## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ABSENSI BIOMETRIK TERHADAP DISIPLIN DAN KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA PADA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Implementation of Biometric Attendance Policy on The Discipline and Performance of Civil State Apparatus on General Bureau of Regional Secretariat in Central Kalimantan Province
Erry Apriyanti 1 Nicodemus 2 Milka 3
Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Palangka Raya, Central Kalimantan, Indonesia
email: rye4971@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana penerapan kebijakan absen Biometrik serta dampaknya terhadap Disiplin dan Kinerja Aparatur Sipil Negara Pada  Biro  Umum  Sekretariat  Daerah  Provinsi  Kalimantan  Tengah  berdasarkan Peraturan  Pemerintah  Nomor 53  Tahun 2010  tentang  Disiplin  Pegawai  Negeri Sipil.
Penelitian  ini  meneliti  tentang  Implementasi  Kebijakan  maka  peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan Model Donald Van Metter and Carl Van  Horn  (Agustino,2016:133).  Model  Pendekatan  Top-Down  pada  teori  ini merupakan  sebuah  performansi  dari  suatu  pelaksanaan  kebijakan  yang  pada dasarnya  secara  sengaja  dilakukan  untuk  meraih  kinerja  implementasi  kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan dengan enam variabel yang mempengaruhi  Kinerja  Implementasi  Kebijakan  yaitu  ukuran  dan  tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, Sikap atau kecenderungan (disposition) para  pelaksana,  komunikasi  antar  organisasi  dan  aktivitas  pelaksana serta  lingkungan  ekonomi,  sosial  dan  politik  dengan  mengandalkan  bahwa implementasi  kebijakan  berjalan  secara  linier  dari  keputusan  politik  yang tersedia, pelaksana dan kinerja kebijakan publik. Tipe penelitian yang digunakan adalah  deskriptif  kualitatif.  Teknik  pengumpulan  data  menggunakan  observasi, mengadakan  wawancara  dan  dokumentasi,  kemudian  data  dianalisis  secara reduksi (dirangkum), penyajian data dan Verifikasi.
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan absensi biometrik sudah  dilaksanakan  dengan  baik  hal  ini  terlihat  dari  peningkatan  disiplin  dan kinerja ASN yakni sudah memenuhi jam masuk (apel pagi) dan jam pulang kantor, SDM  memiliki  karakter  disiplin,  Komunikasi  antara  pimpinan  dan  bawahan terjalin  selalu  setiap  waktu  secara  berjenjang,  lingkungan  kerja  menunjukan suasana  yang  kondusif.  Dampak  implementasi  kebijakan  absen  biometrik terhadap disiplin meningkat dan dibarengi dengan peningkatan kinerja. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan Absensi Disiplin Kinerja Keywords : Implementation Policy Attendance Discipline Performance

## Accepted
Januari 2020
Published
April 2020

## Abstract
This research aims to determine the implementation of biometric absence policy and its  impact  on  the  discipline  and  performance  of  civil  state  apparatus at  the  General Bureau  of  Central  Kalimantan  Provincial  secretariat  based  on  government  regulation Number 53 the year 2010 about civil servants ' discipline.
This  study  examined  the  policy  implementation  of  the  researchers  using  the  Model implementation  theory  of  Donald  Van  Metter  and  Carl  Van  Horn's  policy (Agustino,2016:133). The Top-Down approach Model in this theory is a performance of  a  policy  implementation  that  is  essentially  intentionally  done  to  achieve  a  high performance implementation of public policy that takes place in a relationship with six Variables that affect the performance of the policy implementation are the size and objectives of policies, resources, the characteristics of implementing agents, attitudes or tendencies  (disposition)  of  executives,  communication  between  organizations  and implementing  activities  and  Economic,  social  and  political  environment  by  relying  on that policy implementation runs linearly from available political decisions, executor and public  policy  performance.  The  type  of  research  used  is  qualitative  descriptive.  Data collection  techniques  use  observations,  conduct  interviews,  and  documentation,  and then data is analyzed by reduction, data presentation and verification.
From  the results  showed  that  the application  of  the  biometric  attendance  policy  has been  performed  well  this  is  seen  from  the  improvement  of  the  discipline  and performance  of  ASN  which  is  already  meet  the  hours  of  entry  (morning  apple)  and hours  of  office,  HR  has  character  Discipline,  communication  between  leaders  and subordinates  is  always  established  at  all  times  in  a  level,  the  working  environment shows  a  conducive  atmosphere.  The  impact  of  policy  implementation  of  biometrics absent discipline increases and is coupled with improved performance.

## PENDAHULUAN
Reformasi Birokrasi menjadi langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan  dan  pembangunan  nasional.    Untuk mewujudkan  hal  tersebut,  maka  langkah  awal  yang harus  dilakukan  adalah  meningkatkan  disiplin  pegawai. Disiplin  yang  dimaksud  mencakup  unsur-unsur kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan-peraturan yang  berlaku,  besarnya  rasa  tanggung  jawab  terhadap tugas-tugas yang diberikan, serta sanggup  menjalankan dan  tidak  mengelak  untuk  menerima  sanksi  dan melaksanakannya  dengan  sungguh-sungguh  apabila melanggar tugas dan wewenang.
Pada  dasarnya  jiwa  kedisiplinan  tersebut mutlak  harus  dimiliki,  ditanamkan  dan  dipupuk  oleh setiap  Pegawai  Negeri  Sipil  sebagai  aparatur  birokrasi dalam pelaksanaan berbagai rutinitas keseharian, hal ini mengingat  hubungan  antara  disiplin  dan  Kinerja sehingga  pelayanan  prima  pada  masyarakat  yang  juga merupakan tujuan dari reformasi birokrasi.
Untuk  mengukur  sejauh  mana  tingkat kedisiplinan  PNS  salah  satu  cara  yaitu  dilihat  dari kehadiran  sehari-hari  saat  datang  dan  pulang.  Apakah kehadiran  mereka  sudah  memenuhi  ketentuan  waktu yang ditetapkan atau belum. Tingkat Kehadiran mereka dapat  dibuktikan  dengan  sebuah  daftar  hadir  atau absensi.  Absensi  yang  diisi  dengan  tandatangan  saat datang  dan  saat  pulang  bukan  dirapel  (ditanda  tangani sekaligus),  bukan  rekayasa  dan  juga  bukan  sekedar penuh  ditandatangani  dalam  waktu  yang  bersamaan. Untuk Menghindari kemungkinan terjadinya pelanggaran/ kecurangan tanda tangan, yang merupakan salah  satu  indicator  kedisiplinan  kerja,  pemerintah mengeluarkan  kebijakan  yaitu  dengan  menggunakan mesin absensi elektronik menggantikan system absensi manual  yang  digunakan  selama  ini.  Kebijakan  ini merujuk  pada  pemberlakuan  Peraturan  Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Sejak  dikeluarkannya  peraturan  tersebut, system  absensi  di  birokrasi  pemerintah  dan  Lembaga berganti  menggunakan  sistem  absensi  elektronik. Peraturan  tersebut  bertujuan  agar  setiap  Pegawai Negeri Sipil dapat berperilaku disiplin dengan mentaati setiap kebijakan yang telah ditetapkan Pemerintah.
Implementasi  Kebijakan  absensi  biometrik  di Satuan  Organisasi  Perangkat  Daerah  Pemerintah Provinsi  Kalimantan  Tengah  telah  ditekankan  kembali dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah  Nomor  1  Tahun  2015  tentang  disiplin  kerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Pada Bab III pasal 10 Ayat (1) PNS mengisi  daftar  hadir  pada  setiap  hari  kerja  dengan menggunakan  sistem  daftar  hadir  elektronik  (finger print) di satuan kerja masing-masing. Ayat (2) Pengisian daftar  hadir  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dilakukan satu kali pada saat masuk kerja dan satu kali pada saat pulang kerja.
Pada  Lingkup  Sekretariat  Daerah  Provinsi Kalimantan  Tengah  khususnya  pada  Biro  Umum system  absensi  bukan  hanya  dilakukan  dengan elektronik  tetapi  juga  manual,  hal  ini  dimaksudkan untuk  mengevaluasi  tingkat  kehadiran  aparatur  sipil negara  bukan  hanya  pada  jam  masuk  kerja  tetapi  juga kehadiran  pada  apel  pagi  dan  apel  sore  dan  untuk mengantisipasi  kemungkinan  gangguan  terkait  jaringan dan  daya  listrik.  Pemberlakuan  daftar  hadir/  absensi biometrik  untuk  mencapai  disiplin  kerja.  Dengan menggunakan absensi biometrik, jam datang dan pulang akan  direkam  langsung  dan  tidak  dapat  direkayasa, kecuali  jika  alat  ini  sedang  rusak  atau  kendala kerusakan  lain  maka  akan  tetap  diperlukan  absensi manual. Hal  ini  juga  menjadi  dasar  bagi  pemerintah dalam  melakukan  pemberian,  penambahan  dan pengurangan  tunjangan  kinerja  Pegawai  Negeri  Sipil dilingkungan  Pemerintah  Provinsi  Kalimatan  Tengah. Tunjangan  diberikan  dengan  melihat  kinerja  atau capaian  hasil  kerja.  Hal  ini  dibuktikan  juga  dengan laporan  Sasaran  Kinerja  Pegawai  (SKP).  Yang  mana
bermuatkan  Tugas  pokok  dan  Fungsi  Pegawai  dalam pelaksanaan  sehari-hari,  artinya  disiplin  kerja  bukan hanya tepat waktu saat hadir datang dan pulang.
Menurut Grindle (Nugroho, 2004) menjelaskan bahwa, yang dimaksud dengan keberhasilan  implementasi  dipengaruhi  oleh  dua variable besar yaitu isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan  implementasi (context  of  implementation).
Dalam  penggunaan  absen  elektronik  sidik  jari (finger rpint )  ini  merupakan  salah  satu  wujud  dari  kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.  Sehingga  dalam  hal  ini  lebih  lanjut  akan menjelaskan  penerapan  dan  dampak  penerapan kebijakan  absensi  biometrik  terhadap  disiplin  dan kinerja  Aparatur  Sipil  Negara  Pada  Biro  Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

## METODOLOGI
Dalam Penelitian ini menggunakan Pendekatan deskriftif  yang  bertujuan  untuk  menjelaskan  atau mendiskripsikan  suatu  keadaan,  peristiwa,  objek apakah orang, atau segala sesuatu yang terkait  dengan variabel-variabel  yang  bisa  dijelaskan  baik  dengan angka-angka  maupun  kata-kata.  Sehingga  pada penelitian  ini,  metode  yang  digunakan  adalah  metode kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif,  guna menjabarkan atau mendeskripsikan gambaran penelitian  pada  suatu  keadaan  yang  sebenarnya bagaimana  Implementasi  Kebijakan  absen  Biometrik terhadap disiplin dan kinerja yang ada pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
Penelitian  dilaksanakan  di  Biro  Umum Sekretariat  Daerah  Provinsi  Kalimantan  Tengah.  Data penelitian ini diperoleh dari hasil pengamatan langsung, wawancara,  dan  mengumpulkan  dokumen-dokumen. Adapun  informan  dalam  penelitian  ini  adalah  Kepala Biro  Umum,  Kepala  Sub  Bagian  Tata  Usaha,  Petugas Operator Absensi dan beberapa Pegawai yang ditemui pada  saat  absensi.  Serta  data  pendukung  berupa
gambar/foto, data pegawai, data absensi biometrik, dan Peraturan  Gubernur  Kalimantan  Tengah  Nomor  1 tahun 2010.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sekretariat Daerah
sebagai pusat Pemerintahan  Daerah  dalam  hal  menciptakan  Good Governance dan mewujudkan visi dan misi KALTENG BERKAH  (Bermartabat,  Elok,  Religius,  Agamis  dan Humanis)  serta  dalam  rangka  pembangunan  daerah tentunya  harus  didukung  dengan  kemampuan  pegawai negeri  yang  berkualitas.  Untuk  itu,  perlu  adanya pengembangan  kinerja  pegawai  negeri  sehingga  dapat memberikan kinerja yang maksimal dalam melaksanakan  tugasnya.  Sama  seperti  instansi pemerintah  lainnya  yang  memiliki  kendala  dalam peningkatan  kinerja  pegawai  negeri  sipil,  kantor Sekretariat  Daerah  Provinsi  Kalimantan  Tengah  juga demikian,  Juga  masih  banyak  keluhan-keluhan masyarakat yang menyatakan buruknya kinerja pegawai negeri  sipil  dalam  pemberian  pelayanan  bagi masyarakat. Masih banyak pegawai yang mangkir dalam melaksanakan  tugas  dan  fungsinya,  seperti  banyaknya pegawai negeri yang tidak megikuti apel pagi, dan tidak berada  ditempat  disaat  masih  jam  kerja  atau  banyak pegawai yang berada pada warung di saat jam kerja.
Kinerja  aparatur  pemerintah  tersebut  juga sering  ditekankan  langsung  oleh  Sekretaris  Daerah Provinsi Kalimantan Tengah selaku Pembina Kepegawaian  melalui  Biro  Organisasi  Sekretariat Daerah  Provinsi  Kalimantan  Tengah  dan  Badan Kepegawaian  Daerah  Provinsi  Kalimantan  Tengah. Dengan  menghimbau  agar  para  aparatur  pemerintah bersikap  lebih  disiplin,  baik  disiplin  waktu  jam  masuk dan jam pulang kantor, disiplin dalam berpakaian dinas dan  disiplin  dalam  menaati  semua  peraturan  yang berlandaskan Undang-undang dan Pancasila.
Pada  penelitian  implementasi  kebijakan absensi  biometric  ini,  peneliti  menggunakan  teori implementasi  kebijakan  model  Donald  Van  Metter  &
Carl  Van  Horn  (Leo  Agustino,  2016:133)  teori  ini digunakan karena memiliki variabel-variabel yang dirasa mampu  untuk  menunjukan  kinerja  dari  implementasi kebijakan  yakni  (1).Ukuran  dan  tujuan  kebijakan,  (2). Sumber  daya,  (3)  karaketristik  agen  pelaksana,  (4) sikap  atau  kecenderungan  (dispotion)  para  pelaksana, (5) Koordinasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana,
(6)  lingkungan  ekonomi,  social  dan  politik.  Hal  ini diuraikan sebagai berikut :
1. Ukuran dan Tujuan kebijakan Ketepatan  waktu  kehadiran  sangatlah  penting bagi Aparatur Sipil Negara sebagaimana yang telah ditetapkan  oleh  Pemerintah,  sebagai  aparat  yang bertugas  memberikan  pelayanan  kepada  public maka  ketentuan  jam  kerja  selama  5  hari  kerja selama  seminggu  yakni  7,5  jam  atau  37  jam/ minggu sebagaimana ketentuan jam kerja berikut : Hari Senin-Kamis : Pukul 07.00 – 15.30 WIB :
- 07.00 – 12.00 WIB (jam kerja pagi)
- 12.00-13.00 WIB (istrirahat)
- 13.00-15.30 WIb (jam kerja siang).
Hari Jum’at :
Pukul 07.00 – 15.30 WIB :
- 07.00 – 11.30 WIB (jam kerja pagi)
- 11.30-13.00 WIB (istrirahat)
- 13.00-15.30 WIb (jam kerja siang). Dalam  pengaplikasian  absensi  biometric,  Biro
Umum  telah  membuat  Standard  Operating Prosedure  (SOP)  ketentuan  waktu  absensi biometric yakni :
Hari Senin s.d Kamis
: Pukul 06.30 s.d 07.30 WIB (apel masuk pagi)
: Pukul 15.30 s.d 18.00 WIB (apel masuk siang)
Hari Jum’at
: Pukul 06.00 s.d 07.00 WIB (apel masuk pagi)
: Pukul 15.30 s.d 18.00 WIB (apel masuk siang) Sementara  itu  guna  mengontrol  disiplin kehadiran pegawai pada saat pelaksanaan apel pagi maupun apel sore maka digunakan absensi manual
yang  dilaksanakan  secara  langsung  pada  saat berada dilapangan halaman kantor.
Kebijakan Absensi tersebut sudah jelas sejalan dengan  teori  bahwa  sebuah  implentasi  kebijakan akan  berjalan  sukses  bilamana  memiliki  arah  dan tujuan  yang  jelas,  dari  pernyataan  Kepala  Biro Umum dapat disimpulkan sebagai berikut :
Pertama,  tujuan  implementasi  kebijakan absensi  biometric  adalah  untuk  meningkatkan disiplin  dn  kinerja  ASN.  Hal  ini  telah  menjadi tujuan  dan  cita-cita  dasar  dari  implementasi kebijakan absensi biometric pada Biro umum.
Kedua,  standar  keberhasilan  implementasi kebijakan  absensi  biometric  adalah  menyadari adanya  kewajiban  dan  tanggung  jawab  sebagai seorang ASN yang salah satunya adalah memenuhi disiplin  kehadiran  dengan  tujuan  peningkatan kinerja.
2. Sumber Daya
Keberhasilan  implementasi  kebijakan  sangat didukung oleh sumber daya. Baik itu SDM maupun sumber  daya  pendukung  lainnya.  Implementasi Kebijakan  absensi  biometric  pada  Biro  Umum dilihat dari sumber daya yaitu ; pertama, kesiapan para  ASN  dlam  menjalani  perubahan  dari  absensi manual  ke  absensi  biometric,  kedua,  respon  atau tanggapan  ASN  dalam  menyambut  perubahan proses absensi tersebut, ketiga, melihat sarana dan prasarana  yang  digunakan  dalam  mendukung implementasi kebijakan.
Agar  dapat  mengetahui  hal  tersebut  ,  peneliti melakukan  wawancara  Bersama    Kasubbag  Tata Usaha dan beberapa ASN yakni :
“ Sebelum  absensi  biometric  ini  diterapkan, kami  sudah  mendapatkan  peraturannya,  jadi, langsung  disosialisasikan  kepada  seluruh  ASN, sehingga  mereka  sudah  siap.  Atas  petunjuk pimpinan  lalu  kami  mulai  mengadakan peralatan  absensi  biometric  yang  mana sebelumnya hanya menggunakan absensi secara manual,  dan  sangat  rentan  sekali  dengan rekayasa,  dengan  adanya  absensi  biometric  ini setidaknya meminimalisir hal tersebut sehingga
bisa  lebih  transparan  lagi  dalam  hal  kehadiran ASN.(wawancara  dengan  Kasubbag  Tata Usaha, 3 Oktober 2019) ”.
Tidak dipungkiri bahwa memang ada ASN yang keberatan  dengan  berbagai  alasan.  Akan  tetapi setelah  melalui  uji  coba  dan  sosialisasi  bahwa absensi  biometric  bisa  dilaksanakan  dan  tidak  ada hambatan yang berarti.
Gambar 1. Absensi Sidik Jari dan Scan Wajah
Dari  beberapa  hasil  wawancara  dan  beberapa Gambar  1  diatas  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa implementasi kebijakan tersebut telah disosialisasikan.  Sehingga  tidak  ada  alasan  tidak mengetahui  peraturan  tersebut,  karena  hal tersebut  dilaksanakan  dalam  rangka  peningkatan kualitas  ASN  sesuai  dengan  Peraturan  Gubernur
Kalimantan Tengah nomor 1 tahun 2015.
3. Agen Pelaksana
Pada  implementasi  kebijakan  yang  menjadi pusat  perhatian  adalah  para  agen  pelaksana,  jika para  pelaksana  telah  melaksanakannnya  dengan baik,  maka  berarti  implementasi  kebijakan  telah dilaksanakan  dengan  baik  pula,  begitupun sebaliknya.
Implementasi kebijakan dilihat dari karakteristik  agen  pelaksana  yaitu  meliputi  stake holder  dalam  menerapkan  absensi  biometric, plaksanaan  serta  mekanisme  dan  bentuk  sanksi yang  diberikan  kepada  ASN  yang  belum  menaati aturan.
Implementasi kebijakan absensi biometric pada Biro  Umum  memang  sudah  cukup  baik  dn kondusif.  Rata-rata  para  ASN  datang  lebih  awal kemudian apel pagi dan memulai pekerjaan  tingkat disiplin ASN dapat terlihat pada gambar hasil cetak daftar hadir sebagian ASN dibawah ini :
Gambar 2. Absensi biometik PPPK Bulan November 2019
Gambar 2 adalah salah satu contoh hasil cetak daftar  hadir  biometric  ASN.  Pada  Gambar tersebut menunjukan bahwa implementasi kebijakan  absensi  biometric  sudah  menunjukan hasil  yang  baik.  Pendataannya  terekam  jelas  dan akurat.
4. Sikap atau kecenderungan (disposisi)  Pelaksana Keberhasilan  implementasi  kebijakan  sangat dipengaruhi oleh sikap para pelaksana.
Implementasi  kebijakan  absensi  biometric  pada Biro  Umum  dilihat  dari  kecenderungan  para pelaksana  mencakup  beberapa  hal  berikut  yakni respon  ASN  dalam  mendukung  kebijakan  absensi
biometric  an  aktivitas  setelah  melakukan  absensi biometric.
Absensi  biometric  ini  sudah  diterapkan  sejak tahun  lalu  dan  sudah  disosialisasikan  kemudian pada  bulan  maret  2019  sudah  terkoneksi  secara online  ke  BKD,  hal  ini  berkaitan  dengan pembayaran  uang  makan,  dan  hinngga  sekarang penerapannya tidak ada hambatan.
Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  ASN  tidak keluyuran  setelah  melaksanaan  absensi.  Disiplin meningkat sehingga menunjang tercapainya kinerja yang baik.
5. Koordinasi  Komunikasi  Antar  Organisasi  dan aktivitas pelaksana
Komunikasi  dan  koordinasi  sangat  diperlukan dalam rangka menjalankan implementasi kebijakan absensi  biometrik,  sebab  dengan  koordinasi  yang baik akan mampu melihat berbagai kelemahan dan kekuatan  dalam  implementasi  kebijakan  tersebut. Dengan demikian maka kemungkinan pelanggaran- pelanggaran akan semakin kecil terjadi.
Implementasi  kebijakan  pada  Biro  umum mencakup  dua  hal  yaitu  koordinasi  pimpinan terhadap ASN dan sosialisasi yang diberikan dalam memberikan  pemahaman  tentang  implementasi kebijakan absensi biometrik.
Untuk  mengetahui  bagaimana  koordinasi  yang dilaksanakan  peneliti  menanyakan  hal  tersebut kepada  Kepala  Biro  Umum  langsung  selaku pimpinan
“Koor dinasi  yang  saya  lakukan  adalah menanyakan  bagaimana  apakah  terdapat kendala  dalam  pelaksanaan  absensi  tersebut, termasuk  penggunaan,  sarana,  dan  fasilitas penunjang lainnya. Kemudian saya
menyampaikan  kepada  seluruh  ASN  lingkup Biro  Umum  bahwasanya  absensi  ini  akan direkap  dan  sebagai  bahan  evaluasi  setiap bulannya,  sehingga  dengan  demikian  mereka akan  lebih  disiplin,  sejauh  ini  saya  belum  ada menemukan  atau  mendengar  kesulitan  yang dihadapi.(wawancara  Kepala  Biro  Umum, tanggal 5 oktober 2019).
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik
Keberhasilan dari penerapan sebuah kebiajakan dapat  ilihat  dari  kondisi  dan  kerja  di  tempat tersebut.  Mulai  dari  kantor,  para  pegawainya, kinerja, capaian dan lain sebagainya. Dalam hal ini, peneliti  juga  telah  melakukan  penghimpunan  data untuk  melihat  bagaimana  kondisi  kerja  dari implementasi kebjakan absensi biometrik.
Beberapa hal yang mencerminkan keberhasilan implementasi  kebijakan  absensi  biometrik  dapat dilihat dari lingkungan antara lain perubahan sikap disiplin  ASN  dan  kinerja  sebelum  dan  setelah implementasi kebijakan absensi biometrik

## Dampak Kebijakan Absensi Biometrik
Berdasarkan hasil peneliti, peneliti menemukan  adanya  dua  dampak  dari  implementasi kebijakan absensi biometric yakni terhadap disiplin dan kinerja yaitu :
a. Terhadap disiplin
Berdasarkan  Analisa  data  hasil  penelitian  yang dilakukan  bahwa  penerapan  absensi  biometric dapat  meningkatkan  kedisiplinan  para  Aparat  Sipil Negara  di  lingkungan  Biro  umum  Setda  Prov. Kalteng.  Hal  ini  terlihat  dari  ramainya  saat  para ASN  melaksanakan absensi dan apel pagi  maupun apel  sore,  dan  tidak  ditemukan  adaya  sanksi  atas pelanggaran disiplin atau sejenisnya.
b. Terhadap Kinerja
Berdasarkan  pada  penelitian  bahwasanya implementasi  kebijakan  absensi  biometric  pada Biro  Umum  Setda  Provinsi  Kalimantan  Tengah terhadap kinerja  yaitu :
1) ASN melakukan absensi biometric ketika tiba dikantor
2) Setelah melakukan asbsensi, para ASN segera menuju  ruang  kerja  masing-masing  dan melaksankan rutinitas
3) Para  ASN  keluar  dan  santai  pada  saat  jam istirahat atau menjelang waktu sholat Dzuhur.
4) Para  ASN  tetap  berada  dikantor  meskipun pekerjaan telah selesai
5) Para  ASN  membuat  Sasaran  Kinerja  pegawai (SKP)
Dari  pernyataan  tersebut  dapat  disimpulkan bahwa sejak menerapkan  absensi biometric para  ASN lebih tertib, lebih disiplindan kinerja membaik.

## KESIMPULAN
Implementasi  Kebijakan  Absensi  biometric terhadap  disiplin  dan  kinerja  Aparatur  Sipil  Negara pada  Biro  Umum  Sekretariat  Daerah  Provinsi Kalimantan  Tengah  sudah  menunjukkan  tingkat  yang lebih  baik  (optimal).  Dampak  penerapan  kebijakan absensi  biometrik  terhadap  disiplin  dan  kinerja Aparatur  Sipil  Negara  Pada  Biro  Umum  Sekretariat Daerah  Provinsi  yaitu  telah  memberikan  dampak positif. Ada dua hal yang menjadi dampak positif yakni meningkatnya tingkat disiplin dan juga dibarengi dengan peningkatan kinerja pegawai.
Diharapkan  kepada  Pimpinan  agar  selalu secara  berjenjang  melakukan  pengawasan,  pembinaan dan  Menegaskan  sanksi (punishment )  sebagai konsekuensi atas ketidak disiplinan para Aparatur Sipil Negara  agar  pelaksanaan  kebijakan  absensi  elektronik yang  telah  dibuat  saat  ini  bisa  berjalan  dengan  efektif. Serta  Hendaknya  Kepala  Biro  Umum  Sekretariat daerah  provinsi  Kalimantan  tengah  agar  lebih  intensif melakukaan  komunikasi  antar  organisasi  dan  disposisi koordinasi  yang  berkaitan  dengan  Absen  Biometik, kinerja  dan  disiplin dalam melaksanakan kegiatan pada saat  jam  kerja  khususnya,  saat  jam  kerja  berlangsung, sesuai dengan peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

## REFERENSI
Anggara,  Sahya.  2012. Ilmu  Administrasi  Negara.
Bandung : CV.Pustaka Setia.
Agustino,  Leo.  2008. Dasar-Dasar  Kebijakan  Publik. Bandung: CV.Alfabeta.
Dwiyanto,Agus.  2002. Penilaian  Kinerja  Organisasi Pelayanan Public. Yogyakarta: UGM.
Tahir,  Arifin.  2014. Kebijakan  Publik  &  Transparansi Penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah .  Bandung  :
Alfabeta.
Mangkunegara.A.A Anwar Prabu. 2005. Evaluasi Kinerja Sumber  Daya  Manusia. Bandung:  Refika Aditama.
Mardiasmo.  2005. Akutansi  Sektor  Publik. Yogyakarta: Penerbit Andi.
Mulyadi  Dedy.  2015. Studi  Kebijakan  Publik  dan Pelayanan Publik . Bandung: Alfabeta.
Pasolong,  Harbani.  2010. Teori  Administrasi  Publik.
Bandung. Alfabeta.
Prasetyo,irawan.  2001.  Analisis  kinerja:  panduan praktis  untuk  menganalisis  kinerja  Organisasi, kinerja  proses  dan  kinerja  pegawai.  Jakarta:
LAN.
Wahab,  Solichin  Abdul.  2001. Analisis  Kebijaksanaan Dari  Formulasi  ke  Penyusunan  Model-Model Implementasi  Kebijakan  Publik. Malang  :  Bumi Aksara.
Winarno, Budi. 2014. Kebijakan Publik (Teori, Proses dan Studi Kasus). Caps. Yogyakarta.
Widodo,    Joko.      2016. Analisis  Kebijakan  Publik. Malang : Media Nusa Creative.