TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENYALAHGUNAAN PERJANJIAN LISENSI HAK MEREK DAN AKIBAT HUKUMNYA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PERDATA
Oleh : AA. Sagung Poetri Paranity,SH, MH I Nyoman Suryana, SH, MH
Fakultas Hukum Universitas Mahendradatta, Jalan Ken Arok Nomor 12 Denpasar. Fakultas Hukum Universitas Teknologi Indonesia Jl. Badak Agung XII Nomor 6 (agungpoetriparanity@gmail.com, Suryana@gmail.com)
ABSTRACT, In  the  last  decade,  along  with  the  free  trade  of  information  and  communication globalization,  there  is  no  doubt  that  the  issue  of  the  existence  of  a  legal  system  of  Intellectual Property  that  is  closely  linked  to  technological  developments,  industrial  growth  and  the smoothness of world trade is a very important issue whose existence has been globally recognized. Brands  that  are  part  of  Intellectual  Property  Right  at  first  are  just  a  sign  that  consumers  can differentiate  their  products  or  services  from  one  another.  With  consumer  brands  it's  easier  to remember what's needed, and quickly determine what it will buy. In its development the role of the brand is changing. Brand is not just a sign, but a lifestyle. No brand entrepreneur can not promote his goods or services to the public at large and maximum. Likewise, people can not distinguish the quality  of  goods  or  services  from  one  another. On  the  other  hand,  today's  emerging  business competition  may pose  a problem  for  brand  rights  where  the  brand  is  seen by  business  actors  as one  of  the  business  opportunities  in  obtaining  profit  through  unfeasible  shortcuts  by  creating  or marketing  goods  or  products  by  forging  or  impersonating  a  brand  -the  famous  brand.  This  can lead to an unhealthy competition. Unhealthy business competition may occur due to a transfer of brand  rights,  one  of  which  may  occur  in  a  brand  rights  license  agreement. The  licensing agreements,  especially  those  concerning  the  trademark,  constitute  a  special  agreement  for  the parties  to  which  they  are  bound,  as  they  relate  to  the  Intellectual  Property  Rights  which  are related  to  each  other. The  license  agreement  is  a  closed  agreement  (tying  agreement),  the agreement  is  an  agreement  that  is  prohibited  in  Law  No.  5  of  1999,  but  in  the  Act  issues  of agreement relating to Intellectual Property Rights such as brand license agreement are exempted. Since  the  explanation  of  the  exclusion  of  the  license  agreement  pursuant  to  Law  Number  5  Year 1999  raises  multiple  interpretations  or  legal  obscurity  in  the  exclusion  of  licensing  agreements relating  to  the  rights  of  brands  and  Intellectual  Property  Rights  so  there  is  need  to  clarify  the limitation of exceptions and in what respects such a license agreement excluded. Keywords: license agreement, brand rights, Law no. 5 of 1999
ABSTRAK, Dalam dasawarsa terakhir, seiring dengan perdagangan bebas globalisasi informasi dan komunikasi, tak pelak lagi isu keberadaan sistem hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual yang berkaitan  erat  dengan  perkembangan  teknologi,  pertumbuhan  industri  dan  kelancaran perdagangan  dunia  merupakan  suatu  permasalahan  yang  teramat  penting  yang  eksistensinya telah  diakui  secara  global. Merek  yang  merupakan  bagian  dari  Hak  atas  Kekayaan  Intelektual pada  awalnya  hanyalah  sebuah  tanda  agar  konsumen  dapat  membedakan  produk  barang  atau jasa  satu  dengan  yang  lainnya.  Dengan  merek  konsumen  lebih  mudah  mengingat  sesuatu  yang dibutuhkan,  dan  dengan  cepat  dapat  menentukan  apa  yang  akan  dibelinya.  Dalam perkembangannya  peran  merek  berubah.  Merek  bukan  sekedar  tanda,  melainkan  gaya  hidup. Tanpa  merek  pengusaha  tidak  dapat  mempromosikan  barang  atau  jasanya  kepada  masyarakat luas dan maksimal. Demikian juga masyarakat tidak dapat mebedakan mutu barang atau jasa satu dengan lainnya. Pada sisi lain, persaingan usaha yang berkembang saat ini dapat menimbulkan masalah  bagi  hak  merek  dimana  merek  tersebut  dilihat  oleh  pelaku  usaha  sebagai  salah  satu peluang bisnis dalam memperoleh keuntungan melalui jalan pintas yang tidak layak dengan cara membuat  atau  memasarkan  barang  atau  produk  dengan  memalsukan  atau  meniru  merek-merek terkenal. Hal ini dapat menimbulkan suatu persaingan tidak sehat. Persaingan usaha tidak sehat dapat  terjadi  karena  peralihan  hak  merek  yakni  salah  satunya  dapat  terjadi  dalam  perjanjian
lisensi  hak  merek. Perjanjian  lisensi  khususnya  yang  menyangkut  merek  merupakan  perjanjian istimewa  bagi  para  pihak  yang  terikat  didalamnya,  karena  selalu  berkaitan  dengan  Hak  atas Kekayaan Intelektual yang terkait satu sama lain. Perjanjian lisensi merupakan suatu perjanjian tertutup  (tying  agreement),  perjanjian  tersebut  merupakan  perjanjian  yang  dilarang  dalam Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999,  tetapi  dalam  Undang-Undang  tersebut  masalah perjanjian yang berkaitan dengan Hak atas Kekayaan Intelektual seperti perjanjian lisensi merek dikecualikan.  Karena  penjelasan  mengenai  pengecualian  perjanjian  lisensi  menurut  Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 menimbulkan multitafsir atau  kekaburan hukum dalam pengaturan pengecualian  perjanjian  lisensi  yang  berkaitan  dengan  hak  merek  dan  Hak  atas  Kekayaan Intelektual sehingga perlu adanya penjelasan mengenai batasan pengecualian dan dalam hal apa perjanjian lisensi hak merek tersebut dikecualikan.
Kata kunci : perjanjian lisensi, hak merek, UU No. 5 Tahun 1999
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Dalam dasawarsa terakhir, seiring
dengan perdagangan bebas globalisasi informasi dan komunikasi, tak pelak lagi isu keberadaan sistem hukum Hak Atas Kekayaan  Intelektual  yang  berkaitan  erat dengan perkembangan teknologi, pertumbuhan industri dan kelancaran perdagangan dunia merupakan suatu permasalahan  yang  teramat  penting  yang eksistensinya telah diakui secara global.
Jaminan  terhadap  hal  ini  menjadi isu  penting  dalam  rangka  menarik  investasi asing  ke  Indonesia.  Sebagaimana  diketahui, Hak  atas  Kekayaan  Intelektual  yang  disebut Intellectual  Property  Rights didapatkan sebagai  bentuk  penghargaan  pada inventor atau innovator atas uang, waktu, tenaga yang telah  diinvestasikannya.  Hal  ini  sangat penting  untuk  memberikan  insentif  bagi mereka untuk terus berkarya. 1 Merek  yang  merupakan  bagian dari  Hak  atas  Kekayaan  Intelektual  pada awalnya  hanyalah  sebuah  tanda  agar konsumen dapat membedakan produk barang  atau  jasa  satu  dengan  yang  lainnya. Dengan  merek  konsumen  lebih  mudah mengingat  sesuatu  yang  dibutuhkan,  dan dengan  cepat  dapat  menentukan  apa  yang akan  dibelinya.  Dalam  perkembangannya peran  merek  berubah.  Merek  bukan  sekedar tanda, melainkan gaya hidup. 2 Menurut  Susanto  A.B,  merek selain  digunakan  sebagai  nama  atau  simbol
1 H.OK.Saidin, 2003, Aspek Hukum Kekayaan  Intelektual,  PT.  Raja  Grafindo Persada, Jakarta, h. 9.
2 Rizawanto Winata, 2002, Undang- Undang  Merek  Baru  2001,  Citra  Aditya Bakti, Bandung, h.12.
pada obyek barang atau jasa juga digunakan sebagai  sarana  promosi. 3 Tanpa  merek pengusaha  tidak  dapat  mempromosikan barang atau jasanya  kepada masyarakat luas dan  maksimal.  Demikian  juga  masyarakat tidak  dapat  mebedakan  mutu  barang  atau jasa  satu  dengan  lainnya.  Membicarakan soal merek tidak dapat dihindari adanya hak eksklusif  atas  hak  merek  yang  menjadi obyek  dari  kekayaan  intelektual.  Hak eksklusif  atas  hak  merek  berupa  pemberian lisensi akan diberikan kepada pemilik merek yang  mereknya  telah  didaftar  menurut Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2001 tentang  Merek  dan  memperoleh  sertifikat. Jadi merek tanpa sertifikat pendaftaran tidak akan dilindungi oleh Undang-Undang tentang Merek. 4
Pada  sisi  lain,  persaingan  usaha yang berkembang saat ini dapat menimbulkan  masalah  bagi  hak  merek dimana  merek  tersebut  dilihat  oleh  pelaku usaha  sebagai  salah  satu  peluang  bisnis dalam memperoleh keuntungan melalui jalan pintas  yang  tidak  layak  dengan  cara membuat  atau  memasarkan  barang  atau produk  dengan  memalsukan  atau  meniru merek-merek terkenal. Hal ini dapat menimbulkan suatu persaingan tidak sehat.
Persaingan  usaha  tidak  sehat dapat  terjadi  karena  peralihan  hak  merek yakni  salah  satunya  dapat  terjadi  dalam perjanjian  lisensi  hak  merek  sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2001
3 David  F.D’  Alessandro,  2003, Peran Merek, Andi Yogyakarta, h.19.
4 Ahmadi  Miru,  2005, Hukum Merek:  Cara  Mudah  Mempelajari  Undang- Undang  Merek,  Rajagindo  Persada,  Jakarta, h.21.
tentang  Merek  disebutkan  Hak  atas  Merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena: pewarisan;  wasiat;  hibah;  perjanjian;  sebab- sebab  lain  yang  dibenarkan  oleh  peraturan perundang-undangan.
Menurut  Undang-Undang  Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Pasal 1 angka 5  menyebutkan  :  Lisensi  adalah  izin  yang diberikan  pemilik  merek  terdaftar  kepada seseorang  atau  beberapa  orang  secara bersama-sama  atau  badan  hukum  untuk menggunakan  merek  tersebut,  baik  untuk seluruh  atau  sebagian  jenis  barang  atau  jasa yang didaftarkan.
Lisensi yang dianut dalam Undang-Undang  Merek  adalah  lisensi  non eksklusif,  hal  tersebut  dapat  diketahui  dari ketentuan Pasal 44  yang  menyatakan bahwa pemilik merek terdaftar yang telah memberikan  lisensi  kepada  pihak  lain  tetap dapat
menggunakan
sendiri atau memberikan  lisensi  kepada  pihak  ketiga lainnya  untuk  menggunakan merek tersebut, kecuali bila diperjanjikan lain.
Sedangkan perjanjian lisensi merek  adalah  izin  yang  diberikan  oleh pemegang  hak  merek  kepada  pihak  lain melalui  suatu  perjanjian  pemberian  hak untuk  menikmati  manfaat  ekonomi  dari suatu  merek  yang  diberikan  perlindungan dalam  jangka  tertentu  dan  syarat  tertentu. Syarat  itu  sangat  tergantung  kepada  apa yang mau dilisensikan.
Perjanjian lisensi merek sekurang- kurangnya memuat informasi tentang: tanggal,  bulan,  dan  tahun  tempat  dibuatnya perjanjian  lisensi;  nama  dan  alamat  lengkap serta  tanda  tangan  para  pihak  yang mengadakan perjanjian lisensi.
Perjanjian  lisensi  khususnya  yang menyangkut  merek  merupakan  perjanjian istimewa  bagi  para  pihak  yang  terikat didalamnya,  karena  selalu  berkaitan  dengan Hak  atas  Kekayaan  Intelektual  yang  terkait satu  sama  lain.  Mengingat  perjanjian  lisensi merek  utamanya  merek  dagang  hampir selalu  dibuat  dalam  bentuk  perjanjian standar  dengan  penerapan  klausula  baku didalamnya,  dikarenakan  perjanjian  tersebut terkait  dengan  adanya  permohonan  pihak lain  yaitu  pihak  penerima  lisensi,  sehingga pihak pemberi lisensi atau licensor perlu dan wajib untuk
melindungi
hak-hak istimewanya,  dengan  cara  menggunakan perjanjian  standar  dan  klausula  baku  ini
sangat  merugikan  pihak  penerima  lisensi maupun  pihak  pemberi  lisensi  seperti klausula pemutusan perjanjian secara sepihak. 5
Perjanjian lisensi merupakan suatu  perjanjian  tertutup  ( tying  agreement ), perjanjian  tersebut  merupakan  perjanjian yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan Praktek  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha Tidak  Sehat  tetapi  dalam  Undang-Undang tersebut  masalah  perjanjian  yang  berkaitan dengan  Hak  atas  Kekayaan  Intelektual seperti perjanjian lisensi merek dikecualikan sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  50 huruf b. Pasal tersebut menyatakan bahwa:
“Perjanjian hak kekayaan intelektual  seperti  lisensi,  paten,  merek dagang,  hak  cipta,  desain  produk  industri, rangkaian  elektronik  terpadu,  dan  rahasia dagang,  serta  perjanjian  yang  berkaitan dengan waralaba” dikecualikan dari ketentuan  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1999.”
Lebih jauh, mengingat pentingnya ketentuan  Pasal  50  huruf  b  sebagai  pintu harmonisasi  antara  Hak  atas  Kekayaan Intelektual  dan  Hukum  Anti  Monopoli  dan Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat,  maka dipandang  perlu  adanya  penjelasan  yang lebih rinci mengenai ketentuan tersebut. 6 Menunjuk pada penjelasan- penjelasan  diatas,  faktanya  Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan Praktek  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha tidak  Sehat  dalam  Pasal  50  huruf  b menimbulkan  multitafsir  atau  kekaburan hukum  dalam  pengaturan  pengecualian perjanjian lisensi yang berkaitan dengan hak merek  dan  Hak  atas  Kekayaan  Intelektual sehingga  perlu  adanya  penjelasan  mengenai batasan  pengecualian  dan  dalam  hal  apa perjanjian  lisensi  hak  merek  tersebut dikecualikan.
Hal  ini  merupakan  kebutuhan yang  sangat  mendesak  disamping  untuk mempercepat  adanya  alih  teknologi  secara tidak langsung melalui perjanjian lisensi hak
5 Haki dan Perjanjian Lisensi, www.hukumonline.com, 2 Februari 2017.
6 Kompas, KPPU : Perjanjian eksklusif  Hak  Kekayaan  Intelektual  tidak mutlak, http://www.Kompas.net ,  2  Februari 2017
merek juga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999  tentang  Larangan  Praktek  Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menjamin perlindungan hukum bagi pemberi lisensi maupun penerima lisensi.

## 1.2 Rumusan Masalah
Bertitik  tolak  pada  uraian  latar belakang  masalah,  maka  dapat  ditarik  suatu rumusan  masalah  yang  merupakan  pokok- pokok  permasalahan  yang  akan  dibahas dalam penulisan selanjutnya. Adapun rumusan  masalah  tersebut  adalah  sebagai berikut:
1. Bagaimana pengecualian perjanjian  lisensi  hak  merek dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan  Praktek  Monopoli dan  Persaingan  Usaha  Tidak Sehat? 2. Bagaimanakah  akibat  hukum penyalahgunaan perjanjian lisensi  hak  merek  ditinjau dari  Undang-Undang  Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan  Praktek  Monopoli dan  Persaingan  Usaha  Tidak Sehat? 1.3 Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahui pengecualian  perjanjian  lisensi hak  merek  dalam  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 2. Untuk mengetahui akibat hukum penyalahgunaan perjanjian  lisensi  hak  merek ditinjau  dari  Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1999  tentang Larangan  Praktek  Monopoli dan  Persaingan  Usaha  Tidak Sehat.

## 1.4 Metode Penelitian
Salah  satu  cara  yang  dapat digunakan untuk mendapatkan suatu kebenaran  adalah  melalui  proses  penelitian ilmiah.  Metode  penelitian  adalah  suatu  ilmu yang  mempelajari  perihal  metode-metode
yang dipergunakan dalam kegiatan penelitian. 7 Adapun metode yang dipergunakan  dalam  penulisan  skripsi  ini adalah sebagai berikut: 1.4.1 Jenis Penelitian Jenis  penelitian  dalam  penulisan skripsi ini adalah Penelitian Hukum
Normatif. Penelitian hukum  normatif adalah penelitian  hukum  yang  mengkaji  hukum tertulis  dari  berbagai  aspek,  yaitu  aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur  dan  komposisi,  lingkup  dan  materi, konsistensi,  penjelasan  umum  dan  pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat  suatu  Undang-Undang, serta bahasa hukum yang digunakan. 8

## 1.4.2 Sifat Penelitian
Sifat  penelitian  dalam  penulisan skripsi  ini  adalah  penelitian  deskriptif. Penelitian  skripsi  ini  bersifat  deskriptif karena  menggambarkan  kenyataan  hukum yang berlaku di dalam masyarakat.
