UPAYA MITIGASI  BENCANA GERAKAN TANAH DALAM PERSPEKTIF ISLAM (Studi Kasus Penambangan Pasir Ilegal Di Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto)
Sulfatul Fadlilah 1 , Adi Susilo 2 dan Bagyo Yanuwiadi 3
1 Program Pasca Sarjana Univesitas Brawijaya,
2 Jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Brawijaya 3 Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Brawijaya
Email: sulfatul_82@yahoo.com

## Abstract
Ilegal sand mining after days was not restrained, and it caused land movement in every  dikes  of  Brantas  river.  In  Alquran,  (Ar  Rum:30)  said  that  the  disaster  is made by the human, they have to chance the bad behavior/habits if they wants the disaster will not happen. This research has puspose for knowing the subjects of ilegal  sand  mining  and  how  far  the  impact  of  sand  mining.  The  methode  of  the research  is quantitative and for the collect data are introgation, observation, and documentation  to  get  more  information  about  ilegal  sand  mining.  In  UU  No  23 Year 1997, that every body have to keep environment to ward off the disaster. The government  has  to  take  any  strategic  ways  to  move  the  ilegal  sand  mining practice.
Keywords: ilegal sand mining, Islam perspective, disaster mitigation

## Pendahuluan
Sebuah  keharusan  bagi  setiap  daerah untuk  berkembang  diberbagai  sektor.  Tidak terkecuali dengan Mojokerto. Seiring kemajuan zaman,  maka  banyak  konsekwensi  yang  harus dipenuhi. Diantaranya munculnya permasalahan ekonomi,  sosial,  budaya,  juga  isu  sara  yang akhir-akhir  ini  sering  muncul.  Permasalahan yang tidak kalah peliknya adalah penambangan pasir  liar  yang  sampai  saat  ini  masih  menjadi fenomena  tersendiri.  Bagaimana  tidak?,  disatu sisi  adanya  aliran  sungai  Brantas  Mojokerto membawa  berkah  bagi  banyak  sektor  tetapi disisi  lain  juga  membawa  bencana  bagi  sektor yang lain.
Penambangan pasir liar yang terdapat disepanjang tanggul sungai Brantas Mojokerto yang membentang dari Kecamatan Gedeg sampai Kecamatan Mlirip juga disepanjang area bendungan Rolak Songo semakin lama semakin tidak terkendali. Dari sepanjang area tersebut terdapat 115 titik penambangan pasir liar.
Kondisi  Sungai  Brantas  Mojokerto  yang memprihatinkan  ini  sudah  seharusnya  menjadi perhatian  masyarakat  dari  segala  lapisan. Konservasi  Sungai  Brantas  Mojokerto  tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja. Berbagai  program  konservasi  yang  telah dilaksanakan  pemerintah  belum  memberi  hasil
memuaskan karena hanya berakhir pada konsep semata.
Jika  ditinjau  dari  aspek  kebijakan  pun, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah lalai dari kewajibannya  mengelola  kualitas  air  dan mengendalikan  pencemaran  di  Sungai  Brantas Mojokerto,  minimal  dengan  melihat  data  dan fakta tersebut. Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah lalai  dari  kewajibannya  untuk  melindungi kawasan  bantaran  sebagai  kawasan  lindung, sehingga  mengakibatkan  berdirinya  bangunan- bangunan  industri,  gudang,  dan  permukiman yang  meningkatkan  beban  pencemaran.  Tidak adanya  kebijakan  yang  tegas  tentang  bangunan di  bantaran  sungai  mengakibatkan  semakin menjamurnya  permukiman  warga  di  sepanjang bantaran.
Dengan semakin terbatasnya kemampuan  pemerintah  karena  meningkatnya tuntutan sektor-sektor lain atas pembiayaan dari anggaran pembangunan, program-program konservasi  DAS,  tampaknya,  semakin  telantar. Karena  itu,  sudah  saatnya  dipikirkan  upaya keterlibatan  masyarakat  dalam  upaya-upaya pengendalian  pencemaran,  pengawasan,  serta pengelolaan Sungai Brantas Mojokerto. Keterlibatan  ini  tidak  memandang  usia.  Anak- anak,  orang  dewasa,  maupun  orang  tua memiliki  andil  dalam  konservasi  Sungai
Brantas Mojokerto. Jika hal ini dibiarkan, maka Mojokerto menjadi daerah rawan  bencana yang setiap saat mengancam warga. Banjir, penyakit, longsor  dsb  akan  menjadi  bom  waktu  yang setiap saat akan meledak.
Pelibatan  masyarakat  mungkin  bisa dilakukan  dengan  pengembangan  kampung- kampung  atau  desa-desa ramah  Sungai  Brantas Mojokerto  yang  memiliki  kepedulian  untuk menjaga kualitas air Sungai Brantas Mojokerto. Komunitas  dalam  kampung  atau  desa  ini  harus berperan  aktif  mengurangi  tingkat  pencemaran domestik sekaligus mengontrol buangan limbah industri.
Pemuda, mahasiswa, dan pelajar adalah agen  perubahan  yang  harus  berperan  aktif dalam  upaya  pemulihan  ekosistem  Sungai Brantas  Mojokerto  yang  akan  menjadi  pionir dan  agent  of  change  di  keluarga  serta masyarakat  sekolah  dan  kampusnya.  Kegiatan yang  mereka  lakukan  bisa  berupa  kampanye konservasi  Sungai  Brantas  Mojokerto  secara khusus  dan  lingkungan  hidup  secara  umum. Baik  dengan  terjun  langsung  membersihkan sampah sungai, menanam pohon, memanajemen sampah, atau pendekatan persuasif kepada para penambang pasir ,teman- teman  di  sekolah,  kampus,  keluarga,  dan masyarakat.  Jika  konsep  ini  terlaksana  dan didukung  masyarakat,  kita masih  bisa  menaruh harapan  akan  masa  depan  Sungai  Brantas Mojokerto.

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  dipergunakan dalam  penelitian  adalah  penelitian  deskriptif (descriptive  research).  Menurut  Narbuko  dan Achmadi  (2007),  penelitian  deskriptif  yaitu penelitian  yang  berusaha  untuk  menuturkan pemecahan masalah sekarang berdasarkan data- data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis dan  menginterpretasikan  data.  Tujuan  dari penelitian  deskriptif adalah  untuk  memecahkan masalah secara sistematis dan faktual mengenai fakta-fakta  dan  sifat-sifat  populasi.  Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, dokumentasi dan wawancara dengan pelaku juga instansi terkait.

## Hasil dan Pembahasan
Sungai  Brantas  Mojokerto  adalah sebuah  sungai  di  Jawa  Timur  yang  merupakan sungai  terpanjang  kedua  di  Pulau  Jawa  setelah Bengawan  Solo.  Sungai  Brantas  Mojokerto bermata  air  di  Desa  Sumber  Brantas  (Kota
Batu)  yang  berasal  dari  simpanan  air  Gunung Arjuno,  lalu  mengalir  ke  Malang,  Blitar, Tulungagung,  Kediri,  Jombang,  Mojokerto.  Di Kabupaten Mojokerto sungai ini bercabang dua menjadi  Kali  Mas  (ke  arah  Surabaya)  dan Kali Porong  (ke  arah  Porong,  Kabupaten  Sidoarjo). Kali  Brantas  mempunyai  DAS  seluas  11.800 km²  atau  ¼  dari  luas  Provinsi  Jatim.  Panjang sungai  utama  320  km  mengalir  melingkari sebuah  gunung  berapi  yang  masih  aktif  yaitu Gunung Kelud. Curah hujan rata-rata mencapai 2.000  mm  per-tahun  dan  dari  jumlah  tersebut sekitar  85%  jatuh  pada  musim  hujan.  Potensi air  permukaan  pertahun  rata-rata  12  miliar  m³. Potensi  yang  termanfaatkan  sebesar  2,6-3,0 miliar m³ per-tahun.
Secara  geografis  DAS  Kali  Brantas melintasi  15  kabupaten/kota  dengan  jumlah penduduk  di  wilayah  sungai  Kali  Brantas mencapai 15.884.000 jiwa (2005) atau 43% dari penduduk  Jatim  dan  mempunyai  kepadatan rata-rata 1,2 kali lebih tinggi dibandingkan rata- rata  Jatim.  Adapun  DAS  Kali  Brantas mempunyai  peran  yang  cukup  besar  dalam menunjang  Provinsi  Jatim  sebagai  lumbung pangan  nasional.  Dalam  tahun  1994-1997, Provinsi  Jatim  telah  memberi  kontribusi  rata- rata  470.000  ton  beras/tahun  atau  sebesar  25% dari  stok  pangan  nasional.  DAS  Kali  Brantas termasuk  dalam  Wilayah  Sungai  Brantas Mojokerto yang pengelolaan berada pada Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas.
Hasil pengembangan menghasilkan sejumlah  besar  prasarana  pengairan.  Manfaat pembangunan  antara  lain:  pengendalian  banjir 50  tahunan  di  sungai  utama  yang  mengurangi luas  genangan  sekuas  80.000  ha;  irigasi  untuk sawah  seluas  345.000  ha  dimana  83.000  ha berupa irigasi teknis langsung dari sungai induk (2,5  miliar  m³  per-tahun),  energi  listrik  1.000 giga-W-jam  per-tahun,  suplai  air  baku  untuk industri 130 juta m³ per-tahun dan domestik 240 juta m³ per-tahun.
Penduduk  di  wilayah  sungai  Kali Brantas  mencapai  15,2  juta  orang  (1999)  atau 43%  dari  penduduk  Jatim  dan  mempunyai kepadatan  rata-rata  1,2  kali  lebih  tinggi dibandingkan rata-rata Jatim.

## Kerusakan Lingkungan di Mojokerto
Pembuangan  sampah  di  sepanjang sempadan  maupun  langsung  ke  aliran  Sungai Brantas  Mojokerto  bisa  merugikan  penduduk sekitar  dan  di  kawasan  yang  lebih  rendah. Sampah  yang  menumpuk  menimbulkan  bau
busuk  karena  fermentasi,  menjadi  sarang serangga  dan  tikus,  serta  bisa  menimbulkan kebakaran  karena  adanya  gas  metana  di tumpukan sampah.
Air  yang  mengenai  sampah  akan mengandung  besi,  sulfat,  dan  bahan  organik yang  tinggi  ditambah  kondisi  BOD  (bio chemical  oxygen  demand)  dan  COD  (chemical oxygen  demand)  yang  melebihi  standar  air permukaan.
Hasil  pengukuran  turbiditas  air  Sungai Brantas  Mojokerto  di  Kota  Malang,  daerah yang masih tergolong sebagai hulu, menghasilkan kisaran angka 14 hingga 18 mg/l. Kisaran itu telah melebihi kekeruhan maksimum (5 mg/l) yang dianjurkan dari Baku Mutu  Air  pada  Sumber  Air  Golongan  A  (Kep 02/MENKLH/I/1988).
Ditinjau  dari  rasa,  air  Sungai  Brantas Mojokerto  juga  tidak  sesuai  baku  mutu (Sunarhadi  dkk  2001).  Faktanya,  terdapat sekitar  330  ton  per  hari  limbah  cair  dihasilkan dari  aktivitas  manusia  di  sepanjang  DAS Brantas.  Sekitar  483  industri  mempunyai pengaruh  secara  langsung  terhadap  Sungai Brantas Mojokerto dengan kontribusi pencemaran  hingga  125  ton  per  hari  (Antara News, 2006).
Kondisi  makin  memprihatinkan  karena bantaran  DAS  Brantas  di  Jawa  Timur mengalami  perubahan  fungsi.  Meski  kawasan bantaran  sungai  telah  ditetapkan  sebagai kawasan  hijau,  sebagian  besar  bataran  sungai beralih fungsi, tidak sesuai peruntukannya.

## Penambangan  Pasir  Ilegal  di  Mojokerto
Pertambangan adalah rangkaian kegiatan  dalam  rangka  upaya  pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan  dan  penjualan  bahan  galian (mineral, batubara, panas bumi, migas).
Ilmu  Pertambangan :  ialah  ilmu  yang mempelajari  secara  teori  dan  praktik  hal-hal yang  berkaitan  dengan  industri  pertambangan berdasarkan prinsip praktik pertambangan yang baik dan benar (good mining practice)
Menurut UU No.11 Tahun 1967, bahan tambang  tergolong  menjadi  3  jenis,  yakni Golongan  A  (yang  disebut  sebagai  bahan strategis),  Golongan  B  (bahan  vital),  dan Golongan  C  (bahan  tidak  strategis  dan  tidak vital). [1] Bahan  Golongan  A  merupakan  barang yang  penting  bagi  pertahanan,  keamanan  dan strategis untuk menjamin perekonomian negara dan  sebagian  besar  hanya  diizinkan  untuk
dimiliki  oleh  pihak  pemerintah,  contohnya minyak,  uranium  dan  plutonium.  Sementara, Bahan Golongan B dapat menjamin hayat hidup orang banyak, contohnya emas, perak, besi dan tembaga. Bahan Golongan C adalah bahan yang tidak  dianggap  langsung  mempengaruhi  hayat hidup  orang  banyak,  contohnya  garam,  pasir, marmer, batu kapur dan asbes.
Jadi,    istilah  penambangan  pasir  dapat disimpulkan  sebagai  berikut  kegiatan  yang dilakukan  untuk  mengelola  sumber  daya  alam yakni  pasir    yang  dipergunakan  untuk kepentingan hidup orang banyak.
Gambar  1.  Para  pekerja  penambang  pasir  liar dan mesin penghisap pasir
Dampak  Bencana  Penambangan  Pasir  yang Berlebihan di Mojokerto

## 1. Banjir
Banjir  merupakan  peristiwa  alam yang  dapat  terjadi  pada  suatu  daerah dengan menimbulkan kerugian harta benda masyarakat,  merusak  bangunan  prasarana dan  sarana  serta  lingkungan  hidup  dan bahkan merusak tata kehidupan masyarakat  serta  menimbulkan  korban jiwa (Sangkawati dan Atmodjo, 2002).
Akibat  bencana  banjir,  bangunan- bangunan  akan  rusak  atau  hancur  yang disebabkan  oleh  daya  terjang  air  banjir, terseret  arus,  daya  kikis  genangan  air, longsornya  tanah  di  seputar/di  bawah pondasi,  tertabrak/terkikis  oleh  benturan dengan  benda-benda  berat  yang  terseret arus. Dalam kasus-kasus banjir selama ini, kebanyakan kerugian pangan terjadi akibat stok pangan rusak, termasuk yang masih di lahan (Sebastian, 2008).
2. Longsor/Gerakan Tanah
Akibat  penambangan  pasir  yang tidak  terukur  penggaliannya,  selain  banjir
juga  dapat  menyebabkan  longsor.  Daerah terdampak  biasanya  tanggul  dan  rumah- rumah  di  dekat  penambangan.  Longsor dapat  terjadi  karena  bagian  tengah  sungai menjadi  dalam  akibat  pengerukan  yang dilakukan  terus  menerus. Akibatnya  bagian tepi sungai akan mengalami longsor, karena tanah  tergerus  ke  tengah  sungai,  maka perlahan-lahan tanggul akan juga mengalami  ketergerusan  dan  longsor.  Hal ini  tidak  saja  terjadi  di  tanggul-tangul sungai  Berantas  saja,  tetapi  terjadi  juga  di rumah-rumah  dekat  sungai  mengalami retak-retak pada dinding. Retak-retak tersebut diakibatkan oleh longsor.
Penelitian  yang  intensif  di  lapangan merupakan  bagian  penting  dalam  mitigasi bencana  gerakan  tanah.  Sebagai  contoh, kondisi  keairan  dapat  memberikan  bahaya berupa  bencana  gerakan  tanah.  Kondisi keairan dapat diamati dan dianalisis dalam penelitian  gerakan  tanah  antara  lain sebagai berikut:
- Genangan air
- Rembesan
- Mata air
- Air tanah dangkal
- Kondisi  penggunaan  lahan  termasuk vegetasi  penutup  pada  wilayah  lereng atau lokasi sekitarnya
- Aktivitas  manusia  di  wilayah  lereng dan sekitarnya
- Pemotongan    dan  atau  penimbunan lereng
- Getaran  peledakan,  mesin,  dan  lalu lintas
- Penebangan hutan
- Pembuatan bangunan
- Saluran air
Dalam  keputusan  menteri  energi  dan  sumber daya  mineral  no.  1452  K/10?2000  tanggal  3 November  2000  batasan  ukuran  gerakan  tanah tersebut adalah sebagai berikut:
- Gerakan  tanah  besar,  mempunyai  ukuran lebar  maksimal  pada  sumbu  tegak  lurus arah  gerakan  tanah  (  selanjutnya  disebut lebar  gerakan  tanah)  maksimal  lebih  besar dari 150 meter
- Gerakan  tanah  kecil,  mempunyai  lebar gerakan  tanah  maksimal  15  meter-  150 meter
- Gerakan  tanah  sangat  kecil,  mempunyai lebar gerakan tanah kurang dari 15 meter
Metode  pemetaan  zona  kerentanan  gerakan tanah  dapat  dilakukan  secara  langsung,  tidak
langsung dan gabungan. Masing-masing metode  tersebut  dapat  dijelaskan  sebagai berikut:
- Cara  tidak  langsung,  dilakukan  dengan overlayuntuk  mencari  pengaruh  faktor- faktor  yang  terdapat  pada  peta-peta parameter  terhadap  sebaran  (distribusi) gerakan  tanah,  kemudian  dengan  analiss menggunakan GIS (sistem informasi geografis) dapat ditentukan zonasi kerentanan gerakan tanahnya.
- Cara  langsung,  adalah  dengan  langsung memetakan di lapangan dengan memperhitungkan faktor morfologi,
geologi, struktur dan lain-lain.
- Cara gabungan, adalah dengan cara overlay dua  peta  zona  kerentanan  gerakan  tanah baik  yang  dihasilkan  oleh  cara  langsung maupun tidak langsung, sehinga menghasilkan peta zona kerentanan gerakan tanah final/goal map.

## Penanggulangan Bencana di Mojokerto
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor 24  Tahun  2007  Tentang  Penanggulangan Bencana, penyelenggaraan penanggulangan bencana  adalah  serangkaian  upaya  yang meliputi  penetapan  kebijakan  pembangunan yang  berisiko  timbulnya  bencana,  kegiatan pencegahan  bencana,  tanggap  darurat,  dan rehabilitasi. Penanggulangan bencana bertujuan untuk:
a. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
b. Menyelaraskan peraturan perundang- undangan yang sudah ada;
c. Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
d. Menghargai budaya lokal;
e. Membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
f. Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan;
g. Menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

## Bentuk-bentuk Penanggulangan Bencana
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor 24  Tahun  2007  Tentang  Penanggulangan Bencana,  bentuk  penanggulangan  bencana meliputi:
a. Kegiatan  pencegahan  bencana  adalah serangkaian  kegiatan  yang  dilakukan
sebagai upaya untuk menghilangkan
dan/atau mengurangi ancaman bencana.
b. Tanggap darurat bencana adalah
serangkaian  kegiatan  yang  dilakukan dengan  segera  pada  saat  kejadian  bencana untuk  menangani  dampak  buruk  yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan  dan  evakuasi  korban,  harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan,  serta  pemulihan  prasarana dan sarana.
c. Pasca  bencana,  setelah  terjadi  bencana, maka langkah selanjutnya adalah rehabilitasi  dan  rekonstruksi.  Rehabilitasi adalah  perbaikan  dan  pemulihan  semua aspek  pelayanan  publik  atau  masyarakat sampai  tingkat  yang  memadai  pada wilayah  pasca-bencana  dengan  sasaran utama  untuk  normalisasi  atau  berjalannya secara    wajar  semua  aspek  pemerintahan dan  kehidupan  masyarakat  pada  wilayah pascabencana. Sedangkan rekonstruksi adalah  pembangunan  kembali  semua prasarana  dan  sarana,  kelembagaan  pada wilayah  pascabencana,  baik  dari  tingkat pemerintahan  maupun  masyarakat  dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya,  tegaknya  hukum  dan  ketertiban, dan  bangkitnya  peran  serta  masyarakat dalam segala aspek
kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana. Proses  rekonstruksi  tidak  mudah  dan memerlukan  upaya  keras  dan  terencana serta peran semua anggota masyarakat.
Di  dalam  UU  No  23  Tahun  1997 memuat  ketentuan  hak  setiap  orang      atas lingkungan  yang  baik  dan  sehat,  berarti kewajiban bagi setiap orang untuk memelihara kemampuan  lingkungan  hidup  agar  tetap dimanfaatkan untuk perlindungan dan kebutuhan  manusia  atau  makhluk  hidup lainnya,  termasuk  juga  upaya  mencegah  dan menanggulangi  perusakan  lingkungan.  Dalam undang-undang  itu  pula  dengan  adanya  hak dan kewajiban tersebut melahirkan pertanggungjawaban  perdata  maupun  sanksi pidana.  Tidak  hanya  itu  saja,  tindakan  yang berkaitan  dengan  masalah  pencemaran  dan perusakan  lingkungan  sanksinya  dapat  kita jumpai dalam:
1. UU  No.  5  Tahun  1984  tentang Perindustrian
2. UU  No.    9  Tahun  1985  tentang Perikanan
Sanksi ini sudah cukup memadai untuk diterapkan  pada  pelaku  perusakan  maupun pencemaran  yang  disinyalir  saat  ini  sudah banyak  terjadi.  Ada  beberapa  instansi  terkait dalam  menanggulangi  masalah  kerusakan  ini, sebagaimana  diatur  pada  pasal  34  PP  No.  4 Tahun  2001,  yaitu  Bupati/Walikota,  Gubernur dan menteri/atau kepala instansi yang bertanggung jawab.
Seiring  berkembangnya  teknologi  yang membutuhkan  sumber  daya  alam  yang  langka telah  meninggalkan  dampak  bagi  umat manusia  sekarang  dan  generasi  mendatang. Eksploitasi kekayaan alam secara tidak terbatas serta kegiatan-kegiatan lain yang menimbulkan berbagai  macam  pencemaran  dan  perusakan lingkungan.
Disamping  diberlakukannya  sanksi- sanksi tegas tentang perusakan lingkungan, juga adanya upaya partisipatif dari tokoh agama dan tokoh  masyarakat  untuk  mengajak  warganya agar  segera  menyadari  akan  bahaya  yang  akan muncul  akibat  ulah  mereka  (penambang  pasir). Salah  satu  upayanya  adalah  memberikan lapangan pekerjaan baru bagi penambang pasir. Tidak  hanya  itu,  pemilik  penambang  pasir dituntut  untuk  mempelajari  resiko-resiko  yang timbul  akibat  aktifitas  tersebut  dalam  kurun waktu  lama.  Dengan  demikian  diharapkan, pemanfaatan kekayaan alam akan terukur.

## Mitigasi Bencana dalam Perspektif Islam
Islam  juga  memberikan  larangan  keras untuk  berbuat  kerusakan  di  bumi.  Seperti firman  Allah  SWT  “Telah  nampak  kerusakan di  darat  dan  di  laut  disebabkan  karena perbuatan  manusia  tangan  manusia,  supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat)  perbuatan  mereka  agar  mereka kembali  (ke  jalan  yang  lurus).”  (QS.  Ar Ruum(30);41)
Berdasarkan ayat di atas jelaslah bahwa penyebab  bencana  yang  ada  di  bumi  sebagian besar adalah perbuatan manusia yang mengeksploitasi  sumber  daya  alam  tidak terukur.  Begitu  juga  pada  kasus  penambangan pasir  ilegal  di Mojokerto  yang  dilakukan  tanpa memperhatikan rambu-rambu yang telah ditetapkan  baik  oleh  pemerintah  daerah setempat ataupun kesepakatan dengan masyarakat sekitar lokasi penambangan pasir.
Agama Islam mengajarkan kepada umatnya  agar  selalu  menjaga  dan  merawat
lingkungan. Akan tetapi banyak dari umat Islam sendiri yang melalaikan bahkan menjadi pelaku perusakan lingkungan.
Mitigasi dalam perspektif Islam maksudnya lebih bersifat
‘peringatan’.
Fenomena-fenomena alam yang terjadi sebenarnya  sudah  digambarkan  jauh  sebelum terjadinya bencana. Lebih jauh lagi Allah sudah memperingatkan  bahwa  kerusakan  yang  terjadi disebabkan  oleh  manusia.  artinya  jika  tidak ingin  terjadi  sebuah  kerusakan,  maka  kita sebagai  manusia  hendaknya  merubah  perilaku, baik  vertikal  maupun  horizontal.  Membangun kesadaran  diri  bahwa  berbuat  sesuatu  yang dapat  merugikan  orang  lain  membawa  dampak yang  tidak  kecil.  Seperti  adanya  aktivitas penambangan  pasir  menyebabkan  longsornya tanggu-tanggul  suyngai  Brantas  dan  rumah- rumah  penduduk  sekitarnya  banyak  yang mengalami  retak-retak  pada  dinding.  Islam sebagai pedoman manusia untuk hidup di dunia, agar  manusia  terhindar  dari  berbagai  macam bencana,  termasuk  bencana  sosial,  krisis  moral dsb.

## Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  di  atas,  didapatkan kesimpulan bahwa Penambangan pasir liar yang terdapat  disepanjang  tanggul  sungai  Brantas Mojokerto  yang  membentang  dari  Kecamatan Gedeg sampai Kecamatan Mlirip juga disepanjang  area  bendungan  Rolak  Songo semakin lama semakin tidak terkendali. Kondisi Sungai Brantas
Mojokerto yang memprihatinkan  ini  sudah  seharusnya  menjadi perhatian  masyarakat  dari  segala  lapisan. Konservasi  Sungai  Brantas  Mojokerto  tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja. Berbagai  program  konservasi  yang  telah dilaksanakan  pemerintah  belum  memberi  hasil memuaskan karena hanya berakhir pada konsep semata.

## Daftar Pustaka
Arikunto,  S.  1995.  Manajemen  Penelitian.  PT Rineka Cipta. Jakarta Bungin,  M.  B.  2005.  Metodologi  Penelitian
Kuantitatif.  Edisi  Pertama.  Kencana Prenada Media Group. Jakarta
Erwin,  M.  2008.  Hukum  Lingkungan.  Edisi
Pertama. P.T. Refika Aditama. Bandung Kodoatie,  R.  J.  dan  R.  Sjarief.  2008. Pengelolaan Sumber Daya Air
Terpadu.  Edisi  Revisi.  Penerbit  Andi. Jakarta Koentjaraningrat. 1986. Metode-metode
Penelitian  Masyarakat.  PT  Gramedia. Jakarta
Kumar,  R.  1996.  Research  Methodology.  A
Step-By-Step  Guide  For  Beginners. Addison  Wesley  Longman  Australia Pty Limited. Australia Maryono, A. 2005 b . Eko-Hidraulik Pembangunan Sungai. Menanggulangi Banjir dan Kerusakan Lingkungan Wilayah Sungai. Magister  Sistem  Teknik  Program Pascasarjana. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta Narbuko, C. dan A. Achmadi. 2007. Metodologi  Penelitian.  PT  Bumi Aksara. Jakarta
Nazir,  M.  2005.  Metode  Penelitian.  Penerbit Ghalia Indonesia. Bogor Selatan Nawawi,  H.  2005.  Metode  Penelitian  Bidang Sosial. Gadjah Mada University Press.
Yogyakarta Rosyid, D. M. 2008. Manajemen Sumber Daya Air di Jawa Timur: Beberapa Pelajaran.  Bencana  di  Jawa  Timur. Dampak dan Upaya Penanggulangannya. Editor: S. Wignjosoebroto  dan  B.  Suyanto. Dewan  Pakar  Provinsi  Jawa  Timur. Surabaya
Rukiyati.  2002.  Pengaruh  Perbaikan  Alur
Sungai Bengawan Solo Hulu
Terhadap  Genangan  Banjir  di  Daerah Surakarta.  Pengelolaan  Sumber  Daya Air  dalam  Otonomi  Daerah.  Penerbit Andi. Yogyakarta Sangkawati,  S.  dan  P.  S.  Atmodjo.  2002. Dampak Sosial Kegiatan Pengendalian  Banjir  dan  Konservasi Air  Prioritas  Utama  dalam  Otonomi Daerah.  Pengelolaan  Sumber  Daya
Air  dalam  Otonomi  Daerah.  Penerbit Andi. Yogyakarta
Santoso,  K.  2008.  Inventarisasi  dan  Mitigasi
Wilayah  Rawan  Bencana  di  Jawa Timur.  Bencana  di  Jawa  Timur. Dampak dan Upaya Penanggulangannya. Editor: S.
Wignjosoebroto  dan  B.  Suyanto. Dewan  Pakar  Provinsi  Jawa  Timur. Surabaya
Satori,  D.  dan  A.  Komariah.  2010.  Metodologi Penelitian Kualitatif. Alfabeta. Bandung Sebastian, L. 2008. Pendekatan Pencegahan dan Penanggulangan Banjir. Jurnal Dinamika  Teknik  Sipil.  Volume  8. Nomor  2.  Juli  2008:  hal  162-169. Fakultas Teknik. Universitas Palembang Soemanto  Wasty.  2006.  Psikologi  Pendidikan.
Edisi  Keenam.  P.T.  Rineka  Cipta.
Jakarta
Sunaryo,  T.M.,  T.  Walujo  S.,  A.  Harnanto.
2005.  Pengelolaan  Sumber  Daya  Air. Konsep dan Penerapannya. Bayumedia Publishing. Malang Suyanto,  B.  2008.  Dampak  dan  Upaya Penanganan Masyarakat Korban Bencana.  Bencana  di  Jawa  Timur. Dampak dan Upaya Penanggulangannya. Editor: S. Wignjosoebroto  dan  B.  Suyanto.
Dewan  Pakar  Provinsi  Jawa  Timur.
Surabaya
Syihab, Z. H. 2009. Analisis Upaya Konservasi Mata  Air  ”Sumber  Brantas”  Oleh ”Stakeholder” Di Desa Sumber
Brantas  Kecamatan  Bumiaji  Kota Batu  Jawa  Timur.  Laporan  Skripsi. Manajemen  Sumberdaya  Perairan. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Universitas Brawijaya. Malang Walgito,  B.  2003.  Psikologi  Sosial  (Suatu Pendekatan). Penerbit Andi. Yogyakarta
Wilson, E. M. 1993. Hidrologi Teknik. Penerbit ITB. Bandung