## DETERMINAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

## ABSTRACT
Asrida 1 mkduncenjurnal@gmail.com Meinarni Asnawi 2 meinarni.asnawi@gmail.com Syaikhul Fallah 3 sehufalah@gmail.com
The  purpose  of  this  research  is  to  examine  and  analyze  the  impact  of  the human resources quality, utilization of information technology, external pressure and presentation  of  financial  report  over  the  accountability  of  regional  financial management  the  Papua  province  government.  Sample  taken  from  47  regional working unit organisation (OPD), 2 person from each, total 94 respondents. Sampling method  used  is  purposive  sampling.  The  data  collection  was  done  with  the  direct survey  while  hypotheses  tested  empirically  use  path  analisys.  The  results  of  this study explained that human resources quality, utilization of information technology, and external pressure directly influence to prese ntation of OPD’s financial report.
Keywords: human  resources  quality,  the  use  of  information  technology,  external pressure, the presentation of the financial report, accountability

## PENDAHULUAN
Pengelolaan  keuangan  daerah  di  era  otonomi  serta  keterbukaan  informasi saat ini, sudah di desak menaati elemen akuntabilitas pada layanan publik. Semua  itu  akan  terlaksana  dengan  baik,  apabila  tata  kelola  akuntansi pemerintah  sudah  berjalan  sesuai  perintah  regulasi.  Disamping  itu,  dapat juga memberikan peluang terhadap peningkatan penyediaan informasi yang handal  dan  akurat  serta  berorientasi  pada  peningkatan  tolok  ukur  kinerja dalam memberikan pelayanan publik yang maksimal (Akbar 2011) .
1 Alumni Mahasiswa Magister Keuangan Daerah Universitas Cenderawasih
2 Staf Dosen Jurusan Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Cenderawasih
3 Staf Dosen Jurusan Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Cenderawasih
Upaya  reformasi  penyajian  pelaporan  keuangan  daerah  nampaknya belum dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah daerah maupun di jajaran  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD).  Kesiapan  Sumber  Daya Manusia  (SDM)  daerah  umumnya  sangat  kurang.  Di  sisi  lain,  publikasi laporan keuangan oleh pemerintah daerah melalui surat kabar, internet atau cara  lain  nampaknya  belum  menjadi  hal  yang  umum  bagi  sebagian pemerintah daerah. Salah satu upaya untuk mewujudkan good governance adalah  dengan  meningkatkan  transparansi  dan  akuntabilitas  pengelolaan keuangan Negara.
Salah  satu  faktor  yang  mendukung  akuntabilitas  pengelolaan keuangan  daerah  adalah  kualitas  sumber  daya  manusia,  Kualitas  sumber daya  manusia  merupakan  suatu  kemampuan  yang  dimilki  oleh  seseorang sehingga  dengan  kemampuannya  yang  memadai  dalam  melaksanakan tugas serta tanggung jawabnya yang telah diembankan kepadanya, dengan adanya bekal pendidikan, pelatihan, serta pengalaman yang cukup banyak (Widodo, 2001 dalam (Ariesta 2013) .
Kajian ini memiliki kesamaan dengan  (Jadidah 2014) yang juga melihat variabel  pengaruh  kualitas  sumber  daya  manusia,  pemanfaatan  teknologi informasi,  Pengendalian  Internet  Akuntansi  dan  Pengawasan  keuangan daerah terhadap Nilai informasi pelaporan keuangan Daerah di Kabupaten Sleman.  Hasil  penelitian  menjelaskan  kualitas  sumber  daya  manusia, pengendalian  intern  akuntansi  dan  pengawasan  keuangan  berpengaruh significand  an  positif  terhadap  nilai  informasi  pelaporan  keuangan pemerintah daerah.
Selain  Faktor  Kualitas  SDM,  faktor  yang  mampu  mempengaruhi akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  daerah  adalah  penyajian  laporan keuangan  dan  pemanfaatan  teknologi  informasi. (Rohman,  2009  n.d. ) menyatakan  bahwa  sistem  akuntansi  pemerintahan  harus:  Menyajikan secara  wajar  dan  mengungkapkan  secara  lengkap  dana  dan  aktivitas  dari unit  pemerintah  sesuai dengan GAAP;  dan menentukan  dan membuktikan kesesuaian  dengan  peraturan  keuangan  yang  terkait  dan  syarat-syarat
kontraktual agar laporan keuangan yang disajikan dapat memenuhi harapan pengguna, namun juga Menurut  ( Jurnali dan Supono 2002) pemanfaatan teknologi informaasi merupakan adanya tingkat integrasi pada pelaksanaan tugas-tugas akuntansi.
