Volume 6 Nomor 2 (2024)   2266 - 2279  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.7095
Perlindungan Hukum Para Pihak Apabila Terjadi Wanprestasi Lelang Non Eksekusi Sukarela Secara Online Tanpa Pejabat Lelang
Dewi Anita, Herlin Nurdiani, Tasya Dania, Umi Maskanah Magister Kenotariatan Universitas Pasundan dewianita56@gmail.com, herlindiani26@gmail.com, daniatasyaaz@gmail.com, ummi.maskanah@unpas.ac.id

## ABSTRACT
As explained, auctions basically adopt the characteristics of a sale and purchase agreement (1457  BW),  where  the  elements  of  price  and  goods  are  important  elements.  The  difference  is  that auctions require the presence of an Auction Officer, especially for execution auctions and mandatory non-execution auctions. Auctions have special regulations (Lex Specialis), namely Vendu Reglement and Vendu Instructie as auction regulations which are still valid today. Apart from that, the implementation of  auctions  is  also  regulated  in  PMK  213/PMK.06/2020  concerning  Instructions  for  Implementing Auctions.  Online  auctions  are  carried  out  through  the  e-Marketplace  Auction  Platform  where  the implementation is usually carried out without an auction official, for example auctions on eBay. The purpose of this research is to determine protection for parties who experience losses due to default. This research is legal research  with a statutory approach, conceptual approach and case approach. The research results obtained are that the validity of online voluntary non-execution auctions without the presence of an auction official is valid by adopting the characteristics of a sale and purchase agreement. And the protection for the parties is the legal protection of the parties in the event of default in a non- execution auction, there are 2 (two) namely regulated in the ITE law regarding electronic transactions and Consumer Protection which explains the existence of compensation, as well as by taking legal action to resolve disputes, where the parties can choose resolution either through court, arbitration or other alternative dispute resolution institutions (conventional/online dispute resolution) in accordance with the provisions of the Laws and Regulations as the default is related to responsibility.
Keywords: Online Auction; Default; Auction Office

## ABSTRAK
Sebagaimana  dijelaskan  bahwa  lelang  pada  dasarnya  mengadopsi  karakteristik  dari perjanjian  jual  beli  (1457  BW),  dimana  unsur  harga  dan  barang  merupakan  unsur  penting. Perbedaannya adalah pada lelang mengharuskan kehadiran seorang Pejabat Lelang, terutama untuk lelang  eksekusi  dan  lelang non  eksekusi  wajib.  Lelang  memiliki  peraturan  khusus  (Lex  Specialis) yaitu Vendu Reglement dan Vendu Instructie sebagai peraturan lelang yang masih berlaku hingga saat ini. Selain itu pelaksanaan lelang juga diatur dalam PMK 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan  Lelang.  Pelaksanaan  lelang  secara  online  dilakukan  melalui  Platform  e-Marketplace Auction  dimana  pelaksanaannya  biasa  dilakukan  tanpa  pejabat  lelang,  contohnya  lelang  di  eBay. Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  perlindungan  bagi  para  pihak  yang  mengalami kerugian  akibat  wanprestasi.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  dengan  pendekatan perundang-undangan,  pendekatan  konseptual,  dan  pendekatan  kasus.  Hasil  penelitian  yang didapatkan  adalah  keabsahan  lelang  non  eksekusi  sukarela  secara  online  tanpa  adanya  pejabat lelang adalah sah dengan mengadopsi karakteristik perjanjian jual beli. Dan perlindungan bagi para pihak adalah perlindungan hukum para pihak apabila terjadinya wanprestasi terhadap lelang non ekesekusi  ada  2  (dua)  yaitu  diatur  dalam  undang-undang  ITE  terkait  transaksi  elektronik  dan
Perlindungan  Konsumen  yang  menjelaskan  tentang  adanya  ganti  rugi,  serta  dengan  melakukan upaya hukum penyelesaian sengketa, dimana para pihak dapat memilih penyelesaian baik melalui pengadilan,  arbitrase  ataupun  lembaga  penyelesaian  sengketa  alternatif  lainnya  (secara konvensional/ online dispute resolution ) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana wanprestasi tersebut berkaitan dengan adanya tanggung jawab. Kata Kunci: Lelang Online; Wanprestasi; Pejabat Lelang

## PENDAHULUAN
Bersamaan  dengan  majunya  perkembangan  zaman  dan  teknologi,  pelaksanaan lelang  juga  ikut  berkembang  dari  cara  yang  konvensional  menjadi  berbasis  internet ( online ). Pelaksanaan lelang secara online menjadikan semuanya menjadi praktis, efektif dan efisien bagi para pihak yang ingin mengikuti lelang.
Lelang pada awalnya sudah ada sejak pemerintahan Hindia. Peraturan mengenai lelang ini dapat kita temukan di Peraturan lelang Vendureglement, staatsblad 1908-189 dan perubahan-perubahannya)  dan  instruksi  Lelang Staatsblad 1908-190,  dan  perubahan- perubahannya  dan  juga  peraturan  ini  masih  digunakan  sampai  sekarang3.  Lelang  juga terdapat dalam Pasal 1 sub 17 UU Nomor 19 Tahun 2000 yang diartikan sebagai “jual beli barang di hadapan umum dengan metode penawaran harga secara lisan maupun tertulis melalui usaha p engumpulan peminat atau calon pembeli”. 1
Lelang online dengan  cara  ini  sangat  banyak  di  temukan didalam  aplikasi media sosial Instagram. Akun lelang online atau kerap dikesebut akun Auction ini menjual barang lelangnya  dengan  memposting  barangnya  di  halaman  profilnya  dengan  mencantumkan nilai jual awal dan nilai jual termahal, sistem ini disebut dengan open bid sehingga peserta lelang  dapat  melihat  dan  menawar  barang  yang  diinginkan  di  halaman  komentar  foto tersebut.
Pelaksanaan  lelang  melalui  internet  ( online )  secara  implisit  dapat  dilihat  pada ketentuan  Pasal  1  angka 12  PMK  213/2020  tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Lelang,  yang menyebutkan bahwa: “Lelang tanpa kehadiran peserta adalah  lelang yang tidak dihadiri secara fisik oleh peserta lelang di tempat pelaksanaan lelang atau dilakukan melalui aplikasi lelang  atau Platform  e-Marketplace  Auction ,  hal  ini  memberikan  makna  secara  bahwa pelaksanaan  lelang  dapat  dilakukan  juga  melalui  media  internet  atau  secara online ”. Penggunaan Platform  e-Marketplace  Auction sebagai  tempat  untuk  melaksanaan  lelang secara online dinilai praktis, karena dapat dilakukan dimana saja dan dapat mengakomodir kebutuhan  masyarakat,  serta  dapat  meningkatkan  perkembangan  ekonomi.  Adapun beberapa  contoh e-Marketplace  Auction yang  ada  di  Indonesia  antara  lain  : eBay (https://ebay.blanja. com) dan E-Auction (www.lelang.go.id). 2
1 I  Ketut  Westra,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Peserta Online di  Media  Online  Istagram”  (2022) Hukum: Jurnal Kertha Negara Vol 10 No 1 Tahun 2022, hlm 68-78.
2 Margono Dwi Susilo dan Mirza Prasetya, ‘Lelang dengan Platform e-Marketplace Auction Perbandingan antara eBay dan e-Auction (lelang.go.id)’  ( DJKN , 2019) <https://www.djkn.kemenkeu. go.id/artikel/baca/12812/Lelang-dengan-Platform-e-Marketplace-Auction-Perbandingan-antara-  eBay- dan-e-Auction-lelanggoid.html> diakses 13 Juli 2024.
Pasal  21  PMK  213/2020  menyebutkan  bahwa,  “setiap  pelaksanaan  lelang  harus dilakukan oleh dan/ atau di hadapan Pejabat Lelang, kecuali ditentukan lain oleh Undang- Undang  atau  Peraturan  Pemerintah”.  Akan  tetapi,  pada  praktiknya,  proses  pelelangan secara online seperti di eBay dilakukan tanpa adanya pejabat lelang. Tugas pejabat lelang dalam pelaksanaan lelang non eksekusi sukarela ialah mengatur pelaksanaan lelang antara penjual dan pembeli, meskipun dilakukan secara online, ketentuan mengenai kelengkapan dokumen hingga uang jaminan lelang yang diberikan guna melindungi kepentingan para pihak, dilaksanakan oleh pejabat lelang. Pelaksanaan lelang yang dilakukan tanpa adanya pejabat  lelang  dapat  berpotensi  memunculkan  peluang  wanprestasi  dari  para  peserta pelaksanaan lelang itu sendiri. Oleh karena itu, perlu dikaji mengenai keabsahan lelang non eksekusi  sukarela  yang  dilakukan  secara online tanpa  pejabat  lelang  dan  bagaimana perlindungan bagi para pihak yang mengalami kerugian akibat wanprestasi tersebut.
Dalam  kenyataannya  peserta  lelang  secara  online  yang  paling  sering  menjadi korban kecurangan para pihak penjual barang lelang yang tidak jujur. Dalam hal ini peserta lelang  diharapkan  dapat  melapor  ataupun  complain  mengenai  permasalahan  ini  yang bertujuan untuk memenuhi haknya sebagai konsumen barang tersebut. Jika tidak adanya inisiatif  para  peserta  lelang  online  dalam  mengadukan  haknya  sebagai  konsumen, kemungkinan terburuk yang akan terjadi adalah pihak penjual yang berbuat curang ini akan terus bertambah dan presepsi lelang online yang mudah ini akan tidak dipercaya lagi oleh masyarakat.  Kita  sebagai  peserta  lelang  yang  memenangkan  barang  tersebut  harusnya bersikap aktif dalam memberantas para pihak yang melakukan kecurangan dan memenuhi hak kita sebagai konsumen barang tersebut.
Dengan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana  perlindungan  hukum  bagi  para  pihak  yang  mengalami  kerugian  akibat wanprestasi yang terjadi akibat lelang non eksekusi sukarela secara online tanpa pejabat lelang ini.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  hukum  normatif,  yaitu  penelitian  yang difokuskan  untuk  menganalisa  suatu  permasalahan  hukum  terhadap  norma-norma  atau kaidah-kaidah hukum positif yang berlaku. 3 Dan, pendekatan yang dilakukan adalah dengan pendekatan  perundang-undangan  ( Statute  Approach ),  pendekatan  konsep  ( Conseptual Approach ) serta pendekatan kasus ( Case Approach ).
Pendekatan  perundang-undangan (Statute  Approach )  digunakan  untuk menemukan  aturan  hukum  untuk  mengetahui  keabsahan  lelang  non  eksekusi  sukarela secara online tanpa  pejabat  lelang  dan  perlindugan  hukum  bagi  para  pihak  terkait. Pendekatan konseptual ( Conceptual Approach ) merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan  dan  doktrin-doktrin  yang  berkembang  dalam  ilmu  hukum  guna menemukan  ide-ide  yang  melahirkan  pengertian,  konsep  dan  asas  hukum  yang  relevan
3 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif  (Suatu  Tinjauan  Singkat) (Rajawali Pers 2001). Hal.13-14.
Volume 6 Nomor 2 (2024)   2266 - 2279  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.7095
sebagai  sandaran  dalam membangun  suatu argumentasi hukum  dalam memecahkan  isu hukum  yang  dihadapi. 4 Kemudian, pendekatan kasus ( Case  Approach )  yaitu  pendekatan dengan  cara  melakukan  telaah  terhadap  kasus-kasus  yang  berkaitan  dengan  isu  yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. 5 Pada penelitian ini akan dianalisa aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan hukum terhadap lelang non eksekusi sukarela secara online dan perlindungan hukum bagi para pihak yang melaksankannya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hukum Terhadap Lelang Non Eksekusi Sukarela Secara Online Tanpa Pejabat Lelang Bahwa  lelang online  dapat  diterapkan  untuk  lelang  eksekusi,  lelang  noneksekusi wajib,  dan  lelang  noneksekusi  sukarela.  Pasal  2  Peraturan  Menteri  Keuangan  (PMK) 27/PMK.06/2016 pada dasarnya menyatakan bahwa “lelang harus diselenggarakan oleh Pejabat  Lelang  kecuali  ditentukan  lain  oleh  peraturan  perundang- undangan”.  Dalam peraturan ini tidak terdapat ketentuan khusus sehingga dalam pelaksanaan lelang internet diharuskan untuk dilakukan dihadapat pejabat lelang tanpa pengecualian.
Dalam  Sistem  lelang  online  melalui media sosial  sama sekali  tidak  dilakukan  dihadapan pejabat  lelang  sehingga,  sistem  lelang  ini  tidak  memiliki  dasar  hukum  yang  jelas  dalam pelaksanannya. Namun sistem lelang sukarela secara online ini memiliki mekanisme yang sama seperti lelang pada umumnya yaitu menggunakan sistem bidding yaitu penawaran dengan harga tertinggi. Sehingga dasar hukum jual beli dengan cara lelang online ini adalah Pasal 1320 KUHPerdata. Konsep perjanjian jual beli lelang online yang menggunakan media sosial sebagai wadahnya pada dasarnya sama seperti konsep perjanjian yang tercantum dalam  Pasal  1313  KUH  Perdata  yang  mengatakan  bahwa  “perjanjian  adalah  suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lai n  atau  lebih”.  Pasal  1320  KUHPerdata  menyatakan  suatu  perjanjian  harus  memenuhi empat  syarat  yaitu:  “a)  Kesepakatan  dari  mereka  yang  mengikat  dirinya,  b)  Kecakapan untuk membuat perikatan, c) Suatu hal tertentu, d) Suatu sebab yang halal”. 6
Apabila telah menuhi Pasal 1320 KUHPerdata, maka jual beli online melalui sistem lelang ini telah sah menurut hukum. Pada dasarnya jual beli secara online dengan jual beli pada  umumnya  adalah  sama,  jika  kita  lihat  dari  teknisnya  bahwa  jual  beli  terjadi  jika terdapat suatu kesepakatan antara penjual dan pembel mengenai barang maupun jasa yang diperjual  belikan,  perbedaan  hanya  pada  media  yang  digunakan  yaitu  jual  beli  online menggunakan  media  sosial  sebagai  tempat  atau  wadahnya  sedangkan  jual  beli  secara offline diharuskan untuk bertemu langsung di tempat yang disepakati untuk menawarkan harga  barang  tersebut.  Dalam  sistem  lelang  sukarela  online  ini  menggunakan  metode
4 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Kencana Prenada Media Group 2016).[135-136].
5 Harwanto  Bimo  Pratomo,  https://www.merdeka.com/uang/simak-6-tips-sukses-  dan-aman-saat- mengikuti-lelang-online.html diakses pada tanggal 15 Juli 2024.
6 Ray Adityanata, Nyoman Bagiastra. “Upaya memperoleh kepastian hukum demi hak dari pemenang suatu lelang”, Jurnal Fakultas Hukum , (2020): 780
interaksi  tanpa  kertas  (paperless  method),  sebagai  pilihan  baru  terhadap  metode  yang menggunakan media kertas ( paper based method ) dalam jual beli pada umumnya, dimana metodde  tanpa  kertas  ini  berkemungkinan  akan  menghadapi  dinamika-dinamika  dari hukum nasional. Dikarenakan selama ini dalam pengimplementasian hukum sudah terbiasa menggunakan dokumen kertas dikarenakan paper based method ini memenuhi ketentuaan syarat tertulis dan ditanda tangani dengan asli. Maka daripada itu perjanjian yang dilakukan dengan media sosial adalah perjanjian yang absah menurut sudut pandang hukum positif, hal ini harus dicermati dan dianalisa dengan detail mengacu pada huku positif yang berlaku saat ini.
Dengan  berpatokan  pada  isi  Pasal  1320  KUHPerdata,  tidak  terdapat  ketentuan khusus yang mengatur tentang mekanisme atau media yang digunakan dalam pembuatan perjanjian,  maka  dari  hal  ini  Pasal  1320  KUHPerdata  tidak  mengharuskan  dalam pembuatan perjanjian harus dilakukan secara langsung atau offline sehingga dibebaskan bahwa dalam bertransaksi dapat dilakukan secara offline maupun online.
Sama halnya dengan asas kebebasan berkontrak yang dianut KUHPerdata, dalam KUHPer  tersebut  dikatakan  bahwa  tidak  adanya  ketentuan  atau  pengecualian  dalam melakukan suatu kontrak dengan seseorang, dalam Pasal 1338 KUHPerdata ini para pihak dibebaskan dalam memilih dan membuat suatu perikatan atau perjanjian dengan pihak lain yang dimana perjanjian ini dilakukan atas itikad baik.10 Maka dari itu suatu perjanjian atau perikatan tidak membatasi media yang digunakan dan juga dalam pembuatan perjanjian tersebut dapat dilakukan oleh semua orang dan mengikat para pihak hal ini mengacu pada Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdata.
Perlindungan Hukum Para Pihak Apabila Terjadi Wanprestasi Lelang Non Eksekusi Sukarela Secara Online Tanpa Pejabat Lelang.
Lelang  sebagaimana  telah  dibahas  sebelumnya,  merupakan  salah  satu  bentuk perjanjian dan diklasifikasikan sebagai perjanjian jual beli. Dalam kegiatan jual beli ataupun lelang secara online / elektronik, diperlukan adanya kejujuran dan juga keterbukaan atau yang biasa disebut “iktikad baik”, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 37 PP PMSE bahwa “Pelaku  usaha  dalam  melakukan  penawaran  secara  elektronik  kepada  pihak  lain  harus dilakukan berdasark an iktikad baik”.
Pengertian  iktikad  baik  dapat  didefinisikan  sebagai  jujur atau  kejujuran. 7 Hal ini sangat  diperlukan  mengingat  bahwa  banyaknya  kasus  sebagai  akibat  dari  adanya  pihak yang melupakan kewajibannya dari yang telah diperjanjikan di awal atau biasa kita sebut dengan wanprestasi . 8
Wanprestasi  merupakan  terminologi  dalam  hukum  perdata  yang  artinya  ingkar janji (tidak menepati janji), yang diatur dalam buku ke III BW. Wanprestasi harus didasari
7 Made Ray Adityanata, ‘Upaya Memperoleh Kepastian Hukum Demi Hak Dari Pemenang Suatu Lelang’ (2020) 8 Jurnal Kertha Semaya Universitas Udayana, hlm. 2.
8 ibid.
adanya suatu perjanjian, baik perjanjian tersebut dibuat secara lisan maupun tertulis, baik dalam bentuk perjanjian di bawah tangan maupun dalam akta autentik. Seseorang tidak dapat  dinyatakan  wanprestasi,  jika  ia  tidak  terikat  dalam  suatu  hubungan  kontraktual. 9 Adapun penggolongan wanprestasi dapat berupa: 10
1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
2. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.
Wanprestasi dianggap sebagai suatu kegagalan untuk melaksanakan prestasi/janji yang  telah  disepakati  disebabkan  salah  satu  pihak  tidak  melaksanakan  kewajiban  tanpa alasan  yang  dapat  diterima. 11 Tidak  terpenuhinya  suatu  prestasi  dapat  mengakibatkan kerugian bagi pihak yang tidak mendapatkan hak-haknya yang disebabkan oleh pihak lain tidak memenuhi prestasinya, sehingga pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi atas perbuatan  wanprestasi  /  ingkar  janji  tersebut.  Adapun  dalam  hal  debitur  melakukan wanprestasi, kreditur dapat menuntut: 12
1. Pemenuhan perjanjian;
2. Pembatalan perjanjian;
3. Ganti rugi;
4. Pemenuhan perjanjian dengan ganti rugi;
5. Pembatalan perjanjian dengan ganti rugi.
Pasal 1 angka 36 PMK 213/2020 menyebutkan, “Wanprestasi adalah suatu keadaan saat pembeli tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang dalam jangka waktu yang telah ditentukan”.
Perlindungan hukum terkait wanprestasi juga diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2008  tentang  ITE  sebagaimana  telah  diubah  oleh  UU  Nomor  19  Tahun  2016  tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  ITE  mengatur  juga mengenai penipuan yang terjadi di media sosial. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang menyatakan:
“Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”
9 Yohanes Sogar Simamora, ‘Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Kontrak Pemerintah Indonesia’ Dalam pidato pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, (2008), hlm.10.
11 R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, Hukum Perjanjian (Intermasa 2005), hlm.45.
12 Burhan Sidabariba, Lelang Eksekusi Hak Tanggungan: Meniscayakan Perlindungan Hukum bagi Para Pihak (Papas Sinar Sinanti 2019), hlm.111.
Volume 6 Nomor 2 (2024)   2266 - 2279  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.7095
Jika pada saat barang yang datang atau diterima pemenang lelang tidak sesuai yang diperjanjikan atau terdapat kerusakan, kecacatan barang yang dapat merugikan pembeli, maka penjual diharuskan mengganti rugi terhadap barang yang dia jual kepada konsumen, hal ini merancu pada Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Perlindungan  hukum  sangat  berkaitan  erat  dengan  tanggung  jawab. Pertanggungjawaban hukum muncul karna adanya perbuatan hukum yang menimbulkan suatu akibat hukum. Dalam hukum perdata, perbuatan hukum pada hakekatnya dikaitkan dengan  perjanjian.  Perjanjian  adalah  perbuatan  hukum  berdasarkan  kata  sepakat  untuk menimbulkan  suatu  akibat  hukum,  sehingga  dapat  dikatakan  perjanjian  merupakan hubungan  hukum  antara  dua  pihak  atau  lebih  berdasarkan  kata  sepakat  untuk menimbulkan suatu akibat hukum. 13
Wanprestasi biasanya sering terjadi dikarenakan oleh pemohon lelang yang pada awalnya  setuju  pada  kesepakatan  awal  yang  disetujui  sejak awal  yang memuat hak  dan kewajiban  pemohon  maupun  peserta  lelang  yang  dimana  harus  memenuhinya  namun pemohon atau penjual barang tidak memenuhi perjanjian tersebut. Pertanggungjawaban para pihak terkait pelaksanaan lelang secara online dapat dijabarkan antara lain sebagai berikut:
Pertanggungjawaban Penyedia Platform e-Marketplace Auction.
Platform  e-Marketplace  Auction berperan  sebagai  tempat/  wadah  yang mempertemukan  pihak  penjual  dan  pihak  pembeli  dengan  menyediakan  sarana  berupa wadah/ platform tersebut. Pihak penyedia platform e-Marketplace Auction memiliki peran dan  tanggung  jawab  atas  kerugian  yang  dialami  baik  oleh  pihak  penjual  ataupun  pihak pembeli. Akan tetapi, tidak semua platform e-Marketplace Auction mau bertanggung jawab atas  segala  resiko  yang  terjadi  antara  penjual  dan  pembeli.  Dalam  praktiknya,  bentuk sanksi-sanksi bagi situs lelang yang wanprestasi pada transaksi lebih banyak berupa sanksi moral,  seperti  pemberian  respon  negatif  pada  fasilitas  umpan  balik,  pemblokiran situs/aplikasi secara permanen, dan lain-lain.
Adapun  syarat  yang  harus  dipenuhi  oleh  pihak  penyedia Platform  e-Marketplace Auction sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (3) PMK 213/2020 bahwa harus terdaftar sebagai  anggota  asosiasi e-commerce Indonesia;  dan  menggunakan  alamat  domain  situs web  dan  aplikasi  yang  memiliki  sertifikat  kelaikan  sistem  elektronik  sesuai  ketentuan perundang-undangan.
Pertanggungjawaban Platform e-Marketplace Auction sebagai penyelenggara lelang non eksekusi sukarela secara online diatur dalam Pasal 38 UU ITE yang menentukan bahwa:
1. Setiap Orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian.
13 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum suatu Pengantar (Liberty 1999), hlm.97.
2. Masyarakat  dapat  mengajukan  gugatan  secara  perwakilan  terhadap  pihak  yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang  berakibat  merugikan  masyarakat,  sesuai  dengan  ketentuan  Peraturan Perundang-undangan.
Berdasarkan  Pasal  38  UU  ITE  tersebut,  maka  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa dalam  hal  terjadi  kerugian  pada  saat  transaksi  tersebut  dilakukan  pada Platform  e- Marketplace  Auction bersangkutan,  maka  baik  pihak  penjual/  pemilik  barang  maupun pembeli/  pemenang  lelang,  dapat  mengajukan  gugatan  kepada  penyedia Platform  e- Marketplace Auction tersebut , termasuk kerugian yang disebabkan dari wanprestasi dari pihak  penyedia Platform  e-Marketplace  Auction, sehingga  risiko  terkait  transaksi  lelang antara  penjual/  pemilik  barang  dengan  pembeli/  pemenang  lelang  yang  menimbulkan kerugian  dari  wanprestasi  tersebut  menjadi  tanggung  jawab  dari  penyedia Platform  e- Marketplace  Auction. Dengan  demikian  kepastian  hukum  dan  perlindungan  hukum  bagi para pihak yang mengadakan transaksi lelang kiranya dapat terjamin.
Mengenai  sanksi  bagi  pihak  penyedia Platform  e-Marketplace  Auction yang melakukan wanprestasi dapat dilihat pada ketentuan Pasal 109 Ayat (2) PMK 213/2020 yang  menyebutkan  bahwa:  (3)  Dalam  hal  jual  beli  dengan  cara  Lelang  yang  dilakukan melalui  Aplikasi  Lelang  atau Platform  e-Marketplace  Auction ,  pihak  lain  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah tanggal surat peringatan tetap tidak  memenuhi  ketentuan  peraturan  perundang-  undang  di  bidang  Lelang,  Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat meminta kepada kementerian yang membawahi bidang komunikasi  dan  informatika  untuk  memberikan  sanksi  sesuai  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
Akan tetapi, berdasakan ketentuan yang diatur dalam PMK 213/2020, tidak dibahas secara  tegas  mengenai  sanksi  bagi  penyedia platform  e-Marketplace  Auction. Oleh karenanya, kembali melihat pada lelang non eksekusi sukarela ini dilakukan melalui media elektronik  ( online )  maka,  pengaturan  mengenai  sanksinya  dapat  dilihat  berdasarkan ketentuan  Pasal  80  ayat  (2)  PP  PMSE  yang  mengatur  sanksi  administratif  bagi  pihak penyedia platform e-Marketplace Auction , dapat berupa:
1. Peringatan tertulis;
2. Dimasukkan dalam daftar prioritas pengawasan;
3. Dimasukkan dalam daftar hitam;
4. Pemblokiran sementara layanan PPMSE dalam negeri dan/ atau PPMSE luar negeri oleh instansi terkait yang berwenang; dan/atau
5. Pencabutan izin usaha.

## Pertanggungjawaban Penjual/ Pemilik Barang.
Pertanggungjawaban penjual/pemilik barang lelang non eksekusi sukarela secara online dapat terjadi karena ada kemungkinan wanprestasi, diantaranya:
1. Tidak mengirim barang;
2. Mengirim barang tetapi tidak tepat waktu;
3. Mengirimkan barang yang kondisinya tidak sesuai dengan yang telah disepakati;
4. Mengirimkan barang kepada pemenang lelang tepat pada waktunya, namun barang yang dikirimkan tidak sesuai denga napa yang disepakati, barang tersebut ternyata memiliki cacat tersembunyi yang tidak diinformasikan oleh penjual.
Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan  untuk  menuntut  pihak  yang  melakukan  wanprestasi  untuk  memberikan  ganti rugi, oleh karenanya, transaksi elektronik yang dilakukan oleh para pihak wajib didasari dengan iktikad baik. Hal ini bertujuan agar pembeli/ pemenang lelang bisa mendapatkan haknya, yaitu mendapatkan kepastian atas barang yang dimenangkannya dalam pelelangan tersebut.
Tuntutan  yang  dapat  dilakukan  pembeli  atas  kelalaian  penjual  adalah,  pembeli dapat  menuntut  pembatalan  transaksi  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  1480  BW, selanjutnya menurut ketentuan- ketentuan Pasal 1266 BW bahwa: “Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi  kewajibannya”.  Hal  ini  berkaitan  pula  dengan  Pasal  1267  BW,  yaitu  bahwa: “Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain  untuk  memenuhi  persetujuan,  jika  hal  itu  masih  dapat  dilakukan,  atau  menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga”.
Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak  dinyatakan  dalam  persetujuan,  maka  Hakim  dengan  melihat  keadaan,  atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dan satu bulan. 14
Terhadap  penjual/  pemilik  barang  yang  melakukan  wanprestasi,  maka  pembeli/ pemenang lelang dapat menuntut berdasarkan Pasal 1496 BW, yaitu:
1. Pembeli dapat menuntut pengembalian uang harga pembelian dari penjual,
2. Pembeli  dapat  menuntut  pengembalian  hasil-hasil  yang  diperoleh  pembeli  dari barang tersebut kepada penjual, apabila barang tersebut diambil oleh orang lain beserta hasil-hasil yang diperolehnya,
3. Pembeli  dapat  menuntut  pebnggantian  biaya-biaya  yang  telah  dikeluarkannya untuk mengurus sengketa tersebut,
4. Pembeli juga dapat menuntut penggantian biaya, kerugian, dan bunga, serta biaya perkara mengenai pembelian dan penyerahan dalam perjanjian jual beli tersebut.
14 Stefanus Halim, ‘Keabsahan Lelang Barang Milik Swasta Dengan Media Internet Ditinjau Dari Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Peraturan Lelang’ (2015) 4 Calyptra : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya, hlm.34.
Volume 6 Nomor 2 (2024)   2266 - 2279  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.7095

## Pertanggungjawaban Pembeli/Pemenang Barang
Pembeli/  pemenang  lelang  yang  telah  melakukan  kewajibannya  berupa pembayaran barang dan atau jasa, memiliki hak atas suatu prestasi dari penjualnya. Akan tetapi,  jika  pembeli/  pemenang  lelang  tersebut  tidak  melaksanakan  kewajibannya  atau memenuhi  prestasinya  kepada  pihak  penjual/  pemilik  barang,  maka  ia  dapat  dikatakan telah  melakukan  wanprestasi.  Pertanggungjawaban  pembeli/pemenang  lelang  non eksekusi  sukarela  secara  online  dapat  terjadi  karena  adanya  kemungkinan  wanprestasi yang dilakukannya, antara lain:
1. Tidak membayar sesuai yang disepakati;
2. Membayar tetapi tidak sesuai/ kurang dari yang disepakati;
3. Membayar tetapi jangka waktu tidak sesuai perjanjian/ telat;
4. Tidak  membayar  biaya  kirim/  ongkir  (dalam  hal  pengiriman  ditanggung  oleh pembeli/ pemenang lelang).
Pertanggungajwaban  pembeli/  pemenang  barang  lelang  non  eksekusi  sukarela secara online atas kemungkinan wanprestasi tersebut, didasarkan pada ketentuan Pasal 24 PMK 213/2020, yang menentukan: “Pembeli dilarang mengambil atau menguasai barang yang dibelinya sebelum memenuhi Kewajiban Pembayaran Lelang dan kewajiban lainnya yang sah sesuai peraturan perundang- undangan”.
Selanjutnya,  Pasal  81  PMK  213/2020  menentukan:  “Dalam  hal  Pembeli  tidak melunasi Kewajiban Pembayaran Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, pada hari kerja  berikutnya  Pejabat  Lelang  harus  membatalkan  pengesahannya  sebagai  Pembeli dengan membuat perny ataan pembatalan”.
Pasal  78  ayat  (1)  PMK  213/2020  menyebutkan,  dalam  hal  pembeli  wanprestasi, maka peserta lelang yang mengajukan penawaran peringkat kedua dapat disahkan sebagai Pembeli;  atau  jika  tidak  bersedia,  maka  peserta  lelang  yang  mengajukan  penawaran peringkat ketiga dapat disahkan sebagai pembeli. Pembeli peringkat kedua ataupun ketiga tersebut  baru  akan  disahkan  setelah  dilakukan  pembatalan  terhadap  pembeli  yang wanprestasi. Adapun pembatalan tersebut dilakukan tanpa mengindahkan ketentuan Pasal 1266 BW dan Pasal 1267 BW.
Pasal 45 ayat (2) PMK 213/2020 mengatur mengenai sanksi yang dapat diberikan terhadap pembeli/ pemenang lelang yang melakukan tindakan wanprestasi pada lelang non eksekusi  sukarela,  yaitu  uang  jaminan  penawaran  lelang  menjadi  milik  pemilik  barang seluruhnya sesuai kesepakatan; menjadi milik pemilik barang dan/atau Balai Lelang sesuai kesepakatan,  pada  jenis  Lelang  Noneksekusi  Sukarela  yang  diselenggarakan  oleh  Balai Lelang  bekerja  sama  dengan  Pejabat  Lelang  Kelas  II;  atau  menjadi  milik  pemilik  barang dan/  atau  Pejabat  Lelang  Kelas  II  sesuai  kesepakatan,  pada  jenis  Lelang  Noneksekusi Sukarela yang diselenggarakan oleh Kantor Pejabat Lelang Kelas II.
Selain  pembatalan  pengesahan  sebagai  pembeli/  pemenang  lelang  dan  uang  jaminan penawaran  lelang  yang  hangus,  PMK  213/2020  menegaskan  bahwa,  penjual/  pemilik
barang dapat menuntut ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat dari wanprestasi yang dilakukan oleh pembeli/ pemenang lelang tersebut.

## Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Dalam Lelang Non Eksekusi Sukarela Secara Online Tanpa Pejabat Lelang.
Terkait  wanprestasi  dan  pertanggungjawaban  hukum  para  pihak  tersebut,  pada dasarnya  dapat  terjadi  karena  adanya  suatu  hubungan  kontraktual/  perjanjian.  Apabila terjadi  suatu  konflik/  sengketa  antara  para  pihak  maka  hal  tersebut  harus  segera diselesaikan. Penyelesaian sengketa dalam masyarakat umumnya dibagi menjadi 2 (dua), yaitu  melalui  Litigasi  dan/atau  Non  Litigasi.  Litigasi  artinya  menyelesaikan  sengketa  di pengadilan.  Sedangkan  Non  Litigasi  atau  disebut  juga  penyelesaian  sengketa  diluar pengadilan atau Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). 15
Alternatif  penyelesaian  sengketa  (APS)  sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  1 angka  10  Undang-Undang  Nomor  30  tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase) adalah “lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat  melalui  prosedur  yang  disepakati  para  pihak,  yakni  penyelesaian  diluar pengadilan deng an cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsilasi, atau penilaian ahli”, Dalam pelaksanaan  lelang  secara online ,  penyelesaian  sengketanya  dapat  didasarkan  pada ketentuan Pasal 72 PP PMSE, yang mengatur bahwa: (1) Dalam hal terjadi sengketa dalam PMSE,  para  pihak  dapat  menyelesaikan  sengketa  melalui  pengadilan  atau  melalui mekanisme penyelesaian sengketa lainnya.
(2) Penyelesaian sengketa PMSE  sebagaimana dimaksud  ayat (1) dapat diselenggarakan secara  elektronik  ( Online  Dispute  Resolution )  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan. Kemudian, Pasal 74 PP PMSE menyebutkan bahwa :
1. Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari PMSE internasional yang dibuatnya.
2. Dalam hal para pihak tidak melakukan pilihan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan kewenangan pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa  alternatif  lainnya  yang  berwenang  menangani  sengketa  yang  mungkin timbul dari transaksi tersebut, didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.
3. Dalam hal para pihak memilih menyelesaikan sengketa PMSE internasional melalui forum penyelesaian sengketa yang ada di Indonesia, maka lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa tersebut yaitu:
1. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; atau
2. Lembaga  arbitrase  atau  alternatif  penyelesaian  sengketa  lainnya,  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Arbitrase adalah perjanjian perdata yang dibuat berdasarkan kesepakatan para
15 Henny Mono, Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Mediasi (Bayumedia Publishing 2014), hlm.2.
Volume 6 Nomor 2 (2024)   2266 - 2279  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.7095
pihak  untuk  menyelesaikan  sengketa  mereka  yang  diputuskan  oleh  pihak  ketiga yang disebut arbiter yang ditunjuk secara bersama-sama oleh para pihak yang bersengketa dan para pihak menyatakan akan menaati putusan yang diambil oleh arbiter. 16
Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa lelang non eksekusi sukarela yang dilakukan secara online , dapat dilakukan melalui pengadilan (litigasi), melalui mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (non-litigasi),  ataupun  secara  elektronik  ( online  dispute  resolution )  sebagaimana  diatur pada Pasal 72 PP PMSE di atas. Para pihak dapat memilih penyelesaian sengketa tersebut dilakukan dengan cara forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 74 PP PMSE).
Online  Dispute  Resolution (ODR)  merupakan  suatu  cara  penyelesaian  yang dilakukan melalui media internet, dalam arti bahwa proses penyelesaiannya dilakukan oleh para  pihak  yang  berada  dalam  wilayah  lintaws  batas  negara  ( borderless )  tanpa  harus bertemu muka ( face to face ). 17 Pada dasarnya, penyelesaian dengan cara ODR sama seperti penyelesaian sengketa konvensional lainnya, perbedaannya hanya terletak pada medianya saja,  yaitu  dengan  menggunakan  internet.  ODR  sendiri  masuk  dalam  katagori  alternatif penyelesaian sengketa (APS) sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 10 UU Arbitrase, dimana ada 3 (tiga) cara penyelesaian sengketanya, yaitu negosiasi online , mediasi online dan arbitrase online . 18
Meskipun  pengaturan  mengenai Online  Dispute  Resolution (ODR)  belum  diatur secara tegas di dalam sistem hukum Indonesia, bukan berarti penyelesaian sengketa secara online tidak dapat dilakukan. Penyelesaian sengketa secara online tetap dapat diterapkan di Indonesia  karena  telah  sesuai  dan  tidak  bertentangan  dengan  peraturan  perundang- undangan  di  Indonesia.  Adapun  kelebihan Online  Dispute  Resolution (ODR)  sebagai penyelesaian sengketa dibandingkan dengan penyelesaian sengketa secara konvensional , antara lain: waktu dan mekanismenya lebih cepat dan efisien, murah, serta sederhana.
Dalam pelaksanaan lelang, terutama lelang yang dilakukan secara online, sengketa/ konflik  yang  kerap  terjadi  adalah  peserta  lelang/  calon  pembeli  yang  telah  diumumkan sebagai  pemenang  lelang,  lalu  melakukan  wanprestasi  (tidak  membayar  sesuai kesepakatan, dll), maka sebelum menempuh suatu upaya hukum, penjual/ pemilik barang harus  memberikan  teguran  atau  pemberitahuan  terlebih  dahulu  kepada  pembeli/ pemenang lelang tersebut sebelum penjual/ pemilik barang ingin menuntut pemenuhan prestasi dari pembeli. Dalam ilmu hukum, upaya ini disebut somasi . Namun, apabila tetap tidak ada iktikad baik dari pembeli/ pemenang lelang yang telah melakukan wanprestasi tersebut, maka upaya hukum yang dapat ditempuh  oleh  penjual/ pemilik barang adalah
16 Rifqani Nur Fauziah Hanif (KPKNL Manado), “Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa” ( DJKN , 2020)  <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13628/  Arbitrase-Dan-Alternatif- Penyelesaian-Sengketa.html>. diakses 14 Juli 2024
17 Moch. Basarah, Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa; Arbitrase Tradisional dan Modern (Online) (Genta Publishing 2011), hlm. 92.
18 Made Widnyana, Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase (Fikahati Aneska 2014), hlm. 47.
Volume 6 Nomor 2 (2024)   2266 - 2279  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.7095
dengan  menempuh  upaya  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  72 juncto Pasal  74  PP  PMSE, sebagaimana disebutkan di atas.
Pada  prinsipnya,  peserta  lelang/  calon  pembeli  dalam  pelaksanaan  lelang  yang dilakukan  secara online, harus  diberikan  perlindungan  ketika  mengikuti  lelang  tersebut sesuai  dengan  tata  cara dan  prosedur  pelaksanaan  lelang  sampai  dengan ditetapkannya seorang pembeli sebagai pemenang lelang dan menerima barang dengan kondisi yang baik sesuai dengan yang ada dalam pengumuman lelang, dengan catatan setelah ia melakukan kewajibannya sebagai pemenang lelang, yaitu melunasi harga sesuai yang disepakati dalam lelang tersebut.
Suatu obyek lelang yang tidak dikuasai secara penuh oleh pihak yang berhak, dapat menempuh upaya hukum dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri setempat agar  dilakukannya  penindakan  dengan  cara  pengosongan  secara  paksa  terhadap  obyek lelang yang secara hukum sudah dimenangkan melalui prosedur lelang. 19

## KESIMPULAN
Hukum terhadap lelang non eksekusi sukarela secara online juga merupakan jenis perjanjian yang mengadopsi karakteristik dari perjanjian jual beli (Pasal 1457 BW), dan selama lelang tersebut telah memenuhi syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 BW. Selain itu, keabsahan suatu informasi/dokumen elektronik terkait akan tetap dianggap sah sepanjang  informasi  yang  tercantum  di  dalamnya  dapat  diakses,  ditampilkan,  dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Serta, PMK 213/2020 tentang petunjuk pelaksanaan  lelang  berlaku  secara mutatis  mutandis (dapat  diterapkan  jika  dibutuhkan) terhadap  pelaksanaan  lelang  yang  dilakukan  secara online sebagaimana  lelang konvensional,  dengan  pengecualian  pada  cara  penawaran  dan  kehadiran  peserta  lelang. Perlindungan  hukum  para  pihak  apabila  terjadinya  wanprestasi  terhadap  lelang  non ekesekusi ada 2 (dua) yaitu diatur dalam undang-undang ITE terkait transaksi elektronik dan  Perlindungan Konsumen  yang  menjelaskan  tentang  adanya  ganti  rugi,  serta  dengan melakukan  upaya  hukum  penyelesaian  sengketa,  dimana  para  pihak  dapat  memilih penyelesaian baik melalui pengadilan, arbitrase ataupun lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya (secara konvensional/ online dispute resolution ) sesuai dengan ketentuan Peraturan  Perundang-undangan  sebagaimana  wanprestasi  tersebut  berkaitan  dengan adanya tanggung jawab.

## DAFTAR PUSTAKA
Burhan Sidabariba, Lelang Eksekusi Hak Tanggungan: Meniscayakan Perlindungan Hukum bagi Para Pihak (Papas Sinar Sinanti 2019).
Henny Mono, Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Mediasi (Bayumedia Publishing 2014).
19 Mafita,  “Pelaksanaan  Lelang  Melalui  Internet  Terhadap  Aset  Barang  Milik  Negara  Pada  Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Serang Berdasarkan Asas Kepastian Hukum” (2019) 2 Nurani Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, hlm. 26-34.
Volume 6 Nomor 2 (2024)   2266 - 2279  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.7095
Hernoko AY, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial (Kencana 2010).
M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata (Gramedia 1994).
Made  Ray  Adityanata,  “Upaya  Memperoleh  Kepastian  Hukum  Demi  Hak  Dari  Pemenang Suatu Lelang” (2020) 8 Jurnal Kertha Semaya Universitas Udayana.
Made Widnyana, Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase (Fikahati Aneska 2014).
Mafita,  “Pelaksanaan  Lelang  Melalui  Internet  Terhadap  Aset  Barang  Milik  Negara  Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Serang Berdasarkan Asas Kepastian Hukum” (2019) 2 Nurani Hukum: Jurnal Ilmu Hukum.
Mamudji  SS  dan  S, Penelitian  Hukum  Normatif  (Suatu  Tinjauan  Singkat) (Rajawali  Pers 2001).
Margono Dwi Susilo dan Mirza Prasetya, “Lelang dengan Platform e -Marketplace Auction Perbandingan  antara  eBay  dan  e- Auction  (lelang.go.id)”  ( DJKN ,  2019) <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12812/Lelang-  dengan-Platform- e-Marketplace-Auction-Perbandingan-antara-eBay-dan-e-  Auction-lelanggoid.html> diakses 7 Januari 2021.
Margono Dwi Susilo dan Mirza Prasetya, “Lelang dengan Platform e -Marketplace Auction Perbandingan  antara  eBay  dan  e- Auction  (lelang.go.id)”  ( DJKN ,  2019) <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12812/Lelang-  dengan-Platform- e-Marketplace-Auction-Perbandingan-antara-eBay-dan-e-  Auction-lelanggoid.html> diakses 7 Januari 2021.
Moch. Basarah, Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa; Arbitrase Tradisional dan Modern (Online) (Genta Publishing 2011).
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Kencana Prenada Media Group 2016).
R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, Hukum Perjanjian (Intermasa 2005).
Rifqani  Nur  Fauziah  Hanif  (KPKNL  Manado),  “Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian Sengketa” ( DJKN , 2020) https://www.djkn.kemenkeu.go.id/
Stefanus Halim, “Keabsahan Lelang Barang Milik Swasta Dengan Media Internet Ditinjau Dari  Hukum  Informasi  Dan  Transaksi  Elektronik  Dan Peraturan  Lelang”  (2015)  4 Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya 1.
Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum suatu Pengantar (Liberty 1999).