## IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG

## NOMOR  30  TAHUN  2014  TENTANG  ADMINISTRASI PEMERINTAHAN TERKAIT PEMBERANTASAN KORUPSI
1 IMPLEMENTATION  OF  LAW  NUMBER  30  YEAR 2014

## CONCERNING GOVERNMENT ADMINISTRATION RELATED TO ERADICATION OF CORRUPTION
Mirza Sahputra 2 , Husniati 3 Email: mirzasahputra_asdanr@yahoo.co.id, husniatiaceh@gmail.com

## ABSTRACT
Based on the report from Corruption Eradication Commission, notes that since 2014 to 2019 there were 34 members of the DPR and DPRD, 164 Ministry Officials and Institutions, 39 BUMN and BUMD officials, 75 Provincial Government Officials and 227 Officials of District and  city  governments  involved  in  corruption  and  abuse  of  authority  cases.  Therefore,  the Government  form  the  Law  No.  30  Year  2014  on  Government  Administration  is  to  ensure government agencies/officials  use their authority in accordance with the provisions applied. This study resulted in several conclusions, including the minimum implementation of the Law of Government Administration as the main reference for agencies and/or government officials in  efforts  to  improve  the  quality  of  government  administration.  Lack  of  understanding, commitment  and  the  role  of  each  stakeholder,  have  several  implications  for  the  minimum contribution  of  UUAP  as  an  instrument  for  preventing  criminal  acts  of  corruption  and  in handling abuse of power cases.
Keywords: Implementation, Law number 30 year 2014, Eradication of Corruption

## ABSTRAK
Berdasarkan  laporan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  mencatat  dari  rentang waktu 2014  hingga  2019  bahwa  terdapat  34  anggota  DPR  dan  DPRD,  164  Pejabat Kementerian dan Lembaga, 39 BUMN dan BUMD, 75 Pejabat Pemerintah Provinsi dan 227 Pejabat Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota yang terlibat kasus korupsi dan  penyalahgunaan wewenang.  Banyaknya  jumlah  pejabat  pemerintah  yang tertangkap  KPK  karena  terindikasi  kasus  korupsi  mengakibatkan  ketakutan  bagi pejabat pemerintahan yang mengambil berbagai macam kebijakan khususnya yang terkait dengan pengelolaan anggaran. Atas dasar itu Pemerintah membentuk Undang- Undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP) adalah untuk memastikan badan/  pejabat  pemerintah  menggunakan  kewenangannya  sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan, diantaranya masih minimnya implementasi UUAP sebagai rujukan utama bagi Badan
1 Diterima 23 April 2021, direvisi 10 Mei 2021
2 Analis Kebijakan Ahli Muda pada Puslatbang KHAN LAN RI
3 Pengelola Penelitian pada Puslatbang KHAN LAN RI
dan / atau pejabat pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah.  Masih  rendahnya  pemahaman, komitmen  dan  peran  masing-masing stakeholders ,  berimplikasi  pada  minimnya  kontribusi UUAP  sebagai  instrumen pencegahan  tindak  pidana  korupsi  dan  pada  penanganan  kasus penyalahgunaan wewenang.
Kata Kunci: Implementasi, Undang-undang 30 tahun 2014, Pemberantasan korupsi

## A. PENDAHULUAN
Pasal  1  ayat  (3)  UUD  1945 menyebutkan bahwa Negara
Indonesia  adalah  negara  hukum ( rechtsstaat ).  Konsep  negara  hukum modern  merupakan  sebuah  konsep bahwa  menempatkan  peran  negara pada posisi yang kuat dan besar serta tindakan  pemerintah  berdasarkan atas  hukum.  Di  dalam  melakukan tindakan-tindakan  hukum  dan/atau tindakan  faktual,  Pejabat  Pemerintah memiliki  instrumen  pemerintahan. Instrumen pemerintahan yang dimaksudkan  dalam  hal  ini  adalah alat-alat  atau  sarana-sarana  yang digunakan  oleh  pemerintah  atau administrasi negara dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Termasuk di dalamnya terdapat asas- asas dan norma dalam
menyelenggarakan pemerintahan.
Menurut H.M. Soerya Respationo, salah  satu  tumpuan  pelaksanaan penyelenggaraan negara itu ada pada birokrasi  pemerintah. 4 Melalui birokrasi pemerintah
tersebut diharapkan dapat memberi pelayanan yang  tidak  diskriminatif  kepada masyarakat.  Konsep  tersebut  sejalan dengan  konsep  Negara  Indonesia berdasarkan  hukum  dan  konsep
4 H.M.  Soerya  Respationo,  “Penyelenggaraan  Pemerintah  yang  Bersih  Menuju  Zona  Integritas  Wilayah Bebas Korupsi”, Jurnal Masalah-Masalah Hukum , Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Jilid 42 No. 1 Tahun 2013, hlm. 115.
5 https://www.kpk.go.id/id/statistic/ penindakan/tpk-berdasarkan instansi (diakses 1 Juli 2019)
Negara kesejahteraan. Dimana konsep tersebut memiliki tujuan yaitu memajukan  kesejahteraan  umum sebagaimana  tertuang  dalam  alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yang secara  tegas  menyebutkan  tujuan tersebut.
Untuk  memajukan  kesejahteraan umum  tersebut,  pemerintah  dalam penyelenggaraannya harus bebas dari korupsi,  kolusi,  dan  nepotisme (KKN).  Namun,  pada  praktiknya pejabat  pemerintah  belum  secara maksimal  menjalankan  peran,  tugas dan  tanggung  jawabnya  sesuai dengan  wewenang  yang  diberikan. Hal  ini  terbukti  dari  laporan  Komisi Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  yang mencatat  dari  rentang  waktu  2014 hingga  2019  mencatat  34  Anggota DPR  dan  DPRD,  164  Pejabat Kementerian dan Lembaga, 39 BUMN dan  BUMD,  75  Pejabat  Pemerintah Provinsi  dan  227  Pejabat  Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota yang terlibat kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang. 5
Data  tersebut,  mengindikasikan bahwa banyaknya kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan baik  di  daerah  maupun  pusat. Banyaknya jumlah
pejabat
pemerintahan  yang  tertangkap  KPK karena  terindikasi  kasus  korupsi mengakibatkan ketakutan bagi pejabat pemerintahan untuk mengambil berbagai macam kebijakan  khususnya  yang  terkait dengan pengelolaan
anggaran. Akibatnya  pertumbuhan  realisasi anggaran menjadi lambat.
Untuk  mengatasi  dan  sekaligus mencegah  terjadinya  hal  tersebut,
maka pemerintah berusaha memberikan  perlindungan  hukum bagi  pejabat  pemerintahan  dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan  dengan  menerbitkan Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan  (UUAP).  UUAP  selain menjamin hak-hak dasar dan memberikan  pelindungan  kepada masyarakat  juga  sekaligus  menjamin penyelenggaraan  tugas-tugas  negara oleh  pejabat  pemerintahan  dalam upaya  meningkatkan  tata  kelola pemerintahan  yang  baik  ( good governance ) dan sebagai upaya untuk mencegah  praktik  korupsi,  kolusi, dan nepotisme.
Terkait dengan potensi terjadinya praktik  korupsi  yang  dilakukan  oleh pejabat  pemerintahan,  maka  UUAP secara tegas telah mengatur larangan penyalahgunaan  wewenang  Pasal  17 ayat  1  yang  menyebutkan  bahwa Badan  dan/atau  Pejabat  Pemerintah dilarang penyalahgunaan wewenang. Selanjutnya  dalam  ayat  2  disebutkan bahwa  larangan  penyalahgunaan wewenang  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  meliputi:  a.  larangan melampaui  wewenang;  b.  larangan mencampuradukkan wewenang; dan/atau  c.  larangan  bertindak sewenang-wenang.  Sejalan  dengan
hal tersebut larangan penyalahgunaan  wewenang  oleh pejabat  pemerintahan  juga  terlebih dahulu  telah  diatur  dalam  Pasal  3 Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2001  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) namun bahasa  yang  digunakan  adalah menyalahgunakan kewenangan.
Pasal  3  Undang-Undang  Nomor
31  Tahun  1999  Jo  Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2001  tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi  (UU  Tipikor),  secara  tegas menyatakan: “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang  lain  atau  suatu  korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan  atau  sarana  yang  ada padanya  karena  jabatan  atau  kedudukan yang  dapat  merugikan  keuangan  negara atau  perekonomian  negara,  dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana  penjara  paling  singkat  1  (satu) tahun  dan  paling  lama  20  (dua  puluh) tahun  dan  denda  paling  sedikit  Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling  banyak  Rp.  1.000.000.000,-  (satu milyar rupiah) ”.
Definisi menyalahgunakan kewenangan  dalam  UU  Tipikor  dan penyalahgunaan  kewenangan  dalam UUAP  memiliki  unsur  yang  sama. Namun,  UUAP  merupakan  bentuk pencegahan  (preventif)  sedangkan UU  Tipikor  merupakan  upaya penindakan  (represif)  dan  sebagai upaya  terakhir (ultimum  remedium) dalam hal penindakan tindak pidana korupsi. Kemudian dalam UUAP dan UU Tipikor membedakan pembuktian dalam hal penyalahgunaan kewenangan. Dalam UUAP  harus  dibuktikan  unsur- unsurnya  melalui  Pengadilan  Tata
Usaha  Negara  (PTUN)  sebelum dilanjutkan  ke  Pengadilan  Tipikor. Hal  tersebut  sesuai  dengan  Pasal  21 UUAP bahwa PTUN juga berwenang menerima, memeriksa dan memutuskan  ada  atau  tidak  ada unsur  penyalahgunaan  wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintah. Bila dilihat dari
kewenangan  secara  atributif  bahwa PTUN  dan  Pengadilan  Tipikor berwenang memeriksa dan mengadili terkait penyalahgunaan wewenang.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor  25/PPU-XIV/2016  dalam pertimbangan  hakimnya  pada  point (3.10.3)  menyebutkan  bahwa  “...... dengan  adanya  UUAP,  kesalahan administratif  yang  mengakibatkan kerugian  negara  dan  adanya  unsur penyalahgunaan  wewenang  oleh Pejabat  Pemerintah  tidak  selalu dikenai  UU  Tipikor  dan  juga penyelesaiannya  yang  tidak  selalu dengan  cara  menerapkan  hukum pidana, dapat dikatakan bahwa dalam penyelesaian kerugian negara, UUAP tampaknya ingin menegaskan bahwa penerapan  sanksi  pidana  sebagai upaya terkahir (ultimum remedium)” .
Kemudian dalam poin selanjutnya
“...... dalam perkembangannya dengan  lahirnya  UUAP,  maka kerugian  negara  karena  kesalahan administratif bukan merupakan unsur tindak pidana korupsi. Kerugian  negara  menjadi  unsur tindak  pidana  korupsi  jika  terdapat unsur melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan. Dalam hal adanya penyalahgunaan
kewenangan,  suatu  perbuatan  baru dapat  diklasifikasikan sebagai tindak pidana  korupsi  apabila  berimplikasi terhadap  kerugian  negara  (kecuali
untuk  tindak  pidana  korupsi  suap, gratifikasi  atau  pemerasan),  pelaku diuntungkan secara melawan hukum, masyarakat tidak dapat dilayanai, dan perbuatan tersebut merupakan tindakan tercela”.
Sebagai  contoh  yaitu  dalam putusan  Pra  Peradilan  Nomor  : 01/Pid.Pra/2016  PN  Bms  atas  nama Pemohon Ir. Tjutjun Sunarti Rochidie, M.Si  dalam  kasus  pengadaan  bibit “Kelapa Genjah” dengan nilai kontrak Rp. 1.156.000.000 (Satu miliar seratus lima puluh enam juta rupiah) dengan CV.  Pesona  Hijau.  Berdasarkan putusan  tersebut  dinyatakan  bahwa penetapan pemohon sebagai tersangka oleh termohon (Kejaksaan) adalah tidak sah dan tidak berdasarkan  hukum.  Dalam  salah satu pertimbangan hakim
menyebutkan  bahwa  “dalam  hukum pidana kita mengenal istilah “ultimum remedium” .  Artinya  bahwa  sanksi pidana dipergunakan manakala sanksi-sanksi  yang  lain  sudah  tidak berdaya.  Dengan  perkataan  lain dalam  suatu  undang-undang  sanksi pidana  dicantumkan  sebagai  sanksi yang  terakhir,  setelah  sanksi  perdata maupun sanksi administratif”.
Pasal  20  ayat  (1)  UUAP  yang menyebutkan  bahwa  pengawasan terhadap  larangan  penyalahgunaan wewenang  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 dilakukan oleh  aparat  pengawasan  intern pemerintah  (APIP).  Artinya  aparat penegak hukum (APH) harus menunggu  terlebih  dahulu  hasil pengawasan internal pemerintah. Hal tersebut  juga  diatur  dalam  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam Pasal 385 ayat (3) yang menyebutkan “ Aparat  penegak  hukum  melakukan
pemeriksaan  atas  pengaduan  yang disampaikan oleh
masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah  terlebih  dahulu  berkoodinasi dengan  Aparat  Pengawas  Internal Pemerintah atau lembaga pemerintah non  kementerian  yang  membidangi pengawasan ”
Kemudian diperkuat dengan adanya  Intruksi  Presiden  Nomor  1 Tahun  2016  tentang  Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional pada instruksi keenam poin 1 yang ditujukan kepada Jaksa Agung Republik  Indonesia  dan  Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu untuk “Mendahulukan  proses  administrasi Pemerintahan sesuai ketentuan Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan  sebelum  melakukan penyidikan  atas  laporan  masyarakat yang  menyangkut  penyalahgunaan wewenang dalam
pelaksanaan Proyek Strategis Nasional”
Kondisi  riil  yang  terjadi  dalam berbagai  proses  penindakan  kasus penyalahgunaan  wewenang  oleh pejabat  pemerintahan  masih  sangat minim  yang  ditangani  oleh  APIP, melainkan  langsung  berhadapan dengan  Aparat  Penegah  Hukum (APH).  Seharusnya  APIP  sebagai pemangku  amanat  UUAP  yang bertugas mengawal potensi penyalahgunaan wewenang di instansi  pemerintah  telah  terlebih dahulu  mendeteksi  dan  menangani berbagai kasus penyalahgunaan wewenang  baik  yang  sifatnya administratif maupun pidana
(korupsi).
Berdasarkan  hal-hal  tersebut  di atas  adapun  yang  menjadi  rumusan
permasalahan  dalam  penelitian  ini yaitu  Apa  saja  faktor-faktor  yang menyebabkan implementasi Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  2014 tentang  Administrasi  Pemerintahan belum optimal dalam pemberantasan korupsi?

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode  hukum  normatif-empiris yaitu  merupakan  penggabungan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.  Penelitian hukum  normatif-empiris  bertujuan mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif  (perundang-undangan)  secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat  guna  mencapai  tujuan yang telah ditentukan. Adapun penelitian ini menggunakan  pendekatan  terhadap beberapa peraturan perundang- undangan (statute  approach) yang berkaitan  dengan  tindak  pidana korupsi.

## C. PEMBAHASAN

## 1. Subtansi Hukum
Lahirnya Undang-Undang Nomor 30  Tahun  2014  tentang  Administrasi Pemerintahan (UU AP) memiliki latar belakang  antara  lain  yaitu  untuk menyelesaikan  permasalahan  dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengaturan  mengenai  administrasi pemerintahan diharapkan dapat menjadi  solusi  dalam  memberikan perlindungan hukum baik bagi warga masyarakat maupun pejabat
pemerintahan. 6 UU AP menjadi salah satu  dasar  hukum  bagi  badan dan/atau pejabat pemerintahan, warga  masyarakat  dan  pihak-pihak lainnya yang terkait dengan administrasi  pemerintahan  dalam upaya meningkatkan
kualitas penyelenggaraan pemerintahan. 7
UU  AP  merupakan  peraturan yang  mengontrol  setiap  perbuatan pejabat.  Artinya  UU  AP  mengatur bagaimana seorang pejabat administrasi pemerintahan menggunakan kewenangannya dalam  membuat  keputusan  dan tindakan.  Sehingga  dengan  adanya regulasi ini seorang pejabat pemerintah tidak bisa lagi menjalankan  kewenangannya  secara sewenang-wenang,  oleh  karena  itu diterbitkannya  UU  AP  menjadi pedoman dalam menjalankan administrasi pemerintahan.
Sebagaimana  dalam  Pasal  3  UU  30 Tahun  2014  menyebutkan  salah  satu tujuan  undang-undang  ini  dibentuk yaitu  untuk  mencegah  terjadinya penyalahgunaan  wewenang.  Secara tegas  menyatakan  bahwa  UU  AP melarang
segala
bentuk penyalahgunaan wewenang.
Wewenang  apabila  dilihat  dari bahasa  Inggris  dikenal  dengan authority . Dalam Black’s LawDictionary diartikan sebagai legal power, a right to command or to act, the right and power of
6 Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi  Pemerintahan,  pada  bagian menimbang huruf b.
7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Bab II, Pasal 2.
8 Henry  Campbell  Black, Black’s  Law  Dictionary,  Revised  Fourth  Edition ,  (ST.  Paul,  Minn:  West Publishing, 1968), hlm. 169.
9 Mathilda Chrystina Katarina, Analisis Yuridis Atas Permohonan Ada Atau Tidaknya Penyalahgunaan Wewenang Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Terhadap Proses Peradilan Pidana Korupsi , USU Law Journal, Vol. 6, No. 5, Oktober 2018, hlm. 78.
(sebagaimana  di  kutip  dalam  Susi  Moeimam  dan  Hein  Steinhauer, Kamus  Belanda-Indonesia , (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2005), hlm. 100)
public officersto require obedience to their orders  law  fullyissued  in  scope  of  their public duties. 8 Apabila merujuk dalam bahasa Belanda istilah wewenang dan kewenangan  memiliki  penyebutan yang  berbeda.  Istilah  yang  sering digunakan adalah bevoegdheid ,
meskipun  ada  istilah  lain  yang terjemahannya  adalah  kewenangan atau kompetensi yaitu bekwaamheid. 9 Menurut UU AP kewenangan dan wewenang  memiliki  definisi  yang berbeda. Merujuk pada Pasal 1 angka 5  disebutkan  bahwa  “wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau  Pejabat  Pemerintahan  atau penyelenggara  negara  lainnya  untuk mengambil  keputusan  dan/atau tindakan  dalam  penyelenggaraan pemerintahan”.  Sedangkan  definisi kewenangan  apabila  dilihat  pada Pasal 1 angka 6 menyebutkan bahwa “kewenangan adalah kekuasaan Badan  dan/atau  Pejabat  Pemerintah atau  penyelenggara  negara  lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik”.
Dalam  Kamus  Besar  Bahasa
Indonesia (KBBI), wewenang didefinisikan  sebagai  hak  dan kekuasaan untuk bertindak. Kemudian, kewenangan didefinisikan sebagai kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan

## melimpahkan  tanggung  jawab.
10 Istilah  wewenang  dan  kewenangan selalu  dikaitkan  dengan  hak  dan kekuasaan  untuk  bertindak  atau melakukan  sesuatu. 11 Wewenang dimaknai  Hak  dan  kekuasaan  untuk bertindak.  Sedangkan  kewenangan berarti,  (1)  hal  berwenang  dan,  (2) Hak  dan  kekuasaan  yang  dipunyai untuk melakukan sesuatu. 12 Secara  yuridis  dalam  UU  AP dibedakan  frasa  wewenang  dan kewenangan. Namun demikian, pada kahekatnya keduanya merupakan hal yang  sama  karena  sama-sama dilekatkan  kepada  jabatan  yang dimiliki oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan  atau  penyelenggara lainnya.
13 Jadi  antara  istilah “penyalahgunaan” dan “menyalahgunakan” tidak ada perbedaan, “penyalahgunaan” menunjuk pada proses, cara, perbuatannya, sedangkan
“menyalahgunakan”  menunjuk  pada tindakan  atau  pelaksanaanya.
14
Namun  demikian,  merujuk  pada ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf e UU
AP istilah “menyalahgunakan kewenangan” seperti halnya “penyalahgunaan wewenang” sebenarnya  merupakan  istilah  yang lahir dalam rumpun Hukum
Administrasi  Negara,  bahkan  istilah
10 Kamus Besar Bahasa Indonesia , Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 1272.
11 Mohammad Sahlan, “Unsur Menyalahgunakan Kewenangan dalam Tindak Pidana Korupsi sebagai Kompetensi Absolut Peradilan Administrasi” , Jurnal Ius Quia Iustum , No. 2 Vol. 23 April 2016, 271 – 293, hlm. 276.
12 Ibid ., hlm 275.
13 Mathilda Chrystina Katarina, Op. Cit ., hlm. 78.
14 Mohammad Sahlan, Op. Cit. , hlm. 275.
15 Ibid ., hlm. 278. 16 Ibid. 17 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014), hlm. 214.
18 Odie Faiz Guslan,  “Batasan Antara Perbuatan Maladministrasi Dengan  Tindak Pidana Korupsi”, Riau Law Journal , Vol. 2, No. 2, November 2018, hlm. 143.
tersebut  merupakan  salah  satu  asas dalam  AUPB,  yaitu  asas  tidak menyalahgunakan kewenangan.
Terjadinya
penyalahgunaan wewenang  perlu  diukur  dengan membuktikan  secara  faktual  bahwa seorang  pejabat  telah  menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain atau tidak.  Harus  dapat  dibuktikan  juga bahwa  terjadinya  penyalahgunaan wewenang  dilakukan  secara  sadar dengan  mengalihkan  tujuan  yang telah diberikan kepada wewenang itu (bukan karena kealpaan). Pengalihan tujuan  tersebut  didasarkan  atas interest pribadi, baik untuk kepentingan  dirinya  sendiri  ataupun untuk orang lain. 15
Penyalahgunaan wewenang dalam konsep Hukum Administrasi Negara selalu  diparalelkan  dengan  konsep detournament  de  pouvoir dalam  sistem hukum  Prancis  atau abuse  of power / missuse  of  power dalam  istilah bahasa  Inggris.
16 Sifat  wewenang pemerintahan dibagi menjadi beberapa hal yakni, terikat, fakultatif dan  bebas. 17 Dalam  mendefinisikan sifat  wewenang  pemerintah  tersebut, menurut Indroharto 18 yaitu :
a. Wewenang  Pemerintah  bersifat terikat,  terjadi  apabila  peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam  keadaan  yang  bagaimana
wewenang tersebut dapat dipergunakan  atau  peraturan dasarnya sedikit banyak menentukan  tentang  isi  dari keputusan  yang  harus  diambil, dengan  kata  lain  terjadi  apabila peraturan dasar yang menentukan  isi  dari  keputusan yang  harus  diambil  secara  rinci, maka  wewenang  pemerintahan semacam itu merupakan wewenang yang terikat;
b. Wewenang  Pemerintah  Bersifat Fakultatif,  Terjadi  dalam  hal badan  atau  pejabat  tata  usaha negara  yang  bersangkutan  tidak wajib menerapkan wewenangnya atau  sedikit  banyak  masih  ada pilihan,  sekalipun  pilihan  itu hanya  dapat  dilakukan  dalam hal-hal  atau  keadaan  tertentu sebagaimana  ditentukan  dalam peraturan dasarnya;
c. Wewenang  Pemerintah  Bersifat Bebas,  Terjadi  ketika  peraturan dasarnya  memberi  kebebasan kepada  badan  atau  pejabat  tata usaha negara untuk menentukan sendiri mengenai isi dari keputusan yang akan dikeluarkannya  atau  peraturan dasarnya  memberikan  ruang lingkup kebebasan kepada pejabat tata usaha yang bersangkutan.
Dalam  Pasal  17  ayat  (2)  UU  AP disebutkan  bahwa  ruang  lingkup menyalahgunakan  wewenang  dalam undang-undang  tersebut  meliputi,  a. Larangan  melampaui  wewenang;  b. Larangan
mencampuradukkan wewenang; dan c. Larangan bertindak sewenang-wenang. Kemudian, untuk melihat kategori
melampaui wewenang  berdasarkan  tindakan
dan/atau  tindakan  yang  dilakukan apat dilihat dari Pasal 18 ayat (1) yang menyebutkan  bahwa,  a.  Melampaui masa  jabatan  atau  batas  waktu berlakunya wewenang; b. Melampaui batas wilayah berlakunya wewenang; dan/atau,  c.  Bertentangan  dengan ketentuan  peraturan  perundang- undangan.
Dalam  Pasal  18  ayat  (2) menentukan kategori mencampuradukkan wewenang apabila keputusan dan/atau tindakan  yang  dilakukan;  a.  Di  luar cakupan bidang atau materi wewenang yang diberikan;
dan/atau,  b.  Bertentangan  dengan tujuan  wewenang  yang  diberikan. Selanjutnya  dalam  ayat  (3),  yang dikategorikan  bertindak  sewenang- wenang  yaitu  a.  Tanpa  dasar kewenangan;
dan/atau, b. Bertentangan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam penjelasan Pasal 3 Undang-Undang  Tindak  Pidana
Korupsi (UU Tipikor) baik Undang- Undang  Nomor  31  tahun  1999 maupun Undang-Undang Nomor 20 Tahun  2001  tidak  diatur  secara paradigmatik tentang latar belakang dijadikannya unsur penyalahgunaan kewenangan  sebagai  bagian  dari tindak  pidana  korupsi.  Dalam beberapa penelitian tentang wewenang atau kewenangan berikut yang terkait dengan topik-topik yang berkaitan dengan kewenangan misalnya penyalahgunaan wewenang,  sewenang-wenang  dan melampui  kewenangan  sejatinya adalah  penelitian  dari  hukum administrasi negara.
Salah  satu  unsur  dari  Pasal  3 Undang-Undang  Tipikor  adalah Penyalahgunaan  Kewenangan  yaitu yang  terkait  dengan  jabatan  dan kedudukan tertentu dalam birokrasi pemerintahan. Suatu dakwaan tindak pidana yang dikaitkan dengan unsur “kewenangan” atau “jabatan” atau  “kedudukan”,  maka  dalam mempertimbangkannya  tidak  dapat dilepaskan  dari  aspek  hukum administrasi negara yang memberlakukan prinsip pertanggungjawaban  jabatan,  yang harus  dipisahkan  dari  prinsip pertangung  jawaban  pribadi  dalam hukum  pidana. 19 Penyalahgunaan Kewenangan  menurut  Indriyanto Seno  Adji  memberikan  3  perpektif, yaitu:
a. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan- tindakan yang bertentangan dengan  kepentingan  umum  atau untuk  menguntungkan  pribadi, kelompok, atau golongan
b. Penyalahgunaan kewenangan dalam  arti  bahwa  tindakan pejabat  tersebut  adalah  benar ditujukan  untuk  kepentingan umum,  tetapi  menyimpang  dari tujuan diberikannya kewenangan tersebut oleh peraturan perundang-undangan c. Penyalahgunaan kewenangan dalam  arti  menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan  untuk  mencapai tujuan  tertentu,  tetapi  telah
19 Putusan Badan Peradilan, Varia Peradilan, No.223 Th.XIX. April 2004, hlm 4
20 Indriyanto Seno Adji, Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana, (Diadit Media, Jakarta, 1997), hlm.427
21 R. Wiyono, Pembahasan Undang-UndangPemeberantasan Tindak Pidanan Korupsi , (Sinar Grafika, Jakarta, 2005). Hlm 31
menggunakan prosedur lain agar terlaksana. 20
Tiga  bentuk  pengertian  tersebut secara  maknawi  lebih  dominan bernuansa  pada  penelitian  hukum administrasi.  Secara  normatif  dalam Undang-undang  Tipikor  dengan tidak  adanya  penjelasan  yang  utuh terhadap  ketentuan  penyalahgunaan wewenang  dalam  UU  Tipikor  maka terdapat keterbatasan dalam memahami  makna  penyalahgunaan kewenangan  dalam  pemberantasan korupsi  ditinjau  dari  perspektif hukum pidana.
Pada perkembangnnya, kehadiran  Pasal  3  UU  Tipikor memberikan prasyarat terhadap unsur melawan hukum ketika terjadi penyalahgunaan  kewenangan  yakni, apabila terjadi unsur dapat merugikan  keuangan  negara  atau perekonomian negara. Menurut
Wiryono  yang  dimaksud  merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang sehingga dengan  demikian  yang  dimaksud unsur  merugikan  keuangan  negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya  keuangan  negara  atau berkurangnya  keuangan  negara.” 21 Maka  yang  dimaksud  dengan merugikan  perekonomian  negara adalah sama artinya dengan
perekonomian  negara  menjadi  rugi atau  perekonomian  menjadi  kurang berjalan.  Unsur  dapat  merugikan keuangan negara atau perekonomian negara inilah yang menjadi pembeda pengaturan penyalahgunaan
wewenang  di  KUHP  dengan  UU Tipikor.  Seiring  dengan  lahirnya  UU Administrasi  Pemerintahan,  maka pengaturan  tentang  unsur  dapat merugikan  keuangan  negara  atau perekonomian negara yang diakibatkan  oleh  penyalahgunaan wewenang  tidak  lagi  murni  dalam pendekatan  hukum  pidana,  namun juga  melalui  pendekatan  hukum administrasi.
2. Struktur Hukum Implementasi  UUAP  tidak  dapat berjalan  dengan  optimal  tanpa melibatkan  stakeholder  UUAP  itu sendiri yang terdiri dari APIP, Pejabat pemerintahan,  APH  dan  masyarakat (ASN).  APIP    dalam  PP  60/2008 disebutkan bahwa Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)  adalah  instansi  pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan  pengawasan  intern (audit intern) di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari:
1. Badan  Pengawasan  Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
2. Inspektorat Jenderal atau nama lain  yang  secra  fungsional melaksanakan pengawasan
intern.
3. Inspektorat Provinsi.
4. Inpektorat Kabupaten/kota Pengawasan  intern  pemerintah
yang dilakukan oleh APIP, merupakan salah satu unsur manajemen pada organisasi penyelenggaraan pemerintahan. Pengawasan  tersebut  memegang peranan  penting  dalam  mengawal dan  mengoptimalkan  kinerja  dan pencapaian tujuan
kementerian/lembaga/daerah  serta mencegah  dilakukannya  tindakan-
tindakan  yang  tidak  sesuai  dengan peraturan yang berlaku.
Berbicara
penyelenggaraan pemerintahan  tidak  hanya  berbicara terkait  ranah  eksekutif.  Akan  tetapi mencakup  ranah  yudikatif  dan legislatif. Ruang lingkup penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana  disebutkan  di  dalam Pasal  4  ayat  (1)  UU  AP  Walaupun demikian, penyelenggaraan pemerintahan  yang  dimaksud  lebih menekankan konteks kepada eksekutif dan APIP. Perluasan makna mengenai ruang lingkup penyelenggaraan pemerintahan memberikan  definisi  secara  meluas mengenai APIP dalam ranah yudikatif  dan  legislatif . Namun pendefinisian  APIP  dalam  ranah yudikatif dan legislatif tidak dijelaskan  lebih  lanjut  sehingga menjadi  tidak  jelas  siapa  APIP  yang dimaksud dalam pasal tersebut. Sebelum lahirnya UUAP,
kewenangan  dan  peran  APIP  dalam melakukan pengawasan telah terlebih dahulu  diatur  dalam  Peraturan Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2008 tentang  Sistem  Pengendalian  Intern Pemerintah  (PP  SPIP).  PP  tersebut merupakan  pelaksanaan  ketentuan Pasal  58  ayat  (2)  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2004  tentang
Perbendaharaan Negara yang mengamanatkan perlunya pengaturan  lebih  lanjut  tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Disebutkan dalam PP SPIP bahwa pengawasan intern merupakan seluruh kegiatan audit, reviu, evaluasi,  pemantauan  dan  kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan  tugas  dan  fungsi
organisasi dalam rangka memberikan keyakinan  yang  memadai  bahwa kegiatan  telah  dilaksanakan  sesuai dengan  tolak  ukur  yang  telah ditetapkan  secara  efektif  dan  efisien untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Selanjutnya pada  Pasal  11  PP  SPIP  menyebutkan tiga syarat minimal agar peran APIP dikatakan efektif yaitu:
a. Memberikan  keyakinan  memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi  pemerintah (assurance activities)
b. Memberikan  peringatan  dini  dan meningkatkan  manajemen  risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi  instansi  pemerintah  ( anti corruption activities ) c. Memelihara  dan  meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi  pemerintah  ( consulting activities ).
APIP  menjadi  instrumen  penting untuk  mewujudkan  organisasi  yang bersih  dan  bebas  dari  korupsi  ( clean governance ). Dengan fungsi
pembinaan yang melekat pada APIP, APIP  dapat  mengawal  serta  terlibat langsung  dalam  setiap  langkah pelaksanaan kegiatan pada organisasi sejak tahap perencanaan, pelaksanaan dan  monitoring-evaluasi  kegiatan. APIP  harus  lebih  mengedepankan tindakan  preventif  daripada  represif, artinya  APIP  diharapkan  dapat mencegah  sedini  mungkin  potensi terjadinya penyimpangan, mal- administrasi  maupun  korupsi  di birokrasi.  APIP  seyogyanya  dapat menjalankan  fungsi  sebagai  katalis
pertama  pencegahan  korupsi  serta berbagai bentuk penyimpangan lainnya.
Kewenangan  APIP  pasca  UU  AP mempunyai  perubahan  yang  sangat mendasar.  Tidak  hanya  dalam  aspek administratif  saja,  namun  APIP  juga berwenang  untuk  melakukan  audit yang  masuk  ke  ranah  perhitungan kerugian  keuangan  negara  dan termasuk pula mengkaji ada tidaknya penyalahgunaan  wewenang  dalam pelaksanaan tindakan dan/atau kebijakan  Pejabat  Pemerintahan.  Hal tersebut  sesuai  dengan  Pasal  10  ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006  tentang  Badan  Pemeriksa Keuangan  yang  menyatakan  “  BPK berwenang
menilai dan/atau menetapkan  jumlah  kerugian  negara yang  diakibatkan  oleh  perbuatan melawan  hukum  baik  sengaja maupun  lalai  yang  dilakukan  oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan  lembaga  atau  badan  lain  yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan  negara”.  SEMA  Nomor  4 Tahun  2016  tentang  Pemberlakuan Rumusan  Hasil  Rapat  Pleno  Kamar Mahkamah  Agung  Tahun  2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi  Pengadilan  yang  dalam  poin  6 menyatakan
“Instansi yang
berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian  keuangan  Negara  adalah Badan  Pemeriksa  Keuangan  yang memiliki  kewenangan  konstitusional sedangkan  instansi  lainnya  seperti Badan  Pengawas  Keuangan  dan
Pembangunan/  Inspektorat/  Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang  melakukan  pemeriksaan dan  audit  pengelolaan  keuangan Negara  namun  tidak  berwenang menyatakan atau men- declare adanya
kerugian  keuangan  Negara.  Dalam hal tertentu tersebut Hakim
berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya  kerugian  Negara”. APIP yang  semula  bekerja  hanya  untuk audit internal yang bersifat administratif  semata,  namun  dengan adanya  UUAP  mempunyai  peran yang besar layaknya sebagai penegak hukum  di  birokrasi  pemerintahan.
APIP dituntut untuk dapat menghasilkan  kesimpulan  apakah kesalahan  yang  terjadi  masuk  ranah pidana  atau  hanya  permasalahan administratif saja. Sebagaimana ketentuan pada Pasal 19 ayat (1) PP 48 Tahun  2016  tentang  Tata  Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan (sebagai aturan pelaksana dari UUAP)
yang  menyebutkan  “Apabila  dari hasil  pemeriksaan  atas  pengaduan masyarakat  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan 18 ayat (2) ditemukan  unsur  pidana,  Atasan Pejabat dan aparat pengawasan intern pemerintah dalam waktu 5 (lima) hari kerja wajib menyerahkan pengaduan masyarakat  tersebut  kepada  aparat penegak hukum yang berwenang.
3. Budaya Hukum Budaya hukum merupakan
keseluruhan  bentuk  tindakan,  sikap dan  sistem  norma-norma  atau  nilai- nilai yang tumbuh dalam masyarakat yang menentukan bentuk seharusnya hukum itu berlaku dan hidup dalam masyarakat.
Budaya hukum
merupakan  dasar  pijakan  dalam berbangsa  dan  bernegara  dimana merupakan  perwujudan  dari  tatanan nilai yang tumbuh dalam masyarakat. Oleh karenanya dalam membicarakan budaya  hukum  tidak  terlepas  dari
keadaan  masyarakat,  sistem  dan susunan masyarakat.
Meninjau  budaya  hukum  dari keadaan  masyarakat,  sistem  dan susunan  masyarakat  dalam  arti  ini adalah  orang  perseorangan,  warga serta masyarakat sesungguhnya yang hidup dan berkembang menjadi suatu komunitas.
Namun demikian,
masyarakat  yang  dimaksud  dalam UU  AP  merupakan  Aparatur  Sipil Negara  (ASN).  ASN  merupakan sebutan integral untuk PNS dan PPPK. ASN  yang  dimaksud  adalah  orang perseorangan  yang  menjadi  bagian tidak  terpisahkan  dari  masyarakat yang  memiliki  fungsi  dan  tugas tertentu  dalam  penyelenggaraan pemerintahan.
Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 UU Nomor 5  Tahun  2015  tentang  Aparatur  Sipil Negara menyebutkan
bahwa “Pegawai  ASN  berfungsi  sebagai,  a. Pelaksana  kebijakan  publik;  b. Pelayan  publik;  dan  c.  Perekat  dan pemersatu bangsa. Kemudian Pasal 11 UU  ASN  menyebutkan  bahwa
“Pegawai ASN bertugas a. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan  peraturan  perundang- undangan; b. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas;  dan  c.  Mempererat persatuan  dan  kesatuan  Negara Kesatuan Republik Indonesia. Fungsi dan tugas tertentu tersebut diberikan secara  atribusi.  Artinya,  sebagian masyarakat memiliki fungsi dan tugas karena peraturan perundang- undangan  yang  melekat  padanya dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Pasal  12  UU  ASN  menyebutkan
bahwa ASN berperan sebagai perencana,  pelaksana,  dan  pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan  dan  pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional,  bebas  dari  intervensi politik,  serta  bersih  dari  praktik korupsi,  kolusi  dan  nepotisme. Mencermati pasal ini dapat dipahami bahwa  unsur  materi  pasal  tersebut mencerminkan  budaya  hukum  yang harus  tertanam  pada  setiap  PNS  itu sendiri. Namun demikian, pemahaman dan pengamalan budaya hukum  pada  setiap  PNS  juga memiliki tingkat yang berbeda-beda.
Dalam  memahami  aturan  hukum masyarakat  harus  mengetahui  dan memahami  setiap  undang-undang yang telah diundangkan dalam berita negara,  baik  itu  didapatkan  melalui sosialisasi  ataupun  dengan  membaca peraturan  itu  sendiri.  Sehingga masing-masing orang memiliki pemahaman  yang  sama  baik  APIP maupun APH dalam menerjemahkannya.

## D. PENUTUP
1. Kesimpulan
Implementasi UUAP yang merupakan  dasar  hukum  terkait dengan  Administrasi  Pemerintahan dalam  upaya  meningkatkan  kualitas penyelenggaraan pemerintahan belum sepenuhnya  menjadi  rujukan  bagi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, Warga Masyarakat, dan pihak-pihak lain. Pengaturan “penyalahgunaan  wewenang”  dalam UUAP  (ranah  hukum  administrasi) ternyata sangat erat persinggungannya dengan pengaturan “menyalahgunakan kewenangan”
dalam  UU  Tipikor  (ranah  hukum pidana).  Selain  UU  Tipikor,  juga bersinggungan dengan UU ORI (ranah hukum  administrasi)  dan  peraturan perundang-undangan  lain  di  bawah undang-undang  yaitu  PP  53  Tahun 2010  tentang  Disiplin  PNS.  Sehingga menimbulkan kerancuan dan multitafsir  dalam  menjalankan  peran dan tugasnya masing-masing.
APIP  sebagai  aktor  utama  dalam menjalankan    kewenangan  yang diberikan oleh UUAP belum maksimal dalam  melakukan  pengawasan  intern terhadap  larangan  penyalahgunaan wewenang,  mengingat  kedudukan dan kewenangan APIP masih diatur di dalam  peraturan  Pemerintah  belum diatur  setingkat  dengan  Undang- Undang.
UUAP sebagai salah satu instrumen  pencegahan  (preventif) tindak  pidana  korupsi  masih  sangat minim  kontribusinya  dibandingkan dengan  penegakan  hukum  pidana korupsi (represif) dikarenakan pemahaman,  komitmen  dan  peran masing-masing stakeholder UUAP
masih sangat rendah.
Selain  pemahaman  yang  masih rendah  belum  adanya  mekanisme koordinasi yang  jelas dan operasional antara APIP dan APH juga berpotensi menimbulkan  ketidakpastian  hukum dalam  penegakan  sanksi  terhadap perbuatan
penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintahan. Belum  adanya  penegakan  sanksi administratif kepada pejabat pemerintahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor  48  Tahun  2016  tentang  Tata Cara  Pengenaan  Sanksi  Administratif Kepada Pejabat Pemerintah, selama ini sanksi  yang  diberikan  masih  merujuk
pada Peraturan Pemerintah  53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri
Sipil, yang mengklasifikasikan penyalahgunaan  wewenang  sebagai hukuman disiplin berat

## 2. Saran
Perlu  adanya  revisi  UUAP  terkait pengaturan  bagaimana  mekanisme koordinasi  antara  APIP  dan  APH dalam penanganan kasus penyalahgunaan wewenang. Stakeholder  UUAP  juga  perlu menyusun  langkah  strategis  dalam mengoptimalkan implementasi UUAP. Selain itu diperlukan juga penguatan  peran,  kewenangan,  dan fungsi  APIP  yang  diatur  dalam bentuk  regulasi  Undang-Undang serta perlu adanya harmonisasi antara Peraturan  Pemerintah  Nomor  53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah  48  Tahun  2016  Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan yaitu terkait mekanisme  penanganan  dan  jenis sanksi administratif/hukuman
disiplin  terhadap  penyalahgunaan wewenang.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Henry  Campbell  Black, Black’s  Law
Dictionary, Revised Fourth Edition , (ST. Paul, Minn: West Publishing, 1968) Indriyanto  Seno  Adji, Korupsi,
Kebijakan  Aparatur  Negara  dan Hukum  Pidana, (Diadit  Media, Jakarta, 1997) Kamus Besar Bahasa Indonesia , (Departemen Pendidikan
Nasional Balai Pustaka, Jakarta, 2005) R.  Wiyono, Pembahasan  Undang- UndangPemeberantasan  Tindak
Pidanan Korupsi , (Sinar Grafika, Jakarta, 2005) Ridwan  HR, Hukum  Administrasi Negara, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014)
Jurnal H.M. Soerya Respationo, “Penyelenggaraan  Pemerintah yang  Bersih  Menuju  Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi”, Jurnal Masalah- Masalah Hukum , Fakultas Hukum Universitas Diponegoro,  Jilid  42  No.  1 Tahun 2013
Mathilda Chrystina Katarina, Analisis Yuridis  Atas  Permohonan  Ada Atau  Tidaknya  Penyalahgunaan
Wewenang  Berdasarkan  Undang- Undang  No.  30  Tahun  2014 Tentang Administrasi Pemerintahan  Terhadap  Proses Peradilan  Pidana  Korupsi ,  USU Law  Journal,  Vol.  6,  No.  5, Oktober 2018 Mohammad Sahlan, “Unsur Menyalahgunakan  Kewenangan dalam  Tindak  Pidana  Korupsi sebagai Kompetensi Absolut Peradilan  Administrasi” , Jurnal Ius  Quia  Iustum ,  No.  2  Vol.  23 April 2016
Odie  Faiz  Guslan, “ Batasan  Antara Perbuatan Maladministrasi Dengan Tindak Pidana Korupsi ” , Riau Law Journal , Vol. 2, No. 2, November 2018 Putusan  Badan  Peradilan, Varia Peradilan, No.223  Th.XIX.  April

## 2004
Internet https://www.kpk.go.id/id/statistic/ penindakan/tpk-berdasarkan instansi (diakses 1 Juli 2019)

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Undang-Undang Nomor 5 Tahun  1986  tentang  Peradilan Tata Usaha Negara. Undang-Undang  Nomor  31  Tahun 1999  tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2001  tentang  Perubahan  atas Undang-Undang  Nomor  31 Tahun 2009. Undang-Undang  Nomor  37  Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Undang-Undang  Nomor  51  Tahun
2009  tentang  Perubahan  atas Undang Undang Nomor 5 Tahun  1986  tentang  Peradilan Tata Usaha Negara.
Undang-Undang  Nomor  30  Tahun
2014 tentang Administrasi
Pemerintahan.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  60 Tahun  2008  tentang  Sistem
Pengendalian Intern
Pemerintah. Peraturan  Pemerintah  Nomor  53 Tahun  2010  tentang  Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Peraturan  Pemerintah  Nomor  48 Tahun  2016  tentang  Tata  Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan.