## Sodality
Gagasan Akomodasi Konflik Berbasis Pranata Adat Siram Sopi di Kawasan Pertambangan Emas Pulau Romang, Indonesia
Conflict Accommodation Ideas Based on Custom Institutions Siram Sopi in Gold Mining Area of Romang Island, Indonesia
Yamres Pakniany 1,*) , Febby Nancy Patty 1)
1 Institut Agama Kristen Negeri Ambon, Ambon 97231, Indonesia.
*) E-mail: ypakniany@gmail.com
DOI : 10.22500/sodality.v7i3.27836

## ARTICLE INFO ABSTRACT
ISSN 2302-7517
EISSN 2302-7525

## ABSTRAK
Content from this work may be used under the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. Any further distribution of this work must maintain attribution to the author(s) and the title of the work, journal citation and DOI.
Published under Department of Communication and Community Development Science, IPB University
TERBITAN: Vol. 7, No. 3 Desember 2019 SODALITY: Jurnal Sosiologi Pedesaan Conflict  over  natural  resources  in  mining  areas  often  has  impacts  on  social  relations between communities, including that in the gold mining area in Romang Island. The conflict in this area involves various actors. This research was conducted with the aim to find out the accommodation efforts made in reconciling the actors. This research used qualitative methods  by  observation  and  interviews,  while  data  analysis  was  carried  out  using interactive models. The results showed that conflict accommodation is a process undertaken to reconcile conflicting actors. The sopi flush deed is one of the customary deeds which is usually practiced to reconcile conflicting actors. The sopi flush deed functions to reconcile the conflicting actors in the gold mining area in Romang Island, Southwest Maluku Regency, Indonesia.
Keywords: accommodation, conflict, custom institutions, Indonesia
Konflik sumber daya alam di kawasan pertambangan seringkali berdampak pada relasi sosial antar  masyarakat,  termasuk  di  kawasan  pertambangan  emas  Pulau  Romang.  Konflik  di kawasan  pertambangan  emas  Pulau  Romang  melibatkan  berbagai  aktor.  Penelitian  ini dilakukan  dengan  tujuan  untuk  mengetahui  upaya  akomodasi  yang  dilakukan  dalam mendamaikan  aktor-aktor yang  berkonflik.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif dengan teknik pengambilan data melalui observasi dan wawancara, sedangkan analisis data dilakukan  dengan  menggunakan  model  interaktif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa akomodasi konflik merupakan proses yang dilakukan untuk mendamaikan aktor-aktor yang berkonflik.  Akta  siram  sopi  merupakan  salah  satu  akta  adat  yang  biasanya  dipraktekkan untuk mendamaikan aktor-aktor yang berkonflik. Akta siram sopi dapat difungsikan dalam mendamaikan aktor-aktor yang berkonflik di kawasan pertambangan emas Pulau Romang, Kabupaten Maluku Barat Daya, Indonesia.
Kata kunci: akomodasi, konflik, pranata adat, Indonesia

## PENDAHULUAN
Konflik merupakan fakta atau gejala sosial yang terjadi di dalam masyarakat (Sulastriono 2014). Konflik dapat terjadi karena adanya konflik nilai (conflict of value), konflik norma (conflict of norm), dan  konflik kepentingan (conflict  of  interest) dari  komunitas  masyarakat,  etnik,  dan  agama  (Nurjaya 2011). Konflik juga dapat terjadi akibat kepentingan, kekuatan, dan kerentanan dari kelompok sosial berbeda yang didasari oleh keprihatinan terhadap keadilan sosial dalam pemanfaatan sumber daya alam (Gumay Febryano et al. 2015). Secara khusus, konflik pertambangan di Indonesia timbul sebagai akibat biasnya pandangan terhadap sumber daya alam dan terdegradasinya lingkungan yang berdampak pada relasi  sosial masyarakat.  Konflik  pada  umumnya  sulit  untuk  diselesaikan  karena  mengalami  eskalasi bahkan  krisis  yang  sarat  dengan  kepentingan  dan  kekuasaan  (Usboko  2016).  Hingga  tahun  2012, terdapat  613  konflik  pengelolaan  sumber  daya  alam  di  Indonesia  (Sulastriono  2014).  Hal  ini  juga dikemukakan Nurjaya (2011), bahwa dalam kurun dua dasawarsa, kasus konflik cenderung meningkat kuantitas maupun kualitasnya.
Konflik  harus  segera  diselesaikan  agar  tidak  menimbulkan  keresahan  yang  berdampak  pada kondisi  sosial  masyarakat.  Apabila  dibiarkan,  konflik  akan  mengganggu  stabilitas  kehidupan  sosial masyarakat  dan  membuat  kondisi  sosial  masyarakat  menjadi  tidak  stabil.  Konflik  di  kawasan pertambangan emas Pulau Romang, Kabupaten Maluku Barat Daya merupakan konflik horisontal yang membagi  masyarakat  menjadi  dua  kelompok,  yaitu  mereka  yang  pro  dan  kontra  terhadap  tambang. Konflik  terjadi  akibat  perbedaan  kepentingan  terhadap  sumber  daya  emas.  Masyarakat  yang  pro terhadap tambang menginginkan PT GBU (Gemala Borneo Utama) tetap melakukan kegiatan ekstraktif pertambangan, sedangkan masyarakat yang kontra menolak kegiatan pertambangan PT GBU di Pulau Romang. Bagi para kelompok kontra, hal ini disebabkan karena distribusi sumber daya emas, manfaat ekonomi, serta pelibatan sebagai tenaga kerja tidak dirasakan oleh mereka. Berbeda dengan para pihak yang  pro,  mereka  mendapatkan  akses  dalam  pengelolaan  tambang.  Perbedaan  akses  atas  manfaat kegiatan pertambangan inilah yang melahirkan konflik antara masyarakat.
Konflik  horizontal  di  kawasan  pertambangan  emas  Pulau  Romang  merusak  relasi  sosial masyarakat Pulau Romang. Relasi sosial yang tercipta antar orang basudara terputus akibat perbedaan kepentingan.  Aktivitas  sosial  yang  termanifestasi  melalui  akta  tolong  menolong  turut  mengalami degradasi.  Nilai-nilai Rosna (gotong  royong) dan Ina-nara  Ama-hiyali (orang  bersaudara)  turut tereduksi. Masing-masing kelompok berjuang untuk kepentingan mereka dan mengabaikan nilai-nilai kebersamaan (common values) yang dimiliki. Melihat dampak dari konflik ini, maka akomodasi konflik perlu  dilakukan  sehingga  aktor-aktor  yang  berkonflik  dapat  berdamai.  Akodomasi  konflik  dapat dilakukan  dengan  mengakomodir  kepentingan  dari  aktor-aktor  yang  berkonflik  namun  tetap memperhatikan nilai-nilai budaya dan sosial yang berlaku dalam masyarakat Pulau Romang.
Implementasi  strategi  penyelesaian  dan  pencegahan  konflik  pengelolaan  sumber  daya  alam berbasis pranata adat perlu dilakukan dengan mengidentifikasi aturan yang berupa adat istiadat, hukum, kebiasaan, agama dan kepercayaan, kondisi sosial warga masyarakat termasuk para pemimpin dan tokoh masyarakat setempat, serta mengenali kondisi geografis masyarakat hukum adat setempat (Syamsudin 2008).  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  pranata  adat  diyakini  dapat  memberikan  kontribusi  dalam mendamaikan aktor-aktor yang berkonflik. Nilai-nilai sosial dan budaya warisan leluhur yang dijadikan sebagai model bagi masyarakat Pulau Romang dapat mengikat masyarakat untuk kembali hidup dalam kebersamaan.
