## COSTING:Journal of Economic, Business and Accounting
Volume 6 Nomor 1, Juli-Desember 2022 e-ISSN : 2597-5234

## THE ROLE OF BUMDES TOWARDS ECONOMIC IMPROVEMENT OF THE COMMUNITY IN PRABUMULIH CITY VILLAGE

## PERAN BUMDES TERHADAP PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DI DESA KOTA PRABUMULIH
Amandin 1 , Yelli Aswariningsih 2
Universitas Prabumulih 1,2 amandinypp50@gmail.com 1 , yelliaswariningsih@gmail.com 2

## ABSTRACT
The purpose of this study is to determine poverty alleviation policies through the Village Fund  and  strengthening  village  autonomy  in  Prabumulih  City.  This  research  was conducted in the villages of Jungai, Sinar Rambang, Rambang Senuling, Karangan, Talang Batu, Kemang Tanduk. This study aims to determine the role of BUMDES in improving the economy of the community in Prabumulih City Village. This research includes descriptive research, namely to find out the value of each variable, either one or more variables are independent in nature to get an overview of these variables. The data used in this study are primary  and  secondary  data,  while  the  data  collection  methods  in  this  study  were observation,  documentation  and  interviews.  The  analytical  technique  used  is  qualitative analysis. The method in this study is a qualitative method using Focus Group Discussion (FGD),  interviews  with  parties  related  to  poverty  alleviation  issues  (Village  Consultative Body  officials,  Village  Heads,  Village  Treasurers,  Village  Secretary,  Planning  Chair, General Chairperson, Kaur Kauangan , Head of Government, Head of People's Welfare, Head  of  Development,  community  leaders.  Furthermore,  the  number  of  poor  people  in Prabumulih City is still high, namely BPS data of 43,464 people. The results of the analysis show  that  the  role  of  Bumdes  in  Prabumulih  City  has  been  running,  such  as  running  a micro credit business. , run rental services, run cattle farming agribusiness and overall it can  improve  the  village  economy,  only  the  performance  of  the  bumdes  has  not  been maximized, namely business development and creating wide employment opportunities for the community and increasing the city's original income as expected.
Keywords: Village Owned Enterprise Management (BUMDes), Economic Improvement

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  ini  yakni  untuk  mengetahui  kebijakan  pengentasan  kemiskinan  melalui Dana  Desa  dan  penguatan  otonomi  Desa  di  Kota  Prabumulih.  Adapun  penelitian  ini dilakukan  di  desa  Jungai,  Sinar  Rambang,  Rambang  Senuling,  Karangan,  Talang  Batu, Kemang  Tanduk.    Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui peran  BUMDES Terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat Yang Ada Di Desa Kota Prabumulih. Penelitian ini termasuk  penelitian  deskriptif  yaitu  untuk  mengetahui  nilai  masing-masing  variabel,  baik satu variabel atau lebih sifatnya independen untuk mendapatkan gambaran tentang variabel- variabel tersebut. Data yang digunakan dalam penelitian ini yatiu data primer dan sekunder, sedangkan metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah obeservasi, dokumentasi
dan  wawancara.  Teknik  analisis  yang  digunakan  adalah  analisis  kualitatif.  Metode  dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yakni menggunakan Focus Group Disussion (FGD), wawancara  dengan  pihak-pihak  yang  berhubungan  dengan  masalah  pengentasan kemiskinan  (pejabat  Badan  Permusyawaratan  Desa,  Kepala  Desa,  Bendahara  Desa, Sekretaris Desa, Kaur Perencanaan, Kaur Umum, Kaur Kauangan, Kaur Pemerintah, Kaur Kesejahteraan  Rakyat,  Kaur  Pembangunan,  tokoh  masyarakat.  Selanjutnya  jumlah penduduk  miskin  yang  ada  di  Kota  Prabumulih  masih  tinggi  yakni  data  BPS  sejumlah 43.464 jiwa. Hasil analisis menunjukkan bahwa peran bumdes di Kota Prabumulih sudah berjalan,  seperti  menjalankan  sebuah  usaha  perkrediatan  mikro,  menjalankan  jasa persewaan,  menjalankan  agribisnis  pertenakan  sapi  dan  dari  keseluruhan  tersebut  dapat meningkatkan  perekonomian  desa,  hanya  kinerja  dari  bumdes  tersebut  belum  maksimal yaitu pengembangan usaha dan menciptakan lapangan pekerjaan yang luas bagi masyarakat dan meningkatkan pendapatan asli kota sesuai yang diharapkan.
Kata  Kunci :  Pengelolaan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes),  Peningkatan Perekonomian

## PENDAHULUAN
Pembangunan  nasional  dilakukan dari  pinggiran  dengan  cara  memperkuat daerah-daerah kecil dalam rangka negara kesatuan seperti halnya pada desa 12 desa yang  ada  di  kota  prabumulihi.  Desa merupakan  bagian  wilayah  terbawah  dan sudah  bisa  dipandang  sebagai  daerah miskin  menjadikan  pemerintah  memiliki tugas  untuk  memberi  perhatian  yang besar  dalam  membantu  mengetaskan kemiskinan. Pembanguanan desa menjadi perhatian  yang  besar  dalam  membantu mengetaskan  kemiskinan.  Pembangunan desa  menjadi  salah  satu  langkah  digarda belakang sebagai strategi dalam membantu  mewujudkan  Negara  yang makmur  dan  sejahtera.  Menurut  UU  No.
4  tahun  2014  menyebutkan  bahwa pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan  desa  pada  hakikatnya untuk  membangun  kemandirian.  Melalui pemberdayaan  masyarakat.  Pedesaan dapat  berkembang  untuk  meningkatkan produktivitas dan keanekaragaman usaha,
membangun  dan  memperkuat  institusi yang  mendukung  rantai  produksi  dan pemasaran.
Serta mengoptimalkan sumber  daya  sebagai  dasar  pertumbuhan Perekonomian pedesaan.
Penguatan  dan  pengembangan dasar  Perekonomian  pedesaan  sudah sejak  lama  dijalankan  oleh  pemerintah melalui  berbagai  program.  Namun berbagai upaya tersebut belum memberikan  hasil  yang  memuaskan sebagaimana  yang  diinginkan,  intervensi yang  terlalu  besar  yang  dilakukan pemerintah  menjadi  salah  satu  faktornya (Nurhayati, 2018). karena melalui
Intervensi yang besarjustru mengakibatkan terhambatnya daya kreativitas  dan  inovasi  masyarakat  desa adalam menjalankan Perekonomian desa. Masih  besarnya  dominasi  pemerintah dalam proses-proses pembuatan kebijakan. Perencanaan kegiatan Perekonomian masyarakat, pengangguran,  dan  pengelolaan  sumber daya. Pemeritah kota Prabumulih melakukan pengupayaan dengan memaksimalkan dana desa yang
dikucurkan untuk program-program seperti  halnya  mendirikan  BUMDes ditiap-tiap  daerah  yang  diyakini  bisa menjadi  solusi  pengetasan  kemiskinan dan mengurangi ketimpangan Perekonomian.  BUMDes  yang  dibentuk sebagai  ujung  tombak  pembangun desamasih banyak yang belum
menjalankan  atau  masih  banyak  desa yang  tidak  memiliki  BUMDes.  Sehingga keberadaan  BUMDes  belum  efektif  dan belum  mampu  memberikan  pengaruh positif  bagi  perkembangan  desa  saat  ini. Di Desa yang berada di Kota Prabumulih sudah  memiliki  66  BUMDes.  BUMDes Kota  Prabumulih  pada  tahun  2016 memiliki  program  yang  bergerak  di bidang  barang  campuran,  namun  hanya berjalan  sekitar  satu  tahun.  Dan  pada tahun  2017  BUMDes  Kota  Prabumulih berganti menjadi program usaha peternakan (pengemukan sapi) dan masih aktif sampai sekarang.
Program  BUMDes  adalah  salah satu  langkah  jitu  pemerintah  untuk mengengurangi  kemiskinan  masyarakat desa. Keberadaan BUMDes Kota Prabumulih diharapkan dapat menggerakkan  kegiatan  Perekonomian masyarakat dengan baik. Dengan memberi  peluang  kepada  masyarakat untuk  berkembang  sesuai  kemampuan melalui  sumber  daya  alam  dan  potensi desa lainnya. Maka didirikannya BUMDes Kota Prabumulih akan menjadi penggerak  Perekonomian  masyarakat didesa yang berada di Kota Prabumulih.
Berdasarkan  permasalahan    diatas maka  penelitian  ini  dapat  dirumuskan yaitu Bagaimana peran Bumdes Terhadap
Peningkatan  Perekonomian  Masyarakat
Di  Desa  Kota  Prabumulih  dan  bertujuan untuk mengetahui Peran Bumdes Terhadap  Peningkatan  Perekonomian
Masyarakat Di Desa Kota Prabumulih.
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
BUMDes  adalah  lembaga  usaha desa  yang  dikelola  oleh  masyarakat  dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat  perekonomianan  desa  dan membangun  kerekatan  sosial  masyarakat yang  dibentuk  berdasarkan  kebutuhan dan potensi desa.
Menurut  (Manikam,  2010)  Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga  usaha  desa  yang  dikelola masyarakat  dan  pemerintah  desa  dalam upaya    memperkuat    Perekonomianan desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan  potensi  desa.  Berdasarkan  peraturan Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah Tertinggal  Dan  Transmigrasi  Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian,  Pengurusan  Dan  Pengelolaan, Dan  Pembubaran  Badan  Usaha  Milik Desa  menyatakan  bahwa  badan  usaha milik  desa,  yang  selanjutnya  disebut BUMDes,  adalah  badan  usaha  yang seluruh  atau  sebagian  besar  modalnya dimiliki  oleh  desa  melalui  penyertaan secara  langsung  yang  berasal  dari kekayaan  desa  yang  dipisahkan  guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. BUM Desa merupakan suatu badan usaha  bercirikan  Desa  yang  dalam pelaksanaan kegiatannya disamping untuk membantu
penyelenggaraan Pemerintah  Desa,  juga  untuk  memenuhi kebutuhan  masyarakat  Desa.  Undang-
Undang  Republik  Indonesia  Nomor  6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyebutkan bahwa BUMDesa dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk mendayagunakan segala potensi Perekonomian, kelembagaan Perekonomianan. BUMDesa  harus  memiliki  perbedaan dengan lembaga ekonomi lainnya. Hal ini dimaksud  agar  keberadaan  dan  kinerja
BUMDesa  dapat  member  konstribusi yang  signifikan  terhadap  peningkatan kesejahteraan  warga  desa.Disamping  itu agar  tidak  berkembang  sistem  usaha kapitalis dipedesaan yang dapat mengganggu nilai-nilai kehidupanmasyarakat (Supriyanto, 2017).
Dinamika  Sistem  Pembangunan (2007),  yaitu  bahwa  tujuan  pendirian BUMDes, yaitu:
1. Meningkatkan Perekonomianandesa
2. Meningkatkan pendapatan aslidesa
3. Meningkatkan  pengelolahan  potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat;dan 4. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan Perekonomian pedesaan Menurut  (Yeni  Fajarwati,  2016) Pendiri  dan  pengolaan  BUMDes  adalah merupakan perwujudan pengelolaan Perekonomian  produktif  desa  yang dilakukan  secara  kooperatif,  partisipatif, emansipatif,  transparansi,  akuntabel,  dan sustainable. Oleh  karena  itu  perlu  upaya serius  dalam  menjadikan  pengelolaan BUMDes  tersebut  berjalan  efektif, efisien, proposional dan mandiri.
Menurut  Bapenas  (Atmojo,  2015), fungsi dari BUMDes itu sendiri adalah :
a. Pembentukan usaha baru yang berakar dari sumber daya yangada
b. Meningkatkan lesejahteraan masyarakat desa c. Peningkatan kesempatan berusaha dalam rangka memperkuat otonomi desa dan mengurangi pengangguran d. Membantu  pemerintah  desa  dalam mengurangi dan meningkatkan kesejahteraan warga terutama masyarakat miskin didesanya. e. Memberikan pelayanan sosial (misalnya:  pendidikan  dan  kesehatan) kepada masyarakat desa Prinsip–Prinsip  Pengelolaan  Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  Dan Transmigrasi  Republik  Indonesia  Nomor 4  Tahun  2015  Tentang  Pendirian, Pengurusan  Dan  Pengelolaan,  Dan Pembubaran  Badan  Usaha  Milik  Desa, menyebutkan bahwa, pendirian BUMDesa bertujuan : a. Meningkatkan Perekonomianan Desa
b. Mengoptimalkan  aset  Desa  agar bermanfaat untuk kesejahteraanDesa
c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi Perekonomian Desa d. Mengembangkan  rencana  kerja  sama usaha  antara  deasa  dan/atau  dengan pihakketiga
e. Menciptakan  peluang  dan  jaringan pasar  yang  mendukung  kebutuhan layanan umumwarga
f. Membuka lapangankerja; g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan  umum,  pertumbuhan  dan pemerataan Perekonomian Desa;dan
h. Meningkatka  pendapatan  masyarakat Desa dan Pendapatan AsliDesa.
2. Peningkatan Perekonomian Masyarakat Peningkatan berarti kemajuan, perubahan, perbaikan. Sedangkan perekonomianan  yang  mempunyai  kata dasar Perekonomian berarti ilmu mengenai asas-asasproduksi,distribusi dan  pemakaian  barang–barang  serta kekayaan  (seperti  hanya  keuangan, perindustrian  dan  perdagangan).  Dari pengertian  tersebut  dapat  disimpulkan bahwa peningkatan Perekonomian adalah suatu  perubahan  jenjang  atau  perbaikan kondisi dari Perekonomianan yang lemah kearah  perekonomianan  yang  lebih  baik atau mengalami kemajuan dari
sebelumnya. Adapun indikator peningkatan Perekonomianan masyarakat menurut Sri Eka 1) Sumber daya alam 2) Sumber DayaManusia
3) Ilmu Pengetahuan DanTeknologi
4) Budaya
5) Sumber Daya  Modal
3. State Of The Art Adapun  maksud State  of  the  art membahas  perihal  penelitian  yang  telah dilakukan  dan  diteliti  oleh  peneliti sebelumnya  mengenai  dana  BumDes menggunakan  metode  kualitatif.  Adapun beberapa  penelitian  sebelumnya  yang telah diteliti, diantaranya yaitu:
Penelitian  oleh  Muhammad  Fajar Nandra  Caya,  Ety  Rahayu,  tahun  2019 dengan  judul  Dampak  Bumdes  Terhadap Kesejateraan  Masyarakat  Di  Desa  Air Batu  Buding,  Kabupaten  Belitung,
Provinsi  Bangka  Belitung  Menggunakan metode pelitian yaiitu Pendekatan
Kualitatif    Dan  menggunakan  teknik wawancara  mendalam  dan  observasi, dengan hasil penelitian telah menunjukan bahwa  BUMDes  telah  memberikan dampak  terhadap  perekonomian  desa. BUMDes  memberikan  dampak  terhadap pengembangan usaha masyarakat di Desa Aik  Batu  buding.  Selain  itu  BUMDes mendorong  masyarakat  untuk  memulai sebuah  usaha  baru  sesuai  potensi masyarakat  dampak  BUMDes  lainya yaitu meningkatkan tara pendidikan
Penelitian  oleh  Samardik  tahun 2015,  dengan  judul  penerapan  usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Peningkatan  Perekonomian  Masyarakat (Studi  Pada  BUMDes  Desa  Pecan  Tebih Kecamatan  Kepenuhan  Hulu  Kabupaten Rokan  Hulu)  Menggunakan  metode deskriftip,  hanya  menguraikan  hasil  dari pertanyaan wawancara saat
dilapangan,hasil  dari  penelitian  diperoleh peningkatan  perekonomian  hanya  terjadi pada  pengguna  dana  BUMDes  dibidang perdagangan gorengan, perdagangan barang pecah belah, perdagangan kelontong, pada perkebunan kelapa sawit dan  bidangjasa.  Namun  pada  perkebunan karet belum tejadi peningkatan perekonomiannya.  Untuk  itu  penulis menyarankan  kepada  pengguna  dana BUMDes harus mempertahankan peningkatan perekonomiannya dan mengembangkan  hasil  usahanya  dan berhati-hati  dalam  menggunakan  dana yang  di  peroleh.  Bagi  pihak  BUMDes harus kontroling dan sekaligus memberikan  pandangannya  lebih  baik kepada pengguna dana BUMDes tersebut.
Penelitian  oleh  Eka  Cahyandi  dkk, tahun  2019  judul    analisis  pengaruh BUMDes Dalam Menopang Kesejateraan Masyarakat  Kecamatan  Kepil  Kabupaten Wonosobo (Studi Empiris pada BUMDes Silatri  Indah  Desa  Beran  Dan  bumdes Srikandi  Desa  Ropoh)  Menggunakan pendekatan  Kualitatif  Dan  pengumpulan data dilakukan melalui observasi wawancara  dan  trianggulasi,  hasil  dari BUMDes  mampu  memberikan  manfaat kepada masyarakat Kepil umumnya, Desa Beran  dan  Desa  Ropoh  khususnya,  dari segi kesejateraan dan pendapat masyarakat  meningkat.  Hal  ini  dapat  di buktikan  berdasarkan  program  dan kinerja BUMDes yang membantu meningkatkan  pembangunan  Desa  Beran dan Ropoh menjadi lebih baik.
Penelitian oleh Jaryono Tohir tahun 2019,  judul  penelitian  Analisis  Kinerja BUMDes “Mitra Usaha Makmur” Dalam Pengaruh  Terhadap  Pendapatan  ASLI
Desa  (PADes)  Desa  Susukan  Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas, Menggunakan  pendekatan  Kualitatif  dan pengumpulan  data  dilakukan  dengn  cara
wawancara  mendalam,  obsrvasi,  studi kepustakaan  dan  dokumentasi,  Hasil penelitian  terhadar  kinerja  BUMDes “Mitra  Usaha  Makmur”  Desa  Susunan ditinjau dri pengaruhnya terhadap Penerima  Pendapat  Asli  Desa  (PADes) Desa Susunan sudah mampu memberikan kontribusi  dalam  pembelian  sumbangan terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes)

## Kerangka Konsep
Tujuan  akhir  penelitian  ini  adalah untuk mengetahui peningkatan Perekonomianan  masyarakat  di  Desa yang  berada  di  Kota  Prabumulih  dengan menganalisis Peran Peningkatan Perekonomian  Masyarakat  Desa.  Untuk lebih  jelasnya  akan  disajikan  kerangka konseptual  yang  dapat  dilihat  pada gambar dibawah ini:

## Gambar1. Kerangka Konseptual

## METODE JenisPenelitian
Penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian  Deskriptif  dengan  pendekatan kualitatif.  Deskriptif  merupakan  data yang  dikumpulkan  berupa  kata-kata,
gambar dan bukan angka-angka. Penelitian  Kualitatif  adalah  penelitian yang  bermaksud  untuk  memahami fenomena  tentang  apa  yang  dialami  oleh subjek  penelitian  misalnya  perilaku ,persepsi,  motivasi,  tindakan,  dan  lain- lain,secara  holistic,  dan  dengan  cara Proposal  dalam  bentuk  kata-kata  dan bahasa,  pada  suatu  konteks  khusus  yang alamiah  dan  dengan  memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2016).

## Fokus Penelitian
Fokus  penelitian  ini  menggunakan pendekatan  kualitatif  dengan  alasan bahwa pendekatan kualitatif lebih mudahdisesuaikan  apabila  dihadapkan pada  kenyataan  dilapangan  karena pendekatan kualitatif bersifat dinamis.

## Lokasi dan Waktu Penelitian
Tempat  Penelitian  dilakukan  di Desa  yang  berada  di  Kota  Prabumulih yang beralokasi di desa yang  beradaa di Kota Prabumukih yang BUMdes Sedangkan waktu yang digunakan selama penelitian  kurang  lebih  6  bulan    dimulai bulan  juni  sampai  dengan  November 2022. Dimana jumlah Desa BUMdes kota Prabumulih  12  desa  yang      sangat berperan  terhadap  adanya  BUMDes dikarenakan  12  desa  tersebut  sangat beruntung    karena  memiliki      bumdes yang  masih aktif

## SumberData
Sumber    data  dalam  penelitian  ini diperoleh melalui dua cara, yakni sebagai berikut:
1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung  dengan  cara  melakukan wawancara langsung kepada informan yang  telah  dipilih  yaitu,  Kepala  Desa, Direktur BUMDes, Sekretaris BUMDes Dan MasyarakatDesa
2. Data  Sekunder  yaitu  data  diperoleh dari  dokumen  –dokumen  serta  arsip- arsip  yang  ada  di  BUMDes  Kota Prabumulih tersebut, dan hasil penelitian  kepustakaan  dan  dari instansi lainnya yang terkait.

## Pengumpulan Data
Pengumpulan  data  yang  terdapat dalam  penelitian  ini  yang  dilakukan secara  langsung  melalui  metode  atau langkah sebagai berikut (Sugiono, 2018), wawancara, observasi, dokumentasi

## Instrument Penelitian
(Heri  Suwanto,  2016)  Dalam penelitian  kualitatif  instrument  utamanya adalah :
3. Penelitian Sendiri 4. Interview Guide (pedoman wawancara) 5. Alat  bantu  berupa  dokumen ,  tape recorder , lembar catatan dan kamera

## Teknik Analisis Data
Semua  data  akan  didapatkan  dari hasil  pengamatan,  dokumentasi  dan wawancara  dengan  semua  pihak  yang terlibat dalam
penelitiannantinya.
Penelitian  Kualitatif  sebagai  human instrument  berfungsi  menetapkan  fokus penelitian,  memilih  informan  sebagai sumber  data,  melakukan  pengumpulan data,  menilai  kualitas  data,  analisis  data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan  atas  temuannya  (Sugiono, 2013). HASIL DAN PEMBAHASAN Deskripsi Karakteristik Objek Penelitian Badan  usaha  milik  desa  yang sering disebut  dengan  BUMDes adalah
sebuah  lembaga  usaha  desa  yang dikelolah  oleh  pemerintah  desa  juga masyarakat  desa  tersebut  dengan  tujuan untuk  memperkuat  perekonomian  desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi  yang  ada  di  desa  tersebut.
BUMDes  merupakan  sebuah  badan usaha yang mampu membantu masyarakat  dalam  segala  hal  antara  lain memberikan  kredit  mikro,  memberikan pelayanan  jasa,  membentuk  usaha peternakan  sapi,  menjadi  peluang  usaha atau  lapangan  pekerjaan,  menambah wawasan  masyarakat  desa.  Ciri  -  ciri yang dimiliki oleh BUMDes ;
1. Meningkatkan

## perekonomian
masyarakat desa Bumdes  di  Kota  Prabumulih  telah meningkatkan perekonomian masyarakat desa  karena  badan  usaha  tersebut  telah memberikan kredit usaha bagi masyarakat  yang  membutuhkan  modal usaha  dan  pengembangan  usahanya otomatis  ada  perputaran  perekonomian desa  sudah  terjadi.  Badan  usaha  milik desa  berperan  membantu  memberikan modal usaha pada masyarakat desa yang membutuhkannya.

## 2. Meningkatkan

## kesejahteraan masyarakat desa
Bumdes  di  Kota  Prabumulih meningkatkan  kesejahteraan  masyarat desa  sebagian  kecil  karna  masyarakat desa  diberikan  kredit  untuk  usaha  dan pengembangan  usahanya  otomatis  ada peningkatan  karena  usaha  masyarakat tersebut  berkembang  dan  pendapatan bertambah

## 3. Meningkatkan  pendapatan  asli desa
Badan  usaha  milik  desa  adalah usaha  yang  dikelolah  oleh  pemerintah
desa  dan  dari  hasil  usaha  tersebut terdapat  pembagain  hasil  dari  bumdes dan pemerintah desa tergantung kesepakatan,  misalnya  saja  ada  bumdes memberikan  pembagian  hasil  10  % untuk pemerintah desa dalam pertahun.
Deskripsi Geografis Keadaan Geografis
Gambar 3. Keadan Geografis https://www.kotaprabumulih.go.id/new/ geografis/

## Deskripsi kelembagaan
Dalam UU Nomor 32 tahun 2014
dan  PP  Nomor  12  tahun  2005  di amanatkan masyarakat dan desa, pemerintah  desa  dapat  mendirikan Badan  usaha  milik  desa  sesuai  dengan kebutuhan  dan  potensi  desa.   Dalam  hal ini  perencanaan  dalam  pembentukan badan  usaha  milik  desa  dibangun  atas hasil  musyawarah  dan  kesepakatan pemerintah  desa  dan  masyarakat  desa. Bumdes  di  Kota  Prabumulih  ada didirikan  mulai  tahun  2016,  ada didirikan  tahun  2016  dan  secara keseluruhan  bumdes  hanya  didirikan tahun  tersebut.  Bumdes  sebagai  badan usaha  desa  seharusnya  berpengaruh terhadap  peningkatan kesejahteraan masyarakat.  Bumdes  sebagai  sebuah program yang dirancang oleh pemerintah  desa  dan  masyarakat  desa tersebut dengan tujuan
untuk meningkatkan  taraf  hidup  masyarakat
yang  lebih  baik  di  desa.  Sebagai  badan usaha  desa  tentunya  harus  dikelola secara  bersama  untuk  kepentingan bersama  dan  dapat  meningkatkan pendapatan  asli  desa  yang maksimal.

## Tabel 1 . Data Bumdes di Kota
Prabumulih
Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

## Paparan Dimensi Penelitian
Kota  Prabumulih  terdapat  12  desa dan  25  kelurahan,  dan  seluruh  desa tersebut terdapat badan usaha milik desa. Pemerintah  desa  yang  diharapkan memberi  stimulus  bagi  pengelolaan usaha  desa  dan  menggerakkan  roda perekonomian  di  pedesaan.  Stimulus yang  seharusnya  adalah  pemberian kelembagaan yang dikelolah sepenuhnya oleh  masyarakat  desa.  Bumdes  adalah badan usaha milik desa yang diharapkan dapat memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional. Kehadiran bumdes tersebut minimimal memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa.
Masyarakat  tak  perlu  lagi  ke  kota mencari  pekerjaan  karena  dengan adanya bumdes yang dapat memfasilitasi modal dan wadah dalam mengembangkan sebuah usaha di desa. Usaha  yang  dikembangkan  oleh masyarakat  minimal  sesuai  dengan kebutuhan masyarakat desa dan permintaan masyarakat perkotaan. Bumdes  adalah  wadah  yang  paling
potensial memproduksi  apa  yang dibutuhkan  masyarakat  pada  umumnya.
Bumdes  salah  satu program  pemerintah desa  yang  dapat  memberdayakan masyarakat  dalam  mengelolah  usaha, dan hasil usaha tersebut dapat memberikan  kontribusi  pada  desa  dan meningkatkan pendapatan desa.
Sebelum  melakukan  pembentukan sebuah  usaha  maka  terlebih  dahulu pengurus  badan  usaha  milik  desa mengidentifikasi  potensi  desa  untuk menentukan  usaha  apa  yang  paling cocok  dijalankan  di  desa  tersebut. Bumdes  salah  satu  program  pemerintah dan setiap pemerintah desa menjalankan program  tersebut.  Badan  usaha  yang  di kenal di masyarakat adalah sebuah usaha yang di kelolah oleh pemerintah desa.
Badan  usaha  di  desa  Kota Prabumulih  bergelut  pada  kelembagaan ekonomi  dan  bisa  diarahkan  pada kelembagaan  agribisnis.  Seperti  yang kita ketahui pada umumnya badan usaha milik desa tersebut memiliki peran yaitu; 1.Membuat  usaha  dengan  potensi desanya.2.petakan usaha unggulan  desa,
3.memasarkan  produk, 4. Meningkatkan pendapatan  asli desa, 5.Memberdayakan masyarakat desa, 6.Menciptakan masyarakat mandiri.
Adapun  usaha  yang  dikelolah Badan  usaha  milik  desa  di  desa  Kota Prabumulih  yaitu  ;  perkreditan  mikro, persewaan,  Agribisnis  peternakan  sapi. Dalam  peminjaman  perkreditan  mikro ada  syarat  yang  harus  di  lakukan  oleh masyarakat  yaitu;  1.  Warga  desa tersebut,  2.  Mengisi  buku  administrasi peminjaman,  3.  Membayar  registrasi yang  telah  ditetapkan,  4.  Ada  jaminan seperti BPKB kendaraan atau PBB pajak bangunan,  5.  Tanda  tangan  kontrak perjanjian  peminjaman  di  atas  materai enam ribu.
Perkreditan  mikro  adalah  salah satu  usaha  yang  banyak  dijalankan  oleh badan  usaha  milik  desa  di  desa  Kota Prabumulih. Masyarakat yang
melakukan  kredit  yaitu  ;  Masyarakat desa  yang  mau  membuat  usaha  atau mengembangkan  usahanya,  sekretris desa,  keluarga  aparat  desa.  Dalam perkreditan  mikro  ada  suku  bunga  yang dijalankan  oleh  pengurus  yaitu  15% dalam jangka waktu 10 bulan. Hal yang terjadi masyarakat desa yang meminjam kredit dikenakan suku bunga kredit 15 % sedangkan  aparat  desa  atau  keluarga aparat desa dikenakan suku bunga kredit 10  %.  Kemudian  aturan  perkeditan mikro tergantung kesapakatan si peminjam dan pengelolah kredit. Kesepakatan biasa perbulan, pertriwulan, dan pertahun sesuai kesepakatan.  Misalnya  ada  masyarakat desa yang melakukan transaksi perkeditan  mikro  sebesar  Rp.3.000.000 dalam  jangka  waktu  10  bulan  dengan bunga  15%  perbulan,  maka  masyarakat tersebut  di  kenakan  suku  bunga  kredit Rp. 450.000,- dalam 10 bulan.
Masyarakat yang meminjam kredit dengan  tujuan  yaitu  :  1.  Usaha  jual  – jualan  di  desa,  2.  Usaha  menjahit  di desa, 3. Usaha pengembangan agribisnis peternakan ayam kampung. Dan nasabah yang  rata-  rata  yang  melakukan  kredit ada yang dua juta rupiah,  adan tiga juta rupiah,  ada yang lima juta rupiah.
Persewaan  yang  dijalankan  oleh badan  usaha  milik  desa  yaitu;  persewan minimixer dengan sewa pehari yaitu dua ratus  lima  puluh  ribu  rupiah  dalam  satu hari.  Agribisnis  peternakan  Sapi,  sapi yang dikembangkan yaitu sapi local dan sapi limusin.
Untuk agribisnis peternakan  sapi  modal  yang  digunakan yaitu  empat  puluh  juta  rupiah.  Modal empat puluh juta rupiah dijadikan usaha
peternakan  sapi  di  desa.  Modal  itu  di belikan sapi 4 ekor ; 3 ekor sapi lokal, 1 ekor  sapi  limusin.  Sapi  lokal  dengan harga rata- raja delapan jutaan per ekor, dan  sapi  limusin  dengan  harga  lima belas juta per ekor.
Hasil  pendapatan  jika  di  hitung usaha  peternakan  sapi  yaitu  ;  sapi  lokal pedapatan  per  ekor  dalam  satu  bulan yaitu  Rp.300.000,-  dengan  jumlah  tiga ekor maka 300.000 x 3 ekor = 900.000 x 12  bulan  =  10.800.000,-  dalam  satu tahun. Sapi limusin pendapatn per bulan rata – rata Rp.400.000,x 12 bulan = Rp.
4.800.000,- pertahun.
Jadi total
pendapatan  usaha  agribisnis  peternakan sapi  yaitu  Rp.10.800.000  sapi  lokal  + Rp.  4.800.000  sapi  limusin  =  Rp. 15.600.000.  Jadi  total  pendapatan  usaha peternakan  sapi  dalam  setahun  yaitu lima  belas  juta  enam  ratus  ribuh  rupiah dalam setahun.
Usaha  -  usaha  yang  di  jalan  di dalam  badan  usaha  milik  desa  itu  dapat meningkatkan  pendapatan  asli  desa karena  dalam  pertahun  hasil  usaha  di stor  di  kas  desa,  biasa  juga  hasil  di simpan  untuk  pengembangan  usaha pada badan usaha milik desa, hanya saja hasil  usaha  pad  badan  usaha  milik  desa belum memberikan hasil sesuai apa yang di harapkan.
Tabel 2. Matriks Interaksi pemanfaatan sumber daya organisasi
dan norma
Dapat di jelaskan bahwa pengurus badan  usaha  milik  desa  di  desa  Kota Prabumulih  dari  sumber  daya  fisik  dan
modal  yaitu  struktur  organisasi  ada dalam  bentuk  SK  pengurusan,  pengurus rata-rata  tiga  orang  dan  yang  aktif hanya  dua  orang,  modal  usaha  ada hanya  saja pengelolaan belum maksimal dalam  hal  pengelolaan  usaha  atau menjalankan usaha.
Organisasi badan usaha milik desa termasuk organisasi yang belum terorganisir  sumber  daya  manusianya, sehingga kurang kerjasama antar pengurus  itu  sendiri  maupun  kerjasama sama  pihak  pemerintah  desa,  kurangnya komunikasi antara pengurus dan pengurus lainnya.
Norma  atau  aturan-  aturan  di badan  usaha  milik  desa  belum  berjalan sebagaimana  mestinya,  misalnya  saja tidak profesiaonal dalam hal pengelolaan kredit mikro di desa tersebut.
Tabel 3. Matriks Pencapain Tujuan
Dapat  di  deskripsikan  bahwa badan  usaha  milik  desa  di  desa  Kota Prabumulih dilihat pencapaian tujuannya sudah  berjalan  hanya  belum  maksimal dalam pengelolaannya, dan tata hubungan antara seluruh pengurus badan usaha belum bersinergi dalam pencapaian  tujuan,  dan  pendapatan  dari badan  usaha  milik  desa  yang  cukup adalah usaha dibidang peternakan sapi di bandingkan usaha, usaha lainnya. Dalam hal  mengelolah  usaha  seluruh  badan usaha  milik  desa  memiliki  usaha perkreditan mikro padahal usaha menjanjikan  adalah  usaha  peternakan
dan  jasa.  Dapat  dijelaskan  bahwa  usaha perkreditan  mikro  pada  bumdes  adalah usaha yang tidak potensial lagi jalankan. Menurut  Jafar  (1994),  Fungsi  utama lembaga-lembaga ini adalah memberikan nilai tambah yang maksimum bagi pelaku utama agribisnis
(petani) di pedesaan.

## Tabel 4. Matriks Keunggulan dan
Kelemahan Badan  usaha  milik  desa  di  desa Kota Prabumulih sudah berjalan termasuk mampu mengelolah anggaran,  membuat  unit  –  unit  usaha misalnya  usaha  kredit  mikro,  usaha kredit mikro tersebut membantu masyarakat  dalam  hal  modal  usaha  atau pengembangan  usahanya,  kredit  mikro tersebut  menetapkan  bunga  15%  bagi masyarakat  yang  melakukan  kredit, kemudian  usaha  mini  mixer  ini  dapat menambah pendapatan, min mixer ini di persewakan dengan harga dua ratus ribu perhari,  kemudian  usaha  peternakan sapi.  Usaha  ternak  sapi  tersebut  telah mengasilkan pendapatan yaitu dua puluh juta  seratus  ribu  dalam  pertahun.  Hasil usaha    keseluruhan  tersebut  terdapat perputaran perekonomin di desa.
Peran  BumDes  dalam  meningkatkan perekonomian di Desa yang berada di Kota Prabumulih.
Bumdes  merupakan  pilar  kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga  social  ( social  institution )  dan komersil ( commercial institution ).
Bumdes sebagai lembaga social berpihak
kepada  kepentingan masyarakat  melalui kontribusi  dalam  penyediaan  layanan social.  Tujuan  pendirian  bumdes  antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes),
(Zulkarnain, 2004). Lembaga  Sosial  atau  disebut dengan  Bumdes  harus  berpihak  pada kepentingan masyarakat desa. Kehadiran Badan  Usaha  Milik  Desa  di  desa  yang berada  di  Kota  Prabumulih  merupakan harapan  bagi  pemerintah  desa  dan masyarakat  sebagai  pilar  ekonomi  yang berfungsih  sebagai lembaga  sosial dengan  berpihak  pada  kepentingan masyarakat melalui kontribusi penyediaan  layanan  jasa,  persewaan, perkreditan mikro, agribisnis yang dapat menujang pendapatan asli desa (PADes). Oleh karena itu, untuk meningkatkan perekonomian desa sesuai dengan  UU  desa  salah  satunya  adalah melakukan terobosan melalui pembentukan  Badan  Usaha  Milik  Desa (Bumdes).  Bumdes  di  rancang  untuk meningkatkan  perekonomian  desa  dan kesejahteraan bagi masyarakat desa.Bumdes bisa menjadi pusat perekonomian  di  desa  dan  dan memasarkan produk unggulan desa.
Bumdes  juga  salah  satu  program pemerintah desa dan masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat  desa  pada umumnya.Sebagai sentra  ekonomi  pedesaan  diharapkan bumdes memiliki peran dalam meningkatkan  perekonomian  desa  dan mendongkrak pendapatan asli desa. Untuk meningkatkan pembangunan  nasional  harus  dimulai dari  bawah,  yaitu  pembangunan  secara bottom  up.  Pembangunan  nasional  bisa berhasil jika dilakukan dengan mengintegrasikan pembangunan pedesaan sebagai ujung tombak
pemerintah  pusat.  Melalui  UU  Desa tahun 2014, pemerintah sudah menyiapkan berbagai program pendampingan  dan  pembangunan  desa secara  menyeluruh.  Melalui  dana  1,4 Miliyar  yang  dicanangkan  pemerintah untuk pembangunan desa menjadi angin segar  bagi  pemerintah  desa  dalam mengoptimalkan pembangunan desanya, ( Chikamawati, 2015).
Diharapkan  dengan  munculnya UU 6/2014 dapat memberikan suntinkan semangat dalam meningkatkan perekonomian desa yang berada di Kota Prabumulih. Tidak hanya itu, pemerintah desa juga seharusnya melakukan pengelolaan  dana  desa  dengan  baik, terutama  dalam  membentuk  BUMdes  di desa masing-masing dengan memberikan  suntikan  dana  yang  cukup sehingga  badan  usaha  bisa  berkembang dengan  baik  dan  masyarakat  desa  bisa sejahtera. Bumdes  di  desa  yang  berada  di Kota Prabumulih tidaklah asing ditelinga  masyarakat,  dengan  kehadiran bumdes  dapat  membuat  masyarakat sejahtera dan dapat memberikan permodalan  usaha  mikro.  Seperti  yang diungkapkan  oleh  pak  abbas  selaku direktur  bumdes  di  Desa  Karang  Bindu mengatakan  bahwa  kinerja  bumdes  di desa ini sudah bagus karena modal yang didapatkan  dari  desa  semua  terkelolah dengan  baik  dan  masyarakat  juga  dapat menikmati  mafaatnya  karena  dapat meminjam  modal  usaha  untuk  usaha mikro dan untuk pengembangan usahanya. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)  dibentuk  dan  didirikan berdasarkan  inisiatif  pemerintah  desa dan  masyarakat  desa  yang  berada  di
Kota  Prabumulih  melalui  musyawarah desa berupa jenis usaha yang
dikembangkan  antara  lain  ;  pelayanan jasa,  persewaan,  agribisnis  peternakan, perkreditan  mikro  dalam  Badan  Usaha milik  Desa  yakni  dapat  memberikan pelayanan pada masyarakat, memberdayakan masyarakat dan meminjamkan modal usaha pada masyarakat  butuh  modal  usaha  dan pengembangan usahanya. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bisa diarahkan pada
kelembagaan  agribisnis,  hanya  saja bumdes  belum  terlalu  mengarah  pada kelembagaan  agribisnis  sehingga  belum bisa menggali potensi lokal yang  ada di desa. Agribisnis yang telah berjalan pada Bumdes  adalah  agribisnis    bidang peternakan  sapi.  Seperti  yang  di ungkapkan faluppung sebagai berikut ;
‟Kinerja bumdes di desa ini masih kurang bagus, karena belum mendapatkan penghasilan yang diharapakan yang seharusnya perbulan atau dalam jangka waktu tiga bulan sudah ada pendapatan  yang cukup di harapkan”.
Berdasarkan hasil wawancara tersebut  bahwa  kinerja  bumdes  pada umumnya  masih  kurang  bagus  karena belum  mendapatkan  penghasilan  yang sesuai yang diharapkan karena perputaran  ekonomi  di  pedesaan  begitu lambat  dan  kurang  agresifnya  pengurus bumdes  dalam  mengelolah badan  usaha milik desa.
Beda  hanya  yang  di  ungkapakan zumriani yaitu ;
Kinerja  bumdes  di  desa  ini khususnya di desa Karang Bindu lancar dan transparan kepada sesama pengurus dan masyarakat.
Berdasarkan hasil wawancara tersebut  dapat  peneliti  memaparkan bahwa  peran  Bumdes  di  desa  sudah berjalan,  dan  modal  yang  dimiliki
bumdes  sudah  dapat  berputar  di  desa tersebut dan dapat membantu masyarakat  desa  yang  butuh  modal usaha  kecil,  hanya  saja  belum  bisa memfasilitasi  masyarakat  desa  yang membutuhkan  modal  usaha.  Bumdes yang  seharusnya  memiliki  kantor  atau simbol  tapi  belum  memiliki  kantor hanya  saja  pengurus  bisa  rapat ditempat yang telah disepakati
pengurus  bumdes  dan  tempatnya  tidak paten,  badan  usaha  milik  desa  pada umumnya belum memiliki fasilitas yang cukup. Peran bumdes dalam meningkatkan  pembangunan  desa  yang berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat desa dan dapat meningkatkan perekonomian pada
masyarakat  yang  ada  di  desa  sehingga tidak lagi ada orang-orang desa yang ke kota dalam hal mencari pekerjaan cukup tinggal  di desa  mengembangkan  potensi desanya  sehingga  terjadi  perputaran ekonomi yang signifikan di desa.
Berdasarkan  yang  di  ungkapakan ramlan sebagai berikut;
‟Kehadiran  badan  usaha  milik desa  ini,  terjadi  perubahan  pada ekonomi  desa  karena  ada  perkreditan mikro,  persewaan,  peternakan  dan terdapat penghasilan ”.
Berdasarakan  hasil  wawancara tersebut  dapat  di  simpulkan  bahwa dengan  adanya  badan  usaha  milik  desa terdapat  perubahan pada  ekonomi pedesaan  karena  ada  usaha  yang dijalankan  oleh  badan  usaha  milik  desa dan  juga  terdapat  modal  perkreditan mikro yang dapat membantu masyarakat yang  membutuhkan  modal  usaha  atau pengembangan  usahanya  sehingga  di desa terjadi perputaran ekonomi.
Bumdes  yang  seharusnya  hadir dalam  mewadahi  masyarakat  desa  dan
memberdayakan masyarakat sesuai dengan  potensi  yang  dimiliki. Kehadiran bumdes  tersebut  dapat  meningkatkan kualitas  sumber  daya  manusia  di  desa dan juga terus menerus harus ditingkatkan  dengan  berbagai  program dan  pendampingan  terutama  dalam  hal usaha sehingga  di masyarakat desa dapat tercipta  masyarakat  yang  mandiri, berdaya saing, sejahtera dan berkualitas, tetapi hal yang terjadi kehadiran bumdes hanya  bisa  mewadahi  sebagian  kecil masyarakat yang membutuhkan pekerjaan, dan belum mampu
menciptakan  masyarakat  mandiri  dan sejahtera.
Peran  bumdes  sebagai  motivator dipandang  sebagai  ujung  tombak  dan pionir  dalam  badan  usaha  untuk memotivasi  masyarakat  dan  pemerintah desa  untuk  memberikan  masukan tentang  badan  usaha  desa,  supaya  bisa meningkatkan pendapatan perekonomian masyarakat  desa  dan  meningkatkan pendapatan  asli  desa.  Bentuk  dorongan yang diberikan bumdes yaitu bagaimana masyarakat  desa  bisa  meningkatkan usaha  dan  mengembangkan  usahanya sehingga  dapat  menjadikan  masyarakat desa lebih sejahtera.
Peran bumdes di desa yang berada di  Kota  Prabumulih  sudah  berjalan terutama dalam hal : identifikasi potensi desa,  pemetaan  usaha  unggulan  desa, memasarkan produk unggulan desa, dan meningkatkan  pendapatan  asli  desa (PADes),  hanya  saja  masih  jauh  dari harapan yang sesungguhnya.
Peran  bumdes  seperti  identifikasi potensi  desa  sudah  berjalan,  pengurus bumdes  sebelum  melakukan  sebuah usaha di desa terlebih dahulu melakukan musyawarah sehingga dapat mementukan potensi desanya. Membahas tentang potensi desa tidaklah
terlalu sulit bagi pengurus bumdes dalam menentukan  potensi  desa  yang  ada  di desa  tersebut.
Peran  bumdes  dengan  pemetaan usaha  unggulan  desa  juga  sudah berjalan,  seperti  yang  sering  terjadi dalam  diskusi  bagi  pengurus  bumdes yaitu  menentukan  usaha  yang  cocok yang  ada  di  desa,  hanya  saja  sumber daya  manusia  yang  ada  di  desa  masih lemah dalam mengelolah usaha unggulan  desa,  begitupun  dalam  hal pemasaran.
Kemudian  setelah  mengelolah usaha  unggulan  desa  maka  akan  adanya pemasaran produk unggulan desa, disini juga  sumber  daya  manusia  yang  ada  di desa  lemah  dalam  memasarkan  produk unggulan  desa,  walaupun  menghasilkan produk  unggulan  desa  belum  dapat memasarkan produknya baik itu nasional maupun  ke  dunia  international.  Hasil dari  semua  usaha  dalam  bumdes  itu dapat  menunjang  pendapatan  asli  desa, maka  dari  itu  usaha  yang  dilakukan dalam  bumdes  tersebut  besar  kecilnya pendapatan itu dapat berpengaruh dalam pendapatan  asli  desa  (PADes).  Dengan adanya  Pendapatan  Asli  desa  PADes pelayanan  di  pemerintah  desa  semua berjalan dengan gratis, fasilitas di kantor desa  cukup  dan  pelayanan  pemerintah desa begitu cepat dan baik.
Berdasarkan  dari  kajian  tentang bumdes  maka  dapat  dideskripsikan bahwa peran bumdes dalam mengidentifikasi potensi desa, pemetaan usaha  unggulan  desa  sudah  berjalan hanya  saja  pengelolaannya  yang  secara berkelanjutan  masih  lemah,  begitu  juga dengan pemasaran produk unggulan desa, ada  produk  tetapi  sumber  daya  manusia di  desa  tersebut  belum mampu memasarkan produknya dengan kontinyu  dan  peran  bumdes  dalam
meningkatkan  pendapatan  asli  desa (PADes) sudah meningkat dibandingkan sebelum  adanya  bumdes  hanya  saja belum  dapat  memberikan  pendapatan tinggi  atau  pendapatan  yang  sesuai diharapkan.
Maka  dapat  simpulkan  bahwa peran  bumdes  sudah  berjalan,  seperti menjalankan  sebuah  usaha  perkreditan mikro,  menjalankan  jasa  persewaan, menjalankan  agribisnis  peternakan  sapi dan  dari  keseluruhan  tersebut  dapat meningkatkan perekonomian desa, hanya kinerja dari bumdes tersebut yaitu pengembangan  usaha  dan  menciptakan lapangan  pekerjaan  yang  luas  bagi masyarakat  dan  menjadikan  masyarakat mandiri belum sesuai yang diharapkan.
Pengelolaan bumdes di Kota
Prabumulih Pengelolaan  BUMDes  harus diljalankan dengan menggunakan prinsip kooperatif,  partisipatif,  emansipatif, transparansi,
akuntable, dan sustainable, dengan mekanisme
member-base  dan  self  help  yang dijalankan  secara  profesional,  dan mandiri.  Berkenaan  dengan  hal  itu, untuk  membangun  BUMDes  diperlukan informasi  yang  akurat  dan  tepat  tentang karakteristik  ke-lokal-an,  termasuk  ciri sosial-budaya masyarakatnya dan peluang  pasar  dari  produk  (barang  dan jasa) yang dihasilkan, (Benny Ferdianto,2011). Seperti yang di ungkapkan  zumriani  sebagai  berikut  ; Pengelolaan  badan  usaha  milik  desa  di desa  berjalan  dengan  baik  karena adanya  kerjasama  antara  pengurus dengan  pihak  pemerintah  desa  dan masyarakat desa. Berdasarakan  hasil  wawancara dapat  di  paparkan  bahwa  pengelolaan bumdes  di  katakan  baik  oleh  pengurus
bumdes  karena  sudah  berjalan,  beda hanya  yang  di  ungkapkan  masyarakat desa,  pak  rustam  mengatakan  ; ‟Pengelolaan  badan  usaha  milik  desa belum  bagus,  karena  pengelolaan dengan sistem kekeluargaan oleh aparat desa  hanya  di  kelolah  oleh  orang  dekat bapak kepala desa”.
Berdasarkan  hasil  wawancara tersebut  dapat  peneliti  deskripsikan bahwa  pengelolaan  badan  usaha  milik desa  tidak  terkelolah  dengan  baik  dan professional karena ada system
kepentingan  oleh  aparat  desa  dalam pengelolaan badan usaha milik desa.
Pengelolaan  BUMDes  di  desa yang  berada  di  Kota  Prabumulih seharusnya  dapat  dijalankan  dengan menggunakan prinsip kooperatif, transparansi,  yang  dijalankan  secara profesional,  dan  mandiri.Namun  hal  itu masih jauh dari harapan yang sesungguhnya.
Bumdes  seharusnya  dikelolah secara  profesional  dan  mandiri,  namun hal  yang  terjadi  pada  pengelolaan bumdes  tidak  profesional  hanya  saja yang  bekerja  dalam  bumdes  tersebut hanya  segelintir  pengurus  bumdes,  dan sering  terjadi  mis  komunikasi  antara pengurus  bumdes  dan  pihak  pemerintah desa itu sendiri.
Pengelolaan
merupakan terjemahan  dari  kata “management”, terbawa oleh derasnya arus penambahan kata  pungut  ke  dalam  bahasa  Indonesia, istilah  inggris  tersebut  lalu  di  Indonesia menjadi manajemen. Manajemen berasal dari  kata  to  manage  yang  artinya mengatur,  pengaturan dilakukan melalui proses  dan  diatur  berdasarkan  urutan dari  fungsi-fungsi  manajemen.  Jadi manajemn  itu  merupakan  suatu  proses untuk  mewujudkan  tujuan  yang  di inginkan  melalui  aspek-aspeknya  antara
lain planning, organising, actuating,  dan controlling.  Marry  Parker  Follet  (1997) mendefinisikan  pengelolaan  adalah  seni atau  proses  dalam  menyelesaikan sesuatu  yang  terkait  dengan  pecapaian tujuan. Dalam penyelesaian akan sesuatu tersebut,  terdapat  tiga  faktor  yang terlibat antaralain:
1. adanya  penggunaan  sumber  daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun faktor-faktor produksilainya.
2. proses  yang  bertahap  mulai  dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan  dan pengimplementasian, hingga pengendalian dan pengawasan (Burhanuddin, 2018). Pengelolaan  Badan  Usaha  Milik
Desa  sejatinya  harus  mewujudkan tujuan  yang  di  inginkan  melalui  aspek- aspeknya antara lain planning, organising,  actuating,  dan  controlling pengelolan pada badan usaha itu sendiri. Bumdes  harus  di  keloalah  dengan  baik, namun  kenyataan  yang  terjadi,  Bumdes tak dikelolah dengan profesional karena pengeloaan bumdes sistem kekeluargaan dan  tidak  berasas  pada  prinsip partisipatif,  transparansi  oleh  pengurus bumdes tersebut. Pengelolaan bumdes di desa  yang  berada  di  Kota  Prabumulih hal  yang  terjadi  yaitu  kurangnya partisipasi  pengurus  bumdes  dalam  hal pengelolaan bumdes, kemudian pemerintah desa tidak maksimal memberdayakan masyarakat untuk pengembangan bumdes, Dalam  hal  pencapaian dan harapan  yang  diinginkan  bumdes  juga di  perlukan  sumber  daya  manusia masyarakat  desa  yang  berkualitas  dan harus  mengerti  dan  pahami  aturan  – aturan  dan  manajemen  pengelolaan. Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan pengurus bumdes di desa yang berada di Kota  Prabumulih  mengatakan  bahwa  ;
‟bahwa masyarakat kita belum mengetahui  bentuk  fungsi  bumdes  itu, sehingga  anggapan  mereka  fungsi bumdes  adalah  hanya  memberikan modal  usaha  kepada  masyarakat  desa seperti  adanya  perkreditan  mikro  untuk modal  usaha  dan  pengembangan  usaha yang  jalankan  oleh  masyarakat”. Sumber  daya  manusia  merupakan  hal terpenting  bagi  pengelolah  bumdes  di desa  yang  berada  di  Kota  Prabumulih, dalam  hal  pencapain  tujuan  bumdes harus mengantisipasi hal-hal kemungkinan yang terjadi pada usaha di bumdes. Pada  awal  berdirinya  bumdes  di desa  memiliki  sasaran  dan  tujuan  yaitu ingin  memberdayakan  masyarakat  dan memberikan kesejahteran, dan peningkatan  ekonomi  pedesaan  dan menekan  urbanisasi.  Urbanisasi  yang  di maksud  yaitu  orang  desa  ke  kota  dalam hal mecari pekerjaan. Padahal masyarakat  desa  bisa  tinggal  di  desa mengembangkan potensi desanya masing –masing. Berdasarkan  hasil  observasi  dan wawancara  peneliti  melihat  dalam pencapain  tujuan  pengelolaan  bumdes belum terlihat meningkatkan kesejahteraan  dan  perekonomian  yang signifikan  di  desa,  kekurangan   sumber daya manusia yang mampu menjalankan  manajemen  pengelolaan bumdes,  masyarakat  desa  juga  kurang mendapatkan informasi tentang
pembentukan  bumdes  dan  fungsi bumdes yang sesungguhnya.
Kemampuan  masyarakat  desa masih  terbatas  dalam  hal  pengelolaan, belum  mempunyai  kemampuan  dalam mengelolah  bumdes  secara  profesional dan  mandiri,  karena  setiap  wilayah memiliki  karakteristik dan  potensi  yang berbeda  merupakan  salah  satu  dari
kelemahan  pengurus  dalam  mengelolah bumdes.  Pengurus  bumdes  belum memiliki  kemampuan  manajerial  dalam mengelolah  bumdes  dan  juga  tidak  di dukung sarana dan prasarana yang dapat menunjang pengelolaan bumdes.
Badan  usaha  milik  desa  juga harus  memiliki  struktur  organisasi, struktur  organisasi  seharusnya  ada  pada saat  pembentukan  BUMDes  hanya  saja kenyataan yang terjadi dilapangan hanya SK  kepengurusan  BUMDes,  itupun pengurus  yang  terdiri  dari  ketua  Badan Usaha  Milik Desa, sekretaris, bendahara dan anggota. Anggota yang dimasukkan hanya  pelengkap  nama  dalam  SK kepengurusan karena tidak aktif, sehingga  hal  yang  terjadi  tidak efektifnya dalam menjalankan tugas dan secara  keseluruhan  pengurus  tidak terlalu  paham  tugas  dan  fungsinya masing-masing  di  Badan  Usaha  Milik Desa.
Dalam  hal  pengelolaan  badan usaha  milik  desa  bumdes  ditemui layanan yang kurang memadai, peraturan pengawasan dan aspek penguatan  kelembagaan  di  tingkat masyarakat  pedesaan  yang  kurang berpatisipasi  dalam  hal  pengelolaan  dan kurangnya kerja sama antara dunia usaha masyarakat dipedesaan.
Berdasarkan pengamatan peneliti dilapangan,  pengelolaan  bumdes  belum maksimal,
karena kurangnya pemahaman  organisasi  pengurus  yang hanya  terdiri  dari  ketua,  sekretaris, bendahara dan anggota bumdes sehingga  tugas  dan  fungsi  dalam pengelolaan  Badan  Usaha  Milik  Desa (Bumdes)  tidak  efektif.  Kurangnya sosialisasi  kepada  masyarakat  sehingga dalam  pelaksanaan  kegiatan  usaha  dan kesadaran  atau  partisipasi  masyarakat desa masih rendah.
Pengelolaan  badan  usaha  milik desa tidak profesionalnya dalam mengelolah  usaha  karena  kurangnya pengarahan  dan  pengawasan  dari  pihak pemerintah desa dan Dinas pemeberdayaan  masyarakat. Kurangnya modal  usaha  yang  dapat  dikelolah  oleh badan usaha milik desa.
Pada  tahap  pengawasan  kepala desa  sebagai  direktur  bumdes  dan sekretaris  desa  dalam  hal  mengawasi kegiatan usaha di desa sehingga membuat kinerja  pengurus  kurang  begitu  baik dalam hal pengelolaan badan usaha milik desa.  Terbukti  pada  tahap  pengurusan kurang monitoring dan evaluasi dari pihak pemerintah desa dan Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa.

## PENUTUP
Kesimpulan Peran bumdes di Kota Prabumulih sudah  berjalan,  seperti  menjalankan sebuah usaha perkrediatan mikro, menjalankan jasa persewaan, menjalankan  agribisnis  pertenakan  sapi dan  dari  keseluruhan  tersebut  dapat meningkatkan  perekonomian  desa,  hanya kinerja  dari  bumdes  tersebut  belum maksimal yaitu pengembangan usaha dan menciptakan  lapangan  pekerjaan  yang luas  bagi  masyarakat  dan  meningkatkan pendapatan  asli  kota  sesuai  yang diharapkan.  Pengelolaan  badan  usaha milik  desa  di  Kota  Prabumulih  belum maksimal  dan  tidak  profesional  dalam mengelolah  usaha,  karena  kurangnya fasilitas  dan  pengawasan  dari  pihak pemerintah kota dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
Saran Pengurus  badan  usaha  milik  desa seharusnya  di  kelola  oleh  masyarakat yang  mampuh  menjalankan    bumdes  itu
sendiri  sehingga  mampu  memberikan kontribusi  besar  pada  pendapatan  asli kota.  Seharusnya  pengurus  badan  usaha milik  desa  diberikan  pelatihan  dalam  hal pengelolaan  bumdes  secara  rutin  oleh pemerintah kota dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sehingga pengelolaan bisa berjalan dengan maksimal.  Direktur  desa  seharusnya memberikan  fasilitas  yng  cukup  pada badan  usaha  milik  desa  itu  sendiri. Direktur  bumdes  seharusnya  lebih memotovasi  dan  menggerakan  anggota lainnya  agar  mau  bekerja  lebih  giat  agar bis  mencapai  tujuan  yang  di  inginkan. Seharusnya  pengurus  bumdes  di  adakan bimtek secara berkala sehingga
pengelolaan  bumdes  mampu  berjalan dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Anitah,  Sri.  (2010),  Analisis  Faktor- Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Audit  Report  LAG  (Studi  Empiris pada  Perusahaan  yang  Terdaftar  di Bursa  Efek  Indonesia  Tahun  2013- 2015), Diponegoro  Journal  of Accounting Atmojo,  Bambang  Tri,  (2007). Kotagede :  Life  Between  Walls ,  Jakarta  ;  PT.
Gramedia Pustaka Utama.
Benny  Ferdianto,  (2011) Eksistensi Badan Usaha Milik Desa Terhadap Peningkatan  Pendapatan  Asli  Desa Di Tiyuh Candra Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten  Tulang  Bawang  Barat, Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung 2016. Burhanuddin, (2018). Administrasi Manajemen  dan  Kepemimpinan . Jakarta: Bumi Aksara Johanna, Maria. (2011). Analisis Pengaruh  Pengeluaran  Pemerintah di Sektor Pensdidikan dan
Kesehatan  Terhadap  Pengetasan Kemiskinan  Melalui  Peningkatan Pembangunan  Manusia  di  Provinsi Jawa  Tengah.  Jurnal  Dinamika
Ekonomi Pembangunan, 1(1). Marry  Parker  Follet  (1997) ,  (born September 3, 1868, Quincy , Massachusetts , U.S.—died December 18, 1933, Boston , Massachusetts), American  author  and  sociologist who  was  a  pioneer  in  the  study  of interpersonal relations and personnel management .
Media  Pembelajaran.  Surakarta:  Yuma Pustaka. Moleong,  Lexy  J.  (2016). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya. Sugiyono.  (2013). Statistika  untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta Sugiyono.  (2018). Metode  Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D . Bandung: Alfabeta.
Supriyanto,  dkk.  (2017).  Peran  Badan Usaha  Milik  Desa  (BUMDesa) Terhadap  Peningkatan  Pendapatan
Masyarakat  Desa  Studi  kasus  Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMdes)  di  Desa  Karang  Dima Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa. Jurnal Ekonomi  dan  Bisnis  Univesrsitas Samawa. 14(1), April Undang-undang  Nomor  4  Tahun  2014 menyebutkan  bahwa  pembangunan desa  adalah  upaya  peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya
kesejahteraan masyarakat desa Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  6  Tahun  2014  Tentang Desa, menyebutkan bahwa BUMDesa dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk
mendayagunakan  segala  potensi Perekonomian, kelembagaan Perekonomianan. Zulkarnain, (2004). Pertambangan Ilegal di Indonesia dan Permasalahannya.  Institute  For Essential Service Reform : Jakarta.