JSDMU: Jurnal Sumber Daya Manusia Unggul Vol. 1, No. 1, Desember 2020 Journal homepage https://jsdmu@ejournal.unri.ac.id

## IMPLEMENTASI PROGRAM KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) DALAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN
Tami Astari Zulkarnain 1* , Meyzi Heriyanto 2 ,Febri Yuliani 3
1 Program Studi Magister Ilmu Administrasi 2 Program Studi Magister Ilmu Administrasi 3 Program Studi Magister Ilmu Administrasi

## Abstract
[Joint Business Group (KUBE) Implementation Program in Empowering the Poor] This research is quantitative descriptive. The nature of research is descriptive explanatory research. Explanatory research is to describe the position of the examined variables as well as the relationship between variables with other variables. The results showed that in the implementation of the Joint Business Group Program (KUBE) for poor, implemented by the field of poor human resource Empowerment Riau province There are several indicators that must be considered, namely communication, resources, disposition and bureaucratic structure. These four factors are important because they can determine the success of implementing the KUBE program. If the areas of poor poverty empowerment in the Riau province can not run the four factors, there will be obstacles that can trigger the failure of implementing the KUBE program. Meanwhile, the inhibitory factor implementation of the Joint Business Group (KUBE) program in the empowerment of poor faculty of Social service in Riau Province including 1). The use of the aid Fund of Joint Venture Group (KUBE) program is not appropriate. 2). The process of disbursements of the Joint Venture Group Program (KUBE) is erratic. 3). The business capital of the Joint Venture Group Program (KUBE). 4). Lack of public awareness in utilizing the assistance of the government KUBE Program. 5). Lack of knowledge and skills apparatus of poor faculty empowerment of the social service of Riau Province implementing KUBE program
Keywords : program implementation, joint business group program.
JSDMU: Jurnal Sumber Daya Manusia Unggul Vol. 1, No. 1, Desember 2020 Journal homepage https://jsdmu@ejournal.unri.ac.id

## 1. Pendahuluan
Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan multidimensi yang dihadapi oleh hampir semua negara di dunia. Jumlah orang miskin tidak pernah berkurang, bahkan kemiskinan bisa dikatakan telah berubah menjadi wajah teror yang melanda dunia. Di Indonesia kemiskinan masih menjadi salah satu persoalan mendasar yang dihadapi oleh pemerintah. Meskipun berbagai program telah dilaksanakan namun harus di akui bahwa upaya penanggulangan kemiskinan masih belum berjalan sebagaimana yang diharapkan.
Selama berabad-abad, masalah kemiskinan sebenarnya telah menjadi masalah dunia, namun kenyataannya hingga saat ini kemiskinan masih menjadi masalah yang paling sulit dan kritis di dunia. Teknologi mungkin saja maju, negara-negara merdeka meningkat, dan negara-negara kaya semakin kaya dan semakin kaya, tetapi jumlah orang miskin di dunia tidak pernah berkurang, dan bahkan kemiskinan telah menjadi wajah menakutkan yang melanda dunia.
Kondisi kemiskinan suatu negara merupakan permasalahan yang komplek,
kuantitas dan kualitasnya menjadikan gambaran kemajuan dari negara tersebut. Oleh karena itu, kemiskinan ini membutuhkan penanggulangan secara integral dan berkelanjutan dengan mengintegrasikan berbagai bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya dan keamanan yang perlu diatasi dengan melibatkan peran serta banyak pihak, utamanya adalah peran negara.
