Vol. 6 No. 1 (2024) pp. 81-98 p-ISSN: 2656-3029 | e-ISSN: 2775 - 0604
Implementasi  Dana  Alokasi  Khusus  Afirmasi  Bidang Kesehatan  di  Daerah  Perbatasan  (Studi  Kasus  Maluku Barat Daya)

## Eka Candra Budi Utama
Universitas Indonesia, Depok, Indonesia *email: ekacandra.budiutama@yahoo.com
DOI: https://doi.org/10.37729/amnesti.v6i1.3887
Submitted: Desember 2023 Revision: Januari 2024 Accepted: Februari 2024

## ABSTRAK
Kata Kunci: Dana Alokasi Khusus, Pembangunan Kesehatan, Puskesmas
Dana  perimbangan  mengambil  peran  dalam  usaha  pembangunan bidang  kesehatan  antara  lain  dengan  transfer  ke  daerah  dalam  bentuk Dana  Alokasi  Khusus  Afirmasi  untuk  mendukung  Pemerintah Kabupaten  Maluku  Barat  Daya  melaksanakan  pelayanan  kesehatan dasar  dengan  membangun  Puskesmas  di  pulau-pulau  daerah perbatasan.  Akan  tetapi  Dana  Alokasi  Khusus  Afirmasi  dialihkan penggunaannya  untuk  pembangunan  Rumah  Sakit  Pratama  yang  tidak masuk  dalam  perencanaan.  Penelitian  menggunakan  metode  yuridis empiris  dengan  studi  kepustakaan  dan  pendekatan  peraturan perundang-undangan  untuk  menganalisis  prosedur  penggunaan  Dana Alokasi  Khusus  Afirmasi  dikaitkan  dengan  permasalahan  yang  timbul dalam  penggunaan  Dana  Alokasi  Khusus  Afirmasi  di  Kabupaten Maluku  Barat  Daya.  Penelitian  bertujuan  untuk  mengulas  penggunaan
Dana Alokasi Khusus Afirmasi bidang kesehatan dengan mengimplementasikan prosedur dalam peraturan perundang-undangan yang  mengatur  Dana  Alokasi  Khusus.  Kesimpulan  penelitian  bahwa Pemerintah  Kabupaten Maluku  Barat  Daya tidak  tertib  prosedur  dalam penggunaan Dana Alokasi Khusus Afirmasi bidang kesehatan sehingga mengakibatkan manfaat pelayanan kesehatan dasar tidak dirasakan oleh masyarakat,  hal  tersebut  dapat  terjadi  karena  pengawasan  dari stakeholder tidak  berjalan  sesuai  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.

## ABSTRACT
Vol. 6 No. 1 (2024) Keywords: Special Allocation Funds, Health Development, Community Health Center
Balancing  funds  play  a  role  in  health  sector  development  efforts,  including transfers  to  regions  in  the  form  of  Affirmative  Special  Allocation  Funds  to support  the  Southwest  Maluku  Regency  Government  in  implementing  basic health services by building Community Health Centers on border area islands. However,  the  Affirmation  Special  Allocation  Fund  was  diverted  to  use  for  the construction of a Primary Hospital which was not included in the planning. The research uses empirical juridical methods with literature studies and a statutory regulatory  approach  to  analyze  procedures  for  using  the  Affirmative  Special Allocation Fund in relation to problems that arise in the use of the Affirmative Special  Allocation  Fund  in  Southwest  Maluku  Regency.  The  research  aims  to review the use of the Affirmation Special Allocation Fund in the health sector by implementing  procedures  in  the  laws  and  regulations  governing  the  Special Allocation Fund. The conclusion of the research is that the Southwest Maluku Regency  Government  does  not  have  orderly  procedures  in  the  use  of  Special Affirmation  Allocation  Funds  in  the  health  sector,  resulting  in  the  benefits  of basic  health services  not being felt by  the  community,  this  can  happen because supervision  from  stakeholders  does  not  run  according  to  the  provisions  of statutory regulations.

## 1. PENDAHULUAN
Komitmen  pemerataan  layanan  kesehatan  dasar  di  daerah  perbatasan tertuang  di  dalam  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Nasional  (RPJPN) Tahun  2005-2025  yang  kemudian  dijabarkan  dalam  Rencana  Pembangunan Jangka  Menengah  Nasional  (RPJMN)  tiap  5  (lima)  tahun (Kementerian PPN/Bappenas,  2005) .  Pelaksanaan  pembangunan  bidang  kesehatan  yang direncanakan dalam skala nasional diselaraskan dengan rencana pembangunan Daerah.  Dukungan  pendanaan  dari  Pusat  dibutuhkan  untuk  melaksanakan pembangunan  dan  mendorong  terwujudnya  desentralisasi  fiskal  yaitu pelimpahan  sebagian  kewenangan  Pusat  kepada  Daerah  terkait  pengelolaan keuangan daerah (Muhtadi, 2015) .
Otonomi  bidang  kesehatan  yang  dijalankan  oleh  Pemerintah  Daerah didukung dengan sumber anggaran dari Pusat. Mekanisme transfer keuangan Pusat  ke  Daerah  dalam  bentuk  Dana  Alokasi  Khusus  dimaksudkan  untuk mendukung  upaya  daerah  mewujudkan  pelayanan  kesehatan  kepada masyarakat.  Pemerintah  Pusat  memiliki  komitmen  untuk  memperkuat pemenuhan  pelayanan  kesehatan  dasar  di  daerah  perbatasan  sehingga mengalokasikan  keuangan  negara  untuk  ditransfer  ke  Pemerintah  Daerah dengan  maksud  mencapai  tujuan  pelayanan  kesehatan  yang  menyeluruh  di wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia (Hastuti,  2018) .  Pemenuhan
Vol. 6 No. 1 (2024)
sarana  dan  prasarana  kesehatan  ditunjang  peningkatan  mutu  dan  akses pelayanan kesehatan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Wilayah perbatasan merupakan wajah negara Indonesia yang harus diperhatikan  dan  pembangunan  di  wilayah  tersebut  menjadi  prioritas pemerintah  selain  sebagai  langkah  mewujudkan  Indonesia  maju  juga menunjukkan  kepada  negara  tetangga  bahwa  pembangunan  nasional Indonesia telah merata.
