INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 3193-3204 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pengawasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Menurut Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945
Siti Aminah
Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak Email: sitiaminah@hukum.untan.ac.id

## Abstrak
Didalam Pasal 23 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Repulik Indonesia tahun 1945 disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ditetapkan setiap tahun dengan undang- undang  dan  apabila  DPR  tidak  menyetujui  anggaran  yang  diusulkan  presiden,  maka  pemerintah menjalankan  anggaran  yang  tahun  lalu.  Dalam  hal  pengelolaan  keuangan  negara  atau  APBN, pertanggung-jawaban keuangan negara dituangkan kedalam perhitungan anggaran Negara sebagai kuasa  dari  DPR  kepada  pemerintah  memberikan  dasar  yang  kuat  yang  berhak  menerima pertanggungjawaban  keuangan  Negara  adalah  DPR.  Oleh  karena  itu,  Proses  penyusunan  dan penetapan APBN oleh DPR merupakan suatu Wewenang DPR berdasarkan hak anggaran yang dimiliki berhak  mengelola anggaran sendiri yang  ditetapkan dalam suatu Undang-Undang tersendiri.  Untuk melaksanakan fungsi pengawasan, lembaga DPR dilengkapi dengan hak  untuk  meminta keterangan (interpelasi),  hak  untuk  menyelidiki  (angket),  hak  menyatakan  pendapat  (resolusi),  hak  untuk memperingatkan tertulis (memorandum), dan bahkan hak untuk menuntut pertanggungjawaban. Untuk dapat menjalankan tugas dan wewenangnya tersebut secara efektif maka DPR perlu diberikan sejumlah hak yaitu hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat. Kemudian, Fungsi pengawasan yang  bersama-sama  dengan  DPR  dan  BPK  yang  mempunyai  hubungan  melakukan  pemeriksaan pengelolaan keuangan negara, hasil dari pemeriksaan itu diserahkan kepada DPR dan DPD. Sedangkan oleh  DPR  hasil  pemeriksaan  tersebut  untuk  mengevaluasi  APBN  untuk  tahun  akan  datang.  Dalam penulisan  artikel  ini  mempergunakan  metode  normatif  analisis,  pengumpulan  data  dengan  teknik kepustakaan, dan teknik analisa data menggunakan teknik deskripsi.
Kata Kunci : DPR, Pengawasan, APBN

## Abstract
In Article 23 Paragraph (1) and Paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, it is stated that the State Revenue and Expenditure Budget is determined every year by law and if the DPR does not approve the budget proposed by the president, then the government implements the budget that last year. In terms of managing state finances or the APBN, state financial responsibility is included in the calculation of the State budget as the power of the DPR to the government, providing a strong basis for the DPR to have the right to accept state financial accountability. Therefore, the process of preparing and determining the APBN by the DPR is an authority of the DPR based on its budget rights which has the right to manage its own budget which is stipulated in a separate law. To carry out its supervisory function, the DPR institution is equipped with the right to ask for information (interpellation), the right to investigate (questionnaire), the right to express an opinion (resolution), the right to give a written warning (memorandum), and even the right to demand accountability. To be able to carry out its duties and authority effectively, the DPR  needs to be given a number of rights, namely the right to interpellation,  the  right  to  inquiry  and  the  right  to  express  opinions.  Then,  the  supervisory  function, together  with  the  DPR  and  BPK,  which  have  a  relationship,  carries  out  an  audit  of  state  financial management, the results of the audit are submitted to the DPR and DPD. Meanwhile, the DPR examines the results of the examination to evaluate the APBN for the coming year. In writing this article, normative analysis methods were used, data collection using library techniques, and data analysis techniques using description techniques.
