ISSN 1907 – 0993 E ISSN 2442 – 8264 Volume 19 Nomor 2 (Desember) 2022

## PLURALISME DAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI KABUPATEN ALOR NUSA TENGGARA TIMUR PERSPEKTIF MAQĀṢID AL-UMMAH
Husnul Qodim 1
Rizal Darwis 2
1 UIN Sunan Gunung Djati Bandung, husnulqodim@uinsgd.ac.id
2 IAIN Sultan Amai Gorontalo, rizaldarwis2011@yahoo.co.id
Abstract: Harmony  in  a  society  is  the  urgency  and  desire  of  every  human  being.  especially  in religious pluralism in Indonesian society. In this plurality, the potential for conflict may occur. This study aims to  analyze pluralism and religious harmony in  Alor Regency, East  Nusa Tenggara. This type of research is literature with primary data  sources coming from books, articles, and studies or research  related  to  pluralism,  religion,  and  community  harmony,  especially  those  related  to  the people  of  the  Alor  Regency.  The  data  was  processed  and  analyzed  by  qualitative  description.  The results  show that the people of Alor Regency always maintain harmony against  the differences that live in society. Appreciation for the local wisdom of the Alor people also plays an important role. On the other hand, the role of the local government is an important pillar that can guard pluralism and the creation of harmony between religious people of different beliefs. The dialogue and collaboration between  the  government  and  the  people  of  Alor  have  had  a  positive  impact.  The  existence  of tolerance  among  religious  believers  that  has  been  carried  out  by  the  Alor  community  is  a  form  of benefit for the people (maqāṣid al-ummah) in the context of Islamic law.
Keywords: Pluralism, Religion, Alor Community, Local Wisdom, Maqāṣid al-Ummah
Abstrak: Keharmonisan  dalam  sebuah  masyarakat  merupakan  urgensi  dan  harapan  setiap  orang, apalagi  diperhadapkan  kepada  keanekaragaman  agama  dan  budaya  pada  masyarakat  Indonesia.  Di tengah kemajemukan tersebut potensi konflik bisa saja terjadi. Penelitian ini bertujuan  menganalisis pluralisme dan kerukunan umat beragama di Kabupaten Alor Nusa Tenggara Timur. Jenis penelitian ini  adalah  kepustakaan  dengan  sumber  data  primernya  berasal  dari  buku-buku,  artikel-artikel,  dan penelitian-penelitian  terkait  pluralisme,  agama,  dan  kerukunan  umat,  khususnya  terkait  masyarakat Kabupaten  Alor.  Data  yang  dikumpulkan  diolah  dan  dianalisis  dengan  deskriptif  kualitatif.  Hasil penelitian  menunjukkan  masyarakat  Kabupaten  Alor  senantiasa  menjaga  keharmonisan  terhadap adanya  perbedaan-perbedaan  yang  hidup  dalam  masyarakat.  Penghargaan  terhadap  kearifan  lokal masyarakat Alor juga berperan penting. Di sisi lain peran pemerintah setempat merupakan pilar yang penting dalam mengawal pluralisme dan terwujudnya kerukunan antarumat beragama yang majemuk. Dialog dan kerjasama yang dilakukan pemerintah bersama masyarakat Alor memberi dampak positif. Adanya sikap toleransi antarumat beragama yang telah dilakukan masyarakat Alor merupakan bentuk kemaslahatan umat ( maqāṣid al-ummah ) dalam konteks hukum Islam.
Kata Kunci: Pluralisme, Agama, Masyarakat Alor, Kearifan Lokal, Maqāṣid al-Ummah

## PENDAHULUAN
Keharmonisan dan kerukunan dalam sebuah masyarakat merupakan urgensi dan  dambaan  setiap  manusia.  Apalagi  berada  dalam  pluralisme  dan  keberagaman agama  masyarakat  Indonesia.  Wibisono  mengatakan  semua  manusia  dan  agama pada hakekatnya  menjunjung tinggi nilai-nilai perdamaian, toleransi dan komitmen atas  anti  pendiskriminasian,  namun  pada  saat  yang  bersamaan  diskriminasi  yang mengatasnamakan  agama  sering  muncul  dan  terjadi,  sehingga  sedikit  banyaknya rakyat  atau  masyarakatnya  menjadi  korban. 1 Selaras  dengan  hal  tersebut,  Bauto menjelaskan  menjaga  persatuan  dan  kesatuan  dalam  kehidupan  bermasyarakat, berbangsa,  dan  bernegara  adalah  salah  satu  agenda  besar.  Begitu  pula  halnya membangun dan membina kesejahteraan hidup bersama dengan seluruh warga umat beragama. Di sisi lain tantangan yang cukup berat dalam mewujudkan ke keutuhan dan  kesejahteraan  masyarakat  adalah  masalah  kerukunan  sosial,  membangun korelasi antara suatu agama dan membina kerukunan hidup antar umat beragama. 2
Di  tengah  pluralisme  agama  dan  masyarakat,  potensi  konflik  bisa  saja muncul  dan  terjadi,  hal  ini  tentunya  tidak  dapat  dipungkiri.  Terkait  konflik keberagamaan  dan  budaya  di  yang  pernah  terjadi  Kabupaten  Alor  Nusa  Tenggara Timur  tidak  sampai  mengarah  ke  konflik,  namun  diwarnai  dengan  aksi  unjuk  rasa oleh umat Muslim Alor akibat peredaran buku statistik  yang diterbitkan oleh Badan Pusat  Statistik  (BPS)  Kabupaten  Alor  dengan  judul  ― Penduduk  Kabupaten  Alor Tahun 2003 ‖ yang desain sampulnya bergambarkan manusia berdiri di atas sebuah buku  yang  mirip  kitab  suci  Alquran,  dan  hal  ini  dianggap  melecehkan  kitab  suci umat Muslim. 3 Hal ini juga diungkapkan dalam hasil temuan penelitian Badruzaman pasca konflik di Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur. 4
1 M.  Yusuf  Wibisono,  ―Agama,  Kekerasan  Dan  Pluralisme  Dalam  Islam,‖ Kalam:  Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam 9, no. 2 (2015): 187–214.
2 Laode  Monto  Bauto,  ―Perspektif  Agama  Dan  Kebudayaan  Dalam  Kehidupan  Masyarakat Indonesia (Suatu Tinjauan Sosiologi Agama),‖ JPIS: Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial 23, no. 2 (2014): 11–25.
3 Jems  de  Fortuna,  ―Muslim  Alor  Protes  Buku  BPS,‖  Sabtu  18  Juni  2005  dalam https://nasional.tempo.co/read/62694/muslim-alor-protes-buku-bps, diakses 23 Oktober 2022.
4 Badruzzaman, ―Bersama Dalam Perbedaan (Studi Kasus Pasca Konflik Di Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur),‖ Al-Qalam 11, no. 2 (2005): 117–136.
ISSN 1907 – 0993 E ISSN 2442 – 8264 Volume 19 Nomor 2 (Desember) 2022
Kabupaten  Alor  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur  merupakan  salah  satu kabupaten terbesar yang jumlah penduduknya terbilang cukup banyak. Penduduknya Alor  berdasarkan  hasil  proyeksi  penduduk  interim  2020-2023  pada  tahun  2021 berjumlah  213.994  jiwa,  dan  luasnya  adalah  sekitar  2.928,88  km ².  Ibukota  Alor berada di Kalabahi yang merupakan sebuah kepulauan. Kalabahi ini merupakan jalur lintas  pelayaran  bagi  perdagangan  internasional  ke  Samudera  Pasifik. 5 Mayoritas penduduk  Alor  beragama  Kristen  Protestan  (71%)  dan  diikuti  oleh  penduduk beragama Islam sebesar 26%. 6
Walaupun penduduknya mayoritas Kristen Protestan namun tingkat toleransi terhadap  penduduknya  sangat  baik.  Hal  ini  dipengaruhi  oleh  adanya  modernisasi, globalisasi  dan  liberalisasi.  Seperti  yang  dikatakan  oleh  Sirry  sebagaimana  dikutip Talib bahwa kehidupan manusia di dunia pada saat ini begitu cepat bergerak ke arah pluralisme  dengan  keberagaman  agama,  bahasa  dan  budaya.  Hal  ini  terjadi disebabkan adanya perkembangan gerakan modernisasi, liberalisasi dan globalisasi, 7 tak terkecuali masyarakat Alor. Namun terkadang pula di tengah-tengah masyarakat yang  dipenuhi  dengan  keragaman,  maka  dambaan  tersebut  masih  terusik  dengan adanya  sebuah  letupan  atau  gesekan-gesekan  kecil  dengan  masyarakat.  Gerakan tersebut salah satunya dipicu oleh egosentris sebuah kekuasaan, agama, dan budaya. 8
Oleh  karena  itu  arus  perkembangan  dunia  membawa  pengaruh  atas  kuatnya tantangan pluralisme yang terjadi di tengah masyarakat.
Ada sebuah alasan mengapa pluralisme memiliki tantangan tersendiri, dalam hal  ini  menyatukan  pemahaman  konsep  pluralisme  di  tengah-tengah  masyarakat. Talib  mengemukakan  Indonesia  yang  memiliki  masyarakat  majemuk  dan beranekaragam  utamanya  suku  dan  agama  terkesan  menunjukkan  fragmentasi,  dan tidak menunjukkan  pluralisme.  Talib mengutip pendapat Rachman bahwa satu sisi,
5 Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Alor, Kabupaten  Alor  Dalam  Angka;  Alor  Regency  in Figure 2022 , ed. Agnes Luan, Wisnu Ramadhan, and Maria R. Wunda (Alor: Badan Pusat Statistik Kabupaten Alor, 2022).
6 Ibid.
7 Abdullah  Abd  Talib,  ―Pluralisme  sebagai  Keniscayaan  dalam  Membangun  Keharmonisan Bangsa,‖ dalam M. Amin Abdullah et al., Filsafat Islam: Historisitas Dan Aktualitas , ed. Muhammad Arif (Yogyakarta: FA Press, 2004).
8 Rinto  Hasiholan  Hutapea  and  Iswanto,  ―Pluralism  and  Inter-Religious  Harmony  in Kupang,‖ Dialog 43, no. 1 (2020): 99–108.
ISSN 1907 – 0993 E ISSN 2442 – 8264 Volume 19 Nomor 2 (Desember) 2022
pluralisme  jangan  hanya  dipahami  dalam  konteks  negatif,  namun  di  sisi  lain  perlu penelusuran  terhadap  manfaatnya,  sehingga  memungkinkan  sebuah  fanatisme (to keep fanaticism  at  bay) ,  selain itu  perlu adanya  pemahamanan  yang  tepat  terhadap makna pluralisme sebagai pertalian sejati dalam kebhinekaan  dan ikatan peradaban (genuine engagment of diversities within the bonds of civility). 9
Sebagai sebuah daerah yang memiliki keberagaman Kabupaten Alor menjadi salah  satu  contoh  daerah  toleransi  beragama  di  Indonesia.  Misalnya  di  Desa  Alila Timur,  tepatnya  kampung  Ilawe,  kehidupan  harmonis  masyarakatnya  sudah  lama terjalin,  mereka  hidup  berdampingan  dalam  keberagaman.  Desa  ini  mayoritas penduduknya  adalah  Muslim  dan  selebihnya  Kristen.  Kerukunan  ini  tampak  dari pendirian sebuah gereja yang dibangun atas inisiatif warga Muslim desa tersebut, di mana  gereja  tersebut  bernama  Gereja  Ismail. 10 Lukman  Hakim  Saefuddin,  Menteri Agama  Republik  Indonesia  Periode  2014-2019  mengungkapkan  kekagumannya terhadap  Alor  sebagai  pulau  yang  berpenduduk  beragam  etnis  dan  agama  namun belum  terdengar  kejadian  konflik  bernuansa  suku,  agama  dan  ras  (SARA). Penduduk  Alor  menunjukkan  dalam  kehidupannya  saling  toleransi  dan  saling menghargai  secara  tulus.  Selain  itu  juga  ditunjukkan  ketika  hari  Natal  dirayakan warga  Kristiani,  maka  warga  Muslim  mendatangi  rumah  warga  Kristiani.  Begitu pula sebaliknya, ketika warga Muslim merayakan hari lebaran, maka warga Kristiani datang menyalami warga Muslim. 11
Umat  Muslim  menyakini  bahwa  ajaran  Islam  datang  menjadi  rahmat  untuk alam/lingkungan (QS al-Anbiya/21: 107), sehingga apa  yang ditetapkan oleh Allah swt.,  baik  itu  berbentuk  suruhan  dan  larangan  tentunya  mengandung  maslahat,  di mana  kemaslahatan  dapat  dirasakan  pada  waktu  itu  juga  dan  ada  pula  pada  masa mendatang  baru  dapat  dirasakan.  Konsep  maslahat  akan  dapat  membimbing  dan
9 Abdullah  et  al., Filsafat  Islam:  Historisitas  Dan  Aktualitas .  Lihat  pula  Budhy  Munawar Rachman, Islam  Pluralis  Wacana  Kesetaraan  Kaum  Beriman (Cet.  I;  Jakarta:  PT.  RajaGrafindo Persada, 2004), h. 39.
10 Marla Marisa Djami, Andri Octovianus Pellondou, and Mikael Kande, ―Merawat Toleransi Dengan Dialog, Ritual Dan Simbol Dalam Masyarakat Kampung Ilawe Desa Alila Timur Kabupaten Alor,‖ Joong-Ki: Jurnal Pengabdian Masyarakat 1, no. 3 (2022): 469–484.
11 Kompasiana,  ―Mengagumi  Suasana  Pluralitas  di  Alor,‖  12  Agustus  2015,  dalam https://www.kompasiana.com/verona/55bb0be1a423bd420b53213d/mengagumi-suasana-pluralitas- di-alor, diakses 23 Oktober 2022.
ISSN 1907 – 0993 E ISSN 2442 – 8264 Volume 19 Nomor 2 (Desember) 2022
menampilkan  umat  Islam  yang  memiliki  citra  moderasi  dan  penuh  toleransi antarmanusia. 12 Untuk  menjaga  keharmonisan  hidup  dan  ketertiban  dalam masyarakat, maka konsep kemaslahatan/memelihara umat ( maqāṣid al-ummah; ḥifẓ al-ummah ) bisa dikategorikan sebagai maqāṣid al-syarī’ah .
Olehnya  itu,  suasana  kebersamaan ini  menjadi  daya  tarik  dalam  pengkajian lebih dalam lagi dengan pendekatan maqāṣid , sehingga dapat memahami bagaimana potret  kerukunan  dan  pluralisme antarumat  beragama  di  Kabupaten  Alor  pada  saat ini. Potret toleransi yang dipraktekkan masyarakat Alor adalah sesuatu yang menarik untuk dikaji. Dengan harapan hal ini haruslah tetap dipertahankan dan dilestarikan, sehingga  nantinya  dapat  menjadi  cermin  atau  model  bagi  kerukunan  dan  toleransi antarumat beragama pada daerah-daerah di Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  sebuah  metode  kualitatif  dengan  pendekatan studi  kepustakaan.  Sari  dan  Asmendri  mengutip  pendapat  Sugiyono  bahwa penelitian  kepustakaan  adalah  pengkajian  teoritis,  referensi  dan  literatur  ilmiah lainnya  yang  berhubungan  dengan  nilai,  norma  dan  budaya  yang  tumbuh  dan berkembang  pada  situasi  sosial  yang  akan  diteliti. 13 Kajian  kepustakaan  yang dimaksud  adalah  mengkaji  sumber-sumber  yang  berkaitan  dengan  agama  dan pluralisme,  baik  berupa  jurnal,  buku,  artikel  dan  sumber  yang  berkaitan  lainnya. Teknik  pengumpulan  data  berupa  data  primer  berupa  artikel  atau  kajian keberagaman  dan  pluralisme  di  Kabupaten  Alor  Nusa  Tenggara  Timur  dan  data sekunder  berupa  artikel  atau  kajian  yang  mendukung  pembahasan  atau  tema pluralisme dan agama. Selanjutnya data yang terkumpul diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan pendekatan maqāṣid al-ummah .
12 Syahrial  Dedi,  ―Perluasan  Teori  Maqashid  Al-Syari‘ah:  Kaji  Ulang  Wacana  Hifdz  Al- ‘Ummah  A.  Djazuli,‖  Al  Istinbath:  Jurnal  Hukum  Islam  1,  no.  1  (2016):  45–62, http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/ alistinbath/article/view/72.
13 Milya  Sari  and  Asmendri,  ―Penelitian  Kepustakaan  (Library  Research)  Dalam  Penelitian Pendidikan  IPA,‖ Natural  Science:  Jurnal  Penelitian  Bidang  IPA  dan  Pendidikan  IPA 6,  no.  1 (2020): 41–53.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pluralisme dan Agama dalam Konteks Relasi Sosial
Untuk memahami arti pluralisme secara tepat, maka ada dua istilah atau kata sering  digunakan  secara  bergantian,  namun  belum  ada  penjelasan  mengenai  istilah atau kata tersebut bermakna sama ataukah bermakna berbeda, yaitu pluralisme dan pluralitas.  Penggunaan  kedua  kata  tersebut  terkadang  diartikan  sama,  yaitu  suatu kondisi  yang  sifatnya  plural,  jamak  atau  banyak.  Memahami  pluralisme  adalah pengakuan  terhadap  heterogenitas  yang  realistis,  bukan  hanya  sekedar  memahami keadaan  yang  sifatnya  plural.  Olehnya  itu,  pluralisme  adalah  sikap  seseorang  yang mengakui,  menghormati,  menghargai, memelihara,  mengembangkan,  dan memperkaya keadaan yang bersifat plural dalam masyarakat. Sedangkan pluralisme dalam konteks agama-agama, yaitu berpedoman kepada teori-teori atau sikap-sikap positif  bahwa  semua  agama  yang  walaupun  jalan  atau  praktik  pengamalannya berbeda, namun tetap menuju kepada satu tujuan yang sama. 14
Pluralitas  di  dalam  masyarakat  adalah  sebuah  realitas  sosial  dan  nyata, sehingga  untuk  mengatur  dan  mengontrolnya  diperlukan  pluralisme.  Tidak  bisa dihindari  dalam  pluralitas,  bibit-bibit  konflik  dan  perpecahan  bisa  saja  terjadi. Olehnya  itu  diperlukan  sikap  keterbukaan,  toleransi,  kesetaraan  dan  penghargaan, sehingga pluralisme ini memungkinkan terjadinya kerukunan, dan bukan konflik dan perpecahan yang terjadi. 15
Salah satu prinsip pluralisme adalah mendorong kebebasan dari segala aspek, dan  salah  satunya  adalah  kebebasan  beragama  yang  menjadi  salah  satu  pilar demokrasi.  Olehnya  itu  negara  memiliki  kewajiban  untuk  melindungi  hak-hak warganegaranya  terkait  agama,  baik  itu  memeluk  suatu  agama  maupun melaksanakan  ajaran  agama  yang  dianutnya. 16 Di  sini  nampak  bahwa  demokrasi sejati  erat  hubungannya  dengan  pluralisme.  Pluralisme  bermakna  membangun
14 Umi Sumbulah and Nurjanah, Pluralisme Agama: Makna Dan Lokalitas Pola  Kerukunan Antarumat Beragama , ed. Muhammad In‘am Esha (Malang: UIN-Maliki Press, 2013).
15 Budhy  Munawar  Rachman, Argumen  Islam  untuk  Pluralisme (Jakarta:  PT  Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), h. 6.
16 Lihat Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 , pasal 29 ayat (2) dan pasal 28E ayat (1).
toleransi  dan  pengakuan  terhadap  hak-hak  yang  sama  dalam  beragama  bagi  setiap orang,  sehingga  sikap  dan  perasaan  saling  menghormati  terbangun.  Inilah  makna dari toleransi aktif.
Namun  pluralisme  tidak  bermakna  sinkretisme,  relativisme  atau mencampuradukkan  agama  sebagaimana  dikemukakan  Sumbulah  dan  Nurjanah. Pluralisme  itu  adanya  pengakuan  terhadap  keragaman  dan  perbedaan,  kemudian perbedaan-perbedaan  dalam  keragaman  tersebut  bisa  dikembangkan. 17 Olehnya  itu untuk  memahami  arti  pluralisme, maka ada  tiga  hal  yang  penting  menurut  Shofan, yaitu:
1. Pluralisme  bukan  hanya  berarti  beragam  atau  majemuk,  namun  dipahami sebagai  ikatan  aktif  terhadap  kemajemukan.  Walaupun  terkadang  pluralisme dan  keragaman  diartikan  sama,  namun  ternyata  ada  perbedaan.  Keragaman  itu fakta yang terjadi di dalam masyarakat, misalnya budaya yang beranekaragam, sedangkan keikutseraan pluralisme dibutuhkan dalam keragaman tersebut.
2. Pluralisme  bukan  sekedar  relativisme,  akan  tetapi  sebuah  pertautan  komitmen antara  komitmen  religius  yang  nyata  dengan  komitmen  sekuler  yang  nyata. Dasar  dari  pluralisme  terletak  pada  perbedaan,  bukan  pada  adanya  kesamaan. Dengan arti pluralisme perlu diikat dengan tidak melepaskan adanya perbedaan.
3. Pluralisme  bukan  sekedar  toleransi,  sehingga  perlu  adanya  usaha  yang  aktif untuk memahami orang lain. 18
Kesimpulannya membangun komitmen yang satu terhadap adanya perbedaan dengan  meramunya  dalam  bingkai  saling  menghormati,  hidup  bersama  secara damai, harmonis dan toleran adalah unsur utama atau kunci dari pluralisme.
Mahfudz Ridwan sebagaimana dikutip Sumbulah dan Nurjanah menjelaskan pluralisme pada dasarnya mengakui manusia adalah ciptaan Tuhan yang diciptakan berbeda-beda,  baik  kelompok,  suku,  warna  kulit,  bentuk,  maupun  agama.  Adanya perbedaan ini dimaksudkan untuk bisa saling bergaul, membantu, dan belajar antara satu  dengan  lainnya.  Perbedaan  ini  adalah  realitas  yang  pasti  ada  di  manapun,
17 Sumbulah  and  Nurjanah, Pluralisme  Agama:  Makna  Dan  Lokalitas  Pola  Kerukunan Antarumat Beragama .
18 Moh.  Shofan, Pluralisme  Menyelamatkan  Agama-Agama (Yogyakarta:  Samudra  Biru, 2011), h. 104-105.
ISSN 1907 – 0993 E ISSN 2442 – 8264 Volume 19 Nomor 2 (Desember) 2022
sehingga pluralisme diharapkan dapat tergali dan menjadi komitmen bersama dalam memperjuangkan kepentingan bersama dan melampaui dari kepentingan kelompok, misalnya  menegakkan  keadilan,  pengentasan  kemiskinan,  kemanusian,  kemajuan pendidikan, kebebasan beragama dan lain sebagainya. 19
Kehadiran  agama  dengan  ajaran  syariat  memiliki  perbedaan  dan  ini menandakan bahwa agama itu tidaklah sama dan tidak mungkin menjadi sebangun dan  sama  persis.  Dalam  artian  setiap  agama  memiliki  partikularitas  tersendiri. Olehnya  itu  setiap  agama  punya  hak  untuk  hidup  dan  berkembang.  Di  sinilah gagasan  pluralisme  agama  dibangun  sebagai  bentuk  pengakuan  aktif  terhadap agama-agama  lain. 20 Mengutip  pernyataan  Alwi  Shihab  bahwa  pluralisme  agama merupakan  tuntutan  tiap-tiap  penganut  atau  pemeluk  agama  untuk  mengakui eksistensi  hak-hak  agama  lain  dan  keikutsertaan  dalam  pemahaman  adanya persamaan  dan  perbedaan  dalam  rangka  menciptakan  kerukunan  dalam kebhinekaan. 21
Memahami  konsep  pluralisme  secara  komprehensif  menjadikan  orang  tidak terjebak  pada  anggapan  semua  agama  itu  sama,  agama  memiliki  identitas  masing- masing,  dan  ini  merupakan  penghormatan  terhadap  jati  diri  masing-masing  agama. Olehnya  itu  dalam  aktualisasi  keberagamaan  seseorang  tidak  terlepas  dari  kaidah ushul fiqh , yaitu: al-ashlu fi al-‘ibadah al-ittiba’ (dasar atau asas dari ibadah adalah mengikuti).  Di  sisi  lain  semua  agama  memiliki  ajaran  etika  dan  moral,  misalnua toleransi, kasih sayang, keadilan, perdamaian, persamaan dan kesetaraan. 22
John  Hick  membagi  pluralisme  agama  menjadi  4  kategori  sebagaimana dikutip Legenhausen, yaitu:
1. Normative-religious  pluralism (pluralisme  agama  normatif),  yaitu  pluralisme yang  menyerukan  kepada  semua  pihak  khususnya  umat  Kristiani  untuk
19 Umi Sumbulah and Nurjanah, Pluralisme Agama: Makna Dan Lokalitas Pola  Kerukunan Antarumat  Beragama , Pluralisme  Agama  Makna  Dan  Lokalitas  Pola  Kerukunan  Antarumat Beragama , 2013.
20 Abdul  Moqsith  Ghazali, Argumen  Pluralisme  Agama:  Membangun  Toleransi  Al-Qur’an (Depok: KataKita, 2009), h. 67.
21 H. M. Zainuddin, Pluralisme Agama Dalam Analisis Konstruksi Sosial , UIN-Maliki Press , 2013, http://repository.uin-malang.ac.id/883/6/883.pdf.
22 Moh.  Shofan, Pluralisme  Menyelamatkan  Agama-Agama (Yogyakarta:  Samudra  Biru, 2011), h. 104-105.
membangun  korelasi  harmonis  dengan  agama  lainnya,  menyebarkan  toleransi dan menjauhkan dari sikap arogansi.
2. Soteriological-religious  pluralism (pluralisme  agama  soteriologis)  adalah pandangan  pluralisme  yang  menjelaskan  selain  umat  Kristen  juga  dapat memperoleh  keselamatan  Kristiani.  Pluralisme  ini  adalah  kelanjutan  dari pluralisme religius-normatif.
3. Epistemological-religious  pluralism (pluralisme  agama  epistemologis),  yaitu pluralisme  yang  menyebutkan  umat  Kristiani  tidak  mempunyai justification (pembenaran)  yang  lebih  bagus  atas  iman  mereka  jika  membangdingkannya dengan  para  penganut  agama  lainnya.  Oleh  karena  itu  menurut  Hick, pengalaman keagaaman ( reliqious experience ) adalah sesuatu yang  tepat untuk dimiliki dan dipahami bahwa kedudukan agama adalah sama, sehingga menjadi justifikasi keyakinan agama.
4. Alethic-religious  pluralism (pluralisme  agama  aletis),  yaitu  kebenaran  agama perlu  ditemukan  dalam  agama-agama  lain  dan  memiliki  derajat  yang  sama, selain agama Kristen. 23
Dengan  demikian  pluralisme  agama  adalah  sebuah  pandangan  dan  sikap tentang  hakikat  agama,  di  mana  agama  bukan  hanya  satu  tetapi  banyak  dan beragama.  Dengan  kata  lain,  pluralisme  ini  menjadi  realitas  kehidupan  yang beragam dalam beragama dan menjalankan ajaran agama.
Menurut  Michael  Amalados  dalam  Talib,  konsep  pluralisme  agama  dapat digambarkan,  yaitu: Pertama, jika  setiap  agama  dan  pengikutnya  menempatkan agama  lain  bukan  pada  posisi  warganegara  kelas  dua,  dan  hal  ini  bukan  hanya sebagai  bentuk  toleransi; Kedua, jika  setiap  agama  memberi  dampak  konsekuensi moral  dengan  adanya  perbedaan  keyakinan;  dan Ketiga, menanamkan  sikap  sosial dan  saling  menghormati  sebagai  tatanan moral  akibat  adanya  konsensus  perbedaan keyakinan di antara mereka. 24
23 Muhammad  Lagenhausen, Satu  Agama  atau  Banyak  Agama:  Kajian  Liberalisme  dan Pluralisme Agama (Jakarta: Lentera Abadi, 2002), h. 126-127.
24 Talib,  ―Pluralisme  sebagai  Keniscayaan,‖  dalam  Abdullah  et  al., Filsafat  Islam: Historisitas Dan Aktualitas .
ISSN 1907 – 0993 E ISSN 2442 – 8264 Volume 19 Nomor 2 (Desember) 2022
Kalangan  umat  beragama  pada  prinsipnya  dapat  melaksanakan  dan mewujudkan  ketiga  konsep  tersebut  selama  di  antara  mereka  tercipta  saling pengertian  dan  saling  memahami  dalam  bingkai  kehidupan  masyarakat  yang memiliki keyakinan  agama yang berbeda-beda. Dengan kata lain, sikap positif, arif dan  konstruktif  bagi  umat  beragama  adalah  sesuatu  yang  harus  ditempuh  dan dimiliki dalam menjalani adanya perbedaan agama.
Khotimah  berpendapat  bahwa  berdasarkan  prinsip  dasar  dan  norma-norma teologis  dan  etis,  dialog  antar  agama  adalah  sesuatu  yang  penting  serta  mesti dilakukan  untuk  pembinaan  internal  masing-masing  agama.  Dialog  tidak  selalu berarti  tidak  ada  keharmonisan,  melainkan  membawa  kesadaran  kepada  umat tentang  bagaimana  bersikap  serta  memahami  perbedaan  agama,  sehingga  melalui dialog  muncul  wawasan  kebersamaan  dalam  kehidupan  beragama  dan bermasyarakat. 25
Pendekatan  dialog  yang  dikemukakan  para  ahli  tersebut  menegaskan  dialog merupakan  strategi  yang  efektif  dalam  memahami  pluralisme  dan  menciptakan keharmonisan antar umat beragama. Dialog yang bersifat membangun kebersamaan akan  mendorong  terciptanya  kerukunan  antar  umat  beragama  yang  plural  dan majemuk.  Hasil  penelitian  terdahulu  yang  dilakukan  oleh  Ahmad  Sodli  juga mengemukakan  kerukunan  umat  beragama  yang  tercipta  di  Kabupaten  Alor  tidak terlepas  dari  faktor  dialog  atau  kerjasama,  dan  ini  menjadi  kunci  penting. 26
Keberagaman  dalam  segala  aspek  tersebut  menjadikan  relasi  sosial  terbangun dengan baik, aman dan damai dalam bingkai kebhinekaan tunggal ika sebagaimana semboyan dalam negara Republik Indonesia.
Maqāṣid al-Syarī’ah : Sebuah Paradigma dalam Pemecahan Problematika Umat
Membincang  tentang maqāṣid  al-syarī’ah dalam  konteks  hukum  Islam adalah  sesuatu  yang  utama.  Hal  ini  dikarenakan  sumber  hukum  Islam  adalah Alquran  dan  hadis  yang  berisikan  perintah  dan  larangan  yang  memiliki  tujuan  tak
25 Khotimah, ―Dialog Dan Kerukunan Antar Umat Beragama,‖ Jurnal  Ushuluddin 17, no. 2 (2011): 214–224, http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/ushuludin/article/view/693.
26 Ahmad  Sodli,  ―Kerukunan  Umat  Beragama  Di  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur  (NTT),‖ Analisa 16, no. 1 (2009): 64–73.
tersia-siakan,  atau  dengan  kata  lain  tidak  ditetapkan  hukumnya  secara  kebetulan saja,  namun  ada  maksud-maksud  yang  akan  terwujud  secara  umum,  yaitu kemaslahatan  umat  manusia,  baik  di  dunia  maupun  di  akhirat.  Sebagaimana diungkapkan  oleh  Qardhawi  bahwa  syariat  Islam  yang  didalamnya  ada  hukum- hukum  berorientasi  memelihara  kemaslahatan  para mukallaf 27 dan  menolak mafsadat (kerusakan)  untuk  mewujudkan  kehidupan  yang  bahagia,  harmonis,  dan damai  bagi  umat  manusia. 28 Darwis  menjelaskan maqāṣid  al-syarī’ah merupakan salah satu paradigma yang penting dalam pengkajian hukum Islam, dan ulama fikih mensyaratkan  kepada  seorang  mujtahid  untuk  memahaminya  dalam  rangka melakukan penggalian ( istinbaṭ ) hukum. 29
Maqāṣid al-syarī’ah secara etimologi terdiri dari dua kata, yaitu maqāṣid dan syarī’ah . Kata maqāṣid adalah  bentuk  jamak  dari  kata maqaṣid yang  berarti  niat, kehendak,  maksud  dan  tujuan, 30 sedangkan  kata syarī’ah berarti  jalan  menuju sumber  air. 31 Secara  terminologi, syarī’ah adalah  segala  ketentuan  atau  ketetapan Allah  swt.  yang  disyariatkan  kepada  hamba-Nya  yang  meliputi  akidah,  ibadah, akhlak,  dan  muamalah. 32 Namun  dalam  perkembangan  selanjutnya,  kata syarī’ah memiliki  makna  yang  sempit,  yaitu  terbatas  hanya  pada  hukum-hukum  yang mengatur  hubungan  manusia  dengan  Tuhannya,  dan  hubungan  manusia  dengan manusia lainnya.
Maqāṣid  al-syarī’ah secara  terminologi  adalah  tujuan  atau  makna  yang dikehendaki  oleh  syara  dalam  menetapkan  atau  mensyariatkan  sebagian  besar  atau semua  hukum-hukumnya,  atau  tujuan-tujuan  dan  rahasia-rahasia  yang  ditetapkan Allah  swt.  pada  setiap  hukum-Nya.  Pada  intinya,  tujuan  syari‘ah  adalah  untuk
27 Mukallaf adalah  seseorang  yang  telah  memenuhi  beberapa  kreteria  untuk  menyandang kewajiban  dari  Allah  sebagai  konsekuensi  dari  beban taklif -nya.  Lihat  Abdur  Rakib,  ―Mukallaf Sebagai Subjek Hukum Dalam Fiqih Jinayah,‖ Hakam: Jurnal Hukum Islam 5, no. 2 (2021): 91–101.
28 Yusuf Qardhawi, Membumikan Syari’at Islam (Cet. I; Surabaya : Dunia Ilmu, 1995), h. 56. Lihat pula Ismail Muhammad Syah, Filsafat Hukum Islam (Cet. II; Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h. 65.
29 Rizal  Darwis,  ―Imam  Malik‘s  Views  on  Theory  of  Problem  in  Islamic  Law:  An Explorative Study,‖ Al-Ulum 19, no. 1 (2019): 195–214.
30 Hans  Wehr, A  Dictionary  of  Modern  Written  Arabic (London:  George  Allen  and  Unwin Ltd., 1997). h. 767.
31 Ibn Manzur, Lisan al-Arab, Jil. 6 (Beirut: Dar al-Fikr , t.th.), h. 175.
32 Manna‘  al-Qathan, Al-Tasyri'  wa al-Fiqh  fi  al-Islam (Beirut:  Muassasah al-Risalah, t.th.) , h. 14.
ISSN 1907 – 0993 E ISSN 2442 – 8264 Volume 19 Nomor 2 (Desember) 2022
memelihara/menjaga  maslahat  manusia  dan  menghindarkan  keburukan  dan kerusakan  ( mafsadah ) , baik  di  dunia  maupun  di  akhirat. 33 Olehnya  itu,  teori maqāṣid  al-syarī’ah yang  dirumuskan  al-Syatibi  dianggap  sebagai  upaya memantapkan maslahah sebagai  unsur  atau  bagian  penting  dari  tujuan  hukum Islam. 34 Jadi kesimpulannya maqāṣid al-syarī’ah adalah tujuan dan rahasia yang ada dan  yang  dikehendaki  Allah  swt.  dalam  menetapkan  sebagian  atau  semua  hukum- hukum-Nya.
Maqāṣid  al-syarī’ah mengandung  empat  aspek  pokok  bahasan,  yaitu:  (1) kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat adalah tujuan awal syari‘at; (2) syari‘at sebagai  sesuatu  yang  harus  dipahami;  (3)  syari‘at  sebagai  suatu  hukum taklif yang harus  dilakukan;  dan  (4)  membawa  manusia  ke  bawah  naungan  hukum  adalah tujuan  syari‘at. 35 Jika  mencermati  keempat  aspek  tersebut,  maka  dapat  diketahui aspek yang disebut pertama terkait isi dan hakekat maqāṣid al-syarī’ah ; aspek kedua terkait  dimensi  bahasa  agar  syari‘at  dapat  dipahami  guna  mencapai  kemaslahatan yang  dikandungnya;  aspek  ketiga  terkait  pelaksanaan  ketentuan-ketentuan  syari‘at dalam  rangka  mewujudkan  kemaslahatan;  dan  aspek  terakhir  terkait  kepatuhan manusia  sebagai mukallaf untuk  melaksanakan  hukum-hukum  Allah  swt.  atau berusaha  membebaskan  manusia  dari  belenggu  hawa  nafsu.  Dengan  kata  lain, kesemua aspek dimaksudkan untuk kemaslahatan.
Imam al-Gazali mengemukakan maksud maslahat adalah memelihara tujuan- tujuan  syari‘at  yang  mencakup  lima  hal,  yaitu  memelihara  agama,  memelihara kehidupan  (jiwa),  memelihara  akal,  memelihara  keturunan,  dan  memelihara  harta benda. Memastikan terpeliharanya lima prinsip ini ( uṣūl ) adalah maslahat dan yang merugikan adalah mafsadat, serta menghilangkan hal-h al yang merugikan adalah maslahat . 36 Formulasi maslahat yang digunakan al-Ghazali, yaitu:
1. Memelihara Agama ( Hifzhu al-Din )
Pada tingkatan ini berlaku peringkat berdasarkan kepentingannya, yaitu:
33 Al-Syatibi, Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam, Juz 2 (Kairo: Muhammad Ali Sabih, t.th.), h.
3.
34 Muhammad  Khalid  Mas‘ud, Islamic  Legal  Philosophy (Islamabad:  Islamic  Researsh Institute, 1997), h. 223.
35 Al-Syatibi, Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam, h. 5.
36 Al-Ghazali, Al-Mustashfa min `Ilmi al-Ushul (Kairo: Sayyid al-Husein, t.th.), h. 286.
a. Peringkat daruriyyat ,  yaitu  memelihara  dan  melaksanakan  kewajiban keagamaan, misalnya shalat lima waktu. Jika mengabaikan perintah shalat, maka eksistensi agama akan terancam.
b. Peringkat hajiyyat ,  yaitu  melaksanakan  ketentuan  agama  dengan  maksud menghindari  kesulitan,  misalnya  adanya  shalat qashar dan  jamak  bagi  musafir (orang  yang  sedang  bepergian).  Jika  ketentuan  ini  tidak  dilaksanakan,  maka tidak  akan  mengancam  eksistensi  agama,  namun  hanya  akan  mempersulit  bagi orang yang melakukannya.
c. Peringkat tahsiniyyat , yaitu mengikuti petunjuk agama  demi menjunjung tinggi martabat  manusia  dan  melengkapi  pelaksanaan  kewajiban  terhadap  Tuhan, misalnya menutup aurat, membersihkan badan atau tempat.
2. Memelihara Jiwa ( Hifzhu al-Nafs )
Pada tingkatan ini juga berlaku peringkat berdasarkan kepentingannya, yaitu:
a. Peringkat daruriyat ,  misalnya  pemenuhan  kebutuhan  pokok  berupa  makanan untuk  mempertahankan  hidup.  Jika  kebutuhan  ini  terabaikan,  maka  akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.
b. Peringkat hajiyyat ,  misalnya  kebolehan  memburu  binatang  untuk  menikmati makanan yang lezat dan halal.
c. Peringkat tahsiniyyat , misalnya ketetapan tata cara (adab) makan dan minum.
3. Memelihara Akal ( Hifzhu al-Aql )
Pada tingkatan ini berlaku peringkat berdasarkan kepentingannya, yaitu:
a. Peringkat daruriyyat, misalnya  keharaman  minuman  keras.  Jika  ketentuan  ini tidak diperhatikan, maka berakibat terancamnya eksistensi akal.
b. Peringkat hajiyyat ,  misalnya  perintah  menuntut  ilmu.  Jika  seseorang mengabaikan  hal  ini,  maka  akan  mempersulit  dirinya  dalam  kaitan pengembangan pengetahuan.
c. Peringkat tahsiniyyat ,  misalnya  menghindarkan  diri  dari  menghayal  atau mendengarkan  sesuatu  yang  tidak  bermanfaat.  Hal  ini  berkaitan  erat  dengan etika, namun tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung
4. Memelihara Keturunan ( Hifzhu al-Nasb )
ISSN 1907 – 0993 E ISSN 2442 – 8264 Volume 19 Nomor 2 (Desember) 2022
Pada tingkatan ini berlaku peringkat berdasarkan kepentingannya, yaitu:
a. Peringkat daruriyyat , misalnya syariat nikah dan larangan berzina. Jika larangan zina diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam.
b. Peringkat hajiyyat ,  misalnya  ketetapan  penyebutan  mahar  bagi  suami  pada waktu  akad  nikah  dan  diberikan  hak  talak  padanya.  Jika  mahar  itu  tidak disebutkan  pada  waktu  akad  nikah,  seorang  suami  akan  mengalami  kesulitan karena  diharuskan  membayar  mahar mitsli .  Sedangkan  dalam  hal  talak,  suami bisa mengalami kesukaran jika tidak menggunakan hak talaknya padahal situasi rumah tangganya tidak Bahagia dan harmonis.
c. Peringkat tahsiniyyat ,  misalnya  adanya  syariat khitbah (peminangan)  atau walimah al-ursy (pesta pernikahan). Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan  perkawinan.  Jika  tidak  dilakukan,  maka  tidak  akan  mengancam eksistensi  keturunan  dan  tidak  pula  mempersulit  orang  yang  melakukan pernikahan.
5. Memelihara Harta ( Hifzhu al-Mal )
Pada tingkatan ini berlaku peringkat berdasarkan kepentingannya, yaitu:
a. Peringkat daruriyyat ,  misalnya  syariat  tentang  tata  cara  pemilikan  harta  dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang bathil (tidak benar, tidak halal). Jika aturan tersebut terabaikan, maka akan mengancam eksistensi harta.
b. Peringkat hajiyyat, misalnya  syariat  kebolehan  jual  beli salam (pesanan).  Jika cara  ini  tidak  dipakai,  maka  tidak  mengancam  eksistensi  harta,  juga  akan mempersulit/membatasi mekanisme kegiatan jual beli.
c. Peringkat tahsiniyyat ,  misalnya  menghindari  perilaku  penipuan.  Hal  ini berhubungan  dengan  etika  bisnis.  Juga  berpengaruh  kepada  sah  tidaknya  jual beli  tersebut.  Sebab  peringkat  yang  ketiga  ini  merupakan  syarat  adanya peringkat yang kedua dan pertama. 37
Seiring  dengan  perkembangan  kehidupan  manusia,  konsep maqashid  al- syariah yang  mengandung  lima  prinsip maslahat ,  maka  prinsip  memelihara  umat
37 Fathurrahman  Djamil, op.  cit. ,  h.  128-131.  Lihat  pula  Ismail  Muhammad  Syah, Filsafat Hukum Islam , h. 65-111.
menjadi sesuatu yang penting. Dedi menjelaskan dalam kehidupan bersama, konsep umat  memiliki  hubungan  yang  erat  dengan  aspek-aspek  ekonomi,  budaya,  politik, sosial  dan  budaya  dalam  lingkup  nasional  maupun  dunia  internasional  yang  dalam era  globalisasi  ini  perannya  sangat  kuat  dan  interaksi  menjadi  sangat  intensif. Memelihara  keharmonisan  hidup  dan  ketertiban  kehidupan  di  dunia  ini  merupakan sesuatu  yang  penting,  sehingga  konsep  umat  merupakan  salah  satu maqashid  al- syariah . 38
Pandangan  ini  disebabkan  persoalan  umat  bagi  orang  Islam  masih  kurang mendapatkan  perhatian  dan  kesadaran  terhadap  pentingnya  umat  dalam  kehidupan ini,  dan  hal  ini  jika  ditinjau  dari  paradigma maqashid  al-syariah hanya  berfokus pada  manusia  sebagai  individu  dan  kurang  diimbangi  dengan  manusia  sebagai anggota komunitas, apalagi dikuatkan dengan adanya pernyataan bahwa fardhu ‘ain lebih penting dari fardh kifayah sebagaimana diungkapkan oleh Imam al-Subki. 39
Jika  mencermati  arti  secara  etimologi,  kata ummat dalam  bahasa  Arab  dan dalam bahasa Indonesia disebut umat, memiliki beberapa makna, antara lain al-qash (tujuan), al-thariq (jalan), al-hin (masa),  imam  (ikutan), al-qamat  ( menuju kemajuan). 40 Sedangkan  secara  terminologi,  umat  adalah  sekelompok  orang  yang bersepakat yang memiliki tujuan yang sama, saling membantu, dan bergerak dalam tujuan  yang  sama  atas  dasar  kepemimpinan  yang  sama. 41 Di  sisi  lain  Djazuli mengungkapkan kata umat sering disebutkan dalam Alquran dan hadis dengan ruang lingkup yang berlapis, misalnya kata umat disamakan dengan makhluk tuhan (QS al- Anam/6:  38),  umat  secara  keseluruhan  (QS  al-Baqarah/2:  213),  satu  komunitas manusia (QS al-‗Anbiya‘/21: 92). 42
Pengembangan maqashid  al-syariah oleh  Djazuli  dalam  konteks al-bagyu (pemberontakan). Larangan al-bagyu ini adalah untuk menjaga umat, dan di satu sisi
38 Dedi, ―Perluasan Teori Maqashid Al-Syari‘ah: Kaji Ulang Wacana Hifdz Al-‘Ummah A. Djazuli.‖
39 Ibid. 40 Ibn Manzur, Lisan al-Arab, Jil. 12, h. 26-27.
41 Dedy  Ismatullah, Gagasan  Pemerintahan  Modern  dalam  Konstitusi  Madinah (Bandung: Atadbir dan Sahifa, 2006), h. 169.
42 A. Djazuli, ― Hifdz al-Ummah sebagai Salah Satu Maqashid Syari’ah ,‖ Jurnal al-Tadbir 1, no.  2  (1999).  Lihat  juga  A.  Djazuli, Fiqh  Siyasah:  Implementasi  Kemaslahatan  Ummat  dalam Rambu-Rambu Syariah (Cet. V; Bandung: Kencana, 2013), h. 258.
ISSN 1907 – 0993 E ISSN 2442 – 8264 Volume 19 Nomor 2 (Desember) 2022
menjaga persatuan umat itu menjadi kewajiban dan diharamkan bercerai berai. Pada posisi  ini  menegakkan ukhuwah (persatuan)  dan  larangan  permusuhan  dan  saling membenci  merupakan  sebuah  moral  dalam  kehidupan  bermasyarakat.  Olehnya  itu, hifzhu  al-ummah (memelihara  umat)  menjadi  sebuah  paradigma  dalam  memahami kasus-kasus peperangan atau pemberontakan. 43 Jika dikaitkan dengan kemajemukan masyarakat, maka dalam konteks menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat.

## Pluralisme  dan  Kerukunan  Umat  Beragama  di  Kabupaten  Alor  Perspektif
Maqashid Al-Ummah
Masyarakat  yang  berada  di  Kabupaten  Alor  merupakan  masyarakat  yang majemuk.  Dengan  berbagai  ras  dan  agama  yang  berada  di  Kabupaten  Alor. Kabupaten  Alor  juga  dijuluki  sebagai  ―Pulau  1000  Moko‖  yang  didalamnya berbagai  etnis  yang  berbeda-beda  dengan  persentase  penduduk  yang  berada  di Kabupaten Alor, yaitu 60,05% memeluk Kristen, 3,09% menganut Katolik, 36,79% menganut Islam, dan 0,06% menganut Hindu/Budha.

## Tabel 1
Persentase Pemeluk Agama di Kabupaten Alor 2022
Mencermati  tabel  1  tergambar  bahwa  mayoritas  penduduk  Kabupaten  Alor menganut agama Kristen. Walaupun demikian, penganut agama minoritas sangatlah dihormati dan dihargai. Hal ini disebabkan antara lain:
43 A. Djazuli, Fiqh Siyasah, h. 260. 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% Islam Hindu /Budha Kristen Katolik
Pemeluk Agama di Kabupaten Alor
1. Pluralisme  dan  agama  dapat  disajikan  dan  diterima  dengan  baik  oleh masyarakat  yang  berada  di  Kabupaten  Alor,  dikarenakan  saat  ini  perbedaan kepercayaan dan budaya sudah tidak lagi menjadi sebuah halangan untuk saling hidup berdampingan dengan masyarakat lainnya dan saling berinteraksi dengan baik.  Kondisi  seperti  ini  bisa  menunjukan  bahwa  pluralisme  dan  agama  cukup baik diterima oleh masyarakat yang berada di Kabupaten Alor.
2. Walaupun  pernah  terjadi  konflik,  dimana  terjadinya  sebuah  konflik  pluralisme karena  terdapat  beberapa  faktor  yang  menunggangi,  salah  satunya  adalah egosentris  kepercayaan  yang  dianutnya  sehingga  memicu  sebuah  konflik. Terjadinya  konflik  ini  juga  terjadi  karena  ada  pihak-pihak  yang  tidak  dapat menahan  ogosentris  kepercayaan  yang  dianutnya.  Seperti  yang  pernah  terjadi pada  kasus  mendirikan  rumah  ibadah,  karena  menganggap  hadirnya  rumah ibadah  itu  akan  mengganggu  kenyamana  tempat  peribadatan  mereka.  Adapun penyelesaian  konflik  yang  terjadi  karena  dilakukannya  sebuah  dialog  yang dihadiri  oleh  para  tokoh  masyarakat,  tokoh  agama,  serta  dengan  pihak  yang terkait.
Adapun  upaya  membangun  pluralisme  agama  dan  menciptakan  kerukunan antar  umat  beragama  tidak  terlepas  dari  peran-peran  para  tokoh-tokoh  masyarakat yang  berada  di  masyarakat,  termasuk  pemerintahpun  ikut  andil  dan  mendukung, maka  akhirnya  dilakukan  Forum  Kerukunan  Umat  Beragama  (FKUB)  Kabupaten Alor. 44 FKUB dibentuk oleh pemerintahan guna untuk menciptakan kerukunan dan memberikan  perhatian  khusus  antar  umat  beragama.  Dalam  membangun  sebuah toleransi  antar  umat  beragama  dilakukan  dengan  berbagai  kegiatan-kegiatan  guna untuk  memper  erat  toleransi  itu  tersendiri.  Dalam  penelitian  Taopan, et.al . menyebutkan  FKUB  memiliki  sebuah  program  untuk  membangun  toleransi  antar umat beragama dan menjaga kerukunan. 45
Peranan  pemerintahan  Kabupaten  Alor  itu  sendiri  menjadi  salah  satu  faktor yang  penting  dalam  mewujudkan  pluralisme  itu  sendiri  dan  menjaga  kerukunan
44 Hutapea and Iswanto, ―Pluralism and Inter-Religious Harmony in Kupang.‖
45 Nimrod  Frebdes  Taopan,  Petrus  Ly,  and  Leonard  Lobo,  ―Peran  Forum  Kerukunan  Umat Beragama  Dalam  Meningkatkan  Kualitas  Sikap  Hidup  Toleransi  Antar  Umat  Beragama  Di  Kota Kupang,‖ Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 1, no. 1 (2020): 1–9.
ISSN 1907 – 0993 E ISSN 2442 – 8264 Volume 19 Nomor 2 (Desember) 2022
antar umat beragama yang yang berada di Kabupaten Alor. Kerukunan akan tercipta dengan  baik  apabila masyarakat  dapat menjaga  keharmonisan  dan  kerukunan antar umat  beragama,  serta  menjunjung  tinggi  nilai-nilai  kebhinekan,  juga  meningkatkan spirit  pluralisme  dimana  lebih  mengedepankan  kerjasama  guna  membangun  nilai- nilai  kemanusiaan,  serta  memberikan  kesempatan  kepada  pihak  terutama  memiliki hak sipilnya atas nama warga negara, maupun warga dunia. 46 Dengan kondisi seperti ini,  maka  Kabupaten  Alor  bisa  menjadi  daerah  yang  menjunjung  nilai  toleransi, pluralisme dan kerukunan antarumat beragama.
Jika dianalisis dalam pendekatan agama Islam, umat Islam menyadari bahwa Allah  swt.  menetapkan  syariat  Islam  kepada  hamba-hamba-Nya  yang  berbentuk perintah  dan  larangan  adalah  bertujuan  untuk  mewujudkan  kemaslahatan. Kemaslahatan  inilah  menjadi  inti  daripada  ajaran  Islam  tersebut.  Inilah  yang dimaksud  dalam  konteks maqashid  al-syariah sebagai  sebuah  paradigma  dalam memahami problematika kemasyarakatan.
Pluralisme  dan  kerukunan  yang  telah  dibangun  oleh  masyarakat  Kabupaten Alor,  di  mana  dalam  interaksi  antar  umat  yang  berbeda  agama,  umat  Muslim  dan non-Muslim  menjalin ukhuwah  insaniyah (persatuan  umat)  secara  moral  yang terwujud  dalam  bentuk ta’awun  insani (saling  membantu)  dalam  menghadapi berbagai  masalah  bersama  atas  dasar  persamaan  kemanusian.  Perilaku ini  tentunya merujuk bahwa adanya kesejajaran manusia sebagai makhluk Allah swt. yang hidup di muka bumi.
Jika  dianalisis  dalam  konteks maqashid  al-syariah ,  yaitu  menciptakan perdamaian  dalam  kehidupan  umat  manusia  berada  pada  peringkat daruriyyat ; upaya-upaya  dalam  menyelesaikan  konflik,  melakukan  kesepakatan  dan  perjanjian yang  harus  ditaati  bersama  berada  pada  peringkat hajiyyat ;  sedangkan  berperilaku yang  baik  ( akhlak  al-karimah )  terhadap  sesame  manusia  berada  pada  peringkat tahsiniyyat . 47
Masyarakat  Kabupaten  Alor  menyikapi  secara  dewasa  dan  konfrehensif terhadap  adanya  perbedaan-perbedaan  yang  terbangun  dalam  kehidupan  sosial
46 Wibisono, ―Agama, Kekerasan Dan Pluralisme Dalam Islam.‖ 47 Dedi, ―Perluasan Teori Maqashid Al-Syari‘ah:  Kaji Ulang Wacana Hifdz Al-‘Ummah A. Djazuli.‖
ISSN 1907 – 0993 E ISSN 2442 – 8264 Volume 19 Nomor 2 (Desember) 2022
mereka.  Ini  menjadi  dinamika  dan  kewajaran  dalam  bermasyarakat,  saling melengkapi  dan  memberikan  kontribusi  terhadap  warna-warni  kehidupan masyarakar Alor dengan tujuan yang sama yaitu menciptakan ketertiban, keamanan, kedamaian  dan  kebahagiaan  bersama.  Apalagi  dibingkai  dalam  kearifan  lokal masyarakat Kabupaten Alor tersebut.
Azis  mengemukakan  aspek  pendayagunaan  kearifan  lokal  menjadi  bahan pertimbangan dalam perannya untuk menyelesaikan konflik atau pencegahan potensi konflik secara informal, kemampuannya menghadirkan kerukunan dan kemungkinan transformasinya  sebagai  basis  kerjasama  warga  masyarakat  membangun kesejahteraan  bersama.  Selain  itu,  berdasarkan  penelitian  Khalikin  sebagaimana dikutip Azis bahwa pemanfaatan tradisi lama dan tradisi baru menjadi wahana bagi membangun kebersamaan dan kedamaian di Nusa Tenggara Timur, misalnya tradisi lama Tari  Gawi, dan  tradisi Minu  Ae  Petu (minum  air  panas);  tradisi  baru  seperti arisan antarsuku dan perkumpulan olahraga. 48
Selain itu budaya taramiti tominuku menjadi simbol kekerabatan masyarakat Alor  jika  ada  kelompok-kelompok  yang  bertikai  untuk  dapat  duduk  bersama melakukan  rekonsiliasi. 49 Hal  ini  sejalan  juga  dengan  penelitian  Darwis  di  Kota Manado  bahwa  kearifan  lokal  yang  dibangun  oleh  masyarakat  Manado  menjadi salah  satu  faktor  dalam  penguatan  toleransi  dalam  keberagaman  masyarakatnya. 50
Pendekatan  kearifan  lokal  ini  juga  sebagai  salah  satu  langkah  dalam  mengatasi persoalan  yang  terjadi  di  masyarakat  Indonesia,  khususnya  terkait  adanya pluralisme.

## KESIMPULAN
48 Abdul Azis, ―Pendayagunaan Kearifan Lokal untuk Kerukunan Umat Beragama: Pelajaran dari  Nusa  Tenggara  Timur,‖  dalam  Abdul  Jamil  Wahab  et  al., Monografi  Kerukunan  Umat Beragama Di Indonesia , ed. Kustini (Jakarta: Litbangdiklat Press, 2019), https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/upload/files/ MONOGRAFI%283%29.pdf.
49 Nicolas  S.  E.  Lumba  Kaana,  ―‗Taramiti  Tominuku‘  Sebagai  Pengembangan  Konsep Pendidikan  Kristiani  Jemaat  Pola  Tribuana  Kalabahi  (Tesis)‖  (Universitas  Kristen  Duta  Wacana, 2012).
50 Rizal Darwis et al., ―The Understanding of Religious and Multicultural Culture in Manado City Society from Maqashid Al-Syari‘ah Perspektive,‖ Madania: 26, no. 1 (2022): 25–40.
ISSN 1907 – 0993 E ISSN 2442 – 8264 Volume 19 Nomor 2 (Desember) 2022
Proses  penerapan  pluralisme  agama  merupakan  hal  yang  kompleks  dalam mengkaji tentang budaya, suku dan Agama. Namun ada hal-hal yang mempengaruhi sehingga proses penerapan tentang pluralisme berjalan dengan baik. Identitas orang Kabupaten  Alor  dalam  tampilanya  juga  berbeda-beda,  mulai  dari  cara  pandang maupun  tentang  kepercayaan  yang  dianut  oleh  masyarakat  setempat.  Masyarakat Kabupaten  Alor  juga  memiliki  beragam  agama  yang  berbeda-beda,  namun  pada dasarnya mereka juga percaya Kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Melihat kondisi yang berada di Kabupaten Alor saat ini, sering diasumsikan sebagai  Kabupaten  yang  kuat  dalam  menjaga  toleransi  dan  keharmonisan  di masyarakatnya.  Adapula  kondisi  masyarakat  yang  sadar  akan  pentngnya  sebuah kerukunan  yang  hidup  berdampingan  dengan  beragam  masyarakat  yang  berbeda- beda  kepercayaan.  Ini  juga  dapat  menjadikan  Kabupaten  Alor  menjadi  damai  dan harmonis,  serta  dapat  menghindari  konflik  yang  kadang  terjadi  pada  masyarakat mejemuk.
Adapun  upaya  yang  telah  dilakukan  oleh  pemerintah  setempat  merupakan pilar yang penting yang dapat mengawal pluralisme dan terciptanya kerukunan atar umat beragama yang berbeda-beda kepercayaan. Adapun dialog dan kerjasama yang dilakukan  dengan  pemerintahan  yang  terkait  di  Kabupaten  Alor  menunjukan beberapa  dampak  positif  juga.  Kementerian  Agama,  tokoh  masyarakat  dan  tokoh adat  juga  menjadi  penting  untuk  dilakukan  dan  terus  ditingkatkan.  Kondisi  seperti ini menjadi sebuah harapan yang besar dan cita-cita yang tinggi akan terpeliharanya kerukunan dan kemajemukan yang dimiliki setiap masyarakat.
Pluralisme  dan  agama  dalam  upaya  mewujudkan  kerukunan  antar  umat beragama  di  tengah  msyarakat  Kabupaten  Alor  menjadi  tanggung  jawab  semua pihak  yang  bersangkutan.  Peran  para  tokoh-tokoh  adat,  pemerintah,  tokoh  agama juga sangat dibutuhkan, guna untuk mengurangi gesekan yang berada di masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini menjadi salah satu prinsip yang dibangun dalam maqashid al-syariah , yaitu hifzhu al-ummah (memelihara kesatuan umat).

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  M.  Amin,  Musa  Asy‘ari,  Haidar  Bagir,  Akhyar  Yusuf  Lubis,  and Abdullah  Abd.  Talib. Filsafat  Islam:  Historisitas  Dan  Aktualitas .  Edited  by Muhammad Arif. Yogyakarta: FA Press, 2004.
Alor,  Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten. Kabupaten  Alor  Dalam  Angka;  Alor Regency in Figure 2022 . Edited by Agnes Luan, Wisnu Ramadhan, and Maria R. Wunda. Alor: Badan Pusat Statistik Kabupaten Alor, 2022.
Badruzzaman.  ―Bersama  Dalam  Perbedaan  (Studi  Kasus  Pasca  Konflik  Di Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur).‖ Al-Qalam 11, no. 2 (2005): 117–136.
Bauto,  Laode  Monto.  ―Perspektif  Agama  Dan  Kebudayaan  Dalam  Kehidupan Masyarakat  Indonesia  (Suatu  Tinjauan  Sosiologi  Agama).‖ JPIS:  Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial 23, no. 2 (2014): 11–25.
Darwis,  Rizal.  ―Imam  Malik‘s  Views  on  Theory  of  Problem  in  Islamic  Law:  An Explorative Study.‖ Al-Ulum 19, no. 1 (2019): 195–214.
Darwis,  Rizal,  Nazar  Husain,  Hadi  Pranata,  and  Arhjayati  Rahim.  ―The Understanding of Religious and Multicultural Culture in Manado City Society from Maqashid Al-Syari‘ah Perspektive.‖ Madania: 26, no. 1 (2022): 25–40.
Dedi, Syahrial. ―Perluasan Teori Maqashid Al-Syari‘ah:  Kaji Ulang Wacana Hifdz Al-‘Ummah A. Djazuli.‖ Al Istinbath: Jurnal Hukum Islam 1, no. 1 (2016): 45– 62. http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alistinbath/article/view/72.
Djami,  Marla  Marisa,  Andri  Octovianus  Pellondou,  and  Mikael  Kande.  ―Merawat Toleransi  Dengan  Dialog,  Ritual  Dan  Simbol  Dalam  Masyarakat  Kampung Ilawe  Desa  Alila  Timur  Kabupaten  Alor.‖ Joong-Ki:  Jurnal  Pengabdian Masyarakat 1, no. 3 (2022): 469–484.
Hutapea, Rinto Hasiholan, and Iswanto. ―Pluralism and Inter-Religious Harmony in Kupang.‖ Dialog 43, no. 1 (2020): 99–108.
Kaana, Nicolas S. E. Lumba. ―‗Taramiti Tominuku‘ Sebagai Pengembangan Konsep Pendidikan  Kristiani  Jemaat  Pola  Tribuana  Kalabahi  (Tesis).‖  Universitas Kristen Duta Wacana, 2012.
Khotimah. ―Dialog Dan Kerukunan Antar Umat Beragama.‖ Jurnal Ushuluddin 17, no. 2 (2011): 214–224. http://ejournal.uin-
suska.ac.id/index.php/ushuludin/article/view/693.
Rakib,  Abdur.  ―Mukallaf  Sebagai  Subjek  Hukum  Dalam  Fiqih  Jinayah.‖ Hakam: Jurnal Hukum Islam 5, no. 2 (2021): 91–101.
Sari,  Milya,  and  Asmendri.  ―Penelitian  Kepustakaan  (Library  Research)  Dalam Penelitian  Pendidikan  IPA.‖ Natural  Science:  Jurnal  Penelitian  Bidang  IPA dan Pendidikan IPA 6, no. 1 (2020): 41–53.
Sodli,  Ahmad.  ―Kerukunan  Umat  Beragama  Di  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur (NTT).‖ Analisa 16, no. 1 (2009): 64–73.
Sumbulah,  Umi,  and  Nurjanah. Pluralisme  Agama:  Makna  Dan  Lokalitas  Pola Kerukunan  Antarumat  Beragama . Pluralisme  Agama  Makna  Dan  Lokalitas Pola Kerukunan Antarumat Beragama , 2013.
———. Pluralisme  Agama:  Makna  Dan  Lokalitas  Pola  Kerukunan  Antarumat Beragama .  Edited  by  Muhammad  In‘am  Esha.  Malang:  UIN-Maliki  Press, 2013.
Taopan, Nimrod Frebdes, Petrus  Ly, and Leonard  Lobo. ―Peran Forum Kerukunan Umat  Beragama  Dalam  Meningkatkan  Kualitas  Sikap  Hidup  Toleransi  Antar Umat  Beragama  Di  Kota  Kupang.‖ Jurnal  Pendidikan  Pancasila  dan Kewarganegaraan 1, no. 1 (2020): 1–9.
Wahab,  Abdul  Jamil,  Husni  Mubarok,  I  Nyoman  Yoga  Segara,  and  Abdul  Azis.
Monografi  Kerukunan  Umat  Beragama  Di  Indonesia .  Edited  by  Kustini. Jakarta: Litbangdiklat Press, 2019. https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/upload/files/MONOGRAFI%283%29.pdf
.
Wibisono,  M.  Yusuf.  ―Agama,  Kekerasan  Dan  Pluralisme  Dalam  Islam.‖ Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam 9, no. 2 (2015): 187–214.
Zainuddin, H. M. Pluralisme Agama Dalam Analisis Konstruksi Sosial . UIN-Maliki Press , 2013. http://repository.uin-malang.ac.id/883/6/883.pdf.