## OLEH WARGA NEGARA ASING ( INTERCOUNTRY ADOPTION )
Sonia Rosha Yolanda
E-mail: lling4302@gmail.com
Mahasiswa FH UNS
Moch. Najib Imanullah Email: mochnajibimanullah@yahoo.com Dosen FH UNS

## Abstract
This research aims to monitor the implementation of children right in the habitual residence after the implementation of intercountry adoption in Indonesia. This monitoring is carried out to ensure the protection and welfare of children. The author uses doctrinal or normative law research method then secondary data is used. Through those methods, the implementation of the children right can be reviewed from the literature and rules that apply in ideal regulations. The results obtained from this research are the ideal regulation of monitoring the implementation of the children right in the habitual residence after the realization of the intercountry adoption of Indonesian Citizens by Foreigners. International civil law of Indonesia is used by the researcher in conducting this research that essentially contains foreign elements in it.
Keywords: Intercountry adoption;  the habitual residence; adoptant; adoptandus.

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk memantau pelaksanaan hak-hak anak di tempat tinggal setelah pelaksanaan intercountry adoption di Indonesia. Pemantauan ini dilaksanakan demi terjaminnya perlindungan dan kesejahteraan anak. Metode penulisan yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian hukum doctrinal atau normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder. Melalui metode tersebut, maka pelaksanaan hak-hak anak dapat ditinjau dar berbagai literature dan peraturan yang berlaku secara ideal. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah pengaturan yang ideal mengenai pemantauan pelaksanaan hak-hak anak di tempat tinggal setelah terwujudnya pelaksanaan intercountry adoption Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing. Hukum perdata internasional digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian yang pada hakikatnya mengandung unsur asing didalamnya.
Kata kunci: Intercounry Adoption ; the habitual residence ; adoptant ; adoptandus .

## A. Pendahuluan
Anak merupakan anugerah terindah yang tidak tergantikan dalam sebuah keluarga. Mengangkat anak dapat dikatakan sebagai upaya mempertahankan keutuhan ikatan perkawinan yang sejatinya memiliki kekhawatiran akan terjadinya ketidakharmonisan suatu perkawinan dan suatu keluarga karena tidak adanya keturunan. Adopsi berasal dari kata adoptie (Bahasa Belanda) atau adopt (adoption) dalam Bahasa Inggris yang berarti pengangkatan anak (R. Soeroso, 2007: 174). Istilah terkait pengangkatan anak juga dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu adoptant (yang melakukan adopsi) dan adoptandus (anak yang akan diadopsi).
Anak angkat adalah anak orang lain yang diambil (dipelihara) serta disahkan secara hukum sebagai anak sendiri. Pengangkatan anak internasional dapat diartikan WNA (orang asing) yang mengangkat anak Indonesia. Orang asing dapat diberi pengertian yaitu orang yang bukan Warga Negara Indonesia (WNI) dan sedang berada di Indonesia. Sehubungan dengan pengertian itu, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menyebutkan setiap orang yang bukan Warga Negara Indonesia diperlakukan sebagai orang asing. Berdasarkan prinsip Undang-Undang, orang asing yang berada di Indonesia dapat menjadi WNI (Gatot Supramono, 2012: 5).