Berdasarkan  latar  belakang  ini,  rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  adalah  apa  upaya akomodasi dalam merekonsiliasi konflik di kawasan pertambangan emas Pulau Romang? Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis konflik di kawasan pertambangan emas Pulau Romang dan menyusun strategi untuk penyelesaian konflik di kawasan pertambangan emas Pulau Romang.

## Akomodasi Konflik
Sejarah  peradaban  manusia  seringkali  menceritakan  konflik  sebagai  wujud  dari  perbedaan kepentingan dalam relasi antar individu, antar kelompok, dan antara negara dengan masyarakat. Konflik selalu ada dengan wujudnya yang berbeda, sesuai dengan konteks di mana konflik itu terjadi. Sumber konflik yang sesungguhnya adalah kekuasaan atau otoritas (Sahabu, Saharuddin, dan Kolopaking 2017) dimana mereka yang memiliki kekuasaan akan mengejar kepentingannya, sementara yang tidak miliki
kekuasaan juga mengejar kepentingannya (Kinseng 2013). Usaha untuk menyelesaikan suatu konflik perlu didasari pada pemahaman dan pengetahuan yang benar mengenai locus terjadinya konflik. Usaha ini akan memudahkan para inisiator akomodasi konflik dalam mengambil keputusan mengenai langkah- langkah atau upaya-upaya yang akan digunakan dalam menyelesaikan suatu konflik.
Terdapat banyak cara yang dapat digunakan dalam menyelesaikan suatu konflik. Menurut Miall (2002) penyelesaian konflik dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa strategi, yaitu: (1) strategi kompetisi,  merupakan  strategi  penyelesaian  konflik  yang  menggambarkan  atau  mengorbankan  yang lain; (2) strategi akomodasi, merupakan strategi penyelesaian konflik yang menggambarkan kompetisi bayangan  cermin  yang  memberikan  keseluruhan  penyelesaian  kepada  pihak  lain,  tanpa  usaha memperjuangkan  tujuan  dari  satu  pihak;  (3)  strategi  kolaborasi,  menganjurkan  usaha  penyelesaian konflik yang memberikan dampak bagi kedua belah pihak; (4) strategi penghindaran, ini dapat dilakukan apabila  suatu  masalah  yang  memicu  konflik  tidak  terlalu  penting,  sehingga  penghindaran  dapat membantu  pihak-pihak  yang  berkonflik  untk  menenangkan  diri;  dan  (5)  strategi  kompromi  dan negosiasi,  menganjurkan  masing-masing  pihak  yang  berkonflik  menawarkan  sesuatu  pada  waktu bersamaan untuk saling memberi dan menerima dan dapat menguntungkan semua pihak.
Miall (2002) juga menekankan bahwa akomodasi adalah proses keterlibatan pihak lain, diluar pihak  berkonflik,  dalam  proses  rekonsiliasi.  Ramadhan,  Budimanta,  and  Soelarno  (2016) mengemukakan bahwa dalam pencapaian resolusi konflik, maka strategi yang dapat digunakan adalah strategi  akomodasi.  Hal  ini  juga  tidak  berbeda  dengan  pandangan  Galtung  (1994).  Bagi  Galtung, rekonsiliasi adalah bentuk akomodasi dari pihak-pihak yang terlibat konflik destruktif untuk kembali saling menghargai satu sama lain dengan tujuan untuk mengobati rasa sakit, dendam, takut, benci, serta menyingkirkan  bahaya  yang  akan  terjadi  dari  pihak  lawan.  Pandangan  Galtung  secara  spesifik menekankan  mengenai  dampak  yang  dialami  oleh  pihak-pihak  yang  berkonflik,  sehingga  proses rekonsiliasi (akomodasi) konflik tidak sebatas pada upaya-upaya yang mendamaikan pihak-pihak yang berkonflik namun juga mengobati rasa dendam dan benci yang telah dialami oleh pihak-pihak tersebut.
Pandangan lain disampaikan oleh Carol (1998) menegaskan bahwa rekonsiliasi adalah kondisi menyelaraskan  atau  menyelesaikan  ketidakcocokan,  bersatu  kembali,  berbaik  kembali,  sependapat kembali,  memulihkan  persekutuan  kembali  dan  kepercayaan.  Pandangan  Galtung  dan  Carol  ini menjelaskan  bahwa  rekonsiliasi  merupakan  proses  untuk  memperdamaikan  pihak-pihak  yang berkonflik.  Konsep  perdamaian  yang  dimaksud,  merujuk  pada  mempersatukan  kembali  hubungan- hubungan  kekerabatan  diantara  pihak-pihak  yang  berkonflik,  akibat  perbedaan  pemahaman  dan kepentingan  terhadap  suatu  objek.  Perdamaian  adalah  istilah  untuk  menyebut  suatu  kondisi  yang harmoni,  aman,  serasi  dan  saling  pengertian.  Perdamaian  juga  dapat  diartikan  sebagai  suasana  yang tenang dan tidak adanya kekerasan (Sapulette dan Pakniany 2019). Galtung (1994) juga menyebutkan bahwa  pembangunan  perdamaian  pasca  konflik  adalah  upaya  pemenuhan  kebutuhan  dasar  manusia, baik secara individu maupun kelompok dengan cara-cara yang tidak menimbulkan kerusakan kehidupan sosial maupun lingkungan alam.

## Aktor
Aktor merupakan salah satu pendekatan dalam aliran struktural yang diperkenalkan oleh Bryant dan Bailey S (2001). Pendekatan ini berpijak pada konsep politicized environment dengan asumsi bahwa persoalan lingkungan tidak dapat dipahami secara terpisah dari konteks politik dan ekonomi. Terdapat beberapa asumsi dasar mengenai pendekatan aktor ini: (1) biaya atau manfaat yang berkaitan dengan perubahan lingkungan dinikmati oleh para aktor secara tidak merata; (2) distribusi biaya atau manfaat yang  tidak  merata  tersebut  mendorong  terciptanya  ketimpangan  ekonomi;  dan  (3)  dampak  sosial ekonomi yang berbeda dari perubahan lingkungan juga memiliki implikasi politik, dalam artian bahwa terjadi  perubahan  kekuasaan  dalam  hubungan  satu  aktor  dengan  aktor  lainnya  (Bryant  dan  Bailey S 2001).
Aktor utama adalah negara atau dalam hal ini adalah pemerintah. Sebagai aktor pertama, negara memiliki dua fungsi sekaligus, yakni sebagai aktor pengguna maupun pelindung SDA dan lingkungan. Fungsi tersebut membuat negara juga terlibat dalam konflik kepentingan, namun secara teoritis banyak sekali  kritik  terhadap  keberadaan  negara,  seperti  yang  dilakukan  oleh  Bryant  dan  Bailey  S  (2001). Bryant  dan  Bailey  S  (2001)  mempertanyakan  keterlibatan  negara  dalam  upaya  pemecahan  masalah
lingkunga, padahal negara-negara di dunia juga berusaha mengejar pembangunan ekonomi, termasuk diantaranya menarik perusahaan multinasional untuk melakukan investari di wilayahnya. Aktor kedua adalah  pengusaha  (korporat,  termasuk  perusahaan-perusahaan  pertambangan),  baik  pada  level multinasional maupun nasional. Aktor ini seringkali disebut sebagai kekuatan kapitalisme. Aktor ketiga adalah  masyarakat  yang  merupakan  pihak  terlemah.  Aktor  ini  hampir  selalu  mengalami  proses marjinalisasi ataupun rentan terhadap berbagai bentuk degradasi lingkungan, karena manusia dan alam dilihat sebagai komoditas dan nilai tukar semata.

## METODE
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif.  Moleong  (2002) mendefinisikan  penelitian  kualitatif  sebagai  prosedur  penelitian  yang  menghasilkan  data  deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan  pada  latar  dan  individu  secara  holistik,  tidak  dengan  mengisolasi  ke  dalam  variabel  atau hipotesis  (Moleong  2002).  Paradigma  yang  digunakan  adalah  paradigma  kritis.  Paradigma  kritis (subjectivism) dapat digunakan untuk membongkar masalah relasi kekuasaan dan kontestasi para aktor yang  mendasari  pola-pola  penguasaan,  pemanfaatan,  dan  pemilikan  sumber  daya  alam.  Penelitian berlokasi  di  kawasan  pertambangan  Pulau  Romang,  Kabupaten  Maluku  Barat  Daya.  Informan  yang menjadi tineliti adalah masyarakat Pulau Romang yang berkonflik sebanyak 10 orang dan pemangku kebijakan yang memiliki kaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya emas sebanyak 7 orang. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan, sedangkan data sekunder diperoleh melalui literatur- literatur yang relevan dengan topik penelitian ini. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model interaktif, yang meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari-Maret 2017.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kondisi Umum Pulau Romang
Pulau Romang berada di bagian barat Provinsi Maluku, tepatnya di Kabupaten Maluku Barat Daya.  Berdasarkan  peraturan  daerah  Kabupaten  Maluku  Barat  Daya  Nomor  09  dan  10  Tahun  2012 tentang pembentukan kecamatan baru, maka Pulau Romang dimekarkan menjadi kecamatan definitif dari  Kecamatan  Pulau-Pulau  Terselatan  sebagai  Kecamatan  induknya  dengan  nama  Kecamatan Kepulaun Romang. Kecamatan Kepulauan Romang memilik tiga desa, yakni Desa Jerusu sebagai pusat kecamatan,  Desa  Hila,  dan  Desa  Solath.  Masyarakat  Pulau  Romang  pada  umumnya  bermata pencaharian sebagai petani. Hal ini sesuai dengan kondisi geografis dan sumber daya alam yang dimiliki masyarakat. Kekayaan sumber daya alam seperti cengkih, pala super, kelapa, dan pala hutan, merupakan komoditas-komoditas yang menjadi sumber utama perekonomian masyarakat.
Ekonomi  merupakan  salah  satu  apek  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dari  kehidupan  manusia, karena  ekonomi  sangat  berperan  penting  dalam  kehidupan  manusia.  Guna  mencapai  kesejahteraan hidup, maka manusia diharuskan untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Kebutuhan ekonomi yang dimaksud antara lain, sandang, pangan, dan papan. Ketiga hal ini merupakan kebutuhan utama yang harus dipenuhi oleh manusia. Selain itu, tuntutan dan tanggungan sosial pun turut menjadi bagian dalam kebutuhan  manusia,  seperti  tanggungan  perkawinan,  kematian,  dan  tanggungan-tanggungan  lainnya. Tuntutan-tuntutan  sosial  dan  budaya juga menjadi  aspek  penting  dalam  realitas  masyarakat  di Pulau Romang. Karena aspek sosial dan budaya adalah hal mendasar dari kehidupan seluruh masyarakat Pulau Romang. Hubungan orang basudara sejak masa para leluhur hingga saat ini sudah terjalin dengan baik, sekalipun para leluhur berasal dari tempat yang berbeda-beda mereka tetap hidup bersama tanpa ada keretakan  dan  kehancuran  dalam  kehidupan  bermasyarakat.  Kebiasaan  saling  membantu  dan  tolong menolong menjadi dasar bagi kehidupan masyarakat Pulau Romang yang terus terwariskan dari generasi ke generasi. Kebiasaan ini terus diwujudkan dalam kehidupan bersama dalam suka maupun duka. Wujud dari  kebiasaan  saling  membantu  dan  tolong-menolong  tersebut  dapat  dilihat  melalui  pembangunan rumah baru oleh salah satu anggota masyarakat. Apabila pembangunan rumah baru dilakukan, maka semua masyarakat juga terlibat dalam proses pembangunan tersebut, baik laki-laki maupun perempuan.
Kebiasaan  ini  terus  dipertahankan  melalui  berbagai  pembinaan  dari  pimpinan  maupun  tokoh-tokoh masyarakat Pulau Romang.
Masyarakat Pulau Romang hidup dalam tatanan budaya yang telah diwariskan oleh para leluhur mereka. Keharmonisan hidup merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan mereka. Sejarah  menunjukkan  bahwa,  masyarakat  Pulau  Romang  hidup  secara  terpisah  dalam  kelompok- kelompok  matarumah  tertentu.  Kelompok-kelompok  tersebut  dipimpin  oleh  ketua-ketua  matarumah yang dalam bahasa Pulau Romang dikenal dengan sebutan Papleleher. Ketua matarumah (Papleleher) memiliki  peranan  yang sangat  penting  dalam  kehidupan  masyarakat Pulau  Romang  yang terdiri  dari berbagai marga (nama  keluarga).  Masyarakat  yang  hidup  secara  berkelompok  tersebut,  kemudian dikumpulkan untuk hidup secara bersama dalam satu desa yang telah diakui oleh pemerintah sebagai desa di Pulau Romang.
Lembaga pemerintahan adat di Pulau Romang secara umum adalah sistem pemerintahan Orang Kai (orang kaya) yang disebut Batu Adat. Orang Kai merupakan pemimpin yang ditugaskan oleh Orleta (tuan tanah) untuk memimpin di desa. Keturunan Orang Kai yang memiliki hak untuk menunjukkan Orang  Kai adalah  marga  keturunan  Binendeick  dan  marga  keturunan  Johanz. Orang  Kai ,  sebagai jabatan pemerintahan adat tertinggi di desa, membawahi Soa dan marga serta didampingi oleh dewan adatnya masing-masing, yaitu saniri negeri, saniri soa, dan mata rumah. Menurut para penutur, setiap jabatan yang berhubungan dengan pemerintahan adat, selalu dijabat berdasarkan silsilah dari turunan, baik pada jabatan Orang Kai maupun saniri, dimana jabatan tersebut diwariskan.
Budaya  yang  dimiliki  masyarakat  Pulau  Romang  menjadi  kekuatan  dalam  memersatukan  seluruh komponen  masyarakat.  Relasi  sosial  antar  masyarakat  yang  terbangun  melalui  interaksi  sosial memberikan  dampak  yang  positif  dalam  kehidupan  sosial  masyarakat  Pulau  Romang.  Budaya  yang dimiliki  oleh  masyarakat  Pulau  Romang  antara  lain  adalah rosna,  nyertu  yarna,  ina-nara  dan  ama- hiyali .
Rosna adalah sembuah lembaga adat sosial yang mencerminkan sistem kerjasama atau gotong royong. Rosna biasa dilakukan pada saat orang membangun rumah atau berkebun. Sistem rosna adalah sistem kerjasama atau gotong royong, baik yang dilakukan secara terbuka (umum dan bebas) maupun yang dilakukan secara tertutup (khusus oleh matarumah atau krahan). Disebut rosna terbuka, karena tidak terikat pada marga atau kelompok. Dalam konteks tersebut, setiap individu atau kelompok dapat dengan  bebas  melakukan rosna. Kemudian, rosna tertutup  adalah rosna yang  dikoordinir  oleh matarumah atau krahan masing-masing secara internal. Kini sistem rosna telah mengalami degradasi atau  perubahan  makna  maupun  aktivitas.  Karena  masyarakat  telah  banyak  terpengaruh  oleh  adanya modernisasi dengan budaya uang serta bahan industrial dan jasa karena dinilai lebih efektif dan efisien. Hanya  saja,  masih  ada  sebagian  masyarakat  yang  ingin  mempertahankan rosna karena  dianggap memiliki nilai-nilai sosial seperti jiwa solidaritas dan saling tolong menolong.
Nyertu yarna merupakan sumpah dan larangan sasi. Masyarakat adat di Pulau Romang mewarisi lembaga ekonomi adat untuk mengatur produktifitas alam maupun konservasi sumber daya alam serta keberlanjutan endemiknya. Terdapat dua bentuk nyertu yarna, yaitu nyertu yarna adat yang ditandai dengan janur (daun kelapa muda dan kain merah) dan nyertu yarna gereja yang ditandai dengan papan sasi gereja. Kini, sifat dan karakter nyertu yarna adat makin tenggelam dengan adanya pemberlakuan Nyertu yarna gereja. Bahkan, generasi sekarang hampir kurang memahami arti penggunaan janur (daun kelapa muda dan kain merah) sebagai tanda sasi adat. Penggunaan Nyertu yarna (sumpah dan larangan sasi), bukan hanya berfungsi sebagai larangan dan sumpahan yang sungguh menakutkan, tetapi Nyertu yarna itu sendiri  bila  ditaati  akan  mendatangkan  berkat  atau  keuntungan  dalam  hidup.  Bila  terdapat pelanggaran Nyertu yarna , maka dikenai sangsi atau denda yang jenis dan bentuknya diputuskan oleh saniri negeri atau tua adat.
Ina-nara dan Ama-hiyali merupakan hubungan kekerabatan antar komunitas adat yang diwarisi oleh masyarakat Pulau Romang. Ina-nara adalah hubungan sekandung atau hubungan darah (genealogi) yang perkembangannya sampai ke luar leta (negeri) dan pulau. Misalnya, hubungan Ina-nara antara masyarakat  Pulau  Romang  dengan  masyarakat  di  Pulau  Kisar  dan  Leti. Ama-hiyali merupakan hubungan  sekandung  atau  hubungan  adik-kakak  (persaudaraan  sosial  bukan  genealogi)  yang perkembangannya sampai ke luar leta (negeri) dan pulau.
Kehidupan  sosial  masyarakat  Pulau  Romang  yang  melekat  dengan  solidaritas,  mengalami pergeseran  akibat  konflik  kepentingan  yang  terjadi. Pada  akhirnya,  masyarakat  Pulau  Romang  yang tersebar  di  tiga  desa,  hidup  dalam  kecurigaan  antara  satu  dengan  yang  lain.  Realitas  ini  membuat masyarakat Pulau Romang hidup dalam ketakutan, akibat intimidasi yang dialami, baik dari masyarakat yang  kontra  terhadap  masyarakat  yang  pro  dan  juga  sebaliknya.  Relasi  sosial  yang  nyata  melalui interaksi antar individu dan kelompok matarumah tereduksi, karena distribusi sumber daya alam yang tidak menjangkau semua kalangan masyarakat.

## Bentuk Konflik Berdasarkan Periodisasi Konflik
Guna memahami suatu konflik dengan baik, maka perlu menguak konflik tersebut berdasarkan pada waktu terjadinya konflik atau dengan sebutan periodisasi konflik. Tipe konflik dibagi dalam tiga bentuk, yakni konflik laten, konflik terbuka, dan konflik permukaan (Fisher et al. 2000). Dari ketiga tipe konflik  ini,  yang  terjadi  di  kawasan  petambangan  emas  Desa  Hila  adalah  konflik  laten  dan  konflik terbuka. Kedua jenis konflik ini dapat dilihat melalui periodisasi konflik dari waktu ke waktu.
Konflik  di  Desa  Hila  diawali  pada  tahun  2008  ketika  PT  GBU  mulai  melakukan  aktifitas pengeboran. Pada awal operasi, seluruh proses berjalan dengan baik sesuai dengan harapan masyarakat karena  adanya  pengakuan  dari  pihak  desa  bahwa  lahan  itu  adalah  lahan  milik  matarumah,  sehingga prosesnya dibiarkan berjalan. Pengakuan tersebut semakin menguatkan masyarakat untuk membiarkan PT  GBU terus  beroperasi.  Selanjutnya  pada  awal  tahun  2010,  aktifitas  ekstraktif  yang  dilakukan  PT GBU masih terus dilakukan dan prosesnya berjalan dengan baik, namun pada pertengahan tahun 2010, telah  terjadi  penyimpangan  dalam  prosesnya.  Prinsip-prinsip  yang  menjadi  kesepakatan  bersama diantara  masyarakat  dengan  pemerintah  desa,  bahkan  perusahaan  menjadi  berubah.  Ada  aktor-aktor tertentu yang mulai mengambil keuntungan dari proses yang dilakukan. Terdapat klaim-klaim sepihak terhadap sebagian kawasan pertambangan yang dilakukan oleh aktor-aktor tertentu. Klaim sepihak ini kemudian  memicu  terjadinya  kecurigaan-kecurigaan  masyarakat  terhadap  pemerintah  desa  dan  PT GBU.
Pada  tahun  2012  kecurigaan-kecurigaan  mulai  memuncak.  Masyarakat  mulai  mencurigai pemimpin  desa  mengenai  dana  konpensasi  dan  biaya  pembayaran  titik-titik  bor  yang  tidak  kunjung dirasakan oleh masyarakat. Pada tahun ini pula, konflik mulai terjadi karena PT GBU terus melakukan aktifitas  mereka  dan  seolah  tidak  menghargai  masyarakat  adat  pemilik  sumber  daya.  Pada  titik  ini, konflik  masih  bersifat  laten  atau  tersembunyi.  Pada  tahun  2015,  sifat  konflik  mulai  terbuka  dimana masyarakat mulai melakukan perlawanan terhadap kebijakan-kebijakan pemimpin desa dan PT GBU. Kebijakan-kebijakan itu berkaitan dengan pembayaran tanam-tumbuh, biaya kompensasi, serta tenaga kerja.  Pada  tahun  2015  juga  terjadi  perpecahan  di  dalam  masyarakat,  dimana  masyarakat  terpecah menjadi dua kelompok antara kelompok pro tambang dan kelompok kontra tambang.
Konflik terus memuncak karena masing-masing kelompok masyarakat tetap mempertahankan apa yang menjadi keinginan mereka dan terus melakukan perlawanan. Tepat pada bulan Oktober 2015, Pemerintah  Provinsi  Maluku  mengeluarkan  IUP-OP  (Ijin  Usaha  Pertambangan-Operasi  Produksi) kepada PT GBU untuk melanjutkan aktifitas mereka, tetapi hal ini ditentang oleh kelompok masyarakat kontra bersama dengan sejumlah tokoh masyarakat dan LSM-LSM. Mereka mengatakan secara tegas bahwa  PT  GBU  tidak  dapat  melakukan  aktifitasnya  lagi  karena  telah  mencemari  lingkungan  dan masyarakat tidak puas terhadap pengelolaan PT GBU.
Konflik antara dua kelompok masyarakat berlanjut hingga tahun 2016 dimana terjadi pertikaian antara  kedua  kelompok.  Pada  tahun  ini,  Pemerintah  Provinsi  Maluku  membentuk  tim  ahli  dari Universitas Pattimura (Unpatti) untuk meneliti dampak lingkungan dan dampak sosial yang terjadi di Pulau Romang. Dari hasil penelitian, muncul 4 rekomendasi dan 3 diantaranya ialah: (1) pencabutan ijin operasi  PT  GBU  dan  melarang  seluruh  aktifitas  tambang  di  Pulau  Romang  sebagai  pulau  kecil;  (2) memperbaiki lingkungan yang telah tercemar oleh PT GBU; dan  (3) pemerintah daerah mengupayakan resolusi  konflik  yang  terjadi  dalam  masyarakat  selama  sepuluh  tahun  terakhir,  untuk  menghindari konflik yang lebih besar (Hasil Penelitian Tim Ahli Unpatti, Desember 2016). Pada tahun 2017, konflik mulai  membesar  dan  berujung  pada  pengrusakan  secara  fisik  dan  pada  tahun  ini  pula  Pemerintah Provinsi Maluku kembali mengeluarkan ijin penutupan sementara aktifitas PT GBU sambil menunggu penelitian kedua yang dilakukan oleh tim gabungan dari inspektorat pertambangan dan tim ahli Unpatti.
Tim  penenelitian  gabungan  dari  inspektoran  pertambangan,  ahli  lingkungan,  dan  tim  ahli  Unpatti kembali  diturunkan  untuk  melalukan  penelitian  guna  memverifikasi  hasil  penelitian  sebelumnya mengenai dampak lingkungan aktivitas pertambangan PT GBU.
Konflik  di  kawasan  pertambangan  emas  Pulau  Romang  menujukkan  bahwa  telah  terjadi perdebatan  kepemilikan  sumber  daya. Perdebatan  tersebut  bersumber  dari  distribusi  manfaat  sumber daya yang tidak merata kepada masyarakat sehingga mengakibatkan klaim kepemilikan sumber daya antar masyarakat. Hal ini menegaskan bahwa telah terjadi ketidakpuasan publik (Ramadhan et al. 2016) terhadap pengelolaan sumber daya emas di Pulau Romang. Berpedoman pada realitas ini, maka perlu adanya  pendekatan  hubungan  kekuatan  dan  kekuasaan  antar  pelaku  yang  dilakukan  dengan menggunakan  akomodasi  konflik.  Kekuasaan  yang  dimaksud  adalah  kemampuan  individu  atau  unit sosial  untuk  memengaruhi  perilaku  dan pengambilan keputusan  dalam  mengontrol  sumber  daya  dan lingkungannya  (Adams  1975).  Hal  ini  turut  membentuk  struktur  sosial  di  dalam  masyarakat  Pulau Romang yang terstuktur dalam kelas sosial. Struktur sosial dalam perspektif (Arif Budimanta, Ratna Amini, dan Indonesia Center for Sustainable Development 2007) adalah jalinan kekuasaan antar pelaku yang didasari atas kekuasaan dan kemampuan yang dimiliki dalam memanfaatkan sumber daya yang ada  di  suatu  wilayah.  Lebih  lanjut,  (Johsz  R  Mansoben,  Lembaga  Ilmu  Pengetahuan  Indonesia  dan Rijksuniversiteit te Leiden 1995) menyatakan bahwa kekuasaan juga termanifestasi melalui hubungan- hubungan  ekonomi  yang  pada  dasarnya  bersifat  politik  yang  berpengaruh  terhadap  kehidupan masyarakat.  Berdasarkan  realitas  konflik  di  Pulau  Romang,  maka  perlu  adanya  akomodasi  yang dilakukan dalam mendamaikan pihak-pihak yang berkonflik. Periodisasi konflik yang telah dijelaskan sangat membantu upaya penyelesaian konflik tersebut.

## Akomodasi Konflik di Pulau Romang
Penggunaan strategi akomodasi konflik dalam menyelesaikan konflik di kawasan pertambangan emas  Pulau  Romang  dilakukan  dengan  melibatkan  aktor  lain  di  luar  aktor  yang  berkonflik.  Hal  ini bertujuan  untuk  menghindari  keberpihakan  terhadap  salah  satu  kelompok  yang  sedang  berkonflik. Pihak-pihak yang harus terlibat dalam penyelesaian konflik ini adalah para pemangku kebijakan yang memiliki hubungan dengan SDA. Jalan yang harus ditempuh dalam penyelesaian konflik ini adalah jalan kolaborasi  antar  pemangku  kebijakan  terutama  pemangku  kebijakan tertinggi  di  pemerintahan  Pulau Romang. Konflik pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam merupakan contoh hubungan sosial negatif yang memerlukan strategi dalam menyelesaikan dan mencegah konflik tersebut. Strategi yang dapat  digunakan  masyarakat  bersama  pemerintah  untuk  mencegah  dan  menyelesaikan  konflik pengelolaan  sumber  daya  alam  adalah  dengan  menerapkan  manajemen  pengelolaan  konflik  yang berbasis pada akar budaya setempat yaitu pranata adat (Sulastriono 2014).
Miall  (2002)  menawarkan  lima  strategi  dalam  menyelesaikan  suatu  konflik.  Lima  strategi tersebut adalah strategi kompetisi, akomodasi, kolaborasi, penghindaran, dan kompromi atau negosiasi. Dari lima strategi yang dikemukakan oleh Miall, strategi yang cocok untuk digunakan adalah akomodasi dan kolaborasi. Kedua strategi ini sangat menentukan rekonsiliasi konflik tersebut. Strategi akomodasi dilakukan  dengan  melibatkan  para  pemangku  kebijakan (stakeholder) .  Keterlibatan stakeholder diperlukan  karena  keputusan-keputusan  yang  telah  disepakati  dalam  kaitan  dengan  pengelolaan  dan pemanfaatan sumber daya emas merupakan keputusan para pemangku kebijakan. Selanjutnya, strategi kolaborasi dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak yang berkonflik, dalam hal ini masyarakat yang pro terhadap tambang dan masyarakat yang kontra terhadap tambang. Kolaborasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kedua kelompok masyarakat yang berkonflik.
Upaya yang dilakukan di kawasan pertambangan emas Pulau Romang sejak tahun 2012-2016 belum dapat dikatakan sebagai akomodasi konflik. Upaya yang telah dilakukan baru mencapai tahap mencari  kebenaran  demi  kepentingan  masing-masing  pihak.  Hal  ini  menyebabkan  konflik  terus meningkat,  kebencian,  dan  kecurigaan  terus  terjadi  dalam  kehidupan  masyarakat.  Langkah-langkah kolaborasi  juga  tidak  dilakukan  oleh  pihak-pihak  yang  dipercaya  sebagai  pengambil  kebijakan  dan keputusan dalam proses pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya emas di Pulau Romang. Padahal, peran pemangku kebijakan sangat dibutuhkan dalam menyelesaiakan konflik diantara masyarakat.
Upaya akomodasi konflik, hanya dilakukan oleh tokoh-tokoh adat Desa Jerusu dan Desa Hila yaitu matarumah Orleta dan matarumah Kwiatu yang berkaitan dengan sengketa lahan oleh pemimpin
Desa Hila . Hal ini dilakukan ketika lahan-lahan mereka dimasuki oleh PT GBU tanpa pemberitahuan. Tujuan dilakukannya pertemuan dengan para pemimpin Desa Hila adalah untuk membicarakan secara baik penggunaan lahan oleh PT GBU dan pengelolaannya. Upaya tersebut sayangnya tidak mendapat respon positif dari pemerintah Desa Hila. Langkah kolaborasi pun ditempuh dengan meminta pemimpin kecamatan untuk menyurati kepala desa.
Langkah  ini  gagal,  karena  pemimpin  kecamatan  tidak  merespon  dan  menjawab  permintaan matarumah Orleta dan  matarumah Kwiatu. Langkah  terakhir  yang  ditempuh  adalah  mendatangi pemimpin  Desa  Hila  secara  langsung.  Ketua  dari  kedua  matarumah  bersama  dengan  anggota matarumah, dengan mengenakan pakaian adat, pergi ke Desa Hila. Kedatangan mereka adalah untuk bertemu  untuk  mendiskusikan  tanah  di  wilayah  Romang  Barat  secara  adat.  Kedatangan  ini  tidak membuahkan  hasil  karena  pemimpin  Desa  Hila  tidak  berada  ditempat  bahkan  diceritakan  telah melarikan  diri  terlebih  dahulu.  Akibat  berbagai  kegagalan  yang  telah  terjadi,  kedua  matarumah mengambil keputusan untuk tidak bertemu lagi namun akan mengikuti seluruh prosedur sengketa lahan oleh pemimpin Desa Hila.
Pada  tataran  ini  yang  terjadi  adalah  persaingan  antar  aktor  terhadap  akses  pengelolaan  dan pemanfaatan sumber daya emas di kawasan pertambangan Pulau Romang. Hal ini juga ditegaskan oleh Ramadhan  et  al.  (2016)  dalam  riset  di  kawasan  pertambangan  Kecamatan  Naga  Juang.  Hasil  riset menunjukkan  bahwa  konflik  terjadi  akibat  persaingan  terhadap  akses  pengelolaan  dan  pemanfaatan sumber daya alam.
Realita  yang  dihadapi  oleh  masyarakat  Pulau Romang  menunjukkan  bahwa keinginan  untuk menyelesaikan  konflik  tidak  dimiliki  oleh  pemimpin  Kecamatan  Kepulauan  Romang.  Tidak  adanya respon  dari  kedua  pemimpin  tersebut  sangat  jelas  menunjukkan  keberpihakkan  terhadap  PT  GBU. Kondisi ini kemudian menghambat pembangunan perdamaian yang berdampak pada kehidupan sosial, ekonomi, politik dan budaya masyarakat Pulau Romang. Pembangunan perdamaian adalah upaya untuk meningkatkan kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya untuk menuju kehidupan yang lebih baik (Fikih 2001). Apabila upaya rekonsiliasi atau perdamaian itu tidak dilakukan, maka kondisi kehidupan masyarakat akan terganggu.

## Peran Pemangku Kebijakan Dalam Rekonsialisasi Konflik di Pulau Romang
Rekonsialisasi  konflik  adalah  sebuah  proses  untuk  mencegah  dan  menghentikan  kekerasan, diantara  pihak  yang  berkonflik  melalui sebuah  solusi.  Rekonsiliasi  dapat  dilakukan  oleh  pihak  yang berkonflik  maupun  oleh  mediator  (pihak  ketiga  yang  tidak  terlibat  dalam  konflik).  Rekonsialisasi konflik merupakan sebuah proses yang rumit dan perlu mempertimbangkan kelembagaan hukum, sosial, dan politik (Novri 2014). Konflik-konflik yang melibatkan kepentingan pihak-pihak berkuasa misalnya konflik perebutan sumber daya alam, agraria, politik, serta kehidupan komunitas cenderung lebih sulit diatasi.
Penanganan konflik di Pulau Romang sangat membutuhkan peranan para pemangku kebijakan mengenai pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya emas. Pemangku kebijakan yang dimaksud adalah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, tokoh adat, dan juga  lembaga-lembaga  swadaya  masyarakat.  Hanya  saja  kenyataan  menunjukkan  bahwa  pemangku kebijakan belum dapat mendamaikan pihak-pihak yang berkonflik. Kehadiran aparat keamanan hanya sebatas memberikan pemahaman mengenai pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya dan manfaatnya bagi masyarakat. Selain itu, masyarakat dihimbau untuk melihat kehadiran perusahaan sebagai bagian dari peningkatan ekonomi mereka. Usaha untuk mempertemukan kedua pihak yang berkonflik, yang seharusnya dilakukan oleh pemangku kebijakan, belum dilakukan.
Kehadiran pemerintah Provinsi Maluku ke Pulau Romang dalam rangka mengunjungi masyarakat hanya  dilakukan  dalam  ruang-ruang  rapat.  Pesan  yang  disampaikan  hanya  sebatas  himbauan  untuk melihat  kehadiran  perusahaan  dan  manfaatnya.  Hal  ini  juga  dilakukan  oleh  pemerintah  kecamatan, seperti yang dikutip:
“ Sudah ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan selama dua kali, tetapi upaya- upaya  yang  dilakukan  belum  membuahkan  hasil  dalam  mendamaikan  masyarakat  yang sementara  pro  dan  kontra.  Sebab,  yang  dilakukan  hanya  melalui  himbauan-himbauan  yang
bernada  keberpihakan  kepada  perusahaan  dan  tidak  untuk  menyelesaikan  konflik  yang  ada” (DS).
Pemerintah desa dan kecamatan belum melakukan apapun terkait penyelesaian konflik, bahkan pemerintah Kabupaten MBD belum pernah hadir di Pulau Romang dan melihat realita di sana untuk mendengar keluhan masyarakat. Hal ini dikarenakan pemerintah kecamatan dan desa adalah aktor-aktor yang berkepentingan dengan sumber daya yang ada, sehingga mereka tidak dapat melakukan langkah- langkah positif untuk mempertemukan masyarakat yang sedang berkonflik dan membicarakan hal-hal positif  berkaitan  dengan  aktifitas  ekstraktif  pertambangan  tersebut.  Upaya  yang  telah  dilakukan hanyalah masalah teknis seperti upaya Gubernur Maluku sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, dalam mendorong  dilakukannya  penelitian  oleh  perguruan  tinggi.  Gubernur  Maluku  juga  sudah  secara langsung turun ke Pulau Romang untuk bertemu dengan masyarakat, tetapi upaya-upaya tersebut belum membuahkan hasil karena masyarakat sudah terpecah. Kelompok pro dan kontra tetap memperjuangkan dan mempertahankan apa yang menjadi keinginan mereka.
Kehadiran dan keterlibatan LSM justru muncul bukan untuk mengakomodir konflik. LSM hanya berpihak  pada  kelompok  masyarakat  yang  kontra  terhadap  aktivitas  tambang.  Keberpihakan  LSM kepada  kelompok  masyarakat  kontra  didasari  pada  pemahaman  bahwa  kelompok  masyarakat  kontra mendapatkan banyak kerugian akibat kehadiran PT GBU salah satunya ialah konflik sosial yang sedang terjadi. Akhirnya, kehadiran LSM membuat konflik semakin sulit untuk diselesaikan. Kedua kelompok masyarakat, pro dan kontra, tetap berpegang pada kepentingannya masing-masing.

## Akta Siram Sopi : Strategi Penyelesaian Konflik
Pada  bagian  terakhir  dari  tulisan  ini,  penulis  mencoba  untuk  merekomendasikan  cara menyelesaikan konflik. Penyelesaian konflik tersebut dapat dilakukan dengan berbasis pada pranata adat yang  telah  menjadi  aturan  bersama  bagi  masyarakat  setempat  (Kurniasari,  Satria,  and  Rusli  2017). Pranata adat adalah suatu kumpulan pengetahuan yang berkaitan dengan nilai-nilai sosial dan menjadi acuan hidup para anggota. Pranata adat dilestarikan oleh sebuah sistem kepemimpinan untuk memandu para  anggotanya  dalam  membangun  proses  sosialisasi  pranata  adat.  Pranata  adat  setidaknya  dibagi dalam  tiga  dimensi,  yaitu  nilai  sosial,  sistem  kepemimpinan,  dan  praktik  nilai  sosial  yang  sudah dipraktikkan sehari-hari. Ketiga nilai sosial ini menjadi pengatur atau pemandu termasuk didalamnya pengelolaan lahan kolektif, dan aturan-aturan lainnya seperti cara pengambilan keputusan atau mediasi konflik (Novri 2014).
Pranata  adat  sudah  ada  sejak  lama  dan  hidup  bersama  dengan masyarakat.  Masyarakat  yang mewarisi nilai-nilai lokal ini disebut sebagai masyarakat hukum adat. Menurut Koentjaningrat, isitilah pranata  adat  berasal  dari  bahasa  latin instituere yang  berarti  mendirikan.  Dalam  bahasa  Indonesia, instituere diartikan sebagai institusi (pranata).  Institusi adalah sistem norma atau aturan yang ada dan berlaku dalam masyarakat (Sulastriono 2014). Pranata adat yang dibentuk oleh masyarakat hukum adat memiliki kekuatan dalam mengikat dan mempersatukan masyarakat.
Konflik  di  kawasan  pertambangan  emas  Pulau  Romang  perlu  diselesaikan  dengan menggunakan pranta adat atau sistem norma yang berlaku dalam masyarakat. Penggunaan jalur pranata adat  dalam  menyelesaikan  konflik  di  kawasan  pertambang  emas  Pulau  Romang  dilakukan  dengan memperhatikan  konteks  masyarakat  Pulau  Romang.  Masyarakat  Pulau  Romang  masih  menjunjung tinggi  nilai  adat.  Nilai-nilai  adat  yang  dimiliki,  terus  dipraktekan  dalam  kehidupan  mereka  yang dimanifestasikan  dalam  kolektifitas.  Akta siram  sopi merupakan  salah  satu  akta  adat  yang  biasanya dilakukan dalam kaitan dengan upacara-upacara adat, misalnya upacara perkawinan. Kohesivitas yang terintegrasi dalam harmoni hidup yang dimiliki oleh Pulau Romang merupakan kekuatan yang dapat mempersatukan  dan  mendamaikan  masyarakat  di  Pulau  Romang.  Peranan  pranata  adat  dapat memberikan solusi dalam mendamaikan pihak-pihak yang berkonflik.
Banyak literatur dalam penanganan konflik, baik pencegahan dan penghentian kekerasan, serta mekanisme penyelesaian masalah dan pranata adat, yanng memiliki prinsip yang berbeda-beda. Prinsip tersebut  harus  sesuai  dengan  tiga  dimensi  pranata  adat  yang  dimiliki  oleh  masyarakat  adat.  Pada prinsipnya  masing-masing  dimensi dimiliki  oleh  masyarakat  secara  berbeda,  namun  tujuannya jelas,
yakni  untuk  mengatur  keberlangsungan  hidup  masyarakat.  Masyarakat  Pulau  Romang  merupakan masyarakat adat yang menjunjung tinggi nilai-nilai adat yang telah diwariskan oleh para leluhur. Nilai- nilai  sosial  yang  terwariskan  dalam  kehidupan  masyarakat  merupakan  modal  utama  dalam menyelesaikan  konflik  yang  sedang  terjadi.  Nilai  sosial  seperti, Rosna,  Ina-nara,  Ama-hialy adalah bentuk  kearifan  lokal  yang  melekat  dalam  diri  masyarakat  Pulau  Romang.  Kehidupan  sosial  yang terbangun sejak dulu identik dengan ketiga nilai tersebut dan dimanisfestasikan dalam kehidupan sosial masyarakat.
Berpedoman  pada  nilai-nilai  sosial  yang  dimiliki  oleh  masyarakat  Pulau  Romang,  langkah rekonsiliasi yang dapat ditempuh adalah dengan mempertemukan pihak yang berkonflik oleh para ketua- ketua  matarumah  dan  membicarakan  masalah  yang  terjadi.  Dalam  proses ini,  langkah  pertama  yang dilakukan adalah melakukan ritual adat melalui akta siram-sopi (minuman khas masyarakat Maluku). Tujuannya adalah untuk mempersatukan masyarakat adat yang ada sebagai satu kesatuan yang utuh. Tradisi siram-sopi ini sifatnya mengikat dan apabila ada yang melanggar kesepakatan yang dibuat maka ia akan mendapatkan musibah dalam hidup. Masyarakat adat Pulau Romang menyakini bahwa tradisi adat siram-sopi harus turut dihadiri oleh para leluhur karena memiliki nilai kesakralan.
Akta siram sopi merupakan modal kultural masyarakat Pulau Romang yang telah diwariskan oleh  para  leluhur.  Modal  sosial  ini  memiliki  kekuatan  untuk  menyatukan  masyarakat  termasuk masyarakat  yang  berkonflik.  Menurut  Putnam  et  al.  (1993)  modal  sosial  adalah  aspek-aspek  dari organisasi sosial, seperti jaringan, norma-norma, dan kepercayaan yang memudahkan koordinasi dan kerjasama untuk mendapatkan manfaat bersama. Modal sosial dalam perspektif ini akan memberikan dampak positif kepada masyarakat dalam mengakses sumber daya untuk kepentingan bersama. Lebih lanjut,  Susantini  (2012)  menjelaskan  bahwa  modal  sosial  dalam  masyarakat  dapat  mendorong  dan memfasilitasi individu atau kelompok dalam mengakses sumber daya (keuangan dan informasi) serta dapat  meminimalkan  biaya  transaksi.  Hal  ini  juga  ditegaskan  oleh  Wakka  and  Bisjoe  (2018)  bahwa semakin tingginya modal sosial dalam masyarakat maka potensi konflik (termasuk konflik pengelolaan sumber daya hutan) dapat diredam bahkan dicegah serta dapat memengaruhi keberhasilan suatu program pembangunan. Merujuk dari penjelasan ini, akomodasi konflik yang berbasis pada akta siram sopi di Pulau  Romang  adalah  sebuah  modal  social  yang  dapat  menjadi  sebuah  strategi  untuk  mendamaikan pihak-pihak yang berkonflik.
Langkah  selanjutnya  adalah  membicarakan  pokok  permasalahan  yang  menjadi  penyebab terjadinya konflik. Masing-masing pihak yang berkonflik diberikan kesempatan untuk menyampaikan kerisauan mereka. Setelah kedua pihak berbicara, para ketua-ketua adat yang diwakili oleh matarumah Orleta menuturkan  sejarah  kehidupan  masyarakat  Pulau  Romang.  Penuturan  sejarah  ini  dilakukan dengan  tujuan  agar  setiap  anak-cucu  mengetahui  sejarah  kehidupan  mereka,  baik  kehidupan  sosial, budaya,  kepemilikan  tanah  dan  lain-lain. Bertolak  dari  sejarah  itu,  maka  selanjutnya  adalah  langkah kesepakatan  yang  diambil sebagai  akhir  dari  upaya  penyelesaian  konflik. Setelah  kesepakatan  sudah diputuskan, maka ditutup dengan akta siram-sopi , sebagai pengikat. Pada tataran ini, langkah kolaborasi perlu  ditempuh  mulai  dari  para  pemangku  kebijakan  yang  berkaitan  dengan  pengelolaan  dan pemanfaatan  SDA  dari  tingkat  provinsi  hingga  desa.  Kolaborasi  yang  dilakukan  bertujuan  untuk menyepakati  bersama  mengenai  proses  pengelolaan  dan  pemanfaatan  SDA,  sehingga  distribusi manfaatnya  dapat  dirasakan  oleh  seluruh  anggota  masyarakat  dan  pihak-pihak  yang  terlibat,  seperti negara dan perusahaan.
Pranata adat memiliki peran yang optimal dalam rekonsialisi konflik, terutama bagi masyarakat yang masih kental tradisi adatnya. Ada tiga alasan yang membuat pranata adat dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik, pertama, masyarakat adat masih memiliki ikatan sosial yang antara sesama serta keyakinan  besar  pada  pranata  adat.  Kedua,  kepentingan  bersama  dilihat  lebih  penting  dibanding kepentingan pribadi oleh masyarakat adat, sehingga rekonsiliasi konflik dapat dilakukan secara kolektif atau melalui kelembagaan yang diyakini oleh masyarakat adat. Ketiga, kegiatan sehari-hari masyarakat adat mencerminkan keyakinan akan suatu pranata adat sehingga ide mengenai pelestarian pranata adat dapat membangun solidaritas antara masyarakat (Novri 2014).

## KESIMPULAN
Akomodasi  konflik  di  kawasan  pertambangan  emas Pulau  Romang dilakukan  dengan  tujuan untuk mendamaikan aktor-aktor yang berkonflik. Proses akomodasi tersebut melibatkan aktor lain di luar aktor-aktor yang sedang berkonflik. Aktor-aktor tersebut yakni pemerintah, tokoh-tokoh adat, dan lembaga  swadaya  masyarakat  yang  mengetahui  kondisi  konflik.  Dalam  kaitan  dengan  akomodasi konflik, langkah koloborasi antar pemangku kebijakan dilakukan, sehingga dapat memudahkan proses rekonsiliasi di Pulau Romang. Akta siram sopi digunakan sebagai strategi mendamaikan pihak-pihak berkonflik berdasar kearifan lokal yang dimiliki, seperti rosna, nyetu yarna, ina nara, dan ama hiyala. Apabila terjadi konflik di kawasan ekstraktif pertambangan, maka harus segera dilakukan upaya akomodasi konflik sebagai salah satu strategi penyelesaian konflik. Akomodasi konflik perlu dilakukan  dengan  melibatkan stakeholder yang  terlibat  langsung  dalam  pengelolaan  dan pemanfaatan  sumber  daya  dan  langkah  yang  dapat  digunakan  adalah  dengan  menggunakan pranata adat masyarakat setempat.

## DAFTAR PUSTAKA
Adams,  Richard  Newbold.  1975. Energy  &  Structure:  A  Theory  of  Social  Power .  United  States  of America: University of Texas Press.
Arif Budimanta, Ratna Amini, dan Indonesia Center for Sustainable Development. 2007. Kekuasaan Dan  Penguasaan  Sumber  Daya  Alam:  Studi  Kasus  Penambangan  Timah  Di  Bangka .  Jakarta: Indonesia Center for Sustainable Development (ICSD).
Bryant, Raymond L. dan Bailey S. 2001. Third Word Political Ecology . Routledge London and New York.
Carol. 1998. Rekonsiliasi Konflik . Bandung: Pustaka Jaya.
Fikih,  Mansour.  2001. Pembangunan  Perdamaian,  Rekontruksi  Indonesia  Pasca  Konflik .  Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Fisher, Simon, Dekha Ibrahim Abdi, Jawed Ludin, Richard Smith, Sue Williams, and Steven Williams.
2000. Simon  Fisher,  Dekha  Ibrahim  Abdi,  Jawed  Ludin,  Richard  Smith,  Sue  Williams,  Steven Williams . New York: Zed Books.
Galtung. 1994. Rekonsiliasi Konflik . Jakarta: Pustaka Jaya.
Gumay  Febryano,  Indra,  Didik  Suharjito,  Dudung  Darusman,  Cecep  Kusmana,  dan  Aceng  Hidayat.
2015.  “Aktor  Dan  Relasi  Kekuasaan  Dalam  Pengelolaan  Mangrove  Di  Kabupaten  Pesawaran, Provinsi Lampung, Indonesia.” Analisis Kebijakan Kehutanan 12:123–38.
Johsz R Mansoben, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Rijksuniversiteit te Leiden. 1995. Sistem Politik Tradisional Di Irian Jaya . Jakarta: LIPI-RUL.
Kinseng, Rilus A. 2013. “Identifikasi Potensi, Analisis, dan Resolusi Konflik.” in Coral Governance . Bogor: IPB Press.
Kurniasari, Nendah, Arif Satria, dan Said Rusli. 2017. “Konflik Dan Potensi Konflik Dalam Pengelola Sumberdaya  Kerang  Hijau  Di  Kalibaru  Jakarta  Utara.” Jurnal  Sosial  Ekonomi  Kelautan  Dan Perikanan .
Miall, Hugh. 2002. Resolusi Damai Konflik Kontemporer . Jakarta: PT Raja Grafindo.
Moleong, Lexy J. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: Remaja Rosdakarya.
Novri,  Susan.  2014. Laporan  Pengkajian  Hukum  Tentang  Peran  Pranata  Adat  Dalam Pencegahan/Penghentian Konflik Antara Kelompok Masyarakat . Jakarta.
Nurjaya,  I.  Nyoman.  2011.  “Memahami  Kedudukan  Dan  Kapasitas  Hukum  Adat  Dalam  Politik Pembangunan Hukum Nasional.” Perspektif 16(4):236.
Putnam,  R,  R.  Putnam,  RD  Putnam,  D.  Putnam,  dan  Robert  Putnam.  1993.  “‘The  Prosperous Community: Social Capital and Public Life.’” The American Prospect .
Ramadhan,  Dian  Taufik,  Arif  Budimanta,  dan  Soemarno  Witoro  Soelarno.  2016.  “Resolusi  Konflik Antara  Masyarakat  Lokal  Dengan  Perusahaan  Pertambangan  (Studi  Kasus:  Kecamatan  Naga Juang, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara).” Jurnal Ilmu Lingkungan .
Sahabu,  Budi,  Saharuddin,  dan  Lala  M.  Kolopaking.  2017.  “(Conflict  Resolution  of  Irrigation Development:  Case  Study  in  Ibu  Subdistrict  of  West  Halmahera  District).” Sodality:  Jurnal Sosiologi Pedesaan .
Sapulette,  Alce  Albartin  dan  Yamres  Pakniany.  2019.  “Board  Game  Sebagai  Media  Pendidikan Perdamaian Pemuda Dan Pemudi Lintas Iman Di Kota Ambon.” (March):59–75.
Sulastriono.  2014.  “Penyelesaian  Konflik  Pengelolaan  Sumber  Daya  Alam  Berbasis  Pranata  Adat.” Jurnal Media Hukum 21(2).
Susantini,  Putu.  2012.  “Memperkuat  Modal  Sosial  dalam  Pengelolaan  Hutan.” DwijenAGRO 2(1):Artikel 5.
Syamsudin,  Syamsudin.  2008.  “Beban  Masyarakat  Adat  Menghadapi  Hukum  Negara.” JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM .
Usboko,  Ignasius.  2016.  “Role  Players  Analysis  dalam  Konflik  Pengelolaan  Sumber  Daya  Alam.” Politika: Jurnal Ilmu Politik .
Wakka, Abd. Kadir and Achmad Rizal Hak Bisjoe. 2018. “Peningkatan Modal Sosial Masyarakat dalam Penyelesaian Konflik Melalui Mediasi: Kasus KHDTK Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja.” Jurnal Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan .