PRINSIP KEADILAN DALAM PEMENUHAN HAK PASIEN PENERIMA BANTUAN IURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN

## PRINCIPLES OF JUSTICE IN FULFILLING THE RIGHTS OF PATIENTS RECEIVING ASSISTANCE ASSISTANCE OF HEALTH CARE AGENCY

## Bruce Anzward,Muhammad Muslaini
Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Balikpapan Jalan Pupuk Raya Kalurahan Damai, Balikpapan, Kalimantan Timur
Email: bruce.anzward@uniba-bpn.ac.id

## Abstrak
Salah  satu  hak  pasien  adalah  mendapatkan  ganti  rugi  apabila  pelayanan  yang diterima  tidak  semestinya.  Masyarakat  sebagai  konsumen  dapat  menyampaikan keluhannya kepada pihak rumah sakit sebagai upaya perbaikan intern rumah sakit dalam pelayanan atau kepada lembaga yang memberi perhatian kepada konsumen kesehatan.  Ketika  pasien  dirugikan,  pasien  sebagai  penerima  jasa  pelayanan kesehatan  dalam  bidang  kesehatan,  dibutuhkan  suatu  perlindungan  hukum  bagi pasien  sebagai  konsumen  pelayanan  kesehatan.  Penelitian  ini  dilakukan  secara deskriptif  analitis,  yaitu  menggambarkan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku  dikaitkan  dengan    teori-teori    hukum    dan    praktek   pelaksanaan  hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas. Tanggung  jawab  RSUD  Ratu Aji Putri  Botung  dalam  pelaksanaan  pelayanan  kesehatan  di  RSUD  Ratu  Aji  Putri Botung  bagi  pasien  pengguna  PBI  BPJS.  Pasien  PBI  BPJS  adalah  masyarakat miskin  dan  kurang  mampu.  Pasien  peserta  PBI  BPJS  berhak  mendapatkan pelayanan  yang  baik,  aman,  bermutu  dan    terjangkau  tanpa      mereka    harus memikirkan   masalah   biaya.
Kata Kunci :  Prinsip  Keadilan;  Hak  Pasien;  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial Kesehatan.

## Abstract
One  of  the  patient's  rights  is  to  get  compensation  if  the  service  received  is  not appropriate. The public as consumers can submit their complaints to the hospital as an effort to improve internal hospital services or to institutions that pay attention to health consumers. When the patient is harmed, the patient as a recipient of health services in the health  sector,  a  legal  protection  is  needed  for  the  patient  as  a  consumer  of  health services.  This  research  was  conducted  descriptively  analytically,  namely  describing  the applicable  laws  and  regulations  associated  with  legal  theories  and  the  practice  of implementing positive law concerning the above problems. The responsibility of Ratu Aji Putri Botung Hospital in the implementation of health services in Ratu Aji Putri Botung Hospital  for  patients  using  PBI  BPJS.  PBI  BPJS  patients  are  poor  and  underprivileged people.  Patients  participating  in  PBI  BPJS  are  entitled  to  get  good,  safe,  quality  and affordable services without them having to think about cost issues.
Keywords: Justice Principles, Patient Rights, Health Social Security Organizing Agency

## I. PENDAHULUAN

## 1. Latar belakang
Berhasilnya  suatu  negara  dapat  dilihat  dari  terwujudnya  tujuan pembangunan  nasional  negara  tersebut.  Salah  satu  yang  dapat  menjadi tolak ukur keberhasilan tersebut adalah tingkat kesejahteraan  masyarakat. Kesejahteraan  menjadi  faktor  utama  karena  berkaitan  dengan  kehidupan yang layak bagi setiap masyarakat seperti tersedianya sarana dan prasarana pendidikan  sampai  yang  menyangkut  kebutuhan  dasar  kesehatan  karena permasalahan  kesehatan  menjadi  fokus  utama  pemerintah  dalam memperbaiki  tingkat  kesejahteraan  masyarakat  seperti  yang  tertulis didalam  Pasal  34  ayat  (3)  Undang-undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”.
Dalam  dunia  medis  yang  semakin  berkembang,  peranan  rumah sakit  sangat  penting  menunjang  kesehatan  dari  masyarakat.  Maju mundurnya  rumah  sakit  sangat  ditentukan  oleh  keberhasilan  dari  pihak- pihak  yang  bekerja  di  rumah  sakit,  dalam  hal  ini  dokter,  perawat  dan orang-orang  yang  berada  ditempat  tersebut.  Dari  pihak  rumah  sakit diharapkan memahami konsumen secara keseluruhan agar dapat maju dan berkembang.  Kesehatan  adalah  kebutuhan  primer  manusia  untuk menjalankan fungsi dan perannya sehingga memperoleh kesejahteraan dan menjadi hak setiap warga negara.
Setiap  masyarakat yang  berwarga  negara Indonesia  memiliki hak untuk  mendapatkan  kesehatan  dan  kesejahteraan  yang  baik  untuk  dirinya maupun  keluarganya.  Hal  ini  tertuang  dalam  Pasal  28  H  Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa:
“Setiap  orang  berhak  hidup  sejahtera  lahir  dan  batin,  bertempat tinggal  dan  mendapatkan  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan,  setiap  orang  berhak  atas  jaminan  sosial  yang memungkinkan  pengembangan  dirinya  secara  utuh  sebagai manusia  yang  bermanfaat,  setiap  orang  berhak  mempunyai  hak milik  pribadi  dan  hak  tersebut  tidak  boleh  diambil  alih  secara sewenang-wenang oleh siapapun”.
Jaminan kesehatan sebagai hak dasar juga tertuang didalam Pasal 4 Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  36  Tahun  2009  Tentang Kesehatan “Setiap orang berhak atas kesehatan”.

## Jurnal De Facto
Penyelengaraan  program  jaminan  sosial  merupakan  salah  satu tanggung  jawab  dan  kewajiban  negara  untuk  memberikan  perlindungan sosial-ekonomi  kepada  masyarakat  sesuai  dengan  kondisi  kemampuan keuangan negara. Selama ini, di Indonesia dan negara berkembang lainnya masih  mengembangkan  program  jaminan  sosial  berdasarkan funded socialsecurity ,  yaitu  jaminan  sosial  yang  didanai  oleh  peserta  dan  masih terbatas pada masyarakat pekerja di sektor formal. 2
Program  jaminan  sosial  pada  dasarnya  adalah  sebuah  program untuk  mewujudkan  kesejahteraan  melalui  pendekatan  sistem,  dimana negara  dan  masyarakat  secara  bersama-sama  ikut  bertanggung  jawab dalam penyelenggaraannya.
Untuk mengimplementasikan terwujudnya kesehatan bagi warganya,  pemerintah  perlu  membuat  peraturan  lebih  lanjut  mengenai jaminan  kesehatan.Upaya  tersebut telah  dilakukan  oleh  pemerintah,  salah satunya dengan diterbitkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
Pasal  19  ayat  (1)  dan  (2)  Undang-undang  Republik  Indonesia Nomor  40  Tahun  2004  Tentang  Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional, menyatakan bahwa:
(1) Jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas.
(2) Jaminan  kesehatan  diselenggarakan  dengan  tujuan  menjamin agar  peserta  memperoleh  manfaat  pemeliharaan  kesehatan  dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  40  Tahun  2004 Tentang  Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional  sebagai  awal  baru  terbukanya sistem perasuransian yang baik dan terstruktur di Indonesia.
Pasal  5  ayat  (3)  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  40 Tahun  2004  Tentang  Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional,  mengenai  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, terdiri dari :
a. Perusahaan  Perseroan  (Persero)  Jaminan  Sosial  Tenaga  Kerja (JAMSOSTEK);
b. Perusahaan  Perseroan  (Persero)  Dana  Tabungan  dan  Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN);
c. Perusahaan  Perseroan  (Persero)  Asuransi  Sosial  Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI);
d. Perusahaan  Perseroan  (Persero)  Asuransi  Kesehatan  Indonesia (ASKES).
Seiring  berjalannya  waktu,  penyelenggaraan  jaminan  sosial  yang dikelola oleh ASKES dapat dikatakan belum optimal. Hal ini dikarenakan perlindungan  yang diselenggarakan oleh  ASKES bersifat eksklusif, sebab peserta ASKES hanya berasal dari kalangan PNS, TNI / Polri dan pekerja formal yang cakupan kepesertaannya hanya di bawah 30% dari penduduk total  di  Indonesia.  Berdasarkan  hal  itu  pemerintah  membuat  kembali