## Pemantauan Pelaksanaan Hak-Hak Anak di Tempat

## PEMANTAUAN PELAKSANAAN HAK-HAK ANAK DI TEMPAT TINGGAL SETELAH PELAKSANAAN ADOPSI INTERNASIONAL WARGA NEGARA INDONESIIA PELAKSANAAN ADOPSI INTERNASIONAL WARGA NEGARA INDONESIA
Jurnal Privat Law Vol. VII No 1 Januari - Juni 2019 Pemantauan Pelaksanaan Hak-Hak Anak di Tempat ... 25
Adopsi Internasional ( intercountry adoption ) cenderung dilihat sebagai praktik yang dibuat untuk memuaskan keuntungan finansial sedangkan kenyataannya praktiknya ditujukan untuk memenuhi cinta kasih untuk anak. Banyak dari keluarga di negara maju yang ingin mengadopsi anak asing untuk menyelamatkan mereka dari kondisi yang mengerikan, khususnya pada saat ini di dunia internasional marak sekali praktik jual beli anak yang tak kalah berbahaya dari perdagangan manusia ( human trafficking ) (Bridget M, Hubing, 2014: 657). Masyarakat internasional tidak hanya diam untuk menyelaraskan undang-undang mengenai intercountry adoption . Konvensi Den Haag tahun 1993
( The Hague Convention of 29 May 1993 on Protecting of Childern and Co-operation in Respect of Intercountry Adoption ) merupakan upaya paling berhasil untuk meluruskan isu penjualan anak-anak dan melindungi mereka (Rachel Nguyen, Widener Journal of Law . 2012: 23). Tindakan pengangkatan anak tidak menimbulkan putusnya hubungan darah antara si anak dan orang tua kandungnya. Tujuan terbesar dalam pengangkatan anak adalah untuk semata-mata meningkatkan kesejahteraan anak angkat itu sendiri terutama dalam kedudukannya mendapatkan hak dan memenuhi kewajibannya (Djaja S. Meliala, 2015: 83).
Pengawasan kebiasaan anak di tempat tinggal dalam hal ini disebut dengan the habitual residence of children bertujuan demi tembentuknya perlindungan anak. Pengertian hukum perlindungan anak menurut para ahli hukum seperti Bismar Siregar adalah aspek hukum perlindungan anak lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur secara hukum (yuridis), anak belum dibebani kewajiban. Dalam pengertian luas, hukum perlindungan anak sebagai segala aturan hidup yang memberi kepada mereka yang belum dewasa dan memberi kemungkinan bagi mereka untuk berkembang (Irma Setyowati Soemitro. 1990: 15). Lembaga pengasuhan anak merupakan suatu sarana yang tepat untuk menghindari terjadinya intercountry adoption secara ilegal. Salah satu lembaga pengasuhan anak yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Nomor 105/HUK/2013 tentang pemberian izin kepada Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta untuk menyelenggarakan pengangkatan anak antara WNI dengan WNA. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana proses pelaksanaan intercountry adoption dan the habitual residence of children setelah proses intercountry adoption yang belum berkeadilan menurut hukum perdata yang berlaku di Indonesia.

## B.  Metode Penelitian
Penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum doctrinal atau disebut penelitian hukum normatif untuk membahas mengenai praktik kebiasaan anak di tempat tinggal ( the habitual residence of childern ) yang khususnya terjadi pada intercountry adoption . Pada penelitian normatif, yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder (Soerjono Soekanto, 2010: 52). Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan sumber data untuk penelitian hukum ini berupa data primer yang berasal dari masyarakat dan data sekunder yang berasal dari bahan- bahan kepustakaan. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang sering disebut sebagai bahan hukum. Bahan hukum dibagi menjadi 2 (dua) macam berupa bahan hukum primer yang mempunyai ketentuan mengikat berupa aturan-aturan yang diberlakukan untuk intercountry adoption dan the habitual residence of childern , sedangkan bahan hukum sekunder memuat literatur-literatur yang erat hubungannya dengan penulisan jurnal ini.

## C.  Hasil Penelitian dan Pembahasan
Pengangkatan anak internasional pada asasnya menganut ultimum remedium atau dijadikan sebagai upaya terakhir ( ultimum remedium ). Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak mengatur tentang tata cara sahnya pengangkatan anak yang harus menempuh jalur formal. Eksistensi daripada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menyatakan kedudukan anak yang diangkat diakui secara sah (Sintia Stela Karaluhe, Lex Privatum Jurnal Hukum , 2016: 166). Pengangkatan anak harus bertumpuan pada fungsi dari pengangkatan anak, yaitu adoptio naturam immitatur adopsi dilakukan sebagai suatu perbuatan hendak meniru alam yaitu dengan menciptakan suatu hubungan orang tua dan anak, yang diartikan untuk melanjutkan keturunan dan favor adoptions adopsi dilakukan dengan tujuan demi kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi si anak, yang diartikan memberikan pemeliharaan dan pendidikan bagi anak (Fathia Izzati, 2015: 2).
26 Jurnal Pr ivat Law Vol. VII No 1 Januari - Juni 2019
Pemantauan Pelaksanaan Hak-Hak Anak di Tempat ...
Anak angkat internasional dalam bidang kewarganegaraannya merupakan seorang anak berkewarganegaraan Indonesia yang diangkat oleh orang berkewarganegaraan asing sehingga tidak menutup kemungkinan bagi orang tua angkat yang berkewarganegaraan asing tersebut menyandang status sebagai WNI. Status WNI dapat diperoleh orang asing melalui 3 (tiga) cara yang bersifat alternatif, yaitu dengan naturalisasi, perkawinan, dan dengan pemberian oleh Pemerintah Republik Indonesia (Gatot Supramono, 2012: 5). Penetapan pengadilan berperan sangat penting dalam mengatur masalah hukum, seperti yang diketahui hal ini dapat memberikan kepastian hukum secara penuh terhadap perlindungan anak angkat apabila tatacara pengangkatan anaknya melalui pengadilan. Pertanggung jawaban orang tua angkat dalam hal ini dipertanyakan,  sebagaimana orang tua angkat yang seharusnya menjadi tempat perlindungan bagi anak yang diangkatnya sedangkan cara atau proses pengangkatan anaknya saja tidak melalui proses dan prosedur yang benar (Ika Putri Pratiwi, 2016: 19).
Terdapat alasan munculnya intercountry adoption yang digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu (Bridget M. Hubing, 2014: 657-659) yaitu children who need families dan families who need children . children who need families dapat diartikan anak-anak yang tidak mempunyai keluarga. Tidak hanya terjadi di negara tertentu atau sebagian wilayah di dunia, epidemi ini biasanya muncul pada negara miskin, dimana masih ada perang atau bencana alam yang menyebabkan hancurnya perekonomian negara yang berdampak pada keluarga. Akibat dari hal tersebut keluarga akan meninggalkan anak mereka dan anak tersebut menjadi children who need families . Sedangkan, families who need children dapat diartikan dimana sebuah keluarga tidak mendapatkan keturunan. U n d a n g - undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah menegaskan bahwa negara telah menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, juga termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia (Andy Syamsu, 2007: 1). The habitual residence of children merupakan suatu upaya perlindungan yang dilakukan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki jiwa nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa (Ahmad Kamil, 2010: 78).
Di Amerika Serikat, jika seorang anak adalah WNA yang disahkan berdasarkan Konvensi internasional yaitu The Hague Adoption Convention harus berdomisili di Amerika Serikat. Meskipun telah disetujui berdasarkan peraturan dari negara asal sang anak. Pada umumnya, anak yang telah diadopsi telah mendapatkan kewarganegaraan dari negara asalnya, meskipun anak tersebut telah berdomisili di Amerika Serikat. Ada 2 (dua) kriteria menentukan kebiasaan anak di tempat tinggal ( The Habitual Residence of Children ) yaitu pengetahuan anak terkait pelaksanaan adopsi, motivasi adopsi dan negara kewarganegaraannya serta kebiasaan anak dari negara asalnya. Selain uraian diatas, di Amerika Serikat dimungkinkan terjadi