## ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PELAPORAN KEUANGAN BUMDES (STUDI KASUS BUMDes INA HUK)

## Angelina Trimurti Rambu Ana
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana angelinarambu67@gmail.com
Linda Lomi Ga Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana linda.ga@staf.undana.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  penerapan  akuntabilitas  dan  transparansi pelaporan  keuangan  pada  Badan  Usaha  Millik  Desa  (BUMDes)  Ina  Huk  Desa  Mata  Air Kabupaten Kupang, Kecamatan Kupang Tengah. Prinsip Akuntabilitas yang digunakan pada penelitian  ini  yaitu  Integritas,  pengungkapan,  dan  ketaantan  terhadap  perundang-undangan. Sedangkan transparansi menggunakan 2 prinsip yaitu Informatif dengan indikator yang terdiri dari tepat waktu, jelas, akurat, dapat dibandingkan, serta mudah dipahami. Prinsip selanjutnya dari  transparansi  yaitu  pengungkapan  dengan  indikator  yang  digunakan  yaitu  kondisi keuangan,  susunan  pengurus,  bentuk  perencanaan  dan  hasil  kegiatan.  Jenis  penelitian  yaitu Deskritif  Kualitatif.  Pengumpulan  data  yang  dilakukan  dengan  dokumentasi  dan  wawancara dengan  beberapa  informan  terkait  yaitu  kepala  desa,  pengurus  BUMDes  dan  beberapa masyarakat.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  BUMDes  Ina  Huk  belum  menerapkan Akuntabilitas  dan  Tranparansi  dalam  pelaporan  keuangannya,  hal  ini  dikarenakan  laporan keuagan yang dibuat belum sepenuhnya memenuhi standar laporan keuangan SAK EMKM.
Kata Kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Laporan Keuangan.

## ABSTRACT
This  study  aims  to  analyze  the  application  of  accountability  and  transparency  of financial  reporting  at  the  Ina  Huk  Village  Millik  Business  Entity  (BUMDes),  Mata  Air Village,  Kupang Regency,  Central  Kupang District.  The  principles  of  accountability  used in this  study  are  integrity,  disclosure,  and  adherence  to  legislation.  Meanwhile,  transparency uses  2  principles,  namely  informative  with  indicators  consisting  of  timely,  clear,  accurate, comparable, and easy to understand. The next principle of transparency is disclosure with the indicators  used,  namely  financial  condition,  composition  of  management,  form  of  planning and results of activities. This type of research is descriptive qualitative. Data collection was carried  out  by  documentation  and  interviews  with  several  related  informants,  namely  the village  head,  BUMDes  management  and  several  communities.  The  results  showed  that BUMDes  Ina  Huk  has  not  implemented  Accountability  and  Transparency  in  its  financial reporting,  this  is  because  the  financial  reports  made  do  not  fully  comply  with  SAK  EMKM financial reporting standards.
Keywords: Accountability, Transparency, Financial Report.
Ana, et al: Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pelaporan ...........

## PENDAHULUAN
Awal  tahun  2015  desa  mendapatkan sumber anggaran baru, yakni Dana Desa yang bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Negara  (APBN).  Setiap    desa  akan mengelola  tambahan  anggaran  berupa  dana desa yang diterima bertahap. Dana desa tidak hanya   difokuskan  untuk  program  ekonomi saja melainkan juga pembangunan infrastruktur,  dan  meningkatkan  kualitas pelayanan  publik.  Terdapat  beberapa  bidang prioritas  yang  harus  dilakukan  desa  dalam program dana desa. Salah satunya yaitu, desa harus  menemukan  produk  unggulan  wilayah yang ada pada desa tersebut. Salah satu upaya pemerintah  dalam  mendorong  ekonomi  desa adalah  program  pengembangan  Badan  Usaha Milik Desa (BUMDes).
Pendirian BUMDes sebagaimana disebut  dalam  Permendesa  PDTT  No.  5 Tahun  2015  tentang  Pendirian,  Pengurusan dan  Pengelolaan,  dan  Pembubaran  Badan Usaha  Milik  Desa,  memiliki  maksud  yaitu: Menumbuh  kembangkan  perekonomian  desa, meningkatkan  sumber  pendapatan  asli  desa, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa  penyediaan  jasa  yang  diperuntukkan bagi  hidup  masyarakat  desa,  dan  sebagai perintis bagi kegiatan usaha di desa. Peraturan Menteri  Desa  No  5  tahun  2015  mengenai pendirian  BUMDes,  dalam  pengelolaan BUMDes  untuk  mencapai  sasaran  dengan maksimal  maka  harus  menerapkan  beberapa prinsip  antara  lain  adalah  Akuntabel  dan Transparan.    Keterlibatan  pemerintah  desa sebagai  penyerta  modal  terbesar  BUMDes atau  sebagai  pendiri  bersama  masyarakat diharapkan mampu memenuhi Standar Pelayanan  Minimal  (SPM),  yang  diwujudkan dalam  bentuk  perlindungan  (proteksi)  atas intervensi yang merugikan dari pihak ketiga.
Pengelola BUMDes haruslah mengelola  potensi  yang  ada  di  desanya dengan  baik  serta  dapat  memberikan  laporan dari  apa  yang  telah  dikerjakannya,  termasuk laporan  biaya  pengeluaran  dan  pemasukkan BUMDes. UU No 4 tahun 2015 Bab III pasal 12  ayat  3  yang  menyatakan  bahwa  pelaksana operasional  berwenang  membuat  laporan keuangan  seluruh  unit  usaha  BUMDes  yang dibuat dalam sistem akuntansi yang sederhana.
Laporan  keuangan  berperan  penting untuk  mengetahui  apakah  usaha  yang dijalankan  sudah  sesuai  dengan  potensi  desa yang  ada  atau  belum.  Oleh  karena  itu Akuntabilitas dan Transparansi perlu ditekankan dalam pelaporan keuangan sehingga dapat mencapai tujuan dari pembentukan BUMDes.
Akuntabilitas  merupakan  wujud  dari tata  kelola  yang  baik  (good  governance) dalam suatu organisasi pelayanan masyarakat. Bentuk  pertanggungjawaban  direalisasikan dalam  bentuk  laporan,  mulai  dari  proses perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, hingga  pertanggungjawaban  guna  menjaga kepercayaan masyarakat dan menjaga eksitensi  badan  usaha  sehingga diukur  sejauh mana  keberhasilan  akurasi  akuntabilitas organisasi pelayanan masyarakat.
Transparansi  memiliki  sebuah  arti keterbukaan  kepada  masyarakat  mengenai informasi  yang  benar,  jujur,  dan  tidak diskriminatif  tentang  pengelolaan  keuangan desa  dalam  setiap  tahapannya,  baik  dalam perencanaan  dan  penganggaran,  pelaksanaan anggaran,  pertanggungjawaban  maupun  hasil pemeriksaan dengan dasar tetap memperhatikan  perlindungan  atas  hak  asasi pribadi, golongan, dan rahasia desa. Provinsi Nusa Tenggara Timur
memiliki  3.026  desa  dan  telah  terbentuk  987 BUMDes. Dari BUMDes yang telah terbentuk,  terdapat  781  berstatus  aktif. BUMDes Ina Huk adalah salah satu BUMDes yang  terdapat  di  Kabupaten  Kupang  tepatnya Desa Mata Air. BUMDes ini terpilih menjadi salah  satu  BUMDes  yang paling berkembang di  Kabupaten  Kupang.  Dalam  pengelolaan BUMDes Ina Huk ini terdapat dua unit usaha yang menjadi fokus pengembangannya sesuai dengan potensi yang ada yakni unit pertanian dan  unit  pariwisata.  Unit  usaha  tersebut dipilih  karena  potensinya  cukup  menjanjikan bagi  masyarakat  Desa  Mata  Air,  yaitu  pada unit Pariwisata dan Pertanian.
Berdasarkan    latar  belakang  diatas, maka  peneliti  melakukan  Penelitian  dengan Judul “Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pelaporan Keuangan BUMDes ( Studi  Kasus  Desa  Mata  Air,  Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang ).’’

## KAJIAN TEORI

## Akuntabilitas
Akuntabilitas  adalah  bentuk  kewajiban pertanggungjawaban  seseorang  (pimpinan, pejabat  atau  pelaksana)  atau  suatu  organisasi kepada  pihak  yang  memiliki  hak  atau kewenangan  untuk  meminta  keterangan terkait kinerja atau tindakan dalam menjalankan misi dan tujuan organisasi dalam bentuk pelaporan yang telah ditetapkan secara periodik.
Menurut  Ihyaul  Ulum    mengemukakan dua jenis akuntabilitas yaitu :
1. Akuntabilitas Keuangan
Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
Sasarannya adalah laporan keuangan, Komponen pembentuk akuntabilitas keuangan terdiri atas :
a. Integritas Kuangan
b. Pengungkapan
c. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan Akuntansi  dan  pelaporan  keuangan
pemerintah  harus  menunjukkan    ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, antara lain :
1. Undang-undang Dasar Republik
Indonesia  khususnya  yang  mengatur mengenai keuangan Negara.
2. Undang-undang Perbendaharaan Indonesia  Bagian  Keempat  Laporan Keuangan Pasal 55 Dalam penyusunan Laporan Keuangan
Pemerintah Pusat
3. Undang-undang APBN,
4. Peraturan  perundang-undangan  yang mengatur  tentang  pemerintah  daerah. Undang-undang nomor 23 tahun 2014
5. Peraturan  perundang-undangan  yang mengatur perimbangan keuangan pusat dan daerah,
6. Ketentuan  perundang-undangan  yang mengatur tentang pelaksanaan APBN/APBD, UU No. 17 tahun 2003 Laporan pertanggung-jawaban pelaksanaan APBN/APBD disampaikan berupa laporan keuangan yang setidak-tidaknya terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca,  laporan  arus  kas  dan  catatan
atas  laporan  keuangan  yang  disusun sesuai  dengan  standar  akuntansi pemerintah.
7. UU  yang mengatur  tentang BUMDes Permendesa  PDTT  No  4  Tahun 2015 tentang  badan  Usaha  Milik  Desa.
Bagian  kelima  Alokasi  Hasil  usaha BUMDes Pasal 26 Dengan dilaksanakannya tiga
komponen tersebut dengan baik akan menghasilkan  suatu  informasi  yang  dapat diandalkan dalam hal pengambilan keputusan, tiga komponen tersebut menjadi indikator dari akuntabilitas keuangan.

## Transparansi
Transparansi  merupakan  keterbukaan informasi  yang  berkaitan  dengan  organisasi yangtersedia secara mudah dan dapat di akses oleh pihak- pihak terkait. Menurut Mardiasmo dalam  Kristianten  (2016;  45),  menyebut transparansi  adalah  keterbukaan  pemerintah dalam  memberikan  informasi  yang  terkait dengan  aktifitas  pengolaan  sumber  publik kepada  pihak  yang  membutuhkan  yaitu masyarakat.
Peraturan  Pemerintah  Dalam  Negeri Nomor  113  Tahun  2014;  tentang  pedoman pengolaan  keuangan  daerah,  menyebutkan bahwa transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk  mengetahui  dan  mendapatkan  akses informasi  seluasluasnya  tentang  keuangan daerah.
Transparansi  menjamin  akses  atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni
informasi tentang kebijakan, proses pembuatan  dan  pelaksanaanya  serta  hasil- hasil  yang  di  capai.  Menurut  Hari  Sarbano (2007;38)  transparansi  merupakan  salah  satu aspek mendasar bagi terwujutnya pemerintahan  yang  baik.  Perwujutan  tata pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan,  keterlibatan  dan  memudahkan akses  bagi  masyarakat  terhadap  proses penyelenggaraan pemerintahan.
Keterbukaan
informasi
penyelenggaraan  pemerintahan  memberikan pengaruh untuk mewujudkan berbagai indikator  lainnya.  Kristianten  (2006;73) menyebutkan  bahwa  transparansi  dapat  di ukur  melalui  beberapa  indikator;  Kesediaan
Ana, et al: Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pelaporan ...........
dan  aksebilitas  dokumen  Kejelasan  dan kelengkapan  informasi  Keterbukan  proses Kerangka regulasi yang menjamin transparansi Kemudahan akses informasi.
Berdasarkan penjelasan tentang
transparansi  dapat  disimpulkan  transparansi adalah keterbukaan pemerintah kepada masyarakat  dalam  penyediaan  informasi  dan mudah  untuk  di  pahami,  transparansi  adalah kemudahan  dalam  mengakses  informasi dalam  proses  kelembagaan  dan  pemerintahan agar  dapat  di  ketahui  oleh  mereka  yang membutuhkan.
Menurut    Krina      (2003:  17) indikator-indikator dari  transparansi  adalah sebagai berikut :
1. Penyediaan informasi yang jelas.
2. Kemudahan akses informasi.
3. Menyusun suatu mekanisme pengaduan  jika  ada  peraturan  yang dilanggar  atau  permintaan  untuk membayar uang suap.
4. Meningkatkan  arus  informasi  melalui kerjasama  dengan  media  massa  dan lembaga non pemerintah.
Menurut  Medina  (2012),  terdapat
beberapa  keuntungan  yang  diperoleh  dengan adanya tranparansi keuangan, yaitu :
1. Transparansi dapat mengurangi
ketidakpastian yang memberikan kontribusi  pada  stabilitas  fiskal  dan makro ekonomi sehingga penyesuaian-penyesuaian  dikemudian hari dapat diminimalisir. 2. Meningkatkan akuntabilitas
pemerintah.  Legislatif,  media,  dan masyarakat dapat melaksanakan fungsi  kontrol  terhadap  pemerintah lebih  baik  jika  mereka  mempunyai informasi tentang kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan penerimaan atau pengeluaran pemerintah. 3. Transparansi dapat meningkatkan kepercayaan  kepada  pemerintah  dan membangun  hubungan  sosial  yang lebih erat.
4. Meningkatkan iklim investasi.
Transparansi keuangan
adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan  pertimbangan  bahwa  masyarakat memiliki  hak  untuk  mengetahui  secara terbuka dan
menyeluruh atas
pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan  sumber  daya  yang  dipercayakan kepadanya  dan  ketaatannya  pada  peraturan perundang-undangan.
Menurut  Mardiasmo  (2009),  prinsip-prinsip transparansi keuangan adalah sebagai berikut: 1. Informatif Informatif adalah pemberian arus informasi,  berita,  penjelasan  mekanisme, prosedur, data, fakta kepada stakholders yang membutuhakan  informasi  secara  jelas  dan akurat.  Adapun  indikator  dari  informatif adalah :
a. Tepat waktu Laporan  keuangan  harus  disajikan tepat  waktu  agar  dapat  digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi,  sosial,  politik  serta  untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut. b. Jelas
Informasi harus jelas sehingga dipahami sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman.
c. Akurat Informasi harus bebas dari kesalahan- kesalahan  dan  tidak  menyesatkan bagi  pengguna  yang  menerima  dan memanfaatkan  informasi  tersebut. Akurat  juga  berarti  informasi  harus jelas mencerminkan maksudnya.
d. Dapat diperbandingkan Laporan  keuangan  hendaknya  dapat diperbandingkan  antar  periode  waktu dan  dengan  instansi  yang  sejenis, dapat digunakan untuk
membandingkan  kinerja  organisasi dengan organisasi lain yang sejenis.
e. Mudah diakses. Informasi  harus  mudah  diakses  oleh semua pihak.
2. Pengungkapan
Pengungkapan  kepada  masyarakat  atau publik (stakeholders) atas aktifitas dan kinerja finansial. Adapun indikator
dari pengungkapan adalah : a. Kondisi Keuangan Suatu  tampilan  atau  keadaan  secara utuh  atas  keuangan  organisasi  atau organisasi pada periode tertentu.
b. Susunan pengurus Komponen-komponen (unit-unit kerja)  dalam  organisasi  kerja  dan menunjukkan bagaimana fungsi- fungsi  atau  kegiatan-kegiatan  yang berdeda-beda  tersebut  diintegrasikan (koordinasi).
c. Bentuk  perencanaan  dan  hasil  dari kegiatan.  Serangkaian  tindakan  untuk mencapai hasil yang diinginkan

## Laporan Keuangan
Laporan  keuangan  pada  dasarnya disusun  untuk  memberitahukan  informasi mengenai  keadaan  suatu  perusahaan  yang akan bermanfaat bagi sebagian besar pemakai laporan keuangan tersebut. Laporan keuangan disusun  dan  disajikan selama setahun disajikan  untuk  memenuhi  kebutuhan  pihak intern  perusahaan  maupun  pihak  ekstern perusahaan.
Laporan Keuangan SAK EMKM dirancang  khusus  untuk  Usaha  Mikro,  Kecil, dan Menengah sesuai Undang Undang No 20 Tahun  2008  yang  berlaku  aktif  mulai  1 Januari  2018.  Tujuannya  adalah  sebagai acuan  dalam  pembuatan  laporan  keuangan yang  berisi  informasi  posisi  dan  kinerja keuangan.  Informasi  tersebut  berguna  bagi kreditor  maupun  investor  untuk  pengambilan keputusan ekonomi sekaligus
pertanggungjawaban manajemen kepada pemilik usaha.
Terdapat 3 Laporan Keuangan menurut SAK EMKM :
a. Laporan posisi keuangan (neraca)
b. Laporan laba rugi;
c. Catatan  atas  laporan  keuangan,  yang berisi tambahan dan rincian.
Laporan  keuangan  ini  disajikan  dalam bentuk dua periode/2 tahun (minimum) untuk dapat dibandingkan satu sama lain.
Permendagri  No 4  tahun  2015 Tentang pendirian,  pengurusan  dan  pengelolaan,  dan pembubaran badan usaha milik desa menyebutkan  di  pasal  12  tentang  wewenang pelaksana operasional yaitu :
1. Membuat  laporan  keuangan  seluruh unit-unit  usaha  BUMDes  setiap bulan.
2. Membuat laporan perkembangan kegiatan  unit-unit  usaha  BUMDes setiap bulan.
3. Memberikan  laporan  perkembangan unit-unit  usaha  BUMDes  kepada masyarakat desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
Fungsi  Laporan  keuangan  BUMDes secara umum sebagai berikut :
1. Laporan  Keuangan  BUMDes  sebagai alat untuk mengetahui kondisi keuangan dan kinerja BUMDes.
2. Laporan  Keuangan  BUMDes  sebagai alat  untuk  menyusun  Perencanaan Kegiatan BUMDes.
3. Laporan  Keuangan  Bumdes  sebagai alat  mengendalikan  kegiatan  usaha BUMDes.
4. Laporan Keuangan BUMDes berguna sebagai  dasar  Pembuatan  Keputusan pengelola BUMDes.
5. Laporan  Keuangan  BUMDes  sebagai alat  pertimbangan  dan  pertanggung jawaban pada pihak Ekstern.

## BUMDes
BUMDes adalah badan dan usaha yang seluruh  atau  sebagian  besar  modalnya dimiliki  desa  melalui  penyertaan  modal langsung  yang  berasal  dari  kekayaan  desa. Definisi  BUMDes  Menurut  (Maryunani, 2008:  35)  yaitu  “BUMDes  adalah  lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah  desa  dalam  upaya  memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan  sosial  masyarakat  yang  dibentuk berdasarkan  kebutuhan  dan  potensi  desa”. BUMDes  harus  lahir  atas  kehendak  seluruh warga desa yang diputuskan melalui Musyawarah Desa (Musdes).
Seluruh  proses  ini  tentu  saja  menjadi tanggung  jawab  Pemerintah  Desa  sebagai penyelenggaranya.  Jenis  usaha  yang  bisa dijalankan BUMDes yakni:
Ana, et al: Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pelaporan ...........
a. Bisnis Sosial/ Serving.
b. Keuangan/Banking.
c. Bisnis Penyewaan/Renting.
d. Lembaga Perantara/Brokering.
e. Perdagangan/Trading.
f. Usaha Bersama/Holding.
g. Kontraktor/Contracting.

## METODE PENELITIAN

## Pendekatan Penelitian
Peneliti  menggunakan  jenis    penelitian deskriptif  kualitatif.  Oleh  karena  itu,  analisis data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini bersifat  deskriptif  kualitatif  yaitu  data  yang diperoleh secara sistematis kemudian dianalisis  untuk  mencapai  kejelasan.  Analisis yang  dilakukakan  yaitu  analisis  penerapan Akuntabilitas dan Transparansi dari pelaporan keuangan BUMDes Ina Huk.

## Jenis dan Sumber Data
Sumber  Data  yang  dikumpulkan  dari penelitian  ini  berasal  dari  dua  sumber,  yaitu Data Primer dan Sekunder.
Jenis  data  yang  digunakan  dalam penelitian ini yaitu jenis data kualitatif . Data kualitatif yaitu berupa keterangan, penjelasan, atau  uraian  yang  berhubungan  dengan penelitian.

## Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian  dilakukan  di  Badan  usaha Milik  Desa  Ina  Huk,  yang  berlokasi  di  Jalan Timor  Raya,  Desa  Mata  Air,  Kecamatan Kupang  Tengah,  Kabupaten  Kupang,  Nusa Tenggara  Timur.  Dengan  waktu  penelitian dimulai  dari  Agustus  tahun  2020  sampai selesai.

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
1. Wawancara
Wawancara  dilakukan  secara  mendalam dan  terstruktur  kepada  subjek  penelitian mengenai  akuntabilitas  dan  trasnparansi pelaporan keuanganan BUMDes Ina Huk dengan  pedoman  yang  telah  dibuat, setiap  responden  diberi  pertanyaan  yang sama dan pengumpul data mencatatnya.
2.     Dokumentasi Dokumentasi merupakan catatan peristiwa  yang  sudah  berlalu.  bisa berbentuk tulisan, gambar yang berkaitan dengan  Akuntabilitas  dan  Transparansi pelaporan  keuangan  BUMDes  Hasil penelitian dari observasi atau wawancara akan  menjadi  lebih  dapat  dipercaya apabila didukung oleh adanya dokumen.

## Teknik Analisis Data
Langkah  analisis  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah dengan :
1. Penelitian  ini  mulai  dengan  koding. Koding  merupakan  langkah  dasar dalam  operasionalisasi  analisis  data kualitatif.  Sampai  pada  tahap  koding artinya  data  lapangan  (awal)  sudah dikumpulkan.  Meskipun  demikian, tidak  menutup  kemungkinan  peneliti ke lapangan lagi untuk mengumpulkan data lagi.
2. Mengolah  hasil  wawancara  dan pengamatan  mengenai  akuntabilitas dan Trasnparansi pelaporan keuangan pada BUMDes Ina Hu .
3. Menganalisis  hasil  wawancara  pada pelaporan  keuangan  BUMDes  Ina Huk  dengan  indikator-indikator  yang dapat membuktikan penerapan akuntanilitas  dan  transparansi  pada laporan keuangan BUMDes Ina Huk
4. Mendeskripsikan  tentang  BUMDes Ina Huk yang menjadi objek penelitian,  data  hasil  wawancara,  dan pengamatan laporan keuangan
BUMDes  Ina  Huk  dalam  sebuah narasi.
5. Membuat  kesimpulan  dari  data  yang telah dianalisis.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Tabel 1. Neraca Per Desember 2019
Tabel 2. Rencana Anggaran Pendapatan & Belanja Tahun 2019 Anggaran Ton Hpp Penjualan Laba Kotor Biaya Pendapatan Pupuk urea non sub 3 Rp16.500.000 Rp18.000.000 Rp1.500.000 Pupuk sp36 non sub 6 Rp38.100.000 Rp42.000.000 Rp3.900.000 Pupuk npk non sub 1 Rp 7.000.000 Rp 8.000.000 Rp1.000.000 Jumlah 10 Rp61.600.000 Rp68.000.000 Rp6.400.000 Rp4.368.600 Rp2.031.400 Pakan Ternak 4 Rp32.400.000 Rp34.000.000 Rp1.600.000 Rp  833.000 Rp 767.000 3 Rp29.400.000 Rp37.500.000 Rp8.100.000 Rp4.860.000 Rp1.240.000 Barang dagangan Rp45.717.000 Rp50.975.500 Rp5.257.600 Rp3.261.000 Rp1.996.600 Obat-obatan pertanian Pestisida Rp15.577.000 Rp17.973.000 Rp2.356.000 Rp1.291.000 Rp1.065.000 Bibit sayur-sayuran Rp11.280.000 Rp13.451.000 Rp2.128.000 Rp1.071.000 Rp1.057.000 Foto copy Rp11.280.000 Rp24.000.000 Rp12.720.00 Rp7.632.000 Rp5.088.000 Biaya jasa pariwisata Rp15.439.500 Rp32.850.000 Rp17.410.500 Rp10.446.300 Rp6.964.200 Total Rp339.137.400 Rp398.709.500 Rp59.572.100 Rp36.122.9000 Rp23.449.200 Sumber: Diolah peneliti, 2020 AKTIVA PASSIVA No Aktiva Lancar Jumlah Passiva Jumlah 1. Kas Rp  4. 803.720 Hutang Jangka Pendek 2. Bank Rp 44.487.294 3. Persediaan Rp 29.917.256 4. Piutang Rp   7.648.805 Modal 5. Inverstaris Rp177.004.000  Penyertaan Dana Desa Rp250.000.000 Rp263.861.075  Penyertaan Dana Pemberdayaan Dari Masyarakat Rp    9.400.000 Rp259.400.000 6. Akumulasi Penyusutan Pertanian Rp     784.000 7. Akumulasi Penyusutan Warseda Rp     822.300 Penumpukan Modal Rp    6.031.375 Rp   1.570.300 Rp265.431.375 Rp265.431.375
Sumber: Diolah peneliti, 2020
Tabel 3.

## Laporan Laba/Rugi
Tahun 2019

## Akuntabilitas
1. Integritas Keuangan
Hasil  penelitian  yang  didapat  peneliti pada  BUMDes  Ina  Huk,  Integritas  keuangan mempunyai  beberapa  kriteria  antara  lain memuat  keseluruhan  posisi  keuangan  dari hasil  wawancara  kepada  beberapa  informan diketahui bahwa laporan keuangan BUMDes Ina  Huk  Sudah  memuat  seluruh  keseluruhan posisi  keuangan.    keuangan  BUMDes. Indikator selanjutnya dari Integritas keuangan yaitu kejelasan, dari hasil wawancara diketahui bahwa dalam penyajian laporan  keuangan  BUMDes  Ina  Huk  bisa dikatakan sudah jelas.
Integritas Keuangan dilihat dari laporan  keuangan  yang  harus    memuat seluruh  posisi  keuangan  yang  sebenarnya serta  jelas  dan  dapat  dimengerti.  Namun,
laporan  keuangan  yang  dibuat  BUMDes  Ina Huk  masih  kurang  dan  belum  memenuhi standar laporan keuangan yang berlaku yaitu EMKM.
2. Pengungkapan
BUMDes  Ina  Huk  sudah  membuat laporan  keuangan  tahunan  yang  biasanya terdapat  pada  laporan  pertanggungjawaban BUMDes  dan  akan  disampaikan  pada  saat Musyawarah  tahunan.  Laporan  Keuangan yang dibuat BUMDes Ina Huk hanya seacara sederhana  dan    belum    memenuhi  standar laporan  keuangan  yang  telah  ditetapkan. Maka  dapat  dikatakan  laporan  keuangan BUMDes Ina Huk belum memenuhi indikator  untuk  melihat  pengungkaapan  dari laporan keuangan. Pendapatan dari unit pertanian Rp 19.923.299 Pendapatan non operasional Rp      241.000 Pendapatan pariwisata Rp 27.665.000 Rp 47.630.000 Biaya administrasi Rp   1.727.000 Biaya transport Rp   3.007.500 Biaya pulsa listrik Rp      822.000 Biaya pengemas Rp        90.000 Biaya konsumsi Rp   4.393.000 Biaya bersih pantai Rp      343.500 Biaya tinta fotocopy Rp      320.000 Biaya servis fotocopy Rp      550.000 Biaya stempel bumdes Rp        50.000 Biaya alat fotoocopy Rp   3.200.000 Biaya tambah daya Rp   1.124.900 Biaya meb 32 ampere Rp        90.000 Biaya servis printer Rp        50.000 Biaya perjalanan dinas Rp        60.000 Biaya gaji saluran Rp   1.538.000 Biaya air tangki Rp   1.560.000 Biaya Operasional Rp   2.455.000 Biaya 2 ret tanah putih Rp      400.000 Sumber: Diolah peneliti, 2020
3. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
Sebagai  salah  satu  badan  usaha  milik pemerintah  maka  BUMDes  juga  harus melakukan  segalanya  berdasarkan  hukum dan  undang-undang  yang  berlaku.  BUMDes Ina  Huk  terbentuk  berdasarkan  UU  yang telah  ditetapkan  oleh  pemerintah, maka
dalam pengelolaanya BUMDes menggunakan  Permendesa  PDTT  No  4 Tahun  2015  tentang  Badan  Usaha  Milik
Desa  sebagai  dasar  atau  pedoman.  BUMDes Ina  Huk  sejauh  ini  dikelolah  dan  diawasi oleh  pemerintah  Desa  Mata  Air,  mulai  dari pembentukan  sampai dengan  pelaksanaan kegiatannya berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada atau yang diberikan desa.
Dari hasil penelitian diketahui bahwa laporan keuangan  yang  dibuat  oleh  BUMDes  Ina Huk  dibuat  sesuai  ketentuan  yang  didapat dari  desa  yaitu  secara  sistem  akuntansi  yang sederhana.  Dalam  hal  ini  dapat  dikatakan bahwa  laporan  keuangan  yang  dibuat BUMDes  Ina  Huk  belum  sesuai  dengan  UU yang  berlaku  yaitu    SAK  EMKM.  BUMDes Ina  Huk  belum  memenuhi  keseluruhan  dari indikator akuntabilitas keuangan yang terdiri dari  integritas,  pengungkapan,  dan  ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
Dalam  hal  ini  disimpulkan  bahwa  BUMDes Ina Huk belum menerapkan prinsip akuntabilitas pada pelaporan keuangannya.

## Transparansi

## A. Informatif
1. Tepat waktu.
Hasil yang didapat dari pihak Informen  dikatakan  bahwa  laporan keuangan  yang  dibuat  BUMDes  Ina Huk  sudah  tepat  waktu.  Namun, dilihat  dari  keadaan  yang  terjadi diketahui  bahwa  laporan  keuangan untuk  tahun  yang  berjalan  saat  ini belum  dibuat  pertanggungjawabannya dalam  bentuk  laporan  keuangan.  Hal ini  menunjukkan  bahwa  ketepatan waktu pada pembuatan laporan keuangan BUMDes belum sesuai.
2. Jelas Hasil yang didapat pada saat wawancara  kepada  masyarakat  dan pihak  desa,  diketahui  bahwa  laporan keuangan  yang  dibuat  oleh  BUMDes
Ina  Huk  sudah  cukup  jelas.    Namun laporan  keuangan  yang  jelas  harus memenuhi  standar  yang  berlaku  agar dapat  dimengerti  oleh  seluruh  pihak, sedangkan laporan keuangan BUMDes Ina  Huk  tidak  sesuai  dengan  laporan keuangan SAK EMKM maka dikatakan  bahwa  laporan  keuangan BUMDes Ina Huk belum cukup jelas.
3. Akurat Laporan  keuangan  yang  akurat  dapat dilihat dari komponen-komponen yang dimasukkan  dalam  laporan  keuangan tersebut.  Laporan  keuangan  yang dibuat  BUMDes  Ina  Huk  hanya menampilkan  beberapa  indikator  atau komponen  saja.  Sehingga  dikatakan bahwa laporan keuangan BUMDes Ina Huk belum akurat.
4. Dapat diperbandingkan
Hasil yang didapat dari pihak informan  dikatakan  bahwa  laporan keuangan  yang  dibuat  oleh  pihak BUMDes  Ina  Huk  dirasa  dapat dibandingkan  sebagai  acuan  untuk kinerja  kedepannya.  Namun  laporan keuangann  yang  dibuat  BUMDes  Ina Huk  belum  sesuai  standar  yang ditetukan  maka  laporan  keuangannya belum  bisa  dibandingkan  dengan instansi lainnya yang ada.  Maka dapat dikatakan  bahwa  laporan  keuangan yang  dibuat  BUMDes  Ina  Huk  belum dapat  dibandingkan  karena  belum sesuai dengan standar laporan keuangan. 5. Mudah diakses Hasil wawancara yang didapat peneliti,  pihak  BUMDes  membuat laporan pertanggungjawaban tiap tahunnya,  laporan  tersebut  diberikan kepada pihak desa dan pengawas serta pihak-pihak yang membutuhkan. Aksesbilitas  dokumen  disediakan  bagi masyarakat yang mau atau memerlukannya, pihak BUMDes belum  mempublikasikan  ke  media massa  karena  keterbatasan  fasilitas yang  mereka  miliki.  Pihak  BUMDes juga  memberikan  kemudahan  bagi masyarakat  yang  ingin  memerlukan data.
Dari  hasil  yang  didapat  diketahui bahwa  laporan  keuangan  yang  dibuat
BUMDes Ina Huk belum sepenuhnya mudah diakses  oleh  semua  pihak  karena  kurangnya publikasi  secara  luas  melalui  media  massa dan  media  lainnya  yang  lebih  mudah  untuk diakses oleh semua pihak.

## B. Pengungkapan

## 1. Kondisi Keuangan
Hasil  penelitian  dikatakan  bahwa BUMDes Ina Huk sudah menunjukan kondisi keuangan seluruhnya  yang  ada  untuk  setiap tahunnya    dan  disertakan  dalam laporan  pertanggungjawaban  tiap tahunnya  namun  laporan  keuangan BUMDes Ina Huk belum memenuhi  standar  yang  ditentukan sehingga belum menunjukkan seluruh kondisi keuangan BUMDes. 2. Susunan pengurus Dalam  BUMDes  Ina  Huk  susunan pengurus  atau  struktur  organisasi telah dibuat sejak awal pembentukan sesuai dengan
peraturan  yang  berlaku.  Setiap komponen  kerja  dalam  BUMDes Ina  Huk  bekerja  sesuai  dengan tugas  dan  wewenangnya  masing- masing.  Sususan  pengerus  tersebut sudah  dietapkan  sesuai  SK  desa yang berlaku, dengan waktu jabatan  yang  ditetapkan.  Semua badan pengurus juga sudah bekerja sesuai dengan tugas yang didapat.
3. Bentuk  perencanaan  dan  hasil  dari kegiatan BUMDes  Ina  Huk  juga  juga membuat  membuat  perencanaan setiap tahunnya, perencanaan
anggaran  ini  dibuat  untuk  tahun atau  periode  selanjut  agar  dapat dikerjakn atau direalisasikan.
Laporan  rencana  anggaran  ini dimasukan dalam laporan
pertanggungjawaban tahunan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis  akuntabilitas  dan  Transparansi pelaporan  keuangan  pada  BUMDes  Ina  Huk kecamatan  Kupang  Tengah,  Kabupaten Kupang. Maka peneliti menyimpulkan bahwa:
1. BUMDes  merupakan  badan  usaha yang  sebagian  atau  seluruh  modalnya berasal  dari  pemerintah  yang dibentuk dengan tujuan mengembangkan perekonomian  desa.  Sebagai  lembaga ekonomi  milik  pemerintah  maka BUMDes harus akuntabel dan transparan dalam sertiap pengelolaannya  termasuk  pelaporan keuangannya  agar  dapat  dipercaya oleh  masyarakat.  Maka  penerapan akuntabilitas  dan  transparansi  sangat diperlukan dalam pengelolaannya termasuk  laporan  keuangan,  untuk  itu laporan  keuangan  BUMDes  haruslah sesuai dengan standar laporan keuangan  yang  dapat  dipahamai  dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Untuk melihat akuntabilitas dan transparansi  pada  laporan  keuangan maka  terdapat  beberapa  indikator untuk membuktikannya. Indikator untuk  mengukur  akuntabilitas  dalam laporan  keuangan  yaitu:  Integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap undang-undang, lalu indikator untuk mengukur transparansi yaitu:  informatif,  dan  pengungkapan. Dari  hasil  penelitian  yang  didapat diketahui  bahwa  BUMDes  Ina  Huk belum  menerapkan  akuntabilitas  dan transparansi dalam pelaporan keuangannya karena belum  memenuhi indikator dari kedua aspek tersebut.
3. Laporan keuangan yang dibuat BUMDes  Ina  Huk  masih  secara  yang sederhana,  dan  belum  menggunakan laporan  keuangan  SAK  EMKM.  Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang pembuatan laporan  keuangan  yang  benar  yaitu yang terdiri dari Neraca, Laporan laba rugi,  Laporan  perubahan  ekuitas, Laporan  arus  kas,  dan  Catatan  atas laporan keuangan.

## SARAN
Saran  yang  dapat  penulis  berikan adalah:
1. Pemerintah  dan  Aparatur  Desa  Mata
Air
Pemerintah dan aparatur desa haruslah memberikan  bimbingan  dan  pelatihan kepada  BUMDes  Ina  Huk  mengenai pembuatan  laporan  keuangan  yang sesuai  dengan  standar    SAK  EMKM, pelaporan  keuangan  yang  baik  dan benar ini dapat mempengaruhi Akuntabilitas, dan Transparansi dalam pengelolaan  BUMDes  sehingga  dapat meningkatkan kinerja BUMDes.
2. BUMDes Ina Huk
BUMDes Ina Huk harus menggunakan SAK EMKM sebagai dasar pembuatan laporan  keuangan  agar  lebih  pihak- pihak  yang  membutuhkan  informasi dapat  mengetahui  dengan  pasti  berapa keuntungan  atau  kerugian  dari  entitas dan berapa banyak aset yang dimilikinya,  sehingga  pemerintah  dan masyarakat  lebih  percaya  kepada BUMDes.
3. Peneliti Selanjutnya Diharapakan peneliti selanjutnya dapat membahas komponen pengelolaan
BUMDes  secara  detail  dan  mendalam termasuk  untuk  tahapan  Pembinaan dan Pengawasannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Kristianten.  (2006). Transparansi  Anggaran Pemerintah . Jakarta: Rineka Cipta Krina L.P.L. (2003) . Indikator dan Alat Ukur Prinsip  Akuntabilitas ,  Transparansi dan Partisipasi.   Jakart a .
Mardiasmo.
(2006). Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui  Akuntansi  Sektor  Publik:
Suatu  Sarana  Governance .  Jurnal Akuntansi  Pemerintahan,  Vol.2,  No.1. 2006. Maryunani.  (2008). Pembangunan  Bumdes dan Pemberdayaan Pemerintah Desa .Bandung:CV Pustaka Setia. Sarbano,  H.  2007. Memandu  Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa . Jakarta: Sinar   Grafik.
Ulum, Ihyaul.  (2010). Akuntansi  Sektor Publik .    Yogyakarta:  Graha  Ilmu.