## PEMAKZULAN KEPALA DAERAH YANG MELAKUKAN NIKAH SIRI
BERDASARKAN PASAL 67B UNDANG-UNDANG NOMOR 23

## TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

## Budimansyah
Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti, Pontianak
Email Korespondensi: budimansyahmh@gmail.com

## Abstrak
Kepala  daerah  merupakan  pemimpin  di  daerah  baik  pada  tataran  pemerintah Kabupaten/Kota  atau  Provinsi.  Sebagai  pemimpin  di  daerah  sepatutnya  dalam  setiap tindak tanduk dan perilakunya dalam kehidupan sehari-hari harus mencerminkan bahwa ia  seorang  pemimpin  di  daerah  yang  menjadi  panutan  dan  pemberi  contoh  yang  baik bagi masyarakat yang dipimpinnya. Pernikahan merupakan suatu hal yang sangat fitrah baik dipandang dari sisi agama, negara maupun hak asasi manusia (HAM). Setiap warga negara  maupun  pejabat  berhak  untuk  menikah  kapan  dan  dengan  siapa  saja  sesuai dengan pilihannya masing-masing, termasuk dalam melakukan nikah siri dan poligami. Aturan agama memberikan ruang untuk  umatnya dalam melangsungkan  nikah siri  dan poligami  sepanjang  syarat  dan  rukunnya  terpenuhi  sehingga  apabila  syarat  dan rukunnya  terpenuhi  maka  dalam  pandangan  agama  pernikahan  tersebut  adalah pernikahan  yang  sah  hukumnya.  Kebebasan  dalam  melakukan  nikah  siri  yang disandarkan pada syarat dan rukun yang diatur oleh agama dalam kenyataannya berbeda dengan regulasi yang diatur oleh negara. Dalam pandangan agama, nikah siri adalah sah apabila  memenuhi  syarat  dan  rukun  perkawinan,  namun  dalam  hukum  negara  yaitu Pasal  2  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  (undang- undang perkawinan) menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  yaitu  dengan  mendaftarkan  setiap  perkawinan  agar dicatat  di  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  setempat.  Persoalannya  menjadi  dilematis ketika yang melakukan nikah siri adalah seorang kepala daerah karena melakukan suatu perbuatan  yang  tidak  selaras  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku. Permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah  bagaimana  pemakzulan  kepala  daerah  yang melakukan  nikah  siri  berdasarkan  Pasal  67B  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang  Pemerintahan  Daerah.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengungkapkan bagaimana pemakzulan kepala daerah yang melakukan nikah siri berdasarkan Pasal 67B Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah.  Adapun  jenis penelitian  ini  adalah  penelitian  normatif  karena  menggunakan  data  sekunder  atau  data kepustakaan yaitu buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti, dengan metode pengolahan  data  adalah  dengan  menggunakan  metode  kualitatif  dan  analisis  data bersifat deduktif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa seorang kepala daerah yang  melakukan  nikah  siri  telah  melanggar  ketentuan  Pasal  67B  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  yang menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas jabatannya kepala daerah harus mentaati dan menegakkan seluruh
peraturan  perundang-undangan,  sehingga  dapat  dilakukan  pemakzulan  karena  telah melanggar sumpah jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  dengan  melibatkan  3  (tiga) lembaga negara  yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  (DPRD), Mahakamah Agung dan Presiden.
Kata kunci : Pemakzulan, Nikah Siri, dan Kepala Daerah

## A. PENDAHULUAN
Pasal 1 ayat  (3) UUD NRI Tahun 1945  menyebutkan  bahwa  Indonesia adalah  negara  hukum.  negara  hukum Indonesia dapat dimaknai bahwa negara dalam  penyelenggaraannya  harus  selalu berdasar  dan  berlandaskan  kepada aturan hukum yang berlaku baik berupa hukum  yang  dituangkan  dalam  bentuk peraturan  perundang-undangan  dalam bentuknya  yang  tertulis  maupun  berupa kebiasaan  atau  konvensi  yang  tidak tertulis.
Dalam menjalankan roda
pemerintahannya,  maka  negara  sebagai organisasi kekuasaan tentunya dipimpin oleh  penguasa  yang  dalam  konteks  ini adalah  pejabat  negara  baik  di  pusat maupun  di  daerah.  Pejabat  di  daerah disebut  sebagai  kepala  daerah  baik  itu kepala  daerah  Kabupaten/Kota  maupun Provinsi,  kepala  daerah  bukanlah  Raja di  daerah  yang  berkuasa  secara  penuh, akan  tetapi  kepala  daerah  adalah  wakil dari  pemerintah  pusat  dalam  bidang eksekutif  dimana  kekuasaan  tertinggi ada di tangan Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi. Kepala  daerah  adalah  pemimpin di daerah berdasarkan pada tingkatannya yang dipilih secara demokratis, dimana peraturan perundang-undangan  telah  mengatur secara  tegas  mekanisme  dalam  hal kontestasi dalam memilih dan
melahirkan  kepala  daerah  yaitu  melalui Pilkada.
Selanjutnya  peraturan  perundang- undangan  khususnya  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah  Daerah  telah  mengatur secara  komprehensif  mengenai  tugas dan  wewenang  dari  kepala  daerah  serta pembatasan-pembatasan yang  boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan oleh seorang kepala daerah.
Negara yang maju tentunya dipimpin  oleh  seorang  pemimpin  yang maju dan visioner, hal ini suatu hal yang tidak  dapat  dipisahkan  satu  sama  lain karena  majunya  suatu  negara  akan ditentukan oleh siapa yang memipinnya. Pemimpin  yang  baik  adalah  pemimpin yang  dalam  segala  tindak  tanduknya selalu  bersandar  kepada  peraturan perundang-undangan  dan  hukum  yang tidak tertulis.
Dalam konteks pembicaraan mengenai  kepala  daerah,  maka  sosok kepala daerah pada dasarnya merupakan sosok  yang  pada  tataran  ideal  dapat menjadi  panutan  bagi  masyarakat  yang dipimpinnya.  Sikap  dan  perbuatan maupun  tingkah  laku  seorang  pejabat daerah sudah barang tentu akan menjadi sorotan  bagi  publik  dimana  pejabat daerah dalam kapasitas misalnya Gubernur akan memimpin seluas teritorial  setingkat  Provinsi  sedangkan jika  ia  adalah  Bupati  maupun  Walikota
maka  akan  memimpin  teritorial  seluas wilayah Kabupaten dan Kota.
Kepala daerah akan selalu menjadi sorotan, panutan dengan penuh pujian  atau  kadang  penuh  dengan makian  dan  hujatan  jika  dalam  sikap dan  perbuatannya  tidak  merefleksikan taat  dan  patuh  terhadap  aturan  hukum yang  berlaku.  Pasal  67B  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa  dalam  melaksanakan  tugas jabatannya kepala daerah harus mentaati dan  menegakkan  seluruh  peraturan perundang-undangan. Penulis pada dasarnya  ingin  menarik  intisari  serta hakikat  dari  bunyi  pasal  67B  tersebut kemudian dikorelasikan dengan sumpah jabatan  dalam  undang-undang  yang sama  yaitu  pada  Pasal  61  ayat  2  untuk kemudian  dilakukan kontekstualisasi  ke dalam praktiknya dimana kepala daerah yang    melakukan  nikah  siri  sehingga perbuatan tersebut dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan  dan  melanggar sumpah jabatan.
Perkawinan pada
dasarnya merupakan  suatu  hal  yang  sangat  fitrah baik dipandang dari sisi agama maupun negara  dan  hak  asasi  manusia  (HAM). Setiap  warga  negara  maupun  pejabat berhak  untuk  menikah  kapan  dan dengan  siapa  saja  sesuai  dengan pilihannya  masing-masing,  termasuk dalam  melakukan  nikah  siri  dan poligami.  Aturan  agama  memberikan ruang untuk umatnya dalam
melangsungkan  nikah  siri  dan  poligami sepanjang syarat dan rukunnya terpenuhi  sehingga  apabila  syarat  dan rukunnya  terpenuhinya  maka  dalam pandangan  agama  pernikahan  tersebut
adalah  merupakan  pernikahan  yang  sah huk
umnya.Syarat  dan  rukun  yang diberikan  agama  dalam  kenyatannya berbeda dengan regulasi yang diberikan oleh negara. Kebebasan untuk melakukan  nikah  siri  bukannya  tanpa batasan,  akan  tetapi  sebagai  warga negara  yang baik  terlebih jika kapasitas dan  status  dari  warga  negara  tersebut adalah  seorang  kepala  daerah  dimana undang-undang perkawinan memberikan  kewajiban  bagi  warga negara  untuk  senantiasa  mendaftarkan setiap perkawinan agar dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.
Persoalannya akan menjadi dilema  dan  problematis  jika  yang melakukan  nikah  siri  adalah  seorang kepala  daerah  sementara  perbuatan tersebut  adalah  suatu  perbuatan  yang pada  dasarnya  tidak  mencerminkan  dan merefleksikan  perbuatan  yang  taat  dan patuh  terhadap  peraturan  perundang- undangan.  Dikaitkan  dengan  aturan yang  berupa  keharusan  serta  kewajiban yang  diatur  dalam  Pasal  67B  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 61 ayat (2)  undang-undang  yang  sama  tentang sumpah  jabatan.  Hal  ini  tentu  akan menjadi  problematik  dan  kontradiksi dimana  di  satu  sisi  kepala  daerah  telah melakukan  suatu  perbuatan  yang  tidak merefleksikan  perbuatan  yang  tunduk dan  taat  pada  peraturan  perundang- undangan  sedangkan  di  sisi  lain tentunya  akan  menimbulkan  akibat hukum  dari  sisi  jabatannya  karena  ia seorang kepala daerah.

## B. RUMUSAN MASALAH
Adapun  yang  menjadi  masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana pemakzulan kepala daerah yang
melakukan  nikah  siri  berdasarkan  Pasal 67B  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah” ?

## C. METODE PENULISAN
Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengungkapkan bagaimana pemakzulan kepala daerah yang melakukan  nikah  siri  berdasarkan  Pasal 67B  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2014  tentang  Pemerintahan  Daerah. Penelitian  ini  merupakan  penelitian yuridis  normatif  karena  menggunakan data  sekunder  atau  sering  juga  disebut penelitian kepustakaan.
Data  sekunder  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, peraturan
perundang-undangan, dokumen-dokumen  dan  tulisan-tulisan yang  berkaitan  dengan  permasalahan yang  sedang  diteliti  dengan  metode pengolahan data adalah dengan menggunakan  metode  kualitatif  dan analisis data bersifat deduktif.

## D. PEMBAHASAN
a. Pemerintah Daerah dan Otonomi Daerah Amandemen  UUD  NRI  Tahun 1945  telah  membuat  perubahan  yang sangat  mendasar  khususnya  dalam  hal pemerintahan
daerah, dahulunya sebelum  amandemen  sifatnya  sangat sentralistik  kemudian  berubah  menjadi sistem yang sangat desentralistik dengan  asas  otonomi  seluas-luasnya.
Indonesia  adalah  negara  kesatuan  yang berbentuk Republik yang dalam pelaksanaan  pemerintahannya  dibagi atas  daerah-daerah  Provinsi  dan  daerah
Provinsi  dibagi  atas  Kabupaten  dan Kota,
yang tiap-tiap Provinsi,
Kabupatan dan Kota mempunyai
pemerintahan  dan  dipimpin  oleh  kepala daerah.
Desentralisasi adalah transfer (perpindahan) kewenangan dan tanggungjawab  fungsi-fungsi  publik. Transfer  in  dilakukan  dari  pemerintah pusat ke pihak lain, baik kepada daerah bawahan,  organisasi  pemerintah  yang semi  bebas  ataupun  kepada  sektor swasta. Selanjutnya desentralisasi dibagi menjadi empat tipe yaitu : 1. Desentralisasi politik, yang bertujuan  menyalurkan  semangat demokrasi secara positif di masyararakat;
2. Desentralisasi  administrasi  yang memiliki tiga bentuk utama yaitu : dekonsentrasi. Delegasi dan devolusi, bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dapat  berjalan  secara  efektifk  dan efisien;
3. Desentralisasi  fiscal,  bertujuan memberikan  kesempatan  kepada daerah  untuk  menggali  berbagai sumber dana; 4. Desentralisasi ekonomi atau pasar, bertujuan untuk lebih
memberikan tanggung jawab yang berkaitan  sektor  publik  ke  sektor privat.
Dalam  hal  pemerintahan  daerah kewenangan  mengurus,  dan  mengatur rumah tangga daerah diserahkan kepada masyarakat di daerah. Pemerintah pusat hanya  berperan  sebagai  supervisor, pemantau,  pengawas  dan  penilai.  Visi otonomi  daerah  dapat  dirumuskan dalam tiga ruang lingkup utama,  yaitu : politik,  ekonomi  serta  sosial  dan budaya.  Di  bidang  politik,  pelaksanaan otonomi  harus  dipahami  sebagai  proses untuk  membuka  ruang  bagi  lahirnya kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis, memungkinkan berlangsungnya
penyelenggaraan  pemerintahan  yang responsif terhadap kepentingan masyarakat  luas,  dan  memelihara  suatu mekanisme pengambilan keputusan yang taat pada asas pertanggungjawaban publik. Pemerintahan daerah adalah
penyelenggaraan  urusan  pemerintahan oleh  pemerintah  daerah  dan  DPRD menurut  asas  otonomi  dan  tugas pembantuan  dengan  prinsip  otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara  Kesatuan  Republik  Indonesia. Pemerintah  daerah  adalah  Gubernur (untuk provinsi). Bupati (untuk kabupaten),  Walikota  (untuk  kota)  dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
Bentuk  dan  susunan  pemerintah daerah  adalah  bahwasanya  di  daerah dibentuk DPRD sebagai badan legislatif daerah  dan  pemerintah  daerah  sebagai badan  eksekutif  daerah.  Pemerintah Daerah terdiri atas kepala daerah beserta perangkat daerah lainnya. DPRD
sebagai  lembaga  perwakilan  rakyat  di daerah merupakan wahana untuk melaksanakan  demokrasi  berdasarkan
Pancasila. DPRD sebagai badan legislatif  daerah  berkedudukan  sejajar dan  menjadi  mitra  dari  pemerintah daerah. DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan  pemerintahan  daerah.
Dalam kedudukannya seperti itu, DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.  Fungsi  legislasi  berkaitan dengan  pembentukan  peraturan  daerah, yang meliputi pembahasan dan memberikan persetujuan terhadap Raperda,  serta  hak  anggota  DPRD untuk  mengajukan  Raperda.  Fungsi anggaran berkaitan dengan
kewenangannya  dalam  hal  anggaran daerah  (APBD).  Sedangkan  fungsi
pengawasan
berkaitan dengan kewenangan  mengontrol  pelaksanaan Perda  dan  peraturan  lainnya  serta kebijakan  pemerintah  daerah.  Adapun tugas dan wewenang DPRD Provinsi/DPRD  Kabupaten/DPRD  Kota sebagaimana  diatur  dalam  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah diantaranya adalah : a. membentuk  Perda  yang  dibahas dengan  kepala  daerah  untuk mendapat persetujuan bersama;
b. membahas dan menyetuji rancangan  Perda  tentang  APBD bersama kepala daerah; c. melaksanakan pengawasan terhadap  pelaksanaan  Perda  dan peraturan perundang-undangan lainnya,  peraturan  kepala  daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah; d. mengusulkan  pengangkatan  dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah
kepada  presiden  melalui  menteri dalam negeri bagi DPRD propinsi dan  kepada  menteri  dalam  negeri melalui  gubernur  bagi  DPRD kabupaten/kota;
e. memilih  wakil  kepala  daerah dalam  hal  terjadi  kekosongan jabatan wakil kepala daerah;
f. menerima laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah  dalam  penyelenggaraan pemerintahan daerah;
g. memberikan  persetujuan  terhadap rencana  kerjasama  antar  daerah dan  dengan  pihak  ketiga  yang membebani masyarakat dan daerah.
Selain  itu  DPRD  juga  mempunya hak-hak yaitu hak interpeasi, angket dan menyatakan  pendapat.  Pelaksanaan  hak angket  sebagaimana  dimaksud  di  atas
adalah  dilakukan  setelah  diajukan  hak interpelasi  dan  mendapat  persetujuan dari  rapat  paripurna  DPRD  yang dihadiri  sekurang-kurangnya  ¾  (tiga perempat)  dari  jumlah  anggota  DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2 ⁄ 3 (dua  pertiga) dari  jumlah  anggota  DPRD  yang  hadir. Dalam melaksanakan hak angket dibentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur fraksi DPRD yang bekerja dalam  waktu  paling  lama  60  hari  telah menyampaikan  hasil  kerjanya  kepada DPRD.
Dilihat  dari  susunannya,  pada pemerintahan daerah terdapat dua lembaga  yaitu  Pemerintah  Daerah  dan DPRD.  Pemerintah  daerah  Provinsi dipimpin  oleh  Gubernur,  sedangkan pemerintah daerah Kabupaten/Kota dipimpin oleh Bupati/Walikota. Gubernur/Bupati/Walikota  yang  biasa disebut kepala daerah memiliki kedudukan yang sederajat dengan DPRD  dan  memiliki  tugas/wewenang serta mekanisme pemilihan yang berbeda.  kepala  daerah  memiliki  tugas dan wewenang sebagai berikut :
a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan  daerah  berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
b. mengajukan  rancangan  peraturan daerah;
c. menetapkan peraturan daerah yang  telah  mendapat  persetujuan bersama DPRD;
d. menyusun dan mengajukan rancangan peraturan daerah tentang  APBD  kepada  DPRD untuk  dibahas  dan  ditetapkan bersama;
e. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah;
f. mewakili  daerahnya  di  dalam  dan di  luar  pengadilan,  dan  dapat menunjuk  kuasa  hukum  untuk
mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undanganan; g. melaksanakan tugas dan wewenang  lain  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan.

## b. Nikah  Siri  dan  Poligami  Dalam Perspektif Hukum Negara
Apabila  kita  ingin  mengupas nikah siri dari segi hukum positif, maka pendekatan  yang  digunakan  adalah perangkat  hukum  yang  telah  diatur dalam  sistem  peraturan  perundang- undangan  di  Indonesia  yaitu  undang- undang perkawinan dan Intruksi
Presiden  Nomor  1  Tahun  1991  tentang Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI).  Secara umum  dalam  perspektif  hukum  Islam nikah  siri  adalah  suatu  hal  yang diperbolehkan asalkan memenuhi syarat dan rukun pernikahan.
Sebaliknya  dalam  hukum  positif semua  perkawinan  harus  dicatatkan berdasarkan  pada  peraturan  perundang- undangan. Di dalam perundang- undangan  nasional  tentang  perkawinan baik  dalam  undang-undang  perkawinan maupun  dalam  KHI,  tidak  ada  satupun kata  yang  menyebut  tentang  nikah  siri, yang  digunakan  dan  yang  dibahas adalah sistem pernikahan secara umum, hal  ini  menunjukkan  bahwa  nikah  siri tidak  dikenal  dalam  hukum  perkawinan sebagaimana  diatur  dalam  peraturan perundang-undangan  akan  tetapi  nikah siri  hanya  dikenal  dalam  hukum  agama dan hukum adat.
Sejak zaman nabi, praktik perkawinan  dalam  masyarakat  Islam sepenuhnya  bersifat  “partikelir”  tidak dicatatkan  sama  sekali  dalam  regitrasi kantor catatan sipil. Dalam
perjalanannya hingga kini  hukum  Islam justru  mensahkan  perkawinan  yang tidak  dicatatkan  ini  dengan  alasan
bahwa  pencatatan  bukan  termasuk rukun  dan  syarat  syahnya  pernikahan, pemahaman  ini  timbul  karena  dalam pandangan mayoritas muslim, pencatatan perkawinan dianggap sebagai wilayah keduniaan saja. Menurut undang-undang
perkawinan perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dicatatkan. Pencatatan perkawinan  memang  tidak  termasuk dalam  rukun  dan  syarat  syahnya perkawinan,  tetapi  dimasudkan  sebagai alat  bukti  tertulis  yang  menyatakan bahwa  perkawinan  itu  telah  terjadi. Terlebih  lagi  hasil  pencatatan  itu berfungsi  sangat  penting  sebagai  alat bukti tertulis yang syah untuk memperkarakan persoalan rumah
tangga  secara  hukum  di  pengadilan  di samping  itu  juga  untuk  urusan-urusan administratif  suami  istri  dan  anak- anaknya.
Wajibnya pencatatan
nikah ternyata  tidak  hanya  diatur  dalam undang-undang  perkawinan.  KHI  yang merupakan  pedoman  khusus  bagi  umat Islam  di  Indonesia  juga  mensyaratkan hal yang sama.
Pada dasarnya persetujuan tentang pernikahan  lebih  ditentukan  oleh  calon masing-masing  mempelai  itu  sendiri, baik  laki-laki  maupun  perempuan.  Hal ini  diatur  dalam  pasal  6  ayat  1 “perkawinan  harus  didasarkan  atas persetujuan  kedua  calon  mempelai”.
Artinya  tanpa  persetujuan  keduanya pernikahan belum diproses secara hukum. Persetujuan tidak hanya berlaku bagi  calon  mempelai  laki-laki  tetapi pihak perempuan juga mendapatkan hak persetujuannya.  Itu  artinya  orang  tua tidak bisa sesukanya memaksa kehendak calon mempelai terutama bagi calon mempelai perempuan yang dalam budaya  tradisional  biasanya  sering
dipaksakan  untuk  menikah  dengan calon suami pilihan kedua orang tuanya.
Calon  mempelai  yang  belum berumur  21  Tahun  harus  mendapat  izin kedua  orang  tuanya.  Pasal  6  ayat  2 menegaskan bahwa “untuk melangsungkan perkawinan orang yang belum  berusia  umur  21  Tahun  harus mendapat  izin  kedua  orang  tua”. Pemberian  izin  dari  orang  tua  kepada calon mempelai yang belum berumur 21 Tahun lebih dimaksudkan untuk memberi  jaminan  keamanan  kedua calon  mempelai  apalagi  bagi  mereka yang belum sepenuhnya dapat menentukan  keputusan  menikah.  Izin yang  dimaksud  dalam  ayat  2  tersebut dimaksudkan bagi orang tua yang masih hidup dan mampu menyatakan kehendaknya.  Jika  kedua  orang  tuanya telah  meninggal  dunia  atau  tidak mampu  menyatakan  kehendaknya,  ayat 4 mengaturnya bahwa “ dalam hal kedua orang  tua  telah  meninggal  dunia  atau dalam  keadaan  tidak  mampu  untuk menyatakan  kehendaknya,  maka  izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai  hubungan  darah  dalam garis  keturunan  lurus  ke  atas  selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya”.
Menurut  KHI  perkawinan  adalah sah  apabila  dilakukan  menurut  hukum Islam, berdasarkan pasal ini jelas sekali terlihat  bagaimana  posisi  KHI  yang mendukung ketentuan perkawinan  yang diatur dalam undang-undang
perkawinan, dengan kata lain, perkawinan  itu  harus  sesuai  dengan hukum  positif.  KHI  menyebut  bahwa pentingnya  pencatatan  adalah  untuk menjamin  ketertiban  pernikahan  yaitu sebagaimana  ditegaskan  oleh  KHI “agar  terjamin  ketertiban  perkawinan bagi masyarakat Islam setiap
perkawinan  harus  dicatat”. Penegasan KHI  bisa  menjadi  pedoman  bagi  kita bahwa  nikah  siri  tidak  dicatatkan,  di samping  tidak  sesuai  dengan  aturan hukum formal yang berlaku di Indonesia  dan  juga  dianggap  tidak memenuhi ketertiban pernikahan.
Penertiban  pencatatan  pernikahan dimaksudkan agar pernikahan itu memiliki  ketentuan  hukum,  karenanya apapun  yang  terjadi  setelah  berjalannya proses  akad  nikah  bisa  diproses  secara hukum  dan  juga  bisa  digunakan  untuk mengurus  administrasi  hak-hak  sipil kependudukan bagi pasangan suami istri dan juga anak-anaknya.
Nikah  siri  tidak  mulus  diterapkan begitu  saja,  terdapat  sejumlah  pengaruh yang mungkin saja ditimbulkan. Pemahaman  terhadap  pengaruh  nikah siri  perlu  menjadi  pertimbangan  bagi pihak  yang  berencana  melangsungkan pernikahan  siri  agar  tidak  menyesal  di kemudian hari. Nikah siri juga menambah  daftar  praktik  diskriminasi yang  dilakukan  laki-laki  terhadap  hak- hak  perempuan.  Pihak  perempuan sering  mendapat  perlakuan  kekerasan dalam  rumah  tangga  akibat  pernikahan secara siri ini, tidak hanya itu anak-anak juga  menjadi  korban  pernikahan  siri yang tidak bertanggung jawab.
Nikah siri menimbulkan pengaruh yang  negatif  bagi  kedua  belah  pihak yang melangsungkannya bahkan terhadap  anak-anak  yang  dilahirkan. Dampak yang sangat memukul perasaan dan  nasib  pihak  istri  adalah  segi hukumnya.  Ada  banyak  kerugian  yang dapat dirasakan sang istri jika nikah siri tidak  mendapat  pengakuan  hukum. Belum  lagi  sang  istri  juga  akan merasakan dampak sosial, ekonomi dan sebagainya,  di  samping  istri,  masa depan anak juga patut dikhawatirkan.
Akibat  hukum  nikah  siri  yang bakal dirasakan sang istri cukup banyak. Dalam  tulisan  ini  akan  dibahas  tiga  hal sebagai berikut :
a. istri  yang  telah  dinikahi  siri  tidak dianggap sebagai istri sah;
b. istri  tidak  berhak  atas  harta  gono gini jika terjadi perceraian;
c. istri dalam nikah siri tidak berhak atas  nafkah  dan  jika  suami meninggal  dunia  maka  dia  juga tidak berhak mendapatkan warisan dari peninggalan suaminya itu.
Dampak yang dirasakan istri tidak hanya  bersifat  hukum  akan  tetapi  juga berdampak sosial kemasyarakatan. Pada umumnya  istri  dalam  pernikahan  siri sering  merasa  sulit  dapat  hidup  berbaur dengan masyarakat dengan penuh ketenangan. Sebab biasanya masyarakat banyak  yang  membicarakan  tentang status  dirinya  sebagai  istri  yang  tinggal serumah  dengan  laki-laki  tanpa  ikatan pernikahan  yang  sah,  kadang-kadang dianggap  sebagai  pasangan  kumpul kebo  atau  kadang-kadang  diurigai sebagai istri simpanan.

## c. Pertanggungjawaban dan
Pemberhentian Kepala Daerah
Demokrasi  merupakan  sebuah sistem  yang  dianggap  paling  baik sepanjang  sejarah  peradaban  manusia, khususnya pada saat  manusia mengenal konsep negara modern. Hal itu dipertegas oleh pandangan yang saat ini diterima secara universal bahwa demokrasi  adalah  nama  yang  paling baik bagi sistem politik dan sosial suatu negara.  Hasil  penelitian  yang  diadakan Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa
(PBB)  UNESCO  pada  tahun  1949 mengucapkan  bahwa  “barangkali  untuk
pertama kalinya dalam sejarah, demokrasi  dinyatakan  sebagai  nama
yang  paling  tepat  bagi  semua  sistem organisasi  politik  dan  kemasyarakatan yang dibela oleh pendukung-pendukung yang berpengaruh”. 1
Namun  demikian  hasil  penelitian itu juga mengungkapkan bahwa gagasan demokrasi  tersebut  bersifat  ambigu. Ada  ketidakpastian  mengenai  cara  atau lembaga untuk melaksanakan ide tersebut.  Sehubungan  dengan  itu  maka cara  terbaik  untuk  menangkap  tentang pengertian  demokrasi  tersebut  adalah dengan  pendekatan  sejarah.  Dengan pendekatan sejarah asal mula
kemunculannya  dapat  dipahami  dan pergeseran-pergeseran makna yang dialaminya  dapat  ditangkap  dengan lebih utuh.
Literatur-literatur ilmu politik dan ketatanegaraan  mengungkapkan  bahwa sejarah demokrasi  dapat  dilacak sampai pada  zaman  zunani  kono.  Istilah demokrasi  itu  sendiri  berasal  dari Bahasa  Yunani “demos” dan “kratos”. Demos berarti  rakyat  dan kratos berarti pemerintahan. Waktu itu dengan demokrasi  dimaksudkan  pemerintahan rakyat  secara  langsung.  Yunani  kuno yang  terdiri  dari  banyak  kota  yang disebut polis diperintah  langsung  oleh rakyat secara bersama-sama. Hak untuk membuat keputusan-keputusan dijalankan  secara  langsung  oleh  warga negara  yang  bertindak  berdasarkan prosedur mayoritas. Hal ini
dimungkinkan  terutama  karena  luas wilayah  tiap polis itu  sangat  terbatas dengan  jumlah  penduduk  yang  sedikit. Penduduk  ini  pun  terdiri  dari  orang- orang  yang  mempunyai leasure yaitu keluangan  waktu  dan  tidak  harus bekerja  untuk  memenuhi  keperluas- keperluan  hidup  sehari-hari.  Pekerjaan- pekerjaan  sehari-hari  seperti  mencari
1 Miriam  Budiarjo,  2003, Dasar-Dasar  Ilmu Politik. Jakarta:  PT.  Gramedia  Pustaka  Utama, hlm 50.
nafkah  dan  sebagainya  terutama  sekali pekerjaan  berat  diserahkan  pada  hamba sahaya.  Tanpa  hamba  sahaya  apa  yang disebut  dengan leasure tersebut  tidak mungkin diwujudkan. 2
Dalam  suasana  seperti  itulah demokrasi dalam pengertian pemerintahan  yang  dilaksanakan  secara langsung  oleh  rakyat  yang  juga  disebut demokrasi  langsung (direct  democracy) dapat  diselenggarakan,  inilah  yang dimaksud  dengan  demokrasi  pada zaman yunani kuno tersebut.
Gagasan  demokrasi  kuno  hilang dari dunia barat sewaktu bangsa romawi yang  sedikit  banyaknya  masih  kenal kebudayaan  yunani  dikalahkan  oleh suku  bangsa  Eropa  Barat.  Sejak  masa itu,  benua  Eropa  memasuki  abad pertengahan. 3 Abad
pertengahan berlangsung  selama  seribu  tahun  (600- 1600  M).  Dalam  tenggang  waktu  yang panjang  itu  Eropa  mengalami  apa  yang disebut abad kegelapan. Abad kegelapan  itu  ditandai  oleh  struktur sosial yang feodal. Kehidupan kemasyarakatan dan kerohanian
dikuasai  oleh  Paus  dan  pejabat-pejabat agama,  sementara  kehidupan  politiknya ditandai  oleh  perebutan  kekuasaan diantara para bangsawan. 4
Suatu  kejadian  sejarah  yang  telah memberi  sumbangan  tersendiri  untuk mengakhiri  abada  kegelapan  Eropa. Kejadian  itu  adalah  perang  salib,  yuati perang  yang  berlangsung  antara  umat Islam  dan  penganut  Kristen  dalam upaya memperebutkan Kota Suci Yerussalem. Dalam perang yang
berangsung selama (±200 tahun), terjadi kontak  ide  antar  pihak-pihak  yang
2 Deliar noer, 1982, Pemikiran Politik di Negeri Barat, Jakarta : CV Raja WaliPers, Hal 6.
3 Miriam budiardjo, op.Cit, hal 50.
4 Miriam budiar, Loc. Cit
berperang.  Dunia  Islam  ketika  itu sedang  berada  di  puncak  peradaban. perhatian  dan  gairah  yang  besar  pada ilmu  pengetahuan  di  dunia  Islam melahirkan  sebutan  “peradaban  ilmu” untuk masa tersebut.
Warisan  yunani  kuno  hilang  dari dunia  Eropa  pada  abad  pertengahan, justru ditelaah dan dikaji di dunia Islam. Warisan-warisan  Persia  dan  Yunani tersebut diterjemahkan untuk selanjutnya  diseberangkan  ke  Eropa pada  berlangsungnya  perang  salib .5
Persentuhan  dunia  barat  dengan  ilmu pengetahuan Yunani Kuno yang dibawa oleh orang-orang Arab itu telah mendorong  lahirnya  apa  yang  dikenal dengan  abad Renaissance. Renaissance adalah aliran yang menghidupkan kembali  minat  pada  kebudayaan  dan kesusastraan  Yunani  Kuno  yang  pada abad  pertengahan  telah  disisihkan. Dengan Renaissance terjadi  perubahan perhatian  dari  semata-mata  ditujukan pada  persoalan  keagamaan  kearah persoalan keduniawian. Inti dari Renaissance adalah  pemulian  terhadap akal  pikiran.  Bersama-sama  dengan gerakan  reformasi  yang  dipelopori  oleh
Martin Luther yang akhirnya melahirkan  Kristen  Protestan  dalam agama Kristen, Renaissance telah mempersiapkan  Eropa  memasuki  abad pemikiran (Afklarung) dan rasionalisme. 6 Kebebasan  berpikir  selanjutnya tidak  saja  digunakan  untuk  mengkritik tokoh-tokoh agama tetapi mulai memasuki  ranah  politik.  Dalam  bidang politik  muncul  pemikiran-pemikiran tentang kekuasaan negara. Apabila abad pertengahan
kekuasaan negara disandarkan pada doktrin agama,
5 Mahd.MD, 2003, Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia. Jakarta : Rineka, hal 23.
6 Miriam Budiardjo, Op cit Hal 54.
dimana  raja  yang  berkuasa  dianggap sebagai  wakil  Tuhan  di  dunia,  maka pada  abad  zaman  pertengahan  dimana orang lebih mendasarkan hidupnya pada peran ilmu pengetahuan rasional.
Pengabsahan  kekuasaan  raja  yang demikian dianggap irasional dan mengalami  erosi.  Muncullah  dua  tokoh yang  memberi  alasan  rasional  bagi kekuasaan  raja  yang  mutlak,  yaitu Grotius  dan  Hobbes.  Menurut  Grotius kemutlakan  kekuasaan  raja  diperoleh bukan  karena  raja  dianggap  sebagai wakil  Tuhan  di  dunia  tetapi  semata- mata  karena  hal  ini  kekuasaan  mutlak, menurut Grotius untuk membawa ketertiban  pada  kehidupan  masyarakat yang  sebelumnya  kacau  balau.  Pikiran Grotius  ini  kemudian  dikembangkan oleh  Hobbes.  Menurut  Hobbes  untuk mengatasi  keadaan  kacau  balau  di tengah  masyarakat  sebelum  adanya negara, dibentuklah lex naturalis (undang-undang  alam),  suatu  aturan yang menyuruh, melarang, dan membatasi kemardekaan untuk kepentingan  orang  lain. 7 Selanjutnya perlu  diangkat  seorang  raja  dengan kekuasan  yang  mutlak.  Kekuasaan  raja haruslah  mutlak  sebab  raja  berdiri  di atas kepentingan semua warga negara.
Pendapat  hobbes  ditentang  oleh John  Lock.  Menurut  beliau  belum adanya  negara,  masyarakat  tidaklah cukup  dalam  keadaan  kacau  bahkan masyarakat yang belum bernegara itulah masyarakat  yang  ideal.  Tetapi  untuk meningkatkan  daya  guna  kekuatan masyarakat, rakyat mengadakan perjanjian (social contract) untuk menyerahkan kekuasaannya kepada negara.  Tidak  seluruh  kekuasaan  yang diserahkan.  Yang  tidak  diserahkan
7 JJ.  Van  Schmid,  1954, Ahli-Ahli  Pikir  Besar tentang  Negara  dan  Hukum. Jakarta  :  Pustaka Sarjana, hal 136.
adalah  kekuasaan  atas  hak-hak  alam dari  manusia,  yaitu  hak  yang  melekat pada  manusia  semenjak  lahir  ke  dunia. Hak  alamiah  ini  mencakup  hak  atas kehidupan,  kemardekaan  dan  milik pribadi.
Hak  ini  tidak  boleh  dilanggar sekalipun  oleh  negara.  Sebab  negara didirikan  justru  untuk  melindungi  hak- hak  tersebut.  Pemikiran  Locke  ini kemudian dilanjutkan oleh Mostesquieu yang  menyusun  suatu  sistem  untuk menjamin hak-hak tersebut yang popular dengan trias politica.
Gagasan  Locke  dan  Mostesquieu ini  didasarkan  pada  suatu  teori  yang dikenal  sebagai  kontrak  sosial (social contract) suatu gagasan yang bersumber pada  hukum  alam  yang  mengandung prinsip-prinsip  keadilan  universal.  Atas dasar  prinsip  keadilan  yang  universal ini,  teori  kontrak  sosial  beranggapan bahwa  hubungan  antar  raja  dan  rakyat didasari  oleh  suatu  kontrak  yang ketentuannya  mengikat  kedua  belah pihak.  Di  satu  pihak  raja  diberi kekuasaan oleh rakyat
untuk
menyelenggarakan pemerintahan
sedangkan  di  pihak  lain  rakyat  berjanji mentaati  raja  asal  hak-hak  alamiahnya terjamin .8
Pada  kemunculannya  kembali  di Eropa setelah abad pertengahan berakhir, demokrasi tidak lagi
mempunyai  sifat  yang  sama  dengan demokrasi yunani kuno. Luasnya wilayah  negara,  banyaknya  jumlah penduduk  dan  rumitnya  persoalan  pada negara-negara  modern  menyebabkan demokrasi  langsung  tidak  mungkin dilaksanakan.
Mengikuti tuntutan zaman maka lahirlah sistem perwakilan. Keikutsertaan rakyat dalam
penyelenggaraan  negara  diwakili  oleh
8 Ibid hlm 137
wakil-wakil  mereka  yang  duduk  dalam badan perwakilan. Karena itu demokrasi dalam bentuk ini lazim disebut demokrasi  perwakilan (representative democracy).
Namun demikian timbul persoalan ketika banyak negara di dunia mengklaim  sebagai  negara  demokrasi, sementara terdapat perbedaan mengenai mekanisme, lembaga dan konsep demokrasi  itu  diantara  mereka  satu sama  lain.  Muncullah  istilah-istilah yang memberi embel-embel bagi demokrasi dalam usaha sebagian negara untuk menyatakan betapa negara mereka  menganut  demokrasi  tetapi dengan  model  lain  seperti  demokrasi terpimpin, demokrasi nasional,
demokrasi rakyat, dan demokrasi lainnya  sesuai  dengan  negara  mana yang mengaplikasikan dan menggunakan demokrasi itu Masalah  pemberhentian  kepala daerah  maka  tidak  lepas  dengan pembahasan mengenai pertanggungjawaban kepala daerah. Penelaahan terhadap pertanggungjawaban kepala daerah darus  ditinjau  dari  dua  segi. Pertama dari  segi  kududukan  sebagai  kepala daerah. Kedua dari segi sistem pemerintahan  daerah.  Segi  kedudukan kepala  daerah  harus  mencakup  segi kepala  wilayah  administratif  sebagai hasil dari proses dekonsentrasi  dan segi kepala daerah otonom sebagai hasil dari proses  desentralisasi.  Kedua  segi  ini mungkin  menyatu  dalam  satu  tangan, mungkin  terpisah  satu  sama  lain  dan mungkin  pula  dalam  praktik  organisasi pemerintahan suatu negara salah satunya  tidak  diberlakukan.  Secara teoritis penelaahan pertanggungjawaban kepala  daerah  harus  diletakkan  dalam masing-masing  segi  ini.  Kepala  daerah otonom  memimpin  daerah  otonom,
daerah mana terbentuk sebagai konskwensinya dianutnya asas desentralisasi dalam negara yang berbentuk kesatuan. Hubungan  desentralisasi  dengan otonomi, daerah otonom dan
pemerintahan  daerah  diruaikan  dengan ringkas  oleh  The  Liang  Gie  dengan menyatakan 9 “…desentralisasi  dalam bidang  pemerintahan  ialah  pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada satuan-satuan organisasi pemerintahan  untuk  menyelenggarakan kepentingan  setempat  dari  sekelompok penduduk yang mendiami suatu wilayah, satuan organisasi pemerintahan tersebut  lingkungan  wilayahnya  disebut “daerah otonom”.
Proses pertanggungjawaban seorang kepala daerah harus
memperhatikan  persoalan  kedudukan kepala  wilayah  yang  juga  dipegangnya yang bersumber dari asas  dekonsentrasi tersebut.  Perlu  dirinci  mana  yang merupakan  urusan  otonomi  dan  mana yang  merupakan  urusan  kepala  daerah. Pertanggungjawaban atas  urusan kepala wilayah merupakan pertanggungjawaban administratif. Dengan itu dimaksudkan bidang-bidang tersebut  tidak  dapat  menjadi  objek pengawasan  dari  DPRD  di  daerah  yang bersangkutan. Sebagai pertanggungjawaban administrasi dilaksanakan  secara  hieararkis  sampai kepada pemerintahan pusat (Presiden)
Lalu  bagaimana  jika  misalnya penolakan  atas  pertanggungjawaban administratif  dan/atau  penolakan  atas pertanggungjawaban  sebagai kepala daerah  otonom  akan  berakibat  pada
9 The Liang Gie, 1994, Pertumbuhan Pemerintahan  Daerah. Yogyakarta  :  Liberti, Jilid 1 Hal 10.
pemberhentian  kepala  daerah,  jawaban terhadap  persoalan  ini  ditentukan  oleh sistem  pemerintahan  daerah  seperti halnya sistem pemerintahan pada tingkat pusat (nasional), sistem pemerintahan  daerah  pun  dapat  berupa sistem  presidential  atau  parlementer atau  gabungan  dari  keduanya.  Sistem pemerintahan ini akan punya peran vital untuk menentukan bagaimana konsekuensi  dari  pertanggungjawaban kepala daerah.
Sebagaimana uraian pada sub-bab sebelumnya  dimana  penulis  pertegas bahwa berdasarkan undang-undang perkawinan dan KHI semua perkawinan wajib  dicatatkan  berdasarkan  pada peraturan perundang-undangan, sehingga tidak dicatatkannya perkawinan adalah merupakan kenyataan tidak tunduknya warga negara  terhadap  peraturan  perundang- undangan.  Hal  berbeda  akan  menjadi semakin  rumit  apabila  yang  melakukan nikah  siri  tersebut  adalah  seorang kepala daerah yang melekat di dalamnya  kewajiban  berdasarkan  pada Pasal  67b  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2004  tentang  Pemerintahan Daerah  bahwa  kepala  daerah  wajib menaati  seluruh  peraturan  perundang- undangan  dan  sekaligus  melanggar sumpah  jabatan.  Sumpah  jabatan  di dalam Pasal 61 ayat (2) berbunyi “Demi Allah/Tuhan,  saya  bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai kepala  daerah  dengan  sebaik-baiknya dan  seadil-adilnya,  memegang  teguh UUD NRI Tahun 1945, dan menjalankan  segala  undang-undang dan  peraturannya  dengan  selurus- lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa”.
Dalam  negara-negara  demokratis lazim dikenal
dua substansi pemberhentian  Kepala  Pemerintahan
yaitu  alasan  yang  bersifat  politik  dan alasan  yang  bersifat  hukum.  Alasan yang  bersifat  politis  didasarkan  pada pertimbangan  politik  yang  dilakukan oleh  oleh  parlemen  atau  biasanya dengan  istilah  “mosi  tidak  percaya”. Sedangkan  alasan  hukum  dirujuk  pada pelanggaran terhadap ketentuan- ketentuan  hukum  baik  yang  bersifat ketatanegaraan  (pelanggaran  terhadap UUD dan atau UU) maupun pelanggaran terhadap ketentuan-
ketentuan  yang  bersifat  pidana.  Hal  ini lazim  dinamakan  dengan impeachment (pendakwaan).
Karena  sumpah  ini  diatur  sebagai kaidah  dalam  undang-undang,  maka pelanggaran  terhadap  sumpah  jabatan merupakan  pelanggaran  hukum.  Bila dicermati  tentang  sumpah  jabatan  di atas  maka  ada  beberapa  hal  atau  poin yang dapat ditangkap :
a. pemenuhan kewajiban kepala daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;
b. keteguhan pegangan terhadap UUD; c. keteguhan  dalam  menjalankan peraturan  perundang-undangan  di bawah UUD (termasuk UU perkawinan dan KHI); d. berbakti kepada nusa dan bangsa. Atas  dasar  uraian  di  atas  dapat disimpulkan bahwa pelanggaran terhadap  satu  atau  lebih  unsur-unsur dalam sumpah
jabatan
tersebut dianggap  sebagai  pelanggaran  terhadap sumpah  jabatan.  Pelanggaran  terhadap sumpah jabatan merupakan pelanggaran dalam  hukum  tata  negara  atau  hukum tata  pemerintahan.  Dengan  sederhana dapat  dikatakan  bahwa  pelanggaran terhadap  sumpah  jabatan  menimbulkan konsekuensi hukum.
Oleh karena itu penilaian terhadap kepala  daerah  yang  melanggar  sumpah jabatan  merupakan  penilaian  hukum. Pembahasan tentang
mekanisme pemberhentian  kepala  daerah  diawali dengan  mengutip  kembali  ketentuan- ketentuan  yang  relevan  dalam  undang- undang pemerintahan daerah yaitu Pasal 78  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2014  tentang  Pemerintahan
Daerah yang mengatur dasar- dasar/alasan pemberhentian kepala daerah yang mencakup : a. berakhir masa jabatannya; b. tidak  dapat  melaksanakan  tugas secara berkelanjutan atau berhalangan  tetap  secara  berturut- turut selama 6 (enam) bulan; c. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah;
d. tidak  melaksanakan  kewajiban kepala  daerah  dan  wakil  kepala daerah  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 67 huruf b;
e. melanggar  larangan  bagi  kepala daerah  dan  wakil  kepala  daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal  76  ayat  (1)  kecuali  huruf  c, huruf I, huruf j;
f. melakukan perbuatan tercela;
g. diberi tugas dalam jabatan tertentu oleh Presiden yang dilarang untuk dirangkap oleh peraturan perundang-undangan; h. menggunakan  dokumen  dan/atau keterangan palsu sebagai persyaratan  pada  saat  pencalonan kepala daerah/wakil kepala daerah berdasarkan pembuktian dari lembaga yang berwenang menerbitkan dokumen; dan/atau i. mendapatkan sanksi pemberhentian. Mekanisme pemberhentian kepala daerah  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal 80  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun
2014  tentang  Pemerintahan  Daerah adalah :
a. pemberhentian kepala daerah dan/atau  wakil  kepala  daerah diusulkan  kepada  Presiden  untuk gubernur  dan/atau  wakil  gubernur serta kepada Menteri untuk bupati dan/atau  wakil  bupati  atau  wali kota  dan/atau  wakil  wali  kota berdasarkan  putusan  Mahkamah Agung  atas  pendapat  DPRD bahwa  kepala  daerah  dan/atau wakil  kepala  daerah  dinyatakan melanggar  sumpah/janji  jabatan, tidak  melaksanakan  kewajiban kepala  daerah  dan/atau  wakil kepala daerah, dan/atau melakukan perbuatan tercela;
b. pendapat DPRD sebagaimana
dimaksud pada huruf a diputuskan melalui  Rapat  Paripurna  DPRD yang  dihadiri  oleh  paling  sedikit
3 / 4 (tiga  perempat)  dari  jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 2 / 3 (dua  pertiga)  dari jumlah  anggota  DPRD  yang hadir;
c. Mahkamah  Agung  memeriksa,
mengadili, dan memutus pendapat DPRD  tersebut  paling  lambat  30
(tiga puluh) Hari setelah permintaan DPRD diterima Mahkamah Agung dan putusannya bersifat final; d. Apabila Mahkamah Agung memutuskan bahwa kepala daerah dan/atau  wakil  kepala  daerah terbukti  melanggar  sumpah/janji jabatan, tidak melaksanakan kewajiban  kepala  daerah  dan wakil kepala daerah atau melanggar  larangan  bagi  kepala daerah  dan  wakil  kepala  daerah dan/atau  melakukan  perbuatan tercela, pimpinan DPRD menyampaikan usul kepada Presiden  untuk  pemberhentian
gubernur  dan/atau  wakil  gubernur dan kepada Menteri untuk pemberhentian  bupati  dan/atau wakil  bupati  atau  wali  kota dan/atau wakil wali kota;
e. Presiden  wajib  memberhentikan gubernur  dan/atau  wakil  gubernur paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak  Presiden  menerima  usul pemberhentian tersebut dari pimpinan DPRD;
f. Menteri  wajib  memberhentikan bupati  dan/atau  wakil  bupati  atau wali kota dan/atau wakil wali kota paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak  Menteri  menerima  usul pemberhentian tersebut dari pimpinan DPRD; g. Dalam  hal  pimpinan  DPRD  tidak menyampaikan usul pemberhentian kepala daerah dan/atau  wakil  kepala  daerah paling  lambat  14  (empat  belas) hari sejak diterimanya pemberitahuan putusan Mahkamah Agung, Presiden memberhentikan gubernur dan/atau  wakil  gubernur  atas  usul Menteri dan Menteri memberhentikan  bupati  dan/atau wakil  bupati  atau  wali  kota dan/atau wakil wali kota atas usul gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat; h. Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak menyampaikan usul kepada Menteri, Menteri memberhentikan bupati  dan/atau  wakil  bupati  atau wali  kota  dan/atau  wakil  wali kota.
Bila  dicermati  aturan-aturan  yang berkenaan dengan pemberhentian kepala  daerah  menurut  undang-undang pemerintahan  daerah  di  atas  maka  ada dua  lembaga  yang  senantiasa  terlibat dalam mekanisme pemberhentian
kepala  daerah  tersebut  baik  secara sendiri-sendiri  maupun  secara  bersama- sama  yaitu  DPRD  dan  Presiden. Sementara  pemberhentian  atas  dasar melanggar larangan bagi kepala daerah, atau  tidak  lagi  memenuhi  syarat ataupun  melanggar  sumpah  jabatan, melibatkan lembaga DPRD, Mahkamah Agung  dan  Presiden.  Perlu  ditegaskan bahwasanya  nikah  siri  yang  dilakukan oleh  seorang  kepala  daerah  adalah merupakan perbuatan melanggar sumpah  jabatan,  sehingga  konsekuensi hukumnya  adalah  bahwasanya  kepala daerah tersebut dapat diperhentikan dari jabatannya melalui mekanisme sebagaimana  diatur  di  dalam  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah dengan melibatkan  3  lembaga  negara  yaitu DPRD melalui rapat paripurna, Mahkamah Agung dan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan tertinggi di
Indonesia.

## E. PENUTUP
Nikah siri adalah pekawinan yang dilangsungkan  secara  agama  maupun secara  adat  dan  tidak  dicatatkan berdasarkan  pada  peraturan  perundang- undangan  sedangkan  undang-undang perkawinan  dan  KHI  mewajibkan  agar setiap perkawinan dicatatkan pada KUA setempat.  Nikah  siri  yang  dilakukan oleh  seorang  kepala  daerah  adalah perbuatan  yang  bertentangan  dengan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya pada Pasal 67B dimana pada pasal tersebut menyatakan bahwa
kepala  daerah  wajib  menaati  seluruh peraturan perundang-undangan dan
berkorelasi  dengan  Pasal  61  ayat  (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  Pemerintahan  Daerah  sehingga seorang  kepala  daerah  yang  melakukan nikah  siri  dapat  dilakukan  pemakzulan karena  melakukan  pelanggaran  hukum dan proses pemakzulan tersebut dilakukan  dengan  melibatkan  3  (tiga) lembaga  negara  yaitu  DPRD,  Presiden dan Mahkamah Agung.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku : Budiarjo,  Miriam,  1981, Dasar-Dasar Ilmu Politik , Jakarta, PT Gramdia.
,  2003, Dasar-dasar  Ilmu  Politik, Jakarta, PT Gramedia Pustaka.
JJ.  Van,  Schmid,  1954, Ahli-Ahli  Pikir
Besar tentang Negara dan Hukum. Jakarta, Pustaka Sarjana. Mahfud, MD, 1999, Amandemen Konstitusi Menuju Reformasi Tata Negara, Yogyakarta, UII Press, Noer, Deliar, 1982, Pemikiran Politik di Negeri Barat, Jakarta, CV Rajawali Pers.
The  Liang  Gie,  1993, Pertumbuhan Pemerintahan  Daerah  di  Negara RI, Jilid 1, Yogyakarta, Liberti.

## Peraturan perundang-undangan:
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang Perkawinan.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Intruksi  Presiden  Nomor  1  Tahun  1991 tentang  Kompilasi  Hukum  Islam.