## 167
MODELING : Jurnal Program Studi PGMI Volume 7, Nomor 2, September 2020; p-ISSN: 2442-3661; e-ISSN: 2477-667X, 167-184

## KEBIJAKAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN RAUDHATUL ATHFAL DALAM TELAAH RENSTRA KEMENAG 2015-2019
Ibnu Salman (ibnusalman81@gmail.com) dan Agus Widodo (aguswidodo.a1.19@gmail.com) Mahasiswa S3 PEP Universitas Negeri Jakarta

## Abstrak
Artikel  ini  menyajikan  tentang  Kebijakan  Raudhatul  Athfal  (RA) yang merupakan  satuan  pendidikan  anak  usia  dini  setara  dengan  Taman Kanak-kanak  (TK)  yang  memiliki  ciri  khusus  keislaman  yang dikembangkan  oleh  Kementerian  Agama yang  diselenggarakan  pada jalur  pendidikan  formal  bagi  anak  berusia  4  (empat)  tahun  sampai dengan  6  (enam)  tahun.  Metode  penelitian  yang  digunakan  bersifat deskriptif kualitatif dengan jenis studi kasus terhadap telaahan Renstra Kemenag  2015-2019.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Regulasi kebijakan  Pra  sekolah  (Raudhatul  Athfal/RA)  kurang  mendapatkan perhatian  yang  maksimal,  diantaranya  ketiadaan  RA berstatus  negeri. Ketiadaan status negeri pada lembaga RA satu sisi merupakan kebijakan yang tidak adil dan tidak merata bagi pendidikan pra sekolah. Turunan implementasi  Renstra  Kemenag  2015-2019  adalah  PMA  No.  14  tahun 2014 tentang Penegerian Madrasah. Tetapi dalam prakteknya belum ada satupun RA yang berstatus negeri. Idealnya dengan penegerian lembaga Raudhatul Athfal maka upaya peningkatan mutu pendidikan RA justru menjaditidak  memiliki  benchmark  yang  baik  terhadap  lembaga  yang sejenisnya yaitu Taman Kanak-kana (TK).
Kata Kunci: Kebijakan, Raudhatul Athfal, Renstra
Latar Belakang
Dalam undang-undang Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003, Kebijakan pemerintah terhadap pendidikan yang mendukung pendidikan sepanjang hayat adalah  diakuinya  PAUD (pendidikan  anak  usia  dini).  Hal  ini  menunjukkan bahwa  secara  yuridis  formal,  PAUD  merupakan bagian  yang  tak  terpisahkan dari  keseluruhan  Sistem  Pendidikan  Nasional.  PAUD  dapat  diselenggarakan melalui  jalur  pendidikan  formal,  non-formal  atau  informal.  PAUD  pada  jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-kanak (TK), Raudatul Athfal (RA). PAUD  pada  jalur  pendidikan  non-formal  berbentuk  Kelompok  Bermain  (KB),
Kebijakan  Peningkatan  Mutu  Pendidikan  Raudhatul  Athfal  dalam  Telaah  Renstra Kemenag 2015-2019
168 | MODELING, Volume 7, Nomor 2, September 2020
Taman Penitipan Anak (TPA). PAUD pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga dan yang diselenggarakan oleh lingkungan masyarakat. Pentingnya PAUD (yang didalamnya terdapat RA) telah menjadi perhatian Internasional. Dalam pertemuan forum pendidikan tahun 2000 di Dakar Sinegal, salah  satu  butir  kesepakatannya  adalah  memperluas  dan  memperbaiki keseluruhan perawatan dan PAUD, terutama bagi mereka yang sangat rawan dan kurang beruntung (Noorlaila, 2010:14).
Raudhatul Athfal merupakan satuan pendidikan anak usia dini yang berada dalam pembinaan Kementerian Agama dan sejajar dengan TK. Berdasarkan data Kementerian  Agama  RI  dalam  angka  tahun  2016  (Kemenag;  107-114) disebutkan  bahwa  jumlah  Raudhatul  Athfal  (RA)  sebanyak  27.999 lembaga dengan  1.231.101 siswa.  Bila  akreditasi  sebagai  ukuran  minimal  mutu pelayanan pendidikan, maka kondisi mutu RA sebagai berikut; 1.658 (5,93%) terakreditasi A, 5.755 (20,57%) terakreditasi B dan 2.399 (8,57%) terakreditasi C  serta  18.166  atau  64,93%  belum  terakreditasi.  Pendidik  RA  berjumlah 118.196. Kualifikasi pendidikan guru RA, yang belum sarjana berjumlah 55.026, Sarjana (S1) berjumlah 63.350 dan yang telah lulus S2 berjumlah 191 orang. Dari  jumlah  tersebut  diatas,  belum  ada  satupun  RA  yang  berstatus  negeri. Berbeda halnya dengan Taman Kanak-kanak di bawah pembinaan Kemdikbud, diketahui  terdapat satuan  Pendidikan  Anak  Usia  Dini  tingkat  Taman  Kanak- kanak berjumlah 89.680 lembaga dengan 3.273 yang berstatus negeri. Peraturan  Pemerintah  No  17  Tahun  2010  tentang  pengelolaan  dan penyelenggaraan  pendidikan  menyebutkan  bahwa  Raudhatul  Athfal  yang selanjutnya disingkat RA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan usia dini pada  jalur  pendidikan  formal  yang  menyelanggarakan  program  pendidikan dengan  kekhasan  agama  Islam  bagi  anak  berusia  4  (empat)  tahun  sampai dengan 6 (enam) tahun. Pendidikan usia dini menjadi sangat penting mengingat potensi kecerdasan dan dasar-dasar perilaku seseorang terbentuk pada rentang usia ini (usia emas, golden age ).
Renstra  Kementerian  Agama  dalam  3  kali  kepemimpinan  Menteri Agamanya belum mengakomodir secara maksimal terhadap peningkatan mutu Pendidikan  pra  sekolah,  hal  ini  sebagaimana  terdapat  dalam  3  kali  Renstra Kemenag  (2010-2015,  2015-2019,  dan  2019-2020).  Hal  ini  menunjukkan bahwasannya terdapat gap yang bisa memunculkan persepsi ataupun asumsi public  bahwa  upaya  peningkatan  mutu  Pendidikan  pra  sekolah  yang  sudah dilakukan oleh pemerintah bisa dinilai sia-sia.
Dalam    perspektif  implementasi  kebijakan  menurut  Edward  III,  secara tidak langsung pemerintah (Kemenag) belum secara maksimal memperhatikan
MODELING, Volume 7, Nomor 2, September 2020 | 169
kualitas  dan  peningkatan  mutu  Raudhatul  Athfal,  bisa  saja  dalam  perspektif lainnya  penyusunan  Renstra  Kemenag  tidak  melibatkan  stake  holder  terkait yang meliputi (peneliti bidang Pendidikan agama dan keagamaan pada Badan Litbang  dan  Diklat,  organisasi  profesi  Pendidikan  pra  sekolah  dilingkungan Kemenag  seperti  Ikatan  Guru  Raudhatul  Athfal  (IGRA),  dan  Kelompok  Kerja Kepala Raudhatul Athfal (K3RA) dan pengawas RA).
