## BIROKRASI, KORUPSI, DAN KEKUASAAN
Muhtar Haboddin  dan Ahmad Imron Rozuli 

## Abstract
This  study  explains  about  bureaucracy,  corruption,  and  power.  Bureaucracy  is  an institution that has huge power in  governance. Such power deals  with public interest, and  potentially  it  can  also  be  abused.  One  of  power  abuses  in  bureaucracy  is corruption. Both bureaucracy and corruption are huge problem that needs to be solved. If  bureaucracy  corrupts,  it  will  impacts  to  bad  public  service,  bad  government performance,  and  disadvantaged  people.  In  reducing  of  power  abuse  in  bureaucracy, political and civil society controls are needed. The control is very needed for guiding bureaucrat behavior in doing job and function.
Key word : bureaucracy, abuse of power, corruption, public control.

## Abstrak
Tulisan  ini  menjelaskan  birokrasi,  korupsi,  dan  kekuasaan.  Birokrasi  adalah  institusi  yang memiliki  kuasa  besar  dalam  tata  kelola  pemerintahan.  Kebesaran  kuasa  birokrasi  tersebut sangat  terkait  dengan  kepentingan  masyarakat,  dan  secara  potensial  kekuasaan  yang  besar tersebut  bisa  disalahgunakan.  Salah  satu  bentuk  penyalahgunaan  birokrasi  adalah  korupsi. Birokrasi  dan  korupsi  merupakan  persoalan  besar  yang  perlu  dicari  jalan  keluarnya.  Jika birokrasi korup akan berdampak pada buruknya layanan publik, kinerja pemerintah yang buruk dan  bisa  merugikan  masyarakat.  Dalam  rangka  mengurangi  penyalahgunaan  kekuasaan birokrasi, maka diperlukan kontrol dari politisi dan masyarakat sipil. Kontrol sangat diperlukan untuk memamndu perilaku birokrat dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
Kata kunci: birokrasi, penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, kontrol publik
 Dosen  Prodi  Ilmu  Pemerintahan,  FISIP-Universitas  Brawijaya.  Bisa  dihubungi  melalui  e-mail: muhtar_haboddin@ub.ac.id
 Dosen di Jurusan Sosiologi, FISIP-Universitas Brawijaya.

## Pengantar
Korupsi telah banyak diyakini sebagai perusak utama struktur sosial, ekonomi, dan politik Indonesia.
Kompas , 13 September 2016 Hal itulah yang membuat lembaga-lembaga pemerintahan
Dipandang  rendah, dibenci, dan ditolak - Hahm Chaibong; 2005,31
Birokrasi,  korupsi,  dan  kekuasaan  merupakan  satu  kesatuan  yang  tidak  bisa dipisahkan dalam kajian ilmu pemerintahan. Birokrasi adalah aktor penting dalam tata kelola  pemerintahan.  Birokrasi  adalah  lembaga  yang  memiliki  kuasa  besar  dalam struktur pemerintahan modern. Dengan kekuasaan  yang besar itu sangat  mudah untuk disalahgunakan. Salah satu bentuk penyalahgunaan kekuasaan birokrasi melalui korupsi politik.  Korupsi  politik  dalam  konteks  ini  adalah  menggunakan  pengaruh  dan jabatannya  untuk  memperkaya  diri.  Lebih  lengkapnya,  korupsi  adalah  menawarkan, memberikan, menerima atau meminta langsung atau tidak langsung, segala sesuatu yang bernilai untuk mempengaruhi tindakan pihak lain secara tidak patut 1 .
Pemahaman  ini  sangat  komprehensif  dalam  memahami  perilaku  korupsi. Dengan bertitik-tolak pada definisi tersebut, maka perilaku birokrasi dalam melakukan tugas  dan  fungsi  sebagai  pelayanan  publik  dan  mengabdikan  dirinya  sebagai  abdi negara  bisa  dengan  mudah  dipantau  oleh  masyarakat.  Pemantauan  masyarakat diperlukan dalam kerangka memastikan apakah birokrasi dalam menjalankan pelayanan publik bersifat responsif, profesional, dan akuntabel. Bila birokrasi dalam memberikan layanan  kepada  masyarakat  tidak  dipandu  dengan  sikap  profesional,  maka  sangat mungkin  timbul  pemerasan,  suap,  dan  meminta  uang  pelicin  kepada  masyarakat.  Ini bisa  terjadi  karena  birokrasi  menguasai  sumber  informasi,  menguasai  prosedur  dan keahlian  teknis.  Penguasaan  informasi,  dan  keahlian  teknis  sangat  berpeluang  untuk disalahgunakan  demi  kepentingan  diri  dan  kelompoknya.  Tulisan  ini  berusaha mengungkap relasi birokrasi, korupsi dan kekuasaan.
1 Maria Martiningsih (ed) Korupsi Yang Memiskinkan , Jakarta, Kompas, 2011. hlm. 290
Muhtar Haboddin dan Ahmad Imron Rozuli, Birokrasi, Korupsi dan Kekuasaan

## Birokrasi dan Kekuasaan
Secara teoritik birokrasi dan kekuasaan satu paket dalam struktur pemerintahan modern. Sejumlah karya memperlihatkan bahwa birokrasi dan kekuasaan saling terkait. Dengan kata lain, birokrasi itu beroperasi dalam lingkup kekuasaan yang melekat pada dirinya. Karya Mohtar Mas’oed menunjukkan bahwa birokrasi tidak pernah beroperasi dalam ‘ruang hampa politik’ 2 . Itu artinya birokrasi selalu berada dalam pusaran politik. Birokrasi  adalah  aktor  politik  itu  sendiri.  Penjelasan  ini  dibenarkan  Mas’oed  dengan mengatakan:  di  negara  dunia  ketiga  kita  akan  mendapati  birokrasi  tidak  hanya mendominasi  kegiatan  administrasi  pemerintahan,  tetapi  juga  kehidupan  politik masyarakat secara keseluruhan 3 .
Sedangkan kajian klasik  Harold Crouch sebagaimana dikutip  Manuel  Kaisiepo memperlihatkan  istilah  kepolitikan-birokratik  menyebutkan  betapa  kuatnya  posisi birokrasi dalam pengelolaan pemerintahan Orde Baru. Ada tiga ciri pokok kepolitikan- birokratik Orde Baru. Pertama , lembaga politik yang dominan adalah birokrasi. Kedua, lembaga-lembaga  lainnya,  seperti  parlemen,  partai  politik,  dan  kelompok  kepentingan berada  dalam  kedaan  lemah  sehingga  tidak  mampu  mengimbangi  atau  mengontrol birokorsi. Ketiga , massa diluar birokrasi secara politik adalah pasih 4 .
Mengikuti  cara  berpikir  Crouch  mengisyaratkan  kekuatan  birokrasi  dalam struktur  politik  Orde  Baru.  Sosok  birokrasi  yang  digambarkan  Crouch  membutkikan bahwa birokrasi menjelma menjadi kekuatan politik yang kuat dan sulit dikontrol oleh kekuatan parlemen, partai politik, kelompok kepentingan dan masyarakat. Sebagaimana ditulis Miftah Thoha:
Pada periode Orde Baru birokrasi memihak dan menjadi kekuatan politik yang dominan. Salah satu kemenangan Golkar pada empat kali pemilu adalah karena dukungan  dan  peran  birokrasi.  Kesadaran  politik  bertahun-tahun  awal kemerdekaan  yang  memandang  bahwa  birokrasi  merupakan  alat  pemersatu bangsa  yang  ampuh,  dipakai  pada  masa  Orde  baru.  Birokrasi  mempunyai kepanjangan otoritasnya sampai ke desa-desa untuk seluruh wilayah nusantara. Ini  merupakan  potensi  kemenangan  yang  digunakan  Golkar  dangan  dalih ‘massa  mengambang’  merangkul  birokrasi.  Birokrasi  kita  ikut  memilih  dalam
2 Mohtar Mas’oed, Politik, Birokrasi, dan Pembangunan , Jogjakarta, Pustaka Pelajar. 1994. hlm. 67
3 Mohtar Mas’oed, Politik, ibid. hlm. 68
4 Manuel Kaisiepo, Dari Kepolitikan Birokratik ke Korporatisme Negara’ Jurnal Politik 2, Jakarta, Gramedia, LIPI, 1987. hlm. 26
pemilu,  dan  tidak  ada  alternatif  lain  yang  dipilih  kecuali  Golkar.  Dengan demikian, maka birokrasi pemerintahan sama dengan Golkar 5
Birokrasi  Indonesia  sama  dengan  Golkar  merupakan  fakta  sejarah  dalam pertumbuhan  dan  perkembangan  kepolitikan  Orde  Baru.  Birokrasi  salah  satu  pilar kekuatan  Golkar.  Sedangkan  Birokrasi  dan  Golkar  adalah  penopang  kekuasaan  Orde Baru. Pemahaman ini diperkuat Mifath Thoha:
Pada  masa  pemerintahan  Orde  Baru  pemihakan  birokrasi  kepada  Golkar dilakukan secara total di segala aspek dan lini pemerintahan. Mulai dari sistem rekrutmen  pejabat-pajabat  teras,  diikuti  dengan  setiap  perencanaan  program dan  pendanaan,  sampai  dengan  gaya  dan  perilaku  pejabat  semuanya  sejalan dan  seiring  dengan  yang  dilakukan  oleh  Golkar  sendiri.  Program  perbaikan kampung misalnya yang direncanakan dan dibiayai oleh dinas atau Departemen pemerintah,  dijadikan  sebagai  janji  Golkar  dalam  program  kerjanya  kepada rakyat.  Pejabat  birokrasi  Dinas  dan  Departemen  adalah  orang-orang  Golkar yang memberitahukan dana dan program kerjanya yang bisa digunakan Golkar dalam  kampanye  pemilu  untuk  dijadikan  janji-janji  Golkar  kepada  rakyat. Partai  lainnya  seperti  PDI  dan  PPP  tidak  mempunyai  akses  ke  birokrasi pemerintahan.  demikian  pula  dalam  kepengurusan  Golkar  tidak  bisa  lagi dibedakan  dengan  pejabat-pejabat  birokrasi  pemerintahan.  pengurus  atai fingsionaris Golkar juga dirangkap oleh pejabat birokrasi, mulai dari presiden, sebagai  dewan pembina pusat, gubernur  dan bupati di  daerah sampai dengan pejabat-pejabat daerah merupakan fungsionaris Golkar 6 .
Dua kutipan di atas merepresentasikan relasi kuasa antara birokrasi dan Golkar dalam  stuktur  pemerintahan  Orde  Baru.  Keterlibatan  birokrasi  dalam  pusaran  politik ternyata tidak hanya di Indonesia. Di China, semua organisasi pemerintahan (birokrasi) mempunyai  kaitan  sangat  erat  dengan  tujuan  partai  komunis.  Sesungguhnya  secara esensial organisasi tersebut berfungsi sebagai agen-agen administrasi yang menjalankan tugas  atas  nama  partai  politik  komunis 7 .  Hal  yang  sama  juga  terjadi  di  Benua Afrika. Studi  Fred  W  Riggs  menyebutkan  kuatnya  pengaruh  pejabat  militer  dan  sipil  dalam proses  pembuatan  kebijakan  bagi  seluruh  negara.  Sampai  dalam  tingkat  tertentu  para pejabat  tersebut  dapat  diasosiasikan  dengan  suatu  partai  politik 8 .  Sedangkan  kajian
5 Miftah Thoha ‘Netralitas Birokrasi di Indonesia’, dalam  Sapta Nirwandar dan Ibrahim Tadju (ed) Birokrasi dan Administrasi Pembangunan , Jakarta, SH, 1994, hlm. 59
6 Miftah Thoha, Birokrasi dan Politik , Jakarta, Rajawali Press, 2003.hlm. 180
7 A. Daak Barnett ‘Mekanisme Bagi Kendali Partai dalam pemerintahan Birokrasi di China’ dalam  Fred W Riggs (ed) Administrasi Pembangunan Sistem Administrasi dan Birokrasi, Jakarta, Rajawali Press, 1909. hlm. 100
8 Fred W Riggs (ed) Administrasi Pembangunan Sistem Administrasi dan Birokrasi, Jakarta, Rajawali Press, 1909. hlm. 94
Muhtar Haboddin dan Ahmad Imron Rozuli, Birokrasi, Korupsi dan Kekuasaan
Mohtar Mas’oed dan Yang Seung-Yoon di Korea Selatan memperlihatkan relasi kuasa antara birokrasi dan politik. Bahkan peran penting yang dimainkan para birokrat dalam ekonomi dan kepemimpinan politik  menjadi satu kesatuan tak terpisahkan 9 .
Penjelasan  di  atas  memperlihatkan  birokrasi  dalam  pusaran  kekuasaan. Dalamnya birokrasi dalam pusaran kekuasaan bisa digambarkan empat model. Pertama , refresentatative  bureaucracy ,  dimana  birokrasi  bersikap  responsif  terhadap  para pemimpin politik, dan tentu saja terhadap kemauan politik masyarakat. Setiap prakarsa yang  diambil  oleh  birokrasi  senantiasa  didasarkan  atas  kesadaran  konsensus  yang berlaku,  dan  perubahan  hanya  dapat  terbentuk  melalui  kompetisi  partai-partai  politik, sebagaimana yang berlaku di negara-negara demokrasi barat.
Kedua, a  party-state bureaucracy ,  yang  terbentuk  di  dalam  negara  yang menganut  sistem  partai  tunggal.  Birokrasi  negara  didominasi  atau  dikontrol  oleh aparatur partai. Atau seperti yang pernah berlaku di Soviet pada masa Stalin, baik partai maupun birokrasi berada di bawah seorang penguasa diktator.
Ketiga , a personal instrument of the bureaucracy , yaitu suatu kondisi hubungan yang menempatkan para birokrat semata-mata sebagai alat dari penguasa otokrasi atau diktator.  Pengaruh  yang  dimiliki  oleh  para  birokrat  secara  individu  akan  sangat tergantung  pada  kualitas  yang  dibutuhkan  oleh  sang  penguasa. Keempat , calonial administrations  or  naminal  ruling  personn  or  groups ,  dalam  hubungan  ini  dijelaskan bahwa birokrasi dapat memerintah, baik secara langsung sebagai administrator kolonial atau secara tidak langsung atas nama seorang atau sekelompok penguasa 10 .

## Birokrasi dan korupsi
Birokrasi  yang  berada  dalam  pusaran  kekuasaan  memiliki  perluang  untuk menyalahgunaan  kekuasaannya.  Birokrasi  yang  memiliki  kuasa  besar  sudah  barang tentu  memiliki  peluang  untuk  korupsi.  Korupsi  bisa  dilakukan  aparat  birokrasi  karena pertama ,  korupsi  terkait  dengan  kebutuhan  atau  tuntutan  dari  pemberi  atau  penyedia layanan.  Sudah  barang  tentu  tuntutan  ini  diperkuat  dengan  ancaman  kerugian  kepada pengguna  kasa,  seperti  ketrlambatan  penyelesaian  urusan,  sanksi  biaya  atau  dipersulit berbagai prosedura.
9 Mohtar Mas’oed dan Yang Seung-Yoon, Memahami Politik Korea , Jogjakarta, UGM Press, 2005. hlm.69
10 Muhtar Haboddin dan Muhammad Arjul. Pengantar Ilmu Politik , Malang: UB Press, 2015, hlm. 120
Jurnal Transformative, Vol. 3, Nomor 1, Maret 2017
Kedua ,  imbalan  yang  didapatkan  dari  hasil  korupsi  atau  suap  biasanya  tidak akan dikembalikan kepada lembaga pemerintah atau pihak pemberi suap. Ketiga , ketika subsidi  pemerintah  dapat  dimanfaatkan  untuk  proyek-proyek  publik,  baik  yang ditetapkan dengan penunjukan langsung maupun yang ditetapkan secara terbuka melalui tender. Keempat , apabila bagian atau devisi tertentu dari birokrasi pemerintah memiliki kekuasaan  untuk  mengalokasikan  bahan-bahan  mentah  tanpa  adanya  mengawasan eksternal  dari  luar  birokrasi. Kelima ,  jika  pemerintah  membiarkan  penggunaan pengaruh politik dan kedudukan seorang dalam proses penetapan pelaku bisnis swasta yang  diperbolehkan  memasuki  industri  publik  tertentu,  seperti  pertambangan,  televisi, dan  jasa  angkutan  umum. Keenam ,  kebijakan  pemerintah  yang  membiarkan  kontrak- kontrak  besar  berisi  pensyaratan-pensyaratan  yang  mudah  dibelokkandan menguntungkan para kontraktor swasta 11 .
Enam  poin  tersebut  merupakan  celah  yang  biasa  dilakukan  oleh  para  birokrat dalam  melakukan  korupsi  dalam  pemerintahan.  Memanfaatkan  jelah  kebijakan, meminta  imbalan  kepada  masyarakat,  memperjual-belikan  pengaruh  hanyalah  bagian kecil mekanisme yang dilakukan birokrat dalam melakukan korupsi. Wartawan Kompas , Maria  Martiningsih  dalam Korupsi  Yang  Memiskinkan menyebutkan  sejumlah  bentuk korupsi  yang  biasa  dilakukan  para  birokrat.  Tabel  1  menjelaskan  secara  rinci  bentuk korupsi yang dilakukan para birokrat.
Tabe 1. Bentuk korupsi 2004-2010 Bentuk Jumlah Pengadaan barang dan jasa 328 Gratifikasi 146 Pemerasan 379 Penggelapan dalam jabatan 393 Penyuapan 552 Perbuatan curang 5.596 Penyalahgunaan wewenang 150 Tindak pidana lain terkait korupsi 729 Lainnya 5 Jumlah 8.278 Sumber: Maria Martiningsih (ed) Korupsi Yang Memiskinkan , Jakarta, Kompas, 2011. hlm. 117
11 Agus Dwiyanto (ed) Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik . Jogjakarta, UGM, Press, 2005..hlm. 110
Muhtar Haboddin dan Ahmad Imron Rozuli, Birokrasi, Korupsi dan Kekuasaan
Tabel  1  memaparkan  bentuk-bentuk  korupsi  yang  dilakukan  aparat  birokrasi. Dari  tahun  2004-2010  sebanyak  8.278  kasus  korupsi. Angka  ini  menunjukkan  sebuah jumlah  yang  pantastik.  Bentuk  korupsi  yang  paling  banyak  dilakukan  para  birokrat adalah perbuatan curang yakni 5.596 kasus. Kasus kedua terkait dengan tindak pidana lain terkait korupsi  sebesar 7.29. Sedangkan bentuk  lainnya hanya berjumlah 5 kasus. Sedangkan tabel 2 menunjukkan keterlibatan para aktor dalam pusaran korupsi. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat tabel 2 berikut ini.
Tabe 2. Aktor korupsi 2004-2010 Aktor Jumlah Anggota DPR dan DPRD 43 Kepala lembaga/kementerian 6 Duta besar 4 Komisioner 7 Gubernur 8 Walikota/bupati 22 Pejabat eselon I,II, dan III 84 Hakim 1 Swasta 44 Lain-lain 26 Jumlah 245
Sumber: Maria Martiningsih (ed) Korupsi Yang Memiskinkan , Jakarta, Kompas, 2011. hlm. 117 Tabel  2  mengungkap  keterlibatan  sejumlah  aktor  pemerintahan  dalam  pusaran korupsi.  Bila  dilihat  dari  tabel  tersebut,  pelaku  korupsi  paling  banyak  terjadi  pada pejabat  eselon  1,2,  dan  3  yakni  berjumlah  84  orang.  Urutan  kedua  dilakukan  swasta yakni  44  orang,  kemudian  disusul  anggota  legislatif  yakni  43  orang.  Meskipun demikian, patut pula dicatat bahwa dari tabel 2 ini menunjukkan bahwa pelaku korupsi tersebar  di  lembaga  eksekutif,  legislatif,  dan  yudikatif.  Selain  terjadi  di  lembaga  trias politik, ternyata korupsi juga terjadi pada lembaga swasta dan lainnya. Sedangkan data yang dilansir KPK pada tahun 2013 memperlihatkan terjadi kenaikan jumlah para aktor
korupsi.  Bila  tahun  2004-2010  jumlah  aktor  korupsi  sebesar  245  kasus,  kemudian meningkat menjadi 365 kasus 12 . Untuk lebih jelasnya lihat tabel 3.
