## INFO ARTIKEL

## Kata kunci:
Tindak  Pidana  Narkotika, Disparitas

## INFO ARTICEL
Keyword: Narcotics Crime, Dispanity

## UNES Journal of Swara Justisia
Volume 2, Issue 1, April 2018
P-ISSN 2579-4701 E-ISSN 2579-4919

## DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA

## DISPARITY OF JUDICIAL DECISIONS IN CURRENT OF CRIMINAL IN THE CRIMINAL CASES OF NARCOTICS

## Encep Henry
E-mail: encephenry1@gmail.com

## Adhi Wibowo
Fakultas Hukum Universitas Ekasakti e-mail: wibowo.adhi@rocketmail.com

## ABSTRAK
Disparitas  hukuman  sering  dihubungkan  dengan  independensi  hakim  karena  model pemidanaan  yang  diatur  dalam  dalam  KUHP  hanya  merumuskan  sanksi  pidana maksimal  saja,  selain  itu  karena  undang-undang  kekuasaan  kehakiman  juga mengatur bahwa Hakim juga wajib mempertimbangkan sifat baik dan jahat pada diri terdakwa.  Disparitas  putusan  hakim  ini  terjadi  juga  di  Pengadilan  Negeri  Klas  IA Padang  yang  memeriksa  dan  memutus  perkara  tindak  pidana  narkotika  dengan majelis  hakim  yang  sama  dan  dakwaan  pasal  sama  tetapi  putusan  yang  dijatuhkan kepada  terdakwa  berbeda-beda.  Dengan  terjadinya  disparitas  pidana  tanpa  ada penjelasan  terhadap  masyarakat  umum  maka  berdampak  munculnya  rasa ketidakadilan di pihak terpidana sendiri maupun masyarakat yang tidak mengetahui latar belakang pemberian pidana tersebut.

## ABSTRACT
Disparity  of  punishment  is  often  associated  with  the  independence  of judges because the punishment model set forth in the Criminal Code only formulates maximum penal sanctions only, in addition because u ndang- judicial  power  also  regulates  that The  judge  must  also  consider  the  good  and  evil nature of the defendant. The disparity of the decision of the judge also occurred in the  District  Court  of  Class  IA  Padang whichexamined  and  decided  on  the  case  of narcotics crime with the same panel of judges and the indictment of the same article but  the  decision  given to  the defendant  was different. With  the  occurrence  of criminal disparity without any explanation to the general public then the impact of the  emergence  of  a  sense  of  injustice  in the  convicted  parties  themselves  and  the people who do not know the background of the criminal provision.

