https://jkp.ejournal.unri.ac.id

## EFEKTIVITAS KEBIJAKAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PNS

## ADDITIONAL POLICY EFFECTIVENESS EMPLOYEE INCOME FOR CIVIL SERVANTS
Hendri* , Hasim As’ari Magister Administrasi Publik, FISIP, Universitas Riau, Simpang Baru, Pekanbaru *Koresponden email: hendri@gmail.com

## ABSTRAK
Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) merupakan tambahan yang diberikan kepada PNS dan CPNS yang dikaitkan dengan penilaian kehadiran dan kinerja. Tunjangan ini merupakan penyempurnaan dari tunjangan yang telah ada dan akan menjadi satu tunjangan yang spesifik untuk memacu kinerja dan sekaligus menjamin keadilan dalam pemberian tunjangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan tambahan penghasilan pegawai bagi PNS pada Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah  kualitatif  deskriptif  yaitu  dengan  teknik  pengumpulan  data  melalui  observasi  lapangan  dan  juga wawancaraberdasarkan hasil dari penelitian penulis melakukan kesimpulan dan saran melalui empat metode kebijakan publik oleh Edward III yang memenuhi beberapa aspek yakni komunikasi, sumber daya, disposisi dan juga struktur birokrasi.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  TPP  pada  Kantor  Dinas  Pendidikan  dan  Kebu-dayaan  Kota  Dumai belum sepenuhnya sesuai dengan efektivitas yang ada, dikarenakan penilaian kehadiran kinerja yang berdampak pada disiplin pegawai yang masih kurang dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Selain itu masih kurangnya penilaian kehadiran pegawai pada apel di sore hari yang kadang tidak dilaksanakan oleh sebagaian pegawai yang bertugas pada hari tersebut.
Kata kunci : efektivitas kebijakan, tambahan penghasilan, PNS

## ABSTRACT
Additional  Employee  Income  (TPP)  is  an  addition  given  to  PNS  and  CPNS  associated  with  attendance  and performance  assessments.  This  allowance  is  a  refinement  of  the  existing  allowance  and  will  become  a  specific allowance to spur performance and at the same time ensure fairness in the provision of benefits. This study aims to analyze the effectiveness of the policy of additional employee income for civil servants at the Dumai City Education and  Culture  Office.  The  research  method  used  in  this  research  is  descriptive  qualitative  with  data  collection techniques through field observations and also interviews. bureaucratic structure. The results showed that the TPP at the Dumai City Education and Culture Office was not fully in accordance with the existing effectiveness, due to the assessment of the presence of performance which had an impact on the discipline of employees who were still lacking in their duties and responsibilities. In addition, there is still a lack of assessment of employee attendance at the apple in the afternoon which is sometimes not carried out by some of the employees on duty that day.
Keywords: policy effectiveness, additional income, civil servants

## PENDAHULUAN
Sistem  penggajian  Pegawai  Negeri  Sipil (PNS)  yang  diberlakukan  di  Indonesia  mengacu kepada  sistem  pemberian  gaji  dasar  yang  sangat rendah, serta tidak secara langsung menyesuaikan dinamika  perubahan  inflasi  dan  biaya  hidup  dari tahun  ke  tahun.  Kondisi  tersebut  berdampak  ter- hadap  semakin  lemahnya  daya  beli  masyarakat, termasuk  PNS.  Dengan  sistem  penggajian  seka- rang ini, mayoritas PNS di Indonesia akan merasa sulit  untuk  mendukung  pemenuhan  kebutuhan primer  sehari-hari  setiap  bulannya,  walaupun  da- lam kategori hidup sederhana.
Sistem  penggajian  ini  diyakini  merupakan
salah  satu  penyebab  timbulnya  korupsi  ( corrup- tion  by  need ).  Bentuk  korupsi  tersebut  adalah dengan  melakukan  penyalahgunaan  wewenang dengan  memanfaatkan  aturan  hukum  yang  lemah untuk  tujuan  memenuhi  kebutuhan  hidup.  Ke- nyataan  bahwa  gaji  PNS  tidak  memadai  menum- buhkan  sikap  permisif  masyarakat  terhadap  pe- rilaku  koruptif  PNS.  Demikian  pula,  sikap  tole- ransi  PNS  terhadap  lingkungan  kerja  yang  korup menjadi  semakin  meluas  di  seluruh  Indonesia, seiring  berkembangnya  pola  hidup  masyarakat yang  semakin  konsumtif.  Kondisi  tersebut  men- jadikan  Indonesia  merupakan  salah  satu  Negara yang  terkorup  di  dunia  sehingga  harus  segera
dicarikan solusinya.
Pasal  39  ayat  (2)  Permendagri  No.  13 tahun 2006  tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan Daerah,  dinyatakan:  “Tambahan  penghasilan  se- bagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja atau tempat bertugas atau kondisi kerja atau kelangkaan profesi atau prestasi kerja”. Dengan ketentuan tersebut memungkinkan bagi  pemerintah  Provinsi/Kabupaten/Kota  untuk memberikan  tunjangan  berupa  tambahan  pengha- silan bagi PNS daerah asalkan berdasarkan kepada beban kerja atau tempat bertugas atau kondisi kerja atau  kelangkaan  profesi  atau  prestasi  kerja. Pendekatan  untuk  memberikan  tambahan  peng- hasilan  terhadap  PNS  diatas  sebagai  salah  satu solusi  yang  obyektif  dalam  mengatasi  rendahnya pendapatan  PNS  karena  salah  satu  kriteria  pem- beriannya didasarkan atas prestasi kerja.
Pegawai  Negeri  Sipil  di  Lingkungan  Peme- rintah  Kota  Dumai,  selain  mendapatkan  gaji  dan tunjangan  juga  mendapatkan  tambahan  peng- hasilan  berdasarkan  pada  Peraturan  Walikota Dumai  Nomor  17  Tahun 2020  tentang  Tambahan Penghasilan  Bagi  Pegawai  Negeri  Sipil  di  Ling- kungan Pemerintah Kota Dumai Tahun Anggaran 2020.  Tambahan  Penghasilan  adalah  penghasilan yang  diberikan  berdasarkan  bobot  beban  kerja, prestasi  kerja  dan  disiplin  kerja  yang  ditetapkan oleh  Pemerintah  Daerah.  Tujuan  memberikan tambahan penghasilan adalah untuk meningkatkan kinerja, disiplin, dan semangat kerja Pegawai Ne- geri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Dumai.
Kebijakan  TPP  bagi  PNS  diharapkan  ber- dampak  kepada  peningkatan  kesejahteraan  pega- wai.  Pemberian  tambahan  penghasilan  tersebut bersifat rutin diterima pegawai per-bulan sehingga menumbuhkan  keyakinan  pegawai  dalam  me- netapkan perencanaan kebutuhan hidupnya. Disisi lain  pemberian  tambahan  penghasilan  diarahkan agar seluruh PNS dapat meningkatkan disiplin dan kinerjanya dan dapat memberikan kualitas layanan sesuai Standar Operasional Prosedur yang ditetap- kan.
Tambahan  Penghasilan  Pegawai  yang  se- lanjutnya  disingkat  TPP  adalah  penghasilan  yang diberikan kepada ASN dalam rangka peningkatan kesejahteraan  pegawai.  "Tambahan  penghasilan berdasarkan  beban  keria  adalah  penghasilan  yang diberikan  kepada  PNS  yang  dibebani  pekeriaan. untuk menyelesaikan tugas-tugas vane dinilai me- lampaui  beban  kerja  normal.  Tambahan  peng- hasilan berdasarkan tempat bertugas adalan peng- hasilan yang melaksanakan diberikan kepada PNS
yang  dalam  tugasnya  berada  di  daerah  yang memiliki tingkat kesulitan tinggi.
Tambahan  penghasilan  berdasarkan  kondisi kerja  adalah  penghasilan  yang  diberikan  kepada PNS  yang  dalam  melaksanakan  tugasnya  berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi. Tambahan  penghasilan  berdasarkan  kelangkaan profesi adalah penghasilan yang diberikan kepada PNS  yang  dalam  mengemban  tugas  memiliki ketrampilan khusus dan langka.
Kelas  jabatan  adalah  hasil  evaluasi  jabatan sebagai  suatu  proses  manajemen  sumber  daya manusia  yang  digunakan  untuk  menilai  suatu jabatan  secara  sistematis  dengan  menggunakan kriteria-kriteria  yang  disebut  sebagai  faktor  ja- batan. Pelaksana Tugas adalah PNS yang ditunjuk sementara  oleh  pejabat  yang  berwenang  untuk menduduki  jabatan  tertentu  sebelum  ditunjuk pejabat yang definitif.
Permasalahan  terkait  masih  banyaknya  pe- gawai yang datang tidak tepat pada waktunya dan pulang  terlebih  dahulu  tidak  sesuai  dengan  tata tertib  kinerja  pegawai  di  lingkungan  Pemerintah Kota  Dumai  yang  sudah  jelas  mencantumkan aturan  jam  kerja  juga  ditemukan  masalah  sebagai berikut:  a)  terjadinya  Revisi  Peraturan  Walikota Dumai di Anggaran berjalan yang mengakibatkan penurunan  nilai  tunjangan;  b)  dalam  Perwako tersebut tidak diatur secara jelas tentang PNS yang sakit selama beberapa bulan atau beberapa Tahun; dan c) belum adanya aplikasi yang memadai untuk SKP  yang  merupakan  salah  satu  syarat  men- dapatkan  tambahan  penghasilan  pegawai,  se- hingga proses pembayaran TPP selalu terlambat.

## METODE
Penelitian  ini  dirancang  dengan  jenis  pe- nelitian  kualitatif. Penelitian  kualitatif  proses penelitiannya  berbentuk  siklus,  yang  artinya  ke- giatan  pengumpulan  data  dan  analisa  data  lang- sung secara simultan. Untuk itu sangat diperlukan kepekaan teoritik dalam proses pengumpulan data dan  analisa  data  di  lapangan,  karena  itu  peneliti sendirilah yang bertindak sebagai instrumen utama. Dengan  menggunakan  pendekatan  studi  kasus dalam  penelitian  kualitatif  diharapkan  peneliti dapat menyajikan gambaran maupun hasil analisa yang  tidak  hanya  berbentuk  angka-angka,  me- lainkan  gambaran  yang  lebih  mendalam  sesuai dengan  fokus  penelitian  yang  telah  ditetapkan. Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Dinas  Pendidikan dan  Kebudayaan  Kota  Dumai.  Penulis  memilih Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Kota  Dumai sebagai lokasi penelitian karena merupakan objek utama  dalam  penelitian  penulis  mengenai  Efek-
tivitas  Kebijakan  Tambahan  penghasilan  Pegawai Bagi PNS yang dilakukan Pemerintah Kota Dumai. Yang  menjadi  titik  fokus  yaitu  Efektivitas  Ke- bijakan Tambahan penghasilan Pegawai Bagi PNS pada  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Kota Dumai.
Penelitian  ini  menggunakan  teknik  pengum- pulan  data  dalam  pendekatan  studi  kasus,  dimana data  dikumpulkan  dengan  mengungkapkan  feno- mena-fenomena  yang  menjadi  fokus  penelitian. Dalam  menguji  keabsahan  hasil  penelitian  pada pendekatan  studi  kasus  menurut  Yin  (2014)  me- nggunakan  triangulasi  metode  atau  tehnik.  Maka penelitian  ini  juga  memperkaya  data  dengan triangulasi  sumber  data  yang  dilakukan  dengan mengkombinasikan  beberapa  sumber  data  yaitu wawancara mendalam,  analisis  data  sekunder  dan observasi lapangan.
Setalah  data  terkumpul  dari  setiap  infoman penelitian,  kemudian  akan  digunakan  metode triangulasi dengan cek and cross cek terhadap hasil tanggapan  yang  diberikan  informan  pene-litian. Salah satu cara paling penting dan mudah dalam uji keabsahan hasil penelitian adalah dengan melakukan  triangulasi.  Teknik  triangulasi  yang dilakukan  adalah  triangulasi  dengan  sumber  data. Cara  ini  dilakukan  dengan  membandingkan  dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi  yang  diperoleh  melalui  waktu  dan  cara yang  berbeda.  Jenis  penelitian  kualitatif  dengan pendekatan  studi  kasus  yang  bersifat  deskriptif, yaitu  prosedur  pemecahan  masalah  yang  diteliti dengan menggunakan cara memaparkan data yang diperoleh  dari  pengamatan  kepustakaan  dan  pe- ngamatan  lapangan,  kemudian  dianalisa  dan  di- interprestasikan dengan memberikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemberian  tambahan  penghasilan  bagi  PNS daerah  diharapkan  memberi  dampak  kepada  pe- ningkatan  kesejahteraan  pegawai.  Pemberian  TPP tersebut  bersifat  rutin  diterima  pegawai  sehingga menumbuhkan  keyakinan  pegawai  dalam  me- netapkan  perencanaan  kebutuhan  hidupnya.  Pem- berian  TPP  dimaksudkan  agar  seluruh  PNS  ter- masuk pegawai pada garis depan pelayanan dapat meningkatkan  aspek  prilaku  kerja  dan  aspek prestasi kerja. Tupoksi dimulai dari bawah di mulai dari tingkat esselon IV karena di tingkat esselon IV itu  dalam  sebuah  organisasi  merupakan  pondasi opearsional  organisasi.  Pemahaman  tugas  dan fungsi  sangat  menentukan  keberhasilan  dalam suatu organisasi karena dalam tupoksi itu di tingkat Esselon  IV  itu  harus  memahami  tugas  dan fungsinya  di  mulai  dari tingkat esselon  IV  adalah
perencanaan  kegiatan  teknis  yang  butuh  per- gerakan operasional.
Pemuasan  kebutuhan  masih  belum  optimal, adanya  aspek  perilaku  dan  aspek  prestasi  dalam efektivitas  pemberian  tambahan  penghasilan  pe- gawai.  Hal  ini  berkaitan  dengan  terlaksananya semua  tugas  pokok  dengan  tercapainya  tujuan, ketepatan waktu, dan partisipasi aktif dari pegawai. Selain  juga  terkait  serta  keterkaitan  antara  tujuan dan hasil yang dinyatakan dan menunjukan derajat kesesuaian  antara  tujuan  yang  dinyatakan  dengan hasil  yang  dicapai  oleh  pegawai  dalam  melak- sanakan tugas yang dibebankannya.
Fokus  penelitian  ini  adalah  Efektivitas  Ke- bijakan Tambahan penghasilan Pegawai Bagi PNS pada  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Kota Dumai  yang  dapat  dilihat  dari  5  (lima)  indikator, yaitu  tepat  kebijakan,  tepat  pelaksanaan,  tepat target,  tepat  lingkungan,  tepat  proses  serta  faktor penghambat  Efektivitas  Kebijakan  Tambahan  pe- nghasilan  Pegawai  Bagi  PNS  pada  Dinas  Pen- didikan  dan  Kebudayaan  Kota  Dumai.  Data  hasil penelitian  terhadap  kelima  indikator  tersebut diperoleh  melalui  wawancara  mendalam  dengan informan penelitian, observasi dan dokumentasi.

## Tepat Kebijakan
Ketepatan  kebijakan  ini  dinilai  dari  sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal dapat memecahkan masalah yang hendak dipecah- kan. Sisi kedua kebijakan adalah apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah  yang  hendak  dipecahkan.  Sisi  ketiga adalah,  kebijakan  tersebut  dibuat  oleh  lembaga yang mempunyai kewenangan (misi kelembagaan) yang sesuai dengan karakter kebijakannya.
Pemberian  TPP  yang  diberikan  kepada  pe- gawai  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Kota Dumai  yakni  untuk  meningkatkan  Kinerja  kerja Pegawai sesuai dengan Penilaian Kehadiran kinerja Kerja  serta  penilaian  Kehadiran  Apel  pagi  dan Sore. TPP yang di berikan oleh pegawai tersebut di maksudkan  untuk  memotivasi  atau  merespons kinerja kerja pegawai terhadap usaha yang timbul dari  dalam  diri  pegawai  agar  tumbuh  dorongan untuk  bekerja  dan  mencapai  tujuan  yang  di kehendaki.  Interpersonal  pegawai  merupakan capaian  pada  penilaian  tambahan  penghasilan pegawai  yang  berkaitan  erat  dengan  kedekatan tersebut. Ini dapat memperbaiki keterkaitan untuk mewujudkan  kualitas  sesuai  organisasi.  Penilaian kinerja pada tambahan penghasilan yaitu penilaian aspek  perilaku  kerja  dan  aspek  prestasi  kerja. Pencapaian  yang  efisien  tersebut  adalah  dapat meningkatkan produktifitas kerja dari organisasi.
Penyelesaikan  pekerjaan  merupakan  ukuran bagi  seorang  pegawai  dalam  hal  kedisiplinan  ter- hadap  tambahan  penghasilan.  Memiliki  kemam- puan  kerja  yang  tinggi  akan  memberikan produktivitas  yang  tinggi  sehingga  kinerja  yang tinggi  dapat  tercapai.  Kemampuan  sumber  daya manusia,  dapat  dilihat dan pendidikan formal dan kemampuan  teknis  (pendidikan  informal),  yang dimilki  oleh  pengelola  suatu  kebijakan.  Di- harapkan efektivitas penilaian pada hasil kerja yang indikatornya  adalah  aspek  perilaku  dan  aspek kinerja.  Aspek  perilaku  dan  aspek  kinerja  dalam efektivitas pemberian tambahan peng-hasilan pada kinerja  untuk  terlaksananya.  Tugas  keadaan tersebut  merupakan  pengambilan  terlak-sananya tugas pokok, tercapainya tujuan, ke-tepatan waktu dan prastisipasi aktif dari pegawai serta merupakan keterkaitan antara tujuan dan hasil yang dinyatakan dan menunjukan  derajat  kesesuaian  antara tujuan. Output  dari  dari  Ke-bijakan  tersebut  adalah  hasil yang di capai oleh pegawai pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai untuk melaksanakan tugas dibe-bankannya.

## Tepat Pelaksanaan
Aktor  implementasi  kebijakan  tidaklah  ha- nya pemerintah saja. Ada tiga lembaga yang dapat menjadi  pelaksana,  yaitu  pemerintah,  kerjasama antara  pemerintah  pemerintah-masyarakat/swasta, atau  implementasi  kebijakan  yang  diswastakan. Kebijakan-kebijakan  yang  bersifat  monopoli  se- baiknya  diselenggarakan  oleh  pemerintah.  Ke- bijakan yang bersifat memberdayakan masyarakat sebaiknya  diselenggarakan  pemerintah  bersama masyarakat.  Kebijakan  yang  bertujuan  meng- arahkan  kegiatan  masyarakat  sebaiknya  diseleng- garakan oleh masyarakat. Pada konteks penelitian ini, tepat pelaksanaan kebijakan bersifat monopoli karena  diselenggarakan  oleh  pemerintah  itu  sen- diri.
Pelaksanaan  tugas  dan  tanggung  jawab  se- bagai  pegawai,  yang  berdisiplin  dan  berdedikasi yang  tinggi  merupakan  konsekuensi  atas  hal tersebut.  Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  No- mor  46  Tahun  2011  tentang  Penilaian  Ki- nerja/Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, pasal 4 menerangkan  bahwa  penilaian  kinerja/  prestasi kerja pegawai terdiri atas unsur yaitu Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja.
1. Sasaran  Kerja  Pegawai  (SKP)  adalah  ren- cana kerja dan target yang harus dicapai oleh seorang  PNS.  Penilaian  sasaran  kerja pegawai (SKP) meliputi; kuantitas, kualitas, waktu dan biaya.
2. Perilaku  Kerja  adalah  setiap  tingkah  laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya  dilakukan  sesuai  dengan  ke- tentuan peraturan perundang-undangan. Penilaian  perilaku  kerja  meliputi  aspek; orientasi  pelayanan,  integritas,  komitmen, disiplin, kerja samadan kepemimpinan.
Capaian  kinerja  penting  untuk  menjamin tercapainya  tujuan  yang  diharapkan  dengan  me- ningkatkan  prestasi  kerja.  Pengelolaan  kinerja dengan  manajeman  kinerja  yang  menciptakan hubungan  dan  komunikasi  efektif.  Dimensi  atau- pun ukuran kinerja sangat diperlukan karena akan bermanfaat baik bagi banyak pihak.
Indikator  kinerja  adalah  ukuran  kuantitatif dan  kualitatif  yang  menggambarkan  tingkat  pen- capaian  suatu  sasaran  atau  tujuan  yang  telah ditetapkan.  Indikator  kinerja  harus  merupakan sesuatu  yang  akan  dihitung  dan  diukur  serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat  kinerja,  baik  dalam  tahap  peren-canaan, pelaksanaan, maupun setelah  kegiatan  selesai  dan berfungsi.
Indikator  kinerja  digunakan  untuk  meyakin- kan  bahwa  kinerja  pada  Dinas  Pendidikan  dan Kebudayaan  Kota  Dumai  menunjukkan  kemam- puan  dalam  rangka  mencapai  tujuan  dan  sasaran yang  ditetapkan.  Kesimpulan  yang  dapat  ditarik bahwa  dari  segi  penilaian  kedekatan  daya  tarik belum optimal di sebabkan penilaian kinerja yang mengendepankan  emosional,  kualitas  pekerjaan yang  masih  kurang,  kuantitas  pekerjaan  yang  di hasilkan  juga  masih  kurang  serta  penggunaan waktu dalam bekerja.

## Tepat Target
Ketepatan  disini  berkenaan  dengan  tiga  hal. Pertama,  target  yang  diintervensi  sesuai  de-ngan apa  yang  telah  direncanakan,  tidak  ada  tumpang tindih  dengan  intervensi  lain  dan  tidak  ber- tentangan dengan dengan intervensi kebijakan lain. Kedua,  target  tersebut  dalam  kondisi  siap  untuk diintervensi  atau  tidak.  Ketiga,  intervensi  im- plementasi  kebijakan  tersebut  bersifat  baru  atau memperbaharui  implementasi  kebijakan  sebelum- nya.
Aspek  tujuan  kelompok  pada  tambahan penghasilan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota  Dumai  belum  optimal.  Pendidikan  sangat mendukung  bagi  pegawai  untuk  mampu  berpikir secara lebih rasional dan kritis, sehingga akan lebih mudah  dalam  menyelesaikan  segala  per-soalan yang  dihadapinya.  Untuk  mengetahui  di-siplin pegawai  dikaitkan  dengan  sumber  daya  manusia
dimilki  dapat  dilihat  dari,  tingkat  pen-didikan pegawai.  Pendidikan  pegawai  merupakan  salah satu  yang  dijadikan  tolok  ukur  dalam  me-rekrut seseorang  untuk  ditempatkan  pada  jabatan  atau posisi  tertentu.  Diharapkan  dengan  latar  belakang pendidikan yang dimiliki pegawai maka tugas dan tanggung jawab dapat diselesaikan dengan baik.
Kemampuan  sumber  daya  manusia,  dapat dilihat dengan pendidikan formal dan kemampuan teknis  (pendidikan  informal),  yang  dimilki  oleh pengelola  suatu  kebijakan,  dalam  hal  ini  kemam- puan  pegawai  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan Kota  Dumai  dalam  melaksanakan  tugas  dan  ta- nggung  jawabnya  sebagai  pegawai,  yang  ber- disiplin  dan  berdedikasi  yang  tinggi.  Untuk  me- ngetahui  disiplin  pegawai  dikaitkan  dengan  sum- ber daya manusia dimilki dapat dilihat daritingkat pendidikan  pegawai.  Pendidikan  sangat  men- dukung bagi pegawai untuk mampu berpikir secara lebih  rasional  dan  kritis,  sehingga  akan  lebih mudah  dalam  menyelesaikan  segala  per-soalan yang dihadapinya. Pendidikan pegawai merupakan salah  satu  yang  dijadikan  tolok  ukur  dalam merekrut  seseorang  untuk  ditempatkan  pada jabatan  atau  posisi  tertentu.  Diharapkan  dengan latar  belakang  pendidikan  yang  dimiliki  pegawai maka tugas dan tanggung jawab dapat diselesai-kan dengan baik.
Pendekatan  untuk  memberikan  tambahan penghasilan terhadap PNS diatas sebagai salah satu solusi  yang  obyektif  dalam  mengatasi ren-dahnya pendapatan  PNS  karena  salah  satu  kriteria pemberiannya  didasarkan  atas  prestasi  kerja. Melalui  disiplin  yang  tinggi  produktivitas  kerja pegawai  pada  pokoknya  dapat  ditingkatkan.  Oleh sebab itu perlu ditanamkan kepada setiap pegawai disiplin  yang  sebaik-baiknya.  Pelanggaran  ter- hadap  kewajiban  masuk  kerja  dan  menaati ketentuan  jam  kerja  menaati  ketentuan  jam  kerja dihitung  secara  kumulatif  sampai  dengan  akhir tahun  berjalan  (Pelanggaran  yang  dilakukan  di- hitung  mulai  bulan  Januari  sampai  dengan  bulan Desember tahun yang bersangkutan).
Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil  sebagai  ke- kuatan  legal  formalnya  melalui  Peraturan  Peme- rintah  Republik  Indonesia Nomor 53  Tahun  2010 yang  menegaskan  bahwa  kesanggupan  Pegawai Negeri  Sipil  untuk  menaati  kewajiban  dan  meng- hindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang  apabila  tidak  ditaati  atau  dilanggar  akan dijatuhi  hukuman  disiplin,  Pelanggaran  disiplin yang  dimaksudkan  dapat  berupa  setiap  ucapan, tulisan,  atau  perbuatan  PNS  yang  tidak  menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan
disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam mau- pun di luar jam kerja.

## Tepat Lingkungan
Ada  dua  lingkungan  yang  paling  menentu- kan,  yaitu  lingkungan  kebijakan  dan  lingkungan eksternal  kebijakan.  Lingkungan  kebijakan  yaitu interaksi di antara lembaga perumus kebijakan dan pelaksana  kebijakan  dengan  lembaga  lain  yang terkait.  Kemudian lingkungan  eksternal  kebijakan yang  terdiri  atas public  opinion ,  yaitu  persepsi publik  akan  kebiajakan  dan  implementasi  ke- bijakan; interpretive  instution yang  berkenaan dengan  interpretasi  lembaga-  lembaga  strategis dalam masyarakat, seperti media massa, kelompok penekan,  kelompok  kepentingan,  dalam  meng- interpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan;  individuals,  yakni  individu-  individu tertentu  yang  mampu  memainkan  peran  penting dalam  menginterpretasikan  kebijakan  dan  imple- mentasi kebijakan.
Pemberian  tambahan  penghasilan  tersebut didasarkan  kriteria  tertentu  yaitu  aspek  prestasi kerja  dan  aspek  prilaku  kerja.  Mekanisme  kerja pegawai  dalam  menjalankan  tupoksinya,  diakui belum  berjalan  dengan  baik,termasuk  disiplin waktu kerja dan kurangnya telitian dalam bekerja, yang perlu diupayakan adalah bagaimana merubah perilaku dan pola pikir pegawai melalui apakah itu pelatihan  atau  penghargaan  pada  pegawai  yang berprestasi,  sehingga  menjadi  motivasi  pegawai lainya  dalam  meningkatkan  disiplin  kerja  serta memahami  sungguh-sungguh  tugas  dan  tanggung jawabnya  sebagai  PNS/aparat  pemerintah  yang digaji dari uang rakyat.

## Tepat Proses
Secara  umum,  implementasi  kebijakan  pub- lik terdiri atas tiga proses, yaitu :
1) Policy acceptance . Disini publik memahami kebijakan  sebagai  sebuah  “aturan  main” yang  diperlukan  untuk  masa  depan,  di  sisi lain  pemerintah  memahami  kebijakan  se- bagai tugas yang harus dilaksanakan.
2) Policy  adoption .  Disini  publik  menerima kebijakan  sebagai  sebuah  “aturan  main” yang  diperlukan  untuk  masa  depan,  di  sisi lain pemerintah menerima kebijakan sebagai tugas yang harus dilaksanakan.
3) Strategic  readiness .  Disini  publik  siap  me- laksanakan  atau  menjadi  bagian  dari  ke- bijakan,  di  sisi  lain  birokrat  pelaksana  siap menjadi pelaksana kebijakan.
Pada  konteks  penelitian  ini,  proses  penya- luran  TPP  yang  dilakukan  terstruktur:  Penyaluran
TPP dari dinas lapor spp spm ke BPKAD dan Bank Riau  untuk  transfer  ke  masing-masing  reke-ning PNS. Indeks kepuasan PNS tehitung tinggi, dilihat dari  tidak  adanya  laporan  negative  me-ngenai penyaluran TPP ini.

## SIMPULAN
Mekanisme  pemberian  Tambahan  Peng- hasilan  Pegawai  pada  Dinas  Pendidikan  dan Kebudayaan  Kota  Dumai  secara  umum  sudah sesuai  dengan  Peraturan  Walikota  Dumai  Nomor 17  Tahun  2020  tentang  Tambahan  Penghasilan Bagi  Pegawai  Negeri  Sipil  di  Lingkungan  Pe- merintah Kota Dumai Tahun Anggaran 2021. dan pemberian  Tambahan  Penghasilan  Pegawai  ini telah  meningkatkan  kompetensi  dan  kinerja  PNS serta  meningkatkan  kesejahteraan  PNS.  Hal  ini terlihat  dari  keseluruhan  target  sasaran  yang  ada dapat  dicapai  dengan  baik,  dengan  rata-rata  per- sentase  pencapaian  kinerja  pelaksanaan  kegiatan 95%.

## DAFTAR RUJUKAN
Ali.  2009. Efetivitas  Pimpinan:  Kepemimpinan Transformatif  dan  Komitmen  Organisasi.

## Jakarta: KDT
Adi  Susanto,  Fachruzzaman,  Abdullah.  2020.
Implementasi Kebijakan Tambahan Penghasilan  Pegawai  (TPP)  Di  Provinsi
Bengkulu, Jurnal Fairness, Vol. 1, No. 1. Amnetu,  dkk  2011. Implementasi  Kebijakan Dalam  Memberikan  Tambahan  Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Kepada Guru Smp Di  Daerah  Terpencil  Sekecamatan  Lembah Bawang, FKIP  Universitas  Tanjungpura, Pontianak Agustino, L. 2016. Dasar-dasar Kebijakan Publik . Bandung: Alfabeta Anderson,  James  E,  2003, Public  Policy Making: An  Introduction  Fifth  Edition, Boston:
Houghton Mifflin Company
Budi Winarno, 2007. Kebijakan Publik: Teori dan Proses , Yogyakarta: Media Pressindo.
Bungin,  Burhan.  2011. Penelitian  Kualitatif .
Jakarta: Kencana Predana Media Emzir.  2012. Metodologi  Penelitian  Kualitatif Analisis  Data .  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada.
Erawaty.  2017.  Efektivitas  Pegawai  Pada  Kantor Kecamatan  Pallangga  Kabupaten  Gowa .
Jurnal Sarjana Ekonomi , Vol. 3, No. 1.
Firdaus, R. 2019. Efektivitas Pelayanan
Administrasi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur . Public Adminitration Journal , Vol. 2, No 2.
Lestari,  Dian  Suci.  2018.  Efektivitas  Pemberian Tambahan  Penghasilan  Pegawai  pada  Dinas Perindustrian  dan  Perdagangan  Provinsi Sulawesi  Tengah .  Jurnal  Ilmiah  Universitas Tadulako , Vol. 6, No. 7. Mahmudi.  2005. Manajemen  Kinerja  Sektor Public. Yogyakarta: UPP AMP YPN Musanef,  R.  2007 .  Manajemen  Kepegawaian  di Indonesia . Jakarta: Gunung Agung. Nugroho  D,  Riant.  2012 .  Public  Policy .  Jakarta: Gramedia Pratiwi dan Nurcahyantp. 2017. Analisis Efektivitas  dan  Efisiensi  Penerimaan  Pajak Daerah  Kota  Malang”. Seminar  Nasional. Malang.
Putra,  Y.  P.  2021.  Efektivitas  Pengawasan Metrologi Legal oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian  Kota  Pekanbaru .  JOM  Fisip. Vol 8.
Suprayitno,  M.  (2014).  Pengaruh  Pengawasan Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa  di  PT  Kereta  Api  Indonesia (Persero . Jurnal Ilmu Administrasi , Vol. XI,
No. 1.
Samodra Wibawa, 1994, Kebijakan Publik: Proses dan Analisis , Jakarta: Intermedia Schein,  Edgar  H.,  2010, Organizational  Culture and Leadership , Jossey Bass, San Francisco. Serdamayanti.  2006. Sumber  Daya  Manusia  dan Produktifitas Kerja. Jakarta: Mandar Maju. Sondang  P.  Siagian.  2002. Kiat  Meningkatkan Produktivitas Kerja , Jakarta: Rineka Cipta. Sugiyono.  2012 .  Metode  Penelitian  Kuantitatif, Kualitatif dan R & D . Bandung: Alfabeta. Thomas  R.  Dye.  2005 .  Understanding  Public Pol icy, New Jersey: Pearson Education Inc. Wahab,  S.A,  2015, Analisis  Kebijakan:  Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan
Publik , Jakarta: Bumi Aksara
Widjaja, A. W. 2006. Administrasi Kepegawaian . Jakarta: Rajawali.
Yin,  Robert  K.  2014. Studi  Kasus  Desain  dan Metode . Jakarta: Rajawali Pers.