## PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA TANGERANG DALAM PENANGANAN SAMPAH (STUDI UPT WILAYAH TIMUR)
Okky Mirwandi 1 , Doddy Mulyono 2 1,2 Universitas Yuppentek Indonesia Email: cokimirwandi0407@gmail.com, doddymulyono2020@gmail.com

## Abstract
The increasing number of migrants from outside the region has resulted in an increase in the volume of waste in the city. Waste management is an effort to prevent the volume of waste from having a negative impact on the  environment.  The  local  government  takes  over  official  duties  to  play  a  role  in  realizing  policies  and providing services directly to the community, as the Tangerang City Environmental Service is responsible for carrying  out  waste  management  as  a  form  of  realization  of  the  mandate  of  the  Mayor  of  Tangerang Regulation  Number  144  of  2021  concerning  Position,  Organizational  Structure,  Duties  and  Functions  and Office Work Procedures Tangerang City Environment. This study aims to describe the role of the Tangerang City  Environmental  Service  regarding  Waste  Handling  carried  out  in  Tangerang  City.  Using  qualitative research  methods  with  descriptive  analysis  techniques.  Data  collection  with  documentation,  namely collecting  primary  and  secondary  data  through  various  sources.  The  results  showed  that  the  role  of  the Tangerang City Environmental Service  was  relatively  high.  From  the  two  indicators  to  see  the  role  of  the agency, there are supporting factors, namely the formulation of policies in the form of rules marked by a work plan, clear vision and mission, SOP, and organizational structure. As for  the inhibiting factors, namely the researchers saw a lack of facilities because the accumulation of waste on one land still depended on the Rawa Kucing TPA whose capacity was already overloaded, damage to supporting facilities, and socialization that was not comprehensive so that there were still people who did not sort  waste from home. Therefore,  the Tangerang City Environmental Service can increase active participation of the community in a sustainable manner in implementing the 3R movement by providing facilities and infrastructure for waste transportation and processing, waste alms movement, outreach/education on waste management, assistance/guidance of waste banks.
Keywords : Garbage, Waste Management

## Abstrak
Meningkatnya  jumlah  pendatang  dari  luar  daerah  mengakibatkan  bertambahnya  volume  sampah  di kota.Penanganan sampah merupakan upaya agar volume sampah tidak berdampak buruk bagi lingkungan. Pemerintah  daerah  mengambil  alih  tugas  kedinasan  berperan  merealisasikan  kebijakan  dan  memberi pelayanan  secara  langsung  kemasyarakat,  sebagaimana  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kota  Tangerang bertanggungjawab melaksanakan penanganan sampah sebagai wujud realisasi amanah Peraturan Walikota Tangerang Nomor 144 Tahun 2021 Tentang  Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan  Fungsi serta Tata Kerja  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kota  Tangerang.  Penelitian  ini  bertujuan  mendeskripsikan  peran  Dinas Lingkungan  Hidup  Kota  Tangerang  tentang  Penanganan  Sampah  yang  dilakukan  di  Kota  Tangerang  . Menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  dengan  teknik  analisis  deskriptif.  Pengumpulan  data  dengan dokumentasi,yakni  mengumpulkan  data  primer  dan  sekunder  melalui  berbagai  sumber.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang relatif tinggi. Dari kedua indikator untuk melihat peran dinas tersebut terdapat faktor pendukung yaitu telah tersusunnya kebijakan berupa aturan ditandai dengan adanya rencana kerja, visi  misi  yang  jelas,  SOP,  serta  struktur  organisasi.  Adapun  faktor penghambat yaitu peneliti melihat kurangnya sarana karena penumpukan sampah pada satu lahan masih bergantung pada TPA Rawa Kucing yang kapasitasnya sudah overload, kerusakan sarana pendukung, serta sosialisasi yang kurang menyeluruh sehingga masih terdapat masyarakat yang tidak memilah sampah dari rumah.  Oleh  karena  itu,  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kota  Tangerang,  dapat  meningkatkan  partisipasi  aktif masyarakat secara berkelanjutan dalam menerapkan gerakan 3R dengan memberikan sarana dan prasarana
pengangkutan dan pengolahan sampah, gerakan sedekah sampah, sosialisasi/edukasi pengolahan sampah, pendampingan/pembinaan bank sampah.
Kata Kunci: Sampah, Penanganan Sampah

## PENDAHULUAN
Penyapu jalan memiliki peran yang sangat penting dalam membantu pembangunan kota termasuk keindahan dan kebersihan kota, terutama di Kota Tangerang. Perkembangan kota  yang  begitu  cepat,  membawa  dampak  yang  serius  terhadap  masalah  lingkungan. Ketidakperdulian  terhadap  permasalahan  pengelolaan  sampah  berakibat  terjadinya degradasi  kualitas  lingkungan  yang  tidak  memberikan  kenyamanan  untuk  hidup,  sehingga akan menurunkan kualitas kesehatan masyarakat.
Sampah  merupakan  sisa-sisa  kegitatan  sehari-hari  manusia  atau  proses  alam  yang berbentuk  padat  berupa  zat  organik  atau  anorganik  yang  bersifat  dapat  terurai  atau  tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan di buang ke lingkungan. Sampah akan  bermanfaat  untuk  manusia  dan  lingkungan  bila  dikelola  dengan  baik,  Akan  tetapi sampah juga dapat berdampak buruk bagi manusia dan lingkungan serta dapat menimbulkan bencana bila  tidak  dikelola  dengan  baik. Pertambahan  penduduk  dan  arus urbanisasi  yang pesat telah menyebabkan produksi sampah pada perkotaan semakin tinggi. Hal ini bukan saja diakibatkan  karena  pertumbuhan  penduduk  tetapi  juga  karena  meningkatnya  timbulan sampah per kapita yang disebabkan oleh perbaikan tingkat ekonomi dan kesejahteraan. Jika sampah tersebut tidak ditangani dengan baik, akan dapat menyebabkan timbulnya berbagai permasalahan seperti gangguan kesehatan.
Kebijakan mengenai pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah selama ini dapat dikatakan kurang efektif. Pengelolaan sampah yang dilakukan masih berorientasi pada penyelesaian pembuangan sampah, hal ini dikarenakan belum adanya perencanaan sistem pengelolaan  sampah  yang  profesional.  Permasalahan  sampah  masih  belum  mendapatkan perhatian dalam hal kebijakan dibandingkan dengan permasalahan lain dalam perkembangan dan  pembangunan  kota.  Selain  itu,  sebagian  besar  masyarakat  belum  memahami pengelolaan  sampah  yang  baik,  padahal  peran  serta  masyarakat  dibutuhkan  dalam  sistem pengelolaan sampah, sehingga jika dapat berjalan dengan apa yang diharapkan maka Bank Sampah akan menjadi suatu solusi nyata dalam pengelolaan sampah di Kota Tangerang.
Pengelolaan  sampah  Kota  Tangerang  meliputi  pewadahan,  pengumpulan, pengangkutan,  pengolahan  dan  pembuangan  akhir.  Syarat  yang  harus  terpenuhi  dalam pengelolaan sampah ialah tidak mencemari udara, air dan tanah, tidak menimbulkan bau (segi estetis), tidak menimbulkan kebakaran dan lain sebagainya. Sehingga jelas bahwa pentingnya dalam  pengelolaan  sampah,  karena  melihat  perkembangan  waktu  yang  senantiasa  diiringi dengan  pertambahan  penduduk  yang  berdampak  terhadap  jumlah  timbulan  sampah  yang semakin meningkat sementara lahan yang ada tetap.
Pemerintah mengklaim bahwa undang-undang ini hadir dengan mengusung konsep baru  dalam  manajemen  sampah  yakni  kurangi-gunakan  kembali-daur  ulang  atau  dikenal dengan konsep 3R (Reduce-Reuse- Recycling). Konsep baru ini mengutamakan pendekatan pengurangan sampah.Karena itu, penanganan urusan sampah diatur mulai dari hulu sampai hilir  atau  dari  sumber  sampah  hingga  ke  tempat  pemrosesan  dalam  sampah.  Dengan demikian, TPA singkatan dari Tempat Pembuangan Akhir diubah menjadi Tempat Pemrosesan Akhir.
Pengelolaan sampah konvensional sistem open dumping yang menumpukkan sampah di  tempat  terbuka  pada  TPA  bukanlah  merupakan  pilihan  yang  ramah  lingkungan  karena membiarkan gas methane dan air lindi mencemari lingkungan sekitarnya.Apalagi penanganan yang terpusat (sentralisasi) pada TPA membuat jalur pengangkutan lebih panjang dan kurang efisien.Selain  itu  juga  sarana  dan  prasarana  pengelolaan  sampah  yang  tidak  memadai sehingga  menyebabkan  kurang  optimal  bekerjanya  pengelola  sampah  dalam  hal  ini  Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang. Berdasarkan hasil observasi penulis ditemukan beberapa fenomena berikut:
1. Belum optimalnya pengelolaan sampah di Kota Tangerang oleh Dinas Lingkungan Hidup
2. Indikasi  kurangnya  sarana  dan  prasarana  yang  ada  pada  Dinas  Lingkungan  Hidup khususnya
3. Indikasi kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kebersihan.
Berdasarkan  latar  belakang  dan  fenomena  di  atas,  penulis  tertarik  untuk  mengkaji permasalahan-permasalahan tersebut dengan menghubungkan bagaimana Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang dalam pengelolaan sampah. Maka dari itu penulis mengangkat suatu
judul  penelitian  yaitu  “Peran  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kota  Tangerang  dalam  Penanganan Sampah (Studi UPT Wilayah Timur)”.

## KAJIAN PUSTAKA
Adapun dalam penelitian ini, Secara bahasa, istilah peran memiliki beragam arti, yaitu pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, aturan tingkah laku yang diharapkan dilakukan oleh orang yang berkedudukan dalam lingkungan masyarakat, atau ikut serta. Istilah peran juga diartikan sebagai tindakan seseorang dalam suatu peristiwa.
Maksud peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Khususnya UPT Wilayah Timur disini adalah keikutsertaan dan peranan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Khususnya UPT  Wilayah  Timur  yang bertanggung  jawab  dalam  mewujudkan  visi  misi  kebersihan  Kota Tangerang
Sedangkan  Penanganan  Sampah,  menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI) Penanganan berasal dari kata dasar  tangan. Arti penanganan menyatakan adanya tindakan yang  dilakukan  dalam  melakukan  sesuatu.  Dengan  kata  lain  penanganan  merupakan  cara, proses, perbuatan dalam menangani sesuatu yang sedang terjadi.
Sedangkan  sampah  menurut  undang-undang  nomor  18  tahun  2008  tentang pengelolaan sampah pada pasal 1 menyebutkan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari- hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus. Maka sesuai dengan penjelasan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 03/PRT/M/2013 bahwa penanganan  sampah  adalah  penyelenggaraan  prasarana  dan  sarana  persampahan  dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
Fiona  dalam  Tri  Kharisma  Jati  menyebutkan  bahwa  peran  pemerintah  yakni pemenuhan infrastruktur lingkungan seperti air bersih, sanitasi, dan limbah padat (sampah) bagi  masyarakat  yang  berpenghasilan  dibawah  rata-rata  diselenggarakan  oleh  multi- stakeholder  seperti  pemerintah  daerah,  swasta,  dan  lembaga  donor.    Pemerintah  daerah memiliki peran khusus tepatnya pada pengelolaan sampah, yaitu:
1. Pengatur Kebijakan (Regulator)
Peran  pemerintah  dalam  menetapkan  kebijakan  dijelaskan  oleh  Nishimoto  dalam  Tri Kharisma  Jati,  bahwa  dalam  proses  pengelolaan  sampah  pemerintah  daerah  merujuk pada  amanah  yang  ditetapkan  oleh  kebijakan  pemerintah  secara  nasional. Penyelenggaraan  tersebut  diatur  berdasarkan  norma,  standar,  prosedur,  dan  kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Selain itu, peran pemerintah sebagai pengatur kebijakan juga dapat dilakukan dengan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilakukan pihak lain.  Dalam aturan kebijakan pengelolaan sampah tersebut maka perda haruslah tegas dalam menetapkan institusi formal pengelolaan kebersihan.
2. Penyedia Layanan (Service Provider)
Peran  pemerintah  sebaga  penyedia  layanan  dalam  pengelolaan  sampah  yaitu  sebagai upaya  memfasilitasi,  mengembangkan,  dan  melaksanakan  proses  pengurangan, penanganan,  dan  pemanfaatan  sampah,  pemerintah  juga  melakukan  andil  dengan menunnjukkan kesiapannya memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah danjuga turut dalam mengembangkan hasil dari pengelolaan dan pemanfaatan sampah.
Pengelolaan  sampah  adalah  semua  kegiatan  yang  dilakukan  dalam  menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir. Secara garis besar, kegiatan di dalam pengelolaan sampah meliputi pengendalian timbulnya sampah, pengumpulan sampah, transfer  dan  transport,  pengelolaan  dan  pembuangan  akhir.  Secara  umum  pengelolaan sampah di perkotaan dilakukan melalui 3 tahap kegiatan, yaitu: pengumpulan, pengangkatan dan  pembuangan  akhir.  Secara  sederhana  tahapan-tahapan  dan  proses  kegiatan  dalam pengelolaan sampah sebagai berikut :
Pengumpulan diartikan sebagai pengelolaan sampah dari tempat asalnya sampai ke tempat pembuangan sementara sebelum menuju tahapan berikutnya. Pada tahapan ini digunakan sarana  bantuan  berupa  tong  sampah,  bak  sampah,  peti  kemas  sampah,  gerobak  dorong maupun  tempat  pembangunan  sementara.  Untuk  melakukan  pengumpulan,  umumnya melibatkan sejumlah tenaga yang mengumpulkan sampah setiap periode waktu tertentu.
Tahapan  pengangkutan dilakukan  dengan  menggunakan sarana  bantuan  berupa alat berat transportasi tertentu menuju ke tempat pembuangan akhir/ pengelolaan.Pada tahap ini juga melibatkan  tenaga  yang  pada  periode  waktu  tertentu  mengangkut  sampah  dari  tempat
Bussman Journal: Indonesian Journal of Business and Management p-ISSN: 2797-9725 | e-ISSN: 2777-0559
Vol. 3 No. 3 September  - Desember 2023
pembuangan sementara ke tempat pembuangan akhir. Pada tahap pembuangan akhir atau pengelolaan, sampah akan mengalami pemrosesan baik secara fisik, kimia, maupun biologis, sedemikian hingga tuntas penyelesaian seluruh proses.
Perumusan masalah yang dibuat yaitu sebagai berikut: Bagaimana keterlibatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang dalam Penanganan Sampah (Studi UPT Wilayah Timur)?.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  perspektif  pendekatan  kualitatif.  Menurut  Denzin  dan Lincoln  (dalam  Moleong  2005:5)  menyatakan  bahwa  penelitian  kualitatif  adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan  dengan  jalan  melibatkan  berbagai metode  yang  ada.  Adapun  Bogdan dan  Taylor (dalam  moleong  2005:4)  mendefinisikan  metodologi  kualitatif  sebagai  prosedur  penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.
Melalui  metode  penelitian  deskriptif,  metode  ini  berusaha  mendeskripsikan  atau melukiskan secara terperinci atau mendalam Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Khususnya    UPT  Wilayah  Timur  dalam  Penanganan  Sampah    Dengan  pemilihan  rancangan deskriptif  kualitatif,  maka  penulis  akan  melakukan  pendekatan  terhadap  obyek  penelitian dengan  menggali  informasi  sesuai  dengan  persepsi  penulis  dan  informan  dan  dapat berkembang sesuai dengan interaksi yang terjadi dalam proses wawancara.
informan yang menjadi sumber data dalam penelitian ini,  1. bapak Armiga Budiawan, ST.,MT. Kepala UPT Pengelolaan Sampah Wilayah Timur, 2. Bapak Bachrudin, ST.  Kepala  Sub Bagian  Tata  Usaha  UPT  Pengelolaan  Sampah  Wilayah  Timur,  3.  Bapak  Wahyu  (Mandor) Pelaksana  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kota  Tangerang,  4.  Bapak  Suryadi,  Pelaksana  Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang 5. Ibu Khodijah warga Kota Tangerang. Dalam penelitian ini kegiatan analisis dibagi menjadi 3 tahap, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Gambaran Umum Obyek Penelitian
Dinas Lingkungan Hidup dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Tangerang Nomor 144 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup. Kedudukannya adalah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang kepala dinas dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

## 2. Peran Pemerintah sebagai Pembuat Kebijakan (Regulator)
Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang dalam Penanganan Sampah (Studi UPT Wilayah  Timur)  peneliti  lihat  berdasarkan  teori  yang  menjelaskan  dua  indikator  yang disebutkan oleh Fiona dalam Tri Kharisma Jati; yakni: pemerintah sebagai pembuat kebijakan (Regulator) dan sebagai (service provider).
Pemerintah sebagai pembuat kebijakan yakni membuat aturan berdasarkan norma, standar,  prosedur,  dan  kriteria  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah  pusat.  Selain  itu,  peran pemerintah  sebagai  pengatur  kebijakan  juga  dapat  dilakukan  dengan  pembinaan  dan pengawasan kinerja.
Terdapat Peraturan Walikota Tangerang Nomor 144 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan  Organisasi,  Tugas  dan  Fungsi  serta  Tata  Kerja  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kota Tangerang  Yang  merupakan  bentuk  representasi  kepatuhan  pemerintah  daerah  terhadap ketetapan  pemerintah  pusat.  Selain  itu  juga  terdapat  Peraturan  Daerah  Kota  Tangerang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah yang merupakan acuan dalam manajemen persampahan.
Tabel 1. Rumusan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang dalam bidang

## Pengelolaan Sampah

## 1)  Kebijakan Pemilahan
Merujuk pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03 PRT/M Tahun 2013 dan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 2 Tahun 2022  maka kebijakan awal yang dilakukan Dinas  Lingkungan  Hidup  Kota  Tangerang  dalam  hal  penanganan  sampah  ialah  dengan kegiatan  pemilahan.  Masyarakat  perlu  melakukan  kegiatan  pewadahan  dan  pemilahan sampah dari sumbernya, pengelolaan sampah skala masyarakat, pengumpulan sampah dari sumber ke TPS.

## 2)  Kebijakan Pengumpulan
Kebijakan  pengumpulan  sampah  yang  tertulis  pada  Peraturan  Menteri  Pekerjaan Umum  No.  03/PRT/M2013  tentang  penyelenggaraan  Prasarana  dan  Sarana  Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan Peraturan  Daerah  Kota  Tangerang  Nomor  2  Tahun  2022.  Dalam  kegiatan  pengumpulan sampah terdapat anggota yang bertugas untuk melakukan pengumpulan sampah serta sarana yang diberikan.
1.  Pengelola  kawasan  permukiman,  kawasan  komersial,  kawasan  industri,  kawasan khusus,  fasilitas  umum,  fasilitas  sosial,  dan  fasilitas  lainnya  dalam  melakukan pengumpulan sampah wajib menyediakan:
a)  TPS
b)  TPS 3R, dan/atau
No Kegiatan
1 Menyediakan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan 2 Pengembangan teknologi pengolahan persampahan 3 Kerjasama pengelolaan persampahan
4 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan 5 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
6 Pembersihan sendimen dan sampah khusus
7 Peningkatan sarana dan prasarana TPA
8 Pendataan, pemetaan pengelolaan sampah dan taman/RTH
9 Pengembangan pengelolaan 3R
10 Peningkatan penerimaan retribusi sampah 11 Sosialisasi kebersihan dan penerapan hukum
c)  Alat pengumpulan untuk sampah terpilah
2.  Pemerintah kabupaten/kota menyediakan:
a)  TPS dan/atau
b)  TPS 3R pada wilayah permukiman
3)  Kebijakan Pengangkutan
Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang telah melaksanakan pengangkutan sampah pada  setiap  harinya.  Pengangkutan  sampah  tersebut  dibagai  menjadi  tiga  zona  jam operasional.  Zona  jam  pertama  dilaksanakan  mulai  pukul  06.00  sampai  pukul  10.00,  zona kedua dilaksanakan pada pukul 08.00 sampai 12.00 sedangkan zona ketiga dilaksanakan dari jam  20.00  sampai  24.00.  Upaya  tersebut  diterapkan  untuk  menjaga  kebersihan  kota Tangerang.
Kota  Tangerang  juga  telah  menerapkan  metode  Pemilahan  dalam  melakukan pengangkutan sampah. Metode ini menggunakan prinsip pemilahan sampah dari sumbernya, penggunaan jadwal pengumpulan, pengawasan, pembinaan petugas kebersihan, dan terakhir dilakukan pengangkutan jenis-jenis sampah khusus.

## 4)  Kebijakan Pengolahan
Kegiatan  sistem  pengelolaan  sampah  dilakukan  dengan  program  3R  oleh  Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang dimana daerah pelayanan meliputi 13 kecamatan dengan 104 kelurahan yang ada di Kota Tangerang. Selain itu Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang juga  melakukan  koordinasi  kecamatan  dan  kelurahan  bidang  kebersihan,  keindahan  dan ketertiban untuk wilayah kecamatan dan kelurahan.
Dinas  Lingkungan  Hidup  Kota  Tangerang  mengelola  sampah  domestik  dan  sampah nondomestik  pada  jalan  protokol  dan  pengangkutan  sampah,  dari  tempat  pembuangan sampah sementara  (TPS)  ke  tempat  pembuangan akhir sampah  (TPA).  Dalam  hal ini  Dinas Lingkungan  Hidup  Kota  Tangerang  telah  membuat  3  kegiatan  dalam  penanganan  sampah, yaitu:
a. Recycle  /  Daur  ulang,  adalah  pemanfaatan  limbah  melalui  pengolahan  fisik  atau  kimia, untuk dapat menghasilkan produk lain.
b. Reuse  /  Penggunaan  kembali,  adalah  penggunaan  kembali  untuk  keperluan  yang  sama tanpa dilakukan perubahan bentuk.
c. Reduce  /  Perolehan  kembali,  adalah  upaya  pemanfaatan  limbah  dengan  cara  diproses untuk mendapatkan kembali salah satu atau lebih materi / komponen yang terkandung di dalamnya.

## 5)  Kebijakan Pemrosesan Akhir
Kebijakan pemrosesan akhir adalah tahapan terakhir dari proses pengolahan sampah. Berdasarkan hasil observasi metode yang digunakan dalam proses pengelolaan sampah yang dilakukan  oleh  Dinas  Lingkungan  Hidup Kota  Tangerang  dalam  proses pengolahan  sampah ialah adanya pemisahan antara sampah yang dapat didaur ulang dengan sampah yang tidak dapat didaur ulang lagi.

## 3. Peran Pemerintah sebagai Penyedia Layanan
Pemerintah  memiliki  peran  sebagai  penyedia  layanan  dalam  pengelolaan  sampah yaitu  sebagai  bentuk  upaya  memfasilitasi,  mengembangkan,  dan  melaksanakan (pengurangan,  penanganan,  dan  pemanfaatan)  sampah.Selain  itu  pada  pelaksanaannya, pemerintah juga memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah.
Secara  nasional,  pencapaian  tingkat  pelayanan  hanya  sebesar  ±  100%,  berarti pencapaian tingkat pelayanan  persampahan  di Kota Tangerang  telah mampu melampaui pencapaian  tingkat  pelayanan  secara  nasional.  Selain  itu,  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kota Tangerang juga memiliki berbagai sarana dan prasarana pendukung dalam mencapai tujuan penanganan sampah.
Tabel 2. Penanganan Sampah Tahun 2020

## Sumber: LKIP Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020
Berdasarkan data penanganan sampah tabel di atas tersebut, kontribusi Intermediate Treatment Facility (ITF) cukup besar dalam mengolah sampah dan mengurangi sampah yang masuk ke TPA yaitu sebesar 0,119 %. TPS 3R yang dikelola oleh Pemda pun juga memberikan kontribusi  yang  cukup  besar,  meskipun  jumlahnya  masih  sedikit  (9  TPS  3R),  yaitu  sebesar 0,330 %. Oleh karena itu, pada tahun-tahun berikutnya diperlukan pembangunan TPS 3R baru agar dapat meningkatkan persentase dalam pengolahan sampah Dari segi pemrosesan akhir, 89,152  %  sampah  telah  diproses  di  Landfill  dan  0,593  %  sampah  organik  diolah  menjadi kompos di TPA. Target tahun 2022 diharapkan sebanyak 82,00 % dari total timbulan sampah tertangani  dan  terolah.  Realisasi  dari  target  tersebut,  sebesar  90,194  %  sampah  telah tertangani dan terolah.
Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang juga memiliki berbagai sarana dan prasarana pendukung dalam mencapai tujuan penanganan sampah.
Tabel 3 Daftar TPST Kota Tangerang
Masyarakat  menyebutkan  bahwa  penanganan  sampah  yang  dilakukan  Dinas  Lingkungan Hidup  Kota  Tangerang  masih  kurang  dalam  penyediaan  sarana.  Di  dalam  hal  ini,  tempat penampungan  sampah  menjadi  sasaran  utama  yang  menunjukkan  kurangnya  fasilitas pelayanan yang disediakan dalam penanganan sampah.
No Nama TPST
Lokasi
1 TPS 3R Benua Hijau Jl. Perum Benua Indah RT 01 RW 07 Kel. Pabuaran Tumpeng, Karawaci 2 PS 3R Poris Plawad Utara (Sapu Pengki) Jl. Panglima Polim No. 1 Kel. Poris Plawad Utara, Cipondoh (Samping Kantor Kelurahan Poris Plawad Utara) 3 TPS 3R Cimone Jl. Merdeka, Cimone Jaya, Karawaci (Terminal Cimone) 4 TPS 3R Nusa Jaya (Widatama) Jl. Nusa Indah Jaya RW 07, Kel. Nusa Jaya, Karawaci 5 TPS 3R VTI Jl. Gn. Papandayan 4, Villa Tangerang Indah RT 05 RW 10, Kel. Gebang Raya, Periuk 6 TPS 3R Karsa Mandiri Jl. Sukapandi Kel. Karang Sari, Neglasari 7 TPS 3R Nerogtog Kp. Nerogtog RT 01 RW 05 Kel. Nerogtog, Pinang 8 TPS 3R Dongkal Jl. Galaxy 34 No. F1 N, RT 01 RW 10, Cipondoh Indah, Cipondoh 9 TPS Kenanga Kelurahan Kenanga, Cipondoh 10 Intermediate Treatment Facility Jl. Pajajaran, Gandasari, Jatiuwung (Belakang (ITF)
GOR Gandasari)

## Tabel 4 Data Pengelolaan Sampah di Kota Tangerang
Sumber: LKIP Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020
Keseluruhan data juga disajikan dalam bentuk diagram batang dengan tujuan untuk melihat perbandingan  jumlah  sampah  yang  dikelola  oleh  Kota  Tangerang  pada  setiap  tahunnya, seperti timbunan sampah, penanganan sampah, sampah yang dikelola, sampah masuk, dan sampah keluar.
Gambar 1. Pengurangan Sampah

## Sumber LKIP Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020
Tahun  2016  pengurangan  sampah  telah  mencapai  14,13  %  karena  adanya  kontribusi  dari banyak bank sampah yang baru terbentuk dan adanya aktivitas pengolahan sampah di TPS 3R sebelum  sampah  dibawa  ke  TPA.  Tahun  2019  aktivitas  bank  sampah  dan  TPS  3R  semakin meningkat sehingga pengurangan sampah pun juga meningkat menjadi 15,27 % sesuai target yang telah ditetapkan. Tahun 2028 pengurangan sampah semakin meningkat dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 15,96 % dan telah melebihi target yang telah ditetapkan saat itu. Kemudian  pada  tahun  2020  persentase  pengurangan  sampah  sedikit  meningkat  menjadi 16,001 % dan sudah sesuai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 16 %. Pada tahun 2020 pengurangan  sampah  dari  aktivitas  bank  sampah  dan  lapak  cukup  besar  memberikan kontribusi  sehingga  target  dapat  tercapai.  Tetapi,  pada  tahun  2020  pengurangan  sampah mengalami  penurunan  yang  sangat signifikan  akibat  adanya  pandemic  covid-19  sejak  awal tahun 2021. Pandemi ini menyebabkan aktivitas bank sampah berhenti secara total dan lapak kesulitan  untuk  menjual  sampah  anorganiknya  ke  Perusahaan  sehingga  persentase pengurangan sampah pun menjadi sangat berkurang dibandingkantahun sebelumnya.

## KESIMPULAN
Keterlibatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang dalam penanganan sampah di Kota Tangerang telah ditunjukkan dengan adanya aturan yang berlaku seperti terdapatnya rencana kerja, rumusan kegiatan, visi misi yang jelas, serta  struktur organisasi penanggung jawab setiap bagian. Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang juga terlibat dalam pemilahan sampah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan mempercayakan masyarakat untuk memilah sampah dari rumah. Pada pengolahan sampah, Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang mengadakan kegiatan 3R. Sedangkan pada pemrosesan akhir sampah, dilakukan dengan mengandalkan membuang sampah ke TPA Rawa Kucing.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Wahab, Solichin, 2008, Analisis Kebijakan dari formula ke Implementasi. Kebijaksanaan Negara, Jakarta : Pt. Bumi Aksara.
Adisasmita,  Rahardjo.  (2011).  Manajemen  Pemerintah  Daerah.  Yogyakarta:  Penerbit Graha Ilmu.
Afifuddin. (2010). Pengantar Administrasi Pembangunan. Bandung: CV Alfabeta.
Agustino, Leo. (2014). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: CV. Alfabeta.
Atmosudirdjo,  Prajudi.  2005.  Manajemen  Dasar  Pengertian  dan  Masalah.  Malayu:  Rineka Cipta.
Chandra, Budiman. 2006. Pengantar Kesehatan Lingkungan. EGC. Jakarta Dwijowijoto, Ryant Nugroho. 2003. Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi.
Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
Febriani,  dkk.  2020.  Analisis  Pengelolaan  Sampah  Rumah  Tangga  Berbasis  Masyarakat  Di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru. Jurnal Photon Vol.11No.1, October 2020. Harbani, Pasolong. 2008. Kepemimpinan Birokrasi, Bandung : CV.Alfabeta.
Hasibuan, Malayu S.P. 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia (Edisi revisi cetakan ke tiga belas). Jakarta: PT Bumi Aksara.
https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-peran.html
Inu Kencana Syafiie. 2003. Sistem Pemerintahan Indonesia (Edisi Revisi). Jakarta: Rineka Cipta. Islamy,  M.  Irfan.  2009.  Prinsip-prinsip  Perumusan  Kebijaksanaan  Negara.  Jakarta:  Bumi Aksara.
Laksmi, dkk. 2008. Manajemen Perkantoran Modern. Jakarta: Penaku.
Lingkungan Hidup. Journal of Education on Social Science, Volume 3 Number 2 October 2019,
pp. 213-221
LKIP Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022
Manik. 2003. Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jakarta: Djambatan
Miles, B. Mathew & Michael Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru. Jakarta: UIP.
Moekijat. 2000. Kamus Manajemen, Bandung: Penerbit CV. Mandar Maju. Moleong, Lexy. 2005. Metode Kualitatif. PT. Remaja Rosda Karya. Bandung. Nawaristika, C. (2012). Makna Leksikal dan Kontektual.
Nawawi, Zaidan .2013. Manajemen Pemerintahan. Jakarta: PT Rajagrafindo.
Notoatmodjo,  Soekidjo,  2003,  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia,  Jakarta:  PT.  Rineka Cipta.
Patoni,Ahmad, dkk, (2012), Dinamika Pendidikan Anak. Jakarta: PT. Bina Ilmu Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse dan Recycle melalui Bank Sampah.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 03/PRT/M2013 tentang penyelenggaraan Prasarana dan  Sarana  Persampahan  dalam  Penanganan  Sampah  Rumah  Tangga  dan  Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  81  Tahun  2012  Tentang  Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis.
Ramadhan,  Dilva.  2019.  Kebijakan  Pemerintah  Daerah  Kota  Pekanbaru  Dalam  Pengelolaan Sampah Dengan Konsep 3r Tahun 2017. JOM FISIP Vol. 6: Edisi II Juli -Desember 2019. Santoso,  Muhammad.  2011.  Peran  Dinas  Kebersihan  Dan  Pertamanan  Dalam  Pengelolaan Kebersihan  Di  Pemerintah  Kota  Surabaya  (Studi  Kasus  Di  Kecamatan  Tambaksari Surabaya). Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Vol.I No. 02, Tahun 2011.
Saputri, Adnan, Alhadi. 2019. Manajemen Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Sobri, dkk. 2009. Pengelolaan. Yogyakarta: Multi Pressindo.
Soekanto, Soerjono., Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Baru: Rajawali Pers.Jakarta: 2009 Suandi, I Wayan. 2010. Eksistensi Kebijakan Publik dan Hukum Dalam Pemerintahan Daerah.
Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana Bali. Vol.I No. 01, Tahun 2010.
Suardeyasasri. 2010. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT Gramedia.
Sugiyono. (2016) Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabeta. Suharno. 2010. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Yogyakarta: UNY Press.
Sukandarrumidi. 2002. Metode Penelitian. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. Kebijakan Publik Yang Membumi. Yogyakarta: Lukman. Offset YPAPI.
Terry, George R. 2009. Prinsip-Prinsip Manajemen cetakan 10. Jakarta: PT. Bumi. Aksara. Tri  Kharisma  Jati,  Peran  Pemerintah  Boyolali  dalam  Pengelolaan  Sampah  Lingkungan Permukiman Perkotaan (Studi Kasus: Permukiman Bumi Singkil Permai), Jurnal Wilayah dan Lingkungan, Volume 1 Nomor 1, April 2013, 1-16.
Tri  Kharisma  Jati,  Peran  Pemerintah  Boyolali  dalam  Pengelolaan  Sampah  Lingkungan Permukiman Perkotaan (Studi Kasus: Permukiman Bumi Singkil Permai), Jurnal Wilayah dan Lingkungan, Volume 1 Nomor 1, April 2013, 1-16.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-undang Republik Indonesia 1945.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik :Teori dan Proses. Yogyakarta : Med. Press. Yin, Robert K. 2015. Studi Kasus: Desain dan Metode. Raja Grafindo Persada: Depok.