## A. Pendahuluan
Putusan  pengadilan  merupakan  tonggak yang  penting  bagi  cerminan  keadilan,  termasuk
putusan  pengadilan  yang  berupa  penjatuhan pidana  dan  pemidanaan.  Lahirnya  penjatuhan pidana  dan  pemidanaan  bukan  muncul  begitu
saja  melainkan  melalui  proses  pemeriksaan yang sangat panjang di pengadilan. Proses yang dikehendaki  undang-undang  adalah  cepat, sederhana  dan  biaya  ringan.  Biasanya  asas  itu masih  ditambah  dengan  asas  bebas,  jujur  dan tidak  memihak  serta  adil  hal  itu  tentunya berkenaan  dengan  asas  peradilan.  (Andi Hamzah, 1984: 238)
Menurut  Pasal  21  UU  Nomor  48  Tahun 2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  bahwa:
“masalah  kebebasan  hakim  dalam  menentukan pemberian  pidana  sudah  jelas  diatur  disana dimana  keputusan  hakim  tersebut  tidak  dapat diganggu  oleh  pihak  manapun  dan  bebas  dari intervensi  lembaga  apapun.  Dengan  kebebasan kehakiman  inilah,  maka  keadilan  diharapkan dapat  tercipta  sesuai  dengan  jiwa  kemanusiaan serta keadilan sosial dalam masyarakat”.
Sebenarnya  masalah  disparitas  putusan hakim  pidana  adalah  masalah  yang  telah  lama menjadi  pusat  perhatian  kalangan  akademisi, pemerhati  dan  praktisi  hukum.  Disparitas putusan dianggap sebagai isu yang mengganggu dalam  sistem  peradilan  pidana  terpadu,  dan praktek  disparitas  tak  hanya  ditemukan  di Indonesia, ia bersifat universal dan ditemukan di banyak negara. Disparitas putusan dapat disebut sebagai  faktor  yang  mempengaruhi  pada  cara pandang  dan  penilaian  masyarakat  terhadap peradilan, karena dinilai sebagai wujud ketidakadilan yang mengganggu. Padahal disparitas  putusan  tak  bisa  dilepaskan  dari diskresi hakim menjatuhkan pidana dalam suatu perkara pidana.
Di  Indonesia,  disparitas  hukuman  juga sering dihubungkan dengan independensi hakim.  Di samping itu model pemidanaan  yang diatur  dalam  perundang-undangan  sebagaimana diatur dalam KUHP dengan merumuskan sanksi pidana  maksimal  juga  ikut  memberi  andil. Disparitas juga dapat  terjadi karena UU  Nomor 48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman yang  juga  mengatur  bahwa:  “dalam  menjatuh kan  putusan,  hakim  tidak  boleh  diintervensi pihak  manapun  dan  hakim  wajib  menggali, mengikuti,  dan  memahami  nilai-nilai  hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim juga wajib memper-timbankan sifat baik dan jahat pada diri terdakwa.
Menurut
Harkristuti Harkrisnowo mengenai disparitas disebutkan bahwa:
“Disparitas  putusan  berkenaan  dengan perbedaan  penjatuhan  pidana  untuk  kasus yang serupa atau setara keseriusannya, tanpa alasan  atau  pembenaran  yang  jelas.  Ada banyak  faktor  yang  menyebabkan  terjadinya disparitas  putusan.  Tetapi  pada  akhirnya hakimlah yang paling menentukan terjadinya disparitas.  Misalnya,  ada  dua  orang  yang melakukan  tindakan  pencurian  dengan  cara yang  sama  dan  akibat  yang  hampir  sama. Meskipun  hakim  sama-sama  menggunakan Pasal  362  KUHP,  bisa  jadi  hukuman  yang dijatuhkan berbeda”
(Harkristuti
Harkrisnowo, 2003 : 7)
Disparitas  putusan  pidana  juga  terjadi  di Pengadilan  Negeri  Klas  IA  Padang  yang  telah memeriksa  dan  memutus  perkara  tindak  pidana narkotika dengan majelis hakim yang sama dan dakwaan  pasal  juga  sama  telah  menjatuhkan putusan  yang  berbeda,    kepada  terdakwa  Dafid Saputra  Pgl.  Mia  karena  telah  terbukti  secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  penyalahgunaan  Narkotika  Golong-an  I bagi  diri  sendiri  menjatuhkan  putusan  pidana penjara  selama  1  (satu)  tahun  berdasarkan Putusan  Perkara  Nomor  551/Pid.Sus/2015/ PN.Pdg sedangkan ber-dasarkan Putusan
Perkara  Nomor  566/  Pid.Sus/2015/PN  Pdg, menjatuhkan  putusan  kepada  terdakwa  Dedi Kurniawan  Pgl.  Aceng  dengan  pidana  penjara selama 2 ( dua ) tahun 2 ( dua ) bulan.
Berdasarkan  latar  belakang  pemikiran  di atas, maka penelitian ini mengkaji:
1. Bagaimanakah  pertimbangan  hakim  dalam
menjatuhkan  pidana  pada  putusan  Nomor: 551/Pid.Sus/2015/PN.Pdg dan Nomor:
566/Pid.  Sus/2015/PN.Pdg  sehingga  terjadi disparitas  di  Pengadilan  Negeri  Klas  IA
Padang ?
2. Apakah  faktor-faktor  yang  menyebabkan
timbulnya  disparitas  penjatuhan  pidana dalam  putusan  Nomor:  551/Pid.Sus/2015/ PN.Pdg  dan  Nomor:  566/Pid.  Sus/2015/PN.
Pdg di Pengadilan Negeri Klas IA Padang ?

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  adalah  suatu  penelitian yang  bersifat deskriptif  analitis ,  yaitu
penelitian  yang  menggambarkan  tentang pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan pidana  pada  perkara  tindak  pidana  narkotika dan faktor-faktor penyebab terjadinya
disparitas  di  Pengadilan  Negeri  Klas  IA Padang berdasarkan putusan Nomor:
551/Pid.Sus/2015/PN.Pdg dan Putusan Nomor: 566/Pid.Sus/2015/PN. Pdg.  Adapun Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah  metode  pendekatan yuridis  normatif sebagai  pendekatan  utama  dan  didukung dengan  pendekatan yuridis  empiris, yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum  dengan  melihat  norma  hukum  yang berlaku  dan  menghubungkan  dengan  fakta yang  ada  dalam  masyarakat  sehubungan dengan  permasalahan  yang  ditemui  dalam penelitian. (Amirudin, 2006 : 133)
C. Pertimbangan  Hakim  Dalam  Menjatuh kan  Pidana  Pada  Putusan  Nomor 551/Pid.Sus/2015/PN.Pdg  dan  Nomor: No.  566/Pid.Sus/2015/PN.Pdg  Sehingga Terjadi  Disparitas  Di  Pengadilan  Negeri Klas IA Padang
Secara  maknanya,  disparitas  pidana adalah  penerapan  pidana  yang  tidak  sama terhadap  tindak  pidana  yang  sama  atau terhadap  tindak  pidana  yang  sifat  bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas.
Menurut  Harkristuti  Harkrisnowo, disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori yaitu:
1. Disparitas antara tindak pidana yang sama
2. Disparitas  antara  tindak  tindak  pidana yang  mempunyai  tingkat  keseriusan  yang sama
3. Disparitas  pidana  yang  dijatuhkan  oleh satu majelis hakim
Disparitas  antara  pidana  yang  dijatuhkan oleh  majelis  hakim  yang  berbeda  untuk tindak  pidana  yang  sama.  (Harkristuti Harkrisnowo, 2003 : 7)

