## JURNAL META-YURIDIS
No. P-ISSN : 2614-2031 / NO. E-ISSN : 2621-6450 Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang Homepage: http://journal.upgris.ac.id/index.php/meta-yuridis/
Article History: Received:  2021-02-23 Accepted: 2021-04-30
Published: 2021-09-01

## KAJIAN HUKUM HAK PENCIPTA TERHADAP DESAIN GRAFIS GRATIS YANG DIPERGUNAKAN KEDALAM PRODUK PENJUALAN DI INDONESIA
Hari Sutra Disemadi
Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia hari@uib.ac.id

## Hanifah Ghafila Romadona
Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia 1851105.hanifah@uib.edu
Abstrak: Perlindungan  Hak  Cipta  di  perlukan  untuk  mencegah  pelanggaran  hak  ekonomi  dan  hak moral  pencipta.  Hak  Cipta  merupakan  hak  yang  hasil  karyanya  di  bidang  ilmu  pengetahuan,  sastra dan seni. Salah satu bentuk ciptaan yang dilindungi Hak Ciptanya berdasarkan UU Hak Cipta adalah Desain Grafis. Desain Grafis merupakan bentuk hasil karya manusia yang berbentuk gambar, tulisan yang  didalamnya  memiliki  makna  tersendiri.  Adanya  UU  Hak  Cipta  tersebut  tidak  membuat masyarakat  Indonesia  patuh  akan  perlindungan  Hak  Cipta.  Masih  sering  terjadi  penggunaan  dan penggandaan  Desain  Grafis  tanpa memperoleh  izin  dari  Pencipta  Maka,  tujuan  penelitian  ini  adalah untuk  mengkaji  hak  pencipta  terhadap  Desain  Grafis  yang  digunakan  dalam  produk  penjualan  di Indonesia.  Penelitian  ini  menggunakan  jenis  metode  penelitian  hukum  normatif  dengan  pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini adalah terdapat beberapa perlindungan hukum yang dapat dilakukan  oleh  pencipta  yaitu  preventif  dan  represif,  dan  memberikan  sosialisasi  pengetahuan mengenai  pentingnya  perlindungan  HKI  kepada  masyarakat.  Untuk  mencegah  terjadinya pelanggaran  terhadap  karya  intelektualnya,  pencipta  dapat  melakukan  pendaftaran  atau  pencatatan atas Desain Grafisnya. Apabila pencipta dirugikan haknya, maka pencipta dapat mengajukan gugatan sebagaimana telah disebutkan di dalam UU Hak Cipta.

## Kata kunci: Hak Cipta, Desain Grafis, Upaya Hukum
Abstract: Copyright protection is needed to prevent violations of economic rights and moral rights of creators.  Copyright  is  a  right  whose  work  is  in  the  fields  of  science,  literature  and  art.  One  form  of work that is protected by copyright under the Copyright Law is Graphic Design. Graphic Design is  a form of human work in the form of images, writing which has its own meaning. The existence of the Copyright Law does not make the Indonesian people obey the protection of Copyright. There are still frequent  use  and  duplication  of  Graphic  Designs  without  obtaining  permission  from  the  Creator.  So, the  purpose  of  this  research  is  to  examine  the  creator's  rights  to  Graphic  Designs  used  in  sales products  in  Indonesia.  This  research  uses  a  normative  legal  research  method  with  a  statutory approach. The results of this study are that there are several legal protections that can be carried out by the creators, namely preventive and repressive, and provide socialization of knowledge about the importance of IPR protection to the public. To prevent infringement of their intellectual work, creators can register or record their graphic designs. If the rights of the creator are impaired, the creator can file a lawsuit as stated in the Copyright Law.

## Keyword: Copy Right, Graphic Design, Legal Effort

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara
hukum yang memiliki banyak keragaman  budaya,  suku,  ras  dan agama,  banyak  negara  lain  yang mengenal Indonesia merupakan suatu  negara  yang  kaya  akan budaya.  Kebudayaan  di  Indonesia seperti  seni  lukis,  seni  tari,  seni patung, seni musik dan kebudayaan lainnya sudah sangat banyak jumlahnya [ 1 ] .  Banyaknya  ragam Budaya yang  dimiliki oleh Indonesia berkaitan  dengan  perlindungan  hak kekayaan  intelektual.  Hak  kekayaan intelektual  atau  yang  biasa  di  sebut dengan  singkatan  HKI  merupakan hak  yang  muncul  dari  kepintaran atau kemampuan yang dimiliki manusia  dalam  menciptakan  suatu karya-karya  atau  ide  di  dalam bidang seni dan sastra, ilmu pengetahuan  dan  teknologi [ 1 ][ 30 ] .
Sehingga  setiap  hasil  karya  yang dimiliki  oleh  manusia  harus  dapat dilindungi  secara  etika,  moral  dan hukum [ 10 ] .
Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari HKI yang memiliki ruang lingkup  objek  yang  paling  luas, karena mencakup didalamnya
program ilmu komputer, ilmu pengetahuan,  seni  dan  sastra. Didalam  Undang-Undang  No  28 tahun  2014  tentang  Hak  Cipta  (UU Hak  Cipta),  Pasal  1  ayat  (1)  telah djelaskan  mengenai  pengertian  Hak Cipta,  yaitu  “Hak  Cipta  adalah  hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif  setelah  suatu  ciptaan diwujudkan  dalam  bentuk  nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan ”. Dapat dipahami  bahwa  Hak  Cipta  akan timbul  secara  otomatis  tanpa  harus melalui  proses  pendaftaran  terlebih dahulu.  Adanya  perlindungan  Hak Cipta  yang  di  atur  didalam  UU  Hak Cipta ini, diharapkan dapat membuat  para  pencipta  merasa lebih  aman  untuk  menciptakan karya-karyanya [ 10 ] .
Era  penggunaan  teknologi  yang semakin berkembang pesat, internet merupakan
suatu
bentuk pengimplementasian  dari  teknologi yang  dijadikan  masyarakat  sebagai sumber informasi yang dapat diakses  dengan  mudah [ 31 ][ 32 ] . Sehingga untuk menghadapi
kemajuan  teknologi  harus  diringi dengan  pemikiran  manusia  yang sehat. Perkembangan teknologi yang semakin pesat memiliki
dampak kepada kehidupan masyarakat,  dimana  masyarakat dapat  menghasilkan  pendapatan atas  penjualan  hasil  karya  yang  di ciptakan.  Internet  kini  juga  menjadi sumber  perekonomian  masyarakat, dengan  berjualan  secara  online masyarakat  banyak  memperoleh keuntungan [ 8 ] .  Banyak  pencipta yang  telah  menghasilkan  suatu karya  Desain  Grafis  meletakkan hasil  karyanya  tersebut  kedalam website-website  gratis,  yang  dapat diakses oleh para pengguna internet,
sehingga
pada kenyataannya di zaman yang semakin  berkembang  ini,  banyak masyarakat
yang masih menggunakan  hasil  karya  milik orang  lain  untuk  dijadikan  sebagi desain  produk  yang  akan  di  perjual belikan  tanpa  memperoleh  izin  dari pencipta karya tersebut [ 17 ] .
Penggunaan  hasil  karya  milik orang  lain  tanpa  memperoleh  izin masih  sering  terjadi  di  Indonesia, salah  satu  contoh  kasusnya  yaitu
Desain  Grafis  cover  cd  album  band dream  theater  yang  di  lindungi  dari penggunaan  secara  komersial [ 15 ] . yang  dituangkan  kedalam  suatu produk  yang  akan  diperjual  belikan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk memperoleh nilai ekonomi.  Didalam  Pasal  9  ayat  (2) UU  Hak  Cipta  menegaskan  bahwa “setiap  orang  yang  melaksanakan hak  ekonomi  wajib  mendapatkan izin  pencipta  atau  pemegang  Hak Cipta” dan didalam Pasal 9 ayat (3) UU  Hak  Cip ta  “setiap  orang  yang tanpa  izin  pencipta  atau  pemegang Hak Cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara kome rsial ciptaan”.
Berdasarkan pasal yang telah disebutkan bahwa bagi setiap orang yang ingin menggunakan hasil karya milik  orang  lain  khususnya  Desain Grafis harus terlebih dahulu memperoleh izin dari pencipta.
Pada  dasarnya  Pencipta  Desain Grafis  tidak  di  wajibkan  untuk mendaftarkan  hasil  karyanya  untuk memperoleh perlindungan Hak Cipta,  karena  setiap  karya  tersebut diwujudkan,  maka  secara  otomatis sudah terlindungi Hak Ciptanya [ 18 ] .
Namun, pendaftaran Hak Cipta bagi suatu  karya  dapat  dilakukan,  untuk
memperoleh surat keterangan bahwa  karya  tersebut  telah  di ciptakan  oleh  seseorang.  Surat keterangan  ini  juga  dapat  menjadi alat  bukti  di  pengadilan  apabila  di kemudian hari terjadi suatu sengketa  terhadap  karya  yang  di ciptakan [ 25 ] .  Namun,  dengan  tidak didaftarkan  perlindungan  Hak  Cipta terhadap  karyanya  tersebut,  masih sangat  banyak  sekali  kerugian- kerugian yang timbul akibat pemakaian hasil karya Desain Grafis  yang  ambil  secara  gratis  dan kemudian  dijadikan  sebagai  desain produk  yang  di  perjual  belikan  yang memperoleh keuntungan nilai ekonomi  kepada  orang  lain,  namun menimbulkan kerugian kepada pencipta [ 16 ] .
Penelitian  sebelumnya  berfokus terhadap  pemberian  perlindungan Hak  Cipta  terhadap  Desain  Grafis yang  digunakan  secara  komersial pada  cover cover  disc (CD) band dream  theater.  penelitian  ini  di lakukan oleh Welly Angga Nugaraha pada  tahun  2018 [ 15 ] ;  pada  tahun 2019 telah dilakukan penelitain oleh
Robby  Ramadhan  Abdi  Pranoto yang membahas mengenai “pemberian  perlindungan  Hukum kepada  pemegang  Desain  Grafis pada  pakaian berdasarkan  Undang- Undang  No  31  Tahun  2000  tentang Desain  Industri” [ 20 ] ;  penelitian pada  tahun  2011  yang  dilakukan oleh Syaiful dan Putri Victorina yang berfokus  “kajian  berdasarkan  Pasal 12  ayat  (1)  Huruf  F  UU  Hak  Cipta dan  Pasal  25  Undang-Undang  No 11  Tahun  2008  tentang  Informasi Dan  Transaksi  Elektronik  mengenai perlindungan  hukum  kepada  Karya Desain Grafis yang terdapat didalam media  Internet” [ 28 ] .  Maka  dilihat dari  penelitian  yang  sudah  ada sebelumnya,  penelitian  ini  memiliki kemiripan  tema  penelitian  yang membahas  mengenai  perlindungan hukum  terhadap  Desain  Grafis, tetapi  didalam  penelitian  ini  lebih berfokus kepada Desain Grafis yang dimasukkan kedalam produk penjualan  tanpa  memperoleh  izin dari  pencipta,  yang  bertujuan  untuk memberikan  pemahaman  kepada pihak  lain  agar  tidak  menggunakan Desain Grafis pencipta secara bebas  yang  dapat  mengakibatkan
kerugian  hak  ekonomi  dan  hak moral  bagi  pencipta.  Berdasarkan uraian  yang  dikemukakan  diatas, maka  fokus  penelitian  ini  adalah terkait  perlindungan  hukum  Hak Cipta  terhadap  pencipta  Desain Grafis berdasarkan Undang-Undang No.  28  Tahun  2014  tentang  Hak Cipta dan upaya yang bisa dilakukan oleh pemegang Hak Cipta Desain  Grafis  agar  hasil  karyanya tidak  diperjual-belikan  tanpa  izin oleh  pihak  yang  tidak  bertanggung jawab  Untuk  itu,  rumusan  masalah dalam penelitian ini mempertanyakan bagaimana perlindungan  Hak  Cipta  terhadap Desain Grafis Gratis yang
dipergunakan  ke  dalam  produk penjualan;  dan  mempertanyakan bagaimana  upaya  hukum  yang dapat dilakukan oleh pencipta sebagai pemilik Desain Grafis.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  artikel  ini  didalamnya menggunakan  metode  penelitian hukum  normatif.  Metode  jenis  ini melakukan pengkajian terhadap perundang-undangan  yang  memiliki kaitan dengan bekerjanya atau tidak
suatu  hukum  didalam  masyarakat. Penulisan  artikel  ini  menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.
Didalam  penilitian  ini  data  yang diperoleh berdasarkan data sekunder. Data sekunder
merupakan  data  yang  diperoleh secara tidak langsung [ 27 ] . Terdapat tiga  sumber  data  sekunder  yang dikhususkan untuk penelitian Hukum  Normatif  ini,  yaitu  Bahan Hukum Primer yang diterima melalui pengkajian  studi  kepustakaan  yang memiliki  kekuatan  mengikat  secara yuridis  yaitu  menggunakan  UU  Hak Cipta.  Bahan  hukum  sekunder, merupakan  data  yang  memberikan penjelasan  terhadap  bahan  hukum primer seperti artikel, Buku,
dokumen-dokumen dan sumber dari internet  lainnya  yang  berkaitan dengan pembahasan didalam penelitian  ini,  dan  bahan  Hukum Tersier  yang  terdapat  penjelasan mengenai  bahan  hukum  primer  dan bahan hukum sekunder [ 27 ] .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Perlindungan Hak Cipta terhadap  Desain  Grafis  Gratis yang  Dipergunakan  ke  Dalam

## Produk Penjualan
Hak kekayaan intelektual (HKI) merupakan  hak  yang  memiliki hubungan  dengan  hasil  karya yang  di  wujudkan  berdasarkan hasil pikir dan kemampuan manusia [ 8 ] .    Berdasarkan  hasil karya tersebut diwujudkan kedalam  bentuk  ciptaan  yang telah  memiliki  nilai  fungsional, kebaruan  dan  estetika  sehingga manusia  dapat  memanfaatkan hasil  karya  tersebut [ 8 ] .  HKI dapat memberikan hak moral dan hak  ekonomi  kepada  pencipta atas  hasil  karya  yang  telah diciptakan.  HKI  merupakan  hak yang  melekat  pada  diri  pencipta atau  pemegang  hak,  sehingga bagi  orang  lain  yang  ingin menggunakan atau memanfaatkan hasil karya pencipta harus memiliki izin terlebih dahulu.
Berdasarkan  Undang-Undang No.  7  Tahun  1994  tentang
Pengesahan World Trade Organization  (WTO) dijelaskan bahwa HKI merupakan terjemahan  dari  kata Intellectual Property Right (IPR) [ 12 ] .
Berdasarkan World  Intelectual
Property
Organisation
menyatakan  bahwa  HKI  adalah suatu karya hasil curahan tenaga, cipta,  waktu  dan  biaya  manusia [ 26 ] . Harsono Adisumarto berpendapat  bahwa  istilah  HKI memiliki  dua  suku  kata  yaitu Intelectuall dan Property ,  yang dimaksud dengan intelectuall adalah suatu kegiatan yang berdasarkan  atas  daya  pikir  dan daya  cipta  di  bidang  ciptaan  ilmu pengetahuan,  seni,  sastra  dan kegiatan penemuan benda imateriil.  Sedangkan, Property adalah  suatu  kekayaan  yang mendapatkan  hak  perlindungan hukum,  agar  terhindar  dari  orang lain yang ingin menggunakan hak tersebut  tanpa  memperoleh  izin dari pencipta [ 5 ] .
Perjanjian TRIPs
(Trade Related  Aspects  of  Intellectual
Property  Rights )  suatu  perjanjian yang menjadi standard
perlindungan  HKI  oleh  para  ahli di  bidang  HKI  didalam  forum kawasan  Asia-Pasifik.    TRIPs menjadi  hal  terpenting  dalam proses  perkembangan  standard internasional  mengenai  sistem HKI. Indonesia merupakan anggota  didalam  WTO,  sehingga Indonesia  secara  otomatis  telah terikat terhadap Perjanjian TRIPs. Indonesia telah merasakan pengaruh  besar  dari  adanya TRIPs,  karena  menjadi  pemacu dalam terciptanya peraturan perundang-undangan dan menegakkan bidang HKI. Saat ini TRIPs sangat mempengaruhi segala  kegiatan  legislatif  dan administratif  di  bidang  HKI  yang dilaksanakan Indonesia [ 12 ] .
Pada  tahun  1886  terdapat kegiatan  yang  membentuk  pola pikir masyarakat mengenai segala  hak  milik  intelektual  perlu untuk  memperoleh  perlindungan hukum  (Konvensi  Bern  1886). Jika  tidak  diberikan  perlindungan hukum  terhadap  karya  intelektual yang telah dihasilkan
berdasarkan  pola  pikir  manusia tersebut,  maka  bagi  pihak  lain
dapat memperbanyak dan meniru secara bebas sehingga menimbulkan  kerugian  terhadap pencipta  atau  pemegang  Hak
Cipta, dan juga dapat menghambat para pencipta untuk melakukan perkembangan terhadap karyanya [ 5 ] .
Suatu  karya  intelektual  yang telah  diciptakan  sedari  awal harus  dilindungi  oleh  pelaku usahanya,  jika  pelaku  usaha terlambat untuk melindungi kekayaan  intelektual  yang  telah diciptakan,  maka  pelaku  usaha tersebut  telah  menerima  segala resiko yang akan terjadi terhadap karya  intelektualnya,  dan  dapat kehilangan keuntungan yang besar  terhadap  karyanya [ 23 ] . Karya  intelektual  seseorang  bisa disalahgunakan  dan  memberikan kerugian  yang  besar  kepada penciptanya, sehingga dengan itu diperlukan  suatu  peraturan  yang dapat mengatur perlanggaran yang  berkaitan  dengan  HKI [ 7 ] . Adanya  perlindungan  HKI  ketika karya  intelektual  yang  diciptakan itu sudah berbentuk sesuatu yang dapat  dilihat,  dibaca,  didengar
dan  dapat  dipergunakan [ 6 ] .  HKI merupakan  hak  yang  bersifat ekslusif yang diterima oleh pemilik atau pemegang hak dalam waktu yang telah ditentukan  untuk  mendapatkan perlindungan  hukum  agar  bisa memperbanyak  hasil  karyanya, dan dapat memberikan izin
kepada  pihak  lain  yang  ingin menggunakan hasil karya
intelektualnya [ 13 ] .
Nilai  ekonomi  dan  nilai  moral terdapat didalam HKI yang sangat  memberikan  keuntungan yang  besar  bagi  pencipta  atau pemilik  karya.  Nilai  ekonomi dalam  suatu  karya  akan  dapat  di akui  jika  hasil  karyanya  telah diwujudkan  dan  dapat  digunakan [ 8 ] .  Bagi  pihak  lain  yang  ingin menggunakan hasil karya pencipta  harus  terlebih  dahulu memperoleh  lisensi  agar  dapat menikmati
secara luas.
Pemberian  lisensi  adalah  suatu izin  dalam  bentuk  tertulis  yang diberikan  untuk  orang  lain  agar dapat  memperoleh  nilai  ekonomi dari  hak  kekayaan  intelektual seseorang [ 14 ] .  Hak  ekonomi
dapat  memberikan  pencipta  atau pemilik karya keuntungan ekonomi,  karena  hasil  karya intelektual  bisa  dihargai  dengan uang, sehingga pencipta mendapatkan keuntungan berupa uang dari hasil pemakaian sendiri Hak Kekayaan
Intelektual ataupun  penggunaan  oleh  orang lain  yang  telah  menerima  lisensi
[ 14 ] .
Sebagai  bentuk  perlindungan atas HKI, maka diperlukan perlindungan  hukum  yang  dapat mengatur mengenai Hak Kekayaan Intelektual, di Indonesia yang
merupakan bentuk  Negara  hukum  telah terdapat  beberapa  aturan  yang mengatur  tentang  HKI,  yaitu “Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 32
Tahun    200  tentang  Desain  Tata Letal  Sirkuit  Terpadu,  Undang- Undang  Nomor  28  Tahun  2014 tentang  Hak  Cipta,  Undang- Undang  Nomor15  Tahun  2001 tentang  Merek,  Undang-Undang Nomor  31  Tahun  2000  tentang Desain  Industri  dan  Undang-
Undang  Nomor  30  Tahun  2000 tentang  Rahasia  Dagang ” [ 14 ] . Pada  dasarnya,  Hak  kekayaan intelektual  tidak  bisa  dipisahkan dari  tiga  bagian  utama  HKI diantaranya  yaitu  Hak  Cipta,  hak merek,  hak  paten.  dimana  yang menjadi fokus pembahasan didalam  penilitian  ini  hanyalah Hak Cipta.
Hak  Cipta  adalah  suatu  hak yang  diberikan  kepada  pencipta yang  telah  menghasilkan  sebuah karya  berdasarkan  pola  pikir  dan kemampuan yang dimiliki kedalam  berbagai  bidang  ilmu pengetahuan,  seni  dan  sastra [ 15 ] . Pemerintahan Indonesia setelah kemerdekaan, masih
sungkan  menerapkan  Undang- Undang Hak Cipta yang merupakan warisan pemerintahan Belanda. Indonesia keluar dari keanggotaan Konvensi  Bern  pada  tahun  1958 beralasan  bahwa  masih  ingin memperbanyak
karya-karya untuk meningkatan standard
pendidikan,  dan  dengan  alasan bahwa  hukum  warisan  Belanda masih  menjadi  peraturan  HKI  di
Indonesia
[ 12 ] . Instansi pemerintahan banyak
mengajukan rancangan peraturan perundang-undangan  Hak  Cipta pada  tahun  1958,  1968,  dan 1972,  tetapi  tidak  di  setujui. Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan  Hak  Cipta yang  pertama  kalinya  di  tahun 1982 [ 4 ] .  Berlakunya  undang- undang  Hak  Cipta  pada  tahun 1982  yaitu  Undang-Undang  No  6 Tahun  1982  menjadi  pendorong bagi  masyarakat  Indonesia  untuk dapat  menciptakan  karya-karya dan  membuat  wawasan  bangsa menjadi luas [ 12 ] .
Peraturan perundang- undangan  Hak  Cipta  mengalami beberapa  kali  perubahan,  dari Undang-Undang No 6 tahun 1982 mengalami perubahan pada tahun  1987,  1997  yang  diganti dengan  Undang-Undang  No  19 Tahun  2002  tentang  Hak  Cipta, yang melakukan pencabutan terhadap  undang-undang  Hak Cipta yang lama. Undang-undang Hak  Cipta  No  19  Tahun  2002 diundangkan  pada  29  juli  2002, dan  berlaku  setelah  12  bulan
diundangkan.  Namun  pemerintah dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat masih  menganggap  perlu  untuk mengganti undang-undang
tersebut dengan yang baru. Peraturan perundang- undangan Hak Cipta yang sampai  saat  ini  berlaku  adalah
Undang-Undang  No  28  tahun
2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta), yang merupakan perubahan atas peraturan undang-undang sebelumnya. Terjadinya pergantian perundang-undangan  yang  lama dengan yang sekarang, bertujuan
untuk dapat memaksimalkan pemberian perlindungan Hak
Cipta  terhadap  pemilik  karya
intelektual, sehingga
dapat melindungi  hak  ekonomi  dan  hak moral pencipta.
Perlindungan  Hak  Cipta  tidak perlu  didaftarkan  terlebih  dahulu, karena  sejak  munculnya  karya yang  dihasilkan  tersebut,  secara otomatis telah timbul
perlindungan  Hak  Ciptanya [ 2 ] . Penggunaan  istilah  Hak  Cipta  di Inggris  untuk  pertama  kalinya menjelaskan  mengenai  konsep
melindungi  penerbit  dari  kegiatan perbanyakan  buku  oleh  pihak- pihak  yang  tidak  memiliki  hak untuk  menerbitkannya.  Pasal  1 ayat 1 UU Hak Cipta menjelaskan mengenai definisi Hak Cipta “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta  yang  timbul  secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif  setelah  suatu  ciptaan diwujudkan  dalam  bentuk  nyata tanpa  mengurangi  pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang- undangan”.
Pemberian perlindungan Hak
Cipta dimaksudkan untuk memberikan  tanda  bahwa  karya tersebut  resmi  menjadi  milik pencipta, dan dapat memanfaatkannya sebaik
mungkin.  Hasil  karya  cipta  yang dimaksud  terdiri  dari  berbagai bidang  ilmu  pengetahuan,  sastra dan  seni,  yang  diciptakan  atas dasar  ide  dan  kemampuan  yang dimiliki oleh pencipta.
Berdasarkan  Pasal  26  UU  Hak Cipta,  masa  perlindungan  Hak Cipta diatur didalam pasal 58 UU Hak  Cipta  ayat  (2)  “dalam  hal Ciptaan  sebagaimana  dimaksud
pada ayat (1) dimiliki oleh 2 (dua) orang  atau  lebih,  perlindungan Hak  Cipta  berlaku  selama  hidup Pencipta  yang  meninggal  dunia paling  akhir  dan  berlangsung selama  70  (tujuh  puluh)  tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun selanjutnya” dan (3)
“Perlindungan  Hak  Cipta  atas Ciptaan  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2)    yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum  berlaku  selama  50  (  lima puluh)  tahun  sejak  pertama  kali dilakukan Pengumuman”. “Dalam hal Ciptaan sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dimiliki oleh  2  (dua)  orang  atau  lebih, perlindungan  Hak  Cipta  berlaku selama  hidup  Pencipta  yang meninggal  dunia  paling  akhir  dan berlangsung  selama  70  (tujuh puluh) tahun sesudahnya, terhitung  mulai  tanggal  1  Januari tahun selanjutnya”.
Hak  Cipta  bertujuan  untuk memberikan
perlindungan
kepada  karya  intelektual  yang diciptakan  di  berbagai  bidang ilmu. Bagi pencipta yang
dilindungi  Hak  Ciptanya  dapat mengurangi  resiko  penggunaan hasil  karyanya  oleh  pihak  lain tanpa  izin.  Didalam  Hak  Cipta terdapat  hak  ekonomi  dan  hak moral.  Hak  ekonomi  merupakan hak  yang  terdapat  didalam  hasil karya  intelektual  manusia  yang memiliki  nilai  ekonomis  atau keuangan, sehingga dapat memberikan  keuntungn  kepada pencipta dari
hasil memperbanyak atau menjual hasil  karyanya.  Sedangkan  hak moral  adalah  hak  yang  mengikat diri  pencipta  yang  dimana  hak tersebut  tidak  dapat  di  pindah tangankan atau dimusnahkan tanpa  memiliki  alasan  apapun [ 24 ] .  Pada  dasarnya  hak  moral bersifat kekal dan pribadi sehingga  mengikat  diri  pencipta semasa hidupnya sampai meninggal dunia.
Sehingga pencipta  memiliki  hak  ekslusif untuk  menyebutkan  atau  tidak menyebutkan namanya, memakai nama samaran didalam ciptaannya [ 9 ] .
Ciptaan  yang  perlu  dilindungi telah disebutkan didalam UU Hak
Cipta  Pasal  40  ayat  (1) “ciptaan yang  perlu  dilindungi  meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan,  seni  dan  sastra ”.
Suatu  ciptaan,  tidak  menjadi kewajiban pencipta untuk
dilakukan  pendaftaran,  terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa  negara  anggota  TRIPs dan konvensi Bern secara otomatis memberikan perlindungan kepada hasil ciptaan yang  dilindungi Hak
Cipta.  Sehingga  bagi  pencipta boleh melakukan pendaftaran dan  boleh  juga  untuk  tidak mendaftarkan  karya  nya.  Tujuan dilakukan  pendaftaran  atas  hasil karya intelektual, untuk mendapatkan pembuktian di pengadilan  jika  sewaktu-waktu terjadi sengketa terhadap
ciptaannya. Pencipta atau pemegang Hak Cipta dapat
melakukan pendaftaraan
ciptaannya melalui Direktorat
Jendral Hak Kekayaan Intelektual
[ 5 ] .  Setelah  ciptaan  didaftarkan, maka  orang  yang  melakukan pendaftaran dapat diakui sebagai pencipta  dari  karya  intelektual
yang didafarkan. Untuk melakukan pendaftaran, pendaftar dapat mengajukan surat  permohonan  pendaftaran dengan rangkap dua oleh pencipta  atau  pemegang  Hak Cipta  atau  kuasa  yang  diajukan kepada menteri kehakiman. Pada saat  Diterimanya  permohonan pendaftaran oleh departemen kehakiman,  maka  telah  dianggap melakukan pendaftaran atas suatu ciptaan [ 5 ] .
Desain Grafis, merupakan salah  satu  bentuk  ciptaan  yang perlu  dilindungi  oleh  Hak  Cipta, Desain  Grafis  adalah  hasil  dari proses komunikasi dengan menggunakan elemen visual yang  berbentuk  seperti  gambar, tulisan dan warna untuk menyampaikan  suatu  pesan [ 23 ] . Seiring  berkembangnya  zaman, pencipta  banyak  menghasilkan karya  Desain  Grafis  yang  tidak hanya berwujud dikehidupan nyata,  tetapi  banyak  juga  yang dimasukkan  kedalam  website- website  gratis,  teknologi  yang semakin  canggih  membuat  para pencipta merasakan internet
menjadi tempat untuk meletakkan hasil  karyanya.  Saat  ini  banyak sekali website-website gratis yang dapat dengan mudah diakses  oleh  masyarakat  banyak, sehingga  banyak  menimbulkan permasalahan  terhadap  karya intelektual  yang  terdapat  didalam website  gratis  tersebut.  Contoh dari  Desain  Grafis  yakni  brosur, poster, spanduk, majalah, banner yang  terdapat  didalam  social media [ 3 ] .
Pelanggaran Hak Cipta Desain Grafis  di  Indonesia  masih  sering terjadi, seperti contoh
pembajakan  Desain  Grafis  yang terdapat  didalam  pakaian  baik berupa gambar, tulisan dan bentuk,  namun  bagi  pencipta Desain Grafis tersebut, tidak ingin mengajukan  gugatan  terhadap pembajakan atas karyanya, karena  masih  banyak  sekali masyarakat Indonesia yang kurang akan pengetahuan mengenai perlindungan Hak Cipta [ 20 ] . Pada dasarnya
pencipta diberikan hak berdasarkan  Pasal  9  UU  Hak Cipta utuk memperbanyak,
mengumumkan dan menggandakan  hasil  ciptaannya, dan  juga  diberikan  hak  untuk memberikan  izin  kepada  pihak lain  yang  ingin  menggunakan hasil ciptaannya.
Pembajakan-pembajakan Desain  Grafis  sangat  merugikan pencipta  baik  dari  hak  ekonomi maupun hak moral. Desain Grafis yang  terdapat  didalam  website gratis  sangat  mudah  didownload oleh pihak lain, dan banyak sekali di antaranya yang dijadikan sebagai  cover  ataupun  desain produk penjualan, seperti pakaian, tote  bag dan packaging barang  yang  di  perjual  belikan.
Hal tersebut sangat menguntungkan perekonomian bagi  pihak  lain,  sehingga  pihak pencipta kehilangan hak ekonomi nya  untuk  memperoleh  royalty dan kehilangan hak moral sebagai  pemilik  atas  Desain Grafis  tersebut.  Sehingga,  dari hal  itu  perlindungan  Hak  Cipta terhadap  Desain  Grafis  sangat dibutuhkan, meskipun perlindungan  Hak  Cipta  akan timbul secara otomatis, ada
baiknya pencipta melakukan pendaftaran  perlindungan  Hak
Cipta  atas  Desain  Grafis  yang dimiliki.
2. Upaya  Hukum  yang  Dapat
Dilakukan oleh Pencipta

## sebagai Pemilik Desain Grafis
Banyaknya  pelanggaran  yang terjadi  mengenai  Hak  Cipta, menjadikan  pencipta  bersikeras untuk  mendapatkan  kembali  hak- hak eksklusif nya sebagai pemilik karya intelektualnya. Menurut pendapat  Satjipto  Raharjo,  yang dimaksud  dengan  perlindungan hukum adalah suatu upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengkelompokkan suatu kekuasaan kepadanya untuk
melakukan  tindakan  kepentingan tersebut [ 22 ] . Terdapat dua upaya hukum yang dapat dilakukan  oleh  pencipta,  yaitu upaya preventif dan upaya represif.
a. Upaya hukum preventif
Upaya preventif adalah
bentuk  upaya  yang  diberikan
oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya pelaggaran terhadap hak ekonomi dan hak moral
pencipta [ 19 ] . Upaya ini dilakukan berdasarkan UU Hak Cipta, untuk mencegah terjadinya  kerugian  terhadap pencipta sebagai pemilik karya intelektual seperti mengumumkan atau memperbanyak  hasil  ciptaan tanpa menyebutkan sumbernya [ 11 ] . Pencipta sebagai subjek hukum di
dalam upaya ini bisa
memberikan
pendapatnya sebelum  diberikan  keputusan akhir  oleh  pemerintah.  Sifat dari upaya preventif ini bersifat mencegah terjadinya pelanggaran [ 21 ] .
Pemerintah memperoleh arti yang  sangat  besar  dari  upaya hukum preventif, karena pemerintahan  dapat  berhati- hati untuk memberikan sebuah keputusan. Diharapkan perlindungan  hukum  preventif ini dapat mengurangi terjadinya pelanggaran
terhadap  hak  cipta.  Upaya
yang dapat dilakukan berdasarkan  upaya  preventif adalah dengan cara mendaftarkan atau mencatatkan karya intelektualnya melaui Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual,
sebagaimana  telah  di  atur didalam  UU  Hak  Cipta.  Upaya lainnya  yang  dapat  dilakukan adalah  menyebutkan  didalam website  bahwa  karya  cipta tersebut  dilindungi  Hak  Cipta sesuai dengan UU Hak Cipta.

## b. Upaya Hukum Represif
Menurut  penelitian  yang dilakukan  oleh  Welly  Angga
Nugraha (2018) yaitu membahas mengenai perlindungan hak cipta terhadap  penggunaan  Desain Grafis cover disc
yang
digunakan oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab secara komersil tanpa memperoleh izin Pencipta terlebih dahulu, didalam
penelitian  ini  dijelaskan  upaya
hukum  yang  dapat  dilakukan yang  pertama  upaya  hukum preventif melakukan sosialisasi kepada  masyarakat  mengenai pentingnya  perlindungan  hak cipta, dan melakukan pendaftaran hasil karya intelektual ke Direktorat Jendral Hak kekayaan intelektual,  yang  kedua  yaitu upaya hukum represif, dilakukan dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan niaga untuk menyelesaikan  perkara  yang terjadi,  namun  para  pihak disarankan untuk menyelesaikan secara kesepakatan karena tidak
memakan  waktu  dan  biaya yang banyak [ 15 ] .
Upaya  represif  merupakan upaya kedua yang dapat dilakukan, bentuk upaya represif  ini  dapat  dilakukan dengan cara mengajukan gugatan,  dapat  diselesaikan melalui  jalur  pengadilan  dan diluar pengadilan. Jika penyelesaian  sengketa  di  luar pengadilan  tidak  memperoleh
perdamaian, maka dapat dilakukan penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan dengan memberikan  sanksi  pidana, penjara, ganti rugi dan
penetapan sementara.
Pengadilan yang dimaskud disini adalah Pengadilan Niaga
[ 29 ] .
Pencipta  Desain  Grafis  berhak menerima  ganti  rugi  jika  hak ekonominya mengalami kerugian, sebagaimana telah diatur didalam UU  Hak  Cipta  pasal  95  ayat  (1). Bagi pihak lain yang
menggunakan  atau  melakukan pengumuman terhadap karya cipta yang tercatat didalam  Pasal 9  ayat  (1)    yang  dimiliki  oleh pencipta, dapat dikenakan tuntutan  pidana  dan  tuntutan perdata.  Bagi  pihak  lain  yang merugikan  hak  ekonomi  pencipta dapat dikenakan tuntutan pidana. Salah  satu  tuntutan  yang  di  atur didalam  Pasal  113  ayat  (3)  UU Hak  Cipta  yang  berbunyi “setiap Orang  yang  dengan  tanpa  hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau
pemegang  Hak  Cipta  melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta  sebagaimana  dimaksud dalam  pasal  9  ayat  (1)  huruf  a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana  penjara  paling  lama  4 (empat)  tahun  dan/atau  pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah” . Tuntutan  pidana  lainnya juga  di  atur  didalam  UU  Hak Cipta  pada  Pasal  112  sampai dengan Pasal 120 UU Hak Cipta.
Tuntan  perdata  juga  dapat diberlakukan  kepada  pihak  lain yang melanggar Hak Cipta Desain  Grafis  milik  pencipta.  Di negara  yang  sistem  hukumnya
common law
banyak menggunakan  tuntutan  perdata dan ganti rugi dalam hal pelanggaran  atas  Hak  Cipta [ 12 ] . Di  Indonesia  tuntutan  perdata untuk menegakkan hak-hak mereka dengan cara mengajukan gugatan  perdata  ke  Pengadilan Niaga.  Salah  satunya  adalah penetapan sementara pengadilan Niaga yang bertujuan untuk
menghindar  terjadinya  kerugian yang  berjumlah  lebih  besar  pada pencipta  yang  hak  nya  dilanggar.
Pengadilan Niaga dapat mengeluarkan  surat  penetapan sementara  bertujuan  untuk  1). Mencegah
terjadinya pelanggaran  Hak  Cipta  secara keberlanjutan,  mencegah  barang yang  melanggar  Hak  Cipta  untuk di  perdagangkan;  2)  Bukti  yang berkaitan  dengan  pelanggaran Hak  Cipta  dapat  disimpan  agar tidak terjadinya kehilangan barang  bukti;  dan  3)  pihak  yang merasa  dirugikan  dimintai  untuk memberikan  bukti  terkait  hak yang dirugikan [ 12 ] .
Pencipta  atau  pemegang  Hak Cipta yang dirugikan dapat melakukan tuntutan perdata lainnya  sebagai  berikut [ 5 ] :  1) Menyita  benda  yang  diumumkan yang melanggar Hak Cipta, perbanyakan  tanpa  izin  agar benda  yang  disita  tersebut  tidak dapat  digunakan  lagi;  2)  Menyita sejumlah  uang  hasil  pungutan ceramah, pameran dan pertunjukan  yang  bertentangan dengan  Hak  Cipta;  dan  3)
Memberikan benda sitaan setelah melakukan  ganti  rugi  kepada pihak yang dirugikan. Sehingga dengan dilakukannya upaya hukum
tersebut, dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran Hak Cipta terhadap  karya  intelektual,  yang diperjual belikan tanpa memperoleh  izin  dari  pencipta. Sehingga  bagi  pencipta  tidak kehilangan hak ekonominya untuk  menerima  royalty  dalam penggunaan  hasil  karyanya,  dan hak  moral  dalam  mencantumkan nama  Pencipta  didalam  hasil karyanya.
Karena adanya perlindungan HKI bisa
memberikan  para  pencipta  suatu imbalan  berupa  royalty  dengan harga  yang  mahal,  karena  jika HKI  ini  tidak  dilindungi,  maka dapat menghilangkan nilai ekonomi  dan  moral  suatu  karya intelektual.

## KESIMPULAN
Desain  Grafis,  merupakan  salah satu  bentuk  ciptaan  yang  perlu dilindungi  oleh  Hak  Cipta.  Desain Grafis  adalah  hasil  dari  proses
komunikasi  dengan  menggunakan elemen visual yang berbentuk seperti  gambar,  tulisan  dan  warna untuk  menyampaikan  suatu  pesan. Seiring berkembangnya zaman, pencipta banyak menghasilkan karya  Desain  Grafis  yang  tidak hanya  berwujud  dikehidupan  nyata, tetapi banyak juga yang dimasukkan kedalam website-website gratis. Pelanggaran  Hak  Cipta  Desain Grafis  di  Indonesia  masih  sering terjadi,  seperti  contoh  pembajakan Desain Grafis yang terdapat didalam pakaian baik berupa gambar, tulisan dan bentuk.
Masyarakat
di Indonesia masih banyak sekali yang kurang memahami pentingnya perindungan  HKI.    Pembajakan- pembajakan  Desain  Grafis  sangat merugikan  pencipta  baik  dari  hak ekonomi maupun hak moral. Desain Grafis yang terdapat didalam website gratis sangat mudah didownload  oleh  pihak  lain,  dan banyak  sekali  di  antaranya  yang dijadikan  sebagai  cover  ataupun desain  produk  penjualan,  seperti pakaian, tote  bag dan packaging barang yang di perjual belikan.
Untuk  menghadapi  pelanggaran Hak Cipta terhadap karya intelektualnya, pencipta atau pemegang Hak Cipta dapat melakukan  perlindungan  hukum,
yaitu  upaya  hukum  preventif  dan upaya hukum represif. Upaya hukum  preventif  adalah  upaya  awal untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap karya intelektualnya, dengan cara
melakukan pendaftaran atau pencatatan  atas  hasil  karyanya kepada  DJHKI,  dan  memberikan sosialisasi  pengetahuan  mengenai pentingnya perlindungan
HKI kepada masyarakat. Upaya represif, merupakan upaya
untuk mengembalikan  hak-hak  pencipta yang  telah  di  langgar,  dengan  cara mengajukan  gugatan  ke  pengadilan dan  menyelesaikan  permasalahn  di luar jalur pengadilan. Pencipta dapat menuntut  ganti  rugi  kepada  pihak terkait  mengenai  kerugian  yang dialami nya.

## REFERENSI
[ 1 ] Asri, D. P. B. (2018). Perlindungan  Hukum  Preventif
Terhadap  Ekspresi  Budaya
Tradisional Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang  Hak  Cipta. JIPRO: Journal of Intellectual Property , 1 (1), 13-23.
[ 2 ] Atsar, A. (2018). Mengenal
Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual .
Deepublish.
[ 3 ] Bahan Ajar Kurus dan Pelatihan
Desain Grafis. (2016). http://repositori.kemdikbud.go.i d/11838/1/9-Desain-Grafis-
OK.pdf,  Diakses  22  Februari 2021.
[ 4 ] Dianato, W. A. (2014).
Implementasi Perlindungan Terhadap  Hak  Cipta  Dibidang Musik (Studicompact Disc/Video Compact Disc Bajakandi  Kecamatan  Tampan Kota Pekanbaru) (Doctoral
dissertation,  Universitas  Islam Negeri  Sultan  Syarif  Kasim Riau).
[ 5 ] Dirjosisworo, S. (2000). Hukum Perusahaan  Mengenai  Hak Atas  Kepemilikan  Intelektual (Hak  Cipta,  Hak  Paten,  Hak
Merek). Mandar Maju,
Bandung.
[ 6 ] Djumhana,  M.  &  Djubaedillan,
R.(2014). Hak Milik Intelektual ,
Bandung: Citra Aditya Bakti.
[ 7 ] Donandi.  S.  (2019), Hukum Hak  Kekayaan  Intelektual  di Indonesia, CV  Budi  Utama ,
Yogyakarta.
[ 8 ] Hans, M. (2018). Esensi Perlindungan  Hak  Cipta  atas Karakter Fiktif . MIMBAR
YUSTITIA , 2 (1), 60-78.
[ 9 ] Hawin,  M.,  &  Riswandi,  B.  A. (2020). Isu-Isu  Penting  Hak
Kekayaan Intelektual
Di
Indonesia . UGM PRESS.
[ 10 ] Indriani, I. (2018). Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Hukum Terhadap  Hak  Cipta  Karya Musik. Jurnal Ilmu
Hukum , 7 (2), 246-263.
[ 11 ] Irodad, R. (2020). Perlindungan Preventif terhadap  Hak  Cipta  Potret pada  Mesin  Pencarian  Google Gambar. Jurnal Hukum
Positum , 5 (1), 13-31.
[ 12 ] Lindsey, T., ed.al., (2019). Hak Kekayaan  Intelektual  Suatu
Pengantar ,  Alumni:  Bandung. hlm. 23.
[ 13 ] Margono,  S.  (2015). Hukum
Kekayaan Intelektual , Bandung: Pustaka Reka Cipta, hlm 123.
[ 14 ] Muhammad, A. (2001). Kajian Hukum Hak Kekayaan Intelektual , Bandung: Citra
Aditya Bakti.
[ 15 ] Nugraha, W. A., Emirzon, J., &
Warsito, H. (2018). Perlindungan Hukum Hak Cipta  Desain  Grafis  Terhadap Gambar Cover Cd Album Band Dream Theater Dari Penggunaan  Secara  Komersil (Doctoral dissertation,
Sriwijaya University)
[ 16 ] Nugraha, W. A., Emirzon, J., &
Warsito, H. (2018). Perlindungan Hukum Hak Cipta  Desain  Grafis  Terhadap Gambar Cover Cd Album Band Dream Theater Dari Penggunaan  Secara  Komersil (Doctoral dissertation,
Sriwijaya University), hlm. 34.
[ 17 ] Nugrahani,  R.  (2015).  Peran Desain  Grafis  Pada  Label  Dan
Kemasan  Produk  Makanan
UMKM. Imajinasi: Jurnal
Seni , 9 (2), 127-136.
[ 18 ] Paramisuari,  A.  A.  S.,  &
Purwani,  S.  P.  M.  (2019). Perlindungan  Hukum  Ekspresi
Budaya Tradisional Dalam Bingkai Rezim Hak Cipta. Kertha  Semaya:  Journal Ilmu Hukum , 7 (1), 1-16.
[ 19 ] Paramisuari,  A.  A.  S.,  &
Purwani,  S.  P.  M.  (2019). Perlindungan  Hukum  Ekspresi
Budaya Tradisional Dalam Bingkai Rezim Hak Cipta. Kertha  Semaya:  Journal
Ilmu Hukum , 7 (1), 1-16.
[ 20 ] Pranoto,  R.  R.  A.,  Handayani,
S.,  &  Novera,  A.  (2019).
Perlindungan Hukum Terhadap  Pemegang  Desain
Grafis  Pada  Pakaian  Menurut
Undang-Undang Nomor 31 Tahun  2000  Tentang  Desain Industri (Doctoral  dissertation,
Sriwijaya University).
[ 21 ] Priyono, H. A. (2019). Perlindungan Hukum
Terhadap Pencipta Atas Karya Cipta  Lagu  Yang  Diunggah Melalui  Media  Internet  Ditinjau Dari  Undang-Undang  Nomor
28  Tahun  2014  Tentang  Hak Cipta (Doctoral  Dissertation, Unika Soegijapranata Semarang).
[ 22 ] Rahardjo,  S.  (2003). Sisi-sisi lain  dari  Hukum  di  Indonesia .
Penerbit Buku Kompas.
[ 23 ] Setiawan, A., Kusumaningtyas, R.  F.,  &  Yudistira,  I.  B.  (2018). Diseminasi  Hukum  Hak  Cipta Pada  Produk  Digital  Di  Kota Semarang. Jurnal  Pengabdian Hukum  Indonesia , 1 (01),  53-
66.
[ 24 ] Setyaningrum, I. (2014). Perlindungan  Hak  Eksklusif Pencipta  Terkait  Hak  Moral
Dan Hak Ekonomi  dalam Perjanjian Royalti dengan Penerbit  Buku  (Studi  di  UB Press Malang, UM Press
Malang,  Penerbit  Bayumedia Malang). Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum , 1 (2). hlm.5
[ 25 ] Sujayanthi,  N.  W.  M.  (2019).
Budaya Perlindungan Hak Cipta  Pada  Ciptaan  Seni  Di Institut Seni Indonesia Denpasar. Segara Widya: Jurnal  Hasil  Penelitian  Dan Pengabdian Masyarakat Institut Seni Indonesia Denpasar , 7 (1), 31-35.
[ 26 ] Sutedi,  A.  (2009). Hak  Atas Kekayaan  Intelektual, Jakarta:
Sinar Grafika.
[ 27 ] Suteki,  G.  T.,  &  Taufani,  G. (2018). Metodologi  Penelitian Hukum  (Filsafat,  Teori  Dan Praktik). Depok: Rajagrafindo
Persada.
[ 28 ] Syaiful, P. (2011). Perlindungan  hukum  terhadap karya  Desain  Grafis  dalam media internet: Kajian
Berdasarkan Pasal 12 Ayat (1)
Huruf f UU No. 19 Tahun 2002 tentang  Hak  Cipta  dan  Pasal 25  UU  No.  11  Tahun  2008 tentang Inf (Doctoral dissertation, Universitas
Brawijaya).
[ 29 ] Yasa,  A.  H.,  &  Sukranatha,  A. K. (2016). Upaya Hukum Penyelesaian  Sengketa  Karya Cipta  Musik. Kertha  Semaya:
Journal Ilmu Hukum , 4 (3).
[ 30 ] Guswandi,  C.  P.,  Romadona, H.  G.,  Ariani,  M.,  &  Disemadi, H. S. (2021). Pengaruh
Revolusi Industri 4.0 Terhadap
Perlindungan Hukum Hak Cipta Di Indonesia. In CoMBInES-Conference  on Management, Business, Innovation, Education and
Social  Sciences ,  1(1),  277-
283.
[ 31 ] Disemadi,  H.  S.,  &  Kang,  C.
(2021).  Tantangan  Penegakan
Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Era Revolusi Industri
4.0. Jurnal  Komunikasi  Hukum
(JKH) , 7 (1), 54-71.
[ 32 ] Regent., Firdausa,
A., Roselvia, R. S., Hidayat, M. R., &  Disemadi,  H.  S.  (2021). Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi  Di  Indonesia: Kajian  Hukum  Perspektif  Bern Convention Dan Undang- Undang  Hak  Cipta. Indonesia Law Reform Journal (ILREJ) , 1 (1), 111-121.