## ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN REMISI, ASIMILASI,

## CUTI MENGUNJUNGI KELUARGA, PEMBEBASAN BERSYARAT, CUTI MENJELANG BEBAS, DAN CUTI BERSYARAT BAGI SELURUH WARGA BINAAN
Oleh: Mohamad Hendra Daeng Tawang 1)
Aryo Fadlian 2)
Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa, Karawang 1,2)
E-mail: hendradaeng16101998@gmail.com 1) aryo.fadlian@fh.unsika.ac.id 2)

## ABSTRACT
The  presence  of  criminal  law  in  the  community  is  the  basis  for  providing  protection  to  a person  or  group  of  organizations  in  carrying  out  their  daily  activities.  This  protection  is given  with  the  aim  of  creating  a  sense  of  security,  peace,  tranquility,  among  community members. So that every member of the community will not worry about behavior that can hurt other members  of  the community. This  painful  behavior  is  a scope for  one's body and soul. Namely  one's  body  related  to  one's  life  and  feelings  or  psychological  condition.The  author draws  on  normative  juridical  research,  which  analyzes  the  subject  of  study  through  legal theory and law.The officialization itself is governed by Presidential Decree No. 174 of 1999 and Ministerial Decree No. M.09.HN.02.01 of 1999 on Law and Legislation of the Republic of Indonesia.
Keywords: Granting Remission, Correctional Institutions, Prisoners

## ABSTRAK
Kehadiran  hukum  pidana  di  lingkungan  masyarakat  sebagai  dasar  untuk  memberikan perlindungan  kepada  seseorang  maupun  kelompok  organisasi  dalam  melakukan  kegiatan sehari-hari. Perlindungan tersebut diberikan dengan tujuan agar terciptanya rasa aman, damai, tenteram,  antar  anggota  masyarakat.  Sehingga  setiap  anggota  masyarakat  tidak  akan  cemas mengenai  perilaku  yang  dapat  menyakitkan  anggota  masyarakat  lainnya.  Perilaku menyakitkan  tersebut  merupakan  lingkup  terhadap  jiwa  dan  raga  seseorang.  Yaitu  tubuh seseorang  yang  berkaitan  dengan  nyawa  dan  perasaan  atau  kondisi  psikologis  seseorang. Penulis  menggunakan  penelitian  yuridis  normatif,  yang  menganalisis  subjek  kajian  melalui teori hukum dan hukum. Peresmiannya sendiri diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 dan Keputusan Menteri Nomor M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia.
Kata Kunci : Pemberian Remisi, Lembaga Pemasyarakatan, Narapidana.
1. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Sebagai  makhluk  hidup  manusia tentu  saja  memiliki  kebutuhan  dalam
hidupnya.  Kebutuhan  tersebut  tentunya tidak  selalu  berjalan  selaras,  tetapi  sering kali  bertolak  belakang  dengan  apa  yang semestinya.  Manusia  dalam  memenuhi
kebutuhan  tersebut  tentunya  melakukan perbuatan-perbuatan  yang  tidak  boleh melanggar  hak  daripada  milik  orang  lain. Karena  itulah  negara  memberi  batasan terhadap  tingkah  laku  manusia  dengan membentuk  suatu  peraturan  perundang- undangan  guna  menghindari  bentrokan antar  kepentingan  anggota  masyarakat lainnya.
Untuk  menghindari  perilaku  yang absolut  dari  aparatur  negara,  pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan  hukum  terhadap  masyarakat tentunya  membuat  kebijaksanaan  bahwa setiap  anggota  masyarakat  baik  sipil maupun aparatur negara wajib menjunjung tinggi  hukum  dan  mendapatkan  perlakuan yang  sama  di  hadapan  hukum.  Dengan begitu rasa keadilan akan  hukum yang ada di  masyarakat  dapat  dirasakan  orang semuanya.  Sebelum  kita  mempelajari definisi  dari  hukum  itu  sendiri  tentunya kita  juga  harus  mempelajari  terlebih dahulu perihal penegakan hukum.
