## PARADIGMA MAKNA FINAL DAN MENGIKAT PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU
Ismail*, Fakhris Lutfianto Hapsoro** *Magister Ilmu Hukum Universitas Bung Karno Jl. Pegangsaan Timur Nomor 17A Menteng Jakarta Pusat 10310 **Magister Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran Jl. Banda Nomor 42 Bandung
Abstract In several cases of settlement of the State Administrative Court, the Panel of Judges annulled the Presidential Decree (beschikking) which followed up on a Decision of the Honorary Council of Election Organizers regarding the dishonorable dismissal of members of the General Election Commission. Basically, the decision of the Honorary Election Organizing Council is final and binding. With this practice in mind, this paper discusses how the paradigm is "final and binding" in the Decisions of the Honorary Election Organizing Council and what the consequences are for legal certainty. ThThis  paper uses a normative juridical approach. ThThe results of this paper indicate that the "final and binding" nature of the DKPP Decision has a paradigm of meaning and creates uncertainty and disruption of legal order in the administration of elections  and  nullifies the essence of the existence of DKPP as an ethical judiciary institution that balances power (checks and balances).
Keywords : Final; Decision; Binding.

## Intisari
Pada beberapa praktik penyelesaian perkara Pengadilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim membatalkan Keputusan Presiden ( beschikking ) yang menindaklanjuti suatu Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu perihal pemberhentian secara tidak hormat anggota Anggota Komisi Pemilihan Umum. Padahal, pada dasarnya Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu bersifat final dan mengikat. Dengan adanya praktik tersebut, tulisan ini mendiskusikan bagaimana paradigma sifat “final dan mengikat” pada Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dan bagaimana konsekuensinya terhadap kepastian hukum. Tulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil tulisan ini menunjukkan bahwa sifat “final dan mengikat” pada Putusan DKPP memiliki paradigma makna dan menimbulkan ketidakkepastian dan terganggunya ketertiban hukum penyelenggaraan pemilu dan menihilkan esensi keberadaan DKPP sebagai lembaga peradilan etik yang menyeimbangkan kekuasaan ( check and balances ).
Kata Kunci : Final; Putusan; Mengikat.
* Alamat korespondensi: ubkismail@gmail.com
** Alamat korespondensi: fakhris18001@mail.unpad.ac.id

## A. Pendahuluan
Pada 18 Maret 2020, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menetapkan Evi Novida Ginting, Anggota Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) ditetapkan bersalah dalam kasus perolehan suara Calon Legislatif (Caleg) yang berasal dari Partai Gerindra Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Barat 6. Atas penetapan bersalah dalam kasus tersebut, Evi Novida diberhentikan dari Anggota Komisioner KPU. Kemudian, Putusan DKPP tersebut dilegitimasi oleh terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 34/P Tahun 2020 entang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Anggota KPU Masa Jabatan Tahun 2017-2022.
Evi Novida Ginting tidak menerima pemberhentian dirinya dari jabatan A n g g o t a   Kom i s i on e r   K P U   Ev i menggugat Keppres Nomor 34/P tahun 2020 tersebut ke PTUN Jakarta. Pada 23 Juli 2020, seluruh gugatan Evi Novida Ginting tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim PTUN Jakarta. Majelis Hakim membatalkan Keppres Nomor 34/P Tahun 2020 melalui Putusan PTUN Jakarta Nomor 82/G/2020/PTUN.JKT. Selain itu, Majelis Hakim PTUN Jakarta juga mewajibkan Tergugat, dalam hal ini Presiden untuk merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukan Penggugat sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) masa Jabatan 2017-2022 seperti semula sebelum diberhentikan. 1
Akibat adanya putusan tersebut, Presiden Joko Widodo menerbitkan
1 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT, hlm. 264-265.
Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2020 untuk mencabut Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2020 tentang pemecatan Evi Novida. Berdasarkan kasus tersebut, perlu diperhatikan bahwa Keppres Nomor 34/P Tahun 2020 merupakan tindak lanjut atas Putusan DKPP Nomor 317-PKE- DKPP/X/2019 yang memberhentikan Evi Novida Ginting dari jabatan Anggota KPU, dimana prosedur pemberhentian Anggota KPU seperti ini telah diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Preseden serupa juga ditemukan pada praktik lainnya yang dilakukan oleh PTUN dalam melakukan uji objek gugatan terkait dengan Putusan DKPP, yaitu:
1.  Putusan Kasasi Nomor 361 K/ TUN/2015 juncto PT TUN Medan Nomor 20/B/2015/PT TUN.MDN juncto Putusan PTUN Medan Nomor 43/G/2014/ PTUN.MDN. Adapun objek yang disengketakan adalah Surat Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 1481/ KPTS/KPU PROV.002/2014 tentang Pemberhentian Tetap dan Peringatan Keras Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara, dimana Surat Keputusan tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Tata Usaha Negara ( K T U N )   y ang   d ite t apk an berdasarkan berdasarkan Putusan DKPP Nomor 65/DKPP.PKE.

