## PENERAPAN APLIKASI E-REKON&LK DALAM PROSES REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SINGARAJA

## A.A.A. Made Arianti Suryani
Program Studi Akuntansi Program Diploma III, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja email : ariantisurya@gmail.com
Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  penerapan  aplikasi  e-Rekon&LK  dalam proses  rekonsiliasi  dan  penyusunan  laporan  keuangan  pada  Kantor  Pelayanan Perbendaharaan  Negara  Singaraja.  Subyek  penelitian  ini  adalah  Kantor  Pelayanan Perbendaharaan  Negara  Singaraja  dan  obyek  penelitian  ini  adalah  penerapan  aplikasi  E- Rekon&LK  dalam  proses  rekonsiliasi  dan  penyusunan  laporan  keuangan.  Metode pengumpulan  data  dengan  metode  wawancara,  dokumentasi  dan  observasi  yang selanjutnya dianalisis dengan teknik analisis deskriptif kualitatif.
Hasil  penelitian  menunjukkan  penerapan  aplikasi  e-Rekon&LK  telah  dilakukan dengan  baik,  melalui  beberapa  tahap  dan  proses  yang  sangat  detail.  Tahap-tahapannya sangat terstruktur dari pengunggahan Arsip Data Komputer (ADK) sampai terbitnya Laporan Keuangan  dan  telah  sesuai  dengan  peraturan  menteri  keuangan  dan  standar  operasional prosedur. Namun dalam menerapkan aplikasi e-Rekon&LK ini terdapat beberapa hambatan yang terjadi, diantaranya : kurangnya ketelitian pihak satuan kerja dalam penginputan data sehingga menyebabkan data SAI dan SABUN tidak sama yang berakibat proses rekonsiliasi terhambat, pada masa pengunggahan ADK kembali yang tidak dilakukan oleh pihak satuan kerja sehingga mengakibatkan adanya surat pemberitahuan pengenaan sanksi (SP2S), dan terkadang  jaringan  internet  yang  tidak  stabil  mengakibatkan  satuan  kerja  harus  datang  ke KPPN untuk mengupload data atau meminta tanda tangan untuk Berita Acara Rekonsiliasi.
Kata-kata  kunci : e-Rekon&LK ,  rekonsiliasi,  laporan  keuangan,  Kantor  Pelayanan Perbendaharaan Negara
Abstract
This research aims to know the e-Rekon&LK application of the Reconciliation process and  the  preparation  of  financial  statement  on  Kantor  Pelayanan  Perbendaharaan  Negara Singaraja.  The  subject  of  this  research  is  Kantor  Pelayanan  Perbendaharaan  Negara Singaraja and the object of the research is the e-Rekon&LK of the reconciliation process and the  preparation  of  financial  statements.  The  method  used  by  the  method  of  interview, documentation  and  observation  then  analyzed  with  descriptive  qualitative  analysis techniques.
The results showed the applicability of the  e-Rekon&LK application has  done well, through  several  stages  and  very  detailed  process.  The  greatly  structured  steps  of  upload computer  Data  Archive  (ADK)  until  the  publication  of  the  financial  statements  and  were  in accordance with regulation of the Minister of finance and standard operational procedures. But in applying e-Reckon&LK there are several obstacles, such as: the lack of precision in theunit  of  work  input  of  the  data  causing  data  on  SAI  and  SABUN  is  not  the  same  which resulted in reconciliation process be hung up, at the time of the upload of ADK return which is not done by the unit of work and the result that the notification imposition of sanctions letter (SP2S),  and  sometimes  unstable  internet  network  inflict  the  unit  of  work  should  come  to KPPN to upload data or request a signature for News Event of reconciliation.