Keywords: DPR, Supervision, APBN

## PENDAHULUAN
Setelah  terjadinya  perubahan  Undang-Undang  Dasar  1945  wewenang  Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai pemegang kekuasaan pembentuk undang- undang, memiliki fungsi politik yang  sangat  strategis  yaitu  sebagai lembaga penentu arah kebijakan  ketatanegaraan  Republik  Negara    Indonesia  (La  Ode  Husen,  2005).  Dengan reformasi memberikan harapan besar bagi terjadinya  perubahan menuju penyelenggaraan negara  yang  lebih  demokratis,  transparan,  dan  memiliki  akuntabilitas    tinggi    serta terwujudnya good  governance  dan  adanya kebebasan  berpendapat (Jimly Asshiddiqioe, 2004).  Semuanya  itu  diharapkan  makin  mendekatkan bangsa pada pencapaian tujuan nasional sebagaimana terdapat dalam Pembukaan  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Untuk  itu  gerakan  reformasi  diharapkan  mampu  mendorong  perubahan    mental bangsa Indonesia, baik pemimpin maupun rakyat sehingga mampu menjadi bangsa yang menganut  dan  menjunjung  tinggi  nilai-nilai  kebenaran,    keadilan,    kejujuran,    tanggung jawab,  persamaan, serta persaudaraan.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan alat utama  pemerintah untuk  mensejahterakan  rakyatnya  dan  sekaligus  alat  pemerintah    untuk  pengelolaan perekonomian negara (Atmaja Arifin Soeria, 2009). Sebagai alat pemerintah, APBN bukan hanya menyangkut keputusan ekonomi namun juga menyangkut keputusan politik. Dalam konteks ini, DPR dengan hak legislasi, Anggaran  dan  pengawasan  yang dimilikinya perlu lebih berperan  dalam mengawasi APBN sehingga APBN benar-benar dapat secara efektif menjadi instrumen untuk mensejahterakan  rakyat  dan pengelolaan perekonomian negara dengan baik (Jimly Asshiddiqie, 2006).
Pengelolaan keuangan diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Bab  VIII. Oleh karena  itu, dapat  dipahami rumusan pasal yang mengatur keuangan negara disusun sangat singkat.  Namun, ini tidak berarti pasal tersebut tidak  mengandung  makna    secara    filosofis,    yuridis,  maupun  historis  dalam  pasal  23 Undang-undang Dasar Negara Republik  Indonesia Tahun 1945 Konsepsi keuangan negara memberikan pemahaman filosofi yang  tinggi terhadap kedudukan keuangan negara yang ditentukan APBN sebagai bentuk penjelmaan kedaulatan (Saidi Djafar Muhammad , 2008). Dengan demikian hakekat public  revenue  dan expenditure keuangan negara dalam APBN adalah merupakan kedaulatan.  Pada waktu itu khususnya mengenai keuangan, benar-benar berdasarkan  kepentingan penyelenggaraan negara dan bangsa, tanpa mengandung nuasa politik  partai  tertentu,  apalagi kepentingan golongan yang haus kekuasaan.
Pasal  1  Ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun    1945, menegaskan Negara Indonesia adalah Negara Hukum berarti negara  memiliki tanggung jawab  untuk    mewujudkan    tujuannya  berupa    keadilan    sosial    bagi    seluruh    rakyat Indonesia.  Kendala  yang dihadapi  adalah  bagaimana cara  memperoleh pembiayaan yang dibenarkan oleh hukum, untuk merealisasikan  tujuan tersebut. Oleh karena itu, yang terkait dengan  keuangan  negara    merupakan    sumber  hukum  konstitusional  sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 adalah sebagai berikut: Pasal  23 Ayat    (1);    Anggaran    Pendapatan  dan  Belanja  Negara  sebagai  wujud  dari    pengelolaan keuangan  negara  ditetapkan  setiap  tahun  dengan  Undang-Undang    dan  dilaksanakan secara    terbuka  dan  bertanggung  jawab  untuk  sebesar  kemakmuran  rakyat.  Ayat    (2); Rancangan    Undang-Undang  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  diajukan  oleh Presiden untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Ayat (3); Apabila  DPR tidak menyetujui  Rancangan Undang-Undang  Anggaran  Pendapatan dan Belanja  Negara  yang  diusulkan  oleh  Presiden,  pemerintah  menjalankan  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun lalu.