Kementerian  Kesehatan  menindaklanjuti  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah  Nasional  (RPJMN)  tersebut  di  atas  dengan  menetapkan  program prioritas  nasional  terkait  pelayanan  kesehatan  di  wilayah  perbatasan. Kementerian  Kesehatan  menggunakan  mekanisme  Dana  Alokasi  Khusus Afirmasi pada tahun 2017 untuk melaksanakan program pembangunan sarana dan  prasarana  di  124  Puskesmas  daerah  perbatasan  perbatasan (Kementerian Kesehatan,  2018) .  Pemerintah  Daerah  menyesuaikan  rencana  pembangunan bidang  kesehatan  mengacu  pada  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah Nasional (RPJMN) agar terjalin kesatuan misi dalam meningkatkan pelayanan dasar kesehatan kepada masyarakat.
Kabupaten  Maluku  Barat  Daya  memiliki  cakupan  wilayah  terdiri  dari pulau-pulau  yang  berada  pada  posisi  terluar  dalam  batas  wilayah  negara Indonesia.  Jarak  antar  pulau  yang  jauh  membatasi  akses  penduduk  untuk memperoleh  pemerataan  terkait  pelayanan  publik  dasar.  Pelayanan  kesehatan dasar  yang  dilaksanakan  oleh  Pusat  Kesehatan  Masyarakat  atau  Puskesmas perlu  ditingkatkan  mutunya  karena  untuk  daerah  kepulauan  keberadaan rumah  sakit  sangat  terbatas  dan  biasanya  terdapat  di  ibukota  Kabupaten  saja. Pemerintah  Kabupaten  Maluku  Barat  Daya  mengajukan  alokasi  Dana  Alokasi Khusus  bidang  kesehatan  kepada  Kementerian  Kesehatan  untuk  menunjang pembangunan fasilitas pelayanan kesehatan dasar yaitu Puskesmas di 6 daerah atau pulau dalam wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya Daya (Anonymous, 2023) .  Pembangunan  direncanakan  untuk  Puskesmas  Serwaru  di  Pulau  Leti, Puskesmas  Ustutun  di  Pulau  Lirang,  Puskesmas  Masela  di  Pulau  Masela, Puskesmas  Wonreli  di  Pulau  Kisar,  Puskesmas  Ilwaki  di  Pulau  Wetar,  dan Puskesmas  Lelang  di  Pulau  Lelang.  Keenam  Puskesmas  tersebut  berada  di daerah yang termasuk kategori tertinggal, perbatasan dan kepulauan.
Pusat  dan  Daerah  menjalin  koordinasi  dalam  realisasi  anggaran  Dana Alokasi  Khusus  agar  tujuan  dari  penganggaran  dapat  tercapai.  Akan  tetapi, Pemerintah  Kabupaten  Maluku  Barat  Daya  tanpa  melakukan  koordinasi
dengan  Kementerian  Kesehatan  melakukan  perubahan  peruntukan  Dana Alokasi Khusus yang semula untuk pembangunan 6 Puskesmas menjadi untuk pembangunan  Rumah  Sakit  Pratama  Letwurung.  Di  sisi  lain  prosedur penggunaan  Dana  Alokasi  Khusus  bidang  Kesehatan  telah  ditetapkan  oleh Kementerian Kesehatan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2017  tentang  Petunjuk  Operasional  Penggunaan  Dana  Alokasi  Khusus  Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017 (Permenkes 10/2017).
Pemerintah  Kabupaten  Maluku  Barat  Daya  menyimpangi  prosedur transfer ke daerah dengan merubah alokasi penganggaran yang bersumber dari Dana  Alokasi  Khusus  bidang  kesehatan  dalam  Anggaran  Pendapatan  Belanja Daerah  (APBD)  sedangkan  perencanaan  awal  untuk  pembangunan  6 Puskesmas  disetujui  Kementerian  Kesehatan.  Kementerian  Kesehatan menyatakan dalam laporan kinerja tahun 2015-2017 bahwa telah dilaksanakan pembangunan  Puskesmas  di  daerah  perbatasan  yang  tersebar  di  46 Kabupaten/Kota di Indonesia (Kementerian Kesehatan, 2018) . Berikut ini Tabel 1. data puskesmas di daerah perbatasan.

## Tabel 1. Puskesmas di Daerah Perbatasan
Kabupaten/Kota Jumlah Puskesmas Kabupaten/Kota Jumlah Puskesmas Simeulue 1 Sanggau 2 Sabang 1 Sintang 2 Nias Selatan 1 Kapuas Hulu 5 Serdang Bedagai 1 Mahakam Ulu 2 Indragiri Hilir 1 Berau 1 Bengkalis 2 Malinau 14 Rokan Hilir 1 Sangihe 2 Kep. Meranti 1 Kep. Talaud 3 Dumai 1 Minahasa Utara 1 Bengkulu Utara 1 Sitaro 2 Karimun 1 Toli-Toli 1 Bintan 1 Maluku Tenggara Barat 4 Natuna 3 Kep. Aru 2 Kep. Anambas 1 Maluku Barat Daya 6 Batam 1 Morotai 3 Kupang 8 Raja Ampat 1 Belu 8 Merauke 5 Malaka 3 Boven Digoel 2
Vol. 6 No. 1 (2024)
Alor 4 Pegunungan Bintang 8 Rote Ndao 2 Sarmi 1 Sabu Raijua 1 Keerom 4 Sambas 3 Supiori 2 Bengkayang 2 Jayapura 2
Pembangunan  6  (enam)  Puskesmas  di  wilayah  Kabupaten  Maluku  Barat Daya tidak terealisasi karena terdapat permasalahan penganggaran pada level Pemerintah  Daerah.  Laporan  kinerja  Kementerian  Kesehatan  tersebut  sebatas mengakui  penyaluran  Dana  Alokasi  Khusus  Afirmasi  bidang  kesehatan  ke Daerah tanpa memperhatikan realisasi fisik dan pemanfaatannya.
