INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 10498-10508 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Implikasi Hukum Terhadap Penegakan HAM di Era Digital
Siti Nur Bayinah 1 ✉ , Sefi Anggraini Nur Vitasari 2
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
Email: bayinah245@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Hubungan  antara  teknologi  digital  dan  HAM  menciptakan  dinamika  kompleks  yang  memerlukan penanganan khusus untuk menanggulanginya. Pelanggaran HAM di era digital diatur dalam undang- undang  nomor  11  tahun  2008  tentang  informasi  dan  transaksi  elektronik.  Tantangan  HAM  seiring berjalannya waktu semakin berkembang terutama di era digital, banyak permasalahan yang terjadi dalam penggunaan media sosial oleh para oknum yang tidak bertanggungjawab diantaranya: Hukum sebagai Pencegahan Cyber Bullying, Berita Hoaks, Disinformasi, Misinformasi dan Pencemaran Nama Baik. Sehingga fungsi hukum sebagai pengendali sosial harus dijalankan dalam dunia digital, untuk memberi  batasan  bagi  siapa  saja  yang  dianggap  melanggar  HAM.  Dalam  bersosial  media  sangat dibutuhkan pengguna yang paham untuk penggunaan media sosial yang baik, untuk menciptakan kenyamanan dan keindahan dalam bersosial media. Untuk itu hukum hadir sebagai batasan individu menyanggah menilai dan berpendapat, sehingga mengurangi dampak negatif dari bersosial media. Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Hukum Di Era Digital, Pencemaran nama baik

## Abstract
The relationship between digital technology and human rights creates complex dynamics that require special handling to overcome. Human rights violations in the digital era are regulated in Law number 11 of 2008 concerning information and electronic transactions. Over time, human rights challenges are increasingly developing, especially in the digital era, many problems occur in the use of social media by  irresponsible  individuals,  including:  Law  as  a  prevention  of  cyber  bullying,  hoax  news, disinformation, misinformation and defamation. So, the legal function as a social controller must be carried out in the digital world, to provide limits for anyone who is deemed to violate human rights. In using social media, users are really needed who understand how to use social media well, to create comfort and beauty in using social media. For this reason, the law exists as a limitation for individuals to refute judgments and opinions, thereby reducing the negative impact of social media.
Keywords: Human Rights, Law in the Digital Era, Defamation

## PENDAHULUAN
Pengertian  Hak  Asasi  Manusia  menurut  Deklarasi  Universal  HAM  yaitu  hak  untuk kebebasan  dan  persamaan  dalam  derajat  yang  diperoleh  sejak  lahir  serta  tidak  dapat dicabut dari seseorang. Sedangkan UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, didefinisikan sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri seseorang. HAM bersifat universal dan  terus  menerus,  oleh  karen  itu  harus  ada  badan  yang  melindungi,  dan  tidak  boleh dilakuakn semana-mena. (unarso, 2020, 1)
Masyarakat  secara  lahiriyah  sudah  memiliki  perlindungan  hukum,  yang  sekurang- kurangnya memiliki 3 hak yang tidak boleh diganggu gugat, yaitu hak untuk hidup, hak untuk kebebabasn dan hak untuk dianiaya. Itu artinya manusia memiliki perlindungan yang penuh, yang tidak boleh diganggu bagi siapa saja yang melanggar Hak Asasi Manusia. Hak untuk hidup di dunia tanpa adanya ancaman yang membahayakan, hak untuk kebebasan dalam melakukan yang dirasa itu masih dalam pandangan normal, dan hak untuk dianiaya karena manusia mengingin kehidupan yang tenang dan tentram tanpa adanya gangguan dari siapapun.
