## KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENEMUAN HUKUM BARU (RECHTVINDING) TENTANG STATUS ANAK LUAR
KAWIN
(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010) Henlie Fernandes 1
Ayu Trisna Dewi 2
RINGKASASAN- Mahkamah  Konstitusi  merupakan  satu-satunya  lembaga  tinggi negara  yang  diberikan  kewenangan  oleh  Undang-Undang  Dasar  untuk  menguji undang-undang  terhadap  Undang-Undang  Dasar.  Keberadaan  Mahkamah  Konstitusi dengan  kewenangannya  tersebut,  dalam  putusannya  sering  menimbulkan  pro  dan kontra.
Metode  dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis  normatif  dengan  mengkaji  dan menganalisis data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan  hukum  tersier.  Penelitian  ini  menggunakan  analisis  deskriptif  kualitatif,  yaitu dengan  mengumpulkan  bahan  dari  sekian  banyak  data  yang  ada  kemudian dideskripsikan  dalam  bentuk  uraian  yang  sistematis  dengan  menjelaskan  hubungan dari  berbagai  jenis  data  tentang  eksistensi  Mahkamah  Konstitusi  dalam  penemuan hukum  baru (rechtvinding), mengenai  batasan-batasan  terhadap  kewenangan  yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi kemudian implementasi hukum terhadap Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  46/PUU-VIII/2010  tentang  Status  Anak  Luar  Kawin yang mana memuat norma hukum baru (positive legislatoir).
Kekuasaan  kehakiman  di  Indonesia  menganut  sistem  bifurkasi,  dimana kekuasaan  kehakiman  terbagi  2  (dua)  cabang,  yaitu  cabang  peradilan  biasa  yang berpuncak  pada  Mahkamah  Agung  dan  cabang  peradilan  konstitusi  yang  dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi.
Mahkamah  Konstitusi  dalam  menemukan  hukum  baru  selayaknya  dibatasi dengan  ketentuan  hukum  maupun  norma-norma.  Ketidakjelasan  batasan  tersebut dapat  menyebabkan  Mahkamah  Konstitusi  sebagai  lembaga  judicial  dipandang layaknya lembaga politic legislator.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  46/PUU-VIII/2010  tentang  status  anak luar  kawin  menimbulkan  persoalan  di  masyarakat  terutama  terkait  kewenangan Mahkamah  Konstitusi  dalam  melahirkan  norma  baru  serta  implementasinya  yang sulit diterapkan.
Kata  Kunci:  Mahkamah  Konstitusi,  Penemuan  Hukum  Baru,  Status  Anak  Luar Kawin

## PENDAHULUAN
Pasal  5  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman  (UU  Kekuasaan  Kehakiman)  menegaskan  bahwa  “Hakim  dan  Hakim Konstitusi  wajib  menggali,  mengikuti,  dan  memahami  nilai-nilai  hukum  dan  rasa keadilan  yang  hidup  dalam  masyarakat”.  Ketentuan  ini  dimaksudkan  agar  putusan hakim  dan  Hakim  Konstitusi  sesuai  dengan  hukum  dan  rasa  keadilan  dalam
masyarakat.  Berdasarkan  ketentuan  yang  demikian,  hakim  dituntut  tidak  hanya menegakkan  hukum  yang  ada  di  dalam  undang-undang  semata-mata,  tetapi diwajibkan  untuk  menggali,  mengikuti  dan  memahami  nilai  dan  rasa  keadilan.  UU Kekuasaan  Kehakiman  menegaskan  bahwa  hakim  juga  berperan  sebagai  pembuat undang-undang.
Kewenangan penemuan hukum dibuka untuk memberikan penjelasan terhadap ketentuan  undang-undang  yang  belum  jelas  atau  melengkapi  pengaturan  normatif yang tidak lengkap dan dimungkingkan untuk mengisi kekosongan hukum dari suatu undang-undang. Kekosongan hukum  atau ketidakjelasan ini merupakan  konsekuensi dari  sebuah  realitas  bahwa  teks  undang-undang  yang  tidak  selalu  sempurna,  oleh karena    sifatnya  sebatas moment  opname sehingga  harus  dikontekstualisasikan  oleh hakim.  Kewenangan  untuk  melakukan  penemuan  hukum  harus  diberikan  kepada hakim, jika hal tersebut tidak diberikan maka kekosongan hukum akan terjadi.
Keberadaan  lembaga  Mahkamah  Konstitusi  dalam  kehidupan  negara-negara modern dianggap sebagai fenomena baru dalam mengisi sistem ketatanegaraan yang sudah  ada  dan  mapan.  Mahfud  MD  menyatakan  bahwa  dalam  melaksanakan kewenangannya,  terutama  dalam  melakukan  pengujian  atau  judicial  review  undang- undang  terhadap  Undang-Undang  Dasar  (UUD),  Mahkamah  Konstitusi  hanya  boleh menafsirkan  isi  UUD  sesuai  dengan  original  intent  yang  dibuat  melalui  perdebatan oleh  lembaga  yang  berwenang  menetapkannya.  Mahkamah  Konstitusi  hanya  boleh menyatakan  sebuah  undang-undang  bertentangan  atau  tidak  dengan  UUD  dan  tidak boleh memasuki ranah legislatif dengan cara apa pun.
Banyaknya  putusan  Mahkamah  Konstitusi  yang  memuat  norma  hukum  baru membuat  peneliti  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  yang  sifatnya  lebih  terbatas pada  kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  dalam  melakukan  penemuan  hukum  baru. Salah satu putusan dari beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang memuat norma hukum  baru  itu  adalah  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak Luar Kawin.
Hal  tersebut  membuat  peneliti  berpikir  bahwa  penemuan  hukum  baru  yang dilakukan  oleh  Mahkamah  Konstitusi  merupakan  persoalan  yang  serius  mengingat kedudukan  Mahkamah  Konstitusi  sebagai  negative  legislatoir  bukan positive legislatoir. Oleh karena itu yang akan dibahas dalam penulisan penelitian ini adalah bagaimana  eksistensi  Mahkamah  Konstitusi  dalam  penemuan  hukum  baru (rectvinding), batasan-batasan kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi dalam  melakukan  penemuan  hukum  baru  (rechtvinding)  dan  implementasi  hukum pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang memuat norma hukum  baru.  Adapun  yang  akan  menjadi  tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui lebih jauh mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penemuan hukum  baru  (rechtvinding)  tentang  status  anak  luar  kawin  di  dalam  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

## KAJIAN TEORITIS
1. Kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  Menurut  Undang-Undang  Nomor  24

## Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
Wewenang Mahkamah Konstitusi diatur secara tegas di dalam Undang-Undang Nomor  24  Tahun  2003  tentang  Mahkamah  Konstitusi  khususnya  dalam  Bab  III Bagian  Pertama  Pasal  10  yang  diantaranya  menjabar  kewenangan  Mahkamah Konstitusi itu di dalam 3 ayat antara lain :
1. Ayat  1  menyatakan  bahwa  Mahkamah  Konstitusi  berwenang  mengadili  pada tingkat  pertama  dan  terakhir  yang  putusannya  bersifat  final  untuk  menguji undang-undang  terhadap  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945,  memutus  sengketa  kewenangan  lembaga  negara  yang kewenangannya  diberikan  oleh  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945,  memutus  pembubaran  partai  politik,  dan  memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
2. Ayat 2 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat  DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat  sebagai  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  sebagaimana  dimaksud  dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Ayat  3  menguraikan  penjelasan  mengenai  tindakan  apa  saja  yang  memenuhi unsur-unsur yang dimaksud dalam ayat 2.
2. Pengertian dan Kegunaan Penemuan Hukum Baru (Rechtvinding)
Pasal  20 Algemeene  Bepalingen  van  Wetgeving (AB)  menyatakan  bahwa “Hakim harus mengadili berdasarkan undang-undang” dan pasal 22 AB serta pasal 14 Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1970  tentang  Ketentuan-Ketentuan  Pokok Kekuasaan  Kehakiman  mewajibkan  hakim  untuk  tidak  menolak  mengadili  perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak lengkap atau tidak jelas undang-undang yang  mengaturnya  melainkan  wajib  mengadilinya,  apabila  terdapat  kekosongan aturan hukum atau aturannya tidak jelas maka untuk mengatasinya diatur dalam pasal 27  Undang-Undang  No.  14  Tahun  1970  tentang  Ketentuan-Ketentuan  Pokok Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi : “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib  menggali,  mengikuti  dan  memahami  nilai-nilai  hukum  yang  hidup  di  dalam masyarakat” artinya seorang hakim harus memiliki kemampuan dan keaktifan untuk menemukan hukum (rechtvinding). Rechtvinding adalah  proses  pembentukan  hukum  oleh  hakim/aparat  penegak hukum  lainnya  dalam  penerapan  peraturan  umum  terhadap  peristiwa  hukum  yang konkret dan hasil penemuan hukum menjadi dasar untuk mengambil keputusan.
Penemuan  hukum  merupakan  kegiatan  utama  hakim  dalam  melaksanakan undang-undang  apabila  terjadi  peristiwa  konkret.  Undang-undang  sebagai  kaedah umum  adalah  untuk  melindungi  kepentingan  manusia,  oleh  sebab  itu  harus dilaksanakan/ditegakkan  agar  dapat  memenuhi  asas  bahwa  setiap  orang  dianggap
tahu akan undang-undang, tidak mungkin undang-undang mengatur segala kehidupan manusia secara lengkap  dan tuntas.  Undang-undang  merupakan  hasil karya menusia yang  sangat  terbatas  kemampuannya,  oleh  sebab  itu  perlunya  seorang  hakim  untuk melakukan rechtvinding (menemukan hukum).
3. Kedudukan Anak Luar Kawin dalam Hukum Indonesia
Anak  luar  kawin  adalah  anak  yang  dilahirkan  oleh  seorang  perempuan  yang tidak  memiliki ikatan  perkawinan  yang  sah  menurut  hukum  negara  dengan  laki-laki yang  telah  membenihkan  anak  di  rahimnya,  anak  tersebut  tidak  mempunyai kedudukan yang sempurna di mata hukum seperti anak sah pada umumnya.
Pengertian anak luar kawin menurut pasal 272 KUHPerdata dibagi menjadi dua yaitu dalam arti sempit dan luas. Anak luar kawin dalam arti luas meliputi anak zina dan  anak  sumbang  sedangkan  anak  luar  kawin  dalam  arti  sempit  artinya  tidak termasuk anak zina dan anak sumbang, anak luar kawin dalam arti sempit ini lah yang dimaksud  dalam  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  46/PUU-VIII/2010  tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  yuridis-normatif  yaitu suatu  metode  penelitian  yang  mengkaji  masalah  dengan  didasarkan  pada  analisis peraturan  perundang-undangan.  Analisis  data  dilakukan  secara  kualitatif  dengan model  deskriptif,  yaitu  menganalisis  data  dengan  cara  mengumpulkan  bahan  dari sekian  banyak  data  yang  ada  kemudian  dideskripsikan  dalam  bentuk  uraian  yang sistematis untuk menemukan suatu kesimpulan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Eksistensi Mahkamah Konstitusi Dalam Penemuan  Hukum Baru (Rechtvinding)
a. Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Ketatanegaraan Hukum Indonesia
Mahkamah  Konstitusi  merupakan  lembaga  negara  yang  baru  dalam  sistem ketatanegaraan  Indonesia  hasil  perubahan  UUD  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945  yang  dibentuk  karena  buruknya  penyelenggaraan  negara  terutama  pada  masa orde  baru,  yang  ditandai  dengan  maraknya  korupsi,  kolusi,  dan  nepotisme,  markus (makelar  kasus)  sampai  saat  ini,  dan  dicampakkannya  nilai-nilai  keadilan  hukum menjadi  faktor  dalam  melakukan  perubahan  di  berbagai  bidang,  terutama  sistem peradilan.
Berdasarkan  amanat  konstitusi  pada  pasal  24C  ayat  (1)  dan  (2)  UUD  1945, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan sebagai berikut:
1. Mahkamah  Konstitusi  berwenang  mengadili  pada  tingkat  pertama  dan  terakhir yang  putusannya  bersifat  final  untuk  menguji  undang-undang  terhadap  UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh  UUD,  memutus  pembubaran  partai  politik,  dan  memutus  perselisihan tentang hasil pemilihan umum (pemilu).
2. Mahkamah  Konstitusi  wajib  memberi  putusan  atas  pendapat  DPR  mengenai dugaan pelanggaran presiden dan/atau wakil presiden menurut UUD.
b. Alasan,  Dasar,  serta  Pertimbangan  Mahkamah  Konstitusi  Dalam Melakukan Penemuan Hukum Baru (Rechtvinding)
Pasal  5  ayat  (1)  UU  Kekuasaan  Kehakiman  menyatakan  bahwa  hakim  dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa  keadilan  yang  hidup  dalam  masyarakat.  Kata  “menggali”  mengasumsikan bahwa  hukumnya  tidak  ada,  padahal  tidak  seperti  itu  maknanya  tetapi  haruslah dimaknakan  sebagai  tersembunyi,  agar  sampai  ke  permukaan  maka  masih  harus digali,  jadi  hukumnya  itu  sebenarnya  ada  tetapi  masih  harus  digali,  dicari  dan ditemukan, bukannya tidak ada kemudian diciptakan.
Paul  Scholten  mengatakan  bahwa  di  dalam  perilaku  manusia  sendiri  itulah terdapat  hukumnya  sedangkan  setiap  saat  manusia  dan  masyarakat  berperilaku, berbuat  atau  berkarya,  oleh  karena  itu  hukumnya  sudah  ada,  tinggal  menggali, mencari dan menemukannya. Pernyataan ini mengisyaratkan bahwa hakim sebagai perumus  dan  penggali  nilai-nilai  hukum  yang  hidup  di  masyarakat  sehingga  ada peluang putusan tersebut tidak hanya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang  sudah  ada,  namun  hasil  dari  kreasi  hakim  yang  berpeluang  untuk  menggali nilai-nilai  hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat,  manakala  peraturan  perundang- undangan belum/tidak ada atau pun tidak lengkap. Ketentuan tersebut tersirat secara yuridis  maupun  filosofis  bahwa  hakim  maupun  Hakim  Konstitusi  mempunyai kewajiban  maupun  hak  untuk  melakukan  penemuan  hukum  agar  putusan  yang diambilnya dapat sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.
2. Batasan-Batasan  Kewenangan  yang  Dimiliki  Oleh  Mahkamah  Konstitusi Dalam Melakukan Penemuan Hukum Baru (Rechtvinding)
a. Mahkamah Konstitusi sebagai Negative Legislature
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  dapat  berupa  putusan  negative  dan  positive.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  bersifat  negative  ketika  suatu  undang-undang dinyatakan  bertentangan  dengan  UUD  1945,  mengingat  sifat  putusan  Mahkamah Konstitusi  yang  bersifat self  executing, final  and  binding  maka  eksekutor  terhadap putusan  Mahkamah  Konstitusi  adalah  DPR  sebagai  perwujudan  prinsip check  and balances untuk  segera  menindaklanjuti  sehingga  tidak  akan  terjadi  kekosongan hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat positive ketika Mahkamah Konstitusi memberikan  putusan  di  luar  wewenang  yang  diberikan  oleh  UUD  1945,  sepeti adanya  ultra  petita  yang  dikeluarkan  oleh  Mahkamah  Konstitusi  demi  kepentingan bersama. Mahkamah Konstitusi memiliki beberapa macam putusan berdasarkan Pasal 56  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2003  tentang  Mahkamah  Konstitusi,  akan tetapi  dalam  perkembangannya  ada  beberapa  putusan  Mahkamah  Konstitusi  yang tidak  hanya  terpaku  pada  undang-undang  saja  melainkan  pada  suatu  kondisi  hukum tertentu.  Ultra  petita  merupakan  putusan  Mahkamah  Konstitusi  yang  memuat  amar putusan  melebihi  yang  dimohonkan  oleh  pemohon  atau  dengan  kata  lain  positive legislator.  Pembagian  ultra  petita  secara  umum  menjadi  4  (empat)  jenis  yaitu membatalkan  pasal  yang  tidak  dimintakan,  memberi  beban  tambahan  kepada termohon, putusan mengatur, dan menentukan jangka waktu.
Dalam  setiap  putusan  yang  dikeluarkan  oleh  Mahkamah  Konstitusi  akan berdampak  tidak  hanya  pada  pihak-pihak  yang  berperkara  saja  melainkan  juga kepada  semua  warga  negara  mengingat  yang  diuji  adalah  suatu  undang-undang  dan sifat  erga omnes yang melekat  pada putusan Mahkamah Konstitusi. sehingga ketika Mahkamah  Konstitusi  akan  memutus  suatu  perkara  pengujian  undang-undang, banyak  hal  yang  harus  dipertimbangkan  seperti  hukum  tidak  tertulis  yang berkembang  dan  hidup  di  masyarakat (living  law) mengingat  negara  Indonesia mengakui  keberadaan  hukum  tidak  tertulis  sehingga  tidak  hanya  terpaku  pada  suatu peraturan  perundang-undangan  tertentu  yang  bersifat  kaku  sehingga  Mahkamah Konstitusi  dalam  menjalankan  wewenangnya  untuk  memeriksa,  mengadili  dan memutus suatu perkara pengujian undang-undang tidak hanya terpaku secara formal prosedural  saja  tetapi  boleh  mempertimbangkan  hukum-hukum  yang  hidup  dalam masyarakat.
b. Fenomena  Munculnya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Sebagai  Positive Legislature  (Studi  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  46/PUU- VIII/2010 tentang Status Anak Luar Kawin)
Sejak  Mahkamah  Konstitusi  menjalankan  kewenangannya  dalam  menguji undang-undang,  sudah  terdapat  beberapa  putusan  yang  bersifat  mengatur (positive legislature), salah  satunya  adalah  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  46/PUU- VIII/2010  tentang  Pengujian  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan terhadap  UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
“Anak yang dilahirkan di  luar perkawinan bisa  mempunyai  hubungan perdata dengan  ayahnya  dan  keluarga  ayahnya  apabila  bisa  dibuktikan  dengan  ilmu pengetahuan  dan  teknologi  dan/atau  alat  bukti  lain  menurut  hukum”.  Itulah  kiranya rumusan  singkat  yang  tepat  untuk  menggambarkan  amanat  dari  Putusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor  46/PUU-VIII/2010.  Dalam  putusannya,  Mahkamah  Konstitusi mengabulkan permohonan Hj. Aisyah Mochtar dan Muhammad Iqbal Ramadhan atas pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk sebagian dan  menyatakan  bahwa  pasal  43  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang Perkawinan adalah inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional) pada hari Jum’at, 17 Februari 2012 di Ruang Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi.
Dalam  pertimbangan  hukumnya,  Mahkamah  Konstitusi  berpendapat  bahwa hubungan  anak  dengan  seorang  laki-laki  sebagai  bapak  tidak  semata-mata  karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan  darah  antara  anak  dengan  laki-laki  tersebut  sebagai  bapak.  Dengan demikian,  terlepas  dari  soal  prosedur/administrasi  perkawinannya,  anak  yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan  adalah  anak  yang  dilahirkan  di  luar  perkawinan,  padahal  anak  tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya. Anak yang dilahirkan tanpa
memiliki  kejelasan  status  ayah  sering  kali  mendapatkan  perlakukan  yang  tidak  adil dan  stigma  di  tengah-tengah  masyarakat.  Hukum  harus  memberi  perlindungan  dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang  ada  padanya,  termasuk  anak  yang  dilahirkan  meskipun  keabsahan perkawinannya masih disengketakan.
Dalam konklusinya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa permohonan para pemohon  terhadap  pasal  43  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan adalah beralasan hukum, namun Mahkamah menilai bahwa permohonan para  pemohon  adalah  inkonstitusional  bersyarat  (conditionally  unconstitutional) sepanjang ayat tersebut  dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang  dapat  dibuktikan  berdasarkan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  dan/atau  bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.
3. Implementasi Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU- VIII/2010  tentang  Status  Anak  Luar  Kawin  yang  Memuat  Norma  Hukum Baru
a. Kekuatan  Hukum  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Luar Kawin yang Memuat Norma Hukum Baru
Pasal  24C  ayat  (1)  UUD  1945  menegaskan  bahwa  Mahkamah  Konstitusi berwenang  mengadili  pada  tingkat  pertama  dan  terakhir  yang  putusannya  bersifat final  untuk  menguji  undang-undang  terhadap  UUD,  memutus  sengketa  kewenangan lembaga  negara  yang  kewenangannya  diberikan  oleh  UUD,  memutus  pembubaran partai  politik,  dan  memutus  perselisihan  tentang  hasil  pemilu.”  Hal  tersebut mengimplikasikan  putusan  Mahkamah  Konstitusi  bersifat  final  dan  mengikat (binding). Putusan final diartikan bahwa tidak ada lagi upaya hukum lain yang dapat ditempuh,  oleh  karena  itu  putusan  Mahkamah  Konstitusi  tersebut  telah  memiliki kekuatan  mengikat  secara  umum  dimana  semua  pihak  harus  tunduk  dan  taat melaksanakan putusan tersebut.
Bila  kita  kaitkan  dengan  sifat  final  dan  mengikat  dari  putusan  Mahkamah Konstitusi,  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  telah  tertutup  terhadap  segala kemungkinan untuk menempuh upaya hukum setelah putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Ketika putusan tersebut diucapkan dalam sidang pleno, maka ketika itu lahir kekuatan  mengikat  secara  hukum  (binding)  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang  putusannya  bersifat  final  untuk  menguji  undang-undang  terhadap  UUD, memutus  sengketa  kewenangan  lembaga  negara  yang  kewenangannya diberikan  oleh  UUD,  memutus  pembubaran  partai  politik,  dan  memutus perselisihan tentang hasil pemilu”.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Luar  Kawin  jika  dianalisis  adalah  merupakan  salah  satu  contoh  putusan  yang
akibatnya mengandung sisi negatif dari putusan Mahkamah Konstitusi yang sifatnya final dan mengikat karena isi putusan yang menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat,  dan  putusan  ini  ternyata  juga  bertentangan  dengan  apa  yang  ditentukan dalam Burgerlijke  Wetboek (BW).  Jika  dipaksa  untuk  dilakukan  pun  maka  akan menimbulkan  masalah  baru  lagi,  sehingga  perlu  segera  dibuat  aturan  yang  lebih khusus mengatur tentang anak yang lahir di luar perkawinan ini.
b. Dampak  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  46/PUU-VIII/2010  tentang Status Anak Luar Kawin yang Memuat Norma Hukum Baru Mahkamah Konstitusi memberikan putusan mengabulkan sebagian permohonan para pemohon. Pasal  2  ayat  (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dikabulkan sementara itu pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  dikabulkan  dengan  dalil  hubungan  anak dengan  seorang  laki-laki  sebagai  bapak  tidak  semata-mata  karena  adanya  ikatan perkawinan,  akan  tetapi  dapat  juga  didasarkan  pada  pembuktian  adanya  hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapat perlindungan  hukum.  Jika  tidak  demikian,  maka  yang  dirugikan  adalah  anak  yang dilahirkan  di  luar  perkawinan,  padahal  anak  tersebut  tidak  berdosa  karena kelahirannya di luar kehendaknya.
Hal ini membawa konsekuensi bahwa hukum memberi peluang bagi anak yang dilahirkan  di  luar  perkawinan  atau  pihak  yang  mewakili  kepentingannya  untuk memohon  ayah  biologisnya  di  pengadilan  dan  jika  terbukti  berdasarkan  ilmu pengetahuan  dan  teknologi  dan/atau  alat  bukti  lain  menurut  hukum  mempunyai hubungan darah, melahirkan hubungan perdata kepada ayah biologisnya itu, sekaligus juga kepada keluarga ayahnya itu.

## KESIMPULAN
a. Pasal  24  ayat  (2)  perubahan  ketiga  UUD  1945  menyatakan  bahwa  kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam  lingkungan  peradilan  umum,  peradilan  agama,  lingkungan  peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah  Konstitusi  merupakan  lembaga  negara  yang  baru  dalam  sistem ketatanegaraan  Indonesia  hasil  perubahan  UUD  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945 yang dibentuk  karena buruknya penyelenggaraan negara terutama pada masa orde baru.
b. Putusan Mahkamah Konstitusi dapat berupa putusan negative maupun positive. Putusan  Mahkamah  Konstitusi  bersifat  negative  ketika  suatu  undang-undang dinyatakan  bertentangan  dengan  UUD  1945,  mengingat  sifat  putusan Mahkamah  Konstitusi  yang  bersifat  self  executing,  final  and  binding  maka eksekutor  terhadap  putusan  Mahkamah  Konstitusi  adalah  DPR  sebagai
perwujudan prinsip check and balances untuk segera menindaklanjuti sehingga tidak akan  terjadi  kekosongan hukum.  Putusan  Mahkamah Konstitusi bersifat positive  ketika  Mahkamah  Konstitusi  memberikan  putusan  di  luar  wewenang yang  diberikan  oleh  UUD  1945.  Hakim  Konstitusi  dalam  menjalankan kewenangannya  memiliki  suatu  kemerdekaan/kebebasan  yang  bersifat  relatif dalam  batasan  Pancasila,  UUD  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945, ketertiban umum, dan kesusuilaan.
c. Akibat hukum yang dapat ditimbulkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat  final  dan  mengikat  antara  lain  mengakhiri  suatu  sengketa  hukum, menjaga prinsip  check and balances, menutup akses upaya hukum, serta dapat pula  menimbulkan  kekosongan  hukum.  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 46/PUU-VIII/2010  Tentang  Status  Anak  Luar  Kawin  merupakan  salah  satu contoh  putusan  yang  mengandung  sisi  negatif  dari  putusan  Mahkamah Konstitusi  yang  sifatnya  final  dan  mengikat  karena  isi  putusan  yang menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat, dan putusan ini ternyata juga  bertentangan  dengan  apa  yang  ditentukan  dalam  Burgerlijke  Wetboek (BW).  Di  sisi  lain,  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  46/PUU-VIII/2010 Tentang  Status  Anak  Luar  Kawin  tersebut  memberikan  suatu  kepastian, keadilan  serta  perlindungan  bagi  anak-anak  di  Indonesia  yang  lahir  karena perkawinan yang tidak sah atau tidak tercatat atau kawin siri.

## DAFTAR PUSTAKA
Abintoro  Prakoso.  2016. Penemuan  Hukum  Sistem,  Metode,  Aliran  dan  Prosedur Dalam Menemukan Hukum . Yogyakarta: Laksbang Presindo. Andi Hartanto. 2008. Kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata . Yogyakarta: Laksbang Presindo. Badriyah Khaleed. 2014. Mekanisme Judicial Review . Yogyakarta: Pustaka Yustisia. Bala  dan  Tim  PY.  2015. Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUHPer)  dan Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Perdata  (KUHAPer). Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
Mahfud MD. 2010. Konstitusi dan Hukum Dalam Konstroversi Isu . Jakarta: Rajawali Pers.
Paul Shcolten. 2009. Penemuan Hukum (Rechtvinding). Jakarta: Terbitan Alumni. Subrata  Kubung.  2019. Kamus  Hukum  Internasional  &  Indonesia .  Jakarta:  Permata Press.
Sudikno  Mertokusumo.  1993. Bab-bab  Tentang  Penemuan  Hukum .  Bandung:  PT. Citra Aditya Bakti.
( http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/umum/849-penemuan-hukum-oleh-hakim- rechtvinding.html ). Diakses pada 12 Juni 2019.