## Revitalisasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Untuk Mewujudkan Birokrasi Yang Berkelas Dunia

## Firna Novi Anggoro
Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, Bandar Lampung, Lampung, Indonesia Email : anggorofirna@gmail.com
Abstrak: Birokrasi di Indonesia masih menyimpan berbagai permasalahan. Salah satunya yaitu  tingginya  praktik  korupsi  yang  dilakukan  ASN.  Untuk  mewujudkan  birokrasi  yang berkelas  dunia,  maka  harus  dimulai  dengan  aktor  yang  menyelenggarakan  sistem pemerintahan tersebut yakni ASN yang berkelas dunia. Untuk Mewujudkan ASN  berkelas dunia, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya belumlah cukup sebatas patuh terhadap perundang-undangan.  Dibutuhkan  juga  kepatuhan  bagi  ASN  atas  Asas-Asas  Umum Pemerintahan  Yang  Baik  (AUPB)  agar  tercipta  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik (good governance). Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  yuridis  normatif  dengan pendekatan  masalah  yang  digunakan  adalah  pendekatan  perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) . Diperlukan revitalisasi AUPB bagi  ASN  sehingga  mampu  mewujudkan  birokrasi  berkelas  dunia.  AUPB  perlu diinternalisasikan  dan  diimplementasikan  setiap  ASN  dalam  menjalankan  tugas  dan wewenangnya.
Kata kunci: revitalisasi, pemerintahan, birokrasi
Abstract: The bureaucracy in Indonesia still has various problems. One of them is the high level of corrupt practices carried out by ASN. To create a world-class one, it must start with the actor who organizes the government, namely the world-class ASN. To realize world-class ASN, in carrying out their duties and authorities, it is not enough in accordance with the laws and regulations. It is also necessary for ASN to comply with the General Principles of Good Governance (AUPB) in order to create good governance. The research method used is a normative juridical method with the problem approach used is the statute approach and the conceptual approach. It is necessary to revitalize AUPB for ASN so that they are able to provide energy to the world. AUPB needs to be internalized and implemented by every ASN in carrying out its duties and authorities.
Keywords: revitalization, government, employees

## 1. PENDAHULUAN
Sejak tahun 2020, agenda reformasi birokrasi masuk pada fase ketiga (terakhir) dari Grand  Design  Reformasi  Birokrasi  Nasional.  Pada  tahap  akhir  ini,  reformasi  birokrasi diharapkan menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia (world class bureaucracy) yang dicirikan dengan beberapa hal yaitu pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola yang  semakin  efektif dan efisien. Meskipun capaian reformasi birokrasi dalam beberapa  tahun  terakhir  telah  meletakan  landasan  peta  jalan  untuk  perbaikan  birokrasi yang  lebih  baik,  namun  pada  kenyataannya  masih  banyak  hal  yang  perlu  diperbaiki  dan dibangun.
Transparancy  International (TI)  merilis  Indeks  Persepsi  Korupsi (Corruption Perception  Index) untuk  tahun  2020,  dimana  berdasarkan  180  negara  yang  disurvei, Indonesia menempati peringkat ke 102 dengan skor CPI 37. Skor dan peringkat Indonesia sama dengan negara Gambia (negara di Afrika Barat), dan Indonesia berada di bawah negara Timor  Leste  (CPI  40)  (Voaindonesia.com). Ironisnya,  sebagian  besar  kasus  korupsi dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN).
Hasil pemantauan Indonesia Corruption Watch (ICW) ada 1.298 terdakwa kasus korupsi sepanjang tahun 2020. Mayoritas  terdakwa,  yaitu  sekitar  50,2  persen  adalah  ASN  dan  perangkat  desa (Kompas.com). Padahal, upaya pencegahan dan pemberantasan praktik korupsi oleh ASN telah  lama  dilakukan  oleh  pemerintah  Indonesia  dengan  diterbitkannya  berbagai  macam peraturan perundang-undangan. Dalam kerangka percepatan program reformasi birokrasi, Pemerintah Indonesia pun  sejak 2012 mendorong agar setiap kementerian/lembaga dan pemerintah  daerah  melakukan  pembangunan  zona  integritas  guna  mewujudkan  menjadi institusi pemerintah yang berpredikat WBK/WBBM (Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani).
Masih  tingginya  tingkat  korupsi  di  Indonesia  yang  sebagian  besar  melibatkan  ASN menunjukkan bahwa adanya aspek dalam reformasi birokrasi yang masih lemah dan harus diperbaiki khususnya terkait tata kelola kelembagaan, perubahan pola pikir ( mind set ) dan budaya kerja birokrasi ( culture set ). ASN yang profesional dan berintegritas menjadi cita-cita bersama yang selalu diimpikan oleh segenap lapisan masyarakat. Harapan tersebut hanya dibentuk  melalui  reformasi  birokrasi  yang  langsung  menyentuh  dimensi  mendasar  yaitu perubahan paradigma, baik tentang ideologi maupun nilai-nilainya (Supratman, 2018).
Pemerintah  dapat  menggunakan  reformasi  birokrasi  sebagai  upaya  pencegahan korupsi dengan mencegah terbentuknya pasar korupsi dalam birokrasi. Reformasi birokrasi harus  dirancang  untuk  membuat  penggunaan  kekuasaan  dalam  birokrasi  diatur  dengan jelas, transparan, bebas dari konflik kepentingan. Pengambilan keputusan (misalnya tentang pemenang tender dan perizinan) harus dilakukan secara terbuka dan dasar dari keputusan harus dapat diverifikasi oleh para pihak yang berkepentingan, termasuk oleh masyarakat sipil.  Proses  kerja  birokrasi  harus  dibuat  secara  sederhana,  mudah  diakses,  berbasis Teknologi  Informasi  dan  Teknologi  (TIK)  dan  berorientasi  pada  kepentingan  warga  dan
pemangku kepentingan. Dengan membuat proses pengambilan keputusan dan proses kerja birokrasi  menjadi  transparan,  mudah  diverifikasi, mudah  diakses  dan  berbasis  TIK  maka peluang  untuk  berburu  rente  dan  keinginan  untuk  memperoleh  perlakuan  istimewa  dari birokrasi dapat dikurangi (Dwiyanto, 2015).
Visi  reformasi  birokrasi  adalah  terwujudnya  pemerintahan  kelas  dunia,  yakni pemerintahan  kelas  dunia,  yakni  pemerintahan  yang  profesional  dan  berintegritas  tinggi yang  mampu  menyelenggarakan  pelayanan  prima  kepada  masyarakat  dan  manajemen pemerintahan  yang  demokratis,  agar  mampu  menghadapi  tantangan  pada  abad  ke-21 melalui  tata  pemerintahan  yang  baik (good  governance) pada  tahun  2025.  Untuk mewujudkan  birokrasi  yang  berkelas  dunia,  maka  harus  dimulai  dengan  aktor  yang menyelenggarakan sistem pemerintahan tersebut yakni ASN yang berkelas dunia pula. Ada 5 (lima) kriteria ASN yang berkelas dunia yakni profesional, integritas, orientasi kepublikan, budaya pelayanan yang tinggi, serta memiliki wawasan global (Zulyani, 2020).
Untuk Mewujudkan ASN berkelas dunia yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara profesional, berintegritas dan penuh tanggung jawab belumlah cukup sebatas patuh terhadap perundang-undangan. Dibutuhkan juga kepatuhan bagi ASN atas Asas-Asas Umum Pemerintahan  Yang  Baik  (AUPB)  agar  dapat  tercipta  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik (good  governance). Oleh  karenanya,  diperlukan  revitalisasi  AUPB  dalam  penyelenggaraan pemerintahan guna mewujudkan birokrasi yang berkelas dunia. Tulisan ini berupaya untuk melihat  bagaimana  upaya  revitalisasi  AUPB  dalam  rangka  mengakselerasi  terwujudnya birokrasi yang berkelas dunia.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  yuridis  normatif  yaitu  penelitian yang dilakukan terhadap  asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum dalam arti nilai (norm), pearturan  hukum  konkrit  dan  sistem  hukum  sehubungan  dengan  materi  yang  diteliti. Adapun  pendekatan  masalah  yang  digunakan  adalah  pendekatan  perundang-undangan (statute  approach) yaitu  pendekatan  melalui  penelaahan  seluruh  peraturan  perundangan dan  regulasi  yang  berkaitan  dengan  masalah  yang  dibahas  dan  pendekatan  konseptual (conceptual  approach) yaitu  pendekatan  melalui  pengkajian  pandangan  atau  konsep  para ahli yang berhubungan dengan pembahasan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Peran AUPB dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
Konsep  AUPB  pertama  kali  muncul  di  parlemen  Belanda  pada  April  1950  yaitu dikemukakan  oleh  Komisi  De’  Monchy  selaku  anggota  Parlemen  Belanda.  Menurutnya, dipandang perlu segera diadakan perlindungan hukum bagi para warga (burger) terhadap tindakan-tindakan  administrasi  negara.  De’  Monchy  menuturkan  untuk  terlaksananya pemerintahan  yang  bersih,  maka  para  penyelenggara  administrasi  tidak  cukup  hanya
berpegang pada  aturan normatif undang-undang, namun mereka harus berpedoman juga pada  AUPB.  AUPB  tersebut  sebagai  peningkatan  perlindungan  hukum (verhoodge rechtsbescherming) bagi warga negara dari tindakan pemerintahan (Fahmal, 2008, 10). AUPB  dalam  bahasa  Belanda  dinamakan Algemene  Begiselen  Van  Behorlijk  Bestuur . AAUPB mengandung 2 (dua) unsur penting yaitu asas tersebut mengandung asas-asas yang sifatnya etis normatif dan mengandung asas-asas yang sifatnya menjelaskan. Bersifat  etis normatif  maksudnya  AUPB  dapat  digunakan  sebagai  petunjuk  melengkapi  sesuatu  sifat penting  yang  mengandung  berbagai  pengertian  hukum,  seperti  asas  persamaan,  asas kepastian hukum dan asas kepercayaan. Makna dari sifat normatif ini yakni bahwa AUPB mengatur  kadar  etis  di  dalam  hukum  administrasi  penyelenggaraan  pemerintahan. Sedangkan makna dari sifatnya yang menjelaskan bahwa AUPB memiliki sifat menjelaskan terhadap sejumlah peraturan hukum (Marbun, 2001, 50).
Sebagai asas hukum, AUPB adalah asas hukum yang bahannya diturunkan dari Susila (bahan hukum idiil) yang didasarkan pada moral. Moral berkaitan dengan etika, kesopanan, kepatutan, yang berdasarkan pada norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang baik dan sangat dipengaruhi oleh manusia. AUPB merupakan susila yang diturunkan dari moral, etika, kesopanan dan kepatutan yang berdasarkan pada norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, maka AUPB sebagai asas hukum juga memiliki kekuatan mengikat dan  harus  dipatuhi  oleh  pejabat  administrasi  sebagaimana  dengan  norma  atau  aturan hukum  (Marbun,  2001,  69).  Dalam  Perkembangannya  prinsip  AUPB  telah  diakui  dan diterima  sebagai  norma  hukum  yang  harus  dijadikan  dasar  oleh  penyelenggara pemerintahan dalam menjalankan kewenangannya dan juga telah lama dijadikan alat bagi hakim untuk menguji atau menilai keabsahan  tindakan administratif manakala ketentuan undang-undang,  keputusan-keputusan  yang  berlaku  tidak  cukup  jelas  memberikan pengaturan (Harjiyatni, 2020, 47).
Crince  Le  Roy  mengemukakan  ada  11  (sebelas)  butir  AAUPB  yakni  asas  kepastian hukum,  asas  keseimbangan,  asas  kesamaan  dalam  mengambil  keputusan,  asas  bertindak cermat,  asas  motivasi  dalam  setiap  keputusan,  asas  larangan  mencampur-adukkan kewenangan,  asas permainan  yang layak, asas  keadilan atau kewajaran, asas menanggapi penghargaan  yang  wajar,  asas  meniadakan  akibat  keputusan  yang  batal,  dan  asas perlindungan atas pandangan hidup pribadi. Kuntjoro Purbopranoto menambahkan 2 (dua) asas lagi yakni asas kebijaksanaan dan asas penyelenggaraan kepentingan umum (Marbun, S.F., 2011, 386-389).
Di  Indonesia,  AUPB  dipositivisasikan  sebagai  norma  dan  telah  diintrodusir  dalam praktik  penyelenggaraan  pemerintahan  sebagaimana  dimuat pada  Undang-Undang  No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan  Nepotisme.  AUPB  tersebut  yakni  asas  kepastian  hukum,  asas  tertib  penyelenggaraan negara,  asas  kepentingan  umum,  asas  keterbukaan,  asas  proporsionalitas,  asas profesionalitas,  dan  asas  akuntabilitas.  Selanjutnya  Undang-Undang  No.  9  Tahun  2004
tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juga  mereduksi  AUPB  sebagai  dasar  pengujian  Keputusan  Tata  Usaha  Negara.  Eksistensi AUPB  semakin  diperkuat  ketika  diundangkannya  Undang-Undang  No.  30  Tahun  2014 tentang  Administrasi  Pemerintahan  (UUAP) dimana  AUPB  diartikan  sebagai  prinsip  yang digunakan  sebagai  acuan  penggunaan  wewenang  bagi  pejabat  pemerintahan  dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. UUAP merinci  jenis  AUPB  meliputi  asas  kepastian  hukum,  kemanfaatan,  ketidakberpihakan, kecermatan,  tidak  menyalahgunakan  kewenangan,  keterbukaan,  kepentingan  umum  dan pelayanan  yang  baik.  UUAP  juga  mengamanatkan  bahwa  Pejabat  pemerintahan berkewajiban  untuk  menyelenggarakan  administrasi  pemerintahan  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan juga AUPB.

## Revitalisasi AUPB mewujudkan ASN Berkelas Dunia
AUPB lahir dari praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan  sehingga bukan produk formal suatu lembaga negara seperti undang-undang. AUPB dapat dipahami sebagai asas-asas  umum  yang  dijadikan  sebagai  dasar  dan  tata  cara  dalam  penyelenggaraan pemerintahan  yang  baik,  yang  dengan  cara  demikian  penyelenggaraan  pemerintahan  itu menjadi  baik,  sopan,  adil,  dan  terhormat,  bebas  dari  kezaliman,  pelanggaran  peraturan, tindakan  penyalahgunaan  wewenang  dan  tindakan  sewenang-wenang  (Widjiastuti,  2017, 117).
Dengan demikian fungsionalisasi AUPB dalam menjalankan tugas dan wewenang bagi seorang ASN sangat perlu dilakukan sebagai pedoman dan penuntun (guidance) bagi ASN mewujudkan  birokrasi  yang  baik  dan  bersih.  Salah  satu  contohnya,  bahwa  ASN  dalam menjalankan  tugas  dan  wewangnya  perlu  memperhatikan  dan  menjalankan  asas keterbukaan.  Asas  keterbukaan  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  mampu menghilangkan patologi (penyakit) birokrasi salah satunya yaitu praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.  Seorang  ASN  yang  menerapkan  asas  keterbukaan  dalam  pekerjaannya  dapat meningkatkan profesionalisme dan intergitas serta selalu berupaya menciptakan pelayanan yang lebih bersifat terbuka, mudah, dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan serta disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. Praktik demikian tentunya akan menutup jalannya praktik-praktik korupsi yang dilakukan ASN. Contoh lainnya, seorang ASN yang mampu menerapkan asas  kepentingan umum dan pelayanan yang baik dalam tugas dan  wewenangnya,  maka  ASN  tidak  lagi  berperan  sebagai  agen  kekuasaan  tetapi  lebih berperan sebagai agen pelayanan, institusi yang peduli dan perhatian (caring). Hubungan antara birokrasi dan warga tidak terbatas pada hubungan transaksional tetapi berkembang menjadi hubungan yang transformasional. Pada akhirnya para ASN tentunya akan mampu mengambil  peran serving,  empowering dan enabling ketika  berhubungan  dengan  warga masyarakat sehingga masyarakat pun kembali memiliki rasa kepercayaan yang tinggi atas kinerja birokrasi.
Atas dasar tersebut diperlukan upaya revitalisasi AUPB bagi ASN dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sehingga pada akhirnya mampu mewujudkan birokrasi berkelas dunia  melalui  ASN  yang  berkelas  dunia  yakni  ASN  yang  profesional,  berintegritas, berorientasi kepublikan, berbudaya pelayanan yang tinggi, serta memiliki wawasan global. AUPB  perlu  segera  ditemukenali  dan  diinternalisasikan  oleh  setiap  ASN  baik  melalui sosialisasi dalam bentuk seminar, lokakarya, diklat maupun temu ilmiah lainnya. Selain itu acuan kerja bagi ASN seperti Standar Operasional Prosedur (SOP) harus dibentuk tidak lagi hanya  harus  berpedoman  pada  peraturan  perundang-undangan,  namun  juga  memuat prinsip kerja yang harus memenuhi AUPB.

## 4. KESIMPULAN
AUPB  memiliki  peran  penting  dalam  pelaksanaan  tugas  dan  wewenang  ASN.  AUPB dijadikan sebagai pedoman dan penuntun (guidance) bagi ASN dalam mewujudkan birokrasi yang  baik  dan  bersih.  Revitalisasi  AUPB  bagi  ASN  pada  akhirnya  mampu  mewujudkan birokrasi  berkelas  dunia  melalui  ASN  yang  lebih  profesional,  berintegritas,  berorientasi kepublikan,  berbudaya  pelayanan  yang  tinggi,  serta  memiliki  wawasan  global.  Sudah saatnya AUPB perlu segera ditemukenali, diinternalisasikan dan diimplementasikan setiap ASN dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Dwiyanto, A. (2015). Reformasi Birokrasi Kontekstual. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Fahmal,  H.  A.  M.  (2008). Peran  Asas-Asas  Umum  Pemerintahan  Yang  Layak  Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih . Yogyakarta: Kreasi Total Media.
Harjiyatni, F. R. (2020). Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik . Yogyakarta: Kepel Press. Kompas.com.  “Data  ICW  2020:  Kerugian  Negara  Rp  56,7  Triliun,  Uang  Pengganti  dari Koruptor
Rp 8,9 Triliun”,
(April 2021), online: Kompas.com <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/22/19301891/data-icw-2020- kerugian-negara-rp-567-triliun-uang-pengganti-dari-koruptor-rp.>
Marbun, S.F. (2001). Eksistensi Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Layak dalam Menjelmakan Pemerintahan Yang Baik dan Bersih di Indonesia . Disertasi. Tidak diterbitkan. Program Pasca Sarjana FH Universitas Padjajaran Bandung.
Marbun,  S.F.  (2011). Peradilan  Administrasi  Negara  dan  Upaya  Administratif  di  Indonesia . Yogyakarta: FH UII.
Supratman, D. (2018). Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Rangka Good Governance Menuju  Birokrasi  Berkelas  Dunia. Jurnal  Administrasi  Publik, XIV(2) , 101-108. https://doi.org/10.52316/jap.v14i2.2
Voaindonesia.Com.  “Sama    Skor  Indeks  Persepsi  Korupsi  Indonesia  dan  Gambia”,  (April 2021),  online: voaindonesia.com <https://www.voaindonesia.com/a/sama-skor- indeks-persepsi-korupsi-indonesia-dan-gambia/5756699.html>
Widjiastuti,  A.  (2017).  Peran  AAUPB  dalam  Mewujudkan  Penyelenggaraan  Pemerintahan yang  Bersih  dan  Bebas  dari  KKN. Jurnal  Perspektif, 22(2),  115-129. http://dx.doi.org/10.30742/perspektif.v22i2
Zulyani, E. P., Meiwanda, G. (2020). Agile Government Dalam Mewujudkan Birokrasi Yang Berkelas Dunia. Spirit Publik , 15 (1), 80-87.
https://dx.doi.org/10.20961/sp.v15i1.40717