Setiap  orang  memiliki  hak  masing-masing.  Ada  2  kriteria  dalam  HAM  yang  harus dipahami oleh setiap orang yang masih mejalankan aktivitas bersosioal, yaitu martabat dan kesetaraan  manusia.  Sehingga  tidak  ada  syarat  ataupun  pengetahuan  yang  dibutuhkan untuk  bisa  memiliki  HAM,  karena  HAM  bersifat  Universal  atau  umum  dan  berlaku  pada semua orang. (Merpaung L. , 1998, 9)
Tantangan HAM dengan berjalannya waktu yang semakin berkembang, terutama di era  digital.  Banyak  permasalahan  yang  semakin  kompleks,  sehingga  hukum  hadir  untuk memberi  batasan  bagi  siapa  saja  yang  dianggap  melanggar  HAM  dalam  menggunakan
dunia  digital.  Kemajuan  teknolgi  memiliki  dampak  postif  dan  negatif  masing-masing. Tergantung pada suatu kegiatan yang dilakakan setiap orang yang mempunyai tujuannya masing-masing.  Di  era  digital  sekarang  banyak  sekali  oknum-oknum  yang menyalahgunakan manfaat teknologi pada umumnya. Bahkan oknum tersebut hadir dari orang yang tidak kenal sama sekali sampai orang yang paling dekat.
Perlindungan ini ditegaskan di dalam Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945, yang diantaranya menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi (privasi), keluarga, kehormatan, martabat, dan harta bendanya (termasuk data-data pribadi).
Pemanfaatan  teknologi  sekarang  bisa  dirasakan  dalam  bidang  pendidikan, perekonomian dan peningkatan pengetahuan tanpa harus bersusah payah mencari buku fisik  untuk  membaca.  Dalam  hal  ini  masyarakat  dapat  mengakses  berbagai  ilmu pengetahuan,  sains  dan  teknologi  yang  berkembang  pesat  seiring  dengan  berjalannya waktu.  Dalam  hal  perekonomian  di  era  digital  yang  semakin  maju,  justru  sangat berpengaruh dalam meningkatkan perekonomian bagi mereka-meraeka yang paham akan sangat menguntungkan dan tau betul pemanfaaatan digital sekarang. Contohnya seperti para  pedagang  yang  bingung  tidak  memiliki  lapak  untuk  berjualan,  sekarang  gampang tinggal  di  jual  melalui  laman-laman  atau  aplikasi-aplikasi  yang  membuka  segudang penjualan baik berupa pakaian, makanan, make up dan kebutuhan lainnya.
Di  era  digital,  sosial  media  seharusnya  menjadi  sebuah  wadah  di  mana  seseorang dapat  mengekspresikan  dirinya  dengan  sebaik  mungkin.  Karena  pada  hakekatnya  setiap orang yang hidup sudah berada di bawah naungan hukum yang mengatur. Adanya hukum menjadi tolak ukur, masyarakat yang hidup dalam sebuah negara, yang di dalamnya sudah dibuatkan hukum pasti yang harus ditaati. Akan mendapatkan sangsi bagi siapa saja yang melanggar hukum tersebut.
Hubungan antara Teknologi Digital dan Hak Asasi Manusia (HAM) mencerminkan cara di mana perkembangan teknologi digital memengaruhi perlindungan hak individu. Adapun hubungan di antara keduanya adalah: kebebbasan berbicara dan akses informasi, privasi digital, keadilan  digital,  diskriminasi algritma, perlindungan anonimitas online, keamanan cyber, regulasi dan hukum, dan perlindungan HAM Internasional. (Ginanjar, 2022)
Semakin  majunya  dunia  teknologi,  pola  pikir  manusia  akan  semakin  maju. Perkembangan  dari  pola  pikir  manusia  ini  akan  sangat  berpengaruh  terhadap berembangnya teknologi informasi.  Kemajuan ini dibuktikan  dengan  semakin  banyaknya inovasi baru yang semakin canggih, yang dikembangkan melaui media komunikasi yang digunakan masyarakat. Sallah satu teknologi yang cepat sekali berkembang pesat adalah smartphone.  Smartphone  sebagai  media  yang  setiap  hari  digunakan  masyarakat,  selalu
menunjang kecanggihan dengan mengguanakan internet tanpa henti. Akan tetapi semakin canggih teknologi, bukan saja memberikan banyak manfaat bagi siapa saja yang bisa pintar dalam  mengolahnya.  Semakin  canggih  teknologi  juga  akan  berdampak  negatif  dengan timbul berbagai permasalahan yang merugikan banyak orang.
