## Perwujudan Prinsip Legalitas dalam Tindak Pidana Penghinaan

## Amir Ilyas
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin . E-mail: amir_fh_unhas@yahoo.com

## Abstract:
The research aimed to determine the realization of the legality principle of criminal law both the provisions contained in the Book of Criminal Law as well as in the Information and Electronic Transactions Laws. The type of research is normative research. The results of study indicates that the provisions of criminal law of humiliation both contained in the Book of Criminal Law as well as in the Information and Electronic Transactions Laws have not fulfilled the principle of legality. There are still the provision of criminal laws whose its elements are blurred, such as in the  type  of  humiliation,  verbal  abuse,  complaints  with  defamation,  deceased  humiliation,  and humiliation through electronic information and transactions means.
Keywords : Legality Principle; Insulting; Humiliation; Defamation;

## Abstrak:
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  perwujudan  prinsip  legalitas  hukum  pidana  baik ketentuannya  yang  terdapat  dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  maupun  yang terdapat dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tipe penelitian ini adalah penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa ketentuan hukum pidana penghinaan baik  yang  terdapat  dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  maupun  dalam  Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik belum memenuhi prinsip legalitas. Masih terdapat ketentuan hukum pidana penghinaan yang unsur-unsur tindak pidananya kabur, seperti dalam jenis penghinaan, penistaan lisan, pengaduan dengan fitnah, penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal dunia, dan penghinaan yang terjadi melalui sarana informasi dan transaksi elektronik.
Kata Kunci: Prinsip Legalitas; Penghinaan; Penistaan; Fitnah

## 1. Pendahuluan
Pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) umumnya menentang ketentuan-ketentuan hukum pidana  penghinaan  yang  keberadaaanya  masih  diberlakukan  hingga  saat  ini. Penentangan  tersebut  sulit  dipisahkan  dari  pengaruh  pemikir  barat,  terutama  dari Negara  Amerika  dan  Negara  Australia  yang  berlindung  dari  cita  dasar  kenegaraan demokrasi beserta dengan persamaan HAM.
Setiap  orang  diberikan  hak  dan  kebebasan  untuk  berbicara,  setiap  orang  diberikan kebebasan  untuk  menyatakan  pendapat. 1 Dua  hak  fundametal  tersebut  menjadi pegangan  sekaligus  basis  argumentasi  jika  ketentuan  hukum  pidana  penghinaan distigmatisasi sebagai pasal keranjang sampah.
Seluruh ketentuan-ketentuan yang terkait dengan delik penghinaan dianggap sebagai pasal  yang  selain  mengekang  kebebasan  hak  untuk  berbicara  dan  menyatakan pendapat  di  muka  umum,  biasanya  pula  dijadikan  sebagai  tameng  oleh  penguasa untuk  berlaku  sewenang-wenang  terhadap  rakyat  saat  memberikan  kritik  dan  saran terhadap realisasi dan kebijakan pemerintahan.
Pada akhirnya perjuangan pegiat HAM, mendapatkan tempat dalam ruang cita negara yang bersandarkan pada demokrasi dengan dikabulkannya oleh Mahkamah Konstitusi (MK)  mengenai  uji  materil  atas  pasal  penghinaan  terhadap  Presiden  dan  Wakil Presiden  (Pasal  134,  Pasal  136  bis  dan  Pasal  137  KUHP), 2 penghinaan  terhadap Pemerintah  RI  (Pasal  154  dan  Pasal  155  KUHP). 3 MK  menyatakan  pasal a  quo bertentangan dengan UUD dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum lagi.
Beda  halnya  dengan  ketentuan  penghinaan  umum,  yang  mana  objek  terhinanya adalah individu, bukan jabatan (seperti Presiden atau kepala negara) atau bukan objek yang merupakan kelompok (komunitas). Kendatipun telah diajukan uji materil di MK, pasal-pasal  tersebut  yakni  Pasal  310  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUHP) tetap dinyatakan tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945, in qasu memiliki kekuatan mengikat untuk tetap diberlakukan. 4
Dalam  konteks  demikian,  maka  yang  menjadi  pertanyaan  adalah  sejauh  manakah relevansinya  ketentuan-ketentuan  hukum  pidana  penghinaan  dipertahankan? Hemat penulis,  ketentuan-ketentuan  tersebut  masih  perlu  dipertahankan  dengan  beberapa perbaikan  atau  direvisi  menjadi  produk  hukum  yang  lebih baik,  untuk  pejabat  yang menjalankan  hukum,  maupun  untuk  tata  pergaulan  yang  mengatasnamakan  diri sebagai rakyat pada umumnya, dan individu 5 pada khususnya.
Dasar  argumentasi  penulis  untuk  mempertahankan  ketentuan-ketentuan  tersebut,  di antaranya: Pertama ,  pengaruh  HAM  dari  negara  barat,  bukanlah  perlindungan  hak yang  sebebas-bebasnya,  tetapi  hak  untuk  menyatakan  pendapat  memiliki  Batasan, untuk  tidak  mengganggu  atau  merebut  hak-hak  orang  lain.  Demikian  halnya  dalam Pasal 28 J UUD NRI 1945, perihal pembatasan hak asasi tersebut dibenarkan sepanjang berdasarkan  Undang-Undang.  Sejalan  dengan  itu,  keberadaan  hukum  pidana penghinaan  tiada  lain  dalam  perwujudannya  baik  melalui  hukum  pidana  materil maupun  melalui  hukum  pidana  formil  disokong  oleh  perlindungan  hak  asasi  bagi setiap  orang  yang  disangka  atau  diduga  melakukan  tindak  pidana. Kedua ,  hukum pidana, khususnya hukum pidana materil, hukum in abstracto, patut disadari sebagai cerminan dari tata pergaulan manusia. Masyarakat tertentu masih menganggap delik penghinaan  sebagai  perbuatan  yang  patut  dicela.  Tentu  sifat  pencelaannya  berpijak
1 Anonim,  (2010). Pidana  Penghinaan  Adalah  Pembatasan  Kemerdekaan  Berpendapat  yang Inkonstitusional . Jakarta: Elsam, hlm. 14
2 Putusan MK Nomor 013-022/PUU-IV/2006.
3 Putusan MK Nomor 6/PUU-V/2007.
4 Putusan MK Nomor: 14/PUU-VI/2008
5 Moeljatno. (1959). Perbuatan Pidana dan Pertanggungan Jawab dalam Hukum Pidana . Jogjakarta: Jajasan Badan Penerbit Gadjah Mada. hlm. 5
dari  perbuatan  yang  melanggar  tujuan  hukum  yang  esensil,  yaitu  menjaga perdamaian. 6
Kedua, menurut  Andi  Zainal  Abidin, 7 di  masyarakat  timur  yang  sangat  menjunjung etika,  sopan  santun,  dan  budaya  “ mapatabe ”  pada  suku  b ugis  Makassar  sejak  dari dulunya  sangatlah  mudah  tersinggung  kalau  ia  dipermalukan (ripakasiri). Tak  segan bagi  suku  bugis  Makassar  kalau  ia  dipermalukan  biasanya  berujung  pembunuhan. Dalam  hal  tersebut,  tindakan  pembunuhan  dianggap  tindakan  terhormat, “mate risantangi,” sehingga  tindakan  pembunuhannya  tidak  boleh  dipidanakan.  Zainal  Hal tersebut menurutnya merupakan alasan yang menghapus ketentuan pidana.
Meski demikian, uraian hukum pidana dalam konteks hukum adat yang dikemukakan oleh  Zainal  Abidin  Farid  dalam  hal  karena  dipermalukan.  Misalnya,  seorang  gadis yang  dibawa  lari  oleh  pemuda  dianggap  sebagai  tindak  pidana  penghinaan,  tindak pidana  dipermalukan (ripakasiri), akan  tetapi  dari  makna  yang  terkandung  dalam terminologi  “ siri ”  yaitu  jatuhnya  “harga  diri”  dapatlah  disepadankan  dengan  sala h satu unsur dari delik penghinaan, yaitu terserangnya “kehormatan” dan “nama baik.” Kehormatan dan nama baik tersebut yang dimaksudkan dengan harga diri.
Hingga saat ini tidak dapat dinafikan, bagi suku bugis Makassar jika dirinya merasa dihinakan di muka umum, difitnah (dituduh melakukan perbuatan tercela yang pada hakikatnya tidak dilakukannya), maka, badiklah yang berbicara (si penghina dibunuh dengan cara ditikam).
Jadi, esensi dari pada hukum pidana penghinaan bagi suku bugis Makassar, setidak- tidaknya kalau ada yang melakukan penghinaan, karena masih ada saluran penekan balas  dendam  melalui  kriminalisai  atas  perbuatan  yang  menyerang  kehormatan  dan nama  baik  itu  merupakan  upaya  pencegahan  dari  berlanjutnya  ketindak  pidana pembunuhan.  Hanya  saja  yang  perlu  diperhatikan,  hukum  pidana  penghinaan sebagimana yang terdapat dalam KUHP dan Undang-undang Informasi dan Transaksi Eletronik  (UU  ITE)  harus  dikembalikan  pada  prinsip  utama  dalam  hukum  pidana, yaitu prinsip legalitas.
Terkait  dengan  itu,  perihal  pendefenisian  prinsip  legalitas,  penulis  mengacu  pada penggolongan  yang  dikemukakan  oleh  Machtell  Boot  yang  mengutip  pendapat Jesheck  dan  Weigend, 8 bahwa  terdapat  empat  makna  prinsip  legalitas: Pertama , terhadap ketentuan pidana, tidak boleh berlaku surut ( nonretroaktif atau nullum crimen nulla poena sine lege praevia atau lex praevia). Kedua , ketentuan pidana harus tertulis dan tidak boleh dipidana berdasarkan hukum kebiasaan (nullum crimen nulla poena sine lege scripta  atau  lex  scripta). Ketiga ,  rumusan  ketentuan  pidana  harus  jelas (nullum  crimen nulla  poena  sine  lege  certa  atau  lex  certa), . Keempat ,  ketentuan  pidana  harus  ditafsirkan secara  ketat  dan  larangan  analogi (nullum  crimen  nulla  poena  sine  lege  stricta  atau  lex stricta).
6 Apeldoorn. L.J.V (1980). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Pradnya Paramita. hlm. 22.
7 Farid  .A.Z.A.  (1987). Asas-asas  Hukum  Pidana  Bagian  Pertama .  Bandung:  Alumni,  hlm.  123. Lihat  juga  dalam  karya  lainnya;  Farid  .A.Z.A.  (1983), Bunga  Rampai  Hukum  Pidana, Jakarta: Pradnya  Paramita,  hlm.  33.    Farid  .A.Z.A.  (1997), Sumbangsi  Budaya  Sulawesi  Selatan  untuk Pembentukan  Hukum  Nasiuonal. Dalam  kumpulan  tulisan  “Identitas  Hukum  Nasional,”  Editor,
Artidjo  Alkostra,  Yogyakarta:  FH  UII.  hlm  125.  Farid  .A.Z.A.  (2003), Siri,  Pesse,  dan  Were Pandangan  Hidup  Orang  Bugis ,  dalam  kumpulan  tulisan  “  Siri  dan  Pesse,  Harga  Diri  Manusia Bugis, Makassar, Mandar, dan Toraja, oleh Abu Hamid, et.all, Makassar: Pustaka Refleksi, hlm. 38.
8 Hiariej.E.O.S. (2012). Teori dan Hukum Pembuktian. Jakarta: Erlangga. hlm. 35.
Tulisan ini hanya akan mengkaji  pada hukum pidana penghinaan dalam KUHP dan UU  ITE  dalam  hal  perwujudan  prinsip  legalitas,  yaitu  pada  penggolongan  bagian ketiga  dan  bagian  keempat.  Hukum  pidana  penghinaan,  baik  yang  terdapat  dalam KUHP  maupun  yang  terdapat  dalam  UU  ITE.  Masih  terdapat  unsur-unsur  tindak pidana yang belum jelas dan cenderung multitafsir. Padahal dalam penegakan hukum pidana  yang  harus  melindungi  HAM,  jikalau  terdapat  ketentuan  yang  tidak  jelas, multitafsir, mustahil akan terwujud.
Contoh dari keadaan tersebut di dalam KUHP, dapat diamati dalam Pasal 310 KUHP dan Pasal 315 KUHP. Kedua pasal ini sama-sama dikualifikasi sebagai penggolongan penghinaan  berkualifikasi  “penistaan.”  Kemudian  untuk  melihat  sifat  pembeda dari cara melakukannya hanya mengacu pada doktrin para ahli  hukum pidana, sehingga yang  termasuk  penghinaan  berat  adalah  serangan  terhadap  kehormatan  dan  nama baik,  dilakukan  dengan  cara  menuduh  melakukan  suatu  perbuatan,  sedangkan penghinaan biasa atau bersahaja yaitu dilakukan dengan menggunakan istilah kasar, misalnya, anjing, gila, bangsat, tolol , dan sebagainya. Sifat pembeda tersebut sama sekali tidak  terdapat  dalam  redaksi  pasal-pasalnya.  Sama  halnya  dengan  hukum  pidana penghinaan  yang  diatur  dalam  Pasal  27  ayat  3  UU  ITE,  yaitu  suatu  perbuatan penghinaan  yang  menggunakan  sarana  elektronik  menghilangkan  jenis-jenis penghinaan  yang  terdapat  dalam  KUHP,  sehingga  akibat  hukumnya  beberapa  jenis penghinaan yang terdapat dalam KUHP seperti penistaan, fitnah, pengaduan dengan fitnah,  penghinaan  dengan  perbuatan,  penghinaan  terhadap  orang  yang  sudah meninggal, masing-masing perbuatan tersebut berbeda bobot hukuman pidananya, di mana, UU ITE menyamakan secara keseluruhan sanksi pidananya, asal saja dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik.
Bertitik tolak dari isu hukum di atas, maka objek kajian difokuskan dalam dua bagian: Pertama ,  bagaimana  perwujudan  prinsip  legalitas  hukum  pidana  penghinaan berdasarkan  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana?; Kedua ,  bagaimana  perwujudan prinsip  legalitas  hukum  pidana  penghinaan  berdasarkan  Undang-undang  Informasi dan Transaksi Elektronik?

## 2. Metode
Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif, yaitu pendekatan konseptual 9 yang  bertujuan  untuk  mengkaji  perundangan-undangan  dalam  hukum pidana  penghinaan,  juga  dengan  kajian  teoritis  dari  literatur  yang  ada  kemudian dihubungkan  dengan  permasalahan  yang  menjadi  pokok  pembahasan  dalam penelitian  ini.    Penelitian  ini  menganalisis  dua  legal  isu,  yaitu  (1)  Kekaburan  norma ketentuan penghinaan baik dalam KUHP maupun dalam UU ITE; (2) Tumpang tindih norma terkait hukum pidana penghinaan di dalam UU ITE dengan KUHP.
Selanjutnya, dari dua legal isu tersebut, diarahkan pada keberlakukan prinsip hukum yang utama dalam hukum pidana, yaitu prinsip legalitas. Terhadap norma yang kabur harus  dipertegas,  diperjelas  agar  memenuhi  prinsip lex  certa dan  prinsip lex  stricta. Sedangkan norma hukum yang saling tumpang tindih, juga berpedoman pada prinsip legalitas, agar ketentuan pidana yang diberlakukan seimbang antara kesalahan pelaku dengan pertanggungajawaban pidananya.
9 Marzuki. P.M. (2010). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana. hlm. 137.
Bahan  hukum  yang  digunakan  yaitu  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum sekunder. Bahan hukum primer, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun  2016  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  Putusan  Mahkamah Konstitusi  atas  uji  materil  ketentuan  hukum  pidana  penghinaan,  yaitu:  Putusan  MK No:  50/PUU-VI/2009  dan  Putusan  MK  No:  50/PUU-VI/2008.  Sementara  bahan hukum  sekundernya,  yaitu  dua  literatur  utama  tentang Hukum  Pidana  Positif Penghinaan yang  ditulis  oleh  Adami  Chazawi  dan Tindak  Pidana  Kehormatan yang ditulis  oleh  Leden  Marpaung,  tambahan  literatur  hukum  lainnya,  yaitu  buku  yang ditulis  oleh  Wirjono  Prodjodikoro “Tindak -tindak  Pidana  Tertentu di  Indonesia,” buku yang ditulis oleh Satochid Kartangera, “Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah, Bagian Dua.” Analisis  bahan  hukum  selanjutnya  dilakukan  dengan  analisis  kualitatif  dengan  cara mendeksripsikan  norma-norma  yang  kabur  dalam  beberapa  ketentuan  penghinaan kemudian  dilakukan  penafsiran  dengan  menelusuri  pendapat  para  ahli  hukum pidana.  Hasil  penafsiraan  tersebut  kemudian  ditelaah  satu  persatu,  lalu  dilakukan konseptualisasi  hukum  dalam  merumukan  ketentuan  penghinaan  yang  memenuhi prinsip legalitas hukum pidana.

## 3. Ruang Lingkup Tindak Pidana Penghinaan
Ditinjau dari aspek hukum, tindak pidana penghinaan baik dalam KUHP maupun UU ITE,  secara  sederhana  dapat  diklasifikasi  dalam  4  (empat)  bentuk,  yaitu  dilihat  dari cara  melakukannya,  dilihat  dari  objek  yang  terhina,  dilihat  dari  conten  (isi) penghinaannya, dan dilihat dari tempat (locus) kejadiannya;
Bentuk penghinaan jika dilihat dari cara melakukannya terdiri atas dua bagian, yaitu: dilakukan  dengan  cara  lisan  dan  dilakukan  dengan  cara  tertulis.  Seluruh  jenis penghinaan  dalam  KUHP,  seperti  penistaan,  fitnah,  pengaduan  dengan  fitnah, penghinaan  terhadap  pegawai  negeri,  penghinaan  dengan  perbuatan,  penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal, penghinaan terhadap presiden, kepala negara sahabat, simbol-simbol negara, penghinaan terhadap suku, ras, agama, antar golongan, dan penghinaan terhadap kekuasaan umum memungkinkan untuk dilakukan dengan cara  lisan,  dan  memungkinkan  pula  dilakukan dengan  cara  tertulis.  Pernah  kejadian dalam kasus penghinaan yang terjadi di Kabupaten Gowa, yaitu pelakunya bernama Fadli Rahim melakukan penghinaan terhadap Bupati Gowa melalui group Blackberry Masenger oleh penuntut umum didakwa dengan Pasal 27 ayat 3 UU ITE Junto Pasal 310 ayat 1 KUHP. Dakwaan tersebut jelas-jelas sudah keliru dengan menerapkan Pasal 310 ayat 1, sebab dalam doktrin para ahli hukum pidana rata-rata menyepakati Pasal 310  ayat  1  sebagai  penistaan  yang  cara  melakukannya  dengan  lisan.  Padahal penghinaan  itu  nyata-nyata  dilakukan  oleh  pembuatnya  dengan  cara  menuliskan  di sebuah status media sosial (BBM). 10
Permasalahan  kemudian,  apakah  penghinaan  yang  dilakukan  dengan  menggunakan sarana  elektronik,  selama-lamanya  harus  tertulis?  Tentu  tidak,  sebab  bisa  saja seseorang  merekam  suaranya,  lalu  ia  bagikan  ke  media  elektronik,  misalnya  ke Youtube, memungkinkan penghinaannya dilakukan secara lisan. Khusus penghinaan secara  lisan,  sebelum  berkembang  hukum  pidana  penghinaan  melalui  sarana
10 Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 324/ Pid.B/ 2014/PN-SGM.
elektronik  UU  ITE,  oleh  Wirjono  Prodjodikoro 11 dalam  menafsirkan  Pasal    315 (penghinaan  ringan),  tentang  apa  yang  dimaksud  dimuka  orang  itu  sendiri dicontohkan bahwa  pengucapan dengan telpon langsung kepada orang yang dihina, sudah memenuhi unsur tersebut, oleh karena tidak ada perbedaan dengan face to face.
Permasalahan lainnya lagi, jika penghinaan seperti yang dicontohkan Wirjono terjadi saat ini, ketika UU ITE sudah lahir, apakah dapat dijerat pelakunya dengan Pasal 27 ayat  3  UU  ITE?  Jawabannya,  memungkinkan  saja,  kendatipun  itu  jauh  dari  rasa keadilan, sebab UU ITE yang multitafsir dari sa lah satu unsurnya “mentransmisikan” sudah  dengan  serta  merta  dikategorikan  sebagai  penghinaan  berdasarkan  UU  ITE. Dalam  hal  tertentu,  dengan  media  sosial,  seperti  facebook  sebenarnya  amat memungkinkan  penghinaan  dimuka  orang  itu  sendiri,  caranya  bisa  dengan menggunakan  perangkat  facebook,  yaitu  kiriman  pesan  melalui  kotak  pesan (inbox). Dengan  melalui  telepon  genggam  (handphone),  penghinaan  dengan  cara  tertulis sangat memungkinkan pula, yaitu dengan melalui sms.
Bentuk  penghinaan  jika  dilihat  dari  objek  yang  terhina  (si  korban)  terdiri  atas  lima bagian, yaitu:
1) Individu;
2) Pejabat:  pegawai  negeri,  Presiden,  kepala  negara  sahabat,  pemerintah  RI kekuasaan umum;
3) Profesi: petugas agama
4) Simbol-simbol: bendera,  lambang negara, benda untuk keperluan ibadah; dan
5) Kelompok; suku, ras, agama, dan golongan;
Penghinaan  yang  objek  terhinanya  individu,  terdapat  hampir  secara  keseluruhan  di Bab XVI KUHP  mulai dari Pasal 310 sd. Pasal 319, minus Pasal 316,  Pasal 320 sd 321 penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal. Sedangkan penghinaan terhadap pejabat tersebar dalam KUHP, pegawai negeri (Pasal  316), Presiden (Pasal  134, Pasal 136 bis, Pasal 137), kepala negara sahabat (Pasal 142), Pemerintah RI (Pasal 154, Pasal 155), kekuasaan umum (Pasal 207 dan Pasal 208). Penghinaan terhadap profesi hanya pada  satu  wujud  profesi  yaitu  petugas  agama  (Pasal  117  butir  1).  Lalu  pada penghinaan  terhadap  simbol-simbol:  bendera  dan  lambang  negara  terdapat  dalam Pasal  154  a  KUHP,  dan  Pasal  177  butir  2  KUHP  benda  untuk  keperluan  ibadah. Terakhir,  penghinaan  terhadap  kelompok  yang  juga  bukan  bagian  dari  bab  XVI (penghinaan), yaitu suku, ras, golongan (Pasal 156 KUHP), agama (Pasal 156 a).
Klasifikasi atau bentuk penghinaan ini, sejatinya dapat dikerucutkan dalam dua item saja,  yaitu  penghinaan  terhadap  individu  dan  penghinaan  terhadap  kelompok. Tentunya  ada  yang  mempertanyakan,  apakah  pejabat,  profesi,  dan  simbol-simbol dapat dianggap sebagai objek yang terhina berdasarkan kelompok (komunitas)? Pada hakikatnya  pejabat,  profesi,  dan  simbol-simbol  sebagaimana  yang  dimaksudkan  itu kepentingan hukum yang dilindunginya adalah kepentingan umum. Berbeda halnya dengan  penghinaan  terhadap  individu,  meskipun  corak  dari  hukum  pidana melindungi  kepentingan  umum,  namun  kepentingan  negara  dalam  hal  penghinaan terhadap  kelompok  jauh  lebih  besar  dari  pada  penghinaan  yang  mana  objek terhinanya  adalah  individu.  Kepentingan  negara  adalah  tidak  mau  mengintervensi lebih dalam khusus pada penghinaan terhadap individu, karena hal  demikian masih menyangkut  privasi  dari  korban  dan  pelaku  pembuat  pidana.  Itulah  sebabnya  pula
11 Prodjodikoro. W. (1974). Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia . Bandung: Eresco. hlm. 106.
penghinaan dalam Bab XVI, dominan dikualifikasikan sebagai delik aduan, sedangkan penghinaan pada objek lainnya dikualifikaiskan sebagai delik biasa.
Masih dalam kasus yang sama, yaitu kasus penghinaan Fadli Rahim terhadap Bupati Gowa,  berdasarkan  pembagian  bentuk  penghinaan  dilihat  dari  objek  yang  terhina, terdapat lagi kejanggalan dalam dakwaan penuntut umum dengan menerapkan Pasal 301  ayat  1  KUHP,  padahal  dari  konten  penghinaan  itu,  tertuju  kepada  kebijakan pemerintahan  Bupati  Gowa,  bukan  serangan  terhadap  pribadi  atau  individu, melainkan serangan kehormatan dan nama baik  terhadap jabatannya, yang tiada lain satu-satunya ketentuan penghinaan yang dapat menjerat sang pelaku, yaitu Pasal 207 (penghinaan terhadap kekuasaan umum). Pada kasus lain lagi, yaitu penghinaan yang dilakukan oleh Yusniar, seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Jeneponto menghina salah  satu  anggota  DPR  di  laman  status  facebook-nya,  dalam  dakwaan  penunutut umum  juga  menerapkan  Pasal 310,  menyebabkan  pelaku  divonis  bebas  karena  tidak terbukti  siapa  individu  yang  diserang  kehurumatan  dan  nama  baiknya.  Yusniar menulis  curhatan  hanya  ditujukan  kepada  DPR,  bukan  individu,  dan  yang  merasa terhina  anggota  DPRD.  Sangat  dibenarkan  kemudian  kalau  majelis  hakim menjatuhkan  vonis  bebas  bagi  Yusniar,  sebab  selain  tidak  jelas  siapa  individu  yang diserang,  korban  yang  merasa  terhina  bukan  pula  angggota  DPR,  hanya  anggota legislatif daerah. 12
Sementara  bentuk  penghinaan  yang  dilihat  dari  konten-nya,  dapat  diklasifikasikan dalam 4 bentuk, yaitu:
1) Penghinaan dengan tuduhan melakukan perbuatan, seperti koruptor, pelacur, pencuri, pezina,
2) Penghinaan dengan tuduhan berupa istilah, seperti anjing, gila, bangsat, dsb.
3) Apa yang dituduhkan benar adanya;
4) Apa yang dituduhkan tidak benar adanya.
Bentuk penghinaan di atas, dapat menjadi unsur pula dalam semua jenis penghinaan yang  terdapat  dalam  KUHP.  Itulah  sebabnya  kadangkala  penghinaan  seperti penghinaan terhadap agama (Pasal 156 a), golongan (Pasal 156), selalu merujuk pada Pasal  310  KUHP  dan  Pasal  315  KUHP,  apakah  tuduhan  si  pelaku  dalam  konten menuduh dengan perbuatan, atau menuduh dengan istilah, contoh yang masih aktual dalam  pemberitaan,  yaitu  pada  kasus  penghinaan  oleh  Ahok  kemarin  yang mengatakan “jangan m au dibohongin dengan Al- Maidah: 31” konten penghinaannya adalah  menuduh  pemuka  agama  telah  melakukan  kebohongan  (tuduhan  dengan perbuatan).  Kendatipun  dari  bentuk  penghinaan  ini,  haruslah  disadari  tidak  terurai secara  jelas  dalam  Pasal  310  dan  Pasal  315  KUHP,  hanyalah  tafsiran  dari  para  ahli hukum  Pidana,  diantaranya  R.  Soesilo, 13 Lamintang, 14 Wirjono  Prodjodikoro, 15 Satochid Kartanegera, 16 Leden Marpaung, 17 dan Adami Chazawi. 18
12 Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1933/Pid.Sus/B/2016/PN. Mks.
13 Soesilo.  R.  (1995 ).  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana,  Serta  Komentar-komentarnya  Lengkap Pasal demi Pasal. Bogor: Politea, hlm. 225
14 Lamintang & Samosir.D. (1983). Hukum Pidana Indonesia . Bandung: Sinar Baru, hlm. 187.
15 Prodjodikoro. W. Op.Cit , hlm. 100
16 Kartanegara.  S.  (1954-1955). Hukum  Pidana,  Kumpulan  Kuliah, Bagian  Dua. Bandung:  Balai Lektur Mahasiswa, hlm.472
17 Marpaung.L. (1997), Tindak Pidana Terhadap Kehormatan . Jakarta: Rajawali Pers, hlm.11
18 Chazawi. A. (2009). Hukum Pidana Positif Penghinaan. Surabaya: PMN, hlm.88
Penggolongan delik penghinaan bentuk terakhir, yaitu dilihat dari locus kejadiannya, hanya  terbagi  dua,  yakni:  di  tempat  nyata  (real),  penghinaan  konvensional;  dan  di tempat  atau  di  dunia  maya (cyber), penghinaan  melalui  ITE.  Delik  penghinaan berdasarkan  locus  kejadiannya,  sebenarnya  yang  memprakarsai  lahirnya  kejahatan penghinaan  yang  diatur  dalam  UU  ITE.  Ketentuan  penghinaan  dalam  UU  ITE dimaksudkan  untuk  melengkapi  ketentuan  penghinaan  dalam  KUHP  yang  pada hakikatnya  hanya  mengatur  penghinaan  konvensional.  Kendatipun  demikian,  patut diinsafi bahwa semua jenis penghinaan yang terdapat dalam KUHP, memungkinkan terjadi  melalui  ITE.  Selain  dari  penggolongan  delik  penghinaan  yang  telah dikemukakan,  masih  terdapat  pula  penggolongan  lainnya,  sebagaimana  yang dikemukakan oleh para ahli hukum pidana.
Wirjono  Prodjodikoro,  Satochid  Kartanegara  tidak  pernah  melakukan  pembagian penghinaan  dari  semua  jenis  penghinaan.  Hanya  ada  dua  ahli  hukum  pidana  yang pernah  melakukan  pembagian  akan  hal  itu,  sehingga  dapat  lebih  mudah  untuk memahaminya, yaitu Leden Marpaung dan Adami Chazawi.
Leden Marpaung 19 mengelompokan jenis-jenis penghinaan dalam dua bahagian besar, yaitu:
1) Tindak  pidana  terhadap  kehormatan:  menista,  fitnah,  penghinaan  ringan, fitnah dengan pengaduan, fitnah dengan perbuatan, penistaan terhadap orang yang sudah meninggal;
2) Tindak pidana terhadap kehormatan khusus (penghinaan khusus): penghinaan terhadap  presiden/wakil  presiden,  penghinaan  terhadap  kepala  negara sahabat,  penghinaan  terhadap  pemerintah  Indonesia,  penghinaan  terhadap golongan, penghinaan terhadap kekuasaan umum.
Hal yang wajar kemudian, kalau dalam penggolongan yang dikemukakan oleh Leden Marpaung,  belum  mengakomodasi  penghinaan  yang  terdapat  dalam  UU  ITE,  sebab tulisannya dalam buku “Tindak Pidana terhadap Kehormatan” terbit pada tahun 1997, jauh sebelum lahirnya UU ITE. Satu-satunya referensi yang teraktual tentang hukum pidana  penghinaan  dewasa  ini,  hanya  dapat  dilihat  dari  karya  Adami  Chazawi “Hukum Pidana Positif Penghinaan.”
Adami  Chazawi 20 selanjutnya  mengelompokkan,  bentuk-bentuk  penghinaan  sebagai berikut:
1) Penghinaan umum: pencemaran, pencemaran tertulis, fitnah, penghinaan ringan, pengaduan fitnah, menimbulkan persangkaan palsu, penghinaan mengenai orang yang sudah meninggal;
2) Penghinaan khusus:
a. Di  dalam  KHUP:  penginaan  terhadap  presiden/wakil  presiden,  penghinaan terhadap  kepala  negara  sahabat  dan  wakil  negara  asing  di  Indonesia, penghinaan  mengenai  bendera  kebangsaan  dan  lambang  negara  RI, penghinaan  mengenai  bendera  kebangsaan  negara  sahabat,  penghinaan terhadap pemerintah RI, penghinaan terhadap golongan penduduk Indonesia tertentu,  penghinaan  hal  yang  berhubungan  dengan  agama,  penghinaan terhadap penguasa atau badan umum;
19 Marpaung. L. Op.Cit, hlm. 9
20 Chazawi. A. Op.Cit, hlm. 87
b. Di  luar  KUHP:  penghinaan  melalui  ITE  yang  diatur  berdasarkan  Undang- undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Selanjutnya dalam tulisan ini, akan dibatasi hanya pada  jenis-jenis penghinaan umum dan  penghinaan  khusus  diluar  KUHP,    yaitu  dalam  UU  ITE.  Sebagaimana dikemukakan  diawal,  bahwa  pembahasan  semata-mata  pada  pembentukan  hukum pidana  penghinaan  yang  sesuai  dengan  prinsip  legalitas  demi  menghindari pemberlakuan  hukum  pidana  penghinaan  yang  kabur,  demi  mewujudkan  hukum pidana penghinaan yang tetap melindungi HAM. Menghukum memang yang nyata- nyata  bersalah  berdasarkan  sifatnya  hukum  pidana;  tertulis,  jelas,  ketat,  dan  tegas. Termasuk  pula  membebaskan  orang  yang  tidak  terbukti  perbuatannya  mengandung kesalahan,  bahkan  dalam  keragu-raguan  pun  seorang  harus  dihukum  hanya  yang menguntungkan baginya.

## 4. Perwujudan  Prinsip  Legalitas  Hukum  Pidana  Penghinaan  Berdasarkan  Kitab Undang-undang Hukum Pidana
Pada asasnya ketentuan-ketentuan hukum pidana harus jelas, tidak dibenarkan untuk melakukan  analogi.  Apa  yang  terjadi  saat  ini?  Hampir  seluruh  unsur-unsur  delik penghinaan  membutuhkan  penafsiran  lebih  lanjut.  Jika  hal  itu,  penafsirannya  hanya berdasarkan  penafsiran  gramatikal,  tentu  masih  dapat  dibenarkan.  Terlalu  kaburnya unsur-unsur tindak pidana sudah jelas-jelas akan lebih gampang memperkosa HAM.
Sebelum  menginventarisir  ketentuan-ketentun  hukum  pidana  penghinaan  umum, perihal  bagian  mana  saja  dari  penggolongan  dan  unsur-unsurnya  yang  masih  kebur (tidak  jelas),  sehingga  menyebabkan  pemaknaan  yang  multitafsir,  penting  untuk diperhatikan  penggolongan  delik  penghinaan  umum  yang  terdapat  dalam  KUHP, khususnya Bab XVI (Pasal 310 sd. Pasal 321).
Penggolongan-penggolongan tersebut dapat dibagi sebagai berikut:
Penistaan yang terdiri atas: (a) Penistaan ringan (Pasal 315 KUHP); (b) Penistaan biasa (Pasal 310 ayat 1); dan (c) Penistaan berkualifikasi berat (Pasal 310 ayat 2). Fitnah (Pasal 311) terbagi atas : (a)Penistaan atau fitnah terhadap pejabat (Pasal 316);(b) Pengaduan dengan fitnah (Pasal 317); (c)Fitnah dengan perbuatan ( Pasal 318); dan (d)Penghinaan terhadap  orang  yang  sudah  meninggal    (Pasal  320,  Pasal  321).  Dari  keenam  jenis penghinaan  di  atas,  sebenarnya  jenis  penghinaan  dapat  disederhanakan  dalam  dua golongan saja, yaitu: Penistaan dan Fitnah.
Bentuk penghinaan jika dipandang dari objek yang terhina, yaitu pejabat, bentuknya bisa  berupa  penistaan  atau  fitnah.  Hal  demikian  berlaku  pula  pada  penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal yang mana jika apa yang dituduhkan itu benar adanya  maka  termasuk  fitnah,  sedangkan  kalau  tuduhannya  benar  maka  termasuk sebagai penistaan. Dua bentuk penghinaan lainnya (Pasal 317 dan Pasal 318) termasuk sebagai bentuk penghinaan berkualifikasi fitnah, harus dari apa yang dituduhkan oleh pelaku tidak mengandung kebenaran bagi si korban. Selanjutnya, beberapa ketentuan- ketentuan  dari  jenis  penghinaan  umum  ini  banyak  mengandung  ketidakjelasan  dari unsur-unsurnya akan diuraikan satu-persatu.

## 4.1. Penistaan
Corak dari pada jenis penghinaan berupa penistaan, bahwa apa yang dituduhkan itu tidak  benar  bagi  diri  si  korban.    Itulah  sebabnya  antara  penistaan  dengan  fitnah berbeda  ancaman  hukum  pidananya.  Kalau  penistaan  dalam  kisaran  acaman  pidana penjara  mulai  dari  empat  bulan,  sembilan  bulan  hingga  satu  tahun.  Nyata-nyata berbeda  dengan  perbuatan  fitnah  yang  diancam  pidana  penjara  paling  lama  empat tahun.
Para ahli hukum pidana berbeda pendapat, terkait dengan kualifikasi penghinaan jenis ini,  ada  yang  menyebutnya  dengan  tindak  pidana  pencemaran  (seperti  Adami Chazawi), 21 ada  pula  yang  menyebutnya  dengan tindak  pidana  penistaan  (seperti  R. Soesilo, 22 Lamintang 23 dan  Leden  Marpaung 24 ).  Manakah  sesungguhnya  istilah  yang lebih tepat?
Dalam hemat penulis, cenderung pada penggunaan istilah penistaan. Hal itu didasari alasan:  (1)  Dalam  arti  kamus,  dari  bahasa  aslinya  (Belanda)  “smaad”  sebagaimana dikemukakan  oleh  H.  Van  Der  Tas 25 beliau  mengartikan  dengan  “perbuatan  yang menista-n ista.”  Tidak  jauh  berbeda  dengan  L.  Bons 26 juga  memberikan  defenisi: “nista,”  “cerca - cela.”  Selanjutnya  yang  memberikan  defenisi  agak  janggal,  yaitu Subekti 27 mengartikannya:  “fitnah,”  sama  saja  dengan  Subekti,  oleh  J.C.T. Simorangkir 28 pun  mengacaukan  antara  apa  yang  dimaksud  fitnah  dan  penistaan, “perbuatan  menghina/menista  orang lain,  menyerang  nama  baik/kehormatan  orang lain  dengan  menyiarkan  agar  supaya  diketahui  umum; laster .  Sementara  dalam beberapa  kamus  seperti  yang  ditulis  oleh  Asis  Safioeddin, 29 Imam  Radjo  Mulano, 30 sebagian  besar  mengartikan  “ smaad ”  dengan  “tercemar.”  Dari  beberapa  pendapat tersebut dapatlah dipahami bahwa hanya dalam kamus yang dihimpun dari van Der Tas  dan  L.  Bons  merupakan  kamus  dari  bahasa  Belanda  ke  Indonesia,  sehingganya sangatlah logis kalau terjemahan dari keduanya yang lebih dapat dipercaya. (2) Sejalan dengan itu, pendapat yang lebih menguatkan lagi, bahwa istilah penistaan lebih cocok untuk  Pasal  310  KUHP,  tidak  lain  dari  pada  kalau  istilah  “tercemar”  lebih  banyak digunakan  pada  tema- tema  “lingkungan.”  Pada  hakikatnya  subjek  hukum  manusia adalah  mahkluk  yang  berjiwa  dan  dengan  itu  memiliki  kehormatan  dan  nama  baik, sehingganya  amatlah  tepat  kalau  dikatakan  merendahkan  kehormatan  merupakan perbuatan  menista  ataukah  mencela,  kedudukan  ataukah  kehormatan  sulit  untuk dilihat bagaimana keadaannya menjadi tercemar, akan tetapi kalau ternistakan sudah pasti berhubungan dengan manusia yang diakui memiliki harga diri.
Kelemahan dari Pasal 310 KUHP dalam hubungannya dengan prinsip legalitas, yaitu terjadi  dalam  dua  hal:  (1)  Pasal  310  ayat  1  nyata-nyata  tidak  dituliskan  secara  jelas
21 Chazawi.A. Op.Cit, hlm. 88. 22 Soesiolo. R. Op.Cit, hlm. 228.
23 Lamintang & Samosir.D. Op.Cit. hlm.  187, 24 Marpaung. L. Op.Cit. hlm. 11.
25 H Van Der Tas. (1950). Kamus Hukum Belanda-Indonesia . Djakarta: Timun Mas, hlm.315
26 L. Bons. (1955). Kamus Belanda Indonesia Inggris , Djakarta: N.V. Kon Boekhandel en Drukkerd G Kolf  & Co. hlm.  212
27 Subekti & Tjitrosoedibio. R. (1982). Kamus Hukum. Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 103
28 Simorangkir. J.C.T. (1972). Kamus Hukum . hlm. 115.
29 Safioeddin. A. (1978). Daftar Kata Sederhana tentang Hukum . Bandung: Alumni, hlm. 185
30 Mulano.I.R.  (1982). Pembahasan  Hukum,  Penjelasan  Istilah  Hukum  Belanda-Indonesia .  Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 195
bahwa  yang  diaturnya  adalah  penistaan  yang  dilakukan  dengan  cara  lisan;  (2)  dari Pasal  315  yang  rata-rata  oleh  para  ahli  hukum  pidana  menggolongkannya  sebagai penghinaan  ringan,  terdapat  salah  satu  unsur  yaitu  “...maupun  dihadapan  orang  itu sendiri dengan lisan atau dengan perbuatan....” di samping itu, dibedakan pula kalau Pasal  315  sebagai  bentuk  penghinaan  ringan  jika  unsur  objektifnya  (caranya) menuduhkan  dengan  istilah  padahal  dalam  pasal  tersebut  tidak  terdapat  teks  yang demikian.
1. Khusus  untuk  penistaan  lisan,  harus  dituliskan  kalimat  selanjutnya  “lisan”  agar tidak  terjadi  lagi  multitafsir,  sebab  dengan  hanya  kalimat  “penistaan”  maka  itu bisa  berarti  penistaan  lisan,  bisa  pula  berarti  sebagai  penistaan  tertulis.  Tidak dapat  dijadikan  patokan  bahwa  karena  ayat  2-nya  mengatur  tentang  penistaan tertulis lalu dengan serta merta dikatakan kalau ayat 1-nya merupakan penistaan lisan,  cara  penafsiran  demikian  sudah  termasuk  dalam  kategori  penafsiran analogi;
2. Sementara  untuk  kategori  penghinaan  ringan  yang  bisa  dikatakan  memenuhi sebagai  perbuatan  pidana,  karena  “dilakukan  dihadapan  orang  dengan perbuatan”  perlu  ditelaah  ulang,  bahwa  tidak  selamanya  cara  yang  dilakuk an oleh  sipembuat  seperti  itu,  kadar  perbuatannya  sesuai  dengan  pertanggung- jawaban  pidana.  Bagi  suku  Bugis  Makassar,  kalau  mukanya  diludahi  misalnya, atau  didatok  kopiahnya,  jsutru  bagi  mereka  itu  lebih  berat  rasa  terhinanya dibandingkan  kalau  dituduh  sebagu  pencuri  misalnya.  Oleh  karena  itu,  ada baiknya  jika  penghinaan  dengan  wujud  yang  seperti  ini  digolongkan  sebagai penghinaan  yang  lebih  berat  hukumannya,  seperti  pada  penistaan  di  Pasal  310 ayat 1;
3. Sebagai  sifat  pembeda,  antara  Pasal  310  dengan  Pasal  315,  haruslah  kembali dipertegas,  dalam  kalimat  berupa  unsur  objektif,  bahwa  terpenuhi  sebagai penistaan  ringan  jikalau  cara  menyerang  kehormatan  dan  nama  baik  dengan menuduhkan suatu “istilah.”
4. Seharusnya  Pasal  315  ditempatkan  dalam  Pasal  310  ayat  1  secara  berurutan, sehingga  jelas  urutannya,  dari  ayat  1  (penistaan  ringan),  ayat  2  (penistaan biasa/penistaan lisan), ayat 3 (penistaan berat/ tertulis.

## 4.2. Fitnah
Pada dasarnya yang membedakan antara fitnah dengan penistaan, yaitu kalau fitnah apa  yang  dituduhkan  sipembuat  dari  segi  konten  ternyata  tidak  benar.  Sementara pada  penistaan,  apa  yang  dituduhkan  itu  benar  adanya.  Baik  yang  benar  maupun yang  tidak  benar  adanya  semuanya  dapat  dituntut  pidana,  karena  kadar  perbuatan atau  tingkat  pencelaannya  saja  yang  berbeda  sehingga  pertanggungjawaban pidananya berbeda pula.
Dalam  konteks  prinsip  legalitas,  bahwa  tidak  semestinya  lagi  untuk  membuktikan benar  tidaknya  apa  yang  dikatakan  si  pembuat itu  dibebankan  kepada hakim  untuk memerintahkan kepada si pembuat. Dasar argumentasinya, yaitu: selain sebagai salah satu tingkat kemajuan penegakan hukum pidana, lebih gampang bagi  terdakwa  saat ini mendapatkan bantuan hukum, pembebanan kepada terdakwa untuk membuktikan perbuatannya  juga  lebih  sesuai  dengan  pengutamaan  hak  asasi  terdakwa,  terdakwa
bukanlah  sebagai  objek  terperiksa (accusatoir  principle 31 ), tetapi  sebagai  subjek  yang berhadapan dengan subjek (penegak hukum) untuk membela hak-haknya.

## 4.3. Penistaan atau Fitnah terhadap Pegawai Negeri
Penggolongan  jenis  penghinaan  ini  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  316  KUHP merupakan  satu-satunya  jenis  penghinaan  yang  berbeda  dengan  jenis  penghinaan lainnya dalam Bab XVI tentang Penghinaan. Perbedaannya bisa dilihat dari: (1) objek yang terhina, yaitu pejabat. Jika dihubungkan dengan ketentuan penghinaan lainnya di  luar  Bab  XVI,  seperti  penghinaan  terhadap  kekuasaan  umum,  maka  pada sesungguhnya  kepentingan  hukum  yang  hendak  dilindungi  tiada  lain  yaitu kepentingan  umum;  (2)  sejalan  dengan  sifat  pembeda  yang  pertama,  karena kepentingan  hukum  yang  hendak  dilindungi  adalah  kepentingan  umum,  maka  jenis deliknya bukan delik aduan, melainkan delik umum.
Agar lebih jelas  pengaturan  pasal  tentang  penghinaan  ke  depannya,  terutama  dalam revisi  KUHP,  jenis-jenis  penghinaan  yang  terkualifikasi  sebagai  penghinaan  yang bertujuan  untuk  melindungi  kepentingan  umum,  ditempatkan  dalam  satu  Bab “Penghinaan.”    Misalnya  Bab  XVI  A  yang  terdiri  atas  beberapa  ketentuan  sebagai Penghinaan Umum, lalu pada Bab XVI B diaturlah pula beberapa ketentuannya sebagi bab Penghinaan Khusus.

## 4.4. Pengaduan dengan Fitnah
Jenis  penghinaan  yang  berkualifikasi  sebagai  pengaduan  dengan  fitnah  seringkali salah  dalam  penerapan  hukumnya.  Adakalanya  suatu  perbuatan  pidana  ternyata merupakan  kejahatan  laporan  palsu  (Pasal  220  KUHP),  tetapi  oleh  kepolisian menerapkan  ketentuan Pasal  317  KUHP  tentang  pengaduan  dengan  fitnah.  Kejadian yang seperti ini  pernah terjadi dalam kasus penghinaan terhadap Budi Waseso (BW) oleh  Gubernur  Gorontalo  (Rusli  Habibie)  yang  dilaporkan  oleh  BW  sehingga  pada akhirnya dijerat dengan pasal pengaduan dengan fitnah. 32
Lebih jelasnya, berikut dikutip bunyi Pasal 317 ayat 1 KUHP yang menegaskan:
“ Barang  siapa  dengan  sengaja  memasukan  atau  menyuruh  menuliskan  surat  pengaduan yang palsu kepada pembesar negeri tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baik orang  itu  jadi  tersinggung,  maka  dihukum  karena  mengadu  dengan  memfitnah,  dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun ”
Terkait  dengan  prinsip  legalitas,  letak  kerancuan  atau  ambiguitas  dari  Pasal  di  atas, yaitu pada unsur objektifnya “pengaduan yang palsu” dan “tentang seseorang.” Jika dirangkaikan kalimatnya dari unsur- unsur tersebut maka akan berbunyi “pengaduan yang  palsu  tentang  seseorang.”  Tidak  jelas  kalimatnya  tentang  “wujud  kepalsuan” yang  dituju:  apakah  isi  laporannya  yang  palsu  ataukah  orang  yang  dilaporkan  itu bukanlah sipembuat dari konten penghinaan yang dimaksudkan oleh si penghina?
Adami  Chazawi 33 selanjutnya  mengemukakan,  bahwa  yang  dimaksudkan  Pasal  317 KUHP, yang palsu adalah orangnya, bukan perbuatannya. Mungkin sekali mengenai
31 Ilyas. A. & Nursal. M. (2016). Kumpulan Asas-asas Hukum . Jakarta: Rajawali Press, hlm. 25
32 Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor: 98/Pid.B/2015/PN. Gto
33 Chazawi. A. Op.Cit, hlm. 138
perbuatan  apa  yang  dilaporkan  ada  benarnya,  misalnya  perbuatan  menghamili seseorang  gadis  tetangga.  Memang  benar  ada  orang  yang  menghamili,  karena kehamilan  itu  nyata  ada.  Tetapi  yang  palsu  adalah  orang  yang  diadukan  atau dilaporkan, karena bukan dia sipembuatnya, melainkan orang lain.
Hanyalah  dengan  memperhatikan  Pasal  220  KUHP,  tampaknya  unsur  “pengaduan yang  palsu  tentang  seseorang”  kemudian  bisa  dipahami  kalau  ternyata  Pasal  317 KUHP  dapat  dimengerti  kalau  orang  yang  sedang  dilaporkan  bukanlah  dari  pelaku perbuatan yang sedang dituduhkan. Oleh karena itu agar Pasal 317 KUHP memenuhi prinsip “lex certa” maka sebaiknya dirumuskan sebagai berikut:
“ Barang  siapa  dengan  sengaja  memasukan  atau  menyuruh  menuliskan  surat  pengaduan yang  palsu  tentang  seseorang  bukan  sebagai  pembuat  dari  apa  yang  dituduhkan  kepada pembesar  negeri  sehingga  kehormatan  atau  nama  baik  orang  itu  jadi  tersinggung,  maka dihukum  karena  mengadu  dengan  memfitnah,  dengan  hukuman  penjara  selama-lamanya empat t ahun.”
Dengan kembali memperhatikan Pasal 311 tentang Fitnah, yang mana salah satu unsur atau elemen intinya, yaitu apa yang dituduhkan itu tidak benar, maka pada Pasal 317 KUHP  dapatlah  dikatakan  kalau  apa  yang  dituduhkan  itu  tidak  benar  adalah menyangkut  tentang  orang  yang  bukan  dari  pembuat  terhadap  apa  yang dituduhkannya.
Oleh  karena  itu,  Pasal  317  KUHP  merupakan  turunan  dari  Pasal  311,  maka  kepada terdakwa memiliki hak pula untuk melakukan pembelaan terkait dengan pembuktian atas  dirinya  kalau  apa  yang  dilaporkannya  itu  bisa  saja  benar  adanya,  bahwa  si tertuduhlah yang benar sebagai pelaku dari apa yang dituduhkan.
Hanya  saja,  perlu  diperhatikan  bahwa  kendatipun  si  terdakwa  misalnya  dapat membuktikan  kebenaran  dari  apa  yang  dilaporkannya,  tetap  akan  terjerat  dengan delik penistaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 310 KUHP, yaitu penistaan yang mana apa yang dituduhkan kepada si terhina benar adanya.

## 4.5. Perbuatan Bersifat Fitnah
Jenis penghinaan penggolongan perbuatan bersifat fitnah diatur dalam Pasal 318 ayat 1  KUHP yang menegaskan:
“Barang  siapa  dengan  sengaja  dengan  melakukan  perbuatan,  menyebabkan  orang  lain dengan  palsu  tersangka  melakukan  suatu  perbuatan  yang  dapat  dihukum,  maka  dihukum karena tuduhan memfitnah, dengan hukuman penjara selama-lama nya empat tahun” .
Sebagaimana dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro 34 yang mengutip pendapat A. Heyman,  bahwa  jenis  penghinaan  ini  tidak  terdapat  dalam  WvS  Belanda,  hanya terdapat  dalam  WvS  Hindia  Belanda,  alasan  ditambahkannya  salah  satu  dari  jenis penghinaan  demikian,  adalah  berdasarkan  keadaan  khusus  Indonesia,  dimana seringkali  terjadi  di  dalam  suatu  rumah  secara  diam-diam  diletakkan  atau disembunyikan  suatu  barang,  yang  apabila  ditemukan,  menimbulkan  persangkaan, bahwa  si  penghuni  rumah  itulah  yang  melakukan  suatu  tindak  pidana  mengenai benda tersebut.
34 Prodjodikoro. W. Op.Cit , hlm. 109
Terdapat  beragam  nomenklatur  dari  jenis  penghinaan  ini,  Adami  Chazawi 35 menyebutnya  dengan  persangkaan  palsu,  Leden  Marpaung 36 menyebutnya  dengan fitnah  dengan  perbuatan,  sedangkan  R.  Soesilo 37 dan  Satochid  Kartanegara 38 menyebutnya  dengan  tuduhan  memfitnah,  lain  lagi  oleh  Wirjono  Prodjodikoro 39 menyebutnya perbuatan yang bersifat memfitnah. Manakah istilah yang paling tepat?
Dari  segi  teks  atau  rumusan  ketentuannya  memang  lebih  tepat  untuk  dikatakan sebagai  per buatan  “menuduh  dengan  memfitnah,”  akan  tetapi  kalau  diamati  dari runtut kejadian peristiwa pidanya, yaitu harus diawali dahulu perbuatan yang dapat dihukum,  kemudian  dari  si  pembuat  menuduhkan  hal  perbuatan  itu  kepada  orang lain,  maka  lebih  tepatlah  pendapat  Wirjono  Prodjodikoro,  yaitu  perbuatan  yang bersifat  fitnah.  Jika  dikatakan  pasal  tersebut  mengatur  tentang  tuduhan  memfitnah, maka  apalah  bedanya  dengan  Pasal  311  KUHP  yang  mengatur  tentang  “fitnah.” Bukankah  dalam  pasal  311  dapat  juga  dikatakan  sebagai  tuduhan  yang  berisikan tentang fitnah.
Ketentuan  tentang  penghinaan  berkualifikasi  fitnah  dalam  Pasal  317  dan  Pasal  318 KUHP tiada lain merupakan turunan dari “fitnah” yang terdapat dalam Pasal 311. Hal yang  membedakannya,  hanya  caranya,  jika  pada  Pasal  311  cukup  dengan  tuduhan yang  tidak  benar,  sedangkan  baik  Pasal  317  maupun  Pasal  318,  harus  diawali  oleh serangkaian  tindakan  dari  si  pembuat  fitnah.  Pasal  317  mengharuskan  sipembuat fitnah yaitu mengajukan pengaduan, dan Pasal 318 sipembuat fitnah harus melakukan perbuatan  yang  dapat  dihukum,  selanjutnya  perbuatan  yang  telah  dilakukannya  itu dituduhkan kepada orang lain, padahal bukan dia sebagi pelaku atau pembuatnya.
Dalam suku Bugis Makassar, jika ditunjau dari objek yang terhina atau yang terfitnah, biasa  disebut  dengan  istilah “masulle  lempa  (berganti  pikul),” berganti  si  pembuat pidananya,  padahal  bukanlah  dia  yang  melakukannya.  Kiranya,  agar  Pasal  318 memenuhi  prinsip  legalitas, lex  stricta,  lex  certa maka  sebaiknya  dirumuskan  dengan ketentuan sebagai berikut:
“ Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan, menyebabkan orang lain dengan palsu tersangka  melakukan  suatu  perbuatan  yang  dapat  dihukum,  maka  dihukum  karena perbuatan  yang  bersifat  memfitnah,  dengan  hukuman  penjara  selama-lamanya  empat tah un.”

## 4.6. Penghinaan Terhadap Orang yang Sudah Meninggal Dunia
Dari  segi  pengaturannya,  kualifikasi  jenis  delik  penghinaan  terhadap  orang  yang sudah  meninggal  dunia  terdapat  perbedaan  pendapat  dari  para  ahli  hukum  pidana. R.  Soesilo 40 mengemukakan  bahwa  Pasal  320  KUHP  merupakan  kualifikasi penghinaan berjenis penistaan surat saja kepada orang yang sudah meninggal dunia. Ia  juga  mengemukakan  kalau  jenis  penghinaan  ini,  tidak  mengatur  tentang penghinaan  ringan  bagi  objek  terhina  “orang  yang  sudah  meninggal  dunia.”
35 Chazawi. A. Op.Cit, hlm. 144 36 Marpaung. L. Op.Cit , hlm. 54
37 Soesilo. R. Op.Cit, hlm. 230
38 Kartanegara. S. Op.Cit , hlm. 491
39 Prodjodikoro. W. Op.Cit, hlm. 108
40 Soesilo. R, Op.Cit , hlm. 231
Sementara  baik  Satochid  Kartanegara 41 maupun  Adami  Chazawi 42 Pasal  320  ayat  1 KUHP tiada lain jenis penghinaan berkualifikasi penistaan lisan dan penistaan tertulis (surat) yang dapat pula terjadi bagi si objek terhina, yaitu orang yang sudah meninggal dunia.  Dalam  kemadirian  pendapatnya,  Adami  Chazawi 43 juga  berbeda  dengan  R. Soesilo,  bagi  Adami  Chazawi ketentuan  tentang  penghinaan  ringan  bagi  orang  yang sudah  meninggal  dunia  juga  daitur  dalam  Pasal  321  KUHP.  Alasan  kuat,  Adami Chazawi,  yaitu  dari  segi  ancaman  pidananya  Pasal  321  dan  Pasal  320  terdapat perbedaan. Lebih berat ancaman pidana dari Pasal 320 dibandingkan Pasal 321 KUHP.
Untuk  pengkajian  lebih  lanjut,  penting  kiranya  mengutip  bunyi  dari  pada  Pasal  320 dan Pasal 321 yang mengatur jenis penghinaan ini. Pasal 320 ayat 1 menegaskan:
“B arang  siapa  yang  melakukan  penghinaan  terhadap  orang  yang  sudah  meninggal dunia/mati dan perbuatan itu bersifat menista atau menista dengan surat, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat bulan dua minggu atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4500- .”
Selanjutnya dalam Pasal 321 ayat 1 ditegaskan:
“B arang  siapa  yang  menyiarkan,  mempertunjukan  atau  menempelkan  surat  atau  gambar yang  isinya  menghina,  atau  menista  orang lain  sudah  mati, dengan  maksud  isi  surat  atau gambar itu diketahui oleh umum atau lebih diketahui oleh umum, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya satu bulan dua minggu atau denda sebanyak- banyaknya Rp. 4500.”
Dalam hemat penulis, berdasarkan seluruh ketentuan tersebut yang mengatur masalah penghinaan  terhadap  orang  yang  sudah  meninggal  dunia,  hanya  merupan  turunan dari  jenis  penistaan  lisan  dan  penistaan  tertulis  saja,  yang  mana  objek  terhina  atau yang ditujukan terhadap sitertuduh adalah orang yang sudah meninggal dunia.
Tidak tepat, penafsiran yang dilakukan baik oleh R. Soesilo maupun Adami Chazawi. Pasal 320 ayat 1 dan Pasal 321 ayat 1 terkandung jenis penghinaan penistaan lisan dan penistaan tertulis. Tidak ada jenis penghinaan ringan dalam pasal tersebut.
Pasal  321  ayat  1  jika  diteliti  dengan  cermat  dari  unsur-unsurnya, “...menyiarkan, mempertunjukan atau menempelkan surat atau gambar....” pada sesungguhnya terdapat pula dalam unsur-unsur dari jenis penghinaan berkualifikasi penistaan dengan tulisan. Silahkan kembali diperhatikan bunyi Pasal 310 ayat 2 KUHP yang menegaskan:
“Kalau  yang  dilakukan  dengan  tulisan  atau  gambar  yang  disiarkan,  dipertunjukan  pada umum, atau ditempelkan, maka yang berbuat itu dihukum karena menista dengan tulisan dengan  hukuman  penjara  selama-lamanya  satu  tahun  empat  bulan  atau  denda  sebanyak- banyaknya Rp. 4.500- “
Suatu kejanggalan pula antara Pasal 320 ayat 1 dan Pasal 321 ayat 1, dari segi ancaman hukuman  penjaranya  berbeda,  tetapi  dari  segi  ancaman  hukuman  denda  malah disamakannya, yaitu kedua-duanya diancaman pidana denda Rp. 4500. Dalam hemat penulis, perihal  prinsip legalitas dalam hukum pidana penghinaan, terdapat dua hal yang  penting  dan  patut  untuk  kembali  diperhatikan  terkait  dengan  ketentuan penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal dunia, meliputi:
41 Kartanegara. S. Op.Cit, hlm. 494
42 Chazawi. A. Op.Cit , hlm. 152
43 Ibid , hlm. 162.
1. Penghinaan  yang  pada  awalnya  dikualifikasi  dalam  dua  item  utama,  yaitu penistaan  dan  fitnah,  maka  sejalan  dengan  itu  seharusnya  pula  penghinaan dalam  bentuk  penistaan  (ringan,  biasa/lisan,  berat/tertulis)  dan  fitnah  sudah semestinya diberlakukan pada objek terhina yang sudah meninggal dunia;
2. Perihal  pertanggungjawaban  pidana  bagi  sipembuat  pidana  penghinaan terhadap  orang  yang  sudah  meninggal  dunia,  tidak  perlu  dibedakan  ancaman pidananya  dengan  jenis  penghinaan  lainnya,  seperti  penistaan  dengan  jenis- jenisnya,  fitnah  dengan  jenis-jenisnya  bagi  orang  yang  masih  hidup.  Memang pada  dasarnya  terdapat  sifat  pembeda  atas  kepentingan  hukum  yang  hendak dilindungi, satu adalah orang yang dihinakan karena masih hidup, dan satunya lagi  yaitu  keluarga  (ahli  waris)  dari  yang  sudah  meninggal  dunia,  namun  jika ditinjau  dari  elemen  inti  dari  delik  penghinaan,  yaitu  serangan  terhadap kehormatan dan nama baik, tetap sama-sama melindungi pada kehormatan dan nama baik
Catatan  terakhir  dari  jenis  penghinaan  yang  terdapat  dalam  KUHP  ini,  khususnya penghinaan  terhadap  orang  yang  sudah  meninggal  dunia,  yaitu:  (1)  istilah  yang kiranya  lebih  tepat  untuk  digunakan  yakni  penghinaan  terhadap  orang  yang  sudah meninggal  dunia,  bukan  penistaan  terhadap  orang  yang  sudah  meninggal  dunia, bukan  pula  fitnah  terhadap  orang  yang  sudah  meninggal  dunia.  Dengan menggunakan istilah penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal dunia, maka dengan  sendirinya  sudah  tercakup  baik  penistaan  maupun  fitnah.  (2)  Dapatkah perbuatan  pengaduan  dengan  fitnah  dan  perbuatan  bersifat  menista  terjadi  pada  si objek terhina yang sudah meninggal dunia? Jawabanya, dapat saja.
Alasannya,  yaitu  pada  bentuk  penghinaan  pengaduan  dengan  fitnah,  ada kemungkinannya yang dilaporkan atau diadukan itu terkualifikasi sebagai perbuatan pidana,  dan  ada  kemungkinannya  pula  bukan  perbuatan  pidana,  hanya  perbuatan asusila  (misalnya  seorang  dosen  di  masa  hidupnya  berbuat  serong  dengan mahasiswinya)  kemudian  diadukan  ke  rektor,  maka  tetap  dapat  dikualifikasikan sebagai pengaduan dengan fitnah terhadap orang yang sudah meninggal dunia. Soal sebuah  perkara  dapat  dihentikan  demi  hukum  karena  tersangka  sudah  meninggal dunia,  tidak  ada  hubungannya  dengan  dapat  tidaknya  kepentingan  hukum  yang hendak dilindungi dari orang yang dihina. Asalkan pengaduan atau laporan itu sudah sampai  kepada  penguasa  atau  pembesar  negeri,  maka  sudah  terkualfikasi  sebagai penghinaan dalam bentuk pengaduan dengan fitnah.
Sama halnya dengan penghinaan yang berkualifikasi sebagai perbuatan bersifat fitnah dapat juga terjadi pada objek terhinanya kepada orang yang sudah meninggal dunia. Jika dalam masa hidupnya orang tersebut, oleh si pembuat fitnah pernah melakukan pencurian,  kemudian  barang  hasil  curiannya  di  simpan  dirumah  dari  orang  yang waktu itu masih hidup, selang beberapa waktu kemudian ia sudah meninggal dunia, dan  bagi  si  pembuat  perbuatan  yang  dapat  dihukum  baru  menuduh  bahwa  pencuri dari  barang  tersebut  adalah  dia  yang  dulu  waktu  masih  hidup,  dan  kini  sudah meninggal  dunia,  maka  dalam  keadaan  itu  terjadi  perbuatan  bersifat  memiftnah terhadap orang yang sudah meninggal dunia.
5. Perwujudan Prinsip Legalitas Hukum Pidana Penghinaan Berdasarkan Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
Hukum  pidana  penghinaan  yang  terdapat  dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  yaitu  diatur  dalam  dua  ketentuan, meliputi Pasal  27 ayat 3 yang menegaskan: “ Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan  dan/atau  mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya  informasi elektronik  dan/atau  dokumen  elektronik  yang  memiliki  muatan  penghinaan  dan/atau pencemaran nama baik.”
Selanjutnya  dalam  Pasal  45  ayat  1  ditegaskan: “setiap  orang  yang  memenuhi  unsur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 atau ayat 4 dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  6  (enam)  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak  Rp. 1.000.0000.000- (satu miliar rupiah)”.
Perihal  ketentuan  hukum  pidana  penghinaan  dalam  UU  ITE  telah  direvisi  melalui Undang-undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  perubahan  atas  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Akan tetapi yang mencolok  dari  perubahannya,  yaitu  hanya  pada  ketentuan  yang  terkait  dengan pertanggungjawaban pidananya, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat 3:
“Setiap  orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki  muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”
Masih  dalam  Pasal  yang  sama,  yaitu  pada  Pasal  45  ayat  5  dipertegas  pula  bahwa “ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  3  merupakan  delik  aduan.” Dalam  beberapa kasus  seringkali  penghinaan  yang  terjadi  melalui  sarana  ITE,  pada  unsur mendistribusikan,  mentransmisikan,  dan  membuat  dapat  diakses,  majelis  hakim pengadilan yang sedang mengadili kasus-kasus demikian, sulit mendefenisikan ketiga unsur  tersebut.  Bahkan  biasanya  tidak  terdapat  kesatuan  pendapat  diantara  mejelis hakim, ketika menangani perkara-perkara penghinaan yang terjadi melalui ITE.
Oleh  sebab  itu,  dalam  hasil  perubahan  UU  ITE,  juga  diperjelas  maksud  dari  ketiga unsur tersebut dalam penjelasan Pasal 27 ayat 1:
1) Yang  dimaksud  dengan  mendistribusikan  adalah  mengirimkan  dan/atau  menyebarkan informasi  elektronik  dan/atau  dokumen  elektronik  kepada  banyak  orang  atau  berbagai pihak melalui sistem elektronik;
2) Yang  dimaksud  dengan  mentransmisikan  adalah    mengirimkan  informasi  elektronik dan/atau  dokumen  elektronik  yang  ditujukan  kepada  satu  pihak  lain  melalui  sistem elektronik;
3) Yang  dimaksud  dengan  membuat  dapat  diakses  adalah  semua  perbuatan  lain  selain mendistribusikan  dan  mentransmisikan  melalui  sistem  elektronik  yang  menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.
Pada  hakikatnya,  perubahan  ketentuan  hukum  pidana  penghinaan  dalam  UU  ITE tidak  dapat  dilepaskan  dari  Putusan  MK  No:  50/PUU-VI/  2009  sebagaimana  dalam pertimbangan hukumnya dinyatakan:
“Keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum dalam pokok Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP sebagai genus delict yang mensyaratkan adanya pengaduan untuk dapat dituntut, harus juga diperlakukan terhadap perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, sehingga pasal a quo juga harus ditafsirkan sebagai delik yang mensyaratkan pengaduan (klacht) untuk dapa t dituntut di depan pengadilan.”
Senada dengan itu dalam putusan MK sebelumnya, uji materil pertama atas Pasal 27 ayat 3 UU ITE melalui Putusan MK No: 50/PUU-VI/2008 pada halaman 110, tafsir atas pasal tersebut  dalam pendapat MK dinyatakan: “Menimbang bah wa baik DPR maupun Ahli  yang  diajukan  Pemerintah  telah  menerangkan  di  depan  persidangan  Mahkamah  bahwa Pasal  27  ayat  (3)  UU  ITE  tidak  mengatur  norma  hukum  pidana  baru,  melainkan  hanya mempertegas berlakunya  norma  hukum  pidana  penghinaan dalam  KUHP  ke  dalam Undang- Undang baru karena ada unsur tambahan yang khusus yaitu adanya perkembangan di bidang elektronik  atau  cyber  dengan  karakteristik  yang  sangat  khusus.  Oleh  karena  itu,  penafsiran norma  yang  termuat  dalam  Pasal  27  ayat  (3)  UU  a  quo  mengenai  penghinaan  dan/atau pencemaran nama baik, tidak bisa dilepaskan dari norma hukum pidana yang termuat dalam Bab XVI tentang Penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP, sehingga konstitusionalitas Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus dikaitkan dengan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP”.
Terlepas dari  pertimbangan Mahkamah yang telah diuraikan, keberlakuan dan  tafsir atas Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal  310  dan  Pasal  311  KUHP  sebagai genus  delict yang  mensyaratkan  adanya pengaduan ( klacht ) untuk dapat dituntut, harus juga diperlakukan terhadap perbuatan yang  dilarang  dalam  Pasal  27  ayat  (3)  UU  ITE,  sehingga  Pasal a  quo juga  harus ditafsirkan sebagai delik yang mensyaratkan pengaduan ( klacht ) untuk dapat dituntut di depan Pengadilan”
Secara  eksplisit  dalam  Putusan  MK  tersebut,  nyata-nyata  disebutkan  bahwa  delik penghinaan  yang  terjadi  melalui  sarana  ITE  merupakan  delik  aduan.  Pertimbangan inilah yang diikuti dari Pasal 45 ayat 5 UU ITE hasil revisi. Bersamaan dengan itu pula, dalam  penjelasan  Pasal  27  ayat  3,  berdasarkan  pada  putusan  MK  di  atas,  sehingga dinyatakan  bahwa  ketentuan  penghinaan  dalam  UU  ITE  mengacu  pada  ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam KUHP.
Kendatipun demikian, bahwa ketentuan penghinaan dalam UU ITE sudah mengalami perubahan  berkali-kali,  baik  karena  uji  materil  melalui  MK  maupun  melalui  revisi terbatas  oleh  DPR,  jikalau  kembali  diperhatikan  redaksi  ketentuannya  masih  sangat jauh dari prinsip legalitas hukum pidana.
Pada  unusr-unsur  tindak  pidananya  masih  belum  jelas  makna  yang  dikandungnya, bahkan terdapat salah satu unsur yang bermakna ganda. Demikian halnya, pada sifat deliknya,  yaitu  delik  aduan  semata  tidak  berpijak  pada  esensi  penghinaan  yang terdapat  dalam  KUHP,  yang  mana  terdapat  juga  penggolongan  penghinaan dikategorikan  sebagai  delik  biasa.  Termasuk  pula  pada  pertanggungjawaban pidananya,  terlepas  dari  filosofi  pemidanaan,  hukumlah  seseorang  setimpal  dengan perbuatannya (culpae poena paresto). Ada banyak jenis delik penghinaan dalam KUHP
yang  berbeda-beda  pertanggungjawaban  pidananya,  tetapi  kalau  kiranya  terjadi melalui sarana ITE pertanggungjawaban pidananya disamakan secara keseluruhan.

## 5.1. Kekaburan Unsur Tindak Pidana Penghinaan Melalui Sarana ITE
Bunyi dari pada Pasal 27 ayat 3 UU ITE:
“Setiap  orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau  mentransmisikan dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya  informasi  elektronik  dan/atau  dokumen  elektronik  yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”
Berdasarkan  ketentuan  di  atas,  terdapat  beberapa  unsur-unsurnya  yang  masih mengandung  kekaburan,  sehingganya  sulit  dalam  penegakan  hukum  pidana penghinaan in concreto , diantaranya:
1) Tanpa hak;
2) Mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diakses
3) Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
Apakah  yang  dimaksud  tanpa  hak  dalam  ketentuan  tersebut?  Jikalau  diperhatikan dengan  cermat  bunyi  ketentuannya,  berarti  yang  dimaksudkan  tanpa  hak  adalah seorang yang tidak memiliki hak untuk mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat  diakses  informasi  elektronik  atau  dokumen  elektronik.  Namun  jika dikembalikan dengan esensi  utama dari  pada setiap ketentuan hukum pidana, maka arti  dari  pada  tanpa  hak  itu  tiada  lain  bahagian  dari  perbuatan  melawan  hukum, sehingganya  sifat  melawan  hukum  dari  perbuatan  tersebut  sebenarnya  terangkai dengan unsur objektif, yaitu bermuatan penghinaan.
Hal  ini  dapat  dipahami  jika  kembali  ditelusuri  unsur  objektif  dari  semua  jenis penghinaan  yang  terdapat  dalam  KUHP,  yaitu  “serangan  terhadap kehormatan  dan nama  baik.” Jadi,  seorang  tidak  berhak  mendistribusikan  dan/atau  mentransmisikan dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya  informasi  elektronik  dan/atau  dokumen elektronik oleh karena bertentangan dengan kewajiban hukum subjektif sipelaku yang telah melanggar kehormatan dan nama baik orang lain.
Adami Chazawi 44 menafsirkan lebih jauh bahwa apa yang dimaksud tanpa hak dalam Pasal 27 ayat 3 UU ITE, erat kaitannya dengan Pasal 310 ayat 3, yaitu ada seseorang yang berhak untuk mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan jikalau demi kepentingan umum dan alasan untuk membela diri.
Penulis  tidak  sependapat  dengan  pendapat  Adami  Chazawi,  dasar  argumentasinya, yaitu:  alasan  penghapus  pidana  tidak  ada  hubungannya  dengan  sifat  melawan hukum. Bahwa yang pasti, alasan pengecualian pidana bukan dalam substansi “hak,” siapapun  yang  melanggar  hak  orang  lain  maka  konsekuensi  hukumnya  ia  harus bertanggungjawab atas perbuatannya.
Dalam  hemat  penulis,  terhadap  rumusan  ketentuan  Pasal  27  ayat  3  UU  ITE,  tidak perlulah  dicantumkan  unsur  “tanpa  hak”  sebab  kalau  unsur  dari  pada  jenis penghinaannnya, yaitu serangan terhadap kehormatan dan nama baik, berarti dengan sendirinya unsur tanpa hak itu sudah terkandung di dalamnya.
44 Chazawi. A. Op.Cit. hlm. 291
Lanjut  pada  unsur  berikutnya,  yang  juga  mengalami  kekaburan  meskipun  sudah diuraikan  dalam  penjelasan  Pasal  27  ayat  1.  Dalam  penjelasannya,  yang  dimaksud dengan  mendistribusikan  adalah  mengirimkan  dan/atau  menyebarkan  informasi elektronik  dan/atau  dokumen  elektronik  kepada  banyak  orang  atau  berbagai  pihak melalui  sistem  elektronik;  Yang  dimaksud  dengan  mentransmisikan  adalah mengirimkan  informasi  elektronik  dan/atau  dokumen  elektronik  yang  ditujukan kepada  satu  pihak  lain  melalui  sistem  elektronik;  Yang  dimaksud  dengan  membuat dapat  diakses  adalah  semua  perbuatan  lain  selain  mendistribusikan  dan mentransmisikan  melalui  sistem  elektronik  yang  menyebabkan  informasi  elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.
Bagaimana  memahami  penjelasan  di  atas?  Sulit  memahaminya  tanpa  dengan mengilustrasikan  dalam  sebuah  contoh.  Kasus  mendistribusikan,  misalnya  Si  A hendak menista B sebagai koruptor menggunakan surat E-mail, maka ia mengirimkan berita  atau  informasi  kepada  C  saja.  Beda  misalnya  dengan  kasus  mentransmisikan berarti kemungkinan besarnya Si A yang hendak menista B, masih dengan sarana ITE yang  sama,  yaitu  E-mail  ia  mengirimkan  berita  atau  informasi  B  sebagai  koruptor kepada si C, D, E, dan seterusnya. Sementara pada kasus “membuat dapat diakses” Si A cukup misalnya menuliskan di laman status Facebooknya, kalau si B adalah seorang koruptor.
Mengenai  unsur  membuat  dapat  diakses,  kiranya  berdasarkan  penjelasan  dari  pada Pasal 27 ayat 1 UU ITE, sejalan dengan apa yang  dikemukakan oleh Adami chazawi bahwa  maksud  pembentuk  UU  dalam  hal  mencantumkan  unsur  perbuatan  pada urutan  ketiga.  Ditujukan  untuk  menghindari  apabila  terdapat  kesulitan  dalam  hal pembuktian  terhadap  dua  perbuatan  lainnya.  Dengan  demikian,  ada  cadangan perbuatan ketiga, yang sifatnya dapat menampung kesulitan itu.
Dengan berpatokan, pada unsur kesengajaan dari  setiap jenis  penghinaan, baik yang terdapat dalam KUHP maupun dalam UU ITE, maka kondisinya sekaligus kebiasaan banyak orang di dunia maya menyebarkan informasi atau dokumen elektronik yang bermuatan  penghinaan,  bisa  saja  dan  hal  itu  sangat  memungkinkan  orang menyebarkan  link  atau  gambar  tanpa  ada  niat  untuk  menyerang  kehormatan  dan nama baik orang lain. siapa yang bisa tahu, di media sosial (facebook, twitter) seorang terbiasa  menyebarkan  link,  tanpa  membaca  konten  link  tersebut,  bukankah  dalam konteks itu ia tidak memiliki niat untuk melakukan penghinaan.
Adalah benar, orang tersebut tidak memiliki niat untuk menghina, akan tetapi  perlu diingat,  sifat  kesengajaan  yang  berlaku  dalam  delik  penghinaan,  niat  tidak  perlu dibuktikan (animus  jurendi), cukup  bagi  sepembuat  sadar  dari  perbuatan  bahwa  ia menghendaki dan mengetahui akibat dari pada perbuatannya. Suatu alasan yang patut dibebankan  kepada  pelaku,  bahwa  harus  dari  awal  memang  menghendaki  dan mengetahui  kalau  apa  yang  disebarkannya  akan  menyerang  kehormatan  dan  nama baik orang lain.
Kiranya  perlu  dalam  kasus  penghinaan  melalui  sarana  ITE,  pembatasan  siapa  yang dimaksud  pelaku  penghinaan.  Cukuplah  hanya  pelaku  utama,  yaitu  yang  pertama membuat, yang pertama menyebarkan konten penghinaan di media elektronik dapat dijerat  dengan  pasal  penghinaan  melalui  sarana  ITE.  Atau  setidak-tidaknya  bagi pelaku penyebar lanjutan jikalau perbuatan penghinaannya berimplikasi meluas, tidak perlu  diutamakan  untuk  diproses  secara  pidana,  dahulukanlah  proses  negosiasi,
mediasi,  atau  perdamaian  para  pihak.  Sebab  kalau  semua  penyebar  konten penghinaan  melalui  sarana  ITE  mau  dijerat  pidana,  banyak  sekali  yang  bisa  terjerat, dan  akibatnya  lembaga  pemasyarakatan  bisa-bisa  kelebihan  huni  dari  semua  pelaku penghinaan melalui ITE.
Tentang pengertian mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diakses sebagai  rujukan  yang  kiranya  bisa  menjadi  acuan  seharusnya  digali  dari  pandangan ahli  ITE.  Mendistribusikan  paling  tidak  ditujukan  terhadap  perbuatan  kepada  setiap orang  yang  melakukan  penggandaan  terhadap  informasi  elektronik,  bisa  dalam bentuk screenshoot ,  diprint  out,  kemudian  disebarluaskan.  Sedangkan  mentrans- misikan,  sebagai  wujud  perbuatan  yang meletakan  informasi penghinaan  secara langsung  ke  sebuah  media  elektronik  sehingga  bisa  terjadi  penyebarluasan.  Beda halnya  dengan  perbuatan  “membuat  dapat  diaksesnya”  dalam  bahasa  ITE pendefe nisian akan isitilah itu, tertuju pada orang yang membagikan “ link ” atau tautan misalnya  di  media  elektronik  sehingga  pada  akhirnya link yang  berisi  muatan penghinaan menjadi tersebar meluas.
Unsur  delik  penghinaan  berdasarkan  UU  ITE  yang  terakhir  juga  mengalami kekaburan makna yaitu pada unsur “penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.” Dari  penggalan  unsur  tersebut  setidak-tidaknya  dapat  diartikan  bahwa  memung- kinkan  seseorang  dapat  melakukan  penghinaan  sekaligus  pencemaran  nama  baik. Apakah kalimat tersebut tidak rancu? Jelas-jelas sangat rancu. Dalam Bab XVI KUHP tentang penghinaan yang terdiri atas dua delik penghinaan utama, yaitu penistaan dan fitnah.  Penghinaan  bukan  nama/kualifikasi  sebuah  tindak  pidana,  melainkan kelompok  tindak  pidana  yang  mempunyai  kesamaan  sifat  atas  kepentingan  hukum yang hendak dilindungi oleh kejahatan-kejahatan tersebut.
Hasil  revisi  UU  ITE,  harapan  untuk  mengkonkretkan  unsur  tersebut,  tetapi  pada kenyataannya  tetap  mengalami  kekurangan.  Sebagaimana  dijelaskan  dalam  UU  ITE hasil  revisi  bahwa  penghinaan  dalam  UU  ITE  mengacu  pada  ketentuan  pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam KUHP. Penjelasan yang demikian masih memiliki  kelemahan,  sebab  dalam  KUHP,  pencemaran  nama  baik  dan  fitnah  masih memiliki  turunan jenis penghinaan lainnya, dintaranya penistaan ringan, pengaduan dengan  fitnah,  perbuatan  dengan  fitnah,  penghinaan  terhadap  pejabat/pegawai negeri, penghinaan terhadap orang yang sudah meninggak dunia. Itu belum termasuk delik  penghinaan  lainnya  di  luar  Bab  XVI  KUHP,  seperti  penghinaan  terhadap presiden dan wakil presiden, penghinaan terhadap kepala negara sahabat, penghinaan terhadap  simbol-simbol  negara  atau  agama,  penghinaan  terhadap  pemerintah  RI, penghinaan  terhadap  golongan  dan  penghinaan  terhadap  kekuasan  umum.  Oleh karena  itu,  agar  unsur  dari  pada  Pasal  27  ayat  3  UU  ITE  tidak  kabur,  memenuhi prinsip lex certa, sebaiknya dirumuskan saja dalam kalimat: “Setiap orang dengan sengaja mendistribusikan  dan/atau  mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya  informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan.”

## 5.2. Sifat Delik Penghinaan ITE
Baik Putusan MK No: 50/PUU-VI/ 2009 maupun UU ITE yang terbaru, yaitu Undang- undang Nomor 19 tahun 2016 telah mengunci ketentuan penghinaan dalam kualifikasi delik aduan.
Apa konsekuensi hukumnya dengan pengkualifikasi demikian? Konsekuensinya yaitu jenis  delik  penghinaan  selain  penistaan  dan  fitnah,  diantarany:a  pengaduan  dengan fitnah,  perbuatan  bersifat  fitnah,  penghinaan  terhadap  orang  yang  sudah  meninggal dunia  penghinaan  terhadap  pejabat/  pegawai  negeri,  penghinaan  terhadap  kepala negara sahabat, penghinaan terhadap simbol-simbol negara atau simbol-simbol agama, penghinaan terhadap golongan, penghinaan terhadap pemuka agama dan penghinaan terhadap  kekuasan  umum  di  dalam  KUHP  yang  dikualifikasi  sebagai  delik  umum, dapat langsung diproses hukum tanpa ada pengaduan dari korban. Andaikata terjadi melalui sarana ITE, berarti Pasal 27 ayat 3 UU ITE tidak dapat diberlakukan.
Jadi,  kalau  misalnya  di  media  sosial  facebook  terdapat  seorang  yang  memasukan postingan,  dirinya  sendiri  yang  sedang  menginjak-injak  kitab  suci  melalui  sebuah video, tentu menjadi sulit menjerat pelaku berdasarkan Pasal 27 ayat 3 UU ITE, sebab nyata-nyata  dalam  delik  asalnya  (Pasal  156  A  KUHP)  delik  penghinaan  terhadap agama merupakan delik biasa.
Pasal  27  ayat  3  tidak  perlu  dikualifiasikan  sebagai  delik  aduan.  Cukup  dengan mencantumkan ketentuan “...bermuatan penghinaan....” saja, maka dengan sendirinya dapat diikutkan berbagai bentuk jenis penghinaan konvensional, apakah sebagai delik umum atau delik aduan, sillahkan mengacu pada jenis penghinaannya, sifatnya delik biasa atau aduan, asalkan dilakukan melalui sarana ITE, bisa dijerat dengan Pasal 27 ayat 3 UU ITE.
Penting  untuk  menjadi  catatan  pula,  bahwa  dalam  beberapa  ketentuan  penghinaan yang  sudah  dicabut  keberlakuannya  berdasarkan  putusan  MK,  seperti  penghinaan terhadap Presiden dan wakil Presiden, penghinaan terhadap pemerintah RI kalau hal itu terjadi melalui sarana ITE, maka tidak dapat dijerat pelakunya. Setidak-tidaknya si pelaku hanya dapat dijerat dengan penghinaan berkualifikasi penistaan, Pasal 27 ayat 3 UU ITE Junto Pasal 310 KUHP.

## 5.3. Pertanggungjawaban Pidana Penghinaan ITE
Sebagaimana  diketahui,  bahwa  dalam  Pasal  27  ayat  3  tidak  disebutkan  pembagian jenis-jenis penghinaan, seperti yang terdapat dalam KUHP. Jika hanya mengacu pada Undang-undang  Nomor  19  Tahun  2016,  sepertinya  penghinaan  yang  dapat  dijerat melalui  ketentuannya,  yaitu  hanya  pada  penghinaan  berkualifikasi  penistaan  dan fitnah.
Dalam  hal  terjadi  penistaan  atau  fitnah  dengan  menggunakan  sarana  ITE,  kedua- duanya  dapat  dijerat  dengan  pidana  penjara  paling  lama  4  (empat)  tahun  dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
Perlu diingat bahwa adil tidaknya suatu pertanggungjawaban pidana harus seimbang atau  proporsional  dengan  kadar  kesalahan  si  pembuatnya  (perbuatannya).  Ini  bisa kembali diperhatikan misalnya pada ketentuan penistaan lisan yang diancam pidana penjara  9  bulan,  jauh  lebih  ringan  dari  pada  penghinaan  berkualifikasi  fitnah,  yang diancam pidana penjara 4 tahun.
Tentu  alasan  yang  sangat  masuk  akal,  maksud  pembentuk  undang-undang membedakan  ancaman  pidana  dari  dua  jenis  penghinaan  tersebut,  disebabkan  oleh sifat  atau  kadar  kesalahan  dari  perbuatan  tersebut  berbeda  tingkat  pencelaannya. Fitnah merupkan tuduhan yang tidak benar, sehingga wajar diancam pidana penjara 4 tahun,  sementara  penistaan  lisan  merupakan  tuduhan  yang  benar  tetapi  tetap menyerang  kehormatan  dan  nama  baik,  makanya  diancam  pidana  penjara  9  bulan. Bagi  si  korban,  tentu  akan  mampu  mengukur,  rasa  sakit  hatinya  antara  dituduh  hal yang  tidak  pernah  diperbuatnya  dibandingkan  memang  apa  yang  dituduhkan  itu memang benar adanya, walaupun sama-sama merendahkan harga dirinya.
Pasal 27 ayat 3 Junto Pasal 45 ayat 3  UU ITE sangat jauh berbeda dengan semua jenis penghinaan  dalam  KUHP  yang  sangat  memperhatikan  filosofi  pemidanaan,  antara kesalahan  dan  pertanggungjawaban  pelaku.  Hal  ini  dapat  dicermati  pada  jenis-jenis penghinaan  yang terdapat dalam Bab XVI, sebagai berikut:
1) Penistaan  lisan  diancam  pidana  penjara  selama-lamanya  9  bulan  atau  denda sebanyak Rp. 4500;
2) Penistaan tertulis diancam pidana penjara 1 tahun 4 bulan atau denda sebanyak- banyaknya Rp. 4500;
3) Fitnah diancam pidana penjara 4 tahun dan pencabutan hak;
4) Penistaan ringan diancam pidana penjara 4 bulan 2 minggu atau denda Rp. 4500;
5) Penghinaan  terhadap  pegawai  negeri  diancam  pidana  dengan  pemberatan sepertiga  dari  ancaman  pidana  dari  kategori  perbuatan  penghinaannya (penistaan lisan, penistaan tertulis, dan penistaan ringan);
6) Fitnah dengan pengaduan diancam pidana 4 tahun dan pencabutan hak;
7) Fitnah  dengan  perbuatan  (persangkaan  palsu)  diancam  pidana  4  tahun  dan pencabutan hak;
8) Penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal dengan cara menista melalui surat diancam pidana 4 bulan 2 minggu;
9) Penginaan  terhadap  orang  yang  sudah  meninggal  dengan  cara  menyiarkan, mempertontonkan, menempelkan tulisan, diancam pidana 1 bulan 2 minggu.
Hal yang sama dalam ancaman pidana terhadap penggolongan delik penghinaan yang tersebar di luar Bab XVI KUHP, Adami  Cahazawi menyebutnya sebagai  penghinaan khusus yang tersebar di dalam KUHP. Pada dasarnya juga berlaku pembedaan dalam pertanggungjawaban  pidananya,  sebagaimana  diatur  dalam  beberapa  pasal, diantaranya:
1) Penghinaan terhadap simbol-simbol negara diancam pidana penjara 4 tahun atau denda Rp. 3000;
2) Penghinaan terhadap kekuasaan umum dengan cara penistaan lisan atau tertulis di depan umum diancam pidana penjara 1 tahun 4 bulan atau denda Rp. 4.500;
3) Penghinaan  terhadap  kekuasaan  umum  dengan  cara  menyebarluaskan  secara terbuka  tulisan  atau  gambar  diancam  pidana  penjara  4  bulan  atau  denda  Rp. 4.500;
4) Penghinaan terhadap golongan diancam pidana penjara 4 tahun atau denda Rp. 4.500;
5) Penghinaan terhadap agama diancam pidana penjara 5 tahun.
Apakah yang membedakan antara jenis-jenis penghinaan yang diatur di dalam KUHP dengan penghinaan yang diatur dalam UU ITE. Sepintas lalu, hanya satu sifat utama yang  membedakannya,  yaitu  dari  segi  tempat  ( locus )  kejadiannya.  Ada  juga  yang mengatakan,  berbeda  dari  segi  instrumen  kejahatan  yang  sedang  digunakan  oleh sipelaku. Penulis tidak sepakat pada pembagi berdasarkan instrumen kejahatan, oleh karena pada kualifikasi penghinaan yang diatur di dalam KUHP, penghinaan dalam dunia real, penghinaan konvensional, tidak selamanya menggunakan instrumen atau alat kejahatan. Penistaan lisan misalnya, dapat saja seseorang cukup berteriak di depan khalayak  bahwa  si  A  pelacur,  yang  sama  sekali  tidak  membutuhkan  alat  kejahatan, seperi handphone ataukah komputer.
Masalah  pertanggungjawaban  pidana  penghinaan  melalaui  sarana  ITE,  bahwa  patut disadari,  kesemuanya  jenis-jenis  delik  penghinaan  yang  terdapat  dalam  KUHP memungkinkan  terjadi  pula  dengan  mengunakan  sarana  ITE.    Oleh  karena  itu  perlu dipikirkan  ulang,  bagaimana  model  pertanggungjawaban  pidananya  jika  terjadi melalui  sarana  ITE.  Maka  pertanyaannya,  adakah  alasan  mendasar,  sehingga  setiap jenis penghinaan yang diatur dalam KUHP manakala terjadi melalaui sarana ITE bisa diperberat pertanggungjawaban pidananya? Jawabannya, sangat memungkinkan. Jika kasus-kasus  penghinaan  yang  diatur  di  dalam  KUHP,  ada  yang  mempersyaratkan “tersiar  di  depan  umum,”  maka  dalam  konteks itu,  penghinaan  yang  terjadi  melalu i sarana ITE, unsur tersiar di depan umumnya dapat lebih meluas lagi, sehingga bukan hanya satu, dua orang yang memungkinkan mengetahuinya.
Dalam  kasus  penghinaan  melalui  sarana  ITE,  juga  konten  penghinaan  bisa terdokumentasikan  dalam  waktu  yang  lebih  lama,  sehingganya  korban  akan  merasa hak-hak  kehormatan  dan  nama  baiknya  terlanggar  dalam  waktu  yang  lama  pula. Dengan demikian pemberatan atas pertanggungjawaban pidana terhadap penghinaan yang  melalui  sarana  ITE,  dapat  dibenarkan.  Oleh  karena  itu,  rumusan pertanggungjawaban  pidana  terhadap  delik  penghinaan  yang  datur  dalam  Pasal  45 ayat 5 seyogianya diganti dengan rumusan sebagai berikut:
“Setiap bentuk penghinaan yang terjadi melalui sarana Informasi dan Transaksi Elektronik diancam dengan pidana pemberatan, ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari hukuman pidana asalnya menurut ketentuan yang diatur dalam KUHP.”
Jadi kalau misalnya, penghinaan berkualifikasi fitnah terjadi melalui sarana ITE, yang mana  diancam  dengan  pidana  penjara  4  (empat)  tahun,  berarti  sekurang-kurangnya dapat  diterapkan  ancama  pidana  penjara  5  tahun.  Demikian  halnya  dengan  jenis penghinaan  lainnya  jika  terjadi  melalui  sarana  ITE,  stelsel  pemidaan  yang  seperti itulah  memenuhi  filosofi  pemidanaan  manakala locus kejahatannya  terjadi  melalui dunia maya.

## 6. Penutup
Perwujudan  prinsip  legalitas  hukum  pidana  penghinaan  berdasarkan  KUHP,  yaitu dengan melakukan revisi beberapa ketentuan penghinaan dalam Bab XVI KUHP yang harus  membagi  jenis-jenis  penghinaan  meliputi:  penistaan  ringan,  penistaan  biasa (lisan),  penistaan  tertulis  (penistaan  berkualifikasi  berat),  Fitnah,  pengaduan  dengan fitnah,  perbuatan  bersifat  fitnah,  dan  penghinaan  terhadap  orang  yang  sudah meninggal.  Demikian  halnya  dengan  perwujudan  prinsip  legalitas  hukum  pidana penghinaan berdasarkan UU ITE, setiap jenis penghinaan yang terdapat dalam KUHP
harus  disinkronkan  satu  sama  lain,  agar  supaya  ketentuan  penghinaan  yang  terjadi melalui sarana ITE, memenuhi prinsip legalitas, lex sticta dan lex certa .
Pada  hukum  pidana  penghinaan  konvensional,  sebagaimana  yang  diatur  di  dalam KUHP,  harus  dipertegas  ketentuan  mengenai  penistaan  lisan,  penistaan  ringan  yang salah satu unsurnya “dilakukan dengan perbuatan” mestinya menjadi salah satu unsur tindak  pidana  dalam  penistaan  biasa.  Penghinaan  yang  berkualifikasi  fitnah  tidak perlu  lagi  mengatur  tentang  kewajiban  bagi  hakim  untuk  membebani  terdakwa terhadap  apa  yang  dituduhkannya  itu,  benar  atau  tidak,  sebab  hal  yang  demikian sudah menjadi hak terdakwa yang berada dalam ruang lingkup hukum pidana formil. Pengaduan  dengan  fitnah  harus  memuat  unsur  yang  jelas,  yaitu  “pengaduan  yang palsu tentang  seseorang bukan  sebagai  pembuat  dari  apa  yang  dituduhkan”  sehingga jelas perbedaanya antara kejahatan laporan palsu dengan kejahatan penghinaan yang berkualifikasi pengaduan dengan fitnah. Perbuatan yang bersifat fitnah, nomenkaltur yang inilah lebih tepat untuk digunakan dari pada persangkaan palsu, atau menuduh dengan  memfitnah.  Sedangkan  penghinaan  terhadap  orang  yang  sudah  meninggal dunia, selain harus mengakomodir berbagai turunan dari model penistaan dan fitnah, juga  harus  menyamakan  pertanggungjawaban  pidananya  antara  penghinaan  bagi orang yang masih hidup dengan orang yang sudah meninggal dunia.
Sementara formulasi ketentuan hukum pidana penghinaan yang diatur dalam UU ITE, seyogianya  memuat  unsur  dengan  “bermuatan  penghinaan”  saja,  tanpa  diikuti  lagi dengan kalimat “dan/atau pencemaran nama baik” agar dapat mengakomodasi jenis - jenis  penghinaan  konvensional.    Kemudian,  pada  sifat  delik  penghinaan  melalui sarana ITE, tidak perlu diklasifikasikan sebagai delik aduan, cukup sifat deliknya itu mengikuti ketentuan penghinaan yang terdapa dalam KUHP. Terakhir, pertanggung- jawaban pidana terhadap penghinaan melalui sarana ITE, dapat menggunakan stelsel pidana  pemberatan,  ditambah  1/3  (sepertiga)  dari  ancaman  pidana  asalnya sebagaimana ancaman pidana penghinaan yang diatur di dalam KUHP.

## Referensi
Anonim.  (2010). Pidana  Penghinaan  Adalah  Pembatasan  Kemerdekaan  Berpendapat  yang Inkonstitusional . Jakarta: Elsam. Apeldoorn. L.J.V. (1980). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Pradnya Paramita. Chazawi. A. (2009). Hukum Pidana Positif Penghinaan. Surabaya: PMN. Farid, A.Z.A. (1987). Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama . Bandung: Alumni.uga dalam Farid, A.Z.A. (1983), Bunga Rampai Hukum Pidana, Jakarta: Pradnya Paramita. Farid,  A.Z.A.  (1997), Sumbangsi  Budaya  Sulawesi  Selatan  untuk  Pembentukan  Hukum Nasiuonal. Dalam kumpulan tulisan “Identitas Hukum Nasional,” Editor, Artidjo Alkostra, Yogyakarta: FH UII.
Farid, A.Z.A. (2003), Siri, Pesse, dan Were Pandangan Hidup Orang Bugis , dalam kumpulan tulisan  “  Siri  dan  Pesse,  Harga  Diri  Manusia  Bugis,  Makassar,  Mandar,  dan  Toraja,  oleh Abu Hamid, et. al, Makassar: Pustaka Refleksi.
H Van Der Tas. (1950). Kamus Hukum Belanda-Indonesia . Djakarta: Timun Mas. Hiariej, E.O.S. (2012). Teori dan Hukum Pembuktian. Jakarta: Erlangga. Ilyas. A. & Nursal. M. (2016). Kumpulan Asas-asas Hukum . Jakarta: Rajawali Press.
L.  Bons.  (1955). Kamus  Belanda  Indonesia  Inggris ,  Djakarta:  N.V.  Kon  Boekhandel  en Drukkerd G Kolf  & Co.
Lamintang & Samosir.D. (1983). Hukum Pidana Indonesia . Bandung: Sinar Baru. Marpaung.L. (1997), Tindak Pidana Terhadap Kehormatan . Jakarta: Rajawali Pers.
Marzuki. P.M. (2010). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana. Moeljatno.  (1959). Perbuatan  Pidana  dan  Pertanggungan  Jawab  dalam  Hukum  Pidana . Jogjakarta: Jajasan Badan Penerbit Gadjah Mada.
Mulano.I.R.  (1982). Pembahasan  Hukum,  Penjelasan  Istilah  Hukum  Belanda-Indonesia . Jakarta: Ghalia Indonesia.
Prodjodikoro. W. (1974). Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia . Bandung: Eresco. Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor: 98/Pid.B/2015/PN. Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1933/Pid.Sus/B/2016/PN. Mks. Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 324/ Pid.B/ 2014/PN-SGM. Safioeddin. A. (1978). Daftar Kata Sederhana tentang Hukum . Bandung: Alumni. Simorangkir. J.C.T. (1972). Kamus Hukum . Djakarta: Majapahit. Soesilo.  R.  (1995 ).  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana,  Serta  Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal. Bogor: Politea.
Subekti & Tjitrosoedibio. R. (1982). Kamus Hukum. Jakarta: Pradnya Paramita.