## LEGITIMASI KEKUASAAN JURAYTUWE DI DESA TALANG SEJEMPUT KECAMATAN PULAU PINANG KABUPATEN LAHAT
Wiwin Prabudiani 1 , Dadang H. Purnama 2 , Happy Warsito 3
1 Komisi Yudisial Palembang
2 Jurusan Sosiologi  FISIP  Universitas Sriwijaya Email : winmaniezsuandicikiba@gmail.com Received : July 2016; Accepted November 2016 ; Published November 2016

## Abstract
This study aims to understand Juray tuwe legitimacy his power in Talang Sejemput Village. Specifically this study detailing the sources of power, mechanisms of using and maintaining sources  of  power,  to  explain  social  relations  and  political  Juray  Tuwe  with  rural communities,  and  explain  the  implications  of  power  Juray  Tuwe  on  politics  and government, social and economic, as well as  security and order in the village. This  study used a qualitative design with intrinsic case study strategy. This research paradigm critism and approach is poststructuralism Michael Focault. Collecting data using the technique of participant observation, in-depth interviews, and documentation of literature. The results showed  the  legitimacy  of  power  is  very  closely  related  to the  sources  of  power,  which  is used as a reference in the mechanism of arranging the order of village and as a guide in making decisions on the behavior of the rural communities that are considered contrary to customary  law.  Maintenance  of  power  sources  is  realized  through    a  variety  of  actions, activities, and special ritual, so that its implementation can be accepted, recognized, and implemented in rural communities. The pattern of the relationship between Juray Tuwe by the village elite shows the mutual support ang complement, although the implementation of  customs  rules  more  dominant.  Juray  Tuwe’s  power  implications  in  the  lives  of  rural communities  capable  of  promoting  the  values  of  social  cohesion  and  sustainable  use  of natural resources based on the needs of life.
Keywords: Legitimacy, Power, Knowledge.

## Abstrak
Juraytuwe merupakan  sebutan  untuk  tokoh  adat  di  desa  Talang  Sejemput  Kecamatan Pulau  Pinang  Kabupaten  Lahat.  Kedudukannya  hanyalah  sebagai  tokoh  adat  namun  ia lebih  dominan  dalam  mengatur  kehidupan  masyarakat  desa  jika  dibandingkan  dengan kepala  desa  selaku  pemegang  kekuasaan  secara  legal  formal.  Hal  itu  terjadi  karena  ia memiliki sumber kekuasaan dan pengetahuan yang mampu dipelihara dengan baik melalui berbagai  tindakan,  kegiatan,  maupun  ritual  khusus,  sehingga  pelaksanaannya  mampu diterima,  diakui,  dan  dilaksanakan  masyarakat  desa.  Relasi  yang  ia  bangun  dengan  para elit  desa  berlangsung  liniear,  yakni  saling  mendukung  dan  melengkapi  meskipun  dalam pelaksanaannya  aturan  adat  lebih  mendominasi.  Aplikasi  dan  implementasi  sumber-
Wiwin Prabudiani, Dadang H. Purnama, Happy Warsito. Legitimasi Kekuasaan Juraytuwe di Desa Talang Sejemput Kecamatan Pulau Pinang Kabupaten Lahat
sumber kekuasaan dan pengetahuan yang dimiliki juraytuwe berimplikasi pada kehidupan masyarakat  desa  yang  mampu  mengedepankan  nilai-nilai  kohesi  sosial,  pemanfaatan sumber  daya  alam  berdasarkan  kebutuhan  hidup,  dan  meminimalisir  potensi  konflik vertikal maupun horisontal.
Kata kunci: Legitimasi, kekuasaan, pengetahuan

## PENDAHULUAN
Awal  mulanya kepemimpinan juraytuwe dikenal  sejak  masa  sistem pemerintahan Lampik  Mpat  Merdike  Duwe yang  pelaksanaannya  tersebar  di wilayah  Besemah  yakni  Lahat  dan  Pagaralam.  Besemah  mulai  tidak  memiliki kedaulatan  penuh  sejak  Pemerintah  Kolonial  Belanda  resmi  menguasainya  dan menempati  Lahat  sebagai  pusat  pemerintahan,  dan  mengganti  sistem pemerintahan Lampik Mpat Merdike Duwe dengan sistem pemerintaan marga.
Juraytuwe merupakan  keturunan  langsung  dari  pendiri  dusun,  sekaligus sebagai kepala adat yang mulanya juga sebagai kepada dusun. Pewarisan jabatan juraytuwe dilakukan bila ia sudah meninggal dunia dan yang akan melanjutkannya harus anak kandungnya yang laki-laki tertua pertama ( primo genitus ). Pada kasus tertentu  dapat  diturunkan  kepada  anak  laki-laki  kedua,  ketiga,  atau  termuda (bungsu).  Apabila juraytuwe tidak  memiliki  anak  laki-laki,  maka  jabatan  akan dialihkan kepada anak laki-laki tertua atau termuda dari saudara kandungnya yang laki-laki. Siapapun yang mewarisi jabatan ini akan dikukuhkan dalam musyawarah adat (Suan, Pascal, dan Herpansi, 2008).
Setelah  Indonesia  mendeklarasikan  kemerdekaanya,  pada  tahun  1979 Pemerintah  Republik Indonesia mengeluarkan  Undang-Undang  Nomor 5  tentang Pemerintahan  Desa,  yang  mengatur  seluruh  sistem  pemerintahan  terendah  di Indonesia  termasuklah  Sumatera  Selatan  diseragamkan,  sehingga  sistem pemerintahan  adat  seperti Lampik  Mpat  Merdike  Duwe diganti  dengan  sistem pemerintahan desa (Muslimin, 1986)
Sejak  saat  itu  kekuasaan  adat  yang  menempatkan juraytuwe sebagai pemimpin dusun menurut Undang-Undang sudah tidak ada lagi. Undang-Undang tersebut  turut  diperkuat  Surat  Keputusan  Gubernur  Sumatera  Selatan  Nomor 142/KPTS/III/1983  yang  mengharapkan  seluruh  pemerintahan  adat  di  Sumatera Selatan  melakukan  transformasi  kepemimpinan  menjadi  sistem  pemerintahan desa, yang artinya kepemimpinan secara formal  dijabat  oleh  kepala  desa.  Dalam kaitan  ini  tentunya  kepala  desa  menjadi  tokoh  atau  elit  nomor  satu  dalam menjalankan  roda  pemerintahan  desa,  yang  kemudian  diikuti  oleh  seluruh warganya demi terciptanya ketertiban bersama (Muslimin, 1986).
Peralihan  sistem  di  masa  itu  pada  kenyataanya  tetap  membuat  masyarakat desa  lebih  menyukai  dan  menginginkan juraytuwe sebagai  pelaksana
pemerintahan,  karena  dianggap  berpengalaman  memimpin  dan  lebih  mampu menyelesaikan  berbagai  persoalan  antar  warga  secara  konkrit.  Selain  itu kepemimpinan juraytuwe tidak  dapat  dihapuskan  begitu  saja,  karena  telah menjadi amanah leluhur yang harus dilaksanakan secara turun  temurun. Apabila juraytuwe tidak meneruskan kekuasaannya sebagai pemimpin adat diyakini akan membuat kondisi desa cenderung  tidak aman  dan  nyaman.  Sebagai  contoh  hasil panen  yang  seringkali  gagal,  warga  desa  yang  cenderung  berkonflik,  desa  yang diusik oleh binatang buas, hingga gangguan lain yang bersifat gaib dan sulit diurai dengan pendekatan ilmiah (Alfitri dkk, 2013).
Terlebih  terdapat  sebuah  petuah  lama  yang  dikenal  dengan  sebutan adat lame petiti baghi dan  masih  dianggap  sakral  sebagai  genggaman juray berbunyi, “selama  matahari  masih  terbentang,  adat  tetap  harus  dipakai  atau  diterapkan oleh juraytuwe ”.  Keadaan  itulah  yang  mendasari  masyarakat  desa  tetap memberikan kepercayaan pada juraytuwe sebagai pemimpin, meskipun dialihkan menjadi tokoh adat agar tidak bertentangan dengan hukum formal (Suan, Pascal, dan Herpansi, 2008).
Melalui  kedudukan  baru  tersebut juraytuwe kembali  mendapatkan keleluasaan  untuk  melaksanakan  sistem  pemerintahan  adat,  yang  kekuasaanya memiliki pengaruh kuat dan “tampak” lebih kuat dari kepala desa. Dikotomi dua kepemimpinan  tersebut  terjadi  di  masyarakat  desa  karena  menganggap kepemimpinan  formal  hanya  bersifat  administratif,  monoton,  dan  kurang  begitu mampu  menyelesaikan  persoalan-persoalan  warga  secara  konkrit  dan  bersifat kontekstual.
Warga  desa  menganggap  kepemimpinan  adat  masih  relevan  dalam mengelola  hubungan  sosial  seperti  hak  warisan,  pernikahan,  gotong-royong, penyelesaian  konflik  antar  warga,  nilai-nilai  penghargaan  terhadap  etnis pendatang,  tata  cara  menjaga  wilayah  tanah  (kedaulatan)  masyarakat  adat, membagi  sumberdaya  ekonomi  secara  komunal  dan  adil,  mengedepankan kekuatan  rakyat  dengan  dasar-dasar  musyawarah  dan  mufakat,  serta  mengatur sistem pemerintahan lokal secara otonom (Natamarga, 2012).
Setelah  reformasi  1998  muncul  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1999 tentang Pemerintahan Daerah dan bahkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang  Pemerintahan  Daerah, juraytuwe tetap  diberikan  kepercayaan  oleh masyarakat untuk terus menjalankan sistem  kepemimpinan melalui hukum adat, karena  dianggap  masih  memiliki  nilai-nilai  dan  norma  luhur  yang  berfungsi sebagai modal sosial untuk menjaga keharmonisan hubungan antara warga hingga warga  dengan  pemerintah  desa.  Apalagi  diawal  pelaksanaan  kepemimpinan pemerintah desa terlalu dominan dalam urusan administrasi dan kependudukan.
Wiwin Prabudiani, Dadang H. Purnama, Happy Warsito. Legitimasi Kekuasaan Juraytuwe di Desa Talang Sejemput Kecamatan Pulau Pinang Kabupaten Lahat
Sistem  pemerintahan  formal  dianggap  tidak  begitu  mampu  menjawab persoalan-persolan  lokal  karena  seringkali  terjebak  pada  pertarungan  politik dalam  perebutan  kekuasaan  di tingkat lokal, sehingga  mengabaikan  kepentingan masyarakat  secara  mendasar  yang  bertentangan  dengan  nilai-nilai  lokal  (adat). Pemerintah  formal  dianggap  cenderung  menghancurkan  identitas  lokal, kepemimpinan  lokal, otonomi adat, serta pola  hubungan  sosial  antar  warga  dan pemerintah desa (Truman, 2007).
Juraytuwe sangat  memahami  kondisi  ini  sehingga  senantiasa  menunjukkan perannya  lebih  memiliki  manfaat  bagi  kehidupan  masyarakat  dibandingkan dengan  pemerintah  desa.  Melalui  sumber-sumber  kekuasaan  yang  ia  miliki, pengetahuannya  dalam  memimpin  desa  dengan  menerapkan  hukum  adat  tetap unggul  dan  dipatuhi  masyarakat  desa.  Kuatnya  apresiasi  masyarakat  desa terhadap juraytuwe karena  kemampuannya  dalam  memproduksi  dan mendominasi  masyarakat  desa  melalui  pengetahuannya  dalam  menerapkan aturan  adat  yang  mengakomodir  nilai-nilai  lokal.  Upaya  penyelesaian  masalah masyarakat desa dihantarkan pada kedamaian bukan putusan salah atau benar.
Produksi  kekuasaan  ini  terus  berlangsung  hingga  kini  karena  belum  ada penentangan  dari  masyarakat  desa  terhadap  aturan  adat,  meskipun  berada  di dalam  sistem  formal  yang  dijamin  dalam  aturan  legal  formal  dan  berada  dalam sistem demokrasi. Hal ini terjadi karena kuatnya relasi kuasa dengan pengetahuan yang  digunakan  dan  dipelihara  oleh juraytuwe ,  sehingga  potensi  penentangan atau  kritik  masyarakat  mampu  diredam  dengan  baik,  termasuk  oleh  pemerintah desa.  Bingkai  kekuasaan  yang  dibentuk  mampu  memberikan  reaksi  kepatuhan, pengakuan,  dan  pertahanan  kedudukan.  Sementara  pemerintah  desa  belum memiliki  kemampuan  yang  kuat  dalam  mengimbangi  kekuasaan  adat juraytuwe sehingga semakin menjadikan posisinya tetap bertahan.
Atas dasar itulah legitimasi kekuasaan juraytuwe hingga kini masih diberikan, relatif bertahan, diakui, dan dipatuhi oleh masyarakat desa. Legitimasi kekuasaan tersebut tampak  pada  pentingnya  keteterlibatan juraytuwe dalam  menangani berbagai konflik antar warga desa. Misalnya dalam menyelesaikan sengketa tanah dan waris antar warga, kasus pelanggaran pergaulan laki-laki dan perempuan baik lajang  maupun  yang  sudah  berkeluarga,  hingga  kasus  perkelahian  yang  melukai lawan hingga berujung pada pembunuhan. Dalam konteks ini juraytuwe menjadi aktor  yang  wajib  dan  penting  untuk  dilibatkan  dalam  menyelesaikan  konflik dengan mekanisme adat.
Mekanisme  penyelesaian  konflik  secara  adat  yang  dilakukan juraytuwe sepenuhnya  dipercayakan  masyarakat  desa  kepadanya,  karena  meyakini  hal  itu pastilah  akan  memberikan  kebaikan  bersama  sehingga  harus  dipatuhi  dan dihormati.  Apalagi tujuan  dipilihnya mekanisme  adat  agar  memberikan  efek  jera dan mendidik masyarakat untuk tidak mudah larut dalam emosi saat menghadapi
berbagai  konflik,  namun  menghadapi  dan  menyelesaikannya  dengan  arif  dan bijaksana.
Masih kuatnya pengakuan dan ketaatan masyarakat desa terhadap juraytuwe selaku pemimpin adat juga terjadi dan berlangsung dalam berbagai ruang sosial, seperti  sengketa  tanah  dan  waris  antar  warga,  pertikaian,  hubungan  interaksi antara  laki-laki  dan  perempuan,  berladang,  beternak,  hingga  perkawinan. Masyarakat  desa  masih  menghargai  dan  menghormati  praktik  kekuasaan  adat melalui juraytuwe ,  karena  dianggap  memiliki  manfaat  di  berbagai  aspek kehidupan. Selain itu , juraytuwe di desa ini lebih ketat melaksanakan aturan adat dibandingkan desa lainnya yang berada di Kecamatan Pulau Pinang.

## PEMBAHASAN
Sumber Kekuasaan Juraytuwe : Fungsi, Penggunaan, hingga Pemeliharaan
Kekuasaan juraytuwe tidak  bisa  dilepaskan  dari  sumber-sumber  kekuasaan, baik  berupa  sumber  konkrit  maupun  sumber  abstrak.  Kedua  sumber  tersebut memiliki  kekuatan  yang  berkaitan  satu  sama  lain  dan  menopang  langgengnya kekuasaan yang  ia  miliki, sehingga  pelaksanaan  aturan  adat  tidak  bisa  ditolak masyarakat  desa.  Terlebih  sumber  kekuasaan  yang  dimiliki  dianggap  memiliki makna keadilan sosial, moral, dan kemanusiaan.
Gambar 1. Juraytuwe dan Kitab Undang-Undang Simbur Cahaya
Penggunaan  sumber kekuasaan juraytuwe tampak  pada  pelaksanaan  aturan adat  yang  mengacu  pada  sumber-sumber  kekuasaan  itu  sendiri.  Setiap  sumber kekuasaan ia gunakan sebagai panduan pengambilan dan pelaksanaan keputusan, sebab  di  dalamnya  terkandung  nilai  yang  luhur.  Sumber  kekuasaan  ini  menjadi perekat  relasi juraytuwe dengan  masyarakat  desa,  karena  keduanya  saling berkaitan dan tidak terpisahkan.
Wiwin Prabudiani, Dadang H. Purnama, Happy Warsito. Legitimasi Kekuasaan Juraytuwe di Desa Talang Sejemput Kecamatan Pulau Pinang Kabupaten Lahat
Penggunaan  sumber  kekuasaan  membutuhkan  pemeliharaan  yang  tepat, agar  senantiasa  memberikan  rasa  aman  dan  nyaman  bagi  masyarakat  yang merasakan  dampaknya.  Pemeliharaan  ini  diwujudkan  dalam  berbagai  tindakan, kegiatan,  hingga  ritual  khusus,  agar  langgeng  dan  menjadi  panutan. Juraytuwe akan  semakin  mudah  menjalankan  kekuasaannya,  karena  pemeliharaan  sumber kekuasaan yang tepat telah mengisi kebutuhan dan kepentingan masyarakat yang selalu  menginginkan  kedamaian.  Berikut  hasil  pemetaan  sumber  kekuasaan juraytuwe ,  fungsi  sumber  kekuasaan,  penggunaan  sumber  kekuasaan,  dan pemeliharaan sumber kekuasaan tersebut:
2503-3441 (Online) 169 Sumber Kekuasaan Fungsi Penggunaan Pemeliharaan 1. Konkrit ( tangible ):
a. Keturunan  biologis  (harus  anak  laki- laki  sekandung  atau  sedarah  dengan juraytuwe terdahulu secara  turun temurun berdasarkan garis kekerabatan  patrilineal.  Pada  kondisi tertentu  dapat  dijabat  anak  laki-laki yang  kedua,  ketiga,  atau  bungsu. Apabila juraytuwe terdahulu tidak memiliki  keturunan  laki-laki,  maka dialihkan  dengan  keturunan  laki-laki dari  saudara  kandungnya  yang  juga harus laki-laki).
b. Kitab  Undang-Undang  Simbur  Cahaya (teks  peraturan  yang  berisi  panduan mengatur masyarakat yang terdiri dari bab-bab dan pasal-pasal).
c. Pesake /Pusaka Kuno:
- Kitab (kaghas/kagange)
- Jubah  (sudah  tidak  dipergunakan lagi karena rusak)
- Keris
d. Abstrak ( untangible )
- Ritual  setiap  malam  empat  belas bulan purnama
a. Menjadi  syarat  mutlak,  tidak  dapat digugat,  dipungkiri  oleh  masyarakat  desa, dan  pewarisan  jabatan  tertutup  untuk orang  lain  ( ascribed  status )  sekalipun memiliki  potensi  dan  kompetensi  yang mumpuni sebagai juraytuwe.
b. Rujukan  utama  mengatur  kehidupan masyarakat  dalam  aspek  hubungan  sosial antar  warga  dan  antar  jenis  kelamin, perkawinan, tata pemerintahan, hukuman, tata  lahan  pertanian,  peternakan,  hingga keamanan dan ketertiban.
c. -  Kitab  kaghas/kagange:  pedoman  dalam memimpin adat.
- Jubah: Simbol kebesaran pemimpin.
- Keris:  Instrumen  ritual  adat,  simbol tokoh penting dan pembela keselamatan
d. Menggalang kekuatan bathin (supranatural) agar kuat memimpin desa a. Melibatkan anak bungsu pewaris jabatannya dalam berbagai ritual adat.
b. Melaksanakan isi kitab sebagai aturan yang mewakili  kebutuhan  dan  kepentingan seluruh masyarakat desa.
c. -  Kitab  kaghas/kagange:  menjalankan aturan  adat  dengan  ketulusan  hati  dan hanya mementingkan kebutuhan masyarakat berdasarkan nilai yang hidup dan dan berkembang.
- Jubah:  digantikan  dengan  konsistensi pelaksanaan  aturan  adat  yang  di dalamnya memuat nilai luhur.
- Keris:  pelindung  dalam  situasi  yang kurang aman.
d. Sebagai energi  dalam  menerapkan  aturan adat  agar  semakin  mendapat  simpati masyarakat desa. a. Membangun kesadaran masyarakat bahwa  penerus  kepemimpinannya  telah ada dan tidak dapat dipungkiri, senantiasa memberikan tauladan kepemimpinan, dan membangun kedekatan emosional dengan masyarakat desa. b. Isi kitab dilaksanakan secara kontekstual, mudah diterapkan, dan diterima masyarakat  desa  tanpa  penentangan yang berarti.
c. -  Kitab  kaghas/kagange:  Menanamkan kesadaran atas terpeliharanya amanah leluhur untuk terus dipatuhi.
-   Jubah: berusaha menjaga kepercayaan dan  kepatuhan  masyarakat  desa terhadap aturan adat.
-   Keris: dikeramatkan, untuk membantu menciptakan  desa  jauh  dari  konfik horisontal maupun vertikal. d. Penguasaan atas mekanisme pelaksanaan ritual adat.
Wiwin Prabudiani, Dadang H. Purnama, Happy Warsito. Legitimasi Kekuasaan Juraytuwe di Desa Talang Sejemput Kecamatan Pulau Pinang Kabupaten Lahat

## RELASI SOSIAL POLITIK JURAYTUWE DENGAN MASYARAKAT DESA
Relasi Juraytuwe dengan Pemerintah Desa
Antara juraytuwe dengan kepala desa beserta jajarannya memiliki relasi yang setara. Dilaksanakannya aturan adat ditengah-tengah sistem hukum formal tidak menjadikan  hubungan  antara juraytuwe dengan  kepala  desa  dan  jajarannya menjadi bersinggungan dan bahkan menuai konflik. Juraytuwe yang menjalankan atuan  adat  dan  pemerintah  desa  yang  menjalankan  hukum  formal  mampu beriringan dalam membina masyarakat desa.
Pemerintah  desa  melalui  kepala  desa  tidak  mempermasalahkan  eksistensi hukum  adat,  karena  baginya  aturan  ini  amat  membantu  menciptakan keharmonisan  antar warga desa.  Aturan  adat dianggap  sebagai  penjaga  perilaku warga  desa  agar  senantiasa  sesuai  tuntunan  nilai  lokal.  Keberadaan juraytuwe sebagai  pemimin  adat  justru  memberikan  manfaat  bagi  kepala  desa,  yang kerapkali meminta pandangan dan masukan dalam menjalankan pemerintahan.
Cara  memimpin,  memahami  masyarakat,  dan  melaksanakan  aturan  formal adalah  beberapa  hal  yang  kerap  kali  dikomunikasikan  kepala  desa  kepada juraytuwe . Juraytuwe pun  senantiasa  berusaha  menjalin  hubungan  yang  baik dengan  kepala  desa  dan  jajarannya  agar  antara  kepemimpinannya  dan kepemimpinan  kepala  desa berlangsung  harmonis  dan  mampu  diterima masyarakat desa, meskipun dalam pelaksanaan posisinya tampak lebih kuat.
Juraytuwe menjaga  hubungannya  dengan  pemerintah  desa  dengan  cara terlibat  dalam  berbagai  kegiatan  desa,  seperti  saat  dilaksanakannya  rapat  desa. Secara  personal  ia  pun  menjalin  keakraban  dengan  kepala  desa,  misalnya menyempatkan  bersilaturahmi  jika  sedang  ada  waktu  luang,  meskipun  hanya membicarakan kehidupan sehari-hari.
Relasi yang terbangun antara juraytuwe dengan pemerintah desa menjadikan pelaksanaan  aturan  adat  dan  aturan  formal  menyatu,  meskipun  aturan  adat dominan menutupi kekurangan hukum formal dalam menghadapi gejolak di desa. Sebagai contoh, pernah ada kejadian oknum warga desa X mencuri kambing salah satu warga desa Talang Sejumput. Setelah dilakukan penyelidikan dan terungkap pelakunya, juraytuwe langsung  meminta  pencuri  untuk  mengganti  atau mengembalikan kambing tersebut, dan melaksanakan ritual tepung tawar sebagai sanksi adat. Jika terjadi penentangan, maka pencuri akan disisih (diusir) dari desa dan  status  kependudukannya  akan  dihapus.  Lalu  pemerintah  desa  akan menindaknya ke aparat kepolisian agar mendapat hukuman negara.
Aparat  desa  lainnya  turut  mengakui  jika  aturan  adat  memiliki  peran  yang nyata  dan  langsung  menyentuh  kebutuhan  akan  rasa  aman  dan  nyaman  dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun antara juraytuwe dan kepala desa berada dalam posisi  yang  sejajar  namun  kerapkali  mereka  berlainan  pandangan.  Misalnya  saat
warga  desa  mendapat  bantuan  bibit  kopi  dari  pemerintah  daerah, juraytuwe meminta  pemerintah  desa  tidak  membagikannya  pada  warga  yang  sedang membuka  lahan  saja,  tetapi  juga  pada  warga  desa  yang  memiliki  lahan  namun belum  sempat  membuka  kembali.  Hal  ini  ia  suarakan  agar  semua  warga  desa memiliki  kesempatan  untuk  mendapatkan  bibit  unggul  dan  turut  merasakan bantuan pemerintah demi pembangunan pertanian dan perkebunan.
Juraytuwe  juga meminta  pemerintah  desa  untuk  tidak  selalu  berorientasi ekonomi, dengan membuka izin eksplorasi tambang yang ditawarkan perusahaan swasta di desa ini.  Menurut juraytuwe hal itu  akan  merusak  struktur tanah  desa dan  kelestarian  alam  yang  telah  diwariskan  oleh  nenek  moyang  mereka. Perbedaan  pandangan  tidak  membuat  kepala  desa  dan juraytuwe bersengketa, namun  justru  semakin  dekat  karena  kepala  desa  selaku  pemegang  keputusan menyadari  yang  disampaikan juraytuwe semata-mata demi  kepentingan  dan kebutuhan  masyarakat  desa  untuk  merasakan  pembangunan.  Begitupun  jajaran kepala  desa  mengangap  perbedaan  ini  sebagai  bagian  dari  fungsi  pengawasan yang dilakukan juraytuwe terhadap pemerintah desa agar pelaksanaan keputusan yang  dilaksanakan  tidak  merugikan  dan  bahkan  mengurangi  kepercayaan masyarakat.
Relasi juraytuwe dengan Tokoh-Tokoh Desa
Juraytuwe memiliki relasi  yang  baik  dengan  tokoh-tokoh  desa  dan  dalam melaksanakan kepemimpinannya mendapat dukungan dari para tokoh desa yang memiliki  pengaruh  cukup  besar.  Meskipun  dasar  pemikiran  para  tokoh  ini terhadap kehidupan masyarakat desa seringkali berbeda, namun mereka memiliki kesamaan  tujuan,  yakni  ingin  tetap  menjaga  adat  dan  budaya  yang  dimiliki sebagai  pedoman  hidup.  Bagi  mereka  lestarinya  adat  merupakan  pelaksanaan amanah  nenek  moyang  yang  menitipkan  desa  sebagai  ruang  perluasan  keluarga sekaligus ruang untuk senantiasa menjaga kohesi sosial.
Wiwin Prabudiani, Dadang H. Purnama, Happy Warsito. Legitimasi Kekuasaan Juraytuwe di Desa Talang Sejemput Kecamatan Pulau Pinang Kabupaten Lahat

