PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 541-551 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.

## PERLINDUNGAN HAK PEKERJA TERKAIT PEMBERIAN UPAH DI BAWAH UPAH MINIMUM KOTA
Rizki Citra Pratiwi*, Siti Hajati Hoesin**. Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jl. Salemba Raya No.4 RW.5, Jakarta Pusat 10430, Indonesia Email : rizki.citra@ui.ac.id
Naskah diterima : 27/03/2022, revisi : 30/04/2022, disetujui 11/05/2022

## Abstrak
Upah minimum yaitu upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk  tunjangan  tetap  yang  ditetapkan  oleh  gubernur  sebagai  jaringan pengaman.  Pemberian  upah  harus  didasari  dengan  peraturan  yang  berlaku khususnya  peraturan  yang  ditetapkan  di  setiap  wilayahnya.  Setiap  Kota  atau Kabupaten telah menentukan nominalnya tersendiri terkait Upah Minimum Kota (UMK). Tulisan ini dilatarbelakangi dengan adanya pemberian upah kepada PT.X yang  berada  di  kota  Makassar  dimana  upah  yang  diberikan  yakni  di  bawah ketentuan  nominal  UMK  yang  berlaku  dan  perusahaan  inipun  tak  memiliki peraturan perusahaan. Metode Penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah Yuridis  Normatif  dengan  Pendekatan  Undang-undang  ( Statute  Approach ), Pendekatan  Kasus  ( Case  Approach ),  dan  Pendekatan  Konseptual  ( Conceptual Approach ). Hasil dari tulisan ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak berkiblat pada peraturan yang telah ditentukan terkait pemberian upah sehingga melanggar SK  Gubernur  Sulawesi  Selatan  No.  2345/XI/2016  Tentang  Penetapan  Upah Minimum Kota Makassar Tahun 2017. Perusahaan juga tidak memiliki peraturan perusahaan  dimana  hal  ini  melanggar  ketentuan  Pasal  19  ayat  (1)  Peraturan Daerah  Kota  Makassar  Nomor  9  Tahun  2004  tentang  Pengaturan,  Perlindungan dan Jasa Pelayanan Ketenagakerjaan dalam wilayah Kota Makassar menjelaskan bahwa “Tiap-tiap perusahaan wajib membuat Peraturan Perusahaan”.
Kata Kunci : Upah, Upah Minimum Kota, Peraturan Perusahaan.

## Abstract
The  minimum  wage  is  the  lowest  monthly  wage  consisting  of  basic  wages including fixed allowances set by the governor as a safety net. The provision of wages must  be  based  on  applicable  regulations,  especially  the  regulations  stipulated  in each region. Each City or Regency has determined its own nominal related to the City Minimum Wage (UMK). This writing is motivated by the provision of wages to PT. X which is in the city of Makassar where the wages given are below the nominal UMK applicable and even this company does not have company regulations. The research method used in this paper is a normative juridical approach with a statute approach,
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 541-551 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
a case approach, and a conceptual approach. The results of this paper indicate that the company is not oriented to the regulations that have been determined regarding the provision of wages so that it violates the Decree of the Governor of South Sulawesi No.  2345/XI/2016  concerning  the  Determination  of  the  Makassar  City  Minimum Wage 2017. The company also does not have a company regulation which violates the  provisions  of  Article  19  paragraph  (1)  of  Makassar  City  Regional  Regulation Number 9 of 2004 concerning Regulation, Protection and Employment Services in the City area. Makassar explained that "Each company  is obliged to make a  Company Regulation".
Keywords: Wages, City Minimum Wage, Company Regulations.

## A. Pendahuluan
Negara  Indonesia  merupakan  negara  hukum.  Hal  ini  tertuang  didalam  batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi “ Negara Indonesia adalah  negara  hukum  “.  Negara  Indonesia  ialah  Negara  hukum  yang  demokrasi berdasarkan  Pancasila  dan  UUD  1945.  Ini  berarti  dalam  UUD  1945  menyatakan secara tegas bahwa Negara Indonesia  adalah berdasarkan atas hukum ( rechstaat ) bukan  pada  kekuasaan.  Semua  warga  negara  indonesia  secara  mutlak  mendapat jaminan kepastian hukum serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak  ada  kecualinya.  Di  samping  menjadi  jaminan  hidup  manusia,  hukum  juga mempunyai  sifat  mengatur  dan  memaksa,  dimana  hukum  merupakan  peraturan- peraturan  hidup  kemasyarakatan  yang  dapat  memaksa  orang  supaya  mentaati peraturan  yang  berlaku  dalam  masyarakat  serta  memberikan  sanksi  yang  tegas terhadap  siapa  yang  tidak  mau  patuh  dan  mentaatinya.  Tujuannya  adalah  agar tercipta  keadilan  dan  ketentraman  dalam  masyarakat,  dan  mengurangi  tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat.
Penegakan  hukum  ( law  enforcement )  sangat  penting  dalam  rangka  menjamin tercapainya  kemanfaatan  ( doelmatigheid )  dari  aturan  yang  berlaku.  Tanpa penegakan  hukum  yang  tegas  maka  aturan  normatif  yang  telah  dibuat  tidaklah berarti  dan  berguna.  Aturan  yang  telah  dibuat  seakan-akan  menjadi  sia-sia. Perlindungan yang diberikan negara terhadap bangsa indonesia dapat dilihat pada Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  1945  yang  berbunyi  :”.....melindungi  segenap bangsa  indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  indonesia  dan  untuk  memajukan kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan  ikut  melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan  keadilan sosial”. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan produk hukum yang memberikan perlindungan kepada warga negaranya.
Setelah  kemerdekaan  bangsa  indonesia,  perlindungan  akan  kehidupan  rakyat dapat  dirasakan.  Adanya  perundang-undangan  yang  mengatur  mengenai ketenagakerjaan telah membawa perubahan yang mendasar yakni menjadikan sifat
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 541-551 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
dari  hukum  ketenagakerjaan  menjadi  ganda  yaitu  bersifat  publik  dan  privat.  Sifat privat  ditandai  dengan  adanya  perjanjian  kerja  antara  pekerja  dengan  pengusaha sebelum melakukan suatu pekerjaan, sedangkan sifat publiknya dapat dilihat dari :
1. adanya  sanksi  pidana,  sanksi  administrasi  bagi  pelanggar  ketentuan ketenagakerjaan
2. ikut  campur  tangan  pemerintah  dalam  menetapkan  standar  upah  (Upah Minimum) 1
Dalam Pasal  27 ayat (2) UUD 1945 dinyatakan bahwa ”tiap-tiap warga negara berhak  atas  pekerjaan  dan  penghidupan  yang  layak  bagi  kemanusiaan”.  Hal  itu menunjukkan  bahwa  pemerintah  turut  serta  dalam  rangka  peningkatan kesejahteraan rakyat dan usaha untuk mengurangi angka kemiskinan yang terjadi di indonesia.  Peran  serta  pemerintah  diwujudkan  dalam  penyediaan  lapangan pekerjaan  bagi  warga  negaranya.  Pada  era  globalisasi  yang  makin  maju, perkembangan  di  bidang  industri  dan  perdagangan  semakin  meningkat  di masyarakat. Para pekerja yang semula bekerja di sektor pertanian kemudian mulai bergeser  ke  sektor  industri  dan  perdagangan  yang  tumbuh  secara  pesat  dengan adanya perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Semakin banyak tenaga kerja yang  ingin  mendapat  pekerjaan,  semakin  banyak  pula  lapangan  kerja  yang dibutuhkan oleh masyarakat.
Proses  produksi  yang  maju  dan  berkembang  membutuhkan  tenaga  kerja  yang terampil,  kurang  terampil  bahkan  tidak  memiliki  suatu  keterampilan  yang dibutuhkan  dalam  perusahaan.  Disini  dapat  dilihat  bahwa  ada  ketergantungan antara pengusaha dengan pekerja yang mana pengusaha memerlukan pekerja yang dapat  melakukan  pekerjaan  sesuai  dengan  perjanjian  kerja  dan  pekerja menginginkan upah yang sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Semakin banyak perusahaan  swasta  yang  membuka  lapangan  pekerjaan  berarti  juga  turut  ambil bagian dalam rangka pengurangan angka kemiskinan. Dalam perkembangan industri dan perdagangan tersebut, pemerintah ikut campur tangan dalam hal memberikan kebijakan-kebijakan  dalam  rangka  melindungi  dan  meningkatkan  kesejahteraan pekerja.  Perlindungan  akan  kesejahteraan  pekerja  adalah  hal  yang  paling  utama dalam menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja.
Dalam  hal  pengupahan  pengusaha  sering  kali  diperhadapkan  dengan  2 permasalahan  yang  saling  bertentangan  yaitu  pengusaha  yang  meninginkan produktivitas dari pekerja yang tinggi dan pemberian upah yang tinggi yang dapat mencukupi  kebutuhan  hidup  yang  layak  bagi  pekerja.  Pemberian  upah  yang dilakukan oleh pengusaha juga disesuaikan dengan tingkat pekerjaan yang dilakukan oleh  pekerja  itu  sendiri.  Pengusaha  dapat  memberikan  penilaian  pada  pekerjaan yang  dilakukan  oleh  pekerja.  Struktur  dan  skala  upah  merupakan  alat  bantu administrasi  dan  alat  kebijakan  yang  dapat  memetakan  bobot  jabatan  dengan
1 Lalu  Husni.  2003. Pengantar  Hukum  Ketenagakerjaan  Indonesia .  Edisi  Revisi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. hlm.12
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 541-551 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
imbalan upah pokok yang diterima. Tujuan kebijakan penyusunan struktur dan skala upah adalah demi pemerataan agar tidak terjadi kesenjangan pekerja level maupun dengan pekerja level bawah. Dalam struktur upah dikelompokkan bebarapa jabatan ( Grade atau level). Sedangkan skala menentukan nilai maksimum dan nilai minimum dari golongan jabatan didasarkan pada pasar pengupahan. Dalam membuat struktur dan skala upah tersebut harus mempertimbangkan kesiapan teknis dan kemampuan pembiayaan  masing-masing  perusahaan  sehingga  nantinya  upah  terendah  dalam struktur tersebut lebih tinggi dari upah minimum yang berlaku. 2 Kedudukan upah minimum  sangatlah  dominan  dan  strategis  keberadaannya  karena  apabila  dilihat dari  sebagian  keseluruhan  sistem  pengupahan  salah  satunya  merupakan  jaringan pengaman (safety net ) dari kebutuhan hidup lainnya dari seorang pekerja terhadap pendidikan,  kesehatan  transportasi  dan  hiburan.  Bahkan  bila  mungkin  dapat disishkan  untuk  menabung  sebagai  kebutuhan  hidup  yang  layak.  Dengan diberlakukannya otonomi daerah mulai tahun 2000 tanggung jawab penetapan upah minimum  terletak  dipundak  pemerintah  provinsi  dan  pemerintah  daerah kabupaten/kota. Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan sangat peduli  dalam  proses  terwujudnya  upah  minimum.  Dalam  pelaksanaannya pemerintah  daerah  dapat  membentuk  Dewan  Pengupahan  Daerah  yang beranggotakan  dari  wakil  pemerintah  setempat,  kantor  atau  dinas,  unit  terkait, organisasi serikat pekerja atau buruh, organisasi pengusaha dan akademisi. Dewan Pengupahan berfungsi melakukan survey dan pendataan tentang harga-harga bahan pokok di daerah sekitarnya, dalam komponen kelompok-kelompok kebutuhan hidup minimum  yang  antara  lain  meliputi  kelompok  makanan,  sandang,  perumahan, kesehatan,  transportasi,  rekreasi  dan  tabungan.  Meskipun  ada  perbedaan  dari masing-masing  pihak  dapat  dimusyawarahkan  atau  mungkin  tidak,  maka  jumlah nominal tetap diusulkan kepada gubernur setelah direkomendasi dari bupati atau walikota di wilayah setempat. 3
Upah  merupakan  komponen  utama  yang  langsung  berkaitan  dengan kesejahteraan pekerja. Upah tersebut merupakan hak pekerja yang dilindungi oleh Undang-Undang.  Apabila  pekerja  tidak  melakukan  tugasnya  maka  ia  tidak memperoleh  upah.  Pekerja  akan  sejahtera  apabila  upah  yang  diberikan  oleh pengusaha sesuai dengan kebutuhan hidup yang layak. Seorang pengusaha dituntut harus  mengerti  dan  paham  akan  upah  minimum  berdasarkan  tempat  usahanya sebab hal tersebut mempengaruhi dalam pemberian upah kepada pekerja. Dalam hal penetapan upah bagi pekerja tidak adil dan tidak wajar, maka dapat menimbulkan konflik hubungan industrial yang terjadi antara pengusaha dengan pekerja. Konflik hubungan  industrial  antara  pekerja  dengan  pengusaha  maka  dapat  diselesaikan
2 Edytus Adisu.2008. Hak Karyawan atas aji & Pedoman Menghitung Gaji Pokok, Uang Lembur, Gaji Sundulan, Insentif-Bonus-THR-Pajak atas Gaji, Iuran Pensiun –Pesangon, Iuran Jamsostek/Dana Sehat . Jakarta: Forum Sahabat.hlm.29.
3 Soedarjadi. 2008. Hukum Ketenagakerjaan Indonesia . Yogyakarta: Pustaka Yustisia hlm.76-77.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 541-551 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
melalui  perundingan  bipatrit  ataupun  melalui  mediasi.  Tetapi  apabila  baik  dalam jalur  perundingan  dan  mediasi  gagal  maka  peselisihan  tersebut  dapat  diajukan kepada  Pengadilan  Hubungan  Industrial  pada  Pengadilan  Negeri  yang  daerah hukumnya meliputi tempat pekerja atau buruh.
Pada kasus yang penulis telaah, seorang pekerja yang bekerja pada PT.X sebagai sales kurang lebih selama 20 tahun  yakni sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 2017. Pekerjaan yang dilakukan yakni menawarkan obat-obatan ke apotek-apotek serta praktek-praktek dokter. Selama ia bekerja upah yang diterimanya ialah sebesar Rp  1.250.000.  Pada  tahun  2017  PT.X  mengalami  kemerosotan  dan  menyebabkan perusahaan tersebut pailit sehingga pekerja tersebut di PHK. Adanya kesenjangan antara  pekerja  dan  pengusaha  karena  pekerja  tersebut  tidak  menerima  haknya sebagaimana mestinya yang telah ditetapkan pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

## B. Metode Penelitian
Metode  Penelitian  yang  digunakan  dalam  tulisan  ini  adalah  Yuridis  Normatif dimana  proses  untuk  menemukan  suatu  aturan  hukum,  prinsip-prinsip  hukum, maupun  doktrin-doktrin  hukum  guna  menjawab  isu  hukum  yang  dihadapi  dan membahas mengenai pengaturan hukum terkait dengan hak-hak pekerja yang sesuai dengan ketentuan upah minimum kota. Penelitian ini terdapat beberapa pendekatan yaitu  Pendekatan  Undang-undang  ( Statute  Approach ),  Pendekatan  Kasus  ( Case Approach ), dan Pendekatan Konseptual ( Conceptual Approach ) dengan menggunakan data  primer  dan  sekunder  berupa  ketentuan  Undang-undang  dan  literatur  guna memahami konseptualisasi hukum dalam sumber hukum. Teknik pengumpulan data yakni dengan menggunakan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun bahan non hukum.

## C. Hasil Dan Pembahasan

## 1. Ketentuan Hukum Terkait Pemberian Upah Minimum Kota
Upah adalah pembalas berupa uang dan sebagainya yang dibayarkan untuk membalas  jasa  atau  sebagai  pembayar  tenaga  yang  sudah  dikeluarkan  untuk mengerjakan sesuatu. ... Karena kerja upahan adalah bentuk kerja terumum, istilah "upah"  sering  kali  digunakan  untuk  seluruh  bentuk  (atau  seluruh  bentuk  uang) kompensasi pegawai. Menurut Pasal 1 ayat (30) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003  tentang  Ketenagakerjaan  menjelaskan  bahwa  “Upah  adalah  hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari  pengusaha  atau  pemberi  kerja  kepada  pekerja/buruh  yang  ditetapkan  dan dibayarkan  menurut  suatu  perjanjian  kerja,  kesepakatan,  atau  peraturan perundang-undangan,  termasuk  tunjangan  bagi  pekerja/buruh  dan  keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 541-551 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
Dalam  kasus  yang  penulis  telaah,  diketahui  pekerja  tersebut  bekerja  pada PT.X  kurang  lebih  selama  20  Tahun  dengan  tugasnya  yakni  sebagai  sales  yang bertugas untuk menawarkan Produk Kesehatan atau Obat-obatan ke apotek-apotek serta  praktek-praktek  Dokter.  Selama  bekerja  pun  beliau  menerima  upah  yang jumlahnya berada di bawah Upah Minimum Kota (UMK). Tiap Warga Negara berhak memiliki pekerjaan yang layak serta penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, hal ini merupakan kebutuhan mendasar bagi warga negara. Hal ini tercantum dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip  yang  terdapat  dalam  ketentuan  tersebut  juga  berkaitan  dengan  upaya perlindungan bagi tenaga kerja untuk menjamin hak-hak dasar pekerja. 4 Pasal 14 ayat (3) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 1999 menyatakan bahwa:
“ Peninjauan besarnya upah pekerja dengan masa kerja lebih dari 1 (satu) tahun, dilakukan  atas  kesepakatan  tertulis  antara  pekerja/serikat  pekerja  dengan pengusaha.”
Ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor  17  Tahun  2005  menjelaskan  bahwa  kesepakatan  tertulis  tersebut  harus ditempuh  dan  dilakukan  melalui  proses  perundingan  bipartit  antara pekerja/serikat  pekerja  dengan  pengusaha  yang  melahirkan  kesepakatan  dan dituangkan  dalam  Perjanjian  Kerja,  Peraturan  Perusahaan,  atau  Perjanjian  Kerja Bersama. Pada praktiknya dalam kasus ini PT.X diketahui tidak memiliki Peraturan Perusahaan dimana hal ini tidak sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pengaturan, Perlindungan dan Jasa Pelayanan  Ketenagakerjaan  dalam  Wilayah  Kota  Makassar  yang  menjelaskan bahwa:
“Tiap-tiap Perusahaan wajib membuat Peraturan Perusahaan.”
Peraturan  perusahaan  yang  tidak  dibentuk  ini  juga  meresahkan  pekerja sehingga tidak terpapar jelas perihal upah yang diberikan kepada pekerja tersebut yang telah bekerja lebih dari 20 tahun namun diketahui bahwa upah yang diberikan yakni dibawah Upah Minimum Kota yang berlaku di Kota Makassar. Berdasarkan SK  Gubernur  Sulawesi  Selatan  No.  2345/XI/2016  tentang  Penetapan  Upah Minimum  Kota  Makassar  Tahun  2017  dijelaskan  bahwa  Upah  Minimum  Kota (UMK) sebesar Rp 2.504.500 (Dua Juta Lima Ratus Empat Ribu Lima Ratus Rupiah. Saat menerima upah terakhir sebelum PT.X mengalami pailit dan mengharuskan untuk melakukan PHK terhadap pekerja, pekerja tersebut menerima upah dibawah ketentuan UMK yakni sebesar Rp 1.250.000 (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
4 I Made Udiana. 2016. Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial . Denpasar:Udayana University Press. Hlm.4.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 541-551 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
2. Perlindungan  dan  Upaya  Hukum  Pekerja  Terkait  Hak  Pekerja  yang  tidak Terpenuhi
Perlindungan  Hukum  adalah  memberikan  pengayoman  kepada  hak  asasi manusia  yang  dirugikan  orang  lain  dan  perlindungan  tersebut  diberikan  kepada masyarakat  agar  mereka  dapat  menikmati  semua  hak-hak  yang  diberikan oleh  hukum.  Dalam  hal  ini  pekerja  berhak  mendapatkan  perlindungan  terhadap dirinya sendiri maupun hak hak yang seharusnya diperoleh yakni lebih tepatnya terkait hal upah. Perlindungan hak pekerja ini berupa produk-produk hukum yang harus dipatuhi oleh pengusaha maupun pekerja itu sendiri. Jika terjadi kesenjangan antara  pekerja  dan  pengusaha  maka  haruslah  diselesaikan  dengan  cara musyawarah.  Kasus  yang  penulis  telaah  disini  yakni  perihal  pekerja  yang  diberi upah dibawah ketentuan UMK yang berlaku. Hal ini jelas melanggar peraturan dan ketentuan  ketentuan  yang  telah  diatur  dalam  Peraturan  Perundang-Undangan. Pekerja berhak melakukan upaya hukum guna mendapatkan hak yang sebagaimana mestinya. Upaya hukum yang dapat dilakukan yakni sebagai berikut:
a. Perundingan Bipartit Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2004 menjelaskan bahwa Perundingan bipartit merupakan suatu perundingan antara  pekerja  atau  serikat  pekerja  dengan  pengusaha  guna  menyelesaikan suatu perselisihan hubungan industrial. Sebelum suatu perselisihan diajukan ke  lembaga  penyelesaian  perselisihan,  wajiblah  melakukan  perundingan bipartit  yakni  musyawarah  antara  pihak  yang  bersangkutan  guna  mencapai mufakat.  Perundingan  ini  harus  dilakukan  oleh  pihak  yang  bersangkutan seperti pekerja/serikat pekerja dengan perusahaan yang terlibat perselisihan tanpa  adanya  campur  tangan  pihak  lain  agar  mendapatkan  hasil  yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang PPHI Masa penyelesaian bipartit paling lama 30 hari kerja sejak  tanggal  dimulainya  perundingan.  Apabila  dalam  jangka  waktu  30  hari salah satu pihak menolak untuk melakukan perundingan maka  perundingan bipartit ini dianggap gagal. 5 Dalam kasus ini perundingan bipartit gagal karena tidak  mencapai  kesepakatan  yang  baik  sehingga  pekerja  memutuskan  untuk mengajukan mediasi.
b. Mediasi
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang PPHI menjelaskan bahwa  “Mediasi  adalah  penyeleaian  perselisihan  hak,  perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat  pekerja  hanya  dalam  satu  perusahaan  melalui  musyawarah  yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang netral.” Mediator merupakan pegawai  instansi  pemerintah  yang  bertanggung  jawab  pada  bidang
5 Asri Wijayanti. 2015. Hukum Ketenagakerjaan Pasca Revormasi. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm.185
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 541-551 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
ketenagakerjaan yang  telah memenuhi syarat untuk menjadi mediator. Pada dasarnya mediasi ini merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan melibatkan pihak ketiga sebagai penengah yang bersikap netral ( nonintervensi ) dan  tidak  berpihak  ( impartial )  kepada  salah  satu  pihak  yang  bersengketa. 6
Dalam  proses  mediasi  ini  pun  pekerja  dan  pengusaha  tidak  mendapatkan kesepakatan  bersama  sehingga  kasus  ini  menuju  pada  pekerja  yang mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Makassar.
c. Pengadilan Hubungan Industrial
Pengadilan  Hubungan  Industrial  merupakan  bentuk  pengadilan  khusus dari  Pengadilan  Negeri.  Dalam  memutus  atau  menempatkan  perselisihan hubungan  industrial  Hakim  harus  jeli  pada  saat  awal  pemeriksaan.  Apabila perselisihan yang akan ditangani merupakan perselisihan hak maka hakim PHI dapat  segera  memeriksa,  mengadili  dan  memutus  perselisihan  tersebut. Menurut  Alan  Boulton  ,  hakim  yang  ditugaskan  untuk  menangani  PHI  maka harus  memahami  standar  perburuhan  internasional  sebagai  acuan  dan pembanding  dalam  penanganan  kasus  perburuhan. 7 Dalam  hal  ini  pekerja mengajukan  gugatan  terkait  upah  yakni  pekerja  meminta  perusahaan  untuk membayar uang pesangon dan hak-hak lainnya kepada pekerja, sesuai dengan peraturan yang tersebut dalam pasal 156 ayat (2), pasal 156 ayat (3) dan pasal 158 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:
- Uang pesangon; 9 x Rp 2.504.500,-
= Rp 22.540.000,-
- Uang penghargaan masa kerja; 8 x Rp 2.504.500,- = Rp 20.036.000,-
- Penggantian hak perumahan/pengobatan 15%  = Rp  6.386.475,-
- Uang pengganti cuti 12:25 x Rp 2.504.500,- = Rp  1.202.160,- Jumlah = Rp 50.165.135,-

## D. simpulan
Pemberian upah kepada pekerja di bawah ketentuan UMK yang berlaku sehingga hal ini tidak sesuai dengan SK Gubernur Sulawesi Selatan No. 2345/XI/2016 tentang Penetapan  Upah  Minimum  Kota  Makassar  Tahun  2017  dengan  UMK  sebesar  Rp 2.504.500,- (Dua Juta Lima Ratus Empat Ribu Lima Ratus Rupiah) dan yang diberikan perusahaan  kepada  pekerja  ialah  sebesar  Rp  1.250.000  (Satu  Juta  Dua  Ratus  Lima Puluh Ribu Rupiah). Perusahaan PT.X ini pun tidak memiliki Peraturan Perusahaan yang dimana ini melanggar pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Pengaturan, Perlindungan dan Jasa Pelayanan Ketenagakerjaan dalam Wilayah Kota Makassar yang menjelaskan bahwa tiap tiap perusahaan wajib membuat  Peraturan  Perusahaan.  Pekerja  berhak  mendapatkan  perlindungan  serta
6 Rachmadi Usman. 2012. Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktek , Jakarta: Sinar Grafika, Hlm.24 7 Asri Wijayanti . Op.Cit. Hlm.199
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 541-551 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
melakukan  upaya  hukum  yakni  dengan  melakukan  perundingan  bipartit  maupun tripartit  atau  bahkan  mengajukan  gugatan  pada  Pengadilan  setempat  guna mempertahankan haknya terkait pesangon dan hak lainnya.
Perusahaan  harus  paham  dan  patuh  pada  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku  terkait  hak  pekerja  yakni  upah  yang  diberikan  harusnya  sesuai  dengan peraturan yang berlaku mengingat pekerja tersebut bekerja pada PT.X kurang lebih selama  20  tahun  dan  berhak  menerima  upah  yang  bahkan  lebih  diatas  UMK  yang berlaku  pada  kota  Makassar.Pekerja  harus  lebih  tegas  lagi  dalam  mengupayakan segala hak haknya yang seharusnya ia dapatkan.

## E. Biodata Singkat Penulis
Rizki Citra Pratiwi, S.H ., 6 Januari 1997, Mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada tahun 2020 dari Universitas Negeri Surabaya dan sedang menempuh gelar Magister Hukum angkatan 2020 pada Universitas Indonesia.
Dr. H. Siti Hajati Hoesin, S.H., M.H., C.N. , 24 November 1959, mendapatkan gelar Sarjana  Hukum  pada  tahun  1986  dari  Universitas  Indonesia,  mendapatkan  gelar Spesialis  Notariat  (CN)  pada  tahun  1995  dari  Universitas  Indonesia,  mendapatkan gelar Magister Hukum pada tahun 1996 dari Universitas Indonesia dan mendapatkan gelar Doktor Ilmu Hukum pada tahun 2006 dari Universitas Indonesia.

## F. Ucapan Terimakasih
Penulis mengucapkan terima kasih sebesar besarnya kepada pengelola Jurnal Pakuan Law Review sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini dengan sebaik baiknya.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 541-551 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Adisu. Edytus. 2008. Hak Karyawan atas aji & Pedoman Menghitung Gaji Pokok, Uang Lembur,  Gaji  Sundulan,  Insentif-Bonus-THR-Pajak  atas  Gaji,  Iuran  Pensiun  – Pesangon, Iuran Jamsostek/Dana Sehat . Jakarta: Forum Sahabat.
Husni , Lalu. 2000. Hukum  Ketenagakerjaan  Indonesia. Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada.
Soedarjadi. 2008. Hukum Ketenagakerjaan Indonesia . Yogyakarta: Pustaka Yustisia Udiana. I Made. 2016. Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial . Denpasar: Udayana University Press
Usman.  Rachmadi.  2012. Mediasi  di  Pengadilan  dalam  Teori  dan  Praktek ,  Jakarta: Sinar Grafika
Wijayanti,  Asri.  2015. Hukum  Ketenagakerjaan  Pasca  Reformasi. Jakarta:  Sinar Grafika.

## B. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2003  Nomor  39,  Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4279)
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2004  Tentang  Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4356)
Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Nomor  :  PER-01/MEN/1999 Tentang Upah Minimum.
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: PER-17/MEN/VIII/2005 Tentang  Komponen  dan  Pelaksanaan  Tahapan  Pencapaian  Kebutuhan  Hidup Layak.
Peraturan  Daerah  Kota  Makassar  Nomor  :  9  Tahun  2004  Tentang  Pengaturan, Perlindungan  dan  Jasa  Pelayanan  Ketenagakerjaan  dalam  Wilayah  Kota Makassar.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 541-551 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
Surat  Keputusan  Gubernur  Sulawesi  Selatan  No.  2345/XI/2016  tentang  Penetapan Upah Minimum Kota Makassar Tahun 2017