Menurut  salah  satu  ahli  hukum  yaitu  E. Utrecht  mendefinisikan  bahwa  hukum ialah  pedoman  hidup  manusia  yang  berisi suruhan  dan  batasan  mengenai  tingkah laku  manusia  di  dalam  suatu  masyarakat yang  mesti  di  turuti  dan  apabila  ditabrak akan  mendapatkan  sanksi.  Selanjutnya menurut  Immanuel  Kant  mendefinisikan bahwa  hukum  ialah  seluruh  persyaratan seseorang  untuk  berperilaku  bebas  atas keinginannya  sendiri  mengikuti  keinginan seseorang  lainnya  sebagaimana  ketentuan terhadap kemerdekaan.
Sebagaimana  prinsip  dari  hukum pidana  sebagai  hukum  publik  memiliki tujuan  inti  yakni  menjaga  kebutuhan masyarakat  dari  perilaku  yang  menekan dan  membahayakan  masyarakat  baik individu atau organisasi kelompok.
Apabila  suatu  sanksi  tidak  dijalankan secara  maksimal  terhadap  para  pelanggar hukum, maka sebagaimana tujuan daripada
hukum  itu  merupakan  suatu  ketimpangan sosial dalam masyarakat. Pemberian sanksi pidana  merupakan  upaya  pencegahan terhadap  perilaku  tindak  pidana.  Hal  ini merupakan  langkah  yang  sudah  dilakukan sejak  jaman  dahulu  kala  sejak  peradaban manusia  dimulai  sehingga  sering  dikenal dengan sebutan “older philosophy of crime control”.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia  (KBBI)  istilah  narapidana  ialah seorang  yang  tengah  menempuh  masa hukuman  oleh  sebab  seorang  tersebut melakukan  suatu  pelanggaran  hukum pidana.  Berdasarkan  Pasal  1  ayat  (7)  UU No.
12 Tahun
1995 tentang
Pemasyarakatan menerangkan bahwasanya narapidan  ialah  seorang  yang  tengah menempuh masa pidana dengan hilangnya kemerdekaan  pada  dirinya  sendiri  yaitu seseorang bisa mendapatkan kebebasannya.  Undang-undang  Nomor  12 Tahun  1995  Tentang  Pemasyarakatan Pasal  1  Ayat  6  menyebutkan  bahwa terpidana  adalah  orang  yang  dikenai pidana  berdasarkan  penetapan  pengadilan yang  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap. Definisi di atas menyimpulkan
bahwasanya  narapidana  ialah  seorang terpidana yang separuh dari
kemerdekaannya tengah dirampas sementara oleh negara dan sedang melaksanakan  suatu  nestapa  di  Lembaga Pemasyarakatan.
Sebagaimana  masyarakat  biasanya,  hak- hak  narapidana  juga  memiliki  persamaan yang  sama  dengan  masyarakat  lainnya walapun sebagaian haknya tengah dirampas  oleh  negara.  Remisi  yang dikeluarkan pada setiap hari raya keagamaan  dan  merupakan  salah  satu keistimewaan  narapidana  itu  sendiri.
Istilah  remisi  sendiri  ialah  suatu  kepingan dari  prasarana  pembinaan  lain,  yang dimana  hal  ini  merupakan  esensi  dari pembinaan.  Remisi  ini  juga  merupakan
suatu  reward  dari  upaya  pembinaan kemasyarakatan  agar  berjalan  dengan lancar  selaras  dengan  masyarakat  binaan. Dan  tujuan  daripada  program  pembinaan sendiri  ialah  membina  masyarakat  binaan agar  tidak  mengulangi  perbuatannya  yang melanggar  hak  orang  lain  sehingga  tidak membuat  pelanggaran  hukum  terulang kembali dan dapat berbuar kembali dengan masyarakat pada umumnya.

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan  permasalahan  adalah  sebagai berikut:
1. Bagaimana Analisis Yuridis Pelaksanaan Pemberian Remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Karawang? 2. Bagaimana Faktor Pemberian
Remisi Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Karawang? C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan pokok mengenai penelitian ini yaitu sebagai berikut:
1. Untuk  mengetahui  analisis  hukum pelaksanaan  grasi  di  Lembaga Pemasyarakatan
Kabupaten Karawang. 2. Untuk mengetahui tentang Kebijakan Remisi Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Karawang.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Dalam  menyusun  penelitian  ini  penulis mengguanakan  teori  pemidanaan  yang dibagi menjadi tiga teori diantaranya:
1. Teori pembalasan
Teori  ini  sering  juga  disebut dengan istilah teori absolut yang merupakan  inti  hukum  tentang  kejahatan. Oleh  karena  kejahatan  merupakan  suatu perbuatan  yang  menyebabkan  kerusakan fisik  dan  psikis  seseorang,  maka  dengan
itu  pelaku  wajib  dikenakan  sanksi  pidana yang merupakan pembalasan dari apa yang sudah  diperbuatnya.  Teori  ini  disepakati sebagai  karma  kepada  seorang  yang  telah melakukan  suatu  perbuatan  pidana.  Salah satu  tokoh  yang  mengemukakan  teori  ini adalah
Immanuel Kant
yang menyebutkan  bahwa  “ fiat  justitia  ruat caelum ”  yang  artinya  walapun  hari  esok adalah akhir zaman tetapi seorang penjahat haruslah  tetap  menjalankan  nestapanya. Menurutnya  teori  ini  harus  menjunjung tinggi  etika  dan  moral  sehingga  menurut Hegel dikaitkan  dengan  teori  ini  definisi hukum ialah pelaksanaan terhadap kemerdekaan. Dan kejahatan ialah rintangan  hukum  dan  keadilan  yang mengharuskan  penjahat  dihapuskan.  Lalu Thomas Aquinas menjelaskan teori pembalasan  sebagai  teori  yang  merupakan anjuran  tuhan  karena  sebab  itu  harus diberikan kepada pelaku kejahatan. Kesimpulannya  teori  pembalasan  ini  ialah sebuah perintah tuhan yang harus diberikan kepada pelaku kejahatan sehingga membuat pelaku kejahatan merasa  kapok  dan  takut  untuk  berbuat jahat kembali.
2. Teori Tujuan Teori  ini  memberikan  penjelasan
bahwa  pemidanaan  diberikan  kepada penjahat  karena  merupakan  suatu  tujuan daripada  pemidanaan  itu  sendiri.  Hal  itu bertujuan agar masyarakat sendiri merasakan  kepuasan  terhadap  kejahatan itu.  Oleh  karena  itu  teori  tujuan  ini diterjemahkan sebagai pencegah terjadinya suatu kejahatan dan sekaligus memberikan perlindungan  lebih  kepada  masyarakat. Seorang  ahli  hukum  yang  bernama Paul Anselm  Van  Feurbach menerangkan bahwa  memberikan  suatu  ancaman  pidana saja  kepada  penjahat  dinilai  kurang maksimal  tetapi  diharuskan  memberikan suatu nestapa juga kepada pelaku kejahatan.

## 3. Teori Gabungan
Teori  ini  muncul  sebagai  alternatif dari  teori  absolut  dan  teori  relatif  yang dinilai  kurang  maksimal  dalam  meberikan hasil  pemidanaan.  Teori  ini  dilandaskan kepada  tujuan  pembalasan  dan  pertahanan keutuhan  harmonisasi  mayarakat  terpadu. Penjatuhan nestapa pidana kepada seseorang berdasarkan:
a) Sebagai suatu ganjaran dan ketertiban masyarakat. Seperti tersangka/terdakwa,  terpidana  juga mempunyai  hak-hak  yang  diatur
dalam perundangan contohnya yang  tertuang  di  dalam  Pasal  43 ayat  (2)  PP  No.  32  Tahun  1999 tentang  Syarat  dan  Tata  Cara Pelaksanaan  Hak  Warga  Binaan Pemasyarakatan. Pasal ini menerangkan bahwa bebas
bersyarat  dapat  diberikan  melalui mekanisme  pidana  yang  sudah menjalankan  masa  pemidanaannya sekurang-kurangnya  dua  pertiga dari  masa  jabatan,  dengan  jangka waktu  paling lama sembilan  bulan. Biarpun  hak  narapidana  ini  sudah diberi  oleh  undang-undang  kepada narapidana,  tentunya  dibutuhkan juga persyaratan yang harus dipenuhi  agar  seimbang  antara sosial, politik, ekonomi,dan budaya.  Hal  ini  diinginkan  agar martabat para penegak hukum tidak mencoreng  amanah  sebagaimana yang  diamanatkan  oleh  undang- undang.  Sehingga  mimpi  negara yang  menjunjung  keadilan  dan kebebasan  dapat  terlaksana  dengan baik sesuai harapan undang- undang.

## 3. METODE PENELITIAN
Penulis  menggunakan  metodologi penelitian yuridis normatif, yaitu menggunakan  perpustakaan  untuk  melihat
teori-teori  hukum  dan  undang-undang yang  berhubungan  dengan  karya  penulis. Dalam  hal  ini,  penulis  menggunakan sumber  data  sekunder  yang  meliputi literatur  hukum  utama  dan  sekunder. Secara  khusus,  sumber  hukum  sekunder seperti  teori  hukum,  jurnal  hukum, undang-undang, dan peraturan yang relevan  dengan  penelitian  ini.  Selain  itu, penulis  menggunakan  analisis  kualitatif, yang  merupakan  jenis  analisis  data  yang tidak mudah dinilai dengan statistik.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
A.
Analisis Yuridis Pelaksanaan Pemberian Remisi Di Lembaga
Pemasyarakatan Kabupaten Karawang Konsep  “ Treatment  of  offender ” ialah inti buah pemikiran sistem pemasyarakatan yang merupakan
pergantian  istilah  sistem  kepenjaraan. Sebagaimana hasil kajian penelitian penologi hal tersebut merusak  tata kehidupan  atau  “ personality,  sexuality, security ”  manusia  selama  mereka  masa pidana  penjara  sebagaimana  pengakuan terhadap hak dan kemerdekaan manusia. Sebutan  kata  “penjara”  oleh  negara dirubah menjadi kata “Lembaga
Pemasyarakatan”.  Akan  tetapi  pada kenyataannya rancangan lembaga pemasyarakatan  tersebut  dinilai  belum efektif juga. Hal ini ditandai masih adanya kasus  yang  menghapuskan  makna  tujuan pemasyarakatan itu sendiri.
Sebagai  pelindung  dan  penyelenggara warga  binaan,  lembaga  pemasyarakatan memiliki  tugas  dan  tanggungjawab  yang harus  dilakukan.  Seperti  membantu  warga binaan  di  lembaga  pemasyarakatan  untuk pemulihan,  berbuat  baik  dan  hidup berdampingan dengan masyarakat lainnya.
Oleh  karena  itu  lembaga  pemasyarakatan membutuhkan  suatu  regulasi  yang  dapat membantu  pelaksanaan  rehabilitasi  yang berintegritas tinggi demi tercapainya suatu
tujuan  pemidanaan.  Indonesia  sebagai negara  hukum  memiliki  ciri  khas  yaitu Narapidana  yang  menjalani  pidana  di lembaga  pemasyarakatan  juga  berhak  atas perlindungan  hak  asasi  manusia  berupa remisi  yang  diberikan  negara,  sesuai dengan penegasan Julius Stahl bahwa “hak asasi  manusia  adalah  hak  dasar  yang dimiliki oleh seseorang tanpa kecuali”. Hal ini  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor 12  Tahun  1995  Pasal  14  Huruf  I  yang mengatur  bahwa  narapidana  memiliki  hak atas remisi.
Dalam  pemenuhan  hak  kepada narapidana  dengan  bentuk  pengurangan pidana  yaitu  remisi,  dengan  itu  lembaga pemasyarakatan menggunakan suatu aturan  hukum  yang  khusus  mengenai persoalan  remisi  dengan  menggunakan Kepres  No.  174  Tahun  1999,  yang selanjutnya  dalam  pelaksanaan  aturan tersebut secara detail kemudian digunakan Keppres  No.  174  Tahun  1999,  Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia mengeluarkan Keppres No. M. 09 HN. 02. 10 Tahun 1999. PP. 32 Tahun  1999.  untuk  menata  cara  dalam mengimplementasikan pemasyarakatan yang kemudian di upgrade kepada PP No. 28 Tahun 2006 agar dapat pembeda syarat yang  diterima  oleh  narapidana  secara umum  dan  secara  khusus  memperoleh remisi.
Tujuan pemidanaan dalam pemasyarakatan ialah  kedudukan  remisi  untuk  memotivasi dan  membimbing  warga  binaan  agar kembali ke jalan yang benar selama warga binaan  tersebut  berada  di  dalam  lembaga pemasyarakatan.  Hal  in  bertujuan  agar ketika warga binaan sudah selesai menjalani  masa  pidananya  bisa  berbaur kembali dengan masyarakat pada umumnya  tanpa  perlakukan  diskriminasi sebagai seorang mantan narapidana. Pelaksanaan  remisi  ialah  hak-hak  yang diperoleh  narapidana,  akan  tetapi  hak-hak
tersebut  harus  mengikuti  aturan-aturan yang  telah  ditetapkan  oleh  peraturan perundang-undangan.Langkah-langkah berikut membuat implementasi remisi:
a. Remisi Umum
Diberikan  kepada  narapidana  yang telah  menyelesaikan  hukuman  kejahatan enam bulan dan mempertahankan perilaku baik saat menyelesaikan masa hukuman di fasilitas penjara. Narapidana tahun pertama  yang  menjalani  hukuman  antara enam dan dua belas bulan harus mendapatkan  remisi  selama  satu  bulan; narapidana  tahun  kedua  harus  menerima remisi  selama  tiga  bulan.  Para  pelanggar akan  menerima  masa  remisi  selama  4 bulan  pada  tahun  ketiga  dan  masa  remisi untuk setiap bulan enam pada tahun 4 dan 5.
b. Remisi Khusus
Menurut  Pasal  5  Ayat  1  Keppres No.  174  Tahun  1999,  terpidana  diberikan remisi selama lima belas hari selama tahun pertama penjara dengan masa pidana enam sampai dua belas bulan. Setiap narapidana diperbolehkan  masa  remisi  satu  bulan setiap  tahun  kedua  dan  ketiga.  Terpidana kemudian  diberikan  remisi  selama  satu bulan lima belas hari dalam tahun keempat dan  kelima  dari  hukuman  pidana.  Selain itu,  narapidana  diberikan  penangguhan hukuman  dua  bulan  setiap  tahun  mulai tahun keenam.
c.
Remisi Tambahan
Remisi ini diberikan kepada narapidana  yang  dalam  tahun  tersebut melakukan  suatu  perbuatan  yang  dapat berguana bagi negara atau perikemanusiaan dapat memperoleh remisi selama  satu  perdua  dari  remisi  umum. Kemudian  narapidana  dapat  memperoleh kembali  sepertiga  masa  remisi  umum ketika narapidana melakukan segala aktivitas pembinaan di lembaga pemasyarakatan.
Pemberian  remisi  kepada  narapidana  di lembaga pemasyarakatan
Kabupaten
Karawang dilaksanakan berdasarkan aturan hukum yang digunakan ialah: 1. Undang-Undang  Nomor  12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan; 2. PP  Nomor  32  Tahun  1999 Tentang  Syarat  dan  Tata Cara  Pelaksanaan  Hak-Hak Narapidana;
3. PP  Nomor  28  Tahun  2006 Tentang Perubahan Ketentuan  Dan  Tata  Cara Pelaksanaan Hak Narapidana; 4. Keputusan  Presiden  Nomor 174  Tahun  1999  tentang Remisi;
5. Keputusan  Menteri  Hukum dan Perundang-undangan Republik  Indonesia  Nomor
M
6. Peraturan  Menteri  Hukum dan  Hak  Asasi  Manusia
Nomor  7  Tahun  2022
Tentang  Perubahan  Atas Peraturan  Menteri  Hukum dan  Hak  Asasi  Manusia
Nomor  03  Tahun  2018 Tentang  Syarat  Dan  Tata Cara  Pemberian  Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Sebelum  Dilepaskan,  dan Cuti Bersyarat.
Penulis menunjukkan bahwa pedoman  hukum  yang  digunakan  oleh Lapas  Karawang  dalam  memberikan remisi  kepada  narapidana  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan dan pedoman  yang  berlaku  di  Indonesia  saat ini.  Standar  penerimaan  remisi,  misalnya, dipandang terlalu sederhana untuk dipenuhi  narapidana,  menurut  keterangan
penulis terkait hal tersebut. Beberapa jenis remisi  yang  ada  pemberian  remisi  ini dinilai  terlalu  besar  diperoleh  oleh narapidana  jika  melihat  kepada  syaratnya yang  begitu  mudah.  Syarat-syarat  untuk mendapatkan  remisi  tersebut  sebagaimana Kepres  RI  No.  174  Tahun  1999  dan Keputusan
Menteri Hukum dan Perundang-undangan No. M.09 HN. 02.01 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:
1. Memiliki perilaku yang baik;
2. Sudah melaksanakan masa tahanan selama enam bulan;
3. Memberikan  jasa  kepada  negara dan Lapas.
Sebagaimana syarat-syarat yang disebutkan  di  atas,  penulis  berpendapat bahwa  narapidana  terlalu  dipermudah dalam  memenuhi  syarat-syarat  pemberian remisi  tersebut  yang  membuat  hal  ini terlihat  gampang  di  capai  oleh  para narapidana  sehingga  membuat  narapidana dengan  mudah  keluar  dalam  pengurungan masa  tahanan  di  Lapas.  Serta  membuat narapidana  tidak  jera  akan  hukuman  yang didapat akibat perbuatan jahatnya terhadap orang  lain.  Hal  ini  kemudian  kembali kepada  makna  daripada  remisi  sendiri ialah  pengurangan  waktu  penjara  yang dijatuhkan oleh negara kepada para pelaku kejahatan  yang  berperilaku  baik  selama menjalani hukuman suatu kejahatan. menjadi  topik  definisi  dan,  akibatnya, "perilaku  yang  baik"  dalam  Keputusan Presiden  Nomor  174  Tahun  1999,  yang hanya  memberikan gambaran  umum perilaku yang baik.
B. Faktor  Pemberian  Remisi  Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Karawang Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Karawang dalam melaksanakan pemberian remisi terhadap warga binaannya.  Berdasarkan  hasil  wawancara yang  sudah  dilakukan  penulis  kepada bapak  Kadarisman  sebagai  Kepala  Sub
Seksi  Bimbingan  Pemasyarakatan  dan Perawatan  (BIMASWAT)  menerangkan bahwanya  faktor  pemberian  remisi  bagi narapidana di Kabupaten Karawang terdiri dari  syarat  administratif  dan  syarat substantif.
Putusan  (vonis)  hakim  pengadilan yang  telah  mempunyai  kekuatan  hukum tetap,  memiliki  perintah  eksekusi  dan berita  acaranya,  berkelakuan  sangat  baik, dan  telah  berhasil  menyelesaikan  program pembinaan  yang  dilakukan  oleh  lembaga pemasyarakatan  inilah  yang  menyebabkan definisi  persyaratan  administratif.  Kriteria mendasar  adalah  bahwa  narapidana  harus menjalani  minimal  enam  bulan  hukuman kejahatan,  tidak  pernah  memiliki  tindakan disipliner  selama  dipenjara  dalam  masa remisi, tidak cuti sebelum dibebaskan, dan tidak  dipenjara  dengan  imbalan  denda. Status hukum pengampunan atau pembebasan  bersyaratnya  dapat  dicabut jika persyaratan substantif ini dipenuhi. Bagi  narapidana  dengan  kejahatan lex specialis derogal lex genali atau kejahatan khusus seperti kejahatan narkotika, koruptor, terorime, dll. Memiliki persyaratan yang harus dipenuhi diantaranya adalah sebagai berikut: 1. Menunjukkan kesediaannya
untuk membantu penegak hukum  dalam  mengidentifikasi pelanggaran yang telah dilakukannya.
2. Dalam  hal  terpidana  kasus korupsi,  telah  membayar  lunas denda  atau  ganti  rugi  yang ditetapkan oleh pengadilan.
3. mengikuti
program deradikalisasi  yang  dijalankan oleh  Lapas  dan  BPK.  Bagi narapidana Indonesia telah membuat  sumpah  setia  secara tertulis kepada Negara Kesatuan
Republik  Indonesia,narapidana asing  yang  menjadi  korban
tindak  pidana  terorisme  telah membuat komitmen tertulis untuk  tidak  mengulangi  tindak pidana tersebut.
