Permasalahan Pelaksanaan Lelang Eksekusi Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata dalam Praktik
Depri Liber Sonata
Dosen Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung

## Abstrak
Berbeda  dengan  pelaksanaan  putusan  pengadilan  pada  perkara  pidana  yang bersifat  aktif  maka  pelaksanaan  putusan  pengadilan  (eksekusi)  pada  perkara perdata  lebih  bersifat  pasif,  dalam  arti  bahawa  pelaksanaannya  sangat tergantung dari upaya proaktif pemohon eksekusi untuk melakukan permohonan- permohonan  pada  setiap  tahap  pelaksanaan  eksekusi  kepada  Ketua  Pengadilan Negeri  tempat  dimana  perkara  yang  bersangkutan  telah  diputus  dan  telah berkekuatan  hukum  tetap.  Dengan  demikian  pengetahuan  mengenai  prosedur pelaksanaan  eksekusi  di  bidang  perdata  sangat  penting  untuk  dipahami khususnya oleh masyarakat pencari keadilan yang mengalami kesulitan/permsalahan  terhadap  pemenuhan  amar  putusan  yang  telah berkekuatan  hukum  tetap,  baik  eksekusi  terhadap  pembayaran  sejumlah  uang yang  melalui  tahapan  pelaksanaan  lelang  eksekusi,  maupun  terhadap  eksekusi riil.  Permasalahan  hukum  yang  paling  sering  ditemui  terkait  pelaksanaan eksekusi  perdata  adalah  pada  tahapan  lelang  eksekusi,  dimana  sulitnya menjual objek  lelang  eksekusi  yang  disebabkan  oleh  berbagai  faktor.  Permasalahan  lain yang tidak  kalah  pentingnya adalah  pada tahap  eksekusi  riil/pengosongan objek eksekusi  yang  sering  menimbulkan  konflik  sosial  dan  tidak  jarang  berakhir dengan tindakan-tindakan yang dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan (tindak pidana).  Penelitian  ini  membahas  mengenai  prosedur  dan  permasalahan- permasalahan  beserta  solusi  yang  dapat  ditempuh  terkait  permasalahan pelaksanaan eksekusi perdata di dalam praktik.
Kata Kunci : Hukum Acara Perdata, Eksekusi Perdata, Lelang Eksekusi

## I. Pendahuluan
Eksistensi  dan  independensi lembaga  peradilan  di  suatu  negara sejatinya  adalah  sebagai  perwujudan dari  penegakan  prinsip  negara  yang memiliki konsep negara hukum ( rule of  law )  sebagai  cita  bangsanya, 1 dimana  peranan  lembaga  peradilan begitu  penting  dan  disejajarkan
1 A.  Muhammad  Asrun. Krisis  Peradilan;
Mahkamah Agung dibawah Soeharto .
(Jakarta: ELSAM, 2003). hlm. xiv.
dengan kedudukan lembaga eksekutif  dan  legeslatif.  Sementara itu,  prinsip  peradilan  sederhana, cepat,  dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan  Pasal  4  Ayat  (2)  UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman 2 terus dipertanyakan oleh masyarakat
pencari  keadilan.  Masih  banyak tantangan  yang  harus  dihadapai  oleh lembaga  peradilan  di  Indonesia,
2 Lembaran Negara RI No. 157 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara RI 5076
terutama mengenai pelaksanaan proses  peradilan  yang  bebas  dari suap,  keberpihakan,  dan  praktik- praktik mafia peradilan lainnya  yang sulit  dibendung,  hingga  tantangan peningkatan  kualitas  sumberdaya manusia  para  hakim  yang  harus selalu mengikuti perkembangan masalah-masalah hukum kontemporer. Kepercayaan masyarakat terhadap  lembaga  peradilan  tidak terlepas  dari penegakan  hukum  yang adil  dan  berkeadilan.  Secara  garis besar  terdapat  tiga  syarat  yang mempengaruhi terwujudnya penegakan  hukum  yang  adil  atau berkeadilan, yaitu: 3 Pertama , mengenai  aturan  hukum  yang  akan ditegakkan, dimana penegakan hukum  yang  adil  akan  tercapai apabila hukum yang akan ditegakkan,  demkian  pula  hukum yang  mengatur  cara-cara  penegakan hukum  (hukum  acara)  adalah  benar dan  adil; kedua ,  peran  pelaku penegak  hukum  yang  baik,  hal  ini mengingat  di  tangan  para  pelaku penegak  hukum  inilah  hukum  yang abstrak menjdi konkrit; ketiga , lingkungan  sosial  tempat  dimana hukum  itu  berlaku,  artinya  hukum, baik  dalam  proses  pembentukan maupun  dalam  penegakkannya  tidak terlepas dari pengaruh sosial,
ekonomi dan budaya masyarakat. Dipihak lain, proses penegakan  hukum  materil  tidak dapat  dipisahkan  dengan  penegakan hukum formil (hukum acara), karena keduanya  berjalan  sebagai  sebuah
3 Bagir Manan. Sistim Peradilan Berwibawa;  Suatu  Pencarian .  (Yogyakarta:
UII  Press,  2005).hlm.  9-12.  bandingkan dengan teori legal system yang dikemukakan Friedmen  seorang  sarjana  hukum  amerika yang  dipengaruhi  pemikiran sociological jurisprudence .
sistem  yang  tujuannya  tidak  lain adalah  untuk  mewujudkan  rasa keadilan  kepada  masyarakat  dimana hukum  ini  diterapkan.  Demikian halnya  dengan  penegakan  hukum perdata  dan  acara  perdata,  dimana hasil  akhir  dari  rangkaian  proses penyelesaian sengketa perdata bukan hanya pada tercapainya suatu putusan  yang  telah  memperoleh kekuatan  hukum  tetap,  melainkan juga pada proses pelaksanaan putusan  pengadilan  oleh  para  pihak yang  bersengketa  secara  sukarela. Namun  kenyataannya  tidak  sedikit ditemui bahwa pihak yang dinyatakan  kalah  dan/atau  dihukum untuk  melaksanakan  amar  putusan yang  telah  mempunyai  kekuatan hukum  tetap  tidak  secara  sukarela atau  tidak  menunjukan  itikad  baik untuk  itu.  dengan  demikian  lembaga eksekusi  menjadi  upaya  terakhir yang harus ditempuh oleh pihak yang dimenangkan dalam proses persidangan demi mendapatkan pemenuhan hak-haknya sebagaimana yang  tertuang  pada  amar  putusan pengadilan  yang  telah  berkekuatan hokum tetap.
Pemahaman  terhadap  ruang lingkup dan penyelesaian permasalahan-permasalahan eksekusi perdata  sangat  penting  dikuasai  oleh para  praktis  hukum,  mengingat eksekusi perdata tidak hanya berkaitan  dengan  bidang  hukum perdata  melainkan  juga  pelaksanaan putusan  perkara  kepailitan  oleh Pengadilan Niaga, Pengadilan Agama, bahkan terhadap pelaksanaan putusan lembaga arbitrase  nasional  maupun  asing  di Indonesia. Penegakan  hukum  eksekusi pengadilan  dalam  perkara  perdata melibatkan peran tiga lembaga yaitu:
Pengadilan Negeri, Kantor
Pelayanan  Kekayaan  Negara  dan Lelang  (KPKNL),  dan  Kepolisian Negara  RI  (POLRI).  Meskipun lembaga  yang  di  sebut  terakhir  ini tidak  mutlak  namun  peranannya justru tidak kalah penting, mengingat dalam  praktek  tidak  sedikit  ditemui upaya perlawanan dari pihak tereksekusi  yang  disertai  kekerasan, ancaman,  dan  pengerahan  massa yang  brutal.  Permasalahan  lain  yang mungkin  muncul  adalah  sulitnya mencari  peminat  objek  lelang  pada saat  dilaksanakan  lelang  eksekusi, yang  berakibat  pada  terhambatnya pemenuhan  hak  pemohon  eksekusi yang  telah  dimenangkan  pengadilan melalui  putusan  pengadilan  yang telah  mempunyai  kekuatan  hukum tetap. Hal lain yang mungkin muncul adalah  penundaan  eksekusi  yang disebabkan oleh perbedaan penafsiran  mengenai  pelaksanaan eksekusi  antara  para  pihak  maupun pejabat pelaksana eksekusi di lapangan. 4 Bahkan penundaan eksekusi  disebabkan  oleh  prilaku aparat penegak hukum yang bersekongkol  dengan  calon  pembeli lelang  dalam  pelaksanaan  lelang eksekusi  yang  biasanya  bertujuan agar  objek  lelang  nilainya  menurun dan merugikan pihak tereksekusi. Fakta mengenai permasalahan diatas merupakan fenomena hukum  yang sering terjadi di  masyarakat,  dengan  demikian untuk  menghindari  asumsi  negatif masyarakat pencari keadilan 4 Sebagai contoh kasus adalah eksekusi yang berlarut-larut terkait eksekusi  gedung  Aspac di  Jl,.  HR  Rasuna  Said  Kav.  X-2  No.  4
Kuningan Jakarta Selatan. Pemohon eksekusi  PT.  Bumijawa  Sentosa  dan Termohon  eksekusi  PT.  Mitra  Bangun Griya. Wakil  Ketua  MA  diduga  Intervensi Penetapan Eksekusi . www.hukumonline.com  diakses  tanggal  19 Februari 2008.
terhadap  penegakan  hukum    di negara yang berdasar atas hukum dan citra  peradilan  sederhana,  cepat,  dan biaya  ringan,  maka  penelitian  ini menjadi sangat penting untuk dilakukan  sebagai  upaya  untuk  lebih memahami prosedur dan permasalahan serta menemukan pemecahan  terhadap  permasalahan- permsalahan  yang  terjadi  di  dalam praktik  sebagaimana  yang  telah diuraikan diatas. khususnya mengenai penggunaan bantuan kekuasan  umum  (POLRI)  dalam  hal terjadi  perlawanan  pihak  tereksekusi bahkan  perampasan  kembali  objek eksekusi  oleh  pihak  tereksekusi (pada eksekusi riil)
dan permasalahan penjualan objek lelang (pada eksekusi pembayaran sejumlah uang).

## II. Pembahasan
1. Pengertian dan Jenis-jenis Eksekusi Perdata Pengertian ekseksi atau pelaksanaan  putusan  pengadilan, 5 tidak  lain  daripada  melaksanakan secara  paksa  putusan  pengadilan dengan  bantuan  kekuatan  umum apabila  pihak  yang  kalah  tidak  mau menjalankannya  secara  sukarela. 6 Dengan  demikian,  pada  prinsipnya lembaga  eksekusi  tidak  diperlukan andai  pada  suatu  amar  putusan pengadilan  pihak  yang  dikalahkan dan di hukum bersedia memenuhinya
5 Pemakaian  istilah  “pelaksanaan  putusan” dipergunakan  di  dalam  buku  Subekti. Hukum  Acara  Perdata .  (Jakarta:  BPHN, 1977.  hlm.  128.  serta  Retnowulan  Sutantio dan Oeripkartawinata. Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek (bandung: Aumni,  1979).  Hlm.  111.  sebagaimana dikutip  M.  Yahya  Harahap. Ruang  Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata. ed. II.  cet.  II (Jakarta:  Sinar  Grafika,  2006). hlm. 5-6.
6 M. Yahya Harahap. Loc.cit . hlm. 6.
dengan  itikad  baik  dan  secara sukarela.
Ruang  lingkup  penerapan eksekusi perdata tidak hanya meliputi  bidang  hukum  perdata  saja, namun  juga  dalam  bidang  hukum kepailitan, 7 hukum Islam, dan pelaksanaan putusan arbitrase nasional maupun internasional dalam hal  objek  eksekusinya  berada  di dalam  yurisdiksi  hukum  Republik
Indonesia. 8 Sedangkan  apabila  cara menjalankan  putusan  hakim  perdata kita bandingkan dengan cara
menjalankan  putusan  hakim  pidana, maka  boleh  dikatakan  bahwa  cara menjalankan  putusan  hakim  pidana itu  agak  mudah,  sedangkan  cara menjalankan  putusan  hakim  perdata itu  agak  sulit,  dimana  pada  eksekusi pidana dijalankan oleh jaksa (bersifat aktif),  sendangkan  eksekusi  putusan hakim  perdata  dilaksanakan  oleh panitera  atau  juru  sita  atas  perintah ketua  pengadilan  negeri  (bersifat pasif). 9 Pada  hukum  acara  perdata,
jenis-jenis eksekusi dibedakan berdasarkan  isi    dan  perintah  amar putusan  pengadilan  yang  hendak  di eksekusi. Sudikno Mertokusumo berpendapat  bahwa  eksekusi  perdata diklasifikasikan  menjadi  4  (empat) jenis, yaitu: 10
7 Lihat: Pasal 300 UU No. 37 Tahun 2004.
8 Lihat:  UU  No.  30  tahun  1999  Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
9 R.  Soesilo. RIB/HIR  dengan  penjelasan (Bogor: Politeia, 1995). hlm. 141. bandingkan dengan: Abdulkadir Muhammad. Hukum  Acara  Perdata.  cet.
VII. (Bandung:  PT.  Citra  Aditya  Bakti,
2000). hlm. 24-25.
10 Sudikno  Mertokusumo, Hukum  Acara Perdata Indonesia .ed. V. cet.I. (Yogyakarta:
Penerbit Liberty, 1998). hlm.210.
Bandingkan juga dengan: Retnowulan
Sutantio  dan  Oeripkartawinata.  hlm.  130. membagi  3  (tiga)  jenis  eksekusi  yaitu:
1.  membayar  sejumlah  uang  (Pasal 196 HIR/208 RbG);;
2.  melaksanakan  suatu  perbuatan
(Pasal 225 HIR/259 RbG);; 3. eksukusi riil (Pasal 1033 Rv);
4.  Parate  eksekusi  (1155,  1175  Ayat (2) BW).
Sedangkan  Yahya  Harahap berpendapat  agak  berbeda,  yaitu bahwa  jenis  eksekusi  melaksanakan suatu  perbuatan  pengertiannya  sama dengan  ekekusi  riil,  sedangkan  saat pemenuhannya  digantikan  dengan pembayaran  sejumlah  uang.  Dengan demikian  beliau  berpendapat  bahwa secara  garis  besar  eksekusi  perdata hanya  terdiri  dari  dua  jenis  eksekusi yaitu: 11
1. eksekusi riil/tindakan nyata; dan
2.  eksekusi  pembayaran  sejumlah uang. Meskipun  pada  prinsipnya bahwa eksekusi sama-sama merupakan pelaksanaan putusan secara paksa  (pelaksanaan eksekusi) namun  antara  dua  jenis  eksekusi sebagaimana tersebut diatas memiliki perbedaan yang mendasar, yaitu: 12
1. pada eksekusi riil pelaksanaannya lebih mudah dibandingkan  dengan  eksekusi pembayaran sejumlah uang, dimana untuk melakukan eksekusi  pembayaran  sejumlah uang  dibutuhkan  tahapan  sita eksekusi  dan  penjualan  lelang eksekusi.
2. eksekusi riil penerapannya hanya dimungkinkan  terhadap  putusan pengadilan yang telah memperoleh  kekuatan  hukum tetap, putusan serta merta, putusan provisi, dan akta
eksekusi pembayaran sejumlah uang, melaksanakan  suat  perbuatan  tertentu,  dan eksekusi riil.
11 M. Yahya Harahap. op. cit . hlm. 23-28.
12 M. Yahya Harahap. ibid . hlm. 23-28.
perdamaian yang dibuat dihadapan hakim ( dading ). Sedangkan pada eksekusi pembayaran  sejumlah  uang  tidak terbatas  hanya  pada  putusan pengadilan  sebagaimana  tersebut diatas, namun juga dapat didasarkan atas akta-akta tertentu yang  didasarkan  oleh  hubungan hukum utang piutang yang kekuatan pembuktian dan eksekutorialnya dipersamakan dengan  putusan  pengadilan  yang telah mempunyai kekuatan hukum  tetap,  yaitu:  groose  akta pengakuan  utang,  groose  akta hipotik  (pesawat  terbang  dan kapal laut), Sertifikat Hak Tanggungan (SHT), dan Sertifikat Jaminan fidusia. Eksekusi terhadap akta-akta sebagaimana  tersebut  di  atas dikenal  dengan  istilah prate eksekusi ,  yang  biasanya  sebagai bukti telah diadakannya
hubungan  hokum  utang  piutang yang  mempergunakan  jaminan kebendaaan tertentu;
2. Asas-asas Hukum Eksekusi Perdata
a. Asas  umum  (putusan  harus telah  mempunyai  kekuatan hukum tetap) Putusan yang telah memperoleh  kekuatan  hukum  tetap ( in  kracht  van  Gewijsde )  menjadi syarat  utama  yang  harus  dipenuhi agar putusan  yang akan  dimohonkan eksekusi dapat dikabulkan ( executable ). Dengan demikian putusan yang dapat dilakukan
eksekusi  hanya  didasarkan  pada alasan-bahwa  putusan  tersebut  telah memperoleh  kekuatan  hukum  tetap, karena di dalam putusan sebagaiman tersebut didalammya terkandung hubungan  hukum  yang  tetap  dan
pasti antara para pihak yang berperkara;  dan  di  dalam  putusan yang  telah  memperoleh  kekuatan hukum  tetap  juga  terdapat  hubungan hukum  yang  harus  ditaati  dan  meski dipenuhi  oleh  pihak  tergugat,  atau secara  formil  putusan  yang  telah mempunyai  kekuatan  hukum  tetap memiliki  sifat  eksekutorial  dengan adanya  irah-irah  “Demi  keadilan berdasarkan  ketuhanan  yang  maha esa”. 13
Namun  demikian  di  dalam teori hukum acara perdata khususnya mengenai  eksekusi,  terhadap  asas umum eksekusi tersebut diatas terdapat beberapa pengecualian. Dengan  perkataan  lain  bahwa  pada beberapa keadaan tetap dimungkinkan  dilaksanakan  suatu eksekusi  tanpa  perlu  menunggu adanya suatu putusan yang mempunyai  kekuatan  hukum  tetap terlebih dahulu. Beberapa pengecualian tersebut adalah: 1) Putusan  yang  dapat  dilaksanakan terlebih dahulu;
2) Pelaksanaan putusan provisi;
3) Akta perdamaian;
4) Eksekusi Grosse Akta Hipotik dan Groose Akta Pengakuan Utang; 5) Eksekusi atas Hak Tanggugan dan Jaminan Fidusia Pada Sertifikat Hak Tanggungan  dan  Fidusia  berlaku juga  prinsip  parate  eksekusi  seperti halnya  pada  groose  akta  hipotik  dan akta  pengakuan  utang.meskipun  di dalam  praktek  status  parate  eksekusi tersebut sering tidak konsisten. 14
13 Sudikno  Mertokusumo. op.  cit .  hlm.  209. bandingkan  dengan  sifat  eksekutorial  pada akta  perdamaian,  groose  akta  pengakuan hutang,  sertifkat  hak  tanggungan  dan Sertifikat jaminan fidusia.
14 Ny.  Arie  S.  Hutagalung. Praktek Pembebanan  dan  Pelaksanaan  Eksekusi Hak  Tanggungan  di  Indonesia (Jurnal
b. Putusan tidak dijalankan secara sukarela Sebagaimana  telah  dijelaskan diatas bahwa pada prinsipnya pelaksanaan putusan pengadilan semestinya  dilaksanakan  oleh  pihak tergugat yang kalah dengan sukarela. Namun  apabila  tindakan  tersebut tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan suatu putusan pengadilan  dilakukan  dengan  upaya paksa  dan  bila  perlu  menggunakan kekuatan  umum.  Dengan  kata  lain bahwa eksekusi tidak diperlukan jika pihak  tergugat  sudah  menjalankan putusan  secara  sukarela  disertai itikad baik.
c. Putusan harus bersifat
penghukuman ( condemnatoir )
Di  dalam  teori  hukum  acara perdata  dikenal  dua  macam  putusan pengadilan  yaitu:  putusan  yang bersifat condemnatoir dan  putusan yang bersifat declaratoir . Sedangkan dalam  kaitannya  dengan  eksekusi perdata,  hanya  putusan  yang  bersifat menghukum  ( condemnatoir )  saja
yang dapat dilakukan eksekusi secara paksa, bila perlu dengan memnggunakan  bantuan  kekuatan umum  (POLRI).  Sedangkan  putusan yang bersifat declaratoir dan constitutif tidak  dapat  dilakukan eksekusi, karena tidak dimuatnya hak atas  suatu  prestasi,  maka  terjadinya akibat  hukum  tidak  tergantung  pada bantuan  atau  kesediaan  dari  pihak
yang dikalahkan, maka tidak diperlukan  sarana-sarana  pemaksa untuk menjalankannya. 15
Hukum dan Pembangunan Tahun Ke-38 No. 2. April-Juni 2008). hlm. 148-174
15 Sudikno Mertokusumo. loc. cit . hlm. 209
d. Eksekusi  atas  perintah  dan  di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri. Kewenangan menjalankan eksekusi  dimiliki  oleh  lembaga pengadilan tingkat pertama/pengadilan negeri yang mengadili perkara yang bersangkutan pada tingkat pertama merupakan asas yang penting mengingat permohonan eksekusi  yang  diajukan  terhadap
Pengadilan  Tinggi  dan  Mahkamah
Agung dapat dikatakan tidak memiliki dasar hukum. Sebagaimana ketentuan  Pasal  195  Ayat  (1)/  208
Ayat (1) Rbg menyatakan bahwa: 16
“Dalam  Hal  mejalankan putusan  pengadilan  negeri, dalam  perkara  yang  pada tingkat  pertama  diperiksa oleh pengadilan negeri maka dilakukan  atas  perintah  dan dengan pimpinan ketua pengadilan  negeri  yang  pada tingkat  pertama  memeriksa perkara itu...”.

## 3. Institusi yang terkait dengan Proses Eksekusi Perdata
Pengadilan  Negeri  melalui Ketua  Pengadilan  Negeri,  juru  sita dan  juru  sita  pengganti,  Kantor
Penyelesaian  Piutang  Negara  dan Lelang (KPKNL), Kepolisian Negara RI (POLRI).
a. Pengadilan Negeri; 17
16 R.  Soesilo. RIB/HIR  dengan  penjelasan (Bogor: Politeia, 1995). hlm. 140.
17 Pasal 197 Ayat (1)/Pasal 209 Ayat (1) Rbg menyatakan  bahwa:”  Penyitaan  dijalankan oleh panitera pengadilan negeri”. Dan Pasal 195 Ayat (1) HIR/Pasal 206 Rbg menyatakan bahwa: “Dalam hal menjalankan  putusan  pengadilan  negeri, dalam  perkara  yang  pada  tingkat  pertama diperiksa  oleh  pengadilan  negeri  maka dilakukan atas perintah dan dengan
b. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) 18 c. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) Sebagaimana telah disebutkan  diatas  bahwa  eksekusi dapat  diartikan  sebagai  pelaksanaan putusan secara paksa melalui pengadilan  dan  bila  perlu  dengan menggunakan kekuatan umum. Sebagaimana  Pasal  14  huruf  (l)  UU No.  2  Tahun  2002  menyatakan bahwa  kepolisian  negara  Republik Indonesia  “bertugas  melaksanakan tugas lain sesuai peraturan perundang-undangan” selain keempat tugas utama POLRI. Ruang lingkup  kewenangan  POLRI  terkait dengan proses eksekusi perdata tidak terbatas pada:
1) Menjaga  barang  sitaan  (197  Ayat (9) HIR/Pasal 212 Rbg.);
2) menbantu dalam proses pengosongan  dan  pembongkaran barang  sitaan  (Pasal  200  Ayat (11)  HIR  dan  Pasal  218  Ayat  (2) Rbg); 3) membantu pelaksanaan penyanderaan terhadap pihak debitor/tereksekusi. 19 Namun ketiga keadaan sebagaimana  tersebut  diatas  yang secara  langsung  diperintahkan  oleh undang-undang  yang  terkait  dengan pelaksanaan eksekusi perdata. Sedangkan  yang  langsung  berkaitan dengan  tindak  pidana  yang  terkait dengan eksekusi perdata adalah: 1) Kejahatan terhadap penguasa umum  yang  berhubungan  dengan barang sitaan (Pasal 231 KUHP);
pimpinan ketua pengadilan negeri yang pada tingkat pertama memeriksa perkara itu…” 18 M. Yahya Harahap, op. cit . hlm. 117. 19 Pasal  214  HIR/Pasal  248  Rbg.  “orang yang  berutang  yang  tidak  mengajukan perlawanan atau yang perlawanannya ditolak dengan segera harus dibawa kedalam penjara tempat penyanderaan”.
2) Kejahatan  terhadap  penguasan umum  yang  berhubungan  dengan penghinaan terhadap pejabat negara (Pasal 207); 3) Tindak pidana lain  yang mungkin dilakukan pihak tereksekusi terhadap pihak pemohon eksekusi seperti: pengancaman, penganiayaan, pembunuhan, penghinaan, perbuatan tidak menyenangkan dll. 4. Prosedur  Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan dalam Perkara  Perdata  Pada  Tahap Pra Lelang di Pengadilan Negeri Secara sederhana dapat dikatakan bahwa prosedur pelaksanaan eksekusi perdata dilaksanakan  dengan  berpedoman pada  asas-asas  hukum  acara  perdata khususnya pada tahapan pelaksanaan putusan/eksekusi, peraturan perundang-undangan  yang  berlaku, serta  melibatkan  institusi-institusi terkait. Institusi-institusi sebagaimana dimaksud adalah: Pengadilan  Negeri,  KPKNL,  dan POLRI. Namun, untuk dapat memahami permasalahan- permasalahan  sesungguhnya  yang sering terjadi di dalam praktek terkait dengan pelaksanaan eksekusi perdata serta  akibat  hukumnya,  maka  harus dipahami prosedur pelaksanaan eksekusi  secara  teoritis  yaitu  dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan  yang  berlaku serta  asas-asas  hukum  acara  perdata khususnya yang  terkait  dengan permasalahan eksekusi. Pada prinsipnya tahapan pelaksanaan eksekusi putusan
pengadilan  dalam  perkara  perdata baik  eksekusi  riil  dan  pembayaran
sejumlah  uang  adalah  sama,  kecuali pada  tahapan  lelang  eksekusi  yang hanya  ditemui  pada  pelaksanaan eksekusi pembayaran sejumlah uang. Tahapan-tahapan pelaskanaan eksekusi sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut: a. Mengajukan Permohonan Eksekusi Kepada Ketuan Pengadilan Negeri Pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan  dalam  perkara  perdata, baik eksekusi riil maupun pembayaran  sejumlah  uang,  harus dilaksanakan  atas  dasar  permohonan dari pihak pemohon eksekusi, permohonan tersebut berbentuk SURAT PERMOHONAN EKSEKUSI  yang  ditujukan  kepada Ketua  Pengadilan  Negeri  tempat dimana  perkara  yang  bersangkutan telah diadili dan diputus sebelumnya. Hal  ini  tercermin  dari  asas  hukum acara perdata bahwa pada prinsipnya pengadilan  (hakim)  bersifat  pasif, maka  atas  dasar  inisiatif  para  pihak yang berperkaralah pengadilan (hakim) menjalankan tugasnya dengan  berpedoman  pada  hukum acara  perdata  yang  berlaku.  Bahkan di  dalam praktek, untuk  melanjutkan tahapan  demi  tahapan  pelaksanaan eksekusi,  pihak  pemohon  eksekusi harus  aktif  melakukan  tindakan- tindakan lanjutan agar proses eksekusi tidak memakan waktu  yang terlalu lama. Permohonan sebagaimana  dimaksud  berbentuk SURAT  PERMOHONAN  TINDAK LANJUT PELAKSANAAN EKSEKUSI yang disampaikan kepada  Ketua  Pengadilan  Negeri yang memimpin jalannya eksekusi. b. Peringatan  Kepada  Tereksekusi untuk Memenuhi Putusan Pengadilan (aanmaning)
Setelah  Ketua  Pengadilan Negeri menerima SURAT PERMOHONAN  EKSEKUSI,  dari pemohon eksekusi, tahapan selanjutnya  adalah  Ketua  Pengadilan Negeri membuat SURAT PENETAPAN AANMANING yang isisnya  memerintahkan  Panitera  atau jika  berhalangan  dapat  menunjuk Juru Sita untuk melakukan pemanggilan terhadap termohon eksekusi  untuk  hadir  dalam  sidang
Insidentil. Prosedur  pemanggilan yang  dilakukan  oleh  Juru  Sita tersebut  dibuktikan  dengan  RELAS PANGGILAN AANMANING yang ditujukan  kepada  baik  pemohon maupun  termohon  eksekusi  untuk hadir  pada  waktu  dan  tempat  yang telah  ditentukan.  Sedangkan  agenda sidang tersebut adalah untuk mengingatkan/menegur termohon eksekusi agar memenuhi amar putusan  yang  menjadi  kewajibannya dalam  batas  waktu  maksimal  8 (delapan)  hari,  dan  jika  batas  waktu tersebut  dilampaui  berarti  secara definitif  tindakan  eksekusi  dapat dilaksanakan/dilanjutkan ketahap berikutnya, tindakan selanjutnya yang  harus  ditempuh  yaitu  Sita Eksekusi  dalam  hal  tidak  ada  sita jaminan yang telah ditetapkan hakim yang  menyatakan  sah  dan  berharga suatu  objek  sita  jaminan  tersebut melalui  putusan  sela  dan  berbentuk SURAT
PENETAPAN
SITA JAMINAN,  atau  sebaliknya  jika  sita jaminan  telah  ada  maka  tahapan selanjutnya  adalah  Penjualan  Lelang Eksekusi.  Namun,  pada  prinsipnya meskipun  tenggang  waktu  tersebut telah lewat, tetap membuka kesempatan kepada termohon eksekusi untuk melaksanakan putusan  secara  sukarela,  sedangkan Ketua  Pengadilan  Negeri  harus menerima keputusan termohon
eksekusi  tersebut  demi  penegakan hokum  yang  fleksibel,  dan  di  pihak lain  keuntungan  bagi  termohon eksekusi adalah tidak perlu mengeluarkan  biaya-biaya  terkait pelaksanaan  eksekusi.  Pelaksanaan sidang  tersebut  dibuktikan  dengan BERITA  ACARA  sebagai  bukti otentik  bahwa  telah  dilaksanakannya aanmaing oleh  Ketua  Pengadilan Negeri. Setelah batas waktu peringatan  sebagaimana  dimaksud telah dilampaui dan termohon eksekusi  tidak  juga  memenuhi  amar putusan  secara  sukarela  atau  apabila tidak dipenuhinya panggilan pengadilan  oleh  termohon  eksekusi tanpa  alasan  yang  sah,  maka  sejak saat itu KPN melaksanakan tindakan lanjutan  berupa  perintah  kepada
Panitera  atau  Juru  Sita  melalui SURAT  PENETAPAN  PERINTAH EKSEKUSI atau SURAT PERINTAH PENGOSONGAN untuk  melaksanakan  eksekusi  riil atau  pengosongan.  Sedangkan  pada pelaksanaan  eksekusi  pembayaran sejumlah uang, KPN melalui SURAT PERINTAH SITA EKSEKUSI  memerintahkan  Juru Sita untuk melaksanakan sita eksekusi,  dalam  hal  sebelumnya tidak dilakukan sita jaminan terhadap barang-barang milik termohon eksekusi.  Pelaksanaan  eksekusi  riil atau  pengosongan  dan  sita  eksekusi, harus dibuktikan dengan berita acara, baik BERITA ACARA EKSEKUSI/PENGOSONGAN maupun  BERITA  ACARA  SITA EKSEKUSI. Setelah adanya SURAT PENETAPAN  SITA  EKSEKUSI, pemohon  sita  eksekusi  dibebenkan membayar biaya yang harus dikeluarkan  untuk  pelaksanaan  sita eksekusi dibayar terlebih dahulu, dan
nantinya biaya tersebut akan digantikan  oleh  pihak  tersita  dalam putusan melalui tagihan tersendiri. Sebelum sita eksekusi dilaksanakan, Panitera atau Juru  Sita membuat SURAT PEMBERITAHUAN  bahwa  akan dilaksanakannya  sita  kepada  pihak tereksekusi atau ahli warisnya minimal  5  (lima)  hari  sebelum  sita dilaksanakan.  Surat sebagaimana dimaksud  juga  diberikan  kepada Lurah/Kepala  Desa  setempat  agar mereka datang menghadiri pelaksanaan  sita  dan  Kepada  pihak Kepolisian guna hadir dalam pelaksanaan  sita  untuk  kepentingan pengamanan jalannya proses penyitaan. c. Status Sita Jaminan yang Dinyatakan  Sah  dan  Berharga menjadi Sita Eksekusi Berbeda  dengan  pelaksanaan eksekusi riil, pada eksekusi
pembayaran  sejumlah  uang  yang berarti  pemenuhan  utang/kewajiban yang  dapat  dinilai  dengan  uang, maka  upaya  paksa  untuk  memenuhi putusan sebagaimana dimaksud dilakukan dengan cara terlebih dahulu menjual secara lelang barang- barang/asset milik termohon eksekusi  untuk  mendapatkan  uang guna pemenuhan kewajibannya sebagaimana  yang  terdapat  pada amar  putusan  pengadilan  yang  telah BHT.  Namun,  sebelum  penjualan lelang  dapat  dilakukan  terdapat  dua tindakan  yang  dapat  dilakukan  oleh Ketua  Pengadilan  Negeri  terkait pelaksanaan  eksekusi  pembayaran sejumlah uang, yaitu pertama , memerintahkan  untuk  dilakukan  Sita eksekusi dalam hal sebelumnya tidak dilakukan  Sita  jaminan  terhadap barang milik termohon eksekusi, atau kedua adalah langusng menguluarkan SURAT
PENETAPAN PENJUALAN LELANG  dalam  hal  sebelumnya telah dilakukan Sita Jaminan, karena perubahan status Sita Jaminan menjadi Sita eksekusi secara definitif berlaku sejak Putusan yang bersangkutan  Berkekuatan  Hukum Tetap (BHT). Dalam  hal  pelaksanaan  Sita Eksekusi,  Ketua  Pengadilan  Negeri melalui SURAT PENETAPAN SITA  EKSEKUSI  memerintahkan kepada  Panitera  atau  Juru  Sita dengan  dibantuk  2  (dua)  orang  saksi melaksanakan  sita  terhadap  barang- barang  milik  termohon  eksekusi  bila perlu dengan bantuan aparat kepolisisan,  dan  pelaksanaan  sita eksekusi  tersebut  dibuktikan  dengan BERITA ACARA SITA EKSEKUSI.  Setelah  sita  dilakukan, barang  yang  menjadi  objek  sita dititipkan  kepada  pihak  termohon eksekusi, dan tidak boleh dipindahtangankan. Atau kemungkinan lain adalah menyimpan objek  sita  di  tempat  yang  aman  dan disetujui oleh pihak termohon eksekusi  dan  Lurah/Kepala  Desa setempat. Sedangkan dalam hal seberlumnya  telah  dilakukan  Sita Jaminan terhadap barang-barang milik  termohon  eksekusi  maka, pemohon  eksekusi  dapat  langsung mengajukan SURAT PERMOHONAN TINDAK LANJUT PELAKSANAAN EKSEKUSI  yang  ditujukan  kepada Ketua  Pengadilan  Negeri  setempat, yang  berisi  permohonan  agar  KPN segera melaksanakan Lelang Eksekusi  terhadap  barang-barang yang  telah  di  sita.  Berdasarkan  surat permohonan tersebut, kemudian KPN mengeluarkan SURAT PENETAPAN PELAKSANAAN LELANG EKSEKUSI yang
memerintahkan kepada Panitera untuk mengajukan SURAT PEMBERITAHUAN PELAKSANAAN  LELANG  dan
SURAT  PERMOHONAN  LELANG EKSEKUSI  yang  ditujukan  kepada Kepala KPKNL setempat.
5. Prosedur  Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan dalam
Perkara  Perdata  Pada  Tahap Pelaksanaan Lelang Eksekusi di KPKNL
Tahapan  selanjutnya  dari  sita eksekusi  dalam  proses  pelaksanaan eksekusi  pembayaran  sejumlah  uang adalah  penjulan  di  muka  umum  atau lelang,  Hal  ini  mengingat  bahwa pelaksanaan  amar  putusan  berupa kewajiban pembayaran sejumlah uang  oleh  pihak  tereksekusi  kepada pihak pemohon eksekusi, sebagaimana  yang  menjadi  tujuan utama  dari  eksekusi  perdata,  sangat tergantung dari berhasil atau tidaknya penjualan objek sita
eksekusi melalui proses lelang tersebut  yang  memberikan  rasa keadilan  bagi  semua  pihak  yang terlibat  dalam  proses  pelaksanaan lelang, terutama pembeli dan penjual lelang.  Tentunya  dapat  dibayangkan jika  pada  suatu  kasus  dimana  sita terhadap objek eksekusi telah dinyatakan  sah  dan  berharga,  namun objek  tersebut  tidak  kunjung  terjual sebagai akibat dari proses pelaksanaan eksekusi yang tidak adil ( unfair ) dan di rekayasa.
Pasal  1  Peraturan  Menteri Keuangan  No.  304/KMK  01/2002 tetang  Petunjuk  Pelaksanaan  Lelang, yang  diterbitkan  tanggal  30  Mei 2006  menyebutkan  bahwa:    “ Lelang adalah  penjualan  barang  yang terbuka untuk umum dengan penawaran  harga  secara  tertulis
dan/atau lisan yang semakin meningkat  atau  menurun  untuk mencapai  harga  tertinggi  yang didahului dengan pengumuman lelang ” 20
a. Dasar Hukum Pelaksanaan Lelang eksekusi
Disamping  itu,  dasar  hukum pelaksanaan  lelang  yang  masih berlaku  di  Indonesia  cukup  banyak, mulai  dari  peraturan  peninggalan kolonial  yang  dterjemahkan,  sampai peraturan  yang bersifat  sangat  teknis yang dikeluarkan oleh instansi terkait seperti  Peraturan  Dirjen  Piutang Lelang Negara Departemen Keuangan. 21 Peraturan-peraturan sebagaimana di maksud yaitu:
1) Pasal  200  Ayat  (1)  HIR/216
Rbg.
2) Peraturan Lelang ( vendu regelement ),  Lembaran  Negara (LN)  1908  No.189  sebagaimana diubah dengan Stb. 1940 No. 56.
3) Instruksi Lelang ( vendu instructie )  LN  1908  No.  190, sebagaimana telah diubah dengan LN 1949 No. 390. 4) Peraturan Pemungutan Bea
Lelang  untuk  Pelelangan  dan Penjualan Umum ( vendu salaris ) LN 1949 No. 390.
5) Peraturan  Menteri  Keuangan
No.  102/PMK.01/2008  Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. 20 Bandingkan dengan definisi pada ketentuan  yang  berlaku  sebelumnya  yaitu Pasal  1  KMK  2002  Tentang  Petunjuk Pelaksanaan Lelang “Lelang adalah penjualan barang  yang terbuka untuk umum baik secara langsung maupun melalui media elektronik  dengan  cara  penawaran  harga lisan dan atau tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan peminat”.
21 Sekarang  Direktorat  Jenderal  Kekayaan Negara (DJKN) Departemen Keuangan RI.
6) Peraturan  Menteri  Keuangan No. 40/PMK.07/2006 tetang Petunjuk  Pelaksanaan  Lelang, diterbitkan  Tanggal  30  Mei 2006.  Sebagaimana  beberapa kali  diubah  terakhir  dengan Peraturan  Menteri  Keuangan No. 61/PMK.06/2008. 7) Peraturan Menteri Keuangan No. 41/PMK.07/2006 Tentang Pejabat Lelang Kelas I. diterbitkan Tanggal 30 Mei 2006. 8) Peraturan Menteri Keuangan No.118/PMK.07/2005 Tentang Pejabat Lelang Kelas II.
9) Peraturan Menteri Keuangan No. 119/PMK.07/2005 Tentang Balai Lelang.
10) Peraturan  DJPLN  No.  PER- 01/PL//2006  Tentang  Pedoman Administrasi  Perkantoran  dan Pelaporan Kantor Pejabat Lelang
Kelas  II.  diterbitkan  Tanggal  30 Juni 2006..
11) Peraturan  DJPLN  No.  PER/- 02/PL/2002  Tentang  Petunjuk
Teknis Pelaksanaan Lelang.. 12) Peraturan DJKN No. PER06/KN/2009 Tentang Pedoman Administrasi Perkantoran dan Laporan Lelang oleh KPKNL.
b. Jenis-jenis  Lelang  Eksekusi  yang diselaenggarakan oleh KPKNL Pada  prinsipnya  leleng  yang
dilaksanakan  oleh  KPKNL  dan  atau Balai  Lelang  hanya  3  (tiga),  yaitu lelang  eksekusi,  lelang  non  eksekusi wajib,  dan  lelang  non  eksekusi sukarela.  Sedangkan  lelang  eksekusi putusan pengadilan (perkara perdata) yang  menjadi  fokus  penelitian  ini termasuk ke dalam pengertian lelang eksekusi,  disamping  masih  ada beberapa jenis lelang eksekusi lainnya sebagaimana yang
disebutkan  pada  Pasal  1  angka  (4) Peraturan  Menteri  Keuangan  No. 40/PMK.07/2006.
Pengertian  Lelang  Eksekusi adalah  lelang  untuk  melaksanakan putusan/penetapan  pengadilan  atau dokumen-dokumen  lain,  yang  sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku, dipersamakan  dengan  itu,  dalam rangka membantu penegakan hukum, antara lain:
1) Lelang eksekusi PUPN;
2) Lelang eksekusi pengadilan;
3) Lelang eksekusi Pajak;
4) Lelang eksekusi Harta Pailit;
5) Lelang eksekusi Pasal 6 UUHT;
6) Lelang  eksekusi  dikuasai/tidak dikuasai Bea Cukai;
7) Lelang  eksekusi  Barang  Sitaan Pasal 45 KUHAP;
8) Lelang eksekusi Barang rampasan;
9) Lelang eksekusi barang temuan;
10) Lelang eksekusi Fidusia;
11) Lelang eksekusi gadai.
Pejabat lelang yang berwenang  melakukan  semua  jenis lelang  diatas  adalah  Pejabat  lelang Kelas  I  yang  berkedudukan  di
KPKNL, 22 hal  ini  mengingat  bahwa kewenangan  yang  diberikan  kepada Pejabat  Lelang  Kelas  II  hanya terbatas  pada  jenis  lelang  yang dilaksanakan  atas  permohonan  Balai Lelang yang berbentuk badan hukum selaku mitra KPKNL dalam melaksanakan  lelang, 23 sedangkan kewenangan  Pejabat  lelang  Kelas  II yang diberikan oleh peraturan
22 Lihat Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan No.  41/PMK.07/2006  Tentang  Pejabat Lelang Kelas I.
23 Lihat Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan No. 119/PMK.07/2005 Tentang Balai Lelang. Perundang-undangan hanya meliputi: 24
1) Lelang non eksekusi sukarela;
2) Lelang  aset  BUMN/D  berbentuk Persero; dan
3) Lelang  aset  milik  bank  dalam likuidasi  berdasarkan  Peraturan
Pemerintah  Nomor  25  Tahun 1999  tentang  Pencabutan  Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 100/PMK.01/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan,  sebagaimana telah  beberapa  kali  diubah  terakhir dengan  Peraturan  Menteri  Keuangan No.73/PMK.01/2009. Serta Peraturan  Menteri  Keuangan  No. 102/PMK.01/2008 tentang Organisasi  dan  Tata  Kerja  Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan  Negara.  Kantor  lelang Negara yang semula bernama KP2LN  berubah  menjadi  KPKNL dan merupakan bagian dari Direktorak Kekayaan Negara Departemen Keuangan RI. c. Mekanisme  Pelaksanaan  Lelang Eksekusi Pengadilan oleh KPKNL Sebagaimana  telah  kita  lihat di  atas,  bahwa  begitu  banyaknya dasar hukum terkait dengan pelaksanaan lelang baik lelang eksekusi  maupun  non  eksekusi,  dan mayoritas peraturan-peraturan tersebut  adalah  produk  hukum  dari Departemen Keuangan yang ditunjuk oleh  pemerintah  sebagai  pihak  yang berwenang sebagai penyususn
kebijakan terkait dengan pelaksanaan lelang.  Mengingat  bahwa  lelang
24 Lihat Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan No.118/PMK.07/2005 Tentang Pejabat
Lelang Kelas II.
eksekusi  hanya  dapat  dilaksanankan oleh  Pejabat  Lelang  Kelas  I  di KPKLN, maka, mekanisme pelaksanaan lelang eksekusi berpedoman  pada  Peraturan  Menteri Keuangan No. 40/PMK.07/2006 tetang  Petunjuk  Pelaksanaan  Lelang sebagaimana  beberapa  kali  diubah terakhir  dengan  Peraturan  Menteri Keuangan  No.  61/PMK.06/2008, Peraturan  Menteri  Keuangan  No.
41/PMK.07/2006  Tentang  Pejabat
Lelang  Kelas  I.  dan  secara  lebih teknis diatur oleh peraturan direktorat  jenderal  yaitu:  Peraturan DJPLN No. PER/-02/PL/2002 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan  Lelang  serta  Peraturan DJKN No. PER-06/KN/2009 Tentang Pedoman Administrasi Perkantoran  dan  Laporan  Lelang oleh KPKNL 1) Permohonan dan syarat- syarat lelang eksekusi pengadilan Mengingat setiap pelaksanaan  lelang  wajib  dilakukan oleh/dihadapan  pejabat  lelang  baik Pejabat  Lelang  Kelas  I  maupun  II, maka  semua  prosedur  pelaksanaan lelang harus diawali dengan permohonan  secara  tertulis  kepada Kepala  KPKNL  dan  atau  Pimpinan Balai Lelang disertai dengan dokumen-dokumen persyaratan lelang. Sepanjang persyaratan pelaksanaan  lelang  tersebut  telah lengkap  dan  memenuhi  legalitas subjek  dan  objek  lelang,  kedua lembaga tersebut tidak boleh menolak  permohonan  lelang  yang diajukan  kepadanya.  Khusus  untuk lelang  eksekusi  pengadilan,  lelang hanya dapat dilaksanakan oleh Pejabat  Lelang  Kelas  I,  maka permohonan  sebagaimana  dimaksud hanya  dapat  diajukan  oleh  Ketua
Pengadilan  Negeri  selaku  Pemohon Lelang  kepada  Kepala  KPKNL  di wilayah  kerja  tempat  objek  lelang berada.
Pelaksanaan  lelang  diawali dengan adanya SURAT PERMOHONAN TINDAK LANJUT PELAKSANAAN EKSEKUSI  yang  diajukan  pemohon eksekusi  kepada  Ketua  Pengadilan Negeri  setempat,  kemudian  atas dasar surat tersebut Ketua Pengadilan Negeri membuat SURAT PENETAPAN PELAKSANAAN LELANG EKSEKUSI yang memerintahkan kepada Panitera untuk mengajukan SURAT PEMBERITAHUAN PELAKSANAAN  LELANG  dan SURAT  PERMOHONAN  LELANG EKSEKUSI  yang  ditujukan  kepada Kepala  Kantor  Pelayanan  Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat,  serta  melengkapi  berkas persyaratan pelaksanaan lelang
eksekusi  pengadilan,  sebagaimana yang  disebutkan  pada  Pasal  6  angka (2)  Peraturan  DJPLN  No.  PER/-
02/PL/2002 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang berupa: a) Salinan/fotokopi Putusan dan/atau Penetapan Pengadilan yang sudah mempunyai  kekuatan  hukum tetap dan mengikat ( in kracht van gewisjde ).
b) Salinan/fotokopi Penetapan/aanmaning/tegura n  kepada  tereksekusi  dari Ketua Pengadilan.
c) Salinan/fotokopi Penetapan sita oleh Ketua Pengadilan.
d) Salinan/fotokopi Berita Acara Sita;
e) Salinan/fotokopi perincian hutang/jumlah kewajiban tereksekusi yang harus dipenuhi;
f) Salinan/fotokopi pemberitahuan  lelang  kepada termohon eksekusi; dan
g) Asli  dan/atau  fotokopi  bukti kepemilikan/hak, apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan diperlukan adanya bukti kepemilikan/hak, atau apabila bukti  kepemilikan/hak  tidak dikuasai, harus ada pernyataan tertulis/surat keterangan dari penjual bahwa barang-barang tersebut  tidak  disertai  bukti kepemilikan/hak dengan menyebutkan alasannya. 2) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT)
Mengingat bahwa barang milik tereksekusi  yang akan dilelang dapat berupa benda bergerak maupun tidak  bergerak  (tetap)  yang  dimiliki secara  sah  oleh  tereksekusi,  maka, adanya hak tersebut harus dibuktikan dengan dokumen bukti kepemilikan/hak terhadap objek yang akan  di  lelang.  Sedangkan  khusus untuk  objek  lelang  tanah  dan bangunan, baik yang telah bersertifikat  ataupun  belum,  sebagai syarat  untuk  dapat  dilaksanakannya lelang  harus  melampirkan  Surat keterangan tanah (SKT) yang dikeluarkan  oleh  Badan  Pertanahan Nasional setempat. Penerbitan SKPT oleh BPN setempat tersebut didasarkan pada SURAT PERMOHONAN PENERBITAN SKPT yang dibuat oleh KPN melalui Panitera  Pengadilan  Negeri  dan ditujukan  kepada  Kantor  Pertanahan setempat. 3) Penentuan  Nilai  Limit  dan Uang Jaminan Lelang
Uang jaminan ditentukan oleh  penjual/pemilik  barang  dengan perhitungan minimal 20% dan
maksimal  50%  dari  perkiraan  harga limit.  Sedangkan  khusus  lelang eksekusi,  besaran harga  limit tesebut harus bersifat terbuka dan dicantumkan pada pengumuman lelang.  Sedangkan  penyetoran  uang jaminan penawaran tersebut disetorkan kepada bendahara penerima  di  KPKNL  paling  lambaat 1  (satu)  hari  sebelum  pelaksanaan lelang  melalui  rekening  yang  sudah ditetapkan  pada  pengumuman  lelang yang bersangkutan.
4) Pengumuman Lelang dan Bea Lelang
Berdasarkan  Pasal  1  angka
(3) Peraturan Menteri Keuangan No. 40/PMK.07/2006  yang  dimaksud dengan  pengumuman  lelang  adalah pemberitahuan  kepada  masyarakat tentang  akan  adanya  lelang  dengan maksud  untuk  menghimpun  peminat lelang  dan  pemberitahuan  kepada pihak yang berkepentingan.
Sedangkan mengenai kewajiban  pembayaran  biaya-biaya yang  harus  dikeluarkan  terhadap pelaksanaan lelang dibebankan kepada  peserta  lelang  yang  disahkan sebagai  pembeli,  biaya-biaya  yang wajib dibayar tersebut yatu:
1. Harga lelang
2. Bea lelang
3. Pungutan lain yang diatur berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku Tidak  dipenuhi  kewajiban  di  atas akan berakibat dapat dibatalkannya status sebagai pembali  yang  sah  oleh  panitia lelang,  karena  pembatalan  lelang dapat  dilakukan  apabila  pembeli ingkar  untuk  membayar  hingga melewati batas pembayaran terakhir, yakni setelah mendapatkan  Surat  Peringatan Terakhir, kemudian Pejabat
Lelang  mengeluarkan  Pernyataan Pembatalan.
6. Prosedur  Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan dalam Perkara  Perdata  Pada  Tahap Pasca Lelang (Pelaksanaan Eksekusi  Pengosongan  Objek Lelang) Jenis  eksekusi  yang  sering menimbulkan  masalah  di  dalam praktek adalah eksekusi pengosongan  terhadap  benda  tidak bergerak  milik  termohon  eksekusi berupa  tanah,  rumah,  ruko,  pabrik, kantor  dam  sebagainya.  Di  dalam praktik sering ditemukan fakta bahwa  meskipun  termohon  eksekusi telah  mengakui  kekalahannya  di dalam putusan pengadilan dan mengetahui barang miliknya telah di beli  secara  sah  oleh  pihak  ketiga melalui proses penjualan lelang yang sah,  namun  kenyataannya  termohon eksekusi  atau  ahli  warisnya  tetap tidak mau pindah dan mengosongkan barang-barang  milikinya.  Bahkan sering sekali terjadi bahwa termohon eksekusi,  ahli  warisnya,  dan  pihak yang  tidak  berkepentingan  sengaja diperintahkan oleh pemohon eksekusi  untuk  menduduki  benda bergerak  yang  bersangkutan  dan tujuannya  tetap  ingin  menguasai benda  yang  secara  hukum  bukan miliknya  lagi,  bahkan  sering  disertai perlawanan. Dengan demikian, untuk melindungi  pembeli  lelang  yang beritikad  baik,  dilakukan  eksekusi pengosongan  untuk  kepentiangan dan atas biaya pembeli lelang.
Pelaksanaan eksekusi pengosongan  tersebut  atas  perintah KPN dan dilaksanakan dengan
tahapan-tahapan sebagai berikut:
a. Pembeli  lelang  yang  sah mengjukan SURAT
PERMOHONAN EKSEKUSI PENGOSONGAN kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat. b. Ketua Pengadilan Negeri melalui SURAT PENETAPAN EKSEKUSI PENGOSONGAN memetintahkan kepada Panitera  atau  Jutu  Sita  untuk melakukan eksekusi pengosongan. c. Panitera memberikan pemberitahuan kepada termohon  eksekusi  melalui SURAT PEMBERITAHUAN PELAKSANAAN EKSEKUSI PENGOSONGAN bahwa akan dilakukan eksekusi pengosongan  terhadap  benda tidak bergerak miliknya, serta diberitahukan  bahwa  dalam waktu  7  (tujuh)  hari  sebelum pengosongan dilaksanakan, untuk secara sukarela mengosongkan dan memindahkan  barang-barang miliknya ketempat lain. Apabila  pihak  tereksekusi tidak  hadir  maka  juru  sita tetap melaksanakan penyitaan secara  paksa.  Namun  dalam praktek pihak tereksekusi hadir  pada  saat  penyitaan, bahkan  tidak  segan-segan melakukan perlawanan kepada juru sita.
d. Panitera  membuat  SURAT PERMOHONAN
BANTUAN ditujukan kepada Kepala  Desa/Lurah  setempat, Camat,  Kepala  Kepolisian Negara RI Resort (KAPOLRES)  cq.  Bagian Operasional  dan  selanjutnya
diteruskan  kepada  Kepala Kepolisian Sektor (KAPOLSEK) setempat. e. Panitera  membuat  SURAT PANGGILAN RAPAT KOORDINASI  kepada  para pihak  yang  terkait  yaitu Lurah/Kepada  Desa,  Camat, pihak Kepolisiann guana kelancaran  tugas  pelaksanaan eksekusi pengosongan.
7. Permasalahan Eksekusi Perdata Terkait  Hambatan  Penjualan

## Objek Lelang Eksekusi
Permasalahan  yang  sering muncul  di  dalam  praktek  terkait hambatan  penjualan  objek  lelang eksekusi adalah tidak kunjung terjualnya  objek  lelang/lelang  tidak ada  peminat  yang  disebabkan  oleh beberapa hal. Dalam hal pelaksanaan lelang tidak ada penawaran
sebagaimana  tersebut  di  atas,  maka pejabat  lelang  mengeluarkan  surat keputusan  untuk  dilakukan  lelang ulang,  yang  di  dasarkan  pada SURAT  PERMOHONAN  LELANG ULANG yang diajukan oleh Pemohon  Lelang  kepada  Kantor Lelang.  Namun  dalam  hal  meskipun lelang  ulang  telah  beberapa  kali  di laksanakan dan objek eksekusi belum juga terjual, di dalam praktek, menurut  keterangan  nara  sumber Karma  Herawati  yang  menjabat sebagai Panitera Muda Bidang Perdata  PN  Kelas  IA  Tanjung Karang,  biasanya  solusi  yang  dapat di tempuh adalah: a. Pemurunan  Nilai  limit  secara bertahap  sehingga  tercapai  harga pembeli tertinggi, dan pelaksanaan lelang ulang sebagaimana dimaksud dapat dilaksanakan  meskupun  hanya diikuti 1 (satu) peserta lelang. b. Melaksanakan eksekusi
pengosongan  terlebih  dahulu  oleh pemohon  eksekusi,  mengingat biasanya  peminat  lelang  tidak dapat  melihat  dan  meneliti  objek lelang karena masih dikuasai oleh pemiliknya.  Dengan  demikian, solusi  yang  dapat  diambil  adalah melakukan  eksekusi  pengosongan terlebih dahulu sebelum dilaksanakan  penjualan  lelang. Sedangkan biaya eksekusi pengosongan  tersebut  sementara dibayar  oleh  pemohon  eksekusi yang  nantinya  akan  digantikan sejumlah  uang  yang  dikeluarkan tersebut  oleh  termohon  eksekusi pada saat objek lelang telah secara sah terjual.
8. Permasalahan Eksekusi Perdata Terkait Hambatan  Pelaksanaan

## Pengosongan Objek Lelang
Setelah  membahas  mengenai permasalahan-permasalahan eksekusi perdata  dalam  kaitannya  dengan penjualan objek lelang. Pada sub bab ini  akan  dibahas  mengenai  fungsi, peranan,  serta  koordinasi  antara Pengadilan  Negeri,  KPKNL,  serta POLRI  dalam  mengatasi  hambatan- hambatan  pelaksanaan  eksekusi  di dalam  praktik,  khususnya  dalam  hal terjadi:
a. Pihak  tereksekusi  tidak  mau melakukan  pengosongan  objek eksekusi.
Dalam  menjalankan  tugasnya seringkali  juru  sita  menghadapi beberapa  hambatan  karena  antara praktik  dan  teori  kadang  berbeda. Munculnya  hambatan  dalam  praktek menyulitkan juru sita ketika menjalankan  tugas  di  lapangan. Menurut  keterangan  yang  diberikan oleh  Amir  Hamzah  yang  menjabat
sebagai  Juru  Sita  Pengadilan  Negeri Kelas  IA  Tanjung  Karanng  bahwa apabila pihak tereksekusi tetap menolak dilaksanakannya pengosongan terhadap objek eksekusi,  maka  upaya  paksa  tetap  di laksanakan,  dengan  tahapan  sebagai berikut: 1) Pemberitahuan  yang  diberikan kepada  pihak  tereksekusi  7 (tujuh)  hari  sebelum  dimulainya eksekusi. 2) Setelah  mendapatkan  perintah eksekusi  oleh  ketua  Pengadilan Negeri maka juru sita melaksanakan koordinasi dengan  pihak  kepolisian  dengan mengajukan SURAT PERMOHONAN BANTUAN PENGAMANAN yang ditujukan kepada Kepala Kepolisisan Negara RI Resort/Kota Besar tempat dimana  objek  eksekusi  berada cq.  Kepala  Bagian  Operasional Kepolisian,  yang  selanjutnya  di lanjutkan  ke  Kepala  Kepolisisan Negara RI Sektor (KAPOLSEK) setempat dimana akan dilaksanakannya  sita  eksekusi. Sedangkan jumlah personel pengamanan  ditentukan  oleh KAPOLSEK setempat disesuaikan dengan tingkat keamanan  di  tempat  penyitaan. Meskipun  pada  pasal  200  (11) HIR  di  nyatakan  pihak  polisi dapat dimintakan bantuan apabila  jika  diperlukan,  namun dalam  praktek  jarang  sekali ditemukan Juru Sita melaksanakan  penyitaan  tanpa ada bantuan dari pihak kepolisian karena alasan keamanan  dan  seringkali  pihak tereksekusi tetap melakukan perlawanan untuk mempertahankan objek
sengketa.  Peranan  kepolisian dalam  proses  pelaksanaan  sita pengosongan tersebut dibuktikan dengan  ikut  sertanya  wakil  dari pihak kepolisian dalan menandatangani  Berita  Acara Pengosongan  setelah  eksekusi penyitaan selesai dilaksanakan. 3) Kemudian  sesuai  dengan  tugas juru  sita  yakni  memberikan salinan resmi berita acara eksekusi  kepada  pihak  yang berkepentingan.
b. Pendudukan Kembali objek eksekusi adalah Tindak Pidana Pada  kasus  perampasan  dan atau  pendudukan  kembali  objek eksekusi  oleh  pihak  tereksekusi. Apabila  eksekusi  pengosongan  telah dilaksanakan dan pengumuman yang menyatakan  objek  sengketa  telah  di taruh  tempat  tersebut  maka  objek sengketa tersebut tidak diperbolehkan  ditempati  kembali. Apabila  objek  sengketa  tersebut ditempati kembali oleh pihak tersengketa  atau  pihak-puhak  lain yang  bukan  haknya  maka  dapat diketagorikan  sebagai  tindak  pidana. Dan  pihak  kepolisian  berwenang melaksanakan  upaya  paksa  sesuai hokum  acara  pidana  yang  berlaku terhadap  para  pihak  yang  berusaha menghalangi  upaya  sita  eksekusi. Demikian juga halnya dengan penjualan, penyewaan, dan
pengalihan  objek  sita  eksekusi  oleh pihak tereksekusi.

## III. Penutup
Tahapan  akhir  dari  rangkaian proses  acara  perdata  tidak  hanya menghasilkan  putusan  yang  adil  dan berkekuatan  hukum  tetap,  namun sampai dengan dilaksanakannya amar  putusan  oleh  pihak  yang  kalah
secara  sukarela.  Di  dalam  praktek sering  terjadi  bahwa  pihak  yang kalah  tersebut  tidak  melaksanakan kewajibannya memenuhi amar putusan,  sehingga  diperlukan  upaya paksa untuk memenuhinya.berdasarkan jenis amar  putusannya,  eksekusi  putusan pengadilan  dapat  dibedakan  menjadi dua  yaitu:  eksekusi  riil  dan  eksekusi pembayaran sejumlah uang. Sedangkan  dua  jenis  eksekusi  lain yaitu  ekskusi  melakukan  perbuatan yang  dapat  dinilai  dengan  uang  dan eksekusi pengosongan, namun keduanya dikategorikan sebagai eksekusi riil. Pada prinsipnya tahapan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan  dari  setiap  jenis  eksekusi adalah  sama,  yaitu  harus  melalui
Permohonan dari pemohon eksekusi, Penetapan  Ketua  Pengadilan  Negeri setempat  dan  pelaksanannya  harus dibuatkan  dengan  Berita  Acara. namun  khusus  eksekusi  pembayaran sejumlah uang, harus melewati tahap Penjualan  Lelang  yang  dilakukan oleh  Pejabat  Lelang  Kelas  I  di Kantor  Pelayanan  Kekayaan  Negara dan Lelang setempat.
Permasalahan  yang  sering muncul dalam proses eksekusi
adalah  pada  tahap  penjualan  lelang, dimana  tidak  kunjung  terjualnya objek  lelang  sehingga  pelaksanaan eksekusi  menjadi  tertunda  yaitu Pertama ,  keadaan  dimana  lelang tidak  ada  peminat/penawaran  karena tingginya  nilai  limit  objek  lelang. Solusi  yang  dapat  ditempuh  adalah pemohon  eksekusi  membuat  surat permohonan kepada Ketua Pengadilan  Negeri  setempat  untuk menurunkan  nilai  limit  objek  lelang secara  bertahap  sampai  tercapai harga pembeli tertinggi. Permasalahan kedua yang
menyebabkan tidak kunjung terjualnya  objek  lelang  tersebut disebabkan  oleh  masih  didudukinya objek  lelang  oleh  pihak  tereksekusi yang melakukan perlawanan
sehingga  calon  pembeli  lelang  tidak dapat  meneliti/melihat  objek  lelang yang  akan  dibelinya,  sehingga  tidak berminat  membeli  objek  lelang. Solusi  yang  dapat  diambil  adalah pelaksanaan  eksekusi  pengosongan terlebih dahulu terhadap objek lelang,  dan  setelah  objek  lelang terjual  pembeli  lelang  menggati biaya-biaya  yang  telah  dikeluarkan oleh pemohon lelang dalam
pelaksanaan  eksekusi  pengosongan tersebut.  Pada  pelaksanaan  eksekusi pengosongan koordinasi antara pihak
Pengadilan,  Lurah  setempat  dan Kepolisian  mutlak  diperlukan  guna kelancaran proses eksekusi pengosongan. Demikian halnya dengan terjadinya pendudukan
kembali  objek  lelang  oleh  pihak tereksekusi  dapat  dikualifikasikan sebagai  tindak  pidana  dan  akan diproses  berdasarkana  hokum  acara pidana yang berlaku.

## Daftar Pustaka
A. Muhammad Asrun. Krisis Peradilan; Mahkamah Agung dibawah Soeharto . (Jakarta: ELSAM, 2003). Bagir Manan. Sistim Peradilan Berwibawa; Suatu Pencarian . (Yogyakarta: UII Press, 2005). Wakil Ketua MA diduga Intervensi Penetapan Eksekusi .
www.hukumonline.com diakses tanggal 19 Februari
2008.
Subekti. Hukum Acara Perdata . (Jakarta: BPHN, 1977).
Retnowulan Sutantio dan
Oeripkartawinata. Hukum
Acara Perdata dalam Teori dan Praktek (bandung: Alumni, 1979). M. Yahya Harahap. Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata. ed. II. cet. II
(Jakarta: Sinar Grafika, 2006).
R. Soesilo. RIB/HIR dengan penjelasan (Bogor: Politeia, 1995).
Abdulkadir Muhammad. Hukum Acara Perdata. cet. VII.
(Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000). Sudikno Mertokusumo, Hukum
Acara Perdata Indonesia .ed. V. cet.I. (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1998).
Ny. Arie S. Hutagalung. Praktek
Pembebanan dan Pelaksanaan
Eksekusi Hak Tanggungan di Indonesia (Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun Ke-38 No. 2. April-Juni 2008). Republik Indonesia, Undang Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman; ________________ Undang Undang
No. 2 Tahun 1986 tentang
Peradilan Umum; ____________,Undang-undang No.
28 Tahun 1997 Tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia.
Kitab Undang-undang Hukum
Perdata ( Burgerlijk
Wetboek /BW);
Herzeine Indisce Regelemen (HIR),
(Stbld. No. 52/1847). dan Rechtsregelement voor de
Buitengewesten (Rbg), (stbld No.227 Tahun 1927);
Regelement op de Burgerlijk
Rechtvordering (B. Rv/Rv),
(Stbld. No. 52/1847). Peraturan Lelang ( vendu regelement ), Lembaran Negara (LN) 1908 No.189
sebagaimana diubah dengan Stb. 1940 No. 56. Instruksi Lelang ( vendu instructie ) LN 1908 No. 190, sebagaimana telah diubah dengan LN 1949 No. 390. Peraturan Pemungutan Bea Lelang untuk Pelalangan dan Penjualan Umum ( vendu salaris ) LN 1949 No. 390. Keputusan Menteri Keuangan No. 304/KMK 01/2002 tetang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yang diterbitkan tanggal 13 Juni 2002. Keputusan Menteri Keuangan No. 450/KMK 01/2002 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan No. 304/KMK 01/2002 tetang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 445/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara dan Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara; Keputusan Menteri Keuangan No. 305/KMK.01/2002 tentang
Pejabat Lelang.
Keputusan Menteri Keuangan No. 451/KMK.01/2002; Tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 305/KMK.01/2002 tentang Pejabat Lelang. Keputusan Menteri Keuangan No. 41/PMK.07/2006 Tentang
Pejabat Lelang Kelas I.
Keputusan DJPLN No. 35/PL/2002 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang. Keputusan DJPLN No. 36/PL/2002 Tentang Petunjuk Teknis Pejabat Lelang.