## UNES Journal of Swara Justisia. Volume 2 Issue 1 22-33
Disparitas  pidana  juga  dapat  terjadi pada pemidanaan yang berbeda terhadap dua orang  atau  lebih  terdakwa  yang  melakukan suatu  tindak  pidana  secara  bersama-sama
(complicity), namun  tanpa  pertimbangan yang  rasional.  Karenanya,  sebagaimana pendapat  Sudarto,  bahwa  masalahnya  bukan pada menghilangkan disparitas secara mutlak,  tetapi  bagaimana  disparitas  tersebut harus reasonable.
Tidak  adanya  pedoman  pemberian pidana  yang  umum  menyebabkan  hakim mempunyai  kebebasan  untuk  menentukan jenis  pidana,  cara  pelaksanaan  pidana  dan tinggi  atau  rendahnya  pidana.  Bisa  terjadi dalam  suatu  delik  yang  sama  atau  sifat berbahayanya  sama  tetapi  pidananya  tidak sama.  Namun  kebebasan  ini  tidak  berarti bahwa  hakim  boleh  menjatuhkan  pidana dengan  kehendaknya  sendiri  tanpa  ukuran tertentu.
Perihal disparitas pidana yang
bersumber dari Hakim, juga pernah dikemukakan oleh Roem Dhamdusdi,
seorang  Hakim  senior  pada  Pengadilan Pidana Thailand, yang mengatakan:
“Sebaiknya pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan  atas  tindak  pidana  yang serupa  haruslah  sama,  akan  tetapi tampaknya  dalam  praktik  hal  ini  sukar dilaksanakan, disebabkan masing- masing  hakim  mem-punyai  ide  sendiri dalam  penjatuhan  pidana”.(Oemar  Seno Adji, 1984 : 14)
Loebby  Luqman  juga  mengatakan, bahwa  bagaimana  kualitas  putusan  Hakim
atas  suatu  perkara  yang  ditanganinya  adalah tidak  terlepas  dari  pribadi  Hakim  dan lingkungan  yang  membentuk  pribadi  Hakim yang  bersangkutan.  (Muladi  &  Barda Nawawi Arief, 1995 : 51)
Disparitas pidana merupakan salah satu ciri adanya putusan yang dianggap bermasalah  atau  menyimpang,  sebab  dapat menimbulkan  ketidakadilan  bagi  pelaku  dan dapat mengurangi suatu penghargaan terhadap  hukum.  Muladi  dan  Barda  Nawawi
Arief, mengatakan disparitas putusan pengadilan  atau  disparitas  pidana  ( disparity of sentencing ) adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama ( same  offence )  atau  terhadap  tindak  pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbanding- kan  ( offence  of  comparable  seriousness ) tanpa dasar pembenaran yang jelas.
Disparitas  pidana  membawa  prob- lematika  tersendiri  dalam  penegakan  hukum di  Indonesia.  Di  satu  sisi  pemidanaan  yang berbeda/disparitas  pidana  merupakan  bentuk dari  diskresi  hakim  dalam  menjatuhkan putusan,  tapi  di  sisi  lain  pemidanaan  yang berbeda/disparitas  pidana  ini  pun  membawa ketidakpuasan bagi terpidana bahkan masyarakat  pada  umumnya.  Keadaan  ini tentu  menimbulkan  inkonsistensi  putusan peradilan  dan  juga  bertentangan  dengan konsep rule  of  law yang  dianut  oleh  Negara kita,  dimana  pemerintahan  diselenggarakan berdasarkan  hukum  dan  didukung  dengan adanya  lembaga  yudikatif  yakni  institusi