Besar  tidaknya  remisi  umum  yang diberikan  pihak  Lapas  kepada  narapidana yang ditentukan oleh cara yakni:
1. telah menjalani hukuman 6 sampai  12  bulan  penjara  akan menerima  penangguhan  hukuman satu  bulan  di  tahun  pertama mereka,  dan  mereka  yang  telah menjalani hukuman 12 bulan akan menerima  penangguhan  hukuman 2 bulan;
2. Pemberian penangguhan hukuman tiga bulan selama tahun kedua tahanan;
3. Penangguhan  hukuman  empat bulan selama tahun ketiga penahanan seorang tahanan;
4. Penangguhan hukuman lima bulan  selama  tahun  keempat penahanan seorang tahanan;
5. Pemberian  remisi  selama  enam bulan  pada  tahun  ke  enam  dan setelahnya masa tahanan narapidana.
Besar  tidaknya  remisi  khusus  yang diberikan  pihak  Lapas  kepada  narapidana yang ditentukan oleh cara yakni:
1. Narapidana yang telah melaksanakan  masa  pidana selama  enam  bulan  sampai dengan  dua  belas  bulan pada tahun pertamanya diberikan masa remisi
selama  lima  belas  hari;  dan bagi narapidana yang sudah menjalani  masa  pidana  dua belas bulan ditahun pertamanya akan mendapatkan  masa  remisi selama satu bulan;
2. Masa remisi diberikan selama  satu  bulan  kepada
narapidana yang sudah menjalani  masa  tahanan ditahun pertama dan
keduanya;
3. Masa remisi diberikan
selama  satu  bulan  lima belas hari kepada narapidana yang telah menjalani  masa  tahanan ditahun keempat dan kelimanya;
4. Masa  remisi  diberikan  dua bulan pertahun kepada
narapidana yang sudah menjalani  masa  tahanan ditahun ke empat dan kelimanya.
Besar kecilnya masa remisi tambahan khusus ini yang didapatkan oleh narapidana ialah setengah dari masa remisi umum bagi terpidana yang telah mengabdi kepada  negara  dan  melakukan  perbuatan untuk  umat  manusia.  Dan  sebesar  satu pertiga  masa  remisi  umum  ini  merupakan perolehan narapidana yang sudah melaksanakan perilaku baik dalam membantu pembinaan di Lapas.
Tata  cara  untuk  mengajukan  suatu remisi  dapat  dilaksanakan  oleh  Kepala Lapas  yang  Keputusan  Menteri  tentang remisi  tersebut  disampaikan  kepada  para narapidana pada hari ulang tahun kemerdekaan  Indonesia dan pada hari-hari besar  keagamaan.  Keputusan  tersebut kemudian  diteruskan  ke  Menteri  Hukum dan  Hak  Asasi  Manusia  oleh  Kanwil Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia Provinsi Jawa Barat.
Menurut  temuan  penelitian  penulis  di Lapas  Kabupaten  Karawang,  baik  remisi umum  maupun  remisi  khusus  diberikan kepada narapidana sesuai jadwal.
Pemberian  remisi  tambahan,  baik  remisi tambahan khusus maupun remisi tambahan umum,  adalah  remisi  yang  telah  diajukan kepada  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi
Manusia  oleh  Kepala  Kantor  Wilayah Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia Provinsi Jawa Barat dan sejak itu ditunda.
Keterlambatan  pemberian  remisi ini  merupakan  dampak  dari  kurangnya kesigapan  staff  yang  ada  pada  Kantor Wilayah  Kementerian  Hukum  dan  Hak Asasi  Manusia Provinsi  Jawa Barat  dalam pengelolaan  proposal  yang  diberikan  oleh Kepala  Lapas  Karawang.  Oleh  karena  itu, faktor  penghambat  pemberian  remisi  di Lapas  Karawang  disebabkan  oleh  sumber daya  manusia  yang  kurang  baik  yang  ada pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan  Hak  Asasi  Manusia.  Kedua  faktor lainnya  yang  menghambat  pemberian remisi  kepada  narapidana  di  Lapas Karawang adalah karena narapidana sedang  menjalani  masa  hukuman  disiplin sehingga  tidak  dapat  hak  remisi  tahunan dan hak remisi tahunan tersebut dinyatakan hilang. 5. SIMPULAN 1) Pemberian remisi kepada narapidana di lembaga pemasyarakatan Kabupaten Karawang dilaksanakan
berdasarkan  aturan  hukum  yang digunakan ialah:
 UU  No.  12  Tahun  1995  tentang Pembetulan;
 PP  Nomor  32  Tahun  1999  tentang Syarat  dan  Tata  Cara  Pelaksanaan Hak Narapidana;
 PP  Nomor  28  Tahun  2006  tentang
Perubahan  Ketentuan  dan  Tata Cara Pelaksanaan Hak-Hak Narapidana;
 Keputusan Presiden RI Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi;
 Keputusan Menteri
 Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia Nomor  03  Tahun  2018  Tentang Syarat  Dan  Tata  Cara  Pemberian
Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Sebelum Dilepas, dan Cuti Bersyarat, Peraturan Menteri Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia
No. 7 tahun 2022.
2) Persyaratan administratif dan
substantif menjadi kriteria pemberian  remisi  bagi  narapidana di Kabupaten Karawang. Keperluan  administratif  tersebut disebabkan  oleh  putusan  hakim pengadilan  yang  telah  memperoleh kekuatan  hukum  tetap.  Sedangkan syarat substantifnya ialah narapidana yang sudah melaksanakan  hukuman  pidana selama  enam  bulan,  tidak  pernah menerima  sanksi  disiplin  penjara dalam jangka waktu yang ditentukan  pada  saat  remisi,  tidak sedang  cuti  sebelum  dibebaskan,
menjalankan kurungan ebagai ganti dari pidana denda.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Adami  Chazawi,  Pelajaran  Hukum  Pidana I, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
Amiruddin  &  Zainal  Asikin,  Pengantar
Metode Penelitian Hukum, PT Raja
Grafindo Persada: Jakarta, 2014.
Chainur Arrasjid, Dasar-Dasar Ilmu
Hukum,  Sinar  Grafika,  Jakarta,
2000.
Chazawi, Adami, Pelajaran Hukum Pidana Bagian  1,  PT.  Raja  Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
Dwi  Priyatno,  Sistem  Pelaksanaan  Pidana
Penjara  Di  Indonesia,  Cetakan
Pertama, Bandung: Refika Aditama, 2006.
Erdianto Efendi, Hukum Pidana Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2011.
Lihat  Plato:  The  Laws,  Penguin  Classics, Edisi  Tahun  1986.  Diterjemahkan Dan  Diberi  Kata  Pengantar    Oleh Trevor J. Saunders. hlm. 130.
Mustafa,  Muhammad,  Memikirkan  Sistem Pemasyarakatan  Yang  Pas,  Ditjen Peraturan
Perundang-undangan
Departemen Hukum dan HAM R.I,
Jakarta, 2005. Niniek  Suparni,  Eksistensi  Pidana  Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan, Jakarta: Sinar Grafika, 2007. Panjaitan,  Irwan  Petrus  dan  Pandapotan Simorangkir,
Lembaga Pemasyarakatan  Dalam  Perspektif Sistem  Peradilan  Pidana,  Sinar Harapan, Jakarta, 1995.
Soerjono  Soekanto  &  Sri  Mamudji,
Penelitian  Hukum  Normatif  (Suatu Tinjauan  Singkat),  Rajawali  Pers, Jakarta, 2014.
Tatang  M.  Amirin,  Menyusun  Rencana Penelitian, Cet.3, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
Wawan  Muhwan  Hairi,  Pengantar  Ilmu
Hukum,  Pustaka  Setia,  Bandung, 2012.

## B. Karya Tulis Ilmiah
Umi  Enggarsasi  dan  Atet  Sumanto, “ Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan” . Jurnal Perspektif  Volume  XX  Nomor  2, (2015).

## C. Perundang-Undangan
Undang-Undang
Negara Republik Indonesia 1945. Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  6  Tahun  2018  tentang Kekarantinaan Kesehatan.

## Undang-Undang
Republik
Indonesia
Nomor  36  Tahun  2014  tentang
Tenaga Kesehatan.
Permenkumham  Nomor  21  Tahun  2016 tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  Nomor  21  Tahun  2013 tentang  Syarat  dan  Tata  Cara
Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti, Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti
Bersyarat.
D. Sumber Lainnya
Depkumham, Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia.  2003.  Pertemuan  Ilmiah Tentang Pola Pembinaan, Penerimaan Berkas Narapidana dan Pemberian Santunan Terhadap Korban Tindak Pidana. Jakarta. Departemen  Hukum  dan  HAM  Republik Indonesia  dan  Direktorat  Jendral Pemasyarakatan, Kumpulan Peraturan Perundang-undangan tentang Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti
Mengunjungi Keluarga, Jakarta.
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Narapidana. https://kbbi.web.id, diakses pada tanggal 4 April 2022.