## Abstrak
Pembentukan Lembaga Interfaith di Indonesia khususnya yang dinisiasi oleh Negara punya sejarah panjang. Konflik ber latar isu Agama yang terjadi rentang 1960-an hingga memasuki fase 1990-an, menuntut pemerintah mengeluarkan banyak regulasi sebagai upaya untuk mewujudkan kerukunan antarumat beragama. Namun, situasi politik dan keamanan yang tidak menentu membuat usaha ini banyak menemukan kendala. Tulisan ini meng gunakan pendekatan Historis-politis terhadap sebab munculnya lembaga dialog antaragama yang dibentuk Negara. Penulis membaginya kedalam beberapa fase, dari Orde lama hingga era reformasi. Pemetaan, model, strategi dialog setiap fase mengalami perubahan-perubahan, hasilnya pun pasang-surut. Hingga kini Lembaga-lembaga dialog tersebut masih tetap eksis, ada yang mampu menjalankan fungsinya, tidak sedikit juga yang gagal. Isu kerukunan antarumat ber agama sangat krusial sebab berpengaruh pada stabilitas kehidupan bermasyarakat, karena  nya ia menjadi perhatian banyak pihak, termasuk Negara.
Kata Kunci: Lembaga Interfaith, Konflik, Kerukunan, Negara, Agama.
There is a long history of the establishment of interfaith Institutions in Indonesia, especially one initiated by the state. Religious issue based conflicts that happened from 1960s through 1990s have pushed government to publish many regulations as an effort to establish interfaith harmony. However, the unstable political and security situation provided many obstacles. This article used historical-political approach to identify the reasons behind the institution for interfaith dialogue formed by the State. The witer put them into several phases, started from the Old Order to the Reformasi Era. The mapping, model, strategy of dialogue changed through phases; therefore, the results show the high and low tides. Until today those institutions still exists although some of them have failed to function. The issue of interfaith harmony is crucial for it influences the stability of society. Thus it attracts interests from various parties, including the State.
Keywords: Interfaith institution, Conflict, Harmony, State and Religion.

## LEMBAGA INTERFAITH DI INDONESIA (Studi Kritis Pendekatan Formalistik Negara Terhadap Kerukunan Antarumat Beragama)

## Rahman Mantu
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado rahmanmantu530@gmail.com

## A. Pendahuluan
Pluralitas atau kemajemukan, termasuk se- bagai salah satu ciri khas bangsa yang men- diami kepulau an Nusantara ini semenjak dahulu. Bhineka tunggal ika dikukuh kan se- bagai simbol dan sekaligus dasar operasi- onal  nya. Salah-salah sedikit memahaminya, kemajemukan itu akan sangat mudah terusik dan membahayakan, seperti yang dijumpai masa awal kedatangan Katolik-Portugis di kepulauan Maluku permulaan abad ke-16. VOC dan kolonial Protestan-Belanda, ber- hasil  me ngawal  nya,  maka  kebhinekaan  ber - jalan dengan biasa, tanpa peperangan yang me  ng atas  namakan  agama-agama.  Namun Belanda tetap menganut pegangan bahwa bagai mana pun Islam harus dihadapi dengan kewaspadaan tinggi, karena segala yang menguntungkan Islam di seluruh kepulauan Nusantara akan merugikan kekuasaan peme- rintah Hindia Belanda. Untuk mengimbangi Islam, pemerintah Hindia Belanda men- dukung proses Kristenisasi dengan segala cara, termasuk membantu mengatasi yang meng hambat perluasan kerja kaum missi dan zending.
Menjelang kemerdekaan Republik Indo- nesia diproklamirkan, muncul masalah yang cukup krusial, yaitu tentang dasar negara. Umat Islam yang mayoritas tunggal, me- ngusul kan Islam sebagai dasar negara. Alasan mereka bahwa selama berada di bawah kekuasaan VOC dan penjajahan Hindia Belanda, umat Islam selalu menentang domi- nasi kekuasaan asing itu dan negara merdeka yang akan diproklamirkan adalah hasil per- juangan mereka. Tuntutan yang mereka per- juangkan itu kandas karena habis-habisan ditentang Kristen. Semula diperoleh jalan kom promi yaitu “piagam Jakarta”, yang di- dalam nya tercantum “Negara berdasar atas
ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”.
Celakanya pihak Kristen menarik kembali kesepakatannya menerima piagam Jakarta, sambil mengancam, kalau piagam Jakarta yang diberlakukan sebagai dasar negara, maka umat Kristen di Indonesia bagian timur me nolak bergabung dengan negara kesatuan Republik Indonesia. Ultimatum yang di- keluar   kan tanggal 18 agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan itu, bukan saja ditujukan terhadap kaum muslimin tapi sekaligus juga ultimatum terhadap negara kesatuan republik Indonesia sendiri, yang baru saja berusia 24 jam itu. umat Islam Indonesia yang diwakili para founding fathers ber jiwa besar untuk tidak memaksakan kehendak kepada Kristen yang minoritas. untuk kepentingan Indonesia se-Nusantara, kaum muslimin mengalah dan piagam Jakarta batal menjadi dasar negara. Mulai saat itu, isu agama terutama antara Islam dan Kristen menjadi isu yang sangat sensitif.
Pada zaman orde lama, masa Soekarno, Islam diperbenturkan dengan komunis. Nasakom sebagai konsep ideologi Soekarno, di kata kan nya sebagai pancasila yang diperas- peras, ditantang umat Islam, walaupun banyak juga diantara mereka yang larut dan menerima paham itu. Soekarno bukan hanya menyatukan nasionalisme, agama, dan komunisme sebagai satu kesatuan politik, tapi juga sekaligus “menggenggam” semua agama dalam satu kesatuan, tanpa membedakan mayoritas-minoritas, mayoritas kuantitas dijadi kan minoritas kualitas, dan sebaliknya, minoritas kuantitas dijadikan mayoritas kualitas. Ini salah satu penyebab berlakunya ketidak adilan dan timbulnya kecemburuan yang berlarut-larut. Jalan musyawarah atau dialog selalu ditempuh untuk mengatasi se tiap benturan kepentingan yang terjadi
antara Islam-Kristen, dan biasanya, pihak Islam berada di pihak yang selalu menerima dan atau mendukung apa yang disepakati mayoritas golongan, di pihak lain, golongan Protestan dan Katolik, senantiasa menjadi pe nentangnya. Inilah yang menimbulkan kesan bahwa negara ini sering dihadapkan kepada “tirani minoritas”. 1
Dalam sejarah Indonesia, kita mengetahui bahwa setelah perang kemerdekaan berakhir, pada 1950-an dan awal 1960-an, partai komunis Indonesia mendapat dukungan besar dari presiden Soekarno. Setelah peris- tiwa kudeta 1965, ketika masyarakat Indo- nesia harus memilih salah satu agama yang diakui pemerintah, gereja-gereja di banjiri oleh orang-orang yang baru saja me meluk agama Kristen. Hal itu paling tidak me- nimbulkan dua masalah bagi hubungan antar umat beragama, terutama Muslim dan Kristiani. Pertama, ber kembang nya ang  gapan  bahwa  gereja  telah  mem  beri- kan tempat perlindungan bagi anggota PKI, dan kedua, meningkatnya jumlah penduduk Kristen dan gereja di Indonesia, terutama di pulau jawa. 2 Hal ini, walau dapat dilihat se- bagai peristiwa yang dapat memicu konflik, belum menyebabkan hubungan yang tidak harmonis antara umat Muslim dan Kristiani, hingga pecah peristiwa Meulaboh.
Pada juni 1967, sebuah gereja di Meulaboh Aceh barat dan di Sumatera Selatan dibakar oleh penduduk Muslim se- tempat. Pembangunan gereja tersebut di- yakini didukung oleh, penduduk keturunan Tionghoa yang baru memeluk Kristen. Kemarahan kaum muslim dipicu oleh
1 Burhanudin Daya, Agama Dialogis: Merenda Dialektika Idealita dan  Realita  Hubungan  Antaragama , (Cet 1, Yogyakarta: Mataram-Minang Lintas Budaya, 2004), hlm. 237-238.
2 Mujiburrahman, Feeling Threatened: Muslim-Christian Relations in Indonesia`s New Order , (Leiden: Amsterdam University Press, 2006), 28-29.
kenyata an bahwa gereja tersebut dibangun di tengah pemukiman kaum muslim yang hanya dihuni oleh sejumlah kecil umat Kristiani. Pada 1 oktober 1967, kekerasan lain terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan. Beberapa pemuda muslim merusak sekitar 20 gereja dan sekolah Kristen katolik dan protestan, serta membakar puluhan injil. Kejahatan itu dianggap dipicu oleh seorang guru protestan yang membuat pernyataan yang menghina agama dan umat Islam.
Setelah peristiwa Makassar tersebut, pada 17 oktober 1967 Komite Aksi Mahasiswa Indonesia mengirim surat ter- buka kepada pejabat presiden Soeharto agar meng henti kan konflik tersebut dengan cara mem bentuk sebuah lembaga konsultasi untuk mendiskusi kan toleransi antar umat beragama. selain itu, Mar`ie Muhammad, ketua KAMI saat itu, meminta pemerintah mengeluarkan peraturan yang mengatur peliputan  pers  atas  peristiwa  konflik. Soeharto kemudian mem peringat kan seluruh umat beragama untuk waspada atas upaya PKI yang berupaya memecah belah masyarakat Indonesia.
Beberapa minggu setelah insiden ter sebut, per sekutuan gereja-gereja di Indonesia (PGI) mengadakan kongres ke-6 di Makassar. Soeharto menegaskan bahwa pertemuan tersebut dapat dijalankan untuk mewujudkan bahwa kondisi keamanan di Makassar mudah terkendali. Dalam pertemuan tersebut ditegas kan bahwa umat Kristen harus berupaya untuk menjaga praktik keagamaan yang damai di seluruh wilayah Indonesia, meski begitu, PGI tetap dengan tegas mengatakan bahwa mereka harus menyebarkan kitab Injil dan harus menerima segala risiko dari hal tersebut.
