INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 6609-6622 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Menguji Rasionalitas Dpr Dalam Pemecatan Hakim Konstitusi Di Tengah Masa Jabatan
Ferina Dian Rizky Putri Nasirin 1 ✉ , Aulia Vani Rahmawati 2 , Muhammad Defa Hakim 3 , Devi Yolanda 4

## Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
Email: ferinadianrp@students.unnes.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Mahkamah  Konstitusi  Indonesia  merupakan  komponen  penting  dari  sistem  hukum  negara.  Sebagai penafsir konstitusi terdepan, hakim MK diharapkan menjunjung tinggi imparsialitas dalam putusannya. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pemecatan sewenang-wenang hakim MK akibat penyalahgunaan wewenang  DPR  dalam  penyelenggaraan  negara.  Dengan  menggunakan  metode  kualitatif  deskriptif, penelitian ini mengungkapkan bahwa tindakan DPR bersifat absolut dan ilegal.  Hal itu karena melanggar Pasal 24 Ayat 1 UUD 1945 yang mengatur ketentuan pemberhentian hakim konstitusi sebelum akhir masa jabatannya. Sangat penting untuk menjaga independensi Mahkamah dengan memastikan independensi peradilan.  Pemberhentian hakim yang tidak sesuai dengan UU MK adalah inkonstitusional. Pencopotan hakim  secara  sewenang-wenang  oleh  DPR  ke  Mahkamah  Konstitusi  menimbulkan  dampak  bagi mahkamah konstitusi, masyarakat, bidang politik, dan Internasional.
Kata Kunci: Dampak Tindakan DPR, Mahkamah Konstitusi, Penyalahgunaan Wewenang DPR

## Abstract
The Indonesian Constitutional Court is an important component of the country's legal system. As the foremost interpreter of the Constitution, Constitutional Court judges are expected to uphold impartiality in their decisions.  The purpose of this study is  to analyze the arbitrary dismissal  of  Constitutional  Court  judges  due  to  the  DPR's  abuse  of  power  in  state administration. Using a descriptive qualitative method, this study reveals that the DPR's actions are  absolute  and  illegal.    This  is  because  it  violates  Article  24  Paragraph  1  of  the  1945 Constitution which regulates the provision of dismissal of constitutional judges before the end of their term of office. It is imperative to maintain the independence of the Court by ensuring judicial independence.  Dismissal of judges that is not in accordance with the Constitutional Court Law is unconstitutional. The arbitrary removal of judges by the DPR to the Constitutional Court  has  repercussions  for  the  constitutional  court,  society,  the  political  sphere,  and internationally.
Keywords: Impact  of  Parliamentary  Actions,  Constitutional  Court,  Abuse  of  Parliamentary Authority

## PENDAHULUAN
Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan pada konstitusi. Konstitusi memiliki peranan penting dalam suatu negara, dengan adanya konstitusi pemerintahan dapat berjalan dengan baik, menjamin hak  rakyat serta membatasi wewenang penguasa. Sehingga negara dapat  mengatur  dan  mengontrol  pemerintahannya  melalui  konstitusi  tersebut.  Di  Indonesia konstitusi  disebut  juga  UUD.Namun,  kenyataanya  konstitusi  lebih  luas  dari  UUD.  Meskipun konstitusi dan UUD sama-sama mengacu pada konsep hukum dasar, namun keduanya memiliki batasan yang berbeda. Secara umum, konstitusi mengacu pada hukum dasar tertulis. Seperti halnya UUD mengacu pada konsep hukum dasar tertulis (Latif, 2009).
Dalam Undang-Undang di dapati hukum dalam arti materiil dan formil. Hukum dalam arti  materiil  merupakan  keputusan  atau  peraturan  pemerintah  yang  didalamnya  mengikat langsung setiap penduduk. Sedangkan hukum dalam arti formil yaitu setiap peraturan yang berisi dikaitkan dengan cara terjadinya, di Indonesia contohnya yaitu peraturan yang dibentuk Presiden bersama DPR (Asshidiqie. 2007).
UUD  1945  merupakan  sumber  pertama  dalam  ketatanegaraan  di  Indonesia,  karena dalamnya terdapat hukum dasar tertulis yang mengatur ketatanegaraan, selain itu UUD 1945 hukum  untuk  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  di  bawah  UUD.  Sehingga peraturan tersebut tidak boleh melanggar UUD 1945. Kerap saat pelaksanaan ketatanegaraan konstitusi tidak berlaku dengan sempurna, yang dikarenakan karena pasalnya tidak digunakan atau karena ada kepentingan kekuasaan dari suatu golongan.
Dalam UUD 1945 terdapat pemisahan kekuasan adalah pemisahan tiga kekuasaan, yaitu pemisahan tiga kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Kekuasaan legislatif mengacu pada orang yang membuat undang-undang seperti DPR, MPR dan DPD. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan  untuk  melaksanakan  undang-undang  contohnya  presiden,  wakil  presiden  dsb. Sementara itu, kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan untuk mengadili pelanggaran.
Pada  tahun  2001,  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  memperkenalkan  gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi dalam amandemen konstitusi untuk membentuk lembaga Mahkamah  Konstitusi.  Menyusul  pembahasan  antara  DPR  dan  Pemerintah  pada  tanggal  13 Agustus 2003, Presiden mengesahkan Pasal 24C (1) No. 24 Tahun 2003. Amandemen Ketiga UUD  1945  menetapkan  bahwa  Mahkamah  Konstitusi  memiliki  empat  kekuasaan  dan  satu tanggung jawab, yaitu menguji undang-undang yang melanggar UUD, mengadili perselisihan antara kekuasaan lembaga negara, dan kewenangan diberikan oleh UUD, untuk memutuskan pembubaran partai politik, yang menentukan sengketa pemilihan umum serta dapat mencopot presiden dan wakil presiden jika melanggar UUD 1945 (Siahaan,2011).
MK  memiliki  sembilan  hakim  yang  bergelar  sarjana  hukum,  untuk  menjamin independensi  pemilihan  hakim  MK  yang  dipilih  oleh  tiga  lembaga/badan  berbeda.  DPR menunjuk tiga hakim, dengan Mahkamah Agung dan Presiden masing-masing memilih tiga. Sembilan hakim akan dipilih oleh mereka sendiri untuk menjadi ketua dan wakil ketua untuk masa  jabatan  3  tahun  (Sutiyoso,  2010).  Untuk  mencapai  independensi  lembaga  peradilan. Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 53/PUUXIV/2016 menghapus sistem periode, yaitu masa  jabatan  lima  tahun  diikuti  satu  kali  masa  jabatan  berturut-turut  untuk  masa  jabatan berikutnya (Syahputra & Subaidi, 2021).
Menurut  UU  No.  24  Tahun  2003  dalam  Surat  Pemberitahuan  tersebut  menjelaskan tentang masa jabatan hakim konstitusi dan perubahan serta berakhirnya masa jabatan setelah tidak adanya masa jabatan yang telah diatur dalam UU MK. Namun, hakim konstitusi dapat diberhentikan dari jabatannya sebelum berusia 70 tahun atau sebelum selesai masa jabatannya selama  15  tahun.  Hakim  MK  yang  dipecat  selama  masa  jabatan  bisa  terjadi  sesuai  dengan berdasarkan  UU  Mahkamah  Konstitusi.  Pemberhentian  hakim  konstitusi  tidak  bisa  dilakukan secara  semena-mena  oleh  pihak  lembaga  manapun  dikarenakan  dapat  mengganggu independensi Mahkamah Konstitusi (Kamil, 2012).
Berdasarkan pada uraian diatas, menjelaskan bahwa tema penelitian ini mengangkat tema tentang menguji rasionalitas DPR mengenai pencopotan hakim konstitusi di tengah masa jabatan.  Namun,  penelitian  ini  menekankan  tentang  sikap  DPR  yang  dinilai  semena-mena dengan Mahkamah Konstitusi dan dampak yang akan terjadi. Selain itu tujuan dari penelitian ini  adalah  untuk  mengetahui  apakah  DPR  bersikap  rasionalitas  dengan  mencopot  hakim konstitusi  dan  dampak  apa  saja  yang  ditimbulkan  oleh  DPR  mengenai  tindakan  tersebut. Manfaat dari penelitian ini agar tindakan seperti DPR tidak terjadi lagi dan menghentikan segala bentuk intervensi dan menjamin independensi Mahkamah Konstitusi.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini memilih metode penelitian kualitatif, yaitu metode penelitian deskriptif dan condong  menggunakan  analisis.  Menurut  Sugiyono  (2017:9)  penelitian  kualitatif  adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah  sebagai  instrumen  kunci,  teknik  pengumpulan  data  dilakukan  secara  triangulasi (gabungan), analisis data
bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.
Setelah data yang diperoleh, kemudian disajikan menggunakan Teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu teknik analisis yang berupa mendeskripsikan atau menganalisis rasionalitas dpr dalam pemecatan hakim konstitusi di tengah masa jabatan.
Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, mengumpulkan dari berbagai sumber seperti buku, jurnal dan penelitian yang ada. Artikel ini menggunakan manusia sebagai
sarana dalam pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dan informasi didapat dari para ahli  hukum  yang  relevan  dengan  permasalahan  yang  dikaji  dalam  tulisan  ini.  Selain  itu, memperoleh data tertentu dari pihak kedua atau ketiga atau sebagai data tambahan yaitu data sekunder yang diperoleh dan data terbitan seperti jumal dan buku

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengertian Dan Fungsi Konstitusi Dalam Penyelenggaraan Negara
Kata konstitusi berasal dari bahasa Perancis “constituer” artinya membentuk. Menurut Wirjono  Projodikoro,  sebagai  proses  pembentukan  negara  atau  penyusunan  dan mendeklarasikan suatu Negara (Projodikoro,1989). Aturan ini biasanya juga disertakan dalam sebuah dokumen. Jika tidak ada konstitusi, negara akan minim aturan dan peraturan. Serta, negara tidak akan bertahan lama dalam waktu jangka panjang.
Konstitusi bukan sekedar kumpulan undang-undang dan aturan, tetapi cerminan dari signifikansi suatu negara.  Ia menjadi landasan eksistensi bangsa, mewujudkan prinsip, ideologi, dan  perjuangannya,  yang  kesemuanya  mencerminkan  latar  belakang  sejarahnya.  Konstitusi dapat berwujud bentuk tertulis dan tidak tertulis. Bagi sebuah negara, konstitusi merupakan selengkap  doktrin  juga praktik yang  menjadi  prinsip organisasi fundamental (Mashuriyanto, 2013).
Konstitusi  juga  memiliki  fungsi  lain,  seperti  sebagai  dokumen  nasional  yang  isinya mengandung janji-janji yang sudah ada sebelumnya pada leluhur, pemberian wewenang dan hak  kelahiran  negara  baru,  sumber  hukum  yang  tertinggi,  alat  perlindungan  HAM,  dan pembatas pemberian kekuasaan. Pada konstitusi juga harus terdapat prinsip utama setidaknya empat fungsinya, yaitu:
a) Fungsi limitatif, berperan untuk membatasi kekuasaan.
b) Fungsi integratif, berperan sebagai pelengkap proses integrasi nasional.
c) Fungsi protektif, berperan untuk mengatur hak-hak dasar perlindungan rakyat.
d) Fungsi transformatif, berperan memiliki kemampuan untuk melakukan rekayasa sosial sesuai dengan berjalannya perkembangan zaman.
Dengan  demikian,  konstitusi  berfungsi  sebagai  alat  yang  berharga  untuk  mendidik  dan
membimbing generasi mendatang dalam upaya menegakkan pemerintahan negara.
Di  negara  yang  menjunjung  tinggi  prinsip-prinsip  demokrasi  sebagai  landasan  struktur kemasyarakatan dan pemerintahannya, konstitusi memiliki makna yang sangat besar, terutama dalam  pelaksanaan  kekuasaan  negara.    Sebab  prinsip-prinsip  fundamental  akan  berfungsi sebagai tempat penyimpanan prinsip-prinsip dasar yang menginformasikan struktur, tanggung jawab, dan otoritas kekuasaan negara.  Pada dasarnya, Konstitusi adalah komponen penting dari  negara  mana  pun  yang  menjunjung  tinggi  cita-cita  demokrasi.  Selain  memperkokoh cerminan  kehidupan  politik  sebagai  budaya  bersama,  konstitusi  memberikan  landasan  bagi pelaksanaan  kekuasaan  negara  dalam  sistem  ketatanegaraan  suatu  negara.    Ini  berfungsi sebagai elemen mendasar dalam memahami urutan sistem.  Oleh karena itu, untuk memahami sistem  ketatanegaraan  suatu  negara,  perlu  dipahami  bahwa  konstitusi  merupakan  hukum utama dalam penyelenggaraan negara (Mashuriyanto, 2013).

## Fungsi Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan sebuah lembaga peradilan yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan konstitusi, biasanya terdiri dari sejumlah hakim yang ditunjuk atau dipilih untuk masa jabatan tertentu. Mahkamah Konstitusi mempunyai  kekuasaan  untuk  memutuskan  apakah  suatu  undang-undang  atau  tindakan pemerintah  sesuai  dengan  konstitusi  atau  tidak  dan  perlindungan  hak-hak  asasi  manusia. Mahkamah  Konstitusi  juga  berfungsi  sebagai  pengawas  terhadap  kegiatan  politik  dan pemerintahan. Keputusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat semua pihak. Serta, Kehadiran  Mahkamah  Konstitusi  menjadi  penentu  utama  dalam  menjaga  stabilitas  dan keamanan negara hukum.
Fungsi  utama  dari  Mahkamah  Konstitusi.  Pertama,  melindungi  keberadaan  dan keutuhan konstitusi.MK menjaminkan bahwa tindakan pemerintah dan kebijakan publik tidak melanggar konstitusi, dan jika ada peraturan yang tidak sesuai dengan konstitusi, MK dapat memutuskan bahwa peraturan tersebut tidak berlaku. Kedua, menetapkan sengketa konstitusi. Keputusan  MK  yang  bersifat  final  dan  mengikat  semua  pihak,  contohnya  sengketa  hasil pemilihan  umum,  kebijakan  publik,  atau  tindakan  pemerintah  yang  dianggap  melanggar
konstitusi.
Ketiga, Menjaga hak-hak asasi manusia. MK memastikan bahwa hak-hak asasi manusia yang  dijamin  oleh  konstitusi  dilindungi  juga  dihormati  oleh  pemerintah.  MK  juga  dapat memutuskan bahwa tindakan pemerintah yang mengabaikan hak-hak asasi manusia tidak sah dan harus diubah. Keempat, Meningkatkan kepastian hukum. MK memastikan bahwa hukum yang diterapkan di negara ini sesuai dengan konstitusi. Keputusan MK menyerahkan kepastian hukum untuk masyarakat, pemerintah, dan bisnis tentang apa yang sah dan tidak sah. Dengan melakukan fungsi-fungsi ini, Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang sangat penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan negara hukum.

## Hak-Hak Dewan Perwakilan Rakyat (Dpr)
DPR  memiliki  tugas  dan  wewenang  untuk  menyusun  undang-undang  dan  juga menerima rancangan undang-undang yang telah DPD mengenai otonomi daerah, selain itu DPR memiliki hak sebagaimana yang diterangkan dalam Pasal 79 ayat (1) UU 17/2014 sebagai berikut:
a) Hak  Interpelasi:  DPR  berhak  untuk  mengemukakan  pertanyaan  atau  permintaan penjelasan kepada pemerintah mengenai suatu kebijakan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah atau pejabat publik.
b) Hak angket: DPR memiliki kewenangan untuk menjalankan pemeriksaan tentang suatu persoalan maupun masalah tertentu melalui proses angket.
c) Hak menyatakan pendapat: DPR berhak mengeluarkan  pendapat atas  kejadian yang tidak  wajar  di  dalam  dan  luar  negeri,  apabila  Presiden  dan  Wakil  Presiden,  telah melakukan  perbuatan  melawan  hukum  seperti  kompak    melakukan  pengkhianatan terhadap negara.

## Tata Cara Pengangkatan Hakim Mahkamah Konstitusi
Hakim Mahkamah Konstitusi adalah seorang ahli hukum yang ditunjuk atau dipilih untuk menjadi anggota lembaga peradilan tertinggi dalam hal sengketa konstitusional. Hakim-hakim ini biasanya memiliki latar belakang pendidikan hukum atau pengalaman dalam bidang hukum. Tugas  utama  hakim  MK  adalah  memutuskan  sengketa  yang  terkait  dengan  konstitusi  dan
memastikan  bahwa  undang-undang  dan  tindakan  pemerintah  tidak  bertentangan  dengan konstitusi.Hakim MK harus bersikap netral dan independen serta bekerja berdasarkan prinsip hukum yang adil dan objektif. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat pada lembaga peradilan dan menjaga integritas lembaga tersebut sebagai pengawal konstitusi dan kebebasan sipil.
Tata cara pengangkatan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia menurut Pasal 24B UUD 1945 dan UU No. 24 Tahun 2003 mengenai Mahkamah Konstitusi. Berikut adalah tata cara pengangkatan hakim MK di Indonesia:

## a) Nominasi
Calon hakim MK diajukan oleh  Presiden atau Dewan  Perwakilan Rakyat (DPR) dalam jumlah yang sama.Calon harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan, seperti memiliki latar  belakang  pendidikan  hukum,  pengalaman  bekerja  dalam  bidang  hukum,  dan memiliki reputasi yang baik.
b) Seleksi dan Evaluasi
Calon hakim MK diseleksi oleh Pansel yang dibentuk oleh DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung. Pansel akan mengevaluasi kecakapan, kejujuran, kepatutan, dan kelayakan calon hakim  MK.  Calon  akan  dinilai  berdasarkan  kompetensi,  integritas,  independensi,  dan ketidakberpihakan politik.
c) Penunjukan
Setelah  proses  seleksi  dan  evaluasi,  Presiden  menetapkan  calon  hakim  MK  yang dinyatakan layak oleh DPR. Kemudian presiden mengangkat calon hakim MK. Hakim MK menjabat selama 5 tahun dan  dapat  dipilih kembali untuk masa jabatan yang sama. Setelah selesai masa jabatannya, hakim MK tidak dapat lagi diangkat sebagai hakim MK selama 5 tahun setelah berakhir mandatnya.
Pengangkatan hakim MK di Indonesia harus memenuhi persyaratan independensi dan integritas yang tinggi untuk menjaga kepercayaan masyarakat pada lembaga peradilan dan menjamin bahwa hakim MK bekerja berdasarkan prinsip hukum yang adil dan objektif. Selain itu, Pengangkatan hakim MK harus dilakukan secara transparan dan terbuka untuk mencegah kemungkinan kepentingan politik atau pribadi yang mempengaruhi kinerja lembaga tersebut.
Hal  ini  penting  untuk  memastikan  independensi  dan  integritas  hakim  MK  serta  menjaga kepercayaan masyarakat pada lembaga tersebut.

## Tata Cara Pemberhentian Hakim MK
1) Tata cara pemberhentian Hakim Konstitusi menurut Pasal 47 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2020,
yaitu:
a) Meninggal dunia
b) Mengundurkan diri
c) Pensiun
d) Tidak lagi memenuhi syarat sebagai hakim
e) Melakukan tindakan yang merugikan martabat dan kehormatan jabatanhakim
f) Terlibat dalam tindak pidana
g) Berhalangan tetap melaksanakan tugasnya selama 6 (enam) bulan berturut-turut atau lebih; atau
h) Tidak hadir dalam sidang MK selama 3(tiga) kali sidang secara berturut-turut atau lebih, tanpa alasan yang dapat Aliterima oleh MK.
1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 4 Tahun 2012 menjabarkan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian hakim MK. Pasal 7 Peraturan MK No. 4 Tahun 2012 menyatakan terkait pemberhentian hakim MK. Ketua Mahkamah Konstitusi memberikan rekomendasi kepada Presiden,  kemudian  melakukan  tindakan  tersebut  melalui  Keputusan  Presiden,  setelah melalui proses penyidikan oleh Dewan Etik Mahkamah Konstitusi. Dalam hal pemberhentian hakim MK karena melakukan tindakan yang merugikan martabat dan kehormatan jabatan hakim  atau  terlibat  dalam  tindak  pidana,  proses  penyidikan  dilakukan  oleh  Dewan  Etik Mahkamah Konstitusi. Setelah proses penyidikan selesai, Dewan Etik akan menyampaikan hasil penyidikan kepada Presiden dan Ketua MK. Setelah menerima usul dari Ketua MK dan hasil penyidikan dari Dewan Etik, Presiden akan mengeluarkan Keputusan Pemberhentian Hakim  MK.  Keputusan  pemberhentian  tersebut  berlaku  sejak  tanggal  ditetapkan  oleh Presiden.

## Kedudukan MK Terhadap DPR Dalam Kekuasaan Kehakiman
Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga  kehakiman yang mempunyai  kedudukan yang  independen  dalam  sistem  ketatanegaraan  Indonesia.  Dalam  hal  ini,  MK  memiliki kekuasaan  yang  khusus  dalam  mengawasi  dan  memastikan  bahwa  segala  tindakan  yang dilakukan  oleh  lembaga-lembaga  negara,  termasuk  DPR,  tidak  bertentangan  dengan Konstitusi.
Secara  garis  besar,  MK  berada  pada  posisi  yang  setara  dengan  DPR  dalam  sistem ketatanegaraan  Indonesia,  yang  keduanya  merupakan  lembaga  negara  yang  mempunyai kekuasaan dan fungsi yang berbeda-beda. DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berwenang membuat UU, menetapkan APBN, dan mengawasi kinerja pemerintah, sementara MK memiliki kekuasaan dalam menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan konstitusi dan menafsirkan Pasal-pasal dalam konstitusi.
Namun, dalam hal penyelesaian sengketa antara DPR dan pihak lain yang berkaitan dengan  konstitusi,  MK  memiliki  kekuasaan  untuk  memutuskan  dan  menentukan  keabsahan tindakan yang dilakukan oleh DPR. Dalam hal ini, MK menjadi lembaga pengawas yang dapat mengoreksi  atau  membatalkan  tindakan  yang  dianggap  bertentangan  dengan konstitusi.Dengan demikian, MK memiliki kedudukan yang penting dalam menjaga kestabilan dan keberlangsungan negara hukum, terutama dalam mengawasi tindakan lembaga negara agar tidak melanggar konstitusi dan hak-hak konstitusional warga negara.

## Pasal-Pasal yang Dilanggar DPR
Dalam kasus pemberhentian hakim MK Aswanto di tengah masa jabatannya oleh DPR pada 29 September 2022 lalu saat sidang paripurna DPR RI. Ketua komisi III DPR Bambang Pacul mengatakan bahwa pencopotan hakim MK dilakukan karena Aswanto dinilai sering kali mengecewakan  DPR.  Aswanto  merupakan  salah  satu  hakim  MK  yang  dipilih  oleh  DPR. Pencopotan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dapat terjadi dalam beberapa situasi, seperti jika hakim tersebut melakukan pelanggaran etika atau pelanggaran hukum yang serius, atau jika hakim tersebut sudah mencapai batas usia pensiun.
Pencopotan hakim MK harus sesuai dengan prosedur yang ada. Mahkamah Konstitusi
merupakan  suatu  lembaga  yang  independen  sehingga  hampir  tidak  mungkin  DPR  dapat mencopot hakim MK. Dapat dilihat bahwa DPR tidak mempunyai hak maupun wewenang atas pencopotan  hakim  MK.  Penggantian  hakim  MK  dikarenakan  kinerja  Aswanto  yang mengecewakan  karena  kerap  menganulir  produk  UU  yang  dibuat  oleh  DPR.  Menurut (Triyudiana dkk, 2022) Contoh produk undang-undang yang dianulir yaitu UU No. 11 Tahun 2020 mengenai Cipta Kerja. Pelanggaran yang dilakukan oleh DPR antara lain pada Pasal 24C UUD 1945 yaitu:
1) Pada ayat (1) Hakim Mahkamah Konstitusi pilih dari warga negara yang memenuhi syarat sebagai hakim dan diusulkan oleh lembaga negara yang berwenang dalam hal ini DPR Dalam hal ini, DPR hanya berwenang mengusulkan calon hakim MK kepada Presiden. Pencopotan  hakim  oleh  DPR  merupakan  tindakan  yang  melanggar  wewenang  dan prosedur yang ditetapkan dalam konstitusi.
2) Pada  ayat  (2)  Dalam  melaksanakan  tugasnya,  Hakim  Mahkamah  Konstitusi  bersikap independen.  Pencopotan  hakim  oleh  DPR  dapat  dianggap  sebagai  upaya  untuk mengurangi independensi hakim dalam menjalankan tugasnya.
3) Pada ayat (4) Hakim Mahkamah Konstitusi tidak dapat diberhentikan,  kecuali karena meninggal dunia, berakhir masa jabatan, atau diberhentikan dengan hormat."
4) Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mengenai "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Tindakan pencopotan hakim oleh DPR yang dilakukan tanpa dasar yang jelas dan adil dapat melanggar hak konstitusional ini.
Tindakan  DPR  dapat  membahayakan  independensi  Mahkamah  Konstitusi,  yang mengakibatkan dominasi legislatif dan penyimpangan dari prinsip negara hukum dan hak asasi manusia Indonesia. Jika pola ini terus berlanjut, dapat menyebabkan hakim konstitusi diangkat berdasarkan  kepentingan  politik,  melindungi  undang-undang  yang  melayani  kepentingan sendiri DPR dari pengawasan publik. Hal ini dapat mendorong Indonesia semakin jauh dari negara hukum dan hak asasi manusia yang sebenarnya.

## Dampak Pemecatan Hakim MK
Pemecatan  hakim  Mahkamah  Konstitusi  oleh  DPR  dapat  memiliki  dampak  yang signifikan  pada  independensi  lembaga  tersebut  dan  bahkan  sistem  keadilan  secara keseluruhan. Pertama, Merosotnya independensi Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi harus menjadi lembaga independen yang bebas dari tekanan politik atau pengaruh dari pihak manapun (Ashari & Amalia, 2023). Namun, jika DPR dapat dengan mudah memecat hakim, maka independensi lembaga tersebut dapat diragukan. Karena dapat mengancam integritas dan otoritas keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi.
Kedua, Keraguan masyarakat terhadap sistem keadilan. Jika hakim-hakim Mahkamah Konstitusi dapat dengan mudah dipecat oleh DPR, maka hal ini dapat menimbulkan keraguan pada masyarakat terhadap sistem keadilan secara keseluruhan. Masyarakat mungkin merasa bahwa sistem keadilan tidak adil dan tidak independen.
Ketiga, Pengaruh politik yang lebih besar. Jika hakim-hakim Mahkamah Konstitusi takut dipecat oleh DPR, maka mereka mungkin lebih cenderung untuk membuat keputusan yang sesuai dengan keinginan politik pihak yang berkuasa saat itu. Hal ini dapat membahayakan keadilan dan merusak reputasi Mahkamah Konstitusi.
Keempat, Kekuasaan bagian yang berkuasa. Jika bagian yang berkuasa di DPR memiliki kekuasaan untuk memecat hakim-hakim Mahkamah Konstitusi, maka hal ini dapat memberikan kekuasaan  yang  lebih  besar  pada  pihak  tersebut  untuk  mempengaruhi  dan  memanipulasi keputusan-keputusan  Mahkamah  Konstitusi.  Dan  akhirnya  akan  berdampak    pada internasional. Jika terjadi pemecatan hakim Mahkamah Konstitusi secara tidak adil, maka hal ini dapat menimbulkan dampak internasional pada reputasi negara tersebut dalam hal demokrasi dan  keadilan.  Hal  ini  bisa  mempengaruhi  hubungan  diplomatik  dan  bisnis  dengan  negara- negara lain.

## SIMPULAN
Berdasarkan paparan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan Konstitusi memiliki arti dimana  semua  ketentuan  tertulis  dan  tidak  tertulis  yang  mengatur  penyelenggaraan pemerintahan suatu negara secara mengikat, yang berfungsi sebagai pelengkap prinsip dan aturan yang mengatur negara. Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi adalah badan peradilan yang
menyelesaikan sengketa konstitusional yang biasanya terdiri dari sejumlah hakim yang diangkat atau dipilih untuk masa jabatan tertentu. Garis besarnya, MK berada pada posisi yang setara dengan DPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Karena keduanya merupakan lembaga negara yang mempunyai kekuasaan dan fungsi yang  berbeda-beda. Jika terjadi pemecatan hakim Mahkamah Konstitusi oleh rasionalitas DPR dapat memiliki dampak yang signifikan pada independensi  lembaga  tersebut  dan  bahkan  sistem  keadilan  secara  keseluruhan.  Seperti, Merosotnya independensi Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi harus menjadi lembaga independen yang bebas dari tekanan politik atau pengaruh dari pihak manapun.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Latif. 2009. Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Yogyakarta: Total Media Ahmad Kamil. 2012. Filsafat Kebebasan Hakim, Jakarta: Kencana
Ashari, A., & Amalia, R. A. 2023. Konstitusionalitas Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Jurnal Ilmiah Global Education 4(1), 50 – 56.
Bambang  Sutiyoso.  2010.  Pembentukan  Mahkamah  Konstitusi  Sebagai  Pelaku  Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. Jurnal Konstitusi 7 (6), 025-050.
Dedy  Syahputra,  Joelman  Subaidi.  (2021).  Kedudukan  Dari  Mekanisme  Pengisian  Hakim Mahkamah  Konstitusi  Dalam  Sistem  Ketatanegaraan  Indonesia,  Jurnal  Ilmu  Hukum Reusam, Volume IX Nomor 1 April 2021.
Idul Rishan. 2016. Redesain Sistem Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim di Indonesia. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM No. 2 Vol. 23 APRIL 2016
Jimly Asshidiqie. 2007. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, Kelompok Gramedia.
Mariyadi Faqih. 2010. Nilai-nilai Filosofi Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat. Jurnal Konstitusi 7 (3), 097-118.
Maruarar  Siahaan.  2009.  Peran  Mahkamah  Konstitusi  Dalam  Penegakan  Hukum  Konstitusi.
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM No. 3 Vol. 16 JULI 2016.
Mei  Susanto.  2018.  Hak  angket  DPR,  KPK  dan  Pemberantasan  Korupsi.  Integritas:  Jurnal Antikorupsi 4 (2), 99-127.
Riri, S. (2023). Dampak Pemecatan Sewenang-Wenang Hakim Konstitusi Terhadap Masa Depan Konstitusi  Nasional  Indonesia:  Kesewenangan,  Mahkamah  Konstitusi,  Hakim.  Jurnal Penelitian Multidisiplin, 2(1), 135 – 141.
Siahaan, M. 2022. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Edisi Kedua). Jakarta:
Sinar Grafika.
Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, CV.
Sugiono  Margi,  Maulida  Khazanah.  (2019).  Kedudukan  Mahkamah  Konstitusi  Dalam Kelembagaan Negara. Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia, Vol. 1 No.3 Soimin,  Mashuriyanto.2013.  Mahkamah  Konstitusi  Dalam  Sistem  Ketatanegareaan  Indonesia,
Yogyakarta: UII Press
Triyudiana, A., Solehudin, A., Fathama, A., & Aryani, N. P. (2022). Netralitas Profesi Hakim di Tengah Intervensi Politik. Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat, 1(01).

## UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
UU  No.  17  Tahun  2014  tentang  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
UU No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja