Available at http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(02), 2021, 891-899
Model Quadruple Helix dalam Pengembangan UMKM (Studi Kasus Pada Industri Pisang Sale Kutacane Kab. Aceh Tenggara)
Muslim Marpaung 1) , Sugianto 2) , Ulfa Yolanda 3*)
1,2,3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan *Email Korespondensi: ulfayolanda25@gmail.com

## Abstract
This study aims to obtain a comprehensive picture of the synergy of banana sale stakeholders in Kab. Southeast Aceh. The Quadruple Helix model is one suitable model for social research and innovation. This study uses a qualitative research design with a phenomenological approach that seeks to understand the perspectives, thoughts and  experiences  of  stakeholders  regarding  the  synergy  of  Quadruple  Helix  stakeholders  in  realizing  the development of the banana sale business in Kab. Southeast Aceh. The results show that there are a number of problems related to synergy in the development of banana sale in Kab. Aceh Tenggara is partly because there is no common vision of stakeholders and cooperation and coordination between banana sale business actors, the government  and  stakeholders.  Each  stakeholder  translates  the  sale  of  bananas,  causing  a  debate  on  how  to develop the sale of bananas in the future. In particular, the government should pay special attention to banana sale managers equally to develop the banana sale business and support from the wider community. The key to the successful implementation of the banana sale business development in Kab. Aceh Tenggara, among others, unity of mission, joint commitment and coordination among stakeholders.
Keywords : Banana sale, synergy, stakeholders, Quadruple Helix.
Saran sitasi : Marpaung, M., Sugianto., & Yolanda, U. (2021). Model Quadruple Helix dalam Pengembangan UMKM (Studi Kasus Pada Industri Pisang Sale Kutacane Kab. Aceh Tenggara). Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam,
7 (02), 891-899. doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2615
DOI : http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2615

## 1. PENDAHULUAN
Kemajuan  suatu  usaha  ditentukan  oleh  banyak faktor dan peran berbagai pihak. Usaha Mikro Kecil dan  Menengah  (UMKM)  mempunyai  peran  penting dalam pembangunan ekonomi, karena dapat memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayan ekonomi kepada masyarakat secara luas. UMKM bisa menyesuaikan kondisi pasar yang terus berubah-ubah dari  waktu  ke  waktu,  oleh  karena  itu  UMKM  tidak rentan  terhadap  perubahan  eksternal  dan  mampu menampung  berbagai  macam  peluang  untuk  tenaga kerja tersebut. Adapun jumlah pelaku usaha UMKM di  Indonesia  pada  tahun  2018  sebanyak  58,97  juta orang, sedangkan jumlah penduduk di Indonesia pada tahun  2018  dipediksi  mencapai  265  juta  jiwa ( Https://Keuangan.Kontan.Co.Id , 2020).
Perkembangan  Data  Usaha  Mikro,  Kecil, Menengah  (UMKM)  di  Indonesia  tahun  2015-2018 ( Http://Www.Depkop.Go.Id/Data-Umkm , 2021):
No  Tahun  Satuan Usaha Mikro (UMi) Usaha Kecil (UK) Usaha Menengah (UM) 1  2015 Unit  58.521.987  681.522 59.263 2  2016 Unit  60.863.578  731.047 56.551 3  2017 Unit  62.106.900  757.090 58.627 4  2018 Unit  63.350.222  783.132 60.702
Wakil  gubernur  Aceh  Nova  Irwansyah  dalam acara Peringatan Hari Usaha Mikro Kecil Menengah Internasional  pada  tahun  2018,  mengatakan  bahwa Aceh  kaya  salah  satu  dari  15  program  pokok pemerintah Aceh mendukung dan memperkuat sektor UMKM  di  Aceh.  Anggaran  disiapkan  mencapai  Rp. 166,8 miliar yang bersumber dari APBD pada tahun 2018.  Berdasarkan  data  tahun  2016,  jumlah  UMKM di  Aceh  mencapai  75.207  unit, meningkat  pesat jika dibandingkan tahun 2014 yang hanya sebesar 48.882 unit.  Pada  umumnya  UMKM  ini  bergerak  dalam
bidang  perdagangan,  jasa,  pertanian,  pertambangan, industri, perikanan, transportasi dan peternakan
UMKM  di  Kutacane,  Kab.  Aceh  Tenggara bergerak  diberbagai  bidang  antara  lain  seperti kelontong,  pengelola  pisang  sale,  grosir  sembako, warkop,  jualan  kain,  jualan  pakaian,  jualan  kain, bahan  konveksi,  jualan  gorden,  jualan  emas,  jualan kompilasi,  warkop,  dan  lain  sebagainya.  Kutacane, Kab.  Aceh  Tenggara  dikelilingi  oleh  daerah pengunungan  dan  menjadi  sumber  penghidupan masyarakat  sekitar  pada  umumnya,  karena  wilayah pengunungan  ini  memiliki  berbagai  macam  sumber daya  alam  serta  jasa  lingkungan  yang  dijadikan sumber  penghidupan.  Adapun  salah  satu  hasil  dari gunung itu adalah menanam pohon pisang yang dapat diolah  menjadi  pisang  sale.  Kegiatan  pengolahan pisang sale ini masih tergolong industri rumah tangga, termasuk  golongan  usaha  kecil  atau  menengah. Dengan  adanya  usaha  kecil  akan  mampu  menyerap tenaga  kerja  dan  bisa  menghasilkan  produk  dengan harga  yang  terjangkau  untuk  memenuhi  kebutuhan masyarakat ( Http://Datakumkm.Acehprov.Go.Id/Index.Php/Umk m , 2021).
Adapun  jumlah  pengelola  pisang  sale  di  Kab.
Aceh Tenggara sebagai berikut: No Kecamatan Pengelola Pisang Sale 1 Kecamatan Babul Makmur 62 2 Kecamatan Babussalam 46 3 Kecamatan Ketambe 20 4 Kecamatan Deleng Pokisen 35 5 Kecamatan Bambel 30 6 Kecamatan Babul Rahmah 32 7 Kecamatan Badar 28 Jumlah 253
Sumber:  Hasil  wawancara  bersama  Ibu  Mira  Wati Staff  di  Kantor  Dinas  UKM  dan  Koperasi Kab. Aceh Tenggara.
Dari  hasil  wawancara  dengan  Ibu  Mira  Wati  ia menggatakan  bahwa  terdapat  253  orang  pengelola yang  ada  di  Kutacane.  Oleh  karena  itu,  salah  satu pengolahan pisang sale terdapat  di Desa Tanoh Alas Kec. Babul Makmur  Kab. Aceh Tenggara. Pengolahan pisang sale ini setiap minggu diproduksi oleh  produsen,  tetapi  produsen  masih  mengalami kesulitan  untuk  memasarkan  pisang  sale.  Dari  segi pemasaran  masalah  yang  timbul  seperti  proses pemasaran  pisang  sale  bersifat  tradisional  yaitu penjual  hanya  berharap  kepada  pembeli  yang  akan datang  langsung  dan  pengelola  pisang  sale  menjual
eceran kepada agen-agen yang lain tetapi masih relatif sedikit  dan  hanya  bisa  didapatkan  di  Lawe  Pakam perbatasan antara Aceh dan Kabupaten Karo.
Pendekatan  quadruple  helix  diperkenalkan  oleh Carayanis dan Campbell pada tahun 2009,
menekankan  bahwa  interaksi  keempat  komponen ABCG (Academia, Business, Community, Goverment) merupakan kunci utama bagi peningkatan kondisi  yang  kondusif  bagi  lahirnya  UMKM (Praswati, 2017).
Kemajuan  industri  pisang  sale  ini  seharusnya jangan disia-siakan oleh pemerintah. Pemerintah perlu memfasilitasi dengan menyediakan pasar dan faktor- faktor  produksi.  Kebijakan-kebijakan  ekonomi  yang diambil  juga  hendaknya  berpihak  pada  kemajuan pisang  sale  dengan  memberikan  kepada  pengelola pisang  sale  khususnya  yang  ada  di  Kab.  Aceh Tenggara  (Barus,  2019).  Oleh  karena  itu,  dalam penelitian ini penulis menawarkan konsep Quadruple Helix (akademisi, pemerintah, bisnis, komunitas) yang diharapakan  kedepannya  ada  perubahan  yang  belum berjalan  secara  baik  meski  telah  disusun  kurikulum pelatihan bagi UMKM.
Dari uraian diatas mendorong penulis mengadakan penelitian lebih lanjut dengan penelitian- penelitian  sebelumnya  hanya  berfokus  kepada UMKM. Melihat kenyataan tersebut, penulis tertarik melakukan  penelitian  tentang  pengembangan  usaha mikro kecil menengah (UMKM) menggunakan model Quadraple Helix (studi kasus pada industri pisang sale di Kab. Aceh Tenggara.

## 2. METODE PENELITIAN

## 2.1. Pendekatan dan Metode Penelitian
Penulis  menggunakan  metode  penelitian  jenis kualitatif.  Metode  penelitian  kualitatif  merupakan metode  penelitian  yang  sangat  memfokuskan  pada aspek  pemahaman  secara  mendalam  terhadap  suatu masalah  daripada  melihat  permasalahan  untuk penelitian generalisasi (Moelong, 2016). Penelitian ini menggunakan  desai  penelitian  kualitatif  dengan pendekatan  fenomenologi  yang  berusaha  memahami perspektif, pemikiran, dan pengalaman para pemangku  kepentingan  terkait  sinergi stakeholder Quadruple Helix.

## 2.2. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Kutacane Kab. Aceh Tenggara  untuk  akademisi  akan  dilakukan  di STAISES  Kutacane,  Para  pelaku  UMKM  pengelola pisang  sale  di  kota  Kutacane  Desa  Tanoh  Alas  Kec.
Babul  Makmur,  Kab.  Aceh  Tenggara,  kemudian  di Dinas  Koperasi  dan  UMKM    Kota  Kutacane  Jl.
Ahmad Yani, Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian. 2.3. Teknik Pengumpulan Data
Penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data yaitu:

## 2.3.1. Observasi
Merupakan  suatu  cara  untuk  mendapatkan  data atau  informasi  dengan  tanya  jawab  secara  langsung pada  pihak  yang  mengetahui  tentang  objek  yang diteliti.  Dalam  hal  ini  adalah  pihak  atau  pegawai Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  ada  di Kutacane  yang  terdaftar  di  Dinas  Koperasi  dan UMKM Kutacane.Wawancara dilakukan oleh peneliti, guna untuk mencari data atau informasi yang digunakan  sesuai  dengan  judul  pada  penelitian  ini (Sugiyono, 2018).

## 2.3.2. Wawancara
Dalam melakukan teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara terstruktur yaitu  mendapatkan  infomasi  untuk  mencapai  tujuan penelitian, maka peneliti melakukan tanya jawab dan bertatap  muka  dengan  para stakeholder (Sugiyono, 2018) .
2.3.3. Dokumentasi
Studi dokumen adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian  sosial.  Metode  dokumentasi  digunakan untuk  mencari  dokumen-dokumen  pengelola  pisang sale  di  Kutacane  Kabupaten  Aceh  Tenggara (Sugiyono, 2018).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Hasil Penelitian
3.1.1. Sejarah Pisang Sale di Kab. Aceh Tenggara
Kab.  Aceh  Tenggara  memiliki  16  Kecamatan, yaitu  Lawe  Alas,  Lawe  Sigala-gala,  Bambel, Babussalam,  Badar,  Babul Makmur,  Darul  Hasanah, Lawe Bulan, Bukit Tusam, Semadam, Babul Rahmah, Ketambe, Deleng Pokisen, Lawe Sumur, Tanoh Alas, Lauser. Pisang sale awal mulanya menjadi oleh-oleh khas  Aceh,  karena  pada  zaman  dahulu  pisang  sale sangat  berlimpah  di  Aceh.  Sehingga  masyarakat berinisiatif  untuk  mengolah  pisang  tersebut  sebagai makanan  ringan  masyarakat  Aceh  serta  menjadikan makanan yang dihidangkan pada saat ada tamu yang datang kerumah masyarakat setempat ( Www.Bps.Go.Id , 2021).
