## ANALISIS KINERJA PEGAWAI PADA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

## Susilawati
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Kalianda Lampung Selatan

## ABSTRACT
Work  performance  assessment  is  used  to  increase  organization  performance.  A  superior official assessor in a functional is not only to give legality of assessment result from official assessor, but it is more function as motivator and evaluator how effective the official assessor assessed.
Civil  servant’s  obligation  that  has  clearly  regulated  and  must  be  obeyed  by  every  civil servant  is  the  form  of  discipline  that  implanted  in  every  civil  servant  which  one of  the  goals  is  to improve its performance.
Nowadays Department of  Cleanliness and Park  South Lampung has supervision and good incentive provision. It can be seen from many kinds of the existing rules and also motto organization that  oriented  in  employees’  performance.  From  the  analysis  proves  that  the  supervision  and incentives have a positive influence to the employees’ performance.
Key words: supervision, incentive, performance

## 1. PENDAHULUAN
1.1 Latar belakang Penelitian
Prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik ( good governance ) terutama mengenai pelayanan kepada  masyarakat  masih  perlu  ditingkatkan  dalam  rangka  meningkatkan  kinerja  yang  pada akhirnya tujuan organisasi dapat tercapai.
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  :  46  Tahun  2011  dalam rangka penyelenggaraan pembinaan PNS berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja, maka penilaian prestasi kerja PNS dilaksanakan dengan berorientasi  pada peningkatan prestasi kerja dan pengembangan potensi PNS.
Hasil rekomendasi penilaian prestasi kerja digunakan untuk peningkatan kinerja organisasi melalui  peningkatan  prestasi  kerja,  pengembangan  potensi,  dan  karier  PNS  yang  bersangkutan serta pengembangan manajemen, organisasi, dan lingkungan kerja. Atasan pejabat penilai secara fungsional  bukan  hanya  sekedar  memberikan  legalitas  hasil  penilaian  dari  pejabat  penilai,  tetapi lebih  berfungsi  sebagai  motivator  dan  evaluator  seberapa  efektif  pejabat  penilai  melakukan penilaian, untuk mengimbangi penilaian dan persepsi pejabat penilai sebagai upaya menghilangkan bias-bias penilaian.
Berkaitan dengan pengawasan dan pemberian insentif tersebut, terdapat fenomena kinerja pegawai pada organisasi pemerintahan. Adapun masalah yang muncul adalah kinerja pegawai yang secara  umum  terkesan  rendah.  Misalnya  saja  kebanyakan  pegawai  pada  kantor  pemerintahan khusunya Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Lampung Selatan tidak masuk kerja pada hari kerja  dan juga kantor pemerintahan itu memiliki jam masuk kerja pukul 07.30 tapi kenyataannya dijalan-jalan atau angkutan umum sering ditemui beberapa orang dengan pakaian PNS pada jam tersebut.  Gejala  yang  lain  misalnya  saja  pada  waktu  kita  pergi  ke  kantor-kantor    pemerintah misalnya,  kadang  kita  menemui  sistem  pelayanan  yang  lama,  dengan  alasan  masih  banyak pekerjaan lain yang lebih penting yang masih menumpuk, akan tetapi dengan kita memberi suatu
