## SUSUNAN PENGURUS MAQASIDI: JURNAL SYARIAH DAN HUKUM

## Penanggung Jawab Adi Kasman
Editor In Chief
Syaibatul Hamdi

## Editor
M. Ikhwan Sumardi Efendi Benni Erick

## Layout

## Ranto Mulya

## ALAMAT REDAKSI
Jl. Lingkar Kampus Alue Penyareng Gampong Gunong Kleng Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat – Indonesia Telp. 0655 - 7551591 Fax. 0655 - 7551591 email : maqasidi@staindirundeng.ac.id www.ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/maqasidi

## DAFTAR ISI
Family  Dispute  Resolution  in  the  Sakinah  Family  Consultation  and Counseling Bureau Surabaya-Indonesia
Nur Lailatul Musyafa’ah, Tania Ayu Komala Sari, Athifatul Wafirah, dan
Sagita Destia Ramadhan ........................................................................................ 1 -14 Proses Penyusunan Qanun Provinsi Aceh Tentang Khalwat (Mesum) Antarini Utami, Kikye Martiwi Sukiakhy dan Cut Vita Rajiatul Jummi ....... 15 -30 Penjatuhan Uqubat pada Jarimah Maisir Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Achmad Fikri Oslami ............................................................................................. 31-39 Regulasi  HAM  dan  Pencegahan  Perdagangan  Orang  Perspektif  Ilmu Hukum dan Hukum Islam Bukhari dan Anwar ................................................................................................ 40 -51 Teknologi Bayi Tabung dalam Tinjauan Hukum Islam Nasikhin, Baiti Al-Ami, Ismutik, dan Ulul Albab ............................................. 52 -66 Pertimbangan Hakim Tinggi Dalam Kasus PMH Objek Sengketa Pelelangan SPBU (Studi Putusan Banding Nomor : 59/Pdt/2020/PT.Tjk) Erlina B, Yulia Hesti dan Darmawan .................................................................. 67 -80

## Regulasi HAM Tentang Pencegahan Perdagangan Orang Perspektif Ilmu Hukum Dan Hukum Islam
Bukhari 1 , Anwar 2 1 IAIN Lhokseumawe, 2 STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh Email Konfirmasi: bukhari@iainlhokseumawe.ac.id

## ABSTRAK
Tulisan  ini  membahas  regulasi  HAM  tentang  pencegahan  perdagangan  orang perspektif ilmu hukum dan hukum Islam.  Pencegahan perdagangan orang sebagai bagian dari hukum hak asasi manusia sekaligus sebagai bagian penting dari sistem hukum dan hukum Islam Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif,  dengan  pendekatan  yuridis  normatif,  dengan  mengacu  pada  sumber- sumber  sekunder  seperti  buku,  jurnal,  monograf,  peraturan  perundang-undangan. Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa;  Pertama,  pengaturan  hak  asasi  manusia dalam konteks pencegahan perdagangan orang adalah salah satu bagian dari upaya untuk  mencapai  penegakan  hukum  dalam  hukum  pidana.  Kedua,  pencegahan perdagangan  orang  sebagai  bagian  dari  hukum  hak  asasi  manusia  merupakan  hal yang penting untuk dilakukan. Ketiga, pelaksanaan pengaturan perdagangan orang sebagai  bagian  dari  hak  asasi  manusia  dalam  sistem  hukum  Indonesia  harus mengambil bagian dan perhatian yang lebih serius dan (serius, tegas dan konsisten) dari  Negara  dan  penegak  hukum.  Keempat,  pelaksanaan  pengaturan  pencegahan perdagangan orang sebagai instrumen selaras dengan cita-cita Islam.
Kata kunci: HAM, Perdagangan Orang, Ilmu Hukum, Hukum Islam

## Pendahuluan
Penelitian  ini  dilatar  belakangi  oleh  fenomena  bahwa  dewasa  ini  kasus perdagangan orang/manusia banyak diberitakan di media cetak maupun elektronik. Kebanyakan dari korbannya ialah kaum perempuan dan anak-anak. Berbagai modus perekrutan korbannya pun beragam, mulai dari penawaran pekerjaan diluar negeri dengan gaji yang besar serta dengan cara paksa dan penculikan hingga bujuk rayu lainnya melalui social network, seperti facebook. Sementara nilai-nilai yang ada dalam Hak Asasi Manusia (Asrun, 2016) tidak diindahkan, terlupakan bahkan tidak berharga sama sekali. Dari sisi kerangka hukum ( legal framework ) dan pembangunan kelemba- gaan, harus diakui bahwa reformasi telah menghasilkan beberapa kemajuan dalam bidang  ini.  Berkaitan  dengan  pembangunan  kerangka  hukum  dan  kelembagan menyebutkan  beberapa  hal  penting.  Pertama  telah  dilakukan  perubahan  terhadap konstitusi Indonesia, kemudian memuat ketentuan mengenai hak yang tidak dapat dicabut  ( non-derogable  rights ):  Hak  untuk  hidup,  hak  untuk  tidak  disiksa,  hak
Regulasi HAM dan Pencegahan Perdagangan Orang… Bukhari dan Anwar
kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (Mertokusumo, 1999).
Berkaitan  dengan  pembangunan  kelembagaan  (Daud  &  Sopoyono,  2019), Konstitusi  Indonesia  memuat  ketentuan  baru  mengenai  pembentukan  Mahkamah Konstitusi  dan  Komisi  Yudisial,  yang  masing-masing  mempunyai  tugas  dan wewenangnya. Beberapa Undang-undang baru setelah reformasi adalah UU 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur pendirian Komnas HAM; UU No. 26 Tahun  2000  nengenai  Pengadilan  Hak  Asasi  Manusia  yang  mengatur  pendirian Pengadilan HAM; UU No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, dimana kewajiban pemerintah daerah untuk memajukan dan melindungi Hak Asasi Manusia; dan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-undang tersebut merupakan  bagian  dari  kerangka  hukum  dan  juga  sekaligus  pembangunan kelembagaan hukum itu sendiri.
Dalam  hukum  Islam,  HAM  menempati  posisi  penting,  setiap  hak  harus dikembalikan  kepada  sumber  al-Qur’an  dan  as-Sunnah.  Islam  melindungi  hak-hak untuk hidup, merdeka, merasa aman, dilarang untuk bunuh diri, dan pembunuhan. Secara umum dalam ajaran Islam ditemukan dua hak, yaitu haqq al-‘abd dan haqq Allah. Pada haqq al-‘abd penentuannya diserahkan pada tindakan legal tertentu yang merujuk pada  kasus-kasus  yang  dikenakan,  dan  penilaiannya  diserahkan  pada  pihak  yang dirugikan.  Sedangkan haqq  Allah, adalah  tindakan  yang  wajib  dijalankan  dan pengenaan sanksinya diserahkan pada pemerintah (Dahlan, 2000).
Keterkaitan  HAM  dalam  Islam  dengan  perdagangan  orang,  adalah pelanggaran agama (syari’at) , yaitu firman Allah Swt. QS. Al-Hujurat: 13 dan QS. An- Nahl:  97,  serta  Hadits  Nabi  Saw.  “...  Bangsa  Arab  tidak  lebih  tinggi  dibandingkan bangsa non-Arab, kecuali ketaqwaan”.  Di  samping juga melanggar dengan konsep maqashid syar’i al-Dharuriyat, yaitu perlindangan terhadap jiwa dan nyawa manusia, akal manusia, kehormatan diri dan kesucian keturuan) (Aryanti, 2017) . Mengacu pada uraian di atas, maka masalah pengaturan HAM terhadap pencegahan perdagangan orang perspektif ilmu hukum dan hukum Islam adalah persoalan yang sangat penting dan aktual, sehingga memerlukan penelitian mendalam dan konfrehensif.

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan yuridis  normatif,  dengan  mengacu  pada  sumber-sumber  sekunder  seperti  buku, jurnal,  monograf,  peraturan  perundang-undangan,  tulisan  yang  tidak  dipublikasi hingga sumber online yang dapat dipercaya kredibilitasnya, setelah mengumpulkan data,  selanjutnya  ditranskrip  dan  dipilah  dengan  membentuk  narasi  yang  dapat dipahami,  kemudian  disintesis  untuk  diambil  kesimpulan-kesimpulan  sesuai
Regulasi HAM dan Pencegahan Perdagangan Orang… Bukhari dan Anwar
kebutuhan dalam penelitian ini, adapun hasilnya disajikan ke hadapan publik luas dalam bentuk narasi yang diawali dari pendahuluan dan ditutup dengan kesimpulan- kesimpulan.

## Pembahasan/hasil

## a. HAM dan Perdagangan Orang
Kedudukan  negara  dalam  segala  akifitasnya  senantiasa  didasarkan  pada hukum  atau  dapat  disebut  sebagai  negara  hukum.  Negara  hukum,  dikenal  dua kelompok, yakni negara hukum formal dan negara hukum materiil (Munthe, 2015). Negara  hukum  materiil  ini  dikenal  juga  dalam  istilah Welfarestate atau  negara kesejahteraan . Negara  hukum  modern  (negara  hukum  kesejahteraan)  bertujuan menyelenggarakan  kepentingan  seluruh  rakyat,  sehingga  berbeda  dengan  negara hukum formal yang bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum kepada rakyat (Sibuea, 2010a). Tujuan negara hukum adalah untuk mencapai keadilan (Thaib, 1996). Keadilan yang dimaksud dalam konsep negara hukum Indonesia adalah bukan hanya  keadilan  hukum  ( legal  justice ),  tetapi  juga  keadilan  sosial  ( sociale  justice ). Sehingga  konsep  kesejahteraan  negara  tidak  hanya  mencakup  deskripsi  mengenai sebuah kesejahteraan ( walfare ) atau pelayanan sosial ( social services ), melainkan juga sebuah konsep normatif atau sistem pendekatan ideal yang menekankan bahwa setiap orang  harus  memperoleh  pelayanan  sosial  sebagai  haknya.  Menurut  Aristoteles, manusia perlu dididik menjadi warga yang baik, yang bersusila, yang akhirnya akan menjelmakan  manusia  yang  bersikap  adil  (Busroh  et  al.,  2022).  Apabila  keadaan semacam  ini  telah  terwujud,  maka  terciptalah  suatu  negara  hukum,  karena  tujuan negara adalah kesempurnaan warganya yang berdasarkan atas keadilan.
Negara  hukum  material  ( walfare  state )  adalah  bertujuan  untuk menyelenggarakan  kesejahteraan  bagi  segenap  bangsa  (kesejahteraan  umum) (Mustafid,  2019),  sehingga  pemerintah  tidak  hanya  bertugas  atau  berfungsi  untuk menyelenggarakan keamanan dan ketertiban saja, seperti fungsi  pemerintah dalam negara  hukum  liberal/klasik,  tetapi  pemerintah  juga  berwenang  dan  bertanggung jawab untuk menyelenggarakan segenap kepentingan dan kebutuhan hidup warga negara  (Jurdi,  2019).  Dalam  rangka  memenuhi  tujuan  kesejahteraan  bersama, pemerintah dapat berfungsi rangkap. Kedua macam kedudukan pemerintah tersebut berkaitan  satu  sama  lain. Pertama ,  disatu  pihak  pemerintah  berkedudukan  sebagai penguasa  yang  berwenang  membuat  aturan  yang  harus  dipatuhi  oleh  masyarakat supaya ketertiban dan ketentraman masyarakat dapat diwujudkan dalam kenyataan. Kedua ,  dilain  pihak  pemerintah  berkedudukan  sebagai  pelayan  masyarakat  ( public servant ) yang bertugas mengurus, menyelenggarakan, dan melayani segenap urusan dan kepentingan masyarakat (Sibuea, 2010b).
Konsekuensi  pemberian  kewenangan  bebas  kepada  pemerintah  dalam menyelenggarakan kesejahteraan umum mendorong berkembangnya ajaran asas-asas
Regulasi HAM dan Pencegahan Perdagangan Orang… Bukhari dan Anwar
umum  pemerintahan  yang  baik  dan  layak  yang  dimaksudkan  untuk  membatasi kekuasaan  atas  diskresi  pemerintah.  Menurut  Muin  Fahmal,  asas  umum pemerintahan  yang  layak  sesungguhnya  adalah  rambu-rambu  bagi  para penyelanggara  negara  dalam  menjalankan  tugasnya.  Rambu-rambu  tersebut diperlukan  agar  tindakan-tindakannya  tetap  sesuai  dengan  tujuan  hukum  yang sesungguhnya (Fahmal, 2008).
Kebijakan  formulasi  dengan  membuat  peraturan  hukum/perundang- undangan ditujukan untuk dilaksanakan, pelaksanaan hukum tidak dapat dipisahkan dari masyarakat, karena itu penilaian terhadap bekerja dan berlakunya hukum sangat bergantung pada lingkungan dan struktur sosial masyarakat dimana hukum tersebut di berlakukan. Dengan demikian, dalam melaksanakan kebijakan formulasi terhadap tindak  pidana  perdagangan  orang  harus  juga  dipertimbangkan  pendekatan- pendekatan yang tidak hanya berdasarkan kebijakan hukum semata, melainkan harus mempertimbangkan  nilai-nilai,  dan  budaya  yang  hidup  dalam  masyarakat.  Hal  ini penting  dipertimbangkan,  karena  dalam  menerapkan  kebijakan  hukum  pidana peraturan perundang-undangan yang berlaku akan dapat bekerja dan berjalan secara optimal,  apabila  sesuai  dengan  nilai-nilai  masyarakat.  Perubahan  ini  didasari  oleh kesadaran akan keberadaan manusia, yang secara kodrati mempunyai beberapa hak yang  harus  dipertahankan  dan  dihormati  oleh  orang  lain  dalam  melaksanakan hubungan/interaksi sosial.
Undang-undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  TPPO,  baru  muncul  dan disahkan  oleh  Pemerintah  dan  diundangkan  pada  tanggal  19  April  2007  dalam Lembaran  Negara  Tahun  2007  Nomor  58.  Undang-undang  ini  merupakan  upaya memberikan perlindungan hukum baik secara langsung atau tidak langsung kepada korban dan/atau calon korban agar tidak menjadi korban di kemudian hari. Selain itu, pemerintah  Indonesia  sudah  meratifikasi United  Nations  Convention  Againts Transnational  Organized  Crime (Konvensi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) menjadi Undang-undang Nomor 5 Tahun 2009. Dengan diratifikasinya Konvensi PBB tersebut, berarti Indonesia sudah benar-benar  berupaya  untuk  melakukan  pencegahan  dan  penanggulangan  tindak pidana perdagangan orang.
Peraturan  tentang  perdagangan  orang  bertujuan  sebagai  pengakuan  dari hukum, dan bukan semata-mata didasarkan pada perlindungan hukum. Pengakuan dari segi hukum lebih penting dari perlindungan hukum, karena dalam pengakuan muncul  adanya  sikap  bersama  yang  melekat  dan  bertujuan  untuk keteraturan/ketertiban,  sebagai  salah  satu  sarana  untuk  mencapai  keadilan.  Atas dasar  itu,  hak  terkait  dengan  status  dan  berakibat  apabila  berinteraksi  dengan sesamanya. Demikian  pula dengan pengakuan hukum terhadap hak asasi manusia sangat bergantung pada status manusia secara individual, sebagai pengemban kodrat kemanusian.  Sementara  J.  G.  Steenbeek  beropini  bahwa  agar  hak  dan  kewajiban
Regulasi HAM dan Pencegahan Perdagangan Orang… Bukhari dan Anwar
tersebut  dapat  sejalan,  maka  harus  ditentukan  dalam  suatu  konstitusi  yang  berisi sebagai berikut:
1) Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara
2) Ditetapkan susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental, dan,
3) Adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang bersifat fundamental (Soemantri, 1979).
Sedangkan  menurut  (Strong,  1966),  konstitusi  sebaiknya  mengatur  asas-asas sebagai berikut:
1) Kekuasaan pemerintah (dalam arti luas).
2) Hak-hak yang diperintah.
3) Hubungan antara yang diperintah dan memerintah.
Pelanggaran  HAM  sebagai  bagian  dari  pelanggaran  hukum  merupakan masalah sosial, bagi masyarakat nasional bahkan masyarakat Internasional. Masalah ini  merupakan  fenomena  yang  semakin  meningkat  baik  dari  sisi  kualitas  maupun kuantitasnya.  Karena  itu  upaya  pencegahan,  penindakan,  dan  penanggulangannya harus  dilakukan  secara  serius,  sehingga  PBB  berupaya  untuk  mengantisipasi menanganinya dalam kongres 1975 di Jenewa tentang pencegahan dan penanganan kejahatan dengan topik khusus yang membicarakan; Pertama, perubahan-perubahan bentuk  dan  dimensi  kejahatan,  baik  secara  transnasional  maupun  nasional; Kedua, akibat-akibat  ekonomi  dan  sosial  kejahatan  (Bawole,  2013).  Lebih  lanjut  Helyanty mengemukakan bahwa secara rinci kongres ini membicarakan berbagai hal penting, yakni:
1) Crime as business, yaitu bentuk kejahatan yang bertujuan mendapatkan keuntungan material  melalui  kegiatan  dalam  bidang  usaha  (bisnis)  atau  industri,  yang  pada umumnya  dilakukan  secara  terorganisasi  dan  dilakukan  oleh  mereka  yang mempunyai kedudukan terpandang dalam masyarakat, termasuk dalam kejahatan ini, antara lain yang berhubungan dengan lingkungan perlindungan konsumen dan dalam bidang perbankan, disamping kejahatan-kejahatan lain yang biasa dikenal dengan organized crime , white collar crime , dan korupsi.
2) Tindak  pidana  yang  berhubungan  dengan  hasil  pekerjaan  seni  dan  kekayaan budaya, objek-objek budaya atau warisan budaya.
3) Kejahatan yang berhubungan dengan alcohol dan penyalahgunaan obat-obatan.
4) Perbuatan  kekerasan  antar  perorangan  ( inpersonal  violence ),  khusunya  kongres meminta  perhatian  terhadap  perbuatan-perbuatan  kekerasan  dikalangan  para remaja.
5) Perbuatan  kekerasan  yang  bersifat  transnasional  dan  internasional  yang  biasa disebut kejahatan teroris.
6) Kejahatan yang berhubungan dengan lalu lintas kendaraan bermotor.
7) Kejahatan yang berhubungan dengan perpindahan tempat (migrasi) dan pelarian pengungsi  akibat  bencana  alam  dan  peperangan,  masalah-masalah  yang
Regulasi HAM dan Pencegahan Perdagangan Orang… Bukhari dan Anwar
berhubungan dengan perpindahan tempat misalnya mengenai pelanggaran paspor dan visa, pemalsuan dokumen, mengeksploitir tenaga kerja, pelacuran, dan lain- lain.
8) Kejahatan yang dilakukan oleh wanita (Bawole, 2013).
Kongres  tersebut  merupakan  upaya  pencegahan  dan  penanggulangan kejahatan,  yang  umumnya  kejahatan-kejahatan  tersebut  di  atas  terjadi  di  negara- negara yang sedang berkembang, yang sedang melakukan pembangunan nasional. Untuk mengatasi semua ini, harus ada keseuaian antara hukum dan peraturan yang berlaku,  agar  dapat  berjalan  dan  tidak  menyalahi  aturan.  Faktor-faktor  yang  harus sinergi, adalah:
1) Penggolongan  manusia  atas  dasar  stratifikasi  sosial  ekonominya,  yang mengakibatkan timbulnya golongan kaya dan miskin.
2) Penggolongan atas dasar morphologi (penampilan/posisi) seseorang. Penggolongan tersebut  terkait  dengan  jabatan,  keakraban/hubungan  yang  bersifat  horizontal. Melalui  kedekatan  emosional  tersebut,  sering  muncul  adanya  kelas/  kelompok orang atas dasar kepentingan.
3) Penggolongan atas dasar budaya yang sebenarnya memegang peranan yang vital dalam  kehidupan  manusia.  Dalam  hal  ini  terkandung  kesadaran  atas  nilai-nilai, moral,  kebaikan,  kejujuran,  dan  lain-lainnya.  Dengan  demikian,  pada  bangsa- bangsa  yang  berbudaya  diharapkan  hukum  akan  lebih  berkembang,  dalam  arti menghormati sistem sosial dan hukum yang telah disepakati. Kelompok-kelompok masyarakat  hendaknya  meningkatkan  kesadaran  dan  perintah  menunjang  dan mempuknya.
4) Penggolongan masyarakat atas dasar organisasi. Kelompok ini mempunyai posisi dan tempat yang penting dalam proses pendewasaan anggota masyarakat. Karena itulah,  banyak  organisasi  dalam  suatu  masyarakat,  seharusnya  menyuburkan kesadaran  bermasyarakat.  Untuk  itu,  perlu  didorong  tumbuhnya  organisasi- organisasi  masyarakat  yang  mengarah  pada  kepentingan  masyarakat  pada umumnya, dan bukan pada menumbuhkan organisasi yang eksklusif/menyendiri.
Untuk  mewujudkan  semua  aturan-aturan  tersebut  agar  harmonis,  maka hukum  yang  dibuat  hendaknya  akomodatif  dengan  HAM,  artinya  adanya  aturan yang terperinci dan mengandung HAM dalam hukum positif, aplikatif, dan sesuai dengan kondisi masyarakat setempat. Oleh karenanya harus ada jaminan dari negara bagi pemberlakuan HAM, agar tercipta paradigma bahwa negara bertanggungjawab atas  tegaknya  supremasi  hukum.  Oleh  karena  itu,  jaminan  konstitusi  atas  HAM mempunyai peranan penting bagi arah pelaksanaan kebijakan ketatanegaraan sebuah negara.  Dengan  adanya  jaminan  terhadap  hak-hak  dasar  setiap  warga  negara mengandung arti bahwa setiap penguasa dalam negara tidak dapat dan tidak boleh bertindak sewenang-wenang kepada warga negaranya. Bahkan adanya hak-hak dasar
Regulasi HAM dan Pencegahan Perdagangan Orang… Bukhari dan Anwar
itu  juga  mempunyai  arti  adanya  keseimbangan  dalam  negara,  yaitu  keseimbangan antara kekuasaan dalam negara dan hak-hak dasar warga negara.
Apabila  diperhatikan  lebih  mendalam,  eksistensi  HAM  dalam  konstitusi nasional, sangat beraneka ragam dan tidak ada keseragaman dalam menjamin HAM termasuk, dalam konstitusi (disebut UUD) Indonesia. Secara umum perkembangan muatan HAM dalam Konstitusi di Indonesia adalah:
1) Muatan HAM dalam Undang-Undang Dasar 1945.
2) Muatan HAM dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat (Konstitusi RIS) Tahun 1949.
Konstitusi RIS 1949 mengatur penekanan HAM dalam Bab I, bagian 5 tentang Hak-hak  dan  kebebasan-kebebasan  Dasar  Manusia  mengenai  Kewajiban  Asasi Negara  dalam  Hubungannya  dengan  upaya  penegakan  HAM.  Dengan  kata  lain, manusia secara pribadi, kelompok, keluarga, dan sebagai warga negara benar-benar ditegaskan sebagai mereka yang mendapatkan jaminan.
Dengan diberlakukan kembali UUD 1945, maka banyak produk hukum baru yang dibentuk yang berkaitan langsung dengan HAM, yaitu Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan Undang-undang Nomor 21 Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  (TPPO). Berkaitan  dengan  hak  asasi  manusia  (HAM)  yang  merupakan  hak  natural  dan pemberian dari Tuhan, maka perjuangan menegakkan hak asasi manusia merupakan tugas suci dan anugerah bagi umat manusia. Penegakan HAM selalu berhubungan dengan  politik  hukum  HAM,  yang  meliputi  pencegahan,  penanggulangan,  dan peradilan terhadap pelaku pelanggaran HAM. Penanggulangan hukum HAM, dapat diawali dari pencegahan terhadap pelanggaran HAM yang merupakan suatu gejala sosial  kemasyarakatan.  Gejala  ini  dapat  berbagai  macam  bentuk  dan  latar belakangnya. Salah satu gejala sosial yang berupa pelanggaran hukum HAM adalah perdagangan orang. Oleh sebab itu, pencegahan terhadap tidak pidana perdagangan orang  (TPPO)  harus  didasarkan  pada  hukum  HAM,  yang  tujuannya  untuk menciptakan  ketertiban,  keadilan,  dan  kesejahteraan  masyarakat  ( social  welfare ). Upaya untuk melakukan pencegahan terhadap TPPO ini merupakan suatu strategi sosial, yang memerlukan kebijakan kriminal ( criminal policy ), yang bertujuan untuk meminimalisir kejahatan dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
Dari  itu,  teori  hukum  pembangunan  yang  dikemukakan  Mochtar Kusumaatmadja  tidak  bisa  dikesampingkan,  karena  kebijakan  politik  hukum Indonesia  harus  mengacu  pada  konsepsi  hukum  sebagai  sarana  pembangunan, karena  itu  konsepsi  hukum  yang  berlaku  harus  didasarkan  pada  keteraturan  dan ketertiban,  dan  tujuan  akhirnya  adalah  keadilan.  Untuk  mewujudkan  semua  itu diperlukan  adanya  kepastian.  Tanpa  kepastian  hukum  dan  ketertiban  masyarakat, manusia  tidak  mungkin  mengembankan  dan  mempertahankan  kaidah  yang dianugrahkan oleh Tuhan, yaitu HAM. Dalam realita kaidah hukum berbeda dengan
Regulasi HAM dan Pencegahan Perdagangan Orang… Bukhari dan Anwar
kaidah  sosial  lainnya,  dimana  kaidah  hukum  dapat  dipaksakan  pemberlakuannya secara  teratur.  Artinya  pemaksaan  tersebut  digunakan  untuk  menjamin  penataan peraturan hukum, baik bentu, cara maupun alat pelaksanaannya (Kusumaatmadja, 2006).
Apabila mengacu pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, maka secara materil ruang lingkup tindak pidana perdagangan orang mengandung unsur objektif dan unsur subjektif.
1. Unsur  Objektif  yaitu:  Adanya  perbuatan  tindak  pidana  perdagangan  orang, Perekrutan, Pengangkutan, Penampungan, Pengiriman, Pemindahan, Penerimaan. Adanya akibat yang menjadi syarat mutlak (dilarang), yaitu:
a. Ancaman/penggunaan kekerasan
b. Penculikan;
c. Penyekapan;
d. Pemalsuan;
e. Penipuan;
f. Penyalahgunaan kekuasaan;
g. Posisi rentan.
Adanya tujuan atau akibat dari perbuatan, yaitu: Penjeratan utang, Memberi bayaran/manfaat.  Sementara  eksploitasi,  terdiri  dari; Pertama, eksploitasi  seksual. Kedua, kerja paksa atau pelayanan paksa. Ketiga, transpalansi organ tubuh. Sedangkan yang termasuk unsur tambahan adalah dengan atau tanpa persetujuan orang yang memegang kendali.
2. Unsur Subjektif yaitu:
Unsur subjektif dibagi kepada dua, yaitu unsur kesengajaan dan unsur rencana terlebih dahulu. Unsur kesengajaan, yaitu:
a. Sengaja memberikan kesaksian dan keterangan palsu.
b. Sengaja melakukan penyerangan fisik Sementara unsur rencana terlebih dahulu, adalah:
a. Mempermudah terjadinya TPPO;
b. Sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan proses hukum;
c. Sengaja membantu pelarian pelaku TPPO;
d. Sengaja memberitahukan identitas saksi.
Apabila  membandingkan  unsur-unsur  tindak  pidana  yang  terdapat  dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana  Perdagangan  Orang,  maka  pengaturan  tindak  pidana  perdagangan  orang tersebut  di  atas,  jelas  terlihat  adanya  perubahan,  yang  merupakan kriminalisasi/pembaharuan  hukum  pidana  dalam  UU  No.  21  Tahun  2007, dibandingkan  dengan  pasal  297  KUHP  yang  mengatur  perdagangan  orang sebelumnya. Secara substansi, kriminalisasi/pembaharuan hukum dalam UU Nomor 21 Tahun 2007, terlihat dari adanya perluasan pengaturan unsur subjektif dan unsur
Regulasi HAM dan Pencegahan Perdagangan Orang… Bukhari dan Anwar
objektif.  Namun  demikian,  dalam  perjalanannya  ternyata  masih  banyak  dirasakan adanya kelemahan dalam substansi (kebijakan formulasi) dalam UU Nomor 21 Tahun 2007.
Hasil  kriminalisasi  dalam  UU  Nomor  21  tahun  2007  tentang  Pemberantasan Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang,  dapat  terlihat  dari  adanya  perluasan  subjek tindak pidana perdagangan orang, seperti terlihat dari rumusan Pasal 1 angka 4, yaitu pelaku tidak hanya berupa perseorangan yang merupakan manusia ( natural person ), tetapi juga diatur adanya pelaku yang berbentuk korporasi. Berdasarkan kebijakan hukum pidana, upaya ini merupakan hasil formulasi hukum/kebijakan hukum yang berorientasi  ke  depan,  sebagai  antisipasi  dari  wujud  dan  upaya  pencegahan  yang merupakan  pembaruan  hukum  pidana  dalam  tindak  pidana  perdagangan orang/kriminalisasi.
Sementara  dalam  perspektif  hukum  Islam,  maraknya  eksploitasi  orang (manusia)  dewasa  ini  untuk  dijual  atau  biasa  disebut  dengan human  trafficking, terutama  pada  wanita  untuk  perzinaan,  dipekerjakan  tanpa  upah  dan  lainnya. Masalah trafficking jelas  membutuhkan  solusi  menyeluruh,  tidak  hanya  konseptual namun  juga  tindakan  alternatif.  Fikih  (hukum  Islam)  dalam  kaitan  ini  telah memberikan  dasar-dasar  konseptual  dalam  upaya  penerjemahan  konsep  ini  dalam tataran praktis, dimana harus melibatkan keluarga, masyarakat, dan Negara. Keluarga harus memberikan perlindungan semenjak dini kepada anak dan kaitannya dengan agama, intelektual, sosial dan lainnya.
Realitas  sebagaimana  disampaikan  di  atas,  kemudian  diatur  dalam  sebuah tatanan ajaran Islam, yang meletakkan dasar-dasar kemanusiaan, dan membawa misi pembebasan  dan  penghapusan  segala  bentuk  tindak  kekerasan,  eksploitasi, penindasan manusia atas manusia, dan segala bentuk diskriminasi manusia atas dasar apapun.  Semua  tindakan  itu,  Islam  memandangnya  bertentangan  dan  melanggar prinsip tauhid (Keesaan  Tuhan).  Teologi  ini  selalu  mengajarkan  tentang  makna kebebasan (kemerdekaan), kesetaraan dan penghargaan manusia terhadap manusia yang  lain.  Oleh  karena  itu,  tidak  ada  keraguan  sedikitpun,  bahwa  segala  bentuk diskriminasi  dan  kekerasan  terhadap  manusia,  adalah  pelanggaran  terhadap  nilai- nilai ajaran Islam, sekaligus melawan Tuhan.

## Kesimpulan
Pengaturan HAM perspektif ilmu hukum terhadap pencegahan perdagangan orang, adalah terlihat dari kebijakan pemerintah untuk melakukan formulasi dalam bentuk Undang-undang, sangat erat kaitannya dengan perkembangan HAM. HAM merupakan  salah  satu  bagian  ilmu  hukum,  yaitu  hukum  pidana  khusus,  yang merupakan hasil formulasi di bidang hukum pidana. Pengaturan HAM dalam rangka pencegahan  perdagangan  orang  adalah  salah  satu  bagian  dari  upaya  mencapai penegakan hukum dalam hukum pidana, yaitu rangkaian proses dalam menjabarkan
Regulasi HAM dan Pencegahan Perdagangan Orang… Bukhari dan Anwar
nilai, ide, cita-cita yang cukup abstrak, dan menjadi realita dalam tujuan hukum atau cita  hukum.  Dimana  didalamnya  memuat  nilai-nilai  moral,  seperti  keadilan  dan kebenaran  ke  wujud  hukum  perundang-undangan,  yaitu  UU  No.  21  Tahun  2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. UU ini terdapat perluasan subjek tindak pidana perdagangan orang, seperti dalam rumusan Pasal 1 angka 4, yaitu pelaku tidak hanya berupa perseorangan yang merupakan manusia (natural person), tetapi juga diatur adanya pelaku yang berbentuk korporasi. Oleh karena itu, UU tersebut lahir bahwa  HAM  adalah  sebagai  hak  dasar  dan  suci  melekat  pada  manusia  sepanjang hidupnya, dan sebagai anugerah dari Tuhan melalui seperangkat aturan hukum yang ada.
Pelanggaran  HAM  merupakan  bagian  dari  pelanggaran  hukum  dan pemberlakuannya  agar  tercipta  paradigma  bahwa  negara  bertanggungjawab  atas tegaknya supremasi hukum. Sedangkan pengaturan HAM perspektif hukum Islam terhadap  pencegahan  perdagangan  orang,  sangat  diharamkan,  karena  manusia adalah  ciptaan  Allah  yang  bebas  (merdeka),  otonom,  setara  dan  harus  dihormati. Hukum Islam telah memberikan dasar-dasar konseptual, dimana selain keterlibatan masyarakat  dan  Negara,  keluarga  sangat  berperan  penting  dalam  memberikan perlindungan semenjak dini kepada anak dan kaitannya dengan agama, intelektual, sosial  dan  lainnya.  Oleh  karena  itu,  perdagangan  orang  melanggar  HAM  dan ketentuan QS. Al-Isra: 70, QS. Al-Nur: 33, hadits, dan kaedah fiqih bahwa kedudukan manusia semua sama. Di samping itu, Allah juga sangat memuliakan manusia dengan menganugerahkan  manusia  dengan  akal  fikiran,  kemampuan  dalam  berbicara, bentuk rupa yang baik serta hak kepemilikan yang Allah sediakan di dunia yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya.
Pencegahan perdagangan orang sebagai bagian hukum HAM merupakan hal penting  yang  harus  dilakukan,  karena  perdagangan  orang  dianggap  sebagai perbudakan  modern  dan  suatu  jenis  pelanggaran  terhadap  Hak  Asasi  Manusia (HAM), karena ia berdampak pada terjadinya kekerasan fisik, psikis, seksual, ekonomi maupun  budaya.  Kemunculannya  telah  menghancurkan  sendi-sendi  kehidupan, antara  lain;  hak  kebebasan  pribadi,  hak  untuk  tidak  disiksa,  hak  untuk  tidak diperbudak,  hak  untuk  diakui  sebagai  pribadi  dengan  kedudukan  yang  sama  di hadapan hukum, dan lain sebagainya. Hak ini disini merupakan unsur normatif yang melekat  pada  diri  setiap  manusia  yang  dalam  penerapannya  berada  pada  ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi.
Regulasi HAM dan Pencegahan Perdagangan Orang… Bukhari dan Anwar

## DAFTAR PUSTAKA
Aryanti, Y. (2017). Hubungan Tingkatan Maslahah Dalam Maqashid Al-Syari’ah (Maslahah Al-Dharuriyat,  Al-Hajiyat,  Al-Tahsiniyat)  Dengan  Al-Ahkam  Al-Khamsah . El-Rusyd: Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah STIT Ahlussunnah Bukittinggi , 2 (2), 35–57. Asrun, A. M. (2016). Hak Asasi Manusia Dalam Kerangka Negara Hukum: Catatan Perjuangan di Mahkamah Konstitusi. Jurnal Cita Hukum , 4 (1). Bawole,  H.  Y.  A.  (2013). Implementasi  Hukum  Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Pengaturan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia . Jurnal Lex Crimen , 2 ,
7.
Busroh, H. F. F., Khairo, F., Djufri, H. D., Sugianto, H. B., Oktarina, E. V. I., & Candra, A. (2022). Hukum Tata Negara . Inara Publisher (Kelompok Intrans Publishing).
Dahlan, A. A. (2000). Ensiklopedi Hukum Islam . Jakarta: Ichtiar Van Hoeve.
Daud, B. S., & Sopoyono, E. (2019). Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan manusia  (human  trafficking)  di  Indonesia . Jurnal  Pembangunan  Hukum  Indonesia , 1 (3), 352–365. Fahmal,  M.  (2008). Peran  Asas-asas  Umum  Pemerintahan  yang  Layak  dalam  Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, . Yogyakarta. Jurdi, F. (2019). Hukum tata negara Indonesia . Kencana. Kusumaatmadja, M. (2006). Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan Kumpulan Karya Tulis . Bandung: Alumni. Mertokusumo, S. (1999). Mengenal Hukum: Suatu Pengantar . Yogjakarta: Liberty,. Munthe, R. (2015). Perdagangan orang (trafficking) Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia. JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial , 7 (2), 184–192. Mustafid, F. (2019). Perdagangan Orang dalam Perspektif HAM dan Filsafat Hukum Islam. Al-Ahkam , 29 (1), 85–108. Sibuea,  H.  P.  (2010a). Asas  Negara  Hukum,  Peraturan  Kebijakan  dan  Asas-Asas  Umum Pemerintahan Yang Baik . Jakarta: Erlangga,.
Sibuea, H. P. (2010b). Buku Referensi," Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas- asas Umum Pemerintahan yang Baik".
Soemantri, S. (1979). Prosedur dan Sistem Konstitusi . Bandung: Alumni. Strong, C. V. (1966). Modern Politik Constitution . London: Sidgwik dan Jackson Limited. Thaib, D. (1996). Kedaulatan Rakyat Negara Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia: Kumpulan Tulisan dalam rangka 70 Tahun Sri Soemantri Martosoewigno . Jakarta: Media Pratama.