Kajian  diatas  sejalan  dengan  kajian  ( Muhammad  Azlan  2015 ) pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern akuntansi,dan pengawasan keuangan daerah terhadap keandalan  laporan  keuangan  daerah  pada  SKPD  pemerintah  kabupaten lombok timur. Hasil kajian menunjukan bahwa bukti adanya pengaruh positif variabel  kualitas  sumber  daya  manusia,  pemanfaatan  teknologi  informasi, pengendalian intern akuntansi, dan pengawasan keuangan daerah terhadap keandalan laporan keuangan.
Kajian ini di dukung oleh kajian ( Siti Aliyah 2012) pengaruh penyajian laporan  keuangan  daerah  dan  aksesibilitas  laporan  keuangan  daerah terhadap  transparansi  danakuntabilitas  pengelolaan  keuangan  daerah kabupaten  jepara.hasil  kajian  menunjukan  bahwa  Penyajian  laporan keuangan  daerah  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap  transparansi dan  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  daerah,  Aksesibilitas  laporan keuangan  daerah  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap  transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah,
Faktor  terakhir  yang  mempunyai  pengaruh  terhadap  akuntabilitas Pengelolaan keuangan daerah adalah tekanan eksternal. Tekanan Eksternal dalam  hal  ini  terkait  dengan  tekanan  yang  berasal  dari  luar  SKPD  seperti peraturan (regulasi), eksekutif, masyarakat, dan sebagainya. (Frumkin dan Galaskiewicz  2004) menyatakan  bahwa  tekanan  eksternal  dapat mempengaruhi  tingkat  kemampuan  pemerintahan  menjadi  lebih  rendah, terutama yang terkait dengan penerapan suatu kebijakan maupun prosedur.
Kajian  di  atas  sejalan  dengan  kajian (Johannes  sihaloho  2013 ). pengaruh  tekanan  eksternal,  ketidakpastian  lingkungan  dan  komitmen manajemen  terhadap  penerapan  transparansi  pelaporan  keuangan  (studi
pada satuan kerja perangkat daerah pemerintah kabupaten rokan hilir). Hasil kajian  menunjukan  bahwa  Tekanan  Eksternal  memiliki  pengaruh  terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan,  Ketidakpastian Lingkungan tidak  memiliki  pengaruh  terhadap  Penerapan  Transparansi  Pelaporan Keuangan,  Komitmen  Manajemen  memiliki  pengaruh  terhadap  Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan.
Namun  kajian  diatas  Bertolak  belakang  dengan  kajian  (Ni  Wayan Septiani  Dewi  2015).  pengaruh  tekanan  eksternal,  faktor  politik,  dan komitmen  manajemen  terhadap  penerapan  transparansi  pelaporan keuangan  (studi  kasus  pada  SKPD  kabupaten  karangasem).  Hasil  kajian menunjukan bahwa Tekanan Eksternal tidak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap  Penerapan Transparansi  Pelaporan  Keuangan,   Faktor Politik tidak  berpengaruh  secara  positif  dan  signifikan  terhadap  Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penelitian  ini  bertujuan  untuk menguji  dan  menganalisisi  pengaruh kualitas SDM, pemanfaatan teknologi Informasi, tekanan eksternal secara langsung maupun  tidak  langsung  terhadap  penyajian  laporan  keuangan  serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Teori Institusional (Institutional Theory) . Pemikiran yang mendasari teori  institusional  ( Institutional  Theory )  adalah  didasarkan  pada  pemikiran bahwa  untuk  bertahan  hidup,  organisasi  harus  meyakinkan  kepada  publik atau masyarakat  bahwa organisasi adalah entitas yang sah ( legitimate ) serta layak  untuk  didukung  (Meyer  dan  Rowan  1977).  Scott  (2008)  dalam (Villadsen  2011)  menjelaskan  bahwa  teori  institusional  digunakan  untuk menjelaskan tindakan dan pengambilan keputusan dalam organisasi publik.