1.4.3 Jenis Pendekatan
Jenis  pendekatan  yang  digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan Perundang-undangan ( The Statute  Approach ).  Menurut  Peter  Mahmud Marzuki,  Pendekatan  Perundang-undangan ( The  Statute  Approach )  dilakukan  dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi  yang  bersangkut  paut  dengan  isu hukum yang sedang ditangani. 9 1.4.4 Bahan  Hukum dan  Sumber

## Bahan Hukum
Data  yang  digunakan  dalam penulisan  skripsi  ini  bersumber  dari  data kepustakaan yang terdiri dari:
a. Bahan  Hukum  Primer  yaitu  bahan hukum  yang  berasal  dari  peraturan perundang-undangan.  Bahan  hukum primer yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  Undang-Undang
7 B. Netra, 1974, Metodelogi Penelitian, Biro Penelitian Fakultas Pendidikan  Universitas  Udayana,  Singaraja, h.19. 8 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Cetakan Kedelapan, PT. Raja Grafindo, Jakarta, h.13. 9 Bambang Sunggono, 1998, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.69.
Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek  Monopoli  dan  Persaingan Usaha  Tidak  Sehat,  dan  Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Hak Merek.
b. Bahan  Hukum  Sekunder  yaitu  bahan hukum  yaitu  antara  lain  buku-buku hukum  maupun  artikel-artikel  hukum yang  relevan  dengan  permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini.
c. Bahan  Hukum  Tersier  yaitu  bahan yang  memberi  penjelasan  terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 10 Bahan  hukum  tersier  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu internet dengan menyebut nama situsnya. 1.4.5 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Menurut Soerjono Soekanto, dalam penelitian  lazimnya dikenal tiga jenis alat  pengumpul  data  yaitu  kepustakaan, pengamatan,  atau  observasi  dan  wawancara atau interview. 11 Teknik pengumpulan bahan hukum  yang  digunakan  dalam  penulisan skripsi ini adalah teknik kepustakaan dengan membaca dan mencatat bahan-bahan hukum yang  terdiri  dari  buku-buku  literatur  yang berkaitan dengan pokok permasalahan.
1.4.6 Teknik  Pengolahan  dan  Analisis Bahan Hukum
Setelah data terkumpul, kemudian diklasifikasikan  secara  kualitatif  sesuai dengan  permasalahan.  Data  tersebut  di analisa  dengan  teori-teori  yang  relevan kemudian di tarik kesimpulan untuk menjawab  permasalahan,  akhirnya  data tersebut disajikan secara deskriptif analitis.

## BAB  II  TINJAUAN  UMUM  TENTANG HAK  MEREK,  LISENSI  MEREK  DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT 1.1 Pengertian  dan  Ruang  Lingkup

## Merek
Hak  atas  Kekayaan  Intelektual adalah  hak  kebendaan,  hak  atas  sesuatu benda  yang  bersumber  dari  hasil  kerja  otak, hasil  kerja  ratio,  yaitu  hasil  kerja  ratio  yang
10 Amirudin  dan  Zainal  Asikin, 2004,  Pengantar  Metodelogi  Penelitian Hukum,  Raja  Grafindo  Persada,  Jakarta,
h.31.
11 Ibid.
menalar,  dan  hasil  kerja  itu  berupa  benda imateriil. 12
Pengertian  merek  diberikan  oleh beberapa pakar, diantaranya, R.M. Suryodiningrat,  merumuskan  merek  adalah: Kebiasaan  pengusaha  pabrik  untuk  menjual barang-barang yang dihasilkan oleh pabriknya  dengan  dibungkus  dan  pada bungkusnya  itu  dibumbui  tanda  lukisan dan/atau  untuk  membedakan  dari  barang- barang  sejenis  hasil  pabrik  pengusaha lain.” 13
Pemerintah Indonesia telah memberlakukan Undang-Undang Merek baru  Nomor  15  Tahun  2001  pada  tanggal  1 Agustus 2001. Sebelumnya, Merek dilindungi berdasarkan Undang-Undang
Nomor  4  Tahun  1997  tentang  Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang  Merek.  Undang-Undang  Nomor  15 Tahun  2001  sebagai  pengganti  Undang- Undang  Nomor  14  Tahun  1997  juncto Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  1992 menganut  sistem  konstitutif  ( first  to  file ) yang menggantikan sistem deklaratif ( first to use )  yang pertama  kali dianut oleh Undang- Undang  Nomor  21  Tahun  1961  tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan.
Undang-Undang
Merek
memberikan perlindungan hukum bagi tanda yang  berupa  gambar,  nama,  kata,  huruf- huruf,  angka-angka,  susunan  warna,  atau kombinasi  dari  unsur-unsur  tersebut  yang memiliki  daya  pembeda  dan  digunakan dalam  kegiatan  perdagangan  barang  atau jasa.  Tanda-tanda  tersebut  harus  berbeda sedemikian rupa dengan tanda yang digunakan  oleh  perusahaan  atau  orang  lain untuk  mebedakan  dengan  barang-barang sejenis  lainnya.  Tanda  dianggap  tidak memiliki  daya  pembeda  apabila  tanda tersebut terlalu sederhana, seperti satu tanda garis  atau  satu  tanda  titik,  ataupun  terlalu rumit sehingga tidak jelas.
Merek  menurut  Undang-Undang  Nomor  15 Tahun 2001 tentang Merek dibedakan yaitu:
1. Merek  Dagang  adalah  Merek  yang digunakan pada barang yang
diperdagangkan  oleh  seseorang  atau beberapa  orang  secara  bersama-sama
12 H.OK.Saidin, Op.Cit, h.9
13 R.M. Suryodiningrat, 1984,
Pengantar  Ilmu  Hukum,  Cetakan  Kedua,
Pradnya Paramita, Jakarta, h.9.
atau  badan  hukum  untuk  membedakan dengan  barang-barang  sejenis  lainnya (pasal 1 ayat(2)).
2. Merek  Jasa  adalah  Merek  yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan  oleh  seseorang  atau beberapa  orang  secara  bersama-sama atau  badan  hukum  untuk  membedakan dengan  jasa-jasa  sejenis  lainnya  (pasal 1 ayat (3)).
3. Merek  Kolektif  adalah  Merek  yang digunakan  pada  barang  dan  atau  jasa dengan  karakteristik  yang  sama  yang diperdagangkan  oleh  beberapa  orang atau  badan  hukum  secara  bersama- sama  untuk  membedakan  dengan barang  dan/atau  jasa  sejenis  lainnya (pasal 1 ayat (4)).
1.2 Dasar Hukum Hak Merek Upaya untuk memberikan perlindungan  hukum  bagi  merek  terkenal  di dalam Konvensi Paris sendiri yang dilakukan  melalui  amandemen  terhadap Konvensi  Den  Haag  pada  tahun  1925. Amandemen Konvensi Paris tersebut melahirkan  Pasal  6  bis  Konvensi  Paris, upaya berikutnya dilakukan melalui berbagai perundingan  dalam  Putaran  Uruguay  yang antara lain menghasilkan kesepakatan Agreement  on  Trade  Related  Aspects  of Intellectual Property Rights (TRIPs) 14 Konvensi  Paris  telah  mengalami revisi  beberapa  kali,  revisi  pertama  melalui konferensi  internasional  di  Brussel  tahun 1990.  Konvensi  Paris  berdasarkan National Treatment ,  yaitu  perlindungan  yang  sama terhadap  merek  yang  dimiliki  oleh  warga Negara  peserta  Konvensi.  Konvensi  merek diselenggarakan  oleh  badan  internasional  di bawah Konvensi Paris yaitu World Intellectual Property Organization (WIPO) . 15 Dalam rangka pembangunan sistem hukum Hak atas Kekayaan
Intelektual Nasional,  yakni dengan ratifikasi Konvensi  tentang  Pembentukan  Organisasi
Perdagangan Dunia (WTO) melalui Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  1994  juga  untuk menunjang  keikutsertaan  Indonesia  dalam Konvensi  Paris  ( Paris  convention  for  the
14 H.OK Saidin, Op.Cit, h. 37.
15 Insan  Budi  Maulana,  dkk.,  2000, Kapita  Selekta  Hak  Kekayaan  Intelektual  I, Yogyakarta, h. 95.
protection  of  Industrial  Property ), The Hague  Agreement  (London  Act)  concerning the  International  Deposit  of  Industrial Designs,  Provision  of  the  ready  on intellectual property in Respect of Intergrated Circuit (Washington Treaty) . Indonesia wajib membentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur  perlindungan  Hak  atas  Kekayaan Intelektual, serta wajib mengharmonisasikan sistem hukum Hak atas Kekayaan
Intelektual  dengan  standar-standar  yang ditetapkan dalam TRIPs Agreement .
Pada  tahun  1961  Indonesia  telah menghasilkan Undang-Undang
yang
mengatur  khusus  tentang  merek,  dimulai dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang  Merek  Perusahaan  dan  Merek Perniagaan  yang  diundangkan  pada  tanggal 11  Oktober  1961  dan  dimuat  dalam Lembaran  Negara  RI  Nomor  2341  yang berlaku pada bulan November 1961.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961  mampu  bertahan  kurang  lebih  selama 31  tahun,  kemudian  dengan  alasan  dinilai tidak  sesuai  dengan  keadaan  dan  kebutuhan masyarakat,  Undang-Undang  Nomor  19
Tahun 1992 tentang Merek yang diundangkan  dalam  Lembaran  Negara  RI Tahun  1992  Nomor  81  dan  penjelasannya dimuat  dalam  Tambahan  Lembaran  Negara RI  Nomor  3490.  Undang-Undang  Merek Nomor  19  Tahun  1992  banyak  terjadi perubahan,  diantaranya  sistem  pendaftaran lisensi, merek kolektif dan sebagainya. 16 Selanjutnya  pada  tahun  1997 Undang-Undang  Merek  Nomor  19  Tahun 1992 dianggap tidak sesuai dengan perkembangan  di  bidang  perdagangan  maka Undang-Undang  Merek  Nomor  19  Tahun 1992  diperbaharui  dengan  Undang-Undang Merek Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek yang  diundangkan  pada  tanggal  17  Mei 1997,  dengan  alasan  merek  mempunyai peran  penting  dalam  era  globalisasi  dan mempertahankan  persaingan  usaha  yang sehat  serta  perjanjian  Internasional  yang diratifikasi Bangsa Indonesia, maka dibuatlah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001  tentang  Merek,  yang  diberlakukan tanggal  1  Agustus  2001  dimaksudkan  untuk mengingatkan  pelayanan  bagi  masyarakat.
16 Sudargo  Gautama  dan  Rizawanto Winata, Op.Cit , h. 2-3.
Jadi  merek  secara  nasional  sekarang  ini  di Indonesia  diatur  melalui  Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001.
BAB III PERJANJIAN YANG DILARANG DALAM UNDANG- UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999
a. Latar  Belakang  dan  Ruang  Lingkup Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1999
Tidak  banyak  yang  dicatat  dalam sejarah  Indonesia  di  seputar  kelahiran  dan perkembangan  hukum  anti  monopoli  ini. Yang  banyak  dicatat  sejarah  adalah  justru tindakan-tindakan  atau  perjanjian  dalam bisnis  yang  sebenarnya  harus  dilarang  oleh Undang-Undang  Anti  Monopoli.  Dimasa Orde  Baru  Soeharto  misalnya,  dimasa  itu sangat  banyak  terjadi  monopoli,  oligopoli, dan  perbuatan  lain  yang  menjurus  kepada persaingan  curang,  misalnya  monopoli tepung  terigu,  cengkeh,  jeruk,  pengedaran film  dan  masih  banyak  lagi.  Bahkan  dapat dikatakan  bahwa  keberhasilan  beberapa konglomerat  besar  di  Indonesia  juga bermula  dari  tindakan  monopoli  dan persaingan  curang  lainnya,  yang  dibiarkan saja  bahkan  didorong  oleh  pemerintah  kala itu.
Oleh karena itu tidak mengherankan  jika  cukup  banyak  para praktisi  maupun  teoritisi  hukum  dan ekonomi  kala  itu  yang  menyerukan  agar segera  dibuat  sebuah  Undang-Undang  Anti Monopoli. Namun sampai
dengan lengsernya  Mantan  Presiden  Soeharto, dimana  baru  di  masa  reformasi  tersebut diundangkan  sebuah  Undang-Undang  Anti Monopoli  Nomor  5  Tahun  1999.  Memang sebelum  lahirnya  Undang-Undang  Anti Monopoli  secara  sangat  minim  dalam beberapa undang-undang telah diatur tentang monopoli atau persaingan curang ini sangat  tidak  memadai,  ternyata  tidak populer  di  masyarakat  dan  tidak  pernah diterapkan  dalam  kenyataannya.  Ketentuan tentang  anti  monopoli  atau  persaingan curang  sebelum  diatur  dalam  Undang- Undang  Anti  Monopoli  tersebut,  diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
a. Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1984  tentang  perindustrian.  Diatur dalam  Pasal  7  ayat  (2)  dan  (3), pasal 9 ayat (2)
b. Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana.  Terdapat  satu  pasal  yaitu pasal 382 bis. c. Undang-Undang Perseroan Terbatas  Nomor  1  Tahun  1999. Ketentuan  monopoli  diatur  dalam Pasal 104 ayat (1) Dalam  pasal  17  ayat  (1)  Undang-
Undang  Anti  Monopoli  dikatakan  bahwa “pelaku usaha dilarang
melakukan penguasaan  pasar  atas  produksi  dan/atau pemasaran  barang  dan/atau  jasa  yang  dapat mengakibatkan  terjadinya  praktek  monopoli dan/atau persaingan tidak sehat”, sedangkan dalam  pasal  17  ayat  (2)  dikatakan  bahwa “pelaku  usaha  patut  diduga  atau  dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan/atau  pemasaran  barang  dan/atau  jasa sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1) apabila: a. Barang dan/atau jasa yang bersangkutan belum ada
substitusinya; atau
b. Mengakibatkan  pelaku  usaha  lain tidak  dapat  masuk  ke  dalam persaingan  usaha  barang  dan/atau jasa yang sama; atau
c. Satu  pelaku  usaha  atau  satu kelompok  pelaku  usaha  menguasai lebih  dari  50%  (lima  puluh  persen) pangsa pasar satu  jenis barang atau jasa tertentu.
Jika  ditelusuri  ketentuan  dalam Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999 tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat,  maka tindakan-tindakan yang berhubungan dengan pasar  yang  perlu  diatur  oleh  hukum  anti monopoli  yang  sekaligus  merupakan  ruang lingkup  dari  hukum  anti  monopoli  tersebut adalah sebagai berikut:
a. Perjanjian yang dilarang;
b. Kegiatan yang dilarang;
c. Penyalahgunaan posisi dominan;
d. Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
e. Tata cara penanganan perkara;
f. Sanksi-sanksi;
g. Perkecualian-perkecualian.
b. Macam-macam
Perjanjian yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
Dalam  Pasal  1  angka  7  Undang-
Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang 43
Larangan Praktek Monopoli  dan Persaingan Usaha  Tidak  Sehat  disebutkan,  bahwa perjanjian  merupakan  suatu  perbuatan  dari satu  atau  lebih  pelaku  usaha  untuk mengikatkan  diri  terhadap  satu  atau  lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis ataupun tidak tertulis.
Pengertian  perjanjian  dalam  pasal tersebut  hampir  mirip  dengan  pengertian perjanjian  dalam  Pasal  1313  KUHPerdata. Sedangkan  pengertian  perjanjian  dalam Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999 langsung menyebutkan pelaku usaha sebagai para  pihak  yang  terlibat  dalam  perjanjian tersebut.  Pengertian  perjanjian  dalam  Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1999 mengandung unsur-unsur bahwa:
a. Perjanjian tersebut tidak menyebutkan tujuannya;
b. Perjanjian  terjadi  diawali  dengan suatu perbuatan;
c. Ada  para  pihak  di  dalamnya,  yaitu para pelaku usaha; dan
d. Perjanjian  dapat  berbentuk  tertulis maupun lisan. Menurut KUHPerdata setiap
perjanjian  yabg  dibuat  berdasarkan  pada objek  perjanjian  (sifat  obyektif)  yang dilarang  oleh  Undang-Undang  yang  berlaku adalah  batal  demi  hukum,  para  pihak  pun (subyek  hukum)  yang  terlibat  di  dalamnya, tidak dapat melaksanakan perjanjian
tersebut.
Perjanjian  yang  dilarang  diatur oleh  BAB  III  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:
a. Oligopoli diatur dalam Pasal menyebutkan bahwa: 1) Pelaku  usaha  dilarang  membuat perjanjian  dengan  pelaku  usaha lain  untuk  secara  bersama-sama melakukan  penguasaan  produksi dan  atau  pemasaran  barang  dan jasa  yang  dapat  mengakibatkan terjadinya  praktek  monopoli  dan atau persaingan usaha tidak sehat.
2) Pelaku  usaha  patut  diduga  atau dianggap  secara  bersama-sama melakukan  penguasaan  produksi dan  atau  pemasaran  barang  dan atau  jasa,  sebagaimana  dimaksud ayat  (1),  apabila  2  (dua)  atau  3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75%  (tujuh  puluh  lima  persen)
pangsa  pasar  satu  jenis  barang atau jasa tertentu.
b. Penetapan  harga  diatur  dalam  Pasal  5 sampai  dengan  Pasal  8  menyebutkan bahwa: Pasal 5 1) Pelaku usaha dilarang membuat  perjanjian  dengan pelaku usaha pesaingnya untuk  menetapkan  harga  atas barang  dan  atau  jasa  yang harus  dibayar  oleh  konsumen atau  pelanggaran  pada  pasar bersangkutan yang sama.
2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi: a. Suatu perjanjian yang dibuat  dalam  suatu  usaha
patungan; atau b. Suatu perjanjian yang didasarkan undang- undang yang berlaku. Pasal 6 Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang
mengakibatkan pembeli  yang  satu  harus  membayar dengan  harga  yang  berbeda  dari  harga yang  harus  dibayar  oleh  pembeli  lain untuk barang dan atau jasa yang sama.
Pasal 7
Pelaku usaha dilarang membuat
perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk  menetapkan harga di bawah pasar, yang dapat mengakibatkan  terjadinya  persaingan usaha tidak sehat. Pasal 8
Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian  dengan  pelaku  usaha  lain yang memuat persyaratan bahwa penerima  barang  dan  atau  jasa  akan menjual atau memasok kembali barang dan atau jasa yang diterimanya, dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan sehingga dapat mengakibatkan  terjadinya  persaingan usaha tidak sehat.
c. Pembagian  wilayah  diatur  dalam  Pasal 9 menyebutkan bahwa :
“Pelaku  usaha  dilarang  membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi  wilayah  pemasaran  atau alokasi  pasar  terhadap  barang  dan  atau jasa  sehingga  dapat  mengakibatkan terjadinya  praktek  monopoli  dan  atau persaingan usaha tidak sehat”.
d. Pemboikotan  diatur  dalam  Pasal  10 menyebutkan bahwa :
1) Pelaku  usaha  dilarang  membuat perjanjian  dengan  pelaku  usaha pesaingnya, yang dapat menghalangi  pelaku  usaha  lain untuk  melakukan  usaha  yang sama,  baik  untuk  tujuan  pasar dalam  negeri  maupun  pasar  luar negeri.
2) Pelaku  usaha  dilarang  membuat perjanjian  dengan  pelaku  usaha pesaingnya, untuk menolak menjual  setiap  barang  dan  atau jasa dari pelaku usaha lain sehingga perbuatan tersebut :
a. Merugikan  atau  dapat  diduga akan  merugikan  pelaku  usaha lain; atau
b. Membatasi  pelaku  usaha  lain dalam  menjual  atau  membeli setiap  barang  dan  atau  jasa dari pasar kebangkrutan.
e. Kartel diatur dalam Pasal 11 menyebutkan bahwa: “Pelaku  usaha  dilarang  membuat perjanjian dengan pelaku usaha saingannya, yang bermaksud mempengaruhi  harga  dengan  mengatur produksi  dan  atau  pemasaran  suatu barang  dan  atau  jasa,  yang  dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli  dan  atau  persaingan  usaha tidak sehat”.
f. Trust diatur dalam Pasal 12 menyebutkan bahwa : Pelaku usaha dilarang membuat
perjanjian  dengan  pelaku  usaha  lain untuk  melakukan  kerjasama  dengan membentuk  gabungan  perusahaan  atau perseroan  yang  lebih  besar,  dengan tetap  menjaga  dan  mempertahankan kelangsungan  hidup  masing-masing perusahaan  atau  perseroan  anggotanya, yang  bertujuan  untuk  mengontrol produksi  dan  atau  jasa,  sehingga  dapat
mengakibatkan terjadinya praktek monopoli  dan  atau  persaingan  usaha tidak sehat.
g. Integrasi vertical diatur dalam Pasal 13 menyebutkan bahwa :
1) Pelaku  usaha  dilarang  membuat perjanjian  dengan  pelaku  usaha lain  yang  bertujuan  untuk  secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga  atas  barang  dan  atau  jasa dalam  pasar  yang  bersangkutan, yang dapat mengakibatkan terjadinya  praktek  monopoli  dan atau persaingan usaha tidak sehat.
2) Pelaku  usaha  patut  diduga  atau dianggap  secara  bersama-sama menguasai  pembelian  dan  atau penerimaan  pasokan  sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila 2 (dua)  atau  3  (tiga)  pelaku  usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai  lebih  dari  75%  (tujuh puluh  lima  persen)  pangsa  pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.
h. Perjanjian  tertutup  diatur  dalam  Pasal 15 menyebutkan bahwa :
1) Pelaku  usaha  dilarang  membuat perjanjian  dengan  pelaku  usaha lain  yang  memuat  persyaratan bahwa  pihak  yang  menerima barang  dan  atau  jasa  hanya  akan memasok  atau  tidak  memasok kembali  barang  atau  jasa  tersebut kepada  pihak  tertentu  dan  atau pada tempat tertentu.
2) Pelaku  usaha  dilarang  membuat perjanjian  dengan  pihak  lain  yang memuat  persyaratan  bahwa  pihak yang  menerima  barang  dan  atau jasa tertentu harus bersedia membeli  barang  dan  atau  jasa  lain dari pelaku usaha pemasok.
3) Pelaku  usaha  dilarang  membuat perjanjian  mengenai  harga  atau potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa, yang memuat bahwa pelaku usaha yang menerima  barang  dan  atau  jasa dari pelaku usaha pemasok :
a. Harus bersedia membeli barang  dan  atau  jasa  lain  dari pelaku usaha pemasok; atau
b. Tidak  akan  membeli  barang dan  atau  jasa  yang  sama  atau sejenis  dari  pelaku  usaha  lain yang  menjadi  pesaing  dari pelaku usaha pemasok.
i. Perjanjian  dengan  pihak  Luar  Negeri diatur  dalam  Pasal  16  menyebutkan bahwa :
“Pelaku  usaha  dilarang  membuat perjanjian  dengan  pihak  lain  diluar negeri  yang  memuat  ketentuan  yang dapat mengakibatkan
terjadinya praktek  monopoli  dan  atau  persaingan usaha tidak sehat”.
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1999  juga  memberikan  kesempatan  kepada bentuk-bentuk  perjanjian  lain  yang  menurut Undang-Undang memang dikecualikan
(tidak dilarang) untuk dilaksanakan.
Pengecualian  terhadap  perjanjian  yang dilarang tersebut diatur dalam Pasal 50 huruf a-i  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999, yakni antara lain:
a. Perbuatan  dan  atau  perjanjian  yang bertujuan  melaksanakan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku; atau
b. Perjanjian  yang  berkaitan  dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang,  hak  cipta,  desain  produk industri, rangkaian elektronik terpadu,  dan  rahasia  dagang,  serta perjanjian  yang  berkaitan  dengan waralaba; atau
c. Perjanjian  penetapan  standar  teknis produk  barang  dan  atau  jasa  yang tidak mengekang dan atau menghalangi persaingan; atau
d. Perjanjian  dalam  rangka  keagenan yang isinya tidak memuat ketentuan untuk  memasok  kembali  barang dan  atau  jasa  dengan  harga  lebih rendah  daripada  harga  yang  telah diperjanjikan; atau
e. Perjanjian kerjasama penelitian untuk  peningkatan  atau  perbaikan standar hidup masyarakat luas; atau
f. Perjanjian  internasional  yang  telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia; atau
g. Perjanjian  dan  atau  perbuatan  yang bertujuan  untuk  ekspor  yang  tidak mengganggu  kebutuhan  dan  atau pasokan pasar dalam negeri; atau
h. Pelaku usaha yang tergolong dalam Usaha Kecil; atau
i. Kegiatan  usaha  koperasi  yang secara  khusus  bertujuan  untuk melayani anggotanya.
j. BAB  IV  PERLAKUAN  PERJANJIAN LISENSI HAK MEREK DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999
a. Pengecualian  Perjanjian  Lisensi  Hak Merek  dalam  Undang-Undang  Nomor 5 Tahun 1999.
Pada satu sisi hak merek berbicara tentang  perlindungan  hak  merek  sebagai bentuk  insentif  dan  penghargaan  ( incentive and  reward )  agar  memacu  kreatifitas  dan inovasi  dalam  mengembangkan  seni,  ilmu pengetahuan,  teknologi,  dan  perdagangan yang diharapkan akan menimbulkan kualitas peradaban masyarakat. Pengaturannya memberikan  kesempatan  kepada  si  kreator dan/atau  si  pemegang  haknya  untuk  dalam kurun waktu
tertentu memperoleh pengembalian  investasinya  atau  bahkan mengambil keuntungan dari padanya. Hukum hak merek dengan demikian  dapat  dikatakan  berada  pada  sisi pro  persaingan  usaha.  Pada  sisi  yang  lain, rezim  hukum  persaingan  usaha  berbicara tentang perlindungan terhadap iklim berkompetisi  yang fair guna  terbukanya peluang  ekonomi,  inovasi,  dan  kesempatan berusaha bagi semua pihak. Pada prinsipnya hukum  ini  akan  memberikan  kesempatan untuk  kepastian  berusaha  bagi  semua  orang dengan  cara  membebaskan  pasar  guna efisiensi  dan  kompetisi  yang fair untuk memberikan  konsumen  alternatif  pilihan yang terbaik dalam pasar.
Hukum hak merek adalah landasan  hukum  yang  memberikan  hak eksklusif  atau hak memonopoli  bagi pemegang  haknya  untuk  mengeksploitasi sendiri  dan  melarang  pihak  lain  untuk mengeksploitasi obyek merek yang dimilikinya.
Istilah ‘mengeksploitasi’
sengaja  digunakan  dalam  hal  ini,  karena  isi dari hak eksklusif dalam lingkup hak merek,
konteksnya  adalah  menggunakan  merek tersebut. 17
Hak  eksklusif  tersebut  sering dimaknai  oleh  sebagian  orang  sebagai  suatu bentuk  hak  untuk  melakukan  monopoli. Dalam  hukum  persaingan  usaha,  monopoli harus  diartikan  sebagai  penguasaan  atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau  atas  penggunaan  jasa  tertentu  oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.
Pengertian tersebut berbeda dengan  ‘praktek  monopoli’  yang  harus diartikan sebagai pemusatan kekuatan ekonomi  oleh  satu  atau  lebih  pelaku  usaha yang  mengakibatkan  dikuasainya  produksi dan  atau  pemasaran  atas  barang  dan  atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan  usaha  tidak  sehat  dan  dapat merugikan kepentingan umum.
Hukum  persaingan  usaha  secara jelas  mengatur  bahwa  kegiatan  monopoli bukanlah  suatu  hal  yang  dilarang  dan  yang dilarang  adalah  praktek  monopoli  dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha. 18 Ada  beberapa  fakta  yang  dapat menggambarkan  bahwa  hak  merek  tidak menimbulkan persaingan usaha dan monopoli yaitu:
1. Pemegang  hak  eksklusif  atas  hak merek bisa saja memebaskan
penggunaan, modifikasi, dan perbanyakan  dari  karyanya  kepada masyarakat umum.
2. Pemegang  hak  eksklusif  atas  hak merek  bisa  saja  memilih  tidak memproduksi karyanya dan sekaligus tidak melarang pihak lain yang  memproduksi  karya  tersebut tanpa seizinnya. 19 17 Rahmi, Jened, 2007, Hak
Kekayaan  Intelektual  Penyalahgunaan  Hak
Eksklusif, Airlangga  University  Press;
Surabaya, h.164.
18 Ningrum  Natasya  Sirait,  2006, Pengantar  Undang-Undang  No.5  Tahun 1999  tentang  Larangan  Praktek  Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Workshop For Young Journalist, Sukabumi,
h.4.
19 Ningrum  Natasya  Sirait,  Op.Cit, h.22.
Dalam  kondisi-kondisi  tersebut jelaslah bahwa unsur-unsur praktek monopoli  dan  persaingan  usaha  tidak terpenuhi.  Namun  dalam  kondisi-kondisi yang  lain,  praktek  monopoli  dan  persaingan usaha  sebagai  pelaksanaan  akibat  dari  hak eksklusif  atas  hak  merek  dan  perjanjian lisensi hak merek dapat saja terjadi, yakni:
1. Jangka waktu pemakaian hak merek tersebut telah habis dan tidak diperpanjang namun merek tersebut masih digunakan.
2. Pemusatan kekuatan ekonomi dapat terjadi ketika pemegang hak
menjadi  satu-satunya  pihak  yang mengadakan  usaha  untuk  itu  atau ketika pemegang hak hanya menunjuk  perusahaan  tertentu  saja sebagai penerima lisensi.
3. Penguasaan  atas  produksi  dan/atau pemasaran  dapat  terjadi  ketika barang dan/atau jasa tersebut hanya dibuat  dan/atau  dipasarkan  oleh pemegang hak dan penerima lisensi.
4. Persaingan  usaha  tidak  sehat  dapat terjadi ketika kegiatan usaha pemegang  hak  dan/atau  penerima lisensi  dilakukan  dengan  cara  tidak jujur  atau  melawan  hukum  atau menghambat persaingan usaha.
5. Kerugian terhadap kepentingan
umum dapat terjadi ketika kegiatan usaha  pemegang  hak  dan/atau penerima  lisensi  dipandang  dapat menciderai kepentingan orang banyak. 20
Namun  demikian,  untuk  dapat efektif melakukan praktek monopoli pemegang  hak  merek  harus  secara  aktif melakukan  upaya  hukum  terhadap  para pelaku pelanggaran hak merek yang dianggap  menciderai  hak  eksklusifnya. Seperti  diketahui  pada  bab-bab  sebelumnya pengalihan terhadap hak merek bisa dilakukan melalui perjanjian yakni perjanjian lisensi.
Dalam  perjanjian  lisensi  dilarang memuat  ketentuan  yang  langsung  maupun tidak  langsung  dapat  menimbulkan  akibat yang  merugikan  perekonomian  Indonesia atau  memuat pembatasan  yang  menghambat
20 Ningrum  Natasya  Sirait,  Op,Cit, h. 35.
kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai  dan  mengembangkan  teknologi pada umumnya. 21 Goulet mengatakan bahwa teknologi memiliki peran penting antara lain karena  :  teknologi  adalah  sumber  dan pencipta sumber daya baru, teknologi adalah instrumen  yang  kuat  untuk  menciptakan kontrol  sosial,  teknologi  mempengaruhi pengambilan  keputusan  untuk  mencapai kehidupan  yang  berkualitas,  dan  teknologi membentuk  makna-makna  baru  sebagai lawan dari alienasi yang merupakan antitesis dari  kehidupan  yang  bermakna  ( meaningful life ). 22
Mengingat Indonesia sebagai negara berkembang menyadari bahwa teknologi mempunyai  peranan  penting dalam  mempercepat  pembangunan  sosio ekonomi  nasional  dan  khususnya  dalam memperlancar  peningkatan  produksi  dari barang dan jasa dalam persaingan usaha dan memasukkan  teknologi  asing  yang  cocok yang  tepat  dari  luar  negeri  ke  dalam  negeri dengan  ketentuan-ketentuan,  syarat-syarat dan  harga  yang  menguntungkan  bagi kepentingan nasional berarti akan memperbesar  peranan  tersebut.  Disinilah pentingnya    masalah  alih  teknologi,  dan perjanjian  lisensi  merupakan  suatu  media untuk  mempercepat  proses  alih  teknologi tersebut.
Perjanjian  lisensi  hak  merek sangat  berperan  dalam  meningkatkan  alih teknologi  secara  tidak  langsung  yakni dengan  merek  tersebut  yang  merupakan suatu  kesatuan  dengan  bidang  Hak  atas
Kekayaan Intelektual lainnya artinya penerima  lisensi  dengan  mempunyai  merek tersebut memacu untuk meningkatkan
kualitasnya  sesuai  dengan  merek  yang dilisensikan sehingga memiliki kualitas yang sama dengan merek yang dilisensikan. Pengaturan mengenai alih
teknologi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor  20  Tahun  2005  tentang  Alih Teknologi  Kekayaan  Intelektual  serta  Hasil Kegiatan  Penelitian  dan  Pengembangan. Dalam  pasal  4  menyatakan,  tujuan  alih teknologi  kekayaan  intelektual  serta  hasil
21 Ahmadi Miru, Op.Cit, h.46.
22 Alih
Teknologi, http://www.Teknologi.com ,  dikunjungi  2
Februari 2017.
kegiatan  penelitian  dan  pengembangan adalah :
a. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan b. Meningkatkan kemampuan masyarakat  dalam  memanfaatkan dan  menguasai  ilmu  pengetahuan dan  teknologi  guna  kepentingan masyarakat dan negara.
Berdasarkan  Pasal  20  Peraturan Pemerintah  Nomor  20  Tahun  2005,  alih teknologi kekayaan intelektual serta kegiatan penelitian dan pengembangan oleh perguruan  tinggi  dan  lembaga  litbang dilaksanakan melalui mekanisme:
a. Perjanjian lisensi;
b. Kerja sama;
c. Pelayanan jasa ilmu pengetahuan  dan  teknologi; dan/atau
d. Publikasi.
Selain  mempercepat  proses  alih
teknologi  secara  tidak  langsung  perjanjian lisensi merek juga memberikan penghargaan terhadap  hak  eksklusif  pemilik  merek  yakni kebutuhan  akan  hak  ekonomi  kepada pemberi
lisensi merek dengan
dicantumkannya pembayaran royaltynya dalam  perjanjian  lisensi  tersebut.  Hal  ini merupakan  hak  ekonomi  terhadap  hasil karya  intelektual  yang  dihasilkan  oleh seorang pemilik merek yang terdaftar.
Dengan  latar  belakang  alasan kenapa perjanjian lisensi hak merek dikecualikan maka dalam melakukan penerapan  pengecualian  tentang  lisensi  hak merek. Setiap orang  hendaknya  memandang bahwa  pengecualian  perjanjian  lisensi  hak merek  dari  ketentuan  hukum  persaingan usaha  hanya  dapat  dilakukan  sepanjang perjanjian  lisensi  hak  merek  tersebut  tidak bertentangan  dengan  asas  dan  tujuan  dalam pasal  2  dan  3  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun 1999.
Untuk  mencegah  penyalahgunaan perjanjian lisensi hak merek yang menyebabkan  terjadinya  praktek  monopoli dan  persaingan  usaha  tidak  sehat  maka indikator utama pengecualian adalah penguasaan pasar atas produk atau jasa yang dilakukan  dengan  lisensi  hak  merek  tidak memiliki pengaruh  yang signifikan  terhadap pasar  yakni  dengan  pendekatan  pelarangan teori Rule  of  Reason maupun  teori Per  se Illegal .
b. Akibat Hukum Penyalahgunaan Perjanjian  Lisensi  Hak  Merek  dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Akibat  hukum  penyalahgunaan Hak atas Kekayaan Intelektual yang bertentangan  dengan  hukum  persaingan usaha  merupakan  hal  ini  yang  menjadi penting  mengingat  dalam  Pasal  50  huruf  b Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999 tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat,  adanya  Hak atas Kekayaan Intelektual memang dikecualikan,  namun  penyalahgunaan  Hak atas  Kekayaan  Intelektual  tersebut  tetap tunduk  pada  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun 1999. Penyalahgunaan Hak atas Kekayaan  Intelektual  secara  umum  dapat dibedakan  pada  sifat  perjanjiannya,  yaitu horizontal  dan  vertikal.  Secara  horizontal, penyalahgunaan terjadi dalam bentuk adanya koordinasi  antar  pesaing  yang  berdampak pada  persaingan  dan  kesejahteraan  rakyat. Bentuk  perilaku  tersebut  dapat  berupa kondisi dimana pemegang Hak atas Kekayaan  Intelektual  melakukan  perjanjian dengan  pemegang  Hak  atas  Kekayaan Intelektual lainnya dengan tujuan
menetapkan  harga  yang  disepakati  bersama atas  produk  atau  jasa  yang  terkait  dengan teknologi  barang  yang  mereka  miliki. Kerjasama  tersebut  bisa  dilakukan  secara sendiri  ataupun  melalui  pembentukan  suatu usaha patungan ( joint venture ). Sedangkan secara vertikal,
perjanjian  terjadi  dalam  hal  pemegang  Hak atas  Kekayaan  Intelektual  bekerjasama dengan  perusahaan  pengguna  produk  Hak atas  Kekayaan  Intelektual  tersebut  (sebagai barang  input).  Penyalahgunaan  tersebut umumnya  dilakukan  dengan  cara  penetapan harga  bersama  dengan  tujuan  mengurangi biaya transaksi di antara mereka.
Secara  khusus,  berbagai  perilaku penyalahgunaan Hak atas Kekayaan Intelektual tersebut dapat berupa pembagian wilayah,  perjanjian  eksklusif,  penjualan bersyarat  ( tying ),  dan  penolakan  pemberian lisensi  ( refusal  to  license ).  Pembagian wilayah  dilakukan  apabila  pembagian  pasar menjadi  beberapa  wilayah  dan  membatasi perdagangan dimungkinkan,
maka
pemegang  Hak  atas  Kekayaan  Intelektual cenderung  akan  memilih  untuk  menunjuk satu  pemegang  izin  tertentu  untuk  pada
wilayah-wilayah tertentu.
Perjanjian
eksklusif  sering  digunakan  untuk  mencegah pemegang  Hak  atas  Kekayaan  Intelektual untuk memproduksi produk yang menggunakan teknologi yang dimiliki pesaingnya. Dalam perjanjian ini,  umumnya dalam  bentuk  suatu  pemberian  izin  lisensi atau  dengan  kata  lain  perjanjian  lisensi bertujuan  untuk  mengembangkan  hubungan teknologi antara pemegang dan pemberi Hak atas Kekayaan Intelektual.
Perjanjian  lisensi  hak  merek  pada umumnya dilakukan dalam bentuk perjanjian  franchise  atau  waralaba  karena pelaksanaan  hak  merek  dalam  persaingan usaha memiliki keterkaitan dengan Hak atas Kekayaan  Intelektual  lainnya. Apabila diasumsikan  bahwa  esensial franchise itu adalah  perjanjian  pemberian  lisensi,  sesuai dengan azas kebebasan berkontrak.
Oleh karena itu ketentuan- ketentuan  lisensi  yang  terdapat  dalam Undang-Undang tentang merek dapat diterapkan pada perjanjian franchise ( franchising ). Sistem bisnis franchise begitu menarik dan menguntungkan bagi pengusaha kecil atau pengusaha lokal, maka Pemerintah  memandang  perlu  mengatur bisnis  tersebut.  Untuk  menciptakan  tertib usaha  dengan  cara franchise serta  untuk memberikan perlindungan kepada konsumen,  maka  telah  diterbitkan  Peraturan Pemerintah  Nomor  16  Tahun  1997  yang dalam  perkembangannya  telah  dicabut  dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba.
Konsep franchise atau  waralaba dalam  hukum  Indonesia  Ketentuan  Pasal  1 butir 1 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba memberikan  pengertian  waralaba  sebagai berikut: “Waralaba  adalah  perikatan  dimana salah  satu  pihak  diberikan  hak  untuk memanfaatkan
dan atau
menggunakan  hak  atas  kekayaan intelektual  atau  penemuan  atau  ciri khas  usaha  yang  dimiliki  pihak  lain dengan  suatu  imbalan  berdasarkan persyaratan dan atau penjualan barang dan atau jasa.”
Rumusan  pengertian  mengenai waralaba  yang  diberikan  dalam  Peraturan Pemerintah  Nomor  42  Tahun  2007  tentang
Waralaba dan Keputusan Menteri
Perindustrian  dan  Perdagangan  Nomor 259/MPP/Kep/7/2007 tentang Ketentuan dan Tata  Cara  Pelaksanaan  Pendaftaran  Usaha Waralaba tersebut dengan tegas menyatakan pemberian  waralaba  adalah  suatu  bentuk pemberian  hak  dan  atau  kewenangan  dari satu  pihak  tertentu  (pemberi  waralaba) kepada  pihak  lainnya  (penerima  waralaba)
untuk suatu jangka waktu tertentu, menjalankan  usaha,  termasuk  menjual  atau memperdagangkan  produk-produk  dalam bentuk barang dan jasa, dengan memanfaatkan  atau  mempergunakan  Hak atas  Kekayaan  Intelektual,  dengan  imbalan dalam bentuk
pembayaran royalty, sebagaimana diatur
dalam perjanjian waralaba tersebut.
Namun  dalam  praktek  perjanjian lisensi franchise atau  waralaba  pemberi lisensi atau dalam franchise disebut franchisor lah  yang  menentukan  barang  atau bahan-bahan  yang  harus  digunakan  oleh franchise ,  bahkan  sering  kali  diperjanjikan bahwa  barang  tersebut  harus  dibeli  dari franchisor dengan  alasan quality  control untuk  menjaga  mutu  barang  dan  reputasi franchisor .  Perjanjian  waralaba  seperti  ini dapat digolongkan sebagai perjanjian tertutup  ( tying  agreement ).  Dalam  hal  ini franchisor memberikan  izin  untuk  menjual produk-produk
franchisor dengan menggunakan  identitas franchisor ,  tetapi dengan  syarat  bahan-bahan  untuk  membuat produk tersebut harus dibeli dari franchisor . Perjanjian  lisensi  dalam  hal  perjanjian tertutup  ( tying  agreement )  inilah  yang berindikasi  melanggar  Pasal  15  Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999. 23

## BAB V PENUTUP
5.1 Simpulan Berdasarkan atas uraian pada bab- bab  sebelumnya,  maka  dapat  disimpulkan bahwa:
1. Perjanjian  lisensi  hak  merek  dalam Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1999  tentang  Larangan  Praktek Monopoli  dan  Persaingan  Usaha
Tidak  Sehat  dikecualikan  untuk kepentingan  alih  teknologi  dan sebagai  penghargaan  terhadap  hak
23 Suharnoko, 2004, Hukum
Perjanjian:  Teori  dan  Analisa  Kasus, Prenanda Media, Jakarta, h.100.
eksklusif  pemilik  merek  yakni berupa  pemberian  hak  ekonomi ( royalty ) kepada pemilik merek. 2. Akibat hukum penyalahgunaan
perjanjian  lisensi  hak  merek  yang melanggar hak eksklusif hak merek dapat dikategorikan melanggar perjanjian yang dilarang oleh
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1999  yakni  pemboikotan  terkait dengan  perjanjian  lisensi  merek merupakan  lisensi  eksklusif  dan perjanjian tertutup ( tying agreement )  terkait  penyalahgunaan lisensi merek berupa franchise .

## DAFTAR PUSTAKA I. BUKU
Abdulkadir,  Muhammad,  1994,  Hukum Harta Kekayaan, PT. Citra Aditya
Bakti, Bandung Amirudin dan Zainal Asikin, 2004,
Pengantar  Metodelogi  Penelitian
Hukum,  Raja  Grafindo  Persada,
Jakarta
Anggraini, A.M Tri, 2004, Larangan Praktek Monopoli  dan  Persaingan  Usaha Tidak  Sehat  ( Per  Se  Illegal  atau Rule  of  Reason), Pasca  Sarjana UI, Jakarta
David F.D’ Alessandro, 2003, Peran Merek, Andi Yogyakarta Dhjumhana, Muhammad dan R. Djubaedillah,  1997,  Hak  Milik
Intelektual  (Sejarah,  Teori  dan
Prakteknya  di  Indonesia)  (Edisi
Revisi)  Cetakan  Kedua,  Citra Aditya Bakti, Bandung
Gautama,  Sudargo  dan  Rizawanto  Winata, 1993,  Hukum  Merek  Indonesia, Cetakan  Keempat,  Citra  Aditya Bakti, Bandung
Harahap,  M.  Yahya,  1997,  Beberapa Tinjauan  tentang  Permasalahan Hukum  (II),  Citra  Aditya  Bakti, Bandung
Japan  Internasional  Cooperation  Agency JIPA WTO TA Consultant Team,
2004,  Capacity  Building  Program on The Implementation in
Indonesia (Trips Component) Jened, Rahmi, 2007, Hak Kekayaan Intelektual  Penyalahgunaan  Hak Eksklusif,  Airlangga  University
Press; Surabaya
Kagramanto  ,  L.  Budi,  2008,  Hukum Persaingan  Usaha  (Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999), Laros,
Surabaya
Kansil  ,  C.S.T,  2001,  Hak  Milik  Intelektual (Hak Milik Perindustrian dan Hak Cipta),  Cetakan  Kedua,  Sinar Grafika, Jakarta
Maulana,  Insan  Budi,  dkk.,  2000,  Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual I, Yogyakarta
Mertokusumo,  Sudikno,  1991,  Mengenal
Hukum,  Edisi  Ketiga,  Liberty Yogyakarta Miru,  Ahmadi,  2005,  Hukum  Merek:  Cara Mudah Mempelajari Undang- Undang Merek, Rajagindo Persada, Jakarta Natasya  Sirait,  Ningrum,  2006,  Pengantar Undang-Undang No.5 Tahun
1999  tentang  Larangan  Praktek
Monopoli  dan  Persaingan  Usaha Tidak Sehat, Workshop For Young Journalist, Sukabumi
Netra, B., 1974, Metodelogi Penelitian, Biro Penelitian  Fakultas  Pendidikan Universitas Udayana, Singaraja
R.  Setiawan,  1999,  Pokok-Pokok  Hukum Perikatan, Cetakan Keenam, Putra
A Badin, Jakarta
Saidin,  H.OK.,  2003, Aspek  Hukum Kekayaan  Intelektual,  PT.  Raja
Grafindo Persada, Jakarta
Sanusi  Bintang,  2002,  Hukum  Hak  Cipta, Citra Aditya Bakti, Bandung
Simanjuntak,  Ricardo,  8  April  2003, Makalah : KPPU dan Masa Depan “Larangan  Praktek  Monopoli  dan
Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  di Indonesia”, Jakarta Soekanto,  Soerjono  dan  Sri Mamudji,  2004, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Cetakan  Kedelapan,  PT.  Raja Grafindo, Jakarta Suharnoko,  2004,  Hukum  Perjanjian:  Teori dan  Analisa  Kasus,  Prenanda Media, Jakarta
Sunggono,  Bambang,  1998,  Metodologi
Penelitian  Hukum,  Raja  Grafindo
Persada, Jakarta
Suryodiningrat,  R.M.,  1984,  Pengantar  Ilmu Hukum,  Cetakan  Kedua,  Pradnya Paramita, Jakarta Yuhassarie,  Emmy,  2004,  “Hak  Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya” Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-
masalah  Kepailitan  dan  Wawasan Hukum Bisnis Lainnya, Jakarta
Winata,  Rizawanto,  2002,  Undang-Undang Merek  Baru  2001,  Citra  Aditya Bakti, Bandung

## II. PERUNDANG-UNDANGAN
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999
tentang Larangan Praktek Monopoli  dan  Persaingan  Usaha Tidak  Sehat  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1999 Nomor 33). Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2001 tentang Merek (Lembaran Republik Negara Indonesia, Tahun 2001, Nomor 110) Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor    75  Tahun  1999  tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 259/MPP/Kep/7/2007 tentang Ketentuan dan Tata Cara
Pelaksanaan  Pendaftaran  Usaha
Waralaba.
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan
Intelektual  serta  Hasil  Kegiatan Penelitian dan Pengembangan.
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba.

## III. MEDIA INTERNET
http://www.Teknologi.com,  Alih  Teknologi,
dikunjungi 2 Februari 2017 http://www.Kompas.net,  Kompas,  KPPU  : Perjanjian eksklusif Hak Kekayaan Intelektual tidak mutlak, 2 Februari 2017 http://www.HukumOnline.com  ,  Haki  dan
Perjanjian  Lisensi,  2  Februari 2017
www.HukumOnline.com,  Perjanjian  Lisensi Itikad  Tidak  Baik,  dikunjungi tanggal 3 Februari 2017 www.panmuhammadfaiz.co, Faiz, Muhammad, Kemungkinan diajukan Perkara dengan Klausula Arbitrase  ke  Muka  Pengadilan, dikunjungi  tanggal  3  Februari 2017 www.pojokhukum.com,  Nur  Muliadi,  Asas Kebebasan Berkontrak dalam Kaitannya dengan Perjanjian Baku (Standard Contract), dikunjungi  tanggal  3  Februari 2017