Sosial media sebagai wadah di mana seseorang seharusnya dapat mengekspresikan dirinya  sendiri,  tanpa  harus  memberikan  diskriminasi  atau  membuat  kerugian  terhadap orang  lain.    Seperti  secara  normatif  ditulis  di  dalam  UUD  1945  pasal  281  ayat  2,  yang berbunyi: “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak untuk mendapat perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif itu” (MKRI, 2023)
Dari  penjelasam  di  atas  bahwa  seseorang  seharusnya  berhak  untuk  mendapatkan kebebasan berekspresi tanpa mendapatkan perlakuan yang tidak sepatutnya diterima oleh korban pelangggaran HAM, oleh para oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Dalam Hal ini hukum hadir sebagai implikasi terhadap HAM di era digital ini, yang menjadi pondasi agar  masyarakat  menjadi  sadar  akan  pentingnya  menjaga  nama  baik  seseorang  bahkan menjaga  data-data  penting  yang  bukan  menjadi  haknya  untuk  diketahui,  karena  hal  itu sudah  menjadi  hak  pribadi  atau  privat.  Hukum  sebagai  penunjang  dan  mengikat  setiap elemen  masyarakat yang akan berdampak positif bagi kehidupan  dan akan memberikan sanksi bagi siapa saja yang melanggar.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan berfokus pada pengamatan yang mendalam. Bahan hukum skunder yang penulis gunakan adalah jurnal, buku, artikel, penelelitian terdahulu yang berkaitan denga permasalahan hukum di era  digital.  Analisis  terhadap  bahan  hukum  dilakukan  dengan  silogisme  deduktif  untuk membangun argumentasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Setiap  orang  yang  lahir  di  dunia  sudah  memiliki  Hak  Asasi  Manusia  yang  sudah melekat  sampai  meninggal.  Setelah  refomasi  terjadi,  pengaturan  HAM  di  Indonesia mengalami  perkembangan  yang  semakin  banyak.  Perkembangan  ini  ditandai  dengan peresmian berbagai dokumen dan peningkatan kebebasan HAM.
Dinamika  berkembangnya  teknologi  yang  kian  hari  semakin  canggih,  justru menimbulkan kekhawatiran dan kecemasan akan timbulnya dampak negative, yang akan merugikan banyak orang. Kejahatan maya yang banyak terjadi, menjadi sisi gelap dampak
negative dari teknologi yang pengaruhnya bisa berdampak apa saja pada korban. Hal ini tidak bisa dipandang sebelah mata, karena sudahmenjadi permasalahan yang bisa dibilang tidak jarang terjadi, bahkan sering terjadi di kalangan masyarakat yang menggunakan media sosial. Kejahatan ini termasuk dalam kejahatan luar biasa ( extra ordinary crime), yang akan memberikan sangksi bagi siapa saja yang melanggar.
Sebagai  warga  internet,  kita  sering  menemukan  adanya  permasalaha  di  berbagai platform media sosial seperti facebook, instragram, twitter, dan lain sebagainya. Sebenarnya permasalahan  ini  sudah  hadir  sejak  dulu,  tapi  dengan  seiring  perkembangan  zaman, permasalahan ini baru saja bisa meluas dengan seperkian menit bahkan detik. Permasalahan ini terjadi akibat dari pribadi seseorang yang memiliki prasangka negatif bahkan tidak suka terhadap apa yang mereka lihat tanpa mencerna dengan baik. Ada juga yang menjadikan permasalahan ini untuk kesenangan pribadi, tanpa mengukur apakah perbuatan tersebut dapat  merugikan  orang  lain.  Bahkan  ada  yang  dibayar  untuk  menyenangkan  oknum tertentu, yang diketahui mereka hanyalah keuntungan yang dia dapat.
Permasalahan dalam dunia digital terkhususnya pengguna media sosial, sudah banyak terjadi. Sehingga ada hukum khusus yang mengatur kejahatan ini. Ada beberapa hal yang perlu diperhatiakan oleh pengguna sosial media di era digital diantaranya, yaitu:
Hukum Sebagai Batasan Individu Menilai, Menyanggah dan Berpendapat
Sebagai  warga  internet,  kita  sering  menemukan  adanya  permasalaha  di  berbagai platform  media  sosial.  Fungsi  hukum  salah  satunya  adalah  pengendali  sosial,  di  mana masyarakat mendapat kendali agar tidak berbuat semena-mena yang dapat menimbulkan kerugian  bahkan  kematian  bagi  orang  lain.  Ketika  seseorang  bertempat  dalam  suatu lingkungan, yang disitu terdapat hukum. Pasti ada hal-hal yang perlu diperhatikan, karena setiap orang memiliki hak yang tidak boleh di langgar dan seseorang akan mendapatkan perlindungan dari hukum yang akan membuat nyaman di mana saja berada.
Ketika  hukum  diterapkan  seseorang  memiliki  batasan  berperilaku  yang  seharusnya dilakukan  oleh  seseorang  yang  hidup  di  tengah-tengah  masyarakat.  Sebagaimana ungkapan “ubi societas ibi ius” atau dimana ada masyarakat maka disitu ada hukum,  maka eksistensi hukum sangat  diperlukan  dalam  mengatur  kehidupan manusia, untuk menjadi manusia sebaik-baik umat. Sama halnya dengan umat islam yang memiliki landasan hukum yaitu al qur’an dan hadis, yang menjadi ladasan utama umat islam dalam melakukan segala hal. Dalam segi ibadah sampai masuk ke dalam kamar mandi pun di atur. Sehingga implikasi hukum terhadap penegakan HAM sangat dibutuhkan, untuk menegakan negara yang aman dan tentram.
Hukum sangat diperlukan bagi berlangsungnya tatanan masyarakat yang aman dan tentram, dalam hal ini setiap individu memiliki batasan yang tidak boleh dilanggar dalam memainkan  smartphone  di  era  digital  ini.  Bahkan  ketika  seseorang  ingin  menyanggah, menilai,  atau  bahkan  berpendapat  memiliki  batasan  yang  akan  menyinggung  bahkan merugikan orang lain, dalam bentuk fisik ataupun non fisik.
Tidak  ada  batasan  bagi  siapa  saja  yang  hendak  memanfaatkan  dunia  digital  yang semakin  maju  ini,  yang  penting  masih  dalam  kendali  hukum  yang  harus  ditaati.  Tidak semuanya akan berdampak postif bagi kemajuan teknologi yang semakin pesat ini, tetapi ada juga pelanggaran HAM yang sering terjadi di era digital, tanpa memandang dampak apa yang akan terjadi.
Etika  dalam  penggunaan  media  sosial  sangat  diperlukan,  untuk  menjaga  batasan seseorang agar menjadi nilai untuk hidup bermasyarakat. Etika lebih mencermati informasi yang keluar dan tidak cepat kemakan informasi yang belum jelas asal usulnya atau biasa disebut  berita  hoaks.  Sebagai  penggna  media  sosial  yang  baik  juga  tidak  memeberikan komentar yang asal  dan  memberikan  informasi  di  media sosial yang dinilai  memberikan dampak negative  sepeti  membully,  berkomentar  yang  mengandung  hate  speech  dan memberikan konten-konten sensitif yang berdampak tidak baik. Sehingga hukum dipadang perlu untuk memberikan batasan bagi orang yang menggunakan media sosial.
Indonesia  sebagai  negara  hukum,  memiliki  kewajiban  untuk  menegakan  dan melindungi hak asasi manusia atau memeberikan kebebasan berekspresi dengan memberi batasan yang baik dalam bermedia sosial. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 28I (4) UUD 1945  yang  berbunyi: “Perlindungan,  pemajuan,  penegakan  dan  pemenuhan  hak  asasi manusia adalah tanggung jawab Negara terutama pemerintahan”. Dengan ini peran hukum akan  sangat  menentukan  pendapat,  penilaian  dan  sanggahan  untuk  mengindahkan pengguna digital di era yang semakin maju. (MKRI, 2023)
Hukum sebagai Pencegahan Cyber Bullying, Berita Hoaks, Disinformasi, Misinformasi dan Pencemaran Nama Baik.
Setelah  Hukum  sebagai  batasan  batasan  individu  menilai,  menyanggah  dan berpendapat, hukum juga menjadi garda untuk pencegahan cyber bullying, berita hoaks, disinformasi, misinformasi dan pencemaran nama baik. Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi  Elektronik)  merupakan  undang-undang  yang  mengatur  bagaimana  seseorang menggunakan teknologi informasi dan elektronik. Undang-undang ini untuk mengatur agar pengguna teknologi informasi dan elektronik lebih aman dan efektif.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.juga memiliki  beberapa  pasal  yang  mengatur  tentang  berbagai  aspek  penggunaan  teknologi informasi  dan  transaksi  elektronik,  termasuk  hak  dan  kewajiban  pengguna  internet, perlindungan  data  pribadi,  tindakan  pidana  terkait  dengan  penyalahgunaan  teknologi informasi, dan tata cara penyelesaian sengketa elektronik. Berikut adalah beberapa pasal penting dalam Undang-Undang ITE, yaitu:
1. Pasal 27 Ayat (3): Penyebaran Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang melanggar kesusilaan.
2. Pasal  27  Ayat  4:  Penghinaan  dan/atau  pencemaran  nama  baik  melalui  media elektronik.
3. Pasal 28: Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
4. Pasal 45 Ayat 1: Pelanggaran terhadap hak cipta dan/atau hak terkait.
5. Pasal  51  Ayat  2:  Tindak  pidana  penyebaran  konten  yang  melanggar  norma  agama dan/atau norma kesusilaan. Dan,
6. Pasal 54: Penyimpanan data elektronik

## Penyalahgunnan data
Peraturan  penyalahgunaan  data  diatur  dalam  UU  RI  No  27  tahun  2022  tentang pelindungan data pribadi, yang berbunyi: “Setiap  orang yang dengan  sengaja membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain dipidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 6 miliar.”
Dalam  problematika  ini  data  pribadi  sangat  penting  untuk  dilindungi.  Karena  data pribadi  perlu  perlindungan  dari  segala  bentuk  pelanggaran  dan  ancaman  misalnya: pelecehan seksual, kekerasan berbasis gender online (KBGO), hingga perundungan online. Hal  ini  bahkan  dengan  mudah  dilakukan  di  era  disrupsi  berkembangnya  teknologi. Disamping  itu,  perlindungan  data  pribadi  juga  perlu  dilakukan  untuk  mencegah penyalahgunaan  yang  dilakukan  dengan  cara  yang  salah  bahkan  memanfaatkan  data dengan keuntungan  pribadi.
Sebagai masyarakat yang memakai media sosial dengan aktif, alangkah lebih baiknya selalu menjaga data pribadi, agar tidak terjadi kesalahan yang menimbulkan kerugian, yang tidak  bisa  digantikan.  Tindak  kejahatan  ini  dalam  undang-undang  PDP,  sudah  diatur hukuman  atau  sangsi  bagi  siapa  yang  menyalahgunakan  data.  Ada  beberapa  sangsi diantaranya: pasal 67 ayat 1 UU PDP (penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak 5 miliyar), pasal 67 ayat 2 UU PDP (penjara paling lama 4 tahun dan/atau
pidana denda paling banyak 4 miliyar), pasal 67 ayat 3 U PDP (penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak 5 miliyar, pasal 68 UU PDP (penjara paling lama 6 tahun dan/atau pidana denda paling banyak 6 miliyar. Dalam hal ini masyarakat harus lebih berhati-hati dalam menjaga dan memberikan data pribadi, sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.

## Hate Speech
Dalam  mata  hukum (Hate  Speech)  atau  ujaran  kebencian  merupakan  perilaku, perkataan, tulisan ataupun pertunjukan yang tidak boleh dilakukan atau dilarang, karena dapat memberi pengaruh dan pemicu terjadinya tindakan kekerasan dan prasangka dari pihak pelaku pernyataan ataupun korban dari tindakan tersbut. Pelanggaran kejatan ini yang menggunakan website atau menerapka ujaran kebencian disebut Hate site, kebanyakan dari situs ini kebanyakan memberikan ketegasan suatu pemikiran dan sudut pandang tertentu. (Robert, 2020)
Biasanya orang yang memberikan kejahatan ini tidak  paham akan  batasan sebagai masyarakat yang hidup bersosial, atau tidak paham tentang dampak yang akan di dapat ketika  sudah  melakukan  kejahatan  bentuk  Hate  Speech.  Bentuk  kejahatan  hate  speech adalah: penistaan, penghinaan, pencemaran nama baik, perbuatan  yang merugikan atau tidak menyenangkan, menghasut pengguna media sosial yang lain, memprovokasi pihak- pihat tertentu dan menyebarkan berita bohong.
Ujaran  kebencian  dapat  mendorong  terjadinya  kebencian  kolektif,  pengucilan, diskriminasi,  kekerasan,  dan  bahkan  pada  tingkat  yang  paling  mengerikan  seperti pembantaian  etnis  atau  genosida  terhadap  kelompok  yang  menjadi  sasaran  ujaran kebencian. (Kapolri, 2015) Dengan dikeluarkannya surat edaran ini, semoga menjadi kehati- hatian  masyarakat  khusunya  bagi  pengguna  media  sosial,  agar  lebih  berhati-hati  dalam menyampaikan pendapat atau penilaian kepada khalayak umum.

## Pencemaran Nama Baik
Pengertian Pencemaran Nama Baik dalam KUHP dikenal juga pencemaran nama baik (defamation) ialah tindakan mencemarkan nama baik atau kehormatan seseorang melalui cara menyatakan sesuatu baik secara lisan maupun tulisan.
Pada  rumusan  dapat  dikemukakan  bahwa  pencemaran  nama  baik  bisa  dituntut dengan Pasal 310 ayat (1) KUHP, apabila perbuatan tersebut harus dilakukan dengan cara sedemikian rupa, sehingga dalam perbuatannya terselip tuduhan, seolah-olah orang yang dicemarkan (dihina) itu telah melakukan perbuatan tertentu, dengan maksud agar tuduhan
itu tersiar (diketahui oleh orang banyak). Pasal ini memberi ketegasan bagi siapa saja yanh menuduh orang tanpa bukti, sehingga akan di pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Pencemaran nama baik sering terjadi di Indonesia, banyak orang yang terjerat kasus kejahatan  ini.  Ketika  seseorang  memberikan  komentar  atau  menilai  seseorang  dengan pernyataan yang tidak sesuai dengan apa yang terjadi bahkan mengada-ngada kejadian negative yang dialami seseorang. Kejahatan ini dilakukan dalam bentuk tulisan atau tulisan. sehingga menimbulkan kerugian berupa pencemaran nama baik. Hal ini bisa dilaporkan dan akan mendapatkan sangksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran ini.

## Cyberbullying
Cyberbullying  atau  perundungan  siber  merupakan  salah  satu  dampak  negatif  dari pesatnya perkembangan teknologi  serta sosial  media. Cyberbullying merupakan perilaku mengunggah atau mengirimkan teks maupun gambar yang bersifat kasar dan merugikan dengan menggunakan media digital atau internet. (Nisa, 2009)
Bentuk  kejahatan  ini  merupakan  kejahtan  yang  paling  mudah  dilakukan,  dengan memberikan gambar atau berupa teks yang tidak terjadi atau mengedit-ngedit sesuatu yang tidak  sesuai  dengan  kejadian  yang  terjadi.  Akibat  dari  perbuatan Cyberbullying  sangat merugikan bagi siapa saja yang mennjadi korban. Karena ketika seseorang menjadi korban ada  beberapa  kemungkinan  yang  akan  terjadi.  Salah  satunya  adalah  psikis  atau  mental korban yang bisa saja berbuat kemungkinan yang tidak memikirkan hasil jangka panjang, seperti menyakiti diri sendiri bahkan bunuh diri.

## Berita Hoaks
Berita hoaks menurut KBBI, hoaks adalah sebuah informasi bohong. Menurut KBBI para pelaku penyebaran hoaks mengumpulkan berita yang lalu lala di banyak milis. Hoaks adalah sebuah pemberitahuan atau informasi yang kemudian direkayasa sedemikian rupa, untuk memberikan kesenangan semata, yang tidak tau dampak dari perbuatan ini. Informasi ini terjadi untuk menutupi kejadian yang benar-benar terjadi bahkan memutar balikan fakta dengan  sengaja,  yang  kemudian  informasi  tersebut  akan  diganti  bahkan  diverifikasi kebenarannya.
Berita hoaks terjadi apabila ada pihak yang dirugikan, baik itu seseorang atau korporasi yang dirugikan. Kalau tidak ada yang dirugikan atau yang terkena imbasnya maka itu bukan hoaks, lebih cenderung gosip di media sosial yang sering terjadi. Biasanya berita hoaks akan menimbulkan kebencian, permusuhan, dan menimbulkan ketidaknyamanan di masyarakat,
sehngga sanksi pidana akan diberikan, baik berupa kurungan penjara atau denda yang harus dibayar.
Ada beberapa macam konten yang dapat kita lihat, di zaman yang semakin maju ini, yaitu: Misleading content atau konten yang menyesatkan, Impostercontent (konten tiruan), Febricated content (konten palsu), False connection (koneksi yang salah), dan Manipulated content (konten manipulasi). Banyak sekali akibat yang dilakuakn oleh pelaku pelanggaran hukum di era digital ini, sehingga hukum dibutuhkan hadir untuk membatasi tingkah laku pengguna  media  sosial  di  era  digital.  Semakin  berkembangya  zaman,  semakin berkembangnya  teknologi  juga,  tidak  hanya  berdampak  positif  bagi  siapa  saja  yang menggunakan.  Tetapi  juga  tidak  menutup  kemungkinan  dampak  negatif  terjadi  akibat penyalahgunaan dalam menggunakan internet.

## SIMPULAN
Dengan  permasalahan  yang  semakin  kompleks  di  era  digital.  Setiap  orang  berhak mendapatkan kebebasan berekspresi tanpa mendapatkan perlakuan yang tidak sepatutnya diterima oleh korban pelanggaran HAM atu para oknum yang tidak bertanggung jawab. Hukum hadir untuk menjawab tantangan zaman yang semakin komples, agar masyarakat semakin sadar akan pentingnya menjaga nama baik dan menjaga data-data penting yang bersifat privat atau umum.
Seiring  dengan  teknologi  yang  semakin  berkembang.  Sangat  dibutuhkan  kolabrasi dalam  memelihara  lingkungan  digital  yang  melindungi  kebebasan  individu, memberdayakan  pengguna,  dan  mendorong  keseimbanga  yang  harmonis  dalam menciptakan inovasi dan pemanfaatan teknologi. Untuk iti hukum hadir sebagai batasan individu untuk menilai, menyanggah, dan berpendapat yang baik dan benar. Serta, hukum sebagai  pencegahan cyber  bullying,  berita  hoaks,  disinformasi,  misinformasi  dan pencemaran nama baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia, (10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III) Dr. Sunarso, M. Si, Pendidikan Hak Asasi Manusia (Buku Pegangan Kuliah). Surakarta, CV
Indotama Solo, 2020, hal-1.
Leden Merpaung , Tindak Pidana terhadap kehormatan. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1998, hal-9.
Denda Ginanjar, dkk, 2022. Perlindungan HAM Di Era Digital: Tantangan dan Solusi Hukum. Vol 4 No 4.
Humas  MKRI. Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia:  Konstitusi  Indonesia  Melindungi HAM Setiap Orang Termasuk WNA, 16 Janusri 2023.
Suyahman. Ubi Societas Ibius Di mana Ada Masyarakat Disitu Ada Hukum, 22 Desember 2022 https://sah.co.id/blog/ubi-societas-ibi-ius-dimana-ada-masyarakat-disitu-ada- hukum/?amp=1
Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pelaihari. Mengenal Undang-undang ITE, 14 Mei 2023. https://sippn.menpan.go.id/berita/58352/rumah-tahanan-negara-kelas-iib- pelaihari/mengenal-undang-undang-
ite#:~:text=Berikut%20adalah%20beberapa%20pasal%20penting,dan%2Fatau%20pe ncemaran%20nama%20baik
Mahkamah  Konstitusi  RI, Pemerintah:  UU  Perlindungan  Data  Pribadi  Beri  Perlindungan Hukum, 16 Februari 2023. https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18915
Kanwil , Pentingnya Menjaga  Keamnan Data  Pribadi Di  Era  Digital, Yuk Simak Bagaimana Caranya,  31  Agustus  2023. https://sumut.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita- utama/pentingnya-menjaga-keamanan-data-pribadi-di-era-digital-yuk-simak- bagaimana-caranya
Robert G. M. Pasaribu, Mulyani, G. Ambar Wulan. Pencegahan Kejahatan Ujaran Kebencian Di Indonesia. Vol 4 No 3 Desember 2020.
KOMINFO. “Penebar  Hoax  Bisa  Dijerat  Segudang  Pasal,  Januari  2017. https://www.kominfo.go.id/content/detail/8863/penebar-hoax-bisa-dijerat- segudang%20pasal/0/sorotan_media
Surat  Edaran  Kapolri  NOMOR  SE/06/X/2015  tentang  (Hate  Speech)  Ujaran  Kebencian Kebencian  (Hate  Speech)  dijelaskan  pengertian  tentang  Ujaran  Kebencian  (Hate Speech) dapat berupa tindak pidana yang di atur dalam KUHP dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP3. 2015.
MA RI PN Karanganyar Kelas 1 B. “Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial.” https://pn- karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/996-pencemaran-nama-baik- melalui-sosial-media
Nisa Adilla. Pengaruh Kontrol Sosial Terhadap Perilaku Bullying Pelajar Di Sekolah Menengah Pertama. Jurnal Vol 5 No 1, Februari 2009.
Siti Badriyah, Pengertian Hoaks: Sejarah, Jenis, Contoh, Penyebab dan Cara Menghindarinya. https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-hoaks/
Sobih Aw Adnan. Mengenal 7 Jenis Hoaks, 27 Oktobwr 2019.
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/4KZ6rAqK-mengenal-7-jenis-hoaks