## J urnal Legisia
Volume 16 Nomor 2 Tahun 2024 Program Studi Hukum Fakultas Hukum dan Sosial Universitas Sunan Giri Surabaya, Sidoarjo

## DARURAT JUDI ONLINE : EKSISTENSI KEBIJAKAN PERJUDIAN DI INDONESIA DAN BRUNEI DARUSSALAM
Ratna Galuh Manika Trisista Fakultas Hukum, Universitas Islam Jakarta, Indonesia. manikatrisista@gmail.com

## Abstract
Various countries are facing major challenges with the increasing number of online gambling victims. Policies  to  solve  various  problems  arising  from  gambling  activities  have  been  regulated  by  each country in accordance with its legal system. Within Southeast Asia, Indonesia and Brunei Darussalam are countries whose policies prohibit all forms of gambling and explicitly include online gambling. This article aims to examine the existence of gambling policies, especially related to online gambling in Indonesia and Brunei Darussalam. The method used in this study is normative juridical, supported by the method of the statute approach and the comparative approach between gambling policies in Indonesia  and  Brunei  Darussalam.  The  study  results  show  that  online  gambling  regulation  in Indonesia refers to the Criminal Code and the ITE Law because there are no special regulations related to  online  gambling  in  Indonesia.  In  Brunei  Darussalam,  gambling  is  regulated  specifically  by  the Common Gaming House Act. (Chapter 28), but online gambling has not been explicitly regulated. The  policies  regulated  in  the  two  countries  show  quite  significant  differences.  The  existence  of regulations and the threat of sanctions in Indonesia are currently not effective as a means of social control  to  prevent  public  involvement  in  online  gambling.  To  overcome  the  online  gambling emergency, it is necessary to make special regulations related to online gambling. Some provisions in the policy that apply in Brunei Darussalam and are considered more effective, of course, can be applied while still paying attention to conformity with the applicable laws in Indonesia.
Keywords: Online Gambling, Policy.

## Abstrak
Berbagai negara menghadapi tantangan besar dengan meningkatnya jumlah korban perjudian online. Kebijakan untuk  menyelesaikan  berbagai  permasalahan  yang  ditimbulkan  dari aktivitas perjudian telah  diatur  oleh  setiap  negara  sesuai  dengan  sistem  hukumnya.  Dalam  lingkup  Asia  Tenggara, Indonesia dan Brunei Darussalam menjadi negara yang dalam kebijakannya melarang semua bentuk perjudian  dan  secara  eksplisit  mencakup  perjudian  online.  Artikel  ini  bertujuan  untuk  mengkaji eksistensi kebijakan perjudian khususnya terkait judi online di Indonesia dan Brunei Darussalam. Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  yuridis  normatif,  didukung  dengan  metode pendekatan  peraturan  perundang-undangan  ( statute  approach )  dan  pendekatan  komparatif ( comparative approach ) antara kebijakan perjudian di Indonesia dan Brunei Darussalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan perjudian online di Indonesia mengacu pada KUHP dan UU ITE, karena  belum  ada  pengaturan  khusus  terkait  perjudian  online  di  Indonesia.  Sedangkan  di  Brunei Darussalam,  perjudian  telah  diatur  secara  khusus  Common  Gaming  House  Act.  (Bab  28),  namun perjudian  online  belum  diatur  secara  eksplisit.  Kebijakan  yang  diatur  di  dua  negara  tersebut menunjukkan  perbedaan  yang  cukup  signifikan.  Keberadaan  peraturan  dan  ancaman  sanksi  di Indonesia  saat  ini  belum  efektif  sebagai  sarana  kontrol  sosial  untuk  mencegah  keterlibatan masyarakat dalam perjudian online. Untuk mengatasi darurat judi online, maka perlu dibuat regulasi khusus  terkait  perjudian  online.  Beberapa  ketentuan  dalam  kebijakan  yang  berlaku  di  Brunei Darussalam  dan  dianggap  lebih  efektif,  tentunya  dapat  diterapkan  dengan  tetap  memperhatikan kesesuaian dengan hukum yang berlaku di Indonesia.
Kata kunci: Perjudian Online, Kebijakan.

## PENDAHULUAN
Indonesia  memiliki  komitmen  kuat  terhadap  pelarangan  perjudian  dalam  berbagai bentuk,  hal  ini  didasari  oleh  Ideologi  negara  yaitu  Pancasila  dan  sistem  hukum  islam  yang menjadi  bagian  dari  sistem  hukum  campuran  yang  dianut  Indonesia.  Komitmen  ini  dapat dilihat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, salah satunya UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang menyatakan dengan tegas bahwa Indonesia melarang  segala  bentuk  perjudian.  Melalui  berbagai  peraturan  perundang-undangan, Pemerintah  telah  berkomitmen  untuk  melakukan  penghapusan  aktivitas  perjudian  dari seluruh wilayah Indonesia. Karena pada hakekatnya, perjudian snagatlah membahayakan bagi penghidupan  dan  kehidupan  masyarakat,  Bangsa,  dan  Negara  karena  bertentangan  dengan Agama, Kesusilaan, dan Moral Pancasila. 1
Perjudian  merupakan  salah  satu  penyakit  masyarakat  yang  dapat  menimbulkan kejahatan lainnya apabila dibiarkan. Namun, eksistensi perjudian tidak begitu saja lenyap dari Bumi  Indonesia.  Fenomena meningkatnya  jumlah  korban  dari  perjudian  online  merupakan ancaman nyata yang dihadapi Indonesia. Perjudian semakin dikemas kedalam berbagai macam bentuk,  diantaranya  Karambol,  Sabung  Ayam,  hingga,  Togel,  modus  permainan  perjudian semakin berkembang dari waktu ke waktu dan terus melahirkan permasalahan sosial yang tumbuh menjadi penyakit Masyarakat. 2
Memasuki  era  disrupsi  digital,  perjudian  hadir  dalam  wadah-wadah  virtual  melalui website-website  di  internet.  Seiring  dengan  kemudahan  akses  internet,  berbagai  website perjudian  online  menjadi  semakin  mudah  untuk  dijangkau  berbagai  lapisan  Masyarakat, termasuk  anak-anak.  Hadirnya  perjudian  online  semakin  mempersulit  pemerintah  dalam menertibkan  dan  menghapuskan  permainan  judi  dari  kehidupan  masyarakat  Indonesia. Berdasarkan  data  Kementrian  Kominfo  tercatat  bahwa  hingga  tanggal  17  September  2023 sebanyak 971.285 konten dan situs judi online telah diblokir. 3 Namun demikian pemblokiran tersebut  belum  menjadi  solusi  terbaik  untuk  mengatasi  perkembangan  judi  online,  karena situs-situs judi online baru lainnya masih terus bermunculan menggantikan situs-situs yang telah  di  blokir  pemerintah.  Sulitnya  melakukan  pemberantasan  perkembanganbiakan  situs judi  online  ini  dilatarbelakangi  belum  adanya  pengaturan  hukum  yang  spesifik  dan  secara khusus mengatur terkait pelarangan perjudian secara online. Peraturan perundang-undangan yang  berlaku  di  Indonesia  saat  ini  cenderung  masih  konvensional,  tidak  mampu menanggulangi dampak dari perjudian online.
1 Republik Indonesia, “Undang - Undang No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian” (1974).
2 Sri Setiawati and Sumartini Dewi, “Urgensi Pengaturan Secara Khusus Judi Online Di Indonesia,” Jurnal Pro Hukum : Jurnal
Penelitian Bidang
Hukum Universitas Gresik
12,
no. 1 (2023), https://journal.unigres.ac.id/index.php/JurnalProHukum/article/view/2482.
3 Taufiq Rahman, “Perangi Judi Online, Kominfo Sudah Blokir Hampir 1 Juta Website Dan Konten Media Sosial,” Harian Disway, 2023.
Submit Approve Publish 02 Maret 2024 23 Mei  2024 30 Juli 2024
Fenomena  perjudian  online  tidak  hanya  dirasakan  di  Indonesia  saja,  melainkan  di berbagai  negara.  Oleh  karena  itu,  setiap  negara  mempunyai  peraturan  tersendiri  dalam menyikapi perjudian online di negaranya. Dalam lingkup negara AESAN hanya Indonesia dan Brunei  Darussalam  yang  hingga  saat  ini  melarang  segala  bentuk  perjudian  dengan  tanpa terkecuali.  Berbeda  dengan  Indonesia  yang  belum  memiliki  peraturan  khusus  terkait perjudian, Brunei Darussalam telah memiliki Common Gaming Houses Act. (Chapter 28) yang merupakan peraturan khusus terkait perjudian termasuk didalamnya perjudian online. Pada hakikatnya  Brunei  Darussalam  memiliki kebijakan  yaitu  melarang  segala  bentuk  perjudian termasuki judi online karena Brunei Darussalam merupakan negara yang menerapkan hukum syariah. 4
Terdapat  beberapa  penelitian  sebelumnya  yang  memiliki  pembahasan  dengan  topik serupa.  Dalam  artikel  yang  ditulis  oleh  Sri  Setawati,  dkk  (2022)  tentang  The  Urgency  of Special  Regulations  for  online  Gambling  in  Indonesia  menunjukkan  bahwa  rekonstruksi sistem  hukum  dalam  penanganan  perjudian  online  sangatlah  diperlukan  dimulai  dengan rekonstruksi  peraturan  perundang-undangan.  Hasil  penelitian  tersebut  sesuai  dengan penelitian  ini,  namun  yang  membedakan  yakni  tidak  ada  studi  komparatif  yang  nantinya dapat menjadi perbandingan antara peraturan di Indonesia dengan negara lainnya. Lalu pada penelitian Stevin Hard Awaeh (2017) dikaji terkait pertanggungjawaban hukum atas tindak pidana  judi  online  ditinjau  dari  prespektif  hukum  pidana,  walaupun  memiliki  objek pembahasan yang sama yakni judi online, penelitian tersebut berbeda dengan penelitian ini karena  fokus  penelitian  tersebut  didasarkan  pada  prespektif  hukum  pidana  sementara penelitian  ini  mengambil  prespektif  yang  lebih  luas  yaitu  pada  kebijakan  dan  peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  eksistensi  kebijakan  perjudian  khususnya terkait judi online di Indonesia dan Brunei Darussalam. Penelitian perlu dilakukan, mengingat adanya  himbauan  darurat  perjudian  online  di  Indonesia  dan  perjudian  online  sebagai Kejahatan  Terorganisir  Transnasional  yang  mengancam  negara.  Pembahasan  dillakukan dengan  menganalisis  kebijakan  perjudian  yang  ada  di  Indonesia  dan  Brunei  Darussalam. Kemudian,  analisis  mengenai  gambaran  umum  regulasi  perjudian  online  di  Indonesia  dan Brunei Darussalam. Setelah urgensi penanganan perjudian online dapat diuraikan, maka dapat ditarik  kesimpulan  mengenai  tindakan  yang  harus  diambil  untuk  memperketat  regulasi perjudian online yang diharapkan dapat mengatasi darurat judi online di Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative dengan metode pendekatan peraturan  perundang-undangan  ( statute  approach )  dan  pendekatan  komparatif  ( comparative approach ) . 5 Artikel  ini  menggunakan  metode  pendekatan  perundang-undangan  untuk mengkaji berbagai aturan hukum terkait perjudian yang berlaku di Indonesia (Kitab Undang-
4 Legalitylens, “What Is the Legality of Gambling in Brunei ?, ” Legalitylens, 2023, https://legalitylens.com/what- is-the-legality-of-gambling-in-brunei/.
5 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2018).
Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik) dan Brunei Darussalam (Common Gaming Houses Act. (Chapter 28)). Pendekatan perbandingan juga menjadi metode pendekatan dalam melakukan komparasi terhadap objek kajian hukum yang  jumlahnya  lebih  dari  satu,  yang  dalam  artikel  ini  dilakukan  perbandingan  terhadap kebijakan perjudian khususnya perjudian online beserta aturan-aturan terkait yang berlaku di Indonesia dan Brunei Darussalam.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Himbauan Darurat Judi Online di Indonesia sebagai Transnational Organized Crime yang menjadi Ancaman Negara
Dalam  kehidupan  politik  global,  ancaman  tidak  selalu  muncul  dalam  bentuk  senjata atau  invasi  fisik  dari  negara  lain.  Ancaman  juga  dapat  berupa  ancaman  nirmiliter,  yaitu ancaman  yang  memanfaatkan  faktor-faktor  non-militer  yang  dianggap  memiliki  potensi untuk  membahayakan  kedaulatan  negara,  integritas  wilayah  negara,  serta  keselamatan seluruh bangsa. Ancaman nirmiliter dapat mencakup dimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi dan informasi, serta keselamatan umum. 6
Indonesia saat ini sedang mengalami kondisi darurat judi online. Pertumbuhan situs judi online  saat  ini  berdasarkan  data  Kementerian  Komunikasi  dan  Informasi  terus  mengalami penambahan walaupun telah dilakukan pemblokiran.  Sejak Juli 2018 hingga  Agustus 2023, Kominfo  mencatat  telah  melakukan  pemblokiran  atau  pemutusan  akses  situs  judi  online sebanyak 886.719 situs. 7 Kemudian data tertanggal 22 Agustus 2023, yang diungkapkan Drone Emprit (sistem monitor dan analisis media sosial) mengungkap bahwa terdapat 4 juta situs judi  online  di  situs-situs  pemerintahan.  Selain  itu,  1,2  juta  halaman  web  judi  online  juga menyusup  ke  situs-situs  akadamik  yang  bisa  dicari  dengan  mudah  di  Google  dengan  kata kunci  “gacor  sites:ac.id”.  Walaupun  telah  dilakukan  pemblokiran  terhadap  situs -situs  judi online  sejak  2018,  Ismail  Fahmi  selaku  pendiri  Drone  Emprit  menyatakan  bahwa  masih terdapat  3  juta  situs-situs  pemerintahan  yang  disusupi  oleh  judi  online.  Lalu  data  terbaru Kementrian Kominfo pada tanggal 17 September 2023 mencatat bahwa total sebanyak 971.285 konten  dan  situs  judi  online  telah  diblokir. 8 Perolehan  data-data  tersebut  menunjukkan bahwa  jumlah  keberadaan  situs  judi  online  sangatlah  tidak  wajar.  Kondisi  yang mengkhawatirkan  inilah  yang  mendorong  Kementrian  Kominfo  mengeluarkan  himbauan bahwa Indonesia Darurat Judi Online. 9
Selain  jumlah  situs  judi  online  yang  tak  terkendali,  faktor  munculnya  himbauan Indonesia  Darurat  Judi  Online  juga  didukung  dengan  data  Pusat  Pelaporan  dan  Analisis
6 Badan  Pendidikan  dan  Pelatihan  Kementerian  Pertahanan  RI,  “Keputusan  Kepala  Badan  Pendidikan  Dan Pelatihan No. KEP/1016/XI/2020 Tentang Bahan Pembelajaran Proxy War” (2020).
7 Arrijal Rachman, “RI Darurat Judi Online: Takedown Sekarang, Besok Muncul Lagi!,” CNBC Indonesia, 2023.
8 Intan Rakhmayanti Dewi, “Judi Online Rayu Warga RI Di 4 Juta Laman Website Pemerintah,” CNBC Indonesia, 2023.
9 Hidayat  Nur  Wahid,  “Menkominfo ;  Indonesia  Darurat  Judi  Online,  HNW ;  Untuk  Selamatkan  Bangsa, Kominfo Dan Kepolisian Harusnya Lakukan Tindakan Keras & Efektif, ” mpr.go.id, 2023.
Transaksi Keuangan (PPATK), selama periode 2017-2022 yang menunjukkan bahwa terdapat sekitar 157 juta transaksi judi online di Indonesia dengan nilai total perputaran uang mencapai Rp190 triliun. 10
Table 1. Jumlah dan Nilai Transaksi Judi Online Periode 2017-2022.
No. Nama Jumlah Transaksi (kali) Nilai Transaksi (Rp) 1 2017 250.726 2.009.676.571.607 2 2018 666.104 3.975.512.890.359 3 2019 1.845.832 6.183.134.907.079 4 2020 5.634.499 15.768.525.166.418 5 2021 43.597.112 57.910.725.296.081 6 2022 104.791.427 104.417.674.955.287 Total 156.785.700 190.265.249.786.831
Sumber: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), 2023.
Data  dalam  tabel  1  diatas  menunjukkan  bahwa  terdapat  peningkatan  yang  sangat signifikan dalam kurun waktu 5 tahun sejak 2017 yang awalnya jumlah transaksi judi online sebanyak 250.726 (250 ribu) kali transaksi lalu pada tahun 2022 menjadi 104.791.427 (104 juta) kali transaksi, yang artinya terdapat peningkatan yang sangat melonjak sebanyak 104.540.701 (104,5 juta) kali transaksi. Begitupan dalam hal nilai transaksi yang mengalami peningkatan sebanyak 102.407.998.383.680 (102,4 Triliun Rupiah), yang awalnya nilai transaksi berjumlah 2.009.676.571.607 (2 Triliun Rupiah) menjadi 104.417.674.955.287 (104,4 Triliun Rupiah).
Pusat  Pelaporan  dan  Analisis  Transaksi  Keuangan  (PPATK)  memperoleh  data-data tersebut melalui penelusuran dan analisis terhadap 887 pihak yang tergabung dalam jaringan bandar  judi  online.  Aliran  dana  yang  teridentifikasi  meliputi  dana  yang  digunakan  untuk taruhan, pembayaran kemenangan, biaya penyelenggaraan perjudian, transfer antar-jaringan bandar, serta transaksi yang diduga merupakan hasil dari tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh jaringan bandar tersebut.
Rusaknya  sendi-sendi  kehidupan  sosial  masyarakat  merupakan  konsekuensi  dari meningkatnya  kasus  perjudian  online  yang  menimbulkan  berbagai  masalah  baru,  seperti kecenderungan berhutang, kerusakan karir, gangguan kesehatan mental,  penipuan, bahkan pembunuhan.  Fenomena  ini  dapat  dikategorikan  sebagai  ancaman  terhadap  negara  karena perjudian online memberikan dampak negatif terhadap kehidupan bangsa dan negara. Oleh karena  itu,  negara  tidak  boleh  bersikap  pasif  dan  harus  segera  mengambil  tindakan  tegas terhadap pelaku utama perjudian online guna mencegah kerusakan lebih lanjut.
Kejahatan judi online harus dibasmi hingga ke akar-akarnya, karena judi online adalah dapat  dikategorikan  sebagai Transnational  Organized  Crime (TOC).  Esensi  dari  TOC  adalah aktivitas  kejahatan  yang  canggih  dan  melintasi  batas  negara.  TOC  dapat  mempengaruhi keamanan pada tiga tingkat, yaitu tingkat internasional, nasional, dan individu. Pada tingkat
10 Nabilah Muhamad, “Jumlah Dan Nilai Transaksi Judi Online Di Indonesia per Tahun (2017 - 2022),” Databoks, 2023,  https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/09/27/tren-judi-online-di-indonesia-terus-meningkat- nilainya-tembus-rp100-t-pada-2022.
internasional,  aktivitas  kejahatan  ini  dapat  merusak  norma  dan  institusi  penting  yang mendukung  berjalannya  sistem  internasional.  Pada  tingkat  nasional,  TOC  dapat menimbulkan  ketidakstabilan  internal  negara  dan  melemahkan  komponen  kekuasaan. Terakhir,  TOC  memiliki  dampak  signifikan  terhadap  keamanan  individu,  mengancam keselamatan orang-orang di seluruh dunia. 11 Dalam konsep TOC terdapat lima elemen dasar yang menjadi ciri khasnya, yaitu: pelaku, produk, orang, pendapatan dan sinyal digital. 12 Seluruh elemen tersebut sangatlah berkontribusi dalam menciptakan dan memperluas kejahatan yang melintasi batas negara, memberikan dampak signifikan terhadap keamanan global. Oleh karena itu, penanganan terhadap kejahatan judi online memerlukan keterlibatan berbagai pihak yang memiliki wewenang operasional, termasuk Kepolisian, Kejaksaan, Badan Intelijen Negara (BIN), Kementerian Pertahanan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Kementerian Kesehatan. Selain penegakan hukum, pencegahan juga perlu mendapatkan perhatian,  dengan  fokus  pada  penyediaan  pusat  rehabilitasi  untuk  pelaku  pencandu  judi online.  Mereka  harus  menerima  intervensi  dan  pertolongan  profesional  melalui  program rehabilitasi dan reintegrasi agar dapat kembali menjalani kehidupan secara  normal. Hal ini juga  berlaku  untuk  pecandu  game  online  dan  pengguna  internet  lainnya  yang  mengalami ketergantungan.

## Eksistensi Kebijakan dan Reguliasi Perjudian di Indonesia dan Brunei Darussalam
Setiap  negara  memiliki  peraturan  tersendiri  dalam  menyikapi  perjudian  online  di negaranya.  Dari  11  negara  yang  menjadi  anggota  Association  of  Southeast  Asian  Nations (ASEAN) hanya Indonesia dan Brunei Darussalam yang dengan tegas melarang segala bentuk perjudian  sebagai  respon  dari  berlakunya  Hukum  Syariah  di  negaranya.  Sementara  negara lainnya yaitu Singapura, Kamboja, Laos, Thailand, Myanmar, Vietnam, Filipina, Timor Leste, dan bahkan Malaysia, yang memiliki mayoritas penduduk Muslim, tidak melarang perjudian sepenuhnya dengan kebijakan tertentu. Beberapa bentuk perjudian, seperti lotere, permainan kasino, dan pacuan kuda, adalah legal di Malaysia, sedangkan semua bentuk taruhan olahraga (di bandar taruhan) dan perjudian online adalah ilegal. 13
Eksistensi kebijakan perjudian antara Indonesia dan Brunei Darussalam dapat diuraikan sebagai berikut:
a. Indonesia
Dalam sejarah budaya Indonesia, perjudian telah dikenal sebagai bentuk hiburan rakyat sejak era Kerajaan Majapahit, dengan melibatkan uang, ternak, serta hasil bumi sebagai  objek  taruhan. 14 Selama  masa  kolonial  Belanda,  khususnya  pada  tahun  1911, perjudian dianggap sebagai pelanggaran hukum jika dilakukan tanpa memperoleh izin
11 Paul  D  Williams, Security  Studies:  An  Introduction.  Routledge (London:  Routledge,  2008), https://doi.org/10.4324/9780203926604.
12 Lonel  Stoica,  “Transnational  Organized  Crime  an  (Inter)  National  Security  Perspective,” Journal  of  Defense Resources Management 7, no. 2 (2016), http://www.jodrm.eu/volume7_issue2.html#.
13 Balan Rathakrishnan and Sanju George, “Gambling in Malaysia: An Overview,” BJPsych International 18, no. 2 (May 2, 2021): 32 – 34, https://doi.org/10.1192/bji.2020.55.
14 Setiawati and Dewi, “Urgensi Pengaturan Secara Khusus Judi Online Di Indonesia.”
dari  pihak  berwenang. 15 Pada  masa  kolonial  Belanda  di  Indonesia,  perjudian  diatur berdasarkan ordonansi atau peraturan yang diterbitkan oleh residen setempat. 16
Eksistensi perjudian di Indonesia sangat terasa, terutama pada masa pemerintahan Gubernur  DKI  Jakarta,  Ali  Sadikin,  antara  tahun  1966  hingga  1977.  Ali  Sadikin berpendapat bahwa pajak dari perjudian dapat mendukung pembangunan daerah pada waktu itu. Pendapat ini terbukti dengan pengelolaan pendapatan daerah Provinsi DKI yang  awalnya  hanya  sebesar  66  juta  rupiah,  meningkat  menjadi  89  miliar  rupiah. Pendapatan  dari  perjudian  yang  dilegalkan  tersebut  dialihkan  untuk  pengembangan infrastruktur,  seperti  sekolah,  fasilitas  kesehatan,  dan  pasar.  Meskipun  uang  yang dihasilkan  dapat  membantu  pemerintah  mengatasi  kendala  pembiayaan,  hal  ini menimbulkan persoalan karena munculnya dua  pendapat yang berbeda  mengenai isu tersebut. 17 Pertama,  perjudian  dianggap  haram  menurut  ajaran  agama  dan  tidak diperbolehkan. Kedua, ada pandangan yang lebih realistis yang menyatakan bahwa jika perjudian  tidak  dilokalisasi,  maka  hanya  pihak-pihak  yang  memiliki  kekuasaan  dan modal besar yang akan memperoleh keuntungan miliaran rupiah dari perputaran uang di meja judi. Karena perjudian sudah berkembang dalam masyarakat, maka perlu adanya upaya  untuk  melokalisasikan  aktivitas  tersebut. 18 Lalu  pada  Tahun  1974  perjudian dianggap  sebagai  kejahatan  negara  karena  telah  berkembang  menjadi  masalah  sosial yang memiliki dampak yang lebih luas. 19
Pada  akhir  tahun  1974,  perjudian  dianggap  sebagai  kejahatan  karena  merusak moral dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya angka  kriminalitas  pada  periode  tersebut.  Untuk  mengatasi  masalah  ini,  ditetapkan Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1974  tentang  Penertiban  Perjudian  yang  mengatur mengenai penertiban perjudian. 20
Studi  banding  dilakukan  oleh  Departemen  Sosial  Indonesia  terkait  pelegalan perjudian di Inggris pada tahun 1974-1976. Studi banding tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan  forecast  di  Inggris  dilakukan  secara  sederhana  dan  tidak  menimbulkan dampak negatif perjudian. Berdasarkan hasil studi banding ini, pemerintah Indonesia berupaya  untuk  mengaplikasikan  metode  serupa  di  Indonesia. 21 Forecast  kemudian dijadikan sebagai sarana pengumpulan dana untuk olahraga yang mulai dikenal pada awal tahun 1986. 22 Forecast yang mendapatkan izin dari Departemen Sosial Indonesia
15 Wahyu  Lumaksono,  “Legaslisasi  Porkas  Dan  Dampaknya  Terhadap  Masyarakat  Pada  Tahun  1985 - 1987,” Avatara 2, no. 3 (2014), https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/avatara/article/view/9163.
16 Lembaran  Negara  Staatsblad  Tahun  1935  Nomor  526  menyebutkan  bahwa:  diperbolehkannya  untuk mengeluarkan ordonansi tentang penertiban segala bentuk perjudian agar dilokalisasi
17 B. Simandjuntak, Pengantar Kriminologi Dan Patologi Sosial (Bandung: Tarsito, 1990).
18 Ramadhan K.H., Pers Bertanya “Bang Ali Menjawab” (Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, 1995).
19 Stevin Hard Awaeh, “Pertanggungjawaban Hukum Atas Tindak Pidana Judi Online Ditinjau Dari Prespektif Hukum Pidana,” Lex Et Societatis 5, no. 5 (2017), https://doi.org/10.35796/les.v5i5.17708.
20 Daniel Samosir, “Faktor -Faktor Yang Menyebabkan Materi Muatan Undang-Undang Bertentangan Dengan UUD 1945,” Jurnal Konstitusi 12, no. 4 (2015), https://doi.org/10.31078/jk1246.
21 Lumaksono, n. Suara Merdeka, 19 Januari 2004.
22 Ibid., n. Tempo, 20 Juni 1987. “Porkas : Dana, Dukun & Duka ” .
tersebut  kemudian  dinamakan  Porkas  Sepak  Bola,  di  mana  "Porkas"  merupakan singkatan dari Pekan Olahraga dan Ketangkasan.
Legalitas pengadaan Porkas Sepak Bola didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian. Program undian ini diperluas hingga ke pelosok desa. Namun, terdapat ketentuan yang melarang anak di bawah usia 17 tahun untuk terlibat dalam penjualan, pendistribusian, maupun pembelian undian tersebut. 23
Terdapat  perbedaan  pendapat  mengenai  status  Porkas,  dengan  sebagian  orang berargumen  bahwa  Porkas  bukanlah  bentuk  perjudian,  sementara  yang  lain berpendapat  sebaliknya.  Pada  tahun  1987,  program  kupon  berhadiah  tersebut dihentikan karena menimbulkan maraknya praktik korupsi di kalangan pemerintahan desa,  yang  menggunakan  dana  desa  dalam  penyelenggaraannya. 24 Pada  tahun  1987, Porkas  bertransformasi  menjadi  KSOB,  yang  pelaksanaannya  mengacu  pada  Surat Keputusan  Menteri  Sosial  Nomor  29/BSS  1987.  Namun  demikian,  keberadaan  KSOB mengalami nasib yang sama dengan Porkas, yaitu hanya berlangsung dalam waktu yang singkat. 25 Setelah  penghentian  KSOB,  diperkenalkan  program  kupon  berhadiah  baru dengan  istilah  Sumbangan  Dermawan  Sosial  Berhadiah  (SDSB).  Pelaksanaan  undian berhadiah  ini  mempengaruhi  berbagai  aspek  kehidupan  secara  signifikan.  Kebijakan yang diterapkan secara nasional ini, yang pada awalnya diharapkan dapat memberikan kontribusi  pemasukan  bagi  pemerintah  melalui  pajak  undian,  ternyata  malah berdampak negatif bagi masyarakat Indonesia.
Mengingat  dampak  besar  perjudian  terhadap  masyarakat,  pemerintah  telah melarang  segala  bentuk  perjudian  melalui  Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor  47  Tahun  1973  tentang  Penertiban  Perjudian  dan  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun 1974. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 menyatakan bahwa dari perspektif kepentingan  nasional,  penyelenggaraan  perjudian  memiliki  dampak  negatif  yang merugikan  moral  dan  mental  masyarakat,  terutama  generasi  muda.  Walaupun  hasil perjudian yang diterima oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, dapat digunakan untuk keperluan pembangunan, namun pada dasarnya dampak negatif dari perjudian lebih besar daripada dampak positifnya. 26
Sejarah perjudian di Indonesia menunjukkan bahwa perjudian dapat dimodifikasi menjadi  beragam  bentuk  dengan  memanfaatkan  celah-celah  dalam  peraturan perundang-undangan dan menimbulkan dampak negatif yang signifikan di masyarakat. Di  Indonesia,  perjudian  bertentangan  dengan  moralitas  bangsa  dan  norma-norma agama.  Meskipun  demikian,  perjudian  tetap  eksis  dan  modusnya  terus  berkembang serta  menimbulkan  permasalahan  sosial,  serta  menjadi  penyakit  masyarakat. Perkembangan teknologi digital menjadi salah satu faktor yang menambah eksistensi perjudian dalam bentuk judi online.
23 Setiawati and Dewi, “Urgensi Pengaturan Secara Khusus Judi Online Di Indonesia.”
24 Muhammad  Dziky  Dzuqarnain  Majid,  “Porkas  Sampai  Sdsb  Di  Indonesia  Tahun  1985 - 1993”  (Universitas Airlangga, 2017).
25 Lumaksono, “Legaslisasi Porkas Dan Dampaknya Terhadap Masyarakat Pada Tahun 1985 - 1987.”
Perjudian online menimbulkan permasalahan yang lebih kompleks dibandingkan dengan perjudian konvensional karena salah satunya dapat mengancam keamanan data pribadi  pengguna  serta  mendorong  munculnya  modus  kejahatan  baru,  seperti perdagangan  rekening  bank  pribadi,  yang  merupakan  tindakan  ilegal  di  Indonesia. Perjudian  online  dikembangkan  dengan  skema  permainan  yang  tidak  adil,  yang bertujuan  untuk  memperoleh  keuntungan  maksimum  dengan  cara  yang  merugikan pengguna. 27
b. Brunei Darussalam
Brunei Darussalam merupakah sebuah negara kecil di Asia Tenggara yang letaknya berdampingan dengan Indonesia karena terletak di pulau Kalimantan. Brunei memiliki pendirian  hukum  yang  ketat  terhadap  perjudian.  Peraturan  perundang-undangan negara tersebut melarang segala bentuk perjudian, termasuk kasino, taruhan olahraga, dan lotere. Larangan ini berakar pada keyakinan Islam, yang merupakan agama resmi Brunei  dan  dianut  oleh  mayoritas  penduduknya. 28 Negara  ini  mengatur  perjudian melalui Common Gaming Houses Act. (Chapter 28), yang menguraikan hukuman berat bagi mereka yang tertangkap berpartisipasi dalam atau mengatur aktivitas perjudian. Peraturan perundang-undangan di negara tersebut tidak membedakan berbagai jenis perjudian, dan oleh karena itu, termasuk perjudian online juga dilarang di Brunei Darussalam.  Dalam  menjalankan  kebijakan  tersebut,  pemerintah  Brunei  secara  aktif memblokir  akses  ke  situs  perjudian  asing  dan  memantau  aktivitas  internet  untuk menegakkan larangan ini. Setiap orang yang kedapatan berjudi online dapat menghadapi hukuman serupa dengan mereka yang berpartisipasi dalam aktivitas perjudian di kasion atau tempat permainan judi, termasuk denda dan penjara. Walaupun sebenarnya tidak ada kasino atau tempat permainan judi resmi di Brunei. 29
Segala bentuk perjudian, termasuk permainan populer seperti poker, blackjack, roulette,  dan  mesin  slot  juga  dilarang.  Penduduk  dan  pengunjung  disarankan  untuk menghindari  berpartisipasi  dalam  aktivitas  perjudian  apa  pun  saat  berada  di  negara tersebut,  karena  hal  tersebut  dapat  mengakibatkan  hukuman  yang  berat.  Karena perjudian sangat dilarang di Brunei, tidak ada proses perizinan atau kerangka peraturan untuk  aktivitas  perjudian  dan  tidak  ada  pajak  perjudian  atau  pendapatan  yang dihasilkan dari aktivitas perjudian. Sikap tegas negara ini terhadap perjudian berakar pada nilai-nilai Islam dan tidak dimotivasi oleh potensi pendapatan dari pajak atau biaya perizinan. 30
Sebagai  sesama  negara  yang  berkomitmen  dalam  melarang  segala  bentuk  perjudian, maka tidak ada salahnya untuk dilakukan suatu perbandingan terhadap regulasi atau aturan- aturan yang berlaku di kedua negara tersebut.
27 Sri Setiawati et al., “The Urgency of Special Regulations for Online Gambling in Indonesia,” International Journal of Arts and Social Science 5, no. 7 (2022): 108 – 15, https://www.ijassjournal.com/e1x29.html. 28 Legalitylens, “What Is the Legality of Gambling in Brunei ? ”
29 Legalitylens.
30 Brunei Darussalam, “Common Gaming Houses Act. (Chapter 28)” (2002).
Table 2. Regulasi Judi Online di Indonesia dan Brunei Darussalam . Negara Peraturan Terkait Perjudian Konvensional/Gambling Deskripsi Indonesia Pasal 303 KUHP Tidak  adanya  unsur  tanpa  izin  dapat menghapus  sifat  melawan  hukum  dari permainan judi UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian semua  bentuk  perbuatan  judi  merupakan sebuah kejahatan Perjudian  adalah  tindakan  yang  melanggar norma dan kesusilaan
Menertibkan  permainan  judi  hingga  pada masanya  permainan  judi  lenyap  dari  seluruh daerah di Indonesia mengakomodir  perubahan  pada  Pasal-Pasal dalam KUHP yang sudah tidak relevan PP No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan UU Penertiban Perjudian Pencabutan  segala  izin  penyelenggaraan perjudian Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (2) UU ITE larangan perbuatan yang bermuatan perjudian
Bagi  pelanggar  dikenakan  sanksi  pidana penjara  paling  lama  6  tahun  dan/atau  denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Pasal 426 dan Pasal 427 UU
No. 1 Tahun 2023 tentang
KUHP (KUHP Baru Indonesia) *berlaku 3 tahun setelah disahkan Mencabut  UU  No.  7  Tahun  1974  tentang Penertiban Perjudian Tidak  adanya  unsur  tanpa  izin  dapat menghapus  sifat  melawan  hukum  dari permainan judi
Isi pasal sama dengan Pasal 303 KUHP Lama kecuali lama penjara dan banyak denda Bagi  pelanggar  dikenakan  sanksi  pidana penjara  paling  lama  9  tahun  dan/atau  denda paling banyak kategori VI yaitu Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Brunei Darussalam Common Gamming House Act. (Chapter 28) Melarang segala bentuk perjudian Perjudian melanggar hukum syariah Islam Digunakan untuk mengatur kegiatan perjudian  di  dunia  maya  tetapi  tidak  secara eksplisit mengaturnya
Digunakan untuk memblokir situs judi online dan iklan perjudian online Perjudian  adalah  tindakan  yang  melanggar norma dan kesusilaan Adanya hukuman penjara dan/atau denda bagi pelaku perjudian (hukuman penjara maksimal 12 bulan dan denda maksimal $20.000 BND)
Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa ada perbedaan yang signifikan antara peraturan di  Indonesia  dan  Brunei  Darussalam.  Sebagai  perbandingan,  Indonesia  belum  memiliki peraturan  khusus  terkait  perjudian,  seperti  Common  Gaming  House  Act.  (Bab  28)  yang berlaku  di  Brunei.  Adapun  persamaannya,  kedua  negara  tidak  secara  eksplisit  mengatur perjudian online.
Di Indonesia, pengaturan tindak pidana perjudian diatur dalam KUHP Pasal 303 yang menetapkan  ancaman  pidana  penjara  hingga  10  tahun,  dan  Pasal  303  bis  yang  mengatur ancaman pidana penjara maksimum 4 tahun atau denda hingga sepuluh juta rupiah untuk ayat (1), serta pidana penjara maksimum 6 tahun atau denda hingga lima belas juta rupiah untuk ayat  (2).  Selain  itu,  terdapat  ketentuan  pemberatan  dalam  Pasal  303  KUHP dan  Pasal  542 KUHP,  serta  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1974  tentang  Penertiban  Perjudian  dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 mengenai Penertiban Perjudian.
Meskipun  peraturan  di  Indonesia  tidak  mengatur  secara  spesifik  tentang  perjudian online, tindak pidana perjudian online dapat diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 27 ayat (2) UU ITE mengatur  mengenai  tindakan  yang  terkait  dengan  perjudian,  sedangkan  Pasal  45  ayat  (1) menetapkan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda maksimal Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Meskipun UU ITE tidak secara langsung mengatur  perjudian  online,  terdapat  pengaturan  terkait  informasi  elektronik  dan/atau dokumen elektronik yang mengandung muatan perjudian.
Kemudian,  ketika  KUHP  yang  baru  (UU  No.  1  Tahun  2023  tentang  KUHP)  mulai berlaku, maka delik perjudian online yang ada di KUHP sebelumnya, UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, dan PP No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, tidak berlaku lagi. Sebagai gantinya, akan diganti dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI, paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
Peraturan yang ada di Indonesia saat ini dapat digunakan untuk mengatur tindak pidana perjudian, namun memiliki beberapa kekurangan atau kendala. Diantaranya adalah adanya unsur "tanpa izin" baik dalam KUHP lama maupun baru. 31 Hal ini menimbulkan penafsiran
31 Mochamad Firmansyah, Bambang Panji Gunawan, and Agung Supangkat, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Perjudian Di Masa Kini Dan Di Masa Yang Akan Datang,” Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum 6, no. 2 (2023), https://e-journal.umaha.ac.id/index.php/reformasi/article/view/14300.
bahwa  perjudian  memiliki  celah  untuk  dilegalkan  karena  adanya  ketentuan  tersebut  jika perjudian dilakukan dengan izin.
Sementara  Common  Gamming  House  Act.  (Chapter  28)  yang  berlaku  di  Brunei Darussalam  mengatur  perjudian  secara  khusus.  Undang-undang  ini  secara  tegas  mengatur bahwa any person shall be guilty of an offence if:
a. An individual who, as the owner or occupant of a property, or someone who temporarily or otherwise has use of it, maintains or utilizes the premises as a common gaming house;
b. An individual who permits a property, of which they are the owner or occupant, or which they have temporary or otherwise use of, to be maintained or used by another person as a common gaming house;
c. An individual who manages or assists in the management of a place used as a common gaming house or aids in the operation of a public lottery;
d. An individual who directly or indirectly receives any form of payment for or related to any chance, event, or contingency associated with a public lottery, or who sells, offers for sale, or distributes any lottery ticket;
e. An individual who draws, throws, declares, or otherwise exhibits the winning number, ticket, lot, figure, design, symbol, or other result of a public lottery;
f. An individual who writes, prints, publishes, or causes to be written, printed, or published any lottery ticket, list of prizes, announcement of lottery results, or any announcement or riddle related to a public lottery;
g. An individual who announces, publishes, or causes to be announced or published, either orally or through print, writing, design, sign, or otherwise, that any place is operated as a common gaming house, or who invites or solicits anyone to violate sections 6 or 9 of the Common Gaming House Act.
Peraturan ini dianggap cukup ketat dalam melarang segala bentuk perjudian. Common Gaming House Act. (Bab 28) sering digunakan dalam mengatur kegiatan perjudian di dunia maya, meskipun tidak secara eksplisit mengaturnya. Definisi “ common gaming house ” dalam undang-undang  ini  mencakup  setiap  tempat  yang  disimpan  atau  digunakan  untuk perjudian/undian  umum  yang  dapat  diakses  oleh  publik  atau  kelas  masyarakat  mana  pun. Undang-undang  ini  mengatur  larangan  rumah  judi  umum,  permainan  umum,  dan  lotere umum.

## Urgensi Memperkuat Regulasi Judi Online di Indonesia
Kejahatan perjudian merupakan suatu fenomena lama yang kini kian meluas. Sebagai perluasan  dari  praktik  perjudian  konvensional,  perjudian  online  memperkenalkan  elemen tambahan  yang  sesuai  dengan  karakteristik  internet  itu  sendiri.  Permainan  judi  online merupakan  bagian  dari  kejahatan  transnasional  dengan  menggunakan  jaringan  internet sebagai alat untuk melakukan tindakan melawan hukum.
Peluang  terjadinya  kejahatan  yang  timbul  dari  permainan  judi  online  menunjukkan fakta bahwa permainan judi online merupakan penyakit baru masyarakat di era digital saat ini yang sangat mendesak untuk diberantas. Dari kejahatan dunia maya tersebut, pemberantasan perjudian  online  tidak  lagi  dapat  dilakukan  dengan  menggunakan  sistem  hukum
konvensional.  Diperlukan  upaya  yang  lebih  komprehensif  untuk  mengatasi  permasalahan perjudian online sebagai salah satu bentuk kejahatan dunia maya. Kebijakan hukuman dan penegakan  hukum  yang  saat  ini  berlaku  harus  diubah  untuk  menangani  pencegahan  dan penanggulangan kejahatan di dunia maya. Sejumlah permasalahan kompleks sebagai dampak dari adanya judi online adalah:
a. Degradasi Moral
Kemajuan  teknologi  dikenal  sebagai  salah  satu  faktor  penyebab  terjadinya  degradasi moral.  Perjudian  online  sebagai  dampak  dari  kemajuan  teknologi  menjadi  dapat merugikan masyarakat dan nilai moral bangsa. 32
b. Rusaknya nilai-nilai sosial dalam tatanan kehidupan Masyarakat Degradasi moral sebagai dampak dari kecanduan permainan judi online dapat berakibat pada rusaknya nilai-nilai sosial dalam berbagai tatanan kehidupan Masyarakat. 33
c. Memudarnya nilai-nilai keagamaan. Fenomena terjadi kecanduan judi online menunjukkan hilangnya nilai kesadaran untuk tidak  melakukan  hal-hal  yang  sia-sia  dan  diharamkan  oleh  agama.  Karena  perjudian adalah diharamkan dalam ajaran agama terutama agama Islam. 34
d. Dampak negatif terhadap kesehatan Masyarakat
Perjudian online dan bentuk perjudian/taruhan lainnya memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap kesehatan masyarakat. Berbagai macam orang termasuk remaja dan dewasa muda, menghadapi risiko tertinggi terkena masalah perjudian. 35
e. Menjadi wadah timbulnya berbagai kejahatan
Perjudian  Online  dapat  mendorong  munculnya  beragam  tindak  pidana 36 seperti pencurian, penipuan, pencurian  identitas atau data pribadi, pencucian uang, jual beli rekening bank milik perorangan bahkan mendorong terjadinya pembunuhan.
f. Munculnya korban sebagai akibat dari kekalahan judi online. Berkat karakteristik internet, siapapun dapat dengan mudah terlibat, mempraktikkan, dan  mengeksplorasi  perjudian  online.  Minimnya  kesadaran  dan  pengetahuan Masyarakat  akan  bahaya  judi  online  menyebabkan  munculnya  korban-korban  yang sesungguhnya disebabkan dari kekalahan judi online.
Oleh karena itu, reformasi hukum diperlukan untuk memperkuat peraturan larangan perjudian  di Indonesia.  Fungsi pembaharuan hukum adalah untuk memperbarui peraturan
32 Rusli, “Pengaruh Teknologi Terhadap Dekadensi Moral Anak,” SYATTAR: Studi Ilmu-Ilmu Hukum Dan Pendidikan 2, no. 1 (2021), https://jurnal-umbuton.ac.id/index.php/syattar/article/view/1685.
33 Risma  Afrinda  Parndita,  “Urgensi  Regulasi  Khusus  Terhadap  Perjudian  Online  Sebagai  Penyakit  Baru  Di Masyarakat,” LEX et ORDO Jurnal Hukum Dan Kebijakan 1, no. 1 (2023), https://journal.awatarapublisher.com/index.php/leo/article/view/63.
34 Muhammad Reyhan Givani Hendrasjah and Radea Yuli A. Hambali, “Dampak Berjudi Dalam Pandangan Islam,” in CISS  4th  Islamic  Studies  Across  Different  Perspective:  Trends,  Challenges  and  Innovation (Bandung:  Gunung  Djati Conference Series, 2023).
35 Yahaya  Sulaiman  and  Abdullahi  Adamu  Sulaiman,  “Gambling  Games  and  The  Effects  Among  Muslims  of Nasawara South, Nasawara State, Nigera: An Islamic Prespective,” Tahdzib Al-Akhlaq Jurnal Pendidikan Islam 6, no. 1 (2023), https://doi.org/10.34005/tahdzib.2654.
36 Firmansyah, Gunawan, and Supangkat, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Perjudian Di Masa Kini Dan Di Masa Yang Akan Datang.”
yang  sudah  tidak  sesuai  lagi  dengan  kebutuhan  dan  perkembangan  baru. 37 Pembaharuan hukum harus dilakukan dengan cara: 38
a. Melakukan  revisi  terhadap  peraturan  perundang-undangan  yang  dianggap  kurang efektif atau tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat (tidak aspiratif);
b. Mengundangkan  peraturan  baru  untuk  menggantikan  pasal  atau  ayat  dari  undang- undang yang telah ada;
c. Melakukan penelitian hukum oleh akademisi terhadap peraturan perundang-undangan yang dianggap menimbulkan masalah;
d. Hakim perlu melakukan penemuan hukum ( recht vinding ).
Hukum yang ideal adalah sistem hukum yang tidak diskriminatif dan berlandaskan pada nilai-nilai kepribadian bangsa, termasuk nilai-nilai agama dan adat. 39 Tujuan dari penerapan hukum yang ideal adalah agar seluruh warga negara tunduk pada sistem hukum yang sama. Oleh karena itu, suatu konsepsi hukum yang ideal tidak hanya cukup dengan meningkatkan kesejahteraan  masyarakat,  tetapi  juga  harus  mencakup  pemberdayaan  birokrasi,  penegak hukum,  pengawasan  masyarakat,  dan  infrastruktur.  Konsepsi  hukum  yang  ideal  harus menjadi dasar pemikiran dalam mencari solusi terhadap permasalahan hukum negara.

## SIMPULAN
Terdapat  perbedaan  yang  signifikan  antara  peraturan  di  Indonesia  dan  Brunei Darussalam.  Sebagai  perbandingan,  Indonesia  belum  memiliki  peraturan  khusus  terkait perjudian,  seperti  Common  Gaming  House  Act.  (Bab  28)  yang  berlaku  di  Brunei.  Adapun persamaannya,  kedua  negara  tidak  secara  eksplisit  mengatur  perjudian  online.  Reformasi hukum  diperlukan  dalam  menyikapi  perjudian  online,  dimulai  dari  rekonstruksi  regulasi, mengingat  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  khususnya  KUHP  dan bahkan  pengaturan  perjudian  dalam  KUHP  yang  baru  sudah  tidak  relevan  lagi  dalam perumusan unsur-unsur perjudian online karena berbagai modus operandi, motif, dan unsur perbuatan yang pada prinsipnya sangat berbeda dengan perjudian konvensional. Berkaca dari Brunei  Darussalam  dan  situasi  darurat  perjudian  online  di  Indonesia,  maka  diperlukan pengaturan yang lebih spesifik mengenai perjudian online yang tidak hanya mengatur hukum pidana materiil/substantif tetapi juga hukum pidana formil/prosedural mulai dari penyidikan, persidangan, dan eksekusi. Hukum konvensional di Indonesia sudah tidak dapat lagi menjadi sistem  perlindungan  hukum  bagi  masyarakat  dari  dampak  kejahatan  siber,  termasuk perjudian online, yang semakin hari semakin kompleks.

## DAFTAR PUSTAKA
Aidah, Khansa Nur, and Bambang Pratama. “The Comparative of Regulations About Online Gambling Between Indonesia, Malaysia, Singapore, And United Kingdom.” In Proceedings
37 M.Syhanan. Harahap, “Konsepsi Hukum Yang Ideal Bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia,” Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara 10, no. 1 (2019), https://doi.org/10.35968/jh.v10i1.406.
38 Lili Rasjidi, Dinamika Dan Kondisi Hukum Saat Ini Dalam Perspektif Teori Dan Filosofikal (Bandung: PPs Unpad, 2009).
39 Harahap, “Konsepsi Hukum Yang Ideal Bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.”
of the 3rd Asia Pacific International Conference on Industrial Engineering and Operations Management . Malaysia, 2022.
Arief, Barda Nawawi. Perbandingan Hukum Pidana . Jakarta: Rajawali Press, 1990.
Awaeh, Stevin Hard. “Pertanggungjawaban Hukum Atas Tindak Pidana Judi Online Ditinjau Dari  Prespektif  Hukum  Pidana.” Lex  Et  Societatis 5,  no.  5  (2017). https://doi.org/10.35796/les.v5i5.17708.
B. Simandjuntak. Pengantar Kriminologi Dan Patologi Sosial . Bandung: Tarsito, 1990.
Badan  Pendidikan  dan  Pelatihan  Kementerian  Pertahanan  RI.  Keputusan  Kepala  Badan Pendidikan dan Pelatihan No. KEP/1016/XI/2020 tentang Bahan Pembelajaran Proxy War (2020).
Brunei Darussalam. Common Gaming Houses Act. (Chapter 28) (2002).
Dewi,  Intan  Rakhmayanti.  “Judi  Online  Rayu  Warga  RI  Di  4  Juta  Laman  Website Pemerintah.” CNBC Indonesia, 2023.
Firmansyah, Mochamad, Bambang Panji Gunawan, and Agung Supangkat. “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Perjudian Di Masa Kini Dan Di Masa Yang Akan Datang.” Jurnal  Reformasi  Hukum :  Cogito  Ergo  Sum 6,  no.  2  (2023).  https://e- journal.umaha.ac.id/index.php/reformasi/article/view/14300.
Harahap,  M.Syhanan.  “Konsepsi  Hukum  Yang  Ideal  Bagi  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.” Jurnal Ilmiah Hukum
Dirgantara 10,
no. 1 (2019). https://doi.org/10.35968/jh.v10i1.406.
Hendrasjah, Muhammad Reyhan Givani, and Radea Yuli A. Hambali. “Dampak Berjudi Dalam Pandangan Islam.” In CISS 4th Islamic Studies Across Different Perspective: Trends, Challenges and Innovation . Bandung: Gunung Djati Conference Series, 2023.
Iqbal, Muhammad. “Judi Online Ancaman Negara.” Hidayatullah, 2023.
K.H., Ramadhan. Pers Bertanya “Bang Ali Menjawab.” Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, 1995.
Legalitylens.  “What  Is  the  Legality  of  Gambling  in  Brunei ?”  Legalitylens,  2023. https://legalitylens.com/what-is-the-legality-of-gambling-in-brunei/.
Lumaksono, Wahyu. “Legaslisasi Porkas Dan Dampaknya Terhadap Masyarakat Pada Tahun 1985- 1987.” Avatara 2, no. 3 (2014). https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/avatara/article/view/9163.
Ma’u, Dahlia Halia. “Judi Sebagai Gejala  Sosial  (Perspektif Hukum Islam).” Jurnal Ilmiah Al- Syir’ah 5, no. 2 (August 31, 2016). https://doi.org/10.30984/as.v5i2.230.
Majid, Muhammad Dziky Dzuqarnain. “Porkas Sampai Sdsb Di Indonesia Tahun 1985 - 1993.” Universitas Airlangga, 2017.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2018.
Muhamad, Nabilah. “Jumlah Dan Nilai Transaksi Judi Online Di Indonesia per Tahun (2017 - 2022).”  Databoks,  2023.  https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/09/27/tren - judi-online-di-indonesia-terus-meningkat-nilainya-tembus-rp100-t-pada-2022.
Okorodudu,  Philip.  “Why  Youths  Are  Addicted  to  Gambling.”  The  Nation,  2014. www.thenationonlineng.net/why-youths-are-addicted-to-gambling/.
Parndita,  Risma  Afrinda.  “Urgensi  Regulasi  Khusus  Terhadap  Perjudian  Online  Sebagai Penyakit Baru Di Masyarakat.” LEX et ORDO Jurnal Hukum Dan Kebijakan 1, no. 1 (2023). https://journal.awatarapublisher.com/index.php/leo/article/view/63.
Prasetio, Danu Dwi, and Lidyah Ayu Suhito. “Karakteristik Transnational Organized Crime (TOC) Pada Kasus Penyelundupan 1 Ton Sabu Dalam Kapal MV Sunrise Glory.” Deviance Jurnal Kriminologi 6, no. 1 (2022). https://doi.org/10.36080/djk.1857.
Rachman, Arrijal. “RI Darurat Judi Online: Takedown Sekarang, Besok Muncul Lagi!” CNBC Indonesia, 2023.
Rahman,  Taufiq.  “Perangi  Judi  Online,  Kominfo  Sudah  Blokir  Hampir  1  Juta  Website  Dan Konten Media Sosial.” Harian Disway, 2023.
Rasjidi, Lili. Dinamika Dan Kondisi Hukum Saat Ini Dalam Perspektif Teori Dan Filosofikal . Bandung: PPs Unpad, 2009.
Rathakrishnan,  Balan,  and  Sanju  George.  “Gambling  in  Malaysia:  An  Overview.” BJPsych International 18, no. 2 (May 2, 2021): 32 – 34. https://doi.org/10.1192/bji.2020.55.
Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (n.d.).
——— . Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian (1974).
Rusli.  “Pengaruh  Teknologi  Terhadap  Dekadensi  Moral  Anak.” SYATTAR:  Studi  Ilmu-Ilmu Hukum
Dan Pendidikan 2, no. 1 (2021). https://jurnal- umbuton.ac.id/index.php/syattar/article/view/1685.
Samosir,  Daniel.  “Faktor -Faktor  Yang  Menyebabkan  Materi  Muatan  Undang-Undang Bertentangan  Dengan  UUD  1945.” Jurnal  Konstitusi 12,  no.  4  (2015). https://doi.org/10.31078/jk1246.
Setiawati, Sri, Pratiwi Ayu Sri Daulat, Sunarto, and Sumartini Dewi. “The Urgency of Special Regulations for Online Gambling in Indonesia.” International Journal of Arts and Social Science 5, no. 7 (2022): 108 – 15. https://www.ijassjournal.com/e1x29.html.
Setiawati,  Sri,  and  Sumartini  Dewi.  “Urgensi  Pengaturan  Secara  Khusus  Judi  Online  Di Indonesia.” Jurnal  Pro  Hukum :  Jurnal  Penelitian  Bidang  Hukum  Universitas  Gresik 12,  no.  1 (2023). https://journal.unigres.ac.id/index.php/JurnalProHukum/article/view/2482.
Stoica,  Lonel.  “Transnational  Organized  Crime  an  (Inter)  National  Security  Perspective.” Journal of Defense Resources
Management 7, no. 2 (2016).
http://www.jodrm.eu/volume7_issue2.html#.
Sulaiman, Yahaya, and Abdullahi Adamu Sulaiman. “Gambling Games and The Effects Among Muslims of Nasawara South, Nasawara State, Nigera: An Islamic Prespective.” Tahdzib Al- Akhlaq Jurnal Pendidikan Islam 6, no. 1 (2023). https://doi.org/10.34005/tahdzib.2654.
Wahid,  Hidayat  Nur.  “Menkominfo ;  Indonesia  Darurat  Judi  Online,  HNW ;  Untuk Selamatkan  Bangsa,  Kominfo  Dan  Kepolisian  Harusnya  Lakukan  Tindakan  Keras  & Efektif.” mpr.go.id, 2023.
Williams,  Paul  D. Security  Studies:  An  Introduction.  Routledge .  London:  Routledge,  2008. https://doi.org/10.4324/9780203926604.