Dari  almarhum  Peutua  Hasan  dan  Pang  Puteh inilah  ide  pertama  mengawetkan  pisang  monyet (pisang  wak),  yaitu  pada  tahun  1937,  jauh  dari sebelum Indonesia merdeka. Saat itu Desa Geudumbak yang penduduknya masih dapat dihitung dengan  jari,  merupakan  perkampungan  baru  dengan kondisi pisang monyet bertumbuhan secara liar. Pada saat  panen  tiba,  jutaan  tandan  pisang  mengalami masak  serentak,  jangankan  manusia,  monyet- monyetpun  minta  ampun  tidak  sanggup  untuk menyantapnya. Dari situlah muncul ide, pisang masak tersebut diasapi (disale, bahasa Aceh), dibungkus dan dijual dalam bentuk kemasan tradisional.
Asal  mula  pisang  sale  di  Kutacane  Kab.  Aceh Tenggara,  sebagaimana  diungkapkan  oleh  Ibu  Mira sebagai salah satu pengelola pisang sale mengatakan awalnya  pisang  sale  ini  benar  turun  menurun  bisa dikatakan budaya dari orang tua kita terdahulu, akan tetapi  Ibu  Mira  tekuni  pada  saat    tidak  memiliki penghasilan. Sebelum mengelola pisang sale, Ibu Mira bekerja  sebagai  pembantu  rumah  tangga,  setelah  itu posisi rumah Ibu Mira berhadapan dengan salah satu PONPES Perbatasan di Kab. Aceh Tenggara, Ibu Mira menyuci pakaian beberapa santri/santriwati tersebut. 3.1.2. Analisis  Pengembangan  Usaha  Pisang  Sale di Kab. Aceh Tenggara
Mengembangkan  suatu  usaha,  terdapat  banyak hal  yang  harus  diterapkan  dan  menjadi  langkah- langkah yang harus dijalankan oleh suatu perusahaan untuk mencapai suatu tujuan. Dalam mencapai suatu tujuan, langkah yang harus dihadapi bersifat terjal dan berlika-liku, akan tetapi ada juga langkah yang relatif mudah. Oleh karena itu banyak rintangan atau cobaan yang  dihadapi  untuk  mencapai  suatu  tujuan,  maka setiap  langkah  harus  dijalankan  secara  hati-hati  dan terarah.
Keberadaan  industri  kecil  di  lingkungan masyarakat memiliki peran yang cukup besar seperti menyerap tenaga kerja di lingkungan masyarakat yang menghasilkan produk yang dibutuhkan dan mengembangkan  suatu  kratifitas.  Salah satu manfaat pisang sale di Kab. Aceh Tenggara yaitu menambah pendapatan  masyarakat  sekitar  dan  secara  tidak langsung dapat meningkatkan taraf hidup.
Pengembangan  usaha  pisang  sale  di  Kab.  Aceh Tenggara  sangat  memiliki  kaitan  yang  erat  terhadap stakeholder Quadruple Helix (Akademisi, Pemerintah, Bisnis, Komunitas) yaitu:

## a. Akademisi
Akademisi  pada  model Quadruple  Helix berperan  sebagai konseptor, pembuat  ide-ide  dan inovasi-inovasi  baru  untuk  dijalankan stakeholder lainnya. Seperti melakukan standarisasi proses bisnis serta sertifikasi produk dan keterampilan sumber daya manusia. Akademisi dalam hal ini merupakan sumber pengetahuan  dengan  konsep,  teori-teori  terbaru  dan relavan  dengan  bisnis  yang  dikembangkan  pelaku UMKM  untuk  mendapatkan  keunggulan  kompetitif yang  berkelanjutan.  Sehigga  peran  akademisi  disini berbagi informasi dengan pelaku UMKM.
Akademisi  dalam  hal  ini  pihak  universitas  atau perguruan  tinggi  terutama  perguruan  tinggi  yang berada di daerah tersebut. Akademisi juga bertanggung jawab menjadi pengkaji arah pengembangan  usaha  pengelola  pisang  sale  di  Kab. Aceh  Tenggara,  mengkaji  kebijakan-kebijakan  yang perlu stakeholder lainnya  serta  mengkaji  regulasi- regulasi  yang  dianggap  penting  dan  tepat  dalam pengembangan  usaha  pengelola  pisang  sale  di  Kab. Aceh  Tenggara.  Peran  perguruan  tinggi  juga dilakukan  melalui  pelatihan  dan  kursus  bagi  pelaku usaha dan masyarakat, melakukan pemetaan potensi, identifikasi  permasalahan,  rumusan  strategi  dan penyuluhan,  sosialisasi  dan  pembentukan  kelompok binaan.

## b. Pemerintah
Pemerintah  pada  model Quadruple  Helix berperan  sebagai  regulator.  Pemerintah  berperan sebagai regulator sekaligus berperan sebagai kontroler yang  memiliki  peraturan  dan  tanggung  jawab  dalam mengembangkan  usaha.  Pemerintah  juga  memiliki peran  dalam  mengkoordinasi  para  pemangku kepentingan  yang  berkontribusi  pada  pengembangan UMKM  di  Kutacane  Kab.  Aceh  Tenggara.  Dalam pemgembangan  UMKM  Kutacane,  Kab.  Aceh Tenggara  yang  memiliki  peran  sebagai  pemerintah adalah  tenaga  kerja,  kementrian  perindustrian, Koperasi  dan  UKM  dan  dinas  Perdagangan. Pemerintah  berperan  sebagai  regulator  sekaligus sebagai  kontroler  yang  memilki  peraturan  dan tanggung jawab dalam mengembangkan usaha. Dalam hal  ini  melibatkan  semua  jenis  kegiatan  seperti, perencaaan,  pelaksanaan,  pemantauan  pengendalian, promosi,  perizinan,  alokasi  keuangan,  program, Undang-Undang,  pengembangan  dan  pengetahuan, kebijakan  inovasi  publik,  dukangan  untuk    jaringan inovasi  dan  kemitraan  pintar  usaha  pengelola  pisang sale.  Pemrintah  juga  memiliki  peran  dalam
mengkoordinasi  para  pemangku  kepentingan  yang berkontribusi  pada  pengembangan  usaha  pengelola pisang sale.
