Volume 6 Nomor 2 Oktober 2020

## PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN
(Studi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan)
1 Ummi Muslimah, 2 Ahmad Fitra Yuza
1 Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan, Program Pascasarjana, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Indonesia
2 Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan, Program Pascasarjana, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Indonesia
2 Corresponding Author: fitra.ip@soc.uir.ac.id

## ABSTRACT
This study aims to determine how the implementation of Rokan Hulu District Regulation Number  6  of  2011  concerning  Certain  Permits  Retribution  (Study  of  Building  Permits Retribution)  and  to  determine  the  obstacles.  The  indicators  used  in  this  research  are communication, resources, disposition and bureaucratic structure. This type of research, which is located  in  Rokan  Hulu  Regency,  uses  descriptive  types  and  qualitative  methods.  There  are  two types  of  data  used  in  this  study,  namely  primary  data  collected  by  interview  techniques  and secondary  data  collected  by  observation  and  documentation  techniques.  The  informants  in  the study consisted of the Head of the One Stop Integrated Service  Investment Service,  Secretary  of the  Civil  Service  Police  Unit  and  Fire  Service  of  Rokan Hulu Regency, Head of Licensing and Non-Licensing A, Head of Licensing and Non-Licensing Section A/II, Staff of the Licensing and Non-Licensing  Section  A/II,  Public.  Data  analysis  in  this  research  is  inductive,  data  collected through  data collection  techniques  will  be  described  objectively  in  accordance  with  the  factual conditions  in  the  field.  Based  on  the  data  analysis  technique,  the  research  supposition  is "Implementation  of  Rokan  Hulu  District  Regulation  Number  6  Year 2011  concerning  Certain Permits  Retribution  (Building  Construction  Permits)  is  not  implemented".  Meanwhile  the obstacles in implementing this policy are limited availability of budget, still weak human resources of the leaders of the Investment and One Stop Services of Rokan Hulu Regency, which have an effect on the lack of dedication in increasing income from building permits retribution, still weak human resources. Rokan Hulu Regency community, which resulted in a lack of public awareness of  the  importance  of  building  permits,  the  available  facilities  were  inadequate.  Meanwhile,  the suggestions  recommended  by  researchers  that  need  to  be  considered  need  to  be  maximized coordination among Regional Apparatus Organizations, increase socialization to the community, and  need  to  carry  out  regular  and  continuous  supervision,  as  well  as  the  need  for  additional implementor incentives and additional facilities for adequate facilities and infrastructure.

## Keywords: Implementation, Public Policy and Retribution

## INTRODUCTION
Perubahan  paradigma  sistem  pemerintahan  dari  sentralisasi  menjadi  desentralisasi bertujuan  untuk  mewujudkan  kemandirian  daerah  demi  meningkatnya  kesejahteraan  warga negara  Republik  Indonesia.  Perubahan  paradigma  tersebut  dimulai  sejak  diamandemennya Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebanyak empat kali, dalam pasal 18  UUD  1945  setelah  amandemen  yang  ke  empat  menyebutkan  bahwa  “Negara Kesatuan Republik  Indonesia  dibagi  atas  daerah-daerah  provinsi  dan  daerah  provinsi  itu  dibagi  atas
Volume 6 Nomor 2 Oktober 2020
kabupaten  dan  kota  yang  tiap-tiap  provinsi,  kabupaten  dan  kota  itu  mempunyai  pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang”.
Sebagai  dasar  hukum  untuk  mengatur  penyelenggaraan  sistem  pemerintahan  daerah, pemerintahan  Negara  Indonesia  mengeluarkan  kebijakan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan dalam Undang-Undang tersebut bahwa otonomi daerah  adalah  hak,  wewenang,  dan  kewajiban  daerah  otonom  untuk  mengatur  dan  mengurus sendiri  urusan  Pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat  setempat  dalam  sistem  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia.  Artinya  pemerintah  memberikan  beberapa  kewenangan  terhadap pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangganya sesuai dengan ciri  khas  daerahnya  masing-masing  sepanjang  tidak  bertentangan  dengan  peraturan  perundang- undangan.
Intervensi  daerah  Kabupaten  Rokan  Hulu  terhadap  tata  kelola  pembangunan  perlu dilakukan  terutama  dalam  bentuk  memberikan  IMB  yang  melegalkan  suatu  bangunan direncanakan  sesuai  dengan  tata  ruang  yang  telah ditentukan dan menunjukkan bahwa rencana konstruksi  pembangunan  dapat dipertanggungjawabkan  untuk  kepentingan  bersama  sehingga tercipta  ketertiban, keamanan, keselamatan,  kenyamanan,   serta  kepastian  hukum.  Selain  itu pembangunan  daerah  Kabupaten  Rokan  Hulu  sebagai  bagian  integrasi  dari  pembangun nasional  didasari  pada  prinsip  otonomi  daerah  dalam  pengelolaan sumber  daya  menghendaki daerah  untuk  berkreasi  dalam  mencari  sumber penerimaan yang dapat  membiayai pengeluaran Pemerintah Daerah dalam rangka  menyelenggarakan pemerintahan  salah satunya melalui retribusi IMB.
Sejauh  ini  konstribusi  Pendapatan  Asli  Daerah  kabupaten  Rokan  Hulu  sebagai  sumber pembiayaan  dinilai  masih  rendah,  meskipun  mengalami  kenaikan  dari  tahun  ke  tahun. Disamping  itu  Mardiasmo mengatakan  bahwa  Pemerintah  Daerah  sebaiknya  tidak  menambah pungutan yang besifat pajak (menambah pajak baru), jika mau menambah hendaknya yang bersifat retribusi  sedangkan  pajak  justru  diupayakan  sebagai “the  last  effort” saja,  bahkan  yang  dibayar masyarakat adalah pajak pusat saja.
Pemberian  kewenangan  kepada  daerah  untuk  memungut  retribusi  daerah  telah mengakibatkan pemungutan berbagai jenis retribusi daerah yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan  masyarakat.  Pemungutan  ini  harus  dapat  dipahami  masyarakat  sebagai  sumber penerimaan yang dibutuhkan oleh daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah.  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah menggolongkan  retribusi  daerah  menjadi  3  (tiga)  golongan  yaitu  jasa  umum,  jasa  usaha  dan perizinan  tertentu.  Sementara  itu  pada  pasal  141  membagi  Perizinan  Tertentu  menjadi  5  (lima) jenis dan salah satunya adalah Izin Mendirikan Bangunan (IMB), artinya pemerintah memberikan kewenangan  terhadap pemerintah  daerah  untuk  memungut  retribusi  Izin  Mendirikan  Bangunan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.
Izin  Mendirikan  Bangunan  (IMB)  adalah  perizinan  yang  diberikan  oleh  Pemerintah Daerah untuk setiap kegiatan membangun bangunan gedung baru, dan/atau prasarana bangunan gedung,  rehabilitasi/renovasi  bangunan  gedung  dan/atau  prasarana  bangunan  gedung,  meliputi perbaikan/perawatan,  perubahan,  perluasan/pengurangan,  dan  pelestarian/pemugaran. Sementara  itu  retribusi  Izin  Mendirikan  Bangunan  adalah  retribusi  atas  kegiatan  tertentu Pemerintah  Daerah  dalam  rangka  pemberian  izin  mendirikan  bangunan  baik  kepada  orang pribadi maupun badan. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi
Volume 6 Nomor 2 Oktober 2020
Perizinan Tertentu sangat jelas bahwa semua bangunan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu harus memiliki IMB.