Dari uraian diatas, penulis melihat sepertinya terdapat beberapa katagori yang  oleh  Edward  III  diuraikan  ada  4  aspek yang  meliputi  komunikasi, sumberdaya,  disposisi  dan  struktur  birokrasi  terkait  pendidikan  pra  sekolah tidak  tersampaikan  dengan  baik,  sehingga  Pendidikan  pra  sekolah  belum mendapatkan  prioritas  maksimal.  Bahkan  lebih  spesifik  dilihat  dari  aspek resources, dimana keberadaan Lembaga Pendidikan Raudhatul Athfal sebagai Pendidikan  formal  jalur  usia  dini  ternyata  belum  ada  yang  berstatus  negeri, tetapi  guru-gurunya  sudah  ada  25%  yang  berstatus  negeri,  ini  menunjukkan adanya  gap  yang  jelas  perlu  pemecahan  segera. Guna  menilai  lebih  objektif tentang keberhasilan dan kegagalan Renstra Kemenag 2015 – 2019, maka paper ini  ingin  mengungkap  lebih  mendalam  terhadap  hasil  telaahan  Renstra Kemenag secara menyeluruh, yakni dalam peningkatan mutu pendidikan pra sekolah/RA.
Sedangkan  kebaruan  penelitian  ini  yaitu  ingin  menunjukkan bahwasannya  terdapat  kompleksitas  pendidikan  pra  sekolah  (RA)  dan partisipasi publik dalam pemerataan mutu pendidikan raudhatul athfal sudah maksimal,  tetapi  upaya  intervensi  pemerintah  yang  kurang maksimal menjadikan potret  keadilan  dan  pemerataan  mutu  pendidikan  pra  sekolah menjadi  urgens  untuk  diuraikan  dan  mendapatkan  perhatian  bersama, sebagaimana Suparta (2003: 201) kemukakan bahwa signifikansi pemerataan mutu  pendidikan  pra  sekolah  berimplikasi  pada  pembentukan  mental  dan kepribadian anak, dan sejalan pula dengan pendapat psikolog yang menyatakan bahwa  tahun  pertama  kehidupan  anak  merupakan  masa  paling  penting  bagi pembentukan kepribadian dan penanaman sifat-sifat dasar yang didukung oleh kualitas lembaga pendidikan. Secara keseluruhan, kontribusi penelitian ini akan memberikan wawasan yang lebih luas tentang kompleksitas implementasi dari suatu  program  Renstra  Kemenag  2015-2019  terhadap  mutu  Pendidikan  pra sekolah yang dirasakan belum berpihak pada pendidikan Raudhatul Athfal. Dari latar belakang diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk melihat bagaimana Renstra  Kemenag  2015-2019  dapat  memberikan  gambaran komprehensif terhadap peningkatan mutu pendidikan pra sekolah, (RA). Secara lebih  rinci  tujuan  penelitiannya  yaitu: Mengetahui  peta  ataupun  potret
Kebijakan  Peningkatan  Mutu  Pendidikan  Raudhatul  Athfal  dalam  Telaah  Renstra Kemenag 2015-2019
170 | MODELING, Volume 7, Nomor 2, September 2020
Raudhatul  Athfal  sebagai  bagian  dari  system  pendidikan  nasional,  yang didalamnya terdapat juga respon terhadap wacana penegerian RA, Mengetahui kebutuhan masyarakat terhadap penegerian lembaga jenjang pendidikan usia dini, dan Mengetahui kebijakan pemerintah terhadap upaya penegerian RA.

## Tinjauan Pustaka
Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan  bahwa  peningkatan  dan  penjaminan  mutu  pendidikan merupakan  salah  satu  sasaran  program  dan  kebijakan  prioritas  pemerintah dalam upaya meningkatkan mutu dan daya saing sumber daya manusia. Hal ini sebagaimana tercantum  dalam  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ( Sustainable Development Goals /SDGs) tahun 2017-2030. Berdasarkan  UU  No.  20  Tahun  2003,  Pasal  28  menyatakan,  bahwa Raudhatul Athfal adalah satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang berada di jalur formal sederajat dengan  Taman  Kanak-kanak.  Sebagai  sebuah  lembaga pendidikan  pada  jalur  formal,  Raudhatul  Athfal  dituntut  memenuhi  standar pendidikan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun  2005  tentang  Standar  Nasional  Pendidikan  (SNP),  yang  selanjutnya disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2013. Selain itu, berdasarkan  pasal  35,  UU  No  20  tahun  2003  secara  tidak  langsung  Sistem Pendidikan Nasional menghendaki peningkatan mutu pendidikan dilaksanakan secara terencana dan  berkala.  Peningkatan  mutu  pendidikan  tersebut, didasarkan  atas  standar  nasional  yang  dipergunakan  sebagai  acuan  untuk pengembangan  kurikulum,  tenaga  pendidik  dan  kependidikan,  sarana  dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan.
Dalam  UU  Nomor  20 Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional Pasal 1 ayat (14) menegaskan, bahwa: Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu  pertumbuhan  dan  perkembangan  jasmani  dan  rohani  agar  anak memiliki  kesiapan  dalam  memasuki  pendidikan  lebih  lanjut.  Oleh  sebab  itu, lahirlah  Keputusan  Menteri  Agama  No.  792  tahun  2018  tentang  Pedoman Implementasi  Kurikulum  Raudhatul  Athfal  bahwa  Raudhatul  Athfal  adalah satuan  Pendidikan  Anak  Usia  Dini  bercirikan  keislaman  merupakan  upaya pengenalan dan penanaman keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia sejak usia dini.
MODELING, Volume 7, Nomor 2, September 2020 | 171
Pendidikan  usia  dini  termasuk  RA  di  dalamnya  menjadi  sangat  penting mengingat potensi kecerdasan dan dasar-dasar perilaku seseorang terbentuk pada rentang usia ini ( golden age ), dan sangat strategis dalam pembangunan sumber daya manusia. Pada usia dini anak mengalami masa peka/sensitif dalam menerima berbagai rangsangan. Masa peka pada masing-masing anak berbeda, seiring  dengan  laju  pertumbuhan  dan  perkembangan  anak  secara  individual. Masa peka adalah masa terjadinya kematangan fungsi fisik dan psikis yang siap merespon stimulasi yang diberikan oleh lingkungan. Masa ini juga merupakan masa  peletak  dasar  untuk  mengembangkan  kemampuan  kognitif,  motorik, bahasa, sosio emosional, agama dan moral.
Keberhasilan  proses  pendidikan  anak  pada  masa  dini  tersebut  menjadi dasar  atau  pondasi  untuk  proses  pendidikan  selanjutnya. pada  masa ini, stimulasi  pendidikan  yang  positif  sangat  penting  bagi  perkembangan anak, karena stimulasi yang tidak tepat akan berdampak negatif di kehidupan selanjutnya  dan  tidak  dapat  diperbaiki,  salah  satu  upayanya  yaitu  dengan penegerian lembaga raudhatul athfal.
Dalam  konteks  upaya  peningkatan  kualitas  madrasah,  (didalamnya  juga termasuk  RA)  peran  Kementerian  Agama  menurut  Farida  (2015:  236)  tidak hanya sebatas memberikan bantuan dan bimbingan kepada madrasah, namun juga  melakukan  pengembangan  status  kelembagaan melalui  program penegerian madrasah, baik madrasah swasta yang dikelola oleh pribadi maupun madrasah  yang  dikelola  oleh  organisasi-organisasi  keislaman.  Tetapi  upaya penegerian  untuk  RA  sampai  saat  ini  belum  ada  satupun.  Idealnya  dengan penegerian  status kelembagaan  RA,  maka  bentuk  kehadiran  dan  partisipasi negara  sesungguhnya  bisa  lebih  maksimal,  selain  itu,  secara  struktural organisasi keberadaan pemangku kebijakan untuk jenjang RA masih berada di bawah  subdit/eseolon  3.  Berbeda  dengan  yang  ada  di  Kemdikbud  sudah menjadi  eselon  1.  Jadi  sangat  kelihatan  kurang  bargaining  dalam  perumusan kebijakannya.
Keterlibatan  pemerintah  dalam  pengelolaan  penuh  pendidikan,  telah dilakukan  oleh  pemerintah  China  dengan  melakukan  banyak  intervensi  dan melibatkan  banyak  departemen,  mulai  dari  perawatan  pendidikan  anak  usia dini, sampai sector sosialnya sebagaimana diungkap oleh Jozeph Zadja (2005, xix).  Hal  ini  bisa  saja  ditiru  oleh  pemerintah  Indonesia  dengan  mengadopsi ataupun  mencari  alternative  terbaik  untuk  melakukan  intervensi  pendidikan para  sekolah  secara  adil  dan  merata. Untuk  menjawab  respon  tersebut, Kemdikbud dan Kemenag sudah membuat suatu kebijakan yang tertuang dalam
Kebijakan  Peningkatan  Mutu  Pendidikan  Raudhatul  Athfal  dalam  Telaah  Renstra Kemenag 2015-2019
172 | MODELING, Volume 7, Nomor 2, September 2020
rencana  strategis  dalam  setiap  periode  kepemimpinan  (2015 – 2019),  tetapi hasilnya belum merata untuk semua jenjang Pendidikan.
Pada tahun 2014 Balai Litbang Agama pernah melakukan penelitian “Mutu RA dalam Perspektif Standar PAUD” yang dilaksanakan pada pada tahun 2014. Dalam rangka peningkatan mutu RA penelitian tersebut memberikan beberapa rekomendasi,  salah  satunya  perlunya  Kementerian  Agama  untuk  menggagas berdirinya  RA  Negeri  sebagai  model  RA  percontohan  yang  unggul  dan  bisa dijadikan  sebagai  RA  pembina.  Karena  dari  sekian  banyak  RA  yang  tersebar diberbagai  wilayah  belum  ada  satuan  RA  yang  berstatus  negeri  yang  bisa dijadikan rujukan bagi RA disekitarnya. Balai Litbang Agama Jakarta pada bulan November  2017  juga  mengadakan  kegiatan  Workshop  terkait  pembahasan draft  Penegerian  Raudhatul  Athfal.  Hasil  yang  muncul  terkait  rencana pembentukan  RA  negeri  tersebut  bisa  dilakukan  dengan  beberapa  cara diantaranya; pertama alih  status  dari  RA  yang  sudah  ada, kedua ,  penetapan status dari RA yang selama ini telah dikelola oleh Kemenag, dan cara ketiga yaitu pendirian baru RA Negeri.
Penelitian  tentang  telaah  Renstra  Kemenag  2014-2019  yang mengfokuskan pada Pendidikan Pra Sekolah dipandang penting, karena peneliti belum  menemukan  penelitian  yang  serupa  yang  mengkhususkan  pada Pendidikan  pra  sekolah  dalam  suatu  Rencana  Strategis  pada  instansi kementerian/Lembaga,  selain  itu  berdasarkan  telaahan  dari  Renstra sebelumnya  (2010-2014)  dan  Renstra  terbaru  2020-2024  upaya  pemerintah untuk  memperhatikan  Pendidikan  pra  sekolah  juga  belum  terlalu  nampak, bahkan  seringkali  ada  perbedaan  focus  ataupun  tidak  merata  dalam mengimplementasikan Renstranya, sehingga berimbas pada mutu yang kurang berimbang untuk semua jenjang Pendidikan.
Implementasi  dianggap  sebagai  wujud  utama  dan  tahap  yang  sangat menentukan dalam proses kebijakan (Birklan, 2001: 177; Heineman et al., 1997: 60;  Ripley  dan  Franklin,  1986;  Wibawa  dkk.,  1994:  15).  Pandangan  tersebut dikuatkan dengan pernyataan Edwards III (1984: 1) bahwa tanpa implementasi yang  efektif  keputusan  pembuat  kebijakan  tidak  akan  berhasil  dilaksanakan. Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahan yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcomes bagi masyarakat.
Alasan  mengapa  implementasi  kebijakan  diperlukan  mengacu  pada pandangan  para pakar bahwa  setiap  kebijakan  yang  telah  dibuat  harus diimplementasikan.Oleh karena itu, implementasi kebijakan diperlukan karena berbagai  alasan  atau perspektif. Berdasarkan perspektif  masalah  kebijakan,
MODELING, Volume 7, Nomor 2, September 2020 | 173
sebagaimana yang diperkenalkan oleh Edwards III (1984: 9-10), implementasi kebijakan diperlukan karena adanya masalah kebijakan yang perlu diatasi dan dipecahkan. Edwards III memperkenalkan pendekatan masalah implementasi dengan mempertanyakan faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat keberhasilan implementasi kebijakan.Berdasarkan pertanyaan retoris tersebut dirumuskan  empat  faktor  sebagai  sumber  masalah  sekaligus  prakondisi bagi keberhasilan  proses  implementasi,  yakni  komunikasi,  sumber  daya,  sikap birokrasi  atau  pelaksana,dan  struktur  organisasitermasuk  tata  aliran  kerja birokrasi.
Keseluruhan  implementasi  kebijakan dievaluasi  dengan  cara  mengukur luaran program berdasarkan tujuan kebijakan. Luaran program dilihat melalui dampaknya terhadap sasaran yang dituju baik individu dan kelompok maupun masyarakat.  Luaran  implementasi  kebijakan  adalah  perubahan  dan diterimanyaperubahan oleh kelompok sasaran.
