## PERANAN PEREMPUAN DALAM MENINGKATKAN EKONOMI KELUARGA DI MINANGKABAU STUDI TENTANG TKW DI MALAYSIA

## NAJMI
Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang najmiunp86@gmail.com
Abstract: Economic problems in the family are the most urgent problems for the lower middle class. Economic insufficiency and daily needs make people, especially  women, look for other ways so that everything can be fulfilled. In Minangkabau ideally, the problem of needs in the form of food and drink should not be a thing to worry about because heirloom assets, namely people's  assets  in  the  form  of  rice  fields  and  fields,  should  be  reliable.  Family  and  clan conflicts make the property divided by some Minangkabau people and of  course it  will erode itself alias exhausted. The domination of men makes some women surrender and finally choose to  work  outside  the  village  to  try  their  luck.  One  of  the  paths  taken  is  to  become  a  TKW because the  wages offered are quite high compared to working in the country. This  research will  use  a  descriptive  analysis  method  by  using  a  synchronic  and  diachronic  approach  to social history. This means looking at the structure of  women in Minangkabau and seeing the changes  in  that  structure  from  today's  point  of  view.  In  addition,  it  also  uses  the  library method,  namely  by  looking  at  sources  such  as  previous  studies  which  also  discuss  TKW  in Indonesia. In addition, they  will also use the interview method with several  resource persons who  have  been  TKW  in  Malaysia  and  what  problems  they  encounter  in  the  neighboring country.  From  the  findings,  it  is  concluded  that  women  in  Minangkabau  have  experienced cultural changes and in fact women living at home today are no longer. One of the causes of this is economic needs and not enough heirlooms to rely on in meeting daily needs.
Keywords: Economic Problems, Minangkabau Women, TKW
Abstrak: Permasalahan ekonomi dalam keluarga merupakan masalah yang paling urgent bagi kalangan menengah ke bawah. Ketidakcukupan ekonomi dan  kebutuhan  sehari-hari membuat masyarakat  terutama  para  perempuan  mencari  cara  lain  agar  semua  dapat  tercukupi.  Di Minangkabau  idealnya  permasalahan  kebutuhan  berupa  makan  dan  minum  tidak  menjadi  hal yang  perlu  dicemaskan  karena  harta  pusaka  yaitu  harta  kaum  berupa  sawah  dan  ladang harusnya  bisa  diandalkan.  Konflik  keluarga  dan  kaum  membuat  harta  tersebut  oleh  sebagian masyarakat  Minangkabau  dibagi-bagi  dan  tentunya  akan  terkikis  sendirinya  alias  habis. Dominasi laki-laki membuat sebagian perempuan pasrah dan akhirnya memilih bekerja keluar dari kampung untuk mengadu nasib. Jalan yang ditempuh salah satunya menjadi TKW karena upah  yang  ditawarkan  cukup  tinggi  dibandingkan  bekerja  di  dalam  negeri.  Penelitian  ini nantinya menggunakan metode deskriptif analisis dengan memakai pedekatan sejarah. Artinya melihat  struktur  perempuan  di  Minangkabau  dan  melihat  perubahan  struktur  tersebut  dari sudut pandang hari ini. Selain itu juga menggunakan metode kepustakaan yaitu dengan melihat sumber-sumber seperti penelitian-penelitian sebelumnya yang juga membahas tentang TKW di Indonesia.  Selain  itu  juga  akan  memakai  metode  wawancara  dengan  beberapa  nara  sumber yang pernah menjadi TKW di Malaysia dan  persoalan apa saja  yang mereka temui di Negeri Jiran  tersebut.  Dari  hasil  temuan  disimpulkan  bahwa  perempuan  di  Minangkabau  sudah mengalami perubahan secara budaya dan sejatinya perempuan menetap di rumah hari ini sudah tidak lagi. Salah satu penyebab hal tersebut yaitu kebutuhan ekonomi dan tidak cukupnya harta pusaka untuk dijadikan sandaran dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Kata Kunci: Permasalahan Ekonomi, Perempuan Minangkabau, TKW.

## A. Pendahuluan
Tradisi  merantau  di  Minangkabau  biasanya  ditujukan  kepada  laki-laki.  Namun  dalam perjalanannya  budaya  merantau  pun  berubah.  Merantau  di  Minangkabau  didominasi  oleh perempuan.  Hal  ini  tentu  disebabkan  oleh  banyak  hal.  Mulai  dari  faktor  internal  maupun eksternal.  Faktor  internal  biasanya  berasal  dari  keluarga  yaitu  berbicara  kebutuhan  atau
ekonomi.  Meningkatnya  kebutuhan  sehari-hari  membuat  perempuan  harus  bekerja  keras  dan tidak cukup jika mengandalkan kaum laki-laki saja. Hal ini tentu sudah biasa pada kaca mata hari ini.
Idealnya  perempuan  Minangkabau  berada  di  rumah  menjaga  dan  memelihara  harta pusaka  serta  mendidik  anak.  Dalam  hal  menjaga  dan  memelihara  harta  pusaka  sudah  mulai pudar dan suatu saat bisa menghilang. Ini tidak terlepas dari peran laki-laki Minangkabau yang sudah tidak mengontrol pemeliharaan harta pusaka. Harusnya harta pusaka bisa dimanfaatkan secara bersama, namun harta pusaka tersebut banyak yang sudah tergadai dan dijual oleh kaum laki-laki.  Biasanya  yang  menjual  tersebut  memiliki  peran  dan  posisi  yang  penting  atau  biasa disebut “ Niniak Mamak atau Penghulu”. Banyak  kasus yang  terjadi tentang soal harta pusaka atau  harta  kaum  ini.  Munculnya  banyak  konflik  yang  berkepanjangan  dan  hilangnya  kontrol atau  peran  seorang  “ Niniak  Mamak ”  terhadap  kemenakannya  (keponakan)  terutama kemenakan  perempuan.  Salah  satu  alasan  atau  sebab  yaitu  laki-laki  Minangkabau  lebih mengutamakan  anak  istrinya  ketimbang  keluarga  asalnya  ( saparuik /saudara  sekandungnya) sehingga  hasil  dari  harta  pusaka  di  bawa  ke  rumah  anak  dan  istrinya.  Hal  ini  sebenarnya lumrah  saja  dan  adanya  kesepakatan  dengan  saudara  perempuannya  dan  biasanya  hasil  dari harta pusaka seperti sawah hasilnya dibagi sama rata. Biasanya yang membuat atau mengolah itu saudara laki-laki dan yang hak milik yaitu saudara perempuan.
Banyaknya  kasus  harta  pusaka  sudah  tergadai  dan  dijual  oleh  kaum  “ Niniak  Mamak ” terdahulu maka ini bisa menjadi salah satu alasan banyak perempuan memilih merantau untuk mencari  pekerjaan.  Pekerjaan  tersebut  yaitu  menjadi  TKW  (Tenaga  Kerja  Wanita)  ke  luar negeri. Salah satu negara yang banyak dijadikan tujuan untuk mencari nafkah yaitu Malaysia. Ada  beberapa  alasan  kenapa  Malaysia  dijadikan  negara  tujuan  menjadi  TKW  yaitu:  letak geografis  yang  berdekatan  dengan  Indonesia  khususnya  Sumatera  Barat  (Minangkabau) sehingga  biaya  transportasi  tidak  terlalu  mahal.  Selain  itu  budaya  dan  bahasa  yang  tidak berbeda  jauh  dengan  Indonesia  apalagi  budaya  Minangkabau  yang  hampir  sama  dengan  ras Melayu  Malaysia  dan  orang-orang  Minangkabau  dari  dulunya  menjadikan  Malaysia  sebagai wilayah  tujuan  merantau  sehingga  banyak  keturunan  Minangkabau  yang  membuat  kampung khusus  perantau  dari  daerah  Minangkabau.  Kemudian  gaji  yang  lebih  tinggi  dibandingkan dengan daerah di Indonesia.
Penelitian ini membahas tentang permasalahan perekonomian perempuan dan kaitannya dengan  kemunculan  TKW  di  Minangkabau.  Masalah  ekonomi  berikaitan  dengan  pemenuhan kebutuhan  sehari-hari  dan  bagaimana  cara  perempuan  di  Minangkabau  berjuang  untuk pemenuhan  kebutuhan  tersebut.  Adapun  tujuan  penelitian  ini  yaitu  melihat  perjuangan perempuan  Minangkabau  dalam  meningkatkan  ekonomi  dengan  menjadi  TKW  di  Negara Malaysia.  Selain  itu  penelitian  ini  bermanfaat  secara  akademis  untuk  bidang  kajian  sejarah gender khususnya membahas tentang sejarah perempuan.
Penelitian  tentang  TKW  tentu  sudah  banyak  yang  menuliskan,  namun  khusus  tentang TKW  dari  Minangkabau  belum  ada  yang  menuliskan.  Berdasarkan  beberapa  tulisan  seperti yang  ditulis  oleh  Purnama  Sari  (Purnamasari,  2017)  yang  berjudul  Pekerja  Global  Indonesia: Antara  Peluang  &  Risiko  (Laporan  Bank  Dunia  Indonesia  November  2017  dan  Novitasari yang  berjudul  Konstruksi  Sosial  Ibu  Rumah  Tangga  terhadap  Pilihan  menjadi  TKW  di  Luar Negeri, menuliskan bahwa pekerja migran Indonesia (PMI/TKI) diketahui telah menyumbang devisa  kepada  negara  dalam  jumlah  yang  besar  karena  Indonesia  aktif  mengirimkan  pekerja migran Indonesia termasuk tenaga kerja wanita ke berbagai negara di dunia yaitu ke Malaysia, Hongkong, Taiwan dan Arab Saudi. Secara historis banyak warga Indonesia memiliki banyak alasan  termasuk  bekerja  sehingga  menyebrangi  garis  batas  antara  Indonesia  dan  Malaysia dengan mudah. Sementara jumlah PMI prosedural didominasi oleh perempuan yang kemudian akrab  dengan  sebutan  Tenaga  Kerja  Wanita  (TKW).  Meskipun  demikian,  pemerintah Indonesia  sempat  melakukan  moratorium  ke  Malaysia  bagi  TKW  di  sektor  domestik  karena berbagai  masalah  yang  merugikan  TKW  itu  sendiri,  misalnya  perlakuan  buruk  oleh  majikan bahkan  ada  yang  upahnya  tidak  dibayarkan.  Moratorium  tersebut  diberlakukan  pada  tahun 2009 dan dicabut pada tahun 2011 setelah terjadi kesepakatan antara  kedua  negara agar  tidak ada  yang  dirugikan  (Novitasari,  2020).  Persamaannya  dengan  tulisan  penulis  yaitu  melihat
persoalan dan permasalahan yang terjadi pada TKW dan apa saja solusi yang sudah dilakukan oleh pemerintah berkaitan dengan hal tersebut.
Penelitan  terdahulu  lain  yang  ditulis  oleh  Taufan  Herdansyah  Akbar  yang  berjudul “Implementasi  Kebijakan  Pemerintah  dalam  Perlindungan  Tenaga  Kerja  Wanita  studi  kasus TKW  Di  Malaysia”.  Herdansyah  menyebutkan  bahwa  berdasarkan  data  dari  Fungsi Ketenagakerjaan KBRI Kuala Lumpur, ada 2 faktor yang menjadi permasalahan inti mengapa banyak  terjadi  masalah  yang  terkait  dengan  Tenaga  Kerja  Indonesia.yang  umumnya didominasi  oleh  TKI  Ilegal,  yaitu Push  Factor dan Pull  Factor . Push  Factor atau  Faktor Pendorong maraknya masyarakat yang ingin menjadi TKI Ilegal adalah disebabkan oleh faktor kebutuhan  individu  dan  kelemahan  sistem  pengiriman  TKI  secara  Legal.  Beberapa  Faktor Pendorong  menurut  KBRI  adalah  kemiskinan,  pengangguran,  pendidikan  rendah  dan  unskill, lemahnya  penegakan  hukum  atas  kasus  pengiriman  TKI  illegal,  mudahnya  melakukan pemalsuan data paspor, lemahnya koordinasi antar kementerian/lembaga (Taufan, 2017).
Pengiriman  tenaga  kerja  ke  luar  negeri  sudah  ada  sebelum  kemerdekaan  Indonesia. Migrasi  tenaga  kerja  Indonesia (TKI)  ke  luar negeri  sudah dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda melalui penempatan buruh  kontrak  ke negara  Suriname,  Amerika  Selatan,  yang juga merupakan  wilayah  koloni  Belanda.  Setelah  kemerdekaan  Indonesia  tepatnya  sejak  tahun 1970-an,  secara  resmi  pemerintah  melakukan  pengerahan  TKI  dengan  Program  Antar  Kerja Antar  Negara  (AKAN)  sesuai  dengan  peraturan  Pemerintah  NO.  4  Tahun  1970.  Dengan adanya program AKAN ini, maka penempatan para TKI melibatkan pihak swasta. Pemerintah memberikan izin kepada perusahaan-perusahaan untuk merekrut dan mengirimkan TKI ke luar negri,  di  mana  perusahaan  pengerah  tersebut  diberikan  hak  dan  kewajiban  mempromosikan TKI ke luar negeri agar menarik bagi pencari tenaga kerja. Pada abad ke 20, terjadinya migrasi secara  besar-besaran  dari  Indonesia  ke  Malaysia  dalam  konteks  ekonomi  kolonial  di  mana tenaga kerja sangat diperlukan di Malaysia. Sebagian besar masyarakat yang berasal dari Jawa menjadi pekerja kontrak bagi para pemodal Inggris. Hal tersebut kemudian menjadi tradisi dan adat  merantau  dalam  kehidupan  masyarakat  Indonesia  pada  masa  itu,  khususnya  bagi  para pekerja Indonesia. Perantauan yang terjadi baik dari Indonesia ke Malaysia maupun sebaliknya sudah  mulai  terjadi  pada  masa  kolonial  di  kedua  negara  saat  itu,  dimana  Inggris  menduduki wilayah Malaysia dan Belanda menduduki wilayah Indonesia (Taufan, 2017).
