Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi
ISSN : 2442 - 9708 (Online)
Vol. 24  No. 1 April 2024 : 51-70
ISSN : 1411 - 8831 (Print)
Doi:  http://dx.doi.org/10.25105/mraai.v24i1.18716

## MENINJAU PERAN RENEWABLE ENERGY CERTIFICATE DALAM CARBON ACCOUNTING

## Dewa Putra Krishna Mahardika
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom *Korespondensi: dewamahardika@telkomuniversity.ac.id

## Abstract
The aim of this research is to see the role of renewable energy certificate in achieving a reduction of greenhouse gasses national target. The research uses scenario analysis by comparing  the  utilization  of  renewable  energy  certificate  in  calculating  greenhouse gasses emission scope 2 using market- and location-based method. The result shows that the utilization of renewable energy certificate in calculating greenhouse gasses emission using market-based method will bias the real effort taken to reduce greenhouse gasses emission. Of two methods allowed to report greenhouse gasses emission scope 2, users of emission report had better count on location-based method to judge real effort taken to reduce greenhouse gasses emission

## Keywords: Carbon Accounting; Renewable Energy Certificate; Scope 2

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  melihat  peran  renewable  energy  certificate  dalam mencapai  target  nasional  pengurangan  emisi  gas  rumah  kaca.  Penelitian  ini menerapkan metode analisis skenario dengan membandingkan penggunaan renewable energy certificate pada perhitungan emisi gas rumah kaca scope 2 menggunakan metode pasar dan metode lokasi. Hasil penelitian menunjukkan penggunaan renewable energy certificate dalam menghitung emisi gas rumah kaca berdasarkan  metode  pasar  dapat memberikan hasil yang bias atas usaha nyata yang telah dilakukan dalam menurunkan emisi gas rumah kaca. Dari kedua metode yang diperkenankan dalam melaporkan emisi gas rumah kaca scope 2, pengguna laporan emisi sebaiknya menekankan pada metode lokasi dalam menilai usaha nyata yang telah dilakukan pelaku usaha untuk menurunkan emisi gas rumah kaca.
Kata kunci: Carbon Accounting; Renewable Energy Certificate; Scope 2
JEL Classification: Q20, Q56, M4,
Submission date: December 2023
Accepted date: April 2024
*Corresponding Author

