…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)

## Teori Negara Marxian: Negara Sebagai Alat Dalam Penguasaan Tanah di Indonesia

## Gandung Senatama
Universitas Sebelas Maret E-mail: gandungsenatama@gmail.com

## Article History:
Received: 05 Mei 2023 Revised: 17 Mei 2023 Accepted: 19 Mei 2023
Abstract: Negara merupakan level tertinggi dalam berbagai bidang. Dalam teori Marxian negara memiliki peran sebagai organisasi dominasi kelas, organ penindas dari satu kelas dengan yang lain, yang tujuannya adalah pencipta sebuah peraturan yang memaksimalkan bawahan untuk tunduk dan patuh kepada negara. Peran kapitalisme juga sebagai pemilik modal terkuat yang akan melihat kaum bawah sebagai pegawai yang harus dibayar. Dampaknya terjadi konflik diberbagai sektor salah satunya di sektor tanah. Terjadi perebutan lahan diberbagai sektor dikarenakan negara menjadi pemilik modal utama. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis bagaimana negara dalam penguasaan tanah dalam pendekatan teori Marxian. Menggunakan metode studi literatur yang mengumpulkan sumber-sumber yang memiliki kemiripan dengan judul artikel ini. Hasil penelitian bahwa negara menjadi sumber konflik di masyarakat yang memiliki kekuatan yang kuat. Konflik terbesar pada sektor perkebunan yang sering terjadi konflik.
Keywords: Teori Marxian, negara
PENDAHULUAN Tanah merupakan salah satu dari sumber daya dan faktor ekonomi yang menentukan pertumbuhan ekonomi suatu bangsa (Thakholi & Büscher, 2021) . Masalah fundamental yang dihadapi oleh masyarakat di sektor pertanian adalah masalah sumber daya tanah. Masalah ini berupa ketimpangan distribusi penguasaan tanah, kelangkaan dan tingginya biaya pengolahan tanah (Linda et al., 2019). Ketimpangan kepemilikan dan akses ke tanah berdampak pada banyak isu yang berhubungan dengan perubahan agraria, termasuk pertumbuhan upah tenaga kerja dan perkembangan pasar komoditas dan tanah (Krishnaji, 2018) . Kemiskinan dan ketergantungan pada pemilik tanah menyebabkan ketidaksetaraan diberbagai negara (Domènech & Sánchez- Cuenca, 2022) . Selain itu negara yang seharusnya bertanggung jawab pada kemakmuran rakyat justru mempraktekan kebijakan perampasan tanah dan memberikan ruang lebih besar kepada investor selaku pemilik modal, termasuk investor asing untuk mengelola berbagai sumber daya strategis, termasuk sumber daya agraria (Astuti, 2019) . Hal ini memunculkan perubahan tenaga kerja dari pertanian menjadi pengangguran atau pekerja berkualitas rendah, yang disebut sebagai “sektor yang tidak terorganisir” atau “ekonomi informal”. Orang-orang ini membentuk apa yang
disebut Marx sebagai populasi surplus relative atau permintaan akan tenaga kerja di segmen kapitalis ekonomi (Bhalla, 2017).
Indonesia mengalami kondisi konflik agraria disebabkan oleh adanya perebutan lahan. Konflik agraria di Indonesia mengalami kondisi yang fluktuaktif (Grafik 1). Menurut data Konsorsium Pembaruan Agraria (2023), pada tahun 2022 terjadi konflik agraria sebanyak 212 konflik dengan luas konflik 1.035.613 hektar. Dari 212 letusan konflik yang terjadi sepanjang tahun 2022, 99 kasus disebabkan oleh investasi dan praktik bisnis di sektor perkebunan (khususnya komoditi global kelapa sawit/ palm oil ) dengan luasan wilayah konflik mencapai 377.197 hektar dan mengakibatkan korban terdampak sebanyak 141.001 KK. Hal ini mengakibatkan para korban tidak hanya kehilangan tanah atau wilayahnya secara pribadi atau komunal, tetapi juga kehilangan akses ekonomi, penghidupan serta menanggung kerusakan lingkungan (Suntoro et al., 2022). Dalam skala yang lebih luas, eskalasi beberapa konflik bahkan berujung pada kekerasan seperti persekusi, intimidasi, kriminalisasi, dan pembunuhan (Komnas HAM, 2020). Salah satu penyebab munculnya konflik agraria disebabkan oleh munculnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, tetapi regulasi ini menuai protes meluas dari berbagai kalangan karena substansi regulasi yang berpihak pada investor dan pengusaha (kapitalis). Protes yang meluas membuat presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Cipta Kerja dan ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Perubahan ini tidak melakukan perbaikan proses dan substansi yang seperti diminta Mahkamah Konstitusi, pemerintah mencari jalan pintas untuk mengesahkan regulasi ini (Dela Fudika et al., 2022). Hal ini menunjukan bahwa tatanan yang dipertahankan, dilindungi, dan disesuaikan oleh negara sesuai kepentingan satu kelas dan dengan demikian menyangkal dan membiarkan kepentingan kelas lain rentan. Dengan melindungi jenis tatanan tertentu, negara bekerja untuk satu kelas dan melawan kelas lainnya. Menurut Marx, negara adalah organ dominasi kelas, organ penindas dari satu kelas dengan yang lain, tujuannya adalah penciptaan “tatanan” yang melegalkan dan melaksanakan penindasan dengan memoderasi benturan antar kelas (Caporaso & Levine, 2005). Artikel ini bertujuan untuk menganalisis relasi negara sebagai alat penindas menggunakan teori Marxian di Indonesia.
Grafik 1. Konflik Agraria di Indonesia 2018-2022 Sumber: Konsorsium Pembaruan Agraria 2018-2022
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)

## METODE PENELITIAN
Artikel ini menggunakan metode studi literatur. Yang memperoleh data dari literatur- literatur yang memiliki kesamaan dengan judul. Penelitian ini memiliki nilai kebaruan, saat penulis menggunakan kata kunci Marxian dari tahun 1990-2022 pada scopus terdapat 2.267 artikel. Kemudian kata kunci dipersempit dengan perampasan tanah dan Marxian (land AND struggle AND Marxian) hanya terdapat 7 artikel dari tahun 1989-2022. Artikel yang diperoleh dilakukan analisis blibiografi dengan menggunakan VOSviewer. Dari analisis tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah ini terkait dengan keterhubungan antara kata kunci.

## Gambar 1. Analisis Blibiografi Sumber: Diolah Penulis, 2023

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Teori Negara Marx
Marx memahami titik awal valorisasi kapital sebagai suatu proses dimana para kapitalis mendistribusikan sejumlah uang untuk membeli kedua alat produksi yaitu kapital konstan dan kapital variabel (tenaga kerja). Kapital konstan mengacu pada porsi uang yang digunakan untuk membeli tanah, mesin, peralatan, dan bahan mentah. Kapital variabel mengacu pada bagian uang yang digunakan untuk membayar upah kerja dibawah hubungan kapitalis. Kapitalis kemudian menjalankan proses produksi untuk menghasilkan komoditi dimana nilai lebih dan bagian yang tidak dibayar dari upah kerja, dieksploitasi oleh dan untuk kapitalis (Batubara & Rachman, 2022). Terdapat konsesi dalam proses akumulasi modal yaitu sebagai kontrak yang diberikan oleh pemerintah di negara kurang berkembang kepada investor asing untuk proyek pembangunan, seperti jalan raya, kereta api, dan telekomunikasi, atau untuk industri ekstraktif seperti perkebunan kelapa sawit, pertambangan minyak, dan mineral (Veeser, 2013). Konsesi dipandang sebagai bagian dari kolonisasi melalui modal asing (Batubara & Rachman, 2022) . Menurut Gellert (2019) Indonesia saat ini juga mengalami rezim ekstraktif. Rezim ekstratif adalah sebuah formasi sosial politik yang mengandalkan kekuatan dan kelangsungan pada ekstraksi kekayaan sumber daya alam sebagai komoditas (minyak mentah, gas, batu bara, minyak sawit, kertas dan produk kertas, produk kayu, logam, serta tuna dan udang).
