## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 4, November 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 10 Juli 2023, Reviewed 1 November 2023, Publish 30 November 2023           (785-802)

## MEMANTIK WIRAUSAHA MUDA DI KOTA INDUSTRI
(STUDI PERAN PEMERINTAH  DAERAH MELALUI

## PROGRAM WIRAUSAHA MUDA PEMULA DI KABUPATEN BEKASI)
Luki Oka Prastio 1 , Widodo 2 , Selvi Centia 3 , Safaranita Nur Effendi 4
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Indonesia 1
Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia 2,3
Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia 4 E-mail: luki18003@mail.unpad.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian  ini  di  latarbelakangi  upaya  pemerintah  dalam  meminimalisir kompleksitas  permasalahan  kepemudaan  seperti  kurangnya  partisipasi  angkatan kerja  pemuda, lemahnya kemampuan kewirausahaan, belum serasinya kebijakan kepemudaan  di  tingkat  nasional  maupun  daerah,  dan  tingginya  tingkat pengangguran terbuka pemuda di Kabupaten Bekasi di samping segudang patologi sosial  lainnya  di  kalangan  pemuda.  Penelitian  ini  menggunakan  basis  analisis peran pemerintah dari Diva (2009) terdiri dari peran regulator, peran fasilitator dan peran katalisator. Tujuan penelitian ini menganalisa peran pemerintah daerah melalui  Program  Wirausaha  Muda  Pemula  di  Kabupaten  Bekasi.  Penelitian  ini menggunakan  metode  kualitatif,  kemudian  teknik  perolehan  data  menggunakan studi  pustaka,  observasi,  wawancara.  Hasil  penelitian  menunjukkan  peran pemerintah  daerah  melalui  Program  Wirausaha  Muda  Pemula  belum  optimal. Ditinjau berdasarkan peran regulator yang belum mampu menciptakan iklim yang kondusif termanifestasi dari kuota kepesertaan yang sangat sedikit yang diperburuk rendahnya  minat  wirausaha.  Berdasarkan  peran  fasilitator  masih  belum  adanya akses  permodalan  dan  pendampingan.  Terakhir  ditinjau  dari  peran  katalisator, dilakukan  melalui  pemberian  pengetahuan  dan  motivasi,  namun  terdapat kekurangan  seperti  lemahnya  pemberdayaan,  tidak  adanya  pemberian penghargaan, serta dampak keberlanjutan program yang masih dipertanyakan.
Kata Kunci : Peran Pemerintah Daerah, Wirausaha Muda Pemula.

## ABSTRACT
This research is motivated by the government's efforts to minimize the complexity of youth problems such as the lack of participation in the youth workforce, weak entrepreneurial  skills,  incompatible  youth  policies  at  the  national  and  regional levels, and the high rate of youth open unemployment in Bekasi Regency, in addition to a myriad of other social pathologies among youth. This study uses the basis of government  role  analysis  from  Diva  (2009)  consisting  of  the  role  of  regulator,

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 4, November 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 10 Juli 2023, Reviewed 1 November 2023, Publish 30 November 2023           (785-802)
facilitator  and  catalyst.  The  purpose  of  this  study  is  to  analyze  the  role  of  the government  through  the  Beginner  Young  Entrepreneur  Program  in  Bekasi Regency. This research uses qualitative methods, then data collection techniques use  literature,  observation,  interviews.  The  results  of  the  research  show  that  the government's  role  through  the  Beginner  Young  Entrepreneur  Program  is  not optimal. Viewed based on the role of regulators who have not been able to create a conducive climate, it is manifested from the very small participation quota which is exacerbated  by  the  low  interest  in  entrepreneurship.  Based  on  the  role  of  the facilitator, there is still no access to capital and assistance. Finally, in terms of the role  of  the  catalyst,  it  is  carried  out  through  the  provision  of  knowledge  and motivation, but there are deficiencies such as weak empowerment, no awards, and the program's sustainability impact is still questionable.
Keywords : The Role of Government, Beginner Young Entrepreneurs.

## PENDAHULUAN
Pemuda  merupakan  generasi penerus  yang  diharapkan  menjadi tonggak  kemajuan  dalam  mewujudkan cita-cita  bangsa  (Sudiyo  et  al.,  1997). Begitu  pun  dalam  kancah  nasional, dinamika  yang  ada  menggambarkan bahwa kontribusi generasi muda sangat besar  dalam  proses  pembangunan,  hal ini  terbukti  sejak  era  pergerakan nasional  dalam  merebut  kemerdekaan Indonesia hingga era reformasi, generasi muda menjadi motor
penggerak  perubahan.  Pemuda  adalah pelopor  perubahan  dimanapun  berada. Peran  pemuda  adalah  penentu  sejarah perjalanan suatu bangsa (Gahung et al., 2017).  Sejalan  dengan  itu  Mulyana (2016) mencirikan bahwa pemuda yaitu “Individu  dengan  karakter  yang dinamis, bahkan bergejolak dan optimis namun  belum  memiliki  pengendalian emosi  yang  stabil.  Integral  dengan  itu, Taufik  (1974)  menjelaskan  beberapa karakteristik  yang  dimiliki  pemuda yang  menonjol  diantaranya,  kemurnian idealismenya, keberanian dan keterbukaannya  dalam  menyerap  nilai- nilai  dan  gagasan-gagasan  baru,  di samping besarnya semangat
pengabdiannya,
spontanitas dan pengabdiannya, Inovasi dan kreativitasnya. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan pasal 1  ayat  (1),  mendefinisikan  bahwa “Pemuda adalah warga negara Indonesia  Yang  memasuki  periode penting pertumbuhan dan perkembangan  yang  berusia  16  (enam belas)  sampai  30  (tiga  puluh)  tahun”. Realitas  aktual  menunjukkan  bahwa penduduk Indonesia dalam kategori usia muda  berada  pada  porsi  yang  cukup besar mencapai 273,87 juta jiwa pada 31 Desember  2021.  Di  mana  komposisi penduduk  berusia  20-24  tahun  sebesar 22,98  juta  jiwa,  kemudian  sebanyak 21,75  juta  penduduk  berusia  25-29 tahun.  Sebanyak  20,82  juta  penduduk
Indonesia berusia 30-34 tahun, sedangkan sebanyak 21,98 juta penduduk  berusia  35-39  tahun,  lebih lanjut  bahwa  sebanyak  20,69  juta penduduk berusia 40-44 tahun. Selanjutnya komposisi penduduk berusia  45-49  tahun  sebesar  18,71  juta jiwa, dan 16,21 juta penduduk Indonesia berusia  50-54  tahun,  serta  penduduk berusia  55-59  tahun  sebesar  13,22  juta

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 4, November 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 10 Juli 2023, Reviewed 1 November 2023, Publish 30 November 2023           (785-802)
jiwa.  Sementara  itu,  penduduk  lanjut usia  di  atas  60  tahun  mencapai  26,66 juta jiwa (Dirjen Dikcapil, 2021).
Besarnya  porsi  penduduk  usia muda  dan  rendahnya  keperdulian terhadap  arah  pembangunan  pemuda tidak jarang melahirkan sumber masalah sosial yang melanggar hukum, agama, dan norma yang dapat merugikan  masyarakat  umum  (Willis, 2020). Selain itu, menjamurnya budaya permisif,  budaya  hedonis,  dan  budaya kebarat-baratan telah melunturkan semangat  kepribadian  nasional  dan nilai-nilai  luhur  bangsa  (Kemenpora, 2009).
Tidak  dapat  dipungkiri  realitas aktual  generasi  muda  saat  ini  memiliki
banyak  tantangan  diantaranya  masih kurangnya  partisipasi  angkatan  kerja pemuda,  masih  kurangnya  kemampuan kewirausahaan, belum serasinya kebijakan  kepemudaan  di tingkat nasional  maupun  daerah,  tingginya tingkat  pengangguran  terbuka  pemuda. Hasil  Survei  Tenaga  Kerja  Nasional (Sakernas) mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) penduduk usia muda mencapai 18,03% pada  Februari  2021.  TPT  tersebut menunjukkan, dari 100 orang angkatan kerja usia muda terdapat 18 orang yang menganggur. Hal  tersebut  dapat  dilihat dirinci pada tabel, sebagai berikut:

## Tabel. 1 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Penduduk Usia Muda Tahun
2021 No Jenis TPT Usia Muda (Juta) TPT Nasional (Juta) Total Angkatan Kerja (Juta) 1 Usia 15 – 24 3,82 8,75 21,20 2 Presentase 43,7 % 6,28 % Sumber: Sakernas, 2021 Berdasarkan  tabel  1 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Penduduk  Usia  Muda  Tahun  2021, bahwa  total  angkatan  kerja  usia  15-24 tahun  mencapai  21,20  juta.  Artinya terdapat  3,82  juta  penduduk  di  rentang usia tersebut yang sedang tidak bekerja. Jumlah  tersebut  hampir  setengah  dari total TPT nasional yang mencapai 8,75 juta  atau  sebesar  6,26%  pada  Februari 2021.  Jika  dipersentasekan  maka  TPT usia  muda  mencapai  43,7%  dari  total TPT nasional (Rizaty, 2021).
Tidak jauh berbeda dengan Kabupaten Karawang bahwa Kabupaten Bekasi  sebagai  salah  satu  pusat  kota
industri  memiliki  angka  pengangguran yang  tinggi  (Effendi  et  al.,  2022). Jumlah  penduduk  Kabupaten  Bekasi tahun 2020 berdasarkan  hasil registrasi penduduk  dari  dukcapil  mencapai 3.113.017  jiwa  penduduk  dengan  rata- rata kepadatan penduduk sebesar 2.444 jiwa per km 2 . Di mana penduduk  yang berumur 15 tahun ke atas adalah mereka yang  digolongkan  sebagai  penduduk usia  kerja  berjumlah  2.856.678  orang. Artinya  lebih  dari  30  persen  rasio penduduk dikategorikan sebagai pemuda.  Lebih  dari  itu,  dari  penduduk usia  kerja  tahun  2020,  yang  termasuk angkatan  kerja  berjumlah  1.840.666

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 4, November 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 10 Juli 2023, Reviewed 1 November 2023, Publish 30 November 2023           (785-802)
orang yang terdiri dari 1.628.231 orang bekerja dan 212.435 orang pengangguran  terbuka  (Bekasi  Dalam Angka, 2020) . Besarnya rasio pemuda di Kabupaten  Bekasi  selaras  dengan tingkat  pengangguran  terbuka  yang memerlukan  perhatian  lebih  melalui peran  pemerintah  termanifestasi  dari berbagai kebijakan dan program kepemudaan.  Pemerintah  Kabupaten Bekasi  melalui  Dinas  Pemuda  dan Olahraga  merupakan leading  sector yang bertugas merealisasikan pembangunan kepemudaan yang seharusnya mampu memfasilitasi segala
hal dan kepentingan kepemudaan. Salah satunya mendorong tumbuhnya potensi wirausaha  melalui  koridor  Program Wirausaha Muda Pemula (WMP)  yang menjadi fokus penelitian ini.
Penelitian berkaitan dengan peran
pemerintah dalam pembangunan kepemudaan sebelunya sudah dilakukan Mardawia (2017) berjudul Peran Permerintah  Terhadap  Pengembangan Kreativitas Pemuda Dalam Meningkatkan  Potensi  Produk  Usaha Lokal  Di  Kabupaten  Kolaka  Timur, Putra  (2015)  dengan  judul  Peran Pemerintah  Daerah  Dan  Partisipasi
Pelaku  Usaha  Dalam  Pengembangan
UMKM Manik-Manik Kaca di Kabupaten  Jombang,  Sidauruk  (2013) yang berjudul Peningkatan peran pemerintah  daerah  Dalam  rangka pengembangan  ekonomi  kreatif  di
Provinsi  Jawa  Barat,  Muchtar  (2017) dengan judul Peran Pemerintah Daerah
Dalam Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan  Di  Kabupaten  Pinrang, Rahmat  (2017)  yang  berjudul  Peran Pemerintah Kota Medan Dalam Pembangunan Pemuda Di Kota Medan, Gahung  et  al.,  (2017)  yang  berjudul
Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Pemuda Di Desa  Liwutung Kecamatan Pasan  Kabupaten  Minahasa  Tenggara. Berdasarkan  beberapa  riset  terdahulu, penelitian  ini  berbeda  karena  berfokus pada peran pemerintah melalui Program Wirausaha  Muda  Pemula,  di  samping penelitian  serupa  di  Kabupaten  Bekasi belum banyak dilakukan.

## KAJIAN PUSTAKA
Peran  pemerintah  dewasa  ini kehidupan masyarakat nyatanya berada pada  posisi  sentral.  Peran  diartikan sebagai  norma  dan  perangkat  tingkah yang  diharapkan  dimiliki  oleh  orang yang  berkedudukan  dalam  masyarakat (Levinson,  1959).  Sedangkan  peranan merupakan  tindakan  yang  dilakukan oleh  seorang  dalam  suatu  peristiwa (Syamsir, 2014:86; Sudarman, 2018:33).  Dengan  demikian  peran merupakan sebuah hal dinamis berkonsekuensi  dari sebuah kedudukan atau posisi dalam kehidupan bermasyarakat  (Soekanto,  2003:243). Hal tersebut diperkuat oleh Andarmoyo (2012:20)  Peran  menunjuk  kepada beberapa  perilaku  yang  kurang  lebih bersifat  homogen,  yang  didefinisikan dan  diharapkan  secara  normatif  dari seseorang dalam situasi sosial tertentu.

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 4, November 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 10 Juli 2023, Reviewed 1 November 2023, Publish 30 November 2023           (785-802)
Sebagai basis analisis dalam riset ini,  bahwa  peran  pemerintah  yang dikemukakan Diva (2009:15) diantaranya  yaitu:  1)  Peran  pemerintah sebagai regulator,  pemerintah berfungsi untuk menjaga kondisi lingkungan tetap kondusif.  Dalam  fungsi  regulator  ini pemerintah  merupakan  pihak  yang mampu menerapkan aturan agar kehidupan  dapat  berjalan  dengan  baik dan  dinamis.  Pada  fungsi  regulator  ini, pembagian  wewenang  dibagi  menjadi dua  yaitu  wewenang  pemerintah  pusat dan  wewenang  pemerintah  daerah, dimana  keduanya  memiliki  wewenang masing-masing.  2)  Peran  pemerintah sebagai fasilitator, dimana fasilitas yang dapat  disediakan  pemerintah  berupa pelatihan,  pemberian  bantuan  atau melalui  subsidi  barang  maupun  jasa, berupa keistimewaan atau pengecualian maupun keringanan dan melalui kebijakan  yang  telah  ditetapkan  oleh pemerintah sendiri. 3) Peran pemerintah sebagai Katalisator. Artinya pemerintah berperan  sebagai  stimultan  yang  dapat membuat  terjadinya  perubahan  dan menimbulkan kejadian baru atau mempercepat  proses  suatu  peristiwa. Keterlibatan  pemerintah  hanya  sebagai faktor  mempercepat  saja  salah  satunya dilakukan melalui pemberian penghargaan, pemberdayaan komunitas kreatif untuk produktif bukan konsumtif, termasuk permodalan. Argumentasi kuat yang mendasari penggunaan  peran  pemerintah  yang dikemukakan  Diva  (2009:15)  yaitu tingginya relevansi permasalahan
dengan  aspek  teoritis  yang  digunakan. Merujuk  pada  teori  tersebut  aspek regulator,  fasilitator  dan  katalisator yang anggap dapat mengatasi permasalahan  wirausaha  muda  dalam mengembangkan  usahanya.  Dari  segi regulator,  pemerintah  berusaha  untuk menjaga  stabilitas  kondisi  lingkungan beserta mengawasi dinamika perkembangan  wirausaha.  Dari  segi fasilitator,  menyediakan  ruang  kosong serta kesempatan bagi kaula muda untuk bisa berinovasi dalam mengembangkan usahanya. Dari segi, katalisator, dengan cepet  mengembangkan  potensi  yang dimiliki oleh wirausaha serta membangun partisipasi ataupun perpanjangan tangan antara pemerintah, swasta dan masyarakat.
Kata  wirausaha  ( entrepreneur ) berasal  dari  bahasa  Perancis  yaitu “ entrepende ”,  yang  berarti  mengambil pekerjaan  ( to  undertake )    (Yunus,
2008). Kemudian entrepreneur
diartikan  juga  sebagai  orang  yang memulai ( the originator ) sesuatu bisnis baru  yang  berupaya  memperbaiki sebuah  unit  keorganisasian  melalui serangkaian
perubahan-perubahan produktif  (Winardi,  2003).  Definisi berbeda  diungkapkan  Kasmir  (2006) yang menyatakan bahwa kewirausahaan merupakan kemampuan dalam menciptakan  sesuatu  yang  baru  dan berbeda. Selaras dengan itu,
kewirausahaan merupakan suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi untuk memecahkan dan mencari peluang dari masalah  yang  dihadapi  setiap  orang

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 4, November 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 10 Juli 2023, Reviewed 1 November 2023, Publish 30 November 2023           (785-802)
dalam  kehidupan  sehari-hari  (Suryana &  Bayu,  2014).  Tidak  jauh  berbeda
Zaharuddin (2010) mendefinisikan wirausaha  adalah  orang  yang  berjiwa berani mengambil risiko untuk membuka usaha dalam berbagai kesempatan.. Sedangkan fungsi kewirausahaan berperan dalam ekonomi nasional sebagai penggerak, pengendali dan  pemacu  perekonomian  bangsa (Suryana, 2014).

## METODE
Penelitian  ini  didesain  sebagai penelitian  kualitatif.  Creswell  (2022) menyatakan  bahwa  metode  kualitatif dipilih karena penelitian ini menekankan  pada  proses  bukan  pada hasil.  Kemudian  Sumber  data  yang ditetapkan dalam penelitian ini menggunakan  data  primer  dan  data sekunder (Bungin, 2001:129). Informan dalam  riset  ini  terdiri  dari  Dinas Kebudayaan,  Pemuda  dan  Olahraga, Kecamatan  di  Kabupaten  Bekasi, Komite  Nasional  Pemuda  Indonesia (KNPI), dan peserta Program WMP.
Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan, observasi kualitatif, wawancara,
dokumen-dokumen kualitatif, dan materi  audio  dan  visual  (Moleong, 2007:11).  Sedangkan  teknik  analisis dalam  penelitian  ini  adalah analisis interaktif (Creswell,  2015).  Dalam model  analisis  menggunakan  tiga komponen  seperti  reduksi  data,  sajian data,  dan  penarikan  kesimpulan  atau verifikasi  (Miles  &  Haberman,  1994).
Guna  memastikan  keabsahan  teknik pemeriksaan kredibilitas/derajat kepercayaan  yang  digunakan  dalam peneliti  adalah  teknik trianggulasi (Patton, 2014).