Faktor  yang  sangat  mempengaruhi  rendahnya  realisasi  penerimaan  retribusi  IMB  yaitu Sumber Daya Manusia  implementor  baik dari segi kuantitas maupun kualiatas yang, dalam hal ini  lebih  dititik  beratkan  kepada  bidang  Penyelenggaraan  dan  Pelayanan  Perizinan  dan  Non Perizinan A Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu. Berdasarkan data untuk menangani urusan IMB hanya sebanyak 6 orang yang terdiri dari 3 PNS dan 3 Honorer, selain itu dari segi kualitas dari 6 orang jumlah pegawai tersebut hanya sebanyak 3 orang  berpendidikan  terakhir  Sarjana  sedangkan  3  orang  lagi  berpendidikan  terakhir  Sekolah Menengah Atas.
Permasalahan retrbusi Izin Mendirikan bangunan di Kabupaten Rokan Hulu tidak hanya semata-mata  menjadi  kewenangan  mutlak  DPMPTSP  Kabupaten  Rokan  Hulu,  namun  masih memiliki kaitan dengan Organisasi Perangkat Daerah lainnya. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Rokan  Hulu  memiliki  kewenangan  dalam  pengawasan  implementasi  IMB,  Dinas  PU  dan  Tata Ruang berwenang sebagai teknis dalam survey lapangan dan merekomendasikan BAP, sementara itu  Dinas  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Kabupaten  Rokan  Hulu  memiliki  kewenangan menghitung  dan  menetapkan  target  penerimaan  retribusi  IMB  setiap  tahunnya,  selain  itu Kecamatan  merupakan  perpanjangan  tangan  bupati  dalam  mengimplementasikan  Perda  di Kecamatannya masing- masing.
Agar retribusi Izin Mendirikan Bangunan mencapai target yang telah direncana dan setiap tahunnya  perlu  pelaksanaan  maksimal  dari  Dinas  Penanaman Modal  dan  Pelayanan  Terpadu Satu  Pintu  Kabupaten  Rokan  Hulu  dalam pengimplementasikan  Peraturan  Daerah  Nomor  6 Tahun  2011  Tentang  Retribusi    Perizinan  Tertentu  terutama  pada  kegiatan  pengawasan, koordinasi  dan komunikasi  dengan  unsur-unsur  yang  terkait  sembari  peningkatkan  sistem pelayanan  yang  lebih  mudah  dan  tidak  berbelit-belit,  Akan  tetapi  diduga  masih  terjadi ketidaksesuaian  antara  apa  seharusnya  dengan  apa  yang  senyatannya (das sollen  das  sain) yang berdampak  retribusi  IMB  tidak  maksimal  memberikan  konstribusi  terhadap  peningkatan Pendapatan Asli Daeah Kabupaten Rokan Hulu.
Didasari  data  observasi  dan  dokumentasi,  memberikan  asumsi  deskripsi  belum maksimalnya implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu  terutama  retribusi  Izin  Mendirikan  Bangunan  di  Kabupaten  Rokan  Hulu,  sehingga menyisakan permasalah yang mengakibatkan munculnya fenomena-fenomana. Adapun fenomena tersebut yang diidentifikasi terdiri dari:
1. Dari  tahun  2017  hingga  2019  realisasi  Retribusi  Izin  Mendirikan Bangunan  mengalami penurunan, pada tahun 2017 realisasi retribusi IMB lebih dari 84%, pada tahun 2018 realisasi retribusi  IMB  hanya  61%  mengalami  penurutan  sebesar  24%  lebih,  dan  pada  tahun  2019 realisasi hanya sebesar 60,40%.
2. Selama  3  tahun  terakhir  mulai  dari  tahun  2017  sampai  2019  realisasi retribusi  IMB  tidak pernah  mencapai  target  yang  ditetapkan.  Terakhir  pada tahun  2019  target  penerimaan  dari retribusi  IMB  sebesar  Rp.  1.600.000.000  sedangkan  realisasinya  hanya  sebesar  Rp. 966.329.502, atau sebesar 60,40%.
3. Masih  sangat  lemahnya  Sumber  Daya  Manusia  DPMPTSP  Kabupaten Rokan  Hulu  yang menangani IMB, dari segi kuantitas jumlah pegawai hanya sebanyak 6 orang yang terdiri dari 3 orang  PNS  dan  3  orang  Honorer.  Idealnya  membutuhkan  pengawai  minimal  10  orang,
Volume 6 Nomor 2 Oktober 2020
sementara itu dari kualitas dari 6 orang pegawai hanya 3 orang  berpendidikan terakhir sarjana dan 3 orang Sekolah Menengah Atas.
4. Disinyalir  masih  sangat  lemahnya  pengawasan,  koordinasi  dan  komunikasi  yang  dilakukan oleh  DPMPTSP  dengan  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Tata  Kota,  Badan  Pendapatan  Daerah, Satuan  Polisi  Pomong  Praja  dan  Kecamatan  dalam  mengimplementasikan  Peraturan  Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
Pengertian  implementasi  apabila  dikaitkan  dengan  kebijakan  yakni  suatu  keputusan  yang dirumuskan  lalu  dibuat  dalam  suatu  bentuk  positif  seperti  Undang-Undang  atau  Peraturan Daerah, tetapi sebuah kebijakan harus diimplementasikan, agar tujuan kebijakan mencapai tujuan yang dirumuskan. Implementasi kebijakan adalah siklus yang paling berat dalam siklus kebijakan, karena disini masalah-masalah yang kadang tidak dijumpai didalam konsep, muncul dilapangan. Selain  itu,  ancaman  utama  adalah  konsistensi  implementasi  kebijakan  itu  sendiri.  Daniel  A. Mazmanian  dan  Paul  A.  Sabatier  (1979)  yang  dikutip  oleh  Wahab,  menjelaskan  implementasi kebijakan merupakan memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku  atau  dirumuskan  merupakan  fokus  perhatian  implementasi  kebijakan,  yakni  kejadian- kejadian  dan  kegiatan-kegiatan  yang  timbul  sesudah  disahkannya  pedoman-  pedoman  kebijakan Negara,  yang  mencakup  baik  usahausaha  untuk  mengadministrasikannya  maupun  untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.
Van Meter dan Van Horn (1974) dalam Agustino mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan- keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup  usaha-usaha  untuk  mengubah  keputusan-keputusan  menjadi  tindakan-tindakan operasional  dalam  kurun  waktu  tertentu  maupun  dalam  rangka  melanjutkan  usaha-usaha  untuk mencapai  perubahan  besar  dan  kecil  yang  ditetapkan  oleh  keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan mencapai tujuan- tujuan yang telah diterapkkan. Implementasi kebijakan sewajarnya dipahami sebagai bentuk nyata dari sebuah turunan undang- undang mengenai pelaksanaan sampai kepada tahap pengevalusiaan, sebagaimana yang dijelaskan oleh  Riant  Nugroho  berpendapat  kebijakan  yang  bisa  langsung  dimplementasikan,  tanpa memerlukan  kebijakan  turunannya,  seperti  Kepres,  Inpres,  Kepmen,  Keputusan  Kepala  Daerah, Keputusan Kepala Dinas, dll, dan kebijakan yang membutuhkan kebijakan publik penjelas seperti undang - undang dan perda. Tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan di atas, Anderson menguraikan implementasi kebijakan dapat dilihat dari empat aspek yaitu sebagai berikut: 1) Who is involeved in policy implementation; 2) The Narute of the administrative process 3) Compliance with policy content’ 4) Impact .
Dari  tiga  definisi  di  atas  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  implementasi  kebijakan menyangkut  tiga  hal,  yaitu:  1)  adanya  tujuan  atau  sasaran  kebijakan;  2)  adanya  aktivitas  atau kegiatan pencapaian tujuan, dan; 3) adanya hasil kegiatan. Studi implementasi merupakan suatu kajian studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Perlu dicatat bahwa  implementasi  kebijakan  merupakan  tahapan  yang  sangat  penting  dalam  keseluruhan struktur  kebijakan,  karena  melalui  prosedur  ini  proses  kebijakan  secara  keseluruhan  dapat dipengaruhi  tingkat  keberhasilan  atau  tidaknya  pencapaian  tujuan.  Dunn  menganjurkan  bahwa disetiap  tahapan  proses  kebijakan  publik  termasuk  tahap  implementasi  kebijakan  penting dilakukan  analisa.  Akan  tetapi  analisa  yang  dimaksud  bukan  dilakukan  pada  tahap  evaluasi kebijakan, namun sudah dilakukan pada saat penyusunan agenda kebijakan publik.
Pakar  kebijakan  lainnya  Edward  III  menurutnya  implementasi  kebijakan  adalah  tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi
Volume 6 Nomor 2 Oktober 2020
masyarakat  yang  dipengaruhinya.  Jika  suatu  kebijakan  tidak  dapat  mengurangi  masalah  yang merupakan sasaran kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan  yang  cemerlang  mungkin  juga  akan  mengalami  kegagalan  jika  kebijakan  tersebut kurang  diimplementasikan  dengan  baik  oleh  para  pelaksana  kebijakan.  Para  pelaku  kebijakan, hendaknya  harus  memahami  langkah-langkah  yang  dilaksanakan  agar  suatu  kebijakan membuahkan  hasil  sesuai  dengan  rencana, Sabatier  dan  Mazmanian  berpendapat  ada  enam  (6) kondisi  atau  enam  langkah  bagi  implementasi  kebijakan  publik  yang  efektif,  yaitu  apabila  :  1) Tujuan-tujuan  bersifat  konsisten  dan  jelas  sehingga  mereka  bisa memberi standar evaluasi dan sumber yang legal; 2) Teori kausal yang  memadahi sehingga menjamin bahwa kebijakan memiliki teori yang akurat untuk melakukan perubahan. 3) Struktur   organisasi disusun secara legal  guna mengupayakan kepatuhan  bagi  pelaksana  kebijakan  dan  kelompok  sasaran;  4)  Para  implementer punya  komitmen  dan  keterampilan  dalam  menerapkan  kebebasan  yang  dimilikinya  guna mewujudkan  tujuan  kebijakan.  5)  Dukungan  dari  kelompok-kelompok  kepentingan  dan kekuasaan  dalam  legislatif  dan  eksekutif’;  6)  Perubahan  kondisi  sosial  ekonomi  yang  tidak menghilangkan  dukungan  kelompok  dan  kekuasaan  atau  memperlemah  teori  kausal  yang mendukung kebijakan tersebut.
Dalam  sistem  pemerintahan,  kebijakan  publik  diimplementasikan  oleh  badan-badan pemerintah.  Implementasi  tersebut  dapat  melibatkan  banyak  aktor  kebijakan  sehingga  sebuah kebijakan  bisa  menjadi  rumit.  Kerumitan  dalam  tahap  implementasi  kebijakan  bukan  hanya ditunjukkan  dari  banyaknya  aktor  kebijakan  yang  terlibat,  namun  juga  variabel-variabel  yang terkait  di  dalamnya.  Subarsono  menyebutkan  beberapa  teoritisi  implementasi  kebijakan  yang menyebutkan  berbagai  macam  variabel  tersebut.  Pakar-pakar  tersebut  antara  lain:  George  C. Edwards III, Merilee S. Grindle, Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier, Donald Van Meter dan  Carl  Van  Horn,  Cheema  dan  Rondinelli,  dan  David  L.  Weimer  dan  Aidan  R.  Vining. Menurut Edwards III (1980: 9-11), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu: 1) Komunikasi, 2) Sumber Daya, 3) Disposisi, Dan 4) Struktur Birokrasi.
Menurut Edwards komunikasi harus ditransmisikan kepada personel yang tepat, dan harus jelas, akurat serta konsisten Edwards III menyatakan: “Orders to implement policies must be transmitted to  the  appropriate  personnel,  and  they  must  be  clear  accurate,  and  consistent”. Dalam  hal  ini  Edwards menjelaskan,  bahwa  jika  pembuat  keputusan/decision  maker  berharap  agar  implementasi kebijakan sesuai dengan yang dikehendakinya, maka ia harus memberikan informasi secara tepat. Komunikasi  yang  tepat  juga  menghindari  diskresi/discretion  pada  para  implementor  karena mereka akan mencoba menerjemahkan kebijakan umum menjadi tindakan yang spesifik. Diskresi ini  tidak  perlu  dilakukan  jika  terdapat  aturan  yang  jelas  serta  spesifik  mengenai  apa  yang  perlu dilakukan.  Namun,  aturan  yang  terlalu  kaku  juga  dapat  menghambat implementasi karena akan menyulitkan  adaptasi  dari  para  implementor.  Dalam  hal  ini  diperlukan  kebijakan  yang ditransmisikan  kepada  agen  pelaksana  yang  tepat,  jelas,  dan  konsisten,  tetapi  tidak  menghalangi adaptasi dari para agen pelaksana tersebut.
Mengenai sumber daya, Edwards  III (1980: 11) menjelaskan bahwa hal yang diperlukan agar implementasi  berjalan  efektif  adalah: Important  resources  include  staff  of  the  proper  size  and  with  the necessary expertise; relevant and adequate information on how to implement policies and on the compliance of others involved in implementation; the authority to ensure that policies  are carried out as they are intended; and facilities (including buildings, equipment, land, and supplies) in which or with which to provide services.
Selain  komunikasi  dan  sumber  daya,  Edwards  III  memandang  disposisi  dari  implementor sebagai  faktor  yang  penting.  Edwards  III  (1980:  89)  menyatakan: “If implementors  are  well-disposed
Volume 6 Nomor 2 Oktober 2020
toward  a  particular  policy,  they  are  more  likely to carry it out as the original decisionmakers intended. But when implementors’  attitudes  or  perspectives  differ  from  the  decisionmakers’,  the  process  of  implementing  a policy becomes infinitely more complicated”.
Faktor  keempat  yang  dikemukakan  Edwards  adalah  struktur  birokrasi.  Edwards  III  (1980: 125) menyatakan bahwa dua sub variabel yang memberikan pengaruh besar pada birokrasi adalah Standard Operating Procedures (SOP) dan fragmentasi. Mengenai SOP, Edwards III (1980: 225) menjelaskannya  sebagai:  “The  former  develop  as  internal  responses  to  the  limited  time  and resources of implementors and the desire for uniformity in the operation of complex  and widely dispersed organizations; they often remain in force due to bureaucratic inertia”. Jika kita rephrase, SOP  merupakan  respon  yang  timbul  dari  implementor  untuk  menjawab  tuntutan-tuntutan pekerjaan  karena  kurangnya  waktu  dan  sumber daya  serta  kemauan  adanya  keseragaman  dalam operasi organisasi  yang kompleks. SOP ini sering kita jumpai dalam pelayanan masyarakat pada organisasiorganisasi  pelayanan  publik.  Standarisasi  SOP  sudah  menjadi  isu  lama  pada  organisasi swasta/private sector, dan kemudian diimplementasikan pula pada organisasi-organisasi pelayanan publik.

## METHODS
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif  adalah  suatu  prosedur  penelitian  yang  menghasilkan  data  deskriptif  berupa  kata-kata tertulis atau lisan orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Moleong menjelaskan Pendekatan kualitatif  memiliki karakteristik  alami (Natural  serfing) sebagai  sumber  data  langsung,  deskriptif, proses  lebih  dipentingkan  dari  pada  hasil.  Analisis  dalam  penelitian  kualitatif  cenderung dilakukan secara analisis induktif dan makna makna merupakan hal yang esensial.
Tipe penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini menyesuaikan dengan metode yang digunakan,  Menurut  Sukmadinata  penelitian  kualitatif  adalah penelitian  yang  digunakan  untuk mendeskripsikan  dan  menganalisis  fenomena,  peristiwa,  aktivitas  sosial,  sikap,  kepercayaan, presepsi, dan orang secara individual maupun kelompok 77 . Oleh karena itu tipe yang digunakan yaitu  tipe  survey  deskriptif.  Penelitian  deskriptif  bertujuan  mendefinisikan  suatu  keadaan  atau fenomena  secara  apa  adanya.  Deskrptif  kualitatif  dalam  penelitian  ini  digunakan  untuk mengembangkan  teori  yang  dibangun  melalui  data  yang  diperoleh.  Dalam  metode  kualitatif peneliti  pada  tahap  awalnya  melakukan  penjelajahan,  selanjutnya  melakukan  pengumpulan data  yang  mendalam,  mulai dari observasi sampai dengan penyusunan laporan.

## RESULT AND DISCUSSION

## Indikator Komunikasi
Komunikasi  sangat  menentukan  keberhasilan  implementasi  sebuah  kebijakan, Implementasi  yang  efektif  terjadi  apabila  para  pembuat  keputusan  sudah  mengetahui  apa  yang akan  mereka  kerjakan.  Pengetahuan  atas  apa  yang  akan  mereka  kerjakan  dapat  berjalan  apabila komunikasi  berjalan  dengan  baik,  sehingga  setiap  keputusan  kebijakan  dan  peraturan impelementasi  harus  ditransmisikan  (atau  dikomunikasikan)  kepada  bagian  personalia  yang tepat.  Selain  itu,  kebijakan  yang  dikomunikasikan  pun  harus  tepat,  akurat,  dan  konsisten. Komunikasi  (atau  pentransmisian  informasi)  diperlukan  agar  para  pembuat  keputusan  dan  para
Volume 6 Nomor 2 Oktober 2020
implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.
Agar  implementasi  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Rokan  HuluNomor  6 Tahun  2011 tentang  Retribusi  Perizinan  Tertentu  terlaksana  dengan  maksimal  di  Kabupaten  Rokan  Hulu pemerintah  daerah  Kabupaten  Rokan  Hulu  harus  memperhatikan  secara  khusus  komunikasi antara  beberapa  Organisasi  Perangkat  Daerah  yang  memiliki  kewenangan  dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulutersebut. Komunikasi yang baik setidaknya harus memuat beberapa sub indikator yang mutlak harus dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu terutama DPMPTSP Kabupaten Rokan Hulu sebagai komunikator yaitu transmisi, kejelasan dan konsistensi.
Transmisi  yaitu  penyaluran  komunikasi  dari  satu  pihak  ke  pihak  lain,  Edward  III menjelaskan penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik  pula.  Seringkali  yang  terjadi  dalam  penyaluran  komunikasi  adalah  adanya  salah  pengertian (misscommunication). Melalui  transmisi  yang  baik  dalam  mengimplementasikan  Peraturan  Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2011 tentang  Retribusi  Perizinan Tertentu maka akan terbentuk  suatu  keserasian,  keselarasan  dan  kesatuan  tindakan  dari  beberapa  OPD  yang bertanggungjawab  seperti,  Satpol  PP  dan  Damkar DPMPTSP, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang,  Kecamatan,  Kelurahan/Desa,  oleh  karena  itu  maksud  dan  tujuan  dari  Perda  Nomor  6 Tahun  2011  tersebut  dapat  difahami  dalam  penerapannya.  Untuk  mengetahui  transmisi implemantasi Peraturan Daerah Kabupaten Rokan HuluNomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Izin Mendirikan Bangunan) penulis mengumpulkan data wawancara dengan Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Rokan Hulu, beliau menjelaskan sebagai berikut: “Transmisi berkaitan  dengan  Perda  IMB  sudah  jelas  yang  bertujuan  untuk  mengatur  aturan  yang  ada  bagi masyarakat  atau  pemilik  bangunan  untuk  saling  kompromi  dan  sadar  akan  dampak  positif  dari pengurusan IMB”.
Untuk  mendukung  data  wawancara  di  atas,  peneliti  juga  mewawancarai  Kepala  Bidang Kabid Penyelenggaraan dan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A, yang memberikan jawaban sebagai berikut: “Transmisi yang berkaitan dengan Implementasi Perda No 6 Tahun 2011 terkait dengan IMB sudah jelas dan dapat difahami oleh DPMPTSP bagaimana penerapannya hanya saja komukasi  dengan  beberapa OPD harus ditingkatkan,  selain  itu  perlu dilaksanakannya  sosialisasi terhadap  masyarakat  karena  masyarakat  belum  memahami  pentingnya  IMB”.  Sementara  itu, wawancara  yang  dilakukan  peneliti  dengan  Sekretaris  Satpol  PP  dan  Pemadam  Kebakaran kabupaten  Rokan  Hulu  menberikan  penjelasan  sebagai  berikut:“Transmisi  aturan-aturan  yang berkaitan dengan IMB sudah cukup jelas, tidak ada salah pengertian dalam penerapannya, hanya saja  untuk  melaksanakan  aturan  tersebut  serba  keterbatasan  dan  mengalami  hambatan dilapangan”.
Data  wawancara  di  atas  menegaskan  bahwa  tidak  ada  permasalahan  yang  serius  terkait dengan transmisi impelementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2011 tentang  Retribusi  Perizinan  Tertentu,  penyaluran  komunikasi  dari  pembuat  kebijakan  kepada Organisasi Perangkat Daerah yang berwenang mengimplementasikan kebijakan terlaksana dengan cukup  baik,  artinya  tidak  ada  salah  pengertian (misscommunication) dalam  memahami  dan mendefenisikan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulutersebut.
Data di atas didukung dengan data observasi yang dilakukan oleh peneliti dari bulan Juli – Oktober  2020,  peneliti  menilai  subtansial  yang  mengatur  Izin  Mendirikan  Bangunan  sudah difahami oleh dengan jelas oleh DPMPTSP Kabupaten Rokan Hulu, Satuan Polisi Pamong Praja,
Volume 6 Nomor 2 Oktober 2020
Badan  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Rokan  Hulu,  Kecamatan  dan  Desa/Kelurahan  baik  itu mengenai  persyaratan,  tariff,  procedural,  cara  mengukur  tingkat  bangunan,  prinsip  yang dianut dalam  mendirikan  bangunan  serta  dampak  positif  yang  didapati  dari  kepengurusan  Izin Mendirikan  Bangunan.  Selain  itu,  masing-masing  Organisasi  Perangkat  Daerah  mengetahui  dan memahami  batasan-batasan  apa  yang  menjadi  tanggungjawabnya.  Hal  ini  didasari  data dokumentasi  masing-masing  OPD  berdasarkan  Peraturan  Bupati  telah  di  atur  tugas,  pokok  dan fungsinya  dalam  mengimplementasikan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Rokan  Hulu  Nomor  6 Tahun  2011  tentang  Retribusi  Perizinan  Tertentu.  Sub  indikator  yang  ke  dua  dari  indikator komunikasi  adalah  kejelasan,  Edward  III  mengemukakan  dalam  teorinya  komunikasi  yang diterima  oleh  para  pelaksana  kebijakan  (street-level-bureuarats)  haruslah  jelas  dan  tidak membingungkan (tidak ambigu/mendua) ketidak jelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi impelementasi,  pada  tataran  tertentu,  para  pelaksana  membutuhkan  fleksibilitas  dalam melaksanakan kebijakan. Tetapi pada tataran yang lain hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan.
Elemen  kejelasan  merupakan  salah  satu  elemen  yang  sangat  penting  dalam keberhasilan mencapai  tujuan  yang  telah  dirumuskan  oleh  pembuat  kebijakan.  jika  kebijakan diimplementasikan  sebagaimana  yang  diingingkan  maka  tidak  hanya  petunjuk  pelaksana  yang harus diterima namun komunikasi kebijakan harus jelas. Ketidak jelasan pesan komunikasi akan mendorong  terjadinya  kesalah  fahaman  bakan  mungkin  dapat  bertentangan  dengan  pesan  awal kebijakan.
Untuk melihat kejelasan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun  2011  tentang  Retribusi  Perizinan  Tertentu  khususnya  Izin  mendirikan  bangunan  di Kabupaten Rokan Hulu peneliti mengumpulkan data wawancara dengan beberapa informan, salah satunya  dengan  Kabid  Penyelenggaraan  dan  Pelayanan  Perizinan  dan  Non  Perizinan  A  Dari wawancara  tersebut  belian  memberikan  keterangan  sebagai  berikut:  “Bagi  DPMPTSP  Peraturan Daerah  Kabupaten  Rokan  HuluNo  6  Tahun  2011  tentang  Retribusi  Perizinan  Tertentu  cukup jelas,  dapat  difahami  maksud  dan  tujuan  serta  telah  memberikan  acuan  untuk  melakukan pugutan  IMB.  Namun  sejauh  ini  belum  terlalu  difahami  oleh  masyarakat  Kabupaten  Rokan Hulu terutama masyarakat awam, contoh di Kota Pasir Pengaraian banyak yang memiliki IMB, hal ini bukan faktor ketidak mauan masyarakat untuk mengurus izin tetapi ketidak tauan mereka akan hal ini dan kurangnya informasi terhadap aturan yang ada”.
Sebagai  data  pembanding  hasil  wawancara  di  atas,  peneliti  mewawancarai  Staff  FO DPMPTSP  Kabupaten  Rokan  Hulu  beliau  memberikan  keterangan  sebagai  berikut:  “Mengenai informasi  implementasi  Perda  No  6  Tahun  2011  tentang  Retribusi  Perizinan  Tertentu  (Izin Mendirikan Bangunan) saya rasa sudah cukup jelas bagaimana procedural, tariff dan persyaratan IMB,  akan  tetapi  yang  perlu  diperhatikan  sosialisasi  kepada  masyarakat  dan  selama  ini  kurang ketegasan dalam mengimplementasikan Perda tersebut”.
Data  wawancara  di  atas  memberikan  informasi  secara  faktual  bahwa  informasi  yang diterima  oleh  DPMPTSP  Kabupaten  Rokan  Hulu  dari  pembuat  kebijakan  dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi  Perizinan  Tertentu  sudah  cukup  jelas,  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  Izin  Mendirikan Bangunan sudah difahami dengan cukup baik, baik itu mengenai procedural, persyaratan, tariff, teknis  dilapangan  dan  lembaga  apa  saja  yang  saling  berkoordinasi.  Akan  tetapi  yang  menjadi masalah  mendasar  yaitu  subtansial  dari  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Rokan  Hulu  Nomor  6 Tahun  2011  tentang  Retribusi  Perizinana  tertentu  khususnya  Izin  Mendirikan  Bangunan
Volume 6 Nomor 2 Oktober 2020
informasinya belum difahami dengan baik  oleh masyarakat, terutama masyarakat awam. Hal ini dapat dilihat  banyaknya bangunan  yang  ada  di  Kabupaten  Rokan  Hulu  tidak  memiliki  IMB salah  satu  faktor  penyebabnya  yaitu  ketidak  tauan  masyarakat  bagaimana  cara  untuk  mengurus IMB tersebut.
Penyebab  permasalahan  ketidak  tauan  masyarakat  adalah  lemahnya  sosialisasi  yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu yakni dalam hal ini DPMPTSP Kabupaten Rokan  Hulu  melaksanakan  sosialisasi  kepada  masyarakat.  Data  observasi  yang  dilakukan  oleh Peneliti selama tahun 2020, terlihat jelas tidak adanya kegiatan sosialisasi baik itu acara yang ditaja ditingkat Kabupaten, Kecamatan maupun Desa/Kelurahan. Merujuk juga pada data dokumentasi terlihat  jelas  selama  ini  tidak  ada  selebaran-selebaran,  pamlet,  baliho,  giant  barner  yang ditempakan  pada  titik  keramaian  yang  bertujuan  memberikan  informasi  yang  jelas  kepada masyarakat.
Dari wawancara yang dilakukan peneliti dengan salah seorang masyarakat yang mengurus IMB,  memberikan  keterangan  sebagai  berikut:  “informasi  terkait  Izin  Mendirikan  Bangunan belum begitu  jelas sampai kepada masyarakat, terkadang masyarakat merasa susah karena setelah sampai  di  DPMPTSP  ternyata  ada  persyaratan  yang  kurang,  dan  masyarakat  belum  memahami secara jelas fungsi dari IMB tersebut”. Data wawancara di atas mendeskripsikan bahwa informasi yang  berkaitan  dengan  Izin  Mendirikan  Bangunan  belum  jelas  difahami  oleh  masyarakat, terutama  persyaratan  dan  proseduralnya,  selain  itu  rata-rata  masyarakat  memahami  IMB memberikan  dampak  negative  bukan  positif  karena  sudah  menyulitkan  bagi  masyarakat  untuk mengurusnya, bahkan tidak  sedikit masyarakat  beranggapan  IMB  merupakan  cara  pemerintah daerah  menghalangi  pembangunan  yang  ingin  dilakukan  dan  memanfaatkan  masyarakat dengan menetapkan tariff tertentu.

## Indikator Sumber Daya
Indikator  implementasi  kebijakan  yang  ke  dua  menurut  Edward  III  yaitu  Sumber  Daya. Sumber  daya  menjadi  salah  satu  faktor  terpenting  dalam keberhasilan  implementasi  kebijakan publik.  Semakin  memadai  sumber  daya  yang dimiliki  oleh  institusi  yang  berwenang  dalam mengimplementasikan  sebuah  kebijakan  maka  semakin  tinggi  peluang  kebijakan  tersebut mencapai hasil tujuan yang telah ditetapkan, begitu juga sebaliknya. Edward III membagi indikator Sumber Daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu staff, informasi, wewenang dan fasilitas. Khusus dalam  penelitian  ini  peneliti  membatas  tiga  elemen  yaitu  Staff/SDM,  wewenang  dan  fasilitas. Pembatasan ini karena peneliti meyakini tiga elemen tersebut sudah dapat memberikan jawaban terhadap fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan.
Implementasi  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Rokan  Hulu  Nomor  6  Tahun  2011  tentang Retribusi  Perizinan  Tertentu  dilaksanakan  oleh  DPMPTSP  Kabupaten  Rokan  Hulu  dengan berkoordinasi  dengan  Organisasi  Perangkat  Daerah  lainnya  seperti  Satuan  Polisi  Pamong  Praja dan Damkar, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, TAPD Kabupaten Rokan Hulu Kecamatan dan lain-lain. Oleh karena itu Sumber Daya yang dianalisis dalam penelitian ini lebih tepat sumber daya  DPMPTSP  Kabupaten  Rokan  Hulu.  Untuk  mengetahui  Sumber  Daya  DPMPTSP Kabupaten  Rokan  Hulu  dalam  mengimplementasikan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Rokan Hulutersebut, peneliti menganalisis secara deskriptif elemen-elemen sumber daya sebagai berikut:
Sumber  Daya  Manusia  merupakan  salah  satu  faktor  yang  sangat  penting  bahkan  tidak dapat terlepas dari suatu lembaga baik itu swasta maupun pemerintahan. Sumber Daya Manusia juga  merupakan  kunci  keberhasilan kemajuan  suatu  organisasi.  Semakin  baik  kuantitas  dan kualitas  Sumber  Daya  Manusia  maka  semakin  terbuka  peluang  organisasi  untuk  menjadi  lebih
Volume 6 Nomor 2 Oktober 2020
maju.  Secara  umum  Sumber  Daya  Manusia  adalah  individu  yang  produktif  bekerja sebagai penggerak  suatu  organisasi,  elain  itu  SDM  merupakan  sebagai  asset  sehingga  harus  dilatih  dan dikembangkan  kemampuannya.  Teori  yang  dikemukan  oleh  Edward  III  menjelaskan  bahwa kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf  yang  tidak  mencukupi,  ataupun  tidak  kompeten  dibidangnya.  Penambahan  jumlah  staf  dan implementor  saja  tidak  cukup,  tetapi  diperlukan  juga  kecukupan  staf  dengan  keahlian  dan kemampuan  yang  diperlukan  (kompeten  dan  kapabel)  dalam  mengimplementasikan  kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.
Begitu  juga  dengan  halnya  dalam  mengimplementasikan  Peraturan  Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2011 tentang  Retribusi  Perizinan Tertentu khususnya retribusi Izin Mendirikan  Bangunan,  untuk  mencapai  realisasi  retribusi  sesuai  dengan  target  harus  didukung dengan staff yang memadai baik itu dari segi kualitas maupun kuantitas. Untuk mengetahui Staff DPMPTSP Kabupaten  Rokan  Hulu  dalam  mengimplementasikan  Peraturan  Daerah  Kabupaten Rokan  Hulu  Nomor  6  Tahun  2011  tentang  Retribusi  Perizinan  Tertentu  khususnya  retribusi IMB,  peneliti  melakukan  wawancara  dengan  Kepala  Dinas  DPMPTSP  Kabupaten  Rokan  Hulu, beliau  memberikan  keterangan:  “Secara  keseluruhan  Staff  DPMPTSP  Kabupaten  Rokan  Hulu untuk  mengimplementasikan  Perda  No  6  Tahun  2011  tentang  Retribusi  Perizinan  dari  segi jumlah belum memadai. Sementara itu apabila melihat kualiatas SDM cukup berkompeten dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat”.
Data  wawancara  di  atas  senada  dengan  hasil  wawancara  yang  dilakukan  peneliti  dengan Kepala  Bidang  Penyelenggaraan  dan  Pelayanan  Perizinan  dan Non  Perizinan  A/II.  Beliau memberikan penjelesan sebagai berikut:  ”SDM yang dimiliki DPMPTSP Kabupaten Rokan Hulu jumlahnya  masih  belum  ideal,  perlu  adanya  penambahan  Staff,  namun  apabila  dilihat  dari  segi kemampuan rata-rata sudah memiliki pengalaman dalam memberikan pelayan retribusi IMB”.
Sebagai  data  pembanding  peneliti  mewawancarai  pihak  masyarakat  yang  mengurus  IMB, hal ini bertujuan agar data menjadi lebih berimbang dan objektif. Dari hasil wawancara tersebut, beliau menjelaskan sebagai berikut: “Saya rasa Jumlah staff yang terdapat di DPMPTSP Kabupaten Rokan  Hulu  pada  saat  ini  belum  mencukupi,  mengingat  banyaknya  masyarakat  yang  harus dilayani, sementara itu staff yang ada pada saat ini saya rasa cukup memiliki kemampuan dalam memberikan pelayanan retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
Data wawancara di atas tidak jauh berbeda dengan data observasi yang dilakukan peneliti, dari  hasil  observasi  yang  dilaksankan  mulai  dari  bulan  Agustus  –  Oktober  2020  diperoleh  hasil “kuantitas  Sumber  Daya  Manusia/staff  DPMPTSP Kabupaten  Rokan  Hulu  masih  kurang  dalam mengimplementasikan Perda No 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Tertentu, malasah ini dapat dilihat  dari  belum  maksimalnya  hasil  yang  dicapai.  Sedangkan  dari  segi  kualitas  rata-rata  sudah cukup  memiliki  kompetensi,  akan  tetapi  permasalah  yang  paling  mendasar  adalah  lemahnya kemampuan  kepala  Dinas  DPMPTSP  Kabupaten  Rokan  Hulu,  penilaian ini  terlihat  dari  tidak adanya  kebijakan  atau  keputusan  dari  Dinas  bagaimana  cara  maningkatkan  realisasi,  selain  itu dapat dilihat pejabat kurang memiliki dedikasi terhadap tupoksi”.
Kemudian,  data  dokumentasi  yang  diperoleh  dari  DPMPTSP  Kabupaten  Rokan  Hulu jumlah  staff  pada  bidang  Penyelenggaraan  dan  Pelayanan  Perizinan dan Non Perizinan A yaitu bidang yang menangani  urusan IMB sebanyak ”6 orang yang terdiri dari 3 orang PNS dan 3 orang Honorer. Sementara itu dari kualitas dari 6 orang pegawai hanya 3 orang berpendidikan terakhir sarjana dan 3 orang Sekolah Menengah Atas”.
Volume 6 Nomor 2 Oktober 2020
Salah  satu  faktor  kritis  bagi  efektifivitas  implementasi  kebijakan  perlu  adanya  distribusi kewenangan  yang  jelas  terhadap  organisasi  yang  menerapkannya  dilapangan.  Berbicara kewenangan  adalah  suatu  hak  untuk  melakukan  sesuatu  secara  legal  demi  tercapainya  suatu tujuan.  Oleh  karena  itu  kewenangan  hendaknya  dilaksanakan  dengan  bijaksana.  Edward  III memasukkan  wewenang  dalam  salah  satu  elemen  dari  Sumber  Daya  Implementasi  kebijakan publik,  dan  beliau  beranggapan  bahwa  kewenangan  harus  bersifat  formal  agar  perintah  dapat dilaksanakan.  Kewenangan  merupakan  otoritas  atau  legitimasi  bagi  para  pelaksana  dalam melaksanakan  kebijakan  yang  ditetapkan  secara  politik.  Ketika  wewenang  nihil,  maka  kekuatan para  implementor  dimata  publik  tidak  terlegitimasi,  sehingga  dapat  menggagalkan  proses implementasi  kebijakan. Tetapi dalam konteks yang lain, ketika  wewenang formal tersebut ada, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Disatu pihak, efektivitas akan menyurut manakala wewenang diselewengkan oleh  para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau demi kepentingan kelompoknya.
Sebagai  bahan  dasar  untuk  menganalisis  wewenang  implementasi  Peraturan  Daerah Kabupaten  Rokan  Hulu  Nomor  6  Tahun  2011  tentang  Retribusi  Perizinan  Tertentu  (Izin Mendirikan  Bangunan)  peneliti  mengumpulkan  data  melalui  wawancara  dengan  Kepala  Dinas DPMPTSP Kabupaten Rokan Hulu, beliau memberikan keterangan sebagai berikut: “Wewenang yang dilimpahkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu kepada Organisasi Perangkat Daerah  sudah  jelas,  tidak  ada  tugas  pokok  dan  fungsi  yang  saling  tumpang  tindih,  dan kewenangan masing-masing OPD dapat dimengerti dan difahami sebaik mungkin”.
Untuk memperkuat data wawancara di atas, peneliti mewawancarai Kabid Penyelenggaraan dan  Pelayanan  Perizinan  dan  Non  Perizinan  A,  dari  wawancara  tersebut  beliau  menuturkan keterangan  sebagai  berikut:  ”Wewenang  yang  dilimpahkan  oleh  pemerintah  daerah  kepada DPMPTSP  Kabupaten  Rokan  Hulu  sudah  sangat  jelas,  dan  kewenangan  tersebut  di  atur  dalam Peraturan  Bupati  yang  memuat  tugas  pokok  dan  fungsi  serta  batasan-batasan  yang  dilaksanakan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah”.
Peneliti  menilai  data  wawancara  di  atas  sudah  cukup  memberikan  penjelasan  secara objektif  bagaimana  elemen  kewenangan  dalam  mengimplementasikan  Peraturan  Daerah Kabupaten  Rokan  Hulu  Nomor  6  Tahun  2011  tentang  Retribusi  Perizinan  Tertentu.  Data tersebut  menggambarkan  bahwa  kewenangan  sudah  jelas  diberikan  kepada  Dinas  DPMPTSP Kabupaten  Rokan  Hulu,  hal  ini  didasari  oleh  Peraturan  Bupati  Rokan  Hulu  Nomor  49  Tahun 2019  tentang  Kedudukan,  Susunan  Organisasi,  Tugas  dan  Fungsi  Serta  Tata  Kerja  Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Kewenangan  berkaitan  dengan  retribusi  Izin  Mendirikan  bangunan  dilaksanakan  pada bidang  Penyelenggaraan  Pelayanan  Perizinan  dan  Non  Perizinaan  A.  Salah  satu  tugas  bidang tersebut dijelaskan pada pasal 16 ayat 2 yang berbunyi “penyelenggaraan, pelaksanaan koodinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil tugas dilingkungan bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non  perizinan  A/I  dan  A/II”.  Oleh  karena  itu  dari  Peraturan  Bupati  Nomor  49  Tahun  2019 tentang  Kedudukan,  Susunan  Organisasi,  Tugas  dan  Fungsi  Serta  Tata  Kerja Dinas  Penanaman Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  tersebut  memberikan  informasi  bahwa  kewenangan telah didistribusikan dengan jelas.
Kemudian, dari observasi yang dilakukan oleh peneliti dari bulan Agustus – Oktober 2020 dapat  diambil  kesimpulan  tidak  adanya  penyalahgunaan kewenangan  yang  dilakukan  oleh  Dinas DPMPTSP Kabupaten Rokan Hulu, semua kegiatan-kegiatan pelayanan retribusi Izin Mendirikan Bangunan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operating Prosedural. Akan tetapi permasalah yang
Volume 6 Nomor 2 Oktober 2020
terlihat  yakni  kewenangan  yang  telah  diberikan,  tidak  terlaksana  semaksimal mungkin  sehingga berdampak  tidak  maksimalnya  realisasi  penerimaan  retribusi  IMB.  Terlihat  jelas  dilapangan banyak  kegiatan-kegiatan  yang  belum  terlaksana  sebagaimana  mestinya  terumata  koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah lainnya baik itu dalam melaksanakan sosialisasi, pengawasan, hingga penetapan target retribusi IMB.

## CONCLUSION
Pada  dasarnya  kesimpulan  data  penelitian  ini  yaitu  bertujuan  untuk  menjawab  rumusan masalah  penelitian.  Rumusan  masalah  penelitian  terdiri  dari  2  rumusan  masalah  yaitu  untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2011  tentang  Retribusi  Izin  Tertentu  (Izin  Mendirikan  Bangunan)  dan  apa  hambatannya dilapangan. Untuk itu kesimpulan penelitian ini yaitu: Dari penyajian data (Data Display) di atas berdasarkan  bukti-bukti  yang  faktual  dan  konsistensi,  kesimpulan  ( Verification) hasil  penelitian adalah sebagai berikut “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi  Izin Tertentu (Izin Mendirikan Bangunan) kurang Terlaksana”.
Sementara  itu  faktor  penghambat  dalam  implementasi  Peraturan  Daerah  Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Tertentu (Izin Mendirikan Bangunan) yaitu  terbatasnya  ketersedian  anggaran  yang  dimiliki  oleh  Dinas  Penanaman  Modal  Pelayanan Terpadu  Satu  Pintu  Kabupaten  Rokan  Hulu,  masih  lemahnya  Sumber  Daya  Manusia  para pimpinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu, yang  berpengaruh  terhadap  kurangnya  dedikasi  dalam  meningkatkan  Pendapatan  dari  Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, masih lemahnya Sumber Daya Manusia masyarakat Kabupaten Rokan Hulu,  yang  berdampak  kurangnya  kesadaran  masyarakat  penting  Izin  Mendirikan  Bangunan, fasilitas  yang  tersedia  pada  DPMPTSP Kabupaten Rokan Hulu sangat belum memadai, terutama kendaraan  operasional  yang  dapat  digunakan  untuk  melakukan  pemantuan  dan  pengawasan  di Kecamatan-Kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu, sarana dan prasarana serta anggaran yang  dimiliki  belum  memadai,  sehingga  SOP,  tugas  pokok  dan  fungsi  yang  dilimpahkan  tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

## REFERENCES
Agustino, Leo 2008. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Alfabeta.  Bandung. Awang, Azam, Wijaya, 2012. Ekologi  Pemerintahan .  Alaf  Riau,  Pekanbaru.  Bayu  Surya  Ningrat,  1992. Mengenal  Ilmu Pemerintahan. Rineka Cipta, Jakarta.
Budiarjo,  Miriam,  2003. Dasar-Dasar  Ilmu  Politik .  Gramedia  Pustaka  Utama, Jakarta.
Dunn, N. William, 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik . Gajah Mada University, Yogyakarta.
Faried, Alie, 2012. Studi Kebijakan Pemerintah. Reflika Aditama, Bandung. Islamy,  M.Irfan,  2009. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara . Bumi Aksara, Jakarta.
Kansil,  C.S.T,  2000. Hukum Tata  Negara  Republik Indonesia . PT.  Rineka Cipta, Jakarta.
Labolo, Muhadam, 2007. Memahami Ilmu Pemerintahan. Kelapa Gading Permai, Jakarta.
Mardiasmo,   2004. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah . ANDI. Yogyakarta.
Journal of Government, Social and Politics
Volume 6 Nomor 2 Oktober 2020
Moleong , J. Lexy ,  2006 . Metodologi Penelitian Kualitatif. : PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
Munaf, Yusri, 2014. Konstitusi dan Kelembagaan Negara. Marpoyan Tujuh Publishing, Pekanbaru.
Nawawi, Ismail, 2009. Public Policy. ITS Press, Surabaya.
Nugroho,  D.  Ryan.  2003. Kebijakan  Publik:  Formulasi,  Implementasi  dan Evaluasi .  Gramedia, Jakarta.
Nurcholis,  Hanif,  2007. Teori  dan  Praktik  Pemerintahan  dan  Otonomi  Daerah . Grasindo, Jakarta.
Nurmi Chatim, 2006. Hukum Tata Negara. Cendikia Insani, Pekanbaru. Pasolong, Harbani, 2008. Kepemimpinan Birokrasi. CV.Alfabeta. Bandung.
