## PERUBAHAN POLA KEHIDUPAN SUKU BAJO PASCA PENETAPAN ZONASI TAMAN NASIONAL
(Studi di Desa Lamanggau Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi)
Oleh: Muhammad Irwan Alauddin, La Ode Monto Bauto, dan Sarpin

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  perubahan  pola kehidupan  Suku  Bajo  Lamanggau  pasca  penetapan  zonasi  Taman Nasional  Wakatobi.  Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Desa  Lamanggau Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi. Dalam penelitian menggunakan jenis  data  kualitatif  yang  diuraikan  dalam  bentuk  deskripitif  dan  data kuantitatif yang diuraikan dalam bentuk tabel. Teknik pengumpulan data yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  observasi,  wawancara,  dan dokumentasi.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa:  (1)  Penetapan kawasan  Taman  Nasional  Wakaobi  berbasis  zonasi  mengundang dualisme  keberpihakan  yaitu  pihak  pro  zonasi  dan  kontra zonasi terutama  berkaitan  dengan kegiatan  penangkapan  ikan  oleh  nelayan.  (2) Penetapan  kawasan  Taman  Nasional  Wakaobi  berbasis  zonasi berdampak  terhadap  menurunnya  pendapatan  nelayan  karena tertutupnya sebagian area penangkapan ikan nelayan dan hak-hak nelayan menjadi terbatas untuk memanfaatkan sumber daya alam. (3) Penetapan kawasan Taman Nasional Wakatobi yang dikelolahh berdasarkan zonasi berdampak  pada  perubahan  pola  mata  pencaharian  suku  Bajo Lamanggau. (4) Penetapan zonasi Taman Nasional Wakatobi berdampak positif  bagi  system  pendidikan  masyarakat  Bajo  Lamanggau.  (5) Perubahan sistem tempat tinggal atau pola pemukiman masyarakat Bajo Lamanggau  di  karenakan  oleh  kekhawatiran  mereka  dengan perkembangan  pariwisata  Taman  Nasional  Wakatobi  yang  begitu  pesat berkembang.  (6)  Penetapan  zonasi  Taman  Nasional  Wakatobi melahirkan  merosotnya  kebudayaan  dan  tradisi  pada  masyarakat  Bajo Lamanggau.
Kata Kunci : Perubahan, Kehidupan, Suku Bajo, Zonasi

## PENDAHULUAN
Indonesia  memiliki  banyak  pulau  yang  tersebar  di  seluruh  nusantara. Berdasarkan  data  terakhir  tahun  2004  yang  dirilis  oleh  Kementerian  Dalam Negeri,  jumlah  pulau  di  Indonesia  adalah  sebanyak  17.504  buah.  Sebanyak 7.870  di  antaranya  telah  mempunyai  nama,  sedangkan  9.634  pulau  belum memiliki  nama.  Dari  pulau-pulau  tersebut  terdapat  berbagai  macam  suku. Berdasarkan  data  dari  Sensus  Penduduk  terakhir  yang  dilakukan  oleh  Badan Pusat  Statistik  Republik  Indonesia,  diketahui  jumlah  suku  di  Indonesia  yang
berhasil terdata sebanyak 1.128 suku bangsa, salah satunya adalah Suku Bajo di Kabupaten Wakatobi (Baharudin : 2011).
Kabupaten  Wakatobi  sebelumnya  merupakan  wilayah  administrasi Kabupaten  Buton.  Pada  tahun  1996  pemerintah  resmi  menunjuk  kawasan seluas  1,39  juta  hektar  tersebut  sebagai  TNW.  Dari  luas  tersebut,  sebanyak 97%  merupakan  wilayah  perairan/laut.  Sisanya,  sebanyak  3%,  merupakan wilayah  daratan  berupa  pulau-pulau.  Potensi  luas  laut  inilah  yang  kemudian mengundang Suku Bajo dari berbagai asal  untuk  menetap di Wakatobi. Suku Bajo  yang  mendiami  Kepulauan  Wakatobi  berprofesi  sebagai  nelayan,  sama halnya dengan Suku Bajo pada umumnya (Baharudin, 2011).
Suku Bajo adalah suku yang dikenal sangat menghargai laut. Sebagaimana yang  disampaikan  oleh  Saleh  dalam  Baharudin  (2011)  Bajo  memandang  laut sebagai  landasan  dalam  kehidupan  sehari-hari  sehingga  seluruh  aspek kehidupan  mereka  lebih  dominan  berada  pada  laut.  Laut  bagi  Suku  Bajo memiliki  arti  sebagai  sahabat,  obat,  makanan,  sarana  transportasi,  sumber kebaikan  dan  keburukan, rumah/tempat  tinggal  dan  tempat  tinggal  nenek moyang  Orang  Bajo. Bagi suku Bajo, Laut adalah  sebuah masa lalu, kekinian dan harapan masa mendatang. Laut adalah segalanya, laut adalah kehidupanya, laut adalah ombok lao, atau raja laut (Baharudin : 2011). Cara pandang mereka tentang  laut  menjadikan  profesi  nelayan  sebagai  satu-satunya  pekerjaan mereka.  Itu  membuat  mereka  cenderung  tidak  ingin  keluar  dari  komunitas yang  sudah  terbangun  sejak  lama  yang  berdampak  pada  pola  kehidupan mereka dibidang pendidikan yang berada pada kategori  masyarakat tertinggal dan terpinggirkan.
Generasi  Suku  Bajo  memang  tidak  diharuskan  untuk  bersekolah  oleh orang  tuanya,  sehingga  mereka  sangat  tertinggal.  Dalam  penelitian  yang dilakukan oleh Halim (2012) Abdul Manan, Ketua  Kerukunan Keluarga  Bajo yang sekarang oleh organisasi  Bajo dunia di sebut Presiden  Bajo mengatakan pendidikan  belum  dipandang  sebagai  prioritas  hidup  bagi  orang  Bajo.  Anak- anak  Suku  Bajo  memang  tidak  didorong  bersekolah  oleh  orang  tuanya, sehingga  mereka  sangat  tertinggal.  Selanjutnya  Baharudin  (2011)  dalam penelitiannya juga mengemukakan bahwa rendahnya tingkat pendidikan Suku Bajo  sebagian  besar  dipengaruhi  oleh  pelibatan  anak-anak  dalam  pekerjaan nelayan  dan  kegiatan  penambangan  (penambang  batu  karang).  Anak-  anak Bajo  usia  7  tahun  telah dilibatkan  dalam  kegiatan  pekerjaan  melaut.  Namun, filosofi  hidup  Suku  Bajo  pada  umumnya  tidak  tepat  dengan  keadaan masyarakat  Suku  Bajo  yang  ada  di  Kepulauan  Wakatobi  tepatnya  Suku  Bajo Lamanggau. Setelah ditetapkannya daerah pariwisata laut di Wakatobi sebagai kawasan  Taman  Nasional  berbasis  zonasi  terjadi  perubahan  pola  kehidupan pada masyarakat Suku Bajo Lamanggau.
Taman  Nasional  Wakatobi  (TNW)  dikelolah  dengan  sistem  zonasi. Zonasi  bisa  didefinisikan  sebagai  usaha  (termasuk  teknik  rekayasa)  untuk membagi  suatu  wilayah  pada  kawasan  konservasi  menjadi  beberapa  zona fungsional yang berbeda. Zonasi TNW ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal  Perlindungan  Hutan  Konservasi  Alam  (PHKA)  No.  SK.  149/IV- KK/2007  tanggal  23  Juli  2007,  terdiri  dari  :  zona  inti  (1.300  ha),  zona pemanfaatan  bahari  (36.450  ha),  zona  pariwisaata  (6.180  ha),  zona pemanfaatan  lokal  (804.000  ha),  zona  pemanfaatan  umum  (495.700  ha)  dan zona  khusus  darat  (46.370  ha)  (Balai  Taman  Nasional  Wakatobi  :  2015). Penetapan  zonasi  yang  tidak  melibatkan  masyarakat  berakibat  pada  tidak tepatnya  zonasi  itu  sendiri. Hal  inilah  yang  kemudian  menjadi  permasalahan dalam  kehidupan  masyarakat  Suku  Bajo  Lamanggau  sebagai  nelayan. Penetapan  zonasi  ini  membuat  kegaiatan  melaut  masyarakat  Suku  Bajo Lamanggau  terbatas,  sehingga  Suku  Bajo  Lamanggau  banyak  yang mengalihkan  profesi  nelayan  menjadi  pengahasilan  tambahan  dan  lebih memilih  pekerjaan  lain  sebagai  penopang  utama  ekonomi  keluarga.  Hal  ini menunjukan  telah  terjadi  pergeseran  pola  kehidupan  masyarakat  Suku  Bajo Lamanggau dari kehidupan Suku  Bajo pada umumnya.  Berdasarkan uraian di atas,  rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  adalah  bagaimanakah  perubahan pola  kehidupan  Suku  Bajo  Lamanggau  pasca  penetapan  zonasi  Taman Nasional Wakatobi.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Desa  Lamanggau  Kecamatan  Tomia Kabupaten  Wakatobi.  Penetapan  lokasi  tersebut  didasarkan  pada pertimbangan  bahwa  masyarakat  Suku  Bajo  di  Desa  Lamanggau  dahulu  di kenal  sebagai  komunitas  yang  tetap  memegang  teguh  tradisi  Suku  Bajo  yaitu dengan  bekerja  sebagai  nelayan  sebagai  penghasilan  satu-satunya  dan  tidak perlu  bersekolah,  bertempat  tinggal  dengan  menancap  batang  kayu  sebagai tiang rumah di atas laut,    namun sekarang ini  masyarakat  Suku  Bajo  di Desa Lamanggau telah banyak yang mengubah sistem dan pola kehidupan dengan merubah  penghasilan  utama,  generasi  Suku  Bajo  Desa  Lamanggau  telah banyak  yang  menempuh  pendidikan  dan  bahkan  telah  bertempat  tinggal  di daratan.
