## Jurnal Restorative Justice
Vol. 7 No. 2, November2023 E-ISSN: 2622-2051, P-ISSN: 2580-4200
EFEKTIVITAS PEMBENTUKAN PERATURAN DESA MELALUI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI KECAMATAN BULANGO SELATAN
THE  EFFECTIVENESS  OF  VILLAGE  REGULATION FORMATION

## THROUGH THE VILLAGE CONSULTATIVE  BODY  IN  SOUTH  BULANGO DISTRICT
Hamzah Saleh 1 , Marwan 2 , Darmawati 3
1 Magister Hukum Universitas Ichsan Gorontalo, Email: hamzahsaleh996@gmail.com
2 Magister Hukum Universitas Ichsan Gorontalo, Email: djafarmarwan70@gmail.com
3 Magister Hukum Universitas Ichsan Gorontalo, Email: wati_lecturer@yahoo.com

## Abstrak
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Dengan adanya BPD diharapkan terjalin hubungan yang sinergis antara BPD sebagai representasi dari masyarakat desa  dengan  Kepala  desa  sebagai  kepala  pemerintahan  desa.Karena  masyarakat  memiliki wadah untuk menyampaikan aspirasi. Sehingga kepentingan rakyat dapat terakomodir dalam perumusan peraturan desa. Namun, dibeberapa fungsi dan tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) belum terimplementasi dengan baik bahkan tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Metode pada penelitian ini adalah metode yang menggabungkan unsur hukum normative yang didukung  dengan penambahan data empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa  proses    perencanaan,  perumusan  dan  penetapan  pembentukan    Peraturan  Desa  di kecamatan  Bulango  Selatan  yang  dilaksanakan  oleh  BPD  dan  Pemerintah  Desa proses/tahapan tidak sesuai dengan ketentuan Permendagri 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Permendagri 111 tahun 2014 tentang pedoman tehnis peraturan didesa. Proses yang dilakukan oleh BPD terlihat hanya efektif pada tahap penetapannya saja tanpa  memperhatikan  makenisme  yang  sudah  diatur  sehinga  harapan  untuk  memujudkan Pemerintahan yang baik belum sepenuhnya efektif. Dengan demikian diperlukan kebijakan strategis demi terselenggaranya pemerintah yang baik, seperti memberikan bimbingan teknis, peningkatan  jenjang  Pendidikan  formal,  pengadaan  sarana  prasarana  serta  dukunga operasional  bagi  BPD  untuk  menjalankan  fungsi  dan  perannya  dalam  penyelenggaraan pemerintah desa.
Kata kunci: Efektifitas, Peraturan Daerah, Badan Pemusyawaratan Desa.

## Abstract
The Village Consultative Body (BPD) as a manifestation of democracy in the administration of village government, accommodates and channels the aspirations of the community. With the existence of BPD, it is hoped that a synergistic  relationship will be established between BPD as a representative of the village community and the village head as the head of village government. Because the community has
a place to convey aspirations. So that the interests of the people can be accommodated in the formulation of village regulations. However, some functions and tasks of the Village Consultative Body (BPD) have not been implemented properly or even in accordance with established procedures. The method in this study is a method that combines elements of normative law supported by the addition of empirical data. The results showed that the process of planning, formulating and determining the formation of Village Regulations  in  South  Bulango  sub-district  carried  out  by  BPD  and  the  Village  Government process/stages was not in accordance with the provisions of Permendagri 110 of 2016 concerning Village Consultative Bodies and Permendagri 111 of 2014 concerning technical guidelines for regulations in villages. The process carried  out by BPD seems to be  effective only at the stage of its determination without regard to the makenism that has been arranged so that the hope of promoting good governance has  not  been  fully  effective.  Thus,  strategic  policies  are  needed  for  the  implementation  of  good government, such as providing technical guidance, increasing the level of formal education, procuring infrastructure facilities and supporting operations for BPD to carry out its functions and roles in the implementation of village government.
Keywords: Effectiveness, Regional Regulations, Village Consultative Bodies.

## Pendahuluan
Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa mendefinisikan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,  dan/atau  hak  tradisional  yang  diakui  dan  dihormati  dalam  sistem pemerintahan  NKRI,  menjadi  sebuah  peraturan  baru  dalam  sistem pemerintahan desa. Undang-Undang ini mengatur berbagai isu-isu strategis seperti  pembangunan  desa,  keuangan,  aset  dan  badan  usaha  milik  desa, pembangunan  kawasan  perdesaan,kerjasama  antar  desa,  dan  lembaga kemasyarakatan desa. Kewenangan desa dalam peraturan sebelumnya hanya mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa; urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa; tugas pembantuan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota (UU No. 32/2004 pasal 206)  tentang  Pemerintah  daerah.Kewenangan  desa  lantas  mengalami perubahan  didalam  UU  No.  6/2014  pasal  19  Tentang  Desa,  dimana  desa memiliki kewenangan berdasarkan hak asal-usul; kewenangan lokal berskala desa; dan kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota. 1
1 Kadek Veby Priandani,dkk.  Optimalisasi Partisipasi  Masyarakat Dan Badan  Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyusunan APBDES (Studi Pada Desa Pitra,  Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan), dalam e-JournalS1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 8 No: 02 Tahun 2017)
Dengan adanya perubahan Undang-Undang tersebut diharapkan akan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan, sosial, dan  politik. 2 Sehingga,  Kepala  Desa  memiliki  kewenangan  penuh  dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, mulai dari menetapkan peraturan desa, pengelolaan keuangan desa, menetapkan APBDES, dan lain sebaginya.
Badan Permusyawaratan Desa merupakan bentuk sektor publik yang berbentuk  badan  pemerintahan.Dengan  adanya  BPD  diharapkan  terjalin hubungan yang sinergis antara BPD sebagai representasi dari masyarakat desa dengan  Kepala  desa  sebagai  kepala  pemerintahan  desa.Karena  masyarakat memiliki wadah untuk menyampaikan aspirasi.Sehingga kepentingan rakyat dapat terakomodir dalam perumusan peraturan desa. 3 Badan
Permusyawaratan  Desa  (BPD)  merupakan  sebuah  lembaga  desa  yang dibentuk ditiap-tiap desa di seluruh Indonesia yang pembentukannya dilatar belakangi oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.  Sesuai  dengan  tugas  dan  fungsi  dari  lembaga  ini  yakni  sebagai lembaga  yang  menjalankan  fungsi  legislasi,  menampung  dan  menyalurkan aspirasi masyarakat serta menjalankan fungsi pengawasan, maka diharapkan dapat  efektif  dalam  pelaksanaan  fungsi  tersebut,  sehingga  terwujud keseimbangan  kekuatan  antara  elemen  masyarakat  yang  direpresentasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Pemerintah Desa. 4
Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  sebagai  perwujudan  demokrasi dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  desa,  menampung  dan  menyalurkan aspirasi masyarakat, dan selain itu peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mitra kerja dengan mengawasi program desa yang akan dilaksanakan seperti pembangunan desa bersama kepala desa sehingga pembangunan desa bisa  diselesaikan  dengan  baik  dan  sesuai  dengan  Rencana  Pembangunan Jangka  Menengah  Desa  (RPJM-Des),  dan  Rencana  Kerja  Pembanguan  Desa (RKP-Des), serta menetapkan peraturan desa bersama kepala desa. 5
2 Kadek Veby Priandani,dkk. Optimalisasi Partisipasi Masyarakat ….h.
3 Nuraida  Muji  Kurnia,  Peran  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  Sebagai  Organisasi  Sektor Publik,  dalam  http://djangka.com/2013/01/24/peran-badan-permusyawaratan-  desa-bpd- sebagai organisasi-sektor-publik/, (16 Maret 2013).
4 Rita Hartati,Optimalisasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Mewujudkan Prinsip Good  Governance    (Studi  di  Kabupaten  Pangandaran),  dalam  Jurnal  Moderat,Volume  4,Nomor 4,November 2018, h. 114-123. Website: https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat 5 Dian  Haryani,  Peran  Badan  Permusyawaratan  Desa  (Bpd)  Dalam  Pengawasan  Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Melati Ii Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, (Medan: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 2015), h. 6-7.
Perkembangan  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  sangat  erat kaitannya  dengan  good  governance.  Menurut  dokumen  United  Nation Development  Program  (UNDP:  2004),  good  governance  adalah  penggunaan wewenang ekonomi politik dan administrasi untuk mengelola berbagaiurusan negara pada setiap tingkatannya dan merupakan instrument kebijakan negara untuk  mendorong  terciptanya  kondisi  kesejahteraan,  integritas  dalam masyarakat. Menurut World Conference On Governance, good governance adalah suatu  proses  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik,  dengan  melibatkan stekeholder,  terhadap  berbagai  kegiatan  perekonomian,  sosial  politik  dan pemanfaatan  beragam  sumberdaya  alam,  keuangan,  dan  manusia  bagi kepentingan  rakyat  yang  dilaksanakan  dengan  menganut  asas:  keadilan, pemerataan,  persamaan,  efisiensi,  transparansi  dan  akuntabilitas. 6 Dalam penyelenggaraan pemerintahan, BPD mempunyai peran sangat sentral dalam mendorong tata kelola pemerintahan desa.
Lahirnya  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  merupakan konsekuensi  dari  implementasi  otonomi  daerah.  BPD  mempunyai  peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa. BPD sebagai lembaga legislative  desa  mempunyai  peran  tanggungjawab  penuh  sesuai  dengan amanatkan Undang-Undang no. 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 55 huruf a. Membahas dan Menyepakati Racangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa“ dan diatur lebih lanjut dalam Permendagri No. 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaran  pasal  31  hurup  a  “Membahas  dan  Menyepakati  Racangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa. 7 Serta diperkuat lagi melalui Peraturan Daearah  Kabupaten  Bone  Bolango  No.  4  tahun  2017  tentang  Badan Permusywaran DesaBab V pasal 31 ayat 1 yakni “Membahas dan Menyepakati Racangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
Selain melaksanakan fungsi diatas, Badan Permusyawaratan Desa juga mempunyai tugas yaitu:Menggali aspirasi masyarakat, Menampung aspirasi masyarakat,  Mengelola  aspirasi  masyarakat,  Menyalurkan  aspirasi masyarakat, Menyelenggarakan musyawarah Tugas Badan Permusyawaratan Desa  (BPD),  Menyelenggarakan  musyawarah  Desa,  Membentuk  panitia pemilihan Kepala Desa, Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk
6 Sedarmayanti,  Good  governance    good  Corporate  Governance,  (Bandung:CV.Mandar  Maju, 2012), h. 2.
7 https://kertamulya-padalarang.desa.id/lembaga/detail/badan-permusyawaratan-desa-3217082001. diakses pada tanggal 20 November 2022, pukul 09.37 WITA.
pemilihan Kepala Desa antarwaktu, Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan  Desa  bersama  Kepala  Desa,  Melaksanakan  pengawasan  terhadap kinerja Kepala Desa, Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa,  Menciptakan  hubungan  kerja  yang harmonis  dengan  Pemerintah  Desa  dan  lembaga  Desa  lainnya;  dan melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan. 8 Namun,  dibeberapa  fungsi  dan  tugas  Badan  Permusyawaratan Desa (BPD) belum terimplementasi dengan baik bahkan tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
Sebagaimana  dikemukakan  oleh  MD 9 sebagai  Ketua  BPD  Desa Sejahtera  bahwa  Fungsi  kewenangan  BPD  selama  ini  belum  dilaksanakan sebagaimana mestinya terutama dalam mebahas peraturan yang besifat local desa yang sedianya wajib dilakukan oleh BPD sebagai Usul inisiatif BPD untuk dibahas  ditingkat  desa    hal  ini    dipengaruhi  oleh  beberapa  factor  yakni  a. belum  begitu  memahami  tentang  tata  cara  penyusunan  peraturan  desa  b. kurangnya  fasilitas  sarana  dan  prasarana  yang  memadai  dalam  menunjang kinerja BPD c. kesibukan pekerjaan dari masing-masing anggota BPD  yang dapat menghambat jalanya proses musyawarah bahkan dalam hal menjaring aspirasi masyrakat yang dilakukan secara internal BPD terkadang terabaikan.“
Senada  dengan  MD,  A.P 10 sebagai  Kepala  Desa  Huntu  Utara  bahwa selama ini BPD telah melaksanakan tugasnya yakni pelaksanaan musyawarah di  Desa  namun  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  tahapan  pelaksanaanya terkadang  tidak  dilakukan  sesuai  tentatib  baik  dari  tahap  persiapan, pelaksanaan musyawarah. BPD selama ini dalam melakukan proses/tahapan persiapan  dan  pelaksanaan  semuanya  tidak  teragenda  atau  teradmitrasi dengan baik semuanya diserahkan kepihak Pemerintah Desa yang sedianya hal  tersebut  menjadi  kewenagan  pihak  BPD  untuk  melaksanakanya khususnya dalam pembahsan peraturan desa.
Selanjutnya,  pernyataan  serupa  juga  disampaikan  oleh  Ketua  BPD Ayula  Utara  Bapak  R.AG 11 ,  bahwa  BPD  selama  ini  melaksanakan  kegiatan hanya  bersifat  menunggu  apa  yang  menjadi  agenda  dari  pemerintah  desa, BPD  tinggal  menyesuaikan  saja  dengan  tentatib  yang  sudah  diatur  oleh
8 https://kertamulya-padalarang.desa.id/lembaga/detail/badan-permusyawaratan-desa-3217082001. diakses pada tanggal 20 November 2022, pukul 09.37 WITA.
9 Wawancara dengan MD, BPD Sejahtera pada tanggal 19 Oktober 2022
10 Wawancara dengan AP, Kepala Desa Huntu Utara tanggal 17 oktober 2022 11 Wawancara denga RAG, BPD Ayula Utara pada tanggal 14 oktober 2022
Pemerintah  Desa.  lain  halnya  dengan  fungsi  kewenagan  ini  juga  belum berjalan maksimal penyebanya adalah antra lain ketidaktahuan regulasi, factor usia  yang  sudah  lanjut,  kesibukan  pekerjaan  sehinga  sangat  jarang  anggota BPD duduk bersama membahas hal-hal yang besifat internal maka terjadilah kefakuman dari BPD untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya.
Hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk meneliti lebih lanjut dan  mendalam  terkait  “Efektivitas  Pembentukan  Peraturan  Desa  Melalui  Badan Permusyawaratan  Desa  (Bpd)  Dalam  Mewujutkan  Pemerintahan  Yang  Baik  Di Kecamatan Bulango Selatan”

## Permasalahan
Adapun  permasalahan  yang  akan  dikaji  dalam  penulisan  ini  adalah bagaimana  efektifitas  pembentukan  peraturan  desa  melalui  Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mewujudkan pemerintahan yang baik di Kecamatan Bulango Selatan?

## Metode Penelitian
Berdasarkan  tujuan  penelitian  yang  hendak  dicapai,  maka  penelitian dan pengkajian dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum Empiris. Dalam metode penelitian hukum Empiris peneliti melakukan penelitian lapangan dengan memfokuskan perhatian pada isu hokum sebagai masalah  tentang  adanya  kesenjangan  antara  keharusan  yakni  perintah  dan laranan (das sollen) yang termuat dalam berbagai peraturan. Dalam penelitian ini  langkah-langkah  yang  dilakukan  untuk  mengumpulkan  data  adalah peneliti melakukan Observasi, Wawancara, Dan Dokumentasi. 12
Teknik analisis data yang digunakan dalam ususlan penelitian ini yaitu menggunakan logika deduktif, melaui metode analisis, normative kualitatif. Dalam  penelitian  ini,  data  yang  diperoleh  oleh  peneliti  melelui  kegiatan penelitian  dianalisis  secara  kualitatif  kemudian  disajikan  secara  deskripsi, yaitu  dengan  mengurai,  menjelaskan  serta  menggambarkan  sesuai  dengan
12 Syahruddin  Nawi,  2014,  Penelitian  Hukum  Normatif  Versus  Penelitian  Hukum  Empiris.  PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar, Hal 17
permasalahan  serta  objek  penelitian  dalam  penelitian  ini,  yakni  efektifitas pembentukan Perda melalui BPD.

## Pembahasan
Efektifitas  Pembentukan  Peraturan  Daerah  Melalui  BPD  Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik di Kecamatan Bulango Selatan Kewenangan  menjalankan  proses  legislasi  dalam  penyelenggaraan urusan  pemerintahan      di  desa  diberikan  kepada  pemerintah  desa    melalui Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hasil akhir dari proses legislasi  desa  tersebut  adalah  terbentuknya  peraturan  desa.  Peraturan  desa adalah  peraturan  perundang-undangan  yang  ditetapkan  oleh  Kepala  Desa setelah dibahas dan disepakati Bersama BPD dalam rangka mengatur urusan Masyarakat  setempat,      sekaligus      sebagai      upaya      untuk      mewujudkan aspirasi   dan   kehendak masyarakat desa. 13
Peraturan desa dibentuk sebagai    landasan    bagi    pemerintah    desa dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya Masyarakat desa setempat. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal  1  angka  (7)  Undang-undang Nomor 6 Tahun  2014  menegaskan  bahwa  “Peraturan  Desa  adalah  peraturan perundang-undangan yang    ditetapkan    oleh    Kepala    Desa    setelah dibahas    dan    disepakati    bersama    Badan Permusyawaratan Desa”. 14
Sebagai      suatu      peraturan      perundang-undangan      yang      menjadi landasan      penyelenggaraan  pemerintahan    desa,    maka    peraturan    desa tentunya  harus  sesuai  dengan  ketentuan  yang   diatur dalam   Undang- undang      Nomor      12      Tahun      2011      tentang      Pembentukan      Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan   Pasal 1ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan pada  dasarnya di mulai dari perencanaan,  persiapan,  Teknik  penyusunan,  perumusan,  pembahasan, pengesahan,  perundangan,  dan  penyebarluasan.  Dalam  penyusunan peraturan desa, rancangan peraturan desa dapat diprakarsai oleh pemerintah desa dan dapat berasal dari usul inisiatif Badan Permusyawaratan Desa. 15
13 Utang  Rosidin,  Partisipasi  Masyarakat  Desa  Dalam  Proses  Pembentukan  Peraturan  Desa  Yang Aspiratif, Jurnal Bina Mulia HukumVolume 4, Nomor 1, September 2019
14 Ibid 15 Ibid

## a. Perencanaan Peraturan Desa
Peraturan  Desa  adalah  bentuk  regulasi  yang  dikeluarkan  Pemerintah Desa  sebagaimana  kabupaten  membuat  peraturan  daerah.  Peraturan  desa ditetapkan oleh Kepala Desa Bersama BPD. Peraturan Desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Desa yang merupakan penjabaran lebih lanjut  dari  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi  dengan memperhatikan kondisi social budaya masyarakat desa setempat. 16
Jika  rancangan    peraturan    desa  berasal  dari  pemerintah  desa,  maka kepala  desa  yang  menyiapkan  Rancangan  Peraturan        desa  tersebut, sedangkan jika berasal dari Badan Permusyawaratan Desa, maka BPD yang menyiapkan  rancangan  Peraturan    desa  tersebut.  Terhadap  rancangan Peraturan  desa  baik  yang  berasal  dari  kepala  desa  maupun  dari  Badan Permusyawaratan Desa, Masyarakat berhak memberikan masukan baik secara tertulis maupun lisan. Selanjutnya rancangan peraturan desa dibahas secara Bersama  oleh  pemerintah  desa  dan  BPD.  Rancangan  peraturan  desa  yang berasal dari pemerintah desa dapat ditarik Kembali sebelum dibahas Bersama BPD.
Pemerintah  desa  berfungsi  menyelenggarakan  kebijakan-kebijakan yang dibuat kepala desa bersama BPD. Sesuai dengan prinsip demokrasi, BPD Bersama  Kepala  Desa  mempunyai  kewajiban  memberikan  laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati/Walikota. 17
Dalam penyelenggaraan pemerintah terkecil sekalipun perlu memiliki lembaga  yang  mampu  menciptakan  Check  and  Balance  dalam  Pembangunan Masyarakat  desa  yaitu  lembaga  yang  memiliki  hak  pengawasan  atas penyelanggaraan pemerintah desa oleh kepala desa adalah BPD seperti yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 55  yaitu  melakukan  pengawasan  kinerja  kepala  desa.  Pengawasan  yang dilakukan  BPD  bertujuan  untuk  mengetahui  apakah  pelaksanaan  kinerja kepala  desa  sesuai  dengan  rencana  yang  telah  ditetapkan  atau  tidak,  dan untuk  mengetahui  kesulitan-kesulitan  apa  saja  yang  dijumpai  oleh  para pelaksana agar kemudian diambil langkah-langkah perbaikan. 18
16 Hanif  Nurcholis,  2011,  Pertumbuhan    PenyelenggaraanPemerintahan  Desa,  (Jakarta: Erlangga), h.113
17 Hanif Nurcholis, 2011, Pertumbuhan  Penyelenggaraan…., hlm.76.
18 Y.W.  Sunindhia,  1996,  Praktek  Penyelenggaraan  Pemerintah  di  Daerah,  Rineka  Cipta, Jakarta, hlm.103.
Dengan  adanya  pengawasan  maka  tugas  pelaksana  atau  kepala  desa dapatlah diperingan oleh karena para pelaksana tidak mungkin dapat melihat kemungkinan-kemungkinan kesalahan yang  diperbuatnya  dalam kesibukan se  hari-  hari.  Pengawasan  bukanlah  untuk  mencari  kesalahan  akan  tetapi untuk memperbaiki kesalahan, 19 maka pemerintahan yang bersih dan efektif akan terlaksana dalam penyelenggaraannya.
Isi  peraturan  Desa  tidak  boleh  bertentangan  dengan  kepentingan umum  atau  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi,  serta  norma kesusilaan  Masyarakat.  Peraturan  Desa  dibentuk  berdasarkan  asas pembentukan  peraturan  perundang-undangan.  Peraturan  Desa  harus dibentuk  berdasarkan  asas  pembentukan  peraturan  perundang-undangan yang baik meliputi :
1. Kejelasan tujuan
2. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat
3. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan
4. Dapat dilaksanakan
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan
6. Kejelasan rumusan, dan
7. Keterbukaan
Dalam penyusunan peraturan perundang-undangan harus sesuai pasal 1  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan peraturan  perundang-undangan  telah  menetapkan  bahwa  pembentukan peraturan  perundang-undangan  yang  pada  dasarnya  dimulai  dari perencanaan,  persiapan,  tekhnik  penyusunan,  perumusan,  pembahasan, pengesahan,  perundangan,  dan  penyebarluasan.  Dalam  penyusunan peraturan desa, rancangan peraturan Desa dapat diprakarsai oleh Pemerintah Desa dan dapat berasal dari usulan inisiatif BPD. Hal tersebut diatas diatur lebih lanjut pada Permendagri No. 111 Tahun 2014 Tentang pedoman tehnis Peraturan di Desa pada Bab III bagian kesatu “ Perencanaan “ Pasal 5 Ayat 1 yang berbunyi sbb : Ayat 1 “ Perencanaan Penyusunan Rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa dan pada pasal pasal 6 ayat 1 serta pasal 7 ayat 1 yang mengamanatkan bahwa  “penyusunan  peraturan  desa  dapat  di  prakarsai  oleh  BPD  dan Pemerintah Desa “
19 Riwu Kaho, 1982, Analisa Hubungan Pemerintah Pusat dan  Daerah di Indonesia, Jakarta: Bima Aksara, Jakarta, hlm.194
Berdasarkan penjelasan di atas, Ramdan sebagai anggota BPD Lamahu mengetakan bahwa:
“Seharusnya  ada  racacagan  peraturan-peraturan  desa  yang  harus diusulkan oleh BPD selain terkait APBDES dan RKPDes yang menjadi usulan  oleh  Pemerintah  Desa  karena  menyangkut  kepentingan penyelanggaraan Pemerintah Desa. Sehingga akan tercipta transparansi dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa”. 20
Hal  tersebut  ditambahi  oleh  AL,  beliau  sebagai  ketua  BPD  Huntu Selatan mengatakan:
“Peraturan Desa sangatlah urgent dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Namun sebagaimana biasanya perdes akan dibuat hanya jika ada sesuatu  yang  tidak  sesuai  baru  aka  ada  aturan  baru  yang  dibahas Bersama  namun  itu  pun  belum  dilaksanakan  secara  maksimal  pada proses lebih lanjut khususnya usulan perdes dari BPD ” 21
Berikut  ini  penulis  akan  menyajikan  tabel  tentang  perecanaan  / penyusunan pembentukan peraturan Desa yang dilaksakan di 6 (enam) desa di laksanakan sejak 2022/2023.
Tabel 1.  Perencanaan/Penyusunan Pembentukan Peraturan Desa Tahun 2021/2022
20 Hasil wawancara dengan Ramdan.  Lamahu 26 September 2023, Pukul 10.22 WITA
21 Hasil wawancara dengan Bapak AL.  Huntu Selatan 26 September 2023, Pukul 10.55 WITA
NO DESA JENIS PERATURAN DESA USULAN KET TAHUN JENIS RANPERDES PEMDES BPD 1. AYULA SELATAN 1. 2021
2. 2021 3. 2021 Ranperdes Tentang Laporan Pertanggung
Jawaban Realisasi
APBDes tahun t.a 2020
Ranperdes tentang PPKM covit 19 tahun 2021
√
4. 2021 5. 2021 6. 2022 7. 2022 8. 2022 9. 2022 10. 2022 11. 2022
Ranperdes Tentang
APBDes Perubahan
Tahun 2021
Ranperdes Tentang RKPDes Tahun 2022
Ranperdes Tentang APBDes Tahun 2022
Ranperdes Tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi APBDes tahun t.a 2020
Ranperdes Tentang Desa ramah perempuan dan anak Tahun 2022
Ranperdes tentang RPJMDes tahun 2021- 2026
Ranperdes Tentang APBDes Perubahan Tahun 2022
Ranperdes Tentang
RKPDes tahun 2023
Ranperdes  Tentang APBDes Tahun 2023 2. AYULA UTARA 1. 2021
2. 2021
3. 2021 4. 2021 Ranperdes Tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi
APBDes tahun t.a 2020
Ranperdes Tentang APBDes Perubahan
Tahun 2021
Ranperdes Tentang
RKPDes Tahun 2022
Ranperdes Tentang
√
5. 2022
6. 2022 7. 2022
8. 2022 Penetapan APBDes Tahun 2022
Ranperdes Tentang Perubahan RPJMDes
Ranperdes Tentang RKPDes Tahun 2023
Ranperdes Perubahan APBDes Tahun 2022
Ranperdes  Tentang APBDes tahun 2023
Ranperdes Tentang APBDes Perubahan
Tahun 2023 3. AYULA TILANGO
1. 2021
2. 2021 3. 2021 4. 2021 5. 2021 6. 2022 7. 2022 Ranperdes Tentang
Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi
APBDes tahun t.a 2020
Ranperdes Tentang Pemberlakuaan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan Penanganan Posko Virus Disease 2019
Ranperdes Tentang APBDes Perubahan Tahun 2021
Ranperdes tentang RKPDes Tahun 2022
Ranperdes tentang APBPDes Tahun 2022
Ranperdes Tentang
Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi APBDes tahun t.a 2020
√
8. 2022 9. 2022 10. 2022 Ranperdes Tentang APBDes Perubahan
Tahun 2022
Ranperdes Tentang Perubahan atas peraturan Desa no 3 tahun 2020 tentang RPJMDes tahun 2021- 2026
Ranperdes Tentang RKPDes Tahun 2023
Ranperdes Tentang APBDes Tahun 2023 4. . TINELO AYULA 1. 2021
2. 2021
3. 2021 4. 2022 5. 2022 6. 2022 Ranperdes Tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi
APBDes tahun t.a 2020 Ranperdes Tentang RKPDes Tahun 2022 Ranperdes Tentang APBDes Tahun 2022
Ranperdes Tentang APBDes Perubahan Tahun t.a 2022
Ranperdes Tentang Pendirian Bumdes Berkah Tinelo  Tahun 2022
Ranperdes Tentang Perubahan atas peraturan Desa no 01 tahun 2020 tentang RPJMDes tahun 2019- 2024
Ranperdes Tentang RKPDes Tahun 2023 Ranperdes Tentang
APBDes Tahun 2023 √
Sumber Data : Hasil wawancara  Kepala Desa dan BPD  di Kecamatan Bulango Selatan Tahun 2023
Berdasarkan  pembahasan  proses  perencanaan  pembentukan Peraturan  Desa  dan  melihat  tabel  1  diatas  maka,  dapat  dilihat  usulan
Ranperdes Tentang
APBDes Perubahan
Tahun 2023
5. SEJAHTERA
1. 2021
2. 2021 3. 2021
4. 2021
5. 2022
6. 2022 7. 2022 8. 2022 9. 2022 10, 2022 11, 2022
Ranperdes Tentang
Laporan Pertanggung
Jawaban Realisasi APBDes tahun t.a 2020
Ranperdes  Tentang
Reviu RPJMDes
Ranperdes Tentang RKPDes tahun 2022
Ranperdes Tentang Perubahan APBDes Tahun 2021
Ranperdes Tentang APBDes Tahun 2022
Ranperdes Tentang Review RPJMDes
Ranperdes Tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi APBDes tahun t.a 2021
Ranperdes Tentang penetapan penerima BLT tahun 2022
Ranperdes Tentang APBDes Perubahan Tahun 2022
Ranperdes tentang RKPDes tahun 2023
Ranperdes Tentang
APBDes
Tahun 2023 √
Renperdes secara keseluruhan hanya diajukan oleh Kepala Desa dan tidak ada satupun usulan yang diajukan oleh BPD sebagaimana yang diamatkan dalam Peraturan Mendagri No. 110 tahun 2016 pasal 36  ayat 1 s/d 3 yakni ayat 1 “ BPD menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan dan tulisan, Ayat 2 “Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan sebagaimana dimaksud pada  ayat  (1)  seperti  penyampaian  aspirasi  masyarakat  oleh  BPD  dalam musyawarah BPD yang dihadiri  Kepala Desa, Ayat 3 “ Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk tulisan sebagaimana ayat (1) seperti penyampaian aspirasi  melalui  surat  dalam  rangka  penyampaian  masukan  bagi penyelenggaraan pemerintahan desa, permintaan keterangan kepada kepala desa, atau penyampaian rancangan Peraturan Desa yang berasal dari usulan BPD.
Selanjutnya  bahwa  tahapan/  proses  perencanaan  tidak  dijalankan sesuai ketentuan yang diatur dalam Permendagri No. 110 tahun 2016 pasal 44 ayat 1 dan 3 yakni ayat (1) “BPD dan Kepala Desa membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa yang diajukan BPD dan atau Kepala Desa” Ayat 3 “ Rancangan Peraturan Desa yang diusulkan Kepala Desa dimaksud pada ayat 1 dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal BPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak rancangan Peraturan Desa diterima BPD” Hal  ini  menunjukan  bahwa  tahapan  perencanaan  pembentukan  Peraturan Desa  belum  efektif,  BPD  dan  pemerintah  Desa  belum  melakukan  tahapan perencanaan  /alur  sesuai  yang  dimamatkan  dalam  ketetuan  peraturan perundang-undangan.

## b. Proses Pumusan Peraturan Desa
Dalam  negara  demokrasi  pembentukan  peraturan  perundang- undangan  memiliki  unsur  yang  sangat  penting  dalam  pembentukannya. Dalam merumuskan dan menetapkan peraturan desa, BPD berpedoman pada Permendagri 111 tahun 2014 tentang pedoman tehnis peraturan di desa dan Peraturan Daearah Kabupaten Bone Bolango No. 4 tahun 2017 tentang Badan Permusywaran Desa Bab V pasal 31 ayat 1 yakni “Membahas dan Menyepakati Racangan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa. Dimana Peraturan tersebut di atas mengacu pada Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan.  Fungsi  tersebut  nampak  pelaksanaannya oleh BPD dalam beberapa hal sebagai berikut:
Proses  yang  dilakukan  oleh  BPD  dan  kepala  Desa  di  dalam  merumuskan Peraturan Desa antara lain yaitu :
a. Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat desa) mengundang anggota BPD  untuk  menyampaikan  maksudnya  membentuk  Peraturan  Desa dengan menyampaikan pokok-pokok peraturan Desa yang diajukan.
b. BPD  terlebih  dahulu  mengajukan  rancangan  Peraturan  Desa,  demikian halnya  dengan  pemerintah  Desa  yang  juga  mengajukan  rancangan peraturan desa
c. BPD  memberikan  masukan  atau  usulan  untuk  melengkapi  atau menyempurnakan rancangan peraturan Desa
d. Ketua BPD menyampaikan usulan tersebut kepada Pemerintah Desa untuk diagendakan
e. BPD mengadakan rapat dengan pemerintah desa kurang lebih 2 kali untuk memperoleh kesepakatan Bersama
Namun lain halnya dengan pendapat AL, selaku BPD Huntu Selatan mengatakan bahwa:
“Biasanya  sudah  ada  format  Ranperdes  dari  Pemerintah  Desa, sehingga  tahapan  tidak  berajalan  dengan  baik  sesuai  prosedur terutama pembahasan diinternal BPD itu sendiri tidak jalan” 22
Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dilihat bahwa selama ini BPD  di  Kecamatan  Bulango  Selatan  dalam  pembentukan  Peraturan  desa melewati  proses  perumusan  Bersama  Pemerintah  Desa.  Tetapi  dari  format hasil rumusan yang sudah ada kemudian langsung melakukan penetapan.
Menurut  AL,  selaku  ketua  BPD  Huntu  Selatan  mengatakan:  bahwa “BPD sudah pernah mengusulkan untuk membuat Peraturan Desa di beberapa  kegiatan  yang  dianggap  perlu  dibuatkan  Perdes.  Tetapi memang belum terlaksana.” 23
Proses  pembentukan  peraturan  desa  mulai  dari  merumuskan peraturan desa sampai pada menetapkan peraturan desa dilakukan bersama- sama BPD dengan pemerintah desa secara transparan dan akuntabel. Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD)  sebagai  wakil  rakyat  di  desa  adalah  sebagai tempat  bagi  Masyarakat  desa  untuk  menyampaikan  aspirasinya,  kemudian BPD  menindaklanjuti  aspirasi  tersebut  untuk  disampaikan  kepada  instansi atau lembaga yang terkait yaitu pemerintah desa.
22 Hasil wawancara dengan Bapak AL.  Huntu Selatan 27 September 2023, Pukul19.22 WITA
23 Hasil wawancara dengan Bapak AL.  Huntu Selatan 26 September 2023, Pukul09.22 WITA
Menurut ketua BPD desa Ayula Timur Bapak FL menyatakan bahwa: “kami dalam internal BPD sendiri telah dilakukan komunikasi antara satu dengan yang  lainnya,  tetapi  mengenai pembentukan peraturan desa untuk lebih jauhnya belum dilaksanakan dengan baik. Demikian halnya BPD dengan Pemerintah Desa perlu menigkatkan pertemuan yang  lebih  intens  membicarakan  terkait  dengan  pembentukan peraturan desa, karna selama ini komunikasi tersebut belum maksimal dilaksanakan” 24
BPD wajib menjalankan semua fungsi yang diembannya yaitu untuk menampung dan menyalurkan aspirasi Masyarakat serta membuat Peraturan Desa. Pelaksanaan fungsi yang paling menonjol adalah fungsi dalam membuat Peraturan Desa Bersama dengan Kepala Desa, fungsi tersebut sudah bisa di katakan telah dilaksanakan  Pemerintah Desa dan BPD se Kecamatan Bulango Selatan, walaupun pada umumnya secara rutin untuk setiap tahun hanya tiga (3)  Ranperdes  yang  dibahas  dan  disepakati  menjadi  peraturan  Desa  yakni Peraturan Desa tentang RKPDes dan APBDes dan APBdes Perubahan.
Peraturan  Desa  yang  ada  di  Desa  tersebut  substansinya  atau  isinya bersifat mengatur kepentingan Masyarakat desa, Secara umum peraturan desa yang  dihasilkan  BPD  dan  Kepala  Desa  dapat  dikelompokkan  menjadi  dua, yakni Peraturan desa yang selalu dibuat setiap tahun dan peraturan desa yang relative tetap. Peraturan Desa yang dibuat setiap tahun terdiri dari Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), sedangkan Peraturan Desa yang relative tetap, antara lain Perdes tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
Sejalan dengan hasil penelitian lain bahwa Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan Desa Bersama Kepala desa,  Meskipun BPD  tidak  mendapat  operasional,  namun  BPD  tetap  menjalankan  kerjanya dengan baik karena mereka hanya ingin desanya menjadi lebih maju. Selain itu  BPD  juga  memberi  masukan  kepada  Pemerintah  Desa  dan  Pemerintah Kabupaten Bone Bolango agar dana alokasi untuk operasional kegiatan BPD di tuangkan dalam Peraturan Bupati tentang prioritas pengunaan dana desa. Sehingga  harus  ada  intervensi  anggaran  operasional  dalam  mendukung kinerja BPD.
24 Hasil wawancara dengan Bapak FL. Ayula Timur 14 September 2023, Pukul  14.03 WITA

## c. Penetapan Peraturan Desa Bersama Pemerintah Desa
Setelah BPD dan Kepala Desa mengajukan rancangan Peraturan Desa kemudian  dibahas/dirumuskan  bersama-sama  di  dalam  rapat  BPD  dan setelah  mengalami  penambahan  dan  perubahan,  kemudian  rancangan Peraturan  Desa  tersebut  disahkan  dan  disetujui  serta  ditetapkan  sebagai Peraturan Desa.
Dalam  menetapkan  Peraturan  Desa,  antara  BPD  dan  Kepala  Desa sama-sama memiliki peran yang sangat penting antara lain sebagai berikut:
a. BPD Menyetujui dikeluarkannya Peraturan Desa
b. Kepala Desa menandatangani Peraturan Desa tersebut
c. BPD membuat berita acara tentang Peraturan Desa yang baru ditetapkan
d. BPD  mensosialisasikan  Peraturan  Desa  yang  telah  disetujui  pada masyarakat  melalui  Kepala  Dusun  untuk  diketahui  dan  dipatuhi  serta ditentukan pada tanggal mulai pelaksanaaannya.
Dari  hasil  wawancara  yang  penyusun  lakukan  dengan  Bunda  HM, selaku Kepala  Desa Ayula Selatan mengatakan bahwa:
Berkaitan  dengan  BPD  sebagai  mitra  kerja  pemerintah  desa  adalah dalam melaksanakan tugasnya, BPD dan pemerintah desa wajib saling menghormati,  bantu  membantu,  saling  mengisi  guna  tercapainya penyelenggaraan  pemerintah  desa  yang  efisien,  efektif  serta tercapainya  kemakmuran  desa,  walaupun  sampai  saat  ini  tidak  ada peraturan desa yang dibuat selain Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan RKPDes. 25
Dari hasil wawancara penulis Bersama narasumber yang merupakan anggota-anggota  BPD  serta  Kepala  Desa  se  Kecamatan  Bulango  Selatan. Penulis  menemukan  fakta  bahwa  ada  factor-faktor  yang  menjadi  hambatan bagi Badan permusyawaran Desa dalam menjalankan Fungsi dan Tugasnya sebagai  bagian  dari  penyelenggara  pemerintah  Desa  yaitu  :  1)  Minimnya Kapasitas  anggota  BPD  terkait  fungsi  dan  tugasnya  terutama  dalam pembentukan peraturan desa. 2) Rendahnya Tingkat Pendidikan Formal dan lemahnya public speaking. 3) Sarana Prasarana yang kurang memadai untuk
25 Hasil wawancara dengan Bunda HM. Ayula SelatanTanggal 29 September 2022 pukul 10.20 WITA
mendukung kinernya BPD. 4) Minimnya alokasi anggaran untuk peningkatan operasional BPD.

## Kesimpulan
Proses    Perencanaan,  Perumusan  dan  Penetapan  pembentukan Peraturan Desa di kecamatan Bulango Selatan yang  dilaksanakan oleh BPD dan  Pemerintah  Desa  proses/tahapan  tidak  sesuai  dengan  ketentuan Permendagri  110  tahun  2016  tentang  Badan  Permusyawaratan  Desa  dan Permendagri  111  tahun  2014  tentang  pedoman  tehnis  peraturan  didesa. Meskipun  ada  Sebagian  prosedur  yang  terlaksana  dalam  proses pembentukannya.  Proses  yang  BPD  lakukan  dalam  penyusunan  dan pembentukan  Peraturan  Desa  di  Kecamatan  Bulango  Selatan  yaitu  hanya hanya efektif pada tahap penetapannya saja tanpa memperhatikan makenisme yang sudah diatur sehinga harapan untuk memujudkan Pemerintahan yang baik belum sepenuhnya efektif. hal tersebut dapat dilihat dari berbagai factor kendala dan Upaya yang telah dilakukan oleh BPD.

## Daftar Pustaka Buku
Hanif Nurcholis, 2011, Pertumbuhan  Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, (Jakarta: Erlangga)
Riwu  Kaho,  1982,  Analisa  Hubungan  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  di Indonesia, Jakarta: Bima Aksara, Jakarta
Sedarmayanti,  Good  governance    good  Corporate  Governance,  (Bandung: CV.Mandar Maju, 2012)
Syahruddin  Nawi,  2014,  Penelitian  Hukum  Normatif  Versus  Penelitian  Hukum

## Empiris. PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar
Y.W. Sunindhia, 1996, Praktek Penyelenggaraan Pemerintah di Daerah, Rineka Cipta, Jakarta

## Jurnal
Utang Rosidin, Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa  Yang  Aspiratif,  Jurnal  Bina  Mulia  HukumVolume  4,  Nomor  1, September 2019
Kadek  Veby  Priandani,dkk.  Optimalisasi  Partisipasi  Masyarakat  Dan  Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD)  Dalam  Penyusunan  APBDES  (Studi  Pada Desa Pitra, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan), dalam e-JournalS1 Ak
Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 8 No: 02 Tahun 2017)
Rita  Hartati,Optimalisasi  Fungsi  Badan  Permusyawaratan  Desa  (Bpd)  Dalam Mewujudkan Prinsip Good Governance  (Studi di Kabupaten Pangandaran), dalam Jurnal Moderat,Volume 4,Nomor 4,November 2018, h. 114-123.
Dian  Haryani,  Peran  Badan  Permusyawaratan  Desa  (Bpd)  Dalam  Pengawasan Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa  Di  Desa  Melati  Ii  Kecamatan Perbaungan  Kabupaten  Serdang  Bedagai,  (Medan:  Fakultas  Ilmu  Sosial Dan Ilmu Politik, 2015), h. 6-7.

## Internet
Nuraida  Muji  Kurnia,  Peran  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  Sebagai Organisasi  Sektor  Publik,  dalam  http://djangka.com/2013/01/24/peran- badan-permusyawaratan-  desa-bpd-sebagai  organisasi-sektor-publik/,  (16 Maret 2013).