This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## Strategi  Perang  Menurut  Hukum  Humaniter Internasional: Legalkah Metode Blokade?

## Hardinna Putri Jazirah; Popi Tuhulele; Welly Angela Riry
Fakultas Hukum Universitas Pattimura *Corresponding author: hardinnaputri02@gmail.com
Submission : 30 Juni 2022 Revision : 22 Juli 2022 Publication : 11 Oktober 2022

## Abstract
This article discusses the legality of using the blockade method in armed conflict  and  its  legal  implications  as  a  war  strategy  according  to International Humanitarian Law. The purpose of this paper is to find out how the use of blockades of a legal nature  and  its implementation in accordance with Humanitarian Law.  As a method of war, blockade is often used in armed conflict to be a method that is not in accordance with  international  law  sources  because  it  can  cause  losses  and casualties. In fact, there are many regulations governing the blockade including the Declaration of Paris 1856 which explains the effectiveness of  the  blockade,  the  Declaration  of  London  1909  which  regulates the guarantee  of  the  rights  of  neutral  countries,  the  1949  Geneva Conventions which also regulates provisions regarding the delivery of humanitarian aid during the blockade in conflict areas, the 1994 San Remo  Manual  which  regulates  the  legal  conditions  for  applying  the blockade. In addition, this regulation is also often used by legal experts to express their opinions regarding the blockade so that it becomes the primary  reference  source  for  judges  to  find  the  law.  Therefore,  to complete  the  blockade  provisions,  the  role  of  international organizations is needed to provide supervision, provide strict sanctions and  the  importance  of  state  party  commitments in  implementing the blockade method.
Keywords: Blockade; Humanitarian Law; International law

## Abstrak
Artikel  ini  membahas  mengenai  legalitas  penggunaan  metode blokade dalam konflik bersenjata dan implikasi hukumnya sebagai suatu  strategi  perang  menurut  Hukum  Humaniter  Internasional. Tujuan  dari  penulisan  ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana penggunaan blokade yang bersifat legal dan implementasinya sesuai dengan  Hukum  Humaniter.  Sebagai  suatu  metode  perang,  blokade sering  digunakan  dalam  konflik  bersenjata  menjadi  suatu  metode yang tidak sesuai dengan sumber Hukum Internasional karena dapat menyebabkan  kerugian  dan  korban  jiwa.    Padahal  ada  banyak regulasi yang mengatur mengenai blokade diantaranya Declaration of  Paris  1856  yang  menjelaskan  mengenai  efektifitas  blokade, Declaration  of  London  1909  yang  mengatur  mengenai  penjaminan hak-hak negara netral,  Konvensi Jenewa 1949 yang juga mengatur ketentuan  mengenai  pengiriman  bantuan  kemanusiaan  pada  saat blokade  di  daerah  konflik,  dan  San  Remo  Manual  1994  mengatur mengenai  syarat sah diterapkan blokade. Selain itu, regulasi ini juga kerap  digunakan  para  ahli  hukum  untuk  mengemukakan pendapatnya  mengenai  blokade  sehingga    menjadi  sumber  acuan primer para hakim untuk menemukan hukum. Oleh sebab itu, untuk melengkapi  ketentuan  blokade,  diperlukan  peran  organisasi internasional  untuk  memberikan  pengawasan,  pemberian  sanksi yang  tegas  serta  pentingnya    komitmen    negara    pihak  dalam menerapkan metode blokade.

## Kata  Kunci:  Blokade;  Hukum  Humaniter  Humaniter;  Hukum
Internasional

## A. Pendahuluan
Eksistensi  perang  saat  ini  umurnya  mengikuti  sejarah peradaban manusia yang mana sesuai dengan ungkapan bahwa “Peace  to  be  merely  respite  between  wars”  yakni  menunjukan suatu  keadaan  perang  dan  damai  dari  interaksi  manusia. 1

## Faktor – faktor yang dapat menyebabkan perang diantaranya
1 Umar  Suryadi  Bakry.  Hukum  Humaniter  Internasional  Sebuah Pengantar. Jakarta: Kencana. 2019. hal. 30.
adalah  conflict of  interest,  ekspansi  imperialisme,  penyebaran ideologi,  persaingan  ekonomi,  dan  yang  terbaru  atas  nama memelihara perdamaian dunia. 2 Dapat diketahui bahwa perang adalah pertikaian antara negara dan negara yang berujung pada kehancuran  yang  masif.  Eskalasi  konflik  selama  perang mengancam  jatuhnya  korban  jiwa,  terutama  dari  pihak  sipil. Hakikatnya  masyarakat  sipil  yang  tidak  bersenjata  dan  tidak terlibat  dalam  perang  harus  dijamin  keselamatan  dan  bebas dari agresi konflik yang berlangsung.
Ketika perang berlangsung, para pelaku pihak yang bertikai dalam  konflik  bersenjata  lebih  cenderung  mengutamakan kepentingan negara dibandingkan hal yang lain dalam menuju tujuan  mereka  sebenarnya.  Untuk  mencapai  tujuan  ini,  tidak jarang  manusia  menciptakan  berbagai  macam  metode berperang  yang  bertujuan  menimbulkan  ketegangan  antar pihak  dan  memperlemah  salah  satu  pihak  dalam  konflik. Metode  yang  diciptakan  tidak  terlepas  dari  resiko  besar  dan mengerikan. 3
Melihat  situasi  yang  ditimbulkan  oleh  konflik  bersenjata, organisasi internasional PBB tidak tinggal diam dan ikut serta
2 Mochtar Kusumaatmadja. Konvensi Jenewa Tahun 1949 mengenai Perlindungan Korban Perang. Bandung:  Penerbit Binacipta. 1968. hal.
8
3 Devi  Salsabila.  Penerapan  Blokade  dan  Mekanisme  Penegakan Hukum  pada  Konflik  Bersenjata  Menurut  Hukum  Humaniter Internasional. Skripsi. Universitas Airlangga. 2020. hal. 1.
dalam  menjaga  dan  memelihara  keamanan  juga  perdamaian dunia.  PBB  sendiri  dalam  beberapa  konvensi  telah  mengatur konflik  bersenjata,  seperti  Konvensi  Den  Haag  1907  tentang hukum  perang  dan  kejahatan  perang,  Konvensi  Jenewa  1949 tentang  perlindungan  korban  korban  perang  serta  Protokol Tambahan  I  dan  II  1977  tentang  perlindungan  korban pertikaian bersenjata internasional dan non-internasional dan beberapa  aturan  khusus  yang  lainnya.  Tentunya  pengaturan- pengaturan  ini  dirancang  sebagai  tindakan  pencegahan  atau perlindungan  kepada  setiap  pihak  korban  konflik  bersenjata, dengan  dimaksud  agar  meminimalisir  dampak  dari  tindakan kekerasan yang dapat berakibat fatal. 4
Seiring  berjalannya  waktu,  perkembangan  metode berperang  atau  kata  lainnya  strategi  perang  dan  juga persenjataan  mengalami  perkembangan.  Begitu  juga  dengan salah satu strategi perang yang sering digunakan yakni blokade yang merupakan strategi berperang tertua. Pada tahun  1584, metode  ini  tercatat  sebagai  awal  mula  digunakan  dan  masih eksis  sebagai  metode  berperang  hingga  saat  ini.  Metode  ini diterapkan  dengan  cara  menutup  dan  mengepung  seluruh
4 Anggie  Sere  Sitompul.  Perlindungan  terhadap  Warga  Sipil Sebagai  Korban  Penyanderaan  dalam  Konflik  Bersenjata  di  Filipina Menurut  Hukum  Humaniter  Internasional.  Skripsi.  Universitas Sumatera Utara. 2014. hal. 2.
akses masuk pada suatu wilayah oleh musuh bagi seluruh pihak tanpa terkecuali, baik itu terhadap lawan maupun pihak netral.
Sebagai  suatu  metode  perang,  blokade  sering  digunakan dalam konflik bersenjata dan dapat menjadi suatu metode yang tidak  sesuai  dengan  sumber  Hukum  Internasional.  Hal  ini dikarenakan blokade yang dilakukan adalah pencegahan akses kapal – kapal dagang yang keluar maupun menuju wilayah yang diblokade dan di dalam wilayah sasaran blokade tersebut selain terdapat  combatant  musuh  yang  merupakan  sasaran  blokade ada juga terdapat warga sipil. Warga sipil yang di dalam wilayah terblokade tidak bisa keluar dari wilayahnya dan bahan pangan serta medis juga sulit didapat akibat adanya blokade tersebut.

## Dalam  perkembangannya,  blokade  diatur  di  dalam
Declaration of Paris 1856 mengenai efektivitas dari suatu blokade. 5 Blokade  juga  diatur  di  dalam  Declaration  of London 1909 yang lebih menjamin hak-hak negara yang netral.  Prinsip-prinsip  blokade  yang  terdapat  dalam Declaration of Paris 1856 dan Declaration of London 1909 telah menjadi hukum kebiasaan internasional (customary international law).
Dalam  Declaration  of  London  1909,  terdapat penegasan  mengenai  tindakan  yang  senyata-nyatanya yang  bertujuan  agar  blokade  mengikat. 6 Terjadinya
5 Gama  Ufiz  Arfakhsyadz.  Penerapan  Blokade  Sebagai  Metode Perang Kontemporer Dalam Hukum Internasional. Skripsi. Universitas Indonesia. 2011. hal.17.
6 Ibid. hal.4.
blokade  dalam  hukum  internasional  harus  didasarkan pada syarat-syarat sah yang diatur dalam The San Remo Manual  on  International  Law  Applicable  to  Armed Conflicts  at  Sea.  Aturan  ini  diantaranya  adalah:  (1) Adanya pengumuman mengenai pemberlakuan blokade kepada  seluruh  pihak;  (2)  Blokade  diterapkan  secara efektif; (3) Adanya pendirian blokade; (4) Diberlakukan secara imparsial; (5) Menghargai hak-hak negara netral. 7
Maka, untuk melengkapi ketentuan blokade, diperlukan peran  organisasi  internasional  untuk  memberikan pengawasan,  pemberian  sanksi  yang  tegas  serta pentingnya komitmen negara pihak dalam menerapkan metode blokade.

## B. Pembahasan

## 1. Konsep Blokade dalam Hukum Internasional
Salah satu metode yang digunakan adalah metode blokade yang  sering  digunakan  ketika  konflik.  Blokade  adalah pengepungan  (penutupan)  suatu  daerah  (negara)  sehingga orang, barang, kapal, dan sebagainya tidak dapat keluar masuk dengan  bebas. 8 Blokade  digunakan  oleh  suatu  negara  dengan cara  menutup  wilayah  tertentu  dari  negara  lawan,  dengan tujuan melemahkan pertahanan dari negara tersebut. Blokade yang berdampak pada tertutupnya akses pada wilayah tersebut
7 Doswald-Beck,  Louise.  The  San  Remo  Manual  on  International Law  Applicable  to  Armed  Conflicts  at  Sea. American  Journal  of International Law 89, No. 1. 1995. hal. 192-208.
8 Wiktionary.  Blokade https://id.wiktionary.org/wiki/blokade diakses 21 Maret 2022.
sehingga    menimbulkan  terhambatnya  pemenuhan  pasokan makanan dan medis ke dalam negara tersebut. Penduduk sipil pada  tempat  terblokade  akan  kesulitan  menerima  bantuan- bantuan  dari  organisasi  internasional,  terkhususnya  bantuan pada  bidang  kemanusiaan.  Akibatnya,  banyak  jiwa  yang menjadi  korban.  Kondisi  inilah  yang  menggambarkan  belum efektifnya regulasi dalam memberikan dampak yang signifikan dalam pemilihan metode blokade pada saat konflik bersenjata.. Hal  ini  bertentangan  dengan  prinsip  penegakan  Hak  Asasi Manusia  (Human  Rights)  yang  menjadi  kepentingan  utama dalam menjaga perdamaian dunia.
Konvensi  Jenewa  Keempat  1949  telah  mengatur  blokade secara  eksplisit  pada  Pasal  23  terkait  dengan  pengiriman bahan-bahan medis, makanan dan pakaian ke wilayah blokade. Kemudian,  Pasal  59  berbicara  mengenai  skema  bantuan kolektif  terhadap  wilayah  pendudukan  yang  diblokade. 9
Declaration  of  Paris  1856  dalam  Pasal  4  dan  Declaration  of London 1909 dalam Pasal 17 merupakan prinsip-prinsip yang berlaku  secara  internasional  yang  menjadi  pacuan  dalam blokade.
Declaration  of  Paris  merupakan  dasar  dari  prinsip  Hukum Internasional  yang  tertulis  mengenai  efektivitas  dari  suatu blokade. Dengan dimasukkannya ketentuan mengenai blokade
dalam  Pasal  4,  maka  pembentuk  Declaration  of  Paris mengidentifikasi  blokade  sebagai  salah  satu  metode  perang. Blokade  dijalankan  dalam  konteks  untuk  melemahkan kekuatan  lawan  dalam  suatu  perang.  Declaration  of  Paris dianggap  berkontribusi  menyumbangkan  prinsip  mengenai blokade yang mengikat dan efektif.
Pasal  4  Declaration  of  Paris  1856  menyatakan  bahwa blokade  akan  mengikat  apabila  dilakukan  secara  efektif. Blokade  bisa  dikatakan  efektif  apabila  dipertahankan  oleh angkatan bersenjata yang cukup untuk mencegah akses ke garis pantai  musuh. 10 Dengan  kata  lain,  blokade  harus  nyata,  yaitu dengan  kelonggaran  maksimal  dari  dislokasi  pasukan  yang menjaga  blokade  yang  dilakukan  sementara  dan  terpaksa karena  buruknya  cuaca,  akses  dari  laut  ke  kawasan  maritim dari pihak yang berperang yang menerapkan blokade terhadap musuh  ini  harus  sejauh  ini  tetap  di  bawah  dominasi  yang sebenarnya dari kapal perang yang ditempatkan atau berlayar di sekitar untuk tujuan khusus, yaitu lalu lintas yang lewat laut ke  atau  dari  daerah  tanpa  sepeninggalan  kapal  perang  yang ditempatkan  tersebut  tidak  dimungkinkan,  dan  kapal  apapun yang  mencoba  untuk  menembus  blokade kemungkinan  besar bisa ditangkap oleh pasukan yang memblokade. 11
10 Paris Declaration Respecting Maritime Law, Art. 4
11 William  R.  Kennedy.  Some  Points  in  the  Law of Blockade.  hal. 240-241.
Adapun dalam Declaration of London 1909 ini menegaskan bahwa blokade tidak hanya diumumkan saja tetapi juga harus dilakukan tindakan blokade secara nyata agar mengikat. Dalam hal pelanggaran terhadap blokade. Pasal 17 dari Declaration of London ini, menyatakan bahwa :
“Kapal pengangkut barang negara pihak netral tidak boleh ditangkap  karena  pelanggaran  terhadap  suatu  blokade kecuali berada di dalam daerah pengoperasian kapal perang yang khusus menjaga blokade agar efektif.” 12
Sedangkan pada Pasal 20 menyatakan bahwa:
“Suatu  kapal  yang  telah  menembus  blokade  keluar,  atau yang  telah  mencoba  menembus  blokade  ke  dalam,  dapat ditangkap  selama  kapal  tersebut  dikejar  oleh  suatu  kapal dari pasukan pemblokade. Jika pengejaran tidak dilakukan, atau  jika  blokade  tersebut  diangkat,  penangkapan  kapal tersebut tidak berlaku lagi.” 13
Hal ini berarti bahwa menurut Declaration of London, sebuah percobaan  untuk  melewati  garis  blokade  dengan  tujuan  baik memasuki  maupun  keluar  dari  suatu  pelabuhan  yang diblokade,  bisa  dikatakan  sebuah  pelanggaran  dari  blokade, dan bahwa suatu kapal bisa dituduh melanggar suatu blokade hanya apabila tertangkap ketika melakukannya.
Penduduk  sipil  yang  wilayahnya  diblokade,  tentunya  akan kehilangan  hak  asasi  manusia  atas  hidupnya  karena  banyak sektor  kehidupan  yang  dibatasi.  Bahkan  dalam  memenuhi
12 Ibid. Art. 17
13 Ibid. Art. 20
kebutuhan pangan pun penduduk sipil akan merasa kesulitan. Keamanan penduduk sipil juga dalam ancaman. Oleh karena itu, untuk menegakkan hak asasi manusia maka banyak organisasi internasional yang gencar dalam berusaha untuk mencari cara dalam mengatasi hal tersebut.
Peran  penting  suatu  negara  dalam  berkewajiban memberikan  perlindungan  karena  negara  adalah  pengemban tanggung  jawab  utama  untuk  menghormati,  melindungi, mempromosikan  dan  memfasilitasi  akses  agar  terpenuhinya Hak Asasi Manusia (HAM) dengan pemenuhan unsur kewajiban untuk  bertindak  dimana  negara  melakukan  langkah-langkah dalam pemenuhan suatu hak dan kewajiban untuk berdampak yang  dimana  negara  harus  mancapai  pemenuhan  suatu  hak dengan  standar  substantif  yang  terukur.  Selain  itu,  ada kewajiban proses pencapaian kemajuan, non diskriminasi dan kewajiban hasil. 14
Tiga  unsur  utama  pada  konsep  HAM  sebagai  hal fundamental manusia dalam lingkup individual maupun sosial, yaitu  integritas  manusia  (human  integrity),  kebebasan (freedom)  dan  kesamaan  (qeuality),  jelas  dengan  pengertian demikian  maka  setiap  hak  seseorang  diberikan  ruang  untuk dipenuhi  sebagai  proses  humanisasi  manusia  oleh  pihak  lain dalam  konteks  vertikal  (individu  dengan  negara)  dan
14 Popi  Tuhulele.  Bahan  Ajar  Hukum  &  HAM:  Kewajiban  Negara Dalam HAM. Ambon: UNPATTI. 2021. hal. 10.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 3 (2022)
horizontal  (antar  individu)  baik  pada  implementasinya maupun  pada  pengaturannya. 15 Peran  HAM  terhadap  situasi perang  terdapat  dalam  Konvensi  Eropa  tahun  1950,  dalam pasal 15 yang menentukan bahwa kejadian perang atau bahaya umum lainnya yang mengancam keseimbangan bernegara dan tidak boleh melanggar hak – hak yang dijamin dalam konvensi ini. Terdapat tujuh hak substansial dari konvensi ini yaitu hak atas kehidupan, hak kebebasan, hak integritas fisik, hak status sebagai subyek hukum, hak kepribadian, hak perlakuan tanpa diskriminasi  dan  hak  atas  keamanan.  Ketentuan  ini  terdapat juga dalam Pasal 4 Kovenan PBB mengenai hak-hak sipil dan politik dan Pasal 27 Konvensi HAM Amerika. 16

## 2.  Perkembangan  Praktik  Blokade  dan  Kesesuaiannya terhadap Konsep Blokade
Beberapa  kasus  blokade  yang  pernah  dan  sedang  terjadi yaitu kasus blokade pada Negara Yaman yang hingga saat ini masih  hidup  dalam  perang  dan  blokade  tersebut mengakibatkan krisis bahan pangan serta medis. Sejak konflik meningkat di Yaman beberapa tahun lalu, PBB memverifikasi bahwa  lebih  dari  10.200  anak  telah  terbunuh  atau  terluka.
15 Lucia  Charlota  Octovina  Tahamata  dan  Welly  Angela  Riry. Pemenuhan  Hak  Pendidikan  Dasar  di  Kota  Ambon  saat  Pandemi Covid-19. Jurnal SASI. Vol. 27, No. 2. 2021. hal. 201.
16 Wahyu  Wagiman,  SH.  Hukum  Humaniter  dan  Hak  Asasi Manusia. https://lama.elsam.or.id/downloads/1262841835_05._Huk um_Humaniter_dan_Hak_Asasi_Manusia.pdf diakses pada 16 Oktober 2021
Kemudian, blokade Pelabuhan Ukraina oleh armada Laut Hitam Rusia,  menyebabkan  ekspor  puluhan  juta  ton  biji-bijian tertahan. Blokade ini memperburuk kemacetan rantai pasokan global, serta memicu inflasi harga pangan dan energi. 17
Untuk  itu  korban  dari  dampak  blokade  harus  dijamin kehidupannya  mulai  dari  makanan dan  pelayanan  kesehatan, hal  ini  diatur  pada  Pasal  10  Konvensi  Jenewa  IV  1949, menyatakan  bahwa  organisasi  internasional  yang  ingin memberikan  bantuan  kemanusiaan  tidak  boleh  dihalangi kegiatannya.  Mengingat  Konvensi Jenewa IV  1949  pada  Pasal 23  dan  Pasal  59  menyatakan  bahwa  setiap  pihak  dalam perjanjian  harus  mengizinkan  jalur  lintas  bebas  terhadap semua  kiriman  bahan  makanan  yang  penting  terhadap  anak yang  berumur  dibawah  15  tahun,  ibu  hamil  dan  persalinan. Kiriman-kiriman tersebut harus diberikan hak untuk melintas bebas,  tidak  boleh  dianggap  sebagai  selundupan  perang  dan karenanya tidak dapat disita. Ketentuan pada Pasal 23 paragraf
17 Rizky Jaramaya, Rusia-Ukraina Seoakat Buka Ekspor Gandum
dari Laut Hitam.
https://www.republika.co.id/berita/rfg4gw328/rusiaukraina- sepakat-buka-ekspor-gandum-dari-laut-hitam diakses  pada  22
Agustus 2022 pukul 10.40 WIT.
ke-4 memiliki arti setelah hak lintas bebas telah disetujui, maka
pengiriman harus dilanjutkan
secepat mungkin.
Pemberlakukan blokade ini mengakibatkan banyak perusahaan yang  menghentikan  pasokannya.  Kemudian,  Pasal  59 menyebutkan pengiriman bantuan tersebut tidak terbatas pada bahan makanan, obat - obatan, dan pakaian tertentu, tetapi juga mencakup barang-barang yang bersifat persediaan bantuan. 18

## C. Penutup
Sebagai salah satu metode perang, blokade dijalankan untuk melemahkan kekuatan lawan dalam suatu perang. Penggunaan blokade  dalam  Hukum  Humaniter  Internasional  dibolehkan dengan  maksud  mencapai  kepentingan  militer.  Penerapan blokade  oleh  negara-negara  sampai  saat  ini  belum  sesuai dengan  pengaturan  blokade  dalam  Hukum  Humaniter Internasional. Faktanya, tetap saja negara-negara yang terlibat blokade menerapkan blokade dengan berbagai macam cara dan berujung pada krisis kemanusiaan dalam hal pemangkasan hak asasi manusia bahkan kematian dari penduduk sipil. Implikasi dari blokade ini telah merenggut hak-hak kemanusiaan antara lain hak dasar sebagai manusia dan hak sebagai warga negara dari penduduk sipil yang berada pada daerah terblokade.
18 Trixie  Rachel  Tandayu.  Analisis  Yuridis  Terhadap  Blokade  di Pelabuhan  Hudaydah  Yaman  Yang  Menyebabkan  Kematian  Anak- Anak. Jurnal Reformasi Hukum Trisakti. Vol. 2 No.1. 2020.

## Referensi
Antaranews.  Qatar  Kejar  Kompensasi  Dampak  “Blokade”
Negara Teluk. https://www.antaranews.com/berita/639547/qatar- kejar-kompensasi-dampak-blokade-negara-teluk. diakses pada 07 Oktober 2021.
Arfakhsyadz,  Gama  Ufiz.  Penerapan  Blokade  Sebagai  Metode Perang  Kontemporer  Dalam  Hukum  Internasional.
Skripsi. Universitas Indonesia. 2011.

## Bakry, Umar Suryadi.  Hukum Humaniter Internasional Sebuah
Pengantar. Jakarta: Kencana. 2019.
Black,  Henry  Campbell.  Black’s  Law  Dictionary.  (terjemahan Gama  Ufiz  Arfakhsyadz).  Edisi  ke-9.  Minnesota:  West
Publishing Company. 2009.
Doswald-Beck, Louise. The San Remo Manual on International Law  Applicable  to  Armed  Conflicts  at  Sea. American Journal of International Law 89. No. 1. 1995.
Jaramaya,  Rizky.  Rusia-Ukraina  Seoakat  Buka  Ekspo  Gandum dari Laut Hitam. https://www.republika.co.id/berita/rfg4gw328/rusiauk raina-sepakat-buka-ekspor-gandum-dari-laut-hitam
diakses pada 22 Agustus 2022 pukul 10.40 WIT
Khairullin, Elem. Yemen, Naval Blockade https://casebook.icrc.org/case-study/yemen-naval- blockade-0  diakses pada 22 Agustus 2022.

## Kusumaatmadja,  Mochtar.  Konvensi  Jenewa  Tahun  1949
Mengenai  Perlindungan  Korban  Perang.  Bandung: Penerbit Binacipta. 1968.
Maria  Elisa  Hospita:  Qatar  Berhasil  Atasi  Blokade  Pimpinan Saudi.  https://www.aa.com.tr/id/dunia/qatar-berhasil- atasi-blokade-pimpinan-saudi-/1636177 diakses pada 07 Oktober 2021.
Salsabila, Devi. Penerapan Blokade dan Mekanisme Penegakan Hukum  Pada  Konflik  Bersenjata  Menurut  Hukum Humaniter  Internasional. Skripsi.  Surabaya:  Universitas Airlangga. 2020.
Sitompul,  Anggie  Sere.  Perlindungan  Terhadap  Warga  Sipil Sebagai Korban Penyanderaan Dalam Konflik Bersenjata di  Filipina  Menurut  Hukum  Humaniter  Internasional.
Skripsi. Medan: Universitas Sumatera Utara. 2014.
Tahamata,  Lucia  Charlota  Octovina  &  Riry,  Welly  Angela.
Pemenuhan Hak Pendidikan Dasar Di Kota Ambon Saat Pandemi Covid-19. Jurnal SASI. Vol. 27, No. 2. 2021.
Tandayu,  Trixie  Rachel.  Analisis  Yuridis  terhadap  Blokade  di Pelabuhan  Hudaydah  Yaman  yang  Menyebabkan Kematian  Anak-Anak.  Jurnal  Reformasi  Hukum  Trisakti. Vol. 2. No 1. 2020.
Tuhulele,  Popi.  Kewajiban  Negara  Dalam  HAM.  Bahan  Ajar Hukum  Internasional.  Ambon:  Universitas  Pattimura.
2021.
Wahyu  Wgiman.  Hukum  Humaniter  dan  Hak  Asasi  Manusia. Jakarta: ELSAM. 2005.
Wiktionary: Blokade. https://id.wiktionary.org/wiki/blokade. diakses pada 21 Maret 2022.
William R. Kennedy. Some Points in the Law of Blockade. J. Soc. Comp. Legis. Ns. Vol. 9. 1908
Paris Declaration Respecting Maritime Law, Art. 4.