## Journal of Regional Economics Indonesia
Journal homepage: http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jrei/ Journal email: jrei@unmer.ac.id
© 2021 University of Merdeka Malang All rights reserved. Peer review under responsibility of University of Merdeka Malang All rights reserved.
Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Malang Tahun 2010- 2019

## Maria Sisilia, Harsono
Maria  Sisilia,  Harsono; Program  Studi  Ekonomi  Pembangunan,  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis,  Universitas Merdeka Malang, Jl. Terusan Raya Dieng 62-64, Malang, Jawa Timur.
A R T I C L E I N F O

## Article history:
Received 2021-01-13 Received in revised form 2021-01-15 Accepted 2021-02-24
Kata kunci: Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAK, dan DAU .
Keywords : Economic Growth, PAD, DAK, DAU .
How to cite item: Maria Sisilia, Harsono. (2021). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Malang Tahun 2010-2019. Journal of Regional Economics Indonesia , 2(1).

## Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Malang  tahun  2010-2019.  Penelitian  dilakukan  di  wilayah  Kota  Malang  dengan  menggunakan data  sekunder  tahun  2010-2019.  Pengumpulan  data  dilakukan  melalui  dokumentasi  yaitu pengumpulan data sekunder dengan sumber-sumber tertulis berupa laporan keuangan yang ada di Dinas  Pendapatan  Daerah  Kota  Malang.  Analisis  data  yang  dilakukan  menggunakan  Analisis Deskriptif dan Analisis Regresi Linier Berganda. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD,  DAK  dan  DAU  berpengaruh  signifikan  terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  di  Kota  Malang tahun 2010-2019.

## Abstract
The purpose of this study is to determine the effect of  local revenue, special allocation funds dan general allocation funds on economic growth in thed city of Malang in 2010-2019. This research was conducted in the city of Malang using secondary data from 2010-2019. Data collection is done through documentation, namely secondary data collection through the collection ofwritten sources in  the  form  of  financial  reports  thar  are  in  the  Malang  city  regional  revenue  office.  The  data analysis  used  is  descriptrive  analysis  and  multiple  linear  regression  analysis.  Based  on  the  the research results show that PAD, DAK dan DAU have a significant effect on economicgrowth in the city of Malang in 2010-2019.

## 1. Pendahuluan
Indonesia merupakan negara berkembang dengan taraf pembangunan ekonomi yang relatif masih rendah. Dalam hal ini, peranan pemerintah  sangat  dibutuhkan  untuk  melakukan  intervensi  kebijakan bagi  peningkatan  kualitas  pembangunan.  Berbagai  kebijakan  telah dilakukan,  termasuk  dalam  ruang  lingkup  kebijakan  fiskal.  Kebijakan fiskal  merupakan  kebijakan  ekonomi  yang  dilakukan  oleh  pemerintah terhadap  penerimaan  dan  pengeluaran  untuk  mencapai  tujuan  seperti pertumbuhan  ekonomi,  stabilitas  perekonomian  dan  pendistribusian pendapatan yang merata.
Pertumbuhan  ekonomi  merupakan  permasalahan  jangka  panjang dalam  pembangunan.  Pertumbuhan  ekonomi mengukur  berapa  besar kemampuan suatu negara dalam memproduksi barang dan jasa. Program- program  pengeluaran  dan  pendapatan  negara  dapat  mempermudah pencapaian  tingkat  pertumbuhan  yang  lebih  tinggi  atau  dapat  menekan tingkat pertumbuhan tersebut. Peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu daerah  dapat  dilihat  pada  Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB) sebagai  tolak  ukur  untuk  mengetahui  kondisi  perekonomian  di  suatu daerah.
Sebagai  wilayah  otonom,  daerah  mempunyai  wewenang  dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan,
partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban  kepada  masyarakat.  Pemberian  otonomi  daerah didasarkan atas pertimbangan bahwa daerah lebih mengetahui kebutuhan dan standar pelayanan bagi masyarakat di daerahnya.
Dalam memenuhi segala kebutuhan masyarakat, maka langkah yang dilakukan  pemerintah  adalah  berusaha  meningkatkan  kemampuan keuangan  sendiri,  yakni  dengan  upaya  peningkatan  penerimaan Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD).  Hal  ini  dilakukan  baik  dengan meningkatkan penerimaan sumber PAD yang sudah ada maupun dengan penggalian  sumber  PAD  yang  baru  sesuai  dengan  ketentuan  serta memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat.
Menurut  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1999  tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah,  sumber