Pasal  23  Ayat  (1)  tersebut  memiliki  hak begrooting  DPR  yang  mana    dalam  hal penetapan    pendapatan    dan    belanja    negara    kedudukan  DPR  lebih    kuat    daripada pemerintah  yang  artinya  menunjukan  secara filosofis yuridis, hal ini merupakan tanda dari kedaulatan  rakyat.  Dengan demikian   konsepsi  keuangan negara, hakekat  APBN adalah kedaulatan rakyat yang diamanatkan kepada DPR.  Hal ini berarti titik berat tujuan anggaran negara  merupakan autorisatie  dari    volkvertegenwoordiging  kepada  pemerintah  untuk mengadakan pengeluaran atau  pembiayaan.
Dengan menyatakan APBN adalah machtiging  berarti harus   ada tanggung   jawab yang  selayaknya  diberikan  kepada  yang  memberi machtiging    Dalam  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahunn1945  kuasa  diberikan  kepada  DPR  untuk dilaksanakan oleh pemerintah oleh sebab itu pemerintah dalam pelaksanaan APBN harus mempertanggungjawabkan kepada DPR.
Karena  itu  pemerintah  dalam  suatu  negara  yang  menganut  paham  demokrasi mengajukan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang telah disusunnya  kepada  Dewan  Perwakilan  Rakyat  guna    memperoleh  pembahasan  dan pengesahan. Mekanismenya adalah sebagai  berikut; Pemerintahan menyampaikan amanat anggaran ( budget message) kepada Dewan Perwakilan Rakyat biasanya dalam suatu sidang paripurna dewan  tersebut  beberapa  bulan  sebelum tahun  anggaran  yang bersangkutan tiba.
Dalam  amanat  itulah  pemerintah  menjelaskan  program  kerjanya  untuk    tahun anggaran yang akan datang disertai  argumentasi mengapa program tersebut  diputuskan untuk  dilaksanakan,  berapa  biayanya  serta  sumber-sumber  dan    perkiraan  jumlah penerimaan.  Segera  setelah  Pemerintah  menyampaikan    Rancangan  Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara tersebut,  Dewan  Perwakilan  Rakyat  melalui komisi- komisi  yang  terdapat  didalamnya  melakukan  pembahasan  yang mendalam.
Sangat mungkin  dalam  pembahasan   yang  dilakukan  Dewan  Perwakilan   Rakyat melalui komisi-komisinya mengundang pejabat pemerintah  yang  menjadi  mitra kerjanya untuk berbagai kepentingan, seperti: Menyatukan persepsi  tentang  pentingnya program yang akan dilaksaanakan, Meminta  penjelasan  lebih  lanjut  tentang rincian anggaran yang diajukan, dan Informasi lain  yang  diperlukan  oleh  dewanguna menjamin  bahwa  program pemerintahtersebut    benar-benar  dikaitkan  dengan  tujuan  negara  bangsa  yang bersangkutan.
Dalam  rangka  mewujudkan good  governance dalam penyelenggaraan  pemerintah negara    guna    mendukung    keinginan    untuk  menciptakan    pemerintah    yang    bersih, akuntabel   dan  transparan   dalam  pengelolaan  keuangan negara   maka   DPR memiliki
fungsi-fungsi  dalam hal  ini  diatur  dalam  Pasal  20 A ayat  (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  menyatakan  DPR  memiliki  fungsi legislasi, fungsi anggaran  dan fungsi pengawasan.

## METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif. Yang dimaksud  dengan  penulisan  hukum  normatif  adalah  penulisan  hukum  yang  dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka (Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2001). Penelitian hukum normatif memiliki ciri-ciri yaitu deskriptif analisis dengan pendekatan analisis normatif, data yang dicari pada tahap penelitian adalah data sekunder dengan  menggunakan  bahan  hukum  primer,  sekunder,  dan  tersier.  Teori  yang  menjadi landasan teoritis penelitian mengacu pada kaidah hukum yang ada dan berlaku atau ajaran hukum dari para pakar hukum terkemuka. Analisis data dilakukan secara kualitatif, artinya tanpa  menggunakan  angka  maupun  rumus  statistik,  beranjak  dari  adanya  kesenjangan dalam norma/asas hukum dan tidak menggunakan hipotesis. Adapun bahan hukum yang digunakan berupa  peraturan  perundang-undangan yang  ada  kaitannya  dengan  masalah penelitian  ini  seperti  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  tahun    1945, Undang-Undang    Nomor    22    tahun    2003  jo  Undang-undang  Nomor  27  Tahun  2009 Tentang Susunan dan  Kedudukan MPR, DPR,  DPD,  DPRD, serta peraturan perundang- undangan  lainnya  yang  ada  kaitannya  dengan topik permasalahan yaitu Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2004  tentang  Perbendaharaan  Negara  dan  Undang-undang  Nomor  17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan  pengelolaan  dan  pertanggungjawaban  keuangan  negara  dan  Undang- Undang  Nomor  15  Tahun  2006  tentang  Badan Pemeriksa Keuangan. Kemudian bahan hukum  lainnya  berupa  buku-buku,  media  internet,  artikel,  dan  lainnya,  sebagai  bahan penunjang  untuk  melakukan  analisis  terhadap  data-data  hasil  kajian  normatif.  Teknik pengumpulan  datanya  dengan  teknik  Kepustakaan  ( Library  Research),  yaitu  dengan menelaah  data-data  yang  diperoleh  dari  buku,  jurnal,  peraturan  perundang-undangan, majalah,  karya  tulis,  media  cetak,  ataupun  media  internet,  serta  media  elektronik  yang memiliki hubungan dengan penulisan karya ilmiah ini. Selanjutnya, data yang diperoleh dan yang  telah  dikumpulkan  diolah  dengan  teknik  kualitatif.  Dimana  analisis  data  kualitatif adalah pengelolaan data secara deduktif, yaitu dimulai dari dasar-dasar pengetahun yang umum kemudian meneliti hal yang bersifat khusus. Kemudian dari proses tersebut, ditarik sebuah kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
DPR  selain  sebagai  badan  legislatif  juga  DPR  sebagai  lembaga  kontrol  (pengawas) terhadap jalannya pemerintahan. Fungsi pengawasan oleh DPR diatur dalam pasal 20A Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 adalah DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan dan dalam penjelasan UUD NRI Tahun 1945 yang mempunyai arti yang sangat penting  karena  DPR  dapat  mengusulkan  kepada  MPR  untuk  meminta  pertanggungan jawaban dari Presiden dalam sidang istimewa apabila Presiden dianggap telah melanggar ketentuan yang ada (Suny Ismail, 2004).
Fungsi  kontrol  oleh  DPR  menurut  Ismail  Suny  menyatakan  bahwa; Real  parliamentary  control  dapat  dilakukan  dalam  tiga  bentuk;  control  of executive, control of expenditure dan control of taxation by parliament dalam hal ini diatur sebagai berikut: Pertama, Control of executive menetapkan hak-hak DPR yaitu;(a) Meminta keterangan (Interpelasi), (b) Mengadakan penyilidikan (Angket), (c)Mengajukan perubahan (Amandemen), (d) Mengajukan usul pernyataan pendapat, (f) Mengajukan/menganjurkan seseorang jika ditentukan oleh suatu perundang-undangan.
Kedua, Control  of  expenditure,  UUD  1945  Pasal  23  Ayat  (1)  beserta  penjelasannya mengatur  hak  DPR  untuk  bersama-sama  pemerintah  menetapkan  APBN.  Dihubungkan dengan adanya Badan Pemeriksa keuangan yang ditugaskan memeriksa tanggung jawab tentang keuangan Negara ,dimana hasil pemeriksaan itu harus diberitahukan kepada DPR maka pengawasan APBN ini sebenarnya dapat dilakukan secara efektif.
Ketiga, Control of taxation, UUD 1945 pasal 23 A pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undangundang. Dengan demikian segala tindakan yang menempatkan beban kepada rakyat  sebagai pajak  dan lain-lainnya harus ditetapkan dengan persetujuan DPR.