## HASIL DAN PEMBAHASAN A. Pemerintah Sebagai Regulator
Peran regulator merupakan fungsi yang  sifatnya  khas,  sebagai  regulator pemerintah  berfungsi  menjaga  kondisi lingkungan  tetap  kondusif.  Pasalnya pemerintah  merupakan  pihak  yang menerapkan  aturan  agar  kehidupan dapat  berjalan baik  dan  dinamis  (Diva, 2009). Peran pemerintah sebagai regulator  dalam  konteks  ini  meliputi: dukungan regulasi, sosialisasi program,
rapat koordinasi, dan monitoring evaluasi melalui Program WMP sebagai program  pembangunan  kepemudaan khususnya dalam menciptaan wirausaha muda di Kabupaten Bekasi.
Meralisasikan  kondisi  di  atas, dukungan regulasi merupakan hal yang krusial  dalam  pelaksanaan  program pemerintah  pusat  di  daerah  (Prastio  et al.,  2021).  Kewenangan  pemerintah daerah  dalam  merealisasikan  Program Wirausaha Muda Pemula mengacu pada Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Sedangkan pelaksanaan Program WMP di Kabupaten  Bekasi  didukung  oleh Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kewenangan, Kedudukan,
Susunan  Organisasi,  Tugas  dan  Fungsi Serta  Tata  Kerja  Dinas  Kebudayaan,
Pemuda  dan  Olahraga.  Merujuk  pada Pasal  2  Ayat  (3)  bahwa  kewenangan

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 4, November 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 10 Juli 2023, Reviewed 1 November 2023, Publish 30 November 2023           (785-802)
Pemerintah Kabupaten Bekasi meliputi: 1)  penyadaran,  pemberdayaan,  dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pelopor kabupaten,  wirausaha  muda  pemula, dan  pemuda  kader  kabupaten,  dan  2) pemberdayaan dan pengembangan organisasi  kepemudaan  tingkat  daerah kabupaten. Sebagai leading  sector dalam mendorong iklim berkembangnya wirausaha  muda  di  Kabupaten  Bekasi, bahwa  melalui  Dinas  Kebudayaan,
Pemuda  dan  Olahraga  melakukan perubahan  dan  penyesuaian  regulasi kepesertaan  Program  WMP  sebagai langkah mengoptimalkan program. Merujuk  pada  persyaratan  Program WMP  dari  Kementerian  Pemuda  dan Olahraga  yang  mensyaratkan  bahwa peserta  diwajibkan  memiliki  usaha secara  perorangan  yang  telah  berjalan minimal  dua  tahun  (dibuktikan  dengan laporan  keuangan).  Dalam  realisasinya diminimalisir  menjadi  satu  tahun, pasalnya  penerapan  dengan  kiteria minimal  memiliki  usaha  selama  dua tahun secara aktual sangat mempersulit peserta dan mengurangi antusias masyarakat mengitukti Program WMP.
Kondisi  ekternal  di  Kabupaten Bekasi  yang  condong  pada  lingkungan industri  mendorong  sebagaian  besar minat  masyarakatnya  menjadi  buruh diberbagai  perusahaan  swasta.  Bekasi sebagai salah satu kota industri terbesar di  Indonesia  nyatanya  berdampak signifikan
terhadap
arah matapencaharian  penduduknya.  Jika
dilihat  berdasarkan  potensi  industri, Kabupaten  Bekasi  memiliki  sebanyak 7.861  perusahaan  yang  tersebar  di sepuluh kawasan industri yang terbangun  dengan  luas  lahan  kawasan mencapai 9.496 Ha. Kesepuluh kawasan  industri  tersebut  yaitu:  1) Kawasan Industri Jababeka dengan luas lahan 2.267 Ha. 2) MM2100 Industrial Town  BFIE  dengan  luas  lahan  1.700 Ha. 3) GreenLand International Industrial  Center  (GIIC)  dengan  luas lahan  1.700  Ha.  4)  Kawasan  Industri Lippo Cikarang dengan luas lahan 1.645
Ha.  5)  MM2100  Industrial  Town MMID  dengan  luas  lahan  805  Ha.  6) Kawasan  Marunda  Center  dengan  luas lahan 600 Ha. 7) East Jakarta Industrial Park  dengan  luas  lahan  320  Ha.  8) Kawasan  Industri  Terpadu  Indonesia China  dengan  luas  lahan  205  Ha.  9) Bekasi  International  Industrial  Estate dengan  luas  lahan  200  Ha.  Dan  10) Kawasan  Industri  Gobel  dengan  luas lahan 54 Ha (BPS Kab. Bekasi, 2022).
Meskipun  sosialisasi  Program WMP di Kabupaten Bekasi telah efektiv dilakukan  melalui  surat  edaran  baik cetak maupun elektronik, poster, maupun  melalui  media  sosial  kekinian seperti  Instagram  selama  empat  bulan sebelum pelaksanaan program nyatanya belum  banyak  meningkatkan  minat kaum  muda  untuk  berpartisipasi  dalam program wirausaha ini. Hal termanifestasi  dari  sepinya  peminat Program WMP, meskipun kouta kepesertaan  sebanyak  69  orang  sudah terpenuhi dari hasil rekrutmen tiap-tiap