Dalam  penelitian  ini,  sumber  informasi  utama  berasal  dari  informan penelitian.  Penggunaan  informan  ini  didasarkan  pada  pertimbangan  bahwa para  informan  mengetahui  secara  baik  dan  jelas  tentang  permasalahan penelitian. Dengan pertimbangan tersebut, maka informan penelitian ini adalah berasal  dari  masyarakat  dan  tokoh-tokoh  Suku  Bajo,  serta  dari  unsur pemerintah setempat. Adapun jumlah informan penelitian adalah sebanyak 12
orang. Informan dalam penelitian ini yaitu kepala desa, 2  orang sebagai tokoh masyarakat Bajo, serta 9 orang lainnya berasal dari masyarakat Bajo.
Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data kualitatif yang diuraikan  dalam  bentuk  deskripitif  dan  data  kuantitatif  yang  diuraikan  dalam bentuk tabel, sedangkan sumber data yang digunakan adalah: Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sejumlah informan penelitian melalui observasi  dan  wawancara,  dan  data  sekunder  yaitu  data  yang  diperoleh    dari pencatatan-pencatatan berbagai sumber tertulis seperti laporan hasil penelitian, jurnal, dan laporan dari sumber lainya seperti surat kabar, internet berupa cyber news, maupun  data  dari  instansi  pemerintah  setempat  yang  berkaitan  dengan penelitian ini.
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi: observasi  (pengamatan)  yaitu  peninjauan  atau  pengamatan  secara  cermat terhadap  wilayah  penelitian  guna  memperoleh  gambaran  tentang  keadaan masyarakat  pada  umumnya  dan  aktivitas  dalam  melakukan  adaptasi  sosial, interview (wawancara)  yaitu  melakukan  tanya  jawab  secara  langsung  pada informan  yang  kemudian  menyimpulkanya  dalam  hal  ini  langsung  kepada informan  yang  telah  ditetapkan  untuk  mendapatkan  data  mengenai permasalahan  yang  diteliti,  serta  dokumentasi  yaitu  mengumpulkan  data dengan  melihat atau  mencatat suatu  laporan  yang  sudah  tersedia.  Metode ini  dilakukan  dengan  melihat dokumen-dokumen resmi seperti; monografi, catatan-catatan serta buku-buku peraturan  yang  ada.
Teknik  yang digunakan dala pengecekan keabsahan data dala penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik triangulasi. Adapun triangulasi adalah teknik  pemeriksaan  keabsahan  data  yang  memanfaatkan  sesuatu  yang  lain  di luar data itu  untuk  keperluan  pengecekan  atau sebagai pembanding terhadap data itu  (Moleong,  2004).  Data  yang  diperoleh  dalam  penelitian  ini  dianalisis secara  deskriptif  kualitatif  dengan  menggambarkan  secara  sistematis  dan mendalam setiap masalah yang telah ditelaah. Analisa dapat berlangsung sejak awal hingga akhir penelitian dengan cara menyusun data dan  menggolongkan dalam tanda-tanda kemudian diinterpretasikan
terlebih dahulu,
menghubungkan antara fenomena yang terjadi dengan konsep atau teori yang ada, sehingga diharapkan penelitian ini benar-benar menyajikan kenyataan.

## PEMBAHASAN
Taman  Nasional adalah  kawasan  pelestarian  alam  yang  mempunyai ekosistem asli, dikelolah dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi.  Kawasan  Kepulauan  Wakatobi  dan  perairan  disekitarnya  seluas  ± 1.390.000  Ha,  terdiri  dari  4  (empat)  pulau  besar  (Pulau  Wangi-Wangi,  Pulau
Kaledupa, Pulau  Tomia dan Pulau  Binongko) yang terbagi menjadi  6 (enam) kecamatan dalam wilayah administratif Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara.
Taman  Nasional  Wakatobi  (TNW)  dikelolah  dengan  sistem  zonasi, terdiri  atas:  Zona  Inti  merupakan bagian  taman  nasional  yang  mempunyai kondisi alam baik biota atau fisiknya masih asli dan tidak atau belum diganggu oleh  manusia  yang  mutlak  dilindungi,  berfungsi  untuk  perlindungan keterwakilan  keanekaragaman  hayati  yang  asli  dan  khas.  Zona  Perlindungan Bahari adalah bagian taman nasional yang karena letak, kondisi dan potensinya mampu  mendukung  kepentingan  pelestarian  pada  zona  inti  dan  zona pemanfaatan.  Zona    Pariwisata  adalah  bagian  taman    nasional  yang    letak, kondisi  dan potensi alamnya yang terutama dimanfaatkan untuk kepentingan pariwisata alam dan kondisi/jasa lingkungan lainnya. Zona  Pemanfaatan Lokal adalah  zona  yang  dapat  dikembangkan  dan  dimanfaatkan  terbatas  secara tradisional untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat sekitarnya yang  biasanya  menggantungkan  hidupnya  pada  sumber  daya  alam laut. Zona Pemanfaatan  Umum  adalah  zona  yang  diperuntukan  bagi pengembangan dan pemanfaatan perikanan laut dalam. Zona  Daratan/Khusus adalah  wilayah daratan  berupa  pulau-pulau  yang  berpenduduk  dan  telah  memiliki  hak kepemilikan  atas  tanah  oleh  masyarakat  yang  pengaturannya  akan  dilakukan dan  menjadi  dihindarkan  telah  terdapat  kelompok  masyarakat  dan  sarana penunjang  kehidupannya  yang  tinggal  sebelum  wilayah  tersebut  ditetapkan sebagai taman  nasional antara lain sarana telekomunikasi, fasilitas transportasi dan listrik.
Dalam  penetapan  zonasi  ini,  zona  inti  dan  zona  perlindungan  bahari merupakan zona larangan keras bagi  nelayan. Dimana zona  hanya digunakan sebagai  kawasan  mutlak  perlindungan  flora  dan  fauna,  ekosistem  khas, perlindungan  keanekaragaman  hayati,  gejala  alam,  fenomena  alam,  dan peninggalan situs budaya/sejarah. Kawasan zona ini merupakan kawasan larang ambil.
Permasalahan besar bagi nelayan Bajo Desa Lamanggau juga terletak pada penetapan kawasan zona pariwisata. Penetapan zona ini menjadi suatu masalah besar bagi nelayan  Bajo Desa Lamanggau karena berada tepat di depan Pulau Tolandono  yang  merupakan  daerah  tempat  pemukiman  mereka.  Penetapan zona pariwisata hanya dapat digunakan untuk tujuan pemanfaatan sumber daya alam  dan  ekosistem  taman  nasional  dalam  bentuk  jasa  lingkungan  berupa fenomena  alam  dan  keindahan  alam  bagi  pengembangan  pariwisata  dan rekreasi, pembangunan sarana dan prasarana pariwisata alam dan pengelolaan lapangan    serta    menunjang  peran    serta    masyarakat  secara    aktif    dalam
pelayanan  jasa  pariwisata  alam  serta  mendorong  pengembangan  ekonomi masyarakat dan daerah dari jasa pariwisata alam.
1. Perubahan Mata Pencaharian Masyarakat Bajo Lamanggau
Penetapan sebuah kawasan  perairan laut  menjadi kawasan zonasi sangat berpengaruh  pada  aktivitas  nelayan  ada  di  sekitarnya.  Adanya  penetapan kawasan zonasi membuat nelayan harus melakukan kegiatan yang sebelumnya belum  pernah  mereka  lakukan.  Kegiatan  ini  terkadang  nantinya  akan mengubah  kebiasaan  yang  sudah  lama  dilakukan  oleh  nelayan.  Suku  Bajo memiliki sifat unik yang berkaitan dengan usaha perikanan. Hal ini disebabkan usaha perikanan sangat bergantung pada lingkungan.. Ketika sebuah  kawasan ditetapkan sebagai kawasan zonasi akan terjadi perubahan pada aspek tersebut. Ketergantungan  pada  kondisi  lingkungan  sangat  erat  hubungannya  dengan kondisi wilayah penangkapan.
Sebagian nelayan menganggap bahwa dengan adanya penetapan kawasan zonasi,  akan  berdampak  terhadap  menurunnya  pendapatan  nelayan  karena tertutupnya  sebagian  area  penangkapan  ikan  mereka  dan  hak-hak  mereka menjadi terbatas untuk memanfaatkan sumber daya. Menurunnya pendapatan nelayan  membuat  sebagian  Suku  Bajo  Lamanggau  mengalihkan  profesinya sebagai  nelayan.  Penetapan  kawasan  zonasi  memang  berdampak  besar  pada penghasilan  nelayan.  Daerah yang dulu merupakan tempat pencarian  nelayan kini  telah  ditetapkan  menjadi  kawasan  zonasi  dengan  berbagai  batasan  di dalamnya.  Aktivitas  nelayan  juga  ikut  terbatas  sehingga  menurunkan  hasil tangkapan dan penghasilan nelayan. Menurunnya hasil tangkapan inilah faktor utama  peralihan  profesi  nelayan  masyarakat  Bajo  Lamanggau.  Nelayan  kini bagi  masyarakat  Bajo  Lamanggau  bukanlah  satu-satunya  pekerjaan  bagi mereka.
Menurunnya  pendapatan  dari  hasil  melaut  membuat  masyarakat  Bajo Lamanggau tidak lagi menitik beratkan penunjang ekonomi keluarga dari hasil melaut saja. Masyarakat Bajo bahkan memilih pekerjaan lain untuk penunjang utama  ekonomi  keluarga  dari  pekerjaan  lain  seperti  menjadi  karyawan perusahaan  swasta,  menawarkan  jasa  tukang  ojek  laut  yang  menyeberangkan masyarakat maupun barang dari pulau besar Tomia menuju Lamanggagu dan sebaliknya, tukang ojek darat, merantau untuk berdagang, menjadi penambang batu, tukang kayu, dan bahkan menjadi petani .
Masyarakat  Suku  Bajo  di  Desa  Lamanggau  setelah  adanya  penetapan kawasan zonasi, banyak kepala keluarga yang telah menekuni profesi lain demi menunjang  perekonomian  keluarga  dan  untuk  beradaptasi  dengan perkembangan zaman.  Pergeseran  mata pencaharian  nelayan masyarakat  Bajo yang  terjadi  di  Desa  Lamanggau  ada  yang  hanya  sebatas  perubahan  dari penghasilan  utama  sebagai  penunjang  utama  ekonomi  keluarga  menjadi
penghasilan  tambahan  ekonomi  keluarga  Masyarakat  Bajo,  menjadikan pekerjaan nelayan bukan sebagai pekerjaan satu-satunya, dan bahkan ada yang sama  sekali    meninggalkan  pekerjaan  nelayan.  Pekerjaan  nelayan  bagi masyarakat  Suku  Bajo  di  Desa  Lamanggau  bukan  lagi  menjadi  satu-satunya tumpuan  ekonomi  keluarga.  Penghasilan  dari  aktivitas  melaut  tidak  bisa  lagi diharapkan untuk menyokong kebutuhan keluarga. Sebagian  masyarakat Suku Bajo di Desa Lamanggau mempunyai pekerjaan lain sebagai upaya masyarakat Suku Bajo di Desa Lamanggau untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Menurut masyarakat  Suku  Bajo  di  Desa  Lamanggau,  profesi  nelayan  tidak  lagi  bisa diharapkan dalam pemenuhan kebutuhan hidup, masyarakat Bajo Lamanggau telah memiliki strategi  khusus  untuk mengakali menurunnya pendapatan dari hasil melaut sebagai nelayan.
Berdasarkan  pernyataan  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  penetapan Taman Nasional Wakatobi yang dikelolah berdasarkan zonasi berdampak pada perubahan  pola  mata  pencaharian  suku  Bajo  Lamanggau.  Suku  Bajo Lamanggau kini telah terlepas dari stigma bahwa  nelayan adalah satu-satunya mata pencaharian yang bisa menopang hidup dan ekonomi keluarga.
2. Perubahan Sistem Pendidikan Masyarakat Bajo Lamanggau
Pendidikan  merupakan  investasi  besar  bagi  suatu  negara.  Pendidikan menyangkut  kepentingan  semua  warga  negara,  masyarakat,  negara,  institusi- institusi  dan  berbagai  kepentingan  lain.  Ini  disebabkan  pendidikan  berkaitan erat dengan outcome nya berupa tersedianya SDM yang handal untuk menyuplai berbagai  kepentingan.  Berdasarkan  hasil  pengamatan  dilapangan,  tingkat pendidikan  formal  masyarakat  Bajo  Lamanggau  tahun  2007  sebelum penetapan zonasi Taman Nasional Waktobi disajikan dalam tabel berikut:
No Tingkat pendidikan Jumlah 1 SD 13 orang 2 SMP 8 orang 3 SMA 6 orang 4 PT/Universias - Jumlah 27 orang
Sesuai dengan data yang tercantum dalam tabel, tingkat pendidikan Suku Bajo  dapat  dikatakan  sangat  tertinggal.  Pendidikan  bagi  suku  Bajo  memang belum  dipandang  sebagai  prioritas  hidup  bagi  orang  Bajo.  Anak-anak  suku Bajo memang tidak didorong bersekolah oleh orang tuanya, sehingga mereka sangat  tertinggal.  Anak-anak  Suku  Bajo  lebih  ditekankan  untuk  menekuni kehidupan  laut.  Mereka  diajarkan  bagaimana  bertahan  hidup  dan  mencari nafkah  di  laut  sebagai  satu-satunya  hal  vital  bagi  Suku  Bajo.  Bagi  orang  tua yang  terpenting  untuk  anak-anak  mereka  adalah  cukup  mengerti  tentang
bagaimana  hidup  di  lautan,  serta  mengerti  tentang  bagaimana  beraktivitas sebagai nelayan.
Tahun  2007  setelah  ditetapkannya  Taman  Nasional  Wakatobi  yang  di kelolah  berwawasan  zonasi,  tingkat  pendidikan  masyarakat  Bajo  Lamanggau mengalami  perubahan.  Pendidikan  Suku  Bajo  Desa  Lamanggau  pasca penetapan zonasi tahun 2015 diuraikan dalam tabel berikut:
No Tingkat pendidikan Jumlah 1 SD 29 orang 2 SMP 18 orang 3 SMA 12 orang 4 PT/Universitas 8 orang Jumlah 67 orang Data  di  atas  menunjukkan  bahwa  pendidikan  generasi  suku  bajo  telah banyak  mengalami  perubahan.  Dari  jumlah  di  atas  jika  dibandinkan  dengan dengan data tahun 2007 sebelum penetapan zonasi Taman Nasional Wakatobi meninkat sebanyak 59.7%.
Penetapan Taman Nasional Wakatobi yang dikelolah berdasarkan zonasi seakan membuat kegiatan melaut Suku Bajo Lamanggau terbatas. Keterbatasan kegiatan  melaut  ini  akhirnya  membuat  masyarakat  Bajo  Lamanggau  untuk merubah  pola  kehidupan  mereka.  Masyarakat  Suku  Bajo  Lamanggau  mulai berpikir  bahwa  kehidupan  melaut  sebagai  nelayan  tidak  lagi  bisa  diandalkan sebagai  satu-satunya  pekerjaan  dan  sumber  penghidupan  utama.  Masyarakat Suku  Bajo  Lamanggau  telah  memikirkan  masa  depan  mereka  dengan mengubah system pendidikan anak-anak mereka. Telah banyak orang tua yang menekankan pada generasi mereka untuk menempuh pendidikan sebagai salah satu  alternatif  dalam  menghadapi  tantangan  hidup  ke  depannya.  Penetapan kawasan  zonasi  Taman  Nasional  Wakatobi yang  mengakibatkan keterbatasan aktivitas nelayan berdampak pada perubahan pola pemikiran masyarakat  Bajo tentang  pendidikan  generasi  mereka.  Orang  tua  telah  mendorong  anak-anak mereka untuk bersekolah  demi masa depan anak-anak mereka. Mampu untuk melaut sebagai nelayan tidak bisa lagi diharapkan sebagai harapan masa depan mereka.
Berdasarkan  beberapa  pernyataan  di  atas,  dapat  di  simpulkan  bahwa penetapan  zonasi  Taman  Nasional  Wakatobi  berdampak  positif  bagi  system pendidikan  masyarakat  Bajo  Lamanggau.  Pendidikan  bagi  masyarakat  Suku Bajo di Desa Lamanggau telah menjadi  hal penting dan vital yang tidak bisa dihilangkan dalam kehidupan mereka.

## 3. Perubahan Sistem Tempat Tinggal Masyarakat Bajo
Jauh sebelum  tahun 2007  masyarakat Suku  Bajo Lamanggau bertempat tinggal  dengan  mendirikan  rumah  panggung  di  atas  air  di  kawasan  pantai. Sebagian  besar  rumah  penduduk  merupakan  rumah  panggung  yang  terbuat dari kayu, berdinding bilah bambu, beratap rumbia.
Setelah  adanya  penetapan  Taman  Nasional  Wakatobi  yang  dikelolah dengan sistem zonasi masyarakat Suku Bajo Lamanggau terjadi perubahan pola pemukiman  mereka.  Pola  pemukiman  yang  sebelumnya  dengan  menancap batang  kayu  sebagai  tiang  penyangga  rumah  di  atas  laut  kini  mereka merubahnya  dengan  sistem  bertempat  tinggal  permanen  di  daratan  hasil reklamasi.  Daratan  hasil  reklamasi  ini  berupa  daratan  hasil  timbunan  batu karang yang diperoleh dari dasar laut. Perubahan pola pemukiman ini bukan karena  tanpa  alasan.  Masyarakat  Suku  Bajo  Lamanggau  kini  lebih  protektif terhadap  masa  depan  mereka.  Dalam  menghadapi  perkembangan  pariwisata Taman  Nasional Wakatobi yang dikelolah berdasarkan  zonasi sewaktu-waktu pinggiran  pantai  yang  digunakan  sebagai  area  pemukiman  dapat  ditetapkan sebagai  kawasan  zonasi  yang  tidak  bisa  dimanfaatkan  sebagai  tempat pemukiman.
Ditinjau  dari  beberapa  pernyataan  di  atas  dapat  ditarik  benang  merah bahwa perubahan sistem tempat tinggal atau pola pemukiman masyarakat Bajo Lamanggau  di  karenakan  oleh  kekhawatiran  masyarakat  Suku  Bajo  di  Desa Lamanggau dengan perkembangan pariwisata Taman Nasional Wakatobi yang begitu pesat berkembang.
4. Perubahan Budaya/Tradisi Suku Bajo Lamanggau
Masyarakat  dan  kebudayaan  manusia  di  manapun  selalu  berada  dalam keadaan  berubah.  Perubahan  yang  terjadi  dalam  masyarakat  berkebudayaan primitif tersebut, biasanya telah terjadi karena adanya sebab-sebab yang berasal dari  dalam  masyarakat  dan  kebudayaan  itu  sendiri,  yaitu  karena  perubahan dalam  hal  jumlah  dan  komposisi  penduduknya  dan  karena  perubahan lingkungan  alam  dan  fisik  tempat  mereka  hidup.  Seperti  halnya  perubahan yang  terjadi  pada  budaya  dan  tradisi  masyarakat  Suku  Bajo  Lamanggau. Perubahan  yang  terjadi  pada  budaya  dan  tradisi  Suku  Bajo  Lamanggau dikarenakan  perubahan  lingkungan  alam  dan  fisik  tempat  mereka  hidup. Perubahan  yang  dimaksud  di  sini  adalah  perubahan  budaya  atau  tradisi masyarakat Bajo akibat perubahan  tempat mereka menggatungkan hidup yaitu perubahan  lingkungan  laut  setelah  adanya  penetapan  Taman  Nasional Wakatobi yang dikelolah secara zonasi.
Masyarakat  Bajo  mempunyai  sistem  kepercayaan,  nilai -nilai,  dan  adat kebiasan  baik  dalam  kehidupan  sehari-hari  maupun  dalam  aktivitas  kegitan melaut sebagai mata pencaharian utama mereka. Dalam kehidupan masyarakat
Bajo  Lamanggau  di  kenal  beberapa  tradisi  yang  turun-temurun  dilaksakan. Namum berdasarkan informasi yang penulis peroleh di lapangan, budaya atau kebiasaan  di  atas  telah  mengalami  perubahan  nilai.  Budaya  Suku  Bajo  yang yang  dahulu  merupakan  hal  sakral  dan  wajib  dilaksakan  kini  mengalami perubahan perlakuan. Bagi Suku Bajo budaya tersebut bukanlah hal yang sakral yang  mesti  dilakukan  lagi.  Bukan  karena  persoalan  ketidakpercayaan masyarakat  terhadap  budaya  mereka  sendiri,  melainkan  persoalannya  adalah perubahan  daerah  tangkap  mereka  yang  semakin  sempit.  Menurut  sebagian masyarakat Bajo Lamanggau, keberhasilan dalam melaut bukan atas pengaruh doa bersama setiap awal tahun atau doa dukun pembuat sampan, tetapi juga dipengaruhi oleh daerah tangkapan.
Perubahan  yang  terjadi  pada  budaya  atau  tradisi  masyarakat  Bajo Lamanggau  disebabkan  karena  penetapan  Taman  Nasional  Wakatobi  yang dielolah  secara  zonasi  membuat  masyarakat  Bajo  Lamanggau  tidak  lagi mengindahkan laut sebagai  sumber  kehidupan  utama mereka.  Kehidupan di laut  bagi  sebagian  Suku  Bajo  Lamanggau  kini  hanya  merupakan  lahan pelengkap  dalam  menggantungkan  hidup  mereka.  Tadisi  yang  dahulu  oleh masyarakat Bajo rutin dilakukan kini hampir lenyap. Nilai budaya/tradisi Suku Bajo Lamanggau mengalami perubahan.
Dari kutipan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa penetapan Taman  Nasional  Wakatobi  yang  dikelolah  secara  zonasi  melahirkan merosotnya  nilai  kebudayaan  dan  tradisi  pada  masyarakat  Bajo  Lamanggau. Tradisi  yang  dulu  rutin  dan  kerap  dilakukan  kini  dilaksanakan  hanya  oleh sebagian masyarakat saja. Budaya atau tradisi yang dilakukan orang Bajo oleh sebagian  masyarakat  dianggap  bukanlah  hal  penentu  dalam  keberhasilan nelayan,  melainkan  karena  pengaruh  daerah  tangkapan  yang  harus  leluasa dalam  berativitas.  Hal  ini  menandakan  bahwa  penetapan  kawasan  zonasi Taman Nasional Wakatobi melahirkan kemerosotan nilai budaya/tradisi Suku Bajo di Desa Lamanggau.

## PENUTUP
Berdasarkan  pemaparan  pembahasan  dan  hasil  penelitian,  penulis menarik kesimpulan  bahwa: 1) Penetapan kawasan  Taman Nasional  Wakaobi berbasis  zonasi  mengundang  dualisme  keberpihakan  yaitu  pihak  pro  zonasi dan kontra zonasi terutama berkaitan dengan kegiatan penangkapan ikan oleh nelayan.  2)  Penetapan  kawasan  Taman  Nasional  Wakaobi  berbasis  zonasi berdampak  terhadap  menurunnya  pendapatan  nelayan  karena  tertutupnya sebagian area penangkapan ikan nelayan dan hak-hak nelayan menjadi terbatas untuk  memanfaatkan  sumber  daya  alam.  3)  Penetapan  kawasan  Taman Nasional  Wakatobi  yang  dikelolah  berdasarkan  zonasi  berdampak  pada
perubahan  pola  mata  pencaharian  suku  Bajo  Lamanggau.  Suku  Bajo Lamanggau kini telah terlepas dari stigma ba hwa  nelayan adalah satu-satunya mata  pencaharian  yang  bisa  menopang  hidup  dan  ekonomi  keluarga.  4) Penetapan  zonasi  Taman  Nasional  Wakatobi  berdampak  positif  bagi  system pendidikan  masyarakat  Bajo  Lamanggau.  Pendidikan  bagi  masyarakat  Suku Bajo  Lamanggau  telah  menjadi  hal  penting  dan  vital  yang  tidak  bisa dihilangkan dalam kehidupan mereka. 5) Perubahan sistem tempat tinggal atau pola pemukiman masyarakat Bajo Lamanggau di karenakan oleh kekhawatiran mereka  dengan  perkembangan  pariwisata  Taman  Nasional  Wakatobi  yang begitu  pesat  berkembang.  6)  Penetapan  zonasi  Taman  Nasional  Wakatobi melahirkan  merosotnya  nilai  kebudayaan  dan  tradisi  pada  masyarakat  Bajo Lamanggau
Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan di dalam penelitian ini adalah bahwa:  1) Hendaknya  ada penelitian lebih lanjut mengenai  perubahan pola kehidupan Suku Bajo pasca penetapan zonasi Taman Nasional Wakatobi. 2)  Kepada  pihak  terkait  penetapan  kebijakan  zonasi,  agar  memperhatikan dampak penetapan kawasan zonasi sehingga tidak menimbulkan permasalahan yang  lebih  besar  dan  lebih  luas  terhadap  kehidupan  dan  akivitas  nelayan.  3) Kepada  nelayan  untuk  lebih  memahami  tujuan  dari  pada  penetapan  zonasi tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Baharudin,  Suratman.  2011. Pergeseran  Nilai  Tradisional  Suku  Bajo  Dalam Perlindungan  Dan  Pemanfaatan  Sumberdaya  Laut  Taman  Nasional Wakatobi . Jurnal  Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan Dan Ekowisata. ITB Press.
Balai  Taman  Nasional  Wakatobi.  2015. Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  (RTRW)
Kabupaten Wakatobi Tahun 2012-2032. File Peta Zonasi Balai TNW Wilayah II. Tomia.
Halim,  Muliha.  2012. Pengaruh  Tingkat  Pendidikan,  Nilai-nilai  Budaya  Lokal terhadap  Transformasi  Struktur  Ekonomi  dan  Keluarga  Nelayan .  Jurnal Pendidikan Indonesia. UPI Press.
Moleong,   L.J.   2004. Metodologi  Penelitian  Kualitatif .   Bandung:  PT Remaja Rosdakarya.