Vol. 13 No. 1 Januari-Februari 2024

## FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS INFORMASI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PADA KOTA JAYAPURA, KABUPATEN JAYAPURA DAN KABUPATEN KEEROM
Renova Simanjuntak 1* , Tantry Sitohang Andi Lolo 2
Univeristas Ottow Geissler Papua Email: jayapuracity48@gmail.com

## Abstrak
Pengendalian intern menurut  PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern  merupakan  proses  yang  dirancang  untuk  memberikan  keyakinan  yang memadai  mengenai  pencapaian  tujuan  pemerintah  daerah  yang  tercermin  dari keandalan  laporan  keuangan,  efesiensi  dan  efektivitas  pelaksanaan  program  dan kegiatan  serta  dipatuhinya  peraturan  perundang-undangan.  Sistem  akuntansi memerlukan  pengendalian  intern  atau  dengan  kata  lain  sistem  akuntansi  berkaitan erat  dengan  pengendalian  intern  organsasi.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  bukti  empiris  apakah  kapasitas  sumber  daya  anusia,  pemanfaatan informasi teknologi dan pengendalia intern akuntansi berpengaruh terhadap kualitas informasi  keuangan pemerintah daerah. Responden penelitian ini adalah kepla sub bagian keuangan dan staf keuangan pada OPD (Organisasi perangkat daerah) di Kota Jayapura,  Kabupaten  Jayapura  dan  Kabupaten  Keerom.  Dari  150  kuesioner  yang dibagikan,  yang  kembali  hanya  106  kuesioner  tetapi  yang  dapat  diolah  hanya  95 kuesioner. Analisis data menggunakan alat bantu Smart PLS (Partial Least Squre). Hasil penguujian hipotesis menunjukka bahwa kapasistas sumber daya manusia dan pengendalian  intern  akuntansi  berpengaruh  terhadap  kualitas  informasi  laporan keuangan  sedangkan  pemanfaatan  teknologi  informasi  tidak  berpengaruh  terhadap kualitas informasi pelaporan keuangan. Selain itu dilakukan uji beda untuk melihat apakah ada perbedaan antara variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini dengan  opini  audit  yang  diperoleh  oleh  masing-masing  daerah  yang  dijadikan sebagai  lokasi  penelitian.  Berdasarkan  hasil  penelitian,  dapat  disimpulkan  bahwa kapasitas  sumber  daya  manusia  memiliki  peran  signifikan  dalam  menentukan kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.
Kata kunci : Kualitas Informasi, Laporan Keuangan, Pemerintah Daerah, Kapasitas Sdm, Teknologi Informasi, Pengendalian Intern.

## Abstract
Internal control according to Government Regulation No. 60 of 2008 on the Internal Control System is a process designed to provide adequate assurance regarding the achievement  of  local government  objectives reflected in  the reliability of  financial reports, the efficiency and effectiveness of program and activity implementation, and compliance  with  laws  and  regulations.  The  accounting  system  requires  internal control,  or  in  other  words,  the  accounting  system  is  closely  related  to  the organization's internal control. The aim of this research is to find empirical evidence on  whether  human  resource  capacity,  utilization  of  information  technology,  and internal  accounting  control  affect  the  quality  of  financial  information  in  local governments.  The  research  respondents  are  heads  of  financial  sub-divisions  and financial  staff  in  Regional  Apparatus  Organizations  (OPD)  in  Jayapura  City,
Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Keerom
Jayapura Regency, and Keerom Regency. Out of 150 distributed questionnaires, only 106 were returned, and only 95 were processed. Data analysis was conducted using the Smart PLS (Partial Least Squares) tool. The hypothesis testing results indicate that human resource capacity and internal accounting control significantly affect the quality  of  financial  reporting  information,  while  the  utilization  of  information technology  does  not  affect  the  quality  of  financial  reporting  information. Additionally, a difference test was conducted to see if there were differences between the  variables  used  in  this  study  and  the  audit  opinions  obtained  by  each  region selected as the research location. Based on the research results, it can be concluded that human resource capacity plays a significant role in determining the quality of financial information in local government reporting.
Keywords: Quality of Information, Financial Reports, Local Government, Human Resources Capacity, Information Technology, Internal Control.

