## PEMANFAATAN RADIO KOMUNITAS DI MASYARAKAT NELAYAN DALAM MELESTARIKAN LINGKUNGAN PANTAI BERBASIS BUDAYA LOKAL
Kokom Komariah 1 , Evi Novianti 2 & Priyo Subekti 3 1,2,3 Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadajaran e-mail : 1 kokom.komariah@gmail.com , 2 novianti.vi@gmail.com , 3 priyo.subekti@gmail.com
Abstract , This study is entitled The Utilization of Community Radio in Fishery Communities in  Preserving  Coastal  Environment  of  Local-based  Culture.  The  purpose  of  this  study  to determine  how  the  utilization  of  community  radio  in  fishery  communities  to  preserving  the coastal  environment  and  to  determine  the  obstacles  for  the  use  of  community  radio.  There descriptive qualitative method used to analyze data. The results showed that the utilization of community radio is to empower people through the introduce the importance of environment preservation  among  school  children i.e. how  to  keep and  preserve  the  coastal environment, keep the beach clean and introduce coastal ecosystem. In addition, community radio is used to  inform  and  educate  as  means  of  post-disaster  trauma  recovery.  The  radio  program packaging merely like any other radio program but with the emphasis more on education and disaster information, especially around the Southern West Java.
Keywords : community radio, coastal environment, radio programming
Abstrak, Penelitian ini berjudul Pemanfaatan Radio Komunitas di masyarakat nelayan dalam melestarikan  lingkungan  pantai  berbasis  budaya  lokal.  Tujuan  penelitian  ini  untuk mengetahui  bagaimana  pemanfaatan  radio  komunitas  di  masyarakat  nelayan  dalam melestarikan  lingkungan  pantai  dan  untuk  mengetahui  hambatan  yang  terjadi  dalam pemanfaatan  radio  komunitas.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  studi  deskriptif dengan teknik analisis data yang akan digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa  radio  komunitas  digunakan  untuk  pemberdayaan  warga  melalui pengenalan  lingkungan  untuk  anak  sekolah  seperti  bagaimana  menjaga  lingkungan  pantai, melestarikan  pantai,  menjaga  pantai  dari  sampah-sampah  dan  pengenalan  ekosistem  pantai. Selain  itu,  radio  komunitas  digunakan  untuk  informasi  dan  edukasi  yang  berfungsi  sebagai sarana  pemulihan  trauma  pasca  bencana.  Program  yang  berjalan  sejauh  ini  tidak  berbeda dengan  umumnya  stasiun  radio.  Kegiatan  lebih  ditekankan  pada  edukasi  dan  informasi kebencanaan, terutama di sekitar Jabar Selatan.
Kata kunci : radio komunitas, lingkungan  pantai, program radio

## PENDAHULUAN
Karakteristik bagian
bumi kepulauan  mengakibatkan  kondisi  yang menjadi  ciri  khas  pada  suatu  negara. Begitu  juga  negara  Indonesia  yang merupakan  kawasan  rawan  bencana  alam. Beragam  jenis  potensi  bencana  mulai  dari gempa bumi, gelombang pasang (tsunami), banjir  bandang,  erupsi  vulkanik,  tanah longsor,  kebakaran  hutan,  angin  puting beliung,  dan  berbagai  bencana  alam  lain. Kondisi  geografis  yang  rawan  terhadap bencana.
Secara histografis, Indonesia merupakan  wilayah  langganan  gempa bumi  dan  tsunami.  Berbagai  daerah  di Indonesia  merupakan  titik  rawan  bencana, terutama  bencana  gempa  bumi,  tsunami, banjir, dan letusan gunung berapi. Wilayah Indonesia dikepung oleh lempeng Eurasia, lempeng  Indo-Australia,  dan  lempeng Pasifik.  Sewaktu-waktu  lempeng  ini  akan bergeser patah menimbulkan gempa bumi. Selanjutnya jika terjadi tumbukan antarlempeng tektonik dapat menghasilkan tsunami,  seperti  yang  terjadi  di  Aceh  dan Sumatera Utara.
Pasca
meletusnya Gunung Krakatau  yang  menimbulkan  tsunami besar  di  tahun  1883,  setidaknya  telah terjadi  17  bencana  tsunami  besar  di Indonesia  selama  satu  abad  lebih  sejak tahun  1900-hingga  sekarang.  Kejadian bencana  alam  telah  banyak  menelan korban baik berupa, insfrastruktur pembangunan,  harta  benda  dan  ribuan orang hilang atau meninggal dunia. Gempa tektonik  dan  Tsunami,  26-12-2004    di Aceh  telah  menelan  korban  ribuan  orang meninggal.  Gempa  tektonik  tanggal  28-3- 2005  yang  menghancurkan  Pulau  Nias. Gempa  bumi  tanggal  27-5-2006  di Yogyakarta dan gempa tektonik 17-7-2006 di  Pangandaran  Jawa  Barat,  gempa  di Padang  Pariaman,  30-9-2009,  Banjir bandang  di  Manado,  Gorontalo,  Mataram, dan  Bali.  Peristiwa  jebolnya  waduk  “Situ Gintung  Bogor,  27-3-2009  merupakan
bencana  alam  yang  tidak  bisa  dihindari (www.tempointeraktif.com, 1/4/2009).
Direktorat Vulkanologi dan
Mitigasi  Bencana  Geologi  (DVMBG) Departemen  Energi  dan  Sumber  Daya Mineral  menunjukkan  bahwa  ada  28 wilayah  di  Indonesia  yang  dinyatakan rawan  gempa  dan  tsunami.  Di  antaranya Nangro  Aceh  Darussalam,  Sumatra  Utara, Sumatra  Barat,  Bengkulu,  Lampung, Banten, Jateng dan DI.Yogyakarta  bagian Selatan,  Jatim  bagian  Selatan,  Bali,  Nusa Tengara Barat  dan Nusa Tenggara Timur. Kemudian Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah,  Sulawesi  Selatan,  Maluku  Utara,
Maluku Selatan, Biak, Yapen dan Fak-Fak di  Papua  serta  Balikpapan  Kalimantan Timur (www.detiknews.com).
Sistem peringatan  dini ( early warning  system ) merupakan  system  usaha mengingatkan  masyarakat  beberapa  saat sebelum  terjadi  bencana,  selanjutnya menumbuhkan  kemampuan  masyarakat untuk mengenali bencana secara komprehensif.  Sistem  peringatan  dini  bisa disamakan dengan kemampuan masyarakat  membaca/literasi  akan  tanda- tanda bencana dan bahayanya (www.siagabencana.lipi.go.id).
Faktor penting dari manfaat system ini  adalah  peranan  informasi  tentang bencana menjadi sangat penting. Masyarakat mesti terus menerus mendapat dan mempunyai kemampuan untuk mencari  informasi  yang  mencerdaskan tentang bencana.
Semua  pihak  yang  terkait  dengan manajemen  bencana  harusnya  mempunyai tugas/peranan  yang  sangat  besar  dalam meningkatkan  literasi  masyarakat  akan bencana baik ketika bencana belum terjadi (mitigasi),  sedang  terjadi  maupun  dalam melakukan pemantauan akan gejala bencana.  Selain  sistem  peringatan  dini yang dilakukan oleh institusi-institusi yang terkait  tentu  perlu  kerjasama  dari  seluruh pihak.
Persoalan rendahnya sistem peringatan  dini  adalah  hal  yang  sering mengemuka.    Hal  itu  di  satu  sisi
menyebabkan masyarakat selalu tidak siap menghadapi  bencana,    padahal  sebagian besar  wilayah  Indonesia  adalah  daerah bencana.  Di  sisi  lain,    masyarakat  juga kurang  paham  akan  tanda-tanda  bencana dan bahaya yang diakibatkannya.
Bencana  gempa  bumi  dan  tsunami yang  melanda  kawasan  pesisir  selatan Jawa  pada  17  Juli  2006  lalu  telah membuka  banyak  mata.  Bencana  tersebut memberikan kesadaran mengenai pentingnya pengetahuan mengenai keadaan lingkungan, alam dan perkembangan  cuaca,  khususnya  oleh warga Pangandaran dan sekitarnya. Karenanya,  keberadaan  sumber  informasi yang  bisa  dipercaya  dan  dapat  diakses secara  luas  oleh  warga,  khususnya  warga di  pengungsian,  menjadi  suatu  kebutuhan yang krusial (kompas.com).
Saat  ini  tidak  sedikit  kawasan pantai  dan  laut  Indonesia  yang  tercemar oleh  sampah-sampah  yang  dihasilkan  oleh manusia,  baik  yang  disengaja  maupun tidak disengaja. Hal ini dapat membahayakan  makhluk  hidup  di  laut serta  menurunkan  minat  wisatawan  untuk berkunjung.
Selain  itu,  dalam  menangkap  ikan tidak jarang nelayan menggunakan teknologi  penangkapan  yang  tidak  ramah lingkungan,  seperti  penangkapan  ikan dengan  menggunakan trawl mini  dan pukat  harimau. Cara-cara menangkap ikan seperti  ini  dalam  jangka  pendek  memang dapat  meningkatkan  jumlah  tangkapan ikan,  tetapi  dalam  jangka  panjang  hasil tangkapan  nelayan  akan  terus  berkurang. Karena  dengan  penangkapan  seperti  itu, ikan-ikan  kecil  yang  belum  waktunya ditangkap  akan  terjaring  sehingga  siklus pertumbuhan  atau  kelestarian  ikan  akan terganggu di wilayah tersebut.
Kondisi  ini  mendapat  perhatian dari  Walhi  Jabar  (Wahana  Lingkungan Hidup  Jawa  Barat)  yang  berinisiatif menghadirkan  Radio  Komunitas  Suara Pangandaran  Darurat  Recovery  pada frekuensi 107’7 FM. Radio ini memberikan  layanan  informasi  terkait
perkembangan  cuaca  dan  kondisi  alam secara  luas  yang  dimulai  sejak  minggu- minggu pertama pasca bencana gempa dan tsunami Pangandaran.
Rakom  (Radio  Komunitas)  ini terletak  di  Jalan  Kidang  Pananjung  121 Pangandaran, Kabupaten Ciamis. Jangkauan  siarannya  meliputi  wilayah kecamatan  Pangandaran  dan  sekitarnya. Sejak  mulai  mengudara  10  Agustus  2006 lalu,  Rakom  telah  mengadakan  beragam aktivitas  baik on  air maupun off  air . Diantaranya mensosialisasikan kepada warga sekitar pangandaran tentang bahayanya virus HIV/AIDS yang terselenggara  atas  kerjasama  JRK  Jabar,
Forum Diskusi Wartawan Bandung (FDWB) dan juga Komisi
Penanggulanganan AIDS (KPA).
Dalam  konteks  penyelenggaraan media  radio  di  Indonesia  landasannya berada  pada  dua  ranah  yaitu,  pertama landasan  hukum  untuk  basis  materialnya adalah  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun 1999  tentang  Telekomunikasi,  sedangkan untuk  basis  kultural  adalah  Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2002  tentang Penyiaran. Tetapi sayangnya kedua landasan  hukum  ini  tidak  memberi jaminan  yang  jelas  bagi  penyelenggaraan media penyiaran, termasuk radio komunitas.
Undang-undang telekomunikasi menyebutkan “Telekomunikasi  adalah setiap  pemancaran,  pengiriman,  dan  atau penerimaan  dari  setiap  informasi  dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar,  suara  dan  bunyi  melalui  sistem kawat, optik, radio, atau sistem elekromagnetik  lainnya”  (pasal  1  ayat  1).
Sementara penyelenggaraan telekomunikasi  mencakup  3  jenis,  yaitu: jaringan telekomunikasi,
jasa telekomunikasi, dan telekomunikasi khusus  (pasal  7 ayat  1).  Dalam penjelasan undang-undang ini jenis  1 dan 2 dianggap sudah jelas, sedang jenis ketiga diperincikan  sebagai:  “penyelenggaraan telekomunikasi  khusus  antara  lain  untuk keperluan  meteorologi  dan  geofisika,
siaran  televisi,  siaran  radio,  navigasi, penerbangan,  pencarian  dan  pertolongan kecelakaan, amatir radio, komunikasi radio antar  penduduk  dan  penyelenggaraan telekomunikasi khusus instansi pemerintah tertentu/swasta.”
Selama
ini Rakom masih mengandalkan  relawan  sebagai  pengisi informasi.  Sumber  daya  manusia  memang salah  satu  kendala  yang  dihadapi  Rakom. Namun,  warga  sudah  mulai  berpartisipasi dengan  menyumbang  informasi  melalui sms  ataupun  telepon,  kemudian  disiarkan di  radio.  Kedepannya,  wargalah  yang diharapkan lebih aktif.
Pemanfaatan radio komunitas mengemban  misi untuk  memberikan penyadartahuan  tentang  perlindungan  dan pemanfaatan  keaneka  ragaman  hayati secara  adil  dan  lestari,  menyebarluaskan informasi  dan  gagasan  dari  luar  maupun dari  dalam  komunitas  sebagai  upaya menumbuhkan kepekaan sosial, memperjuangkan hak-hak sosial, ekonomi, politik  dan  hukum  bagi  masyarakat setempat, memberikan pelayanan informasi  dan  komunikasi  di  tingkat komunitas yang adil dan egaliter, mendorong  partisipasi  masyarakat  terlibat aktif  dalam  kegiatan  penyiaran  serta kegiatan  sosial,  budaya,  politik,  hukum dan  lingkungan.  Selain  itu  memiliki  misi untuk  mengelola  usaha  dengan  cara  yang terbaik  untuk  memelihara  kesinambungan dan kelangsungan operasional dan menumbuh  kembangkan  budaya  dan kearifan lokal.
Pada penelitian ini rumusan masalah  dapat  dikemukakan  sbb:  1) Bagaimana Pemanfaatan Radio Komunitas di masyarakat nelayan dalam melestarikan lingkungan pantai?; 2) Apa hambatan yang terjadi dalam Pemanfaatan Radio
Komunitas  di  masyarakat  nelayan  dalam melestarikan lingkungan pantai? Tujuan Penelitian
dapat dikemukakan sbb: 1)  Untuk mengetahui Bagaimana Pemanfaatan Radio Komunitas di masyarakat nelayan dalam melestarikan lingkungan  pantai  berbasis  budaya  lokal;
2)  Untuk  mengetahui  hambatan  yang terjadi dalam Pemanfaatan Radio Komunitas  di  masyarakat  nelayan  dalam melestarikan  lingkungan  pantai  berbasis budaya lokal.

## KAJIAN TEORI
Potret  Informasi  dan  kondisi bencana , kajian P.M. Laksono (2007 : 41) dari  Pusat  Studi  Asia  Pasifik  UGM Yogyakarta  yang  bertajuk,  ”Visualisasi Gempa  Yogya  27  Mei  2006”  dengan pendekatan  visualisasi  media  cetak  (surat kabar)  mendiskripsikan  bahwa,  ”betapa pentingnya fungsi media untuk penyebaran informasi  bencana  gempa  bumi  (2006)  di Yogyakarta”.
Dalam penelitiannya Laksono mevisualisasikan  pelayatan  massal  di seluruh  Yogyakarta  yang  sedang  berduka. Siapapun  yang  masuk  Yogyakarta  ketika itu  akan  menyaksikan  sesak  kedukaan yang  terus  menggelayut  yang  seolah-olah tidak  mau  cepat  berlalu  seperti  biasanya kedukaan pada masyarakat Jawa. Diskripsi yang  disajikan  secara  naratif  itu  sekaligus memberikan  makna  dalam  ragam  bencana apapun “media massa” memiliki kelebihan tertentu untuk diseminasi informasi bencana.
Kajian  Barbara  Hatley  (2007:54) seorang  peneliti  dari  University of Tasmania  dengan  judul  penelitiannya “Theatre  and  Local  Cultural  Revital  After The 2006 Yogyakarta Earthquake” melihat bahwa  dampak  gempa  bumi  Yogyakarta 2006 terhadap para pelaku seni pertunjukan  (media  tradisional)  di  Bantul. Karena  banyak  para  seniman  yang dianggap sebagai elemen kunci penyebaran informasi lokal untuk membangkitkan kembali masyarakat Bantul  banyak  kehilangan  tempat  tinggal, sehingga fungsinya menjadi terganggu.
Dalam  kajian  Barbara  (2007)  ini menggambarkan proses bagaimana pertunjukan seni budaya (media
tradisional) mendukung semangat komunitas, menganalisis dan
Komariah, Novianti, Subekti: Pemanfaatan Radio Komunitas Di Masyarakat Nelayan ...
memperlihatkan  berbagai  bentuk  budaya lokal  selama  terjadi  krisis  sosial  akibat bencana alam. Meski dalam akhir kesimpulan  penelitiannya  Barbara  justru tampak kurang percaya diri dan mempertanyakan “apakah hal tersebut bisa berlanjut  ketika  kondisi  sudah  normal kembali dalam bentuk ” relentless change ” dan  pengaruh  media  global,  yang  masih harus diperhatikan.
Penelitian Nursyirwan Effendi
(2007:93) dari Universitas Andalas,
tentang  “Bencana  :  Pengalaman  dan  Nilai Budaya  Orang  Minangkabau”  lebih melihat  bencana  alam  dari  perspektif budaya.  Simpulannya  mendiskripsikan bahwa,  bencana  alam  merupakan  rutinitas masyarakat lokal Indonesia. Bahkan potensi  kerusakan  akibat  bencana  alam menurut  hasil  penelitian  ini  “dipahami sebagai  suatu  peristiwa  alam  yang  tidak bisa dihindari.
Penelitian Mita Noveria (2007:116- 117)  peneliti  LIPI  Jakarta,  yang  bertajuk “Bencana  Alam  Dari  Sisi  Kependudukan: Penyebab  dan  Dampaknya”  membuahkan diskripsi  bahwa,bencana  alam  tidak  bisa terpisahkan  dari  konteks  masyarakat. Karena  masyarakat  disamping  menjadi korban  sekaligus  menjadi  pelaku  bencana dan penyebab bencana,khususnya bencana banjir  dan  tanah  longsor.  Perbedaannya jika bencana geologi tidak dapat diprediksi kejadiannya,  tetapi  bencana  akibat  ulah manusia dapat diprediksi sekaligus dihindari.  Bencana  alam  akibat  ulah manusia  dapat  dihindari  jika  penduduk (masyarakat)  mempunyai  pemahaman/ pengetahuan tentang pelestarian
lingkungan hidup disekitar mereka. Bencana dan Pengurangan Risiko  Bencana ,  Pendefinisian  bencana adalah  proses,  dan  bisa  disefinisikan sebagai  gangguan  serius  ( disruption ) terhadap  orang  dan  sistem  penghidupan dari  sebuah  komunitas  sosial yang dihasilkan  dari  kerentanan  terhadap  satu atau kombinasi beberapa ancaman ( hazards )  yang  melibatkan  hilangnya kehidupan dan atau harta benda pada skala
yang melampaui kapasitas untuk mengatasinya. (Seifulloh, 2004: 331).
Ragam bencana alam yang dimaksud  mempunyai  karakteristik  yang berbeda-beda satu  sama  lainnya. Misalnya bencana  alam  :  gempa  tektonik,  volkanik, tsunami,  tanah  longsor,  banjir  bandang, angin puyuh,  kebakaran  hutan  dan berbagai  jenis  bencana  alam  lainnya. Masing  jenis  bencana  alam  tersebut memiliki  karakteristik  budaya  komunikasi yang beragam
Menurut Susanto (2009:74) ,
Manajemen  bencana  adalah  sebuah  siklus aktivitas yang berkelanjutan, tanpa tergantung  dari  terjadi  tidaknya  suatu bencana.  Justru  saat  tidak  terjadi  bencana merupakan  kesempatan  untuk  menyusun aktivitas  manajemen  bencana.  yang  lebih baik.  Ditambahkan  manajemen  bencana adalah suatu proses  yang terus menerus di mana  pemerintah,  dunia  usaha,  dan masyarakat sipil merencanakan dan mengurangi pengaruh bencana, mengambil tindakan segera setelah bencana  terjadi,  dan  mengambil  langkah- langkah pemulihan.
Menurut  Warfield  (tanpa  tahun), manajemen  bencana  mempunyai  tujuan: (1)  mengurangi,  atau  mencegah,  kerugian karena bencana, (2) menjamin terlaksananya  bantuan  yang  segera  dan memadai terhadap korban bencana, dan (3) mencapai  pemulihan  yang  cepat  dan efektif. Dengan demikian, siklus manajemen bencana memberikan
gambaran bagaimana rencana dibuat untuk mengurangi  atau  mencegah  kerugian karena bencana, bagaimana reaksi dilakukan  selama  dan  segera  setelah bencana  berlangsung,  dan  bagaimana langkah-langkah  diambil  untuk  pemulihan setelah bencana terjadi.
Secara  garis  besar  terdapat  empat fase  manajemen  bencana,  yaitu:  1)  Fase Mitigasi : upaya  memperkecil  dampak negatif  bencana.  Contoh:  zonasi  dan pengaturan  bangunan  ( building  codes ), analisis  kerentanan;  pembelajaran  publik. 2)  Fase Preparedness : merencanakan
bagaimana  menanggapi  bencana.  Contoh: merencanakan  kesiagaan;  latihan  keadaan darurat,  sistem  peringatan.  3)  Fase Respons:  upaya  memperkecil  kerusakan yang  disebabkan  oleh  bencana.  Contoh: pencarian dan pertolongan; tindakan darurat. 4) Fase Recovery : mengembalikan masyarakat  ke  kondisi  normal.  Contoh: perumahan  sementara,  bantuan  keuangan; perawatan kesehatan.
Ke-empat fase manajemen bencana tersebut  tidak  harus  selalu  ada,  atau  tidak terjadi  secara  terpisah,  atau  tidak  harus dilaksanakan dengan urutan seperti tersebut  di  atas.  Fase-fase  sering  saling overlap  dan  lama  berlangsungnya  setiap fase  tergantung  pada  kehebatan  atau besarnya  kerusakan  yang  disebabkan  oleh bencana itu.
Dalam  tahap  kewaspadaan  bisa dilakukan  oleh  pemimpin  organisasi,  baik pemerintah,  pemilik  preusan  atau  swasta. Mereka menyusun rencana aksi yang harus dilakukan  apabila  bencana  terjadi.  Bentuk kebijakan  kewaspadaan  menurut  A.B. Susanto  adalah    melakukan  antisipasi terjadinya  bencana  dengan  mengadakan pelatihan  terhadap  petugas  medis  dalam memberikan pertolongan pertama. Pembangunan dan pelatihan sistem peringatan  akan  terjadinya  bencana  dan dikombinasikan  dengan  tempat  tinggal darurat  dan  rencana  evakuasi,  penyediaan perlengkapan dan peralatan.
Termasuk  juga  pendidikan  dan pelatihan.  Pendidikan  ini  bisa  dilakukan kepada  anak-anak  dan  remaja  di  sekolah- sekolah,  kepada  dewasa  dengan  pelatihan khusus,  juga  kepada  masyarakat  dan pekerja yang bisa terlibat dalam penanganan  bencana  melalui  program ekstensi.  Sedang  ke  masyarakat  umum dalam  bentuk  informasi  publik  melalui media  massa,  televisi  dan  radio  (Susanto, 2009 : 79-80).
Sedangkan  kebijakan  publik  pada tata  kelola  bencana  ( disaster  governance ) meliputi: 1)  Kematian ratusan ribu korban bencana.  2)  Jutaan  orang  rakyat  Indonesia terkena  dampak  bencana  serta  kehilangan
rumah dan sumber penghidupan, keterjebakan  rakyat  pada  kemiskinan, putusnya  pendidikan  anak-anak  dan  lain- lain.  3)  Aliran  bantuan  luar  negeri  yang masuk  dalam  bentuk  utang  maupun  hiba, dalam  konteks  tata  pemerintahan,  baik secara  nasional  maupun  daerah  yang penuh  ketimpangan  dan  bermuara  pada korupsi  hingga  menimbulkan  ketakutan para  donor  untuk  bantuan  pada  bencana berikutnya.  Artinya,  tata  kelola  bencana dari  yang  bersifat  alamiah  seperti  gempa, banjir,  tsunami  dan  masalah  kekurangan. Tata  kelola  diperlukan  dalam  penguatan kelembagaan  dalam  rangka  menegakkan rencana  tata  ruang  dan  rencana  bencana serta  upaya  peningkatan  kesiapsiagaan masyarakat dalam mengalami bencana.
Pengurangan risiko bencana,
Reduksi  resiko  bencana  didefinisikan sebagai  upaya  atau  ukuran  yang  dipakai untuk  memperkecil  kerugian  dengan  cara meminimalisasi ancaman, reduksi kerentanan,  kerapuhan  dan  mempertinggi coping  dan  kapasitas  yang  adaptif  baik dalam  konteks  pra,  sewaktu  bencana  dan pada  konteks  pasca  produksi.  Reduksi resiko  bencana  belum  terintegrasi  ke dalam  agenda  pembangunan  nasional  dan belum dilihat sebagai prasyarat penanggulangan
kemiskinan dan
prasayarat  pembangunan  (Saifullah,  2004: 331) .
Kerentanan yang dimaksudkan ialah internalitas dalam bentuk kemiskinan atau marginalitas yang berakar pada proses dan sistem pembangunan ekonomi, politik, relasi  kekuasaan  yang  tidak  berimbang yang  mengkondisikan  lahirnya  bencana, manakala  muncul  ancaman  dalam  bentuk externalitas dalam  bentuk  banjir,  gempa bumi,  tsunami,  vulkanik, epidemic ketika bertemu dalam bentuk realitas.
Sementara resiko yang dimaksudkan ialah kemungkinan terjadinya  kerugian  hilangnya  nyawa, orang  terluka  atau  kehilangan  harta  benda kehancuran ekonomi dan sumber penghidupan yang disebabkan oleh fenomena tertentu. resiko sendiri
Komariah, Novianti, Subekti: Pemanfaatan Radio Komunitas Di Masyarakat Nelayan ...
bermakna  kemungkinan  terjadinya  sebuah situasi  serta  kerugian  yang  diakibatkan olehnya. Resiko menjadi konsep mengenai serangkaian  kosekuensi  yang  ditimbulkan dari situasi tertentu.
Di Indonesia melalui Kepres
Nomor 111/2001, penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dikoordinasikan  oleh  Bakornas  PBP  di tingkat Nasional, Satkorlak PBP di tingkat Provinsi  dan  Satlak  PBP  di  tingkat Kabupaten/Kota. Melalui keberadaan institusi  ini  dapat  dibuat  kebijakan- kebijakan  yang  berhubungan  dengan Sistem  Peringatan  Dini  terutama  hal-hal yang  bersangkut  paut  dengan  kerangka kerja  Sistem  Peringatan  Dini,  misalnya Protap,  Juklak,  dan  Mekanisme  Kerja [DKS].  Salah  satu  isu  penting  dalam penanganan  bencana  adalah  keberadaan sistem  komunikasi  bencana,  sebagai  basis komunikasi  kebijakan  dan  bagian  dari diseminasi informasi mengenai bencana.
Pada hakikatnya sistem komunikasi adalah  sistem  sosial  karena  komunikasi tidak  hanya  terjadi  sistem  sosial,  tetapi juga  menentukan  sifat  dan  eksistensi sistem  sosial  itu.  Titik  temu  antara  sistem komunikasi  dengan  sistem  sosial  terletak fungsi  komunikasi  sebagai  perekat  hidup bersama (Arifin, 2011: 25).
Radio
Komunitas, Radio
komunitas adalah stasiun siaran radio yang dimiliki, dikelola, diperuntukkan, diinisiatifkan  dan  didirikan  oleh  sebuah komunitas,  dan  disebut  sebagai  lembaga penyiaran  komunitas.  Radio  komunitas juga  sering  disebut  sebagai  radio  sosial, radio  pendidikan,  atau  radio  alternatif. Intinya,  radio  komunitas  adalah  "dari, oleh, untuk dan tentang komunitas".
Ada  sejumlah  perbedaan  antara radio komunitas dengan radio swasta, yaitu tata cara pengelolaan dan tujuan pendiriannya. Pengelolaan radio komunitas memperhatikan  aspek  keterlibatan  warga atau komunitas. Tujuan kegiatan penyiaran di  radio  komunitas  melayani  kebutuhan informasi  warganya  sehingga  keterlibatan
mereka  dalam  merumuskan  program sangat penting.
Berkaiatan dengan penyeleng- garaan  radio  komunitas  adalah  sebuah proses  atau  peristiwa  sosial  dimana  para anggota  dari  sebuah  komunitas  bergabung bersama-sama untuk merancang, memproduksi, menyiarkan berbagai program. Penekanannya disini adalah pada kepemilikan atas berbagai upaya pembangunan dan upaya-upaya demokratis  oleh  para  anggota  komunitas yang  bersangkutan  melalui  penggunaan media, dalam hal ini radio untuk mencapai tujuan  tersebut.  Dalam  segala  aspeknya, radio  komunitas  merupakan  komunikasi yang bersifat partisipatoris atau melibatkan semua  pihak  dan  bukannya  program- program  yang  dibuat  oleh  orang  lain mengenai  komunitas  tersebut  (Fraser  dan Estrada,  2001,  Stiernstedt,  Fredrik  ,  2008, Wallace, Dickie, 2008).
Radio  komunitas,  pertama,  harus dikelola oleh komunitas, kedua, keberadaannya  adalah  untuk  melayani komunitas  tersebut.  Radio  komunitas menjawab  kebutuhan  komunitas    yang dilayaninya, menyumbang pada pembangunan  dengan    cara    yang progresif yang memihak kepada perubahan sosial. Radio komunitas berjuang untuk mendemokratisasi komunikasi melalui  partisipasi  komunitas dalam    bentuk-bentuk    yang    berbeda sesuai    dengan    konteks  sosial  masing- masing  (Fraser  dan  Estrada,  2001,  Milan, Stefania, 2008, Wallace, Dickie, 2008).
Hal  berbeda  terjadi  pada  radio swasta.  Lembaga  ini  berdiri  untuk  meraih pendengar  sebanyak-banyaknya  sehingga aspek rating sangat diperhitungkan sebagai ukuran  keberhasilan  stasiun  radio.  Hidup dan  matinya  radio  swasta  terletak  pada pemasukan iklan sehingga seluruh kreativitas  diukur  dari  segmen  pasar  yang disasar.  Singkat  kata,  radio  komunitas mengutamakan kepentingan dan kebutuhan  warga  di  wilayah  tempat  radio tersebut  sementara  radio  swasta  diarahkan
Komariah, Novianti, Subekti: Pemanfaatan Radio Komunitas Di Masyarakat Nelayan ...
kepada  segmen  pasar  (Kavada,  Anastasia. 2005, Pinseler, Jan, 2008).
Radio komunitas menyajikan tema- tema  yang  dibutuhkan  warga  setempat, acapkali  bahasa  yang  digunakan  oleh penyiar  mengikuti  dialek  lokal  dan kebiasaan berbicara setempat. Radio swasta  cenderung  mengikuti  gaya  bicara orang  kota  (Jakarta)  supaya  terlihat modern dan gaul.
Radio  komunitas  di  Indonesia mulai berkembang pada tahun 2000. Radio komunitas  merupakan  buah  dari  reformasi politik  tahun  1998  yang  ditandai  dengan dibubarkannya  Departemen  Penerangan sebagai  otoritas  tunggal  pengendali  media di  tangan  pemerintah.  Keberadaan  radio komunitas  di  Indonesia  semakin  kuat setelah disahkannya Undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran.
Saat  ini  di  Indonesia  diperkirakan terdapat  lebih  dari  300  radio  komunitas yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia yang sebagian di antaranya telah mengorganisasikan diri kedalam organisasi Jaringan  Radio  Komunitas  Indonesia (JRKI), Jaringan Independen Radio Komunitas  (JIRAK  CELEBES),  Forum Radio Kampus Bandung, dan lain-lain. Jaringan Radio
Komunitas Indonesia  (JRKI)  dideklarasikan  pada tahun  2002.  Di  dalam  organisasi  JRKI terdapat  jaringan  radio  komunitas  yang berasal  dari  berbagai  daerah  di  Indonesia. Agenda  utama  JRKI  adalah  advokasi terhadap penyiaran komunitas di Indonesia menuju demokratisasi penyiaran.
Radio  komunitas  sampai  saat  ini masih  menghadapi  kesulitan  di  regulasi. Setelah  mendapat  pengakuan  dari  UU Penyiaran  tahun  2002,  regulasi  yang berada  di  bawahnya  seperti  Peraturan Pemerintah  yang  mengatur  lebih  detail soal perizinan atau frekuensi  masih  belum mendukung perkembangan radio komunitas.
Di  Indonesia  keberadaan  media komunitas  diatur  dengan  tegas  dalam  UU Penyiaran      No  32  Tahun  2002  pasal  13 ayat  (1)  dan  (2).  Ayat  (1)  menyebutkan
bahwa  jasa  penyiaran  terdiri  dari:  jasa penyiaran radio dan jasa penyiaran televisi. Kemudian ayat (2) menyatakan bahwa jasa penyiaran  sebagaimana  dimaksud  dalam ayat    (1)    diselenggarakan  oleh  Lembaga Penyiaran  Publik;  Lembaga  Penyiaran Swasta;  lembaga  Penyiaran  Komunitas; dan Lembaga Penyiaran Berlangganan.
Adapun  aturan  yang  diacu  saat  ini mengenai  telekomunikasi  adalah  UU  36 Tahun  1999.  Dalam  Undang ‐ undang  itu tersurat  bahwa  yang  dapat  membangun infrastruktur telekomunikasi hanya operator telekomunikasi yang memperoleh izin dari pemerintah.
Namun,    konvergensi  pada  rakom dengan  memanfaatkan  internet  dalam upaya menyediakan akses informasi kepada  masyarakat  untuk  mendapatkan kesempatan memperoleh informasi seluas ‐ luasnya  di  desa,  memanfaatkan celah  dari  Pasal  30  dari  UU  36/1999, seperti tertulis : “Dalam hal penyelenggara jaringan  telekomunikasi  belum  dapat menyediakan  akses  di  daerah  tertentu, maka penyelenggara telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 3  huruf (a), dapat meyelenggarakan jaringan  telekomunikasi  dan  atau  jasa telekomunikasi  sebagaimana  dimaksud dalam pasal  7  ayat  1  huruf  (a)  dan  (b) setelah  mendapat  izin  menteri.”  Intinya jika penyelenggara jaringan telekomunikasi,  seperti:  Indosat,  XL,
Telkomsel  dan  peyelenggara  jasa  internet seperti: Speedy, TelkomNet, dan IndosatNet    belum    dapat    memberikan akses  internet  kecepatan  tinggi  yang “murah”  di  daerah  tertentu,  maka masyarakat    dapat  menyelenggarakan jaringan telekomunikasi khusus.
Dasar  hukum  lain  adalah  Kepmen Kominfo  No.  2  Tahun  2005  tentang frekuensi    2,4Ghz.  Kepmen    ini    pada intinya:  (1)  membebaskan  izin  frekuensi bagi  penggunaan  frekuensi  2,4Ghz  (2) membatasi     daya     pancar     maksimum 100mW  atau  20  dBm  dan  (3)  membatasi pancaran  dari  antena  sebesar  36  dBm (Purbo, 2007: 3 ‐ 4).
Komariah, Novianti, Subekti: Pemanfaatan Radio Komunitas Di Masyarakat Nelayan ...

## Radio  Sebagai  Media  Massa,
Radio  adalah  salah  satu  bentuk  dari media  massa  elektronik  selain  televisi. Maka  dari itu radio  juga  memiliki  ciri-ciri media  massa.  Ciri  khas  radio  adalah  tidak menuntut  pendengarnya  untuk  memiliki kemampuan membaca dan melihat, namun hanya diperlukan kemampuan mendengar.
Beberapa  ciri  khas  atau  kelebihan radio antara lain (Effendy, 2002, Cankaya, Ozden,  2008): (1) Radio  siaran  bersifat langsung; untuk mencapai sasaran pendengarnya,  dapat  dilakukan  tanpa mengalami proses yang rumit. Radio tidak memerlukan  waktu  yang  lama  untuk penyebarannya.  Selain  itu,  penyampaian pesan  lewat  radio  lebih  efektif,  efisien dan  langsung  dapat  disampaikan.  (2) Radio  siaran  tidak  mengenal  jarak  dan rintangan;  bagi  radio  tidak  ada  masalah dengan  jarak  dan  waktu.  Sebuah  pesan yang disampaikan  oleh  seorang  penyiar, pada  saat  itu  juga  dapat  diterima  oleh khalayak.  Bagi  radio  juga  tidak  ada masalah dengan jarak ruang. Radio mampu mencapai  seberapa  jauh  sasaran  yang dituju.  (3)  Radio  siaran  memiliki  daya tarik; radio memiliki daya tarik pada kata- kata  lisan  ( spoken  words ),  musik  ( music ), serta  efek  suara  ( sound  effect )  yang menjadik acara radio.
Bila  media  lain  membutuhkan waktu  khusus  untuk  bisa  dinikmati, mendengarkan  radio  dapat  dinikmati sambil  melakukan  hal-hal  lainnya.  Radio merupakan media yang sangat fleksibel di mana  pendengar  radio  tidak  harus  berada di depan pesawat radionya.
Menurut (Kasali, 2007)
menyebutkan bahwa   kebudayaan   radio telah      mengakar      pada  masyarakat  luas. Masyarakat  bawah  pun  telah  terbiasa ditemani  radio  pada  setiap  kesempatan, seperti   waktu   bertani   dan   menangkap ikan.      Potensi      masyarakat  pendengar radio  dewasa  ini  lebih  besar  lagi  karena sekarang  siaran  atau  stasiun  radio berpangkal  pada  lokasi setempat.  Dengan demikian,  radio  dapat  mengacu  pada keadaan sosial budaya dan perkembangan
masyarakat yang bersangkutan.
Lingkungan (environment) merupakan  salah  satu  faktor  penting dalam  kesinambungan  sebuah  sistem. Penekanan  terhadap  lingkungan  (baik internal maupun eksternal) akhir-akhir ini semakin  berkembang  karena  diyakini lingkungan (environment) merupakan faktor  yang  berpengaruh  besar  dalam berjalannya sebuah sistem.
Literacy Informasi Bencana.
Dalam  pengertian literacy ini  peranan informasi  tentang  bencana  menjadi  sangat penting.  Masyarakat  mesti  terus  menerus mendapat  informasi  yang  mencerdaskan tentang  bencana.  Hal  ini  juga  didukung secara  ilmiah.  Wilbur  Schramm  (1977  : 351), pakar komunikasi dari AS  misalnya, mengemukakan  adanya  lima  tahap  respon masyarakat  atas  terjadinya  situasi  krisis (bencana),  yaitu:  (1)  Periode  sebelum bencana; (2) Periode deteksi dan komunikasi  atas  ancaman  spesifik;  (3) Periode darurat (segera), merupakan respon  yang  relatif  tidak  terkendali;  (4) Periode  respon  masyarakat  yang  sudah terorganisir;  dan  (5)  Periode  jangka panjang setelah bencana terjadi, saat mana masyarakat  kembali  menuju  ke  titik keseimbangan  atas  dampak  permanen  dari bencana dimana masyarakat sudah menyatu  didalamnya.  Pada  setiap  tahapan tersebut membutuhkan jenis-jenis komunikasi yang spesifik” .
Semua orang, termasuk masyarakat harusnya  waspada  dengan  semua  bentuk bencana yang mengancam mereka. Kewaspadaan  ini  tergantung  dari  seberapa banyak  dan  seberapa  berkualitas,  kredibel informasi yang dimiliki masyarakat tentang bencana dan sebagainya.
Kewaspadaan  dan  pengetahuan masyarakat  terhadap  sebenarnya  akan mengurangi  jumlah  korban  yang  jatuh. Akan  tetapi,  setelah  bencana  terjadi,  baru disadari  bahwa  masyarakat  sangat  perlu literate terhadap berbagai keadaan bencana sesuai  ancaman  bahaya  dari  kondisi  alam Indonesia.
Komariah, Novianti, Subekti: Pemanfaatan Radio Komunitas Di Masyarakat Nelayan ...
Selain  itu  dalam  kondisi  bencana orang  seringkali  merasa  panik.  Ini  juga karena  masyarakat  kurang  mendapatkan informasi  sehingga  tidak  tahu  bagaimana menyikapi bencana.
Pada  dasarnya information  literacy adalah sejumlah kemampuan yang dimiliki individu untuk menyadari kapan informasi dibutuhkan  dan  memiliki  kemampuan untuk  menempatkan,  mengevaluasi,  dan menggunakan  dengan  efektif  informasi yang  dibutuhkannya.  Dengan  demikian akan  ada  individu  yang  kaya  dan  miskin informasi  ( rich  information  and  poor information ). Rich  information dan poor information tidak  hanya  ditentukan  dari berapa  banyak  informasi  yang  mereka dapatkan,  tetapi  juga  kualitas  informasi yang mereka dapatkan disamping kesempatan  yang  mereka  miliki  untuk mengakses informasi.

## METODE
Jenis  penelitian  yang  digunakan pada  penelitian  ini  adalah  studi  deskriptif. Teknik  analisis  yang  digunakan  adalah kualitatif. Secara umum penelitian kualitatif  adalah  proses  penelitian  untuk memahami  fenomena,  didasarkan  pada tradisi  penelitian  dengan  metode  yang khas,  dengan  objek  masalah  masyarakat. Peneliti mengumpulkan data yang berserak, merangkaikannya sehingga membangun suatu gambaran yang kompleks  dan  holistik,  menganalisis  kata- kata, dan melaporkan pandangan informan secara  terperinci.  Keseluruhan  langkah- langkah  penelitian  itu  dilakukan  dalam setting alamiah.
Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik snowball ,  teknik  itu  digunakan  kerena peneliti tidak banyak tahu tentang populasi penelitian.  Peneliti  hanya  mengetahui  satu sampai  dua  orang  informan,  Karena peneliti  menginginkan  lebih  banyak  lagi, peneliti  minta  kepada  informan  pertama
untuk  menunjukan  orang  lain  yang  kira- kira bisa dijadikan informan.
Dalam penelitian mengenai pemanfaatan radio komunitas di masyarakat  nelayan  dalam  melestarikan lingkungan pantai berbasis budaya lokal di
Desa  Pangandaran  Kabupaten  Ciamis, peneliti akan mendatangi tokoh masyarakat  untuk  diwawancarai  mengenai pemanfaatan radio komunitas dan bagaimana  daerah  tersebut  melestarikan lingkungan pantai.
Setelah  itu,  peneliti  akan  meminta kepada informan pertama untuk menunjukan  siapa  informan  selanjutnya yang  layak  sebagai  informan  dalam penelitian  ini.  Informan  dalam  penelitian ini adalah pengurus radio komunitas suara pangandaran,  penyiar  radio  komunitas suara pangandaran dan masyarakat pendengar radio komunitas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  penelitian. Sekitar  tahun 2006  pasca  terjadinya  tsunami  yang melanda  Pantai  Pangandaran,  masyarakat sekitar  pantai  yang  terkena  dampak langsung tsunami mangalam kerugian baik materi  maupun  psikologis,  masyaakat trauma  akan  kemungkinan  terjadinya tsunami  susulan.  Kemudian  salah  satu LSM  yaitu  Walhi  membuat  inisiatif membuat  sebuah  radio  komunitas  yang dapat memberikan  informasi  seputar bencana di lingkungan pantai
Pangandaran.
Rakom  terselenggara  atas  inisiatif Walhi  Jabar,  KPID  Jabar  dan  Jaringan Radio  Komunitas  Jabar.  Dukungan  juga didapat  dari  KONUS  (Konservasi  Alam Nusantara) dalam bentuk 30 radio transistor  yang  dibagikan  ke  posko-posko pengungsi. Antara lain di posko Kecamatan  Pangandaran,  dan  Kecamatan Sidamulih. Selain KONUS, komunitas lain yang  juga  mendukung  adalah  PGRI (Persatuan  Guru  Rewarga  Indonesia)  di wilayah Ciamis Selatan, Komunitas Majelis Taqlim, Karang Taruna, dan Pusat
Komariah, Novianti, Subekti: Pemanfaatan Radio Komunitas Di Masyarakat Nelayan ...
Pendidikan Lingkungan Pesisir
Pangandaran. Secara kelembagaan mereka menjadi  Dewan  Penyiaran  Komunitas  dan juga  sebagai  pengguna/pemanfaat  dan pengisi program radio.
Jika  diuraikan  pemanfaatan  radio komunitas Suara Pangandaran bagi masyarakat  meliputi:  (1)  Pemberdayaan Warga,  Keberadaan  radio  komunitas sebagai  saluran  komunikasi  antar  warga telah memberi kesadaran akan pentingnya hak  atas  informasi.  Pola  komunikasi  dari atas ke bawah yang cenderung mengabaikan aspirasi warga mulai berkurang  dengan  semakin  aktifnya warga masyarakat menyuarakan persoalan  di  lingkungan  sekitarnya. Perlahan  tetapi  pasti  radio  komunitas muncul menjadi media penguatan aspirasi warga  dan  peningkatan  ekonomi.  (2) Informasi  dan  Edukasi,  Yang  menarik, setiap  akhir  pekan  Rakom  mengadakan kegiatan berupa belajar bahasa Inggris ke pantai  bersama  anak-anak  sekitar.  Radio komunitas  sebagai  salah  satu  bagian  dari sistem  penyiaran  di  Indonesia  secara praktek ikut berpartisipasi dalam penyampaian  informasi  yang  dibutuhkan komunitasnya,  baik  menyangkut  aspirasi warga  masyarakat  maupun  program- program  yang  dilakukan  pemerintah untuk  bersama-sama  menggali  masalah dan mengembangkan  potensi   yang  ada di    lingkungannya.  Keberadaan  radio komunitas  juga  menjadi  salah  satu  cara untuk  menciptakan  tata  pemerintahan yang baik.
Sesuai  dengan  tujuan  Rakom sebagai  mediator  dan  artikulator  serta corong bagi suara warga, keterlibatan lokal adalah yang utama. Dadang pun menyatakan  harapannya  agar  radio  ini makin memberdayakan warga dan menghasilkan  perubahan  perilaku  ke  arah yang  lebih  baik  khususnya  di  daerah bencana tersebut.
Agar program siaran dan pengelolaan  manajemen  radio  komunitas dapat dipertanggungjawabkan kepada anggota komunitas maka dibentuk
semacam  Lembaga  Supervisi  Penyiaran Komunitas.  Anggota-anggota  lembaga  ini dipilih  berdasarkan  mekanisme  terbuka, mewakili  semua  unsur  dalam  komunitas, sedangkan  proses  pemilihannya  dapat disesuaikan  dengan  tradisi  dan  kebiasaan setempat (Ghazali, 2002).
Masyarakat  desa  memiliki  corak yang  bercirikan  adanya  iklim    paguyuban, cenderung statis, dan homogen. Nilai dasar yang hendak dikembangkan dalam pemerintahan  desa  adalah  partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Keterlibatan  pemerintah  desa  dan  warga, menunjukkan hubungan tersebut membutuhkan adanya sarana yang mampu menjembatani komunikasi antara keduanya. Dalam  konteks  Indonesia,  peran media massa untuk mendukung pemerintah  masih  sangat  sentral  karena mengingat  lemahnya civil  society ,  maka peran media massa sangat dibutuhkan, dan justru menjadi faktor determinan. Persoalannya  media  massa  mana  yang dapat  diharapkan  menjadi  tumpuan  untuk menggerakkan warga terhadap
program ‐ program  yang  ditujukan  kepada masyarakat.
Persoalannya media komunitas apa yang  dipilih  maka  pilihan  yang  tepat adalah media radio. Di negara berkembang,  hanya  radio  yang  dapat disebut  ”massa”.  Tidak  ada    media  lain yang  dapat  mencapai  demikian  banyak orang secara efisien untuk tujuan informasi,  pendidikan,  kebudayaan  dan hiburan.  Radio  dapat  dipakai  dengan mudah  dan  ekonomis,  mencapai  daerah yang  jauh.  Pada  konteks  ini  lebih  dikenal dengan sebutan rakom. Berdasarkan pandangan    di  atas    seperti    halnya  di Indonesia,  rakom  menjadi  alternatif  untuk berkomunikasi terutama di perdesaan.
Penggunaan radio komunitas adalah suatu piranti komunikasi yang baru dan  merupakan  sesuatu  yang  potensial dalam mensukseskan pembangunan desa ‐ kota  dan  merupakan  strategi  untuk membantu warga menempatkan komunitas
Komariah, Novianti, Subekti: Pemanfaatan Radio Komunitas Di Masyarakat Nelayan ...
pada  posisi  yang  lebih  baik  dalam pembangunan,
membantu
mata pencaharian  dan  memberdayakan  warga untuk
memperbaiki kehidupannya, memberikan  dasar  kepada  komunitas untuk berdiskusi dan membicarakan strategi  pembangunan,  dan  juga  bagi pemerintah  lokal  dapat  digunakan  untuk menginformasikan kepada warga mengenai  program ‐ program  baru  dalam konteks lokal.
Hambatan, Namun,  perkembangan yang  pesat  ini tidak lantas menjamin radio komunitas  bebas  dari  masalah.  Ada beberapa  faktor  internal  dan  eksternal yang  dapat  menyebabkan  “surut”nya suatu  radio  komunitas.  Sakah  satu  faktor internal yang penting memengaruhi adalah  dasar  berdirinya  radio  komunitas dan kemampuan mengelola sebuah lembaga yang  lebih  berbasis  pada semangat sukarela dan pelayanan masyarakat ketimbang mencari uang.
Kelemahan  manajemen  menjadi faktor  internal  lainnya  yang  banyak menghambat  kemajuan  radio  komunitas. Pasalnya,  untuk  menjalankan  perannya, rakom  memerlukan  sejumlah  orang  yang cukup  militan  –  artinya  sampai  tingkat tertentu  mau  meluangkan  waktu,  tenaga, bahkan  dana  secara  sukarela.  Dibutuhkan kesiapan masing-masing anggota komunitas untuk mengorbankan kepentingan pribadi  demi kemajuan bersama.
Pembahasan. Mengelola sukarelawan dalam jangka panjang adalah hal  yang  rumit.  Sukarelawan  memang bekerja  bukan  untuk  uang,  tapi  ada  hal- hal lain yang dicarinya: mungkin ketrampilan,  pengalaman,  kesenangan, ketenaran,  dan  sebagainya.  Kalau  radio komunitas  tidak  dapat  memberikan  hal- hal  ini,  atau  tidak  dapat  memberi  lebih daripada  yang  sudah  dimiliki  seorang sukarelawan,  maka  wajar  sukarelawan tersebut hengkang.
Sementara itu faktor-faktor eksternal meliputi akses terhadap peralatan  elektronika  dan  orang-orang
yang  memiliki  kemampuan  terkait,  serta beberapa  regulasi  tentang  penyiaran komunitas  dan  regulasi  yang  terkait lainnya.
Memang kebanyakan radio komunitas  menggunakan  pemancar  yang dirakit sendiri oleh seseorang yang paham elektronika,  bukan  yang  diproduksi  oleh pabrik.  Meskipun  ini  juga  membangun kemandirian rakyat dalam hal memproduksi  alat-alat  komunikasi  yang dibutuhkan,  namun  dapat  menimbulkan persoalan belakangan. Pasalnya, kebanyakan  orang  yang  biasa  merakit pemancar tidak
menyertakan skema/gambar rangkaian elektronika dalam  produk  yang  ia  buat.  Akibatnya kalau  pemancar  itu  rusak,  hanya  orang yang merakitnyalah yang dapat memperbaikinya.
Dalam penelitian ini dapat ditemukan beberapa hambatan yang sering ditemui  oleh  pengelola  radio  komunitas, antara  lain:  (1)  Keterbatasan  frekuensi. Dengan  daya  pancar  sekitar  2,5  –  5  km dan  daya  maksimal  50  watt  dirasa  belum ideal.  Radio  komunitas  saat  ini  hanya diperbolehkan  beroperasi  pada  tiga  kanal. Menurut  ketentuan  Kepmenhub  no  15 tahun  2002  dan  no  15A  tahun  2003  yakni di  frekuensi  FM  107,7  Mhz;  107,8  Mhz; 107,9  Mhz,  dengan  jangkauan  yang terbatas yaitu power maskimal 50 watt dan jangkauan  layanan  maksimal  2,5  km.  (2) Pendanaan Dana (swadaya, bantuan warga,  sponsor,  dan  hibah).  Larangan beriklan  yang  termuat  dalam  undang- undang  penyiaran  menyulitkan  radio komunitas untuk bertahan hidup. Dibutuhkan kecerdasan lebih dari pengelola radio komunitas untuk menyiasati  hal  ini.  Mengubah  iklan komersial menjadi iklan layanan masyarakat,  mungkin  salah  satunya.  3) Sumber  daya  manusia  (SDM)  tidak terlatih.  Awak/kru  yang  dimiliki  oleh Rakom  terdiri    dari  berbagai  profesi  dan berlatar  belakang  berbeda  dan  sifatnya sukarela. Rendahnya kualitas sumber daya manusia, baik secara teknis dan manajerial
Komariah, Novianti, Subekti: Pemanfaatan Radio Komunitas Di Masyarakat Nelayan ...
dalam mengelola Rakom merupakan suatu kendala.  Jam  siaran  yang  sering  berubah- ubah ataupun program  siaran  yang kurang kreatif  membuat  rakom  sulit  bersaing dengan radio swasta.
Peningkatan  kapasitas  SDM  ini menjadi  mutlak  diperlukan.  4)  Minimnya Partisipasi  Komunitas.  Berkembangnya radio  komunitas  bak  jamur  di  musim hujan.  Yang  sangat  terlihat  jelas  adalah banyaknya keinginan dari pihak luar untuk mendorong  agar  komunitasnya  tertarik untuk  memiliki  radio  komunitas.  Banyak juga  yang  kemudian  terjebak  pada  soal “keinginan” untuk mengangkat agendanya sendiri ketimbang memfasilitasi dan mendorong  komunitasnya  agar  dapat mewujudkan radio komunitas.
Ada dua faktor penting  yang harus dipenuhi  oleh  seluruh  Rakom,  yaitu sejumlah  orang  yang  cukup  militan, artinya  mereka  yang  mau  meluangkan waktu, tenaga bahkan dana secara sukarela. Selain itu yang lebih penting lagi adalah  partisipasi  masyarakat  dan  kuatnya kelembagaan.  Seringkali  rakom  ingin meningkatkan daya pancarnya agar jangkauan pendengarnya lebih jauh. Tetapi yang menjadi masalah, semakin besar daya jangkau  maka  partisipasi  masyarakat semakin longgar. Berbeda dengan jangkauan  yang  relatif  terbatas,  maka partisipasi  bisa  lebih  intens,  bahkan sampai  masyarakat  itu  sendiri  yang memberikan  masukan  pada  program  acara di radio.
Dalam penelitian ini radio komunitas  yang  diinisiasi  oleh  kelompok- kelompok  masyarakat  nelayan  biasanya dapat  dibedakan  menjadi  dua  jenis,  yaitu yang  awalnya  didirikan  oleh  kelompok eksklusif, misalnya kelompok yang memiliki  hobi  elektronika  saja  dan kelompok  inklusif,  misalnya  yang  sejak awal  memang  ingin  menjadikan  rakom sebagai wadah peran serta masyarakat.
Kelompok  eksklusif  dapat  saja berubah  menjadi  inklusif,  dan  demikian pula  sebaliknya.  Namun  kalau  radio  tetap didominasi  oleh  kelompok  eksklusif,  dan
tidak berperan apa-apa untuk memperjuangkan  kepentingan  masyarakat, konsekwensinya adalah kesulitan
menggalang  dukungan  dari  masyarakat. Misalnya  kalau  ada  alat  yang  rusak,  maka kelompok  atau  individu  itu  saja  yang merasa harus memperbaiki atau menggantinya.  Akibatnya,  suatu  radio dapat  berhenti  siaran  selama  berbulan- bulan,  bertahun-tahun,  atau  selamanya, tergantung  dari  inisiatif  individu  atau kelompok  tadi.  Ini  berbeda  dengan  rakom yang  yang  inklusif  dan  berorientasi  pada kepentingan masyarakat.
Bagaimanapun landasan awal pendirian  sebuah  radio  komunitas,  juga masalah  partisipasi  tetap  menjadi  isu penting.  Meskipun  kebanyakan  radio komunitas  menyatakan  bersandar  pada prinsip partisipasi masyarakat, kenyataannya  saat  ini  banyak  yang  belum sepenuhnya menjalankan prinsip tersebut.

## PENUTUP
Simpulan. Pemanfaatan Radio Komunitas  di  masyarakat  nelayan  dalam melestarikan lingkungan pantai
Pangandaran meliputi pemberdayaan warga,  informasi  dan  edukasi.  Hambatan yang  terjadi  dalam  Pemanfaatan  Radio Komunitas  di  masyarakat  nelayan  antara lain adalah keterbatasan frekuensi. Dengan daya  pancar  sekitar  2,5  –  5  km  dan  daya maksimal  50  watt  dirasa  belum  ideal; pendanaan  Dana    (swadaya,  bantuan warga,  sponsor,  dan  hibah);  sumber  daya manusia (SDM) tidak terlatih, Volunteer/sukarela;  minimnya  Partisipasi Komunitas Saran. Keberadaan radio komunitas  sebagai  saluran  komunikasi antar warga telah memberi kesadaran akan pentingnya hak atas informasi. Pemerintah Daerah lebih memperhatikan tentang radio radio  komunitas  yang  merupakan  tempat masyarakat  menyalurkan  aspirasi  dan kreativitasnya.

## DAFTAR RUJUKAN
Anwar  Arifin  (2011) Sistem  Komunikasi Indonesia . Bandung: Simbiosa
Rekatama Media
Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
(2008) Perencanaan Kontinjensi Menghadapi Bencana . Jakarta: BNPB Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.  (2011) “Dari  Reaktif Menjadi  Preventif”. Siaran  Pers. Jakarta:  Biro  Humas  dan  TU Pimpinan Kementerian PPN/Bappenas Cankaya, Ozden, H. Serhat Guney and M. Emre Koksalan. (2008) Turkish radio broadcasts  in  The  Netherlands: Community Communication or
Ethnic  Market?.  Westminster  Papers in  Communication  and  Culture  (Vol
5 (1), 86-106)
Foxwell,  Kerrie,  Jacqui  Ewart,  Susan Forde and Michaels Meadows.
(2008)  Sounds  like  a  whisper: Australian  Community  Broadcasting hosts a quiet revolution. Westminster Papers in Communication and
Culture (Vol 5 (1), 5-23). Fraser,  C.  &  Estrada,  I.  (2001) Buku Panduan Radio Komunitas .
Jakarta:UNESCO Jakarta Office. Gazali,  Effendi  et  all.  (2003) Konstruksi Sosial  Industri  Penyiaran . Jakarta, Penerbit Departemen Ilmu Komunikasi FISIP UI. _______,    (2002) Penyiaran  Alternatif Tapi Mutlak, Sebuah Acuan Tentang  Penyiaran  Publik  dan
Komunitas .  Jakarta  :  Jurusan  Ilmu
Komunikasi FISIP Universitas Indonesia.
Gunawan, Ari (2005) Media dan Penanganan  Bencana .  Kompas,  6 Januari 2005.
Hastho  Joko  Nur  Utomo.  2004.  “Strategi
Komunikasi Pemasaran Usaha
Kecil  dan  Menengah  di  Kabupaten
Bantul dan Kulon Progo,
Yogyakarta”.  Dalam  Jurnal  Ilmu
Komunikasi,  Volume  2,  Nomor  3 September-Desember 2004. Halaman 284-296. Jahi,    Amri    (Editor)  (1996) Komunikasi Massa dan Pembangunan Perdesaan   di Negara-negara Dunia Ketiga .  Jakarta:  Gramedia  Pustaka Utama.
Jurriens,  Edwin  (2003)  Radio  Komunitas di  Indonesia:  "New  Brechtian Theatre'  di  Era  Reformasi?.  Jurnal Antropologi Indonesia 72.
Kavada,  Anastasia.  (2005)  Exploring  the role  of  the  internet  in  the  movement for  alternative  globalization:  The case  of  the  Paris  2003  Eurepean Social Forum. Westminster Papers in Communication  and  Culture  (Vol  2 (1), 72-95)
Kementerian  Komifo  (2008) Menimbang Penanganan Bencana di Indonesia.
Jakarta : Badan Informasi Publik. Kent, Randolph (1994) Kesiapan Bencana : Program Pelatihan
Manajemen  Bencana.  Edisi  Kedua.
New York: UNDP-DHA-Interwork.
Masduki      (2007) Regulasi      Penyiaran dari        Otoriter      ke      Liberal .
Yogyakarta, LKIS
Milan,  Stefania.  (2008)  What  makes  you happy?  Insights  into  feelings  and muses of community radio practitioners.  Westminster  Papers  in
Communication  and  Culture  (Vol  5 (1), 25-43). Mulyana, Dedi (2006) Metodologi Penelitian  Kualitatif,  Paradigma Baru  Ilmu  Komunikasi  dan  Ilmu Sosial  Lainnya .  Bandung:  Remaja Rosdakarya.
_______.  (2006) Kendala  dan  Tantangan Penyebaran  Informasi  di  Indonesia: Suatu Perspektif Sosial-Budaya. Makalah  dalam  Seminat  ISKI  di Jakarta 13 September 2006.
Nugroho,  Riant  Dwidjowijoto  (2004) Komunikasi  Pemerintahan  :  Sebuah Agenda bagi Pemimpin Pemerintahan Indonesia .Jakarta: Elex Media Komputindo.
Pinseler, Jan. (2008) The Politic of Talk on
German Free Radio Stations. Westminster Papers in Communication  and  Culture  (Vol  5 (1), 67-85) Rachmiatie,    Atie (2007) Radio Komunitas Eskalasi Demokratisasi Komunikas i. Bandung, Simbiosa Rekatama
Media.
Saefulloh,  Eep  Fatah  (2006) Puisi  Indah Prosa  Buruk:  Evaluasi  Dua  Tahun Kebijakan  Pemerintahan  SBY-JK , Bandung: Simbiosa Rekatama Media Sekretariat  Negara  Republik  Indonesia, (2002)  Undang-undang  Nomor  23
Tahun 2002 tentang Penyiaran. Sri Mulatsih (2007) “Kebijakan Pemerintah Pascabencana Gempa Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ” Jakarta: LIPI. Stiernstedt,  Fredrik  (2008)  Book  Review of  Vinod  Pavarala  and  Kanchan Malik  K.  :  Other  Voices:  The Struggle  for  Community  Radio  in India. Westminster Papers in Communication  and  Culture  (Vol  5 (1), 113-116) Sun,  Wusan.  (2008)  Alliance  and  Tactics among Government, Media Organizations  and  Journalists:  A Description of Public Opinion Supervision  in  China.  Westminster
Papers in Communication and
Culture (Vol 7 (1), 43-55).
Susanto, A.B.  (2009) Reputation-Driven :
Corporate Social Responsibility,
Erlangga.
Suprapti.  C.  Dwi  Takariani.  (2013)
Peluang dan Tantangan Radio
Komunitas  Di  Era  Konvergensi.  Hal 23 -38
Tambuhak      Sinta,      2002. Radio
Komunitas      Sebagai      Alternatif
Pendidikan Lingkungan Hidu p. Yayasan Tambuhak Sinta Palangkaraya. Web site: http//www.tambuhaksinta.org.
Wallace,  Dickie.  (2008)  Reinventing  the Wheel  vs.  Grinding  the  Same  Old Axe  :  An  Ethnografic  View  of  the Students  and  Community  Members at  a  Massachusetts  College  Radio Station. Westminster Papers in Communication  and  Culture  (Vol  5
(1), 44-66).
Wahyuni  Pudjiastuti.  2008.  “Identifikasi
Pelaksanaan  Program  Komunikasi Kesehatan dengan Konsep Pemasaran  Sosial  di  Kecamatan Pathok Beusi, Kabupaten Sumbang”. Dalam Jurnal Penelitian Ilmu Komunikasi,
Thesis  Volume  VII/N0.2  Mei-
Agustus 2008. Halaman 363-377