Bentuk DanTanggungjawab Atas Terjadinya  Keterlambatan Penerbangan ( Delay Management ) Pada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal Di Indonesia Oleh : Fitriah Fakultas Hukum Universitas Palembang fitriah241171@yahoo.com

## Abstract
After the reform, in Indonesia there are many new airlines in addition to government-owned airlines.  Each  airline  is  competing  to  serve  passengers  at  a  low  price.  Airlines  often  offer  promo tickets. With the tariff war between airlines often forget the protection of the passengers themselves. So the plane often experienced schedule delay, baggage claim lost or the worst: accident accident. To implement  the  provisions  of  Law  Number  1  Year  2009  on  Aviation  and  provide  protection  and service  of  scheduled  commercial  airline  passengers,  it  is  necessary  to  regulate  Flight  Delay Management at the Scheduled Commercial Air Transport Agency in Indonesia. Referring to the Law stipulated Ministerial Regulation (PM) concerning the handling of flight delays (Delay Management) at the  Business  Air Transport  Agency  Commerce  Scheduled in  Indonesia.  In  Ministerial  Regulation no. 89 Year 2015 is also described the scope of flight delays and factors causing delays. The factors causing  flight  delays  (Delay  Management)  at  the  Scheduled  Air  Transport  Operations  Agency  in Indonesia (Article 5 PM 89 of 2015) are: Flight management factor, operational tennis factor, weather factor,  and  other  factors.  In  the  event  of  delayed  flight,  the  airline  is  responsible  for  providing compensation  and  anti-loss  to  the  passenger.  Air  transport  business  entities  shall  compensate  in accordance with the category of delay as referred to in Article 3 PM 89 of 2015. Keywords: flight delays
Abstrak
Setelah  reformasi,  di  Indonesia  bermunculan  banyak  sekali  maskapai  penerbangan baru selain maskapai  yang dimiliki oleh pemerintah. Masing-masing maskapai  penerbangan berlomba-lomba untuk melayani penumpang dengan harga yang murah. Maskapai seringkali menawarkan tiket promo. Dengan adanya perang tarif antara maskapai seringkali melupakan perlindungan  terhadap  penumpang  itu  sendiri.  Sehingga    pesawat  sering  mengalami keterlambatan  jadwal,  klaim  bagasi  hilang  ataupun  yang  terparah:  musibah  kecelakaan. Untuk melaksanakan ketentuan  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan memberikan perlindungan serta pelayanan penumpang angkutan udara niaga berjadwal, perlu  diatur  Penanganan  Keterlambatan  Penerbangan  ( Delay  Management )  Pada  Badan Usaha  Angkutan  Udara  Niaga  Berjadwal  di  Indonesia. Mengacu  kepada  Undang-Undang ditetapkan  Peraturan  Menteri  (PM)  tentang  penanganan  keterlambatan    penerbangan  (Delay Management)  pada  Badan  Usaha  Angkutan  Udara  Niaga  Berjadwal  di  Indonesia.  Dalam Peraturan  Menteri  No.  89  Tahun  2015  ini  dijelaskan  pula  ruang  lingkup  keterlambatan penerbangan  dan  faktor  penyebab  keterlambatan.  Adpun  faktor-faktor  penyebab  terjadinya keterlambatan penerbangan ( Delay Management ) Pada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal di  Indonesia (Pasal 5 PM 89 Tahun 2015) yaitu: Faktor manajemen airline,faktor tenis  operasional,  faktor  cuaca,  dan  faktor  lainnya.  Dalam  hal  terjadi  keterlambatan penerbangan  ( delay  management ),  perusahaan  penerbangan  bertanggung  jawab  untuk memberikan kompesasi dan anti rugi kepada pihak penumpang. Badan usaha angkutan udara wajib  memberikan  kompesasi  sesuai  dengan  kategori  keterlambatan  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 3 PM 89 Tahun 2015.
Kata Kunci : keterlambatan penerbangan

## II. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Pengangkutan udara
memainkan peranan yang sangat penting dalam perkembangan perekonomian  suatu  negara  karena pesawat terbang merupakan alat transportasi  yang  efisien,  dinamis,  dan cepat. Pesawat terbang juga merupakan transportasi  yang secara keamanan dan kenyamanan  sangat  berkualitas  dalam hal  pelayanan  kepada  penumpang,  jika aturan dan standar operasional prosedur  dari  hukum  penerbangan benar-benar  dilakukan  sesuai  prosedur yang berlaku.
Kategori aspek penyelenggaran  pengangkutan  udara juga terbagi dua, yaitu ada pengangkutan  udara  niaga  dan  bukan niaga..  Penerbangan  niaga  merupakan bentuk transportasi udara yang mengenakan  biaya  bagi  penggunanya. Jenis  penerbangan  ini  dibedakan  lagi menjadi dua bentuk, yaitu penerbangan  niaga  berjadwal  dan penerbangan niaga tidak berjadwal. Arus  informasi,  perhubungan,
dan  pengangkutan  udara  mengalami kemajuan  pesat  dengan  munculnya berbagai perusahaan maskapai
penerbangan baik di Indonesia maupun di  dunia  internasional  .  Di  Indonesia sejak era reformasi bermunculan maskapai-maskapai  baru  yang  dikelola oleh  swasta.  Timbulnya  maskapai penerbangan  yang  sangat  banyak  di Indonesia  berawal  dari  diratifikasinya
World Trade Organization/  General Aviation  Training  &  Testing  Service ( WTO/GATTs )  oleh  Indonesia,  dimana dengan  diratifikasinya WTO/GATTs tersebut tidak dibenarkan lagi pemerintah Indonesia melakukan monopoli  dibidang  perusahaan  jasa penerbangan. Kebijakan penyelenggaraan
penerbangan
mempunyai ciri khas masing-masing di setiap    negara  berdasarkan  ideologi yang  dianut.  Di  negeri-negeri  sosialis seperti  Rusia  dan  Republik  Rakyat China,  jasa  angkutan  udara  dilakukan sepenuhnya oleh negara melalui otoritas yang mengaturnya: Civil Aviation  Authority  of  China,  Civil Aviation  Administration–  Russia,  Civil Aviation Authority of Singapore . Berbeda  dengan  negara-negara  liberal yang  penyelenggaraan angkutan udara cenderung  bebas  dimana  pihak  swasta juga  dapat  melakukan  usaha  jasa penerbangan.
Sedangkan di Indonesia setelah  era  reformasi  ,  maskapai penerbangan mengkategorikan sebagai angkutan pernerbangan
kelas menengah kebawah dan kelas menengah ke atas. Maskapai penerbangan low  cost  carrier :  Air Asia,  Lion  Air,  Sriwijaya  Air  dsb. Sedangkan maskapai penerbangan high  cost  carrier :  Garuda  Indonesia, Batik  Air  dan  lain-lain.  Setelah reformasi  di  Indonesia  bermunculan banyak  sekali  maskapai  penerbangan baru  selain  maskapai  yang  dimiliki oleh  pemerintah  Indonesia  sejak  era orde  lama.  Masing-masing  maskapai penerbangan  berlomba-lomba  untuk melayani  penumpang  dengan  harga yang  murah.  Maskapai  seringkali menawarkan  tiket  promo.  Dengan adanya  perang  tarif  antar  maskapai seringkali  melupakan  perlindungan terhadap penumpang itu sendiri.
Seringnya pesawat mengalami keterlambatan  jadwal,  klaim  bagasi hilang ataupun yang terparah: musibah kecelakaan.  Dampak  negatif  dari penyelenggaraan  usaha  pengangkutan udara  yang  tidak  mentaati    peraturan hukum udara yang berlaku, maka akan terjadi  kelalaian  dari  pihak  maskapai penerbangan itu sendiri yang
mengakibatkan kerugian kepada penumpang.  Ketika  terjadi  kerugian yang  dialami  oleh  penumpang,  maka maskapai  penerbangan  bertanggung jawab  atas  kerugian  tersebut.  Di Indonesia, sering terjadi kasus kecelakaan  misalnya  pada  tahun  2002 pesawat  Garuda  Indonesia  mengalami mendarat  darurat  di  sungai  Bengawan Solo.  Tahun  2004  terjadi  kecelakaan pesawat  di  Bandara  Adi  Sumarmo, Surakarta.  Kemudian  tahun  2007 pesawat  Adam  Air    jatuh  di  Selat Makassar dan pesawat Garuda Indonesia  tergelincir  di  bandara  Adi
Sucipto Yogyakarta, dan di tahun 2012 pesawat demo Sukhoi menabrak Gunung  Salak  dan  masih    banyak lainnya. Angkutan udara niaga berjadwal  dapat  dilakukan  oleh  badan usaha  angkutan  udara  nasional  atau badan  usaha  angkutan  udara  luar negeri.  Namun,  di  dalam  negeri Indonesia,  kegiatan  angkutan  udara niaga  berjadwal  dalam  negeri  hanya dapat  dilakukan  oleh  badan  usaha angkutan udara nasional. 1 /
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal  100  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  2009  tentang  Penerbangan  dan memberikan perlindungan serta pelayanan  penumpang  angkutan  udara niaga berjadwal, perlu diatur Penanganan Keterlambatan Penerbangan  ( Delay Management ) Pada  Badan  Usaha  Angkutan  Udara Niaga  Berjadwal  di  Indonesia.  dengan Peraturan Menteri No. 89 Tahun 2015. Dalam  peraturan  ini  dijelaskan  pula ruang lingkup keterlambatan penerbangan  dan  faktor  penyebab keterlambatan. Keterlambatan
1 / K. Martono dan Agus Pramono. , Hukum Udara Perdata Internasional dan Nasional . Jakarta: Rajawali Press. 2013. hal. 3
penerbangan pada badan usaha angkutan udara niaga berjadwal terdiri dari  keterlambatan  penerbangan,  tidak terangkutnya penumpang dengan alasan kapasitas pesawat dan pembatalan penerbangan. Keterlambatan penerbangan dikelompokkan  dalam  enam    kategori keterlambatan, yaitu :
1.  Keterlambatan  30  menit  sampai dengan 60 menit,
2.  Keterlambatan  61  menit  s/d  120 menit,
3.  Keterlambatan    121  menit  s/d  180 menit,
4.  Keterlambatan  181  menit  s/d  240 menit,
5.  Keterlambatan  lebih  dari  240  menit dan 6.  Pembatalan penerbangan. Keterlambatan penerbangan dimaksud dihitung
berdasarkan perbedaan waktu antara waktu keberangkatan  atau  kedatangan  yang dijadwalkan  dengan  realisasi  waktu keberangkatan  atau  kedatangan  yaitu pada saat pesawat block off meninggalkan  tempat  parkir  pesawat ( apron )  atau  pada  saat  pesawat block on dan parkir di apron bandara tujuan. Di dalam Peraturan Menteri ini
juga dijelaskan faktor penyebab keterlambatan, penanganan keterlambatan
penerbangan,
pemberian  kompensasi  dan  ganti  rugi, asuransi,  pengawasan  dan  penilaian, serta pemberian sanksi. Faktor penyebab  keterlambatan  antara  lain faktor manajemen airline, teknis operasional,  faktor  cuaca  dan  faktor lain-lain.  Sedangkan  yang  terkait dengan penanganan keterlambatan penerbangan  diantaranya  badan  usaha angkutan  udara  wajib  menyediakan petugas  setingkat  General  Manager, Station  Manager,  staf  lainnya  atau pihak  yang  ditunjuk  dan  diberikan
kewenangan  penuh  dalam  mengambil keputusan di lapangan dalam
menangani penumpang yang mengalami keterlambatan penerbangan. Petugas sebagaimana dimaksud  harus  memastikan  bahwa dalam memberikan pelayanannya harus  bersikap  empati  serta  adanya perhatian dan kepedulian, memberikan kemudahan  bagi  penumpang  yang akan menyusun ulang rencana perjalanan  dan  membantu  penumpang termasuk  pemesanan  pulang  atau melakukan pemindahan ke penerbangan atau badan usaha
angkutan dalam negeri lainnya.
