## Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik
https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/public - inspiration

## Literature Review: Kebijakan Publik terhadap Pengadaan Barang Modal Strategis Lembaga Pemerintah Indonesia
Ni Nyoman Kartika Yanti
STISIP Margarana Tabanan, Bali - Indonesia
Email Corespondence: kartikayanti747@gmail.com

## Abstract
The faster Indonesia's and the world's economies grow, the greater the benefits to the government and society. Rapid  growth,  on  the  other  hand,  can  lead  to  an  increase  in  fraud.  The  implementation  of  electronic procurement  is  one  of  the  government's  policy  reforms  aimed  at  increasing  the  procurement  of  government goods  and  services  (e - procurement).  The  goal  of  this  research  is  to  examine  public  policy  regarding  the acquisition  of  strategic  capital  goods  for  Indonesian  government  institutions.  The  research  design  for  this qualitative study is a literature review. Agency theory was used to analyze this study. The findings demonstrate the importance of focusing on public policies with good governance by leveraging the potential of simple e - procurement to reduce fraud, which can have an impact on a country's level of corruption.
Keyword: Public policy; procurement; goods; institutions; Indonesia

## Abstrak
Semakin cepat ekonomi Indonesia dan dunia tumbuh, semakin besar manfaat bagi pemerintah dan masyarakat. Pertumbuhan  yang  cepat,  di  sisi  lain,  dapat  menyebabkan  peningkatan  penipuan.  Pelaksanaan  pengadaan secara  elektronik  merupakan  salah  satu reformasi  kebijakan  pemerintah  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah  (e - procurement).  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  kebijakan publik  terkait  perolehan  barang  modal  strategis  bagi  institusi  pemerintah  Indonesia.  Desain  penelitian  untuk penelitian  kualitatif  ini  adalah  studi  literatur.  Teori  keagenan  digunakan  untuk  menganalisis  penelitian  ini. Temuan  menunjukkan  pentingnya  fokus  pada  kebijakan  publik  dengan  tata  kelola  yang  baik  dengan memanfaatkan  potensi  e - procurement  sederhana  untuk  mengurangi  penipuan,  yang  dapat  berdampak  pada tingkat korupsi suatu negara.
Kata Kunci: Kebijakan publik; pengadaan; barang; institusi; Indonesia
How  to  Cite : Yanti, N. N. K. (2023). Literature Review: Kebijakan Publik terhadap Pengadaan Barang Modal  Strategis  Lembaga  Pemerintah  Indonesia. Public  Inspiration:  Jurnal  Administrasi  Publik,  8(2);  110 - 116. DOI: https://doi.org/10.22225/pi.8.2.2023.110 - 116

## 1. Pendahuluan
Semakin besar laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan di seluruh dunia, semakin besar  pula  keuntungan  yang  diperoleh  pemerintah  dan  masyarakat.  Namun,  pertumbuhan yang cepat juga dapat menyebabkan peningkatan penipuan ( fraud ). Association of Certified Fraud  Examiners (ACFE)  mengkategorikan  penipuan  ke  dalam  tiga  kategori: penyalahgunaan  aset,  pernyataan  palsu,  dan  penyuapan  (korupsi)  (Hambani  et  al.,  2021). Guna  meminimalisasi  penipuan  tersebut,  ditempuh  dengan  kebijakan  pengadaan  berbasis elektronik  yang  dineal  dengan e - procurement. Dengan  demikian, implementasi  pengadaan secara  elektronik  merupakan  salah  satu  reformasi  kebijakan  pemerintah  di  bidang e - procurement dan peningkatan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Satu hal yang paling menonjol diantara tuntutan kebijakan publilk di Indonesia adalah reformasi  birokrasi  dalam  penghapusan  berbagai  jenis  kecurangan,  antara  lain  korupsi, kolusi,  dan  nepotisme.  Reformasi  kebijakan  pemerintah  dalam  peningkatan  pengadaan
Literature Review: Kebijakan Publik terhadap Pengadaan Barang Modal Strategis Lembaga Pemerintah Indonesia
barang  dan  jasa  pemerintah  ditempuh  dengan  penerapan electronic  procurement  (e - procurement) . E - procurement memiliki  potensi  untuk  meningkatkan  efektivitas,  efisiensi, dan  keterbukaan  administrasi  publik  mengingat  kemajuan  teknologi  informasi  akhir - akhir ini.  Menggunakan  sistem  pengadaan  elektronik  dalam  membeli  barang  dan  jasa  untuk instansi  pemerintah  adalah  contoh e - procurement .  Pelelangan  umum  secara  elektronik melalui  Layanan  Pengadaan  Secara  Elektronik  (LPSE)  hanyalah  salah  satu  contoh bagaimana  instrumen  ini  memanfaatkan  infrastruktur  komunikasi  dan  teknologi  informasi tersebut (Juniawan, 2021).
Laporan  dari Indonesia  Procurement  Watch (IPW)  ini  menegaskan  apa  yang  sudah diketahui  banyak  orang  di  Indonesia:  bahwa  proyek  PBJ  (Pengadaan  Barang  dan  Jasa) adalah  tempat  kegiatan  paling  korup  yang  terjadi  di  Indonesia.  Bukti  untuk  ini  dapat ditemukan  dalam  laporan Bank  of  England yang  mengevaluasi  pembelian  pemerintah. Laporan tersebut menyatakan bahwa tingkat kebocoran 10 - 50% terjadi dengan dana negara. Menurut IPW, tingkat korupsi yang dirasakan di Indonesia berkisar antara 10% hingga 30%. Dengan perkiraan Rp 600 triliun untuk seluruh pemerintah Indonesia, pejabat akan mencuri setidaknya Rp 100 triliun (BPPK, 2021).
Menurut  Arsyam,  efektivitas  tata  pemerintahan  yang  baik  dan  kepercayaan masyarakat  kepada  pemerintah  daerah  dapat  ditunjukkan  melalui  langkah - langkah  seperti peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam penganggaran dan perhitungan anggaran. (Arsyam  et  al.,  2016).  Sektor  pelayanan  publik  memainkan  peran  penting  dalam menentukan  kepercayaan  publik  terhadap  aparat  birokrasi  dan,  yang  lebih  penting,  pada pemerintahan, sehingga hal ini menyoroti pentingnya inovasi dalam tata kelola, khususnya di  sektor  pelayanan  publik.  Penggunaan e - procurement untuk  memperbarui  dan meningkatkan layanan publik adalah contoh pemikiran inovatif (Nurlukman, 2018).
Pengadaan elektronik, atau e - procurement , adalah praktik melakukan semua tahapan proses  pembelian  secara  online.  Dalam  rangka  meningkatkan  efektivitas,  efisiensi, transparansi,  keadilan,  non  diskriminasi,  dan  akuntabilitas  pengadaan  pemerintah, diterapkan e - procurement .  Agar  ada  transparansi,  harus  ada  parameter  yang  terdefinisi dengan baik, kontrak dan dokumen tender  yang terstandarisasi. Oleh karena itu, penelitian ini  akan  fokus  untuk  menganalisis  kebijakan  publik  terhadap  pengadaan  barang  modal strategis lembaga pemerintah Indonesia .

## 2. Kerangka Teoritis

## Teori Keagenan
Dalam  konteks  teori  keagenan,  ketidaksepakatan  antara  agen  dan  prinsipal diklarifikasi. Sama halnya dengan perusahaan swasta, hubungan keagenan dapat ditemukan di instansi pemerintah. Dengan kata lain, pejabat publik adalah agen, dan masyarakat adalah prinsipal.  Pejabat  yang  bertugas  menjalankan  negara  menunjuk  Aparatur  Sipil  Negara (ASN)  untuk  melaksanakan  tugasnya.  Tindakan  oportunistik  agen  telah  menyebabkan ketegangan antara mereka dan prinsipal mereka. Saat membuat pilihan, seorang agen hampir selalu  mengutamakan  kepentingan  mereka  sendiri  atau  kelompok  mereka  di  atas kepentingan yang lebih besar. Untuk memajukan agenda mereka sendiri, agen menggunakan praktik  korupsi  seperti  pencurian,  penipuan,  pilih  kasih,  dan  pemerasan  (Maria  &  Halim, 2021).
Prinsipal  adalah  pengambil  keputusan  yang  mendelegasikan  wewenang  kepada  agen untuk  melaksanakan  semua  keputusan  dan  arahan  prinsipal.  Investor  dan  prinsipal  dana menuntut  transparansi  penuh  mengenai  penggunaan  uang  mereka  dan  keterlibatan  mereka dalam operasi perusahaan. Untuk itu diperlukan laporan pertanggungjawaban manajemen ) (Yoanita  &  Farida,  2019).  Publik  atau masyarakat,  dalam  pandangan  ini,  adalah  prinsipal, dan  pemerintah,  sebagai  manajemen,  adalah  agen,  yang  tanggung  jawab  manajemennya termasuk  menyediakan  publik  dengan  laporan  yang  terbuka  dan  jujur  tentang  hasil
Literature Review: Kebijakan Publik terhadap Pengadaan Barang Modal Strategis Lembaga Pemerintah Indonesia
kebijakan dan tindakan pemerintah.
E - procurement
E - procurement telah dipuji sebagai salah satu sumber daya yang paling berguna untuk memperkuat e - government dan administrasi yang baik secara keseluruhan. Beberapa negara telah melihat peningkatan kualitas kelembagaan sebagai akibat dari pengenalan elektronik; pengadaan  ini  memungkinkan  pengenalan  kebijakan  yang  lebih  luas,  serta  pelaksanaan pengadaan  yang  efektif  dan  berkelanjutan  di  tingkat  regional,  nasional,  dan  internasional (Mélon  &  Spruk,  2020).  E - procurement,  atau  pengadaan  elektronik,  digunakan  untuk memfasilitasi  pelaksanaan  proses  manajemen  rantai  pasokan  di  sejumlah  industri  yang berbeda.  Namun,  ini  tidak  terjadi  di  negara - negara  di  mana  korupsi  dan  praktik  tidak  etis tersebar luas di sektor pengadaan. Alasan lain untuk mempelajari e - procurement secara rinci adalah bahwa hal itu dapat menjelaskan contoh korupsi dan perilaku tidak etis dalam proses pengambilan keputusan sektor publik (Aduwo et al., 2020).

## 3. Metode
Penelitian  ini  bersifat  kualitatif  dan  menggunakan  studi  pustaka  sebagai  desain penelitiannya. Tinjauan pustaka adalah metode untuk menemukan, menilai, dan menafsirkan materi  yang  diterbitkan  sebelumnya  secara  sistematis  (Kesim  &  Yıldırım,  2017).  Dalam studi  ini,  10  artikel  yang  diterbitkan  dalam  jurnal peer - review antara  2017  dan  2021 dianalisis  untuk  menentukan  bagaimana  berbagai  lembaga  pemerintah  Indonesia mengevaluasi pengadaan barang modal strategis mereka. Selain itu, analisis pengolahan data deskriptif  diterapkan  pada  studi  ini  digunakan  untuk  mencapai  hasil  penelitian  dan pembahasan yang terpadu dan metodis.

## 4. Hasil dan Pembahasan
Penelitian ini mengkaji 10 artikel jurnal guna mendapat pemahaman secara mendalam terkait pengadaan barang modal strategis di lembaga - lembaga pemerintah Indonesia.
Tabel 1 . Literature Review Jurnal No Nama Peneliti & Tahun Terbit Metode Lembaga Pemerintah Hasil Penelitian 1 (Ahmad et al., 2017) Kuantitatif, regresi linier berganda Pemerintah Provinsi Gorontalo Perkiraan harga memiliki pengaruh yang merugikan dan signifikan terhadap kualitas barang dan jasa yang diperoleh dan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pengadaan. 2 (Adi, 2018) Kualitatif, studi pustaka SPSE Kementerian Keuangan Papua Barat Kendala internal yang dimiliki oleh LPSE Kementerian Keuangan Papua Barat, kurangnya sertifikasi pengadaan barang dan jasa, dan kurangnya pelatihan operasional SPSE. Kendala eksternal meliputi seringnya pemadaman listrik, kurangnya pengetahuan tentang penyedia dan panitia lelang, jaringan internet yang tidak memadai. 3 (Septiawan, 2018) Kualitatif Pemerintah Daerah Se - Provinsi Jawa Barat Semua faktor penentu seperti organisasi, faktor teknologi, pemasok dan faktor pengguna secara bersamaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan implementasi sistem e - procurement
Literature Review: Kebijakan Publik terhadap Pengadaan Barang Modal Strategis Lembaga Pemerintah Indonesia
Sumber: Diolah Peneliti, 2022
Dalam  konteks  teori  keagenan,  ketidaksepakatan  antara  agen  dan  prinsipal diklarifikasi.  Sama  halnya  dengan  perusahaan  swasta,  hubungan e - procurement dapat ditemukan  di  instansi  pemerintah.  Dengan  kata  lain,  pejabat  publik  adalah  agen,  dan masyarakat adalah prinsipal. Pejabat yang bertugas menjalankan negara menunjuk Aparatur Sipil  Negara  (ASN)  untuk  melaksanakan  tugasnya.  Tindakan  oportunistik  agen  telah menimbulkan ketegangan antara prinsipal dan agen (Maria & Halim, 2021). Prinsip sistem e - procurement ini mendukung teori keagenan bahwa pejabat publik sebagai agen akan secara transparan  dan  akuntabel  untuk  melaporkan  pengadaan  barang  atau  jasa  kepada  prinsipal atau masyarakat.
E - procurement memiliki  banyak  keuntungan  baik  bagi  pemerintah  maupun masyarakat, dan dapat digunakan sebagai demonstrasi akuntabilitas dan transparansi publik. Kepercayaan publik terhadap pemerintah akan semakin meningkat, dan kinerja pemerintah akan terdorong oleh temuan tersebut. Sistem e - kontrak untuk sektor publik sebagai pemasok membantu  menjelaskan  manfaat e - procurement dengan  menghemat  waktu  dan  uang sekaligus  meningkatkan  transparansi.  Hal  ini  menunjukkan  bagaimana e - procurement membantu  instansi  pemerintah  dalam  mewujudkan  tujuan  utama  mereka,  yaitu  untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik (Nani & Ali, 2020).
Pengadaan barang dan jasa pemerintah sangat bergantung pada keterbukaan informasi. Temuan  studi  ini  menekankan  pentingnya  transparansi  dan  praktik  tata  kelola  yang  baik lainnya selama pembelian barang dan jasa (Cahyadi, 2018). Hal ini pula yang harus terdapat pada kebijakan e - procurement di setiap website instansi pemerintah. Sistem e - procurement adalah seperangkat komponen yang saling berhubungan yang digunakan untuk menerapkan strategi e - procurement ke  dalam  tindakan  dalam  organisasi  tertentu.  Ada  hubungan  erat antara  perangkat  keras,  perangkat  lunak,  sumber  daya  manusia  dan  pengguna,  kebijakan,
4 (Delmana, 2019) Kualitatif L/K di Indonesia secara umum E - procurement dapat membantu mengurangi korupsi jika menganut prinsip - prinsip tata kelola yang baik yang mencakup variabel pengendalian seperti pengawasan internal, penegakan hukum, dan peningkatan sarana, prasarana, 5 (Suliantoro & Ririh, 2019) Kualitatif Pemerintah daerah Jawa Tengah Nilai penting dalam keberhasilan penerapan e - procurement adalah peran instansi itu sendiri 6 (Hartati et al., 2020) Kualitatif Pengadilan Agama Tegal E - procurement merupakan metode yang optimal dalam pelaksanaan pengadaan karena lebih transparan, efektif, dan efisien. 7 (Nani & Ali, 2020) Kualitatif L/K di Indonesia secara umum Manfaat e - procurement dijelaskan dari segi efisiensi biaya dan waktu bagi sektor publik sebagai penyedia. 8 (Nugroho & Zulkifli, 2020) Kualitatif Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Pengadaan yang terbuka, kompetitif, dan berkeadilan berarti membuat informasi pengadaan mudah diakses oleh publik melalui e - procurement. 9 (Maria & Halim, 2021) Kualitatif Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Semakin baik tingkat penerapan e - government, maka probabilitas terjadinya korupsi semakin rendah, dan demikian sebaliknya 10 (Sompotan et al., 2021) Kualitatif Dinas Pekerjaan Umum Kota Bitung Sistem e - procurement di Dinas Pekerjaan Umum Kota Bitung mudah digunakan dan user friendly, sehingga meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap sistem e - procurement.
Literature Review: Kebijakan Publik terhadap Pengadaan Barang Modal Strategis Lembaga Pemerintah Indonesia
tata  kelola,  proses,  dan  infrastruktur  fisik  bisnis.  Dalam  pengertian  ini,  peneliti mendefinisikan e - procurement sebagai  proses  dimana  pemerintah  memperoleh  barang  dan jasa  secara  elektronik  (melalui  internet,  komputer,  dan  perangkat  komunikasi  lainnya) (Rachmat Hidayat, 2015).
E - procurement didasarkan  pada  kelemahan  sistem  akuisisi  konvensional,  yang berhubungan  langsung  dengan  pihak  pengadaan.  Pengadaan  secara  elektronik  hadir  dalam rangka memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dalam pengadaan barang/jasa dan untuk  melaksanakan  pengadaan  barang/jasa  secara  efisien,  efektif,  adil,  dan  transparan. Kenyataannya,  implementasi e - procurement masih  menghadapi  sejumlah  tantangan. Artinya,  penelitian  harus  dilakukan  untuk  menentukan  bagaimana e - procurement dapat diterapkan  pada  setiap  tahap  dan  bagaimana  pengaruhnya  terhadap  kinerja  dan  efisiensi pengadaan (Wijaya et al., 2010). Berdasarkan penelitian yang dijelaskan oleh Suliantoro dan Ririh  di  atas,  niat  organisasi  dalam  mempelajari  teknologi  mempengaruhi  penggunaan e - procurement . Kemampuan atau kapasitas organisasi untuk memberikan kesempatan belajar individu  akan  mempercepat  adopsi  berbagai  aplikasi e - procurement .  Alhasil,  keberhasilan penerapan e - procurement tidak lepas dari peran Lembaga (Suliantoro & Ririh, 2019).
E - procurement terkait erat dengan fungsi intinya sebagai sistem yang bertujuan untuk meningkatkan  kemudahan,  biaya  rendah,  dan  transparansi  interaksi  antara  pemerintah  dan publik,  pemerintah  dan  dunia  usaha,  dan  lembaga  publik  itu  sendiri.  Selain itu, ada  minat yang  tumbuh  dalam  dampak  ekonomi  dan  sosial  dari  e - government.  Menurut  peneliti, gambaran  umum  e - government,  termasuk  kemudahan  TIK  untuk  mengakses  layanan  dan transaksi,  dapat  memiliki  implikasi  khusus  untuk  mencapai e - procurement publik  yang efektif dan efisien. efisien. Oleh karena itu, peneliti berpendapat bahwa untuk mengurangi kecurangan, yang dapat berdampak pada tingkat korupsi suatu negara, perlu fokus pada tata kelola yang baik dengan memanfaatkan potensi e - government melalui sistem e - procurement yang ramah pengguna.

## 5. Simpulan
Kecurangan  dalam  pengadaan  pemerintah  semakin  meningkat,  terutama  di  negara berkembang  seperti  Indonesia.  Pengadaan  secara  elektronik  yang  telah  digunakan  oleh beberapa  instansi  pemerintah  merupakan  salah  satu  cara  untuk  memerangi  kecurangan pengadaan.  Pengadaan  secara  elektronik  yang  telah  digunakan  oleh  beberapa  instansi pemerintah  merupakan  salah  satu  cara  untuk  memerangi  kecurangan  pengadaan. Kemampuan atau kapasitas organisasi untuk memberikan kesempatan belajar individu akan mempercepat  penerapan  berbagai  sistem e - procurement .  Peneliti  berpendapat  bahwa kemudahan  penggunaan  TIK  untuk  mengakses  layanan  dan  transaksi e - procurement memiliki implikasi khusus untuk mencapai e - procurement publik  yang efektif dan efisien. Kesimpulannya,  untuk  mengurangi  penipuan,  yang  dapat  berdampak  pada  tingkat  korupsi suatu  negara,  perlu  fokus  pada  tata  kelola  yang  baik  dengan  memanfaatkan  potensi  e - procurement yang mudah digunakan.

## Daftar Pustaka
Adi,  C.  S.  W.  (2018).  Analisis  Penerapan  E - Procurement  Menggunakan  Sistem  Pengadaan  Secara Elektronik:  Studi  Kasus  pada  Layanan  Pengadaan  Secara  Elektronik  (LPSE)  Kementerian Keuangan  Papua  Barat. Indonesian  Treasury  Review  Jurnal  Perbendaharaan  Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik , 2 (2). https://doi.org/10.33105/itrev.v2i2.16
Aduwo, E. B., Ibem, E. O., Afolabi, A. O., Oluwnmi, A. O., Tunji - Olayeni, P. F., Ayo - Vaughan, E. A.,  Uwakonye,  U.  O.,  &  Oni,  A.  A.  (2020).  Exploring  anti - corruption  capabilities  of  e - procurement  in  construction  project  delivery  in  Nigeria. Construction  Economics  and Building , 20 (1). https://doi.org/10.5130/AJCEB.v20i1.6964
Ahmad,  S.  H.,  Sondakh,  J.  J.,  &  Morasa,  J.  (2017).  Analisis  Faktor - Faktor  Yang  Mempengaruhi
Literature Review: Kebijakan Publik terhadap Pengadaan Barang Modal Strategis Lembaga Pemerintah Indonesia
Kualitas Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Di Pemerintah Provinsi Gorontalo. Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing “ Goodwill, ” 8 (2). https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.18620
Arsyam,  D.  M.,  Khaerah,  N.,  &  Hardi,  R.  (2016).  Transparansi  Penyedia  Barang  dan  Jasa  Dalam Penerapan E - Government di Kabupaten Toraja Utara. Publik (Jurnal Ilmu Administrasi) , 5 (1).
Cahyadi,  A.  (2018).  Penerapan  Prinsip - Prinsip  Good  Corporate  Governance  Dalam  Pengadaan Barang/Jasa  Secara  Elektronik  (E - Procurement)  Di  Lingkungan  Badan  Usaha  Milik  Negara. DiH: Jurnal Ilmu Hukum . https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.1792
Delmana,  L.  P.  (2019).  Pengaruh  Penerapan  Good  Governance  Dalam  E - Purcashing  Terhadap Pencegahan Korupsi. Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja , 45 (1). https://doi.org/10.33701/ jipwp.v45i1.241
Hambani,  S.,  Warizal,  W.,  Kusuma,  I.  C.,  &  Ramadianti,  R.  (2021).  Analisis  Faktor  Yang Berpengaruh  Terhadap  Pencegahan  Fraud  Dalam  Proses  Pengadaan  Barang/Jasa  (Persepsi Pegawai  Dinas  Pemerintah  Kota  Bogor). Jurnal  Akunida , 6 (2).  https://doi.org/10.30997/ jakd.v6i2.3569
Hartati,  S.,  Sugiharto,  I.,  Fakhri,  J.,  Siswadi,  Wekke,  I.  S.,  Azhari,  &  Roslina.  (2020). Implementation  of  government  goods  and  services  procurement  using  the  e - purchasing method in the tegal religious court: Mediating role of supply chain in Indonesia. International Journal of Supply Chain Management , 9 (2).
Juniawan,  R.  (2021).  Pelaksanaan  Pengadaan  Barang/Jasa  Secara  Elektonik  (E - Procurement)  Pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah. Pencerah Publik , 8 (1). https://doi.org/10.33084/pencerah.v8i1.2262
Maria, E., & Halim, A. (2021). E - government dan Korupsi: Studi di Pemerintah Daerah, Indonesia dari Perspektif Teori Keagenan. EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan) , 5 (1).
Mélon,  L.,  &  Spruk,  R.  (2020).  The  impact  of  e - procurement  on  institutional  quality. Journal  of Public Procurement , 20 (4). https://doi.org/10.1108/JOPP - 07 - 2019 - 0050
Nani, D. A., & Ali, S. (2020). Determinants of Effective E - Procurement System: Empirical Evidence from  Indonesian  Local  Governments. Jurnal  Dinamika  Akuntansi  Dan  Bisnis , 7 (1).  https:// doi.org/10.24815/jdab.v7i1.15671
Nugroho,  Y.  S.,  &  Zulkifli,  Z.  (2020).  Akuntabilitas  Publik  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah Secara  Elektronik  (E - Procurement)  Di  Pemerintah  Daerah  Daerah  Istimewa  Yogyakarta. Jurnal  Riset  Manajemen  Sekolah  Tinggi  Ilmu  Ekonomi  Widya  Wiwaha  Program  Magister Manajemen , 6 (2). https://doi.org/10.32477/jrm.v6i2.22
Nurlukman, A. D. (2018). e - Procurement: Inovasi Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Pengadaan Barang  dan  Jasa  Berbasis  e - Government  di  Indonesia. Journal  of  Government  and  Civil Society , 1 (1). https://doi.org/10.31000/jgcs.v1i1.264
Rachmat Hidayat. (2015). Local Government E - Procurement Practices in Indonesia: Accountability, Efficiency,  and  Barriers. Journal  of  US - China  Public  Administration , 12 (2).  https:// doi.org/10.17265/1548 - 6591/2015.02.003
Septiawan, B. (2018). Keberhasilan Implementasi Sistem E - Procurement pada Pemerintah Daerah se - Provinsi Jawa Barat. Jurnal Kajian Akuntansi , 2 (1). https://doi.org/10.33603/jka.v2i1.1240
Sompotan, R. M. R., Mandey, S. L., & Saerang, I. S. (2021). Pengaruh Kualitas Informasi, Kualitas Sistem  Dan  Regulasi  Pemerintah  Terhadap  Implementasi  E - Procurement  Pada  Kantor  Dinas Pekerjaan  Umum  Kota  Bitung. Aksara:  Jurnal  Ilmu  Pendidikan  Nonformal , 7 (2).  https:// doi.org/10.37905/aksara.7.2.605 - 618.2021
Suliantoro,  H.,  &  Ririh,  K.  R.  (2019).  Enhancing  Usage  Behavior  of  E - Procurement  Through Organizational  Values. Jurnal  Ilmiah  Teknik  Industri , 18 (1).  https://doi.org/10.23917/ jiti.v18i1.7116
Literature Review: Kebijakan Publik terhadap Pengadaan Barang Modal Strategis Lembaga Pemerintah Indonesia
Wijaya,  W.  H.,  Indryani,  R.,  &  Putri,  Y.  E.  (2010).  Studi  Penerapan  E - Procurement  pada  Proses Pengadaan di Pemerintah Kota Surabaya. ITS Master .
Yoanita,  S.,  &  Farida.  (2019).  Pengaruh  Akuntabilitas,  Independensi  Auditor,  Kompetensi,  Due Professional Care, Objektivitas, Etika Profesi dan Integritas Auditor Terhadap Kualitas Audit.
Fakultass Ekonomi Dan Bisnis, Jalan Tidar Ni 21 Magelang Jawa Tengah , 289 – 301.