Keywords :  e-Rekon&LK,  reconciliation,  financial  statements,  Kantor  Pekayanan Perbendaharaan Negara

## 1. Pendahuluan
Laporan  Keuangan  Pemerintah  Pusat  (LKPP)  merupakan  “cermin”  yang  dapat digunakan untuk melihat kondisi keuangan pemerintah. Sejalan dengan reformasi di bidang keuangan  negara  pemerintah,  dalam  hal  ini  Kementerian  Keuangan  pada  Direktorat Jenderal Perbendaharaan, sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia  Nomor  171/PMK.05/2007  tentang  Sistem  Akuntansi  dan  Pelaporan  Keuangan Pemerintah  Pusat  pasal  71  ayat  1,  yang  menyatakan  bahwa  Menteri  Keuangan  c.q. Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Pemerintah menyusun dan menyampaikan Laporan  Keuangan  Pemerintah  Pusat  tiap  Bulanan,  Semesteran  dan  Tahunan.  Laporan Keuangan  Pemerintah  Pusat  sendiri  adalah  laporan  pertanggungjawaban  pelaksanaan Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  yang  disusun  sesuai  dengan  Standar Akuntansi  Pemerintah,  yang  pertama  kali  diterbitkan  pada  tahun  2004.  Sesuai  dengan amanah  UU  Nomor  15  Tahun  2004  tentang  Pemeriksaan  Pengelolaan  dan Pertanggungjawaban  Keuangan  Negara,  LKPP  tersebut  diaudit  dan  diberikan  opini  oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku Badan Pemeriksa Keuangan eksternal terhadap pengelolaan  keuangan  negara.  LKPP  tersebut  disampaikan  Presiden  kepada  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir, yang kemudian  akan  diperiksa  dan  hasil  audit  BPK  tersebut  diserahkan  kepada  Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Sejak  2004  hingga  2008  opini  BPK  terhadap  LKPP  adalah disclaimer (tidak memberikan  pendapat).  Pada  tahun  2009  LKPP  kemudian  memperoleh  predikat  Wajar Dengan  Pengecualian  (WDP)  hingga  tahun  2015.  Ditemukan  6  permasalahan  yang menyebabkan  pengecualian  dalam  LKPP  tahun  2015  tersebut,  2  di  antara  enam  masalah tersebut  hanya  dapat  diselesaikan  dengan  rekonsiliasi  transaksi  keuangan  antara  satuan kerja  dengan  KPPN  secara  periodik  dan  analisis/telaah  terhadap  laporan  keuangan  yang disusun satuan kerja dari tingkat bawah sampai paling atas.
Ditjen  Perbendaharaan  kemudian  meluncurkan  aplikasi  rekonsiliasi  berbasis web yang bernama Aplikasi e-Rekon&LK. E-Rekon&LK singkatan dari elektronik rekonsiliasi dan laporan  keuangan  adalah  aplikasi  berbasis web yang  dikembangkan  dalam  rangka  proses rekonsiliasi  data  transaksi  keuangan  dan  penyusunan  laporan  keuangan  Kementerian Negara/Lembaga.    Setelah  diluncurkannya  aplikasi  ini,  tahun  2016  untuk  pertama  kalinya LKPP  mendapatkan  opini  Wajar  Tanpa  Pengecualian  (WTP)  semenjak  12  tahun  LKPP pertama kali disusun dan diaudit.
Aplikasi  E-Rekon&LK  memiliki  peran  yang  besar  terbukti  dengan  pencapaian  opini Wajar  Tanpa  Pengecualian  (WTP)  LKPP  pada  tahun  2016.  Dari  penjelasan  di  atas,  maka penulis  tertarik  untuk  mengetahui  proses  rekonsiliasi  dan  penyusunan  laporan  keuangan melalui  aplikasi  E-Rekon&LK  di  KPPN  Singaraja,  sehingga  penulis  mengambil  judul “Penerapan  Aplikasi  E-Rekon&LK  dalam  Proses  Rekonsiliasi  dan  Penyusunan  Laporan Keuangan pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Singaraja”.

