## Gorontalo Accounting Journal
https://jurnal.unigo.ac.id/index.php/gaj Vol. 6, No. 2, October 2023 P-ISSN: 2614-2074, E-ISSN: 2614-2066 Nationally Accredited Journal, Decree No.225/E/KPT/2022 Sinta 4

## Determinan Pengelolaan Keuangan Daerah : Sistem Pengendalian Internal Sebagai Pemoderasi
Aina Thusamma Salsabila¹, Dwi Suhartini 2 1,2 Universitas Pembangunan Nasional Veteran/Jl. Rungkut Madya No. 1, Gn. Anyar, Surabaya, Jawa Timur/Indonesia Email: ainasalsabila71@gmail.com 1 , dwisuhartini.ak@upnjatim.ac.id 2
Citation: Salsabila, A. T., & Suhartini, D. (2023). Determinan Pengelolaan Keuangan Daerah : Sistem Pengendalian Internal Sebagai Pemoderasi. Gorontalo Accounting Journal , 6(2), 264 – 271. DOI: 10.32662/gaj.v6i2.3150
Artikel info
Artikel history: Received: 19-07-2023
Revised: 02-09-2023
Accepted: 11-10-2023
Abstract. This  research  aims  to  analyze  the  responses  of government  officials  in  villages  or  urban  districts  regarding transparency  in  local  financial  management  moderated  by  the internal control system. The study was conducted in villages and urban  districts  in  the  Sidoarjo  District,  with  a  sample  of  42 respondents, including Village/Urban District Heads, Village/Urban  District  Secretaries,  and  Treasurers  from  each village and urban district. This research is quantitative in nature, and  the  analysis  technique  used  is  Partial  Least  Square  (PLS) with  the  assistance  of  WarpPLS  8.0  software.  The  findings indicate  that  transparency  has  a  positive  impact  on  local financial  management.  However,  the  internal  control  system cannot  strengthen  the  relationship  between  transparency  and local financial management.
Abstrak. Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis respons aparatur  pemerintah  desa  atau  kelurahan  mengenai transparansi  terhadap  pengelolaan  keuangan  daerah  yang dimoderasi  oleh  sistem  pengendalian  internal.  Penelitian  ini dilakukan  di  desa  dan  kelurahan  di  Kecamatan  Sidoarjo, dengan  unit  analisis  yaitu  42  responden  yang  terdiri  dari Kepala  Kelurahan/Desa,  Sekretaris  Kelurahan/Desa,  dan Bendahara dari masing-masing kelurahan dan desa. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan teknik analisisnya menggunakan Partial Least Square (PLS) yang memanfaatkan software  WarpPLS  8.0.  Diketahui  bahwa  hasil  dari  penelitian yaitu  Transparansi  berdampak  positif  terhadap  pengelolaan keuangan daerah. Namun, sistem pengendalian internal tidak dapat menjadi alat yang memperkuat hubungan transparansi terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Keywords:
Tr ansparansi ;
Pengelolaan
Keuangan
Daerah; Sistem
Pengendalian
Internal
Coresponden author: Email: dwisuhartini.ak@upnjatim.ac.id

## Pendahuluan
Konsekuensi  dari  adanya  kebijakan  Otonomi  Daerah  dalam  Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yaitu diterapkannya Desentralisasi. Tujuan dari desentralisasi ini yaitu adanya pemerataan pelayanan oleh pemerintah pusat kepada seluruh lapisan masyarakat, yang artinya bahwa pemerintah daerah memiliki  wewenang  dalam  mengurus  masing-masing  wilayahnya  berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan. Hal ini diwujudkan dengan adanya bentuk rencana kerja pemerintah daerah, yaitu di tingkat kelurahan dan desa berkewajiban untuk melakukan  pengelolaan  keuangan.  Pengelolaan  keuangan  daerah  merupakan kegiatan  yang  meliputi  perencanaan  hingga  pengawasan  (Mada  dkk.,  2017). Pernyataan  dikemukakan  oleh  Djamiraga  &  Widajantie  (2022),  bahwa  good governance perlu dilakukan di tingkat kelurahan atau desa sebagai pedoman dalam melakukan  pengelolaan  keuangan  agar  dapat  terhindar  dari  penyelewengan. Terdapat beberapa prinsip dalam penerapan good governance, dimana akuntabilitas dan trasparansi termasuk ke dalam prinsipnya. Transparansi adalah keterbukaan informasi yang menjadikan masyarakat mengetahui informasi seputar kegiatan yang dilakukan  oleh  suatu  organisasi.  Oleh  karena  itu,  kelurahan  dan  desa  perlu melakukan  pengelolaan  keuangan  dengan  mewujudkan  prinsip  transparansi tersebut  agar  terhindar  dari  berbagai  bentuk  penyelewengan  yang  dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Anggaran  yang  disalurkan  oleh  pemerintah  pusat  semakin  bertambah  dari tahun  ke  tahun.  Disebutkan  dalam  kemenkopmk.go.id  bahwa  Kemenkeu menyalurkan dana kepada desa sebesar Rp. 72 Triliun di tahun 2020 dan 2021. Dan di  tahun  berikutnya,  sampai  dengan  bulan  Oktober,  dana  desa  telah  disalurkan sebesar Rp 55,4 Triliun. Jumlah tersebut meningkat sebesar 8,3% dari tahun 2021 di  periode  yang  sama.  Dengan  jumlah  yang  semakin  meningkat  ini,  diperlukan pengelolaan  yang  akuntabel  dan  transparan  agar  tujuan  dari  pengalokasian anggaran  ini,  yaitu  pembangunan  dan  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat tercapai.  Namun,  dalam  praktiknya  seringkali  ditemukan  adanya  penyelewengan dalam pengelolaan keuangan yang terjadi bahkan di tingkat kelurahan atau desa. Seperti kasus penyelewengan yang terjadi di Kecamatan Sidoarjo, dimana menurut berita  yang  ditulis  oleh  Apriliani  (2022),  di  kecamatan  Sidoarjo  sendiri,  terdapat kasus penyalahgunaan wewenang, dimana terdapat 3 kepala desa yang korupsi di tahun  2022.  Tentu  saja  kasus  seperti  ini  meresahkan  masyarakat,  karena Kecamatan  Sidoarjo  sendiri  merupakan  kecamatan  yang  mendapatkan  anggaran terbesar di Kabupaten Sidoarjo, yaitu sebesar Rp. 34 Miliar di tahun 2022.
Hasil  studi  empiris  sebelumnya  menunjukkan  bahwa  pengelolaan  keuangan daerah  dipengaruhi  oleh  akuntabilitas  dan  transparansi.  Terdapat  penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Budiati dkk., (2020) dan Setianingsih dkk.,  (2022) bahwa  akuntabilitas  dan  transparansi  menghasilkan  pengaruh  positif  signifikan terhadap  kinerja  pengelolaan  dana  desa.  Namun,  hasil  studi  empiris  sebelumnya masih menunjukkan inkonsistensi. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Maryono  (2022),  hasilnya  transparansi  menunjukkan  tidak  ada  pengaruh  yang signifikan terhadap pengelolaan dana desa.
Dalam  upaya  pencegahan  kasus  penyelewengan  pengelolaan  keuangan  di kelurahan  atau  desa,  dibutuhkan  suatu  pengendalian.  Menurut  Budiati  dkk., (2020),  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan,  Sistem  Pengendalian  Internal merupakan syarat wajib yang harus diterapkan dalam pengelolaan keuangan yang bersih. Prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam mewujudkan good governance dapat dilakukan dengan baik apabila sistem pengendalian internal juga diterapkan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Budiati dkk., (2020), menunjukkan bahwa sistem  pengendalian  internal  tidak  memoderasi  pengaruh  akuntabilitas  terhadap
kinerja pengelolaan dana desa. Adanya kasus penyelewengan yang terjadi membuat penulis ingin mengetahui dan meneliti lebih jauh lagi mengenai faktor memberikan pengaruh  terhadap  pengelolaan  keuangan  daerah,  yaitu  transparansi  yang dimoderasi sistem pengendalian internal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor transparansi berpengaruh pengelolaan keuangan daerah yang dimoderasi oleh sistem pengendalian internal.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  termasuk  kuantitatif  dengan  objek  penelitiannya  meliputi transparansi, pengelolaan keuangan daerah, dan sistem pengendalian internal yang diterapkan  oleh Kelurahan  dan  Desa  di Kecamatan  Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo. Jumlah  populasi  yang  dipilih  yaitu  14  Kelurahan  dan  10  Desa  se-Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo dengan unit analisis yaitu responden yang terdiri dari Kepala Kelurahan/Desa, Sekretaris Kelurahan/Desa, dan Bendahara. Penelitian ini menggunakan  simple  random  sampling  sebagai  penentuan  sampel.  Menurut perhitungan  Rumus  Slovin,  dihasilkan  didapatkan  42  responden  sebagai  sampel. Penelitian  ini  menggunakan  data  primer  yang  didapatkan  oleh  penulis  secara langsung  dengan  sumber  data  yang  digunakan  yaitu  data  yang  diperoleh  dari penyebaran  kuesioner.  Analisis  data  pada  studi  ini  menggunakan  Partial  Least Square (PLS) dengan memanfaatkan WarpPLS 8.0 dalam melakukan analisis data karena  dalam  teknik  analisis  ini,  variabel  dapat  diukur  dengan  indikatornya sehingga analisis dapat dilakukan dengan lebih jelas dan rinci.

## Hasil Dan Pembahasan

## Convergent Validity
Pengujian ini dilakukan dengan memperhatikan nilai loading factor . Menurut Ghozali (2021:74) nilai loading  factor sebesar 0,50-0,60 dapat  dikatakan memadai untuk penelitian tahap awal.
Tabel 1. Hasil Perhitungan Nilai Outer Loading Variabel Indikator Nilai Outer Loading Keterangan Awal Modif Transparansi (X1) X1.1 0.847 0.842 VALID X1.2 0.782 0.814 VALID X1.3 0.882 0.892 VALID X1.4 0.865 0.880 VALID X1.5 -0.669 DROP DROP Sistem Pengendalian Internal (M) M1.1 0.620 0.620 VALID M1.2 0.751 0.751 VALID M1.3 0.824 0.824 VALID M1.4 0.837 0.837 VALID M1.5 0.882 0.882 VALID Pengelolaan Keuangan Daerah (Y) Y1.1 0.841 0.841 VALID Y1.2 0.651 0.651 VALID Y1.3 0.548 0.548 VALID Y1.4 0.709 0.709 VALID Y1.5 0.773 0.773 VALID Sumber: Data Primer, diolah WarpPLS 8.0, 2023
Aina Thusamma Salsabila & Dwi Suhartini         Determinan Pengelolaan Keuangan Daerah
Berdasarkan hasil pengujian, terlihat  bahwa pada Tabel 1 nilai outer loading dari  hampir  semua  proksi  lebih  besar  dari  0.5,  sehingga  penelitian  ini  dapat dikatakan  layak  untuk  dijadikan  indikator  yang  dapat  mencerminkan  masing- masing variabel.

## Discriminant Validity
Pengujian  ini  dilakukan  dengan  memperhatikan cross  loading .  Dikatakan memenuhi pengujian ini apabila nilai cross loading suatu variabel yang lebih tinggi dari variabel lain. Hasil pengujian discriminant validity ditunjukkan dalam Tabel 2.
Sumber: Data Primer, diolah WarpPLS 8.0, 2023
Berdasarkan  Tabel  3,  terlihat  bahwa cross  loading indikator  variabel  satu dengan indikator variabel lain lebih besar, sehingga penelitian ini dapat dikatakan telah memenuhi pengujian discriminant validity .

## Uji Reliabilitas
Dalam outer  loading ,  pengujian  reliabilitas  memperhatikan  nilai Cronbach’s Alpha dan Composite  Reliability .  Agar  dianggap  reliable, composite  reliability dan cronbach alpha harus lebih besar dari 0,70. Hasil pengujian ini ditunjukkan pada Tabel 3.
Sumber: Data Primer, diolah WarpPLS 8.0, 2023
Tabel 2 Hasil Perhitungan Nilai Cross Loading IND TRN(X1)  SPI(M)  PKD(Y) SPI(M)* TRN(X1)  Keterangan X1.1 0.842 -0.169 0.173 0.352 VALID X1.2 0.814 -0.462 0.381 -0.357 VALID X1.3 0.892 0.225 -0.419 -0.069 VALID X1.4 0.880 0.361 -0.093 0.063 VALID M1.1 -0.460 0.620 0.450 0.076 VALID M1.2 -0.381 0.751 0.071 0.545 VALID M1.3 0.531 0.824 -0.180 -0.451 VALID M1.4 0.180 0.837 0.030 -0.186 VALID M1.5 -0.019 0.882 -0.237 0.080 VALID Y1.1 -0.220 -0.301 0.841 -0.074 VALID Y1.2 -0.408 -0.001 0.651 0.172 VALID Y1.3 0.334 0.193 0.548 0.365 VALID Y1.4 0.437 0.090 0.709 -0.128 VALID Y1.5 -0.055 0.109 0.773 -0.205 VALID SPI(M)* TRN(X1) 0 0 0 1 VALID
Tabel 3. Hasil Perhitungan Nilai Composite Reliability
Variabel Composite Reliability Cronbach Alpha Transparansi (X1) 0.917 0.879 Sistem Pengendalian Internal (M) 0.890 0.843 Pengelolaan Keuangan Daerah (Y) 0.834 0.749
Berdasarkan Tabel 3, diketahui nilainya telah diatas 0.70. Hal ini menunjukkan bahwa variabel-variabel dalam penelitian ini reliabel.

## Model Struktural (Inner Model)
Model struktural memperhatikan nilai Koefisien Determinasi (R²), yaitu sebesar 0.75 atau substansial; 0,50 atau moderat; dan 0,25 atau lemah dari setiap variabel. Hasil pengujian R-square diperlihatkan dalam Tabel 4.
Sumber: Data Primer, diolah WarpPLS 8.0, 2023
Diketahui bahwa dari hasil tersebut, maka transparansi, serta hubungan yang dimoderasi  oleh  sistem  pengendalian  internal  yang  mempengaruhi  pengelolaan keuangan daerah dalam model struktural memiliki nilai R-square sebesar 0.308 atau moderat. Hal ini menunjukkan bahwa nilai kecocokan model yang dapat dijelaskan oleh hubungan terhadap variabel Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 30,8%, dan 69,2% sisanya tidak dijelaskan di dalam model ini.
Model struktural juga memperhatikan nilai Predictive Relevance (Q²). Nilai Q- square  sebesar  0.25  atau  lebih  memiliki  nilai  relevansi  prediktif  yang  kuat.  Hasil pengujian Q-Square ditunjukkan dalam Tabel 5.
Sumber: Data Primer, diolah WarpPLS 8.0, 2023
Berdasarkan  hasil  analisis  Q-square  dapat  diartikan  bahwa  nilai predictive relevance penelitian ini sebesar 0.435. Artinya model struktural dalam penelitian ini menghasilkan  nilai  hubungan  setiap  variabel  senilai  0.435  >  0.25,  yang  dimana memperlihatkan bahwa model tersebut bernilai predictive relevance yang kuat.

## Pengujian Hipotesis
Uji Fit Model
Sumber: Data Primer, diolah WarpPLS 8.0, 2023
Berdasarkan Tabel 6 nilai P-value sebesar <0.05 sehingga dinilai signifikan dan untuk  AVIF  adalah  <5.  Oleh  sebab  itu,  dapat  dikatakan  bahwa  tidak  terdapat multikoliniearitas dalam pengujian ini sehingga memenuhi syarat fit model.
Tabel 4. Hasil Perhitungan Nilai R-square R-square Pengelolaan Keuangan Daerah (Y) 0.308 Tabel 5. Nilai Q-square Q-square Pengelolaan Keuangan Daerah (Y) 0.435 Tabel 6 Nilai Fit Model dan Quality Indices Indikator Fit Model Indeks P-Value Hasil APC 0.343 0.004 Diterima ARS 0.308 0.007 Diterima AVIF 2.542 - Diterima

## Uji Hipotesis
Sumber: Data Primer, diolah WarpPLS 8.0, 2023
Berdasarkan hasil analisis uji hipotesis yang ada pada tabel 7 dapat diartikan sebagai berikut:

## Pengaruh Transparansi Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah
Diketahui  bahwa  hasil  koefisien  pengujian  yang  dilakukan  untuk  variabel Transparansi  terhadap  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  sebesar  β  0.277  dengan  p - value 0.025. Berdasarkan uji hipotesis, diketahui bahwa H1 diterima karena p-value 0.025  <  0.05,  sehingga  Transparansi  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  positif terhadap  Pengelolaan  Keuangan  Daerah.  Hasil  tersebut  memperlihatkan  bahwa semakin transparan kinerja yang diterapkan di kelurahan dan desa se-Kecamatan Sidoarjo, maka semakin optimal pengelolaan keuangannya. Hal ini didukung oleh oleh  Budiati dkk., (2020), Indriasih dkk., (2022), dan Kusrawan dkk., (2022) yang mengeluarkan  pernyataan  bahwa  pengelolaan  dana  desa  dipengaruh  oleh transparansi secara signifikan.
Pengaruh  Transparansi  Terhadap  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Yang Dimoderasi Oleh Sistem Pengendalian Internal
Diketahui  bahwa  hasil  koefisien  pengujian  yang  dilakukan  untuk  variabel Transparansi terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah yang dimoderasi oleh Sistem Pengendalian  Internal  sebesar  β -0.082  dengan  p-value  0.293.  Hal  ini  dapat diketahui  bahwa  H2  ditolak  karena  p-value  0.293  >  0.05,  sehingga  Sistem Pengendalian  Internal  tidak  dapat  menjadi  pemoderasi  hubungan  antara Transparansi  terhadap  Pengelolaan  Keuangan  Daerah.  Kelurahan  dan  desa  se- Kecamatan Sidoarjo telah menerapkan sistem pengendalian internal, tetapi masih memerlukan  pembenahan  dalam  pengidentifikasian  resiko  yang  berkaitan  dengan pengelolaan  keuangan.  Hal  ini  yang  menyebabkan  sistem  pengendalian  internal tidak  dapat  memoderasi  pengaruh  transparansi  terhadap  pengelolaan  keuangan daerah.  Sistem  pengendalian  internal  yang  gagal  memoderasi  ini  sejalan  dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Budiati dkk., (2020) serta Hidayati & Dianawati (2017)  yang  menyatakan  bahwa  keefektifan  sistem  pengendalian  internal  bukan jaminan kesuksesan pengelolaan keuangan.

## Kesimpulan Dan Saran
Simpulan yang dapat ditarik berdasarkan pengujian pada penelitian ini adalah transparansi berdampak baik terhadap pengelolaan keuangan daerah, tetapi sistem pengendalian  internal  tidak  dapat  memoderasi  hubungan  antara  transparansi terhadap  pengelolaan  keuangan.  Keterbatasan  penelitian  ini  yaitu  adanya  faktor diluar  penelitian  ini  yang  mempengaruhi  pengelolaan  keuangan  daerah,  sehingga saran yang dapat diberikan yaitu adanya penambahan variabel yang tidak dijelaskan dalam  penelitian  ini.  Hasil  penelitian  ini  dapat  dimanfaatkan  untuk  bahan pertimbangan  mensosialisasikan  pentingnya  pengelolaan  keuangan  daerah  yang dilandasi oleh transparansi dan sistem pengendalian internal.
Tabel 7 Nilai Uji Hipotesis Variabel B P-Value Hasil X1 → Y 0.277 0.025 DITERIMA M*X1 → Y -0.082 0.293 DITOLAK

## Daftar Pustaka
Apriliani, M. (2022): Tahun Ini Tiga Kades dan Satu Mantan Kades di Sidoarjo Jadi Tersangka, , diperoleh melalui situs internet: https://www.jawapos.com/surabaya/20/08/2022/tahun-ini-tiga-kades-dan- satu-mantan-kades-di-sidoarjojadi-tersangka/.
Asmoro,  W.  K.,  dan  Setianingsih,  N.  A.  (2019):  Akuntabilitas  dan  Transparansi Pengelolaan  Dana  “Prodamas”  dalam  Mewujudkan  Good  Government Governance di Tingkat Kelurahan Pemerintahan Kota Kediri, Owner , 3(2), 270. https://doi.org/10.33395/owner.v3i2.171
Bay,  P.  G.,  dan  Tunti,  M.  E.  D.  (2019):  Pengaruh  Sistem  Pengendalian  Intern Pemerintah Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Badan Keuangan Daerah Kota Kupang), Jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas , 7(2), 138 – 147. Budiati, Y., Sugiyanto, E. K., dan Niati, A. (2020): Pengaruh Gcg Terhadap Kinerja Pengelolaan  Dana  Desa  Dengan  Moderasi  Sistem  Pengendalian  Internal,
EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan) , 3(4), 425 – 444. https://doi.org/10.24034/j25485024.y2019.v3.i4.4127
Djamiraga,  A.  C.,  dan  Widajantie,  T.  D.  (2022):  Pengaruh  kompetensi  dan transparansi terhadap efektivitas pengelolaan dana kelurahan pada kelurahan di Kecamatan Gubeng Kota Surabaya, Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan , 4(11), 4806 – 4814. https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i11.1779 Fajri,  R.,  Agusti,  R.,  dan  Julita  (2021):  Pengaruh  Transparansi,  Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Aparatur Desa, dan Pemahaman Regulasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, 17(2), 209 – 227. Hidayati,  N.,  dan  Dianawati,  W.  (2017):  Pengendalian  Internal  Sebagai  Variabel Moderasi  Pada  Pengaruh  Antara  Desentralisasi  Terhadap  Kinerja  Manajerial,
Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia , 2(2), 54 – 72. https://doi.org/10.20473/baki.v2i2.5344
Indika, M. (2021): Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Kompetensi Sumber  Daya  Manusia  Terhadap  Efektivitas  Pengelolaan  Keuangan  Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara, Jurnal Akuntansi , 14(2), 167 – 187. https://doi.org/10.25170/jak.v14i2.1116
Indriasih,  D.,  Fajri,  A.,  dan  Febriana,  D.  (2022):  Pengaruh  Komitmen  Organisasi, Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Pemerintah Desa, Transparansi, dan Aksesibilitas  Laporan  Keuangan  Terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana Desa, Ekonomi,  Keuangan,  Investasi  dan  Syariah  (EKUITAS) ,  3(4),  972 – 981. https://doi.org/10.47065/ekuitas.v3i4.1331 Kharisma,  B.  (2013):  Desentralisasi  Fiskal  Dan  Pertumbuhan  Ekonomi :  Sebelum Dan Sesudah Era Desentralisasi Fiskal Di Indonesia, Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan , 14(2), 101 – 119.
Kusrawan,  K.,  Liswatin,  L.,  dan  Haris,  T.  S.  (2022):  Pengaruh  Transparansi, Kompetensi  dan  Pemanfatan  Teknologi  Informasi  terhadap  Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Barowila, JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan , 5(8), 2767 – 2773. https://doi.org/10.54371/jiip.v5i8.780
Mada,  S.,  Kalangi,  L.,  dan  Gamaliel,  H.  (2017):  Pengaruh  Kompetensi  Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat  Terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Desa  Di  Kabupaten Gorontalo, Jurnal  Riset  Akuntansi  Dan  Auditing  “Goodwill,” 8(2),  106 – 115. https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.17199
Nababan, R. A., Sihombing, M., dan Thamrin, H. (2018): Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi,  terhadap  Pengelolaan  Keuangan  Berkonsep  Value  For  Money
pada Pemerintah di Kabupaten Dairi, Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya  (Journal  of  Social  and  Cultural  Anthropology) ,  4(1),  108. https://doi.org/10.24114/antro.v4i1.10157
Ngakil, I., dan Kaukab, M. E. (2020): Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan
Keuangan  Desa  di  Kabupaten  Wonosobo, Journal  of  Economic,  Management, Accounting and Technology , 3(2), 92 – 107. https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1283 Pujiono,  D.  S.,  Sukarno,  H.,  dan  Puspitasari,  N.  (2016):  Pengaruh  Sistem Pengendalian  Intern  Terhadap  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Serta  Kinerja Pemerintah Daerah, Bisnis, Jurnal Vol, Manajemen , 10(1), 68 – 81.
Putri,  A.  R.  L.,  dan  Maryono  (2022):  Pengaruh  Transparansi,  Akuntabilitas, Partisipasi  Masyarakat,Dan  Kompetensi  Aparat  Desa  Terhadap  Pengelolaan Dana Desa, Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan , 4(3), 1668 – 1688.
Setianingsih,  N.  A.,  Asmoro,  W.  K.,  dan  Putranti,  E.  (2022):  Pengaruh  Partisipasi Masyarakat, Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Program Pemberdayaan Masyarakat, Owner , 6(4), 3860 – 3869. https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1127