## ISU KONTROVERSI PENERAPAN QANUN JINAYAH PASCA PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG OTONOMI KHSUS PROPINSI NANGROE ACEH DARUSSALAM
Ria Delta, S.H., M.H. Dosen Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

## ABSTRACT
Since the enactment of Law No. 44 of 1999 on Implementation Features of Aceh and also  with  the  Law  No.  18  of  2001  on  the  Implementation  of  Special  Autonomy  for  Aceh Province. Under the terms of Act No. 44 of 1999, the Shari'a applied particularly in religious / Islamic Shari'a, education, customs, and also the role of the clergy.
Enforcement  of  sharia  law  have  been  initiated  with  the  enactment  of  Qanun  12  of 2003,  Qanun  13  and  14  of  2003  in  which  all  of  the  Qanun  on  alcohol,  gambling,  and seclusion.  Implementation  of  the  third  enforcement  of  Qanun  is  characterized  by  the formation of a special unit of the WH enforcement Islamic Shariah.
This research is empirical and normative legal approach to a problem with the method used  descriptive  qualitative.  The  results  of  research  and  discussion,  that  in  the implementation of Shari'a in Aceh, there are some discrepancies with the teachings of Islam associated  with  the  Islamic  Shari'ah  implementation  methods  which  tend  practiced  in  ways nuances  of  violence  by  people  in  various  districts  and  cities  in  Aceh,  and  the  executor  of Islamic  Shari'ah  as  powerless  to  prevent  the  spread  of  violence  are  frequently  reported  by local media in Aceh
Since the enactment of all three Qanun in mid-2009, there is discussion and also the Government's intention to incorporate the third Aceh Qanun material content in a text Qanun and also the application of formal rules or procedural law that was later called Qanun Jinayah and also Qanun Jinayah occasions. The second discussion draft running dilemma, due to the tug of war between the executive and the legislature of Aceh related materials that will be set and it lasted until today.
Keywords: Qonun, Qonun Jinayah, and Shari'a

## ABSTRAK
Sejak  diberlakukannya  UU  No.  44  Tahun  1999  tentang  Penyelenggaraan Keistimewaan  Daerah  Istimewa  Aceh  dan  juga  dengan  undangkannya  UU  No.  18  Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Otonomi Khusus Bagi Provinsi NAD. Berdasarkan ketentuan dalam  UU  No,  44  Tahun  1999,  maka Syari’at Islamyang  diberlakukan  khususnya  pada agama/ syari’at Islam, pendidikan, adat istiadat dan juga peran ulama. Penegakan syari‟at Islam telah dimulai dengan diberlakukannya Qanun No. 12 Tahun 2003, Qanun 13  dan  14  Tahun  2003  dimana  kesemua Qanun tersebut  mengenai khamar, maisir ,  dan khalwat .  Pelaksanaan  penegakan  ketiga Qanun tersebut  ditandai  dengan dibentuknya Wilayatul Hisbah sebagai satuan khusus penegak syari’at Islam.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris dan pendekatan masalah yuridis  normatif  dengan  metode  yang  digunakan    deskriptif  kualitatif.  Hasil  penelitian  dan pembahasan,  bahwa  dalam  pelaksanaan Syari’at Islam  di  Aceh,  terdapat  beberapa kesenjangan-kesenjangan/  ketidak  sesuaian  dengan  ajaran  agama  Islam  terkait  dengan
metode  penerapan Syari’at Islam  yang  cenderung  dipraktekkan  dengan  cara-cara  bernuansa kekerasan  oleh  masyarakat  di  berbagai  kabupaten  dan  kota  di  Aceh,  dan  pihak  pelaksana Syari’at Islam  seperti  tidak  berdaya  mencegah  meluasnya  tindak  kekerasan  yang  sering diberitakan melalui media-media lokal di Aceh
Sejak  diberlakukannya  ke-tiga Qanun tersebut  pada  pertengahan  tahun  2009 berkembang  wacana  dan  juga  niat  Pemerintah  Aceh  untuk  menggabungkan  ketiga  materi muatan Qanun tersebut  dalam  satu  naskah Qanun dan  juga  penerapan  aturan  formal  atau hukum  acaranya  yang  kemudian  disebut  dengan Qanun  Jinayah dan  juga Qanun Acara Jinayah . Pembahasan kedua rancangan tersebut berjalan dilematis, dikarenakan adanya tarik ulur  antara  eksekutif  dan  legislatif  Aceh  terkait  materi  yang  akan  diatur  dan  hal  ini berlangsung hingga hari.
Kata Kunci: Qonun,Qonun Jinayah, dan Syari’at

## PENDAHULUAN
Propinsi  Daerah  Istimewa  Aceh merupakan  bagian  dari  wilayah  Negara Kesatuan Rrepublik Indonesia atau  NKRI yang  sejak  awal  sudah  didiami  secara turun  temurun  oleh  suku  Aceh,  suku Gayo,    suku  Alas,  suku  Aneuk  Jameie, suku  Kluet,  suku  Tamiang,    suku-suku  di berbagai  kepulauan  dan  suku  lain  yang dalam  perkembangann  selanjutnya  dihuni juga oleh para pendatang.