## M ARIA S ISILIA , H ARSONO , A NALISIS P ENGARUH P ENDAPATAN A SLI D AERAH , D ANA A LOKASI K HUSUS DAN D ANA A LOKASI U MUM T ERHADAP P ERTUMBUHAN E KONOMI DI K OTA M ALANG

## T AHUN 2010-2019 59
pendapatan daerah terdiri atas hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Kemampuan daerah dalam menyediakan anggaran yang berasal dari daerah sangat bergantung pada kemampuan dalam mengelola potensi ekonomi yang ada menjadi bentuk- bentuk  kegiatan  ekonomi  yang  mampu  meningkatkan  PAD  yang digunakan untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Kurangnya  kemampuan  daerah  dalam  menyediakan  dana  untuk pembangunan daerah menyebabkan pemerintah daerah memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi kepada pemerintah pusat. Tingginya tingkat ketergantungan  daerah  memunculkan  kebijakan  desentralisasi  fiskal, yaitu  dengan  pelimpahan  wewenang  dari  pemerintah  pusat  kepada pemerintah  daerah  dengan  pemberian  dana  yang  diberikan  kepada pemerintah  daerah.  Wujud  pemberian  dari  pemerintah  pusat  kepada pemerintah  daerah  dalam  bentuk  dana  perimbangan  yang  terdiri  dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang dialokasikan kepada pemerintah daerah yang bertujuan untuk  mengatasi  kesenjangan  keuangan  daerah.  Berdasarkan  uraian  di atas  maka  permasalahan  yang  perlu  diteliti  adalah  apakah  DAU,  DAK, dan PAD berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di kota Malang tahun 2010-2019.

## 2. Landasan Teori
A. Pertumbuhan Ekonomi dan PAD
Pertumbuhan  ekonomi  merupakan  masalah  ekonomi  dalam  jangka panjang.  Pertumbuhan  ekonomi  seringkali  disama  artikan  dengan pembangunan  ekonomi.  Konsep  pembangunan  ekonomi  mempunyai pengertian lebih luas  dari konsep pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi  merupakan  usaha  untuk  mengubah  suatu  perekonomian  yang kurang maju, sangat tradisional dan berpendapatan rendah menjadi suatu perekonomian  yang  modern  yang  mencapai  taraf  kemakmuran  yang tinggi.  Pembangunan  ekonomi  hanya  akan  tercapai  apabila  pendapatan per kapita masyarakat terus bertambah pada tingkat yang cukup cepat. Sumber  daya  alam  yang  tersedia  merupakan  wadah  yang  paling mendasar dari kegiatan produksi suatu masyarakat. Jumlah sumber daya
alam yang tersedia merupakan batas maksimum bagi pertumbuhan suatu perekonomian. Jika sumber daya ini belum digunakan sepenuhnya, maka jumlah  penduduk  dan  stok  modal  yang  ada  yang  memegang  peranan dalam  pertumbuhan  output.  Tetapi  pertumbuhan  output  tersebut  akan berhenti  jika  semua  sumber  daya  alam  tersebut  telah  digunakan  secara penuh.  Dalam  hal  tersebut,  pertumbuhan  ekonomi  menjadi  salah  satu instrumen  dalam  keberhasilan  pembangunan  ekonomi  suatu  daerah, sehingga  semakin  tinggi  tingkat  pertumbuhan  ekonomi  maka  semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan masyarakat.
Salah satu indikator untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi adalah  dengan  melihat  total  nilai  barang  dan  jasa  yang  dihasilkan  oleh suatu  daerah  yang  diukur  melalui  Produk  Domestik  Regional  Bruto (PDRB). Menurut Sanusi (2003), PDRB merupakan dasar yang digunakan untuk  mengukur  atas  nilai  tambah  yang  timbul  akibat  adanya  berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu daerah. Salah satu penentu kinerja PDRB adalah  sumber  pendapatan  daerah  yang  diharapkan  menjadi  stimulus bagi perekonomian.
Salah satu penentu kinerja pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah  (PAD),  yang  diartikan  sebagai  akumulasi  dari  pos  penerimaan pajak yang berisi pajak daerah dan pos retribusi daerah, pos penerimaan non  pajak  yang  berisi  hasil  perusahaan  milik  daerah,  pos  penerimaan investasi  serta  pengelolaan  sumber  daya  alam.  PAD  menjadi  salah  satu indikator  dalam  menentukan  tingkat  pertumbuhan  ekonomi  suatu daerah. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi suatu daerah menunjukkan bahwa  daerah  tersebut  mengalami  kemajuan.  Daerah  dikatakan mengalami  kemajuan  ketika  PAD  tinggi,  karena  semakin  tinggi  tingkat pendapatan  daerah  maka  tingkat  ketergantungan  pemerintah  daerah kepada pemerintah pusat akan semakin berkurang.
Menurut  Saragih  (2003),  peningkatan  PAD  sebenarnya  merupakan akses dari pertumbuhan ekonomi daerah yang pertumbuhan ekonominya positif  mempunyai  kemungkinan  mendapatkan  kenaikan  PAD.  Dari perspektif  ini  seharusnya  pemerintah  daerah  lebih  berkonsentrasi  pada pemberdayaan kekuatan ekonomi lokal untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi  daripada  sekedar  mengeluarkan  produk  perundangan  terkait dengan  pajak  atau  rertribusi.  PAD  yang  berlebihan  justru  akan  semakin

## M ARIA S ISILIA , H ARSONO , A NALISIS P ENGARUH P ENDAPATAN A SLI D AERAH , D ANA A LOKASI K HUSUS DAN D ANA A LOKASI U MUM T ERHADAP P ERTUMBUHAN E KONOMI DI K OTA M ALANG

## T AHUN 2010-2019 61
membebani masyarakat, menjadi disinsentif bagi daerah dan mengancam perekonomian secara makro (Mardiasmo, 2002).
Menurut  Brata  (2004),  terdapat  komponen  penerimaan  daerah  yang berpengaruh  positif  secara  signifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi regional,  yaitu  PAD.  Apabila  peningkatan  PAD  dapat  mendorong pertumbuhan  ekonomi  daerah,  maka  terdapat  kemungkinan  Dana Alokasi  Umum  (DAU)  dan  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, karena nilai DAU dan DAK pada umumnya lebih besar dibandingkan kontribusi PAD.
Peningkatan  PAD  akan  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  daerah.
Adanya kenaikan PAD akan memicu dan memacu pertumbuhan ekonomi daerah  menjadi  lebih  baik  daripada  pertumbuhan  ekonomi  daerah sebelumnya.  Kenaikan  PAD  juga  dapat  mengoptimalkan  dan meningkatkan  aktivitas  pada  sektor-sektor  yang  terkait  dengan pertumbuhan  ekonomi,  seperti  sektor  industri  dan  perdagangan,  sektor jasa, dan sektor-sektor lainnya. Salah satu tujuan utama dari desentralisasi fiskal  adalah  terciptanya  kemandirian  daerah.  Pemerintah  daerah diharapkan mampu menggali sumber – sumber keuangan lokal, khususnya melalui  PAD.  Jika  PAD  meningkat  maka  dana  yang  dimiliki  oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi.

## B. Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK)
Menurut  Undang-Undang  nomor  32  tahun  2004  tentang  Pemerintah Daerah,  DAU  merupakan  salah  satu  dana  perimbangan  yang  menjadi bagian  dari  sumber  pendapatan  daerah.  DAU  adalah  dana  yang bersumber  dari  APBN  yang  dialokasikan  untuk  tujuan  pemerataan kemampuan keuangan agar tidak terjadi penyimpangan antar daerah. Hal ini  penting  sehingga  dapat  digunakan  untuk  memenuhi  kebutuhan daerah  dalam  pelaksanaan  desentralisasi.  Menurut  Ardiansyah et.al . (2014),  DAU  disebut  bantuan  tak  bersyarat  ( unconditional  grants )  karena jenis transfer antar tingkat pemerintah yang tidak terikat dengan program pengeluaran  tertentu. Menurut  Guntara  (2014),  DAU  digunakan  untuk mengatasi  ketimpangan  infrastuktur  disetiap  daerah  agar  terciptanya pertumbuhan ekonomi yang merata.
DAU  dialokasikan  kepada  daerah  propinsi  dan  kabupaten/kota. Tujuan  dari  pengalokasian  DAU  adalah  untuk  pemeratan  kemampuan keuangan  antar  daerah  sehingga  ketimpangan  keuangan  antar  daerah akan  semakin  berkurang.  DAU  merupakan  dana  yang  diberikan  oleh pemerintah  pusat  kepada  pemerintah  daerah  yang  bersifat block  grant dengan kewenangan  dalam  penggunaannya  dilimpahkan  sepenuhnya kepada  pemerintah  daerah  dalam  rangka  penyelenggaraan  otonomi daerah. DAU mempunyai peran yang sangat penting untuk menciptakan pemerataan  dan  keadilan  antar  daerah,  dengan  peranan  yang  strategis bisa memberikan makna otonomi yang lebih nyata.
Sementara  untuk  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  adalah  dana  yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu dalam  membiayai  kegiatan  khusus  yang  merupakan  urusan  daerah  dan sesuai  dengan  prioritas  nasional  (Halim,  2014).  Menurut  Peraturan Pemerintah  Nomor  55  Tahun  2005  tentang  Dana  Perimbangan, menjelaskan bahwa pelaksanaan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan,  pengadaan,  peningkatan  atau  perbaikan  sarana  dan prasarana  fisik  pelayanan  masyarakat  dengan  umur  ekonomis  yang panjang termasuk pengadaan sarana fisik penunjang dan tidak termasuk penyertaan modal.
Menurut  Suparmoko  (2002),  DAK  berasal  dari  APBN  dan dialokasikan  ke  Kabupaten  atau  Kota  untuk  membiayai  kebutuhan tertentu  yang  sifatnya  khusus  tergantung  pada  tersedianya  dana  dalam APBN.  Kebutuhan  khusus  yang  dimaksud  adalah  kebutuhan  yang  sulit diperkirakan  dengan  rumus  Alokasi  Umum  dan  kebutuhan  yang merupakan  komitmen  atau  prioritas  nasional.  DAK  digunakan  untuk menutup  kesenjangan  pelayanan  publik  antar  daerah  dengan  memberi prioritas  pada  bidang  pendidikan,  kesehatan,  infrastruktur,  lingkungan hidup,  pertanian,  kelautan  dan  perikanan,  dan  prasarana  pemerintahan daerah. Menurut Siregar (2017), kegiatan yang didanai oleh DAK adalah kegiatan  yang  bersifat  kegiatan  fisik,  maka  daerah  penerima  DAK  wajib menganggarkan dana pendamping sekurang-kurangnya 10% dari alokasi DAK yang diterima.

## M ARIA S ISILIA , H ARSONO , A NALISIS P ENGARUH P ENDAPATAN A SLI D AERAH , D ANA A LOKASI K HUSUS DAN D ANA A LOKASI U MUM T ERHADAP P ERTUMBUHAN E KONOMI DI K OTA M ALANG

## 3. Metode Penelitian
Variabel  yang  digunakan    dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  variabel terikat, yaitu Pertumbuhan Ekonomi dan variabel bebas yang terdiri dari: (i)  PAD  (X 1 ),  DAK  (X 2 ),  dan  DAU  (X 3 ).  Definisi  konseptual  dan operasional masing-masing variabel tersebut adalah sebagai berikut:
1. Pertumbuhan  Ekonomi  (Y),  yaitu  perkembangan  kegiatan  dalam perekonomian  yang  menyebabkan  barang  dan  jasa  yang  diproduksi dalam  masyarakat  bertambah  dan  kemakmuran  masyarakat meningkat  (Sukirno,  2011).  Dalam  penelitian  ini,  variabel pertumbuhan ekonomi diukur dengan PDRB per tahun (%).
2. PAD (X 1 ), yaitu penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah,  hasil  perusahaan  milik daerah,  hasil  pengelolaan  kekayaan milik  daerah  yang  dipisahkan  dan  lain-lain  pendapatan  asli  daerah yang sah ( Mardiasmo, 2002).
3. DAK  (X 2 ),  yaitu  dana  yang  bersumber  dari  pendapatan  APBN  yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu membiayai kegiatan ekonomi yang merupakan urusan daerah (Halim, 2014).  Dalam  penelitian  ini,  variabel  DAK  diukur  dengan  satuan milyar rupiah per tahun 2010-2019.
4. DAU  (X 3 ),  yaitu  dana  yang  diberikan  dari  pemerintah  pusat  kepada pemerintah daerah (UU Nomor 32 tahun 2004). Dalam penelitian  ini, variabel  DAU  diukur  dengan  satuan  milyar  rupiah  per  tahun  2010- 2019.

## 4. Hasil dan Pembahasan

## A. Hasil Statistik Deskriptif
Deskripsi  variabel  dalam  analisis  statistik  deskriptif  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  nilai  mean  dan  standart  deviasi,  dengan variabel dependen yaitu Pertumbuhan Ekonomi dan variabel independen yaitu  PAD,  DAK  dan  DAU.  Berikut  adalah  hasil  analisis  statistik deskriptif pada penelitian ini:

## Tabel 01. Hasil Analisis Deskriptif Masing-Masing Variabel
Sumber: Hasil Analisis
Tabel descriptive statistic di atas menunjukan bahwa:
1. Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel dependen (Y)
menunjukkan  bahwa  nilai  N  atau  jumlah  data  yang  dianalisis sebanyak  10,  dengan  nilai  rata-rata (mean) sebesar  41220373.5700, nilai  maksimum  sebesar  52341295.30  pada  tahun  2019,  nilai minimum  sebesar  31377335.70  pada  tahun  2010  dengan  standar deviasi (tingkat penyimpangan datanya) 7022783.86513.
2. PAD sebagai variabel independen (X 1 ) menunjukkan bahwa nilai N atau jumlah data yang dianalisis sebanyak 10, dengan nilai rata-rata (mean)  sebesar  391330318.6820,  nilai  maksimum  sebesar 675931656.41 pada tahun 2019, nilai minimum sebesar 113502021.78 pada tahun 2010 dengan standar deviasi 183357718.34153.
3. DAK sebagai variabel independen (X 2 ) menunjukkan bahwa nilai N atau jumlah data yang dianalisis sebanyak 10, dengan nilai rata-rata
(mean) sebesar 80877010.6680, nilai maksimum sebesar
216458586.50  pada  tahun  2019,  nilai  minimum  sebesar  7476800.00 pada tahun 2010 dengan standar deviasi 83072201.24552.
4. DAU  sebagai  variabel  independen  (X 3 )  menunjukkan  bahwa  nilai N atau jumlah data yang dianalisis sebanyak 10, dengan nilai rata- rata  ( mean )  sebesar  752345979.6310,  nilai  maksimum  sebesar 886503661.00 pada tahun 2019, nilai minimum sebesar 494910987.00 pada tahun 2010 dengan standar deviasi 136376539.20071.

## B. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda
Analisis  linier  berganda  digunakan  untuk  melihat  seberapa  besar Pengaruh PAD, DAK dan DAU terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Malang. Analisis data ini menggunakan SPSS  versi 20. Berikut hasil dari

## M ARIA S ISILIA , H ARSONO , A NALISIS P ENGARUH P ENDAPATAN A SLI D AERAH , D ANA A LOKASI K HUSUS DAN D ANA A LOKASI U MUM T ERHADAP P ERTUMBUHAN E KONOMI DI K OTA M ALANG

## T AHUN 2010-2019 65

## analisis linier berganda:
Tabel 02. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda Masing-Masing

## Koefisien Variabel Independen

## Sumber: Hasil Analisis
Berdasarkan  Tabel  02,  maka  hasil  analisis  regresi  linier  berganda diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:
Y = a + b 1 X 1 + b 2 X 2 + b 3 X 3 +∑ Y = 2359E7 + 0.23X 1 + 0.18X 2 + 0.10X 3
Fungsi regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Konstanta (α) = 2359E7. Apabila PAD (X 1 ), DAK (X 2 ) dan DAU (X 3 ) =  0,  maka  pertumbuhan  ekonomi  sebesar  2359E7,  artinya  2359E7 merupakan  hasil  dari  variabel-variabel  lain  yang  tidak  dianalisis dimana  variabel  tersebut  merupakan  faktor  yang  mempengaruhi pertumbuhan ekonomi selain PAD, DAK dan DAU.
2. Koefisien regresi, PAD (X 1 ) = 0.23. Hal ini berarti bahwa kenaikan 1 milyar  rupiah  PAD  akan  menyebabkan  kenaikan  pertumbuhan ekonomi sebesar 0.23 milyar rupiah, sebaliknya jika PAD menurun 1  milyar  rupiah  akan  menyebabkan  penurunan  pertumbuhan ekonomi sebesar 0.23 milyar rupiah.
3. Koefisien  regresi,  DAK  (X 2 )  =  0.18.  artinya  apabila  DAU  naik  1 milyar  maka  menyebabkan  pertumbuhan  ekonomi  naik  sebesar 0.18 milyar rupiah. Sebaliknya, apabila DAK turun 1 milyar rupiah
maka  menyebabkan  pertumbuhan  ekonomi  menurun  sebesar  0.18 milyar rupiah.
4. Koefisien  regresi,  DAU  (X 3 )  =  0.10,  artinya  apabila  DAU  naik  1 milyar  rupiah  maka  menyebabkan  pertumbuhan  ekonomi  naik sebesar 0.10 milyar rupiah dan sebaliknya.
Hasil  perhitungan  regresi  linier  berganda  memperoleh  nilai  koefisien korelasi berganda (R) sebesar 0.984 atau 98,4%. Ini menyatakan hubungan antara  variabel  independen  dan  variabel  dependen  dapat  dikategorikan kuat,  sebab  suatu  hubungan  dikatakan  sempurna  jika  koefisien korelasinya mencapai angka 100%.
Hasil  perhitungan  regresi  linier  berganda  menunjukan  nilai  koefisien determinasi  (Adjusted  R  Square)  sebesar  0,954  atau  95,4%,  yang  artinya bahwa variabel independen dapat menjelaskan kepada variabel dependen sebesar 95.4%, sehingga dapat  disimpulkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi  dipengaruhi  oleh  PAD,  DAK  dan  DAU,  sedangkan  4,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

## C. Diskusi
Berdasarkan  hasil  analisis,  dapat  diketahui  bahwa  Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel dependen (Y) menunjukkan bahwa nilai N atau jumlah  data  yang  dianalisis  berjumlah  10,  dengan  nilai  rata-rata  ( mean ) sebesar Rp 41.220.373,57. Nilai maksimum sebesar Rp 52 341 295,30 yang terjadi pada tahun 2019 dan nilai minimum sebesar Rp 31 377 335,70 yang terjadi pada tahun 2010. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kota  Malang  pada  tahun  2010  belum  memaksimalkan  pengelolaan sumber  daya  manusia  melalui  pendidikan  yang  tinggi  karena  semakin tinggi  tingkat  pendidikan  manusia  yang  bekerja  di  Kota  Malang  maka semakin tinggi pula tingkat pertumbuhan ekonominya.
PAD  sebagai  variabel  independen  (X 1 )  menunjukkan  bahwa  nilai  N atau jumlah data yang dianalisis sebanyak 10 dengan nilai rata-rata ( mean ) sebesar  Rp  332.510.366,  nilai  maksimum  sebesar  Rp675.931.656,41  pada tahun 2019 dan nilai minimum sebesar Rp113.502.021,78 pada tahun 2010. Hal ini  mengindikasikan bahwa pemungutan pajak dan retribusi  daerah masih belum dilakukan secara optimal serta sumber daya untuk menggali sumber-sumber penerimaan daerah belum tersedia dengan baik.
DAK  sebagai  variabel  independen  (X 2 )  menunjukkan  bahwa  nilai  N

## M ARIA S ISILIA , H ARSONO , A NALISIS P ENGARUH P ENDAPATAN A SLI D AERAH , D ANA A LOKASI K HUSUS DAN D ANA A LOKASI U MUM T ERHADAP P ERTUMBUHAN E KONOMI DI K OTA M ALANG
sebanyak  10  dengan  nilai  rata-rata  ( mean )  sebesar  Rp62.431.764,60,  nilai maksimum sebesar Rp185.881.892.00 pada tahun 2019 dan nilai minimum sebesar  Rp7.476.800,00  pada  tahun  2010.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa Pemerintah  Daerah  Kota  Malang  belum  memaksimalkan  PAD  sehingga pemerintah  daerah  masih  sangat  bergantung  kepada  pemerintah  pusat dengan  nilai  DAK  yang  semakin  tinggi  di  tahun  2019.  Pada  tahun  2010 Kota  Malang  mengalami  penurunan  DAK  dikarenakan  pada  tahun  2010 belum  ada  program  pembangunan  infrastruktur  sehingga  DAK dialokasikan  untuk  tiga  pos  yaitu  kesehatan,  kelautan  dan  program sanitasi.
DAU  sebagai  variabel  independen  (X 3 )  menunjukkan  bahwa  nilai  N atau jumlah data yang dianalisis sebanyak 10 dengan nilai rata-rata ( mean ) sebesar  Rp752.345.979,6,  nilai  maksimum  sebesar  Rp886.503.661.00  pada tahun 2019 dan nilai minimum sebesar Rp494.910.987,00 pada tahun 2010. DAU  diberikan  kepada  pemerintah  daerah  dengan  tujuan  untuk mengatasi ketimpangan keuangan antar daerah. Ketika DAU mengalami penurunan  hal  ini  berarti  daerah  Kota  Malang  mengalami  peningkatan PAD  sehingga  ketimpangan  keuangan  daerah  Kota  Malang  dengan daerah  lainnya  bisa  diatasi  dengan  dana  yang  bersumber  dari  PAD.  Ini menunjukkan  bahwa  Pemerintah  Kota  Malang sudah  mengoptimalkan pemungutan pajak dan retribusi serta penggalian potensi-potensi di Kota Malang sudah dilakukan secara optimal.
Berdasarkan  hasil  analisis  pada  penelitian  ini  menunjukan  bahwa variabel  PAD  (X 1 )  berpengaruh  signifikan  terhadap  pertumbuhan ekonomi di Kota Malang tahun 2010-2019 dengan memperoleh hasil nilai sig.  Sebesar  0.007,  uji  t  sebesar  15.111  dan  hasil  koefisien  regresi  sebesar 0.023.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  semakin  tinggi  jumlah  PAD  maka tingkat pertumbuhan ekonomi akan semakin meningkat. PAD merupakan salah  satu  sumber  penerimaan  yang  terus  menerus  dipacu pertumbuhannya.  Seperti  pendapat  Baldric  (2017)  yang  menyatakan bahwa sektor PAD memegang peran yang sangat penting karena melalui sektor ini dapat diketahui sejauh mana suatu daerah membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. Penelitian ini juga didukung oleh penelitian  yang  dilakukan  oleh  Prantini  (2014)  yang  menyatakan  bahwa PAD berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
Berdasarkan  hasil  analisis  data  yang  telah  dilakukan,  variabel  DAK (X 2 )  berpengaruh  signifikan  terhadap  perumbuhan  ekonomi  di  Kota Malang tahun 2010-2019 dengan memperoleh nilai sig. Sebesar 0.027 dan uji t sebesar 11,208 dengan hasil koefisien regresi sebesar 0.018. Menurut Suparmoko  (2002),  DAK  berasal  dari  APBN  dan  dialokasikan  ke Kabupaten atau Kota untuk membiayai kebutuhan tertentu yang sifatnya khusus  tergantung  pada  tersedianya  dana  dalam  APBN.  Kebutuhan khusus yang dimaksud adalah kebutuhan yang sulit diperkirakan dengan rumus  Alokasi  Umum  dan  kebutuhan  yang  merupakan  komitmen  atau prioritas nasional.
Berdasarkan  hasil  analisis  data  yang  telah  dilakukan  variabel  DAU berpengaruh  terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  di  Kota  Malang  tahun 2010-2019.  Dengan  memperoleh  nilai  sig.sebesar  0.037  dan  uji  t  sebesar 7.969 dengan hasil koefisien regresi sebesar 0.010. Menurut Guntara (2014) DAU  digunakan  untuk  mengatasi  ketimpangan  infrastuktur  disetiap daerah agar terciptanya pertumbuhan ekonomi yang merata.

## 5. Penutup
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Rata-rata persentase pertumbuhan ekonomi di Kota Malang tahun
2010-2019  sebesar  5.85%,  rata-rata  persentase  perkembangan  PAD tahun 2010-2019 sebesar 23.31%, rata-rata persentase perkembangan  DAK  di  Kota  Malang  tahun  2010-2019  sebesar 31.129%,  dan  rata-rata  persentase  perkembangan  DAU  di  Kota Malang tahun 2010-2019 sebesar -6.16%.
2. Uji  F  pada  penelitian  ini  dengan α  sebesar  0.05%  menunjukkan bahwa variabel PAD (X 1 ), variabel DAK (X 2 ) dan variabel DAU (X 3 ) secara  simultan  berpengaruh  signifikan  terhadap  pertumbuhan ekonomi di Kota Malang tahun 2010-2019. Hal tersebut dibuktikan melalui  hasil  analisis  uji  statistik  dengan  nilai  sig.  0.000  <  0.05 artinya Ha diterima dan Ho ditolak.
3. Variabel  PAD  (X 1 ),  lebih  dominan  mempengaruhi  pertumbuhan ekonomi  (Y),  dibandingkan  dengan  variabel  DAK  (X 2 )  dan  DAU (X 3 ).  Hal  ini  dapat  dilihat  pada  nilai  signifikan  masing-masing

## M ARIA S ISILIA , H ARSONO , A NALISIS P ENGARUH P ENDAPATAN A SLI D AERAH , D ANA A LOKASI K HUSUS DAN D ANA A LOKASI U MUM T ERHADAP P ERTUMBUHAN E KONOMI DI K OTA M ALANG
variabel yaitu nilai signifikan variabel PAD lebih rendah dari nilai signifikan variabel DAK dan DAU.
Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan,  maka diusulkan saran- sara  untuk  membantu  dalam  pengambilan  kebijakan  dalam mengalokasikan  Pendapatan  Daerah,  yang  secara  spesifik  adalah sebagai berikut:
1. Untuk  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi,  maka  pemerintah daerah  diharapkan  bisa  terus  menggali  potensi-potensi  yang  ada guna  menambah  PAD,  demikian  juga  pemerintah  daerah mengupayakan  agar  bisa  menarik  DAK  dan  DAU  semaksimal mungkin.
2. Diharapkan kepada Pemerintah Kota Malang untuk mengoptimalkan  penggalian  potensi-potensi  yang  ada  di  daerah Kota  Malang  guna  menambah  PAD.  Hal  ini  juga  dapat diberlakukan kepada pemerintah daerah yang lain.
3. Bagi  peneliti  selanjutnya  diharapkan  untuk  menambah  variabel lain yang lebih bervariasi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan dalam pemilihan data menggunakan rentang periode yang lebih lama dengan data terbaru.

## Daftar Pustaka
Anwar.  Meilita,  Sutomo  Palar  &  Jaeline  Sumual.  2016. Pengaruh  DAU, DAK,  PAD  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  Kota  Manado  Tahun  2001- 2013 . Universitas Sam Ratulangi: Manado Ardiansyah & Vitalis. 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten  Kota  di  Perovinsi  Jawa  Tengah .  Simposium  nasional akuntansi XVII. Mataram.
Baldric. 2017. Akuntansi Pemerintahan Dengan Sistem Dana . Sekolah Tinggi Ekonomi YKPN: Yogyakarta.
Bastian.  pengaruh  PAD,DAU  dan  DAK  Terhadap  Indeks  Pembangunan Manusia  Di  Kabupaten  Dan  Provinsi  Sumatra  Utara.2013. Univesrsitas Potensi Utama
Boediono. 1985. Teori Pertumbuhan Ekonomi . Penerbit BPFE.Yogyakarta Brata,  Aloysius  Gunadi.  2004. Komposisi  Penerimaan  Sektor  Publik  dan Pertumbuhan Ekonomi Regional . Lembaga Penelitian Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
Darise. 2008. Akuntansi Keuangan Daerah . Jakarta: PT. Indeks Fikri.khusnul,  Usep  Sudrajat  dan  Yudha  Remofa.  2019.  Pengaruh  PAD,
DAU  dan  DAK  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  di  Kabupaten Indragiri  Hulu.  2019. Jurnal  Manajemen  dan  Bisnis Vol.  8,  No.2. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indragiri (STIE-I) Rengat.
Ghozali  Imam.  2011. Aplikasi  Analisis  Multivariate  Dengan  Program  SPSS . Edisi ke empat. Badan penerbit UNDIP. Semarang.
Halim.Abdul.  2001. Manajemen  Keuangan  Daerah .  Penerbit  UPP  AMP YKPN: Yogyakarta.
Harianto,  David  &  Priyo  Hari  Adi.  2007. Hubungan  antara  Dana  Alokasi Umum,  Belanja  Modal,  Pendapatan  Asli  Daerah  dan  Pendapatan  Per Kapita . Simposium Nasional Akuntansi X, Unhas Makasar 26-28 Juli 2007.
Kusumawati.  Lily  dan  I  Gusti  Wiksuana.  2018.  Pengaruh  Pendapatan Daerah  terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  di  wilayah  Sarbagita Provinsi  Bali.  E- Jurnal  Manajemen  Unud ,  Vol.7,  No.5.  Universitas Udayana: Bali.
Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi,Yogyakarta. Saragih.  2003. Desentralisasi  Fiskal  dan  Keuangan  Daerah  Dalam  Otonomi . Jakarta: Ghalia Indonesia.
Saraswati. Ida, I Wayan Ramantha. 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  dengn  Belanja  Modal  dan  Investasi Swasta sebagai Pemoderasi . Vol. 24, https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v24.i01.p25. Universitas Udayana.Bali. Siregar.2017. Akuntansi Pemerintahan Dengan Sistem Dana .  Sekolah  Tinggi Ekonomi YKPN: Yogyakarta.
Siswiyanti.  2015.  Pengaruh  PAD,  DAU,  DAK  Terhadap  Pertumbuhan Ekonomi  Dengan  Belanja  Modal  Sebagai  Variabel  Intervening. AKRUAL . Vol. 7, No. 2. Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Bisnis . Penerbit Alfabeta: Bandung.
Sukirno. Sadono. 2004. Pengantar Teori Makroekonomi . Edisi ketiga. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
Suparmoko.  2002. Ekonomi  Publik  Untuk  Keuangan  dan  Pembangunan Daerah . ANDI: Yogyakarta.