Kemudian  penelitian  Sri  Rahmany  yang  berjudul  “Analisis  Faktor-faktor  yang Mempengaruhi Tenaga Kerja Bekerja Di Luar Negeri Serta  Implikasi terhadap Kesejahteraan Keluarga  Dilihat  dari  Perspektif  Islam ”. Dalam  penelitiannya  mengatakan  bahwa  bahwa pengiriman  TKI  ke  Malaysia  dapat  menimbulkan  dampak  positif  dan  dampak  negatif  bagi Indonesia-Malaysia.  Dampak  positif  bagi  Indonesia  antara  lain  adalah  menambah  devisa negara,  terpenuhinya  lapangan  kerja  bagi  penduduknya,  meningkatnya  pendapatan  dan  taraf hidup  para  TKI.  Sedangkan  dampak  negatifnya  antara  lain  adalah  ketergantungan  Indonesia pada  negara  lain  dalam  hal  penyediaan  lapangan  kerja,  citra  Indonesia  menjadi  kurang  baik dimata  negara  lain.  Dampak  positif  bagi  Malaysia  antara  lain  adalah  mempercepat  laju pertumbuhan ekonomi negara Malaysia dengan tersedianya lapangan kerja yang relatif murah. Dampak negatif bagi Indonesia-Malaysia adalah sering terjadi tindak kekerasan ataupun kasus kemanusiaan  lainnya  yang  dapat  memicu  ketegangan  kedua  negara.  Oleh  karena  itu, pemerintah  Indonesia dan Malaysia  harus lebih cepat dan tanggap dalam mengatasi masalah- masalah  sosial  yang  berhubungan  dengan  ketenagakerjaan  dengan  penegakan  hukum  yang semestinya,  lebih  mengedepankan  kepentingan  persahabatan  kedua  negara.Pemerintah diharapkan dalam kedepannya secara bertahap sebisanya mengurangi jumlah pengiriman TKI keluar negeri, mengolah sumber daya alam yang tersedia sehingga menciptakan peluang kerja di dalam negeri (Rahmany, 2018).
Selanjutnya  penelitian  Muwahid  yang  berjudul  “Perlindungan  hukum  terhadap  Wanita Ilegal Di Malaysia” yang menjelaskan tentang  perlindungan hukum bagi tenaga  kerja  wanita ilegal di Malaysia belum maksimal, dikarenakan mereka kehilangan hak-hak di muka hukum, dan  diperparah  dengan  mayoritas  bekerja  di  sektor  informal  sehingga  tak  tejangkau  oleh hukum perburuhan. Tentunya ini  tidak sesuai dengan prinsip negara hukum yang dianut oleh Indonesia  sebagaimana  termaktub  dalam  UUD  NRI  1945.  Ketiadaan  suatu  mekanisme
perlindungan  terhadap  tenaga  kerja  wanita  illegal  merupakan  suatu  kealpaan  negara  terhadap perlindungan HAM bagi seluruh warga Negara sebagai salah satu unsur utama Negara hukum (Muhawid, 2018).
Dari  berbagai  penelitian  yang  sudah  ada,  disimpulkan  bahwa  kontrol  pemerintah terhadap  TKI  terutama  TKW  di  Malaysia  masih  lemah  dan  perlu  adanya  evaluasi  ulang  oleh pemerintah  Indonesia.  TKW  yang  rata-rata  banyak  bekerja  di  pabrik-pabrik  dan  ruang domestik  sbg  asisten  rumah  tangga  perlu  adanya  lembaga  pengawas  agar  para  perempuan tersebut aman dari permasalahan di Malaysia. Khusus perempuan Minangkabau yang menjadi TKW  di  Malaysia  belum  ada  secara  khusus  yang  meneliti  hal  tersebut.  Konstruksi  budaya hingga kebutuhan ekonomi membuat perempuan Minangkabau pergi merantau menjadi TKW. Hal ini selanjutnya akan dibahas dalam pokok bahasan dan permasalahan.

## B. Metodologi Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskripstif  analisis  dengan  memakai  pendekatan sejarah.  Adapun  tahapannya  mulai  dari  heuristik  yaitu  pengumpulan  data  dengan  memakai metode  kepustakaan  yaitu  mengumpulkan  penelitian  yang  sudah  berlalu  dengan  tema  yang sama  dengan  penelitian  penulis.  Kemudian  juga  mengumpulkan  informasi  dari  media  massa dan surat kabar tentang masalah-masalah TKW yang pernah terjadi di Malaysia sendiri. Selain itu penulis juga melakukan wawancara dengan beberapa TKW yaitu beberapa perempuan yang berasal dari Minangkabau (khususnya Kota Padang) yang pernah bekerja di Malaysia. Setelah data  didapatkan  nanti  akan  dikritik  memakai  metode  tabulasi  data  atau  mengumpulkan  data- data  yang  sudah  ada  diuji  dengan  data-data  pendukung  lainnya.  Kemudian  data-data  tersebut diinterpretasikan dan untuk selanjutnya dituliskan (Louis Gottschalk, 1995).

## C. Hasil dan Pembahasan

## 1.  Struktur Perempuan Minangkabau
Nabila Mayesa (2020) menyebutkan bahwa perempuan Minangkabau dikelompokkan ke dalam  empat  tingkatan  berdasarkan  ciri  fisik,  kematangan  emosional,  dan  perannya  di  dalam masyarakat.  Yang  pertama  adalah batino ,  seorang  perempuan  yang  baru  lahir  sampai  dia menempuh  masa  kanak-kanak  sampai  sebelum  akil  balig.  Urutan  yang  kedua  adalah gadih , yaitu  perempuan  dari  masa  akil  balig  sampai  masa  sebelum  menikah.  Urutan  ketiga  adalah padusi ,  yaitu  perempuan  yang  sudah  bersuami.  Dan  yang  terakhir  adalah parampuan ,  yaitu perempuan  yang  sudah  memiliki  usia  lanjut  yang  dimulai  ketika  dia  sudah  menjadi  nenek dalam  sebuah  keluarga.  Sedangkan  berdasarkan  status  sosialnya,  sebagai  seorang  ibu,  maka perempuan disebut juga dengan mande, ande atau mandeh . Sedangkan yang dituakan diantara mereka  dan  ditunjuk  dengan  mekanisme  adat,  disebut  juga  dengan Bundo  Kanduang .  Adat minangkabau  telah  mengatur  sedemikian  rupa  peran  perempuan  dalam  kemasyarakatan  nya. Anak gadis Minang dalam perspektif adat, pada suatu ketika akan menjadi Bundo Kanduang . Perempuan Minangkabau menurut Yusrita Yanti, bila menjadi Bundo Kanduang tersebut dinyatakan dalam kato pusako (kata pusaka) berikut: “ dihias jo budi baiak, malu sopan tinggi sakali, Baso jo basi bapakaian, nan gadang basa batuah, kok hiduik tampek banzar, kok mati tampek  baniat.  Tiang  kokoh  budi  nan  baiak,  pasak  kunci  malu  jo  sopan,  hiasan  dunia  jo akhirat, awih tampek mintak aia, lapa tampek minta nasi ” (Yusrita Yanti, 2005. Dikutip dari Zulkarnaini,  1994).  Makna  yang  terkandung  dalam  ungkapan  ini  sangatlah  mendalam, kehadiran  perempuan  sebagai  bundo  kanduang  merupakan  contoh  dan  teladan  budi  bagi masyarakatnya,  bagi  kaumnya,  dan  bagi  rumah  tangganya.  Sosok  bundo  kanduang digambarkan  sebagai  ibu  yang  berwibawa,  arif  bijaksana,  suri  teladan,  memakai  raso  (rasa) dan pareso (periksa), serta tutur katanya sopan (Yusrita Yanti, 2005).
Kata  perempuan  dan  Bundo  Kanduang  memiliki  makna  masing-masing  ( sense  of meaning ).  Kata  perempuan  bermakna  umum  dan  acuannya  luas,  sedangkan  frasa  “bundo kanduang”  mengacu  kepada  sosok  perempuan  yang  punya  sifat  dan  kepribadian  yang  (1) memahami adat dan sopan santun, (2) mengutamakan budi pekerti, (3) memelihara harga diri, (4) mengerti agama, (5) memahami aturan agama, (6) memelihara dirinya dan masyarakatnya dari dosa. Di dalam adat Minangkabau perempuan diklasifikasikan menjadi  tiga bagian, yaitu
(1) parampuan ,  (2) simarewan ,  dan  (3) mambang  tali  awan .  Parampuan,  mengacu  kepada perempuan yang mempunyai budi pekerti yang baik, tawakal kepada Allah, sopan dan hormat pada sesama.  Sifat ini  tampak dalam  ungkapan: budi tapakai taratik dengan sopan, memakai baso-basi  di  ereng  jo  gendeng,  tahu  kepada  sumbang  salah,  takut  kepada  Allah  dan  Rasul, muluik manih baso katuju, pandai bagaua samo gadang, hormat pado ibu jo bapa, baitupun jo urang  tuo .  Simarewan,  istilah  yang  mengacu  kepada  perempuan  yang  tidak  mempunyai pendirian,  tidak  mempunyai  budi  pekerti.  Sifat  ini  tampak  dalam  ungkapan  berikut: paham sebagai gatah caia, iko elok etan katuju, bak cando pimpiang di lereng, bagai baliang-baliang di  puncak  bukik,  ka  mano  angin  inyo  kakian,  bia  balaki  umpamo  tidak,  itulah  bathin  kutuak Allah, isi narako tujuan lampiah . Mambang tali awan, adalah perempuan yang sombong, tidak punya  rasa  hormat,  tenggang  rasa,  selalu  ingin  kedudukannya.  Sifat  ini  terlihat  dalam ungkapan: parampuan  tinggi  ati,  kalau  mangecek  samo  gadang,  barundiang  kok  nan  rami, angan-angan  indak  ado  ka  nan  lain,  tasambia  juo  laki  awak,  dibincang-bincang  bapak  si upiak, atau tasabuik bapak si buyuang, sagalo labiah dari urang, baiklah tantang balanjonyo, baiak  kasiah  ka  suami,  di  rumah  jarang  baranjak-ranjak,  dilagakkan  mulia  tinggi  pangkek, sulit  nan  lain  manyamoi,  walau  suami  jatuah  hino,  urang  disangko  tak  baiduang,  puji manjulang langik juo (Yusrita Yanti, 2005).
Yesi  Hermawati  (2015)  juga  menambahkan  perempuan  Minangkabau  memiliki kedudukan  dan  fungsi  yang  digambarkan  di  dalam  Tambo  Minangkabau  sebagai  berikut:  1) Urang  rumah (pemilik rumah  gadang), artinya orang  Minangkabau selalu dan  harus memiliki rumah  dan  kuburan  keluarga;  2)  Induak  bareh,  artinya  ibu  rumah  tangga  yang  mengatur makanan  dan  minuman  seluruh  keluarga  besar,  yang  miskin  dibantu,  yang  berada  diajak bicara;  dan  3)  Pemimpin,  artinya  perempuan  Minangkabau  sangat  arif.  Kearifan  adalah menjadi azas utama kepemimpinan di tengah masyarakat, karena merekalah yang bertanggung jawab atas rumah gadang termasuk pendidikan anak-anak dan generasi muda sebagai generasi penerus dalam sistem materilineal.
Terlihat  bahwa  perempuan  Minangkabau  yang  secara  adat  memiliki  posisi  dan kedudukan  yang  diistimewakan.  Namun,  seiring  perkembangan  zaman  tentu  kedudukan  dan fungsi  itu  pun  berubah.  Apalagi  disebabkan  oleh  beberapa  hal  faktor  baik  internal  maupun eksternal.  Sebut  saja  dari  faktor  internal  yaitu  dari  pihak  keluarga  di  mana  perempuan dianggap memiliki power dalam memelihara dan memiliki harta pusaka. Faktanya yang terjadi malah sering sebaliknya. Secara matriarkat memang dimiliki oleh perempuan namun laki-laki Minangkabau  lebih  punya  kekuatan  dalam  mengontrol  dan  menagmbil  andil  penuh  untuk menguasai  harta  pusaka  tersebut.  Banyak  kasus  ditemukan  bahwa  harta  pusaka  digadaikan oleh  laki-laki  Minangkabau  terutama  ketika  laki-laki  tersebut  memiliki  kekuasaan  sebagai Penghulu  atau  Niniak  Mamak.  Sudah  rahasia  umum  jika  harta  pusaka  terjual  dan  tergadai habis  oleh  laki-laki  di  Minangkabau  dengan  berbagai  kepentingan  dan  alasan.  Salah  satunya kecemburuan sosial bahwa saudara perempuannya menguasai harta pusaka sedangkan laki-laki di Minangkabau tidak punya apa-apa.
Selain  karena  faktor  internal,  juga  disebabkan  oleh  faktor  eksternal.  Pengaruh  dari  luar seperti  perempuan  Minangkabau  sudah  menyentuh  modernisasi  dan  globalisasi.  Perempuan Minangkabau yang identik menjaga “rumah gadang” sekarang mungkin sudah tidak ideal lagi. Banyak  perempuan  memilih  keluar  rumah  terutama  untuk  kebutuhan  ekonomi.  Hal  ini  tentu berkaitan dengan dijual dan digadainya harta pusaka sehingga tidak mungkin lagi bertahan di rumah  tersebut.  Ditambah  lagi  tradisi  merantau  yang  identik  dengan  laki-laki  Minangkabau, sekarang sudah diikuti oleh perempuan. Faktor ekonomi yang terus meningkat membuat orang tua  mengizinkan  anak-anak  perempuannya  merantau  ke  daerah  lain  hingga  akhirnya  juga memilih ke negeri lain atau luar negeri.
2. Munculnya TKW di Minangkabau
Secara  pasti  belum  ditemukan  data-data  kapan  perempuan  Minangkabau  secara  besar- besaran  memilih  menjadi  TKW  ke  luar  negeri  terutama  ke  Malaysia.  Namun  dapat digambarkan  setelah  tahun  2000-an  sudah  mulai  perempuan  dari  Sumatera  Barat  memilih bekerja  ke  luar  daerah.  Sempitnya  lahan  pekerjaan  dan  rendahnya  upah  tenaga  kerja  (buruh) membuat perempuan juga memilih bekerja ke luar daerah dan luar negeri. Satu hal yang pasti
harta  pusaka  yang  sudah  habis  tidak  bisa  diandalkan  lagi  untuk  melanjutkan  kebutuhan ekonomi  perempuan.  Seperti  yang  dituliskan  oleh  Herdansyah  dalam  penelitiannya  bahwa sebelum  kemerdekaan  Indonesia,  migrasi  tenaga  kerja  Indonesia  (TKI)  ke  luar  negeri dilakukan  oleh  pemerintah  Hindia  Belanda  melalui  penempatan  buruh  kontrak  ke  negara Suriname,  Amerika  Selatan,  yang  juga  merupakan  wilayah  koloni  Belanda.  Setelah kemerdekaan  Indonesia  tepatnya  sejak  tahun  1970-an,  secara  resmi  pemerintah  melakukan pengerahan TKI dengan Program Antar Kerja Antar Negara (AKAN) sesuai dengan peraturan Pemerintah  NO.  4  Tahun  1970.  Dengan  adanya  program  AKAN  ini,  maka  penempatan  para TKI melibat pihak swasta. Pemerintah memberikan izin kepada perusahaan-perusahaan untuk merekrut dan mengirimkan TKI ke luar negri, dimana perusahaan pengerah tersebut diberikan hak dan kewajiban mempromosikan TKI ke luar negeri agar menarik bagi pencari tenaga kerja (Taufan, 2017).
Pada  abad  ke  20,  terjadinya  migrasi  secara  besar-besaran  dari  Indonesia  ke  Malaysia dalam konteks ekonomi kolonial di mana tenaga kerja sangat diperlukan di Malaysia. Sebagian besar masyarakat yang berasal dari Jawa  menjadi pekerja  kontrak bagi para pemodal  Inggris. Hal  tersebut  kemudian  menjadi  tradisi  dan  adat  merantau  dalam  kehidupan  masyarakat Indonesia pada masa itu, khususnya bagi para pekerja Indonesia. Perantauan yang terjadi baik dari  Indonesia  ke  Malaysia  maupun  sebaliknya  sudah  mulai  terjadi  pada  masa  kolonial  di kedua  negara  saat  itu,  dimana  Inggris  menduduki  wilayah  Malaysia  dan  Belanda  menduduki wilayah Indonesia (Taufan, 2017).
Minangkabau  sendiri  yang  melakukan  tradisi  merantau  dari  dulunya  sudah  menjadikan Malaysia  sebagai  tempat  tujuan  merantau.  Misalnya  di  Negeri  Sembilan  yang  memang  tidak dipungkuri  terdapat  perkampungan  khusus  perantau  Minangkabau  yang  sudah  turun  temurun berada  di  sana.  Perkampungan  di  Negeri  Sembilan  ini  sudah  tidak  asing  lagi  bagi  warga Minangkabau  karena  tradisi  dan  kebiasaan  khas  Minang  masih  dilestarikan  di  wilayah  ini. Mulai  dari  makanan  khas  Minangkabau  yaitu  rendang  hingga  kebudayaan  Minangkabau lainnya masih dilestarikan di daerah ini.
Malaysia sudah menjadi  wilayah perantauan  bagi orang Minangkabau  sejak dahulunya. Selain karena wilayahnya yang berdekatan, budaya yang hampir sama dan bahasa yang mudah dipahami.  Di  Malaysia  sendiri  TKW  yang  berasal  dari  Minangkabau  sangat  banyak.  Boleh dikatakan  jika  ingin  merantau  lebih  baik  ke  Malaysia  karena  digaji  dengan  upah  yang  cukup tinggi  dibandingkan  di  Indonesia.  Wawancara  yang  pernah  penulis  lakukan  dengan  Rani  (35 tahun)  yang  pernah  bekerja  di  Malaysia  mengatakan  bahwa  kerja  di  Malaysia  cukup  nyaman dan tidak ada kendala apapun. Rani bekerja di Malaysia kurang lebih 2 tahun. Selama bekerja di Malaysia yaitu di salah satu perusahaannya, cukup nyaman dan digaji sebesar 1.500 ringgit atau sebesar lebih kurang 3,5 juta satu bulan.
Namun yang mengecewakan malah jasa penyalur atau perusahaan penyalur tenaga kerja yang menjanjikan akan di antar ke Malaysia namun tidak sama sekali. Kantor penyalur ini atau dikenal  dengan outsourcing memberikan  jasa  dan  pelatihan  bagi  calon  TKW  sebelum diberangkatkan  ke  negara  tujuan.  Sebenarnya  tanpa outsourcing para  TKW  bisa  berangkat sendiri ke Malaysia namun untuk pengurusan surat menyurat biasanya dibantu oleh perusahaan outsourcing ini.  Selain  itu  para  calon  TKW  membayar  uang  jasa  pembekalan  kepada perusahaan  tersebut  sebelum  diberangkatkan.  Selain  perusahaan  tersebut  dinas  tenaga  kerja milik  pemerintah  juga  bisa  namun  ada  beberapa  hal  yang  membuat  para  calon  TKW  lebih memilih  instan  dan  ada  yang  memilih  sebagai  TKW  ilegal  karena  pengurusan  surat  dan  visa yang  lama  serta  adanya  biaya  yang  cukup  mahal  dan  mereka  tidak  sanggup  untuk membayarnya.
Beberapa pengalaman TKW yaitu Rani, mengatakan bahwa pernah melihat  TKW yang disiksa oleh majikannya di Malaysia. Hal ini bermula ketika Rani  baru mulai bekerja di salah satu  perusahaan  di  Malaysia.  Ketika  berangkat  bekerja  Rani  dan  rekannya  melihat  seorang ART  yang  selalu  terlihat  lesu  dan  kurus  di  depan  rumah  majikannya.  Hampir  tiap  hari  ART tersebut  terlihat  murung.  Rani  dan  rekannya  mulai  curiga  dan  memberanikan  diri  berbicara dengan  ART tersebut. Ketika ditanya  ART tersebut berasal dari Makassar dan  sudah 5 tahun bekerja di Malaysia tanpa digaji dan hanya diberi makan satu kali sehari. ART tersebut sering
disiksa oleh majikannya. Tanpa berfikir panjang akhirnya Rani memberanikan diri melaporkan kejadian  tersebut  ke  kantor  kepolisian  Malaysia.  Tidak  berselang  lama  akhirnya  polisi bertindak  dan  membebaskan  ART  tersebut  dari  majikannya.  Beberapa  kasus  penganiayaan ART oleh majikan di Malaysia sudah sangat sering terjadi. Hal ini terjadi oleh beberapa sebab di  antaranya  para  TKW  yang  berangkat  melalui  penyalur  tenaga  kerja  ilegal  dan  ujung- ujungnya mereka dijual serta  tidak digaji. Kemudian pengetahuan dan pendidikan para  TKW yang  rendah  sering dimanfaatkan oleh pihak  tidak bertanggung  jawab salah  satunya penyalur tenaga ilegal.
Novitasari dalam tulisannya menyebut bahwa jumlah TKW didominasi oleh perempuan yang  sebelumnya  hanya  berfokus  untuk  mengurus  rumah  tangga  atau  disebut  sebagai  Ibu Rumah  Tangga  (IRT).  Hasil  survei  yang  telah  dilakukan  oleh  Bank  Dunia  pada  tahun 2013/2014  terhadap  jumlah  migrasi  Internasional  dan  Remitansi  Indonesia  memperlihatkan bahwa prosentase TKW yang berasal dari IRT sebesar 63 persen dari total keseluruhan jumlah TKW di luar negeri termasuk Malaysia. Dengan demikian, bekerja sebagai TKW di luar negeri menjadi  pekerjaan  berbayar  pertama  bagi  perempuan  yang  sebelumnya  merupakan  IRT (Novitasari,  2020).  Dari  data-data  yang  ditemukan  tidak  terkecuali  di  Minangkabau, perempuan  yang  menjadi  TKW  mulai  dari  yang  belum  menikah  hingga  yang  sudah  menikah (IRT).  Namun  belum  peneliti  temukan  data  persentasi  mana  yang  lebih  dominan  perempuan yang belum menikah atau yang sudah menikah. Hal ini perlu penelitian lebih lanjut nantinya.

## 3. TKW dan Kebutuhan Ekonomi
TKW dianggap  sebagai  profesi  atau  pekerjaan  yang  cukup  menjanjikan  untuk meningkatkan perekonomian. Tidak dipungkuri angka TKW Indonesia secara umum termasuk dari Minangkabau (Khususnya Kota Padang) sangat tinggi. Malaysia adalah salah satu negara yang  menampung  TKW  terbanyak.  Terlepas  dari  hal  tersebut  ada  beberapa  hal  yang mendorong perempuan Minangkabau pergi merantau menjadi TKW. Hal ini tidak terlepas dari peran  keluarga.  Seperti  dijelaskan  sebelumnya,  harusnya  perempuan  Minangkabau  yang menganut sistem Matrilineal tidak diharuskan merantau. Idealnya perempuan Minangkabau itu di rumah mengurus dan memelihara harta pusaka baik berupa sawah dan ladang/kebun. Dalam arti tidak perlu bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Fakta  di  lapangan  ditemukan  harta  pusaka  yang  diwariskan  turun-temurun  sudah  tidak banyak ditemukan apalagi di Kota Padang yang sudah menjadi Kota Modern yang heterogen. Berbagai  budaya  sudah  tumbuh  dan  berkembang  serta  kehidupan  perkotaan  sudah  terasa  di Kota  Padang.  Apalagi  harta  pusaka  yang  sudah  sangat  jarang  ditemukan.  Rata-rata  di  Kota Padang  harta  pusaka  yang  dibagi-bagi  hal  ini  bertujuan  untuk  meminimalisir  konflik  antar saudara.  Tidak  hanya  di  Kota  Padang  di  beberapa  daerah  di  Sumatera  Barat  (seperti Bukittinggi  dan  Payakumbuh)  juga  ditemukan  harta  pusaka  kaum  sudah  banyak  dibagi-bagi untuk  saudara  laki-laki  dan  perempuan  hal  ini  juga  bertujuan  agar  tidak  terjadinya  konflik saudara di kemudian hari. Bertambahnya jumlah anggota keluarga merupakan persoalan yang nantinya  membuat  harta  pusaka  yang  tidak  banyak  jumlahnya  nanti  akan  menjadi  konflik perebutan.  Idealnya  harta  pusaka  kaum  tersebut  dimiliki  secara  bersama  dan  diolah  secara bergantian,  namun  hal  ini  sudah  sangat  jarang  ditemukan.  Harta  pusaka  tersebut  kebanyakan sudah dibagi rata karena bertambahnya anggota keluarga dan mengurangi konflik saudara.
Melihat fenomena pergeseran budaya di mana perempuan Minangkabau yang harusnya menjaga  harta pusaka dan memanfaatkan  hasilnya uttuk  kebutuhan  sehari-hari  sekarang tidak lagi.  Akhirnya  perempuan  bekerja  ke  luar  rumah  dan  bagi  ekonomi  menengah  ke  bawah memilih  TKW  sebagai  salah  satu  profesi  yang  cukup  menjanjikan.  Salah  satunya  Melya  (34 tahun)  yang  berasal  dari  Kota  Batusangkar  (Kabupaten  Tanah  Datar).  Melya  pernah  bekerja menjadi  TKW  di  Malaysia  di  salah  satu  perusahaan  di  sana  selama  lebih  kurang  8  tahun. Melya  berangkat  dibantu  dinas  ketenagakerjaan  milik  pemerintah  daerah.  Di  Malaysia  melya dikatakan  sangat  nyaman  dan  bekerja  dengan  upah  yang  cukup  lebih  dibandingkan  di Indonesia. Selama bekerja di Malaysia  uang  yang terkumpul  sudah dibuatkan menjadi rumah yang  nyaman  untuk  orang  tuanya  di  kampung.  Di  Malaysia,  Melya  tinggal  di  asrama  khusus menampung  TKW  dari  berbagai  daerah  di  Indonesia.  Asrama  tersebut  seperti  rusun  atau rumah  susun  dan  satu  kamar  bisa  menampung  2-3  orang.  Permasalahan  yang  ada  di  sana
sebatas  persaingan  sosial  antar  TKW.  Hal  itu  sudah  lumrah  terjadi  karena  perbedaan  budaya dan  sama-sama  merantau  serta  latar  belakang  yang  berbeda  membuat  persaingan  timbul  di antara para TKW.
Membahas  tentang  Kabupaten  Tanah  Datar  yang  dianggap  masih  memegang  teguh budaya  Minangkabau  namun  beberapa  kasus  juga  ditemukan  bahwa  harta  pusaka  banyak digadaikan oleh kaum laki-laki. Hal ini membuat perempuan yang belum menikah khususnya terpaksa bekerja ke luar rumah. Seperti halnya Melya dan beberapa rekannya yang berasal dari Tanah  Datar  yang  menjadi  TKW  di  Malaysia  menyebutkan,  hilangnya  peranan  “ Niniak Mamak ” sebagai pembimbing kemenakan/keponakan perempuan sehingga banyak perempuan yang  belum  menikah  terpaksa  bekerja  karena  orang  tua  yang  hidup  pas-pasan.  “ Niniak mamak ”  (atau  disebut  juga  paman)  di  Minangkabau  harusnya  atau  idealnya  menjaga kemenakan  perempuan  namun  sekarang  sudah  luntur  oleh  zaman  di  mana  “ niniak  mamak ” lebih  mengutamakan  anak  istrinya  dibandingkan  kemenakan  perempuannya.  Akhirnya perempuan  mencari  pekerjaan  sendiri  dan  memilih  TKW  sebagai  jalan  untuk  memenuhi kebutuhan hidup.
Dilihat  dari  fenomena  di  Minangkabau  atau  Sumatera  Barat  pada  umumnya,  menjadi TKW  mulai  ada  yaitu  pada  masa  Orde  Baru  namun  meningkat  jumlahnya  pada  masa  pasca Reformasi.  Krisis  ekonomi  dan  kebutuhan  yang  mulai  meningkat  membuat  profesi  TKW cukup  dilirik.  Data  yang  pasti  tentang  jumlah  TKW  yang  berada  di  Malaysia  dari  Sumatera Barat  dan  kapan  pertama  kali  TKW  dari  Sumatera  Barat  belum  penulis  temukan  angka pastinya  namun  masih  merujuk  pada  data  TKI  dari  Indonesia  yang  dikeluarkan  oleh pemerintah  yaitu  sekitar  833.414  orang  pada  tujuh  tahun  terakhir  (2008-2014)  (Rahmany, 2018).
Berbicara  kebutuhan  ekonomi  berkaitan  dengan  kebutuhan  sehari-hari  yaitu  sandang, pangan dan pakaian. Menjadi TKW membuat beberapa perempuan  tergiur untuk berangkat ke Malaysia  dan  semua  kebutuhan  terpenuhi  apalagi  mendapatkan  upah  yang  menjanjikan.  Hal ini  yang  juga  dirasakan  Ayuni  (35  tahun)  dan  Fitri  (35  tahun).  Kedua  mantan  TKW  tersebut pernah  bekerja  di  perusahaan  yang  sama  di  Malaysia.  Ayuni  sendiri  merasakan  hidup  di Malaysia cukup nyaman dan tidak berbeda jauh dengan di Indonesia khususnya Kota Padang. Hampir sama dan biaya hidup juga tidak berbeda jauh. Ayuni sendiri pernah menikah dengan laki-laki  Malaysia  namun  akhirnya  bercerai  dan  pulang  ke  Kota  Padang.  Fitri  sendiri  juga sama, sangat nyaman dan beberapa kali bolak balik Malaysia untuk bekerja. Setelah menikah pun  Fitri  tetap  bekerja  menjadi  TKW  namun  setelah  hamil  Fitri  kemudian  berhenti.  Fitri mengatakan  bahwa  menjadi  TKW  di  Malaysia  tidak  susah  jika  sudah  paham  dengan  aturan dan apa saja yang harus dilakukan. Malaysia merupakan negara yang nyaman bagi TKW jika tahu  akan  aturan  dan  mungkin  nasib  saja  jika  bertemu  dengan  hal  yang  tidak  baik.  Banyak kasus  juga  ditemukan  perlakuan  buruk  terhadap  TKW  dan  rata-rata  bekerja  di  sektor  asisten rumah tangga (ART). Jika bekerja di perusahaan yang bagus, rata-rata TKW dapat upah yang cukup tinggi dan bisa memenuhi kehidupan sehari-hari.

## 4. Permasalahan TKW dan Upaya Pemerintah Indonesia
Secara  umum  banyak  permasalahan  yang  pernah  terdengar  tentang  TKW  khususnya  di Malaysia.  Berbagai  berita  di  media  massa  dan  surat  kabar  pernah  memberitakan  TKW  yang mendapat masalah di Malaysia seperti penipuan oleh calo, pemerasan, juga penganiayaan oleh majikan  serta  beberapa  kasus  pemerkosaan.  Seperti  yang  pernah  diberitakan  oleh  ANTARA News,  jumlah  yang  menerpa  TKW  mulai  dari  pelecehan  seksual,  penyiksaan  serta pembunuhan terus bertambah. Rata-rata TKW yang bekerja berasal dari desa-desa miskin dan biasanya menjadi ART (Asisten Rumah Tangga). mulai dari ingin merubah perekonomian dan keluar  dari  kemiskinan  adalah  alasan  TKW  pergi  keluar  negeri  untuk  mencari  pekerjaan. Dengan  alasan  ekonomi  tersebut  berbagai  tantangan  mereka  hadapi  mulai  dari  persiapan berangkat dengan agen resmi (perusahaan pernyalur tenaga kerja) hingga agen tidak resmi atau calo. Penipuan dan pemerasan pada masa itu sering terjadi dan tak jarang banyak calon-calon TKW pulang ke kampung asalnya (ANTARA News, 2011).
Kemudian  berita  yang  berkaitan  dengan  pelecehan  seksual  yang  pernah  terjadi  pada seorang TKW di Malaysia. Dalam peristiwa tersebut diberitakan seorang TKW diperkosa oleh
tiga orang polisi Malaysia. Kejadiannya berawal ketika seorang  TKW naik taksi dan tiba-tiba taksinya  dihentikan  kemudian  disuruh  turun  untuk  pemeriksaan  paspor.  TKW  tersebut  hanya membawa  fotokopi  paspor,  dan  karena  hal  tersebut  akhirnya  TKW  di  bawa  ke  kantor  polisi dan akhirnya diperkosa (Berita Satu Media Holdings, 2012). Selain itu juga banyak kasus ART yang  tidak  digaji  majikannya  dan  dianiaya  oleh  majikan.  Kasus  seperti  ini  sudah  tidak terhitung  jumlahnya.  Hal  ini  bisa  disebabkan  oleh  TKW  yang  berangkat  melalui  calo  dan dijanjikan oleh orang-orang akan digaji dengan upah yang besar. Perempuan yang sering ditipu seperti yang dikatakan sebelumnya biasanya dari daerah miskin dan minim pengetahuan serta tidak bersekolah atau memiliki pendidikan yang rendah.
Melihat  persoalah  tersebut  tentu  harus  ada  upaya  pemerintah  dalam  melindungi  TKI khususnya TKW. Hal ini sudah dilakukan pemerintah Indonesia dengan Malaysia yaitu berupa kerjasama G-to-G antara Indonesia dengan Malaysia sebagai dasar perlindungan terhadap TKI di negara tersebut sudah diupayakan oleh dua negara. Kemenlu  dengan  membentuk  aturan  khusus  yang  dapat  melindungi  para  TKI  di  Malaysia, seperti  pembentukan Memorandum  of  Understanding (MOU)  dengan  pemerintah  Malaysia. Perjanjian bilateral ini  untuk memberi perlindungan  kepada  TKI dari tindak kekerasan ketika bekerja.  Penempatan  TKI  ke  Malaysia  dilakukan  di  bawah  payung  MoU  Penempatan  dan Perlindungan  TKI ke Malaysia, baik untuk sektor formal maupun sektor informal (domestic). MoU  bagi  TKI  yang  bekerja  di  sektor  formal,  ditandatangani  tahun  2004,  dan  MoU  tahun 2006  bagi  TKI  yang  bekerja  di  rumah  tangga  (domestic  worker).  MoU  ini  secara  spesifik mengatur  perlindungan  pekerja  domestik  Indonesia  di  Malaysia.  Tetapi  banyak  pihak, diantaranya pelapor khusus PBB untuk Hak  Asasi Buruh Migran, LSM yang konsen masalah perburuhan,  dan  sebagainya  menilai  MoU  ini  melanggar  hak  asasi  manusia  dan  berpotensi berat  terjadinya  praktik  trafficking  (perdagangan  manusia,  Red.)  terhadap  pekerja  domestik Indonesia di Malaysia, misalnya paspor atau dokumen resmi domestic workers Indonesia harus dipegang  majikan.  Tidak  ada  jaminan  terhadap  pemenuhan  hak-hak  pokok  domestic  workers yang lain (Handayani, 2021).
Selain  itu  pemerintah  Indonesia  melalui  staf  KBRI  di  Malaysia  memiliki  4  program dalam upaya perlindungan TKW Indonesia di Malaysia, yaitu Rescue, Shelter, bantuan hukum, dan repatriasi. Rescue yaitu merupakan  upaya penyelamatan yang dilakukan oleh pemerintah kepada  TKW  yang  bertujuan  untuk  melindungi  TKW  tersebut,  KBRI  Kuala  Lumpur melakukan  upaya  penyelamatan  yaitu  jika  ada  TKW  yang  tertangkap.  Kedua,shelter  adalah tempat  penampungan  sementara  bagi  TKW  yang  ditempatkan  di  luar  negeri,  yang  sedang mengalami masalah atau  sedang dalam proses penyelesaian masalah. Ketiga, Bantuan hukum dalam  pengertian  yang  paling  luas  dapat  diartikan  sebagai  upaya  untuk  membantu  golongan yang  tidak  mampu  dalam  bidang  hukum.  Sedangkan,  yang  terakhir  adalah  repatriasi,  yaitu pemulangan kembali orang ke tanah airnya (ke negeri asalnya) (Taufan, 2017). Itulah beberapa upaya pemerintah dan tentu masih perlu proses evalusi ke depannya.

## D. Penutup
Perempuan  Minangkabau  dengan  konsep  Matrilineal  dan  sebagai  pelindung  keturunan dan harta pusaka kaum idealnya secara ekonomi tidak perlu mencari pekerjaan di luar rumah. Namun  karena  pudarnya  budaya  dan  dominannya  peran  “ niniak  mamak ”  membuat  harta pusaka  mulai  digadaikan  atau  terjual  oleh  “ niniak  mamak ”  tersebut.  Selain  itu  kebutuhan ekonomi keluarga yang semakin mendesak membuat perempuan harus bekerja di luar rumah. Lapangan  pekerjaan  yang  sempit  di  Sumatera  Barat  dan  Indonesia  pada  umumnya  membuat perempuan  melirik  TKW  sebagai  profesi  yang  menjanjikan.  Upah  yang  tinggi  dibandingkan dari  dalam  negeri  membuat  jumlah  TKW  semakin  bertambah  tiap  tahunnya.  Menjadi  TKW bukan suatu hal yang mudah. Banyak persoalan di negeri orang yang akan muncul bagi TKW nantinya.  Perempuan  yang  berangkat  jika  tidak  dibekali  pengetahuan  yang  memadai  maka akan  mudah  ditipu  oleh  penyalur  tenaga  kerja  ilegal  atau  calo.  Belum  lagi  butuh  biaya berangkat  yang  tidak  sedikit.  Selain  itu  masalah  lain  juga  muncul  di  negeri  orang  seperti adanya tindak kekerasan, pelecehan seksual hingga penganiayaan. Di sinilah peran pemerintah
sangat  dibutuhkan  karena  TKW  adalah  aset  dan  penambah  devisa  negara  maka  negara  harus melindunginya dengan maksimal.

## Daftar Pustaka
Dwi  Wahyu  Handayani.  (2021).  Dinamika  Kerjasama  Indonesia  dan  Malaysia  tentang Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga  Kerja.  (Tulisan  Dosen  Hubungan  Internasional FISIP UNILA) Gottschalk, Louis, (terj.). (1986). Mengerti Sejarah . Jakarta: UI Press Muwahid. (2018). Perlindungan hukum terhadap Wanita Ilegal Di Malaysia . Surabaya: Jurnal Al- Jinayah.
Novitasari.  (2020). Konstruksi  Sosial  Ibu  Rumah  Tangga  terhadap  Pilihan  menjadi  TKW  di Luar Negeri. Magelang: Jurnal Kalacakra.
Purnamasari,  Ririn  Salwa.  (2017). Pekerja Global  Indonesia:  Antara  Peluang  & Risiko (Laporan Bank Dunia Indonesia November 2017). USA: The World Bank. Sri  Rahmany.  (2018).  Analisis  Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Tenaga  Kerja  Bekerja  Di Luar  Negeri  Serta  Implikasi  terhadap  Kesejahteraan  Keluarga  Dilihat  dari  Perspektif Islam.
Taufan  Herdansyah  Akbar.  (2017). Implementasi  Kebijakan  Pemerintah  dalam  Perlindungan Tenaga Kerja Wanita studi kasus TKW Di Malaysia . Jurnal Dinamika Global Yesi  Hermawati.  (2015).  Kedudukan  Wanita  dalam  Budaya  Minangkabau:  Suatu  Analisis Berdasarkan  Tambo  Adat  Minangkabau  (Kumpulan  Artikel).  Surabaya:  Bintang Surabaya
ANTARA  News.  https://www.antaranews.com/berita/257946/komunikasi-semu-masalah-tkw. Diberitakan pada tanggal10 Mei 2011.
Berita  Satu  Media  Holdings.  https://www.beritasatu.com/dunia/82428/seorang-tkw-diperkosa- tiga-petugas-di-kantor-polisi-malaysia. Diberitakan 11 November 2012
Nabila Mayesa. 2020. https://langgam.id/perempuan-minangkabau-di-masa-sekarang/ Yusrita  Yanti.  2005.  Peran  dan  Kedudukan  Perempuan  dalam  Kebudayaan  Minangkabau. https://bunghatta.ac.id/artikel-107-peran-dan-kedudukan-perempuan-dalam-kebudayaan- minangkabau.html