## SADAR PAJAK SEJAK DINI DALAM PENDIDIKAN
Reva Maria Valianti 1) , Emma Lilianti 2) , Juni Darwin 3) , Hendry Saladin 4)
Program Studi Akuntansi, Fakultas ekonomi Universitas PGRI Palembang

## Abstrak
Sumber dana terbesar pemerintah untuk membiayai pembangunan diperoleh dari pungutan pajak, yang mekanismenya bersifat memaksa sesuia dengan peraturan perundang-undangan Negara Indonesia. Rendahnya kesadaran wajib pajak untuk taat pajak merupakan persoalan terbesar  yang  dihadapi  oleh  Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP).  Keinginan  untuk  mengubah mengubah mindset masyarakat untuk sadar pajak dengan pendidikan sejak dini diperlukan teknis  yang  sistematis,  salah  satunya  melalui  inklusi  dalam  materi  pembelajaran  maupun kegiatan kesiswaan. Metode pelaksanaan dengan metode penyuluhan, dengan melalui tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap hasil. Berdasarkan hasil pengamatan tim PKM pada saat  kegiatan  berlangsung,  animo  siswa  terhadap  materi  yang  diberikan  sangat  tinggi. Antusiasme  peserta  dan  rata-rata  peserta  aktif  dalam  mengikuti  menyimak  materi penyuluhan. Pengamatan ini ditunjukkan dengan rasa ingin tahu siswa yang tinggi sehingga banyak  pertanyaan  yang  dilontarkan  pada  narasumber.  Keaktifan  narasumber  yang  juga melontarkan pertanyaan pada siswa sejauhmana mereka  mengenal perpajakan ditunjukkan dengan  hasil  post  test  menunjukkan  tanggapan  sebanyak  99%  siswa  menyatakan  mereka mulai memahami kewajiban sebagai wajib pajak.
Kata kunci: Pajak, Inklusi, Pendidikan, Siswa

## Abstract
The  largest  source  of  government  funding  to  finance  development  is  obtained  from taxation, the mechanism of which is coercive in accordance with Indonesian law. The low awareness  of  taxpayers  to  obey  taxes  is  the  biggest  problem  faced  by  the  Directorate General of Tax (DGT). The desire to change change the mindset of the public to be aware of  taxation  with  early  education  requires  systematic  technical,  one  of  which  is  through inclusion in learning materials and student activities. The implementation method with the extension method, through the preparation phase, the implementation stage and the results phase.  Based  on  the  observations  of  the  PKM  team  when  the  activity  took  place,  the students' interest in the material provided was very high. The enthusiasm of the participants and  the average active participant in  listening to the extension  material. This observation was shown with high student curiosity so many questions were asked to the speakers. The liveliness of the resource persons who also asked questions to students as far as they were familiar with taxation was shown by the results of the post-test showing a response of 99% of students stating they began to understand obligations as taxpayers
Keyword : Tax. Inclution, Education, Students
Correspondence  auth or: Reva Maria Valianti , revavalianti@univpgri-palembang.ac.id, Palembang, Indonesia
This work is licensed under a CC-BY-NC

## PENDAHULUAN
Pajak  sebagai  iuran  yang  diwajibkan  untuk  dibayar  oleh  warga  negara  dan disetorkan dalam kas negara, selanjutnya dikelola yang kegunaannya untuk kepentingan bersama. Dengan membayar pajak rakyat mendapatkan manfaat secara langsung dalam memfasilitasi  kebutuhan  hidupnya,  mengingat  pajak  berkonstribusi  bagi  kepentingan secara  menyeluruh  (Mardiasmo:2011).  Pajak  pusat  dan  pajak  daerah  melaksanakan pembangunan  menggunakan  dana  yang  bersumber  dari  pemungutan  pajak.  Azas pemungutan  pajak  bersifat  memaksa  dan  dasar  pelaksanaan  mengacu  pada  pada perundang-undang  Negara  RI.  Melalui  UU  No.28  tahun  2007  Pasal  1, Tentang Ketentuan  Umum  Dan  Tata  Cara  Perpajakan  (KUP) dijelaskan  bahwa  “pajak berkonstribusi  wajib  kepada  negara  diperoleh  dari  individu  dan  kelompok.  Sifat  pajak memaksa  dengan  jelas  tertuang  dalam  undang-undang,  namun  tanpa  memberikan interprestasi  langsung  kepada  rakyat  dan  digunakan  untuk  kepentingan  umum  dalam memaksimalkan  kemDalam  penyelenggaraan  negara,  pajak  memberikan  konstribusi yang  dominan  terhadap  negara  dibanding  sektor  lain  sebesar  ±  80%  dari  total pendapatan negara tiap tahunnya. Suatu indikasi menunjukkan bahwa keberlangsungan kehidupan  bangsa  kita  sangat  tergantung  dari  sumber  pendanaan  dari  pajak.  Tujuan khusus  untuk  membentuk  kehidupan  berbangsa  yang  smart  cerdas  secara  intlektual, sejahtera  dalam  khidupan,  berkeadilan,  dan  damai  sejahtera.  Untuk  menopang  sumber pendapatan dari sektor pajak, masyarakat seharusnya memiliki kesadaran tentang pajak sejak  dini.  Untuk  itu  dituntut  bagi  seluruh  warga  agar  memiliki  kesadaran  psikososial berupa  kesadaran  dalam  melaksanakan  kewajiban  untuk  menyetor  pajak  karena  telah menikmati fasilitas yang timbul karena pajak.
Pemerintah selalu melakukan berbagai pembenahan dalam hal pengurusan pajak, pembenahan diri itu disebut dengan self assignment . Pembenahan diri dapat dimulai dari diri  individu  wajib  pajak  melalui  kepercayaan  yang  diberikan  pemerintah  untuk melaporkan  kekayaan  sendiri  dan  penghitungan  pajak  secara  mandiri  atas  pajak  yang dikenakan untuk selanjutnya menyetor ke bank nominal yang harus dibayar. Artinya hal ini menunjukkan bahwa pemerintah telah mempercayakan sepenuhnya hal terkait segala pembayaran  pajak  kepada  wajib  pajak  meskipun  pajak  bersifat  memaksa.  Kebijakan pemerintah  yang  mempercayakan  semuanya  pada  wajib  pajak  menuntut  masyarakt untuk  memiliki  kesadaran  secara  mendalam  untuk  sadar  kewajiban  membayar  pajak. Kepercayaan  yang  diberikan  pemerintah  ini  menjawab  pertanyaan  akan  sistwm perpajakan di Indonosia sebersih apa? Artinya pemerintah dan masyarakat menuntaskan mekanisme sistem perpajakan yang bebas dari kecurangan dan ketidakadilan.
Rendahnya kesadaran wajib pajak untuk taat pajak merupakan persoalan terbesar yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) saat ini. Keinginan untuk mengubah mindset masyarakat  agar  sadar  pajak  dengan  pendidikan  sejak  dini  diperlukan  teknis yang  sistematis,  salah  satunya  melalui    inklusi  dalam  materi  pembelajaran  maupun kegiatan kesiswaan. Capaian pembelajaran (learning outcomes ) dalam kurikulum terkait pemahaman  sadar  pajak  diimplementasikan  menjadi  kurikuler  mata  kuliah  melalui “inklusi kesadaran pajak dalam MKDU”. Untuk itu diperlukan perancangan materi yang inklusif  dalam  penerapan  pembelajaran  agar  tujuan  pendidikan  tercapai  dan mewujudkan inklusi perpajakan efektif..