Tabel 3. Lembaga yang terlibat korupsi Institusi Jumlah Lembaga legislatif 72 Gubernur 9 Bupati/walikota 34 Birokrasi eselon I, II dan III 114 Hakim 8 Swasta 87 Dan lain-lain 41 Jumlah 365
Tabel  3  mengisyaratkan  sebaran  aktor  yang  terlibat  dalam  korupsi.  Urutan pertama ditempati birokrasi  yakni 114 kasus. Aktor pengusaha sebanyak 87  kasus dan lembaga  legislatif  berjumlah  72  kasus.  Sedangkan  hakim  dan  gubernur  berada  dalam urutan pertama dan kedua terbawa dari perilaku korupsi. Dengan bersandar pada tabel 3 di atas, perilaku korupsi semakin menyebar dalam semua lingkup pemerintahan maupun lembaga swasta. Itu artinya perilaku korupsi sudah sangat sempurna di negeri ini.

## Menimbang Vonis hukuman
Perkara  korupsi  yang  melilit  lembaga  trias  politik  merupakan  bentuk  betapa tidak  sterilnya  lembaga  pemerintahan  dari  perilaku  korupsi.  Terjeratnya  lembaga legislatif,  eksekutif,  dan  yudikatif  dalam  pusaran  korupsi  merupakan  bukti  terjadi pembusukan dalam lembaga trias politika. Kendatipun demikian dalam pemberian vonis hukuman kepada perilaku korupsi ternyata sangat bervariasi. Untuk lebih jelasnya lihat tabel  4.  Tabel  4  menunjukkan  bahwa  vonis  yang  dijatuhkan  pengadilan  kepada  para koruptor  sangat  beragam.  Secara  keseluruhan    jumlah  koruptor  yang  dijatuhkan hukuman kepada pengadilan tipikor selama empat tahun terakhir mengalami kenaikan. Pada  tahun  2013  jumlah  yang  ditujuhkan  vonis  115  orang,  kemudian  meningkat
12 Ahmad Imron Rozuli, Muhtar Haboddin, Joko Purnomo, Memahami Kompleksitas Korupsi , Malang: Fisip-UB, 2016, hlm.49

## Muhtar Haboddin dan Ahmad Imron Rozuli, Birokrasi, Korupsi dan Kekuasaan
menjadi 260 pada tahun 2014. Jumlah ini menurun pada tahun 2015 yakni 230, lalu naik lagi pada tahun pertengahan 2016 yakni 384.
Tabel 4. Jumlah terdakwa menurut putusan tipikor 2013-2016 Vonis 2013 2014 2015 2016 Bebas 8 19 38 46 1 sampai 4 tahun 93 195 163 275 4-10 tahun 13 43 24 37 Lebih 10 tahun 1 4 3 7 Tak teridentifikasi 0 0 2 19 Jumlah 115 261 230 384 Sumber: Kompas , 13 September 2016
Bila kita rinci   vonis terberat  sebanyak 10 tahun lebih, paling banyak di  tahun 2016 yakni 7 orang sedangkan yang paling kurang pada tahun 2013 yakni 1 orang. Bila dilihat  dari  vonis  hukuman  1  sampai  4  tahun  paling  banyak  pada  tahun  2016  sebesar 275 orang bila dibandingkan tahun 2013, 2014 dan 2015. Sedangkan vonis bebas yang paling banyak pada tahun 2016 ketimbang 2013,2014, dan 2015. Kesimpulan yang bisa ditarik  dari  data  di  atas  adalah  hukuman  vonis  justru  banyak  terjadi  pada  era pemerintahan Joko Widodo, bila dibandingkan era pemerintahan SBY. Itu artinya, masa pemerintahan  Jokowi  jauh  lebih  serius  dalam  mengungkap  dan  memberikan  vonis kepada pelaku koruptor.
Sekalipun  pengadilan  memberikan  vonis  berat  hingga  lebih  10  tahun  kepada koruptor,  namun  fakta  empirik  menunjukkan  para  pelaku  koruptor  tidak  pernah berkurang.  Koruptor  sedang  beregenerasi.  Koruptor  justru  memakin  banyak.    Hal  ini menjelaskan  kepada  kita  bahwa  vonis  berat  pun  belum  memberikan  efek  jera  kepada pejabat  untuk  menghindar  dari  perilaku  koruptif.  Penjelasan  ini  terkonfirmasi  melalui Jajak Pendapat Kompas . Dalam Jajak Pendapat tersebut ditanyakan apakah vonis hukum yang  diberikan  kepada  koruptor  selama  ini  memberikan  efek  jera ?  Jawaban  atas pertanyaan tersebut tergambar pada tabel 5.