Dalam  rangka  mendukung  terwujudnya good  governance  dalam  penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggungjawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang- Undang Dasar (ZainiAbdullah, 2003). Sesuai dengan amanat Pasal 23 C Undang-Undang Dasar  Negara  RI  Tahun  1945,  Undang-Undang  tentang  Keuangan  Negara  perlu menjabarkan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam undang-undang dasar tersebut ke dalam  asas-asas  umum  yang  meliputi  baik  asas-asas  yang  telah  lama  dikenal  dalam pengelolaan keuangan negara, seperti asas tahunan, asas universalias, asas kesatuan, dan asas  spesialitas  maupun  asas-asas  baru  sebagai  pencerminan best  practises  (penerapan kaidah-kaidah  yang  baik)  dalam  pengelolaan  keuangan  negara,  antara  lain  (Soekarwo, 2005):  (a)  Akuntabilitas  berorientasi  hasil,  (b)  Profesionatitas,  (c)  Proporsionalitas,  (d)
Keterbukaan  dalam  pengelolaan  keuangan  Negara,  dan  (e)  Pemeriksaan  keuangan  oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.
Asas-asas umum  tersebut  sangat  diperlukan  pula  guna menjamin terselenggaranya prinsip-prinsip pemerintahan sebagaimana telah dirumuskan dalam Bab VI Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Dengan dianutnya asas-asas umum tersebut di dalam undang- undang tentang keuangan negara, pelaksanaan undang-undang ini selain menjadi acuan dalam  reformasi  manajemen  keuangan  negara,  sekaligus  dimaksudkan  untuk memperkokoh landasan pelaksanaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Mahfud Moh MD,2001).
Disamping hal tersebut, mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistematik dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak- hak  sosial  dan  ekonomi  masyarakat  secara  luas,  maka  pemberantasan  korupsi  perlu dilakukan dengan cara luar biasa. Dengan demikian, pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cara yang khusus, yaitu dalam Pasal 23 E Ayat (1) Undang-Undang Dasar  Negara  RI  Tahun  1945  menyatakan  untuk  memeriksa  pengelolaan  dan  tanggung jawab tentang keuangan Negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri, Ayat (2) Hasil Pemeriksaan Keuangan Negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan  Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya,  Ayat  (3)  Hasil  pemeriksaan  tersebut  ditindaklanjuti  oleh  lembaga perwakilan  dan/atau  badan  sesuai  dengan  undang-undang.  Untuk  menerima  tanggung jawab pemerintah terhadap pemeriksaan keuangan Negara itu perlu adanya suatu badan yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah, maka suatu badan pemeriksaan keuangan yang tunduk pada pemerintah tidak dapat melakukan kewajibannya dengan baik dan  badan  itu  bukan  suatu  badan  yang  berdiri  ditas  pemerintah  (Kansil  C.S.T  &  Kansil Christine S.T, 2006) .
Dalam pasal tersebut di atas dapat dicermati lebih lanjut yaitu bahwa terdapat 3 (tiga) pengertian  yaitu  kegiatan  tindak  pidana  korupsi,  pengertian  keuangan  negara  dan perekonomian negara. Lebih lanjut pengertian keuangan negara disebutkan dalam bagian penjelasan umum undang-undang tindak pidana korupsi yaitu bahwa: "keuangan Negara adalah  seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan  termasuk  didalamnya  segala  bagian  kekayaan  negara  dan  segala  hak  dan kewajiban  yang  timbul  karena: pertama,  Berada  dalam  penguasaan,  pengurusan,  dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun di daerah. Kedua, Berada  dalam  penguasan,  pengurusan  dan  pertanggungjawaban  Badan  Usaha  Milik Negara/Badan  Usaha  Milik  Daerah,  yayasan,  badan  hukum  dan  perusahaan  yang
menyertakan  modal  negara,  atau  perusahaan  yang  menyertakan  modal  pihak  ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.
Pada  bagian yang sama yaitu penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian  yang  disusun  sebagai  usaha  bersama  berdasarkan  asas  kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah baik  di  tingkat  pusat  maupun  di  daerah  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundangundangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat.
