## Journal of Islamic Economics and Finance Studies
Volume 2, No. 2 (December, 2021), pp. 196-213
ISSN  2723 - 6730 (Print)
DOI. http://dx.doi.org/10.47700/jiefes.v2i2.3287 ISSN  2723 - 6749 (Online)

## Model Pengelolaan Zakat Saham dan Investasi di Baznas (Bazis) Provinsi DKI Jakarta
Fajria Nur Fitri* Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta fajria.nur@upnvj.ac.id

## Mira Rahmi
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta mirarahmi@upnvj.ac.id
*Penulis korespondensi
Diterima: 18 Agustus 2021
Direvisi: 30 November 2021
Dipublikasi: 28 Desember 2021

## Abstract
Indonesia is one of the most populous Muslim countries  and  has a very large potential for zakat. The types of zakat in Indonesia are zakat fitrah and zakat maal, over time zakat maal has developed what is  known  as  contemporary  zakat  in  the  form  of  professional  zakat,  stock  zakat,  investment  zakat, deposit zakat and the like. Each type of zakat collected is expected to have the potential to improve the economy and prosper the people. Zakat shares in Indonesia have the distribution of funds from companies or individuals based on the results of company profits and share profits where this profit is given  to  mustahik.  So  from  this  research  on  the  management  of  stock  and  investment  zakat,  the authors found that related problems are still found to be low awareness of shareholders and investors to pay their zakat. This study aims to explain the management model of stock and investment zakat, and analyze the stock and investment zakat program in Baznas DKI Jakarta Province. The method used is a qualitative descriptive approach, the data sources used are through previous research, books, and the results of  interviews with resource persons who understand zakat shares and investments. The results obtained by Baznas DKI Jakarta Province in managing stock and investment zakat using the theory of Qardhawi and in an effort to increase muzakki of Baznas DKI Jakarta Province.
Keywords : Investment; Management; Shares; Zakat

## Abstrak
Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  berpenduduk  muslim  terbesar,  sehingga  memiliki  potensi zakat yang sangat besar. Jenis-jenis zakat yang ada di Indonesia adalah zakat fitrah dan zakat maal, seiring  berjalannya  waktu  zakat  maal  telah  berkembang  yang  dikenal  dengan  istilah  zakat kontemporer berupa zakat profesi, zakat saham, zakat investasi, zakat deposito dan sejenisnya. Setiap jenis  zakat  yang  terkumpul  diharapkan  memiliki  potensi  untuk  meningkatkan  perekonomian  dan mensejahterakan  umat.  Zakat  saham  di  Indonesia  memiliki  pembagian  dana  dari  perusahaan  atau perorangan berdasarkan hasil keuntungan perusahaan dan keuntungan bagi hasil dimana keuntungan ini diberikan kepada mustahik. Maka dari penelitian tentang pengelolaan zakat saham dan investasi ini,  penulis  menemukan  permasalahan  terkait  masih  rendahnya  kesadaran  pemegang  saham  dan investor untuk membayar zakatnya. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan model pengelolaan zakat saham dan investasi, serta menganalisis program zakat saham dan investasi di  Baznas (Bazis) Provinsi  DKI  Jakarta.  Metode  yang  digunakan  adalah  pendekatan  deskriptif  kualitatif,  sumber  data yang digunakan adalah melalui penelitian terdahulu, buku, dan hasil wawancara dengan nara sumber yang memahami zakat saham dan investasi. Hasil yang diperoleh Baznas (Bazis) Provinsi DKI Jakarta dalam  mengelola  zakat  saham  dan  investasi  menggunakan  teori  Yusuf  Qardhawi  dan  dalam  upaya meningkatkan muzakki pada Baznas (Bazis) Provinsi DKI Jakarta .
Kata kunci: Investasi; Pengelolaan; Saham; Zakat

## PENDAHULUAN
Zakat  merupakan  salah  satu  cara  yang  paling  efektif  untuk  mengatasi kesenjangan  sosial  di  bidang  ekonomi,  karena  memiliki  aspek  interaksi  sosial  dan politik  (Khotib,  2019).  Dalam  mengatasi  kesenjangan  tersebut  untuk  memberikan kenaikan ekonomi dalam pembayaran zakat yang dilaksanakan oleh muzakki kepada mustahik  akan  membentuk  salah  satu  pendistribusian  dari  sebuah  pendapatan terkait sistem ekonomi Islam. Sehingga dalam pendistribusian zakat tersebut turut adil  dalam  meluaskan  pemerataan  distribusi  pendapatan  masyarakat,  dan meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  secara  nasional.  Salah  satu  faktor  utama terkait  sistem  dari  perekonomian  Islam  adalah  adanya  sistem  keuangan  publik bersamaan dengan menjadikan salah satu kebijakan fiskal utama (Rohim, 2020).

## Gambar 1. Potensi Zakat Indonesia 2019
Sumber: Puskas Baznas, 2020
Gambar 1. menunjukkan potenzi zakat di Indonesia mencapai Rp233,84 triliun di  tahun  2019.  Potensi  tersebut  terdiri  dari  beberapa  jenis  zakat  yang  dapat dihimpun.  Antara  lain  zakat  perusahaan  sebesar  Rp6,71  triliun,  zakat  pertanian Rp19,79  triliun,  zakat  peternakan  sebesar  Rp9,51  triliun,  zakat  simpanan  Rp58,76 triliun, serta zakat penghasilan sebesar Rp139,07 triliun.

## Gambar 2. Potensi Zakat Indonesia 2020
Sumber: Puskas Baznas, 2021
Di  tahun  2020,  potensi  zakat  nasional  mengalami  peningkatan.  Gambar  2 menunjukkan potensi zakat nasional sebesar Rp327,6 triliun di tahun 2020. Dari data potensi zakat nasional tersebut, diketahui potensi zakat yang dimiliki Indonesia pada tahun  2019  dan  2020  memiliki  peningkatan  yang  signifikan  sebesar  140  persen.
Namun terlihat juga terdapat salah satu jenis zakat yang memiliki potensi zakat lebih besar dari jenis zakat lainnya di tahun 2019 dan 2020 yaitu zakat perusahaan  yang mencapai Rp144,5 triliun di tahun 2020.
Zakat perusahaan merupakan zakat yang tumbuh dari analisis para pakar fiqih yang terus melakukan pengkajian mengenai pertumbuhan jenis obyek zakat, dengan melaksanakan  ijtihad  untuk  mengkaji  kemungkinan  adanya  objek  zakat  yang  pada masa Rasulullah saw hanya dikenal zakat fitrah dan zakat mal. Dari kajian tersebut para  pakar  fiqih  berpendapat  perlu  adanya  penelitian  mengenai  pengembangan objek  zakat  terhadap  harta  yang  sesuai  dengan  perkembangan  ekonomi  modern. Oleh karena itu para pakar fiqih meneliti berbagai potensi pengembangan objek zakat mal yang dapat dibagi menjadi beberapa jenis zakat, seperti zakat atas penghasilan yang diperoleh dari kemampuan atau keahlian (profesi), emas dan perak, tambang, hewan ternak, pertanian, perusahaan, investasi, dan lainnya (Fielnanda, 2018).
Zakat  perusahaan  menurut  para  ulama  fiqih,  baik  salaf  maupun  khalaf mewajibkan  zakat  atas  harta  yang  diinvestasikan  pada  perdagangan  atau  lainnya. Dari  kalangan  salaf  yaitu  Abu  Ubaid  bin  Salam  (2009)  dalam  kitabya Al-Amwal menyatakan bahwa apabila sudah waktunya untuk mengeluarkan zakat, maka zakat dihitung dari  barang yang diperdagangkan sesuai dengan nilai uangnya. Kemudian, dihitung pula piutang yang ada pada orang lain, serta dikurangi dari sebagian hutang. Lalu dari hasil perhitungan tersebut barulah sisanya dapat dizakati  (Puskas Baznas, 2019).  Sedangkan  dari  kalangan  kalaf,  Al-Zaila’I  menjelaskan  bahwa,  ‘Dan  barang- barang dagang yang telah mencapai nisab yang atau emas kadar zakat 2,5 persen dan nisab 85 gram emas’ (Puskas Baznas, 2019).
Zakat  perusahaan  berupa  saham  memiliki  karakteristik  kewajiban  sesuai dengan syariat Islam, dimana tujuan utama dari mendirikan suatu perusahaan agar mendapatkan  sebuah  keuntungan  dengan  cara  perolehan  halal  dan  baik,  serta memberikan manfaat bagi para pemegang saham. Perusahaan melakukan penulisan dan pencatatan berupa akad perjanjian dengan investor demi menghindari adanya keraguan.
Zakat perusahaan tidaklah bertentangan dengan prinsip syariah karena saham membentuk sebuah surat berharga yang berasal dari bukti penyertaan modal oleh investor  yang  diberikan  kepada  perusahaan,  kemudian  para  investor  akan mendapatkan  bagi  hasil  berupa  deviden.  Setiap  perusahaan  yang  mengeluarkan saham  diharuskan  mendaftarkan  sahamnya  di  Bursa  Efek  Indonesia  agar  saham perusahaan  dapat  dipercaya  oleh  masyarakat  yang  ingin  melakukan  penanaman saham di perusahaan (Puskas Baznas, 2019).
Dari  penjelasan  zakat  perusahaan  tersebut  ditegaskan  kembali  oleh  Yusuf Qardhawi  dalam  bukunya Fiqhuz  Zakat bahwa  perusahaan  bisa  dikenakan  zakat karena  perusahaan  memiliki  dua  sektor  bidang  yakni  perusahaan  dalam  bisang perdagangan  dan  perusahaan  dalam  industri  murni  seperti  jasa.  Jika  perusahaan dalam  bidang  perdagangan  dikenakan  atas  saham  dan  keuntungan  perusahaan menggunakan  kadar  zakat  2,5  persen,  sedangkan  perusahaan  industri  murni
dikenakan atas hasil keuntungan sewa menggunakan kadar zakat 10 persen atau 5 persen (Harun et al., 2002).
Beberapa dari penelitian terdahulu telah banyak dilakukan dengan melakukan kajian  terkait  zakat  saham,  diantaranya  penelitian  Muslim  (2011)  dengan  judul Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Tentang Zakat Investasi dalam Perspektif Hukum Islam. Berdasarkan  hasil  pembahasan  yang  didapatkan  bahwa  penjelasan  zakat  investasi oleh Yusuf Al-Qardhawi diwajibkan untuk mengeluarkan zakat yang sudah mencapai nisab dan haul dengan tarif nisab pada zakat investasi wajib dikeluarkan sebesar 5 persen  (bruto)  atau  10  persen  (netto).  Tarif  10  persen  dapat  dibayarkan  setelah menghitung kadar yang wajib untuk dikeluarkan sesudah dikuranginya dengan biaya operasional (Muslim, 2011).
Penelitian lainnya dilakukan oleh Gafoordeen et al., (2016) dengan judul Zakat Investment  in  Shariah menjelaskan  banyak  dari  para  intelektual  Muslim  yang menyarankan bagi orang yang melakukan investasi jangka panjang untuk melibatkan zakat investasi dalam pembayaran zakatnya, karena zakat investasi memiliki manfaat jangka  panjang  bagi  penerima  zakat.  Penerima  zakat  tidak  hanya  diberikan  untuk sosial  seperti  orang  miskin  atau  kaum  ansaf,  melainkan  zakat  investasi  dapat diberikan  untuk  menyediakan  sumber  pendapatan  dalam  membangun  ekonomi secara  keseluruhan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.  Namun  dari pembayaran  zakat  investasi  ini  para  intelektual  Muslim  menemukan  bahwa  zakat investasi  dapat  membuat  pembayaran  secara  hukum  rentan  dari  sudut  pandang syariah  (Hukum  Islam).  Oleh  karena  itu,  para  cendekiawan  muslim  memberikan banyak kajian atau perdoman yang sesuai dengan fatwa dan sudut pandang untuk memastikan kegiatan investasi sudah sesuai dengan prinsip syariah  (Gafoordeen et al., 2016).
Penelitian  serupa  dilakukan  oleh  Mustofa  (2019)  dengan  judul Implementasi Pengelolaan  Zakat  Saham  di  Bursa  Efek  Indonesia  (BEI). Hasil  penelitian  tersebut menegaskan  implementasi  zakat  saham  di  BEI  memiliki  sebuah  aspek  kekuatan, peluang,  hambatan  dan  kelemahan.  Aspek  ini  diyakini  dapat  membantu perekonomian sebuah negara, dilihat dari aspek pertama yaitu peluang dimaksudkan objek  zakat.  Aspek  kedua  yaitu  hambatan  yang  mana  lembaga  zakat  kurangnya melakukan sosialisasi kepada para pemilik saham (investor) dan terdapat kurangnya minat dan kesadaran manusia dalam membayar zakat (Mustofa, 2019).
Selain  itu,  Hardi  (2020)  melakukan  penelitian  dengan  judul Filantropi  Islam Zakat  Saham  di  Pasar  Modal  Syariah  Indonesia menegaskan  filantropi  Islam  di Indonesia tidak terlepas dari stakeholders . Salah satu objek dari filantropi Islam ialah zakat saham yang mana telah muncul pada akhir 2017, serta telah berkolaborasi oleh Baznas dan Divisi Pasar Modal Syariah Bursa Efek Indonesia (PMS-BEI). Kolaborasi ini memberikan manfaat positif bagi lembaga yang telah berkerjasama dengan konteks hubungan bersifat realisasi sosial. Oleh karena itu, realisasi sosial pada praktik zakat saham  di  Pasar  Modal  Syariah  membentuk  relasi  tidak  langsung  atau mediated- engagement strategies (Hardi, 2020).
Berdasarkan  beberapa  penelitian  terdahulu,  kajian  mengenai  ulasan  spesifik terkait  zakat  atas  saham  dan  investasi  belum  banyak  dilakukan.  Selain  itu,  penulis menilai bahwa zakat memiliki sebuah hubungan yang signifikan untuk menumbuhkan perekonomian dan investasi untuk membangun dan menumbuhkan perekonomian negara dalam menyediakan sumber pendapatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun  dalam implementasinya, terdapat hambatan yang perlu diulas yaitu  masih  kurangnya  sosialisasi  dalam  pelaksanaan  zakat  oleh  Baznas  tentang kewajiban melaksanakan zakat kepada masyarakat atau pemegang saham (investor).
Oleh  karena  itu,  artikel  ini  memfokuskan  untuk  menganalisis  model pengelolaan  zakat  saham  dan  investasi  di  Baznas  (Bazis)  Provinsi  DKI  Jakarta  dan menganalisis  usaha  Baznas  (Bazis)  Provinsi  DKI  Jakarta  untuk  meningkatkan kesadaran investor dalam membayar zakat. Kebaruan yang diangkat dalam artikel ini adalah  analisis  dan  telaah  model  pengelolaan  zakat  yang  spesifik  atas  objek  zakat dalam  bentuk  saham  dan  investasi,  dengan  analisis  implementasi  yang  merujuk kepada teori Yusuf Qardhawi. Selain itu, artikel ini merupakan hasil dari penelitian yang dilakukan di Baznas Provinsi yang berlokasi di pusat pemerintahan dan bisnis, yaitu  DKI  Jakarta  yang  memiliki  banyak  muzakki  perusahaan.  Artikel  ini  bertujuan untuk  menganalisis  proses  atau  mekanisme  Baznas  dalam  mengelola  dana  dari orang-orang yang sudah melaksanakan pembayaran zakat saham dan investasi untuk menyucikan  hartanya.  Objek  penelitian  dilakukan  di  Baznas  (Bazis)  Provinsi  DKI Jakarta karena badan amil zakat ini sudah melaksanakan pengelolaan zakat saham dan investasi.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Zakat: Konsep dan Esensi
Menurut  Sudarsono  (2013)  Rasulullah  saw.  menyuarakan  kepada  penduduk Yaman dan berkata bahwa Allah swt sudah mewajibkan muzakki menunaikan zakat yang ditarik dari harta atau kekayaan dan kemudian harus diberikan kepada mustahik disekitaran  mereka.  Zakat  yang  ditarik  dari  harta  atau  kekayaan  dikategorikan  ke dalam  beberapa  jenis,  yaitu  zakat  logam  yang  membentuk  emas  dan  perak,  zakat binatang ternak yang sesuai dengan ketentuan Islam seperti unta, sapi, domba, dan kambing, zakat hasil pertanian seperti buah dan sayur, serta zakat luqathah seperti harta benda yang ditinggalkan oleh musuh dalam peperangan (Sudarsono, 2013).
Menurut Khoiri (2014) mengutip dari Hafidhuddin terdapat beberapa indikator dalam menentukkan sumber-sumber zakat, diantaranya (Khoiri, 2014):
1. Sumber  zakat  yang  masih  berkategori  baru  dan  belum  menjadi  kajian  yang komprehensif dalam berbagai kitab-kitab terutama kitab fikih klasik.
2. Sumber  zakat  yang  telah  berkembang  menjadi  bagian  yang  tidak  dapat terpisahkan dari bagian ekonomi modern, karena zakat sudah termasuk ke dalam bagian dari sumber yang potensial.
3. Dalam  kajian  fikih,  zakat  dikenal  dengan  kewajibanyang  dilakukan  individual, tetapi  saat  ini  zakat  telah  melakukan  pengarahkan  kepada  badan  hukum  dan
lembaga. Sebab sesungguhnya zakat tidak hanya dilihat dari aspek muzakki saja, melainkan dilihat juga dari aspek hartanya.
4. Penting adanya keputusan hukum untuk menjelaskan sumber zakat dari sektor modern.  Sektor  ini  memiliki  nilai  yang  dikategorikan  signifikan  dari  berbagai sektor perekonomian yang berkembang dari waktu ke waktu.
Indikator  sumber  zakat  ini  menemukan  adanya  upaya  dalam  merealisasikan potensi  zakat.  Sehingga,  dalam  merealisasikannya  Fajrina  et  al.,  (2020)  melakukan pengoptimalisasian pengengelolaan zakat yang memperlukan adanya potensi zakat berkategori  sebagai  sumber  potensi  keuangan  Islam.  Karena  dari  zakat  yang diberikan  muzakki  memiliki  peran  sebagai  bentuk  dalam  mengatasi  permasalahan ekonomi seperti kemiskinan, kesenjangan, dan pengangguran (Fajrina et al., 2020).
Dalil  Al-Qur’an  yang  menegaskan  keharusan  dalam  memungut  zakat sebagaimana ditegaskan di dalam QS At-Taubah: 60.
َطُت  ًة َ ق َد َص  ْم ِهِلا َو ْم َ ا  ْن ِم ْ ذ ُخ ْْۗم ُه َّ ل  ٌن َ ك َس  َكَتو ٰ ل َص َّ ن ِا ْْۗم ِهْي َ لَع  ِ ل َص َو ا َهِب  ْم ِهْي ِ كَزُت َو  ْم ُه ُر ِ ه
ٌمْيِلَع  ٌعْي ِم َس ُ ه للّٰا َو
Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
Ayat  ini  menjelaskan bahwa  zakat  dapat  menentukan  tujuan  dari bagaimana membantu  dan  bersedekah.  Menurut  Sari  (2018)  Allah  swt  berfirman  dengan menetapkan beberapa harta kekayaan yang patut atau diwajibkan untuk disalurkan zakatnya, yaitu (Sari, 2018):
1. Zakat Fitrah
Zakat yang dikeluarkan selama bulan Ramadhan atau sebelum melakukan shalat Ied  dengan  nisab  zakat  3,5  liter  beras,  jika  dihitung  menggunakan  uang  tunai disesuaikan dengan harga beras saat itu.
2. Zakat Mal
Zakat  atas  harta  yang  memiliki  manfaat  terhadap  ekonomi  dan  dibenarkan hartanya  secara  syar’i.  Menurut  Sahroni  et.  al  (2018)  zakat  maal  berkembang seiring waktu membagi beberapa jenis zakat atas hartanya, yaitu (Sahroni et al., 2018):
a. Zakat Perdagangan
Zakat ini berasal dari harta niaga yang melakukan perjualbelian asset dengan maksud memperoleh keuntungan seperti penjualan mobil, motor, pakaian, dan lainnya. Yang mana dari pembelian bahan, kemudian dikelola dan  hasil  pengelolaan  bahan  tersebut  diperjualbelikan,  maka  akan mendapatkan keuntungan. Hal ini dikategorikan wajib dizakati dengan nisab zakat 85 gram emas dan kadar zakat 2,5 persen.
b. Zakat Pertanian
Zakat ini berbeda dengan zakat kekayaan lainnya. Perbedaan terlihat dimana  zakat  ini  tidak  bergantung  pada  perhitungan  1  tahun  dizakati, melainkan zakat pertanian menzakati produksi atau asil yang diperoleh dari tanah,  yang  mana  hasil  produksi  itu  merupakan  kewajiban  yang  harus dizakati dengan kadar zakat 10 persen (pengairan dari air hujan,  mata air, dan air tanah) atau 5 persen (pengairan melalui irigasi) dan nisab zakat 653 kg beras atau 5 awsuq .
c. Zakat Emas dan Perak
Zakat  emas  dan  perak  dizakati  apabila  emas  atau  perak  dijadikan investasi, maka wajib dizakati. Sedangkan, apabila emas atau perak seperti perhiasan  wanita  yang  mana  perhiasan  tersebut  dijadikan  kebutuhan pribadi, maka tidak wajib dizakati. Kewajiban zakat yang harus dikeluarkan atas zakat emas dan perak nisab zakat 20 dinar atau setara 85 gram emas dan kadar zakat 2,5 persen.
d. Zakat Profesi
Zakat ini berasal dari pekerjaan yang memiliki keahlian seperti advokat atau dokter dan/atau yang tidak memiliki keahlian seperti karyawan swasta atau pegawai negeri. Nisab zakat yang ditetapkan 653 kg gabah atau 524 kg beras dengan kadar zakat 2,5 persen.
e. Zakat Saham
Zakat  ini  salah  satu  kekayaan  dari  harta  yang  wajib  dizakati. Perusahaan yang dikenakan zakat karena masuk kedalam kategori mal atau harta  diantaranya  memiliki  nilai  ekonomi,  disukai  semua  orang,  dan perusahaan  yang  memiliki  kewajiban  berzakat  ialah  perusahaan  dibidang usaha  yang  halal.  Jika  di  dalam  perusahaan  terdapat  kepemilikan  saham non-muslim,  maka  ketika  akan  mengeluarkan  zakat  hendaknya  terlebih dahulu  untuk  mengeluarkan  hak  non-muslim,  kemudian  baru  dapat dikeluarkan  zakatnya.  Dalam  pengeluarkan  zakat  saham  dianalogikan dengan zakat perdagangan yang nisab zakat 85 gram emas dan kadar zakat 2,5 persen.
f. Zakat Investasi
Zakat  ini  berasal  dari  keuntungan  investasi  saham  ataupun  hasil keuntungan yang tidak menghitung modal, untuk melakukan zakat investasi harus memperhatikan status dari perusahaan. Jika perusahaan bergerak di bidang industri maka zakat yang wajib dikeluarkan 2,5 persen dan nisab 85 gram  emas  dengan  menghitung  modal  dan  keuntungan.  Sedangkan,  jika perusahaan  di  bidang  semi  industri,  hasil  dari  sewa  tersebut  akan mendapatkan  keuntungan  balik  dari  modal  yang  diinvestasikan  untuk memperhitungkan  pengeluaran  zakat  ini  dianalogikan  dengan  zakat pertanian yang nisab zakat 653 kg  beras dan kadar zakat 10 persen dan 5 persen.

## Saham
Berdasarkan website Bursa Efek Indonesia, saham adalah salah satu instrument yang  paling  popular  di  pasar  keuangan.  Perusahaan  yang  melakukan  penerbitan saham  ialah  salah  satu  pilihan  ketika  perusahaan  tersebut  memutuskan  untuk melakukan  pendanaan  perusahaan.  Dari  sisi  lainnya,  saham  adalah  instrument investasi  yang  dinikmati  oleh  kebanyakan  investor  karena  saham  mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik.
Perusahaan  yang  mengeluarkan  saham  diharuskan  untuk  melakukan pencatatan  sahamnya  di  Bursa  Efek  Indonesia.  Persyaratan  pencatatan  saham  di Bursa  Efek  Indonesia  berlaku  untuk  perusahaan  syariah  maupun  perusahaan  non- syariah.  Karena  saham  merupakan  surat  berharga  dari  bukti  penyertaan  sebuah modal dan investasi pada perusahaan, dimana investor akan mendapat bagia hasil berupa  deviden.  Serta,  penyertaan  modal  dengan  hak  bagi  hasil  ini  merupakan konsep yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
Menurut Puskas Baznas (2019) suatu saham di pasar modal dapat dikategorikan saham  syariah  dengan  memiliki  ciri  yaitu  perusahaan  tersebut  secara  tegas mengumumkan  menjadi  bagian  perusahaan  syariah.  Selain  itu,  ciri  lainnya  adalah perusahaan  memenuhi  kriteria  syariah  maka  sahamnya  dapat  ditetapkan  sebagai efek  syariah  (Puskas  Baznas,  2019).  Berdasarkan  website  Otoritas  Jasa  Keuangan (OJK) kriteria yang dimaksudkan dalam daftar efek syariah meliputi:
1. Perjudian dan permainan yang tergolong judi.
2. Jasa keuangan ribawi.
3. Jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian ( gharar ) atau judi ( maysir ).
4. Memproduksi, mendistribusi, memperdagangkan, dan menyediakan.
a. Barang atau jasa haram zakatnya.
b. Barang atau jasa haram bukan karena zakatnya, yang ditetapkan oleh DSN MUI.
c. Barang  atau  jasa  yang  lainnya  yang  bertentangan  dengan  prinsip  syariah berdasarkan ketetapan dari DSN-MUI.
5. Tidak  melakukan  transaksi  yang  bertentangan  dengan  prinsip  syariah  di  pasar modal. Memenuhi rasio keuangan sebagai berikut:
a. Total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total asset tidak lebih dari 45 persen; dan
b. Total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan total pendapatan usaha dan lainnya tidak lebih dari 10 persen.

## Investasi
Menurut Manan (2017) mengutip buku A. Abdurahman menegaskan investasi memiliki dua makna. diantaranya (Manan, 2017):
1. Investasi  yang  diikuti  dengan  pembelian  saham,  obligasi,  dan  lainnya,  sesudah diadakan  sebuah  analisis  kemudian  para  menjamin  modal  yang  melekat  dan
membagikan hasil yang memuaskan.
2. Investasi  menurut  teori  ekonomi  merupakan  pembalian  dari  peralatan  atau perlengkapan produksi (termasuk didalamnya benda untuk dijual) dengan modal berbentuk uang.
Menurut  Manan  (2017)  mengutip  Ahmad  bahwa  dalam  melakukan  investasi diperlukannya  tujuan  kenapa  banyak  masyarakat  ingin  menjadi  seorang  investor. Tujuan ini terbagi menjadi dua, diantaranya (Manan, 2017):
1. Menginginkan  kehidupan  yang  lebih  baik  di  masa  yang  akan  datang.  Dimana orang-orang  mulai  berpikir  dengan  bijaksana  untuk  mempertahankan  atau mencapai tingkat pendapatan yang lebih untuk taraf hidup yang baik dari waktu ke waktu agar di masa yang akan datang tidak terjadi masalah.
2. Mengurangi  suatu  tekanan  perubahan  harga  yang  terus-menerus  dan  saling mempengaruhi  sehinggaterjadi  ketidakstabilan  ekonomi.  Dengan  dilakukannya investasi akan menghindari nilai harta yang diinvestasikan tidak jatuh, sehingga investasi dapat dilakukan pada perusahaan besar atau perusahaaan yang dapat menyeimbangkan nilai dari harta investasi.

## Zakat Saham
Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa saham memiliki kriteria untuk perusahaan dalam  pelaksanaan  zakatnya  diantaranya  yakni  perusahaan  harus  melakukan kegiatan perdagangan dengan baik dan sah dalam hal melakukan kegiatan industri atau tidak. Karena saham akan dihitung berdasarkan harga saham sekarang dengan memperhitungkan  ( khashm )  harga  gedung,  alat  dan  peralatan  yang  dimiliki  oleh perusahaan.  Seluruh  nilai  gedung  dan  peralatan  akan  dinilai  sekitar  lebih  kurang seperempat dari total keseluruhan kekayaan, kemudian dipotong dari jumlah seluruh saham,  kemudian  sisa  yang  didapatkan  baru  bisa  dizakatkan.  Pengeluaran  zakat saham  berasal  dari  perusahaan  dengan  ditentukannya  kewajiban  zakat  saham dikeluarkan kadar zakar 2,5 persen dan nisab 85 gram emas dibayarkan setiap tahun (Harun  et  al.,  2002).  Qardhawi  menjelaskan  sebelum  mengeluarkan  zakat  saham diharuskan mencermati perusahaan yang memiliki kewajiban dalam melaksanakan zakat dan perusahaan yang tidak memiliki kewajiban dalam melaksanakan zakat. Hal ini telah dijelaskan (Harun et al., 2002):
Pandangan  pertama,  perusahaan  bergerak  di  bidang  industri  murni  atau layanan jasa dimana modalnya terletak pada perlengkapan, peralatan, gedung, dan lainnya hal ini tidak dipungut sahamnya melainkan dipungut atas keuntungan bersih dengan kadar zakat 5 persen dan 10 persen, contohn dari perusahaan industri murni adalah perusahaan laundri, perusahaan iklan, perusahaan penerbangan, dan lainnya.
Pandangan kedua, perusahaan bergerak di bidang perdagangan yang tercatat di bursa saham yang modalnya terletak dalam bentuk barang diperjualbelikan serta materi atau harta tidak tetap, hal ini dipungut berdasarkan zakat saham. Oleh karena itu,  harga  saham  harus  sesuai  dengan  nilai  harga  yang  berlaku  di  pasar,  ditambah dengan  kadar  zakat  2,5  persen,  setelah  nilai  peralatan  yang  masukdalam  saham
kemudian  dikeluarkan.  Hal  ini  pun  sesuai  dengan  penegasan  mengenai  harta perdagangan  bahwa zakat  akan  dikenakan  atas  kekayaan  yang  terus  mengalir  dan bergerak.
Perusahaan  perdagangan  dicontohkan  terdapat  perusahaan  perdagangan tanpa  adanya  kegiatan  pengelolaan  dan  perusahaan  melakukan  kegiatan pengelolaan. Perusahaan perdagangan tanpa adanya kegiatan perdagangan seperti perusahaan  dagang  internasional,  perusahaan  import  eksport,  perusahaan menjualan  hasil  industri  dan  sebagainya.  Sedangkan  perusahaan  dagang  yang melakukan  kegiatan  pengelolaan  seperti  perusahaan  industri  dan  dagang  yang membeli  dan  mengimport  bahan  mentah  kemudian  dikelola  dan  dijual  contohnya perusahaan pakaian, perusahaan makanan, perusahaan minyak, perusahaan besi dan baja dan lain sebagainya.

## Zakat Investasi
Terdapat  suatu  pendapat  dari  buku al-Bahr  az-Zikar tentang  mazhab Hadawiyah  mengenai  zakat  investasi  yang  diwajibkan  untuk  dikeluarkan  zakatnya karena  investasi  itu  sendiri,  keuntungan  yang  terus  mengalir  sedangkan  bendanya tetap.  Namun,  dalam  kitab Matan  al-Azhar tentang  mazhab  zaidih  menemukan sebuah  pendapat  dari  Imam  Hadi  mengenai  zakat  investasi,  yang  dimaksudkan perhiasan, gedung, hewan, dan lainnya disewakan dan nilai uangnya sudah mencapai nisab  zakat.  Perhitungan  dari  zakat  investasi  itu  sendiri dianalogikan  dengan  zakat pertanian  yang  nisab  zakat  653  kg  beras  kadar  zakat  10  persen  atau  5  persen dibayarkan selama 1 tahun (Harun et al., 2002).
Menurut  Yusuf  Qardhawi  mengenai  pendapat  bahwa  pabrik,  gedung, apartemen, dan perusahaan yang melakukan penyewaan untuk mendapatkan hasil dari  keuntungan  sewa  masuk  kedalam  kategori  kekayaan  bertumbuh  yang  wajib dizakati dengan ketentuan 10 persen atau 5 persen (Harun et al., 2002).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  yang  dilakukan  adalah  penelitian  berbentuk  kualitatif  deskriptif dengan  menggunakan  pendekatan  studi  kasus  dan  studi  kepustakaan.  Lokasi penelitian  yaitu  Baznas  (Bazis)  Provinsi  DKI  Jakarta,  dengan  subjek penelitian  yaitu Kasie  Humas  dan  Infokom  Baznas  (Bazis)  Provinsi  DKI  Jakarta  dan  mustahik  dari Baznas (Bazis) Provinsi DKI Jakarta.
Sumber data yang digunakan sumber data primer dengan teknik pengumpulan data  wawancara,  observasi dan dokumentasi,  serta  sumber data  sekunder  dengan teknik pengumpulan data jurnal, buku, website, lampiran data, dan lainnya. Analisis data  menggunakan  reduksi  data,  penyajian  data  dan  verifikasi.  Penelitian  ini difokuskan  pada  analisis  model  pengelolaan  zakat  saham  dan  investasi  dan  usaha untuk  meningkatkan  kesadaran  investor  dalam  membayar  zakat  di  Baznas  (Bazis) Provinsi DKI Jakarta.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Baznas (Bazis) Provinsi DKI Jakarta melakukan sosialisasi dalam pengelolaan ZIS kepada  masyarakat  dengan  cara  menggunakan  tim  pengumpulan  atau penghimpunan  yang  dibuat  oleh  Baznas  (Bazis)  Provinsi  DKI  Jakarta  yaitu  tim  Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan tim Ritel. UPZ merupakan unit organisasi yang berfungsi untuk membantu Baznas dalam pengelolaan zakat (Syahputri et al., 2020). Tim UPZ setiap hari melakukan sosialisasi ke masyarakat dengan menggunakan mobile yang mana  tim  ini  akan  melakukan  presentasi  terkait  profile  perusahaa,  keunggulan perusahaan,  program  perusahaan,  dan  memberikan  arahan  dari  segi  keunggulan kenapa  muzakki  harus  bergabung  dengan  mitra  UPZ  Baznas  (Bazis)  Provinsi  DKI Jakarta.  Tim  Ritel  melakukan  sosialisasi  ke  masyarakat  dengan  bekerja  sama  oleh beberapa perusahaan ritel seperti Alfamart, Indomaret, atau Alfamidi. Bekerja sama yang dilakukan dapat dengan menaruh kotak amal atau dapat bekerja sama dengan sistem  kembalian  dari  pembelian.  Maksudnya  sistem  kembalian  dari  pembelian biasanya  pihak-pihak  seperti  Alfamart,  Indomaret,  atau  Alfamidi  jika  pembeli melakukan pembayaran di kasir, biasanya pihak kasir ditanyakan apakah Rp500 bisa didonasikan, ini yang dimaksudkan sistem kembalian dari pembelian.
Sedangan  usaha  Baznas  (Bazis)  Provinsi  DKI  Jakarta  dalam  peningkatan kesadaran kepada muzakki atau pemilik modal melakukan sosialisasi secara gencar terutama  disaat  pandemi  covid-19  dengan  memanfaatkan  secara  efektif  semua media sosial yang ada untuk menarik muzakki-muzakki baru. Karena di saat pandemi covid-19 hampir mengubah kebiasaan masyarakat yang tadinya ketemu offline untuk melakukan sosialisasi perusahaan, sekarang menjadi dilakukan secara online . Tetapi walaupun  Baznas  (Bazis)  Provinsi  DKI  Jakarta  mensosialisasi  secara online penghasilan atas pengumpulan dana melalui media sosial memberikan peningkatan dariada sebelum pandemi. Hal ini dijelaskan oleh Habibie (2021) selaku Kasie Humas dan Infokom di Baznas (Bazis) Provinsi DKI Jakarta yang menyatakan bahwa cara ini memiliki  dampak  yang  efektif  untuk  para  muzakki  baru  mengetahui  dahulu  profil perusahaan,  program  apa  saja  yang  dijalankan,  dan  mengetahui  bagaimana mekanisme  dari  pengelolaan  dana  ZIS  Baznas  (Bazis)  Provinsi  DKI  Jakarta  melalui media sosial (Habibie, 2021).

## Program Penghimpunan ZIS di Baznas (Bazis) Provinsi DKI Jakarta
Program  penghimpunan  yang  dijalankan  Baznas  (Bazis)  Provinsi  DKI  Jakarta berupa ZIS dibentuk untuk membantu masyarakat dalam memenuhi pelayanan dan memberikan manfaat khususnya di wilayah DKI Jakarta. Penghimpunan berdasarkan layanan  zakat  Baznas  (Bazis)  Provinsi  DKI  Jakarta  dijabarkan  pada  Tabel  1  yang merinci beberapa jenis program layanan zakat.
Tabel 1. Program Layanan Zakat Jenis Zakat Nisab Kadar Zakat Waktu Penghasilan 85 gram emas 2,5% Setahun sekali atau saat terima gajian Emas/Perak 85 gram emas 2,5% 1 tahun Pertanian 653 kg gabah 520 kg beras 5% irigasi 10% sawah tanah hujan Saat panen Perdagangan 85 gram emas 2,5% 1 tahun Simpanan 85 gram emas 2,5% 1 tahun Investasi 653 kg gabah 520 kg beras 5% netto atau 10% bruto 1 tahun Perusahaan atau Saham 85 gram emas 2,5% 1 tahun Rikaz/Temuan 85 gram emas 20% Saat menemukan
Sumber: Media Sosial Instagram Baznas (Bazis) DKI Jakarta, 2021
Dari  beberapa  macam  program  layanan  zakat  yang  dilakukan  oleh  Baznas (Bazis) Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki perbedaan teori dari Yusuf Qardhawi tetap menggunakan  ketentuan  besaran  zakat  dengan  nisab  zakat  yang  sama. Penghimpunan Baznas (Bazis) Provinsi DKI Jakarta ditunjukkan kepada muzakki yang ingin  melakukan  penyaluran  dana  ZIS  diberikan  melalui  program  Baznas  (Bazis) Provinsi DKI Jakarta, jika muzakki tersebut tidak memiliki mustahik khusus.
Dari  penghimpunan  dana  yang  berjalan  Baznas  (Bazis)  Provinsi  DKI  Jakarta melakukan  dua  sistem  pembayaran  yaitu  sistem  tunai  dan  sistem  non-tunai. Pembayaran  menggunakan  sistem  tunai  contohnya  muzakki  datang  langsung  ke kantor atau gerai Baznas (Bazis) Provinsi DKI Jakarta untuk membayar ZIS. Sedangkan, pembayaran menggunakan sistem non-tunai contohnya muzakki tidak harus datang langsung  atau  bertatap  muka,  karena  sistem  pembayaran  non-tunai  dilakukan menggunakan smartphone dengan media transfer bank dan dompet digital seperti DANA, OVO, Shopeepay, dan Gopay atau membayar melalui platform digital seperti Kitabisa.com, JakOne, Linkaja, Oco Mobile.

## Program Penyaluran ZIS di Baznas (Bazis) Provinsi DKI Jakarta
Program  penyaluran  yang  diselenggarakan  oleh  Baznas  (Bazis)  Provinsi  DKI Jakarta  dinamakan  dengan  sebutan  zakat  sejahtera.  Habibie  (2021)  menyebutkan bahwa program penyaluran zakat sejahtera yang dijalankan Baznas (Bazis) Provinsi DKI Jakarta sudah dibagi menjadi 5 program, diantaranya yaitu (Habibie, 2021):
1. Program Jak B Sehat
Layanan  program  ini  memberikan  kesehatan  kepada  para  dhuafa  dan memastikan  untuk  terus  mendapatkan  gizi  yang  baik,  contohnya  seperti memberikan  makanan  gratis  kepada  para  dhuafa  menggunakan  kartu  Bagii
Piring.  Kartu  itu  dibagikan  Baznas  (Bazis)  Provinsi  DKI  Jakarta  untuk  mustahik agar dapat dipergunakan dalam membeli makanan.
2. Program Jak B Bertaqwa
Layanan  program  ini  membantu  mustahik  DKI  Jakarta  di  bidang  keagamaan, contohnya  mustahik  memberikan  program  pengajuan  kepada  Baznas  (Bazis) Provinsi  DKI  Jakarta  untuk  dicarikan  muzakki  dalam  membantu  untuk membangun masjid, yayasan, atau membeli peralatan shalat.
3. Program Jak B Cerdas
Layanan program ini membantu mustahik DKI Jakarta dalam bidang pendidikan baik  itu  yang  bersekolah  maupun  kualiah,  contohnya  memberikan  berupa beasiswa, membantu dalam pembayaran tunggakan sekolah atau tebus ijazah.
4. Program Jak B Berdaya
Layanan  program  ini  membantu  ekonomi  mustahik  DKI  Jakarta  mendapatkan modal dana yang diberikan kepada para masyaratkat biasa yang ingin memulai berwirausaha sendiri.
5. Program Jak B Green
Layanan program ini menujukkan kepedulian terhadap lingkungan dan tempat tingal para mustahik di DKI Jakarta, seperti membantu masyarakat DKI Jakarta yang  terkena  dampak  alam  dan  mustahik  DKI  Jakarta  yang  memerlukan perbaikan rumah.
Dari  beberapa  program  yang  dilaksanakan  oleh  Baznas  (Bazis)  Provinsi  DKI Jakarta terdapat salah satu mustahik yang menggunakan bantuan dari penyaluran ZIS untuk melakukan sebuah kegiatan Ramadhan. Salah satu mustahik tersebut adalah Rumah  Alaika  yang  beralamat  di  Jalan  Baru  Gang  4  Dalam  Cilicing,  Jakarta  Utara. Rumah  Alaika  dibentuk  oleh  Ria  Irmawati  dan  para  relawan  dengan  alasan  untuk membantu  anak-anak  kurang  mampu  khususnya  yatim  &  dhuafa  dalam mendapatkan  bimbingan  belajar  contohnya  membutuhkan  bimbingan  belajar, namun  karena  faktor  biaya  banyak  dari  mereka  tidak  mampu  untuk  menempuh pendidikan.  Rumah  Alaika  pun  belum  termasuk  lembaga  yang  berbadan  hukum, mereka merupakan sebuah organisasi remaja yang memperdulikan perkembangan pendidikan.
Kriteria Muzakki Zakat Saham dan Investasi di Baznas (Bazis) Provinsi DKI Jakarta Kriteria muzakki atau jenis perusahaan pada Baznas (Bazis) Provinsi DKI Jakarta tidak menempatkan adanya syarat khusus yang pastinya muslim, perusahaan yang memiliki saham, dan berpenghasilan halal atau selama penghasilan yang diperoleh perusahaan tidak syubhat (samar tentang kehalalan atau keharaman). Baznas (Bazis) Provinsi  DKI  Jakarta  akan  menerima  muzakki  yang ingin bergabung  sebagai  bagian Unit  Penghimpunan  Zakat  (UPZ)  Baznas  (Bazis)  Provinsi  DKI  Jakarta,  jika  muzakki tersebut  tidak  termasuk  kedalam  kategori  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya (Habibie, 2021).
Baznas (Bazis) Provinsi DKI Jakarta pun mengkategorikan muzakki menjadi dua yang dilihat atas dasar zakatnya, diantaranya yaitu:
1. Muzakki biasa, yaitu muzakki yang ingin berzakat sesuai dengan nisab.
2. Muzakki  khusus,  yaitu  muzakki  yang  ingin  membayarkan  zakat  sekaligus  bisa mengajukan permintaan untuk penyaluran dana zakat secara langsung kepada mustahik sesuai dengan apa yang muzakki inginkan.
Contoh implementasi kategorisasi muzakki tersebut adalah mustahik membuat sebuah program dan ada muzakki yang ingin berkontribusi membayar zakat dalam program tersebut. Baznas (Bazis) Provinsi DKI Jakarta memperbolehkannya muzakki untuk memilih program tersebut asal muzakki menjadi mitra atau UPZ Baznas (Bazis) Provinsi DKI Jakarta, dalam penyaluran zakat untuk program yang dituju muzakki pun harus dibayarkan melalui Baznas (Bazis) Provinsi DKI Jakarta.
Terlihat  bahwa  kriteria  muzakki  Baznas  DKI  Jakarta  yang  dijelasakan  sesuai dengan  dengan  Yusuf  Qardhawi  dalam  buku  terjemahannya Hukum  Zakat (2002) yang mana harus seorang Muslim, perusahaan yang menjalankan kegiatan halal, dan memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu yang mana kekayaan itu dari penghasilan yang halal (Harun et al., 2002).
Jenis-jenis Muzakki Zakat Saham dan Investasi di Baznas (Bazis) Provinsi DKI Jakarta
Jenis perusahaan pada Baznas (Bazis) Provinsi DKI Jakarta itu sendiri mereka lingkupnya  lebih  ke  perusahaan  Badan  Usaha  Milik  Daerah  (BUMD).  Hal  ini  lebih memudahkan  Baznas  (Bazis)  Provinsi  DKI  Jakarta  sebagai  lembaga  non-stuktural dibawah Pemerintah Daerah DKI Jakarta (PEMDA DKI JAKARTA) untuk menggalang dana melalui instruksi yang diberikan Gubernur kepada perusahaan BUMD (Habibie, 2021).
Dari  jenis  muzakki  yang  Habibie  jelaskan  memiliki  kesamaan  dengan  Yusuf Qardhawi. BUMD Pemerintah Provinsi Daerah merupakan sumber muzakki diantara lain perusahaan yang bergerak dibidang perusahaan daerah air minum, perusahaan daerah dharma jaya, perusahaan daerah pasar jaya, dan perusahaan daerah sarana jaya. Hal ini sama dengan kriteria jenis perusahaan yang Yusuf Qardhawi tulis dalam buku terjemahan Hukum Zakat (2002) dikategorikan menjadi 2 (Harun et al., 2002).
Pertama ,  zakat  saham  contohnya  perusahaan  yang  menjalankan  dagang seperti  perusahaan  dagang  murni  dan  perusahaan  industri  perusahaan  dagang. Perusahaan  dagang  murni  yaitu  perusahaan  yang  melakukan  dagang  tetapi  tidak melakukan  proses  dari  kegiatan  pengelolaan  barang.  Perusahaan  industri  yaitu perusahaan  yang  melakukan  kegiatan  dagang  dengan  cara  mengolah  bahan  dan kemudian menjualnya. Contoh perusahaan yang bekerjasama dalam melaksanakan pembayaran  zakat  saham  di  Baznas  (Bazis)  Provinsi  DKI  Jakarta  yaitu  PDAM  dan Dharma Jaya
Kedua ,  zakat  investasi  contohnya  perusahaan  yang  tidak  melakukan  dagang melainkan  melakukan  sewa  menyewa  suatu  barang  agar  mendapatkan  hasil keuntungan seperti menyewakan rumah, gedung, mobil, dan lain sebagainya. Contoh
perusahaan  yang  bekerjasama  dengan  melaksanakan  pembayaran  zakat  investasi berupa di Baznas (Bazis) Provinsi DKI Jakarta yaitu Sarana Jaya dan Pasar Jaya.

## Mekanisme  Penghimpunan  Dana  Zakat  Saham  dan  Investasi  di  Baznas  (Bazis) Provinsi DKI Jakarta
Dari  sosialisasi  yang  dilakukan  Baznas  (Bazis)  Provinsi  DKI  Jakarta  sangat mempengaruhi peningkatan pada penghimpunan dana zakat. Dalam penghimpunan dana zakat  yang dilakukan  oleh  Baznas  (Bazis)  Provinsi  DKI  Jakarta  terlebih  dahulu harus  meneliti  apa  yang  diinginkan  perusahaan  tersebut.  Seperti  jika  terdapat perusahaan  ingin  membayar  zakat,  pegawai  Baznas  (Bazis)  Provinsi  DKI  Jakarta menanyakan  terlebih  dahulu  apakah  mereka  hanya  membayar  zakat  saja  atau mereka ingin menjadi anggota mitra UPZ (Habibie, 2021).
Dalam penghimpunan dana tersebut perhitungan Baznas (Bazis) Provinsi DKI Jakarta yang diambil dari muzakki sesuai dengan kadar dan nisab zakat teori Yusuf Qardhawi.  Perhitungan  kadar  zakat  saham  menggunkan  2,5  persen nisab zakat  85 gram emas dan kadar zakat investasi menggunakan 5 persen atau 10 persen nisab 653 kg beras, masing-masing dari zakat tersebut dikeluarkan jika penghasilan sudah mencapai nisab dalam jangka waktu satu tahun/ haul (Habibie, 2021).
Setelah  Baznas  (Bazis)  Provinsi  DKI  Jakarta  melakukan  perhitungan  zakat saham dan investasi sejumlah muzakki keluarkan. Baznas (Bazis) Provinsi DKI Jakarta tidak  diperbolehkan  untuk  mengambil  sebagaian  dari  uang  zakat  tersebut  untuk potongan dana operasional seperti membayar pegawai dan lain sebagainya. Karena dana operasional Baznas (Bazis) Provinsi DKI Jakarta sudah ditunjang dari APBD DKI Jakarta  selama  satu  tahun  (Habibie,  2021).  Jadi  Baznas  (Bazis)  Provinsi  DKI  Jakarta mengusahakan  ketika  muzakki  datang  ke  kantor  untuk  membayar  zakat,  pegawai Baznas (Bazis) Provinsi DKI Jakarta langsung menghitung berapa jumlah yang harus muzakki bayarkan dengan tidak mengambil dana operasional.

## Pendistribusian  Dana  Zakat  Saham  dan  Investasi  di  Baznas  (Bazis)  Provinsi  DKI Jakarta
Mekanisme  pendistribusian  dana  zakat  saham  dan  investasi  yang  dilakukan oleh Baznas (Bazis) Provinsi DKI Jakarta yang pertama menanyakan apakah muzakki mempunyai  mustahik  atau  tidak.  Mekanisme  pertama dalam  pendistribusian  dana zakat  kalau  muzakki  sudah  mempunyai  mustahik  atau asnaf yang  ingin  mereka salurkan dana zakatnya boleh saja disalurkan disana, asalkan muzakki tersebut harus menjadi  mitra  UPZ  Baznas  (Bazis)  Provinsi  DKI  Jakarta.  Jika  muzakki  tidak  ingin menjadi mitra UPZ maka Baznas (Bazis) Provinsi DKI Jakarta tidak bisa menyalurkan sesuai  dengan  muzakki  inginkan.  Karena  di  Baznas  (Bazis)  Provinsi  DKI  Jakarta  itu sendiri  muzakki  dibedakan  menjadi  dua  bagian  yaitu  muzakki  biasa  dan  muzakki khusus (Habibie, 2021).
Mekanisme  kedua  dalam  pendistribusian  dana  zakat  kalau  perusahaan tersebut tidak mau menjadi mitra UPZ Baznas (Bazis) Provinsi DKI Jakarta tidak apa-
apa,  tetapi  penyaluran  dana  zakat  yang  mereka  bayarkan  akan  disalurkan  melalui program Baznas (Bazis) Provinsi DKI Jakarta seperti Jak B Cerdas, Jak B Sehat, Jak B Green,  Jak  B  Bertaqwa.  Penyaluran  untuk  program  tersebut  diberikan  kepada mustahik  atau  asnaf  yang  sudah  terpilih  oleh  Baznas  (Bazis)  Provinsi  DKI  Jakarta (Habibie, 2021).
Hal ini memberikan pernyataan bahwa mekanisme pendistribusian dana zakat yang dilakukan Baznas (Bazis) Provinsi DKI Jakarta dan Yusuf Qardhawi sama-sama disalurkan  kepada asnaf atau  mustahik.  Namun  pendistribusian  dana  zakat  pada Baznas  (Bazis)  Provinsi  DKI  Jakarta, penyaluran  mereka  tergantung  keinginan pada muzakki  yang  mana  muzakki  dikategorikan  menjadi  dua  yaitu  muzakki  biasa  dan muzakki khusus.

## SIMPULAN
Zakat  memiliki dua  jenis  yaitu  zakat  fitrah  dan  zakat  mal, namun pada  zakat maal memiliki beberapa kategori jenis zakat salah satunya adalah zakat saham dan zakat  investasi.  Baznas  (Bazis)  Provinsi  DKI  Jakarta  memiliki  berbagai  program penghimpunan  dan  program  penyaluran  yang  dijalankan  dengan  menggunakan sistem  pembayaran  tunai  dan  non-tunai.  Muzakki  pada  jenis  zakat  saham  dan investasi di Baznas (Bazis) Provinsi DKI Jakarta mayoritas adalah perusahaan BUMD, namun tidak menutup kemungkinan untuk masyarakat yang memiliki harta lebih dari hasil  menanam  saham  atau  berinvestasi  asset.  Dalam  mengelola  zakat  saham  dan investasi  Baznas  (Bazis)  Provinsi  DKI  Jakarta  memiliki  tantangan  yang  harus diminimalisir yaitu masih banyaknya seorang Investor Muslim dan perusahaan yang bergerak  dalam pengelolaan  halal dan  sudah  mencapai nisabnya,  tidak  membayar zakat.  Tantangan  tersebut  membuat  Baznas  (Bazis)  Provinsi  DKI  Jakarta  berusaha melakukan sosialisasi sesering mungkin dengan membentuk tim UPZ dan tim Ritel, serta mensosialisasikan zakat melalui media sosial.

## DAFTAR PUSTAKA
Aji,  R.  H.  S.  (2020).  Dampak  Covid-19  pada  Pendidikan  di  Indonesia:  Sekolah, Keterampilan, dan Proses Pembelajaran. Journal Sosial & Budaya Syar-I, 7(5),
395–402. https://doi.org/https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i5.15314 Alief. (2020). Dasar Investasi Saham. AK Pedia. https://books.google.co.id/books?id=8CLwDwAAQBAJ&lpg=PA1&dq=saham dan investasi&pg=PA25#v=onepage&q=saham dan investasi&f=false
Ammiruddin.  (2015).  Model-Model  Pengelolaan  Zakat  Di  Dunia  Muslim.  AHKAM: Jurnal Hukum Islam, 3(1), 139–166.
Bahri, E. S., & Khumaini, S. (2020). Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional. Journal of Islamic Economics and Banking, 2(1), 164–175. http://jurnal.umt.ac.id/index.pjp/jieb
Baznas. (2019). Zakat Saham. Baznas. https://baznas.go.id/id/zakat-saham
Baznas.  (2020).  Panduan  Perhitungan  Zakat  Saham  Perusahaan.  Official  New Panduan Perhitungan Zakat Saham Perusahaan. https://drive.google.com/file/d/15CcmcS0pmkvZhJ3iJYcLvOFqljOWNd1B/view Bursa Efek Indonesia. (2018a). Saham. Bursa Efek Indonesia.
https://www.idx.co.id/produk/saham/#Informasi Umum
Bursa Efek Indonesia. (2018b). Saham. https://www.idx.co.id/produk/saham/
Fajrina,  A.  N.,  Putra,  F.  R.,  &  Sisillia,  A.  S.  (2020).  Optimalisasi  Pengelolaan  Zakat:
Implementasi  dan  Implikasinya  dalam  Perekonomian.  Journal  of  Islamic Economics and Finance Studies, 4(1), 100–120.
Fatimah, L. S. (2018). Zakat Saham dan Obligasi dalam Perspektif Hukum Islam.
Fauziah,  H.,  Hafidhuddin,  D.,  &  Tanjung,  H.  (2018).  Analisis  Maqashid  Asy-Syariah Dalam Pengelolaan Zakat Oleh Negara. Journal of Islamic Economy, 11(2), 102– 127.
Fielnanda,  R.  (2018).  Zakat  Saham  Dalam  Sistem  Ekonomi  Islam  (Kajian  Atas Pemikiran Yusuf Qardhawi). Al-Tijary, 3(1), 57. https://doi.org/10.21093/at.v3i1.1052
Gafoordeen, N., Nayeem, M. M., & Aslam, A. M. (2016). Zakat Investment in Shariah.
Journal International Business Management, 10(12), 2398–2401.
Gunawan,
I. (2013). Metode Penelitian Kualitatif. Bumi Aksara.
http://fip.um.ac.id/wp-content/uploads/2015/12/3_Metpen-Kualitatif.pdf
Hafidhuddin,  D.  (2011).  PERAN  STRATEGIS  ORGANISASI  ZAKAT  DALAM MENGUATKAN ZAKAT DI DUNIA. Jurnal Al-Infaq, 2(1), 5.
Hamat, Z., Endut, W. A., & Hanapi, M. S. (2017). Shares Zakah Accounting in Malaysia: Fatawa, Manual and Practices. Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 7(2).
Hardi, E. A. (2020). Filantropi Islam: Zakat Saham di Pasar Modal Syariah Indonesia. Jurnal Bimas Islam, 13(1), 22.
Harun, S., Hafidhuddin, D., & Hasanuddin. (2002). Hukum Zakat (6th ed.). PT Pustaka Litera AntarNusa.
Kadir, A., Hakim, M. R., Syam, F., & Karim, M. S. (2020). PENGUNAAN DANA ZAKAT PADA KORBAN COVID-19 PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH. Journal of Islamic Law, 1(2).
Khoiri,  N.  (2014).  Metodologi  Fikih  Zakat  Indonesia  Dari  Kontekstualisasi  Mazhab Hingga Maqashid Al-Syariah. Citapustaka Media. http://repository.uinsu.ac.id/2499/
Khotib,  M.  (2019).  Rekonstruksi  Fikih  Zakat:  Telaah  Komprehensif  Fikih  Zakat Pendekatan Teoretis dan Metodologi (I). Literasi Nusantara.
Lutfinnisak, N. (2014). Zakat Investasi Menurut Yusuf Qardhawi.
http://eprints.walisongo.ac.id/3787/
Muhammad, I. (2019). Analysis of Zakat System in High-Income Islamic Countries. The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research, 16(2), 1–11.
Mustofa, D. (2019). Implementasi Pengelolaan Zakat Saham di Bursa Efek Indonesia (BEI). Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
Puskas Baznas. (2019). Indikator Zakat Saham Perusahaan. In B. Sudibyo (Ed.), Acuan Zakat  Per  Lembar  Saham  Perusahaan  Tahun  2018  dan  2019  (p.  215).  PUSAT KAJIAN STRATEGIS BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL.
Puskas Baznas. (2020). Outlook Zakat Indonesia 2020.
Puskas Baznas. (2021). Outlook Zakat Indonesia 2021.
Rohim, A. N. (2020). Relevansi Nilai Dasar Bela Negara Dengan Pembayaran Zakat dan Implikasinya  Terhadap  Ketahanan  Pribadi.  Jornal  Ketahanan  Nasional,  26(3),
293–307.
Rohim, A. N., Tanjung, H., & Beik, I. S. (2018). Analisis Fiqh Pola Penyaluran Zakat. KASABA: Journal Of Islamic Economy, 11(2), 217–236.
Rosele,  M.  I.,  &  Abdullah,  L.  H.  (2018).  Zakah  on  Shares:  Theory  and  reality  in Malaysia. Journal of Emerging Economies and Islamic Research, 6(2), 30–39.
Sahroni,  O.,  Setiawan,  A.,  Suharsono,  M.,  &  Setiawan,  A.  (2018).  Fikih  Zakat Kontemporer (1st ed.). PT RajaGrafindo Perasada.
Syahputri, T. H., Indriana, M. M., Aqilah, S., & Rohim, A. N. (2020). Optimalisasi UPZ Berbasis Kampus Sebagai Sarana Untuk Pemberdayaan Masyarakat. Journal of Islamic Economics and Finance Studies , 1 (2), 191–212.
https://doi.org/10.47700/jiefes.v1i2.2124
Suprayitno,  E.  (2018).  Zakat  and  SDGs : The  Impact of  Zakat  on  Economic  Growth, Consumption  and  Investment  in  Malaysia.  Journal  Economics,  Bsiness  and Management Research, 101.