## ANALISIS HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN NARKOTIKA
(Studi Kasus Kota Makassar)
Andi Rahmah 1 dan Amiruddin Pabbu 2 1,2 Universitas Indonesia Timur, Indonesia
s rahmahamzah1205@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  Ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  penerapan  hukum  pidana  materil  pada  kasus tindak  pidana  kepemilikan  narkotika  dan  untuk  mengetahui  apa  saja  yang  menjadi  pertimbangan  oleh  hakim dalam  menjatuhkan  putusan  terhadap  pelaku  tindak  pidana  kepemilikan  narkotika.  Metode  Penelitian  yang  di gunakan  yakni  penelitian  hukum  normatif  dengan  pendekatan  penelitian  meliputi  pendekatan  perundang– undangan (statute  approach) dan  pendekatan  Konseptual (conceptual  approaach) .  Teknik  Analisis  data dianalisis  secara  kualitatif,  kemudian  dari hasil  analisis  tersebut  akan dituangkan  secara deskriptif.  Penerapan Hukum Pidana Materil oleh Hakim terhadap tindak pidana Kepemilikan Narkotika Golongan I dalam  Putusan Perkara Nomor 669/Pid.Sus/2021/PN.Mks telah tepat. Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan alternatif, yaitu:  Pasal  114 Ayat (1) UU. RI. No 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 (1) UU. RI. No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Pasal 112 Ayat (1) UU. RI. No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Diantara unsur- unsur kedua Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut. Dimana antara perbuatan dan unsur- unsur Pasal saling mencocoki. Pertimbangan hukum oleh Hakim terhadap tindak pidana Kepemilikan Narkotika Golongan  I  bukan  tanaman  dalam  menjatuhkan  pemidanaan  telah  tepat  karena  Hakim  dalam  perkara  Nomor 669/Pid.Sus/2021/PN.Mks  menjatuhkan  pemidanaan  berdasarkan  keterangan  saksi,  keterangan  terdakwa,  dan alat bukti surat yang menurut Pasal 184 KUHAP merupakan alat bukti yang sah. Selanjutnya alat bukti tersebut mendukung  fakta-fakta  yang  terungkap  dalam  persidangan  yang  meyakinkan  hakim  bahwa  tindak  pidana Kepemilikan  Narkotika  Golongan  I  bukan  tanaman  benar-benar  terjadi  dan  terdakwalah  yang  bersalah melakukannya.
Kata kunci: Narkotika, Kepemilikan Narkotika.

## Abstract
This study aims to find out how the application of material criminal law in cases of narcotics possession crimes  and  to  find  out  what  the  judges  consider  in  making  decisions  against  perpetrators  of  narcotics possession  crimes.  The  research  method  used  is  normative  legal  research  with  a  research  approach  that includes  a  statutory  approach  and  a  conceptual  approach.  Technique  Analysis  of  the  data  was  analyzed qualitatively, then from the results of the analysis will be poured descriptively. The application of the Material Criminal Law by the Judge to the Crime of Possession of Narcotics Category I in the Decision on Case Number 669/Pid.Sus/2021/PN.Mks  has  been  correct.  The  Public  Prosecutor  used  alternative  charges,  namely:  Article 114 Paragraph (1) of the Law. RI. No. 35 of 2009 concerning Narcotics Jo Article 132 (1) of the Law. RI. No. 35  of  2009  concerning  Narcotics,  or  Article  112  Paragraph  (1)  of  the  Law.  RI.  35  of  2009  concerning Narcotics. Among the elements of the two Articles charged by the Public Prosecutor. Where the actions and the elements  of  the  Article  match  each  other.  The  judge's  legal  consideration  of  the  criminal  act  of  Narcotics Ownership Category I is not a plant in imposing a sentence, it is appropriate because the Judge in case Number 669/Pid.Sus/2021/PN.Mks  imposed  a  sentence  based  on  witness  testimony,  defendant's  statement,  and documentary evidence according to Article 184 KUHAP is legal evidence. Furthermore, the evidence supports the  facts  revealed  in  the  trial  which  convinced  the  judge  that  the  criminal  act  of  Possession  of  Narcotics Category I was not a plant that actually occurred and that the defendant was guilty of committing it.
Keywords: Narcotics, Narcotics Possession.

## PENDAHULUAN
Narkotika  merupakan  obat  atau  bahan  yang  bermanfaat  di  bidang  pengobatan, pelayanan  kesehatan  dan  pengembangan  ilmu  pengetahuan,  namun  di  sisi  lain  dapat menimbulkan  ketergantungan  yang  sangat  merugikan  apabila  dipergunakan  tanpa  adanya pengendalian,  pengawasan  yang  ketat  dan  seksama  (Deliani,  2021).  Narkotika  merupakan bentuk  zat  yang  berbeda  bahan  dan  penggunaannya  dalam ilmu  kesehatan,  kemudian  untuk mempermudah  penyebutannya,  memudahkan  orang  berkomunikasi  dan  tidak  menyebutkan istilah yang tergolong panjang, dengan demikian dapat disingkat dengan istilah narkoba yaitu narkotika dan obat-obatan adiktif yang berbahaya. Namun pada umumnya orang belum tahu tentang  narkotika  karena  memang  zat  tersebut  dalam  penyebutannya  baik  di  media  cetak maupun  media  massa  lainnya  telah  sering  diucapkan  dengan  istilah  narkoba,  meskipun mereka  hanya  tahu  macam  dan  jenis  dari  narkoba  tersebut,  di  antaranya  ganja,  kokain, heroin, pil koplo, sabu-sabu, dan lain sebagainya.
Narkotika ibarat pedang bermata dua, disatu sisi sangat dibutuhkan dalam dunia medis dan  ilmu  pengetahuan,  dan  dipihak  lain  penyalahgunaannya  sangat  membahayakan  masa depan generasi muda, ketentraman masyarakat dan mengancam eksistensi ketahanan nasional suatu  bangsa,  sehingga  dibutuhkan  aturan  berupa  hukum  yang  mengatur  sehingga  dapat menekan jumlah penyalahgunaan dan peredaran narkotika, khususnya di Indonesia.
Indonesia  termasuk  sebagai  salah  satu  negara  yang  ditengarai  sebagai  tempat  lintas narkotika, sehingga kejahatan narkotika bukan lagi kejahatan yang sifatnya lokal akan  tetapi telah  merebak  sampai  ke  seluruh  wilayah  Indonesia  dan  sering  dijadikan  sebagai  daerah transit oleh para pelaku sebelum sampai ke tempat tujuan (negara lain). Oleh sebab itu angka perkembangan kasus narkotika dari tahun ke tahun semakin meningkat.
Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak  hukum  dan  telah  banyak  mendapat  putusan  hakim.  Dengan  demikian,  penegakan hukum  ini  diharapkan  mampu  menjadi  faktor  penangkal  terhadap  merebaknya  perdagangan gelap  serta  peredaran  narkotika,  tapi  dalam  kenyataannya  justru  semakin  intensif  dilakukan penegakan  hukum,  semakin  meningkat  pula  peredaran  serta  perdagangan  gelap  narkotika tersebut. Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkotika telah disusun dan diberlakukan,  namun  demikian  kejahatan  yang  menyangkut  narkotika  ini  belum  dapat diredakan  (Anton  Sudanto,  2017).  Dalam  kasus-kasus  terakhir  telah  banyak  bandar-bandar dan  pengedar  narkoba  tertangkap  dan  menangkap  sanksi  berat,  namun  pelaku  yang  lain seperti  tidak  mengacuhkan  bahkan  lebih  cenderung  untuk  memperluas  daerah  operasinya. Penegakan  hukum  terhadap  kejahatan  di  Indonesia,  khususnya  dalam  hal  pemidanaan,
seharusnya merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat membina penjahat dengan cara  melakukan  pembinaan  di  lembaga  permasyarakatan,  dengan  demikian  dapat memperbaiki  terpidana  di  lembaga  permasyarakatan  tersebut.  Seharusnya  hal  ini  mampu memberikan wacana kepada para hakim dalam merumuskan vonis penjatuhan pidana kepada para pelaku kejahatan agar mampu menangkap aspirasi keadilan masyarakat.
Sementara  itu,  dalam  kenyataan  empiris  di  bidang  pemidanaan  secara  umum  masih menganut  konsep  hanya  menghukum  terpidana  di  lembaga  pemasyarakatan,  dengan demikian  dapat  memberikan  gambaran  bahwa  kejahatan  tersebut  hanya  terhenti  sesaat  dan akan  muncul  kembali  dalam  lingkungan  kehidupan  sosial  masyarakat.  Tindak  pidana narkotika  yang  dimaksud  dalam  Undang-Undang  Nomor  35  tahun  2009  Tentang  Narkotika memberikan  sanksi  pidana  yang  cukup  berat,  namun  demikian  dalam  kenyataannya  para pelaku  kejahatan  justru  semakin  meningkat,  dan  bagi  para  terpidana  dalam  kenyataannya tidak jera dan justru ada kecenderungan untuk mengulanginya lagi. Hal ini dapat diakibatkan oleh  adanya  faktor  penjatuhan  pidana  yang  tidak  memberikan  dampak  atau  deterrent  effect terhadap pelakunya.

## METODE PENELITIAN
Dalam  Penelitian  ini,  pendekatan  yang  digunakan  menggunakan  metode  penelitian normatif-empiris.  Metode  penelitian  normatif-empiris  ialah  penggabungan  antara  penelitian normatif  dengan  adanya  penambahan  dari  berbagai  unsur-unsur  yuridis empiris  (Amiruddin dan  Zainal  Asikin,  2006).  Dimana  Penelitian  yuridis  normatif  yaitu  penelitian  hukum  yang dilakukan  dengan  cara  meneliti  studi  dokumentasi  atau  data  sekunder  sebagai  bahan  dasar untuk  diteliti  dengan  cara  mengadakan  penelusuran  terhadap  peraturan-peraturan  dan literatur-literatur  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  yang  diteliti.  Sedangkan  penelitian yuridis  empiris  ialah  suatu  metode  penelitian  hukum  yang  berfungsi  untuk  dapat  melihat hukum  dalam  artian  nyata  serta  meneliti  bagaimana  bekerjanya  hukum  di  lingkungan masyarakat.
Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Data  primer  digunakan  untuk  mengumpulkan  informasi  yang  terkait  dengan  permasalahan yang  terdapat  dalam  penelitian  ini  yang  diperoleh  peneliti  dari  hasil  wawancara  yang dilakukan dengan Hakim yang memutus perkara putusan pengadilan No. 669/Pid.Sus/2021/PN Mks. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung  melalui  penelitian  kepustakaan  (Library  Research)  baik  melalui  pengumpulan  dan
inventarisasi  buku-buku  ilmu  hukum,  karya-karya  ilmiah,  peraturan  perundang-undangan, internet,  media  cetak,  dokumen-dokumen,  termasuk  pula  data  yang  bersumber  dari Pengadilan  Negeri  Makassar  serta  bacaan  lainnya  yang  ada  hubungannya  dengan  masalah yang akan dibahas.
Data  yang  di  peroleh  baik  primer  maupun  sekunder  di  analisis  secara  kualitatif kemudian  di  sajikan  secara  deskriptif  yaitu  menjelaskan,  menguraikan  dan  mengambarkan sesuai dengan permaslahan yang erat kaitannya dengan penlitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Penerapan Pidana Materil pada Putusan Nomor 669/Pid.Sus/2021/PN.Mks
Bahwa terdakwa MUH. ICHSAN Alias ICCANG, pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021  sekitar  pukul  00.15 Wita  atau  setidak-tidaknya  pada  waktu  tertentu  dalam tahun  2021 bertempat  di  Jalan  Tinumbu  Kelurahan  Bunga  eja  Kecamatan  Bontoala  kota  Makassar tepatnya  di  pinggir  jalan  atau  setidak-tidaknya  pada  suatu  tempat  lain  yang  masih termasuk dalam  daerah  hukum  Pengadilan  Negeri  Makassar,  secara  tanpa  hak  atau  melawan  hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat.
Tuntutan  pidana  yang  diajukan  oleh  penuntut  umum  yang  pada  pokoknya  sebagai berikut:
1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD UDIN Alias UDIN Bin ABD RASYID terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua kami ;
2. Menjatuhkan  pidana  terhadap  terdakwa  MUH.  ICHSAN  Alias  ICCANG    dengan pidana  penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan,  dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (satu) sachet plastic berisikan  kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0376 gram,
- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna biru
Dirampas untuk di musnahkan.
4. Menetapkan  supaya  terdakwa  dibebani  membayar  biaya  perkara    sebesar  Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
Amar Putusan MENGADILI:
1. Menyatakan Terdakwa  Muh.  Ichsan  Alias  Iccang  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan bersalah  melakukan  tindak  pidana  “melakukan  permufakatan  jahat,  memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan  denda  sebesar  Rp.  800.000.000,-  (delapan  ratus  juta  rupiah)  dengan  ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani  Terdakwa diperkurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan  barang  bukti  berupa  :  1  (satu)  sachet  plastik  berisikan  kristal  bening dengan berat netto seluruhnya 0,0376 gram, 1  (satu) buah Handphone merek samsung warna biru. Dirampas Untuk dimusnahkan.
6. Membebankan pada diri Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
Kasus  yang  penulis  angkat  sebagai  bahan  dalam  penulisan  skripsi  ini  ialah  tindak pidana  kepemilikan  narkotika  dengan  terdakwa  Muh.  Ichsan  Alias  Iccang  yang  telah melakukan tindak pidana kepemilikan narkotika golongan I.
Menurut Analisa dari penulis, penerapan hukum pidana materiel dalam kasus ini telas bersesuaian  deengan  norma  yang  ada  yaitu  pasal  122  Ayat  (1)  UU  Nomor  35  Tahun  2009 tentang  Narkotika.  Dikarenakan  terdakwa  Muh  Ichsan  Alias  Iccang,  tertangkap  tangan sedang  memiliki,  menyimpan,  menguasai  dst  narkotika  jenis  shabu  dan  berdasarkan  fakta- fakta persidangan bahwa terdakwa secara sadar melakukan tindak pidana tersebut, maka dari itu penulis lebih condong pada dakwaan kedua dibanding dengan dakwaan pertama.
Berdasarkan atas apa yang penulis uraikan diatas maka penulis mengambil kesimpulan bahwa  seluruh  unsur-unsur  dasi  pasal  yang  didakwakan  pada  terdakwa  telah  terpenuhi,  dan telah membawa majelis hakim pada suatu keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana  sesuai  dengan  pasal  112  Ayat  (1)  UU  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2009 Tentang Narkotika.
B. Pertimbangan  Hukum  Hakim  dalam  Menjatuhkan  Putusan  pada  Pelaku  Tindak Pidana Kepemilikan Narkotika Pada Putusan Nomor 669/Pid.Sus/2021/PN.Mks
Dalam memutus suatu perkara terdapat pertimbangan-pertimbangan yang dimiliki oleh hakim  sebagai  dasar  dalam  mengadili  terdakwa.  Pertimbangan  hakim  dalam  putusan  No. 669/Pid.Sus/2021/PN.Mks  sebagai  berikut  :  Menimbang,  bahwa  terhadap  unsur-unsur
tersebut aka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## 1. Unsur Setiap Orang
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barng siapa adalah setiap orang selaku subyek  hukum  pendukung  hak  dan  kewajiban  yang  sehat  akal  pikirannya  dan  mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya.
Menimbang,  bahwa  terdakwa  Muh.  Ichsan  Alias  Iccang  pada  awal  persidangan telah  ditanyakan  tentang  identitas  dirinya  sebagaimana  tercantum  dalam  berkas  perkara dan  selama  pemeriksaan  perkara  hal  ini  berlangsung  tidak  terdapat  tanda-tanda  pada terdakwa  yang  mengindikasikan  terdakwa  tidak  sehat  akal  pikirannya  dan  terdakwa dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.
Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terbukti.
2. Unsur  yang  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  memiliki,  menyimpan,  menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.
Menimbang,  bahwa  di  dalam  Pasal  1  angka  15  UU  No.  35  Tahun  2009  tentang Narkotika  disebutkan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  Penyalaguna  adalah  orang  yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan Hukum.
Menimbang,  bahwa  yang  mana  dimaksudkan  dalam  unsur    “Tanpa  Hak”  adalah bahwa  pelaku  tindak  pidana  dalam  melakukan  perbuatannya  tidak  mempunyai  izin  yang sah  untuk  melakukan  perbuatan  tersebut,  sedangkan  “Melawan  Hukum”  adalah bertentangan dengan Undang-undang.
Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  golongan  satu  adalah  narkotika  yang hanya  dapat  digunakan  dalam  terapi  serta  mempunyai  potensi  sangat  tinggi mengakibatkan  ketergantungan,  sebagaimana  diatur  dalam  penjelasan  Pasal  6  ayat  (1) Huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Menimbang,  bahwa  yang  dapat  menanam,  menyimpan  dan  menggunakan Narkotika adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa pendidikan dan pelatihan serta penelitian  dan  pengembangan  yang  diselenggarakan  oleh  pemerintah  ataupun  swasta sepanjang penggunaan narkotika tersebut adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. (Pasal 13 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).
Menimbang,  bahwa  berkaitan  dengan  pembuktian  unsur  tersebut,    Berdasarkan fakta-fakta  yang  terungkap  di  persidangan  baik  dari  keterangan  para  saksi,  keterangan terdakwa serta petunjuk, terbukti sebagai fakta hukum sebagai berikut :
- Menimbang, bahwa kejadiannya  pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekitar pukul  00.15  Wita,  bertempat  di  Jalan Tinumbu  Kelurahan  Bunga  eja  Kecamatan
Bontoala kota Makassar ;
- Menimbang,  bahwa    berawal  ketika  terdakwa  dihubungi  oleh  FANDI  (DPO) melalui aplikasi Instagram pada hari sabtu tanggal 06 Maret 2021 meminta tolong untuk  di  belikan  shabu-shabu  sebanyak  1  (satu)  sachet  sehingga  terdakwa  pun menemui  ASKAR  (DPO)  di  pekuburan  berowangin  (Kampung  Sapiria)  dengan maksud  untuk  membeli  shabu-shabu  sehingga  ASKAR  (DPO)  memberikan shabu-shabu  lalu  terdakwa  menyimpannya  di  laci  motor  yang  di  gunakan terdakwa ;
- Menimbang,  bahwa  setelah  menerima  shabu-shabu  dari  ASKAR  (DPO)  lalu terdakwa  pulang  menemui  FANDI  dengan  maksud  untuk  menyerahkan  shabu- shabu  pesanan  FANDI  (DPO)  namun  sesampainya  di  jalan  Tinumbu  tiba-tiba datang  petugas  kepolisian  yaitu  MUH.RUSTAM  dan  BAHRUN  beserta  anggota tim  2  unit  1  lainnya  yang  telah  mendapat  informasi  dari  masyarakat  bahwa  di sekitar  jalan  Tinumbu  sering  terjadi  transaksi  Narkotika  dan  melihat  FANDI (DPO)  sementara  berhenti  dengan  gelagak  yang  mencurigakan  sehingga  petugas menghampiri  namun  FANDI  (DPO)  langsung  melarikan  diri  dengan  sepeda motornya,  dan  saat  itu  petugas  langsung  melakukan  penangkapan  dan penggeledahan terhadap terdakwa, dan di temukan 1 (satu) sachet yang di selipkan dipinggang sebelah kanan dan setelah dilakukan Introgasi diakui terdakwa bahwa shabu  tersebut  adalah milik    FANDI  (DPO),  dan  terdakwa  yang  disuru  membeli sehingga  atas  pengakuannya,  Terdakwa  dan  Barang  Bukti  diamankan  di  Kantor Polrestabes Makassar untuk proses lebih lanjut ;
- Menimbang,  bahwa  Terdakwa  menawarkan  untuk  dijual,  menjual,  membeli, menerima,  menjadi  perantara  dalam  jual  beli,  menukar,  atau  menyerahkan Narkotika golongan 1 bukan tanaman, tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan dan bukan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan ;
Menimbang, bahwa berdasarkan BA Pemeriksaan Labotatoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium  Forensik  Polri  Cabang  Makassar  No.Lab:  1145  /NNF  /III  /2021  tanggal  15 Maret  2021,  yang  dalam  kesimpulannya  menyatakan  bahwa  barang  bukti  berupa  kristal bening  dan  urine  Terdakwa  mengandung  Metamfetamina  dengan  berat  0,0376  gram,  dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU. RI No. 35 Tahun 2009  tentang Narkotika.
Menimbang,  bahwa  dengan  demikian  unsur  “yang  tanpa  hak  atau  melawan  hukum
memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I” telah terbukti.
Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan pemaaf atas diri terdakwa dan alasan pembenar atas perbuatan terdakwa maka Terdakwa telah terbukti  secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum;
Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhkan hukuman;
Menimbang,  bahwa  dengan  memperhatikan  tujuan  penjatuhan  pidana  yang  korektif, preventif  dan  edukatif  serta  mengingat  seluruh  aspek  kehidupan  terdakwa,  korban  dan masyarakat  maka  Majelis  Hakim  menjatuhkan  pidana  sebagaimana  tersebut  dalam  amar putusan;
Menimbang,  bahwa  oleh  karena  terdakwa  ditahan  maka  lamanya  Terdakwa  ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
Menimbang,  bahwa  oleh  karena  tidak  ada  alasan  yang  cukup,  maka  Terdakwa diperintahkan untuk tetap dalam tahanan;
Menimbang,  bahwa  terhadap  barang  bukti  yang  diajukan  di  persidangan  untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
Menimbang,  bahwa  barang  bukti  berupa  :  1  (satu)  sachet  plastic  berisikan    kristal bening  dengan  berat  netto  seluruhnya  0,0376  gram,    1  (satu)  buah  Handphone  merek Samsung warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka, barang bukti tersebut dirampas untuk di musnahkan.
Menimbang,  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa,  maka  perlu dipertimbangkan  terlebih  dahulu  keadaan  yang  memberatkan  dan  yang  meringankan Terdakwa;
Keadaan  yang  memberatkan:
- Perbuatan  terdakwa  bertentangan  dengan  kebijakan  pemerintah  dalam  upaya pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan obat terlarang;
Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.
Dalam  menjatuhkan  putusan  pidana,  sudah  selayaknya  majelis  hakim  harus berdasarkan pada berbagai hal yang teelah di atur dalam pasal 184 KUHAP, antara lain  dua alat  bukti  yang  sah,  lalu  berdasarkan  dua  alat  bukti  tersebut  majelis  hakim  memperoleh
keyakinan  bahwa  tindak  pidana  yang  didakwakan  pada  terdakwa  benar-benar  terjadi  dan terdakwalah yang melakukannya.
Pada  putusan  nomor  669/Pid.Sus/2021/PN.Mks  sesuai  dakwaan  penulis  sependapat dengan majelis hakim bahwa dakwaan kedualah yang telah terbukti dilanggar oleh terdakwa yakni pasal 112 Ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikarenakan unsur-unsur yang ada pada pasal ini yang terbukti sebagai fakta persidangan.
Hakim  juga  tidak  melihat  adanya  alasan  pembenar  atau  alasan  pemaaf  yang  dapat menghapuskan  sifat  melawan  hukum  perbuatan  Terdakwa.  Majelis  Hakim  melihat  hal-hal yang  memberatkan  yaitu  perbuatan  Terdakwa  tidak  mendukung  program  Pemerintah mencegah,  melindungi,  dan  menyelamatkan  bangsa  Indonesia  dari  Penyalahgunaan Narkotika. Adapun hal-hal yang meringankan adalah Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji  tidak  mengulangi  lagi,  terdakwa  masih  muda  dan  diharapkan  dapat  memperbaiki perbuatannya dan terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.
Berdasarkan  uraian  di  atas  serta  hasil  wawancara  dengan  Hakim  Ketua  Yaitu  Harto Pancono, S.H. M.H. bahwa pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan ini  telah  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku  berdasarkan  pada  semua  fakta-fakta  serta bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan.

## KESIMPULAN
Penerapan Hukum Pidana Materiil oleh Hakim terhadap tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam Putusan Perkara Nomor 669/Pid.Sus/2021/PN.Mks telah tepat. Jaksa  Penuntut  Umum  menggunakan  dakwaan  alternatif,  yaitu:  Pasal  114  Ayat (1)  UU.  RI. No  35  tahun  2009  tentang  Narkotika  Jo  Pasal  132  (1)  UU.  RI.  No  35  tahun  2009  tentang Narkotika , Atau Pasal 112 Ayat (1) UU. RI. No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Diantara unsur-unsur kedua Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah adalah Pasal 112 Ayat (1) a UU. RI. No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dimana antara perbuatan dan unsur-unsur Pasal saling mencocoki.
Pertimbangan hukum oleh Hakim terhadap tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam menjatuhkan pemidanaan telah tepat karena Hakim dalam perkara Nomor 669/Pid.Sus/2021/PN.Mks menjatuhkan pemidanaan berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti surat yang menurut Pasal 184 KUHAP merupakan alat  bukti  yang  sah.  Selanjutnya  alat-alat  bukti  tersebut  mendukung  fakta-fakta  yang terungkap dalam persidangan yang meyakinkan hakim bahwa tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah.

## DAFTAR PUSTAKA
Amiruddin  dan  Zainal  Asikin.  (2006).  Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum.  Jakarta:  PT.
Raja Grafindo Persada.
Deliani,  D.  (2021).  PERTIMBANGAN  HAKIM  TERHADAP  PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA  PADA  ANAK-ANAK.  Juripol  (Jurnal  Institusi  Politeknik  Ganesha Medan), 4(2), 49-55.
NURLAELAH,  MALOKO,  M.  T.,  FUADY,  M.  I.  N.,  MULIYONO,  A.,  &  RAYA,  M.  Y. The Effect of the Investigative Report Learning Model on Student’s Perception of Anti- Corruption Behavior Development.
Nurlaelah.  (2020).  Aplikasi  Model  Quantum  Teaching  Dalam  Meningkatkan  Motivasi  dan Capaian Pembelajaran Siswa. Jurnal Inspiratif Pendidikan, Vol. 9 (1), pp. 152-167.
Akbar,  R.,  Rasyid,  C.  A.,  &  Fuady,  M.  I.  N.  (2021).  UNDANG-UNDANG  MINERBA UNTUK KEPENTINGAN RAKYAT ATAU PEMERINTAH?. Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum , 15 (2), 253-262.
Raya,  M.  Y.,  Aryani,  M.,  Hidayat,  T.,  &  Fuady,  M.  I.  N.  (2021).  Government  Policy  in Establishing Halal Certification Bodies is Based on SNI ISO/IEC 17065: 2012.
Hamsir, M. I. N. F. (2021). Relation of the Covid-19 Pandemic and Perpetrators in Indonesia: A Qualitative Analysis. Hong Kong Journal of Social Sciences .
Nurlaelah. (2018). Internalisasi Nilai-Nilai Humanistik Pada Generasi Milenial. Proceedings The Third International Conference on Education and Regional Development (ICERD).
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
Kitab Undang-undang Hukum Pidana
Sudanto, A. (2017). Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia. ADIL: Jurnal Hukum,
8(1), 137-161.
Undang-undang Dasara Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika