambah  beban  aparat  penegak  hukum,  dan  apakah perbuatan  tersebut  menghambat  cita-cita  bangsa  sehingga  membahayakan  bagi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Dokumen Hukum Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1946  Tentang  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana
Republik  Indonesia. Undang-Undang  Tentang  Pornografi .  Nomor  44  Tahun  2008.  UU Nomor 44 Tahun 2008. TLNRI Nomor 4928.
Republik  Indonesia. Undang-Undang  Tentang  Perubahan  atas  Undang  Undang  Nomor 13  Tahun  2006TentangPerlindungan  Saksi  dan  Korban. UU  Nomor  31  Tahun 2014.LNRI Tahun 2006 Nomor 4635, TLNRI Nomor 5602.
Buku Andi Hamzah. Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi) . Cetakan Keempat.  Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
Abdul Wahid, dan Muhammad Irfan. Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi  Atas  Hak  Asasi  Perempuan. Cetakan  Kesatu.  PT  Refika  Aditama, Bandung, 2001.
Barda  Nawawi  Arif. Masalah  Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan  hukum  Pidana  dalam Penanggulangan Kejahatan. Kencana Prenedia Media Group, Jakarta, 2007.
______ Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru , Prenadanedia Group, Semarang, 2014 Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana  Perkembangan  Penyusunan  Konsep  KUHP  Baru ,  Prenadanedia  Group, Semarang, 2014.
Budiono  Kusumohamidjojo. Teori  Hukum  Dilema  Antara  Hukum  dan  Kekuasaan. Cet Pertama. Penerbit Yrama Widya, Bandung, 2016.
Eddy  O.S.Hiariej. Prinsip-Prinsip  Hukum  Pidana  Edisi  Revisi .  Cahaya  Atma  Pustaka, 2014.
Eli  Nur  Hayati, Panduan  untuk  Pendamping  Perempuan  Korban  Kekerasan:  Konseling Berwawasan Gender, Rifka Annisa dan Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000.
Hadiati  Moerti  Soeraso. Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  Dalam  Perspektif  Yuridis- Viktimologis. Cetakan Kesatu. Edisi Kesatu, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
Marlina, Hukum Penintensier , Cet Pertama. PT Refika Aditama, Bandung, 2011.
Moeljanto. Asas-Asas Hukum Pidana. Cetakan Kedelapan. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
Moerti  Hardiati  Soeroso. Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  Dalam  Perspektif  Yuridis- Viktimologis. Sinar Grafika, Jakarta, 2010. Mulyati  Pawennei,  dan  Rahmanuddim  Tomaili. Hukum  Pidana. Mitra  Wacana  Media, Jakarta, 2015.
P.A.F Lamintang, dan Lamintang Theo. Delik-Delik Khusus KejahatanMelanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kesopanan. Cetakan Kedua. Edisi Kedua. Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum (Edisi Revisi) . Cetakan Kesembilan. Prenada Media Group, Jakarta, 2014.
Ramli Atmasasmita, dkk. Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asa, Teori, dan Penerapannya . Cet Kedua. Kencana, Jakarta, 2018.
Teguh  Prasetyo. Hukum  Pidana  Edisi  Revisi .  Ed  Pertama.  Cet  kedelapan.  PT.
RajaGrafindo Persada, Depok, 2017.
Zainudin Ali. Metode Penelitian Hukum. Cetakan Kelima. Edisi Kedua Sinar   Grafika. Jakarta, 2014.

## Jurnal/Makalah Ilmiah
Andi Najemi, Pahlefi, “ IbM Kelompok Pkk Desa Pematang Pulai dan Kel. Sengeti Tentang Hukum  Gender  Tentang  Mengantisipasi  KDRT, Jurnal  Pengabdian  Pada Masyarakat, Vol. 30 No. 1, 2015.
Asrianto Zainal, ” Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan  Seksual ditinjau Dari Kebijakan Hukum Pidana, Vol. 7 No.1, 2014.
Asrianto Zainal, "Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual di Tinjau Dari Kebijakan Hukum Pidana" , Jurnal Al-´adl, Vol. 7 No.1, 2014.
Colleen  O´Leary, "Catcalling  As  a  "double  Eged  Sword":  Midwestern  Women,  Their Experiences, and the Implications of Men´s Catcalling Behaviors, (Illinois State University, 2016).
Dewi, Ida Ayu Adnyaswari. “ Catcalling: candaan, Pujian atau Pelecehan Seksual” , Acta Comitas Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol.  4 No.  2, Fakultas Hukum Udayana, Bali, 2019.
Eka  Ayuningtyas,dkk,  ” Konsep  Pencabulan  Verbal  dan  Non  Verbal  dalam  Hukum Pidana .”  Jurnal  Education  and  Development  Institut  Pendidikan  Tapanuli Selatan, Vol. 7 No. 3, 2019.
Fiana  Dwiyanti, "Pelecehan  Seksual  Pada  Perempuan  di  Tempat  Kerja  (Studi  Kasus Kantor Satpol PP Provinsi DKI Jakarta)" , Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 10 No.  1, 2014.
Joy  Gloria  dkk. “Perancangan  Kampanye  osial  “JAGOAN”, (Program  Studi  Desain Komunikasi Visual,Fakultas Seni dan Desain Universitan Kristen Petra).
Marthen H. Toella, Kriminalisasi Ditinjau Dari Perspektif Teori Hukum Pidana (Criminal Law Teory) , Refleksi Hukum, Vol. 8 No. 2, 2014.
Mufti Khakim,  Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Pornografi dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008,Tesis Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia, 2014.
Sumera,  Marcheyla. “Perbuatan  Kekerasan/  Pelecehan  Seksual  Terhadap  Perempuan, Lex et Societatis, Vol. 1 No. 2, 2013.

## Website
Putri Widia Saraswati, "Catcalling: Ketika Para Kucing Kurang Kerjaan menggodamu" , dalam  http://lakilakibaru.or.id/catcalling/  diakses  pada  8  Desember  2019 Jam  19:18