## PENDAHULUAN
Pemerintah  Indonesia  melalui Enhanced  Nationally  Determined  Contribution (ENDC)  telah  menetapkan  target  untuk  mengurangi  emisi  gas  rumah  kaca  nasional (GRK) melalui usaha sendiri sebesar 31,89% pada 2030 dibandingkan skenario business as usual (BAU), yang diperkirakan Indonesia akan mengeluarkan emisi GRK sebanyak 2,869 GtCO2-eq dalam rentang periode 2020-2030 (RI, 2022). Dalam jangka panjang, pemerintah telah menetapkan target  untuk  mencapai  netral  karbon paling  lambat  pada 2060 (RI, 2021). Usaha pengurangan emisi GRK secara nasional seperti yang tercantum dalam  ENDC  memerlukan  usaha  pengukuran,  pelaporan  dan  verifikasi  laporan  emisi GRK melalui penerapan carbon accounting baik ditingkat nasional, industri dan entitas usaha.
Pelaporan  emisi  GRK  nasional  dilakukan  melalui  proses bottom-up ,  dimana entitas usaha melaporkan emisi dari operasinya sehingga total dari emisi seluruh entitas usaha merupakan cerminan dari jumlah emisi GRK nasional. Penerapan bottom up dalam menghitung emisi GRK nasional mengharuskan adanya keseragaman dalam penerapan carbon  accounting .  Keseragaman  tersebut  memungkinkan  laporan  emisi  entitas  usaha dapat diperbandingkan antar entitas usaha dan dapat dijumlahkan menjadi emisi GRK nasional.  Dengan  kondisi  ini  maka  penetapan  target  pengurangan  emisi  GRK  dalam ENDC memerlukan kontribusi dari pelaku usaha untuk mengukur dan melaporkan emisi GRK dari aktivitas operasinya.
Penerapan carbon accounting juga didorong oleh dua faktor lain selain penetapan target pengurangan emisi GRK dalam ENDC. Faktor pertama adalah adalah berlakunya IFRS  S2  tentang Climate  Related  Disclosures .  Salah  satu  ketentuan  dalam  IFRS  S2 paragraf 29 a (i) yang mewajibkan perusahaan untuk memasukkan informasi emisi GRK dalam  laporan  keuangan  (IFRS,  2023).  Faktor  kedua  adalah  kehadiran  bursa  karbon, yang merupakan salah satu instrumen mekanisme pasar yang dapat membantu Indonesia dalam  mencapai  target  ENDC  (Mahardika,  2023a).  Melalui  skema  bursa  karbon pemerintah akan menetapkan industri dan entitas usaha akan terkena kewajiban untuk membatasi emisi karbon dari aktivitas operasinya.
Upaya  pengurangan  emisi  entitas  usaha  guna  mencapai  target  internal  dapat dilakukan  dengan  melakukan  tindakan  nyata  (seperti  memasang  panel  surya  dan memasang  peralatan  yang  hemat  listrik)  atau  melakukan  tindakan  yang  secara  tidak langsung  berpotensi  mengurangi  emisi  (seperti  membeli  instrumen  tertentu  untuk mendukung  pembangunan  pembangkit  energi  ramah  lingkungan).  Salah  satu  tindakan yang  banyak  dilakukan  dan  diyakini  berpotensi  mengurangi  emisi  adalah  dengan pembelian renewable  energy  certificate (REC).  REC  didefinisikan  sebagai  suatu sertifikat yang membuktikan bahwa produksi Tenaga Listrik per megawatt-hours (MWh) berasal dari Pembangkit Listrik, sertifikat mana mewakili produksi energi 1 MWh (PLN 2021b). Sebagai produsen dan distributor listrik, Perusahaan Listrik negara (PLN) telah menerbitkan REC  sejak November 2020 (PLN 2021a). Berdasarkan ketentuan carbon accounting dalam  GHG  Protocol  dan  ISO  14064-1  penggunaan  REC  diperkenankan untuk  menurunkan  emisi  karbon scope 2,  yaitu  emisi  dari  konsumsi  listrik.  Adanya ketentuan tersebut membuat penjualan REC yang ditawarkan oleh PLN meningkat lima kali lipat pada 2022 dibanding tahun sebelumnya (PLN, 2023).
Meskipun kedua standar carbon accounting memperbolehkan penggunaan REC untuk mengurangi emisi entitas usaha, REC adalah instrumen yang membutuhkan kritik baik  dari  perspektif  entitas  usaha  yang  menggunakannya  maupun  dari  perspektif
pengguna laporan emisi untuk menilai kemajuan entitas usaha dalam mengurangi emisi. Penelitian ini bertujuan mendalami karakteristik REC dan kelemahan yang terkandung dalam  penggunaan  REC.  Penelitian  ini  juga  bertujuan  memberikan  masukan  bagi pengguna laporan keuangan yang menggunakan  data emisi  GRK sebagai dasar dalam pengambilan  keputusan  usaha.  RE  merupakan  instrumen  yang  relatif  baru  karena penerbitan  perdana  di  lakukan  pada  2020.  Kondisi  ini  membuat  penelitian  mengenai dampak  penggunaan  REC  terhadap  pencapaian  target  netral  karbon  belum  dilakukan oleh  peneliti  lokal  sehingga  sepanjang  pengetahun  penulis  penelitian  dengan  tema  ini tidak ada.

## REVIU LITERATUR DAN HIPOTESIS
Sebelum  membahas  lebih  lanjut  penggunaan  REC  dalam carbon  accounting , penting  untuk  mendefinisikan  terlebih  dahulu  apa  yang  dimaksud  dengan  akuntansi karbon,  serta  mengulas  latar  belakang  dan  tujuan  penggunaannya  dalam  laporan keuangan.

## Konsep Materialitas Laporan Keuangan
Materialitas merupakan salah satu konsep dalam penyusunan laporan keuangan. Akuntan menggunakan konsep materialitas dalam menentukan apakah suatu informasi relevan  bagi  pengguna  laporan  keuangan  sehingga  layak  untuk  dimasukkan  sebagai informasi  dalam  laporan  keuangan.  Dalam  melaksanakan  konsep  materialitas  akuntan harus berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) 1 yang menyatakan bahwa tujuan laporan penerbitan laporan keuangan adalah memberikan informasi kepada semua pemangku kepentingan.
Salah  satu  dampak  penerapan  konsep  materialitas  adalah  akuntan  harus mengetahui  pengguna  laporan  keuangan  dan  informasi  apa  yang  relevan  bagi  mereka dalam proses pengambilan keputusan. Salah satu informasi yang relevan bagi pengguna laporan keuangan adalah terkait emisi karbon. Misalnya pada September 2020, sebuah grup investor terbesar di dunia (yang mewakili  nilai  dana kelolaan sebesar 103 triliun dollar  Amerika)  menerbitkan  surat  terbuka  yang  menyatakan  bahwa  para  investor menilai perubahan iklim merupakan risiko material yang harus terungkap dalam laporan keuangan. Walau tidak menyatakan secara tegas bahwa investor menginginkan informasi mengenai emisi karbon, namun risiko material terkait perubahan iklim disebabkan oleh emisi karbon. Kondisi ini membuat akuntansi memiliki peran strategis dalam melakukan internalisasi isu perubahan iklim dalam laporan keuangan (Mahardika, 2020, 2022)
Dengan  latar  belakang  tersebut  maka  diperlukan  adanya  standar  mengenai perhitungan  dan  pengungkapan  emisi  karbon  atau  yang  disebut  dengan carbon accounting. Adanya  standar carbon  accounting memungkin  bagi  pengguna  laporan keuangan untuk membandingkan laporan emisi antar perusahaan dan antar waktu.

## Definisi Carbon Accounting
Carbon  accounting disebut  juga  sebagai greenhouse  gas (GHG) accounting . Banyak definisi terkait carbon  accounting dan seringkali definisi tersebut  mengaitkan antara  pengukuran  emisi  GRK  dengan scope 1,  2  dan  3.  Misalnya,  sebuah  definisi menjabarkan carbon accounting sebagai mengadakan persediaan dan perhitungan emisi gas scope 1,2 dan 3 untuk sebuah organisasi  (Peterdy, 2023). Kelemahan dari definisi tersebut  pada  umumnya  tidak  menjelaskan  tujuan  dari  penerapan carbon  accounting
sehingga  laporan  yang  dihasilkan  dari  proses carbon  accounting tidak  digunakan sebagaimana  mestinya.  Selain  itu  ketiadaan  definisi  yang  konsisten  akan  mempersulit penyusunan carbon accounting oleh pelaku usaha (Stechemesser and Guenther, 2012) Mendefinisikan suatu istilah dengan jelas sangat penting guna sarana komunikasi antar komunitas ahli. Definisi carbon accounting yang saat ini ada banyak yang bersifat samar sehingga carbon accounting tidak bisa memecahkan masalah yang dihadapi terkait dampak  dari  emisi  GRK.  Definisi  yang  lebih  lengkap  terkait carbon  accounting dijabarkan  lebih  lengkap  dengan  mempertimbangkan  tujuan  penerapan carbon accounting seperti yang terlihat pada Tabel 1 (Gillenwater, 2023).
Tabel 1.

