## PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT UNTUK MENCEGAH KREDIT BERMASALAH DI BANK SINARMAS CABANG

## SINGARAJA

## ARTIKEL
OLEH:

## Anis Wijayanti

## 0814041003

## JURUSAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA

## PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT UNTUK MENCEGAH ADANYA KREDIT BERMASALAH DI BANK SINARMAS CABANG SINGARAJA
Oleh:
Anis Wijayanti
Dr. I Gusti Ketut Arya Sunu, M.Pd Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd, M.Hum
Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan e-mail: niswijayanti@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui:  (1)  Pelaksanaan  perjanjian kredit    di  Bank  Sinarmas  Cabang  Singaraja  Bali,  (2)  Wujud  kredit  bermasalah yang  dihadapi  oleh  pihak  Bank  Sinarmas,  (3)  Upaya  -  Upaya  hukum  yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan kredit pada Bank Sinarmas.
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  penelitian  deskriptif  kualitatif. Teknik  penentuan  subjek  penelitian  menggunakan  teknik purposive  snow  ball sampling dan  subjek  penelitian  ini  adalah  Pimpinan  Bank  Sinarmas  Cabang Singaraja,  Karyawan  bagian  kredit  dari  Bank  Sinarmas  Cabang  Singaraja, Debitur, Notaris Pegawai pengadilan Negeri Singaraja. Teknik pengumpulan data dalam  penelitian  ini  menggunakan:  (1)  observasi;  (2)  wawancara;  (3)  pencatatan dokumen;  (4)  Metode  pustaka.  Tekniuk  analisis  dengan  analisis  data  deskriptif kualitatif.
Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  (1)  sebelum  perjanjian  kredit dilaksanakan,  maka  pihak  bank  telah  menyediakan  blanko  perjanjian  kredit terlebih dahulu yang berkekuatan hukum untuk diberikan kepada setiap pemohon kredit,  dan  apabila  debitur  menyetujui  isi  blangko  serta  bank  menganggap permohonan kredit tersebut layak untuk diberikan kepada debitur maka bank akan memberikan  Surat  Penegasan  Kredit  yang  berisi  jumlah  atau  besar  kredit  yang disetujui,  jangka waktu  pengembalian kredit, biaya-biaya seperti besarnya bunga dan biaya lain  yang diperlukan, syarat-syarat  penarikan kredit, cara pengambilan kredit dan bentuk jaminan kredit dan nilainya, (2) Wujud kredit bermasalah yang pernah dihadapi oleh Bank Sinarmas Cabang Singaraja ialah kredit kurang lancar, dan  kredit  macet  (3)  Sebelum  menempuh  jalur  hukum  dalam  penyelesaian permasalahan kredit mula – mula Bank Sinarmas melakukan upaya penyelamatan dengan  memberikan  tenggang  waktu  dan  mengurangu  suku  bunga  kredit. Sedangkan  Pengadilan  Negeri  Singaraja  memberikan  Alternatif  Penyelesaian Sengketa melelui negoisasi, mediasi dan setelah itu melalui arbitrase.
Kata kunci: Perjanjian Kredit, Kredit Bermasalah

## ABSTRACT
This study aimed to determine: (1) The loan agreement with Bank Branch Sinarmas  Singaraja  Bali,  (2)  Being  non-performing  loans  faced  by  the  Bank Sinarmas, (3) Efforts - Efforts were made  to resolve the legal issues in the Bank Sinarmas  credit.  This  study  used  descriptive  qualitative  research  approach.  The technique  of  determining  the  subject  of  research  using  purposive  sampling  and snow ball the subject of this study is Chairman Sinarmas Bank Branch Singaraja, Employees  of  the  credit  from  Bank  Branch  Sinarmas  Singaraja,  Debtor,  Notary Public  Employees  Singaraja court.  Data collection techniques used in  this study: (1)  observation,  (2)  interviews,  (3)  the  recording  of  documents,  (4)  Method  of literature.  Tekniuk  descriptive  analysis  with  qualitative  data  analysis.  These results  indicate  that  (1)  prior  to  the  loan  agreement  executed,  then  the  bank  has provided  a  blank  credit  agreement  are  enforceable  prior  to  credit  given  to  each applicant,  and  if  the  debtor  and  the  bank  agreed  with  blank  credit  application  is considered worthy to be given to the debtor the bank will provide Letters of Credit Confirmation  that  contains  a  large  number  or  credit  approval,  loan  repayment period, the amount of costs such as interest and other fees necessary, withdrawal of credit terms, manner and form of lines of credit and credit guarantees worth, (2) Being  non-performing  loans  has  ever  faced  by  the  Bank  Sinarmas  Branch Singaraja  is  substandard  loans  and  non-performing  loans  (3)  Prior  to  take  legal action in the resolution of credit issues early - first Bank Sinarmas rescue efforts by  providing  a  grace  period  and  mengurangu  lending  rates.  While  the  Court Alternative Dispute Resolution Singaraja give melelui negotiation, mediation and then arbitration.
Keywords: Credit Agreement, Credit Problems.

## 1. PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  saat  ini  sedang  giat-giatnya  melaksanakan pembangunan  Nasional.  Pembangunan  ekonomi  sebagai  bagian  dari pembangunan  nasional  merupakan  salah  satu  upaya  untuk  mewujudkan kesejahteraan  rakyat  yang  adil  dan  makmur  berdasarkan  Pancasila  dan Undang  –  Undang  Dasar  1945.  Dalam  rangka  memelihara  kesinambungan pembangunan  tersebut  sangat  dibutuhkan  dana  dalam  jumlah  yang  sangat besar. Mengacu pada UUD 1945 yaitu pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa negara  Indonesia  adalah  negara  hukum,  maka  pembangunan  harus dilaksanakan tanpa adanya penyimpangan dari Pancasila sebagai sumber dari segala  sumber  hukum  dan  Undang-Undang  Dasar  sebagai  hukum  dasar tertinggi di Indonesia.
Pembangunan  nasional  juga  diarahkan  sesuai  ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dan lebih luas dalam suatu pola pembangunan nasional pada suatu Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional  (RPJMN)  Tahun  2010- 2014  sebagai  bagian  dari  agenda  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang Nasional  (RPJPN)  Tahun  2005–2025  Tahap  kedua  tahun  2010-2014,  yaitu “Memantapkan  penataan  kembali  NKRI,  meningkatkan  kualitas  SDM, membangun  kemampuan  IPTEK,  memperkuat  daya  saing  perekonomian”, serta keberlanjutan program dan kegiatan lingkup Kementerian Dalam Negeri lima tahun kedepan.
Renstra  Kementerian  Dalam  Negeri  2010-2014  merupakan  dokumen perencanaan  strategis  untuk  memberikan  arah  kebijakan  dan  strategi pembangunan pada tahun 2010-2014, sebagai tolok ukur dalam melaksanakan tugas  dan  fungsi  Kementerian  Dalam  Negeri  di  bidang  urusan  dalam  negeri. Dokumen  ini  berfungsi  untuk  menuntun  segenap  penyelenggara  unit organisasi  di  lingkungan  Kementerian  Dalam  Negeri  dalam  melaksanakan program/kegiatan  pembangunan  sesuai  tugas  dan  fungsi  yang  diemban, terutama  memuat  visi,  misi,  tujuan,  sasaran,  dan  strategi  yang  akan  dicapai dalam periode lima tahun kedepan.
Sistem  perekonomian  nasional  yang  dikehendaki  bagi  bangsa Indonesia  adalah  sistem  perekonomian  yang  sesuai  dengan  ketentuan  dalam pasal  33  Undang-Undang  Dasar    1945  Amandemen  ke-4  (empat)  sebagai berikut dibawah ini :
1. Perekonomian  disusun  sebagai  usaha  bersama  berdasar  atas asas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang  produksi  yang  penting  bagi  negara  dan  yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi  ekonomi  dengan  prinsip  kebersamaan,  efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian,  serta  dengan  menjaga  keseimbangan  kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
5. Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  pelaksanaan  pasal  ini  diatur dalam undang-undang.
Dalam  pasal  33  tersebut  mengandung  dasar  demokrasi  ekonomi, produksi  dikerjakan  oleh  semua,  untuk  semua  dibawah  pimpinan  atau penilikan  anggota-anggota  masyarakat.  Kemakmuran  masyarakatlah  yang diutamakan,  bukan  kemakmuran  perseorangan.  Oleh  sebab  itu  perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
Berdasarkan  kepentingan,  antara  bank  dengan  masyarakat  yang mengambil  kredit  tersebut  perlu  adanya  pembuktian.  Untuk  keperluan pembuktian  tersebut  bank  sangat  berkepentingan  untuk  menggunakan  alat bukti dengan akta otentik,khususnya alat bukti otentik yang dibuat oleh dan di hadapan  notaris.  Dalam  pelaksanaan  pembuatan  akta  perjanjian  kredit perumahan, bank mengelompokkan sebagai berikut :
1. Perjanjian kredit yang dibuat di bawah tangan.
2. Perjanjian kredit yang dibuat secara notariil atau secara akta otentik.
Untuk  perjanjian  kredit  yang  dibuat  di  bawah  tangan,  bentuk  dan format dari perjanjiannya dibuat oleh bank yang bersangkutan untuk kemudian setelah  disepakati  oleh  para  pihak  yang  bersangkutan  dilegalisasi  atau “ diwaarmerking ”  oleh  notaris  sebagai  pejabat  umum.  Sedangkan  perjanjian kredit usaha yang dibuat secara notariil, bentuk dan format dari perjanjiannya dibuat oleh notaris yang ditunjuk oleh bank yang bersangkutan.
Secara garis besar dikenal ada 2 (dua) bentuk jaminan dalam perjanjian kredit,  yaitu  jaminan  perorangan  dan  jaminan  kebendaan.  Dalam  praktek perjanjian  kredit,    jaminan  yang  paling  sering  digunakan  adalah  jaminan kebendaan  yang  salah  satunya  adalah  jaminan  fidusia  dan  perjanjian  kredit menggunakan  jaminan  dengan  anggunan.  Lembaga  jaminan  untuk  jaminan fidusia  yang  dipergunakan  merupakan  lembaga  jaminan  atas  benda  bergerak dan  tidak  bergerak  yang  tidak  dapat  dijaminkan  dengan  hak  tanggungan  dan telah banyak digunakan oleh masyarakat dalam bisnis.
Perjanjian  kredit  dengan  jaminan  fidusia  bukan  merupakan  hak jaminan yang lahir berdasarkan undang-undang, melainkan lahir karena harus diperjanjikan  terlebih  dahulu  antara  bank  selaku  kreditor  dengan  nasabah selaku  debitur.  Oleh  karena  itu,  secara  yuridis  pengikatan  jaminan  fidusia lebih  bersifat  khusus,  jika  dibandingkan  dengan  jaminan  yang  lahir berdasarkan  undang-undang  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1131  Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. Fungsi  yuridis pengikatan benda jaminan fidusia  dalam  akta  jaminan  fidusia  merupakan  bagian  yang  tak  terpisahkan dari perjanjian kredit. Fokus perhatian dalam masalah jaminan fidusia adalah apabila  debitur wanprestasi. Dalam  hukum  perjanjian  apabila  debitur  tidak memenuhi  isi  perjanjian  atau  tidak  melakukan  hal-hal  yang  telah diperjanjikan,  maka  debitur  tersebut  telah wanprestasi dengan  segala  akibat hukumnya.
Bentuk  jaminan  sebagai  agunan  dalam  perjanjian  kredit  bank  adalah hak  atas  tanah,  baik  dengan  status  hak  milik,  hak  guna  usaha,  hak  guna bangunan maupun hak pakai, karena pada umumnya memiliki nilai atau harga yang  tinggi  dan  terus  meningkat,  sehingga  dalam  hal  ini  sudah  selayaknya apabila debitur sebagai penerima kredit dan kreditur sebagai pemberi fasilitas
kredit serta pihak lain terkait memperoleh perlindungan melalui suatu lembaga hak jaminan yang kuat dan dapat memberikan kepastian hukum.
Fungsi  jaminan  kredit  dalam  rangka  pemberian  kredit  berkaitan dengan  kesungguhan  pihak  debitur  untuk  memenuhi  kewajibannya  untuk melunasi  kredit  sesuai  yang  diperjanjikan  dan  menggunakan  dana  yang dimilikinya  secara  baik  dan  hati-hati,  dimana  hal  tersebut  diharapkan  akan mendorong pihak debitur untuk melunasi hutangnya sehingga dapat mencegah terjadinya  pencairan  jaminan  kredit  yang  mungkin  saja  tidak  diinginkan karena  memiliki  nilai  (harga)  yang  lebih  tinggi  bila  dibandingkan  dengan utang debitur kepada bank.
Pada  umumnya  dalam  praktik  perbankan,  perjanjian  kredit  dibuat dengan akta di bawah tangan demi efisiensi waktu dan mempermudah debitur yang  akan  mengambil  kredit  tanpa  harus  menunggu  pembuatan  akta  oleh notaris  dan  untuk  meminimalisasi  biaya  dalam  pembuatan  akta  dalam  kredit. Bagi  bank  untuk  penjaminan  obyek  yang  dijaminkan  dibuatlah  akta penjaminan  yang  dibuat  oleh  notaris  apabila  penjaminan  dengan  fidusia  dan oleh  PPAT  apabila  penjaminan  dengan  hak  tanggungan.  Baik  dalam  praktik perjanjian kredit dengan penjaminan  fidusia maupun dengan penjaminan  hak tanggungan  selalu  ada  permasalahan-permasalahn  yang  dihadapi  oleh  bank sebagai pihak kreditur.
Dalam  proses  pemberian  kredit,  sering  terjadi  bahwa  pihak  kreditur dirugikan  ketika  pihak  debitur  melakukan  wanprestasi,  sehingga  diperlukan suatu aturan hukum dalam pelaksanaan pembebanan perjanjian kredit dengan mengggunakan  Jaminan  Fidusia  maupun  perjanjian  kredit  dengan  jaminan Hak Tanggungan yang tertuang dalam suatu perjanjian kredit, yang bertujuan untuk  memberikan  kepastian  dan  perlindungan  hukum  bagi  pihak-pihak terkait,  khususnya  bagi  pihak  kreditur  apabila  debitur  wanprestasi  atau  tidak memenuhi  kewajibannya.  Berdasarkan  uraian  latar  belakang  yang  telah dijelaskan tersebut, terdapat beberapa permasalahan yang layak dikedepankan, yaitu  (1)  Bagaimana  pelaksanaan  perjanjian  kredit  di  Bank  Sinarmas  cabang Singaraja?  (2)  Bagaimanakah  wujud  kredit  bermasalah  yang  dihadapi  oleh
pihak  Bank  Sinarmas?  (3)Upaya-upaya  hukum  apa  yang  dilakukan  untuk mengatasi permasalahan kredit yang terjadi?

## 2. METODE PENELITIAN
Rancangan  penelitian  yang  penulis  pergunakan  dalam  penelitian  ini yaitu  penelitian  deskriptif  kualitatif.  Penelitian  deskriptif  kualitatif  dapat diartikan  sebagi  prosedur  pemecahan  masalah  yag  diselidiki  dengan menggambarkan/melukiskan  keadaan  subjek/objek  penelitian  (seseorang, lembaga,masyarakat,  dan  lain-lain)  pada  saat  sekarang  berdasarkan  fakta- fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Lokasi penelitian adalah tempat dimana  proses  penelitian  berlangsung.  Penelitian  ini  dilakukan  di  Bank Sinarmas  cabang  Singaraja  yang  berlokasi  di  Jalan  Ngurah  Rai  No.  8 Singaraja  Bali.    Dalam  penelitian  ini  peneliti  menentukan  informan  atau subjek  penelitian  dengan  mengambil  sampel  secara purposive  snow  ball sampling yaitu  sampel  yang  dipilih  berdasarkan  pertimbangan/penelitian subjektif  dari  penelitian,  jadi  dalam  hal  ini  peneliti  menentukan  sendiri responden  mana  yang  dianggap  dapat  mewakili  populasi  (Burhan Ashsofa,2004:66).  Adapun  yang  menjadi  subjek  dalam  penelitian  yang memberikan  data  lisan  maupun  tertulis  dari  sumber  pertama  di  lapangan  ini adalah:
a. 1. Branch Manager atau Pimpinan Bank Sinarmas Cabang Singaraja
b. 2  Karyawan  bagian  kredit  dari  Bank  Sinarmas  Cabang
Singaraja
c. 1  Debitur  yang  mengajukan  kredit  usaha  pada  Bank Sinarmas cabang Singaraja
d. 1  Notaris
e. 2 Pegawai pengadilan Negeri Singaraja
Objek dari penelitian ini adalah Prosedur Perjanjian Pemberian Kredit. Penelitian ini dilaksanakan pada Bank Sinarmas Cabang Singaraja, dipilihnya Bank  Sinarmas  Cabang  Singaraja  ini  didasarkan  pada  pertimbangan  bahwa Bank  Sinarmas  Cabang  Singaraja  memiliki  data  yang  diperlukan  untuk
penyusunan  penelitian  ini.  Prosedur  pemberian  kredit  yang  dipergunakan  di Bank  Sinarmas  adalah  sebagai  berikut:  Pengajuan  berkas-berkas, Penyelidikan  berkas  pinjaman,  Wawancara  dengan  debitur,  On  the  Spot, Keputusan  Kredit,  Penandatangan  akad  kredit/perjanjian  lainnya,  Realisasi kredit, Penyaluran/penarikan .
Instrumen adalah alat yang digunakan untuk mengambil data. Karena pemahaman yang ingin dicapai di dalam penelitian kualitatif, maka instrumen penelitiannya  adalah  si  peneliti  sendiri,  namun  selanjutnya  setelah  fokus penelitian  menjadi  jelas,  maka  kemungkinan  akan  dikembangkan  instrumen penelitian  sederhana,  yang  diharapkan  dapat  melengkapi  data  dan membandingkan  dengan  data  yang  telah  ditemukan  melalui  observasi,  dan wawancara.  Peneliti  akan  terjun  kelapangan  sendiri,  baik  pada grand  tour question, tahap focused and selection, melakukan pengumpulan data, analisis dan  membuat  kesimpulan,  sejauh  mana  ia  dapat  memahami  gejala  yang diteliti  tidak  ditentukan  oleh  daftar  perntanyaan  atau  kuesioner  yang  telah dirancangnya,  tetapi  ditentukan oleh kemampuannya memahami  gejala  yang diamatinya.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
3.1 Pelaksanaan Perjanjian Kredit Di Bank Sinarmas Cabang Singaraja
Berdasarkan hasil penelitian, proses pelaksanaan  perjanjian kredit di Bank  Sinarmas  cabang Singaraja  pada  dasarnya  sama  dengan  proses perjanjian  kredit    pada  umumnya,  yaitu  proses  perjanjian  pokok  yang dilaksanakan  oleh  pihak  kreditur  dan  debitur.  Perjanjian  kredit  merupakan perjanjian  pokok  yang  bersifat  konsensuil (pactade  contrahendo  obligatoir) dan  disertai  kesepakatan  atau  pemufakatan  antara  kreditur  sebagai  pihak pemberi  pinjaman  dan  debitur  sebagai  pihak  penerima  pinjaman.  Biasanya yang  bertindak  sebagai  pihak  pemberi  fasilitas  kredit  adalah  bank  yang berdasarkan  Undang  –  Undang  No.  10  tahun  1998  tentang  Perbankan dijelaskan  bahwa  fungsi  sebagai  penyalur  dana  kepada  masyarakat  dalam bentuk kredit atau pinjaman.
Tabel  4.2.  Jumlah  Nasabah  Yang  Mengajukan  Permohonan  Kredit  Pada Bank Sinarmas Cabang Singaraja Tahun 2012
NO JENIS USAHA/JASA JAMINAN PERSENTASE FIDUSIA HAK TANGGUNGAN 1 TOKO 12 4 40% 2 LAUNDRY 6 9 37,2% 3 DEALER 2 7 22,8% JUMLAH 20 20 100%
Berdasarkan  hasil  wawancara  peneliti  dengan  karyawan Accounting Officer Bank  Sinarmas  Cabang  Singaraja (Sefry  Haryanto) yang  menangani kredit,  dalam  praktik  di  Bank  Sinarmas,  guna  melindungi  para  pihak  yang berkepentingan,  Bank  Sinarmas  Cabang  Singaraja  dalam  memberikan  kredit kepada  debitur  atau  peminjam  berpedoman  pada  pengaturan  mengenai penjaminan  atas  fasilitas  kredit,  dalam  undang-undang  perbankan  tidak  begitu sulit  apabila dapat  diperoleh keyakinan atas kemampuan debitur mengembalikan hutangnya.  Jaminan  tersebut  harus  ideal  karena  jaminan  mempunyai  tugas melancarkan  dan  mengamankan  pemberian  kredit  yaitu  dengan  memberikan  hak dan  kekuasaan  kepada  bank  untuk  mendapatkan  pelunasan  dari  barang-barang jaminan  (objek  jaminan)  tersebut  apabila  debitur  wanprestasi,  sehingga  dalam pengikatannya  harus  berdasarkan  pada  perundang-undangan  yang  berlaku. Demikian pula dengan jaminan dengan objek fidusia maka dalam pengikatannya juga harus dengan fidusia.

## 3.2 Wujud Kredit Bermasalah yang dihadapi Bank Sinarmas
Bank  Indonesia  melalui  Surat  Keputusan  Direksi  Bank  Indonesia  Nomor 31/147/KEP/DIR  membagi  kredit  bank  ke  dalam  4  kategori  yang  dilakukan berdasarkan kolektibilitasnya, yaitu :
a. Kredit Lancar
b. Kredit Kurang Lancar
c. Kredit Diragukan
d. Kredit Macet.
Menurut (Nengah  Citayasa) selaku  Pimpinan  Cabang  Bank  Sinarmas, untuk sub b sampai dengan d adalah merupakan kredit bermasalah. Istilah kredit bermasalah  telah  digunakan  oleh  dunia  perbankan  Indonesia  sebagai  terjemahan dari problem  loan yang  merupakan  istilah  yang  sudah  lazim  digunakan  dalam dunia  perbankan  internasional.  Dalam  istilah  perbankan,  kredit  macet  disebut “dubius”. Dubius timbul karena cash flow debitur yang tidak lancar.

## 3.3 Upaya-upaya hukum untuk mengatasi permasalahan kredit
Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan (Ketut Sudira, S.H,  M.H) selaku wakil kepala Pengadilan Negeri Singaraja, beliau mengatakan ketika orang bersepakat  untuk  melakukan  transaksi  tertentu  kemudian  dituangkan  dalam sebuah  perjanjian,  para  pihak  berharap  perjanjian  dapat  berjalan  dengan  baik tanpa adanya masalah apapun, tapi terkadang timbul permasalahan yang mungkin sebelumnya  tidak  pernah  dibayangkan  oleh  para  pihak,  jika  hal  ini  terjadi,  maka para  pihak  harus  menyiapkan  diri  untuk  menghadapi  suatu  keadaan  yang  tidak mereka inginkan dan tidak dapat mereka ramalkan, yaitu bahwa pada suatu ketika mereka  harus  mengatasi  suatu  perselisihan  diantara  mereka.  Dalam  hal  ini  baik diingat,  bagaimanapun  hebatnya  suatu  perselisihan  yang  timbul  dalam  suatu hubungan  dengan  suatu  perjanjian  yang  bisa  amat  menyulitkan  penyelesaian, perselisihan itu sendiri harus dianggap sebagai suatu keadaan yang biasa. Dengan bertolak dari anggapan itulah orang mensyaratkan, sesuai dengan akal sehat para pihak harus lebihdulu berupaya untuk menyelesaikan perselisihan mereka dengan cara baik – baik diantara mereka sendiri.
Suatu perkara yang dibawa ke Pengadilan Negeri Singaraja tidak langsung disidangkan,  terdapat  proses  penyelesaian  sengketa  yang  menyangkut  mengenai permasalahan antara kreditur dan debitur dlam hal perjanjian kredit. Dalam setiap penyelesaian  sengketa  dapat  menggunakann  cara  –  cara  tertentu  yang  lazim dipergunakan  untuk  menyelesaikan  permasalahan  mengenai  perjanjian  kredit,
sebagai  jalan  keluar  untuk  menyelesaikan  permasalahan  sengketa  yang bersangkutan. Pada dasarnya para pihak harus menyepakati prosedur penyelesaian suatu sengketa, adapun pola penyelesaian yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Singaraja  semenjak  diterimanya  gugatan  ialah  menyarankan  kepada  penggugat untuk  menggunakan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  yang  umumnya  melalui negoisasi,  melalui  mediasi  dan  setelah  itu  melalui arbitrase. Alternatif Penyeleseaian Sengketa adalah lembaga penyelesian sengketa atau beda pendapat melalui  prosedur  yang  disepakati  oleh  para  pihak,  yakni  penyelesaian  di  luar pengadilan dengan cara konsultasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.
Setiap  putusan  yang  bersifat  kondemnator  dengan  sendirinya  mempunyai kekuatan  hukum  eksekutorial  (dapat  dilaksanakan  secara  paksa  oleh  kekuatan umum).  Jika  tergugat  tidak  melaksanakan  putusan  dengan  suka  rela  maka pengadilan  akan  mengeluarkan  surat  peringatan  sebelum  dilakukan  eksekusi. Setelah tenggang waktu dalam surat peringatan sebelum dilakukan eksekusi tetapi dengan  lampaunya  tenggang  waktu  tidak  berarti  tergugat  tidak  dapat  putusan dengan  sukarela.  Tergugat  dapat  mengajukan  penyelesaian  putusan  secara sukarela walaupun tenggang waktu peringatan sudah dilampaui.
Setelah  menerima  surat  penetapan  maka  panitera  menjalankan  perintah eksekusi  dan  ia  harus  memberitahukan  dan  eksekusi  kepada  pihak  yang  kalah.. eksekusi dapat dilakukan dengan bantuan militer. Pada waktu eksekusi dijalankan sebaiknya  tereksekusi  hadir.  Hal  ini  menyangkut  eksekusi  mengenai  benda  yang tidak bergerak (eksekusi riil).   Dalam hal  eksekusi  pembayaran uang Pengadilan negeri akan melakukan sita eksekusi yaitu melakukan penyitaan terhadap barang- barang tergugat baik bergerak ataupun tidak bergerak. Penyitaan terhadap barang- barang tergugat dilakukan sampai dianggap cukup sebagai pengganti jumlah yang harus dibayar ditambah jumlah biaya menjalankan eksekusi.

## 4. PENUTUP
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan  penelitian  di  Bank  Sinarmas  Cabang Singaraja  dengan  penekanan  penelitian  pada  pelaksanaan  perjanjian  kredit  yang gunanya  untuk  mencegah  adanya  kredit  bermasalah,  dimana  dalam  penelitian  di dapatkan  sumber  –  sumber  informasi  dan  referensi  sebagai  penunjang  untuk
memperjelas  hasil  penelitian  dan  pembahasan.  Maka  dapat  ditarik  beberapa kesimpulan antara lain:
Perjanjian  kredit  yang  dilaksanakan  pada  Bank  Sinarmas  Cabang Singaraja, pihak bank telah menyediakan blanko perjanjian kredit terlebih dahulu yang  dilegalisasi  oleh  pihak  notaris  untuk  membuktikan  kekuatan  hukum  surat perjanjian  dan  untuk  diberikan  kepada  setiap  pemohon  kredit,  guna  meminta persetujuan  debitur  mengenai  isi  perjanjian  tersebut,  apakah  debitur  menerima atau  menolak  isi  perjanjian  tersebut  .  Dalam  setiap  memberikan  kredit  kepada nasabahnya  bank  selalu  menghadapi  suatu  resiko  yaitu  tidak  kembalinya  uang yang  dipinjamkan  pada  nasabah.  Oleh  karena  itu  keadaan  nasabah  harus  diikuti terus  menerus  mulai  pada  saat  kredit  diberikan  sampai  kredit  lunas.  Mengingat resiko tidak kembalinya uang dan kemungkinan objek jaminan dijual pada pihak ketiga, maka setiap Perjanjian Kredit harus disertai jaminan yang cukup dan telah diikat  berdasarkan  undang-undang  yang  berlaku.  Karena  dengan  telah diberlakukannya  Undang-undang  tersebut  maka  berarti  sudah  ada  ketentuan hukum  yang  pasti,  jelas  dan  lengkap  akan  hak-hak  kreditur  serta  mampu memberikan perlindungan hukum yang maksimal.
Bank Sinarmas Cabang Singaraja mengharapkan pengembalian yang tepat waktu dan sesuai dengan syarat  yang telah diperjanjikan bersama dengan debitur atau  peminjam  kredit.  Namun  kadang-kadang,  dengan  berbagai  alasan,  debitur belum  atau  tidak  bisa  mengembalikan  hutangnya  pada  kreditor  (dalam  hal  ini adalah  Bank  Sinarmas).  Hal  ini  dapat  terjadi  karena  mungkin  memang  debitur yang  bersangkutan  mengalami  kerugian  dalam  menjalankan  usahanya  ataupun mungkin karena memang debitur  yang bersangkutan tidak beritikad baik , dalam arti  debitur sejak semula memang bertujuan untuk melakukan penipuan terhadap kreditur

## DAFTAR PUSTAKA
Suharnoko.R  dan  R  Tjitrosudiko.  1999. Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata. Jakarta: PT.Pradnya Paramita
Setiawan.1979. Pokok-Pokok Hukum Perikatan . Bandung.: PT Bina Cipta
Satrio.J. Hukum Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian .Jakarta: Buku I. PT.Citra Aditya Bakti.
Suharnoko, 2008. Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus. Jakarta: Kencana.
Subekti,R. . 1992 Aneka Perjanjian. Bandung: PT Citra Adtia Bakti Suyatno,Thomas,Chalik,Sukada,Yuniarti  dan  Marala  Djukaepah.  1999. Dasar- dasar Perkreditan. Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama.
Sigit,Suhardi. 2001. Pengantar Metodologi
Penelitian Sosial-Bisnis
Manajemen .Yogyakarta:  Bagian  Penerbit  Fakultas  Ekonomi  Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa.
Mardalis.  2006 Metode  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Proposal. Jakarta.Bumi Aksara.
Straus  Anselm  dan  Corbin  Juliet.  2007. Dasar-Dasar  Penelitian  Kualitatif. Yogyakarta.
Subekti,Tjitrosudibio.  2001. Kitab  Undang-Undang  hukum  Perdata .  Jakarta: Pradnya Paramita.
Badrulzaman. 1994. Aneka Hukum Kredit . Bandung:Alumni Patrik. 1988. Hukum Perdata II . Jilid I. Jakrta:Pradnya Paramitha
Djumhana.  2000. Hukum  Perbankan  di  Indonesia ,  Bandung:  PT  Cita  Aditya Bakti,
Fuady. 2001. Hukum Kontrak – Buku Pertama . Jakarta: PT Citra Aditya Bakti.
Moeleong. 1990. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya
Yadnya  Mahardika.  Oktober  2012. Wawancara  dengan  pegawai  bagian pengkreditan pada Bank Sinarmas cabang Singaraja.
Laksmini  Herlina.  Oktober  2012. Wawancara  dengan  Financial  Advisor  Bank Sinarmas Cabang Singaraja
Haryanto Sefry. Oktober 2012. Wawancara dengan pegawai bagian pengkreditan pada Bank Sinarmas cabang Singaraja.
Citayasa  Nengah.  Otober  2012. Wawancara  dengan  pimpinan  Bank  SInarmas Cabang Singaraja.
Sudira  Ketut.  November  2012 .  Wawancara  dengan  Wakil  Kepala  Pengadilan Negeri Singaraja
Sugeng.  November  2012. Wawancara  dengan  Humas  Pengadilan  Negeri Singaraja
Nawawi,Handari.1998. Metode  Penelitian  Bidang  Sosial. Yogyakarta:  Gadjah Mada University Press.
Soebagyo,P Joko. 2006. Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek. Cetakan ke- 5. Jakarta: PT Rieneke Cipta.
Ashsofa,Burhan.2004. Metode  Penelitian  Hukum. Cetakan  ke-4.  Jakarta:  PT Rieneke Cipta
Undang-Undang Dasar 1945