## P-ISSN 2579-4701, E-ISSN 2579-4919
peradilan untuk menegakkan hukum.
Akibat  menerapkan  suatu  peraturan yang  berbeda-beda,  maka  publik  akan kesulitan  memahami  tindak  pidana  yang terjadi. Apakah tindak pidana tertentu, masuk ke dalam hukum administrasi negara ataupun peraturan  lainnya.  Terjadinya  disparitas pidana  tentu  tidak  lepas  dari  ketentuan hukum  pidana  sendiri  yang  memberikan kebebasan  penuh  kepada  hakim  untuk memilih  jenis  pidana  yang  dikehendaki. KUHP  kita  menganut  sistem  alternatif hukuman,  misalnya,  antara  pidana  penjara, pidana  kurungan,  dan  denda,  di  sini,  hakim bisa  saja  menekankan  pada  pidana  penjara ketimbang denda, atau sebaliknya.
Dasar  pertimbangan  hakim  dalam menjatuhkan  putusan  merupakan  hal  yang paling  krusial  dari  sebuah  putusan (vonis).
Putusan hakim merupakan puncak dari suatu perkara  yang  sedang  diperiksa  dan  diadili oleh  seorang  hakim.  Hakim  memberikan keputusan-nya  mengenai  hal-hal  sebagai berikut: (Sudarto, 1986 : 74)
1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
2. Keputusan  mengenai  hukumnya,  apakah perbuatan  yang  dilakukan  terdakwa  itu merupakan  suatu  tindak  pidana  dan apakah  terdakwa  bersalah  dan  dapat dipidana.
3. Keputusan  mengenai  pidananya,  apabila terdakwa memang dapat dipidana.
Putusan  yang  baik,  apabila  diambil berdasarkan pertimbangan yang baik,
sehingga  putusan  hakim  yang  baik,  dan sempurna  hendaknya  putusan  tersebut  dapat diuji  dengan  4  kriteria  dasar  pertanyaan  ( the four way test ) berupa:
1. Benarkah putusanku ini ?
2. Jujurkah  aku  dalam  mengambil  keputus- an?
3. Adilkah bagi pihak-pihak putusan ?
4. Bermanfaatkah  putusanku  ini  ?  (Lilik Mulyadi, 2007 : 136)
Menurut  Eddy  O.  S.  Hiariej,  ada beberapa  teori  atau  pendekatan  yang  dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertim- bangkan  penjatuhan  putusan  dalam  suatu perkara,  yaitu:  (Eddy  O.  S.  Hiariej,  2012  : 102)
1. Teori  Keseimbangan,  yaitu  keseimbangan antara  syarat-syarat  yang  ditentukan  oleh undang-undang  dan  kepentingan  pihak- pihak  yang  tersangkut  atau  berkaitan dengan perkara.
2. Teori  Pendekatan  Seni  dan  Intuisi. Pejatuhan  putusan  oleh  hakim  merupakan diskresi  atau  kewenangan  dari  hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi  setiap  pelaku  tindak  pidana,  hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut  umum  dalam  perkara  pidana, atau  hakim  akan  melihat  keadaan  pihak yang  berperkara  yaitu  penggugat  dan tergugat dalam perkara perdata.
Penjatuhan  putusan,  hakim  memper- gunakan pendekatan seni lebih ditentukan oleh instink atau intuisi daripada pengetahuan dari hakim.
3. Teori  Pendekatan  Keilmuwan.  Titik  tolak dari  ilmu  ini  adalah  pemikiran  bahwa proses  penjatuhan  pidana  harus  dilakukan secara  sistematik  dan  penuh  kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan  terdahulu  dalam  rangka

## UNES Journal of Swara Justisia. Volume 2 Issue 1 22-33
menjamin konsistensi dari putusan hakim.
4. Teori Pendekatan Pengalaman. Pengalam- an  dari  seorang  hakim  merupakan  hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari. 5. Teori Ratio Decindendi. Teori ini didasarkan  pada  landasan  filsafat  yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek  yang  berkaitan  dengan  pokok perkara  yang  disengketakan  kemudian mencari  peraturan  perundang-undangan yang  relevan  dengan  pokok  perkara  yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan  putusan  serta  pertimbangan hakim  harus  didasarkan  pada  motivasi yang  jelas  untuk  menegakkan  hukum  dan memberikan  keadilan  bagi  para  pihak yang berperkara.
6. Teori  Kebijaksanaan.  Aspek  teori  ini menekankan bahwa pemerintah,
masyarakat,  keluarga  dan  orang  tua  ikut bertanggung  jawab  untuk  membimbing, membina,  mendidik  dan  melindungi terdakwa,  agar  kelak  dapat  menjadi manusia  yang  berguna  bagi  keluarga, masyarakat dan bangsanya.
D. Pertimbangan  Hakim  Dalam  Menjatuh kan Pidana Pada Putusan Nomor
551/Pid.Sus/2015/PN.Pdg  dan  No.  566/
Pid.Sus/2015/PN.Pdg  Sehingga  Terjadi
Disparitas  Di  Pengadilan  Negeri  Klas  IA Padang
Berdasarkan  2  (dua)  putusan  perkara narkotika yang penulis teliti, dengan terdakwa  Dafid  Saputra  Pgl.  Mia  dan terdakwa  Dedi  Kurniawan  Pgl.  Aceng, apabila  dibandingkan  jelas  terlihat  bahwa terdapat perbedaan hukuman terhadap terdakwa,  dimana  diantara  kasus  tersebut mempunyai persamaan pasal yang didakwakan, yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2009
tentang  Narkotika  yang  mengaturnya  serta ancaman  yang  dikenakan  serta  terhadap tindak  pidana  yang  sifat  berbahayanya  dapat diperbandingkan,  dimana  terhadap  terdakwa Dedi  Kurniawan  Pgl.  Aceng  diputus  oleh Majelis  Hakim  dengan  hukuman  jauh  lebih berat  yaitu  pidana  penjara  selama  2  (dua) tahun  2  (dua)  bulan  dibanding  terdakwa Dafid  Saputra  Pgl.  Mia,  yang  dijatuhi putusan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, sehingga  jelas  terlihat  adanya  disparitas tersebut terjadi, sungguhpun terdapat kesamaan  dalam  hal  pertimbangan  hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa.
Adapun  pertimbangan  hakim  dalam menjatuhkan  pidana  pada  Putusan  Nomor: 551/Pid.Sus/2015/PN.Pdg dan Nomor: 566/Pid.Sus/2015/PN.Pdg  sehingga  terjadi disparitas  pidana  di  Pengadilan  Negeri  Klas IA Padang adalah sebagai berikut:
1. Pertimbangan Yuridis, mendasarkan pada:
a. Penetapan  Ketua  Pengadilan  Negeri Klas  IA  Padang  Nomor:  551/Pen.Pid-
Sus/2015/PN.Pdg  tanggal  01  Oktober 2015 dan Nomor: 556/Pen.Pid- Sus/2015/PN.Pdg  tanggal  07  Oktober 2015  tentang  penunjukan  Majelis Hakim.
b. Wewenang  mengadili  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  147  KUHAP, menyangkut  kompetensi  absolut  dan kompetensi relatif.
c. Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum
d. Tuntutan  pidana  ( requisitoir) dari Penuntut  Umum  yang  dibacakan  dan diserahkan di persidangan.
2. Pertimbangan Terhadap Fakta di
Persidangan, didasarkan pada:
a. Pemeriksaan Saksi-saksi (a charge)
b. Pemeriksaan Terdakwa di Persidangan
c. Pemeriksaan Barang Bukti di Persidangan d. Terpenuhinya  Unsur-unsur  Pasal  yang Didakwakan Penuntut Umum.
3. Pertimbangan Non Yuridis, antara lain:
Pertimbangan  non  yuridis  yang digunakan  majelis  hakim  sebagai  alasan dalam  menjatuhkan  pidana  terhadap terdakwa  dalam  2  (dua)  perkara  tindak pidana  penyalahgunaan  narkotika  di Pengadilan  Negeri  Klas  IA  Padang adalah:
a. Terdakwa belum pernah dihukum Hal mendasar yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan  berat  ringannya  pidana yaitu apakah terdakwa pernah dihukum sebelumnya atau belum pernah dihukum.  Dari  kedua  terdakwa  tindak pidana  narkotika    di  atas  ternyata belum  pernah  ada  yang  dihukum sebelumnya  sehingga  hakim  dalam menjatuhkan putusannya dapat meringankan  pidana  yang  diberikan pada terdakwa.
b. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
Hakim  sebelum  menjatuhkan  putusan dalam  proses  persidangan  terlebih dalam  kasus  narkotika,  hakim  betul- betul  memperhatikan  sikap  terdakwa dari  pemeriksaan  awal  sampai  dengan pembacaan  putusan  di  persidangan, apakah  si  terdakwa  betul  mengakui perbuatannya  dan  apakah  terdakwa betul-betul  menyesal,  hal  tersebut membutuhkan pertimbangan.
c. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan Hakim dapat menjatuhkan pidana yang meringankan apabila terdakwa didalam
proses  persidangan  mengikuti  segala aturan dalam proses persidangan seperti halnya saat persidangan terdakwa  memberi  kan  keterangan terkait  tindak  pidana  yang  ia  lakukan secara  jelas  dan  tidak  bertele-tele, terdakwa meng hormati proses persidangan,  sopan  dalam  mengikuti proses persidangan dan sebagainya.
d. Perbuatan tersebut menimbulkan keresahan masyarakat
Dalam  menjatuhkan  pidana  dalam perkara narkotika hakim wajib mempertimbangkan  pengaruh  tindak pidana tersebut kepada keluarga terdakwa  dan  masyarakat.  Dalam  hal ini penyalahgunaan narkotika sebagaimana  yang  dilakukan  kedua terdakwa  diatas  telah  menimbulkan dampak  besar  dalam  masyarakat  yaitu meresahkan  keluarga  terdakwa  sendiri, warga sekitar lingkungan tempat tinggalnya  maupun  masyarakat  secara luas.
e. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga Terdakwa merupakan tulang pung gung keluarga.  hal  itu  merupakan  salah  satu faktor  yang  bisa  dijadikan  dasar pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan  pidana.  Pidana  yang dijatuhkan  disini,  akan  menimbulkan penderitaan  yang  besar  bagi  terdakwa maupun keluarganya.
E. Faktor-faktor yang Menyebabkan Timbulnya  Disparitas  Penjatuhan  Pidana Dalam Putusan Nomor: 551/Pid.Sus/2015/PN.Pdg dan Nomor:
566/Pid.Sus/2015/PN.Pdg  Di  Pengadilan Negeri Klas IA Padang.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang penulis  lakukan  berkaitan  dengan  faktor- faktor yang menyebabkan timbulnya disparitas penjatuhan pidana dalam Putusan Nomor: 551/Pid.Sus/2015/PN.Pdg dan

## UNES Journal of Swara Justisia. Volume 2 Issue 1 22-33
Nomor: 566/Pid.Sus/2015/PN.Pdg di Pengadilan Negeri Klas IA Padang diperoleh penjelasan sebagai berikut:
1. Faktor Peraturan Per-undang- Undangan Dalam peraturan perundang- undangan  pidana  baik  itu  yang  ada  di dalam KUHP maupun ketentuan-
ketentuan  khusus  yang  berada  di  luar KUHP  tidak  ada  satu  pasalpun  yang menjelaskan  secara  jelas  pengaturan penghukuman  atau  pemidanaan  terhadap seseorang,  artinya  ketentuan-ketentuan pemidanaan  yang  diatur  dalam  KUHP maupun  di  luar  KUHP  tidak  memberikan pemidanaan  tertentu  kepada  seseorang yang  telah  melakukan  tindak  pidana. Ketentuan  peraturan  perundang-undangan yang  ada  hanya  mencantumkan  batas maksimun  dan  minimun  ancaman  pidana terhadap  pelaku  tindak  pidana  narkotika secara  umum,  tidak  membahas  masalah
pengklasifikasian ancaman pidana
terhadap penentuan hukuman yang didasarkan pada jumlah barang bukti yang diajukan ke pengadilan.
2. Faktor  Sumber  Daya  Aparat  Penegak Hukum
Dalam  sistem  peradilan,  aparat penegak  hukum  seperti  polisi,  jaksa  dan hakim  merupakan  pilar  yang  sangat penting  dalam  penegakan  supremasi hukum,  sehingga  dalam  menjalankan tugasnya  haruslah  benar-benar  bersikap
profesional  dan  selalu  menjunjung  tinggi hukum dan nilai-nilai keadilan.

## 3. Faktor Internal dan Eksternal Hakim
Faktor  internal  dan  eksternal  pada diri  hakim  menjadi  sesuatu  yang  sangat penting untuk diperhatikan karena berpengaruh  dalam  penjatuhan  putusan hakim.  Adapun  faktor  internal  dan eksternal hakim sebagai penyebab terjadinya disparitas pidana dalam perkara tindak  pidana  narkotika  di  Pengadilan Negeri  Klas  IA  Padang  adalah  sebagai berikut:
a. Faktor Internal Hakim , yaitu:
1) Faktor latar belakang sosial
Latar belakang sosial sangat mempengaruhi hakim dalam memutus  sesuatu  perkara  narkotika. Sangat manusiawi dan dapat dimaklumi  bahwasanya  berbagai pengalaman hidup antara hakim satu dengan  yang  lain  sangat  berbeda- beda  sehingga  hal  ini  menyebabkan banyak  sekali  pandangan  yang berbeda  dalam  memutus  perkara narkotika.  Seorang  hakim  yang mempunyai  latar  belakang  sosial yang sangat dekat dengan masyarakat di sekitarnya atau bahkan  dengan  masyarakat  yang kurang mampu akan sangat berbeda putusan  yang  diambilnya  apabila diperbandingkan dengan hakim yang  biasa  hidup  di  kota  dan interaksi  dengan  sekitarnya  sangat kurang.  Pengaruh  ini  dapat  terjadi karena  faktor  kedekatan  emosional hakim sendiri
dengan lingkungannya  dan  sudah  pasti berbagai  pengalaman  hidup  yang sering  dia  jumpai  dan  dia  rasakan sehingga  dalam  pemeriksaan  sidang pun  perasaan  dan  pengalaman  batin

## P-ISSN 2579-4701, E-ISSN 2579-4919
tersebut kadang mempengaruhi dalam mengambil putusan.
2) Faktor Pendidikan Latar  belakang  pendidikan  hakim juga  menjadi  salah  satu  faktor pemicu  terjadinya  disparitas  pidana. Perbedaan  ini  akan  terjadi  apabila para  hakim  tersebut  dihadapkan dengan satu kasus yang sangat rumit dan  membutuhkan  analisis  dan telaah  keilmuan  yang  mendalam, sehingga  jelas  hal  ini  juga  akan berpengaruh  terhadap  hasil  putusan yang diambil para hakim itu sendiri, apakah  ia  telah  memahami  betul posisi kasus tersebut, selain itu latar belakang  pendidikan  mesti  ditopang dengan  seberapa  jauh  pengalaman hakim  tersebut  dalam  memutus perkara  narkotika  sehingga  dengan pengalaman tersebut dapat membantu hakim guna menganalisis posisi kasus lebih jauh.
3) Faktor Perilaku Sebagai  manusia  yang  mempunyai emosi  dan  perasaan  dan  dengan kondisi  fisik  dan  lingkungan  yang berlainan  maka  jelas  berpengaruh dalam  proses  pemeriksaan  saat sidang  berlangsung.  Karakteristik manusia  secara  umum  dimana  ada yang  berperilaku  mudah  marah, penyabar,  tegas  dan  sebagainya adalah  sudah  menjadi  karakteristik dari  hakim  itu  sendiri  sebagai manusia  biasa.  Jelas  keputusan  dan suasana  dalam  persidangan  akan berlainan  apabila  sidang  pengadilan dipimpin  oleh  hakim  yang  berbeda perilakunya.
4) Faktor Umur Umur  seseorang  dengan  berbagai pengalaman  hidup  yang  beraneka macam  menyebabkan  perubahan sifat  dan  sikap  seseorang  dan menambah daya kepekaan seseorang dalam  menangani  masalah  tertentu.
Hakim yang mempunyai
pengalaman  hidup  dan  mangabdi
sebagai hakim sudah berpuluh-puluh tahun dengan pengalamannya menangani kasus-kasus yang berlainan  akan  mempunyai  kearifan dan  kebijaksanaan  yang  berbeda apabila  dibandingkan  dengan  hakim muda  dimana  pengalaman  dalam menghadapi kasus dan teknik memutus masih kurang dalam pengalamannya  sehingga  terjadilah perbedaan putusan yang mengakibatkan  terjadinya  disparitas pidana.
5) Faktor Jenis Kelamin Faktor  jenis  kelamin  sebenarnya bukan  merupakan  sesuatu  yang dapat  membedakan  keputusan  yang diambil  oleh  hakim,  khususnya dalam kasus narkotika tidak terpengaruh  oleh  jenis  kelamin terdakwa, namun dalam
kenyataannya  putusan  antara  hakim laki-laki  dan  perempuan  terkadang berbeda, berbeda dalam hal putusan,
bilamana terdakwa seorang perempuan  yang    hakimnya  juga seorang perempuan tentu
putusannya  akan  berbeda  dengan jika  hakimnya  seorang  laki-laki, berdasarkan wawancara yang penulis  lakukan  ada  beberapa  kasus yang  diputus  oleh  hakim  berjenis kelamin  perempuan  berbeda  dengan hakim  berjenis  kelamin  laki-laki meskipun  terdakwanya  sama-sama berjenis kelamin perempuan.
b. Faktor Eksternal Hakim, yaitu:
Faktor  eksternal  ini  mempunyai pengertian bahwa faktor di luar kondisi fisik  dan  psikis  dari  hakim  itu  sendiri, misalnya  pengaruh  kondisi  terdakwa yang  mempunyai  latar  belakang  dan alasan melakukan tindak pidana, faktor keadaan  lingkungan  terdakwa  serta perkembangan  rasa  keadilan  dalam
masyarakat  dimana  tercermin  dari maraknya  masyarakat  menyorot  kasus tindak  pidana  tertentu  menjadikan pertimbangan  hakim  dalam  memutus suatu  perkara  pidana.  Dalam  kasus tindak pidana narkotika, pada dasarnya hal  yang  sangat  memberatkan  adalah bahwa  alasan  karena  kasus  narkotika saat  ini  sedang  marak-maraknya  dan menjadi  sorotan  masyarakat  maka  hal ini  membawa  konsekuensi  bahwa  jelas hakim  akan  terpengaruh  juga  apabila masyarakat  menghendaki  suatu  kasus yang  menjadi  perhatiannya  diadili secara  adil  dan  setimpal  dengan perbuatannya.
4. Faktor  Kebebasan  dan  Kemerdekaan Hakim Dalam Mengambil Keputusan
Sesuai  dengan  Pasal  1  angka  1 Undang-undang  Nomor  48  Tahun  2009
tentang  Kekuasaan  Kehakiman  yang menyebutkan bahwa: “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan  guna  menegakkan  hukum  dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”. 5. Faktor Mekanisme Pengambilan
Keputusan oleh Majelis Hakim Dalam  mengambil  suatu  keputusan, prinsip musyawarah dan mufakat
merupakan  hal  yang  harus  diupayakan sedapat  mungkin,  tetapi  jika  hal  tersebut tidak  dapat  dilakukan,  putusan  diambil dengan  suara  terbanyak,  lalu  apabila  cara voting  ini  masih  juga  belum  berhasil, maka putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling
menguntungkan  bagi  terdakwa,  sesuai ketentuan  Pasal  182  ayat  (6)  sub  b
KUHAP.
6. Faktor Pertimbangan Keadaan-

## Keadaan Dalam Diri Terdakwa
Faktor-faktor  yang  mempengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan ada 2 (dua) yaitu faktor-faktor yang datangnya dari  dalam  diri  pelaku  dan  faktor-faktor yang  datangnya  dari  luar  diri  pelaku. Kejahatan  yang datangnya dari dalam diri pelaku,  bisa  saja  terjadi  karena  pelaku sudah terbiasa untuk melakukan kejahatan,  artinya  apabila  pelaku  tersebut melakukan  suatu  kejahatan  maka  dirinya akan merasa puas. Bisa juga ada kelainan jiwa  dari  diri  pelaku  atau  kejahatan  itu sendiri sudah menjadi profesinya
sedangkan  kejahatan  yang  datangnya  dari luar  diri  pelaku  bisa  saja  terjadi  karena adanya pengaruh pihak lain yang mendorong pelaku untuk melakukan suatu kejahatan atau karena faktor ekonomi dan faktor lainnya yang memungkinkan seseorang untuk melakukan suatu kejahatan.

## P-ISSN 2579-4701, E-ISSN 2579-4919

## F. Penutup
Berdasarkan  analisis  serta  pembahasan sebagaimana  yang  telah  dipaparkan  di  atas, maka  penulis  dapat  menarik  kesimpulan sebagai berikut:
Pertimbangan  hakim  dalam  menjatuh- kan pidana pada putusan Nomor
551/Pid.Sus/2015/PN.Pdg
dan Nomor
566/Pid.Sus/2015/PN.Pdg  sehingga  terjadi disparitas  di  Pengadilan  Negeri  Klas  IA Padang  ada  3  (tiga),  yaitu: pertama,
pertimbangan  yuridis, kedua, pertimbangan terhadap  fakta  di  persidangan, ketiga,
pertimbangan non yuridis, meliputi: terdakwa belum  pernah  dihukum,  terdakwa  mengakui dan menyesali perbuatannya, terdakwa bersikap sopan selama persidangan,
perbuatan  tersebut  menimbulkan  keresahan masyarakat,  terdakwa  merupakan  tulang punggung keluarga.
Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya  disparitas  penjatuhan  pidana dalam  Putusan  Nomor  551/Pid.Sus/2015/
PN.Pdg  dan  Nomor  566/Pid.  Sus/2015/
PN.Pdg  di  Pengadilan  Negeri  Klas  IA Padang  adalah: pertama, faktor  peraturan perundang-undangan, kedua, faktor  sumber daya  aparat  penegak  hukum, ketiga, faktor internal  hakim,  antara  lain  :  latar  belakang sosial,  pendidikan,  perilaku,  umur,  jenis kelamin,  dan  faktor  eksternal  Hakim,  yaitu: lingkungan terdakwa dan sorotan masyarakat terhadap  kasus  tertentu, keempat, faktor kebebasan  dan  kemerdekaan  hakim  dalam mengambil keputusan, kelima, faktor
mekanisme  pengambilan  keputusan  oleh majelis  hakim, keenam, faktor  pertimbangan keadaan-keadaan dalam diri terdakwa.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku-Buku
Amirudin  dan  Zaenal  Asikin, Pengantar Metode  Penelitian  Hukum ,  Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
Andi  Hamzah, Pengantar  Hukum  Acara Pidana Indonesia , Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984
Eddy  O.S.  Hiariej, Teori  dan  Hukum Pembuktian , Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012 Harkristuti Harkrisnowo, Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu
Gugatan  Terhadap  proses  Legislasi dan  Pemidanaan  Indonesia ,  Pidato
Pengukuhan  Sebagai  Guru  Besar Tetap  Universitas  Indonesia  Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia Pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2003 .
Lilik  Mulyadi. Kekuasaan  Kehakiman .
Bina Ilmu. Surabaya. 2007
Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief, Teori-
Teori dan Kebijakan Hukum
Pidana, Alumni, Bandung, 1995
Oemar  Seno  Adji, Hukum-Hukum  Pidana ,
Erlangga, Jakarta, 1984
Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis , Genta Publishing, Yogyakarta, 2009
Sudarto, Hukum  dan  Hukum  Pidana .
Alumni. Bandung. 1986

## B. Peraturan Perundang-undangan
Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1946
tentang  Peraturan  Hukum  Pidana (KUHP).
Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1981
tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009
tentang Narkotika.
Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009
tentang Kekuasaan Kehakiman.
Undang-Undang  Nomor  49  Tahun  2009
tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Padang Nomor  551/Pid.  Sus/2015/PN.  Pdg dan  Nomor  566/Pid.  Sus/2015/PN. Pdg