## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

## Aplikasi Pendekatan Interdisipliner dalam Studi  Hukum Perkawinan: Studi Kasus Perkawinan di Bawah Umur

## Ardianto Ucu
Program Magister Ilmu Syariah: Hukum Keluarga Islam (HKI) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta ardianto.ucu@gmail.com
ABSTRACT
This paper aims to strengthen the opinion that says the importance of applying a more conical  interdisciplinary  approach  to  the  study  of  marriage  law  and  applying  an interdisciplinary  approach  in  studying,  exploring,  understanding,  and  applying Islamic family law in everyday life. Research using qualitative methods. While the approach used in this study is legal sociology with the theory of legal effectiveness. The results of this study resulted in three conclusions.  First,  interdisciplinary  means  collaboration  between  one  science  and  another  in examining a problem, is a unit with its own method. In addition, it is also said that integration between  one  science  and  another,  so  as  to  form  a  new  science  and  with  new  methods.  For example,  the  combination  of  social  and  political  becomes  socio-political,  the  combination  of politics  and  religion  becomes  political-religious,  the  combination  of  psychology  and  social becomes  social  psychology  and  so  on.  The  need  for  habituation  in  using  an  interdisciplinary approach in studying, understanding and practicing all legal issues, especially those bound by family  law.  Second,  an  interdisciplinary  approach  is  one  method  that  is  able  to  answer increasingly  complex  problems.  Besides  that,  the  interdisciplinary  approach  that  is  being operated  also  provides  a  new  perspective  in  answering  existing  problems,  so  that  the interdisciplinary approach is expected to become a distinction in the content of family law. And thirdly, in the perspective of legal sociology and legal effectiveness theory, child marriage is still an unresolved social problem, even though Islamic law rules and laws have regulated the age limit for marriage. This was driven by the lack of awareness of the rural community that these regulations  were  promulgated.  So  that  the  practice  of  underage  marriage  still  often  occurs continuously. Sociologically, the occurrence of the practice of underage marriages is motivated by the belief of the community that a child who enters the age of puberty must be married off immediately, in order to avoid greater dangers, such as committing acts that are prohibited by religion (violating religious rules). .
Keywords : Application, Interdisciplinary Approach, Marriage Law.
ABSTRAK Tulisan  ini  bertujuan  untuk  menguatkan  pendapat  yang  mengatakan  pentingnya mengaplikasikan  pendekatan  interdisipliner  yang  lebih  mengerucut  pada  studi  hukum perkawinan  dan  mengaplikasikan  pendekatan  interdisipliner  dalam  menelaah , menggali, memahami,  serta  mengaplikasikan  hukum  keluarga  islam  dalam  kehidupan  sehari-hari. Penelitian  menggunakan  metode  kualitatif.  Sedangkan  pendekatan  yang  di  gunakan  dalam penelitian  ini  adalah  sosiologi  hukum  dengan  teori  efektivitas  Hukum.  Hasil  penelitian  ini menghasilkan  tiga  kesimpulan. Pertama, interdisipliner  berarti  kerjasama  antara  satu  ilmu dengan  ilmu  lain  di  dalam  menelaah  suatu  persoalan,  merupakan  satu  kesatuan  dengan metode  tersendiri.  Selain  itu,  juga  dikatakan  integrasi  antara  satu  ilmu  dengan  ilmu  lain, sehingga  membentuk  satu  ilmu  baru  dan  dengan  metode  yang  baru.  Misalnya  perpaduan antara sosial dan politik menjadi sosial-politik, perpaduan politik dan agama menjadi politik- agama,  perpaduan  antara  psikologi  dan  sosial  menjadi  psikologi  sosial  dan  seterusnya. Perlunya  pembiasaan  dalam  menggunakan  pendekatan  interdisipliner  di  dalam  menelaah, memahami  serta  mengamalkan  segala  masalah  hukum  khususnya  yang  terikat  dengan

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 1 (2024)  558-569  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.4994
hukum  keluarga. Kedua, pendekatan  interdisipliner  salah  satu  metode  yang  mampu menjawab  berbagai  problem  yang  semakin  kompleks.  Disamping  itu,  pendekatan interdisipliner  yang  dioperasikan  juga  memberikan  perspektif  baru  di  dalam  menjawab persoalan  yang  ada,  sehingga  pendekatan  interdisipliner  diharapkan  menjadi  distingsi (keistimewaan/pembeda) dalam muatan hukum keluarga. Dan yang ketiga , Dalam perspektif sosiologi  hukum  dan  teori  efektivitas  hukum,  pernikahan  anak  di  bawah  umur  masih menjadi  problem  sosial  yang  belum  terselesaikan,  meskipun  aturan  hukum  islam  dan undang-undangan  telah  mengatur  batas  usia  bolehnya  menikah.  Hal  itu  didorong  oleh kurang sadarnya masyarakat pedesaan akan aturan-aturan tersebut diundangkan. Sehingga praktik pernikahan di bawah umur masih sering terjadi secara berlanjut. Secara  sosiologis, terjadinya praktik perkawinan di bawah umur, dilatarbelakangi oleh keyakinan masyarakat, bahwa seorang anak yang memasuki usia baligh harus segera dinikahkan,  supaya terhindar dari  bahaya  yang  lebih  besar,  seperti  melakukan  perbuatan-perbuatan  yang  dilarang  oleh agama (melanggar aturan-aturan agama).
Keywords : Aplikasi, Pendekatan Interdisipliner, Hukum Perkawinan

## PENDAHULUAN
Studi  hukum  Islam  terus  mengalami  perkembangan.  Perkembangannya ditandai  dengan  berbagai  pemikiran  dan  gagasan  dalam  kerangka  hukum  Islam. Perkembangan ini  menunjukkan bahwa hukum Islam tidak pernah selesai dan terus mengalami  reformasi  sesuai  dengan perkembangan  zaman.  Sehingga  hukum  islam khusnya  di  bidang  hukum  perkawinan  harus  di  kaji  dari  berbagai  aspek  dan  dari berbagai macam sudut pandang.
Pada  saat  yang  bersamaan,  sering  kita  temui  adalah  banyaknya  para pemerhati  hukum  islam  salah  satunya  di  bidang  hukum  perkawinan  didalam menelaah, menggali, memahami bahkan mengaplikasikan kshusnya dibidang hukum perkawinan  masih  menggunakan  satu  pendekatan,  seperti  pendekatan  hukum islam.  Sedangkan  Pendekatan  interdisipliner  menjadi  pilihan  penting  untuk  upaya memberikan  solusi  atas  banyak  persoalan,  khususnya  di  bidang  hukum  keluarga islam. Bila ditelaah lebih jauh , maka akan didapati pendapat sejumlah ilmuan sama- sama  telah  menyapakati  tentang  pentingnya  penyatuan  dan  atau  menyembatani hubungan antara satu disiplin ilmu dengan ilmu lainnya (integrasi- interkoneksi).
Adapun  sejauh  penulusuran  penulis,  pembahasan  mengenai  tema  seputar aplikasi pendekatan interdisipliner sudah banyak yang ditulis oleh peneliti-peneliti sebelumnya,  pendekatan  yang  digunakan  cukup  beragam  diantaranya  ialah  oleh Khiruddin  Nasution, 1 Muhammad Rusfi, 2 Nur  Lailatul  Musyafa’ah, 3 Alfan  Fathoni, 4 dan penulis lainnya yang secara khusus mengkaji tentang perkawinan dari berbagai perspektif sudut pandang.
1 Khoiruddin  Nasution , “ Berpikir  rasional-ilmiah  dan  pendekatan  interdisipliner  dan multidisipliner  dalam  studi  hukum  keluarga  islam ”, Al-Ahwal :  Vol  10,  No  1,  (Juni  2017 M/1438 H). 2 Dalam tulisannya ada empat kesimpulan dalam  makna perkawinan perspektif tasawuf. Pertama,  ikatan  suami  istri  merupakan  ketetapan  Allah.  Kedua,  perkawinan  adalah  bersatunya laki-laki dan perempuan dengan halal. Ketiga, suami dilambangkan sebagai dzat dan istri sebagai sifat. Keempat, pernikahan sebagai isyarat antara seorang hamba dan Tuhannya.
3 Studi hukum perkawian Iskam di Indonesia perspektif Gender
4 Perkawinan anak dibawah umur dalam perspektif hukum islam dan Sosioloi Hukum.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 1 (2024)  558-569  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.4994
Adapun  sistematika  didalam  penelitian  ini  diawali  dengan  pendahuluan Selanjutnya  bahasan  tentang  tujuan  penelitian  serta  pendekatan  yang  digunakan sebagai  diferensiasi  atau  pembeda  dengan  penelitian  sebelumnya.  Pokok pembahasan  berikutnya  tentang  Pendekatan  Interdisipliner  yang  meliputi pengertian interdisipliner, pentingnya mengaplikasikan pendekatan interdisipliner, sejarah  penggunaan  pendekatan  interdispliner  oleh  para  tokoh-tokoh  besar muslim. Dan pendapat M. Atho Mudzar seorang ilmuan yang mempunyai perhatian besar  terhadap  studi  hukum  islam  dengan  menggunakan  pendekatan  sosiologi. Konten  pembahasan  beruktnya  tentang  interdisipliner  sebagai  pilihan.  Juga tentang  perkawinan  dibawah  umur  yang  meliputI  diskursus  tentang  batasan minimum  perkawinan  baik  di  dalam  UUP,  fiqih,  dan  KHI.  Berikutnya  tentang tinjauan Sosiologi Hukum dan teori efektifitas Hukum tentang pernikahan di bawah umur.  Pada  poin  inilah  penulis  mengkaji  pernikahan  dibawah  umur  dengan menggunkan  pendekatan  sosiologi  hukum  dan  teori  efektifitas  hukum.  Dan  poin terakhir dari tulisan ini adalah penutup yang berisi tentang kesimpulan penulis.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan pendekatan  kualitatif  yang  menggunakan  latar ilmiah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata- kata  tertulis  atau  lisan  dari  orang-orang  dan  perilaku  yang  diamati  (Nugrahani, 2014).
Pada penelitian ini, teknik analisis data dalam kasus ini menggunakan teknik analisis  data  kualitatif.  Dalam  hal  ini  peneliti  merangkum,  memilih  hal-hal  yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Pendekatan Interdisipliner
Berbicara  tentang  pengertian  pendekatan  interdisipliner  dapat  dijelaskan dengan  singkat  sebagai  berikut.  Ada  dua  macam  pendapat  atau  mazhab  yang mendefiniskan pendekatan interdisipliner.
1. Interdisipliner  adalah  uatu  pendekatan  yang  menggunakan  banyak  sudut pandang  ilmu  serumpun  yang  relevan  di  dalam  memecahkan  suatu masalah.  Kunci  pengertian  ini  adalah  ilmu  serumpun.  Ilmu  serumpun memiliki banyak versi, seperti rumpun Ilmu Agama, Ilmu Sosial-Humaniora, Ilmu  Pasti,  rumpun  Ilmu  Hukum,  rumpun  Ilmu  Sosial,  rumpun  Ilmu-Ilmu Jiwa dan semacanya.
2. Interdisipliner adalah kerjasama antara dua bidang ilmu atau lebih  di dalam menelaah  suatu  persoalan  sehingga  merupakan  satu  kesatuan  dengan metode  tersendiri.  Boleh  juga  dikatakan  integrasi  antara  satu  ilmu  dengan ilmu  lain,  sehingga  membentuk  satu  ilmu  baru  dan  dengan  metode  yang baru.  Misalnya  perpaduan  antara  sosial  dan  politik  menjadi  sosial-politik kombinasi  politik,  agama  menjadi  politik-agama,  dan  demikian  pula

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 1 (2024)  558-569  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.4994
selanjutnya. 5
Pengertian  interdisipliner  pendapat  kedua  ini  senada  dengan  kenyataan bahwa  Ilmu pengetahuan  selalu  memiliki  perkembangan  menjadi  sintesis  dari  dua bidang  ilmu  pengetahuan  yang berbeda,  dan  perkembangan  tersebut  menjadi  satu disiplin  ilmu  tersendiri.  Semisal  ilmu  sosial  yang  butuh  pada  psikologi,  maka timbullah  psikologi  sosial.  Perkembangan  demi  perkembangan,  serta  perpaduan dari  berbagai  disiplin    ilmu  tersebut kemudian  dinamakan  interdisipliner.  Dengan demikian  pengertian  tersebut  bisa  diconclusionkan  bahwa  pada  prinsipnya interdisipliner  merupakan  satu  ilmu,  ilmu  baru  sebagai  hasil  dari  adanya perkembangan dari banyak disiplin ilmu.
Konsekuensinya  sebagai  ilmu  baru,  berarti  lahir  metode  baru  yang mengikutinya, sebagai akibat dari adanya epistemology, aksiologi dan ontologi baru. Pada contoh  yang ada, Ilmu Sosial bergabung dengan psikologi, maka menjadi Ilmu Psikologi  Sosial.  Dengan  ilmu  baru  ini  maka  berarti  mempunyai  epistemology, aksiologi  dan  ontologi  baru,  bukan  lagi  epistemology  yang  sebelumnya  yang bersandar  pada  satu  disiplin  ilmu  saja.  Bahkan  Interdisipliner  diartika  dengan interaksi  intensif  antar  satu  atau  lebih  dari  setiap  disiplin  ilmu  yang  ada,  baik memiliki keterkaitan erat maupun yang tidak, melalui program-program pengajaran dan  penelitian  dengan  tujuan  melakukan  integrasi  konsep,  metode,  dan  analisis. Berbeda  halnya  dengan  multidisipliner  yang  berarti  kerjasama  antara  ilmu pengetahuan yang satu dengan ilmu pengetahuan lainnya yang masing-masing tetap bertumpu  atau  berdiri  sendiri  dan  dengan  metode  tersendiri  pula.  Disebut  juga bahwa  multidisipliner  adalah  interkoneksi  antara  banyak  disiplin  ilmu  namun masing-masing tersebut cara kerjanya berdasarkan pada disiplin ilmu dan  metode masing-masing. 6
Penafsiran Interdisipliner biasanya digunakan dalam analisis suatu masalah yang memiliki keterkaitan dengan berbagai disiplin ilmu hukum. Pada penelitian ini digunakan  logika  penafsiran  lebih  dari  satu  cabang  ilmu  hukum.  seperti  contoh, penafsiran  pada  pasal  yang  berkaitan  dengan  kejahatan  korupsi  hakim  dapat menafsirkan  ketentuan  pasal  tersebut  dari  berbagai  sudut  pandang,  yaitu  bisa dilihat dari sudut pandang  hukum pidana, hukum administrasi negara, dan hukum perdata. Sebagaimana kasus yang dewasa ini terjadi di media cetak dan elektronik, yaitu  perkawinan  Syeikh  Puji  dengan  Lutviana  Ulfa  dan  kasus-kasus  lainnya  yang bisa  dilihat  dengan  kaca  mata  interpretasi  hukumnya  pada  KUH  Perdata  tentang status  pernikahan  di  bawah  umur,  dan  juga  penjelasan  subtantif  dalam  UU Perlindungan  Anak  yang  berkaitan  dengan  masalah  implikasi  hukumnya (pidananya).  Sementara  kalau  menggunakan  kacamata  atau  interpretasi multidisipliner  seorang  hakim  harus  juga  mempelajari  suatu  atau  beberapa disiplin ilmu lainnya di luar ilmu hukum. Dengan kata lain, hakim dibutuhkan untuk
5 Khoiruddin  Nasution , “ Berpikir  rasional-ilmiah  dan  pendekatan  interdisipliner  dan multidisipliner dalam studi hukum Keluarga Islam” , Jurnal Al-Ahwal , Vol. 10, No 1, (Juni 2017 M/ 1438 H), hlm. 19.
6 Ibid, hlm.20.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 1 (2024)  558-569  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.4994
memverifikasi dan bantuan dari disiplin ilmu yang  beranika ragam. Bahkan hal ini akan  menjadi  sebuah  keniscayaan  tentang  kemungkinan-kemungkinan  ke  depan. Penafisiran  multidisipliner  tersebut  akan  terus  terjadi  dalam  dunia  akademik, masalah-masalah  hukum  islam  khususnya  di  bidang  hukum  perkawinan  di  era sekarang ini terus bermunculan dan beranika ragam bentuknya. 7
Dari  penjelasan  diatas  dapat  kita  pahami  bahwasanya  betapa  pentingya mengaplikasikan pendekatan interdisipliner sebagai suatu paradigma baru didalam mengkaji, menelaah serta memahami dan memberikan solusi dari setiap persoalan yang berkembang di masyarakat kontemporer dewasa ini.