Alhasil, Selama 30 tahun lebih, semasa orde baru berkuasa, rezim ini kaya dengan
pe ngalaman menghadapi benturan dan ke- tegangan yang disulut oleh ketersinggungan “puncak hidung keagamaan” warganya: kristenisasi, katolikisasi, agresivitas para penginjil, pendirian rumah-rumah ibadah, per kawinan lintas agama, kebolehan kaum muslimin menghadiri pesta natal, pendidikan agama, dan lain-lain sebagainya, adalah aspek-aspek yang menjadi pangkal terjadinya silang sengketa. Kalau silang sengketa muncul, pemerintah terpaksa tidak berpangku tangan. Segala usaha dilakukan, baik untuk mengatasi silang sengketa yang sedang terjadi, maupun meng antisipasi kemungkinan timbulnya ketegangan dan konflik  antarumat  yang  lebih  besar.  Semua usaha diarahkan secara terfokus kepada penciptaan dan pemeliharaan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah dan kerukunan intern umat masing-masing.

## B. Pembahasan

## a.  Melacak Sejarah Dialog Antaragama
di Indonesia
Pasca perang kemerdekaan terjadi per- golakan politik yang luar biasa hebat, PKI sebagai partai komunis dilarang, dibubarkan bahkan para anggota-anggotanya di bunuh. Pada saat itu ada anggapan sebagian masyarakat bahwa para eks-PKI ini lari dan meminta perlindungan gereja. Dari sinilah terj adi  pergeseran  dari  konflik  politik  ke konflik atas nama agama. di beberapa daerah terjadi aksi pembakaran gereja. Tercatat pada Juni 1967, sebuah gereja di Meulaboh Aceh dan Sumatera Selatan dibakar oleh pen- duduk muslim. Empat bulan kemudian pecah lagi kerusuhan di Makassar. Pemuda-pemuda muslim merusak sekitar 20 gereja, sekolah Katolik dan Protestan. Melihat situasi ini beberapa organisasi Mahasiswa bereaksi
dengan mengirimkan surat kepada presiden Soeharto  agar  menghentikan  konflik dan segera membentuk sebuah lembaga konsultasi untuk mendialogkan tentang toleransi antar umat bergama. merespons itu di laksana kan lah  Musyawarah  antar  Agama di Jakarta pada tanggal 30 November 1967 atas prakarsa pemerintah.
Dialog antarumat beragama khususnya umat Islam dan Kristen sudah dimulai sejak tahun 1969, gerakan dialog ini digagas per- tama kali oleh Prof. Mukti Ali. Di dalam makalah beliau “Dialogue between Muslim and Christian in Indonesia and Its Problem” yang di presentasi kan pada sidang dewan gereja dunia tahun 1970 mengungkapkan bahwa pada bulan November 1969 terjadi per- temuan antara Prof Mukti mewakili Muslim, dua orang Katolik dan tiga orang Protestan di sebuah Kolese Katolik. Lalu di lanjut  kan pada per temuan berikut bulan Desember pada tahun yang sama, dua per jumpa an itu mem bicara kan tentang sikap Vatikan ter hadap umat Non-Kristen. 3 Semenjak pertemuan itulah kemudian sering terjadi dialog antar agama yang lebih terorganisir dan institusional.
Selain pemerintah beberapa lembaga swadaya masyarakat pun ikut menginisiasi ada nya dialog antarumat beragama, diantara nya;  Interfidei  ( Institute For Inter- Faith Dialogue in Indonesia ). Interfidei didiri- kan pada tahun 1992 oleh Djohan Effendi, Daniel Dakhidae, Th. Sumartana, Bikkhu Sri Pannavaro Mahathera, dan Ibu Gedong Bagus Oka. Kelompok lain juga yang punya visi yang sama adalah MADIA (Masyarakat Dialog Antar agama) yang didirikan pada November 1995. Di Yogyakarta ada Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKiS) dibentuk pada tahun
3 Burhanudin Daya, Agama Dialogis: Merenda Dialektika Idealita dan Realita Hubungan Antaragama... hlm. 3-4.
1980-an oleh beberapa aktivis mahasiswa berlatar belakang pesantren dengan tujuan aktif menyuarakan ide-ide Islam yang toleran dan membebas kan. Saat ini LKiS berkembang dan mem punyai program yang disebut belajar bersama Islam dan Dialog Antaragama. Pada tahun 1986 di Jakarta berdiri Yayasan Paramadina beberapa tokoh yang ikut meng- gagas adalah Nurcholish Madjid, Dawam Rahardjo, Komaruddin Hidayat, dan Budhy Munawar Rachman. Memang Paramadina bukan lah sebuah Institusi Dialog Antarumat Beragama seperti lembaga sebelumnya yang disebutkan diatas, tapi Paramadina sebagai lembaga pendidikan ikut juga mendorong pengembangan Islam Inklusif dan turut mempromosikan toleransi antaragama. masih banyak lagi lembaga swadaya masyarakat di daerah-daerah yang ikut berpartisipasi aktif menggerakkan Dialog dan sangat efektif membantu terciptanya kehidupan yang aman.
Dalam ruang Akademik, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 1961 sudah mulai mendorong pentingnya Dialog antar  umat  ber  agama  dengan  membuat jurusan per  bandingan agama pada fakultas Ushuluddin. Ada beberapa mata kuliah yang ber hubungan dengan studi agama-agama seperti Comparative Study Religion, History of Religion, dan Science of Religion, kesemuanya ini tak lepas dari peran Prof Mukti Ali. Pada 2002 Universitas Gadjah Mada juga membuat satu Program Studi yang bergerak pada Isu- isu lintas Agama dan Budaya yang diberi nama CRCS, lalu diikuti dengan dibuatnya ICRS (Indonesian Consortium for Religious Studies) tahun 2007. Lembaga pendidikan ini mem buka program doktoral atas kerjasama tiga kampus UGM, UIN Sunan Kalijaga, dan Universitas Kristen Duta Wacana 4 . Tujuan dari
4 J.B Banawiratma, Zainal Abidin Bagir etc, Dialog  Antarumat
ICRS ini yaitu untuk melahirkan pemimpin- pemimpin agama dan masyarakat yang ber- akar kuat pada tradisi agama lain melalui penelitian mendalam dan pengalaman belajar ber sama penganut agama lain.
Dilihat dari sejarahnya, Dialog Antarumat Beragama baik itu di dunia Internasional maupun Indonesia muncul secara bersamaan. dialog sebagai strategi untuk advokasi dalam dinamika membangun, menegakkan dan mengembangkan rasa toleransi berawal dari kesadaran untuk bisa hidup bersama antar pemeluk agama yang satu dan yang lain secara damai. dialog antarumat beragama juga merupakan buah hasil pemikiran para pemimpin dan aktivis keagamaan yang punya visi dan misi yang sama dalam upaya mem- bangun dunia yang lebih aman. Tapi yang penting untuk di garisbawahi adalah para pihak yang akan melakukan dialog harusnya bisa menyingkar kan sikap Streotip nya dahulu, agar tujuan dialog itu bisa tercapai dengan baik.

## b.  Masa Orde Baru

## 1. Pembentukan Wadah Musyawarah Antar umat Beragama (WMAUB)
Istilah kerukunan umat beragama secara formal digunakan pertama kali ketika penyelenggaraan musyawarah antar umat beragama oleh pemerintah pada tanggal 30 November 1967 di gedung dewan per timbangan agung Jakarta. Di- selenggara kan nya  musyawarah  antar umat ber agama, karena saat itu bangsa kita mengalami ketegangan hubungan antar ber bagai penganut agama di beberapa daerah, yang jika tidak segera diatasi akan dapat membahayakan persatuan bangsa Indonesia.
Beragama:  Gagasan  dan  Praktik  di  Indonesia , (Cet I, Jakarta: Mizan Publika, 2010), hlm. 61-62.
Musyawarah tersebut merupakan per- temuan awal antara pemimpin agama/ pemuka berbagai agama di Indonesia dalam rangka membahas masalah- masalah men dasar dalam hubungan antar umat ber agama di Indonesia. Meskipun banyak pihak menilai pertemuan itu telah gagal, tetapi sesudah pertemuan per tama tersebut berlanjut berbagai jenis per- temuan dan kegiatan antar agama yang dip rakarsai oleh pemerintah, antara lain berupa dialog, musyawarah, konsultasi, kunjungan kerja pimpinan majelis- majelis agama secara bersama-sama ke daerah, seminar cendekiawan antar berbagai agama, dan sebagainya. 5
Pada waktu Alamsyah Ratu Perwira- negara menjabat sebagai menteri agama, wadah kerukunan telah dibentuk dengan nama wadah musyawarah antarumat ber agama (WMAUB) berdasarkan surat keputusan menteri agama nomor 35 tanggal 30 Juni 1980. Wadah tersebut me miliki fungsi sebagai forum konsultasi dan komunikasi antar pemimpin- pemimpin/pemuka-pemuka agama. se- cara lebih rinci: a) sebagai forum untuk mem  bicara kan  tanggung  jawab  bersama dan kerja sama antar warga negara yang me nganut berbagai agama; b) sebagai forum untuk mem bicarakan kerja sama dengan pemerintah.
Dalam konsideran surat keputusan menteri agama itu dijelaskan tujuan dari wadah musyawarah antar umat ber- agama itu ialah: untuk meningkatkan pembinaan kerukunan hidup diantara sesama umat beragama demi terciptanya kesatuan dan persatuan bangsa. Saat itu Suasana ketegangan dan pertentangan
5 Muhaimin AG (Ed), Damai  di  Dunia  Damai  Untuk  Semua: Perspektif  Berbagai  Agama , (Jakarta: Puslibang Kehidupan Beragama Departemen Agama RI, 2004), hlm. 16-17.
dalam kehidupan beragama muncul ke- permuka an, diantaranya adalah: kasus perusakan tempat-tempat ibadah, cara- cara penyiaran agama kepada orang yang telah memeluk suatu agama, pendirian rumah ibadah, serta kompetisi yang tidak sehat, yang berakibat munculnya fenomena disintegarasi dan perselisihan di kalangan umat beragama, sekalipun saat itu benturan fisik tidak pernah terjadi. Keberadaan wadah ini dapat memberikan kontribusi terhadap kerukunan hidup umat di antara sesame umat beragama, seratak esatuan dan persatuan bangsa saat itu telah dirasakan, walaupun di- sadari masih banyak persoalan yang belum dapat diselesaikan secara tuntas.

## 2. Lembaga Pengkajian Kerukunan Antarumat Beragama (LPKUB)
Pada waktu Tarmidzi Taher menjabat sebagai menteri agama, melalui proyek pem binaan kerukunan umat beragama di bentuk lembaga pengkajian kerukunan antarumat beragama (LPKUB) di Yogyakarta, Medan, dan Ambon. Tepatnya pada kongres ke-1 Agama-agama di Yogyakarta 11-12 Oktober 1993. Lembga itu pertama kali dipimpin oleh (Alm) Prof. Dr. Burhanuddin Daya, guru besar IAIN (sekarang UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Fungsi dan tujuan dibentuknya lembaga pengkajian ini tidak jauh berbeda dengan WMUB. Pertama , mengkaji dan mengembangkan pemikiran keagamaan tentang hubungan yang harmonis antar pemeluk agama yang berbeda; dan kedua , me nyumbang kan  pemikiran  ke agama- an pada pemerintah tentang hubungan antar agama yang harmonis. LPKUB membuat  kajian-kajian  yang  di harap  kan
dapat memperkaya kultur kerukunan dalam masyarakat Indonesia dan masyarakat internasional. Sesuai dengan politik citra Tarmizi Taher, LPKUB juga diharapakan menjadi lembaga kajian serius tentang kerukunan ber agama di Indonesia bagi masyarakat regional maupun internasional. 6 Untuk tujuan tersebut, salah satu langkah yang diambil LPKUB yaitu menerbitkan jurnal inter- nasional Religiosa yang ditulis dalam bahasa Arab, Inggris dan Prancis. LPKUB lebih menekankan pada pengkajian yang me libatkan  cendekiawan-cendekiawan dari berbagai agama.,karena itu lembaga ini bersifat elit dan kurang menyentuh masyarakat bawah.

## c.  Masa Reformasi
Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa orientasi program kerukunan umat beragama pada masa orde baru lebih bersifat top-down (dari elit ke masyarakat). bagaimana dengan periodisasi reformasi.
Salah satu semangat reformasi yang paling kuat adalah kebebasan berpendapat bagi semua pihak. Perangkat-perangkat social-politik dibuat sedemikian rupa untuk me ngubah situasi totalitarian di masa orde baru ke kondisi yang lebih egaliter. Kesadaran akan perbedaan dan masyarakat yang multi- cultural bergaung dengan kuat.
Seiring dengan lahirnya periode reformasi  yang  diwarnai  konflik  antaretnis dan agama di be be rapa wilayah di Indonesia, di tambah kompleksitas permasalahan ke- rukunan, maka focus yang dikembangkan oleh kemenag kemudian adalah teologi
6 Usep Fathudin, H. Tarmizi Taher: Globalisasi Kerukunan, dalam Azyumardi Azra dan Saiful Umam (ed), Menteri-Menteri Agama RI;  Biografi  Sosial-Politik,  (Jakarta:  INIS,  PPIM  dana  Litbang Kemenag, 1998), hlm. 422-433.
kerukunan multikultural. 7 Hal itu dimulai oleh menteri agama Tolchah Hasan dan Said Agil Husin Almunawar. Dalam konteks tersebut kerukunan umat beragama lebih diarahkan pada perwujudan rasa kemanusiaan dengan ke bijakan “pengembangan wawasan multi- kultural” serta dengan pen dekatan yang ber  sifat  “ bottom up ”. Jika konsep agree disagreement (Mukti Ali) lebih berorientasi kepada pengakuan akan perbedaan (toleransi), maka pada era reformasi idealnya ber orien tasi pada komunikasi dan kerjasama yang tulus antar pemeluk agama. Dalam kaitan ini dikembang kan wawasan multikultural pada segenap unsur dan lapisan masyarakat yang hasilnya kelak diharapkan terwujud masyarakat yang mempunyai kesadaran tidak saja mau mengakui perbedaan, tetapi mampu hidup saling menghargai, menghormati secara tulus, komunikatif dan terbuka, tidak saling curiga, memberi tempat terhadap keragaman, tradisi, adat maupun budaya, dan yang paling utama adalah berkembang sikap tolong menolong sebagai perwujudan rasa kemanusia an yang dalam dari ajaran masing- masing agama (melampaui toleransi).
Hubungan yang mengglobal dan intensif menyadarkan akan pentingnya sebuah wawasan tentang bagaiaman hidup ber- dampingan dalam masyarakat yang beragam, dengan tidak saja bersikap toleran akan per- beda an, tetapi juga bisa berbagi kesadaran yang tulus dan bekerjasama dalam suasana saling memperkuat iman masing-masing. 8
Perhatian kemenag saat periode reformasi pada praktik dialog antaragama yang lebih mambumi (dibanding pada masa orde baru) ditunjukkan dalam upayanya menangani kerawanan konflik agama dengan lebih me-
7 Muhaimin AG (Ed), Damai  di  Dunia  Damai  Untuk  Semua: Perspektif Berbagai Agama… hlm, 17-18.
8 Muhaimin AG (Ed), Damai  di  Dunia  Damai  Untuk  Semua: Perspektif Berbagai Agama… hlm, 13-23.
libat  kan masyarakat. sesuai dengan semangat otonomisasi pada masa kepemimpinan menteri agama Maftuh Basyuni pada tahun 2006, di tetap kan peraturan bersama antara Kemenag dan Kemendagri No. 8 dan 9, yaitu tentang kewenangan daerah dalam pe- melihara an kerukunan umat beragama, serta pemberdaya an Forum kerukunan antar umat beragama, dan pendirian rumah ibadat.
Dalam perspektif yang lebih multikultural, pemberian porsi yang lebih besar kepada pemerintah dan masyarakat daerah dalam me nangani program kerukunan umat ber- agama sangatlah relevan untuk membeda kan orde reformasi dari orde baru.

## 1. Litbang Kemenag dan Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB)
Untuk melihat lebih jauh bagaimana kerukunan multikultural lebih digalakkan oleh Kemenag, kita perlu meneropong Kemenag dengan lebih mendalam, dalam mengolah program kerukunan antar umat beragama. di kemenag sejak periode reformasi, program-program kerukunan ditangani dan dikelola oleh dua institusi. Institusi pertama adalah Litbang dan Diklat Kemenag yang mengurusi perencanaan kebijakan-kebijakan kerukunan umat beragama, termasuk di dalamnya penelitian-penelitian dan sosialisasi regulasi tentang kerukunan antar umat ber agama. institusi kedua adalah Pusat kerukunan Antar umat beragama (PKUB) di bawah sekretariat jenderal. PKUB salah satu badan Kemenag yang melaksanakan program-program operasional kerukunan umat beragama. apa yang telah, sedang, dan akan dilakukan kemenag tentang kerukunan umat beragama sangat terkait dengan dua divisi kemenag tersebut. 9
9 J.B Banawiratma, Zainal Abidin Bagir etc, Dialog  Antarumat
Jika litbang dan Diklat adalah lembaga think tank Kemenag dengan ben tuk aktivitas riset dan pelatihan yang salah satu nya diperuntukkan bagi pengembangan Kerukuna Umat Ber- agama, maka PKUB adalah lembaga fungsi onal yang meng operasikan pro- gram-program Kerukunan Umat Ber- agama Kemenag di lapangan. Secara ke- lembagaan PKUB yang berada di bawah sekretaris jenderal Kemenag ber beda dengan Litbang, tetapi dalam peren- canaan dan pelaksanaan program-pro- gram KUB, keduanya tidak dapat dipisah- kan.
Benih kelahiran PKUB (2001) sendiri sebenarnya sudah mulai ditanam sejak masa kepemimpinan menteri Tarmizi Taher yang membidani kelahiran Lem- baga Pengkajian Kerukunan Umat Ber- agama (LPKUB) di Yogyakarta pada masa akhir ke jaya an masa orde baru. Karena LPKUB di diri kan bukan sebagai lembaga fungsional dalam aktivitasa hubungan lintas agama, namun lebih sebagai lem baga riset untuk mencari faktor- faktor  pe nyebab  konflik  dan  perekat pasca  konflik  yang  tidak  berhubungan langsung dengan lembaga keagamaan dan  ke masyarakatan, 10 maka misi dasar Kemenag yang ingin mendorong praktik kerukunan lintas agama di tingkat lokal dan grass root tidak begitu terasa implikasinya.
Dengan didirikannya PKUB, peran fungsi onal Kemenag dalam menangani konflik  antaragama  dan  program- program pen cegahan nya menjadi se- makin eksplisit. PKUB menjadi tulang punggung kemenag dalam melaksanakan
Beragama: Gagasan dan Praktik di Indonesia ..hlm. 75.
10 Asep Syaefullah, Merukunkan Umat Beragama: Studi Pemikiran Tarmizi Taher , (Jakarta: Grafindo, 2007), hlm. 175.
program rekonsiliasi di berbagai daerah, pemetaan  konflik,  lokakarya,  orientasi, dan dialog tentang kerukunan, juga yang terpenting adalah memfasilitasi kelahiran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang mendiseminasikan ide-ide ke rukunan antarumat beragama di tingkat masyarakat. secara garis besar program- program PKUB dapat dibagi menjadi tiga yaitu:  (1)  kegiatan  pencegahan  konflik antaragama, (2) kegiatan rekonsiliasi dan  pemulihan  pasca  konflik,  dan  (3) penguatan kerjasama antaragama. 11

## 2. Forum Kerukunan Antarumat Ber- agama (FKUB)
Jika Litbang dan Diklat menjadi konsep- tor dalam program Kerukunan Umat ber- agama sedangkan PKUB menjadi pelak- sana, maka FKUB menjadi rekan utama ke dua nya di tiap daerah di Indonesia. Dikata    kan  men jadi  rekan  karena,  FKUB bukan lembaga birokrasi yang tunduk terhadap lembaga yang berada diatasnya, tetapi lebih merupakan lembaga yang dibentuk oleh wakil-wakil umat yang mempunyai kewenangan tersendiri untuk memutuskan kebijaksanaan dan program kerukunan umat beragama di daerahnya masing-masing. Pasal- pasal pendirian FKUB di tiap daerah menyebutkan bahwa pengurus FKUB memiliki kriteria yang jelas di mana setiap kelompok agama mem punyai perwakilan, ditambah per wakilan dari pemerintah (Gubernur/Bupati, Kemenag atau yang mewakilinya) sebagai dewan penasihat.  Semangat  pem ber dayaan FKUB tak lepas dari era otonomisasi, dimana daerah-daerah didorong untuk
11 J.B Banawiratma, Zainal Abidin Bagir etc, Dialog  Antarumat Beragama: Gagasan dan Praktik di Indonesia… hlm. 79.
lebih mempunyai peran dalam berbagai program pembangunan.
Dasar pembentukan FKUB adalah Peraturan bersama Kemenag dan Kemendagri No. 8 dan 9 tentang pem ber- dayaan FKUB. Menurut Perber tersebut, FKUB didirikan oleh masyarakat di tiap Provinsi dan daerah masing-masing yang difasilitasi oleh Pemda. Keanggotaan FKUB terdiri atas pemuka agama setempat (pasal 10/1) yang berjumlah 21 orang di tingkat Provinsi dan 17 orang di tingkat kabupaten (10/2). Komposisi jumlah ke anggotaan dihitung berdasarkan per bandingan jumlah pemeluk agama setempat dengan keterwakilan minimal satu orang dari setiap agama yang ada di Provonsi atau kabupaten tersebut. Menurut Perber tersebut, tujuan utama FKUB adalah menjadi lembaga referensi dan pengembang wacana serta praktik- praktik kerukunan anatarumat beragama di daerah setempat. Di wilayah propinsi, kabupaten atau kota FKUB bertugas. (1) melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat, menampung aspi rasi ormas keagamaan, dan aspirasi masyarakat, menyalurkan aspirasi ormas ke agamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Gubernur, Bupati, atau Walikota; (2) Me   laku kan  Sosialisasi  peraturan  per- undang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pem berdayaan  masyarakat. 12
Hingga saat ini FKUB sudah ter- bentuk hampir di seluruh Provinsi dan kebanyakan kabupaten di Indonesia. 13
12 Teks Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, No. 8 dan 9 Tahun 2006.
13 J.B Banawiratma, Zainal Abidin Bagir etc, Dialog Antarumat Beragama: Gagasan dan Praktik di Indonesia…hlm. 86.
Dari sudut jumlah, bila merujuk pada pasal peralihan Perber tersebut, program KUB bisa dikatakan telah mencapai target. Menag dan Mendagri menargetkan pada 21 Maret 2007 FKUB sudah terbentuk di semua Provinsi dan kabupaten di seluruh Indonesia. Dalam perspektif Kemenag, periode reformasi yang lebih sadar akan masyarakat multicultural dan terbentuk- nya FKUB di berbagai daerah telah mem buka tradisi baru dalam program pembangunan yang langsung melibatkan masyarakat, tidak seperti pada masa orde baru yang membuat masyarakat menunggu program dari pemerintah, sebaliknya masyarakat didorong dan difasilitasi untuk bertemu dan berdialog dalam mem bicara kan banyak hal. Per tanya an nya  adalah,  sejauh  mana eksistensi FKUB di berbagai daerah dalam mengemban misi kerukunan ini? Untuk menjawabnya butuh kajian berbasis riset yang lebih mendalam.

## C.  Penutup
Seiring dengan dinamika kehidupan yang terus berjalan, dan semakin kompleksnya per soalan kerukunan maka yang harus di- kembang kan kemudian, yakni peran aktif negara unutk memberdayakan masyarakat yang sadar akan kerukunan, dengan cara demikian diharapkan selain masyarakat dapat me laksanakan agamanya secara pribadi maupun sosial, juga secara bersama-sama dapat memajukan peradaban sekaligus mem- bawa negara ini pada posisi yang kuat dalam percaturan antar bangsa-bangsa. Disinilah sebenarnya arti penting keberadaan dan peranan institusi pemerintah dan organisasi/ lembaga keagamaan untuk membina masyarakat yang sering dihadapkan pada
problema kemajemukan. Dalam hal ini tentu saja semua pihak harus mengikuti garis atau arah pembinaan kehidupan keagamaan, yakni bahwa Indonesia bukan negara sekuler dan juga bukan negara teokrasi. Hal itu tercermin dalam formulasi pasal 29 UUD 1945 tentang Agama. hanya saja pasal ini belum dijabarkan ke dalam undang-undang sebagaimana halnya pasal UUD 1945 lainnya.
Membangun kehidupan umat beragama yang harmonis bukan merupakan agenda yang ringan. Agenda ini harus dijalankan dengan hati-hati mengingat agama sangat me libat kan aspek emosi umat, sehingga sebagian mereka lebih cenderung pada “klaim kebenaran” daripada “mencari ke- benaran”. Meskipun sejumlah kebijakan telah digulir kan, pada umumnya masih sering terjadi gesekan-gesekan di tingkat lapangan, ter utama berkaitan dengan penyiaran agama, pembangunan rumah ibadah, perkawinan berbeda agama, bantuan luar negeri, perayaan hari-hari besar keagamaan, kegiatan aliran sempalan, penodaan agama dan sebagainya.
Kehadiran kementerian Agama sendiri secara struktural dan secara historis fungsi- onal di Indonesia (didirikan tanggal 3 Januari 1946) adalah merupakan implementasi dari UUD 1945, yakni berdasar atas ketuhanan yang maha esa dan negara menjamin kemerdeka - an tiap-tiap penduduk untuk me meluk agama nya dan beribadat menurut agama- nya masing-masing. Seiring dengan itu, tugas pokok kementerian Agama adalah melayani, membimbing, dan membina kehidupan beragama warga negara. Dan dalam men- jalan kan pelayanan, pembimbingan dan pembina an umat beragama itu, pemerintah tidak diperkenankan mencampuri akidah atau teologi masing-masing agama.
Tugas menjaga dan membina akidah
umat adalah fungsi majelis-majelis agama dan pimpinan agama. dalam kaitannya dengan ormas termasuk lembaga keagamaan, pemerintah mempunyai kewenangan sebagai Pembina lembaga dan organisasi masyarakat agar supaya pranata-pranata yang ada di dalamnya berkembang sehat dan mandiri.
Dalam kaitan dengan pengembangan lembaga dan pemberdayaan umat, pemerintah tentu harus mengacu dan berpedoman pada tata aturan dan perundang-undangan yang ber laku. Oleh karena itu dalam undang-undang program pembangunan nasional No.25 tahun 2000 digariskan program pembangunan bidang agama sebagai berikut: (1) program peningkatan pelayanan kehidupan beragama. (2) program peningkatan pemahaman dan pengamalan agama, dan kerukuna antarumat ber agama; (3) program peningkatan kualitas pendidikan agama; (4) program pembinaan lembaga social keagamaan dan lembaga pen- didikan tradisional keagamaan. sasaran yang ingin dicapai melalui pelaksanaan program- program tersebut antara lain adalah meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan pribadi, masyarakat, bangsa, dan negara, serta ter- cipta nya kerukunan hidup intern dan antar umat beragama.
Dirasa perlu kementerian Agama sebagai instrument penting negara untuk terlibat lebih proaktif untuk;
Pertama , memposisikan diri mengisi tempat yang ditinggalkan P4 (Lembaga pedoman pengamalan dan penghayatan pancasila), untuk merancang dan melaksana- kan program pembinaan akhlak dan kerukunan hidup beragama yang sungguh- sungguh dengan mengunggulkan pendekatan dialogis.
Kedua , melakukan penelitian yang
sungguh-sungguh sampai ke pelosok desa di daerah yang selalu rukun, daerah yang sering mengalami kerusuhan, dan daerah yang di- perkirakan mengandung potensi tidak rukun.
Ketiga , dalam jangka pendek pimpinan formal dan non-formal daerah kabupaten, kecamatan dan desa difungsikan secara aktif dan terpadu dalam mensosialisasikan konsep- konsep kerukunan kepada seluruh lapisan masyarakat, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki berdasarkan otonomi daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Banawiratma J.B, Bagir Abidin Zainal etc, Dialog  Antarumat  Beragama:  Gagasan dan Praktik di Indonesia , Cet I, Jakarta: Mizan Publika, 2010.
Daya Burhanudin, Agama Dialogis: Merenda Dialektika Idealita dan Realita Hubungan Antaragama , Cet 1, Yogyakarta: Mataram- Minang Lintas Budaya, 2004.
Fathudin Usep, H. Tarmizi Taher: Globalisasi Kerukunan , dalam Azyumardi Azra dan Saiful Umam (ed), Menteri-Menteri Agama RI; Biografi Sosial-Politik , Jakarta: INIS, PPIM dana Litbang Kemenag, 1998. Mujiburrahman, Feeling Threatened: Muslim- Christian Relations in Indonesia`s New Order , Leiden: Amsterdam University Press, 2006.
Muhaimin AG (Ed), Damai di Dunia Damai Untuk  Semua  :  Perspektif  Berbagai Agama , (Jakarta : Puslibang Kehidupan Beragama Departemen Agama RI, 2004. Syaefullah Asep, Merukunkan Umat Beragama: Studi Pemikiran Tarmizi Taher , Jakarta: Grafindo, 2007.
Teks Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, No. 8 dan 9 Tahun 2006.