Penggunaan Dana Alokasi Khusus yang tidak sesuai dengan perencanaan menyebabkan  tujuan  yang  diharapkan  tidak  tercapai.  Inkonsistensi  Daerah dalam  perencanaan  penganggaran  dan  realisasinya  khusus  terkait  transfer Pusat  ke  Daerah  menyebabkan  tidak  tercapainya  program  prioritas  nasional. Prosedur  perencanaan  penganggaran  ditetapkan  dalam  peraturan  perundang- undangan  yang  mengatur  Dana  Alokasi  Khusus  bidang  kesehatan  akan dijabarkan  dalam  tulisan  ini  dikaitkan  adanya  permasalahan  yang  timbul dalam  hal  Pemerintah  Daerah  menggunakan  Dana  Alokasi  Khusus  bidang kesehatan  yang  menyimpangi  prosedur.  Sebagaimana  yang  dilakukan  oleh Pemerintah  Kabupaten  Maluku  Barat  Daya  yang  mengalihkan  Dana  Alokasi Khusus bidang kesehatan menyimpang dari perencanaan.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  penelitian  yuridis empiris  yaitu  mengkaji  ketentuan  hukum  yang  berlaku  dengan  keadaan sebenarnya  yang  terjadi  di  masyarakat (Benuf  &  Azhar,  2020) .  Penelitian mempelajari  data-data  sekunder  yang  terdiri  dari  bahan-bahan  hukum kemudian  melakukan  analisa  secara  deskriptif (Soekanto  &  Mamuji,  2011) . Pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan  undang-undang  ( statute approach ),  yaitu  pendekatan  dengan  cara  meneliti  segala  peraturan  dan perundang-undangan  yang  mengatur  mengenai  isu  hukum  yang  diteliti (Marzuki, 2011) .

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
Penyusunan  perencanaan  dan  penganggaran  harus  saling  terkait  antara dokumen  perencanaan  dan  penganggaran  jangka  panjang,  jangka  menengah
Vol. 6 No. 1 (2024)
dan  jangka  pendek.  Konsep  penganggaran  daerah  berkesesuaian  dengan penganggaran  nasional  sebagaimana  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  17 Tahun  2007  tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Nasional  Tahun 2005-2025.  Pada  tingkat  nasional  mencakup  Rencana  Pembangunan  Jangka Panjang  Nasional  untuk  perencanaan  dan  penganggaran  jangka  panjang periode  20  tahun,  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional  dan Rencana  Strategis  Kementetian/Lembaga  untuk  jangka  menengah  periode  5 (lima) tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, Rencana Kerja Anggaran-Kementerian/Lembaga untuk jangka  pendek  periode  1  (satu)  tahun.  Penyusunan  penganggaran  Daerah mengacu  pada  perencanaan  anggaran  Pusat  meliputi  Rencana  Pembangunan Jangka  Panjang  Daerah,  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah, Rencana  Kerja  Pemerintah  Daerah,  KUA-PPAS,  Rencana  Kerja  Anggaran Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah,  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah (Parhusip, 2018) .
Daerah  dalam  menjalankan  kewenangannya  mendapat  dukungan pendanaan  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  selain  itu  juga untuk  mengurangi  ketimpangan  dan  kesenjangan  sumber  pendanaan  Pusat dan  Daerah  ataupun  antar  Daerah.  Dukungan  pendanaan  dari  Pusat  kepada Daerah  disebut  dana  perimbangan  terdiri  dari  Dana  Bagi  Hasil,  Dana  Alokasi Umum  dan  Dana  Alokasi  Khusus  penyalurannya  dengan  sistem  transfer (Adyatma & Oktaviani, 2015) .
Dukungan  pendanaan  Pusat  kepada  Daerah  memperhatikan  prinsip- prinsip  hubungan  keuangan  Pusat-Daerah  dalam  menjalankan  desentralisasi atas  penyelenggaraan  pemerintah  daerah.  Prinsip-prinsip  dimaksud  yaitu (Martira, 2021) :
1. Prinsip money  follows  function ,  implementasinya  dengan  memberikan kewenangan kepada Daerah kemudian disediakan sumber keuangan untuk mendukung kewenangan tersebut. Pemerintah Daerah diharapkan menjadi semakin mandiri didukung kemampuan keuangan yang kuat.
2. Prinsip function  follows  money ,  pelaksanaannya  dengan  memberikan sejumlah  dana  tertentu  dan  penggunaannya  wajib  mengikuti  ketentuan- ketentuan yang ditetapkan atas pemberian dana tersebut. Kebijakan Daerah dapat berubah menyesuaikan kemampuan keuangan yang dimiliki.
Vol. 6 No. 1 (2024)
3. Prinsip hybrid yaitu penggunaan prinsip money follows function dan prinsip function  follows  money dalam  implementasi  hubungan  keuangan  Pusat- Daerah.
Dana  Alokasi  Khusus  khususnya  fisik  pada  periode  sebelum  tahun  2015 bersifat top-down menggunakan formula  based ,  maksudnya  adalah  Pemerintah Pusat  menentukan  pengalokasian  secara  penuh.  Sedangkan  pada  periode setelah  tahun  2015  mengalami  perubahan  kebijakan  menjadi bottom-up menggunakan proposal  based .  Usulan  Daerah  kepada  Pusat  atas  kebutuhan Dana  Alokasi  Khusus  akan  dinilai  keselarasan  dengan  program  prioritas nasional.  Harapan  yang  ingin  dicapai  dengan  perubahan  kebijakan  tersebut adalah  pengalokasian  Dana  Alokasi  Khusus  Fisik  lebih  sesuai  dengan kebutuhan daerah dan selaras dengan prioritas nasional (Biswan  & Grafitanti, 2021) .

## a. Desentralisasi Fiskal
Desentralisasi fiskal merupakan pelimpahan  sebagian kewenangan Pusat kepada Daerah terkait keuangan yaitu kebijakan pengelolaan keuangan daerah mencakup  pendapatan,  pinjaman,  pengeluaran  dan  pengelolaan  aset (Sidik, 2002) .  Pelaksanaan  kebijakan  desentralisasi  fiskal  oleh  Pemerintah  dengan mempedomani  prinsip-prinsip:  a)  peningkatan  efisiensi;  b)  perbaikan  struktur keuangan  dan  pengelolaan  sumber-sumber  keuangan;  c)  peningkatan akuntabilitas,  transparansi  dan  partisipasi  public;  d)  mengurangi  kesenjangan fiskal  dan  menjamin  pemenuhan  pelayanan  dasar  social;  e)  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat;  f)  mendukung  stabilitas  ekonomi  makro.  Harapan terbesar  yang  ingin  dicapai  dengan  menerapkan  prinsip-prinsip  tersebut adalah masyarakat menikmati pelayanan dengan mutu tinggi karena Pusat dan Daerah  berhasil  mewujudkannya  melalui  pembagian  kewenangan  yang dilaksanakan dengan baik (Elsye, 2013) .
Pelaksanaan  desentralisasi  fiskal  menimbulkan  dampak  adanya ketimpangan  atau  kesenjangan  antara  daerah  karena  perbedaan  potensi sumber daya alam yang dimiliki, kualitas sumber daya manusia, geografis, dan sebagainya. Komitmen Pemerintah Daerah dalam penggunaan anggaran sangat diperlukan  untuk  memastikan  kesenjangan  yang  terjadi  dapat  diminimalisir dengan  menghasilkan  pembangunan  yang  dimanfaatkan  untuk  pelayanan publik.  Keberhasilan  Daerah  dalam  menjalankan  desentralisasi  menentukan kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakatnya.
Mardiasmo  menyatakan  kondisi-kondisi  untuk  mencapai  keberhasilan desentralisasi  yaitu:  (1)  mencermati  kemampuan  keuangan  daerah  dan kewenangan  fiscal;  (2)  adanya  biaya service  delivery disampaikan  kepada masyarakat;  (3)  penyampaian  aspirasi  masyarkat  kepada  pemerintah  daerah didukung  mekanisme  yang  jelas;  (4)  adanya  jaminan  transparansi  publik menggunakan  sistem  akuntabilitas  public;  (5)  kejelasan  sistem  transfer  antar pemerintah.
Kegiatan  prioritas  nasional  sebagiannya  diserahkan  kepada  daerah kaitannya dengan kewenangan daerah menyelenggarakan pelayanan publik di wilayahnya.  Desentralisasi  berperan  dalam  mewujudkan  hal  tersebut  perlu didukung dengan kemampuan keuangan daerah yang kuat. Berbagai stimulus keuangan  dari  Pusat  kepada  Daerah  diharapkan  memperlancar  kegiatan pembangunan yang selaras dengan agenda nasional.

## b. Dana Alokasi Khusus
Dana  Alokasi  Khusus  digunakan  untuk  mendukung  prioritas  nasional yang  menjadi  urusan  daerah.  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara dialokasikan  sebagai  dukungan  untuk  mendanai  kegiatan  tertentu  yang menjadi urusan daerah melalui mekanisme Dana Alokasi Khusus sebagaimana ketentuan  Pasal  39  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Selain itu, Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2022  tentang  Hubungan  Keuangan  Antara Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah  juga  mengatur  bahwa  Pemerintah menetapkan  penggunaan  transfer  ke  daerah  dikhususkan  untuk  mendukung program yang menjadi prioritas nasional dan mendukung pemenuhan layanan publik.  Tujuan  lainnya  dari  Dana  Alokasi  Khusus  yaitu  prioritas-prioritas pembangunan  dimuat  dalam  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah  melalui belanja Daerah berdasarkan kebijakan dan target yang telah ditetapkan.
Penghitungan  alokasi  Dana  Alokasi  Khusus  diawali  dengan  penentuan daerah mana yang akan menerima alokasi Dana Alokasi Khusus. Kemampuan keuangan  daerah  dalam  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  menjadi pertimbangan  pemberian  Dana  Alokasi  Khusus.  Kemampuan  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  dilihat  dalam  hal  pembiayaan  kebutuhan- kebutuhan  dalam  rangka  pembangunan  daerah  bersumber  dari  penerimaan umum  dalam  Aanggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  dikurangi  belanja pegawai.  Kriteria  lain  yang  digunakan  dalam  alokasi  Dana  Alokasi  Khusus
Vol. 6 No. 1 (2024)
dengan melihat kekhususan suatu daerah dan peraturan perundang-undangan yang  mengatur  mengenai  kekhususan  tersebut.  Terakhir  kriteria  teknis  yang disusun  oleh  kementerian  teknis  terdiri  dari  indikator-indikator  yang menggambarkan  kondisi  kegiatan  yang  akan  dibiayai  oleh  Dana  Alokasi Khusus.
Tahun  2017  Pemerintah  tetap  mempertahankan  anggaran  kesehatan sebesar  5%  dari  total  Anggaran  Belanja  dan  Pendapatan  Negara.  Realisasinya anggaran  bidang  kesehatan  sebesar  Rp61,7  triliun  atau  sebesar  4,7%  dari  total Anggaran  Belanja  dan  Pendapatan  Negara  sebesar  Rp1.315,5  triliun.  Nilai tersebut  turun  dari  tahun  2016  yang  tercatat  realisasi  anggaran  bidang kesehatan sebesar Rp66,1 triliun atau sebesar 5,1% dari total Anggaran Belanja dan  Pendapatan  Negara  sebesar  Rp1.306,7  triliun.  Porsi  transfer  ke  Daerah dalam  Anggaran  Belanja  dan  Pendapatan  Negara  tahun  2017  sebesar  Rp704,9 triliun di dalamnya termasuk Dana Alokasi Khusus Fisik sebesar Rp58,3 triliun dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebesar Rp115,1 triliun (Kemenkeu, 2017) . Program  prioritas  nasional  bidang  kesehatan  tahun  2017  menggunakan  Dana Alokasi  Khusus  Fisik  untuk  melaksanakan  kegiatan  pemenuhan  layanan kesehatan  dasar  dari  daerah  perbatasan.  Berikut  ini Tabel  2. data  anggaran bidang kesehatan tahun 2010-2022
Tabel 2. Anggaran bidang kesehatan tahun 2010-2022
Anggaran Kesehatan tahun 2010 - 2022
Tahun anggaran Dana Alokasi Khusus dan Keluarga Berencana melalui transfer ke Daerah (dalam miliar) 2010 3.134,5 2011 2.949,6 2012 2.985,8 2013 3.157,7 2014 3.157,7 2015 5.204,07 2016 14.360,25 2017 14.499,85 2018 16.615,81 2019 17.972,4 2020 19.174,67
2021 20.781,2 2022 15.774,3
Ketentuan mengenai pelayanan kesehatan dasar dimuat dalam Permenkes 10/2017  meliputi  kegiatan:  (1)  pembangunan,  renovasi,  dan/atau  rehabilitasi Puskesmas;  (2)  penyediaan  alat  kesehatan  di  Puskesmas;  (3)  penyediaan prasarana  Puskesmas;  (4)  penyediaan  mesin,  alat  dan  bahan  pengendalian penyakit,  kesehatan  lingkungan,  promosi  dan  informasi  kesehatan;  (5) pembangunan  atau  peningkatan  Puskesmas  daerah  perbatasan  termasuk penyediaan  prasarana  dan  alat;  (6)  peningkatan  Puskesmas  daerah  tertinggal termasuk penyediaan sarana prasarana, peralatan dan Puskesmas keliling.
Fungsi  utama  Puskesmas  terdiri  dari  penyelenggaraan  upaya  kesehatan perorangan  yang  berkaitan  dengan  kegiatan  pelayanan  kesehatan  perorangan dengan  tujuan  peningkatan,  pencegahan,  penyembuhan  penyakit  dan pemulihan kesehatan, dan juga penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat yang  menyasar  keluarga,  kelompok  dan  masyarakat  dengan  kegiatan pemeliharaan,  peningkatan  kesehatan  serta  pencegahan  dan  penanggulangan masalah kesehatan.
Pasal  2  Peraturan  Presiden  Nomor  123  Tahun  2016  tentang  Petunjuk Teknis  Dana  Alokasi  Khusus  Fisik  memuat  klasifikasi  Dana  Alokasi  Khusus untuk  pembangunan  fisik  yang  dimuat  dalam  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Negara tahun 2017 mengatur sebagai berikut:
1. Dana  Alokasi  Khusus  Reguler  ditujukan  untuk  bantuan  pendanaan kegiatan  khusus  yang  diselenggarakan  untuk  mencapai  pemenuhan pelayanan publik. Bidang yang menjadi usulan daerah untuk Dana Alokasi Khusus  Reguler  meliputi  pendidikan,  kesehatan  dan  KB,  perumahan  dan pemukiman,  industri  kecil  dan  menengah,  pariwisata,  pertanian,  kelautan dan perikanan.
2. Dana Alokasi Khusus Penugasan merupakan bantuan pendanaan kegiatan tertentu  untuk  mencapai  sasaran  prioritas  nasional,  meliputi  bidang Pendidikan  sekolah  menengah  kejuruan,  kesehatan  rumah  sakit rujukan/pratama, air minum, sanitasi, jalan, pasar, irigasi dan energi skala kecil.
3. Dana  Alokasi  Khusus  Afirmasi  ditujukan  untuk  membantu  pendanaan percepatan  penyediaan  infrastruktur  publik  dan  sarana  prasarana  di wilayah daerah tertinggal, kepulauan, perbatasan dan transmigrasi.
Vol. 6 No. 1 (2024)
Dana  Alokasi  Khusus  Afirmasi  bidang  kesehatan  tahun  anggaran  2017 penggunaannya  didasarkan  pada  Pasal  3  Permenkes  10/2017  yang  mengatur Dana Alokasi Khusus Afirmasi bidang kesehatan diarahkan untuk kegiatan:
1. Peningkatan  atau  pembangunan  Puskesmas  perbatasan,  termasuk  untuk peralatan dan prasarana Puskesmas; dan
2. Peningkatan  Puskesmas  di  daerah  tertinggal,  termasuk  untuk  peralatan, sarana prasarana, dan Puskesmas keliling.

## 3.2 Mekanisme Penganggaran dan Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan
Penganggaran Dana Alokasi Khusus didasarkan atas usulan Daerah yang diajukan  ke  Pusat  dilengkapi  data  teknis  rencana  penggunaan  anggaran. Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  48/PMK.07/2016  memuat  ketentuan verifikasi  data  teknis,  verifikasi  prioritas  dan  verifikasi  kebutuhan  pendanaan dilakukan secara terpisah. Tahapan-tahapan verifikasi yang dilakukan yaitu:
1. Kementerian/lembaga  teknis  melakukan  verifikasi  data  teknis  atas  usulan Daerah dengan indikator mencakup:
a. Target output masing-masing  bidang/sub-bidang/sub-jenis  Dana Alokasi Khusus secara nasional;
b. Capaian output atas  pelaksanaan  bidang/sub-bidang/sub-jenis  Dana Alokasi Khusus yang sama pada tahun sebelumnya;
c. Kesesuaian  program  atau  kegiatan  usulan  Daerah  dengan  jenis  dan bidang/sub-bidang/sub-jenis  Dana  Alokasi  Khusus  yang  menjadi progam prioritas nasional; dan
d. Kesesuaian  target tiap  jenis  bidang/sub-bidang/sub-jenis  Dana  Alokasi Khusus usulan Daerah dengan target yang menjadi prioritas nasional.
2. Verifikasi atas prioritas jenis dan bidang/subbidang/subjenis Dana Alokasi Khusus  yang  diusulkan  Daerah  dilakukan  oleh  Menteri  Perencanaan Pembangunan  Nasional/Kepala  Badan  Perencanaan  Pembangunan Nasional, dengan memperhatikan hal-hal berikut:
a. Kesesuaian  target  kegiatan  yang  diusulkan  daerah  dengan  prioritas nasional  yang  tercantum  dalam  Rencana  Kerja  Pemerintah  dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional; dan
b. Kesesuaian  usulan  dengan  bidang  Dana  Alokasi  Khusus  dan  lokasi prioritas nasional.
Vol. 6 No. 1 (2024)
3. Verifikasi  atas  kebutuhan  pendanaan  jenis  dan  bidang/subbidang/subjenis Dana  Alokasi  Khusus  yang  diusulkan  Daerah  menjadi  tanggungjawab Direktorat  Jenderal  Perimbangan  Keuangan  Kementerian  Keuangan dengan memperhatikan kriteria:
a. Standar biaya satuan;
b. Performa penggunaan Dana Alokasi Khusus tahun sebelumnya; dan
c. Tersedianya pagu anggaran Dana Alokasi Khusus.
Pagu  anggaran  tiap  jenis  dan  bidang/sub-bidang/sub-jenis  ditetapkan  oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan setelah lulus proses verifikasi data teknis, verifikasi prioritas dan verifikasi kebutuhan pendanaan.
Pemerintah  Kabupaten  Maluku  Barat  Daya  mengusulkan  pembangunan Puskesmas daerah perbatasan sebagai dasar permintaan Dana Alokasi Khusus untuk tahun anggaran 2017. Usulan tersebut sejalan dengan program prioritas nasional  pembangunan  pelayanan  kesehatan  di  daerah  perbatasan  yang ditetapkan  oleh  Kementerian  Kesehatan  untuk  periode  tahun  2015-2019. Sebanyak 6 Puskesmas perbatasan yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten Maluku  Barat  Daya  disetujui  untuk  mendapatkan  anggaran  Dana  Alokasi Khusus Afirmasi bidang kesehatan tahun anggaran 2017 untuk membangun 6 Puskesmas daerah perbatasan.
Pencairan Dana Alokasi Khusus Afirmasi bidang kesehatan dilaksanakan dalam  3  tahap  sebagaimana  ketentuan  Pasal  80  Peraturan  Menteri  Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 (PMK 112/2017):
a. Tahap  I  sebesar  25%  (dua  puluh  lima  persen)  dari  pagu  alokasi  dicairkan paling cepat di bulan Februari dan paling lambat di bulan Juli;
b. Tahap  II  sebesar  45%  (empat  puluh  lima  persen)  dari  pagu  alokasi  paling cepat  dicairkan  pada  bulan  April  dan  paling  lambat  pada  bulan  Oktober; dan
c. Tahap III merupakan selisih kekurangan yang belum dicairkan pada tahap I dan tahap II dilaksanakan paling cepat pada bulan September dan paling lambat  pada  bulan  Desember.  Memperhatikan  nilai  rencana  kebutuhan dana  untuk  penyelesaian  kegiatan.  Nilai  rencana  kebutuhan  dimaksud, dihitung berdasarkan total nilai kontrak, nilai pemesanan barang, dan/atau nilai  kegiatan  yang  dilaksanakan  secara  swakelola,  ditambah  nilai  dana yang digunakan untuk kegiatan penunjang yang didanai dari Dana Alokasi Khusus.
Vol. 6 No. 1 (2024)
Pasal  81  PMK  112/2017  memuat  ketentuan  pencairan  Dana  Alokasi Khusus Afirmasi bidang kesehatan dapat dilakukan apabila Pemerintah Daerah sejak  awal  melengkapi  dokumen  persyaratan  berupa:  i)  Peraturan  Daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan, ii)  laporan  realisasi  penyerapan  dana  dan  capaian output kegiatan  yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus tahun anggaran sebelumnya, iii) rencana kegiatan yang telah disetujui oleh kementerian negara/lembaga teknis; dan iv) daftar kontrak kegiatan meliputi data kontrak kegiatan, data bukti pemesanan barang atau bukti sejenis, data pelaksanaan kegiatan swakelola, dan/ atau data kegiatan dana penunjang.
Permasalahan adanya pengalihan anggaran Dana Alokasi Khusus dengan merubah  kegiatan  yang  sudah  direncanakan  sesuai  usulan  Daerah  kepada Pusat  seharusnya  dapat  dideteksi  ketika  Daerah  akan  melakukan  proses pencairan Dana Alokasi Khusus tahap I. Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja  Daerah  tahun  anggaran  berjalan  dan  dokumen  rencana  kegiatan  yang telah  disetujui  oleh  kementerian  negara/lembaga  teknis  yang  menjadi  syarat pencairan  tahap  I  apabila  disandingkan  akan  memperlihatkan  kesesuaian antara  perencanaan  kegiatan  Dana  Alokasi  Khusus  dengan  penganggaran  di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.  Kepala KPPN selaku Kuasa Pengguna  Anggaran  penyaluran  Dana  Alokasi  Khusus  dapat  menghentikan proses  pencairan  apabila  ditemukan  ketidaksesuaian  antara  rencana  kegiatan Dana Alokasi Khusus dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Disamping  itu,  Pemerintah  Daerah  harus  membuat  laporan  pelaksanaan kegiatan  Dana  Alokasi  Khusus  bidang  kesehatan  secara  berkala  dalam  kurun waktu 3 (tiga) bulan dan diserahkan kepada Menteri Kesehatan melalui Kepala Biro  Perencanaan  dan  Anggaran  di  bawah  Sekretaris  Jenderal  Kementerian Kesehatan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 Permenkes 10/2017. Laporan yang  dibuat  oleh  Daerah  dan  diserahkan  kepada  Pusat  merupakan  bentuk pengawasan  secara  berjenjang  terhadap  penggunaan  Dana  Alokasi  Khusus bidang  kesehatan.  Pada  tahap  ini  dapat  dilakukan  deteksi  adanya permasalahan terhadap penganggaran dan penggunaan Dana Alokasi Khusus di Daerah dengan memeriksa laporan triwulan pertama.
Laporan  hakikatnya  dibuat  sangat  detail  dengan  menguraikan  sebenar- benarnya  mengenai  pelaksanaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah. Dikarenakan  kegiatan  Dana  Alokasi  Khusus  dimasukkan  ke  dalam  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## 3.3 Kontra  Produktif  Pemberian  Dana  Alokasi  Khusus  Untuk  Pembangunan Kesehatan Dasar di Kabupaten Maluku Barat Daya
Strategi  Pemerintah  dalam  pembangunan  kesehatan  untuk  menghadapi tantangan  adanya  kesenjangan  kualitas  kesehatan  dan  pemenuhan  pelayanan kesehatan  yang  bermutu  antarwilayah  melalui  upaya  peningkatan  dan pengembangan  pelayanan  kesehatan  dasar  yang  lebih  bermutu.  Pohan  dan Halim  menegaskan  pernyataan  Todaro  bahwa  tingkat  standar  hidup ditentukan  oleh  aspek  kesehatan (Pohan  &  Halim,  2019) .  Pembangunan kesehatan  adalah  upaya  yang  dilakukan  Pemerintah  untuk  memenuhi  hak dasar  masyarakat  yaitu  pelayanan  kesehatan  yang  memberikan  manfaat sebesar-besarnya dalam meningkatkan derajat kesehatan yang optimal.
Kebijakan  mengenai  pembangunan  kesehatan  nasional  dalam  rangka peningkatan  layanan  dasar  kesehatan  dimulai  dari  daerah  perbatasan  tidak selalu  menghasilkan  dampak  positif.  Ketika  kebijakan  diimplementasikan dapat  terjadi  dampak  negatif.  Permasalahan  yang  timbul  dalam  pemberian Dana  Alokasi  Khusus  Afirmasi  bidang  kesehatan  di  Kabupaten  Maluku  Barat Daya  yaitu  pengalihan  anggaran  yang  semula  peruntukannya  untuk pembangunan  Puskesmas  di  daerah  perbatasan  kemudian  digunakan  untuk pembangunan Rumah Sakit Pratama. Meskipun sama-sama fasilitas kesehatan akan  tetapi  tidak  masuk  dalam  perencanaan  pada  saat  pengajuan  usulan perolehan Dana Alokasi Khusus.
Hal tersebut menunjukkan timbulnya dampak negatif dalam pembangunan  kesehatan  nasional.  Kebijakan  program  prioritas  nasional peningkatan  pelayanan  kesehatan  dasar  di  daerah  perbatasan  dalam pelaksanaannya  tidak  dilaksanakan  oleh  Daerah  dengan  mempedomani prosedur  yang  telah  ditetapkan.  Kelemahan  pengawasan  penggunaan  Dana Alokasi  Khusus  oleh  Kementerian  Kesehatan  turut  berperan  atas  timbulnya dampak negatif.
Kabupaten  Maluku  Barat  Daya  mendapat  Dana  Alokasi  Khusus  bidang kesehatan  selama  periode  tahun  anggaran  2015-2019  untuk  menunjang pembangunan kesehatan sehingga terwujud otonomi kesehatan sejalan dengan prioritas  nasional  pada  periode  tersebut.  Berikut  ini Tabel  3. Dana  Alokasi Khusus fisik bidang kesehatan Kabupaten Maluku Barat Daya.
Vol. 6 No. 1 (2024)
Tabel 3. Dana Alokasi Khusus fisik bidang kesehatan Kabupaten Maluku
Barat Daya Kabupaten Maluku Barat Daya Bidang kesehatan 2015 (jutaan) 2016 (jutaan) 2017 (jutaan) 2018 (jutaan) 2019 (jutaan) DAK Fisik Reguler 8.558 4.111,86 23.847 5.250 8.436 DAK Fisik Penugasan - - - 3.031 DAK Fisik Afirmasi - 57.930 - 17.824
Dana  Alokasi  Khusus  Afirmasi  bidang  kesehatan  tahun  2017  ditetapkan untuk Kabupaten Maluku Barat Daya sebesar Rp50,1 miliar dari alokasi sebesar Rp57,9 miliar. Permenkes 10/2017 mengatur peruntukan alokasi tersebut untuk pembangunan  Puskesmas  di  daerah  perbatasan  sebesar  Rp34,2  miliar  dan Puskesmas  daerah  tertinggal  sebesar  Rp15,8  miliar.  Alokasi  dana  yang  besar diharapkan dapat mencapai sasaran pembangunan kesehatan nasional periode 2015-2019  yaitu  peningkatan  akses  dan  mutu  pelayanan  kesehatan  dasar  di daerah  terpencil,  tertinggal  dan  perbatasan,  namun  realisasinya  tidak berbanding  lurus  perencanaan  karena  timbul  permaslahan.  Pelayanan kesehatan  dasar  di  daerah  perbatasan  tidak  dapat  dipenuhi  Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya.
Rumah Sakit Pratama yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya tidak diakui oleh Kementerian Kesehatan dan tidak terdaftar dalam sistem data rumah sakit Kementerian Kesehatan. Masyarakat sebagai pengguna layanan kesehatan tidak dapat merasakan manfaat dari pembangunan Rumah Sakit Pratama karena hingga saat ini tidak dapat dioperasikan.
Desentralisasi fiskal yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat  dengan  fokus  kegiatan  dilaksanakan  oleh  Daerah  belum  berhasil diwujudkan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Maluku  Barat  Daya.  Pemerintah Daerah tidak memiliki komitmen yang kuat dalam menggunakan Dana Alokasi Khusus untuk pembangunan bidang kesehatan, justru sebaliknya permasalahan timbul atas inisiasi dari Pemerintah Daerah itu sendiri.
Berdasarkan  fakta  yang  terjadi  menunjukkan  mekanisme  penggunaan Dana  Alokasi  Khusus  memiliki  kelemahan  terkait  pengawasan  dalam  hal penggunaan  anggaran.  Pengawasan  merupakan  upaya  sangat  penting  untuk memastikan  program  atau  kegiatan  dijalankan  sesuai  dengan  rencana,  maka tata kelola pemerintahan yang baik sangat dibutuhkan dalam mewujudkannya.
Abdullah  menjelaskan  pengawasan  berupa:  (i)  pengawasan  langsung yang  dilakukan  dengan  mengamati,  meneliti,  memeriksa  secara  langsung terhadap  obyek  pengawasan,  (ii)  pengawasan  tidak  langsung  dilakukan dengan  cara  mempelajari  laporan  pelaksanaan  kegiatan,  (iii)  pengawasan preventif  dilakukan  dengan pre  audit sebelum  pelaksanaan  kegiatan,  (iv) pengawasan  represif  dilakukan  dengan post  audit atas  pelaksanaan  kegiatan yang merupakan bentuk kendali dari atasan kepada bawahannya.
Mekanisme  penggunaan  Dana  Alokasi  Khusus  yang  ditetapkan  oleh Kementerian  Kesehatan  sebenarnya  memuat  adanya  pengawasan  tidak langsung  yaitu  Pemerintah  Daerah  harus  membuat  laporan  pelaksanaan kegiatan  Dana  Alokasi  Khusus  bidang  kesehatan  secara  berkala  dalam  kurun waktu 3 (tiga) bulan dan diserahkan kepada Menteri Kesehatan melalui Kepala Biro  Perencanaan  dan  Anggaran  di  bawah  Sekretaris  Jenderal  Kementerian Kesehatan.  Permasalahan  adanya  pengalihan  Dana  Alokasi  Khusus  di Kabupaten  Maluku  Barat  Daya  setidaknya  dapat  diketahui  pada  laporan  3 bulan  pertama  yang  dilengkapi  dokumen  Anggaran  Pendapatan  Belanja Daerah yang disandingkan dengan rencana penggunaan Dana Alokasi Khusus bidang kesehatan.

## 4. KESIMPULAN
Kementerian  Kesehatan  mengakui  penyaluran  Dana  Alokasi  Khusus bidang  kesehatan  sebagai  pencapaian  kinerja  namun  tidak  didasarkan  fakta bahwa  pembangunan  Puskesmas  daerah  perbatasan  di  Kabupaten  Maluku Barat  Daya  tidak  terlaksana  karena  adanya  pengalihan  anggaran  untuk pembangunan Rumah Sakit Pratama. Di sisi lain prosedur penggunaan hingga pengawasan telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2017  tentang  Petunjuk  Operasional  Penggunaan  Dana  Alokasi  Khusus  Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017, akan tetapi pengawasan penggunaan Dana  Alokasi  Khusus  Afirmasi  bidang  kesehatan  tahun  2017  di  Kabupaten Maluku  Barat  Daya  tidak  dilaksanakan  dengan  baik  oleh stakeholder . Pengawasan  seharusnya  dilaksanakan  dengan  ketat  dan  atas  penyimpangan
Vol. 6 No. 1 (2024)
yang timbul diberikan sanksi yang tegas. Pemerintah Kabupaten Maluku Barat tidak  melaksanakan  pembangunan  Puskesmas  di  daerah  perbatasan sebagaimana  direncanakan  dalam  usulan  Dana  Alokasi  Khusus.  Rumah  Sakit Pratama yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya tidak dapat  dimanfaatkan  untuk  pelayanan  kesehatan  kepada  masyarakat  hingga saat  ini.  Dalam  hal  ini  pemerintah  baik  pusat  maupun  daerah  telah  gagal mewujudkan  pelayanan  kesehatan  dasar  di  daerah  perbatasan  dengan menggunakan  Dana  Alokasi  Khusus  dalam  kerangka  desentralisasi  fiskal dikarenakan pembangunan Puskesmas daerah perbatasan tidak terlaksana dan Rumah  Sakit  Pratama  yang  terbangun  tidak  dapat  dimanfaatkan  untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Adyatma, E., & Oktaviani, R. M. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana  Alokasi  Umum  Terhadap  Belanja  Modal  Dengan  Pertumbuhan Ekonomi  Sebagai  Pemoderasi. Dinamika  Akuntansi,  Keuangan  Dan Perbankan , 4 (2), 190–205.
Anonymous.  (2023). Kadis  Kesehatan:  RS  Pratama  Letwurung  Belum  Terdaftar  di Kemenkes .
Malukubaratdaya.Go.Id.
https://news.malukubaratdayakab.go.id/kadis-kesehatan--rs-pratama- letwurung-belum-terdaftar-di-kemenkes
Benuf,  K.,  &  Azhar,  M.  (2020).  Metodologi  Penelitian  Hukum  sebagai Instrumen  Mengurai  Permasalahan  Hukum  Kontemporer. Jurnal  Gema Keadilan , 7 (1), 20–33.
Biswan,  A.  T.,  &  Grafitanti,  I.  D.  (2021).  Memaknai  Kembali  Penganggaran Berbasis  Kinerja  Berdasarkan  Studi  Implementasi  Penganggaran  Sektor Publik. Jurnal Manajemen Perbendaharaan , 2 (1), 35–56. https://doi.org/10.33105/jmp.v2i1.368
Elsye, R. (2013). Desentralisasi Fiskal . Cokrowolo Boru Dunio Buku.
Hastuti,  P.  (2018).  Desentralisasi  Fiskal  Dan  Stabilitas  Politik  Dalam  Kerangka Pelaksanaan  Otonomi  Daerah  Di  Indonesia. Simposium  Nasional  Keuangan Negara , 1 (1), 784–799.
Kemenkeu. (2017). Informasi APBN 2017 .
Kementerian Kesehatan. (2018). Kementerian Kesehatan Bekerja 2015-2017 .
Kementerian PPN/Bappenas. (2005). Visi dan Arah Pembangunan Jangka Panjang (PJP) Tahun 2005-2025 .
Martira, A. (2021). Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Penyelenggaraan  Jaminan  Kesehatan  Nasional. Jurnal  Program  Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 1 , 3–33.
Marzuki, P. M. (2011). Penelitian Hukum . Kencana Prenada Media Group.
Muhtadi,  M.  (2015).  Asas-Asas  dan  Landasan  Teoretis  dalam  Naskah Akademik  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011-2016. FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum , 6 (1),
1–16. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v6no1.347
Parhusip,  B.  (2018).  Implementasi  Kerangka  Pengeluaran  Jangka  Menengah (KPJM) di Indonesia. Simposium Nasional Keuangan Negara , 20 , 958–977.
Pohan,  M.,  &  Halim,  R.  (2019).  Analisis  Ketersediaan  Infrastruktur  Kesehatan. Ekonomica , 1 (5), 10–11.
Sidik,  M.  (2002). Perimbangan  Keuangan  Pusat  dan  Daerah  Sebagai  Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal (Antara Teori dan Aplikasinya di Indonesia) .
Soekanto,  S.,  &  Mamuji,  S.  (2011). Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan Singkat .
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License