TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DIKALANGAN REMAJA DI KABUPATEN BULELENG
Ni Putu Wulan Noviarini 1 , Ni Putu Rai Yuliartini 2 , Dewe Gede Sudika Mangku 3
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
e-mail: {wulannoviarini30@gmail.com , raiyuliartini@gmail.com, dewamangku.undiksha@gmail.com}

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  (1)  mengetahui  dan  menganalisa  faktor-faktor  penyebab  penyalahgunaan narkotika dikalangan remaja di Kabupaten Buleleng (2) mengetahui dan menganalisa upaya penanggulangan yang dilakukan oleh penegak hukum khususnya Polres Buleleng dan BNNK Buleleng dalam menanggulangi penyalahgunaan  narkotika  dikalangan  remaja  di  Kabupaten  Buleleng.  Adapun  jenis  penelitian  yang digunakan  adalah  penelitian  hukum  empiris,  dengan  sifat  penelitian  deskriptif  dengan    lokasi  penelitian dilaksanakan di Polres Buleleng, BNNK Buleleng, dan Lapas Kelas IIB Singaraja. Teknik pengumpulan data yang  digunakan  adalah  dengan  studi  dokumen,  observasi,  dan  wawancara.  Teknik  penentuan  sampel  yang digunakan adalah teknik Non Probability Sampling dan penentuan subjeknya menggunakan teknik Purposive Sampling.    Teknik  pengolahan  dan  analisis  data  secara  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  (1) Faktor-faktor penyebab remaja menyalahgunakan narkotika dipengaruhi oleh faktor internal, meliputi: faktor krisis  identitas  dan  pengendalian  diri  yang  lemah  dan  faktor  eksternal,  meliputi:  faktor  keluarga,  faktor lingkungan, faktor ekonomi dan faktor pendidikan (2) Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh penegak hukum  khususnya  Polres  Buleleng  dan  BNNK  Buleleng  dalam  menanggulangi  penyalahgunaan  narkotika dikalangan remaja di Kabupaten Buleleng meliputi sarana penal melalui upaya represif dan sarana non penal meliputi: upaya pre-emtif dan preventif.
Kata Kunci : penyalahgunaan narkotika, remaja, penegak hukum.

## ABSTRACT
This research aims to (1) identify and analyze the factors that cause narcotics abuse among adolescents in Buleleng Regency (2) identify and analyze the countermeasures carried out by law enforcers, especially the Buleleng  Police  and  BNNK  Buleleng  in  tackling  narcotics  abuse  among  adolescents  in  Buleleng  Regency. This type of research is empirical legal research, with the descriptive nature of the research. The location of the  research  conducted  in  Polres  Buleleng,  BNNK  Buleleng,  and  Lapas  Kelas  IIB  Singaraja.  The  data collection technique used is to study documents, observation, and interviews. Sampling technique used is the Non  Probability  Sampling  technique  and  the  determination  of  the  subject  using  purposive  sampling technique. Processing technique and qualitative data and analysis techniques. The results showed that (1) The factors that cause adolescents to abuse narcotics are influenced by internal factors, including: identity crisis factors and weak self-control and eksternal factors, including: family factors, environmental factors, economic factors and educational factors (2) The countermeasures carried out by law enforcers, especially the Buleleng BNNK in overcoming narcotics abuse among adolescents in Buleleng Regency include penal through repressive measures and non-penal means including: pre-emptive and preventive measures.
Keywords : Narcotics abuse, youth, law enforcements.
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)

## PENDAHULUAN
Masa  remaja  merupakan  masa transisi  dari  masa  kanak-kanak  menuju masa  dewasa.  Pada  masa  transisi  ini, remaja akan mengalami ketidaksetabilan emosi  maupun  jiwa  karena  proses pencarian  jati  diri.  Ketidaksetabilan  ini tidak  lain  disebabkan  oleh  masuknya pengaruh  baru  yang  mengakibatkan seorang remaja mengalami kebingungan untuk  memilah  pergaulan  sehingga rentan mengalami ketidaksetabilan jiwa. Dalam  situasi  yang  seperti  ini,  apabila seorang remaja salah dalam menanggapi pengaruh yang masuk, maka mengakibatkan seorang remaja cenderung salah dalam bergaul sehingga rentan  menimbulkan  suatu  perbuatan yang  menyimpang  dari  norma-norma masyarakat  yang  sering  dikatakan sebagai  kenakalan  remaja  (Goklan, 2014:1).
Kenakalan  remaja  merupakan salah  satu  isu  sosial  yang  hangat diperbincangkan diberbagai media
massa seperti: TV, radio, majalah, koran dan  berbagai  macam  media  massa lainnya  yang  menampilkan  beragam perbuatan  menyimpang  sosial  seperti: perkelahian,  tawuran,  seks  bebas, pencurian sampai dengan penyalahgunaan narkotika. Dari beberapa  contoh  perbuatan  melanggar hukum  yang  dilakukan  oleh  remaja tersebut  telah  memberikan  gambaran bahwa  remaja  yang  dipercaya  sebagai subjek  pembangunan  nasional  yang merupakan pilar terpenting sebagai agen perubahan (agent of change) untuk masa depan  bangsa  yang  lebih  baik  justru berpotensi  menjadi  ancaman  ketahanan nasional  akibat  melakukan  perbuatan yang  bertentangan  dengan  norma hukum.
Perbuatan  yang  bertentangan dengan norma hukum seringkali dikatakan  sebagai  suatu  perbuatan  yang melanggar norma-norma dalam
kepatutan  masyarakat  atau  sebuah perbuatan  yang  dianggap  tercela  oleh masyarakat.  Pelaku  juga  dianggap sebagai  seseorang  yang  berbahaya  dan
menakutkan  bagi  orang  lain  sehingga tidak jarang pelaku diberi stigma negatif dalam  kehidupan  masyarakat.  Hal  yang dikhawatirkan  adalah,  ketika  pelaku penyimpangan  dilakukan  oleh  seorang remaja  yang  masih  dibawah  umur  atau dikategorikan  sebagai  anak  namun sudah dewasa secara psikologis. Tindakan  masyarakat  yang  memberikan sebuah stigma negatif bagi anak tersebut mengakibatkan sebuah trauma tersendiri sehingga  anak  tersebut  mengalami sebuah  gangguan  mental  dan  berpotensi merusak  masa  depan  anak  bahkan mengakibatkan  sebuah  kecenderungan bagi  anak  untuk  melakukan  perbuatan menyimpang lainnya.
Berdasarkan penjelasan tersebut, maka  kategori  seorang  remaja  yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan  norma  hukum  sehingga  harus berhadapan  dengan  hukum  haruslah dibatasi  karena  berdasarkan  hukum pidana  yang  berlaku  di  Indonesia, remaja  masih  dapat  dikategorikan sebagai  anak  yang  dianggap  masih belum  cakap  hukum.  Adapun  kategori seorang remaja yang berhadapan dengan hukum  dikategorikan  sebagai  ABH (anak  yang  berhadapan  dengan  hukum) berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan Pidana  Anak  (Undang-Undang  Sistem Peradilan  Pidana  Anak)  tepatnya  pada Pasal  1  Ayat  3  yang  mengatur,  “Anak yang  berkonflik  dengan  Hukum  yang selanjutnya  disebut  anak  adalah  anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun  yang  diduga  melakukan  tindak pidana”.
Berdasarkan pengertian tersebut, adapun  subjek  remaja  dalam  penelitian ini adalah remaja yang telah berumur 12 (dua  belas)  tahun  sampai  dengan  umur 17  (tujuh  belas  tahun)  yang  sah berdasarkan  Undang-Undang  Sistem Peradilan  Pidana  Anak  yang  dianggap masih dibawah umur menurut ketentuan dari  negara  termasuk  juga  remaja  yang mengacu  pada  undang-undang  yang bersifat  khusus  yaitu  Undang-Undang
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak yang didalamnya selain  memuat  tentang  kejahatan  yang dilakukan  oleh  remaja,  juga  memuat tentang faktor-faktor pendorong kejahatan  yang  dilakukan  oleh  remaja, upaya penyelesaian, perlindungan
sampai  dengan  upaya  penanggulangan serta  pencegahan  yang  seharusnya dilakukan  oleh  pemerintah,  masyarakat, orang  tua  dan  juga  aparat  penegak hukum  dalam  menanggulangi  dan mencegah terjadinya pelanggaran hukum  yang  dilakukan  oleh  remaja
(Resi, 2019: 1-2).
Terkhusus  pada  tindak  pidana penyalahgunaan narkotika yang merupakan  salah  satu  kejahatan  yang tergolong  sebagai  kejahatan  yang  luar biasa (extra  ordinary  crime), saat  ini menjadi ancaman yang cukup besar bagi kaum  remaja,  remaja  yang  sedang berada  dalam  fase  mencari  jati  diri tentunya memiliki tingkat rasa keingintahuan yang cukup tinggi sehingga  berpotensi  besar  sebagai pelaku  penyalahgunaan  narkotika.  Di sisi lain, mudahnya pengedaran narkotika dari oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab juga semakin mempermudahkan  seorang  pengedar untuk mendapatkan mangsanya. Misalnya seorang pengedar akan
mencari  mangsanya  di  sekolah,  tempat- tempat  nongkrong,  tempat  hiburan malam, dll (Wulan, 2018:2).
Penyalahgunaan
narkotika merupakan  salah  satu  bentuk  gangguan jiwa    yang  dilakukan  dalam  bentuk penyimpangan  perilaku  yang  berkaitan dengan  penggunaan  obat.  Gangguan  ini sering  ditemukan  pada  usia  remaja  dan dewasa muda yang sering menimbulkan suatu keresahan bagi orang tua, pendidik maupun masyarakat. Karena penyalahgunaan obat ini sering mengakibatkan  kerugian  bagi  kesehatan jasmani  maupun  mental  pelakunya, keluarga,  masyarakat  maupun  negara (Serikat, 2016 : 170-171).
Kabupaten  Buleleng  sebagai kabupaten  yang  memiliki  tingkat
penyalahgunaan  narkotika  yang  cukup tinggi,  saat  ini  sedang  memasuki  zona merah penyalahgunaan narkotika terhitung  semenjak  bulan  desember tahun  2016  sampai  dengan  pertengahan tahun 2020 akibat melonjaknya penyalahguna narkotika yang direhabilitasi dari tahun ketahun (Izarman,  2016).  Adapun  peningkatan kasus penyalahguna narkotika di Kabupaten  Buleleng  dari  tahun  2016 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat melalui tabel berikut ini.
Tabel A.01 Data Jumlah Tindak Pidana
Penyalahgunaan Narkotika No.  Tahun Jumlah Kasus Jumlah Kasus Pelaku Remaja 1. 2016 47 24 2. 2017 54 25 3. 2018 55 28 4. 2019 48 19 5. 2020 47 27
Sumber  :  Data  tahunan  kasus penyalahgunaan narkotika dari Satuan Res.  Narkoba  Kepolisisan  Kabupaten Buleleng.
Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat  bahwa  jumlah  penyalahguna narkotika  di  Kabupaten  Buleleng  dari tahun  2016  sampai  dengan  tahun  2018 mengalami  sebuah  peningkatan.  Dan pada  tahun  2018  sampai  dengan  tahun 2019  jumlah  pelaku  penyalahguna narkotika  di  Kabupaten  Buleleng  tidak mengalami  sebuah  penurunan  yang signifikan  yang  artinya  bahwa  jumlah kasus per-tahunnya cenderung sama atau berbeda tipis dengan tahun sebelumnya. Bahkan  parahnya,  pada  tahun  2020 jumlah  penyalahguna  narkotika  di Kabupaten Buleleng sudah mencapai 47 kasus  padahal  belum  menginjak  bulan Desember.
Dari  sekian  banyaknya  jumlah kasus  penyalahgunaan  narkotika  di Kabupaten  Buleleng,  dapat  dilihat  juga
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
bahwa  mayoritas  pelaku  penyalahguna narkotika  didominasi  oleh  kaum  remaja yang didapat berdasarkan informasi dari Website  Resmi  Pemerintah  Kabupaten Buleleng,  yang  menyatakan  bahwa mayoritas pelaku penyalahguna narkotika  di  Kabupaten  Buleleng didominasi oleh usia remaja umur 14-18 tahun  yang  masih  duduk  di  bangku sekolah atau masih mengenyam pendidikan (Pemkab Buleleng, 2018). Tingginya kasus penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Buleleng pada usia remaja mengakibatkan kekhawatiran masyarakat  semakin  besar  akibat dampaknya yang berpotensi merusak ke segala  dimensi  kehidupan  seperti dimensi  sosial,  budaya,  politik,  dan ekonomi. Dampak penyalahgunaan narkotika  oleh  remaja  yang  terjadi  di tengah-tengah masyarakat dapat merusak hubungan kekeluargaan, menurunkan  kemampuan  belajar  dan produktivitas  kerja  secara  drastis,  sulit membedakan perbuatan baik dan buruk, anti  sosial  (perilaku maladaptive ), gangguan  kesehatan  (fisik  dan  mental), maraknya tingkat kekerasan dan
perilaku  melanggar  lalu  lintas  serta masih  banyak  lagi  perilaku  kriminalitas yang  akan  ditimbulkan  (Mardani,  2007:
3). Meningkatnya angka penyalahgunaan narkotika di Kabupaten
Buleleng  juga  mengakibatkan  adanya suatu  kebiasaan  serta  pengaruh  yang semakin  luas  untuk  generasi  penerus selanjutnya.  Lambat  laun,  apabila penyalahgunaan  narkotika  dikalangan remaja ini tidak bisa dikendalikan, maka perilaku  menyimpang  sosial  ini  akan semakin  meluas  serta  turun  menurun akibat  semakin  mudahnya  akses  dalam mengedarkan  narkotika  serta  maraknya pergaulan bebas dikalangan remaja yang mengundang mudahnya narkotika untuk masuk ke kehidupan para remaja.
Permasalahan  ini  cukup  riskan mengingat  remaja  memiliki  pengaruh yang  cukup  kuat  di  kalangan  masyarat. Oleh  karena  itu,  peran  serta  dari
keluarga, masyarakat dan juga pemerintah  sangat  dibutuhkan  dalam menanamkan  karakter  dan  moral  yang positif  bagi  para  remaja.  Selain  itu, menggali secara lebih mendalam tentang faktor-faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan  narkotika  juga  sangat diperlukan  sebagai  bahan  evaluasi  bagi para  orang  tua,  masyarakat  serta pemerintah dalam menanamkan pendidikan karakter bagi para anak-anak sebelum  memasuki  usia  remaja  agar tidak terjerumus pada kenakalan remaja.
Berdasarkan latar belakang tersebut,  maka  penulis  terdorong  untuk melakukan  kajian  secara  mendalam tentang penyebab dan faktor-faktor yang mendorong  maraknya  penyalahgunaan narkotika dikalangan remaja di Kabupaten  Buleleng  serta  mengkaji tentang  upaya  dari  penegak  hukum untuk  menanggulangi  penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Buleleng dengan mengangkat judul “Tinjauan Kriminologis terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika
Dikalangan  Remaja  di  Kabupaten Buleleng”

## METODE PENELITIAN
Penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum empiris.  Penelitian  hukum  empiris merupakan suatu metode yang menggunakan  fakta-fakta  dari  prilaku masyarakat,  baik  prilaku  verbal  yang didapat dari wawancara maupun prilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan  langsung.  Sifat  penelitian yang  digunakan  adalah  deskriptif  dan menggunakan  data  dan  sumber  data yaitu  data  primer  dan  data  sekunder yaitu  bahan  hukum  primer,  bahan hukum  sekunder  dan  bahan  hukum tersier  yaitu  kamus  hukum.  Dalam rangka  pengumpulan  data  primer maupun  data  sekunder,  maka  penulis menggunakan  tiga  jenis  pengumpulan data, yaitu teknik studi dokumen, teknik wawancara,  dan  teknik  observasi  atau pengamatan.  Teknik  penentuan  sampel penelitiannya  menggunakan  teknik non
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
probability  sampling dan  bentuknya adalah Purposive Sampling. HASIL DAN PEMBAHASAN Faktor Penyebab Remaja Menyalahgunakan Narkotika di Kabupaten Buleleng
Berdasarkan  aliran  kriminologi yang  diungkapkan  oleh  haryanto  yang mengemukakan  bahwa  peran  perilaku dan  sikap  sebagai  bentuk  dari  adanya interaksi  dengan  lingkungan  sekitar seperti  individu  maupun  kelompok orang  tertentu  sangat  mempengaruhi pertahanan  diri  dari  seseorang  untuk melakukan sebuah tindakan menyimpang  dari  nilai-nilai  sosial  yang berlaku  dalam  masyarakat.  Biasanya rentangan  usia  yang  pertahanan  dirinya masih  tergolong  lemah  adalah  usia  11- 20 tahun dimana usia tersebut merupakan  usia  labil  seseorang  untuk berlaku  dan  berbuat  tidak  konsisten sesuai dengan pengaruh lingkungan atau teman sebaya (Haryanto, 2012 : 48).
Jika  dihubungkan  antara  teori yang  dikemukakan  oleh  Haryanto dengan  penyebab  terjadinya  tindak pidana penyalahgunaan narkotika dikalangan remaja di Kabupaten Buleleng,  maka  faktor-faktor  penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika dikalangan remaja di Kabupaten Buleleng adalah : 1. Faktor Internal a. Krisis Identitas Kenakalan remaja yang khususnya mengacu pada perbuatan-perbuatan menyimpang sosial seperti penyalahgunaan narkotika dikalangan  remaja  terjadi  karena remaja  gagal  mencapai  yang namanya  integrasi  kedua  yaitu identitas peran yang mengakibatkan  terjadinya  krisis identitas  yang  merupakan  suatu kondisi  ketika  seorang  remaja merasa  tidak  yakin  mengenai siapa dan apa dirinya.
b. Kontrol diri yang lemah
Kontrol diri yang lemah diakibatkan oleh adanya ketidaktahuan  seorang  remaja dalam membedakan tingkah laku yang  dapat  diterima  dan  yang tidak  dapat  diterima.  Biasanya hal  ini  disebabkan  oleh  adanya keterbatasan informasi yang diketahui  oleh  seorang  remaja sehingga  tidak  mampu  untuk membedakan tingkah laku tersebut sehingga seorang remaja akan  cenderung  tidak  mampu untuk meningkatkan sebuah kontrol  diri  yang  akhirnya menyebabkan  adanya  suatu  sifat yang gampang/mudah terpengaruh dengan ajakan-
ajakan  yang  bersifat  negatif untuk  mengekspresikan  dirinya seperti menyalahgunakan narkotika. 2. Faktor Eksternal
a. Faktor Keluarga Faktor  utama  seorang  remaja menyalahgunaan narkotika adalah karena kurangnya perhatian  dan  komunikasi  dari keluarga. Keharmonisasn di dalam  keluarga  memiliki  sebuah pengaruh  yang  besar  dalam menuntut sebuah perbuatan yang dilakukan  oleh  anak  termasuk remaja, kualitas hubungan keluarga  sangat  mempengaruhi kehendak  dari  seorang  remaja dalam menyalahgunakan
narkotika.  Oleh  karena  itu, semakin  harmonis  hubungan keluarga  maka  anak  atau  remaja tidak  akan  mencari  sebuah pelarian  di  luar  rumah  seperti menyalahgunakan
narkotika sebagai bentuk pelampiasan ketika  seorang  remaja  tidak mendapatkan sebuah kasih sayang  yang  penuh  di  dalam keluarga.
b. Faktor Lingkungan Faktor  lingkungan  sangatlah mempengaruhi  bagaimana  sifat atau  pribadi  seorang  remaja  itu
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
terbentuk,  ketika  lingkungan remaja  dikelilingi  oleh  sifat-sifat orang yang mayoritas terjerumus dalam  pergaulan  bebas  yang mengacu  pada  penyalahgunaan narkotika  maka  perilaku  yang timbul  dari  seorang  remaja tersebut  juga  akan  demikian. Dari  pernyataan  tersebut,  maka salah  satu  penyebab  maraknya penyalahgunaan  narkotika  yang dilakukan oleh remaja di Kabupaten Buleleng adalah karena  faktor  lingkungan  yang tidak baik.
c. Faktor Ekonomi Kemampuan ekonomi suatu keluarga dapat dikatakan sebagai sebuah  pendorong  dan  alasan yang kuat seorang remaja melakukan penyalahgunaan narkotika.  Faktanya  dilapangan, dapat  dijumpai  bahwa  orang- orang  yang  menyalahgunakan narkotika  rata-rata  didominasi oleh  orang-orang  berada  atau memiliki  tingkat  perekonomian menengah keatas. Biasanya, orang-orang  ini  adalah  orang- orang  yang  memiliki  begitu banyak  kesibukan  atau  kurang memiliki  waktu  untuk  istirahat sehingga mendorong orang tersebut  untuk  menggunakan narkotika  dengan  tujuan  untuk menambah stamina atau menghilangkan rasa depresi. d. Faktor Pendidikan Kematangan  berfikir  seseorang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan  seseorang,  semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang  maka  wawasan  yang didapatkan  juga  akan  semakin luas. Sebaliknya, semakin rendah tingkat  pendidikan  seseorang maka  semakin  rendah  juga tingkat wawasan dan pengetahuan  seseorang.  Dari pernyataan tersebut telah
menunjukkan  bahwa  seseorang yang tidak mengetahui informasi
atau  wawasan  tentang  bahaya narkoba  akan  cenderung  mudah atau  gampang  terjerumus  dalam penyalahgunaan  narkotika  akibat ketidaktahuan  pelaku  tentang dampak  dari  penyalahgunaan narkotika.
Upaya Penanggulangan yang Dilakukan  Dalam  Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika  Dikalangan  Remaja  di Kabupaten Buleleng Istilah  penanggulangan  dapat diartikan  sebagai  sebuah  upaya  yang dilakukan oleh sebuah lembaga pemerintahan  maupun  swasta  yang memiliki sebuah tujuan untuk menciptakan sebuah keadaan yang aman dan  sejahtera  yang  berlandaskan  Hak Asasi  Manusia  yang  ada  (Arief,  2014  : 45).  Upaya  penanggulangan  kejahatan dapat  pula  diartikan  sebagai  sebuah bagian  integral  dari  upaya  perlindungan masyarakat (social  defence) dan  upaya mencapai kesejahteraan (social welfare). Adapun kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal)  menurut  Barda  Nawawi  Arif dapat  dibagi  menjadi  dua  jalur,  yaitu jalur  penal  (hukum  pidana)  dan  melalui jalur  non  penal  (diluar  hukum  pidana). Upaya  penanggulangan  melalui  jalur penal  merupakan  suatu  upaya  yang menitik  beratkan  pada  sifat  represif (penindasan/pemberantasan/penumpasan )  yang  dilakukan  setelah  kejahatan terjadi.  Sedangkan  jalur  non  penal menitik  beratkan  pada  sifat  pre-emtif dan preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) . Jika dihubungkan dengan pendapat  dari  Barda  Nawawi  Arif dengan upaya penegakan hukum terhadap  tindak  pidana  penyalahgunaan narkotika dikalangan remaja di Kabupaten Buleleng, maka upaya untuk menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan  narkotika  dikalangan remaja di Kabupaten Buleleng meliputi:
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
1. Upaya Penanggulangan Secara Penal
Upaya  hukum  melalui  jalur  penal biasa  juga  disebut  sebagai  upaya yang  dilakukan  melalui  jalur  hukum pidana.  Upaya  ini  merupakan  upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada upaya represif, yakni  sebuah  upaya  yang  dilakukan sesudah  kejahatan  terjadi  dengan penegakan  hukum  dan  penjatuhan hukuman  terhadap  kejahatan  yang telah dilakukan.
Kebijakan  penal  yang  biasanya
bersifat represif, namun juga mengandung  unsur  preventif  karena didalamnya  terdapat  ancaman  dan penjatuhan  pidana  terhadap  delik yang  diharapkan  adanya  sebuah upaya pencegahan/penangkalnya
(deterrenteffect). Selain  itu,  dalam penanggulangan  kejahatan  kebijakan penal  akan  tetap  diperlukan  karena hukum  pidana  dianggap  sebagai salah  satu  sarana  kebijakan  sosial untuk  menyalurkan  “ketidaksukaan masyarakat (social  dislike) atau pencelaan/kebencian  sosial (social disapproval/social  abhorrence) yang sekaligus  juga  diharapkan  menjadi sarana  “perlindungan  sosial” (social defence). Oleh  karena  itu  sering dikatakan  bahwa “penal  policy” merupakan  bagian  integral  dari “social  defence  policy” (Arief,  2007 : 182).
Adapun  untuk  menanggulangi penyalahgunaan narkotika
dikalangan  remaja  di  Kabupaten Buleleng,  beberapa  instansi  terkait yang  bertugas  untuk  melakukan upaya  penanggulangan  adalah  pihak Satuan  Reskrim  Narkoba  Kepolisian
Resor Buleleng dan BNN Kabupaten Buleleng. Adapun upaya penanggulangan  kejahatan  secara represif  untuk  menanggulangi  tindak pidana  penyalahgunaan  narkotika dikalangan  remaja  di  Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut:
a. Apabila  pelaku  melaporkan  diri, pihak  BNN  akan  merehabilitas pelaku melalui rehabilitasi medis
dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi  medis  merupakan sebuah kegiatan pengobatan secara terpadu yang dilakukan di rumah  sakit  yang  ditunjuk langsung oleh Menteri Kesehatan. Sedangkan Rehabilitasi  sosial  merupakan suatu  proses  pemulihan  mental dan  psikologis  pelaku  yang dilaksanakan di lembaga rehabilitasi  sosial  yang  ditunjuk oleh Menteri Sosial. b. Apabila mendapatkan suatu laporan dari masyarakat mengenai dugaan adanya penyalahgunaan  atau  peredaran narkoba  maka  pihak  Kepolisian Kabupaten  Buleleng  melakukan sebuah penyelidikan terkait dugaan yang dilaporkan kemudian melakukan penggerebekan  yang  terlebih dahulu telah direncanakan sebuah  strategi  penggerebekan guna  mengamankan  pelaku  dan barang bukti sehingga selanjutnya dapat dilakukan sebuah penyidikan terhadap pelaku guna mengamankan pelaku dan barang bukti sebelum akhirnya  diproses  hukum  dan dijatuhi  sebuah  sanksi  dan keputusan  oleh  hakim  untuk merehabilitasi pelaku.
c. Memproses hukum pelaku penyalahgunaan narkotika
melalui  aturan  hukum  yang berlaku  dan  menindaklanjuti penjatuhan  sanksi  yang  telah ditetapkan  oleh  hakim.  Adapun untuk pemberian sanksinya sendiri,  pelaku  penyalahgunaan narkotika  akan  mendapatkan jaminan  rehabilitasi,  akan  tetapi dipertegas kembali dalam ketentuan  Pasal  127  Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2009 tentang  narkotika  bahwa  pelaku juga  dapat  dipidana  dan  dapat pula kehilangan hak rehabilitasinya,  kecuali  dapat
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
dibuktikan  atau  terbukti  sebagai korban  narkotika.  Adapun  bunyi dari  Pasal  pengguna  narkotika untuk  diri  sendiri  adalah  sebagai berikut:
Pasal 127
1. Setiap Penyalah Guna:
a. Narkotika  Golongan  I  bagi diri  sendiri  dipidana  dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
b. Narkotika  Golongan  II  bagi diri  sendiri  dipidana  dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;
c. Narkotika  Golongan  III  bagi diri  sendiri  dipidana  dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun;
Pasal 111 (1) Setiap  orang  yang  tanpa  hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan,  menguasai,  atau menyediakan Narkotika Golongan  I  dalam  bentuk tanaman, dipidana dengan pidana  penjara  paling  singkat  4 (empat)  tahun  dan  paling  lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.
800.000.000,00  (delapan  ratus juta  rupiah)  dan  paling  banyak Rp.  8.000.000.000,00  (delapan miliar rupiah).
Pasal 112
(2) Setiap  orang  yang  tanpa  hak atau  melawan  hukum  memiliki, menyimpan,  menguasai,  atau menyediakan Narkotika
Golongan  I  bukan  tanaman, dipidana  dengan  pidana  penjara paling  singkat  4  (empat)  tahun dan  paling  lama  12  (dua  belas) tahun  dan  pidana  denda  paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan  ratus  juta  rupiah)  dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Berdasarkan bunyi dari ketentuan  norma  tersebut,  pada prinsipnya pelaku penyalahguna narkotika  akan  dikenakan  sanksi sesuai  dengan  bunyi  dari  Pasal  127 dan mengenai ketentuan rehabilitasinya  akan  mengacu  pada Pasal 103 Undang-Undang Narkotika yang mengatur bahwa seorang hakim “dapat” memutuskan untuk mendapatkan rehabilitasi yang dihitung sebagai masa hukuman yang disebut dengan istilah “Double Track System”.
Selain  dapat  dijerat  dengan ancaman  sanksi  sesuai  dengan ketentuan  pada  Pasal  127,  seorang penyalahguna  narkotika  bagi  diri sendiri  juga  dapat  dijerat  sanksi sesuai  dengan  ketentuan  pada  Pasal 111 dan atau Pasal 112 karena ketika seseorang memenuhi unsur dari Pasal 127  sudah  barang  tentu  memenuhi unsur  dari  Pasal  111  dan  atau  Pasal 112  yang  merupakan  unsur  yang bersifat  alternatif  yaitu  “memiliki, menyimpan, dan menguasai” dimana dalam  unsur  ini  boleh  hanya  satu unsur  saja  terpenuhi  dan  tidak semuanya.
Apabila  pelaku  masih  dibawah umur  yang  dalam  penelitian  ini disebut  sebagai  remaja  rentan  usia 13-17 tahun sesuai dengan ketentuan dari  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana  Anak  tepatnya  pada  Pasal  81 Ayat    (2)  mengatur  bahwa  “Pidana penjara  yang  dapat  dijatuhkan  pada anak paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum  ancaman  pidana  penjara bagi orang dewasa”.
Disamping itu, semenjak diundangkannya Undang-Undang
Sistem  Peradilan  Pidana  Anak tersebut,  dikenal  pula  istilah  diversi yang  merupakan  sebuah  peralihan penyelesaian  perkara  anak  dari proses  peradilan  pidana  ke  proses  di luar peradilan pidana. Namun, diversi ini  hanya  akan  dilakukan  dalam  hal tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh pelaku  diancam  dengan  pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
bukan merupakan sebuah pengulangan  tindak  pidana.  Atas dasar tersebut, sebisa mungkin aparat penegak  hukum  akan  mengupayakan diversi  sebelum  memproses  pelaku tersebut  melalui  proses  peradilan pidana.
2. Upaya  Penanggulangan  Secara  Non Penal
a. Upaya Pre-Emtif Upaya  penanggulangan  secara pre-emtif  atau  disebut  juga dengan  istilah  penanggulangan secara non penal dikenal sebagai upaya  penanaman  moral  serta nilai-nilai  positif  yang  dilakukan guna  menghilangkan  niat  dari seseorang untuk melakukan kejahatan. Berdasarkan penjelasan  tersebut,  maka  upaya pre-emtif  yang  bisa  dilakukan oleh  para  penegak  hukum khususnya pihak Satuan Reskrim Narkoba  Kabupaten  Buleleng dan  BNN  Kabupaten  Buleleng untuk  menanggulangi  tindak pidana penyalahgunaan narkotika dikalangan  remaja  di  Kabupaten Buleleng, yaitu sebagai berikut: a) Memberikan sebuah penyuluhan  dan  pemahaman hukum  serta  sosialisasi  ke sekolah-sekolah,  kampus,  dan masyarakat  hukum  mengenai bahaya narkotika dan dampak- dampak yang akan ditimbulkan  apabila  seseorang sampai  terjerumus  ke  dalam penyalahgunaan narkotika serta sanksi yang akan ditimbulkan  apabila  seseorang sampai menyalahgunakan narkotika. b) Mengingat masih dalam situasi covid-19,  upaya  pre-emtif yang  dilakukan  dapat  melalui pengadaan webinar dan talkshow  online  gratis  serta pembuatan konten-konten menarik di media sosial seperti membuat  vidio,  pamflet,  dan bahkan tik-tok mengenai
bahaya  penggunaan  narkoba dan akibat dari penggunaannya. c) Melakukan  sebuah  hubungan kerjasama  yang  baik  dengan masyarakat  umum  termasuk guru, dosen dan orang tua serta beberapa lembaga-lembaga
swadaya  masyarakat  dalam melakukan  penyuluhan  dan pemahaman  hukum  kepada remaja  di  Kabupaten  Buleleng agar  terhindar  dari  peredaran gelap  dan  penyalahgunaan narkotika.
b. Upaya preventif
Upaya  preventif  yang  dikenal sebagai  upaya  tindak  lanjut  dari upaya pre-emtif merupakan sebuah  upaya  yang  dilakukan guna  menghilangkan  kesempatan pelaku  untuk  melakukan  sebuah kejahatan.  Dalam  hal  ini,  adapun upaya preventif untuk menanggulangi  penyalahgunaan narkotika  dikalangan  remaja  di kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut: a) Menjalin  sebuah  hubungan baik dengan masyarakat umum agar  ketika  ada  hal-hal  yang mencurigakan terkait peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika, masyarakat bisa untuk membantu  pihak  berwenang khususnya  Satuan  Reserse Kepolisian Kabupaten Buleleng dan BNN Kabupaten Buleleng  dalam  melaksanakan upaya preventif guna menanggulangi penyalahgunaan narkotika dikalangan remaja di Kabupaten  Buleleng  dengan jalan  melaporkan  kejadian yang  dianggap  mencurigakan tersebut. b) Melaksanakan pemeriksaan urin gratis secara berkala guna memberikan  sebuah  pelayanan gratis kepada masyarakat
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
sekaligus sebagai sebuah strategi untuk menarik masyarakat agar mau melaporkan  diri  apabila  sudah pernah terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika. c) Melakukan  berbagai  macam pengawasan guna mencari tahu dan menindaklanjuti kemungkinan terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap  narkotika  di  dalam lingkungan masyarakat khususnya dilingkungan remaja  yang  sangat  marak terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkotika. Pengawasan  yang  dilakukan bisa  melalui  cara  patroli  dan penyamaran  yang  dilakukan oleh  pihak  kepolisian  maupun melaksanakan  sebuah  razia kejahatan guna menindak tegas pelaku penyalahgunaan narkotika.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang telah  dipaparkan  dalam  penelitian  dan pembahasan  maka  didapatkan  simpulan bahwa :
1. Faktor-faktor  penyebab  terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika  dikalangan  remaja  di Kabupaten Buleleng disebabkan oleh faktor  internal  dan  faktor  eksternal. Faktor internal meliputi: faktor krisis identitas dan faktor pengendalian diri yang  lemah  serta  faktor  eksternal meliputi:  faktor  keluarga,  faktor lingkungan,  faktor  ekonomi  dan faktor pendidikan.
2. Upaya  penanggulangan  yang  dapat dilakukan  dalam  menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan
narkotika  dikalangan  remaja  di Kabupaten  Buleleng  adalah  melalui cara penal dan non penal, meliputi:
a. Upaya represif (Upaya Penal) a) Melaksanakan teknik Under Cover Buy dalam mengungkap pelaku b) Melakukan  rehabilitasi medis dan sosial
c) Melakukan penyelidikan dan penggerebekan
b. Upaya  Pre-Emtif  (Sarana  Non
Penal)
a) Memberikan  sosialisasi dan  penyuluhan  tentang bahaya narkotika.
b) Mengadakan webinar dan  talkshow  online gratis. c) Dalam memberikan penyuluhan, mengadakan  kerjasama dengan  guru,  dosen  dan orang tua serta lembaga- lembaga swadaya.
c. Upaya  Preventif  (Sarana  Non
Penal) a) Menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat sehingga ketika  ada  hal-hal  yang dicurigai mengenai adanya dugaan penyalahgunaan narkotika, masyarakat bisa melaporkannya pada pihak yang berwenang. b) Melaksanakan pemeriksaan  urin  gratis secara berkala.
c) Melakukan  pengawasan untuk  menindaklanjuti kemungkinan  terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di dalam lingkungan masyarakat SARAN
1. Orang tua seharusnya lebih memperketat  pengawasan  terhadap anak  agar  tidak  terjerumus  kedalam pergaulan  bebas  yang  berujung  pada penyalahgunaan narkotika.
2.  Guru  sebagai  tenaga  pengajar  juga harus  menanamkan  nilai-nilai  yang positif  ketika  mengajar  disamping materi  yang  disampaikan  sekaligus
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
juga  memberikan  sebuah  sosialisasi yang  khusus  terkait  bahaya  narkoba agar  siswa  tidak  berfikir  untuk menyalahgunakan narkotika.
3.    Pihak  penegak  hukum  agar  lebih mengoptimalkan  upaya-upaya  diluar peradilan  atau  non  penal  sehingga masyarakat khususnya remaja menjadi  lebih  paham  dan  mengerti serta  tahu  bagaimana  harus  bersikap ketika  terjadi  suatu  pelanggaran khususnya  terkait  remaja  yang menyalahgunakan narkotika.

## DAFTAR PUSTAKA BUKU
Arief.  Barda  Nawawi,  2014, Masalah Penegakan Hukum dan kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan ,  jakarta:  Kencana Prenada Media Group. Arief.  Barda  Nawawi,  2007, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta  :Kencana Prenada Media Group Haryanto. 2012, Dampak Penyalahgunaan Narkoba , Bandung: Cipta Pustaka. Kartini.  Kartono.  2003, Kenakalan
Remaja ,  Jakarta:  PT  Radja  Grafindo Parsada. Mardani. 2007, Penyalahgunaan Narkoba  dalam  Perspektif Hukum  Islam  dan  Hukum
Pidana  Nasional ,  Jakarta:  PT Raja Grafindo Persada SKRIPSI/TESIS Yuliartini,  Rai  Ni  Putu.  2014, Kajian Kriminologis  Anak  Dalam Fenomena  Balapan  Liar  di
Kota  Singaraja  Bali  (Tesis) , Program  Studi  Ilmu  Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana, Denpasar. JURNAL Goklan  Tamba. Tinjauan  Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan
Narkotika di Kalangan Pelajar di  Wilayah  Hukum  Polisi Resort Kota Pekanbaru . Pekanbaru.  Fakultas  Hukum Pekanbaru.  Volume  1,  No.2, Januari 2014 (hlm.1). Rosida, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyalahgunaan NAPZA Pada Masyarakat  di  Kabupaten Jember , Jurnal Farmasi Komunitas.  Volume  2,  No.  1, Januari 2015 (hlm. 3-4). ARTIKEL DI INTERNET
Izarman, Buleleng  Masuk  Zona  Merah Narkotika . diakses dari https://www.patrolipost.com/1 3435/awas-buleleng-masuk- zona-merahnarkotika/
pada tanggal 11 September 2020. Pemkab Buleleng, Bahaya Narkoba bagi Pemuda  dan  Pelajar ,  Diakses dari https://www.bulelengkab.go.id /detail/artikel/bahaya-narkoba- bagi-remaja-dan-pelajar-43
pada  tanggal  12  September 2020 Pemkab Buleleng, Kondisi Fisik Kabupaten  Buleleng ,  Diakses dari
https://www.bulelengkab.go.id /profile/kondisi-fisik-kab- buleleng-95  pada  tanggal  04 Januari 2021 pada tanggal 04 Januari 2021
PERATURAN

## PERUNDANG- UNDANGAN
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang  Narkotika,  Lembaran Negara  Republik  Indonesia Tahun  1997  Nomor  67, Tambahan  Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Nomor
3698. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara  Republik  Indonesia Tahun 2012 Nomor 153.