## LEMBAGA KOMUNITAS LOKAL

## (STUDI TENTANG PERANNYA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KELURAHAN DI KOTA SEMARANG 2016)
Suharto

## Dosen FISIP Universitas Wahid Hasyim Semarang

## Abstract
Institutional  Local  Communities  are  local  community  institutions  that  are  built  and strengthened  according to  the  needs  of the  community  in  a  process  of  social  transformation that  is  rooted,  acknowledged  and  accepted  by  the  community.  The  role  of  local  community institutions  in  community  empowerment  is  one  of  them  participate  in  poverty  reduction program which includes all  activities of empowerment of village / village community. In the empowerment  of  the  community  the  main  target  is  the  powerless  community  (poor)  in  the broadest  sense  and  in  fact  most  of  the  poor  are  urban  community.  In  the  community empowerment  program  has  always  been  encouraged  to  be  more  pro  poor  and  give  more opportunities to the role of the community in community empowerment, especially the poor in Kelurahan.  The existence of local community institutions in accordance with the interests and needs  of  these  communities  can  be  a  driver  of  social  capital  for  the  process  of  social transformation from the condition of a powerless society into a powerless society, self-reliant and civil society who aspired together. The role of local community institutions BKM, LPMK and  PKK  community  empowerment  Muktiharjo  Kidul  Urban  Village  that  all  institutions participate  in  poverty  alleviation  urban  village  community  and  the  role  of  each  local community  institutions  in  doing every  community  empowerment  activities  of the village  tend to  support  and  try  with  the  aim  that  the  community  more  empowered,  independent  and prosperous.

## Keywords: Local Community Institution, Community Empowerment

## A. Pendahuluan
Pada periode Maret 2014 Jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah sebanyak 4,836 juta orang (14,46%),  mengalami  kenaikan  sebanyak  25,11  ribu  orang  (0,02%)  dibandingkan  periode  September 2013 sebanyak 4.811 juta orang (14,44%). Kenaikan kemiskinan berada di daerah perkotaan sebanyak 32,21  ribu  orang,  sedangkan  di  daerah  perdesaan  justru  mengalami  penurunan  sebanyak  7,09  ribu orang.  Distribusi  jumlah  penduduk  miskin  pada  periode  Maret  2013  sebagian  besar  berada  di  daerah perdesaan  (59,78%),  menurun  dibanding  periode  September  2013  (60,24%).  Capaian  persentase penduduk  miskin  Jawa  Tengah  pada  periode  Maret  2014  sebesar  14,46%  ini  masih  berada  di  atas Nasional 11,25%.
Berdasarkan basis data terpadu PPLS 2011, saat ini di Jawa Tengah terdapat 50 kecamatan (di 15  kabupaten)  dengan  tingkat  kemiskinan  tinggi,  234  kecamatan  (di  27  kabupaten)  dengan  tingkat kemiskinan  sedang,  dan  289  kecamatan  (di  30  kabupaten/kota).  Dari  total  8.578  desa/kelurahan  di Jawa  Tengah,  terdapat  1.479  desa/kelurahan  (terdiri  dari  1.356  desa  dan  123  kelurahan)  masuk kategori  tingkat  kemiskinan  tinggi,  2.235  desa/kelurahan  (terdiri  dari  2.080  desa  dan  155  kelurahan) masuk kategori tingkat kemiskinan sedang, dan 4.864  desa/kelurahan (terdiri dari 4.373 desa dan 491 kelurahan)  masuk  kategori  tingkat  kemiskinan  rendah.  ( sumber  :  paparan  Kepala  Bappeda  Jateng pada  workshop  Peningkatan  Peran  Daerah  dalam  Penanggulangan  Kemiskinan,  Semarang  26 Agustus 2014 ).
Dalam kaitannya dengan peran kelembagaan komunitas lokal dalam pemberdayaan masyarakat yaitu berpartisipasi dalam penanggulangan kemiskinan, maka perlu untuk  mengetahui  bagaimanakah perannya  dari  setiap  lembaga  komunitas  lokal  dalam  melakukan  kegiatan  pemberdayaan  masyarakat kelurahan.  Karena  dalam  pemberdayaan  masyarakat,  sasaran  utama  adalah  masyarakat  yang  tidak berdaya (miskin) dalam arti luas dan secara nyata sebagian besar yang miskin adalah daerah perkotaan. Kelembagaan  Komunitas  Lokal  merupakan  lembaga  masyarakat  lokal  yang  dibangun  dan  diperkuat sesuai  kebutuhan  masyarakat  dalam  proses  transformasi  sosial  yang  mengakar,  diakui  dan  diterima masyarakat.
Maka  dalam  program  pemberdayaan  masyarakat    selalu  didorong  untuk pro  poor dan  lebih memberikan  peluang  yang  besar  terhadap  peran  masyarakat  dalam  pemberdayaan  masyarakat khususnya  masyarakat  miskin  di  Kelurahan.  Secara  umum  pemberdayaan  masyarakat  merupakan upaya  untuk  memulihkan  atau  meningkatkan  keberdayaan  suatu  komunitas  untuk  mampu  berbuat sesuai dengan harkat dan martabat mereka dalam melaksanakan hak-hak dan tanggung jawab mereka sebagai  komunitas  manusia  &  warga  Negara.  Untuk  dapat  memulihkan  kembali  harkat  dan  martabat komunitas (warga miskin), pentingnya peran dari kelembagaan komunitas lokal dalam pemberdayaan masyarakat  yang  menjadi  pola  pendekatan  program  penanggulangan  kemiskinan  yang  sekarang  baru gencar-gencarnya digalakkan Pemerintah.
Dengan  demikian  untuk  mengetahui  sejauhmana  peran  kelembagaaan  komunitas  lokal  dalam pemberdayaan  masyarakat  kelurahan,  maka  dilakukan  penelitian  kasus  peran  dari  kelembagaan komunitas  lokal  yaitu  LPMK,  BKM,  PKK  dalam  pemberdayaan  masyarakat  kelurahan Muktiharjo Kidul Kecamatan Pedurungan di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.

## B. Kelembagaan Komunitas Lokal Dan Pemberdayaan Masyarakat
Ada berbagai definisi kelembagaan yang disampaikan oleh beberapa ahli dari berbagai bidang. Menurut Ruttan dan Hayami, (1984) Lembaga adalah aturan di dalam suatu kelompok masyarakat atau
organisasi yang menfasilitasi koordinasi antar anggotanya untuk membantu mereka dengan harapan di mana setiap orang dapat bekerja sama atau berhubungan satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan bersama yang diinginkan.  Sedangkan menurut Ostrom, (1985-1986) kelembagaan diidentikan dengan aturan dan rambu-rambu sebagai panduan yang dipakai oleh para anggota suatu kelompok masyarakat untuk  mengatur  hubungan  yang  saling  mengikat  atau  saling  tergantung  satu  sama  lain.  Penataan institusi  (institusional  arragements  dapat  ditentukan  oleh  beberapa  unsur-unsur  aturan  operasional untuk mengatur pemanfaatan sumber daya, aturan kolektif untuk menentukan menegakkan hukum atau aturan  itu  sendiri  dan  untuk  merubah  aturan  operasional  serta  mengatur  hubungan  kewenangan organisasi.
Sedangkan  Pusat  Bahasa,  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (1997)  kelembagaan  didefinisikan sebagai suatu sistem badan sosial atau organisasi yang melakukan suatu usaha untuk mencapai tujuan tertentu.  Dengan  demikian  kelembagaan  adalah  sebagai  suatu  tatanan  dan  pola  hubungan  antara anggota  masyarakat  atau  organisasi  yang  saling  mengikat  yang  dapat  menentukan  bentuk  hubungan antar manusia atau antar organisasi yang diwadahi dalam suatu organisasi atau jaringan dan ditentukan oleh  faktor-faktor  pembatas  dan  pengikat  berupa  norma,  kode  etik  atauran  formal  maupun  informal untuk pengendalian perilaku sosial serta insentif untuk bekerjasama dan mencapai tujuan bersama.
Pada  umumnya  Lembaga  dapat  dibedakan  menjadi  dua  jenis,  yaitu  lembaga  formal  dan lembaga non-formal. Sedangkan menurut Sitti Bulkis (2011), Kelembagaan lokal dan area aktivitasnya terbagi  menjadi  tiga  kategori,  yaitu  kategori  sektor  publik  (administrasi  lokal  dan  pemerintah  lokal); kategori sektor sukarela (organisasi keanggotaan dan koperasi); kategori sektor swasta (organisasi jasa dan  bisnis  swasta).  Bentuk  resmi  suatu  lembaga  yaitu  lembaga  garis  (line  organization,  military organization)  lembaga  garis  dan  staf  (line  and  staff  organization);  lembaga  fungsi  (functional organization).  Jadi  pengertian  dari  kelembagaan  adalah  suatu  sistem  sosial  yang  melakukan  usaha untuk mencapai tujuan tertentu yang menfokuskan pada perilaku dengan nilai, norma, dan aturan yang mengikutinya, serta memiliki bentuk dan area aktivitas tempat berlangsungnya.
Untuk mengetahui lebih rinci dasar hukum pembentukan lembga kemasyarakatan yang berada di kelurahan dapat dilihat dalam skema berikut :
UU NO 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAH DAERAH
PP NO 73 TAHUN 2005 TENTANG KELURAHAN
PERMENDAGRI NO 5 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PENATAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

## LANDASAN HUKUM PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN :

## PERDA NO 4 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI KELURAHAN
Kelembagaan  Komunitas  Lokal  merupakan  lembaga  masyarakat  lokal  yang  dibangun  dan diperkuat  sesuai  kebutuhan  masyarakat  dalam  proses  transformasi  sosial  yang  mengakar,  diakui  dan diterima  masyarakat.    Banyak  lembaga  komunitas  lokal  yang  telah  dibangun  dan  diperkuat  sesuai kebutuhan  masyarakat  misalnya  seperti  BPD  dan  LKMD  khusus  di  Desa,  sedangkan  LPMK  di Kelurahan,  dan  PKK  serta  BKM  di  Desa  maupun  di  Kelurahan.  Lembaga  ini  diharapkan mencerminkan  representasi  dari  seluruh  masyarakat  warga  yang  paling  dapat  dipercaya.  Lembaga komunitas lokal diharapkan pula menjadi lembaga yang peduli terhadap kemiskinan dan kesejahteraan dikomunitasnya  yang  dipercaya  oleh  masyarakat  untuk  berpartisipasi  dalam  penanggulangan kemiskinan.
Berdasarkan  Permendagri  Nomor  5  tahun  2007  Tentang  Pedoman  Penataan  Lembaga Kemasyarakatan:  Pasal  2    ayat  1,  2  dan  4  :  1)  Di  Desa  dan  di  Kelurahan  Dapat  dibentuk  Lembaga Kemasyarakatan,    2)  Pembentukan  Lembaga  Kemasyarakatan    dilakukan  atas  prakarsa  masyarakat dan/atau  atas prakarsa masyarakat  yang difasilitasi Pemerintah melalui musyawarah dan  mufakat,  4) Pembentukan Lembaga  Kemasyarakatan  Kelurahan  ditetapkan  dalam  Peraturan  Daerah Kabupaten/Kota
Adapun kelembagaan  kemasyarkatan yang dimaksud Permendagri Nomor 5 tahun 2007 Pasal 2    ayat  1,  2  dan  4    adalah  :  LPMK  /  LKMD  atau  sebutan  lain,  Lembaga  Adat,  TP.  PKK Kelurahan, RT/RW,  Karang  Taruna,  Lembaga  Kemasyarakatan  lainnya  (  dalam  hal  ini  termasuk  BKM  ).  Dan
berdasarkan  Perda  Nomor  4  tahun  2009  Tentang  Pembentukan  Lembaga  Kemasyarakatan    di Kelurahan:  Pasal  2    ayat  1,  3  dan  4  :  1)  Di Kelurahan  Dapat  dibentuk  Lembaga  Kemasyarakatan,  3) Pembentukan  Lembaga  Kemasyarakatan    dapat  dibentuk  atas  prakarsa  masyarakat  dan/atau  atas prakarsa  masyarakat  yang  difasilitasi  Pemerintah  Daerah  melalui  musyawarah  dan  mufakat,  4)  Hasil Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
Adapun  yang  dimaksud  kelembagaan  dalam  Perda  Nomor  4  tahun  2009  Tentang Pembentukan  Lembaga  Kemasyarakatan    di  Kelurahan:  Pasal  2    ayat  1,  3  dan  4  yaitu  RT,  RW,  TP. PKK, LPMK dan Karang Taruna.  Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dalam PP No 73 Tahun 2005 dijelaskan bahwa LPMK merupakan lembaga yang menampung dan menyalurkan aspirasi  masyarakat,  menggerakkan  prakarsa  dan  partisipasi  serta  swadaya  gotong  royong  dalam meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan. LPMK adalah lembaga penyusun rencana, pelaksana dan pengelola pembangunan serta pelestarian dan pengembangan hasil pembangunan secara partisipatif.
Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam Pedoman Umum dan Pedoman Teknis PNPM P2KP  (PNPM  Mandiri  Perkotaan  2010),  merupakan  nama  generic  dari  suatu  lembaga  pimpinan kolektif  masyarakat  warga  ditingkat  Kelurahan  atau  Desa,  yang  diprakarsai  serta  dikelola  secara mandiri oleh masyarakat warga dalam upaya memenuhi kebutuhan/kepentingan bersama, memecahkan persoalan bersama, dan menyatakan kepedulian bersama dengan berbasis nilai-nilai luhur kemanusiaan (ikhlas,  jujur  dan  adil).  Melakukan  perencanaan  partisipatif  yang  menghasilkan  dokumen  PJM Pronangkis (Program Jangka Menengah-Program PenangulanganKemiskinan) Kelurahan /  Desa yang menjadi  pedoman  dalam  pemberdayaan  masyarakat  Desa/  Kelurahan  menjadi  masyarakat  yang berdaya, mandiri dan madani.
Pemberdayaan  Kesejahteraan  Keluarga  (PKK)  sesuai  dengan  Keputusan  Mendagri  No.  411.4- 401 Tahun 2005 bahwa PKK merupakan lembaga yang memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan  dengan  merencanakan,  melaksanakan,  dan  membina  potensi  masyarakat,  hidup  sehat dan  kegiatan  ekonomi  produktif  melalui  10  program  pokok  PKK.  Pada  dasarnya  PKK  ikut berpartisipasi  dalam  pelaksanaan  program  yang  berkaitan  dengan  pemberdayaan  dan  kesejahteraan keluarga di Desa / Kelurahan.
Pada  dasarnya  lembaga  komunitas  lokal  mempunyai  fungsi  dalam  pemberdayaan  masyarakat lokal  yaitu  antara  lain  :  pertama,  mendorong  peran  serta  masyarakat  dalam  proses  pengambilan keputusan  sehingga  masyarakat  mengalami  proses  transformasi  atau  perubahan  dalam  kapasitasnya (skill,  awareness,  knowledge)  dalam  merencanakan,  melaksanakan  dan  melestarikan  hasil  program  /
kegiatan di masyarakat. Selain itu ada kecenderungan perubahan tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan  di  lingkungan  atau  ditingkat  kelurahan.  Kedua,  mendukung  program penanggulangan  kemiskinan  untuk  mewujudkan  keberdayaan  atau  kesejahteraan  masyarakat  dengan bersinergi    dan  berkoordinasi  dengan  lembaga  komunitas  lainnya  maupun  lembaga  formil  yang  ada sehingga  kesejahteraan  masyarakat  tercapai  dengan  cepat.  Ketiga,  menanamkan  tingkat  kepercayaan kepada  nasyarakat,  dengan  hal  ini  akan  mampu  menggerakkan  kekuatan  swadaya  masyarakat  dan menjadi kekuatan dalam membangkitkan semangat pembangunan masyarakat lokal.
Pemberdayaan  di  tingkat  komunitas  lokal  juga  meliputi  hal-hal  sebagai  berikut  :  1)  Proses pengembangan  hubungan  yang  lebih  setara,  adil,  dan  tanpa  dominasi  di  suatu  komunitas. Pemberdayaan  memerlukan  proses  penyadaran  kritis  masyarakat  tentang  hak-hak  dan  kewajibannya. Pemberdayaan  juga  memerlukan  proses  pengembangan  kepemimpinan  lokal  yang  egaliter  dan memiliki  legitimasi  pada  rakyatnya.  2)  Proses  untuk  memberi  daya/kekuasaan  ( power )  kepada  pihak yang  lemah,  dan  mengurangi  kekuasaan  ( disempower )  kepada  pihak  yang  terlalu  berkuasa  sehingga terjadi keseimbangan. 3) Membutuhkan pembagian kekuasaan ( power sharing ) antara kepemimpinan lokal dengan masyarakat secara  adil. Pembagian  kekuasaan  yang adil berarti adalah penyelenggaraan sistem  demokrasi  di  tataran  komunitas  ( community  democracy ).  Paling  tidak  itu  yang  saat  ini dipercaya oleh gerakan demokrasi di seluruh dunia.
Dalam wacana pembangunan, terminologi peran atau peran serta ( partisipasi ) sangat melekat dengan  terminologi  pemberdayaan  masyarakat,  pengembangan  partisipasi  berarti  dengan  sendirinya adalah  proses  pemberdayaan,  atau  pengembangan  partisipasi  harus  disertai  dengan  proses pemberdayaan. Dalam kenyataannya, pengembangan partisipasi tidak selalu demokratisasi, karena ada jenis-jenis  partisipasi  yang  bersifat  teknis/instrumental.  Karena  itu,  partisipasi  teknis  tidak  dapat dihubungkan dengan pemberdayaan karena proses pemberdayaan jelas tidak akan terjadi tanpa adanya agenda  demokratisasi  komunitas.  Sebab,  pengembangan  partisipasi  bisa  saja  dijalankan  tanpa pemberdayaan.  Partisipasi  juga  tidak  selalu  mendorong  proses  pemberdayaan.  Sama  seperti  konsep partisipasi,  konsep  pemberdayaan  seringkali  dikebiri  pemaknaannya  menjadi  teknis.  Pembedayaan seringkali  diartikan  sebagai  peningkatan  kemampuan  (bahkan  keterampilan)  masyarakat  yang  tidak dalam konteks perubahan komunitas dan demokratisasi.
Oleh  karena  itu  peran  Lembaga–lembaga  komuninas  sebagai  pengembang  program pembangunan  juga  meliputi  peran  sebagai  pengorganisir  rakyat  ( community  organizer) karena partisipasi  warga  harus  dikembangkan  melalui  penguatan  lembaga-lembaga  masyarakat/rakyat (organisasi  sipil)  yang  bisa  menjadi  kelompok  kepentingan  dan  kelompok  penekan  tingkat  lokal  dan mempengaruhi  kebijakan-kebijakan  (mempengaruhi  lembaga  politik  formal  melalui  legislatif  dan eksekutif  lokal).  Penguatan  kelembagaan  masyarakat  (organisasi  sipil  lokal)  ini,  diperlukan  dalam
menopang pemerintahan lokal yang partisipatif ( participatory local governance ) atau komunitas yang demokratis ( demokratic community ).
Pemberdayaan  ( empowerment )  adalah  sebuah  konsep  yang  berhubungan  dengan  ‘kekuasaan’ ( power ).  Dalam  tulisan  Robert  Chambers  (1995),  kekuasaan  ( power )  diartikan  sebagai  kontrol terhadap  berbagai  sumber  kekuasaan,  termasuk  ilmu  pengetahuan  dan  informasi.  Karena  itu, pemikiran penting Chambers mengenai pemberdayaan masyarakat adalah pengambilalihan penguasaan terhadap  ilmu  pengetahuan  dan  informasi,  sebagai  salah  satu  sumber  kekuasaan  yang  penting,  dari orang  luar  (peneliti  dan  agen  pembangunan)  oleh  masyarakat.  Caranya  dengan  menggali  dan menghargai  pengetahuan  dan  teknologi  lokal,  serta  menjadikan  proses  pembelajaran  sebagai  milik masyarakat,  bukan  milik  orang  luar.  Selain  itu,  Chambers  juga  melihat  isu  kekuasaan  dalam  konteks pola hubungan antara  kelompok dominan/elite masyarakat dengan  kelompok ‘bawah’, antara  negara- negara miskin (dalam skala komunitas, nasional maupun global).
Pemberdayaan (empowerment) dalah suatu proses untuk memberikan daya/ kekuasaan (power) kepada  fihak  yang  lemah  (powerless)  dan  mengurangi  kekuasaan  (disempowered)  kepada  fihak  yang terlalu  berkuasa  (powerfull)  sehingga  terjadi  keseimbangan  (Djohani,2003).  Begitu  pula  menurut Rappaport  (1984)  pemberdayaan  adalah  suatu  cara  dengan  mana  rakyat,  organisasi  dan  komunitas diarahkan agar mampu menguasai atau berkuasa atas kehidupannya.
Menurut  Parsons  (1994)  pemberdayaan  menekankan  bahwa  orang  memperoleh  keterampilan, pengetahuan,  dan  kekuasaan  yang  cukup  untuk  mempengaruhi  kehidupannya  dan  kehidupan  orang lain  yang  menjadi  perhatiannya.  Kekuasaan  dalam  konteks  politik  adalah  kemampuan  untuk mempengaruhi  dan  mengatur  kehidupan  warga  (rakyat).  Kekuasaan  politik  harus  dibatasi  dengan membangun sistem demokrasi. Karena itu, salah satu prinsip dasar demokrasi adalah tersedianya ruang partisipasi  warga  yang  mampu  mengontrol  penyalahgunaan  kekuasaan  oleh  pemimpin  yang  diberi mandat  oleh  warga.  Jadi,  kekuasaan  sebenarnya  adalah  milik  rakyat,  tetapi  yang  terjadi  kemudian adalah  pengambilalihan  kekuasaan  oleh  elite  politik  karena  belum/tidak  berfungsinya  sistem pemerintahan  yang  mungkin  ditegakkannya  kedaulatan  rakyat.  Hal  ini  terjadi  karena  rakyat  belum mampu  melindungi  kekuasaannya.  Sedangkan,  pemimpin  politik,  cenderung  untuk  tidak  bersedia membatasi kekuasaannya, bahkan lebih suka memperbesar kekuasaan tersebut.
Pemberdayaan  memerlukan  proses  penyadaran  kritis  masyarakat  tentang  hak-hak  dan kewajibannya.  Pemberdayaan  juga  memerlukan  proses  pengembangan  kepemimpinan  lokal  yang egaliter  dan  memiliki  legitimasi  pada  rakyatnya.  Proses  untuk  memberi  daya/kekuasaan  ( power ) kepada  pihak  yang  lemah,  dan  mengurangi  kekuasaan  ( disempower )  kepada  pihak  yang  terlalu berkuasa  sehingga  terjadi  keseimbangan.  Dalam  kaitannya  dengan  pemberdayaan  masyarakat  perlu adanya kesamaan pandang untuk konsep pengertian ini. Karena dalam pemberdayaan masyarakat jelas
sasaran  utama  adalah  masyarakat  yang  tidak  berdaya  (miskin)  dalam  arti  luas  dan  secara  nyata sebagian  besar  yang  miskin  adalah  di  perkotaan  (kantong  kemiskinan).  Maka  dalam  program pemberdayaan  masyarakat  (penanggulangan  kemiskinan)  selalu  didorong  untuk pro  poor dan  lebih memberikan peluang yang besar terhadap peran kelembagaan komunitas lokal.
Secara  umum  pemberdayaan  masyarakat  merupakan  upaya  untuk  memulihkan  atau meningkatkan keberdayaan suatu komunitas untuk mampu berbuat sesuai dengan harkat dan martabat mereka  dalam  melaksanakan  hak-hak  dan  tanggung  jawab  mereka  sebagai  komunitas  manusia  & warga  Negara.  Untuk  dapat  memulihkan  kembali  harkat  dan  martabat  komunitas  (warga  miskin  / belum  berdaya)  perlu  adanya  pemberdayaan  masyarakat  salah  satunya  antara  lain  program penanggulangan kemiskinan yang sekarang baru gencar-gencarnya digalakkan Pemerintah.
Dengan  mengetahui  informasi  tersebut  dapat  diukur  sampai  sejauh  mana  program  kegiatan yang  dilaksanakan  lembaga  komunitas  local  khususnya  telah  melibatkan  seluruh  komponen ‘masyarakat lokal’ secara aktif dalam pengambilan keputusan, pelaksanaannya maupun pelestariannya. Kecenderungan  yang  sering  terjadi  adalah  program-program  kegiatan/pembangunan  yang  ada  di masyarakat  kurang melihat keterlibatan masyarakat  secara  aktif dan masyarakat berperan serta dalam program  hanya  seremonial  saja  sehingga  program  tersebut  kurang  optimal  dalam  pemberdayaan masyarakat sehingga pelestarian pasca program juga kurang berjalan.
Maka  pola  pendekatan  pemberdayaan  masyarakat  sangat  mementingkan  partisipasi  aktif masyarakat  dalam  setiap  kegiatan  dan  masyarakat  sasaran  selalu  diposisikan  sebagai  pelaku  utama (subjek)  sekaligus  sebagai  sasaran  program  (objek).  Sehingga  pelibatan  dari  proses  perencanaan, pelaksanaan,  pelestariannya  dan  bahkan  di  dukung  oleh  kelembagaan  komunitas  lokal  yang  ada  ( LPMK,  BKM  ,  PKK  dll)  akan  berhasil  optimal  dengan  tercapainya  masyarakat  berdaya  yaitu kesejahteraan masyarakat kelurahan.
Dengan  melihat  konsep-konsep  diatas  maka  peran  kelembagaan  komunitas  lokal  dalam pemberdayaan  masyarakat  di  Kelurahan    mempunyai  posisi  yang  sangat  strategis  dan  juga  menjadi salah  satu  motor  penggerak  partisipasi  masyarakat  dan  pelaku  dari  pemberdayaan  masyarakat  yang efektif.  Pemberdayaan  masyarakat  merupakan  pola  pendekatan  pembangunan  yang  telah  disepakati secara  nasional  dan  mempunyai  tujuan  akhir  yaitu  untuk  mewujudkan  masyarakat  sejahtera  yang berdaya,  mandiri  dan  madani.  Hal  ini  keberhasilannya  juga  ditentukan  oleh  peran  serta  kelembagaan komunitas  lokal yang berkegiatan di masyarakat. Hal ini perlu dibuktikan bahwa  semakin  meningkat keberdayaan  masyarakat  di  kelurahan  (perkotaan)  karena  salah  satunya  ada  peran  kelembagaan komunitas  lokal  dalam    berusaha  untuk    menaikkan    daya  ekonomi  keluarga  mereka  dari  belum berdaya (miskin) menjadi berdaya (sejahtera), daya sosialnya dan daya lingkungannya  (infrastruktur).

## C. Peran  Kelembagaan  Komunitas  Lokal  Dalam  Pemberdayaan    Masyarakat  Kelurahan Muktiharjo Kidul Kec.Pedurungan Kota Semarang.
Kelurahan  Muktiharjo  Kidul  termasuk  wilayah  Kecamatan  Pedurungan  dengan  batas-  batas sebagai  berikut  :  Sebelah  Utara  :  Kelurahan  Muktiharjo  Lor  Kecamatan  Genuk,  Sebelah  Selatan  : Kelurahan  Tlogosari  Kulon  Kecamatan  Pedurungan,  Sebelah  Timur  :  Kelurahan  Tlogosari  Wetan Kecamatan  Pedurungan  dan  Sebelah  Barat  :  Kelurahan  Kaligawe  Kecamatan  Gayamsari.  Jarak  dari Kelurahan  Muktiharjo  Kidul  ke  ibukota  kecamatan  sekitar  2  km  dengan  waktu  tempuh  perjalanan dengan motor kurang lebih 20 menit.
Kecamatan Pedurungan terdiri dari 1.128 Rukun Tetangga  (RT) dan 154 Rukun Warga (RW) yang terhimpun dalam 37.294 Kepala Keluarga. Sampai dengan bulan Mei 2014 wilayah yang paling padat  penduduknya  adalah  Kelurahan  Tlogosari  Kulon  sebesar35.716 jiwa  dan  yang  paling  rendah jumlah penduduknya adalah Kelurahan Penggaron Kidul sebesar 5.597 jiwa.

## C.1.  Peran Kelembagaan BKM ( Badan Keswadayaan Masyarakat ).
Pada  dasarnya  BKM  mempunyai  peran  menghimpun,  menyerap,  mengelola  aspirasi masyarakat  umum  kelurahan  melalui  rembug  warga  berbasis  partisipasi  aktif  dalam  penanganan program  penanggulangan  kemiskinan  menuju  masyarakat  mandiri,  sejahtera  dan  berdaya  melalui program  pemberdayaan  masyarakat  yang  ada  dan  kegiatan  program  kebijakan  Pemerintah Kota/Kelurahan.  Pengembangan,  pengokohan  dan  pemampuan  kelembagaan  yang  dilakukan  dapat dilihat  dari  indikator,  kemampuan  BKM  dalam  menubuhkan  kerjasama  dan  kepercayaan  di  internal BKM,  kemampuan  BKM  untuk  menumbuhkan  kerjasama  dan  kepercayaan  antara  BKM  dengan Masyarakat  atau  eksternal  BKM,  kemampuan  BKM  untuk  memotivasi  warga  dalam  melakukan pembangunan  (peran  BKM  sebagai  Agent  of  social  change)  kemampuan  BKM  dalam  menjalin kemitraan dengan pihak luar.
Hubungan  BKM  dengan  masyarakat,  juga  menjadi  acuan  dalam  melihat  keamfaatan  dalam pengembangan,  pengokohan  dan  pemampuan  kelembagaan.  Dengan  adanya  kegiatan  maupun kepercayaan  yang  diberikan  masyarakat  kepada  BKM,  maka  berimplikasi  pada  terwujudnya  gerakan penanggulangan kemiskinan yang diinisasi oleh BKM dan masyarakat setempat.
Menurut masyarakat, dari beberapa indikator menunjukkan hasil yang cukup baik yaitu seperti kemampuan BKM dalam menjalankan kegiatan pemberdayaan dan penanggulangan kemiskinan, cara penyajian  informasi  dan  pelaksanaan  pengawasan  bersama  yang  dilakukan  masyarakat,  tingkat keterlibatan  masyarakat  dalam  kegiatan  BKM,  serta  tingkat  kepercayaan  atau  akuntabilitas  yang dimiliki BKM kepada masyarakat juga dilakukan cukup baik.
Adapun  mengenai  kemampuan  BKM  dalam  menjalankan  kegiatan  pemberdayaan  dan pembangunan  di  masyarakat,  menunjukan,  bahwa  57%    menyatakan  BKM  cukup  mampu,  dan  34% menyatakan  sangat  mampu  sedangkan  6%    menyatakan  kurang  mampu  dan  tidak  mampu.  Hal  ini menunjukkan sebagian besar BKM cukup mampu melakukannya.

## Diagram
Kegiatan  yang  paling  sering  diikuti  masyarakat  dalam  kegiatan  yang  diselenggarakan  BKM, yang paling banyak adalah pinjaman bergulir KSM, sekitar 28%, pembangunan sarana prasarana dasar lingkungan  sebesar  11%,  sosialisasi  kegiatan  BKM  adalah  16%,  rapat  warga  tahunan  adalah  19%, kegiatan  sosial  BKM,  pemilihan  anggota  BKM  adalah  9%  dan  sisanya  4%  adalah  pelaksanaan perencanaan partisipatif.
Faktor  yang  paling  banyak  mempengaruhi  masyarakat  dalam  kegiatan  BKM  sebagian  besar responden masih belum mempunyai  tingkat  kesadaran yang cukup tinggi.  Faktor yang paling banyak mempengaruhi  keterlibatan  masyarakat  dalam kegiatan  BKM  adalah  karena  motivasi  untuk mendapatkan pinjaman adalah 32%, sedangkan yang sadar untuk membantu orang miskin (27%) dan atas  kesadaran  pribadi  adalah  24%,  diundang  pengurus  BKM  sebesar  11%,  karena  sungkan  sebesar 4%. Tingginya motivasi atau faktor yang mempengaruhi keterlibatan masyarakat dalam kegiatan BKM karena ingin mendapatkan pinjaman, disebabkan oleh ada nya hubungan dengan tingginya keterlibatan masyarakat  dalam  kegiatan  BKM  untuk  ekonomi  bergulir  KSM.  Kegiatan  yang  populer  di  BKM dalam kegiatan masyarakat mempengaruhi motivasi masyarakat dalam terlibat kegiatan BKM.
Bantuan  yang  sering  diberikan  BKM  kepada  masyarakat  dalam  rangka  meberikan  stimulan pemberdayaan maupun pembangunan di masyarakat, adalah sebagian besar berupa pinjaman bergulir sebesar  62%,  pembangunan  infrastruktur  adalah  21%,  pelatihan  masyarakat  sebesar  10%  dan pemberian santunan sebesar 5%.

## Diagram
Dalam  kegiatan  BKM  adalah  rangkaian  proses  pembelajaran  bagi  masyarakat  untuk melakukan  kegiatan  penanggulangan  kemiskinan  dengan  memanfaatkan  segenap  potensi  dan sumberdaya  untuk  memecahkan  permasalahan  yang  muncul  di  masyarakat  secara  mandiri  dan berkelanjutan.  Penyadaran  kritis  dan  pembelajaran  untuk  peningkatakan  kapasitas  dalam pembangunan  di  BKM,  dilakukan  secara  bertahap  dan  berkesinambungan  melaui  dari  kesepakatan bersama  dalam  Rembug  kesiapan  masyarakat,  refleksi  kemiskinan,  perencanaan  partispatif  yang diwujudkan  dalam  PJM  pronangkis,  pelaskanaan  kegiatan  hingga  pengawasan  kegiatan  secara partispatif  secara  bersama-sama  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  sendiri.  Penyadaran  kritis  ini merupakan  dasar  dari  pola  pemberdayaan  masyarakat,  agar  nantinya  masyarakat  mampu
Bantuan yang sering diberikan BKM
kepada masyarakat
melaksanakan  pembangunan  sendiri  tanpa  harus  bergantung  terus  dengan  pemerintah,  dan melaksanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan.
Dalam  pelaksanaan  pembangunan,  sebagian  besar  masyarakat  masih  memberikan  kontribusi yang  belum  riil  atau  signifikan  dengan  kata  lain  nilai  swadayanya  masih  belum  bisa  diukur  secara nyata,  yaitu  yang  berbentuk  tenaga,  ide  dan  konsumsi  saja.  Hal  ini  tampak  dari  jawaban  responden mengenai  kontribusi  yang  diberikan  dalam  pelaksanaan  pembangunan.  Yang  menjawab  kontrbusi dalam  bentuk  tenaga  saja  sebesar  40%,  yang  berbentuk  ide  saja  sebesar  32%,  dan  yang  manjwab tenaga ide dan uang sebesar 21%, yang meberikan kontribusi uang 5% dan yang memberikan asetnya untuk  pembanguna  sebesar  2%,  aset  ini  bisa  berupa  tanah  yang  diberikan  untuk  fasilitas  umum  atau barang pribadi yang dimiliki oleh masyarakat.

## Diagram
Kontribusi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan

## .
C.2   Peran Kelembagaan LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan) Kelurahan Muktiharjo Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.
LPMK  (Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat  Kelurahan)  :  adalah  organisasi  sosial  yang mempunyai  peran  dan  fungsi  dalam  meningkatkan  /  memperdayakan  masyarakat  dengan  melalui lembaga  RT/RW  di  wilayah  kelurahan.  Adapun  Rukun  Warga  (RW)  adalah  suatu  organisasi  sosial kemasyarakatan  yang menggerakan masyarakat di bidang  sosial dalam  wilayah  rukun warga didalam kelurahan/desa.  Tugas  RW  yaitu  membantu  pelayanan  kepada  warga,  mengkoordinir  kegiatan  social kemasyarakatan  ditingkat  wilayah,  menjalin  kerjasama  dengan  lembaga  social  kemasyarakatan ditingkat kelurahan, membantu pemberdayaan potensi yang ada di wilayah. Menghimpun masyarakat warga  dilingkungan  masing-masing  wilayah,  menyelaraskan  satu  kesatuan  diwilayah  yang  menjadi
lingkup  wilayah  tersebut.  RW  juga  sebagai  alat  atau  perangkat  wilayah  yang  membantu kepemerintahan dibawah kelurahan.
RW  selama  ini  mengkoordinir  wilayah  meliputi  RT,  PKK,  BKR,  Posyandu,  PAUD, Dasawisma, Karangtaruna, Lansia, Dawis. Melayani masyarakat surat menyurat kepemerintahan (surat pengantar  untuk  ke  kelurahan,  kecamatan,  kepolisian  dll).  Membantu  Kelurahan  dalam  ikut  menata dan  melaksanakan  pembangunan  dan  pengembangan  wilayah  RW.  Memberi  ide  dan  wawasan  untuk pengembangan  wilayah.  Melindungi  dan  mengawasi  keamanan  ketentraman  dan  keindahan lingkungan  RW,  Memberi  masukan  kepada  pemerintah  yang  perlu  untuk  dikembangkan  atau  diberi bantuan untuk memandirikan masyarakat. Membantu fihak Kelurahan mencari cara untuk masyarakat lingkungan RW bisa maju ekonominya menjadi baik atau mandiri sejahtera.
Sedangkan Rukun Tetangga (RT) merupakan organisasi / lembaga sosial kemasyarakatan yang menggerakan  kegiatan  masyarakat  yang  paling  bawah  (grass  roat)  yaitu  kegiatan  masyarakat  di lingkup  rukun  tetangga.  Sebagai  alat  atau  perangkat  wilayah  yang  membantu  kepengurusan  dibawah RW  setempat.  RT  juga  merupakan  sekelompok  keluarga  yang  tergabung  menjadi  satu  untuk meningkatkan  kedamaian  dan  kemajuan  masyarakat  dalam  bidang  pembangunan  dilingkungan  rukun tetangga. Dan didalam RW dan RT ada kelompok Karang Taruna  yaitu sekelompok pemuda-pemudi yang  aktif  dalam  meningkatkan  pengabdian  kepada  masyarakat  terkait  kegiatan  kepemudaan  dan pembangunan  mental  remaja  misalnya  gerakan  anti  narkoba  dan  menjahui  dari  unsur  kenakalan remaja,
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dibentuk dalam rangka menciptakan dan  meningkatkan  partisipasi  masyarakat  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pembangunan, Lembaga  pemerintah  dan  lembaga  kemasyarakatan  harus  dapat  saling  bekerja  sama  agar  tujuan pemerintahan  dapat  terealisasi  dengan  optimal.  LPMK  merupakan  wadah  yg  dibentuk  atas  prakarsa masyarakat  sebagai  mitra  pemerintah  dalam  menampung  dan  mewujudkan  aspirasi  dan  partisipasi masyarakat di bidang pembangunan di lingkup wilayahnya.
LPMK  merupakan  sebuah  lembaga  yang  bertugas  memberdayakan  masyarakat  ditingkat kelurahan  diberbagai  bidang.  LPMK  membantu  kelurahan  dalam  memajukan  masyarakat  kelurahan, memberdayakan  SDM  ditingkat  kelurahan,  membuat  pemetakan  demografi  social  dan  kerohanian tingkat  kelurahan,  menampung  aspirasi  masyarakat  kelurahan  melalui  RW,  membantu  Pemerintah Kelurahan  mencari  solusi/  pemecahan  masalah  yang  berkembang  dimasyarakat  kelurahan,  mencakup stabilitas  politik,  ekonomi,  social,  budaya  & keamanan.  LPMK  sebagai  sarana  wadah  pemersatu  dari RT  dan  RW diwilayah  Kelurahan,  sebagai  ujung  rembug  masyarakat  dan  sebagai  mitra  Lurah  dalam melaksanakan tugas melayani masyarakat.
Menurut  Perda  Nomor  4  tahun  2009  tentang  Lembaga  Kemasyarakatan  Kelurahan  Kota Semarang,  Bab  I  pasal  1  butir  10  yaitu  :  “Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat  Kelurahan  (  LPMK  ) adalah  Lembaga  Kemasyarakatan  yang  dibentuk  warga  Kelurahan  yang  bersangkutan  untuk membantu Kelurahan  dalam  perencanaan  dan  pelaksanaan  pembangunan  serta  menumbuh kembangkan swadaya masyarakat dalam pembangunan”
Adapun Tugas LPMK menurut  pasal 10 Perda no 4 th 2009 yaitu :
LPMK  mempunyai  tugas  :  1)  Menyusun  rencana  pembangunan  secara  partisipatif,  2) Menggerakkan  swadaya  gotong  royong  masyarakat,  3)  Melaksanakan  dan  mengendalikan pembangunan. Sedangkan  kondisi  LPMK  Kelurahan  Muktiharjo  Kidul  apabila  dilihat  dari tugasnya  daam    Perda  No  4  tahun  2009  tersebut  menunjukkan  perannya  masih memprihatinkan  dan  juga  belum  optimal  dalam  tata  kelola  kepengurusan  dan  masih  belum menunjukkan  LPMK  yang  berdaya  dan  mandiri  dalam  mengemban  3  (tiga)  tugas  fungsinya sebagai  lembaga  pemberdayaan  masyarakat  kelurahan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa peran  LPMK  Kelurahan  Muktiharjo  kidul    kurang  adanya  ada  pembagian  tugas  dengan pengurus  lain  sesuai  tugas  bidangnya  masing-masing,  seperti  Bendahara  tahu  tentang tugasnya tetapi tidak diberi peran maksimal oleh Ketua. Demikian pula dalam hal pencairan dana  LPMK,  Bendahara  tidak  tahu  dan  tidak  diajak  oleh  Ketua,  yang  seharusnya  yang mencairkan adalah Ketua dan Bendahara LPMK.  Kenyataannya Bendahara hanya diberi uang sisa yang sudah digunakan oleh Ketua dan pihak Kelurahan. Dan yang sangat memprihatinkan kapan menerima dana terakhir untuk tahun 2016 tidak tahu dan juga belum membuat laporan tahun 2016.
Untuk penggunaan dana LPMK bantuan APBD, selama ini hanya untuk tranport Ketua, kerja bakti,  untuk  rapat  pengurus,  bantuan  panitia  17-an  tingkat  Kelurahan,  bahkan  untuk  talangan membayar listrik Balai Kelurahan yang pernah nunggak 4 bulan (padahal  Balai Kelurahan juga dapat penghasilan  dari  penggunaan  untuk  olah  raga  dan  kadang-kadang  dapat  uang  sewa  untuk  resepsi  / mantu).  Yang  menjadi  keprihatinan  lagi  penggunaan  dana  bantuan  APBD  hanya  untuk manmin maksudnya  sebagian  besar  makan  minum.  Dan  tentang  perencanaan  penggunaan  keuangan  bantuan APBD tidak punya, yang seharusnya direncanakan dengan baik.
Untuk  kegiatan  rapat-rapat  juga  tidak  ada  rencana  dengan  jelas  dan  baik,  hanya  nunggu intruksi  dari  Ketua.  Adapun  pengurus  /  bidang-bidang  di  LPMK  Kelurahan  Muktiharjo  Kidul  tidak mendapatkan  kucuran  /  alokasi  dana  untuk  kegiatan  bidang.  Kondisi  sekarangpun  perencanaan penggunaan dana tahun 2017 juga belum ada pembahasan maupun dokumen perencanaannya. Seperti yang  disampaikan  pengurus,  sebetulnya  banyak  yang  ingin  mengundurkan  diri  dengan  kondisi
kelembagaan  LPMK  yang  masih  belum  optimal  dari  sisi  capaian  maupun  kelembagannya.  Tetapi mereka tetap bertahan karena tidak mau membiarkan hal yang tidak baik di kelembagaan LPMK dan ingin bersama memperbaiki keadaan LPMK.
Memperhatikan  uraian  tersebut  bisa  dimaknai  bahwa  pengelolaan  LPMK  Kelurahan Muktiharjo  Kidul  belum  baik  dan  belum  optimal,  kepengurusan  masih  tersentral  pada  Ketua,  dan kepengurusan  belum  dioptimalkan  kinerjanya.  Perencanaan  kegiatan  LPMK  belum  ada  dan pengelolaan  keuangan  juga  belum  sesuai  dengan  tatakelola  keuangan  yang  benar  cenderung didominasi Ketua. Dan masih ada indikasi intervensi / campur tangan urusan pengelolaan kegiatan dan keuangan  oleh  pihak  Kelurahan  masih  tinggi.  Kondisi  seperti  ini  kurang  baik  bagi  LPMK  ke  depan, karena kurang memberdayakan semua pengurus dan juga dalam mencapai tugas yang diemban LPMK tidak bisa optimal membantu Kelurahan Muktiharjo Kidul dalam mensukseskan pembangunannya.

## C.3.    Peran  Kelembagaan  PKK  (Pemberdayaan  Kesejahteraan  Keluarga)  Kelurahan Muktiharjo Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.
PKK  merupakan  organisasi  wanita  yang  dikelola  oleh  ibu-ibu  diwilayah  RT,  RW,  maupun tingkat kelurahan terdiri dari : Ketua, Wakil ketua, Sekretaris, Bendahara, Pokja I s.d IV. PKK tingkat kelurahan mengkoordinir, Ibu-ibu pengurus PKK timgkat RW. PKK RW mempunyai tugas membantu dalam membuat rencana kerja dan menerima panduan atau acuan dari PKK Kelurahan dan Kecamatan dan melaksanakan program kerja yang sudah dibuat bersama. PKK Kelurahan melaksanakan petunjuk atau  arahan  dari  tingkat  Kecamatan  dan  Kota,  dan  disebarluaskan  pada  PKK  untuk  ditindaklanjuti pengurus PKK dan masyarakat bawah.
Hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia seutuhnya, yang akan terwujud apabila  kesejahteraan  keluarga  dan  masyarakat  dapat  dicapai  dengan  baik.    Untuk  mewujudkan kesejahteraan  keluarga  dan  masyarakat  upaya  yang    dapat  dilakukan  antara  lain  adalah  dengan pemberdayaan  masyarakat  melalui  gerakan  pemberdayaan  dan  kesejahteraan  keluarga  (PKK).  PKK bukanlah  sekedar  tempat  arisan  dan  pengajian,  tetapi  merupakan  wadah  bagi  pemberdayaan masyarakat.
Gerakan  Pemberdayaan  dan  Kesejahteraan  Keluarga  selanjutnya  disingkat  PKK,  adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah  yang penelolaannya dari, oleh,  dan  untuk  masyarakat  menuju  terwujudnya  keluarga  yang  berimandan  bertaqwa  kepada  Tuhan YME,  berakhlak  mulia  dan  berbudi  luhur,  sehat  sejahtera,  maju  dan  mandiri,  kesetaraan  dan  kadian gender, serta kesadaran hukum dan lingkungan.
Penyelenggaraan  pemberdayaan  masyarakat  melalui  gerakan  PKK  Kelurahan  Muktiharjo Kidul  telah  dilakukan  melalui  10  (sepuluh)  Program  Pokok  PKK,  yaitu  kegiatan    Pengamalan
Pancasila, Gotong Royong, Pangan, Sandang, Perumahan dan Tatalaksana Rumah Tangga, Pendidikan dan  Keterampilan,  Kesehatan,  Pengembangan  Kehidupan  Berkoperasi,  Kelestarian  Lingkungan Lingkungan Hidup, dan Perencanaan Sehat. Sasaran Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan PKK adalah keluarga,  khususnya  ibu rumah tangga, perempuan ditingkat Kelurahan, RW dan  RT  sebagai sosok  sentral  dalam  keluarga,  di  perkotaan  yang  perlu  ditingkatkan  dan  dikembangkan  kemampuan mental spiritual dan fisik material nya.
Gerakan  PKK  dimulai  dari  tingkat  pusat,  provinsi,  kabupaten/kota,  kecamatan,  hingga kelurahan  dan  desa.  Untuk  mempercepat  pemberdayaan  masyarakat  melalui  Gerakan  PKK,  Kepala Kelurahan  membentuk  kelompok  pengurus  PKK  dusun/lingkungan/RW,  RT  dan  kelompok  Dasa Wisma. Strategi yang digunakan PKK untuk menjangkau sebanyak mungkin keluarga, adalah melalui kelompok Dasa Wisma tesebut.
Dasa  Wisma  terdiri  dari  Dasa  dan  Wisma.  Secara  harafiah  pengertian  Dasa  artinya  sepuluh dan  Wisma  artinya  rumah  atau  tempat  tinggal.  Dasa  Wisma  adalah  kelompok  yang  berada  dibawah Tim Penggerak PKK RT, RW, Kelurahan, yang dapat dibentuk berdasarkan lingkup kewilayahan RT, dan terdiri dari 10 sampai 20 Kepala Keluarga (KK) dalam satu wilayah Rukun Tetangga (RT). Salah satu  dari  anggota  keluarga  pada  kelompok  persepuluh  dipilih  untuk  dijadikan  ketua  kelompok  atau penghubung  dengan  Pembina.  Ketua  kelompok  Dasa  Wisma  membina  10  rumah  dan  mempunyai tugas  menyuluh,  menggerakkan  dan  mencatat  kondisi  keluarga  yang  ada  dalam  kelompoknya. Informasi dari semuanya ini harus disampaikan kepada ketua kelompok PKK setingkat diatasnya yang akhirnya sampai di Tim Penggerak PKK  Kelurahan Muktiharjo Kidul. Adapun Tim Penggerak PKK Kelurahan berperan sebagai motivator, fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak.
Dasa Wisma  adalah kelompok terkecil dari kelompok-kelompok PKK menjadi ujung tombak pelaksanaan  10  program  pokok  PKK  dan  program-program  pemerintah  lainnya,  dan  karenanya memiliki  peran  strategis  mewujudkan  keluarga  sejahtera.  Dasa  Wisma  juga  merupakan  suatu organisasi  kecil  di  tingkat  masyarakat.  Agar  dapat  mendukung  keberhasilan  pencapaian  pelaksanaan progam-program  PKK,  perlu  PKK  Kelurahan  Muktiharjo  Kidul  memberikan  arah  dan  panduan  bagi Dasa  Wisma  agar  dapat  mencapai  tujuan  dan  sasaran  Gerakan  PKK  tersebut  dalam  mewujudkan keluarga sejahtera.
Di dalam Undang-undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa negara menjamin hak  asasi manusia dalam berbagai bidang layanan dasar agar dapat hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya. Negara  juga  mengembangkan  sistem  jaminan  sosial  bagi  seluruh  rakyat,  dan  memberdayakan masyarakat  yang  lemah  dan  tidak  mampu  sesuai  dengan  martabat  kemanusiaan.  Negara  pun bertanggungjawab  atas  penyediaan  fasilitas  pelayanan  kesehatan/gizi  dan  fasilitas  pelayanan  umum
yang  baik  seperti  pendidikan  dan  optimalisasi  tumbuh  kembang  anak,  pemberdayaan  ekonomi keluarga, ketahanan pangan keluarga, dan kesejahteraan sosial.
Salah  satu  bentuk  tanggungjawab  Negara  itu  adalah  dibangunnya  Pos  Pelayanan  Terpadu (POSYANDU) dengan sistematika kerja antar-kementerian di tingkat pusat dan antar-dinas di tingkat daerah. Salah satu fungsi Posyandu adalah untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak dini melalui layanan sosial dasar masyarakat untuk menunjang pembangunan. Untuk menjalankan seluruh fungsi  pelayanan  publik  itu  diperlukan  kelembagaan  Posyandu  yang  mengintegrasikan  berbagai layanan  sosial  dasar  tersebut  di  atas.  Sebagai  sebuah  kelembagaan,  Posyandu  dibangun  dengan mempertimbangkan    partisipasi  masyarakat  untuk  meningkatkan  kualitas  kehidupan  masyarakat  dan lingkungannya.
Agar  dapat  mendukung  keberhasilan  pencapaian  pelaksanaan  progam-programnya  Posyandu di  wilayah  Kelurahan  Muktiharjo  Kidul  dilakukan  kegiatan  untuk  mendorong  dalam  suatu  Rencana Aksi.  Rencana  Aksi    adalah  suatu  rencana  kegiatan  yang  lebiih  terperinci  untuk  meterjemahkan strategi  dan  arahan  yang  telah  diindikasikan  dalam  rencana  kegiatan  Posyandu  dari  PKK  tingkat Kelurahan  RW  dan  RT,  dan  dijabarkan  kedalam  program-program  atau  kegiatan  yang  lebih operasional dilingkup Posyandu masing-masing.

## D.  Kesimpulan
Peran kelembagaan komunitas lokal BKM, LPMK dan PKK.dalam pemberdayaan masyarakat Kelurahan Muktiharjo Kidul yaitu salah satunya berpartisipasi dalam penanggulangan kemiskinan, dan perannya  dari  setiap  lembaga  komunitas  lokal  dalam  melakukan  kegiatan  pemberdayaan  masyarakat kelurahan  agar  masyarakat  lebih  mandiri  dan  sejahtera. BKM  Kelurahan  Muktiharjo  Kidul mempunyai  peran  menghimpun,  menyerap,  mengelola  aspirasi  masyarakat  umum  kelurahan melalui  rembug  warga  berbasis  partisipasi  aktif  dalam  penanganan  program  penanggulangan kemiskinan menuju masyarakat mandiri, sejahtera dan berdaya melalui program pemberdayaan masyarakat  yang  ada  dan  kegiatan  program  kebijakan  Pemerintah  Kota/Kelurahan. Pengembangan,  pengokohan  dan  pemampuan  kelembagaan  yang  dilakukan  dapat  dilihat  dari indikator, kemampuan BKM dalam menubuhkan kerjasama dan kepercayaan di internal BKM, kemampuan  BKM  untuk  menumbuhkan  kerjasama  dan  kepercayaan  antara  BKM  dengan Masyarakat  atau  eksternal  BKM,  kemampuan  BKM  untuk  memotivasi  warga  dalam melakukan  pembangunan  (peran  BKM  sebagai  Agent  of  social  change)  kemampuan  BKM menjalin kemitraan pihak luar.
LPMK  Kelurahan  Muktiharjo  Kidul  merupakan  sebuah  lembaga  yang  bertugas memberdayakan  masyarakat  ditingkat  kelurahan  diberbagai  bidang.  LPMK  membantu
kelurahan  dalam  memajukan  masyarakat  kelurahan,  memberdayakan  SDM  ditingkat kelurahan,  membuat  pemetakan  demografi  social  dan  kerohanian  tingkat  kelurahan, menampung  aspirasi  masyarakat  kelurahan  melalui  RW,  membantu  Pemerintah  Kelurahan mencari solusi/ pemecahan masalah yang berkembang dimasyarakat kelurahan.  LPMK belum optimal dalam membantu kelurahan dalam memajukan masyarakat kelurahan, memberdayakan SDM  ditingkat  kelurahan,  membuat  pemetakan  demografi  sosial  dan  kerohanian  tingkat kelurahan,  menampung  aspirasi  masyarakat  kelurahan.  Karena  peran  LPMK  Kelurahan Muktiharjo Kidul belum optimal dalam melaksanakan tugas fungsinya.
Peran gerakan PKK Kelurahan Muktiharjo Kidul telah dilakukan melalui 10 (sepuluh) Program  Pokok  PKK,  yaitu  kegiatan    Pengamalan  Pancasila,  Gotong  Royong,  Pangan, Sandang,  Perumahan  dan  Tatalaksana  Rumah  Tangga,  Pendidikan  dan  Keterampilan, Kesehatan,  Pengembangan  Kehidupan  Berkoperasi,  Kelestarian  Lingkungan  Lingkungan Hidup, dan Perencanaan Sehat.

## DAFTAR  REFERENSI
Abdurarhaman  Mustofa  dan  Soekartawi., Masalah  Pengembangan Kelembagaan  Pedesaan  Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan. Makalah., tt,tth. 1999
Anselm Strauss & Juliet Corbin. Basics of Qualitatif Research Cetakan Pertama, Juli 2003 PP.2003.38 Arif, Syaiful,. Menolak Pembangunanisme. Pustaka Pelajar, Yogjakarta, 2000
Bakhit, Izzadin et. all, Attacking The Roots of Poverty, Yakoma-PGI, Jakarta,1996
Bambang Rudito. Arif Budimanta, Metode dan Teknik Pengelolaan Community Development Cetakan Pertama . ICSD & FKPM, 2003
Bintarto, interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya, Ghalia Indonesia, Jakarta ,1989
Chambers, Robert, People : From Impoverishment to Empowerment , New York University Press 1995 Fandy Tjiptono, Manajemen jasa ,  Andi Offset, Yogyakarta, 1996.
Gunawan  Sumodiningrat  (1997). Pembngunan  Daerah  dan  pemberdayaan  Masyarakat ,PT  Bina  Rena Pariwara, jakarta
Gunawan  Sumodiningrat  (1999), Agenda  Pemulihan  Ekonomi,  Mewujudkan    Kesejahteraan  Rakyat melalui pemberdayaan dan otonomi daerah ,Kipas Putih Aksara, Jakarta Gunawan  Sumodiningrat  (2009)  (editor  :  Aribowo  Suprajitno  Adhi). Mewujudkan  Kesejahteraan
Bangsan,Menanggulangi  Kemiskinan  dengan  prinsip  Pemberdayaan  Masyarakat, PT  Elex Media Komputindo /Gramedia, Jakarta
Kartsasmita, Ginanjar; Pembangunan Untuk Rakyat, SIDES, Jakarta, 1996.
Koenjaraningrat, Metode-metode Penelitia Masyarakat , Gramedia, Jakarta, 1980.
Korten, DC., 1988, Community Organization and Rural Development ; A Learning Pricces Approach Publik Administration Review , Vol 40, No 5, Sept – Oktober : 480 – 511
Long, N.. Sosiologi Pembangunan Pedesaan, Bina Aksara, Jakarta. 1992
Matthew  B.  Miles  &  Michael  Huberman.  Qualitative  Data  Analysis.  Cetakan  Pertama,  Universitas Indonesia. Salemba 4. Jakarta. 1992
Nasikun, Dr, Urbanisasi dan Kemiskinan di Dunia Ketiga, PT Tiara Wacana Jakarta,1996 Nurdin Widodo Dan Suradi. Penelitian Profil Dan Peranan  Organisasi Lokal Dalam Pembangunan Masyarakat.
Oos M. Anwas, Pemberdayaan Masyarakat di Era Global , Alfabeta, Bandung, 2013
Siahaan,  H.M.  1993. Dimensi  Struktural  don  Kultural  Kemiskinan  Pedesaan Surabaya  Post,  Senin,  3 Maret 1993.
Sondang P.Siagian, Prof,Dr, Filsafat Administrasi , Gunung Agung ,Jakarta, 1995
Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek edisi revisi V . Jakarta Nov 2002. Suharto Edi, Makalah Pembangunan Kesejahteraan Sosial  dalam Pusaran Desentralisasi dan Good Governance , Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Banjarmasin, 21 Maret 2006.
Sumodiningrat, Gunawan dkk.; Kemiskinan Teori Fakta dan Kebijakan, Impac, Jakarta,
The Liang Gie, Keadilan sebagai Landasan bagi Administrasi Pemerintahan dalam Negara Republik Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1993.
Todaro, P Michael, Economic Development Seventh Edition Pearson Education Limited. 2000.
Totok  Mardikato, Model-Model  Pemberdayaan  Masyarakat ,  Sebelas  Maret  University  Press, Surakarta, 2013
Uphoff  Norman., Local  lnstututional  Development:  An  Analytical  Source  Book  With  Cases,  Rural Development Committee, Cornell University. 1986.
______________
DPU,Ditjen Cipta Karya ( 2009 ), Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan ,Jakarta
DPU,Ditjen  Cipta  Karya  (2008-2010)  , Modul-modul  Pelatihan  Pemberdayaan  Masyarakat, TOT Pemandu Nasional PNPM Mandiri Perkotaan ,Jakarta
Komite  Penanggulangan  Kemiskinan, Strategi  Nasional  Penanggulangan  Kemiskinan. Jakarta. September 2005
Kep. Mendagri No. 411.4-401 tahun 2005 tentang PKK Peraturan Mensos No 83/HUK/2005 tentang Karang Taruna Perda No. 4 th. 2009 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Kota Semarang.
PP Nomer 72 Tahun 2005 tentang  BPD PP Nomer 73 Tahun 2005 tentang  LPM Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan, Buku Pedoman Teknis P2KP 1 Tahap 2 . Jakarta Proyek  Penanggulangan  Kemiskinan  di  Perkotaan, Buku  Pedoman  Umum  cetakan  pertama .  Jakarta September 2004
UU No. 23 th.2014 tentang Pemerintah Daerah.