Kemiskinan telah menjadi isu global dimana setiap negara merasa berkepentingan untuk membahas kemiskinan, terlepas apakah itu
Negara berkembang maupun sedang berkembang. Kemiskinan dan kesenjangan sosial merupakan permasalahan utama pembangunan. Masalah kemiskinan di Indonesia telah menimbulkan persoalan besar dan perlu penanganan yang serius, dan penyebabnya bukan karena kurang pangan, tetapi miskin pada umumnya, lemah dalam berusaha dan terbatas aksesbilitas pada kegiatan sosial, budaya dan ekonomi sehingga
tertinggal jauh dari masyarakat lainnya yang mempunyai potensi lebih tinggi. (Supriyana, 2010:122)
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat (1) mengamanatkan bahwa “Masyarakat miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”, kemudian ayat (2) disebutkan bahwa “Negara berkewajiban menangani masyarakat miskin melalui pemberdayaan dan bantuan jaminan sosial.” Di samping itu, UU No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, pasal 20 huruf a menyatakan; salah satu tujuan penanggulangan kemiskinan adalah untuk meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin. Peraturan mengenai penanggulangana kemiskinan kemudian diturunkan ke dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usahadan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
Kemiskinan ini pada dasarnya dipicu oleh rendahnya produktivitas kegiatan masyarakat dengan penyebab kemiskinan yang kompleks dimulai dari kelembagaan ekonomi masyarakat tidak berkembang, sehingga
menyulitkan masyarakat miskin untuk mengakses permodalan, tingkat pendidikan yang tergolong rendah, kondisi sosial budaya yang kurang mendukung, penyebab agensia seperti penguasaan lahan dan ekonomi yang begitu besar oleh beberapa perusahaan serta infrasrtruktur akses jalan dan pasar yang menyebabkan masyarakat menjadi hidup terpencil dan sulit melakukan kegiatan ekonomi. (Sugijoko, dkk, 2000:32)
Salah satu program unggulan pemerintah dalam rangka mengentaskan kemiskinan yang ada di Indonesia adalah dengan melaksanakan program kegiatan Kelompok Usaha Bersama atau yang lebih dikenal dengan Program KUBE. Program pengentasan kemiskinan KUBE adalah salah satu lembaga keuangan mikro (LKM) yang sedang berkembang. Sejak tahun 2003, Kementerian Sosial telah melaksanakan Program Penanggulangan Kemiskinan KUBE dan membentuk LKM-KUBE sejahtera di seluruh daerah. Dan pada tahun 2003-2005, LKM-KUBE Sejahtera memiliki 87 unit yang tersebar di 15 provinsi di Indonesia termasuk Provinsi Riau. Kemudian pada tahun 2008-2009
dilaksanakan penanggulangan kemiskinan perdesaan melalui 35 unit LKM-KUBE
JSDMU: Jurnal Sumber Daya Manusia Unggul Vol. 1, No. 1, Desember 2020 Journal homepage https://jsdmu@ejournal.unri.ac.id
sejahtera di 19 provinsi. Dengan demikian, hingga akhir tahun 2010 telah terbentuk 144 LKM-KUBE Sejahtera.
Sejak tahun 2011, pemerintah telah menetapkan kebijakan tentang Penanganan Fakir Miskin berdasarkan UU No. 13 Tahun 2011, terbitnya undang-undang ini merupakan “sebuah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah atau masyarakat dalam bentuk kebijakan,
program dan
kegiatan pemberdayaan, pendampingan serta fasilitas untuk memenuh kebutuhan dasar setiap warganya”.
Menurut Wibawa 2011:78, “kemiskinan dapat dilihat dari aspek kondisi yang miskin artinya ditinjau dari kepemilikan sumber daya dan perolehan harta benda tidak memadai untuk hidup, baik itu dari segi sumber daya alam seperti pemilikan lahan, sumber daya manusia seperti kesehatan atau gizi yang kurang dan kalaupun berpenghasilan penghasilannya sangat rendah, sehingga berada dalam situasi serba kekurangan”.
Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No. 2 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif kepada Kelompok Usaha
Bersama (KUBE) untuk Penanganan Fakir Miskin disebutkan bahwa “salah-satu program unggulan Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam rangka mengentaskan kemiskinan di Indonesia”. Rencana yang diluncurkan menekankan pada peningkatan dan pengelolaan pendapatan melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Indikator keberhasilan program KUBE adalah kemandirian keluarga miskin penerima bantuan UEP. Untuk mengentaskan kemiskinan, KUBE telah mengadopsi strategi berikut:
memperkuat kelompok dan
menggunakan pendekatan kerja sosial untuk memberikan bantuan dan bimbingan stimulus bisnis.
Kelompok Usaha Bersama (KUBE) merupakan wadah pemberdayaan sosial bagi keluarga miskin perkotaan. KUBE bertujuan untuk melaksanakan kegiatan sosial dan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan sosialnya. Dari segi sosial, melalui KUBE, keluarga miskin dibimbing untuk berinteraksi secara sosial dan saling menjaga dalam
menyelesaikan masalah dan memenuhi kebutuhan. Dari segi ekonomi, manfaat KUBE bagi keluarga miskin bertujuan untuk memperoleh sumber pendapatan yang stabil, layak dan berkelanjutan, memiliki aset, memenuhi kebutuhan dasar, dan akses terhadap pelayanan sosial.
Beberapa pertimbangan mengenai pentingnya program KUBE sebagai wadah untuk pemberdayaan masyarakat dalam pengentasan kemiskinan yaitu, yaitu :
1. Dapat menjadi sarana yang efektif bagi keluarga fakir miskin untuk mengatasi beberapa keterbatasan.
2. Dapat menjadi sarana pembelajaran yang efektif bagi keluarga fakir miskin, sehingga memungkinkan
untuk meningkatkan kompetensinya.
3. Dapat meningkatkan kemampuan berorganisasi, sehingga memungkinkan keluarga fakir miskin mengoptimalkan pendayagunaan potensi dan sumber-sumber sosial ekonomi.
4. Melalui sistem KUBE, dapat meningkatkan rasa kebersamaan, kekeluargaan,
kegotongroyongan dan kepedulian.
Pelaksanaan program KUBE di Provinsi Riau dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Riau, Program KUBE yang dilaksanakan di Provinsi Riau bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan yang sampai saat ini masih menjadi tugas wajib dari Pemerintah Provinsi Riau. Sebagai gambaran bagaimana tingkat kemiskinan yang ada di Provinsi Riau saat ini dapat di ketahui dari gambar diagram berikut ini:

## Gambar 1. Diagram Tingkat Kemiskinan di Provinsi Riau (%)
Sumber: Bappeda Provinsi Riau Tahun 2020
JSDMU: Jurnal Sumber Daya Manusia Unggul Vol. 1, No. 1, Desember 2020 Journal homepage https://jsdmu@ejournal.unri.ac.id
Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa angka kemiskinan di Provinsi Riau setiap tahunnya mengalami penurunan dimana pada tahun 2018 berada pada angka 7,39%, pada tahun 2019 menurun menjadi angka 7,08% dan pada tahun 2020 mengalami penurun menjadi 6,75. sedangkan pada tahun 2021 di prediksi angka kemiskinan di Provinsi Riau bisa diturunkan diangka 6,62. Adanya penurunan angka kemiskinan di Provinsi Riau ini setiap tahunnya tidak terlepas dari semakin banyaknya program-program pemerintah untuk peningkatan perekonomian masyarakat baik itu yang berasal dari pusat seperti Program KUBE dan juga program yang berasal dari Pemerintah Provinsi Riau yang kesemuanya itu bertujuan untuk mensejahterakan
masyarakat
terutama masyarakat miskin agar mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagai penanggung jawab pengentasan kemiskinan, Kementerian Sosial telah menetapkan kebijakan dan program pemberdayaan. Riau adalah salah satu provinsi yang melaksanakan program-program
pengentasan kemiskinan. Dalam upaya untuk menanggulangi kemiskinan maka Pemerintah Provinsi Riau telah melakukan beberapa strategi dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan tersebut. Strategi yang dimaksud salah satunya dilaksanakan melalui program Kelompok Usaha
Bersama (KUBE). Dalam mengentaskan kemiskinan, KUBE telah mengadopsi strategi berikut: memperkuat kelompok dan menggunakan pendekatan pekerjaan sosial untuk memberikan bantuan dan bimbingan stimulus bisnis.
Pelaksana program pengentasan
kemiskinan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Provinsi Riau dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Riau, dimana sebagai perangkat daerah yang menjalankan fungsi pemerintahan Dinas Sosial Provinsi Riau telah mempersiapkan program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam program KUBE ini. Kegiatan pemberdayaan dan pembinaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Provinsi Riau ini bertujuan untuk meningkatkan efektifitas Bansos kepada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) untuk mencapai tujuan dan menciptakan kapabilitas handal yang menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.
Sebagai gambaran jumlah KUBE fakir miskin di Provinsi Riau yang mendapatkan bantuan dana APBN dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini

## Tabel 1. Data KUBE Fakir Miskin Dana APBN
Tahun 2016 s/d 2020
Sumber: Dinas Sosial Provinsi Riau Tahun 2020
Berdasarkan data di atas dapat diketahui jumlah KUBE fakir miskin yang mendapatkan bantuan dana dari APBN pada tahun 2016 ada sebanyak 200 KUBE, pada tahun 2017 ada sebanyak 90 KUBE, pada tahun 2018 ada sebanyak 86 KUBE, pada tahun 2019 ada sebanyak 105 KUBE dan pada tahun 2020 ada sebanyak 60 KUBE, selama rentang 5 tahun jumlah KUBE di Provinsi Riau yang mendapatkan bantuan dana APBN ada sebanyak 541 KUBE.
Sementara itu jumlah KUBE Fakir Miskin di Provinsi Riau yang mendapatkan bantuan dana dari dana APBD Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel 2. berikut ini:

## Tabel 2. Data KUBE Fakir Miskin Dana APBD
Tahun 2016 s/d 2020
Sumber: Dinas Sosial Provinsi Riau Tahun 2020
Berdasarkan data di atas dapat diketahui jumlah KUBE fakir miskin yang mendapatkan bantuan dana dari APBD Provinsi Riau pada tahun 2016 ada sebanyak 60 KUBE, pada tahun 2017 ada sebanyak 66 KUBE, pada tahun 2018 ada sebanyak 68 KUBE, pada tahun 2019 ada sebanyak 75 KUBE dan pada tahun 2020 ada sebanyak 75
JSDMU: Jurnal Sumber Daya Manusia Unggul Vol. 1, No. 1, Desember 2020 Journal homepage https://jsdmu@ejournal.unri.ac.id
KUBE, selama rentang 5 tahun jumlah KUBE di Provinsi Riau yang mendapatkan bantuan dana APBD ada sebanyak 344 KUBE.
Dinas Sosial Provinsi Riau yang melaksanakan program tersebut berupaya untuk mengentaskan kemiskinan, namun belum menunjukkan hasil yang optimal. Dari hasil observasi sementara, penelitian menunjukkan bahwa secara implementatif program tersebut masih dihadapkan pada suatu kendala.
Tabel 3. Kelompok KUBE di Provinsi Riau yang Gagal Dalam Menjalankan Usaha Tahun 2016 s/d 2029
Sumber: Dinas Sosial Provinsi Riau Tahun 2020
Adapun fenomena masalah yang ada dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Masih adanya kelompok KUBE yang mendapatkan bantuan dari dana APBN dan APBD yang kesulitan dalam mengembangkan kegiatan usaha yang mereka kelola saat ini sehingga berdampak kepada semakin sulitnya para anggota KUBE tersebut untuk keluar dari persoalan kemiskinan yang selama ini mereka alami.
2. Masih ditemuinya masyarakat fakir miskin yang tergabung dalam program KUBE menyalah artikan bantuan yang diberikan oleh Dinas Sosial Provinsi Riau dimana masih ditemuinya kelompok usaha KUBE yang mempergunakan dana bantuan untuk memenuhi kebutuhan hidup anggota sehari-hari dimana seharusnya dana bantuan tersebut dipergunakan untuk membuat usaha yang mereka ajukan sesuai proposal kegiatan masing-masing kelompok. Munculnya permasalahan ini juga tidak terlepas dari lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Bidang Pemberdayaan Fakir Miskin Dinas Sosial Provinsi Riau terhadap
kelompok KUBE yang selama ini mendapatkan bantuan dana dari APBN dan APBD. 3. Tidak semua pegawai pada Bidang
Pemberdayaan Fakir Miskin Dinas Sosial Provinsi Riau yang ada saat ini dapat dengan mudah berhubungan baik dan berlaku sopan santun dengan pegawai yang lain/rekan kerja atau dengan masyarakat yang tergabung dalam program KUBE. Dimana masih ditemukannya pegawai yang tidak mampu mengendalikan emosinya secara baik dengan membawa masalah pribadinya kedalam pekerjaan dan kedalam lingkungan kerja selain itu masih ada keluhan masyarakat yang tergabung dalam program KUBE yang disampaikan langsung kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau terkait dengan kinerja dari pegawainya.
4. Adanya kebiasaan buruk pegawai Bidang Pemberdayaan Fakir Miskin Dinas Sosial Provinsi Riau seperti menunda-nunda pekerjaan meskipun pegawai yang bersangkutan memiliki pengetahuan dan ketrampilan kerja yang baik, cakap, berbakat dan berkompeten dalam bidang pekerjaannya. Hal ini umumnya terjadi karena kurangnya pemahaman pegawai tentang pentingnya kerjasama kelompok, koordinasi dan diskusi kelompok, persepsi yang salah tentang pengukuran kinerja individu dan sikap ego yang berlebihan. Meskipun tidak semua pegawai memiliki kebiasaan buruk tersebut, namun efeknya sangat menghambat dalam pengimplementasian program KUBE di lapangan.
Kondisi ini
mengindikasikan pentingnya peningkatan kompetensi khususnya pemahaman tentang perilaku dan etika kerja dalam tim.
JSDMU: Jurnal Sumber Daya Manusia Unggul Vol. 1, No. 1, Desember 2020 Journal homepage https://jsdmu@ejournal.unri.ac.id

## 2. Metode
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus sebagai strategi penelitian. Penelitian dilakukan di Dinas Sosial Provinsi Riau yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman No. 239 Kota Pekanbaru. Sedangkan informan dalam penelitian ini yaitu
individu-individu yang memahami permasalahan terkait pelaksanaan program KUBE di Provinsi Riau dengan jumlah informan sebanyak 20 orang.
Sementara itu Informan kunci (key informan) dalam penelitian ini, yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Dalam hal ini adalah Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau Kepala Bidang Pemberdayaan Fakir Miskin Dinas Sosial
Provinsi Riau dan Ketua Kelompok KUBE

## 3. Hasil dan Pembahasan
Untuk implementasI program KUBE di Provinsi Riau secara keseluruhan belum berjalan secara baik dan efektif, hal ini dapat dianalisis dari indikator:

## a. Komunikasi
Implementasi program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) untuk peningkatan ekonomi fakir miskin di Provinsi Riau dapat dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi ditengah-tengah masyarakat dengan menggunakan media informasi seperti media elektronik, media cetak dan komunikasi secara langsung. Sejauh ini pelaksanaan komunikasi tersebut belum terselenggara
dengan baik, hal ini dikarenakan proses sosialisasi program KUBE dilaksanakan tidak merata di beberapa daerah sehingga banyak kelompok KUBE yang tidak mendapatkan pendampingan usaha secara baik. b. Sumberdaya Implementasi program KUBE yang dianalisis melalui sumber daya aparatur pelaksananya sejauh ini belum dapat terlaksana dengan baik, hal ini diketahui dari masih terbatasnya sumber daya aparatur
yang ada pada Bidang Pemberdayaan Fakir Miskin Dinas Sosial Provinsi Riau terutama pegawai yang bertanggungjawab mengelola program KUBE, keadaan ini juga di perburuk dengan kondisi yang hampir sama pada Dinas Sosial yang ada di Kabupaten dan Kota yang mengelola program KUBE. Selain itu sarana dan prasarana yang mendukung kerja para pegawai Dinas Sosial Provinsi Riau juga belum memadai.
c. Disposisi Implementasi Program KUBE melalui indikator disposisi dapat ditunjukkan melalui sikap yang kuat dan komitmen yang tinggi dari pelaksana program KUBE, selama ini kinerja pelaksanaan program KUBE belumlah cukup memuaskan semua pihak hal ini dikarenakan kurangnya anggaran dana yang diperuntukkan bagi program KUBE di Provinsi Riau sehingga beberapa program kegiatan implementasi progam KUBE tidak terselengara dengan baik.
d. Struktur Birokrasi Implementasi program KUBE melalui
indikator struktur sejauh ini dapat dilaksanakan dengan baik, hal ini diketahui dari adanya koordinasi antar struktur birokrasi yang menangani implementasi program KUBE. Adanya koordinasi yang terjalin antara Kementerian Sosial Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Riau dalam hal ini Dinas Sosial Provinsi Riau, Pemerintah Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Riau dan juga Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan/Desa hal ini menandakan bahwa pemerintah sangat serius menjalankan program KUBE untuk mengentaskan kemiskinan.
Faktor penghambat implementasi program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam pemberdayaan fakir miskin yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Riau adalah sebagai berikut:
a. Penggunaan dana bantuan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang tidak sesuai.
b. Proses pencairan dana bantuan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang tidak menentu.
c. Penyelewengan modal usaha program Kelompok Usaha Bersama (KUBE).
JSDMU: Jurnal Sumber Daya Manusia Unggul Vol. 1, No. 1, Desember 2020 Journal homepage https://jsdmu@ejournal.unri.ac.id
d. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan bantuan Program KUBE dari pemerintah. e. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan aparatur Bidang Pemberdayaan Fakir Miskin Dinas Sosial Provinsi Riau pelaksana program KUBE Dalam pelaksanaannya di Provinsi Riau setiap KUBE diberikan pendampingan agar usaha bisa berjalan dengan baik dan memberikan keuntungan kepada setiap
anggotanya.
Walaupun selama ini telah ada pendampingan namun tidak semua KUBE memperoleh pendampingan yang cukup. Karena merasa tidak diawasi maka perkembangan beberapa KUBE menjadi tidak baik atau tidak berkembang. Selain itu, para pendamping kurang memiliki keterampilan khusus dan merupakan pegawai dinas bukan relawan sehingga mereka tidak mampu membantu perkembangan KUBE dan bertanggung jawab atas tugas yang
dijalankannya.
Dalam pembahasan ini akan di analisa bagaimana implementasi program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam pemberdayaan fakir miskin yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Riau.
Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi dilapangan maka dapat ditarik kesimpulan terkait pelaksanaan komunikasi dalam rangka implementasi program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) untuk untuk peningkatan ekonomi fakir miskin di Provinsi
Riau dapat dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi ditengah-tengah masyarakat dengan menggunakan media informasi seperti media elektronik, media cetak dan komunikasi secara langsung. Selain itu Bidang Pemberdayaan Fakir Miskin Dinas Sosial Provinsi Riau juga telah melakukan sosialisasi terkait implementasi program KUBE berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Untuk Penanganan Fakir Miskin kepada masing-masing kelompok KUBE yang menjadi binaan Dinas Sosial Provinsi Riau dengan melibatkan Pemerintah Kecamatan Kabupaten dan Kota Se Provinsi Riau sehingga
kedepanya Bidang Pemberdayaan Fakir Miskin Dinas Sosial Provinsi Riau akan dapat lebih mudah menjalankan kegiatannya ditengah-tengan masyarakat sebab program KUBU untuk fakir miskin yang dilaksanakan oleh Bidang
Pemberdayaan Fakir Miskin Dinas Sosial Provinsi Riau telah diketahui oleh masyarakat banyak selain itu Bidang Pemberdayaan Fakir Miskin Dinas Sosial Provinsi Riau juga telah memiliki landasan dan acuan dengan melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai instansi pemerintah daerah yang diberi kewenangan untuk mengelola keuangan program KUBE yang dikucurkan oleh pemerintah pusat untuk dapat membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat fakir miskin di daerah
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis dilapangan maka dapat ditarik kesimpulan terkait implementasi program KUBE yang dianalisis melalui sumber daya aparatur pelaksananya sejauh ini belum dapat terlaksana dengan baik, hal ini diketahui dari masih terbatasnya sumber daya aparatur yang ada pada Bidang Pemberdayaan Fakir Miskin Dinas Sosial Provinsi Riau terutama pegawai yang bertanggungjawab mengelola program KUBE, keadaan ini juga di perburuk dengan kondisi yang hampir sama pada Dinas Sosial yang ada di Kabupaten dan Kota yang mengelola program KUBE. Selain itu sarana dan prasarana yang mendukung kerja para pegawai Dinas Sosial Provinsi Riau juga belum memadai seperti keterbatasan alat kerja berupa komputer, printer dan jaringan internet. Selain itu Dinas Sosial Provinsi Riau belum memiliki ruang pertemuan khusus yang dapat menampung kehadiran anggota kelompok KUBE yang begitu banyak apabila dilakukan kegiatan koordinasi gabungan sehingga hal ini perlu menjadi perhatian Dinas Sosial Provini Riau untuk dapat mempersiapkan sarana dan prasaran yang memadai demi terselenggaranya program KUBE yang mampu mengentaskan kemiskinan di Provinsi Riau.
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis dilapangan maka terkait Implementasi Program KUBE melalui indikator disposisi ditunjukkan dari sikap yang kuat dan komitmen yang tingi dari pelaksana program KUBE yaitu Bidang Pemberdayaan Fakir Miskin Dinas Sosial Provinsi Riau. Walapun selama ini kinerja pelaksanaan program KUBE yang dilaksanakan oleh Bidang Pemberdayaan Fakir Miskin Dinas
JSDMU: Jurnal Sumber Daya Manusia Unggul Vol. 1, No. 1, Desember 2020 Journal homepage https://jsdmu@ejournal.unri.ac.id
Sosial Provinsi Riau belum cukup memuaskan semua pihak namun hal tersebut di sebabkan kurangnya anggaran dana yang diperuntukkan bagi program KUBE yang ada di Bidang Pemberdayaan Fakir Miskin Dinas Sosial Provinsi Riau hal ini diterjadi dikarenakan selama 3 tahun belakangan ini anggaran pada
APBD Provinsi Riau selalu
mengalami rasionalisasi anggaran sehingga anggaran untuk program KUBE juga ikut dikurangi selain itu terbatasnya sumberdaya aparatur pelaksana yang ada di lapangan untuk mensukseskan program KUBE juga mempengaruhi capaian kinerja program KUBE.
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis dilapangan maka dapat ditarik kesimpulan terkait analisis
implementasi program KUBE melalui indikator struktur sejauh ini dapat dilaksanakan dengan baik, hal ini diketahui dari adanya koordinasi antar struktur birokrasi yang menangani implementasi program KUBE. Adanya koordinasi yang terjalin ini akan dapat membentuk tujuan yang sama antar semua pihak yang terlibat dalam mensukseskan implementasi program KUBE bagi fakir miskin di Provinsi Riau, mulai dari Pemerinah Pusat dalam hal ini Kementerian Sosial Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Riau dalam hal ini Dinas Sosial Provinsi Riau, Pemerintah Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Riau dan juga Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan/Desa sehingga kedepannya capaian kinerja yang menjadi target dalam implementasi program KUBE untuk meningkatkan perekonomian masyarakat fakit miskin dapat terealisasi dengan baik dan juga harapan Pemerintah Provinsi Riau untuk mengentaskan kemiskinan dari program KUBE ini dapat terwujud.

## 4. Kesmipulan
Dalam implementasi program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) untuk fakir miskin yang dilaksanakan oleh Bidang Pemberdayaan Fakir Miskin Dinas Sosial Provinsi Riau terdapat beberapa indikator yang harus diperhatikan yaitu adanya komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Keempat faktor tersebut menjadi hal penting karena dapat menentukan keberhasilan dalam implementasi program KUBE. Apabila Bidang
Pemberdayaan Fakir Miskin Dinas Sosial Provinsi Riau tidak dapat menjalankan 4 (empat) faktor tersebut maka akan timbul hambatan-hambatan yang dapat memicu terjadinya kegagalan dalam mengimplementasikan program KUBE ini.
1. Untuk memperbaiki implementasi program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Riau, hal yang perlu diperhatikan adalah pada aspek sumberdaya, baik sumberdaya aparatur pelaksana, sumberdaya anggaran maupun ketersedian sarana dan prasarana penunjang program KUBE.
2. Perlunya adanya peningkatan komitmen bersama para pelaksana program KUBE terutama dari Bidang Pemberdayaan Fakir Miskin Dinas Sosial Provinsi Riau selaku pelaksana utama dengan cara bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai SOP. Serta adanya peningkatan kualitas dan kuantitas para pegawai pelaksana program KUBE melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi kebijakan dan prosedur pelaksanaan, serta pembinaan dan pengawasan secara berkelanjutan. 3. Dinas Sosial Provinsi Riau selaku penanggungjawab implementasi Program KUBE di Provinsi Riau perlu melakukan perbaikan sistem dan mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan program KUBE, termasuk penerapan sistem akuntansi keuangan berbasis website supaya dalam pengelolaan dana bantuan KUBE lebih dilaksanakan secara profesional, bertanggungjawab dan taat aturan.
4. Pemerintah Provinsi Riau dalam hal ini Dinas Sosial Provinsi Riau selaku pembuat kebijakan pada program KUBE harus lebih memotivasi para anggota masyarakat dari kalangan fakir miskin yang bergabung pada kelompok KUBE dengan cara memberikan penghargaan/reward dan sanksi kepada kelompok KUBE dengan standar penilaian yang jelas, transparan, konsisten dan akuntabel.

## Daftar Pustaka
Supriyatna, Tjahya, 2010, Birokrasi Pemberdayaan dan Pengentasan Kemiskinan, Bandung, Humaniora Utama Press
Soegijoko, Budhi Tjahjati S. dan BS. Kusbiantoro, 2000, Bunga Rampai Perencanaan Pembangunan di Indonesia (Mengenang Prof. Dr. Soegijanto Soegijoko), Jakarta, Gramedia Pustaka Utama
JSDMU: Jurnal Sumber Daya Manusia Unggul Vol. 1, No. 1, Desember 2020 Journal homepage https://jsdmu@ejournal.unri.ac.id

## Wibawa, Samudra, 2011, Evaluasi Kebijakan
Publik, Jakarta, PT.Grafindo Persada