## PERSEKUTUAN PERDATA NOTARIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS

## Fonni
Email : fon_liem@yahoo.com
Winner Sitorus Email : winner.sitorus@unhas.ac.id
Hasbir Paserangi
Email : hasbirsh@gmail.com Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin

## Abstrak
Undang-Undang Jabatan Notaris memberikan kesempatan bagi para notaris untuk dapat membentuk persekutuan perdata notaris dalam menjalankan jabatannya. Hal tersebut  bertentangan  dengan  profesi  notaris,  karena  tujuan  dari  pembentukan persekutuan perdata yaitu untuk mencari keuntungan yang akan dibagikan kepada para  sekutu  sebagaimana  telah  diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata  (KUHPerdata).  Penelitian  ini  bertujuan  mengetahui  dan  memahami  (1) pembentukan  persekutuan  perdata  notaris  terhadap  pelaksanaan  jabatan  notaris;
(2) penerapan prinsip-prinsip pengaturan persekutuan perdata dalam KUHPerdata terhadap  persekutuan  perdata  notaris.  Penelitian  ini  merupakan  tipe  penelitian normatif,  yaitu  suatu  proses  untuk  menemukan  aturan  hukum,  prinsip-prinsip hukum,  dan  doktrin-doktrin  hukum  untuk  menjawab  permasalahan  hukum. Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan,  pendekatan perbandingan, dan pendekatan konseptual.
Kata Kunci : Persekutuan Perdata, Notaris, Kantor Bersama, Maatschap

## Abstract
The  Law  of  Notary  Position  provides  an  opportunity  for  notaries  to  establish  a Civil Partnership of notaries in the performance of their position. This is contrary to the notary profession, since the purpose of the formation of Civil Partnership is to seek the benefit to be distributed to allies as stipulated in the Civil Code. This study aimed to find out and comprehend (1) the formation of a civil partnership of notary  in  the  implementation  of  the  notary’s  position:  (2)  the  application  of  the principles of civil partnership stipulation in the Civil Code to civil partnership of notary.  This  research  is  a  normative  research  that  is  a  process  to  find  out  laws, legal  principles,  and  legal  doctrine  to  answer  the  legal  problem.  This  study employed a statutory, comparison, and conceptual approaches.
Keywords : Civil Partnership, Notary, Joint Office, Maatschap

## A. Latar Belakang Masalah
Di dalam kehidupan sehari-hari ada  perusahaan  atau  kegiatan  usaha yang dimiliki oleh orang perseorangan dan dilakukan/ dijalankan  sendiri  oleh  pemiliknya. Kegiatan  usaha  dapat  dilakukan dalam  bentuk  kerja  sama  antara beberapa  orang  dimana  mereka masing-masing  merupakan  pengurus dan  sekaligus  pemiliknya.  Kerja sama tersebut dilakukan secara terus- menerus  dan  menyangkut  adanya keterkaitan para peserta  pada  aktiva- pasiva, hak dan kewajiban, perjanjian  atau  keterikatan  dengan pihak  luar  dan  sebaliknya.  Bentuk kerja sama disebabkan adanya tujuan yang ingin dicapai bersama.
Berdasarkan  tujuan  ini,  diadakan penggolongan  dalam  bentuk  kerja sama  yang  bertujuan  untuk  mencari keuntungan, seperti persekutuan perdata  ( maatschap ),  firma  (Fa), perseroan  komanditer  (CV),  dan  PT, serta kerja sama yang tidak bertujuan untuk komersial
seperti
perkumpulan. 1
1 Herlien Budiono, Dasar Teknik Pembuatan Akta  Notaris ,  Citra  Aditya  Bakti,  Bandung, 2013, hlm.109.
Persekutuan  Perdata  adalah suatu  perjanjian  dengan  mana  dua orang  atau  lebih  mengikatkan  diri untuk  memasukkan  sesuatu  dalam persekutuan,  dengan  maksud  untuk membagi  keuntungan  yang  terjadi karenanya. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1618
KUHPerdata.  Pasal  tersebut  memuat unsur-unsur dalam membentuk persekutuan  perdata  yaitu  adanya suatu  perjanjian  kerja  sama  antara dua orang atau lebih, masing-masing pihak  harus  memasukkan  sesuatu  ke dalam persekutuan ( inbreng ), bermaksud  membagi  keuntungan bersama.  Oleh  karena  itu,  dapat dilihat adanya unsur mencari keuntungan  dari  suatu  persekutuan perdata.
Dalam  hal  mendirikan  suatu persekutuan  perdata  juga  dapat dilakukan  oleh  notaris,  sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
(selanjutnya  disebut  UUJN).  Pasal tersebut menentukan bahwa:
“Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk persekutuan  perdata  dengan  tetap memerhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatannya”. Persekutuan  perdata  yang  memiliki tujuan utama untuk mencari
keuntungan  tidak  sesuai  dengan kewajiban  notaris.  Seorang  notaris memiliki kewajiban
untuk mengutamakan  pengabdian  kepada kepentingan  masyarakat  dan  negara. Hal  tersebut  sesuai  dengan  yang ditentukan  berdasarkan  Pasal  3 Angka  6  Kode  Etik  Notaris.  Dapat diartikan  bahwa  notaris  diangkat bukan  untuk  kepentingan  individu notaris, jabatan notaris adalah jabatan  pengabdian,  oleh  karena  itu notaris  harus  selalu  mengutamakan kepentingan masyarakat dan negara. 2
Persekutuan  perdata  sebagai salah  satu  bentuk  dasar  kerja  sama dalam  bidang  usaha  komersial  yang tujuannya  adalah  untuk  memeroleh keuntungan,  memiliki  pertentangan antara  tujuan  dalam  membentuk
2 Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia , UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm.172.
suatu  persekutuan  perdata  dengan tugas  atau  jabatan  seorang  notaris kepada  masyarakat.  Hal  ini  karena bentuk  persekutuan  perdata  pada dasarnya mengejar keuntungan, sedangkan notaris merupakan pejabat umum  yang  tugas  utamanya  adalah melayani  kepentingan  masyarakat dan tidak bertujuan untuk mendapatkan  keuntungan.  Dalam menjalankan jabatannya, penghasilan notaris  atau  jasa  hukum  yang diberikan  kepada  masyarakat  adalah dalam bentuk honorarium sebagaimana  diatur  di  dalam  Pasal
36  UUJN,  bahkan  dalam  Pasal  37
Ayat  (1)  UUJN  ditentukan  bahwa: “Notaris berkewajiban untuk memberikan  jasa  hukum  di  bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu.”
Berdasarkan  uraian  tersebut  di atas,  isu  hukum  dalam  tulisan  ini adalah  adanya  pertentangan  antara tugas  dan  jabatan  sebagai  notaris yang penghasilan atau jasa hukumnya  kepada  masyarakat  telah ditentukan dalam bentuk honorarium dengan ketentuan mengenai diperbolehkannya notaris
membentuk persekutuan  perdata,
yang berdasarkan KUHPerdata
persekutuan  perdata  dibentuk  untuk memperoleh keuntungan.

## B. Metode Penelitian

## 1.   Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian  normatif,  yaitu  suatu proses  untuk  menemukan  suatu
aturan hukum, prinsip-prinsip
hukum, maupun doktrin-doktrin
hukum untuk menjawab permasalahan hukum. Penelitian
hukum  normatif  dilakukan  untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan
masalah yang dihadapi. 2.   Pendekatan Penelitian Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan ( statue
approach ), pendekatan perbandingan
( comparative  approach ),  pendekatan konseptual ( conceptual approach ).
3.    Bahan Hukum
Bahan hukum terdiri dari
a. Bahan  hukum  primer  terdiri dari :
1.    Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata; dan
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan
Atas  Undang-Undang  Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris .
b.     Bahan hukum sekunder
Bahan  hukum  sekunder  dalam penelitian ini berupa hasil penelusuran  bahan  pustaka  berupa buku-buku,  disertasi,  tesis,  jurnal- jurnal  ilmiah,  maupun  artikel-artikel ilmiah,  maupun website yang  terkait dengan penelitian ini, serta wawancara dengan narasumber.
4. Prosedur Pengumpulan

## Bahan Hukum
Dalam  mengumpulkan  bahan hukum, begitu  menemukan  isu hukum yang ditetapkan, akan dilakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan  hukum  primer  yang sesuai  dengan  isu  yang  dihadapi. Selain itu peneliti akan mengumpulkan bahan hukum sekunder  yang  diperoleh  dari  buku- buku  literatur,  karya  tulis  ilmiah yang mendukung isu penelitian yang diteliti  demi  terjawabnya  masalah dalam  penelitian  ini  agar  kemudian dapat memudahkan ditariknya
kesimpulan  dan  jawaban  sebagai tujuan dari penelitian ini.
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan 1. Pembentukan Persekutuan Perdata Notaris Dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris Ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai persekutuan perdata atau
perserikatan  perdata  hingga  kini yang  berlaku  adalah  sebagaimana diatur  di  dalam  Kitab  Undang- Undang Hukum Perdata (Pasal 1618- 1652  KUHPerdata). 3 Pasal  1618 KUHPerdata  menentukan  pengertian persekutuan  perdata  adalah  suatu perjanjian  dengan  mana  dua  orang atau  lebih  mengikatkan  diri  untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan,  dengan  maksud  untuk membagi  keuntungan  yang  terjadi karenanya.  Pemasukan  atau inbreng harus  dilakukan  oleh  masing-masing pesero  yang  dapat  berupa  uang, barang,  atau  kerajinan.  Tujuan  dari perseroan  tersebut  harus  mengenai sesuatu  yang  halal  dan  bermanfaat bagi  para  pesero  sehingga  yang
3 Herlien Budiono, Op.cit ., hlm.17-18.
utama adalah bukan terjadinya pemilikan  bersama,  melainkan  agar dari benda-benda tertentu dan kerajinannya serta uang dapat bermanfaat untuk memeroleh
keuntungan bagi para pesero. Tujuan  dari  persekutuan  perdata yang  bertujuan  untuk  memeroleh keuntungan  bersama,  maka  ide  akan berdirinya perkumpulan menjadi kabur mengingat tujuan dari perkumpulan  tidak  diperbolehkan untuk mencari untung. 4
Melihat dari
hakikat persekutuan  perdata  dimana  jelas ditentukan bahwa tujuan dari persekutuan perdata ini adalah untuk membagi keuntungan. Dengan demikian,  perilaku  dari  peseronya akan didasari  oleh maksud pendirian maatschap ini.  Pesero  dengan  sadar akan  berorientasi  pada  arti  yang diberikan  orang  mengenai  suatu persekutuan  perdata.  Kesan  ini  pun mungkin  akan  diperoleh  masyarakat apabila  para  notaris  berkumpul  di dalam suatu maatschap . 5
4 Herlien  Budiono, Kumpulan  Tulisan Hukum  Perdata  di  Bidang  Kenotariatan Buku  Kedua ,  PT.  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 2013, hlm.19.
5 Ibid ., hlm.286.
Pembuatan akta autentik badan usaha dihadapan
notaris menimbulkan hak yang diterima oleh notaris  berupa  honorarium  atau penghargaan yang dinilai dengan alat pembayaran  yang  sah  yaitu  uang. Penetapan  jumlah  honorarium  untuk akta  autentik  yang  dibuat  dihadapan Notaris  telah  diatur  dalam  Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang
Nomor  2  Tahun  2014  tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor  30  Tahun  2004  tentang Jabatan  Notaris  selanjutnya  disebut UUJN.  Hal  ini  terlihat  jelas  di  Pasal 36  UUJN.  Selain  UUJN,  untuk penetapan  jumlah  honorarium  juga diatur dalam Kode Etik Notaris. 6 UUJN mengatur tentang honorarium  notaris  dalam  Pasal  36 yang  menentukan  bahwa  notaris berhak  menerima  honorarium  atas jasa  hukum  yang  diberikan  sesuai dengan kewenangannya. Jumlah
honorarium  yang  diterima  oleh notaris didasarkan pada nilai sosiologis  dan  nilai  ekonomis  dari
6 Ronald Gultom. 2017, Penetapan Honorarium  Atas  Jasa  Hukum  Notaris , Jurnal Universitas Hasanuddin. hlm.6.
setiap  akta  yang  dibuatnya.  Nilai sosiologis  ditentukan  berdasarkan fungsi  sosial  dari  objek  setiap  akta dengan  honorarium  yang  diterima paling  besar  Rp.  5.000.000,-  (lima juta  rupiah),  akta  yang  mempunyai fungsi sosial misalnya, akta pendirian  yayasan,  akta  pendirian sekolah,  akta  wakaf  tanah,  akta pendirian  rumah  ibadah,  atau  akta pendirian  rumah  sakit.  Sedangkan nilai  ekonomis  dari  objek  suatu  akta ditentukan sebagai berikut: 7
(1) sampai dengan Rp.
100.000.000,-    (seratus  juta rupiah)  atau  ekuivalen  gram emas  ketika  itu,  honorium yang  diterima  paling  besar adalah  2,5%  (dua  koma  lima persen);
(2) di  atas  Rp.  100.000.000,- (seratus  juta  rupiah)  sampai dengan Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) honorarium  yang  diterima paling  besar  adalah  1,5%
(satu koma lima persen); atau
(3) di  atas  Rp.  1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) honorarium  yang  diterima
7 Abdul Ghofur Anshori, Op.cit ., hlm.33.
didasarkan  pada  kesepakatan antara  notaris  dengan  para pihak,  tetapi  tidak  melebihi 1%  (satu  persen)  dari  objek yang dibuatkan aktanya; Honorarium  ini  adalah  hak notaris,  artinya  orang  yang  telah membutuhkan  jasa  notaris  wajib membayar honorarium notaris, meskipun demikian notaris
berkewajiban  pula  membantu  secara cuma-cuma untuk mereka yang tidak mampu memberikan honorarium kepada  notaris.  Batasan  mampu  atau tidak mampu ini notaris sendiri yang menilainya. Jasa hukum untuk mereka  yang  mampu  membayar honorarium notaris atau yang diberikan  secara  cuma-cuma  karena ketidakmampuan  penghadap,  wajib diberikan tindakan hukum yang sama oleh notaris, karena akta yang dibuat oleh notaris  yang bersangkutan tidak akan ada bedanya, baik yang mampu membayar honorarium notaris maupun yang cuma-cuma. 8
8 Habib  Adjie. Hukum  Notaris  Indonesia, Tafsir  Tematik  Terhadap  UU  No.  30  Tahun 2004  Tentang  Jabatan  Notaris ,  PT.  Refika Aditama,  Bandung,  2014,  hlm.108.  (Habib Adjie 1)
Urgensi  dengan  penetapan honorarium maksimum dan minimum yaitu
penetapan honorarium maksimum dimaksudkan agar  tidak  ada  unsur  pemerasan dalam  penetapan  honorarium  notaris yang  sangat  tinggi  terkait  pemberian pelayanan  jasa  hukum  kepada  klien, sedangkan pentingnya penetapan honorarium  minimum  dimaksudkan untuk  menghindari  persaingan  tidak sehat  antara  sesama  rekan  notaris. Berdasarkan  hal  tersebut  seharusnya disepakati  adanya  batas  maksimum dan  minimum  dalam  penetapan honorarium  agar  terwujud  suatu keseragaman  terkait  tarif  pelayanan jasa  oleh  notaris  sehingga  dapat berimplikasi  pada  keluhuran  jabatan notaris dan meminimalisir timbulnya persaingan tidak sehat antara sesama notaris. 9
2. Penerapan Prinsip-Prinsip Pengaturan Persekutuan Perdata  Dalam  KUHPerdata Terhadap Persekutuan Perdata Notaris Adapun penerapan unsur-unsur persekutuan perdata dalam
9 Sulhan,  2015 ,    Pelaksanaan  Kode  Etik Dalam Menjalankan Jabatan Notaris , Jurnal Universitas Hasanuddin, hlm. 12.
KUHPerdata  terhadap  persekutuan perdata  yang  dapat  dibentuk  oleh notaris adalah sebagai berikut:
1. Adanya pemasukan ( inbreng ). Berdasarkan  Pasal  1619  Ayat
(2)  KUHPerdata  ditentukan  bahwa masing-masing  sekutu  diwajibkan memasukkan  uang,  barang-barang lain  atau  pun  kerajinannya  ke  dalam perseroan  itu.  Pertama-tama  setiap anggota  bertanggung  jawab  atas sejumlah  uang,  barang,  atau  tenaga yang  dijanjikan  sebagai  pemasukan ( inbreng )-nya  kepada  persekutuan.
Dalam KUHPerdata ditegaskan bahwa  kesanggupan  setiap  sekutu memberi inbreng kepada persekutuan, apabila
belum diserahkan  pada  saat  pendirian, menjadi  utang  dari  sekutu  yang bersangkutan  yang  wajib  diserahkan sesuai dengan waktu yang disepakati. Sekutu  yang  menjanjikan inbreng dalam  bentuk  uang  dan  belum menyerahkannya. Ketentuan- ketentuan  ini  menjadi  dasar  yang menjamin  kesungguhan  kerja  sama para  sekutu.  (Pasal  1625  dan  Pasal 1626 KUHPerdata). 10
10 Janus  Sidabalok, Hukum  Perusahaan , Nuansa Aulia, Bandung, 2012, hlm.98.
Menurut  Habib  Adjie, 11 inbreng
yang dimaksudkan dalam persekutuan  perdata  notaris  adalah untuk  kepentingan  dan  manfaat bersama para sekutu dalam operasional kantor bersama persekutuan tersebut. Sementara menurut Ria Trisnomurti 12 dikatakan bahwa  dalam  hal  pembentukan persekutuan  perdata  notaris  dikenal juga adanya inbreng, dimana adanya kerja  sama  dari  masing-masing sekutu  yaitu  para  notaris  yang tergabung dalam persekutuan perdata notaris  untuk  memasukkan  barang berupa  sarana  kantor  antara  lain, komputer,  meja,  lemari,  dan  lain- lain.  Dari  pendapat  tersebut  di  atas dapat  dilihat  bahwa  pendapat  para notaris terhadap inbreng yang dimaksudkan dalam persekutuan perdata  notaris  adalah  sama  yaitu berupa pemasukan ke dalam persekutuan  yang  berupa  bahan  dan alat  operasional  kantor  atau  sarana
11 Habib  Adjie, Penafsiran  Tematik,  Hukum Notaris  Indonesia  Berdasarkan  Undang- Undang    Nomor  2  Tahun  2014  Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun  2004  Tentang  Jabatan  Notaris ,  PT. Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm.157.
12 Notaris  di  Kota  Makassar,  Wawancara dilakukan  pada  tanggal  1  Maret  2017,  jam 10.00 WITA.
kantor untuk meringankan biaya bagi para notaris. Menurut penulis,
pengertian inbreng dalam persekutuan  perdata  notaris  adalah pemasukan  ke  dalam  persekutuan yang berupa
barang-barang perlengkapan  kantor.  Biaya-biaya yang  digunakan  untuk  membeli barang-barang  tersebut  kemudian ditotalkan  dan  dibebankan  sama  rata kepada semua sekutu yang tergabung dalam  persekutuan  perdata  notaris. Berbeda  dengan inbreng dalam persekutuan  perdata  yang  diatur dalam  KUHPerdata  dapat  berupa uang, tenaga, keahlian/kerajinan.
2.    Ada  tujuan  untuk  mencari keuntungan.
Seorang  yang  mengabdikan dirinya  pada  suatu  profesi  yang mulia seperti notaris harus memahami  bahwa  profesi  berbeda dengan  kegiatan  bisnis.  Hukum ekonomi  tidak  dapat  diterapkan dalam  suatu  profesi  mulia.  Bisnis memusatkan  pada  tujuan  utama yakni  untuk  memeroleh  keuntungan sedangkan  cita-cita  suatu  profesi didasarkan  pada  semangat  kesediaan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.  Dalam  suatu  kegiatan
bisnis  dipentingkan  nilai  kuantitatif sementara  dalam  profesi  yang  dicari bukanlah  nilai  kuantitatif  melainkan nilai  kualitatif. 13 Berdasarkan  Pasal 1618 KUHPerdata, maatschap merupakan  suatu  perjanjian  antara dua orang atau lebih yang mengikatkan  diri  untuk  memeroleh keuntungan.  Kekayaan  dengan  mana tiap-tiap  peserta  atau  sekutu  harus memasukkan  sesuatu  yang  disebut pemasukan  ( inbreng )  baik  yang berupa uang, barang, ataupun kerajinan yang berupa tenaga. Terang  tujuannya  untuk  mencari keuntungan. 14 Profesi  notaris  lebih mendahulukan  pelayanan  daripada imbalan (pendapatan). Artinya
mendahulukan apa yang harus dikerjakan  bukan  berapa  bayaran yang diterima. Kepuasaan klien lebih diutamakan.
Pelayanan itu
diperlukan karena keahlian
profesional, bukan amatiran. Seorang profesional  selalu  bekerja  dengan baik,  benar,  dan  adil.  Baik  artinya teliti, tidak asal kerja, tidak
13 Abdul Ghofur Anshori, Op.cit ., hlm.168.
14 Ari  Wahyudi  Hertanto, Kantor  Hukum, Pendirian  Dan  Manajemennya  (Teori  dan Praktik) ,  Sinar  Grafika,  Jakarta,  2016, hlm.5.
sembrono.  Benar  artinya  diakui  oleh profesi  yang  bersangkutan.  Adil artinya  tidak  melanggar  hak  orang lain.  Sedangkan  imbalan  dengan sendirinya  akan  dipenuhi  secara wajar  apabila  klien  merasa  puas dengan pelayanan yang diperolehnya. 15 Notaris  dalam  menjalankan
jabatannya  harus  dapat  bersikap profesional dengan dilandasi
kepribadian yang luhur dan senantiasa  melaksanakan  tugasnya sesuai peraturan perundang- undangan  yang  berlaku  sekaligus menjunjung  tinggi  kode  etik  profesi Notaris  sebagai  rambu  yang  harus ditaati,  Notaris  perlu  memperhatikan apa  yang  disebut  sebagai  perilaku profesi  yang  memiliki  unsur-unsur, memiliki  integeritas  moral  yang mantap,  harus  jujur  terhadap  klien maupun diri sendiri (kejujuran intelektual),  sadar  akan  batas-batas kewenangannya,  dan  tidak  semata- mata berdasarkan pertimbangan uang. 16
15 Abdul Ghofur Anshori, Op.cit ., hlm.28.
16 Ni Nyoman Juliantari.2013, Pelaksanaan Kewajiban  Notaris  Terhadap  Kualitas Produk  Akta  Dan  Akibat  Hukumnya ,  Jurnal Universitas Hasanuddin, Hlm. 4.
Menurut Ria Trisnomurti 17 tujuan  untuk  mencari  keuntungan dari  persekutuan  perdata  yang  diatur dalam  KUHPerdata  tidak  dapat diterapkan dalam persekutuan perdata  yang  beranggotakan  profesi notaris,  para  notaris  yang  bergabung dalam  persekutuan  perdata  dalam menjalankan  jabatannya  harus  tetap mengutamakan  pelayanan  kepada masyarakat.  Menurut  Habib  Adjie 18 dikatakan bahwa persekutuan perdata yang  diatur  dalam  UUJN  adalah persekutuan  perdata  yang  bertujuan tidak menjalankan perusahaan dalam artian  komersial,  para  notaris  yang tergabung dalam persekutuan perdata sebagai pejabat umum yang menjalankan  profesi  yang  diemban sebagai  tanggung  jawab  pekerjaan, keuntungan  bukan  menjadi  bagian atau  orientasi  dalam  menjalankan profesinya. Notaris melakukan pekerjaannya  atas  dasar  dan  alasan idiil  yang  secara  teratur  dan  mandiri dalam bidang tertentu yang memiliki kualitas pribadi yang sangat
17 Notaris  di  Kota  Makassar,  Wawancara dilakukan  pada  tanggal  1  Maret  2017,  jam 10.00 WITA.
18 Habib Adjie 2, Op.cit ., hlm. 155.
terpelajar  dalam  bidangnya  dan didasarkan  pula  pada  kedudukannya sebagai pejabat umum.
3. Ada pembagian keuntungan
Persekutuan  perdata  bertujuan untuk mencari keuntungan atau laba, kemudian  dibagi  di  antara  mereka, dan  sama  sekali  tidak  diperbolehkan memperjanjikan  bahwa  keuntungan hanya  dinikmati  oleh  salah  seorang sekutu (Pasal 1635 Ayat (1)
KUHPerdata). Jadi pembagian keuntungan pada persekutuan mutlak dilakukan menurut asas keseimbangan, yaitu sebanding dengan inbreng masing-masing
anggota. Menurut M.J.Grace Kawi
Tandiari 19 dikatakan  bahwa  dalam
persekutuan  perdata  notaris  tidak mengenal cara pembagian keuntungan menurut asas keseimbangan pemasukan, dikarenakan jabatan notaris
merupakan  profesi  yang  luhur  yang mempunyai  kewenangan  yang  sama, sehingga  menempatkan  para  notaris dalam  posisi  sederajat.  Tentunya para  notaris  akan  mendapatkan
19 Notaris  di  Kota  Makassar,  Wawancara dilakukan  pada  tanggal  10  Mei  2017,  jam 16.00 WITA.
honorarium  langsung  dari  klien masing-masing.  Keuntungan  yang diperoleh  pada  persekutuan  perdata notaris adalah hanya sebatas penggunaan  gedung  dan  fasilitas secara bersama-sama, sehingga menghemat biaya. Namun hal tersebut tergantung pada kesepakatan notaris-notaris  yang  bersangkutan, selama  tidak  melanggar  peraturan perundang-undangan,  kode  etik  dan sumpah jabatan notaris.

## D. Kesimpulan
Dari  pembahasan  di  atas  maka dapat disimpulkan bahwa diperbolehkannya notaris membentuk persekutuan perdata dalam menjalankan jabatannya sebagaimana  ditentukan  dalam  Pasal 20  Ayat  (1)  UUJN  tidak  sejalan dengan  pelaksanaan  jabatan  notaris karena pada hakikatnya pembentukan  persekutuan  perdata yang  telah  diatur  sebelumnya  dalam KUHPerdata  adalah  bertujuan  untuk mencari  keuntungan.  Hal  tersebut bertentangan  dengan  pelaksanaan jabatan notaris yang memiliki kewajiban untuk mengutamakan pengabdian kepada kepentingan
masyarakat  dan  negara  sesuai  yang ditentukan  dalam  Pasal  3  Angka  6
Kode  Etik  Notaris.    Pengaturan prinsip-prinsip pembentukan persekutuan perdata dalam KUHPerdata berbeda dengan persekutuan perdata yang beranggotakan profesi notaris. Bentuk persekutuan perdata
(KUHPerdata) menerapkan pembagian  keuntungan  sedangkan dalam  persekutuan  perdata  notaris tidak  ada  pembagian  keuntungan, melai  nkan  masing-masing  notaris menerima honorarium sebagai imbalan jasanya tanpa adanya pembagian honorarium.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Buku Abdul Ghofur Anshori. 2009. Lembaga Kenotariatan Indonesia  Perspektif  Hukum dan Etika. UII Press.
Yogyakarta.
Ari Wahyudi Hertanto. 2016, Kantor Hukum, Pendirian
Dan  Manajemennya  (Teori dan  Praktik) .  Sinar  Grafika. Jakarta.
Janus  Sidabalok.  2012. Hukum Perusahaan Analisis Terhadap  Pengaturan  Peran Perusahaan Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional Di Indonesia .
Nuansa Aulia. Bandung.
Habib Adjie. Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap  UU  No  30  Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. PT  Refika  Aditama.
Bandung. ------------------.  2015. Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-      Undang  Nomor  2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004
Tentang  Jabatan  Notaris. PT. Refika Aditama, Bandung.
Herlien  Budiono.  2013. Kumpulan Tulisan  Hukum  Perdata  di Bidang  Kenotariatan  Buku Kedua . PT Citra Aditya Bakti.
Bandung. ----------------------- .  2013. Dasar Teknik  Pembuatan  Akta  Notaris . PT. Aditya Bakti. Bandung.

## B. Jurnal
Ronald  Gultom.  2017. Penetapan Honorarium Atas Jasa Hukum Notaris . Jurnal.
Universitas Hasanuddin.
Sulhan.  2015 .    Pelaksanaan  Kode Etik Dalam Menjalankan
Jabatan  Notaris .    Jurnal Universitas Hasanuddin.
Ni Nyoman Juliantari.2013. Pelaksanaan Kewajiban
Notaris  Terhadap  Kualitas Produk  Akta  Dan  Akibat Hukumnya . Jurnal.
Universitas Hasanudin.