## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 6, No. 3 Juli 2022 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.36312/ jisip.v6i1. 3275/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Kedudukan Harta Gono-Gini Antara Suami Dan Isteri Setelah Berakhirnya Perkawinan
1 Savitri Ramadhita, 2 Yeni Salma Barlinti
1 Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia
2 Fakultas Hukum Universitas Indonesia Article Info Abstract Article history: Received : 23 Mei 2022 Publish : 03 Juli 2022 The purpose of this study is to study and further analyze the distribution of gono gini assets (joint  assets)  obtained  between  husband  and  wife  who  have  divorced  and  the application of the principle of separation of joint assets based on the Bekasi Religious Court Decision Number 0938/Pdt.G/2019/ PA.Bks. The research method used is the normative  juridical  method.  Where  this  research  focuses  on  legislation,  books,  and other related literature. After the divorce between the husband (as the Plaintiff) and the wife (as the Defendant) there was a lawsuit, namely the distribution of joint property in the form of a plot of land with a house building on it which should be divided equally between the Plaintiff and the Defendant. Even though the divorce was legal, the entire property  was still controlled  by the Defendant. Because if the Defendant does not also hand over his assets physically and peacefully, an auction will be executed with the assistance of the State Auction Office.
Keywords:
Marriage, Joint Assets, Divorce
Article Info Abstrak Article history: Received : 24 Mei 2022 Publish : 03 Juli 2022 Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  mengkaji  dan  menganalisis  lebih  lanjut mengenai  pembagian  harta  gono  gini  (harta  bersama)  yang  didapat  antara  suami dan  isteri  yang  telah  melakukan  perceraian  serta  penerapan  asas  pemisahan terhadap  harta  bersama  berdasarkan  Putusan  Pengadilan  Agama  Bekasi  Nomor 0938/Pdt.G/2019/PA.Bks.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode yuridis  normatif.  Dimana  penelitian  ini  menitikberatkan  kepada  peraturan perundang-undangan,  buku-buku,  dan  literatur  lain  yang  berkaitan.  Setelah terjadinya  perceraian  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  terdapat  gugatan  yaitu pembagian  harta  bersama  berupa  sebidang  tanah  dengan  bangunan  rumah  di atasnya  yang  seharusnya  dibagi  rata  antara  Penggugat  dengan  Tergugat. Meskipun sudah sah dilakukannya perceraian, seluruh harta tersebut masih dikuasai oleh Tergugat. Karena jika Tergugat tidak juga menyerahkan hartanya secara fisik dan damai, maka akan dilakukan eksekusi lelang dengan bantuan Kantor Lelang Negara.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Savitri Ramadhita, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, E-mail: savitritita@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah
Pada  dasarnya  sebuah  perkawinan  mempunyai  tujuan  yaitu  membentuk  keluarga yang bahagia yang mana hanya dilangsungkan satu kali seumur hidup yang berdasarkan dengan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Sebuah keluarga  dikatakan  sebagai  keluarga  yang bahagia  dimana  terpenuhinya  dua kebutuhan  pokok,  yaitu  kebutuhan  jasmani  dan  juga kebutuhan  rohani.  Kebutuhan  jasmani  dalam  hal  ini  yang  dimaksud  berupa  kebutuhan sehari-  hari  seperti  kebutuhan  primer,  sekunder,  tersier,  contohnya  yaitu  sandang, pangan,  papan,  kesehatan,  dan  juga  pendidikan.  Sedangkan  untuk  kebutuhan  rohani merupakan  adanya  keinginan  untuk  memiliki  keturunan  seperti  seorang  anak  yang
mana  berasal  dari  darah  daging  mereka  sendiri.  Suami  ataupun  isteri  yang  tidak  dapat melaksanakan  kewajibannya  akan  terjadi  perselisihan  atau  pertengkaran  yang  bahkan sampai terjadi  kekerasan  dalam rumah  tangga,  dapat  membahayakan  perkawinan  yang telah dilangsungkan oleh pasangan suami isteri tersebut.
Dalam  berumah  tangga,  salah  satu  dari  suami  atau  isteri  yang  tidak  dapat melaksanakan  kewajibannya  atau  terjadi  perselisihan  atau  pertengkaran  yang  bahkan sampai  terjadi  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  dapat  membahayakan  perkawinan  yang telah  dilangsungkan  oleh  pasangan  suami  isteri  tersebut.  Peristiwa  yang  dialami  oleh suami  isteri  tersebut  biasanya  dapat  diselesaikan  secara  kekeluargaan  dan  damai, sehingga  keduanya  dapat  rukun  kembali.  Namun  ketika  suatu  perkawinan  yang  telah berjalan  dan  sudah  tidak  mampu  lagi  untuk  dipertahankan,  atau  rumah  tangga  yang telah  dijalani  sudah  tidak  sesuai  tujuan,  tidak  memberikan  rasa  damai,  dan  berbagai upaya  telah  dilakukan  untuk  mempertahankan  perkawinan  tetapi  tidak  berhasil,  maka perceraian  merupakan  jalan  terakhir yang  dapat  dilakukan.  Perceraian  pada  dasarnya merupakan  suatu  proses dimana  hubungan  suami  isteri  ketika  tidak  bisa  lagi  dipersatukan dan  tidak  ditemukan  lagi  keharmonisan  dalam  perkawinan.  Soebekti  mendefinisikan  perceraian adalah  penghapusan  perkawinan  karena  keputusan  hakim  atau  tuntutan  salah  satu  pihak  dalam perkawinan.
Peristiwa  yang  dialami  oleh  suami  isteri  tersebut  biasanya  dapat  diselesaikan  secara kekeluargaan  dan  damai,  sehingga  keduanya  dapat  rukun  kembali.  Namun,  ketika  suatu perkawinan  yang  telah  berjalan  dan  sudah  tidak  mampu  lagi  untuk  dipertahankan,  atau rumah tangga yang telah dijalani sudah tidak sesuai tujuan, tidak memberikan rasa damai, dan  berbagai  upaya  telah  dilakukan  untuk  mempertahankan  perkawinan  tetapi  tidak berhasil,  maka  perceraian  merupakan  jalan  terakhir  yang  dapat  dilakukan.  Perceraian pada dasarnya merupakan suatu proses  dimana hubungan suami isteri ketika tidak  bisa lagi  dipersatukan  dan  tidak  ditemukan  lagi  keharmonisan  dalam  perkawinan.  Soebekti mendefinisikan  perceraian  adalah  penghapusan  perkawinan  karena  keputusan  hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.
Dalam  suatu  perkawinan  yang  sah,  menimbulkan  akibat  hukum  yang  dimana akibat  hukum  tersebut  adalah  timbulnya  harta  benda  dalam  perkawinan.  Kemudian apabila  terjadi  perceraian  yang  baik  diakibatkan  karena  kematian  salah  satu  pihak (suami  atau  isteri)  atau  karena  adanya  permohonan  atau  gugat  cerai  dan  akhirnya diputuskan  oleh  pengadilan.  Perceraian  adalah  pengakhiran  suatu  perkawinan  karena sesuatu  sebab  dengan  keputusan  hakim  atas  tuntutan  dari  salah  satu  pihak  atau  kedua belah  pihak  dalam  perkawinan.  Menurut  KUHPerdata,  perceraian  ( echscheilding ) adalah  salah  satu  cara  pembubaran  perkawinan  karena  suatu  sebab  tertentu, melalui keputusan  hakim  yang  didaftarkan  pada  catatan  sipil.  Dalam  hal  ini,  perceraian  tidak sama dengan pembubaran perkawinan setelah adanya pisah meja dan tempat tidur yang di  dalamnya  terkandung  suatu  perselisihan  dan  bahkan  terdapat  kehendak,  yaitu pembubaran  perkawinan  dari  suami  maupun  isteri.  Peristiwa  perceraian  yang  dialami oleh  suatu  pasangan  dapat  menimbulkan  dampak  dari  kehidupan  yang  telah  dijalani sebagai  pasangan  suami  isteri  yaitu  menyangkut  harta  benda.  Suatu  perkawinan  akan terdapat  harta  bawaan  dari  isteri  yang  terpisah  dari  harta  suami,  suami  dan  isteri menguasai  dan  memiliki  harta  sendiri-sendiri,  sedangkan  harta  bersama  (harta pencarian) milik bersama suami isteri.
Harta  pribadi  adalah  harta  yang  tetap  menjadi  milik  pribadi  yang  berasal  dari  harta hasil  usaha  masing-masing  pihak  yang  didapat  sebelum  mereka  menikah  atau melangsungkan  pernikahan.  Harta  pribadi  dapat berasal dari warisan atau hibah, baik yang didapat  sebelum  perkawinan  berlangsung  maupun  setelah  terjadinya  perkawinan  yang ditujukan  masing-  masing  pihak  baik  suami  maupun  isteri  tetap  mempunyai  kekuasaan penuh terhadap  harta  pribadi  masing-masing.  Berdasarkan  ketentuan  tersebut,  kedudukan harta isteri dan harta suami adalah sama, suami tidak dapat sewenang-wenang bertindak atas
harta isteri demikian juga sebaliknya isteri tidak bisa bertindak atas harta suami, karena baik suami  maupun  isteri  mempunyai  kedudukan  yang  penuh  atas  harta  bawaannya  masing- masing.  Suami  isteri  dapat  melakukan  perbuatan  hukum  atas  hartanya  menjual, menghibahkan atau perbuatan-perbuatan hukum lainnya.
Pada  dasarnya,  tidak  ada  percampuran  harta  kekayaan  dalam  perkawinan  antara suami dan isteri (harta gono-gini). Konsep harta gono gini pada awalnya berasal dari adat istiadat  atau  tradisi  yang  berkembang  di  Indonesia.  Salah  satu  pengertian  harta  gono gini adalah harta milik bersama suami isteri yang diperoleh oleh mereka berdua selama di dalam perkawinan, seperti  halnya  ketika  seseorang  menghibahkan  uang  atau  sepeda motor atau barang lain kepada suami isteri, atau harta benda yang dibeli oleh suami isteri dari  uang  mereka  berdua,  atau  tabungan  dari  gaji  suami  dan  gaji  isteri  yang  dijadikan satu,  hal  yang  demikian  dapat  dikatakan  semuanya  sebagai  harta  gono  gini  atau  harta bersama. Mengenai  konsep tersebut kemudian didukung oleh hukum Islam dan hukum positif  yang  berlaku  di  Indonesia.  Dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa  terdapat kemungkinan telah terjadi suatu   percampuran   antara   kekayaan   suami   dan   kekayan isteri    ( alghele  gemeenschap  van  goederen) dalam  perkawinan  mereka.  Percampuran harta kekayaan (harta gono gini) dapat berlaku jika pasangan tersebut tidak menentukan hal  lain  dalam  perjanjian  perkawinan.  Dasar  hukum  mengenai  harta  gono  gini  dapat ditelusuri melalui undang-undang dan peraturan berikut :
1. Undang-Undang  Perkawinan  Pasal  35  Ayat  (1)  yang  menjelaskan  bahwa  yang dimaksud dengan harta gono-gini (harta bersama) adalah harta benda yang diperoleh selama  masa  perkawinan  yang  artinya  kekayaan yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan tidak disebut sebagai harta gono gini.
2. KUHPerdata Pasal 119 yang menjelaskan bahwa sejak  saat dilangsungkan perkawinan, maka  menurut  hukum  terjadi  harta  bersama  menyeluruh  antara  suami  isteri,  sejauh tentang  hal  tersebut  tidak  diadakan  ketentuan-ketentuan  lain  dalam  perjanjian perkawinan. Harta bersama tersebut selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau  diubah  dengan  suatu  persetujuan  antara  suami  isteri.
3. Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  Pasal  85  yang  menjelaskan  bahwa  adanya  harta bersama  dalam  perkawinan  tersebut  tidak  menutup kemungkinan  adanya  harta  milik masing-masing suami atau isteri. Dalam pasal ini sudah menyebutkan perihal adanya harta gono  gini  dalam  perkawinan.  Dengan  demikian,  KHI  mendukung  adanya  persatuan  harta dalam  perkawinan  (gono  gini).  Meskipun  sudah  bersatu,  tidak  menutup  kemungkinan adanya sejumlah harta milik masing-masing pasangan, baik suami atau isteri.
4. Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  Pasal  86  Ayat  (1)  dan  Ayat  (2)  yang  menyatakan bahwa  pada  dasarnya  tidak  ada  percampuran  antara  suami  dan  harta  isteri  karena perkawinan.  Kemudian  pada  Ayat  (2)  menegaskan  bahwa  pada  dasarnya  harta  isteri tetap menjadi  harta  isteri  dan  dikuasai  penuh  oleh  isteri.  Demikian  juga  sebaliknya, harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai oleh suami.
Dalam  KUHPerdata  berbeda  dengan  hukum  adat  dan  Undang-Undang Perkawinan, dalam Pasal 119 sampai Pasal 112 KUHPerdata bahwa terhitung sejak dari perkawinan,  terjadi  pencampuran  harta  kekayaan  tanpa  mempersoalkan  bawaan masing-masing.  Semua  harta  bawaan  baik  berasal  dari  pihak  suami,  yang  berasal  dari pihak suami, yang berasal dari pihak isteri menjadi  harta  bersama  suami  isteri,  kecuali sebelum perkawinan, mereka mengadakan perjanjian perkawinan ( huwelijk voorwararden ).  Dengan perjanjian  perkawinan  kedua  belah  pihak  dapat  menyepakati bahwa  tidak  akan  terjadi  percampuran  harta  kekayaan  sama  sekali,  atau  percampuran hanya  terbatas  pada  harta-harta  yang  di  dapat  sudah  perkawinan  langsung. Harta  gono gini  dalam  Undang-Undang  Perkawinan  yang  tercantum  pada  Pasal  35  menjelaskan bahwa harta bersama merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan. Pada dasarnya harta  bersama  merupakan  sejak  dari  tanggal  terjadinya  perkawinan  sampai  berakhirnya perkawinan. Dengan demikian    mengenai    harta    apa    saja    yang    diperoleh    terhitung sejak    saat  dilangsungkan  akad  nikah,  sampai  perkawinan  pecah,  baik  terjadi  karena
salah satu pihak meninggal dunia atau karena perceraian, maka seluruh harta- harta tersebut dengan  sendirinya  menurut  hukum  menjadi  harta  bersama.  Harta  dikelola  oleh  suami isteri,  dan  ketika  perceraian  terjadi  maka  suami  atau  isteri  masing-masing  mendapat setengah  dari  harta  bersama  tersebut  tetapi  dalam  perkembangan  hukum,  masing- masingnya dapat mendapat lebih besar dari yang lainnya tergantung kontribusinya dalam rumah tangga tersebut.
Penggunaan  berbagai  jenis  istilah  mengenai  harta  bersama  pada  dasarnya  dapat mempengaruhi  praktik  peradilan.  Harta  gono-gini  pada  dasarnya  tidak  dikenal  dalam Undang-Undang  Perkawinan  di  Indonesia,  Istilah  tersebut  muncul  karena  seringnya masyarakat  menyebut  harta  bersama  sebagai  harta  gono-gini.  Dalam  Undang-Undang Perkawinan, setidaknya terdapat 3 jenis harta, yaitu :
1. Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan. Harta ini merupakan harta yang dikuasai bersama  selama perkawinan. Harta bersama  dalam  hukum  adat disebut  juga  sebagai  harta  gono  gini.  Legalitas  harta  gono-gini  diakui  oleh  hukum positif  maupun  hukum  Islam.  Yang tidak termasuk kategori harta gono-gini adalah harta  yang  diperoleh  atau  dihasilkan  sebelum  masa  perkawinan  atau  yang  biasa disebut dengan harta bawaan atau harta milik pribadi.
2. Harta  bawaan  (pribadi)  adalah  harta  yang  dibawa  oleh  setiap  pihak  (suami  isteri) sebelum  perkawinan  dilakukan.  Harta  ini  dikuasai  oleh  setiap  pihak  selama keduanya tidak menentukan lain. Contohnya adalah harta waris.
3. Harta  perolehan  adalah  harta  yang  diperoleh  dari  hadiah  atau  warisan.  Harta  ini dikuasai  oleh  setiap  pihak  sepanjang  kedua  pihak  tersebut tidak  menentukan  lain. Contoh  harta  perolehan  adalah  harta  hibah, hadiah dan sedekah. Pembahasan mengenai  harta gono gini dalam  hukum Islam dapat digolongkan ke dalam  harta  syirkah  dalam  perkawinan  mengingat  isteri  juga  merupakan  bagian  dari pasangan  yang  bekerja  dalam  arti  bekerja  mengurus  rumah  tangga.  Zahri  Hamid memandang  bahwa  hukum  Islam  mengatur  sistem  terpisahnya  antara  harta  suami  dan harta isteri sepanjang yang bersangkutan tidak menentukan lain (tidak ditentukan dalam perjanjian  perkawinan).  Hukum  Islam  juga  memberikan  kelonggaran  kepada  mereka berdua  untuk  membuat  perjanjian  perkawinan  sesuai  dengan  keinginan  mereka  berdua dan perjanjian tersebut akhirnya mengikat secara hukum. Pandangan hukum Islam yang memisahkan harta kekayaan suami isteri pada dasarnya memudahkan pemisahan mana yang termasuk  harta  suami  dan  mana  harta  isteri,  mana  harta  bawaan  suami  dan  mana  harta bawaan  isteri  sebelum  perkawinan.  Pemisahan  harta  tersebut  akan  sangat  berguna  dalam pemisahan antara harta suami atau isteri jika terjadi perceraian dalam perkawinan mereka. Pengaturan mengenai harta bersama, selain dari Undang-Undang Perkawinan, berlaku juga  melalui  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI),  yang  dalam  hal  ini  berkaitan  dengan pembagian  harta  bersama  diatur  melalui  KHI  Pasal  91  Ayat  (1),  harta  gono  gini  dapat berupa benda berwujud dan tidak berwujud.
1. Benda  berwujud  merupakan  benda  bergerak,  benda  tidak  bergerak  dan  surat-surat berharga (Ayat 2);
2. Benda  tidak  berwujud,  yaitu  hak  dan  kewajiban  (Ayat  3).  Kemudian  dalam  Pasal  96 yang menjelaskan bahwa :
1. Apabila terjadi cerai mati maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan  yang hidup lebih lama;
2. Pembagian  harta  bersama  bagi  seorang  suami  atau  isteri  yang  isteri  atau  suaminya hilang  harus  ditangguhkan  sampai  adanya  kepastian  matinya  yang  hakiki  atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.
Dalam  Pasal  97  menyatakan  bahwa  janda  atau  duda  yang  cerai  hidup  masing- masing  berhak  seperdua  dari  harta  bersama  sepanjang  tidak  ditentukan  lain  dalam perjanjian  kawin.  Dengan  demikian  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  pembagian  harta bersama  karena  cerai  hidup  dapat  dilakukan  secara  langsung  bekas  isteri  dan  suami
dengan pembagian masing- masing setengah bagian.
1.2. Rumusan Masalah
1. Bagaimana  status  harta  bersama  yang  terjadi  antara  suami  dan  isteri  yang  telah melakukan  perceraian  berdasarkan  Putusan  Pengadilan  Agama  Bekasi  Nomor 0938/Pdt.G/2019/PA.Bks?
2. Bagaimana  pertimbangan  hukum  Majelis  Hakim  dengan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  dalam  menyelesaikan  perkara  harta  bersama  (gono-gini) berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0938/Pdt.G/2019/PA.Bks?

## 1.3. Tujuan Penulisan
Tujuan  dari  penulisan  ini  adalah  memberikan  gambaran  serta  informasi  lebih jauh  mengenai  kedudukan  terhadap  harta  gono-gini  (harta  bersama)  antara  suami  dan isteri  setelah  berakhirnya  perkawinan  dan  juga  ketentuan  hukum  terhadap  Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0938/Pdt.G/2019/PA.Bks.

## 2. Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  adalah  yuridis normatif. Dimana  yuridis  normatif  itu  sendiri  lebih  menitikberatkan  kepada  bahan  pustaka sebagai  sumbernya  seperti  buku-buku,  peraturan  perundang-undangan  yang berkaitan  dengan  penelitian ini.11 Pendekatan penelitian  ini  dilakukan  dengan cara melihat  dari  peraturan  perundang-  undangan  terutama  yang  berkaitan  dengan perkawinan.  Penelitian  ini  mengacu  pada  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata, Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  dan  Kompilasi  Hukum Islam.
Metode  analisis  yang  digunakan  adalah  metode  analisis  kualitatif.  Dimana penelitian  ini  mengacu  pada  aturan,  prinsip-prinsip,  teori  hukum  guna  memperoleh pandangan yang lebih lanjut yang akhrnya akan di analisa untuk diteliti. Bentuk dari penelitian  ini  adalah  deksriptif  analitis, yaitu  penelitian  yang menekankan pada data- data  sekunder  yang  meliputi  norma-norma  dan  peraturan  hukum  yang  berkaitan dengan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0938/Pdt.G/2019/PA.Bks, seperti Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,  Undang-Undang  Perkawinan,  dan Kompilasi Hukum Islam.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Status  harta  bersama  yang  terjadi  antara  suami  dan  isteri  yang  telah  melakukan perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0938/Pdt.G/2019/PA.Bks
Perkawinan  yang  terjadi  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  selama  22  tahun akhirnya  harus  berakhir  dengan  perceraian  pada  tanggal  17  Desember  2018 sebagaimana  tercantum  dalam Penetapan Bakti, 2004), hlm. 201. Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2837/Pdt.G/2019/PA.Bks dengan Akta Cerai Nomor XXX/PA/BKS tanggal 21 Januari 2019. Dimana selama dalam perkawinan tersebut Penggugat  dan  Tergugat  diperoleh  harta  bersama  berupa  tanah  yang  diatasnya berdiri  bangunan  rumah  dengan  luas  yaitu  60  m2  dengan  sertipikat  Hak  Atas Tanah dengan Nomor XXX yang terletak di Kota Bekasi. Tetapi sampai saat ini harta bersama  yang  berupa rumah tersebut  belum  dibagi  dua  dengan Penggugat, dikarenakan semua hartanya masih dikuasai oleh si Tergugat.
Sedangkan  pada  Pasal  35  Undang-Undang  Perkawinan  dinyatakan  bahwa harta bawaan ialah harta yang diperoleh sebelum diadakan perkawinan, sepenuhnya menjadi  milik  para  pihak  masing-  masing.  Sedangkan  harta  yang  didapat  selama terjadinya perkawinan disebut dengan harta bersama, hal itu yang menjadi milik suami  dan  isteri.12  Pada  dasarnya  terhadap  pembagian  harta  bersama  setelah terjadinya perceraian adalah 50% untuk suami dan 50% untuk isteri, hal tersebut
sesuai  dengan  Pasal  35  Ayat  (1)  Undang-Undang  Perkawinan  dimana  semua harta  yang  diperoleh  sepanjang  jalannya  perkawinan  adalah  milik  berdua  yaitu suami dan isteri.13 Jika perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut putus akibat perceraian seharusnya harta bersama dibagi menjadi dua antara suami dan isteri. Tetapi dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0938/Pdt.G/2019/PA.Bks  bahwasannya  Tergugat  masih  mengusai  seluruh hartanya,  jika  tidak  dapat  dibagi  dalam  bentuk in  natura maka  akan  di  lelang di  muka  umum  yang selanjutnya hasil dari lelang tersebut akan dibagi dua.
Menurut  Pasal  37  Undang-Undang  Perkawinan,  disebutkan  bahwasannya jika  suatu  perkawinan  putus  maka  harta  bersama  diatur  menurut  hukumnya masing-masing.  Maksud  dari  kata  hukumnya  masing-masing  adalah  dilihat  dari hukum  yang  mengatur,  seperti  hukum  agama,  hukum  adat  maupun  hukum  lain yang  mengacu  pada  kasus  itu.  Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  Pasal  97  pun disebutkan  bahwa  pembagian terhadap  harta  bersama atau  harta  gono  gini  harus dilakukan sesuai prosedur yang mana prosesnya harus melalui Pengadilan Agama dengan  dihadiri  kedua  belah  pihak  yaitu  suami  dan  isteri  (Penggugat  dan Tergugat).14 Sedangkan dalam KUHPerdata Pasal 120 menyebutkan bahwa :
“Mengenai  perkara  keuntungan,  harta  bersama  sebenarnya  mencangkup barang  yang  bergerak  maupun  yang  tidak  bergerak,  baik  yang  sudah  ada  atau belum ada, ataupun yang didapatkan secara cuma-cuma, kecuali diwariskan atau dihibahkan”.
Tanah  dengan  Surat  Hak  Milik  tersebut  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa disebut  sebagai  harta  bersama  yang  diperoleh  oleh  Penggugat  dan  Tergugat selama jalannya perkawinan.
3.2. Pertimbangan  hukum  Majelis  Hakim  dengan  peraturan  perundang-  undangan yang berlaku dalam menyelesaikan perkara harta bersama (gono-gini) berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0938/Pdt.G/2019/PA.Bks Menurut Pasal 119 KUHPerdata ketika dimulainya suatu perkawinan, maka terjadilah  harta  bersama  secara  keseluruhan  yang terjadi  antara  suami  dan  isteri. Selama  perkawinan  tersebut  berlangsung,  harta  bersama  tidak  boleh  diganti  dan dihilangkan  tanpa  persetujuan  suami  dan  isteri.  Dalam  kasus  antara  Penggugat dan  Tergugat  telah  terjadi  putusnya  perkawinan  maka  antara  Penggugat  dan Tergugat  ingin  diadakan  pembagian  harta  gono-gini  secara  adil,  tetapi  Tergugat mengambil alih seluruh hartanya tanpa ada niatan untuk di bagi rata.
Dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0938/Pdt.G/2019/PA.Bks hakim menerima gugatan dari Penggugat dan menetapkan sebidang tanah seluas 60  m2  beserta  bangunan  di  atasnya  yang  terletak  di  Perumahan  XXXXX, Kelurahan  XXXXX,  Kecamatan  XXXXX.  Pembebanan  biaya  perkara  sejumlah Rp  2.106.000,00  dijatuhkan  kepada  Penggugat,  hal  tersebut  berdasarkan  pada penjelasan  Pasal  49  Ayat  (2)  butir  (10)  Undang-Undang  Nomor 7  Tahun  1989 yang  dirubah  untuk  kedua  kalinya  dengan  Undang-  Undang  Nomor  50  Tahun 2009  tentang  perkara  harta  bersama  termasuk  dalam  lingkup  perkawinan. Tergugat  dipanggil  secara  patut dan  sah  juga  tidak  hadir  maka  hakim  akhirnya memutus  perkara  ini  dengan  menetapkan  satu  per  dua  dari  harta  gono-gini tersebut menjadi hak Penggugat dan satu per dua sisanya menjadi hak Tergugat. Hakim  juga  menghukum  antara  Penggugat  dan  Tergugat  untuk  melelang  harta tersebut bilamana tidak dapat dilaksanakan pembagiannya secara adil.
Putusan  yang  ditetapkan  oleh  Hakim  disertai  juga  dengan  Ketentuan  dari Peraturan  Perundang-Undagan  yang  berlaku  dan  dikaitkan  dengan  bukti-bukti yang sesuai dengan objek sengketa yang dilakukan oleh para pihak.

## 4. KESIMPULAN
Dari  pemaparan  kasus  di  atas  dapat  ditarik  simpulan  bahwa  sebelum  melakukan perkawinan  sebaiknya  dibuat  perjanjian  pranikah  yang  bertujuan  untuk  mengetahui batasan-batasan, peraturan, dan harta apa saja yang dimiliki dari masing-masing pihak (yaitu suami  maupun  isteri).  Pasal  35  Undang-  Undang  Perkawinan  menyebutkan  bahwa  harta bersama  merupakan  harta  yang  diperoleh  sepanjang  jalannya  perkawinan.  Pada  Putusan Pengadilan  Agama  Bekasi  Nomor  0938/Pdt.G/2019/PA.Bks  disebutkan  bahwa  putusnya perkawinan  disebabkan  oleh  adanya  ketidakcocokan  antara  Penggugat  dengan Tergugat yang akhirnya berdampak pada  pembagian  harta  bersama  berupa sebidang  tanah dengan bangunan rumah di atasnya seluas 60 m2. Terjadinya perceraian menyebabkan timbulnya akibat  hukum,  untuk  membagi  harta  bersama  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  harus dilakukan secepat mungkin melalui Pengadilan. Tetapi Tergugat tidak mau membagi dua dari harta bersamanya dengan Penggugat.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Abdulkadir, Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004. Al  Amruzi,  H.M.  Fahmi, Hukum  Harta  Kekayaan  Perkawinan, Yogyakarta:  Aswaja Pressindo, 2014.
Isnaeni, Moch. Hukum Perkawinan Indonesia, Bandung: Refika Aditama, 2016.
Soebekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata , Jakarta: PT Inter Massa, 1987.
Suadi,  Amran, Politik  Hukum:  Perspektif  Hukum  Perdata  dan  Pidana  Islam  Serta Ekonomi Syariah, Jakarta: Kencana, 2017. Susanto, Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian, Jakarta: Visimedia, 2008.
Syahrizal,  Darda, Kasus-Kasus  Hukum  Perdata  Di  Indonesia, Yogyakarta:  Pustaka Grahatama. 2011.
Tutik, Titik Triwulan, Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional, Jakarta: Kencana, 2008.
Yahya, M. Harahap, Hukum Perkawinan Nasional, Medan: Zaki Trading, 1975. Zainuddin, Afwan dan Zainuddin, Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Yogyakarta: Deepublish, 2017.

## Jurnal
Melia,  “Pembagian  Harta  Bersama  Setelah  Perceraian  (Studi  Terhadap  Putusan  Mahkamah Agung  Nomor  597K/AG/2016)”.  Jurnal  IUS  Kajian  Hukum  dan  Keadilan  (Vol.7 No.3, Desember 2019), hlm.508-518.

## Peraturan Perundangan
Indonesia, Undang-Undang Tentang Perkawinan, UU Nomor 1 Tahun 1974.