## Jurnal De Facto
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  24  Tahun  2011  Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  24  Tahun  2011  Tentang  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial (BPJS), maka seluruh  jaminan kesehatan di indonesia secara berturut-turut akan  bertransformasi  ke  dalam  BPJS  Kesehatan.    Transformasi    tersebut mengakibatkan    perubahan    sifat,  organ  dan  prinsip  pengelolaan,  atau dengan  kata  lain  berkaitan  dengan  perubahan  struktur  dan  budaya organisasi, selanjutnya bagi semua peserta jaminan kesehatan PT Askeskin (Asuransi  Kesehatan  Keluarga Miskin)  secara otomatis dialihkan  menjadi peserta    jaminan    kesehatan  BPJS  Kesehatan,  bagi  pihak    yang    belum beralih ke dalam BPJS kesehatan, maka dibebaskan untuk memilih pindah atau  tidak.  Pindah  dalam  hal  ini  dimaksudkan  untuk  mengganti  kartu Askes yang dimilikinya menjadi kartu BPJS.
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan merupakan Badan Hukum  Publik  yang  di  tugaskan  khusus  oleh  pemerintah  untuk menyelenggarakan jaminan  pemeliharaan  kesehatan  bagi  seluruh  rakyat Indonesia,  terutama  untuk masyarakat miskin  sehingga   dengan  adanya BPJS kesehatan diharapkan adanya  pemerataan  kesejahteraan  khususnya dalam bidang kesehatan, agar semua  lapisan masyarakat dapat mengakses pelayanan  kesehatan    secara    mudah    dan    tidak    terbatas  karena    biaya. Lembaga  ini bertanggung jawab langsung terhadap Presiden.
Pasal  4  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  24    Tahun 2011  Tentang  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  (BPJS),  prinsip menyelenggarakan Sistem Jaminan Sosial Nasional, antara lain:
a. Kegotongroyongan,  yaitu  prinsip  kebersamaan  antar  peserta dalam  menanggung  beban  biaya  jaminan  sosial,  yang diwujudkan  dengan  kewajiban  setiap  peserta  membayar  iuran sesuai dengan tingkat gaji, upah atau penghasilannya. b. Nirlaba,  yaitu  prinsip  pengelolaan  usaha  yang  mengutamakan penggunaan  hasil  pengembangan  dana  untuk  memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh peserta.
c. Keterbukaan, yaitu prinsip mempermudah akses informasi yang lengkap, benar dan jelas bagi setiap peserta.
d. Kehati-hatian,  yaitu  prinsip  pengelolaan  dana  secara  cermat, teliti, aman dan tertib. e. Akuntabilitas,  yaitu  prinsip  pelaksanaan  program  dan pengelolaan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
f. Portabilitas, yaitu prinsip memberikan jaminan yang berkelanjutan  meskipun  peserta  berpindah  pekerjaan  atau tempat  tinggal  dalam  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia. g. Kepesertaan  bersifat  wajib,  yaitu  prinsip  yang  mengharuskan seluruh  penduduk  menjadi  peserta  jaminan  sosial,  yang dilaksanakan secara bertahap.
h. Dana  amanat,  yaitu  iuran  dan  hasil  pengembangannya merupakan  dana  titipan  dari  peserta  untuk  digunakan  sebesar- besarnya bagi kepentingan peserta jaminan sosial.
i. Hasil pengelolaan dana jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk  pengembangan  program  dan  untuk  sebesar-besarnya kepentingan peserta. Pasal  2  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan, Peserta Jaminan Kesehatan, meliputi:
a. Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan; dan
b. Bukan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan. Pasal  3  ayat  (1)  dan  (2)  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan, menyatakan bahwa: (1) Peserta  Penerima  Bantuan  Iuran  (PBI)  Jaminan  Kesehatan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2  huruf  a  meliputi  orang yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu. (2) Penetapan  Peserta  Penerima  Bantuan  Iuran  (PBI)  Jaminan Kesehatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  91)  dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Fenomena  yang  berkembang  saat  ini  adalah  sulitnya  akses  dalam pelayanan  kesehatan    bagi    masyarakat    miskin.  Kesulitan  pelayanan tersebut    utamanya  dipengaruhi  oleh  faktor  finansial.  Masyarakat  miskin yang  menderita  sakit  parah  atau  penyakit  tergolong  berat  tidak  dapat  di sembuhkan karena tidak adanya biaya pengobatan sehingga pada akhirnya lambat  ditangani  atau  tidak  ditangani  sama  sekali  yang  mengakibatkan penyakitnya  semakin  parah  bahkan  mengakibatkan  kematian,    sehingga dengan    dibentuknya  BPJS    Kesehatan  dengan    program  Jaminan Kesehatan  Nasional  diharapkan  semua  warga  masyarakat  Kabupaten Penajam  Paser  Utara  khususnya    masyarakat    miskin    dapat    memiliki asuransi  kesehatan  yang  akan menjamin pelayanan kesehatannya ketika membutuhkannya.
Dalam  rangka  memberikan  pelayanan  kesehatan,  maka  BPJS Kesehatan bekerjasama dengan rumah sakit di Indonesia, baik rumah sakit milik pemerintah maupun rumah sakit milik swasta.
Namun  sejalan  dengan  berjalannya  waktu  juga  diiringi  dengan banyaknya  permasalahan  yang  muncul  terkait  penyelenggaraan  BPJS Kesehatan,  terdapat  beberapa  kendala  didalam  pelaksanaan  pelayanan kesehatan di Badan Layanan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Aji Putri Botung Kabupaten Penajam Paser Utara, salah satu permasalahan seperti pasien peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Badan Penyelenggara  Jaminan  Sosial  (BPJS)  ketika  mereka  berobat  sering membeli  obat  di  luar  rumah  sakit,  seringnya  dirujuk  ke  rumah  sakit  lain, panjangnya  antrian  di  poliklinik.  Hal  ini  mempengaruhi  Badan  Layanan Umum  Daerah  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Ratu  Aji  Putri  Botung Kabupaten  Penajam  Paser  Utara  dalam  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat.

## Jurnal De Facto
Pasien  sebagai  konsumen  kesehatan  memiliki  perlindungan  diri dari  kemungkinan  upaya  kesehatan  yang  tidak  bertanggungjawab  seperti penelantaran.  Pasien  juga  berhak  atas  keselamatan,  keamanan, kenyamanan  terhadap  pelayanan  jasa  kesehatan  yang  diterima.  Dengan hak  tersebut,  maka  konsumen  akan  terlindungi  dari  praktek  profesi  yang mengancam keselamatan dan kesehatan. Agar tidak terjadi tindakan medis yang menimbulkan kesalahan atau kelalaian dari dokter / tenaga kesehatan dan  rumah  sakit  yang  akan  menimbulkan  kerugian  bagi  pasien  sebagai penerima jasa pelayanan kesehatan.
Salah  satu  hak  pasien  adalah  mendapatkan  ganti  rugi  apabila pelayanan  yang diterima tidak semestinya. Masyarakat sebagai konsumen dapat menyampaikan keluhannya kepada pihak rumah sakit sebagai upaya perbaikan  intern rumah sakit dalam pelayanan atau kepada  lembaga  yang memberi perhatian kepada konsumen kesehatan.
Ketika  pasien  dirugikan,  pasien  sebagai  penerima  jasa  pelayanan kesehatan dalam bidang kesehatan, dibutuhkan suatu perlindungan hukum bagi  pasien  sebagai  konsumen  pelayanan  kesehatan.  Rumah  sakit berkewajiban  untuk  memberikan  jasa  pelayanan  kesehatan  sesuai  dengan ukuran atau standard perawatan kesehatan.

## 2. Rumusan Masalah.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  diatas,  permasalahan  dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :
1. Bagaimanakah  pemenuhan  hak  pasien  penerima  bantuan  iuran  badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan?
2. Bagaimanakah tanggung jawab Fasilitas Kesehatan sebagai penyelenggara  pelayanan  kesehatan  jaminan  sosial  kesehatan  dalam pelaksanaan pemenuhan hak terhadap pasien? 3. Metode Penelitian.
Penelitian ini dilakukan secara deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan    teori-teori    hukum    dan    praktek    pelaksanaan  hukum  positif yang menyangkut permasalahan diatas.
Dalam penelitian ini, selain mengumpulkan data dan menganalisis data tentang  kecukupan  kaidah-kaidah  hukum  dalam  perlindungan  pasien dirumah  sakit  dalam  hal  pelayanan  kesehatan,  maka  ditinjau  pula tentang  peraturan  yang  memberlakukan  dalam  hal  ini.  Pendekatan penelitian  ini  adalah  yuridis  normatif.  Yuridis  normatif  merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.
4. Tinjauan Pustaka.
a. Perlindungan Hukum
Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah: ”Memberikan  pengayoman  terhadap  hak  asasi  manusia
(HAM)yang  dirugikan  orang  lain  dan  perlindungan  itu  di  berikan kepada  masyarakat  agar  dapat  menikmati  semua  hak-hak  yang diberikan oleh hukum” 33

## b. Pasien
Pasal  1  ayat  (4)  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, menyatakan bahwa:
”Pasien  adalah  setiap  orang  yang  melakukan  konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan  yang  diperlukan,  baik  secara  langsung  maupun tidak langsung di rumah sakit”. c. Rumah Sakit Pasal  1  ayat  (1)  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, menyatakan bahwa: ”Rumah  sakit  adalah  institusi  pelayanan  kesehatan  yang menyelenggarakan  pelayanan  kesehatan  perorangan  secara paripurna  yang  menyediakan  pelayanan  rawat  inap,  rawat jalan, dan rawat darurat”.

## d. Jaminan Kesehatan
Pasal  1  ayat  (1)  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor  12  Tahun  2013  Tentang  Jaminan  Kesehatan,  menyatakan bahwa:
32 M.Solly  Lubis, Filsafat  Ilmu  dan  Penelitian ,  Mandar  Maju,  Bandung,  1994, hal.80.
33 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum , PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal.54. ”Jaminan  kesehatan  adalah  jaminan  berupa  perlindungan kesehatan  agar  peserta  memperoleh  manfaat  pemeliharaan kesehatan  dan  perlindungan  dalam  memenuhi  kebutuhan dasar  kesehatan  yang  diberikan  kepada  setiap  orang  yang telah  membayar  iuran  atau  iurannya  dibayar  oleh pemerintah”. e. Fasilitas Kesehatan Pasal  1  ayat  (14)  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor  12  Tahun  2013  Tentang  Jaminan  Kesehatan,  menyatakan bahwa: ”Fasilitas  kesehatan  adalah  fasilitas  pelayanan  kesehatan yang  digunakan  untuk  menyelenggarakan  upaya  pelayanan kesehatan  perorangan,  baik  promotif,  preventif,  kuratif maupun  rehabilitatif  yang  dilakukan  oleh  pemerintah,
pemerintah daerah dan/atau masyarakat”.
f. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pasal  1  ayat  (2)  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia

## Jurnal De Facto
Nomor  12  Tahun  2013  Tentang  Jaminan  Kesehatan,  menyatakan bahwa: ”Badan  penyelenggara  jaminan  sosial  yang  selanjutnya disingkat  BPJS  Kesehatan  adalah  badan  hukum  yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan”.

## II. Pembahasan
PEMENUHAN HAK PASIEN PENERIMA BANTUAN IURAN (PBI)

## BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN
.
Tanggung Jawab Dokter Dan Rumah Sakit.

## a.  Pertanggungjawaban Dokter Dalam Hukum
Pertanggung jawaban hukum seorang dokter sebagai profesi, dokter harus  bertanggung  jawab  dalam  menjalankan  profesinya.  Karena  tanggung jawab    dokter   dalam   hukum,  maka   dokter  juga  harus   mengerti   dan
109 Pasal 43 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 44 Tahun  2009 tentang  rumah Sakit memahami   ketentuan-ketentuan hukum  yang  berlaku  dalam  pelaksanaan profesinya. 200
Tanggung jawab  hukum   akan   sangat   membantu   dokter  dalam mengantisipasi  kemungkinan  tuntutan  pasien  yang  dapat  terjadi  dalam upaya medis yang dilakukan dokter. 201
Kesadaran  dokter terhadap  kewajiban  hukumnya  baik  terhadap  diri sendiri  maupun  terhadap  orang  lain  dalam  menjalankan  profesinya  harus benar-benar dipahami oleh dokter sebagai pengemban hak dan kewajiban. Kewajiban  hukum pada   intinya  menyangkut  apa  yang  boleh  dan  tidak boleh    dilakukan   seorang dokter, atau  apa  yang  seharusnya dilakukan  dan apa  yang  seharusnya  tidak  dilakukan  dalam  menjalankan  profesi  dokter. Kewajiban  hukum  dokter mencakup kewajiban  hukum  yang timbul  karena profesi dan kewajiban  yang timbul dari kontrak terapiutik ( penyembuhan ) yang dilakukan dalam hubungan dokter dan pasien. Kewajiban itu mengikat setiap dokter  yang  selanjutnya    menimbulkan tanggung  jawab  hukum  bagi diri  dokter  yang  bersangkutan.  Dalam  menjalankan  kewajiban  hukumnya, diperlukan  adanya  ketaatan  dan  kesungguhan  dari  dokter  tersebut  dalam melaksanakan  kewajiban  sebagai  pengemban  profesi.  Kesadaran  hukum yang   dimiliki   dokter   harus   berperan   dalam   diri   dokter   tersebut   bisa mengendalikan  dirinya  sehingga  tidak  melakukan  kesalahan  profesi  agar terhindar dari  sanksi  yang  diberikan  oleh  hukum. 202
200 Anny Isfandyarie, Op . Cit . Hal 3 201 Ibid . Hal 4 202 Ibid. Hal. 5
Kesalahan/kelalaian  yang  dilakukan  oleh  seorang  dokter,  selain  dapat dituntut  melalui  unsur-unsur  pidana,    juga    dapat digugat ganti rugi secara perdata dalam hal  pasien  menderita  kerugian.  Penuntutan  dalam   hukum pidana    hanya    dapat    dituntut    dalam    hal    pasien    menderita    cacat permanen  atau  meninggal  dunia,  tetapi  gugatan  secara  perdata  dapat dilakukan  jika  pasien  menderita  kerugian  meskipun  terjadi  kesalahan kecil. 203
Keterikatan  dokter  terhadap  ketentuan-ketentuan  hukum  dalam menjalankan  profesinya  merupakan  tanggung  jawab  hukum  yang  harus dipenuhi dokter yang pada dasarnya meliputi 3 bentuk pertanggungjawaban, yaitu : 204
a. Bidang  hukum  administrasi  dimuat  didalam  undang-undang  nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran
b.   Bidang hukum pidana yang terdiri dari :
1)     Kitab undang-undang hukum pidana
2)    Ketentuan    pidana    dalam    undang-undang    36    tahun    2009 tentang kesehatan.
3)    Ketentuan  pidana  dalam  undang-undang  nomor  29  tahun  2004 tentang praktik kedokteran.
c.   Bidang hukum perdata, yang terdiri dari :
1)   Buku III BW tentang perikatan
2) Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
203 Wila Chandrawila Supriadi. Op Cit . Hal. 43 204 Anny Isfandyarie , Op Cit. . Hal 6
a.    Pertanggungjawaban dokter dalam hukum pidana
Suatu   perbuatan  dapat   dikatakan  sebagai   tindak  pidana, apabila secara teoritis paling sedikit mengandung 3 unsur, yaitu :
1)   Melanggar norma hukum pidana tertulis.
2)   Bertentangan dengan norma hukum
3)   Berdasarkan suatu kelalaian atau kesalahan besar.
Hukum    pidana    termasuk    dalam    hukum    yang    berlaku    umum, dimana  setiap  orang  harus  tunduk  kepada  peraturan  dan  pelaksanaan peraturan ini. Setiap masyarakat (termasuk dokter) tanpa kecuali harus taat,
juga  termasuk  orang  asing  yang  berada  di  Indonesia.  Ukuran  yang digunakan  dalam  hukum  pidana  adalah  kesalahan  atau  kelalaian,  bukan kelalaian  ringan  seperti  hukum  perdata.  Penilaiannya  adalah  terhadap seseorang/dokter  dengan  tingkat  kepandaian  dan  keterampilan  yang  rata- rata.  Dengan  demikian  kelalaian  atau  kesalahan  besar  itu      seharusnya tidak dilakukan apabila dokter bertindak secara wajar dan hati-hati. 205 b.  Pertanggung jawaban dokter dalam hukum perdata.
Sehubungan  dengan  tanggung  jawab  hukum  dokter  dalam  bidang hukum  perdata,  maka  ada  2  bentuk  pertanggung  jawaban,  maka  ada  2 bentuk pertanggung jawaban pokok, yaitu : 206
a)   Pertanggungjawaban   atas  kerugian   yang  disebabkan  karena wanprestasi.
205 Chrisdiono M. Achadiat, Op Cit . Hal 25 206 Anny isfandyarie. Loc . Cit . Hal. 6
b)   Pertanggung  jawaban  atas  kerugian  yang  disebabkan  karena perbuatan melawan hukum.
Pertanggung jawaban  perdata  bertujuan   memperoleh  kompensasi atas kerugian  yang diderita disamping untuk  mencegah   terjadinya    hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh   karena   itu  dasar  untuk  menuntut  tanggung jawab    dokter  dianggap   telah   merugikan    pasiennya    adalah    perbuatan melawan   hukum   dan wanprestasi.yang   memberikan   hak   kepada   yang dirugikan   untuk   menerima konpensasi dari  pihak  lain yang   mempunyai kewajiban  terhadap  pihak   yang menderita kerugian tersebut. 207
Safitri  hariyani  dalam  sengketa  medik,  membagi  pertanggung jawaban dalam bidang hukum perdata sebagai berikut :
1)  Pertanggungjawaban    atas    kerugian    yang    disebabkan    karena wanprestasi. (1239 KUHPerdata)
Wanprestasi adalah  suatu  keadaan  dimana  seseorang  tidak memenuhi  kewajibannya  dimana  seseorang  tidak  memenuhi  kewajibannya yang  berdasarkan  perjanjian  atau  kontrak.  Menurut  ilmu  hukum  perdata, seseorang dianggap melakukan wanprestasi apabila : 208
a)   Tidak melakukan yang disanggupi
a) Terlambat melakukan apa yang dijanjikan
b) Melaksanakan apa yang dijanjikan  tetapi  tidak  sesuai  dengan  yang dijanjikan
207 Ibid . 208 Ibid . Hal 8
d)    Melakukan      sesuatu      yang      menurut      perjanjian      tidak    boleh dilakukan.

## Jurnal De Facto
Gugatan  yang  berkaitan  dengan  wanprestasi  ini biasanya  berupa Gugatan  ganti  rugi  terhadap  dokter  yang   dianggap   telah  melakukan perbuatan  yang  merugikan pasien. Dalam gugatan wanprestasi  ini, pasien harus  mempunyai  bukti-  bukti    kerugian    sebagai    akibat    tidak dipenuhinya  kewajiban    dokter   terhadap  dirinya  sebagaimana  yang  telah dijanjikan dokter tersebut. 209
2)  Pertanggung     jawaban     atas     kerugian     yang   disebabkan   karena perbuatan melawan hukum ( onrechtmatige daad )
Tuntutan    berdasarkan    perbuatan    melawan    hukum    dapat diajukan  berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata. Beda dengan tuntutan ganti kerugian  yang  didasarkan  pada  perikatan    yang  lahir  karena  perjanjian ( wanprestasi ),  maka  perbuatan  melawan  hukum  tidak  harus  didahului adanya perjanjian.
Unsur-unsur  yang  dapat  dipakai  sebagai  dasar  pengajuan  tuntutan perbuatan  melawan  hukum adalah : 210
a)    Adanya perbuatan melawan hukum b)    Adanya kerugian
c)   Adanya  hubungan  kausalitas  antara  perbuatan  melawan  hukum
209 Ibid . Hal 10 210 Ibid . Hal 11 d)   Adanya kesalahan.
Berdasarkan  yurisprudensi  1919,  yang dimaksud  dengan  perbuatan melawan  hukum  adalah  tindakan  atau  kelalaian  yang  memenuhi  kriteria sebagai berikut : 211
a)   Melanggar hak orang lain
b)   Bertentangan dengan kewajiban hukum diri sendiri
c)   Menyalahi  pandangan  etis  umumnya  dianut  (adat  istiadat yang baik) atau kesusilaan yang baik. d)  Berlawanan dengan  sikap  hati-hati  yang seharusnya  diindahkan alam pergaulan masyarakat terhadap diri atau benda orang lain.
Untuk  dapat  menuntut  dokter  dengan  tuntutan  perbuatan  melawan hukum,  pasien  harus  dapat  menunjukkan  adanya  kesalahan  dokter karena  kelalaiannya  dalam  menjalankan  kewajiban      profesionalnya, menimbulkan   kerugian   bagi pasien. Kerugian  yang terjadi  harus dapat dijelaskan  sebagai  akibat  dari  tindakan  dokter  yang  lalai,  atau  dengan kata  lain  ada  hubungan  sebab  akibat  yang  jelas  serta  tidak  ada  alasan pembenar. 212
Seorang   dokter   dapat   dinyatakan   melakukan    kesalahan   dan harus  membayar  ganti  rugi,  bila  antara  kerugian  yang  ditimbulkan terdapat  hubungan  yang  erat  dengan  kesalahan  yang  dilakukan  dokter tersebut.
211 Ibid
212 Ibid . Hal 12
Dalam  menentukan  kesalahan    dokter,    kita    harus    mengacu kepada  standar  profesi,  sehingga  dalam  pelaksanaan  praktik  kedokteran, perbuatan  melawan        hukum        dapat    di    identikkan    dengan    perbuatan dokter yang bertentangan  atau tidak sesuai dengan   standard  profesi   yang berlaku  bagi pengemban profesi dibidang kedokteran. 213
Untuk        praktik      kedokteran      yang      dilaksanakan      di  rumah sakit, biasanya dokter tidak bekerja sendiri seperti pada praktik  kedokteran perorangan,  terutama  dalam  penanganan  rawat  inap.  Sehubungan  dengan penanganan  pasien  rawat  inap,  dokter  memerlukan  bantuan  tenaga kesehatan lainnya dibawah perintahnya, yaitu bidan, perawat, dokter asisten maupun  peserta  pendidikan  spesialis,  dan  sebagainya.  Kesalahan  seorang perawat  karena  perintah  dokter,  menjadi  tanggung  jawab  dokter  yang memberikan  perintah  tersebut.  Pertanggungjawaban  seperti  ini  menganut dokrin    majikan  karyawan,    dimana    dokter    merupakan    majikan    yang harus mempertanggung jawabkan perbuatan karyawan dibawah pengawasannya. 214
b.  Pertanggung Jawaban Rumah Sakit Dalam Hukum
Rumah sakit adalah organisasi penyelenggara pelayanan publik yang mempunyai tanggung jawab atas setiap pelayanan  jasa  kesehatan  yang diselenggarakan.  Tanggung  jawab  tersebut  yaitu  menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang  bermutu,  terjangkau  berdasarkan  prinsip aman
213 Ibid . Hal 13 214 Ibid . menyeluruh,  non  diskriminatif,  partisipatif,  dan  memberikan  perlindungan bagi masyarakat sebagai pengguna jasa pelayanan kesehatan. 215
Sebagai  pusat  penyelenggara  pelayanan  kesehatan,  maka  rumah  sakit sebagai   organisasi   dituntut  untuk  menyelenggarakan  pelayanan    yang bermutu  bagi  masyarakat.    Menurut    keputusan    Menteri    kesehatan republik    Indonesia    nomor  722/menkes/SK/XII/2002  tentang  pedoman internal  rumah  sakit,  bahwa  rumah  sakit  merupakan  suatu  yang  pada pokoknya dikelompokkan menjadi pelayanan medis  dalam  arti  luas  yang menyangkut    kegiatan    Promotif    (peningkatan),  preventif  (pencegahan), Kuratif  (penyembuhan),  dan  rehabilitatif  (  penyembuhan).  Berdasarkan ketentuan  tersebut  pada  dasarnya  terdapat  empat  bagian  yang  berkaitan dengan tanggung jawab rumah sakit selaku pelayanan medis,  yaitu : 216 a.  Tanggung jawab terhadap personalia
b.  Tanggung jawab professional terhadap mutu c.  Tanggung jawab terhadap sarana/peralatan d.  Tanggung jawab terhadap keamanan bangunan dan perawatannya Tanggung  jawab  Hukum  rumah  sakit,  Rumah  Sakit  bertanggung jawab  secara  hukum   terhadap  semua  kerugian    yang  ditimbulkan  atas

## Jurnal De Facto
kelalaian  yang dilakukan  oleh  tenaga  kesehatan  di  Rumah  Sakit. 217
Tanggung  jawab  hukum rumah sakit dalam pelaksanaan pelayanan
215 Syahrul Machmud, Penegakkan hukum dan perlindungan bagi dokter yang diduga melakukan malpraktik, (Bandung:Karya putra darwati, 2012), hal. 161
216 Titik tri wulan, perlindungan hukum bagi pasien, (Jakarta:prestasi pustaka,2010), Hal.51
217 Lihat pasal 46 Undang-undang no. 44 tahun 2009 tentang rumah sakit. kesehatan terhadap pasien dapat dilihat dari hukum pidana, hukum perdata dan hukum administrasi.
a.  Pertanggung jawaban rumah sakit dalam hukum pidana.
Dalam  hukum  pidana  dianut  asas  “tiada  pidana  tanpa  kesalahan”, selanjutnya  dalam  pasal  2  kitab  undang-undang  hukum  pidana  disebutkan “ketentuan  pidana  dalam  perundang-undangan  Indonesia  diterapkan  bagi setia  orang  yang  berada  dalam  wilayah  Indonesia,  dapat  dimintakan pertanggung  jawaban  pidana  atas  kesalahan  yang  dibuatnya.    Hubungan rumah sakit dan pasien dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan adalah adanya perbuatan melanggar hukum  yang dilakukan oleh pihak rumah sakit yang  memenuhi  unsur-unsur    perbuatan    pidana    sebagaimana  diatur didalam  ketentuan  pidana.  Perbuatan  pidana  rumah    sakit    terhadap  pasien dapat berupa kelalaian atau kesalahan  yang  dilakukan oleh  seorang dokter atau tenaga kesehatan  lainnya  yang  menyebabkan  kerusakan/cacat    pada tubuh  korban,  dimana  kesalahan  atau  kelalaian    tersebut   merupakan  suatu kesengajaan.   Perbuatan  pidana    ini    akan    melahirkan  tanggung  jawab pidana  berupa  denda  dan   pencabutan   izin   operasional  rumah sakit. 218 b.  Pertanggungjawaban rumah sakit dalam hukum perdata
Hubungan hukum rumah sakit-pasien adalah sebuah hubungan  yang Menekankan  pelaksanaan    hak-hak    dan    kewajiban-kewajiban    masing- masing   pihak  secara  timbal   balik.   Rumah   sakit   berkewajiban    untuk
218 http://drampera.blogspot.com/2011/04/tanggung-jawab-pelayanan-publik- rumah.html, diakses pada tanggal 5 juni  2018 memenuhi  hak-hak  pasien  dan    sebaliknya    pasien    memenuhi    hak-hak rumah  sakit.
Kegagalan  salah  satu pihak    memenuhi    hak-hak   pihak    lain,   apakah karena  wanprestasi      ataupun  perbuatan  melawan  hukum  akan  berakibat pada    gugatan    atau    tuntutan   perdata  yang     berupa     ganti   rugi   atas kerugian yang   dialami   oleh   pasien. 219 Dalam tanggung   jawab   perdata, mengenai   tanggung   jawab   diatur   pada   pasal   1367 KUHPerdata sebagai penjabaran  tentang  meengenai  siapa  dan  apa  saja  yang dibawah   tanggung jawabnya.  Tanggung  jawab   hukum  perdata  ini  membawa akibat bahwa yang  bersalah  (yaitu  yang  menimbulkan  kerugian  kepada  pihak  lain)  harus membayar  ganti  rugi.  Secara  perdata  pasien  yang  merasa  dirugikan  dapat

## Jurnal De Facto
meminta ganti rugi berdasarkan pasal 1365 jo 1367 KUHPerdata.
c. Pertanggung jawaban rumah sakit dalam hukum administrasi
Hukum  administrasi  dalam  hubungan  rumah  sakit  pasien    adalah menyangkut  kebijakan-kebijakan  ( policy )  atau  ketentuan-ketentuan  yang merupakan  syarat  administrasi  pelayanan  kesehatan  yang  harus  dipenuhi dalam  rangka  penyelenggaraan  pelayanan  kesehatan  yang  bermutu.
Kebijakan atau ketentuan   hukum   adminstrasi tersebut mengatur   tata   cara penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang layak  dan pantas sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit, standar operasional dan standar profesi.
219 http://drampera.blogspot.com/2011/04/tanggung-jawab-pelayanan-publik- rumah.html, diakses pada tanggal 5Juni 2018
Pelanggaran  terhadap  kebijakan  atau  ketentuan  hukum  administrasi  dapat berakibat sanksi hukum administrasi  yang  berupa  pencabutan  izin  usaha atau   pencabutan    izin    badan hukum  bagi  rumah  sakit,  dan  bagi  dokter dan  tenaga  kesehatan  lainnya  dapat  berupa  teguran  lisan  atau  tertulis, pencabutan surat izin praktik, penundaan gaji. 220
B. Pengaturan  PBI  (Penerima  Bantuan  Iuran)  Badan  Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Pasal  1  ayat  (1)  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  12
Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan, menyatakan bahwa: ”Jaminan  kesehatan  adalah  jaminan  berupa  perlindungan kesehaan  agar  peserta  memperoleh  manfaat  pemeliharaan kesehatan  dan  perlindungan  dalam  memenuhi  kebutuhan dasar  kesehatan  yang  diberikan  kepada  setiap  orang  yang telah  membayar  iuran  atau  iurannya  dibayar  oleh pemerintah”. Menurut  Zaeni  Asyhadie  dalam  bukunya  “Aspek-aspek  Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia”, sebagai berikut: “Jaminan  sosial  adalah  perlindungan  yang  diberikan  oleh masyarakat  bagi  anggota-anggotanya  untuk  resiko-resiko atau  peristiwa-peristiwa  tertentu  dengan  tujuan,  sejauh mungkin  untuk  menghindari  peristiwa-peristiwa  tersebut yang  dapat  mengakibatkan  hilangnya  atau  turunnya sebagian  besar  penghasilan  dan  untuk  memberikan pelayanan  medis  dan/atau  jaminan  keuangan  terhadap konsekuensi  ekonomi  dari  terjadinya  peristiwa  tersebut, serta jaminan untuk tunjangan keluarga dan anak”. 221
rumah.html, diakses pada tanggal 5 juni  2018
221 Zaeni Asyhadie, As pek-aspek Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di Indonesia, Rajawali Pers, Mataram, 2007, hal.12
Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  (BPJS)  bukanlah  asuransi sosial / jaminan sosial, melainkan sebuah lembaga atau badan hukum yang dibentuk pemerintah untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
Pembentukan  BPJS  Kesehatan  bertujuan  untuk  mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan sehingga kebutuhan dasar hidup yang layak bagi  setiap  peserta  dan/atau  anggota  keluarganya bisa terpenuhi.Yang  dimaksud  dengan  “kebutuhan  dasar  hidup”  adalah kebutuhan esensial setiap  orang agar dapat hidup layak, demi terwujudnya kesejahteraan sosial bagi  seluruh  rakyat Indonesia.
Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial,  mengenai  penyelenggaran sistem jaminan sosial oleh BPJS didasarkan pada asas:
a. Kemanusiaan,  yaitu  asas  yang  terkait  dengan  penghargaan  terhadap martabat manusia;
b. Manfaat,  yaitu  asas  manfaat  adalah  asas  yang  bersifat  operasional menggambarkan pengelolaan yang efisien dan efektif;
c. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia, yaitu asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia adalah asas yang bersifat adil.
Didalam  program  BPJS  jaminan  sosial  dibagi  kedalam  5  jenis program  jaminan  sosial  dan  penyelenggaraan  yang  dibuat  dalam  2 program penyelenggaraan, yaitu:
1. Program  yang  diselenggarakan  oleh  BPJS  Kesehatan  dengan programnya  adalah  jaminan  kesehatan  yang  berlaku  mulai  1 januari 2014. 2. Program  yang  diselenggarakan  oleh  BPJS  Ketenagakerjaan dengan  programnya  adalah  jaminan  kecelakaan  kerja,  jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian yang dimulai 1 Juli 2015. Pasal  4  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  24    Tahun 2011  Tentang  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  (BPJS),  prinsip menyelenggarakan sistem Jaminan Sosial Nasional, antara lain:
j. Kegotongroyongan,  yaitu  prinsip  kebersamaan  antar  peserta dalam  menanggung  beban  biaya  jaminan  sosial,  yang diwujudkan  dengan  kewajiban  setiap  peserta  membayar  iuran sesuai dengan tingkat gaji, upah atau penghasilannya. k. Nirlaba,    yaitu    prinsip      pengelolaan      usaha      yang mengutamakan  penggunaan  hasil  pengembangan  dana  untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh peserta.
l. Keterbukaan, yaitu prinsip mempermudah akses informasi yang lengkap, benar dan jelas bagi setiap peserta.
m. Kehati-hatian,  yaitu  prinsip  pengelolaan  dana  secara  cermat, teliti, aman dan tertib.
n. Akuntabilitas,  yaitu  prinsip  pelaksanaan  program  dan pengelolaan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. o. Portabilitas, yaitu prinsip memberikan jaminan yang berkelanjutan  meskipun  peserta  berpindah  pekerjaan  atau tempat  tinggal  dalam  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia. p. Kepesertaan  bersifat  wajib,  yaitu  prinsip  yang  mengharuskan seluruh  penduduk  menjadi  peserta  jaminan  sosial,  yang dilaksanakan secara bertahap.
q. Dana  amanat,  yaitu  iuran  dan  hasil  pengembangannya merupakan  dana  titipan  dari  peserta  untuk  digunakan  sebesar- besarnya bagi kepentingan peserta jaminan sosial.
r. Hasil pengelolaan dana jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk  pengembangan  program  dan  untuk  sebesar-besarnya kepentingan peserta. Pasal  2  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  12    Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan, Peserta Jaminan Kesehatan, meliputi:
c. PBI Jaminan Kesehatan; dan
d. Bukan PBI Jaminan Kesehatan.
Pasal  3  ayat  (1)  dan  (2)  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan, menyatakan bahwa: (3) Peserta  PBI  Jaminan  Kesehatan  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 2 huruf a meliputi orang yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu.
(4) Penetapan  Peserta  PBI  Jaminan  Kesehatan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal  2  ayat  (1)  dan  (2)  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  101  Tahun  2012  Tentang  Penerima  Bantuan  Iuran  Jaminan Kesehatan, menyatakan bahwa:
(1) Kriteria  fakir  miskin  dan  orang  tidak  mampu  ditetapkan  oleh Menteri  setelah  berkoordinasi  dengan  menteri  dan/atau pimpinan lembaga terkait;
(2) Kriteria miskin dan orang mampu sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  menjadi  dasar  bagi  lembaga  yang  menyelenggarakan urusan  pemerintahan  dibidang  statistik  untuk  melakukan pendataan. Pasal  4  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  101
Tahun  2012  Tentang  Penerima  Bantuan  Iuran  Jaminan  Kesehatan, menyatakan bahwa:
“Data fakir miskin dan orang tidak mampu yang telah diverifikasi dan  divalidasi  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  3,  sebelum ditetapkan  sebagai  data  terpadu  oleh  Menteri,  dikoordinasikan terlebih  dahulu  dengan  menteri  yang  menyelenggarakan  urusan

## Jurnal De Facto
pemerintahan  dibidang  keuangan  dan  menteri  dan/atau  pimpinan lembaga terkait”.
Pasal  5  ayat  (1)  dan  (2)  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  101  Tahun  2012  Tentang  Penerima  Bantuan  Iuran  Jaminan Kesehatan, menyatakan bahwa:
(1) Data  terpadu  yang  ditetapkan  oleh  Menteri  dirinci  menurut provinsi dan kabupaten/ kota;
(2) Data  terpadu  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  menjadi dasar bagi penentuan jumlah nasional PBI Jaminan kesehatan. Pasal  7  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  101
Tahun  2012  Tentang  Penerima  Bantuan  Iuran  Jaminan  Kesehatan, menyatakan bahwa:
“Menteri  yang  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  dibidang kesehatan  mendaftarkan  jumlah  nasional  PBI  (Penerima  Bantuan Imbalan)  jaminan  kesehatan  yang  telah  ditetapkan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) sebagai peserta program jaminan kesehatan kepada BPJS Kesehatan”.
Pasal  9  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  101
Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan  Kesehatan, menyatakan bahwa:
“Pelaksanaan  program  jaminan  kesehatan  untuk  PBI  (Penerima Bantuan  Iuran)  jaminan  kesehatan  bersumber  dari  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara”.
Pasal  16  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan, menyatakan bahwa:
(1) Iuran  jaminan  kesehatan  bagi  peserta  PBI  (Penerima  Bantuan
Iuran) jaminan kesehatan dibayar oleh pemerintah;
(2) Iuran  jaminan  kesehatan  bagi  peserta  pekerja  penerima  upah dibayar oleh pemberi kerja dan pekerja; (3) Iuran  jaminan  kesehatan  bagi  peserta  pekerja  bukan  penerima upah  dan  peserta  bukan  pekerja  dibayar  oleh  peserta  yang bersangkutan;
(4) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  besaran  iuaran  jaminan kesehatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  ayat  (2)  dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Presiden.
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)  merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan  mekanisme  asuransi  kesehatan  sosial  yang  bersifat  wajib berdasarkan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  40  Tahun  2004 tentang  Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional  (SJSN)  dengan  tujuan  untuk memenuhi  kebutuhan  dasar  kesehatan  masyarakat  yang  layak  yang diberikan  kepada  setiap  orang  yang  telah  membayar  iuran  atau  iurannya dibayar oleh Pemerintah.

## Jurnal De Facto
Untuk  masyarakat  miskin  yang  tadinya  merupakan  peserta Jamkesmas, iuran kepesertaannya dibayarkan oleh Pemerintah yang disebut sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI). 222
222 http://www.jkn.kemkes.go.id. diakses pada tanggal 6 Juni 2018

## III. PENUTUP

## A.  Kesimpulan
Perlindungan  hukum  bagi  pasien  dalam  pelaksanaan  pelayanan  kesehatan di  Indonesia  diatur  dalam  Undang  Undang  No.  29  Tahun  2004  tentang Praktik  Kedokteran,  selanjutnya  Undang  Undang  No.  36  tahun  2009 tentang Kesehatan dan Undang Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.  Untuk  pasien  pengguna  p e s e r t a   P B I   B P JS   ya n g   d u l u b e r n a ma   J a mk e s ma s   dalam  pelayanan  kesehatan diatur dalam Undang- undang No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang  penyelenggaraannya  akan  diserahkan  kepada  Badan  Penyelenggara Jaminan      Sosial      (BPJS)      sesuai      Undang-undang      Sistem      Jaminan Sosial  Nasional  (SJSN).  Selanjutnya  terdapat  juga  keputusan  Menteri Kesehatan SK. No. 1241/Menkes/SK/XI/2004 tentang penugasan PT Askes (Persero)  dalam  pengelolaan  Program  Pemeliharaan  Jaminan  Kesehatan bagi  masyarakat  miskin.  Terkait  dengan  keberadaan  Badan  Penyelenggara Jaminan  Sosial  (BPJS)  Kesehatan  yang  mulai  berlaku  sejak  tanggal  1 Januari 2014  di  Indonesia,  maka  Program Jaminan  Kesehatan  Masyarakat kesehatan  selanjutnya  diatur  dalam  Undang-undang  No.  24  tahun  2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
2.  Tanggung  jawab  RSUD    Ratu  Aji  Putri  Botung  dalam  pelaksanaan pelayanan  kesehatan  di  RSUD  Ratu  Aji  Putri  Botung  bagi  pasien pengguna  PBI  BPJS.  Pasien  PBI  BPJS  adalah  masyarakat  miskin  dan kurang  mampu.  Pasien  peserta  PBI  BPJS  berhak  mendapatkan pelayanan  yang  baik,  aman,  bermutu  dan    terjangkau  tanpa      mereka harus   memikirkan   masalah   biaya.   Oleh karenanya RSUD Ratu Aji Putri  Botung  juga  telah  berusaha  untuk  memberikan  perlindungan hukum  bagi  pasien  peserta  PBI  BPJS  yaitu  pertama,  dengan  tidak membeda-bedakan  pasien  dalam  memberikan  pelayanan  kesehatan. Kedua, Pihak  rumah  sakit  memberikan  ganti  kerugian  kepada  pasien jika pelayanannya kurang memuaskan. Ketiga, Pasien  dapat melakukan pengaduan    ke    pihak    rumah    sakit    sebagai    pemberi    pelayanan kesehatan.  Upaya  hukum  yang  ditempuh  oleh  pasien  Pengguna  PBI BPJS  dengan  pihak  Rumah  sakit  yaitu  dengan  menyelesaikan permasalahan  dengan  mengutamakan  penyelesaian  secara  musyawarah mufakat.

## B.   Saran
1.   Perlu      adanya      sosialisasi      dari      pihak      BPJS      Kesehatan      untuk program  PBI  BPJS  yang  sudah  diambil  alih  oleh  BPJS  Kesehatan. Sehingga pasien mengetahui haknya sebagai pasien peserta PBI BPJS.
2.   RSUD  Ratu  Aji  Putri  Botung  sebagai  pemberi  pelayanan  kesehatan b agi  pasien  peserta  PBI  BPJS  harus  lebih  meningkatkan  kualitas pelayanan  kesehatan  kepada  masyarakat  miskin  dalam  rangka meningkatkan  kesejahteraan  rakyat  miskin  terutama  dalam  hal kesehatan,  agar  tidak  ada  rasa  ketidakpuasan  dan  kekecewaan  yang diterima oleh pasien pengguna PBI BPJS.
3.  Disarankan  agar  RSUD  Ratu  Aji  Putri  Botung  terus  melakukan pertanggungjawaban  apabila  terjadi  kesalahan  dan  kelalaian  yang dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap pasien peserta PBI BPJS, dan menyediakan  tempat  pengaduan  pasien  atau  menampung  kritik  dan saran  pasien,  jika  terjadi  pelayanan  buruk  dari  tenaga  medis  pasien dapat mengadu pada tempat pengaduan pasien.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
A.A Gde Muninjaya, Manajemen Kesehatan , Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 2004
Anny  isfandyarie, Tanggung Jawab Hukum  Dan  Sanksi  Bagi Dokter Buku I, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006)
Chrisdiono  M.  Achadiat, Pernik-pernik  hukum  kedokteran,  melindungi pasien dan dokter, (Jakarta : widya medika, 1996)
Chandrawila  supriadi,  wila, Hukum  kedokteran ,  Jakarta  :  CV   Mandar Maju, 2001
Fredrich, Carl Joachim, 2004, Filsafat Hukum Perspektif Historis , Bandung: Nuansa dan Nusamedia
Dahlan  Sofwan ,  Hukum  Kesehatan  Rambu-Rambu  Dalam  Profesi Dokter ,Universitas Diponegoro, Semarang, 1999
Darmodiharjo  Darji  dan  Shidarta, Pokok-pokok  Filsafat  Hukum , PT.Gramedia Pustaka  Utama, Jakarta, 1995
Gianfranco  Poggi, The  Development  Of  The  Modern  State  Sosiological Introduction, California , Standford University Press, 1992
J.  Guwandi  , Dokter,  Pasien  dan  Hukum,(Jakarta:  Fakultas  Kedokteran Universitas Indonesia, 2003)
Hanafiah,  Jusuf  dan  Amri  Amir, Etika  Kedokteran  dan  Hukum Kesehatan  dan Hukum Kesehatan, Jakarta: Buku Kedokteran EGC,
2008
Hermien  Hadiati  Koeswadji, Hukum  Kedokteran, (Bandung:  Citra  Aditya bakti,1998)
Harkriswono  Harkristuti, Perlindungan Konsumen Dalam Kerangka Sistem Peradilan  Di  Indonesia, Jakarta  :  Lokakarya  Rancangan  Undang- Undang  Tentang  Perlindungan  Konsumen,  Kerjasama  Lembaga Penelitian Universitas Indonesia Dengan  Departemen  Perindustrian Dan  Perdagangan, 1996
Hujibers,  Theo, Filsafat   Hukum  dalam   Lintasan  Sejarah ,  Yogyakarta : Kanisius, 2005

## Jurnal De Facto
Ibrahim, Johnny, Teori  & Metodologi  Penelitian  Hukum Normatif, Malang : Bayumedia Publishing, 2006
Indra  Bastian  Suryono, Penyelesaian  Sengketa  Kesehatan, (Jakarta  : Salemba medika, 2011)
Kristiyanti,  Celina  Tri  Siwi, Hukum   Perlindungan   Konsumen, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
Lubis, M.Solly, Filsafat Ilmu Dan Penelitian, Bandung: Mandar Maju , 1994
Lubis,  M.  Sofyan, Mengenal  Hak  Konsumen  dan  pasien, (Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2009)
Mertokusumo,  Sudikno, Mengenal  Hukum  Suatu  Pengantar, Liberty
Yogyakarta : Yogyakarta, 1986
----------------------, Bunga Rampai Ilmu Hukum, Liberty, Yogyakarta,  1984 Moleong,     J. Lexy, Metodologi    Penelitian   Kualitatif, Bandung  :
PT.  Remaja Rosdakarya, 2008 ----------------------, Metodologi    Penelitian   Kualitatif, Bandung  : PT.  Remaja Rosdakarya, 1998
Mulhadi, Dasar-dasar  Hukum  Asuransi ,  PT.Raja  Grafindo  Persada,  Kota Depok, 2016
Nasution,  Bahder  Johan, Hukum    Kesehatan    Pertanggungjawaban Dokter, Jakarta : Rineka Cipta, 2005
Padmo Wahyono, Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum , Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992
Philipus M.Hdjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia , Bina Ilmu, Surabaya, 1987
Pohan,  Imbalo  S, Jaminan  Mutu  Layanan  Kesehatan, Jakarta  :  Buku Kedokteran EGC, 2013
Rawls, John, 1973, A Theory of Justice, London , Oxford University Press, terjemahan  dalam  Bahasa  Indonesia  oleh  Uzair  Fauzan  dan  Heru Prasetyo, 2006, Teori Keadilan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Ronny  Hanitijo  Soemitro, Metodologi  Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri , Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990

## Jurnal De Facto
Salim,  HS,  dan  Septiana  Nurbani,  2016, Penerapan  Teori  Hukum  Pada Penelitian Tesis dan Disertasi , Jakarta: Rajawali Press.7
Sentanoe  Kertonegoro, Jaminan  Sosial  dan  Pelaksanaannya  di  Indonesia Cetakan Ke II , Mutiara Sumber Widya, Jakarta, 1987
Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum , PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
Soekanto Soerjono , Pengantar Penelitian Hukum , UI Press, Jakarta, 2006
Soemardi, Teori Umum Hukum dan Negara : Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik , Bee Media Indonesia, Bandung, 2010
Sunarto Ady Wibowo, Hukum Kontrak terapeutik Di Indonesia, (Medan,
Pustaka Bangsa Press, 2009) ----------------------, Pertanggungjawaban  Rumah  Sakit  dalam  Kontrak Terapeutik 2005
----------------------, Hukum Terapiutik di Indonesia(Medan:pustaka bangsa Press, 2009
Syahrul Machmud, Penegakkan hukum dan perlindungan bagi dokter yang diduga melakukan malpraktek, (Bandung:Karya putra darwati, 2012)
Tutik,  Titik  Triwulan  dan  Shinta  Febrina, Perlindungan  Hukum  Bagi Pasien, Jakarta : Prestasi Pustaka Publisher, 2010
----------------------, perlindungan hukum bagi pasien, (Jakarta:prestasi
pustaka,2010)
Veronica Komalawati, Peranan informend consent Dalam Transaksi
Terapeutik , (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002)
W.J.S Poerwadarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia , Balai Pustaka, Jakarta,1989
W.Friedman, Teori dan Filsafat Hukum (Legal Theory) terjemahan oleh:
Mohammad Arifin Susunan I Cetakan II , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993
Y.A Triana Ohoiwutun, Bunga Rampai Hukum Kedokteran, (Malang, Bayumedia Publishing, 007)
Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum , Sinar Grafika, Jakarta, 2005

## Jurnal De Facto
Zaeni Asyhadie, As pek-aspek Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di Indonesia, Rajawali Pers, Mataram, 2007
Diktat, Internet
Rahman  Amin,  “ Falsafah  Keadilan,  Kepastian  Hukum,  dan PenegakanHukum ”,2014,http://rahmanamin1984.blogspot.co.id/2014/03/ Hukum- pidana.html, diakses pada tanggal 1 April 2017
http://drampera.blogspot.com/2011/04/tanggung-jawab-pelayanan- publik- rumah.html, diakses pada tanggal 5 juni 2018
http://www.jkn.kemkes.go.id,diakses pada tanggal 6 juni 2018

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Undang-undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran Undang-undang  No.  40  Tahun  2004  Tentang  Sistem  Jaminan  Sosial Nasional Undang-undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Pelaksana Jaminan Sosial Peraturan pemerintah No. 12 tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan