Jurnal Studi Masyarakat dan Pendidikan (E-ISSN 2599-3259) Volume 7, Nomor 2, Juni 2024
DOI: 10.29408/sosedu.v7i2. 24031

## STRATEGI PENDIDIKAN POLITIK PEMILIH PEMULA (GENERASI Z) MENJELANG PEMILU TAHUN 2024 DI KABUPATEN KUBU RAYA
Syarifah Nurma Afhiani 1 , Elyta 2 , Eka Apriyani 3
1-3 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Tanjungpura Email: syarifah.nurma@fisip.untan.ac.id; elyta@fisip.untan.ac.id; eka.apriyani@fisip.untan.ac.id
Artikel histori: Submit: 10-11-2023 Revisi: 26-05-2024 Diterima: 30-05-204 Terbit: 04-06-2024
Kata Kunci: elections, novice voter, political education strategy, Z generation
Korespondensi: syarifah.nurma@fisip.untan.ac.id
Abstrak: This research aims to analyze strategies for optimizing the role of  Generation Z beginner voters  through  political  education  ahead  of  the 2024 elections in Kubu Raya regency. The success of  holding  elections  can  be  seen  from  the  high level  of  participation  of  community  groups.  The lack of knowledge and awareness in understanding  democracy  and  less  than  optimal political  education  for  first-time  voters  can allegedly  reduce  the  involvement  of  first-time voters in the 2024 elections, especially in regency generation  Z  and  millennials  dominate  Kubu Raya's  population,  novice  voter  require  special attention. This research uses descriptive research methods with a qualitative approach. The data in this research were obtained from interviews with sources  from  beginner  voters  in  Kubu  Raya Regency,  observations,  and  literature  studies. This  research  found  seven  particular  political education strategies implemented by the General Election  Commission  facing  the  2024  elections  in the  Regency  Kubu  Raya  in  carrying  out  voter education  programs  to  increase  community participation.
This  work  is  licensed  under  a  Creative  Commons  Attribution  4.0 International License.

## PENDAHULUAN
Partisipasi  politik  di  Indonesia  mencerminkan  implementasi  kedaulatan rakyat,  dimana  warga  negara  berperan  aktif  dalam  proses  politik,  terutama melalui  partisipasi  dalam  partai  politik  dan  pemilihan  umum.  Peran  aktif keterlibatan  langsung  warga  negara  terwujud  dalam  mekanisme  demokrasi,  di mana  mereka  memiliki  hak  untuk  memilih  pemimpin  dan  memengaruhi  arah kebijakan  negara.  Selain  itu,  partisipasi  politik  juga  mencakup  aktivitas  lain seperti  kampanye,  diskusi,  dan  kegiatan  politik  yang  mendorong  partisipasi
publik.  Secara  keseluruhan,  partisipasi  politik  adalah  pilar  utama  dalam membangun  sistem  politik  yang  demokratis  dan  responsif  terhadap  kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
Semakin tinggi tingkat pengetahuan politik masyarakat maka semakin tinggi partisipasi  politik  masyarakat  dalam  berpartisipasi  dalam  kegiatan  kenegaraan (Mufti, 2019). Demokrasi dan partisipasi politik saling berhubungan, memainkan peran  krusial  dalam  menentukan  legitimasi  pemerintahan  di  mata  masyarakat. Keberhasilan penyelenggaraan pemilu sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran politik  warga  negara.  Kesadaran  politik  mencerminkan  sejauh  mana  partisipasi untuk  mengekspresikan  dukungan  mereka  dalam  menetapkan  pemerintah,  baik di  tingkat  eksekutif  maupun  legislatif  yang  bertanggung  jawab  atas  pembuatan kebijakan. Partisipasi  politik  adalah  elemen  penting  dalam  dinamika  sebuah masyarakat  yang  demokratis.  Memahami  bahwa  perubahan  politik  tidak  dapat dicapai semata-mata oleh pemerintah, melainkan  membutuhkan kontribusi dari berbagai  kelompok  kepentingan.  Ini  menyoroti  pentingnya  sinergi  antara pemerintah,  kelompok  masyarakat,  dan  entitas  lainnya  dalam  mendorong partisipasi  politik  yang  lebih  luas.  Melalui  kolaborasi  ini,  diharapkan  dapat terwujud  partisipasi  yang  lebih  aktif  dari  masyarakat  dalam  proses-proses politik, termasuk dalam konteks pemilihan umum (Iswanto & Pamungkas, 2023). Beberapa pendapat di atas menjelaskan bahwa tingkat pengetahuan politik masyarakat  memiliki  korelasi  positif  dengan  tingkat  partisipasi  politik  mereka dalam  proses  kenegaraan.  Demokrasi  dan  partisipasi  politik  saling  terkait  dan sangat penting dalam menegaskan legitimasi pemerintahan di mata masyarakat. Kesadaran  politik  mencerminkan  sejauh  mana  warga  negara  aktif  dalam mengekspresikan  dukungan  mereka  melalui  proses  pemilihan  umum  dan pembentukan  kebijakan. Partisipasi  politik juga tergantung  pada  kondisi politik yang sedang berlangsung dan melibatkan berbagai kelompok kepentingan dalam proses  demokratis.  Oleh  karena  itu,  untuk  meningkatkan  partisipasi  politik masyarakat,  diperlukan  kerjasama  antara  pemerintah  dan  berbagai  kelompok kepentingan  untuk  memengaruhi  dan  mendorong  partisipasi  aktif  warga  negara dalam proses politik, terutama dalam pemilihan umum.
Pemilihan  umum  dianggap  sebagai  proses  politik  yang  esensial  dalam konteks konstitusional negara demokratis. Sistem demokrasi diakui sebagai cara yang  paling  realistis  dan  rasional  untuk  mencapai  tatanan  sosial,  politik,  dan ekonomi  yang  populis,  adil,  dan  beradab,  meskipun  tetap  dihadapkan  pada beberapa kelemahan (Firmansyah & Kariyani, 2021). Pemilih dalam hal ini dapat berupa  konstituen  maupun  masyarakat  pada  umumnya.  Pada  pemilihan  umum ini, jenis pemilih memerlukan perhatian khusus untuk melihat tingkat partisipasi pemilih  khususnya  pemilih  pemula  (Moesafa  dan  Prihatmoko,  2008).  Kultur modernisasi  dan  globalisasi  yang  cenderung  mengikis  idealisme  dan  kesadaran berbangsa  dan  bernegara  (Zulkifly  et  al.,  2023).  Kurangnya  pengetahuan  dan kesadaran  demokrasi  serta  kurang  optimalnya  pendidikan  politik  bagi  pemilih pemula  disinyalir  dapat  menurunkan  tingkat  partisipasi  pemilih  pemula  dalam pelaksanaan  pemilu  2024.  Berikut  ini  data  jumlah  penduduk  berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat tahun 2022 pada tabel 1 berikut:
Tabel 1: Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kab. Kubu Raya
Sumber : BPS Kab. Kubu Raya, 2022
Berdasarkan  data  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  jumlah  masyarakat  di Kabupaten  Kubu  Raya  didominasi  oleh  masyarakat  generasi  Z  dan  milenial. Generasi  Z  dalam  rentang  usia  15–19  tahun  dengan  jumlah  51.910  orang  dan rentang  usia  20–24  dengan  jumlah  57.071  orang.  Kelompok  ini  merupakan kelompok dengan jumlah penduduk tertinggi diantara kelompok lainnya sehingga membutuhkan  perhatian  khusus.  Hal  ini  dikarenakan  kelompok  ini  merupakan kelompok pemilih pemula yang pertama kali ikut berpartisipasi dalam kontestasi pemilu.  Kelompok  tersebut  tentu  mempengaruhi  tingkat  partisipasi  politik  dan menjadi  salah  satu  faktor  yang  menentukan  keberhasilan  KPU  sebagai penyelenggara pemilu. Sehingga pemilih pemula sangat memerlukan pendidikan politik  agar  terciptanya  partisipasi  politik  yang  optimal.  Berdasarkan  uraian sebelumnya,  maka  penelitian  ini  difokuskan  pada  strategi  optimalisasi  peran pemilih pemula generasi Z melalui pendidikan politik menjelang pemilu 2024 di Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat.
Penelitian mengenai pendidikan politik bagi generasi milenial atau pemilih pemula  telah  banyak  dilakukan  oleh  peneliti  lain  seperti  penelitian  mengenai “Urgensi Pendidikan Politik dan Pemilu Terhadap Pemilih Pemula” penelitian ini menganalis  masih  rendahnya  pemahaman  terhadap  pentingnya  pemilu  di kalangan  pemuda  Desa  Gadingsari,  penelitian  ini  menemukan  bahwa  perlu adanya  penyuluhan  Pemilu  sebagai  solusi  Meningkatkan  Partisipasi  Bagi  Pemilih Pemula di desa Gadingsari (Zairudin et al., 2022). Selanjutnya penelitian dengan
judul  “Pendidikan  Politik  Bagi  Pemilih  Pemula  Di  Tengah  Pandemi  Covid-19  Di Kabupaten  Sumbawa  Tahun  2020”  pada  penelitian  ini  menekankan  bahwa perlunya  adanya  pendidkan  politik  bagi  pemilih  pemula  di  Sumbawa  khusunya saat  pandemi  Covid-19  terjadi  karena  sebgaian  besar  pemilih  belum  pernah melakukan  pemilihan  serta  ruang  gerak  penyuluh  yang  minim  akibat  adanya kebijakan pembatasan dalam meminimalisisr penyebaran Covid-19 (Firmansyah & Kariyani, 2021). Dari dua penelitian sebelumnya dapat terlihat bahwa Pendidikan politik  merupakan  suatu  solusi  atau  strategi  dalam  meningkatkan  partisipasi pemilih pemula dalam Pemilu, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh  peneliti  saat  ini  menegnai  strategi  optimalisasi  peran  pemilih  pemula generasi Z melalui pendidikan politik menjelang pemilu 2024 di Kabupaten Kubu Raya  dengan  keterbaruan  dari  penelitian  yaitu  tempat  serta  lebih  menekankan kepada strategi yang telah di terapkan oleh pihak-pihak terkait seperti KPU dan stake  holder  lainnya.  Selain  itu  juga  hal  ini  sejalan  dengan  konsep  pendidikan politik  yang  merupakan  kegiatan  yang  bertujuan  untuk  membentuk  nilai  dan orientasi  politik  dalam  individu  yang  dapat  mendorong  partisipasi  masyarakat (Kantaprawira,  2006).  Berdasarkan  uraian  sebelumnya,  maka  penelitian  ini dinilai  penting  bagi  peneliti  untuk  dianalisis  lebih  dalam  lagi  dengan memepertimbangan berbagai strategi yang akan di terapkan dalam peningkatan peran  pemilih  pemula  generasi  Z  melalui  pendidikan  politik  menjelang  pemilu 2024 khusunya di Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat.

## METODE PENELITIAN
Pendekatan  konstruktivis  dalam  metode  penelitian  kualitatif  dapat diterapkan  di  berbagai  disiplin  ilmu  (Erwinsyahbana  &  Ramlan,  2017).  Jika metode  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  konstruktivis  digunakan  dalam ilmu  politik,  peneliti  dapat  mengeksplorasi  bagaimana  individu  dan  kelompok membentuk  dan  memahami  realitas  politik  mereka.  Pendekatan  ini memungkinkan  analisis  mendalam  terhadap  bagaimana  ideologi,  identitas politik,  dan  narasi  kebijakan  dibangun  melalui  interaksi  sosial  dan  wacana publik.
Sejalan  dengan  pernyataan  tersebut,  dalam  konteks  penelitian  kualitatif, peneliti  sering  menggunakan  beberapa  metode  untuk  mengumpulkan  data  yang relevan  dan  mendalam  (Moleong,  2018).  Dalam  hal  ini,  peneliti  melakukan wawancara  dengan  cara  berinteraksi  langsung  dengan  partisipan  untuk mendapatkan wawasan tentang pengalaman, pandangan, dan pemikiran mereka. Selain  itu,  pengamatan  langsung  juga  penting,  di  mana  peneliti  mengamati perilaku  dan  interaksi  dalam  konteks  alami.  Selain  itu,  pemanfaatan  dokumen seperti  catatan,  arsip,  atau  laporan  juga  menjadi  sumber  data  yang  berharga untuk  memperkuat  analisis  dan  memahami  konteks  yang  lebih  luas  dari fenomena  yang  diteliti.  Dengan  menggabungkan  ketiga  metode  ini,  peneliti dapat  memperoleh  pemahaman  yang  komprehensif  tentang  fenomena  yang sedang dipelajari dalam penelitian kualitatif.
Berdasarkan pendapat di atas, penelitian dengan pendekatan konstruktivis dalam  metode  penelitian  kualitatif  dapat  diterapkan  di  berbagai  disiplin  ilmu. Jika  metode  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  konstruktivis  digunakan
dalam  ilmu  politik,  peneliti  dapat  mengeksplorasi  bagaimana  individu  dan kelompok  membentuk  dan  memahami  realitas  politik  mereka.  Pendekatan  ini memungkinkan  analisis  mendalam  terhadap  bagaimana  ideologi,  identitas politik,  dan  narasi  kebijakan  dibangun  melalui  interaksi  sosial  dan  wacana publik.  Penggunaan  metode  kualitatif  seperti  wawancara,  pengamatan,  dan pemanfaatan dokumen menjadi penting dalam memahami dinamika politik yang kompleks dan beragam.
Pada  penelitian  ini,  data  dikumpulkan  melalui  observasi  partisipatif  di berbagai  kegiatan  pendidikan  politik  yang  diadakan  di  sekolah-sekolah  dan komunitas  lokal,  serta  melalui  wawancara  naratif  dengan  pemilih  pemula  dan pendidik politik. Observasi partisipatif memberikan konteks yang kaya mengenai interaksi dan dinamika dalam kegiatan pendidikan politik, sementara wawancara mengungkapkan  cerita  pribadi  yang  memberikan  wawasan  mendalam  tentang persepsi  dan  motivasi  individu.  Responden  penelitian  ini  terdiri  dari  pemilih pemula  berusia  17-21  tahun  yang  berpartisipasi  aktif  dalam  program-program pendidikan  politik,  serta  pendidik  politik  yang  memiliki  peran  penting  dalam menyelenggarakan  kegiatan  tersebut.  Pemilihan  responden  dilakukan  secara purposive sampling untuk memastikan mereka memiliki pengalaman yang relevan dengan  fokus  penelitian.  Instrumen  utama  yang  digunakan  adalah  panduan observasi  dan  panduan  wawancara  yang  menggali  pemahaman  pemilih  pemula tentang proses politik dan pemilu, perubahan sikap dan perilaku politik setelah mengikuti program pendidikan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pendidikan  politik.  Penelitian  dilakukan  selama  enam  bulan,  dari  Juli  hingga Desember  2023,  dengan  lokasi  penelitian  tersebar  di  beberapa  sekolah menengah atas dan pusat komunitas di Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat.

## PEMBAHASAN Generasi Z dan Partisipasi Politik
Partisipasi  politik  adalah  salah  satu  aspek  penting  dalam  konteks modernisasi  politik  dan  perkembangan  sosial  ekonomi  masyarakat.  Dalam masyarakat  yang  belum  mengalami  kemajuan,  kebijakan  politik  seringkali dianggap  sebagai  domain  elit  tertentu.  Namun,  dengan  meningkatnya  status sosial  ekonomi,  masyarakat  cenderung  lebih  aktif  dalam  hal  politik.  Partisipasi politik sebenarnya mencakup berbagai bentuk keterlibatan dalam proses politik, mulai  dari  pengambilan  keputusan  hingga  penilaian  terhadap  kebijakan  yang dihasilkan,  termasuk  kesempatan  untuk  terlibat  dalam  pelaksanaannya.  Hal  ini mencerminkan  semangat  demokrasi  yang berkembang  di  masyarakat  yang  lebih maju secara politik (Wahyuningsih, 2021).
Pemilih  pemula  adalah  individu-individu  yang  baru  pertama  kali  akan berpartisipasi dalam Pemilu dengan memberikan suaranya (Nur Wardhani, 2018). Kelompok ini biasanya terdiri dari remaja yang baru mencapai usia pemilih atau warga negara yang baru saja memenuhi syarat untuk memilih. Partisipasi mereka sangat  penting  karena  mereka  membawa  perspektif  dan  energi  baru  ke  dalam proses demokrasi. Oleh karena itu, memahami sikap dan perilaku pemilih pemula dapat  memberikan  wawasan  berharga  bagi  para  kandidat  dan  partai  politik dalam  merancang  strategi  kampanye  yang  efektif.  Dengan  demikian,  pemilih
pemula memainkan peran krusial dalam pembentukan masa depan politik suatu negara.
Partisipasi  kelompok  pemula  di  Kecamatan  Batu  Ampar  masih  sangat rendah,  hal  ini  dapat  terlihat  dari  minat  pemilih  pemula  untuk  mengikuti pemilihan  umum  pada  tahun  2024.  Hal  ini  didasari  dengan  berbagai  latar belakang  seperti  kurangnya  informasi  yang  mereka  dapat  tentang  politik  dan pemilihan  umum  serta  tidak serta  mereka  tidak  mengenal  calon  yang  akan dipilih.  Perlu  adanya  solusi  yang  tepat  bagi  permasalah  tersebut  khususnya  di Kecamatan  Batu  Ampar  khususnya  dalam  sosialisasi  dan  pemberian  informasi mengenai politik dan pemilu yang akan dating. Bagi pemilih pemula penggunaan media  konvensional  dianggap  kurang  menarik  dibandingkan  media  sosial,  oleh karena itu penting bagi setiap pemangku kepentingan politik untuk membangun komunitas,  tidak  hanya  berbasis  fisik  tetapi  juga  askses  digitalisasi  bagi kelompok pemula.
Partai  atau  pemangku  kepentingan  lainnya  harus  memiliki  upaya  dan inisiatif  yang  lebih  konkret  dengan  membuka  diskusi  di  media  sosial. P artai politik atau pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan politik harus mengambil langkah-langkah konkret untuk terlibat dengan masyarakat melalui media sosial. Ini  menekankan  pentingnya  berkomunikasi  secara  aktif  dengan  warga  melalui platform online untuk memfasilitasi diskusi terbuka dan aksesibilitas yang lebih besar  terhadap  proses  politik.  Dengan  membuka  diskusi  di  media  sosial,  partai politik  dan  pemangku  kepentingan  lainnya  dapat  lebih  mudah  berinteraksi dengan  masyarakat,  mendengarkan  pandangan  mereka,  dan  mengartikulasikan tujuan serta rencana kebijakan secara lebih transparan. Ini juga mencerminkan pentingnya  adaptasi  terhadap  perkembangan  teknologi  dan  tren  komunikasi modern dalam upaya untuk memperluas basis partisipasi politik.
Hal yang dapat dilakukan selanjutnya, yaitu mendorong kembali kelompok pemula  untuk  berpartisipasi  dalam  politik  maupun  pemilu.  Perilaku  pemilih secara  umum  di  Kecamatan  batu  Ampar  tidak  selalu  dipengaruhi  oleh  politik identifikasi partai dan tidak menjadi variabel yang paling kuat bagi masyarakat dalam  menentukan  suatu  pilihan.  Identifikasi  partai  politik  terbentuk  oleh  dua faktor,  yaitu  sosialisasi  partai  politik  dan  faktor  kekuasaan  politik.  Salah  satu Kecamatan  yang  menjadi  fokus  utama  dalam  penelitian  ini  adalah  generasi  Z atau  calon  pemilih  pemuda  di  Kawasan  Kecamatan  Batu  Ampar  yang  juga memiliki angka yang begitu besar untuk generasi Z atau pemilih pemula, seperti data berikut ini.
Tabel 2. Gen Z Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya
NO NAMA DESA L P L + P 1 Ambarawa 120 113 233 2 Batu Ampar 891 841 1,732 3 Medan Mas 99 120 219
4 Muara Tiga 147 137 284 5 Nipah Panjang 247 293 540 6 Padang Tikar Dua 490 470 960 7 Padang Tikar Satu 431 463 894 8 Sumber Agung 103 95 198 9 Sungai Besar 122 140 262 10 Sungai Jawi 110 105 215 11 Sungai Kerawang 134 159 293 12 Tanjung Beringin 53 54 107 13 Tanjung Harapan 150 140 290 14 Tasik Malaya 134 145 279 15 Teluk Nibung 363 349 712 TOTAL 3,594 3,624 7,218
Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kab. Kubu Raya, 2023
Tabel  tersebut  menunjukkan  bahwa  jumlah  keseluruhan  dari  generasi  Z atau  calon  pemilih  pemula  di Kawasan  Batu  Ampar  berjumlah  7,218  angka berikut merupakan angka yang besar dalam pemilihan umum yang akan datang pada tahun 2024. Secara umum Partisipasi politik pemilih pemula di Kubu Raya khususnya  di  Batu  Ampat  yang  masih  dalam  metode  pemilihan  umum  yang dapat digolongkan sebagai pemilih tradisional. Hal ini terlihat dari faktor-faktor yang  mempengaruhi  bagaimana  generasi  Z  atau  yang  menjadi  pemilih  pemula dalam  acara  partisipasi  politik  rutin  seperti  pemilu  sangat  terlihat,  seperti faktor kepribadian, faktor lingkungan sosial dan politik.
Jumlah  masyarakat  di  Kabupaten  Kubu  Raya  didominasi  oleh  masyarakat generasi  Z  dan  milenial.  Generasi  Z  dalam  rentang  usia  15-19  tahun  dengan jumlah 51.910 orang dan rentang usia 20-24 dengan jumlah 57.071 orang (BPS Kabupaten  Kubu  Raya,  2021).  Pertanyaan  yang  diajukan  peneliti  saat wawancara  para  responden  dapat  menggambarkan  pemikiran  generasi  Z  atau pemuda  dalam  memandang  Pemilihan  umum  yang  akan  dilaksanakan  pada tahun  2024.  Pertanyaan  wawancara  yang  diajukan  oleh  peneliti  mengandung pendekatan  tertentu,  dengan  pengelompokan  pertanyaan  menggunakan  (a) Pendekatan  sosiologis,  yang  terjadi  pada  sebagian  besar  generasi  Z  sebagai pemilih  pemula  di  Kabupaten  Kubu  Raya  ini  memberikan  hak  pilih  karena berdasarkan  berbagai  kepentingan  salah  staunya  yaitu  memilih  dengan memepertimbangkan keuntungan pribadi. (b) pendekatan psikologis, generasi Z sebagai  pemilih  pemula  memberikan  dukungan  dalam  memilih  dalam  suatu pemilu  karena  pasangan  calon  yang  dipilih  adalah  seorang  tokoh  Masyarakat atau  tokoh  yang  sudah  familiar  atau  dikenal  sebelumnya.  (c)  Pendekatan ekologis,  dalam  sebuah  pemilu,  generasi  Z  sebagai  pemilih  pemula  memilih
hanya  sebatas  entri  data  dan  yang  penting  bagi  mereka  adalah  memilih, bagaimana  dampak  pilihannya  sepertinya  tidak  terlalu  menjadi  masalah  (d) pendekatan struktural, Generasi Z seringkali terlibat dalam proses pemilu tanpa pertimbangan  mendalam  hanya  karena  telah  mencapai  usia  pemilih  pada  usia 17  tahun.  (e)  Pendekatan  pilihan  rasional,  pemilih  pemula  mulai mengembangkan  kesadaran  politik  dengan  mempertimbangkan  visi,  misi,  dan rekam jejak calon yang akan mereka pilih (Harnawansyah, 2019).
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti yang melibatkan 20  narasumber  dari  pemilih  pemula  di  Batu  Ampar,  Kubu  Raya,  yang  akan pertama  kali  mengikuti  pemilu  di  tahun  2024  untuk  memilih  Presiden  serta legislatif untuk 5 tahun yang akan dating, disinyalir pemilih pemula cenderung kurang  memiliki  kesadaran  berpolitik.  Rendahnya  pendidikan  politik  bagi  para pemilih pemula dikhawatirkan akan menurunkan tingkat partisipasi politik pada pemilu yang akan datang (Almuntasor et al., 2022).

## Strategi Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula
Strategi  adalah  rencana  tindakan  yang  dirancang  secara  sistematis  untuk mencapai  tujuan  tertentu,  dengan  mempertimbangkan  baik  kekuatan  maupun kelemahan  yang  ada  dalam  suatu  konteks  (Zakiruddin  &  Lestari,  2023). Pendidikan  dapat  diartikan  sebagai  suatu  proses  yang  mendalam  pada  satu generasi  untuk  yang  diharapkan  menjadi  panduan  dalam  berbagai  situasi. Pendidikan  pemilih  menjadi  sarana  untuk  menanamkan  nilai-nilai  demokrasi (Arifin,  2014).  Diharapkan  bahwa  melalui  pendidikan  politik,  masyarakat  dapat berkembang  menjadi  warga  negara  yang  demokratis,  memahami  hak  dan kewajiban  mereka,  serta  memiliki  pemahaman  yang  jelas  tentang  apa  yang diizinkan dan dilarang oleh hukum dan regulasi (Yuliandari et al., 2023). Dalam konteks  ini,  pemilih  merujuk  pada  setiap  warga  negara  yang  memenuhi  syarat sebagai  pemilih  saat  pemilu  atau  pemilihan  sedang  berlangsung.  Di  Indonesia, kriteria  tersebut  meliputi  batasan  usia  17  tahun,  status  perkawinan,  dan kewarganegaraan  Indonesia.  Warganegara  yang  memenuhi  syarat  ini  disebut sebagai  pra-pemilih.  Pendidikan  Pemilih  merupakan  upaya  yang  berpotensi menjadikan  pemilih  di  masa  mendatang.  Dalam  pendidikan  pemilih,  terdapat aspek-aspek  krusial  seperti  memberikan  informasi  tentang  hak  memilih, pemahaman  yang  mendalam  tentang  proses  pemilu,  dan  konsep  dasar demokrasi.  Tujuan  utama  dari  pendidikan  pemilih  adalah  untuk  meningkatkan pengetahuan,  pemahaman,  dan  kesadaran  pemilih  melalui  penyampaian informasi  yang  terperinci  dan  komprehensif.  Pendidikan  politik  bisa  dilakukan baik secara formal maupun informal.
Lembaga-lembaga  yang  bertanggung  jawab  secara  formal  pada  fungsi tersebut,  meliputi  pemerintah  (suprastruktur)  seperti  lembaga  pendidikan, instansi pemerintah, dan partai politik. Lembaga pendidikan bertanggung jawab untuk  menyediakan  pemahaman  dasar  tentang  proses  politik  dan  partisipasi warga negara dalamnya. Pemerintah, di sisi lain, memiliki peran dalam mengatur dan  menyelenggarakan  proses  politik  secara  keseluruhan,  termasuk  pemilihan umum dan pembuatan kebijakan. Sedangkan partai politik, sebagai aktor politik utama,  berperan  dalam  membentuk  opini  publik,  menawarkan  platform
kebijakan,  dan  memobilisasi  pemilih  selama  kampanye  pemilu.  Dengan demikian, struktur pemerintahan, melalui lembaga-lembaga ini, berperan dalam menjaga stabilitas dan kelancaran sistem politik dalam suatu negara.
Sejalan  dengan  hal  di  atas,  lembaga  informal  dengan  fungsi  pendidikan politik  dijalankan  oleh  berbagai  entitas,  termasuk  keluarga,  kelompok  asosiasi dan non-asosiasi, organisasi nirlaba, tokoh masyarakat, dan public figure . Perlu diketahui,  sejak  awal  era  reformasi,  kebebasan  dan  kekerasan  menjadi fenomena  perubahan  sosial-politik  di  Indonesia.  Kebebasan  ini  memungkinkan masyarakat  untuk  lebih  aktif  dalam  menyuarakan  pendapat  dan  berpartisipasi dalam proses demokrasi. Namun, di sisi lain, kekerasan muncul dalam berbagai bentuk  ekspresi,  mengindikasikan  adanya  struktur  mendasar  yang  serupa  di baliknya.  Kekerasan  ini  mencerminkan  ketegangan  dan  konflik  yang  belum sepenuhnya  terselesaikan  dalam  tatanan  sosial  dan  politik.  Dengan  demikian, dinamika  ini  menunjukkan  kontradiksi  yang  signifikan  dalam  perjalanan demokratisasi  Indonesia  (Arrianie,  2021).  Di  Indonesia,  KPU  (Komisi  Pemilihan Umum)  telah  menetapkan  sasaran-sasaran  khusus  pendidikan  pemilih, melibatkan  berbagai  segmen  masyarakat.  Adapun  tujuan  pendidikan  pemilih adalah:
1. Peningkatan Partisipasi. Pendidikan  pemilih  bertujuan  untuk  meningkatkan  keterlibatan  pemilih. Keterlibatan  ini  mencakup  keterlibatan  politik.  Selama  periode  pemilihan, tujuan  pendidikan  pemilih  adalah  mendorong  partisipasi  aktif  pemilih  pada setiap  tahap  pemilihan.  Demokrasi  yang  matang  membutuhkan  partisipasi suara sekitar 70%. Partisipasi ini bukan hanya soal mobilisasi, melainkan juga mengenai keberlanjutan keterlibatan pemilih dalam proses demokrasi. Angka partisipasi  yang  signifikan  sangat  penting  untuk  mempertimbangkan  biaya tinggi  pemilihan,  legitimasi  pejabat  yang  terpilih,  dan  efektivitas  sistem demokrasi.  Pendidikan  pemilih  di  luar  masa  pemilihan  bertujuan  untuk mendorong  partisipasi  pemilih dalam  mengawasi  agenda  politik,  menegaskan janji-janji  kampanye,  serta  memberikan  kritik  dan  evaluasi  terhadap  kinerja pemerintah.
2. Peningkatan Literasi Politik.
Literasi  politik  meliputi  pemahaman,  keterampilan,  dan  tindakan  yang memungkinkan  pemilih  untuk  terlibat  secara  efektif  dalam  pemerintahan. Kemampuan  literasi  politik  ini  menjadi  kunci  untuk  partisipasi  politik  yang bermakna.  Dengan  memiliki  literasi  politik  yang  baik,  pemilih  dapat memahami bagaimana cara terlibat dan berperilaku dalam konteks politik. Hal ini  memungkinkan  mereka  untuk  tidak  hanya  menjaga  kepentingan  pribadi mereka  tetapi  juga  untuk  menghindari  upaya  manipulasi.  Tingkat  literasi politik yang tinggi juga memfasilitasi hubungan yang erat antara pemilih dan proses politik, termasuk keterlibatan negara dan masyarakat sipil.
3. Peningkatan Kerelawanan (Voluntaritas).
Pendidikan  pemilih  berupaya  mendorong  sikap  kerelawanan,  di  mana partisipasi dalam proses politik didorong oleh idealisme daripada kepentingan materi. Kesadaran individu untuk berpartisipasi tanpa pamrih menjadi esensi dari  kerelawanan.  Sebaliknya,  pendekatan  pragmatis  pemilih  yang  berfokus
pada  insentif  material  dapat  mengakibatkan  komodifikasi  partisipasi  politik. Sikap pragmatis ini melibatkan pemilihan terlibat dalam proses politik dengan harapan  mendapatkan  kompensasi  materi.  Diperlukan  upaya  dari  pendidikan pemilih untuk menggalakkan semangat kerelawanan sambil mengurangi sikap pragmatis,  karena  keberadaan  kerelawanan  yang  kuat  sangat  penting  dalam memperkokoh dasar-dasar demokrasi dan keberlanjutan politik.
Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 6 Juli 2023, seorang perwakilan dari  KPU  Kabupaten  Kubu  Raya  menjelaskan  bahwa  penyelenggaraan  pemilihan umum  memiliki  dampak  besar  terhadap  parameter  demokrasi,  dan  penurunan partisipasi  masyarakat  dapat  mengancam  konsolidasi  demokrasi  di  Indonesia. KPU  Kubu  Raya  berupaya  mensukseskan  kegiatan  pendidikan  yang  dilakukan secara  berkala  dan  terarah.  Kegiatan  ini  memfokuskan  pada  segmen  pemilih tertentu,  termasuk  pendidikan  pemilih  untuk  perempuan,  pemula,  dan  khusus disabilitas.  Upaya  ini  bertujuan  memberikan  penjelasan  dan  pemahaman mendalam mengenai proses penyelenggaraan pemilu. pendidikan pemilih khusus untuk pemilih pemula, dihadiri oleh siswa di Madrasah Aliyah Sungai Raya. Selain itu,  pada  tanggal  23  September  2023,  dilakukan  sosialisasi  pemilu  bagi  pemilih muda  yang  melibatkan  kader  dari  berbagai  Organisasi  Kemasyarakatan  Pemuda (OKP) di Kabupaten Kubu Raya.
Keberhasilan  pada  pemilihan  umum  berikutnya,  diperlukan  upaya  yang lebih  intensif  dan  terorganisir.  Selain  langkah-langkah  yang  telah  disoroti sebelumnya,  terdapat  beragam  tindakan  yang  bisa  dilakukan  oleh  pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait untuk mencapai tujuan tersebut (Rahmaini et al.,  2021).  Salah  satu  pendekatan  yang  sangat  bernilai  adalah  melibatkan generasi  muda  secara  aktif  untuk  meningkatkan  partisipasi  pemilih  pemula. Generasi  muda  memiliki  potensi  besar  sebagai  agen  perubahan,  dan  mereka dapat  berperan  sebagai  mentor  bagi  rekan  sebaya  mereka  yang  baru  dalam proses  pemilihan.  Dengan  membantu  mereka  memahami  isu-isu  yang  relevan dengan  pemilu  dan  memberikan  bimbingan  selama  proses  pemilihan,  generasi muda  dapat  memainkan  peran  kunci  dalam  meningkatkan  partisipasi  politik. Selain itu, lembaga pendidikan juga memiliki peran penting dalam meningkatkan literasi politik. Oleh karena itu, pendidikan politik harus menjadi bagian integral dari kurikulum di semua tingkat pendidikan, dan harus diimplementasikan secara terstruktur dan berkelanjutan. Kesuksesan  pemilihan  umum  yang  bermutu  sangat  berkaitan  dengan keterlibatan  masyarakat  secara  aktif.  Salah  satunya  adalah  kemampuan  para pemilih untuk memahami isu politik dengan rasional dan mampu menilai secara kritis, sehingga pilihan politik mereka didasarkan pada pertimbangan yang logis dan  bijaksana  (Sutisna,  2017).  Sehingga  untuk  mencapai  tujuan  tersebut, pendidikan pemilih harus merangkul beberapa strategi yang mencakup berbagai aspek  pemilih  (Manik  et  al.,  2015).  Ada  tujuh  strategi  khusus  dalam  program pendidikan pemilih yang dijalankan oleh KPU yaitu:
Gambar 1. Strategi Pendidikan Pemilih
Berdasarkan  gambar  terkait  Strategi  Pendidikan  Pemilih  di  atas,  maka dapat dijelaskan beberapa hal berikut.
1. Rumah Pintar Pemilu.
Mengacu  pada  PKPU  Nomor  8  Tahun  2017  dan  PKPU  Nomor  10  Tahun  2018, Pendidikan Pemilih dapat diwujudkan melalui Rumah Pintar Pemilihan Umum. Upaya  meningkatkan  daya  tarik  dan  aksesibilitas,  dibutuhkan  digitalisasi materi  dan  informasi  Rumah  Pintar  Pemilihan  Umum.  Rumah  Pintar  Pemilu bertindak sebagai pusat pendidikan pemilih, menyediakan beragam program, audio  visual,  ruang  pamer,  simulasi,  dan  diskusi.  Secara  konseptual,  dapat diartikan  sebagai  museum  pemilu.  Rumah  Pintar  Pemilu  merupakan  tempat khusus untuk melakukan pendidikan pemilih. Rumah ini dapat memanfaatkan ruang  dari  suatu  bangunan  atau  struktur  khusus,  di  mana  berbagai  program pendidikan  pemilih  diselenggarakan.  Di  satu  sisi,  Rumah  Pintar  Pemilu menjadi tempat untuk berbagai kegiatan pendidikan pemilih, sementara di sisi lain, berfungsi sebagai wadah bagi komunitas pegiat pemilu untuk membangun gerakan.  Fasilitas  seperti  penayangan  audio  visual,  ruang  lab,  dan  ruang diskusi  disediakan  untuk  menyampaikan  informasi  mengenai  pemilu  dan demokrasi. Secara keseluruhan, konsep Rumah Pintar Pemilu dapat diaktifkan sebagai museum pemilu. Khususnya dalam konteks Pendidikan Pemilih Segmen Pemula, kegiatan ini memiliki tujuan untuk kecakapan politik kepada pemilih pemula. Hal ini bertujuan agar mereka dapat terlibat secara aktif dan cerdas dalam proses politik di masa depan.
2. Teknologi Informasi
Disinyalir  seluruh  masyarakat  kini  memiliki  keterlibatan  dengan  teknologi informasi,  sejalan  dengan  pesatnya  perkembangan  teknologi  ini.  Situasi  ini memerlukan respons yang efektif dalam konteks pendidikan pemilih. Informasi
Teknologi Informasi Aktifitas Sosial Budaya Media Massa Lembaga Pendidikan Relawan
Demokrasi Pendidikan Pemilih Rumah Pintar Pemilu
Komunitas Hobby
dapat  menjangkau  sangat  luas  dan  memungkinkan  melalui  teknologi. Pendidikan pemilih yang menggunakan teknologi informasi kontemporer akan mendorong  partisipasi  aktif  pemilih.  Masyarakat  akan  didorong  untuk memberikan  kontribusi  dan  umpan  balik  terhadap  topik  sebagai  hasil  dari kesadaran  pribadi.  Dengan  memanfaatkan  teknologi  informasi,  menjadi pendorong  bagi  advokasi  publik  terkait  suatu  isu  atau  permasalahan.  Setiap individu  memiliki  kebebasan  untuk  menyuarakan  ide  atau  kepentingannya, sambil meminta dukungan dari orang lain.
3. Media Massa
Media massa masih merupakan alat yang efektif untuk menyebarkan informasi kepada  pemilih.  Jenis  media  ini  terbagi  menjadi  dua  kategori  utama:  media cetak  dan  media  elektronik.  Media  massa,  dengan  fungsi  persuasifnya, memiliki potensi untuk membentuk kesadaran pemilih dan memengaruhi opini mereka  terhadap  berbagai  isu  yang  sedang  berkembang.  Media  massa  juga memiliki kemampuan untuk mempengaruhi budaya politik dan perilaku politik pemilih.  Media  massa  dapat  menjangkau  berbagai  lapisan  masyarakat kapanpun  dan  dimanapun  berada.  Peran  media  massa  sangat  penting  dalam pelaksanaan  pendidikan  pemilih  untuk  meningkatkan  tingkat  kecerdasan warga negara dan menyebarkan nilai-nilai demokrasi.
4. Lembaga Pendidikan
Pendidikan  memiliki  peran  krusial  dalam  mendukung  pendidikan  pemilih. Sejalan dengan keberadaan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Selain itu, pemilih di  lembaga  pendidikan  cenderung  memiliki  solidaritas  yang  kuat.  Jumlah pemilih  di  lembaga  pendidikan  memiliki  signifikansi  yang  besar,  melibatkan baik pra-pemilih maupun pemilih pemula. Pendidikan pemilih melalui lembaga pendidikan  bukan  sekadar  menjadi  fondasi,  tetapi  juga  menjadi  filter  yang efektif  terhadap  berbagai  informasi  yang  mencapai  pemilih.  Pendidikan pemilih di lembaga pendidikan menjadi pondasi yang kokoh, membentuk tidak hanya  pemahaman  tetapi  juga  sikap  dan  perilaku  pemilih  di  masa  depan. Nilai-nilai yang ditanamkan melalui pendidikan ini akan membentuk karakter pemilih.  Dengan  demikian,  pendidikan  pemilih  di  lembaga  pendidikan  tidak hanya  mengajarkan  informasi  pemilu,  tetapi  juga  membentuk  warganegara yang cerdas dan berpikiran kritis.
5. Pemanfaatan Aktivitas Sosial Budaya
Aktivitas  sosial  budaya  di  Indonesia  menjadi  landasan  penting  dalam pendidikan politik  terutama  dalam  konteks  pemilihan  umum.  Setiap  festival, pawai  budaya,  atau  pertunjukan  seni,  pesan-pesan  mengenai  pentingnya partisipasi  aktif  dalam  proses  demokrasi  dan  pemilihan  umum  dapat disampaikan secara tidak langsung melalui nilai-nilai yang ditanamkan dalam kegiatan  tersebut.  Pertemuan  tersebut  menjadi  forum  yang  tepat  untuk membahas  isu-isu  politik  lokal,  mengenalkan  calon,  dan  membangun kesadaran  politik  bagi  pemilih  dengan  mengangkat  tema-tema  keadilan, persatuan,  dan  tanggung  jawab  sosial.  Penonton  tidak  hanya  dihibur  tetapi juga  dididik  tentang  pentingnya  memilih  pemimpin  yang  berkualitas  dan memiliki  visi  misi  pembangunan  yang  jelas.  Selain  memamerkan  kekayaan budaya  local,  aktivitas  sosial  budaya  juga  dapat  menjadi  wadah  untuk
menyampaikan informasi tentang proses pemilihan umum, hak dan kewajiban pemilih  serta  menjadi  kesempatan  untuk  mengedukasi  masyarakat  tentang sejarah  dan  nilai-nilai  yang  mendasari  demokrasi,  pluralisme,  dan  toleransi. Sehingga,  masyarakat  dapat  memperdalam  pemahaman  mereka  tentang pentingnya  menjaga  kebebasan  berekspresi,  menghormati  perbedaan,  dan berpartisipasi  aktif  dalam  proses  politik  sebagai  warga  negara  yang bertanggung jawab, serta memperjuangkan nilai-nilai demokrasi dalam setiap tahapan pemilihan umum.
6. Komunitas Hobi
Walaupun  kegiatan  hobi  tidak  memiliki  hubungan  langsung  dengan  dunia politik  atau  proses  pemilihan,  program  pendidikan  pemilih  tetap  memiliki peluang untuk terlibat dengan komunitas hobi. Meskipun pendekatannya tidak dapat segera disesuaikan dengan pendekatan umum dari program pendidikan pemilih,  karakteristik  komunitas  hobi  yang  bersifat  a-politis  dan  terkadang kurang  antusias  terhadap  kegiatan  politik  tidak  menjadi  kendala.  Dengan pendekatan yang tepat, komunitas hobi dapat menjadi platform yang efektif untuk proses pendidikan politik di negeri ini. Keberhasilan pendidikan pemilih melalui  komunitas  hobi  sangat  bergantung  pada  ikatan  kuat  di  antara anggotanya,  sehingga  pemahaman  individu  atau  beberapa  anggota  tentang tujuan  pendidikan  pemilih  dapat  memberikan  dampak  positif  pada  anggota lainnya.
7. Relawan Demokrasi. Relawan  demokrasi  memainkan  peran  yang  krusial  dalam  memperkuat partisipasi  dan  pemahaman  politik  masyarakat  dalam  konteks  pemilihan umum. Mereka adalah individu atau kelompok sukarelawan yang dengan tulus berkontribusi  untuk  mencerdaskan  warga  negara  dan  terlibat  aktif  dalam proses  demokratisasi.  Konsep  relawan  demokrasi  mencakup  berbagai terminologi  seperti  relawan  pemilu,  pioneer  pemilu,  atau  duta  pemilu. Intinya,  konsep  relawan  demokrasi  menekankan  semangat  sukarela  dari pemilih  untuk  mendidik  sesama  dan  berpartisipasi  dalam  memperkuat  aspek demokratisasi.  Program  relawan  demokrasi  melibatkan  partisipasi  aktif masyarakat,  yang  diharapkan  dapat  menjadi  pionir  demokrasi  di  komunitas mereka.  Mereka  bekerja  sama  dengan  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  dan menjadi  mitra  penting  dalam  mengimplementasikan  agenda  pendidikan pemilih.  Kelompok-kelompok  strategis  di  masyarakat  diorganisir  dan  diajak untuk  terlibat  sebagai  relawan  demokrasi,  menjadikan  inisiatif  ini  sebagai gerakan  sosial  yang  luas  dan  berdampak.  Para  relawan  memainkan  peran penting  dalam  memberikan  informasi,  memberikan  pemahaman  tentang proses  pemilu,  serta  merangsang  partisipasi  aktif  dalam  hak  suara.  Melalui kesukarelaan  dan  semangat  partisipatif  ini,  relawan  demokrasi  membantu menciptakan lingkungan yang mendukung demokrasi yang kuat dan melibatkan seluruh masyarakat dalam proses politik.

## KESIMPULAN
Kelompok pemilih pemula  menjadi salah satu kelompok yang memberikan pengaruh signifikan terhadap kesuksesan partisipasi pada pemilihan umum pada
tahun  2024  di  Kecamatan  Batu  Ampar.  Namun,  partisipasi  dalam  politik kelompok pemula di Kecamatan Batu Ampar cenderung masih sangat rendah. Hal ini  dapat  terlihat  dari  minat  pemilih  pemula  untuk  mengikuti  pemilihan  umum pada  tahun  2024.  Adapun  yang  menjadi  faktor  penyebabnya  adalah  kurangnya informasi  yang  mereka  dapat  tentang  politik  dan  pemilihan  umum  serta tidak   serta  mereka  tidak  mengenal  calon  yang  akan  dipilih.  Kurangnya pemahaman  dan  kesadaran  tentang  demokrasi,  bersama  dengan  kurangnya pendidikan  politik  yang  optimal  bagi  pemilih  pemula,  dapat  berpotensi menurunkan tingkat partisipasi mereka dalam pemilu 2024. Jumlah penduduk di Kabupaten Kubu Raya didominasi oleh kelompok generasi Z dan generasi milenial sebagai pemilih pemula yang memerlukan perhatian khusus.
Diperlukan  solusi  yang  tepat  bagi  permasalah  tersebut  khususnya  di Kecamatan  Batu  Ampar  khususnya  misalnya  gencarnya  kegiatan   sosialisasi  dan pemberian  informasi  mengenai  politik  dan  pemilu  yang  akan  dat a ngSelain  itu, diharapkan  bahwa  implementasi  tujuh  strategi  khusus  pendidikan  politik  oleh Komisi  Pemilihan  Umum  dapat  menjadi  program  yang  efektif  dalam meningkatkan  partisipasi  masyarakat.  Strategi  tersebut  meliputi  penerapan rumah  pintar  pemilu,  penggunaan  teknologi  informasi,  pemanfaatan  media massa,  peran  lembaga  pendidikan,  serta  aktivitas  sosial  budaya  dan  komunitas hobi.  Selain  itu  penggunaan  media  konvensional  dianggap  kurang  menarik  saat ini bagi pemilih pemula dunia maya dianggap lebih menarik. Karena itu, penting bagi  setiap  pemangku  kepentingan  politik  untuk  memperkuat  komunitas,  baik yang  ada  secara  fisik  maupun  dalam  ruang  online,  terutama  untuk  kelompok pemilih  pemula.  Partai  atau  pemangku  kepentingan  lainnya  juga  harus memberikan  upaya  dan  inisiatif  yang  lebih  konkret  dengan  membuka  diskusi  di media  sosial.  Kemudian  dorong  kembali  kelompok  pemula  untuk  berpartisipasi dalam politik maupun pemilu.

## REFERENSI
Almuntasor,  M.  E.  S.,  Abdurahman,  Faqih,  M.  I.,  SM,  A.  S.  H.,  &  Wahyudi,  A. (2022). Optimalisasi Peran Pemilih Pemula pada Pemilu 2024 dan Tantangan Demokrasi  Indonesia  Ke  depan. Seminar  Nasional  Hi-Tech  (Health, Humanity, Technology) , 1 (1), 389–403.
Arifin, A. (2014). Politik Pencitraan Pencitraan Politik (Kedua). Graha Ilmu. Arrianie, L. (2021). KOMUNIKASI POLITIK (Dramatisme dan Pencitraan Politisi di Panggung Politik) (Y. S. Hayati (ed.); Edisi 1). PT Rajagrafindo Persada. BPS Kabupaten Kubu Raya. (2021). Kecamatan Batu Ampar Dalam Angka 2021. In Katalog (p. 102). Badan Pusat Statistik Kabupaten Kubu Raya Dicetak. Erwinsyahbana, T., & Ramlan. (2017). Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Hukum dalam  Perspektif  Filsafat  Konstruktivis . 2 ,  2588–2593.  https://doi.org/ https://doi.org/10.35334/bolrev.v1i1.706.
Firmansyah, J., & Kariyani, L. N. (2021). Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Di  Tengah  Pandemi  Covid-19  Di  Kabupaten  Sumbawa  Tahun  2020. JISIP (Jurnal  Ilmu  Sosial  Dan  Pendidikan) , 5 (4),  1232–1237.  https://doi.org/ 10.58258/jisip.v5i4.2534.
Harnawansyah,  M.  F.  (2019). Sistem  Politik  Indonesia (M.  P.  Dedi,  S.Pd.  (ed.). Scopindo.
Iswanto, D., & Pamungkas, D. B. (2023). Meningkatkan Partisipasi Pemilih dalam Pemilu  2024:  Pendekatan  Stakeholders  Mapping  Analysis. Jurnal  Adhyasta Pemilu  (JAP) , 6 (1),  15–27.  https://doi.org/https://doi.org/10.55108/ jap.v6i1.192.
Kantaprawira, R. (2006). Sistem Politik Indonesia . Sinar Baru Algensindo. Manik,  H.  K.,  Pamungkas,  S.,  Rizkyansyah,  F.  K.,  Gumay,  H.  N.,  Budhiati,  I., Budiman,  A.,  &  Ardiantoro,  J.  (2015).  Buku  Pedoman  pendidikan  pemilih. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia , 35.
Moleong, L. J. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif . PT Remaja Rosdakarya. Mufti, M. (2019). Teori-Teori Politik . CV Pustaka Setia. Nur  Wardhani,  P.  S. (2018).  Partisipasi  Politik  Pemilih  Pemula  dalam  Pemilihan Umum. Jupiis:  Jurnal  Pendidikan  Ilmu-Ilmu  Sosial , 10 (1),  57.  https:// doi.org/10.24114/jupiis.v10i1.8407.
Rahmaini, P., Bagenda, C., Heri, K., & Safrinal. (2021). Dasar-Dasar Ilmu Politik (F. Yudistira (ed.). CV Pena Persada.
Sutisna,  A.  (2017).  Peningkatan  Literasi  Politik  Pemilih  Pemula  Melalui Pendekatan  Pembelajaran  Kontekstual. Prosiding  Seminar  Nasional Pendidikan FKIP UNTIRTA 2017 , 6 (2), 257–270. Wahyuningsih, C. D. (2021). Partisipasi Masyarakat padaPemilihan Kepala Daerah Serentak  Masa  Pandemi  Covid-19  Di  Kota  Semarang. Public  Service  and Governance , 2 , 1–10.
Yuliandari,  E.,  Muchtarom,  M.,  &  Widiatmaka,  P.  (2023).  Pendidikan  Politik Melalui  Penguatan  Literasi  Digital  Dalam  Proses  Pembelajaran  Mata  Kuliah Pendidikan  Kewarganegaraan. Kwangsan:  Jurnal  Teknologi  Pendidikan , 11 (1), 186. https://doi.org/10.31800/jtp.kw.v11n1.p186--205. Zairudin, A., Abdurrahma, & Faqih, M. I. (2022). Urgensi Pendidikan Politik dan Pemilu  terhadap  Pemilih  Pemula . 3 (3),  1809–1815.  https://doi.org/https: //doi.org/10.31004/cdj.v3i3.8222.
Zakiruddin,  M.  A.,  &  Lestari,  B.  I.  (2023).  Era  Post  Truth  Dan  Strategi  Komisi Pemilihan  Umum  (KPU)  Kota  Bengkulu  Dalam  Meningkatkan  Partisipasi Pemilih Pemula. AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam , 8 (1), 107–115.
Zulkifly, Massyat, M., & Daud, Y. (2023). Budaya dan Perilaku Politik Mahasiswa (Studi  Kasus  Universitas  Al  Asyariah  Mandar). Journal  Peqguruang: Conference Series , 5 (1), 142. https://doi.org/10.35329/jp.v5i1.3598.