kasus dimana tidak adanya pernyataan tertulis terkait kebiasaan anak di tempat tinggal ( The Habitual Residence of Children ) dari Yayasan maupun Pemerintah Pusat dikarenakan negara asal anak tidak mengeluarkan pernyataan kebiasaan tempat tinggal sebagaimana yang dilakukan oleh Departemen Luar Negeri, pemerintah pusat telah membuat pernyataan tertulis terkait bahwa tidak akan membuat permohonan pemantauan kebiasaan tempat tinggal dan pemerintah pusat dari negara asal sang anak belum mengeluarkan pernyataan terkait kebiasaan tempat tinggal selambat-lambatnya 120 hari setelah diajukannya permohonan pemantauan kebiasaan tempat tinggal ( Policy Memorandum, 2017: 3-4).
Indonesia yang merupakan salah satu negara yang menandatangani Konvensi Hak-hak Anak yang dilaksanakan oleh Dewan Umum PBB pada tanggal 20 November 1989 merupakan negara yang berwenang melakukan intercountry adoption . China merupakan negara yang menandatangai Deklarasi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1991, dan selanjutnya menetapkan Undang-undang adopsi yang baru untuk Republik Rakyat China yang direvisi pada tahun 1998 dan diimplementasikan pada tahun 1999 yang mencakup ketentuan mengenai pembentukan dan penghentian hubungan adopsi, definisi validitas adopsi dan tanggung jawab hukum (Lisa Tsoi Hoshmand, 2006: 5-6). Secara tidak langsung China merupakan salah satu negara yang melakukan intercountry adoption dan meninjau anak berdasarkan the habitual residence . Masalahnya adalah terkadang hukum sibuk memperhatikan potensi negatif mengenai adopsi internasional dan mengabaikan potensi positif dari adopsi internasional. Dengan contoh anak-anak yang diangkat oleh orang tua beda kewarganegaraan masih banyak terjadi adopsi ilegal, bahkan praktik jual beli anak sehingga yang diasumsikan bahwa hukum akan lebih banyak berperan untuk anak menjadi salah (Elizabeth Bartholet, 1993: 90).
Jurnal P rivat Law Vol. VII No 1 Januari - Juni 2019 Pemantauan Pelaksanaan Hak-Hak Anak di Tempat ...
27
Di India, pengangkatan anak internasional harus memperhatikan kebiasaan sang anak sebelum diadopsi. Karena di India, pengangkatan anak harus memperhatikan agama dan kasta anak (Judith Lind and Shruti, 2009: 33). Sama halnya dengan yang terjadi di Indonesia menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang pada intinya pengangkatan anak harus melihat kepercayaan/agama antara sang anak dan calon orang tua angkat berdasarkan kebiasaan di tempat tinggal sang anak.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta, dikatakan bahwa pemantauan anak sebelum dan sesudah proses pelaksanaan pengangkatan anak harus dinyatakan dengan laporan tertulis yang dibuat oleh Yayasan dan diserahkan kepada pemerintah. Berdasarkan putusan pengadilan, pengangkatan anak yang didasarkan atas keputusan pengadilan memberikan bentuk perlindungan yang mutlak terhadap adoptant. Dengan adanya putusan pengadilan menimbulkan akibat hukum yang luas antara lain hubungan darah, hubungan waris, hubungan perwalian dan hubungan marga, gelar, kedudukan dan adat (Gelora Thary Siahaan, 2016:115). Mengkaitkan materi dengan kasus Angeline yang diadopsi oleh salah satu orang tua WNA dan hanya berdasarkan surat keterangan yang dibuat oleh notaris maka tidak akan ada permohonan maupun peninjauan kebiasaan anak di tempat tinggal oleh yayasan maupun pemerintah. Dengan demikian dapat dikatakan proses adopsi tersebut secara ilegal dan bertentangan dengan undang-undang, seperti yang telah diuraikan dalam pembahasan yang pertama. Kesejahteraan anak pada umumnya melindungi anak dari adanya tindakan buruk baik dari orang tua angkat maupun keluarga angkat. Pemerintah dan lembaga pengasuhan anak pun tidak bisa turut memantau perkembangan anak yang pada awalnya semua anak adalah anak negara.
Tidak adanya peninjauan kebiasaan anak di tempat tinggal akan memunculkan akibat-akibat hukum karena adanya pengangkatan anak tanpa melalui prosedur yang sesuai. Dalam praktik di Yayasan Sayap Ibu cabang Jakarta, proses pemantauan kebiasaan anak di tempat tinggal dilakukan sebagai berikut:

## Gambar 2
(Pelaksanaan Pemantauan anak The Habitual Residence oleh Yayasan Sayap Ibu)
Home Visit I Home Visit II
Penyerahan CAA sementara (6 bulan)
Putusan Pengadilan

## Penyerahan Anak kepada Orang Tua Angkat
(Sumber: Rien Tjipto Winoto, Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta)
Berdasarkan gambar di atas keterangan yang didapatkan adalah pelaksanaan pemantauan kebiasaan anak sebenarnya sudah terjadi di Yayasa Sayap Ibu sebelum adanya proses pelaksanaan pengankatan anak. Setelah adanya proses pengangkatan anak maka pemantauan dilaksanakan sebagai sebagaimana melakukan Home Visit I, untuk menentukan kebiasaan anak sewaktu di yayasan akan sesuai dengan keadaan tempat tinggal Calon Orang Tua Angkat (COTA). Setelah sukses melakukan Home Visit I, maka COTA akan diberikan ijin untuk melakukan pengasuhan Calon Anak Angkat (CAA) selama sementara dalam kurun waktu 6 bulan. Yayasan dan Dinas Sosial akan terus memantau dan membuat laporan yang salah satunya terkait kebiasaan anak di lingkungan COTA. Pelaksanaan Home Visit II, untuk memperkuat bukti dan analisis terkait kebiasaan COTA di lingkungan tempat tinggalnya setelah hidup bersama sementara dengan  CAA. Setelah adanya putusan pengadilan yang sah, maka anak akan diserahkan sepenuhnya kepada COTA dan harus
28 Jurnal Pr ivat Law Vol. VII No 1 Januari - Juni 2019 Pemantauan Pelaksanaan Hak-Hak Anak di Tempat ...
melakukan perjanjian serta permohonan peninjauan kebiasaan anak di tempat tinggal yang oleh Yayasan akan diserahkan kepada Dinas Sosial, Kementrian Luar Negeri dan Pemerintah Pusat.
Demi mendukung proses pengawasan kebiasaan anak di tempat tinggal maka dokumen pribadi sang anak tidak boleh diubah secara asal karena merupakan sejarah anak. Anak suatu saat akan mengetahui kebenaran bahwa dia adalah anak angkat dan akan mencari tahu kebenaran dari orang tua kandung dan tempat asalnya. Negara-negara maju dalam hal penempatan dokumen pengangkatan anak bersifat netral  dalam artian seluruh dokumen asli pengangkatan anak disimpan di lembaga pengasuhan anak yang ditunjuk oleh pemerintah (Waringin Seto. 2014: 65).
Adopsi internasional merupakan suatu persoalan dalam HPI yang melibatkan lebih dari satu yuridiksi hukum dan hukum internasional dari negara-negara berdaulat yang berbeda. Sehingga dapat diartikan bahwa setiap negara mempunyai cara peninjauan terhadap kebiasaan anak di tempat tinggal ( The Habitual Residence ) setelah dilaksanakan pengangkatan anak begitupula di Indonesia yang tetap mempertahankan prinsi-prinsip yang ada dalam peraturan yang berlaku di Indonesia. Dalam HPI, pemantauan kebiasaan anak di tempat tinggal dilihat dari study in case menggunakan teori lex fori . Teori kualifikasi lex fori dianggap memiliki keunggulan karena dapat menyebabkan perkara lebih mudah diselesaikan, mengingat digunakan konsep-konsep hukum lex fori yang paling dikenal oleh hakim dalam persidangan. Setelah adanya proses pengangkatan anak maka harus ada pemantauan terkait kebiasaan anak di tempat tinggal agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga mengganggu kesejahteraan dan the best interest sang anak. HPI telah menunjukkan teori- teori yang dapat digunakan untuk pola berpikir dalam menentukan pemantauan kebiasaan anak di tempat tinggal ( the habitual residence ).

## D. Simpulan
Proses pengangkatan anak internasional telah diatur secara jelas di dalam hukum positif Indonesia. Kedudukan anak angkat internasional disamakan halnya dengan anak kandung setelah adanya putusan dari Pengadilan. Pengangkatan anak internasional harus melalui lembaga pengasuhan anak yang ditunjuk langsung oleh Pemerintah. Pengawasan kebiasaan anak di tempat tinggal (the habitual residence of children ) harus dilakukan demi menjamin kesejahteraan anak dan menegakkan perlindungan anak. Kebiasaan anak di tempat tinggal dapat dilihat baik sebelum maupun sesudah terjadinya pengangkatan anak. Proses pelaksanaan pengawasan anak ditempat tinggal orang tua angkat dilakukan sejak terjadinya Home Visit I dan dibuatkan laporan oleh lembaga pengasuhan anak yang ditunjuk pemerintah dan wajib menyerahkan laporan kepada pemerintah dan kedutaan luar negeri. Tidak adanya pengawasan terkait kebiasaan anak di tempat tinggal akan menghambat pemerintah melaksanakan tugasnya saat terjadinya pengangkatan anak internasional hal yang paling penting untuk diperhatikan adalah demi the best interest anak yang diadopsi.

## E. Saran
Pelaksanaan pengangkatan anak internasional merupakan kegiatan yang harus dilakukan dalam pengawasan Pemerintah. Sangat banyak sekali terjadi pengangkatan anak internasional yang tidak sesuai dengan prosedur. Perlu adanya undang-undang yang sifatnya lebih tinggi dari Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dengan sanksi yang berat untuk pelaksanaan pengangkatan anak internasional secara ilegal dan tidak sesuai dengan prosedur. Dampaknya akan berimbas pada Pemerintah apabila tidak segera ada sanksi karena Pemerintah tidak akan dapat mengawasi the habitual residence anak.
Jurnal Privat Law Vol. VII No 1 Januari - Juni 2019 Pemantauan Pelaksanaan Hak-Hak Anak di Tempat ...
29

## F.   Daftar Pustaka
Buku/literatur:
Ahmad  Kamil  dan  Fauzan.  2010. Hukum  Perlindungan  dan  Pengangkatan  Anak    di  Indonesia . Jakarta: Rajawali Press.
Andi  Syamsu  Alam  dan  M.  Fauzan.  2007. Hukum  Pengangkatan  Anak  Prespektif  Islam .  Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Bayu Seto. 2013. Dasar-dasar Hukum Perdata Internasional Buku Kesatu Edisi Kelima . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Djaja Meliala. 2015. Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Perdata . Bandung: Nuansa Aulia.
Gatot Supramono. 2012. Hukum Orang Asing di Indonesia . Jakarta: Sinar  Grafika.
Irma Setyowati Soemitro. 1990. Aspek Hukum Perlindungan Anak . Jakarta: Bumi  Aksara.
Soerjono Soekanto. 2010. Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: Universitas Indonesia.
Soeroso. 2003. Perbandingan Hukum Perdata . Jakarta: Sinar Grafika.

## Jurnal :
Bridget M. Hubing. 2014. “International Child Adoptions: Who Should Decide What is in the Best Interest of the Family”. Notre Dame Journal of Law Vol. 15.
Elizabeth Bartholet. 1993. “International Adoption: Current Status and Future Prospects”. Harvard Law School Vol. 3 No.1.
Judith Lind and Shruti Johansson. 2009. “Preservation of the child’s background  in-and  intercountry adoption”. The Internasional Journal of Children’s  Rights .
Lisa Tsoi Hoshmand. 2006. “International Adoption and the Case of China: Implications of Policy, Theory, and Research for Psychoeducation and Conselling” . Asian Journal of Counselling Vol. 13 No. 1.
Putri Pertiwi, Ika. 2016. “Akibat Hukum Pengangkatan Anak yang Tidak Melalui Penetapan Pengadilan”. Brawijaya Law Journal . Malang: FH UB.
Rachel Nguyen. 2012. “Modern Family: An in-Depth Look at international Adoption”. Widener Journal of Law Vol. 4
Stela, Sintia. 2016. “Kedudukan Anak Angkat dalam Mendapatkan Harta Warisan Ditinjau Dari Hukum Waris” . Jurnal Lex Privatum Vol. IV No. 1
Waringin Seto. 2015. “Peran Yayasan Sayap Ibu dalam Proses Adopsi Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak”. Privat Law Edisi 06 . Surakarta: FH UNS.

## Hasil Penelitian :
Thary Siahaan, Gelora. 2016. “Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Suku Batak Simalungun Di Kabupaten Simalungun”. Tesis S2 : Universitas  Sumatera  Utara. Medan: FH USU.

## Internet :
Fathia Izzati, Kapita Selekta HPI-5. 2015. Adopsi Internasional/Antar Negara (Intercountry Adoption) diakses pada 1 April 2018 pukul 01.00 WIB.