## ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN  DI PANTURA JAWA TENGAH
(STUDI KASUS KABUPATEN BREBES)

## CONVERSION OF AGRICULTURAL LAND IN PANTURA CENTRAL JAVA (CASE STUDY OF BREBES REGENCY)
Mursid Zuhri
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Jl. Pamuda No. 127-133 Semarang, Jawa Tengah E-mail: zmursid_2010@yahoo.co.id
Diterima: 2 Mei 2018, Direvisi: 7 Mei 2018, Disetujui: 4 Juni 2018

## ABSTRAK
Alih  fungsi  lahan  secara  umum  menyangkut  transformasi  dalam  pengalokasian  sumber daya  lahan  dari  satu  penggunaan  ke  penggunaan  lainnya.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  (1) mengidentifikasi permasalahan alih fungsi lahan pertanian, khususnya lahan sawah (2) menganalisis pola spasialnya dan faktor-faktor yang mempengaruhi, serta (3) menganalisis kebijakan yang terkait dengan alih fungsi lahan pertanian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pengumpulan data  mengunakan  teknik  wawancara,  observasi,  dan  dokumentasi.  Teknik  analisis  data  yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Kesimpulan  dari  penelitian  ini  adalah  1)  alih  fungsi  lahan  pertanian  ke  penggunaan  nonpertanian sangat dipengaruhi oleh dinamika pertumbuhan perkotaan yang sangat pesat, baik dilihat dari aspek demografis, ekonomi maupun fisik. 2) Pola spasial alih fungsi lahan sawah dipengaruhi oleh faktor- faktor  sosial  ekonomi,  meliputi  pertumbuhan  penduduk  perkotaan,  pertumbuhan  dan  pergeseran struktur  ekonomi,  pertumbuhan  rumah  tangga  pertanian  pengguna  lahan  dan  perubahan  luas penguasaan  lahan.  3)  Kebijakan  yang  terkait  dengan  pengendalian  alih  fungsi  lahan  pertanian adalah konsistensi pelaksanaan RTRW Provinsi maupun Kabupaten sebagai kunci pencegahan alih fungsi lahan pertanian ke nonpertanian.
Kata kunci : alih fungsi, lahan pertanian, transformasi, kebijakan pengendalian.

## ABSTRACT
Land  use  change  generally  involves  transformation  in  allocating  land  resources  from  one to another use. The purpose of this study is (1) to identify the problem of conversion of agricultural land,  especially  paddy  fields  (2)  to  analyze  spatial  patterns  and  influencing  factors,  and  (3)  to analyze policies related to conversion of agricultural land. This study uses a qualitative approach, data  collection  using  interview  techniques,  observation,  and  documentation.  The  data  analysis technique  used  is  qualitative  descriptive.  The  study  was  conducted  in  Brebes  Regency,  Central Java. The conclusion of this study is 1) the conversion of agricultural land to non-agricultural use is  strongly  influenced  by  the  dynamics  of  very  rapid  urban  growth,  both  seen  from  demographic, economic and physical aspects. 2) The spatial pattern of conversion of paddy fields is influenced by socio-economic  factors,  including  urban  population  growth,  growth  and  shifts  in  economic structure,  growth  of  land-use  agricultural  households  and  changes  in  land  tenure.  3)  The  policy
related to controlling the conversion of agricultural land is the consistency of the implementation of the RTRW as a key to preventing the conversion of agricultural land to non-agriculture.
Keywords: function transfer, agricultural land, transformation, control policy.

## PENDAHULUAN
Lahan merupakan sumberdaya alam strategis bagi pembangunan. Hampir semua  sektor  pembangunan  fisik  memer- lukan  lahan,  seperti  sektor  pertanian, kehutanan,  perumahan,  industri,  pertam- bangan  dan  transportasi.  Di  bidang pertanian,  lahan  merupakan  sumber  daya yang  sangat  penting,  baik  bagi  petani maupun bagi pembangunan pertanian. Hal ini  didasarkan  pada  kenyataan  bahwa  di Indonesia  kegiatan  pertanian  masih  ber- tumpu pada  lahan ( land  based agriculture activities ).
Selama  ini  lahan  sawah  di  Pantura Jawa Tengah bahkan pulau Jawa mempunyai  peranan  yang  sangat  besar dalam memenuhi kebutuhan pangan (beras)  secara  nasional  karena  produk- tivitas  yang  tinggi  dengan  dukungan prasarana  irigasi  dan  sosio-struktur  maju. Hal ini telah mengantarkan Indonesia pada swasembada  pangan  tigawarsa  yang  lalu yang  membuat  hingga  kini  ingin  kembali berswasembada pangan.
Namun  keinginan  tersebut  tidak mudah dilakukan karena dinamika pertumbuhan  perkotaan  yang  pesat  akibat pacuan  industrialisasi  dan  kebutuhan  fisik prasarana.  Penyusutan  luas  lahan  sawah yang besar ini disebabkan oleh adanya alih fungsi  lahan  sawah  ke  penggunaan  non- pertanian (perumahan,  industri, prasarana) yang  jauh  lebih  besar  dibandingkan dengan perluasan lahan sawah baru.
Alih  fungsi  lahan  pertanian  ke penggunaan  nonpertanian  secara  teoritis dapat dijelaskan dalam konteks ekonomika lahan  yang  menempatkan  sumberdaya lahan  sebagai  faktor  produksi,  dimana berkembang  pandangan  bahwa  lahan  atau
tanah  diperlakukan  sebagai  komoditas strategis.  Berbeda  dengan  komoditas  lain, lahan mempunyai  karakteristik yang kompleks  yaitu:  (1) penyediannya  bersifat tetap,  (2)  tidak  ada  biaya  penyediaan  (3) bersifat  unik  atau irreplaceable (4)  tak dapat  dipindahkan);  dan  (5)  permanen. Karena  faktor-faktor  itu  memiliki  karak- teristik tertentu, maka secara alamiah akan terjadi  persaingan  dalam  penggunaan lahan  untuk  berbagai  aktivitas.  Dalam kondisi  inilah  akan  terjadi  perubahan dalam  penggunaan  lahan  yang  mengarah pada  aktivitas  yang  mempunyai land  rent yang paling tinggi.