## Interdisipliner sebagai pilihan
Sebagaimana  yang  sudah  dijelaskan  sebelumnya  bahwa  ilmu  pengetahuan akan  terus  mengalami  perkembangan,  seiring  dengan  berkembangnya  sosial  yang terus berkemajuan (modernitas). Sebagaimana dalam dunia akademisi, bahwa teori, metodologi  dan  subtasi  dari  banyak  aspek  keilmuang  mengalami  perkembangan yang  signifika,  dengan  menyesuaikan  permasalahan  baru  yang  hadir,  oleh  para cendikian,  peneliti  dan  sarjanawan.  Perkembangan  dari  banyak  aspek  ini  tidak hanya  melihat  dari  sudut  pandang  kebenaran  ataupun  lainnya,  tapi  juga  pada relevansi dan kegunaannya di masyarakat umum. 8
Integrasi  dan  interkoneksi  hadir,  lantaran  tuntutan  modernitas  yang  telah mengalami  perkembangan  untuk  mensinergikan  ilmu  agama  dan  ilmu  umum (agama  dan  sains).  Secara  epistemologis  dan  secara  teoritik  umur  sesungguhnya tidak  ada  dikotomi  keilmuan  di  dunia  Islam  terlebih  dalam  al-Qur’an,  kecuali  oleh manusia  zaman  ini  yang  dipetakan  menjadi  dua  tersebut.  Namun  sejarah menunjukkan  bahwa  dua  ilmu  ini  berada  dalam  posisi  yang  terpisah.  Dinamika perkembangan  zaman  memunculkan  berbagai  ikhtiar  untuk  membangun  kembali dua ilmu tersebut menjadi satu. Substansi integrasi interkoneksi adalah bagaimana kedua  ilmu  tersebut  bisa  menyatu  secara seimbang  dan  berfungsi  secara  bersama (kerja  sama  sesuai  bidang  disiplin  keilmuannya).  Keseimbangan  antara  integrasi dan  interkoneksi  hari  berjalan  dan  berfungsi  sejajar.  Artinya  diantara  keduanya dalam  progres  penerapannya  di  lapangan  tidak  ada  yang  mendominasi  satu  sama lainnya secara umum.
Penting kita harus mengetahui bahwa pada substansinya setiap disiplin ilmu memiliki  karakteristik,  metode  dan  corak  masing-masing,  tergantung  pada kebutuhan serta penerapannya. Namun demikian bukan berarti tidak dimungkinkan bagi  akademisi  untuk  melakukan  dialog,  komunikasi,  dan  mempertemukan beberapa  disiplin  ilmu  menjadi  sebuah  kajian  teori  yang  bisa  sama-sama  bekerja dalam  penyelesaian  sebuah  masalah  tertentu.  Sehingga  pada  titik  inilah  kemudian pertemuan antara disiplin ilmu sangat terbuka untuk dilakukan. mendalogkan inilah kemudian  dikenal  sebagai  istilah  interdisipliner  dan  multidisipliner  dalam  dunia
7 Ibid, hlm. 20.
8 Ngainun Naim, “ Pendekatan interdisipliner dalam studi hukum islam perspektif M. Atho Mudzar” , Al- Istinbat: Jurnal Hukum Islam, Vol 6, No 1, (Mei- 2021), hlm. 42.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
akademik.
Secara penerapan (praktik), apabila dilihat dari perspektif sejarah (historis), interdisipliner  dan  multidisipliner  sebenarnya  bukan  sesuatu  yang  baru  dalam Islam,  meskipun  pada  kenyataannya  saat  ini  sukar  sekali  untuk  menemukan  jejak karya  para  intelektual  Muslim  yang  dianggap  sebagai  karya  interdipliner  dan multidisipliner.  Sudah  tidak  asing  lagi  dalam  perkembangan  sejarah  Islam  telah muncul para ilmuwan Muslim yang berkompeten dalam sains, seperti Ibnu Sina di bidang  kedokteran,  Ibn  al-Haytham  seorang  yang  Ahli  Optik,  Jabir  ibn  Hayyan seorang yang Ahli pada bidang Kimia, dan Ibn Rushd seorang ilmuan islam yang Ahli di  bidang  Filsafat  dan  Ahli  Fikih  dan  juga  masi  banyak  lagi  ilmuan-ilmuan  lainnya yang  turut  mengambil  peran  didalam  peradaban  islam, tetapi  karya-karya  mereka belum  menunjukkan  sebagai  sebuah  karya  yang  bersifat  interdisipliner  secara spesifik,  namun  menjadi  bagian-bagian  dari  disiplin  ilmu  tersebut  yang  terus menerus  dikembangkan  oleh  ilmuan  setelahnya.  Apalagi  pada  saat  bersamaan, disiplin ilmu keislaman juga berkembang, seperti fikih, tafsir, hadits berdiri sebagai ilmu  yang  monodisiplin.  Hal  ini dapat  dilihat  pada  karya-karya  kitab  fikih  (hukum Islam)  yang  sebagian  besar  menggunakan  pendekatan  normatif  ketika  berbicara mengenai zakat atau haji. Sebagian besar masih menggunakan pendekatan normatif tanpa menggunakan pendekatan sosiologis (berdasarkan apa yang terjadi di tengah- tengah  masyarakat)  ataupun  ekonomi  dan  lainnya.  Karena  mengikuti  karya-karya ulama-ulama  sebelumnya.  Kondisi  seperti  itu  telah  berlangsung  selama  berabad- abad di dunia Muslim, dan sampai ke Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa kajian keilmuan antara ilmu agama dan ilmu Sains berjalan secara terpisah. Bahkan secara kelembagaan  pengelolaan  dua  cabang  keilmuan  ini  dipisah  dengan  lembaga  yang berbeda,  disesuaikan  dengan  masing-masing  ilmu  dengan  memiliki  tujuan  dan implikasi  berbeda,  yaitu  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  yang  tentunya memberikan  kesan  bahwa  lembaga  tersebut  lebih  cenderung  ke  Ilmu  umum,  yang mana hal ini berkembang di sekolah-sekolah formal dan Kementerian Agama yang tentunya memiliki kecenderungan ilmu agama yang dikembang di dunia Pesantren, Diniyah  dan  lainnya,  padahal  keduanya  sangat  terbuka  untuk  di  integrasi- interkoneksikan.
M.  Atho  Mudzhar  adalah  salah  satu  ilmuwan  yang  memiliki  spirit  besar dalam mengembangkan studi hukum Islam melalui pendekatan sosiologi.  Perhatian terhadap  pendekatan  sosiologi  telah  menjadi  pintu  masuk  bagi  pendekatan interdisipliner.  Meskipun  tidak  secara  eksplisit  menyebut  interdisipliner,  namun M.  Atho  Mudzhar  menjelaskan  bahwa  pola  penelitian  hukum,  misal  hukum  Islam bisa  menggunakan  pendekatan  sosiologi  hukum,  an  kajian  tokoh  hukum,  politik hukum,  psikologi  hukum,  filologi  hukum,  ekonomi  hukum,  tropologi  hukum, arkeologi  hukum,  sejarah  hukum,  sejarah  lembaga-lembaga  hukum,  dan  lain sebagainya. M. Atho Mudzar, secara  implisit pernah menulis  mengenai signifikansi interdisipliner  dalam  konteks  Al-Quran.  menurutnya  studi  Al-Quran,  kita  perlu mempertimbangkan studi interdisipliner untuk bisa lebih mudah dalam memahami ayat-ayat al-Quran dan kandungan di dalamnya. Interdisipliner adalah suatu agenda yang  penting  dalam  relasinya  antara  ilmu  al-Quran  dengan  ilmu-ilmu  lain,  yang

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 1 (2024)  558-569  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.4994
relevan  dengan  perkembangan  zaman.  Pada  titik  ini  maka  studi  interdisipliner sangat  penting  untuk  terus  dilakukan. 9 Dengan  demikian,  Ilmu  hukum  Islam  akan terus  mengalami  perkembangan  yang  lebih  responsif  terhadap  perkembangan zaman, dengan catatan para cendikiawan muslim sebagai pelopor perubahan tidak menutup diri dan terus melakukan integrasi antar disiplin keilmuan.  Integrasi cara berpikir  dan  metode  ilmu-ilmu  sosial  sangat  diperlukan  untuk  memperkuat  posisi ilmu hukum Islam, seperti yang penting adalah evidentalisme, yaitu melibatkan dan mempertimbangkan  fakta-fakta  konkrit  di  lapangan.  Karena  prinsip  ini menyadarkan adanya fakta yang kompleks. 10

## Perkawinan dibawah umur
1. Diskursus usia perkawinan menurut Fiqih, UUP dan KHI.
Sudah menjadi rahasia umum bahwa di Indonesia pernikahan dini masih menjadi  fenomena  yang  terus  menerus  hidup  di  tengah-tengah  masyarakat, khususnya  di  pedesaan.  Bahkan,  seringkali  keberadaannya  tidak diketahui  oleh kebanyakan  orang. 11 Berdasarkan  Undang-Undang  No.  1/1974  tentang Perkawinan, pernikahan dikonsepsikan sebagai sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Secara spesifik,  KHI  menyatakan  bahwa  perkawinan  bertujuan  untuk  mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Namun Tujuan- tujuan  perkawinan  ini  tidak  akan  tercapai ,  mana  kalah  kedua  pasangan  tidak memiliki  kesiapan,  baik  secara  fisik  maupun  secara  psikis  (mental,  ekonome, ilmu,  dan  kedewasaan  yang  cukup).  Salah  satu  indikator  kesiapan  yang  bisa dijadikan  sebagai  rujukan  seseorang  tersebut  boleh  melaksanakan  pernikahan adalah  usianya  sudah  mencapai  19  tahun  ke  atas,  baik  laki-laki  maupun perempuan.
Di Dalam aturan KHI (Kompilasi Hukum Islam), hukum adat, maupun UU No.  1/1974  terdapat  perbedaan  dalam  menentukan  batas  usia  minimal seseorang  sudah  dianggap  cakap  hukum  ( legal  capacity) .  Bahkan  dalam  hukum adat  sendiri,  Imam  Sopomo  menyatakan  bahwa  seseorang  dianggap  dewasa apabila:
a. Sudah bisa dan mampu berkerja secara mandiri
b. Memiliki  sikap  sosial  yang  baik  dalam kemasyarakatan  serta  bertanggung jawab atas segala sesuatu yang diperbuat dan
c. Mampu  dalam    mengurus  harta  serta  membelanjakannya  secara  tepat. Sementara  anak  dibawah  umur  menurut  Soedjono  Dirjosisworo  adalah mereka  yang  belum  menunjukkan  tanda-tanda  fisik  yang  konkret  bahwa  ia
9 M.  Atho  Mudzar,  “ Pendekatan  studi  Islam  dalam  teori  dan  praktek” ,  (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar), tahun 2002, hlm. 17 .
10 Ibid, hlm. 48.
11 Husein  Muhammad,  “ Fiqih  perempuan  refleksi  kaia  atas  wacana  Agama  dan gender”, (Yogyakarta:LkiS), Tahun 2001, hlm. 89.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 1 (2024)  558-569  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.4994
telah dewasa. 12
Masih dalam perdebatan batasan usia, bahkan antar negara islam pun memiliki  perbedaan  dalam  menentukan  batas  minimal  laki-laki  dan perempuan  boleh  menikah.  Dalam  literatur  fiqh  klasik  ( Kutub  at-Turats ), seorang laki-laki sudah dinyatakan baligh dengan ciri keluarnya sperma.  Baik dalam  mimpi  maupun  dalam  kondisi  tidak  tidur.  Adapun  bagi  wanita, baligh  ditandai  dengan  menstruasi  atau  hamil.  Maka,  apabila  tanda-tanda tersebut  tidak  ada,  maka  status  baligh  seseorang  lihat  pada  usianya,  yaitu umur 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan.
Ulama  madzhab  memiliki  perbedaan  pandangan  pendapat  dalam menentukan  usia  minimum  pernikahan.  Imam  Hanafi  berpandangan  bahwa  usia baligh  laki-laki  adalah  19  tahun  dan  bagi  perempuan  17  tahun.  Sedangkan  Imam Syafi’i  dan  Imam  Hanbali  menetapkan  usia  baligh  bagi  laki-laki  dan  perempuan adalah 15 tahun. Adapun Imam Malik bin Anas menentukan usia 18 tahun sebagai usia  dewasa  bagi  laki-laki  dan  perempuan.  Dari  beberapa  pendapat  tersebut, pendapat  Imam  Hanafi  masuk  tinggi  dalam  memberikan  batas  usia  minimal pernikahan, sekaligus dijadikan rujukan dalam perundang-undangan di Indonesia. 13 Kalau  kita  melihat  secara  devakto  dari  perdebatan  tentang  batasan  usia minimal pernikahan seseorang diatas oleh para ulama mazhab tersebut untuk saat ini  sudah  tidak  lagi  relevan.  Alasannya  sederhana,  Karena  ulama  klasik  lebih menggunakan ciri-ciri kematangan fisik (biologis) untuk mengukur usia  baligh  dan mengabaikan kematangan keilmuan, agama, sosial, psikologisdan ekonome, bahkan kematangan  intelektual  dan  kesehatan  pelaku  pernikahan.  Hal  ini  perlu  diadakan pengkajian  yang  lebih  mendalam  dan  terukur  terhadap  materi  hukumnya  sebagai upaya  mengantisipasi  perkembangan  era  modern  terutama  pembaruan  hukum Islam.
Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 6 ayat  (2),  (3),  (4),  (5),  dan  (6),  batas  usia  seorang  boleh  menikah  ialah  sebagai berikut :
a. Ayat  (2)  Untuk  melaksanakan  perkawinan  seorang  yang  belum  mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
b. Ayat (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggalkan dunia atau  dalam  keadaan  tidak  mampu  menyatakan  kehendaknya,  maka  izin dimaksud  ayat  (2)  pasal  ini  cukup  diperoleh  dari  orang  tua  yang  masih  hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
c. Ayat  (4)  Dalam  hal  kedua  orang tua  telah  meninggal  dunia atau  dalam keadaan tidak  mampu  menyatakan  kehendaknya,  maka  izin  diperoleh  dari  wali,  orang yang  memelihara  atau  keluarga  yang  mempunyai hubungan  darah  dalam  garis keturunan  lurus  ke  atas  selama  mereka  masih  hidup  dan dalam  keadaan  dapat
12 Alfan  Fathoni,  “ Perkawinan  anak  dibawah  umur  dalam  perpsepktif  Hukum  Islam  dan Sosiologi Hukum”, Al-Turas: Jurnal Studi Keislaman, Vol 4, No 1, (Januari-Juni 2017), hlm. 70.
13 Nur  Fadhilah  dan  Khairiyati  Rahmah ,  “Rekonstruksi  Batas  Usia  Pernikahan  Anak Dalam  Hukum  Nasional  Indonesia” ,  Jurnal  Syariah  dan  Hukum  de  Jure,  Volume  4,  No  1,(Juni 2012), hlm. 53

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 1 (2024)  558-569  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.4994
menyatakan kehendaknya.
d. Ayat (5) dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebutkan dalam  ayat  (2),  (3),  dan  (4)  pasal  ini,  atau  salah  seorang  atau  lebih  di  antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat  tinggal  orang  yang  akan  melaksanakan  perkawinan  atas  permintaan orang  tersebut  dapat  memberikan  izin  setelah  lebih  dahulu  mendengar  orang- orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
e. Ayat  (6)  Ketentuan  tersebut  ayat  (1)  sampai  dengan  ayat  (5)  pasal  ini  berlaku sepanjang  hukum  masing-masing  agamanya  dan  kepercayaannya  itu  dan  yang bersangkutan tidak menentukan lain. 14
Kalau  melihat  substansi  atau  inti  tujuan  dari  upaya  pembatasan  usia perkawinan  ini  sebenarnya  bertujuan  untuk  kemaslahatan  keluarga  dan  rumah tangga  bagi  pelaksana.  Sebab  batas  usia  menikah  itu  ditentukan,  sudah dipertimbangkan  dari  banyak  aspek  termasuk  didalamnya  adalah  masalah kesehatan dan realitas kesejahteraan masa depannya.
2. Pernikahan dibawah umur,Sosiologi Hukum, dan efektivitas hukum Efektifitas  hukum  adalah  bagaimana  suatu  peraturan  perundang- undangan, norma atau suatu nilai agar tercapai tujuannya. Tentu melalui praktik masyarakat  dalam  mengikuti  arahan  yang  telah  ditetapkan  oleh  pemerintah. Secara  sosiologis,  peraturan  yang  memuat  rumusan  perkawinan,  baik  UU Perkawinan maupun KHI yang menunjukkan belum sepenuhnya laksanakan dan berlaku  secara  efektif  di  masyarakat.  Menurut  Soerjono  Soekanto,  sosiologi hukum dapat digunakan sebagai sarana memahami hukum dalam konteks sosial. Maksudnya, obyek kajian dari pada sosiologi hukum konteksnya adalah keadaan dan peristiwa yang terjadi di masyarakat umum. Selain itu, sosiologi hukum pula bisa diaktualisasikan untuk menganalisis dan mengevaluasi efektivitas hukum di dalam  masyarakat,  baik  berkerja  sebagai  pengendali  sosial,  sarana  mengubah masyarakat,  atau  sarana  mengatur  interaksi  sosial  untuk  mencapai  keadaan- keadaan tertentu. 15
Kajian  efektivitas  hukum  tidak  akan  terlepas  dari  aspek   perilaku masyarakat  dalam  berhukum.  Karena  obyek  yang  melahirkan  sebuah  perilaku dan timbulnya sebuah hukum adalah  permasyarakat itu sendiri. Betul apa yang dikatakan  oleh  Soleman  B.  Taneko,  bahwa  kajian  ini  merupakan  perbandingan antara  realitas  hukum  dengan  idealitas  hukum.  Dengan  kajian  ini  ahli  sosiologi hukum  berupaya  mengkomparasekan  hukum  yang  tercermin  dalam  tindakan ( law in action) dan hukum yang  berupa teori ( law in the book ). Misalnya,  batas usia perkawinan dibandingkan praktik perkawinan yang berlaku di masyarakat. Soerjono  Soekanto  mengatakan  bahwa  berhasil  atau  tidaknya  sebuah  kaidah hukum dalam mencapai tujuannya, bisa diukur dengan perilaku masyarakat atau
14 Taufiqurohman ,  “  Batasan  usia  perkawinan;  sebuah  tinjauan  Sosiologi  Hukum  dan antropologi Hukum”, USRATUNA: Vol 4, No 2, (Juni 2021), hlm. 10.
15 s oejono  Soekanto,  “Pokok-Pokok  Sosiologi  Hukum”,  (Jakarta:  CV.Rajawali-1988), hlm. 22.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 1 (2024)  558-569  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.4994
dengan  kata  lain,  keberlakuan  hukum  adalah  mewujudnya  hukum  sebagai sebuah perilaku. 16
Berkenaan  dengan  perilaku  masyarakat  yang  berdampak  hukum,  memiliki keterkaitan  erat  dengan  Satjipto  Rahardjo  yang  menyatakan  bahwa  dasar  dari hukum  suatu  bangsa  bukan  berada  dalam  sistem  hukumnya,  melainkan  dalam perilaku  bangsa  itu  sendiri,  yaitu  pola  hidup  manusia  (rakyat  Indonesia)  dengan berperilaku  yang  baik.  Hukum  tidak  semerta-merta  muncul  dari  undang-  undang, melainkan  juga  muncul  dari  perilaku  orang.  Artinya  adanya  hukum  perundang- undangan  karena  munculnya  perilaku  masyarakatnya.  Dimana  perilaku  tersebut dibutuhkan  batasan-batasan  dan  aturan-aturan  yang  mengikat,  serta  berupaya berpihak kepada masyarakat dengan dalih kemasalahan bersama. Perilaku ini tidak dapat  dibendung  oleh  undang-undang.  Setiap  ada  perilaku  baru  yang  muncul ditengah-tengah  masyarakat,  berarti  muncul  dampak  hukum  baru  yang  bisa melahirkan  sebuah  undang-undang,  bila  mana  ditindaklanjuti  oleh  pihak  yang berwenang. Dinamika perilaku akan selalu mencari jalannya sendiri untuk muncul ke permukaan. Satjipto mengatakan bahwa hukum menjadi hidup melalui perantara manusia. Karena hukum dan manusia merupakan komponen yang tidak dipisahkan. Karena  ketika  manusia  tiada, maka  hukum  tidak  akan  ada.  Begitu  juga sebaliknya, ketika  manusia  ada  maka,  setiap  perilakunya  akan  berdampak  hukum,  dan perilakunya itulah kemudian yang menjadikan hukum itu ada dan akan terus hidup dan  berkembang  di  masyarakat.  Sebab  perilaku  atau  tindakan  manusia  dapat merubah teks yang diam dan kaku, sebagaimana dunia yang telah mengalami proses modernitas dari zaman agraris, maka secara otomatis hukum yang timbul akan pula menyesuaikan  dengan  perkembangan  zaman. 17 Masih  dalam  pembahasan  yang sama,  menurut  Lawrence  M.  Friendman,  perilaku  hukum  ( legal  behavior )  adalah setiap  perilaku  yang  dipengaruhi  oleh  aturan,  perintah,  keputusan,  atau  undang- undang yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Jika  seseorang berkendara dan  melihat  rambu  batas  kecepatan  atau  melihat  polisi  dan  memperlambat  laju kendaraannya,  hal  itu  merupakan  perilaku  hukum. Termasuk  di  dalamnya  juga seseorang yang memacu kendaraannya lebih cepat untuk menghindari polisi. Berangkat  dari  penjelasan  tersebut  diatas  hal  tersebut  memberikan penjelasan, bahwa ada masyarakat yang patuh pada undang-undang, dan ada yang tidak  mematuhinya  yang  disebabkan  banyak  faktor,  seperti  pengetahuan, lingkungan,  pemahaman,  keadaan,  dan  lain  sebagainya.  Menurut  Achmad  Ali, perilaku hukum yang dimaksud oleh Friedman  tidak hanya perilaku patuh hukum, tetapi  semua  perilaku  yang  memiliki  reaksi  terhadap  keadaan  yang  terjadi  dalam sistem hukum. Karena melaksanakan hukum atau tidak
melaksanakan/menggunakan  hukum,  yang  ada  juga  termasuk  dalam  perilaku hukum yang memiliki dampak dan ketetapan hukum tersendiri.
Dalam  konteks  hukum  perkawinan,  seseorang  taat  akan  undang-undang,
16 Soleman  B.  Taneko, “Pokok-Pokok  Sosiologi  Hukum”, (Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada, 1993), hlm. 48-49.
17 Ibid, hlm. 48-49.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
seperti  batas  usia  perkawinan,  karena  berdasarkan  pada  dampak  negatif,  yang apabila  iya  melanggarnya,  seperti  kesehatan  dan  kesempatan  menikmati pendidikan, sensitif terhadap sanksi, dan dampak lainnya. Menurut Friedman sanksi merupakan  salah  satu  alasan  yang  dapat  mewujudkan  tujuan  perilaku  hukum. Dengan kata lain, seseorang menaati hukum karena menghindari hukuman. Dalam hukum,  biasanya  telah  ditentukan  jenis  perilaku  menyimpang  beserta  sanksinya. Meskipun  berbeda  dengan  kenyataan  UU  Perkawinan  yang  tidak  menyediakan sanksi  bagi  pelaku  atau  subjek  yang  terlibat  dalam  perkawinan  dibawah  umur, apabila  tidak  mematuhinya.  Justru  menyediakan  sarana  terjadinya  praktik perkawinan  ini  dengan  adanya    pemberian  dispensasi  nikah  melalui  putusan Pengadilan Agama setempat.

## KESIMPULAN
Berangkat dari hasil pengkajian tersebut maka, hal tersebut menghantarkan kita pada tiga empat kesimpulan:
Pertama, interdisipliner merupakan kerjasama antar satu ilmu dengan ilmu lain  di  dalam  menelaah  suatu  persoalan  sehingga  menjadi  satu kesatuan  dengan metode  tertentu  sesuai  dengan  kebutuhan.  Boleh  juga  dikatakan  integrasi (mengawinkan)  antara  satu  ilmu  dengan  ilmu  lain,  sehingga  membentuk  satu disiplin  ilmu  baru,  tentu  dengan  metode  baru  pula.  Misalnya  menyatukan  atau memadukan  antara  sosial  dan politik  menjadi  sosial-politik  perpaduan  politik  dan agama  menjadi  politik-agama,  perpaduan  antara  psikologi  dan  sosial  menjadi psikologi  sosial  dan  begitu  seterusnya.  Dan  perlunya  pembiasaan  dalam menggunakan  pendekatan  interdisipliner  didalam  menelaah,  memahami  serta mengaplikasikan  semua  permasalahan  hukum  khususnya  yang  berhubungan dengan hukum keluarga.
Kedua, pendekatan  interdisipliner  membuka  ruang  yang  luas  untuk menjawab  pelbagai  permasalahan  yang  semakin  kompleks.  Di  samping  itu, pendekatan  interdisipliner  yang  dioperasikan  juga  memberikan  perspektif  baru didalam  menjawab  persoalan  yang  ada  sehingga  pendekatan  interdisipliner diharapkan  menjadi  distingsi  (pembeda)  khususnya  di  program  studi  Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan program studi yang sama di perguruan tinggi lainnya dan,
Ketiga, Dalam perspektif sosiologi hukum, pernikahan usia dini merupakan problem sosial khususnya di pedesaan di seluruh nusantara,  yang sampai detik ini belum  ada  cara  jitu  khusus  yang  dapat  menyelesaikan.  Walaupun  aturan  hukum baik  islam  maupun  peraturan  pemerintah  dengan  bentuk  perundang-undangan telah  mengatur  batas  minimum  bolehnya  pernikahan  dilaksanakan.  Namun, kecenderungan  masyarakat  desa  sangatlah  berbeda  dengan  masyarakat diperkotaan.  Sehingga  praktik-praktik  pernikahan  di  bawah  umur  masih  sering terjadi  dan  bahkan  menjadi  tradisi  yang  solid  dan  sulit  untuk  dihindari.  Secara sosiologis,  praktik  nikah  dini  masih  terjadi  karena  masyarakat  meyakini  bahwa seorang  anak  yang  memasuki  usia  baligh  harus  segera  dinikahkan,  karena dikhawatirkan  akan  menimbulkan  bahaya  yang  lebih  besar,  seperti  melakukan

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 1 (2024)  558-569  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.4994
perbuatan-perbuatan  yang  dilarang  oleh  agama  dan  kecenderungan  mendapatkan sanksi sosial dan masyarakat apabila umur sudah terlampau tua, namun belum pula menikah.

## DAFTAR PUSTAKA
Alfan  Fathoni,  “ Perkawinan  anak  dibawah  umur  dalam  perspektif  hukum  Islam dan Sosiologi Hukum”, Al-Turas : vol 4. No 1. (Januari-Juni 2017). hlm. 70-82 Alfan Fathoni, “Perkawinan anak dibawah umur dalam perpsepktif Hukum Islam dan Sosiologi Hukum”, Al-Turas: Jurnal Studi Keislaman, Vol 4. No 1. (Januari-Juni 2017). hlm. 70.
Fathul  Mujib ,”Pernikahan  wanita  hamil  karena  zina  (Married  by  accident)  dalam perspektif  sosio kultural masyarakat  metro  utaara”,  ( Studi  tentang  dampak dan  upaya  penganggulanganya ), AL-QADHI:  Jurnal  Hukum  Keluarga  Islam. Vol 2. No 1. (Juli- 2019). hlm. 2-11.
Husein Muhammad, “ Fiqih perempuan refleksi kaia atas wacana Agama dan gender”, ( Yogyakaryta: LKiS), tahun 2001, hlm. 89.
Khoiruddin  Nasution , “ Berpikir  rasional-ilmiah  dan  pendekatan  interdisipliner  dan multidisipliner dalam studi hukum Keluarga Islam” , Jurnal Al-Ahwal . Vol. 10. No 1. (Juni 2017 M/ 1438 H). hlm. 19.
M.  Atho  Mudzar,  “ Pendekatan  studi  Islam dalam teori  dan  praktek” ,  (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), tahun 2002. hlm. 17. Nur  Fadhilah  dan  Khairiyati  Rahmah ,  “ Rekonstruksi Batas  Usia  Pernikahan  Anak Dalam  Hukum  Nasional  Indonesia” ,  Jurnal  Syariah  dan  Hukum  de  Jure, Volume 4. No 1. (Juni 2012). hlm. 53.
Ngainun  Naim,  “Pendekatan interdisipliner  dalam  studi  hukum  islam  perspektif  M. Atho Mudzar” , Al- Istinbat: Jurnal Hukum Islam. Vol 6. No 1. (Mei- 2021). hlm. 42.
Nur  Lailatul  Musyafa’ah,  “ Studi  Hukum  perkawinan  Islam  di  Indonesi  perpspektif Gender”, AL-HUKAMA:  The  Indonesi  Journal  of  Islamic  Family  Law.  Vol  04. No 02. ( Desember 2014). hlm. 1-23
Soejono  Soekanto, “ Pokok -Pokok  Sosiologi  Hukum”, (Jakarta:  CV.  Rajawali-1988), hlm. 22.
Soleman  B.  Taneko, “Pokok-Pokok  Sosiologi  Hukum”, (Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada, 1993). hlm. 48-49.
Taufiqurohman ,  “  Batasan  usia  perkawinan;  sebuah  tinjauan  Sosiologi  Hukum  dan antropologi Hukum”, USRATUNA: Vol 4. No 2. (Juni 2021). hlm.