Analisis Perlakuan Akuntansi Istishna Pada PT. Bank Muamalat Polewali Mandar
Rini
Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam DDI Polewali Mandar
Jl. Gatot Soebroto Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kab. Polewali Mandar

## ABSTRAK
PT.  Bank  Muamalat  Polewali Mandar sebagai  perintis  perbankan  syariah  di tanah  air memiliki  produk-produk  perbankan  yang  sangat  variatif  yang  mengikuti produk-produk  hukum syariah  karena  mendasarkan  pengembangan  produknya kepada teori perbankan syariah. Produk- produk PT.  Bank  Muamalat  Polewali Mandar tersebut  tertuang  dalam  bentuk  akad  jual-beli,  bagi hasil,  dan  akad-akad  jasa.  Salah satu  akad  jual-beli  adalah  akad bai`al-istishna` yang  berguna bagi pengembangan sektor  perekonomian  suatu  negara  pada  umumnya,  dan  sektor  industri dan  manufaktur  pada  khususnya.  Penelitian  ini  dilakukan  guna  mendapatkan  jawaban  atas permasalahan:  1)  Bagaimana  prosedur  pembiayaan istishna` di  PT.  Bank  Muamalat  Polewali Mandar? dan bagaimana perlakuan akuntansi pembiayaan istishna` yang  dilakukan oleh PT. Bank Muamalat  Polewali Mandar,  dan  2 )   A pakah  perlakuan  akuntansi  pembiayaan istishna` yang diterapakan  oleh  PT. Bank Muamalat Polewali Mandar telah  sesuai  dengan ketentuan atau prinsip akuntansi  yang  berlaku  secara  umum?  Untuk  menjawab  permasalahan  tersebut  telah  dilakukan penelitian perlakuan akuntansi  yang  bersifat  deskriptif  analitis  dengan  menitikberatkan  pada studi  dokumen  yang  dilengkapi  dengan  wawancara  dengan  nara  sumber  untuk  mempelajari  data sekunder  di  bidang  akuntansi,  yang  berhubungan  dengan  permasalahan  yang  diteliti.  Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) Prosedur  pembiayaan istishna` di  PT. Bank Muamalat Polewali Mandar  bagi calon  nasabah/mitra/debitur  adalah  mengacu  pada  peraturan/persyaratan  baku yang berlaku  mengenai  pembiayaan istishna` di  PT.  Bank  Muamalat Polewali Mandar, 2) Adapun perlakuan  akuntansi istishna` yang  dilakukan  oleh  PT.  Bank Polewali Mandar,  yaitu pengakuan  dan  pengukuran,  penyajian, pengungkapan yang  mengacu pada PSAK No.  59 dan PAPSI 2003, dan 3) Secara  garis  besar  perlakuan  akuntansi  terhadap  pembiayaan istishna` yang dilakukan  pada  PT. Bank Muamalat Polewali Mandar telah  sesuai  dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum yakni PSAK No.59 dan PAPSI 2003.
Kata Kunci : Perilaku, Akuntansi dan Istishna