Secara teoritis dikenal 5 jenis rente lahan, yaitu rent recardian, rent lokasi, rent lingkungan,  rent  sosial  dan  rent  politik. Dalam  kondisi  pasar  lahan  sempurna, harga  lahan  haruslah  mencakup  kelima jenis  rent  tersebut  (Lutfi  Nasution,  2001). Secara  sederhana  dapat  dikatakan  bahwa persediaan  lahan  bersifat  tetap  sedangkan permintaannya terus tumbuh dengan cepat terutama  di  kawasan  perkotaan.  Pertum- buhan kebutuhan  lahan tersebut di dorong oleh  pertumbuhan  penduduk  dan  aktivitas sosial ekonomi yang menyertainya.
Interaksi antara permintaan dan penawaran lahan ini akan menghasilkan pola penggunaan  lahan  yang  mengarah  pada aktivitas paling menguntungkan.
Dalam  konteks  inilah  fenomena alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan nonpertanian  terjadi.  Alih  fungsi  lahan pertanian  dewasa  ini  telah  menjadi  isu global,  tidak  saja  di  negara  berkembang yang  pertaniannya  masih  menjadi  sektor dominan,  tetapi  juga  di  negara-negara maju.  Di  negara  maju,  perhatian  terhadap semakin  berkurangnya  lahan  pedesaan
yang  subur  untuk  pengembangan  perkota- an  didasarkan  pada  dua  anggapan. Pertama adalah  lahan  pertanian  yang subur  di  wilayah  yang  secara  kronologis baik, secara  cepat  diambil  alih  oleh pertumbuhan  perkotaan.  Hal  ini  berarti akan memperbesar ketergantungan terhadap  impor  produk  pertanian. Kedua , perhatian  ini  timbul  dari  kepercayaan bahwa  dimasa  datang  teknologi  pertanian secara  intensif  yang  bertumpu pada  faktor kimiawi  dan  irigasi  akan  kembali  beralih pada  teknologi  yang  ketergantungannya pada  kimiawi  berkurang  namun  lebih banyak  menggunakan  organik  (Bruce Pond dan Maurice Yeates, 2009)
Dalam prosesnya, alih fungsi lahan pertanian senantiasa  berkaitan erat dengan ekspansi  atau  perluasan  kawasan  perkota- an  sebagai  wujud  fisik  dari  proses urbanisasi.  Kivell  (1993)  menggambarkan bagaimana  lahan  menjadi  faktor  kunci dalam  kaitannya  dengan  pola  dan  proses perubahan  kota.  Hal  ini  karena  terdapat kaitan  yang  erat  antara  penggunaan  lahan dan  perubahan  demografis  di  kawasan perkotaan,  yang  dapat  ditunjukkan  dalam ukuran konsumsi lahan perkotaan marjinal per-peningkatan  rumah  tangga.  Ekspansi kawasan  perkotaan  akan  mempunyai dampak  baik  langsung  maupun  tidak langsung  terhadap  wilayah  perdesaan sekitarnya,  yaitu dalam  bentuk alih  fungsi lahan pertanian dan peningkatan penduduk nonpertanian  atau  akibat  sekunder  ber- kurangnya  lahan pertanian (W. Lockeretz, 2003).
Dampak sekunder yang bersifat tak langsung  justru  lebih  penting  dari  sekedar berkurangnya lahan pertanian, karena akan mengakibatkan  pengembangan  yang  ter- jadi  terutama  pada  lahan  yang  berkualitas lebih  baik,  pengurangan  efisiensi  dan peningkatan  biaya  produksi  terjadinya impermanence  syndrome ,  yakni  membiar- kan  lahan  menganggur  sebelum  dijual untuk pengembangan.
Di negara-negara Asia yang pertaniannya masih menjadi sektor dominan,  alih  fungsi  lahan  pertanian manjadi  salah  satu  isu  penting  dalam dekade  terakhir,  terutama  dalam  kaitanya dengan  pembangunan  pertanian/perdesa- an.  Perluasan  kawasan  perkotaan  menye- babkan  berkurangnya  lahan  pertanian subur, lahan sebagai obyek spekulasi yang penggunaannya disalahgunakan (Kitamura dan Kobayashi, 2002).
Di  negera-negara  yang  sedang berkembang,  termasuk  Indonesia,  terjadi alih  fungsi  masif  dari  pertanian  subur  ke penggunaan  nonpertanian  terutama  dalam wilayah  yang  dipengaruhi  oleh  pertum- buhan  pusat-pusat  perkotaan  yang  sangat pesat. Dalam perspektif  makro, di  negara- negara  yang  sedang  berkembang,  feno- mena  alih  fungsi  lahan  pertanian  terjadi dalam  konteks  transformasi  struktural perekonomian dan demografis.
Lahan pertanian yang membentang di  sepanjang  pantura  Jawa  Tengah  kini telah  banyak  beralih  fungsi  sebagai  lahan nonpertanian  bagi  kepentingan  industri, prasarana  perkotaan  dan  permukiman. Sebagaimana  dikemukakan  Ashari  (2003) bahwa  pada  prinsipnya  alih  fungsi  lahan sawah  menjadi  lahan  non  sawah  memiliki motif  ekonomi,  dimana  lahan  non  sawah memiliki land rent tinggi.
Fenomena  konversi lahan ini dinilai  sudah  amat  mencemaskan  dan menganggu.  Di  satu  pihak  mengingat pantura  Jawa  Tengah  merupakan  sentra produksi beras termasuk kabupaten Brebes merupakan  wilayah  ketiga  terbesar  di Jawa  tengah,  maka  alih  fungsi  lahan pertanian  akan  mengganggu  pemeliharaan swasembada  beras  dan  pihak  lain  hal  itu akan  mengubah  struktur  ketenagakerjaan masyarakat.  Upaya-upaya  pengendalian alih  fungsi  lahan  ternyata  juga  masih menghadapi kendala inkonsistensi penerapan  berbagai  peraturan  termasuk penataaan ruang di wilayah itu.