c. Bisnis
Bisnis  pada  model Quadruple  Helix berperan sebagai enabler. Yang dimaksud degan enabler dalam penelitian  ini  adalah  pembisnis  menjadi stakeholder yang  membantu  dalam  mencapai  tujuan  yang diinginkan. Bisnis merupakan entitas yang melakukan proses  bisnis  dalam  menciptakan  nilai  tambah  dan mempertahankan  pertumbuhan  yang  berkelanjutan. Bisnis  berperan  sebagai enabler menghadirkan infrastruktur  pengelola  pisang  sale  yang  dibutuhkan, terutama dalam hal ini kebutuhan dari pihak pengelola pisang  sale.  Sektor  swasta  merupakan  entitas  yang melakukan  proses  bisnis  dalam  menciptakan  nilai tambah  dan  mempertahankan  pertumbuhan  yang berkelanjutan.  Sektor  swasta  dapat  berperan  sebagai enabler menghadirkan  infrastruktur  teknologi  dan modal. Dengan adanya perubahan ke era digital maka dapat  membantu  pengembangan  potensi  pengelola pisang  sale  menjadi  lebih  efektif  ,  efesien  dan produktif.  Dalam  program  pengembangan  UMKM yang memiliki peran sebagai bisnis.
d. Komunitas
Komunitas  pada  model Quadruple  Helix berperan  sebagai akselerator. Dalam  hal  ini komunitas  merupakan  orang-orang  yang  memiliki minta  yang  sama  dan  relevan  dengan  bisnis  yang berkembang.  Bertindak  sebagai  perantara  atau menjadi  penghubung  antar  pemangku  kepentingan untuk  membantu  UMKM  dalam  keseuruhan  proses dan  mempelancar  adopsi  proses  bisnis  ke  era  digital komunitas juga memiliki peran untuk mempromosikan produk atau layanan UMKM. Dalam program pengembangan UMK di Kab. Aceh Tenggara memiliki  peran  sebagai  komunitas  yang  menaungi UMKM.
Para-para  komunitas  di  Kab.  Aceh  Tenggara sangat  banyak  sudah  memulai  dengan  beberapa tahapan diantaranya pengenalan produk dari komunitas  yang  bukan  dibidang  usaha  seperti komunias  sepeda  dan  motor  yang  ikut  berpartisipasi mengembangkan  usaha  pisang  sale  dan  mengupload ke  masing-masing  media  sosial  mereka.  selanjutnya komunitas  yang  berada  digaris  pelaku  usaha  dengan cara  edukasi  mengikuti  pelatihan-pelatihan  dalam perkembangan usaha pengelola pisang sale.
3.2. Pembahasan
3.2.1. Usaha Pisang Sale Sebagai Warisan Tradisi
Krisis yang menimpa Indonesia pada tahun 1997, diawali dengan krisis nilai tukar rupiah terhadap dollar AS  dan  krisis  moneter  yang  berdampak  pada perekonomian Indonesia yakni resesi ekonomi. Hal ini merupan pelajara yang sangat penting untuk kembali mencermati guna untuk pembangunan ekonomi yang benar-benat  struktur  yang  kuat  dan  dapat  bertahan dalam situasi apapun (Anggraini & Nasution, 2013). Peraturan  Presiden  No.  5  Tahun  2007  mengenai pembiayaan  operasional  UMKM,  UU  No.  20  Tahun 2008 tentang perbedayaan UMKM bagi oerekonomian  di  Indonesia,  dan  yang terbaru  adalah Paket  4  Kebijakan  Ekonomi  “Kebijakaan  Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang lebih murah dan luas” bagi UMKM (Suci, 2017).
Pisang sale awal mulanya menjadi oleh-oleh khas Aceh,  karena  pada  zaman  dahulu  pisang  sale  sangat berlimpah  di  Aceh.  Sehingga masyarakat  berinisiatif untuk  mengolah  pisang  tersebut  sebagai  makanan ringan  masyarakat  Aceh  serta  menjadikan  makanan yang  dihidangkan  pada  saat  ada  tamu  yang  datang kerumah masyarakat setempat.
Dari  almarhum  Peutua  Hasan  dan  Pang  Puteh inilah  ide  pertama  mengawetkan  pisang  monyet (pisang  wak),  yaitu  pada  tahun  1937,  jauh  dari sebelum Indonesia merdeka. Saat itu Desa Geudumbak yang penduduknya masih dapat dihitung dengan  jari,  merupakan  perkampungan  baru  dengan kondisi pisang monyet bertumbuhan secara liar. Pada saat  panen  tiba,  jutaan  tandan  pisang  mengalami masak  serentak,  jangankan  manusia,  monyet- monyetpun  minta  ampun  tidak  sanggup  untuk menyantapnya.
Dari  situlah  muncul  ide,  pisang  masak  tersebut diasapi  (disale,  bahasa  Aceh),  dibungkus  dan  dijual dalam  bentuk  kemasan  tradisional.  Oleh  karena  itu, pekerjaan  itu  sudah  menjadi  turun  menurun,  malah pengrajin  generasi  berikutnta  sudah  menjalar sepanjang kawasan bantaran sungai (Krueng Arakundo), Kec Pante Bdari Lhoknibong, Aceh Timur dan  hitung-hitung  dari  ide  Petua  Hasan-Pang  Puteh tersebut, kini sudah menampung ribuan tenaga kerja, terhitung  dari  mata  rantai  produsen,  pengumpul maupun pengencernya.
Asal  mula  pisang  sale  di  Kutacane  Kab.  Aceh Tenggara,  sebagaimana  diungkapkan  oleh  Ibu  Mira sebagai salah satu pengelola pisang sale mengatakan awalnya  pisang  sale  ini  benar  turun  menurun  bisa
dikatakan budaya dari orang tua kita terdahulu, akan tetapi  saya  tekuni  pada  saat  saya  tidak  memiliki penghasilan.  Sebelum  mengelola  pisang  sale,  saya bekerja  sebagai  pembantu  rumah  tangga,  setelah  itu posisi  rumah  saya  berhadapan  dengan  salah  satu PONPES  Perbatasan  di  Kab.  Aceh  Tenggara,  maka saya  menyuci  pakaian  beberapa  santri/santriwati tersebut.
