Jayapangus Press
Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Terakreditasi

## Kebijakan Pemberhentian Ekspor Biji Nikel Indonesia Tahun 2020: Tinjauan Neomerkantilisme
Novi Ratna Cahyani Universitas Indonesia, Indonesia novi.ratna@ui.ac.id

## Abstract
The utilization of nickel ore has increased along with the growing trend of electric vehicles.  As  a  country  with  abundant  nickel  ore  resources,  Indonesia  has  received economic  benefits  from  nickel  ore  export  activities.  However,  since  January  1,  2020, Indonesia  has  taken  a  policy  to  stop  the  export  of  nickel  ore.  Indonesia’s  decision  is interesting to study for two reasons. First, a ban on nickel ore exports has reduced state revenues. Second, the policy of stopping nickel ore exports creates a bad perception from partner countries that have depended on the supply of raw materials. This research aims to examine why Indonesia implemented the policy of stopping nickel ore exports in 2020. This research explores existing problems using a neomercantilism perspective through qualitative research methods with secondary data sources. The results show that stopping the export of nickel ore is Indonesia's neomercantilist policy to secure the supply of nickel ore  and  support  domestic  companies  BUMN,  to  increase  their  relative  position  in international  trade.  It  was  concluded  that  stopping  nickel  ore  exports  in  2020  had improved Indonesia's relative position in international trade.

## Keywords: Nickel Ore; Neomercantilism; International Trade; Export Restriction

## Abstrak
Pemanfaatan  biji  nikel  telah  meningkat  seiring  dengan  meningkatnya  tren kendaraan  listrik.  Sebagai  negara  dengan  sumber  daya  biji  nikel  melimpah,  Indonesia telah menerima keuntungan ekonomi dengan adanya kegiatan ekspor biji nikel. Namun, sejak  1  Januari  2020  Indonesia  justru  mengambil  kebijakan  untuk  melakukan pemberhentian  pada  ekspor  biji  Nikel.  Keputusan  Indonesia  menjadi  menarik  dikaji karena  dua  hal.  Pertama,  pemberlakuan  pelarangan  ekspor  biji  nikel  menyebabkan berkurangnya  pendapatan  negara.  Kedua,  kebijakan  pemberhentian  ekspor  biji  nikel menimbulkan  adanya  persepsi  buruk  dari  negara  mitra  yang  telah  menggantungkan pasokan  bahan  baku.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengamati  mengapa  Indonesia menjalankan kebijakan pemberhentian ekspor biji Nikel pada tahun 2020. Penelitian ini mengeksplorasi  permasalahan  yang  ada  menggunakan  perspektif  Neomerkantilisme melalui  metode  penelitian  kualitatif  dengan  sumber  data  sekunder.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  kebijakan  pemberhentian  ekspor  biji  nikel  merupakan  kebijakan neomerkantilis  Indonesia  untuk  mengamankan  pasokan  biji  nikel  dan  memberikan dukungan kepada perusahaan domestik BUMN, demi meningkatan posisi relatif dalam perdagangan  Internasional . Didapatkan  kesimpulan  bahwa  kebijakan  pemberhentian ekspor  biji  nikel  tahun  2020  telah  meningkatkan  posisi  relatif  Indonesia  dalam perdagangan internasional.
Kata Kunci:  Biji Nikel; Neomerkantilisme; Perdagangan Internasional; Restriksi Ekspor

## Pendahuluan
Nikel  merupakan  komoditas  tambang  yang  menjadi  komponen  utama  dalam berbagai kegiatan industri. Secara keseluruhan lebih dari 300.000 barang dihasilkan dari proses aplikasi nikel dalam kegiatan Industri (INSG, 2022). Luasnya bidang aplikasi nikel menunjukkan  bahwa  ketersediaan  nikel  menjadi  syarat  utama  dalam  mempertahankan tingkat  produksi  dalam  industrialisasi  yang  turut  menunjang  pemenuhan  kebutuhan manusia (Nieto, Montaruli, & Cardu, 2013). Selain penting bagi kegiatan industri, nikel menjadi  komoditas  strategis  melalui  perannya  sebagai  komponen  penting  dalam pembuatan  baterai  penyimpanan  energi  seiring  dengan  upaya  transisi  energi  (Nickel Institute, 2018). Hal tersebut kemudian mendorong kenaikan permintaan nikel di pasar global. Tercatat  permintaan  nikel  dunia  pada  tahun  2010  sebesar  1,465  juta  ton  (Mt), sedangkan pada tahun 2020 permintaannya naik menjadi 2,385 juta ton (Mt) dengan rata- rata peningkatan 3,8 persen di tiap tahunnya (INSG, 2022).
Salah  satu  negara  yang  kaya  akan  sumber  daya  nikel  adalah  Indonesia. Tercatat bahwa Indonesia diberkahi cadangan nikel paling banyak di dunia (INSG, 2021). Jenis- jenis nikel yang diproduksi oleh Indonesia meliputi biji nikel (nikel dalam bentuk mentah untuk keperluan bahan baku industri) dan feronikel (paduan dari peleburan nikel dan besi yang digunakan dalam pembuatan baja tahan karat). Besarnya cadangan dan kemampuan produksi membuat Indonesia lebih unggul dari negara-negara lain yang memiliki sumber daya serupa seperti Filipina, Rusia, Kaledonia Baru, Australia, Kanada, China, Brazil, dan Amerika  Serikat  (Garside,  2021;  Pistili,  2022).  Dari  keseluruhan  transaksi  penjualan produk nikel dari Indonesia, biji nikel merupakan komoditas paling utama yang dijual di pasar global sehingga Indonesia menjadi produsen nikel nomor satu di dunia. Biji nikel adalah komoditas mentah atau komponen paling dasar dari nikel yang dapat diaplikasikan dan disesuaikan dengan kebutuhan penggunaan nikel. Besarnya cadangan biji nikel yang dimiliki,  tingginya  kemampuan  Indonesia  untuk  memproduksi,  serta  karakterististik khusus (laterit limonit dan saprolit) menyebabkan tingginya permintaan ekspor seiring dengan  keperluan  bahan  baku  industri  dan  naiknya  kebutuhan  untuk  produksi  baterai (Kementerian  ESDM,  2020a).  Indonesia  mengalami  peningkatan  transaksi  ekspor  biji nikel yang pesat dalam rentang waktu 2017-2019 dengan transaksi penjualan pada tahun 2017  yang  mencapai  161,926011  Juta  US$,  692,357118  Juta  US$  pada  2018,  dan 1.159,95295 Juta US$ pada 2019 (Suryanto, 2022).
Meski selama ini tercatat menjadi salah satu pemasok komoditas biji nikel di pasar global, sejak tahun 2020 Indonesia telah resmi mengambil keputusan untuk menjalankan kebijakan pemberhentian ekspor komoditas biji nikel. Kebijakan pemberhentian ekspor mineral (termasuk biji nikel) sebenarnya telah dikaji oleh Indonesia sejak tahun 2009 dan telah  dijalankan  pada  tahun  2014.  Namun,  pemberhentian  ekspor  dan  upaya  hilirisasi mineral di tahun 2014 mengalami kegagalan karena belum didukung oleh prasarana yang memadai  dan rendahnya minat  investasi  dalam sektor tersebut  sehingga  menyebabkan kerugian  negara  dengan  adanya  penurunan  tajam  dalam  ekspor  mineral  yang  tidak diimbangi dengan peningkatan produk olahan (Östensson, 2019). Menyikapi kegagalan program tersebut, Pemerintah Indonesia kemudian mengeluarkan Permen ESDM No. 5 tahun 2017 yang berisikan ketentuan relaksasi restriksi ekspor mineral. Pada tahun 2018, kebijakan relaksasi ekspor diperkuat dengan dikeluarkannya Permen ESDM No. 25 yang menyatakan  bahwa  relaksasi  ekspor  akan  terus  berlanjut  hingga  Januari  2022  (Ahda, 2021).  Namun,  pada  akhir  tahun  2019  Pemerintah  Indonesia  memutuskan  untuk mempercepat pelarangan ekspor sejak 1 Januari 2020 melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor  11  Tahun  2019  (Kementerian  ESDM,  2019c).  Dengan  demikian,  Peraturan Menteri  ESDM  Nomor  11  Tahun  2019  telah  menandai  ditutupnya  kebebasan  ekspor untuk komoditas biji nikel dari Indonesia.
Sebagai salah satu produsen komoditas biji nikel dunia, kebijakan pemberhentian ekspor biji nikel yang dijalankan Indonesia telah memberikan dampak pada kestabilan pasokan  untuk  negara  lain.  Salah  satu  pihak  yang  merasa  dirugikan  dengan  kebijakan tersebut adalah Uni Eropa. Menurut Uni Eropa, kebijakan Indonesia merupakan suatu hal yang ilegal karena rangkaian kebijakan tersebut hanya akan membatasi akses bahan baku untuk produsen besi dan baja Eropa yang selama ini menggantungkan pemenuhan bahan bakunya dari Indonesia (Eurometal, 2021). Untuk melindungi kepentingan negara-negara di  Eropa  terkhusus  sektor  industri  stainless  steel,  pada  22  November  2019  Uni  Eropa meminta  konsultasi  dengan  Indonesia.  Konsultasi  antara  Uni  Eropa  dan  Indonesia terlaksana  pada  30  Januari  2020,  namun  tidak  menemukan  kesepakatan.  Pemerintah Indonesia tetap konsisten pada kebijakan pemberhentian ekspor biji nikel, sedangkan Uni Eropa  tetap  pada  kepentingan  terkait  akses  terhadap  bahan  baku  (Sugianto,  2023). Sebagai tidak lanjut, Uni Eropa kemudian mengajukan sengketa tersebut di WTO selaku organisasi perdagangan dunia untuk membantu menyelesaikan permasalahan.
Berdasarkan  pemaparan  diatas,  kebijakan  pemberhentian  ekspor  biji  nikel  yang dilakukan oleh Indonesia menarik untuk dikaji karena dua alasan. Pertama, ekspor biji nikel telah menambah keuntungan ekonomi untuk Indonesia sehingga pelarangan ekspor biji nikel justru menyebabkan Indonesia tidak lagi mendapatkan pemasukan dari sektor tersebut yang berimbas pada kurangnya pendapatan negara. Indonesia bahkan terancam kehilangan  momentum  di  era  pemanfaatan  biji  nikel  yang  perannya  semakin  strategis seiring dengan peningkatan permintaan biji nikel global untuk bahan baku industri dan transisi  energi.  Kedua,  dijalankannya  kebijakan  pemberhentian  ekspor  biji  nikel  akan berdampak bagi rantai pasokan bahan baku negara lain yang menimbulkan persepsi buruk hingga sengketa perdagangan, menimbang bahwa negara-negara importir biji nikel dari Indonesia selama ini telah menggantungkan ketersediaan pasokan dari Indonesia. Namun seakan  mengesampingkan  kedua  hal  tersebut,  Indonesia  tetap  menjalankan pemberhentian ekspor biji nikel. Untuk dapat memahami perilaku Indonesia dalam sektor biji  nikel  maka  tulisan  ini  mengkaji  mengapa  Indonesia  menjalankan  kebijakan pemberhentian ekspor biji nikel di tahun 2020.
Sejauh ini telah terdapat literatur-literatur yang mengkaji kebijakan pemberhentian ekspor biji nikel yang dijalankan oleh Indonesia dalam tinjauan hukum. Tulisan dari Azis (2021)  mengemukakan  bahwa  kebijakan  Indonesia  untuk  melakukan  pemberhentian ekspor  biji  nikel  merupakan  pembatasan  secara  kualitatif  karena  adanya  keinginan Pemerintah  Indonesia  untuk  menjual  produk  olahan  nikel.  Mitrania et  al. (2021), Krustiyati  & Adam  (2022),  Gunawan et  al .  (2022)  membenarkan  perilaku  Indonesia dalam  melakukan  pemberhentian  ekspor  biji  nikel  dengan  alasan  mencegah  penipisan komoditas nikel sebagai produk esensial dan mineral tidak terbarukan. Pasaribu (2020), Siahaan et al. (2021), serta Azzahra & Dewi (2022) juga memaparkan bahwa kebijakan Indonesia terkait pelarangan ekspor biji nikel dapat dibenarkan oleh hukum internasional yang  diperkuat  dengan  adanya  pengecualian  restriksi  kuantitatif  jika  hal  tersebut merupakan upaya menjaga sumber daya agar terhindar dari kelangkaan serta mendorong industri turunannya untuk peningkatan perekonomian dalam negeri.
Hanya  ditemukan  satu  tulisan  dari  kajian  ekonomi  politik  internasional  terkait dengan  pemberhentian  ekspor  nikel  Indonesia.  Tulisan  Ismail  &  Retnoningsih  (2022) mengkaji  terkait  kepentingan  Indonesia  melarang  ekspor  mineral  nikel  ke  Uni  Eropa melalui  teori  Nasionalisme  Ekonomi  dan  perspektif  Merkantilisme.  Didapatkan argumentasi dalam tulisan Ismail & Retnoningsih (2022) bahwa secara spesifik Indonesia berniat  membalas  Uni  Eropa  dengan  meningkatkan bargaining  power terhadap diskriminasi  komoditas  sawit  dan  pelarangan  ekspor  tersebut  juga  bertujuan  untuk memperbaiki harga nikel di pasar dunia. Dengan demikian, tulisan Ismail & Retnoningsih
(2022) mengeksplorasi pelarangan ekspor nikel secara khusus dalam konteks kepentingan Indonesia terhadap Uni Eropa.
Sementara, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kepentingan internal Indonesia dalam  pasar  global  untuk  menjalankan  pemberhentian  ekspor  biji  nikel  menggunakan kerangka analisis Neomerkantilisme. Penelitian ini signifikan untuk dilakukan karena dua alasan. Pertama, secara akademis penelitian ini berkontribusi menambah kajian  tentang pemberhentian ekspor biji nikel yang dijalankan oleh Indonesia dalam konteks ekonomi politik  internasional  yang  sejauh  ini  masih  terbatas.  Kedua,  dari  segi  empirik, pemberhentian  ekspor  biji  nikel  yang  dijalankan  oleh  Indonesia  telah  mempengaruhi perdagangan internasional dalam sektor biji nikel dengan  meningkatnya harga biji nikel secara global ditengah peningkatan pemanfaatan biji nikel untuk industrialisasi.  Selain itu,  pemberhentian  ekspor  biji  nikel  yang  dijalankan  Indonesia  telah  mengganggu hubungan perdagangan dengan Uni Eropa dengan adanya gugatan Uni Eropa terhadap Indonesia  di  WTO.  Olah  karena  itu,  tulisan  ini  diharapkan  dapat  bermanfaat  untuk memahami  alasan  Indonesia  dibalik  kebijakan  pemberhentian  ekspor  biji  nikel  yang dijalankan pada tahun 2020.
Penelitian ini merujuk pada kerangka analisis Neomerkantilisme dalam perspektif Charles E. Ziegler and Rajan Menon (2014). Ziegler dan Menon (2014) mendefinisikan Neomerkantilisme sebagai salah satu bentuk nasionalisme ekonomi yang dilakukan suatu negara  untuk  mengontrol  cara  kerja  pasar  domestik  dan  internasional  untuk  mencapai tujuan nasional. Keyakinan bahwa hubungan antar negara adalah zero sum menimbulkan kekhawatiran  bahwa  hubungan  perdagangan  antar  negara  cenderung  mengarah  pada persaingan  dan  saling  mengancam  satu  sama  lain.  Strategi  Neomerkantilisme  yang  di jalankan  antar  satu  negara  dengan  negara  lain  dapat  berbeda  beda  sesuai  pandangan masing-masing negara namun, menurut Ziegler dan Menon (2014) tujuan utama suatu negara menjalankan kebijakan ekonomi yang neomerkantilis adalah mengupayakan agar posisi  mereka  relatif  unggul  dalam  sistem  Internasional.  Sejalan  dengan    pencapaian tujuan utamanya, negara juga secara khusus memiliki kepentingan untuk mengamankan bahan  baku  strategis  dan  berupaya  memberikan  dukungan  lebih  terhadap  perusahaan milik  negara.  Sebagai  upaya  untuk  mengamankan  kepentingan  terhadap  akses  bahan baku,  negara  seringkali  berupaya  mengendalikan  rute  pasokan  yang  ada  untuk semaksimal  mungkin  memasok  kebutuhan  negaranya  sendiri  demi  mengamankan pasokan  dan  harga  yang  dapat  diprediksi.  Pola  ini  sering  terjadi  dalam  kebijakan- kebijakan Neomerkantilisme kontemporer semenjak energi dianggap sebagai suatu hal yang  penting  dalam  menunjang  keamanan  nasional  dan  memaksimalkan  kekayaan ekonomi. Selain mengamankan akses bahan baku, kapasitas produktif perusahaan juga dianggap penting untuk mendorong peningkatan perekonomian negara. Oleh karenanya, intervensi negara terhadap perusahaan milik negara ditunjukkan melalui kontrol terhadap kepentingan bisnis perusahaan-perusahaan yang diupayakan sejalan dengan kepentingan negara.  Dalam  hal  ini  negara  kemudian  dituntut  untuk  aktif  dalam  mempromosikan perdagangan  dan  membentuk  kebijakan  investasi  untuk  mendukung  perusahaan  milik negara (Ziegler & Menon, 2014).

## Metode
Penelitian  ini  dijalankan  dengan  metode  kualitatif-deduktif.  Penelitian  kualitatif menekankan  pada  penekanan  terhadap  kata-kata  dibandingkan  kuantifikasi  pada pengumpulan  dan  analisa  data.  Melalui  logika  deduktif,  teori  atau  kerangka  analisis digunakan untuk memandu pengamatan terhadap objek penelitian dan pengumpulan data penelitian. Tahapan-tahapan  penelitian  yang  dijalankan  meliputi  perumusan  pertanyaan penelitian, melakukan perancangan desain penelitian, melakukan pengumpulan data, serta
menganalisis dan menyimpulkan data yang telah ditemukan. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data-data didapatkan melalui metode studi kepustakaan dari sumber buku, jurnal, report , berita  yang kredibel, dan website resmi  dari pemerintah.  Data-data yang ditemukan  kemudian  divalidasi  dengan  teknik  triangulasi  untuk  memastikan  kebenaran data.

## Hasil dan Pembahasan
Indonesia  merupakan  eksportir  utama  komoditas  biji  nikel  dalam  perdagangan global.  Meski  demikian,  kegiatan  ekspor  dalam  komoditas  biji  nikel  yang  selama  ini dijalankan  belum  memberikan  manfaat  yang  berarti  bagi  perekonomian  Indonesia (Gumelar, 2014; Haryadi & Yunianto, 2017). Hal tersebut disebabkan karena beberapa hal. Pertama,  selama  ini  Indonesia  hanya  mengekspor  komoditas  yang  berbentuk  mentah dengan  harga  yang  tergolong  rendah,  seperti  dalam Tabel  2  di  bawah  ini.  Kedua,  nilai perdagangan yang seringkali tidak stabil juga semakin menimbulkan kerugian ekonomi untuk Indonesia (Haryadi & Yunianto, 2017). Selain itu, ketergantungan Indonesia pada ekspor biji nikel dalam bentuk mentah menjadikan pertumbuhan industri-industri dalam sektor  pengolahan  nikel  dalam  negeri  cenderung  stagnan.  Hal  tersebut  kemudian membawa  pada  dampak  rendahnya  daya  saing  dan  tidak  berkembangnya  Industri pengolahan nikel Indonesia (Gumelar, 2014). Bahkan di tahun 2012 industri pengolahan nikel Indonesia hanya mampu melakukan produksi feronikel.
Tabel 1. Perbandingan Harga Ekspor Dan Impor Biji Nikel Indonesia (dalam US$) Tahun Harga Ekspor Harga Impor 2007 208,45 17.229 2008 211,6 8.698,30 2009 183,8 10.802,90 2010 131,9 15.170,30 2011 76 19.263,80 2012 64 15.722 Sumber: Diolah dari Haryadi & Yunianto (2017)
Minimnya kemampuan pengolahan domestik kemudian mendorong Indonesia untuk mengimpor produk-produk olahan nikel dari negara lain. Beberapa produk olahan nikel yang  diimpor  oleh  Indonesia  adalah stainless  steel dan nickel  alloy (paduan  nikel). Padahal, harga impor untuk komoditas produk olahan nikel tergolong cukup tinggi. Jika harga ekspor dan harga impor dalam Tabel 1 di atas diperbandingkan, harga ekspor untuk biji  nikel  seringkali  mengalami  tren  penurunan,  sedangkan  harga  untuk  produk  nikel seringkali  mengalami  tren  peningkatan.  Berdasar  pada  data  tersebut,  terlihat  bahwa perdagangan yang dijalankan Indonesia belum maksimal karena biaya yang dibutuhkan untuk impor produk olahan nikel lebih tinggi berkali-kali lipat dibanding pemasukan yang diterima melalui ekspor biji nikel. Bahkan tercatat pada tahun 2007 harga ekspor biji nikel hanya  0,0121  kali  harga  impor  produk  olahan  nikel.  Sebagai  pemilik  sumber  daya  biji nikel, tingginya ketimpangan harga merugikan Indonesia yang memiliki banyak peluang untuk mendapatkan keuntungan lebih dari kepemilikan komoditas biji nikel (Haryadi & Yunianto, 2017).
Menyikapi kurang maksimalnya penerimaan negara dengan ekspor biji nikel dalam bentuk  mentah,  Indonesia  terdorong  untuk  menjalankan  proses  hilirisasi  (pengolahan mineral). Terdapat tiga alasan umum mengapa suatu negara menjalankan hilirisasi, yaitu: menghasilkan  olahan  produk  strategis  atau  setidaknya  lebih  murah  untuk  pemenuhan domestik, pengolahan bahan mentah akan meningkatkan keterampilan, dan hilirisasi akan memberikan  variasi  pada  pendapatan  negara  (Östensson,  2019).  Komitmen  Indonesia
untuk  melakukan  hilirisasi  tertuang  dalam  Undang-Undang  (UU)  No.  4  Tahun  2009 tentang pertambangan mineral dan batubara yang berisikan ketentuan pemegang izin usaha di  sektor  pertambangan  memiliki  kewajiban  untuk  meningkatkan  nilai  tambah  sumber daya mineral dengan mekanisme pengolahan dan pemurnian di dalam negeri selambat- lambatnya pada tahun 2014. Keinginan untuk melakukan pemrosesan mineral diperkuat dengan  Permen  ESDM  No.  1 Tahun  2014  tentang  ketentuan  peningkatan  nilai  tambah mineral melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral dalam negeri yang sekaligus memuat  bahwa  kebijakan  ekspor  dijalankan  dengan  jumlah,  output  pengolahan,  dan prosedur yang khusus. Sejalan dengan hal tersebut, Indonesia telah menetapkan biji nikel sebagai komoditas pertambangan yang pertama kali diregulasi untuk dikelola oleh negara dan dilarang untuk diekspor dalam bentuk mentah. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa  larangan  ekspor  mineral  mentah  untuk  komoditas  lainnya  juga  akan  menyusul untuk ditetapkan kedepannya (KOMINFO, 2021).
Namun, agenda hilirisasi yang dijalankan Indonesia dari tahun 2014 hingga 2017 telah  gagal  dilaksanakan.  Kegagalan  proses  hilirisasi  disebabkan  karena  pembangunan smelter  (fasilitas  pemurnian  mineral)  serta  mekanisme  pendukung  lainnya  seperti perizinan,  infrastruktur,  sumber  daya,  dan  pasar  belum  dicapai  secara  maksimal  hanya dalam waktu lima tahun (Prasetyo, 2019). Melalui Peraturan Menteri ESDM No. 5 tahun 2017, kegagalan hilirisasi  menyebabkan Indonesia melakukan relaksasi  restriksi  ekspor dengan  melonggarkan  mekanisme  ekspor  untuk  biji  nikel.  Kebijakan  relaksasi  ekspor komoditas biji nikel kemudian diperkuat dengan Peraturan Menteri ESDM No. 25 tahun 2018 yang menyatakan bahwa mekanisme relaksasi ekspor tetap akan berlanjut hingga 11 Januari 2022 (Ahda, 2021).
Meski secara regulasi kebijakan restriksi ekspor telah berhenti  dijalankan, namun sejak tahun 2014 pembangunan infrastruktur smelter dan sarana pendukung lainnya tetap dilakukan. Tercatat pada tahun 2019 Indonesia telah berhasil membangun 17 smelter untuk pemurnian  biji  nikel  (Kementerian  ESDM,  2019b).  Peningkatan  jumlah  smelter menyebabkan Indonesia mempertimbangkan kembali untuk menutup ekspor biji nikel dan menjalankan  proyek  hilirisasi.  Melalui  Peraturan  Menteri  ESDM  No.  11  Tahun  2019, Pemerintah  Indonesia  telah    menegaskan  bahwa  pemberhentian  ekspor  biji  nikel  akan mulai dijalankan kembali sejak 1 Januari 2020. Peraturan tersebut sekaligus memberikan dasar hukum bahwa Indonesia telah mempercepat penutupan kebebasan ekspor biji nikel sekaligus menandai proses dijalankannya hilirisasi. Secara keseluruhan agenda yang ingin dijalankan dalam hilirisasi pada sektor biji nikel adalah peningkatan proyek pembangunan smelter, membangun industri stainless steel (baja tahan karat), membangun industri baterai dan  kendaraan  listrik,  serta  membangun  industri  pemanfaatan  terak  feronikel  untuk pembuatan  magnesium  dan ferroalloy (Kementerian  ESDM,  2020b).  Rangkaian  proses hilirisasi diharapkan mampu meningkatkan pendapatan negara dengan dasar perhitungan bahwa  setelah  melalui  proses  pengolahan  setengah  jadi,  harga  jual  biji  nikel  dapat mencapai peningkatan hingga 10 kali lipat dibanding jika dijual mentah. Harga tersebut bisa naik hingga 19 kali lipat apabila olahan biji nikel berupa feronikel diolah lagi menjadi barang jadi seperti stainless steel , baterai, dan peralatan elektronik (Indonesia.go.id, 2022).

## 1. Pemberhentian Ekspor Biji Nikel Indonesia Untuk Mengamankan Komoditas Biji Nikel
Biji nikel merupakan komponen inti dari produk nikel yang selama ini telah menjadi komponen strategis dengan pemanfaatannya dalam berbagai industri. Nilai strategis biji nikel  menjadi  semakin  bertambah  dengan  penggunaannya  pada  komponen  baterai kendaraan listrik untuk menghasilkan kerapatan energi tinggi sehingga  memungkinkan kendaraan  dapat  melaju  lebih  jauh  (Desai,  2022).  Meski  saat  ini  biji  nikel  bukan
dikategorikan  kedalam  logam  yang  jumlahnya  kritis,  namun  pembuatan  baterai  listrik telah  mempercepat  kenaikan  permintaannya  secara  global  (David,  2022).  Persaingan terkait suplai komoditas biji nikel telah memberikan konsekuensi dorongan kenaikan harga di  pasar  global  (Lim,  Kim,  &  Park,  2021).  Tidak  hanya  kenaikan  harga,  persaingan mengamankan suplai juga mempengaruhi ketersediaan biji nikel. Oleh karena itu, setiap negara  kemudian  merespon  dengan  strategi-strategi  tertentu  untuk  mengupayakan keamanan rantai pasok komoditas biji nikel bagi negaranya.
Sebagai salah satu pemasok komoditas biji nikel dunia, tren peningkatan produksi biji nikel juga terjadi di Indonesia. Berdasarkan data dari BPS, dalam rentang waktu 2013 hingga 2019 1 terjadi kenaikan kuantitas ekstraksi biji nikel Indonesia (BPS, n.d.). Pada tahun 2013, Indonesia melakukan ekstraksi  biji  nikel dengan jumlah mencapai  5,2 juta metrik ton. Pada tahun 2014 dan 2015, produksi biji nikel naik dan stabil pada kisaran 7,8 juta metrik ton. Kenaikan yang signifikan mulai terlihat sejak tahun 2017 dengan angka produksi mencapai 20,92 juta ton. Pada tahun 2018, produksi biji nikel juga naik dengan jumlah mencapai 38,33 juta ton. Produksi biji nikel pada tahun 2019 meningkat lebih dari dua  kali  lipat  dibanding  sebelumnya  yang  mencapai  60,95  juta  ton.  Meningkatnya produksi  biji  nikel  dari  Indonesia  utamanya  disebabkan  karena  permintaan  ekspor  biji nikel dari Indonesia meningkat. Hal tersebut dipengaruhi oleh pertimbangan konsumen terkait  dengan  besarnya  cadangan  biji  nikel  yang  dimiliki  oleh  Indonesia,  kualitas  biji nikelnya, dan biaya produksi di Indonesia yang lebih murah (Asmarini, 2021).
Grafik 1. Total Produksi Biji Nikel Indonesia tahun 2013-2019 (dalam juta metrik ton) Sumber: https://www.bps.go.id/indicator/10/508/1/produksi-barang-tambang- mineral.html
Peningkatan  signifikan  pada  jumlah  ekstraksi  komoditas  biji  nikel  menyebabkan Indonesia berfokus untuk meregulasi secara ketat biji nikel yang dimilikinya. Hal tersebut didasarkan  oleh  dua  pertimbangan.  Pertama,  pengolahan  komoditas  biji  nikel  belum efektif  dan  ekspor  biji  nikel  mentah  tidak  memberikan  keuntungan  yang  maksimal terhadap  penerimaan  negara  (Gumelar,  2014;  Haryadi  &  Yunianto,  2017).  Kedua, keperluan untuk melakukan transisi energi terbarukan menyebabkan adanya kekhawatiran
1 Tidak ditemukan data produksi biji nikel Indonesia pada tahun 2016.
0 10 20 30 40 50 60 70 2013 2014 2015 2017 2018 2019

## Produksi Biji Nikel Indonesia
Produksi Biji Nikel Indonesia
terkait  jumlah  dan  ketersediaan  nikel  di  masa  depan  (Kementerian  ESDM,  2019a; Kementerian  Investasi/BKPM,  n.d.).  Dengan  mempertimbangkan  kedua  hal  tersebut, kebijakan  pemberhentian  ekspor  biji  nikel  yang  dijalankan  sejak  1  Januari  2020 merupakan langkah untuk  mengelola secara efisien komoditas biji nikel agar pasokan biji nikel di dalam negeri dapat terpenuhi dengan harga pasokan yang dapat diprediksi.
Sebagai upaya menjaga kestabilan pasokan biji nikel domestik, hasil pertambangan biji nikel yang semula diekspor ke luar negeri secara keseluruhan diarahkan untuk mengisi smelter  dan  industri  pengolahan  dalam  negeri.  Dalam  mekanisme  bisnis  smelter, Pemerintah Indonesia berperan melakukan subsidi dengan menjamin penyerapan biji nikel untuk  smelter-smelter  domestik.  Pemerintah  Indonesia  juga  memiliki  kewajiban menetapkan harga yang sesuai untuk para pengusaha pertambangan yang telah menyuplai smelter. Mekanisme penetapan harga patokan mineral (HPM) untuk biji nikel didasarkan negara  dengan  mekanisme  penunjukan    lima  surveyor,  yaitu:  Sucofindo,  Surveyor Indonesia, Geo Services, Anindya, dan Carsurin (Ratya, 2021). Selain penetapan HPM, kelima surveyor juga memiliki kewenangan menetapkan besaran royalti yang diberikan, PPh, serta uji kadar logam sebelum dikirimkan ke smelter-smelter pengolahan. Melalui surveyor, mekanisme distribusi biji nikel dari penambang ke smelter berjalan transparan dan meminimalisir potensi untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu.
Salah satu proyek besar dari proses hilirisasi yang ingin dicapai Indonesia adalah peningkatan  kapasitas  dan  daya  saing  industri  kendaraan  listrik  nasional  beserta komponen-komponennya. Dalam rencana pengembangan industri nasional periode 2020- 2035, agenda utama proyek hilirisasi yang dikejar realisasinya adalah industri komponen- komponen  kendaraan  listrik  seperti  inverter,  baterai,  hingga  motor  listrik.  Dengan demikian, Pemerintah Indonesia terus berupaya mendorong pembangunan industri baterai dan  industri  kendaraan  listrik  nasional  untuk  mencukupi  kebutuhan  domestik  hingga mengupayakan  agar  produk  nasional  bisa  bersaing  di  pasar  internasional  ditengah tingginya angka permintaan baterai dan kendaraan listrik (Kementerian Investasi/BKPM, n.d.).  Keinginan  tersebut  terlihat  dalam  Peraturan  Presiden  No.  55  Tahun  2019  yang menyatakan komitmen melakukan percepatan program kendaraan listrik berbasis baterai untuk transportasi jalan (Kementerian ESDM, 2021).

## 2. Pemberhentian  Ekspor  Biji  Nikel  Untuk  Mendorong  Produktivitas  Perusahaan BUMN
BUMN bukan hanya sekedar berperan sebagai perusahaan domestik milik negara, namun  juga  sebagai  perpanjangan  tangan  negara  untuk  memaksimalkan  berjalannya proses hilirisasi komoditas biji nikel. Untuk mendorong realisasi dalam bisnis hilirisasi komoditas biji nikel, Pemerintah Indonesia memilih untuk memberikan dukungan kepada perusahaan  domestik  milik  negara  (BUMN).  Terpilihnya  perusahaan  BUMN  dalam proyek  pemerintah  sejalan  dengan  fungsi  dari  pembentukan  BUMN,  yaitu  ikut menghasilkan jasa dan/atau barang yang diperlukan untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat,  sehingga  dukungan  Pemerintah  Indonesia  untuk  meningkatkan  produktivitas BUMN  juga  memberikan  kontribusi  terhadap  pemenuhan  tugas  pemerintah  untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat (Kementerian Keuangan, n.d.). Selain itu, keterlibatan BUMN  dalam  perdagangan  hilir  juga  didasarkan  pada  kiprah  perusahaan  BUMN  yang telah berkembang di berbagai kegiatan pertambangan, industri, dan perdagangan.
Disisi  lain,  kebijakan  negara  untuk  mendorong  produktivitas  BUMN  merupakan upaya agar bisnis BUMN perlahan mampu menggeser dominasi asing dalam sektor biji nikel.  Selama  ini  sektor  pertambangan  di  Indonesia  mayoritas  berada  di  bawah  kuasa perusahaan-perusahaan asing yang menanamkan investasinya. Hingga tahun 2014, sektor produksi pertambangan biji nikel Indonesia masih berada di bawah kuasa perusahaan asing
PT. Vale Indonesia Tbk. (INCO) dengan total kontribusi mencapai 77 persen, sedangkan porsi  kepemilikan  BUMN  lewat  PT. Aneka  Tambang  Tbk  (ANTM)  hanya  sebesar  19 persen. Sementara itu, pada tahun 2018 kuasa terbesar atas nikel Indonesia masih dipegang oleh perusahaan asing dengan 50 persen berada di bawah kuasa perusahaan China melalui Indonesia  Morowali  Industrial  Park  (IMIP)  (Umah,  2021).  Penguasaan  kedua  terbesar dipegang  oleh  perusahaan  Brasil  melalui  PT. Vale  Indonesia Tbk  sebesar  22  persen,  di posisi  ketiga  dikuasai  oleh  perusahaan  China  melalui  PT.  Virtue  Dragon  11  persen, sementara kepemilikan BUMN melalui PT. Antam hanya sebesar 5 persen.
Sejalan  dengan  itu,  dukungan  Pemerintah  Indonesia  terhadap  bisnis  BUMN ditunjukkan dengan ditetapkannya aturan dan perizinan yang lebih rumit bagi perusahaan- perusahaan  lainnya  dalam  sektor  pertambangan.  Pemerintah  Indonesia  memiliki  posisi superior  dengan  penerbitan  Izin  Usaha  Pertambangan  (IUP)  maupun  Izin  Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang menjadi persyaratan perusahaan pertambangan untuk menjalankan  bisnisnya  di  Indonesia.  Pemerintah  Indonesia  sepenuhnya  memiliki  hak untuk memberikan, memperpanjang, maupun mencabut izin usaha pertambangan (Nalle, 2016).  Dengan  kontrol  pemerintah  melalui  regulasi  yang  ada,  maka  perusahaan- perusahaan  lain  selain  BUMN  memiliki  keterbatasan  ruang  dalam  menjalankan  bisnis pertambangan  di  Indonesia  karena  harus  tunduk  pada  peraturan  pemerintah  yang  lebih ketat. Salah satu contohnya adalah PT. Vale Indonesia, yang  diwajibkan oleh Pemerintah Indonesia untuk mendivestasikan 20 persen saham perusahaannya, membangun fasilitas pemurnian domestik, dan mengharuskan untuk tunduk pada persetujuan pemerintah agar tetap dapat memperpanjang investasinya di Indonesia (Vale, 2014).
Peningkatan  produktivitas  BUMN  dalam  sektor  penambangan  dan  hilirisasi  biji nikel  dijalankan  dengan  pembentukan holding  company MIND  ID.  MIND  ID beranggotakan  beberapa  BUMN  yang  bergerak  dalam  sektor  pertambangan  seperti  PT. Antam, PT. Freeport Indonesia, PT. Bukit Asam, PT. Timah, dan PT. Inalum (MIND ID, n.d.). Secara spesifik MIND ID dimandatkan oleh negara untuk menjalankan tiga hal, yaitu melakukan pengelolaan cadangan dan sumber daya strategis, menjalankan hilirisasi, dan mengoptimalisasikan  komoditas  mineral  serta  memperluas  bisnis  untuk  menciptakan kepemimpinan  pasar  bagi  Indonesia  (Kementerian  BUMN,  2022).  Dalam  upaya  awal menjalankan hilirisasi biji nikel, negara mendukung MIND ID untuk melakukan akuisisi saham perusahaan multinasional yang bergerak dalam sektor nikel di Indonesia. Dengan dukungan  negara,  pada  Juni  2020  BUMN  melalui holding  company MIND  ID  telah berhasil  melakukan  akuisisi  sebesar  20  persen  dalam  saham  PT.  Vale  Indonesia  yang selama  ini  merupakan  perusahaan  multinasional  produsen  utama  nikel  Indonesia  sejak 1968 (MIND ID, 2020). Akuisisi saham tersebut menandai perubahan kepemilikan saham keseluruhan  pada  PT. Vale  menjadi   VCL  44,3  persen,  MIND  ID  20  persen,  SMM  15 persen,  dan  publik  20,7  persen  (Sembiring,  2020).  Dengan  menjadi  pemegang  saham terbesar  kedua  di  PT.  Vale  Indonesia,  maka  MIND  ID  dapat  memiliki  akses  untuk mengamankan bahan baku biji nikel yang selama ini dikuasai oleh perusahaan asing.
Secara  khusus  dalam  siklus  rantai  pasok  industri  kendaraan  listrik,  MIND  ID menunjuk  beberapa  BUMN  untuk  mengimplementasikan  komitmen  perusahaan  dalam mempercepat realisasi proyek komponen kendaraan listrik nasional. Perusahaan BUMN seperti PT. Antam, PT. Pertamina, PT. PLN, dan PT. Inalum kemudian bergabung untuk membentuk  Indonesian  Battery  Corporation  (IBC)  (Kementerian  BUMN,  2020; Kementerian  Investasi/BKPM,  n.d.).  IBC  ditujukkan  untuk  menjadi  perusahaan  yang mengelola ekosistem kendaraan listrik dan baterai berskala global. Dalam skema rantai pasok  industri  kendaraan  listrik  IBC,  PT  Antam  akan  bergerak  di  bidang  eksplorasi pertambangan.  PT.  Inalum  berada  di  sektor  hulu  dan  memiliki  kewenangan  untuk memasok  bahan  baku.  PT.  PLN  ditempatkan  dalam  sektor  hilir  untuk  melakukan
distribusi. PT. Pertamina akan berfokus untuk membangun pabrik kendaraan listrik dan menyiapkan  infrastruktur  yang  mendukung.  Melalui  sinergi  perusahaan  BUMN, diharapkan  daya  saing  industri  nasional  akan  semakin  kuat  dan  membawa  pada peningkatan kontribusi sektor manufaktur nasional terhadap perekonomian negara.

## 3.  Neomerkantilisme  Dalam  Kebijakan  Pemberhentian  Ekspor  Biji  Nikel  Untuk Meningkatkan Posisi Relatif Indonesia
Berdasarkan pertimbangan terkait ekonomi dan non-ekonomi, Pemerintah Indonesia telah  melakukan  intervensi  dalam  pasar  komoditas  biji  nikel.  Intervensi  negara  dalam sektor mineral dapat dimaknai sebagai bagian dari amanat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 33 Ayat 2 yang menyatakan bahwa segala sumber daya dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya berada di bawah penguasaan negara untuk  kemudian  digunakan  mencapai  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat.  Mengacu pada  peraturan  tersebut,  maka  Pemerintah  Indonesia  menetapkan  untuk  melakukan intervensi  pasar  melalui  kebijakan  pemberhentian  ekspor  biji  nikel.  Kebijakan pemberhentian ekspor biji nikel dijalankan untuk mengamankan bahan baku biji nikel dan mendorong produktivitas perusahaan BUMN demi meningkatkan posisi relatif Indonesia dalam pasar global yang selama ini belum berjalan maksimal.
Sejauh ini kebijakan pemberhentian ekspor biji nikel telah memberikan peningkatan signifikan  pada  posisi  Indonesia.  Dalam  skema  rantai  pasok  domestik,  kebijakan pemberhentian  ekspor  biji  nikel  meningkatkan  keamanan  negara  dengan  memberikan jaminan pasokan untuk kebutuhan smelter dan industri pengolahan di dalam negeri (Tul Munikhah,  Ramdhani,  Pratama,  & Arini,  2022).  Dengan  adanya  jaminan  pasokan  dari pemerintah,  smelter  dan  industri  nikel  akan  dapat  terus  beroperasi  ditengah  persaingan akses biji nikel global dengan ketersediaan pasokan yang tidak menentu dan harga yang fluktuatif. Selain itu, kebijakan pemberhentian ekspor biji nikel juga telah meningkatkan posisi relatif Indonesia dalam rantai nilai global untuk komoditas nikel dan produk-produk turunannya. Sebelum adanya pelarangan ekspor dan hilirisasi, kapasitas Indonesia dalam rantai pasok nikel global adalah negara pengekspor mineral mentah komoditas biji nikel dan merupakan konsumen dari produk-produk olahan nikel guna mencukupi pemenuhan kebutuhan akan barang setengah jadi maupun barang jadi hasil olahan biji nikel (Haryadi &  Yunianto,  2017).  Keadaan  tersebut  menunjukkan  bahwa  pemenuhan  kebutuhan Indonesia selama ini masih didasarkan pada ketergantungan produksi negara lain sehingga menandakan  rentannya  posisi  Indonesia  oleh  ketidakstabilan  ekonomi  global  seperti tingginya  nilai  tukar  Rupiah  terhadap  Dollar.  Sehingga,  hilirisasi  akan  mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor dengan pemenuhan kebutuhan produk-produk nikel dari pasar global.
Sejauh  ini  pemberhentian  ekspor  biji  nikel  telah  memberikan  keuntungan  bagi perekonomian  Indonesia.  Sebelum  dijalankannya  kebijakan  pemberhentian  ekspor  biji nikel,  industri  pengolahan  biji  nikel  di  Indonesia  hanya  mampu  memproduksi  hingga produk feronikel. Setelah dilakukan pemberhentian ekspor biji nikel dan hilirisasi, pada periode  1  januari  2020  hingga  September  2022    industri  nikel  Indonesia  telah  mampu menghasilkan  produk-produk  olahan  biji  nikel  lainnya  seperti nickel  pig  iron , mixed hydroxide  precipitate , nickel  matte , mixed  suphide  precipitate ,  hingga stainless  steel (Anrischa, 2022). Selain itu, Indonesia telah berhasil menjadi negara pertama pengekspor produk stainless steel berbasis nikel seperti stainless steel slab , stainless steel billet , dan stainless steel coil dengan keseluruhan nilai transaksi ekspor mencapai 1,63 Milyar US$ (Kompas.com, 2021).  Hal tersebut diperkuat dengan data dari BPS pada tahun 2020 yang menunjukkan  bahwa  ekspor  produk-produk  turunan  nikel  terus  naik  secara  signifikan. Berdasarkan  data  Januari  hingga Agustus  2020,  nilai  ekspor  untuk  turunan  nikel  dan
barang daripadanya tercatat 808 juta US$, pada 2021 tercatat 1,3 Miliar US$, dan pada periode yang sama di tahun 2022 mengalami peningkatan signifikan 176,91 persen yang mencapai 3,6 Miliar US$. Ekspor untuk feronikel periode Januari-Agustus 2022 juga naik hampir dua kali lipat mencapai 8,76 Miliar US$  dibandingkan nilai transaksi di 2020 yang nilainya 4,74 Miliar US$ (Said, 2022). Selain itu, secara keseluruhan hilirisasi biji nikel juga telah memberikan surplus nilai perdagangan yang sebelumnya telah berpuluh-puluh tahun minus (Kompas.com, 2021).

## Kesimpulan
Indonesia telah menjalankan kebijakan pemberhentian ekspor biji nikel pada tahun 2020. Meski kebijakan yang dijalankan oleh Indonesia telah menimbulkan pro dan kontra, namun Indonesia tetap melakukan pemberhentian ekspor sekaligus menjalankan hilirisasi biji nikel. Kebijakan pemberhentian ekspor biji nikel tahun 2020 bertujuan untuk mengejar peningkatan  posisi  relatif  dalam  perdagangan  internasional  jika  ditinjau  berdasarkan perspektif Neomerkantilisme Zigler &  Menon (2014) yang memberikan  sudut pandang dalam  melihat  intervensi  negara  dengan  berbagai  kebijakan  ekonomi  untuk  mencapai peningkatan posisi ekonomi relatif suatu negara sebagai upaya untuk melindungi bahan baku strategis dan mendukung peningkatan produktivitas perusahaan domestik. Dalam hal ini, sebagai  upaya meningkatkan posisi  relatif, intervensi  Pemerintah Indonesia terlihat dalam  kebijakan  pemberhentian  ekspor  untuk  mengamankan  pasokan  biji  nikel  demi keberlangsungan  akses  bahan  baku  untuk  smelter  dan  industri  pengolahan  biji  nikel nasional. Selain itu, kebijakan pemberhentian ekspor juga telah mendorong produktivitas perusahaan BUMN dengan keterlibatannya dalam berbagai proyek strategis negara dalam sektor  nikel.  Secara  keseluruhan,  kebijakan  pemberhentian  ekspor  biji  nikel  yang dijalankan Indonesia telah berhasil memperkuat posisi indonesia dalam rantai pasok nikel domestik  sekaligus  berhasil  meningkatkan  posisi  Indonesia  dalam  rantai  nilai  global sebagai  pengekspor  produk-produk  olahan  nikel.  Dengan  demikian,  kebijakan pemberhentian  ekspor  biji  nikel  Indonesia  yang  dijalankan  sejak  tahun  2020  telah mendorong Indonesia untuk berhasil meningkatkan posisi relatif dalam komoditas nikel di pasar internasional.

## Daftar Pustaka
Ahda, N. (2021). Di Balik Larangan Ekspor Bijih  Nikel  Indonesia. In Badan Keahlian DPR RI . Diambil dari https://berkas.dpr.go.id/puskajianggaran/buletin-apbn/public- file/buletin-apbn-public-118.pdf
Anrischa. (2022). Mengenal Hasil Pengolahan Nikel di Indonesia. Diambil 2 November 2022,  dari  Duniatambang  website:  https://duniatambang.co.id/Berita/read/1813/ Mengenal-Hasil-Pengolahan-Nikel-di-Indonesia
Asmarini, W. (2021). Ketergantungan Dunia pada Nikel Indonesia itu Nyata! Diambil 2 November  2022,  dari  CNBC  Indonesia  website:  https://www.cnbcindonesia.com /news/20210820095020-4-269844/ketergantungan-dunia-pada-nikel-indonesia-itu- nyata
Azzahra, M. J., & Dewi, Y. K. (2022). Re- examining Indonesia ’ s Nickel Export Ban : Does it Violate the Prohibition to Quantitative Restriction ? Re- examining Indonesia ’ s Nickel Export Ban : Does it Violate the Prohibition to Quantitative Restriction ? Padjadjaran Journal of International Law International , 6 (2), 180–200.
Azis,  V. A. A.  (2021). Analisis  Terhadap  Larangan  Ekspor  Bijih  Nikel  Kadar  Rendah Berdasarkan  Prinsip  Restriksi  Kuantitatif. Hukum  Pidana  dan  Pembangunan , September , 1–10.
BPS. (n.d.). Produksi Barang Tambang Mineral. Diambil 2 November 2022, dari Badan Pusat Statistik website: https://www.bps.go.id/indicator/10/508/1/produksi-barang- tambang-mineral.html
Bryman, A. (2012). Social Research Methods. In Oxford University Press (4 ed., Vol. 4). New York: Oxford University Press.
David,  R.  R.  (2022).  Strategic  Materials  and  Energy  Transition:  Nickel.  Diambil  2
November 2022, dari Energy Industry Review website:
https://energyindustryreview.com/metals-mining/strategic-materials-and-energy- transition-nickel/
Desai, P. (2022). Explainer: Costs of nickel and cobalt used in electric vehicle batteries. Diambil  2  November  2022,  dari  Reuters  website:  https://www.reuters.com/ business/autos-transportation/costs-nickel-cobalt-used-electric-vehicle-batteries- 2022-02-03/
Eurometal. (2021). EU Files WTO Panel Request Against Illegal Export Restrictions by Indonesia  on  Raw  Materials  for  Stainless  Stell.  Diambil  26  Oktober  2021,  dari Eurometal website: https://eurometal.net/eu-files-wto-panel-request-against-illegal- export-restrictions-by-indonesia-on-raw-materials-for-stainless-steel/
Garside,  M.  (2021).  Major  countries  in  worldwide  nickel  mine  production  in  2021. Diambil  2  September  2022,  dari  Statista  website:  https://www.statista.com/ statistics/264642/nickel-mine-production-by-country/
Gunawan,  A.,  Pamekasan,  M.,  Raya,  J.,  &  Km,  P.  (2022).  An  Analysis  of  Export Restriction  Policies  for  Indonesian  Nickel :  Strengthening  Indonesia  ’  s Opportunities from the European Union ’ s Lawsuit Regarding Export Restrictions for Nickel. Legal Brief , 11 (2), 408–418.
Gumelar, G. (2014). Hilirisasi Industri Hadapi Banyak Tantangan. Diambil 15 November 2022, dari CNN Indonesia website: https://www.cnnindonesia.com/ ekonomi/20141031134315-92-9095/hilirisasi-industri-hadapi-banyak-tantangan Haryadi,  H.,  & Yunianto,  B.  (2017). Analysis  on  terms  of  trade  of  Indonesia’s  nickel. Indonesian Mining Journal , 19 (1), 51–64.
Indonesia.go.id.  (2022).  Kalah  atau  Menang,  Indonesia  Pantang  Mundur.  Diambil  10 September  2022,  dari  Indonesia.go.id  website:  https://indonesia.go.id/ kategori/editorial/5925/kalah-atau-menang-indonesia-pantang-mundur?lang=1 INSG.  (2021). The  World  Nickel  Factbook  2021 .  Diambil  dari  https://insg.org/wp- content/uploads/2022/02/publist_The-World-Nickel-Factbook-2021.pdf
INSG.  (2022).  About  Nickel.  Diambil  2  September  2022,  dari  INSG  website: https://insg.org/index.php/about-nickel/what-is-nickel/#:~:text=The  biggest  use% 2Chowever%2C is,pans%2C kitchen sinks%2C etc.
Ismail, & Retnaningsih, U. O. (2022). Kepentingan Indonesia Melarang Ekspor Mineral Nikel ke Eropa. In Jurnal Online Mahasiswa FISIP UNRI: Vol. Vol.9 .
Kementerian BUMN. (2020). Menteri BUMN, Erick Thohir : Kebijakan Hilirisasi Industri Minerba  Indonesia  Jadi  Daya  Tarik  Investor.  Diambil  12  September  2022,  dari Kementerian  BUMN  website:  https://bumn.go.id/media/press-conference/menteri- bumn-erick-thohir-kebijakan-hilirisasi-minerba-indonesia-jadi-daya-tarik-investor Kementerian  BUMN.  (2022).  MIND  ID  Berkomitmen  Jajaki  Aliansi  Baru  untuk Pengembangan Bisnis Kendaraan Listrik. Diambil 3 November 2022, dari website: https://bumn.go.id/media/news/detail/mind-id-jajaki-aliansi-baru-kembangkan- bisnis-kendaraan-listrik
Kementerian ESDM. (2019a). Bijih Nikel Tidak Boleh Diekspor Lagi per Januari 2020. Diambil  dari  Siaran  Pers  Kementerian  ESDM  No.  549.Pers/04/SJI/2019  website: https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/bijih-nikel-tidak-boleh-
diekspor-lagi-per-januari-2020
Kementerian  ESDM.  (2019b).  Pembangunan  Smelter  Capai  27  buah,  Smelter  Nikel Terbanyak. Diambil 15 November 2022, dari Siaran Pers Kementerian ESDM No. 0111.Pers/04/SJI/2019  website:  https://www.esdm.go.id/id/media-center/news- archives/pembangunan-smelter-capai-27-buah-smelter-nikel-tempati-urutan- pertama Kementerian  ESDM.  (2019c). Peraturan  Menteri  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2019 .  Diambil  dari  https://jdih.esdm.go.id /index.php/web/result/1946/detail
Kementerian ESDM. (2020a). Hilirisasi  Nikel Ciptakan Nilai Tambah dan Daya Tahan Ekonomi.  Diambil  25  Oktober  2021,  dari  Kementerian  Energi  dan  Sumber  Daya Mineral  website:  https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/hilirisasi- nikel-ciptakan-nilai-tambah-dan-daya-tahan-ekonomi
Kementerian ESDM. (2020b). Peluang Investasi Nikel Indonesia. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia , hal. 5–10.
Kementerian ESDM. (2021). Tren Kendaraan Listrik Ke Depan, Telah Disiapkan Sejak Dini.  Diambil  10  Juli  2022,  dari  https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip- berita/tren-kendaraan-listrik-ke-depan-telah-disiapkan-sejak-dini
Kementerian  Investasi/BKPM.  (n.d.).  Nikel  untuk  Kesejahteraan  Bangsa.  Diambil  12 September 2022, dari Kementerian Investasi/BKPM website: https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/nikel-untuk-kesejahteraan- bangsa Kementerian  Keuangan.  (n.d.).  Penjelasan  atas  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN. Diambil 3 November 2022, dari Kementerian Keuangan website: https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2003/19TAHUN2003UUPenj.htm
KOMINFO.  (2021).  Pemerintah  Akan  Stop  Ekspor  Bahan  Mentah  Tambang  secara Bertahap.  Diambil  2  November  2022,  dari  Kementerian  Komunikasi  dan Informatika  website:  https://www.kominfo.go.id/content/detail/39029/pemerintah- akan-stop-ekspor-bahan-mentah-tambang-secara-bertahap/0/berita
Kompas.com. (2021). Pemerintah Klaim Kehadiran Industri Smelter Bijih Nikel Mampu Kurangi  Angka  Kemiskinan.  Diambil  12  September  2022,  dari  Kompas.com website: https://money.kompas.com/read/2021/12/29/075802626/pemerintah- klaim-kehadiran-industri-smelter-bijih-nikel-mampu-kurangi-angka Krustiyati,  J.  M. A.,  &  Surya, A.  (2022). Sengketa  Perdagangan  Internasional  Ekspor Bijih Nikel Antara Indonesia dan Uni Eropa . Dinamika Hukum Sumber Daya Alam. Lim, B., Kim, H. S., & Park, J. (2021). Implicit interpretation of indonesian export bans on lme nickel prices: Evidence from the announcement effect. Risks , 9 (5), 1–7.
MIND  ID.  (n.d.).  Tentang  Kami.  Diambil  2  November  2022,  dari  MIND  ID  website: https://mind.id/pages/members
MIND ID. (2020). MIND ID Tuntaskan Transaksi Akuisisi Saham Vale Indonesia. Diambil 27  November  2022,  dari  MIND  ID  website:  https://mind.id/news/mind-id- tuntaskan-transaksi-akuisisi-saham-vale-indonesia
Mitrania, R., Tampubolon, M., & Panjaitan, E. (2021). The Dispute between Indonesia and the  European  Union  Concerning  the  Export  Ban  on  Nickel  Ore  under  the International Trade Law .
Nalle,  V.  I.  W.  (2016).  Hak  Menguasai  Negara  Atas  Mineral  dan  Batubara  Pasca Berlakunya Undang-Undang Minerba. Jurnal Konstitusi , 9 (3), 473. Nickel  Institute. (2018). Nickel  Magazine:  Energy transition,  Nickel  helping to  combat climate change (Vol. 33).
Nieto, A., Montaruli, V., & Cardu, M. (2013). The strategic importance of nickel: scenarios and  perspectives  aimed  at  global  supply. Transactions  of  the  Society  for  Mining, Metallurgy,  and  Exploration,  Inc. , 334 (January  2013),  510–518.  Diambil  dari http://transactions.smenet.org/abstract.cfm?aid=4634&contextid=4
Östensson,  O.  (2019).  Promoting  downstream  processing:  resource  nationalism  or industrial policy? Mineral Economics , 32 (2), 205–212.
Pasaribu, N. P. (2020). Tinjauan Yuridis Sengketa Ekspor Biji Nikel Indonesia terhadap Uni  Eropa  Ditinjau  dari  Perspective  Hukum  Perdagangan  Internasional [Universitas Sriwijaya]. https://repository.unsri.ac.id/34683/
Pistili,  M.  (2022). Top  9  Nickel-producing  Countries.  Diambil  2  September  2022,  dari Investing  News  website:  https://investingnews.com/daily/resource-investing/base- metals-investing/nickel-investing/top-nickel-producing-countries/
Prasetyo,  W.  B.  (2019).  Hambatan  Hilirisasi  Tambang  Perlu  Dipetakan.  Diambil  25 November  2022,  dari  Beritasatu.com  website:  https://www.beritasatu.com/ ekonomi/572026/hambatan-hilirisasi-tambang-perlu-dipetakan
Ratya, M. P. (2021). Andre Rosiade Minta Mendag Bentuk Satgas untuk Awasi Smelter Tiongkok. Diambil  10 Juni 2022, dari Detik Finance website: https://finance.detik.com/energi/d-5697874/andre-rosiade-minta-mendag-bentuk- satgas-untuk-awasi-smelter-tiongkok Said, A. A. (2022). Digugat di WTO, BPS Ungkap Keuntungan Jokowi Larang Ekspor Bijih Nikel. Diambil 12 Juli 2022, dari Katadata website: https://katadata.co.id/agustiyanti/finansial/6322c4ee28014/digugat-di-wto-bps- ungkap-keuntungan-jokowi-larang-ekspor-bijih-nikel Sembiring,  L.  J.  (2020).  Sah!  MIND  ID  Caplok  20%  Saham  Divestasi Vale  Rp  5,5 T. Diambil 2 November 2022, dari CNBC Indonesia website: https://www.cnbcindonesia.com/market/20200620121239-17-166809/sah-mind-id- caplok-20-saham-divestasi-vale-rp-55-t
Siahaan,  D.  M. T.,  Sagio,  I.,  &  Purwanti,  E.  (2021).  Export  Restrictions  of  Indonesian Nickel  Ore  Based  on  the  Perspective  of  Quantitative  Restriction  Principles  in General Agreement on Tariffs and Trade. Jurnal Penelitian Hukum De Jure , 21 (3),
409.
Sugianto,  D.  (2023).  Analysis  of  International  Trade  Law  in  The  World  Trade Organizations (Case Study of the ban on the export of Indonesia nickel ore to the European union). Scientia , 12 (1), 2021–2024.
Suryanto, E. (2022). Apakah Nikel Indonesia Memiliki Keunggulan Daya Saing di Pasar Internasional? Ecoplan , 5 (2), 110–119. https://doi.org/10.20527/ecoplan.v5i2.506 Tul Munikhah, I. A., Ramdhani, A. Y., Pratama, A. Y., & Arini, R. W. (2022). Scenario Analysis of Indonesian Ferronickel Supply Chain Resilience with System Dynamics.
Jurnal Teknik Industri , 24 (2), 129–140. https://doi.org/10.9744/jti.24.2.129-140 Umah, A. (2021). Bukan Vale atau Antam, Ini Dia Raja Nikel RI. Diambil 19 November 2022,  dari  CNBC  Indonesia  website:  https://www.cnbcindonesia.com/ news/20210917142525-4-277151/bukan-vale-atau-antam-ini-dia-raja-nikel-ri
Vale. (2014). Pemerintah Indonesia dan PT Vale tandatangani amandemen Kontrak Karya. Diambil  4  November  2022,  dari  Vale  website:  http://www.vale.com/indonesia/ BH/aboutvale/news/id/Pages/pemerintah-indonesia-dan-pt-vale-tandatangani- amandemen-kontrak-karya.aspx
Ziegler,  C.  E.,  &  Menon,  R.  (2014).  Neomercantilism  and  Great-Power  Energy Competition in Central Asia and the Caspian. Strategic Studies Quarterly , 17–41.