## TINJAUAN PERMASALAHAN GROSSE AKTA PENGAKUAN HUTANG
Yatini
Fakultas Hukum Universitas Widyagama Mahakam Samarinda Jl. KH. Wahid Hasyim Sempaja Samarinda

## Abstrak
Telah terjadi pencampuradukan grosse akta pengakuan hutang No. 123 tanggal 20 Desember  tahun 1996  dengan  Grosse  akta  Hipotek  yang  mengakibatkan  tidak dapat  dieksekusinya  grosse  akta  pengakuan  hutang  tersebut  sehingga  didalam penyelesaiannya  harus  melalui  gugatan  biasa  No.  110/PDT.G/PN.  Smd  ke Pengadilan Negeri Samarinda.
Kata Kunci : Kekuatan Eksekutorial Grosse Akta.

## Pendahuluan
Masalah  grosse  akta  dengan  persoalan  eksekusi  atas  grosse  akta  yang diatur  Pasal  224  HIR/  258  Rbg telah  menjadi  topik  yang  aktual  akhir-akhir  ini. Nampaknya  masalah  grosse  akta  semakin  berkembang  sebagai  lembaga  hukum yang  mengikuti  lajunya  perkembangan  kehidupan  perkreditan  di  Indonesia. Kegiatan kehidupan perkreditan pada saat sekarang sudah tidak bisa dilepas dari ikatan hubungan persetujuan yang dituangkan dalam bentuk grosse akta. Luasnya frekuensi  dan  intensitas  perjanjian  pinjaman  uang  dalam  lalu  lintas  dunia  bisnis dan  industri  pada  15  tahun  terakhir  ini  telah  menyeret  Pasal  224  HIR  ke  kancah arena perputaran hubungan dunia keuangan dan perbankan.
Pada  masa  sebelum  digalakan  usaha  pembangunan,  Pasal  224  HIR  boleh dikatakan merupakan rumusan  yang diam dan tertidur. Pasal itu jarang tersentuh dan  berperan  dalam  karpet  peradilan.  Sesuai  dengan  dinamika  kegiatan pembangunan  dan  kegiatan  dunia  bisnis  pada  saat  itu,  masih  dalam  tahap konvensional dan belum menuntut pendanaan modal menengah dan besar. Badan penyedia modal seperti perbankan pun masih dapat dihitung dengan jari.
Dari segi pengamatan praktek hukum, urgensi dan relevansi Pasal 224 HIR berkaitan  erat  dengan  dunia  bisnis  dan  industri,  tetapi  juga  sekaligus  tidak  lepas kaitannya  dengan  fluktuasi  kehidupan  perekonomian  itu  sendiri.  Pada  saat kehidupan  perekonimian  stabil  atau  menanjak,  Pasal  224  HIR  tidak  banyak
menimbulkan  masalah,  karena  ikatan  perkreditan  yang  dituangkan  dalam  grosse akta  jarang  sekali  berakhir  dengan  tindakan  eksekusi  penjualan  lelang  atau eksekution berdasarkan Pasal 224 HIR, karena perjanjian krediturnya dihutangkan dalam bentuk grosse akta.
Jadi dilihat dari segi praktek hukum, jelaslah bahwa praktek grosse akta ini sangat  urgent  dan  relevan  serta  erat  hungungannya  dengan  dunia  bisnis  dan industri,  demikian  pula  grosse  akta  erat  kaitannya  dengan  fluktuasi  kehidupan perekonomian.  Melihat  grosse  akta  diatas,  maka  perlu  diberikan  suatu pembahasan,  sehingga  dapat  dipahami  sesuai  dengan  ketentuan  praktek  sehari- hari  terlebih-lebih  dalam  praktek  lalu  lintas  hukum  yang  semakin  pesat  dan kompleks dewasa ini.

## Permasalahan
Berdasarkan grosse akta pengakuan hutang No. 123 tanggal 20 Desember tahun  1996  yang  didalam  pelaksanaannya  telah  terjadi  kecacatan  yuridis  yang mengakibatkan  grosse  akta  tersebut  tidak  dapat  memiliki  kekuatan  eksekutorial. Sehingga disini timbul permasalahan:
1. Mengapa  grosse akta pengakuan hutang No. 123 tanggal 20 Desember tahun 1996 tidak memilki hak eksekutorial?
2. Bagaimanakah akibat hukumnya terhadap grosse akta pengakuan hutang yang tidak memiliki hak eksekutorial?
3. Bagaimanakah  solusi  dalam  pemenuhan  kewajiban  pembayaran  hutang  atas grosse akta pengakuan hutang yang tidak memiliki hak eksekutorial?
Adapun metode penelitian yang dipakai adalah metode Yuridis Normatif.

## Pembahasan
1. Mengapa Grosse Akta Pengakuan Hutang No. 123 Tanggal 20 Desember Tahun 1996 Tidak Memiliki Hak Eksekutorial?
Tidaklah semua surat dapat disebut suatu akta, melainkan hanya surat- surat  tertentu  yang  memenuhi  syarat-syarat  tertentu  pula  baru  disebut  akta. Adapun  syarat-syarat  tersebut  antara  lain  surat  itu  harus  ditandatangani,
memuat  peristiwa  yang  menjadi  dasar  sesuatu  hak  atau  perikatan,  dan diperuntukkan sebagai alat bukti.
Dan berdasarkan Pasal 1867 KUH Perdata ”pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan (akta) autenti maupun dengan tulisan (akta dibawah tangan)”.  Dan  diantara  kedua  akta  tersebut  memiliki  kekuatan  pembuktian yang berbeda.
Apabila berbicara tentang grosse akta, tentunya kita tidak akan terlepas dari akta notaris itu sendiri, sebab suatu grosse itu tidak lain adalah merupakan suatu  salinan  atau  turunan  akta  notaris  yang  diberi  titel  eksekutorial.  Yang artinya  memiliki  sifat  dan  karakteristik  yang  khusus,  yang  berbeda  dengan akta notaris lain, sebab selain merupakan alat bukti sempurna bagi para pihak juga memiliki kekuatan eksekutorial.
Pengertian akta grosse seperti yang dimaksudkan dalam pasal 224 Rbg ialah  suatu  akta  autentik  dengan  perumusan  semata-mata  suatu  kewajiban untuk  membayar/melunaskan  sejumlah  uang  tertentu.  Hal  ini  berarti  bahwa dalam suatu akta grosse tidak dapat ditambahkan persyaratan-persyaratan lain, terlebih lagi apabila persyaratan tersebut berbentuk perjanjian. Menurut makna pasal  224  Rbg  perjanjian  kredit  tidak  dapat  dibuat  dalam  bentuk  pengakuan hutang  dengan  judul  ”Demi  keadilan  berdasarkan  Tuhan  Yang  Maha  Esa (judul eksekutorial)
Adapun tujuan dari grosse akta pengakuan hutang adalah apabila pihak debitur  itu  sudah  jatuh  tempo  tidak  mau  membayar/  melunasi  hutang- hutangnya  dengan  jalan  damai,  maka  kreditur  dapat  menggunakan  jalan melalui  permohonan  eksekusi  grosse  akta  yang  langsung  tanpa  melalui prosedur gugatan yang berbelit serta mengandung banyak resiko. Yang artinya bahwa  grosse  akta  ini  merupakan  suatu  jalan  pintas  yang  cepat  dan  mudah untuk menyelesaikan masalah hutang piutang yang cacat dalam pelunasannya.
Mengenai  dasar  hukum  dari  eksekusi  grosse  akta  pengakuan  hutang adalah Pasal 224 HIR. Namun didalam Pasal tersebut, tidak diatur secara jelas dan lengkap mengenai bagaimana eksekusi grosse akta pengakuan hutang itu dapat  dilaksanakan  terutama  mengenai  syarat-syarat  eksekusinya.  Sehingga
dalam  prakteknya  para  hakim  tiap-tiap  Pengadilan  Negeri  memberikan penafsiran  yang  berbeda  terhadap  ketentuan  Pasal  224  HIR  tersebut. Akibatnya  maka  pelaksanaan  eksekusi  grosse  akta  pengakuan  hutang  ditiap- tiap Pengadilan Negeri itu berbeda, sehingga pelaksanaan grosse akta disuatu Pengadilan  Negeri  itu  ada  yang  berjalan  lancar  seperti  yang  terjadi  di Pengadilan  Negeri  Samarinda,  khususnya  grosse  akta  hipotik  atau  yang sekarang  lebih  dikenal  sertifikat  hak  tanggungan.  Kalaupun  terjadi permasalahan  tidak  dapat  dieksekusinya  grosse  akta  pengakuan  hutang  No. 123 tanggal 20 Desember tahun 1996 hal tersebut merupakan salah satu kasus yang tidak bisa dijadikan barometer secara keseluruhan. Di Pengadilan Negeri Samarinda  dari  beberapa  permohonan  grosse  akta  pengakuan  hutang  yang ditujukan  ke  Pengadilan  Negeri  Samarinda  ada  permohonan  yang  dapat dilaksanakan eksekusinya ada juga  yang tidak diantaranya adalah grosse akta pengakuan hutang No. 123 tanggal 20 Desember tahun 1996 yang dikarenakan grosse akta tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang sebagaimana tertuang dalam  Pasal  258  Rbg.  Hal  ini  menandakan  bahwa  masalah  eksekusi  grosse akta  pengakuan  hutang  ini  dalam  prakteknya  adalah  tidak  semudah  yang diperkirakan,  atau  dengan  kata  lain  masalah  eksekusi  grosse  akta  khususnya grosse  akta  pengakuan  hutang  No.  123  tanggal  20  Desember  tahun  1996 masih  ada  hambatan-hambatan  didalam  prakteknya  yang  sehingga  disini disimpulkan  bahwa  grosse  akta  pengakuan  hutang  No.  123  tanggal  20 Desember  tahun  1996  yang  dimohonkan  eksekusinya  ke  Pengadilan  Negeri Samarinda  adalah  cacat  yuridis,  sehingga  grosse  akta  pengakuan  hutang tersebut tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

## 2. Syarat-Syarat Eksekusi Grosse Akta Pengakuan Hutang
Pengadilan  Negeri  Samarinda  dalam  melaksanakan  eksekusi  grosse akta  pengakuan  hutang  telah  memberikan  syarat-syarat  tertentu  yang didasarkan  pada  Pasal  258  Rbg/  224  HIR. Yang  merupakan  syarat  formal yang  harus  dipenuhi  dalam  suatu  grosse  akta  pengakuan  hutang  yang berkekuatan  eksekutornya.  Namun  selain  syarat-syarat  formal,  ada  juga
syarat-syarat  materialnya  yang  juga  berdasar  atas  Pasal  224  HIR/  258  Rbg yaitu  isi  daripada grosse  akta  pengakuan  hutang  adalah  benar-benar  harus merupakan suatu pengakuan hutang yang berasal dari suatu perjanjian hutang piutang  atau  dengan  kata  lain  bahwa  terjadinya  pengakuan  hutang  tersebut adanya perjanjian-perjanjian yang lain yang mendasarinya.
Grosse  akta  pengakuan  hutang  tersebut  harus  berisi  atau  merupakan suatu  pengakuan  hutang  sepihak.  Pernyataan  ini  harus  mengandung  makna bahwa  yang  mengaku  adanya  hutang  terhadap  kreditur  hanya  pihak  debitur saja  (hanya  satu  pihak),  sedangkan  pihak  kreditur  tidak  perlu  ikut  serta mengakui  didalam  grosse  akta  pengakuan  hutang  tersebut.  Memang  dalam praktek pelaksanaannya, dalam grosse akta pengakuan hutang No. 123 tanggal 20 Desember tahun 1996, yang dimohonkan eksekusinya di Pengadilan Negeri Samarinda sebagian  berisi  pengakuan  kedua  belah  pihak,  yaitu  debitur  dan kreditur dan bahkan pihak penjamin juga masuk dalam grosse akta pengakuan hutang tersebut yang akhirnya terjadi pencampuradukan grosse akta. Dan oleh Pengadilan  Negeri  Samarinda,  grosse  akta  pengakuan  hutang  tersebut dianggap  bukan  lagi  merupakan  suatu  pengakuan  hutang  murni  sebab  dalam hal  ini  ada  beberapa  pihak  yang  terdapat  didalamnya  dan  juga  ada  beberapa klausul  yang  seharusnya  tidak  dimuat  dalam  grosse  akta  tersebut.  Sehingga hal-hal inilah yang juga dapat menyebabkan grosse akta pengakuan hutang itu ditolak oleh Pengadilan Negeri Samarinda.
Dalam  grosse  akta  pengakuan  hutang  juga  harus  dicantumkan  secara jelas  dan  tegas  tentang  jumlah  utang  debitur  kepada  kreditur  atau  hutang  itu harus  ditentukan  dan  pasti,  tidak  boleh  ditambah  dengan  persyaratan- persyaratan lain. Sehingga jumlah hutang dalam grosse akta pengakuan hutang tersebut dapat diketahui secara langsung dan mudah.
Syarat lain yang harus dipenuhi adalah tentang bunga, ongkos notaris/ pengacara  dan  perjanjian  lainnya  tidak  boleh  disebut  dalam  grosse  akta pengakuan  hutang.  Berkaitan  dengan  syarat  keempat  inilah  yang  ternyata didalam  grosse  akta  pengakuan  hutang  No.  123  tanggal  20  Desember  tahun 1996  hal-hal  tersebut  justru  disebut  didalam  grosse  akta  tersebut.  Dalam  hal
ini  juga  yang  merupakan  kelemahan  dari  bentuk  grosse  akta  yang bersangkutan.
Syarat  material  lainnya  adalah  harus  disebutkannya  jangka  waktu pengembalian  hutang,  tempat  pembayaran  hutang  dan  hal-hal  yang menyebabkan hutang dapat ditagih atau dibayar seketika. Menanggapi grosse akta  pengakuan  hutang  No.  123  tanggal  20  Desember  tahun  1996  bahwa didalam grosse akta pengakuan hutang tersebut telah terjadi pencampuradukan.  Pencampuradukan  terjadi  antara  grosse  akta  pengakuan hutang,  substansi  grosse  akta  hipotik  dan  adanya  pengakuan  hutang  dengan jaminan,  yang  didalam  kesimpulannya  bahwa  grosse  akta  pengakuan  hutang tersebut  bukan  grosse  akta  pengakuan  hutang  yang  murni.  Hal  lain  didalam grosse  akta  pengakuan  hutang  tersebut  ada klausul-klausul  tambahan  yang bukan  substansi  dari  grosse  akta  pengakuan  hutang.  Sementara  itu  yang dimaksud  grosse  akta  pengakuan  hutang  adalah  ”pengakuan  hutang  murni”. Artinya  dari  bentuk  maupun  substansinya  tidak  boleh  ditambahkan  dengan hal-hal lain.

## 3. Kewenangan Hakim Menilai Grosse Akta
Kewenangan  hakim  pada  Pengadilan  Negeri  menjalankan  grosse  akta yang disebut dalam Pasal 224 HIR/ 258 Rbg, yakni:
a. Nilai  kekuatan  grosse  akta  sama  dengan  putusan  hakim  yang  telah memperoleh  kekuatan  hukum  yang  tetap, dengan  demikian  setiap  grosse akta  dengan  sendirinya  menurut  hukum  dapat  langsung  dijalankan eksekusinya.
b. Pada  waktu  debitur  tidak  memenuhi  grosse  akta  dan  pihak  kreditur mengajukan  permintaan  eksekusi  kepada  Pengadilan  Negeri,  Ketua Pengadilan Negeri harus memerintahkan pelaksanaan eksekusinya.
c. Ketua  Pengadilan  Negeri  memimpin  jalannya  perintah  eksekusi  yang dikeluarkannya.
d. Eksekusi  grosse  akta  hanya  dapat  dihindari  dengan  jalan  debitur menjalankan  sendiri  dengan  sukarela  atau  terjadi  ”perdamaian”  antara pihak debitur dengan pihak kreditur.
Apabila  aturan  pokok  yang  merupakan  ukuran  dilihat  sepintas  lalu, maka sudah tertutup jalan bagi hakim Pengadilan Negeri untuk menilai suatu grosse  akta  yang  dalam  hal  ini  menilai  keabsahan  suatu  grosse  akta. Singkatnya, hakim Pengadilan Negeri wajib menjalankan eksekusi atas setiap grosse akta yang diajukan kepadanya karena setiap grosse akta sudah dengan sendirinya  menurut  hukum  mengandung  kekuatan  eksekutorial.  Sebenarnya Pasal  224  HIR  tidak  melarang  hakim  Pengadilan  Negeri  untuk  menilai  sah atau  tidaknya  grosse  akta.  Secara  tersirat  grosse  akta  tersebut  melimpahkan wewenang kepada hakim Pengadilan Negeri untuk menilai apakah grosse akta yang  diajukan  memenuhi  syarat  formal.  Kewenangan  menilai  keabsahan syarat  normal  tersebut  bukan  hanya  semata-mata  syarat  formal  yang ditemukan dalam peraturan perundang-undangan yang lain, seperti yang diatur dalam  Undang-Undang  Pokok  Agraria  No.  5  Tahun  1960,  peraturan pemerintah  No.  10  Tahun  1961  dan  ketentuan  hipotik  yang  terdapat  dalam BW  atau  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  dan  saat  ini  lebih  dikenal sebagai Hak Tanggungan . Bahkan kewenangan hakim dalam hal itu diperluas lagi dari sudut doktrin hukum, seperti syarat sahnya  grosse akta ditinjau  dari sudut  doktrin  hukum  yang  menggolongkan  grosse  akta  sebagai  bentuk perjanjian ”assesar”.
Dengan  demikian,  pihak  kreditur  tidak  boleh  berkecil  hati  jika Pengadilan  Negeri  atau  Badan  Perdailan:  Mahkamah  Agung  atau  Ketua Pengadilan  Tinggi  menilai  sah  atau  tidaknya  suatu  grosse  akta.  Sepanjang penilaian  yang  dilakukan  tidak  melampaui  kewenangan  yang  dibenarkan hukum.
Pengadilan  Negeri  Samarinda  dalam  hal  ini  menilai  grosse  akta pengakuan hutang No. 123 tanggal 20 Desember tahun 1996 antara lain:
a. Grosse  akta  pengakuan  hutang  harus  murni  berdiri sendiri,  agar  dia  sah sebagai  grosse  akta  yang  berkekuatan  eksekutorial.  Berkaitan  dengan
penilaian inilah bahwa grosse akta pengakuan hutang No. 123 tanggal 20 Desember  tahun  1996  tidak  murni  berdiri  sendiri,  yang  artinya  bahwa grosse akta pengakuan hutang tersebut telah dicampuraduk dengan syarat- syarat grosse akta hipotik dan peletakan jaminan. Terhadap hal ini, hakim Pengadilan Negeri menilai bahwa  grosse  akta tersebut mengandung cacat yuridis, sehingga dapat dinyatakan bahwa grosse akta tersebut tidak dapat dieksekusi  sehingga didalam  pemenuhan pembayarannya  hanya dimintakan melalui proses gugat biasa.
b. Dalam  menentukan  sah  atau  tidaknya  suatu  perikatan  grosse  akta  harus terlebih dahulu ditelusuri keabsahan perjanjian pokonya. Memang diakui, bahwa  terkadang  tidak  mudah  menilai  sah  atau  tidaknya  persetujuan berdasarkan ketentuan Pasal 1320 BW. Misalnya, untuk menentukan atau menilai  apakah  terkandung  dalam  suatu  persetujuan  unsur  kekhilafan (dwalling),  atau  paksaan  (dwang),  atau  penipuan  (bedrog),  tidak  dapat dinilai  diluar  persidangan  peradilan  tetapi  untuk  menyatakan  itu,  dalam suatu persetujuan harus melalui putusan Pengadilan.
Kewenangan bagi Pengadilan Negeri (Ketua Pengadilan Negeri) untuk menilai adanya cacat yuridis pada perjanjian pokok didasarkan atas fungsinya sebagai pejabat yang berwenang ”memerintahkan” dan ”memimpin” jalannya eksekusi.  Bukankah  Pasal  224  HIR  sendiri  telah  menegaskan  fungsi  dan kewenangan itu? Oleh karena itu administrator dan pemimpin yang bijak serta arif ialah orang yang dapatmenilai kebenaran yang diperintahkannya.
Pada  dasarnya  dokumen  grosse  akta  erat  hungungannya  dengan  sifat assesor  grosse  akta.  Oleh  karena  itu,  pada  dasarnya  grosse  akta  pengakuan hutang tidak terlalu sulit untuk menilainya, yang perlu diperhatikan pada saat menilai hanya berisi pernyataan pengakuan hutang secara murni dan sah ialah dokumen yang semata-mata berisi pernyataan hutang dari pihak debitur tanpa mencampuraduk  pernyataan  pengakuan  hutang  dengan  syarat-syarat perjanjian lain.
Lain  halnya  dengan grosse  akta  hipotik,  disamping  jumlah  jenis dokumennya  lebih  banyak,  cara  dan  bentuk  pembuatan  dokumennya  pun
diatur  didalam  berbagai  peraturan  yang  berbeda.  Dokumen  perjanjian pokoknya  diatur  dalam  azas-azas  umum  perjanjian  serta  dalam  perjanjian khusus  perjanjian  pinjaman  yang  ditur  dalam  BW.  Kuasa  memasang hipotiknya  diatur  dalam  Pasal-Pasal  ketentuan  hipotik  dalam  Buku  II  BW, yang bentuk perikatannya harus berbentuk akta notaris. Sedang dokumen akta (pemasangan) hipotiknya diatur dalam PP No. 5 Tahun 1996 dan harus dibuat oleh  PPAT  (camat  atau  notaris  yang  ditunjuk  sebagai  PPAT)  dan  dokumen sertifikat  hipotiknya  didaftarkan  dan  dikeluarkan  oleh  kepala  kantor pendaftaran tanah, yang ketentuannya diatur dalam PP No. 5 Tahun 1996.
Namun  demikian  seperti  telah  disinggung,  selalu  pencampuradukan antara  grosse  akta  pengakuan  hutang  dengan  kuasa  memasang  hipotik  pada suatu akta. Dan hal inilah yang terjadi pada grosse akta pengakuan hutang No. 123  tanggal  20  Desember  tahun  1996.  Bukankah  dokumen  yang  demikian seperti kacau balau dan tidak ada kepastian hukumnya?

## 4. Akibat Hukum Pencampuradukan Grosse Akta Pengakuan Hutang
Sebagaimana telah Penulis uraikan didepan, berdasar penilaian hakim grosse  akta  pengakuan  hutang  No.  123  tanggal  20  Desember  tahun  1996 secara  garis  besar  telah  terjadi  pencampuradukan  antara  grosse  akta pengakuan  hutang  dengan  grosse  akta  pengakuan  hipotik.  Bagaimanakah akibat  hukumnya?  Bahwa  grosse  akta  yang  demikian  dianggap  mengandung cacat  yuridis,  karena  dengan  sendirinya  telah  melenyapkan  kepastian  bentuk grosse  akta,  telah  dibuat  perjanjian  kredit  pokok  yang  dituangkan  dalam bentuk  grosse  akta  pengakuan  hutang,  tapi  sekaligus  didalam  grosse  akta pengakuan  hutang  tersebut  masih  dicantumkan  syarat-syarat  perjanjian  dan kuasa  memasang  hipotik  serta  adanya  pencantuman  jaminan.  Sehingga didalam  grosse  akta  tersebut  tidak  ada  kepastian  hukum  yang  sebenarnya. Dilihat  dari  bentuknya  tidak  dapat  dikatakan  grosse  akta  pengakuan  hutang, karena  disamping  rumusan  substansi  Pasal-Pasal  aktanya  mengandung pernyataan pengakuan sepihak, tetapi aktanya masih bersifat partai yaitu tidak lain  persetujuan  antara  pihak  debitur  dan  kreditur  yang  sama-sama  datang
menghadap  didepan  notaris,  dan  disana  mereka  saling  mengikatkan  diri didalam grosse akta pengakuan hutang dimaksud.
Juga apabila nantinya dari grosse akta pengakuan hutang tersebut lahir grosse  akta  pengakuan  hipotik  (sertifikat  hak  tanggungan)  maka  grosse  akta tersebut  tidak  dapat  disebut  grosse  akta  karena  dokumen  yang  menjadi sandarannya didasarkan atas grosse akta pengakuan hutang. Walaupun grosse akta pengakuan hutangnya tidak menurut ketentuan hukum (bukan pernyataan sepihak dari debitur) sebab dokumen yang menjadi sandaran kelahiran grosse akta  hipotik  bukan  grosse  akta  pengakuan  hutang,  tetapi  grosse  akta  notaris kuasa  memasang  hipotik,  grosse  akta  hipotik  dilahirkan  dengan  cara  pihak debitur  dan  pihak  kreditur  sama-sama  mengahadap  PPAT  membuat  grosse akta hipotik.
Didalam Pasal 224 HIR/ 258 Rbg melarang menerapkan kedua bentuk grosse  akta  itu  sekaligus bersamaan  terhadap  obyek  kredit  yang  sama  pada saat yang bersamaan. Yang diperkenankan hukum adalah harus tegas memilih salah satu bentuk dalam pemanfaatan dan penerapannya.
Dalam  hal  ini  grosse  akta  pengakuan  hutang  No.  123  tanggal  20 Desember  tahun  1996 terjadinya  pencampuradukan  penerapan  kedua  bentuk grosse akta tersebut aka  disini mengakibatkan  grosse akta mengandung cacat yuridis,  grosse  akta  tidak  sah,  tidak  ada  kepastian  hukum  grosse  akta  mana yang diikatkan dalam persetujuan ikatan kredit yang bersangkutan dan grosse akta menjadi non eksekutabel.

## 5. Solusi Terhadap Grosse Akta Pengakuan Hutang Yang Non Eksekutabel
Didalam  kajian  secara  teoritis  memang  nampaknya  grosse  akta pengakuan  hutang  merupakan  suatu  jalan  pintas  yang  cepat  dan  murah didalam mengatasi piutang yang macet. Masalah grosse akta tidaklah semudah seperti  yang  ada  dalam  teori,  sebab  dalam  prakteknya  masih  banyak permasalahan yang dapat menghambat jalannya eksekusi tersebut.
Bagi  kreditur  apabila  telah  berbagai  usaha  dilakukan  untuk menyelesaikan  pelunasan  hutang  yang  macet  dan  ternyata  grosse  akta
pengakuan  hutang  yang  dimintakan  penetapan  eksekusi  ke  Pengadilan  tidak berhsil,  maka  langkah  kreditur  yang  harus  diambil  guna  memenuhi pembayaran  hutang  dari  debitur  harus  melalui  gugatan  biasa  ke  Pengadilan Negeri.
Gugatan  diajukan  ke  Pengadilan  Negeri  dan  Pengadilan  Negeri  akan memproses  perkara  tersebut  yang  berdasarkan  hukum  perdata  yang menyangkut hutang piutang. Bila Pengadilan telah mengambil keputusan dan putusan  tersebut  telah  berkekuatan  hukum  tetap  dapat  segera  dilaksanakan eksekusi atas dasar perintah ketua Pengadilan Negeri yang memeriksa gugatan pada  tingkat  pertama,  menurut  ketentuan  Pasal  195  RIB  tentang  ”Tata  Cara Menjalankan  Keputusan”  dan  selanjutnya  atas  perintah  ketua  Pen gadilan Negeri tersebut dilakukan penyitaan harta kekayaan debitur, untuk selanjutnya dilelang dengan perantaraan Kantor Lelang Negara.
Namun dalam praktek kenyataannya tidak semudah itu, karena sering terjadi debitur mengulur-ngulur pemenuhan kewajiban dengan cara melakukan verset  (perlawanan).  Jika  perlawanannya  ditolak  atau  tidak  dapat  diterima, kreditur  masih  dapat  mengulur  waktu  lagi  dengan  jalan  naik  banding  dan kasasi bahkan sampai peninjauan kembali.
Dengan adanya perlawanan (verset), biasanya Pengadilan Negeri akan menunda pelaksanaan eksekusi atu jika Pengadilan Negeri tidak menundanya, perintah  penundaan  itu  akan  datang  dari  Pengadilan  Tinggi.  Dapatlah disimpulkan  bahwa  prosedur  penyelesaian  kredit  macet  melalui  gugatan perdata dimuka Pengadilan Negeri memerlukan waktu  yang cukup lama, dan dalam prakteknya didalam proses peradilan belum sesuai dengan harapan kita. Demi  mempercepat  proses  kreditur  didalam  gugatannya,  suatu  solusinya adalah  kreditur  dapat  meminta  ”putusan  dapat  dilaksanakan  terlebih dahulu” (uitvoerbaar bij vooraad).
Putusan  yang  dapat  dilaksanakan  terlebih  dahulu  diatur  dalam  Pasal 180  ayat  1  dan  Pasal  191  ayat  1  Rbg  yang  mengatur  persoalan  yang  sama dengan  persyaratan-persyaratan  yang  sangat  ketat  antara  lain  ada  syarat autentik  atau  tulisan  dibawah  tangan  menurut  Undang-Undang  mempunyai
kekuatan  bukti,  ada  keputusan  yang  sudah  memperoleh  kekuatan  yang  pasti ada  gugatan  provisional  yang  dikabulkan,  dan  dalam  sengketa  mengenai perselisihan hak milik.
Mengingat  grosse  akta  pengakuan  hutang  adalah  salah  satu  alat  bukti yang autentik, artinya grosse akta tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sempurna. Karenanya grosse akta pengakuan hutang No. 123 tanggal 20 Desember  tahun  1996  dalam  proses  pengajuan  gugatan,  dapat  disertakan permintaan uitvoerbaar bij vooraad.
Pelaksanaan  putusan  lebih  dahulu  atau  uitvoer  baar  bij  vooraad, merupakan  salah  satu  pengecualian  terhadap  prinsip  azas  bahwa  eksekusi hanya dapat dijalankan terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap. Yang artinya  sekalipun  terhadap  putusan  itu  pihak  tergugat  mengajukan  banding atau  kasasi  putusan  dapat  dijalankan  eksekusinya  lebih  dulu.  Terhadap permintaan  yang  demikian,  hakim  dapat  menjatuhkan  putusan  yang  memuat amar  bahwa  putusan  dapat  dilaksanakan  terlebih  dahulu atau  lazim  disebut ”putusan dapat dieksekusi serta merta”.
Dalam hal ini Penulis masih bertanya apakah uitvoer baar bij vooraad tersebut  sudah  dapat  menjamin  terlaksananya  suatu  putusan  yang  diinginkan oleh penggugat? Karena berdasarkan S.E.M.A No. 03/ 1978 Tanggal 1 April 1978  bahwa  hakim  Pengadilan  Negeri  dalam  waktu  dua  minggu  setelah keputusan  diucapkan  maka  Pengadilan  Negeri  harus  mengirim  salinan keputusan  kepada  Pengadilan  Tinggi  dan  tembusannya  kepada  Mahkamah Agung.
Tujuan utama interuksi dari Mahkamah Agung itu adalah:
a. Memberi  peringatan  kepada  semua  hakim,  terutama  hakim  pada  tingkat pertama  dan  tingkat  banding,  agar  sangat  berhati-hati  dan  cermat menjatuhkan putusan eksekusi terlebih dahulu.
b. Memberi  kewenangan  kepada  Pengadilan  Tinggi  dan  Mahkamah  Agung untuk  mencampuri  putusan  eksekusi  terlebih  dahulu,  berupa  kewenangan untuk  memerintahkan  ”penundaan”eksekusi  terlebih  dahulu  yang dijatuhkan Pengadilan Negeri.
c. Oleh  karena  itu  sebagai  tindakan  pengawasandan  koreksi  sebelum Pengadilan Negeri hendak menjalankan putusan eksekusi terlebih dahulu, harus  minta  izin  ersetujuan  dulu  dari  Ketua  Pengadilan  Tinggi  atau Mahkamah  Agung.  Dengan  cara  menyampaikan  salinan  putusan  yang bersangkutan  sebagai  bahan  telaah  bagi  Pengadilan  Tinggi  atau Mahkamah Agung.
Sesunguhnya  apabila  Pengadilan  Tinggi  dan  Mahkamah  Agung  dapat melaksanakan  tugasnya  dengan  cepat  yang  dimaksud  adalah  appabila  dalam taraf  banding  atau  kasasi  perkara  perdata  dapat  selesai  dengan  cepat  maka lembaga ”uitvoerbaar bij vooraad” tidak banyak dipe rlukan. Walaupun dalam pelaksanaannya  bahwa  adanya  lembaga  ” uitvoerbaar  bij  vooraad”  belum tentu  menjamin  kepuasan  dari  penggugat  karena  ternyata  untuk memutuskannya Pengadilan Negeri tetap harus menunggu izin dari Pengadilan Tinggi.
Mengingat  uitvoerbaar bij  vooraad  adalah  memiliki  sifat  yang exceptional oleh karena dalam penerapannya pun dibarengi syarat-syarat yang ketat  dengan  maksud  merupakan  ”pembatasan”  kebolehan  menjatuhkan putusan eksekusi terlebih dahulu.
Akhirnya  menurut  hemat  Penulis  bahwa  bagaimanapun  juga penyelesaian  pembayaran  hutang  melalui  jalur  gugatan  Perdata  lewat Pengadilan  Negeri  belum  memberikan  kepuasan  penggugat  disaat  ini, mengingat proses di Pengadilan masih jauh dari harapan kita semua.
Oleh karenanya, untuk mengatasi hal ini didalam praktek, hanya grosse akta  lah  yang  dianggap  mudah  menyelesaikan  permasalahan  hutang  piutang. Karena kekuatan eksekutorial grosse akta akan mudah penyelesaiannya dapat melalui  jalan  pintas  apabila  debitur  melakukan  wanprestasi,  tanpa  harus menghadapi berperkara di Pengadilan yang masih berbelit-belit ini.
Sehingga  dalam  hal  ini,  kedudukan  seorang  notaris  sebagai  pejabat umum  dalam  masyarakat  sekarang  sangat  diperlukan,  karena  dianggap seorang  pejabat  tempat  seseorang  dapat  memperoleh  nasehat  hukum  yang boleh  diandalkan  sehingga  sesuatu  yang  ditulis  serta  ditetapkan  (konstantir)
adalah  dianggap  benar,  ia  adalah  pembuat  dokumen  yang  kuat  dalam  suatu proses  hukum.  Setiap  orang  yang  membutuhkan  seorang  notaris  yang keterangannya  dapat  diandalkan,  dapat  dipercayai  yang  tandatangannya  serta segelnya  yang  tidak  memihak  dan  penasehat  yang  tidak  ada  cacatnya  (on kreuk baar),. Bahkan menurut Lubbers ”notare at cavere” yang diterjemahkan sebagai  catat  dan  jaga  artinya  mencatat  saja  tidak  cukup,  harus  difikir  juga bahwa akta itu harus berguna dikemudian hari jika terjadi keadaan khas.
Tanggung  jawab  notaris  tidak  hanya  terbatas  pada  kebenaran  lahiriah dan  formil  akan  tetapi  notaris  dituntut  juga  atas  kebenaran  secara  materiil. Dahulu memang dianut pendapat bahwa dengan kekuatan pembuktian lahiriah dan formal tadi habislah pembuktian dari akta autentik. Pendapat sedemikian sekarang ini tidak dapat diterima lagi, ajaran semacam itu yang dinamakan ”de leer  fan  de  louter  formale  bewijkrach”  telah  ditinggalkan,  oleh  karen a  itu merupakan  pengingkaran  terhadap  perundang-undangan  sekarang,  kebutuhan praktek dan sejarah.
Karena itu, isi keterangan yang dimuat dalam akta itu berlaku sebagai yang benar, isinya itu mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya, menjadi terbukti dengan sah diantara pihak dan para ahli waris serta para penerima hak mereka  dengan  pengertian  bahwa  akta  itu,  apabila  dipergunakan  dimuka pengadilan,  adalah  cukup  dan  hakim  tidak  diperkenankan  untuk  meminta tandatangan  pembuktian  lainnya  disamping  itu  dan  pembuktian  sebaliknya senantiasa  diperkenankan  dengan  alat-alat  pembuktian  biasa,  yang diperbolehkan untuk itu menurut Undang-Undang.
Diakhir  kata  Penulis  kemukakan  bahwa  Pasal  224  HIR/  258  Rgb secara baik harus didukung oleh etikat baik dari beberapa pihak yaitu kreditur, debitur,  notaris,  Lembaga  Pengadilan  dan  pemerintah  sebagai  pemegang kebijakan. Karena dengan hal tersebut, kekuatan eksekutorial grosse akta akan dapat  direalisasikan  sesuai  dengan  apa  yang  diamanatkan  dalam  Undang- Undang.

## Kesimpulan Dan Saran
Bahwa didalam praktek grosse akta pengakuan hutang No. 123 tanggal 20 Desember  tahun  1996  mengalami  cacat  yuridis  ditinjau  dari  syarat  formal  dan materialnya sehingga tidak memiliki hak eksekutorial (non eksekutabel).
Kurang  tegasnya  Undang-Undang  yang  mengatur  masalah  grosse  akta terutama dalam masalah grosse akta pengakuan hutang yaitu hanya Pasal 224 HIR sebagai  dasar  hukum  pelaksanaan  eksekusi  dalam  prakteknya  menimbulkan hambatan-hambatan karena Pasal 224 HIR hanya mengatur hal-hal umum saja.
Grosse akta pengakuan  hutang No. 123 tanggal  20 Desember tahun 1996 adalah  mandul  karena  dalam  pelaksanaan  eksekusinya  harus  melalui  gugatan biasa ke Pengadilan Negeri.
Karenanya Penulis memiliki saran notaris sebagai lembaga yang berkaitan dengan  pembuatan grosse  akta  diharapkan  dapat  bertanggung  jawab  terhadap ”kebenaran  akta  yang  dibuatnya”.  Dan  untuk  secepatnya  ada  pengaturan  secara tegas  tentang  grosse  akta  khususnya  grosse  akta  pengakuan  hutang  agar  dalam pelaksanaan  eksekusinya  tidak  bermasalah.  Dan  Pengadilan  Negeri  sebagai lembaga  yang  menetapkan  pelaksanaan  eksekusi  grosse  akta,  hendaknya mematuhi  apa  yang  tertera  dalam  Pasal  224  HIR/  258  Rbg  serta  hakim  yang memiliki kewenangan menilai grosse akta tersebut berani mengambil sikap tegas sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Pasal 224 HIR/ 258 Rbg tersebut.

## Daftar Pustaka
Darus,  Badrulzaman  Mariam.  2004. Serial  Hukum  Perdata  Kompilasi  Hukum
Jaminan, Buku II. Mandar Maju: Jakarta.
Tobing,  Lumban,  G.H.S.  1983. Peranan  Jabatan  Notaris,  Cetakan  Ke  III.
Erlangga: Jakarta.
Rambe, Ropaun. 2000. Hukum Acara Perdata Lengkap. Sinar Grafika: Jakarta.
Sutantyo,  Retnowulan  &  Oeripkartawinata,  Iskandar.  1997. Hukum  Acara
Perdata Dalam Teori Dan Praktek, Cetakan VIII. Mandarmaju: Bandung.
J,  Satrio.  2002. Hukum  Jaminan  Hak,  Jaminan  Kebendaan,  Hak  Tanggungan,
Buku I. Citra Aditya Budi: Bandung.
J,  Satrio.  1998. Hukum  Jaminan  Hak,  Jaminan  Kebendaan,  Hak  Tanggungan,
Buku II. Citra Aditya Budi: Bandung.
Subekti. 1991. Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cetekan Ke XIII. Intermasa: Jakarta.
Subekti. 1979. Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cetekan Ke VI. Intermasa: Jakarta.
Thong Kie, Than. 2000. Studi Notariat Dan Serba-Serbi Praktek Notaris, Buku I.
Ichtiar Baru Van Hoeve: Jakarta.
Thong Kie, Than. 2000. Studi Notariat Dan Serba-Serbi Praktek Notaris, Buku II.
Ichtiar Baru Van Hoeve: Jakarta.
Sitomorang,  Victor  &  Cornentya,  Sitanggang.  1993. Grosse  Akta  Dalam
Pembuktian Dan Eksekusi, Cetakan Pertama. Renika Cipta: Jakarta.
Harahap, Yahya. 1991. Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang  Perdata,
Cetakan III. Gramedia: Jakarta.
Yulianto. Tanggung  Jawab  Notaris  Dalam  Membuat  Akta  Jaminan  Kredit
Perbankan. Surabaya.