Wilayah  propinsi  daerah  Istimewa Aceh  saat  ini  terdiri  dari    17  (tujuh  belas) Kabupaten  yaitu  Kabupaten    Aceh  Timur, Aceh Utara ,  Bireuen, Aceh Tenggara dan Aceh  Tengah  serta  4  (empat)  kota    yaitu Kota  Banda  Aceh,  Sabang,  Lhokseumawe dan  Langsa.  Provinsi  ini  terletak  di  ujung utara  Pulau  Sumatera  mempunyai  batas- batas  :a.    sebelah  utara  dengan  Selat Malaka;b.  sebelah selatan dengan Provinsi
Sumatera  Utara;c.    sebelah  timur  dengan Selat  Malaka  dand.    sebelah  barat  dengan Samudera Indonesia
Berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan  pemerintahan  pada  masa lalu  yang  menitikberatkan  pada  sistem yang terpusat kepada pemerintah pusat dan hal  ini  dipandang  sebagai  sumber  bagi munculnya ketidakadilan dalam kehidupan berbangsa  dan  bernegara.  Kondisi  yang demikian  ini  memunculkan  pergolakan masyarakat  di  provinsi  Daerah  Istimewa Aceh yang dimanifestasikan dalam berbagai  bentuk  reaksi,  apabila  hal tersebut tidak segera direspons dengan arif dan  bijaksana  oleh  pemerintah  pusat  dan seluruh  masyarakat  Indonesia,  maka  akan dapat mengancam keutuhan Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI). Tanggapan  terhadap  hal  tersebut  berupa perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah bagi Provinsi Daerah
Istimewa  Aceh  sebagaimana  ditetapkan dalam sidang umum Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 1999 telah mengamanatkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yaitu  :
a.      Nomor  :  IV/MPR/1999  antara  lain memberikan  otonomi  khusus  kepada provinsi daerah istimewa Aceh
b. Sidang tahunan
Majelis
Permusyawaratan  Rakyat  Republik Indonesia  tahun  2000  telah  dilakukan perubahan kedua terhadap UUD 1945 antara  lain  Pasal  18  B  ayat  (1) mengakui  dan  menghormati  satuan- satuan  pemerintahan  daerah  yang besifat  khusus  atau  bersifat  istimewa yang diatur dengan undang-Undang c.  Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan Rakyat  RI  Nomor  :  IV/MPR/2000 telah merekomendasikan agar Undang-Undang tentang Otonomi Khusus  bagi  Daerah  Istimewa  Aceh dapat dikeluarkan selambat-lambatnya bulan mei 2001.
Dalam  sejarahnya  yang  cukup panjang,    keberadaan  masyarakat  Aceh  di bumi  nusantara,  memperlihatkan  bahwa kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan bernegara  di  daerah  tersebut  telah  mampu menata  kehidupan  kemasyarakatan  yang unik, legaliter dan berkeseimbangan dalam menyiapkan kehidupan duniawi dan
ukhrawi. Masyarakat Aceh telah menjadikan Islamsebagai pedoman hidupnya,  Islamtelah  menjadi  bagian  dari kehidupan mereka dengan segala kelebihan  dan  kekurangannya  dan  mereka tunduk  dan  ta‟at  kepada  ajaran  Islamserta memperhatikan fatwa ulama dan penghayatan  terhadap  ajaran  Islamyang kemudian  melahirkan  budaya  Aceh  yang tercermin  dalam  kehidupan  adat,  serta mempunyai semboyan kehidupan bermasyarakat  telah  menjadi  pegangan umum yakni “ Adat bak Poteumeureuhom; Hukum bak Syiah Kuala; Qanun bak Putro Phang,  Reusam  bak  Laksamana  “  (  Adat dari  Sultan,  Hukum  dari  Ulama, Qanun dari putri Pahang, Reusam dari Laksamana).  Semboyan  ini  masih  dapat diartikulasikan  dalam  perspektif  modern dalam bernegara dan mengatur pemerintahan yang demokratis dan bertanggung  jawab.  Tatanan  kehidupan yang  demikian  itu  sangat  memungkinkan untuk dilestarikan dalam kehidupan berbangsa  dan  bernegara  di  NKRI  yang menganut  semboyan  Bhinneka  Tunggal Ika.
Dengan berlandaskan kepada dasar hukum  yang  tertulis  atau  Undang-undang, maka diberlakukanlah UU tentang Otonomi  Khusus  bagi  Provinsi  Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam yang mengatur kewenangan  pemerintahan  di  Provinsi Daerah  Istimewa  Aceh  yang  merupakan kekhususan dari kewenangan pemerintahan  daerah,  sebagaimana  diatur dalam  Undang-undang  Nomor  :  22  Tahun 1999  tentang  Pemerintahan  Daerah  dan Undang-undang  Nomor  :  25  Tahun  1999 tentang  Perimbangan  Keuangan  antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Hal  yang  sangat  mendasar  dari undang-undang  ini  adalah  pemberian kesempatan yang lebih luas untuk mengatur  dan  mengurus  rumah  tangga sendiri termasuk sumber-sumber ekonomi, menggali  dan  pemberdayaan  sumber  daya alam dan sumber daya manusia, menumbuh kembangkan prakarsa, kreativitas  dan  demokrasi,  meningkatkan peran  serta  masyarakat,  menggali  dan mengimplementasikan  tata  bermasyarakat yang  sesuai  dengan  nilai  luhur  dikenal dengan DPRA (Dewan Perwakilan Rakyat Aceh) dalam memajukan penyelenggaraan pemerintah  di  Provinsi  Nanggroe  Aceh Darussalam  dan  dapat  mengaplikasikan Syariat Islamdalam kehidupan bermasyarakat.
Undang-undang  ini  menempatkan
titik  berat  otonomi  khusus  pada  Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang pelaksanaannya  diletakkan  pada  daerah
Kabupaten dan Kota atau nama lain secara proporsional dan kekhususan ini merupakan  peluang  yang  berharga  untuk melakukan  penyesuaian  struktur,  susunan, pembentukan dan penamaan pemerintahan ditingkat  yang  bawah  yang  sesuai  dengan jiwa dan semangat berbangsa dan bernegara  yang  hidup  dalam  nilai-nilai luhur  masyarakat  Aceh  dan  semua  ini diatur  dalam  Peraturan  daerah  yang  di sebut Qanun .

## TINJAUAN PUSTAKA

## Pengertian Qanun
Qanun disebut  juga  dengan  istilah Qanun-wadl’i yaitu  Undang-undang  aturan manusia. Qanun artinya Undang-undang, recht atau law , di negara Barat kata qanun sekarang dipakai  dalam  arti syari’at gereja,  dalam Bahasa  Arab  melalui  bahasa  Suryani,  pada mulanya  dipakai  dalam  arti  “garisan”, kemudian dipakai dalam arti “kaidah”.
Dalam  Bahasa  Arab  qanun  berarti “ukuran”  dari  makna  inilah  diambil perkataan  : qanun kesehatan, qanun tabi’at , dan sebagainya. Fuqahak
Muslimin  sedikit  sekali  memakai  kata  ini dalam  istilahnya.  Mereka  memakai  kata “ syari’at ”  dalam  hukum syara’ sebagai pengganti qanun .
Qanun dapat  juga  berarti  syari‟at  dalam arti  sempit  ahli  fiqih  memakai  istilah syari’at dan qanun ,  sedangkan  ahli  Ushul
Fiqih  memakai  istilah  hukum  dalam  arti
qanu n .
Kata  qanun  sekarang  dipakai  dalam  arti :(1). Code atau codex ,  (2). Syara’ dan syari’a t, atau jus, law, dro’t, recht , dan (3).
Kaidah-kaidah mu’amalah , atau lex, a law, loi
Gezet .
Pernah  pula  kata  syari‟ah  dipergunakan dengan  arti  qanun,  sebagaimana  halnya ulama  Ushul  mempergunakan  kata  qanun dalam arti pencipta undang-undang.
Qanun  dalam  arti  kaidah  tidak sama  dengan  arti  “kaidah  fiqih”,  karena kaidah fiqih itu  mencakup  bagian  ibadah dan mu‟amalah, sedangkan kaidah sebagai kata qanun hanyalah  mengenai  urusan mu’amalah saja. Al Ghazali dari golongan fuqaha k memakai kata qanun – dalam arti kaidah-kaidah  umum  yang  memastikan dan  dengan  kata  lain  berarti  undang- undang  positif  suatu  negara  atau  daerah Islam.

## METODE PENELITIAN
Spesifikasi  penelitian  ini  adalah penelitian  hukum  dengan  metode  yang digunakan adalah metode kualitatif karena lingkup  dan  fokus  penelitian  tentang bekerjanya  eksekutif  dan  legislatif  dalam membuat peraturan dan mensahkan peraturan itu untuk dapat dilaksanakan dan diterapkan ke dalam kehidupan
masyarakat  agar  peraturan  dibuat  dapat dipatuhi  dan    menjadi  pedoman  dalam menegakan hukum khususnya untuk masyarakat  Aceh  yang  ingin  menegakan syari’at Islamyang  telah  menjadi  cita- citanya selama ini.

## PEMBAHASAN
Tujuan  dari  pembentukan qanun jinayah dan  acara jinayah adalah  untuk mengakulmulasikan ketentuan syariat sebelumnya  yang  telah  diatur  dalam Qanun No. 12 Tahun 2003. Qanun No. 13 Tahun  2003  dan Qanun No.  14  Tahun 2003.  Pro  dan  kontra  terhadap  kedua qanun tersebut,  khususnya  menyangkut jenis  hukuman  bagi  pelaku  zina  dimana terdapat salah satu pasal yang diperdebatkan  dan  dipertentangkan  yaitu masalah hukuman rajam ( uqubat ). Uqubat yaitu hukuman mati bagi pelanggar syariat Islam(dalam hal ini, zina) dengan lemparan  batu.  Bagi  pelaku  yang  belum menikah  maka  dihukum  dengan  hukuman cambuk sebanyak 100 kali cambuk.
Perihal  materi  tersebutlah  yang membuat  kedua  rancangan  qanun  tersebut bermasalah, hingga saat  ini. Permasalahan tersebut  coba ditutupi oleh pihak legislatif Aceh dengan mengesahkan qanun tersebut. Banyak  pihak  baik  itu  para  praktisi  dan akademisi  hukum  yang  terlibat  maupun
tidak  secara  langsung  dalam  proses legislasi  tersebut,  berdiam  diri.  Seakan tiada upaya mengklarisifikasi hal tersebut.
Banyak  hal  yang  akan  terjadi bilamana  kedua  aturan  hukum  tersebut berlaku.  Penerapan  dan  juga  pelaksanaan penegakan  kedua  qanun  tersebut  akan terhambat  secara  praktis,  dimana  menurut penulis  hambatan  tersebut  diantaranya budaya  yang  berlaku  dan  hidup  di  Aceh seperti  tidak  siap  dengan  adanya  aturan hukum mengenai hukuman cambuk maupun rajam.
Hal  ini  tentu  dapat  dipahami, bahwa kondisi sosiologis masyarakat Aceh yang  memang  masih  berjenjang.  Maksud dari  berjenjang  disini  adalah  adanya stratifikasi  sosial  dan  pembedaan  kelas dalam masyarakat. Secara langsung, aturan tersebut  akan berdampak pada masyarakat kelas  bawah.  Yaitu,  masyarakat  yang hanya mempunyai kemampuan ekonominya  dibawah  standar.  Pernyataan tersebutpun penulis nyatakan bukan dengan  tanpa  alasan.  Dapat  dilihat  selama diberlakukannya hukum cambuk, masyarakat  awam  dan  kelas  bawah  saja yang dapat dicambuk.
1. Qanun/Qanun Jinayah
QANUN  Jinayah  dan  Hukum Acara Jinayah yang  dulu  pernah  dibahas (bahkan  telah  disahkan)  oleh  DPRA,
sampai  sekarang  belum  juga  diketahui bagimana nasib pelaksanaan dan pemberlakuannya  di  Aceh.  Menelusuri kenyataan  di  lapangan  bahwa  ternyata berbagai komponen dan kalangan masyarakat  dan  instansi  pemerintah  sudah berbicara  tegas  kepermukaan  tentang  ada apa dan bagaimana dengan Syariat Islamdi Aceh. Apa itu Qanun Jinayah sebenarnya?
Kita  memahami  sistem  Hukum
Pidana Islam( Jinayah ) mengandung beberapa  jenis  sanksi  pidana  yang  antara lain: qisas, hadd dan ta’zir . Qanun Jinayat di  Aceh  hanya  memberlakukan  sebagian hukum hadd dan ta’zir .Hukuman  hadd diaplikasikan dalam ketentuan pelanggaran khamar, dan  hukuman ta’zir diberlakukan bagi pelaku khalwat .
Ketiga  perkara  hukum jinayat tersebut  telah di- Qanun -kan ke dalam tiga konsepsi Qanun Hukum Jinayat yaitu:  1). Qanun Jinayat No.12 Tahun 2003 tentang
Khamar (minuman  keras  dan  sejenisnya),
2).  Qanun  Jinayat  No.13  Tahun  2003 tentang Maisir (judi),  dan  3). Qanun Jinayat No.14  Tahun  2003  tentang
Khalwat (mesum).
2. Pentingnya Qanun Jinayah
Sahabat-sahabat  Nabi  saw,  juga
tabi’  tabi’in dalam  berkehidupan  selalu memprioritaskan agama  dan kemaslahatan umum dalam tata kelola pemerintahan dan
kemasyarakatan.Mereka menjadikan urusan  agama  menjadi  nomor  wahid  dari pada urusan yang bersifat duniawi. Selaku umat  Islamkita  memahami  sekiranya permasalahan keagamaan diselesaikan dan tuntas  maka  urusan-urusan  yang  lain  juga akan  mampu  sempurna  dilakukan,  karena pada hakikatnya agama  Islamakan mampu menjawab  segenap  permasalahan  sosial dan lain sebagainya.Apalagi di Aceh, sikap fanatisme  beragama  masih  kental  melekat dalam dada masyarakatnya, sekiranya hari ini  diajak voting mana  lebih  penting membahas Qanun Jinayah daripada qanun-qanun lainnya, bisa direkapitulasikan suara akan lebih memilih yang lebih penting adalah Qanun Jinayah.
Qanun Provinsi  Nanggroe  Aceh Darussalam adalah Peraturan Daerah  yang dapat mengenyampingkan peraturan perundang-undangan  yang  lain  dengan mengikuti lex  specialis  derogaat  lex generalis dan mahkamah Agung berwenang melakukan uji materil terhadap Qanun .Sebagian  kalangan  menghendaki masyarakat  Aceh  tunduk  dan  kembali kepada Syariat Islamagar dapat menghantarkan  nanggroe  yang  bergelar Serambi  Mekkah  ini  meraih  kejayaannya dan  berada  diposisi Baldatun  Thayibatun Warabbun  Ghafur ,  untuk  itu  diperlukan pemberlakukan  syariat  Islamyang  secara
umum  meliputi  aspek aqidah,  ibadah, muamalah dan akhlak .  Setiap  orang Islamdituntut untuk mentaati secara keseluruhan aspek tersebut, karena ketaatan  terhadap  aspek  yang  mengatur aqidah  dan  ibadah  sangat  tergantung  pada kualitas  iman  dan  taqwa  atau  hati  nurani, juga  dipengaruhi  dengan  diterapkannya sanksi  duniawi  dan  ukhrawi  terhadap setiap  orang  yang  melanggar Qanun tersebut.
Dalam  hukum  Islamterdapat  dua jenis  sanksi  yang  bersifat ukhrawi yang akan  diterima  di  akhirat  kelak  dan  sanksi duniawi  yang  diterapkan  manusia  melalui kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif.  Kedua  jenis  sanksi  tersebut mendorong  masyarakat  untuk  patuh  pada ketentuan  hukum  dan  dalam  banyak penegakan  hukum  menuntut  peranan negara,  karena  hukum  tidak  mempunyai arti  apabila  tidak  ditegakan  oleh  negara dan  di  sisi  lain  negara  tidak  akan  tertib apabila  tidak  ditegakan.upaya  legislasi pelaksanaan syariat Islamsebagaimana diatur  dalam Qanun ini  adalah  merupakan upaya untuk membina, menjaga, memelihara  dan  melindungi aqidah orang Islamdi  Aceh  dari  berbagai  paham  dan aliran  sesat  dan  bagi  pelanggaran  yang dilakukan  oleh  masyarakat  akan  diancam dengan  hukum  seperti  yang  termuat  di
dalam
Qanun sedangkan kepada masyarakat yang melanggar dengan sengaja  keluar  dari  aqidah  Islamatau  yang sengaja menghina atau melecehkan Agama Islam,  ancaman  hukumannya  diancam dengan Qanun tersendiri tentang hudud.
Demikian  pula  dengan  pengaturan aspek ibadah baik shalat fardhu a tau shalat jum‟at  maupun  puasa  di  bulan  ramadhan dimaksudkan untuk mendorong, menggalakkan  orang  Islammelaksanakan dan  meningkatkan  kualitas  iman  dan kualitas  amal  serta  intensitas  ibadah sebagai  wujud  pengabdiannya  yang  hanya diperuntukan  kepada  Allah  semata,  upaya tersebut  perlu  juga  didukung  oleh  kondisi dan  situasi  pelaksanaan syi’ar islam,
namun  masih  dalam  ruang  lingkup  nilai ibadah.
Adanya  sanksi  cambuk  di  depan umum,  disamping  sanksi  penjara  dan  atau denda serta sanksi administratif dimaksudkan  sebagai  upaya  pendidikan dan  pembinaan,  sehingga  si  pelaku  akan menyadari  dan  menyesali  kesalahan  yang dilakukan  dan  menghantarkannya  untuk memposisikan  diri  dalam  taubat  nasuha. Pelaksanaan  hukuman  cambuk  di  depan umum dimaksudkan sebagai upaya preventif  dan  pendidikan  sehingga  setiap orang  berupaya  untuk  tidak  melakukan pelanggaran  terhadap Qanun khususnya
dan  terhadap  segala  ketentuan  syariat Islampada umumnya dan bentuk hukuman cambuk  dijatuhkan  dimaksudkan  untuk sebagai upaya memberikan kesadaran bagi si pelaku yang sekaligus untuk memberikan  peringatan  bagi  masyarakat secara  keseluruhan  agar  tidak  melakukan tindak  pidana  dan  penjatuhan  hukuman cambuk  diharapkan  akan  lebih  efektif karena  terpidana  akan  merasa  malu  dan tidak menimbulkan resiko bagi keluarganya.  Jenis  hukuman  cambuk  juga menjadikan  biaya  yang  harus  ditanggung oleh Pemerintah jauh lebih murah dibandingkan  dengan  jenis  hukuman lainnya  seperti  yang  terdapat  di  dalam KUHP.
Namun pemberlakuan Qanun untuk  masyarakat  IslamAceh,  mendapat kecaman    bukan  saja  dari  masyarakat Indonesia tetapi juga dari bangsa yang ada di dunia, bahwa Qanun diberlakukan tidak berdasarkan  realitas,  hal  ini    dapat  dilihat dari  berita-berita  sensasi  dan  peristiwa- peristiwa  kontroversi,  yang  selalu  negatif terhadap  pemberlakuan Qanun tersebut.
DPRA  Aceh  sebelum  mengakhiri  masa tugasnya  membuat  suatu  keputusan  yang begitu penting sedangkan mandatnya telah berjalan  selama  lima  tahun,  maka  timbul spekulasi  bahwa  itu  adalah  kalkulasi politik  untuk  menjebak  DPRA  yang  baru
dipilih oleh rakyat dan dikuasai oleh lawan politik, partai Aceh dan partai demokrat ke dalam  suatu  polemik  yang  runcing  dan keadaan yang serba salah.
DPRD  membuat  keputusan  yang kontroversial  tanpa  harus  bertanggung jawab  menghadapi  akibatnya,  tidak  jelas mengapa mereka tidak memastikan bahwa Qanun tersebut  nantinya  tidak  akan bertentangan  dengan  KUHP  bahkan  UUD 1945  sehingga  tidak  bisa  dilaksanakan. Akibat  dari  kecerobohan  tersebut Qanun jinayat tersebut  diancam  dibatalkan  oleh mendagri  dan  akan  ditinjau  ulang  oleh mahkamah  konstitusi,  sehingga  pada akhirnya  Aceh  tidak  mempunyai Qanun jinayat yang sudah cukup lama di rancang dan  di  bahas  agar  dapat  dilaksanakan  dan diterapkan  di  Aceh,  namun  selamanya Qanun  jinayat tetap  mendapat cap fundamentalis, anti HAM , mendiskriminasikan kaum perempuan sedangkan pemerintah pusat akan mendapat  nama  sebagai  penyelamat  ham dan  pelindung  hak-hak  perempuan  dan membendung radikalisasi Islamdi Aceh.
Kalau  mau  diperhatikan  di  Aceh, bahwa masyarakatnya sangat menghormati tempat  ibadah  agama  lain  dan  sangat menjaga kerukunan beragama, tapi apakah pernah  diperhatikan  oleh  masyarakat  dari propinsi  lain,  yang  terlihat  hanyalah
bagaimana pemerintah sangat tidak memikirkan kepoentingan masyarakat dalam  menerapkan  suatu  peraturan  yang akan sanagt berdampak kepada kehidupannya, inilah alasannya masyarakat  dari  propinsi  lain  dan  bahkan dari  masyarakat  asingpun  hanya  dapat menilai  bahwa  masyarakat  Islamdi  Aceh sangat radikal dan fundamentalis,mengapa hal ini mendapat menilaian dari masyarakat  luar,  dikarenakan  masyarakat Aceh khususnya pemerintah selalu membuat hal-hal yang dianggap bertentangan  dengan  hukum  yang  berlaku di  In  donesia  sementara  Aceh  merupakan bagian dari masyarakat Indonesia.
Untuk  itulah  perlu  pemikiran  yang lebih  konkrit  untuk  pemerintah  maupun DPRA  dalam  membuat  suatukeputusan atau suatu peraturan, apalagi masalah Qanun jinayat ini adalah peraturan yang dibuat oleh Allah dan kalau peraturan ini  diterapkan  apakah  masyarakat  Aceh benar-benar  akan  sanggup  mematuhinya sementara  pengetahuan  dan  peradaban masyarakat semakin modern.
Banyak  tudingan-tudingan  yang ditujukan kepada pemerintahAceh mengenai  Qanun  jinayat,  terlebih  ada pendapat yang yang diberikan oleh Human Rights  Watch (  RWH)  yang  berpusat  di New  York,  dimana  saat  Aceh  ada  konflik
RWH  menjadi  pembela  utama  untuk masyarakat  Aceh,  RWH  mengeluarkan pernyataan  pada  tgl  12  Oktober  2009 bahwa Qanun jinayat yang telah diluluskan  atau  sudah  disahkan  oleh DPRD  pada  tgl  14  September  2009, walaupun gubernur belum menandatangani Qanun tersebut,  namun Qanun tersebut akan  diberlakukan  pada  pertengahan Oktober  2009,  menurut  RWH  bahwa Qanun ini merupakan torture (penyiksaan) untuk  masyarakat  Aceh  yang  jelas-jelas melanggar hak asasi manusia, bertentangan  dengan  UUD  1945,  yang mana di  dalam UUD 1945 dalam Pasal 27 :Ayat (1) Segala warga  negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan  dan  wajib  menjunjung hukum  dan pemerintahan  itu dengan tidak ada  kecualinya; Ayat  (2) Tiap-tiap  warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
Sementara itu Pasal yang terkandung    dalam Qanun  jinayat dan hukum  acara  jinayat  yang  telah  disepakati bersama    memicu  kontroversi  dan  belum ada  kesepakatan  saat  pembahasan,  maka DPRA  dan  Pemerintah  Aceh  bisa  duduk bersama untuk membahas masalah tersebut,  jangan  gara-gara  satu  Pasal  yang tidak  disepakati,  lalu  mayoritas  Pasal  lain
tidak  bisa  diterapkan.  Dengan  masih banyak terdapatnya polemik dan kontroversi    terhadap Qanun  jinayat , polemik  mengenai  sah  atau  tidaknya Qanun  jinayat dan  hukum  acara jinayat diberlakukan  telah  menyita  perhatian banyak  pihak  baik  dari  masyarakat  Aceh sendiri  maupun  masyarakat  Indonesia secara keseluruhan.
Menurut  hukum  Indonesia  apabila dalam  satu  aturan  telah  melalui  suatu pembahasan  bersama  antara  dewan  dan pemerintah  kemudian  disahkan  sebagai hasil pembahasan bersama yang kemudian pihak  pemerintah  tidak  mau  menanda tangani , maka aturan itu terhitung 30 hari usai  pengesahan  maka  dapat  dinyatakan berlaku,  jika  ada  Pasal-pasal  yang  belum disepakati, maka yang tidak berlaku hanya Pasal  tersebut  dan  hal  ini  dapat  disepakati sebagai  bahan  pertimbangan  dan  dapat dijadikan  sebagai  bahan  pembahasan berikutnya  dengan  sendirinya Qanun tersebut tetap dapat diberlakukan walaupun  belum  ditandangani  pemerintah daerah atau gubernur, yang pada kenyataan  hari  berganti  hari,  tahun berganti tahun, Gubernurpun telah berganti,  namun Qanu n  belum  juga  di setujui  dan  disahkan  oleh  Gubernur maupun  DPR ACEH. Untuk  itulah  Pengurus Rabithah  Thaliban Aceh  (RTA)  menyerukan
santri  dayah  se-Aceh  supaya  terus  berdoa  dan memohon  kepada  Allah  SWT  agar  anggota DPRA  diberi  kekuatan  dan  keberanian  untuk segera  membahas  segera Raqan  Jinayah ,  dan Hukum Jinayah .  RTA  berharap  DPRA  segera mensahkan  dua Qanun tersebut  dalam  tahun ini  juga  dan  menjadikan Qanun prioritas.
Ketua RTA Aceh Tgk Hasbi Al Bayuni, dalam rilis  yang  diterima  Serambi,  Senin  (11/3) meminta kepada DPRA jangan sampai Qanun lain  yang  belum  mendesak  lebih  dulu  dibahas sedangkan Qanun  jinayah  d iabaikan.  “Kami maklum,  betapa  berat  dan  banyaknya  tugas DPRA,  namun  DPRA  mesti  maklum,  untuk sekarang ini hanya Raqan Jinayah dan Hukum Acara Jinayah yang  ditunggu-tunggu  oleh seluruh masyarakat Aceh”. Saat ini dua raqan tersebut sudah masuk dalam program legislasi Aceh(Prolegda) tahun 2013.
Organisasi massa (ormas)
Islammenyesalkan  sikap  Gubernur  Aceh yang  belum  memberi  kepastian  kapan Qanun tersebut  akan  masuk  dalam Prolegda  2013  di  DPRA  pembahasan kembali Rancangan Qanun (Raqan) Hukum  Acara  Jinayah  untuk  dimasukkan menjadi  salah  satu  Rancangan  prioritas dalam  Program  legislasi  daerah  2013  di DPRA.
Sebenarnya  Hukum  rajam  yang  terdapat didalam  qanun  tersebut  tidaklah  gampang untuk  dilaksanakan,  karena  implementasi aturan  ini  perlu  ada  aturan  tambahan
tentang teknis pelaksanaannya , mekanismenya harus jelas sehingga sebahagian  besar  kecurigaan  masyarakat tidak  ada  lagi,  karena  masyarakat  Aceh sangat  kuat  dengan  agamanya  dan  tidak ada masyarakat Islamyang tidak menyetujuinya,  karena qanun  jinayat adalah  hukum  yang  berdasarkan  hukum Allah,  hanya  saja  menunggu  waktu  yang tepat  untuk  dapat  menerapkan qanun tersebut  ,  karena  saat  ini  yang  perlu diperhatikan  adalah  pemerintah  dapat memenuhi hak-hak ummat muslim terlebih dahulu.
Terhadap  rajam  pasal  lain,  setelah dibahas kemudian dimatangkan dan disosialisasikan, meskipun belum diterapkan sehingga masyarakat mengetahuinya,  mungkin  itu  adalah  yang terbaik,  jangan  karena  satu  pasal  belum dapat diterima, maka sejumlah pasal-pasal yang  lain  tidak  dapat  dilaksanakan,  kalau hal  ini  terjadi  akan  terjadi  pembuangan waktu  dan  dengan  sendirinya  terbuangnya uang sia-sia dan hal ini dapat digolongkan kepada  korupsi,  jika  pasal  rajam  masih ingin  dibahas  lagi,  sebaiknya  masyarakat dan pemerintah daerah kembali melakukan pembahasan  agar  dapat  mengeluarkan suatu  kesepakatan  yang  dapat  diterima oleh  semua  pihak,  karena  pada  prinsipnya Islamtidak mengedepankan hukuman
kepada    para  pelanggarnya,    yang  sangat diperhatikan  adalah  ketentuan  sanksi haruslah  jelas  benar-benar  dilaksanakan dengan  sebaik-baiknya,  dan  diharapkan tidak  akan  terjadi  pelanggaran  terhadap hak  asasi  manusia  yang  pada  akhirnya akan  menyudutkan  masyarakat  Aceh  di Internasional, sekaligus akan akan mengesankan  Islamadalah  agama  yang menakutkan.
Pasal  rajam  (hukuman  badan  bagi pelanggar, misalnya, orang berzina dilempari batu atau didera) yang tercantum dalam Rancangan Qanun (Raqan) Jinaya h dan Hukum Acara  Jinayah , sudah dicabut oleh tim penyusun yang ditunjuk Pemerintah  Aceh.  Saat  ini  raqan  tersebut sudah  berada  di  DPRA  dan  masukdalam Program  Legislasi  Daerah  (Prolegda)
Acehtahun 2013.
Hal menarik dan menyita perhatian publik Aceh  saat  ini  adalah  perjalanan Qanun Jinayah dan  Hukum  Acara Jinayah .
Qanun  ini  menyita  perhatian  masyarakat Aceh  dan  menuai  kontroversi  karena Gubernur  sebelumnya  menolak  untuk menandatangani Qanun ini, karena berbagai pertimbangan.
Gubernurdr.  Zaini  Abdullah  (Serambi,
2009)  sudah  sepakat  mengajukan Raqan Jinayah dan Raqan Hukum Acara Jinayah ke legislatif.
Pada  intinya,  Gubernur  Zaini menginginkan pemberlakukan syariat Islamyang  sifatnya  komprehensif  dan  jika telah  diberlakukan,  hendaknya Qanun tersebut bermanfa‟at bagi seluruh masyarakat  Aceh,  sehingga Qanun dapat diterima  oleh  semua  kalangan  dan  tidak menjadikan  suatu  beban  jika    harus dipatuhi  oleh  masyarakat,  karena Qanun merupakan syariat Islamyang wajib dipatuhi.
Sementara  itu,  organisasi  massa  (ormas) Islamyang  di  dalamnya  berhimpun  33 lembaga, mendirikan posko untuk mengawal  proses  pengesahan  Raqan Hukum Acara Jinayah . Posko yang berada di depan halaman Masjid Raya Baiturrahman  ini  didirikan,  Rabu  (27/2) kemarin,  diawali  dengan  membentangkan kain  putih  500  meter  sebagai  tempat masyarakat membubuhkan tanda tangannya dan tanda tangan masyarakat ini sebagai  bukti  dukungan  rakyat  Aceh  agar pemerintah segera mengesahkan Rancangan Qanun Hukum  Acara Jinayah menjadi Qanun . Ormas  akan  terus  mengawal  Raqan Hukum  Acara Jinayah sampai  Gubernur bersama Ketua DPRA mengesahkan Qanun tersebut, karena raqan hukum acara jinayah merupakan  raqan  yang  harus diprioritaskan DPRA karena
keberadaannya mendesak dan terus menerus  menjadi  kontroversi  di  dalam kehidupan  masyarakat  Aceh  khususnya maupun masyarakat Indonesia pada umumnya .
Untuk  dapat  melaksanakan  atau menerapkan  suatu  peraturan  di  dalam masyarakat  akan  ada  kontroversi  yang terdapat  di  dalam  satu  masyarakat  yang pruralisme,  dimana  banyaknya  perbedaan- perbedaan  yang  pro  dan  kontra,  khusus untuk Qanun  jinayat yang  telah  disahkan oleh DPRA mengandung banyak kecaman-kecaman  baik  yang  pro  maupun yang  kontra  dengan  berbagai  pendapat yang  berbeda,  hal  ini  akan  menimbulkan keresahan  dalam    masyarakat    yang beragama Islamdan berdomisili diAceh.
Lepas dari apakah hukuman ditetapkan  sebagai  komitmen  beragama atau sebagai kalkulasi politik untukmenjebak  lawan  politik  dikalangan legislatif, agaknya penting dirunut kembali dan  mengajukan  pertanyaan  yang  sangat sederhana  bahwa  apakah  keputusan  yang ada  dalam  qanun  tersebut  benar-benar telah  menyentuh  aspek  yang  dibutuhkan masyarakat, agar masyarakat menjadi lebih aman  dan  telah  terpenuhinya  hak-hak mereka  sebagai  orang  muslim?  serta apakah  pemerintah  memberi  jaminan ketika seseorang dijatuhi hukuman,
misalnya mencuri dengan hukuman dipotong  tangan  atau  dirajam  bagi  yang berzinah,  apakah  hukuman  ini  akan menjamin para pelanggarnya akan mendapat sejahtera, bertaubat dan menjamin mereka akan masuk surga.
Hukum  bukanlah    mengajak  orang masuk  surga,  tetapi  bagaimana  hukum  itu mampu  menjamin  dan  memenuhi  aspek- aspek pendidikan mereka  termasuk aspek pendidikan kesehatan aspek ekonomi,kesehatan  dan  pelayanan  yang baik  dari  pemerintah,  pemerintah  yang menjadi  pelayan  masyarakat  bukan  hanya sekedar    bicara  yang  yang  menyakiti  hati masyarakat dan tidak memiliki kebijaksanaan  dan  kebajikan  sehingga negeri ini mempunyai  pemerintahan tetapi tidak merasa memilikinya.
Dapat  dikatakan  hukum  kita  saat ini  memang  “  aneh-aneh  “ Qanun yang hanya mengurusi seputar pusar dan kenapa Qanun  jinayat yang    dipermasalahkan padahal  korupsi,  kolusi,  kelompokisme, pungli  jalanan,  merusak  alam,  menipu rakyat,  menumpuk-numpuk  harta  seperti korupsi  yang  dilakukan  para  jendral Kepolisian  dengan  kasus  simulator  SIM atau  para  mentri  yang  menikmati  proyek Hambalang  atau  bahkan  para  legislative yang  memakan  uang  dari  daging  mentah dan  perbuatan  yang  menzhalimi  orang
lain,  apakah  ini  dapat  disebut  suatu perbuatan  maksiat,  karena  mereka  yang terlibat  masih  dapat  tertawa  dalam menjalani  proses  hukumnya  (Suara  Aceh, 2013).
Yang  paling  disoroti  masyarakat Islamdi  Aceh  yang  melanggar  syariat Islamakan dirajam, sementara banyak para pejabat yang meeting satu proyek dilakukan  di  hotel-hotel  mewah  di  luar daerah  dan  tidak  lengkap  rasanya  jika tidak  didampingi  gundik-gundik  atau perempuan  yang  mau  diajak  berkencan. Bahkan kasus-kasus seperti mafia peradilan,  korupsi    yang  sudah  menjadi kanker  dalam  tubuh  dan  sekarang  yang sangat  menghebohkan  masyarakat  adalah telah terjadinya penyalahgunaan wewenang      yang  dilakukan  oleh  instansi yangsebagian  orang  beranggapan  bahwa mempunyai  wewenang  untuk  melakukan hal tersebut, sebenarnya karena hukum itu tidak  dipahami  secara  prinsif  akan  tetapi gerakan politik kepentingan dan kekuasaan,  maka  wajarlah  kemudian bahwa  rakyatpun  menganggap  apa  yang dilakukan  para  elite  penguasa  atau atasannya  sebagai  suatu  kelaziman  yang sudah  terbiasa  terjadi    dan  hal  ini  akan terus berlangsung terus menerus.

## SIMPULAN
Banyaknya polemik dan kontroversi terhadap Qanun jinayat , polemik  Serambi Mekah ini  telah menyita perhatian banyak pihak baik dari masyarakat Aceh sendiri maupun masyarakat Indonesia secara keseluruhan.Sebelum  tercapai  apa  yang diinginkan sekelompok orang atau individu selalu mengklaim sebagai pejuang  rakyat  yang  berani  menderita bersama  rakyat,  namun  karena  prinsif tidak menjadi ruh gerakannya, maka ketika ia  mendapat  kuasa,  maka  akan  memaknai kekuasaan sebagai kemewahan dan kesempatan  memperoleh  kenikmatan,  lalu apalagi  yang  bisa  diharapkan  untuk  untuk masa  depan  dari  karakter  atau  situasi memilukan  seperti  itu?  Bagaimana  bisa diharapkan,  bisa  menyelesaian  persoalan saat ini?
Persoalan  lain  yang  tidak  kalah pentingnya  dan  menjadi  problematika Muslim  Aceh  paling  serius  sekarang  ini adalah  merajalelanya  rasukan  pemahaman liberal,  sekuler  dan  sosialis.  Sebahagian kalangan  akademisi  sudah  dirasuki  oleh pamahaman  ini,  sejumlah  mahasiswa sebagai  generasi  penerus  bangsa  sudah menyatu dengan pemahaman ini dan tentu saja sejumlah masyarakat yang
mengandalkan  rasiopun  ikut  bergabung
kesana.  Sesungguhnya  ini  merupakan missi  lama  yang  dikembangkan  kaum penjajah  yang  bangkit  kembali  hari  ini lewat  penjajahan  pemikiran  yang  juga disebut ghazwul fikr atau invasi pemikiran.
Hal  ini  dilakukan  oleh  antek-antek penjajah  karena  mereka  tau  zaman  ini tidak  ada  lagi  penjajahan  fisik,  maka mereka beralih kepada penjajahan pemikiran dan intelektualitas.
Problematika  ini  menjadi  salah  satu  yang amat  sangat  berbahaya  bagi  muslim  Aceh terutama  sekali  generasi  muda  sebagai generasi penerus kepemimpinan bangsa.

## DAFTAR PUSTAKA
Abubakar,Al  Yasa‟. Sekilas  Syariat  Islam di Aceh . Dinas Syariat IslamProvinsi
Nanggroe Aceh Darussalam.
Ali,  Lukman,  1994. Kamus  Besar  Bahasa
Indonesia. Edisi kedua. Balai
Pustaka. Jakarta
Islam Post, 8 Januari 2013
Majalah  Gatra,  No.  52  Tahun  XV  5-11 November 2009
Serambi, 17 Oktober 2009 Serambi 18 Oktober 2009 Serambi, 13 Maret 2013 Shihab,  M.,Quraish, Tafsir  Al-Misbah: Pesan,  Kesan,  dan  Keserasian  Al- Qur’anVol.  I, Lentera  Hati,  Jakarta, 2000
Wardi  Muslich,  Ahmad.2005. Hukum Pidana Isla. , Sinar Grafika. Jakarta Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam , Sinar Grafika, Jakarta, 2007
_______.  2008. Himpunan  Peraturan . Edisi  ke-enam.  Dinas  Syariat  Islam Nanggroe Aceh Darussalam http://Suara  Aceh.com.  diunduh  pada tanggal 28 Pebruari 2013