## ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA FINTECH MENGGUNAKAN BPSK DAN LAPS DI INDONESIA

## ADI WIJAYA
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Email: adiwijayas.h16@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  efesiensi  antara  (BPSK)  Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan (LAPS) Lembaga Alaternatif Penyelesaian Sengketa  dan  dalam  proses  penyelesaiannya  apakah  terdapat  dualisme  dalam penyelesaian  sengketa  pada  bisnis fintech dengan  jalur  non-litigasi,  metode penelitian  ini  menggunakan  penelitian  kualitatif  dengan    pendekatan  hukum normatif,  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  terdapat  kemiripan  fungsi  dan efesiensi  antara  BPSK  dan  LAPS  dalam  penyelesaian  sengketa  disektor  bisnis fintech, kedua lembaga tersebut memiliki fungsi sebagai badan penerima keluhan dan permohonan terkait dengan perselisihan antara pemilik usaha dan konsumen. Dengan  kemiripan  fungsi  antara  BPSK  dan  LAPS  menimbulkan  kebingungan oleh konsumen jika ingin melakukan gugatan terhadap pelaku usaha, hal demikian dapat  menimbulkan  dualisme  dalam  peroses  penyelesaian  sengketa  dan  tidak adanya ketegasan Undang-Undang dalam mengatur hal tersebut.
Kata kunci : Sengketa, BPSK dan LAPS.

## Abstract
This  study  aims  to  determine  the  efficiency  between  (BPSK)  Consumer  Dispute Resolution  Agency  and  (LAPS)  Alternative  Dispute  Resolution  Institution  and  in the settlement process whether there is dualism in dispute resolution in the fintech business  with  non-litigation  channels,  this  research  method  uses  qualitative research  with  a  normative  legal  approach,  the  results  show  that  there  are similarities  in  function  and  efficiency  between  BPSK  and  LAPS  in  dispute resolution  in  the  fintech  business  sector,  both  institutions  have  a  function  as  a receiving  body  for  complaints  and  requests  related  to  disputes  between  business owners and consumers. With the similarity of functions between BPSK and LAPS creates  confusion  by  consumers  if  they  want  to  file  a  lawsuit  against  business actors, this can lead to dualism in the dispute resolution process and the absence of firmness of the Law in regulating this matter.
Keywords : Dispute, BPSK and LAPS.

## A. Pendahuluan
Pertumbuhan  yang  terjadi  di  sektor Fintech di  Indonesia  sejalan  dengan meningkatnya sengketa atau jumlah perselisihan yang muncul akibat kerugian dan pelanggaran  kontrak  yang  dirasakan  oleh  pihak  yang  merasa  dirugikan. Perselisihan  bisnis  ini  sejalan  dengan  peningkatan  transaksi  bisnis  yang  terjadi. 1 Secara  umum,  konflik  dalam  dunia  bisnis  dapat  diatasi  melalui  dua  jalur,  yakni jalur  litigasi  atau  non  litigas.  jalur  litigasi,  proses  tersebut  sangat  lama  dan memakan  biaya  yang  sangat  besar,  dan  sering  memberikan  solusi  yang menguntungkan  bagi  semua  pihak.  Tidak  hanya  itu,  ketidak  selesaian  dalam konflik  bisnis  berpotensi  merusak  sumber  daya  yang  dimiliki  oleh  sebuah perusahaan  yang  terlibat  dalam  perselisihan  tersebut. 2 Untuk  menangani  konflik tanpa  melibatkan  proses  litigasi  atau  di  luar  ranah  pengadilan,  terdapat  lembaga yang  memiliki  kekuatan  hukum  yang  dapat  dimanfaatkan.  Salah  satunya  adalah lembaga  alternatif  penyelesaia  sengketa  (LAPS),  yang  berdiri  didalam  naungan Otoritas  Jasa  Keuangan  yang  telah  diatur  oleh  POJK  No.61/POJK.07/2020 mengenai  Lembaga  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  di  Sektor  Jasa  Keuangan. 3 Selain  itu,  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK)  juga  merupakan bentuk  pelaksanaan  amanat  Undang-Undang  No.  8  tahun  1999  tentang perlindungan konsumen. 4
OJK  ialah  sebuah  lembaga  mandiri  yang  tidak  di  pengaruhi  oleh  pihak- pihak  lain,  bertanggung  jawab  untuk  mengelola  sistem  regulasi  dan  pengelolaan terpadu  tanpa  adanya  campur  tangan  dari  pihak  eksternal.  OJK  telah  merancang sejumlah  peraturan  guna  mengawasi  dan  mengatur  perkembangan  dalam  jenis usaha  disektor  pemberian  jasa  keuangan  dengan  menggunakan  tekhnologi terbarukan  atau Financial  Technology ( fintech ).  Ini  sejalan  dengan  kewenangan yang disebutkan didalam UU.No.21.Tahun 2011. 5 Bahkan, lembaga tersebut telah membentuk  tim  khusus,  Tim  pengembangan  inovasi  digital  ekonomi  dan keuangan,  yang  terdiri  dari  berbagai  unit  di  dalam  OJK  untuk  melakukan penelitian  dan  pemahaman  terhadap  perkembangan  fintech  serta  merancang peraturan  dan  strategi  untuk  pengembangannya.  Tindakan  ini  sesuai  dengan peraturan yang tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2013  berkaitan  dengan  perlindungan  konsumen  pada  sektor  Jasa
1 Irsan  Rahman,  Riezka  Eka  Mayasari,  And  Tia  Nurapriyanti,  ‘Hukum  Perlindungan Konsumen  Di  Era  E-Commerce:  Menavigasi  Tantangan  Perlindungan  Konsumen  Dalam Lingkungan Perdagangan Digital’, Jurnal Hukum Dan Ham Wara Sains , 2.08 (2023), 683–91.
2 Suprapdi  Suprapdi,  ‘Penyelesaian  Sengketa  Melalui  Lembaga  Alternatif  Penyelesaian Sengketa  (Laps)  Pada  Securities  Crowdfunding  Di  Indonesia’, Mu’amalah:  Jurnal  Hukum Ekonomi Syariah , 2.1 (2023), 1–14.
3 Pojk  61  /Pojk.07/2020,  ‘Nomor  61  /Pojk.07/2020’, Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan Republik Indonesia Nomor 61 /Pojk.07/2020 , No.184, (2020), Hlm 1–27.
4 Presiden Republik Indonesia, ‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang  Perlindungan  Konsumen’, Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia ,  2003.1  (1999), Hlm 1–5.
5 Diffa  Ayu  Nindyatami  Savitri,  Siska  Puspitasari,  And  Clara  Arneta  Maharani,  ‘Peranan Ojk Terhadap Pengawasan Keuangan Koperasi  Simpan Pinjam’, Cemerlang:  Jurnal  Manajemen Dan Ekonomi Bisnis , Vol.3, No. 3 (2023),Hlm 6
Keuangan.  Dalam  peraturan  tersebut,  OJK  diberikan  kewenangan  untuk melindungi konsumen dan masyarakat yang beroperasi di sektor jasa keuangan.
Berdasarkan  UU  No  8  Tahun  1999  tentang  perlindungan  konsumen bahwa  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  BPSK  ialah  lembaga  khusus yang  didirikan  oleh  pemerintah.  Tugas  utama  BPSK  adalah  menyelesaikan sengketa  atau  permasalahan  yang  di  hadapi  konsumen  dan  pelaku  usaha.  BPSK memiliki  lokasi  kedudukan  di  pusat  pemerintahan  Kabupaten  atau  di  Daerah perkotaan,  dan  fungsinya  melibatkan  penanganan  serta  penyelesaian  sengketa antara  konsumen  dan  pelaku  usaha  di  luar  jalur  pengadilan.  Isu  terkait perlindungan konsumen semakin sering dibicarakan di tengah masyarakat saat ini. Banyak  konsumen  yang  merasa  dirugikan  oleh  individu-individu  tidak bertanggung  jawab  di  kalangan  pelaku  usaha,  sehingga  perhatian  terhadap perlindungan  konsumen  menjadi  sangat  penting. 6 Hak-hak  konsumen  sering diabaikan  oleh  pelaku  usaha,  sehingga  konsumen  sering  kali  merasa  dirugikan, berdsarkan  hukum,  konsumen  memiliki  kemampuan  untuk  mengajukan permasalahan  dan  menyelesaikan  kasus  tersebut  dengan  melibatkan  lembaga penyelesaian sengketa. 7
Dalam  proses  menyelesaiakn  sengketa  yang  di  lakukan  oleh  konsumen merupakan  jalan  yang  di  gunakan  untuk  menyelesaikan  persoalan,  dalam  proses penyelesaian  sengketa  terdapat  dua  jalur  yang  bisa  di  gunakan,  menggunakan LAPS  (lembaga  alternative  penyelesaian  sengketa)  atau  BPSK  (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen). Kedua lembaga tersebut sama-sama memiliki dasar hukum dalam proses penyelesaian sengketa. Akan tetapi dengan adanya dua lembaga  tersebut  sangat  berpotensi  untuk  bisa  menimbulkan  dualisme  dalam prosesnya. Di mana, di satu sisi konsumen ingin menyelesaikan sengketa di BPSK sedangkan  pihak  perusahaan  yang  terlibat  ingin  menyelesaiakan  di  LAPS  yang langsung  di  naungi  oleh  OJK.    Oleh  karenanya  peneliti  mengangkat  dua permasalahan,  yakni  apakah  terjadi  dualisme  dalam  penyelesain  sengketa  antara LAPS dan BPSK dan bagaimana perbandingan efesiensi antara LAPS dan BPSK dalam penyelesaian sengketa bisnis fintech.

## B. Metode Penelitian
peneliti menggunakan pendekatan hukum normatif, yang fokus pada hukum sebagai  sebuah  sistem  norma.  Metode  pendekatan  ini  bersifat  deskriptif  analitis, dengan  menggunakan  metode  pengumpulan  data  melalui  penghimpunan  bahan hukum  primer,  seperti  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan LAPS  dan  BPSK,  dan  bahan  hukum  sekunder  berupa  karya  tulis  ilmiah  serta
6 Rizka  Syarifa  And  Others,  ‘Menyelisik  Isu  Perlindungan  Konsumen  Pada  Klausula Eksonerasi Di Sektor Jasa Keuangan Dan Retail Dengan Pendekatan Mixed Methods’, Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen , Vol.15. No.2 (Mei.2022), Hlm.188-189
7 Alfina Maharani And Adnand Darya Dzikra, ‘Fungsi Perlindungan Konsumen Dan Peran Lembaga  Perlindungan  Konsumen  Di  Indonesia:  Perlindungan,  Konsumen  Dan  Pelaku  Usaha (Literature  Review)’, Jurnal  Ekonomi  Manajemen  Sistem  Informasi ,  Vol.2.No.6  (April,  2021), Hlm. 664
tersier berupa artikel. 8 Metode analisis yang diterapkan adalah analisis kualitatif, yang  digunakan  untuk  menguraikan  dan  menjelaskan  temuan  penelitian  secara kualitatif.  Selain  itu,  penulis  juga  mengadopsi  interpretasi  gramatikal  dalam proses analisis.

## C. Hasil dan Pembahasan
Fintech muncul  seiring  dengan  pertumbuhan  zaman  dan  teknologi  yang semakin  canggih  yang  di  ikuti  oleh  masyarakat  yang  dimana  mayoritas menginginkan  cara hidup yang simpel dengan cepat termasuk dalam pemanfatan teknologi  dalam  aktivitas  ekonomi .. 9 dalam  mengadopsi fintech ,  kendala  dalam transaksi  jual-beli  dan  pembayaran  bisa  terjadi,  seperti  kesulitan  mencari  barang di  toko,  kebutuhan  untuk  pergi  ke  bank  atau  ATM  untuk  mentransfer  dana,  atau ketidaknyamanan  mengunjungi  suatu  tempat  akibat  pelayanan  yang  kurang memuaskan, secara sederhana, fintech berperan dalam meningkatkan efisiensi dan ekonomi  dalam  transaksi  jual  beli  serta  sistem  pembayaran.  Saat  ini,  terdapat sekitar  366  perusahaan  fintech  di  Indonesia  berdasarkan  kategorinya.  Pada umumnya perusahaan fintech mengadopsi model bisnis berupa digital lending .
Seperti  institusi  keuangan  pada  umumnya, fintech kerap  mengalami perselisihan yang mengakibatkan timbulnya konflik antara investor dan penerima pembiayaan.  Biasanya,  Konflik  ini  muncul  akibat  pelanggaran  terhadap kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua pihak, memanfaatkan situasi di mana individu  saling  berselisih,  baik  secara  faktual  maupun  dalam  persepsi  mereka. Ketidak  sepakatan  diantara  pihak  terlibat  sering  kali  menjadi  pemicu  sengketa pada  bisnis fintech dan  terdapat  berbagai  kelemahan  dalam  aturan  perundang- undangan  yang  mengatur  proses  penyelesaiannya.  Adapun  dalam  proses penyelesaian  sengketa  bisa  menggunakan  jalur  litigasi  maupun  non-litigasi.
Namun, dalam sistem fintech sering menimbulkan berbagai permasalahan seperti banyak  terjadi  sengketa  konsumen  dalam  sistem  penjualan  elektronik. Berdasarkan  informasi  yang  disampaikan  oleh  KEMENDAG  tercatat  ada  7.464 jumlah  laporan  konsumen  pada  tahun  2022,  dengan  6.911  laporan  (93%)  di antaranya terkait dengan transaksi konsumen melalui PMSE. 10
Dalam  menyelesaiakan  persoalan  bisnis fintech terdapat  dua    lembaga penyelesaian sengketa dengan jalur non litigasi yakni LAPS dan BPSK.
1. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS)
Pendirian  Lembaga  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  (LAPS)  dalam  sektor layanan  keuangan  bertujuan  untuk  meningkatkan  perlindungan  terhadap konsumen. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) mengenai LAPS di sektor  layanan  keuangan,  disampaikan  bahwa  pembentukan  LAPS  tidak  hanya
8 Tanaya  Tanaya,  ‘Penerapan  Online  Dispute  Resolution  Pada  Badan  Penyelesaian Sengketa  Konsumen  Dalam  Menyelesaikan  Sengketa  Perdagangan  Elektronik’, Jurnal  Al  Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial ,Vol. 4. No.2 (Juni,2023) Hlm. 104
9 Dona  Budi  Kharisma,  ‘Tantangan  Laps  Sektor  Jasa  Keuangan  Sebagai  Alternatif Penyelesaian  Sengketa  Di  Sektor  Financial  Technology’, Perspektif ,  Vol.  26.  No.  3  (September, 2021), Hlm. 218
10 Kementerian  Perdagangan  Republik  Indonesia,  ‘Kemendag  Layani  Lebih  Dari  7  Ribu Konsumen Sepanjang 2022’, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia , Vol. 5, 2022 .
bertujuan  untuk  menjaga  hak-hak  konsumen,  tetapi  juga  untuk  memastikan kelancaran  hubungan  antara  penyelenggara  layanan  keuangan  dan  konsumen. Dengan  kata  lain,  LAPS  juga  dimaksudkan  untuk  memberikan  perlindungan kepada penyelenggara layanan.
Pada  proses  penyelesaiannya,  LAPS  pada  sektor  layanan  keuangan menerapkan  pendekatan  diluar  pengadilan  atau  nonlitigasi  untuk  menyelesaikan gugatan yang timbul dalam fintech . 11 Pendekatan ini terkenal dengan solusi yang saling  menguntungkan  ( win-win )  dan  pendekatan  musyawarah,  yang  merupakan ciri khas dari pendekatan diluar pengadilan. 12 Di samping itu, dalam penyelesaian non-litigasi, sengketa diatasi di luar ruang pengadilan dengan jaminan kerahasiaan bagi  pihak-pihak  yang  terlibat.  Penyelesaian  dilakukan  oleh  penengah  dan perantara  yang  bersifat  netral  dan  memiliki  kompetensi  sesuai  dengan  ranah hukum yang menjadi subjek perdebatan.
Dalam  menangani  penyelesaian  sengketa  LAPS)mematuhi  ketentuan  yang berlaku,  sesuai  dengan  Pasal  8  ayat  3  poin  a  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan Nomor  61/POJK.07/2020  tentang  LAPS.  Sengketa    di  Sektor  Jasa  Keuangan.. Peraturan tersebut mewajibkan LAPS memiliki sistem dalam proses penyelesaian sebuah  sengketa  yang  minimal  mencakup  dua  layanan,  yaitu  Mediasi  dan Arbitrase.  Berdasarkan  POJK  yang  sama,  dijelaskan  bahwa  Lembaga  Alternatif Penyelesaiaan  Sengketa  menyediakan  opsi  yaitu  melalui  Mediasi  dan  Arbitrase. Dengan  demikian,  pihak-pihak  yang  berkaitan  dengan  proses  penyelesaian sengketa  terhadap  konsumen  bisa  melakukan  pemilihan  penyelesaian  melalui LAPS.
Alur  penyelesaian  sengketa  di  LAPS  terdapat  beberapa  meknisme penyelesaian, diantaraya:
a. kirieteria menanganai sengketa
1) Walaupun  upaya  penyelesaian  Pengaduan  telah  dilakukan  oleh PUJK,  penolakan  atau  tidak  menerimanya  tanggapan  pengaduan oleh  Konsumen  tetap  tunduk  pada  ketentuan  yang  telah  tertulis dalam  peraturan  POJK  tentang  fasilitas  penanganan  keluhan konsumen di sektor layanan keuangan. 2) Persoalan  yang  di  mohonkan  belum  pada  tahap  proses  dan  belum sama  sekali  diputuskan  oleh  institusi  penyelesaian  sengketa  dan permasalhan ini memiliki sifat hukum perdata.
b. Pemilihan metode penyelesaian sengketa
1) Mediasi
Pada  fase  mediasi,  pihak-pihak  yang  terlibat  berkumpul  dengan
mediator  untuk  berunding  dan mencapai kesepakatan  dalam  penyelesaian sengketa. Lokasi mediasi dapat dilakukan di kantor LAPS atau lokasi lain yang disetujui oleh pengurus dan mediator sesuai kesepakatan para pihak. Dalam  mediasi  yang  diselenggarakan  melalui  kantor  sekretariat  LAPS,
11 Raina  Rafika,  ‘Penyelesaian  Sengketa  Asuransi  Melalui  Lembaga  Alternatif Penyelesaian  Sengketa  Sektor  Jasa  Keuangan’, Salam:  Jurnal  Sosial  Dan Budaya  Syar-I ,  Vol  9. No.4 (2022), Hlm. 1213
12 Intan  Nur  Rahmawayi,  M  H  Sh,  And  S  H  Rukiyah  Lubis, Win-Win  Solution  Sengketa Konsumen (Yogya: Mediapressindo, 2018). Hlm 4
Mediasi  harus  diselesaikan  dalam  batas  waktu  maksimal  30  hari  setelah penunjukan  mediator.  Jika,  dalam  masa  waktu  tersebut  tidak  mencapai kesepakatan,  maka  dapat  dilakukan  perpanjangan  waktu  berdasarkan kesepakatan antara para pihak dan mediator. Namun, perpanjangan waktu ini  tidak  boleh  melebihi  durasi  awal  30  hari.  Jika  dalam  perpanjangan waktu  tersebut  tidak  ada  kesepakatan,  dan  para  pihak  masih  ingin melanjutkan  mediasi,  keputusan  untuk  melanjutkan  atau  tidak  akan diambil  oleh  mediator  dan  pengurus.  Apabila  mediasi  diperpanjang, pengelola  akan  melakukan  peninjauan  ulang  terkait  jumlah  pembiayaan administrasi berdasarkan penghitungan yang adil. 13
Hasil  dari  diskusi  tersebut  yang  dapat  menentukan  keberlanjutan kasus  sengketa  yang  sedang  diproses  apakah  telah  mencapai  kesepakatan damai  atua  tidak  jika  belum,  proses  mediasi  akan  berakhir  tanpa tercapainya  perdamaian.  Namun,  apabila  terjadi  kesepakatan  damai,  para pihak dapat memformalkan kesepakatan tersebut melalui akta perdamaian (akta  van  dading)  melalui  proses  arbitrase  di  Lembaga  Alternatif Penyelesaian  Sengketa  (LAPS).  LAPS  memiliki  kewajiban  untuk melaporkan  pemantauan  pelaksanaan  kesepakatan  perdamaian  kepada Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK),  Ini  mencakup  situasi  di  mana  ada pelanggaran  kesepakatan  yang  dilakukan  oleh  Penyelenggara  Usaha  Jasa Keuangan  (PUJK).  Akta  perdamaian  bersifat  definitif  dan  tidak  dapat dilakukan  banding  atau  kasasi.  Selain  itu,  memiliki  keabsahan  hukum yang  mengikat  dan  dapat  dilaksanakan,  setara  dengan  keputusan  hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2) Arbitrase
Arbitrase  merupakan  metode  alternatif  penyelesaian  konflik  di mana  keputusan  dibuat  oleh  satu  atau  lebih  individu  yang  berfungsi sebagai  hakim  swasta,  yang  sering  kali  disebut  sebagai  arbiter. 14 Seorang arbiter  memiliki  peran  yang  sangat  aktif,  mirip  dengan  peran  seorang hakim. Dalam kasus arbiter tunggal maupun majelis arbitrase, tugas utama mereka  adalah  untuk  memutuskan  sengketa  dengan  pendekatan profesional  dan  tidak  memihak,  sesuai  dengan  hasil  diskusi  antara konsumen  dan  pelaku  usaha  dan  keberadaan  arbiter  harus  bersifat independen dalam semua aspek.
Dalam  penyelesaian  sengketa  melalui  arbitrase,  batas  waktu penyelesaian sebesar 180 hari telah ditetapkan. Namun, Pasal 16 ayat (2) dari  Peraturan  Lembaga  (LAPS)  Nomor  PER-02/LAPS-SJK/I/2021 memungkinkan perpanjangan batas waktu jika:
13 M  Alfarizzi  Nur,  ‘Mekanisme  Penyelesaian  Sengketa  Nasabah  Asuransi  Melalui Lembaga  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Jasa  Keuangan  (Laps  Sjk)’, Inovasi  Pembangunan: Jurnal Kelitbangan , Vol. 11. No. 01 (Juni, 2023), Hlm. 38.
14 Firda Ainun Fadillahs  And Saskia Amalia Putri, ‘Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase (Literature Review Etika)’, Jurnal Ilmu Manajemen Terapan , Vol. 2 No. 6 (Juli, 2021), Hlm. 751.
a) Jika  salah  satu  pihak  mengajukan  permintaan  tentang  suatu perkara  khusus.  Sebagai  hasil  dari  pemeriksaan  dan  penetapan putusan sementara serta putusan akhir b) Jika terjadi prnggantian Arbiter c) Jika terdapat upaya pendamaian d) Jika Arbiter tunggal berpendapat itu penting Akan  tetapi  secara  normatif,  durasi  penyelesaian  ditetapkan  oleh pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  konflik.  Prinsip  ini  sejalan  dengan  salah satu  prinsip  hukum  dalam  proses  arbitrase,  yaitu  prinsip  konsensualisme, yang berarti kesepakatan antara pihak-pihak menjadi penentu sejauh mana perselisihan  akan  berlanjut.  Penting  untuk  dicatat  bahwa  meskipun arbitrase  dianggap  sebagai  wadah  penyelesaian  sengketa  yang  efektif  dan efisien  tanpa  melibatkan  pengadilan  umum  yang  bersifat  publik.  Prinsip- prinsip yang harus di penuhi dalam penyelesaian sengketa anataralain:
a) Harus efisien dalam penggunaan waktu dan hemat biaya.
b) Harus mudah diakses oleh semua orang, misalnya di lokasi yang dekat. c)  Perlu  menjaga  hak-hak  yang  dimiliki  oleh  pihak  yang  sedang terlibat dalam konflik.
d) mampu menghasilkan keputusan yang adil dan jujur. e) Baik masyarakat maupun pihak yang bersengketa harus percaya pada lembaga atau individu yang menyelesaikan sengketa. f)  Keputusannya harus bersifat final dan mengikat g) Keputusannya harus dapat dieksekusi dengan sangat mudah. h)  Keputusannya  harus  sesuai  dengan  nilai-nilai  autentik  dari lembaga  masyarakat  tempat  penyelesaian  sengketa  alternatif dilakukan.
Berikut merupakan visualisasi penyelesaian sengketa melalui LAPS
.
Gambar 1. Visualisasi penyelesaian sengketa melalui LAPS

## 2. Badan Penyelesain Sengketa Konsumen (BPSK)
Pemerintah manyadari bahwa konsumen dalam dunia bisnis seringkali berada dalam  posisi  yang  rentan  dan  lemah,  mudah  menjadi  target  praktik  bisnis  yang bertujuan mencapai keuntungan maksimal. Oleh karena itu, langkah-langkah telah diambil  dalam  melindungi  kebuthan  konsumen  dari  tindakan  merugikan  yang mungkin  diperbuat  pelaku  usaha,  salah  satunya  melalui  implementasi  UUPK.
Pengajuan Gugatan 1. pengaduan
Pemilihan Metode 1. Mediasi 2. Arbitrase Sifat Putusan 1. Putusan Arbitrase
Bersifat Final
Kehadiran UUPK ini bertujuan untuk meningkatkan perlindungan konsumen dan mendorong  para  pelaku  usaha  untuk  patuh  terhadap  hak-hak  konsumen  dalam operasional  bisnis  mereka.  Dengan  adanya  UUPK  dengan  jelas  mengatur  hak yang seharusnya di dapatkan oleh konsumen,pelaku usaha akan lebih termotivasi untuk  beroperasi  dengan  niat  baik  atau  "secara  jujur."UUPK  juga  membentuk sebuah  lembaga,  yaitu  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK),  yang bertujuan menyelesaikan konflik antara konsumen dan pengusaha. 15
BPSK didirikan sesuai peraturan yang mengharuskan setiap Kabupaten/Kota  membentuknya.  Tugas  utamanya  adalah  menyelesaikan permasalahan konsumen diluar pengadilan dengan cara yang memadai, cepat, dan sederhana.  Dalam  perancangannya,  BPSK  mengadopsi  pendekatan  alternatif penyelesaian  sengketa,  yang  tercermin  dalam  istilah  yang  digunakan  untuk menyelesaikan  perselisihan  konsumen  melalui  tiga  metode:  konsiliasi,  mediasi, dan  arbitrase.  Tujuan  pembentukan  BPSK  adalah  menangani  masalah  antara pelaku usaha dan konsumen tanpa membatasi nilai masalah yang dapat ditangani, sehingga  konsumen  dapat  mengajukan  gugatan  mulai  dari  kasus  kecil  hingga kasus besar. Keberadaan BPSK di setiap daerah di Indonesia, terutama di daerah tingkat  dua,  sangat  krusial  karena  memberikan  peluang  kepada  konsumen  yang merasa  dirugikan  untuk  mencari  keadilan  terkait  permasalahan  yang  mereka hadapi.
Berikut alur penyelesaian sengketa pada BPSK antara lain. 16 :
a. Pengajuan Gugatan
Konsumen atau kelompok konsumen berhak untuk mengajukan gugatan. Gugatan  tersebut  perlu  disampaikan  kepada  Badan  Penyelesaian  Sengketa Konsumen  yang  paling  dekat,  yang  umumnya  berada  di  kotamadya atau  ibukota kabupaten.  Jika  tidak  mampu  memmpu  permintaan  secara  langsung,  mereka diizinkan untuk menunjuk perwakilan. Hal serupa berlaku ketika penggugat tidak dapat mengajukan gugatan karena alasan seperti meninggal dunia, sakit, atau usia lanjut; dalam situasi ini, ahli waris yang berwenang dapat mengajukan pengaduan. Pengajuan  gugatan  dapat  dilakukan  baik  secara  lisan  maupun  tertulis,  dengan syarat memenuhi semua ketentuan hukum yang berlaku.
Setelah  menunjuk  perwakilan,  permintaan  secara  tertulis  diberikan  kepada pengelola  BPSK  terkait.  Sebagai  bentuk  tanda  bukti  penerimaan,  pengelolala BPSK  umumnya  mengeluarkan  tanda  bukti  terima  secara  tertulis.  Untuk permintaan  secara  lisan,  sekretariat  mencatat  pengajuan  penggugat  dalam  berkas pendaftaran  khusus  yang  mencatat  waktu  dan  memberikan  nomor  pendaftaran. Meskipun  demikian,  apabila  berkas  permintaan  tidak  lengkap  atau  melanggar ketentuan  yang  telah  ditetapkan  oleh  Kementerian  Perdagangan  sesuai  dengan aturan  yang  berlaku,maka    BPSK  memiliki  kewenangan  untuk  tidak  menerima
15 Hanum  Rahmaniar  Helmi,  ‘Eksistensi  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  Dalam Memutus Sengketa Konsumen Di Indonesia’, Adhaper: Jurnal Hukum Acara Perdata , Vol. 1. No. 1 (Juni, 2015), Hlm. 80
16 Rifki  Putra  Perdana,  Fuad  Fuad,  And  Said  Munawar,  ‘Implementasi  Penyelesaian Sengketa  Konsumen  Oleh  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  Di  Yogyakarta’, Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum , 3.2 (2021), 1–27.
permohonan  tersebut.  Keputusan  ini  juga  berlaku  jika  permintaan  berada  di  luar cakupan kewenangan BPSK.
Jika  syarat-syarat  tertentu  terpenuhi,  BPSK  bertanggung  jawab  untuk mengundang tergugat, yang merupakan pelaku usaha. Undangan ini disampaikan melalui  surat  yang  dilampiri  dengan  surat  permohonan  gugatan  oleh  konsumen. Pengiriman  undangan  dilaksanakan  dalam  waktu  maksimal  3  hari  semenjak berkas permintaan diterima oleh BPSK.
b. Metode penyelesaian sengketa konsumen Langkah  selanjutnya  adalah  setelah  yang  tergugat  mengkonfirmasi undangan,  kedua  pihak  bersama-sama  menentukan  metode  penyelesaian. Kesepakatan mengenai  metode  ini  harus  dicapai  oleh  keduanya.  Beberapa pilihan metode penyelesaian yang dapat dipilih meallaui:
1) Mediasi
Prosedur ini diterapkan untuk mengakhiri konflik konsumen melalui BPSK  di  pengadilan,  dengan  peran  BPSK  terbatas  sebagai penasehat.  Penanganan  sengketa  selanjutnya  dilakukan  oleh  pihak- pihak yang terlibat.
2) Konsiliasi
Cara lain yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan di luar peradilan  melibatkan  mediator  yang  bertugas  untuk  merundingkan kedua  pihak  yang  berselisih.  Meskipun  mediator  hanya  berperan sebagai  penenengah  yang  bersifat  pasif,  keputusan  akhir  diberikan kepada pihak yang mengajukan gugatan dan pihak tergugat.
3) Arbitrase
Dalam  pendekatan  ini,  majelis  turut  serta  secara  aktif  dalam menangani  konflik  antara  pihak-pihak  yang  berselisih.  Terutama dalam  arbitrase,  Ini  adalah  suatu  bentuk  metode  penyelesaian  non- litigas,  Di  sini,  pihak-pihak menyerahkan  penyelesaian  sengketanya secara  keseluruhan  kepada  BPSK.  Proses  arbitrase  sepenuhnya diurus  oleh  BPSK  yang  bertindak  sebagai  arbiter,  dan  dianggap selesai  pada  tahap  ini.  Keputusan  sengketa  konsumen  yang melibatkan  pelaku  usaha  dan  dihasilkan  oleh  majelis  BPSK  dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori. Pertama, terdapat Keputusan BPSK  untuk  penyelesaian  melalui  konsiliasi  dan  mediasi,  yang melibatkan  kesepakatan  damai  tanpa  adanya  pemberlakuan  sanksi. Perjanjian  ini  disetujui  oleh  pihak-pihak  terkait  dalam  sengketa. Kedua,  terdapat  Keputusan  BPSK  pada  metode  penyelesaian sengketa  dengan  sistem  arbitrase,  metode  jenis  ini  sangat  jauh bebeda  dari  mediasi  dan  konsliasi,  metode  arbitrase  melibatkan keputusan  dalam  kasus  perdata,  yang  mencakup  rincian  tentang kasus berserta pertimbangan hukumnya. 17
Walaupun  hasil  dari  setiap  jenis  keputusan  berbeda,  BPSK  wajib memberikan  prioritas  pada  persidangan  untuk  menghasilkan  kesepakata.
17 Sri Khayati, ‘Mekanisme Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen (Studi Di Bpsk Prov Sultra Kota Kendari)’, Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora , Vol. 3. No. 3 (2023), Hlm. 184-185
Bila  kesepakatan  tidak  dapat  dicapai,  langkah  berikutnya  adalah mengambil  suara  terbanyak,  tetapi  hal  ini  harus  disepakati  oleh  pihak- pihak  yang  bersengketa.  Keputusan  akhir  minimal  harus  memiliki  efek pencegahan terhadap pelaku usaha, mendorong mereka untuk mempertanggungjawabkan  kerugian  konsumen  dan  bersedia  mengganti kerugian  yang  timbul,  ketentuan  ini  juga  berlaku  untuk  layanan  jasa, termasuk kompensasi terkait kerusakan atau pencemaran. 1) Kompensasi  yang  dijelaskan  dalam  keputusan  sengketa konsumen dapat berwujud pengembalian dana atau  penggantian barang  dan/atau  layanan  dengan  nilai  yang  sebanding  dan perawatan yang serupa 2) Bentuk  ganti  rugi  berupa  pemberian  dana  hibah  seperti  dalam peraturan atau undang-undang yang berlaku.
3) Terdapat  pula  kompensasi  yang  ditargetkan  pada masalah  fisik, seperti halnya kecelakaan, di hentikan dari tempat bekerja, atau pendapatan selama hidupnya ataupun sesaat. 4) Memberikan denda administratif mencakup  mengganti kerugian dengan  batas  maksimal  sebesar  Rp.200.000.000.  Denda  yang diberikan hanya cocok ketika pihak yang terlibat dalam sengketa memilih  menggunakan  metode  arbitrase  untuk  menyelesaikan perselisihan.  Alternatifnya,  sanksi  dapat  dijatuhkan  jika  pelaku usaha  tidak  memenuhi  kewajiban  memberikan  ganti  rugi  dalam bentuk  santunan,  pengembalian  uang,  barang,  atau  layanan dengan  nilai  yang  setara,  dan  juga  pemberian  perawatan kesehatan. 18 5) Denda administratif juga berlaku bagi pelanggaran UUPK yang menyebabkan kerugian dari aktivitas produksi iklan. Umumnya, pelanggaran ini dilakukan oleh pihak pengusaha. 6) Para  pemilik  usaha  yang  tidak  mampu  memberikan  fasilitas pelayanan,  seperti  pengganti,  perawatan,  dan  jaminan  seperti dengan  kesepakatan  pada  awalnya  dengan  konsumen,  akan mendapat sanksi administratif.
Aturan  tersebut  berlaku  untuk  para  pengusaha  pemberian  jasa.  Ganti rugi kerugian jenis ini dapat memiliki konsekuensi dalam tuntutan pidana melalui  tahap  penyelidikan  dan  pembuktian.  Khususnya  jika  terdapat unsur  kesalahan  yang  disengaja  dari  pihak  pelaku  usaha.  Penting  untuk diingat  mengenai  sifat  kerugian  terkait  dengan  klaim  ganti  rugi.  Apabila kerugian  tersebut  dapat  dibuktikan  secara  konkret,  Badan  Penyelesaian Sengketa  Konsumen  (BPSK)  pasti  akan  mengakui  klaim  dari  pihak  yang mengajukannya.  Disisi  lain,  Undang-undang  Perlindungan  Konsumen tidak  memperbolehkan  BPSK  untuk  mengakui  klaim  ganti  rugi  yang bersifat  imaterial.  Undang-undang  ini  menjelaskan  bahwa  tuntutan tersebut  mencakup  kehilangan  peluang  untuk  memperoleh  keuntungan, kebahagiaan,  atau  reputasi.  Oleh  karena  itu,  alasan  pengajuan  klaim
18 Khayati. Hlm 185
haruslah  nyata  agar  BPSK  dapat  memberikan  sanksi  yang  sesuai  kepada pelaku  usaha.  Sehubungan  dengan  mekanisme  penyelesaian  sengketa melalui BPSK, dapat direpresentasikan sebagai berikut.
Gambar 2. Visualisasi penyelesaian sengketa melalui BPSK
3. Dualisme Penyelesaian Sengketa
Dengan  adanya  dua  intitusi  dalam  mengawasi  penyelesaian  sengketa, terdapat  potensi  terjadinya  dualisme  dalam  proses  alternatif  penyelesaian sengketa.  Proses  tersebut  dapat  dilakukan  melalui  LAPS  berdasarkan  ketentuan POJK  atau  dengan  melalui  BPSK  yang  tertuang  dalam  UUPKSituasi  ini menimbulkan  tantangan  bagi  masyarakat  yang  mencari  keadilan,  kepastian hukum,  dan  kondusifitas  dalam  aktivitas  bisnis.  Salah  satu  opsi  penyelesaian  di luar  jalur  pengadilan  adalah  dengan  mengajukan  tuntutan  melalui  Badan Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK).  Dengan  pembuatan  BPSK  sebagai wadah  dalam  menyelesaikan  sengketa  diantara  konsumen  dan  pengusaha  adalah kewajiban yang telah diamanatkan oleh Undang-undang Perlindungan Konsumen.
Diharapkan  bahwa  kehadiran  BPSK  dapat  memberikan  solusi  kepada  konsumen yang  merasa  dirugikan,  memberikan  perlindungan,  dan  mengajukan  tuntutan pertanggungjawaban hukum terhadap pihak pelaku usaha. 19
Kemunculan  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  kemudian dihadapi  oleh  keberadaan  OJK  yang  mengeluarkan  POJK  No.  1  Tahun  2014 tentang  Layanan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  untuk  Jasa  Keuangan. Pembentukan  LAPS  ini  sepertinya  dimaksudkan  untuk  menghalau  peran  BPSK untuk  penanganan  konflik  konsumen. 20 Dalam  regulasi  Perlindungan  Konsumen di  Sektor  Jasa  Keuangan  yang  dikeluarkan  oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK), dijelaskan bahwa setiap Lembaga Jasa Keuangan (LJK) diwajibkan menyediakan unit  atau  fungsi  yang  bertanggung  jawab  terhadap  pelayanan  dan  penyelesaian pengaduan  konsumen.  Jika  penyelesaian  sengketa  di  LJK  tidak  mencapai kesepakatan,  konsumen  memiliki  hak  untuk  menyelesaikan  sengketa  tersebut melalui  non-litigasi  atau  litigasi  dan    Alternatif  penyelesaian  non-litigasi  dapat dilakukan melalui LAPS.
BPSK  dan  LAPS  memiliki  peran  yang  serupa  atau  bahkan  identik,  yaitu sebagai  entitas  yang  dapat  menerima  laporan  dari  masyarakat.  Meskipun  LAPS telah  beroperasi,  sampai  saat  ini  BPSK  juga  masih  terus  menangani  kasus
19 Sugandi  Ishak,  ‘Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  Oleh  Badan  Penyelesaian  Sengketa Konsumen  (Bpsk)  Dan  Lembaga  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Di  Sektor  Jasa  Keuangan (Laps-Sjk)’, Jurnal Era Hukum , Vol.16. No. 2 (Oktober, 2016). Hlm 186-187
20 Ishak. Hlm 190.
Pengajuan Gugatan
1. Lisan
2. Tertulis
Pemilihan Metode 1. Mediasi 2. Konsiliasi
3. Arbitrase Putusan Sengketa 1. Perjanjian damai
2. Perkara perdata
perselisihan  di  sektor  jasa  keuangan.  Meskipun  terdapat  dualisme  fungsi,  hal  ini memberikan  masyarakat  pilihan,  karena  keduanya  bertujuan  untuk  membentuk Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  (APS)  yang  berkualitas  dan  berperan  secara efektif  sebagai  bagian  dari  pembangunan  peradaban  Indonesia.  Dari  perspektif lain,  keberadaan  BPSK  dan  LAPS  sebenarnya  mengambarkan  jika implementasi hukum  di  Indonesia  masih  belum  optimal.  Manajemen  pembangunan  hukum  di negara  ini  terlihat  serupa  dengan  pengelolaan  supermarket,  sehingga  banyak peraturan hukum yang tidak relevan atau tidak efektif dalam praktiknya. Beberapa di  antaranya  bahkan  menjadi  usang  karena  jarang  atau  bahkan  tidak  pernah diterapkan. 21
4. Perbandingan Efisiensi Dan Efektifitas Laps Dan Bpsk
Suatu opsi penyelesaian sengketa yang optimal harus memenuhi beberapa prinsip.  Pertama,  harus  efisien  dalam  hal  biaya  dan  waktu.  Kedua,  harus  mudah diakses  oleh  semua  pihak,  dengan  lokasi  yang  lebih  dekat.  Ketiga,  wajib memberikan perlindungan terhdap hak pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa. Keempat,  harus  mampu  menghasilkan  keputusan  yang  seterata  dan  juga  jujur. Kelima, individu yang menangani persoalan sengketa harus memiliki kepercayaan dari  masyarakat  dan  pihak  yang  bersengketa.  Keenam,  keputusan  yang  diambil harus  bersifat  final  dan  mengikat.  Ketujuh,  eksekusi  keputusan  tersebut  harus dapat  dilakukan  dengan  mudah.  Kedelapan,  keputusan  tersebut  harus  sesuai dengan  nilai-nilai  autentisitas  dari  komunitas  masyarakat  tempat  penyelesaian sengketa alternatif tersebut berlangsung. 22 .
Lembaga  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  (LAPS)  memiliki  peran signifikan  dalam  menyelesaikan  konflik  bisnis  di  Indonesia  dengan  cara  yang dianggap lebih efisien dan efektif. Pilihan untuk menggunakan LAPS didasarkan pada pandangan bahwa keputusan yang diambil melalui lembaga ini bersifat akhir dan mampu menyelesaikan sengketa dengan jelas, berbeda dengan proses litigasi yang memakan waktu dan dana lebih banyak. pada konteks fintech , LAPS dapat memberikan  kontribusi  positif  dengan  menjadi  alternatif  yang  lebih  terjangkau, cepat,  dan  sederhana  untuk  menyelesaikan  sengketa.  Hal  ini  sangat  relevan mengingat  pertumbuhan  bisnis  e-commerce  yang  pesat  dan  kebutuhan  akan lembaga  penyelesaian  sengketa  ketika  konflik  muncul.  LAPS  juga  dapat membantu dalam manajemen risiko bisnis, termasuk risiko reputasi, operasional, dan hukum. 23
Metode  penyelesaian  sengketa  konvensional  dianggap  kurang  efisien karena  memakan  waktu,  biaya,  dan  tenaga  konsumen.  Hal  ini  sejalan  dengan rendahnya  tingkat  keluhan  konsumen  dalam  indeks  keberdayaan  konsumen. Keterbatasan  waktu  seringkali  membuat konsumen  enggan mengajukan  keluhan.
21 Tamiarisa Amanda Fasa Rambe And Others, ‘Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen  Kota  Medan  Memeriksa  Sengketa  Konsumen  Jasa  Keuangan  Pasca  Terbentuknya Lembaga  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Sektor  Jasa  Keuangan’, Locus  Journal  Of  Academic Literature Review , Vol 1.No. 2 (Juni, 2022) Hlm. 113
22 Ismail And Suarti. Hlm 39-40.
23 Siti  Nurhayati,  Nurjamil,  And  Muhammad  Haris  Fadhillah,  ‘Menakar  Peluang  Dan Tantangan Penyelesaian Sengketa Bisnis Fintech Syariah Melalui Laps’, Jurnal Tabarru’: Islamic Banking And Finance , Vol. 5. No. 1 (2022). Hlm. 6
Oleh  karena  itu,  peroses  penyelesaian  sengketa  yang  lebih  cepat  seperti Online Dispute  Resolution (ODR)  menjadi  penting.  Meskipun  demikian,  dari  tiga mekanisme  penyelesaian  sengketa  yang  ditawarkan  BPSK  belum  sepenuhnya mengakomodasi penerapan ODR.
Sistem  ODR  umumnya  diterapkan  secara  privat  oleh  platform  seperti Shopee dan  Tokopedia.  Meskipun  begitu,  keputusan  yang  diambil  oleh  sistem ODR tidak mendapatkan pengawasan eksternal, termasuk dari pemerintah. Suatu pertanyaan  muncul:  jika  keputusan  ODR  di marketplace tidak  menguntungkan konsumen,  ke  mana  konsumen  dapat  mengajukan  keluhan?  Jawabannya  adalah BPSK. berdasarkan ketentuan Permendagri Pasal 3 ayat 2, penyelesaian sengketa konsumen di luar peradilan umum ditangani oleh BPSK, termasuk sengketa yang melibatkan  konsumen  yang  bertransaksi  melalui  platform  perdagangan  daring (PMSE)  seperti  marketplace.  Oleh  karena  itu,  sebagai  langkah  pertama, disarankan agar BPSK menerapkan ODR ( Online Dispute Resolution ). 24

## D. Penutup
Berdasarkan uraian di atas maka peran dan fungsi serta kegunaan LAPS dan BPSK  dapat  terjadi  dualisme  dalam  proses  sengketa,  hal  tersebut  muncul  akibat ketidak pastian UU dalam hal perbedaan fungsi antara LAPS dan BPSK. Adapun dalam  fungsi  dan  efesiensi  antara  BPSK  dan  LAPS  memiliki  tumpang  tindih fungsi  yang  serupa  atau  bahkan  identik,  yaitu  berperan  penting  sebagai  entitas yang menerima laporan dan permohonan dari konsumen terkait sengketa yang di perselisihkan.
BPSK  merupakan  lembaga  yang  menangani  sengketa  konsumen  di  luar pengadilan.  Badan  ini  didirikan  berdasarkan  amanat  dari  UUPK  dan  memiliki kewenangan langsung dari Undang-Undang. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia  dan  instansi  yang  menangani  perdagangan  di  tingkat  pemerintahan daerah provinsi bertanggung jawab atas pengawasan terhadap BPSK. Di sisi lain, Lembaga  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  (LAPS)  merupakan  entitas penyelesaian  konflik  yang  dibentuk  oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan  melalui kolaborasi dengan Lembaga Jasa Keuangan. Regulasi yang mengatur LAPS dapat ditemukan  dalam  POJK  Nomor  1/POJK.07/2014  mengenai  Lembaga  Alternatif Penyelesaian  Sengketa  Sektor  Jasa  Keuangan.  Tujuan  utama  LAPS  adalah menyelesaikan sengketa pada sektor jasa keuangan tanpa melibatkan jalur litigasi.
24 Tanaya. Hlm 106

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Rahmawayi,  Intan  Nur,  M  H  SH,  And  S  H  Rukiyah  Lubis, Win-Win  Solution Sengketa Konsumen Yogyakarta: Mediapressindo, 2018

## Jurnal
Fadillah,  Firda  Ainun,  And  Saskia  Amalia  Putri,  ‘Alternatif  Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase (Literature Review Etika)’, Jurnal Ilmu Manajemen Terapan , 2.6 (2021), 744–56
Helmi,  Hanum  Rahmaniar,  ‘Eksistensi  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen Dalam  Memutus  Sengketa  Konsumen  Di  Indonesia’, Adhaper:  Jurnal Hukum Acara Perdata , 1.1 (2015), 77–89
Ishak,  Sugandi,  ‘Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  Oleh  Badan  Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Dan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan (Laps-Sjk)’, Jurnal Era Hukum , Vol.16. No.2 2016 Ismail, Atika, And Eni Suarti, ‘Analisis Perlindungan Konsumen Pada Lembaga Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  (Laps)  Sektor  Jasa  Keuangan  Di Indonesia’, Sol Justicia , Vol. 4. No.1 2021
Kharisma, Dona Budi, ‘Tantangan Laps Sektor Jasa Keuangan Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Financial Technology’, Perspektif , Vol. 26, No. 3 2021
Khayati,  Sri,  ‘Mekanisme  Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (Studi  Di Bpsk Prov Sultra Kota Kendari)’, Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora , Vol 3. No. 3. 2023.
Maharani,  Alfina,  And  Adnand  Darya  Dzikra,  ‘Fungsi  Perlindungan  Konsumen Dan  Peran  Lembaga  Perlindungan  Konsumen  Di  Indonesia:  Perlindungan, Konsumen  Dan  Pelaku  Usaha  (Literature  Review)’, Jurnal  Ekonomi Manajemen Sistem Informasi , Vol. 2.No. 6. 2021
Nur, M Alfarizzi, ‘Mekanisme Penyelesaian Sengketa Nasabah Asuransi Melalui Lembaga  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Jasa  Keuangan  (Laps  Sjk)’, Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan , Vol. 11. No. 01. 2023. Nurhayati,  Siti,  Nurjamil,  And  Muhammad  Haris  Fadhillah,  ‘Menakar  Peluang Dan Tantangan Penyelesaian Sengketa Bisnis Fintech Syariah Melalui Laps’, Jurnal Tabarru’: Islamic Banking And Finance , Vol. 5. No. 1.2022. Mentasi  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  Oleh  Badan  Penyelesaian  Sengketa Konsumen  Di  Yogyakarta’, Widya  Pranata  Hukum:  Jurnal  Kajian  Dan Penelitian Hukum , Vol. 3. No. 2. 2021.
Rafika,  Raina,  ‘Penyelesaian  Sengketa  Asuransi  Melalui  Lembaga  Alternatif Penyelesaian  Sengketa  Sektor  Jasa  Keuangan’, Salam:  Jurnal  Sosial  Dan Budaya Syar-I , Vol. 9. No. 4. 2022 .
Rahman,  Irsan,  Riezka  Eka  Mayasari,  And  Tia  Nurapriyanti,  ‘Hukum Perlindungan  Konsumen  Di  Era  E-Commerce:  Menavigasi  Tantangan Perlindungan  Konsumen  Dalam  Lingkungan  Perdagangan  Digital’, Jurnal Hukum Dan Ham Wara Sains , Vol. 2. No. 08 2023.
Rambe,  Tamiarisa  Amanda  Fasa,  Sunarmi  Sunarmi,  Mahmul  Siregar,  And
Detania  Sukarja,  ‘Kewenangan  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen Kota  Medan  Memeriksa  Sengketa  Konsumen  Jasa  Keuangan  Pasca Terbentuknya  Lembaga  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Sektor  Jasa Keuangan’, Locus Journal Of Academic Literature Review , Vol. 1. No. 2022.
Savitri,  Diffa  Ayu  Nindyatami,  Siska  Puspitasari,  And  Clara  Arneta  Maharani,
‘Peranan  Ojk  Terhadap  Pengawasan  Keuangan  Koperasi  Simpan  Pinjam’, Cemerlang: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Bisnis , Vol. 3. No. 3. 2023. Suprapdi,  Suprapdi,  ‘Penyelesaian  Sengketa  Melalui  Lembaga  Alternatif Penyelesaian Sengketa (Laps) Pada Securities Crowdfunding Di Indonesia’, Mu’amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah , Vol. 2. No. 1. 2023. Syarifa,  Rizka,  Laeli  Rahmawati,  Putri  Fildzah  Andini,  Megawati  Simanjuntak, And  Anna  Maria  Tri  Anggraini,  ‘Menyelisik  Isu  Perlindungan  Konsumen Pada  Klausula  Eksonerasi  Di  Sektor  Jasa  Keuangan  Dan  Retail  Dengan Pendekatan  Mixed  Methods’, Jurnal  Ilmu  Keluarga  &  Konsumen ,  Vol.  15. No. 2. 2022.
Tanaya, Tanaya, ‘Penerapan Online Dispute Resolution Pada Badan Penyelesaian Sengketa  Konsumen  Dalam  Menyelesaikan  Sengketa  Perdagangan Elektronik’, Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial , Vol. 4. No 2 2023 Undang-Undang
Pojk  61  /Pojk.07/2020,  ‘Nomor  61  /Pojk.07/2020’, Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 61 /Pojk.07/2020 , 184, 2020, Presiden  Republik  Indonesia,  ‘Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  8 Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen’, Peraturan  Pemerintah Republik Indonesia , 2003.1 (1999),

## Websites
Kementerian  Perdagangan  Republik  Indonesia,  ‘Kemendag  Layani  Lebih  Dari  7 Ribu  Konsumen  Sepanjang  2022’, Kementerian  Perdagangan  Republik
Indonesia , 5, 2022 <Https://Www.Kemendag.Go.Id/Berita/Siaran-
Pers/Kemendag-Layani-Lebih-Dari-7-Ribu-Konsumen-Sepanjang-2022>