B. Permasalahan Dari  uraian  dalam  latar
belakang di atas dapat dirumuskan  masalah  penelitian sebagai  berikut  :  Bagaimanakah bentuk tanggungjawab atas terjadinya keterlambatan penerbangan ( Delay Management )  pada  badan  usaha angkutan  udara  niaga  berjadwal di Indonesia ?
C. Tujuan Dan
Kegunaan

## Penelitian
Dari  permasalahan  di  atas,  maka tujuan  penelitian  adalah  :  Untuk mengetahui bentuk tanggungjawab  atas  terjadinya keterlambatan penerbangan ( Delay Management ) pada badan usaha  angkutan  udara  niaga berjadwal di Indonesia.
D. Metodologi Penelitian Metode  yang  digunakan
pada  penelitian  ini  menggunakan yuridis normative, yaitu penelitian yang menelusuri, meneliti,  dan  mengkaji  objek tersebut terhadap data kepustakaan  atau  data  sekunder dengan maksud membahas
norma-norma hukum yang terdapat  dalam  PM  No.89  Tahun 2015  .  Data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  data sekunder  yang  terdiri  dari  bahan hukum  primer,  bahan  hukum sekunder  dan  bahan  hukum tersier.  Bahan  hukum  primer terdiri  dari  perundang-undangan, sedangkan bahan hukum sekunder  diperoleh  dari  buku- buku  dan  hasil  penelitian  dan bahan hukum tersier yaitu berupa majalah  dan  kamus  hukum  dan lain-lain.

## III. PEMBAHASAN
Pengangkutan  artinya  usaha membawa, mengantar atau memindahkan  orang  atau  barang  dari suatu  tempat  ke  tempat  yang  lain. Dalam  hal  ini  terkait  unsur-unsur pengangkutan sebagai berikut :
1. Ada sesuatu yang diangkut.
2. Tersedianya  kendaraan  sebagai alat angkutan.
3. Ada tempat yang dapat dilalui alat angkutan.    Pengangkutan  dapat diartikan sebagai pemindahan barang  dan  manusia  dari  tempat asal ke tempat tujuan. Pengangkutan adalah
perjanjian timbal balik antara pengangkut  dengan  pengirim,  dimana pengangkut  mengikatkan  diri  untuk menyelenggarakan pengangkutan barang  dan  atau  orang  dari  suatu tempat ke tempat tertentu dgn selamat, sedangkan  pengirim  mengikatkan  diri dengan  membayar  uang  angkutan.
Peranan  pengangkutan  dalam  dunia perdagangan  bersifat  mutlak,  tanpa pengangkutan  perusahaan  tidak  akan jalan.
Di dalam perjanjian pengangkutan  terdapat  kesepakatan antara pihak-pihak yang ingin mengadakan pengangkutan maka
perjanjian pengangkutan menimbulkan  hak  dan  kewajiban. Dimana  para  pihak  yang  dimaksud harus dengan sungguh-sungguh
melaksanakannya. Pada dasarnya fungsi  pengangkutan  adalah  untuk memindahkan  barang  atau  orang  dari suatu  tempat  ke  tempat  yang  lain dengan  maksud  untuk  meningkatkan daya  guna  dan  nilai.  Jadi  dengan pengangkutan  maka  dapat  diadakan perpindahan  barang-barang  dari  suatu tempat  yang  dirasa  barang  itu  kurang berguna  ke  tempat  di  mana  barang- barang  tadi  dirasakan  akan  lebih bermanfaat.
Pengangkutan  memiliki  nilai yang  sangat  vital  dalam  kehidupan masyarakat,  hal  tersebut  didasari  oleh berbagai faktor, yaitu antara lain:
1. Keadaan geografis Indonesia yang berupa  daratan  yang  terdiri  dari beribu-ribu  pulau  besar  dan  kecil, dan  berupa  perairan  yang  terdiri dari sebagian besar laut dan sungai serta danau memungkinkan pengangkutan  dilakukan  melalui darat,  perairan,  dan  udara  guna menjangkau seluruh wilayah negara;
2. Menunjang pembangunan di berbagai sektor
3. Mendekatkan  jarak  antara  desa dan kota
4. Perkembangan  ilmu  pengetahuan dan teknologi.
Transportasi atau pengangkutan  dapat dikelompokan menurut  macam  atau  moda  atau jenisnya  ( modes  of  transportation) yang  dapat  ditinjau  dari  segi  barang yang  diangkut,  dari  segi  geografis transportasi itu berlangsung, dari sudut teknis serta dari sudut alat angkutannya.  Secara  rinci  klasifakasi transportasi sebagai berikut :
1. Dari  segi  barang  yang  diangkut, transportasi meliputi:
a. angkutan penumpang
( passanger);
b. angkutan barang ( goods);
c. angkutan pos ( mail).
2. Dari  sudut  geografis.  Ditinjau  dari sudut  geografis,  transportasi  dapat dibagi menjadi;
a. Angkutan antar benua: misalnya dari Asia ke Eropah;
b. Angkutan  antar  kontinental: misalnya  dari  Francis  ke  Swiss dan      diseterusnya  sampai  ke Timur Tengah;
c. Angkutan antar pulau: misalnya dari  Pulau  Jawa  ke  Pulau Sumatera;
d. Angkutan  antar  kota:  misalnya dari Jakarta ke Bandung;
e. Angkutan antar daerah: misalnya  dari  Jawa  Barat  ke Jawa Timur;
f. Angkutan di dalam kota: misalnya
kota Medan, Surabaya dan lain-lain.
3. Dari sudut teknis dan alat pengangkutnya,  Jika  dilihat  dari sudut  teknis  dan  alat  angkutnya, maka  transportasi  dapat  dibedakan sebagai berikut:
a. Angkutan jalan raya atau highway transportation(road transportation), seperti pengangkutan dengan
menggunakan truk,bus dan sedan;
b. Pengangkutan rel (rail transportation),  yaitu  angkutan kereta  api,  trem  listrik  dan sebagainya. Pengangkutan jalan raya  dan  pengangkutan  rel kadang-kadang keduanya digabung dalam golongan yang disebut rail and road transportation atau land transportation (angkutan darat);
c. Pengangkutan  melalui  air  di pedalaman( inland transportation) , seperti
pengangkutan  sungai,  kanal, danau dan sebagainya;
d. Pengangkutan  pipa  ( pipe  line transportation), seperti transportasi  untuk  mengangkut atau mengalirkan minyak tanah,bensin dan air minum;
e. Pengangkutan laut atau samudera ( ocean transportation) ,  yaitu  angkutan dengan  menggunakan  kapal laut yang mengarungi samudera;
f. Pengangkutan udara ( transportation  by  air  atau  air transportation) , yaitu pengangkutan dengan menggunakan  kapal  terbang yang melalui jalan udara. Barang  muatan  yang  dimaksud adalah barang yang sah dan dilindungi oleh Undang-Undang.
Dalam
pengertian  barang  yang  sah  termasuk juga  hewan.  Secara  fisik  barang muatan dibedakan menjadi 6 golongan, yaitu :
a.  barang  berbahaya  (bahan-bahan peledak);
b. barang tidak berbahaya;
c.  barang cair (minuman);
d.  barang berharga;
e. barang curah (beras,
semen,minyak mentah); dan
f.   barang khusus.
Secara  alami  barang  muatan  dapat dibedakan menjadi :
a   barang padat
b    barang cair c.   barang gas d.    barang  rongga  (barang-barang elektronik)
Dari jenisnya, barang muatan dapat dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu :
a. General  Cargo ,  adalah  jenis barang yang dimuat dengan cara membungkus  dan  mengepaknya dalam bentuk unit-unit kecil.
b. Bulk Cargo , adalah jenis barang yang dimuat dengan cara mencurahkannya ke dalam kapal atau tanki.
c. Homogeneous  Cargo ,  adalah barang dalam jumlah besar yang dimuat dengan cara membungkus dan mengepakan.
Pemerintah  menerapkan  tarif  yang berorientasi  kepada  kepentingan  dan kemampuan  masyarakat  luas.  Dengan berpedoman  pada  struktur  dan  golongan tarif  tersebut,  perusahaan  umum,  kereta api, perusahaan angkutan umum, perusahaan  laut  niaga,  dan  perusahaan udara  niaga  menetapkan  tarif  berorientasi kepada  kelangsungan  dan  pengembangan usaha  badan  penyelenggara  dalam  rangka meningkatkan mutu pelayanan serta perluasan jaringan angkutan..
Dalam  pengangkutan  udara  baik orang atau badan hukum yang mengadakan  perjanjian  angkutan  untuk mengangkut  penumpang  dengan  pesawat terbang  dan  dengan  menerima  suatu imbalan. Angkutan udara diadakan dengan perjanjian  antara  para  pihak.  Tiket penumpang  atau  tiket  bagasi  merupakan tanda  bukti  telah  terjadi   perjanjian pengangkutan  dan  pembayaran  biaya angkutan.
Timbulnya  kewajiban  antara kedua  belah  pihak  dalam  hal  ini pemakai  jasa  angkutan  dan  pengusaha angkutan  udara  adalah,  didahului dengan adanya perjanjian yang dilakukan  dan  disetujui  sebelumnya, walaupun  perjanjian  yang  disepakati bersama  ini  bersifat  standar  dalam  arti berasal  dari  pihak  pengusaha  angkutan yang  sudah  dirumuskan  sedemikian rupa  sehingga  para  pemakai  jasa tinggal  menyetujuinya  baik  secara
diam-diam  maupun  secara  terang- terangan. Mengenai hak, dan kewajiban pihak  pengangkut  ketentuannya  sudah diatur di dalam Ordonansi
Pengangkutan  Udara  (OPU),  selain  itu terdapat  pula  dalam  ketentuan  khusus lainnya  den  tidak  menyimpang  dari ketentuan undang-undang.
Pengangkutan udara yang
diselenggarakan  oleh  PT.  Garuda Indonesia  berfungsi  sebagai  sarana perhubungan  antar  pulau  yang  tidak, atau
belum terjangkau oleh perhubungan  darat  dan  laut  juga berfungsi  sebagai  alat  pembinaan  bagi tumbuh dan
berkembangnya perusahaan  pengangkutan  udara  di Indonesia. Ditinjau dari sudut perannya pengangkutan udara merupakan tatanan dari  perhubungan,  yang  merupakan keterpaduan kegiatan transportasi darat, laut dan udara, yang meliputi pengangkutan  penumpang,  barang  dan bagasi. Perpaduan tersebut menentukan karakteristik dari pengangkutan-pengangkutan udara sebagai  suatu  mata  rantai  dari  tatanan perhubungan. Pada hakekatnya pembagian tugas masing-masing peranan  pengangkutan  tidak  mungkin dilakukan mengingat antara
pengangkutan  darat,  laut  dan  udara saling  terkait.  Peranan  utama  dari pengangkutan  udara  adalah  melayani kebutuhan  perhubungan  nasional  dan internasional dan menyediakan fasilitas transit penumpang untuk tempat tujuan tertentu.
Pengangkut  juga  bertanggung jawab  untuk  menanggung  kerugian sebagai akibat dari luka-luka atau jelas- jelas lain pada tubuh yang diderita oleh penumpang,  bila  kecelakaan  yang menimbulkan kerugian itu ada hubungannya,  dengan  pengangkutan udara  dan  terjadi  di  atas  pesawat
terbang  atau  selama  melakukan  suatu tindakan  dalam  hubungan  dengan  naik ke atau turun dari pesawat terbang.
Dan  pasal  tersebut  ternyata bahwa  pengangkut  udara  dianggap selalu bertanggung jawab, asal dipenuhi  syarat-syarat  yang  ditentukan dalam pasal itu, syarat-syarat itu adalah sebagai berikut :
1. Adanya kecelakaan yang terjadi,
2. Kecelakaan ini harus ada hubungannya  dengan  pengangkutan udara,
3. Kecelakaan  ini  harus  terjadi  di  atas pesawat terbang atau selama melakukan  suatu  tindakan  yang berhubungan  dengan  naik  ke  atau turun dari pesawat terbang.
Sedangkan  menurut  Undang- undang  No.  1  tahun  2009  tentang penerbangan,  pasal  yang  mengatur tentang  tanggung  jawab  diatur  dalam pasal  43  ayat  (1)  yang  berbunyi  : Perusahaan  angkutan  udara yang melakukan
kegiatan angkutan bertanggung jawab atas :
1. Kematian  atau  lukanya  penumpang yang diangkut.
2. Musnah, hilang atau rusaknya barang yang diangkut.
3. Keterlambatan
angkutan penumpang  dan  atau  barang  yang diangkut apabila terkait hal tersebut merupakan kesalahan pengangkut. Prinsip-prinsip  tanggung  jawab
khususnya  untuk  penumpang  yang dapat  disimpulkan  dari  ketentuan- ketentuan  dalam  Konvensi  Warsawa dan  dalam  Ordonansi  Pengangkutan Udara adalah :
1. Prinsip Presumption of Liability
Bahwa seseorang pengangkut dianggap  perlu  bertanggung  jawab untuk  kerugian  yang  ditimbulkan pada penumpang, barang atau bagasi dan pengangkut udara tidak bertanggung  jawab  hanya  bila  la
dapat  membuktikan  bahwa  ia  tidak mungkin dapat menghindarkan kerugian  itu.  Jadi  para  pihak  yang dirugikan  tidak  usah  membuktikan adanya kesalahan dan pihak pengangkut. Prinsip ini dapat disimpulkan bahwa pengangkut tidak bertanggung  jawab  untuk  kerugian bila  ia  membuktikan  bahwa  ia  dan semua  orang  yang  dipekerjakan  itu, telah  mengambil  semua  tindakan yang diperlukan
untuk
menghindarkan  kerugian  atau  bahwa tidak  mungkin  bagi  mereka  untuk mengambil  tindakan-tindakan  itu” Prinsip  ini  oleh  pihak  pengangkut dirasakan  terlalu  berat,  sebab  pihak pengangkut  seolah-olah  harus  atau selalu  bertanggung  jawab  apabila terjadi kerugian pada penumpang.
2. Prinsip Limitation of Liability Bahwa  setiap  pengangkut  dianggap selalu  bertanggung  jawab,  namun bertanggung  jawab  itu  terbatas sampai jumlah tertentu sesuai dengan  ketentuan  yang  telah  diatur dalam Ordonansi Pengangkutan,
Udara  maupun  Konvensi  Warsawa.
Pembatasan tanggung jawab pengangkut  udara  dalam  ordonansi dimaksudkan pembatasan dalam jumlah ganti rugi yang akan dibayarkan.  Dalam  penyelanggraan angkutan  udara  dibedakan  menjadi dua yaitu :
1. Angkutan udara niaga dan
2. Angkutan udara bukan niaga. Angkutan  udara  niaga  adalah angkutan  udara  untuk  umum  dengan memungut  pembayaran.  Sedangkan angkutan  udara  bukan  niaga  ciri terpenting adalah tidak untuk kepentingan  umum  melainkan  untuk keperluan-keperluan yang bersifat khusus
misalnya dinas-dinas kenegaraan  dan  kepentingan  militer.
Kegiatan  angkutan  udara  dilakukan
oleh  perusahaan  angkutan  udara,  yaitu perusahaan yang mengoperasikan pesawat udara untuk digunakan mengangkut  penumpang,  kargo,  dan pos dengan memungut pembayaran.
Penerbangan  komersial  atau angkutan  udara  niaga  adalah  usaha pengangkutan dari penumpang- penumpang,  barang-barang  dan  pos atau kegiatan keudaraan lainnya dengan memungut bayaran. Ada beberapa penggolongan kegiatan
penerbangan  komersial  atau  niaga, yaitu sebagai berikut:
1. Penerbangan  teratur  ( scheduled operation ), yaitu penerbangan berencana  menurut  suatu  jadwal perjalanan  pesawat-pesawat  yang tetap dan teratur;
2. Penerbangan  tidak0  teratur  ( non scheduled operation ), yaitu penerbangan-penerbangan  dengan pesawat-pesawat secara tidak berencana;
3. Penerbangan  suplementer,  yaitu penerbangan-penerbangan  dengan pesawat-pesawat  berkapasitas  15 orang  dan  sifatnya  suplementer dari  penerbangan  teratur  ke  tidak teratur;
4. Penerbangan  kegiatan  keudaraan ( aerial  work ),  yaitu  penerbangan- penerbangan  yang bukan bertujuan untuk  pengangkutan  penumpang, barang  atau  pos  melainkan  untuk kegiatan udara lain dengan memungut  bayaran  antara  lain untuk kegiatan-kegiatan penyemprotan,  pemotretan,  servey udara, dan lain-lain. Sedangkan ciri-ciri
penerbangan  komersial  atau  niaga berjadwal  pada  umumnya  sebagai berikut :
1. penerbangan  dilakukan  dari  suatu tempat ke tempat lain atau
sebaliknya dengan rute penerbangan yang telah ditetapkan;
2. penerbangan  dilakukan  secara  seri, lebih dari 1 (satu) kali penerbangan, secara terus menerus atau
sedemikian rupa seringnya sehingga  dapat  dikatakan  sebagai penerbangan teratur (regular); 3. penerbangan tersebut terbuka untuk umum guna mengangkut penumpang dan/atau barang dengan memungut bayaran atas jasa angkutan tersebut;
4. penerbangan dilakukan berdasarkan jadwal  penerbangan  yang  telah ditetapkan  terlebih  dahulu  terlepas apakah  tersedia  penumpang  atau tidak, penerbangan tetap
dilangsungkan;
5. penerbangan  jenis  ini  dimaksudkan untuk  melayani  masyarakat  yang telah  mengutamakan  nilian  waktu dari pada nilai uang;
6. perusahaan penerbangnya diperbolehkan memasang iklan;
7. penjualan tiket terbuka untuk umum secara individu.
Sedangkan ciri-ciri penerbangan  tidak  berjadwal  secara umum, yaitu sebagai berikut:
1. penerbangan dilakukan untuk mengangkut  barang,  orang,  dan atau  pos  ke  seluruh  wilayah Republik  Indonesia  dengan  tidak ada  pembatasan  rute  penerbangan terteentu secara tetap;
2. penerbangan  tidak  dilakukan  sesuai dengan  daftar  perjalanan  terbang/ jadwal penerbangan;
3. penjualan  karcis  atau  surat  muatan udara secara sekaligus untuk seluruh  kapasitas  pesawat  udara tersebut;
4. penumpangnya  merupakan  suatu rombongan  dan  bukan  merupakan penumpang  umum  yang  dihimpun
oleh  pencarter  atau  biro  perjalanan (travel beureau);
5. pesawat udara pengangku penumpang,  barang  dan  pos  dari suatu  tempat  langsung  ke  tempat tujuan  dengan  tidak  diperkenankan menurunkan  dan  atau  menaikkan penumpang dalam perjalanan;
6. perusahaan penerbangnya tidak diperkenankan  memasang  iklan  di surat  kabar,  majalah,  maupun media massa lainnya;
7. tarif  angkutan  tidak  berdasarkan surat  keputusan  pemerintah  yang telah ditetapkan terlebih dahulu;
8. jenis pengangkutan ini
dimaksudkan untuk melayani masyarakat yang lebih mengutamakan  nilai  waktu  dari pada nilai uang. Penerbangan  komersil  dilihat dari segi wilayah operasi
penerbangannya  dapat  dibagi  menjadi 2 bagian, yaitu :
1. Penerbangan  domestik  (nasional), yaitu  penerbangan  antar  pelabuhan udara  di  wilayah  Indonesia  dengan menggunakan  pesawat  udara  yang beregistrasi indonesia,
2. Penerbangan  internasional,  adalah penerbangan  dari  pelabuhan  udara Indonesia dengan atau tanpa melakukan  transit  di  pelabuhan udara  indonesia  atau  sebaliknya dengan  tujuan  pelabuhan  udara negara lain.
Penerbangan internasional
dilihat dari aspek perusahaan penerbangannya dikategorikan ke dalam 2 (dua) bentuk yaitu :
1. Penerbangan  internasional  yang dilakukan oleh pesawat udara asing (registrasi asing);
2. Penerbangan  internasional  yang dilakukan  oleh  pesawat  udara nasional (registrasi nasional).
Fitriah,  Bentuk  DanTanggungjawab  Atas  Terjadinya    Keterlambatan  Penerbangan  ( Delay Management ) Pada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal Di Indonesia, Halaman. 316-327
Dalam  peraturan  perundang-
undangan  juga  dijelaskan  beberapa defenisi yang berkenaan dengan kegaiatan  pengangkutan  udara,  yaitu antara lain:
1. Penerbangan  adalah  segala  sesuatu yang  berkaitan  dengan  penggunaan wilayah  udara,  pesawat  udara, bandar  udara,  angkutan  udara, keamanan dan keselamatan penerbangan,  serta  kegiatan  dan fasilitas penunjang lain yang terkait;
2. Angkutan udara adalah setiap
kegiatan dengan menggunakan pesawat  udara  untuk  mengangkut penumpang,  kargo,  dan  pos  untuk satu  perjalanan  atau  lebih  dari  satu Bandar udara ke bandar udara  yang lain atau beberapa bandar udara;
3. Angkutan udara niaga adalah angkutan udara untuk umum dengan memungut pembayaran.
Keterlambatan  penerbangan  sampai saat  ini  masih  menjadi  persoalan  dalam kegiatan penerbangan, masalah ini banyak mendapat  perhatian  dari  berbagai  pihak, karena alasan utama konsumen menggunakan  jasa  penerbangan  karena ketepatan waktu tiba di tempat tujuan.
Terjadinya keterlambatan
penerbangan  ini  disebabkan  oleh berbagai faktor (Pasal 5 PM 89 Tahun 2015) yaitu :
1. Faktor yang menyebabkan keterlambatan penerbangan meliputi :
a. Faktor manajemen airline;
b. Faktor tenis Operasional
c. Faktor cuaca
d. Faktor lain-lain
2. Faktor  manajemen airline adalah factor yang disebabkan oleh maskapai penerbangan, meliputi :
a. Keterlambatan  pilot,co  pilot, dan awak kabin
b. Keterlambatan jasa boga ( catering )
c. Keterlambatan penangan di darat
d. Menunggu  penumpang,  baik yang  baru  melapor  ( check  in), pindah  pesawat  (transfer)  atau penerbanganlanjutan  ( conneting flight ) dan
e. Ketidaksiapan peswat udara.
3. Faktor  teknis  operasional  adalah factor yang disebabkan oleh kondisi  Bandar  udara  pada  saat keberangkatan  atau  kedatangan,
meliputi :
a. Bandar udara untuk
keberangkatan  dan  tujuan  tidak dapat  digunakan  operasional pesawat udara.
b. Lingkungan menujubandar udara  atau  landasan  terganggu fungsinya misalnya retak, banjir atau kebakaran.
c. Terjadinya antrian peswat udara lepas landas ( take off) mendarat (lading )  atau  alokasi  waktu keberangkatan  ( departure  slot time ) di bandar udara
d. Keterlambatan  pengisian  bahan bakar ( refuelling )
4. Faktor cuaca, meliputi :
a. Hujan lebat
b. Banjir
c. Badai
d. Kabut
e. Asap
f. Jarak pandang di bawah standar minimal
g. Kecepatan angin yang melampaui  standar  maksimal yang  mengganggu  keselamatan penerbangan.
5. Faktor lain-lain, misalnya kerusuhan  dan/atau  demontrasi  di wilayah Bandar udara. Keterlambatan penerbangan
sampai  saat  ini  masih  menjadi  persoalan dalam kegiatan penerbangan yang dikeluhkan oleh para konsumen.
Keterlambatan bagi para penumpang tentu saja menimbulkan banyak sekali kerugian, terutama  sekali  merasa  jenuh  menunggu, tertundanya aktifitas-aktifitas yang semestinya  bisa  dilakukan  bahkan  akan kehilangan  kesempatan-kesempatan  yang akan di dapatnya.
Dalam  hal  terjadi  keterlambatan penerbangan
( delay management ),
perusahaan penerbangan bertanggung jawab  untuk  memberikan  kompesasi  dan anti rugi kepada pihak penumpang. Badan usaha  angkutan  udara  wajib  memberikan kompesasi sesuai dengan kategori keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yaitu berupa :
1. Keterlambatan  kategori  1  (  30 menit s/d 60 menit) , kompensasinya  berupa  minuman ringan. 2. Keterlambatan  kategori  2  (61 menit s/d 120 menit),
kompensasinya  berupa  minuman dan makanan ringan ( snackbox ).
3. Keterlambatan  kategori  3  (  121 menit s/d 180 menit), kompensasinya  berupa  minuman dan makanan berat ( heavy meal ).
4. Keterlambatan  kategori  4  (181 menit s/d 240 menit),
kompensasinya  berupa  minuman, makanan  ringan  ( snack  box), makanan berat ( heavy meal ).
5. Keterlambatan  kategori  5,  lebih dari  240  menit  ,  kompensasinya berupa  ganti  rugi  sebesar  Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
6. Keterlambatan kategori 6, pembatalan penerbangan, kompensasinya badan usaha angkutan udara wajib mengalihkan ke  penerbangan  berikutnya  atau mengembalikan seluruh biaya tiket ( refund ticket )
7. Keterlambatan  pada  kategori  2 sampai  dengan  5,  penumpang dapat  dialihkan  ke  penerbangan
berikutnya  atau  mengembalikan seluruh biaya tiket ( refund ticket ). Selanjutnya pemberian kompensasi  harus  dilakukan  secara  aktif oleh  petugas  setingkat  General  Manager, Station  Manager,  staf  lainnya  atau  pihak yang  ditunjuk  yang  bertindak  untuk  dan atas  nama  badan  usaha  angkutan  niaga berjadwal.
Dalam  ganti  kerugian  untuk keterlambatan  kategori  5  yaitu  lebih  dari 240  menit,  wajib  diansurasikan  kepada perusahaan  asuransi  sesuai  ketentuan berlaku  serta  pemberian  ganti  rugi  dapat diberikan  dalam  bentuk  uang  tunai  atau voucher  yang  dapat  diuangkan  atau melalui transfer rekening selambat- lambatnya  3x  24  jam  sejak  keterlambatan dan pembatalan penerbangan terjadi.
Direktur Jenderal melakukan pengawasan  dan  penilaian  terhadap  badan usaha  angkutan  udara.  Pengawasan  yang terkait dengan masalah penanganan manajemen tentang keterlambatan penerbangan  ( delay  management ),  dapat diberikan sanksi berupa :
1. Teguran  tertulis,  apabila  badan usaha angkutan udara dalam negeri mempunyai  bobot  penilaian  di bawah  60%  (tidak  baik)  berturut- turut selama tiga bulan.
2. Pembekuan  rute  baru,  apabila badan usaha  angkutan udara dalam negeri  mempunyai  bobot  penilaian di  bawah  60  %  (tidak  baik) berturut-turut  selama  tiga  bulan sejak diberikan surat peringatan.
3. Pengurangan  rute,  apabila  badan usaha angkutan udara dalam negeri mempunyai  bobot  penilaian  di bawah  60%  (tidak  baaik)  berturut- turut  selama  tiga  bulan  sejak diberikan sanksi pembekuan rute.
4. Pencabutan  izin  usaha,  apabila badan usaha dalam negeri mempunyai bobot 60% (tidak baik) berturut-turut  selama  tiga  bulan
sejak diberikan sanksi pengurangan
rute.

## IV. PENUTUP

## A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian di atas,
maka dapat disimpulkan sebagai berikut : Adapun  faktor-faktor  penyebab  terjadinya keterlambatan penerbangan ( Delay Management )  pada  badan  usaha  angkutan udara  niaga  berjadwal  di  Indonesia  (Pasal 5 PM 89 Tahun 2015) yaitu:
a. Faktor manajemen airline;
b. Faktor tenis Operasional;
c. Faktor cuaca; Dalam hal terjadi keterlambatan penerbangan ( delay management ),  perusahaan  penerbangan bertanggung  jawab  untuk  memberikan kompesasi  dan  anti  rugi  kepada  pihak penumpang.  Badan  usaha  angkutan  udara wajib  memberikan  kompesasi  sesuai dengan kategori keterlambatan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  3 yaitu berupa :
a. Keterlambatan  kategori  1  (  30 menit s/d 60 menit) , kompensasinya berupa minuman ringan. b. Keterlambatan  kategori  2  (61 menit s/d 120 menit), kompensasinya berupa minuman  dan  makanan  ringan ( snackbox ).
c. Keterlambatan  kategori  3  (  121 menit s/d 180 menit), kompensasinya berupa minuman  dan  makanan  berat
( heavy meal ).
d. Keterlambatan  kategori  4  (181 menit s/d 240 menit), kompensasinya berupa
minuman,  makanan  ringan  ( snack  box), makanan  berat
( heavy meal ).
e. Keterlambatan  kategori  5,  lebih dari  240  menit  ,  kompensasinya
berupa  ganti  rugi  sebesar  Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
f. Keterlambatan kategori 6, pembatalan penerbangan, kompensasinya badan usaha angkutan udara wajib mengalihkan  ke  penerbangan berikutnya  atau  mengembalikan seluruh  biaya  tiket  ( refund ticket )
g. Keterlambatan  pada  kategori  2 sampai  dengan  5,  penumpang dapat  dialihkan  ke  penerbangan berikutnya  atau  mengembalikan seluruh  biaya  tiket  ( refund ticket ).
B. Saran Dalam rangka untuk
memberikan  pelayanan  yang  terbaik bagi  para  pengguna  jasa  penerbangan maka  perlu  dilakukan  peninjauan kembali terhadap hukum yang mengatur tentang
kegiatan penerbangan  .  Di  samping  itu  juga perlu di perbaiki lagi jumlah nilai ganti rugi,  sebab  ganti  rugi  dalam  undang- undang tersebut sangat kecil nilainya.

## DAFTAR PUSTAKA
Ashsofa, Burhan. Metode Penelitian Hukum, Jakarta:PT Rineka Cipta. 2004
Emirzon,  Joni.  Alternatif  Penyelesaian Sengketa  di  Luar  Pengadilan  (Negosiasi, Mediasi,  Konsolidasi,  Arbitrase),  Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2001.
Hartono,  Sri  Redjeki.  Hukum  Ekonomi Indonesia, Malang:Bayu Media. 2007 K.Martono.  Pengantar  Hukum  Udara Nasional  dan  Internasional,  Jakarta:  PT RajaGrafindo, 2001
Mansyur,  M  Ali.  Penegakan  Hukum Tentang Tanggung Gugat Produsen Dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen.
Yogyakarta. Penerbit GentaPress. 2007 Purwosutjipto,  HMN.  Pengertian  Pokok- Pokok Hukum Dagang Indonesia
3:Hukum  Pengangkutan,  Jakarta:  Penerbit Djambatan. 2003
Shidarta.  Hukum  Perlindungan  Konsumen Indonesia. Jakarta: PT Grasindo. 2000 Sidabalok,  Janus.  Hukum  Perlindungan Konsumen  di  Indonesia.  Bandung.  PT. Citra Aditya Bakti. 2006 Simatupang, Taufik. Aspek Hukum Periklanan.  Bandung:  PT  Aditya  Bakti. 2004 Soekanto,  Soerjono.  Pengantar  Penelitian Hukum.  Jakarta:  Penerbit  Universitas Indonesia. 2006 Thohir  Suriaatmadja,  Toto.  Pengangkutan Kargo  Udara,  Bandung:Pustaka  Bani Quraisy. 2005 Widjaja,  Gunawan  dan  Ahmad  Yani. Hukum  Tentang  Perlindungan  Konsumen, Jakarta:  PT  Gramedia  Pustaka  Utama. 2003 Wignjosoebroto,  Soetandyo  .  Hukum Paradigma,Metode dan
Dinamika
Masalahnya. Jakarta: Penerbit Huma. 2002