## I. PENDAHULUAN
Perekonomian yang modern mencerminkan keragaman  (kompleksitas)  kegiatan ekonomi  yang  dilakukan  manusia  dalam  usaha  untuk  memenuhi  segala  kebutuhan  dan kemudahan  hidup.  Keragaman  aktivitas  ekonomi  memungkinkan  untuk  berkembangnya berbagai  sarana  dan  prasarana  yang  memang  dibutuhkan dalam melancarkan dan memudahkan kegiatan  ekonomi  yang  dilakukan.  Salah  satu  sarana  yang  muncul  dan  berkembang  dalam
perekonomian modern adalah lembaga keuangan atau financial institution (institusi keuangan).Yang dimaksud  dengan  lembaga  keuangan  atau  institusi  keuangan  adalah semua  perusahaan  yang kegiatan  utamanya  adalah  meminjamkan  uang  yang disimpankan  kepada  mereka 1 . Tabungan yang  dikumpulkan  lembaga  keuangan tersebut  selanjutnya  akan  dipinjamkan  kembali kepada individu  dan  perusahaan  yang  membutuhkannya,  sebagian  lagi  untuk  membeli  saham-saham berbagai  perusahaan.  Perkembangan  Bank  umum  berdasarkan  prinsip  syariah  di  Indonesia merupakan suatu fenomena baru yang sedang menjadi bintang baru dalam industri Perbankan di tanah air.
Menurut pengertiannya bank adalah suatu lembaga yang mendapat izin untuk mengerahkan dana masyarakat berupa simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk pinjaman  sehingga  berfungsi sebagai  lembaga  perantara  ( intermediary institution ) antara  unit defisit dan  unit surplus 2 . Seiring dengan  pertumbuhan  ekonomi  di  Indonesia,  pembangunan  pun mengalami  perkembangan yang  sangat  pesat.  Dapat  disaksikan  di  Indonesia  telah begitu  banyak  infrastruktur  dan bangunan-bangunan yang dapat menunjukkan  perkembangan  pembangunan  tersebut. Perkembangan pembangunan tersebut  antara lain  ditunjang  oleh  perusahaan-perusahaan  yang memang  ikut  serta  dalam pembangunan  di  Indonesia,  seperti  halnya  perusahaan  di  bidang jasa  industri, kontruksi dan manufaktur. Dalam  menjalankan  kegiatan  operasionalnya  perusahaan tersebut  seringkali dihadapkan  untuk  membeli  peralatan-peralatan  ataupun  barang-barang  yang tidak  murah  dan  tidak  dijual  secara  umum.  Tentu  hal  terkait  menjadi  suatu  masalah  bagi perusahaan tersebut. Jual  beli  dengan  sistem istishna` merupakan  salah  satu  jalan  keluar  bagi perusahaan-perusahaan  yang  terkadang  sulit  mendapatkan  barang-barang  yang  tidak dijual  secara umum.  Perusahaan  dapat  memperoleh  barang  dari  produsen  melalui pesanan dengan aturan dan jangka waktu tertentu. Istishna` merupakan salah satu bentuk kegiatan transaksi yang diatur dalam ajaran  Islam  yang  memerlukan  pencatatan  sebagai  alat  bukti,  sebagaimana  yang difirmankan oleh Allah SWT dalam Q,S: Al-Baqarah 282:
ُۚﻩﻮُﺒُﺘ ۡﻛﭑَﻓ ﻰ ّٗﻤَﺴﱡﻣ  ٖﻞَﺟَﺃ ٰٓﻰَﻟِﺇ ٍﻦۡﻳَﺪِﺑ ﻢُﺘﻨَﻳﺍَﺪَﺗ ﺍَﺫِﺇ ْﺍ ٓﻮُﻨَﻣﺍَء َﻦﻳِﺬﱠﻟٱ ﺎَﻬﱡﻳَﺄَٰٓﻳ Artinya:
Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. (Al-Baqarah : 282). 3
Mayoritas mufassir berpendapat  bahwa  kata tadaayantum yang  terdapat dalam  ayat tersebut  adalah  kegiatan  muamalah  dalam  bentuk  transaksi yang dilakukan oleh dua  belah pihak, seperti hutang-piutang, jual-beli dan sewa menyewa, baik secara kontan maupun cicilan. Ayat tersebut  menjelaskan  bahwa  sejak  munculnya  peradaban  Islam  pada masa  Nabi  Muhammad saw  telah ada  perintah untuk  melakukan sistem pencatatan yang  tekanannya  adalah  untuk  tujuan kebenaran,  kepastian,  keterbukaan,  keadilan  antara  dua  pihak  yang  melakukan  transaksi muamalah,  sedangkan  pencatatan  untuk tujuan lainnya  seperti data untuk pengambilan data tidak
1 Sardono  Sukirno, Pengantar Teori Ekonomi Makro, (Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo      Persada, 2001), Edisi 2, h.199 2 Sutan  Remy  Syahdeini, Perbankan Syariah dan Kedudukannya dalam Tata Hukum di Indonesia, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2001), h.1
3 Institut ilmu Al-qur’an Mushaf Maqamat, QS Al-Baqarah (Jakarta: IIQ  2013), h. 12.

## ISSN 0000-0000 (Online)
diharuskan 4 .  Urgensi  pencatatan  dalam  ajaran  Islam  tersebut  sejalan  dengan  konsep akuntansi yang  berupaya  untuk  menjaga  terciptanya  keadilan  dalam  masyarakat  karena  akuntansi memelihara  catatan  sebagai accountability (pertanggung jawaban) dalam menjamin akurasinya 5 . Akuntansi  merupakan  alat  untuk  merefleksikan  realitas.  Akuntansi  harus  didasarkan  pada  etika realitas dikonstruksi dalam kaitannya dengan nilai  etika.  Jika  tidak,  realitas  dalam  akuntansi  akan direfleksikan  dalam presentasi lain dan pada gilirannya akan menyesatkan pihak-pihak yang tertarik padanya 6 .  Oleh  karena  sangat  pentingnya  pencatatan  dalam  setiap  transaksi  dan  tidak diberlakukannya sistem bunga dalam kegiatan operasional pada bank syariah, maka dalam hal jasa istishna` perlakuan  akuntansinya  membutuhkan  aturan-aturan  tertentu  pada  pencatatannya. Berdasarkan  uraian  tersebut  diatas,  penulis  tertarik  untuk  mengadakan penelitian  mengenai jual  beli  pesanan  dengan  judul  “ Analisis Perlakuan Akuntansi Istishna` Pada PT.  Bank Muamalat Polewali Mandar ”.
Adapun  pokok permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini  antara lain:
1.  Bagaimanakah  prosedur  permohonan  pembiayaan  calon  debitur  dalam    pembiayaan istishna` yang  dilakukan  oleh  PT.  Bank  Muamalat  Polewali Mandar?
2.  Bagaimanakah  perlakuan  akuntansi istishna` yang  dilakukan  oleh  PT.  Bank Muamalat Polewali Mandar?
3.  Apakah  perlakuan  akuntansi  terhadap  pembiayaan istishna` yang  dilakukan   pada  PT. Bank Muamalat Polewali Mandar  telah  sesuai  dengan  prinsip akuntansi yang berlaku umum?

## II.   KAJIAN TEORI

## A.  Pengertian Akuntansi
Dari  segi  istilah,  kata  akuntansi  berasal  dari  kata  bahasa  Inggris to account berarti memperhitungkan  atau  mempertanggungjawabkan.  Akuntansi  sangat  erat  kaitannya  dengan informasi  keuangan.  Badan  yang  berwenang  dan beberapa  ahli  memberi  pengertian  yang bervariasi  mengenai  akuntansi bergantung  pada  sudut  dan  penekanan  yang  mereka  anut.  Akan tetapi, pada prinsipnya  apa  yang  dikemukan  oleh  para  ahli  tersebut  menuju  ke  satu pengertian akuntansi karena sebenarnya mereka membahas objek yang sama yaitu informasi keuangan. Komite Terminologi  AICPA  ( The Committee on Terminology of the American Institute of Certified Public Accountant )  mendefinisikan  akuntansi sebagai seni  pencatatan,  penggolongan,  dan pengikhtisaran transaksi dan kejadian yang  bersifat  keuangan dengan cara  yang berdaya guna dan dalam bentuk satuan uang dan penginterpretasian hasil proses tersebut. 7
Cakupan  akuntansi  dari  definisi  di atas  lebih  menekankan  akuntansi sebagai  suatu proses.  M enurut American Accounting Association ,  akuntansi adalah  proses  pengidentifikasian, pengukuran,  dan  pengkomunikasian  informasi ekonomik  untuk  memungkinkan  pembuatan pertimbangan  dan  keputusan berinformasi oleh pengguna informasi,  baik pihak internal maupun
4 Sofyan Syafri Harahap, Akuntansi Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 120- 121.
5 Sofyan Syafri Harahap Akuntansi Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 121 6 Iwan Triyuwono, Organisasi dan Akuntansi Syariah, (Yogyakarta: LKiS, 2009), h. 323 7 Ahmed Riahi Belkaoui, Teori Akuntansi, (Jakarta: Salemba Empat, 2000), h..37-38.
eksternal. Sedangkan  menurut Accounting Principle Board (APB),  akuntansi adalah Aktivitas jasa yang  fungsinya  menyediakan  informasi  kuantitatif,  terutama yang bersifat keuangan tentang entitas ekonomik  yang diperkirakan bermanfaat dalam pembuatan keputusan. 8

## B.  Proses Akuntansi
Dalam menghasilkan informasi ekonomi, perusahaan memerlukan suatu proses yang terdiri atas  beberapa  aktivitas  akuntansi.  Proses  akuntansi  ini  akan  terjadi  secara  berulang  dan berkelanjutan  pada  periode-periode  akuntansi berikutnya.  Oleh  karena  itu  proses  akuntansi ini  disebut  dengan  siklus akuntansi  ( accounting cycle ).
Apabila  bank  syariah  atau  perusahaan  modern  telah  mempergunakan komputer  dalam penataan  akuntansinya,  yang  diketahui  oleh  pada  pelaksana hanya  kode  transaksi  debet  dan kode  transaksi  kredit,  bahkan  terdapat beberapa  transaksi  yang  jurnalnya  dilakukan  secara otomasi  oleh  komputer, dan  akhirnya  pelaksana  hanya  mengetahui  cetakan  seperangkat laporan keuangan. 9

## C.  Akuntansi Perbankan Syariah
Bank  syariah  yang  pertama  kali  muncul  pada  tahun  1992  saat  ini menunjukkan perkembangan  yang  sangat  pesat.  Jika  pada  tahun  1990-an jumlah  bank  yang  menjalankan kegiatan  usaha  dengan  prinsip  syariah  masih berjumlah  belasan,  maka  pada  awal  tahun  2008 jumlah  bank  syariah  telah menjadi 31 bank. 10
Meskipun  demikian,  menurut  Muhammad  untuk  mendorong  seseorang menginvestasikan dananya  di  bank  syariah,  sangatlah  penting  membangun kepercayaan calon  nasabah  terhadap bank  syariah.  Salah  satu  prasyarat  untuk  mengembangkan  kepercayaan  adalah  ketersediaan informasi  yang  mampu meyakinkan  calon  nasabah  bahwa  bank  syariah  dapat  mencapai tujuan investasi  yang  dilakukan  oleh  calon  nasabah.  Diantara  sumber-sumber informasi yang  penting,  laporan  keuangan  bank  syariah  yang  disusun berdasarkan  standar  akuntansi keuangan  yang  sesuai dengan  karakter  bank syariah menjadi sumber informasi yang berguna untuk memberikan gambaran tentang perkembangan dan kemampuan bank syariah dalam mengelola dana nasabah.