## 2. Metode Penelitian
Tujuan  diadakannya  penelitian  ini  adalah  untuk  memperoleh  informasi  sesuai dengan judul penelitian yaitu penerapan aplikasi E-Rekon&LK dalam proses rekonsiliasi dan penyusunan laporan keuangan pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Singaraja. Adapun  sistematika  yang dilakukan adalah menentukan lokasi penelitian yaitu pada Kantor Pelayanan  Perbendaharaan  Negara  Singaraja  yang  beralamat  di  Jalan  Udayana  No.  10 Singaraja, kemudian merumuskan masalah  yang akan diteliti agar permasalahan  tersebut dapat terjawab   maka   diperlukan   kajian teori yang akan melandasi penelitian ini. Setelah itu  dilakukan  pengumpulan  data.  Pada  penelitian  ini,  teknik  analisis  data  yang  digunakan adalah  analisis  deskriptif  kualitatif.  Deskriptif  kualitatif  yaitu  analisis  yang  tidak menggunakan  perhitungan  statistika  dan  dilakukan  dengan    cara    membaca    data    yang telah  diolah.  Metode  ini  menguraikan    atau  menggambarkan,  memaparkan    dan menjelaskan  segala  informasi  yang  didapat  mengenai  penerapan  aplikasi  E-Rekon&LK
dalam  proses  rekonsiliasi  dan  penyusunan  laporan  keuangan  pada  Kantor  Pelayanan Perbendaharaan Negara Singaraja.
Subyek  yang  diteliti  adalah  Kantor  Pelayanan  Perbendaharaan  Negara  Singaraja, sedangkan    obyek  penelitian  adalah  penerapan  aplikasi  E-Rekon&LK  dalam  proses rekonsiliasi  dan  penyusunan  laporan  keuangan.  Jenis  data  yang  digunakan  adalah  data kualitatif.  Data  kualitatif  adalah  data  yang  tidak  berbentuk  angka  (diukur  secara  tidak langsung)  data  kualitatif  dinyatakan  dalam  bentuk  kalimat  atau  uraian.  Contohnya  seperti: uraian  tentang  penerapan  aplikasi  E-Rekon&LK pada  proses  rekonsiliasi  dan  penyusunan laporan keuangan pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Singaraja.
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah  data  yang diperoleh  dari perusahaan melalui pimpinan atau karyawan yang  berhak  memberikan  data  mengenai  prosedur  pencairan  transaksi  non  tunai  pada penerapan  aplikasi  E-Rekon&LK  dalam  proses  rekonsiliasi  dan  penyusunan  laporan keuangan  pada  Kantor  Pelayanan  Perbendaharaan  Negara  Singaraja.  Sedangkan  data sekunder adalah data  yang dikumpulkan dan diperoleh dari dokumen-dokumen yang telah ada  untuk  menunjang  penelitian  yang  ada  hubungannya  penerapan  aplikasi  E-Rekon&LK dalam  proses  rekonsiliasi  dan  penyusunan  laporan  keuangan  pada  Kantor  Pelayanan Perbendaharaan Negara Singaraja.
Untuk  metode  pengumpulan data menggunakan metode wawancara, dokumentasi dan observasi. Metode wawancara yaitu cara pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara  langsung  dengan  pimpinan  atau  karyawan  ataupun  pihak-pihak  yang  ada hubungannya  dengan  data  yang  diperlukan.  Metode  dokumentasi  yaitu  dengan  cara mempelajari  catatan-catatan  atau  dokumen-dokumen  perusahaan  mengenai  penerapan aplikasi  E-Rekon&LK  dalam  proses  rekonsiliasi  dan  penyusunan  laporan  keuangan  pada Kantor  Pelayanan  Perbendaharaan  Negara  Singaraja.  Sedangkan  observasi  merupakan proses yang mana cara pengumpulan data ini adalah dengan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diamati dengan melihat dan menghimpun data yang berkaitan dengan penerapan  aplikasi  E-Rekon&LK  dalam  proses  rekonsiliasi  dan  penyusunan  laporan keuangan pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Singaraja.

## 3. Hasil Dan Pembahasan

## 3.1. Hasil Penelitian
Sebelum  dilakukan  rekonsiliasi  eksternal,  dilakukan  rekonsiliasi  internal  dengan bendahara pengeluaran/penerimaan yang dilaksanakan setiap bulan secara manual antara pembukuan  Bendahara  Pengeluaran/Penerimaan  dengan  data  laporan  keuangan  pada UAKPA/UAKPA  BUN  yang  dihasilkan  dari  Aplikasi  SAIBA.  Rekonsiliasi  dimulai  dari pengunggahan  Arsip  Data  Komputer  (ADK)  yang  diperoleh  dari  aplikasi  SAIBA  dengan memperhatikan jadwal buka tutup pengunggahan ( open-close period ). Transaksi yang akan direkonsiliasi  meliputi  transaksi  estimasi  pendapatan,  pagu  belanja,  realisasi  pendapatan, realisasi  belanja,  realisasi  pengembalian  pendapatan,  realisasi  pengembalian  belanja, mutasi uang persediaan dan saldo kas. Jika proses rekonsiliasi secara sistem sudah selesai, aplikasi  e-Rekon&LK  akan  menghasilkan  Laporan  Hasil  Rekonsiliasi.  Selanjutnya  KPPN Singaraja  akan  melakukan  analisis  jika  Laporan  Hasil  Rekonsiliasi  tersebut  menimbulkan selisih.  KPPN  Singaraja  akan  melakukan  persetujuan  jika  Rekonsiliasi  telah  memenuhi syarat  terbitnya  Berita  Acara  Rekonsiliasi  (BAR)  dan  diakhiri    dengan    penandatanganan Berita  Acara  Rekonsiliasi  (BAR)  secara  elektronik  oleh  Kuasa  Pengguna  Anggaran  dan Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi KPPN Singaraja.
Dalam  penyusunan  laporan keuangan  ada  beberapa  hal  yang  perlu  ditelaah,  yang bisa dicek di menu daftar pada aplikasi e-Rekon&LK. Hal perlu dicermati meliputi saldo tidak normal,  aset  belum  di- register ,  realisasi  tanpa  pagu,  pengembalian  belanja,  jurnal  tidak lazim, listing transaksi,  neraca  tidak balance dan  jurnal  umum/penyesuaian.  Laporan Keuangan  yang  dihasilkan  berupa  Laporan  Operasional,  Laporan  Perubahan  Ekuitas, Neraca,  Laporan  Realisasi  Anggaran,  Laporan  Realisasi  Anggaran  Pendapatan,  Laporan Realisasi Anggaran Belanja, Neraca Percobaan serta Rincian atas Laporan Keuangan.

## 3.2. Pembahasan
Kantor  Pelayanan  Perbendaharaan  Negara  Singaraja  selain  menyelenggarakan Sistem  Akuntansi  Pusat  sebagai  Unit  Akuntansi  Kuasa  Bendahara  Umum  Negara-Daerah, KPPN Singaraja juga menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi sebagai Unit Akuntansi Kuasa  Pengguna  Anggaran.  Penyelenggaraan  SiAP  dilakukan  oleh  Seksi  Verifikasi Akuntansi, sedangkan penyelenggaraan SAI dilakukan oleh Subbagian Umum.
Data  yang  diproses  oleh  subsistem  SAI  dengan  SiAP  merupakan  data  yang sumbernya  sama,  berasal  dari  Daftar  Isian  Pelaksanaan  Anggaran  (DIPA),  Surat  Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dan setoran-setoran. Mengacu PMK  No  104/PMK.05/2017,  Satuan  Kerja  Kementerian  Negara/Lembaga  mitra  KPPN Singaraja telah sesuai dengan mengajukan data untuk kemudian diproses meliputi 11 jenis data yang terdapat pada Laporan Realiasi Anggaran Belanja, Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian  Belanja  Negara,  Laporan  Realisasi  Anggaran  Pendapatan  dan  Laporan Realisasi  Anggaran  Pengembalian  Pendapatan  serta  Neraca.  Data  yang  direkonsiliasi berasal dari sumber yang sama seperti yang terdapat pada PMK No. 225/PMK.05/2016.
Kemudian  dari  hasil  wawancara  dengan  pegawai  seksi  Verifikasi  Akuntansi  juga dijelaskan pula bahwa di KPPN Singaraja terdapat 2 jenis rekonsiliasi yang diselengarakan yaitu  rekonsiliasi  internal  dan  rekonsiliasi  eksternal.  Rekonsiliasi  internal  adalah  proses rekonsiliasi yang dilakukan antara subsistem yang berada di dalam satuan kerja, contohnya di  KPPN  Singaraja  dilakukan  oleh  subbagian  umum,  antara  pegawai  bagian  pelaporan keuangan dengan bendahara pengeluaran dan antara pegawai yang menangani pelaporan keuangan  dengan  pegawai  yang  menangani  pelaporan  barang.  Sebelum  dilaksanakan rekonsiliasi  dengan  UAKBUN-Daerah,  terlebih  dahulu  dilaksanakan  rekonsiliasi  dengan bendahara  pengeluaran/penerimaan  untuk  memastikan  kesesuaian  antara  saldo  kas  di neraca  dengan  saldo  kas  di  bendahara  pengeluaran    dan/atau    bendahara    penerimaan. Rekonsiliasi    dilaksanakan    setiap  bulan  dengan  membandingkan  saldo  kas  pada pembukuan bendahara pengeluaran dan/atau bendahara penerimaan Satker dengan neraca UAKPA/UAKPA  BUN.  Sedangkan  rekonsiliasi  eksternal  adalah  rekonsiliasi  yang  dilakukan antara KPPN Singaraja dengan pihak lain, contohnya rekonsiliasi antara Seksi Bank dengan Bank  Persepsi/Bank kerja  sama, selain  itu  juga rekonsiliasi  antara  KPPN  Singaraja  selaku penyelenggara  SiAP  dengan  satuan  kerja  di  wilayah  mitra  kerja  KPPN  Singaraja  selaku penyelenggara SAI, dengan perantara yakni aplikasi e-Rekon&LK..
Hal ini sesuai dengan PMK. No. 104/PMK.05/2017, rekonsiliasi terdiri dari rekonsiliasi internal  dan  rekonsiliasi  eksternal.  Rekonsiliasi  internal  mencakup  rekonsiliasi  yang dilakukan  antara  unit  akuntansi  pelaporan  keuangan  dengan  unit  akuntansi  pelaporan barang  dan  rekonsiliasi  antara  unit  akuntansi  pelaporan  keuangan  dengan  bendahara, sedangkan rekonsiliasi eksternal mencakup rekonsiliasi antara Pengguna Anggaran dengan Bendahara  Umum  Negara  (BUN),  Rekonsiliasi  pelaporan  barang  antara Pengguna  barang dengan  Pengelola  Barang.  Dan  Rekonsiliasi  antara  Bendahara  Umum  Negara  (BUN) dengan Pengelola Barang.
Proses  Rekonsiliasi  dimulai  dari  operator  satuan  kerja  mengunggah  Arsip  Data Komputer (ADK) rekonsiliasi ke aplikasi e-Rekon&LK. ADK rekonsiliasi tersebut berasal dari aplikasi SAIBA dan bersifat kumulatif, misalnya untuk ADK bulan Desember, tercakup data mulai  dari  tanggal  1  Januari  sampai  dengan  tanggal  31  Desember.  Hal  itu  telah  sesuai dengan  Jadwal  Rekonsiliasi  dan  Hasil  Penelitian,  pengiriman  ADK  SAIBA  ke  KPPN Singaraja merupakan ADK Kumulatif sampai dengan Desember 2018, yang memiliki maksud bahwa pengiriman ADK Rekonsiliasi dari Aplikasi SAIBA hanya satu bulan saja, yaitu bulan Desember 2018, namun periodenya kumulatif.