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 4, November 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 10 Juli 2023, Reviewed 1 November 2023, Publish 30 November 2023           (785-802)
kecamatan,  nyatatanya  masih  terdapat kecamatan  yang  tidak  mengirmkan perwakilan  pesertanya,  artinya  dalam kecamatan tersebut tidak ada masyarakat  yang  mendaftar  dalam Program  WMP.  Nyatanya  hal  tersebut berkontradiksi dengan tingginya pengangguran  terbuka  usaia  produktif (dalam kategori pemuda) di Kabupaten
Bekasi mencapai 212.435 orang (Bekasi
Dalam Angka, 2020) .
Manifestasi  peran  regulator  oleh Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga  dilakukan  melalui  upaya koordinasi  dengan  seluruh  kecamatan. Koordinasi  sebagai  hal  krusial  karena merupakan proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatankegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen-departemen  atau  bidang- bidang fungsional) pada suatu organisasi untuk mencapai tujuan secara efisien  dan  efektif  (Handoko,  2000; Hasibuan,  2009).  Koordinasi  Program
WMP  dilakkan  antara  dinas  dengan kecamatan, karena pada tingkat kecamatan  dilakukan  identifikasi  dan seleksi awal para calon peserta program ini. Artinya ketepatsasaran dan pemerataan  para  peserta  Program Wirausaha  Muda  Pemula  yag  diambil dari  tiap-tiap  kecamatan  di  Kabupaten Bekasi. Koordinasi tersebut dimaksudkan dalam menjaga
sinkronisasi,  kebersamaan,  keselarasan dan  keseimbangan  diantara  aktivitas yang  saling  bergantung/berkaitan.  Di samping  sebagai  upaya  pencegahan terhadap timbulnya konflik serta menciptakan  efisiensi  yang  optimal pada berbagai aktivitas yang interdependen melalui kesepakatan yang  mengakomodinir  seluruh  elemen yang berkaitan.
Dukungan implementasi Program WMP di Kabupaten Bekasi pemerintah berperan  melalui  penyesuaian  regulasi, sosialisasi,  dan  koordinasi,  langkah seanjutnya dilakukan monitoring evaluasi terhadap pelaksana dan peserta Program  WMP.  Evaluasi  terhadap pelaksana  dilakukan  dengan  membuka lebar ruang diskusi antara dinas dengan seluruh  kecamatan,  hasilnya  hambatan utama  dalam  program  ini  rendahnya minat  peserta  serta  persyaratan  yang dianggap sulit oleh masyarakat.
Sedangkan  hasil  evaluasi  program dilakukan melalui pemberian kritik dan saran oleh 69 peserta terhadap pelaksanaan  program  menunjukkan output program yang belum menyentuh terhadap  kebutuhan  peserta.  Dapat disimpulkan  dalam  konteks  peran pemerintah  sebagai  regulator  belum merjalan secara optimal, guna memberikan  kejelasan  dapat  dilihat pada gambar sebagai berikut:

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 4, November 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 10 Juli 2023, Reviewed 1 November 2023, Publish 30 November 2023           (785-802)
Gambar 1. Peran Pemerintah Sebagai Regulator dalam Program WMP
B. Pemerintah Sebagai Fasilitator Peran pemerintah sebagai Fasilitator  adalah  menciptakan  kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan,  termasuk  pembangunan kepemudaan. Peran pemerintah sebagai fasilitator, dilakukan dengan memfasilitasi pelatihan, pemberian bantuan  atau  melalui  subsidi  barang maupun jasa, berupa keistimewaan atau pengecualian  maupun  keringanan  dan melalui kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sendiri (Diva, 2009:15).  Fasilitasi  yang  dilakukan pemerintah dapat dijelaskan berdasarkan  identifikasi  melalui  sleksi kepemudaan, serta pelaksaan kewirausahaan Program WMP. Identifikasi sebagai bagian tidak terpisahkan  karena  merupakan  sarana atau  cara  untuk  memelihara  hubungan antara fasilitator dengan sasaran (Yooke  &  Komaruddi,  2006;  Azwar, 2013).
Secara  faktual  Kabupaten  Bekasi sebagai  kota  industri  idealnya  mampu memaksimalkan  potensi  yang  dimiliki, besarnya  jumlah  penduduk  sebanyak 3.113.017 jiwa nyatanya selaras dengan besarnya  angka pegangguran mencapai 212.435  jiwa  (Bekasi  Dalam  Angka, 2020).  Berdasarkan  kondisi  tersebut Program  Wirausaha  Muda  Pemula layak  direalisasikan  sebagai  solusi

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 4, November 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 10 Juli 2023, Reviewed 1 November 2023, Publish 30 November 2023           (785-802)
meminimalisir  angka  pengangguran. Meskipun  terdapat  tantangan  bahwa masyarakat  lebih  berminat  mencari lapangan pekerjaan sebagai  pegawai  di perusahaan-perusahaan, kondisi tersebut  semakin  kompleks  seiring bertambahnya  lulusan  baru  di  tahun berikutnya. Hasil observasi menunjukan mengapa masyarakat memilih  menjadi  pekerja  di  antaranya:
1)  tidak  semua  orang  tertarik berbisnis,  2)  tidak  semua  orang  bisa mengelola  bisnis,  3)  resiko  berbisnis lebih  besar,  4)  karyawan  memiliki penghasilan  tetap,  5)  sudah  nyaman dengan  pekerjaan,  dan  6)  memiliki pandangan dan prioritas yang berbeda. Guna menentukan ketepatsasaran Program WMP dilakukan  identifikasi  melalui  sleksi terhadap  calon  peserta,  salah  satunya memiliki usaha secara perorangan yang telah  berjalan  minimal  dua  tahun (dibuktikan  dengan  laporan  keuangan), selain kriteria Usaha Mikro atau Usaha
Kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan Menengah. Proses tersebut dimulai dari tingkat  kecamatan  melalui  fasilitasi berupa rekomendasi kelayakan peserta. Sulitnya  menjadi  peserta  Program WMP  sejalan  dengan  tidak  meratanya peserta  yang  mewakili  kecamatan- kecamatan  se  Kabupaten  Bekasi,  dari empat  represetasi  kecamatan  yaitu: Kecamatan Kedungwaringin, Kecamatan Cikarang Timur,
Kecamatan Setu dan Kecamatan Babealan. Diperoleh hasil bahwa Kecamatan Setu dan Kecamatan Babelan  menjadi  kecamatan  dengan peminat paling sedikit dengan mengirimkan hanya satu peserta. Implementasi berbentuk fasilitasi  sebagai  sebuah  inti  dalam Program  WMP  menjadi  titik  krusial keterapaian tujuan program, khususnya dalam mendorong tumbuh dan berkembangnya  wirausaha  muda  serta upaya meminialisir angka pengangguran dikalangan usia produktif.  Fasilitasi  tersebut  dilakukan melalui  kegiatan workshop selama  dua hari  berisi berbagai materi dan praktik yang  berguna  bagi  peserta  dalam memanajemen usahanya. Salah satunya memberikan  pemahaman  materi  BMC dan Business  Plan yang  berguna  bagi para  wirausaha  baru.  Sementaa  bisnis Model  Canvas  (BMC) adalah  sebuah sistem  yang  dapat  membantu  untuk merancang dan menggambarkan model bisnis  secara  rinci  tetapi  mudah  untuk dipahami.  BMC  ini  merupakan  bentuk strategi  menejemen  guna  merancang perencanaan bisnis perusahaan berdasarkan proposisi nilai perusahaan, produk,  infrastruktur,  pelanggan  dan keuangan.
Bentuk  fasilitasi  lain  berupa kompensasi  dana  transportasi  (uang transport) sebesar Rp 200.000 untuk dua hari  pelaksanaan  kegiatan.  Selanjutnya menjadikan  seluruh    peserta  dalam sebauah forum sharing /berbagi informasi. Dalam  konteks  pemasaran

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 4, November 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 10 Juli 2023, Reviewed 1 November 2023, Publish 30 November 2023           (785-802)
produk peserta, fasiltasi dilakkan dengan  bmenggandeng  Dinas  UMKM dan Dinas Perindustrian yang ditujukan sebagai langkah dalam mengembangkan pemasaran produk. Hasil  penelitian  menunjukkan terdapat kelemahan yang sifatya esensial dalam fasilitasi Program WMP di  Kabupaten  Bekasi,  yaitu  akses permodalan  usaha  (bukan  sekedar insentif  atau  dana  transportasi).  Di samping  belum  adanya  pendampingan yang  konsisten  terhadap  peserta  dalam
rentang  waktu  tertentu  sebagai output nyata mendorong tercapainya wirausaha muda. Pasalnya dalam proses pendampingan  tersebut  peserta  akan dimonitoring,  dievaluasi,  dan  didorong untuk mengembangkan bisnisnya. Kondisi  tersebut  menegaskan  bahwa program tersebut masih bersifat agenda, artinya  belum  memberikan  dampak yang  signifikan.  Berdasarkan  uraian tersebut dapat diperjelas melalui gambar di bawah ini:

## Gambar 2 Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator dalam Progam WMP
C. Pemerintah Sebagai Katalisator Esensi  peran  katalisator  bahwa pemerintah  hanya  sebagai  stimultan dalam  mendorong  perubahan  dan mempercepat  proses  suatu  peristiwa
(Diva,  2009).  Keterlibatan  pemerintah dalam  proses  ini  tidak  bisa  secara menyeluruh,  tapi  hanya  sebagai  faktor mempercepat melalui pemberian penghargaan,  pemberdayaan,  termasuk

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 4, November 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 10 Juli 2023, Reviewed 1 November 2023, Publish 30 November 2023           (785-802)
permodalan. Untuk mendorong perubahan  dilakukan  stimulus  melalui motivasi dan pemberian penghargaan. Dorongan melalui motivasi terhadap  69  peserta  Program  WMP memiliki  tujuan  jangka  panjang  dalam mempertahankan kesetabilan dan meningkatkan produktifitas bidang
usaha yang digelutinya, karena seringkali  wirausaha  muda  alih  profesi bahkan  mudah  gulung  tikar.  Dapat ditegaskan motivasi merupakan keinginan  yang  terdapat  pada  diri seseorang individu yang merangsangnya untuk melakukan tindakan-tindakan,  motivasi  bukanlah sesuatu  yang siap jadi, tetapi diperoleh dan dibentuk oleh lingkungan (Sukmadinata, 2003; Hasibuan & Silvya
(2019);  Usman  (2013),  realitasnya mendorong  perubahan  pola  pikir  dan mental wirausaha.
Stimulus terhadap perubahan pola pikir  melalaui  motivasi  dilakukan  juga dengan menambah memperkaya pengetahuan  peserta  Program  WMP berkenaan  faktor  penghambat,  faktor kegagalan dan keberhasilan berwirausaha. Suntikan motivasi semakin  nyata  dengan  menghadirkan narasumber dari tokoh Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Dinas Usaha
Mikro Kecil dan Menangah serta Dinas Perdagangan Kabupaten Bekasi.
Peran pemerintah sebagai
katalisator  dapat  dilakukan  dengan berbagai  cara,  termasuk  memberikan penghargaan  dan  pemberdayaan.  Hasil observasi  di  lapangan  menunjukan
pemberdayaan belum optimal dilakukan dalam Program WMP, meskipun dilakukan  dengan  mengandeng  Dinas UMKM melalui bazar-bazar pada acara tertentu, banyak dari usaha peserta tidak terakomodir, salah satunya perbengkelan dan Las. Artinya dari total 69  peserta  Program  WMP,  lebih  dari setengah  masih  belum  diberdayakan. Meninjau kondisi tersebut, pemberdayaan dalam program pemerintah  memiliki  posisi  strategis, pasalnya  pemberdayaan  bukan  hanya dilakukan  untuk  memenuhi  kebutuhan dasar  atau mencegah kemiskinan, akan tetapi juga dilakukan untuk merencanakan  masa  depan  yang  lebih baik,  dengan  meningkatkan  kapasitas dan    kemandirian  masyarakat  sehingga stabilitas  ekonomi  dan  sosial  dapat berlangsung dengan berkelanjutan (Chambers,  2014;  Fahrudin,  2012; Suharto, 2009; Theresia, 2018). Keterbatasan dan belum optimalnya kemampuan katalisator Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olaharaga secara signifikan berpengaruh  terhadap  capaian  maupun dampak yang ditimbulkan dari kemanfaatan  Program  WMP.  Dampak yang  dirasakan  peserta  hanya  berkisar peningkatan motivasi, namun berkaitan dengan pemberdayaan, askses permodalan  sebagai  salah  satau  aspek penting  dari  peran  tersebut  belum terrealisasikan.  Pengembangan  peserta wirausaha  muda  pemula  yang  dalam kategori  “belum  stabil”  bukan  hanya memerlukan  materi  teoritis,  melainkan

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 4, November 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 10 Juli 2023, Reviewed 1 November 2023, Publish 30 November 2023           (785-802)
mutlak  memerlukan  akses  permodalan yang  memadai  dan  evaluasi  melalui pembinaan. Peran pemerintah melalui Program WMP pada tataran pelaksanannya masih memerlukan adanya  kepekaan,  kreativitas,  dan inovasi  dari  kepala  daerah.  Kondisi tersebut terkonfirmasi dengan mengkomparasikan pelaksanaan Program  Wirausaha  Muda  Pemula  di berbagai  kabupaten/kota  lain  memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Salah satunya berkaitan dengan jumlah peserta,  bahwa  peserta  di  Kabupaten Bekasi  berjumlah  peserta  69  orang, sedangkan  di  Kabupaten  Lamongan berkisar  100  orang  peserta  mendapat
materi,  yang  dikerucutkan  menjadi  50 dan  28  peserta  terakhir  mendapatkan akses  permodalan,  mentoring,  dan pemberdayaan (Indrayanti, 2021).
Berdasarkan kondisi tersebut guna  mengoptimalkan output Program Wirausaha  Muda  Pemula  dilakukan melalui peningkatan fasilitasi  termasuk adanya permodalan dan pendampingan.
Dapat  dicermati  program  Wirausaha Muda Pemula idealnya menjadi program  yang  berkelanjutan.  Artinya, diperlukan  peningkatan  kapasitas  dari pelaksana  maupun  substansi  program itu sendiri. Berdasarkan hasil penelitian dapat  digambarkan  peran  pemerintah sebagai  katalisator  dapat  dilihat  seperti di bawah ini.

## Gambar 3 Peran Pemerintah Sebagai Katalisator dalam Progam WMP

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 4, November 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 10 Juli 2023, Reviewed 1 November 2023, Publish 30 November 2023           (785-802)

## KESIMPULAN
Peran  pemerintah  termanifestasi melalui program WMP yang driealisasikan Dinas Kebudayaan Pemuda  dan  Olahraga  Kabupaten
Bekasi belum berjalan optimal. Kondisi tersebut  terlihat  dari  belum  mampunya pemerintah  menciptakan  iklim  yang kondusif  terbukti  dari banyaknya keterbatasan seperti   kuota kepesertaan yang  hanya  69  orang,  dan  belum mampunya  pemerintah  meningkatkan minat masyarakat terhadap program. Di samping peran fasilitator belum menyentuh  akses  permodalan  sebagai salah  satu  permasalahan  utama  dan belum menyentuh pada usaha pendampingan  dan  mentoring  secara berkala  atau  berkelanjutan.  Artinya program tersebut masih bersifat agenda, artinya  belum  memberikan  dampak yang  signifikan.  Kemudian  peran katalisator dilakukan melalui
peningkatan kapasitas pengetahuan dan suntikan  motivasi  terhadap  peserta,  di samping  adanya  kerjasama  dengan Dinas UMKM, Dinas Perdagangan, dan KNPI  sebagai  upaya  memperluas pemasaran  produk.  Namun  terdapat keterbatasan  seperti  lemahnya  upaya pemberdayaan  terhadap  peserta,  belum adaya  pemberian  penghargaan,  dan dampak  keberlanjutan  program  yang belum jelas.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku
Andarmoyo,  S.  (2012).  Kebutuhan
Dasar  Manusia:  Personal  and Environment Hygiene. In Ponorogo: Akedemi Keperawatan Universitas … . Bungin, B. (2001). Metodologi penelitian kualitatif . r2kn.litbang.kemkes.go.id. https://r2kn.litbang.kemkes.go.id/ handle/123456789/76797 Chambers, R. (2014). Rural development:  Putting  the  last first . books.google.com.
https://books.google.com/books? hl=en&lr=&id=zLeOAwAAQBA J&oi=fnd&pg=PP1&dq=chamber s&ots=ma1KNaAna2&sig=m61j OzjpfKY549v3fsmzAcIG3DM
Creswell,  J.  W.  (2015).  Revisiting mixed  methods  and  advancing scientific  practices. The  Oxford Handbook of Multimethod and … . https://www.oxfordhandbooks.co m/view/10.1093/oxfordhb/97801 99933624.001.0001/oxfordhb-
9780199933624-e-39
Creswell,  J.  W.  (2022).  Qualitative inquiry  and  research  method:
Choosing among five. In Quarterly  Journal  of  The  Macro and Strategic Policies .
Diva,  G.  (2009).  Mengembangkan
UMKM  Melalui  Pemberdayaan Peran  Pemerintah  Daerah.  In Jakarta: Bakrie School of Management .

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 4, November 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 10 Juli 2023, Reviewed 1 November 2023, Publish 30 November 2023           (785-802)
Fahrudin,  A.  (2012).  Pemberdayaan, partisipasi dan penguatan kapasitas masyarakat. In Bandung: Humaniora .
Handoko,  T.  H.  (2000).  Manajemen Sumber  Daya  Manusia  Dan
Perusahaan.  In Edisi  kedua, BPFE, Yogyakarta .
Hasibuan, M. S. P. (2009). Manajemen
Dasar,  Pengertian,  dan  Masalah,
Edisi  Revisi.  In Jakarta:  Bumi Aksara .
Kasmir,  D.  (2006).  Kewirausahaan.  In Raja  Grafindo  Persada.  Jakarta, Indonesia .
Miles,  M.  B.,  &  Haberman,  A.  M.
(1994).  Qualitative  questionnaire design,  interviewing  and  attitude measurement.  In New  York:
Continuum .
Moleong, L. J. (2007). Metode penelitian  kualitatif .  Bandung: Remaja Rosdakarya.
Patton,  M.  Q.  (2014). Qualitative
research  &  evaluation  methods:
Integrating  theory  and  practice . books.google.com. https://books.google.com/books? hl=en&lr=&id=ovAkBQAAQBA J&oi=fnd&pg=PP1&dq=patton& ots=ZR210oxHA0&sig=P0qeLaJ 6NYpOX_usNsavxDwee04
Sukmadinata,  N.  S.  (2003).  Landasan Psikologi  Proses  Pendidikan.  In Bandung: Remaja Rosda Karya .
Suryana,  S.,  &  Bayu,  K.  (2014).
Kewirausahaan:  Kiat  dan  Proses menuju  Sukses.  In Jakarta:
Salemba Empat .
Syamsir,  T.  (2014).  Organisasi  & Manajemen.  In … :  Alfabeta Unggul Pangestu Nirmala Multimedia Press … . Taufik,  A.  (1974).  Pemuda  dan perubahan sosial. In LP3S,
Jakarta .
Usman,  H.  (2013).  Manajemen  Teori, Praktik,  dan  Riset  Pendidikan (Keempat).  In Jakarta  Timur:
Bumi Aksara .
Willis,  K.  (2020). Theories  and practices of development . books.google.com.
https://books.google.com/books? hl=en&lr=&id=DWsHEAAAQB AJ&oi=fnd&pg=PT16&dq=willi s&ots=nAv0cbT6D- &sig=JZsvJeW7kC6wG0798Qgl FO7mj6E
Zaharuddin,  H.  (2010).  Menangkap Peluang  Usaha.  In CV  Dian Anugerah Prakasa, Yogyakarta .

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 4, November 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 10 Juli 2023, Reviewed 1 November 2023, Publish 30 November 2023           (785-802)

## Skripsi, Tesis, Disertasi dan Jurnal
Azwar, S. (2013). Sikap manusia, teori, dan  pengukurannya  (Vol.  18).  In Yogyakarta: Pustaka Belajar .
Effendi, S., Prastio, L. O., & Centia, S.
(2022). Collaborative Governance:  Contradictions  of the National Apprenticeship
Program  in  Karawang  Regency-
Indonesia. Social Impact Journal . http://journal.goresearch.id/index. php/sij/article/view/1
Gahung, E. A., Gosal, T., & Singkoh, F.
(2017).  Peran  Pemerintah  Dalam Pemberdayaan  Pemuda  Di  Desa Liwutung Kecamatan Pasan Kabupaten  Minahasa  Tenggara. Jurnal Eksekutif . https://ejournal.unsrat.ac.id/index .php/jurnaleksekutif/article/view/ 15433 Hasibuan,  J.  S.,  &  Silvya,  B.  (2019). Pengaruh  disiplin  kerja  dan motivasi terhadap kinerja karyawan. Prosiding  Seminar Nasional USM . http://ojs.serambimekkah.ac.id/se mnas/article/view/1696 Inddrayanti, Indri. (2021). Implementasi dan Efektifitas Program  Wirsusaha  Pemuda  Di Kabupaten Tegal. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Tegal. Levinson, D. J. (1959). Role, personality, and social structure in the  organizational  setting. The Journal  of  Abnormal  and  Social Psychology . https://psycnet.apa.org/record/19 60-02210-001
Muchtar,  R.  (2017).  Peran  Pemerintah
Daerah  Dalam  Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan Di Kabupaten  Pinrang.  In Fakulttas
Ilmu  Sosial  Dan  Ilmu  Politik.
Universtias … .
Mulyana, R. (2016). Fenomena Komunitas Gerakan Pemuda
Hijrah  di  Bandung .  Bandung:
Perpustakaan Universitas …. Prastio, L. O., Abdillah, A., Nurlia, E.,
&  ...  (2021).  Kepemimpinan
Perempuan di Pemerintah Daerah: Kajian Kepemimpinan Perempuan  Walikota  Tangerang Selatan. Journal  of  Governance and Local Politic . http://journal.unpacti.ac.id/index. php/JGLP/article/view/261 Putra,  T.  G.  (2015).  Peran  pemerintah daerah  dan  partisipasi  pelaku usaha dalam pengembangan UMKM  manik-manik  kaca  di Kabupaten  Jombang.  In Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik . journal.unair.ac.id. http://journal.unair.ac.id/filerPDF /kmpfa25108fdefull.pdf

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 4, November 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 10 Juli 2023, Reviewed 1 November 2023, Publish 30 November 2023           (785-802)
Rahmat,  M.  (2017). Peran  Pemerintah
Kota Medan dalam Pembangunan Pemuda di Kota Medan .
Sidauruk, R. (2013). Peningkatan peran pemerintah  daerah  dalam  rangka pengembangan ekonomi kreatif di Provinsi Jawa Barat. Jurnal Bina Praja:  Journal  of  Home  Affairs
… .
http://jurnal.kemendagri.go.id/ind ex.php/jbp/article/view/106
Soekanto, S. (2003). Metode Penelitian
Hukum . library.stik-ptik.ac.id.
http://library.stik- ptik.ac.id/detail?id=21467&lokas i=lokal Sudarman, A. (2018). Strategi Komunikasi untuk Meningkatkan Kesadaran  Masyarakat  dalam Membayar Zakat Maal. Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi .
http://journal.uinsgd.ac.id/index.p
hp/cjik/article/view/5056
Sudiyo, D. S., Nugroho, A., & Suwardi, E.  (1997).  Sejarah  pergerakan nasional  Indonesia:  dari  Budi Utomo sampai dengan Pengakuan Kedaulatan. Journal  Of  Social Sciences & Humanities “Estoria” Universitas Indraprasta Pgri Jakarta:  Departemen  Pendidkan Dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal  Kebudayaan,  Museum Kebangkitan Nasional .
Suharto, E. (2009). Membangun masyarakat memberdayakan rakyat . library.stik-ptik.ac.id. http://library.stik-
ptik.ac.id/detail?id=7745&lokasi =lokal
Theresia,  I.  (2018). Corporate  Social Responsibility (Csr) Dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat .  repository.upi.edu. http://repository.upi.edu/id/eprint
/45588
Winardi,  J.  (2003). Entrepreneur  dan
entrepreneurship . repository.unpar.ac.id. https://repository.unpar.ac.id/bitst ream/handle/123456789/3315/Wi nardi_142708- p.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Yooke, K., & Komaruddi, T. S. (2006).
Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah . Bumi Aksara, Jakarta.
Yunus, M. (2008). Islam dan kewirausahaan inovatif . repository.uin-malang.ac.id.
http://repository.uin- malang.ac.id/1409/

## Dokumen
Bekasi,  B.  (2020).  Kabupaten  bekasi dalam  angka  (Bekasi  Regenci  in Figure)  2020.  In Badan  Pusat Statistik Kabupaten Bekasi .
Kemenpora,  R.  I.  (2009).  Penyajian Data  dan  Informasi  Kementerian

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 4, November 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 10 Juli 2023, Reviewed 1 November 2023, Publish 30 November 2023           (785-802)
Pemuda  dan  Olahraga  Tahun 2009. In Jakarta: Biro Perencanaan Sekretariat Kementerian. Website Rizaty,  M.  A.  (2021).  Inilah  negara pengguna  Instagram  terbanyak, Indonesia urutan berapa? Databoks.  In https://databoks. katadata. co. id .