Beriringnya  waktu,  abang  saya  menawarkan kepada  saya  untuk  mengelola  pisang  yang  ada  di kebun abang saya. Tetapi saya bingung, karena saya belum pernah mengelola pisang menjadi pisang sale. Akan  tetapi  solusi  kami  temukan,  abang  saya menelpon saudara yang ada di Banda Aceh, beliau di Banda  Aceh  membuat  pisang  sale  juga.  Setelah  itu saya terapkan, Alhamdulillah, usaha pisang sale saya lancar sampai saat ini.
3.2.2. Persepsi  Quadruple  Helix  tentang  UMKM Pengelola  Pisang  Sale  di  Kab.  Aceh Tenggara
Persoalan yang berkaitan dengan persepsi adalah merupakan cara tersendiri untuk mengetahui sebenarnya kemana arah dari pilihan stakeholder pada sebuah  tujuan  UMKM  khususnya  bagi  pengelola pisang sale. Tidak hanya kualitas terhadap pisang sale, akan  tetapi  juga  pandangan  terhadap  kebersihan, estetika,  serta  yang  berkaitan  dengan  kondisi  pisang sale  tersebut.  Tanpa  diketahui  bagaimana  persepsi stakeholder terhadap  berbagai  aspek  yang  mesti tersedia  dalam  mendukung  keberadaan  UMKM pengelola  pisang  sale  daerah  tujuan  bagi  pengelola pisang  sale,  maka  dalam  jangka  panjang  kawasan tujuan  UMKM  pengelola  pisang  sale  akan  tumbuh sejalan dengan perkembangan sesungguhnya.
Dalam hal ini persepsi, akademisi di Kab. Aceh Tenggara sudah memahami tentang UMKM pengelola  pisang  sale,  meskipun  belum  sepenuhnya memahami  tentang  UMKM  pengelola  pisang  sale tersebut.  Namun  disisi  lain  persepsi  mereka  tentang UMKM  pengelola  pisang  sale  masih  mengusung persepsi  masing-masing.  Sehingga  belum  ada kesamaan  persepsi  diantara stakeholder. Hal  ini membuat  para  akademisi  belum  bisa  menarik  garis tentang  apa  dan  bagaimana    sebenarnya  UMKM pengeola  pisang  sale  dijalankan.  Hal  yang  sama dilontarkan  persepsi  UMKM  pengelola  pisang  sale dikalangan  pemerintah.  Umumnya  pemerintah  juga sudah  membantu  pihak  pengelola  pisang  sale khususnya  dari  kantor  dinas  UKM  dan  Koperasi  di Kab.  Aceh  Tenggara,  akan  tetapi  di  kantor  Dinas
Industri dan Perdagangan belum ada perhatian khusus terhadap  pelaku  pengelola  pisang  sale  di  Kab.  Aceh Tenggara.
Persepsi stakeholder selanjutnya  adalah  dari bisnis,  para  pelaku  pebisnis  pengeloa  pisang  sale  di Kab.  Aceh  Tenggara  juga  mempunyai  pandangan yang berbeda dengan stakeholder lainnya. Para pelaku pengelola  pisang  sale  berharap ada  perhatian khusus dan pihak pemerintah terhadap pengelola pisang sale, akan tetapi perhatian yang didapatkan oleh pengelola pisang  sale  hanya  dari  pihak  Dinas  UKM  dan Koperasi  saja,  akan  tetapi tidak  merata  perhatiannya kepada  pengelola  pisang  sale,  didapatkan  informasi dari salah satu pengelola pisang sale:
3.2.3. Peran  dan  Usaha  Stakeholder  dalam Pengembangan  Usaha  pisang  Sale  di  Kab.

## Aceh Tenggara
Akademisi  berperan  sebagai  mendukung  untuk memasarkan  pisang  sale  kepada  masyarakat  dan akademisi juga berperan mempromosikan pisang sale ke  sosial  media.  Karena  pengelola  pisang  sale khususnya Kab. Aceh Tenggara belum menggunakan sosialkan  media  untuk  mempromosikan  pisang  sale tersebut disebabkan kurangnya pengetahuan pengelola  pisang  sale  dan  juga  sebagian  besar pengelola pisang sale ini tidak mempunyai hp android karena latar belakang mereka sebagian di perdesaan. Akan  tetapi,  ada  juga  pengelola  pisang  sale menggunakan hp android maupuan anak mereka, tapi belum ada yang mempromosikannya di sosial media seperti  facebook,  instagram,  whatshaap,  maupun marketplace lainnyaa.
Peran  dan  usaha  pemerintah  diantaranya  adalah Dinas UKM dan Koperasi Kab. Aceh Tenggara, telah berusaha  dalam  pengembangan  UMKM  khususnya pengelola  pisang  sale.  Dengan  cara  mengutuskan pengeloa  pisang  sale  ke  Banda  Aceh  apabila  ada pelatihan,  tujuannya  adalah  di  Banda  Aceh  saat pelatihan  pengelola  pisang  sale  ini  diajarkan bagaimana  memasak  pisang  sale  agar  renyah, membungkus pisang sale dengan cara cepat dan tepat, banyak ilmu yang didapat oleh pengelola pisang sale pada saat pelatihan di Banda Aceh.
Menurut  pembisnis  atau  pengusaha,  peran mereka adalah turut memberikan kualitas produk yang terbaik  kepada  masayarakat.  Dan  ada  saran  kepada pengelola pisang sale, untuk saat ini kita mengetahui bahwa  produk  pisang  sale  yang  dipasarkan  masih bersifat  original  dari  pisang  saja,  kedepannya  bisa diproduksi  berbagai  macam  varian  rasa  pisang  sale,
seperti  pisang  sale  coklat,  pisang  sale  tiramisu  dan beragai macam varian rasa untuk pisang sale tersebut. Sedangkan  komunitas  adalah  membantu  pemerintah dalam sosialisasi pisang sale kepada masyarakat dan bersama pemerintah juga memberikan ide-ide tentang memasarkan produk pisang sale.
3.2.4. Faktor-faktor  Pendukung  dan  Penghambat Pengembangan  Usaha  pisang  Sale  di  Kab.

## Aceh Tenggara
Aceh  Tenggara  sudah  selayaknya  mengambil peran  yang  lebih  besar  dalam  menerapkan  dan mengembangkan  UMKM  khususnya  bagi  pengelola pisang  sale.  Karena  sudan  menjadi  ” gen ”  Aceh Tenggara  menerapkan  UMKM  khususnya  pengelola pisang  sale  untuk  memenuhi  keberlangsungan masyarakat.
Dalam pandangan penulis sebenarnya pengembangan UMKM pengelola pisang sale di Kab. Aceh  Tenggara  bukannya  tidak  ada,  namun  masih jalan ditempat karena sedang dalam proses dan proses ini  lebih  kepada  regulasi  dan  persepsi  yang  belum satu, sehingga semuanya saling menunggu. Harus ada yang menggerakkan ini semua dengan cara sosialisasi dan  edukasi  yang  komprehenship  dari stakeholder terkait,  agar  pelaksanaan  UMKM  pengelola  pisang sale  bisa  dipahami  dan  sama-sama  bisa  menjankan dan mengembangkannya.
3.2.5. Sinergitas  antar  Stakeholder  Quadruple Helix
Adanya interaksi antar ketiga stakeholder selain itu  juga  diperlukan  adanya  sinergi  antar  keempat stakeholder  Quadruple  Helix. Mengartikan  sinergi sebagai  kombinasi  atau  panduan  untur  atau  bagian yang  dapat  menghasilkan  keluaran  lebih  baik  dan lebih  besar.  Jadi  sinergi  dapat  dipahami  sebagai operasi  gabungan  atau  perpaduan  unsur  untu menghasilkan output yang lebih baik (Najiyati, 2011). Sinergitas dapat terbagun melalui cara yaitu, pertama, komunikasi, pengertiam komunikasi dapat dibedakan atas  dua  bagian  yaitu  komunikasi  yang  berorientasi pada sumber menyatak an bahwa, komunikasi adalah kegiatan  dengan  mana  seorang  (sumber)  secara sungguh-sungguh memindahkan stimuli guna mendapatkan tanggapan, kedua, pengertian komunikasi  yang  berorientasi  pada  penerima memandang  bahwa,  komunikasi  sebagai  semua kegiatan  dimana  seseorang  (penerima)    menanggapi stimulus  atau  rangsangan. Kedua, Koordinasi Disamping  adanya  komunikasi  dalam  menciptakan sinergitas  juga  memerlukan  koordinasi.  Komunikasi
tidak  dapat  berdiri  sendiri  tanpa  adanya  koordinasi seperti  yang  dinyatakan  oleh  Hasan  bahwasannya dalam  komunikasi  dibutuhkan  koordinasi  (Garniwa, 2007).
Jenis hubungan antar stakeholder yang ideal pada saat  bekerjasama  dapat  dibeda-bedakan  sesuai kebutuhan.  Tingkat  yang  paling  tingggi  adalah kolaborasi. Dalam hal ini kolaborasi adalah kerjasama telah terjalin secara resmi dengan bertukar informasi dengan  tujuan  saling  menguntungkan,  mengubah aktivitas,  risiko,  berbagi  sumber  daya,  tanggung jawab, penghargaan dan meningkatkan kapsitas orang lain  untuk  tujuan  bersama.  Selain  itu,  kolaborasi terdapat komitmen waktu yang ekstensif serta tingkat lepercayaan  yang  tinggi  antar stakeholder. Berikut adalah paparan jenis hubungan antar- stakeholder :
a. Pemerintah dengan Akademisi
Pemerintah
dengan akademisi perlu meningkatkan jenis hubungan menjadi kolaborasi. Kolaborasi  didukung  dengan  komitmen  waktu yang  efesien,  kepercayaan  yang  tinggi  untuk meneingkatkan  kapasitas  dan  saling  berbagi risiko.  Hal  ini  diperlukan  untuk  membantu pemerintah  dalam  pengembangan  program  agar berjalan  secara  optimal.  Akademisi  sebagai stakeholder yang merupakan sumber pengetahuan dengan  teori  maupun  konsep  yang  terbaru  dan relevan dapat membantu pemerintah bisa berbagi risiko  dengan  akademisi  dan  bersama-sama mencari  solusi  yang  tepat  untuk  menanganinya (Robert L, Mathis,. dan Jackson, 2002).
b. Pemerintah dengan Bisnis
Pemerintahdan  bisnis  perlu  menjalin  kolaborasi dalam  hal  bantuan  modal,  pelatih,  fasilitas,  dan akses untuk mempermudah proses bisnis. Dengan jenis  bantuan  seperti  ini,  diperlukan  adanya kolaborasi  yang  baik  antara  pemerintah  dengan bisnis  untuk  saling  bertanggung  jawab  sehingga mengerti  bantuan  apa  yang  harus  diberikan  dan sesuai dengan kebutuhan.
c. Pemerintah dan Komunitas Komunitas  yang  menaungi  para  pembisis  dam pemerintah harus memiliki komitmen waktu yang intensif  dan  kepercayaan  yang  tinggi.  Karena komunitas  merupakan stakeholder yang  paling dekat  dengan  masyarakat  yang  berada  dengan pengelola  pisang  sale.  Diharapkan  mereka  dapat menjadi  penghubung  ideal  kepada  pemerintah dalam kolaborasi.
d. Akademisi dengan Komunitas
Jenis  hubungan  antara  akademisi  dan  komunitas adalah coordinating. Akademisi  dan  komunitas sesuai  dengan  peran  yang  dilakukan  masing- masing  pihak.  Dalam  hal  ini,  akademisi  tidak perlu  terlalu  banyak  bersinggungan  langsung dengan  komunitas,  namun  tetap  harus  terjalin hubungan  secara  formal  (saling  berbagi  sumber daya  secara  minimal  dan  komitmen  waktu  yang sedang) karena komunitas menaungi para pelaku yang ada di daerah pengelola pisang sale.
e. Akademisi dan Bisnis
Jenis  hubungan  antara  akademisi  dan  bisnis adalah networking, maksudnya  adalah  hubungan terjalin  secara  informal.  Meskipun  hubungan terjalin secara informal, saling bertukar informasi tetap diperlukan untuk mengembangakan program bagi pengelola pisang sale.
f. Komunitas dengan Bisnis
Komunitas  dan  bisnis  perlu  meningkatkan hubungan  menjadi collaborating karena  bisnis merupakan stakeholder yang berkontribusi dalam memberikan bantuan sosialisasi maupun bantuan modal  hingga  bantuan  infrastruktur  seperti sanitasi maupun tempat ibadah. Komunitas dalam hal ini  sangat memerlukan  informasi  dari  bisnis, hal ini untuk mempermudah proses bisnis.
3.2.6. Model
Quadruple Helix dalam Pengembangan  Usaha  pisang  Sale  di  Kab. Aceh Tenggara
Dalam konteks negara Indonesia, untuk mendorong UMKM secara umum di negara ini, maka disusunlah  konsep  UMKM  sebagai  salah  satu  ceruk pasar  yang  potensial  di  dunia  saat  ini.  Maka diusunglah model Quadruple Helix untuk menciptakan sinergi dan kolaborasi antara stakeholder bidang UMKM.
Adapun kajian literatur terkait dengan kolaborasi model Quadruple  Helix sebagai  rujukan  dalam  hasil penelitian  kualitatif   antara  lain menurut  Palmer  dan Haryer kolaboras pada dasarnya merupakan kesepakatan  formal  atau  informal  dua  atau  lebih organisasi untuk  meningkatkan kompetensinya melalui kombinasi sumber daya yang dimiliki dengan para  mitranya  (Palmer,  1996).  Sedangkan  menurut pendapat  Kotler,  Bowens  dan  Makens  menyatakan bahwa UMKM akan mendapatkan suatu keunggulan bersaing jika masing-masing organisasi yang terlibat dapat  berbagi  pengetahuan,  keahlian,  keterampilan dan sumber daya lain (River, 2006).

## 3.2.7. Permasalahan Pengembangan Usaha pisang Sale di Kab. Aceh Tenggara
Belum  adanya  regulasi  yang  jelas  ditingkat kementerian  bagi stakeholder UMKM  dalam pengembangan khususnya pengelola pisang sale Aceh Tenggara,  hal  ini  membuat  dalam  pengambil kebijakan yang ada di daerah menjadi bingung untuk mengambil  keputusan  yang  tepat  dan  pasti  untuk pengelola pisang sale tersebut.
Sebenarnya  dengan  adanya  Surat  Keputusan (SK)  yang  mewakili  seluruh stakeholder  Quadruple Helix sudah  cukup  untuk  menggerakkan  sektor pengelola  pisang  sale  ini  di  Aceh  Tenggara.  Maka salah  satu  solusi  dari  ini  adalah  menerbitkan  Surat Keputusan  (SK)  yang  terdiri  dari  unsur Quadruple Helix yang menjelaskan apa saja yang terlibat dalam penyelenggaraan pengelola pisang sale dan apa tugas- tugasnya.  Maka  salah  satu  solusi  dari  penulis  ini adalah,  supaya  pimpinan  daerah  membuat  SK  Tim Percepatan  pengelola  pisang  sale  yang  bertanggung jawab untuk pengembangan penyelenggaraan pengelola pisang sale di Aceh Tenggara.
Terkait  masalah  pemasaran,  menurut  para stakeholder dan tim percepatan pengelola pisang sale Aceh  Tenggara  belum  maksimal  mempromosikan pisang salenya. Belum terlihatnya flayer maupun iklan yang menyatakan  bahwa  pisang  sale  Aceh  Tenggara wajib  untuk  dikonsumsi  masyarakat  Aceh  maupun yang  dari  luar  Aceh.Ini  membuktikan  bahwa  Aceh Tenggara  belum all  out dalam  pelaksaan pengembangan pengelola pisang sale. Maka solusi dai ini  adalah  agar stakeholeder terutama  pemerintah sudah  selayaknya  menampakkan  jati  diri  sbagai pisang sale yang terenak dan terenyah di dunia. Agar semua orang tahu, baik dari dalam negeri maupun luar negeri,  bahwa  Aceh  Tenggara  sangat  fokus  dan mendukung penuh penyelenggaraan pengelola pisang sale di daerahnya.
Model Quadruple Helix belum bisa dilaksanakan dengan  maksimal  dalam  pengembangan  pengelola pisang sale di Aceh Tenggara, karena belum jelasnya definisi dan konsep pengelola pisang sale dikalangan stakeholder sendiri. Selain itu, masalah regulasi yang belum  jelas  dan  belum  mempunyai  payung  hukum yang  belum  juga  membuat stakeholder utama  yaitu pemerintah daerah ragu dalam menjalankan pengembangan  pengelola  pisang  sale  di  Aceh Tenggara.  Sedangkam  dalam  konsep Quadruple Helix, semua stakeholder berperan akti, dalam konsep
negara Indoneisa, pemerintah daerah berperan sebagai leader.
Selanjutnya banyaknya kegagalan dalam melakukan  strategi  pengembangan  daerah  tujuan pengelola pisang sale disebabkan ada beberapa faktor. Walaupum  suatu  daerah  telah  memiliki branding dengan  logo  slogan  yang  baik,  tetap  belum  dapat mencapai sasaran disebabkan karena adanya kelamahan  yaitu:  1).  Hubungan  antara  strategi pengembangan ekonomi kota, 2). Keterlibatan politik selayaknya dilibatkan secara serius dan dipertahankann dengan berbasis waktu yang panjang, 3).  Investasi,  4) awareness yang  jelas  dari  target audience, 5) pengetahuan dari persepsi yang original mengenai kualitas image dari  setiap target group, 6). Koordinasi  diantara stakeholder yang  berbeda-beda (Gj, 2007).
3.2.8. Model Pengembangan Usaha pisang Sale di Kab. Aceh Tenggara
Belum  adanya  regulasi  yang  jelas  ditingkat kementerian dan pemerintah bagi stakeholder dalam pengembangan UMKM pengelola pisang sale, hal ini membuat  pengamil  kebijakan  yang  ada  di  daerah menjadi  bingung  untuk  mengambil  keputusan  yang tepat  dan  pasti  untuk  pengembangan  UMKM pengelola pisang sale.
Terkait  masalah  pemasaran,  menurut  para stakeholder Kab.  Aceh  Tenggara  masih  belum maksimal  mempromosikan  pisang  sale.  Belum terlihanya  iklan  maupun flayer yang  menyatakan bahwa Kab. Aceh Tenggara menjadi salah satu pisang sale yang terenak, terbaik dan terlaris di dunia, yang ada promosi pisang sale biasa saja. Ini membuktikan bahwa  Kab.  Aceh  Tenggara  belum all  out dalam pelaksanaan pisang sale. Maka solusi dari ini adalah, agar stakeholder terutama  pemerintah  untuk  sudah selayaknya menampakkan jati diri sebagai pengelola pisang sale Kab. Aceh Tenggara di dunia. Agar semua orang tahu, baik dari dala, ,aupun luar negeri, bahwa Kab.  Aceh  Tenggara  sangat  fokus  dan  mendukung penuh penyelenggaranpengelola pisang sale didaerahnya.  Selanjutnya  untuk  mendukung  akses, para stakeholder harus  berupaya  ekuat  tenaga  agar jalur  udara  diperbanyak  dan  dilengkapi.  Para stakeholder harus  berupaya  sekuat  tenga  agar  jalur udara diperbanyak dan dilengkapi.
Model Quadruple Helix belum bisa dilaksanakan dengan  maksimal  dalam  pengembangan  UMKM pengelola pisang saledi Kab. Aceh Tenggara, karena belum  jelasnya  definisi  dan  konsep  pengembangan
UMKM pengelola pisang sale dikalangan stakeholder sendiri. Selain itu, masalah regulasi yang belum jelas dan  mempunyai  payung  hukum  yang  belum  juga membuat stakeholder utama yaitu pemerintah daerah ragu  dalam  menjalankan  pengembangan  UMKM pengelola pisang sale di daerahnya. Sedangkan dalam konsep Quadruple Helix , semua stakeholder berperan aktif,  dalam  konsep  negara  Indonesia,  pemerintah daerah sebagai leader.

## 4. KESIMPULAN
Terdapat  cara  tersendiri  untuk  mengetahui  arah stakeholder pada  sebuah  tujuan  untuk  pengelola pisang sale. Tidak hanya sebatas kualitas pisang sale akan  tetapi  juga  pandangan  terhadap  kebersian, estetika  yang  berkaita  dengan  kondisi  pisang  sale. Para stakeholder dan masyarakat luas sangat berperan penting  untuk  mengembangkan  usaha  pisang  sale. Akademisi,  berperan  sebagai  mendukung  untuk memasarkan  pisang  sale  kepada  masyarakat  dan akademisi juga mempromosikan pisang sale di sosial media. Karena pelaku usaha pisang sale keterbatasan memiliki hp android. Pemerintah yang berperan yaitu Kantor Dinas UKM dan Koperasi dengan mengutuskan  pengelola  pisang  sale  ke  Banda  Aceh apabila  ada  pelatihan,  tujuannya  adalah  pada  saat  di Banda  Aceh  pengelola  pisang  sale  diajarkan bagaimana  memasak  pisang  sale  agar  renyag, membungkus pisang sale dengan cara cepat dan tepat. Bisnis  berperan  turut  memberikan  kualitas  produk terbaik  kepada  masyarakat  dan  membuat  ide-ide ataupun  inovasi  varian  rasa  pisang  sale  untuk kedepannya.

## 5. REFERENSI
Anggraini, D., & Nasution, S. (2013). Peranan Kredit Usaha Rakyat (Kur) Bagi Pengembangan Umkm Di Kota Medan (Studi Kasus Bank Bri). Jurnal Ekonomi Dan Keuangan , 1 (3), 14879.
Barus, D. S. (2019). Strategi Pengembangan Digital Entrepreneurship Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)  dengan  menggunakan  Model  Penta Helix . Garniwa,  S.  dan.  (2007). Perilaku  Organisasional . Graha Ilmu.
Gj,  K.  M.  A.  (2007). Ashworth  Gj,  Partner  in Coffeshop,  Canal  and  Commerce:  Marketing in city of Amsterdam . 24 (1).
Moelong.  (2016). Metode  Penelitian  Kualitatif .  PT Remaja Rosdakarya.
Najiyati, S. dan S. R. T. S. (2011). Sinergitas Instansi Pemerintah  Dalam  Pembangunan  Kota  Terpadu Mandiri (The Synergy of Goverment Institutions in  The  Transmigration  Urban  Development). Ketransmigrasian .
Palmer,  A.  J.  A.  R.  M.  (1996). Relationship Marketing:  A  New  Paradigm  for  the  Trave  and Tourism Sector?(Journal of Vaction Marketing . Praswati,  A.  N.  (2017).  Perkembangan  Model  Helix dalam  Peningkatan  Inovasi. Seminar  Nasional Riset Manajemen & Bisnis .
River,  M.  for  H.  and  T.  (4d  ed).  (Upper  S.  (2006).
Marketing  for  Hospitality and  Tourism  (4d  ed). (Upper Saddle River. Bowen, John T., Author . Robert  L,  Mathis,.  dan  Jackson,  J.  H.  (2002).
Manajemen Sumber Daya Manusia . Salemba. Suci,  Y.  R.  (2017).  Pekembangan  UMKM  (Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia). Jurnal Ilmiah Cono Ekonomos , 6 (1).
Sugiyono.  (2018). Metode  Penelitian  Kuantitatif Kualitatif dan R&D . Alfabeta. http://datakumkm.acehprov.go.id/index.php/umkm . (2021).
http://www.depkop.go.id/data-umkm . (2021).
https://keuangan.kontan.co.id . (2020, January 23). www.bps.go.id . (2021, January 28).