## PENINJAUAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DALAM PENYALAHGUNAAN WEWENANG BARANG/JASA PEMERINTAH
Mutiara Septi Anissa Arijanta
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, mutiaraanissa14@student.uns.ac.id
Fatma Ulfatun Najicha
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, fatmanajicha_law@staff.uns.ac.id

## ABSTRAK
Kegiatan pengadaan barang/jasa telah ditemukan beberapa penyalahgunaan wewenang, peran hukum administrasi negara adalah mengatur proses adanya perencanaan pada barang/jasa. Dalam Undang- Undang No. 30 Tahun 2014 Pasal 17 dan Pasal 18 tentang Administrasi Pemerintahan  yang mengatur tentang penindakan penyalahgunaan wewenang jabatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor  utama  dalam  penyalahgunaan  wewenang  jabatan  serta  merumuskan  pencegahan  dan kebijakan  pemerintah  dalam  penindakan  penyalahgunaan  wewenang  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan. Hasil yang dapat disimpulkan adalah faktor yang terjadi adalah faktor dari diri sendiri dan orang sekitar, jika pejabat yang menyalahgunakan wewenang akan mendapatkan hukuman yang setimpal sesuai dengan tuntutan yang diberikan Pengadilan Tata Usaha Negara.

## Kata Kunci: Pengadaan Barang/Jasa, Penyalahgunaan Wewenang, Hukum Administrasi Negara

## PENDAHULUAN
Kegiatan pengadaan barang/jasa yang rutin dilaksanakan oleh pemerintah merupakan salah  satu  kegiatan  penting  dalam  pelaksanaan  pembangunan  dan  pelayanan  masyarakat. Dalam  pelaksanaan  pembangunan  dan  pelayanan  masyarakat  semua  instansi  pemerintah (Kementerian,  Lembaga  dan  Pemerintah  Daerah)  membutuhkan  barang  atau  jasa.  Untuk mendapatkan  barang/jasa  dilakukan  melalui  Pengadaan.  Tata  cara  pengadaan  barang/jasa pemerintah  terakhir  diatur  dalam  Peraturan  Presiden  (Perpres)  No.  16  Tahun  2018  tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dalam Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Pertama Atas Perpres No. 16 Tahun 2018.
Dalam jabatan selalu ada keterkaitan dengan kewenangan yang diberikan. Kewenangan dalam jabatan dapat ditemui di dalam organisasi pemerintah yang bersifat hukum dan dalam melaksanakan pekerjaan nya selalu terikat dengan kewenangan nya, karena pada dasarnya jika tidak ada kewenangan maka jabatan tidak akan jalan sebagai mestinya.
Prosedur Pengadaan barang/jasa yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 16 Tahun  2018  merupakan  pengaturan  administrasi  pemerintahan  yang  mengatur  proses perencanaan  pengadaan,  persiapan  pengadaan,  proses  pemilihan  penyedia  barang/jasa, penetapan penyedia barang/jasa, dan pelaksanaan serta serah terima barang/jasa. Akan tetapi dalam  kegiatan  pengadaan  barang/jasa  terdapat  beberapa  penyalahgunaan  wewenang  yang dilakukan  oleh  pejabat  yang  berwenang  dengan  unsur  kesengajaan  yaitu  berbuat  curang biasanya dilakukan oleh Kelompok Kerja Pilihan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk mendapatkan keuntungan yang lebih seperti melipatgandakan harga barang maupun jasa tanpa melakukan  pengecekan  ulang  yang  menimbulkan  banyak  kerugian  terhadap  negara  dan  hal tersebut  menimbulkan pandangan negatif.
Peran  hukum  administrasi  negara  dalam  hal  ini    yaitu  untuk  menciptakan  pemerintah yang baik, jujur dan bersih yang diharapkan dapat mencegah segala kegiatan yang beraspek negatif seperti penyalahgunaan wewenang. Berdasarkan pendahuluan di atas, maka rumusan masalah  yang  dapat  ditarik  adalah  Apa  saja  faktor  yang  menyebabkan  penyalahgunaan wewenang  barang/jasa?,  dan  Bagaimana  cara  pencegahan  serta  penindakan  apabila  terjadi penyalahgunaan wewenang?.

## PEMBAHASAN

## 1. FAKTOR UTAMA DALAM PENYALAHGUNAAN WEWENANG BARANG/JASA
Setiap pejabat negara memiliki kekuasaan untuk melakukan kegiatan apapun terutama kegiatan dalam berpolitik maka dengan kekuasaan kepribadian seorang pejabat dapat berubah sesuai  dengan  keinginan  tetapi  sayangnya  beberapa  pejabat  melakukan  penyalahgunaan wewenang  karena  merasa  mempunyai  kekuasaan  yang  lebih  dibanding  masyarakat  biasa, dengan adanya kekuasaan para pejabat bisa bertindak untuk memanfaatkan kekuasaan tersebut demi kepentingan pribadi.
Penyalahgunaan  wewenang  dilakukan  dengan  sadar  mungkin  menguntungkan  bagi kepentingan  pribadi  dari  pejabat  yang  melakukan  hal  tersebut  namun  dapat  merugikan keuangan  administrasi  negara.  Konsep  penyalahgunaan  wewenang  dapat  dikaitkan  dengan konsep de’tornement de pouvoir yaitu kewenangan pejabat dalam melakukan tujuan lain yang menyimpang dari tujuan awal yang te;ah diberikan sesuai kewenangan dimana tujuan lain dari kewenangan tersebut untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan dari Badan Tata Usaha Negara.
Ketentuan dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 9 Tahun 2004 Pasal  53  ayat  (1)  menyatakan  bahwa  “Orang  atau  badan  hukum  perdata  yang  merasa kepentingannya  diruugikan  oleh  suatu  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  dapat  mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha  Negara  yang  disengketakan  itu  dinyatakan  batal  atau  tidak  sah,  dengan  atau  tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.
Dengan  adanya  ketentuan  dalam  Undang-Undang  tersebut  maka  seluruh  pejabat  tidak bisa  berbuat  sewenang-wenang  dalam  melakukan  pekerjaan  nya  terutama  pada  saat mengeluarkan putusan. Dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, hukum administrasi negara memiliki wewenang untuk melakukan persiapan serta proses pernebitan surat dalam penetapan penyedia  barang/jasa  pemerintah.  Setiap  pejabat  negara  memiliki  kewenangan  dalam mengelola  keuangan  negara  dan  merupakan  suatu  tata  tertib  yang  berkaitan  dengan  hukum administrasi  negara  pada  kerjasama  antara  pemerintah  dengan  seluruh  pejabat  negara  serta masyarakat dalam mensejahterakan negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sudah ditetapkan oleh pemerintah untuk segala pembangunan sarana prasarana publik  yang  merupakan  strategi  untuk  mewujud  kan  negara  dalam  meningkatkan  pelayanan publik yang baik.
Menurut  Indrayato  Seno  Adji  terdapat  beberapa  bentuk  dalam  penyalahgunaan wewenang yaitu:
a. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan  kepentingan  umum  atau  untuk  menguntungkan  pribadi,  kelompok  atau golongan;
b. Penyalahgunaan  kewenangan  dalam  arti  bahwa  tindakan  pejabat  tersebut  adalah benar  ditujukan  untuk  kepentingan  umum,  tetapi  menyimpang  dari  tujuan diberikannya  kewenangan  tersebut  oleh  Undang-Undang  atau  peraturan-peraturan lain;
c. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.
Tiga  bentuk  pengertian  tersebut  secara  maknawi  menjadi  domain  kajian  hukum administrasi. 1
Dalam  pelaksanaan  Pengadaan  barang/jasa  pemerintah  rawan  dan  sering  terjadi penyalahgunaan  wewenang.  Penyalahgunaan  wewenang  dapat  dilakukan  oleh  Pejabat Pelaksana  Pengadaan:  Pengguna  Anggaran/Kuasa,  Pengguna  Anggaran/Pejabat,  Pembuat Komitmen/Kelompok Kerja Pemilihan.
Setiap pejabat yang memiliki wewenang dapat menggunakan wewenang tersebut sebagai sarana untuk melakukan tugas yang bersifat sebagai kepentingan pribadi maka dengan adanya wewenang, pejabat merasa memiliki kedudukan yang tinggi dan kewenangan yang diberikan akan lebih besar. 2
Berdasarkan hukum administrasi negara, penyalahgunaan wewenang diuraikan menjadi tiga  bagian.  Penyalahgunaan  wewenang  yang  bertentangan  dengan  kepentingan  publik. Penyalahgunaan  wewenang  yang  bertentangan  dengan  kepentingan  publik.  Penyalahgunaan wewenang  yang  menyimpang  dari  peraturan  perundangan  dengan  tujuan  terlaksananya kepentingan  publik.  Penyalahgunaan  wewenang  yang  tidak  sesuai  dengan  prosedur  dalam mencapai suatu tujuan. Dari tiga bentuk penyalahgunaan tersebut, dapat dipersempit menjadi dua bagian penyalahgunaan wewenang, diantaranya: melampaui wewenang (detournement de pouvoir) dan sewenang-wenangnya (abuse de troit ). 3
Dalam  penyalahgunaan  wewenang  dalam  jabatan  terdapat  3  unsur  yaitu  unsur kesengajaan, adanya pengalihan tujuan dari wewenang dan adanya keinginan dari kepibradian yang  negatif. 4 Unsur-unsur  tersebut  berpengaruh  dalam  faktor  utama  yang  menyebabkan penyalahgunaan  wewenang  dalam  barang/jasa  pemerintah.  Beberapa  faktor  utama  yang menyebabkan hal tersebut yaitu:
1. Penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat tersebut sehingga membuat kekuasaan nya tidak terkendali,
2. Bertindak sewenang-wenang karena jabatan yang tinggi,
3. Kurangnya keadilan yang terjadi pada aparatur penegak hukum,
4. Pelanggaran  prosedur  seperti  kesalahan  administrasi  dalam  melakukan  pelayanan publik menyebabkan kerugian negara serta melanggar aturan yang sudah ditentukan,
5. Karakter dari pejabat tersebut lemah dan memiliki moral yang rendah,
6. Faktor ekonomi yang menyebabkan pejabat melakukan penyalahgunaan wewenang,
1 Niken  S.  Rini,  “Penyalahgunaan  Kewenangan  Administrasi  dalam  Undang-Undang  Tindak  Pidana  Korupsi”, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE , Vol. 18 No. 2, Juni 2018, h. 265.
2 Admin,  Penyalahgunaan  Wewenang  Jabatan  (Abuse  of  Power),  <  https://manajemen.uma.ac.id/2021/10/penyalahgunaan- wewenang-jabatan-abuse-of-power/ >, diakses 21 April 2022.
3 Abdul Latif, Hukum Administrasi Dalam Praktek Tindak Pidana Korupsi , Kencana, Jakarta, 2014, h. 35.
4 Enrico Parulian Simanjuntak, “Pengujian Ada Tidaknya Penyalahgunaan Wewenang Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan”, Jurnal Hukum dan Peradilan , Vol. 7 No. 2, Juli 2018, h. 242.
7. Kurangnya pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa. 5
Menurut  Andrew  Arden, if  a  decision  is  a  such  extreme  defiance  of  logic  that  no reasonable authority could reach it, it is conclusive evidence that the decision is improper . 6 Maka,  yang  dimaksud no  reasonable yaitu  kewenangan  yang  tanpa  alasan  dan menyimpang merupakan salah satu penyalahgunaan wewenang.

## 2. PENCEGAHAN SERTA PENINDAKAN APABILA TERJADI PENYALAHGUNAAN WEWENANG
Dalam Undang-Undang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  Pasal  53  ayat  (2)  huruf  b menyatakan  bahwa  “Badan  atau  Pejabat  Tata  Usaha  Negara  pada  waktu  mengeluarkan keputusan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  telah  menggunakan  wewenangnya  untuk tujuan  lain  dari  maksud  diberikannya  wewenang  tersebut”.  Maka,  cara  membuktikan penyalahgunaan  wewenang  yang  dilakukan  oleh  para  pejabat  yaitu  secara  faktual  apakah pejabat  tersebut  telah  menyalahgunakan  kewenangan  nya  untuk  tujuan  lain  atau  sebaliknya selain dibuktikan secara faktual, pembuktian tersebut harus dilakukan secara sadar dengan cara pengalihan  tujuan  penyalahgunaan  wewenang  yang  didasarkan  oleh  keinginan  pribadi,  baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan untuk orang lain.
Selanjutnya pada Undang-Undang Administrasi Pemerintahan No. 30 Pasal 18 ayat (1) Tahun 2014 yaitu:
1. Badan  dan/atau  Pejabat  Pemerintahan  dikategorikan  melampaui  Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:
a. melampaui masa jabatan atau batas waktu yang berlakunya wewenang
b. melampaui batas wilayah berlakunya Wewenang; dan/atau
c. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Badan  dan/atau  Pejabat  Pemerintahan  dikategorikan  bertindak  sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:
a. di luar cakupan bidang atau materi Wewenang yang diberikan; dan/atau
b. bertentangan dengan tujuan Wewenang yang diberikan.
3. Badan  dan/atau  Pejabat  Pemerintahan  dikategorikan  bertindak  sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:
a. tanpa dasar Kewenangan; dan/atau
b. bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Dalam  Undang-Undang  Administrasi  Pemerintahan  hanya  mengatur  tentang  larangan dalam penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat terutama pada Undang-Undang No. 30 Pasal 17 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang hanya meliputi larangan penyalahgunaan  wewenang,  dan  tiga  macam  penyalahgunaan  wewenang  serta  menyatakan larangan  melebihi  jabatan  dalam  wewenang,  larangan  mencampur  wewenang  dan  larangan
5 Maya  S,  7  Penyebab  Terjadinya  Tindakan  Penyalahgunaan  Kewenangan,  <  https://guruppkn.com/penyebab-terjadinya- tindakan-penyalahgunaan-kewenangan >, diakses 26 April 2022
6 Philipus M. Hadjon, Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi , Gajahmada University Press, Yogyakarta, 2011, h. 46.
untuk tidak bertindak sewenang-wenang, yang secara teoritis menurut para ahli tidak tepat dan cenderung tidak masuk akal. 7
Penyalahgunaan  wewenang  memberikan  dampak  yang  besar  bagi  pejabat  yang melakukannya  yang  berupa  turunnya  disiplin  moral,  turunnya  martabat  pemerintah, ketidakadilan  dalam  pelayanan  terhadap  masyarakat,  mengeluarkan  lebih  banyak  kebijakan namun  disertai  dengan  maraknya  praktek  korupsi,  pengentasan  kemiskinan  berjalan  lambat. Jika hal tersebut dibiarkan maka pemerintahan akan hancur di masa yang akan datang. 8
Perbuatan penyalahgunaan wewenang dapat merugikan seluruh keuangan Negara dalam kelangsungan  pelayanan  terhadap  masyarakat  dan  pembangunan  infrastruktur  yang  akan berlangsung. Keuangan negara yang dimaksud merupakan perekonomian negara yang sesuai dengan  asas  kekeluargaan  serta  peraturan  perundang-undangan  dan  disusun  secara  baik  dan benar. 9
Upaya  pencegahan  yang  dapat  dilakukan  untuk  mengatasi  adanya  penyalahgunaan wewenang yang ada dalam pengadaan barang/jasa adalah pelaksanaan pemerintahan yang baik (good governance) , mengadakan beberapa program publik yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa, dan adanya perbaikan dalam struktur organisasi pemerintahan. 10
Dalam terlaksananya pencegahan penyalahgunaan wewenang diperlukan pemerintahan dengan  prinsip good  governance maka  ada  beberapa  syarat  yang  harus  dipenuhi  untuk menciptakan hal tersebut yaitu: 11
1. Perlunya  pengawasan  terhadap  seluruh  lembaga  pemerintahan  seperti  lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif,
2. Terdapat struktur yang jelas dalam organisasi politik,
3. Adanya sistem yang terbuka dalam politik sehingga seluruh masyarakat dapat terlibat,
4. Pelayanan publik untuk masyarakat yang baik,
5. Sistem  hukum  yang  adil  tidak  memihak  salah  satunya  dan  ketertiban  umum  yang selalu menggunakan hak politik dan sipil yang baik.
Selain dalam prinsip good governance terdapat perbaikan organisasi pemerintahan yang harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan cara memenuhi beberapa langkah yaitu: 12
1. Melaksanakan  serta  menyusun  beberapa  landasan  untuk  memperkokoh  organisasi pemerintahan,
2. Pemberian  informasi  untuk  masyarakat  harus  dilaksanakan  secara  terbuka  dan transparan tidak ada yang ditutup-tutupi,
3. Penyusunan sistem keuangan internal dengan baik agar pengawasan yang baik benar dapat terjamin,
4. Memberikan  lembaga  pengawasan  secara  internal  maupun  eksternal  untuk mengawasi seluruh pejabat maupun badan administrasi negara,
5. Kemampuan  dalam  pemerintah  diperbaiki  agar  bisa  memberikan  pelayanan  publik yang baik,
7 Philipus M. Hadjon, Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Konteks Undang-Undang Nomor 30 Th. 2014, Jurnal Hukum dan Peradilan, Juni 2015, h. 11.
8 Andi Hamzah, 1986, Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya . PT Gramedia, Jakarta.
9 A. Djoko Sumaryanto, Pembalikan Beban Pembuktian, Prestasi Pustaka , Jakarta, 2009, h. 10.
10 Ni  Made  Saraswati,  I  Gusti  Ngurah  Wairocana,  “Penyalahgunaan  Wewenang  pada  Kegiatan  Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah dalam Prespektif Hukum Administrasi”, Kertha Negara, Vol. 7 No. 8, September 2019, h. 10
11 Saraswati, Wairocana, Loc. Cit.
12 Ibid ., 11
6. Adanya sistem yang transparan dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa,
7. Transformasi dalam sistem administrasi negara serta sistem birokrasi dengan proses yang lebih tangkas sesuai dengan seluruh kebutuhan dalam administrasi negara.
Dengan  adanya  upaya  pencegahan  dalam  penyalahgunaan  wewenang    jabatan  diatas merupakan  beberapa  cara  yang  tepat  untuk  mencegah  hal  tersebut  mungkin  membutuhkan waktu  yang tidak singkat  namun  jika ada beberapa hal  yang mulai  berubah maka  Indonesia akan mencapai prinsip good governance. Pembentukan Peraturan Pemerintah No. 53  Tahun 2010  Pasal  4  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  yang  berbunyi  “Setiap  PNS  dilarang;  menyalahgunakan wewenang,  menjadi  perantara  untuk  mendapatkan  keuntungan  pribadi  dan/atau  orang  lain dengan menggunakan kewenangan orang lain.” Hal tersebut sebagai jaminan untuk peniadaan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah agar tidak bertindak sewenang-wenang.
Wewenang dalam ruang lingkup hukum administrasi negara merupakan kekuasaan resmi yang dimiliki pejabat aparatur sipil negara untuk melakukan tindakan oleh dirinya sendiri atau memberikan  wewenang  tersebut  kepada  pihak  lainnya  berdasarkan  peraturan  perundangan. Kekuasaan  yang  dimiliki  pemerintah  merupakan  bagian  dari  wewenangnya,  sehinga  dalam melaksanakan wewenang wajib dilakukan berdasarkan hukum positif. Pelaksanaan wewenang yang  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundangan  menciptakan  suatu  hubungan  hukum yang  harmonis  antara  pemerintah  dengan  warga  masyarakat,  dan  menjauhkan  konflik kepentingan dari kedua belah pihak. 13 Hukum administrasi negara memiliki wewenang untuk  melakukan  persiapan  serta  proses  pernebitan  surat  dalam  penetapan  penyedia barang/jasa  pemerintah.  Setiap  pejabat  negara  memiliki  kewenangan  dalam  mengelola keuangan negara dan merupakan suatu tata tertib yang berkaitan dengan hukum administrasi negara  pada  kerjasama  antara  pemerintah  dengan  seluruh  pejabat  negara  serta  masyarakat dalam  mensejahterakan  negara  melalui  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN) yang  sudah  ditetapkan  oleh  pemerintah  untuk  segala  pembangunan  sarana  prasarana  publik yang  merupakan  strategi  untuk  mewujudkan  negara  dalam  meningkatkan  pelayanan  publik yang baik.
Dalam  pelaksanaan  pengadaan  barang/jasa  pemerintah  rawan  dan  sering  terjadi penyalahgunaan wewenang. Hal tersebut biasanya dilakukan oleh Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen, Kelompok Kerja Pemilihan/Pejabat Pengadaan. Jika terjadi maka terdapat penindakan khusus  yang telah diatur sesuai  dengan Undang-Undang yaitu:  Undang-Undang No.  30  Tahun  2014  Pasal  19  tentang  Administrasi  Pemerintahan  menyatakan  beberapa penindakan khusus yang diberikan kepada pejabat penyalahguaan wewenang seperti:
1. Keputusan  dan/atau  Tindakan  yang  ditetapkan  dan/atau    dilakukan  dengan melampaui Wewenang  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dan Pasal  18  ayat  (1)  serta  Keputusan  dan/atau  Tindakan  yang  ditetapkan  dan/atau dilakukan secara sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dan Pasal 18 ayat (3) tidak sah apabila telah diuji dan ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
2. Keputusan  dan/atau  tindakanyang  ditetapkan  dan/atau  dilakukan  dengan mencampuradukkan  Wewenang  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  17  ayat  (2) huruf b dan Pasal 18 ayat  (2) dapat  dibatalkan  apabila telah diuji  dan ada Putusan Pengadilan yang berkuatan hukum tetap.
13 Ridwan H.R, 2010, Hukum Administrasi Negara, RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 100.
Selanjutnya  pada  penyalahgunaan  wewenang  yang  dilakukan  dalam  pelayanan  publik diawasi oleh salah satu aparat yang bertugas untuk menemukan kesalahan administratif yaitu Aparat  Pengawasan  Internal  Pemerintah  (APIP)  jika  pejabat  ada  yang  melakukan penyalahgunaan wewenang maka APIP akan melakukan pembuktian melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Hal tersebut tertera pada Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) tentang Administrasi Pemerintahan yaitu:
1. Pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah.
2. Hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. tidak terdapat kesalahan;
b. terdapat kesalahan administratif; atau
c. terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara.
Setelah  dilakukannya  pengawasan  terhadap  penyalahgunaan  wewenang,  maka  bisa dilanjutkan ke ranah yang lebih tinggi yaitu pengadilan yang berwenang untuk menilai apakah ada unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat tersebut seperti yang tertera pada  Undang-Undang  No.  30  Tahun  2014  Pasal  21  tentang  Administrasi  Negara  sebagai berikut:
1. Pengadilan  berwenang  menerima,  memeriksa,  dan  memutuskan  ada  atau  tidak  ada unsur penyalahgunaan Wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan.
2. Badan  dan/atau  Pejabat  Pemerintahan  dapat  mengajukan  permohonan  kepada Pengadilan untuk menilai ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang dalam Keputusan dan/atau Tindakan.
3. Pengadilan wajib memutus permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan.
4. Terhadap  putusan  Pengadilan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  dapat  diajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
5. Pengadilan  Tinggi  Tata  Usaha  Negara  wajib  memutus  permohonan  banding sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan banding diajukan.
Sebelum  dilakukan  nya  tuntutan  secara  hukum  pidana  maka  tindakan  hukum  yang dilakukan  oleh  penyelenggara  dan  pemerintah  negara  secara  sengaja  maupun  tidak  sengaja sehingga  menimbulkan  kerugian  pada  negara  dapat  diselesaikan  melalui  administrasi.  Hal tersebut  membutuhkan  biaya  yang  cukup  besar  karena  mencakup  biaya  penyelidikan,  biaya tuntutan, proses peradilan dan sampai pada pemidanaan untuk pemulihan kerugian keuangan negara.
Dalam  hal  ini  Pengadilan  Tinggi  Tata  Usaha  Negara  (PTUN)  memiliki  kewenangan untuk  memberikan  putusan  apakah  pejabat  tersebut  telah  melakukan  penyalahgunaan wewenang atau tidak dan jika terbukti salah maka akan diberhentikan, pencabutan wewenang atau sanksi teguran. Namun, jika pejabat tersebut terbukti tidak salah maka dapat mengajukan gugatan tertulis seperti yang tertera pada Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Pasal 53 tentang Peradilan Tata Usaha yang berbunyi:
1. Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang  berwenang  yang  berisi  tuntutan  agar  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang
disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.
2. Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. Keputusan Tata Usaha  Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  digugat  itu  bertentangan  dengan  asas-asas umum pemerintahan yang baik.
Penegakan hukum harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada dengan batasan- batasan kewenangan yang di sediakan oleh aparatur negara bukan berdasarkan dengan putusan hakim.  Menurut  Abdul  latif  penegakan  hukum  dan  keadilan  tidak  boleh  dilakukan  hanya dengan  pendekatan  dari  segi  represif  (penindakan)  belaka,  karena  penegakan  hukum  dan keadilan  sesungguhnya  meliputi  upaya  preventif  (pencegahan)  tidak  terjadinya  pelanggaran hukum berupa sewenang-wenang dalam negara hukum. 14

## PENUTUP

## KESIMPULAN
1. Penyalahgunaan wewenang yang terjadi oleh para pejabat administrasi negara disebabkan oleh berbagai faktor mulai dari pribadi sendiri maupun faktor disekitarnya yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri sehingga hal tersebut dapat merugikan keuangan negara, karena  pada  dasarnya  dalam  melakukan  pekerjaan  nya  pejabat  memiliki  perbedaan tanggung  jawab  antara  pribadi  dan  kewenangan.  Kegiatan  pengadaan  barang/jasa  harus dilakukan secara baik dan benar.
2. Pencegahan  penyalahgunaan  wewenang  dapat  didasari  dengan  pelaksaan  pemerintahan yang  baik  Namun,  jika  terindikasi  adanya  penyalahgunaan  wewenang  maka  dapat dilakukan penindakan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pengawasan oleh badan internal secara ketat.
3. Para pejabat memiliki tanggung jawab untuk memastikan keamanan data dari masyarakat. Sesuai wewenang yang dimilikinya, para pejabat harus mengesampingkan keuntungannya agar menjadi pribadi yang bertanggung jawab atas wewenang yang dimilikinya karena pada dasarnya ada perbedaan dalam kewenangan pribadi dan kewenangan pekerjaan yang tidak bisa di campur.

## SARAN
1. Memberikan sanksi yang setimpal pada pelaku yang menyalahgunakan kewenangan agar pelaku jera.
2. Sebelum  pengangkatan  jabatan  alangkah  baiknya  diberikan  pelatihan  yang  berkaitan dengan  pengadaan  barang/jasa  agar  penyalahgunaan  wewenang  dapat  di  minimalisir dengan adanya kegiatan tersebut.
3. Sebelum  kenaikan  jabatan  alangkah  baiknya  mengecek  tentang  biografi  dan  cek track record pekerjaan sebelumnya.
14 Latif, Op. Cit., 174-175

## DAFTAR PUSTAKA

## SUMBER BUKU:
Andi Hamzah, 1986. Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya , Jakarta: PT. Gramedia. A.Djoko Sumaryanto, 2009. Pembalikan Beban Pembuktian , Jakarta: Prestasi Pustaka Abdul Latif, 2014. Hukum Administrasi Dalam Praktek Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Kencana. Philipus M. Hadjon, 2011. Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi , Yogyakarta: Gajahmada University Press. Ridwan H.R, 2010. Hukum Administrasi Negara, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

## SUMBER LAIN:
Hadjon, Philipus M, Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Konteks Undang-Undang Nomor 30 Th. 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol.4 No.1, Universitas Airlangga Surabaya, Universitas Trisaksti Jakarta. 2015.
Juliani, Henny, “Akibat Hukum Penyalahgunaan Wewenang Administrasi Pejabat Pemerintahan yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara”, Adminitrative Law and Governance Journal, Vol. 2 No. 4, Universitas Diponegoro, Semarang, 2019.
Pratisthita, Ni Made Saraswati, I Gusti Ngurah Wairocana, “Penyalahgunaan Wewenang pada
Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Perspektif Hukum Administrasi”, Kertha Negara , Vol. 7 No. 8, Universitas Udayana, Bali, 2019. Sahlan, M, “Unsur Menyalahgunakan Kewenangan dalam Tindak Pidana Korupsi sebagai Kompetensi Absolut Peradilan Administrasi”, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 23, No. 2, Biro Hukum dan Organisasi, Kementrian Kelautan dan Perikanan Gedung Mina Bahari IV, Jakarta Pusat, 2016.
Sarwo, Niken Rini, “Penyalahgunaan Kewenangan Administrasi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE , Vol. 18 No. 2, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta Selatan, 2018. Satriyawan, Muhammad Erry. Asmara, Galang. Purnomo, Eko Crisdianto, “PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM PROSES PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH”, Jurnal Binawakya, Vol. 15, No. 8, Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat,  2021. Simanjuntak, Enrico Parulian,  “Pengujian Ada Tidaknya Penyalahgunaan Wewenang Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan”, Jurnal Hukum dan Peradilan , Vol. 7 No. 2, Ditjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara MA-RI, Jakarta Pusat, 2018. Syamsudin, Ahmad Rustan, “Pembuktian Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa”, Jambura Law Review . Vol. 2, No. 2, Universitas Muhammadiyah Kendari, Sulawesi Tenggara, 2020. Utami, Ni Made Suwindayan, I Gusti Ayu Putri Kartika, “PERTANGGUNGJAWABAN PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN ADMINISTRASI YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT PEGAWAI NEGARA SIPIL”, Kertha Negara , Vol. 7 No. 8, Universitas Udayana, Bali, 2019.
Admin,
Penyalahgunaan Wewenang Jabatan (Abuse Of Power). https://manajemen.uma.ac.id/2021/10/penyalahgunaan-wewenang-jabatan-abuse-of-power/,
Diakses pada tanggal 24 April 2022, 2021.
Sari,
Maya, 7 Penyebab Terjadinya Tindakan Penyalahgunaan Kewenangan, https://guruppkn.com/penyebab-terjadinya-tindakan-penyalahgunaan-kewenangan, diakses pada tanggal 24 April 2022, 2015.

## SUMBER PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:
Undang-Undang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  No.  9  Tahun  2004  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  2004  Nomor  35  Tambahan  Lembaran  Negara  Repubik  Indonesia  Nomor 4380);
Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2014  Nomor  292  Tambahan  Lembaran  Negara  Repubik  Indonesia  Nomor 5601);
Peraturan  Pemerintah  No. 53  Tahun  2010 tentang  Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil  (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5135);
Peraturan  Presiden  No.  16  Tahun  2016  tentang  Pedoman  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Pertama atas Perpres No. 16 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63).