Kapitalisme tidak dapat mengamankan pembagian ini dengan cara ekonomi murni. Kekuasaan negara dan pengawasan negara pada khususnya menyediakan infrastruktur yang sangat penting untuk mempertahankan dan mengkalibrasi eksploitasi sumber daya terus menerus
(Kienscherf, 2021; Moos, 2021) . Negara adalah organisasi dominasi kelas, organ penindas dari satu kelas dengan yang lain, tujuannya adalah penciptaan tatanan yang melegalkan dan melaksanakan penindasan dengan memoderasi benturan antar kelas (Caporaso & Levine, 2005). Lima ciri-ciri negara menurut teori Marxian (Caporaso & Levine, 2005), antara lain:
1. Konflik tidak dapat didamaikan terjadi antara kepentingan ekonomi kelas. Konflik ini muncul dalam masyarakat dan didasarkan pada posisi sosial yang ditetapkan.
2. Konflik yang tidak dapat didamaikan mengancam tatanan sosial.
3. Tatanan sosial berarti organisasi sosial yang dirancang untuk bekerja memenuhi kepentingan ekonomi satu kelas dan bukan yang lain.
4. Mengingat konflik yang tidak dapat didamaikan dan karakter tatanan sosial yang menindas, pelestarian ketertiban dipertahankan untuk kepentingan satu kelas. Dengan demikian, tatanan sosial harus menindas salah satu dari dua kelas yang menyusunnya.
5. Negara atau organ yang menjaga ketertiban adalah organ penindas kelas.
Gagasan negara represif tidak dapat dihindari begitu kita mengakui bahwa masyarakat terdiri dari kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan fundamental tidak dapat didamaikan. Pembagian tujuan dalam masyarakat menentukan agenda dan alasan keberadaan negara. Peran negara dalam kelas kapitalis, sebagai penguasa kepentingan politik borjuasi dan mewujudkan fungsi hegemoni politik yang tidak dapat dicapai oleh borjuasi. Pendekatan Marxian berpendapat bahwa kepentingan yang dilindungi oleh negara bukanlah kepentingan salah satu kapitalis (misalnya, dalam meningkatkan profitabilitas perusahaannya sendiri), tetapi kepentingan luas kelas kapitalis yang terlibat. Ini berarti bahwa ketika negara bertindak sebagai agen dari suatu kelas dalam pengertian ini negara lebih mewakili kepentingan politik daripada kepentingan material dari kelas tersebut. Maka, kita dapat memahami ekonomi politik Marxian sebagai institusi atau agen politik (negara) mendefinisikan dan melindungi kepentingan politik suatu kelas dan melakukannya atas inisiatifnya sendiri, bukan sebagai “instrument”. Ini berarti, negara mendefinisikan dan membela tatanan sosial termasuk seperangkat “aturan main/kebijakan” untuk mengejar kepentingan pribadi (Caporaso & Levine, 2005).
Negara sebagai Alat Penindasan Perampasan Tanah di Indonesia Negara Indonesia sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 33 ayat 3 menyatakan bahwa “bumi dan air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Hal ini menunjukan bahwa negara memiliki tanggungjawab untuk memberikan kemakmuran bagi rakyatnya dengan melakukan pengelolaan sumber daya yang dimilikinya secara adil (Astuti, 2019). Konflik agraria mengenai pengelolaan dan penguasaan tanah umumnya karena terdapat perbedaan kepentingan, salah satunya pada pengelolaan dan penguasaan tanah perkebunan (Subarudi, 2021) . Keberpihakan yang dilakukan oleh pemerintah lebih condong kepada para pemodal besar, pengusaha (lokal atau asing) dalam pengelolaan dan penguasaan atas tanah perkebunan (Suharto & Basar, 2019). Salah satu faktor penyebab terjadinya konflik agraria adalah kebijakan pengelolaan agraria yang kurang memperhatikan keadilan dan kesejahteraan masyarakat (Subarudi, 2021).
Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah memberikan kuasa penggunaan tanah kepada mereka yang memiliki modal untuk mengeksploitasi dan mengkomersialkannya, tanpa melihat nilai kemasyarakatan dan ekologisnya (Neilson, 2016) . Setelah kebijakan pemerintah terkait dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ditolak, pemerintah
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
mengganti dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Penerbitan regulasi baru ini, pemerintah masih menggunakan aturan pelaksana terkait dengan tanah dan sumber-sumber agraria yang sama pada UU Nomor 11 Tahun 2020, regulasi tersebut antara lain:

## Tabel. 1 Aturan Pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja di Bidang Agraria
Peraturan Tentang Substanti Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah 1. Tanah yang belum bersertifikat sebagai tanah negara;
2. Jenis ha katas tanah baru yaitu Hak Pengelolaan (HPL) untuk asset Bank Tanah; 3. Perolehan dan penghapusan hak atas tanah;
4. Rumah tempat tinggal atau hunian untuk orang asing;
5. Pendaftaran tanah yang disempitkan menjadi sertifikat tanah.
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 1. Perencanaan, persiapan dan pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum; 2. Prioritas pengadaan tanah untuk Proyek Strategis Nasional (PSN);
3. Kawasan industry migas, kawasan ekonomi khusus, pariwisata, food estate dijadikan kategori kepentingan umum. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah 1. Penyelesaian ketidaksesuaian tata ruang, kawasan hutan, izin, konsesi, ha katas tanah, dan/atau hak pengelolaan;
2. Penyelesaian ketidaksesuaian izin, konsesi, hak atas tanah, dan/atau hak pengelolaan di dalam kawasan hutan dalam keterlanjuran;
3. Penghentian sementara proses penerbitan lzin dan/atau konsesi baru dikecualikan untuk proyek dan/atau program nasional yang bersifat strategis. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 Kemudahan Proyek Strategis 1. Segala bentuk kemudahan perizinan/non- perizinan dalam rangka percepatan proses perencanaan, penyiapan, transaksi, konstruksi, kelancaran pengendalian operasi, pembiayaan untuk PSN;
2. Badan Usaha Pelaksana PSN;
3. Penetapan strategi dan kebijakan dalam rangka percepatan dan fasilitasi penyiapan PSN;
4. Fasilitasi percepatan penyelesaian permasalahan perizinan Berusaha dan pengadaan tanah bagi PSN;
Peraturan Tentang Substanti 5. Menteri harus mengidentifikasi kebutuhan tanah dan kebutuhan studi lingkungan hidup untuk mempercepat pelaksanaan PSN. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 Badan Bank Tanah 1. Kewenangan khusus untuk menjamin ketersediaan tanah dalam rangka peningkatan ekonomi dan investasi;
2. Perolehan hingga pendistribusian tanah bagi investor;
3. Pengendalian nilai tanah.;
4. Struktur dan kewenangan Bank Tanah yang tumpang tindih dengan ATR/BPN.
Sumber: Diolah Penulis, 2023
Dari beberapa regulasi diatas dapat dilihat bahwa investor dan pengusaha mendapatkan fasilitas negara untuk kegiatan bisnisnya. Dengan memperluas cakupan tanah negara, pemerintah mengalokasikan lahan yang luas untuk pengembang dan perusahaan (Neilson, 2016). Hal ini menunjukan bahwa negara berfungsi sebagai alat untuk melakukan pelanggengan aturan untuk satu kelompok dalam pengusaan sumber daya. Negara melakukan pelanggengan dengan cara membuat kebijakan yang diperuntukan untuk kelompok kapitalis (Caporaso & Levine, 2005). Tidak hanya berhenti pada regulasi diatas, Pemerintah juga mengeluarkan regulasi Permenko Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional. Regulasi ini merubah regulasi sebelumnya dengan menambah daftar Proyek Strategis Nasional dengan mengkategorikan bisnis sebagai Proyek Strategis Nasional yang telah diatur dalam Peraturan Presiden. Berikut ini adalah perusahaan pemilik pemilik proyek pemurnian mineral yang difasilitasi melalui Permenko Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021,
Tabel. 2 Daftar Perusahaan Pemurniaan Tambang sebagai Proyek Strategis Nasional
NikeI Bauksit Tembaga PT Ang And Fang Brother di Morowali, Sulawesi Tengah; PT Borneo Alumina Indonesia di Mempawah, Kalimantan Barat; PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur; PT Artabumi Sentra Industri di Morowali, Sulawesi Tengah; PT Dinamika Sejahtera Mandiri di Sanggau, Kalimantan Barat; PT Amman Mineral lndustri di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat. PT Sulawesi Resources di Morowali, Sulawesi Tengah; PT Kalbar
Bumi Perkasa di Samnrnu, Kalimantan Barat; PT Wanxiang Nickel Indonesia di Morowali, Sulawesi Tengah; PT Laman Mining di Ketapang, Kalimantan Barat;
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
PT Artha Mining Industry di Bombana, Sulawesi Tenggara; PT Well Harvest Winning Alumina Refinery di Ketapang, Kalimantan Barat. PT Bintang Smelter
Indonesia di Konawe
Selatan, Sulawesi Tenggara; PT Sungai Raya Nickel Alloy Indonesia di Konawe Selatan,
Sulawesi Tenggara; PT Ceria Nugraha lndotama di Kolaka, Sulawesi Tenggara; PT Macika Mineral Industri di Konawe Selatan, Sulawesi
Tenggara; PT Virtue Dragon
Nickel Industry di
Konawe, Sulawesi Tenggara; PT Sinar Deli Bantaeng di Bantaeng, Sulawesi Selatan;
PT Aneka Tambang P3FH di Halmahera Timur, Maluku Utara; PT Aneka Tambang
Niterra Haltim di Halmahera Timur, Maluku Utara; PT Teka Mining Resources di
Halmahera
Tengah,

## Maluku Utara.
Sumber: Permenko Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021
Adanya berbagai regulasi diatas menyebabkan meningkatkan jumlah konflik dan luas konflik agraria di tahun 2022. Menurut data Konsorsium Pembaruan Agraria (2023), jumlah konflik meningkat 212 kejadian meningkat dari tahun sebelumnya 207. Selain itu, luas konflik juga meningkat sekitar 50% dari tahun sebelumnya 500.062,58 hektar menjadi 1.035.613 hektar. Sektor terbesar yang mendominasi konflik agrarian adalah sektor perkebunan, khususnya kelapa sawit dengan 99 kasus konflik yang mencapai luas 377.197 hektar. Hal ini disebabkan oleh
investasi dan praktik bisnis sebagai penyebab konflik agrarian. Perusahaan yang baru memperoleh ijin lokasi, tanpa sosialisasi dan persetujuan ( free prior informed consent/FPIC ) beroperasi begitu saja, HGU yang tiba-tiba dinyatakan terbit diatas perkampungan dan wilayah adat (Meilasari-Sugiana, 2018).

## Grafik 2. Konflik Agraria Per Sektor Tahun 2022
Sumber: Konsorsium Pembaruan Agraria, 2022 Berdasarkan Grafik 2 di atas menunjukkan konflik paling tinggi barada di sektor perkebunan. Lalu paling rendah berada di pesisir dan pulau-pulau. Namun, konflik bisa saja naik turun dan dapat terjadi di sektor manapun.
Dampak Negara sebagai Alat dalam Penguasaan Tanah Kejadian ini mengakibatkan dampak di masyarakat dengan adanya beberapa pemilik modal menarik modal untuk menanamkan saham. Keberadaan negara disini merupakan menjadi pull afctor dalam kaum kapital bertujuan untuk mengeksploitasi segalanya. Pengolahan tanah sebagai sumberdaya alam memerlukan tenaga dan biaya yang tidak sedikit. Bahkan keterlibatan sumberdaya manusia sangat dibutuhkan sangat banyak dalam rangka untuk penguasaan tanah. Kebutuhan sumberdaya manusia juag diperlukan memiliki tingkat keterampilan sangat mumpuni. Hal ini terjadi sangat jarang di tingkat desa akan sangat banyak dijumpai di tingkat perkotaan. Perlu untuk tenaga ekstra bagi tingkat desa untuk mengeksploitasi sumberdaya alam termasuk tanah. Penguasaan tanah oleh negara akan muncul perpecahan dan konflik sosial yang terjadi di masyarakat. Perbedaan sudut pandang juga sering terjadi karena mayoritas masyarakat desa yang masih menjunjung nilai adat mereka maka apabila ada perubahan yang mengarah ke pergeseran nilai di masyarakat akan mudah untuk menimbulkan konflik. Konflik sosial permasalahan tanah dialami oleh masyarakat Gendang Suku/Klan Nggorang dan Masyarakat Gendang Suku/Klan Pane. Konflik sosial ini dipicu oleh adanya kurang jelasnya perbatasan administrasi pertanaman di masa lalu dan perjanjian kepemilikan tanah yang tidak jelas (Jehamat & Si, 2019). Kasus perampasan tanah yang terjadi di Karawang didasari oleh kerangka politik. Politik oligarki disini
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
mempunyai peranan besar dalam kasus di Karawang karena sistem politik memiliki kekuatan jaringan yang menggunakan kekuasaan dan lembaga negara untuk mengakuisisi kekayaan negara dan kekayaan sosial. Pemilik modal tertinggi akan memposisikan kasta tertinggi dalam level masyarakat.

## KESIMPULAN
Dari uraian di atas bahwa negara memiliki modal yang banyak dan dapat berkuasa tidak hanya di dalam penguasaan tanah saja. Semua bidang dapat dimiliki dengan memiliki kekuatan dari segi materil ataupun fisik. Dengan adanya kekuatan yang besar maka dampak yang akan terjadi dalam masyarakat sangat besar. Akan mengarah positif apabila kedua belah pihak saling menguntungkan atau bahkan lebih. Apabila dampak yang negatif jika salah satu pihak mendapatkan hasil yang tidak bisa sesuai dengan harapannya, hal ini terjadi di level bawah. Teori Marxian bisa digunakan untuk permasalahan yang pas.

## DAFTAR REFERENSI
Astuti, P. (2019). Kekerasan Dalam Konflik Agraria:Kegagalan Negara Dalam Menciptakan Keadilandi Bidang Pertanahan.
Batubara, B., & Rachman, N. F. (2022). Extended Agrarian Question in Concessionary Capitalism: The Jakarta’s Kaum Miskin Kota. Agrarian South , 11 (2), 232–255. https://doi.org/10.1177/22779760221095121
Bhalla, S. (2017). From ‘Relative Surplus Population’ and ‘Dual Labour Markets’ to ‘Informal’ and ‘Formal’ Employment and Enterprises: Insights About Causation and Consequences. Agrarian South , 6 (3), 295–305. https://doi.org/10.1177/2277976017745460 Buton, S. (2019). Dampak Perebutan Tanah Warisan Keluarga Terhadap Masyarakat Di Dusun Tihulesi Desa Ureng Kecamatan Lehitu Kabupaten Maluku Tengah (Doctoral dissertation, IAIN Ambon).
Dasor, Y. W. (2020). Revitalisasi Peran Lembaga Adat dalam Penanganan Konflik Sosial: Studi di Manggarai Nusa Tenggara Timur. Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial , 9 (3), 213-228. Dela Fudika, M., Chaidir, E., & Syukur, S. (n.d.). Konfigurasi Politik Lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja . http://repository.ubaya.ac.id/37870/1/Jurnal%20 Domènech, J., & Sánchez-Cuenca, I. (2022). The Long Shadow of Agrarian Conflict: Agrarian Inequality and Voting in Spain. British Journal of Political Science , 52 (4), 1668–1688. https://doi.org/10.1017/S0007123421000387 Gellert, P. K. (2019). Neoliberalism and altered state developmentalism in the twenty-first century extractive regime of Indonesia. Globalizations , 16 (6), 894–918. https://doi.org/10.1080/14747731.2018.1560189 Harianja, P. (2019). KONFLIK PEREBUTAN HAK KEPEMILIKAN TANAH PANJAEAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP HUBUNGAN KEKERABATAN WARGA DESA PARSORMINAN
SATU DAN PARSORMINAN DUA KECAMATAN PANGARIBUAN (Doctoral dissertation, UNIMED). Ikhsan, E. (2021). Konflik Tanah Ulayat dan Pluralisme Hukum . Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Jannah, W., Salim, M. N., & Mujiburohman, D. A. (2022). Eksistensi Masyarakat Hukum Adat dan Dinamika Tanah Ulayat di Manggarai Timur. Jurnal Ilmu Sosial Dan
Humaniora , 11 (2), 213-232.
Jehamat, L., & Si, P. K. (2018). DINAMIKA KONFLIK SOSIAL BERBASIS TANAH KOMUNAL (Kasus Gendang Nggorang, Desa Watu Tanggo, Kecamatan Reok dan Gendang Pane, Desa Torong Koe, Kecamatan Reok Barat Kabupaten Manggarai Flores NTT). Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial , 8 (1). Kienscherf, M. (2021). Classifying and dividing labor: The political economy of racializing surveillance. In Trust and Transparency in an Age of Surveillance (pp. 85–103). Taylor and Francis. https://doi.org/10.4324/9781003120827-7 Konsorsium Pembaruan Agraria. (2023). Bara Konflik Agraria : PTPN Tak Tersentuh, Kriminalisasi Rakyat Meningkat.
Krishnaji, N. (2018). Dynamics of Land Inequality: Polarization or Pauperization? Indian Journal of Human Development , 12 (2), 204–216. https://doi.org/10.1177/0973703018788742
Linda, N., Indrawari, I., & Karimi, S. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Penguasaan Tanah di Provinsi Jambi. Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis , 3 (2), 398–407. https://doi.org/10.21776/ub.jepa.2019.003.02.15 Meilasari-Sugiana, A. (n.d.). Oil palm companies, privatization and social dissonance: towards a socially viable and ecologically sustainable land reform in Tanah Laut Regency, South Kalimantan, Indonesia . Moos, K. A. (2021). The political economy of state regulation: The case of the British Factory Acts. Cambridge Journal of Economics , 45 (1), 61–84. https://doi.org/10.1093/cje/beaa034
Neilson, J. (2016). Agrarian transformations and land reform in Indonesia. In J. McCarthy & K. Robinson (Eds.), Land and Development in Indonesia: Searching for the People's Sovereignty(pp. 245-264). ISEAS–Yusof Ishak Institute.
Subarudi. (2021). Community livelihood improvement through social forestry and agraria reform in Indonesia: A critical thought. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science , 917 (1). https://doi.org/10.1088/1755-1315/917/1/012015 Suharto, M., Basar., G. (2019). Konflik Agraria dalam Pengelolaan Tanah Perkebunan pada PT Hevea Indonesia (PT HEVINDO) dengan Masyarakat Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor. Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik, 1 (1), 55-64.
Suntoro, A., Utomo, N. A., & Hermanto, M. A. (2022). Reformulation of Agrarian Regulations Within a Human Rights Framework. Journal of Southeast Asian Human Rights , 6 (2), 131–152. https://doi.org/10.19184/jseahr.v6i2.27776 Thakholi, L., & Büscher, B. (2021). Conserving inequality: How private conservation and property developers ‘fix’ spatial injustice in South Africa. Environment and Planning E: Nature and Space . https://doi.org/10.1177/25148486211066388 Veeser, C. (2013). A forgotten instrument of global capitalism? International concessions, 1870- 1930. In International History Review (Vol. 35, Issue 5, pp. 1136–1155). International History Review. https://doi.org/10.1080/07075332.2013.820773 Wahyu, A. S., & Kiptiah, M. (2016). Identifikasi konflik perebutan tanah adat di daerah lahan basah kabupaten banjar. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan , 1 (1), 1-6.