## III/2014 dan Putusan DKPP
Nomor 66/DKPP.PKE.III/2014; 2.  Putusan Kasasi Nomor 492 K/TUN.2015 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Makasar Nomor 10/B/2015/PT.TUN.MKS juncto Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura (PTUN) Nomor 05/G/2014/PTUN-JPR. Adapun objek yang disengketakan adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Papua Nomor 83/KPTS/KPU.PROV.030/2014 tentang Pemberhentian dan Pegangkatan Penggantian Antar- Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umu m   ( K P U )   Kabup at e n Tolikara, berdasarkan Putusan DKPP Nomor 12/DKPP-PKE- III/2014.
Dengan adanya Putusan PTUN yang membatalkan suatu keputusan atas tindak lanjut dari Putusan DKPP seperti yang telah disebutkan di atas, maka akan terus terjadi preseden pembatalan oleh PTUN atas pemberhentian anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), sementara Putusan DKPP masih tetap berlaku karena sifat dari Putusan DKPP adalah final dan mengikat. 2
Di sisi lain, tidak ada ketentuan normatif yang mengatur makna keputusan ( beschikking ) yang dapat menjadi objek gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara. Apakah yang menjadi objek gugatan Pengadilan Tata Usaha
2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182), Pasal 458 ayat (13).
Negara adalah keputusan ( beschikking ) murni dari Pejabat Administrasi Negara atau keputusan ( beschikking ) sebagai tindak lanjut dari lembaga penegak kode etik dan/atau lembaga peradilan? Persoalan-persoalan tersebut menarik untuk dikaji dan dianalisis lebih mendalam dengan mempertanyakan bagaimana paradigma makna final dan mengikat Putusan DKPP dan konsekuensinya terhadap kepastian hukum.

## B. Pembahasan
Sebelum membahas bagaimana p ar a d i g m a   s i f at   m e ng i k at   d an finalnya suatu Putusan DKPP, bagian ini membahas bagaimana prosedur pemberhentian anggota KPU melalui DKPP. Kemudian, artikel mengelaborasi bagaimana konstruksi hukum mengenai eksistensi DKPP. Secara normatif, putusan DKPP memerlukan tindak lanjut dari Keputusan Presiden ( beschikking ). Oleh karena itu, perlu juga kiranya membahas bagaimana kedudukan Keputusan Presiden ( beschikking ) di dalam Hukum Administrasi Negara.

## 1.  Prosedur Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum
Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara pemilu yang memiliki sifat permanen, dan independen dalam menyelenggarakan pemilu. 3 Eksistensi lembaga penyelenggara pemilihan umum disebutkan secara tegas di dalam Pasal 22E Undang-
3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182), Pasal 1 angka 8.
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kedudukannya sebagai penyelenggara pemilu yang bersifat mandiri, nasional dan tetap sehingga eksistensinya dilindungi dan dijamin secara konstitusional di dalam Undang-Undang Dasar 1945. 4 Inilah salah satu contoh lembaga negara yang dinilai penting eksistensinya secara konstitusional ( constitutional importance ) terlepas pengaturan tersebut diatur secara eksplisit atau implisit di dalam Konstitusi.
Pasal 37 hingga Pasal 39 Undang- Un d a n g   No m o r   7   Ta hu n   2 0 1 7 tentang Pemilu mengatur mengenai hal pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU). Di dalam aturan tersebut, Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) berhenti antar waktu dikarenakan beberapa alasan, yaitu meninggal dunia, memiliki halangan berat yang menyebabkan tidak mampu untuk melaksanakan tugas, dan kewajiban, atau diberhentikan secara tidak hormat. 5 Untuk pemberhentian secara tidak hormat, hal tersebut berlaku apabila seorang Anggota Komisi Pemilihan Umum tidak memenuhi syarat sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum, melanggar janji jabatan dan/ atau kode etik, tidak melaksanakan tugas dan kewajiban selama tiga bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah, tidak menghadiri rapat pleno selama
4 R  Nazriyah,  “Pemberhentian  Antar-Waktu Anggota KPU (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-IX/2011)”, Jurnal Konstitusi , Vol. 9, Nomor 4, 2012, hlm. 778.
5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182), Pasal 37 ayat (1).
tiga kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas, melakukan perbuatan yang terbukti menghambat Komisi Pemilihan Umum dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, atau dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana pemilu dan tindak pidana lainnya. 6
Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum dilakukan oleh Presiden, 7 di mana sebelumnya diawali dengan pemeriksaan oleh DKPP berdasarkan atas laporan tertulis dari peserta pemilu, tim kampanye, p enyeleng gara p emi lu l ainnya, masyarakat, dan/atau rekomendasi dari Dewan Perwakilan Rakyat. 8 Kemudian, apabila DKPP memutuskan pemberhentian anggota Komisi Pemilihan Umum di dalam rapat pleno, maka anggota Komisi Pemilihan Umum tersebut diberhentikan sementara dari jabatannya sampai diterbitkannya keputusan pemberhentian. 9 Keputusan pemberhentian yang dimaksud adalah Keputusan Presiden ( beschikking ) yang berisi keterangan pemberhentian anggota Komisi Pemilihan Umum. 10
6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182), Pasal 37 ayat (2).
7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182), Pasal 38 ayat (3).
8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182), Pasal 38 ayat (1).
9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182), Pasal 38 ayat (3).
10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

## 2.  Konstruksi Hukum Eksistensi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
Cikal bakal terbentuknya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berasal adanya Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DK KPU), di mana lembaga tersebut merupakan state auxiliary organs , yaitu lembaga negara penunjang dan menjalankan berbagai fungsi secara bersamaan. 11 Pada umumnya, lembaga negara penunjang telah mendominasi proses pembangunan hukum ( legal development ) pasca amandemen UUD NRI Tahun 1945 atau pasca transisi era yang otoriter menjadi era yang lebih demokratis, sebagaimana salah satu tujuan utama pembentukan lembaga negara penunjang ( state auxiliary organ ) adalah untuk memperbaiki tatanan keseimbangan ( check and balances ) antar lembaga. 12
Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa lembaga negara penunjang ( state auxiliary organ ) adalah sebuah kebutuhan bagi era demokrasi modern. 13

## Legislator perlu membentuk regulasi yang mengatur mengenai kode etik
Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182), Penjelasan Pasal 38 ayat (3).
11 Jimly  Asshidiqie,  2013, Menegakan Etika Penyelengara Pemilu , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. VII.
12 Lalu Kukuh Serkartadi, “Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur (Studi Kasus Putusan Nomor 74/DKPP-PKE-II/2013)”, Jurnal Ius , Vol. III Nomor 8, 2015, hlm. 403-404.
13 Ahmad  Basarah,  “Kajian  Teoritis  Terhadap Auxiliary  State’s  Organ  Dalam  Stuktur Ketatanegaraan Indonesia”, MMH , Vol. 43, Nomor 1, 2014, hlm. 2.
lembaga penyelenggara pemilu guna untuk melindungi independensi lembaga penyelenggara pemilu. Kode etik tersebut berupa prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu yang langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil (luber jurdil), sebagaimana yang telah diamanahkan oleh UUD NRI Tahun 1945, Undang- Undang Pemilu serta sifat-sifat etika atau moral yang harus bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh lembaga penyelenggara Pemilu. Pada tahun 2008, legislator membentuk DK KPU melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelengara Pemilu guna untuk menelisik atau memeriksa pelanggaran- pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh lembaga penyelenggara Pemilu.
DK KPU memiliki kewenangan u ntu k   mel a ku k an   p e me r i k s a an pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU. Sayangnya, DK KPU memiliki dua kelemahan, yaitu tidak memiliki kewenangan yang kuat, lembaga ini hanya memiliki kewenangan memanggil, memeriksa, dan menyidangkan hingga memberikan rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum, terlebih lagi DK KPU tidak bersifat permanen atau hanya sementara ( ad hoc ), DK KPU hanya dapat dibentuk ketika terjadi pelanggaran kode etik oleh KPU. Selain itu, secara struktural, komposisi DK KPU kurang seimbang karena didominasi oleh penyelenggara Pemilu. Meskipun terdapat dua kelemahan tersebut, jika dilihat dari sisi performa, DK KPU dinilai cukup baik dan mampu memberi harapan baru bagi masyarakat pada perubahan. Seperti halnya ketika masa kepemimpinan
Jimly Asshiddiqie, terobosan untuk memberhentikan beberapa anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota termasuk salah satu mantan anggota Komisi Pemilihan Umum 2010. Dari prestasi dan performa kelembagaan DK KPU tersebut itulah yang kemudian menjadi awal lahirnya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Pembentukan DKPP pun didukung serentak oleh Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, lembaga yudikatif dan lembaga-lembaga pemantau pemilu dengan harapan dapat meningkatkan kapasitas wewenang dan memastikan institusi tersebut dan tidak hanya menangani kode etik pada KPU saja, melainkan juga pada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di setiap tingkatan melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelengara Pemilu. Di samping itu, lahirnya DKPP juga didorong dengan adanya interpretasi Mahkamah Konstitusi atas Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010, yang kemudian diadopsi oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelengaraan Pemilu, bahwa DKPP merupakan hasil transformasi dari DK KPU dengan posisi dan kedudukan yang lebih kuat.
DKPP dilembagakan melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 sebagai instansi yang bersifat permanen disebabkan karena baik secara yuridis dan etik yang terkandung di dalam ketentuan pemilu tidak dilaksanakan dengan
sebaik-baiknya. 14 Dengan demikian, eksistensi DKPP dalam penataan sistem demokrasi berada di tengah skeptisisme masyarakat menjadi sangat penting sebagai upaya meraih kembali legitimasi atau kepercayaan masyarakat. DKPP memiliki inovasi dalam persidangan etik bahwasanya tergugat, penggugat, saksi, pihak-pihak yang terkait maupun media dapat turut serta dalam mengawal persidangan etik tersebut. Dengan melihat inovasi tersbut, muncul harapan lainnya dari terbentuknya DKPP, yaitu dapat mewujudkan semangat masyarakat untuk berpartisipasi dalam setiap aspek kehidupan bernegara dan berbangsa, serta mewujudkan prinsip peradilan etika modern yang memiliki unsur keterbukaan ( transparency ).
Jika ditinjau secara fungsional, DKPP memiliki fungsi campuran yaitu fungsi penghukuman, fungsi administratif dan regulatif. 15 DKPP memiliki fungsi penghukuman dikarenakan DKPP dapat memberikan hukuman terhadap penyelenggara pemilu yang dianggap melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu. 16 Adapun bentuk hukuman yang diberikan melalui putusan tersebut dapat berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap
14 D  Puspitasari,  “Peran  Dewan  Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam Menjaga Kemandirian dan Integritas Penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia”, Lentera Hukum , Vol. 5, Nomor 3, 2018, hlm. 387.
15 Jimly Asshidiqie, 2006, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi , Sekretariat  Jenderal  dan  Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, hlm. 339.
16 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182), Pasal 159 ayat (2).
untuk penyelenggara pemilu. 17 DKPP juga menjalankan fungsi administratif sekaligus regulatif yakni membuat peraturan kode etik yang mengikat keseluruhan penyelenggara pemilu beserta jajarannya. 18 Namun mengingat bahwa kedudukan, fungsi dan tugasnya yang sangat dekat dengan banyak macam kepentingan yang rawan dengan konflik ( conflict of interest ), baik antar kandidat, pemilih dengan kandidat, penyelenggara pemilu dengan kandidat, penyelenggara pemilu dengan pemilih, maupun antar penyelenggara pemilu itu sendiri, 19
maka DKPP dituntut untuk mampu menjaga independensi, kredibililtas, serta integritas dalam menegakan kode etik penyelenggaraan pemilu. 20
Putusan yang dihasilkan oleh DKPP adalah bersifat “final dan mengikat”, sebagaimana diatur dalam Pasal 458 ayat (13) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Begitu juga yang ditegaskan di dalam peraturan yang lebih lanjut, yaitu Pasal 39 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, bahwa Putusan DKPP bersifat “final dan mengikat”. Penyelenggara Pemilu wajib menjalankan putusan DKPP tersebut maksimal tujuh hari sejak putusan dibacakan. Dalam hal
17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182), Pasal 458 ayat (12).
18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182), Pasal 157.
19 D Puspitasari, Op.Cit , hlm. 406.
20 Muh.  Salman  Dar wis,  “Implementasi Kewenangan DKPP Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PHPU.D-XI/2013”, Jurnal Konstitusi , Vol. 12, Nomor 1, 2015, hlm. 77.
putusan DKPP yang memberikan sanksi pemberhentian tetap kepada anggota KPU dan/atau Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), anggota yang diberhentikan tersebut dapat berhenti sementara sebelum surat keputusan dari Presiden mengenai pemberhentian tetap diterbitkan. Pelaksanaan Putusan DKPP diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan.
DKPP juga harus menyampaikan hasil putusannya kepada para pihak, sebagaimana disebutkan oleh Pasal 40 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, yang menyebutkan bahwa Salinan Putusan DKPP disampaikan kepada Teradu dan/ atau Terlapor, Pengadu dan/atau Pelapor serta pihak-pihak terkait lainnya.
Adanya putusan yang dihasilkan oleh DKPP menunjukan paradigma sekaligus harapan baru terhadap sistem hukum dan ketatanegaraan ke depan. Termasuk mengenai publikasi putusannya yang menjadi wujud akuntabilitas putusan dalam peradilan etik ( court of ethics ) yang perlu untuk diketahui oleh masyarakat. Publikasi putusan dimaksudkan agar masyarakat juga memiliki akses yang lebih baik dalam berpartisipasi menilai putusan yang dihasilkan. 21
21 M. Lutfi Chakim, “Desain Institusional Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Sebagai Peradilan Etik”, Jurnal Konstitusi , Vol. 11, Nomor 2, 2014, hlm. 406.
Mengenai Putusan DKPP yang bersifat “final dan mengikat” sebagaimana yang telah ditegaskan di dalam Pasal 458 ayat (13) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, terdapat perbedaan dalam pemaknaan sifat tersebut. Menurut Jimly Asshiddiqie, “final” artinya tidak ada upaya hukum lainnya setelah berlakunya putusan DKPP atau sejak putusan tersebut diucapkan dan disahkan di dalam sidang yang diselenggarakan secara terbuka untuk umum. 22 Lebih lanjut, Jimly Asshiddiqie mengartikan “mengikat” sebagai sifat memaksa yang mengikat semua lembaga negara termasuk badan-badan peradilan untuk wajib melaksanakan putusan DKPP sebagaimana mestinya. Dalam hal ini, KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Pemerintah dan lembaga-lembaga terkait lainnya wajib menindaklanjuti pelaksanaan putusan DKPP sebagaimana mestinya. 23
Namun menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XI/2013, sifat final dan mengikat yang diberikan oleh Pasal 112 ayat (2) Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bersifat final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU kabupaten/ Kota, dan Bawaslu.
22 Jimly Asshidiqie, “Pengenalan tentang DKPP untuk Penegak Hukum”, Makalah, Forum Rapat Pimpinan Kepolisian Republik Indonesia, Jakarta, Februari, 2013, hlm. 3.
23 Ibid .
Argumentasi Mahkamah memutus hal demikian untuk menegaskan bahwa putusan final dan mengikat DKPP tidak dapat disamakan dengan putusan final dan mengikat dari lembaga peradilan pada umumnya. Adanya perbedaan antara sifat final dan mengikatnya putusan DKPP dengan putusan lembaga peradilan umum dikarenakan dua hal, yaitu:
a.  DKPP tidak termasuk lembaga kekuasaan kehakiman, dalam hal ini DKPP bukan merupakan pengadilan khusus yang berada di bawa Mahkamah Agung sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 24
b.  DKPP hanya sebatas perangkat internal penyelenggara pemilu yang diberi wewenang oleh undang-undang. 25
S e j a l an   d e ng an   i nte r pre t as i Mahkamah Konstitusi tersebut, pendapat Hamdan Zoelva ketika sidang keterangan ahli pada perkara Nomor 82/G/2020/ PTUN-JKT juga menegaskan bahwa sifat final mengikatnya yang dimiliki pada putusan DKPP tidak sama dengan putusan lembaga peradilan umum. 26 Hamdan Zoelva memandang bahwa DKPP merupakan organ penyelenggara pemilu sehingga masuk ke dalam fungsi pemerintahan dan hanya sebagai
24 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU- XI/2013, hlm. 70.
25 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU- XI/2013, hlm. 73.
26 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT, hlm. 204.
lembaga pemutus yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan yang bukan pengadilan, jadi DKPP tidak termasuk ke dalam empat lingkup peradilan. Oleh karena DKPP masuk ke dalam fungsi pemerintahan, maka DKPP merupakan organ tata usaha negara yang tunduk pada prinsip-prinsip pejabat Tata Usaha Negara. Dengan demikian, putusan final dan mengikatnya hanya mengikat organ lainnya dan tidak sama final dan mengikatnya dengan putusan peradilan, sehingga dapat berpeluang untuk dipersoalkan di Pengadilan Tata Usaha Negara jika dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
3.  Kedudukan Keputusan Presiden (Beschikking) dalam Hukum
Administrasi Negara Banyak peristiwa penting yang menentukan perjalanan hidup rakyat, melalui ditetapkannya suatu keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Negara/ Kepala Pemerintahan. Berbicara keputusan, dilihat dari segi istilah, keputusan merupakan terjemahan dari “ beschikking ” yang berasal dari bahasa Belanda, dan dalam bahasa Perancis yang disebut “ acte ” administratif, atau yang dikenal dalam bahasa Jerman dengan “ verwaltungsakt ”. 27
D a l a m   k u r u n   w a k t u   p a s c a kemerdekaan hingga tahun 1986-an, Keputusan Presiden berfungsi sebagai
27 Marbun, 2011, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia , FH UII Press, Yogyakarta, hlm. 148.
pengaturan. 28 Menanggapi hal tersebut, Hamid Attamimi mengkritisi makna Keputusan Presiden dalam Disertasinya yang berjudul Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara. Di dalam Disertasinya, Hamid Attamimi berpendapat bahwa Keputusan Presiden adalah sebuah pernyataan kehendak yang berbentuk penetapan ( beschikking ) dan memuat peraturan ( regeling ) di bidang hukum tata negara. 29 Hamid Attamimi juga menjelaskan bahwa, pembentukan Keputusan Presiden tanpa memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Keputusan Presiden tersebut dapat berupa pengaturan lebih lanjut ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah (Keputusan Presiden Pendelegasian), dan pengaturan hal-hal lain yang tidak termasuk salah satu jenis peraturan perundang-undangan (Keputusan Presiden Mandiri). 30
Menurut Jimly Asshidiqie, negara dapat membuat tiga macam keputusan yang bersifat mengikat secara hukum bagi subjek-subjek hukum yang terkait dengan keputusan tersebut, yaitu keputusan yang bersifat umum dan abstrak ( general and abstract ) biasanya yang bersifat mengatur
( regeling ), sedangkan keputusan yang bersifat individual dan konkret dapat berisi sebuah penetapan administratif ( beschikking ) ataupun keputusan yang 28 A.  Hamid  S.  Attamimi,  1990, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalma Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I - Pelita IV , Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 1-10.
29 Ibid , hlm. 227.
30 Ibid , hlm. 234.
berupa ‘ vonis ’ hakim yang biasanya disebut dengan putusan. 31
Konsep Keputusan Tata Usaha Negara ( beschikking ) menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Dilihat dari konsep tersebut, maka Keputusan Tata Usaha Negara ( beschikking ) memiliki beberapa unsur, yaitu: 32
a.  Bentuk penetapan itu harus tertulis;
b.  Dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
c.  Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara;
d.  B e r d a s a r k a n   p e r a t u r a n perundang-undangan yang berlaku;
e.  Bersifat konkret, individual, dan final;
f.  Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
Kemudian pada perkembangannya, unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara ( beschikking ) diperluas oleh 31 Jimly Ashidiqie, 2014, Perihal Undang-Undang , Rajawali Press, Jakarta, hlm. 9.
32 Dola  Riza,  “Keputusan  Tata  Usaha  Negara Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara  dan  Undang-Undang  Administrasi Pemerintahan”, Jurnal Bina Mulia Hukum , Vol. 3, Nomor 1, 2018, hlm. 91.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yaitu penetapannya merupakan penetapan tertulis yang mencakup tindakan faktual; keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya; berdasarkan ketentuan perundang- undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB); bersifat final dalam arti secara luas; keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat. 33
Tindakan pejabat administrasi negara tersebut dilakukan untuk menjalankan berbagai fungsi pemerintahan ( overheids functie ) yang dilakukan sepihak berdasarkan hukum publik. 34 Oleh karena keputusan tata usaha negara ialah menimbulkan akibat hukum dari pejabat tata usaha negara dengan individu atau badan hukum perdata, hal tersebut seringkali terdapat sengketa permasalahan hukum. Sebagaimana menurut Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara dapat dikatakan sebagai objek sengketa yang menjadi kompetensi
33 Anita Marlin Restu Prahastapa, et.all, “Friksi Kewenangan PTUN Dalam Berlakunya Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Berkaitan dengan Objek Sengketa Tata Usaha Negara”, Diponegoro Law Journal , Vol. 6, Nomor 2, 2017, hlm. 9.
34 Herman, “Doktrin Tindakan Hukum Administrasi Negara Membuat Keputusan ( beschikking )”, Jurnal Komunikasi Hukum , Vol. 3, Nomor 1, 2017, hlm. 87.
absolut peradilan tata usaha negara guna untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi karena adanya suatu Keputusan Tata Usaha Negara.
Perihal objek sengketa yang menjadi kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 membatasi bahwa tidak semua Keputusan Tata Usaha Negara dapat dijadikan sebagai objek Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) seperti halnya, Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata; Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum; Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan; Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana; Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia; Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum. Namun, dengan berlakunya Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, objek sengketa yang menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara diperluas bukan hanya Keputusan Tata Usaha Negara melainkan juga Tindakan
Administrasi Pemerintahan. 35
Oleh karena adanya perluasan objek sengketa tata usaha negara melalui Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tersebut dan hingga saat ini belum ada revisi mengenai Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Mahkamah Agung mengakomodasi panduan/pedoman pelaksanaan dari perluasan objek sengketa tata usaha negara tersebut melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016. Adapun panduan untuk memahami perluasan dari objek gugatan yang menjadi kewenangan absolut dari Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dapat dilihat di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016, di mana perluasan objek tersebut meliputi:
Pe n e t a p a n   t e r t u l i s   d a n / a t a u   t i n d a k a n   f a k t u a l ; dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan; diterbitkan b e r d a s a r k a n   p e r a t u r a n perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik (keputusan tata usaha negara dan/atau Tindakan yang bersumber dari kewenangan terikat atau kewenangan bebas); bersifat konkret-Individual ( c o nt o h :   k e p u t u s a n   i z i n mendirikan bangunan, dsb), abstrak-individual (contoh: keputusan tentang syarat-syarat pemberian perizinan, dsb),
35 Sudarsono, “Sengketa Tata Usaha Negara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014”, Tanjungpura Law Journal , Vol. 1, Nomor 2, 2017, hlm. 156-176.
dan konkret-umum (contoh: keputusan tentang penetapan up a h   m i n i mu m   re g i ona l, dsb); Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan yang bersifat Final dalam arti luas yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang telah menimbulkan akibat hukum meskipun masih memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain (contoh: perizinan tentang fasilitas penanaman modal oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Izin Lingkungan, dan sebagainya); Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum (contoh: LHP Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan sebagainya. 36
Sebelum adanya Undang-Undang Administrasi Pemerintah dan Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut, Mahkamah Konstitusi juga pernah menginterpretasikan bahwa Keputusan Presiden yang dibuat berdasarkan Putusan DKPP dapat dijadikan sebagai objek gugatan Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana Mahkamah Konstitusi menyatakan,
Sifat final dan mengikat dari Putusan DKPP haruslah dimaknai final dan mengikat bagi Presiden, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi, Komisi Pemilihan
36 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016.
Umum (KPU) Kabupaten/ Kota, maupun Bawaslu dalam melaksanakan Putusan DKPP. Adapun Keputusan Presiden, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota, maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), hal tersebut adalah merupakan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual, dan final yang dapat menjadi objek gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara. Apakah Peradilan Tata Usaha Negara akan memeriksa dan menilai kembali Putusan DKPP yang menjadi dasar Keputusan Presiden, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi, Komisi Pe m i l i h a n   Umu m   ( K P U ) Kabupaten/Kota, maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), hal tersebut merupakan kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). 37
Selain itu, Mahkamah Agung juga pernah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa,
Gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara bundle beschikking pengujiannya hanya dilakukan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara dalam bundle beschikking yang hanya dimohonkan untuk dibatalkan atau dinyatakan
37 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU- XI/2013, hlm. 73.
tidak sah berkaitan dengan kepentingan Tergugat. Dalam hal ini yang diuji keabsahannya hanya yang berkaitan dengan kepentingan Penggugat atau yang dimohonkan untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah oleh Penggugat. 38
Yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) kumulasi ( bundle beschiking ) ialah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang mengalamatkan kepada beberapa subjek hukum, dalam hal ini Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2020 dialamatkan kepada Evi Novida Ginting dan sepuluh orang lain yang menjadi subjek adresat dari Putusan DKPP Nomor 317 Tahun 2019. Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012, Keputusan Tata Usaha Negara kumulasi ( bundle beschikking ) diperbolehkan menjadi suatu objek gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara.

## 4.  Rekonsepsi Final dan Mengikat Putusan Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu
Berdasarkan konsep final dan mengikat Putusan DKPP yang digunakan di dalam PTUN Jakarta Nomor 82/G/2020/PTUN.JKT, PTUN Medan Nomor 43/G/2014/PTUNMDN, dan PTUN Jayapura Nomor 05/G/2014/ PTUNJPR sebagaimana mengikuti konsep yang telah ditegaskan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
38 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

## 31/PUU-XI/2013 di atas bahwa sifat
“final mengikat” pada Putusan DKPP adalah berbeda dengan putusan final dan mengikat pada putusan lembaga peradilan pada umumnya. Di samping itu, Keputusan Presiden ( beschikking ) yang menindaklanjuti Putusan DKPP juga dapat dijadikan objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan hal-hal tersebut perlu dikritisi bahwa konsep tersebut tidak sesuai original intent pembentukan DKPP.
Apabila dilihat dari sisi filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan DKPP, mekanisme kerja DKPP didesain sebagai sebagai badan peradilan etika ( court of ethics ) yang menerapkan semua prinsip peradilan modern. Beberapa prinsip penting yang dipraktikan dalam penyelenggaran peradilan etik ( court of ethics ) oleh DKPP misalnya, adalah prinsip-prinsip “audi et alteram partem” , prinsip independensi, imparsialitas, dan transparansi. Dengan diberlakukannya prinsip-prinsip tersebut, maka semua pihak yang terkait dengan perkara wajib didengarkan dalam persidangan yang diselenggarakan secara terbuka, dimana para anggota DKPP bertindak sebagai hakim yang menengahi pertentangan untuk mengatasi konflik dan memberikan solusi yang adil. DKPP berwenang untuk menghasilkan putusan etik yang bersifat final dan mengikat dalam arti tidak ada lagi upaya hukum lain ketika suatu perkara telah diputus oleh DKPP, sebagaimana Jimly Asshidiqie mengartikan “mengikat” dengan sifat memaksa semua lembaga
penyelenggara kekuasaan negara dan termasuk badan-badan peradilan terikat dan wajib melaksanakan putusan DKPP itu sebagaimana mestinya. Eksekusi putusan tersebut wajib ditindaklanjuti sebagaimana mestinya oleh Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Pemerintah, dan lembaga- lembaga terkait lainnya. 39 Lagipula, sifat final dan mengikat yang dimiliki oleh putusan DKPP diberikan melalui Undang-Undang Pemilu. Pemaknaan putusan DKPP bersifat final dan mengikat yang tidak sesuai dengan a l a s an   p e mb e ntu k an ny a   DK PP dan Undang-Undang Pemilu akan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan pemilu.
Terkait argumentasi Mahkamah Konstitusi bahwa sifat final dan mengikat pada Putusan DKPP tidak sama dengan sifat final dan mengikat pada putusan badan peradilan lainnya dikarenakan DKPP tidak termasuk badan peradilan yang dinaungi oleh Mahkamah Agung, argumentasi tersebut tidak memperhatikan bagaimana pelembagaan DKPP sebagai peradilan etik (court of ethics). Secara konseptual, DKPP sebagai peradilan etik dan peradilan yang dinaungi oleh Mahkamah Agung memang berbeda karena DKPP berfungsi sebagai penegak the rule of ethics sedangkan badan peradilan yang dinaungi oleh Mahkamah Agung berfungsi sebagai penegak the rule of law . Meskipun begitu, hasil keputusan DKPP sebagai peradilan etik ( court of ethics ) harus memiliki kepastian hukum demi lancarnya proses
penyelenggaraan pemilu. Oleh sebab itu, maka sifat “final dan mengikat” yang dimiliki oleh Putusan DKPP lebih sesuai dengan pendapatnya Jimly Asshiddiqie dan original intent pembentukan DKPP.

## C. Penutup
Berdasarkan uraian di atas, dapat dicermati bahwa sifat “final dan mengikat” pada Putusan DKPP memiliki paradigma makna melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XI/2013 yang kemudian diterapkan di dalam beberapa Putusan PTUN, yaitu Putusan PTUN Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT, Putusan Kasasi Nomor 361 K/TUN/2015 juncto PT TUN Medan Nomor 20/B/2015/ PT TUN.MDN juncto Putusan PTUN Medan Nomor 43/G/2014/PTUN.MDN, dan Putusan Kasasi Nomor 492 K/ TUN.2015 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Makasar Nomor 10/B/2015/PT.TUN. MKS juncto Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura (PTUN) Nomor 05/G/2014/PTUN-JPR. Dengan adanya preseden tersebut, maka kepastian dan ketertiban hukum penyelenggaraan pemilu terganggu dan menihilkan esensi keberadaan DKPP sebagai lembaga peradilan etik yang menyeimbangkan kekuasaan ( check and balances ). Untuk mewujudkan kepastian dan ketertiban hukum penyelenggaraan pemilu, maka makna “final dan mengikat” sebaiknya dikembalikan sebagaimana awal pembentukan DKPP, yaitu tidak ada lagi upaya hukum atas suatu putusan DKPP.

## Daftar Pustaka
Buku Asshidiqie, Jimly, 2006, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi , Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta. , 2013, Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu , Raja Grafindo Persada, Jakarta. , 2014, Perihal Undang-Undang,
Rajawali Press, Jakarta. Attamimi, A. Hamid S, 1990, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalma Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I - Pelita IV , Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta.
Marbun, 2011, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia , FH UII Press, Yogyakarta.

## Jurnal
Basarah, Ahmad, “Kajian Teoritis Terhadap Auxiliary State’s Organ Dalam Stuktur Ketatanegaraan Indonesia”, MMH , Vol. 43, Nomor 1, 2014.
Chakim, M. Lutfi, “Desain Institusional Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Sebagai Peradilan Etik”, Jurnal Konstitusi , Vol. 11,
Nomor 2, 2014.
Darwis, Muh. Salman, “Implementasi Kewenangan DKPP Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/
PHPU.D-XI/2013”, Jurnal Konstitusi , Vol. 12, Nomor 1, 2015. Herman, “Doktrin Tindakan Hukum Administrasi Negara Membuat Keputusan ( beschikking )”, Jurnal Komunikasi Hukum , Vol. 3, Nomor 1, 2017. Prahastapa, Anita Marlin Restu, et.all , “Friksi Kewenangan PTUN Dalam Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Berkaitan Dengan Objek Sengketa Tata Usaha Negara”, Diponegoro Law Journal , Vol. 6, Nomor 2, 2017.
P u s pit a s a r i ,   D,   “Pe r a n   D e w a n Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam Menjaga Kemandirian dan Integritas Penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia”, Lentera Hukum , Vol. 5, Nomor 3, 2018.
R, Nazriyah, “Pemberhentian Antar Waktu Anggota KPU (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-IX/2011)”, Jurnal Konstitusi , Vol. 9, Nomor 4, 2012. Riza, Dola, “Keputusan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan”, Jurnal Bina Mulia Hukum , Vol. 3, Nomor 1, 2018. Sekartadi, Lalu Kukuh, “Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pe m i l u   ( D K P P )   Me n g u b a h Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur (Studi Kasus Putusan Nomor 74/DKPP- PKE-II/2013)”, Jurnal IUS , Vol. III,
Nomor 8, 2015.
Sudarsono, “Sengketa Tata Usaha Negara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014”, Tanjungpura Law Journal , Vol. 1, Nomor 2, 2017.

## Makalah
Asshidiqie, Jimly “Pengenalan tentang DKPP untuk Penegak Hukum”, Makalah , Forum Rapat Pimpinan Kepolisian Republik Indonesia, Jakarta, Februari, 2013.

## Peraturan
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292).
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77).
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182).

## Putusan
Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2020 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2017-2022.
P u t u s a n   D e w a n   K e h o r m a t a n Penyelenggara Pemilu Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019.
Putusan Kasasi Nomor 361 K/TUN/2015 juncto PT TUN Medan Nomor 20/B/2015/PT TUN.MDN juncto Putusan PTUN Medan Nomor 43/G/2014/PTUN.MDN.
Putusan Kasasi Nomor 492 K/TUN.2015 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Makasar Nomor 10/B/2015/PT.TUN. MKS juncto Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura (PTUN) Nomor 05/G/2014/PTUN-JPR.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XI/2013.
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT.