## TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN GANTI RUGI TERHADAP KERUGIAN INVESTOR DI PASAR MODAL INDONESIA
Ni Luh Dwik Suryacahyani Gunadi, Si Ngurah Ardhya, Muhamad Jodi Setianto
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidkan Ganesha Singaraja, Indonesia
e-mail: {dwik@undiksha.ac.id, ngurah.ardhya@undiksha.ac.id, jodi.setianto@undiksha.ac.id}

## Abstrak
Pelanggaran dan kejahatan adalah dua hal yang menghantui gerak investor dalam beraktivitas di pasar modal. Dalam pasar modal pelanggaran  yang terjadi pada umumnya bersifat teknis administrasi, di mana dapat dijatuhkan kepada pihak yang memperoleh izin, persetujuan, dan melakukan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan. Sementara untuk kejahatan, dalam pasar  modal  dapat  dibedakan  menjadi  tiga  yakni  penipuan,  manipulasi  pasar,  dan perdagangan  orang  dalam  yang  mana  pada  sebagian  besar  kasus  dilakukan  secara profesional oleh penjahat white collar crime . Berkaitan dengan hal tersebut, tren investasi pada produk keuangan pasar modal di Indonesia pasca hantaman pandemi Covid-19 menunjukan nilai positif, salah satunya tercermin dari total jumlah investor pasar modal per 29 Desember 2021  telah  meningkat  92,7%  dari  posisi  pada  akhir  Desember  2020.  Namun  perlu digarisbawahi  bahwa  peningkatan  tersebut  ditopang  oleh  kalangan  milenial  dan  gen-z  yang secara  demografi  memiliki  latar  belakang  pendidikan  lebih  kecil  sama  dengan  sekolah menengah  umum  yakni  di  angka  56%  dari  keseluruhan  jumlah  investor.  Pasar  modal  yang kompleks menuntut para pelakunya untuk dapat mengisi diri dengan segala pengetahuan yang dibutuhkan  agar  terhindar  dari  kerugian  yang  mengiringi  setiap  keputusan  investasi  di dalamnya, termasuk kemungkinan  tindak kejahatan  yang  diorganisir secara profesional oleh white  collar  crime .  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  bentuk  perlindungan hukum  terhadap  investor  pasar  modal  di  Indonesia  serta  bagaimana  alternatif  penyelesaian dan  pertanggungjawaban  ganti  kerugian  yang  cepat,  pasti,  dan  tidak  melibatkan  proses peradilan  akibat  pelanggaran  maupun  kejahatan  dalam  pasar  modal  tersebut.  Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan  dan  perbandingan.  Data  yang  digunakan  adalah  data  primer  dan sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka dan dianalisis secara kualitatif sehingga data yang terkumpul berupa kata dan gambar bukan angka. Adapun perlindungan hukum terhadap investor pasar modal Indonesia dijamin oleh undang-undang yang mana perlindungan hukum tersebut  memiliki  dua  sifat  yakni  pencegahan  (preventif)  dan  hukuman  (represif).  Kemudian terkait penyelesaian dan pertanggungjawaban ganti kerugian yang pasti dan cepat terhadap kerugian  investor  akibat  kejahatan  pasar  modal  dapat  dilakukan  oleh  Indonesia Securities Investor Protection Fund maupun oleh seorang administrator yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Kata kunci: Pasar modal, perlindungan investor, ganti kerugian.

## Abstract
Violations and crime are two things that haunt the movement of investors in their activities in the capital market. In the capital market, violations that occur are generally administrative in nature, which can be imposed on parties who obtain permits, approvals, and register with the Financial Services Authority. As for crime, capital market can be divided into three, namely fraud, market manipulation,  and  insider  trading,  which  in  most  cases  are  carried  out  professionally  by  white collar  criminals.  In  this  regard,  the  trend  of  investment  in  capital  market  financial  products  in
Indonesia after the Covid-19 pandemic has shown positive values, one of which is reflected in the total number of capital market investors as of December 29, 2021, which has increased by 92.7% from the position at the end of December 2020. However, it should be underlined that this increase was supported by millennials and gen-z, who demographically have a lower educational background  than  general  high  schools,  namely  at  56%  of  the  total  number  of  investors.  The complex  capital  market  requires  the  perpetrators  to  be  able  to  fill  themselves  with  all  the knowledge needed to avoid the losses that accompany every investment decision in it, including the possibility of crimes that are professionally organized by white collar crimes. The purpose of this study is to determine the form of legal protection for capital market investors in Indonesia and how  alternative  settlements  and  accountability  for  compensation  are  fast,  definite,  and  do  not involve a judicial process due to violations or crimes in the capital market. The research method used in writing this thesis is normative juridical with a statutory and comparative approach. The data  used  are  primary  and  secondary  data  obtained  through  literature  study  and  analyzed qualitatively so that the data collected is in the form of words and pictures, not numbers. The legal protection  for  Indonesian  capital  market  investors  is  guaranteed  by  a  law  in  which  the  legal protection has two characteristics, namely prevention (preventive) and punishment (repressive). Then, regarding the settlement and accountability for definite and fast compensation for investor losses due to capital market crimes, this can be carried out by the Indonesia Securities Investor Protection Fund or by an administrator appointed by the Financial Services Authority.
Keywords: Capital market, investor protection, compensation.

