## ANCAMAN PERIKANAN SKALA KECIL TERHADAP HIU DI SUMENEP UNTUK KEBUTUHAN PENGELOLAAN YANG EFEKTIF DAN BERKELANJUTAN
Doni Ferdiansyah (1) , Mohammad Taufiq Hidayat (2)
Agrobisnis Perikanan, Pertanian, Universitas Islam Madura ikke.akung@gmail.com
ABSTRAK
Tingginya  permintaan  produk  dari  hiu,  terutama  sirip  hiu,  telah mempengaruhi  peningkatan  eksploitasi  dan  perdagangan  hiu,  termasuk perikanan  skala  kecil.  Kondisi  tersebut  dapat  meningkatkan  kerentanan  hiu karena siklus biologinya dan sebagai predator puncak dan ikan ekonomi penting. Makalah ini bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi eksploitasi dan pengelolaan hiu di Kabupaten Sumenep. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan  observasi  lapang,  wawancara  mendalam  dan  telaah  kebijakan. Berdasarkan  hasil  yang  ada  menunjukkan  bahwa  penangkapan  berlebih  telah terjadi  di  Kabupaten  Sumenep,  dimana  nelayan  menangkap  hampir  semua ukuran  hiu,  baik  yang  besar  sampai  bayi  hiu  (‘baby  hiu’)  dalam  jumlah  yang besar.  Beberapa  jenis  hiu  yang  banyak  ditangkap  adalah  jenis  Carcharhinus melanopterus,  C.  obscurus,  Sphyrna  lewini  dan  Chiloscyllium  punctatum. Kegiatan  perdagangan  hiu  banyak  terjadi  di  Tempat  Pelelangan  Ikan  (TPI) Pasongsongan, pelabuhan perikanan Ambunten, Dasuk, Dungkek, dan Tanjung – Saronggi.  Saat  ini,  regulasi  yang  mengatur  tentang  pengelolaan  dan perlindungan  hiu  di  Indonesia  masih  terbatas  pada  beberapa  jenis  hiu  saja, diantaranya hiu paus (Rhincodon typus), hiu gergaji (Pristis microdon, P. clavata, P.  zijsron,  dan  Anoxypritis  cuspidata),  dan  pari  manta  (Manta  birostris  dan  M. alfredi), meskipun jenis-jenis yang lain sudah berstatus Near Threatened sampai Endengered berdasarkan International Union for Conservation of Nature (IUCN) dan  Appendix  II  berdasarkan  Convention  on  International  Trade  in  Endangered Species (CITES). Belum tersosialisasikannya regulasi yang ada ke nelayan, tidak adanya  kebijakan  daerah  secara  khusus,  dan  harganya  yang  tinggi  menjadi salah  satu  alasan  masih  maraknya  penangkapan  hiu  secara  besar-besaran. Untuk  itu,  kegiatan  penyadartahuan  ke  nelayan  dan  masyarakat  dan  regulasi yang tepat sangat dibutuhkan di dalam upaya pengelolaan hiu berkelanjutan. Kata kunci: Hiu, Perdagangan, Penangkapan, Pengelolaan berkelanjutan, Kabupaten Sumenep.

## ABSTRACT
The high demand of shark products, particularly fins, have influenced the increase  in  the  exploitation  and  trade  of  sharks,  included  small  scale  fisheries. The condition can increase the vulnerability of sharks because of their biological cycle and as a top predator and economically important fish. This paper aims to identify  the  conditions  of  exploitation  and  management  of  sharks  in  Sumenep Regency.  The  method  used  in  this  research  is  the  field  observation,  in-depth interview and review of policies. Based on the existing results indicate that over- exploitation  has  occurred  in  Sumenep,  where  fishermen  catch  almost  any  size shark,  both  great until  the  baby  sharks  ('baby  hiu’)  in  large  numbers. Several species of sharks that many caught are the species Carcharhinus melanopterus, C. obscurus, Sphyrna lewini and Chiloscyllium punctatum. Shark trade activities occur  in  Tempat  Pelelangan  Ikan  (TPI)  of  Pasongsongan,  the  fishing  port  of Ambunten,  Dasuk,  Dungkek,  and  Tanjung – Saronggi.  Currently,  the  regulations governing the management and protection of sharks in Indonesia is still limited to
only  a  few  species  of  sharks,  including  whale  sharks  (Rhincodon  typus),  shark saws  (Pristis  Microdon,  P.  clavata,  P.  zijsron,  and  Anoxypritis  cuspidata),  and manta  rays  (Manta  birostris  and  M.  Alfredi),  although  other  species  has  status Near Threatened until Endengered based International Union for Conservation of Nature (IUCN) and Appendix II based on the Convention on International Trade in  Endangered  species  (CITES).  Not  to  socialized  existing  regulations  to  the fishermen, the absence of regional policy in particular, and the high price is one reason still rampant shark fishing on a large scale. To that end, public awareness activities  to fishermen  and  communities  and  appropriate  regulation  is  needed  in sustainable shark management efforts.
Keywords: Sharks, Trade, Catch, Sustainable management, Sumenep Regency.

## PENDAHULUAN
Hiu  saat  ini  terancam  dalam  kondisi  penangkapan  berlebih.  Permintaan hiu,  khususnya  sirip  hiu,  masih  sangat  tinggi  dan  cenderung  terus  meningkat, terutama  di  negara-negara  Asia  dan  terlebih  Cina  [Erikson,  20115].  Hal  ini memicu kekhawatiran banyak pihak terkait kelestarian hiu, dimana masih belum ada pengendalian ekploitasi dan upaya konservasi yang baik.  Tercatat lebih dari 10  juta  hiu ditangkap di perairan  Indonesia,  dan Indonesia  merupakan eksportir hiu  terbesar  di  dunia  untuk  negara  Spanyol,  India,  Hongkong  dan  Taiwan [Budiman, 2014].
Di  Cina, hidangan  sirip  hiu  merupakan  wujud penghormatan  tuan  rumah kepada tamu dan menjadi menu kekaisaran, sedangkan di negara lain sup sirip hiu  diyakini  dapat  meningkatkan  kesehatan  dan  kecantikan.  Budaya  kuliner tersebut telah mempengaruhi peningkatan eksploitasi dan perdagangan terhadap hiu.  Kondisi  tersebut  dapat  meningkatkan  kerentanan  hiu  karena  siklus biologinya.  Sebagai  predator  puncak  dan  spesies  kunci,  hiu  memiliki  peranan penting  dalam  menjaga  kesehatan  ekosistem  laut  dan  sistem  rantai  makanan [Sembiring,  2015]  dan  merupakan  ikan  ekonomi  penting,  untuk  itu  Indonesia dituntut harus membuat regulasi perikanan hiu secara penuh.
Upaya perlindungan terhadap hiu juga banyak dilakukan oleh negara luar, salah  satunya  di  Galápagos  dengan  disain  kawasan  konservasi  laut,  sehingga apapun  bentuk  penangkapan  yang  dilakukan  di  kawasan  tersebut  dianggap sebagai penangkapan illegal  [stier, 2015]. Hal serupa juga dilakukan di Kanada, dimana  negara  tersebut  melakukan  perlindungan  hiu  secara  komperehensif dengan membuat undang-undang khusus untuk melarang pengambilan sirip hiu di  perairannya,  penutupan  berdasarkan  musim,  pembatasan  alat  tangkap  dan pembatasan penangkapan berdasarkan spesies [Sybersma, 2013]. Hal ini dapat menjadi contoh kasus yang baik untuk diimplemntasikan di Indonesia.
Di  Kabupaten  Sumenep,  ekploitasi  berlebih  hiu  ditengarai  sedang  dan akan terus terjadi, meskipun dilakukan oleh nelayan skala kecil. Kondisi tersebut dapat  dilihat  dari  masih  maraknya  penangkapan  hiu  secara  massif  dan  belum adanya  upaya  pengelolaan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah.  Sebagai penelitian  awal,  makalah  ini bertujuan  untuk  mengidentifikasi  kondisi eksploitasi dan pengelolaan hiu di Kabupaten Sumenep.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  melalui observasi  lapang,  wawancara  mendalam dan  telaah  kebijakan.  Observasi  lapang  dilakukan  di  lokasi-lokasi  pendaratan ikan,  baik  itu  di  tempat  pelelangan  ikan  dan  pelabuhan-pelabuhan  tradisional yang  ada,  mencakup  TPI  Pasongsongan,  pelabuhan  perikanan  Ambunten, Dasuk,  Dungkek,  dan  Tanjung – Saronggi.  Observasi  ini  bertujuan  melihat
langsung  kondisi  aktivitas  perikanan  tangkap,  pemasaran,  jenis  hiu  yang ditangkap, dan alat tangkap yang digunakan.
Kegiatan  wawancara  mendalam  dilakukan  untuk  mendalami  informasi terkait  dengan  penangkapan  hiu  yang  ada.  Informan  kunci  untuk  wawancara mendalam dipilih sengaja ( purposive sampling ) dari pemangku kepentingan yang terkait  dengan  perikanan  hiu,  baik  dari  nelayan,  pedagang  dan  aparatur pemerintah.
Untuk melihat kondisi yang lebih luas dan melihat kebutuhan pengelolaan yang dibutuhkan, dilakukan telaah kebijakan yang ada, baik secara internasional, pusat dan daerah. Telaah kebijakan ini juga kemudian disesuaikan dengan hasil temuan  lapang  yang  didapatkan  dan  dianalisis  secara  deskriptif  kualitatif, sehingga dapat dilihat fakta,  keadaan dan  variabel-variabel  yang  menjadi faktor terjadinya  kegiatan  penangkapan  hiu  oleh  nelayan  kecil.  Analisis  tersebut dilakukan juga untuk melihat ide, gagasan, kepercayaan dan motivasi yang ada [6].

## HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Kebijakan tentang Pemanfaatan dan Perlindungan Hiu
Saat  ini,  kebijakan  terkait  perlindungan  hiu  di  Indonesia  mengacu  pada IUCN dan CITES.  Sejak  tahun  2013,  CITES  telah  memasukkan  jenis  hiu koboi/ oceanic whitetip shark ( Charcarhinus longimanus ) dan hiu martil/ hammerhead  shark ( Sphyrna  lewini,  S.  mokarran, dan S.  zygaena ) kedalam Appendix  II, artinya  bahwa  perdagangan  hiu  ke  luar  negeri  harus melalui pengawasan yang ketat dari pemerintah.
Perlindungan  terhadap  hiu  sudah  mulai  dilakukan,  meskipun  regulasi yang  mengatur  tentang  perlindungan  hiu  di  Indonesia  masih  terbatas  pada beberapa jenis hiu saja, diantaranya hiu paus (Rhincodon typus) [7], hiu gergaji (Pristis  microdon,  P.  clavata, P.  zijsron, dan Anoxypritis  cuspidata) [8] , dan pari manta (Manta  birostris dan M.  alfredi) [9].  Ini  merupakan  bentuk  upaya pengelolaan yang dilakukan pemerintah Indonesia sebagai upaya konservasi.
Di  Indonesia,  pengelolaan  perikanan  hiu  mengacu  pada  Rencana  Aksi Pengelolaan  Nasional  ( National  Plan  of  Action – NPOA of  Sharks  and  Ray Management )  yang  sudah  ditetapkan  sejak  tahun  2009  yang  didasarkan  pada International  Plan  of  Action (IPOA – Sharks )  yang  disahkan  oleh  Komite Perikanan Badan Organisasi Pangan Dunia (FAO) tahun 1999 [KKP, 2009].
Jika  melihat  dari  NPOA  yang  sudah  ada,  maka  poin-poin  rencana  aksi yang harus segera dilaksanakan dengan baik meliputi [10]:
1.  Meninjau ulang status  hiu di Indonesia;
2.  Penyusunan metode dan proses pengumpulan data, meliputi:
1)  Pengumpulan dan pertukaran data, meliputi:
a.  Menfasilitasi pengumpulan data dan monitoring perikanan secara terintegrasi dengan pendekatan pengelolaan yang sama.
b.  Memperbaiki upaya pengumpulan data  sesuai dengan hasil tangkapan yang didaratkan  dalam  suatu  format  termasuk  pencatatan  penangkapan sampingan, baik yang dimanfaatkan maupun dibuang.
c.  Membangun  kebutuhan  basis  data  jangka  panjang  yang  bertujuan  untuk menjamin  data  sesuai  dengan  standar  klasifikasi,  akurasi,  integrasi, konsistensi, dan mudah diakses
d.  Mengkaji sosial-ekonomi perikanan dan pemanfaatan non konsumsi.
2)  Memperbaiki data spesifik, meliputi:
a.  Menjamin  akurasi  data  tangkapan  menggunakan  observer,  monitoring  dan program penelitian independen.
b.  Membuat panduan lapang untuk keefektifan identifikasi.
c.  Meningkatkan keahlian identifikasi jenis bagi nelayan, observer, peneliti dan staf perikanan.
3.  Pengembangan penelitian, meliputi:
1)  Membangun data time series .
2)  Penentuan strategi survei.
3)  Mengembangkan  kajian  pengetahuan  tentang  siklus  hidup,  distribusi, pemetaan habitat, dll.
4)  Melakukan kajian pelaksanaan pengelolaan berbasis ekositem.
5)  Merencanakan,  mengumpulkan  dan  menganalisa  data  perikanan dari  kapal penangkap,  meliputi  jumlah,  jenis  dan  ukuran  kapal;  karakteristik  dan selektivitas  alat  tangkap;  musim  penangkapan;  penangkapan  lokal;  alat bantu navigasi dan teknologi penangkapan; dan hasil tangkapan sampingan yang dibuang
6)  Mengumpulkan  data  dan  informasi  tentang  kondisi  sosial  ekonomi pemanfaatan hiu.
7)  Mengembangkan  informasi  sumberdaya,  jenis  yang  dilindungi  dan  biologi (genetika).
4.  Menyempurnakan langkah-langkah  pengelolaan, meliputi:
1)  Perikanan hiu berkelanjutan, meliputi:
a.  Melaksanakan monitoring secara berkala, meliputi keberadaan sumberdaya, pola pemanfaatan, dan rantai perdagangan.
b. Rasionalisasi penangkapan.
c. Memanfaatkan hasil penelitian sebagai salah satu dasar untuk menetapkan tujuan pengelolaan.
d. Perbaikan metode penangkapan yang berwawasan lingkungan
e. Melaksanakan pengelolaan sesuai dengan kebijakan.
2)  Perlindungan  keanekaragaman  hayati,  habitat,  fungsi  dan  struktur ekosistem, meliputi:
a.  Menentukan jenis-jenis yang dilindungi dan habitatnya.
b.  Menentukan dan melindungi daerah pemijahan hiu.
c.  Menetapkan program pemulihan untuk jenis yang populasinya terancam.
d.  Melakukan  pelarangan  perdagangan  dan  penangkapan  jenis  tertentu berukuran dibawah 60 cm/0,5 kg dan penerapan sanksi tegas.
5.  Meningkatkan kepedulian akan perikanan hiu, meliputi:
1)  Membangun pusat  informasi.
2)  Meningkatkan pemahaman tentang pengelolaan perikanan.
3)  Pengembangan ekowisata.
6.  Penguatan Kelembagaan, meliputi:
1)  Memfasilitasi program monitoring, penyebaran informasi  dan pelatihan.
2)  Menjalin  komunikasi  efektif  dan  mekanisme  konsultasi  antara  semua pemangku kepentingan.
3)  Melaksanakan  IPOA,  terutama  dengan  negara-negara  yang    mempunyai kesepakatan dengan Indonesia dan memperbaiki pengelolaan regional serta perlindungan jenis terancam.
3.2 Perikanan di Sumenep
Perikanan  merupakan  salah  satu  sektor  yang  memberikan  konstribusi terbesar kepada pendapatan daerah. Untuk sub sektor perikanan laut saja, pada tahun 2014  tercatat mampu menyumbang produksi sebesar 46.672,80 ton, atau setara dengan nilai Rp. 479.371.000.000,- [BPS, 2015].
Nilai  tersebut  sangat  besar  jika  dibandingkan  dengan  sektor  Pertanian, Kehutanan  dan  Perikanan,  yaitu  sebesar  6,96%  dan  3,17%  jika  dibandingkan dengan  total  nilai  Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB)  tahun  2014.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  ketergantungan  sumber  ekonomi  daerah  dan  masyarakat
dari  perikanan  tangkap  laut  cukup  besar,  dengan  jenis  tangkapan  ungulan adalah  ikan  pelagis  kecil  (lemuru,  ikan  terbang,  kembung)  dan  besar  (tongkol), sedangkan  hiu  masih  belum  tercatat.  Tidak  tercatatnya  penangkapan  hiu  ini merupakan masalah global, baik secara statistik, kematian, pendaratan, buangan, dan penjual sirip [Kettemer, 2013].
3.3 Penangkapan Hiu
Hiu  merupakan  salah  satu  jenis  ikan  yang  banyak  dijual  oleh  nelayan di tempat-tempat  pendaratan  ikan  di  Sumenep.  Penangkapan  hiu  dapat dikategorikan  menjadi  dua  kategori,  yaitu  sengaja  ditangkap  dan  tidak  sengaja tertangkap  ( by  catch )  oleh  alat  tangkap  pancing  dan  jaring,  karena  tangkapan target utama nelayan adalah ikan tongkol.  Kondisi ini memang banyak terjadi di banyak  perikanan  skala  kecil  (lihat    [peres,  2015]  dan  merupakan  ancaman terbesar  didalam  dunia  perikanan  perikanan  laut.  Untuk  kegiatan  penangkapan hiu secara sengaja biasanya terjadi pada musim hiu dan atau pada musim tidak ada ikan, sehingga nelayan menangkap apapun yang bisa ditangkap untuk dijual sebagai sumber pendapatannya. Alasan lain penangkapan hiu adalah harganya yang sangat tinggi.
Tabel 1. Jenis dan status hiu yang tertangkap di Sumenep
Jenis Nama lokal a Status berdasarkan Red List IUCN ver. 2013.1. dan CITES Carcharhinus melanopterus Hiu karang sirip hitam, Hiu mada, Kluyu karang Near Threatened C. obscurus Hiu merak bulu, Cucut lanjaman, Hiu lanyam Vulnerable Sphyrna lewini Hiu martil, Hiu caping, Hiu capil, Hiu bingkoh Endangered – Appendix II Chiloscyllium punctatum Hiu batu, Hiu bongo, Hiu gedok, Hiu gedebong, Hiu bongol, Cucut dolok Near Threatened
Sumber: a Fahmi dan Dharmadi [Fahmi, 2013]
Beberapa jenis hiu yang banyak ditangkap/tertangkap di antaranya, jenis Carcharhinus  melanopterus,  C.  obscurus,  Sphyrna  lewini dan Chiloscyllium punctatum (Tabel 1 dan Gambar 1). Hiu ditangkap dan dijual hampir pada semua ukuran, baik ukuran besar (>100 cm), sedang (50 – 100 cm) sampai ukuran kecil (<30 –50 cm), atau yang disebut sebagai ‘ baby hiu ’ oleh para nelayan.
Gambar 1. Beberapa jenis hiu yang ditangkap/tertangkap oleh nelayan

## Gambar 2. Kondisi pasar dan pemasarn hiu
Setiap  nelayan  dapat  menjual  hiu  setiap  harinya  sebanyak  3-7  ekor dengan  harga  jual  yang  beragam.  Untuk  hiu  segar,  nelayan  dapat  menjual berkisar  antara  Rp.  10.000,- – 20.000,-  untuk  ukuran  kecil,  Rp.  45.000,- – 150.000,-  untuk  ukuran  sedang,  dan  Rp.  500.000,- – 1.000.000,-  untuk  ukuran besar,  bahkan  pada  saat  musim  hiu  dan dengan  ukuran  sangat  besar,  nelayan dapat menjual hiu tangkapannya mencapai antara Rp. 2.500.000,- – 3.000.000,-. Bentuk  penjualan  ikan  hiu  terdiri  dari  2  bentuk,  pertama  nelayan  langsung menjual hiu ke pasar (konsumen) dan yang kedua nelayan menjual ke pengepul, yang  kemudian  oleh  pengepul  dijual  kembali  ke  Surabaya  baik  dalam  bentuk segar  maupun  sirip  kering.  Untuk  kasus  penjualan  dalam  bentuk  sirip  banyak terjadi  di  wilayah  kepulauan,  dimana  harga  jual  sirip  dapat  mencapai  Rp. 200.000,-.
Jika dilihat berdasarkan pada status yang ada, maka hanya jenis Sphyrna lewini yang  dilarang  untuk  diperdaganggakan,  tetapi  berdasarkan  kaidah
konservasi,  penangkapan  baby  hiu  atau  hiu  kecil  dengan  berat  <0,5  kg  atau ukuran <60 cm tidak dibenarkan. Hal ini dapat mengganggu siklus regenerasi hiu.
3.4 Faktor Penggerak dan Permasalahan
Hal  menjadi  motivasi  didalam  penangkapan  ikan  hiu  di  Kabupaten Sumenep, di antaranya:
1.  Adanya permintaan pasar Masih  adanya  permintaan  pasar  yang  tinggi  dan  mampu  menyerap  semua hasil tangkapan nelayan.
2.  Harga jual hiu yang tinggi Harga  jual  yang  tinggi  membuat  nelayan  mendapatkan  keuntungan  yang besar,  bahkan  nelayan  akan  langsung  pulang  melaut  apabila  sudah mendapatkan 4 ekor hiu dalam ukuran sedang dan besar.
3.  Tidak sengaja tertangkap Tangkapan  utama  adalah  tongkol,  tetapi  hiu  yang  tertangkap  tidak  dilepas kembali  ke  laut,  melainkan  dijual  ke  pasar. Bycatch merupakan  salah  satu faktor terbesar yang dapat meningkatkan kerentanan hiu [14].
4.  Kelangkaan ikan target pada musim-musim tertentu Pada  saat  musim  tidak  ada  ikan  tongkol,  maka nelayan  menangkap  semua jenis ikan yang dapat dijual, termasuk hiu dari semua jenis dan ukuran untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
3.4 Kebutuhan Pengelolaan Perikanan Hiu Berdasarkan kondisi yang ada, pengelolaan perikanan hiu di Kabupaten Sumenep  sangat  dibutuhkan  untuk  menjaga  kelestarian  hiu.  Penegakan hukum untuk  hal-hal  yang  sudah  diatur  dalam  perundang-undangan  perlu  dilakukan dengan  tegas,  sedangkan  untuk  hal-hal  yang  belum  diatur  dapat  diturunkan didalam aturan di level daerah. Penerapan NPOA dapat diadopsi secara penuh, mulai dari status stok sampai ke penguatan kelembagaan.
Pelarangan saja dirasa tidak cukup [KKP, 2009]. Dinamika perdagangan hiu  perlu  dipahami  terlebih  dahulu  sebagai  langkah  pertama  didalam  membuat pengelolaan  untuk  semua  jenis hiu.  Perhitungan stok  hiu harus dilakukan untuk membuat  pengelolaan  dan  penangkapan,  serta  mengatur  perubahan  spesies target pada hiu-hiu dari stoknya yang sedikit ke stok yang lebih banyak [18] pada setiap  musim untuk  jenis-jenis  hiu  yang  masih  belum berstatus  rentan.  Sebagai pendukung  kebijakan,  penggunaan DNA  barcoding juga  dapat  dilakukan  untuk menditeksi  status  hiu  [3,  19],  terutama  pada  setiap  produk  hiu  dalam  bentuk olahan. Selain itu, selektifitas alat tangkap juga perlu ditingkatkan, sehingga hiu yang tertangkap secara tidak sengaja dapat dikurangi.
Pada  kontek  konservasi,  pemanfaatan  hiu  tidak  semata-mata  harus dihentikan. Alternatif pemanfaatan non-eksploitasi juga dapat dilakukan. Hiu tidak hanya dapat dimanfaatkan untuk konsumsi saja, melainkan dapat dikembangkan untuk wisata. Pengembangan wisata diyakini dapat memberikan nilai yang lebih besar  dibandingkan  dengan  pemanfaatan  untuk  konsumsi,  karena  dapat memberikan  efek  berganda.  Di  Australia,  dua  kegiatan  wisata  hiu  yang dikembangkan,  yaitu:  Snorkelling  dan  berenang  bersama  hiu  paus;  dan menyelam didalam kurungan bersama hiu putih [20].
Techera dan NatalieKlein [2013] berpendapat bahwa wisata laut tersebut memberikan  peluang  keuntungan  dan  manfaat  ekonomi,  pendidikan  dan lingkungan  meskipun  tidak  tanpa  resiko  terhadap  manusia,  hewan  dan lingkungan.  Aktivitas  wisata  lain  yang  telah  sukses  untuk  dapat  membangun kesadaran  perlindungan  hiu  adalah  kegiatan  turnamen  memancing  hiu  dengan sistem tangkap dan lepas [heard, 2016].
Pengelolaan hiu dapat dibuat terpisah  [Perez, 2015] dan dikombinasikan dengan pengelolaan perikanan lainnya. Hal ini terkait dengan karakteristik, status
tiap  jenis  hiu  dan  kewilayahan.  Untuk  itu,  pengelolaan  hiu  bisa  dibangun berdasarkan musim dan wilayah. Untuk jenis hiu dengan status hampir terancam ( near  Threatened ),  rawan  ( vulnerable )  dan  terancam  langka  ( endangered ) sebaiknya sudah dilindungi secara penuh.

## KESIMPULAN
Perikanan  hiu  di  Kabupaten  Sumenep  ditengarai  cenderung  sudah mengarah  ke  penangkapan  berlebih.  Untuk  itu,  pengelolaan  perikanan  hiu sangat  dibutuhkan  didalam  pengaturan  pemanfaatan  dan  perlindungan. Pengelolaan hiu hendaknya dilakukan berdasarkan aturan perundang-undangan yang  ada  dan  NPOA,  serta  jika  dibutuhkan  pengelolaan  dapat  didukung  oleh adanya kebijakan daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Bornatowski, R. R. Braga, and J. R. S. Vitule, "Threats to sharks in a developing country:  The  need for effective  simple  conservation  measures," Natureza  &
Conservação, vol. 12, pp. 11-18, 2014.
Budiman. 2014,. Indonesia: Surga Hiu dan Para Pemburunya .
Available:http://www.dw.com/id/indonesia-surga-hiu-dan-para-emburunya/a- 16639561
B. K. Sumenep, 2015. "Sumenep Dalam Angka 2015," B. P. S. K. Sumenep, Ed., ed. Sumenep: Badan Pusat Statistik (BPS),
Carr,  A.  C.  Stier,  K.  Fietz,  I.  Montero,  2013,  "Illegal  shark  fishing  in  the Galápagos Marine Reserve," Marine Policy, vol. 39, pp. 317-321, Carvalho,  R.  Ahrens,  D.  Murie,  J.  M.  Ponciano,  2014.,  "Incorporating  specific change  points  in  catchability  in  fisheries  stock  assessment  models:  An alternative approach applied to the blue shark (Prionace glauca) stock in the south Atlantic Ocean," Fisheries Research, vol. 154, pp. 135-146, Eriksson and S. Clarke. 2015. "Chinese market responses to overexploitation of sharks and sea cucumbers," Biological Conservation, vol. 184, pp. 163-173, 2015.
Fahmi  and  Dharmadi,  2013. Pengenalan  Jenis-jenis  Hiu  Indonesia .  Jakarta: Direktorat  Konservasi  Kawasan  dan  Jenis  Ikan,  Kementerian  Kelautan  dan Perikanan, Indonesia,.
Gallagher, E. S. Orbesen, N. Hammerschlag, and J. E. Serafy, 2014
"Vulnerability of oceanic sharks as pelagic longline bycatch," Global Ecology and  Conservation, vol. 1, pp. 50-59,
Heard, S. Sutton, P. Rogers, and C. Huveneers, 2016 "Actions speak louder than words:  Tournament  angling  as  an  avenue  to  promote  best  practice  for pelagic shark fishing," Marine Policy, vol. 64, pp. 168-173,. Jabado,  S.  M.  Al  Ghais,  W.  Hamza,  2015.,  "The  trade  in  sharks  and  their products in the United Arab Emirates," Biological Conservation, vol. 181, pp. 190-198,
KKP,  2009.  "National  Plan of Action  (NPOA) Shark  and  Ray  Management," ed. Jakarta:  Direktorat  Sumberdaya  Ikan,  Direktorat  Jenderal  Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Indonesia,
MEN_KP, 2013 .Keputusan  Menteri  Kelautan dan  Perikanan  Republik  Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Hiu Paus (Rhincodon typus), KEP.18/MEN-KP/2013, 2013. MEN_KP, 2014 . Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor  4  Tahun  2014  tentang  Penetapan  Status  Perlindungan  Penuh  Ikan Pari Manta, KEP.4/MEN-KP/2014,
Moleong, 2007. Metode Penelitian Kualitatif . Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset,
Pérez-Jiménez  and  I.  Mendez-Loeza,  2015.  "The  small-scale  shark  fisheries  in the  southern  Gulf  of  Mexico:  Understanding  their  heterogeneity  to  improve their management," Fisheries Research, vol. 172, pp. 96-104,
Sembiring,  N.  P.  D.  Pertiwi,  A.  Mahardini, 2015. ,  "DNA  barcoding  reveals targeted fisheries for endangered sharks in Indonesia," Fisheries Research, vol. 164, pp. 130-134, 2015.
Sybersma, 2015. "Review of shark legislation in Canada as a conservation tool," Marine Policy, vol. 61, pp. 121-126,
Techera  and  N.  Klein,2013.,  "The  role  of  law  in  shark-based  eco-tourism:
Lessons from Australia," Marine Policy, vol. 39, pp. 21-28, Tolotti, J. D. Filmalter, P. Bach, P. Travassos, 2015, "Banning is not enough: The complexities  of  oceanic  shark  management  by  tuna  regional  fisheries management organizations," Global Ecology and Conservation, vol. 4, pp1-7,. Worm,  B.  Davis,  L.  Kettemer,  C.  A.  Ward-Paige,  2013.,  "Global  catches, exploitation rates, and rebuilding options for sharks," Marine Policy, vol. 40, pp. 194-204,