Merujuk  uraian  di  atas,  maka penelitian  ini  memiliki  tujuan  untuk:  1) mengidentifikasi permasalahan alih  fungsi lahan  pertanian,  khususnya  lahan  sawah; 2)  menganalisis  pola  spasialnya  dan faktor-faktor  yang  mempengaruhi;  3) menganalisis  kebijakan  yang  terkait,  baik kebijakan  yang  mendorong  dan  memacu terjadinya alih fungsi lahan sawah maupun kebijakan pengendaliannya.

## METODE
Penelitian  ini  didesain  dengan menggunakan  pendekatan  kualitatif  untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang alih  fungsi  lahan  pertanian  di  pantura (studi  kasus  Kabupaten  Brebes).  Teknik pengumpulan  dengan  wawancara,  obser- vasi  dan  dokumentasi.  Analisis  data merupakan upaya mencermati dan mensistematikakan data-data
yang diperoleh  melalui  wawancara,  observasi maupun  telaah  dokumen.  Analisis  dalam penelitian ini dilakukan melalui dua tahap, yaitu  selama  di  lapangan  dan  setelah  dari lapangan.  Analisis  di  lapangan  ditempuh dengan  mempersempit  fokus,  menetapkan tipe  studi,  mengembangkan  pertanyaan analitik,  menyusun  komentar,  dan  telaah kepustakaan yang relevan. Analisis setelah dari  lapangan  ditempuh  dengan  membuat kategori-kategori masalah/temuan dari lapangan  dengan  cara  menata  sekuensi atau  urutan  penelaahannya.  Penelitian  ini dilakukan  di  desa,  ibukota  kecamatan, lingkungan  industri,  serta  lembaga  peme- rintah  yang  berkaitan  langsung  dengan lahan pertanian, sarana transportasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Gambaran Umum
Laju  penyusutan  lahan  sawah  di Pantura Jawa Tengah sebesar 0,31 persen, yang  mencakup  15  kabupaten/kota  yaitu Kabupaten  Rembang,  Kabupaten  Pati, Kabupaten  Kudus,  Kabupaten  Jepara, Kabupaten  Demak,  Kabupaten  Semarang,
Kabupaten  Kendal,  Kabupaten  Batang,
Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang,  Kabupaten  Tegal,  Kabupaten Brebes,  Kota  Semarang,  Kota Pekalongan dan  Kota  Tegal.  Kabupaten  Brebes termasuk  mempunyai  penyusutan  luas lahan  sawah  tergolong  besar  dan  laju penyusutan  yang  juga  tinggi  (>  dari  rata- rata di wilayah Pantura Jawa).
Ditinjau  dari  sebarannya  secara spasial,  kecenderungan  alih  fungsi  lahan sawah  ke  nonpertanian  di  Kabupaten Brebes  tidak  merata  disemua  kecamatan. Demikian pula kecenderungan penyusutan luas  lahan  sawah  yang  diakibatkannya, baik  ditinjau  berdasarkan  luasan  maupun laju  penyusutannya.  Dalam  hal  ini  ada pola spasial bahwa alih fungsi lahan sawah hanya  terjadi  pada  wilayah  kecamatan tertentu,  seperti  Kecamatan  Wanasari (Desa  Sidamulya)  untuk  jalan  tol  seluas 22,7  Ha,  Kecamatan  Bulakamba  (Desa Rancawuluh) seluas 15,3 ha untuk industri peralihan  dari  Bekasi  dan  Jakarata,  serta Kecamatan  Kersana  (Desa  Limbangan) untuk tol dan permukiman 11,8 ha. Dalam hal  ini  terdapat  gambaran  yang  hampir sama pola spasialnya
dengan kecenderungan  alih  fungsi.  Selain  alih fungsi  di  atas,  terdapat  alih  fungsi  untuk pemukiman sebesar 12,87 ha, industri batu bata  seluas  3,19  ha,  hutan  rakyat  sebesar 7,01  ha,  jalan  umum  sebesar  0,01  ha, lapangan  0,56  ha,  pekarangan  seluas  7,65 ha,  tegalan  seluas  3,61,  tubuh  air  seluas 0,30.  Secara  keseluruhan  terdapat  202,96 ha lahan sawah yang sudah beralih fungsi. Adanya  kecenderungan  alih  fungsi  lahan sawah tersebut mengakibatkan penyusutan luas lahan sawah.

## Faktor-faktor yang berpengaruh
Dalam  upaya  mengkaji  permasa- lahan  alih  fungsi  lahan  pertanian  ke penggunaan  perkotaan  di  wilayah  Pantura telah  diidentifikasi  faktor  yang  dianggap berpengaruh  yaitu  faktor  eksternal  dan
faktor  internal  serta  faktor  kebijakan. Faktor  eksternal  pada  dasarnya  adalah faktor-faktor dinamika pertumbuhan perkotaan,  baik  secara  fisik  spasial, demografis maupun ekonomi, yang mendorong  atau  memacu  terjadinya  alih fungsi  lahan  sawah  (di  wilayah  yang semula merupakan perdesaan) ke
penggunaan  non  pertanian.  Dengan  kata lain,  faktor  eksternal  ini  merupakan implikasi langsung dari terjadinya transformasi  ekonomi  (dari  pertanian  ke industri  dan  transportasi)  dan  demografis (dari pedesaan ke perkotaan). Faktor  eksternal  berkaitan  dengan dinamika  perrtumbuhan  perkotaan,  yaitu perkembangan kawasan terbangun, pertumbuhan  PDRB.  Semakin  besar  laju perkembangangan kawasan terbangun sebagai  manivestasi  perkembangan  fisik- spasial, yang terjadi di tiap kabupaten/kota mengakibatkan  laju penyusutan  luas  lahan sawah  yang  terjadi.  Semakin  besar  laju pertumbuhan  PDRB  (dalam  persentase per-tahun, bernilai positif) akan menyebabkan  perubahan luas  sawah secara negatif (penyusutan luas).
Sedangkan  faktor  yang  bersifat internal  adalah  kondisi  sosial  ekonomi rumah  tangga  pertanian  pengguna  lahan yang  mendorong  mereka  melepaskan pemilikan  atau  penguasaan  lahannya terhadap  lahan  sawah  sehingga  potensial mengubah penggunaannya. Faktor internal menyangkut  pertumbuhan  rumah  tangga pertanian  pengguna  lahan  serta  perubahan dalam penguasaan lahan pertanian. Semakin  tinggi  laju  pertumbuhan  rumah tangga  pertanian  pengguna  lahan  menye- babkan semakin  besarnya penyusutan  luas lahan  sawah.  Semakin  besar  perubahan luas  penguasaan  lahan  per  rumah  tangga pertanian  pengguna  lahan,  semakin  besar pengaruhnya  terhadap  laju  penyusutan luas lahan sawah.
Secara  umum  gambaran  kondisi sosial  ekonomi  rumah  tangga  pertanian  di
wilayah pantura ditandai dengan  beberapa perubahan. Pertama , terjadinya penurunan jumlah  rumah  tangga  pertanian,  meskipun tidak  terlalu  besar  (0,18  persen).  Ditinjau dari  proporsinya,  rumah  tangga  pertanian mengalami  menurun  yang  sangat  berarti yaitu 42 persen menjadi 31,5 persen, yang sebaliknya  diikuti  pertambahan  rumah tangga  nonpertanian  dalam  jumlah  yang sangat besar, yaitu 57,5 persen. Sementara itu junlah rumah tangga pertanian pengguna  lahabn  juga  masih  mengalami pertambahan  (1,7  persen),  meskipun  lebih kecil daripada pertambahan di Pulau Jawa secara  keseluruhan(4,3  persen). Kedua , luas lahan yang dikuasai.
Gambaran mengenai kuatnya pengaruh  dinamika  pertumbuhan  perkota- an  ini  dapat  dilihat  dari  data  berikut  ini. Pertama wilayah  pantura  mempunyai  laju pertumbuhan  penduduk  sebesar  2,48 persen  pertahun,  lebih  tinggi  dari  pada rata-rata  laju  pertumbuhan  penduduk  di Pulau Jawa.
Selain faktor-faktor sosial
ekonomi, faktor lain yang juga berpengaruh  terhadap  kecenderungan  dan pola spasial alih  fungsi  lahan pertanian ke penggunaan nonpertanian di wiayah Kabupaten Brebes adalah faktor kebijakan pemerintah. Dalam hal ini dapat diidentifikasi  tiga  kebijakan  pemerintah yang  dianggap  sebagai  faktor  pemacu munculnya  alih  fungsi  lahan  pertanian, yaitu  privatisasi  pembangunan  kawasan industri,  pembangunan  permukiman  skala besar dan kota baru dan transportasi dalam hal  ini  jalan  tanpa  hambatan;  serta deregulasi investasi dan perijinan.
Kebijakan  privatisasi  pembangun- an  kawasan  industri  yang  tertuang  dalam keputusan  presiden  No  53/1989  telah memberikan  keleluasaan  kepada  pihak swasta melakukan investasi dalam pembangunan kawasan industri dan memilih  lokasi  sesuai  dengan  mekanisme pasar. Dengan adanya keleluasaan
pembangunan  kawasan industri  oleh swasta,  maka  dampaknya  adalah  lonjakan pada  kebutuhan  lahan.  Pihak  swasta bagaimanapun senantiasa berorientasi
kepada keuntungan sehingga dalam mengalokasikan kegiatannya akan berorientasi
pada lokasi
yang menguntungkan.  Dalam  konteks  ini  dapat dipahami  bahwa  alih  fungsi  lahan  sawah di  Kabupaten  Brebes  jauh  lebih  luas dibandingkan dengan kurun sebelumnya.
Kebijakan  pemerintah  kedua  yang dianggap  berpengaruh  terhadap  kecende- rungan  alih  fungsi  lahan  pertanian  di Kabupaten Brebes adalah kebijakan pembangunan  permukiman.  Implementasi kebijakan pemerintah dalam pembangunan pembangunan permukiman skala  besar  ini dapat dilihat dari indikator izin lokasi yang telah  dikeluarkan.  Kecenderungan  alih fungsi  lahan  pertanian  menjadi  suatu fenomena  yang  tidak  dapat  dihindari, apalagi  pada  implementasi  pembangunan permukiman  ini  kerapkali  ditemui  banyak masalah,  misalnya  spekulasi  lahan  dan percaloan.  Hal  itulah  yang  kemudian memacu  peningkatan  harga  lahan  secara cepat, yang pada gilirannya justru menjadi penarik  bagi  pemilik  lahan  pertanian menjual atau melepaskan pemilikan lahannya untuk penggunaan nonpertanian.
Kebijakan  privatisasi  pembangun- an  kawasan  industri  dan  pembangunan permukiman  diperkuat  oleh  kebijakan deregulasi  dalam  penanaman  modal  dan perizinan. Dengan adanya penyederhanaan atau kemudahan dalam pemrosesan perijinan  maka  terjadi  lonjakan  besar dalam  permohonan  izin  lokasi  baik  untk kawasan  industri,  permukiman  maupun kawasan pariwisata. Serta kebijakan nasional  adanya  pembangunan  jalan  tol sepanjang pulau jawa.
Dalam  kaitan  dengan  permasalah- an  alih  fungsi  lahan  pertanian,  khususnya sawah  beririgasi  teknis,  yang  cenderung tak terkendali itulah kebijakan
pengendaliannya  menjadi  sangat  penting. Kebijakan  yang  mencegah  alih  fungsi lahan  pertanian  yang  subur  menjadi penggunaan  nonpertanian  sesungguhnya telah  ada  dalam  Tata  Ruang  Wilayah nasional,  provinsi  maupun  kabupaten.