Teori  Stakeholder .    Freeman  (1984)  dalam  (Mainardes  et  al.  2011 2011)  menjelaskan  Stakeholder  theory,  bahwa  organisasi  harus  peduli dengan  kepentingan  stakeholders  ketika  membuat  keputusan  strategis. Meskipun setiap peneliti mendefinisikan berbeda tentang Stakeholder theory,
prinsipnya  sama  yaitu  perusahaan  atau  organisasi  bisnis  harus mempertimbangkan  kebutuhan,  kepentingan,  dan  pengaruh  dari  orang- orang atau kelompok yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh kebijakan dan operasi (Frederick et al., 1992 dalam (Mainardes et al. 2011)
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan daerah . Akuntabilitas keuangan  merupakan  pertanggungjawaban  mengenai  integritas keuangan, pengungkapan,  dan  ketaatan  terhadap  peraturan  perundanganundangan. Sasaran  pertanggungjawaban  ini  adalah  laporan  keuangan  dan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  mencakup  penerimaan,  penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah (LAN dan BPKP 2003).
Pemanfaatan  Teknologi  Informasi .  (Jurnali  dan  Supono  2002) pemanfaatan teknologi informaasi merupakan adanya tingkat integrasi pada pelaksanaan tugas-tugas  akuntansi.  Dimana  dalam  pemanfaatan teknologi informasi  meliputi  (1)  Pengolahan  data  dan  informasi,  proses  kerja  secara elektronik  dan  sistem  manajemen.  (2)  memanfaatkan  kemajuan  teknologi informasi  sebagai  sarana  dalam  memberikan  pelayanan  publik  sehingga dapat di akses oleh masyarakat luas dengan mudah dan cepat.
Penyajian Laporan Keuangan Daerah .  Penyajian laporan keuangan merupakan  hal  yang  sangat  penting,  menurut  (Diamond  2002) pengungkapan  atas  informasi  ini  merupakan  suatu  elemen  dasar  dari transparansi fiskal dan akuntabilitas.  Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan  (PSAP)  No.  1,  alinea  49,  (Peraturan  Pemerintah  Nomor  71 Tahun 2010) dinyatakan bahwa neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut: kas dan setara kas; investasi jangka pendek; piutang pajak dan bukan pajak; persediaan; investasi jangka panjang; aset tetap; kewajiban jangka pendek; kewajiban jangka panjang; dan ekuitas dana.
Tekanan  Eksternal .  Tekanan  Eksternal  dalam  hal  ini  terkait  dengan tekanan yang berasal dari luar SKPD seperti peraturan (regulasi), eksekutif, masyarakat, dan sebagainya. (Frumkin dan Galaskiewicz 2004) menyatakan bahwa  tekanan  eksternal  dapat  mempengaruhi  tingkat  kemampuan pemerintahan  menjadi  lebih  rendah,  terutama  yang  terkait  dengan
penerapan  suatu  kebijakan  maupun  prosedur.  Adannya  tekanan  eksternal dapat  berakibat  pada  praktik-praktik  SKPD  yang  hanya  bersifat  formalitas untuk memperoleh legitimasi. Praktik-praktik yang dimaksud dalam penelitian ini dikhususkan pada penerapan transparansi pelaporan keuangan.

## METODE PENELITIAN
Tehnik  analisis  dalam  penelitian  ini  menggunakan  analisis  deskriptif kuantitatif  ini  merupakan  analisis  yang  mengemukanan  tentang  data  diri responden,  yang  diperoleh  dari  jawaban  responden  melalui  kuisioner. Kemudian  data  yang  diperoleh  dari  jawaban  responden  atas  pertanyaan yang diajukan, selanjutnya dihitung persentase (Nugroho 2011).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Secara  statistik,  hasil  analisis  data  penelitian  menunjukan  bahwa kualitas  sumberdaya  manusia  dan  pemanfaatan  teknologi  informasi berpengaruh  langsung  secara  positif  dan  signifikan  terhadap  akuntabilitas pengelolaan  keuangan  daerah  SKPD  pada  Provinsi  Papua.  Sementara tekanan  eksternal  juga  berpengaruh  positif  tetapi  tidak  signifikan  terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah SKPD di Provinsi Papua. Hal ini berarti bahwa peningkatan nilai kualitas sumberdaya manusia, pemanfaatan teknologi  informasi  termasuk  tekanan  eksternal  secara  parsial  akan  diikuti oleh  peningkatan  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  daerah  SKPD  pada Provinsi Papua.
Sementara  dasar  pengambilan  keputusan  untuk  pengujian  hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji t dengan tingkat signifikan 5%. Kriteria pengujiannya adalah; jika t hitung > t tabel maka H0 ditolak dan Ha diterima. Uji  hipotesis  lain  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  juga  adalah  dengan m embandingkan nilai ρ probabilitas (sig), dimana jika nilai ρ probabilitas (sig) <  0.05 (level  of  significan)  maka  Ho  ditolak  dan Ha  diterima.  Pembahasan selanjutnya  akan  dibagi  dalam  pembahasan  pengaruh  langsung  dan pembahasan pengaruh tidak langsung.
Temuan  hasil  seperti  yang  dikemukakan  diatas,  menunjukan  bahwa terori  institusional  dan  teori  stakeholders  telah  terdukung.  Artinya  bahwa SKPD selaku entitas akuntansi (accounting entity) yang pada dasarnya telah memiliki legitimasi dan layak unutk menjalankan fungsingya untuk melakukan penyajian  dan  pengelolaan    laporan  keuangan  secara  akuntabel  pada Provinsi Papua.
Dikatakan  terdukung  karena  pemerintah  selalu  berusaha  untuk menyesuaikan diri pada harapan eksternal dimana kebutuhan, kepentingan, dan pengaruh dari stakeholders yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh penyajian  dan  laporan  keuangan  dan  akuntabilitas  pengelolaan    laporan keuangan daerah pada Provinsi Papua.
Hal  ini  dibuktikan  dari  adanya  upaya-upaya  pemerintah  dalam mewujudkan tata kelola yang baik (good governance) melalui usaha-usaha meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keungan negara. Usaha  reformasi  keungan  negara  mencakup  bidang  peraturan  perundang- undangan,  kelembagaan,  sistem,  dan  peningkatan  kualitas  sumber  daya manusia.
Untuk dapat mencapai good governance diharapkan penyusunan dan penyajian  laporan  keungan  dapat  berpedoman  pada  sebuah  standar akuntansi  dalam  rangka  peningkatan  kualitas  laporan  keuangan  seperti adanya  penerapan  (Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  tahun  2010)tentang Pedoman Standar Akuntansi.
Selain itu tuntutan transparansi dan akuntabilitas tidak hanya menjadi kewajiban  pemerintah  pusat  tetapi  juga  pemerintah  daerah  sesuai  dengan amanat (Undang-undang No. 32 Tahun 2004) mengenai pemerintah daerah (pemda).  Pemda  melaksanakan  transparansi  dan  akuntabilitas  karena kewajiban dan adanya tekanan yang kuat dari pemerintah pusat. Dipertegas oleh  (Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  59  Tahun  2007)  tentang Perubahan  atas  (Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2006) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Penerapan  (Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  tahun  2010)  ini  bukan saja menjamin pelaksanaan pengelolaan keuangan melalui prinsip akuntansi dan  pelaporan  keuangan  yang  sesuai  dengan  standar  akuntansi pemerintahan  (SAP)  namun  melaluinya  maka  aka  nada  banyak  manfaat yang  akan  diperoleh  yaitu;  penyusunan  laporan  keungan  pun  dapat  lebih mudah dan cepat dilakukan, penelusuran dan koreksi lebih mudah dideteksi, sehingga  informasi  yang  diperlukan  akan  mudah  terpenuhi.  Serta  dengan penerapan (Pemerintah Nomor 71 tahun 2010) ini maka Pemerintah Provinsi Papua  telah  mampu  menyediakan  laporan  keuangan  daerah  secara  lebih baik kepada seluruh stakeholders.
Pengaruh  Langsung  Kualitas  Sumberdaya  Manusia  Terhadap Penyajian Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah . Variabel kualitas sumberdaya manusia dalam kajian ini terjabarkan dalam  7  pernyataan.  Hasil  pengujian  hipótesis  pertama  mengungkapkan bahwa Kualitas Sumberdaya Manusia (KSDM) memiliki nilai thitung sebesar 4.627  yang  adalah  lebih  besar  dari  nilai  ttabel  yaitu  1.668  (4.627>1.668) dengan koefisien sebesar 0.435 yang berarti bahwa, terima Ha dan tolak H0 atau  hipotesis  diterima.  Hasil  ini  menunjukan  bahwa  kualitas  sumberdaya manusia  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  Penyajian  Laporan Keuangan SKPD pada Provinsi Papua.
Hasil  analisis  menyangkut  pengaruh  langsung  Kualitas  Sumberdaya Manusia  lainnya  adalah  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan daerah.  Hasil  pengujian  mengungkapkan  bahwa  kualitas  sumberdaya manusia memiliki nilai thitung sebesar  2.276 yang adalah lebih besar dari nilai ttabel yaitu 1.668 (2.276>1.668) dengan koefisien sebesar 0.276 yang berarti  bahwa,  terima  Ha  dan  tolak  H0  atau  hipotesis  diterima.  Hasil  ini menunjukan  bahwa  kualitas  sumberdaya  manusia  berpengaruh  positif  dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah SKPD pada Provinsi Papua.
Temuan ini mendukung pendapat Widodo, (2001) dalam (Ariesta, 2013 2013)  yang  menyatakan  bahwa  salah  satu  faktor  yang  mendukung
akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  daerah  adalah  kualitas  sumberdaya manusia.  Menurut  Wahyono  (2004  dalam  Husna,  2013)  informasi  harus andal  sebagai  salah  satu  indikator  berkualitasnya  suatu  informasi. Keterandalan disini menyangkut sumber daya manusia yang menghasilkannya.  Sumber  daya  manusia  pengguna  sistem  dituntut  untuk memiliki tingkat keahlian akuntansi yang memadai atau paling tidak memiliki kemauan untuk terus belajar dan mengasah kemampuan dibidang akuntansi (Fadhilla Husna 2013).
Temuan  ini  diperkuat  oleh  hasil  analisis  deskritif  yakni  distribusi jawaban responden tentang kualitas sumberdaya manusia yang memiliki nilai rata-rata  sebesar  3.92  yang  berarti  bahwa  responden  cenderung  setuju bahwa dukungan kualitas sumberdaya manusia akan memberikan dampak pada  penyajian  laporan  keuangan  dan  akuntabilitas  pelaporan  keuangan daerah  di  Provinsi  Papua.  Hasil  analisis  deskriptif  juga  mengungkapkan bahwa item yang lebih baik dalam menjelaskan variabel ini adalah item ke 3 yang menyatakan bahwa; “sub bagian keuangan/akuntansi memiliki uraian peran dan fungsi yang jelas” dengan rata-rata tertinggi yakni sebesar 4.41.
Fakta  ini  ini  membuktikan  bahwa  terwujudnya  penyajian  laporan keuangan  dan  akuntabilitas  pelaporan  keuangan  daerah  secara  baik  di Provinsi Papua mampu dilakukan melalui baiknya kompetensi pegawai yang dilihat  melalui  latar  belakang  pendidikan,  serta  kesiapan  sistim  kerja (penataan uraian job description yang baik sehingga menjamin pelaksanaan peran  dan  fungsi  secara  tidak  tumpang  tindih)  yang  dapat  dilihat  melalui pelatihan yang diikuti dan ketrampilan pegawai yang semakin meningkat.
Pernyataan  ini  didasari  oleh  hasil  analisis  diskripsi  yang  menunjukan bahwa indicator pelatihan melalui pernyataan item ke 7 (pelatihan-pelatihan untuk  membantu  penguasaan  dan  pengembangan  keahlian  dalam  tugas dilakukan)  adalah  merupakan  item  yang  paling  baik  berikutnya  dalam menjelaskan  pengaruh  sumberdaya  manusia  terhadap  penyajian  laporan keuangan  dan  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  daerah  SKPD  pada Provinsi Papua dengan rata-rata sebesar 4.00.
Temuan  ini  secara  langsung  menggambarkan  bahwa  kualitas  SDM pada SKPD di Provinsi Papua telah memadai atau meliki kompetensi yang cukup karena mampu menyelesaikan tugas penyusunan APBD jauh sebelum waktu yang ditentukan. Hal ini selaras dengan pernyataan hasil Forum Dosen Akuntansi  Sektor  Publik,  (2006)  yang  menyatakan  bahwa  kebijakan  untuk melakukan akuntansi tidak dapat dilakukan oleh orang (pegawai) yang tidak memiliki pengetahuan di bidang akuntansi (Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik,  2006).  Oleh  karena  itu  diperlukan  sumberdaya  manusia  yang kompeten  sehingga  menghasilkan  laporan  keuangan  yang  berkualitas  dan bernilai informasi (Karmila, Amries Rusli Tanjung, dan Edfan Darlis 2012).
Pengaruh Langsung Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Penyajian Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah . Model pengaruh langsung berikutnya adalah pengaruh pemanfaatan  teknologi  informasi  terhadap  penyajian  laporan  keuangan. Hasil  analisis  deskriptif  variabel  pemanfaatan  teknologi  informasi  yang terjabarkan  melalui  7  pernyataan  menunjukan  bahwa  responden  setuju bahwa  dukungan  pemanfaatan  teknologi  informasi  akan  berdampak  pada Penyajian laporan keuangan SKPD pada Provinsi Papua.
Hasil  analisis  diatas  didukung  oleh  hasil  analisis  regresi  yang menunjukan  bahwa  pemanfaatan  teknologi  informasi  memiliki  nilai  thitung sebesar  4.598  yang  adalah  lebih  besar  dari  nilai  ttabel  yaitu  1.668 (4.598>1.668)  dengan  koefisien  sebesar  0.467  yang  berarti  bahwa,  terima Ha  dan  tolak  H0  atau  hipotesis  diterima.  Hasil  ini  menunjukan  bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyajian laporan keuangan SKPD pada Provinsi Papua.
Hasil  analisis  lainnya  membuktikan  bahwa  pemanfaatan  teknologi informasi  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  penyajian  laporan keuangan  SKPD  pada  Provinsi  Papua.  Hal  ini  dibuktikan melalui  besarnya nilai thitung sebesar 2.150 yang adalah lebih besar dari nilai ttabel yaitu 1.668 (2.150>1.668) dengan tingkat signifikannya sebesar 0.000 yang adalah lebih kecil dari 0.05.
Berpengaruhnya  pemanfaatan  teknologi  informasi  tetntu  saja  akan penjadi penting karena kualitas sumberdaya manusia yang memadai, namun jika  tidak  didukung  dengan  teknologi  informasi  belum  tentu  bisa menghasilkan  laporan keuangan  yang  andal.  Sistem  akuntansi  pemerintah daerah memiliki transaksi yang kompleks dan besar volumenya. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi akan sangat membantu dalam proses pengolahan data  transaksi  sehingga  laporan  keuangan  yang  dihasilkan  terbebas  dari kesalahan material yang disebabkan oleh human eror Karmila, Amries Rusli Tanjung, dan Edfan Darlis, 2012).
Dengan  perkembangan  teknologi  yang  semakin  pesat,  diharapkan pemerintah  dapat  meningkatkan  kemampuan  pengelolaaan  keuangan daerah  serta  dapat  menyampaikan  informasi  keuangan  daerah  kepada publik.  Kewajiban  pemanfaatan  teknologi  informasi  oleh  pemerintah  dan pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan daerah.
Pengaruh  Langsung  Tekanan  Eksternal  Terhadap  Penyajian Laporan  Keuangan  dan  Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan  Daerah . Pengaruh  langsung  selanjutnya  dalam  kajian  ini  adalah  dari  tekanan eksternal  terhadap  penyajian  laporan  keuangan  SKPD  di  Provinsi  Papua. Variabel  tekanan eksternal  dalam  penelitian  ini  terwakili  oleh  6  pernyataan yang  berdasarkan  análisis  deskriptif  memiliki  mean  sebesar  sebesar  3.85. Hal  ini  berarti  responden  cenderung  setuju  bahwa  dukungan  tekanan eksternal  akan  berdampak  pada  penyajian  laporan  keuangan  SKPD  pada Provinsi Papua.
Hasil analisis inferensial melalui pengujian regresi linier berganda yang menunjukan  bahwa  tekanan  eksternal  memiliki  nilai  thitung  sebesar  1.628 yang  adalah  lebih  besar  dari  nilai  ttabel  yaitu  1.668  (1.628>1.668)  dengan koefisien  sebesar  0.172  yang  berarti  bahwa,  terima  H0  dan  tolak  Ha  atau hipotesis ditolak. Hasil ini menunjukan bahwa tekanan eksternal berpengaruh positif  tetapi  tidak  signifikan  terhadap  penyajian  laporan  keuangan  SKPD pada Provinsi Papua.
Hasil  análisis  lainnya  dengan  menggunakan  análisis  regresi  linier berganda  menyangkut  pengaruh  tekanan  eksternal  terhadap  akuntabilitas pengelolaan  keuangan  daerah  menunjukan  bahwa  tekanan  eksternal memiliki nilai thitung sebesar 1.719 yang adalah lebih besar dari nilai ttabel yaitu  1.668  (1.719>1.668)  namun  besarnya  tingkat  signifikansinya  adalah 0.090 yang adalah lebih besar dari 0.005 maka dapat dikatakan bahwa terima H0 dan tolak Ha atau hipotesis ditolak. Hasil ini menunjukan bahwa tekanan eksternal  berpengaruh  positif  tetapi  tidak  signifikan  terhadap  penyajian laporan keuangan SKPD pada Provinsi Papua.
Pengaruh  Langsung  Penyajian  Laporan  Keuangan  Terhadap Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan  Daerah. Pengaruh  langsung  yang terakhir  dalam  kajian  ini  adalah  pengaruh  penyajian  laporan  keuangan terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  daerah.  Pernyataan menyangkut penyajian laporan keuangan dalam kajian ini terjabarkan dalam 8 pernyataan yang melalui analisis deskriptif diperoleh nilai rata-rata sebesar 4.04.  Hal  ini  berarti  responden  cenderung  sangat  setuju  dengan  seluruh pernyataan tentang penyajian laporan keuangan yang secara tidak langsung berarti  bahwa  responden  cenderung  setuju  bahwa  penyajian  laporan keuangan  relatif  memiliki  dampak  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan keuangan daerah.
Hasil analisis deskriptif ini juga menerangkan bahwa berpengaruhnya penyajian  laporan  keuangan  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan daerah lebih disebabkan oleh item penyajian laporan keuangan yang paling akhir  (PLK  8)  yang  menyatakan  bahwa;  “Informasi  yang  dihasilkan  dalam laporan  keuangan  SKPD  memenuhi  kebutuhan  para  pengguna  laporan keuangan” dengan rata-rata tertinggi yakni sebesar 4.15.
Hasil  ini  terdukung  oleh  hasil  analisis  regresi  linier  berganda  yang mengungkapkan  bahwa  penyajian  laporan  keuangan  memiliki  nilai  thitung sebesar  4.446  yang  adalah  lebih  besar  dari  nilai  ttabel  yaitu  1.668 (4.446>1.668)  dengan  koefisien  sebesar  0.580  dan  besarnya  nilai signifikansinya  sebesar  0.000  yang  adalah  lebih  kecil  dibandingkan  0.05
yang berarti bahwa, terima Ha dan tolak H0 atau hipotesis diterima. Hasil ini menunjukan  bahwa  penyajian  laporan  keuangan  berpengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  laporan  keuangan    SKPD  di Provinsi Papua.
Pembahasan  Pengaruh  Tidak  Langsung  Kualitas  Sumberdaya Manusia,  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  dan  Tekanan  Eksternal Terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan  Daerah .  Penelitian  ini juga menunjukan adanya pengaruh tidak langsung antara pengaruh kualitas sumberdaya  manusia  dan  tekanan  eksternal  terhadap  akuntabilitas pengelolaan  keuangan  daerah  SKPD  pada  Provinsi  Papua  melalui  atau dengan  mediasi  penyajian  laporan  keuangan  SKPD  pada  Provinsi  Papua. Namun pengaruh mediasi tersebut ternyata bukanlah merupakan pengaruh yang dominan yang penjelasannya dibawah ini.
Hal  ini  dibuktikan  dari  hasil  perkalian  antara  koefisien  jalur  kualitas sumberdaya  manusia  terhadap  penyajian  laporan  keuangan  dan  hasil perkalian  antara  koefisien  jalur  kualitas  sumberdaya  manusia  terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah atau ringkasnya 0.276x0.435x0.580 = 0.069. Jika hasil tersebut dibandingkan antara koefisien jalur  langung  kualitas  sumberdaya  manusia  terhadap  akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang sebesar 0.276, maka besarnya koefisien jalur tidak langsung tadi adalah lebih kecil (0.069<  0.276). Sehingga dapat dikatakan  bahwa  pengaruh  kualitas  sumberdaya  manusia  terhadap akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  daerah  melalui  penyajian  laporan keuangan bukanlah pengaruh yang dominan.
Temuan yang sama juga terjadi pada besaran pengaruh tidak langsung tekanan  eksternal  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  daerah melalui  penyajian  laporan  keuangan.  Hasil  analisis  menunjukan  bahwa besarnya koefisien  jalur langsung  tekanan  eksternal  terhadap  akuntabilitas pengelolaan  keuangan  daerah  (0.580)  adalah  lebih  besar  dibandingkan besarnya  koefisien  jalur  tidak  langsung  sebesar  0.020  melalui  penyajian laporan keuangan (0.580 > 0.020).
Berdasarkan temuan pada kedua jalur tidak langsung tersebut, maka sekali lagi dapat dikatakan bahwa pengaruh tidak langsung dari kedua jalur diatas  bukanlah  pengaruh  yang  dominan  karena  besarannya  lebih  kecil dibandingkan jalur langsungnya.
Temuan  ini  menunjukan  bahwa  tanpa  dimediasi  oleh  tekanan eksternal, kualitas  sumberdaya  manusia  dan  tekanan  eksternal tetap  akan mempengaruhi  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  daerah  SKPD  pada Provinsi  Papua.  Namun,  pengaruh  total  sebagai  hasil  akumulasi  dari pengaruh  langsung  dan  tidak  langsung  dari  kedua  jalur  tersebut  tentunya akan  semakin  mempertinggi  tingkat  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan daerah SKPD pada Provinsi Papua.

## KESIMPULAN
Kualitas sumber daya manusia terbukti berpengaruh langsung secara positif dan signifikan terhadap penyajian laporan keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Papua.
Pemanfaatan  teknologi  informasi  terbukti  berpengaruh  langsung secara  positif  dan  signifikan  terhadap  penyajian  laporan  keuangan  pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Papua.
Tekanan eksternal terbukti berpengaruh langsung secara positif tetapi tidak  signifikan  terhadap  penyajian  laporan  keuangan  pada  Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Papua.
Kualitas  sumberdaya  manusia  terbukti  berpengaruh  langsung  secara positif  dan  signifikan  terhadap  akuntabilitas  pengeloaan  keuangan  daerah pada  Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  maupun  secara  tidak  langsung melalui  penyajian  laporan  keuangan  pada  Organisasi  Perangkat  Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Papua.
Pemanfaatan  teknologi  informasi  terbukti  berpengaruh  langsung secara  positif  dan  signifikan  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan daerah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Papua.
Tekanan eksternal terbukti berpengaruh langsung secara positif tetapi tidak  signifikan  terhadap  akuntabilitas  pengeloaan  keuangan  daerah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun secara tidak langsung melalui penyajian  laporan  keuangan  pada  Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD) Pemerintah Provinsi Papua.

## DAFTAR PUSTAKA
Aliyah  Siti.  (2012).  Pengaruh  Penyajian  Laporan  Keuangan  Daerah  Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Kabupaten  Jepara. Akuntansi & Auditing Volume, 8/No. 2/Me, 97 –189.
Azlan, M., Herwanti, T., & Pituringsih, E. (2015). Pengaruh Kualitas Sumber
Daya  Manusia,  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi,  Pengendalian Intern  Akuntansi,  dan  Pengawasan  Keuangan  Daerah  PAda  SKPD Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, 3(2), 188 –198.
Bahrullah, A. (2002). Fungsi Manajemen Keuangan Daerah.
Fadila,  A.(2009).  Aksesibilitas,  Penyajiandan  Penggunaan  Informasi Keuangan  Daerah  (Studipada  Kota  dan  KabupatenTegal).  Jurnal Akuntansi. Universitas Negeri Padang.
Frumkin, P., & Galaskiewicz, J. (2004). Institutional Isomorphism and Public Sector Organizations. Journal Of Public Administration Research and
Theory.
Ferdinand,  A.  (2014).  Metode  Penelitian  Manajemen.  Semarang:  Badan
Penerbit Universitas Diponegoro.
Imam  Ghozali.  (2005).  Aplikasi  Analisis  Multivariate  Dengan  SPSS.  (B.  P.
UNDIP, Ed.). Semarang.
Imam  Ghozali.  (2013).  Aplikasi  Analisis  Multivariate  Dengan  Program  IBM SPSS  21  Update  PLS  Regresi  (7th  ed.).  Semarang:  Universitas Diponegoro.
Johannes  Sihaloho.  (2013).  Pengaruh  Tekanan  Ekternal,  Ketidakpastian
Lingkungan  dan  Komitmen  Manajemen  Terhadap  Penerapan Transparansi  Pelaporan  Keuangan  (Studi  Pada  Satuan  Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hillir), (1), 1 –15. Jurnali, T., & Supomo, B. (2002). Pengaruh Faktor-Faktor Kesesuaian Tugas Teknologi  dan  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  terhadap  Kinerja Akuntan Publik, 5(2), 63 –77.
Mardiasmo. (20014). Akuntansi Sektor Publik (2nd ed.). Yogyakarta: Andi. Meyer  J. W. and B. Rowan. (1997). Institutionalized Organizations:  Formal Structure as Myth and Ceremony. American Journal of Sociology, 85, 340 –63.
Rohman.  (2009).  Aksesibilitas,  Penyajiandan  Penggunaan Informasi Keuangan Daerah (Studipada Kota dan KabupatenTegal). Jurnal Akuntansi, XIII. No.0, 252 –264.
Wayan,  N.,  Dewi,  S.,  Sujana,  E.,  &  Sinarwati,  N.  K.  (2015).  KEUANGAN  ( Studi Kasus Pada SKPD Kabupaten Karangasem ),