Available at https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(02), 2022, 1257-1269
Linkage Bank Syariah dan Fintech Syariah Penyaluran Pembiayaan Berbasis Digital dan Risiko Pembiayaan
Trimulato 1) , Zakiah Saidah Fitri 2) , Ibnu Qizam 3)
1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
2,3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta *Email korespondensi: tri.mulato@uin-alauddin.ac.id

## Abstract
The  purpose this  paper is to  describe development financing  sharia  banking, then  development sharia fintech services, and form linkage between sharia banking and sharia fintech distribution digital-based financing. The method used is qualitative, with a library research approach. The source data used this paper is secondary data has  existed  before,  then  been  processed.  Such  as  data  from  Financial  Services  Authority.  Data  collection technique used is literature from several sources are considered relevant theme. Data analysis technique used is descriptive qualitative, which describes a particular object, in this case, describes development financing sharia banking, development sharia fintech, and forms linkage can be carried out sharia banking and sharia fintech in distributing  digital-based  financing.  Results  this  study  indicate  financing  sharia  banking  grew  3.41  percent. Working capital financing for non-SMEs BUS decreased -7.6 percent, and non-SMEs working capital investment financing decreased -3.02 percent. Furthermore, financing at UUS experienced largest decline in working capital SMEs,  which  fell  10.42  percent,  and  non-SMEs  investment  fell  -7.04.  Financing  BPRS  experienced  growth working capital 2.09 percent, investment 5.96 percent, and consumption 8.69. Development sharia P2P Fintech from 2020 to September 2021, total assets of P2P Fintech grew by 20.58 percent. Fintech players experienced a decline  28.19  percent.  Form  linkage  between  sharia  banking  and  sharia  fintech  distribution  digital-based financing, namely partnerships with profit-sharing schemes, sharia banking can channel financing through sharia fintech. It can also use Murabaha and selling to procure assets or goods. Linkage between sharia banking and sharia fintech is encouraged to increase volume non-consumptive productive financing.

## Keywords: Sharia Banking, Sharia Fintech, and Digital-based financing
Saran sitasi : Trimulato., Fitri, Z. S., & Qizam, I. (2022). Linkage Bank Syariah dan Fintech Syariah Penyaluran Pembiayaan  Berbasis  Digital  dan  Risiko  Pembiayaan. Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  Islam,  8 (02),  1257-1269.  doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.4902
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.4902

## 1. PENDAHULUAN
Digital  banking  merupakan  teknologi  aplikasi didalam dunia bisnis perbankan hal ini adalah layanan yang  diberikan  perbankan  dengan  memanfaatkan teknologi  digital  bagi  kebutuhan  nasabah  untuk menghadapi  perkekonomian  digital  yang  sangat berkembang  dengan  pesat.  Selain  itu  terdapat  bank lainnya  yang  juga  telah  melakukan  pengurangan cabang  guna  meminimalisir  biaya  operasional perusahaan  tersebut.  Masyarakat  semakin  banyak yang  beralih  melakukan  transaksi  perbankan  dari konvesional  menjadi  melalui  e-banking,  hal  ini ditunjukkan dimana kantor-kantor cabang bank sudah mulai sepi dikarenakan mayoritas nasabah
menggunakan  fasilitas  digital  banking  tanpa  harus datang ke bank. Pertumbuhan transaksi non tunai akan terus  meningkat  sejalan  dengan  kemajuan  teknologi dan perubahan perilaku masyarakat. Daya tarik digital banking adalah fitur yang dimilikinya dimana nasabah mendapatkan  kemudahan  dan  kenyamanan  didalam bertransaksi baik dalam melakukan pengiriman uang antar  bank,  pemindah  bukuan  sesama  bank  maupun bertransaksi  pembayaran  tagihan.(Sicillia  &  Yazid, 2020)
Perbankan  digital  telah  diidentifikasi  sebagai fungsi kepercayaan yang dirasakan nasabah terhadap bank.  Jika  pelanggan  mempercayai  bank  dan layanannya,  maka  mereka  akan  berniat  untuk
menggunakan  media  digital  lainnya  juga.  Nasabah memahami dan mensegmentasi cabang yang mengunjungi pelanggan berdasarkan: seberapa paham teknologi  mereka,  investasi  mereka  dengan  bank, kebutuhan  perbankan,  frekuensi  kunjungan  cabang dan  kemudian  penargetan  pelanggan  berbiaya  tinggi berdasarkan  prioritas  dengan  menawarkan  mereka campuran  saluran  yang  tepat  (pendekatan customer- centric )  dapat  membuat  mungkin  bagi  bank  untuk meningkatkan laba atas investasi dan mengembangkan  hubungan  bank-pelanggan  yang kuat. Oleh karena itu, regulator dan industri perbankan harus memusatkan perhatian mereka pada: mengembangkan  manajemen  hubungan  pelanggan (CRM)  yang  kuat  praktek  di  cabang  untuk memperdalam hubungan dengan pelanggan yang pada gilirannya  membantu  membangun  kepercayaan mereka  pada  digital  saluran  perbankan.  Salah  satu rintangan utama dalam mengadopsi saluran perbankan digital  yang  inovatif  adalah  kurangnya  kepercayaan pelanggan.  Oleh  karena  itu  bank  perlu  membangun kepercayaan  nasabah  dengan  memberikan  mereka layanan  perbankan  yang  dipersonalisasi  dengan mengidentifikasi  berbagai  segmen  pelanggan  dan penawaran mereka campuran saluran yang tepat.(Kaur et al., 2021)
Perkembangan pasar financial technology cenderung  meluas  dan  terdiversifikasi.  Secara geografis,  terjadi  peningkatan  aktivitas  di  pasar keuangan  di  Amerika  dan  Eropa.  Diversifikasi  antar negara  dan  produk  ini  membantu  memperkuat  pasar keuangan,  termasuk  segmen  perbankan.  Tren investasi  di  pasar  teknologi  keuangan  menunjukkan peningkatan  pada  periode  2012-2018.  Peningkatan investasi  dalam  teknologi  keuangan  memungkinkan bank-bank Eropa untuk memperluas operasi mereka, meningkatkan simpanan dan pinjaman. Katalis untuk mempercepat  pertumbuhan  investasi  di  bidang teknologi keuangan adalah penurunan simpanan bank dari  perusahaan  asuransi  dan  pensiun.  Karena meningkatnya  volume  investasi  dalam  teknologi keuangan, bank-bank Eropa telah mampu meningkatkan pinjaman kepada perusahaan keuangan,  termasuk  bank  di  antara  mereka  sendiri. Penggunaan teknologi keuangan terjadi di perbankan digital, yang merupakan bidang yang mencakup bank inovasi dalam solusi informasi dan teknologi. Apalagi, perbankan  digital  menyangkut  otomatisasi  layanan perbankan dan semua aktivitas perbankan. Perbankan digital  dicirikan  oleh  kesinambungan  layanan
perbankan,  yang  memberi  konsumen  kemampuan untuk  menerimanya  secara  online  di  mana  saja sepanjang  waktu,  personalisasi  layanan  perbankan, otentikasi  digital  pengguna  dan  digitalisasi  transaksi perbankan dengan penggantian dokumen. Yang utama bidang  penggunaan  teknologi  keuangan  dalam perbankan digital adalah analisis perilaku pelanggan, pemantauan  transaksi,  identifikasi  dan  segmentasi pelanggan,  manajemen penipuan, personifikasi layanan  perbankan,  penilaian  risiko  dan  kepatuhan terhadap  peraturan,  analisis  respons  pelanggan, otomatisasi  proses,  nasihat  keuangan,  pengambilan keputusan  investasi,  layanan  pinjaman  sindikasi, fasilitasi  perdagangan  dan  transfer  P2P.  Tergantung pada  ruang  lingkup  penggunaan  alat  teknologi keuangan,  mereka  dapat  dibagi  menjadi  dua kelompok, salah satunya ditujukan untuk pengembangan  layanan  pelanggan,  yang  lain  adalah untuk mengoptimalkan pengoperasian sistem internal. Teknologi  keuangan  yang  dominan  di  perbankan digital  ditujukan  untuk  mengembangkan  layanan pelanggan,  sementara  penggunaan  beberapa  di antaranya  juga  membantu  meningkatkan  layanan pelanggan.  Kebutuhan  untuk  menggunakan  alat teknologi keuangan tertentu dalam perbankan digital adalah bahwa mereka membantu menciptakan produk perbankan  yang  dipersonalisasi,  mengotomatiskan proses  pemberian  pinjaman  dalam  hal  verifikasi informasi pelanggan, segmen pelanggan, mengurangi biaya penyelesaian di perbankan investasi, optimalisasi akuntansi, akuntansi keuangan dan pajak di bank.(Melnychenko et al., 2020)
Kemajuan  teknologi  menciptakan  perbankan digital  sebagai  teknologi  baru  dalam  industri perbankan. Semua aktivitas perbankan dapat diselesaikan  dengan  satu  aplikasi  di  smartphone, mereka  tidak  bahkan  menyediakan  cabang  offline. Banyak  pelanggan  Indonesia  masih  menggunakan bank konvensional daripada perbankan digital karena merupakan produk dan teknologi baru dalam industri perbankan. perbankan digital akan memenuhi harapan pengguna.  harapan  tentang  perbankan  digital  bisa menjadi berguna dan mencapai produktivitas mereka. Ini  bisa  disebabkan  oleh  orang-orang  sudah  terbiasa menggunakan  bank  konvensional  dan  mereka melakukannya  tidak  memiliki  pengetahuan  yang cukup  tentang  memaksimalkan  dalam  menggunakan produk. Fitur-fiturnya bisa seperti transfer tanpa batas atau biaya  penarikan  dan menyediakan lebih  banyak ATM, juga memberikan tutorial atau wawasan tentang
pengetahuan  tentang  fitur  dan  cara  menggunakan produk sehingga pelanggan dapat lebih memanfaatkan produk  tersebut.  Untuk  pengaruh  sosial  yang  berarti bahwa  dalam  menggunakan  teknologi,  pelanggan dipengaruhi  oleh  orang  lain.  Skor  minusnya  bisa disebabkan  oleh  orang  yang  sudah  menggunakan perbankan digital mencoba mempengaruhi orang lain tetapi mereka telah mengalami berbagai masalah dan karena itu orang mengikutinya dengan tidak percaya. Hal ini mungkin bisa juga disebabkan oleh orang yang kebanyakan  tidak  mudah  terpengaruh  tentang penggunaan sistem atau teknologi baru.(Kusumawati & Rinaldi, 2020)
Perkembangan teknologi saat ini memberi akses kemudahan  yang  mudah  dalam  keuangan,  sehingga lebih efisien. Teknologi tidak dapat dinafikkan untuk saat ini, masyarakat semakin lekat dalam penggunaan teknologi,  hal  ini  menjadikan  lembaga  keuangan seperti perbankan syariah harus dapat menyusuiakan dengan  perkembangan  layanannya  harus  diarahkan untuk  berbasis  digital.  Jika  hal  ini  diabaikan  tidak menuntup kemungkinan bank tersebut akan ditinggalkan.  Layanan  digital  akan  memudahkan nasabah  dapat  melakukan  transaksi  keuangan  tanpa terikat  waktu  dan  tempat,  sehingga  akses  keuangan yang  lebih  luas.  Dengan  semakin  bermunculan platform  keuangan  berbasis  digital  baik  sebagai  alat pembayaran  atau  akses  memberikan  pinjaman  atau pemberiaan  kredit  menjadi  tantangan  tersendiri  dari bank syariah untuk meningkatkan pangsa pasar untuk diterima lebih luas. Sudah saatnya bank syariah untuk meningkatkan  layanan  digitalnya,  baik  dilakukan secara  mandiri  maupun  melalui  kemitraan  dengan lembaga  lain.  Dalam  hal  penghimpunan  dana  bank syariah  dapat  meningkatkan  layanan  digital  pada produk  penghimpunan  dana,  dengan  memberikan pembukaan  rekening  yang  lebih  mudah,  kemudian akses penggunaak produk yang lebih mudah, dengan memastikan  keamanan  bagi  nasabah.  Pada  sisi pembiayaan atau penyaluran dana dapat memberikan layanan digital, memberi akses bagi masyarakat yang ingin memperoleh pembiayaan untuk pengembangan usaha,  melalui  layanan  digital.  Dengan  memastikan kondisi  calon  nasabah  pembiayaan  dan  memenuhi syarat untuk diberi pembiayaan. Hal yang seperti ini telah  dilakukan  fintech  syariah,  jenis peer  to  peer landing syariah  dapat  menyalurkan  pembiayaan berbasis  digital.  Sehingga  bank  syariah  dapat melakukan  kemitraan  dengan  p2p  lending  syariah untuk penyaluran pembiayaan berbasis digital. Skema
dan  akad-akd  syariah  yang  bervariasi  untuk  dapat memenuhi pola pembiayaan berbasis digital, termasuk skema  kerjasama  antara  bank  syariah  dan  fintech syariah  dalam  penyeluran  pembiayaan  berbasis digital.
Sinergitas  FinTech  dengan  Bank  Syariah  dapat menjadi  alternatif  pembiayaan  untuk  meningkatkan produktivitas kinerja perbankan syariah. Pembiayaan yang  Disalurkan  (PYD),  dan  Dana  Pihak  Ketiga (DPK),  perbankan  syariah  memang  mengalami pertumbuhan yang positif. Namun, jika dilihat dari sisi penyaluran  pembiayaan  dan  kualitas  pembiayaan cukup  berisiko.  Penurunan  rasio  NPF  tidak mengindikasikan  menurunnya  risiko  pembiayaan yang  disalurkan  perbankan  syariah.  Untuk  itu,  perlu adanya  alternatif  pembiayaan  dengan  risiko  rendah dan aman. Salah satunya dengan melakukan sinergitas antara  perbankan  syariah  dan  perusahaan  FinTech. Inovasi  yang  ditawarkan  oleh  perusahaan  FinTech dapat  memberi  dampak  positif  pada  konsumen maupun  perbankan.  Bagi  konsumen,  dengan  adanya FinTech,  biaya  transaksi  yang  dikeluarkan  lebih rendah  dan  pelayanannya  lebih  cepat  dibandingkan bank.  Sedangkan  bagi  perbankan,  dengan  adanya FinTech,  maka  terdapat  peningkatan  dan  efisiensi dalam proses pelayanan perbankan. Basel Committee on  Banking  Supervision (BCBS)  menyimpulkan bahwa  pengadopsian  teknologi  memungkinkan munculnya model bisnis baru yang dapat menimbulkan berbagai peluang dan risiko bagi bank petahana. Secara lebih lanjut mencatat bahwa standar perbankan  dan  harapan  pengawasan  harus  adaptif terhadap inovasi baru sambil mempertahankan standar kehati-hatian yang sesuai.(Fajria, 2019)
Perbankan  syariah  harus  selalu  menjaga  fungsi mobile layanan perbankan, seperti; kemudahan akses, berfungsi dengan baik, melindungi privasi pelanggan, mengatasi  kesalahan  transaksi,  dan  memberikan bantuan jika terjadi kesalahan. Selain itu, bank harus aktif  menginformasikan  pelanggan  mereka  tentang proses  dan  waktu  yang  diperlukan  untuk  layanan tertentu  di  bawah  seluler  sistem  perbankan  untuk mengurangi  keluhan  nasabah  dan  menjamin  kualitas informasi.  Semakin  baik  kualitas  layanan  yang diberikan oleh bank syariah melalui platform mobile banking, semakin tinggi kepuasan pelanggan akan dan pada akhirnya akan menghasilkan loyalitas pelanggan, baik  perilaku  maupun  sikap.  Mobile  banking  yang lebih  tinggi  kualitas  pelayanan  berimplikasi  pada loyalitas pelanggan, baik sikap maupun perilaku. Hal
ini  dilakukan  ketika  pelanggan  puas  dengan  kualitas sistem yang ditampilkan. Kepuasan ini dapat dicapai jika  dimensi  kualitas  yang  menjadi  ciri  dari  sistem tersebut  dapat  disajikan  secara  Islami  perbankan. efisiensi  dan  ketersediaan  sistem  sebagai  kunci kualitas  layanan  mobile  banking.  Efisiensi  mengacu pada bagaimana kemudahan sistem, aksesibilitas, dan kecepatan  dapat  memudahkan  transaksi  dan  fungsi lainnya.  Selanjutnya,  ketersediaan  sistem  mengacu pada  bagaimana  platform  berfungsi  dengan  baik tentang  kendala  teknis  yang  mungkin  timbul  dan keterikatan  pada  fungsi  yang  memperkuat  proses dalam  bisnis  nasabah  perbankan  syariah.(Moghni  et al., 2020)
Transaksi  digital  banking  juga  terus  meningkat. Pada  Desember  2020,  volume  transaksi  digital banking  mencapai  513,7  juta  transaksi,  atau  tumbuh 41,53% (yoy) dengan nilai transaksi digital mencapai Rp2.775,5  triliun,  atau  tumbuh  13,91%  (yoy). Sementara  itu,  nominal  transaksi  e-commerce meningkat 19,55% (yoy) pada triwulan III, sehingga secara  keseluruhan  tahun  2020  tumbuh  29,6%  (yoy) pada 2020, didukung peningkatan preferensi masyarakat  pada  penggunaan  platform  digital  dan strategi  promosi  sejumlah  marketplace.  Transaksi ekonomi  dan  keuangan  digital  terus  tumbuh  sejalan dengan  semakin  maraknya  penggunaan  platform  e- commerce  dan  instrumen  digital  di  masa  pandemi, serta  kuatnya  preferensi  dan  akseptasi  masyarakat akan digital. Potensi dan kesempatan oleh bank, untuk meningkatkan  minat  calon nasabah  menjadi  nasabah di bank, memberikan layanan yang nasabah inginkan sehingga loyal terhadap bank. (Mawarni & Iqbal Fasa, 2021)
Pertumbuhan  pembiayaan  di  Indonesia  relatif besar  jika  dibandingkan  dengan  negara-negara  Asia lainnya.  Dengan  melihat  pertumbuhan  pembiayaan yang  cukup  besar  tersebut,  apalagi  pembiayaan merupakan  salah  satu  aktivitas  bisnis  utama perbankan syariah., perlu ada pengelolaan/ manajemen  pembiayaan  yang  baik.  Untuk  dapat melakukan  ekspansi  pembiayaan,  bank  syariah tentunyaharus  dapat  menjual  berbagai  jenis  produk pembiayaan. Pengetahuan karakteristik produk merupakan  keharusan  bagi  petugas  atau  pejabat pengelola  pembiayaan  bank  syariah.  pengetahuan yang  cukup tentang produk  pembiayaan  akan  sangat berpengaruh  terhadap  pengelolaan  pembiayaan. Pengelolaan pembiayaan perbankan syariah merupakan  salah  satu  indikator  keberhasilan  dalam
mengelola bisnis perbankan. Bank syariah yang dapat mengelola pembiayannya dengan baik dapat menghasilkan Non Performing Financing (NPF) pada level  rendah,  dengan  memberikan  kontribusi  laba yang tinggi.(Ikatan Bankir Indonesia, 2015)
Dari  uraian  diatas  maka  perlu  dilakukan pendalaman  terkait  linkage  bank  syariah  dan  fintech syariah  dalam  memberikan  pembiayaan  berbasis digital.  Agar  memberikan  akses  yang  mudah  bagi masyarakat  luas,  untuk  memperoleh  pembiayaan dengan  mudah.  Dengan  demikian  akses  keuangan dapat  digunakan  bukan  sekedar  untuk  keperluan konsumtif  melainkan  pembiayaan  produktif  secara digital. Bank syariah memiliki dana yang lebih dalam produk  penghimpunan  dana  (DPK),  melainkan terbatas  pada  akses  keuangan  dalam  penyalurannya. Sedangkan  fintech  syariah  memiliki  teknologi  yang dapat  memberi  akses  untuk  penyaluran  pembiayaan dengan  efisien,  sehingga  keduanya  dapat  bersinergi dalam  menyalurkan  pembiayaan  berbasis  digital. Linkage antara bank syariah dan fintech syarah dapat meningkatkan pasar keuangan syariah dan akses lebih luas bagi masyarakat.
Bank  sebagai  lembaga  intermediasi  keuangan ( financial intermediary institusion ) selain melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat, ia juga akan  menyalurkan  dana  kepada  masyarakat  dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Istilah kredit banyak dipakai dalam perbankan konvensional yang berbasis pada  bunga  ( interest  based ),  sedangkan  dalam perbankan  syariah  lebih  dikenal  dengan  istilah pembiayaan ( financing ) yang berbasis pada keuntungan  riil  yang  dikehendaki  (margin)  ataupun bagi  hasil  ( profit  sharing ).  Dalam  perbankan konvensional  penyaluran  dana  kepada  masyarakat selalu  dalam  bentuk  uang  yang  kemudian  terserah bagi  nasabah  untuk  penggunaannya.  Artinya,  uang yang  dikucurkan  oleh  bank  dapat  dipakai  untuk kegiatan produktif maupun konsumtif tanpa menghiraukan  jenis  transaksi  tersebut  dibenarkan secara agama maupun tidak. Batasan hanya mengacu pada  ketentuan  hukum  positif  yang  berlaku. Sedangkan dalam perbankan syariah bank menyediakan  pembiayaan  dalam  bentuk  penyediaan barang  nyata  ( asset ),  baik  yang  didasarkan  pada konsep jual beli, sewa menyewa, ataupun bagi hasil. Dengan  demikian  transaksi-transaksi  yang  terjadi  di perbankan  syariah  adalah  transaksi  transaksi  yang bebas  dari  riba  atau  bunga  karena  selalu  terdapat transaksi  pengganti  atau  penyeimbang  ( underlying
transaction ) yaitu transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi  suatu  penambahan  harta  kekayaan secara adil.(Umam & Utomo, 2016)
Penyaluran  dana  adalah  transaksi  penyediaan dana  dana  tau  barang  serta  fasilitas  lainnya  kepada nasabah yang tidak bertentangan dengan syariah Islam dan  standar  akuntansi  perbankan  syariah,  serta  tidak termasuk  termasuk  jenis  penyaluran  dana  yang dilarang menurut ketentuan bank Indonesia. Penyaluran dana berfungsi; meningkatkan daya guna, peredaran  dan  lalu  lintas  uang,  meningkatkan  daya guna  dan  peredaran  barang,  meningkatkan  aktifitas investasi  dan  pemerataan  pendapatan,  serta  sebagai aset  terbesar  yang  menjadi  sumber  pendapatan terbesar bank. Prinsip dasar dari penyaluran dana yang sehat  adalah  mengerti,  memahami,  menguasai,  dan melaksanakan  prinsip  5C+  1S  ( Character,  Capacity, Capital,  Condition,  Colleteral, dan  harus  sesuai prinsip Syariah). Pemberian fasilitas penyeluran dana kepada nasabah mencakup penyediaan dana dana atau barang  yang  dapat  dipersamakan  dengan  itu berdasarkan  persetujuan  atau  kesepakatan  bersama, antara  pihak  bank  dengan  nasabah  untuk  melunasi kewajibannya setelah jangka waktu tertentu.(Muhamad, 2009)
Dana  bank  syariah  yang  dihimpun  disalurkan dalam  pola-pola  penyaluran  dana  yang  dibenarkan syariah.  Secara  garis  besar  penyaluran  dana  adalah dengan  tiga  pola  penyaluran  yaitu:  prinsip  jual  beli meliputi murabahah, salam, salam parallel, istisnha , dan istisnha’  parallel .  Kemudian  prinsip  bagi  hasil, meliputi  pembiayaan mudharabah, dan  pembiayaan musyarakah .  Serta  prisip  sewa,  yaitu ;  Ijarah dan Ijarah  Muntahiyyah  Bittamlik (IMBT).  Oleh  karena dana bank syariah menjadi satu dalam bentuk pooling dana  maka  dalam  penyaluran  pembiayaan  tidak diketahui  dengan  jelas  sumber  dananya  dari  prinsip penghimpunan  dana.  Atas  penyaluran  dana  akan diperoleh  pendapatan  yaitu;  dalam  prinsip  jual  beli lazim  disebut  margin  dan  prinsip  bagi  hasil  disebut bagi hasil usaha dan dalam prinsip ujroh disebut sewa. Pendapatan  dari  penyaluran  dana  disebut  dengan pendapatan  operasi  utama  merupakan  pendapatan yang  akan  dibagihasilkan  dan  merupakan  unsur pembagian  hasil  usaha.  Disamping  itu,  bank  syariah memperoleh pendapatan operasi lainnya yang berasal dari  pendapatan  jasa  perbankan  syariah  yang merupakan  pendapatan  sepenuhnya  milik  bank syariah.(Rustam, 2020)
Idealnya bank syariah merupakan universal bank yang  tidak  hanya  menawarkan  produk  deposito  dan pembiayaan  umum  namun  juga  penyertaan  modal dalam  kegiatan  usaha  nasabahnya.  Secara  konsep sebuah  bank  syariah  dapat  melakukan  penyertaan dilakukan secara terus menerus dan bank menempatkan posisi perusahaan dimana dilakukannya investasi  sebagai  strategic  business  unit.  Namun demikian,  jika  hal  tersebut  diterapkan,  maka  akan diperlukan suatu perubahan sudut pandang mengenai posisi bank syariah sebagai suatu lembaga intermediasi  yang  menyediakan  jasa-jasa  keuangan yang sesuai  dengan  prinsip  syariah.  berdasarkan  UU perbankan yang saat ini juga berlaku bagi bank syariah maka  kegiatan  penyertaan  modal  hanya  dapat dilakukan  terbatas  kepada  lembaga  keuangan  saja. Penyertaan  modal  dalam  lembaga  non-keuangan hanya  dapat  dilakukan  dalam  rangka  penyelesaian pembiayaan  bermasalah  dan  sifatnya  sementara. Perbankan syariah, seperti halnya bank konvensional, dapat  memberikan  pembiayaan  bagi  kegiatan produksi  maupun  konsumsi.  Terdapat  tiga  jenis produk  utama  dari  sisi  penyaluran  dana  yaitu; pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (investasi), jual beli, dan sewa.(Darsono.et al, 2017)
Fintech      atau      teknologi      keuangan      adalah istilah      yang      digunakan      untuk  menunjukkan perusahaan  yang  menawarkan  teknologi  modern  di sektor  keuangan.  Perusahaan-perusahaan  tersebut telah  menjadi  tren  yang  nyata  sejak  tahun  2010. Perusahaan-perusahaan  Fintech  kebanyakan  adalah perusahaan  mikro,  kecil  atau  menengah  yang  tidak memiliki  banyak  ekuitas,  tetapi  memiliki  gagasan yang  jelas  tentang  bagaimana  memperkenalkan  baru atau  bagaimana  meningkatkan  layanan  yang  ada dalam keuangan pasar layanan. Umumnya, ini adalah fintech start-up , jumlah yang terus meningkat (dengan berbagai  perkiraan,  jumlah  mereka  telah  melampaui sepuluh  ribu  perusahaan).    Sebagai  aturan,  investasi ventura dan crowdfunding digunakan untuk membiayai  perusahaan-perusahaan fintech. Menurut, model  bisnis  dan  infrastruktur  teknologi  bank didasarkan  pada  era  digitalisasi,  Selain  itu,  bank melakukan kompetisi head to head dengan bank lain dalam  efisiensi  operasional.    Apabila  bank  syariah gagal beradaptasi dengan Fintech maka bank syariah kemungkinan  kehilangan  nasaba  terutama  segmen nasabah  jangka  panjang  yang  lebih  muda  dan bankable.    Tindakan  konkret  harus  diambil  untuk
menjamin  kelangsungan  hidup  bank  di  era  Fintech ini.(Perwira, 2018)
Perkembangan  teknologi  menjadi  peluang  bagi semua industri termasuk industri keuangan khususnya industri  fintech  syariah  untuk  merevolusi  kegiatan konvensional  menjadi  sebuah  inovasi  layanan  dan produk  digital  yang  memudahkan  masyarakat  dalam mengaksesnya. Namun, potensi disruptif pada fintech syariah  tidak  boleh  diremehkan.  Disrupsi  fintech syariah  bak  pisau  bermata  dua,  ia  dapat  berayun kepada  dua  arah.  Sisi  baiknya,  Inovasi  fintech memberikan  pilihan  yang  lebih  selaras  dengan kebutuhan  individu.  Dengan  lebih  banyak  pilihan, konsumen  menikmati  biaya  layanan  keuangan  yang lebih  kompetitif.  Sehingga,  teknologi  terbaru  yang dianut  oleh  fintech  yang  memanfaatkan  internet, perangkat  seluler  dan  integrasi  media  sosial menjadikan  transaksi  keuangan  lebih  mudah  dan nyaman  digunakan.  Namun  sebaliknya,  fintech syariah  menemui  beberapa  masalah  dan  tantangan yang  dihadapi  dalam  proses  pengembangan  skema syariah  di  dalam  industri  keuangan  nasional. Tantangan  dalam  proses  pengembangan  industri fintech  syariah  tersebut,  yakni:  Pertama,  minimnya instrumen regulasi  yang  komprehensif  dalam  rangka melindungi proses kerja industri fintech syariah serta para pihak yang terlibat di dalamnya. Kedua, prinsip- prinsip  syariah  yang  diterapkan  oleh  fintech  syariah kerap berbenturan dengan skema teknologi keuangan konvensional  sehingga  berakibat  pada  terhambatnya penyelenggaraan  fintech  syariah  itu  sendiri.  Ketiga, kurangnya  sinergi  antara  lembaga  jasa  keuangan dengan  lembaga  keuangan  syariah  yang  bermuara pada  rapuhnya  landasan  serta  instrumen  kebijakan yang  dilahirkan  cenderung  tidak  bernafaskan semangat  pembangunan  ekonomi  syariah  nasional. Keempat,  minimnya  infrastruktur  serta  lembaga spesifik yang menunjang perkembangan dan pengawasan  industri  fintech  syariah  di  Indonesia. Sehingga,  dari  keempat  persoalan  tersebut  pada akhirnya  mengerucut  pada  satu  pertanyaan  besar tentang  bagaimana  model  regulasi  fintech  syariah yang relevan diterapkan oleh Indonesia.(Alfaris et al., 2019)
Fintech  syariah  sebagai  instrument  keuangan syariah  lembaga  harus  memenuhi  ketentuan  syariah Islam  dalam  operasionalnya.  Hadirnya  Dewan Pengawas Syariah adalah salah satu bentuk kepatuhan syariah  bagi  setiap  industri  keuangan  syariah,  baik perbankan  dan  non-perbankan,  termasuk  di  fintech
syariah  untuk  mematuhi  syariah  peraturan  yang membuat pengawasan syariah sebagai bagian integral dari  kepatuhan  syariah.  Seperti  pada  perbankan syariah,  masalahnya  keterbatasan  sumber  daya manusia  dan  kurangnya  kesadaran  akan  pentingnya peran kehadiran Dewan Pengawas Syariah merupakan tantangan  industri  tekfin.  Meskipun  demikian,  oleh kerjasama antar pihak terkait pemangku kepentingan dalam industri seperti: pemerintahan, pendidikan dan penelitian  lembaga,  DSN-MUI,  Fintech  syariah sendiri,  bahkan  bank  dan  keuangan  Islam  institusi dapat menciptakan dan mendorong ekonomi syariah. Selain  itu,  dukungan  regulasi  yang  tegas  dari pemerintah  yang  juga  mengakomodir  pendapat  dan pandangan  pemangku  kepentingan  dalam  hal  ini industri  akan  sangat  mendukung  yang  sehat pengembangan fintech syariah. Fintech syariah belum memiliki  sendiri  peraturan  di  Indonesia.  Hal  ini membuat  dasar  hukum  Dewan  Pengawas  Syariah fintech  syariah  harus  dijajaki  melalui  norma-norma dalam  undang-undang  yang  tersebar  dan  peraturan. Perseroan  Terbatas  Otoritas  Hukum  dan  Jasa Keuangan  Peraturan  tentang Good  Corporate Tata Kelola  perusahaan  pembiayaan  adalah  dasar  hukum keberadaan  Dewan  Pengawas  fintech  fyariah. Meskipun  bersifat  umum  dan  normatif,  norma  yang mengatur  keberadaan  Dewan  Pengawas  Syariah dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  ada  dan peraturan dapat digunakan sebagai acuan untuk pihak yang  berwenang  dalam  merumuskan  lebih  lanjut peraturan tentang Fintech Syariah. Regulasi diperlukan  untuk  memberikan  kepastian  hukum kepastian dan menghindari stagnasi dalam industri di masa depan.(Prayitno & Setyowati, 2020)
Fintech Crowdfunding dan P2P Lending Syariah bukanlah  ancaman  bagi  lembaga  keuangan  syariah eksisting  karena  dapat  membantu  industri  keuangan syariah untuk menjangkau masyarakat di daerah yang belum terjangkau lembaga keuangan syariah eksisting sehingga dapat meningkatkan penetrasi pasar industri keuangan  syariah  di  Indonesia.  Selain  itu, Fintech Crowdfunding dan P2P  Lending  Syariah juga  dapat membantu  meningkatkan  inklusifitas  keuangan masyarakat  di  Indonesia  karena  masyarakat  yang berstatus unbankable mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan  pembiayaan  untuk  usahanya. Fintech Crowdfunding dan  P2P Lending  Syariah merupakan pemain  baru  dalam  indsutri  keuangan  syariah  di Indonesia  sehingga  diperlukan  kajian  literasi  yang mendalam dan relevan untuk dapat mengembangkan
sektor  industri  ini.  Untuk  itu,  pemerintah  dan  OJK perlu membuat regulasi khusus yang mengatur tentang penyelenggaraan Fintech Crowdfunding P2P Lending Syariah  di  Indonesia  agar semua  stakeholder merasa terlindungi.  Selain  itu,  para  penyelenggara Fintech Crowdfunding dan P2P  Lending  Syariah juga  perlu mendaftarkan  institusinya  kepada  OJK  untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.(PRESTAMA et al., 2019)
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 77/POJK.01/2016  Tentang  Pinjam  Meminjam  Uang berbasis teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan  jasa  keuangan  untuk  mempertemukan pemberi  pinjaman  dengan  penerima  pinjaman  dalam rangka  melakukan  perjanjian  pinjam  meminjam dalam  mata  uang  rupiah  secara  langsung  melalui sistem  elektronik  dengan  menggunakan  jaringan internet.  Penyelenggara  Layanan  Pinjam  Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang  menyediakan,  mengelola,  dan  mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Penerima Pinjaman adalah orang dan/atau badan  hukum  yang  mempunyai  utang  karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi  Informasi.  Pengguna  Layanan  Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya  disebut  Pengguna  adalah  Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman yang menggunakan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.  Teknologi  Informasi  adalah  suatu  teknik untuk  mengumpulkan,  menyiapkan,  menyimpan, memproses,  mengumumkan,  menganalisis,  dan/atau menyebarkan  informasi  di  bidang  layanan  jasa keuangan. (OJK. 2016)
Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama Indonesia
(DSN-MUI)
nomor 117/DSN- MUI/II/2018,  tentang  layanan  pembiayaan  berbasis teknologi  informasi  berdasarkan  prinsip  syariah Layanan  Pembiayaan  Berbasis  Teknologi  Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyelenggaraan layanan  jasa  keuangan  berdasarkan  prinsip  syariah yang mempertemukan atau menghubungkan Pemberi Pembiayaan  dengan  Penerima  Pembiayaan  dalam rangka  melakukan  akad  pembiayaan  melalui  sistem elektronik  dengan  menggunakan  jaringan  internet. Penerima Pembiayaan adalah pihak yang menggunakan  dana  yang  bersumber  dari  Pemberi Pembiayaan. Pemberi Pembiayaan adalah pihak yang memiliki dana dan bermaksud memberikan
pembiayaan untuk membantu pihak yang membutuhkan  dana.  Dokumen  Elektronik  adalah setiap  informasi  elektronik  yang  dibuat,  diteruskan, dikirimkan,  diterim4  atau  disimpan  dalam  bentuk analog,  digital,  elektromagnetik,  optikal,  atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, danlatalu didengar  melalui  komputer  atau  sistem  elektronik termasuk tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, atau simbol  yang  memiliki  makna  atau  arti  atau  dapat dipahami  oleh  orang  yang  mampu  memahaminya sebagaimana  dimaksud  dalam  peraturan  perundang- undangan. (DSN-MUI, 2018)
Sistem  informasi  fintech  pinjaman  online berbasis  web  merupakan  sebuah  aplikasi  yang terintegrasi antara produk pinjaman dengan teknologi informasi  mulai  dari  proses  pengajuan,  persetujuan dan pencairan dilakukan secara online dan didukung dengan  SMS.  Sehingga  pemberi  dan  penerima pinjaman  tidak  perlu  bertemu  atau  bertatap  muka langsung.  Dahulu,  debitor  harus  pergi  ke  bank  atau lembaga  keuangan  lainnya  untuk  mencari  pinjaman, Namun  sekarang  dengan  adanya  aplikasi  fintech pinjaman  online ini, semua  orang  dapat mengajukan pinjaman  kapanpun  dan  dimanapun  selama  dia memiliki  smartphone  dan  komputer  yang  digunakan terkoneksi  dengan  internet.  Dengan  aplikasi  fintech sistem pinjaman online ini akan menjadi solusi efektif, efisien  dan  sangat  membantu  bagi  orang  yang mengalami kesulitan keuangan tanpa harus mengabiskan  waktu,  biaya,  dan  tenaga.  persyaratan yang  tidak  rumit  dan  proses  pencairan  yang  cepat. Secara  umum  proses  bisnis  yang  terjadi  adalah nasabah melakukan pengajuan pinjaman baru melalui web  kemudian  admin  akan  melakukan  persetujuan pinjaman.  Setelah  pengajuan  pinjaman  disetujui admin  akan  melakukan  transfer  dana  ke  rekening nasabah.(Supriyanto & Ismawati, 2019)
Hukum  yang  mengatur  mengenai  pembiayaan teknologi keuangan secara konvensional diatur dalam Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  19/12/PBI/2017 Tentang  Penyelenggaraan  Teknologi  Finansial, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/POJK.02/2018 Mengenai Inovasi Keuangan  Digital  di  Sektor  Jasa  Keuangan.  Hukum yang  mengatur  mengenai  pembiayaan  teknologi keuangan  secara  syariah  tertuang  didalam  Fatwa Dewan  Standar  Majelis  Ulama  Indonesia  Nomor 117/DSN-MUI/II/2018
Mengenai Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi
Berdasarkan  Prinsip  Syariah.  Teknologi  keuangan pada  dasarnya  dapat  mempermudah  pergerakan manusia  dalam  bertransaksi  keuangan.  Konsep teknologi  keuangan  memanfaatkan  jaringan  internet dalam  jaringan  yang  digunakan  setiap  saat  oleh manusia.  Teknologi  keuangan  meminimalisir  atau bahkan menghilangkan regulasi dan syarat yang harus dipenuhi  dalam  transaksi  keuangan,  diantaranya adalah  adanya  perjanjian  dan  kewajiban  bertemunya produsen  dan  konsumen.  Konsep  yang  demikian cocok  bila  diterapkan  dalam  lingkup  konvensional. berbeda  dengan  syariah  yang  pada  dasarnya  masih menganjurkan  adanya  akad  dan  pertemuan  antara produsen dan konsumen. Dua aspek tersebut bertujuan untuk  menghindari  adanya  potensi  penipuan  dan dirugikannya  salah  satu  pihak.  Namun,  dalam maenghadapi masa depan, kedua aspek tersebut mulai disesuaikan kembali. Dewan Standar Nasional Majelis Ulama  Indonesia  membuat  fatwa  yang  menjabarkan bahwa  tidak  harus  dipenuhinya  syarat  adanyakad langsung  dan  bertemunya  produsen  dan  konsumen. Dalam hal ini akad bisa digantikan dengan dokumen elektronik  asalkan  memenuhi  syarat  keseimbangan, kewajaran,  dan  keadilan  sesuai  syariah.(Narastri, 2020)
Manajemen Risiko adalah serangkaian metodologi  dan  prosedur  yang  digunakan  untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan  Risiko  yang  timbul  dari  seluruh kegiatan  usaha  Bank.  Risiko  Kredit/  Pembiayaan adalah  Risiko  akibat  kegagalan  nasabah  atau  pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank sesuai dengan  perjanjian  yang  disepakati,  termasuk  Risiko Kredit  akibat  kegagalan  debitur,  Risiko  konsentrasi kredit, counterparty  credit  risk, dan settlement  risk . (POJK,  2016)  Bank  syariah  harus  memiliki  sistem pengawasan  dan  manajemen  risiko  yang  tangguh. Dengan sistem ini, bank syariah dapat mendeteksi dan menghindari  terjadinya  mismanagement  maupun kegagalan  sistem  dan  prosedur  pada  bank  syariah. Risiko  yang  dihadapi  oleh  perbankan  syariah  relatif lebih tinggi daripada perbankan konvensional seiring dengan inovasi produk dan kombinasi akad transaksi dalam penyaluran dana perbankan syariah yang sangat variatif.(Sholahuddin, 2004) Dalam  hal  ini  lembaga keuangan/    lembaga  bisnis  islam  juga  sangat memungkin  untuk  mengalami  risiko.  Maka  dari  itu, dibutuhkan  manajemen  resiko  dibutuhkan  untuk medeteksi  atau  memperkirakan,  memperhitungkan
resiko  yang  mungkin  dialami  lembaga  bisnis syariah.(Trimulato, 2017)
Kualitas pembiayaan yang kuran baik disebabkan oleh adanya risiko bisnis yang dihadapi nasabah yang menerima pembiayaan dan risiko yang terdapat pada bank  syariah  sendiri.  Risiko  pembiayaan  di  bank syariah  tidak  selalu  mudah  untuk  diidentifikasikan. Risiko  pembiayaan  dapat  terjadi  karena  kegagalan usaha  nasabah,  tidak  amanahnya  nasabah  dalam mengelola dana (penyalahgunaan dana/ side streaming ), kurangnya kemampuan dan/atau komitmen  nasabah  dalam  menjalankan  usahanya, maupun  kekurangsempurnaan  dalam  melakukan analisis  dan  struktur  fasilitas  yang  diberikan. Pengelolaan risiko pembiayaan yang efektif merupakan  komponen  penting  bagi  keberhasilan setiap  organisasi  bank  syariah.(Ikatan  Bankir Indonesia, 2015)

## 2. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah studi pustaka ( library research ) dari beberapa sumber yang berkaitan dengan tema penelitian yaitu; tentang Bank digital, fintech syariah dan pembiayaan bank syariah. Sifat penelitian dalam paper ini adalah kualitatif, yang menguraikan perkembangan pembiayaan bank syariah, fintech syariah, dan bentuk linkage  antara  bank  syariah  dalam  penyeluaran pembiayaan berbasis digital.
Sumber  data  yang  digunakan  dalam  tulisan  ini yaitu data sekunder data yang diperoleh secara tidak langsung  melainkan  data  yang  telah  disajikan  oleh lembaga  tertentu.  Seperti  data  yang  bersumber  dari Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK),  data  statistik perbankan syariah, dan data fintech syariah.
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam tulisan  ini  yaitu  kepustakaan,  dari  beberapa  sumber yang  dianggap  relevan  dengan  tema  penelitian. Beberapa sumber dari buku, jurnal, aturan-aturan yang berlaku, data-data OJK, dan sumber lainnya.
Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  deksriptif  kualitatif,  dari  data yang diperoleh.  Serta  analsisi  konten terkait regulasi yang  berkaitan  dengan  tema  penelitian.  Diuraikan analisis  perkembangan  pembiayaan  bank  syariah, kemudian analisis perkembangan fintech syariah p2p landing, dan bentuk linkage bank syariah dan fintech syariah  dalam  penyaluran  pembiayaan  berbasis digital.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Hasil penelitian
Tabel 1 Perkembangan Pembiayaan Bank Syariah Tahun 2020 – Agustus 2021 No Jenis Bank Syariah Jenis Pembiayaan Tahun 2020 Bulan Agustus 2020 Perkembangan (%) 1 Bank Umum Syariah (BUS) Modal Kerja a. UMKM b. Non UMKM Investasi a. UMKM b. Non UMKM Konsumsi a. Non UMKM a. 35.579 b. 45.386 a. 21.739 b. 34.464 a. 109.364 a. 37.291 b. 41.928 a. 23.602 b. 33.424 a. 116.351 a. 4,81 b. -7,62 a. 8,57 b. -3,02 a. 6,39 2 Unit Usaha Syariah (UUS) Modal Kerja a. UMKM b. Non UMKM Investasi a. UMKM b. Non UMKM Konsumsi a. Non UMKM a. 7.300 b. 26.643 a. 4.917 b. 26.066 a. 72.486 a. 6.539 b. 27.505 a. 4.959 b. 24.232 a. 80.979 a. -10,42 b. 3,24 a. 0,86 b. -7,04 a. 11,72 3 Bank Pembiayaan Rakyat  Syariah (BPRS) a. Modal Kerja b. Investasi c. Konsumsi a. 4.842.629 b. 1.437.931 c. 4.400.939 a. 4.943.829 b. 1.523.657 c. 4.783.157 a. 2,09 b. 5,96 c. 8,69 4 Total 394.625 408.061 3,41 Sumber: Otoritas Jasa Keuangan. Statistik Perbankan Syariah Agustus 2021 (diolah)
Data diatas menunjukkan perkembangan penyaluran  produk  pembiayaan  pada  3  jenis  bank syariah,  yaitu  Bank  Umum  Syariah  (BUS),  Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah  (BPRS).  Penyaluran  pembiayaan  pada  tiga tujuan  yaitu  Modal  kerja,  Investasi  dan  Konsumtif. Data  diatas  perkembangan pembiayaan  bank  syariah pada periode Desember 2020 sampai dengan agustus 2021. Pembiayaan di bank syariah masih didominasi untuk  tujuan  konsumtif  pada  BUS  dan  UUS, sedangkan  pada  BPRS  didominasi  oleh  pembiayaan modal  kerja.  Secara  keseluruhan  pembiayaan  bank syariah  tumbuh  sebesar  3,41  persen.  Pembiayaan modal  kerja  pada  BUS  non  UMKM  mengalami penurunan  sebesar  -7,6  persen,  dan  pembiayaan investasi modal kerja non-umkm mengalami penurunan sebesar -3,02 persen. Selanjutnya pembiayaan pada UUS mengalami penurunan terbesar pada modal kerja UMKM turun sebesar 10,42 persen,
dan  investasi  non  UMKM  turun  sebesar  -7,04. Pembiayaan  pada  BPRS  mengalami  pertumbuhan untuk  modal  kerja  tumbuh  sebesar  2,09  persen, investasi  5,96  persen,  dan  konsumsi  sebesar  8,69. Dalam kondisi seperti ini bank syariah perlu didorong agar  menyalurkan  untuk  kegiatan  produktif  yang mendukung sektor riil khususnya dalam bentuk modal kerja. Bank syariah sebagai indutri keuangan syariah diharapkan  dapat  mendukung  kegiatan  ekonomi sektor riil dalam hal kegiatan pembiayaan produktif.
Tabel 2
Perkembangan Fintech Peer To Peer (P2P) Syariah Tahun 2020 – September 2021
No  Indicator December 2020 September 2021 Growth (%) 1  Total  Aset Fintech 3.711,16 4.474,86 20,58
2  Total Pelaku Fintech 149 107 -28,19 3  Aset Fintech Syariah 74,68 74,37 -0,42 4  Pelaku Fintech Syariah 10 8 -20 Sumber: Otoritas Jasa Keuangan. Statistik Fintech

## Lending (data diolah)
Dari data diatas menunjukkan adanya perkembangan  fintech  jenis  peer  to  peer  (P2P)  pada periode  desember  2020  sampai  dengan  September 2021,  total  aset  Fintech  P2P  secara  kesuluruhan tumbuh  sebesar  20,58  persen.  Pelaku  fintech mengalami  penurunan  sebesar  -28,19  persen.  Total pelaku fintech 107 dan pelaku fintech syariah hanya 8, atau  mengalami  penurunan  sebesar  -20  persen. Termasuk aset fintech syariah mengalami penurunan sebesar  -0,42  persen.  Pelaku  fintech  syariah  P2P mengalami  penurunan  karena  tidak  dapat  memenuhi ketentuan  yang  dipersyaratkan  oleh  OJK.  Namun, fintech  syariah  masih  memiliki  potensi  yang  besar dalam  pengembangan  sektor  riil.  Fintech  syariah dapat  mendukung  pertumbuhan  sektor  riil  termasuk bagi  pelaku  usaha  pada  industri  halal.  Fintech  P2P syariah memiliki dua arah peluang bagi investor, dan akses  pendanaan  bagi  pelaku  usaha  yang  sesuai prinsip  syariah.  Keberadaan  fintech  syariah  belum familiar  bagi  masyarakat  sehingga  membutuhkan sosialisasi  yang  lebih  besar,  akses  dengan  teknologi fintech  dapat  diakses  kapan  saja  dan  dimana  saja. Beberapa  fintech  P2P  syariah  fokus  memberikan pendanaan sektor riil UMKM. Ditambah saat ini telah muncul fintech crowdfunding yang mendukung sektor riil.
Adapun  keuntungan  yang  didapatkan  ketika menggunakan  layanan  fintech  syariah  ialah  antara penerima  pinjaman  atau  pembiayaan  tidak  perlu bertatap  muka  langsung  dan  kebutuhan  finanssial lebih  mudah  terpenuhi  serta  sebagaimana  umat muslim yaitu melakukan kegiatan keuangan bersadasarkan  syariah  Islam.(Wahyuni,  2019)  Era FinTech  sebuah  keniscayaan  yang  tidak  bisa dihindarkan,  ekonomi  syariah  perlu    menjawab tantangan  FinTech  dengan    mengeluarkan    produk atau kebijakan   yang   selaras   dengan   perkembangan FinTech  serta      tidak  bertentangan  dengan  prinsip-
prinsip  syariah.Teknologi    informasi    berkembang sangat    pesat  bisa  membantu mewujudkan  tujuan dengan    menjadikannya    sebagai    fasilitas    yang efektif  untuk    memperluas    akses    pasar    perbankan syariah.    Peran  dan fungsi   bank  syariah   lebih   dari sekedar  relasi  antara  debitur  dan  kreditur,  tetapi terjadi hubungan kemitraan antara shohibul maal dan mudharib yang  berdampak  kepada  kesejahteraan kedua belah pihak.(Subagiyo, 2019)
3.2. Pembahasan
Linkage Bank Syariah dan Fintech Syariah Dalam Menyalurkan Pembiayaan Digital
Penyaluran  pembiayaan  yang  dilakukan  oleh Bank  Syariah  sepenuhnya  masih  berjalan  secara manual.  Meskipun  telah  memiliki  fasilitas  berbasis Fintech  pada  halaman  website,  namun  belum diimplementasikan  sebagaimana  mestinya.  Oleh karena  itu,  Bank  Syariah  belum  sepenuhnya  optimal dalam menyalurkan pembiayaan berbasis
Fintech.Bank
Syariah lebih memfokuskan implementasi  Fintech  pada  pelayanan  ke  nasabah. Eksistensi  Perbankan  Syariah  agar  lebih  dapat berkompetitif  pada  pasar  keuangan  dan  juga membantu  proses  percepatan  pembiayaan  di  Bank Syariah  dengan  aplikasi  yang  lebih  mudah,  efisien, dan  efektif,  dengan  akses  yang  lebih  luas  lagi  oleh nasabah  dan  bank  syariah.  Proses  pembiayaan  lebih cepat  dan  terukur  dengan  mitigasi  risiko  yang  dapat dilakukan  lebih  awal  dengan  sistem  Fintech. Perbandingan  jumlah  pembiayaan  atau  kredit  yang ada  ditengah  masyarakat  masih  didominasi  oleh perbankan  konvensional.  Namun  hal  ini  tidaklah menjadi  kendala  utama  bank  syariah  dalam meningkatkan  penyaluran  pembiayaannya.  Bank syariah  masih  memiliki  keunggulankeunggalan lainnya yang tidak dimiliki bank konvensional seperti produk  pembiayaan  yang  relatif  lebih  inovatif  dan variatif. Apabila bank syariah dapat mengkombinasikan  hal  tersebut  dengan  FinTech, tentu  akan  mempercepat  pertumbuhan  pembiayaan pada  perbankan  syariah.  Otoritas  Jasa  Keuangan (OJK) tengah merancang dua skema kerja sama antara bank  syariah  dengan  perusahaan  FinTech  untuk meningkatkan  daya  saing  bank  syariah.  Skema pertama  adalah  kerja  sama  dengan  skema  shadow investor  atau  investor  bayangan.  Skema  kedua,  OJK membuat skema outsorcing platform yang merupakan kerja  sama  antara  bank  syariah  dengan  perusahaan Fintech.(Tyan. et al, 2021)
Kebijakan yang mengacu pada kerjasama antara perbankan  dan  financial  technology  masih  minim, sehingga perlu adanya undang-undang khusus tentang lembaga  keuangan  berbasis  digital  sehingga  sektor industri  jasa  keuangan  baik  bank  maupun  non  bank seperti  asuransi,  pegadaian  dan  lain-lain  dapat berjalan  dengan  optimal  mengingat  banyaknya permasalahan  hukum  yang  terkait  dengan  keuangan digital di tengah perkembangan ekonomi yang pesat. Sehingga dengan payung hukum yang tepat mengenai financial technology khususnya dalam pengembangan bisnis yang tadi awalnya unbankable, bisa go bankable dengan  pembiayaan  berbasis  teknologi  yang  dapat mempermudah  usaha  mikro  para  pelaku  agar  usaha mikro dapat terus meningkatkan kapasitas usaha dan dapat  berkontribusi  sebagai  pilar  dasar  dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Dalam mengembangkan  usaha  mikro  menuju  bankability, perlu adanya undang-undang khusus tentang kebijakan  pendanaan  bagi sektor  usaha  mikro  dalam rangka  menumbuhkan  iklim  usaha  yang  sehat, tentunya  perlu  adanya  payung  hukum  yang memberikan  kepastian  hukum  yang  memadai sehingga  tidak  terjadi  tumpang  tindih  aturan mengingat  bisnis  telah  dilindungi  secara  hukum melalui undang-undang.(Rodliyah et al., 2020)
Kemitraan  strategis  antara  lembaga  keuangan mikro  dan  teknologi  keuangan  adalah  sangat  tepat untuk memberikan akses keuangan bagi usaha mikro kecil. Posisi Fintech sebagai media telah menyediakan ruang yang memadai untuk mengangkat indeks literasi dan indeks inklusi keuangan untuk Orang Indonesia. Terkait  literasi  keuangan  yang  diartikan  sebagai kemampuan  dalam  hal  keuangan.  Seseorang  dengan literasi yang baik akan dapat melihat uang dengan cara yang berbeda perspektif dan untuk mengontrol kondisi keuangannya. Bisnis model yang digunakan berdasarkan crowdfunding itu  sendiri  sesuai  dengan prinsip syariah. Ini berarti bahwa legalitas kerjasama antara syariah lembaga keuangan mikro dan teknologi keuangan  penyedia  memiliki  dasar  yang  kuat  baik dalam hukum positif maupun fatwa meskipun dalam fatwa  tidak mengandung khususnya masalah perlindungan  konsumen  dan  risiko  mitigasi.  Fatwa hanya  memberikan  aturan  umum  untuk  teknologi keuangan  berdasarkan  prinsip  syariah;  struktur perjanjian,  syarat  dan  ketentuan,  dan  bentuk kesepakatan.(Amalia & Rahmatullah, 2020)
Pengaturan  dan  pengawasan  bisnis  fintech  di Indonesia  dilakukan  oleh  dua  lembaga  negara
independen  yaitu  Bank  Indonesia  (BI)  melalui Peraturan BI nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan  Teknologi  Finansial,  dan  OJK melalui  Peraturan  OJK  nomor  13/POJK.02/2018 tentang  Inovasi  Keuangan  Digital  di  Sektor  Jasa Keuangan  dan  juga  Otoritas  Jasa  Keuangan. Memasuki Revolusi Industri 4.0, Perbankan memiliki peluang  yang  besar  dalam  bidang  Sumber  Daya Manusia  yang  mumpuni  sehingga  dengan  mudah mengaplikasikan  teknologi,  yang  kedua  peluang dalam  penggunaan  teknologi  canggih  yang  dengan mudah  bisa  didapatkan  oleh  lembaga  perbankan Syariah,  dan  yang  ketiga  adalah  produk-produk perbankan  Syariah  yang  banyak  diminati  nasabah akan dengan mudah terakses melalui
internet.(Tazkiyyaturrohmah & Sriani, 2020) Disamping  aspek  pengaturan  dan  pengawasan  aspek risiko juga menjadi pertimbangan dalam menyalurkan pembiayaan  yang  disalurkan  melalui  linkage  bank syariah  dengan  fintech  syariah.  khususnya  risiko pembiayaan  yang  dapat  terjadi,  harus  dipastikan kemudahan  akses  dan  pemanfaatan  teknologi dibarengi dengan kesiapan dalam mengahadapi risiko pembiayaan.  Dapat  dipastikan  setiap  pembiayaan yang disalurkan dapat dengan jelas diukur risiko yang dapat  terjadi,  serta  proses  penanangan  jika  terjadi risiko  pembiayaan  kedua  belah  pihak  bersama bertanggungjawab  untuk  memulihkan  pembiayaan tersebut.  Diperlukan  manajemen  risiko  untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalian  risiko  yang  sesuai  dengan  kegiatan usaha  perbankan  syariah.  Langkah-langkah  yang dilakukan  bank  syariah  tersebut  dalam  rangka memitigasi risiko harus mempertimbangkan kesesuaian  dengan  Prinsip  Syariah.(Prasastinah Usanti, 2019)
Bank syariah dan fintech syariah dapat bersinergi dalam  menyalurkan  pembiayaan  dengan  melalui digitalisasi. Jika saat ini pembiayaan di bank syariah terkesan  sulit  atau  proses  yang  lama,  sehingga menuntut  adanya  pertemuan  secara  langsung,  maka sudah seharusnya mengarahkan pada sistem digitalisasi. Sebagaimana fungsi bank syariah sebagai lembaga intermediary menghimpun dana masyarakat, dan  menyalurkan  kepada  masyarakat  dalam  bentuk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Bank syariah  memiliki  akses  yang  masih  terbatas,  jam kantor dan pelayan hari yang terbatas, sedangkan jika dengan  digital  bank  syariah  tetap  dapat  melakukan proses  transaksi  tanpa  batasan  waktu  dan  tempat.
Masyarakat dapat mengakses keuangan lebih luas dan efisien.  Bank  syariah  dapat  menghadirkan  layanan secara  mandiri  ataupun  melakukan  linkage  dengan pihak  lain  seperti  perusahaan  fintech  syariah.  Jika bank syariah pada banyak produknya dilakukan secara bertemu  langsung  baik  produk  penghimpunan  dana maupun  produk  pembiayaan,  sedangkan  perusahaan fintech  syariah  menjalankan  bisnis  tanpa  ada pertemuan  secara  langsung,  dapat  pendanaan  dan menyalurkan  pembiayaan  melalui  pengajuan  secara digital.  Masyarakat  yang  hendak  memberikan pendanaan  dapat  melakukan  secara  online  tanpa bertemu langsung, kemudian pihak yang membutuhkan  pembiayaan  dapat  mengajukan  secara onlie  pula.  Dengan  pemanfaatan  teknologi  digital secara luas akan memberi akses keuangan yang lebih luas  dan  lebih  efisien,  tanpa  mengabaikan  unsur keamanan  bagi  semua  pihak.  Skema  akad-akad syariah dapat menfasilitasi adanya linkage antara bank syariah  dan  fintech  syariah  dalam  penyaluran pembiayaan.  Skema  dengan  bagi  hasil  dapat digunakan bagi pembiyaan produktif, skema jual beli dapat  menjadi  pilihan  untuk  keperluan  pengadaan aset. Untuk dapat diakses lebih luas oleh masyarakat dapat  mengalihkan  bisnisnya  berbasis  digital  seperti yang  dilakukan  oleh  perusahaan  fintech  syariah. Akses  layanan  digital  fintech  syariah  begitu  luas, namun  terbatas  pada  dana  yang  dimiliki,  berbeda dengan  bank  syariah  yang  banyak  menghimpunan dana  dari  masyarakat  namun  akses  pembiayaan terbatas, karena tidak mudah memberikan pembiayaan. Sehingga keduanya dapat bersinergi dan berkolaborasi  dalam  penyaluran  pembiayaan  dengan pemanfaatan digital.

## 4. KESIMPULAN
Perkembangan  pembiayaan  bank  syariah  pada periode  tahun  2020  sampai  dengan  agustus  2021 Pembiayaan di bank syariah masih didominasi untuk tujuan konsumtif pada BUS dan UUS, sedangkan pada BPRS  didominasi  oleh  pembiayaan  modal  kerja. Secara keseluruhan pembiayaan bank syariah tumbuh sebesar  3,41  persen.  Pembiayaan  modal  kerja  pada BUS non UMKM mengalami penurunan sebesar -7,6 persen,  dan  pembiayaan  investasi  modal  kerja  non- umkm  mengalami  penurunan  sebesar  -3,02  persen. Selanjutnya  pembiayaan  pada  UUS  mengalami penurunan  terbesar  pada  modal  kerja  UMKM  turun sebesar 10,42 persen, dan investasi non UMKM turun sebesar  -7,04.  Pembiayaan  pada  BPRS  mengalami
pertumbuhan untuk modal kerja tumbuh sebesar 2,09 persen,  investasi  5,96  persen,  dan  konsumsi  sebesar 8,69. Perkembangan Fintech P2P syariah tahun 2020 sampai September 2021 total aset Fintech P2P secara kesuluruhan  tumbuh  sebesar  20,58  persen.  Pelaku fintech mengalami penurunan sebesar  -28,19 persen. Total  pelaku  fintech  107  dan  pelaku  fintech  syariah hanya  8,  atau  mengalami  penurunan  sebesar  -20 persen.  Termasuk  aset  fintech  syariah  mengalami penurunan sebesar -0,42 persen.
Linkage antara bank syariah dan fintech syariah untuk penyeluaran pembiayaan berbasis digital dapat dilakukan  untuk  meningkatkan  akses  keuangan syariah masyarakat lebih luas. Bentuk kemitraan dan kerjasama  dapat  dilakukan  dalam  penyeluran pembiayaan  berbasis  digital,  sehingga  bank  syariah tidak  perlu  menyediakan  secara  mandiri,  melainkan dengan  memafaat  layanan  teknologi  fintech  syariah yang telah lebih dahulu memberikan layanan berbasi digital  baik  dalam  pendanaan  dan  pembiayaan  bagi pelaku  usaha.  Sinergi  dapat  dilakukan  dengan  pola akad  yang  sesuai  prinsip  syariah,  dan  tetap  menjaga keamanan,  serta  memitigasi  setiap  risiko  yang  dapat terjadi, termasuk risiko pembiayaan.

## 5. REFERENSI
Alfaris, M. R., Mursida, M. W., Irfan, M., & Syahroni,
D. (2019). Model Regulasi Financial Technology Syariah  Dalam  Kerangka  Hukum  Indonesia: Studi  Perbandingan  Malaysia  Dan  Inggris. Legislatif , 3 (1), 73–96.
Amalia,  E.,  &  Rahmatullah,  I.  (2020). Strategic Alliances between Sharia Microfinance Institutions  and  Financial  Technology  in Strengthening Small Micro Enterprises for Socio Economic Justice .
https://doi.org/10.5220/0009944224442452 Darsono.et al. (2017). Masa Depan Keuangan Syariah di  Indonesia .  Tazkia  Publishing  &  Bank Indonesia.
Fajria,  R.  N.  (2019).  Potensi  Sinergitas  Fintech Dengan  Bank  Syariah  Dalam  Meningkatkan Kinerja  Perbankan  Syariah  Di  Indonesia. MALIA:  Journal  of  Islamic  Banking  and Finance . https://doi.org/10.21043/malia.v3i2.8450 Ikatan  Bankir  Indonesia.  (2015). Mengelola  Bisnis Pembiayaan Bank Syariah . PT Gramedia Pustaka Utama.
Kaur, S. J., Ali, L., Hassan, M. K., & Al-Emran, M.
(2021). Adoption of digital banking channels in an emerging economy: exploring the role of in- branch  efforts. Journal  of  Financial  Services Marketing .  https://doi.org/10.1057/s41264-020- 00082-w
Kusumawati, N., & Rinaldi, A. A. (2020). Trust Role in  Acceptance  of  Digital  Banking  in  Indonesia. International  Journal  of  Trade,  Economics  and Finance . https://doi.org/10.18178/ijtef.2020.11.1.659 Mawarni,  R.,  &  Iqbal  Fasa,  M.  (2021).  Optimalisasi Kinerja  Digital  Banking  Bank  Syariah  di  Masa Pandemi  Covid-19. Jurnal  Manajemen  Bisnis (JMB) .
Melnychenko,  S.,  Volosovych,  S.,  &  Baraniuk,  Y.
(2020).  DOMINANT  IDEAS  OF  FINANCIAL TECHNOLOGIES  IN  DIGITAL  BANKING.
Baltic Journal of Economic Studies .
https://doi.org/10.30525/2256-0742/2020-6-1- 92-99
Moghni,  H.,  Nassehifar,  V.,  &  Nategh,  T.  (2020).
Designing  model  for  quality  servicesin  digital banking. Journal of Critical Reviews . https://doi.org/10.31838/jcr.07.09.132 Muhamad. (2009). Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah . UII Press.
Narastri,  M.  (2020).  FINANCIAL  TECHNOLOGY
(FINTECH) DI INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF ISLAM. Indonesian
Interdisciplinary  Journal  of  Sharia  Economics (IIJSE) . https://doi.org/10.31538/iijse.v2i2.513 Perwira,  A.  Y.  (2018).  Eksistensi  Fintech Syariah  di Indonesia. Jurnal  Hukum  Ekonomi  Islam , 2 (1), 32–43.
https://jhei.appheisi.or.id/index.php/jhei/article/v iew/57
Prasastinah  Usanti,  T.  (2019).  Pengelolaan  Risiko Pembiayaan Di Bank Syariah Trisadini
Prasastinah Usanti. ADIL: Jurnal Hukum .
Prayitno, G., & Setyowati, R. (2020). The Existence of  Sharia  Supervisory  Board  in  Sharia  Fintech: Legal  Basis  and  Problematic  in  Indonesia.
Syariah:  Jurnal  Hukum  Dan  Pemikiran . https://doi.org/10.18592/sjhp.v20i2.4060 PRESTAMA,  F.  B.,  IQBAL,  M.,  &  RIYADI,  S.
(2019).  POTENSI  FINANSIAL  TEKNOLOGI SYARIAH DALAM MENJANGKAU PEMBIAYAAN NON-BANK. Al-Masraf : Jurnal  Lembaga  Keuangan  Dan  Perbankan . https://doi.org/10.15548/al-masraf.v4i2.264
Rodliyah, N., Hapsari, R. A., Hidayat, A. M., Hakim, L.,  &  K,  A.  O.  (2020).  Sharia  Financial Technology  in  the  Development  of  Bankable Micro  Businesses. International  Journal  of
Financial Research .
https://doi.org/10.5430/ijfr.v11n6p203
Rustam,  B.  R.  (2020). Marketing  Bank  Syariah  4.0 Konsep  dan  Penerapan  Digitalisasi  Perbankan di Indonesia . UPP STIM YKPN.
Sholahuddin,  M.  (2004).  Risiko  Pembiayaan  dalam Perbankan Syariah. Benefit .
Sicillia,  M.,  &  Yazid,  A.  (2020).  Analisis  Dampak Digital  Banking  Dan  Kualitas  Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah Pada Sebuah Bank
Swasta. Jurnal Pemasaran Kompetitif .
https://doi.org/10.32493/jpkpk.v3i2.4520
Subagiyo,  R.  (2019).  Era  Fintech:  Peluang  Dan Tantangan  Bagi  Ekonomi  Syariah. El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam .
Supriyanto,  E.,  &  Ismawati,  N.  (2019).  Sistem Informasi  Fintech  Pinjaman  Online  Berbasis Web. Jurnal  Sistem  Informasi,  Teknologi Informasi  Dan  Komputer , 9 (2),  100–107. https://jurnal.umj.ac.id/index.php/just- it/article/view/3736/3057
Tazkiyyaturrohmah, R., & Sriani, E. (2020). Peluang dan Tantangan Bank Syariah di era Industri 4.0. Transformasi : Jurnal Studi Agama Islam . Trimulato,  T.  (2017).  Manajemen  Risiko  Berbasis Syariah. Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah Dan
Filantropi
Islam . https://doi.org/10.22236/alurban_vol1/is1pp90- 104
Tyan, Lucky Ades. Kurniawan, Muhammad. Asriani.
Syarif,  A.  H.  (2021).  ANALISIS  SWOT
FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) PERBANKAN SYARIAH DALAM OPTIMALISASI PENYALURAN PEMBIAYAAN DAN KUALITAS
PELAYANAN BANK SYARIAH. Al - Mashrof: Islamic  Banking  and  Finance , 2 (1),  143–171.
https://doi.org/10.4324/9781003227663-7 Umam  &  Utomo,  K.  &  S.  B.  (2016). Perabankan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya  di  Indonesia .  RajaGrafindo Persada.
Wahyuni,  R.  A.  E.  (2019).  Perkembangan  Ekonomi Islam  Di  Indonesia  Melalui  Penyelenggaraan Fintech Syariah. Mahkamah .