Dalam implementasinya, kebijakan tersebut menghadapi kendala untuk diterapkan  sepenuhnya,  karena  tetap  saja terjadi alih fungsi lahan pertanian produktif atau sawah beririgasi ke penggunaan nonpertanian, bahkan menunjukkan kecenderungan tidak terkendali. Dalam hal ini banyak pemerintah  daerah  menghadapi  dilema antara  kepentingan  memacu  pertumbuhan ekonomi dan upaya tetap mempertahankan keberadaan lahan  pertanian  (sawah). Dalam  situasi  menghadapi  kecenderungan alih  fungsi  lahan  yang  tidak  terkendali,
kemudian pemerintah menetapkan kebijakan  yang  lebih  operasional  untuk dapat  mencegah  dan/atau  mengendalikan alih  fungsi  lahan  pertanian  (sawah), khusunya yang beririgasi teknis. Pencegahan  dan/atau  pengendalian  alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan non pertanian  sesungguhnya  dapat  dilakukan dengan mekanisme izin lokasi. Pada tahap pemberian  izin  lokasi  inilah  sebenarnya secara  dini  alih  fungsi  lahan  sawah beririgasi  teknis  dapat  dicegah.  Namun dalam  implementasinya  seringkali  sulit dilakukann  dengan  semestinya  karena dihadapkan pada beberapa masalah, antara lain  menyangkut  belum  didukung  rencana tata ruang wilayah  yang  memadai;  adanya kepentingan  yang  lebih  besar  menarik investasi  untuk  memacu  pertumbuhan; serta  ketidaksiapan  pemerintah  daerah dalam  mengimplementasikan  kebijakan deregulasi  dan  debirokratisasi  dalam perizinan  serta  mekanisme  koordinasi antarinstansi.
Kebijakan Bidang pertanian akibat alih fungsi lahan
Pemerintah Kabupaten Brebes dalam  menyikapai  adanya  alih  fungsi lahan  yang  cukup  masif  itu,  maka  pada tahun  2016  dan  2017  telah  dilakukan kegiatan  peningkatan  infrastruktur  irigasi tingkat usaha tani berupa:
Tabel 1. Kegiatan peningkatan infrastruktur irigasi di Kabupaten Brebes No Uraian Kegiatan Tahun Anggaran Jumlah Lokasi (Titik) Luas Oncoran (Ha) 1 Pengembangan Irigasi Air Tanah Dangkal (PIATD) 2016 68 1.962 2017 18 585 Jumlah 86 2.547 2 Pengembangan Irigasi Air Permukaan (PIAP) 2016 31 1.378 2017 5 200 Jumlah 36 1.578 Jumlah Total 122 4.125 Disamping  itu  adanya  kebijakan mekanisasi pertanian, Efisiensi pengolahan  Tanah  (Bawang  Merah), Efisiensi Penanaman Padi, Efisiensi
Pemanenan Padi.
Implikasi  kebijakan  pengendalian  alih fungsi lahan sawah
Perlunya pencegahan dan/atau pengendalian terhadap kecenderungan konversi lahan pertanian, khususnya lahan sawah  beririgasi  teknis  di  Kabupaten
Brebes  didasarkan  pada  3  alasan  utama, yaitu (a) kecenderungan tersebut dipandang  sebagai  ancaman  terhadap upaya mempertahankan swasembada pangan  (beras)  regional  maupun  nasional, mengingat wilayah tersebut sebagai sentra produksi padi; (b) besarnya biaya investasi pembangunan  prasarana  irigasi  selama  ini akan  hilang  begitu  saja  jika  konversi sawah  terus  berlanjut  tanpa  pengendalian (c)  pencetakan  sawah  baru  di  luar  Jawa membutuhkan biaya besar untuk mengimbangi penyusutan sawah produktif di  Pukau  Jawa  disamping  memerlukan waktu  yang  lama  dalan  pengembangan- nya.
Dalam  konteks  itulah  kebijakan pengendalian  konversi  lahan  pertanian, terutama  sawah  beririgasi  teknis,  menjadi sangat mendesak sehingga berbagai dampak negatif dapat dihindarkan. Namun kebijakan pengendalian ini akan mempunyai  implikasi  luas,  baik  secara makro-spasial maupun secara mikro dalam kaitannya  dengan  keberadaan  dan  kondisi sosial  ekonomi  rumah  tangga  pertanian pengguna lahan.
Dalam  konteks  kebijakan  makro- spasial,  pengendalian  konversi  lahan pertanian  mempunyai  implikasi  perlunya meninjau  kembali  kedudukan  dan  peran yang  dibebankan  wilayah  Pantura  sebagai pusat  pertumbuhan  ekonomi.  Dalam  hal ini Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)  telah  mengarahkan  bahwa wilayah  Pantura  ditetapkan  11  Kawasan unggulan dan RTRW Provinsi (Bregasmalang)  dan  RTRW  Kabupaten Brebes yang
pengembangannya diprioritaskan  kepada  industri,  pangan, dan  perikanan.  Pada  semua  kawasan tersebut, sektor industri menjadi salah satu sektor  unggulan  yang  pengembangannya diprioritaskan. Selain itu, pertanian tanaman  pangan  tetap  menjadi  sektor
unggulan  yang  akan  dikembangkan.  Pola pengembangan  kawasan  unggulan  dan fungsi kota akan didukung oleh pengembangan  prasarana  jaringan  jalan arteri  dan  jalan  bebas  hambatan  yang menghubungkan  antarkota  di  wilayah pantura.
Dari  arahan  kebijakan  tata  ruang nasional  dan  wilayah,  tampak  bahwa wilayah  pantura  mempunyai  peran  ganda, yaitu sebagai pusat pertumbuhan ekonomi (sektor  industri)  sebagai  sektor  unggulan yang didukung oleh keuntungan komparatif  yang  tinggi  sekaligus  sebagai sentra  produksi  tanaman  pangan  (beras) untuk  menopang  Lahan  Pertanian  Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang secara langsug juga  mendukung  keberlanjutan  swasem- bada  pangan.  Tentu  saja  peran  ganda  ini memerlukan  pengendalian  yang  tidak mudah  karena  berpotensi  menimbulkan konflik  dalam  akomodasi  pengalokasian sumberdaya lahan, seperti contoh konversi atau  alih  fungsi  lahan  untuk  sarana prasarana  transportasi  (Tol)  di  Kabupaten Brebes sampai 190 ha lebih. Pengendalian pemanfaatan ruang menjadi mutlak diperlukan karena dalam dinamika pertumbuhan  yang  amat  pesat,  fenomena konversi  lahan  petanian  hampir  tidak mungkin dapat dielakkan sebagai konsekuensi  dari  perubahan  struktural dalam perekonomian wilayah dan demografis.  Persoalannya  adalah  bagai- mana  kecenderungan  konversi lahan pertanian  tersebut  dapat  dikendalikan secara  ketat  sehingga  tidak  mengancam keberadaan  lahan  sawah  yang  beririgasi teknis  yang telah ada dan selama  ini telah berperan besar dalam produksi pangan.
Sesungguhnya  di  luar  lahan  sawah yang  beririgasi  teknis  yang  mempunyai produktivitas  tinggi,  di  wilayah  pantura masih  cukup  luas  lahan  pertanian  lain (ladang,  kebun)  yang  produktivitasnya relatif lebih rendah yang dapat dimanfaatkan  jika  memang  diperlukan
bagi pengembangan kegiatan nonpertanian (terutama industri, perumahan dan transportasi). Dalam hal ini maka mekanisme insentif dan disinsentif seyogyanya dapat diterapkan dalam kebijakan  investasi  dan  perijinan  lokasi sehingga  di  satu  pihak  lahan  yang dianggap kurang produktif dapat ditiingkatkan  efisiensi  pemanfaatannya, serta  di  pihak  lain  konversi  lahan  sawah beririgasi teknis dapat dicegah secara dini.
Implikasi lain dari kebijakan pengendalian konversi lahan sawah
beririgasi teknis adalah pada pola pengembangan  kawasan  terbangun  kota. Pola  spasial  konversi  lahan  sawah  selama ini  menunjukkan  bahwa  konversi  lahan, baik  laju  maupun  luasannya,  terutama terkonsentrasi  di  kabupaten-kabupaten  di sekitar  kota  metropolitan  dan  kota  besar. Peningkatan kebutuhan lahan untuk industri,  permukiman,  seperti  tercermin dari  perkembangan  kawasan  terbangun yang  pesat,  menjadi  faktor  utama  yang mendorong  konversi  lahan  sawah.  Dalam konteks  ini  seyogyanya  pengembangan kawasan  permukiman  tidak  dilakukan pada  wilayah  yang  sawahnya  beririgasi teknis  meskipun  wilayah  tersebut  menjadi bagian  dari  perluasan  fisik  kota.  Jika kebijakan tersebut
diterapkan, implikasinya  adalah  perlunya  konsep pengembangan  kota  yang  sacara  fisik tidak  lagi  bersifat  kontinyu  sebagai kelanjutan  dari  perluasan  kawasan  kota. Dalam  hal  ini  suatu kawasan permukiman (apalagi  permukiman  skala  besar)  atau kawasan industri dapat saja dikembangkan di  tengah-tengah  wilayah  pertanian,  yaitu pada  bagian  yang  bukan  atau  memang kurang sesuai untuk dikembangkan sebagai  sawah  irigasi  teknis.  Ini  berarti perlunya  penerapan  konsep  agropolitan dengan  segala  kemungkinan  modifikasi- nya sehingga layak untuk dikembangkan.
Implikasi  lain  dari  pengendalian konversi lahan pertanian (sawah  beririgasi
taknis)  terkait  dengan  kebijakan  penataan ruang,  yang  mencakup  perencanaan  tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian  pemanfaatan  ruang  sebagai- mana diatur dalam Undang-undang No. 26 Tahun  2007  tentang  penataan  ruang. Instrumen  utama  dalam  pengendalian pemanfaatan ruang untuk mencegah terjadinya konversi  lahan sawah  beririgasi teknis  adalah  keberadaan  Rencana  Tata Ruang  Wilayah  (RTRW),  baik  provinsi, maupun  kabupaten/kota  serta  mekanisme prizinan lokal. Dalam hal ini pertama-tama adalah  sejauh  mana  RTRW,  baik  provinsi maupun kabupaten/kota, telah dapat mengakomodasikan  kepentingan  untuk mempertahankan keberadaan lahan sawah, terutama  yang  beririgasi  teknis,  dan menetapkan  secara  tegas  sebagai  kawasan pertanian lahan yang berkelanjutan pengembangannya  akan  tetap  dipertahan- kan.
Adalah  kenyataan  bahwa  dalam beberapa  RTRW  kabupaten  di  wilayah pantura  Jawa  Tengah  tercantum  rencana pemanfaatan ruang bagi kegiatan budidaya justru mengkonversi lahan sawah beririgasi  teknis  ke  penggunaan  non pertanian.  Dalam  hal  ini  kepentingan mempertahankan  keberadaan  lahan  sawah beririgasi teknis tidak atau belum  menjadi prioritas  di  kabupaten  tersebut.  Hal  ini berimplikasi perlunya melakukan peninjauan kembali terhadap RTRW  yang mengakomodasikan  kepentingan  kepen- tingan  tersebut  serta  merevisinya  dengan melakukan  penyesuaian  kembali  terhadap rencana  pemanfaatan  ruang  bagi  kawasan budidaya  sehingga  keberadaan  lahan sawah beririgasi teknis dapat dipertahankan  pengembangannya  pada masa  mendatang  sesuai  kurun  waktu rencana.  Jika  dalam  RTRW  secara  tegas telah  ditetapkan  kawasan  pertanian  lahan basah, maka dalam implementasi pemanfaatan  ruang  perlu  dijamin  secara konsisten  Dalam  hal  ini  perijinan  lokasi
kegiatan  non  pertanian  (transportasi, industri,permukiman dan pariwisata) harus benar-benar  sesuai  dengan  ketetapan RTRW.  Kemudian  dalam  pengendalian- nya lebih lanjut, pengawasan dan penertiban  menjadi  bagian  yang  tidak terpisahkan,  sebagaimana  diatur  dalam Undang-undang  Nomor  26  tahun  2007 tentang  Penataan  Ruang.  Pengawasan diperlukan sebagai upaya menjaga kesesuaian  pemanfaatan  ruang  dengan fungsinya  sesuai  ketetapan  rencana  tata ruang,  yang  dilakukan  dalam  bentuk pelaporan,  pemantauan  dan  evaluasi. Penertiban  diperlukan  sebagai  upaya mengambil tindakan agar rencana pemanfataan  ruang  dapat  terwujud,  yang dilakukan melalui pengenaan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan.