Selanjutnya, data SPAN yang dikelola oleh KPPN Singaraja dan data dari SAIBA yang dikelola oleh masing-masing satker di upload ke aplikasi e-Rekon&LK. Informasi yang ada pada  data  SPAN  dan  data  dari  masing-masing  satuan  kerja  akan  dibandingkan  dalam aplikasi  e-Rekon&LK.  Jika  proses  rekonsiliasi  secara  sistem  sudah  selesai,  aplikasi  e- Rekon&LK akan menghasilkan Laporan Hasil Rekonsiliasi. Jika dihasilkan sudah tidak ada selisih  dan  di  menu  daftar  kosong,  maka  hasil  rekonsiliasi  sudah  benar,  sebaliknya  jika masih  ada  yang  beda  perlu  diperbaiki  lagi  dan  meng- upload ulang  ADK  SAIBA  sesuai dengan jadwal open period hingga dapat terbentuk Berita Acara Rekonsiliasi (BAR). Apabila
dalam  proses  rekonsiliasi  menghasilkan  hasil  rekonsiliasi  yang  masih  terdapat  kesalahan atau terdapat data yang tidak sama, maka satuan kerja melakukan analisis mandiri atas file hasil rekonsiliasi dan mengecek pesan dari KPPN Singaraja untuk dilakukan perbaikan. Hal diatas  dilakukan  sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Keuangan  No.  104/PMK.05/2017  yang mengatur  tentang  Penerbitan  Berita  Acara  Rekonsiliasi  sebagai  berikut  :  (1)  Apabila diperoleh data yang sama antara SiAP dan SAI/SABUN maka diterbitkan BAR. (2) Apabila diperoleh data yang berbeda dimana perbedaan tersebut disebabkan kesalahan data SiAP dan/atau diakibatkan oleh permasalahan pada aplikasi SPAN, maka dapat diterbitkan BAR dan  perbedaan  tersebut  harus  dijelaskan  secara  memadai.  KPPN  melakukan  perbaikan untuk  data  atau  melakukan  koordinasi  dengan  Kantor  Pusat  Ditjen  Perbendaharaan.  (3) Apabila  diperoleh  data  yang  berbeda  dimana  perbedaan  tersebut  disebabkan  kesalahan data SAI/SABUN, maka kesalahan tersebut harus dilakukan perbaikan berdasarkan Laporan Hasil  Rekonsiliasi  (LHR),  setelah  dilakukan  perbaikan  maka  dilakukan  rekonsiliasi  ulang dengan  memperhatikan  batas  akhir  rekonsiliasi.  BAR  diterbitkan  apabila  sudah  tidak terdapat  perbedaan  antara  data  SAI/SABUN  dan  SiAP  atau  telag  memenuhi  kriteria  untuk diterbitkan.  (4)  Apabila  perbedaan  sebagaimana  dimaksud  pada  huruf  c  tidak  diakui  oleh satuan  kerja,  Kuasa  Pengguna  Anggaran  membuat  surat  pernyataan  tidak  mengakui transaksi tersebut dengan format sebagaimana tercantum dalam Modul  Rekonsiliasi dalam Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara (BUN) dan Kementerian Negara/Lembaga.  Berdasarkan  Surat  Pernyataan  tersebut,  BAR  diterbitkan  dengan menjelaskan perbedaan dimaksud secara memadai, dan KPPN melakukan langkah-langkah perbaikan pada data SiAP sesuai ketentuan.
KPPN Singaraja akan melakukan persetujuan jika Rekonsiliasi telah memenuhi syarat terbitnya  Berita  Acara  Rekonsiliasi  (BAR)  dan  diakhiri    dengan    penandatanganan  Berita Acara  Rekonsiliasi  (BAR)  secara  elektronik  oleh  Kuasa  Pengguna  Anggaran  dan  Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi KPPN Singaraja. Laporan  Keuangan yang dihasilkan berupa Laporan  Operasional,  Laporan  Perubahan  Ekuitas,  Neraca,  Laporan  Realisasi  Anggaran, Laporan  Realisasi  Anggaran  Pendapatan,  Laporan  Realisasi  Anggaran  Belanja,  Neraca Percobaan serta Rincian atas Laporan Keuangan sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP),

## 3.3. Implikasi Penelitian
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut dapat dikemukakan implikasi sebagai  berikut  :  (1)  Data  yang  masuk  kedalam single  database Sistem  Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) bisa diakses oleh seluruh user , data harus diyakinkan pada level  ini  bahwa    data  Sistem  Akuntansi  Instansi  (SAI)  dan  Sistem  Akuntansi  Bendahara Umum Negara (SABUN) sama, valid, dan akurat. Perlu adanya ketelitian khususnya dalam penginputan  data  oleh  satuan  kerja  sebagai  Kuasa  Pengguna  Anggaran  sehingga  tidak menimbulkan  perbedaan  hasil  rekonsiliasi. (2)  Jaringan  internet  yang  memadai  juga mempunyai  pengaruh  terhadap  lancarnya  proses  rekonsiliasi  dan  penyusunan  laporan keuangan,  dimulai  dari  pengunggahan  Arsip  Data  Komputer  sampai  akhirnya  laporan keuangan yang dapat di download dalam aplikasi e-Rekon&LK ini. Diharapkan untuk pihak satuan kerja dapat menjaga kestabilan jaringan internet sehingga tidak menggangu jalannya proses  rekonsiliasi  dan  penyusunan  laporan  keuangan  dalam  aplikasi  e-Rekon&LK. (3) Diharapkan adanya kerjasama antara KPPN Singaraja dengan satuan kerja mitranya, agar senantiasa mengingatkan jadwal open period, close period, hingga pengunggahan kembali ADK jika hasil rekonsiliasi berbeda sehingga tidak menimbulkan sanksi kepada pihak satuan kerja,  serta  memberikan  solusi  terhadap  satuan  kerja  atas  perbedaan  rekonsiliasi  atau adanya ketidakwajaran sehingga satuan kerja bisa menindaklanjuti ketidakwajaran tersebut.

## 4. Kesimpulan dan Saran
Hasil  penelitian  menunjukkan  penerapan  aplikasi  e-Rekon&LK  telah  dilakukan dengan  baik,  melalui  beberapa  tahap  dan  proses  yang  sangat  detail.  Tahap-tahapannya sangat terstruktur dari pengunggahan Arsip Data Komputer (ADK) sampai terbitnya Laporan Keuangan dan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan dan Standar Operasional
Prosedur. Namun dalam menerapkan aplikasi e-Rekon&LK ini terdapat beberapa hambatan yang terjadi, diantaranya : kurangnya ketelitian pihak satuan kerja dalam penginputan data sehingga menyebabkan data SAI dan SABUN tidak sama yang berakibat proses rekonsiliasi terhambat, pada masa pengunggahan ADK kembali yang tidak dilakukan oleh pihak satuan kerja sehingga mengakibatkan adanya surat pemberitahuan pengenaan sanksi (SP2S), dan terkadang  jaringan  internet  yang  tidak  stabil  mengakibatkan  satuan  kerja  harus  datang  ke KPPN untuk mengupload data atau meminta tanda tangan untuk Berita Acara Rekonsiliasi.
Adapun saran yang dapat disampaikan atas hasil penelitian pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Singaraja yaitu KPPN Singaraja diharapkan terus mempertahankan dan  meningkatkan  kinerja  dalam  pelaksanaan  rekonsiliasi  dan  penyusunan  laporan keuangan  karena  peranannya  sebagai  Unit  Akuntansi  Kuasa  Bendahara  Umum  Negara tingkat  Daerah  (UAKBUN-D).  Disamping  itu  pula  KPPN  Singaraja  diharapkan    melakukan sosialisasi  dan  pelatihan  terhadap operator e-Rekon&LK dari satuan kerja mitra kerjanya apabila  terdapat  kebijakan/proses  rekonsiliasi  yang  berubah  mengingat  akan  adanya pembaruan  sistem  yang  terus  menerus  diperbaiki  oleh  Ditjen  Perbendaharaan,  serta senantiasa  memberikan  solusi  terhadap  satuan  kerja  atas  perbedaan  rekonsiliasi  atau adanya ketidakwajaran sehingga satuan kerja bisa menindaklanjuti ketidakwajaran tersebut. Untuk  pihak  satuan  kerja  diharapkan  dapat  menjaga  kestabilan  jaringan  internet  sehingga tidak  menggangu  jalannya  proses  rekonsiliasi  dan  penyusunan  laporan  keuangan  dalam aplikasi e-Rekon&LK.

## DAFTAR RUJUKAN
Abdul,  Halim.  2002. Akuntansi  Sektor  Publik  Akuntansi  Keuangan  Daerah  Edisi  Pertama. Jakarta : Salemba Empat
Amalia,  Rifka.  2012. Analisis  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Pusat  Tahun  2005  Sampai Tahun  2010 .  (Skripsi  Jurusan  Akuntansi,  Fakultas  Ekonomika  dan  Bisnis, Universitas Diponegoro)
Anggota  IKAPI.  2012. Standar  Akuntanmsi  Pemerintahan  Peraturan  Menteri  Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010. Bandung : Fokusmedia.
Anuar, Saiful. 2015. “Analisis Proses Rekonsiliasi pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara  (KPPN)  Banjarmasin”. Jurnal  Manajemen  dan  Akuntansi. Volume  13. Nomor 1.
Badan  Pendidikan  dan  Pelatihan  Keuangan  Kementerian  Keuangan.  2017.  “E-Rekon-LK, Aplikasi  Terobosan  untuk  Rekonsiliasi  SAI-SiAP  dan  Konsolidasi  Laporan Keuangan  Tingkat  Kementerian  dan  Lembaga”.  https://bppk.kemenkeu.go.id/id, diakses pada 12 April 2019 pukul 12.30 WITA.
Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia.  2016.  “BPK  Berikan  Opini  Wajar  Dengan Pengecualian  Atas  LKPP  Tahun  2015”.  www.dpr.go.id/berita/detail/id/13263, diakses pada 12 April 2019 pukul 13.00 WITA.
Direktorat  Jenderal  Perbendaharaan  Negara  dan  Badan  Pendidikan  dan  Pelatihan Keuangan.  2014. Sistem  Akuntansi  Pemerintah  Pusat  (SAPP). Jakarta  : Kementerian Keuangan.
Direktorat  Jenderal  Perbendaharaan  Negara  dan  Badan  Pendidikan  dan  Pelatihan Keuangan.  2014. Akuntansi  Akrual  dengan  Modifikasi .  Jakarta  :  Kementerian Keuangan.
Gabril, Jean. 2018. “Analisis Aplikasi e-Rekon&LK Terhadap Rekonsiliasi Laporan Keuangan Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal  Perbendaharaan Negara Provinsi Utara”. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern. Volume 13. Nomor 2. ISSN : 0693 – 0704.
Kambara, Rafi. 2018. Tinjauan atas Implementasi Rekonsiliasi dalam Penyusunan Laporan Keuangan di Aplikasi e-Rekon&LK pada KPPN Tegal . (Tugas Akhir Program Studi Diploma III Akuntansi, Politeknik Keuangan Negara STAN)
Kasmir.  2008. Analisis  Laporan  Keuangan. Jakarta  :  Rajawali  Pers.  Kaswedar,  Warsito. 2008. Akuntansi Sektor Publik. Semarang : Universitas Diponegoro. KPPN Singaraja. 2018. “Tugas dan Fungsi KPPN Singaraja”. www.djpbn.kemenkeu.go.id/kppn/singaraja/id/profil/profil-organisasi/tugas-dan- fungsi.html, diakses pada 12 April 2019 pukul 13.00 WITA.
Langelo,  F.,  Saerang  D.  P.  E.,  Alexander,  S.  W.,  2015.  “Analisis  Penerapan  Standart Akuntansi  Pemerintah  Berbasis  Akrual  Dalam  Penyajian  Laporan  Keuangan  Pada Pemerintah Kota Belitung”. Jurnal EMBA FEB UNSRAT Manado . Volume 3. Nomor 1.
Mahmudi.  2006. Manajemen  Kinerja  Sektor  Publik. Yogyakarta  :  Akademi  Manajemen Perusahaan YKPN.
Republik  Indonesia.  2004. Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2004  tentang  Pemeriksaan Pengelolaan  dan  Pertanggungjawaban  Keuangan  Negara .  Jakarta  :  Sekretariat Negara.
Republik  Indonesia.  2016. Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  225/PMK.05/2016  tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Jakarta: Kementerian Keuangan.
Republik  Indonesia.  2016. Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  215/PMK.05/2016  tentang Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  213/PMK.05/2013  Tentang Sistem  Akuntansi  Dan  Pelaporan  Keuangan  Pemerintah  Pusat. Jakarta: Kementerian Keuangan.
Republik  Indonesia.  2017. Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  104/PMK.05/2017  tentang Pedoman Rekonsiliasi Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum  Negara  Dan  Kementerian  Negara/Lembaga. Jakarta:  Kementerian Keuangan. Wikipedia. 2017. “Laporan Keuangan Pemerintah Pusat”, http://id.m.org/wiki/Laporan_Keuangan_Pemerintah_Pusat,  diakses  pada  12  April 2019 pukul 12.30 WITA