## TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN REMISI UMUM DAN REMISI DASAWARSA
TERKAIT PP NO. 99 TAHUN 2012 KASUS NARKOTIKA (STUDI KASUS LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS 1 MEDAN)
Maurice Rogers
( Fakultas Hukum Universitas Darma Agung ) Email : mauricerogersiburian@gmail.com

## Abstrak
Remission  of  prisoners  related  to  PP  number  99  of  2012  narcotics  cases  at  the  Medan Class I Correctional Institution can be given if they have undergone 1/3 (one third) of the criminal  period  or  have  cooperated  with  law  enforcement  to  uncover  the  case  as evidenced  by  the  issuance  of  a  letter  statement  of  justice  collaborator  (JC)  by  law enforcement  (Polri,  prosecutors,  BNN).  In  writing  this  thesis,  the  author  uses  juridical normative research methods, namely research methods that refer to norms of norms and principles  of  legal  principles  contained  in  statutory  regulations  and  decisions  of  court decisions  and  legal norms  that  exist  in  society  and  synchronization  of  a  rule  with  other rules in a hierarchical manner. Based on research conducted by researchers at the Medan Class I Correctional Institution, that prisoners of narcotics cases related to PP number 99 of 2012 who received a general remission in 2015 in accordance with Letter of Kep envoy of  the  Minister  of  Law  and  Human  Rights  Number  M.HH-114.PK.01.01.02  of  2016 concerning  the  granting  of  2015  general  remissions  to  criminal  inmates  and  children related to article 34A paragraph (1) government regulation number 99 of 2012 dated June 27 2016 as many as 240 people.
Keywords: Remission.
PENDAHULUAN Undangundang  Dasar  1945,  baik dalam pembukaan maupun dalam batang tubuhnya  menyebutkan  secara  tegas dalam  Pasal  1  ayat  (3)  bahwa  Negara Indonesia  adalah  Negara  hukum.Dalam konsep  Negara  Hukum  itu,  diidealkan bahwa  yang  harus  dijadikan  panglima dalam  dinamika  kehidupan  kenegaraan adalah  hukum.Oleh  karena  itu,  maka setiap  orang  harus  tunduk  terhadap hukum.  Dengan  demikian,  jika  seseorang melakukan suatu perbuatan yang melanggar  hukum,  maka  Hakim  akan menjatuhkan  putusan  berupa  sanksi. Salah  satu  bentuk  sanksi  yang  diberikan yaitu  sanksi  pidana  yang  salah  satunya berupa pidana penjara.Pidana penjaramerupakan salah satu jenis pidana yang  terdapat  dalam  sistem  hukum pidana di Indonesia (Pasal 10 KUHP).
Sistem  pemenjaraan  yang  sangat menekankan  pada  unsur  balas  dendam dan  penjeraan  yang  secara  berangsur  –
angsur  dipandang  sebagai  suatu  sistem dan  sarana  yang  tidak  sejalan  dengan konsep  rehabilitasi  dan  reintegrasi  sosial agar narapidana menyadari kesalahannya,  tidak  lagi  berkehendak untuk  melakukan  tindak  pidana  dan kembali  menjadi  warga  masyarakat  yang bertanggung  jawab  bagi  diri  sendiri, keluarga, dan lingkungan.
Berdasarkan  pemikiran  tersebut maka sejak tahun 1964 sistem pembinaan bagi  narapidana  dan  anak  pidana  telah berubah  secara  mendasar  yaitu  dari sistem  kepenjaraaan  menjadi  sistem pemasyarakatan.  Sistem  Pemasyarakatan adalah  suatu  tatanan  mengenai  arah  dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan  berdasarkan  Pancasila yang  dilaksanakan  secara  terpadu  antara pembina,  yang  dibina,  dan  masyarakat untuk  meningkatkan  kualitas  warga binaan  pemasyarakatan  agar  menyadari kesalahan,  memperbaiki  diri,  dan  tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat
(Maurice rogers)
diterima kembali oleh lingkungan masyarakat,  dapat  aktif  berperan  dalam pembangunan,  dan  dapat  hidup  secara wajar  sebagai  warga  yang  baik  dan bertanggung jawab . Di Lembaga Pemasyarakatan,  seorang  narapidana mempunyai  hak  sesuai  dengan  Pasal  14 Undang  undang  No.  12  Tahun  1995 tentang Pemasyarakatan dikatakan bahwa narapidana berhak untuk : a. Melakukan  Ibadah  sesuai  dengan agama dan kepercayaan b. Mendapat perawatan, baik perawatan Rohani maupun Jasmani c. Mendapat pendidikan dan pengajaran d. Mendapatkan  pelayanan  kesehatan dan makanan yang layak e. Menyampaikan keluhan f. Mendapatkan  babhan  bacaan  dan mengikuti  siaran  media  massa lainnya yang tidak dilarang g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan h. Menerima  kunjungan  keluarga, penasehat  hukum,  atau  orang tertentu lainnya
i. Mendapatkan  pengurangan  masa pidana ( remisi ) j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga k. Mendapatkan pembebasan bersyarat l. Mendapatkan cuti menjelang bebas m. Mendapatkan  hak    hak  lain  sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Sesuai  dengan  Pasal  14  ayat  1 huruf  i  Undang  –  undang  No  12  Tahun 1995  tentang  pemasyarakatan  bahwa salah  satu  hak  narapidana  adalah mendapatkan pengurangan masa pidana ( remisi  ).  Dengan  pemberian  remisi, narapidana  tidak  sepenuhnya  menjalani masa  hukuman  pidananya.Hal  tersebut merupakan  hadiah  yang  diberikan pemerintah kepada para narapidana.
Dalam memperoleh remisi, narapidana  harus  memenuhi  beberapa persyaratan,  yang  intinya  menaati peraturan  yang  ada  di  Lembaga
Pemasyaraktan.Dengan adanya pemberian remisi menjadikan narapidana berusaha tetap menjaga kelakuannya agar kembali  memperoleh  remisi  selama  di dalam Lembaga Pemasyarakatan.
Ada  perbedaan  antara  pidana umum  dengan  pidana  khusus  dalam  hal pemberian  remisi.  Remisi  terhadap pidana  umum  mengacu  pada  Undang undang  No.  12  Tahun  1995  tentang Pemasyarakatan  Pasal  14  ayat  1  huruf  i. Sedangkan, remisi terhadap pelaku tindak pidana  khusus  yang  meliputi  terorisme, narkotika  dan  prekusor  narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan  Negara,  kejahatan  hak  asasi manusia  yang  berat,  serta  kejahatan transnasional terorganisasi lainnya diatur tersendiri  oleh  Peraturan  Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang perubahan  atas  Peraturan  Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan
Pemasyarakatan.

## Permasalahan
1. Apa  dasar  Hukum  dalam  pemberian remisi  umum  dan  remisi  dasawarsa Tahun  2015  terkait  PP  No.  99  Tahun 2012  terhadap  Narapidana  Kasus Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan ? 2. Bagaimanakah pelaksanaan pemberian Remisi  Umum  dan  Remisi  Dasawarsa Tahun  2015  terhadap  Narapidana Kasus  Narkotika  terkait  PP  No.  99 Tahun 2012 di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan ? 3. Apa kendala – kendala yang dihadapai petugas  lembaga  pemasyarakatan dalam  pemberian  remisi  umum  dan remisi dasawarsa tahun 2015 terhadap narapidana kasus narkotika terkait PP No.  99  Tahun  2012  di  Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan ?

## METODE PENELITIAN
Adapun  metode  penelitian  hukum  yang digunakan peneliti dalam adalah : 1. Jenis penelitian Dalam penulisan ini, peneliti menggunakan metode penelitian
hukum  yuridis  normatif,  yaitu  metode penelitian  yang  mengacu  kepada norma  norma  dan  asas  asas  hukum yang  terdapat  dalam  peraturan perundang  undangan  dan  putusan putusan  pengadilan  serta  norma norma  hukum  yang  ada  dalam masyarakat  serta  sinkronisasi  suatu aturan  dengan  aturan  lainnya  secara hierarki. 2. Sifat penelitian Penelitian  ini  bersifat  deskriptif analitis, yaitu mengungkapkan peraturan  perundang  undangan  yang berkaitan  dengan  teori  teori  hukum sebagai objek penelitian.Demikian juga hukum  dalam  pelaksanaannya  di dalam  masyarakat  yang  berkenaan objek penelitian. 3. Jenis data Data pokok dalam penelitian ini adalah : 1) data  Primer,  yaitu  data  yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik  melalui  wawancara,  observasi maupun  laporan  dalam  bentuk dokumen tidak resmiyang kemudian diolah oleh peneliti. 2) data  sekunder,  yaitu  data  yang diperoleh  dari  dokumen  dokumen resmi, buku buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian, peraturan perundang undangan. 4. Teknik pengumpulan data Teknik  pengumpulan  data  dilakukan dengan  cara  (a)  studi  kepustakaan
( library  research )  data  kepustakaan yang  diperoleh  melalui  penelitian kepustakaan  yang  bersumber  dari peraturan  perundangundangan,  buku buku,  dokumen  resmi,  publikasi,  dan hasil penelitian. (b) Penelitian lapangan ( field Research ). Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat pendapat dari responden berupa wawancara. 5. Analisis data Berdasarkan  sifat  penelitian  ini  yang menggunakan metode penelitian bersifat  deskriptif  analistis,  maka
analisis  data  yang  dipergunakan adalah  analisis  secara  pendekatan kualitatif  terhadap  data  primer  dan sekunder.Deskriptif  tersebut,  meliputi isi  dan  struktur  hukum  positif,  yaitu suatu  kegiatan  yang  dilakukan  oleh penulis  untuk  menentukan  isi  atau makna  aturan  hukum  yang  dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan  hukum  yang  menjadi objek kajian. DASAR  HUKUM  REMISI  UMUM  DAN REMISI  DASAWARSA  TAHUN  2015
TERKAIT  PP  NO.  99  TAHUN  2012 KASUS  NARKOTIKA  DI  LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I MEDAN Dasar  hukum  pemberian  remisi sudah mengalami beberapa kali perubahan,  bahkan  untuk  tahun  1999 telah  dikeluarkan  Keppres  No.  69  Tahun 1999 dan belum sempat diterapkan akan tetapi  kemudian  dicabut  kembali  dengan Keppres  No.  174  Tahun  1999.  Remisi yang  berlaku  dan  pernah  berlaku  di Indonesia  sejak  jaman  belanda  sampai sekarang  adalah  berturut  turut  sebagai berikut :