Untuk mendukung kebijakan pengendalian konversi lahan sawah beririgasi, teknis ke penggunaan nonpetanian,  berkaitan  dengan  izin  lokasi bagi kegiatan nonpertanian  yang telah ada (industri,  perumahan,  pariwisata  dan transportasi).  Implikasi  berikutnya  adalah perlunya upaya-upaya peningkatan efisiensi pemanfaatan lahan pada kawasan-kawasan  yang  sudah  diberikan ijin  lokasinya  tersebut.  Hal  ini  perlu dilakukan  karena  pada  kenyataannya masih  cukup  luas  kawasan  yang  sudah diberikan  ijin  lokasinya,  baik  untuk perumahan  maupun  industri,  yang  dewasa ini belum  dibangun bahkan belum dibebaskan lahannya. Dalam rangka peningkatan  efisiensi  pemanfaatan  lahan ini  maka  pembangunan  perumahan  baru serta  kawasan  industri  diarahkan  secara ketat  ke  kawasan-kawasan  yang  telah memperoleh  ijin  lokasi  sehingga  tidak perlu diberikan ijin lokasi baru.
Selain  implikasinya dalam konteks makro-spasial, implikasi lain dari kebijakan  pengendalian  konversi  lahan sawah  adalah  dalam  konteks  mikro,  yaitu kondisi  sosial  ekonomi  rumah  tangga
pertanian  pengguna  lahan.  Terjadinya konversi  lahan  pertanian  pada  dasarnya terkait dengan
perubahan dalam penguasaan pemilikan lahan, karena selalu didahului  oleh  peroses  tersebut.  Karena itulah dalam pengendaliannya seyogyanya juga  mempertimbangkan  pengendalian penguasaan  pemilikan  lahan.  Dengan demikian  perubahan  dalam  penguasaan dan pemilikan lahan tidak akan mengubah fungsi  kawasan  sebagaimana  ditetapkan RTRW. Penguasaan, pemilikan dan pengalihan hak atas lahan harus menjamin kelangsungan  usaha  pertanian.  Pemilikan lahan  pertanian  oleh  perseorangan  secara berlebihan, pemilikan  yang terlalu  sempit, dan  pemilikan  lahan  secara absente perlu dicegah  agar  fungsi  lahan  sebagai  faktor produksi  dan  sumber  kehidupan  yang layak  bagi  rumah  tangga  pertanian  dapat tetap  terjaga.  Dalam  skala  mikro  hal  ini akan  menimbulkan  implikasi  pada  rumah tangga pertanian yang selama ini menjadikan  sumberdaya  lahan  sebagai tumpuan  kehidupannya.  Dalam  situasi persaingan penggunaan lahan yang semakin  ketat  karena  dorongan  kekuatan ekonomi  yang  menjadikan  lahan  sebagai komoditas strategis pengendalian konversi lahan pertanian dengan mencegah beralihnya  penguasaan  atau  pemilikan lahan  dari  rumah  tangga  pertanian menimbulkan implikasi yang tidak mudah. Kondisi rumah tangga pertanian di pantura kabupaten  brebes  ditandai  kecenderungan bertambah sempitnya penguasaan pemilikan  lahan  (fragmentasi  lahan),  serta bertambahnya  rumah  tangga  pertanian gurem  yang selama  ini  menjadi salah satu faktor  penyebab  terjadinya  konversi  lahan pertanian. Karena itu kebijakan pengendalian  konversi  lahan  pertanian perlu didukung dengan upaya peningkatan kesejahteraan  rumah  tangga  pertanian sehingga  secara  internal  dapat  mencegah mereka dari keinginan melepaskan penguasaan  pemilikan  lahannya  kepada
pihak  lain  yang  bukan  rumah  tangga pertanian.
Dari  Pembahasan  tersebut  dapat ditarik beberapa kecenderungan. Pertama , kecenderungan alih  fungsi  lahan pertanian ke  penggunaan  nonpertanian  di  wilayah Pantura  Jawa  Tengah  dalam  dasawarsa terakhir berlangsung dalam konteks dinamika  pertumbuhan  perkotaan  yang sangat  pesat,  baik  dilihat  dari  aspek demografis, ekonomi maupun fisik. Dihadapkan  pada  peran  strategis  wilayah ini  sebagai  sentra  produksi  padi,  hal  ini menjadi permasalahan karena akan berdampak besar terhadap upaya mempertahankan swasembada pangan (beras)  nasional  yang  telah  dicapai
Indonesia pada zamannya. Kedua , ditinjau dari sasarannya secara spasial kecenderungan alih fungsi lahan sawah ke penggunaan  nonpertanian  di  wilayah pantura  terkonsentrasi  di  6  Kabupaten Kota,  yaitu  Brebes,  Tegal,  Pemalang, Pekalongan,  Batang,  Kendal  dan  Kota Semarang. Dari sebaran lokasinya, tampak bahwa penyusutan lahan sawah yang besar dan laju penyusutan yang tinggi terkonsentrasi  di  sekitar  Brebes,  dan  Kota Semarang.  Dan  dalam  hal  ini  studi  kasus Kabupaten  Brebes.  Adanya  pola  spasial alih  fungsi  lahan  sawah  ini  dipengaruhi oleh  faktor-faktor  sosial  ekonomi,  baik yang  bersifat  eksternal  maupun  internal. Faktor eksternal  mencakup perkembangan kawasan terbangun,
pertumbuhan penduduk  perkotaan:  pertumbuhan  dan pergeseran struktur  ekonomi. Faktor internal  mencakup  pertumbuhan  rumah tangga  pertanian  pengguna  lahan  dan perubahan  luas  penguasaan  lahan.  Selain faktor  sosial  ekonomi,  faktor  lain  yang berpengaruh  terhadap  kecenderungan  dan pola spasial alih fungsi lahan sawah adalah faktor kebijakan pemerintah, yaitu privatisiasi
pembangunan kawasan industri,  pembangunan  permukiman  skala besar  dan  kota  baru,  serta  deregulasi
investasi  dan  perizinan. Ketiga, kebijakan pengendalian  alih  fungsi  lahan  pertanian terutama  sawah  beririgasi  teknis,  menjadi sangat  mendesak.  Namun  Kebijakan  ini akan mempunyai implikasi yang luas, baik secara makro-spasial maupun secara mikro dalam kaitannya dengan keberadaan rumah  tangga  pertanian  pengguna  lahan. Dalam  konteks  makro,  pengendalian  alih fungsi lahan pertanian mempunyai implikasi  perlunya  peninjauan  kembali kedudukan  dan  peran  yang  dibebankan terhadap  wilayah  pantura  karena  peran gandanya  sebagai  pusat  pertumbuhan ekonomi sekaligus sebagai sentra produksi pangan  (beras)  untuk  menopang  produksi pangan.  Implikasi  lain  dari  pengendalian alih  fungsi  lahan  sawah  terkait  dengan pengendalian lahan sawah terkait pemanfaatan  ruang,  sebagaimana  diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  26/1992 tentang  penataan  ruang  serta  Peraturan Daerah  Nomor  6  Tahun  2011  tentang Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Provinsi Jawa  Tengah,  baik  Provinsi  maupun kabupaten/kota  serta  mekanisme  perijinan lokasi.  Terjadinya  alih  fungsi  lahan pertanian  terkait  pula  dengan  perubahan dalam penguasaan pemilikan lahan. Dalam skala  mikro  hal  ini  akan  menimbulkan implikasi  pada  rumah  tangga  pertanian yang selama ini ditandai dengan kecenderungan    bertambah  sempitnya penguasaan  lahan  (proses  fragmentasi lahan. Keempat , Proses  alih  fungsi  lahan sawah menjadi lahan tegalan atau dialihfungsikan  ke  sektor  non  pertanian menyebabkan luas lahan sawah di Kabupaten  Brebes  semakin  menyusut (tingkat  penyusutan  lahan  sawah  =  0,53% /  tahun). Kelima ,  terjadinya  penyusutan luas lahan sawah diikuti dengan pencetakkan  lahan  tegalan  baru  (tingkat pertumbuhan  lahan  tegalan  =  0,47%/ tahun).  Walaupun  terjadi  proses  alih fungsi  lahan  pertanian  sepanjang  tahun, namun Kabupaten Brebes mampu
memenuhi kebutuhan pangan pokok (beras)  penduduknya,  bahkan  terdapat surplus  yang  dapat  diekspor  ke  luar daerah.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  tersebut di  atas,  dalam  penelitian  ini  dapat  ditarik kesimpulan  sebagai  berikut.  Pertama, permasalahan  dalam  alih  fungsi  lahan pertanian  ke  penggunaan  nonpertanian sangat dipengaruhi oleh dinamika pertumbuhan perkotaan yang sangat pesat, baik  dilihat  dari  aspek  demografis, ekonomi maupun fisik yang saling terkait. Kedua  terdapat  pola  spasial  alih  fungsi lahan  sawah  menjadi  lahan  non  sawah bersifat  sporadis,  dipengaruhi  oleh  faktor- faktor sosial ekonomi, meliputi pertumbuhan penduduk perkotaan, pertumbuhan  dan  pergeseran  struktur ekonomi,  pertumbuhan  rumah  tangga pertanian  pengguna  lahan  dan  perubahan luas  penguasaan  lahan.  Ketiga,  peran kebijakan terletak pada konsistensi pelaksanaan  RTRW  dalam  pembangunan kawasan, yang berfungsi sebagai pengendalian  alih  fungsi  lahan  pertanian menjadi  non  pertanian.  Kebijakan  harus mampu mengarahkan pertumbuhan perkotaan  di  luar  kawasan  pertanian pangan.

## REKOMENDASI
Konsistensi  pelaksanaan  RTRW merupakan  kunci  pencegahan  alih  fungsi lahan  pertanian  ke  nonpertanian,  oleh sebab  itu  para  pembijak  betul-betul memhami  dan  mematuhi  RTRW  tersebut dan  regulasi  lainya  terkait  alih  fungsi lahan.  Kebijakan  pengendalian  alih  fungsi lahan  pertanian  perlu  didukung  dengan upaya-upaya  peningkatan  kesejahteraan rumah  tangga  pertanian  sehingga  secara internal  dapat  mencegah  mereka  untuk melepaskan  penguasaan  atau  pemilikan lahannya untuk kegiatan nonpertanian.

## DAFTAR PUSTAKA
Ashari.  2003.  Tinjauan  Tentang  Alih Fungsi  Lahan  Sawah  ke  Non Sawah  dan  Dampaknya  di  Pulau Jawa.  Forum  Penelitian  Agro Ekonomi Voluema 21 No. 2 Tahun 2003. Hal. 83 – 97
Bappeda  Provinsi  Jawa  Tengah  Rencana
Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah 2005 – 2029; Bappeda Provinsi Jawa Tengan, Rancangan  RKPD  Provinsi  Jawa Tengah Tahun 2019 BPS  Kabupaten  Brebes.  2015.  Brebes Dalam Angka. Lockeretz,  W.  2003. Scondary  Effects  on Midwestern Agriculture of metropolitan  Development  and Midwestern Agriculture of metropolitan  Development  and Decreases  in  farmland .  Land Economic    vol.  65  no  3  Agustus 2003. Nasution, Lutfi. 2001. “Beberapa  masalah pertanahan  nasional  dan  alternatif kebijakan untuk menanggulanginya”  Analisis  no.  2 Tahun 2001. Pierce 2001, Faktor-faktor yang berpengaruh  terhadap  alih  fungsi lahan pertanian     secara makro Pond, Bruce Pond, Maurice Yeates. 2009.
Rural/Urban  Land  Conversion  I  : Estimating  the  Direct  and  indirect Impact.  Urban  Geography  No.  14 2009.
Kitamura, T. dan S. Kobayashi, Rural and Use  in  the  Asian  Region  II Towards  Sustainable  land  Use, Report  of  an  APO  Symposiumn, Tokyo,2008). RTRW Provinsi Jawa Tengah 2009 – 2030 Philip Kivell.  1993.  Land  and  the  City:
Patterns  and  Processes  of  Urban Change  Routledge. London