Tabel 5.  Vonis hukum koruptor  belum memberikan efek jera Jawaban Responden Persentase Sudah memberikan efek jera 6,5 Belum memberikan efek jera 92,2 Tidak tahu/tidak menjawab 1,3 Sumber: Kompas , 13 September 2016
Pada  tabel  5  sebagian  besar  responden  mengatakan  bahwa  hukuman  yang selama diberikan kepada para koruptor belum memiliki efek jera. Sebanyak 92,2 persen suara responden mengatakan demikian, dan hanya 6,5 persen yang mengatakan hukum vonis  bisa  membuat  jera  para  pelaku  koruptor.  Selanjutnya,  tabel  6  menceritakan hukuman  apa  yang  paling  tepat  diberikan  kepada  koruptor  uang  negara  kelas  kakap? Lihat tabel 6 berikut ini.
Tabel 6. Jenis hukum para koruptor Jawaban Responden Persentase Denda, penjara, kerja sosial, dan pemiskinan 71,0 Denda dan penjara 15,6 Denda, penjara, dan kerja sosial 9,6 Tidak tahu 3,8 Sumber: Kompas , 13 September 2016
Jawaban  responden  mengatakan  bahwa  hukum  yang  tepat  untuk  para  koruptor adalah denda, penjara, kerja sosial, dan pemiskinan yakni 71,0 persen. Denda, penjara, kerja sosial, dan pemiskinan akan ditakuti bagi pelaku koruptor. Memiskinkan koruptor merupakan hukuman yang paling ditakuti oleh para koruptor. Karena itu, para koruptor sangat  takut  untuk  diadili  oleh  Hakim Agung Artidjo Alkostar.  Bahkan  para  koruptor pun  jadi  enggan  atau  malah  membatalkan  niat  untuk  kasasi  kalau  mereka  tahu perkaranya akan ditangani Artidjo 13 .
Sebagai  tambahan  perlu  pula  disampaaikan  bahwa  selama  pemberantasan korupsi  dilakukan  terdapat  sejumlah  uang  negara  bisa  diselematkan.  Data  yang dipublikasikan  KPK  sebagaimana  dikutip  Jupri  bernilai  besar 14 .  Untuk  lebih  jelasnya bisa dilihat pada tabel 7.
Tabel 7. Penyelamatan Kerugian Negara oleh KPK 2005-2013 No  Nama Program Rupiah 1. Penindakan 197.389.979.182.796.00 2. Program Pencegahan 51.508.882.241.869.40 Total 248.898.861.424.666.00 Sumber: Kompas , 13 September 2016
13 Dedi Haryadi ‘Mengkloning Artidjo’ Kompas , 24 September 2016
14 Jupri, KPK dan Korupsi Kekuasaan , Malang, Pusat Kajian Inovasi pemerintahan dan Kerjasama Antardaerah, 2016, hlm.4
Muhtar Haboddin dan Ahmad Imron Rozuli, Birokrasi, Korupsi dan Kekuasaan

## Kegagalan reformasi Birokrasi
Dalamnya  keterlibatan  birokrasi  dalam  pusaran  korupsi  merupakan  petanda kegagalan  proyek  reformasi  politik  dan  pemerintahan.  Salah  satu  point  dari  gerakan reformasi  adalah  pemberantasan  korupsi  dalam  lingkup  birokrasi.  Dalam  catatan perjalanan  reformasi,  kita  harus  mengakui  bahwa  birokrasi  belum  banyak  berubah. Meskinpun kita sudah memiliki UU No. 30 tahun 2002 tentang pemberantasan korupsi, Instruksi  Presiden  RI  No  5  tahun  2004  tentang  Percepatan  Pemberantasan  Korupsi, maupun  penciptaan  pemerintahan  yang  bersih  bebas  KKN  sebagaimana  diatur  dalam UU  No.28  tahun  1999.  Namun,  UU  di  atas  belum  mampu  mengurangi  jumlah  secara kuantitatif aparat birokrasi dari kubangan korupsi.
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  kegagalan  reformasi  dalam  tubuh  birokrasi. Terdapat sejumlah persoalan yang mengiringi perjalanan gerakan reformasi dalam tubuh birokrasi. Pertama ,  persoalan  pengembangan  kelembgaan  birokrasi  yang  tidak  hanya berimplikasi  terhadap standard  operating  procedures (SOP),  tetapi  juga  kesesuaian kelembagaan  dengan  persoalan  di  luar  kelembagaan  birokrasi,  terutama  tuntutan perbaikan pelayanan, transparasi, dan rasional. Riset yang dilakukan Muhammad Asfar di  Jawa  Timur,  NTT,  dan  Kaltim  memperlihatkan  buruknya  layanan  publik  yang diberikan kepada masyarakat 15 . Untuk lebih jelasnya lihat 8.
Tabel 8. Layanan publik yang berbelit Provinsi Berbelit Tidak Jawa Timur 34,6 65,4 NTT 22,1 77,9 Kalimantan Timur 17,5 82,5
Dari  tiga  provinsi  tersebut,  yang  paling  buruk  kinerja  birokrasi  dalam memberikan layanan  adalah Jawa Timur  yakni  34,6 persen, disusul  NTT sebesar 22,1 persen  dan  Kalimantan Timur  sebesar  17,5  persen.  Itu  artinya,  pelayanan  publik  yang baik  di  selenggarakan  di  Kalimantan  Timur.  Sedangkan  riset  yang  dilakukan  Agus Dwiyanto  di  tiga  propinsi  yakni  Sumatra  Barat,  DIY  dan  Sulawesi  Selatan memperlihatkan  bahwa  birokrasi  dalam  memberikan  layanan  kepada  masyarakat dengan memberikan uang pelicin. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel 9.
15 Muhammad Asfar, Implementasi Otonomi Daerah , Surabaya: Pusdeham., 2001, hlm. 107.

## Tabel 9. Pemberian Uang dalam Layanan publik
Pemberian  uang  dari  masyarakat kepada aparat birokrasi Sumatra Barat DIY Sulawesi Selatan Ya 64,1 61,8 58,3 Tidak 35,9 38,2 41,7 Jumlah 100 100 100 Sumber: Agus Dwiyanto dkk, Reformasi Birokrasi Publik , Jogjakarta, PSKK, 2002, hlm. 76
Kedua ,  persoalan  sumber  daya  manusia  yang  merupakan  basis  transformasi birokrasi  sesuai performance  appraisal  standard .  Walaupun  berbagai  upaya  sudah dilakukan, namun selalu muncul pertanyaan yang berkaitan dengan: kontribusi apa yang telah  diberikan  dengan  berbagai  prakarsa  dan  kegiatan  tersebut  terhadap  praktik good governance ? 16
Ketiga ,  birokrasi  selalu  membuat policy keuangan  daerah  yang  lebih  besar mengarah pada pengeluaran untuk  pemerintah lebih  besar daripada untuk  kepentingan pembangunan maupun pelayanan publik kepada masyarakat. Keempat , meskipun secara retorika para birokrasi itu selalu mengumandangkan reformasi, demokrasi, dan perlunya good  governance pada  kenyataannya  tidak  ada  program  yang  kuat  dan  jelas  yang mengarah pada permbedayaan masyarakat lokal 17 .
Empat poin tersebut merupakan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dalam kerangka  membangun  birokrasi  bersih  dari  KKN,  bisa  melayani  masyarakat sebagaimana  mestinya,  menjaga  kuasa  yang  besar  dalam  dirinya  agar  tidak  mudah diselewengkan serta perlunya kontrol dari politisi maupun masyarakat atas kinerja dan perilaku  birokrasi.  Birokrasi  pemerintahan  merupakan  elemen  penting  dalam membangun sebuah bangsa yang besar.

## Membangun birokrasi yang bersih
Dengan melihat keterlibatan birokrasi dalam pusaran korupsi sudah barang tentu kita  merasa  kesal,  marah,  benci,  bahkan  menghina  lembaga  tersebut.  Kemarahan  kita bisa terbaca dalam kalimat Hahm Chaibong yang mengatakan: h al itulah yang membuat lembaga-lembaga birokrasi  dipandang   rendah,  dibenci,  dan ditolak oleh masyarakat.
16 Yuyun Purbokusuma, M Baiquni, dam Arief Akhyat, Reformasi Terpadu Pelayanan Publik  Provinsi DIY , Jaogjakarta, Kemitraan dan DIY, 2005. hlm.10
17 Muhammad Asfar, Implementasi., op.cit. hlm. 105
Muhtar Haboddin dan Ahmad Imron Rozuli, Birokrasi, Korupsi dan Kekuasaan
Penilaian ini perlu dibaca dalam konteks kemarahan atas kinerja dan perilaku birokrasi dalam memberikan layanan kepada masyarakat.
Meskipun demikian, sikap optimis kita untuk membangun birokrasi yang bersih dan bermartabat masih perlu diteruskan. Adapun langkah-langkah yang bisa dilakukan adalah pertama, secara  keseluruhan  memberantas  penyalahgunaan  wewenang  dalam bentuk  KKN  menjadi  prioritas  utama  dalam  tubuh  birokrasi. Kedua ,  meningkatkan kualitas  kerja  birokrasi  negara. Ketiga ,  program  pelaksanaan  pemerintahan  yang  baik dan  berwibawa    perlu  dikawal  secara  terus  menerus  dalam  lingkungan  birokrasi 18 . Keempat , melakukan restrukturisasi birokrasi, baik akibat policy negara maupun untuk kepentingan efisinsi birokrasi daerah itu sendiri 19 .
Kelima , menyempurnakan tata laksana baik yang bersifat internal maupun antar lembaga  yang  ada. Keenam ,  membentuk  sistem  pendayagnaan  sumberdaya  manusia yang  efektif  untuk  mendukung  pembaharuan  tata  pemerintahan  yang  baik.  Ketujuh, mewujudkan  sumberdaya  aparatur  yang  kompoten,  profesional  dan  sejahteraan. Kedelapan,  membuat  sistem  pengawasan  yang  efektif,  transparan,  dan  akuntabel. Terakir, mengembangkan budaya organisasi yang ramah dengan budaya perusahaan 20 . Kesemua poin tersebut merupakan kerangka kerja dalam membangun birokrasi yang  profesional,  efektif,  akuntabel,  dan  transparan.  Birokrasi  yang  transparan  dan akuntabel  sangat  diperlukan  untuk  memastikan  kerja-kerja  birokrasi  yang  baik  dan bebas  dari  perilaku  koruptif.  Pemahaman  ini  hadir  sebagai  bentuk  penjelasan  bahwa birokrasi  itu  memiliki  kuasa  besar  dan  tidak  kuat  dengan  godaan  politik.  Dengan kekuatan  dalam  dirinya—para  birokrat  bisa  saja  berselingkuh  dengan  politisi  atau birokrat itu sendiri menjadi bagian dari politisi itu sendiri.
Bila  kaum  birokrat  menjadi  bagian  dari  politik,  maka  sudah  barang  tentu kekuasaan yang besar dalam dirinya akan mudah disalahgunakan. Untuk mencegah hal itu, maka dibutuhkan adalah pengawasan dari masyarakat sipil, dan mengetatkan ruang geraknya melalui regulasi. Membatasi ruang gerak birokrasi dalam politik praktis diatur dalam  UU.  Karena  itu,  melalui  jalan  inilah  sosok  birokrasi  yang  baik,  akuntabel  dan transparan bisa di bangun***.
18 Mudiyati Rahmatunnisa ‘Menyoal Kembali Reformasi Birokrasi di Indonesia’ Junal Governance, Magister Ilmu Pemerintahan Univ Islam Bekasi, Vol. 1 No.1. Novermber 2010.  hlm. 5
19 Muhammad Asfar, Implementasi., op.cit. hlm. 106.
20 Yuyun Purbokusuma, M Baiquni, dam Arief Akhyat, Reformasi., op.cit. hlm. 12

## Daftar Pustaka
Asfar,Muhammad 2001. Implementasi Otonomi Daerah , Surabaya: Pusdeham.
Barnett,  A.  Daak,  ‘Mekanisme  Bagi  Kendali  Partai  dalam  pemerintahan  Birokrasi  di China’  dalam    Fred  W  Riggs  (ed)  1989. Administrasi  Pembangunan  Sistem Administrasi dan Birokrasi, Jakarta, Rajawali Press..
Dwiyanto, Agus (ed) 2005. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik .
Jogjakarta, UGM, Press.
Haboddin,  Muhtar  dan  Muhammad  Arjul.  2015, Pengantar  Ilmu  Politik, Malang:  UB Press
Haryadi, Dedi ‘Mengkloning Artidjo’ Kompas , 24 September 2016
Jupri, 2016. KPK dan Korupsi Kekuasaan , Malang, Pusat Kajian Inovasi pemerintahan dan Kerjasama Antardaerah
Kaisiepo,Manuel,  1987.  Dari  Kepolitikan  Birokratik  ke  Korporatisme  Negara’  Jurnal
Politik 2, Jakarta, Gramedia, LIPI.
Martiningsih, Maria, (ed) 2011. Korupsi Yang Memiskinkan , Jakarta, Kompas.
Mas’oed,  Mohtar  dan  Yang  Seung-Yoon,  2005. Memahami  Politik  Korea ,  Jogjakarta,
UGM Press
Mas’oed,  Mohtar.  1994. Politik,  Birokrasi,  dan  Pembangunan ,  Jogjakarta,  Pustaka Pelajar.
Purbokusuma,Yuyun,  M  Baiquni,  dam  Arief  Akhyat,2005. Reformasi  Terpadu Pelayanan Publik  Provinsi DIY , Jaogjakarta, Kemitraan dan DIY
Rahmatunnisa,  Mudiyati  ‘Menyoal  Kembali  Reformasi  Birokrasi  di  Indonesia’  Junal Governance,  Magister  Ilmu  Pemerintahan  Univ  Islam  Bekasi,  Vol.  1  No.1.
Novermber 2010.
Riggs,  Fred  W  (ed)  1989. Administrasi  Pembangunan  Sistem  Administrasi  dan Birokrasi, Jakarta, Rajawali Press.
Rozuli,  Ahmad  Imron,  Muhtar  Haboddin,  Joko  Purnomo,  2016. Memahami Kompleksitas Korupsi , Malang: Fisip-UB
Thoha, Miftah ‘Netralitas Birokrasi di Indonesia’, dalam  Sapta Nirwandar dan Ibrahim Tadju (ed) 1994. Birokrasi dan Administrasi Pembangunan , Jakarta, SH
Thoha, Miftah. 2003. Birokrasi dan Politik , Jakarta, Rajawali Press
Muhtar Haboddin dan Ahmad Imron Rozuli, Birokrasi, Korupsi dan Kekuasaan