1. Gouvernement  Besluit tanggal  10 Agustus 1935 No. 23 Bijblad No. 13515 jo.  9  Juli  1841    No.  12  dan  26  Januari 1942  No.  22;  merupakan  yang diberikan sebagai hadiah semata mata pada hari kelahiran Sri Ratu Belanda. 2. Keputusan  Presiden  Nomor  156 tanggal  19  April  1950  yang  termuat dalam Berita Negara No. 26 Tanggal 28 April  1950  jo.  Peraturan  Presiden  RI No.  1  Tahun  1946  tanggal  8  Agustus 1946 dan peraturan Menteri Kehakiman  RI  No.  G.8/106  tanggal  10 Januari 1947 jo. Keputusan Presiden RI Nomor  120  Tahun  1955,  tanggal  23 Juli 1955 tentang Ampunan Istimewa 3. Keputusan  Presiden  Nomor  5  Tahun 1987 jo. Keputusan Menteri Kehakiman  RI  No.  01.HN.02.01  Tahun 1987  tentang  pelaksanaan  keputusan Presiden No. 5 Tahun 1987, keputusan Menteri Kehakiman RI No. 04. HN.  02. 01  Tahun  1988  tanggal  14  Mei  1988 tentang tambahan remisi bagi
(Maurice rogers)
narapidana yang menjadi Donor Organ Tubuh  dan  Donor  Darah  dan keputusan  Menteri  Kehakiman  RI  No. 03.  HN.  02.01  tahun  1988  tanggal  10 Maret  1988  tantang  Tata  Cara permohonan perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara berdasarkan keputusan  Presiden  RI  No.  5  Tahun 1987 4. Keputusan Presiden No. 69 tahun 1999 tentang  pengurangan  Masa  Pidana (remisi)
5. Keputusan  Presiden  No.  174  Tahun 1999  jo.  Keputusan  Menteri  Hukum dan  Perundang  –  undangan  RI  No.  M. 09.  HN.  02.01  Tahun  1999  tentang pelaksanaan  keputusan  Presiden  No. 174  Tahun  1999,  keputusan  Menteri
Hukum dan Perundang – undangan No. M.  10.  HN.  02.01  Tahun  1999  tentang pelimpahan  wewenang  pemberian remisi khusus.
Ketentuan  yang  masih  berlaku adalah  ketentuan  yang  terbaru,  yaitu nomor 5  (lima), tetapi ketentuan tersebut masih  ditambahkan  dengan  beberapa ketentuan  yang  lain,  sehingga  ketentuan yang  masih  berlaku  untuk  remisi  saat  ini adalah :
1. Keputusan Presiden RI No. 120 Tahun 1955,  tanggal  23  Juli  1955  tentang ampunan istimewa 2. Keputusan  Menteri  Kehakiman  RI  No. 04.  HN.  02.01  tahun  1988  tanggal  14 Mei  1988  tentang  Tambahan  remisi bagi  narapidana  yang  menjadi  Donor Organ Tubuh dan Donor Darah. 3. Keputusan  Menteri  Hukum  dan Perundang  –  undangan  RI  No.  M.  09. HN.  02.01  Tahun  1999  tentang pelaksanaan  keputusan  Presiden  No. 174 Tahun 1999 4. Keputusan  Menteri  Hukum  dan Perundang  –  undangan  No.  M.  10.  Hn. 02. 01 Tahun 1999 tentang pelimpahan  wewenang  pemberian remisi khusus 5. Surat  Edaran  No.  E.  PS.  01-03-15 Tanggal  26  Mei  2000  tentang perubahan  pidana  penjara  seumur hidup menjadi pidana penjara 6. Surat  Edaran  No.  W8-PK.  04.01-2586, tanggal  14  April  1993  tentang pengangkatan pemuka kerja. Dasar  hukum  pemberian  remisi umum dan Remisi Dasawarsa Tahun 2015 bagi  narapidana  tindak  pidana  umum adalah:
1. Undang  undangNomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, 2. Peraturan  Pemerintah  Nomor  32 Tahun  1999  tentang  syarat  dan  tata cara  pelaksanaan  Hak  Warga  Binaan Pemasyarakatan 3. Peraturan  pemerintah  Nomor  28 Tahun  2006  tentang  perubahan  atas Peraturan  Pemerintah  Nomor  32 Tahun  1999  tentang  syarat  dan  tata cara  pelaksanaan  Hak  Warga  Binaan Pemasyarakatan 4. Peraturan  Pemerintah  Nomor  99 Tahun  2012  tanggal  12  November 2012  tentang  perubahan  kedua  atas Peraturan  Pemerintah  Nomor  32 Tahun  1999  tentang  syarat  dan  tata cara  pelaksanaan  Hak  Warga  Binaan Pemasyarakatan 5. Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang remisi, 6. Keputusan  Menteri  Hukum  dan perunndang undangan Republik Indonesia  Nomor  :  M.09-HN.02.01 tahun  1999  tentang  pelaksanaan keputusan presiden Republik Indonesia tahun 1999 tentang remisi 7. Keputusan menteri kehakiman Republik  Indonesia  Nomor  :  M.04- HN.02.01 tahun 1998 tentang tambahan  Remisi  bagi  Narapidana yang menjadi Donor Organ Tubuh dan Donor Darah 8. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-01.Pk.02.02 tahun 2010 tentang remisi susulan 9. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 21 Tahun 2013 tanggal 12 juni 2013  tentang  syarat  dan  tata  cara pemberian  remisi,  cuti  mengunjungi keluarga,  pembebasan  bersyarat,  cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat 10. Surat  edaran  Direktur  Jenderal Pemasyarakatan  Kementerian  Hukum dan  HAM  RI  Nomor  :  PAS  –
PK.01.01.02-43  tanggal  06  mei  2010 tentang peraturan menteri Hukum dan HAM  RI  Nomor  :  M.HH-01.PK.02.02 tahun 2010 tentang remisi susulan 11. Keputusan  Menteri  Hukum  dn HAM RI Nomor : M.HH -21.PK.01.01.02 Tahun  2015  tanggal  31  Maret  2015 tentang penetapan pengurangan hukuman secara khusus pada peringatan Tujuh puluh tahun Proklamasi  kemerdekaan  Republik Indonesia 12. Surat  edaran  Direktur  Jenderal Pemasyarakatan  Nomor  :  PAS  – PK.01.01.02  –  259  tanggal  08  Juni 2015  tentang  keputusan  Menteri Hukum dan HAM RI tentang penetapan pengurangan  hukuman  secara  khusus pada  peringatan  Tujuh  Puluh  Tahun Proklamasi Kemerdekaan RI Dasar  Hukum  pemberian  remisi umum  Tahun  2015  bagi  narapidana terkait  Peraturan  Pemerintah  Nomor  28 Tahun 2006 adalah sebagai berikut : 1. Undang  undangNomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan 2. Peraturan  pemerintah  Nomor  28 Tahun  2006  tentang  perubahan  atas Peraturan  Pemerintah  Nomor  32 Tahun  1999  tentang  syarat  dan  tata cara  pelaksanaan  Hak  Warga  Binaan Pemasyarakatan 3. Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang remisi 4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 21 Tahun 2013 tanggal 12 juni 2013  tentang  syarat  dan  tata  cara pemberian  remisi,  cuti  mengunjungi keluarga,  pembebasan  bersyarat,  cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat 5. Keputusan  Menteri  Kehakiman  dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor  M.09.HN.02.01  Tahun  1999 tentang pelaksanaan Keputusan Presiden  Republik  Indonesia  Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi. 6. Keputusan  Menteri  Hukum  dan  HAM RI  Nomor  M.04.HN.02-01  Tahun  2000 tentang Remisi Tambahan bagi narapidana dan Anak Pidana 7. Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-04.PK.01.05.06 Tahun
2013  tentang  petunjuk  pelaksanaan pemberlakuan  Peraturan  Pemerintah Nomor  99  Tahun  2012  tentang  Syarat dan Tata Cara pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Dasar  Hukum  pemberian  Remisi Dasawarsa  Tahun  2015  bagi  narapidana terkait  Peraturan  Pemerintah  Nomor  28 Tahun 2006 adalah : 1. Undang undangNomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan 2. Peraturan  Pemerintah  Nomor  32 Tahun  1999  tentang  syarat  dan  tata cara  pelaksanaan  Hak  Warga  Binaan Pemasyarakatan 3. Peraturan  pemerintah  Nomor  28 Tahun  2006  tentang  perubahan  atas Peraturan  Pemerintah  Nomor  32 Tahun  1999  tentang  syarat  dan  tata cara  pelaksanaan  Hak  Warga  Binaan Pemasyarakatan 4. Peraturan  Pemerintah  Nomor  99 Tahun  2012  tanggal  12  November 2012  tentang  perubahan  kedua  atas Peraturan  Pemerintah  Nomor  32 Tahun  1999  tentang  syarat  dan  tata cara  pelaksanaan  Hak  Warga  Binaan Pemasyarakatan 5. Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang remisi 6. Keputusan  Menteri  Kehakiman  dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor  M.09.HN.02.01  Tahun  1999 tentang pelaksanaan Keputusan Presiden  Republik  Indonesia  Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi 7. Keputusan menteri kehakiman Republik  Indonesia  Nomor  :  M.04- HN.02.01 tahun 1998 tentang tambahan  Remisi  bagi  Narapidana yang menjadi Donor Organ Tubuh dan Donor Darah 8. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor  :  M.HH-01.Pk.02.02  Tahun 2010 tentang remisi susulan 9. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 21 Tahun 2013 tanggal 12 juni 2013  tentang  syarat  dan  tata  cara pemberian  remisi,  cuti  mengunjungi keluarga,  pembebasan  bersyarat,  cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat 10. Surat  edaran  Direktur  Jenderal
(Maurice rogers)
Pemasyarakatan  Kementerian  Hukum dan  HAM  RI  Nomor  :  PAS  – PK.01.01.02-43  tanggal  06  mei  2010 tentang peraturan menteri Hukum dan HAM  RI  Nomor  :  M.HH-01.PK.02.02 tahun 2010 tentang remisi susulan 11. Keputusan  Menteri  Hukum  dn HAM RI Nomor : M.HH -21.PK.01.01.02 Tahun  2015  tanggal  31  Maret  2015 tentang penetapan pengurangan hukuman secara khusus pada peringatan Tujuh puluh tahun Proklamasi  kemerdekaan  Republik Indonesia 12. Surat  Edaran  Direktur  Jenderal Pemasyarakatan  Nomor  :  PAS  –  PK. 01.01.02-259  Tanggal  08  Juni  2015 tentang  keputusan  Menteri  Hukum dan  HAM  RI  tentang  penetapan pengurangan  Hukuman secara  Khusus pada  peringatan  Tujuh  Puluh  Tahun Proklamasi Kemerdekaan RI 13. Surat  Edaran  Direktur  Jenderal Pemasyarakatan  Nomor  :  PAS.7- PK.01.01.02-1183  Tanggal  5  Oktober 2015 tentang Penertiban surat Keputusan  Remisi  Dasawarsa  Tahun 2015 Dasar  Hukum  pemberian  Remisi Umum  tahun  2015  terhadap  narapidana terkait  Peraturan  Pemerintah  Nomor  99 Tahun 2012 adalah sebagai berikut : 1. Undang  undangNomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan 2. Peraturan  Pemerintah  Nomor  99 Tahun  2012  tanggal  12  November 2012  tentang  perubahan  kedua  atas Peraturan  Pemerintah  Nomor  32 Tahun  1999  tentang  syarat  dan  tata cara  pelaksanaan  Hak  Warga  Binaan Pemasyarakatan 3. Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang remisi 4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 21 Tahun 2013 tanggal 12 juni 2013  tentang  syarat  dan  tata  cara pemberian  remisi,  cuti  mengunjungi keluarga,  pembebasan  bersyarat,  cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat 5. Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-04.PK.01.05.06 Tahun 2013  tanggal  12  Juli  2013  tentang
petunjuk  pelaksanaan  pemberlakuan Peraturan  Pemerintah  Nomor  99 Tahun  2012  tentang  Syarat  dan  Tata Cara  pelaksanaan  Hak  Warga  Binaan Pemasyarakatan Sedangkan dasar Hukum pemberian Remisi Dasawarsa tahun 2015 terkait  Peraturan  Pemerintah  Nomor  99 tahun 2012 tidak ada. Hal ini disebabkan karena surat keputusan remisi dasawarsa terkait  Peraturan  Pemerintah  Nomor  99 tahun  2012  belum  turun  sampai sekarang.
PELAKSANAAN  PEMBERIAN  REMISI UMUM  DAN  REMISI  DASAWARSA TAHUN  2015  KASUS  NARKOTIKA
TERKAIT  PP  NO.  99  TAHUN  2012  DI LEMBAGA  PEMASYARAKATAN  KLAS  I

## MEDAN
Pelaksanaan  pemberian  Remisi
Umum  dan  Remisi  Dasawarsa  Tahun 2015  dilaksanakan  pada  hari  Senin Tanggal Tujuh belas Bulan Agustus Tahun Dua  ribu  lima  belas  dengan  upacara bendera  di  Lapangan  Upacara  Lembaga Pemasyarakatan  Klas  I  Medan  pukul 13.00 Wib. Bertindak sebagai Inspektur Upacara  dalam  pemberian  Remisi  Umum dan  Remisi  Dasawarsa  adalah  Bapak Wakil  Gubernur  (  sekarang  Gubernur  ) Tengku  Erry  Nuradi.  Beliau  membacakan sambutan  Menteri  Hukum  dan  HAM  RI tentang  pemberian  remisi  terhadap Narapidana  dan  Anak  Pidana  Tahun 2015.Setelah  membacakan  Sambutan Menteri  Hukum  dan  HAM  RI,  Plt. Gubernur  Sumatera  Utara  langsung menyerahkan  remisi  kepada  narapidana yang  masing  –  masing  perwakilan  dari Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  I  Medan, narapidana dari Lembaga Pemasyarakatan  Klas  IIA  wanita  medan, Narapidana  dari  Lembaga  Pembinaan Khusus Anak ( LPKA ) Klas I Medan, serta narapidana  perwakilan  dari  Rumah Tahanan  (  Rutan  )  Klas  I  Medan  secara simbolis.  Adapun  besaran  remisi  yang diterima  narapidana  yang  dipidana  di Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  I  Medan tindak  pidana  umum  adalah  sebagai berikut :
1. Remisi umum Berdasarkan Keputusan menteri Hukum  dan  HAM  RI  nomor  W2- 4731.PK.  01.  01.  02  Tahun  2015 tentang  pemberian  remisi  umum tahun 2015 tanggal 13 agustus 2015 Di Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  I Medan,  Jumlah  Narapidana  yang mendapatkan  remisi  umum  tindak pidana  umum  tahun  2015  adalah  707 Orang. 2. Remisi Dasawarsa Berdasarkan Keputusan menteri Hukum  dan  HAM  RI  nomor  W2- 4732.PK.  01.  01.  02  Tahun  2015 tentang  pemberian  remisi  dasawarsa tahun 2015 tanggal 13 agustus 2015 Di Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  I
Medan,  jumlah  narapidana  yang mendapatkan remisi dasawarsa tindak pidana  umum  tahun  2015  adalah  701 Orang. Adapun  besaran  remisi  untuk narapidana terkait peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 adalah : 1. Remisi umum Berdasarkan  surat  keputusan  Menteri Hukum  dan  HAM  RI  Nomor  :  PAS- 616.PK.01.01.02  Tahun  2015  tentang pemberian  remisi  umum tahhun  2015 kepada  narapidana  dan  anak  pidana terkait  dengan  pasal  34  ayat  3 peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2006  tanggal  30  november  2015 bahwa narapidana di Lembaga Pemasyarakatan  Klas  I  Medan  yang mendapatkan  remisi  umum  sebanyak 768  Orang,  dimana  06  Orang diantaranya mendapatkan Remisi
Umum II yang langsung bebas. 2. Remisi Dasawarsa Berdasarkan  Surat  keputusan  Menteri hukum dan HAM RI Nomor : W2-7175 Pk.01.01.02  tahun  2015  tentang pemberian  remisi  dasawarsa  tahun 2015  terkait  dengan  pasal  34  ayat  3 peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2006  tanggal  18  November  2015 bahwa  narapidana  yang  dipidana  di Lembaga  pemasyarakatan  Klas  I Medan  yang  mendapatkan  remisi dasawarsa tahun 2015 adalah sebanyak 625 Orang. Sementara untuk narapidana yang dipidana  terkait  peraturan  pemerintah nomor  99  tahun  2012  adalah  sebagai berikut :
1. Remisi Umum Berdasarkan  surat  keputusan  Menteri Hukum  dan  HAM  RI  Nomor  :  M.HH- 114.Pk.01.01.02  tahun  2016  tentang pemberian  remisi  umum  tahun  2015 kepada  narapidana  dan  anak  pidana terkati  dengan  pasal  34A  ayat  1 peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2012  tanggal  27  Juni  2016  adalah sebanyak 240 Orang. 2. Remisi Dasawarsa Untuk remisi dasawarsa bagi narapidana  yang  terkait  dengan Peraturan  pemerintah  Nomor  99 tahun 2012 sampai saat ini belum ada yang turun di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan. Berikut diagram pemberian remisi umum  dan remisi dasawarsa  tahun  2015 di  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  I
Medan.
Gambar 1 : grafik perbandingan pemberian Remisi Umum dan Remisi Dasawarsa Tahun 2015 antara Tindak Pidana Umum dengan Pidana Khusus tahun 2015
0 200 400 600 800 remisi umum remisi dasawarsa 707 701 768 625 240 0 pidana umum pp no. 28 tahun 2006
pp no. 99 tahun 2012
(Maurice rogers)
Dari  data  diatas  bahwa  jumlah narapidana  yang  mendapatkan  remisi umum  sebanyak  :  1515  Orang  dan narapidana  yang  mendapatkan  remisi dasawarsa sebanyak : 1326 Orang.Menurut  Ibu  Sawiyah,  selaku kepala seksi registrasi Lembaga Pemasyarakatan  Klas  I  Medan  bahwa  isi Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  I  Medan pada  saat  pengusulan  remisi  sebanyak 2657  Orang.  Dari  jumlah  narapidana tersebut  diatas  tidak  semua  dapat diusulkan  remisi  umum  dan  remisi dasawarsa  tahun  2015  dikarenakan bahwa mayoritas narapidana di Lembaga Pemasyarakatan  Klas  I  Medan  terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun  2012  yaitu  tindak  pidana terorisme,  narkotika  dan  prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan  terhadap  keamanan  negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya. Mereka tidak dapat diajukan  remisi  umum  dan  remisi dasawarsa  karena  tidak  mempunyai justice  collaborator dan  juga  belum menjalani  1/3  dari  hukuman  yang divonis  oleh  pengadilan  yang  telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
KENDALAKENDALA  YANG  DIHADAPI PETUGAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN  KLAS  I  MEDAN DALAM  PEMBERIAN  REMISI  UMUM DAN  REMISI  DASAWARSA  TAHUN 2015 TERHADAP NARAPIDANA KASUS NARKOTIKA  TERKAIT  PP  NO.  99 TAHUN 2012 DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I MEDAN Menurut  Kepala  Seksi  Registrasi Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  I  Medan,
Ibu  Sawiyah,  bahwa  kendala  kendala yang  dihadapi  oleh  petugas  Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan khususnya petugas/staf Registrasi dalam pemberian
Remisi  Umum  dan  Remisi  Dasawarsa Tahun 2015 adalah sebagai berikut: 1. Berkas berkas Narapidana terbakar Terjadinya kerusuhan yang mengakibatkan  kebakaran  hebat  di
Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  I  Medan pada  tanggal  11  Juli  2013  membuat semua berkas berkas Narapidana hangus terbakar.Hal  ini  berpengaruh  besar terhadap  pemberian  Remisi  Umum  dan Remisi  Dasawarsa  tahun  2015.  Segala daya  upaya  telah  dilakukan  petugas Registrasi  Lembaga  Pemasyarakatan Klas  I  Medan  untuk  mendapatkan kembali  berkas  berkas  narapidana seperti Surat Penahanan dari kepolisian, Vonis dari Pengadilan Negeri serta surat perintah  pelaksanaan  putusan  yang dikeluarkan oleh  Kejaksaan serta dokumen  dokumen  lainnya  dengan  cara mengirimkan  surat  kepada  instansi terkait  agar  mengaeluarkan  surat  yang dimaksud.  Tetapi  cara  ini  tidak  berjalan lancar  karena  mayoritas  narapidana yang  menjalani  pidana  di  Lembaga Pemasyarakatan  Klas  I  Medan  berasal dari  kota  /  kabupaten  yang  berada  di Sumatera Utara sehingga memperlambat proses pengiriman berkas yang dimaksud. 2. Tidak ada Justice Collaborator) Bagi  narapidana  tindak  pidana yang terkait dengan Peraturan Pemerintah  Nomor  99  Tahun  2012 perkata tindak pidana terorisme, narkotika  dan  prekursor  narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap  keamanan  negara,  kejahatan hak  asasi  manusia  yang  berat,  serta kejahatan  transnasional  terorganisasi lainnya  dapat  diusulkan  remisi  umum dan  remisi  dasawarsa  tahun  2015 apabila  narapidana tersebut  mempunyai surat  keterangan  untuk  bekerjasama dengan  aparat  penegak  hukum  untuk membongkar  tuntas  perkara  yang dilakukannya yang sering disebut justice collaborator yang dikeluarkan oleh penegak  hukum(Kepolisian,  Kejaksaan, Badan  Narkotika  Nasional,  Badan Nasional  Penanggulangan  Terorisme).
Apabila  penegak  hukum  tersebut  tidak bersedia mengeluarkan Surat keterangan justice  collaborator maka  narapidana tidak diusulkan remisi umum dan remisi dasawarsa  tahun  2015  sampai  dengan 1/3 menjalani hukuman.
3. Gangguan  Jaringan  Internet  pada Aplikasi Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) Semua  proses  peng input an  data narapidana  maupun  tahanan  yang dipidana  di  Lembaga  Pemasyarakatan Klas  I  Medan  dilakukan  dengan menggunakan  aplikasi  Sistem  Database Pemasyarakatan  (SDP)  yang  terintegrasi antara  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  I Medan,  Kantor  Wilayah  Sumatera  Utara dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di jakarta yang online setiap hari. Tetapi dalam  prakteknya,  dalam  peng input an data  narapidana  dan  tahanan  sering terjadi  gangguan  atau trouble. Adapun faktor terjadinya gangguan pada aplikasi sistem  database  pemasyarakatan  adalah kuota  internet  yang  terbatas,  kabel  LAN (local  area  network) yang  rusak  akibat cuaca dan lain lain. Sehingga mempengaruhi  proses  peng input an  data usulan  remisi  umum  dan  remisi dasawarsa tahun 2015. 4. Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  yang terbatas Proses penerimaan Pegawai Kementerian Hukum dan HAM khususnya  tenaga  pengamanan  di Lembaga  Pemasyarakatan  diseluruh Indonesia  didominasi  oleh  peserta  yang berlatar  belakang  pendidikan  Sekolah Menengah  Atas  (SMA).  Sehingga  tenaga sebagai  operator  komputer  untuk aplikasi Sistem Database Pemasyarakatan  (SDP)  tidak  ada.Hal inilah  salah  satu  faktor  penghambat pengajuan  remisi  umum  dan  remisi dasawarsa  tahun  2015  menjadi  lambat dan terganggu.
5. Proses  pengajuan  remisi  umum dan remisi dasawarsa terkait PPNo. 99 tahun 2012 yang panjang Panjangnya  proses  pengajuan remisi  umum  dan  remisi  dasawarsa sampai dengan terbitnya Surat Keputusan (SK) remisi umum dan remisi dasawarsa terkait Peraturan Pemerintah Nomor  99  Tahun  Tahun  2012  Perkara tindak  pidana  terorisme,  narkotika  dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi,  kejahatan  terhadap  keamanan
negara,  kejahatan  hak  asasi  manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya yang harus dikeluarkan  oleh  Menteri  Hukum  dan HAM  RI  mengakibatkan  sering  terjadi kegaduhan  dan  keributan  di  Lembaga Pemasyarakatan  Klas  I  Medan.  Sehingga petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas I
Medan  menjadi  tidak  nyaman  dalam melaksanakan  tugas  tugasnya  dengan baik. 6. Wacana revisi Peraturan Pemerintah  nomor  99  tahun  2012 belum jelas Ketidakpastian  akan  perubahan Peraturan  Pemerintah  Nomor  99  Tahun 2012  Perkara  tindak  pidana  terorisme, narkotika  dan  prekursor  narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap  keamanan  negara,  kejahatan hak  asasi  manusia  yang  berat,  serta kejahatan  transnasional  terorganisasi lainnya  yang  diwacanakan  Menteri Hukum  dan  HAM  RI  (Yasonna  H.  Laoly) membuat  kecemasan  bagi  petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam menjalankan tugasnya. Sementara narapidana  yang  dipidana  di  Lembaga Pemasyarakatan  Klas  I  Medan  selalu mendesak  dan  bertanya  tanya  kapan Peraturan  Pemerintah  Nomor  99  Tahun 2012 akan direvisi. Itulah  kendala  kendala  yang dihadapi petugas Lembaga Pemasyarakatan  Klas  I  Medan  dalam pemberian  remisi  umum  dan  remisi dasawarsa tahun 2015.

## KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
1. Bahwa  dasar  hukum  pemberian remisi  terhadap  narapidana  terus mengalami  perubahan  dari  waktu ke  waktu.  Hal  ini  dilakukan  agar hak  hak  narapidana  itu  sendiri senantiasa terpenuhi. Tetapi dalam pelaksanaan  pemberian  remisi  itu sendiri,  ada  perbedaan  yang dilakukan  pemerintah  terhadap narapidana  antara  perkara  tindak pidana  umum  (kriminal  umum) seperti  :  pembunuhan,  pencurian,
perampokan,  perlindungan  anak dan  lain  lain  dengan  perkara tindak  pidana  khusus  yang  diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor  99  Tahun  2012  yaitu perkara  tindak  pidana  terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika,  korupsi,  kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan  hak  asasi  manusia  yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya. 2. Bahwa  remisi  untuk  narapidana perkara tindak pidana yang terkait dengan  Peraturan  Pemerintah Nomor  99  tahun  2012  yaitu perkara  tindak  pidana  terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika,  korupsi,  kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan  hak  asasi  manusia  yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya,  hanya  tindak  pidana narkotika yang mendapatkan remisi umum dan remisi dasawarsa  yang  berjumlah  240 orang. 3. Bahwa  kendala  kendala  yang dihadapi  petugas  pemasyarakatan Klas  I  Medan  dalam  proses pemberian  remisi  umum  dan remisi  dasawarsa  tahun  2015 adalah terbakarnya berkas narapidana, narapidana yang terkait PP No. 99 tahun 2012 tidak mempunyai justice  collaborator , kurangnya  Sumber  Daya  Manusia sebagai  Operator  SDP,  panjangnya prosedur  pmberian  remisi  khusus perkara  terkait  PP  No.  99  tahun 2012, gangguan pada jaringan SDP serta  wacana  revisi  PP  No.  99
tahun 2012 yang belum terealisasi.
B. Saran 1. Disarankan  agar  dasar  pemberian remisi terhadap narapidana perkara tindak pidana yang terkait Peraturan  Pemerintah  Nomor  99 Tahun  2012  yaitu  perkara  tindak pidana  terorisme,  narkotika  dan
prekursor  narkotika,  psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan  negara,  kejahatan  hak asasi  manusia  yang  berat,  serta kejahatan transnasional terorganisasi  lainnya  agar  perlu direvisi  atau  ditinjau  kembali. Karena  menurut  penulis,  hal  itu tidak  efektif  dalam  penekanan jumlah  pelaku  tindak  pidana narkotika, terorisme, dan terorisme. Justru sebaliknya, menjadi  bom  waktu  bagi  Lembaga Pemasyarakatan Karena membludaknya narapidana. Semakin  banyak  pelaku  tindak pidana  narkotika,  teroris  dan korupsi yang di vonis bersalah oleh pengadilan, semakin membludaknya  narapidana  tindak pidana  tersebut  berada  didalam Lembaga Pemasyarakatan. Sehingga proses pembinaan didalam  Lapas  menjadi  tidak maksimal 2. Disarankan agar pelaksanaan pemberian remisi lebih ditingkatkan  lagi.  Terutama  Surat Keputusan  Remisi  perkara  tindak pidana  yang  terkait  dengan Peraturan  Pemerintah  Nomor  99 Tahun  2012  yang  diterbitkan  oleh Menteri Hukum dan HAM RI harus tepat  waktu.  Karena  menurut Kepala  Seksi  Registrasi  Lembaga Pemasyarakatan  Klas  I  Medan, bahwa  Surat  Keputusan  Remisi perkara tindak pidana yang terkait dengan  Peraturan  Pemerintah Nomor  99  Tahun  2012  baru terealisai  pada  bulan  Juli  tahun 2016.  Itu  artinya  hamper  1  (Satu) Tahun. Hal ini membuat kegaduhan dan kegelisahan narapidana yang akhirnya membuat situasi dan kondisi Lapas yang tidak kondusif. 3. Disarankan agar Pemerintah khususnya  Kementerian  Hukum dan  HAM  dalam  hal  ini  Direktorat Jenderal  Pemasyarakatan  agar segera  mencari  solusi  terbaik
untuk  merngatasi  hal  tersebut diatas. Apakah berupa penambahan  kapasitas  berupa pembangunan Lapas baru, Peraturan  Pemerintah  Nomor  99 Tahun 2012 segera direvisi karena itu tidak membuat jera para pelaku kejahatan terlebih pelaku kejahatan narkotika. Justru sebaliknya, selain alasan kelebihan kapasitas, Lembaga Pemasyarakatan  juga  menjadi tempat yang sangat strategis untuk melancarkan bisnis haram tersebut,  serta  sumber  daya manusia pegawai Lembaga pemasyarakatan perllu ditingkatkan. DAFTAR PUSTAKA
Ali  Zainuddin, Metode  penelitian  Hukum , Sinar Grafika, Jakarta: 2004. Atmasasmita, Romli. Kepenjaraan. Armico,
Bandung: 1982. Bambang poernomo, pelaksanaan Pidana Penjara dengan sistem pemasyarakatan ,  Yokyakarta  : Liberty, 1985. Bambang
waluyo., penelitian hukum dalam  praktek, Jakarta  :  Sinar Grafika,   1996. Barda  Nawawi  Arief, bunga  Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002
C.I.  Harsono, Suatu  Tinjauan  Tentang Keppres No. 5/1987 , surabaya post, 21 Agustus 1987 ______, S istem baru pembinaan narapidana, Djambatan:  Jakarta,
1995. Dwidja  Priyatno, Sistem  Pelaksanaan
Pidana Penjara di Indonesia , Refika Aditama, Bandung, 2006. ELSAM, Pemidanaan Pidanadan Tindakandalamrancangan  KUHP, position  paper  advokasi  RUU
KUHP seri 3.
Hamzah  Andi,  Kamus  Hukum,  Ghalia
Indonesia, Jakarta, 1986.
______, Sistem  pidana  dan  pemidanaan indonesia, Jakarta  :  Pradnya
Paramita, 1993. Hendrosusilo, Waliman, pembinaan Tuna Warga di LuarlembagaPemasyarakatan. Prasaranapada workshop LPHNUNPAD, Bandung, 1971. Muladi, Lembaga  Pidana  Bersyarat, Bandung : Alumni 1985.
Rahardjo,  Satjipto, masalah  penegakan Hukum,  suatu  tinjauan  sosiologis, BPHN, Sinar Baru, Bandung, 1983. Saharjo, Pohon  Beringin  Pengayoman, Rumah  Pengayoman  Sukamiskin, 1963.
Soedarto  R, Hukum  dan  Hukum  Pidana, Bandung : Alumni, 1981.