## LEMBAGA JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN
ST. Nurjannah, S.H.,M.H Universitas Islam Negeri Alauddin (UIN) Makassar

## Abstract
Vehicle financing agreement was made as the embodiment of the financing agreement between the company and consumer. However, motor vehicle financing agreement  with  this  fiduciary  standard  contains  clauses  that  contain  rights  and obligations  of  each  party  and  made  by  one  party,  namely  finance  companies, consumers are only given an alternative choice "take it or leave it".
Keywords: Agreement, Financing, Fiduciary

## Abstrak
Perjanjian  pembiayaan  kendaraan  bermotor  dibuat  sebagai  perwujudan kesepakatan antara perusahaan pembiayaan dengan konsumen. Namun, perjanjian pembiayaan  kendaraan  bermotor  dengan  fidusia  ini  berisi  klausul-klausul  baku yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dan dibuat oleh satu pihak yaitu perusahaan pembiayaan, konsumen hanya diberikan alternatif pilihan “take it or leave it”.
Kata Kunci : Perjanjian, Pembiayaan, Fidusia

## PENDAHULUAN
emasuki  era  globalisasi,  kendaraan  bermotor  sebagai  salah  satu sarana  transportasi  menjadi  sangat  penting  dalam  mendukung seluruh  aktivitas  sehari-hari.    Keterbatasan  finansial  selalu menjadi  penghambat  seseorang  untuk  memiliki  kendaraan
bermotor tersebut karena tingginya harga kendaraan yang harus dibayar.  Keadaan ini dapat ditanggulangi melalui perjanjian pembiayaan konsumen dengan fidusia. Pihak  dalam  perjanjian  pembiayaan  ini  terdiri  dari  konsumen,  perusahaan pembiayaan  dan  penyedia  barang  atau  supplier.    Konsumen  akan  mendapatkan pembiayaan dari perusahaan pembiayaan untuk membeli kendaraan bermotor dari supplier  dan  hubungan  ketiga  pihak  tersebut  dituangkan  ke  dalam  perjanjian pembiayaan.    Konsumen  sebagai  pihak  yang  membutuhkan  dana  pembiayaan menjadi  pihak  yang  lemah,  karena  konsumen  harus  mengikuti  klausul-klausul yang  telah  ditetapkan  sepihak  oleh  perusahaan  pembiayaan.    Isi  klausul  itu terkadang  mencerminkan  ketidakseimbangan  antara  hak  dan  kewajiban  bagi masing-masing  pihak  dalam  perjanjian  sehingga  hal  ini  akan  merugikan konsumen.

## PEMBAHASAN
Perjanjian  pembiayaan  konsumen    atas  kendaraan  bermotor  dengan  fidusia didasari  oleh  Keppres  No.  61  Tahun  1988  Tentang  Lembaga  Pembiayaan  yang kemudian    ditindaklanjuti dengan  Keputusan Menteri  Keuangan  No. 1251/KMK.013/1988  Tentang  Ketentuan  dan  Tata  Cara  Pelaksanaan  Lembaga Pembiayaan  (Munir  Fuady,  1999).    Salah  satu  kegiatan  lembaga  pembiayaan tersebut  adalah  menyalurkan  dana  dengan  sistem  yang  disebut  pembiayaan konsumen . Perjanjian  pembiayaan  konsumen  juga  merupakan  perwujudan  dari asas  kebebasan  berkontrak  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1338  ayat  (1) KUHPerdata  yang  menyatakan  bahwa  suatu  perjanjian  yang  dibuat  secara  sah berlaku  sebagai  undang-undang  bagi  pihak  yang  membuatnya,  artinya  setiap orang bebas dalam menentukan bentuk dan isi perjanjian selama memenuhi syarat sahnya perjanjian baik syarat subjektif maupun syarat objektif sesuai Pasal 1320 KUH-Perdata,  tidak  melanggar  kesusilaan  dan  ketertiban  umum.  Perjanjian dianggap  sah  dan  mengikat  secara  penuh  bagi  para  pihak  yang    membuatnya sejauh  tidak  bertentangan  dengan  prinsip-prinsip  hukum  yang  berlaku.  Syarat sahnya perjanjian tersebut terdiri dari:
1. Kesepakatan para pihak dalam perjanjian.
2. Kecakapan para pihak dalam perjanjian.
3. Suatu hal tertentu.
4. Sebab yang halal.

## M
Kesepakatan  berarti  adanya  persesuaian  kehendak  masing-masing  pihak yang dilahirkan tanpa adanya paksaan, kekeliruan dan penipuan. Persoalan  yang sering  timbul  adalah  kapan  kesepakatan  itu  terjadi.  Untuk  menanggapi  masalah tersebut terdapat empat teori tentang kesepakatan (Munir Fuady, 1999)  yaitu :
1. Uitings  Theorie (teori  saat  melahirkan  kemauan).    Menurut  teori  ini perjanjian  terjadi  apabila  ada  kemauan  dari  pihak  lain  atas  suatu penawaran,  kemauan  itu  dikatakan  lahir  pada  saat  pihak  lain  mulai menulis surat penerimaan.
2. Verzend  Theorie (teori  saat  mengirim  surat  penerimaan).    Menurut  teori ini  perjanjian  terjadi  pada  saat  surat  penerimaan  dikirimkan  kepada  si penawar.
3. Onvangs Theorie (teori saat menerima surat penerimaan).  Menurut teori ini  perjanjian  terjadi  pada  saat  surat  penerimaan  sampai  di  alamat  si penawar.
4. Vernemings  Theorie (teori  saat  mengetahui surat  penerimaan).  Menurut teori  ini  perjanjian  baru  terjadi  apabila  si  penawar  telah  membuka  dan membaca surat penerimaan tersebut.
Kecakapan  merupakan  syarat  lain  yang  harus  dipenuhi  dalam  perjanjian. Cakap  artinya  telah  dewasa,  sehat  akal  pikiran  dan  tidak  dilarang  oleh  suatu peraturan  perundang-undangan  untuk  melakukan  perbuatan  hukum  tertentu. Menurut  pasal  47  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan, seseorang  dikatakan  dewasa  apabila  telah  berusia  18  tahun  atau  telah  menikah, sedangkan  orang  yang  tidak  sehat  akal  pikirannya  adalah  orang  dewasa  tetapi dalam keadaan dungu, gila, dan pemboros sebagaimana tersebut dalam Pasal 433 jo  1330  KUH-Perdata,  sehingga  harus  ditaruh  di  bawah  pengampuan.    Orang yang  belum  dewasa  dan  orang  yang  ditaruh  di  bawah  pengampuan,  dalam melakukan  perbuatan  hukum  harus  diwakili  oleh  orang  tuanya,  wali  atau pengampunya  (kurator).  Perusahaan  pembiayaan  sebagai  salah  satu  pihak  dalam perjanjian  harus  berbentuk  badan  hukum  dan  memenuhi  syarat-syarat  sebagai perseroan  terbatas  sesuai  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1995  Tentang Perseroan Terbatas.
Suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah barang atau jasa yang menjadi objek perjanjian.  Menurut Pasal 1333 KUH-Perdata, barang yang menjadi objek perjanjian  harus  tertentu  atau  setidak-tidaknya  dapat  ditentukan  jenisnya  dan diperhitungkan  jumlahnya,  tidak  bertentangan  dengan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku serta mungkin atau layak untuk dilakukan.
Sebab  yang  halal  merupakan  syarat  keempat  untuk  sahnya  perjanjian. Menurut Pasal 1335 KUH-Perdata, suatu perjanjian tanpa sebab atau telah dibuat karena  sebab  yang  palsu  atau  terlarang  maka  tidak  mempunyai  kekuatan. Sebab yang halal maksudnya tujuan  yang hendak dicapai  oleh perusahaan pembiayaan
dan konsumen dalam membuat dan melaksanakan perjanjian pembiayaan tersebut harus disertai dengan itikad baik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1338 ayat 3 KUH-Perdata  serta  tidak  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan lainnya,  ketertiban  umum  dan  kesusilaan  seperti  ditentukan  dalam  pasal  1337 KUH-Perdata.

## A. Para Pihak Yang Terkait Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen
Ada  tiga  pihak  yang  terlibat  dalam  suatu  perjanjian  pembiayaan konsumen yaitu perusahaan pembiayaan, konsumen dan penyedia barang/supplier.    Hubungan  pihak  perusahaan  pembiayaan  dengan  konsumen adalah  hubungan  kontraktual  artinya  hak  dan  kewajiban  masing-masing  pihak didasarkan  pada  kontrak  atau  perjanjian  pembiayaan.  Perusahaan  pembiayaan berkewajiban  memberikan  sejumlah  uang  untuk  pembelian  suatu  barang  dari penyedia barang/supplier dalam hal ini kendaraan bermotor, sementara penerima biaya/konsumen  berkewajiban  mengembalikan  uang  tersebut  kepada  perusahaan pembiayaan  secara  cicilan  yang  merupakan  sejenis  perjanjian  kredit  sehingga ketentuan-ketentuan  tentang  perjanjian  kredit  dalam  KUH-Perdata  dapat diberlakukan.      Konsekuensi  yuridis  dari  perjanjian  pembiayaan  konsumen  ini, setelah  kontrak  ditandatangani  dan  biaya  telah  dicairkan  serta  barang  telah diserahkan  oleh  supplier  kepada  konsumen,  maka  barang  yang  bersangkutan langsung  menjadi  milik  konsumen  namun  barang  tersebut  dijadikan  jaminan secara  fidusia,  dengan  demikian  perjanjian  semacam  itu  dinamakan  perjanjian pembiayaan konsumen dengan fidusia.
Perjanjian  pembiayaan  konsumen  dengan  fidusia  artinya  perjanjian tersebut dibuat berdasarkan asas kepercayaan dari salah satu pihak terhadap pihak lainnya,  dalam  hal  ini  kepercayaan  yang  dimiliki  oleh  perusahaan  pembiayaan kepada  konsumennya.    Pihak  konsumen  tidak  perlu  memberikan  jaminan  benda miliknya  kepada  perusahaan  pembiayaan  untuk  dapat  mengadakan  perjanjian pembiayaan  kendaraan  bermotor,  tetapi  cukup  perusahaan  pembiayaan  itu percaya  atas  itikad  baik  dari  konsumen  untuk  mengembalikan  dana  yang diberikan  perusahaan pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor tersebut, dengan  catatan  surat  kepemilikan  kendaraan  bermotor  itu  atau  dikenal  dengan nama  Buku  Pemilikan  Kendaraan  Bermotor  ( BPKB )  disimpan  perusahaan pembiayaan,  setelah  pengembalian  dana    lunas  dibayar  konsumen  kepada perusahaan  pembiayaan,  maka  BPKB  itu  dikembalikan  kepada  konsumen sehingga  konsumen  menjadi  pemilik  sepenuhnya  atas  kendaraan  bermotor tersebut,  hal  inilah  yang  membedakan  perjanjian  pembiayaan  konsumen  dengan leasing,  dalam  perjanjian  pembiayaan  konsumen,  sejak  awal  perjanjian dilaksanakan  konsumen  dianggap  sebagai  pemilik  barang  walaupun  bukti kepemilikan  atas  barang  tersebut  dijadikan  jaminan  sedangkan  dalam  leasing,
konsumen/lessee  hanya  sebagai  penyewa  barang  dan  pada  akhir  masa  sewa konsumen/lessee  diberi  hak  opsi  atau  hak  pilih  yaitu  tetap  menjadi  penyewa barang  sampai  dengan  akhir  masa  leasing  atau  mengakhiri  masa  leasing  dengan membeli  barang  yang  dijadikan  objek  leasing  tersebut.    Konsumen  dan supplier/penyedia  barang  dalam  perjanjian  pembiayaan  konsumen  mempunyai hubungan  yang  mengandung  unsur  jual  beli  bersyarat  artinya  supplier  menjual barang dalam hal ini kendaraan bermotor kepada konsumen dengan syarat bahwa harga  barang  akan  dibayar  oleh  perusahaan  pembiayaan,  apabila  dengan  alasan apapun  perusahaan  pembiayaan  tidak  dapat  membayar  harga  barang,  maka  jual beli tersebut batal demi hukum.

## B. Fidusia Kendaraan Bermotor
Perjanjian  pembiayaan  kendaraan  bermotor  dibuat  sebagai  perwujudan kesepakatan antara perusahaan pembiayaan dengan konsumen. Perjanjian tersebut berisi  klausula-klausula  baku  yang  merupakan  ketentuan-ketentuan  atau  syarat- syarat  yang  dibuat  sepihak  dan  dikehendaki  oleh  perusahaan  pembiayaan  yang dituangkan  ke  dalam  suatu  dokumen  perjanjian  yang  mengikat  serta  wajib dipenuhi  oleh  konsumen.    Hal  ini  menyebabkan  konsumen  berada  dalam  posisi yang lemah karena harus mengikuti semua yang telah ditentukan oleh perusahaan pembiayaan,  oleh  karena  itu  konsumen  harus  dilindungi  sesuai  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  antara  lain  KUH-Perdata  khususnya  buku  III tentang  Perikatan,  KUH-Pidana  dan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 tentang  Perlindungan  Konsumen  (UUPK).  Jika  didasarkan  pada  syarat  sahnya perjanjian, di mana salah satu syarat tidak terpenuhi maka untuk syarat subjektif menimbulkan  akibat  hukum  dapat  dimintakan  pembatalan  dan  untuk  syarat objektif adalah batal demi hukum.
Salah satu syarat dalam perjanjian pembiayaan dengan fidusia  yang perlu mendapat  perhatian  adalah  kesepakatan.  Kesepakatan  dalam  perjanjian pembiayaan  konsumen  dianggap  terjadi  antara  para  pihak  setelah  perjanjian tersebut  ditandatangani,  namun  terkadang  timbul  unsur  paksaan  dan  kekeliruan yang  tidak  disadari  oleh  konsumen  karena  dalam  proses  penandatanganan perjanjian  itu  konsumen  kurang  mendapat  penjelasan  mengenai  hal-hal  yang berhubungan  dengan  perjanjian  pembiayaan  itu  sendiri.  Perjanjian  pembiayaan kendaraan  bermotor  dengan  fidusia  ini  berisi  klausul-klausul  baku  yang  memuat hak  dan  kewajiban  masing-masing  pihak  dan  dibuat  oleh  satu  pihak  yaitu perusahaan pembiayaan, konsumen hanya diberikan alternatif pilihan  “ take  it  or leave  it ”.  Keadaan seperti itu menyebabkan konsumen tidak dapat  berbuat  apa- apa    dan  pada  akhirnya  konsumen  akan  menandatangani  perjanjian  tersebut walaupun  konsumen  merasa  berat  atas  syarat-syarat  perjanjian  yang  ditentukan oleh perusahaan pembiayaan.  Dari hal tersebut terlihat bahwa perjanjian tersebut
sama  sekali  tidak  lahir  karena  kesepakatan  tapi  karena  adanya  keadaan  yang memaksa  pihak  yang  membutuhkan  untuk  menandatangani  perjanjian  tersebut, sehingga  dengan  keadaan  ini  maka  dapat  dikatakan  bahwa  syarat  kesepakatan dalam perjanjian tersebut adalah bisa dimintakan pembatalan sepanjang perjanjian tersebut  benar-benar  dilakukan  dengan  didasari  oleh  adanya  itikad  buruk  dari pihak lembaga pembiayaan untuk memanfaatkan

## PENUTUP
Kontrak  antara  para  pihak  dalam  perjanjian  pembiayaan  atas  kendaraan bermotor  dengan  fidusia  dalam  praktek  masih  sering  tidak  memenuhi  aspek hukum  perjanjian  terutama  tidak  terpenuhinya  syarat  kesepakatan  sebagai  salah satu syarat sah perjanjian sehingga kontrak pembiayaan atas kendaraan bermotor dengan fidusia tersebut dapat dibatalkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Munir Fuady, 1999, Hukum Tentang Pembiayaan, Bandung : Citra Aditya Bakti
__________ , 1999, Hukum Kontrak , Bandung : Citra Aditya Bakti
Nasution, Az, 1999, Hukum Perlindungan Konsumen , Jakarta : Daya Widya
Riduan  Syahrani,  1992, Seluk  Beluk  Dan  Asas-Asas  Hukum  Perdata ,  Bandung  :
Alumni
Shidarta, 2000, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia , Jakarta : Grasindo
Subekti, 1995, Aneka Perjanjian , Bandung : Citra Aditya Bakti