Legal Opinion Ahli ...

## LEGAL OPINION AHLI SYARIAH PASAR MODAL (ASPM) DALAM INDUSTRI PASAR MODAL DI INDONESIA

## Indra Rahmatullah
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Jl. Ir. H. Djuanda No. 95 Ciputat Tangerang Selatan Email: indra.r86@gmail.com

## Abstrak
Untuk memastikan agar pasar modal syariah tetap menjaga nilai-nilai kesyariahan maka dibutuhkan sebuah legal opinion dari Ahli Pasar Modal Syariah (ASPM). ASPM memberikan opini hukum (syariah) terhadap pihak yang berencana melakukan transaksi di pasar modal syariah dengan 2 (dua) tahapan yaitu: penyaringan dari aspek keuangan ( Financial Screening ) dan penyaringan dari aspek bisnis ( Business Screening ). Dalam financial screening , ASPM akan memastikan nota keuangan perusahaan bebas riba sedangkan business screening , ASPM akan menilai kegiatan bisnis perusahaan tidak bertentangan dengan syariah. Tugas yang diemban ASPM hampir sama dengan profesi penunjang lainnya yaitu Konsultan Hukum dalam Pasar Modal (Konvensional) yang memberikan opini hukum ketika ada pihak melakukan transaksi di pasar modal. Namun ASPM memiliki perbedaan dikarenakan opini hukum (syariah) yang dibuatnya harus memperhatikan ketentuan hukum Islam (syariah).
Kata kunci: Pasar Modal Syariah, Opini Syariah, dan Hukum Islam .

## Pendahuluan
Sistem keuangan pada prinsipnya adalah kumpulan pasar, institusi, peraturan, teknik dan bagaimana surat berharga diperdagangkan, tingkat bunga ditentukan, jasa-jasa keuangan dihasilkan dan ditawarkan kepada masyarakat luas. 1 Untuk memenuhi fungsi-fungsi tersebut, sistem keuangan melakukannya melalui satu wadah yaitu pasar keuangan. Pasar keuangan merupakan jantung dari sistem keuangan karena kemampuannya menarik dana masyarakat dan mengalokasikan kembali tabungan tersebut dalam bentuk pinjaman, serta menetapkan bunga dan harga atau surat berharga yang diperdagangkan. 2 Oleh karena itu pasar keuangan terdiri atas pasar uang dan pasar modal. Pasar uang terdiri atas dana-dana yang bersifat jangka pendek. Sedangkan pasar modal bersifat jangka panjang karena berkaitan dengan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek dan perusahaan
1 Mekanisme Perdagangan Efek Struktur Pasar Modal Indonesia, Materi Pelatihan Ahli Syariah Pasar Modal Kerjasama antara Dewan Syariah Nasional MUI dan The Institute of Capital Market Indonesia (TICMI), h. 3.
2 Mekanisme Perdagangan Efek Struktur Pasar Modal Indonesia, h. 4.
Indra Rahmatullah
publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya. Pasar modal menyediakan berbagai alternatif investasi bagi para investor selain menabung, membeli emas, asuransi, tanah dan bangunan.
Pasar modal bukanlah barang baru yang hadir di Indonesia sebagai salah satu sarana investasi. Pasar Modal mulai mendapat perhatian dengan hadirnya Undang-Undang No. 5 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Melalui Undang-Undang tersebut memberikan legitimasi kepada investor yang memilih pasar modal sebagai sarana investasi. Fungsi dari investasi melalui pasar modal adalah sebagai wahana dan sarana menghimpun dana, pembiayaan usaha serta pengalokasian investasi yang efisien. Hal ini berarti pasar modal merupakan media penghubung para investor dengan perusahaan ataupun institusi pemerintah melalui perdagangan instrumen keuangan jangka panjang seperti saham, surat utang dan lainnya.
Sedangkan pasar modal syariah pertama kali hadir di Indonesia ditandai dengan peluncuran reksadana syariah pertama di Indonesia pada 3 Juli tahun 1997 oleh PT. Reksadana Investment Management. Kemudian pada tanggal 3 Juli tahun 2000 PT. Bursa Efek Jakarta bersama PT. Danareksa Investment Management meluncurkan Jakarta Islamic Index (JII) yang bertujuan untuk memfasilitasi investor-investor yang ingin berinvestasi sesuai dengan hukum syariah.
Fatwa DSN MUI terkait dengan pasar modal syariah yang pertama keluar pada 18 April 2017 dengan Fatwa Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksadana Syariah. Pada tahun 2002, ada juga Fatwa DSN MUI Nomor 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah dan Fatwa DSN-MUI Nomor 33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah Mudharabah hingga terus sampai dengan sekarang Fatwa MUI keluar sebagai respon dari perkembangan pasar modal syariah.
Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per 31 Desember 2016 perkembangan pasar modal syariah cukup membanggakan yaitu: saham syariah dengan nilai 3.170.06 T market share 55.10%, reksa dana syariah 11.88 T market share 4.40%, sukuk korporasi 313.39 T market share 3.79% dan sukuk negara 411.37 T market share 14.82%. untuk pelaku pasar modal syariah: manajer investasi pengelola reksa dana syariah 45 pelaku, pihak penerbit daftar efek syariah 9 pelaku, bank kustodian dan reksadana syariah 11 pelaku, administrator rekening syariah 2 pelaku, sekuritas penjamin emisi sukuk korporasi 11 pelaku, wali amanat penerbitan sekuk 4 pelaku dan Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM) 32 orang. 3 Dapat disimpulkan bahwa market share aset dan produk keuangan masih harus ditingkatkan dari segi jumlah lembaga keuangan syariah, variasi produk harus diperbanyak sehingga memberikan lebih banyak pilihan bagi masyarakat dan pemahaman masyarakat terhadap keuangan syariah perlu ditingkatkan sehingga merasa butuh produk/layanan keuangan syariah.
Tantangan perkembangan pasar modal syariah ke depan salah satunya adalah ketersediaan sumber daya  manusia  masih  terbatas,  yaitu  dengan  adanya  gap  pengetahuan  mengenai  fikih  muamalah  dan keuangan syariah, yaitu banyak orang yang memiliki pengetahuan memadai di bidang keuangan syariah namun kurang memahahami fikih muamalah, atau sebaliknya. Oleh karena itu, perkembangan pasar modal syariah terus secara konsisten menuntut adanya pengawasan yang intensif, khususnya terkait dengan aspek kesyariahannya. Untuk itu dibutuhkan SDM-SDM yang mampu menjawab tantangan tersebut seperti profesi Ahli Pasar Modal Syariah (ASPM).

## Pembahasan
1.  Karakteristik Pasar Modal Syariah
Secara teknis operasional, pasar modal syariah tidak berbeda jauh dengan pasar modal konvensional. Perbedaan yang paling prinsip terletak pada keharusan pasar modal syariah untuk menselaraskan operasionalisasinya dengan prinsip-prinsip syariah. Di Indonesia, prinsip-prinsip syariah dalam penyelanggaraan pasar modal telah diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal yang telah menentukan beberapa kriteria penerapan pasar modal syariah yaitu: a. segi Emiten atau Perusahaan
3 Strategi dan Kebijakan Pengembangan Keuangan Syariah Dalam Rangka Penguatan Ekonomi Umat materi  yang disampaikan oleh OJK dalam rangka Milad MUI Ke-42 pada tanggal 24 Juli 2017 di Jakarta.
Legal Opinion Ahli ...
Publik, b. jenis efek syariah, dan c. transaksi yang dilarang. Lebih detail keterangannya sebagai berikut: 4 a.  Emiten atau Perusahaan Publik 1)  Jenis usaha, produk barang, jasa yang diberikan dan akad serta tata cara pengelolaan perusahaan Emiten atau perusahaan publik yang menerbitkan efek syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.
2)  Emiten tau perusahaan publik yang bermaksud menerbitkan efek syariah wajib untuk menandatangani dan memenuhi ketentuan akad yang sesuai syariah.
3)  Emiten atau perusahaan publik yang menerbitkan efek syariah wajib menjamin bahwa kegiatan usahanya memenuhi prinsip-prinsip syariah dan memiliki sharia compliance officer .
4)  Dalam hal emiten atau perusahaan publik yang menerbitkan efek syariah sewaktu- waktu tidak memenuhi persyaratan tersebut di atas, maka efek yang diterbitkan dengan sendirinya sudah bukan lagi efek syariah.
b.  Jenis efek syariah Jenis efek syariah atau yang lazim dikenal sebagai Daftar Efek Syariah (DES) adalah kumpulan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal yang ditetapkan OJK atau pihak yang mendapatkan persetujuan dari OJK. Penyaringan efek-efek yang dapat masuk dalam DES dilakukan dengan 2 penyaringan, yaitu: Business Screening yaitu penyaringan kegiatan usaha emiten dan Financial  Screening yaitu penyaringan dari rasio-rasio keuangan emiten. 5
c.  Transaksi yang dilarang 1)  Pelaksanaan transaksi harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi dan manipulasi yang di dalamnya mengandung dharar , gharar , riba , maysir , risywah , maksiat dan kezhaliman.
2)  Transaksi di atas tersebut meliputi: Najsy , yaitu melakukan penawaran palsu; Bai’ul al- ma’dum yaitu melakukan penjualan atas barang/efek syariah yang belum dimiliki ( short selling ); Insider  trading , yaitu memakai informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan atas transaksi yang dilarang: Menimbulkan informasi yang menyesatkan; Margin trading yaitu melakukan transaksi atas efek syariah dengan fasilitas pinjaman berbasis bunga atas kewajiban penyelesaian pembelian efek syariah; Ihtikar (penimbunan) yaitu melakukan pembelian atau dan pengumpulan suatu efek syariah untuk menyebabkan perubahan harga efek syariah dengan tujuan mempengaruhi pihak lain.
2.  Opini Hukum (Syariah) Ahli Syariah Pasar Modal
Sejak bergulir dan berkembangnya pasar modal syariah, dibutuhkan berbagai profesi penunjang dalam tugasnya mendukung berjalannya kegiatan pasar modal syariah. Hal ini serupa dengan apa yang terjadi di pasar modal konvensional yang juga membutuhkan profesi penunjang salah satunya adalah Konsultan Hukum yang bertugas memberikan sebuah pendapat hukum ( legal opinion ). Legal opinion adalah sekumpulan dokumen tertulis yang dijadikan padanan aplikasi bagi para pengacara atau pengertian pendapat hukum yang berkaitan dengan berbagai masalah hukum dari para pihak terkait dengan fakta-faktanya. Henry Campbell Black memberikan definisi “ a written document in which an attorney provides his or her understanding of the law as applied to asssumed facts .” 6 Profesi yang melakukan kegiatan di bidang pasar modal (syariah) wajib terlebih dahulu terdaftar di OJK. Setiap profesi penunjang pasar modal wajib menaati kode etik dan standar profesi yang ditetapkan oleh asosiasi profesi masing-masing, dan dalam menjalankan aktifitasnya, profesi penunjang juga wajib
4 Dasar-Dasar Pasar Modal Syariah, Materi Pelatihan Ahli Syariah Pasar Modal Kerjasama antara Dewan Syariah Nasional MUI dan The Institute of Capital Market Indonesia (TICMI), h. 10-13.
5 Jenis-Jenis Investasi di Pasar Modal Syariah, Materi Pelatihan Ahli Syariah Pasar Modal Kerjasama antara Dewan Syariah Nasional MUI dan The Institute of Capital Market Indonesia (TICMI), h. 10.
6 Hamzah Halim, Cara Praktis Memahami dan Menyusun Legal Audit dan Legal Opinion , Jakarta: Prenada Media, Edisi Pertama, bagian 9.
Indra Rahmatullah memberikan pendapat atau penilaian yang independen. 7
Selain profesi penunjang seperti halnya di pasar modal konvensioal, ada satu profesi penunjang lagi yang perannya sangat penting untuk mengawasi aspek kesyariahan dalam pasar modal syariah yaitu adalah Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM).  Dalam konteks pasar modal syariah ASPM dituntut untuk memberikan opini syariah terhadap segala bentuk aktifitas di pasar modal syariah. Berdasarkan POJK No. 16/POJK.04/2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM) adalah orang perseorangan atau badan usaha yang pengurus dan pegawainya memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah untuk memberikan nasihat dan/atau mengawasi pelaksanaan penerapan prinsip syariah di pasar modal dalam kegiatan perusahaan dan atau memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas produk atau jasa syariah di pasar modal. 8
Tugas daripada ASPM mirip dengan tugas yang dilakukan oleh konsultan hukum dalam pasar modal konvensional di mana konsultan hukum memberikan opini hukum kepada perusahaan yang akan melakukan transaksi perdagangan di pasar modal. Pendapat hukum ini penting, diantaranya adalah untuk (1) menilai apakah tindakan hukum yang dilakukan oleh perusahaan selama ini telah sesuai dengan aturan anggaran dasarnya, peraturan perundang-undangan yang berlaku, perikatan-perikatan material yang dilakukannya; (2) menilai aset-aset material yang dimiliki perusahaan; (3) menilai perikatan- perikatan material yang dilakukan oleh perusahaan; (4) memberikan peringatan adanya bahaya atau resiko hukum yang mungkin timbul dan mungkin merugikan perusahaan sehubungan dengan transaksi yang akan dilakukannya. 9
ASPM dan Konsultan Hukum pada dasarnya memiliki tugas yang sama karena termasuk sebagai profesi penunjang. Keduanya memiliki peranan yang penting dalam hal memberikan opini hukum (syariah). Dengan adanya opini hukum (syariah) tersebut perusahaan telah memenuhi persyaratan untuk lanjut ke tahap-tahap selanjutnya. Perbedaan yang paling mendasar antara ASPM dan Konsultan Hukum terletak pada materi yang diperiksanya. ASPM tentu akan banyak menilai dari sisi kesyariahannya sekaligus dari aspek hukum konvesionalnya. Sedangkan Konsultan Hukum menilai dari aspek hukum positifnya saja dan tidak ada sama sekali sangkutpautnya dengan sisi kesyariahan karena peran Konsultan Hukum diperlukan dalam konsep pasar modal konvensional.
Bahkan tugas ASPM sedikit lebih berat dibanding dengan tugas konsultan hukum di pasar modal konvensional. ASPM harus melakukan penilaian terhadap produk di pasar modal syariah dengan dua (2) tahapan penyaringan, yaitu penyaringan koor bisnis ( Business Screening ) dan penyaringan keuangan ( Financial  Screening ). Business  Screening dilakukan untuk menyeleksi apakah kegiatan emiten bertentangan dengan prinsip syariah seperti: perjudian dan sejenisnya, perdagangan yang dilarang, jasa keuangan ribawi, jual beli resiko yang mengandung unsur ketidakpastian ( gharar ) dan atau judi ( maysir ), produksi/distribusi barang haram dan transaksi suap. Sedangkan Financial Screening dilakukan untuk menyeleksi sumber pendanaan emiten yang berbasis riba dan menyeleksi pendapatan emiten dari sumber yang nonhalal. Rasio yang digunakan untuk penyaringan rasio keuangan adalah utang berbasis bungan dibanding total aset ≤ 45% dan Pendapatan nonhalal dibanding total pendapatan ≤ 10%. 10
Pada titik ini, sebenarnya telah terjadi pertemuan dua kutub yakni kutub industri (pasar modal) dengan kutub yang mengandung nilai-nilai transendental. Konsep pasar modal syariah bukan hanya mengutamakan pada kepentingan bisnis semata tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai Ilahiah bahwa kepentingan bisnis tidak boleh mengabaikan nilai-nilai transendental dan kemaslahatan. Nilai-nlai transendental itu dapat dilihat pada jangkauan yang lebih luas yaitu agama dan moralitas. Dimensi transendental bisa dilihat pada ajaran yang paling dasar, yakni aqidah yang mengajarkan
7 Mekanisme Perdagangan Efek Struktur Pasar Modal Indonesia, h. 17.
8 Modul Regulasi Pasar Modal Syariah, Materi Pelatihan Ahli Syariah Pasar Modal Kerjasama antara Dewan Syariah Nasional MUI dan The Institute of Capital Market Indonesia (TICMI), h. 9.
9 Hadi Herdiansyah, Standar Profesi dan Akuntabilitas Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal,HKHPM, 2005 h. 23 dalam Said Sampara, Peran Konsultan Hukum di Dalam Rangka Perlindungan Investor (Investor Protection), Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol. 7 No.2 April 2010, h. 148 dan Munir Fuadi, Tinjauan Hukum Pasar Modal Modern, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1996, h. 212.
10 Jenis-Jenis Investasi di Pasar Modal Syariah, Materi Pelatihan Ahli Syariah Pasar Modal, h. 10.
Legal Opinion Ahli ...
pemahaman hubungan antara manusia dengan alam dan dengan Tuhannya. 11 Sedangkan dalam pasar modal konvensional sebaliknya yaitu tidak mementingkan halal dan haram baik dari subtansi maupun teknisnya. Yang terpenting adalah bagaimana setiap transaksi dapat menghasilkan keuntungan ( capital gain ). Oleh karena itu, seorang ASPM harus menjawab tantangan itu semua sehingga harus memiliki pengetahuan yang komprehensif terkait dengan tugasnya yaitu:
Pertama , ASPM harus paham dengan kaidah-kaidah hukum Islam ( Ushul  Fiqh dan Qawaid Fiqhiyah ). Dalam hukum Islam, pemahaman terhadap Ushul  Fiqh dan Qawaid  Fiqhiyyah sangat penting guna membantu dan menjadi pedoman dalam pembuatan opini hukum (syariah) apalagi dalam menjawab permasalahan baru di pasar modal syariah yang belum ada dalilnya.
Kedua , ASPM harus mengerti Prinsip-Prinsip Muamalah Maliyah yang menjadi sandaran dalam melakukan transaksi Muamalah. Dengan kalimat lain, seorang ASPM juga harus faham konsep fikih muamalah. Fikih muamalah dalam artian yang sempit adalah hukum yang terkait dengan  persoalan harta benda ( maaliyah ). Sedangkan objek fikih muamalat adalah sebagai berikut: 12 Teori hak dan kewajiban ( nadhariyat al-Haq ), Konsep harta ( maal ), Konsep kepemilikan ( milk ), Teori akad ( nadhariyat al-Aqd ),
Bentuk-bentuk akad 13 , Akad-akad yang terkait dengan kepemilikan menggarap tanah tak bertuan ( ihya mawa t), Ghasab ( ghash ), Merusak ( itlaf ), Barang temuan ( luqathah ), dan Syuf’ah ( right of pre-emption ).
Ketiga, ASPM harus memahami Fatwa DSN-MUI, Keputusan dan Ta’limat DSN-MUI. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) adalah lembaga yang menjalankan tugas MUI untuk menetapkan fatwa dan mengawasi penerapannya dalam rangka menumbuhkembangkan usaha bidang keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah di Indonesia. Fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI menjadi sumber hukum bagi penyelenggaraan kegiatan keuangan dan bisnis di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari fatwa-fatwa yang terkait langsung dengan pasar modal syariah. 14
Keempat, ASPM harus mencari dan menseleksi peraturan perundang-undangan terkait yang relevan dengan tugasnya. Selain bersumber dari hukum Islam, yaitu fatwa DSN-MUI, operasional pasar modal syariah juga didasarkan pada hukum positif ( ius constitutum ) yang berlaku di Indonesia. Secara umum hukum positif yang mengatur pasar modal syariah dibagi menjadi 2 kategori yaitu Hukum Privat/ Perdata dan Hukum Publik. Berikut uraian kedua kategori aturan hukum tersebut: 15
11 Absori, Epistimologi Ilmu Hukum Transendental dan Implementasinya dalam Pengembangan Program Doktor Ilmu Hukum, eminar Nasional dengan Tema “Pengembangan Epistimologi Ilmu Hukum”, 11 April 2015 di Universitas Muhammadiyah Surakarta.
12 Prinsip-Prinsid Dasar Fikih Muamalat), Materi Pelatihan Ahli Syariah Pasar Modal Kerjasama antara Dewan Syariah Nasional MUI dan The Institute of Capital Market Indonesia (TICMI), h. 1-3.
13 Bentuk-bentuk akad di antaranya: Jual beli (bai’), Sewa-menyewa (al-ijarah), Sayembara (jualah), Akad kerjasama perdagangan (al-syirkah, mudharabah dll), Kerjasama bidang pertanian (muzara’ah, mukhabarah, musaqat), Pemberian (hibah, wasiat), Titipan (wadi’ah), Pinjam meminjam (al-i’arah), Perwakilan/agency (wakalah), Utang piutang (qardh), Garansi (kafalah), Pengalihan utang piutang (hiwalah), Jaminan (rahn), dan Perdamaian (sulh).
14 Di antara fatwa tersebut adalah: Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksadana Syariah (Fatwa DSN-MUI Nomor: 20/DSN-MUI/IV/2001), Obligasi syariah (Fatwa DSN-MUI Nomor: 32/DSN-MUI/IX/2002), Obligasi syariah mudharabah (Fatwa DSN-MUI Nomor: 33/DSN-MUI/IX/2002), Obligasi syariah ijarah (Fatwa DSN-MUI Nomor: 41/ DSN-MUI/III/2004), Obligasi syariah mudharabah (Fatwa DSN-MUI Nomor: 59/DSN-MUI/V/2007), Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu/HMETD (Fatwa DSN-MUI Nomor: 65/DSN-MUI/III/2008), Waran syariah (Fatwa DSN-MUI Nomor: 66/DSN-MUI/III/2008), Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek (Fatwa DSN-MUI Nomor: 80/DSN-MUI/III/2011), Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) (Fatwa DSN-MUI Nomor: 69/DSN-MUI/VI/2008), Metode Penerbitan Surat Berharga Nasional (SBSN) (Fatwa DSN- MUI Nomor: 70/DSN-MUI/VI/2008), Sale and Lease Back (Fatwa DSN-MUI Nomor: 71/DSN-MUI/VI/2008), SBSN Sale and Lease Back (Fatwa DSN-MUI Nomor: 20/DSN-MUI/IV/2001), SBSN Ijarah Asset To Be Leased (Fatwa DSN- MUI Nomor: 76/DSN-MUI/VI/2010), SBSN Wakalah (Fatwa DSN-MUI Nomor: 93/DSN-MUI/VII/2014), Repo Surat Berharga Syariah (SBS) Berdasarkan Prinsip Syariah (Fatwa DSN-MUI Nomor: 94/DSN-MUI/IV/2014). Lihat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Tentang Pasar Modal Syariah, Materi Pelatihan Ahli Syariah Pasar Modal Kerjasama antara Dewan Syariah Nasional MUI dan The Institute of Capital Market Indonesia (TICMI), h. 1-2.
15 Dasar-Dasar Pasar Modal Syariah, Materi Pelatihan Ahli Syariah Pasar Modal Kerjasama antara Dewan Syariah Nasional MUI dan The Institute of Capital Market Indonesia (TICMI), h. 4-8.
Indra Rahmatullah
a.  Hukum Perdata Ada 2 (dua) sumber hukum perdata untuk kegiatan pasar modal syariah yaitu asas kebebasan berkontrak dan perundang-undangan di bidang hukum perdata.
1)  Asas kebebasan berkontrak. Hubungan hukum yang terjadi dalam kegiatan pasar modal syariah selalu dibuat secara tertulis atau yang biasa disebut sebagai kontrak untuk menjamin sebuah kepastian hukum. Perjanjian dalam pasar modal syariah harus dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak tanpa ada paksaan dari apapun dan siapapun sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/KUHPerdata ( Bugerlijke Wetboek ). Selain itu, dalam perjanjian pasar modal syariah juga harus didasari dengan asas itikad baik sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata.
Ada juga beberapa ketentuan dalam KUHPerdata yang masih relevan untuk dijadikan dasar operasional pasar modal syariah, yaitu:
Jenis Investasi Hukum Perdata Fatwa DSN-MUI Reksa Dana KUHPerdata Bab XVI Buku III Fatwa DSN No. 10/DSN-MUI/ IV/2000 Sewa barang KUHPerdata Bab VII Buku III Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/ IV/2000 Upah atas jasa/pekerjaan KUHPerdata Bab VIII Buku III Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/ IV/2000 Penjamin/Garansi KUHPerdata Bab XVII Buku III Fatwa DSN No. 01/DSN-MUI/ IV/2000 Pengalihan Utang KUHPerdata Bab IV Buku III Fatwa DSN No. 12/DSN-MUI/ IV/2000 Jual Beli KUHPerdata Bab V Buku III Fatwa DSN No. 05, 06/DSN- MUI/IV/2000 Bagi hasil keuntungan tanpa mendirikan perusahaan KUHPerdata Bab VIII Buku III Fatwa DSN No. 07,08/DSN- MUI/IV/2002
2)  Peraturan perundang-undangan di bidang hukum perdata Peraturan perundang-undangan akan digunakan selama tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal syariah. Hal ini sesuai dengan asas hukum lex specialis derogate legi generalis (hukum yang khusus mengenyampingkan hukum yang umum).
b.  Peraturan Perundang-undangan di luar KUH Perdata seperti peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pasar modal, PT, perlindungan konsumen dan POJK-POJK yang dikeluarkan oleh otoritas resmi..
Oleh karena itu, ada 4 langkah yang harus dilakukan oleh ASPM dalam memberikan opini syariah, yaitu: 16
1)  Menyiapkan bahan penyusunan opini syariah. Penyiapan bahan penyusunan dapat dilakukan dengan cara: a. Masalah yang diajukan pemohon opini diidentifikasi secara cermat dan teliti, b. Bahan penyusunan opini syariah disiapkan secara lengkap sesuai dengan pokok masalah yang disampaikan, c. Bahan opini syariah berupa data dan/atau informasi diperoleh dari pihak peminta opini syariah secara lisan dan/atau tertulis.
2)  Mendeskripsikan pokok persoalan. Mendeskripsikan persoalan dilakukan dengan cara: a. Pokok persoalan dipaparkan secara tertulis dengan jelas, b. Deskripsi pokok masalah dikonfirmasikan kembali kepada pihak peminta opini syariah.
16 Pedoman Pembuatan Opini Syariah, DSN-MUI yang disampaikan pada Orientasi ASPM pada tanggal 26 Juli 2017 di Jakarta, h. 5.
Legal Opinion Ahli ...
3)  Menganalisis masalah berdasarkan prinsip syariah. Menganalisis masalah dilakukan dengan cara: a. Pokok masalah dianalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah, b. Hasil analisis pokok masalah opini syariah dibuat secara tertulis.
4)  Menyampaikan dokumen opini syariah kepada pihak-pihak terkait. Penelahaan dokumen tersebut dilakukan dengan cara: a. Surat pengantar dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, b. Dokumen opini syariah dikirimkan kepada DSN MUI, regulator, dan pihak terkait, c. Dokumen opini syariah diarsipkan.

## Penutup
ASPM memiliki peran yang penting dalam memastikan dan mengawasi kegiatan seluruh transaksi di pasar modal syariah. Tugas dan kewajiban ASPM jauh lebih berat daripada profesi penunjang lainnya di pasar modal modal konvensional misalnya seorang Konsultan Hukum yang hanya melihat daris satu sisi saja yaitu berdasarkan hukum positif jika melakukan sebuah opini hukum terhadap pihak yang akan merambah pasar modal konvensional.
Tentu hal ini berbeda dari seorang ASPM yang harus menelaah dari berbagai aspek selain dari aspek kesyariahannya (Quran, Sunnah, Fikih, Fatwa-Fatwa MUI) juga harus mempertimbangkan aspek legal yuridisnya/hukum positifnya agar terjadi harmonisasi antara aspek syariah dan aspek hukum positif dalam membuat sebuah opini syariah.
Pembuatan opini syariah oleh ASPM terbilang memerlukan ketelitian dan penelaahan yang cermat karena memerlukan pengetahuan yang luas. Tidak hanya cukup dengan aspek kesyariahan dan aspek hukum positif, aspek akuntansi pasar modal syariah juga harus dimiliki dengan tujuan dapat menentukan secara tepat akad apa yang akan digunakan oleh para pihak.

## Daftar Pustaka
Absori. Epistimologi Ilmu Hukum Transendental dan Implementasinya dalam Pengembangan Program Doktor Ilmu Hukum, eminar Nasional dengan Tema “Pengembangan Epistimologi Ilmu Hukum”, 11 April 2015 di Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Fuadi, Munir. Tinjauan Hukum Pasar Modal Modern, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1996.
Halim, Hamzah. Cara Praktis Memahami dan Menyusun Legal Audit dan Legal Opinion, Jakarta: Prenada Media, Edisi Pertama.
Materi Pelatihan Ahli Syariah Pasar Modal Kerjasama antara Dewan Syariah Nasional MUI dan The Institute of Capital Market Indonesia (TICMI), Mekanisme Perdagangan Efek Struktur Pasar Modal Indonesia, Tahun 2016.
-----, Dasar-Dasar Pasar Modal Syariah.
-----, Jenis-Jenis Investasi di Pasar Modal Syariah.
-----, Modul Regulasi Pasar Modal Syariah.
-----, Prinsip-Prinsip Dasar Metodologi Hukum Islam (Ushul Fiqh).
-----, Prinsip-Prinsip Dasar Fikih Muamalat).
-----, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Tentang Pasar Modal Syariah.
Pedoman Pembuatan Opini Syariah, DSN-MUI yang disampaikan pada Orientasi ASPM pada tanggal 26 Juli 2017 di Jakarta.
Sampara, Said Peran Konsultan Hukum di Dalam Rangka Perlindungan Investor (Investor Protection), Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol. 7 No.2 April 2010.
Indra Rahmatullah
Strategi dan Kebijakan Pengembangan Keuangan Syariah Dalam Rangka Penguatan Ekonomi Umat materi  yang disampaikan oleh OJK dalam rangka Milad MUI Ke-42 pada tanggal 24 Juli 2017 di Jakarta.