## D.   Perbedaan Prinsip antara Akuntansi Konvensional dan Syariah

## Tabel 1.  Perbedaan Prinsip antara Akuntansi Konvensional dan Syariah
Akuntansi Konvensional Akuntansi Syariah Postulat Entitas Pemisahan antara bisnis dan pemilik Entitas didasarkan pada bagi hasil Postulat Going-Concern Kelangsungan bisnis secara Kelangsungan  usaha tergantung pada persetujuan  kontrak,
8 Ahmed Riahi Belkaoui, h. 40.
9 Alfonsus Sirait, h. 68
10 Bank Indonesia, Statistik Perbankan Syariah BI , Februari 2008
terus-menerus,  yaitu didasarkan pada realisasi keberadaan aset antara kelompok  yang terlibat  dalam aktivitas bagi hasil Postulat Periode Akuntansi Tidak  dapat  menunggu sampai akhir kehidupan perusahaan dengan mengukur  keberhasilan aktivitas perusahaan Setiap tahun dikenai zakat, kecuali  untuk produk  pertanian yang dihitung setiap panen Postulat Unit Pengukuran Nilai uang Kuantitas  nilai  pasar digunakan untuk menentukan zakat binatang, hasil pertanian, dan emas Prinsip Penyingkapan Penuh Bertujuan  untuk pengambilan Keputusan Menunjukkan pemenuhan hak dan kewajiban kepada Allah, masyarakat dan individu
Sumber: Muhammad, Akuntansi Syariah, 2005.

## E. Istishna
Istishna` berarti minta dibuatkan. Secara terminologi muamalah istishna` adalah  memesan kepada perusahaan untuk memproduksi barang atau komoditas  tertentu  untuk pembeli/pemesan. Istishna` merupakan  salah  satu bentuk jual beli dengan pemesanan yang mirip dengan salam yang merupakan bentuk jual beli forward kedua yang diperbolehkan oleh syariah. Jika  perusahaan  mengerjakan  untuk  memproduksi  barang  yang  dipesan dengan  bahan baku  dari  perusahaan,  maka  kontrak/akad istishna` muncul. Agar  akad istishna` menjadi  sah, harga  harus  ditetapkan  di  awal  sesuai kesepakatan  dan  barang  harus  memiliki  spesifikasi yang  jelas  yang  telah disepakati bersama. Dalam istishna` pembayaran dapat dimuka, dicicil sampai selesai,  atau  dibelakang,  serta istishna` biasanya  diaplikasikan  untuk  barang  industri  dan manufaktur.  Sedangkan  pada salam pembayarannya  dilakukan sebelum barang diterima. 11 Secara  umum  akad  jual-beli istishna` yang  dipraktekkan  dalam bermuamalah ada  dua  macam,  yaitu  jual-beli istishna` dan istishna` pararel. Perbedaan  pada  keduanya  yaitu terletak  pada  penggunaan  sub-kontaktor,  yakni  bisa  saja  pembeli  mengizinkan  pembuat menggunakan sub-kontraktor untuk  melaksanakan  kontrak  tersebut.  Dengan  demikian,  pembuat dapat membuat  kontrak istishna` kedua  untuk  memenuhi  kewajibannya  pada kontrak pertama. Kontrak  baru  ini  yang  kemudian  dikenal  sebagai istishna` pararel. 12
Adapun  yang  menjadi  landasan  hukum  diperbolehkannya  istishna`  dalam  dunia perbankan, yaitu:
1. UU No. 7/92 jo UU No. 10  Tahun 1998 tentang Perbankan.
2. Lampiran  6:  SK BI  No.  32/34/SK tgl.12/05/99  Dir  BI,  tentang   Prinsip-prinsip  Kegiatan Usaha Perbankan Syariah.
11 Arcarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), Cet ke-1, h. 97 12 M.  Syafi`i  Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, (Jakarta:  Gema  Insani  Press, 2003), Cet. ke-7, h.115
3. Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor:  6/17/PBI/2004  Bank  Perkreditan  Rakyat  yang melaksanakan  kegiatan  usaha  berdasarkan  prinsip syariah, pasal 34.
4. Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor:  6/24/PBI/2004  Bank  Umum  yang  melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, pasal 36.
5. Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor:  7/46/PBI/2005  tentang  akad penghimpunan  dan penyaluran  dana  bagi  bank  yang  melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, pasal 15, 16 dan 17.
6. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 4 April 2000 tentang Jual Beli Istishna`.
7. Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  No.  22/DSN-MUI/III/2004  tertanggal 28  Maret  2004 tentang Jual Beli Istishna` Pararel.

## III.  METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini adalah deskriptif-analisis, yakni penelitian  yang  menggambarkan data dan  informasi yang  diperoleh  peneliti  di  lapangan  mengenai  perlakuan  akuntansi istishna` dan istishna` pararel  dan  aplikasinya  pada  bank  syariah  dengan  melakukan kajian terhadap data dan informasi  yang  diperoleh  serta  memberikan  penilaian  terhadap  hal tersebut.  Penelitian  ini  akan dilakukan  pada  Muamalat  Institute  (PT.  Bank  Muamalat Polewali Mandar)  yang  beralamat  di Wonomulyo.  sumber  data  yang  digunakan  adalah  data  primer  dan  sekunder.  Pengumpulan  data diperoleh melalui Penelitian Kepustakaan  ( library research ), dan Penelitian  Lapangan  ( field research ).  Dalam  penelitian  ini  data  yang  diperoleh  peneliti  bersifat  kualitatif  yakni  data  yang dinyatakan  dalam  bentuk  kata  atau  kalimat.  Dan  data  kuantitatif  yang bersifat  diskrit  yakni  data yang  berbentuk  angka  yang  diperoleh  dari  hasil meneliti  di  lapangan.  Data-data  yang  telah diperoleh  akan  diinterpretasikan dalam  bentuk  pemaparan  dan  analisis.

## IV.  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A.   Prosedur permohonan pembiayaan bai` al-istishna` di  PT.  Bank  Muamalat Polewali Mandar
Adapun  prosedur  pembiayaan bai` al-istishna` di  PT.  Bank  Muamalat Polewali Mandar, adalah sebagai berikut:
1.  Pemohon  yang  ingin  memperoleh  pembiayaan bai` al-istishna` dapat  langsung mengajukan  permohonan  pembiayaan  secara  tertulis  yang dilampiri dengan proposal singkat mengenai perusahaan pemohon.
2.  Proposal  yang  diterima  oleh  bank  akan  dipelajari  guna  melihat  kelayakan dari  prospek yang  diajukan  oleh  pemohon.  Apabila  pemohon  tersebut dinilai layak untuk mendapatkan pembiayaan,  maka  bank  akan  mencatat  data  yang  akan  diperlukan.  Data  tersebut meliputi  nama  dan  alamat perusahaan,  badan  hukum  perusahaan,  susunan  pengurus, kepemilikan  perusahaan,  permodalan,  hubungan  baik  dengan  bank  lain,  hubungan  baik dengan  perusahaan  lain,  jumlah  pembiayaan  yang  diajukan  dan  tujuan penggunaan, jangka  waktu  pengembalian  yang  diinginkan  (berkaitan dengan  akad  yang  ada  dalam hal  ini  pembiayaan bai` al-istishna` ), rencana  kerja,  neraca  dan  laporan  laba  rugi  2
(dua)  tahun terakhir,  data penjualan 3 (tiga) bulan terakhir, data agunan, foto kopi rekening koran 3 (tiga) bulan terakhir, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), akte pendirian, foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK).
3.  Pihak  bank  dengan  teliti  akan  mencari  data  yang  berkenaan  dengan  diri pemohon  guna mengetahui kredibilitas pemohon lebih dalam. Tindakan pertama yang dilakukan bank ialah meminta informasi mengenai pemohon kepada Bank Indonesia dan bank lain.
4.  Pihak  bank  juga  melakukan  kunjungan  langsung  ke  lokasi  proyek  yang bertujuan untuk mengetahui  gambaran  secara  global  mengenai  kelayakan  proyek  tersebut.  Kunjungan tersebut  misalnya  untuk  mengetahui  sarana-  sarana  ekonomi,  bagaimana  perusahaan mendapatkan  bahan  baku  yang dibutuhkan,  keadaan  lingkungan,  teknis  penjualan produksinya,  dan sebagainya.
5.  Untuk  menunjang  kelancaran  aktivitas  keuangan,  pemohon  diwajibkan untuk membuka rekening di PT. Bank Muamalat Polewali Mandar.
6.  Data  yang  diterima  oleh  bank  akan  diproses  oleh  divisi  pembiayaan disesuaikan dengan usaha pemohon.
7.  Apabila  permohonan  pembiayaan  tersebut  ditolak,  dengan  berdasarkan pertimbangan tertentu,  maka  pihak  bank  akan  memberitahukan  secara tertulis kepada pemohon.
8.  Namun  apabila  pemohon  disetujui,  pihak  bank  akan  membuat  surat pemberitahuan persetujuan pembayaran.
9.  Kemudian  pihak  bank  akan  melakukan  Pernyataan  Kesepahaman ( Memorandum of Understanding /MoU)  mengenai  pemesanan  barang antara  pemohon  dengan  pihak bank  sebagai  dasar  bagi  bank  untuk mendapatkan  kepastian  dari  pemohon  dalam memproduksi  barang pesanan.
10.  Langkah  selanjutnya  adalah  bank  akan  membeli  barang  atau  peralatan yang dipesan oleh pemohon.
11.  Barang  yang  dibeli  oleh  bank  dijual  kembali  oleh  bank  kepada  pemohon  dengan mengambil  keuntungan  sesuai  dengan  kesepakatan  antara  pihak  bank  (penjual)  dan pemohon (pembeli).
12.  Setelah  harga  disetujui  maka  diadakan  ijab  kabul  antara  pihak  bank  dan pemohon.
13.  Dengan  demikian  maka  pemohon  resmi  mendapatkan  pembiayaan  dengan akad bai` al- istishna` dan  untuk  selanjutnya  melunasinya  sesuai  dengan akad tersebut.
Berdasarkan  penjelasan  mengenai  prosedur  untuk  memperoleh  pembiayaan bai` al- istishna` di PT. Bank Muamalat Polewali Mandar, sebagaimana tersebut di atas,  dapat  dilihat bahwa  dalam  melakukan pembiayaan bai` al-istishna ,  PT. Bank Muamalat Polewali Mandar menerapkan kebijakan internal  yang wajib dipenuhi  dalam  melakukan  pembiayaan.
Kebijakan internal tersebut adalah dengan menetapkan persyaratan yang harus dipatuhi oleh nasabah pemohon untuk memperoleh fasilitas pembiayaan bai`al-istishna` dari PT. Bank Muamalat Polewali Mandar guna  mengadakan analisis mendalam terhadap nasabah.
Hal  ini  telah  sesuai  dengan  prinsip  kehati-hatian  ( prudential banking ) yang  harus dilaksanakan  oleh  sebuah  bank  sebagaimana  diamanatkan  dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perbankan Tahun 1998, yaitu:
“Dalam  memberikan  kredit  atau  pembiayaan  berdasarkan  prinsip  syariah, bank  umum wajib  mempunyai  keyakinan  berdasarkan  analisis  yang mendalam  atas  itikad  dan kemampuan  serta  kesanggupan  nasabah  debitur  untuk  melunasi  utangnya  atau mengembalikan  pembiayaan  yang  dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”.
Kemudian  telah  sesuai  dengan  ketentuan  sebagaimana  tercantum  dalam Peraturan Bank Indonesia No.5/7/PBI/2003 Pasal 2 ayat (1) tentang Kualitas Aktiva  Produktif  Bagi  Bank  Syariah menyatakan  bahwa  “Penanaman  dana Bank  Syariah  pada  Aktiva  Produktif  wajib  dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian. 13

## B.  Perlakuan Akuntansi
PT. Bank Muamalat Polewali Mandar dalam  menerapkan  akuntansi pembiayaan istishna` berpedoman kepada PSAK No. 59 dan PAPSI (dalam hal ini PT. Bank Muamalat Polewali Mandar bertindak  sebagai  penjual  atau shani ).
Pencatatan  akuntansi  pembiayaan istishna` pada  PT.  Bank  Muamalat Polewali Mandar dilakukan  seperti, pencatatan  didasarkan  pada bank sebagai penjual ( shani ). pendapatan istishna` adalah total harga yang disepakati  dalam  akad  antara  bank  dan  pembeli  akhir,  termasuk  margin keuntungan.  Margin  keuntungan  adalah  selisih  antara  pendapatan istishna` dan  harga  pokok istishna` .  Pendapatan istishna` diakui  dengan  menggunakan metode prosentase penyelesaian atau metode akad selesai.

## C.  Perlakuan  Akuntansi  terhadap  Pembiayaan  Istishna`  yang  Dilakukan  pada  PT.  Bank Muamalat Polewali Mandar
Setelah  melihat  bagaimana  perlakuan  akutansi  mengenai  transaksi istishna` yang ada di Bank  Muamalat  Polewali  Mandar,  sekarang  penulis  akan  mencoba  menganalisa  perlakuan akuntansi  yang  ada  di  PT.  Bank Muamalat  Polewali Mandar  untuk  transaksi istishna` telah sesuai atau belum  dengan  prinsip akutansi yang berlaku umum, yaitu PSAK 59 mengenai akutansi perbankan  syariah dan juga PAPSI.    Berikut dibawah ini analisa yang dapat diambil oleh penulis, yakni:
Tabel 2. Perlakuan  akuntansi  terhadap  pembiayaan  istishna`  yang  dilakukan  pada  PT.  Bank Muamalat Polewali Mandar
Pencatatan (pengakuan dan pengukuran) No Perlakuan  Akuntansi  pada Bank Muamalat Polewali Mandar Perlakuan Akuntansi menurut PSAK 59
dan PAPSI Keterangan 13 Bank  Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Tentang Kualitas Aktiva Produktif Bagi Bank Syariah, PBI No.5/7/PBI/2003, pasal 2, ayat (1)
1.  Bank  Muamalat  Polewali Mandar dalam mencatat pembelian  aktiva yang diperoleh untuk istishna` dicatat sebesar harga perolehan  dan  diakui  pada saat  terjadinya pembelian aktiva istishna` Biaya  perolehan  barang pesanan  sebesar  tagihan sub-kontraktor kepada bank  (PSAK  59:  Akun. Perb.  Syar, Paragraf 91) Pencatatan yang Dilakukan  oleh BMI pada saat membeli  aktiva istishna` telah sesuai dengan PSAK No.59 dan PAPSI 2 Pada  saat  pelaksanaan aktiva istishna` ,aktiva dalam penyelesaian  yang diperoleh untuk istishna ` dicatat disebelah debet dan beban pra akad yang ditangguhkan dicatat disebelah kredit Biaya  pra-akad  diakui sebagai biaya ditangguhkan dan diperhitungkan sebagai biaya  istishna` jika akad ditandatangani, tetapi jika akad tidak ditandatangani maka biaya tersebut dibebankan  pada periode berjalan (Paragraf 90). Pencatatan yang dilakukan oleh BM pada  saat terjadinya akad istishna `, telah sesuai PSAK No.59 dan PAPSI 3 Pendapatan dari cicilan istishna` pada Bank Muamalat Indonesia dicatat sebesar nilai bersihnya dan diakui selama masa akad, yang didalamnya terdapat nilai porsi pokok serta nilai porsi margin Pendapatan istishna’ adalah total harga yang disepakati dalam akad antara bank dan pembeli akhir, termasuk margin keuntungan. Margin keuntungan  adalah selisih antara pendapatan istishna ` dengan harga pokok istishna `. Pendapatan istishna`
diakui dengan menggunakan metode persentase penyelesaian atau metode  akad selesai. (PSAK 59: Akun. Perb. Syar, Paragraf 93) Pencatatan yang dilakuakan oleh BMI pada saat mengakui adanya pendapatan cicilan istishna ` telah sesuai dengan PSAK No.59 dan PAPSI 4 Pencatatan yang dilakukan oleh Bank Muamalat Polewali Mandar pada  saat jatuh tempo pembayaran  cicilan istishna`
yaitu  diakui  sebesar jumlah cicilan  yang  belum diterima oleh Bank Muamalat Polewali Mandar Tagihan  setiap  termin dari bank kepada pembeli akhir  diakui sebagai piutang istishna` (PSAK 59: Akun. Perb.Syar, Paragraf 92 Pencatatan yang dilakukan oleh BM  pada  saat mengakui
piutang istishna` yang telah  jatuh tempo telah sesuai dengan PSAK No. 59
dan PAPSI
5 Pencatatan yang dilakukan oleh Bank Muamalat Polewali Mandar  pada  saat penyerahan barang pesanan istishna` yaitu diakui sebanding  dengan pekerjaan yang  telah diselesaikan  dalam periode yang  berlangsung  dan diakui sebagai pendapatan istishna` pada  periode  yang bersangkutan Bagian  nilai  akad  yang sebanding dengan pekerjaan  yang  telah diselesaikan  dalam periode  tersebut  diakui Sebagai pendapatan istishna` pada  periode yang bersangkutan (PSAK 59: Akun. Perb. Syar,
Paragraf 94) Pencatatan yang dilakukan oleh BM pada  saat penyerahan barang pesanan istishna` telah sesuai dengan PSAK  N0.59 dan PAPSI

## V.  PENUTUP

## A.  Simpulan
Berdasarkan uraian tentang pembiayaan istishna` di PT. Bank Muamalat Polewali Mandar berikut perlakuan akuntansinya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:
1.  Prosedur  pembiayaan istishna` di  PT.  Bank  Muamalat  Polewali  Mandar  bagi calon nasabah/mitra/debitur  adalah  mengacu  pada  peraturan/persyaratan  baku yang  berlaku mengenai  pembiayaan istishna` di  PT.  Bank  Muamalat Polewali Mandar.
2.  Adapun  perlakuan  akuntansi istishna` yang  dilakukan  oleh  PT.  Bank Polewali Mandar,  yaitu  pengakuan  dan  pengukuran,  penyajian, pengungkapan yang mengacu pada PSAK No. 59 dan PAPSI 2003.
3.  Secara  garis  besar  perlakuan  akuntansi  terhadap  pembiayaan istishna` yang dilakukan pada  PT. Bank Muamalat Polewali Mandar telah  sesuai  dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum yakni PSAK No.59 dan PAPSI 2003.

## B.  Saran
1.  PSAK  No.  59  dan  PAPSI  yang  merupakan  pedoman  dalam  perlakuan akuntansi bank  syariah  di  dalam  prakteknya  harus  tetap  dijadikan  dalam operasional PT. Bank Muamalat Polewali Mandar.
2.  Pemerintah  dan  DPR  perlu  segera  membentuk  undang-undang  tentang perbankan syariah  karena  saat  ini  lembaga  ekonomi  syariah  termasuk  bank syariah  mengalami perkembangan  yang  cukup  pesat,  sedangkan  undang- undang perbankan yang ada saat ini belum mampu mengakomodir ketentuan- ketentuan mengenai bank syariah.
3.  Bank  syariah  sebagai  lembaga  keuangan  Islam  perlu  mensosialisasikan produk- produk  yang  dimiliki  kepada  masyarakat,  sehingga  konsep-konsep  Islam yang tercermin  dari  produk-produk  perbankan  tersebut  dapat dilaksanakan secara kaffah.

## DAFTAR PUSTAKA
Antonio, M. Syafi`i. Bank Syariah dari Teori ke Praktek, Cet ke-7, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
Antonio, M. Syafi`i. Memperoleh
Pembiayaan dari Bank Syariah . Artikel. http://www.tazkiaonline.com/article.php?sid=41. diakses pada 18 Agustus 2018. Antonio, M. Syafi`i. Pembiayaan Bank Syariah . Artikel. http://www.tazkiaonline.com/article.php?sid=44. diakses pada  24  September  2018.
Arcarya, Akad dan Produk Bank Syariah, Cet ke-1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007. Arifin, Zainul. Prinsip Operasional Bank Syariah . Artikel. http://www.tazkiaonline.com/article.php?sid=20. diakses pada 27 November 2018.
Asyur,  Ahmad  Isa. Fiqhul Muyassar Fil Mu`amalat (Fiqh  Islam  Praktis  Bab Muamalah), diterjemahkan oleh Abdul Hamid Zahwan, Solo: Pustaka Mantiq, 2000.
Bank Indonesia, Arah Pengembangan ke Depan Bank Syariah di Indonesia, Jakarta:2000.
Bank Indonesia. Buku Saku Perbankan Syariah, Bank Indonesia, Januari 2008.
Bank  Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah , PBI No. 6/24/PBI/2004.
Bank  Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah , PBI No. 7/46/PBI/2005.
Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Tentang Kualitas Aktiva Produktif Bagi Bank Syariah, PBI No.5/7/PBI/2003.
Bank Indonesia, Statistik Perbankan Syariah BI , Februari 2008.
Bank Muamalat Indonesia. Proses Pembiayaan, Jakarta: PT. Bank Syariah Muamalat Indonesia Tbk,
2002. Bank Muamalat. Simulasi Pembiayaan Istishna` . Artikel. http://www.muamalatbank.com/simulasi/sim_bla_ist.isp. diakses pada 14  Agustus 2018.
Departemen  Agama, Al-Qur`an dan Terjemahnya, Edisi  Revisi,  Bandung:  CV. Penerbit Jamanatul `Ali – Art, 2004.
Dunil, Z. Kamus Istilah Perbankan Indonesia , Jakarta: PT. Gramedia, 2004.
Hertanto  Widodo,  Teten  Kustiawan, Akuntansi dan Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelola Zakat, Jakarta: Institut Manajemen Zakat,2008.
Harahap, Sofyan Syafri. Akuntansi Islam . Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
Husnan,  Suad. Manajemen Keuangan, Teori dan Penerapan, Edisi 4,  Yogyakarta:  BPFE- Yogyakarta, 2004.
Ikatan  Akuntansi  Indonesia, Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangann Bank Syari`ah, Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI Jakarta, 2002.
Indonesia, Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor Tahun 1992
Tentang Perbankan, UU No. 10 Tahun 1998 LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790. Mas`adi,  Ghufron  A. Fiqh Muamalah Kontekstual, Cetakan Pertama, Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, 2002.
Purwataatmadja,  Karnaen  dan  Antonio,  Syafi`i. Apa dan Bagaimana Bank Islam, Yogyakarta: Dhana Bakti Wakaf, 2003.
Remy Syahdeini, Sutan. Perbankan Syariah dan Kedudukannya dalam Tata Hukum di  Indonesia,
Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2001.
Riahi Belkaoui, Ahmed. Teori Akuntansi, Jakarta, Salemba Empat, 2000.
Siegel,  Joel  G  &  Shim,  Jae  K. Kamus Istilah Akuntansi, Jakarta:  Elex  MediaKomputindo, cetakan ke-3, 2003.
Soemarso. Akuntansi Suatu Pengantar, Jakarta, Rineka Cipta, 2007.
Sardono  Sukirno, Pengantar Teori Ekonomi Makro, Edisi 2,  Jakarta:  Raja  Grafindo      Persada, 2001.
Syahatah, Husein. Pokok-pokok Pikiran Akuntansi Islam, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2001. Triyuwono, Iwan. Organisasi dan Akuntansi Syari`ah, Yogyakarta: LKiS, 2009.
Tim  Pengembangan  Perbankan  Syariah  Institut  Bankir  Indonesia, Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah , Jakarta: Djambatan, 2017.