## MASYARAKAT INDONESIA
MAJALAH ILMU-ILMU SOSIAL INDONESIA
VOLUME 45
ISSN 0125-9989 E-ISSN 2502-5694 NOMOR 1, JUNI 2019

## DAFTAR ISI

## PERTUMBUHAN NASIONALISME INDONESIA DI KALANGAN ORANG PAPUA 1963−1969
Bernarda Meteray dan Yan Dirk Wabiser  ........................................................................... 1

## AMBIVALENSI TINDAKAN REPRESIF NEGARA ATAS KONFLIK PAPUA
Damianus Benediktus Gene Djo dan Eusabius Separera Niron ...................................... 19 PENGUATAN DEMOKRASI CYBER DI INDONESIA PASCA PEMILU 2019 Al Araf Assadallah Marzuki ................................................................................................ 33

## MEMBANGUN IDENTITAS NASIONAL DALAM PERSPEKTIF DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH
Nyimas Latifah Letty Aziz .................................................................................................... 47

## KEJAHATAN TRANSNASIONAL MELALUI PERDAGANGAN BARTER NARKOBA DI KAWASAN PERBATASAN RI – PAPUA NEW GUINEA
Melpayanty Sinaga................................................................................................................ 61

## PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI PERBATASAN PAPUA: UPAYA MENJAMIN HUMAN SECURITY DAN MELAWAN PERDAGANGAN ILEGAL
LINTAS BATAS Melyana R. Pugu, Yanyan M. Yani, dan Wahyu Wardhana ............................................. 76

## MENAKAR RASA NASIONALISME GENERASI MUDA INDONESIA
Djuneidi .................................................................................................................................. 93

## TINJAUAN BUKU PERKEMBANGAN STUDI DIASPORA
Meilinda Sari Yayusman .................................................................................................... 106

## TINJAUAN BUKU
PERAN AGAMA DALAM UJARAN KEBENCIAN: SUMBER ATAU TARGET Ubaidillah............................................................................................................................. 113

## MASYARAKAT INDONESIA
MAJALAH ILMU-ILMU SOSIAL INDONESIA
NO. AKREDITASI: 21/E/KPT/2018 VOLUME 45 ISSN 0125-9989 E-ISSN 2502-5694 NOMOR 1, JUNI 2019
DDC: 320.5 Bernarda Meteray dan Yan Dirk Wabiser
PERTUMBUHAN NASIONALISME INDONESIA DI KALANGAN ORANG PAPUA 1963 − 1969

## ABSTRAK
Secara geografis, proses mengindonesiakan orang Papua sejak 1945 hingga dewasa ini di beberapa daerah sebenar­ nya masih dalam tahap penyemaian, belum ke tahap pertumbuhan apalagi perkembangan. Padahal, sejak 1945 hingga 1961, Jakarta tidak pernah mempersiapkan dan mengirim kelompok nasionalis Indonesia ke Papua untuk mengindonesiakan orang di Papua. Maka, tidaklah mengherankan apabila ketika Tri Komando Rakyat (Trikomando) diumumkan Presiden Soekarno pada 19 Desember 1961 di Yogyakarta, nasionalisme orang Papua lebih kuat daripada nasionalisme Indonesia. Sementara sejak pascaintegrasi 1963 hingga kini, pemerintah telah menjadikan hampir seluruh tanah Papua yang dianggap menentang Jakarta sebagai daerah sasaran operasi militer. Mengacu pada kondisi Papua dewasa ini, memunculkan pertanyaan apakah keinginan rakyat Papua pada masa kini yang masih memilih referendum dan memisahkan diri dari NKRI menandakan bahwa nasionalisme Papua masih dominan daripada nasionalisme Indonesia? Tulisan ini membahas dua hal pokok, yaitu para aktor yang terlibat dalam proses pertumbuhan kesadaran nasionalisme Indonesia di kalangan orang Papua di Biak Tahun 1963−1969? dan proses pertumbuhan kesadaran nasionalisme Indonesia di kalangan orang Papua di Biak pada 1963−1969.
Kata Kunci: perkembangan Papua, nasionalisme Indonesia, operasi militer, orang Papua

## DDC: 322.4

## Damianus Benediktus Gene Djo dan Eusabius Separera Niron AMBIVALENSI TINDAKAN REPRESIF NEGARA ATAS KONFLIK PAPUA

## ABSTRAK
Artikel ini  bertujuan untuk mengoreksi pendekatan represif yang dilakukan oleh negara kepada masyarakat Papua dan mencoba melihat bangkitnya nasionalisme masyarakat Papua sebagai akibat dari tindakan represif yang dilakukan oleh negara. Melalui metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan, tulisan ini berargumen bahwa dalam penyelesaian konflik Papua, pendekatan represif oleh aparat keamanan yang mengatasnamakan negara masih masif terjadi di tanah Papua. Pendekatan represif tersebut tidak akan menyelesaikan konflik yang terjadi di tanah Papua. Pendekatan represif malah akan membangkitkan trauma kekerasan masa lalu dan menghambat proses pembangunan serta perkembangan demokrasi lokal di tanah Papua. Tindakan represif di tanah Papua, sering didasarkan pada alasan integrasi dan stabilitas nasional. Namun, tindakan ini di lain sisi membangkitkan semangat nasionalisme dari masyarakat Papua sebagai suatu bangsa. Oleh karena itu upaya penyelesaian problem di Papua harus dilakukan dengan cara yang kritis­progresif dan humanis yakni dialog dalam terang Pancasila: sosio­nasionalisme dan sosio­demokrasi.
Kata Kunci: konflik Papua, tindakan represif, dan dialog

## DDC: 302.2

## Al Araf Assadallah Marzuki

## PENGUATAN DEMOKRASI CYBER DI INDONESIA PASCA PEMILU 2019 ABSTRAK
Pada 2019 Indonesia berhasil menyelenggarakan pesta demokrasi (pemilihan presiden, anggota legislatif, dan DPD periode 2019−2024 secara serentak) yang dianggap sebagai pemilihan umum terumit sedunia. Pada era digital, ruang siber ( cyber space ) dalam proses pemilihan umum dan penguatan demokrasi menjadi penting untuk menciptakan suasana demokrasi yang kondusif, tertib, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Terkait dengan permasalahan demokrasi di ruang siber yang meliputi penyebaran berita hoaks, independensi Pers, dan hingga munculnya pembatasan media sosial yang dilakukan oleh pemerintah. Adapun konstruksi penulis tawarkan untuk menguatkan demokrasi di ruang siber. Pertama, berita hoaks sering kali muncul dari media daring yang tidak terdaftar, seharusnya untuk mendirikan media berita daring diperlukannya suatu izin pendirian badan usaha pers. Kedua,  terhadap media berita daring yang tidak terdaftar di Dewan Pers seharusnya oleh pemerintah bukan hanya dilakukan pemblokiran atas media daring tersebut, tetapi juga menjatuhkan pidana denda terhadap media berita yang menyalahi aturan tesebut.
Kata Kunci: demokrasi, cyber law, demokrasi cyber
DDC: 320.8

## Nyimas Latifah Letty Aziz
MEMBANGUN IDENTITAS NASIONAL DALAM PERSPEKTIF DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH

## ABSTRAK
Makalah ini mengkaji tentang membangun identitas nasional dalam perspektif desentralisasi dan otonomi daerah. Identitas nasional merupakan jati diri suatu bangsa dan negara yang membedakannya dengan bangsa­bangsa dan negara­negara di dunia. Namun, identitas nasional ini memudar karena pengaruh negatif dari luar. Indonesia yang merupakan negara kepulauan memiliki wilayah yang luas dari Sabang sampai Merauke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk menjaga identitas nasional Indonesia, maka pemerintah perlu melakukan upaya­upaya untuk mempersatukan bangsa, salah satunya melalui kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Pemerintah memberikan ruang bagi daerah­daerah untuk membangun daerahnya dan menjaga nilai­nilai budaya lokal sebagai pemersatu nasional. Ini merupakan modal yang kuat untuk membangun dan meningkatkan rasa nasionalisme sehingga terbentuk identitas nasional. Artikel ini mengangkat isu tentang bagaimana membangun identitas nasional dilihat dari perspektif desentralisasi dan otonomi daerah yang disarikan dari hasil penelitian deskriptif analisis melalui studi literatur.
Kata kunci: desentralisasi, identitas nasional, otonomi daerah
DDC: 364.1

## Melpayanty Sinaga

## KEJAHATAN TRANSNASIONAL MELALUI PERDAGANGAN BARTER NARKOBA DI KAWASAN PERBATASAN RI – PAPUA NEW GUINEA

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang kejahatan transnasional yang terjadi di kawasan perbatasan RI­ PNG. Kejahatan transnasional melalui perdagangan barter narkoba dan sepeda motor yang menjadi sangat trend atau menjadi kejahatan yang baru di Jayapura. Umumnya kejahatan transnasional sering menukar uang dengan narkoba tetapi ini berbeda yakni melalui penukaran sepeda motor yang merupakan hasil curian yang dikenal dengan curanmor dan terjadi melalui lintas negara. Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan metode gabungan dengan memadukan strategi kualitatif pada satu tahapan dan strategi kuantitatif pada tahapan lain ataupun sebaliknya. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap aktor beserta pihak pemerintah yaitu aparat keamanan, korban yang kehilangan motor dan observasi ke lapangan terkait jalur­jalur perdagangan narkoba di wilayah perbatasan RI – PNG baik jalur darat maupun laut. Hasil yang ditemukan antara perdagangan barter narkoba dan sepeda motor masih marak terjadi karena pengawasan dari bidang keamanan yang
kurang maksimal ditambah dengan pos­pos keamanan yang masih banyak belum dibangun sehingga memudahkan para pelaku untuk mengirimkan barang terlarang (narkoba) melalui jalan­jalan sempit atau gang yang tidak dapat dideteksi oleh petugas kemanan serta Papua yang dikelilingi oleh jalur laut yang memudahkan para pelaku untuk melakukan transaksi barter narkoba.
Kata Kunci: barter, kejahatan transnasional, perbatasan

## DDC: 303.4
Melyana R. Pugu, Yanyan M. Yani, dan Wahyu Wardhana

## PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI PERBATASAN PAPUA: UPAYA MENJAMIN HUMAN SECURITY DAN MELAWAN PERDAGANGAN ILEGAL LINTAS BATAS

## ABSTRAK
Selama ini pembangunan wilayah perbatasan, khususnya perbatasan Indonesia di Papua, dinilai tertinggal dari daerah lainnya. Sesungguhnya, wilayah perbatasan memiliki peluang untuk menjadi motor penggerak kegiatan ekonomi apabila ditunjang oleh pembangunan infrastruktur yang memadai. Oleh sebab itu artikel ini berupaya mengeksplorasi pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan darat Indonesia­Papua Nugini. Konsep pembangunan perbatasan, khususnya pembangunan infrastruktur, diadopsi sebagai kerangka untuk mendiskusikan dinamika wilayah perbatasan Indonesia di Papua. Pembangunan wilayah perbatasan Indonesia di Papua dalam artikel ini akan dianalisa sebagai upaya untuk menjamin human security dan melawan perdagangan ilegal. Maraknya perdagangan ilegal di perbatasan Indonesia­Papua Nugini dinilai dapat mengancam human security masyarakat Indonesia di Perbatasan Papua. Oleh karena itu, pemerintah mengambil sejumlah kebijakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perbatasan Papua melalui pembangunan infrastruktur perbatasan. Sungguhpun sejumlah kebijakan pemerintah tidak secara eksplisit menekankan terminologi human security , tetapi kebijakan yang telah diambil pemerintah menunjukkan upaya untuk menjamin human security masyarakat di perbatasan Indonesia­Papua Nugini.
Kata kunci: keamanan manusia, pembangunan infrastruktur, perbatasan Papua, perdagangan ilegal

## DDC: 320.5

## Djuneidi

## MENAKAR RASA NASIONALISME GENERASI MUDA INDONESIA

## ABSTRAK
Fenomena bipolarisasi sosial yang terjadi pada bangsa Indonesia dalam konteks pemilihan umum presiden 2019, yaitu antara kubu pendukung Joko Widodo & Ma’aruf Amin yang berhadap­hadapan dengan kubu Prabowo Subianto & Sandiaga Uno, tidak terlepas dari latar belakang sejarah reformasi 1998 ketika rezim otoritarian militerisme tumbang oleh aksi massa dan mahasiswa waktu itu. Bipolarisasi ini sudah nampak jelas mengandung muatan dan berdampak negatif,bahkan cenderung “perang verbal”, “perang politik identitas” yang menggunakan segala cara melalui media sosial (medsos) dan sampai pada sikap serta perilaku sosial. Penelusuran kualitatif dari generasi muda (milenial) Indonesia memperlihatkan fenomena menurunnya kesadaran berbangsa dan bernegara­Indonesia (NKRI) serta miskinnya pengetahuan dan pemahaman haluan (ideologi) negara sehingga mudah terinfiltrasi pemahaman lain, bahkan menegasikan ideologi negara bangsa Indonesia, yaitu Pancasila Hal ini jelas mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dibangun dengan penuh perjuangan dan pengorbanan para pahlawan kemerdekaan. Peranan pemerintah dalam memberikan pemahaman sejarah dan ideologi bangsa ini menjadi kewajiban yang harus dijalankan sebaik­baiknya melalui dunia pendidikan, olah­raga, dan dalam setiap dinamika pembangunan yang partisipatif dan transparan.
Kata Kunci: Indonesia, pemilu 2019, nasionalisme, sportivitas, identitas nasional, intoleransi, ekstrimism
Meilinda Sari Yayusman

## TINJAUAN BUKU PERKEMBANGAN STUDI DIASPORA
Judul Buku: Routledge Handbook of Diaspora Studies Penulis: Robin Cohen dan Caroline Fisher (Eds.) (2019), Routledge, New York, Amerika Serikat, hlm. xviii
Ubaidillah
TINJAUAN BUKU

## PERAN AGAMA DALAM UJARAN KEBENCIAN: SUMBER ATAU TARGET
Judul Buku: Putting Faith in Hate: When Religion is The Source or Target of Hate .
Penulis: Richard Moon (2018). Cambrigde University Press. 151 hal. + indeks. ISBN 978­1­108­42546­9.

## MASYARAKAT INDONESIA
MAJALAH ILMU-ILMU SOSIAL INDONESIA
NO. AKREDITASI: 21/E/KPT/2018
VOLUME 45
ISSN 0125-9989 E-ISSN 2502-5694
NOMOR 1, JUNI 2019

## DDC: 320.5

## Bernarda Meteray dan Yan Dirk Wabiser
GROWTH OF INDONESIA NATIONALISM AMONG THE PAPUANS 1963 − 1969

## ABSTRACT
Geographically, the process of integrating Papuans in some areas since 1945 until recently remains in the seed stage, not yet reaching the rising stage or even more the development stage. Since 1945 to 1961, Jakarta never prepared and sent Indonesian nationalist groups to Papua for integrating the Papuans. It is, therefore, not surprising when the People’s Triple Command (Trikora) was announced by the President, Soekarno, on December 19, 1961 in Yog - yakarta, the Papuan nationalism was stronger than Indonesians. Meanwhile, after the 1963 integration until today, the government has turned out the land of Papua, which is considerably against Jakarta, as the target of military operations. Seeing the current situation in Papua, it is interesting to examine whether the current aspiration of Papuans in choosing referendum and separating themselves from Indonesia indicates that the Papuan nationalism is still dominant than that of Indonesians? This article elaborates two main topics: (1) who were the actors involved in the process of raising awareness of Indonesian nationalism among Papuans in Biak in 1963-1969? (2) How was the rising awareness process of Indonesian nationalism among Papuans in Biak done in 1963-1969?
Keywords: the development of Papua, Indonesian nationalism, military operation, Papuans

## DDC: 322.4

## Damianus Benediktus Gene Djo1 dan Eusabius Separera Niron

## THE AMBIVALENCE OF STATE REPRESSION ON PAPUA CONFLICT

## ABSTRACT
The aim of this article is to examine the repressive approach conducted by the state to the people of Papua and to see the rise of Papuan nationalism as a result of repressive actions. Using a qualitative method with a review of literatures, this paper argues that in resolving the conflict of Papua, some repressions done by security forces on behalf of the state are still massively found in Papua. This repressive approach will not solve the conflicts in Papua. The repressive approach will only evoke the trauma of past violence and hinder the development of local democracy in Papua. The underlying grounds of repressive actions in the land of Papua are often based on the notion of national integration and stability. On the other hand, this action aroused the nationalism spirit of the local people in Papua as a nation. Therefore, the efforts to resolve the problems in Papua must be carried out in a critical-progressive and humanist way which is by undertaking a dialogue based on Pancasila: socio-nationalism and socio-democracy.
Keywords: Papua conflict, repressive actions, dialogue

## DDC: 302.2 Al Araf Assadallah Marzuki

## STRENGTHENING INDONESIA’S CYBER DEMOCRACY AFTER THE 2019 ELECTION

## ABSTRACT
In 2019, Indonesia has conducted the festival of democracy encompassing presidential, legislative members, and Regional Representative Council (DPD) elections for the period of 2019-2024 which were considered as the most complex election in the world. In the digital era, a cyber space in strengthening democracy and during election process becomes important to create the atmosphere of democracy which is conducive, orderly, and beneficial for the community. This relates to the problem of democracy in cyber space ranging from the spread of hoax news, press independence, to the emergence of social media restrictions imposed by the government. Thus, the author suggests for strengthening democracy in cyber space. The underlying reasons for this argument are: first, hoax news is often published on an unregistered online media from which this situation is contradicted with the existing regulation that obliges online news platform to register and acquire a permission for establishing press institute. Second, responding the online news platforms unregistered in Press Council, the government should not only block them, but also impose fines for those who violate the regulations.
Keywords: democracy, cyber law, cyber democracy
DDC: 320.8

## Nyimas Latifah Letty Aziz
BUILDING A NATIONAL IDENTITY IN THE DECENTRALIZATION AND REGIONAL AUTONOMY PERSPECTIVE

## ABSTRACT
This paper examines the building process of a national identity from the perspective of decentralization and regional autonomy. National identity is the identification of a nation and a country that distinguishes it from the other nations and countries of the world. However, this national identity fades because of the negative influences coming from outside.  Indonesia, which is an archipelago country, has a wide area ranging from Sabang to Merauke within the framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia. To maintain Indonesia’s national identity, the government needs to make efforts to unite the nation, one of which is through decentralization and regional autonomy policies. The government provides a space for regions to develop their areas and maintain local cultural values as a national unifier. This is a good means to build and enhance a sense of nationalism for the formation of national identity. This article raises the issue on how to build national identity which is viewed from the perspective of decentralization and regional autonomy that has been extracted from the results of descriptive analysis research. The data used are data from interviews and literature studies.
Keywords: decentralization, national identity, regional autonomy
DDC: 364.1

## Melpayanty Sinaga
TRANSNATIONAL CRIMES THROUGH  BARTERING DRUGS IN THE BORDER AREA OF RI - PAPUA NEW GUINEA

## ABSTRACT
This research aims to explore the transnational crime occurred in the border area of Indonesia and Papua New Guinea. Transnational crimes through bartering drugs and motorcycles become a new trend or a new crime in Jayapura. Generally, transnational crime is often done by exchanging money with drugs; however, this one is different. The exchange of stolen motorcycles conducted in state borders become a new motive of transnational crime. The mixed research method is used to combine the qualitative method for one step and quantitative one for another. In-depth interviews as a part of the data collection technique will be conducted to gain information from actors and governmental parties such as security apparatus and victims who lose their motorcycles. Field observation is also held to know the routes of the drug trade, both land and sea, in the border area of Indonesia and Papua New Guinea. The result is that the drug and stolen motorcycle trades remain significantly occurred due to the minimum supervision of the security apparatus and the limited number of security stations. This situation
allows people to send prohibited things, including drugs, through small and narrow undetected roads and sea routes surrounding Papua in which those provide easiness for people to do drug transactions.
Keywords: barter, transnational crime, border

## DDC: 303.4
Melyana R. Pugu, Yanyan M. Yani, dan Wahyu Wardhana INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT IN PAPUA BORDER REGION: EFFORTS TO ASSURING HUMAN SECURITY AND FIGHTING ILLEGAL CROSS-BORDER TRADE

## ABSTRACT
All this time, border development, particularly Indonesia border area in Papua, is left behind from the development of other regions. Indeed, border regions have great opportunities to become a driving force for economic activity when they are supported by adequate infrastructure development. Therefore, this article explores the development of the land border region between Indonesia and Papua New Guinea. The concept of border development, specifically infrastructure development, is adopted in this article as a basis for discussing the dynamics of Indonesia’s border area in Papua. The development of Indonesia’s border areas in Papua in this article will be analyzed as an attempt to guarantee human security and fight illegal trade. The increase of illegal trade in Indonesia and Papua New Guinea border region could threaten the human security of the Indonesian people in the Papua Border regions. Therefore, the government took several development policies to improve the welfare of people in Papua border through the construction of border infrastructure. Even though human security policies which have adopted by the government did not explicitly stress the human security terminology, but the policies show that the government efforts to assure human security in Indonesia-Papua New Guinea border area.
Keywords: human security, infrastructure development, Papua border, illegal trade
DDC: 320.5

## Djuneidi
MEASURING THE SENSE OF NATIONALISM OF INDONESIAN YOUNG GENERATION

## ABSTRACT
The phenomenon of social bipolarization within Indonesians in the context of the 2019 presidential election, which is between the supporters of Joko Widodo & Ma'aruf Amin and Prabowo Subianto & Sandiaga Uno, is very relatable to the history of the 1998 reformation era. It was the period when the authoritarian militarism regime was collapsed by mass and students’ demonstrations. This bipolarization has a clear negative impact, even is considered as "a verbal war" and "a political identity war" that use all means such as social media, attitudes, and social behavior. The qualitative research of the Indonesian millennials shows the declining phenomenon of awareness to the sense of belonging to the nation and country of Indonesia and the poor knowledge and understanding of the ideology of the country so they are easily distracted by other understandings and neglect the national ideology which is Pancasila. This clearly threatens the wholeness of the Republic of Indonesia (NKRI) that the Indonesian heroes have greatly struggled and been sacrifice before. The role of the government in providing an understanding of the history and ideology of this nation is an obligation that must be inherited in the heart of Indonesians through the world of education, sports, and in every participative and transparent dynamical development.
Keywords: Indonesia, election 2019, nationalism, sportsmanship, nation-state identity, intolerance, extremism
Meilinda Sari Yayusman

## TINJAUAN BUKU PERKEMBANGAN STUDI DIASPORA
Judul Buku: Routledge Handbook of Diaspora Studies Penulis: Robin Cohen dan Caroline Fisher (Eds.) (2019), Routledge, New York, Amerika Serikat, hlm. xviii
Ubaidillah

## TINJAUAN BUKU PERAN AGAMA DALAM UJARAN KEBENCIAN: SUMBER ATAU TARGET
Judul Buku: Putting Faith in Hate: When Religion is The Source or Target of Hate .
Penulis: Richard Moon (2018). Cambrigde University Press. 151 hal. + indeks. ISBN 978­1­108­42546­9.

## TINJAUAN BUKU PERAN AGAMA DALAM UJARAN KEBENCIAN: SUMBER ATAU TARGET
Ubaidillah
Pusat Penelitian Masyarakat dan Budaya, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia E-mail: 23ubaid@gmail.com
Richard Moon. (2018). Putting Faith in Hate: When Religion is The Source or Target of Hate . Cambrigde University Press. 151 hal. + indeks. ISBN 978­1­108­42546­9

## PENGANTAR
Buku karya Richard Moon ini merupakan kajian ilmiah  yang  berupaya  untuk  mendasari  peng­ aturan ujaran secara hukum. Moon membangun konsep  umum  mengenai  peran  agama  dalam fenomena  ujaran  kebencian  yang  belakangan ini menjadi fenomena global karena berkelindan dengan fenomena kekerasan rasial atau terorisme. Buku karya Richard Moon dipilih untuk dibahas di artikel ini terutama karena ihwal peran agama dalam  ujaran  kebencian.  Bahasan  mengenai peran agama ini dapat menjadi bahan referensi dan refleksi untuk melihat konteks keindonesiaan yang belakangan marak oleh pelintiran kebencian berbasis agama di antara masyarakatnya semen - jak  kontestasi  politik  2014  sampai  sekarang. Moon membangun konsep umum tersebut dari kasus­kasus ujaran kebencian di negara­negara yang secara sosiologis dapat dikatakan homogen, yaitu negara demokrasi liberal, seperti Uni Eropa, Kanada, dan Amerika Serikat. Oleh karena itu, Moon mendasari bangunan proposisi dalam kon - sep umumnya pada nilai kebebasan berekspresi yang merupakan salah satu aspek fundamental dalam dunia demokrasi.
Buku ini dapat dibandingkan dengan buku karya  Katherine  Gelber  (2002)  yang  memiliki semangat  yang  sama  dengan  Moon  dalam menjaga marwah kehidupan demokratis, namun tetap  menganjurkan  pengaturan  ujaran  keben - cian  secara  hukum.  Gelber  meneliti  kebijakan ujaran di negara bagian South Wales, Australia. Gelber mengelaborasi teori wacana, teori kapa - bilitas dari Nussbaum, teori klaim validitas dari Habermas,  serta  teori  tindak  tutur  dari Austin
untuk  membangun  simpulan  bahwa  kebijakan ujaran  bukan  untuk  menghukum  pelaku  akan tetapi lebih ditujukan untuk mendukung secara institusional, material, dan edukasional korban ujaran  kebencian  untuk  merespon.  Kebijakan ini didasari argumen bahwa ujaran bukan untuk dilarang  tetapi  dijawab.  Kebijakan  tersebut mengupayakan dialog antara pengujar dan mitra ujar,  utamanya  mengenai  klaim  validitas  dari masing­masing pihak, karenanya kebijakan ini dapat dipandang sebagai institusionalisasi wacana argumentatif ( the institutionalisation of argumen - tative discourse ). Menurut Gelber, kebijakan ini mampu menjadi jalan rekonsiliasi pemahaman pentingnya ujaran untuk perkembangan indivi­ dual, pentingnya ujaran untuk praktik diskursif, kolektif,  dan  kontruksi  debat,  tujuan  prinsip kebebasan  berbicara,  dan  reduksi  kerusakan akibat  ujaran  kebencian.  Perbedaan  mendasar dari kedua buku hanya pada fokus rekomendasi kebijakan pengaturan ujaran yang diajukan oleh Gelber  lebih  berorientasi  kepada  korban,  se - dangkan Moon berorientasi kepada pelaku (akan lebih diuraikan di bagian selanjutnya). Namun demikian,  keduanya  berdiri  di  halaman  yang sama. Karakteristik sosiologis masyarakat negara yang dikaji pun masih bercirikan liberal. Nilai yang mendasari pengaturan kebijakan ujaran pun sama, yakni penghormatan terhadap kebebasan bereksprisi. Tentu  akan  lebih  kaya  jika  kajian terhadap fenomena ujaran kebencian dilakukan pula di negara­negara yang memiliki karakteristik sosiologis beragam, seperti Asia, Afrika, maupun negara­negara Amerika  Latin. Tulisan  ini  ber - maksud menyandingkan konsep­konsep yang ada
dalam buku karya Moon dengan konsep ujaran kebencian yang berlaku dalam kebijakan ujaran atau  data  empiris  di  Indonesia  yang  memiliki karakteristik sosiologis berbeda. Namun sebelum masuk ke bagian itu, tulisan ini memulai untuk melihat buku karya Moon dengan kacamata yang dibentuk dari elaborasi berbagai teori.

## Epistemologi Regulasi Ujaran Kebencian di Dunia Demokratis
Teori kebencian Duplex yang diajukan Sternberg (2003 dalam Sternberg dan Sternberg, 2008:18­ 19) dapat menjadi pilihan untuk dikontekstualisa - si dengan peran agama dalam ujaran kebencian yang dibahas oleh Richard Moon. Menurut teori ini kebencian terdiri dari tiga komponen, yakni negation of intimacy , passion , and commitmen (Sternberg  dan  Sternberg,  2008:18­19).  Unsur negasi keintiman adalah pengambilan jarak oleh subjek terhadap objek yang dibenci karena objek tersebut dianggap sebagai sub­human atau tidak manusiawi, passion atau  dapat  diterjemahkan sebagai emosi yang kuat terhadap suatu hal di dunia yang akhirnya membuat subjek mengalami kemarahan dan ketakutan tatkala suatu hal terse - but menghadapi ancaman, sedangkan komitmen merupakan bentuk devaluasi terhadap objek yang dibenci sebagai pihak yang berbahaya (Sternberg dan Sternberg, 2008:173­178). Unsur­unsur ke - bencian tersebut yang dapat menentukan derajat sikap kebencian seseorang terhadap seseorang atau  kelompok  masyarakat  tertentu  bahkan transformasinya menjadi tindak kekerasan. Se - bagai misal, passion atau keterikatan emosional yang kuat kepada suatu hal dapat menimbulkan kebencian tatkala suatu hal tersebut dirusak.
Lantas bagaimana penerapan teori kebencian Duplex  dalam  menjelaskan  peran  agama  baik sebagai sumber dan atau target ujaran kebencian dalam  buku  Richard  Moon?  Untuk  menjawab pertanyaan  diperlukan  elaborasi  teoritik  yang cukup komplek mengingat bahwa bentang per - spektif teoritik yang digunakan Richard Moon mulai dari linguistik, hukum, antropologi, sampai sosiologis bermuara untuk menjawab tantangan pengaturan ujaran kebencian secara hukum tidak menciderai kebebasan ekspresi yang merupakan hal fundamental bagi negara­negara demokratis.
Perspektif­perspektif  teoretik  tersebut  diela­ borasikan dengan teori kebencian Duplex sebagai pijakan untuk membahas buku Putting Faith in Hate: When Religion is The Source or Target of Hate. Teori kebencian Duplex menjadi sentral karena  teori  ini  dirasa  mampu  menjelaskan proses psikologis munculnya kebencian sampai manifestasinya dalam ujaran yang menyebabkan kerusakan.  Proses  psikologis  dan  manifestasi kebencian tersebut berjalan dalam proses komu - nikatif mulai dari konseptualisasi ujaran, pengu - jaran, sampai proyeksi intepretasi ujaran karena penutur  ujaran  kebencian  harus  membungkus pesan  sesuai  dengan  apa  yang  diketahui  oleh mitra tutur atau yang tidak diketahui mitra tutur, dan juga segala hal ihwal kontekstual agar tujuan ujarannya tercapai.
Moon  menyebutkan  bahwa  ujaran  keben - cian dapat secara langsung mengintimidasi atau mengusik  anggota  atau  kelompok  masyarakat tertentu  dan  secara  tidak  langsung  menghasut kebencian masyarakat yang lebih luas terhadap kelompok  rasial  tertentu  (hal.  19).  Konsepsi ujaran  kebencian  yang  digunakan  oleh  Moon tersebut patut menjadi bahasan utama dan per - tama dalam tulisan ini karena konsepsi tersebut yang akhirnya menentukan peran agama dalam ujaran kebencian, serta keabsahan regulasi ujaran kebencian ditinjau dari perspektif penghormatan kepada kebebasan berpendapat dalam masyarakat demokratis.
Konsepsi  Moon  di  atas  jauh  berbeda dengan  yang  diajukan  oleh  Rosenfeld  (2003), menurutnya,  ujaran  kebencian  adalah  ujaran yang dimaksudkan untuk menyebarkan keben - cian berdasarkan ras, agama, etnisitas atau asal negara. Rosenfeld membatasi pengertian ujaran kebencian  pada  ujaran  yang  ditujukan  untuk menyebarkan kebencian. Konsepsi Moon hampir serupa dengan Waldorn yang memberikan dua arah potensial arah kebencian, namun konsep dua ahli tersebut memiliki signifikansinya ma sing­ masing. Waldorn (2012: 36) memberikan batasan kebencian sebagai tujuan dan dampak dari ujaran. Dengan batasan tersebut, terdapat kemungkinan sebuah ujaran yang tidak memiliki tujuan keben - cian, tetapi dapat berdampak kebencian karena hal­ihwal  tertentu  yang  berada  di  luar  kendali penutur. Sementara Moon selalu memiliki batasan
tujuan  sehingga  memberikan  dasar  kesadaran manifestasi kebencian baik berupa penghinaan atau intimidasi langsung ke pihak yang dibenci atau menyebarkan kebencian terhadap pihak yang dibenci kepada orang atau kelompok lebih luas. Terlebih secara eksplisit Moon menyebutkan bah - wa jika ujaran yang bertujuan untuk memper - daya (dalam rangka menghasut kebencian) atau mengintimidasi mitra ujarnya, tidak lagi dilihat sebagai  sebuah  tindak  komunikatif  mengem - bangkan pengetahuan, wawasan, maupun wacana publik, tetapi sudah menjadi satu wacana yang diatur  dalam  perlindungan  konstitusional  (hal. 32­33). Teori kebencian Duplex yang memerikan tiga komponen kebencian: negation of intimacy ; passion ; dan commitmen justru secara implisit memperlihatkan bahwa kebencian yang diidap seseorang  telah  menciptakan  rasionalismenya sendiri  yang  artinya  penutur  ujaran  kebencian memiliki kendali atas tujuan ujaran kebencian. Batasan tujuan ini cukup komplek jika ditinjau dari proses produksi ujaran untuk menjadi sebuah batas yuridiksi.
Tindak komunikatif sendiri terdiri atas tiga tahap,  yaitu encoding , coding ,  dan encoding .
Encoding adalah dimensi pengujar, sebuah tahap pengujar memformulasikan ujaran dalam dunia mental. Coding adalah pengujaran sebuah pesan melalui medium komunikasi, sedangkan decod- ing adalah  tahap  mitra  tutur  mengintepretasi ujaran yang disampaikan untuk mencapai pesan yang  diformulasikan  di  dunia  mental  penutur. Intepretasi ujaran adalah upaya mencapai pesan yang  ada  dalam  ujaran.  Tujuan  memperdaya (dalam  rangka  menghasut  kebencian)  atau mengintimidasi sebuah ujaran kebencian berada di tahap encoding atau dengan kata lain tujuan masih berada dalam kendali penutur, sedangkan dampak berada pada tahap decoding . Tidak sela - manya, transfer pesan di antara dua pihak yang berinteraksi dapat berjalan secara lancar dan te - pat. Beragam dan banyak faktor kontekstual yang mempengaruhi kesejajaran pesan yang dimaksud penutur dengan pesan yang dipahami oleh mitra tutur. Misinterpretasi sangat mungkin terjadi di dalam proses komunikasi.
Penetapan tujuan sebagai kriteria yuridiksi pelarangan ujaran kebencian ini berkaitan dengan
posisi atau preferensi Moon dalam debat menge - nai regulasi ujaran kebencian yang mendukung adanya  regulasi  (hal.  59).  Tujuan  yang  masih kendali  penutur  menunjukkan  bahwa  penutur berada dalam kondisi independen dan rasional ketika memutuskan mengujarkan sebuah ujaran kebencian  sehingga  pelarangan  tersebut  tidak menciderai hak kebebasan berpendapat.
Tidak hanya rasionalitas penutur yang men - jadi pertimbangan pelarangan ujaran kebencian menurut Moon. Mitra tutur, terutama mitra tutur yang  merupakan  pihak  yang  dibenci  penutur, dianggap sebagai individu rasional yang mampu mengevaluasi  dan  mengonfrotasi  klaim­klaim kebencian  yang  diarahkan  kepadanya  lagipula pelarangan pada jenis ujaran kebencian ini akan mengundang intervensi negara terlalu besar ter - hadap wacana publik­suatu praktik yang dapat meru sak  kehidupan  demokrasi­(hal,  36  dan 40). Oleh karena itu, regulasi pelarangan ujaran kebencian  menyempit  pada  ujaran  kebencian jenis kedua, yakni ujaran yang bertujuan secara eksplisit  maupun  implisit  mendorong  atau membenarkan aksi kekerasan terhadap kelompok tertentu  yang  diistilahkan  oleh  Moon  sebagai extreme speech (hal. 58).
Ujaran jenis kedua di atas merupakan bagian dari praktik sistemik yang dapat membuat pihak yang dibenci tidak memiliki akses atau kesem - patan yang cukup untuk meresponnya (hal. 41). Praktik sistemik ini dapat dibagi ke dalam dunia berdasarkan sumber sistem yang mendasari prak - tik ujaran kebencian, yaitu sistem formal­praktik diskriminasi yang dilakukan oleh organisasi ad - ministratif melalui kebijakannya, seperti negara, sedangan  sistem  informal­praktik  diskriminasi yang ditopang oleh aspek sosiokultural, seperti agama atau dominasi ras. Ada dua cendekiawan lain yang hampir serupa Moon yang menganggap skala kerusakan yang ditimbulkan ujaran keben - cian bisa massif dan massal jika ditopang oleh suatu otoritas atau dominasi, yakni Rae Langton (2018) yang secara eksplisit menyebutkan bahwa ‘apa yang bisa dilakukan oleh ujaran kebencian bergantung pola otoritas’ (yang menopangnya), serta Katharine Gelber (2019) yang menjelaskan bahwa ujaran kebencian tidak berdiri di lahan yang kosong, tetapi berpijak di atas diskriminasi
sistemik yang ditopang oleh agen otoritatif dan norma sosial mayoritas. Sering kali pun, korban atau  sasaran  agresi  ujaran  kebencian  adalah kelompok  yang  sudah  terstigmatisasi  dan  ter - marginalisasi (Perry, 2001:10 dalam Awan dan Zempi, 2016: 3).

## Agama Sebagai Target Ujaran Kebencian
Kerangka  sosiologis  dominasi  dan  otoritas itu berlaku dalam melihat peran agama dalam fenomena ujaran kebencian, baik sebagai target maupun  sumber  ujaran  kebencian.  Bagian selanjutnya  akan  berfokus  untuk  memerikan peran  agama  tersebut.  Moon  menggunakan contoh Islamphobia dan  arus  migrasi  umat Muslim kawasan Arab. Salah satu fenomena yang dicontohkan  oleh  Moon  adalah  kekhawatiran masyarakat  Eropa  terhadap  orang  Islam  akan mengambil  alih  Eropa  menjadi Eurabia serta menginginkan  penerapan  hukum  syariah  dan untuk tujuan itu, umat Islam dapat menggunakan berbagai cara sampai menggunakan kekerasan (hal. 68­69). Berikut adalah contoh ujaran yang menggambarkan kaitan Islamphobia dengan arus migrasi umat Islam ke negara­negara mayoritas kulit putih.
1. “Since there is no completely reliable way to tell if any given Muslim believer takes the Koran’s dictates about warfare against Infidels  literally ,  immigration  of  Muslims into  the  United  States  should  be halted ” (hal. 70)
2. “...  t hat Muslims are detestable people, deserving our contempt” (hal. 73)
3.  “...  the  re-establishment  of  a  Muslim  ca - liphate, living under sharia, that extends to Europe” (hal. 74)
4. “[T]he Koran plainly sanctions violence in the name of Allah” (hal. 79)
Ketakutan  akan  Eurabia  ini  tidak  terlepas dari  dua  prasangka  yang  melekat  pada  umat Islam,  yaitu  ajaran  Islam  tidak  sesuai  dengan nilai­nilai sekulerisme/demokrasi yang dijunjung oleh masyarakat Eropa (masyarakat kulit putih secara umum) dan ajaran kekerasan ada dalam
ajaran Islam. Reproduksi dan distribusi ujaran serupa yang disebutkan di atas tidak terlepas dari topangan yuridis formal ujaran yang melindungi kebebasan  berpendapat  dan  secara  sosiologis pun ditopang oleh norma sosial dominan yang bersumber dari kelompok masyarakat kulit putih.
Meski agama sebagai target ujaran keben - cian tergambar dalam konstruksi lingual ujaran kebencian, tetapi ujaran (1) cukup problematik untuk dikelompokkan menjadi ujaran kebencian karena  aturan  ujaran  kebencian  diberlakukan untuk melindungi manusia, bukan agama. Agama dianggap  tidak  memiliki  hak  konstitusional, sebagaimana  manusia  yang  memiliki  hak­hak tertentu  yang  dijamin  konstitusi.  Distingsi  ini apabila  dibandingkan  dengan  aturan  hukum Indonesia  yang  memiliki  pasal  pidana  untuk pelindungan agama sebagai subjek dalam hidup bernegara, yaitu pasal penodaan agama.
Keunggulan buku Moon ini salah satunya adalah Moon peka terhadap hal­hal subtil. Salah satu  kepekaanya  adalah  memproblematika dis tingsi  manusia  beragama  dan  agama  dalam aturan hukum ujaran kebencian. Moon memper - soalkan bahwa agresi terhadap suatu agama akan mempenga ruhi dan berakibat terhadap manusia penganut agama tersebut. Implikasi agresi terse - but terjadi karena agama selain sebagai komitmen individu terhadap suatu sistem ide yang menawar - kan kebenaran mengenai dunia yang terbuka akan kritik,  tetapi  agama  juga  merupakan  identitas kultural  yang  bersifat  komunal  yang  menjadi subjek hukum dan perlu dilindungi oleh aturan hukum karena melekat dalam diri manusia (hal. 64­65). Dengan mengatakan Islam mengajarkan kekerasan dengan sendirinya mengimplikasikan bahwa orang­orang yang menganut agama Islam pun  mempercayai  kekerasan  adalah  cara  yang diperbolehkan.  Representasi  demikian  dapat menyulut kebencian terhadap umat Islam.
Menghadapi kepelikan konseptual menge­ nai  distingsi  agama  dan  manusia  beragama dalam pengaturan ujaran kebencian ini, Moon menawarkan  jalan  tengah  bahwa  yang  patut dibenci adalah kepercayaannya bukan orang yang percaya terhadap kepercayaan tersebut. Namun, solusi tersebut agaknya menunjukkan Moon pun masih gamang menentukan batas objek kebencian
dalam  ujaran  dalam  pengaturan  hukum  dan lebih  memilih  solusi  yang  bersifat  sosiologis. Moon pun belum memberikan deskripsi kohesif yang  menggambarkan  tautan  antara  konsepsi epistemologis  ujaran  kebencian  yang  berpusat pada  adanya  tujuan  untuk  membenarkan  aksi kekerasan  terhadap  kelompok  tertentu  dengan agama  sebagai  sasaran  ujaran  kebencian  yang dapat  berimplikasi  secara  langsung  dalam  pe - nalaran  ujaran  yang  merepresentasikan  agama dengan sifat­sifat desktruktif tertentu. Padahal menyasar agama sebagai target ujaran kebencian adalah jalan terpendek untuk merepresentasikan umat  agama  tersebut  sehingga  potensi  ujaran tersebut memang ditujukan untuk membenarkan kekerasan kepada agama tersebut, seperti agama Yahudi  ditampilkan  begitu  rupa  dalam  propa - ganda, hingga mereka disetujui dianggap pantas masuk kamp konsentrasi.

## Agama Sebagai Sumber Ujaran Kebencian
Tidak hanya untuk melihat agama sebagai target ujaran kebencian, kerangka sosiologis dominasi dan otoritas berlaku juga untuk meninjau agama sebagai sumber ujaran kebencian. Ujaran keben - cian  dapat  terjadi  terutama  karena  penuturnya berada dalam keadaan mental yang menganggap orang  lain  dianggap  lebih  rendah  dari  dirinya karena  identitas­identitas  fundamental  orang tersebut, dapat berupa agama, ras, orientasi sek - sual, dan sebagainya (Ubaidillah, 2018). Dalam terminologi Sternberg dan Sternberg (2008:180), orang dengan keadaan mental demikian disebut mengidap authoritarian personality . Di antara identitas fundamental tersebut, agama dapat dika - takan memegang peran penting dan menentukan dalam  menciptakan  keadaan  mental  demikian karena berakar kuat dalam diri seseorang.
Sebagaimana  dalam  pembahasan  agama sebagai sasaran ujaran kebencian, pada bagian ini  pun  terdapat  kompleksitas  dalam  menarik batas agama sebagai komitmen individu terhadap suatu  sistem  ide  dan  agama  sebagai  identitas kultural  (hal.  115­116).  Jika  keadaan  mental sebagaimana dijabarkan di atas diidap oleh satu individu mungkin potensi kekerasan yang diaki - batkan ujaran kebencian tidak besar dan massal.
Namun,  keadaan  mental  tersebut  bersumber pada  doktrin  agama  yang  besar  kemungkinan dipercayai oleh orang yang mengidentifikasikan dirinya sebagai pemeluk agama tersebut. Agama sebagai sumber kebencian dapat sangat membuat kebencian terhadap suatu kelompok tersebar dan bereskalasi  menjadi  kekerasan  massal  karena individu­individu diikat oleh keyakinan bahwa melakukan tindakan kekerasan tersebut adalah perintah Tuhan yang disampaikan melalui kitab suci.
Dalam  batas  pengaturan  ujaran  kebencian yang  berpusat  pada  adanya  tujuan  menghasut kebencian atau mendiskriminasi, masalah pem - buktian  tujuan  atau  maksud  seseorang  ketika mengutip kitab suci dalam mengkritik kelompok tertentu menjadi hal yang cukup rumit dilakukan (hal. 115). Tujuan pengutipan tersebut penting dibuktikan  agar  pelarangan  ujaran  kebencian tidak menciderai kebebasan berpendapat sese­ orang.  Moon  mencontohkan  saat  seseorang mengutip Injil surat Leviticus 20:13 yang berisi penentangan terhadap pernikahan sesama lelaki dengan disertai hukuman mati terhadap mereka. Apakah  pengutipan  tersebut  adalah  hasutan yang dilakukan pembuat iklan untuk membunuh pelaku pernikahan sesama lelaki atau memang pesan  dalam  iklan  tersebut  adalah  pesan  yang disampaikan  surat  dalam  Injil  tersebut?  Bila pembuktian mengarah pada pilihan yang pertama maka ujaran dalam iklan tersebut masuk dalam ranah ujaran kebencian yang dilarang. Namun, jika  hal  tersebut  adalah  pesan  dari  agama  itu sendiri  maka  tidak  menjadi  bagian  yang  dila - rang  karena  dapat  dikonfrontasi  atau  dikritisi. Pengutipan tersebut pun dapat dimaknai dengan berbagai cara, misalnya seorang penafsir objektif akan mengintepretasi kekejaman dalam surat Injil tersebut memiliki lebih dari satu pesan sehingga pengutipan tersebut tidak dianggap sebagai ujaran yang menghasut kebencian dan fitnah terhadap kaum homoseksual (hal. 131).
‘Pembiaran’ kutipan sebagai pesan agama itu sendiri masih berkaitan erat dengan doktrin yang melandasi kebebasan berpendapat, yakni manusia dianggap sebagai manusia yang rasional, otonom, dan independen dalam menilai fakta dan klaim. Kualifikasi manusia yang demikian dalam tindak komunikasi di kehidupan demokratis tidak
hanya melekat pada penutur, tetapi juga mitra tutur, sehingga mitra tutur dianggap bertanggung jawab atas hasil interpretasinya terhadap suatu ujaran jika terwujud dalam tindak kekerasan (hal. 33). Interpretasi mitra tutur tersebut dapat bernilai berbeda jika ditinjau dari konsepsi Waldorn yang juga menyertakan kriteria dampak dalam pela - rangan ujaran kebencian. Meski dampak suatu ujaran  terjadi  di  luar  kendali  penutur  karena begitu  ujaran  disampaikan  kepada  mitra  tutur hasil interpretasi atas ujaran tersebut dipengaruhi juga oleh faktor kontekstual yang melingkungi mitra tutur, tetapi ujaran tersebut tetap dianggap sebagai sebab timbulnya dampak kekerasan.

## PENUTUP
Moon  menyajikan  proposisi  dalam  bukunya secara  deduktif.  Konsep­konsep  umum  yang merupakan abstraksi dari berbagai kasus ujaran kebencian  bernuansa  agama  disampaikan  di bagian awal setiap bab. Bagian selanjutnya dari bab­bab  tersebut  berisi  tentang  ilustrasi  kasus ujaran­ujaran  kebencian  yang  menjadi  bahan abstraksi Moon. Tipe penyajian ini cukup memu - dahkan pembaca untuk menangkap konsep umum yang ditawarkan Moon. Buku ini pun tergolong kaya akan contoh kasus ujaran kebencian yang terjadi di beberapa negara, misalnya, Amerika Serikat,  Eropa,  dan  Kanada.  Namun,  kasus hukum ujaran kebencian dan aturan pelarangan ujaran kebencian di Kanada yang menjadi sumber inspirasi utama Moon.
Ada dua faktor utama yang dapat menjadi alasan  buku Putting Faith in Hate ini  patut menjadi  perbincangan  di  Indonesia.  Pertama, Moon menghadirkan secara khusus peran agama dalam fenomena ujaran kebencian. Masyarakat Indonesia  tergolong  masyarakat  yang  mene - mpatkan  agama  sebagai  pertimbangan  utama dalam  menjalani  kehidupan  sehingga  potensi digunakannya legitimasi agama untuk menghasut kebencian  atau  mendiskriminasi  cukup  besar. Wahid Institute (2017: 28­30, dan 40) pun men - catat bahwa telah terjadi politisasi agama oleh berbagai aktor di Indonesia untuk kepentingan sempit,  seperti  kepentingan  elektoral.  Dalam konteks  ujaran  kebencian,  politisasi  tersebut dipraktikkan dengan merepresentasikan sebagai
musuh suatu agama tertentu dan bukan lagi pe - saing dalam kontestasi politik. Argumentasi Moon perihal peran agama dalam buku ini setidaknya memberi rambu­rambu dalam pengaturan secara ujaran kebencian termasuk yang berbasis agama dapat dilakukan, tetapi perlu kehati­hatian dalam membedakan agama sebagai komitmen individu terhadap klaim kebenaran yang pengekspresian­ nya menjadi bagian dari kebebasan individu, serta agama sebagai identitas kultural yang terbentuk atas dasar solidaritas Illahiah sehingga mampu mengekskalasi  kebencian  yang  semula  indivi­ dual (sebagaimana yang tercermin dalam ujaran) menjadi komunal. Kedua, secara eksplisit Moon membatasi  pelarangan  ujaran  kebencian  pada aspek adanya tujuan penutur untuk menghasut kebencian  atau  mendiskriminasi.  Pembatasan ini  cukup  berbeda  dengan  yang  diterapkan  di Indonesia,  yang  menerapkan  batas  tujuan  dan atau dampak kekerasan dalam ujaran kebencian sebagaimana yang disebutkan dalam surat edaran Kapolri tahun 2016 tentang penanganan ujaran kebencian. Kedua batasan tersebut patut disan­ dingkan dan dibandingkan untuk dapat ditinjau lebih jauh dampak pelarangan ujaran terhadap penghormatan  kebebasan  berpendapat  warga negara yang mesti dilakukan oleh negara.

## PUSTAKA ACUAN
Langton, Rae. (2018). The Authority of Hate Speech . Diunduh dari https://www.abc.net.au/religion/ the­authority­of­hate­speech/10478626 Awan, Imran dan Irene Zempi. (2016). The Affinity between online and offline anti­Muslim hate crime: Dynamics and impacts. Aggresion and Violent Behavior 27,  hal.  1­8.  http://dx.doi. org/10.1016/j.avb.2016.02.001
Gelber,  Katherine.  (2002). Speaking Back: The Free  Speech  versus  Hate  Speech  Debate . Amsterdam: Benjamin Publishing Company. Gelber, Katherine. (2019). Hate speech: a systemic discriminiation approach. Critical Review of International Social and Political Philosophy , DOI: 10.1080/13698230.1576006. Kepala Kepolisian Republik Indonesia. (2016). Surat Edaran  Kapolri  No.  SE/6/X/201  mengenai penanganan ujaran kebencian .
Rosenfeld, M. (2003). “Hate speech in constitutional jurisprudence: a comparative analysis”, in Herz, M. and Molnar, P. (Eds), Cardozo Law Review ,
Cambridge University Press, Cambridge, MA, pp. 242­289.
Sternberg,  Robert  J.  dan  Karin  Sternberg.  (2008). The Nature of Hate . United State of America: Cambrigde University Press. Wahid  Institute.  (2018) .  Ringkasan  Eksekutif Laporan  Tahunan  Kemerdekaan  Beragama/
Berkeyakinan  (KBB)  di  Indonesia  2017: Mengikis  Politik  Kebencian .  Jakarta: Wahid Institute.
Waldorn, Jeremy. (2012).
The Harm in Hate Speech .
London: Harvard University Press.
Ubaidillah.  2018.  Tindak  Tutur  Direktif  Ujaran Kebencian  di  Media  Sosial  di  Indonesia. Tesis. Universitas Gadjah Mada .  Tidak Dipublikasikan.