## PENERAPAN PERATURAN BANK INDONESIA NO 16/20/PBI/2014 TENTANG TRANSAKSI LINDUNG NILAI (HEDGING) SEBAGAI INSTRUMEN  MANAJEMEN RISIKO DALAM KEBIJAKAN UTANG KORPORASI NONBANK
Oleh: Desmiza Dosen tetap Universitas Nasional Pasim Bandung Dosen Luar Biasa PAAP Universitas Padjadjaran E-mail:

## ABSTRAK
Nilai Utang Luar Negeri  swasta cenderung meningkat, bahkan saat ini telah melebihi jumlah Utang Luar Negeri pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa Utang Luar Negeri swasta tersebut rentan terhadap sejumlah risiko, terutama risiko  nilai  tukar  ( currency  risk ),  risiko  likuiditas  ( liquidity  risk )  dan  risiko beban utang yang berlebihan ( overleverage risk ). Kerentanan terhadap risiko nilai  tukar  semakin  tinggi  karena  minimnya  penggunaan  instrumen  lindung nilai  ( hedging )  di  kalangan  korporasi  Nonbank  yang  memiliki  Utang  Luar Negeri.  Mengingat  sebagian  besar  korporasi  yang  memiliki  Utang  Luar Negeri belum melakukan upaya mitigasi risiko yang baik, maka  pemerintah dalam  hal  ini  Bank  Indonesia  menerbitkan  peraturan  dengan  tujuan  untuk memitigasi berbagai risiko yang ditimbulkan oleh Utang Luar Negeri swasta, khususnya  korporasi  Nonbank  yang  dalam  beberapa  tahun  terakhir jumlahnya  meningkat  pesat.  Peraturan  Bank  Indonesia  diterbitkan  untuk mengatur  prinsip  kehati-hatian  yang  wajib  dilaksanakan  oleh  korporasi Nonbank  yang  mencakup Rasio  Lindung  Nilai  minimum,  Rasio  Likuiditas minimum,  dan   Peringkat  Utang  ( Credit  Rating) minimum.  Selain  itu Peraturan Bank Indonesia ini juga merupakan upaya standarisasi dari praktik lindung nilai yang harus dilaksanakan oleh seluruh korporasi Nonbank yang memiliki Utang Luar Negeri.
Kata Kunci: Utang Luar Negeri, Risiko Nilai Tukar, Hedging

## I. PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang
Sepertinya  hampir  tidak  ada  bukti  empiris  yang  menunjukkan  bahwa ada negara yang tidak pernah mempunyai hutang dengan  negara lain. Hal ini karena  setiap  negara  memiliki  perencanaan  pembangunan  yang  berbeda-
beda,  tetapi  memiliki  kapasitas  fiskal  yang  terbatas.  Untuk  membiayai pembangunan,  pemerintah  memiliki  apa  yang  dikenal  sebagai government spending .  Jika  selisih  pengeluaran  pemerintah  dengan  tingkat  penerimaan pajak  bernilai  defisit,  maka  alternatifnya  adalah  dengan  memanfaatkan pendanaan yang berasal dari luar negeri.
Secara  umum,  pendanaan  luar  negeri  berasal  dari  sumber-sumber sebagai  berikut:  (1)  bilateral  (pemerintah  negara  lain)  berupa  hibah, pinjaman lunak dan pinjaman campuran;
(2)
lembaga multilateral/internasional  berupa  hibah  dan  pinjaman,  dan;  (3)  perbankan atau  lembaga  keuangan  internasional  berupa  fasilitas  kredit  ekspor  dan pinjaman  komersial.  Besarnya  nilai  Utang  Luar  Negeri  (ULN)  dapat disebabkan  penerimaan  pajak  dan  pengeluaran  pemerintah  yang  tidak seimbang,  rendahnya  penerimaan  pajak,  sementara  pengeluaran  pemerintah akibat impor barang memerlukan modal yang tinggi.
Setidaknya  ada  dua  alasan  mengapa  pemerintah  di  negara-negara berkembang  tetap  membutuhkan  ULN.  Pertama,  ULN  dibutuhkan  sebagai tambahan  modal  bagi  pembangunan  prasarana  fisik  seperti    infrastruktur yang  memerlukan    investasi  yang    sangat  mahal  dalam  pembangunan. Kedua,  ULN  dapat  digunakan  sebagai  penyeimbang  neraca  pembayaran. Penggunaan  ULN  sebenarnya  tidak  perlu  terlalu  dikhawatirkan  selama digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang produktif. Jika berhasil, output perekonomian akan meningkat dan pertumbuhan ekonomi ( economic growth ) akan meningkat.
ULN  atau  pinjaman  luar  negeri,  adalah  sebagian  dari  total  utang suatu  negara  yang  diperoleh  dari  para  kreditor  di  luar  negara  tersebut. Penerima  ULN  adalah  pemerintah,  perusahaan,  atau  perorangan.  Bentuk utang dapat berupa uang yang diperoleh dari bank swasta, pemerintah negara lain, atau lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia.
Ditinjau dari sudut manfaatnya, ULN (bantuan luar negeri) mempunyai 2 (dua) peranan,  yaitu:  (a) untuk  mengatasi masalah kekurangan mata uang asing,  dan  (b)  untuk  mengatasi  masalah  kekurangan  tabungan.  Kedua masalah  tersebut  biasa  disebut  dengan  masalah  kesenjangan  ganda  ( the  two gap  problems ),  yaitu  kesenjangan  tabungan  ( saving  gap )  dan  kesenjangan mata uang asing ( foreign exchange gap ).
Berdasarkan data dari departemen statistik Bank Indonesia (BI), (ULN) Indonesia  pada  Januari  2014  tercatat  USD  269,3  miliar  sehingga  tumbuh 7,1%  (yoy),  meningkat  dibandingkan  dengan  pertumbuhan  Desember  2013
sebesar 4,6% (yoy). Peningkatan pertumbuhan tersebut terutama dipengaruhi oleh  kenaikan  posisi  ULN  sektor  swasta  sebesar  12,2%  (yoy)  menjadi USD141,4  miliar.  Sementara  itu,  posisi  ULN  sektor  publik  tumbuh  sebesar 1,9%  (yoy)  menjadi  USD127,9  miliar.  Jika  dibandingkan  dengan  posisi bulan sebelumnya, ULN sektor swasta hanya tumbuh 0,6%, sementara ULN sektor publik meningkat 3,5%.
Berdasarkan  jangka  waktu,  kenaikan  pertumbuhan  ULN  terutama terjadi  pada  ULN  jangka  panjang. ULN  berjangka  panjang  pada  Januari 2014  tumbuh  7,1%  (yoy),  lebih  tinggi  dari  pertumbuhan  bulan  Desember 2013  sebesar  4,1%  (yoy).  Sementara  itu,  ULN  berjangka  pendek  tumbuh 7,0%  (yoy),  sedikit  lebih  lambat  dibandingkan  dengan  pertumbuhan  bulan sebelumnya  sebesar  7,1%  yoy.  Pada  Januari  2014,  ULN  berjangka  panjang tercatat  sebesar  USD  222,8  miliar,  atau  mencapai  82,7%  dari  total  ULN. Dari  jumlah  tersebut,  ULN  berjangka  panjang  sektor  publik  mencapai USD121,5  miliar  (95,0%  dari  total  ULN  sektor  publik),  sementara  ULN berjangka panjang sektor swasta sebesar USD101,3 miliar (71,7% dari total ULN swasta).
Untuk ULN swasta, peningkatan pertumbuhan terjadi pada ULN sektor finansial  dan  sektor  pengangkutan  &  komunikasi . ULN  sektor  swasta terutama  terarah  pada  lima  sektor  ekonomi,  yaitu  sektor  keuangan  (pangsa 26,5%  dari  total  ULN  swasta),  sektor  industri  pengolahan  (pangsa  20,4%), sektor pertambangan dan penggalian (pangsa 18,1%), sektor listrik, gas, dan air bersih (pangsa 11,6%), dan sektor pengangkutan dan komunikasi (pangsa 7,6%). Dari kelima sektor tersebut, dua sektor yaitu sektor keuangan, sektor pengangkutan dan komunikasi mencatat kenaikan pertumbuhan pada Januari 2014  masing-masing  sebesar  11,1%  (yoy)  dan  5,8%  (yoy),  dari  bulan sebelumnya  sebesar  5,7%  (yoy)  dan  4,4%  (yoy).   Sementara  itu, pertumbuhan  ULN  sektor  pertambangan  dan  penggalian  dan  sektor  industri pengolahan tumbuh sebesar 20,4% (yoy) dan 11,7% (yoy), lebih lambat dari 26,1%  (yoy)  dan  12,1%  (yoy)  pada  bulan  sebelumnya.  Di  sisi  lain,  ULN sektor   listrik,  gas,  dan  air  bersih  masih  mengalami  kontraksi  sebesar  1,7% (yoy).
Dalam Kajian Stabilitas Keuangan  yang diterbitkan  BI, ULN swasta sebagai  salah satu  sumber kerentanan ekonomi domestik. Ketika nilai  tukar rupiah  terhadap  dolar  Amerika  Serikat  (AS)  melemah,  maka  ULN  tersebut akan  membengkak.  Sepanjang  semester  I-2014,  ULN    secara  total  tumbuh 10,4% dibanding periode  yang sama pada 2013  menjadi  US$  248,8 milyar. Menurut  kelompok  peminjam,  ULN  swasta  tumbuh  signifikan  hingga melebihi  ULN  pemerintah.  Pada  semester  I-2014,  ULN  swasta  tumbuh
14,4%  menjadi  US$  153,2  miliar.  Sebanyak  80%  dari  ULN  swasta  adalah dari  lembaga  Nonbank.  Bagi  korporasi,  ULN  merupakan  sumber pembiayaan  kedua  terbesar  setelah  kredit  domestik.  Hasil stress  test BI mengungkapkan, 6 dari 53 korporasi publik yang memiliki  ULN berpotensi insolvent (utang  jauh  melampaui  aset)  apabila  nilai  tukar  rupiah  melemah sampai Rp 16.000/US$.
. Menteri  Koordinator  Bidang  Perekonomian  Chairul  Tanjung menyatakan,  bisa  memahami  kenapa  nilai  ULN  swasta  belakangan  terus naik.    Karena    kalau  Indonesia  meminjam  dollar  ke  luar  negeri  biayanya lebih  murah  dibanding  meminjam  rupiah  di  dalam  negeri. Pernyataan  ini menanggapi data Statistik ULN yang dirilis oleh BI per Maret 2014 tercatat utang  luar  negeri  mencapai  US$  276,5  miliar  atau  sekitar  Rp  3.155  triliun. Angka  itu  naik  sekitar  US$  4,15  miliar  bila  dibandingkan  dengan  bulan sebelumnya  yang sebesar US$ 272,35 miliar. Sebagian besar utang tersebut berasal  dari  swasta  sebesar  US$  145,98  miliar.  Sisanya  bersumber  dari pemerintah dan bank sentral yang mencapai US$ 130,5 miliar. Adapun rasio pembayaran  utang  ( Debt  Service  Ration /DSR)  per  kuartal  pertama  tahun 2014  ini  sebesar  46,31  persen  atau  lebih  tinggi  ketimbang  periode  serupa tahun  lalu  yang  sebesar  36,79  persen.  Kenaikan  ULN  dari  swasta  ini  juga akibat  dari  rasio  penyaluran  utang  ( Loan  to  Deposit  Ratio /LDR)  dari perbankan  yang  sudah  terlalu  tinggi.  LDR  perbankan  sudah  lebih  dari  90 persen,  bank  nasional  juga  terbatas  dalam  memberi  pinjaman  bagi  dunia usaha. Walhasil, kalangan swasta melirik ULN sebagai salah satu opsi yang paling  realistis.    Meski  begitu  BI  terus  menyampaikan  kekhawatirannya terhadap mismatch pembayaran ULN oleh pihak swasta. Bersama dengan BI dan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  pemerintah  akan  terus  menggodok kebijakan untuk bisa mengatasi persoalan tersebut
Tingginya  ULN  swasta  yang  melebihi  ULN  pemerintah,  dari sebelumnya  USD50,6  miliar  menjadi  USD156,2  miliar  pada  akhir  Agustus 2014, dimana posisi ULN swasta pada Agustus 2014 telah mencapai 53,8% dari  total  ULN  Indonesia  yang  sebesar  USD290,4  miliar.  Adanya  kondisi tersebut,  dalam  kajian  BI  menunjukkan  bahwa  ULN  tersebut  sangat  rentan terhadap  sejumlah  risiko,  yakni  salah  satunya  risiko  ULN  swasta  yang semakin  tinggi  yang  disebabkan  karena  prospek  perekonomian  yang  masih diliputi oleh berbagai ketidakpastian.
Menurut  Gubernur  BI,  Agus  D.W.  Martowardoyo,  likuiditas  global diperkirakan  akan  mengetat  dengan  tingkat  suku  bunga  yang  meningkat seiring  berakhirnya  kebijakan  moneter  akomodatif  di  negara-negara  maju, khususnya  di  Amerika  Serikat.  Ekonomi  negara-negara emerging  market
yang  menjadi  mitra  dagang  utama  Indonesia  diperkirakan  masih  akan mengalami  perlambatan  disertai  dengan  harga  komoditas  ekspor  di  pasar internasional yang masih rendah.
Kondisi  ini  menyebabkan  beban  pembayaran  ULN  berpotensi meningkat,  sebaliknya  kapasitas  membayar ULN berpotensi  menurun.  Oleh sebab itu, untuk menghadapi risiko-risiko tersebut, BI mewajibkan korporasi Nonbank yang memiliki ULN untuk memenuhi tiga hal,  yaitu rasio lindung nilai  minimum  untuk  memitigasi  risiko  nilai  tukar,  rasio  likuditas  valas minimum  untuk  memitigasi  risiko  likuiditas,  dan  peringkat  utang  minimum untuk memitigasi risiko overleverage.
Jumlah utang atau pinjaman luar negeri Indonesia kian mengkhawatirkan. Soalnya, nilainya terus bertambah dan berpotensi semakin membengkak  jika  melihat  kondisi  finansial  di  dalam  negeri.  Utang berdenominasi  valuta  asing  ini  akan  semakin  membebani  debitur  dan perekonomian  dalam  negeri  karena  nilai  rupiah  yang  kian  merosot.  Catatan BI,  total  utang  luar  negeri  Indonesia  mencapai   276,49  miliar  dolar  AS, tumbuh  8,73%  dibandingkan  dengan  posisi  2013.  Dari  jumlah  itu,  porsi utang  swasta  atau  korporasi  merupakan  yang  paling  besar,  yakni  145,98 miliar dolar AS. Lalu, utang luar negeri pemerintah 122,81 miliar dolar AS, dan sisanya utang BI.
Besarnya utang swasta patut mendapat sorotan. Soalnya, utang tersebut tumbuh  15,94%  dalam  setahun  terakhir.  Hampir  semua  sektor  korporasi gemar  mencari  utang  di  luar  negeri.  Ke  depan,  diperkirakan,  ULN  swasta akan terus bertambah. Pasalnya, ketatnya kebijakan moneter di dalam negeri akan  memaksa  pengusaha  mencari  pinjaman  ke  luar  negeri  ketimbang  di dalam negeri. Maka, ada yang menuding kondisi ini disebabkan kebijakan BI yang mempertahankan suku bunga tinggi (7,5%).
Banyak  pihak  yang  berkompeten  menyarankan  pemerintah  dan  BI mengambil langkah strategis untuk mencegah pembengkakan ULN. Saat ini diibaratkan  posisi  ULN  Indonesia  sudah  berada  di  lampu  kuning.  Tanda bahaya  terutama  terlihat  pada  peningkatan  rasio  pembayaran  utang  tahunan yang  mencapai  46,31%.  Rasio  ini  merupakan  yang  tertinggi  sejak  tahun 2004.  Kalau  sudah  mendekati  50%,  maka  utang  luar  negeri  harus  segera ditekan,  karena  nantinya  sebagian  penerimaan  dolar  AS  hanya  untuk membayar utang tersebut.
Apalagi,  jika  melihat  kinerja  ekspor  yang  melemah  dalam  beberapa bulan  terakhir,  sehingga  menimbulkan  defisit  necara  perdagangan, seharusnya ada pengetatan ULN secara serius. Mengingat, ekspor merupakan salah  satu  sumber  pasokan  valas  yang  digunakan  untuk  membayar  ULN. Pengereman  ULN  terutama  perlu  dilakukan  pada  korporasi  swasta  yang memiliki lini bisnis utama di pasar lokal. .
Yang  menarik,  BI  memandang  tambahan  utang  luar  negeri  Indonesia masih cukup wajar. Perusahaan dan pemerintah  memang harus utang untuk memenuhi  kebutuhan  pembiayaan  jangka  panjang.  Apalagi,  saat  ini  biaya utang di luar negeri ongkosnya sedang murah. Namun, BI pun mengingatkan korporasi  swasta  agar  hati-hati  agar  utang  valasnya  tidak  menciptakan currency  risks  dan  overleverage .  Sebab  dalam  pantauan  BI,  dua  hal  inilah yang menjadi risiko terbesar utang valas.
Krisis keuangan 1997-998 memberi pelajaran bahwa peningkatan ULN swasta  menjadi  salah  satu  penyebab  tekanan  pada  mata  uang.  Ini  tentu memperburuk  kondisi  stabilitas  keuangan  dan  perekonomian  secara keseluruhan.    Direktur  Komunikasi  BI  Peter  Jacobs  mengatakan  pihaknya terus mewaspadai  perkembangan ULN swasta dan terus mengingatkan agar korporasi  hati-hati  dengan  ULN.  Jika  rupiah  melemah,  nominal  utangnya tentu akan bertambah. Untuk mengurangi risiko akibat pelemahan kurs, Peter menyarankan  korporasi  melakukan  lindung  nilai  ( hedging ),    khususnya untuk perusahaan Nonbank.
Untuk  itu  ada  beberapa  hal  yang  harus  diperhatikan  oleh  perusahaan- perusahaan  yang  sering  kali  atau  kerap  bertransaksi  dengan  segala  sesuatu yang  berhubungan  dengan  nilai  tukar  dan  suku  bunga.  Diantaranya  yaitu perusahaan  harus  melakukan  peramalan  pergerakan  kurs valuta asing, memonitor  kinerja  perusahaan  terhadap  risiko  kerugian  yang  ditimbulkan oleh  fluktuasi valuta asing,  serta  merancang  strategi  untuk  menghindari kerugian  dari  risiko  fluktuasi valuta asing  ( hedging ).  Untuk  itu  sangat penting artinya bagi perusahaan melakukan tindakan lindung nilai ( hedging ). Apalagi,  masih  banyak  perusahaan  swasta  belum hedging atas  utang valasnya.
Catatan  BI,  hampir  25%  korporasi  punya  utang  valas  tapi  belum menyiapkan  strategi hedging. Maka  tepat  jika  BI  memantau  perkembangan ULN.  Hasil  penelitian  akan  menjadi  dasar  apakah  utang  valas  perlu  segera direm atau tidak. Apalagi kinerja perdagangan internasional Indonesia belum menggembirakan.  Devisa  hasil  ekspor  (DHE)  belum  menggembirakan lantaran masih terjadi defisit.
Oleh  karena  itu  untuk  memitigasi  berbagai  risiko  seperti  risiko  nilai tukar ( currency risk ), risiko likuiditas ( liquidity risk ) dan risiko beban utang yang  berlebihan  ( overleverage  risk ),  yang  ditimbulkan  oleh  ULN  swasta khususnya  korporasi  Nonbank,  yang  dalam  beberapa  tahun  terakhir jumlahnya  meningkat  sangat  pesat,  maka  dipandang  perlu  untuk mengeluarkan  peraturan  yang  dikeluarkan  oleh  BI  yaitu  peraturan No. 16/20/PBI/2014  tanggal  28  Oktober  2014  tentang  Penerapan  Prinsip Kehati-hatian  Dalam  Pengelolaan  Utang  Luar  Negeri  Korporasi Nonbank.
Menurut Hendro Utomo,  Analis PT Pemeringkat Efek Indonesia atau Pefindo,  menilai  positif  Peraturan  Bank  Indonesia  (PBI)  nomor  16/20/2014 tentang  Penerapan  Prinsip  Kehati-Hatian  Dalam  Pengelolaan  Utang  Luar Negeri  (ULN)  Korporasi  Nonbank.  Secara  umum  mereka  menilai  positif karena  ada  bentuk  pengawasan  aktif  dari  BI  sebagai  regulator  atas  ULN valas  korporasi  untuk  memitigasi  risiko  terjadinya  krisis  keuangan  seperti 1997. Oleh karena itu diharapkan korporasi yang akan mendapat ULN valas akan  lebih  terseleksi  dan  berhati-hati.  Bila  krisis  1998  disebabkan  ULN pemerintah  maupun  swasta  sangat  besar,  dengan  adanya  PBI  ini  kondisi pinjaman  luar  negeri  akan  lebih  meminimalisir  kekhawatiran  tersebut. Adapun  secara  garis  besar  poin  dari  PBI  yang  dinilai  positif  oleh  Pefindo, seperti korporasi Nonbank yang memiliki ULN valas wajib memenuhi rasio lindung  nilai  minimum  70  persen,  rasio  likuiditas  minimun  70  persen.  Di awal,  rasio  longgar,  tapi  semakin  kesini  rasio  semakin  ketat.

## 1.2. Identifikasi Masalah
Hampir  setiap  negara  sering  melakukan  kegiatan  perdagangan internasional,  mereka  membayar  transaksi  perdagangan  internasional tersebut  dengan  menggunakan  valuta  asing.  Disamping  itu  yang membutuhkan valuta asing adalah pemerintah untuk membiayai perwakilan- perwakilannya  di  luar  negeri,  menyelesaikan  ULN,  membayar  bunga  dan keperluan  luar  negeri  lainnya.  Perusahaan  asing  juga  membutuhkan  valuta asing  untuk  membayar  dividen  pemegang  saham  di  luar  negeri.  Begitupun para  importir  butuh  valuta  asing  untuk  membayar  eksportir  di  luar  negeri serta  para investor untuk menyelesaikan kewajibannya di luar negeri.
Transaksi-transaksi bisnis yang penyelesaiannya melibatkan mata uang negara asing (valuta asing), biasanya berhadapan dengan masalah terjadinya perubahaan  nilai  kurs  mata  uang  tersebut.  Para  pelaksana  bisnis  sadar  akan
hal  itu.  Transaksi  ekspor  atau  impor  misalnya,  diselesaikan  dengan pembayaran-pembayaran  dalam  valuta  asing  terutama  US$.  Oleh  karena berbagai  persyaratan  pembayaran  dan  jangka  waktu  dapat  dilakukan,  maka kewajiban  atau  tagihan-tagihan  yang  terjadi  ada  kalanya  masih  ditunda pelaksanaannya sampai jangka waktu tertentu.
Menyadari  akan  terjadinya  fluktuasi  kurs  pada  saat  permulaan transaksi  dan  penyelesaiannya  pada  akhir  transaksi  yang  sulit  diramalkan, para pengusaha  (korporasi), individu maupun bank-bank pelaksana berusaha menanggulangi  risiko  perubahan  kurs  tersebut  dengan  melakukan hedging (lindung  nilai).  Lindung  nilai  dilakukan  untuk  melindungi  terhadap  suatu perubahan harga yang akan memberikan dampak negatif terhadap perubahan laba.
Hedging sangat bermanfaat bagi perusahaan  yang memiliki usaha dan kerap  bertransaksi  yang  berkaitan  dengan  suku  bunga.  Jika  perusahaan mempunyai  hutang    dalam  valuta  asing  dan  suku  bunga  mengambang mereka  pasti  akan  terpengaruh.    Menghadapi  suku  bunga  yang  cenderung naik  dan  volatilitas  kurs  yang  tinggi  tersebut  maka  perusahaan  perlu melakukan hedging .

## 1.3. Rumusan Masalah
Bagaimana Penerapan Transaksi Lindung Nilai (Hedging)
Berdasarkan  Peraturan  Bank  Indonesia  No/16/PBI/2014  sebagai  Instrumen Manajemen  Risiko Dalam Kebijakan Utang Korporasi Nonbank.

## II. LANDASAN TEORI

## 2.1. Pengertian hedging
Hedging menurut Faisal dalam Adrian Sutedi (2012:102) adalah suatu tindakan  melindungi  perusahaan  untuk  menghindari  atau  mengurangi  risiko kerugian  atas  valuta  asing  sebagai  akibat  dari  terjadinya  transaksi  bisnis, sehingga  perusahaan  dapat  melakukan  penjualan  atau  pembelian  sejumlah mata uang  untuk menghindari risiko kerugian akibat selisih kurs yang terjadi karena adanya transaksi bisnis yang dilakukan oleh perusahaan tersebut.
Menurut  Martono  (  2002;386) hedging adalah  suatu  strategi  yang dilakukan untuk  membatasi  kemungkinan kerugian karena  risiko  perubahan nilai  tukar    mata  uang  ( exposure ).  Menurut  PBI  Nomor    16/20/PBI/2014, lindung  nilai  adalah  cara  atau  teknik  untuk  mengurangi  risiko  yang  timbul maupun yang akan timbul akibat fluktuasi harga di pasar keuangan.
Sedangkan  menurut  Peraturan  Menteri  Badan  Usaha  Milik  Negara Nomor:  PER-09/MBU/2013, hedging adalah  cara  atau  teknik  untuk mengurangi  risiko  yang  timbul  maupun  yang  diperkirakan  akan  timbul akibat  adanya  fluktuasi  harga  di  pasar  keuangan.  Sedangkan  menurut peraturan menteri keuangan nomor 12/PMK.08/2013 lindung nilai ( hedging ) adalah  kegiatan  yang  dilakukan  untuk  memitigasi  risiko  atau  melindungi posisi  nilai  suatu  aset  atau  kewajiban  yang  mendasarinya  terhadap  risiko fluktuasi  tingkat  bunga  dan  nilai  mata  uang  di  masa  yang  akan  datang. Transaksi Lindung Nilai adalah transaksi yang dilakukakan oleh Pemerintah dengan counterparty (pihak  yang  terkait  dalam  kontrak/pihak-pihak  yang saling  berhubungan)  dalam  rangka  mengendalikan  risiko  fluktuasi  beban pembayaran  bunga  dan  kewajiban  pokok  utang,  dan  atau  melindungi  posisi nilai  utang  dari  risiko  yang  timbul  maupun  yang  diperkirakan  akan  timbul akibat adanya volatilitas faktor-faktor pasar keuangan.
Hedging dapat  mengurangi  kemungkinan  bangkrut,  memungkinkan perusahaan  untuk  mendapatkan  kredit  dari    kreditor  dengan  lebih  mudah, menjalin  kerja  sama  yang  lebih  baik  dengan  pemasok    dan  memungkinkan perusahaan  mendapatkan  pinjaman  dengan  suku  bunga  yang  lebih  rendah. Hedging timbul  didasari  oleh  ketidakpastian  akan  masa  yang  akan  datang seperti  nilai  kurs,  suku  bunga,  harga  komoditas  yang  tidak  bisa  dipastikan, oleh karena itu akan mendorong orang untuk melakukan suatu tindakan guna mengurangi  risiko  yang  ada  sehingga  perusahaan  dapat  meramalkan pengeluaran  dan  penerimaan  kas  di  masa  depan  dengan  lebih  akurat  yang akan meningkatkan kualitas dari keputusan penganggaran kas.
Brigham    Houston  (200:380)  menyatakan  bahwa  membuat  suatu lindung  nilai  yang  baik  harus  melalui  langkah-langkah  berikut  ini:  1)
Mengidentifikasi  situasi  kapan  perusahaan  akan  menanggung  kerugian kemudian menentukan jumlah kerugian. Misalnya suatu perusahaan tambang emas akan menanggung kerugian ketika harga emas turun. Suatu reksa dana akan menanggung kerugian ketika bursa saham jatuh.
Perusahaan seperti ini perlu memproyeksikan jumlah kerugian dengan tepat  ketika situasi  tersebut  terjadi. 2) Menemukan suatu  instrumen lindung nilai  yang  memberikan  keuntungan  ketika  terjadi  situasi  merugikan- menentukan  jumlah  keuntungan.  Misal  suatu short  position (penjual  dalam kontrak  derivatif)  dalam  kontrak  ijon  atas  emas  akan  memberikan keuntungan ketika harga emas turun. 3) Menghitung instrumen lindung nilai yang  akan  dibeli  dalam  jumlah  yang  memadai.  4)  Membeli  instrumen
lindung  nilai  dalam  jumlah  yang  memadai.  5)  Mengawasi  arus  kas  yang dibutuhkan untuk mempertahankan lindung nilai.

## 2.2. Teknik-teknik hedging
Pada  saat  ini  kegiatan hedging relatif  banyak  digunakan  oleh perusahaan  dengan  beberapa  alasan  sehat  ataupun  tidak  sehat.  Tabel  di bawah  ini  menjelaskan  beberapa  teknik hedging yang  populer  dan  dipakai oleh perusahaan.
Tabel 2.1. Beberapa Teknik Hedging Tipe produk hedging Mendengar Menggunakan Kontrak forward
Swap mata uang asing Futures mata uang asing
Opsi yang diperdagangkan di bursa
Futures
atas opsi yang diperdagangkan di bursa Opsi  diperdagangkan  di  bursa paralel Forward sintetis
Opsi Sintetis Pertukaran forward Waran mata uang asing 100  % 98,8 % 98,8 % 96,4 % 95,8 % 93,5 % 88    % 88    % 81,7 % 77,7 % 93,1 % 52,6 % 20,1 % 17,3 % 8,9 % 48,8 % 22,0 % 18,6 % 14,8 % 4,2 %
Sumber:  Mamduh  M  Hanafi;  Manajemen  Keuangan  Internasional (2013;251)
Tabel  di  atas    menggunakan  responden  perusahaan  Amerika  Serikat yang  masuk  dalam    daftar  Fortune  500  (majalah  bisnis Fortune setiap tahunnya menerbikan daftar 500 perusahaan terbesar di AS). Terlihat bahwa forward,  swap dan futures merupakan  teknik hedging yang  paling  populer. Forward dan swap merupakan  teknik  yang  paling  banyak  digunakan  untuk hedging .
Survey  menunjukkan  bahwa    perusahaan  keuangan,  asuransi, real estate merupakan  perusahaan  yang  paling  sering  menggunakan  teknik hedging .  Hal  ini  bisa  dimengerti  karena  perusahaan  tersebut  mempunyai banyak  ahli  dalam  bidang  keuangan.  Semakin  tinggi  tingkat  kegiatan Internasional  semakin  sering hedging digunakan  karena  kegiatan internasional akan melibatkan mata uang asing.
Dalam  melakukan  teknik hedging digunakan  beberapa  instrumen derivatif.  Menurut  Mamduh  M  Hanafi  (2010:691)  yang  dimaksud  dengan instrumen derivatif adalah instrumen keuangan yang nilainya tergantung dari (diturunkan, derive  from )  nilai  aset  yang  menjadi  dasarnya  ( underlying asset) .  Instrumen  tersebut  mempunyai  potensi  yang  besar  untuk  membantu manajemen risiko.
Derivatif    menurut  Adrian  Sutedi  (2012:2)  adalah  sebuah  instrumen keuangan    ( financial  intrument )  yang  nilainya  diturunkan  atau  didasarkan pada  nilai  dari  aktiva,  instrumen,  atau  komoditas  yang  lain.  Suatu  transaksi derivatif merupakan sebuah perjanjian antara dua pihak yang dikenal sebagai counterparties .  Dalam  istilah  umum  transaksi  derivatif  adalah  sebuah kontrak  bilateral  atau  perjanjian  penukaran  pembayaran  yang  nilainya tergantung pada–diturunkan dari nilai aset, tingkat referensi atau indeks. Saat ini  transaksi  derivatif  terdiri  dari  sejumlah  acuan  pokok  ( underlying )  yaitu suku  bunga  ( interest  rate ),  kurs  tukar  ( currency ),  komoditas  ( commodity ), ekuitas ( equity ) dan  indeks ( index ) lainnya.
Secara formal derivatif merupakan suatu kontrak keuangan antara dua pihak  untuk  mentransaksikan  suatu  aset  saat  harga  tetap  pada  tanggal  yang akan terjadi di masa depan. Pihak yang menjual kontrak biasa disebut writer (penjamin)  kontrak.  Pihak  yang  membeli  kontrak  biasa  disebut buyer (pembeli) kontrak. Kedua pihak tersebut  merupakan pihak lawan satu  sama lain.
Pembeli  yang  memiliki  kontrak  derivatif  dikatakan  memiliki long position sementara  penjual  yang  menjual  kontrak  derivatif  dikatakan memiliki short  position dalam  kontrak.  Tanggal  masa  depan    dimana  arus kas  akan  ditukar  disebut  tanggal  kadaluwarsa  ( expired  date ).  Aset  yang ditransaksikan  disebut underlying asset (aset  yang  menjadi  dasar).  Harga transaksi  aset  yang  ditentukan  dalam  jumlah  tetap  di  muka  ketika  kontrak derivatif  dimulai,  disebut  harga  strike  ( strike  price )  atau  harga  penebusan ( exercise price ).    Berikut  akan  dijelaskan  instrumen  keuangan  derivatif paling dasar yang digunakan untuk teknik hedging.

## 2.2.1. Forward
Adrian Sutedi (2012:38) menyatakan bahwa forward merupakan suatu transaksi kontrak antara si pembeli ( taker ) dengan si penjual ( writer ) di masa yang akan datang dimana pada saat jatuh tempo akan ada serah terima suatu barang dengan jumlah dan harga yang telah disepakati sebelumnya. Kontrak
forward merupakan  suatu  kontrak  atau  perjanjian  antara  dua  pihak  dengan hak  dan  kewajiban  timbal  balik  yang  direalisasikan/ delivery di  masa  yang akan  datang  dengan  syarat-syarat  yang  telah  ditentukan  pada  saat  kontrak dibuat.
Objek  dari  kontrak  bisa  berupa  jual  beli  atau  pertukaran  mata  uang dengan  jumlah  dan  kurs  tertentu,  surat  berharga  atau  komoditi  dengan jumlah  dan  harga  tertentu.  Kontrak forward biasanya  digunakan  oleh  para importir atau eksportir pada saat  barang  yang di invoice dalam  valuta  asing dibeli  dari  atau  dijual  kepada  pihak-pihak  di  luar  negeri.  Tujuannya  adalah untuk  melindungi  risiko  keuntungan  atau  kerugian  transaksi  yang  timbul akibat fluktuasi nilai tukar antara tanggal transaksi dan tanggal penyelesaian kontrak.  Kontrak  ini  juga  digunakan  untuk  meng- hedge piutang  atau  utang valuta  asing  untuk  menutupi  keuntungan  atau  kerugian  transaksi  dan  untuk melakukan spekulasi valuta asing.
Menurut  Mamduh  M.  Hanafi  (2013:138)  transaksi forward dalam valuta  asing  merupakan  transaksi  dengan  penyerahan  pada  beberapa  waktu mendatang  sejumlah  mata  uang  tertentu  berdasarkan  sejumlah  mata  uang tertentu  yang  lain.  Kurs    dalam  transaksi forward ditentukan  di  muka sedangkan  penyerahan  dan  pembayaran  dilakukan  beberapa  waktu mendatang.
Kurs forward biasanya  dikutip  dengan  jangka  waktu  satu,  dua,  tiga atau  bahkan  12  bulan.  Tetapi  jika  jangka  waktu  yang  diperlukan  hanya  55 hari ataupun lebih dari satu tahun  negosiasi bisa dilakukan. Spread kurs jual dengan  kurs  beli  cenderung  akan  semakin  meningkat  dengan  semakin lamanya jangka waktu,  sedangkan pembayaran biasanya dilakukan dua hari setelah jatuh tempo.
Transaksi forward merupakan transaksi  yang paling umum dilakukan dalam hedging atau covering .  Dengan forward  contract nasabah  akan mendapatkan  jaminan  tentang  kepastian  kurs  untuk  menghilangkan  risiko valas  sehubungan  dengan  transfer  dana  dari  satu  negara  ke  negara  lain. Disamping  itu  juga  digunakan  untuk  menghilangkan  risiko  kerugian  dari ekspor  atau  impor  yang  dilakukan  untuk  lawan  rupiah  atau  valuta  asingnya baik yang harus diterima atau yang harus dibayar.

## 2.2.2. Futures
Adrian  Sutedi  (2012:25)  menyatakan Futures merupakan  sebuah kontrak  yang  mengikat  kedua  belah  pihak  untuk  menjual  ( short )  atau
membeli  ( long )  suatu underlying  asset yang  penyerahannya  akan  dilakukan pada waktu yang akan datang  dengan harga yang telah ditetapkan sekarang. Berbeda  dengan options yang  merupakan  bukti  kepemilikan  hak, futures mewajibkan pemegangnya untuk melaksanakan haknya.
Kontrak futures melibatkan  penempatan  kas  (bukan  pengiriman)  dan dapat  dibatalkan  sebelum  pengiriman  dengan  melakukan offsetting  contract bagi  instrumen  keuangan  yang  sama.  Berbeda  dengan  kontrak forward , kontrak futures adalah  suatu  kontrak  terstandarisasi  antara  dua  pihak, melibatkan ketentuan-ketentuan terstandarisasi dalam hal jumlah dan tanggal pengiriman,  diperdagangkan  dalam  suatu organized  exchange seperti New York  Futures  Exchange ,  dikuotasikan  sesuai  dengan  harga  pasar  setiap  hari dan  harus  memenuhi  persyaratan-persyaratan  marjin  periodik.  Biasanya kontrak futures dilakukan dengan cara pembayaran tunai dan bukan melalui penyerahan fisik aset dasarnya. Kerugian dari suatu kontrak futures biasanya menimbulkan  suatu margin  call sedangkan  keuntungan  menimbulkan pembayaran kas.
Jadi  kontrak futures merupakan perjanjian antara pembeli  dan penjual bahwa  sekuritas  akan  ditransaksikan  antara  kedua  belah  pihak  yang bersangkutan.  Dalam  perjanjian  tersebut  keduanya  setuju  untuk  tukar menukar  aset  atau  sekuritas  pada  tanggal  tertentu  dengan  transaksi  tunai. Perbedaannya  dengan  kontrak forward ,  dalam  kontrak futures harga  tidak ditentukan,  harga  yang  digunakan  adalah  harga  pasar  pada  tanggal  yang disepakati. Kontrak futures dapat berupa komoditas seperti bahan makanan ataupun komoditas industri.
Dalam  kontrak futures pihak  penjual  mempunyai  3  alternatif  pilihan untuk  mengatasi  kewajiban  dalam  kontrak  tersebut:  1)  Penjual  dapat membeli  sekuritas  di spot  market apabila  pada  tanggal  yang  disepakati penjual  kontrak  tidak  memiliki  sekuritas.  2)  Penjual  kontrak  membuat  janji yang  sama  dengan  pihak  lain,  untuk  mengkompensasikan  janji  yang  telah disepakati  dengan  pembeli  kontrak.  Penjual    harus  menyerahkan  sekuritas kepada pembeli kontrak pada tanggal yang disepakati.
Beberapa manfaat futures dilihat dari kepentingan investor: 1) Kontrak futures bertujuan  untuk  melindungi  fluktuasi  harga,  dengan  kontrak future s akan diperoleh adanya jaminan hasil yang konstan. Jika harga pasar sekuritas turun investor masih  dapat  memperoleh hasil tertentu  karena hasil sekuritas sudah dijamin dan ditentukan oleh kontrak futures . 2) Kontrak futures dapat juga  digunakan  untuk  melindungi  institusi  dari  fluktuasi  tingkat  bunga pinjaman.
Dengan  adanya  manfaat  tersebut  para  investor  dapat  meningkatkan volume  perdagangan  di  lantai  bursa.  Jadi Futures dan forward merupakan perjanjian untuk menjual atau membeli suatu jumlah aset tertentu, umumnya adalah  komoditas  atau  instrumen  keuangan  tertentu  dengan  tingkat  harga tertentu, yang ditentukan sekarang untuk dilaksanakan pada masa yang akan datang.
Jadi  perbedaan  antara futures dan forward ,  kalau futures diperdangangkan  di  bursa  yang  diatur  oleh  suatu  otoritas  bursa,  makanya ketentuan-ketntuan futures adalah baku, sedangkan forward diperdagangkan di luar bursa atau secara populer disebut Over The Counter (OTC). Aturan- aturan forward tersebut  merupakan  hasil  negosiasi. Futures umumnya  atas benda  berwujud  dan  penyelesaian  transaksi  dilakukan  melalui  penyerahan secara  fisik,  kecuali futures berdasarkan  indeks,  penyelesaian  transaksinya dilakukan  melalui  pembayaran  tunai.  Sedangkan forward dapat  atas  benda berwujud dan tidak berwujud dan penyelesaian transaksinya selalu dilakukan melalui pembayaran tunai.

## 2.2.3. Option (Opsi)
Allen  Jan  Baird  dalam  Adrian  Sutedi  (2012;48) A  call ( put)  option  is the contract right to buy (sell) a specified amount for some real or financial asset  at  a  fixed  price  on  or  before  a  given  date .  Menurut  definisi  di  atas option pada dasarnya dibedakan atas dua macam yaitu call option (hak beli) dan put  option (hak  jual).  Menurut  Adrian  Sutedi  (2012:48) Option (opsi) dalam  dunia  pasar  modal  adalah  suatu  hak  yang  didasarkan  pada  suatu perjanjian  untuk  membeli  atau  menjual  suatu  komoditi,  surat  berharga keuangan  atau  suatu  mata  uang  asing  pada  suatu  tingkat  harga  yang  telah disetujui  pada  setiap  waktu  dalam  masa  tiga  bulan  kontrak.  Opsi  dapat digunakan  untuk  meminimalisasi  risiko  dan  sekaligus  memaksimalkan keuntungan dengan daya ungkit ( leverage ) yang lebih besar.
Berdasarkan transaksinya opsi dibagi dua yaitu opsi call dan opsi put . Opsi call adalah  hak  (bukan  kewajiban)  untuk  membeli  suatu  aset  tertentu dengan  harga  tertentu  pada    jangka  waktu  tertentu.  Jika  harga  pasar  aset tersebut  lebih  besar  dibandingkan  dengan  harga  tertentu  tersebut  disebut sebagai harga eksekusi ( exercise price atau strike price ). Apabila harga pasar aset ternyata lebih kecil dibandingkan dengan harga eksekusi,  pembeli opsi tidak mempunyai kewajiban untuk membeli aset tersebut.
Opsi put adalah  hak,  bukan  kewajiban  untuk  menjual  suatu  aset tertentu  dengan  harga  yang  tertentu  pada  jangka  waktu  tertentu.  Jika  harga pasar  aset  tersebut  lebih  kecil  dibandingkan  dengan  harga  tertentu  tersebut, disebut sebagai harga eksekusi. Apabila harga pasar aset ternyata lebih besar dibandingkan  dengan  harga  eksekusi,  pembeli  opsi put tidak  mempunyai kewajiban untuk menjual aset tersebut .
Jadi  dapat  disimpulkan  opsi  merupakan  kontrak  resmi  yang memberikan  hak  (tanpa  adanya  kewajiban)  untuk  membeli  atau  menjual sebuah  aset  pada  harga  tertentu  dalam  jangka  waktu  tertentu. Option merupakan  kontrak  yang  memberikan  hak  (bukan  kewajiban)  kepada pemegang opsi untuk membeli ( call option ) atau menjual ( put option ) suatu aset dasar ( underlying asset ) pada harga tertentu yang telah ditetapkan pada saat  kontrak (strike/exercise  price )  pada  atau  sebelum  tanggal  tertentu ( expiration date / strike date ) atas penyerahan suatu aset dasar.
Opsi  sama  seperti forward atau futures ,  bisa  digunakan  baik  untuk hedging maupun  spekulasi.  Penggunaan  opsi  untuk hedging ;  misalnya seorang  importir  membeli  barang  dari  Amerika  Serikat  dengan  waktu penyerahan dan pembayaran dalam tiga bulan mendatang.  Importir tersebut memiliki posisi spot short ( short dollar ). Importir tersebut bisa membeli opsi call mata  uang  US$  (dolar  Amerika  Serikat).  Misalnya  harga  eksekusi  opsi tersebut  adalah  Rp  2000  yang  berarti  pembeli  opsi  mempunyai  hak  untuk membeli  1  US$  dengan  harga  Rp  2000.  Opsi  bisa  diperdagangkan  melalui bursa  paralel  (jaringan  bank)  atau  melalui  Bursa  Efek.  Opsi  yang diperdangkan  di  Bursa  Paralel  mempunyai  paralelisasi  seperti forward , sedangkan  yang  dijual  di  Bursa  Efek  mempuyai  paralelisasi  seperti futures . Opsi di Bursa Efek distandarisasi dalam beberapa item seperti besar kontrak, harga eksekusi dll. Pembeli atau penjual opsi langsung berhadapaan dengan Bursa Efek sehingga risiko kebangkrutan (ingkar janji) bisa dikurangi.
Sedangkan  opsi  pada  Bursa  Paralel  lebih  fleksibel,  pembeli  bisa menegosiasikan  item-item  tersebut.    Dalam  penilaian  opsi,  berapa  besarnya premiun atau fee yang  wajar  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor,  faktor tersebut  antara lain    harga pasar aset  saat  ini, harga eksekusi, jangka waktu opsi, volatilitas atau fluktuasi aset selama jangka waktu opsi, tingkat  bunga bebas  risiko  dan  antisipasi  aliran  kas  masuk  terhadap  aset  selama  jangka waktu opsi.

## 2.2.4. Swap
J.O.Grabbe    dalam  Hamdy  Hadi  (2010:211) swap diartikan  sebagai suatu  kontrak  transaksi  pembelian  atau  penjualan  valas  dengan spot  rate yang  dikombinasikan  dengan  pembelian  atau  penjualan  valas  yang  sama dengan forward  rate. Mamduh  M  Hanafi  (2013:464) swap merupakan perjanjian pertukaran aliran kas selama  periode tertentu di masa yang akan datang.
Swap tumbuh dengan pesat  dan saat  ini national  value (nilai  kontrak) swap sudah mengalahkan pasar futures dan  opsi.  Bagian terbesar dari swap adalah swap tingkat  bunga  yang  mencakup  75%  dari  total  pasar swap , meskipun  yang  pertama  kali  dilakukan  adalah swap mata  uang  ( currency swap ). Beberapa jenis swap antara lain, swaption ( swap atas opsi), forward rate  swap , swa p  dengan  mata  uang  asing  ( currency  swap ), swap utang- saham.
Sedangkan menurut Adrian Sutedi (2012:42) ada dua jenis swap yang umumnya  dipakai  untuk  tujuan  lindung  nilai    yaitu:  1) interest  rate  swap yang  melibatkan  pertukaran  sifat  bunga  dan  2) currency swap yang melibatkan pertukaran mata uang. Dalam interest rate swap , dua pihak dapat saling mempertukarkan pembayaran bunga tetap atau bunga mengambang.
Pertukaran  ini  timbul  karena  ada  pihak  yang  membayar  bunga  tetap tetapi  di  sisi  lain  menerima  bunga  mengambang  dan  di  pihak  lain  ada perusahaan yang membayar bunga mengambang dan menerima bunga tetap. Currency  swap menurut  Hamdy  Hadi  (2010:212)  merupakan  suatu  kontrak dari  dua  pihak  untuk  saling  menyerahkan  sejumlah  valas  tertentu  terhadap sejumlah  valas  lainnya.  Dengan  kata  lain currency  swap juga  merupakan pertukaran  antara  sejumlah  tertentu  dari  valas  yang  berbeda.  Tujuan utamanya  adalah  untuk  memungkinkan  perusahaan-perusahaan  mengakses pasar  modal  dengan  biaya  yang  lebih  murah  dan  atau  untuk  meng- hedge exposure terhadap  risiko  nilai  tukar  yang  timbul  dari  operasi  bisnis internasional.
Swap mempunyai  tujuan:  1)  merestrukturisasi  keuangan  perusahaan dan  2)  memperoleh  dana  pinjaman  yang  lebih  murah.  Restrukturisasi keuangan dengan swap cukup fleksibel dan cepat dilakukan. Dana pinjaman yang  lebih  murah  yang  bisa  diperoleh  melalui swap dikarenakan  adanya simetri  dalam  penentuan  premi  risiko  di  pasar  keuangan  dunia.  Masing- masing  pihak  dihadapkan  pada interest  risk (risiko  perubahan  suku  bunga) yaitu  ketidaksesuaian  ( mismatch )  antara  bunga  yang  diterima  dan  bunga
yang  dibayarkan.  Jadi Interest  rate swap dapat  digunakan  untuk  mengatasi ketidaksesuaian  antara  bunga  yang  dibayar  dengan  bunga  yang  diterima.
Sehingga  masing-masing  pihak  menerima  bunga  mengambang  dan membayar  bunga  mengambang  juga  atau  menerima  bunga  tetap  dan membayar bunga tetap juga. Jadi dua pihak dapat saling menyelamatkan dari risiko kerugian karena kenaikan bunga mengambang atau bunga tetap.

## III. PEMBAHASAN

## 3.1.  Penerapan  Prinsip  Kehati-Hatian  Dalam  Pengelolaan  Utang  Luar Negeri Korporasi Nonbank
ULN  merupakan  salah  satu  sumber  pembiayaan  perekonomian domestik, khususnya yang dilakukan oleh korporasi Nonbank, perlu dikelola secara  baik  oleh  korporasi  Nonbank  agar  memberikan  kontribusi  yang optimal  terhadap  perekonomian  nasional  dan  tidak  menimbulkan  gangguan pada  kestabilan  makro  ekonomi.  Untuk  mencapai  tujuan  tersebut pengelolaan  ULN  harus  dilakukan  dengan  memperhatikan  prinsip  kehati- hatian  untuk  memitigasi  berbagai  risiko  yang  dapat  timbul,  termasuk  risiko nilai  tukar,  risiko  likuiditas,  dan  risiko  utang  yang  terlalu  tinggi  atau berlebihan  ( overleverage ).  Penerapan  prinsip  kehati-hatian  tersebut  sejalan dengan  upaya  mendorong  pendalaman  pasar  keuangan  domestik, berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud di atas maka perlu menetapkan Peraturan  Bank  Indonesia  tentang  penerapan  prinsip  kehati-hatian  dalam pengelolaan ULN bagi korporasi Nonbank.
Korporasi  Nonbank  yang  memiliki  ULN  dalam  Valuta  Asing  wajib menerapkan  prinsip  kehati-hatian  yang  meliputi  pemenuhan  Rasio  Lindung Nilai,  Rasio  Likuiditas  dan  Peringkat  Utang  ( Credit  Rating ).  Korporasi
Nonbank  yang  memiliki  ULN  dalam  Valuta  Asing  wajib  memenuhi  Rasio Lindung  Nilai  minimum  tertentu  dengan  melakukan  Lindung  Nilai  Valuta Asing  terhadap  Rupiah.  Transaksi  Lindung  Nilai  dilakukan  dalam  bentuk transaksi  derivatif  Valuta  Asing  terhadap  Rupiah  berupa  transaksi forward, swap dan atau option .
Rasio  Lindung  Nilai  minimun  yang  dimaksud  adalah  ditetapkan  25% dari  a)  selisih  negatif  antara  Aset  Valuta  Asing  terhadap  Kewajiban  Valuta Asing,  yang  akan jatuh  waktu  sampai  dengan 3  (tiga) bulan ke depan sejak akhir  triwulan  dan  b)  selisih  negatif  antara  Aset  Valuta  Asing  terhadap
Kewajiban  Valuta  asing,  yang  akan  jatuh  waktu  lebih  dari  3  (tiga)  bulan sampai dengan 6 (enam) bulan ke depan sejak akhir triwulan.
Aset  Valuta  Asing  termasuk  tagihan  yang  berasal  dari  transaksi forward , swap dan/atau option yang  akan  direalisasikan  sampai  dengan  3 (tiga)  bulan  ke  depan  dan/atau  lebih  dari  3  (tiga)  bulan  sampai  dengan  6 (enam)  bulan  ke  depan  sejak  akhir  triwulan.  Yang  dimaksud  dengan transaksi forward adalah  transasksi  jual  atau  beli  Valuta  Asing  terhadap Rupiah  yang  penyerahan  dananya  dilakukan  lebih  dari  2  (dua)  hari  kerja setelah tanggal transaksi.
Transaksi swap adalah  transaksi  pertukaran  Valuta  Asing  terhadap Rupiah  melalui  pembelian/penjualan  tunai  ( spot )  dengan  penjualan  atau pembelian kembali secara berjangka yang dilakukan secara simultan dengan counterparty yang  sama  dan  pada  tingkat  harga  yang  dibuat  dan  disepakati pada  tanggal  transaksi  dilakukan.  Sedangkan  yang  dimaksud  dengan transaksi option adalah  suatu  perjanjian  atau  kontrak  antara  penjual  opsi ( seller atau writer )  dengan  pembeli  opsi  ( buyer ),  dimana  penjual  opsi menjamin  adanya  hak  (bukan  suatu  kewajiban)  dari  pembeli  opsi  untuk membeli  atau  menjual  aset  tertentu  pada  waktu  dan  harga  yang  telah ditetapkan. Akhir triwulan adalah tanggal terakhir pada setiap triwulan yakni 31 Maret, 30 Juni, 30 September dan 31 Desember.
Contoh perhitungan 1; pada tanggal 31 Maret 2016, PT ABC memiliki aset  lancar  dalam  Valuta  Asing    USD  40,000.00  (40  ribu  dollar  AS)  yang terdiri  atas  giro  USD  10,000.00  (10  ribu  dolar  AS)  dan  deposito  USD 30,000.00 (30 ribu dolar AS). Selain itu  PT ABC juga memiliki Kewajiban Valuta  Asing  yang  akan  jatuh  waktu  sampai  dengan  tiga  bulan  ke  depan sebesar USD 100,000.00 (100 ribu dolar AS) dan tidak memiliki kewajiban Valuta  Asing  yang  akan  jatuh  waktu  lebih  dari  tiga  bulan  sampai  dengan enam bulan ke depan.
Perhitungan  pemenuhan  ketentuan  Rasio  Lindung  Nilai  minimun adalah  sebagai  berikut:  1)  perhitungan  pemenuhan  Rasio  Lindung  Nilai minimum  untuk  jangka  waktu  lebih  dari  tiga  bulan  sampai  dengan  enam bulan ke depan, PT ABC tidak wajib melakukan Lindung Nilai karena tidak memiliki  selisih  negatif  antara  Aset  Valuta  Asing  dan  Kewajiban  Valuta asing.  2)  perhitungan  pemenuhan  Rasio  Lindung  Nilai  minimum  untuk jangka waktu dengan tiga bulan ke depan. PT ABC memiliki selisih negatif antara  Aset  Valuta  Asing  dan  Kewajiban  Valuta  Asing  sebesar  USD 40,000.00-USD100,000.00  =  -USD60,000.00,  sehingga  untuk  memenuhi ketentuan  Rasio  Lindung  Nilai  minimum,  PT  ABC  wajib  melakukan
Lindung  Nilai  sebesar  25%  x  USD  60,000.000=  USD15,000.00.,  dengan tanggal  transaksi  antara  1  Januari  2016  sampai  31  Maret  2016  dan  tanggal Valuta  antara  1  April  2016  sampai  dengan  30  Juni  2016,  guna  memenuhi ketentuan Rasio Lindung Nilai minimum sampai dengan tiga bulan ke depan.
Contoh 2: Pada tanggal 31 Maret 2016, PT XYZ memiliki aset lancar dalam Valuta Asing  USD40,000.00 yang terdiri dari giro USD10,000.00 dan deposito  USD30,000.00, serta telah memiliki tagihan transaksi forward beli USD  sebesar  USD15,000.00  dengan  tanggal  transaksi  pada  15  Desember 2015  dan  akan  jatuh  waktu  pada  15  Mei  2016.  Selain  itu  PT  XYZ  juga memiliki  kewajiban  Valuta  Asing  yang  akan  jatuh  waktu  lebih  dari  tiga bulan  sampai  dengan  enam  bulan  ke  depan  sebesar  USD100,000.00  dan kewajiban Valuta Asing yang akan jatuh waktu sampai dengan tiga bulan ke depan sebesar USD100,000.00.
Perhitungan  pemenuhan  ketentuan  Rasio  Lindung  Nilai  minimum adalah sebagai berikut: 1) pemenuhan Rasio  Lindung Nilai minimum untuk jangka waktu lebih dari tiga bulan sampai dengan enam bulan ke depan. PT XYZ  memiliki  selisih  negatif  antara  Aset  Valuta  Asing  dan  kewajiban Valuta  Asing  sebesar  USD40,000.00-USD100,000.00=  -USD60,000.00, sehingga untuk memenuhi ketentuan Rasio Lindung Nilai minimum PT XYZ wajib  melakukan  Lindung  Nilai  sebesar  25%  x  USD60,000.00= USD15,000.00.  Dalam  kasus  ini  PT  XYZ  wajib  melakukan  Lindung  Nilai paling  sedikit  sebesar  USD  15,000.00  dengan  tanggal  transaksi  antara  1 Januari  2016  sampai  31  Maret  2016  dan  tanggal  Valuta  antara  1  Juli  2016 sampai 31 September 2016, guna memenuhi ketentuan Rasio Lindung Nilai minimum  untuk  jangka  waktu  lebih  dari  tiga  bulan  sampai  dengan  enam bulan  ke  depan.  Pemenuhan  Rasio  Lindung  Nilai  minimum  untuk  jangka waktu sampai dengan tiga bulan ke depan. PT XYZ memiliki selisih negatif antara  Aset  Valuta  Asing  dan  Kewajiban  Valuta  Asing  sebesar USD40,000.00+USD15,000.00-USD100,000.00=  -USD45,000.00,  sehingga untuk  memenuhi  ketentuan  Rasio  Lindung  Nilai  minimum  PT  XYZ  wajib melakukan  Lindung  Nilai  sebesar  25%  x  USD45,000.00=  USD11,250.00, dengan  tanggal  transaksi  antara  1  Januari  2016  sampai  dengan  31  Maret 2016,  guna  memenuhi  ketentuan  Rasio  Lindung  Nilai  minimum  untuk jangka waktu sampai dengan tiga bulan ke depan.
Korporasi  Nonbank  yang  memiliki  ULN  dalam  Valuta  Asing  wajib memenuhi  Rasio  Likuiditas  minimum  tertentu  dengan  menyediakan  Aset Valuta  Asing  yang  memadai  terhadap  Kewajiban  Valuta  Asing  yang  akan jatuh  waktu  sampai  dengan  tiga  bulan  ke  depan  sejak  akhir  triwulan.  Aset Valuta  Asing  termasuk  tagihan  yang  berasal  dari  transaksi forward,  swap
dan/atau option yang akan direalisasikan sampai dengan tiga bulan ke depan sejak  akhir  triwulan.  Akhir  triwulan  adalah  tanggal  terakhir  pada  setiap triwulan, yakni 31 Maret, 30 Juni, 30 September, dan 31 Desember.
Sebagai  contoh:  pada  tanggal  31  Maret  2016,  PT  ABC  memiliki  aset lancar  dalam  Valuta  Asing  sebesar  USD30,000.00  yang  terdiri  dari  giro sebesar  USD10,000.00  dan  deposito  USD20,000.00  serta  tagihan  transaksi forward beli  tiga  bulan  sebesar  USD10,000.00  dengan  tanggal  transaksi pada  1  Februari  2016  dan  tanggal  Valuta  pada  1  Mei  2016.  Selain  itu  PT ABC juga memiliki Kewajiban Valuta Asing yang akan jatuh waktu sampai dengan tiga bulan ke depan sebesar USD100,000.00. Berdasarkan kondisi di atas Rasio Likuiditas PT ABC sebesar
{(USD30,000.00+USD10,000.00)/USD100,000.00}  x  100%=  40%.  Jadi  PT ABC tidak memenuhi ketentuan Rasio Likuiditas sebesar 70%,  karena Rasio
Likuiditas minimum tertentu ditetapkan paling rendah sebesar 70%.
Korporasi  tersebut  juga  wajib  memenuhi  Peringkat  Utang  ( Credit Rating )  paling  kurang  setara  BB  yang  dikeluarkan  oleh  Lembaga Pemeringkat  yang  diakui  oleh  otoritas  yang  berwenang,  berupa  peringkat yang  masih  berlaku  atas  korporasi  dan/atau  surat  utang  sesuai  dengan  jenis dan  jangka  waktu  ULN  dalam  Valuta  Asing.  Lembaga  pemeringkat  yang diakui  mengacu  pada  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur mengenai lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui oleh otoritas yang berwenang.
Contoh: peringkat utang setara BB yang dikeluarkan oleh Standard Poor’s (SP)  adalah  setara  dengan  Ba  yang  dikeluarkan  oleh Moodey’s Investor  Service atau  setara  dengan  idBB  yang  dikeluarkan  oleh  Pefindo. Peringkat  Utang  BB  mencakup  BB-,BB,  dan  BB+  (SP)  atau  setara  Ba1, Ba2, dan Ba3 ( Moody’s ) atau setara idBB-, idBB, dan idBB+ (Pefindo).
Masa  berlaku  Peringkat  Utang  ( Credit  Rating )  atas  korporasi  ( issuer rating ) dan/atau surat utang ( issue rating ) paling lama 1 (satu) tahun setelah peringkat  tersebut  diterbitkan  dan/atau  ditetapkan.  Jika  korporasi  akan melakukan  ULN  dengan  menerbitkan  surat  utang  berjangka  panjang  maka Peringkat  Utang  yang  harus  disampaikan  adalah  Peringkat  Utang  jangka panjang.
Kewajiban pemenuhan prinsip kehati-hatian tersebut dikecualikan bagi ULN  dalam  Valuta  Asing  yang  berupa  utang  dagang  ( trade  credit ),  yaitu utang  yang  timbul  dalam  rangka  kredit  yang  diberikan  oleh supplier luar negeri atas tansaksi barang dan atau jasa. Sedangkan kewajiban pemenuhan
ketentuam  minimum  peringkat  utang  ( credit  rating )  juga  dikecualikan  bagi ULN  dalam  Valuta  Asing  yang  merupakan refinancing ,    yaitu  ULN  yang digunakan untuk mengganti utang sebelumnya dengan persyaratan ( term and conditions )  yang  lebih  baik  dengan  jumlah  yang  sama  (tidak  menambah outstanding ULN).
Selain  itu  juga  dikecualikan  untuk    ULN  dalam  Valuta  Asing  dari kreditor  lembaga  internasional  (bilateral/multilateral)  terkait  pembiayaan proyek  Infrastruktur.  Contoh:  lembaga  internasional  (bilateral/multilateral) antara  lain International  Finance  Corporation (IFC), Japan  Bank  for International Cooperation (JBIC), Japan International Cooperation Agency (JICA), Asian Develoment Bank (ADB), Islamic Development Bank (IDB).
Pengecualian terkait pembiayaan proyek infrastruktur tersebut sebagai upaya  mendukung  pengembangan  infrastruktur  nasional.  Infrastruktur  yang dimaksud  adalah  1)  infrastruktur  transportasi,  meliputi  pelayanan  jasa kebandarudaraan,  penyediaan,  dan/atau  pelayanan  jasa  kepelabuhanan, sarana dan prasarana perkeretaapian, 2) infrastruktur jalan, meliputi jalan tol dan  jembatan  tol,  3)  infrastruktur  pengairan    meliputi  saluran  pembawa  air baku,  4)  infrastruktur  air  minum  yang  meliputi  bangunan  pengambilan  air baku, jaringan transmisi, jaringan distribusi, instalasi pengolahan air minum,
5) infrastruktur sanitasi yang meliputi instalasi pengolah air limbah, jaringan pengumpul  dan  jaringan  utama,  dan  sarana  persampahan  yang  meliputi pengangkut  dan  tempat  pembuangan,  6)  Infrastruktur  telekomunikasi  dan informatika  meliputi  jaringan  telekomunikasi  dan  infrastruktur e- government ,  7)  infrastruktur  ketenagalistrikan  meliputi  pembangkit, termasuk  pengembangan  tenaga  listrik  yang  berasal  dari  panas  bumi, transmisi  atau  distribusi  tenaga  listrik  dan  8)  infrastruktur  minyak  dan  gas bumi, meliputi transmisi dan/atau distribsi minyak dan gas bumi.

## 3.2.Pemantauan Kepatuhan Dan Penyampaian Laporan Serta Dokumen Pendukung Dan Sanksi
Korporasi  wajib  menyampaikan  laporan  kepada  BI  terkait    penerapan prinsip tersebut, dan juga wajib menyampaikan dokumen pendukung kepada BI  terkait:  a)  pelaksanaan  penerapan  prinsip  kehati-hatian  dan,  b) pengecualian  sebagaimana  yang  dimaksud  di  atas.  Yang  dimaksud  dengan dokumen  pendukung  antara  lain  Laporan  Keuangan  lengkap  baik  secara triwulan ( in house ) maupun tahunan ( audited ).
Tata  cara  penyampaian  laporan  dan  dokumen  pendukung    termasuk pengenaan  sanksi  dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan  BI  yang  mengatur mengenai  pelaporan  kegiatan  lalu  lintas  devisa  dan  pelaporan  penerapan prinsip  kehati-hatian  dalam  mengelola  ULN  korporasi.  Disamping  itu  BI memantau  kepatuhan  korporasi  dengan  melakukan  penelitian  atas  laporan dan atau dokumen pendukung yang disampaikan.
Jika  diperlukan  dalam  melakukan  penelitian  atas  laporan  dan  atau dokumen  pendukung,  BI  menempuh  berbagai  cara  antara  lain:  a)  meminta penjelasan,  bukti,  catatan,  dan  atau  dokumen  pendukung  dengan  atau  tanpa melibatkan  pihak  instansi  terkait  (lembaga/kementerian/otoritas  yang memiliki  kewenangan  pengaturan  atas  korporasi,  sebagai  contoh Kementerian negara BUMN), b) melakukan pemeriksaan langsung terhadap korporasi, dan c) menunjuk  pihak lain untuk melakukan penelitian bagi  BI. Korporasi  yang  melakukan  pelanggaran  terhadap  kewajibannya  akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
BI  akan  menyampaikan  informasi  mengenai  pengenaan  saksi administratif  kepada  pihak-pihak  terkait  antara  lain:  Kreditor  yang bersangkutan  di  luar  negeri,  Kementrian  Negara  BUMN  bagi  korporasi BUMN, Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Pajak, Otoritas Jasa Keuangan  (OJK),  dan  Bursa  Efek  Indonesia  (BEI),  bagi  korporasi  publik yang tercatat di BEI.
Pada  saat  Peraturan  Bank  Indonesia  ini  mulai  berlaku:  a)  ketentuan mengenai  Rasio  Lindung  Nilai  minimum  tertentu  ditetapkan  paling  rendah sebesar  20%  dari:  (1)  selisih  negatif  antara  Aset  Valuta  Asing  terhadap kewajiban Valuta Asing  yang akan jatuh waktu sampai dengan tiga bulan ke depan  sejak  akhir  triwulan  dan  (2)  selisih  negatif  antara  Aset  Valuta  Asing terhadap  Kewajiban  Valuta  Asing  yang  akan  jatuh  waktu  lebih  dari  tiga bulan  sampai  dengan  enam  bulan  ke  depan  sejak  akhir  triwulan,  sampai dengan  31  Desember  2015,  b)  ketentuan  mengenai  Rasio  Likuiditas minimum  tertentu  sebagai  mana  yang  dimaksud  di  atas  ditetapkan  paling rendah  sebesar  50%    sampai  dengan  31  Desember  2015.  Untuk  periode  1 Januari  2015  sampai  dengan  31  Desember  2015,  Rasio  Lindung  Nilai  dan Rasio  Likuiditas  ditetapkan  masing-masung  sebesar  20%  dan  50%  untuk memberikan  kesempatan  bagi  korporasi  melakukan  penyesuaian  dalam pengelolaan risiko, termasuk ketersediaan intrumen lindung nilai. Sedangkan ketentuan  mengenai  pemenuhan  Peringkat  Utang  ( Credit  Rating )  berlaku bagi ULN yang ditandatangani atau diterbitkan sejak tanggal 1 Januari 2016. Ketentuan sanksi tersebut mulai berlaku sejak laporan triwulan ketiga tahun
2015.  Peraturan  Bank  Indonesia  ini  mulai  berlaku  pada  tanggal  1  Januari 2015.

## IV. KESIMPULAN
Hedging sebenarnya  merupakan  praktek  lama  dan  biasa  digunakan oleh pelaku ekonomi swasta khususnya di industri keuangan, dengan tujuan memitigasi  resiko  pergerakan  aset  keuangan  seperti  nilai  tukar.  Dengan melaksanakan hedging maka  besarnya  resiko  yang  terjadi  akibat  volatilitas nilai  tukar  yang  dihadapi  di  masa  mendatang  dapat  diminimalisir  dan diperhitungkan di masa sekarang.
Hedging adalah  suatu  tindakan  untuk  menghindari  resiko  kerugian akibat terjadinya fluktuasi  atau perubahan kurs valuta asing. Hedging dapat juga digunakan sebagai strategi keuangan  yang akan menjamin bahwa nilai valuta  asing  yang  digunakan  untuk  membayar  sejumlah  valuta  asing ( outflow )    atau  menerima  sejumlah  valuta  asing  ( inflow )  dimasa  yang  akan datang tidak terpengaruh oleh  fluktuasi kurs valuta asing.
Dengan  demikian hedging merupakan    tindakan  yang  dilakukan  oleh perusahaan  untuk  menghindari  atau  mengurangi  resiko  kerugian  atas  valuta asing  sebagai  akibat  dari  terjadinya  transaksi  bisnis.  Untuk  melindunginya, perusahaan menggunakan beberapa  teknik hedging berupa  produk derivatif diantaranya  kontrak forward , Swap mata  uang  asing, Futures mata  uang asing,  Opsi  yang  diperdagangkan  di  bursa, Futures atas  opsi  yang diperdagangkan  di  bursa,    Opsi  diperdagangkan  di  bursa  paralel, Forward sintetis, Opsi Sintetis, Pertukaran forward dan Waran mata uang asing.
Pemerintah  dalam  hal  ini  BI  menerbitkan  Peraturan  No.  16/PBI/2014 tentang  Prinsip  kehati-hatian  dalam  pengelolaan  ULN  korporasi  Nonbank. Aturan ini memuat  tiga pokok besar  yaitu:  1) Rasio  lindung nilai,   rasio  ini diterapkan  dari  selisih  antara  aset  valas  dengan  kewajiban  valas  yang  akan jatuh tempo dalam  waktu tiga bulan ke depan hingga enam  bulan.  Sebagai tahap  awal  untuk  periode  1  Januari  2015  hingga  31  Desember  2015, korporasi Nonbank  yang memiliki ULN dalam bentuk valuta asing terhadap rupiah wajib melakukan hedging dengan rasio sebesar 20%. Kemudian pada 1  Januari  2016 rasio  hedging dinaikkan  menjadi  25%.  2)  Rasio  likuiditas, korporasi  Nonbank  wajib  menyiapkan  aset  valas  tiga  bulan  sebelum  jatuh tempo.  Rasio  aset  valasnya  minimal  50%  dari  kewajiban  valas  yang  akan jatuh  tempo.  Rasio  ini  akan  naik  menjadi  70%  sejak  1  Januari  2016.  3) Peringkat utang,  korporasi  yang melakukan ULN wajib memiliki peringkat utang ( credit rating ) paling kurang setara BB yang dikeluarkan oleh lembaga
pemeringkat.  Terdapat  enam  lembaga  rating  baik  internasional  ataupun domestik  yang  diakui  yaitu Moody's  Investor  Service,  SP,  Fitch  Ratings , Pefindo, Fitch  Rating  Indonesia ,  dan InvestmentCredit  Rating  Agency (ICRA) Indonesia.
Dalam  aturan  ini,  korporasi  wajib  memenuhi  prinsip  kehati-hatian. Jika  prinsip  tersebut  dilanggar,  akan  diberikan  sanksi  administratif    berupa denda  teguran  tertulis.  Teguran  tersebut  akan  dikirimkan  kepada  korporasi, kreditur dan otoritas lain, kepada kreditur korporasi yang ada di luar negeri, kementerian  BUMN  bagi  korporasi  BUMN,  Kementerian  Keuangan  c.q. Direktorat  Jenderal  Pajak,  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  dan  Bursa  Efek Indonesia (BEI) bagi korporasi publik yang tercatat di BEI. Teguran berupa surat  ke  pihak  lain  ini  bertujuan  agar  pemberian  kredit  tidak sembarangan. Mulai 1 Januari 2015 mendatang, Bank Indonesia secara resmi memberlakukan PBI tersebut. Kewajiban-kewajiban tersebut harus dipenuhi secara bertahap oleh korporasi Nonbank yang memiliki ULN.

## DAFTAR PUSTAKA
Agus  Martowardoyo,  (2014),  Utang  Luar  Negeri  Swasta  Terancam Membengkak, Ini Alasannya pada www.okezone.com (diunduh
pada tanggal 15 Desember 2014)
Agus Martowardoyo, (2014), Ekonomi Global Tak Pasti,  Risiko Utang Luar Negeri Swasta Semakin   Besar  pada www.infobanknews.com (diunduh pada tanggal 15 Desember 2014)
Adrian  Sutedi,  2012,    Produk-Produk  Derivatif  dan  Aspek  Hukumnya, Penerbit Alfabeta, Bandung
Agus  Sartono,  Manajemen  Keuangan  Teori  dan  Aplikasi,  Edisi  4,  Penerbit
BPFE, Yogyakarta
Brigham    Houston,  2011,  Dasar-dasar  Manajemen  Keungan,  Jilid2,  Edisi
11, Penerbit Salemba Empat, Jakarta
Chairul Tanjung (2014), Ini Alasan Pengusaha Pilih Ngutang ke Luar Negeri pada www.detikfinance.com (diunduh pada tanggal 15 Desember 2014)
Hamdy  Hady,  2010,  manajemen  keungan  Internasional,  Edisi  2,  Penerbit Mitra Wacana Media, Jakarta
Hendro  Utomo,  (2014),  Pefindo  Apresiasi  Aturan  Pengetatan  Utang  Luar Negeri pada www.republika.co.id
Kasidi, 2014, Manajemen Risiko, Edisi2, Penerbit Ghalia Indonesia,  Bogor
Mamduh  M.  Hanafi,  2010,  Manajemen  Keuangan,  Edisi  2,  Penerbit  BPFE, Yogyakarta
Mamduh  M.  Hanafi,  2013,  Manajemen  Keuangan  Internasional,  Penerbit BPFE, Yogyakarta
Peter Jacob, (2014), Dolar Terus Menguat,  BI Waspada  Utang  Luar Negeri Swasta pada www.detikfinance.com (diunduh pada tanggal 20 Desember 2014)
Purnomo  Yusgiantoro,  2004,  Manajemen  Keuangan  Internasional,  Penerbit
Lembaga Penerbitan Fakultas  Ekonomi  Universitas  Indonesia, Jakarta
Juda  Agung, (2014), Inilah  Aturan  Utang Luar Negeri  pada
www.nasionalkontan.co.id (diunduh pada tanggal 20 Desember 2014)
Badan  Pusat  Statistik  Indonesia  (2014),  Mengelola  Utang  Luar  Negeri Secara Berhati-hati pada www.bisnisnews.com
Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  16/20/PBI/2014  Tentang  Penerapan
Prinsip Kehati-hatian Dalam
Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Nonbank
Tanya  Jawab  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  16/20/PBI/2014  tanggal  28 Oktober 2014 Tentang Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pengelolaan
Utang Luar Negeri Korporasi Nonbank
Peraturan  Menteri  Badan  Usaha  Milik  Negara  Nomor:  PER-09/MBU/2013 Tentang  Kebijakan  Umum  Transaksi  Lingdung  Nilai  Badan  Usaha Milik Negara