Implementasi kebijakan di-perlukan untuk melihat kepatuhan kelompok sasaran kebijakan. Oleh karena itu, dilihat dari perspektif perilaku, kepatuhan kelompok  sasaran  merupakan faktor  penting  yang menentukan  keberhasilan implementasi kebijakan. Pemahaman ini sejalan dengan pandangan Ripley dan Franklin  (1986:  12)  bahwa  untuk  mendukung  keberhasilan  implementasi kebijakan  perlu  didasarkan  pada  tiga  aspek,  yaitu:  1)  tingkat  kepatuhan birokrasi terhadap birokrasi di atasnya atau tingkatan birokrasi, sebagaimana diatur dalam undang-undang, 2) adanya kelancaran rutinitas dan tidak adanya masalah; serta3)  pelaksanaan  dan  dampak  (manfaat)  yang  dikehendaki  dari semua  program terarah.  Menurut  Gogginet  al (1990:  20-21,  31-40), proses implementasi  kebijakan  sebagai  upaya  transfer  informasi  atau  pesan  dari institusi  yang  lebih  tinggi  ke  institusi yang  lebih  rendah  dapat diukur keberhasilan kinerjanya berdasarkan variabel: 1) dorongan dan paksaan pada tingkat federal, 2) kapasitas pusat/negara, dan 3) dorongan dan paksaan pada tingkat pusat dan daerah.
Menurut Quade  (1984:  310), alasan perlunya implementasi  kebijakan adalah untuk menunjukkan bukti bahwa dalam implementasi kebijakan terjadi aksi,  interaksi, dan  reaksi faktor  implementasi  kebijakan.  Quade  menyatakan bahwa dalam proses implementasi kebijakan yang ideal akan terjadi interaksi dan reaksi dari  organisasi  pengimplementasi,  kelompok  sasaran,dan  faktor lingkungan yang mengakibatkan munculnya tekanan diikuti dengan tindakan tawar-menawar  atau  transaksi.  Melalui transaksi  tersebut  diperoleh  umpan balik yang oleh pengambil kebijakan dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam perumusan kebijakan selanjutnya. Quade memberikan gambaran bahwa
Kebijakan  Peningkatan  Mutu  Pendidikan  Raudhatul  Athfal  dalam  Telaah  Renstra Kemenag 2015-2019
174 | MODELING, Volume 7, Nomor 2, September 2020
terdapat empat variabel yang perlu diperhatikan dalam analisis implementasi kebijakan publik, yaitu: 1) Kebijakan yang diimpikan, yaitu pola interaksi yang diimpikan  agar  orang  yang  menetapkan  kebijakan  berusaha  untuk mewujudkan;  2)  kelompok  target,  yaitu  subyek  yang  diharapkan  dapat mengadopsi  pola  interaksi  baru  melalui  kebijakan  dan  subyek  yang  harus berubah  untuk  memenuhi  kebutuhannya;  3) organisasi  yang melaksanakan, yaitu  biasanya  berupa  unit  atau  satuan  kerja  birokrasi  pemerintah  yang bertanggungjawab meng-implementasikan kebijakan; dan 4) faktor lingkungan, yaitu  elemen  sistem  dalam  lingkungan  yang  mempengaruhi  implementasi kebijakan.
Rencana  strategi (Renstra)  adalah  dokumen  perencanaan  yang berorientasi  pada  hasil  yang  ingin  dicapai  yang  di  dalamnya  dijelaskan mengenai  strategi  atau  arahan  sebagai  dasar  dalam  mengambil  keputusan organisasi. Di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan  kegiatan  dengan  memperhitungkan  perkembangan  lingkungan  strategis yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan. Keputusan itu  diambil  melalui  proses  pemanfaatan  sebanyak  mungkin  pengetahuan antisipatif  dan  mengorganisasikannya  secara  sistematis  untuk  untuk melakukan proyeksi kondisi organisasi pada masa depan.
Tujuan  penyusunan  renstra  adalah  sebagai  acuan  dalam mengoperasionalkan  rencana  kegiatan  pembangunan  sesuai  dengan  tugas pokok dan fungsinya, rencana tersebut tidak semata mata hanya disusun dan didiamkan,  tapi  melainkan  rencana  yang  telah  dibuat  harus  dilaksanakan sebagai acuan bahwa organisasi tersebut adalah organisasi yang bekerja efektif dan berkinerja, dalam menilai apakah organisasi tersebut memiliki kinerja yang baik, maka bisa dilihat dari seberapa banyak rencana strategi yg dilaksanakan dalam rangka mencapai visi jangka menengah.

## Metode Penelitian
Penelitian  tentang Kebijakan  Peningkatan  Mutu  Pendidikan  Raudhatul Athfal  dalam  Telaah  Renstra  Kemenag  2015-2019  merupakan penelitian kualitatif interpretatif, jikapun terdapat penggunaan data kuantitatif, maka itu lebih  bersifat sebagai data  pendukung/penunjang untuk  mengetahui  analisis kebutuhan  terkait  kebijakan  pendidikan  Raudhatul  Athfal,  sedangkan  data kualitatif  digunakan  untuk  memperdalam  Telaahan  Renstra  Kemenag  2015- 2019  beserta  turunan  peraturannya  terkait  Raudhatul  Athfal. Teknik pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan studi  literature, wawancara,  observasi  dan  dokumentasi.  Wawancara  ditujukan  kepada
MODELING, Volume 7, Nomor 2, September 2020 | 175
penyelenggara  atau  kepala  RA  dan  guru/pengasuh,  kepala  Kemenag,  Kabid PenMad, Kasie PenMad, Subdit Kelembagaan, PTK, SarPras, dan Komite ataupun Yayasan dimana RA berada. Sedangkan dokumentasi melihat diantaranya dasar yuridis  formal  didirikannya  lembaga  RA,  tujuan,  visi  dan  misi,  kondisi anak/guru, proses pembelajaran kelompok usia 4-6 tahun. Dalam wawancara beberapa  informan  kunci merupakan  representasi  masyarakat’ yang mewakili  keberadaan  RA  sasaran  penelitian,  diantaranya  yaitu:  pemerintah, tokoh pendidikan, guru, orang tua/komite, sampai dengan lembaga IGRA.
Hasil dan Pembahasan
Data Kementerian Agama (2018) menunjukkan bahwa prosentase jumlah madrasah  negeri  di  Indonesia  hanya  kurang  dari  5%  dari  total  populasi madrasah  di  Indonesia.  Sedangkan  salah  satu alasan  utama  menegerikan madrasah  adalah  adanya  kesepakatan  dalam  mentaati  peraturan  pemerintah secara langsung, dalam hal ini kebijakan Kementerian Agama. Dengan demikian, kebijakan pendirian dan penegerian madrasah merupakan salah satu instrumen kebijakan strategis dalam upaya menjamin percepatan layanan pendidikan yang bermutu di Madrasah, di samping opsi kebijakan penguatan dan pemberdayaan mutu pada madrasah swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat. Keberadaan  Raudhatul  Athfal  telah  berkembang  seiring  kebutuhan masyarakat,  sekalipun  sampai  sekarang  Kementerian  Agama  belum menyelenggarakan RA percontohan atau pembina seperti Taman Kanak-kanak di  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan.  Pelayanan  yang  dilakukan  oleh Kementerian Agama baru terbatas pada regulasi, kurikulum, bantuan guru, dan sarana yang masih terbatas. Hasil penelitian dari Balai Litbang Agama Jakarta tahun  2018  bahwa  penegerian  lembaga  RA  merupakan  hal  yang  sangat mendesak berdasarkan permintaan dari berbagai lapisan masyarakat Respon  lembaga  raudhatul  athfal  terhadap  penegerian  lembaga merupakan  kebutuhan yang  mendesak dalam  perspektif  pemerataan pendidikan  pada  semua  jenjang,  sehingga  kesiapan  atau  kelayakan  terhadap penegerian  RA  dan  berdampak  terhadap  masyarakat  sekitar  menjadi  suatu jawaban yang dapat terpecahkan oleh pemerintah. Proses penegerian lembaga RA  sebenarnya  sangat  diharapkan  oleh  masyarakat.  Dalam  konteks  upaya peningkatan kualitas madrasah secara umum, (di dalamnya juga termasuk RA) peran  Kementerian  Agama  tidak  hanya  sebatas  memberikan  bantuan  dan bimbingan  kepada  madrasah,  namun  juga  melakukan  pengembangan  status kelembagaan  melalui  program  penegerian  madrasah, (didalamnya  termasuk
Kebijakan  Peningkatan  Mutu  Pendidikan  Raudhatul  Athfal  dalam  Telaah  Renstra Kemenag 2015-2019
176 | MODELING, Volume 7, Nomor 2, September 2020
RA) baik madrasah swasta yang dikelola oleh pribadi maupun madrasah yang dikelola oleh organisasi-organisasi keislaman.
Permasalahan mutu kelembagaan RA menurut Mardan (2017: 15) selalu berimplikasi  pada  nilai  jual  suatu  lembaga  pendidikan,  (dalam  hal  ini  RA). Prestasi  dan  prestise  lembaga Raudhatul  Athfal menjadi  sangat  bergantung pada kualitas pembelajaran, sarana dan prasarana, fasilitas pendukung, guru, siswa, dan hasil pembelajaran, serta bagaimana pemerintah memenej nya dalam suatu Renstra nya. Semakin bermutu lulusan yang dihasilkan maka nilai jual dan ketertarikan  untuk  masuk  ke  lembaga  pendidikan  tersebut (RA) semakin meningkat. Sebaliknya jika mutu rendah mengakibatkan mutu lulusan rendah juga ikut berdampak pada rendahnya minat dan daya serap masuk ke lembaga pendidikan. Inilah yang menjadikan mutu pendidikan pada jenjang raudhatul athfal sangat  penting  bagi  sebuah  lembaga  pendidikan.  Peningkatan  mutu pendidikan  tidak  hanya  pada  satu  aspek  saja,  akan  tetapi  mencakup  segala aspek  yang  berkaitan  dalam  proses  pendidikan  mulai  dari  masukan  (input), proses dan keluaran (output). Salah satu tolak ukur peningkatan tersebut ada pada  perbaikan  aspek  manajemen  yang  baik.  Apabila  manajemen  sudah diterapkan dengan baik maka institusi apapun termasuk institusi pendidikan akan mampu menghasilkan kinerja dan hasil karya yang bermutu.
Dalam  UU  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional Pasal 1 ayat (14) menegaskan, bahwa: Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan  dan  perkembangan  jasmani  dan  rohani  agar  anak memiliki  kesiapan  dalam  memasuki  pendidikan  lebih  lanjut.  Oleh  sebab  itu, lahirlah  Keputusan  Menteri  Agama  No.  792  tahun  2018  tentang  Pedoman Implementasi  Kurikulum  Raudhatul  Athfal  bahwa  Raudhatul  Athfal  adalah satuan  Pendidikan  Anak  Usia  Dini  bercirikan  keislaman  merupakan  upaya pengenalan dan penanaman keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia sejak usia dini.
Pendidikan  usia  dini  termasuk  RA  di  dalamnya  menjadi sangat  penting mengingat potensi kecerdasan dan dasar-dasar perilaku seseorang terbentuk pada rentang usia ini ( golden age ), dan sangat strategis dalam pembangunan sumber daya manusia. Pada usia dini anak mengalami masa peka/sensitif dalam menerima berbagai rangsangan. Masa peka pada masing-masing anak berbeda, seiring  dengan  laju  pertumbuhan  dan  perkembangan  anak  secara  individual. Masa peka adalah masa terjadinya kematangan fungsi fisik dan psikis yang siap merespon stimulasi yang diberikan oleh lingkungan. Masa ini juga merupakan
MODELING, Volume 7, Nomor 2, September 2020 | 177
masa  peletak  dasar  untuk  mengembangkan  kemampuan  kognitif,  motorik, bahasa, sosio emosional, agama dan moral.
Dalam Renstra Kemenag 2015 – 2019 yang tertuang dalam KMA nomor 39 tahun  2015 dan merupakan  implikasi  dari  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah  Nasional  2014 – 2019. Renstra  tersebut,  kebijakan  pemerintah terhadap  pendidikan  pra  sekolah,  khususnya  raudhatul  athfal masih  sangat minim,  hal  ini  dibuktikan  hanya  dalam  poin  no  6  bagian  dari  renstra  yaitu; peningkatan  dan  pemerataan  akses  dan  mutu  pendidikan  agama  dan pendidikan  keagamaan.  Lebih  spesifik  terkait  pendididkan  pra  sekolah diterangkan bahwa persentase guru RA tahun 2014 berkualifikasi S1 sebesar 75,57%,  lembaga  RA  terakreditasi  sebesar  9.816  lembaga  atau  35,09%,  MI, 81,61%, MTs, 74,25%, dan MA 75,60%. Dari porsentase terebut nampak bahwa salah  satu  stndar  dalam  akreditasi  lembaga  RA  berada  pada  posisi  terendah dibandingkan  pendidikan  dasar  dan  menengah  yang  ada  dibawah  binaan Kementerain  Agama.  Sedangkan  pada  Renstra Pendis  2020 – 2024  didorong untuk  memprioritaskan  program-programnya  pada  aspek  mutu,  tetapi  mutu yang  dimaksud  juga  belum  mengarah  pada  upaya  maksimal  terhadap penyelenggaraan pendidikan pra sekolah khususnya RA.
Renstra Kemenag 2015 -2019 secara tidak langsung belum memberikan sentuhan yang berarti bagi perkembangan pendidikan pra sekolah, sedangkan dalam turunan peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama sendiri, terdapat model bagaimana melakukan penegerian madrasah, yang didalamnya juga membahas peningkatan mutu raudhatul athfal, yaitu sebagaimana terdapat dalam Permenag No 14 tahun 2014 tentang penegerian madrasah. Lebih lanjut jika mengacu pada dana pendidikan nasional yang 20% dari APBN kemudian dibagi  lagi  dengan  instansi  lainnya,  maka  dana untuk  perbaikan  mutu  RA sangatlah  minim  (0,0005%).  Ini  mengindikasikan  ada  yang  salah  dalam merumuskan  pendidikan  pra  sekolah  yang  ada  pada  Kementerian  Agama, sehingga kebijakan dalam renstra idealnya dilakukan evaluasi.
Jika mengikuti teori implentasi kebijakan Edward III, maka terdapat pola komunikasi di dalam lingkungan Kementerian Agama yang berkaiotahn dengan tansmisi Renstra  yang  terimplementasikan  pada  setiap  satker  dibawahnya, tetapi aspek clarity dan konsistensinya masih belum maksimal. Hal ini nampak dalam Renstra RA justru tidak menjadi ciri tersendiri yang membedakan dengan pendidikan lainnya, sehingga kesan RA terabaikan dalam renstra sangat nyata. Pada  aspek  Resources,  bisa  saja  pembuatan  Renstra  tidak  melibatkan  stake holder terkait yang membidangi pendidikan pra sekolah mulai dari Ikatan guru Raudhatul  Athfal  (IGRA),  Kelompok  Kerja  Kepala  RA  (K3RA),  Pengawas  RA,
Kebijakan  Peningkatan  Mutu  Pendidikan  Raudhatul  Athfal  dalam  Telaah  Renstra Kemenag 2015-2019
178 | MODELING, Volume 7, Nomor 2, September 2020
sampai  pada  peneliti  Bidang  Pendidikan  yang  ada  pada  Badan  Litbang  dan Diklat kementerian Agama.
Lebih lanjut hal tersebut mengakibatkan terjadinya disposisi dalam uraian jabatan,  atau  bahkan  banyak  pekerjaan  dalam  lingkup  raudhatul  athfal  yang kurang  mendapatkan  perhatian,  kurang  mendpatkan  subsidi  dan  kurang mendapat  apresiasi.  Sehingga  implikais  lebih  luasnya  Kementerian  Agama belum  memiliki  RA  yang  bisa  melakukan  Benchmarking  dengan  TK.  Justru partisipasi  masyarakat  lah  yang  muncul  agar  ada  wacana  penegerian  pada setiap  Kabupaten/Kota,  atau  per  Provinsi  sebagai  bagaian  dari  intervensi pemerintah untuk pemerataan kualitas pendidikan. Tetapi dalam prakteknya sampai saat inipun masih sama. Hal ini bisa saja diperlukan pembacaan ulang terhadap bagaimana menyusun Rencana Strategis yang baik, yang adil dan tidak memihak.
Turunan dari Renstra Kemenag yaitu Permenag No 14 Tahun 2014 tentang Penegerian  madrasah pun  belum  bisa  menjawab  wacana Raudhatul  Athfal untuk  dinegerikan.  Hal  inimen  unjukkan  bahwasanyya  turunan  dari  Renstra yang  berupa  peraturan  pemerintah  idealnya  dilakukan  revisi  yuang  bisa mengcover  kebutuhan  akan  lembaga  Raudhatul  Athfal.  Pelibatan  pejabat structural dan fungsional peneliti mutlak diperlukan untuk menyususn ulang bagaimana  merumuskan  kembali  Resntra  yang  berkeadilan  sehingga  tidak tumpang tindih angtara satui dengan yang lainnya.
Peluang pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama sebagai salah satu Satker  terbanyak  untuk  menata  kembali  organisasi  kelembagaannya  melalui penegerian  RA  sebenarnya  terbuka  lebar.  Penegerian  lembaga  RA  sebagai bagian dari pemerataan mutu sistem pendidikan nasional, secara tidak langsung dapat meningkatkan kualitas dan mutu guru-guru RA menjadi lebih profesional. Kementerian  Agama  idealnya  mempunyai  otoritas  penuh  untuk mewujudkannya sebagai bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas mutu tanpa pandang bulu. Khususnya dalam rangka mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan AUD menjadi semakin baik lagi.
Berdasarkan data statistik Kementerian Agama RI Tahun 2016 disebutkan bahwa  jumlah  RA  sebanyak  27.999  lembaga  dengan  jumlah  peserta  didik 1.231.101  anak.  Jumlah  RA  setiap  tahunnya  cenderung  bertambah  yakni sebanyak 23.007 RA di tahun 2010; 24.318 RA pada  tahun 2011; 25.435 RA pada tahun 2012;  27.334  RA  pada  tahun  2013,  27.978  RA  pada  tahun  2014, 27.875 RA pada  tahun 2015, dan 27.999 RA pada tahun 2016. Berikut bagan tentang data statistik peningkatan jumlah RA di Indonesia antara tahun 2010 – 2016, menurut data EMIS Kementerian Agama.
MODELING, Volume 7, Nomor 2, September 2020 | 179
Bagan 1. Data Peningkatan jumlah RA tahun 2010 – 2016
Dari bagan tersebut nampak peningkatan jumlah RA yang signifikan dari tahun  ke  tahun.  Hal  ini  dapat  dimaknai  dengan  meningkatnya  kepercayaan masyarakat terhadap lembaga RA dalam mendidik AUD yang berciri khas Islam. Sejalan dengan hal ini, maka seharusnya pemerintah tidak memandang sebelah mata  dalam  mengambil  kebijakan  yang  berkaitan  dengan  peningkatan  mutu pendidikan di RA.
Apabila akreditasi sebagai penjamin mutu pelayanan pendidikan RA, maka kondisi penyebaran  mutu  RA  adalah  sebagai  berikut:  sebanyak  1.596  RA terakreditasi  A,  5.641  RA  terakreditasi  B,  dan  2.219  RA  terakreditasi  C  serta 18.543 di antaranya belum terakreditasi.
Dari sebaran akreditasi tersebut diatas nampak masih perlu banyak usaha yang  harus  dilakukan  dalam  peningkatan  mutu  RA  di  Indonesia.  Hal  ini  jika dilihat dari sedikitnya satuan pendidikan RA yang mampu mencapai akreditasi A hanya 6% dari total jumlah RA di Indonesia. Terlebih lagi jika meninjau angka banyaknya satuan pendidikan RA yang belum terakreditasi yaitu sebanyak 66%, ini  merupakan  tugas  perlu  diselesaikan  bersama. Seharusnya kepercayaan masyarakat harus diimbangi dengan peningkatan mutu pendidikan di RA. Berdasarkan data Emis tahun 2016, jumlah pendidik RA sebanyak 118.196, dengan kualifikasi pendidikan sebagai berikut: belum sarjana berjumlah 55.026 orang, sarjana (S1) berjumlah 63.350 orang dan yang telah lulus S2 berjumlah 191  orang.  Sementara  terdapat  guru  PNS  yang  berjumlah  3.579  orang  dan 114.617  orang  yang  berstatus  Non  PNS.  Guru  RA  yang  memiliki  sertifikat berjumlah 23 orang.
Sebagai  kajian  yang  lebih  dalam,  besarnya  jumlah  RA  dan  persebaran akreditasinya,  serta  pentingnya  peningkatan  kualitas  pendidik  RA  maka kebutuhan pelembagaan  ataupun  manajemen  yang  profesional  terhadap
23007 24318 25435 27334 27978 27875 27999 J U M L A H   R A JUMLAH RA PER TAHUN 2010 - 2016 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Kebijakan  Peningkatan  Mutu  Pendidikan  Raudhatul  Athfal  dalam  Telaah  Renstra Kemenag 2015-2019
180 | MODELING, Volume 7, Nomor 2, September 2020
keberadaan  pendidikan  AUD  mutlak  diperlukan.  Kebijakan  pemerintah diperlukan  dengan  upaya  penegerian  RA  sebagai  salah  satu  alternatif  solusi dalam mengentas kesenjangan mutu pendidikan RA.
Penegerian RA dapat dijadikan sebagai instrumen ataupun barometer bagi pendidikan  AUD  yang  tersebar  pada  tiap provinsi.  Keberadaan  RA  negeri nantinya  diharapkan  mampu  membina  RA-RA  yang  ada  di  sekitarnya. Keberadaan RA Negeri dapat diselenggarakan dengan model satu Provinsi satu RA negeri. Model lainnya adalah berdasarkan jumlah RA terbanyak yang ada pada  suatu  provinsi  di  Indonesia,  semakin  banyak  jumlah  RA  di  provinsi tersebut  maka  prioritas  penegerian  RA  semakin  besar,  begitu  seterusnya sehingga keberadaan RA negerinya dapat ditambah sesuai kebutuhan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  Balai  Litbang  Agama  Jakarta  tahun  2018 bahwa  proses  penegerian  lembaga  RA  merupakan  suatu  hal  yang  sangat mendesak.  Hal  ini  disebabkan  banyaknya  permintaan  masyarakat,    dan  jika tidak segera direspon oleh pemerintah, dikhawatirkan kepercayaan masyarakat semakin  menurun.  Harapan  dari  upaya  penegerian  RA  dalam  konteks pemerataan  mutu  pendidikan  merupakan  salah  satu  jawaban  pemerintah terhadap  upaya  mencerdaskan  sumberdaya  manusianya  yang  memperoleh Pendidikan yang bermutu. Idealnya dengan penegerian status kelembagaan RA, maka  bentuk  kehadiran  dan  partisipasi  negara  sesungguhnya  bisa  lebih maksimal, dan berdasarkan pasal 35 UU No 20 tahun 2003 secara tidak langsung Sistem  Pendidikan  Nasional  menghendaki  peningkatan  mutu  pendidikan dilaksanakan secara terencana dan berkala.
Kementerian  Agama  sebagai  bagian  dari  pemerintah  diharapkan  dapat melaksanakan kebijakan  terkait penegerian  lembaga  RA  dalam  rangka perluasan akses, pembinaan dan peningkatan mutu yang terarah dan terpadu khususnya  terhadap  RA  sebagai  pendidikan  AUD  yang  berciri  khas  Islam. Kebijakan  penegerian  RA  dalam  konteks  peningkatan  mutu  pendidikan merupakan langkah  strategis  Kementerian  Agama  untuk  menaikan  mutu pendidikan AUD sebagai bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan ummat Islam di Indonesia.
Peluang penegerian  lembaga  RA  selain  karena  adanya  dukungan pemerintah,  juga  karena  masyarakat  ingin  adanya role  model terhadap keberadan  Raudhatul  Athfal  yang  berstatus  negeri,  sehingga  mampu memberikan  stimulus  positif  terhadap  keberadaan  RA  lainnya  yang  ada  di sekitar  RA  negeri.  Selain  itu  dengan  adanya  RA  berstatus  negeri,  maka pemahaman  keagamaan  yang  radikal  bisa  diminimalisir  sedini  mungkin  dari lembaga RA.
MODELING, Volume 7, Nomor 2, September 2020 | 181
Selanjutnya  berdasarkan  kajian  Balai  Litbang  Agama  Jakarta  pada beberapa RA yang ada di bawah binaan Kementerian Agama yaitu RA Dharma wanita  ataupun  RA  Perwanida  yang  siap  untuk  dinegerikan.  Menurut  hasil penelitian  Balai  Litbang  Agama  Jakarta  tahun  2018  keberadaan  kedua  RA tersebut berada di bawah Binaan Kementerian Agama merupakan beberapa RA Unggulan  yang  sudah  bagus  dalam  aspek  manajemen  dan  pengelolaannya, bahkan mayoritas sudah sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.  Secara  tidak  langsung  representatif  untuk  dinegerikan.  Meski  terdapat beberapa RA yang telah layak tetapi tidak setuju untuk dinegerikan, sebenarnya bisa dihadapi, dan jika ada RA yang belum siap untuk dinegerikan maka dapat dimulai dengan menginventarisir kebutuhan sesuai standar PAUD (akreditasi). Berikut tabel  usulan  penegerian  RA  berdasarkan  kesiapannya  secara administratif pada 10 provinsi di wilayah kerja Balai Litbang Agama Jakarta:

## Tabel 1. Usulan Penegerian RA Berdasarkan Temuan Penelitian
Wilayah Nama RA DKI Jakarta RA Perwanida Cilandak Jak-Sel Jambi  RA Keluarga Sakinah Tanjabtim  RA Dharma Wanita Kota Jambi
Sumatera Utara  RA Dharma Wanita Kab Deli Serdang

RA Bunayya IV Kota Medan
Sumatera Barat  RA Dharma Wanita Ar-Rahmah Kota Bukittinggi  RA Dharma Wanita Ikhas Kota Padang Bandarlampung RA Tunas Harapan Lampung Utara Sumatera Selatan RA Perwanida 2 Kota Palembang Banten RA Al-Wardah Kab Pandeglang Riau  RA Perwanida Al-Hidayah Kab Rokan Hulu

RA Azkiya Kab Kuantan Singingi  RA Al-Kautsar Kab Siak
Aceh  RA Perwanida Kota Banda Aceh
 RA Miftakhul Jannah Pidie Jaya Jawa Barat
 RA Uswatun Khasanah Subang
 RA Fitriyah Kab Majalengka
Tabel usulan Penegerian RA tersebut, akan lebih memiliki landasan hukum jika  memang  sudah  ada  RA  negeri.  Akan  tetapi  diperlukan  prosedur  gradual untuk memunculkan  urgensi  penegerian  dalam  bagian  Renstra  maupun turunannya, sehingga ususlan tersebut diatas bukan sekedar hitam diatas putih
Kebijakan  Peningkatan  Mutu  Pendidikan  Raudhatul  Athfal  dalam  Telaah  Renstra Kemenag 2015-2019
182 | MODELING, Volume 7, Nomor 2, September 2020
semata,  tetapi  memang  ada  intervensi  nyata  dari  pemerintah  untuk memperhatikan peningkatan kualitas dan mutu RA ke depannya. Dalam  rangka memudahkan  proses  penegerian  RA  diperlukan  adanya strategi penegerian yang dapat dipahami oleh seluruh masyarakat. Bagi RA yang memenuhi persyaratan di atas, dapat memenuhi tahapan prosedur penegerian sebagai berikut:
1. Langkah pertama, adalah pengajuan usulan penegerian RA yang dilakukan oleh  perwakilan  lembaga  (milik  individu  ataupun  yayasan)  berdasarkan kebutuhan  masyarakat  kepada  Kementerian  Agama  Kota/Kabupaten sebagai pintu pertama;
2. Langkah  selanjutnya,  usulan  penegerian  RA  dari  Kementerian  Agama Kota/Kabupaten dilanjutkan pada Kementerian Agama Provinsi
3. Langkah ketiga, usulan penegerian RA kemudian diteruskan pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam untuk verifikasi persyaratan.
Dalam  mengusulkan  penegerian  RA  biasanya  muncul  atas  inisiatif lembaga, ataupun individu masyarakat. Beberapa hal yang dapat diperhatikan dalam pengusulan penegerian RA ini adalah:
1. Proposal pengajuan RA Negeri diajukan oleh lembaga/individu  masyarakat
2. Menyusun  Model  RA  Negeri  yang  terdiri  dari:  visi,  misi,  standar penyelenggaraan (kesiswaan, kurikulum, pembelajaran, ketenagaan, sarana prasarana, penganggaran, dan pengorganisasian)
3. Pemenuhan standar nasional pendidikan anak usia dini oleh RA pengusul dengan dibuktikan lampiran akreditasi minimal B.
4. Perjanjian tidak akan melakukan tuntutan terhadap pemerintah khususnya terkait  menjadikan  tenaga  pendidik  RA  sebagai  pegawai  negeri  sipil  dan tetap mempertahankan guru yang ada sesuai standar tenaga pendidik dan kependidikan  terkait aturan jabatan fungsional guru.

## Kesimpulan
Dari uraian diatas, peta ataupun potret kualitas Raudhatul Athfal sebagai bagian dari system pendidikan nasional, sebenarnya sudah siap untuk diberikan sentuhan  ataupun  intervensi  langsung  dari  pemerintah  dalam  rangka peningkatan mutu dan pemerataan kualitas mutunya sama dnegan TK, sehingga respon  terhadap  wacana  penegerian  RA  bisa  sesegera  mungkin diimplementasikan  oleh  pemerintah,  sebagai  bagioan  dari  menyerap  aspirasi ataupun  kebutuhan  kebutuhan  masyarakat  terhadap  penegerian  lembaga jenjang  pendidikan  usia  dini.  Kebijakan  pemerataan  mutu  pendidikan  hanya bisa  dilakukan  oleh  pemerintah  dan  masyarakat,  tetapi  khusus  untuk
MODELING, Volume 7, Nomor 2, September 2020 | 183
pemerintah  tentunya  bisa  melakukan  langkah  intervensi  secara  maksimal dalam setiap kebijakan yang dikeluarkannya. Jika diuraikan lebih lanjut,  yaitu: 1. Revisi renstra beserta turunannya merupakan respon mendesak yang harus pemerintah  lakukan  sebagai  bagian  asas  pemerataan  pendidikan  pada semua jenjang, sehingga kesiapan atau kelayakan terhadap penegerian RA akan berdampak terhadap masyarakat sekitar menjadi suatu jawaban yang dapat terpecahkan oleh pemerintah.
2. Proses  penegerian  lembaga  RA  sangat  diharapkan  oleh  masyarakat, penegerian  lembaga  RA  juga  bisa  dijadikan  alat  control  pemerintah (intervensi) untuk lebih meningkatkan pendidikan pada jenjang pra sekolah, yang selama ini kurang diperhatikan secara maksimal
3. Kebijakan  pemerintah  terhadap  upaya  penegerian  RA  bisa  menjadi role model terhadap keberadan Raudhatul Athfal dan sebagai bentuk partisipasi langsung pemerintah terhadap pendidikan pra sekolah yang berkeadilan.

## DAFTAR PUSTAKA
Direktorat  Pendidikan  Madrasah.  2007. Kurikulum  Raudlatul  Athfal .  Jakarta; Direktorat Jenderal pendidikan Islam Kementerian Agama RI. Djam’an  Satori  dan  Aan  Komariah, Metode  Penelitian  Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2010).
Edward III, George C (edited), 1984, Public Policy Implementing , Jai Press Inc, London-England.
Jozeph  Zajda,  International  Handbook  on  Globalisation, Education  and  Policy Research , Springer, 2005.
Emispendis.kemenag.go.id/emis2016v1/index.php? http://referensi.data.kemdikbud.go.id/index21_tkra.php http://www.sumutprov.go.id/berita-lainnya/402-pendidikan-anak-usia-dini- masih-rendah
Farida Hanun, Jurnal “Al-Qalam” Volume 21 Nomor 2 Desember 2015, Evaluasi Penegerian Madrasah. Hermino, Agustinus. Asesmen  Kebutuhan  Organisasi  Persekolahan ,  Jakarta, Gramedia, 2013
Jiaxiong Zhu, International Journal of Child Care and Education Policy , 2009, Vol. 3, No. 1, 51-60 Copyright 2009 by Korea Institute of Child Care and Education
Kebijakan  Peningkatan  Mutu  Pendidikan  Raudhatul  Athfal  dalam  Telaah  Renstra Kemenag 2015-2019
184 | MODELING, Volume 7, Nomor 2, September 2020
Kementerian Agama. 2016. Educational Management Information System (EMIS) Tahun 2015/2016 . Pendis: Kementerian Agama. Kementerian  Agama  RI  dalam  Angka  2016,  Biro  Hubungan  Masyarakat,  Data dan Informasi Tahun 2017 Mardan Umar, dan Feibi Ismail, Jurnal Pendidikan Islam Iqra’ Vol. 11 Nomor 2 Tahun 2017 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, IAIN Manado Mahfud,  Choirul.  2013. Politik  Pendidikan  Islam  di  Indonesia  (Studi  Analisis Kebijakan  PendidikanIslam  Pasca  Orde  Baru) Disertasi.Surabaya:  UIN Sunan Ampel.
Muhammedi.2017. Peran Raudhatul Athfal (RA) Dalam Membina Generasi Islam Yang Berkarakter. Raudhah, Vol. V, No. 1: Januari – Juni 2017. Lexi J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008).
Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln (Eds). 1994. Handbook of Qualitative Research . Thousand Oaks, California: SAGE Publications. Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  17  Tahun  2010  Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  19  Tahun  2005  tentang  Standar  Nasional Pendidikan,  yang  selanjutnya  disempurnakan  dengan  Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2013.
SIMPATIKA/Februari 2018 Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan RA di Sumatera Utara.
Saepudin,  Juju.  2017.Mutu  Raudhatul  Athfal  di  Kota  Jambi  dalam  Perspektif Standar  PAUD, Jurnal PENAMAS ,Volume  30,  Nomor  2,  Juli-September 2017.
Salman, Ibnu. 2018. Term of Refference Need Asessmen Penegerian Raudhatul Athfal, Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan: Balai Litbang Agama Jakarta.
Tamara  Young  and  Wayne  D.  Lewis, Educational  Policy  Implementation Revisited, Educational Policy 2015, Vol. 29 (1) 3–­17 © The Author (s) 2015 Reprints  and  permissions:sagepub.com/journalsPermissions.nav DOI: 10.1177/0895904815568936
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.