Dekade  5-7  tahunan  yang  akan  datang,  pemahaman  pajak  akan  lebih  familiar dalam  kurikulum  pendidikan  tinggi.  Merupakan  tujuan  yang  hendak  dicapai  dalam program  Inklusi Kesadaran Pajak dalam Pendidikan (inklusi kesadaran pajak). Inklusi,
sebuah kata benda dari kata sifat inklusif, dapat diartikan sebagai keadaan dimana suatu objek  tertentu  tidak  terbatas  untuk  diketahui  dan  dipahami  pihak  tertentu  saja, melainkan seluruh pihak tanpa batas apapun. Lawan kata inklusif sendiri adalah ekslusif yang  maknanya  berarti  hanya  bisa  diterima  atau  dipahami  kalangan  terbatas.  Inklusi kesadaran  pajak  menyasar  masyarakat  yang  dapat  bertindak  sekaligus  sebagai  Wajib Pajak. Namun inklusi kesadaran pajak yang hendak dibangun dalam konteks perpajakan ini  adalah  inklusi  yang  berbasis  pada  kesadaran  sehingga  proses  pelaksanaan  program inklusi  ini  harus  dipersiapkan  dengan  baik  dan  secara  berkesinambungan.  Program  ini menempatkan kesadaran pajak sebagai unsur yang harus disisipkan secara sistemik dan berkelanjutan di bidang pendidikan.
Melalui  inklusi  kesadaran  perpajakan  pada  level  pendidikan  tinggi, pemerintah berharap bermunculan generasi emas Indonesia yang bermutu dan berkarakter di masa yang  akan  datang.  Slogan  sadar  pajak  dapat  terwujud  dalam  bentuk  kepatuhan perpajakan. Ditargetkan tahun 2045 akan terbentuk generasi emas sadar pajak, sebagai pribadi  yang  paham  akan  kewajiban,  menyetor,  dan  melaporkan  pajak  secara  rutin. Berkedudukan  warga negara  yang  mampu  mengubah  image  paksaan  membayar  pajak menjadi trend berlomba-lomba patuh pajak. Terdapat lebih dari 4.400 perguruan tinggi di  Indonesia,  dengan  jumlah  mahasiswa  berkisar  7  juta  orang  dan  didukung  tenaga dosen  berjumlah  sekitar  250  ribu.  Banyaknya  jumlah  mahasiswa  di  atas  diberikan materi  pembelajaran  perpajakan  melalui  inklusi  perpajakan  dalam  pendidikan,  yang memuat  pentingnya  pajak  bagi  pembangunan,  memaknai  nilai  pajak  dalam  konteks sejarah  Indonesia,  pengelolaan  pajak, dan kewajiban  warga  negara  membayar  pajak sebagai wujud nasionalisme negara. (Mardlo : 2019).
Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP)  sejak  tahun  2014  telah  merintis  hal  di  atas, diawali  dengan  langkah  bahwa  kesadaran  perpajakan  merupakan  basis  penting  dalam sistem  perpajakan  yang  disepakati  di  negeri  ini  yaitu, self-assessment  system (SAS). Tanpa  kesadaran  itu,  SAS  akan  kehilangan  ruhnya.  Untuk  mewujudkan  SAS  harus didukung  oleh  wajib  pajak  yang  memiliki  karakter  sadar  pajak.  Sangat  tepat menempatkan program inklusi kesadaran pajak melalui pendidikan sebagai pintu masuk utama  pelaksanaanya.  Program  inklusi  kesadaran  pajak  melalui  pendidikan  dilakukan dengan  kegiatan  pembelajaran  dan  kegiatan  kemahasiswaan.  Dalam  penyusunan kurikulum  dan  kegiatan  pembelajaran,  inklusi  kesadaran  pajak  dilakukan  dengan  cara mengintegrasikan  kesadaran  pajak  dalam  Mata  Kuliah  Dasar  Umum  (MKDU)  di Perguruan  Tinggi,  yaitu  Pancasila,  Kewarganegaraan,  Bahasa  Indonesia,  dan  Agama. Muatan  lokal  mengenai  kesadaran  pajak  diintegrasikan  dalam  mata  kuliah  di  atas  dan disesuaikan  dengan  pembahasan,  dapat  berupa:  deskriptif  narasi,  latiahan  soal  ujian, ilustrasi  cerita  dan  gambar,  contoh  kasus/soal  atau  proyek  kelompok  belajar mahasiswa.  Didukung  oleh  kegiatan  biro  kemahasiswaan  memberikan  siswa  yang melanjutkan ke tingkat Universitas dan  mahasiswa peserta Kuliah Kerja Nyata (KKN) melalui inklusi ini dilaksanakan  melalui pembimbingan sosial materi-materi pentingnya pajak dalam kehidupan (Punditax.Com: 2017).
Pihak  perguruan  tinggi  meneruskan  program  pemerintah  pada  lini  di  bawahnya yaitu  tujuan  sadar  pajak  dalam  pendidikan  disosialisasikan  pada  siswa  Sekolah menengah Atas (SMA) agar siswa SMA sejak dini paham tentang perpajakan dan sadar akan  kewajiban  serta  kepatuhan  pajak.  Dirumuskan  bahwa  pra-implementasi  program inklusi  berawal  dari  tahun  2014  sampai  implementasi  seluruhnya  di  semua  Perguruan Tinggi di Indonesia tahun 2019, sehingga manfaatnya terhadap perbaikan kualitas SAS dalam  perpajakan  negeri  ini  belum  akan  terasa  sama  sekali.  Pendidikan  bukan  jalan
radikal  yang  mampu  mengubah  suatu  kondisi  secara  revolusioner,  ia  membutuhkan waktu dan proses yang berjalan menyertainya harus dijaga, dirawat, dan dipelihara agar tidak  mati  di  tengah  perjalanan.  Begitu  pula  dengan  program  inklusi  kesadaran  pajak ini,  bukan  tidak  mungkin  manfaatnya  baru  terasa  dua  dekade  mendatang,  ketika  para mahasiswa yang dididik dibawah integrasi muatan nilai sadar pajak telah menjadi Wajib Pajak  sebagaimana  diharapkan. Membayar  pajak  mengandung  berbagai  arti  nilai berikut:
Religius, makna religius menunjukkan arti kesadaran membayar pajak merupakan perwujudan syukur terhadap Tuhan YME, karena pajak bermanfaat untuk kepentingan umum,  semua  perbuatan  yang  baik  akan  mengandung  nilai  ibadah.  Juga  terkandung makna  kebersamaan  dan  berbagi  dalam  jumlah  pajak  yang  dibayar  secara  bersama- sama.  Terkandung  juga  nilai-nilai  religius  dari  berbagai  kepercayaan  dan  agama  yang dianut warga negara indonesia sebagai bentuk rasa syukur atas fasilitas yang tersedia.
Nasionalisme,  rasa  nasiolisme  sangat  penting  dalam  diri  warga  negara,  dengan rasa itu warga paham bahwa pajak yang dibayarkan akan berguna bagi pemaksimuman kemakmuran  masyarakat  dan  pembangunan  negara.  Ciri  warga  negara  memiliki  rasa nasionali  yang  tinggi  salah  satunya  ditunjukkan  dengan  ketaatan  dan  kesadaran membayar pajak.
Kemandirian,  Pendapatan  pajak  sangat  mendominasi  pendapatan  negara,  namun sebuah  negara  tidak  dapat  hanya  mengandalkan  smber  pendapatan  dri  pungutan  pajak saja. Oleh karena itu sebaiknya negara menggunakan sumber pembiayaan lain misalnya dari  investasi  negara  dan  lainnya.  Jika  kesadaran  pajak  warga  tidak  meningkat  secara signifikan,  sangatlah tidak  mustahil  negara  kita akhirnya  akan  membiayai  pengeluaran negara dengan berhutang pada negara asing. Untuk itu dituntut kemandirian dari negara untuk dapat membiayai pengeluaran dari berbagai sumber selain pajak.
Integritas, Self-assessment, memiliki  kesamaan  dengan  nilai  integritas  dalam pembayaran pajak, adanya kebebasan bagi wajib pajak melakukan secara mandiri cara menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya.
Gotong  Royong,  nenek  moyang  kita  mengandung  azas  gotong  royong  dalam setiap  aktivitas  hidup.  Rasa  sukarela  dan  penuh  kesadaran  dalam  membayar  pajak merupakan  kewajiban  kenegaraan  untuk  mewujudkan  pembangunan  ekonomi  negara sebagai perwujudan rasa solidaritas dan kebersamaan mencapai kemakmuran bersama.
Dunia  pendidikan  mendukung  yang  telah  dirintis  oleh  DJP,  inklusi  dalam perpajakan  selalu  mengupayakan  pajak  untuk  selalu  di  hati  setiap  anak  bangsa  sejak dini. Menanamkan rasa tanggung jawab dalam diri mereka agar bertanggungjawab atas keberlangsungan  hidup  negara.  Melalui  rasa  kebersamaan  dan  bekerjasama melaksanakan  pembangunan  negara  dan  patuh  atas  konstitusi  yang  ditetapkan  negara yang berlandaskan Pancasila. Peraturan yang membahas tentang pungutan pajak sudah jelas  tertuang  dalam  UU  perpajakan  sebagai  turunan  dari  dari  Undang-Undang  Dasar 1945  RI.  Integrasi  kedua  program  pemerintah  ini  diwujudkan  dalam  penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kemenkeu dan Kemendikbud Nomor: MoU-21/MK.03/2014 dan  Nomor:  13/X/NK/2014  tentang  Peningkatan  Kesadaran  Pajak  melalui  Pendidikan. Selain  itu  juda  didukung  dengan  penandatanganan  Nota  Kesepahaman  Nomor:  MoU- 4/MK.03/2016  dan  Nomor:  7/M/NK/2016  tentang  Peningkatan  Kerjasama  Perpajakan melalui  RistePenyuluhan  ini  bertujuan  untuk  sejak  dini  menumbuhkan  budaya  sadar pajak  bagi  tiap  individu,  dalam  rangka  mengupayakan  pembangunan  perpajakan Indonesia  yang  berjaya  di  masa  depan.  Intensitas  yang  tinggi  dalam  kesadaran melaksanakan  kewajiban  perpajakan  dengan  baik  dan  benar  dapat  membentuk
karakteristik  generasi  yang  memiliki  tanggungjawab  membela  negara  dan  cinta  tanah, dapat terwujud melalui hal berikut ini: 1) pemahaman tentang perpajakan di Indonesia bagi  pelajar.  2) menumbuhkembangkan  kesadaran  pelajar  dalam  kewajiban membayar pajak. 3) membudayakan semangat sikap, perilaku dan pemahaman tentang pajak bagi pajak.

## METODE PELAKSANAAN
Pelaksanaan  PkM  dosen  bagi  siswa  SMK  dilakukan  oleh  para  Dosen  Prodi. akuntansi  Fakultas  Ekonomi  melalui  metode  penyuluhan,  dengan  melalui  3  tahapan survei, pelaksanaan (implementasi) dan  hasil (pelaporan).

## Tahap persiapan
Hal  pertama  dilaksanakan  tim  pada  tahap  ini  adalah  survey  ke  lokasi  akan dilakukan  Pengabdian  kepada  Masyarakat  (PkM),  setelah  melalui  wawancara  singkat dengan  guru  dan  siswa  maka  ditemukan  kesepahaman  pentingnya  pajak  di sosialisasikan  pada  siswa.  Dilanjutkan  dengan  pengurusan  izin  pelaksanaan  PKM  dan penentuan  jadwal  pelaksanaan  serta  membentuk  tim  penyuluhan  dan  bekerja  sama dengan  pihak  sekolah  yaitu  SMK  Negeri  1  Sekayu  untuk  mempersiapkan  sarana  dan prasarana kegiatan.
Gambar 1. Pertemuan tim PKM dan Pihak Sekolah

## Tahap Pelaksanaan
Kegiatan  penyuluhan  terlaksana  sesuai  kesepakatan  yang  dikomunikasikan  pada tahap persiapan oleh kedua belah pihak yaitu Tim Dosen Universitas PGRI Palembang dengan pihak SMK Negeri 1 Sekayu, dengan rincian tahap pelaksanaan sebagai berikut:
1. Kegiatan  PKM  berupa  penyuluhan  dengan  Tema  “Sadar  Pajak  dalam  Pendidikan sejak Dini” dilaksanakan untuk mendukung program pemerintah.
2. Kegiatan  dilaksanakan  di  SMK  Negeri  1  beralamat  di  Jalan  Kolonel  Wahid  Udin No.125  Keluarahan  Kayuara  30711  Sekayu.  Pada  hari  Kamis  tanggal  2  Mei  2019 pukul 08.00 wib s.d 16.00 wib diselenggarakan di Aula di SMK Negeri 1 Sekayu.
3. Peserta  penyuluhan  pelajar  kelas  XI  dan  kelas  XII  Sekolah  Menengah  Kejuruan (SMK) Negeri 1 Sekayu berjumlah 53 orang.
1. Pada  awal  kegiatan  Tim  PkM  memberikan  pretest  pada  peserta  untuk  mengetahui seberapa besar tingkat pemahaman dan kesadaran siswa terhadap pajak.
2. Materi  penyuluhan  dilakukan  dengan  metode  ceramah  variatif  dan  interaktif menjelaskan  konsep  pajak  secara  luas  dan  menyeluruh,  pemberian  materi  oleh narasumber antara lain:
No Pemateri Materi a Reva Maria Valianti,S.E.,M.Pd.,MM Pengertian Perpajakan b Emma Lilianti,S.E.,M.Si Pajak dalam Pendidikan c Hendry Saladin, SE., M.M Pajak dalam masyarakat d Juni Darwin, SE., M.M Tata cara dan Prosedur Perpajakan e Sundari,S.H.,M.H Hukum Pajak f Puput Sekar Sari,S.Pd.,M.M Tax Amnesty f Dewi Sartika Tutorial
Gambar 2. Pemberian Materi Penyuluhan

## Tahap Hasil
Pada tahap hasil tim melakukan analisis atas jawaban post test yang diberikan pada siswa  saat  pelaksanaan.  Tim  juga  menjelaskan  manfaat  pelaksanaan  serta  luaran  yang merupakan dampak dari kegiatan PkM dosen bagi siswa SMK Negeri 1 Sekayu.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  hasil  pengamatan  tim  PKM  pada  saat  kegiatan  berlangsung,  animo siswa  terhadap  materi  yang  diberikan  sangat  tinggi.  Antusiasme  peserta  dan  rata-rata peserta  aktif  dalam  mengikuti  menyimak  materi  penyuluhan.  Pengamatan  ini ditunjukkan dengan rasa ingin tahu siswa yang tinggi sehingga banyak pertanyaan yang dilontarkan pada narasumber. Keaktifan narasumber yang juga melontarkan pertanyaan pada siswa sejauhmana mereka mengenal perpajakan ditunjukkan dengan hasil post test menunjukkan  tanggapan  sebanyak  99%  siswa  menyatakan  mereka  paham  pajak  dan sadar  akan  kewajiban  sebagai  wajib  pajak.  Tanggapan  postest  di  atas  merupakan implikasi dan manfaat dari pelaksanaa yang pada awal pertemuan siswa diberikan pree test  yang  terdiri  dari  pertanyaan-pertanyaan  terkait  dengan  perpajakan.  Sebanyak  50% siswa mengerti pajak tetapi belum memahani dan memiliki kesadaran akan pajak. Dapat dilihat dari tanggapan siswa pada salah satu butir pertanyaan, “apakah siswa memiliki kendaraan  dan  membayar  pajak  tiap  tahunnya?  Apakah  siswa  memilii  surat-surat
kendaraan bermotor”? terdapat 50% menjawab bahwa mereka memiliki kendaraan yang tidak memiliki surat-menyurat resmi.
Luaran dari kegiatan ini siswa dapat memahami pajak dan sadar pajak sejak dini dalam  pendidikan.  Pada  akhir  sesi  tergambar  jelas  bahwa  peserta  mulai  memaknai penting pajak dalam kehidupan sejak dini, dapat dirangkum dalam pemahaman konsep pajak dan paham pajak dalam pendidikan. Berdasarkan uraian latar belakang dan tujuan penyuluhan,  maka  manfaat  dari  penyuluhan  berguna  untuk  (1)  Mengembangkan pengetahuan dan wawasan perpajakan bagi pelajar. (2) Memacu semangat peserta untuk selalu  mau  belajar  dengan  memberikan  pembelajaran  untuk  memulai  sadar  membayar pajak,  dan  (3)  mengembangkan  kemampuan  dosen  sehingga  terus  meningkatkan  daya kreatifitas  untuk  dapat  direalisasikan  dalam  pengembangan  ilmu  pengetahuan  sebagai implementasi memenuhi tuntutan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
Siswa  memaknai  pajak  semua  ketentuan-ketentuan  umum  yang  berlaku  dalam perpajakan yang tertuang  dalam UU Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan ke empat atas UU Nomor 6 tahun 1983 dijelaskan pada pasal 1 ayat 1 menyatakan orang pribadi dan  badan  wajib  dan  memaksa  untuk  memberikan  konstribusi  kepada  negara berdasarkan peraturan UU perpajakan masayrakat tidak memperoleh timbal balik secara langsung dan digunakan untuk kepentingan bersama dalam mewujudkan kesejahteraan yang  sebesar-besarnya  untuk  rakyat”.  Selama  ini  siswa  awam  dunia  pajak  dan  jenis- jenisnya. Dalam UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 2 berisi pajak daerah dan retribusi daerah termaktup  di  dalamnya  daftar  berbagai  pajak  provinsi  dan  pada  Kabupaten  atau  Kota berikut jenis pajaknya.
Dalam  konteks nation  and  character  building ,  pendidikan  kesadaran  pajak  yang diinklusikan ke dalam mata pelajaran Pancasila dan Kewarganegaraan memiliki fungsi dan  peran  penting,  antara  lain  sebagai  upaya  untuk  mengembangkan  kesadaran  pajak dalam  diri  peserta  didik.  Pendidikan  kesadaran  pajak  saling  menguatkan  dengan  rasa kebangsaan  dan  cinta  tanah  air  yang  bersumber  dari  nilai  dan  moral  Pancasila.  Dalam konteks ini, pendidikan kesadaran pajak yang inklusif dalam mata pelajaran diharapkan berkontribusi  terhadap  pengembangan  keadaban  warga  negara  yang  sadar  pajak  ( civic virtue ).
Bukti  nyata  bahwa  pajak  sangat  berkonstribusi  dalam  mencerdaskan  kehidupan bangsa  dan  turut  berperan  aktif  dalam  peningkatan  kualitas  pendidikan  karena  hasil penerimaan  pajak  sdibukukan  sebagai  salah  satu  penerimaan  dalam  APBN  yang kemudian  didistribusikan  kepada  seluruh  Kementerian/Lembaga/Instansi/Badan  dan pihak  lainnya  untuk  membiayai  belanja  rutin  pemerintahan  (termasuk  gaji  dan tunjangan pegawai), proyek pembangunan, subsidi, pembayaran hutang, bantuan sosial, dan lain sebagainya. 80% penerimaan negara bersumber dari pajak dan 20% dari APBN diperuntukkan bagi anggaran pendidikan (Kompas.Com) Langkah  pemerintah  untuk  mewujudkan  program  tersebut  dengan  membuat kesepahaman  kerja  antara  Kementerian  Keuangan  dengan  antara  Kementerian Keuangan  dengan  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  (Kemendikbud). Kesepakatan  kedua  belah  pihak  tertuang  dalam  Nomor MoU-21/MK.03/2014  dan Nomor: 13/X/NK/2014 tentang Peningkataan Kesadaran Pajak melalui Pendidikan, dan Nota  Kesepahaamaan  Nomor: MoU-4/MK.03/2016 dan  Nomor: MoU-7/M/NK/2016 tentang Peningkatan Kerjasama Perpajakan melalui Riset Dikti. Hal lain yang dilakukan untuk  mendukung  iklusi  yang  ditetapkan,  kedua  lembaga  ini  melaksanakan    kegiatan pelatihan  bagi  tenaga  pelatih  ( TOT )  peserta  merupakan  utusan  dari  pegawai  Ditjen Pajak  dan  utusan  dari  Kemenristek  Dikti  yaitu  dosen/tenaga  pendidik. Hasil  kegiatan
Trainers of Trainers (TOT) mer upakan implementasi dari kesepahaman yang disepakati memberikan pelatihan dosen dari berbagai perguruan tinggi masing-masing lingkungan L2Dikti sesuai dengan materi pembelajaran yang diperoleh selama masa pelatihan.
Melalui  kegiatan-kegiatan  serupa  yang  dilakukan  berbagai  pihak,  dalam  dekade 20  tahunan  ke  depan  diharapkan  bermunculan  relawan  pajak  yang  memperjuangkan gerakan  sadar  pajak  yang  dimotori  anak-anak  muda  dan  kaum  terpelajar.  Seiring munculnya  ormas  maupun  organisasi  politik  yang  mendukung  gerakan  tersebut. Diprediksi  sadar  pajak  dapat  mencapai  puncak  optimalisasi  pada  sekitaran  40  tahunan yang akan datang akan tiba masanya iuran wajib sebagai kebutuhan bagi seluruh warga bukan lagi menjadi beban. Dalam sistem Pencapaian membentuk aspek perpajakan yang terintegrasi  dengan  baik  dalam  sistem  kehidupan  bermasyarakat  bangsa  sesuai keperibadian bangsa.

## SIMPULAN
Melalui  kegiatan  PKM  sadar  pajak  dalam  pendidikan  siswa  memperoleh pemahaman dan membuka pikiran siswa secara luas, bahwa pajak sangat penting dalam kehidupan  bernegara.  Menanankan  dalam  diri  pribadi  untuk  sadar  kewajiban  akan pajak, dimulai dari ketaatan membayar pajak yang bisa mereka lakukan sesuai dengan status sebagai siswa  dan mahasiswa. Membantu mengingatkan orang tua dan keluarga jika  ada  kendaraan  yang  belum  membayar  pajak.  Mengingatkan  orang  tua  yang  tidak rutin membayar pajak tempat tinggal dan domisili serta pajak lain yang diakibatkan dari aktivitas  rumah  tangga  sehari-hari.  Materi  perpajakan  dan  sadar  pajak  terinklusi  turut mendukung tumbuhnya kesadaran pajak dalam benak dan jiwa siswa sejak dini.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Dihaturkan  terima  kasih  dari  Tim  PKM  dosen  untuk  LPPkM  Universitas  PGRI Palembang yang sudah memprogramkan secara rutin PKM dosen dalam bentuk fasilitas dan pendanaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Mardiasmo. (2011). Perpajakan Edisi Revisi 2009. Jakarta: Andi Yogyakarta Mardlo,  Amaliah,  Zidni  ,https://pajak.go.id/artikel/inklusi-pajak-untuk-generasi-emas- sadar-pajak) diunggah pada 01/08/2019 - 10:15
Kementerian  keuangan  RI  Direktorat  Jenderal  Pajak.  (2016).    Kesadaran  Pajak    untuk PerguruanTinggi.http://edukasi.pajak.go.id/images/buku_pt/Materi_Terbuka/Bu kuMTKPPT2.pdf
Punditax.Com. (2016). Mengenal Program Inklusi Kesadaran Pajak Dalam Pendidikan. http://punditax.com/mengenal-program-inklusi-kesadaran-pajak-dalam-pendidikan.
Diunggah pada: 16 Juli 2017 Kompas.com.(2020). Pendapatan Negara dan Pengeluaran Negara". https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/04/090000769/sumber- pendapatan-negara-dan-pengeluaran-negara?page=all. Diakses: 04 Januari 2020