## Gambar 2.

## Juraytuwe Bercengkrama dengan Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Tokoh
Masyarakat, dan Kepala Desa dan Jajaran
Tokoh  agama  sebagai  aktor  yang  cukup  banyak  berperan  dalam  kehidupan masyarakat  desa  memiliki  hubungan  yang  baik  dengan juraytuwe. Berbagai kesempatan,  kegiatan,  hingga  ritual  agama  maupun  adat  seringkali  ia  hadiri  dan berdampingan  dengan juraytuwe .  Misalnya  saat  pelaksanaan sedekah  rame sebelum  maupun  setelah  panen,  upacara  tersebut  langsung  dipimpin juraytuwe dan tokoh  agama. Juraytuwe memberikan  pandangan  secara  adat,  sedangkan tokoh  agama  menjadi  pemimpin  ritual  dengan  mengajak  masyarakat  desa melapalkan  puji-pujian  dan  doa  mohon  keberkahan  dan  perlindugan  dari  Allah SWT.
Hubungan baik antara juraytuwe dan  tokoh  agama  tidak  terlihat hanya saat pelaksanaan  ritual  adat  maupun  keagamaan  saja,  namun  tampak  pula  dalam hubungan  hidup  sehari-hari.  Misalnya juraytuwe sering  bertandang  ke  rumah tokoh agama, begitupun sebaliknya. Selain itu, juraytuwe dan tokoh agama sering terlihat membaur dengan kepala desa dan beberapa perangkatnya untuk sekedar bercerita guyon maupun hal yang serius.
Juraytuwe memiliki  hubungan  yang  baik  dengan  tokoh-tokoh  masyarakat, apalagi  kebanyakan  dari  mereka  adalah  sesepuh.  Meskipun juraytuwe memiliki kedudukan  penting  di  desa,  namun  ia  tidak  pernah  sungkan  untuk  meminta pandangan  dan  nasehat  dari  tokoh-tokoh  masyarakat.  Hal  itu  ia  lakukan  agar aturan  adat  yang  ia  laksanakan  tidak  mendapat  pertentangan  dan  senantiasa selaras dengan kebutuhan masyarakat desa.
Para  tokoh  masyarakat  yang  senyatanya  lebih  memiliki  banyak  pengalaman hidup  pun  memberikan  respon  yang  baik  terhadap juraytuwe. Bagi  mereka juraytuwe adalah  aktor  yang  diamanahkan  untuk  melestarikan  tujuan  luhur aturan adat. Sehingga apa adanya juraytuwe mereka kontrol dengan baik dan tak sungkan  untuk  memberikan  teguran  dan  nasehat  apabila juraytuwe mengalami kegamangan dalam menerapkan aturan adat.
Tokoh  perempuan  di  desa  ini  turut  memberikan  dukungan  terhadap juraytuwe sebagai  pemimpin  adat.  Pelaksanaan  aturan  adat  yang  berpedoman pada  kitab  Simbur  Cahaya  dianggap  telah  melindungi  kaum  perempuan  dari berbagai tindak kekerasan. Apabila terjadi konflik antara laki-laki dan perempuan terutama  hubungan bujang dan gadis,  juraytuwe turut  melibatkan  tokoh perempuan untuk memberikan pandangan dan pendapat, yang berkaitan dengan pemberian  rasa  nyaman  bagi  perempuan  atau  gadis  yang  akan  diperiksa,  baik sebagai saksi maupun korban.
Pada  berbagai  ritual  adat  posisi  perempuan  terkesan  disubordinatkan, namun juraytuwe tetap  menempatkan  tokoh  perempuan  sebagai  bagian  dari pengambil  keputusan.  Apalagi  bila  keputusan  yang  akan  diambil  berkaitan langsung  dengan  kebutuhan  perempuan,  misalnya  materi  penyuluhan  rumah tangga sehat yang dimotori oleh tokoh perempuan desa.
Juraytuwe dan  tokoh  pemuda  di  desa  memiliki  relasi  yang  cukup  baik, meskipun  seringkali  bersinggungan  dengan  pemahaman  terhadap  aturan  adat yang  menurut  beberapa  tokoh  pemuda  terlalu  membatasi.  Misalnya  pemuda diminta tidak sering menghadiri pesta pernikahan di luar desa yang menghadirkan hiburan  orgen  tunggal,  karena  bagi  aturan  adat  tidak  membawa  manfaat  dan bahkan  cenderung  menyimpang  dari  nilai  adat.  Pemuda  dikhawatirkan  terjebak dalam  dampak  buruk  modernisasi  seperti  mabuk-mabukan,  berjudi, menggunakan narkoba, hingga seks bebas.
Terlepas dari hal itu, secara umum pemuda di desa ini berusaha menjaga dan mematuhi  aturan  adat  karena  dianggap  memiliki  nilai  kebaikan.  Nasehat  dan petuah  adat  dianggap  sebagai  rujukan  untuk  masa  depan  diri  sendiri  maupun demi  kepentingan  desa.  Bagi  pemuda  desa  memahami  tujuan  adat  tidak  hanya menjadikan  mereka  memiliki  pengetahuan  dan  keterampilan,  melainkan  juga ketangguhan  nilai.  Partisipasi  pemuda  juga  nampak  di  bidang  teknis  berbagai kegiatan adat dan keagamaan, misalnya sebagai penyaji makanan, mencuci piring, dan menyiapkan peralatan sedekahan.

## IMPLIKASI KEKUASAAN JURAYTUWE PADA KEHIDUPAN MASYARAKAT DESA

## Arena Politik dan Pemerintahan
Kedudukan juraytuwe sebagai  tokoh  yang  menguasai  dan  menerapkan aturan  adat  berdampingan  dengan  hukum  formal,  menjadikan  atmosfir  politik desa  lebih  kondusif.  Hal  ini  disebabkan  kekuasaan  adat juraytuwe yang  tidak boleh  dipegang  oleh  warga  desa  yang  bukan  keturunannya,  sehingga  tidak  ada perlawanan  dari  anggota  masyarakat  untuk  menggantikan  posisinya.  Kesadaran kritis  masyarakat  desa  untuk  menggugat status  quo juraytuwe sampai  saat  ini
Wiwin Prabudiani, Dadang H. Purnama, Happy Warsito. Legitimasi Kekuasaan Juraytuwe di Desa Talang Sejemput Kecamatan Pulau Pinang Kabupaten Lahat
belum  muncul,  sehingga  yang  nampak  hanyalah  pengakuan  dan  penerimaan aturan  adat,  sebagai  bentuk  penghormatan  dan  penghargaan  terhadap  nenek moyang pembuka dusun dan demi ketentraman hidup bersama.
Gesekan politik justru mulai nampak dalam kontestasi perebutan kekuasaan formal sebagai kepala desa. Hal ini terjadi karena masyarakat desa mulai mengerti dan  memahami  kedudukan  kepala  desa  yang  memiliki  insentif  dan  sumber- sumber  pendapatan  lainnya.  Berkembangnya  informasi  perebutan  kekuasaan maupun  penyalahgunaan  kekuasaan  di  media  elektronik  yang  mereka  miliki, justru  menjadikan  beberapa  warga  desa  mulai  melirik  tatanan  pemerintahan formal  sebagai  kekuasaan  modern.  Apalagi  berbagai training dilakukan pemerintah  Kabupaten  Lahat  terhadap  kepala  desa  mulai  dilakukan  meski  tidak berkesinambungan, sehingga sharing informasi mulai meluas.
Pandangan  menariknya  kekuasaan  formal  tidak  serta  merta  menjadikan partisipasi  masyarakat  desa  terhadap  aturan  adat  mengalami  kemerosotan  yang signifikan,  sebab juraytuwe masih  mampu  membuktikan  posisi  aturan  adat sebagai  mekanisme  penyelesaian  masalah  yang  memberikan  rasa  nyaman  dan tidak  menyulut  dendam.  Meskipun  kekuasaan  formal  mulai  bergeliat,  namun kurang  cakapnya  pemerintah  desa  mengaplikasikan  dan  mengimplementasikan kekuasaan  tersebut,  menjadikan  suasana  politik  desa  lebih  didominasi  aturan adat.
Pada  dasarnya  pemerintah  desa  Talang  Sejemput  memiliki  tugas  dan wewenang  menyelenggarakan urusan  pemerintahan,  pembangunan,  dan kemasyarakatan.  Tugas  tersebut  menjadi  amanah  dari  Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 32 Tahun 2004 dan diperkuat dengan Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa  yang  disertai  dengan  pedoman  petunjuk teknis  dan  pelaksanaannya.  Hanya  saja  dalam  pelaksanaannya  pemerintah  desa yang dikomandani kepala desa, belum mampu mensinergikan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan  kebijakan  yang  ditetapkan bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Sebagai  pemegang  kekuasaan  yang  diakui  secara  formal,  pemerintah  desa belum  memiliki  kecakapan  menginisasi  atau  mengajukan  rancangan  peraturan desa  yang  berkaitan  dengan  kehidupan  masyarakat,  sebagaimana  dimilikinya Undang-Undang  hukum  adat  Simbur  Cahaya  oleh juraytuwe. Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 yang menuntut pemerintah desa melaksanakan prinsip tata  pemerintahan  desa  yang  akuntabel,  transparan,  profesional,  efektif  dan efisien,  bersih,  serta  bebas  dari  kolusi,  korupsi,  dan  nepotisme  masih  menjadi tantangan tersendiri.
Belum  maksimalnya  tata  laksanana  pemerintahan  desa  membuat  mudah juraytuwe melakukan penyusupan  aturan  adat  secara  konsisten  dan  dibingkai dengan  pelaksanaan  yang  ketat. Juraytuwe tetap  berusaha  tenang  menyikapi
kondisi  politik  desa,  sebagaimana  tuntunan  yang  ia  dapat  dari  berbagai  sumber kekuasaan yang ia miliki. Belum munculnya penentangan dari anggota masyarakat terhadap peran dan kedudukannya menjadi nilai lebih untuknya.
Dalam melaksanakan perannya selalu ia tunjukkan nilai-nilai pendidikan yang mengajarkan  kebaikan,  namun  turut  melibatkan  elit  desa  dan  masyarakat  desa dengan tujuan memberikan pembelajaran bersama. Juraytuwe turut membentuk dirinya  sebagai  tokoh  yang  selalu  mengajarkan  kearifan  dan  ketegasan  dalam memimpin, sehingga masyarakat desa menjadikan sikapnya sebagai acuan.

## Arena Sosial dan Ekonomi
Bertahannya  kohesi  sosial  pada  masyarakat  Desa  Talang  Sejemput merupakan  bagian  dari  peran  besar juraytuwe dalam  menerapkan  aturan  adat. Juraytuwe membingkai warga desa yang memiliki  hubungan  kekeluargaan  untuk selalu  mempunyai  rasa  memiliki,  kepedulian,  hingga  kebersamaan,  melalui kegiatan atau ritual-ritual adat. Atas dasar itulah gotong royong di desa ini masih kuat yang tidak hanya terlihat pada kegiatan adat maupun ritual lainnya, namun juga dalam pembangunan rumah warga yang kurang mampu.
Penerapan isi kitab Simbur Cahaya dalam aturan bujang gadis dan kawin oleh juraytuwe menjadikan warga desa lebih hati-hati, menghargai, dan menghormati semua  jenis  kelamin.  Warga  desa  tidak  ingin  terjadi  tindakan  asusila,  sehingga menimbulkan  pertikaian  dan  harus  melakukan  ritual  adat tepung  tawar .  Apalagi ritual  tersebut  merupakan  instrumen  yang  menunjukkan  tidak  mampunya seseorang menghargai sesama.
Keterlibatan juraytuwe dalam  mengingatkan  dan  menganjurkan  warga  desa untuk  menanam  padi  dengan  hitungan  bulan  melayu,  menjadikan  hasil  panen lebih  melimpah  dan  berkah.  Hal  ini  turut  menjadikan  warga  desa  begitu menghargai  alam  dengan  menjadikan  hasil  panen  sebagai  cadangan  kebutuhan sehari-hari.  Sebagai  penduduk  yang  sangat  menggantungkan  hidup  di  sektor agraris, kepemilikan lahan adalah penunjang utama. Namun hal itu sempat terusik oleh  persoalan  tapal  batas  dengan  perusahaan  perkebunan  yang  berada  di  area desa. Persoalan ini dimasuki juraytuwe dengan mengajak aparat pemerintah desa untuk  bernegosiasi  dengan  pihak  perusahaan,  agar  didapat  penyelesaian  yang tidak merugikan warga desa.
Pasar  desa  yang  beroperasi  setiap  minggu  turut  diawasi juraytuwe karena khawatir  banyak  pengaruh  buruk  yang  dibawa  pedagang  melalui  jualannya. Juraytuwe tidak  ingin  arena  ekonomi  ini  disusupi  keburukan-keburukan  seperti peredaran narkoba yang sudah masuk ke desa-desa. Untuk itulah juraytuwe terus berkoordinasi dengan pemerintah desa agar waspada dan tidak terkecoh dengan kehadiran pedagang yang berjualan.
Wiwin Prabudiani, Dadang H. Purnama, Happy Warsito. Legitimasi Kekuasaan Juraytuwe di Desa Talang Sejemput Kecamatan Pulau Pinang Kabupaten Lahat

## Arena Keamanan dan Ketertiban
Penerapan  aturan  adat  oleh juraytuwe mampu  menghantarkan  kondisi kemanan  dan  ketertiban  desa  cukup  kondusif.  Hingga  saat  ini  belum  pernah terjadi  konflik  skala  besar  dan  antar  warga  desa  tidak  saling  mengusik  dan melakukan  tindakan  kejahatan.  Terjadinya  gangguan  keamanan  dan  ketertiban hanya  sesekali  saja,  sebagai  contoh  dalam  bentuk  pencurian  hewan  ternak  oleh warga desa lain. Namun hal itu bisa diatasi dengan baik melalui mekanisme adat ritual tepung tawar .
Desa  berhasil  dijadikan  aman  dan  tertib,  namun juraytuwe tetap mengingatkan  warga  desa  untuk  selalu  waspada  melindungi  harta  benda  yang dimiliki. Hasil panen yang melimpah diminta untuk dijaga dengan baik agar tidak terjadi  pencurian  yang  akhirnya  akan  merugikan. Juraytuwe juga  menekankan pemerintah  desa  untuk  berperan  melakukan  perlindungan  secara  hukum,  sebab anatomi  desa  yang  berdekatan  dengan  perkebunan  milik  swasta  cukup  rentan dengan konflik tapal batas.
Warga desa turut dihimbau untuk tidak mudah terpengaruh dengan hasutan- hasutan ditengah kondisi desa yang masih jauh dari pembangunan. Terlebih para pemuda yang seringkali keluar desa untuk menimba ilmu dan bersosialisasi selalu diingatkan untuk selalu menjaga akhlak dan nama baik desa. Menurut juraytuwe para pemuda dapat menjadi tersulut emosinya jika tidak memiliki pendirian yang kuat terhadap pengaruh lingkungan pergaulannya.

## LEGITIMASI KEKUASAAN JURAYTUWE DALAM PERSPEKTIF MICHEL FOUCAULT
Kekuasaan juraytuwe lahir  karena  aspek  historis,  nilai-nilai  budaya,  dan kuatnya  manfaat  dari  sebuah  kepemimpinan  yang  terus  bertahan  berkaitan dengan  geneologi  kekuasaan  (dalam  Ritzer  dan  Goodman,  2013).  Geneologi merupakan  sejarah  yang  menunjukkan  cara  mengaitkan  kandungan-kandungan historis  sebuah  kepemimpinan  dan  kekuasaan,  ke  dalam  lintasan  teratur  dan tertata  yang  masih  dipertahankan  dalam  konteks  kekinian.  Dalam  geneologi kekuasaan,  seseorang  dapat  mengatur  dirinya  dan  orang  lain  yang  dilakukan melalui  produksi  kekuasaan,  sehingga  dengan  sendirinya  memiliki  legitimasi. Pengetahuan dibangun oleh kekuasaan dengan menjadikan orang sebagai subjek, dan  selanjutnya  mengatur  subjek  dengan  pengetahuannya,  karena  terdapat institusi  untuk  menjalankan  kekuasaannya  atas  orang  lain  meskipun  bukan institusi formal.
Kekuasaan juraytuwe tidak  bisa  dilepaskan  dari  sumber-sumber  kekuasaan yang  dimilikinya,  baik  berupa  sumber  konkrit  ( tangible )  hingga  abstrak ( untangibel ).  Sumber-sumber  konkrit  ini  berupa  teks,  percakapan,  atau  apapun, yang merupakan salah satu kunci hubungan dengan masyarakat. Kekuasaan inilah
yang kemudian teraplikasi dan terimplementasi pada seluruh struktur masyarakat Desa Talang Sejumput. Foucault mengatakan kekuasaan dipraktikkan dalam suatu ruang sosial melalui berbagai sumber, yakni dengan  adanya  aturan  atau  regulasi yang pada dasarnya bersumber dari status yang diperoleh berdasarkan keturunan, kepemilikan  buku  atau  kitab  adat,  hingga  pusaka  adat  sebagai  sumber pengetahuan.
Foucault mengungkapkan  sumber-sumber  kekuasaan  tidak  bekerja  dengan cara  negatif  dan  represif,  melainkan  dengan  cara  positif  dan  produktif.  Kuasa memproduksi  realitas,  mereprodusir  lingkup-lingkup,  objek-objek,  dan  ritus-ritus kebenaran.  Strategi  kuasa  tidak  bekerja  melalui  penindasan,  melainkan  melalui normalisasi  regulasi,  menghukum,  dan  membentuk  publik  yang  disiplin. Kekuasaan dalam pandangan foucault disalurkan melalui hubungan sosial, dimana memproduksi  bentuk-bentuk  kategorisasi  perilaku  sebagai  baik  atau  buruk, sebagai  bentuk  pengendalian  perilaku.  Relasi  sosial  itulah  yang  memproduksi bentuk  subjektivitas  dan  perilaku  lebih  dari  secara  sederhana  digambarkan sebagai bentuk restriksi (pembatasan).
Setiap  kekuasaan  selalu  berpretensi  atau  menginginkan  sebuah  rezim kebenaran tertentu yang disebarkan lewat wacana yang dibentuk oleh kekuasaan. Korelasi pemikiran Foucault tersebut jelas terlihat dari peran dominan juraytuwe dalam mengatur kehidupan masyarakat Desa Talang Sejumput dari sisi adat yang masih  terpelihara dengan  cukup  baik.  Pemeliharaan  kekuasaan  ini  merujuk  pada aspek  historis  yang  disakralkan,  sebagai  sebuah  pijakan  dan  tandingan  tata kekuasaan yang lebih baik dari tatanan dan sistem kepemimpinan formal.
Kekuasaan  yang  dimiliki juraytuwe pada  dasarnya  menunjukkan  arkeologi pengetahuan seperti yang dikemukakan Foucault meliputi “sistem umum formasi dan  transformasi  pernyataan  (menjadi  formasi  diskursif)”.  Keadaan  tersebut mampu  mengorganisasi  dokumen,  memilah-milahnya,  mendistribusikannya, menata,  mengatur  menurut  levelnya,  membangun  rangkaian,  membedakan antara  yang  relevan  dengan  yang  tidak,  mengungkap  elemen-elemennya, mendefinisikan kesatuan, dan menjabarkan relasi.
Foucault (dalam Ritzer dan Goodman, 2013) menyatakan bahwa kekuasaaan menghasilkan  pengetahuan  dan  sebaliknya,  karena  kekuasaan  dan  pengetahuan saling  terkait.  Tidak  ada  hubungan  kekuasaan  tanpa  pembentukan  yang  terkait dengan  bidang  pengetahuan,  dan  tidak  ada  pengetahuan  yang  tidak mengandaikan  serta  tidak  membentuk  sekaligus  hubungan  kekuasaan. Pengetahuan  dan  kuasa  saling  mengandaikan,  yakni  kuasa  menjelma  ke  dalam pengetahuan agar ia operatif dan efektif merasuki alam bawah sadar setiap orang, melalui  kebudayaan  yang  memikat,  nilai-nilai  yang  memukau,  dan  kebijakan- kebijakan yang baik, sebagaimana juga melalui tekanan, hingga sanksi.
Wiwin Prabudiani, Dadang H. Purnama, Happy Warsito. Legitimasi Kekuasaan Juraytuwe di Desa Talang Sejemput Kecamatan Pulau Pinang Kabupaten Lahat
Pengetahuan tidak merupakan pengungkapan samar-samar dari relasi kuasa, namun  pengetahuan  berada  dalam  relasi-relasi  kuasa  itu  sendiri.  Tidak  ada pengetahuan  tanpa  kuasa  dan  sebaliknya  tidak  ada  kuasa  tanpa  pengetahuan. Kekuasaanlah  yang  menentukan  pengetahuan,  dalam  arti  yang  bekerja menetapkan  mekanisme  dan  patokan  yang  memungkinkan  untuk  membedakan proposisi  benar  atau  salah,  menetapkan  teknik  dan  prosedur  dalam  mencapai kebenaran, dan menetapkan status bagi mereka yang ditugasi untuk mengatakan hal-hal yang dianggap benar.
Keunggulan  kepemimpinan  adat  secara  tidak  langsung  telah  ditanamkan juraytuwe ke dalam pikiran masyarakat, sehingga mampu membentuk kesadaran untuk  mematuhinya  dan  diterima  begitu  saja  tanpa  berpikir  kritis  ( taken  for granted) .  Tentu  saja,  “ideologi”  yang  diciptakan  ini  tidak  hanya  mampu menyediakan  fungsi  koordinatif  dan  kohesi,  namun  turut  mampu  membentuk identitas  diri  masyarakat,  yang  kemudian  menjadi  pembeda  dengan  masyarakat lainnya.
Realitas  ini  menunjukkan  kekuasaan  dengan  pengetahuan  tidak  dipahami sebagai  sesuatu  yang  netral  dan  berlangsung  secara  alamiah,  karena  di  dalam praktiknya  juga  terkandung  ideologi  untuk  mendominasi.  Relasi  kuasa  dengan pengetahuan  saling  memperkembangkan,  karena  tidak  ada  praktek  kuasa  yang tidak memunculkan  pengetahuan, dan  tidak ada  pengetahuan  yang  di  dalamnya tidak  mengandung  relasi  kuasa.  Relasi  kuasa  dengan  pengetahuan  ini  tidak berpangkal  dari  subjek  pengetahuan  yang  bebas  atau  tidak  bebas  dari  relasi sistem  kuasa.  Tetapi  sebaliknya,  memandang  bahwa  baik  subjek  yang mengetahui, objek yang diketahui, maupun cara pengetahuan terjadi, merupakan akibat  mendasar  dari  relasi  kuasa  dan  pengetahuan.  Jadi,  bukan  aktivitas  yang menghasilkan tubuh, melainkan relasi antar kuasa dengan pengetahuan (Eriyanto, 2001).
Dalam  konteks  ini,  praktik  kuasa  yang  dimiliki  oleh juraytuwe merupakan representasi  politik  tubuh  yang  berupa  serangkaian  elemen-elemen  dan  teknik material  yang  tampil  sebagai  perangkat,  media,  dan  pendukung  relasi  kuasa dengan pengetahuan yang ditanam dalam tubuh manusia, dan menundukkannya menjadi  objek  pengetahuan.  Artinya,  tubuh  senantiasa  menjadi  sasaran pelaksanaan  strategi  kuasa,  dimana  pengetahuan  menyeluruh  atas  individu melahirkan  individu  yang  berguna.  Pengetahuan  benar-benar  mengenai  individu dan bukan lahir dari relasi kuasa yang terpusat, melainkan yang tersebar di dalam jaringan  mekanisme-mekanisme  pendisiplinan  yang  terdapat  dalam  tubuh masyarakat.
Kekuasaan juraytuwe yang  mapan  dan  tertanam  sedemikian  rupa,  telah mampu  menjadikan  masyarakat  lebih  kondusif  dan  jauh  dari  konflik  horisontal maupun vertikal. Antar masyarakat satu dengan yang lainnya meyakini kepatuhan
terhadap  hukum  adat  yang  diajarkan  oleh juraytuwe akan  memberikan keberkahan dan ketentraman. Misalnya hasil panen padi akan lebih melimpah jika aturan  adat  yang  mengatur  musim  tanam  dipatuhi.  Begitupun  jika  terjadi pelanggaran  adat  berupa  kehamilan  di  luar  pernikahan,  jika  segera  melakukan tepung tawar , maka desa akan tenteram dan bebas dari gangguan kekuatan gaib dari  sesepuh  pendiri  desa  ( puyang ),  yang sebenarnya  ingin  menjaga  warga  desa tetap berada dalam tatanan adat dan norma agama.

## KESIMPULAN
Legitimasi kekuasaan adat ditentukan oleh kepemilikan atas sumber-sumber kekuasaan  yang  bersifat  konkrit  ( tangible )  maupun  abstrak  ( untangible ),  yang diperoleh berdasarkan sistem pewarisan dari generasi ke generasi pemimpin adat (dusun) terdahulu. Sumber-sumber kekuasan tersebut menjadi simbol dan mesin kekuatan  yang  tidak  dapat  diganggu  gugat  (mutlak),  sekaligus  menjadi  sarana pengetahuan dan kekuasaan dalam memimpin adat, agar tetap dianggap unggul, istimewa, disegani, dan dihormati tanpa perlawanan.
Legitimasi  kekuasaan  bergantung  pada  kemampuan  pemimpin  adat  dalam menggunakan dan memelihara sumber-sumber kekuasaannya. Sumber kekuasan tersebut  dijadikan  sebagai  referensi  dalam  mengatur  dan  membuat  keputusan terhadap  perilaku  masyarakat  desa  yang  dianggap  bertentangan  dengan  hukum adat,  maupun  ditempatkan  sebagai  karakter  lokal  yang  harus  dijaga  dan dipertahankan  bersama.  Pemeliharaan  sumber-sumber  kekuasaan  dilakukan melalui  berbagai  tindakan,  kegiatan,  maupun  ritual  khusus,  sehingga pelaksanaannya mampu diterima, diakui, dan dilaksanakan masyarakat desa.
Pelaksanaan  kepemimpinan  adat  yang  berada  dalam  sistem  kepemimpinan formal, namun pola relasi yang terjadi antara pemimpin adat dengan elit-elit desa maupun  dengan  masyarakat  desa  tidak  berhadap-hadapan  ( vis  a  vis ).  Pola hubungan  yang  terjadi  justru  menunjukkan  adanya  sikap  saling  mendukung  dan melengkapi, meskipun pelaksanaan aturan adat lebih mendominasi.
Pelaksanaan kepemimpinan dan kekuasaan adat memberikan implikasi yang baik pada arena sosial dan ekonomi, yakni mengedepankan nilai-nilai kohesi sosial serta pemanfaatan sumber daya alam berdasarkan kebutuhan hidup. Pelaksanaan kepemimpinan  ini  menciptakan  harmonisasi  sosial  yang  di  dalamnya  memiliki mekanisme  pengendalian  sosial,  sehingga  menekan  konflik  vertikal  maupun horisontal antar masyarakat desa.
Berangkat  dari  catatan  itulah  maka  bagi  penulis  perlu  dilakukan  kajian lanjutan  secara  komprehensif  terhadap  desa  atau  wilayah  lainnya  yang  masih menjalankan kekuasaan dan kepemimpinan adat, guna menggali sumber-sumber
Wiwin Prabudiani, Dadang H. Purnama, Happy Warsito. Legitimasi Kekuasaan Juraytuwe di Desa Talang Sejemput Kecamatan Pulau Pinang Kabupaten Lahat
kekuasaan lainnya yang menunjang praktik kekuasaan dan kepemimpinan secara adat maupun dinamika pelaksanaannya.
Perlu  pula  melakukan  pengembangan  lembaga  lokal  yang  mendorong terciptanya kesadaran masyarakat
Besemah dalam menggali dan mengembangkan  identitas  atau  jati  diri  lokal  berdasarkan  aturan  adat.  Tindak lanjut  lainnya  perlu  pula  pembahasan  dan  pertimbangan  implementasi  kembali aturan  adat  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Lahat,  sebagai  potensi  yang  sejak  lama dimiliki,  melembaga,  dan  mengandung  nilai-nilai  luhur  dalam  mengatur  dan memposisikan  masyarakat  sebagai  subjek  pembangunan  seperti  yang  terjadi  di desa  Talang  Sejemput  ini,  guna  dijadikan  acuan  dan  pedoman  pembangunan daerah  yang  berbasis  identitas  lokal  (kontekstual),  hingga  penyelesaian  konflik yang bermuara pada kedamaian.
Dorongan  dan  perlakuan  yang  sama  dari  Pemerintah  Kabupaten  Lahat terhadap Desa Talang Sejemput yang memiliki eksistensi hak asal usul desa adat, penyelesaian  konflik  dengan  mekanisme tepung  tawar ,  serta  pengaturan pelaksanaan  pemerintahan  berdasarkan  susunan  asli.  Hal  ini  penting  dilakukan karena  sebagai  penunjang  hadirnya  Undang-Undang  Desa  Nomor  6  Tahun  2014 yang menjamin pelaksanaan desa adat.

## DAFTAR PUSTAKA
Alfitri dan kawan-kawan. 2013. Model Penyelesaian Konflik Berbasis Nilai Kearifan Lokal Tepung Tawar Pada Komunitas Talang Sejemput Kabupaten Lahat Sumatera Selatan . Laporan Penelitian Fundamental. Indralaya. Lembaga Penelitian Universitas Sriwijaya.
Agusta,  Ivanovich.  2008. Teori  Kekuasaan,  Teori  Sosial,  dan  Ilmuwan  Sosial Indonesia .  Jurnal  Transdisplin  Sosiologi,  Komunikasi,  dan  Ekologi
Manusia, Vol 2 No 2. Institute Pertanian Bogor
Adriansyah,  Rustandi.  2015. Pembubaran  Marga  dan  Implikasinya  bagi Masyarakat Adat  di Sumatera Selatan. Power  Point.  Disampaikan  pada Seminar  “Legislasi  Pengakuan  Wilayah  Masyarakat  Hukum  Adat  di Sumatera  Selatan  Merujuk  Putusan  MK  35/2012,  UU  Desa  (UU  No.
6/2014), Permendagri No. 52/2014”. Palembang. BPH AMAN Sumsel.
Baba, Klaus Khan. 1991. An Ethnograpic Caleidoscope for Klaus Ferdinand. Forlag. Aarhus University.
Badcock,  Christopher  R.  2011. Levi-Strauss  Strukturalisme  dan  Teori  Sosiologi . Terjemahan Andhik Setiawan. Yogyakarta. Adil Media.
Coleman, James S. 2011. Dasar-Dasar Teori Sosial . Terjemahan Imam Muttaqien, Derta Sri Widowatie, dan Siwi Purwandari. Bandung. Nusa Media.
Creswell, Jhon W. 2013. Research Design : Pendekatan  Kualitatif,  Kuantitatif,  dan
Mixed . Terjemahan Achmad Fawaid. Yogyakarta. Pustaka Pelajar .
__________. 2007. Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Approaches . Thousand Oaks, CA: Sage Publications Ltd.
Darwis,  M.  2013. Harmoni  dan  Disharmoni  Sosial  Etnis  di  Perkotaan  (Studi Hubungan  Sosial  Etnis  Makassar  dengan  Etnis  Tionghoa  di  Kota Makassar ).  Jurnal  Sosiologi  Socius  Volume  XIV.  FISIP  Universitas Hasanuddin.
Elias,  Sean.  2009. Black  and  White  Sociology:  Segregation  of  the  Discipline.
Dissertation. Texas A&M University. ProQuest Sociology Journals.
Eriyanto. 2012. Analisis Wacana . Yogyakarta. LKIS.
Foucault. Michel. 2012. Arkeologi Pengetahuan . Terjemahan Inyiak Ridwan Muzir. Yogyakarta: IRCiSoD.
_________.  1990. Law,  Power,  and  Knowledge.  Journals  of  Law  and Society,  Volume  17  Issue:  2  Dated:(Summer  1990)  Pages:  170-193 . United Kingdom.
Gomez,  Catarina  Antunes.  2014. On  How  Power  is  Produced:  The  Case  of  The National Electoral Commission (NEC) in The Angolan Electoral Process of 2008 .  International Journal of Sociology  and  Anthropology Vol.6(5),  pp. 154-160 May 2014.
Hardiyanta, Petrus Sunu. 1997. Michel Foucault: Disiplin Tubuh . Yogyakarta: LKIS.
Hanifah,  Abu,  Erlina,  Margono,  dan  Ruarita.  1996. Kearifan  Tradisional Masyarakat  Pedesaan  dalam  Pemeliharaan  Lingkungan  Hidup  di Kabupaten  Lahat  Provinsi  Sumatera  Selatan .  Palembang:  Diterbitkan oleh  Direktorat  Pendidikan  dan  Kebudayaan,  Proyek  Inventarisasi  dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya
Hidayah dan Rudiawan. 1990. Sistem Pemerintahan Tradisional Daerah Sumatera Selatan . Palembang: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
Hidayat,  Imam.  2003. Eksistensi  Perdamaian  Adat  dalam  Penyelesaian Pelanggaran  Adat  dan  Relevansinya  dengan  Pembaharuan  Hukum Pidana .  Skripsi.  Indralaya:  Fakultas  Hukum  Universitas  Sriwijaya  (tidak diterbitkan).
Wiwin Prabudiani, Dadang H. Purnama, Happy Warsito. Legitimasi Kekuasaan Juraytuwe di Desa Talang Sejemput Kecamatan Pulau Pinang Kabupaten Lahat
Ife,  Jim  dan  Frank,  Tesoriero.  2008. Community  Development , Alternatif Pengembangan  Masyarakat  di  Era  Globalisasi .  Terjemahan  Sastrawan Manullang, Nurul Yakin, dan M Nursyahid. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
Johnson, Doyle Paul. 1988. Teori Sosiologi Klasik dan Modern . Terjemahan Robert MZ Lawang. Jakarta: PT Gramedia.
Jurdi, Syarifuddin. 2013. Sosiologi Nusantara . Yogyakarta:  Kencana Prenadamedia Group.
Pembina  Adat  Daerah  Tingkat  1  Sumatera  Selatan .  Kedudukan  dan  Peranan Lembaga-Lembaga  Adat  di  Sumatera  Selatan  Setelah  UU  No.  5  Tahun 1979 . 1994. Kabupaten Lahat: Cetakan Pelaksana Pembina Adat Daerah Tingkat 1 Sumatera Selatan.
Lawang,  Robert  MZ.  2005. Kapital  Sosial .  Depok:  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu Politik Universitas Indonesia.
Lemert, Charles. 1990. The Uses of French Structuralisme in Sociology . Frontiers of Social Theory: The New Syntheses . New York: Columbia University Press.
Levine,  Peter.  2013. Nietzsche  Potret  Besar  Sang  Filsuf. TerjemahanAhmad Sahidah. Jogjakarta: IRCiSoD.
Lubis,  Akhyar  Yusuf.  2006. Dekonstruksi  Epistemologi  Modern .  Jakarta:  Pustaka Indonesia Satu.
Makinuddin  dan  Sasongko,  Tri  Hadiyanto. Analisis  Sosial .  2006.  Bandung: AKATIGA.
Mikkelsen,  Britha.  2011. Metode  Penelitian  Partisipatoris  dan  Upaya Pemberdayaan . Jakarta:  Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Mudhofir,  Abdil  Mughis.  2011. Governmentality  dan  Perberdayaan  Dalam Advokasi  Lingkungan:  Kasus  Lumpur  Lapindo .  Jurnal  Sosiologi Masyarakat  Vol.16  No.1  Januari  2011.  Depok:  Laboratorium  Sosiologi FISIP Universitas Indonesia.
________.  2013. Teori  Kekuasaan  Michel  Foucault : Tantangan  bagi  Sosiologi Politik .  Jurnal  Sosiologi  Masyarakat  Vol.  18,  No.  1,  Januari-Juni  2013. Depok. Laboratorium Sosiologi FISIP Universitas Indonesia
Muslimin,  Amrah.  1986. Sejarah  Ringkas  Perkembangan  Pemerintahan Marga/Kampung Menjadi Pemerintahan Desa/Kelurahan dalam Provinsi Sumatera Selatan . Palembang. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
Natamarga,  Rimbun.  2012. Kedudukan  dan  Peran  Pasirah  dalam  Kepemimpinan Tingkat  Marga  di Pedalaman  Palembang:  1825-1942 .  Skripsi.  Bandung.
Prodi  Sejarah  Fakultas  Ilmu  Budaya  Universitas  Padjajaran  (tidak diterbitkan)
O’Donnel,  Kevin.  2009. Postmodernisme .  Terjemahan  Jan  Riberu.  Yogyakarta:
Kanisius.
Paechter,  Carrie, Margaret  Preedy , David  Scott ,  and Janet  Soler .  2001. Knowledge,  Power  and  Learning . Knowledge,  Power  and  Learning .  UK. SAGE Publications Ltd
Prabudiani, Wiwin. 2011. Penyimpangan Sosial Remaja di Pesta Pernikahan (Studi di  Desa  Terentang  Kecamatan  Banyuasin  III  Kabupaten  Banyuasin) . Jurnal  Forum Wacana  Indonesia Vol. 3 No. 3 Agustus 2011. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
Prastiwi,  Merlia  Indah.  2012. Identitas  Masyarakat  Madura  di  Perkotaan  (Studi tentang Etnis Madura yang Melakukan  Penghilangan  atau  Pengaburan Status  Kemaduraanya ).  Jurnal  Entitas  Sosiologi  Volume  1,  Nomor  1. Jember: Laboratorium Sosiologi FISIP Universitas Jember.
Purnama,  Dadang  Hikmah.  2009. Rumah  Uluan  Orang  Besemah .  Bandung:  CV Indra Prahasta bersama Pusat Kajian LBPP.
Purnama, Dadang Hikmah dan Ernalida. 2013. Model Struktural Simbolik Makanan Tradisional  Etnik  Kayu  Agung  Sumatera  Selatan .  Laporan  Penelitian
Fundamental. Indralaya: Lembaga Penelitian Universitas Sriwijaya.
Riis ,  Ole.  1989. The  Role  of  Religion  in  Legitimating  the  Modern  Structuration  of Society  1..  Journals  Acta  Sociologica Vol.  32  No.  2 137-153. Aarhus Denmark. Institute for Religious Studies
Ritzer, George dan Goodman, Douglas J. 2013. Teori Sosiologi dari Teori Sosiologi Klasik  sampai  Perkembangan  Mutakhir  Teori  Sosial  Postmodern .
Terjemahan Nurhadi. Bantul: Kreasi Wacana.
Ritzer,  George.  2011. Sosiologi  Ilmu  Pengetahuan  Berparadigma  Ganda .
Terjemahan Alimandan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Ritzer,  George.  2013. The  Willey-Blackwell  Companion  to Sosiologi .  Terjemahan Daryatno. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Rudyansjah, Tony. 2009. Kekuasaan, Sejarah, dan Tindakan . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Saifudin, Achmad Fedyani. 2006. Antropologi Kontemporer: Suatu Pengantar Kritis Mengenai Paradigma . Jakarta: Kencana.
Salim, Agus. 2006. Teori & Paradigma Penelitian Sosial . Yogyakarta: Tiara Wacana.
Wiwin Prabudiani, Dadang H. Purnama, Happy Warsito. Legitimasi Kekuasaan Juraytuwe di Desa Talang Sejemput Kecamatan Pulau Pinang Kabupaten Lahat
Saptomo,  Ade.  2009. Hukum  dan  Kearifan  Lokal,  Revitalisasi  Hukum  Adat Nusantara . Jakarta:  Grasindo.
Soetomo. 2012. Pembangunan Masyarakat . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sturrock, Jhon. 2004. Strukturalisme Post-Strukturalisme . Terjemahan Muhammad Nahar. Surabaya: Jawa Pos Press.
Suan, Ahmad  Bastari, Pascal EK, dan  Yudi Herpansi.  2008. Lampik  Mpat  Mardike Duwe .  Palembang:    PESAKE  (Pecinta  Sejarah  dan  Kebudayaan)  Pemko Pagaralam.
Sullivan, R R. 1996. Birth of the Prison: Discipline or Punish?. National Crime Justice Reference Service: United States of America.
Sugiono.  2008. Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D .  Bandung: ALFABETA.
Swartz, David. 1997. Culture and Power : The Sociology of Pierre Bourdieu . Chicago:
University of Chicago Press
Taqwa,  Ridhah.  2010. Relasi  Kekuasaan  dalam  Institusi  Pendidikan .  Disertasi. Yogyakarta:  Program  Doktor  Sosiologi  FISIP  Universitas  Gadjah  Mada (tidak diterbitkan).
Thamrin, Muhamad. 2004. Kekuatan Mengikat dari Putusan Adat Dalam Perkara Tindak  Pidana  Adat  di  Masyarakat  Kabupaten  OKU .  Skripsi.  Indralaya:
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (tidak diterbitkan).
Usman,  Husaini  dan  Akbar,  Purnomo  Setiady. Metode  Penelitian  Sosial .  2008. Jakarta: Bumi Aksara.
Yuliana,  Fera.  2008. Desentralisasi  Daerah .  Tesis.  Indralaya:  Fakultas  Hukum Universitas Sriwijaya (tidak diterbitkan.)

## Daftar Rujukan Undang-Undang
Oendang-Oendang Simboer Tjahaja Tahun 1927.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan
Desa.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Desa.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

## Daftar Rujukan Elektronik:
Anonim. 2013. Larangan Kawin Se-Sumbay . Cerpen Pagaralam. Diakses pada hari Senin, 14 April 2014 pukul 20.59 Wib melalui
http://kurniawansaputra11.wordpress.com/2013/10/27/cerpen-daerah- pagaralam-larangan-kawin-se-sumbay/
Anonim. 2014. Pemerintah Adat Suku Gumai . Diakses pada hari Senin, 27 Januari
2014, pukul 18.30 Wib melalui http://www.wacananusantara.org/pemerintahan-adat-suku-gumai/
Anonim. 2014. Suku Gumai . Diakses pada hari Senin, 27 Januari 2014, pukul 18.30
Wib melalui http://protomalayans.blogspot.com/2012/07/suku- gumai.html
Gumai,  Adi.  2007. Pemerintahan  Adat  Suku  Gumai  di  Sumatera  Selatan .  Diakses pada hari Sabtu, 8 Maret 2014 pukul 08.00 Wib melalui http://sejarah.fib.ugm.ac.id/artdetail.php?id=15
Gunter, Kholies. 2010. Jawa Komering . Blog. Diakses pada hari Minggu, 13 Maret
2014 pukul 03.00 Wib melalui
http://jawakomering.blogspot.com/2010/11/pemudik-lebaran-harap- hatihati sewaktu.html .
Michel-Foucault.com diakses pada hari Senin, 11 Agustus 2014 melalui http://www.michel-foucault.com/concepts/
Modules  on  Foucault diakses  pada  hari  Senin,  11  Agustus  2014  melalui http://www.cla.purdue.edu/english/theory/newhistoricism/modules/fo ucaultpower.html
Saman,  Mohammad.  2011. Ikhtisar  Masyarakat  Besemah .  Diakses  pada  hari
Senin, 14 April 2014 pukul 20.32 Wib melalui http://nandodusun.blogspot.com/2011_12_30_archive.html
Truman,  Harry.  2007. Sistem  Marga  di  Sumatera  Selatan,  Revitalisasi  Sistem Marga Wujud Demokrasi Lokal . Blog. Diakses pada hari Minggu, 13 April 2014 pukul 05.46 Wib melalui http://adetaris.blogspot.com/2007/03/sistem-marga-di-sumatera selatan. html
Wiwin Prabudiani, Dadang H. Purnama, Happy Warsito. Legitimasi Kekuasaan Juraytuwe di Desa Talang Sejemput Kecamatan Pulau Pinang Kabupaten Lahat