Putra,  Fadillah  2003. Paradigma  Kritis  dalam  Studi  Kebijakan  Publik ., PT.  Gunung  Agung, Jakarta.
Rakhmat, 2009. Teori Administrasi dan Manajemen Publik. Pustaka Arif. Jakarta. Siahaat, P. Marihot, 2005. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah . PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Subarsono. A. G, 2008. Analisis Kebijakan Publik . Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Sugiyono, 2010. Metode Penelitian Pendidikan Kuantitaf Kualitatif dan R dan D . Alfabeta, Bandung. Suharto,Edi, 2008 . Kebijakan Sosial Sebagai kebijakan Publik. Alfabeta, Bandung.
Sukmadinata, Nana Syaodih, 2009. Metode Penelitian Pendidikan . Remaja Roskakarya.
Sunarno,  Siswanto,  2006. Hukum  Pemerintahan Daerah di Indonesia. Sinar Grafika, Jakarta.
Sunarto, 2005. Pajak dan Retribusi Daerah . Amus dan Citra Pustaka, Yogyakarta.
Syafiie, Inu Kencana, 2001. Pengantar Ilmu Pemerintahan. Refika Aditama, Bandung.
Thoha, Miftah, 2003. Birokrasi dan Politik di Indonesia. PT. Raja Grafindo Persada,  Jakarta.
Winarno, Budi. 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik . Erlangga, Jakarta.
Yani, Ahmad, 2002. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia . PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Zainal, Abidin Said, 2004. Kebijakan Publik. Penerbit Pancur Siwah, Jakarta.
Sutopo,  H.  B  2006. Metode  Penelitian  Kualitatif;  Dasar  Teori  dan  Terapannya  dan  Penelitian. UNS Press, Surakarta.
Miles,  Matthew  B,  Huberman  Michael  A,  2009 .  Qualitative  Data  Analisis  a Sourccebaook  Of  New Methods. Universitas Indonesia Press, Jakarta. (Penerjemah; Tjetjep Rohendi Rohadi)
Doni,  D.,  Yogia,  M.  A.,  Wedayanti,  M.  D.,  &  Purwati,  A.  A.  (2021,  February).  The  Effect  of Leadership  and  Incentives  on  Employee  Performance  of  Market  Retribution.  In 2nd International  Conference  on  Social  Sciences  Education  (ICSSE  2020) (pp.  167-171).  Atlantis Press.
di  Keamatan,  M.  P.  N.  S.,  &  Hulu,  S.  Evaluasi  Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  45 Tahun 2007 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa.
Volume 6 Nomor 2 Oktober 2020
Fitriyanti,  N.,  Rahman,  K.,  Prayuda,  R.,  Zainal,  Z.,  &  Rosmayani,  R.  Implementation  of government regulations in the implementation of child protection in Rokan Hilir Regency of Indonesia.
Halim, N. A., Rosidi, I., Haris, A., Yesicha, C., & Riauan, M. A. I. Media dan Politik.
Ispik, A., Yogia, M. A., Purwati, A. A., Wedayanti, M. D., & Zainal, M. L. H. (2021). Analysis of Benefits,  Discipline  and  Leadership  Style  in  improving  Employee  Performance  of  the Ministry of Religion in Pekanbaru, Indonesia.
Rajasa,  Y.  (2021).  Good  Governance  In  Structure  Belantik  Raya  People's  Market  In  Siak District. Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics , 7 (2), 1-11.
Riauan,  M.  A.  I.  (2012).  Studi  Komparatif  Aktivitas  Humas  Antara  Pemerintah  Provinsi  Riau dengan PT. Chevron Pacific Iindonesia. Medium , 1 (1).
Riauan,  M.  A.  I.  (2012).  Studi  Komparatif  Aktivitas  Humas  Antara  Pemerintah  Provinsi  Riau dengan PT. Chevron Pacific Iindonesia. Medium , 1 (1).
Riauan,  M.  A.  I.  (2016).  Figur  Politik  Calon  Walikota  Pekanbaru  Septina  Primawati  Rusli  dan Erizal Muluk Pada Pemilukada Kota Pekanbaru 2011. Medium , 4 (2).
Riauan,  M.  A.  I.  (2013).  Penggunaan  Teknologi  Komunikasi  dalam  Penerapan  Good Governance. Jurnal Kajian Pemerintahan , 2 (2), 102-107.
Riauan,  M.  A.  I.,  &  Shasrini,  T.  (2017).  Dampak  Komunikasi  Terapeutik  terhadap  Citra Pelayanan  Kesehatan  (Studi  Kasus  di  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Arifin  Achmad Pekanbaru). Jurnal The Messenger , 9 (1), 31-43.
Sari,  G.  G.,  Wirman,  W.,  &  Riauan,  M.  A.  (2018).  Pergeseran  Makna  Tradisi  Bakar  Tongkang Bagi Generasi Muda Tionghua di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.
Suwaryo,  H.  U.,  &  Redjo,  H.  S.  I.  (2018).  Transformasi  Hubungan  Pemerintah  Pusat  Dan Pemerintah  Daerah  Dalam  Pemberian  Izin  Hutan  Tanaman  Industri  Bagi  Swasta  Di Provinsi Riau Tahun 2010-2015.
Wicaksono,  A.  (2022,  April).  Peatlands  Restoration  Policies  in  Indonesia:  Success  or  Failure?.
In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 995, No. 1, p. 012068). IOP Publishing.
Zainal, Z., Rambey, R. R., & Rahman, K. (2021). Governance of Household Waste Management in Pekanbaru City. MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan , 37 (2).

## Sumber Internet
Adri, Delvi. 2018. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI di Pemko Pekanbau Baru 50 Persen. Melalui http://www.halloriau.com/read-pekanbaru-110397-2019-01-29-tindak-lanjut-hasil- pemeriksaan-bpk-ri-di-pemko-pekanbarubaru-50-persen.html
BPKP. 2010. Peranan SPIP dalam Pemberantasan Korupsi. Melalui http://www.bpkp.go.id/sulsel/konten/871/Peranan-SPIP-Dalam-Pemberantasan-Korupsi- BPKP. 2012. Benteng Korupsi. Melalui http://www.bpkp.go.id/lampung/berita/read/9393/0/SPIP-Benteng-Korupsi.bpkp Misgiono, Syaiful. 2018. 23 Catatan Soal Aset dan Keuangan dari BPK untuk Pemko Pekanbaru. Melalui http://pekanbaru.tribunnews.com/2018/05/21/23-catatansoal-aset-dankeuangan-
Volume 6 Nomor 2 Oktober 2020
dari-bpk-untuk-pemko-pekanbaru
Prov. Riau. 2017. SPIP dan APIP Jadi Indikator Kinerja Untuk RPJMN.
http://infopublik.id/read/224535/spip-dan-apip-jadi-indikator-kinerja-untukrpjmn.html Roen, Ferry. 2020. Klasifikasi Teori Organisasi , http://perilakuorganisasi.com/klasifikasi-teori- organisasi.html, Diakses 16 Maret 2020
Satrio, Arie Dwi. 2018. KPK Beberkan Data Daerah Pencetak PNS Koruptor, Paling Parah di Pekanbaru. Melalui (https://news.okezone.com/read/2018/09/05/337/1946248/kpk- bebe
Siregar.2013. Otonomi Daerah Menggerogoi Ekonomi Nasional. Melalui https://www.republika.co.id/berita/jurnalismewarga/wacana/13/01/30/mheyfm- otonomi-daerah-menggerogoti-ekonominasional