## Pendahuluan
Sistem  keuangan  daaerah  telah  mengalami  reformasi  sejak  diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang sudah diganti menjadi Undang – undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang menyatakan bahwa Otonomi daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah untuk  mengatur  dan  mengurus  rumah  tangganya  sendiri  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan penting reformasi akuntansi dan administrasi sektor  publik  adalah  akuntabilitas  dan  transparansi  pengelolaan  keuangan  pemerintah pusat  dan  daerah.  Akuntabilitas  dan  transparansi  tersebut  dimaksudkan  untuk memastikan  bahwa  pengelolaan  keuangan  pemerintah  yang  dilakukan  aparatur pemerintah berjalan dengan baik (Rivan & Maksum, 2019).
Ketika dimulainya otonomi daerah, harapan yang muncul adalah pemerintah daerah semakin  mandiri  dalam  pelaksanaan  kegiatan  pemerintahan  maupun  melakukan pembangunan  diberbagai  bidang  di  daerah  masing-masing,  karena  setiap  daerah diberikan  kebebasan  mutlak  oleh  pemerintah  pusat  untuk  mengelola  daerahnya.  Oleh karena itu daerah juga diberi kebebasan dalam hal penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan  daerah  selain  mampu  memberikan  penilaian  prestasi  kerja  pemerintah,  juga mampu  menyediakan  informasi  sebagai  dasar  penyusunan  anggaran  pada  periode berikutnya (A’la Alrahim & Wibowo, 2022).
Penyusunan  laporan  keuangan  yang  berpedoman  pada  Standar  Akuntansi Pemerintahan sesungguhnya adalah upaya dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan  daerah,  sehingga  laporan  keuangan  yang  dimaksud  mampu  meningkatkan kredibilitasnya  dan  pada  akhirnya  akan  mampu  mewujudkan  transparansi  dan akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  pemerintah  daerah.  Oleh  karena  itu  ditetapkan berbagai  peraturan  yang  bisa  dijadikan  pedoman  untuk  mengatur  dan  mengelola penyajian laporan keuangan pemerintah daerah seperti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang sudah berganti menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan  juga  Peraturan  Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2006  yang  sudah  diubah  dengan PERMENDAGRI No.21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Dengan  ditetapkannya  Peraturan  Pemerintah  tersebut  sebagai  jawaban  dalam melaksanakan  Good  Governance,  juga  merupakan  jawaban  atas  penantian  adanya pedoman  penyusunan  dan  penyajian  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  yang  dapat diterima  umum  seperti  yang  telah  diamanatkan  oleh  beberpa  peraturan  perundang- undangan sebelumnya.
Berdasarkan fakta yang diperoleh dari berbagai tulisan pada artikel atau jurnal yang menulis  tentang  akuntansi  keuangan  daerah,  ternyata  di  dalam  laporan  keuangan pemerintah  masih  banyak  disajikan  data-data  yang  tidak  sesuai.  Berikut  hasil pemeriksaan  BPK  dalam  IHPS  II  Tahun  2012  mengungkapkan  sebanyak  3.990  kasus merupakan  temuan  yang  berdampak  finansial  yaitu  temuan  ketidakpatuhan  terhadap ketentuan  perundang-undangan  yang  mengakibatkan  kerugian,  potensi  kerugian, kekurangan  penerimaan  senilai  Rp5,83  triliun.  Sebanyak  4.815  kasus  merupakan kelemahan SPI, sebanyak 1.901 kasus penyimpangan administrasi, dan sebanyak 2.241 kasus  ketidakhematan,  ketidakefisienan,  dan  ketidakefektifan  senilai  Rp3,88  triliun. Rekomendasi  BPK  RI  atas  kasus  tersebut  adalah  perbaikan  SPI  dan/atau  tindakan administratif dan/atau tindakan korektif lainnya (Essing et al., 2017).
Sedangkan  temuan  lain  dari  hasil  pemeriksaan  BPK  dalam  IHPS  I tahun 2013 mengungkapkan sebanyak 13.969 kasus kelemahan system pengendalian intern  dan  ketidakpatuhan  terhadap  ketentuan  perundang-undangan  senilai  Rp56,98 triliun. Dari jumlah tersebut, sebanyak 4.589 kasus merupakan temuan yang berdampak finansial  yaitu  temuan  ketidakpatuhan  terhadap  ketentuan  perundang-undangan  yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai Rp10,74 triliun. Rekomendasi BPK terhadap kasus-kasus tersebut antara lain adalah penyerahan aset dan/atau penyetoran ke kas negara/daerah/ perusahaan milik negara/daerah. Adapun sebanyak 5.747 kasus merupakan kelemahan SPI, sebanyak 2.854 kasus penyimpangan administrasi, serta ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan sebanyak 779 kasus senilai  Rp46,24 triliun. Kasus temuan di  atas terus berulang dari  tahun ke tahun sehingga harus ada tindak lanjut yang lebih untuk menanggulangi fenomena-fenomena tersebut.
Selain  dari  hasil  temuan  SPI,  berikut  data  tentang  hasil  pemeriksaan  mengenai laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) selama lima tahun yang disajikan dalam tabel berikut ini :
Tabel 1. Perkembangan Opini LKPD Di Indonesia
Tahun Opini WTP WDP TW TMP 2008 13 323 31 118 2009 15 330 48 106 2010 32 271 12 43 2011 33 3 58 2012 113 267 4 31 Sumber ( www.bpk.go.id )
Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Keerom
Sampai dengan hasil IHPS semester 1 2013. Sedangkan hasil pemeriksaan laporan keuangan di Provinsi Papua dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :
Tabel 2. Perkembangan Opini LKPD Di Provinsi Papua
Tahun Opini Tidak WTP WDP TW TMP Lapor LK 2008 5 16 2009 7 15 8 2010 5 18 7 2011 7 2 19 2 2012 7 3 Sumber : BPK Perwakilan Papua Ket : WTP : Wajar Tanpa Pengecualian
WDP: Wajar Dengan Pengecualian
TW  : Tidak Wajar
TMP : Tidak Memberikan Pendapat
Berdasarkan hasil temuan BPK di atas ini menandakan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah belum memenuhi kriteria karakteristik kualitatif seperti yang sudah di syaratkan dalam peraturan perundang-undangan. Untuk meningkatkan kualitas informasi  laporan  keuangan  pemerintah  diperlukan  hal-hal  yang  berkaitan  dalam peningkatan kualitas informasi.
Faktor-faktor  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  untuk  memprediksi  kualitas informasi  laporan  keuangan  antara  lain  adalah  kapasistas  sumber  daya  manusia  yang melaksanakan  sistem  akuntansi.  Permasalahan  dalam  penerapan  basis  akuntansi  bukan sekedar masalah  teknis akuntansi, yaitu bagaimana mencatat transaksi  dan menyajikan laporan keuangan, namun yang lebih penting adalah bagaimana menentukan kebijakan akuntansi, perlakuan akuntansi  untuk  suatu  transaksi, pilihan akuntansi  dan mendesain atau  menganalisis  sistem  akuntansi  yang  ada.  Kebijakan  untuk  melakukan  aktivitas tersebut  tidak  dapat  dilakukan  oleh  orang  (pegawai)  yang  tidak  memiliki  pengetahuan dibidang  akuntansi  (Muanas  &  Mulia,  2020).  Sehingga  untuk  dapat  menghasilkan laporan  keuangan  yang  berkualitas,  maka  kapasitas  sumber  daya  manusia  yang melaksanakan sistem akuntansi sangat penting.
Faktor  lain  yang  harus  diperhatikan  adalah  pemanfaatan  teknologi  informasi.
Pemerintah Pusat dan Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan  teknologi  informasi  untukmeningkatkan  kemampuan  mengelola  keuangan daerah dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik. Kewajiban pemanfaatan  teknologi  informasi  oleh  pemerintah  pusat  dan  daerah  diatur  dalam Peraturan  Pemerintah  No.56  Tahun  2005  tentang  Sistem  Informasi  Keuangan  Daerah yang sudah diubah menjadi PP. No. 65 Tahun 2010 tentang Informasi Keuangan Daerah (Kalumata et al., 2016).
Berikutnya  adalah  faktor  mengenai  pengendalian  intern  akuntansi.  Sistem akuntansi  sebagai  sistem  informasi  merupakan  subjek  terjadinya  kesalahan  baik  yang
disengaja maupun yang tidak disengaja. Oleh karena itu sistem akuntansi  memerlukan pengendalian  intern  atau  dengan  kata  lain  sistem  akuntansi  berkaitan  erat  dengan pengendalian  intern  organsasi.  Pengendalian  intern  menurut  PP  No.  60  Tahun  2008 tentang Sistem Pengendalian Intern merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari  keandalan  laporan  keuangan,  efesiensi  dan  efektivitas  pelaksanaan  program  dan kegiatan serta dipatuhinya peraturan perundang-undangan. Ada tiga fungsi yang terlihat dari defenisi di atas yaitu a) keterandalan laporan keuangan, b) efisiensi dan efektivitas operasi  dan  c)  kepatuhan  terhadap  ketentuan  dan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku (Jannah, 2016).
Beberapa penelitian yang telah dilakukan terkait dengan kualitas informasi laporan keuangan antara lain, (Wardani & Andriyani, 2017) meneliti tentang pengaruh kapasitas sumber  daya  manusia,  pemanfaatan  teknologi  informasi,  dan  pengendalian  intern akuntansi  terhadap  nilai  informasi  pelaporan  keuangan  dan  menemukan  hasil  bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif dan  signifikan  terhadap  keandalan  laporan  keuangan  pemerintah  daerah,  sedangkan kapasitas sumber daya manusia tidak memiliki pengaruh, dan selanjutnya pemanfaatan teknologi  informasi  dan  kapasitas  sumber  daya  manusia  berpengaruh  positif  dan signifikan terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
Selanjutnya  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Ramadhan  &  HARYANTO,  2016) mendapat  hasil  penelitian  bahwa  kapasitas  sumber  daya  manusia  dan  pemanfaaatan teknologi  berpengaruh  signifikan  terhadap  keterandalan  dan  ketepatwaktuan  laporan keuangan.  Sedangkan  penelitian  yang  dilakukan  (Kiranayanti  &  Erawati,  2016) mendapatkan hasil penelitian bahwa kapasitas sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan  terhadap  keandalan  dan  ketepatwaktuan  pelaporan  keuangan  pemerintah daerah  sedangkan  sistem  pengendalian  intern  berpengaruh  terhadap  keandalan  dan ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
Ketidak  konsistenan  hasil  penelitian  terdahulu  dengan  hasil  temuan  BPK  atas laporan keuangan mendorong peneliti untuk melakukan pengujian lebih lanjut temuan- temuan  empiris  mengenai  kapasitas  sumber  daya  manusia,  pemanfaatan  teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.
Perbedaan  penelitian  ini  dengan  peneliti-peneliti  sebelumnya  adalah  perbedaan daerah  penelitian  yang  lebih  luas,  peneliti-peneliti  sebelumnya  hanya  meneliti  di  satu kota/kabupaten,  tetapi  penelitian  ini  menguji  tiga  kota/kabupaten  yang  ada  di  provinsi Papua. Penelitian ini memperbarui pengetahuan dalam konteks kualitas informasi laporan keuangan  pemerintah  daerah,  mempertimbangkan  temuan  sebelumnya.  Temuan  ini menjadi  penting  mengingat  hasil  sebelumnya  menunjukkan  ketidakberpengaruhan kapasitas sumber daya manusia. Penelitian ini berupaya mengatasi  ketidak konsistenan hasil  penelitian  terdahulu  dan  memberikan  perspektif  baru  dengan  mencakup  tiga kota/kabupaten  di  Provinsi  Papua.  Pendekatan  yang  lebih  luas  ini  dapat  memberikan gambaran  yang  lebih  komprehensif  dan  representatif  terhadap  dinamika  kualitas
Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Keerom
informasi  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  di  tingkat  regional,  yang  dapat memberikan pandangan yang lebih kontekstual dan relevan bagi kebijakan dan praktik pemerintahan daerah.
Berdasarkan uraian di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menginvestigasi pengaruh  sumber  daya  manusia,  pemanfaatan  teknologi  informasi,  dan  sistem pengendalian intern terhadap kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah di Kota Jayapura,  Kabupaten  Jayapura,  dan  Kabupaten  Keerom.  Selain  itu,  penelitian  ini  juga bertujuan  untuk  mengevaluasi  perbedaan  antara  variabel-variabel  yang  diteliti  dengan opini  audit  yang  diperoleh  dari  masing-masing  daerah  yang  menjadi  fokus  penelitian. Dengan  demikian,  penelitian  ini  berupaya  memberikan  bukti  empiris  yang  mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan pemerintah di tiga daerah tersebut.

## Metode Penelitian

## 1. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di  Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Keerom. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada fakta bahwa Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura dianggap sebagai tolak ukur untuk kabupaten lain di Provinsi Papua, sedangkan Kabupaten  Keerom  dipilih  untuk  uji  beda  berdasarkan  opini  audit.  Populasi  penelitian mencakup  pegawai  yang  bekerja  pada  Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  di  ketiga wilayah  tersebut,  dengan  sampel  yang  diambil  dari  kepala  dan  staf  akuntansi menggunakan metode purposive sampling.
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  data  primer  dan  data sekunder.  Data  primer  diperoleh  melalui  penyebaran  kuesioner  kepada  responden, sedangkan data sekunder diperoleh dari survei kuesioner penelitian sebelumnya. Variabel dalam penelitian ini terbagi menjadi variabel dependen, yaitu kualitas informasi laporan keuangan, dan variabel independen, yaitu kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern akuntansi.
Metode  analisis  yang  digunakan  adalah  metode  kuantitatif  dengan  pendekatan Partial Least Square (PLS). PLS dipilih karena metode ini tidak bergantung pada banyak asumsi, dapat mengatasi distribusi data yang tidak normal, dan dapat digunakan dengan ukuran sampel yang tidak besar. Analisis data melibatkan uji validitas dan uji reliabilitas untuk memastikan kecukupan dan kualitas data. Selanjutnya, analisis hipotesis dilakukan dengan membandingkan nilai T-statistic dengan T-table untuk menentukan signifikansi hubungan antar variabel.

## Hasil dan Pembahasan Karakteristik Responden
Objek  dalam  penelitian  ini  adalah  pegawai  OPD  yang  bekerja  di  bagian akuntansi/penatausahaan  keuangan  di  Kota  Jayapura,  Kabupaten  Jayapura  dan Kabupaten Keerom. Data peneltian dikumpulkan dengan cara membagikan kuesioner ke tiap-tiap  SKPD  tempat  penelitian.  Kuesioner  yang  dibagikan  sebanyak  150  kuesioner dengan rincian : Kota Jayapura sebanyak 50 kuesioner, Kabupaten Jayapura sebanyak 60
kuesioner  dan  Kabupaten  Keerom  sebanyak  40  kuesioner  namun  yang  kembali  hanya sebanyak 106 kuesioner. Berikut rincian pengiriman dan pengembalian kuesioner yang diperlukan dalam penelitian ini :
Tabel 4. Daftar Kuesioner Kuesioner Jumlah Persentase Kuesioner yang didistribusikan 150 100% Kuesioner yang tidak kembali (44) 29% Kuesioner yang dikembalikan 106 70,67% Kuesioner yang tidak diisi lengkap (11) 10,38% Kuesioner yang layak untuk diinput/diolah 95 90% Sumber : Data Primer yang diolah (2014)

## Menilai Model Pengukuran (Outer Model)
Model pengukuran ( outer model ) digunakan untuk menguji validitas konstruk dan reliabilitas instrumen. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui kemampuan instrumen penelitian  mengukur  apa  yang  seharusnya  diukur  (Hartono  &  Abdillah,  2016).  Uji validitas  konstruk  sendiri  menunjukkan  seberapa  baik  hasil  yang  diperoleh  dari penggunaan suatu  pengukuran sesuai  teori-teori  yang digunakan untuk mendefenisikan suatu konstruk (Hartono & Abdillah, 2016). Sedangkan uji reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi alat ukur dalam mengukur konsistensi responden dalam menjawab item pertanyaan dalam penelitian. Hasil pengujian validitas dan reliabilitas dimuat dalam tabel di bawah ini :

## Tabel 5
Overview of inner model Instrumen Validitas Realibilitas Validitas Konvergen Validitas Diskriminan Composite reliability Cronbachs alpha Kapasitas SDM (ksdm) 0,364535 0,603767 0,837346 0,788011 Pemanfaatan informasi teknologi (pti) 0,385005 0,620487 0,805624 0,728583 Pengendalian intern (pia) 0,406328 0,637438 0,889368 0,863268 Keandalan(kpk) 0,55384 0,744204 0,889368 0,861899 Ketepatwaktuan(ktw) 0,514599 0,717355 0,903406 0,877686 Sumber : output PLS (2014) 1. Uji Validitas Konstruk
a. Uji Validitas Konvergen
Pengujian validitas konvergen dilihat dari skor AVE dan Communality dari haril pengukuran skor loading. Nilai outer loading pada model awal yang terdapat dalam tabel 4.12 di atas belum dapat memenuhi validitas konvergen karena masih terdapat beberapa indikator yang memiliki nilai Loading Factor kurang dari 0,5 sehingga harus dilakukan eliminasi pada indikator yang bernilai kurang dari 0,5, pengeliminasian dilakukan pada variable kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern akuntansi dan ketepatwaktuan pelaporan keuangan.
Pengeliminasian  dilakukan  untuk  memperbaiki  uji  validitas  konstruk  terhadap instrumen-intstrumen  atas  variabel  kapasitas  sumber  daya  manusia  yaitu  instrumen nomor 2,8,9,10, variabel pemanfaatan teknologi informasi yaitu instrumen nomor 6 dan 7, variabel pengendalian internal akuntansi yaitu instrumen nomor 3,4,10 dan 11. Setelah dilakukan  pengeliminasian  atas  instrumen  variabel-variabel  yang  disebutkan  di  atas,
Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Keerom
maka hasil uji yang diperoleh adalah bahwa nilai uji validitas konvergen untuk variabel ketepatwaktuan  menurun  dari  0,514599  menjadi  0,47283  sehingga  dilakukan pengeliminasian untuk instrumen variabel ketepatwaktuan nomor 1, setelah dieliminasi maka uji validitas konstruk yang awalnya bermasalah sudah memenuhi syarat yang sudah ditentukan yaitu sudah lebih besar dari 0,5.
. Tabel 6 Overview of inner model Instrumen Validitas Realibilitas Validitas Konstruk Validitas Diskriminan Composite reliability Cronbachs alpha Kapasitas SDM (ksdm) 0,514848 0,717527 0,863608 0,810379 Pemanfaatan informasi teknologi (pti) 0,506189 0,7114696 0,835451 0,754826 Pengendalian intern (pia) 0,511027 0,714861 0,892828 0,863996 Keandalan (kpk) 0,570062 0,755024 0,900851 0,870434 Ketepatwaktuan (ktw) 0,529333 0,727552 0,909231 0,887479 Sumber : Output PLS (2014). b. Uji Validitas diskriminan
Pengujian validitas diskriminan dilakukan dengan dua cara yaitu, a) melihat skor cross loading di mana akar AVE harus lebih besar dari variabel laten, b) melihat laten variable correlations dimana akar AVE harus lebih besar dari laten variable correlations . Maka validitas diskriminan telah cukup baik karena nilai akar AVE yang terdapat dalam tabel  4.13  di  atas  menunjukan  nilai  yang  lebih  besar  dari  korelasi  variabel  laten  untuk semua variabel seperti yang nampak pada tabel di bawah ini :
Tabel 7 Laten Variable Correlations Kpk ksdm Ktw Pia Ti Kpk 1 Ksdm 0,535713 1 Ktw 0,532025 0,482279 1 Pia 0,616268 0,443276 0,505897 1 Ti 0,516764 0,486904 0,368873 0,687557 1 Sumber : Output PLS (2014)

## 2. Uji Reliabilitas
Hasil Uji reliabilitas dilihat dari nilai Composite reliability dan Cronbachs alpha. Suatu konstruk dapat dianggap reliable jika nilai Composite reliability harus lebih besar dari  0,6 dan nilai Cronbachs alpha harus lebih besar dari  0,7. Dengan demikian maka semua  konstruk  yang digunakam  dinyatakan  reliabel karena nilai Composite reliability dan Cronbachs alpha telah melebihi 0,7 untuk semua variabel seperti yang termuat dalam tabel 4.13 di atas.

## Analisis Data
Menilai Model Struktural (Inner Model)
Pengujian  model  struktural  ( Inner  Model )  dilakukan  untuk  menilai  hubungan kausalitas konstruk dependen yang dilihat dari nilai R-square melalui PLS Alogarithma. Semakin tinggi nilai R-squared berarti semakin baik model prediksi dari model peneltian yang diajukan. Nilai R-square dapat dilihat dalam tabel berikut ini :
Tabel 8 Nilai R-Squared
R-square Keandalan 0,464670

## Ketepatwaktuan  0,341256
Sumber : Output PLS (2014)
Berdasarkan  tabel  di  atas,  diketahui  bahwa  nilai  R-square  untuk  variabel keandalan  adalah  0,464670  yang  berarti  variabel  konstruk  keandalan  dijelaskan  oleh kapasitas  sumber  daya  manusia,  pemanfaatan  teknologi  informasi  dan  pengendalian intern  akuntansi  sebesar  46,47%  sedangkan  sisanya  yaitu  sebesar  53,53%  dijelaskan konstruk lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.
Berdasarkan  tabel  di  atas,  diketahui  juga  nilai  R-square  untuk  variabel ketepatwaktuan adalah 0,341256 yang berarti konstruk ketepatwaktuan dijelaskan oleh kapasitas  sumber  daya  manusia,  pemanfaatan  teknologi  informasi  dan  pengendalian intern  akuntansi  sebesar  34,13%  sedangkan  sisanya  yaitu  sebesar  65,87%  dijelaskan konstruk lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

## Pengujian Hipotesis
Pengujian hipotesis pada Smart PLS diakukan dengan metode Bootstrapping . Hasil dalam pengujian hipotesis terdapat pada output path coefficien (Mean, STDEV, T- Values ) dapat juga dilihat dalam tabel 4.16 seperti berikut ini :
Tabel 9 Path Coefficients (Mean, STDEV, T-Values) Original Sample (O) Sample Mean (M) Standard Deviation (STDEV) Standard Error (STERR) T Statistics (|O/STERR|) Kapasitas sdm -> Keandalan 0,292716 0,298800 0,102943 0,102943 2,843476 Kapasitas sdm -> Ketepatwaktuan 0,338588 0,334237 0,100883 0,100883 3,356259 Pemanfaatan TI-> keandalan 0,053360 0,061416 0,123088 0,123088 0,433507 Pemanfaatan TI -> Ketepatwaktuan -0,074936 -0,039376 0,133677 0,133677 0,560572 Pengendalian -> Keandalan 0,456990 0,451334 0,117049 0,117049 3,904270 Pengendalian -> Ketepatwaktuan 0,406817 0,385637 0,123876 0,123876 3,28057 Sumber : Output PLS (2014)
Hasil pengujian hipotesis dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Pengaruh  Kapasistas  Sumber  Daya  Manusia  Terhadap  Kualitas  Informasi Pelaporan Keuangan.
Berdasarkan  tabel  4.16  di  atas  dapat  dilihat  nilai  koefisien  jalur  kapasistas SDM  terhadap  keandalan  sebesar  0,29  dan  memiliki  nilai  t  sebesar  2,84.  Dengan demikian nilai t-hitung lebih besar dari nilai t-tabel yaitu 1,96. Jadi dapat disimpulkan bahwa  kapasistas  sumber  daya  manusia  berpengaruh  terhadap  keandalan  pelaporan keuangan. Berdasarkan tabel 4.16 di atas dapat dilihat nilai koefisien jalur kapasistas SDM terhadap ketepatwaktuan sebesar 0,33 dan nilai t sebesar 3, 35. Dengan demikian t-hitung  lebih  besar  dari  t-tabel  yaitu  1,96.  Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa  kapasitas sumber  daya  manusia  berpengaruh  terhadap  ketepatwaktuan  pelaporan  keuangan. Berdasarkan hasil di atas dapat disimpulkan Hipotesis pertama diterima yaitu adanya
Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Keerom
pengaruh  kapasitas  sumber  daya  manusia  terhadap  kualitas  informasi  pelaporan keuangan.  Hasil  ini  sama  dengan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  (Kiranayanti  & Erawati, 2016).
2. Pengaruh  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  Terhadap  Kualitas  Informasi Pelaporan Keuangan.
Berdasarkan tabel 4.16 di atas dapat dilihat nilai koefisien jalur pemanfaatan teknologi informasi terhadap keandalan sebesar 0,05 dan memiliki nilai t sebesar 0,43. Dengan  demikian  nilai  t-hitung  lebih  kecil  dari  nilai  t-tabel  yaitu  1,96.  Jadi  dapat disimpulkan  bahwa  pemanfaatan  teknologi  informasi  tidak  berpengaruh  terhadap keandalan  pelaporan  keuangan.  Berdasarkan  tabel  4.16  di  atas  dapat  dilihat  nilai koefisien  jalur  pemanfaatan  teknologi  informasi  terhadap  ketepatwaktuan  sebesar  - 0,07 dan nilai t sebesar 0,56. Dengan demikian t-hitung lebih kecil dari t-tabel yaitu 1,96.  Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa  pemanfaatan  teknologi  informasi  tidak berpengaruh terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan. Berdasarkan hasil di atas dapat disimpulkan Hipotesis kedua ditolak yaitu tidak adanya pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas informasi pelaporan keuangan.

## 3. Pengaruh  Pengendalian  Intern  Akuntansi  Terhadap  Kualitas  Informasi Pelaporan Keuangan.
Berdasarkan tabel 4.16 di atas dapat dilihat nilai koefisien jalur pengendalian intern  akuntansi  terhadap  keandalan  sebesar  0,45 dan  memiliki  nilai  t  sebesar  3,90. Dengan  demikian  nilai  t-hitung  lebih  besar  dari  nilai  t-tabel  yaitu  1,96.  Jadi  dapat disimpulkan  bahwa  pengendalian  intern  akuntansi  berpengaruh  terhadap  keandalan pelaporan keuangan. Berdasarkan tabel 4.16 di atas dapat dilihat nilai koefisien jalur pengendalian intern akuntansi terhadap ketepatwaktuan sebesar 0,40 dan nilai t sebesar 3,28.  Dengan  demikian  t-hitung  lebih  besar  dari  t-tabel  yaitu  1,96.  Jadi  dapat disimpulakan  bahwa  pengendalian  intern  akuntansi  berpengaruh  terhadap ketepatwaktuan  pelaporan  keuangan.  Berdasarkan  hasil  di  atas  dapat  disimpulkan Hipotesis  ketiga  diterima  yaitu  adanya  pengaruh  pengendalian  intern  akuntansi terhadap kualitas informasi pelaporan keuangan. Hasil ini tidak sejalan dengan (Lestari & Dewi, 2020) tetapi sejalan dengan hasil penelitian (Sukmaningrum & Harto, 2012).

## Uji Beda (Pengujian Tambahan)
Uji  beda  dilakukan  untuk  melihat  apakah  ada  perbedaan  antara  variabel- variabel yang digunakan dalam penelitian ini dengan opini audit yang diperoleh oleh masing-masing  daerah  yang  dijadikan  sebagai  lokasi  penelitian.  Dimana  Kota Jayapura  dan  Kabupaten  Jayapura  selalu  mendapatkan  opini  audit  wajar  dengan pengecualian,  sedangkan  Kabupaten  Keerom  selalu  mendapatkan  opini  Tidak Memberikan Pendapat.
1. Kapasitas Sumber Daya Manusia untuk Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Dan Kabupaten Keerom.
Uji  beda untuk  variabel  kapasitas SDM dilakukan untuk  melihat apakah ada perbedaan  kapasitas  SDM  di  Kota  Jayapura,  Kabupaten  Jayapura  dan  Kabupaten Keerom  terkait  dengan  penerimaan  opini  audit.  Berdasarkan  hasil  uji  beda  yang dilakukan  dengan  Independen-Sample  T  Test  mendapatkan  hasil  bahwa  tidak  ada perbedaan  atas  kapasitas  SDM  untuk  Kota  Jayapura,  Kabupaten  Jayapura  dan Kabupaten  Keerom.  Berarti  dapat  disimpulkan  walaupun  opini  yang  diterima Kabupaten Keerom atas hasil pemeriksaan BPK selalu Tidak Memberikan Pendapat
( Disclaimer )  itu  tidak  dipengaruhi  oleh  kapasitas  SDM.  Karena  bisa  dilihat  antara Kota  Jayapura  dan  Kabupaten  Jayapura  yang  menerima  opini  Wajar  Dengan Pengecualian berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, Kapasitas SDM nya tidak memiliki perbedaan degan Kabupaten Keerom. (Hasil dapat dilihat di lampiran uji t-test hal 78- 80).
2. Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Dan Kabupaten Keerom.
Uji  beda  untuk  variabel  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  dilakukan  untuk melihat  apakah  ada  perbedaan  pemanfaatan  teknologi  informasi  teknologi  di  Kota Jayapura,  Kabupaten  Jayapura  dan  Kabupaten  Keerom  terkait  dengan  penerimaan opini audit. Berdasarkan hasil uji beda yang dilakukan dengan Independen-Sample T Test  mendapatkan  hasil  bahwa  tidak  ada  perbedaan  atas  pemanfaatan  teknologi informasi untuk Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Keerom. Berarti dapat  disimpulkan  walaupun  opini  yang  diterima  Kabupaten  Keerom  atas  hasil pemeriksaan  BPK  selalu  Tidak  Memberikan  Pendapat  ( Disclaimer )  itu  tidak dipengaruhi  oleh  pemanfaatan  teknologi  informasi.  Karena  bisa  dilihat  antara  Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura yang menerima opini Wajar Dengan Pengecualian berdasarkan  hasil  pemeriksaan  BPK,  pemanfaatan  teknologi  informasinya  tidak memiliki perbedaan degan Kabupaten Keerom. (Hasil dapat dilihat di lampiran uji t- test hal 81-83).
3. Pengendalian Intern Akuntansi untuk Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura Dan Kabupaten Keerom.
Uji  beda  untuk  variabel  Pengendalian  Intern  Akuntansi  dilakukan  untuk melihat  apakah  ada  perbedaan  pengendalian  intern  akuntansi  di  Kota  Jayapura, Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Keerom terkait dengan penerimaan opini audit. Berdasarkan  hasil  uji  beda  yang  dilakukan  dengan  Independen-Sample  T  Test mendapatkan  hasil  bahwa  tidak  ada  perbedaan  atas  pengendalian  intern  akuntansi untuk  Kota  Jayapura,  Kabupaten  Jayapura  dan  Kabupaten  Keerom.  Berarti  dapat disimpulkan walaupun opini yang diterima Kabupaten Keerom atas hasil pemeriksaan BPK  selalu  Tidak  Memberikan  Pendapat  ( Disclaimer )  itu  tidak  dipengaruhi  oleh pengendalian  intern  akuntansi.  Karena  bisa  dilihat  antara  Kota  Jayapura  dan Kabupaten Jayapura yang menerima opini Wajar Dengan Pengecualian berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, pengendalian intern akuntansinya tidak memiliki perbedaan degan Kabupaten Keerom. (Hasil dapat dilihat di lampiran uji t-test hal 84-86).
4. Keandalan Laporan Keuangan Untuk Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura Dan Kabupaten Keerom
Berdasarkan  hasil  uji  beda  yang  dilakukan  atas  keandalan  laporan  keuangan Untuk Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Keerom ternyata tidak ada perbedaan  antara  keandalan  laporan  keuangan  untuk  Kota  Jayapura,  Kabupaten Jayapura  dan  kabupaten  Keerom  yang  mengakibatkan  penerimaan  opini  Tidak Memberikan  Pendapat  di  Kabupaten  keerom  berdasarkan  hasil  pemeriksaan  BPK. (Hasil dapat dilihat di lampiran uji t-test hal 87-89)

## 5. Ketepatwaktuan Laporan Keuangan Untuk Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura Dan Kabupaten Keerom
Berdasarkan  hasil  uji  beda  yang  dilakukan  atas  ket4epatwaktuan  laporan keuangan  Untuk  Kota  Jayapura,  Kabupaten  Jayapura  dan  Kabupaten  Keerom  ternyata tidak  ada  perbedaan  antara  ketepatwaktuan  laporan  keuangan  untuk  Kota  Jayapura, Kabupaten  Jayapura  dan  kabupaten  Keerom  yang  mengakibatkan  penerimaan  opini
Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Keerom
Tidak Memberikan Pendapat di Kabupaten keerom berdasarkan hasil pemeriksaan BPK. (Hasil dapat dilihat di lampiran uji t-test hal 90-91).

## Kesimpulan
Kesimpulan  dari  penelitian  ini  adalah  bahwa  pengujian  validitas  konvergen dilakukan  dengan  memeriksa  skor  AVE  dan  Communality  dari  hasil  pengukuran  skor loading.  Eliminasi  dilakukan  pada  indikator-indikator  tertentu  dengan  Loading  Factor kurang  dari  0,5,  seperti  pada  variabel  kapasitas  sumber  daya  manusia,  pemanfaatan teknologi  informasi,  pengendalian  intern  akuntansi,  dan  ketepatwaktuan  pelaporan keuangan. Hasil pengujian setelah eliminasi menunjukkan peningkatan nilai uji validitas konvergen,  yang  sesuai  dengan  nilai  yang  telah  ditetapkan.  Uji  validitas  diskriminan menunjukkan bahwa nilai akar AVE lebih besar dari korelasi variabel laten, menunjukkan validitas yang memadai.
Selanjutnya, uji reliabilitas menunjukkan bahwa semua konstruk yang digunakan dapat  dianggap reliabel  berdasarkan  nilai  Composite  Reliability  dan  Cronbach's  Alpha yang  melebihi  nilai  ambang  batas.  Analisis  model  struktural  menunjukkan  bahwa variabel  keandalan  dan  ketepatwaktuan  pelaporan  keuangan  dijelaskan  oleh  kapasitas sumber  daya  manusia,  pemanfaatan  teknologi  informasi,  dan  pengendalian  intern akuntansi. R-squared menunjukkan seberapa baik model prediksi dari model penelitian, dengan  variabel  keandalan  dijelaskan  sebesar  46,47%,  dan  ketepatwaktuan  dijelaskan sebesar 34,13%.
Pengujian hipotesis menggunakan metode Bootstrapping menunjukkan hasil yang beragam.  Hasil  yang  mencolok  mencakup  pengaruh  positif  kapasitas  sumber  daya manusia terhadap keandalan dan ketepatwaktuan pelaporan keuangan, pengaruh negatif pemanfaatan teknologi informasi terhadap keandalan dan ketepatwaktuan, serta pengaruh positif pengendalian intern akuntansi terhadap keandalan dan ketepatwaktuan. Selain itu, uji beda tidak menunjukkan perbedaan signifikan antara variabel-variabel tersebut untuk daerah penelitian yang berbeda.

## DAFTAR PUSTAKA
A’la  Alrahim,  A.,  &  Wibowo,  P. (2022).  Analisis  manfaat  laporan  keuangan  berbasis AKRUAL  dalam  pengambilan  keputusan  di  Pemerintah  Kabupaten  Bantaeng. JAE (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi) , 7 (3), 80–93.
Essing,  S.  A.,  Saerang,  D.  P.  E.,  &  Lambey,  L.  (2017).  Analisis  Pelaksanaan  Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Kepulauan Talaud. JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING"
GOODWILL" , 8 (1).
Hartono, J., & Abdillah, W. (2016). Konsep & Aplikasi PLS (Partial Least Square) untuk Penelitian Empiris (Edisi Pert). Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta .
Jannah, M. (2016). Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan,  Sistem  Pengendalian  Internal  dan  Peran  Sarana  Prasarana Pendukung  terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (Studi Empris  pada  Instansi  Pemerintah  Kabupaten  Gunung  Kidul). Repository.  Umy. Ac. Id .
Kalumata, M. C. T., Ilat, V., & Warongan, J. D. L. (2016). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya  Manusia,  Teknologi  Informasi,  Reviu  Laporan  Keuangan  Dan  Sistem Pengendalian  Internal  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pada  Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Accountability , 5 (2), 152–167.
Kiranayanti,  I.  A.  E.,  &  Erawati,  N.  M.  A.  (2016).  Pengaruh  Sumber  Daya  Manusia, Sistem  Pengendalian  Intern,  Pemahaman  Basis  Akrual  Terhadap  Kualitas Laporan  Keuangan  Daerah. E-Jurnal  Akuntansi  Universitas  Udayana , 16 (2), 1290–1318.
Lestari, N. L. W. T., & Dewi, N. N. S. R. T. (2020). Pengaruh pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan. KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi , 11 (2), 170–178.
Muanas,  M.,  &  Mulia,  I.  (2020).  Pendampingan  Penguasaan  Akuntansi  Dasar  Bagi Pegawai  BPR  Mitra  Daya  Mandiri  Bogor. Jurnal  Abdimas  Dedikasi  Kesatuan , 1 (1), 51–56.
Ramadhan,  D.  S.,  &  HARYANTO,  H.  (2016). Pengaruh  Kapasitas  Sumber  Daya Manusia,  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi,  Sistem  Pengendalian  Intern Terhadap Nilai Informasi Keterandalan dan Ketepatwaktuan Laporan Keuangan (Studi Kasus di Kabupaten Banjarnegara) . Fakultas Ekonomika dan Bisnis.
Rivan, A., & Maksum, I. R. (2019). Penerapan Sistem Keuangan Desa (siskeudes) dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal) , 9 (2), 92–100.
Sukmaningrum,  T.,  &  Harto,  P.  (2012). Analisis  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi
Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Keerom
Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Semarang) . Fakultas Ekonomika dan Bisnis.
Wardani,  D.  K.,  &  Andriyani,  I.  (2017).  Pengaruh  Kualitas  Sumber  Daya  Manusia,
Pemanfaatan  Teknologi  Informasi,  Dan  Sistem  Pengendalian  Intern  Terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Klaten. Jurnal Akuntansi , 5 (2), 88–98.