## Optimalisasi Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang Dalam Proses Rekomendasi Pembangunan Heliport
Togi Adnan Maruli Sinaga 1 , Rudy 2 ,  Elfi Amir 3, , Endang Sugih Arti 4 , Rini Sadiatmi 5
Program Studi Diploma III Penerangan Aeronautika
Politeknik Penerbangan Indonesia Curug
e-mail: prodi.pa@ppicurug.ac.id

## Abstrak
Fenomena berkembanganya pembangunan heliport di Tangerang Raya merupakan peluang bagi pemerintah daerah, dan menjadi bagian dari salah satu fungsi Dinas Perhubungan yang perlu dioptimalisasikan, melalui kegiatan  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  kali  ini  Program  Studi  Diploma  III  Penerangan  Aeronatika Politeknik Penerbangan Indonesia curug melakukan sharing session terkait pentingnya memahami teknis dan administratif terkait rekomendasi pembangunan heliport. Tujuan kegiatan ini adalah sharing session dengan para  pejabat  dan  personel  Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Tangerang  terkait  proses  pembangunan  heliport anatara  kewenangan  pemerintah  daerah  dan  pihak  regulator  yang  bertanggungjawab  pada  aspek  teknis keselamatan  penerbangan.  Metode  kegiatan  adalah  sosialisasi  dan  sharing  kebijakan  bersama  tentang pembangunan  heliport.  Direktur  Jenderal  Perhubungan  Udara  merupakan  mitra  teknis  berkaitan  dengan aspek  keselamatan  penerbangan  yang  perlu  dikolaborasikan  dengan  kewenangan  pemerintah  daerah berkaitan  dengan  wilayah  dan  Izin  Mendirikan  Bangunan  (IMB).  Kejelasan  tentang  proses  rekomendasi pembangunan heliport di suatu daerah akan mendorong investor atau pemrakarsa pembangunan yang tentu saja  diharapkan  akan  meberikan  dampak  langsung  atau  tidak  langsung  terhadap  pembagunan  dan kesejahteraan masyarakat setempat.

## Kata Kunci : Pemerintah Daerah, Rekomendasi Pembangunan Heliport

## Abstract
The phenomenon of the development of heliport construction in Greater Tangerang is an opportunity for the local  government  and  is  part of one  of  the functions of the  Department  of  Transportation that  needs  to  be optimized,  through  Community  Service  activities  this  time  the  Diploma  III  Study  Program  of  Aeronautical Information at the Indonesian Aviation Polytechnic Curug held a sharing session regarding the importance of  understanding  technical  matters.  and  administrative  related  to  heliport  construction  recommendations. The  purpose  of  this  activity  is  a  sharing  session  with  officials  and  personnel  of  the  Tangerang  Regency Transportation Service regarding the heliport development process between the local government authorities and  the  regulators  who  are  responsible  for  the  technical  aspects  of  flight  safety.  The  method  of  activity is socialization  and  sharing  of  joint  policies  regarding  heliport  development.  The  Director-General  of  Civil Aviation  is a technical  partner  related  to  aviation  safety  aspects that  need  to  have  collaborated  with  local government  authorities  related  to  areas  and  Building  Construction  Permits  (IMB).  Clarity  about  the recommendation  process  for  heliport  development  in  an  area  will  encourage  investors  or  development initiators which of course are expected to have a direct or indirect impact on the development and welfare of the local community.

## Keywords: Local Government, Heliport Development Recommendations

## Pendahuluan
Fenomena pertumbuhan heliport di Tangerang Raya menunjukan  semakin banyak pendirian fasilitas  tersebut.  Hal  ini  mengindikasikan  kebutuhan  akan heliport semakin  dibutuhkan
masyarakat.  Bisnis  Taksi  helikopter  dan  berbagai  bisnis  sejenis  semakin  ramai,  termasuk  uji  coba drone berpenumpang  juga  makin  menguatkan  bahwa  penerbangan  jarak  pendek  seperti  itu  akan menjadi trend tidak  lama  lagi  dimasa  depan.  Perkembangan  ini    merupakan  peluang  sekaligus tantangan  bagi  pemerintah  daerah.  Peluang  artinya  pemerintah  daerah  akan  semakin  banyak melayani permohonan izin mendirikan bangunan khususnya heliport atau istilah yang lebih popular helipad .  Tantangan  artinya  pemerintah  daerah  diharapkan  oleh  masyarakat  untuk  mendapat pelayanan yang profesioanl dan lugas serta efisien berkaitan dengan inisiasi pembangunan heliport atau helipad tersebut.  Zulaichah  (2014);  Suryawan  &  Fatchoelqorib  (2018)  proses  perizinan pengembangan  industri  penerbangan  melibatkan  stakeholder  dan  masyarakat  sehingga  dibutuhkan sosialisasi dan sinkronisasi kebijakan.
Lebih  jauh  Menteri  PUPR  sejak  sekitar  tahun  2015  telah  mencanangkan  akan  membuat regulasi yang mewajibkan gedung-gedung dengan tinggi tertentu untuk dilengkapi dengan elevated heliport selain tangga darurat untuk kepentingan kondisi emergency. Peraturan Pemerintah Nomor 16  Tahun  2021  tentang  Peraturan  Pelaksanaan  UU  No.28  Tahun  2002  tentang  Bangunan  Gedung anatara  lain  mengatur  tentang  aspek  kemudahan  aksesibilitas  dan  akses  evakuasi    Dalam  PP tersebut tidak ada ketentuan yang secara tegas mewajibkan adanya heliport/helipad mungkin nanti ditataran peraturan menteri hal terkait dengan kewajiban melengkapi helipad untuk gedung-gedung tertentu.  Hal  ini  merupakan  peluang  selanjutnya  bagi  pemerintah  daerah  jika  regulasi  dimaksud telah diterapkan.
Memperhatikan  Peraturan  Bupati  Kabupaten  Tangerang  dan  Peraturan  Walikota  Tangerang Selatan,  salah  satu  fungsi  Dinas  Perhubungan  setempat  adalah  berkaitan  dengan  pelaksanaan pemberian rekomendasi  ijin, mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helicopter . Bersama  dengan  Direktorat  Jenderal  Perhubungan  Udara  langkah-langkah  pembangunan  dan pengoperasian heliport dilaksanakan  setelah  mendapat  izin  mendirikan  bangunan  dari  Pemerintah Daerah  Kabupaten/Kota.  Izin  mendirikan  bangunan heliport diberikan  setelah  mendapat rekomendasi dari Direktorat Bandar Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
Pada tahun 2012 sejak dibentuknya Otoritas Bandar Udara yang menjadi kepanjangan tangan Direktur Jenderal Perhubungan Udara di daerah, prosedur permohonan rekomendasi pembangunan heliport  didelegasikan  kepada  Kepala  Otoritas  Bandar  Udara,  sehingga  alur  prosedur  tersebut sebagaimana gambar berikut ini : (SE.35/XII/2011)

## Gambar 1. Alur Prosedur Permohonan Rekomendasi
Kolaborasi antara institusi penerbangan dengan pemerintah daerah dibutuhkan sebagai bagian dari pengembangan industri penerbangan nasional yang mengutamakan standar keamanan (Susanto &  Sutrisno, 2018).  Pemerintah daerah dapat mengambil  peran dalam memberikan edukasi  kepada masyarakat  tentang  penyelenggaraan  bandar  udara.  Seperti  hasil  kegiatan  Purba  (2017)  untuk mewujudkan  industri  penerbangan  dengan  membangun  kesadaran  hukum  bagi stakeholders . Pelibatan  pemerintah  daerah  sejak  dini  dalam  pengembangan  industri  penerbangan  dapat mengoptimalkan pembangunan berbagai sarana penerbangan di suatu daerah.
Tujuan  pengabdian  kepada  masyarakat  ini  adalah sharing  session dengan  para  pejabat  dan personel   Dinas  Perhubungan Kabupaten   Tangerang terkait proses pembangunan heliport anatara kewenangan  pemerintah  daerah  dan  pihak  r egulator yang  bertanggungjawab  pada  aspek  teknis keselamatan penerbangan.

## Metode
Metode  yang  digunakan  pada  kegiatan  pengabdian  masyarakat  ini  adalah  dengan  presentasi yang disampaikan oleh 4 (empat) tim pihak Politeknik Penerbngan Indonesia dari Prodi Penerbang, Prodi  Operasi  Bandar  Udara,  Prodi  Penerangan  Aeronautika  dan  Prodi  Teknik  Navigasi  Udara. Selanjutnya  dari  masing-masing  presentasi  diadakan  forum  tanya  jawab  terkait  substansi  yang dipresentasikan.  Karena  audience  kegiatan  ini  adalah  para  pejabat  Dinas  Perhubungan  Kabupaten
PEMOHON Pemberitahuan kpd pemohon guna perbaikan Pemberitahuan kpd
pemohon guna perbaikan
Verfikasi Perpersyaratan Administrasi Pemeriksaan Standar Teknis Penerbitan Rekomendasi DIRJEN PERHUD MELALUI Kaotband DIRJEN PERHUBUNGAN UDARA
CQ, KEPALA OTBAND Persaratan Administrasi 1. Rancang bangun heliport termasuk peta situasi. 2. Gambar denah serta potongannya. 3. Datajenis helicopter yang akan dilayani. 4. Rencana penggunaan helicopter.
5. Struktur organisasi dan personel penyelenggara heliport.
6. Elevated heliport dilengkapi data teknis Lengkap Lengkap Tidak Lengkap Tidak Lengkap
Tangerang,  maka  tanya-jawab  yang  dilaskukan  lebih  bersifat  sharing  session  atau  juga  bersifat konsultasi dari masing-masing pihak.
Beberapa  masukan  dari  pihak audience antara  lain  agar  kegiatan  pengabdian  kepada masyarakat  ini  dibuat  berseri  menyangkut  masalah-masalah  penerbangan  terkini  yang  ada hubungannya  dengan  keberadaan  pemerrintah  daerah.  Hal  tersebut  karean  sejak  adanya  kebijakan untuk  dikembalikannya  ke  pusat  beberapa  kewenangan  pemerintah  daerah  terutama  berkaitan dangan masalah teknis transportasi laut dan transportasi udara, mereka hanya mendapat sosialisasi dan  pengetahun  terkait  masalah  trasnportsi  darat,  sementara  masih  ditemukan  tugas  fungsi  yang sedikit banyaknya berkaitan dengan trasnportasi  udara, khususnya berkaitan dengan pembangunan heliport di daerah setempat.
Kami  dari  Prodi  Penerangan  Aeronautika  mengusulkan  kepada  pihak  Pusat  Penelitain  dan Pengabdian  Kepada  Masyarakat  (PPM)  PPI-Curug  agar  membuat  semacam road-map yang memungkinkan  dilaksanakan  kegiatan  pengabdian  yang  berkesinnambungan  dan  mempunyai manfaat kongkrit kepada subyek dan obyek kegiatan pengadian masyarakat dimaksud.

## Hasil dan Pembahasan
Kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  ini  dihadiri  oleh  Kepala  Dinas  Perhubungan Kabupaten Tangerang dan 40 personil Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang serta perwakilan konsultan  konstruksi  setempat,  Kegiatan  membahas  4  hal  sebagai  berikut  :  Prodi  Penerbangan menyampaikan  Sosialisasi  tentang  Training  Area  PPI-Curug,  Prodi  Operasi  Bandar  Udara menyampaikan Sosialisasi kegiatan yang dapat membahayakan operasi penerbangan pada KKOP di wilayah  Kabupaten  Tangerang,  Prodi  Teknik  Navigasi  Udara  menyampaikan Sitting  Cretaria peralatan  telekomunikasi  navigasi  dan  pengamatan  penerbangan,  dan  Prodi  Penerangan Aeronautika  menyampaikan.    Sosialisasi  terkait  rekomendasi  pembangunan heliport di  Tangerang Raya  kepada  personil  Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Tangerang.  Sosialisasi  yang  dilakukan bersama  pihak  pengembang  dengan  pemerintah  daerah  dilakukan  untuk  membangun  kesamaan persepsi tentang pembangunan yang ada di setiap daerah (Herdiana, 2018).
Pembahasan  dari  Prodi  Penerangan  Aeronautika  dengan  judul  Optimalisasi  Fungsi  Dinas Perhubungan  Kabupaten  Tangerang  diawali  dengan  membahas  Peraturan  Bupati  Kabupaten Tangerang Nomor 93 Tahun 2016   khususnya tentang salah satu fungsi Dinas Perhubungan pasal 23  ayat  4  poin  d  pada  Seksi  Teknik  Prasarana    berkaitan  dengan helipad juga  dibahas  tentang Peraturan  Walikota  Tangerang  Selatan  Nomor  58  Tahun  2016  tugas  pokok  dan  fungsi  Dinas Perhubungan  Kota  Tangerang  Selatan  yaitu “Membantu  Walikota  dalam  merencanakan, melaksanakan,  mengawasi  dan  mengendalikan  kegiatan  dibidang  perhubungan  sesuai  dengan kebijakan  pemerintah  daerah” ,  Salah  satu  fungsi  menurut  peraturan  walikota  tersebut  adalah “ Pelaksanaan pemberian rekomendasi ijin, saran  teknis  mendirikan bangunan tempat  pendaratan dan lepas landas helikopter”
Dari  dua  peraturan  bupati  dan  peraturan  walikota  tersebut  dibahas  bagaimana  peluang rekomendasi  pembangunan    heliport  dari  sisi  pemerintah  daerah  yang  meliputi  hal-hal  terkait dengan  kewenangan  PEMDA,  masalah  teknis  terkait  dengan  pembangunan surface maupun elevated heliport juga disampaikan, peluang pendapatan PEMDA melalui pendapatan retribusi dan pendapatan lain yang sah.
Dari  segi  regulasi  teknis  dibahas  berbagai  regulasi  tingkat  menteri  perhubungan  dan Direktur Jenderal Perhubungan Udara yaitu KP.215 Tahun 2019 tentang MOS CASR 139 Volume II Tempat  Pendaratan  dan  Lepas  Landas  Helikopter  dan  rujukan  regulasi    terbaru  Peraturan  Menteri Perhubungan  No.32  Tahun  2021  tentang  Standar  Pembangunan  Bandar  Udara  serta  Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter.Aspek internasional terkait dengan heliport diperkenalkan
tentang salah satu dokumen International Civil Aviation Organization (ICAO) yaitu ICAO Anneex 14 Aerodrome,Volume II Heliport ,  edisi kelima tahun 2020.
Salah  satu  regulasi  yang  dibahas  terkait  dengan  penerbangan  khususnya  helikopter  dan heliport  adahan  Peraturan  Pemerintah  sebagai  salah  satu  tindaklanjut  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2020  tentang    Cipta  Kerja  yaitu  PP  Nomor  32  Tahun  2021  Bidang  Penerbangan.  Dalam Peraturan  Pemerintah  tersebut  banyak  dibahas  peran  pemerintah  daerah  terkait  dengan penerbangan.
Dalam  PP  Nomor  32  Tahun  2021,  tanggal  2  Februari  2021  tersebut  disebutkan  bahwa ” Pengoperasian  temapt  pendaratan  dan  lepas  landas  helikopter  dilaksanakan  sesuai  standar Menteri  Perhubungan  dan  wajib  memenuhi  ketentuan  keselamatan  dan  keamanan  penerbangan. Disebutkan  bahwa  pemrakarsa  pembangunan heliport meliputi  Pemerintah  Pusat,  Pemerintah Daerah,  Badan  Usaha  Milik  Negara,  Badan  Usaha  Milik  Daerah  atau  Badan  Hukum  Indoesia. Disebutkan pula bahwa ”Standar pembangunan sebagaimana dimaskud bertuan untuk memastikan perencanaan sesuai dengan pelaksanaan pembangunan heliport dalam menjamin keselamatan,keamanan dan kenayamanan penerbangan serta pelestarian lingkungan hidup.
Pada  kegiatan  ini  disampaikan  pula  mekanisme  pengajuan  usul  perizinan  terkait pembangunan  dan  pengoperasian heliport dan  contoh  dari  salah  satu  kabupaten/kota  di  Indonesia yang  telah  memiliki  standar  pelayanan  ijin  mendirikan heliport sesuai  dengan  kewenangan  yang dimiliki pemerintah daerah.

## Kesimpulan
Kegiatan  pengabdian  kepada  masyakat  ini  telah  berjalan  secara  interaktif  dan  dinamis selama  kurang  lebih  6  jam  dan  menurut  peserta  yang  hadir  cukup  bermanfaat  dari  aspek pengetahuan  penerbangan  yang  berhubungan  dengan  tugas  pokok  dan  fungsi  instansi  Dinas Perhubungan  Kabupaten  Tangerang,  dengan  harapan  agar  kegiatan  seperti  ini  dapat  dilakukan secara  berkesinambungan  dan  guna  dapat  menambah  wawasan  matra  udara  bagi  pejabat  dan personel instansi tersebut.

## Penghargaan/Ucapan terima kasih
Terima  kasih  dan  penghargaan  kami  sampaikan  kepada  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Tangerang  melalui  Kepala  Dinas  Perhubungan  yang  telah  memungkinkan  terlaksananya  kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat PPI-Curug Tahun 2021 dengan baik.
Terima  kasih  kepada  Direktur  PPI-Curug  melalui  Kepala  Pusat  Penelitian  dan  Pengabdian Kepada  Masyarakat  (PPM)  yang  telah  memberi  kesempatan  untuk  melaksanakan  kegiatan  Tri Dharma ini kepada kami Tim Prodi Penerangan Aeronautika PPI-Curug.

## Daftar Pustaka
Herdiana,  S.  (2018).  Sosialisasi  Kebijakan  Publik:  Pengertian  dan  Konsep  Dasar. Jurnal  Ilmiah Wawasan Insan Akademik , 1 (3), 13-28.
ICAO  (2020)  Annex  14 Aerodrome-Volume  II  Heliport ,  5 th edition,999  Robert-Bourassa Boulevard,Montreal,Quebec,Canada H3C 5H7.
Peraturan  Pemerintah  Repulik  Indonesia  (2021)  Nomor  32  Tahun  2021  Tentang  Tindaklanjut Undang-Undang Cipta Kerja Bidang Penerbangan.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  (2021)  Nomor  16  Tahun  2021  tentang  Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor.28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
Peraturan  Menteri  Perhubungan  (2021)  Nomor  32  Tahun  2021  Tentang  Standar  Pembangunan Bndar Udara serta Tempat Pendaratan dan Lepaslandas Helikopter.
Peraturan  Direktur  Jenderal  Perhubungan  Udara  (2019)    Nomor  KP.215  Tahun  2019  Tentang Manual of Standard (MOS) 139 Volume II Tempat Pendaratan dan Lepaslandas Helikopter.
Peraturan Walikota Tangerang Selatan (2016) Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,Susunan Organisasi,Tugas,Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan.
Peraturan  Bupati  Tangerang  (2016)  Nomor  93  Tahun  2016  Tentang  Kedudukan,Susunan Organisasi,Tugas,Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan.
Purba, H. (2017). Mewujudkan Keselamatan Penerbangan dengan Membangun Kesadaran Hukum bagi Stakeholders melalui Penerapan Safety Culture. Jurnal Hukum Samudra Keadilan , 12 (1), 95-110.
Surat  Edaran  Direktur  Jenderal  Perhubungan  Udara  (2011)  Nomor  35/XII/2011  Tentang  Edaran Keselamatan  Penerbangan  Sipil  Bgian  139-06,Pendelegasian  Kewenangan  Penerbitan Rekomendasi  Teknis  Pembangunan Heliport ( Elevated  Heliport/Surface  Level  Heliport) Kepada Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara.
Surat  Keputusan  Direktur  Jenderal  Perhubungan  Udara  (2010)  Nomor  SKEP/41/VI.2010  Tentang Petunjuk  dan  Tata  Cara  PKPS  Bagian  139-06,Prosedur  Pembangunan  dan  Pengoperasian Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter.
Surat  Keputusan  Direktur  SKK-MIGAS  (2015)  SK  Nomor  0141-SKKO.0000/2015/S0  Tentang Pedoman Tata Kerja Prosedur dan Sertifikasi Kegiatan Kebandaran dan Kemaritiman Revisi- 01.
Suryawan,  R.,  &  M.  Fatchoelqorib.  (2018).  Penerbangan  Perintis  dalam  Mengembangkan Perekonomian di Pulau Karimunjawa. Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik, 5 (2), 161- 168.
Susanto, A., & Sutrisno, A. (2018). Analisa Standar Keamanan terhadap Keselamatan Penerbangan di  Bandar  Udara  Komodo  Labuan  Bajo. Airman:  Jurnal  Teknik  Dan  Keselamatan Transportasi , 1 (1), 1–4. https://doi.org/10.46509/ajtk.v1i1.51.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.
Zulaichah. (2014). Pengaruh Fasilitas Bandar Udara Terhadap Kinerja Ketepatan Waktu Maskapai Penerbangan. WARTA ARDHIA: Jurnal Perhubungan Udara , 40 (4), 223-234.