stimulus  barulah  kita  mendapatkan  pelayanan  yang  kita  inginkan.  Padahal  fungsi  dari  organisasi pemerintahan itu tidak lain adalah untuk melayani kepentingan masyarakat luas.
Kondisi  tersebut  dapat  dikatakan  sebagai  pelanggaran  terhadap  kinerja  pegawai,  karena para pegawai tersebut tidak bertindak atau bersikap sesuai dengan aturan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh organisasi.
Dari  kondisi  tersebut  kemudian  muncul  pertanyaan  apakah  pelangaran  pelanggaran tersebut  sudah  menjadi  kebiasaan  yang  sudah  dimaklumi  ataukah  pelanggaran-pelanggaran tersebut merupakan hasil dari kinerja pegawai pemerintahan yang lemah.  Dari pertanyaan tersebut muncul  keinginan  peneliti  untuk  mengetahui  bagaimana  sebenarnya  pengawasan,  pemberian insentif  dan  juga  bagaimana  pelaksanaan  kinerja  pegawai  khususnya  di  Dinas  Kebersihan  dan Pertamanan  Kabupaten  Lampung  Selatan.  Karena  berbeda  dengan  yang  terjadi  pada  umumnya Dinas  Kebersihan  dan  Pertamanaan  Kabupaten  Lampung  Selatan  ini  memiliki  pengawasan  dan pemberian insentif yang baik, hal ini bisa dilihat dari berbagai macam aturan yang ada dan juga dari moto organisasi yang berorientasi pada kinerja pegawai.
Dinas  Kebersihan  dan  Pertamanan    merupakan  salah  satu  organisasi  Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan yang mempunyai posisi atau peran yang sangat penting dan strategis dalam  rangka  menyelenggarakan  sebagian  urusan  kegiatan  Pemerintah  di  Daerah  Kabupaten Lampung Selatan dalam Bidang Pelayanan Kebersihan yang pimpin oleh seorang Kepala Dinas. Kewajiban Pegawai Negeri Sipil juga telah diatur secara jelas yang harus ditaati oleh setiap Pegawai  Negeri  Sipil  merupakan  bentuk  disiplin  yang  ditanamkan  kepada  setiap  Pegawai  Negeri Sipil  yang  salah  satu  tujuannya  adalah  untuk  meningkatkan  kinerjanya.  Tingkat  absensi  pegawai Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Lampung Selatan dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini.
Tabel 1. Tingkat Kehadiran Pegawai Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015. No. Bulan Jumlah Hari Kerja Jumlah Pegawai (orang) Jumlah Pegawai Tidak Masuk Kerja Jumlah Hari Kerja Jumlah Pegawai Masuk Kerja Persentase Kehadiran (%) 1. Januari 21 156 210 3276 3066 93,59 2. Februari 19 157 220 2983 2763 92,62 3. Maret 22 157 285 3454 3169 91,75 4. April 21 157 290 3297 3007 91.20 5. Mei 19 157 250 2983 2733 91,61 6. Juni 21 156 190 3276 3086 94,20 7. Juli 19 156 150 2964 2814 94,94 8. Agustus 20 156 200 3120 2920 93,59 9. September 21 156 180 3276 3066 94,51 10.  Oktober 21 156 225 3276 3066 93,13 Persentase Rata-rata 93,11
Sumber : Data Sekunder
Berdasarkan  tabel  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  kinerja  pegawai  masih  belum  makmimal, dimana pada tingkat ketidakhadiran pegawai yang setiap bulannya dengan berbagai alasan mulai dari sakit, izin maupun tanpa keterangan.

## 1.2. Permasalahan
1. Apakah  pengawasan  berpengaruh  terhadap  kinerja  Pegawai  di  Dinas  Kebersihan  dan Pertamanan Kabupaten Lampung Selatan?
2. Apakah insentif  berpengaruh terhadap kinerja Pegawai di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Lampung Selatan?
3. Apakah  pengawasan  dan  insentif  berpengaruh  terhadap  kinerja    Pegawai  pada  Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Lampung Selatan?

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1   Kebijakan Pengawasan
Pengawasan  merupakan  salah  satu  bentuk  pengendalian  atasan  langsung/pimpinan  di lingkungan  satuan  organisasi  kerja  dalam  meningkatkan  kinerja  organisasi  agar  tujuan  organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien.
Pengawasan pelaksanaannya berdasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Pengawasan,  Instruksi  Presiden  Nomor  1  Tahun  1989  tentang Pedoman  Pelaksanaan  Pengawasan  Melekat  yang  kemudian  diikuti  dengan  Keputusan  menteri PAN Nomor KEP/46/M.PAN/4/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan.
Pengawasan diarahkan untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada  masyarakat  yang  bersih,  transparan,  profesional,  dan  memiliki  budaya  kerja  yang  baik. Pemerintahan yang bersih di lingkungan pemerintahan dapat diartikan sebagai institusi yang bebas dari  praktik  korupsi  yang  berpotensi  merugikan  masyarakat  dan  bangsa  Indonesia.  Transparansi dalam kegiatan di lingkungan pemerintahan merupakan wujud akuntabilitas publik yang diperlukan agar  anggota  masyarakat  dapat  berpartisipasi  secara  aktif  dalam  mengawasi  pelaksanaan  tugas, menciptakan kelancaran informasi dan komunikasi yang diperlukan bagi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.
Untuk  itu  diperlukan  pemerintahan  yang  profesional  pada  tataran  aparaturnya,  karena aparatur  menempati  garis  depan  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pelayanan  kepada masyarakat. Profesionalisme aparatur tersebut akan tercermin pada tingkat kinerja aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Kinerja yang terpantau, terukur, dan  selalu  diperbaiki,  lambat  laun  akan  menyatu  dalam  pelaksanaan  tugas  dan  sikap  perilaku aparatur, sebagai pencerminan dari terbentuknya kerja yang baik dengan prinsip ikhlas beramal.
Untuk  menciptakan  pengendalian  manajemen  yang  memadai,  digunakan  delapan  unsur pengawasan  dalam  rangka  mencapai  tujuan  dan  sasaran  satuan  organisasi/kerja.  Delapan  unsur pengawasan tersebut adalah :

## 1. Pengorganisasian
Pengorganisasian merupakan proses pembentukan organisasi sehingga cakupannya lebih luas  dan  lebih  dinamis  daripada  istilah  organisasi.  Melalui  pengorganisasian,  bentuk  suatu organisasi  pemerintah  dapat  didesain  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  tuntutan  perkembangan. Kemampuan  menyesuaikan  diri  dan  tanggap  terhadap  perubahan  cepat  yang  terjadi  merupakan salah satu ciri dari good governance .
2. Personil
Pembinaan  personil  merupakan  upaya  menjaga  agar  faktor  sumber  daya  manusia  yang menjalankan sistem dan prosedur satuan organisasi/kerja pemerintah memiliki kemampuan secara profesional dan moral sesuai dengan kebutuhan tugas dan tanggung jawabnya.

## 3. Kebijakan
Kebijakan merupakan pedoman yang ditetapkan oleh pimpinan satuan organisasi/kerja untuk mendorong tercapainya tujuan satuan organisasi/kerja.

## 4. Perencanaan.
Perencanaan  merupakan  suatu  proses  penetapan  tujuan  serta  langkah-langkah  kegiatan yang  akan  dilakukan  pada  masa  datang  dengan  sumber  daya  yang  diperlukan  dalam  rangka mewujudkan pencapaian tujuan organisasi.

## 5. Prosedur.
Prosedur merupakan rangkaian tindakan untuk melaksanakan aktivitas tertentu yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Prosedur yang baik mampu memberi kejelasan bagi personil yang melaksanakan.

## 6. Pencatatan.
Pencatatan  merupakan  proses  pendokumentasian  transaksi/kejadian  secara  sistematis yang  relevan  dengan  kepentingan  organisasi  instansi.  Pencatatan  juga  mencakup  proses pengolahan data yang diperoleh menjadi informasi dalam bentuk keluaran olahan data atau laporan.

## 7. Pelaporan.
Pelaporan merupakan bentuk penyampaian informasi tertulis kepada unit kerja yang lebih tinggi  (pemberi  tugas)  atau  kepada  instansi  lain  yang  mempunyai  garis  kepentingan  interaktif dengan instansi pembuat laporan.

## 8. Supervisi dan Reviu Intern
Supervisi  merupakan  pengawasan  unsur  pimpinan  terhadap  pelaksanaan  tugas  yang dilaksanakan oleh stafnya.
Untuk  tercapainya  tujuan meningkatkan aparatur  pemerintah  yang  berkualitas, bersih  dan bertanggungjawab, Pengawasan perlu dilaksanakan melalui suatu proses yang terintegrasi, meliputi kesiapan pelaksanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut antara lain :
1. Meningkatnya disiplin, prestasi dan perkembangan pencapaian sasaran pelaksanaan tugas;
2. Terciptanya keteraturan, keterbukaan, dan kelancaran pelaksanaan tugas;
3. Meningkatnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
4. Menurunnya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme;
5. Berkurangnya  penyalahgunaan  wewenang  antara  lain  diukur  dari  menurunnya  kasus penyalahgunaan  wewenang  yang  terjadi  pada  satuan  organisasi/kerja  yang  bersangkutan, serta  meningkatnya  penyelesaian  tindak  lanjut.  Hal  tersebut  antara  lain  dapat  diperoleh  dari laporan hasil pengawasan;
6. Berkurangnya kebocoran, pemborosan dan pungutan liar, antara lain diukur dari menurunnya kasus  penyimpangan  yang  terjadi  serta  meningkatnya  penyelesaian  tindak  lanjut  serta terjadinya peningkatan kehematan, efisiensi dan efektifitas;

## 2.2     Insentif
Pada  dasarnya  ada  dua  jenis  insentif  yang  umum  diberikan  yakni  insentif  finansial  dan insentif  non  finansial.  Insentif  Finansial  merupakan  insentif  yang  diberikan  kepada  pegawai  atas hasil kinerja pegawai dan biasanya diberikan dalam bentuk kompensasi yang ditangguhkan, serta dalam  bentuk  jaminan  sosial  berupa  pemberian  rumah  dinas,  tunjangan  lembur,  tunjangan kesehatan dan tunjangan-tunjangan lainnya.
Insentif non finansial dapat diberikan dalam berbagai bentuk, antara lain pemberian piagam penghargaan, pemberian pujian lisan ataupun tertulis, ucapan terima kasih secara formal maupun informal,  promosi  jabatan  kepada  pegawai  yang  baik  dan  pemberian  tanda  jasa  /  medali  kepada pegawai  yang  telah  mencapai  masa  kerja  yang  cukup  lama  dan  mempunyai  loyalitas  yang  tinggi serta pemberian hak untuk menggunakan sesuatu atribut jabatan (misalnya pada mobil atau lainnya) atau  pemberian  perlengkapan  khusus  pada  ruangan  kerja  Insentif  itu  sendiri  adalah  salah  satu bentuk  kompensasi  yang  sering  digunakan,  dimana  pegawai  dibayar  berdasarkan  kuantitas  atau hasil yang dicapai. Insentif merupakan salah satu jenis penghargaan yang dikaitkan dengan kinerja pegawai. Semakin baik kinerjanya, semakin besar pula insentif yang diberikan.
Dalam  rangka  meningkatkan  pencapaian  kinerja  pegawai  pada  Dinas  Kebersihan  dan Pertamanan  Kabupaten  Lampung  Selatan  dalam  rangka    pelaksanaan  pemungutan  retribusi pelayan  pasar,  pelayanan  persampahan/kebersihan  dan  penyediaan  penyedotan  kakus  maka pemberian insentif perlu di berikan  tambahan penghasilan sebagai bentuk penghargaan.

## 2.3    Kinerja Pegawai
Berdasarkan  pasal 12 ayat 2 Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, dinyatakan bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan diperlukan PNS yang professional, bertanggung jawab, jujur dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan system  prestasi  kerja  dan  system  karier  yang  dititik  beratkan  pada  system  prestasi  kerja. Selanjutnya  pasal  20  dinyatakan  bahwa  untuk  menjamin  obyektivitas  dalam  mempertimbangkan dalam pengangkaatan dalam jabatan dan kenaikan panhgkat diadakan penilaian prestasi kerja.
Hasil  penilaian  prestasi  kerja  PNS  dimanfaatkan  sebagai  dasar  pertimbangan  penetapan keputusan kebijakan pengelolaan karier PNS berkenaan dengan:
1. Bidang  Pekerjaan,  yakni  penilaian  prestasi  kerja  PNS  dimanfaatkan  sebagai  dasar pertimbangan dalam kebijakan perencanaan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia PNS, serta kegiatan perancangan pekerjaan PNS dalam organisasi (job design)
2. Bidang  Pengangkatan  dan  Penempatan,  yakni  penialaian  prestasi  kerja  PNS  dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan dalam proses rekruitmen, seleksi dan penempatan pegawai negeri sipil dalam jabatan, sesuai dengan kompetensi dan prestasi kerjanya.
3. Bidang  Pengembangan,  yakni  penilaian  prestasi  kerja  PNS  dimanfaatkan  sebagai  dasar pertimbangan pengembangan karier dan pengembangan kemampuan serta ketrampilan PNS yang berkaitan dengan pola karier dan program diklat organisasi
4. Bidang  Penghargaan,  yakni  penilaian  prestasi  keja  PNS  dimanfaatkan  sebagai  dasar pertimbangan  pemberian  penghargaan  dengan  berbasis  prestasi  kerja  seperti  kenaikan pangkat, kenaikan gaji atau tunjangan prestasi kerja.
Penilaian  kinerja  merupakan  alat  yang  berfaedah  tidak  hanya  untuk  mengevaluasi  kerja para pegawai, tetapi juga untuk mengembangkan dan memotivasi kalangan pegawai. Akan tetapi, penilaian  kinerja  juga  dapat  menjadi  sumber  kerisauan  dan  frustasi  para  pegawai  karena ketidakpastian atau kurang objektifnya dalam penilaian. Penilaian kinerja berlangsung dalam periode tertentu.  Standart  penilaian  kinerja  hendaknya  berlandaskan  pada  persyaratan  kerja.  Kinerja mengacu pada kadar pencapaian tugas-tugas yang membentuk sebuah pekerjaan pegawai. Kinerja merefleksikan seberapa baik pegawai memenuhi persyaratan sebuah pekerjaan pegawai.

## 1.5. Hipotesis
H 1:
Ada  pengaruh  pengawasan  terhadap  kinerja  pegawai  pada  Dinas  Kebersihan  dan Pertamanan Kabupaten Lampung Selata H 2: Ada pengaruh insentif terhadap kinerja pegawai pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Lampung Selatan. H 3: Ada Pengaruh pengawasan dan insentif terhadap kinerja pegawai pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Lampung Selatan.

## 3. Metode Penelitian

## 3.1 Populasi dan  Sampel
Penelitian  yang  dilakukan  yaitu  dengan  dengan  pengisian  angket  ( Questionnaire )  kepada beberapa  sampel.  Mengingat  jumlah  populasi  yang  ada  mencapai  154  responden,  maka  peneliti bermaksud  untuk  mengambil  beberapa  sampel,  Pengambilan  sampel  dilakukan  dengan menggunakan Proportionate  Stratified  Random  Sampling. Menurut  Riduwan  (2009:13),
Proportionate Stratified Random Sampling adalah pengambilan sampel dari anggota populasi secara acak  dan  berstrata  secara  proporsional,  dilakukan  sampling  ini  apabila  anggota  populasinya heterogen (tidak sejenis).
Besarnya sampel dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :
n = No 1 + no - 1 N Dimana :
n = Jumlah sampel no = Rumus Al-Rasyid yang ditetapkan sebesar 99,0025
N
= Jumlah populasi = 154 responden
(Riduwan, 2009:28) Sehingga jumlah sampel diperoleh sebagai berikut :
n = 99,0025
1 + 99,0025 – 1 154 n = 99,0025 = 60,74  ≈ 61 orang 1,63
Tabel 2.  Populasi dan Sampel No. Bagian/Bidang Populasi Perhitungan Sampel 1.  Sekretariat 18 18/154 x 61 = 7,13 =  7 2.  Bidang  Penerangan jalan dan Taman 20 20/154 x 61 = 3,17 =  8 3.  Bidang Kebersihan 63 63/154 x 61 = 24,95 = 25 4.  Bidang Pertamanan dan Penghijauan 53 53/154 x 61 = 20,99 = 21 Jumlah 154 61
3.2  Uji Validitas dan Uji Reliabilitas a. Uji validitas
Uji  Validitas  digunakan  untuk  mengetahui  sah/valid.  Suatu  kuisioner  dinyatakan  valid  jika pertanyaan  pada  kuesioner  mampu  mengungkapkan  sesuatu  yang  akan  diukur  oleh  kuesioner tersebut,  Validitas  menunjukkan  sejauh  mana  alat  pengukur  yang  dipergunakan  untuk  mengukur apa yang diukur. (Imam Ghozali , 2005:142)
Validitas instrumen dapat diketahui dengan membandingkan r xy hitung dan r tabel  dengan ketentuan : Bila r xy hitung ≥ r tabel , berarti valid Bila r xy hitung < r tabel , berarti tidak valid
b. Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana suatu alat ukur dapat diandalkan atau dipercaya.

## 3.3 Analisis Regresi Berganda
1. Regresi Linier Berganda
Untuk mengetahui apakah Pengawasan (X 1 ) dan Insentif (X 2 ) secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja Pegawai (Y) pegawai  pada Dinas Kebersihan Pertamanan  Kabupaten Lampung Selatan maka digunakan rumus Regresi Linier Berganda adalah Ŷ = a + b1X1 +  b2X2 Dimana :
Ŷ = Variable Terikat a  = Intercept ( harga konstan)
b  = Koefesien Regresi X = Variabel Bebas (Sugiyono,  2008 :  261) Ho : ρ = 0,
Ha : ρ ≠ 0,
Maka  tidak  ada  pengaruh  baik  secara  parsial  maupul  simultan  masing- masing variabel X 1 dan X 2 terhadap Y. Maka ada pengaruh baik secara parsial maupun simultan masing-masing variabel X 1 dan X 2 terhadap Y.
2. Uji Parsial ( Uji t )
Uji  parsial  dilakukan  untuk  mengetahui  signifikasi  pengaruh  masing-masing  variabel independen  secara  parsial  terhadap  variabel  dependen.    Pada  pengujian  ini  Analisa t hitung dengan rumus sebagai beikut :
r     n - 3 t hitung =
1 – r 2 Keterangan : t hitung =  Nilai t r
=  Nilai Koefisien Korelasi n
=  Jumlah sampel
(Sugiyono, 2008 : 230)
3. Uji Simultan (Uji f)
Uji parsial dilakukan untuk mengetahui signifikasi pengaruh X 1 dan  X 2 terhadap Y ditentukan dengan mencari nilai F hitung kemudian membandingkan dengan F tabel . Pada pengujian ini dikerjakan dengan rumus (Sugiyono, 2008 : 219):
R 2 / k F h = ( 1 – R 2 ) / ( n – k – 1 ) Keterangan :
R =  Koefisien korelasi ganda
K
=  Jumlah variabel independen
n =  Jumlah anggota sampel
Tingkat  kepercayaan  yang  digunakan  adalah  95  %  atau  taraf  signifikan  5  %  (α=0,05), derajat  kebebasan  (dk)  pembilang  =  2  dan  derajat  kebebasan  penyebut  =  (n-k-1)  dengan  kriteria penilaian sebagai berikut :
Jika F hitung > F tabel, maka Ho ditolak Jika F hitung < F tabel, maka Ho diterima

## 4.   ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## 4.1 Uji Validitas dan Reliabilitas
Dari ketiga tabel tersebut  dibawah terlihat bahwa korelasi antara masing-masing indikator terhadap  total  skor  konstruk  dari  setiap  variabel  menunjukkan  hasil  yang  signifikan,  dan menunjukkan  bahwa  r hitung >  r tabel .  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  semua  item  pernyataan dinyatakan valid .
Tabel 3.   Hasil Uji Validitas Pernyataan Pengawasan (X 1
) No item Pernyataan Nilai Koefisien Korelasi Product Moment Nilai Koefisien Korelasi Product Moment r tabel (n=61;α=0,05) Keterangan 1 0,611 0,252 Valid 2 0,533 0,252 Valid 3 0,662 0,252 Valid 4 0,563 0,252 Valid 5 0,302 0,252 Valid 6 0,261 0,252 Valid 7 0,587 0,252 Valid 8 0,270 0,252 Valid
Sumber : Lampiran Output SPSS 17.0
Tabel 4. Hasil Uji Validitas Pernyataan Insentif (X 2 ) No item Pernyataan Nilai Koefisien Korelasi Product Moment Nilai Koefisien Korelasi Product Moment r tabel (n=61;α=0,05) Keterangan 1 0,691 0,252 Valid 2 0,697 0,252 Valid 3 0,705 0,252 Valid Sumber : Lampiran Output SPSS 17.0 Tabel 5.  Hasil Uji Validitas Pernyataan Kinerja (Y) No item Pernyataan Nilai Koefisien Korelasi Product Moment Nilai Koefisien Korelasi Product Moment r tabel (n=61;α=0,05) Keterangan 1 0,677 0,252 Valid 2 0,386 0,252 Valid 3 0,332 0,252 Valid 4 0,339 0,252 Valid 5 0,627 0,252 Valid 6 0,582 0,252 Valid
Sumber : Lampiran Output SPSS 17.0
Hasil pengujian reliabilitas untuk masing-masing variabel sebagaimana lampiran 9 sebagai berikut:
Tabel  6.  Hasil Pengujian Reliabilitas Variabel Hasil uji (r) Cronbach Alpha Keterangan Pengawasan 0,690 0,600 Reliabel Insentif 0,770 0,600 Reliabel Kinerja 0,680 0,600 Reliabel Sumber : LampiranOutput SPSS 17.0
Hasil uji reliabilitas tersebut menunjukkan bahwa semua variabel mempunyai Cronbach Alpha yang cukup besar yaitu diatas 0,60 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel sudah handal karena memiliki nilai cronbach’s alpha diatas dari 0,60.

## 4.2 Analisis Regresi Berganda
Tabel 7. Korelasi Parsial Masing-Masing Variabel X terhadap Y
Correlations Y X1 X2 Pearson Correlation  Kinerja 1.000 .503 .555 Pengawasan .503 1.000 .493 Insentif .555 .493 1.000 Sig. (1-tailed) Kinerja . .000 .000 Pengawasan .000 . .000 Insentif .000 .000 . N Kinerja 61 61 61 Pengawasan 61 61 61 Insentif 61 61 61 Sumber : Lampiran Output SPSS 17.0
Dari  tabel  korelasi  parsial  diatas,  besarnya  koefisien  korelasi  antara  variabel  bebas terhadap variabel terikat adalah sebagai berikut :
1. Koefisien korelasi ( r) antara Pengawasan terhadap Kinerja = 0,503
2. Koefisien korelasi ( r) antara Insentif terhadap Kinerja =  0,555
1. Koefisien Determinasi (R²)
Tabel 8.  Koefisien determinasi
Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square  Std. Error of the Estimate 1 .614 a .377 .356 1.56750
a. Predictors: (Constant), Pengawasan dan Insentif b. Dependent Variable: Kinerja Pegawai
Koefisien  Determinasi  ( adjustedR 2 )  sebesar  0,377.  Hal  ini  berarti  37,7  %  variasi  variabel kinerja  pegawai  dapat  dijelaskan  oleh  variabel  Pengawasan  dan  Insentif,  sedangkan  sisanya sebesar 62,3% diterangkan oleh variabel lain yang tidak diajukan dalam penelitian ini.
2. Uji t (Uji Hipotesis Secara Parsial)
Pengujian  dilakukan  dengan  membandingkan  antara  t hitung dengan  t tabel dengan  tingkat signifikansi 0,05 dan n = 61. Dari lampiran 12 diketahui bahwa dengan tingkat signifikansi 95% dan dk = 58 (61 – 3) maka nilai kritis uji - t (nilai t tabel ) adalah sebesar 1,671.
Tabel 9. Hasil Uji t Secara Parsial
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 8.852 2.561 3.456 .001 Pengawasan .267 .105 .303 2.549 .013 Insentif .509 .150 .405 3.403 .001
a. Dependent Variable: Kinerja Pegawai
1. Uji Hipotesis 1 (H 1 )
Berdasarkan  nilai  t hitung >  t tabel (t hitung sebesar  2,549  >  t tabel sebesar  1,671),  maka  dapat disimpulkan bahwa Pengawasan (X 1 ), secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pegawai pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Lampung Selatan 2. Uji Hipotesis 2 (H 2 ) Berdasarkan  nilai  t hitung >  t tabel (t hitung sebesar  3,403  >  t tabel sebesar  1,671),  maka  dapat disimpulkan  bahwa  Insentif  (X 2 ),  secara  parsial  berpengaruh  signifikan  terhadap  Kinerja Pegawai pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Lampung Selatan
3. Persamaan regresi berganda yang terbentuk adalah: Y = 8,852 + 0,267X 1 + 0,509 X 2

## 3.    Uji F (Uji Hipotesis Secara Simultan)
Tabel 10. Hasil analisis uji F
ANOVA b Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 86.409 2 43.205 17.584 .000 a Residual 142.509 58 2.457 Total 228.918 60 a. Predictors: (Constant), Pengawasan, Insentif b. Dependent Variable: Kinerja Pegawai
4.   Uji Hipotesis 3 ( H 3 )
Berdasarkan nilai  F hitung > F tabel (F hitung sebesar 17,584  >  F tabel sebesar 3,16),  maka  dapat disimpulkan  bahwa  Pengawasan  (X 1 ),  Insentif  (X 2 ),  secara  bersama-sama  berpengaruh  signifikan terhadap Kinerja (Y) Pegawai pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Lampung Selatan

## 5. SIMPULAN DAN SARAN

## 5.1  Simpulan
Dari  hasil  analasis  Pengujian  membuktikan  bahwa  pengawasan  dan  insentif  memiliki pengaruh positif terhadap kinerja pegawai baik secara parsial maupun simultan.

## 5.2  Saran
a. Pimpinan  dalam  setiap  bagian  dalam  pelaksanaan  tugas  melakukan  pembinaan  personil secara  sistematis  dan  terencana,  sehingga  beban  kerja  dan  tanggung  jawab  dapat terselesaikan dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan.
b. Organisasi hendaknya memberikan insentif lebih besar kepada pegawai yang bekerja secara optimal dibandingkan dengan pegawai yang bekerja biasa-biasa saja agar para pegawai lebih meningkatkan kinerjanya dan membuat motivasi terhadap pegawai yang lain.

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik . Jakarta :Rineka Cipta.
Ghozali,  Imam.  2005. Aplikasi  Analisis  Mutivariate  Dengan  Program  SPSS .  Badan  Penerbit Universitas Diponegoro.Semarang
Instruksi Presiden No 15 Tahun 1983 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan.
Instruksi Presiden No 1 Tahun 1989 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat.
Keputusan Menteri PAN Nomor KEP/46/M.PAN/4/2004 Tentang Pengawasan.
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Kinerja Pegawai negeri Sipil.
Perda Bupati Lam-Sel Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar.
Perda Bupati Lam-Sel Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.
Perda Bupati Lam-Sel Nomor 49 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pemberian Insentif.
Riduwan dan Sunarto, 2007. Statistika untuk penelitian. Bandung : Alfabeta.
Riduwan 2009. Dasar-dasar Statiska . Bandung. Albabeta
Sugiyono dan Eri Wibowo, 2004 Statistika untuk Penelitian . Bandung: Alfabeta
Sugiyono. 2008. Statistika Untuk Penelitian . Penerbit Alfabeta Bandung