## Zulkifli Rangkuti
Jurusan Kesehatan Lingkungan, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Syarif Hidayatullah

## Abstract
The amount of gas owned by Indonesia and the declining production of oil fuel (BBM) in Indonesia, has prompted the government to change its policy which has directed the use of fuel into the fuel gas (CNG) as  an  inexpensive  alternative  energy  and  environmentally  friendly.  Based  on  the  conducted  research  to determine the strategic direction of the management policy of follow-up of gas in West Monument Square. The  study  used  data  analysis  methods  analitycal  hierarchy  process  (AHP)  to  develop  strategies  for  policy direction in the management of follow-up of gas in West Monument Square. The results showed that follow- up alternative gas management policy to be developed in the West Monument Oil Field is the use of liquified petroleum gas (LPG). The expected goal in developing the use of LPG is the maintenance of environmental quality in order to clean development mechanism (CDM). To achieve these objectives, the most influential factor was government policy in addition to the available human resources, natural resources (availability of follow-up  gas),  capital,  technology,  and  infrastructure.  Therefore  we  need  government  policies  and increasing  the  quality  of  human  resources  in  the  management  of  follow-up  of  gas  in  West  Monument lapanagn.  Current  government  policy,  especially  related  to  the  management  there  has  been  no  follow-up gas,  so  that  the  management  was  more  referring  to  the  policy  on  the  development  of  energy  resources  in general. Human resource (HR) is qualified to have the skills to manage human resources management of the industry but have the knowledge and awareness of the importance of protecting the environment.
Keywords: Policies, follow-up gas management, AHP, ISM

## Pendahuluan
Ditengah  meningkatnya  kebutuhan  minyak  dan semakin  menurunnya  jumlah  produksi  minyak  dalam negeri  membuat  pemerintah  mencari  sumberdaya energi  lainnya  untuk  memenuhi  kebutuhan  yang semakin  meningkat.  Salah  satu  sumberdaya  energi yang  memiliki  peran  besar  dalam  rangka  memenuhi kebutuhan  energi  dalam  negeri  selain  minyak  dan dalam  rangka  diversifikasi  energi  adalah  pemanfaatan gas  dimana  dalam  pemanfaatannya  harganya  lebih murah  dan  ramah  lingkungan.  Berkaitan  dengan  hal tersebut,  pemerintah  mengubah  kebijakannya  yang selama  ini  lebih  diarahkan  pada  pemanfaatan  minyak seperti  minyak  tanah  dan  solar  sebagai  sumber  bahan bakar beralih pada pemanfaatan gas.
Bersamaan dengan menurunnya jumlah produksi  minyak  dan  besarnya  jumlah  pemanfaatan minyak  yang  selama  ini  dilakukan  untuk  digunakan sebagai  bahan  bakar,  membuat  pemanfaatan  gas sebagai bentuk diversifikasi energi perlu dimanfaatkan lebih banyak lagi untuk digunakan sebagai bahan bakar yang  lebih  murah  dan  ramah  lingkungan.  Hal  ini penting  dimana  pemanfaatan  gas  dapat  dijadikan sebagai  salah  satu  upaya  untuk  menuju  pembangunan bersih  ( clean  development  mechanism/ CDM)  dalam pengelolaan minyak dan gas di Indonesia dalam rangka mendukung  pembangunan  berkelanjutan.  Berdasarkan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan, melaporkan bahwa  pemanfaatan  gas  baik  dalam  kegiatan  rumah
tangga,  industri,  dan  transportasi  sangat  sedikit menimbulkan  gas  buang  yang  dapat  berbahaya  bagi lingkungan seperti gas rumah kaca (GRK) dibandingkan  dengan  penggunaan  minyak  terutama minyak  tanah  dan  solar.  Di  sisi  lain,  pemanfaatan  gas dalam  berbagai  kegiatan  pembangunan,  diharapkan akan  memberikan  keuntungan  yang  besar  baik  dilihat dari  manfaat  ekologi  (lingkungan),  ekonomi,  dan sosial.
Namun  demikian  keputusan  pemerintah  untuk memanfaatkan energi gas yang lebih murah dan ramah lingkunganini  bagi  penggunaan  domestik  telah mempengaruhi  besarnya  jumlah  beban  pemerintah untuk  menyediakan  gas  dalam  jumlah  yang  besar. Berdasarkan  data  yang  diperoleh  menunjukkan  bahwa ketersediaan  gas  dalam  negeri  belum  cukup  untuk memenuhi  kebutuhan  gas  domestik  yang  cukup  besar. Pada  tahun  2002,  suplai  gas  oleh  pertamina  baru mencapai 800.000 ton per tahun sementara permintaan telah
mencapai 1.200.000 per tahun (http://strategis.ic.gc). Dari
data tersebut mencerminkan  bahwa  kebutuhan  akan  gas  dalam negeri masih kekurangan sekitar 400.000 ton per tahun. Untuk  menutupi  kekurangan  akan  gas  tersebut,  maka Pertamina meningkatkan impor gas disamping mencari alternatif  lain  untuk  memenuhi  kebutuhan  akan  gas yang  besar  tersebut.  Salah  satu  alternatif  yang  dapat dilakukan  adalah  dengan  melakukan  pemanfaatan  gas ikutan yang terkandung dalam minyak mentah.
Keberadaan  gas  ikutan  dalam  industri  minyak dan  gas  bumi  sangat  memegang  peran  penting  dalam mendukung  ketersediaan  energi  nasional  khususnya yang  berasal  dari  bahan-bahan  fosil,  sehingga  proses penyediaan pemanfaatan gas ikutan yang ada di dalam proses  produksi  minyak  mentah  sangat  diperlukan. Saat  ini  proses  produksi  gas  ikutan  masih  jarang dilakukan.  Hal  ini  disebabkan  selain  masih  kurangnya dukungan  pemerintah  dalam  produksi  gas  ikutan tersebut,  juga  dalam  proses  produksi  juga  dibutuhkan investasi yang besar. Di sisi lain cadangan minyak dan gas  yang  semakin  berkurang  yang  menyebabkan pengelolaan  gas  ikutan  dapat  menjadi  tidak  ekonomis. Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  perlu  disusun  suatu strategi  sebagai  arahan  kebijakan  dalam  rangka pengelolaan gas ikutan yang menguntungkan. Penelitian  bertujuan  untuk  menentukan  strategi kebijakan pengelolaan gas ikutan yang menguntungkan secara ekonomi, ekologi dan sosial.

## Metode Penelitian
Metode analisis yang digunakan dalam menganalisis  strategi  kebijakan  gas  ikutan  sekaligus menggali  kendalah  dan  kebutuhan  dalam  pengelolaan gas ikutan adalah analytical hierarchy process (AHP)
Analytical Hierarchy Process (AHP) AHP  ini  digunakan  untuk  menentukan  elemen- elemen  kunci  untuk  ditangani.  Dalam  analisis  AHP didasarkan  pada  hasil  pendapat  pakar  ( expert judgment )  untuk  mengetahui  kendala-kendala  dan kebutuhan  utama  serta  menjaring  berbagai  informasi dari beberapa elemen-elemen yang berpengaruh dalam penyusunan  strategi  kebijakan  pengelolaan  gas  ikutan. Skala  penilaian  oleh  pakar  didasarkan  pada  skala  nilai yang  dikeluarkan  oleh  Saaty  (1993).  Adapun  hierarki pengambilan keputusan  model pemanfaatan gas ikutan di  perusahaan  migas  dalam  rangka  mendukung mekanisme  pembangunan  bersih  dapat  dilihat  pada Tabel 1.

## Hasil dan Pembahasan
Dalam  rangka  mengetahui  strategi  kebijakan pengelolaan  gas  ikutan  digunakan  analisis  AHP ( analytical  hierarchy  process )  berdasarkan  hasil diskusi dengan pakar dan penelitian di lapangan ada 5 level hirarki seperti yang terlihat pada Gambar 1. Hasil analisis AHP secara terperinci seperti pada Tabel 1.
Tabel  1.  Hasil  analisis  AHP  strategi  kebijakan pemanfaatan gas ikutan
No ELEMEN PENGELOLAAN GAS IKUTAN PENDAPAT PAKAR I. Strategi kebijakan pengelolaan gas ikutan II Faktor 1. SDM 0,212 2. SDA 0,185 3. Modal 0,095 4. Teknologi 0,131 5. Sarana dan Prasarana 0,106 6. Kebijakan Pemerintah 0,270 III. Stakeholder 1. Pemerintah 0,292 2. Pengelola/Pertamina 0,321 3. Perbankan 0,250 4. Masyarakat 0,137 IV. Tujuan 1. Terpeliharanya Kualitas Lingkungan Menuju CDM 0,323 2. Perluasan Lapangan Kerja 0,194 3. Peningkatan Nilai Guna Gas Ikutan 0,310 4. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 0,173 V. Alternatif 1. LPG 0,382 2. Kondensat 0,204 3. Lean Gas (Power Generator) 0,317 4. CO2 0,097

## 1. Level Fokus
Peran  masing-masing stakeholder dan  strategi kebijakan  pengelolaan  gas  ikutan  difokuskan  pada pengelolaan  gas  ikutan.  karena  besaran  ( size )  dan kompleksitas permasalahan dan ketergantungan masing-masing  sektor  dan  pihak  yang  terkait  dalam pengelolaan gas ikutan merupakan salah satu alat yang berpengaruh untuk efisiensi pencapaian tujuan pelaksanaan  kebijakan  baik  oleh  pemerintah  maupun perusahaan  yang  berperan  sebagai  pengelola  sehingga alternatif  yang  dihasilkan  berdampak  positif  dan mengurangi resiko selama berlangsungnya kegiatan.

## 2. Level Faktor
Berdasarkan  hasil  survey  pakar  yang  telah dilakukan  menunjukkan  bahwa  terdapat  6  (enam) faktor yang berpengaruh dalam pengelolaan gas ikutan antara  lain:  (1)  sumberdaya  manusia,  (2)  sumberdaya alam,  (3)  modal,  (4)  teknologi,  (5)  sarana  dan prasarana, dan (6) kebijakan pemerintah.
Hasil analisis pendapat pakar terhadap 6 (enam) faktor  tersebut  diperoleh  bahwa  faktor  yang  sangat berpengaruh  terhadap  pengelolaan  gas  ikutan  adalah kebijakan pemerintah dengan skor tertinggi 27,0 % dan selanjutnya  diikuti  oleh  factor  lainnya  yaitu  factor sumberdaya manusia dengan skor 21,2 %, sumberdaya alam  18,5  %,  teknologi  13,1  %,  sarana  dan  prasarana 10,6  %,  dan  modal  9,5  %.  Adapun  nilai  scoring  pada setiap  factor  yang  berpengaruh  dalam  pengelolaan  gas ikutan dapat dilihat seperti pada Gambar 2.
21,2% 18,5% 9,5% 13,1% 10,6% 27,0% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% P e r s e n ta s i (% ) SDM SDA Modal Teknologi Sarana dan Prasarana Kebijakan
Pemerintah Faktor
Gambar  2.  Prioritas  faktor  yang  berpengaruh  dalam pengelolaan  gas  ikutan  di  Lapangan  Tugu Barat, Indramayu

## 3. Level Stakeholder
Untuk  mencapai  tujuan  dari  strategi  kebijakan pengelolaan  gas  ikutan  di  lapangan  Tugu  Barat Indramayu,  stakeholder  yang  paling  berperan  adalah pengelola  yaitu  Pertamina  dengan  nilai  skor  tertinggi yaitu 32,1 %, selanjutnya pemerintah dengan nilai skor 29,2  %,  perbankan  25,0  %  dan  masyarakat  13,7  %. Adapun  nilai  skoring  pada  setiap  stakeholder  yang
perperan  dalam  pengelolaan  gas  ikutan  dapat  dilihat seperti pada Gambar 3.
Gambar  3.  Prioritas stakeholder yang  berperan  dalam pengelolaan  gas  ikutan  di  Lapangan  Tugu Barat, Indramayu

## I. Model pemanfaatan gas ikutan di perusahaan migas dalam rangka mendukung mekanisme pembangunan bersih
Kebijakan pemerintah
Sarana dan prasarana
Teknologi Modal
Sumberdaya alam Sumberdaya manusia Faktor Pengelola/Pertamina Pemerintah Terpeliharanya Kualitas lingkungan menuju CDM
Peningakatn Pendapatan Asli Daerah Peningkatan Nilai Guna Gas Ikutan Perluasan lapangan kerja KONDENSAT Stakeholders Tujuan Alternatif Fokus
Gambar 1. Hierarki pengambilan keputusan model pemanfaatan gas ikutan di perusahaan migas dalam rangka mendukung mekanisme pembangunan bersih
LEAN GAS (POWER GENERATOR) Perbankan Masyarakat LPG CO 2 Stakeholder yang Berperan 29,2% 32,1% 13,7% 25,0% Pemerintah Pengelola/Pertamina
Perbankan Masyarakat
4. Level Tujuan yang Diharapkan dalam Pengelolaan Gas Ikutan
Hasil  diskusi  dengan  pakar  dan  pihak  terkait dalam  penelitian  penyusunan  kebijakan  pengelolaan gas  ikutan  di  lapangan,  diperoleh  4  (empat)  tujuan yang  ingin  dicapai  dalam  pengelolaan  gas  ikutan. Keempat tujuan tersebut meliputi :
(1) Terpeliharanya kualitas lingkungan menuju CDM
(2) Perluasan lapangan kerja
(3) Peningkatan nilai guna gas ikutan
(4) Peningkatan pendapatan asli daerah
Hasil  analisis  pendapat  pakar  terhadap  4 (empat)  tujuan  tersebut  diperoleh  bahwa  tujuan  yang ingin dicapai dalam strategi kebijakan pengelolaan gas ikutan  adalah  terpeliharanya  kualitas  lingkungan menuju  menuju  mekanisme  pembangunan  bersih ( clean development mechanism/ CDM) karena memiliki nilai  skor  paling  tinggi  yaitu  32,3  %,  selanjutnya peningkatan  nilai  guna  gas  ikutan,  perluasan  lapangan kerja  dan  peningkatan  pendapatan  asli  daerah  dengan nilai  skor  masing-masing  adalah  31,0  %,  19,4  %  dan 17,3 %.
Tingginya  nilai  skor  tujuan  terpeliharanya kualitas  lingkungan  menuju  CDM  dibandingkan dengan tujuan lainnya menunjukkan bahwa terpeliharanya  kualitas  lingkungan  menuju  CDM menjadi perhatian utama pengelola industri minyak dan gas,  hal  ini  sangat  penting  dimasukkan  ke  dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan industri. Karena terpeliharanya  kualitas  lingkungan  menuju  CDM sebagai  parameter  dan  asset  utama  perusahaan  dalam menjamin  ketersediaan  sumberdaya  energi  secara berkelanjutan  untuk  memenuhi  kebutuhan  manusia akan  energi.  Adapun  nilai  skoring  pada  setiap  tujuan yang diharapkan tercapai dalam pengelolaan gas ikutan dapat dilihat seperti pada Gambar 4.
Gambar  4.  Prioritas  tujuan  yang  diharapkan  tercapai dalam pengelolaan gas ikutan di Lapangan Tugu Barat, Indramayu
Mekanisme  pembangunan  bersih  (CDM)  atau clean  development  mechanism (CDM)  merupakan salah  satu  mekanisme Protokol Kyoto dalam  kerangka konvensi  PPB  mengenai  perubahan  iklim  ( United Nations  Framework  Convention  on  Climate  Change, UNFCCC).
Sumber  utama  emisi  GRK  di  sektor  energi adalah  pembakaran  bahan  bakar  minyak  dalam  proses produksi dan prosesing sumber energi primer terutama
minyak  dan  gas,  pembangkit  tenaga,  dan  proses pembakaran  di  industri-industri  lainnya  (Abrahamson, 1989). Umumnya sektor ini masih banyak menggunakan  teknologi  yang  tidak  menghasilkan emisi  GRK  lebih  rendah.  Berdasarkan  catatan  KLH (2000)  banyak  teknologi  rendah  emisi  GRK  yang tersedia  di  pasaran  untuk  sektor  energi,  namun demikian, karena berbagai sebab sebagian besar masih sulit diterapkan.
World  Bank  (2007)  melaporkan  bahwa  sektor minyak  dan  gas  Indonesia  memiliki  peluang  yang signifikan  untuk  memperoleh  keuntungan  dari  kredit karbon  dalam  penerapan  CDM.  Hal  ini  dilihat  dari potensi  pengurangan  gas  ikutan  dan  pemanfaatan  dari gas  ikutan  ( associated  gas )  pada  beberapa  lapangan produksi  minyak  bumi  Indonesia  cukup  besar.  Pada tahun  2005,  sekitar  110  BSCF  gas  ikutan  dibakar. Berdasarkan  Kajian  Strategi  Nasional  ( National Strategic Study, NSS) CDM yang disusun untuk sektor energi  Indonesia  pada  tahun  2000-2001,  implementasi proyek-proyek  pengurangan  gas  ikutan  berpotensi mengurangi emisi GRK sebesar 10,5 juta ton CO2 per tahun.  Potensi  proyek-proyek  pengurangan  gas  ikutan termasuk penangkapan dan penjualan/pemanfaatan gas ikutan, pemanfaatan gas ikutan dalam fasilitas produksi minyak,  dan  re-injeksi  ke  dalam reservoir .  Sebagai mekanisme  baru,  CDM  memerlukan  perangkat  baru berupa  prosedur  teknik  dan  non-teknik  serta  peraturan yang  perlu  diikuti  oleh  pihak-pihak  manapun  yang tertarik  dalam  mengembangkan  proyek-proyek  CDM atau terlibat dalam proses CDM.
Menurut  KLH  (2005)  pengurangan  emisi  dari pembakaran  gas  ikutan  merupakan  proyek  yang potensial  untuk  CDM  di  Indonesia.  Bahkan  adanya pemanfaatan  gas  ikutan  merupakan  salah  satu  upaya untuk  melakukan  CDM  dengan  cara  mengurangi karbon  dioksida  dari  sumbernya  (Saloh  dan  Clogh, 2002).  Hasil  perhitungan,  menunjukkan  bahwa Indonesia  membakar  sekitar  4.6  milyar  m 3 gas  ikutan per tahun, yang menghasilkan sekitar 11 juta ton emisi CO 2 per tahun. Pemerintah Indonesia yakin bahwa gas bakaran  dapat  dimasukkan  ke  dalam  pembangkit tenaga  listrik  skala  kecil  dalam  rangka  memenuhi kebutuhan  energi  yang  semakin  meningkat,  dan  pada saat yang sama menghasilkan pengurangan emisi GRK dibandingkan penggunaan sumber energi lainnya  yang berasal dari energi yang tidak terbarukan.
Terpeliharanya  kualitas  lingkungan  menuju CDM  akan  berpengaruh  terhadap  penurunan  dampak atau  resiko  terhadap  kegiatan  eksplorasi  maupun eksploitasi  karena  lingkungan  menyediakan  sistem pendukung kehidupan untuk mempertahankan keberadaan  manusia  dan  keberlanjutan  suatu  aktivitas ekonomi  jangka  panjang.  Terpeliharanya  kualitas lingkungan  menuju  CDM  industri  mempunyai  masa guna  yang  panjang,  dan  dapat  memanfaatkan  gas ikutan  melalui  proses  daur  ulang  ( recycle )  menjadi bahan  baku  oleh  industri  lain  yang  bertujuan  untuk meningkatkan  efisiensi  dalam  proses  produksi  dan pemanfaatan  sumberdaya  tersedia  sehingga  kebutuhan materi  dan  energi  dapat  ditekan  sampai  seminimum mungkin.  Terpeliharanya  kualitas  lingkungan  menuju
Tujuan yang Diharapkan 32,3% 19,4% 31,0% 17,3% Terpeliharanya Kualitas Lingkungan Menuju CDM Perluasan Lapangan Kerja Peningkatan Nilai Guna Gas Ikutan
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
CDM  dalam  kegiatan  industri  mempunyai  implikasi yang  luas  dalam  rangka  memperpanjang  daur  guna ( use  cycle )  materi,  sehingga  disamping  mengurangi pencemaran,  juga  mampu  mengurangi  laju  deplesi sumberdaya (Soemarwoto, 2001). Oleh karena itu perlu adanya  kerjasama  dan  hubungan  simbiosis  berbagai industri  minyak  dan  gas  dalam  rangka  mendukung terpeliharanya  kualitas  lingkungan  menuju  CDM menjamin  semua  sumberdaya  yang  tersedia  maupun sisa  produksi  untuk  dapat  dimanfaatkan  menjadi sumberdaya  yang  memiliki  nilai  ekonomi  sehingga secara  tidak  langsung  pengelola  mampu  menyediakan sumberdaya  cadangan  dalam  rangka  pemenuhan kebutuhan energi untuk masyarakat secara berkelanjutan.  Terpeliharanya  kualitas  lingkungan menuju  CDM  diharapkan  mampu  menghasilkan produk  yang  kompetitif  dan  mampu  bersaing  dalam pasar  global.  Terpeliharanya  kualitas  lingkungan menuju  CDM  bertujuan  bahwa  dalam  setiap  proses produksi  tidak  menghasilkan  limbah  artinya  limbah yang  dihasilkan  akan  menjadi  sumberdaya  yang terbarukan  dan  bermanfaat  dalam  meningkatkan pertumbuhan  dan  keberlanjutan  ekonomi  dan  ekologi perusahaan.

## 5.  Level  Alternatif  Kebijakan  dalam  Pengelolaan Gas Ikutan
Berbagai  alternatif  pengelolaan  gas  ikutan lapangan  Tugu  Barat  seperti  pengelolaan  dan pemanfaataan  LPG,  Kondensat, lean gas ( power generator ) dan CO 2 . Gas ikutan tersebut diperoleh dari proses pemisahan antara minyak mentah dan gas bumi. Gas ikutan diperoleh melalui proses tekanan hidrokarbon  yang  diberikan  dengan  batas  maksimum antara  25  %  –  30  %.  Dalam  proses  produksi  minyak mentah,  biasanya  dilakukan  tidak  bersamaan  dengan penyaringan  gas  ikutan  ( associated  gas/flaring  gas ) karena hal ini sangat berpengaruh terhadap kandungan minyak  mentah  dan  gas  yang  dihasilkan  serta  biaya operasional  yang  diperlukan  dalam  proses  pemisahaan juga  besar.  Di  sisi  lain  keempat  gas  ikutan  tersebut memiliki  niali  ekonomi  dan  dampak  terhadap lingkungan  yang  berbeda-beda.  Berdasarkan  hal tersebut  perlu  dilakukan  analisis  untuk  menentukan alternatif  dalam  pengembangannya  sebagai  salah  satu kebijakan dalam pengelolaan gas ikutan.
Alternatif-alternatif kebijakan tersebut, dianalisis berdasarkan pendapat pakar. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa  alternatif  pengelolaan  dan pemanfaatan  LPG  menduduki  prioritas  pertama  yang perlu  dikembangkan.  Hal  ini  terlihat  dari  hasil penilaian  para  pakar  dengan  memberikan  nilai  sebesar 38,2%  dan  selanjutnya  diikuti  oleh  lean  gas  dengan nilai  skor  31,7  %,  kondensat  20,4  %  dan  CO 2 dengan skor 9,7 %.
Adapun  nilai  skoring  pada  setiap  alternatif kebijakan  dalam  dalam  pengelolaan  gas  ikutan  dapat dilihat seperti pada Gambar 5.
Gambar 5.   Prioritas alternatif kebijakan dalam pengelolaan  gas  ikutan  di  Lapangan  Tugu Barat, Indramayu
Tingginya  nilai  skoring  yang  diberikan  oleh pakar  terhadap  alternatif  kebijakan  pengembangan LPG  dibandingkan  dengan  alternatif  lainnya  adalah menunjukkan  bahwa  penggunaan  LPG  selain  dapat meningkatkan efisiensi penggunaan energi yang cukup besar  karena  nilai  kalor  efektif  LPG  lebih  tinggi dibandingkan  jenis  bahan  bakar  lainnya,  dan  juga mempunyai  kandungan  gas  buang  yang  lebih  bersih dan  ramah  lingkungan.  Pengembangan  kebijakan pemanfaatan LPG ini juga sangat membantu meringankan  beban  pemerintah  dalam  mengatasi permasalahan  penyediaan  energi  di  dalam  negeri, khususnya  bahan  bakar  minyak  dengan  subsidi  yang sangat  tinggi.  Di  sisi  lain  kebijakan  pemanfaatan  LPG ini  akan  mendukung  kebijakan  diversifikasi  energi untuk  mengurangi  ketergantungan  terhadap  bahan bakar  minyak  khususnya  minyak  tanah  dengan mengalihkan ke penggunaan LPG.
Potensi gas yang dimiliki Indonesia yang sangat besar  dan  dengan  semakin  meningkatnya  kebutuhan gas  domestik  khususnya  penggunaan  LPG  di Indonesia,  telah  mendorong  masyarakat  untuk  lebih memanfaatkan  LPG  sebagai  alternatif  energi  yang murah dan ramah lingkungan. Produksi LPG Indonesia pada tahun 2006 mencapai 1.428 ton, sedangkan angka konsumsi  hanya  mencapai  1.100  ton  sehingga  masih mempunyai  kuota  untuk  ekspor  sebesar  289  ton (Departemen  ESDM,  2007).  Apabila  kebutuhan  LPG domestik ini dipenuhi dapat terpenuhi dengan baik dan mendukung  terjadinya  alih  penggunaan  pemanfaatan bahan  bakar  minyak  (BBM)  kepada  penggunaan  gas sebagai  energi,  sehingga  dapat  membantu  mengurangi kelangkaan  BBM.  Kebijakan  konversi  minyak  tanah bersubsidi  ke  LPG  mempunyai  maksud  untuk mengurangi  subsidi.  Perhitungan  pengurangan  subsidi melalui  program  konversi  minyak  tanah  bersubsdi  ke LPG berdasarkan perhitungan seperti Tabel 4.
Tabel 4. Perbandingan subsidi minyak tanah dibandingkan dengan LPG
PERBANDINGAN MINYAK TANAH LPG Kesetaraan 1 Liter 0.57 Kg Harga Jual ke Masyarakat
Rp. 2.500 /Ltr Rp. 4.250/Kg
38,2% 20,4% 31,7% 9,7% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% Pe rs e n ta s i (% ) LPG Kondensat Lean Gas CO2
Alternatif Kebijakan
Pengalihan  Volume Minyak Tanah Subsidi 10.000.000 Kiloliter 5.746.095 MT/Tahun Asumsi Harga Keekonomian Rp. 5.665 /Liter Rp. 7.127 /Kg Harga Jual Rp. 2000 /Liter Rp. 4.250 /Kg Besaran Subsidi Rp. 3.665 /Liter Rp. 2.877 /Kg Total Subsidi Rp. 36.65 Triliun/Tahun Rp.16.53 Triliun/Tahun Selisih Rp. 20.12 Triliun/Tahun
Dari Tabel 25 di atas terlihat bahwa Pemerintah Indonesia  dapat  menghemat  subsidi  sebesar  Rp  20 triliun/  tahun  dari  pengalihan  penggunaan  minyak tanah  dengan  LPG.  Perhitungan  penghematan  subsidi sebesar  itu  dengan  asumsi  seluruh  volume  minyak tanah bersubsidi dikonversi ke LPG 3 kg. Hal ini akan mengurangi  beban  pemerintah  dalam  menyediakan subsidi  yang  besar  dan  beban  subsidi  tersebut  dapat dialokasikan kepada sektor lain yang lebih membutuhkan, seperti pendidikan dan kesehatan.

## Daftar Pustaka
Amstrong,  S.J.  &  R.G.  Botzier.  1993.  Environmental Ethics, Divergence and Convergence. McGraw- Hill Inc. New York. 570p.
ANSI.  1996.  ISO  14001  Environmental  Management Systems  –  Specification  with  guidance  for  use. Geneve, Switzerland. 16p.
Ardiputra,  I.K.  2002.  PROPER  -  Program  Penilaian Peringkat  Kinerja  Perusahaan  Pertambangan,
Energi dan Migas. Deputi Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Sumber Institusi,
Kementerian  Lingkungan  Hidup,  Jakarta.  29 hal.
Arif,  I.  dan  P.  Prodjosumarto.  2000.  Pengusahaan Pertambangan  dan  Tanggung  Jawab  Sosial. Dalam Mencari  Model  Pemecahan  Masalah Hubungan  Industri  Pertambangan  Dengan Masyarakat  Sekitar.  P3PK  Universitras  Gadjah Mada, hal:43-57.
Bailey, J. 1997. Environmental Impact Assessment and Management:  An  Underexplored  Relationship. Environmental  Management  21  (3):  317- Bellamy,  J.A.;  D.  H.  Walker;  G.T.  McDonald and G.J. Syme . 2001. A systems approach to the evaluation  of  natural  resource  management initiatives. Journal of Environmental Management 63 (4): 407-423.
Blomquista, G.C.; M.  A. Newsomeb and D.B. Stonec.
2003. Measuring  principals’  values  for environmental budget management: an exploratory  study.  Journal  of  Environmental Management 68 (3):83–93.327.
Cleveland,  C.J.  1991.  Natural  resource  scarcity  and economic  growth  revisited:  economic  and biophysical  perspectives.  In  R.Contanza.  Ed. Ecological Economics: the science and
management of sustainability, p.289-317. Columbia University Press. New York. 525p.
Cleveland,  C.J.  1991.  Natural  resource  scarcity  and economic  growth  revisited:  economic  and biophysical  perspectives.  In  R.Contanza.  Ed. Ecological Economics: the science and management of sustainability, p.289-317. Columbia University Press. New York. 525p.
Gerner F, Svensson B dan Djumena S, Gas Flaring and
Venting  :  A  regulatory  Framework  and incentive for Gas utilization http://www.worldbank.org/publicpolicy/journal/ summary.aspx?id=279  (dikunjungi  17  Agustus 2007).
Indriani  Gustya.  2005.  Gas  Flaring  Reduction  in  the Indonesian  Oil  and  Gas  Sector  -  Technical  and Economic  Potential  of  Clean  Development Mechanism (CDM) Projects.
Mateu,  J.  1997.  Methods  of  Assessing  and  Achieving Normality  Applied  to  Environmental  Data. Environmental Management 21 (5):767-777.
Richards,  D.J.,  and  R.  A.  Frosch,  1997. The  industrial green game: Overview and perspectives. In: The industrial green game. Implications for environmental design and management, Richards,  D.  J.,  ed.,  pp.  1-34.  National Academy of Engineering, Washington, D.C.
Sadiq,  R.  and  T.  Husain.  2005.  A  fuzzy-based methodology  for  an  aggregative  environmental risk  assessment:  a  case  study  of  drilling  waste. Environmental Modelling & Software 20:33-46.
Schaltegger.  S;  R.  Burritt  and  H.  Petersen.  2003.  An Introduction to Corporate Environmental
Management, Striving for Sustainability. Greenleaf  Publishing  Limited.  Sheffield,  UK. 384p.
Somantri,  R.A.  1998.  Peranan  nilai  budaya  daerah dalam  upaya  pelestarian  lingkungan  hidup. Bagian Proyek P2NB Jawa Barat, Bandung.
Surna T.D. 2001. Pemikiran, Tantangan dan Permasalahan  Lingkungan.  Penerbit  Studi Tekno Ekonomi, departemen Teknik Industrifakultas teknik Industri ITB Bandung.
Westmacott,  S.  2001.  Developing  decision  support systems  for  integrated  coastal  management  in the  tropics:  Is  the  ICM  decision-making environment  too  complex  for  the  development of  a  useable  and  useful  DSS?  Journal  of Environmental Management 62 (1):55-74.