NEGARA SEJAHTERA DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (Walfare State in the Perspective of Maqashid Sharia)
Hamdani Institut Agama Islam Ngawi
Abstract
The problem of poverty and economic injustice is a problem for every country in the world, including in Indonesia. The G-20 world-level economic forum and the World Bank noted in 2018 that the world’s poorest countries still account for 40% of the world’s total countries. Indonesia which is a member of a developing country, economic growth only recorded 5.02% of the total GDP of the Indonesian population in 2019. This means that Indonesia is categorized as a country that is not yet prosperous by the World Bank, because the number of poor people in Indonesia is still above 10%. To solve poverty and economic injustice, it is necessary to have concrete and sustainable steps  in  the  welfare  of  its  people.  Olaf  Corry  asserted  that  to  make  a  prosperous country involve three stakeholders working together to improve community welfare. First, government policy on social security. Second, the involvement of the private sector in the economic growth of the industry, third, the involvement of non-profit organizations or social volunteers aimed at helping the community in fostering the economic sector. Meanwhile, As-syatibi, an Islamic economic figure who is popular with the sharia maqashid, explained that in order to achieve the State as needed, five aspects of human life including Indonesian people are needed. Maintaining human reason, pious soul, religion, descent and wealth. These five basic phases must be owned by every Indonesian citizen if they want to be called independent and historically sharia economically.
Keywords: Walfare state, Maqashid Sharia, Islamic economics

## Abstrak
Persoalan kemiskinan dan ketidak-adilan ekonomi menjadi problem setiap negara  di dunia, termasuk di Indonesia. Forum ekonomi tingkat dunia G-20 dan World Bank mencatat pada tahun 2018 bahwa negara  miskin di dunia masih mencapai 40 % dari jumlah negara  dunia. Indonesia yang tergabung dalam negara  berkembang pertumbuhan  ekonomi  hanya  tercatat  5,02  %  dari  jumlah  PDB  penduduk Indonesia pada tahun 2019. Artinya, Indonesia dikategorikan negara  yang belum sejahtera  oleh World  Bank,  karena  jumlah  penduduk  miskin  Indonesia  masih  di atas  angka  10%.  Untuk  memecahkan  kemiskinan  dan  ketidak-adilan  ekonomi,
perlu adanya langkah konkrit dan berkelanjutan dalam mensejahterakan rakyatnya. Olaf Corry menegaskan untuk menjadikan negara  sejahtera perlu melibatkan tiga stakeholder yang saling bekerjasama dalam peningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertama,  kebijakan  pemerintah  dalam  jaminan  sosial.  Kedua,  pelibatan  swasta dalam  pertumbuhan  ekonomi  industry,  ketiga,  pelibatan  organisasi  nirlaba  atau volunteer  sosial  yang  bertujuan  membantu  masyarakat  dalam  pembinaan  sector ekonomi. Sementara, As-syatibi, tokoh ekonomi islam yang popular dengan maqashid syariah menjelaskan untuk mencapai negara sejehtera diperlukan lima aspek dalam kehidupan manusia termasuk manusia Indonesia. Memelihara akal manusia, Jiwa yang shaleh, Agama, Keturunan dan harta. Kelima fase pokok tersebut harus dimiliki oleh setiap warga negara  Indonesia jika ingin disebut merdeka dan sejehtera secara ekonomi syariah.
Kata kunci : negara  sejahtera, Maqashid Syariah, ekonomi syariah

## A.  PENDAHULUAN
Kemiskinan  di  Indonesia  menjadi  persoalan  yang  belum  bisa  diselesaikan  oleh pemerintah dan sosial. Meskipun setiap tahun angka presentase kemiskinan mengalami penurunan. Tahun 2018 angka kemiskinan mencapai 10,8% dari angka PDB Indonesia, menurun 0,3 Persen dari tahun sebelumnya 2017. Hal ini ditandai dengan meningkatnya pendapatan penduduk miskin dan pendapatan buruh sebesar Rp. 3,400.000,- 60 . Sementara angka kemiskinan di dunia juga mengalami penurunan, sebesar 56,8% pada tahun 2018. Ini menunjukan angka kesejahteraan masyarakat dunia mengalami peningkatan, begitu juga dengan penduduk Indonesia.
Kendati angka kemiskinan terus menurun, nanun hasil Survei Litbang Media Group yang dilakukan oleh Hilda, terhadap 480 responden yang diambil secara acak dari daftar pemilik telefon enam kota besar di Indonesia (Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Medan  dan  Makassar).  Responden  ditanya  bagaimana  pendapatannya  sekarang  untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, apakah dirasakan semakin berat atau ringan? Mayoritas responden (73%) merasakan bahwa pem enuhan kebutuhan sehari-hari semakin berat; sebanyak 21% responden merasakan sama saja; dan hanya 6% yang merasakan semakin ringan. Ketika ditanyakan apakah sekarang ini mendapatkan pekerjaan baru dirasakan semakin sulit atau semakin mudah, sebagian besar responden (89%) merasakan sekarang makin sulit mencari pekerjaan baru; sebanyak 5% responden merasakan sama saja; 4% merasakan makin mudah; dan 2% tidak tahu. 61
Hasil surevei dan laporan kemiskinan tersebut kerap kali menjadi acuan pemerintah untuk mengendalikan inflasi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Juga, memberikan jaminan sosial berupa bantuan pangan, bantuan beasiswa dan bantuan keluarga harapan. Namun,  jaminan  sosial  tersebut  tidaklah  cukup  untuk  mengurangi  angka  kemiskinan di  setiap  daerah  di  Indonesia. 62 (Soetomo,  2012:87).  Dia  menjelaskan,  penyelesaian kemiskinan tidak cukup hanya peran pemerintah, tetapi membutuhkan peran sosial dan lembaga sosial.
Dalam  menyelesaikan  masalah  sosial  bisa  dilakukan  dari  berbagai  pendekatan, baik micro, intermediate dan makro. Pada tingkat mikro penyelesaian sosial bias melalui pembangunan  masyarakat  ditujukan  kepada  individu  yang  mempunyai  masalah,  baik
60 Suharto, laporan UNDP , Jakarta, 2017, hal 4
61 Hilda, litbang media group , publishing, 2018
62 Soetomo, Pembangunan Masyarakat, Merangkai sebuah Karangka , Jogjakarta, Pustaka Pelajar, 2012
Vol. 14, No. 1, Maret 2020

## Hamdani
dilihat dari kehidupannya dan prilakunya. Misalnya, apakah seseorang itu miskin, terlilit hutang  dan  pengangguran.  Atau  individu  itu  mengalami  persoalan  keluarga  seperti terpidana, tidak punya keluarga dan tidak utuh. Pemecahan sosial ini dilakukan dengan cara proses resosialisasi-pemberdayaan. Untuk mendorong agar terjadi perubahan sosial maka harus ada pelayanan sosial yang mendorong orang berubah. 63

## B.  PEMBAHASAN
1.  Definisi Negara  Sejahtera
negara  sejahtera menurut Joseph E Stiglitz adalah dimana hak-hak dasar warga negara direalisasikan dan terpenuhi baik secara formal dan non formal. negara  sejahtera bisa  terwujud  apabila  kebijakan  pemerintah  dapat  bergandengan  tangan  antara pemerintah dan masyarakat. negara  sejahtera membebaskan masyarakat dari asal usul mereka, membebaskan keterbatasan ekonomi, membebaskan dari keterbatasan pasar, dan memberikan kebebasan kepada setiap warga negara  untuk menentukan hidupnya sendiri. 64
Sementara  Palmer  mendefinisikan  negara    sejahtera  adalah  negara    harus bertanggung  jawab  atas  dua  hal  yaitu  Krisis  ekonomi  dan  pertumbuhan  ekonomi. Dikatakan negara  maju jika suatu negara  menjamin-terhindar krises ekonomi yang selama  ini  melanda  dunia.  Bahkan,  negara    harus  memberikan  jaminan  utang  dan kesenjangan  ekonomi  karena  krisis  ekonomi.  Juga,  pertumbuhan  ekonomi  harus melampui  7  %  dari  pendapatan  PDB  penduduk  setempat.  Karena  itu,  Palmer menegaskan negara  sejehtera tidak boleh diperlakukan sebagai sesuatu yang sacral, sesuatu  yang  berada  diluar  pertanyaan  dengan  sendirinya  baik,  hanya  semata-mata berpegang  teguh  kepada  tujuan  dan  visi,misi  negara,  tetapi  harus  berpegang  teguh kepada pertumbuhan ekonomi. 65
Perdebatan para tokoh ekonmi  tentang negara  sejahtera tentunya mengalami pro dan kontra. Karena, konsep negara  sejahtera dalam kontek dunia modern dengan system  sosial-demoktrasi  seperti  saat  ini  sangatlah  jauh  dari  tujuan  dan  impian masyarakat. Salah satu yang mempunyai pendangan moderat terhadap negara  sejehtera adalah Francis Fukuyama. Menurut Francis Fukuyama, kegagalan ekonomi di sejumlah negara  miskin dan berkembang tidak sepenuhnya dapat ditimpakan sebagai kesalahan neo liberalism atau kegagalan dalam system ekonomi liberalisme semata. Dalam banyak kasus system liberalisme banyak menghambat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial dalam sebuah negara, di satu sisi pertumbuhan ekonomi tergantu pasar ekonomi, disi lain pemerintah harus memberikan jaminan sosial kepada warga negara  dalam mengatasi kegagalan pasar ekonomi. 66 Karena itu, liberalism dan kebijakan pemerintah harus bekerja sama dalam memutus mata rantai kesenjangan ekonomi.
Sementara Musa As-syatibi menjelaskan bahwa tujuan negara  sejahtera tidak boleh  melanggar  tujuan  kemaslahatan  sosial  yaitu  tujuam  pemberdayaan  manusia- kebebasan manusia. Maqashid As-syatibi dalam kaitan negara  sejahtera adalah daruriyat (kepentingan pokok atau primer manusia), hajjiyat (kepentingan sekunder), Tahsiniyat (kebutuhan tersier). Assyatibi menyatakan Allah sebagai syar’i memiliki tujuan dalam
63 Ibid, Soetomo,
64 The Welfare stats is a major Achievement of civilization in the twentieet centry.  It supplements civil rights  and  freedoms  withs  sosial  rights.  That  is  why  for  us  democracy  and  welfare  state  go  hand  in  hand. Palguna, Walafare state dan Globalisasi, Jakarta, Rajawali Pres, 2019,
65 Tom  G  Palmer, After  the  Welfare  State,  student  for  liberty and  atlas  network.  (Arlington Washington,2012)
66 Francis Fukuyama, State Bailding , 2005,  Governance and word order in the Twenty.

## Negara Sejahtera dalam perspektif Maqashid Syariah
setiap penentuan hukumnya, yaitu untuk kemaslahatan hidup di dunia dan akherat. yang  diutamakan  adalah  kemaslahatan  umat  bukan  kemegahan  dan  pertumbuhan ekonomi semata. 67 Proses dalam menentukan maqashid syariah harus memenuhi tiga hal yaitu,: kemaslahatan yang dituju adalah kemaslahatan yang termasuk dalam konsep maqashid. Tidak bertentangan dengan Al-quran dan Sunnah Nabi. Bersifat qat’I atau diatas tingkatan dzanni dan bersifat universal.

## 2.  Negara  Sejahtera dalam pandangan Ekonomi
Keberadaan negara  sebagai pengayom warga negara  tentunya mempunyai visi dan misi yang sangat mulia, yakni menjadikan negara  maju dan sejahtera. Indikator negara  sejahtera menurut Umar Chapra, adalah pertumbuhan ekonomi negara  dan penghapusan kemiskinan dan kesenjangan ekonomi. Tujuan pembangunan ekonomi adalah  bertujuan  untuk  kesejahteraan  manusia  dan  negara,  namun  sampai  saat  ini cita-cita dan impain itu tidak pernah tercapai. Adam Smits (1776), tokoh ekonomi Klasik mengemukakan bahwa pembangunan ekonomi harus menggunakan lima Fase : Kapitalisme, Modal sosial, nilai moral agama, Nilai sosial ekonomi dan Nilai tauhid. a.  Fase Ekonomi Klasik (1776)
Tujuan negara  sejehtera ditandai dengan kemunculan tokoh Ekonomi klasik berlangsung selama 150 tahun. Ekonomi Klasik muncul di dunia Barat pada abad ke-2, dimana lahirnya system ekonomi yang berideologi Liberalisme melalui system yang dikenal dengan laize faire . Masa ini adalah masa pembangunan ekonomi di benua Eropa dengan revolusi industry. Tekhnologi industry muncul seperti mesin foto copy, mesin uang dan lainnya. Ciri-ciri Ekonomi klasik ini menyertai kehidupan masyarakat  melalui  pasar  bebas.  Ekonomi  dipasrahkan  kepada  pasar,  dimana masyarakat  akan  berlomba-loma  untuk  mencari  keuntungan  dengan  mikanisme pasar dan persaingan. 68 Sehingga, timbul kesenjangan ekonomi, antara orang kaya dan miskin. Pemilik modal akan menguasai pasar dan ekonomi, sementara orang miskin hanya menjadi pekerja sosial.
Di sisi lain ekonomi klasik gagal menciptakan kesejahteraan masyarakat, karena menimbulkan gejolak besar yakni inflasi tinggi dan pengangguran dimana-mana. Hal itu terjadi pada tahun 1930, dimana krisis ekonomi melanda dunia terutama negara Barat (Eropa) seperti Jerman, Rusia dan lainnya yang menggunakan system pasar dan ekonomi klasik. Kesenjangan antara manusia sangat meluas, sehingga terjadi praktik kolonialisme bagi negara. 69 Ekonomi klasik gagal memberikan kontribusi kesejahteraan bagi masyarakat dan negara, karena terjadinya konflik kepentingan antara orang kaya dan miskin. Perbedaan pendapatan, menjadi penyebab terjadinya ekonomi mandek dan krisis ekonomi menjadi faktor  utama kegagalan dalam system ekonomi klasi.
b.  Fase Ekonomi Sosialisme State
Fase ini ekonomi dunia ditandai dengan hadirnya peran negara  dan pemerintah dalam  masalah  pembangunan  ekonomi.  Era  ini  dikenal  dengan  era  sosialisme dengan teorinya John Maynard Keynes . Keynes menawarkan pembangunan ekonomi dan pembangunan masyarakat melalui peran aktif pemerintah dalam kesejahteraan masyarakat.
67 As-Syatibi Al-Muwafaqat fi Ushul Asy-Syariah , Libanon dar Al-Kutub, 2004, hal 43
68 Palguna, Welfare State dan Globalisasi , Jakarta, Rajawali Press, 2019, hal 32
69 Sri Edi Swasono, Pradigma baru ilmu ekonomi , Jakarta: (UIN Jakarta Pres, 2012), hal 07
Vol. 14, No. 1, Maret 2020

## Hamdani
Fase  sosialisme  dinyatakan  bahwa  negara  mempunyai  peran  penting dalam pembangunan ekonomi dan pemerataan ekonomi melalui kebijkan fiskal, kebijakan perlindungan sosial. 70 Perlindungan sosial dan bantuan pemerintah dapat meringankan beban masyarakat miskin untuk dapat mengakses bantuan pemrintah dan pemerataan ekonomi. negara  mengatur kebijakan fiskal, moneter, ekspor dan impor,  sehingga  dapat  mempengaruhi  aktivitas  ekonomi.  Keynes  menekankan bahwa  pembangunan  ekonomi  dititik  beratkan  kepada  Sumber  Daya  Manusia untuk menopang krisis ekonomi. Deficit dan utang negara  ditutupi melalui ekspansi ekspor dan peningkatakan produksi pemerintah dengan mendorong pertumbuhan ekonomi local, memberikan laprangan pekerjaan, memuperketat kebijakan fiscal, dan kebijakan moneter. 71
Kendati demikian, fase ini juga gagal dalam mensejahterakan manusia dan masyarakat  serta  distribusi  keadilan  masih  terjadi  ketimpangan  di  masyarakat, terutama di negara  Eropa.
c.  Fase Neo Libaralisme Fase  ini  adalah  Neo  libelarisme  yang  memfokuskan  kepada  pembangunan ekonomi  kepada  pasar  dan  glabalisasi  ekonomi,  juga  mengakomudir  peran pemerintah  dalam  kebijakan  ekonomi,  sehingga  melahirkan  distribusi  ekonomi yang  berkadilan  dan  keseimbangan. Tidak  hanya  mengejar  keuntungan  semata, melainkan kesimbangan ekonomi dan pemerataan ekonomi masyarakat.
Pada fase ini ekonomi dunia dikenal dengan globalisasi ekonomi dan pasar bebar, dimana semua negara  melakukan perjanjian ekonomi dan tukar menukar barang sebagai alat untuk kesejahteraan ekonomi negara. Pasar bebas mengantarkan negara  maju menjajah negara  miskin untuk menguasai ekonomi dan sumberdaya alam,  sehingga  terjadi  kesejangan  dan  konflik  berkepenjangan  dalam  kehidupan masyarakat. 72
System Neo Liberalisme ini gagal dalam mensejahterakan rakyatnya karena kekayaan masih bertumpu kepada orang kaya saja, sementara orang miskin belum terdistribusi dengan maksimal, sehingga kekayaan masih dinikmati oleh sebagian orang  saja.  Juga  belum  mampu  mengatasi  krisis  ekonomi  dan  kemiskinan  yang semakin lebar, utamanya negara  berkembang.
d.  Fase Sosial dan Moralitas Sosial Fase  ini  ada  penyesuaian  antara  peran  social,  nilai  agama  dan  tujuan pembangunan ekonomi. Dimana masyarakat sudah dilibatkan dalam pembangunan ekonomi  untuk  tujuan  keadilan  ekonomi.  Semisal,  komunitas  independen, komunitas nirlaba, komunitas media dan Lembaga voluntir dalam meningkatkan ekonomi masyarakat.
Peran  modal  sosial  melengkapi  modal  Sumber  daya  manusia  untuk meningkatkan  pembangunan  ekonomi,  dengan  mereka  saling  memberdayakan, yaitu rasa saling percaya, rasa kasih saying antar sesame dan menjalankan norma- norma  sosial,  jaringan  sosial.  Trust  menjadi  penopang  pembangunan  ekonomi ditingkat  daerah,  karena  rasa  percaya-saling  memahami  menjadi  modal  sosial
70 Ibid, Palguna, hal 40 71 Mustafa Anas Zarqa, islamic Economic : an Approac to Human welfare , (Salagor Malaysia, 1989), hal 35 72 Ibid, hal 86
untuk kesejahteraan sosial. Juga pentingnya peran modal sosial dalam mengurangi kemiskinan di masyarakat yang selama ini belum diatasi.
Modal sosial itu seperti saling gotong royong, peduli sesame, dan berkebudayaan menjadi modal  utama dalam pembangunan ekonomi. Norma-norma adalah nilai moral dalam pandangan agama, juga jaringan sosial, keluarga, marga dan kelompok membantu memperkuat nilai-nilai dengan memberikan tekanan sosial. Juga modal sosial  dalam  pengentasan  kemiskinan  dan  peningkatan  keadilan  sebagai  bentuk realisasi dari kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.
e.  Fase nilai agama atau moral agama
Fase ini sangat erat kaitannya dengan nilai agama dan ajaran agama sebagai petunjuk kesejahteraan negara  dan pembangunan ekonomi masyarakat. Karena, antara  agama  dan  ekonomi  sangat  erat  hubungannya  dalam  memberdayakan manusia. Agama lahir dari Tuhan sangat pencipta alam. Agama sebagai petunjuk arah bagi manusia hidup, termasuk didalamnya prilaku ekonomi dan pengelolaan ekonomi.
Agama  mempunyai  pesan  moral  untuk  manusia  dalam  berprilaku  sosial dan  pembangunan  ekonomi,  demi  mewujudkan  kesejahteraan  ekonomi.  Tuhan memberikan tugas berat kepada manusia sebagai khalifah fil Ardh, mensejahterakan bumi dan alam, untuk kepentingan masyarakat. Penentuan sifat baik dan buruk seseorang sangat dipengaruhi oleh penilaian manusia secara umum dengan penuh kesadaran. Sifat baik dan buruk tersebut diterima oleh masyarakat, karena ketentuan tersebut.    Karena  itu,  nilai  agama  sangat  mempengaruhi  prilaku  dan  tindakan manusia  dalam  pembangunan  ekonomi.  Nilai  agama  tersebut  menurut  Umar Chapra, bahwa :
1)   Prilaku seseorang sangat dipengaruhi oleh penilaian pribadinya atau subjektif.
2)   Manusia pada umumnya cendrung memiliki pandangan jangka pendek.
3)   Manusia cendrung tidak memiliki informasi yang memadai untuk menentukan mana yang baik dan mana yang buruk.

## 3.  Negara  sejahtera dalam pandangan As-syatibi (maqashid As-syariah)
Musa As-syatibi adalah tokoh yang dikukuhkan sebagai pendiri ilmu maqashid As-syariah yang menyatakan bahwa maqashid mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan  usul  fiqh  karena  teori  maqashid  cocok  dengan  criteria  metodologi dasar yang bersifat rasional, kegunaan, keadilan dan moralitas. 73 Sebagaimana dalam kajian tentang negara  sejahtera yang mengedepankan kemaslahatan dan keadilan sosial kepada masyarakat.
Maqashid  As-syariah  berfungsi  untuk  melakukan  dua  hal  yakni  tahsil  yaitu menggunaan  manfaat  (maslahat)  dan  kedua  Ibqa’  (mencegah  kerusakan)  atau mudharat  dalam  sosial  masayrakat.  Maslahat  dalam  kajian  ini  adalah  kesejahteraan masyarakat dan kesejahteraan negara, dimana fungsinya adalah terciptanya keadilan ekonomi dan pembangunan dan menghindari krisis ekonomi dan kemiskinan yang berkepenjangan. 74
Maqashid syariah terhadap kajian negara  sejahtera dibagi dalam lima fase yang mengedepankan kemaslahatan dan kesejahteraan yakni menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta.
73 As-syatibi, Al-muwafaqat fi usul asy-Syariah , (Libanon, 2004), hal 54
74 Ibid, hal 60
Vol. 14, No. 1, Maret 2020
a.  Hifzh Addin (menjaga agama) Dalam kaitannya dengan negara  sejahtera, Hifzh Addin adalah pemerintah harus memberikan kenyamanan dan keamanan bagi warga negara  dalam menganut agama  masing-masing.  Agama  harus  menjadi  sumber  dan  petunjuk  bagi  warga negara    dalam  menjalani  hidup  didunia.  Karena  tujuan  negara    sejehtera  adalah warga  negara    merasakan  kebahagian  dalam  menjalani  agama  dan  tidak  merasa terganggu. Kendati demikian, menjaga agama bukan menjadikan negara  beragama, tetapi warga negara  dijamin dalam memeluk agama.
b.  Hifzh Annfis (Menjaga Jiwa) negara  sejahtera harus memberikan kemaslahatan dan kedamaian bagi warga negara    dan  penduduk  bumi.  Kedamaian,  saling  gotong  royong,  menghindari konflik sosial dan hidup bahagia adalah bagian dari tujuan negara  sejahtera. As- Syatibi  menjelaskan  menjaga  jiwa  adalah  setiap  individu  yang  hidup  di  sebuah negara  harus terjamin dan tidak terancam jiwanya dalam menjalani hidup, baik secara ekonomi, sosial dan berpolitik. Menjaga jiwa adalah memberikan jaminan sosial  kepada  warga  negara,  seperti  BPJS,  melindungi  pendidikan,  memberikan beasiswa kepada orang miskin, memberikan sembako kepada orang jumpo.
c.  Hifzh Al-Amal (menjaga harta) negara  sejahtera harus memberikan perlindungan kepada warga negara, baik jiwa,  harta  dan  martabatnya.  negara    harus  hadir  melindungi  dan  memberikan keamanan terhadap pengelolaan ekonomi masyarakat, termasuk pihak swasta yang berinvestasi di sebuah negara. Perlindungan ekonomi ini menurut As-Syatibi sangat luas, termasuk melindungi setiap warga negara  yang hendak melakukan investasi, berbisnis,  wirausaha  dan  mengelola  ekonomi,  sehingga  dengan  keamanan  yang diberikan negara, masyarakat merasakan kehadiran negara.
d.  Hifzh Nasl (menjaga Keturunan) Negara  harus menjamin terhadap kehidupan warganya termasuk keturunan dan bayi yang baru lahir dengan cara memberikan perlindungan terhadap ibu hamil dan bayi stuntik. negara  juga memberikan perlindungan kepada anak-anak jalanan dan anak busung lapar, anak-anak yang terjangkit narkoba, sehingga lahir konsep keluarga berencana. negara  juga adir memberikan perlindungan dengan konsep kota  ramah  anak,  kota  wisata  anak  dan  pendidikan  anak-anak  sejak  usia  dini. Artinya negara  menjaga keturunan demi generasi masa depan.
e.  Hifzh Al-Aql (Menjaga Akal)
Perlindungan dan peningkatan sumber daya manusia wajib dilakukan oleh negara  sejahtera. Hal ini menunjukan adanya partisipasi dan visi yang kuat dalam meningkatkan  kemampuan  setiap  warga  negara,  baik  dalam  pendidikan,  vokasi dan keterampilan. Oleh karena itu, pendidikan vokasi dan pendidikan karakter, life skiil, hart skill, wajib diterapkan kepada masyarakat untuk mengelola sumber daya alam di suatu negara. Menjaga akal juga negara  hadir dalam memberikan beasiswa pendidikan, dan perlindungan pendidikan kepada pihak swasta dan masarakat. Berbeda  dengan  As-Syatibi,  Umar  Chapra,  seorang  tokoh  ekonomi islam  mengatakan,  bahwa  untuk  mencapai  negara    sejehtera,  maka  pemerintah harus  memperhatikan  pertumbuhan  ekonomi  sebuah  negara    dengan  indicator

## Negara Sejahtera dalam perspektif Maqashid Syariah
memberikan  perlindungan  dan  menjamin  hidup  setiap  warga  negara.  Kebijakan pembangunan harus menjamin kelangsungan hidup manusia, segala sesuatu yang dapat  melindungi  jiwa  harus  dijaga,  dan  segala  sesuatu  yang  dapat  mengancam keberlangsungan hidup manusia harus dibasmi.
Oleh  karenanya,  perlu  verifikasi  kebutuhan  utama  manusia  yang  harus dipenuhi,  tidak  hanya  demi  tercapainya  peningkatan  dan  kesinambungan kesejahteraan. Tapi  juga  agar  mereka  dapat  memainkan  peran  utamanya  sebagai Khalifah fil ardhi , untuk memperkuat kehidupan manusia. setidaknya ada 14 aspek kehidupan perlidungan jiwa yang harus diepenihi. 75
1) Self Respect, human brotherhood and social equity.
Demi  memperkuat  kehidupan  manusia,  maka  hal  penting  dilakukan adalah  penegakan  harga  diri,  penghormatan  diri  ( slef  respeck ),  persaudaraan, dan persamaan sosial ( social equity ), sebagai wakil Allah di muka bumi, maka manusia  mempunyai  rasa  persaudaraan  yang  tinggi.  Mereka  harus  hidup berdampingan secara damai, saling menghormati serta saling memperhatikan demi terwujudnya kesejahteraan bersama.
2)   Keadilan ( Justice )
Kebutuhan  dari  manusia  adalah  keadilan  sosial.  Penegakan  keadilan menjadi misi utama dari setiap lahirnya nabi. Ketidak adilan akan menimbulkan kerugian dan cemburu sosial sehingga timbul kesenjangan ekonomi dan sosial. Ketidak  merataan  ( innequaty )  merupakan  perbuatan  yang  merugikan  orang lain, sehingga islam melarang perbuatan curang dan ketidak adilan. 76
3) Sptitual and Moral Uplift
Peningkatan spiritual dan moral menjadi kebutuhan ketiga dari manusia daemi mencapai kesejahteraan sosial dan kepuasan spiritual. Akhlak yang tinggi menjadi contoh dan pokok dalam sisi kehidupan manusia, dalam kehiduoan sehari-hari.  Dalam  membangun  hubungan  sosial  yang  harmonis,  manusia membutuhkan akhlak.
4) Security of life Islam  beserta  nilai-nilai  yang  dikandungnya  menekankan  kebutuhan keempat  dari  manusia,  yaitu  jaminan  hidup  (security  of  life),  kekayaan (property)  dan  kehormatan  (honour).  Islam  sangat  melarang  segala  bentuk tindakan kekerangan dan anarkisme dalam bentuk apapun. Keselamatan dan keamanan dalam diri manusia sangat berarti, sehingga setiap manusia berhak mendapatkan kehidupan yang aman dan nyaman.
5) Family and social solidarity Untuk  menciptakan  keluarga  yang  saling  mencintai,  berkasih  saying dan menyenangkan antara satu dengan yang lain dalam keluarga, maka islam menganjurkan bahwa persaudaran adalah hal penting, apalagi menjaga keluarga dan jiwa dari siksaan api neraka.
75 M Umar Chapra, The Islamic Vision Of Develoment , (Jeddah, IDB,2008) hal 8 76 Ibid, hal 10
Vol. 14, No. 1, Maret 2020
f. Freedom Kebebasan dalam kehidupan adalah sesuatu yang sulit dihindari dari manusia. kebebasan adalah syarat utama dalam pengembangan kepridbadian manusia. Tanpa kebebasan dan manusia tidak akan dapat mengembangkan kreatifitas dan inovasi. Dan akhirnya akan berdampak pada pengemangan manusia dan kesejahteraannya. Sebagai khalifah dimuka  bumi,  manusia  diberikan  kebebasan  penuh  oleh  Allah Swt dengan melakukann kreatifitasn dan perbuatan yang sesuai dengan ketentuan Allah. Manusia mempunyai tujuan mulia yakni pengelola bumi beserta isinya untuk kesejahteraan umat.
g. Education Kebutuhan manusia selanjutnya adalah penddidikan, pengayaan intelektual melalui kualitas poendidikan yang baik, pendidikan harus berperan dalam 3 hal. Pendidikan  harus  mencerahkan  seluruh  umat  manusia  dan  meninggikan  nilai- nilai penguatan visi dan misi manusia. 2. Pendidikan harus menyadarkan manusia untuk  kepentingan  bertaqwa  dan  mengabdi  kepada  sang  khaliq-nya.  Atas  dasar itu  manusia  akan  mendapatkan  derajat  -kemuliyaan  disisi Tuhan.  3.  Pendidikan harus mencerdaskan anak bangsa, menghilangkan kebodokhan dan ketertindasan, dengan pendidikan manusia menjadi setara dan tidak ada penakanan atas orang- orang bodoh.
h. Good Governance Tata  kelola  pemerintahan  dan  masyarakat  yang  baik  adalah  kebutuhan penting  bagi  manusia.  tanpa  adanya  tata  kelola  yang  baik,  stabilitas  politik  dan kepedulian sosial, maka tata sosial masyarakat akan menjadi tidak stabil. Tindakan criminal dan sewenang-wenang menjadi tontonan yang sering dperlihatkan oleh pejabat pemerintah dan politisi. Sehingga tindakan yang bersih dan pengelolaan yang  baik  masih  menjadi  cita-cita  dan  impian  banyak  orang.    Oleh  karena  itu, tindakan good Governance harus menjadi misi setiap manusia dalam mengelola kekayaan Indonesia.
i. Removal of proverty and need fulfillament Kemiskinan  akan  menyebabkan  pelemahan  kapasitas  dan  ketergantungan kepada  orang  lain.  Kemiskinan  juga  akan  menyebabkan  orang  menjadi  fakir dan  lemah  iman,  karena  itu  islam  melarang  umatnya  menjadi  miskinan.  Islam menganjurkan umat untuk bekerja keras dan berbisnis dalam rangka meningkatkan omset -kesejahteraan keluarga.
j. Employment and Self -Employment Opportunitess Islam sangat melarang prilaku meminta-minta dan pemalas, karena itu orang yang pemalas dalam Al-quran disebut orang yang rugi. Rugi dalam urusan dunia dan  rugi  dalam  urusan  akherat.  Manusia  dianjurkan  untuk  bekerja  memenuhi kebutuhannya  dan  berkewajiban  dalam  melaksanakan  kebutuhan  sosial  berserta keluarganya. 77
k. Equitable distribusition Income Al-quran  menganjurkan  agar  kekayaan  didistribusikan  kepada  orang-
77 M Umar Chapra,
orang yang membutuhkan, jangan sampai kekyaan hanya dinikmati oleh orang- orang yang tertentu saja, karena itu islam harus didistribusikan kepada orang lain. Keadiklan distribusi kekeyaan inilah yang mengantarkan kesejahteraan sosial demi mewujudkan dan menguatkan keimanan. Pemerataan pend mapatan harus berputar kepada mereka yang miskin, demi terwujudnya kesejahteraan.
l. Marriage and stable family life
Laki-laki dan perempuan membutuhkan keluarga melalui pernikahan yang dimaksudkan  memenuhi  kebutuhan  sosial/  dan  pasangan  hidup  mereka  untuk menyenangkan  dan  menentramkan  masyarakat.  berKeluarga  adalah  sunah  yang dianjurkan untuk mengangkat derajat dan melestarikan tradisi islam yang mulya dan menghindarkan dari perbuatan zina.
m. Family And sosial Solidarity
Untuk  menciptakan  keluarga  yang  saling  mencintai-saling  menghargai berkasih  saying  dan  menyenangkan  antara  suami  dan  isteri,  maka  Al-quran memberikan hak yang sama pada perempuan terhadap laki-laki.
n. Minimizion of Crime and mental Peace dan Happines Semua pemenuhan kebutuhan manusia diatas, demi memperkuat kehidupan manusia  harus  dapat  menciptakan  kondisi  kehidupan  masyarakat  bermasyarakat tanpa tingkat kriminalitas yang tinggi. Tingginya kriminalitas akan mengganggu pembangunan manusia dan kesejhetaraan.
Sementara  Al-Ghazali  memnejaskan  bahwa  kesejahteraan  di  bagi  menjadi 3  bagian:  Dalam  memenuhi  kebutuhan  hidupnya,  manusia  saling  terikat  antara satu dengan yang sehingga disebut mahluk sosial. Karena itu, Al-Ghazali membagi kebutuhan manusia menjadi tiga ( yaitu) daruriyat , hajiyat, tahsiniyat . 78
1)   Daruriyat adalah landasan dalam menegakan kesejahteraan manusia di dunia dan diakherat yang mencakup pemeliharaan kelima unsure pokok kehidupan agama.  Daruriyat  adalah  kebutuhan  pokok  yang  harus  ada  pada  diri  dalam manusia yang apabila tidak dipenuhi akan mengancam keselamatan manusia di dunia dan di akhirat.
2)   Hajiyat  (kebutuhan  sekunder)  kebutuhan  sekunder  apabila  tidak  terwujud tidak akan mengancam keselamatan manusia, namun manusia akan mengalami kesulitan dan syariat islam menghilangkan segala kesulitan itu. Adanya hukum rukhsoh (keringanan) adalah salah satu cara untuk mengakomodir kebutuhan sekunder ini. Islam mensyariatkan beberapa rukhsoh bilamana kenyataannya mendapat kesulitan dalam menjalankan perintah Allah swt.
3)   Tahsiniyat  adalah  kebutuhan  apabila  tidak  terpenuhi  akan  mengancam eksistensi  salah  satu  dari  lima  pokok  fungsi  kehidupan  ini.  Kebutuhan  ini merupakan  pelengkap  bagi  kebutuhan  yang  lain,  untuk  menyempurnakan kehidupan manusia.

## 4.  Ekonomi islam sebuah alternatif
Tujuan  pembangunan  menurut  ekonomi  islam  adalah  harus  memberikan kemakmuran  dan  kebahagian  kepada  manusia  di  dunia  dan  akhirat  kelak  yang dalam agama disebut Al-falah.  Dalam kontek Al-Falah sadew menjelaskan, two stage
78 Ghazali, Abdul Hamid, Man Is The basic of the Islamic strategy for economic development , Jeddah,1994
Vol. 14, No. 1, Maret 2020

## Hamdani
permanent  life  of  human  beigs,  kehidupan  manusia  terdiri  dari  dua  tahap,  yakni kehidupan di dunia yang bersifat temporer dan kehidupan di akherat yang bersifat permanen dan abadi. Diharapkan kesejahteraan (falah) di kedua tahapan ini, sehingga kesejahteraan dan kebahagian manusia (human walfare) adalah fungsi dari kesejahteraan dikedua kehidupan tersebut. Falah adalah kesejahteraan sementara dan kesejahteraan permanen. 79
Kesejahteraan yang hakiki adalah memberikan kemaslahatan bagi manusia. Juga memberikan kedamaian dan kedisiplinan untuk mencapai kondisi sosial kehidupan masyarakat yang lebih baik. Sesungguhnya nilai-nilai islam membantu untuk menjaga kedisiplinan,  keharmonisan  dan  jalinan  sosial  dalam  masyarakat.  Nilai-nilai  islam merupakan elemen hakiki pembentuk lingkungan yang lebih baik dan kesejahteraan di dunia dan di akherat. Salah satu tujuan pembangunan ekonomi islam adalah untuk menghilangkan kemiskinan dan meningkatkan pendapatan penduduk -warga negara, serta pemertaan pendapatan  atau  harta.  Islam  menganjurkan  agar  perputaran  modal  dan  ekonomi tidak  didistribusikan  kepada  orang-orang  kaya  saja,  melainkan  harus  berkeadilan. Pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi  dan  pendapatannya  tinggi  adalah  indicator kenyamanan  hidup  bagio  warganya  dengan  tersedianya  makanan,  pakaian,  tempat tinggal, pendidikan,kesalehan sosial. Disitulah islam menegaskan bahwa kemiskinan bisa merusak agama dan moral seseorang, sehingga islam menganjurkan kita untuk berdoa kepada Allah Swt agar terhindar dari kemiskinan dan kehinaan didunia. Menurut  Nawawi,  keberhasilan  pembangunan  ekonomi  banyak  dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik bersifat ekonomi dan sosial. 80 Faktor  inilah yang disebut sumber daya yang kemudian dikenal dengan sumber material dan non material. Menilai kapasitas produksi suatu penggunaan ekonomi dapat dilihat dari fungsi produksi yaitu suatu hubungan antara input dan output. Input adalah barang-barang yang dihasilkan untuk produksi, sementara output adalah barang-barang yang dihasilkan dari input. 81
Sementara Ganovetter menjelaskan bahwa perkembangan ekonomi dipengaruhi oleh situasi sosial. Dimana tindakan sosial akan memberiklan pengaruh signifikan dalam pembangunan  ekonomi  secara  umum. Tindakan  sosial  itu  adalah  jaringan  pekerja, industry dan distribusi ekonomi.
Pembangunan ekonomi gagal akrena adanya faktor  : a.  pengangguran b.  Kemiskinan
c.  Ketimpangan,
d.  Stagnasi pembangunan
e.  Dominasi intelektual
Syarat dalam pembangunan ekonomi adalah
1)   Kecukupan modal
2)   Perkembangan sosial /penduduk 3)   Tekhnologi Kebijakan yang harus ditempuh dalam pembangunan ekonomi 1)    Penyediaan pendidikan dan kesehatan 2)    Pelayanan umum
3)    Perbaikan pertanian dan ketahanan pangan
79 Sadeq, Economic development in islam , Jurnal Of Islamic Economic, Vol, I tahun 1987, hal 43
80 Nawawi, pembangunan ekonomi islam , (Surabaya UIN pres, 2013), hal 76
81 Ibid Nawawi… hal 57

## 4)    Kebijakan fiscal
5)    Kebijakan moneter 6)    Kewirausahaan Oleh  karena  itu,  untuk  mencapai  kesejahteraan  sosial  ekonomi  dalam  suatu negara, yakni harus memenuhi rambu-rambu syariah yakni pembangunan ekonomi yang  berkeadilan  dengan  landasarn  kemaslahatan  umat-masyarakat.  Indicator pemerataan  ekonomi  tersebut  adalah  pemenuhan  kebutuhan  pokok  warga  negara, pemberian  jaminan  sosial  dan  jaminan  jiwa  yakni  kebahagian  setiap  warga  negara. negara  harus memberikan jaminan ekonomi, sumber daya manusia, harta-kekayaan dan keadilan pembangunan.

## C. KESIMPULAN
Negara    sejehtara  menurut  As-syatibi  negara    tidak  boleh  melanggar  tujuan kemaslahatan sosial yaitu tujuam pemberdayaan manusia-kebebasan manusia. Maqashid Syariah dalam kaitan negara sejahtera adalah daruriyat (kepentingan pokok atau primer manusia),  hajjiyat  (kepentingan  sekunder),  Tahsiniyat  (kebutuhan  tersier).  Assyatibi menyatakan Allah sebagai syar’i memiliki tujuan dalam setiap penentuan hukumnya, yaitu untuk kemaslahatan hidup di dunia dan akherat. yang diutamakan adalah kemaslahatan umat bukan kemegahan dan pertumbuhan ekonomi semata. Proses dalam menentukan maqashid  syariah  harus  memenuhi  tiga  hal  yaitu:  kemaslahatan  yang  dituju  adalah kemaslahatan yang termasuk dalam konsep maqashid. Tidak bertentangan dengan Al-quran dan Sunnah Nabi. Bersifat qat’i atau diatas tingkatan dzanni dan bersifat universal. Sementara  Ibnu  Khaldun  menjelaskan  Indicator  pemerataan  ekonomi  dengan pemenuhan kebutuhan pokok warga negara, pemberian jaminan sosial dan jaminan jiwa yakni  kebahagian  setiap  warga  negara.  negara    harus  memberikan  jaminan  ekonomi, sumber daya manusia, harta-kekayaan dan keadilan pembangunan ekonomi. Kebahagian hidup  setiap  warga  negara    ditandai  dengan  pemberian  hak-hak  warga  dan  jaminan pemenuhan kebutuhan pokok primer dan sekunder. Kebutuhan primer, seperti perbaikan rumah yang tidak layak huni, perbaikan jalan rusak, perbaikan saluran air minum dan sebagainya. Sementara kebutuhan sekunder adalah pemenuhan kebutuhan sosial seperti jaminan kesehatan, jaminan pendidikan dengan beasiswa miskin, jaminan investasi dan jaminan berusaha.

## Hamdani

## DAFTAR PUSTAKA
As-Syatibi Al-Muwafaqat fi Ushul Asy-Syariah , Libanon dar Al-Kutub, 2004
Francis Fukuyama, State Bailding , 2005,  Governance and word order in the Twenty.
Ghazali,  Abdul  Hamid, Man  Is  The  basic  of  the  Islamic  strategy  for  economic  development , Jeddah,1994
Palguna, Welfare State dan Globalisasi , Jakarta, Rajawali Press, 2019
Mustafa Anas Zarqa, islamic Economic : an Approac to Human welfare , (Salagor Malaysia, 1989)
Nawawi, pembangunan ekonomi islam , (Surabaya UIN pres, 2013)
Sadeq, Economic development in islam , Jurnal Of Islamic Economic, Vol, I tahun 1987
Umar Chapra, The Islamic Vision Of Develoment , (Jeddah, IDB,2008) hal 8
Sri Edi Swasono, Pradigma baru ilmu ekonomi , Jakarta: (UIN Jakarta Pres, 2012)
Soetomo, Pembangunan Masyarakat, Merangkai sebuah Karangka , Jogjakarta, Pustaka Pelajar, 2012
Tom  G  Palmer, After  the  Welfare  State,  student  for  liberty and  atlas  network.  (Arlington Washington,2012
Vol. 14, No. 1, Maret 2020 41