## DAMPAK KEBIJAKAN MIGRASI TERHADAP DISTRIBUSI PENDAPATAN DI INDONESIA
(Impact of Migration Policy on Income Distribution in Indonesia)
Yuni Sulistyorini, Rina Oktaviani, M. Parulian Hutagaol Fakultas Ekonomi Institut Pertanian Bogor

## Abstracts
The  Remittances  of  international  migrants  directly  contribute  in various  ways  to  the  welfare  of  their  own  household    and  indirectly contribute to the economy as foreign exchange earnings for the country. Studies of the impact of migrant’s remittances on the distribution income in  the  receiving  country  report  apparently  conflicting  result,  some  have found that remittance inflows increase the inequality of income and some have found that they decrease it. Therefore this study examines impact of remittance  on  income  distribution  in  Indonesia.  Analysis  of  Social Accounting  Matrix  (SAM)  is  used  to  determine  impact  of  remittances  on income  distribution  in  Indonesia.  Furthermore,  analysis  of  income inequality using the Theil index is used to analyze the role of remittance receipts on income inequality. Grouping households in the SAM based on agricultural  and  non-agricultural  sectors  was  conducted  to  determine which  groups  of  households  are  most  affected  when  there  is  a  change receiving  remittances  from  family  members  working  abroad.  The  result obtained  conclude  that  remittances  contribute  to  increasing  household incomes  particularly  the  agricultural  labor  household.  Furthermore, receipt  of  remittances  from  migrants  decreased  the  inequality  of  income in Indonesia.
Keywords: remittance, income distribution, inequality, SAM. JEL Clasification : F24

## PENDAHULUAN
Tingkat  pengangguran  yang  tinggi,  kurangnya  kesempatan  kerja  yang layak ( decent work ) dan produktif bagi pekerja merupakan masalah yang umumnya terjadi di negara berkembang termasuk Indonesia. Data Badan Pusat  Statistik  (BPS)  tahun  2011  menunjukkan  31,54%  penduduk  yang bekerja  merupakan  kelompok  pekerja  rentan  ( vulnerable  employment ). Pekerja  rentan  yaitu  pekerja  setengah  pengangguran  yang  ditandai dengan  jumlah  jam  kerja  kurang  dari  jam  kerja  normal.  Jumlah  pekerja rentan  menunjukkan  tren  yang  meningkat  dari  tahun  ke  tahun,  pada tahun 2009 sebesar 30,1% meningkat menjadi 31,54% pada tahun 2011. Hal  ini  disebabkan  iklim  ketenagakerjaan  di  Indonesia  belum  dapat mendorong  penciptaan  kesempatan  kerja  yang  memadai,  sehingga keseimbangan  antara  ketersediaan  dan  permintaan  tenaga  kerja  di dalam negeri belum tercapai.
Adanya  kesenjangan  antara  kesempatan  kerja  dengan  angkatan  kerja yang  tersedia  membuat  kelompok  tenaga  kerja  rentan  yang umumnya
memiliki  ketrampilan  ( skill )  yang  rendah  akan  berusaha  untuk meningkatkan  taraf  hidupnya  dan  memperoleh  kesejahteraan  ekonomi yang  lebih  baik  dengan  mencari  kesempatan  kerja  di  luar  negeri  dan mengirimkan uang (remitansi) kepada keluarga yang ditinggalkan.
Remitansi  memainkan  peran  penting  dalam  pembangunan khususnya  di  negara-negara  sedang  berkembang.  Jumlah  arus  masuk remitansi  ke  negara  berkembang  pada  tahun  2012  diperkirakan mencapai  $406  juta,  meningkat  6,5%  dari  $381  juta  pada  tahun  2011. Jumlah  sebenarnya  dari  arus  remitansi  diperkirakan  lebih  besar  dari jumlah  yang  tercatat  saat  ini,  mengingat  adanya  aliran  pengiriman  uang lewat  jalur  informal  yang  jumlahnya  cukup  besar.  Remitansi  juga merupakan  sumber  yang  penting  dalam  dukungan  keuangan  yang secara  langsung  meningkatkan  pendapatan  rumahtangga  pekerja migran.  Remitansi mendukung investasi rumahtangga dalam kesehatan, pendidikan  dan  usaha  kecil  rumahtangga.  Jadi  migrasi  internasional melalui  remitansi  akan  berpengaruh  secara  langsung  maupun  tidak langsung  terhadap  kesejahteraan  keluarga migran dan pembangunan di negara  asal  (World  Bank,  2012).  Migrasi  telah  menjadi  strategi  mata pencaharian  penting  bagi  masyarakat  Indonesia  untuk  mencari  peluang ekonomi  yang  lebih  baik.  Tenaga  kerja  Indonesia yang  bekerja  di  luar negeri  (TKI)  melakukan  migrasi  untuk  beberapa  alasan  termasuk kurangnya  peluang  kerja,  kemiskinan  dan  perbedaan  gaji  antara Indonesia dengan negara tujuan.
Karakteristik  tenaga  kerja  Indonesia  tahun  2010 - 2012  masih didominasi  oleh  tenaga  kerja  dengan  tingkat  pendidikan  Sekolah  Dasar (SD) kebawah, pada tahun 2010 sebesar 55,31 juta orang (51,49%) dan pada  tahun  2012  sebesar  55,51  juta  orang  (49,21%).  Sedangkan lapangan  kerja  yang  tersedia  bagi  pekerja  yang  memiliki  tingkat pendidikan SD  kebawah  pada  umumnya  adalah  sektor  pertanian  dan jasa  kemasyarakatan  (BPS,  2012).  Sebagian  besar  penduduk  miskin terutama  di  daerah  pedesaan  merupakan  buruh  tani  tanpa  atau  dengan kepemilikan  lahan  dan  akses  terhadap  modal  yang  sangat  terbatas. Tingkat upah  yang  rendah  serta  akses  terhadap  modal  yang  terbatas akan meningkatkan kesenjangan pendapatan (Harahap, 2012).
Selama  periode  2007-2012  angka  gini  rasio  di  Indonesia mengalami  peningkatan.  Angka  gini  rasio  menunjukkan  adanya perubahan  distribusi  pendapatan  penduduk.  Gini  rasio  juga  digunakan untuk  melihat  apakah  pemerataan  pendapatan  penduduk  semakin  baik atau  semakin  buruk.  Pada  tahun  2007  angka  gini  rasio  0,38  meningkat menjadi  0,41  pada  tahun  2012.  Peningkatan  angka  gini  rasio mengindikasikan  bahwa distribusi  pendapatan  pada  periode  tersebut semakin memburuk (BPS, 2012).
Data  Badan  Nasional  Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) memperlihatkan bahwa migrasi Tenaga Kerja Indonesia  (TKI)  ke  luar  negeri  dan  penerimaan  remitansi  memiliki kecenderungan yang terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2007 jumlah  penempatan  TKI  ke  luar  negeri  sebesar  696  ribu  orang  dimana sebagian  besar  bekerja  di  sektor  informal  sebesar  72%  dan  remitansi yang  dihasilkan  mencapai  6.003  juta  USD. Pada  tahun  2012  jumlah penempatan  TKI  sebesar  495  ribu  orang  dimana  komposisi  pekerja sektor  informal  menurun  menjadi  48%  dan  remitansi  yang  dihasilkan meningkat  menjadi  6.998  juta  USD.  Penurunan  jumlah  tenaga  kerja  di sektor  informal  merupakan  dampak  dari  kebijakan  pembatasan (moratorium)  penempatan  TKI  ke  beberapa  negara  Timur  Tengah  dan Malaysia.  Kebijakan  tersebut  dilakukan  untuk  melindungi  TKI  karena jaminan  keamanan  dan  kelayakan  pekerjaan  di  sektor  informal  sangat rendah.  Dampak  dari  kebijakan  moratorium  tidak  menurunkan  jumlah penerimaan  remitansi  karena  jumlah  penempatan  TKI  di  sektor  formal mengalami  peningkatan  dan  upah/gaji  yang  diperoleh  dari  sektor  formal lebih tinggi dibandingkan dengan gaji/upah sektor informal.
Remitansi memiliki peran penting tidak hanya bagi rumah tangga keluarga  pekerja  migran  saja  tetapi  juga  mendatangkan  manfaat  bagi negara  yaitu  sebagai  devisa  negara  dan  perekonomian  negara  secara keseluruhan.  Berbagai  upaya  dilakukan  pemerintah untuk meningkatkan penerimaan  remitansi. Bank  Indonesia  sebagai  otoritas  moneter mengeluarkan kebijakan untuk menurunkan biaya administrasi pengiriman uang dan kemudahan pembuatan rekening bagi tenaga kerja migran.
Gambar 1. Perkembangan penempatan TKI dan penerimaan remitansi Indonesia 2007 – 2012 Sumber  :  BNP2TKI, 2012
Kebijakan  penempatan  TKI  di  sektor  formal  secara  empiris  terbukti mampu untuk meningkatkan penerimaan remitansi, meskipun jumlah TKI secara  total  mengalami  penurunan.  Oleh  karena  itu  pemerintah  melalui BNP2TKI  menetapkan  target  penempatan  TKI  sebesar  600  ribu  orang pada tahun 2013 atau meningkat 21% dibandingkan dengan tahun 2012 dengan  tetap  memberlakukan  kebijakan  moratorium  dan  lebih mengutamakan  penempatan  TKI  di  sektor  formal.  Pemerintah  juga menetapkan target jangka panjang untuk menghentikan penempatan TKI sektor informal pada tahun 2017 dan hanya melakukan penempatan TKI di sektor formal saja.
Berdasarkan  uraian  diatas,  maka  penelitian  ini  bertujuan  untuk menganalisis  dampak  kebijakan  penempatan  TKI  terhadap  distribusi pendapatan  di  Indonesia,  dan  memberikan  rekomendasi  kebijakan  yang paling efektif berpengaruh terhadap distribusi pendapatan di Indonesia.

## Tinjauan Pustaka Tinjauan Teori
Keputusan  seseorang  untuk  melakukan  migrasi  didorong  oleh  faktor ekonomi  dan  sosial.  Faktor  ekonomi  yang  menjadi  faktor  pendorong adalah  perbedaan  tingkat  upah,  terbatasnya  kesempatan  kerja  dan adanya  kebijakan-kebijakan  pemerintah.  Tingginya  tingkat  upah  dan kesempatan  kerja  yang  tersedia  di  daerah  tujuan  migrasi  memunculkan harapan  akan  memperoleh  peluang  untuk  mendapatkan  pekerjaan  dan tingkat  upah  yang  lebih  tinggi  untuk  memperbaiki  taraf  hidup pekerja migran.  Sedangkan  faktor  sosial  yang  mendorong  dilakukannya  migrasi adalah  masalah  lingkungan,  demografi  maupun  desakan  sosio-politik (Todaro & Smith, 2006).
Pada  dasarnya  teori  migrasi  Todaro  beranggapan  bahwa  setiap pekerja  selalu  membandingkan penghasilan  yang  diharapkan  ( expected wage ) selama kurun waktu tertentu di sektor modern ( urban ) yaitu selisih antara penghasilan dan biaya migrasi dengan rata-rata penghasilan yang bisa  diperoleh  di  sektor  tradisional  ( rural ).    Hal  ini  menyebabkan terjadinya  arus  migrasi  dari  desa  ke  kota.  Namun  terbatasnya kesempatan kerja di sektor modern ( urban ) mengakibatkan tenaga kerja yang  tidak  terserap  akan  menganggur  atau  memasuki  sektor  informal yang  berpendapatan  rendah.  Migrasi  internal  yaitu  migrasi  yang dilakukan  dari  desa  ke  kota  menyebabkan  tingkat  pengangguran  yang semakin  tinggi  di  daerah  perkotaan,  maka  migrasi  internasional merupakan  salah  satu  cara  untuk  mengatasi  hal  tersebut. Migrasi internasional selain untuk mengatasai masalah pengangguran juga dapat meningkatkan  pendapatan  masyarakat,  karena umumnya migrasi terjadi karena didorong oleh tingkat upah yang lebih tinggi di negara lain.
Migrasi  internasional  dapat  juga  meningkatkan  devisa  negara melalui  pengiriman  uang  (remitansi).  Remitansi  tersebut digunakan  oleh
rumahtangga  penerima  untuk  memenuhi  kebutuhan  konsumsi  ( basic need ) atau investasi. Jika penghitungan pendapatan nasional ditinjau dari sisi  pengeluaran,  maka  peningkatan  konsumsi  masyarakat  dapat meningkatkan  pendapatan  nasional.  Demikian  juga  jika  remitansi tersebut digunakan untuk investasi (menabung) dan diasumsikan bahwa masyarakat melakukan investasi di dalam negeri pada lembaga-lembaga keuangan,  maka  tabungan  masyarakat  dapat  digunakan  untuk membiayai sektor riil. Selanjutnya peningkatan investasi secara langsung dapat  meningkatkan  permintaan  tenaga  kerja  dan  pada  akhirnya  juga meningkatkan pendapatan nasional.
Model wage  narrowing  and  efficiency  gains menyatakan  bahwa migrasi  internasional  juga  dapat  mendorong  terjadinya  efisiensi. Perbedaan  upah  yang  terjadi  antara  dua  negara  akan  menyebabkan terjadinya  migrasi.  Selama  pekerja  atau  perusahaan  bebas  keluar  dan masuk pasar tenaga kerja, maka ekonomi yang kompetitif akan ditandai dengan  upah  tunggal.  Upah  tunggal  dalam  keseimbangan  kompetitif memiliki implikasi penting untuk efisiensi ekonomi (Borjas, 2005).
Kesenjangan  pendapatan  dapat  dikategorikan  sebagai  distribusi pendapatan  yang  tidak  merata  antar  rumahtangga.  Rumahtangga  dipilih sebagai unit observasi untuk kesenjangan karena unit kehidupan individu adalah rumahtangga. Kesenjangan pendapatan antar rumahtangga pada umumnya  diukur  dengan  distribusi  pendapatan  berdasarkan  tingkat pendapatan rumahtangga. Faktor-faktor yang menyebabkan kesenjangan  pendapatan  diantaranya  adalah  perubahan dalam factor shares ,  dualitas  struktur  ekonomi,  perbedaan  pendapatan  antara  sektor pertanian  dan  non  pertanian  dan  redistribusi  pendapatan  dan  aset (Hayami, 2001).

## Tinjauan empiris
Osaki (2003) melakukan penelitian tentang kontribusi remitansi terhadap kesejahteraan  rumahtangga  di  negara  asal  yaitu  Thailand.  Data  yang digunakan  adalah  data  dari  hasil  survei  migrasi  nasional  pada  tahun 1992. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku remitansi di Thailand berhubungan  dengan  faktor  sosio-ekonomi  dan  demografi.  Migrasi internasional  merupakan  cara  yang  efektif  untuk  rumahtangga berpendapatan rendah dengan cepat mengatasi kekurangan pendapatan. Dari  perspektif  makro,  remitansi  berkontribusi  terhadap pemerataan  distribusi  pendapatan  antar  rumahtangga  yang  memiliki pekerja migran.
Ahlburg  (1996)  juga  melakukan  penelitian  untuk  mengetahui dampak  remitansi  terhadap  distribusi  pendapatan  di  Tonga.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  remitansi  membuat  distibusi  pendapatan di  Tonga  pada  pertengahan  tahun  1980  lebih merata.  Karena  pada
umumnya  negara-negara  Pasifik  mendukung  keyakinan  yang  lebih egaliter,  temuan  ini  memberikan  dukungan  bahwa  pemerintah  minimal harus  mengakomodasi  migrasi  dan  remitansi.  Sebagian  negara  Pasifik telah  membahas  kebijakan  pajak  remitansi, pembentukan  rekening valuta  asing  khusus  untuk  pekerja  migran,  menawarkan  obligasi  yang menguntungkan  dan  sebagainya.  Jika  remitansi  memiliki  dampak  yang bermanfaat  untuk  distribusi  pendapatan,  maka  pemerintah  dapat mempertimbangkan untuk mendukung atau setidaknya tidak menghalangi migrasi. Jika pemerintah memutuskan untuk berperan aktif dalam mendorong migrasi dapat ditempuh dengan cara mendukung atau mensubsidi migrasi pekerja berpendidikan rendah dan tidak terampil.
Perbedaan hasil penelitian dampak remitansi terhadap ketimpangan pendapatan mendorong Ebeke dan Goff (2009) melakukan penelitian  yang  menguji  hubungan  antara  pengiriman  uang  (remitansi) dan ketimpangan pendapatan di negara berkembang. Penelitian tersebut juga  ditujukan  untuk  menjawab  pertanyaan  mengapa  remitansi  di sebagian  negara  dapat  menurunkan  ketimpangan  namun  di  sebagian negara  lainnya  justru  meningkatkan  ketimpangan.  Hasil  yang  diperoleh menunjukkan  bahwa  dampak  ambigu  remitansi  terhadap  ketimpangan pendapatan  disebabkan  oleh  ketidaksetaraan  tingkat  pembangunan, perbedaan  biaya  migrasi  dan  tingkat  keahlian  dari  pekerja  migran.  Jika pekerja  migran  berasal  dari  kelompok  rumahtangga  yang  memiliki ketrampilan  tinggi  (terdidik),  maka  remitansi  akan  mempertahankan ketimpangan  yang  sudah  ada. Sebaliknya  jika  pekerja  migran  berasal dari  kelompok  rumahtangga  yang  memiliki  ketrampilan  rendah,  maka remitansi akan mengurangi ketimpangan pendapatan.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  dampak  kebijakan migrasi  terhadap  distribusi  pendapatan  dan  memberikan  rekomendasi kebijakan    yang  paling  efektif  berpengaruh  terhadap  distribusi pendapatan  di  Indonesia.  Untuk  menggambarkan  transmisi  tersebut digunakan  pendekatan  model  Sistem  Neraca  Nasional Ekonomi (SNSE) yang  disusun  oleh  Badan Pusat  Statistik  (BPS)  untuk  tahun  2008  dan penghitungan  indeks  Theil. SNSE  merupakan  salah  satu  sistem pendataan  dan  juga  alat  analisa  penting  yang  dikembangkan  untuk memantau dan menganalisa berbagai masalah kemiskinan dan distribusi pendapatan di berbagai negara.
SNSE  merupakan  suatu  sistem  pendataan  yang  baik  karena  (1)  SNSE merangkum  seluruh  kegiatan  transaksi  ekonomi  yang  terjadi  di  suatu perekonomian  dalam  kurun  waktu  tertentu,  dengan  demikian  SNSE dapat  dengan  mudah  memberikan  gambaran  umum  mengenai perekonomian suatu wilayah. (2) SNSE memotret struktur sosial ekonomi suatu  perekonomian,  dengan  demikian  SNSE  dapat  memberikan
gambaran tentang kemiskinan dan distribusi pendapatan di perekonomian tersebut.
SNSE  juga  merupakan  alat  analisa  yang  penting  karena  (1) analisa  menggunakan  SNSE  dapat  menunjukkan  dengan  baik  dampak dari suatu kebijakan ekonomi terhadap pendapatan masyarakat, dengan demikian dapat diketahui dampak dari suatu kebijakan ekonomi terhadap masalah kemiskinan dan distribusi pendapatan. (2) analisa menggunakan  SNSE  relatif  sederhana,  sehingga  penerapannya  dapat dilakukan dengan mudah di berbagai negara.

## Analisis multiplier
Di dalam model SNSE, analisis multiplier dapat dibagi dalam dua bagian besar  yaitu accounting  multiplier (pengganda  neraca)  dan fixed  price multiplier (pengganda  harga  tetap).  Analisis accounting  multiplier pada prinsipnya  sama  dengan multiplier pada  matriks invers  Leontif yang diuraikan  dalam  model  input  output.  Hal  ini  berarti  semua  analisis multiplier  yang  digunakan  dalam  model  input  output  seperti own multiplier , other  linkage  multiplier dan total  multiplier dapat  juga diterapkan  dalam  analisis  accounting  multiplier  dalam  model  SNSE. Sedangkan  analisis fixed  price  multiplier menjurus  pada  pengukuran respon  rumahtangga terhadap  peruabahan  neraca  eksogen  yang memperhitungkan expenditure propensity .
Selanjutnya  multiplier  SNSE  dihitung  dengan  menggunakan matriks  invers  Leontif  yang  mencakup  seluruh  neraca  endogen  dengan rumus sebagai berikut :
(1)
Dimana  A ij =  T ij /Y j ,  T ij menunjukkan  transaksi  antar  neraca  pada kolom  penerimaan  ke-i  dan  baris  pengeluaran  ke-j  dan  Y j menunjukkan total pengeluaran kolom ke-j.
Melalui  matriks  multiplier  SNSE,  kita  dapat  melakukan  berbagai algoritma  untukmemperoleh  bermacam-macam  jenis  multiplier  ekonomi yang  dapat  dipakai  untuk  menggambarkan  seberapa  besar  hubungan antara aktivitas ekonomi dalam perekonomian secara menyeluruh.
Dalam  penelitian  ini  analisis  multiplier  utamanya  digunakan  untuk mengetahui household  income multiplier (pengganda  pendapatan rumahtangga)  yaitu  besaran multiplier yang  menunjukkan  berapa  besar pengaruh  dari shock eksogen  berupa  berbagai  kebijakan  penempatan tenaga  kerja  ke  luar  negeri  yang  diambil  oleh  pemerintah  terhadap perubahan pendapatan rumahtangga dalam blok institusi.
Utuk  melakukan  simulasi  kebijakan  yang  dimaksud,  digunakan rumus sebagai berikut :
(2) Dimana, menunjukkan  besarnya  perubahan  pendapatan
rumahtangga, merupakan  besarnya  perubahan  shock  kebijakan  dan adalah matriks multiplier SNSE. Adapun variabel-variabel eksogen yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  kebijakan-kebijakan  migrasi yaitu  kebijakan  yang  berkaitan  dengan  Tenaga  Kerja  Indonesia  (TKI) yang  diambil  oleh  pemerintah.  Kebijakan-kebijakan  tersebut  ditujukan untuk  meningkatkan  penerimaan  remitansi  sekaligus  melindungi keamanan  dan  keselamatan  kerja  TKI  (Rakernis  BNP2TKI,  2013),  yang dijabarkan melalui simulasi simulasi sebagai berikut :
 Simulasi  0  (base  line),  yaitu  kondisi  awal  selama  tahun  2008  tanpa adanya kebijakan.
 Simulasi  1,  target  peningkatan  penempatan  TKI  dari  494.609  orang pada tahun 2012 meningkat 21% menjadi 600.000 orang pada tahun 2013.
Peningkatan  ini  mengakibatkan  injeksi  remitansi  sebesar  Rp  14,2 triliun.
 Simulasi  2,  kebijakan  pembatasan  (moratorium)  TKI  informal  ke beberapa  negara  Timur  Tengah  dan  Malaysia.  Kebijakan  ini mengakibatkan  penurunan  penerimaan  remitansi  sebesar  Rp  3,1 triliun.
 Simulasi  3,  kebijakan  peningkatan  TKI  formal  sebesar 35,44%  akan memberikan dampak peningkatan remitansi sebesar Rp 14,6 triliun.
 Simulasi  4,  kebijakan  pemberian  kredit  usaha  rakyat  (KUR)  kepada TKI  purna  dan  Balai  Latihan  Kerja  (BLK)  dengan  tujuan  untuk pemberdayaan kewirausahaan sebesar Rp 10,8 triliun.
 Simulasi  5,  Program pembinaan kursus dan pelatihan bagi TKI yang sudah  terdaftar  tetapi  tidak  dapat  diberangkatkan  sebagai kompensasi  dari  kebijakan  moratorium  penempatan  TKI  informal, dana berasal dari Dinas Pendidikan sebesar Rp 21 miliar.
 Simulasi 6, gabungan simulasi 1-5 yang menunjukkan simulasi untuk semua  kebijakan  yang  berkaitan  dengan  penempatan  TKI  (paket kebijakan).

## Analisis Indeks Theil
Ada  beberapa  cara  yang  digunakan  untuk  mengukur  ketimpangan pendapatan,  antara  lain  (1) Lorenz  Curve yang  mengukur  ketimpangan berdasarkan  bentuk  kurva  distribusi  pendapatan,  (2) Gini  Ratio yang mengukur ketimpangan berdasarkan luas Lorenz Curve , (3) Generalized Entropy  Measure (GEM)  atau  lebih  dikenal  dengan Theil  Index yang merupakan  ukuran  ketimpangan  yang  dikembangkan  dari  model ketimpangan  yang  dikenalkan  oleh  Theil  pada  tahun  1967,  (4) L  index
yang  merupakan  pengembangan  dari Theil  Index dan  (5) Williamson Index yang  sebenarnya  sama  dengan  ukuran  ketimpangan  secara statistik koefisien variasi (Daryanto dan Hafizrianda, 2010).
Suatu  ukuran  ketimpangan  atau  disparitas  yang  baik  harus memenuhi  berbagai  asumsi  atau  kriteria,  antara  lain  (1) Mean Independence yaitu  jika  semua  pendapatan  dilipatgandakan  maka ukuran disparitas tidak berubah, (2) Population Size Independence yaitu jika  jumlah  penduduk  berubah  maka  ukuran  disparitas  tidak  berubah dengan  asumsi  variabel  lain  tetap  ( ceteris  paribus ),  (3) Symmetry yaitu jika terjadi pertukaran pendapatan maka ukuran disparitas tidak berubah,
(4) Pigou_Dalton  Transfer  Sensitivity dimana  transfer  pendapatan  dari yang  kaya  ke  yang  miskin  akan  mengurangi  disparitas,  (5) Decomposability yaitu disparitas dapat diuraikan berdasarkan pengelompokan penduduk atau sumber-sumber pendapatan dan dimensi lainnya, serta (6) Statistical Testability yaitu uji signifikansi dari perubahan sepanjang waktu (BPS, 2012).
Alat  ukur  ketimpangan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  model  Indeks  Theil.  Indeks  Theil  merupakan  ukuran  disparitas terbaik  karena  memenuhi  semua  kriteria  ukuran  disparitas  yang  telah disebutkan  dan  dapat  didekomposisikan  untuk  melihat  ketimpangan dalam  ( within )  kelompok  rumahtangga  itu  sendiri  yaitu  dalam  kelompok rumahtangga  pertanian  atau  kelompok  rumahtangga  non  pertanian, dan ketimpangan  antar  ( between )  kelompok  rumahtangga  yaitu  antara kelompok  rumahtangga  pertanian  dan  non  pertanian.  Indeks  Theil memiliki  kecenderungan  dapat  mewakili  arah  indeks  L  dan  juga representative untuk menggambarkan angka gini ratio yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Hal ini dikarenakan arah fluktuasi dari nilai gini ratio kelihatan  sama  persis  dengan  arah  fluktuasi  indek  Theil  seperti  telah dibuktikan Akita et al. (1999) ketika menjelaskan fenomena ketimpangan pendapatan rumahtangga di Indonesia.
Untuk mengukur ketimpangan dengan indeks Theil menggunakan rumus sebagai berikut :
(4)
Dimana  Yij  merupakan  total  pendapatan  rumahtangga  dalam klasifikasi  j  untuk  kelompok  i,  Y  adalah  total  pendapatan  untuk  semua rumahtangga,  nij  adalah  jumlah  rumahtangga  dalam  klasifikasi j  untuk kelompok  i  dan  n  adalah  jumlah  seluruh  rumahtangga,  j  menunjukkan klasifikasi  delapan  kelompok  rumahtangga  yaitu  rumahtangga  buruh pertanian,  rumahtangga  pengusaha  pertanian,  rumahtangga  pengusaha bebas golongan rendah di pedesaan dan perkotaan, rumahtangga bukan angkatan  kerja  di  pedesaan  dan  perkotaan,  rumahtangga  pengusaha bebas  golongan  atas  di  pedesaan  dan  perkotaan.  i  menunjukkan kalisifikasi rumahtangga pertanian dan non pertanian.
Dekompisisi  indeks  Theil  menjadi  komponen  dalam  kelompok (within)  dan  antar  kelompok  (between)  ditunjukkan  dengan  rumus sebagai berikut :
Ketimpangan  total  =  Ketimpangan  kelompok  +  Ketimpangan  antar kelompok
(5)
Dimana :
Indeks Theil digunakan untuk mengukur ketimpangan baik dalam struktur  penerimaan  atau  pengeluaran  awal  dalam  kerangka  model SNSE  2008  ( base  line )  maupun  struktur  penerimaan  atau  pengeluaran SNSE hasil simulasi kebijakan. Melalui cara ini dapat diketahui seberapa jauh  kebijakan  penempatan  tenaga  kerja  yang  diambil  mampu menurunkan angka ketimpangan pendapatan dari posisi base line .

## Hasil dan Pembahasan

## Gambaran Perekonomian Indonesia Tahun 2008
Matriks  SNSE  2008  menunjukkan  bahwa  output  yang  dihasilkan  oleh kegiatan ekonomi pada tahun 2008 lebih banyak diperoleh dari penjualan input antara dan penjualan barang dan jasa sebagai konsumsi akhir. Dari sisi  penggunaan,  output  yang  dihasilkan  digunakan  untuk  biaya  antara dan  biaya  faktor  produksi  (tenaga  kerja  dan  modal).  Dari  total  output sebesar  Rp.  10.371,29  triliun,  50,31%  merupakan  input  antara  dan 49,27%  merupakan  Nilai  Tambah  Bruto  (NTB).    NTB  bila  ditambah dengan pajak tak langsung dan dikurangi dengan subsidi merupakan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar Rp. 5.153,14 triliun.
Uraian
Nilai (Miliar Rupiah) Persentase Input antara 5.218.149,26 50,31 Pendapatan faktor produksi tenaga kerja 2.692.617,74 25,96 Pendapatan faktor produksi bukan tenaga kerja 2.464.317,45 23,76 Pajak tak langsung 237.098,56 2,29 Subsidi -240.891,47 -2,32 Jumlah 10.371.291,54 100,00
Tabel 1. Struktur perekonomian Indonesia tahun 2008
Sumber : SNSE 2008 Tabel  1.  Menunjukkan  bahwa  dari  keseluruhan  komponen pembentuk  PDB  yaitu  pendapatan  faktor  produksi  tenaga  kerja, pendapatan  faktor  produksi  bukan  tenaga  kerja  dan  pajak  tak  langsung neto,  pendapatan  faktor  produksi  tenaga  kerja  merupakan  penyumbang terbesar dengan  persentase  sebesar  52,25%.  Hal  ini  mengindikasikan bahwa  struktur  perekonomian  Indonesia  masih  bersifat labor  intensif (padat  karya),  dimana  dalam  suatu  proses  produksi  input  terbesar  yang diperlukan adalah tenaga kerja.
Balas jasa faktor produksi tenaga kerja dan faktor produksi bukan tenaga  kerja  diterima  oleh  rumahtangga  sebagai  pendapatan  dalam bentuk  upah/gaji  dan  pendapatan  atas  kepemilikian  kapital  (modal). Selain  itu  rumahtangga  juga  memperoleh  pendapatan  yang  berasal  dari transfer,  baik  transfer  dari  pemerintah,  perusahaan,  antar  rumahtangga maupun transfer pendapatan dari luar negeri (remitansi).
Total  pendapatan  yang  diterima  oleh  rumahtangga  sebagian besar  digunakan untuk konsumsi dengan rata-rata pengeluaran sebesar 87%, sisanya dialokasikan untuk pengeluaran lainnya seperti pembayaran pajak, bunga dan transfer antar rumahtangga. Selisih antara pendapatan  dan  pengeluaran  kemudian  dicatat  sebagai  tabungan rumahtangga.  Alokasi  pendapatan  institusi  berdasarkan  SNSE  2008 dapat  dilihat  pada  tabel  2.  Dari  tabel  tersebut  dapat  diketahui  bahwa upah/gaji  merupakan  sumber  pendapatan  utama  untuk  setiap  kelompok rumahtangga,  pendapatan  terbesar  kedua  adalah  pendapatan  dari kepemilikan  modal  dan  kemudian  transfer.  Namun  untuk  kelompok rumahtangga buruh pertanian pendapatan dari kepemilikan modal hanya sebesar 6,45% total pendapatan, sehingga untuk menunjang kesejahteraannya  masih  diperlukan  transfer  utamanya  transfer  dari pemerintah. Institusi perusahaan sumber utama pendapatan berasal dari kepemilikan modal  sebesar  83,02%  dan  pendapatan  utama  institusi pemerintah  berasal  transfer  antar  institusi  dalam  hal  ini  adalah  pajak sebesar 99,82% total pendapatan.

## Tabel 2. Alokasi pendapatan intitusi tahun 2008
Tenaga kerja Bukan tenaga kerja Institusi Luar negeri Rumahtangga 2,688,905.27 788,549.94 285,483.49 63,505.87 3,826,444.57 % 70.27 20.61 7.46 1.66 100.00 RT buruh pertanian 105,406.45 11,397.23 56,126.23 3,826.77 176,756.68 % 59.63 6.45 31.75 2.16 100.00 RT pengusaha pertanian 518,425.74 132,332.16 63,781.64 17,023.29 731,562.84 % 70.87 18.09 8.72 2.33 100.00 RT  gol. Rendah di pedesaan 333,694.87 91,317.66 53,868.14 15,353.55 494,234.22 % 67.52 18.48 10.90 3.11 100.00 RT bukan angkatan kerja di pedesaan 111,674.32 36,819.53 19,161.56 5,496.46 173,151.87 % 64.50 21.26 11.07 3.17 100.00 RT gol. Atas  di pedesaan 312,663.70 141,625.00 11,826.69 2,339.13 468,454.52 % 66.74 30.23 2.52 0.50 100.00 RT gol. Rendah di perkotaan 517,690.73 130,554.07 46,832.07 15,418.61 710,495.47 % 72.86 18.38 6.59 2.17 100.00 RT bukan angkatan kerja di perkotaan 170,650.09 52,785.03 18,132.19 2,338.17 243,905.49 % 69.97 21.64 7.43 0.96 100.00 RT gol. Atas  di perkotaan 618,699.38 191,719.25 15,754.97 1,709.89 827,883.49 % 74.73 23.16 1.90 0.21 100.00 Perusahaan 1,591,198.03 301,326.76 24,176.91 1,916,701.70 % 83.02 15.72 1.26 100.00 Pemerintah 1,261,742.32 2,291.08 1,264,033.40 % 99.82 0.18 100.00
Bu ka n Pe rt an ia n Faktor produksi Jumlah Transfer Institusi Total Pe rt an ia n
Pendapatan  yang  bersumber  dari  kepemilikan  modal  pada umumnya  dimiliki  oleh kelompok  rumahtangga  golongan  atas  baik  di pedesaan  maupun  perkotaan  dengan  persentase  sebesar  23% - 30% dari total pendapatan masing-masing kelompok rumahtangga. Keterbatasan akses terhadap kepemilikan faktor menyebabkan kelompok rumahtangga  golongan  bawah  seperti  kelompok  rumahtangga  pertanian dan  rumahtangga  golongan  rendah  di  pedesaan  dan  perkotaan melakukan  migrasi  ke  luar  negeri  dan  mengirimkan  sebagian pendapatannya  kepada  keluarga  yang  ditinggalkan.  Hal  ini  menjadikan pendapatan  kelompok  rumahtangga  tersebut  yang  berasal  dari  transfer luar negeri (remitansi) relatif lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok rumahtangga lainnya.
Gambar  2  menunjukkan  alokasi  pendapatan  untuk  setiap kelompok rumahtangga. Kelompok rumahtangga buruh tani,
rumahtangga  bukan  angkatan  kerja  pedesaan  dan  rumahtanga  bukan angkatan  kerja  perkotaan  mendapatkan  balas  jasa  faktor  produksi tenaga  kerja  (upah/gaji)  lebih  rendah  dibandingkan  dengan  kelompok rumahtangga lainnya.
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  sebagian  besar  kelompok  rumahtangga tersebut  bekerja  di  sektor  informal  yang  menerima  upah/gaji  lebih rendah. Pada tahun 2008, rata-rata balas jasa faktor produksi (upah/gaji) tenaga kerja kelompok rumahtangga buruh pertanian sebesar Rp.105,41 triliun,  kelompok  rumahtangga  bukan  angkatan  kerja  pedesaan  sebesar Rp.111,67  triliun  dan  kelompok  rumahtangga  bukan  angkatan  kerja perkotaan  sebesar  Rp.170,65  triliun, sedangkan kelompok rumahtangga lainnya menerima balas jasa faktor produksi lebih tinggi.

## Analisis Pengganda Neraca
Salah  satu  jenis  analisis  umum  yang  dapat  digunakan  untuk menganalisis  keterkaitan  antar  variabel  dalam  Sistem  Neraca  Sosial Ekonomi  (SNSE)  adalah  analisis multiplier (pengganda).  Analisis  ini mencoba  melihat  dampak  yang  akan  terjadi  terhadap  variabel-variabel endogen tertentu apabila terjadi perubahan pada neraca eksogen seperti terjadinya peningkatan produktivitas di sektor produksi atau peningkatan dan  penurunan  transfer  pendapatan  dari  pemerintah,  swasta  atau transfer luar negeri kepada kelompok rumahtangga.
Dalam  penelitian  ini  injeksi  berawal  dari  perubahan  pendapatan pada  blok  institusi  yang  berasal  dari  luar  negeri  (remitansi).  Dampak injeksi  remitansi  terhadap  perekonomian  dapat  dilihat  terhadap peningkatan  pendapatan  institusi  utamanya  rumahtangga,  peningkatan output  di  sektor  produksi  sebagai  akibat  dari  meningkatnya  konsumsi rumahtangga dan kenaikan alokasi nilai tambah bagi faktor produksi.
Peningkatan permintaan di sektor produksi sebagai akibat adanya injeksi  pendapatan  sebesar  satu satuan  unit  pada  setiap  kelompok rumahtangga  terangkum  dalam  nilai  pengganda  pada  tabel  3. Berdasarkan  tabel  tersebut,  terlihat  bahwa  peranan  kelompok rumahtangga  pertanian  terhadap  peningkatan  produksi  sektoral  lebih tinggi  dibanding  kelompok  rumahtangga lainnya.  Adanya  injeksi pendapatan  pada  kelompok  rumahtangga  akan  memberikan  dampak permintaan  yang  tinggi  terhadap  produk  perdagangan,  restoran  dan perhotelan  dengan  nilai  pengganda  sebesar  0,7973 - 0.9099,  produk industri  makanan  dan  minuman  sebesar  0,5215-0,7387  dan  produk pertanian  tanaman  pangan  sebesar  0,2621 - 0,4525.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  peningkatan  pendapatan  sebesar  Rp  1  miliar  yang diinjeksikan kepada kelompok rumahtangga tersebut akan meningkatkan pengeluaran  konsumsi  rumahtangga  untuk  produk  perdagangan, restoran dan perhotelan sekitar Rp. 0,797 miliar-Rp. 0,909 miliar, produk
Gambar 2. Alokasi pendapatan rumahtangga tahun 2008 Sumber  :  SNSE 2008, (diolah)
industri  makanan  dan  minuman  sebesar  Rp.  0,512  miliar-Rp  0,7387 miliar,  dan  produk  tanaman  pangan  sebesar  Rp.  0,2621  miliar-Rp. 0,4255 miliar.
Peningkatan  pada  sektor produksi  selanjutnya  akan  memberikan pengaruh  positif  terhadap  alokasi  pendapatan  faktor  produksi. Peningkatan  pendapatan  pada  faktor  produksi  akan  berpengaruh terhadap pendapatan institusi (rumahtangga, perusahaan dan pemerintah).

## Dampak kebijakan penempatan tenaga kerja ke luar negeri
Peningkatan  pendapatan  rumah  tangga  sebagai  akibat  dari  injeksi penerimaan  remitansi  disimulasikan  dalam  6  simulasi  kebijakan.  Sebagi respon  dari  banyaknya  kejadian  kekerasan  terhadap  tenaga  kerja Indonesia  yang  bekerja  di  luar  negeri,  pemerintah  mengambil  beberapa langkah  antisipasi  dengan  mengeluarkan  kebijakan  pembatasan ( moratorium )  penempatan  tenaga  kerja  Indonesia  ke  beberapa  negara Timur  Tengah  dan  Malaysia.  Dari  berbagai  simulasi  yang  dilakukan, dapat diamati dampak kebijakan terhadap perubahan pendapatan rumah tangga seperti terlihat pada tabel 4.
Berdasarkan  tabel  4,  terlihat  bahwa  berbagai  simulasi  kebijakan yang dilakukan mampu meningkatkan pendapatan dari seluruh kelompok rumah tangga (simulasi 1, simulasi 3, simulasi 4, simulasi 5 dan simulasi 6).  Kebijakan  yang  memberikan  dampak  terhadap  peningkatan
PTP 0.4255 0.3599 0.3428 0.3243 0.2761 0.3194 0.3002 0.2621 PTL 0.1007 0.0880 0.0900 0.0860 0.0763 0.0851 0.0824 0.0742 PTR 0.2133 0.1862 0.2012 0.1867 0.1666 0.1905 0.1774 0.1573 HUTBUN 0.0102 0.0100 0.0101 0.0086 0.0096 0.0089 0.0085 0.0090 PRK 0.1477 0.1353 0.1488 0.1328 0.1230 0.1296 0.1289 0.1151 PTB 0.0968 0.0973 0.1025 0.1093 0.0984 0.0994 0.1053 0.0961 INMAK 0.7387 0.6267 0.6160 0.5921 0.5313 0.6032 0.5812 0.5215 INTKS 0.0993 0.0982 0.1100 0.1090 0.0898 0.0968 0.0932 0.0864 INKAY 0.0354 0.0327 0.0394 0.0276 0.0334 0.0335 0.0252 0.0323 INKRTS 0.3826 0.3911 0.3949 0.4039 0.3904 0.4312 0.4257 0.4205 INPPK 0.4135 0.4137 0.4374 0.4732 0.4193 0.4134 0.4525 0.4006 LGA 0.0409 0.0444 0.0475 0.0495 0.0448 0.0491 0.0439 0.0476 KONS 0.0307 0.0299 0.0312 0.0309 0.0289 0.0315 0.0296 0.0286 PERDAG 0.8697 0.8463 0.8663 0.9099 0.8114 0.8919 0.8624 0.7973 ANGKOM 0.2824 0.3058 0.3068 0.3078 0.2942 0.3023 0.2948 0.2885 KPJ 0.2103 0.2122 0.2344 0.2110 0.2162 0.2415 0.2080 0.2198 JASA 0.3593 0.3117 0.3438 0.3281 0.2801 0.3497 0.2856 0.3036 Sektor Produksi
Rumah tangga Pertanian Bukan Pertanian
Buruh Pengusaha Pertanian Pedesaan Perkotaan Pengusaha golongan rendah Bukan angkatan kerja Pengusaha golongan atas Pengusaha golongan rendah Bukan angkatan kerja Pengusaha golongan atas
Tabel 3. Dampak peningkatan pendapatan rumahtangga terhadap sektor produksi
Sumber  :  SNSE 2008 (diolah)
pendapatan  rumah  tangga  pekerja  migran  terbesar  adalah  simulasi kebijakan  6  yaitu  simulasi  dari  semua  kebijakan  yang  berkaitan  dengan TKI.  Kebijakan  untuk  membatasi  pengiriman  TKI  di  sektor  informal kemudian  diimbangi  dengan  kompensasi  pemberian  program  pelatihan dan  kursus  kepada  TKI  yang  sudah  terdaftar  namun  gagal diberangkatkan.  Peningkatan  ketrampilan  yang  diperoleh  dari  program pelatihan dan  kursus  ini  akan  menyebabkan  peningkatan  jumlah  TKI berketrampilan,  selanjutnya  akan  meningkatkan  penempatan  TKI  di sektor  formal.  Pemberian  modal  bagi  TKI  yang  telah  purna  mendorong penciptaan  usaha  dan  lapangan  kerja  baru.  Paket  kebijakan  ini memberikan  dampak  yang  besar  terhadap  peningkatan  pendapatan rumah  tangga  utamanya  kelompok  rumah  tangga  pertanian  dan  rumah tangga non pertanian golongan rendah di pedesaan.
Kelompok  rumahtangga  yang  paling  terpengaruh  adalah kelompok  rumahtangga  pertanian  baik  buruh  pertanian  maupun rumahtangga  pengusaha  pertanian.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa sebagian  besar  tenaga  kerja  Indonesia  yang  bekerja  di  luar  negeri berasal  dari  kelompok  rumahtangga  ini.  Buruh  tani  sebagai  salah  satu komponen  pada  sektor  pertanian,  mempunyai  kontribusi  yang  cukup besar  dalam  menentukan  keberhasilan  sektor  pertanian.  Namun  pada kenyataannya,  keberhasilan  sektor  pertanian  tidak  selalu  diikuti  oleh meningkatnya  kesejahteraan  buruh  tani  terutama  dalam  situasi perekonomian  Indonesia  saat  ini.  Semakin  sempitnya  lahan  pertanian dan  tingginya  tingkat  konversi  lahan  serta  relatif  kecilnya  pendapatan mendorong rumahtangga pertanian melakukan strategi untuk meningkatkan kesejahteraan dengan cara menjadi pekerja migran.
Tabel 4. Simulasi Dampak Kebijakan Penempatan TKI terhadap
Pendapatan rumah tangga (Rp miliar)
RT gol. Rendah Bukan angkatan kerja RT gol. Atas RT gol. Rendah Bukan angkatan kerja RT gol. Atas Base line 176 756.68731 562.84 494 234.22 173 151.87 468 454.52 710 495.47 243 905.49 827 883.49 Simulasi 1 Dampak 1 259.75 5 567.67 3 512.78 1 280.18 3 386.14 5 110.18 1 727.37 5 882.72 % 0,7127 0,7611 0,7107 0,7393 0,7228 0,7192 0,7082 0,7106 Simulasi 2 Dampak -1 302.75 -5 757.70 -3 632.68 -1 323.87 -3 501.71 -5 284.60 -1 786.33 -6 083.50 % -0,7370 -0,7870 -0,7350 -0,7646 -0,7475 -0,7438 -0,7324 -0,7348 Simulasi 3 Dampak 1 294.15 5 719.70 3 608.70 1 315.13 3 478.60 5 249.72 1 774.54 6 043.34 % 0,7322 0,7818 0,7302 0,7595 0,7426 0,7389 0,7276 0,73 Simulasi 4 Dampak 953,29 2 797.68 1 831.16 651,85 1 415.84 2 434.78 844,58 2 538.88 % 0,5393 0,3824 0,3705 0,3765 0,3022 0,3427 0,3463 0,3067 Simulasi 5 Dampak 2,9 9,18 6 2,1 5,78 9,6 3,25 11,33 % 0,0012 0,0013 0,0012 0,0012 0,0012 0,0014 0,0013 0,0014 Simulasi 6 Dampak 2 249.53 8 526.56 5 445.86 1 969.09 4 900.21 7 694.10 2 622.37 8 593.55 % 1,2727 1,1655 1,1019 1,1372 1,046 1,0829 1,0752 1,038 Simulasi kebijakan Pendapatan rumahtangga Pertanian Bukan Pertanian
Buruh Pengusa ha Pedesaan Perkotaan
Sumber : SNSE 2008 (diolah) Ket : Simulasi 1 : Peningkatan penempatan TKI dalam keadaan normal sebesar 21% Simulasi 2 : Moratorium penempatan TKI sebesar 26% Simulasi 3 : Peningkatan penempatan TKI di sektor formal sebesar 35.44% Simulasi 4 : Program KUR dan BLK Simulasi 5 : Program pembinaan kursus dan pelatihan ketrampilan Simulasi 6 : Paket kebijakan
Simulasi  kebijakan  yang  kedua  adalah  kebijakan  pembatasan (moratorium)  penempatan  TKI.  Hasil  simulasi  kebijakan  menunjukkan bahwa  pembatasan  penempatan  TKI  sektor  informal  akan  berdampak kepada  menurunnya  distribusi  pendapatan  rumahtangga.  Penurunan penempatan  TKI  sektor  informal  sebesar  26%  memberikan  dampak terhadap penurunan distribusi pendapatan rumah tangga 0,73% - 0,78%.
Hasil penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian yang telah dilakukan  sebelumnya  yang  juga  menghasilkan  satu  kesimpulan  bahwa pengiriman uang (remitansi) dari para pekerja migran berkontribusi dalam berbagai cara untuk meningkatkan kesejahteraan rumahtangga di daerah atau  negara  asal.  Adam  (1996)  dalam  penelitiannya  tentang  pengaruh dari  pengiriman  uang  (remitansi)  terhadap distribusi  pendapatan, memperoleh  kesimpulan  bahwa  remitansi  memiliki  efek  positif  terhadap distribusi pendapatan dan akumulasi aset di daerah pedesaan.
Serangkaian penelitian  yang  dilakukan  oleh  Asian  Development  Bank (ADB) pada beberapa negara di Asia tentang peran remitansi pada level global menghasilakan kesimpulan bahwa remitansi signifikan meningkatkan pendapatan rumahtangga. Pendapatan rumahtangga yang meningkat  akan  berpengaruh  terhadap  daya  beli  dan  mendorong konsumsi,  selanjutnya  juga  dapat  menurunkan  kemiskinan.  Remitansi juga memainkan peran penting dalam pembiayaan perawatan kesehatan dan  pendidikan  anggota  keluarga  yang  berkontribusi  pada  peningkatan human capital .

## Analisis ketimpangan pendapatan rumahtangga
Dengan  mengetahui  dampak  kebijakan  penempatan  tenaga  kerja Indonesia  ke  luar  negeri  yang  diambil  oleh  pemerintah  melalui  berbagai simulasi  simulasi  kebijakan  yang  telah  dibahas  sebelumnya,  dapat diketahui besarnya perubahan pendapatan dari masing-masing rumahtangga  untuk  dianalisis  lebih  lanjut.  Analisis  selanjutnya  adalah analisis  peran  remitansi  terhadap  perubahan  ketimpangan  pendapatan rumahtangga di Indonesia. Ketimpangan pendapatan baik antar individu,
antar  rumahtangga  maupun  antar  wilayah  merupakan  masalah  yang serius,  karena  bisa  membawa  dampak  negatif  bagi  stabilitas  ekonomi, politik maupun sosial. Dalam penelitian ini, untuk mengetahui perubahan ketimpangan  pendapatan  rumahtangga  digunakan  alat  analisis  Indeks Theil.
Indeks Theil sebagai salah satu ukuran disparitas terbaik memiliki kriteria size  independence ,  dimana  ukuran  ketimpangan  tidak terpengaruh  dari  besaran  perubahan  pendapatan  atau  penduduk. Dengan kata lain, jika jumlah pendapatan atau penduduk berubah, maka ukuran  disparitas  seharusnya  tidak  berubah  jika  kondisi  lainnya  tetap ( ceteris  paribus ).  Indeks  Theil  juga  dapat  didekomposisi  menurut ketimpangan  dalam  kelompok  ( within )  dan  ketimpangan  antar  kelompok ( between )  yang  apabila  keduanya  dijumlahkan  akan  menghasilkan ketimpangan menyeluruh ( all group ) (Daryanto, 2010). Tabel 5 menunjukkan hasil penghitungan Indeks Theil. Simulasi 2 yaitu kebijakan pembatasan (moratorium) penempatan
TKI
mengakibatkan  peningkatan  angka  ketimpangan  dari kondisi  awal, artinya kebijakan tersebut justru memperparah kesenjangan penerimaan pendapatan  antara  kedua  kelompok  rumah  tangga.  Simulasi  2 meningkatkan  kesenjangan  karena  tenaga  kerja  yang  memiliki ketrampilan rendah pada umumnya berasal dari kelompok rumah tangga pertanian. Pembatasan  penempatan  TKI  sektor  informal  sama  artinya dengan  membatasi  kesempatan  kelompok  rumah  tangga  tersebut  untuk mendapatkan  pekerjaan  dan  gaji  yang  lebih  baik,  sehingga  berdampak pada  semakin  meningkatnya  kesenjangan  antara  kelompok  rumah tangga pertanian dan non pertanian.
Simulasi  6  yaitu  gabungan  dari  seluruh  kebijakan  mampu  menurunkan angka ketimpangan dari kondisi awal, artinya kebijakan tersebut mampu mengurangi  kesenjangan  penerimaan  pendapatan  antara  kelompok rumah tangga pertanian dengan kelompok rumah tangga non pertanian. Program  pelatihan  dan  kursus  meningkatkan  ketrampilan  TKI,  sehingga membuka  kesempatan  untuk  mendapatkan  pekerjaan  di  sektor  formal dan memperoleh penghasilan yang lebih tinggi.

## Ketimpangan pendapatan rumahtangga indeks Theil
Within Between All group Base line 0,0781 0,0626 0,1407 simulasi 1 0,0781 0,0626 0,1407 3 simulasi 2 0,0781 0,0627 0,1408 4 simulasi 3 0,0781 0,0626 0,1407 3 simulasi 4 0,0779 0,0625 0,1405 2 simulasi 5 0,0781 0,0626 0,1407 3 simulasi 6 0,0780 0,0625 0,1404 1 simulasi Indeks Theil Rangking
Tabel 5. Ketimpangan Pendapatan Rumah Tangga Indeks Theil
Sumber : SNSE 2008 (diolah) Ket : Simulasi 1 : Peningkatan penempatan TKI dalam keadaan normal sebesar 21% Simulasi 2 : Moratorium penempatan TKI sebesar 26% Simulasi 3 : Peningkatan penempatan TKI di sektor formal sebesar 35.44% Simulasi 4 : Program KUR dan BLK Simulasi 5 : Program pembinaan kursus dan pelatihan ketrampilan Simulasi 6 : Paket kebijakan
Hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan  penelitian  sebelumnya  yang dilakukan  untuk  menguji  hubungan  antara  penerimaan  remitansi  dan ketimpangan pendapatan.  Ebeke dan Goff (2009) melakukan penelitian untuk  menguji  hubungan  antara  pengiriman  uang  (remitansi)  dan ketimpangan pendapatan di negara berkembang dan mengapa remitansi di  sebagian  negara  dapat  menurunkan  ketimpangan  namun di sebagian negara lainnya justru meningkatkan ketimpangan. Dampak ambigu remitansi terhadap ketimpangan pendapatan disebabkan oleh ketidaksetaraan tingkat pembangunan, perbedaan biaya migrasi  dan  tingkat  keahlian  dari  pekerja  migran.  Jika  pekerja  migran berasal  dari  kelompok  rumahtangga  yang memiliki  ketrampilan  tinggi (terdidik),  maka  remitansi  akan  mempertahankan  ketimpangan  yang sudah ada.
Sebaliknya jika pekerja migran berasal dari kelompok rumahtangga yang memiliki  ketrampilan  rendah,  maka  remitansi  akan  mengurangi ketimpangan  pendapatan.  Karakteristik  utama  dari  sebuah  negara dimana  remitansi  dapat  mengurangi  ketimpangan  pendapatan  adalah pendapatan  rata-rata  negara  tinggi,  biaya  migrasi  rendah  dan  migrasi brain drain juga rendah.
Ahlburg  (1996)  melakukan  penelitian  untuk  menguji  apakah penerimaan remitansi dapat menurunkan ketimpangan di negara Tonga. Pengukuran  ketimpangan  dilakukan  dengan  cara  mengukur  derajat ketimpangan  distribusi  pendapatan  yang  mencakup  pengukuran Mean Logaritmic  Deviation (MLD),  indeks  entropy  dan  koefisien  gini. Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  penerimaan  remitansi  dari  para  migrant yang bekerja di luar negeri dapat menurunkan ketimpangan pendapatan. Sehingga  kebijakan-kebijakan  yang  dapat  mempengaruhi  arus  migrasi atau  remitansi  harus  mempertimbangkan  dampak  terhadap  distribusi pendapatan.

## Kesimpulan
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  dampak  kebijakan penempatan  TKI  terhadap  distribusi  pendapatan  di  Indonesia  dan memberikan  rekomendasi  kebijakan  yang  paling  efektif  berpengaruh
terhadap  distribusi  pendapatan.  Peningkatan  penempatan  TKI  ke  luar negeri utamanya penempatan TKI di sektor formal mampu meningkatkan penerimaan  remitansi  yang  berpengaruh  secara  langsung  maupun  tidak langsung terhadap distribusi pendapatan rumahtangga dan perekonomian  negara.  Kesimpulan  yang  diperoleh  dari  penelitian  ini adalah :
1. Kebijakan  peningkatan  penempatan  TKI,  program  pelatihan  dan kursus  serta  program  pemberian  kredit  usaha  dan  pelatihan kewirausahaan  bagi  TKI  memberikan  dampak  terhadap  peningkatan distribusi  pendapatan  rumah  tangga,  penerimaan  pemerintah  dan perekonomian  negara.  Selanjutnya  hasil  penghitungan  indeks  Theil menunjukkan bahwa kebijakan pembatasan (moratorium)
penempatan  TKI  yang  diikuti  oleh  program  pelatihan  dan  kursus untuk  TKI  sektor informal yang gagal diberangkatkan, serta program kredit  usaha  dan  pelatihan  kewirausahaan  bagi  TKI  purna  mampu menurunkan  angka  ketimpangan  dari base  line . Simulasi  kebijakan program  kredit  usaha  dan  pelatihan  kewirausahaan  bagi  TKI  purna tanpa  diikuti  oleh  kebijakan  lainnya juga  mampu  menurunkan  angka ketimpangan  dari base  line, artinya  kedua  simulasi  tersebut mampu mengurangi  kesenjangan  penerimaan  pendapatan  antara  kelompok rumah  tangga  pertanian  dengan  kelompok  rumah  tangga  non pertanian.
Sedangkan  kebijakan  peningkatan  penempatan  TKI  dalam  keadaan normal  (tanpa  adanya  pembatasan),  kebijakan  penempatan  TKI formal  dan  kebijakan  program  pelatiahan  dan  kursus  tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan. Kebijakan pembatsan  (moratorium)  penempatan  TKI  memberikan  dampak terhadap penurunan distribusi pendapatan rumah tangga, penerimaan  pemerintah  dan  perekonomian  negara,  simulasi  ini  juga berdampak pada meningkatnya angka ketimpangan artinya kesenjangan  pendapatan  antara  kelompok  rumah  tangga  pertanian dan non pertanian semakin tinggi.
2. kebijakan  pembatasan  (moratorium)  penempatan  TKI  yang  diikuti oleh  program  pelatihan  dan  kursus  untuk  TKI  sektor  informal  yang gagal  diberangkatkan,  serta  program  kredit  usaha  dan  pelatihan kewirausahaan  bagi  TKI  purna memberikan  dampak  terbaik dan paling  efektir  berpengaruh  terhadap  distribusi  pendapatan  rumah tangga utamanya rumah tangga pertanian, sehingga simulasi ini juga dapat  menurunkan  angka  ketimpangan  dari base  line yaitu  dari 0.1407  menjadi  0.1404.  Meskipun  penurunan  angka  ketimpangan terbilang  sangat  kecil,  namun  paling  tidak  kondisi  ini  telah memberikan  gambaran  bahwa  paket  kebijakan  tersebut  mampu mengurangi ketimpangan yang ada.
Berdasarkan  hasil  pembahasan  dan  kesimpulan  yang  telah diuraikan,  target  pemerintah  untuk  meningkatkan  penerimaan  remitansi
harus  mempertimbangkan  dampak  terhadap  distribusi  pendapatan rumahtangga sehingga tidak mengakibatkan semakin tingginya ketimpangan  pendapatan. Oleh  karena  itu  saran  yang  dapat  diberikan sebagai berikut :
 Meningkatkan ketrampilan tenaga kerja utamanya tenaga kerja yang memiliki  ketrampilan  rendah  melalui  program  pelatihan  dan  kursus. Program  pelatihan  sebaiknya  disesuaikan  dengan job  order yang tersedia  menurut  negara  tujuan,  sehingga  TKI  tersebut  bisa mendapatkan pekerjaan di sektor formal dengan gaji yang lebih tinggi serta  terjamin  keamanan  dan  kesejahteraannya.  Peningkatan ketrampilan  ini  juga  akan  meningkatkan  daya  saing  TKI  dengan tenaga kerja dari negara-negara lainnya.
 Mendorong usaha kecil dan menengah melalui pelatihan kewirausahaan  dan  ketrampilan.  Umumnya  TKI  yang  telah menyelesaikan  kontraknya  dan  kembali  ke  tempat  asal  kurang mendapat  pengetahuan  yang  memadai  untuk  memanfaatkan pendapatan  yang  diperoleh  sebagai  modal  usaha.  Peningkatan penciptaan  lapangan  usaha  selanjutnya  juga  dapat  mengurangi jumlah pengangguran.

## Daftar Pustaka :
Ahlburg 1996. Remittances and the Income Distribution in Tonga. Journal Population Research and Policy Review No.15 :391-400. Akita et al 1999. Inequality in the Distribution of Household Expenditure in Indonesia. Journal Developing Economies Vol.37 No.2 :197-221. Adam  &  Page  2005. Do  International  Migration  and  Remittances  Reduce Poverty  in  Developing  Countries  ?.  Journal World  Development Vol.33 No.10 : 1645-1669.
Adam  1996. Remittances,  Income  Distribution  and  Rural  Asset
Accumulation. International Food Policy Research No.17. Badan  Pusat  Statistik.  [berbagai  terbitan]. Indikator  Ketenagakerjaan.
Jakarta.
Badan  Pusat  Statistik. Publikasi  Sistem  Neraca  Sosial  Ekonomi
Nasional, 2008 Jakarta.
Badan Pusat Statistik. Publikasi Penghitungan dan Analisis Kemiskinan, 2012 Jakarta.
Badan Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia
(BNP2TKI).  Laporan  Perkembangan Penempatan  Tenaga  Kerja.
BNP2TKI, Jakarta.
Badan Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia
(BNP2TKI). Rumusan  Hasil  Rapat  Teknis  BNP2TKI  tahun  2013. BNP2TKI, Jakarta.
Borjas J. (2005). Labor Economics. Boston : Mc. Graw Hill,. Daryanto,  A  dan  Y.  Hafrizianda.  2010.  Analisis  Input  Output  dan  Social
Accounting  Matrix  untuk  Ekonomi  pembangunan  Daerah.  IPB Press, Jakarta.
Ebeke  &  Goff  2009. Why  Migrant’s  Remittances  Reduce  Income Inequality  in  Some Countries and Not in Others ?. Document De Travail De La Serie Etudes et Documents No.9. Harahap  2012. Estimating Long-Run  Elasticities  of  Rural  Wage  Rate Determinant  In  Indonesia  :  The  Johansen  Cointegration  Methode . [Thesis] The University British of Columbia. Hayami  I  2001.  Development  Economic  from  The  Poverty  to The Wealth of Nation 2 nd ed. New York (US) : Oxford University Pers Inc. Osaki 2003. Migrant  Remittances  in  Thailand  :  Economy  Necessity  or Social Norm ?. Journal Population Research and Policy Review Vol 20 No.2 :203-222.
Todaro  dan  Smith.  2006.  Pembangunan  Ekonomi.  Edisi  kesembilan. Jakarta : Erlangga.