DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5 Received: 13 Juni 2024, Revised: 9 Juli 2024, Publish: 10 Juli 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

## Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Membeli HP Berstatus Black Market
Ricardo Stevanus 1 , Shenti Agustini Manurung 2 , Lu Sudirman 3
1 Universitas Internasional Batam, Batam, Indonesia, 2051046.ricardo@uib.edu 2 Universitas Internasional Batam, Batam, Indonesia, shenti_monroe@yahoo.com 3 Universitas Internasional Batam, Batam, Indonesia, lu@uib.ac.id
Corresponding Author: 2051046.ricardo@uib.edu
Abstract: This  study  aims  to  analyze  the  legal  protection  available  to  consumers  who  buy cellphones  with  black  market  status.  The  research  method  used  is  the  analysis  of  legal documents and the study of related literature. The results of the analysis show that consumers who buy cellphones on the black market face various risks, including unclear product origin, authenticity,  and  after-sales  support.  Nonetheless,  consumer  law  provides  some  guarantees and  protections.  The  legal  protections  available  include  the  consumer's  right  to  acquire goods  that  match  the  description,  safety,  and  quality  promised.  In  addition,  consumers  are also protected by a warranty against product damage and defects. However, in the context of buying black market goods, the application of these rights may become more complicated due to the involvement of informal parties in the supply chain. In conclusion, legal protection for consumers who buy cellphones with black market status still has room to be improved. It is important  for  governments,  regulatory  bodies,  and  manufacturers  to  work  together  in enforcing  the  law  and  providing  consumers  with  a  better  understanding  of  the  risks associated with purchasing black market goods. This will increase consumer confidence and reduce illegal practices in HP trading.
Keyword: Consumers, HP, Black Market, Legal Protection, Risk.
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum yang tersedia bagi konsumen  yang  membeli  HP  berstatus black  market. Metode  penelitian  yang  digunakan adalah analisis dokumen hukum dan studi literatur terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa konsumen  yang  membeli  HP  di  pasar black  market menghadapi  berbagai  risiko,  termasuk ketidakjelasan  asal  usul  produk,  keaslian,  dan  dukungan  purna  jual.  Meskipun  demikian, hukum  konsumen  memberikan  beberapa  jaminan  dan  perlindungan.  Perlindungan  hukum yang  tersedia  termasuk  hak  konsumen  untuk  memperoleh  barang  yang  sesuai  dengan deskripsi, keamanan, dan kualitas yang dijanjikan. Selain itu, konsumen juga dilindungi oleh garansi terhadap kerusakan dan cacat produk. Namun, dalam konteks pembelian barang black market , penerapan hak-hak ini mungkin menjadi lebih rumit karena keterlibatan pihak-pihak yang  tidak  resmi  dalam  rantai  pasokan.  Kesimpulannya,  perlindungan  hukum  terhadap konsumen  yang  membeli  HP  berstatus black  market masih  memiliki  ruang  untuk
ditingkatkan.  Penting  bagi  pemerintah,  badan  regulasi,  dan  produsen  untuk  bekerja  sama dalam  menegakkan  hukum  dan  memberikan  pemahaman  yang  lebih  baik  kepada  konsumen mengenai risiko yang terkait dengan pembelian barang black market . Ini akan meningkatkan kepercayaan konsumen dan mengurangi praktik ilegal dalam perdagangan HP.
Kata Kunci: Konsumen, HP, Black Market , Perlindungan Hukum, Risiko.

## PENDAHULUAN
Perkembangan  teknologi  telekomunikasi,  khususnya  dalam  industri  ponsel  pintar (HP), telah menghadirkan berbagai kemudahan bagi konsumen dalam hal komunikasi, akses informasi, dan berbagai aktivitas sehari-hari lainnya. Namun, di balik manfaatnya, fenomena perdagangan  HP  secara black  market menjadi  perhatian  serius  dalam  ranah  perlindungan konsumen dan hukum.  Istilah "black market" merujuk pada praktik perdagangan ilegal  atau tidak  resmi,  di  mana  barang-barang  yang  diperjualbelikan  tidak  mematuhi  regulasi  dan standar yang berlaku  (PARAMITA, 2023)
Perlindungan konsumen di pasar black market berkaitan erat dengan konsep das sein dan das  sollen dalam  teori  hukum. Das  sein menggambarkan  kondisi  nyata  penegakan hukum, yaitu bagaimana perlindungan konsumen saat ini diterapkan terhadap pembeli HP di pasar black  market .  Sebaliknya, das  sollen menggambarkan  kondisi  ideal,  yaitu  bagaimana perlindungan tersebut seharusnya diterapkan sesuai aturan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penelitian ini menunjukkan hubungan antara kenyataan yang ada dan standar hukum yang ideal,  serta  mengungkap  ketidaksesuaian  atau  kesenjangan  yang  mungkin  ada  antara perlindungan  konsumen  saat  ini  dan  kondisi  ideal  yang  diharapkan  dalam  perlindungan konsumen.
Penelitian  yang  dilakukan  (Andersen,  2018)  menjelaskan  jika  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia menjadi landasan utama dalam  menegakkan  hak-hak  konsumen,  termasuk  dalam  pembelian  HP.  Namun, implementasi  undang-undang  tersebut  dalam  kasus  pembelian  HP  berstatus black  market masih menimbulkan sejumlah permasalahan yang memerlukan penanganan lebih lanjut.
(Primadhany,  E.  F.,  Wahyudi,  I.,  &  Cahyati,  2020)  menambahkan  bahwa  meskipun Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  menjadi  landasan penting dalam melindungi  hak-hak konsumen, terdapat  kompleksitas  yang belum  terungkap sepenuhnya  terkait  dengan  implementasinya  dalam  kasus  perdagangan  HP black  market . Salah satu aspek yang menarik untuk dieksplorasi lebih lanjut adalah dinamika antara hukum nasional dan hukum internasional dalam perlindungan konsumen dalam konteks perdagangan HP black market . Dalam era globalisasi saat ini, di mana perdagangan internasional semakin mudah  dilakukan  melalui  platform  online,  pertanyaan  tentang  yurisdiksi  dan  penegakan hukum menjadi semakin penting. Perdagangan HP black market tidak hanya berdampak pada konsumen,  tetapi  juga  pada  industri  secara  keseluruhan.  Misalnya,  keberadaan  pasar black market dapat  merusak  reputasi  merek  dan  merugikan  produsen  yang  berusaha  menjaga standar kualitas dan keaslian produk mereka.
Penelitian  ini  membawa  kebaharuan  dengan  menggabungkan  konsep das  sein (realitas)  dan das  sollen (norma  ideal)  untuk  menganalisis  perlindungan  hukum  bagi konsumen  yang  membeli  HP  di  pasar  black  market.  Fokus  pada  pasar black  market ,  yang sering  diabaikan,  memungkinkan  identifikasi  kesenjangan  antara  praktik  aktual  dan  standar hukum  yang  diharapkan.  Selain  memberikan  wawasan  teoritis,  penelitian  ini  menawarkan rekomendasi  praktis  bagi  pembuat  kebijakan  dan  penegak  hukum  untuk  memperbaiki regulasi  dan  strategi  perlindungan  konsumen.  Dengan  menyertakan  studi  kasus  dan  data
empiris,  penelitian  ini  memberikan  bukti  konkret  yang  mendukung  analisisnya  dan memberikan panduan untuk pengembangan kebijakan yang lebih efektif dan adil.
Penelitian  ini  memberikan  kontribusi  penting  dengan  memperkaya  literatur  hukum konsumen  melalui  fokus  pada  pasar black  market ,  yang  sering  diabaikan,  dan mengidentifikasi kesenjangan antara praktik  aktual ( das sein ) dan kondisi  ideal  ( das sollen ) dalam  perlindungan  hukum.  Rekomendasi  praktis  dari  penelitian  ini  menawarkan  panduan bagi  pembuat  kebijakan  dan  penegak  hukum  untuk  meningkatkan  regulasi  dan  strategi perlindungan  konsumen.  Selain  itu,  penelitian  ini  meningkatkan  kesadaran  publik  dan mendorong advokasi konsumen. Namun, ada beberapa keterbatasan, seperti akses data yang sulit  karena  sifat  ilegal  pasar  black  market,  variasi  hukum  internasional  yang  rumit, kurangnya  respon kooperatif dari  pelaku black  market ,  pengaruh  faktor  eksternal  seperti perubahan  kebijakan  pemerintah,  serta  tantangan  etis  dan  legal  dalam  melakukan  penelitian di lingkungan ilegal.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  deskriptif  yang  dilakukan  melalui studi pustaka. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami dan menjelaskan fenomena yang kompleks, seperti perlindungan hukum terhadap konsumen yang  membeli  HP  berstatus black  market ,  melalui  analisis  mendalam  terhadap  berbagai literatur  yang  relevan.  Pendekatan  deskriptif  digunakan  untuk  menggambarkan  secara  rinci karakteristik  dan  dinamika  yang  terkait  dengan  topik  penelitian  ini,  termasuk  peraturan hukum yang ada, isu-isu yang dihadapi konsumen, serta tanggung jawab pihak-pihak terkait dalam memastikan perlindungan konsumen yang adekuat.
Studi pustaka dipilih sebagai metode utama penelitian karena memungkinkan peneliti untuk  mengakses  berbagai  sumber  informasi  yang  relevan  dan  terbaru  tentang  topik  yang diteliti. Melalui pencarian dan analisis terhadap berbagai artikel, jurnal, tesis, disertasi, buku, dan  dokumen  hukum  terkait,  peneliti  dapat  memperoleh  pemahaman  yang  komprehensif tentang  isu-isu  yang  berkaitan  dengan  perlindungan  hukum  konsumen  dalam  konteks perdagangan HP black market .
Penelitian ini menggunakan Data Sekunder yang diperoleh dengan mengindentinfikasi  penelitian  sebelumnya  yaitu  melakukan  penelusuran  literatur  dengan konteks  perdagangan  HP black  market .  Kemudian,  pencarian  data  dilakukan  melalui  basis data yang relevan dengan tujuan penelitian. Setelah data ditemukan, dilakukan evalusi untuk memastikan  akurasi  serta  memverifikasi  data  yang  diperoleh  relevan  dengan  konteks perdagangan HP black market .
Proses penelitian dimulai dengan identifikasi sumber-sumber informasi yang relevan melalui  pencarian  di  basis  data  akademis  dan  perpustakaan  digital.  Setelah  itu,  dilakukan seleksi terhadap literatur yang sesuai dengan tujuan dan ruang lingkup penelitian. Data yang diperoleh  dari  studi  pustaka  kemudian  dianalisis  secara  sistematis  untuk  mengidentifikasi pola-pola,  temuan-temuan,  dan  tren-tren  yang  muncul  dalam  literatur  terkait.  Analisis dilakukan dengan pendekatan induktif, di mana data dari studi pustaka diinterpretasikan dan dianalisis untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang topik penelitian ini. Hasil analisis  kemudian  disajikan  secara  deskriptif  melalui  narasi  yang  sistematis  dan  terstruktur, yang  mencakup  rangkuman,  pemahaman,  dan  interpretasi  terhadap  temuan-temuan  yang relevan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Peraturan Hukum yang Mendasari Perlindungan Konsumen dalam Pembelian HP
Pasar black market HP, sebagai entitas perdagangan tidak resmi atau ilegal, memiliki karakteristik  yang  unik  dan  membedakannya  dari  pasar  resmi  atau  legal.  Salah  satu
karakteristik  utamanya  adalah  ketidakpatuhan  terhadap  regulasi  dan  standar  yang  berlaku dalam perdagangan produk elektronik. Penelitian oleh (Morselinda, K. H., Pandiangan, L. E. A.,  &  Astuti  &  Safitri,  N.  E.,  Multazam,  M.  T.,  Phahlevy,  R.  R.,  &  Abduvalievich,  2024) menyoroti  bahwa  produk  yang  iperdagangkan  di  pasar  black  market  seringkali  tidak memenuhi persyaratan atau sertifikasi yang diperlukan untuk produk yang dijual secara legal. Hal  ini  mencakup  ketidaksesuaian  dengan  standar  keamanan,  kualitas,  at  au  kompatibilitas yang ditetapkan oleh badan regulasi atau produsen. Akibatnya, konsumen yang membeli HP dari  pasar black  market seringkali  tidak  memiliki  jaminan  atas  keaslian  atau  keabsahan produk yang mereka beli.
Selain  ketidakpatuhan  terhadap  regulasi,  pasar black  market HP  juga  seringkali dikaitkan dengan praktik-praktik ilegal atau tidak etis, seperti perdagangan barang curian atau hasil  pencurian.  Penelitian  oleh  (Adeson,  2021)  menunjukkan  bahwa  penegakan  hukum terhadap  perdagangan  HP  ilegal  melibatkan  upaya  untuk  menghadapi  pelaku  yang  terlibat dalam  tindakan  kriminal  seperti  penjualan  barang-barang  hasil  pencurian.  Hal  ini menunjukkan bahwa praktik-praktik ilegal  seperti  ini menjadi  bagian integral  dari dinamika pasar black market HP (Wulandari, A., & Rambey, 2023)
Selain  karakteristik-karakteristik  tersebut,  penelitian  juga  menyoroti  bahwa  pasar black  market  HP  dapat  memiliki  berbagai  bentuk  dan  jenis  tergantung  pada  wilayah geografis,  tingkat  kegiatan  ilegal,  dan  sumber  produk  yang  tersedia.  Misalnya  (Maheswari, H., Yudoko, G., & Adhiutama, 2023) menemukan bahwa kegiatan perdagangan black market di  kecamatan  Ratu  Samban  kota  Bengkulu  melibatkan  kurangnya  keterbukaan  penjual mengenai  informasi  barang  yang dijual.  Ini  menunjukkan variasi  dalam praktek pasar black market HP tergantung pada konteks lokalnya.
Pasar  black  market  HP  merupakan  fenomena  yang  kompleks  dan  berpotensi berbahaya bagi konsumen yang tidak waspada atau tidak berpengalaman. Dengan memahami karakteristik pasar black market HP dan risiko-risiko yang terkait dengan pembelian barang- barang  dari  pasar  tersebut,  konsumen  dapat  mengambil  langkah-langkah  untuk  melindungi diri mereka sendiri dan membuat keputusan yang lebih cerdas saat membeli HP. Ini termasuk memastikan  keaslian  dan  kualitas  produk  sebelum  melakukan  pembelian,  melakukan  riset dan  memeriksa  penjual  dengan  cermat,  serta  menghindari  transaksi  dengan  penjual  yang tidak jujur atau tidak tepercaya. Konsumen dapat mengurangi risiko menjadi korban praktik perdagangan  ilegal  dan  memastikan  bahwa  mereka  mendapatkan  produk  HP  yang  aman, legal, dan berkualitas (Saputra et al., 2020)
Peraturan  hukum  yang  mendasari  perlindungan  konsumen  dalam  pembelian  HP, terutama di pasar black market , memainkan peran penting dalam menjaga hak-hak konsumen dan menegakkan keadilan dalam transaksi komersial. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  (UUPK)  menjadi  fondasi  utama  dalam  hal ini. UUPK mengatur berbagai aspek yang relevan dengan hak-hak dan kewajiban konsumen, memberikan kerangka kerja yang kuat untuk melindungi konsumen dari praktik perdagangan yang merugikan (Safitri, N. E., Multazam, M. T., Phahlevy, R. R., & Abduvalievich, 2020)
Pasal  4  UUPK  menegaskan  hak-hak  dasar  konsumen,  termasuk  hak  untuk memperoleh barang/jasa yang aman, sehat, dan tidak merugikan. Ini menekankan pentingnya bahwa  produk  HP  yang  dijual  kepada  konsumen  harus  memenuhi  standar  keamanan  dan kualitas yang ditetapkan. (Kurniawan & Arimbi, 2022) menyoroti bahwa penjualan ilegal HP tanpa jaminan resmi meningkatkan risiko finansial bagi konsumen dalam hal kerusakan atau masalah  dengan  perangkat.  Pasal  5  UUPK  memberikan  tanggung  jawab  kepada  produsen atau importir untuk memberikan jaminan atas barang yang dihasilkan atau diimpor. Ini berarti produsen  bertanggung  jawab  untuk  memastikan  bahwa  produk  HP  yang  dijual  memenuhi standar  kualitas  yang  ditetapkan.  (Badruzaman,  2019a)  menggarisbawahi  pentingnya
penegakan  hukum  terhadap  penyelundupan  barang  ilegal,  termasuk  HP,  untuk  menjaga keamanan ekonomi negara.
Pasal  8  UUPK  menegaskan  bahwa  informasi  yang  diberikan  oleh  penjual  kepada konsumen  harus  benar,  jelas,  dan  tidak  menyesatkan.  Hal  ini  penting  dalam  konteks pembelian  HP  di  pasar  black  market,  di  mana  penjual  mungkin  cenderung  memberikan informasi  yang  salah  atau  tidak  lengkap.  Upaya  untuk  memastikan  kebenaran  informasi  ini memainkan  peran  penting  dalam  melindungi  konsumen  dari  praktik  perdagangan  yang merugikan.  Pasal  19  UUPK  mengatur  tentang  iklan  yang  tidak  boleh  menyesatkan  atau menipu  konsumen.  Penegakan  ketentuan  ini  penting  dalam  mencegah  penjualan  HP  ilegal melalui iklan  yang tidak jujur atau menyesatkan. Upaya untuk  memastikan iklan  yang jujur dan jelas adalah langkah penting dalam menjaga integritas pasar dan melindungi konsumen.
Pasal 22 UUPK menegaskan bahwa hak-hak konsumen dalam pembelian HP berlaku baik  melalui  toko  fisik  maupun  platform  online.  Ini  menggarisbawahi  pentingnya perlindungan  konsumen  dalam  konteks  e-commerce,  di  mana  pembelian  HP  juga  sering terjadi.  Dalam  hal  ini,  penegakan  hukum  yang  efektif  oleh  lembaga  terkait,  seperti  yang diusulkan  oleh  (Safitri  et  al.,  2023),  diperlukan  untuk  memastikan  perlindungan  konsumen yang  setara  di  semua  platform  penjualan.  Pasal  44  UUPK  menetapkan  ketentuan  tentang upaya  perlindungan  hukum  yang  dapat  dilakukan  oleh  konsumen.  Jika  hak-hak  konsumen dilanggar,  mereka  memiliki  hak  untuk  mengajukan  gugatan  ke  pengadilan  atau  lembaga penegak  hukum  lainnya  untuk  mendapatkan  keadilan.  Ini  menyoroti  pentingnya  akses konsumen terhadap sistem peradilan untuk menegakkan hak-hak mereka.
Perlindungan  konsumen  dalam  transaksi  komersial,  termasuk  dalam  pembelian  HP, melibatkan  tanggung  jawab  yang  kompleks  dari  berbagai  pihak  terkait.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) memberikan kerangka kerja yang  jelas  dalam  menetapkan  tanggung  jawab  masing-masing  pihak,  seperti  produsen, penjual, dan pemerintah, dalam memastikan hak-hak dan kepentingan konsumen terjaga.
Produsen HP memiliki tanggung jawab utama dalam memastikan bahwa produk yang mereka  hasilkan  memenuhi  standar  kualitas  dan  keamanan  yang  ditetapkan  oleh  badan regulasi  dan  standar  industri.  Penelitian  oleh  (Primadhany,  E.  F.,  Wahyudi,  I.,  &  Cahyati, 2020) menyoroti tantangan dalam perlindungan konsumen terkait aplikasi fintech peer to peer lending  yang  tidak  memiliki  lisensi  untuk  menyediakan  layanan  keuangan.  Hal  ini menunjukkan  perlunya  produsen  HP  untuk  memastikan  bahwa  produk  mereka  mematuhi regulasi yang berlaku dan tidak menimbulkan risiko bagi konsumen.
Tanggung  jawab  penjual  HP  juga  sangat  penting  dalam  memastikan  perlindungan konsumen.  Mereka  harus  memberikan  informasi  yang  benar,  jelas,  dan  tidak  menyesatkan kepada konsumen, serta  memastikan bahwa konsumen memiliki akses  yang cukup terhadap informasi tentang produk dan layanan  yang ditawarkan. Penelitian oleh  (Safitri et al., 2023) membahas  model  perlindungan  hukum  dalam  transaksi e-commerce untuk  meningkatkan ekonomi  masyarakat  di  Indonesia.  Ini  menunjukkan  pentingnya  penjual  untuk  memberikan perlindungan  dan  dukungan  kepada  konsumen,  terutama  dalam  kasus-kasus  di  mana konsumen mengalami kerugian dalam transaksi e-commerce .
Selain itu, pemerintah juga memiliki tanggung jawab dalam memastikan perlindungan konsumen  dalam  pembelian  HP.  Mereka  harus  mengatur  dan  mengawasi  praktik perdagangan  yang  berlaku  di  pasar,  serta  memberikan  edukasi  dan  informasi  kepada konsumen  tentang  hak-hak  dan  kewajiban  mereka.  Penelitian  oleh  (Badruzaman,  2019a) menyoroti perlunya regulasi yang jelas terkait dengan transaksi elektronik di Indonesia untuk mencegah  penipuan  dan  memberikan  perlindungan  kepada  konsumen.  Ini  menunjukkan pentingnya  peran  pemerintah  dalam  memastikan  perlindungan  konsumen  dalam  berbagai konteks transaksi komersial.
Selain  pemerintah  dan  produsen,  lembaga  penegak  hukum  juga  memiliki  peran penting  dalam  memastikan  perlindungan  konsumen  dalam  pembelian  HP.  Pasal  44  UUPK menetapkan hak-hak konsumen untuk mendapatkan perlindungan hukum dan menuntut ganti rugi  atau  kompensasi  jika  hak-hak  mereka  dilanggar  oleh  produsen  atau  penjual.  Lembaga penegak  hukum,  seperti  kepolisian  dan  pengadilan,  memiliki  tanggung  jawab  untuk menangani  keluhan  atau  sengketa  yang  diajukan  oleh  konsumen,  serta  memberikan  sanksi atau  hukuman  kepada  pelaku  pelanggaran  hukum  (Subagiyo  et  al.,  2022).  Hal  ini menunjukkan pentingnya sinergi antara pemerintah, produsen, dan lembaga penegak hukum dalam menjamin perlindungan konsumen dalam pembelian HP.
Namun,  tanggung  jawab  tidak  hanya  terletak  pada  pemerintah,  produsen,  atau lembaga  penegak  hukum.  Konsumen  juga  memiliki  tanggung  jawab  dalam  memastikan perlindungan diri  mereka sendiri  dalam pembelian HP.  Pasal  4 UUPK  menetapkan hak-hak dasar  konsumen,  termasuk  hak  untuk  memperoleh  barang/jasa  yang  aman,  sehat,  dan  tidak merugikan.  Konsumen  memiliki  tanggung  jawab  untuk  melakukan  riset  dan  memeriksa produk serta penjual sebelum melakukan pembelian, serta mengambil langkah-langkah untuk melindungi  diri  mereka  dari  praktik  perdagangan  ilegal  atau  tidak  adil  (Wulandari,  A.,  & Rambey,  2023).  Tanggung  jawab  konsumen  dalam  memastikan  perlindungan  diri  mereka sendiri  juga  merupakan  bagian  integral  dari  upaya  untuk  menciptakan  lingkungan perdagangan yang adil dan aman (Maheswari, H., Yudoko, G., & Adhiutama, 2023)
Keterlibatan  aktif  dari  masyarakat  juga  sangat  diperlukan  dalam  upaya  memastikan perlindungan  konsumen  dalam  pembelian  HP.  Seperti  yang  diungkapkan  oleh  (Sari,  D.  P., Masruroh,  N.  A.,  &  Asih,  2020),  faktor  penghambat  dalam  penegakan  hukum  terhadap perdagangan  gelap  handphone  antara  lain  adalah  kurangnya  keterlibatan  masyarakat  dalam memberikan  informasi  kepada  lembaga  penegak  hukum.  Meningkatkan  kesadaran masyarakat  tentang  pentingnya  melaporkan  praktik  perdagangan  ilegal  atau  tidak  adil  dapat membantu memperkuat perlindungan konsumen. Dalam konteks penegakan hukum terhadap perdagangan gelap handphone, kerja sama lintas sektoral juga menjadi kunci. (Morselinda, K. H., Pandiangan, L. E. A., & Astuti, 2024) menyebutkan bahwa penegakan hukum di wilayah Bea  Cukai  Cabang  Tembilahan  akan  melakukan  kerja  sama  dengan  instansi  lintas  sektoral. Hal  ini  menunjukkan  pentingnya  kolaborasi  antara  berbagai  pihak,  termasuk  lembaga pemerintah  dan  swasta,  dalam  menangani  masalah  perdagangan  ilegal  HP  dan  memastikan perlindungan konsumen. Dalam rangka meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap perdagangan  gelap  handphone,  diperlukan  juga  peningkatan  integritas  dan  profesionalisme dari  lembaga  penegak  hukum.  (Morselinda,  K.  H.,  Pandiangan,  L.  E.  A.,  &  Astuti,  2024) menekankan  pentingnya  meningkatkan  integritas  dan  profesionalisme  dalam  penegakan hukum sebagai salah satu faktor yang dapat mengatasi hambatan-hambatan dalam penegakan hukum terhadap perdagangan gelap handphone.

## Tantangan Penegakan Hukum dan Penyelesaian Sengketa dalam Kasus Pembelian HP Black Market
Risiko yang dihadapi konsumen yang membeli HP berstatus black market mencakup beberapa aspek penting yang terkait dengan keaslian dan kualitas produk, penipuan, tindakan penegakan  hukum,  dan  kerugian  finansial.  Studi  oleh  (Alfis  Setyawan,  2017)  menyoroti pentingnya  penegakan  hukum  terhadap  perdagangan  ilegal  ponsel  di  Indonesia,  yang seringkali  melibatkan  pelanggaran  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  dan  hukum dagang.  Meskipun  ada  upaya  penegakan  hukum,  seperti  yang  dilakukan  oleh  kepolisian  di wilayah  Riau,  hasilnya  tidak  selalu  memuaskan,  seperti  yang  terjadi  dalam  kasus  di Pengadilan  Negeri  Bengkalis  di  mana  pelaku  dinyatakan  bersalah,  tetapi  hanya  diberi hukuman ringan (Alfis Setyawan, 2017)
Penelitian  oleh  (Afifah,  2020)  membahas  masalah  jual  beli  HP  secara  online  dan menyoroti ketidakjelasan (gharar) yang mungkin terjadi dalam transaksi semacam itu. Hal ini relevan  dengan  risiko  yang  dihadapi  konsumen  dalam  membeli  HP  berstatus black  market karena  kekurangjelasan  terkait  keaslian  dan  kondisi  produk  yang  dibeli.  Lebih  lanjut, penelitian  oleh  (Morselinda,  K.  H.,  Pandiangan,  L.  E.  A.,  &  Astuti,  2024)  menunjukkan bahwa  praktik  jual  beli  HP  rekondisi,  seperti  yang  sering  terjadi  di  pasar  black  market, seringkali  melanggar  prinsip-prinsip  etis  dan  hukum,  dan  dapat  berujung  pada  penipuan terhadap konsumen.
Dalam  konteks  konsumen  yang  memilih  untuk  berbelanja  di  pasar black  market , penelitian  oleh  (W.  T.  Wiyono,  2014)  mengungkapkan  bahwa  faktor  harga  dan  kualitas barang  menjadi  pertimbangan  utama.  Meskipun  barang  mungkin  ditawarkan  dengan  harga yang  lebih  murah,  risiko  terkait  kualitas  dan  keaslian  barang  harus  dipertimbangkan.  Ini sesuai  dengan  risiko  yang  dihadapi  konsumen  yang  membeli  HP  berstatus  black  market,  di mana harga yang rendah seringkali tidak sebanding dengan kualitas atau keandalan produk.
Penelitian  tentang  sanksi  pidana  terhadap  penipuan  dalam  jual  beli  online  oleh (PARAMITA,  2023)  menyoroti  perlunya  penegakan  hukum  yang  tegas  terhadap  praktik ilegal  dalam  perdagangan  elektronik.  Ini  mencakup  penipuan  yang  mungkin  terjadi  dalam transaksi pembelian HP berstatus black market, di mana konsumen dapat menjadi korban.
Penegakan  hukum  dan  penyelesaian  sengketa  dalam  kasus  pembelian  HP black market adalah  tantangan  yang  kompleks  dan  memerlukan  pendekatan  yang  cermat  untuk mengatasi  masalah  yang  muncul.  Salah  satu  tantangan  utama  adalah  sulitnya mengidentifikasi  dan  menindak  para  pelaku  ilegal  di  pasar  black  market.  Penelitian  oleh (Badruzaman,  2019b)  menggambarkan  karakteristik  pinjaman  online  ilegal  di  Indonesia, yang  sering  kali  tidak  diotorisasi  oleh  OJK.  Kesulitan  dalam  menegakkan  hukum  di  pasar black  market  juga  terkait  dengan  sulitnya  mendapatkan  bukti  yang  cukup  untuk  menindak pelaku kejahatan.
Perbedaan  yurisdiksi  dan  kerjasama  antarnegara  juga  menjadi  tantangan  dalam penegakan hukum terkait pembelian HP black market . Penelitian oleh (Ibrahim & Sugiyono, 2023)  mengungkapkan  perbedaan  dalam  penegakan  hukum  antara  Indonesia,  Malaysia,  dan Jepang  terkait  penjualan  ponsel  yang  tidak  resmi.  Meskipun  berbagai  negara  memiliki undang-undang yang mengatur penjualan barang-barang ilegal, kerjasama antarnegara sering kali sulit dilakukan karena perbedaan dalam hukum dan sistem peradilan.
Selain itu, penting juga untuk memahami motivasi konsumen dalam membeli barang- barang  dari  pasar black  market .  Studi  oleh  (Sari  et  al.,  2021)  menunjukkan  bahwa  faktor- faktor seperti harga dan kebutuhan akan mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli barang ilegal. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang efektif dalam penegakan hukum dan  penyelesaian  sengketa  harus  memperhitungkan  faktor-faktor  psikologis  dan  ekonomi yang memengaruhi perilaku konsumen.
Tantangan  lainnya  adalah  adanya  harapan  dan  ekspektasi  dari  pihak-pihak  terlibat, termasuk  pemerintah  dan  pelaku  bisnis.  Penelitian  oleh  (Maheswari  et  al.,  2019)  menyoroti perlunya  keterlibatan  pemerintah  dan  pelaku  bisnis  dalam  mengatasi  masalah  limbah elektronik,  termasuk  dari  smartphone.  Kerjasama  yang  baik  antara  pemerintah  dan  pelaku bisnis,  baik  formal  maupun  informal,  dapat  membantu  menciptakan  model  yang berkelanjutan untuk mengelola limbah elektronik.
Selain  itu,  peran  konsumen  juga  sangat  penting  dalam  upaya  penegakan  hukum  dan penyelesaian sengketa dalam kasus  pembelian HP black  market . Penelitian oleh  (Sari  et  al., 2021)  menyoroti  peran  konsumen  dalam  program  pengumpulan e-waste ,  yang  dapat membantu  mengurangi  masalah  limbah  elektronik,  termasuk  dari  smartphone.  Kesadaran lingkungan  dan  niat  konsumen  untuk  berpartisipasi  dalam  program  pengumpulan  limbah
elektronik dapat membantu mengurangi permintaan terhadap barang-barang ilegal dari pasar black market.
Penyelesaian sengketa antara konsumen dan penjual dalam kasus pembelian HP black market  juga  dapat  menjadi  rumit  dan  sulit  dilakukan.  Pasal  22  UUPK  menetapkan  bahwa pemerintah  bertanggung  jawab  untuk  mengatur  dan  mengawasi  praktik  perdagangan  yang berlaku di pasar. Namun, dalam praktiknya, menyelesaikan sengketa dalam kasus pembelian HP black  market seringkali  melibatkan  proses  yang  panjang  dan  mahal,  terutama  jika melibatkan  pihak  dari  berbagai  negara  atau  yurisdiksi.  Proses  penyelesaian  sengketa  seperti mediasi  atau  arbitrase  mungkin  memerlukan  biaya  tambahan  dan  waktu  yang  cukup  lama, sehingga dapat menjadi kurang efektif dalam menyelesaikan sengketa konsumen.
Kurangnya  akses  konsumen  terhadap  informasi  dan  bantuan  hukum  juga  dapat menjadi  tantangan  dalam  penyelesaian  sengketa  dalam  kasus  pembelian  HP  black  market. Pasal  4  UUPK  menetapkan  hak-hak  dasar  konsumen,  termasuk  hak  untuk  memperoleh informasi tentang hak-hak dan kewajiban mereka dalam transaksi komersial. Namun, dalam praktiknya, konsumen yang membeli HP black market mungkin memiliki akses yang terbatas terhadap  informasi  dan  bantuan  hukum  yang  diperlukan  untuk  menyelesaikan  sengketa mereka. Ini dapat menghambat kemampuan konsumen untuk melindungi hak-hak mereka dan mencari keadilan dalam penyelesaian sengketa (Adeson, 2021)
Tantangan  penegakan  hukum  dan  penyelesaian  sengketa  dalam  kasus  pembelian  HP black market merupakan isu yang kompleks dan membutuhkan pendekatan yang holistik dan terkoordinasi  untuk  mengatasinya.  Pemerintah,  lembaga  penegak  hukum,  dan  organisasi konsumen  perlu  bekerja  sama  untuk  mengidentifikasi  dan  menindak  pelaku  ilegal, meningkatkan kerjasama antarnegara, dan menyediakan akses yang lebih baik bagi konsumen terhadap  informasi  dan  bantuan  hukum.  Dengan  langkah-langkah  ini,  diharapkan  dapat menciptakan  lingkungan  perdagangan  yang  lebih  adil,  aman,  dan  terpercaya  bagi  semua pihak yang terlibat dalam pembelian HP (Alfis Setyawan, 2017)

## Upaya  Pemerintah  dalam  Meningkatkan  Kesadaran  Konsumen  Melalui  Kebijakan Perdagangan HP
Pengembangan  kebijakan  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  perlindungan konsumen  dalam  perdagangan  HP  merupakan  langkah  krusial  dalam  menjaga  keadilan  dan keamanan  dalam  transaksi  komersial.  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen  (UUPK)  memiliki  peran  yang  sangat  penting  dalam  memberikan landasan hukum bagi pengembangan kebijakan tersebut  (Primadhany, E. F., Wahyudi,  I., & Cahyati,  2020).  Salah  satu  langkah  penting  dalam  pengembangan  kebijakan  adalah meningkatkan pengawasan terhadap pasar black market, di mana seringkali produk HP ilegal atau tidak resmi beredar, dapat  merugikan konsumen(W. T. Wiyono, 2014). Badan regulasi yang  berwenang,  dengan  dukungan  Pasal  22  UUPK,  dapat  meningkatkan  pengawasan terhadap pasar black market dan mengambil tindakan hukum terhadap pelaku ilegal.
Kerjasama  antarnegara  juga  diperlukan  dalam  penegakan  hukum  terhadap perdagangan  HP  ilegal  yang  melibatkan  lintas  batas  negara.  Perdagangan  barang-barang ilegal  seringkali  melibatkan  aktivitas  lintas  batas,  sehingga  memerlukan  kerjasama antarnegara  untuk  menangani  masalah  tersebut  secara  efektif  (Ibrahim  &  Sugiyono,  2023). Ini  sesuai  dengan  Pasal  42  UUPK  yang  mengatur  tentang  penyelesaian  sengketa  antara konsumen  dan  penjual.  Dalam  konteks  pembelian  HP  black  market  yang  melibatkan  pihak dari  berbagai  negara,  kerjasama  antarnegara  menjadi  kunci  dalam  menegakkan  hukum  dan memberikan perlindungan kepada konsumen (Afifah, 2020).
Pemerintah  juga  dapat  meningkatkan  kesadaran  konsumen  tentang  pentingnya membeli HP dari sumber  yang sah dan terpercaya melalui kampanye edukasi dan informasi (Sari  et  al.,  2021).  Pasal  4  dan  Pasal  23  UUPK mengatur  tentang  hak-hak  dasar  konsumen,
termasuk  hak  untuk  memperoleh  informasi  tentang  hak-hak  dan  kewajiban  mereka  dalam transaksi komersial serta pembentukan kontrak antara konsumen dan penjual. Namun, dalam kasus pembelian HP ilegal, konsumen mungkin menghadapi kesulitan dalam menyelesaikan sengketa  dengan  penjual  atau  produsen  (Andersen,  2018).  Pemerintah  dapat  memberikan akses yang lebih baik bagi konsumen untuk mendapatkan informasi dan bantuan hukum yang mereka  butuhkan  melalui  layanan  bantuan  hukum  atau  lembaga  penyelesaian  sengketa konsumen (Ekardo Apando & Nilda, 2014)
Pemerintah  juga  perlu  memastikan  bahwa  informasi  yang  diberikan  oleh  penjual kepada  konsumen  benar,  jelas,  dan  tidak  menyesatkan  sesuai  dengan  Pasal  8  UUPK (Maheswari  et  al.,  2019).  Perlu  juga  untuk  terus  memantau  perkembangan  teknologi  dan pasar agar dapat menyesuaikan kerangka kerja hukum dengan perubahan yang terjadi dalam industri  HP.  Dengan  mengadopsi  pendekatan  yang  proaktif  dan  responsif  terhadap perubahan,  diharapkan  dapat  menciptakan  lingkungan  perdagangan  yang  lebih  adil,  aman, dan terpercaya bagi  semua pihak  yang terlibat  (Morselinda, K. H., Pandiangan,  L. E. A.,  & Astuti, 2024)
Berdasarkan  uraian  pembahasan  diatas  maka  dapat  di  analisis  bahwa  perlindungan konsumen  dalam  pembelian  HP  dipasar Black  Market memerlukan  penjabaran  secara menyeluruh  melalui  integrasi  berbagai  teori  hukum  salah  satunya  adalah  teori  perlindungan konsumen  mencakup  pentingnya  hak-hak  konsumen  dan  kewajiban  penjual  sebagaimana diatur dalam undang-undang, akan tetapi pelaksanaannya seringkali tidak memadai terutama dipasar ilegal yakni menghasilkan teori das sein dan das sollen suatu kesengajaan antara apa yang seharusnya terjadi menurut hukum dan kenyataan yang ada.
Tantangan dalam penegakan hukum dan penyelesaian sengketa di pasar black market meliputi kurangnya kesadaran konsumen akan hak-hak mereka dan sulitnya menindaklanjuti pelaku pasar ilegal, dengan teori hukum positif dapat menekankan pentingnya aturan tertulis yang  jelas  dalam  penegakan  hukum  yang  konsisten  oleh  pihak  berwenang  guna  menjamin kepastian hukum.
Rekomendasi  kebijakan  untuk  meningkatkan  perlindungan  konsumen  dengan mencakup  perlindungan  konsumen,  perkuatan  mekanisme  penyelesaian  sengketa, penggunaan  teknologi  untuk  memantau  transaksi  ilegal  dan  penerapan  sanksi  yang  lebih tegas bagi pelanggar. Maka dari itu ketiga teori hukum pada penelitian ini berintegrasi untuk mengurangi  kesenjangan  antarapraktik  nyata  dan  standar  hukum  yang  diharapakan,  serta meningkatkan efektivitas perlindungan konsumen di pasar black market.

## KESIMPULAN
Kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan, penting untuk mempertimbangkan  peran  perlindungan  konsumen  dalam  perdagangan  HP,  terutama  ketika berhadapan  dengan  pembelian  dari  pasar black  market .  Perdagangan  HP black  market membawa  risiko  yang  signifikan  bagi  konsumen,  termasuk  risiko  terhadap  keaslian  dan kualitas  produk,  penipuan,  tindakan  penegakan  hukum,  dan  kerugian  finansial.  Untuk mengatasi  tantangan  ini,  langkah-langkah  penegakan  hukum  yang  lebih  tegas,  kerjasama antarnegara  yang  lebih  baik,  edukasi  konsumen,  peningkatan  akses  terhadap  informasi  dan bantuan hukum, serta penguatan kerangka kerja hukum yang ada perlu dilakukan.
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  (UUPK) memiliki  peran  penting  dalam  memberikan  landasan  hukum  untuk  mengatasi  masalah  yang muncul dalam perdagangan HP. Pasal-pasal dalam UUPK memberikan kerangka kerja  yang jelas  dalam  menetapkan  hak-hak  dan  kewajiban  konsumen,  serta  memberikan  dasar  bagi penegakan  hukum  dan  penyelesaian  sengketa  dalam  kasus  pembelian  HP.  Rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan perlindungan konsumen dalam perdagangan HP telah disusun dengan  mempertimbangkan  beberapa  faktor,  termasuk  penegakan  hukum  yang  lebih  tegas,
kerjasama antarnegara, edukasi konsumen, peningkatan akses terhadap informasi dan bantuan hukum, serta penguatan kerangka kerja hukum yang ada.

## REFERENSI
Adeson,  A.  (2021).  Penegakan  Hukum  Terhadap  Kurir  Dalam  Tindak  Pidana  Perdagangan Handphone Ilegal Di Polres Bengkalis. Resam Jurnal Hukum , 1 (3), 1–136.
Alfis  Setyawan,  B.  W.  (2017).  Perlindungan  Konsumen  dalam  Transaksi  E-Commerce Ditinjau  dari  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen. Jurnal  Judicial  Review , XIX (2), 46–70.
Andersen,  M.  Y.  (2018).  Perlindungan  Hukum  terhadap  Konsumen  yang  Membeli Smartphone Berstatus Black Market di E-Commerce Indonesia di Tinjau dari Undang- Undang  Ri  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara). Resam Jurnal Hukum , 4 (1), 31–44. Badruzaman, D. (2019a). Kajian Hukum Tentang Internet Mobile dalam Upaya Pencegahan Dampak  Negatif  Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi  di  Indonesia. Resam  Jurnal Hukum , 3 (2), 135. https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v3i2.1657
Badruzaman, D. (2019b). Kajian Hukum Tentang Internet Mobile dalam Upaya Pencegahan Dampak Negatif Teknologi Informasi dan Komunikasi di Indonesia. Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum , 3 (2), 135. https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v3i2.1657 Ekardo  Apando,  E.,  &  Nilda,  F.  (2014).  Jurnal  Ilmu  Sosial. Efektifitas  Program  Keluarga Harapan  (Pkh)  Dalam  Upaya  Pengentasan  Kemiskinan  Di  Nagari  Lagan  Hilir, Kabupaten Pesisir Selatan , 3 (1), 1–9.
Ibrahim,  M.,  &  Sugiyono,  H.  (2023).  Penegakan  Hukum  Terhadap  Badan  Usaha  Yang Mengimpor  Ponsel  Secara  Tidak  Resmi  (Perbandingan  Studi  Di  Indonesia,  Malaysia, Dan Jepang). Resam Jurnal Hukum , 5 (2), 225–251.
Kurniawan,  K.  D.,  &  Arimbi,  A.  F.  D.  (2022).  Tindak  Pidana  Perdagangan  Black  Market Atas  Barang  Elektronik. Lex  Librum:  Jurnal  Ilmu  Hukum , 8 ,  161–170. https://lexlibrum.id/index.php/lexlibrum/article/view/317
Maheswari, H., Yudoko, G., & Adhiutama, A. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Smartphone  Bermerek  Iphone  Dalam  Kaitannya  Dengan  Peredaran  Produk  Iphone Rekondisi Di Indonesia. Resam Jurnal Hukum , 5 (2), 201–206.
Maheswari,  H.,  Yudoko,  G.,  &  Adhiutama,  A.  (2019).  Government  and  intermediary business  engagement  for  controlling  electronic  waste  in  Indonesia:  A  sustainable reverse  logistics  theory  through  customer  value  chain  analysis. Sustainability (Switzerland) , 11 (3), 1–20. https://doi.org/10.3390/su11030732
Morselinda,  K.  H.,  Pandiangan,  L.  E.  A.,  &  Astuti,  N.  K.  (2024).  PENGETAHUAN MAHASISWA  FH  UKI  ANGKATAN  2023  TERHADAP  PENYERAHAN  DAN PENGAKSESAN PASSWORD PONSEL TANPA IZIN. Resam Jurnal Hukum , 10 (1), 56–72.
Morselinda, K. H., Pandiangan, L. E. A., & Astuti, N. K., & Safitri, N. E., Multazam, M. T., Phahlevy, R. R., & Abduvalievich, K. Z. (2024). Virtual Objects Trading in Indonesia: Legal Issues on Ownership and Copyright. In International Conference on Intellectuals’ Global Responsibility. Syiah Kuala Law Journal , 10 (1), 56–72. https://doi.org/10.24815/sklj.v4i3.18608
PARAMITA,  M.  P.  (2023).  Tanggung  Jawab  Akulaku  dan  Merchant  terhadap  Konsumen serta Perlindungan Hukum Konsumen atas Pembelian Smartphone Blackmarket secara Online (Doctoral dissertation, Universitas Jenderal Soedirman). Resam Jurnal Hukum , 4 (1), 88–100.
Primadhany,  E.  F.,  Wahyudi,  I.,  &  Cahyati,  C.  (2020).  Legal  Aspects  Of  Consumer Protection  In  Illegal  Sale  Of  Telecomunication  Devices  In  Indonesia. Resam  Jurnal Hukum , 6681 (3), 374–383.
Safitri,  N.  E.,  Multazam,  M.  T.,  Phahlevy,  R.  R.,  &  Abduvalievich,  K.  Z.  (2020).  Virtual Objects  Trading  in  Indonesia:  Legal  Issues  on  Ownership  and  Copyright.  In International  Conference  on  Intellectuals’  Global  Responsibility. Syiah  Kuala  Law Journal , 4 (3), 369–384. https://doi.org/10.24815/sklj.v4i3.18608 Safitri,  N.  E.,  Multazam,  M.  T.,  Phahlevy,  R.  R.,  &  Abduvalievich,  K.  Z.  (2023). Virtual Objects  Trading  in  Indonesia:  Legal  Issues  on  Ownership  and  Copyright (Vol.  1). Atlantis Press SARL. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-052-7_76
Saputra,  S.,  Barus,  F.  M.,  &  Batam,  U.  I.  (2020).  Pengaruh  Electronic  Word  Of  Mouth  (e- WOM) Dan Citra Merek Terhadap Minat Belanja Konsumen Di Batam. Resam Jurnal Hukum , 5 (1), 1–11.
Sari, D. P., Masruroh, N. A., & Asih, A. M. S. (2021). Consumer intention to participate in e‐waste collection programs: A study of smartphone waste in Indonesia. Sustainability (Switzerland) , 13 (5), 1–28. https://doi.org/10.3390/su13052759
Subagiyo,  D.  T.,  Gestora,  L.  R.,  &  Sulistiyo,  S.  (2022).  Prinsip-prinsip  Penegakan  HAM. Resam Jurnal Hukum , 3 (1), 69–84. https://doi.org/10.25041/iplr.v3i1.2594 W. T. Wiyono, W. (2014). FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONSUMEN MEMILIH “PASAR MALING” SURABAYA. Resam Jurnal Hukum , 2 , No. 2 , 594–610.
Wulandari,  A.,  &  Rambey,  G.  (2023).  Praktik  Black  Market  Pada  Kasus  Penjualan  Iphone Second  Di  Indonesia  Tahun  2016–2020. Journal  Publicuho , 5 (4),  1202–1223. https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.60