Sedangkan  kepada  masyarakat,  akuntabilitas  penyelenggaraan  pemerintahan dilakukan melalui berbagai media informasi yang memungkinkan akses seluas-luasnya bagi masyarakat. Perubahan tersebut, merupakan implikasi dari amandemen Undang-Undang Dasar  Negara  RI  Tahun  1945  yang  berdampak  pada  perubahan  sistem  pemerintahan. Sementara  itu,  dalam  perspektif  amanah  dan  substansi  kepemerintahan,  penyampaian progres kinerja pemerintah kepada DPR, merupakan refleksi dari nilai-nilai demokrasi yang diwujudkan pada DPR, sebagai mitra kerja pemerintah yang mengemban fungsi lembaga wakil rakyat (Marbun B.N, dkk, 2004).
Reformasi hukum merupakan salah satu amanat penting dalam rangka pelaksanaan agenda  reformasi  nasional.  Didalamnya  tercakup  agenda  penataan  kembali  berbagai institusi  hukum  dan  politik  mulai  dari  tingkat  pusat  sampai  pada  tingkat  pemerintahan daerah,  pembaharuan  berbagai  perangkat  peraturan  perundang-undangan  mulai  dari Undang-Undang  Dasar  Negara  RI  Tahun  1945  sampai  ke  tingkat  Peraturan  Daerah  dan pembaharuan dalam sikap, cara berpikir dan berbagai aspek perilaku masyarakat hukum ke arah kondisi yang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman (Mahfud Moh.MD, 2000).
Dengan  perkataan  lain  dalam  agenda  reformasi  hukum  telah  tercakup  pengertian reformasi kelembagaan (institutional reform), reformasi perundang-undangan (instrumental reform), dan reformasi budaya hukum (cultural reform). Reformasi hukum harus pula dimulai dari kondisi pemerintah yang baik. Pemerintahan yang sehat dan tegas akan mendukung apapun  langkah  reformasi  yang  diamanatkan  (Napitupulu  Paiman,  2003).  Pemerintah sebagai  subjek  hukum  yang  berarti  pula  dapat  melakukan  perbuatan  hukum,  maka pemerintah  sangat  berpotensi  melakukan  penyimpangan  atau  pelanggaran  hukum. Pemerintahan adalah berkenaan dengan sistem. fungsi, cara perbuatan, kegiatan, urusan atau  tindakan  memerintah  yang  dilakukan  atau  diselenggarakan  atau  dilaksanakan  oleh 'pemerintah' dalam arti luas (semua lembaga Negara) maupun dalam arti sempit (presiden beserta  jajaran  atau  aparaturnya).  Eksekutif  adalah  cabang  kekuasaan  Negara  yang
melaksanakan  kebijakan  publik  (kenegaraan  dan  atau  pemerintahan)  melalui  peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh lembaga legislatif maupun atas inisiatif sendiri.
Secara teoritis, presiden atau Pemerintah memiliki  2 (dua) kedudukan yaitu sebagai salah satu organ negara dan sebagai  administrasi negara (Atmadja I Dewa  Gede, 2004). Sebagai  organ  negara  pemerintah  bertindak  untuk  dan  atas  nama  negara.  Sedangkan sebagai  administrasi  negara,  pemerintah  dapat  bertindak  baik  di  lapangan  pengaturan (regeleri) maupun dalam lapangan pelayanan (bestuureri) ”Administrasi” (Negara) adalah badan  atau  jabatan  dalam  lapangan  kekuasaan  eksekutif  yang  mempunyai  kekuasaan mandiri  berdasarkan  hukum  untuk  melakukan  tindakan-tindakan  pemerintahan  baik  di lapangan  pengaturan,  maupun  penyelenggaraan  administrasi  negara.  Kembali  pada pernyataan bahwa setiap orang selalu dapat melakukan kesalahan, maka diperlukan suatu pengawasan baik internal maupun eksternal. Salah satu instrumen pengawasan itu adalah melalui dan oleh hukum, dan karena secara konstitusional pemerintah adalah pemegang otoritas membentuk dan melaksanakan hukum, maka patut diwaspadai segala sesuatu yang berpotensi untuk terjadinya pelanggaran hukum oleh pemerintah.
Bertitik  tolak  dari  norma  hukum  suatu  APBN  selayaknya  pembuatan  anggaran pendapatan  dan  belanja  negara  memperhatikan  prinsip-prinsip  anggaran  yang  berikut (Zaini  Abdullah,  2003)  :  keadilan  anggaran;  efisiensi  dan  efektivitas  anggaran;  anggaran berimbang dan defisit; disiplin anggaran; transparansi atau keterbukaan dan akuntabilitas anggaran  sesuai  dengan 'pertanggung  jawaban  keuangan  sebagaimana  dianjurkan  oleh pemerintah  Baginya,  penyusunan  APBN  yang  sesuai  dengan  arahan  fundamental 'good governance' merupakan tuntutan sekaligus pengembangan bagi upaya peningkatan kinerja Pemerintah.
Hasil dari pada pengawasan BPK terhadap pengelolaan keuangan negara dilaporkan kepada  DPR,  jika  terjadi  penyimpangan  atau  korupsi,  pelanggaran  hukum  terhadap keuangan negara akan disampaikan kepada presiden atau pemerintah dan presiden atau pemerintah akan menindaklanjuti kepada Jaksa Agung meneruskan kepada pihak kepolisian Republik  Indonesia,  sedangkan  hasil  dari  BPKP  (Badan  Pengawas  Keuangan  dan Pembangunan) dari evaluasi pengawasan keuangan Negara diserahkan kepada presiden dan ditindaklanjuti, jika terjadi penyimpangan hukum akan diserahkan pada pihak kepolisian serta jaksa ditempat mana terjadi pelanggaran hukum tersebut.
Jika memperhatikan mekanisme pengawasan keuangan negara yang demikian ketat dari  setiap  departemen  pemerintah  maupun  perusahaan  negara  yang  selalu  ada pengawasan,  toh  juga  masih  ada  korupsi.  Memang  sangat  susah  untuk  diberantas,
walaupun demikian kita harus berjuang untuk memakmurkan rakyat.
Pada  dasarnya  kelebihan  penerapan  mekanisme  pengawasan  dan  pemeriksaan berjenjang dan terpadu akan menghasilkan adalah (Soekanto Soerjono, 2008) : Pertama, Memperkecil span of control. Kedua, Menjadikan pengawasan/pemeriksaan lebih efektif dan efisien.  Ketiga,  Mengurangi  tumpang  tindih  pengawasan/pemeriksaan  yang  hanya membebani secara rutinitas birokrasi yang diperiksanya. Keempat, Memperkecil inputnya obyek  pengawasan/  pemeriksaan.  Kelima,  Menciptakan  sistem check  and  recheck pengawasan/pemeriksaan  pada  setiap  strata  dalam  mempersiapkan  hasil  laporan  lebih terjamin.  Keenam,  Menciptakan  transparansi  hasil/laporan  pengawasan/pemeriksaan. Ketujuh, Memperlancar akses informasi adanya penyimpangan pengawasan/pemeriksaan. Kedelapan,  Memperkecil  peluang  KKN.  Kesembilan,  Meningkatkan responsibility  dan accountability pengawas/ pemeriksa.
Kesepuluh, Mendeteksi korupsi lebih dini. Kesebelas, Menciptakan pengawasan/pemeriksaan yang lebih terfokus. Kedua belas, ejalan dengan konsep otonomi daerah dimana pengawasan pemeriksa dapat dilakukan oleh aparat daerah, tetapi konsep uji ulang pemeriksaan tetap didelegasikan, apabila terdapat asymmetric information, (m) Siklus  dan  mekanisme  pengawasan  pemeriksaan  berjalan  secara  otomatis  tanpa  adanya hambatan/ distorsi  yang  disebabkan  perebutan  lahan  pemeriksaan  maupun  penolakan terhadap  pemeriksaan.  Dan  Terbentuk  integraled control  system  dalam  suatu  Negara kesatuan.
Dari  hasil  yang  diharapkan  dalam  mekanisme  pengawasan  keuangan  negara  akan menjadi evaluasi dari para wakil rakyat yaitu DPR dalam  menetapkan APBN tahun akan datang. Hasil pemeriksaan tentang tanggung jawab dari pada  kebijaksanaan pemerintah dalam penggunaan keuangan Negara diberitahukan kepada DPR dapat dinilai dari dua segi. Menurut Moh. Kusnardi, Bintang R Saragih menyatakan: 1) Apakah penggunaan anggaran keuangan  itu  telah  mencapai  manfaat  yang  dituju  oleh  anggaran  itu;  2)  Apakah penggunaannya itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan Jadi segala pengeluaran dan  pendapatan  yang  pelaksanaannya  dilakukan  oleh  pemerintah  harus  dipertanggung jawabkan penggunaannya karena menyangkut kepentingan dan nasib rakyat.

## SIMPULAN
Sumber  wewenang  DPR  ada  pada  sumber  hukum  formil  yakni  Pasal  23  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa setiap rancangan Undang- Undang  APBN  yang  diajukan  oleh  Presiden  akan  dibahas  bersama-sama  DPR  untuk mendapatkan persetujuan bersama artinya adanya kesepakatan untuk musyawarah mufakat
dalam  penetapan  APBN  merupakan  wujud  lahirnya  Undang-Undang  Keuangan  Negara memberikan  pemahaman  filosofis  yuridis  sebagai  bentuk  penjelmaan  kedaulatan  rakyat. Dalam Pasal 20A Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, DPR memiliki fungsi legislasi fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan yang  bersama-sama  dengan  DPR  dan  BPK  yang  mempunyai  hubungan  melakukan pemeriksaan pengelolaan keuangan negara, hasil dari pemeriksaan itu diserahkan kepada DPR  dan  DPD  serta  DPRD  sedangkan  oleh  DPR  hasil  pemeriksaan  tersebut  untuk mengevaluasi APBN untuk tahun akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA
Atmaja Arifin Soeria, 2009, Keuangan  Publik Dalam  Perspektif Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Atmadja I Dewa Gede, 2004, Sistem Pemilihan Langsung dan Pertanggungjawaban Kepala Daerah, Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali.
Asshiddiqioe Jimly, 2004, Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945, FH UII Press, Yogyakarta
Asshiddiqioe Jimly, 2006, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Konstitusi, Press Jakarta.
Husen  La  Ode,  2005, Hubungan  Fungsi  Pengawasan  DPR  Dengan  Badan  Pemeriksa Keuangan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, CV. Utomo. Bandung.
Kansil C.S.T & Kansil Christine S.T, 2006, Hukum Keuangan dan Penbendaharaan Negara, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
Marbun B.N, dkk, 2004, Dimensi-Dimensi Hukum Administrasi Negara, UII Press Jogjakarta.
Mahfud  Moh  MD,2001, Dasar  dan  Struktur  Ketatanegaraan  Indonesia,  PT.  Rineka  Cipta, Jakarta.
Mahfud Moh. MD, 1999, Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi, Gama Media, Yogyakarta.
Mahfud  Moh.MD,  2000, Pergulatan  Politik  dan  Hukum  di  Indonesia,  Yogyakarta:  Garna Media.
Napitupulu Paiman, 2003, Peran dan Pertanggungjawaban DPR Kajian Di DPRD Provinsi, Jakarta, Universitas Padjajaran, Bandung.
Saidi Djafar Muhammad , 2008, Hukum Keuangan Negara, PT. Rajagrafindo Persada Jakarta. Soekarwo (2005), Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Primip-Prinsip Good Financial Governance. Surabaya: Airlangga University Press.
Soekanto Soerjono,2008, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2001, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan
Singkat, PT Rajagrafindo Persada.
Suny Ismail, 2004, Kedudukan MPR, DPR dan DPD Pasca Amandemen 1945, Fakultas Hukum Unair, Surabaya.
ZainiAbdullah, Peranan DPR Dalam Reformasi Pengelolaan Anggaran Negara, Jurnal Forum Inovasi Vol 5, Desember 2003
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Jo Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Keuangan Negara.