## PENDAHULUAN
Merebaknya Coronavirus  Disease 2019  menimbulkan  dampak  yang  luar biasa  pada  perekonomian  global  tahun 2020. Virus yang pertama kali muncul di Kota Wuhan, Tiongkok pada  Desember 2019,  menyebar  dengan  sangat  cepat ke-178  negara  atau  99,5%  dari  PDB
dunia menyebabkan Covid-19 ditetapkan  sebagai  darurat  kesehatan masyarakat  internasional  atau  pandemi oleh World  Health  Organization pada Maret  2020.  Hingga  Januari  2022  virus ini  telah  menginfeksi  lebih  dari  385  juta jiwa  dan  mengakibatkan  kematian  lebih dari 5,7 juta jiwa di dunia (Worldometer, 2022). Krisis kesehatan dan kemanusiaan ini menyebabkan pertumbuhan  ekonomi  kontraktif  yang merata  di  berbagai  belahan  dunia.
Penerapan  kebijakan  kesehatan  untuk mengurangi  penyebaran  Covid-19  telah menimbulkan gejolak pada pasar keuangan  dan  aktivitas  perekonomian global (Bank Indonesia, 2020). Sebagai gambaran, pada pertengahan Maret 2020 indeks
volatilitas  (VIX)  menunjukkan  tingkat kecemasan  investor  di  pasar  saham menyentuh  level  tertinggi  sepanjang sejarah, mengakibatkan kinerja di pasar saham di negara maju dan berkembang
melemah  tajam.  Indeks  kepercayaan
konsumen  dan  bisnis  global  juga  turun tajam,  melebihi  tingkat  penurunan  saat krisis keuangan global 2008. Di Indonesia sendiri pada periode Januari –
Maret 2020 arus modal keluar dari pasar keuangan Indonesia tercatat di angka Rp 145,28 triliun. Angka tersebut jauh lebih besar  dibandingkan  dengan  periode krisis  keuangan  global  tahun  2008  dan taper  tantrum  2013,  di  mana  pasar keuangan  Indonesia  masih  mencatat arus  masuk positif  masing-masing sebesar Rp 69,9 triliun dan Rp 36 triliun (OJK,  2020).  Didorong  oleh  kemajuan penanganan Covid-19, peningkatan mobilitas, dan dampak stimulus kebijakan yang terintegrasi dan
bersinergi  antar  otoritas  maupun  antar negara  keadaan  baru  perlahan  mulai membaik  pada  kuartal  II  2020.  Adapun sepanjang  tahun  2021  aktivitas  pasar modal  Indonesia  bertumbuh  secara positif,  tercermin  dari  kinerja  Indeks Harga  Saham  Gabungan  (IHSG)  yang telah  mencapai  level  6.600,68  pada tanggal  29  Desember  2021  (meningkat 10,4%  dari  posisi  pada  Des-20). Pertumbuhan  IHSG  tersebut  bahkan sempat  menembus  rekor  baru,  yakni  di level 6.723,39 pada 22 November 2021 melampaui  IHSG  sebelum  terjadinya pandemi.  Sementara  itu,  kapitalisasi pasar pada 29 Desember 2021 mencapai  Rp8.277  triliun  atau  naik hampir  18%  dibandingkan  posisi  akhir tahun  2020  yakni  Rp6.970  triliun.  Lebih
lanjut, aktivitas perdagangan turut membukukan  kenaikan  yang  signifikan dibandingkan  akhir  tahun  lalu.  Rata – Rata  Nilai  Transaksi  Harian  (RNTH) tercatat  di  angka  Rp13,39  triliun  atau naik lebih dari 45% dibandingkan posisi akhir  tahun  lalu  yakni  Rp9,2  triliun. Selanjutnya  frekuensi  transaksi  harian juga telah mencapai angka 1,29 juta kali transaksi  atau  naik  91%  dibandingkan akhir  tahun  2020  dan  merupakan  nilai tertinggi jika dibandingkan dengan Bursa di  Kawasan  ASEAN  sepanjang  tiga tahun  terakhir.  Kemudian  rata –rata volume  transaksi  harian  yang  telah mencapai  20,6  miliar  saham  atau  naik lebih dari 80% dibandingkan akhir tahun lalu (IDX, 2021).
Angka-angka tersebut nampak terlalu  indah  bahkan  imajinatif,  namun bila  digali  lebih  jauh  pertumbuhan investor ritel dua tahun terakhir
menujukan fakta sebaliknya dan menjadikannya  masuk  akal.  Adapun pertumbuhan  investor  ritel  tersebut dalam  bentuk  grafik  akan  nampak seperti gambar di bawah:
Menggemirakan  mengingat  pasar modal  memiliki  peranan  vital  guna menunjang  pelaksanaan  pembangunan nasional  dalam  rangka  meningkatkan pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas  ekonomi  nasional  ke  arah peningkatan kesejahteraan rakyat
(Saidin,2019:50), dimana sejalan dengan  apa  yang  disampaikan  Menteri Koordinator  Bidang  Kemaritiman  dan Investasi  Republik  Indonesia  Luhut
Binsar  Pandjaitan  dalam  acara  Capital Market  Summit  &  Expo  pada  Kamis  14 Oktober  2021  “Pertumbuhan  ekonomi Indonesia  dalam  dekade  terakhir  tidak terlepas  dari  dukungan  pasar  modal,
terutama pada fungsinya sebagai penyedia  dana  untuk  pembangunan,”. Namun  layaknya  sebuah  coin  bersisi dua,  di  mana  terdapat  peluang  maka akan  terdapat  pula  risiko  dan  pihak beritikad  buruk  yang  ingin  memperoleh keuntungan.
Dalam  pasar  modal  hal  tersebut ditunjukkan oleh kasus pelanggaran dan kejahatan yang mengakibatkan kerugian fantansis  terhadap  ribuan  investor. Beberapa diantaranya adalah kasus PT. Signature Capital Indonesia tahun 2008, dimana  oknum  menjaminkan  saham atas repo ( repurchase agreement ) tanpa persetujuan  pemegang  saham  yang mengakibatkan  kerugian  mencapai  Rp. 110 miliar (detikfinance,2008). Kasus PT Sarijaya  Permana  Securities  dengan total  kerugian  Rp.  235,6  miliar  akibat penggelapan/penipuan  dan  pencucian uang.  Kasus  PT.  Optima  Kharya
Securities atas penggelapan dana investor  oleh  Direktur  Utama  yang mengakibatkan total kerugian senilai Rp. 1,15  triliun  pada  2009  (HWP  Lawyers, 2016).  Dan  kasus  penggelapan  dan penipuan  produk  reksadana  oleh  PT. Antaboga  Delta  Securities  pada  2008 dengan  total  kerugian  mencapai  Rp.1,5 triliun  (Viva,  2009).  Masuk  dalam katagori  tindak  pidana,  kasus-kasus tersebut diselesaikan secara litigasi yang sayangnya  tidak  menitiberatkan  pada pemulihan  kerugian  yang  menimpa investor.  Berangkat  dari  pengalaman tersebut,  dengan  mengingat  tren  pasar modal pasca hantaman pandemi Covid- 19 yang dibanjiri investor baru ( newbie ) kalangan milenial dan gen-Z yang masih muda dan naif, maka penting untuk tahu juga paham akan bentuk-bentuk pelanggaran dan kejahatan pasar modal serta bagaimana alternatif penyelesaian dan pertanggungjawaban ganti rugi yang cepat, terjangkau, dan pasti tanpa perlu melibatkan diri dengan proses peradilan terhadap kerugian tertentu yang seharusnya  tidak  menimpa  investor.
Dengan kata lain atau secara sederhana 1.619.37 2 2.484.35 4 3.889.75 3
6.652.28 9 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 2018 2019 2020 19 Okt
2021

## Pertumbuhan Investor Pasar Modal Indonesia
Saham Reksa Dana
Investor Pasar Modal (SID)
hal  tersebutlah  yang  melatarbelakangi penulis  tertarik  menuangkan  fenomena ini ke dalam karya tulis ini dengan judul “Tinjauan  Yuridis  Pertanggungjawaban Ganti  Rugi  Terhadap  Kerugian  Investor di Pasar Modal Indonesia”.

## RUMUSAN MASALAH
1)  Bagaimana  perlindungan  hukum terhadap  investor  di  Indonesia dalam hal terjadi pelanggaran dan kejahatan dalam Pasar Modal? 2)  Bagaimana alternatif penyelesaian dan pertanggungjawaban  ganti  rugi atas  kerugian  investor  akibat pelanggaran  dan  kejahatan  di pasar modal Indonesia?

## METODE
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis normatif yang  dilakukan  dengan  cara  yaitu penelitian  yang  melakukan  pengkajian atas  peraturan  perundang-undangan atau  norma  dan  asas  tertua  dalam peraturan perundang-undangan, maupun  doktrin-doktrin  dalam  ilmu hukum.  Data  atau  bahan  hukum  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  ialah bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh  melalui  studi  pustaka  dan dianalisis secara kualitatif sehingga data yang terkumpul berupa kata dan gambar bukan angka.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perlindungan Hukum Terhadap Investor Indonesia Dari Pelanggaran  dan  Kejahatan  Pasar Modal
Perlindungan  hukum  adalah  salah satu  unsur  guna  memperbaiki  aspek penegakan  hukum  di  suatu  negara. Perlindungan  hukum  diberikan  oleh negara  kepada  masyarakatnya  demi mewujudkan stabilitas dalam hal apapun,  termasuk  di  dalamnya  sektor ekonomi.  Termuat  dalam Journal  of Financial Economics bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu  negara  memiliki  dua  sifat,  yaitu bersifat  pencegahan (prohibited) dan bersifat hukuman (sanction) (Rachmadini,2019:90). Perlindungan
hukum atau legal protection ini merupakan  kegiatan  untuk  menjaga serta  memelihara  masyarakat  demi mencapai  keadilan.  Adapun  Undang- Undang  Pasar  Modal  Nomor  8  Tahun 1995  menentukan  dan  menetapkan bahwa  otoritas  yang  berwenang  atas pasar  modal  adalah  Badan  Pengawas Pasar  Modal  dan  Lembaga  Keuangan (Bapepam-LK). Otoritas yang sebelumnya  berada  di  bawah  dan bertanggung  jawab  kepada  Menteri
Keuangan ini memiliki kewenangan yang meliputi  pembinaan,  pengaturan,  dan pengawasan dari kegiatan pasar modal. Kewenangan tersebut meliputi pemerian izin usaha penghentian kegiatan usaha, perbaikan  iklan,  juga  mengadakan pemeriksaan  dan  penyidikan  terhadap setiap  Pihak  dalam  hal  terjadi  peristiwa yang  diduga  merupakan  pelanggaran dan kejahatan terhadap undang-undang ini.  Namun  demikian,  sejak  tahun  2012 segala tugas, wewenang, dan tanggung jawab  dari  Bapepam-LK  beralih  ke Otoritas  Jasa  Keuangan  berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Tertuang dalam Pasal 4 UUOJK, OJK  dibentuk  dengan  tujuan  agar keseluruhan  kegiatan  di  dalam  sektor jasa  keuangan  terselenggara  secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel sehingga  mampu  mewujudkan  sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan  dan  stabil  namun  tetap mampu melindungi kepentingan Konsumen  sektor  jasa  keuangan termasuk  investor  dan  masyarakat secara  luas.  Untuk  menggapai  tujuan dari dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan  di  atas,  OJK  memiliki kewenangan  sebagaimana  tercantum dalam Pasal 8 yang meliputi: a.  menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini; b.  menetapkan peraturan perundang-undangan  di  sektor jasa keuangan; c.  menetapkan peraturan dan keputusan OJK; d.  menetapkan  peraturan  mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan; e.  menetapkan  kebijakan  mengenai
pelaksanaan tugas OJK;
f. menetapkan  peraturan  mengenai tata  cara  penetapan  perintah tertulis  terhadap  Lembaga  Jasa
Keuangan dan pihak tertentu;
g.  menetapkan  peraturan  mengenai tata  cara  penetapan  pengelola statuter  pada  Lembaga  Jasa Keuangan;
h.  menetapkan  struktur  organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan  kekayaan  dan kewajiban; i. menetapkan  peraturan  mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan  perundangundangan  di sektor jasa keuangan. Adapun aspek
perlindungan terhadap investor pasar modal oleh OJK tercantum dalam Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal  30  UUOJK  yang  merupakan ketentuan-ketentuan  yang  mengatur secara  eksplisit  perihal  perlindungan konsumen dan masyarakat atas industri jasa  keuangan.  Untuk  digarisbawahi bahwa  kata  konsumen  dalam  Undang- Undang  ini  merujuk  kepada  investor yang  menanamkan  modalnya  di  pasar modal. Bentuk perlindungan hukum yang dilakukan  OJK  terhadap  konsumen pasar modal dalam hal ini yakni investor bersifat  pencegahan  atau  preventif  dan pemberian sanksi atau represif, mengingat  bahwa  tugas  OJK  adalah menjalankan  fungsi  pengaturan  dan pengawasan sektor jasa keuangan. Pasal  28  UUOJK  memberikan perlindungan hukum bersifat pencegahan  kerugian  konsumen  jasa keuangan yang diantaranya: 1.  Memberikan informasi
dan edukasi  kepada  masyarakat  atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya; 2.  Meminta  lembaga  jasa  keuangan untuk  menghentikan  kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan 3.  Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Kemudian Pasal 29 UUOJK menyatakan  bahwa  OJK  melakukan pelayanan pengaduan konsumen jasa keuangan yang meliputi; a.  Menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan konsumen yang dirugikan  oleh  pelaku  di  lembaga jasa keuangan; b.  Membuat  mekanisme  pengaduan konsumen  yang  dirugikan  oleh pelaku di lembaga jasa keuangan;
c.  Memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan  oleh  pelaku  di  lembaga jasa  keuangan  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Bentuk perlindungan hukum lainnya ialah bersifat represif, yakni bila terjadi sengketa antara investor dengan  perusahaan  industri  jasa keuangan,  maka  OJK  berwenang melakukan  pembelaan  hukum  demi kepentingan konsumen dan masyarakat. Pembelaan hukum tersebut meliputi memerintahkan perusahaan  jasa  keuangan  untuk menyelesaikan pengaduan yang dilakukan oleh konsumen yang merasa dirugikan melalui cara memerintahkan atau  melakukan  tindakan  tertentu kepada  Lembaga  Jasa  Keuangan untuk menyelesaikan pengaduan investor yang dirugikan ataupun mengajukan gugatan untuk memperoleh  kembali  harta  kekayaan milik  pihak  yang  dirugikan  dari  pihak yang  menyebabkan  kerugian.  Usaha tersebut  diupayakan  terhadap  harta yang  berada  di  bawah  penguasaan langsung  pihak  yang  menyebabkan kerugian  dimaksud  maupun  di  bawah penguasaan  pihak  lain  dengan  itikad tidak baik (Pasal 30 UUOJK). Perlindungan  konsumen  sektor  jasa keuangan  di  bawah  rezim  OJK menaungi seluruh sektor jasa keuangan meliputi lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non- bank  termasuk  di  dalamnya  yakni sektor pasar modal. Penyatuan pengaturan  perlindungan  konsumen sektor jasa keuangan yang selama ini terpencar dimaksudkan untuk
memperbaiki  sistem  serta  menutup kekurangan-kekurangan  substansial,
mengingat penegakan
hukum terhadap  pelaku  kejahatan  di  pasar modal  Indonesia  hingga  kini  masih belum optimal (Nefi,2020:24). Alternatif Penyelesaian dan Pertanggungjawaban  Ganti  Rugi atas Kerugian Investor Akibat Pelanggaran  dan  Kejahatan  Pasar Modal Sebelum masuk pada pertanggungjawaban  ganti  kerugian, terlebih  dahulu  akan  dibahas  apa  itu pelanggaran  dan  kejahatan  di  pasar modal.  Pelanggaran,  yang  dimaksud pelanggaran pasar  modal dalam
penelitian ini ialah tindakan yang tidak sesuai  dengan  prosedur,  sifatnya teknis dan administratif seperti masalah  perizinan,  persetujuan  dan pendaftaran  di  OJK.  Jenis  sanksi administratif  yang  dapat  dijatuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan  Pasal  9  huruf  g  kepada pihak-pihak tersebut meliputi (Mayasonda,2020;9):
a.  Peringatan tertulis; b.  Denda; c.  Pembatasan Kegiatan usaha;
d.  Pembekuan Kegiatan usaha;
e.  Pencabutan izin usaha;
f. Pembatalan persetujuan;
g.  Pembatalan pendaftaran; Kemudian kejahatan,  kejahatan pasar  modal  memiliki  karakteristik yang  khas  di  mana  “barang”  yang menjadi  objek  dari  kejahatan  tersebut merupakan informasi yang dikolaborasikan  dengan  kemampuan untuk  membaca  situasi  pasar  serta memanfaatkannya untuk kepentingan,
keuntungan  pribadi  dan  merugikan orang lain yang mengakibatkan
tindakan ini masuk dalam ranah hukum pidana.  Adapun  dalam  UUPM  hal tersebut  diatur  dalam  Bab  XI  tentang penipuan, manipulasi pasar dan perdagangan  orang  dalam,  mulai  dari pasal 90 sampai dengan pasal 99.
A. Penipuan,adalah apabila terjadi penyajian yang keliru ( misrepresentation )  dan  informasi itu masuk ke  pasar  dengan  cepat,
merubah harga saham dan informasi tersebut faktanya adalah salah. B. Manipulasi pasar, merupakan tindakan  yang  dilakukan  oleh setiap  pihak  secara  langsung maupun  tidak  dengan  maksud untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai perdagangan, keadaan pasar, atau harga efek di bursa efek. C. Perdagangan orang dalam, merupakan  praktik  di  mana  orang dalam ( corporate inside r) melakukan transaksi sekuritas dengan  menggunakan  informasi eksklusif  yang  mereka  miliki  dan belum tersedia bagi publik.
Tindakan-tindakan tersebut di atas berdasarkan  Undang-Undang  Pasar Modal  merupakan  tindakan  yang masuk  dalam  ranah  hukum  pidana sehingga bagi yang melakukan kejahatan  tersebut  sanksinya  ialah pidana  penjara.  Namun  demikian terhadap  kerugian  investor.  Investor dapat  mengambil  suatu  jalan  yang dapat  dikatakan  sebagai  alternatif guna  memperoleh  pengembalian  dan pertanggungjawaban  atar  kerugian yang  seharusnya  tidak  ia  alami  yang disebabkan  oleh  suatu  pihak  tertentu beritika  buruk  dan  tidak  bertanggung jawab.  Alternatif  tersebut  tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan  Nomor  49/POJK.04/2016 Tentang  Dana  Perlindungan  Pemodal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.04/2020 Tentang Pengembalian  Keuntungan Tidak  Sah dan  Dana  Kompensasi  Kerugian Investor di Bidang Pasar Modal.
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan
Nomor  49/POJK.04/2016  Tentang Dana Perlindungan Pemodal Dana Perlindungan Pemodal merupakan kumpulan dana yang dibentuk untuk melindungi Pemodal dari hilangnya Aset Pemodal oleh Indonesia Securities  Investor  Protection  Fund (SIPF) . Adapun aset pemodal merupakan  Efek  dan  harta  lain  yang berkaitan  dengan  Efek,  dan/atau  dana milik  Pemodal  yang  dititipkan  pada
Kustodian. Adapun investor yang asetnya  mendapat  perlindungan  Dana Perlindungan  Pemodal  adalah  investor yang memenuhi
persyaratan
sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 21
POJK 49/2016 yang diantaranya ialah:
1. Investor menitipkan asetnya dan memiliki  rekening  Efek  pada Kustodian.
2. Investor dibukakan Sub Rekening  Efek  pada  Lembaga Penyimpanan  dan  Penyelesaian oleh Kustodian.
3. Investor  memiliki  nomor  tunggal identitas pemodal (single investor
identification) dari Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
Untuk  tahap  klaim,  prosesnya  dimulai setelah OJK menyatakan terdapat kondisi:
1. Terdapat kehilangan aset investor. 2. Kustodian tidak memiliki kemampuan untuk mengembalikan  aset  investor yang hilang. 3. Bagi Kustodian berupa Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan Efek dinyatakan tidak dapat melanjutkan  kegiatan  usahanya dan dipertimbangkan izin usahanya dicabut oleh OJK; atau 4. Bagi Bank Kustodian dinyatakan tidak dapat melanjutkan kegiatan usahanya sebagai Bank Kustodian  dan  dipertimbangkan persetujuan Bank Umum sebagai
Kustodian dicabut oleh OJK.
Dalam  waktu  paling  lambat  3 (tiga)  hari kerja  setelah  menerima  penetapan  dari OJK,  Direksi  Penyelenggara  Dana Perlindungan Pemodal wajib:
1)  Mengumumkan  ke  masyarakat melalui surat kabar/media lainnya  jika  terjadi  peristiwa dimaksud di atas dan mengundang  investor  terkait agar menyampaikan klaim kepada  Penyelenggara  Dana Perlindungan  Pemodal  dalam
waktu  tidak  lebih  dari  30  (tiga puluh) hari kerja sejak pengumuman dilakukan 2)  Mengusulkan pembentukan komite klaim kepada OJK; dan 3)  Membentuk tim verifikasi klaim. 4)  Melakukan verifikasi. 5)  Membayar ganti rugi. Ganti  rugi  menggunakan  Dana Perlindungan Pemodal diberikan dalam  bentuk  dana  sebesar  nilai  aset investor  yang  hilang  dan/atau  sesuai dengan batasan paling tinggi untuk tiap investor  pada  satu  Kostodian  yakni sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta  rupiah)  sebagaimana  ditetapkan dalam  Keputusan  Anggota  Dewan Komisioner  Otoritas  Jasa  Keuangan
Nomor Kep-69/D.04/2020 tentang Penetapan Batas Paling Tinggi Pembayaran  Ganti  Rugi  Untuk  Setiap Pemodal dan Setiap Kostodian Dengan Menggunakan Dana Perlindungan  Pemodal.  Adapun  ganti rugi atas nilai aset investor yang hilang tidak  mencakup  nilai  kerugian  atas perkiraan  nilai  investasi  masa  datang (Pasal  25  POJK  49/2016).  Dan faktanya skema dari dana perlindungan pemodal ( Investor
Protection  Fund )  ini  sebetulnya  telah menjadi  best  practise  ini  negara- negara maju jauh sebelum di Indonesia. Contohnya Jepang, negara dengan produk domestik bruto tertinggi ketiga  di  dunia  pada  tahun  2021  ini telah  menerapkan  skema Investor
Protection  Fund sejak  tahun  1998 melalui Japan Investor Protection Fund (JIPF) .  Konsep  dan  penerapannya
hampir sama dengan yang di Indonesia,  di  mana  JIPF  menerapkan perlindungan investor dengan memberikan  kompensasi  hingga  ¥10 juta  per  pelanggan  dalam  kasus  di mana  perusahaan  sekuritas  tidak dapat mengembalikan uang dan surat berharga pelanggan karena kebangkrutan atau kesulitan keuangan lainnya. JIPF dikelola sebagai organisasi swasta yang didukung oleh iuran keanggotaan perusahaan sekuritas anggota, JIPF adalah perusahaan yang disahkan oleh perdana menteri dan menteri keuangan  sesuai  dengan  Undang- Undang  Instrumen  Keuangan  dan Pertukaran,  diatur  dan  diawasi  oleh Badan Jasa Keuangan dan Kementerian  Keuangan.  Selayaknya badan yang memberikan perlindungan perlindungan  terhadap  aset  investor ( Investor Protection Fund), JIPF memiliki  dua  otoritas  utama,  yakni pertama JIPF berwenang untuk membayar kompensasi setelah memutuskan untuk mengakui perlunya kompensasi dan
mengeluarkan pemberitahuan  publik  dalam  kasus  di mana  perusahaan  efek  tidak  dapat mengembalikan uang dan efek pelanggan  karena  kebangkrutan  atau kesulitan  keuangan  lainnya.  Dan kedua,  JIPF  memiliki  kewenangan untuk  mengelola  dana  perlindungan investor untuk melaksanakan kompensasi.  Yang  drastis  diantara Indonesia Securities Investor Protection Fund dengan Japan Investor  Protection  Fund ialah Japan Investor  Protection  Fund tidak  lagi memungut  iuran  apapun  kepada anggogat  sejak  tahun  2003  dan maxsimum  kompensasi  per  akun investor  oleh  JIPF  adalah  hingga  ¥10 juta  per  pelanggan  atau  6x  lipat  lebih besar  dari  yang  dapat  diberikan Indonesia SIPF.
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan Nomor  65/POJK.04/2020  Tentang Pengembalian  Keuntungan  Tidak
Sah dan Dana Kompensasi Kerugian  Investor  di  Bidang  Pasar Modal Salah  satu  upaya  yang  perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan dalam penegakan  hukum  di  bidang  pasar modal  adalah  melalui  penerapan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah (Disgorgement). Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dilakukan agar Pihak  yang  melakukan  pelanggaran agar tidak dapat menikmati keuntungan yang diperolehnya secara tidak sah.
Untuk  memastikan  agar  Pihak yang  melakukan  pelanggaran  tidak dapat  menikmati  keuntungan  yang diperolehnya secara tidak sah melalui pengalihan  atau  pencairan  asetnya yang ada pada lembaga jasa keuangan,  Otoritas  Jasa  Keuangan berwenang untuk memberikan
perintah  tertulis  berupa  permintaan pemblokiran  kepada  lembaga  jasa keuangan  dimaksud  serta  perintah tertulis  berupa  pemindahbukuan  dan pencairan  aset  kepada  Pihak  yang melakukan pelanggaran
serta lembaga  jasa  keuangan.  Selanjutnya dana  yang  dihimpun  dari  pengenaan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dapat  digunakan  untuk  memberikan kompensasi kerugian kepada  investor korban pelanggaran dan/atau pengembangan  industri  pasar  modal. Melalui pengenaan Pengembalian Keuntungan  Tidak  Sah  kepada  Pihak yang  melakukan  dan/atau  Pihak  yang menyebabkan  terjadinya  pelanggaran dimaksud,  Otoritas  Jasa  Keuangan dapat melakukan aksi remedial (remedial action ) dengan prinsip penalty setting (Wijaya,2022:139) dengan membentuk Dana Kompensasi Kerugian Investor ( Disgorgement  Fund) yang  akan dikembalikan  kepada  investor  yang dirugikan. Dengan adanya pengaturan mengenai  Pengembalian  Keuntungan Tidak  Sah  dan  Dana  Kompensasi Kerugian Investor dimaksud diharapkan dapat meningkatkan perlindungan dan kepercayaan investor  dalam  berinvestasi  di  pasar
modal. Adapun Pengembalian Keuntungan  Tidak  Sah  dan  Dana Kompensasi  Kerugian  Investor  di Bidang  Pasar  Modal  berdasarkan POJK 65/POJK.04/2020 dilaksanakan oleh  seorang  Administrator  di  mana prosesnya dimulai dari: 1.  Otoritas Jasa Keuangan mengenakan Pengembalian Keuntungan  Tidak  Sah  terhadap Pihak  yang  melakukan  dan/atau Pihak yang menyebabkan terjadinya  pelanggaran  peraturan perundang-undangan  di  bidang pasar modal dalam bentuk penetapan tertulis (Pasal 1). 2.  Penetapan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah sebagaimana dimaksud pada pada poin 1 mencantumkan paling sedikit (Pasal 3): a.  peraturan perundang- undangan di bidang pasar modal yang dilanggar; b.  waktu terjadinya pelanggaran; c.  ringkasan pelanggaran; dan d.  jumlah Pengembalian Keuntungan Tidak Sah. 3.  Dilakukan  penghimpunan  dana terhadap  Pihak  yang  melakukan dan/atau Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaan peraturan perundang- undangan  pasar  modal.  Dan dalam  hal  dana  yang  dihimpun tersebut fisibel, maka terbentuklah Dana Kompensasi Kerugian Investor.  Dalam  proses  ini  pula akan dipertimbangkan (Pasal 10): a.  jumlah Pengembalian Keuntungan  Tidak  Sah yang tertagih; b.  rencana biaya operasional untuk  pelaksanaan  Dana Kompensasi Kerugian Investor; dan c.  identifikasi  awal  ada  atau tidak adanya investor yang dirugikan. 4.  Setelah mempertimbangkan segala aspek Otoritas Jasa Keuangan kemudian
mengumumkan  terbentuk  atau tidak terbentuknya Dana Kompensasi  Kerugian  Investor sebagaimana  dimaksud  dalam poin 3 kepada masyarakat melalui situs web Otoritas Jasa Keuangan dan/atau media massa (Pasal 11). Adapun situs web tersebut memuat  informasi  paling  sedikit berupa  kasus  yang  mendasari pembentukan  Dana  Kompensasi
Kerugian Investor, kriteria investor yang  berhak  mengajukan  klaim, periode pengajuan klaim, tata cara pengajuan klaim dan perkembangan pendistribusian Dana Kompensasi Kerugian Investor berupa jumlah total Dana Kompensasi  Kerugian  Investor yang  dibagikan,  serta  jumlah investor  yang  mengajukan  klaim dan telah menerima Dana Kompensasi  Kerugian  Investor (Pasal 19 Ayat 3). 5.  Setelah  dilakukan  verifikasi  oleh administrator  terhadap  data  yang diperoleh dari poin 4, administrator membuat rencana distribusi/pembayaran  klaim  yang memuat  paling  sedikit:  a.  latar belakang Dana Kompensasi Kerugian  Investor;  b.  kriteria investor yang berhak mengajukan klaim; c. tata cara pengajuan klaim atas  Dana  Kompensasi  Kerugian Investor;  d.  periode  pengajuan klaim;  e.  penghitungan  jumlah kerugian  riil  investor;  f.  prosedur pendistribusian Dana Kompensasi
Kerugian  Investor;  dan  g.  biaya pengadministrasian dan pendistribusian Dana Kompensasi Kerugian Investor (Pasal 17). 6.  Dalam  hal  rencana  pembayaran klaim  investor  telah  disetujui  oleh Otoritas Jasa Keuangan, Administrator memberikan instruksi kepada Penyedia Rekening Dana tempat dana yang dihimpun dari pengenaan Pengembalian  Keuntungan  Tidak Sah untuk melakukan pembayaran  Dana  Kompensasi Kerugian Investor kepada investor. Pembayaran Dana
Kompensasi  Kerugian  Investor sebagaimana  tersebut  dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening  dana  yang  disediakan Penyedia  Rekening  Dana  ke rekening  dana  masing-masing investor paling lambat 3 (tiga) hari kerja  setelah  menerima  instruksi dari Administrator (Pasal 22).
7.  Setelah Administrator selesai melaksanakan  tugasnya,  maka Administrator  wajib  memberikan laporan  kepada  Otoritas  Jasa Keuangan.  Dalam  hal  Otoritas Jasa  Keuangan  tidak  memiliki tanggapan lebih lanjut atas laporan  akhir  yang  disampaikan oleh  Administrator,  Otoritas  Jasa Keuangan memerintahkan Penyedia  Rekening  Dana  untuk melakukan  penutupan  rekening dana (Pasal 26). Kemudian pihak yang dapat dikenakan  pengembalian  keuntungan tidak  sah  meliputi  orang  perseorangan, perusahaan,  usaha  bersama,  asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  pembahasan  di atas, maka  dapat  dirumuskan  2  (dua) kesimpulan, yaitu sebagai berikut: 1.  Perlindungan hukum terhadap investor  pasar  modal  diberikan oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan. Adapun perlindungan hukum tersebut  memiliki  dua  sifat,  yakni bersifat  pencegahan  (preventif) dan  hukuman  (represif).  Sebagai upaya  preventif  OJK  pertama memiliki tugas memberikan informasi  dan  edukasi  kepada masyarakat atas karakteristik sektor  jasa  keuangan,  layanan, dan produknya. Kemudian sebagai  upaya  represif,  bilamana terjadi sengketa antara konsumen dengan  perusahaan  industri  jasa keuangan, OJK berwenang melakukan pembelaan hukum demi kepentingan konsumen, yakni  dalam  hal  ini  investor dengan  perusahaan  efek  dan
pihak lain penyebab kerugian. 2.  Penyelesaian dan pertanggungjawaban ganti kerugian  investor  dapat dilakukan oleh Indonesia Securities Investor Protection  Fund untuk  kejahatan berupa penipuan. Sementara untuk kejahatan  manipulasi  pasar dan  perdagangan  orang  dalam dilakukan  oleh  administrator  yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan.  Indonesia Securities Investor  Protection  Fund dapat memberi  ganti  kerugian  senilai aset  investor  hingga  maksimum Rp.  200.000.000,00  untuk  tiap investor  pada  satu  kustodian. Sementara nominal ganti kerugian untuk  kejahatan  manipulasi  pasar dan  perdagangan  orang  tidak dibatasi  namun  akan  ditentukan oleh administrator.

## SARAN
Berdasarkan  pembahasan  di  atas, maka  peneliti  dapat  merumuskan  2 (dua) saran, yaitu sebagai berikut:
1.  Untuk pemerintah, khususnya Otoritas  Jasa  Keuangan  agar memperbanyak  sosialisasi  dan edukasi terkait pasar modal kepada masyarakat selain daripada memperketat pengaturan  serta  pengawasan kegiatan sektor pasar modal guna mencegah dan mengurangi kerugian investor dan/atau pemberantasan  pelanggaran  dan kejahatan pasar modal. 2.  Untuk penegak hukum, mengingat kerugian  yang  tidak  semestinya diderita  investor  ini  mengarah kepada  tindak  kejahatan  pasar modal yang masuk dalam kategori pidana, maka aparat hukum secara  luas  perlu  tau  dan  paham bahwa penanganan dan pertanggungjawaban-nya haruslah  menitikberatkan  pada pemulihan kerugian investor yang mana  telah  diatur  secara lex spesialis. 3.  Untuk  masyarakat,  khususnya Milenial dan Gen-Z agar
melakukan study awal  terkait karakteristik, layanan, dan produk pasar modal sebelum terjun
langsung ke lapangan guna menekan  potensi  kerugian.  Dan pastikan  mendaftar  akun  pada perusahaan  efek  yang  memiliki
izin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Bank Indonesia. 2020. Krisis Kemanusiaan Covid-19 dan
Implikasinya Pada Tatanan Perekonomian Global di https://www.bi.go.id/id/publikasi/l aporan/Pages/LPI_2020.aspx diakses pada 3 Februari 2022. Detik  Finance.  2008.  Kronologis  Aliran Dana  Penipuan  Signature  di https://finance.detik.com/bursa- dan-valas/d-1056641/kronologis- aliran-dana-penipuan-signature diakses pada 3 Februari 2022. HWP  Lawyers.  2016.  Ganyang  Mafia Pasar  Modal  di  http://www.hwp- law.com/articles/79-ganyang- mafia-pasar-modal diakses pada 3 Februari 2022.
Indonesia Stock Exchange. 2021. Tutup Tahun  2021  dengan  Optimisme
Pasar  Modal  Indonesia  Lebih Baik di https://www.idx.co.id/berita/pres s-release- detail/?emitenCode=1632 diakses pada    3 Februari 2022. Keputusan  Anggota  Dewan  Komisioner Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor Kep-69/D.04/2020 tentang Penetapan  Batas  Paling  Tinggi
Pembayaran  Ganti  Rugi  Untuk Setiap Pemodal dan Setiap Kostodian  Dengan  Menggunakan Dana Perlindungan Pemodal. Mayasonda,  Raysa,  dkk.  2020.  Kajian Terhadap  Rencana  Pengaturan Disgorgement Dalam Pasar Modal Indonesia. Jurnal Cendekia  Hukum  Volume  6 Nomor 1, September 2020. Saidin, Ok dan Yessi Serena Rangkuti. 2019. Hukum Investasi  dan  Pasar  Modal. Jakarta:  Kencana Prenanda Media Group. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1995 tentang Pasar Modal. Viva.  2009.  Kronologi  Misteri  Antaboga Masuk ke Century di https://www.viva.co.id/arsip/3711 9-kronologi-misteri-antaboga- masuk-ke-century  diakses  pada 3 Februari 2022. Wijaya,  Vania  Regina  Artemisia  dan Ariawan Gunadi. 2022. Disgorgement: Pemulihan Kerugian  Investor  Pasar  Modal (Studi  Komparasi  Amerika  Serikat dan  Indonesia).  Jurnal  Hukum Volume 14 Nomor 1, Januari 2022.
Wijayanthi, I. G. A. A. T., Yuliartini, N. P.
R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penegakan  Hukum  Terhadap Pungutan  Liar  Yang  Dilakukan Oleh Oknum Organisasi Masyarakat  Di Wilayah  Hukum Polres Buleleng. Jurnal Pendidikan  Kewarganegaraan Undiksha , 8 (3), 155-163.
Wiratmaja, I. G. N. A., Mangku, D. G. S.,
&  Yuliartini,  N.  P.  R.  (2020). Penyelesaian Sengketa Maritime Boundary Delimitation Di Laut Karibia Dan  Samudera  Pasifik  Antara  Costa Rica  Dan  Nicaragua  Melalui Mahkamah Internasional. Jurnal Komunitas  Yustisia , 2 (1),  60- 69.
Worldometer. 2022. Covid-19 Coronavirus Pandemic di https://www.worldometers.info/c oronavirus/ diakses pada 3 Februari.