## Definisi Carbon Accounting berdasarkan Tiga Kriteria
Fisik Kinerja Ekonomi Memperkirakan dan/atau mengukur aliran GRK secara fisik yang terkait dengan subjek tertentu (organisasi, pemerintah daerah dan negara) selama periode tertentu Mengukur dan memantau emisi GRK dengan pedoman tertentu selama periode tertentu yang akan digunakan sebagai program atau kebijakan pelaporan tertentu. Memperkirakan nilai ekonomi dari emisi GRK selama periode tertentu
Ketiga definisi carbon accounting pada Tabel 1 berbeda tergantung pada tujuan dari  penggunaan  laporan carbon  accounting .    Jika  tujuan  dari  penerapan carbon accounting hanya untuk mengetahui aliran fisik emisi GRK yang dihasilkan dari aktivitas suatu subjek (termasuk perubahan dari emisi GRK dari waktu ke waktu), maka definisi pada kolom “fisik” akan berlaku. Definisi secara fisik tidak membatasi pada emisi aktual yang telah terjadi (masa lalu), tetapi juga dapat digunakan untuk memperkirakan emisi di masa depan.
Dalam  definisi  kedua  ini,  yakni  sebagai  ukuran  kinerja,  penerapan carbon accounting untuk  mengukur  dan  memantau  GRK  disusun  menggunakan  pedoman tertentu sehingga dapat digunakan sebagai dasar keputusan kebijakan pemberian insentif berdasarkan kinerja lingkungan. Data carbon accounting berdasarkan definisi “kinerja” dapat berasal dari data dalam definisi “fisik” namun dengan modifikasi tertentu untuk memenuhi  kebijakan  tertentu.  Misalnya,  emisi  GRK  secara  fisik  dimodifikasi  dengan memasukkan  unsur  lain  seperti  dampak  emisi  GRK  terhadap  keragaman  hayati  dan kesehatan masyarakat sekitar.
Pada  definisi  ketiga,  yaitu  sebagai  ukuran  “ekonomi”,  penerapan carbon accounting tidak hanya mengukur emisi GRK tetapi juga melekatkan nilai ekonomi pada emisi  GRK  dan  dampaknya  seperti  potensi  nilai  kerusakan  dari  setiap  kilogram  emisi GRK yang dikeluarkan. Penekanan penerapan carbon accounting pada definisi ketiga ini adalah  bidang  ekonomi,  sedangkan  pada  definisi  pertama  dan  kedua  pada  bidang lingkungan.  Dari  ketiga  definisi  pada  Tabel  1,  penelitian  ini  akan  menekankan  pada aspek lingkungan pada definisi “fisik” dengan melihat dampak penggunaan REC dalam usaha menurunkan emisi GRK.
Bagi entitas usaha di Indonesia, penerapan carbon accounting setidaknya ada dua alasan  mengapa  entitas  usaha  Indonesia  menerapkan carbon  accounting .  Pertama, berlakunya  IFRS  S2  – Climate-related  disclosure mewajibkan  entitas  usaha  untuk mengungkapkan  emisi  GRK  dari  aktivitas  operasinya.  Kedua,  berlakunya  Peraturan Presiden (PP) No. 98 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi karbon untuk
Pencapaian Target Kontribusi yang ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional.
Dalam  ketentuan  IFRS  S2  – Climate-related  disclosure paragraf  29  (a) menyatakan  bahwa  entitas  usaha  wajib  mengungkapkan  emisi  karbon  yang  masuk kategori scope 1, 2 dan 3. Sedangkan dalam PP No. 20 kewajiban pengungkapan emisi bagi entitas usaha merupakan dampak dari adanya target pemerintah untuk mengurangi emisi karbon secara nasional seperti yang tercantum dalam pasal 3 ayat 2 dan 3. Lebih lanjut  target  pengurangan  emisi  tidak  hanya  menjadi  beban  pemerintah  tetapi  juga menjadi beban pelaku usaha (RI, 2021).
Penerapan carbon  accounting oleh  pelaku  usaha  dapat  mengacu  pada  dua standar, yaitu GHG Protocol dan ISO 14064-1.  Perbedaan  antara kedua  standar dapat dilihat pada Tabel 2 (Healey, 2022).
Tabel 2.

## Perbedaan Standar Accounting Carbon GHG Protocol dan ISO 14064-1
GHG Protocol ISO 14064-1 Pengembang World Resources Institute (WRI) dan World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) International Organization for Standardization (ISO) Format laporan carbon accounting Laporan dalam bentuk daftar Merekomendasikan format laporan menyerupai laporan keuangan Fleksibilitas ketentuan Tidak flexible, terutama pada scope 3 kategori 15 Flexible sehingga dapat sejalan dengan ketentuan laporan keuangan Emisi tidak langsung Memisahkan emisi GRK akibat penggunaan listrik dalam scopa 2 dengan emisi GRK dari pemasok lain dalam scope 3 Tidak memisahkan emisi GRK dari pemasok listrik dengan pemasok lain
Meskipun  ada  perbedaan  dalam  beberapa  aspek  antara  kedua  standar carbon accounting , keduanya memiliki banyak kesamaan. Bahkan, standar ISO secara eksplisit menyebutkan ketentuan dalam GHG Protocol sebagai upaya terjadi harmonisasi dalam standar carbon  accounting (ISO,  2019) . Dari  sisi  penggunaan,  GHG Protocol lebih banyak diadopsi oleh entitas usaha dibanding ISO 14064-1.
Ketentuan dalam GHG Protocol membedakan sumber emisi entitas usaha dalam 3 scope seperti yang terlihat pada Gambar 1 (WBCSD/WRI, 2004). Pembagian ketiga scope tersebut adalah sebagai berikut:

## Gambar 1. Tiga Scope dalam GHG Protocol
Sumber: GHG Protocol
Scope 1 merupakan  emisi  GRK yang dihasilkan dari aset  yang dimiliki entitas usaha.  Kepemilikan  tersebut  diindikasikan  bahwa  manfaat  dan  risiko  aset  tersebut sepenuhnya dikendalikan oleh entitas usaha. Khusus untuk aset yang diperoleh melalui sewa guna usaha ( leasing ), maka perlu diperhatikan status sewa guna usaha tersebut. Jika jenis sewa guna usaha tersebut melekat hak opsi ( finance lease ), maka emisi GRK dari aset tersebut masuk dalam scope 1. Namun jika jenis sewa usaha tersebut tidak melekat hak opsi ( operating lease ), maka emisi GRK tidak masuk scope 1.
Scope 2  dan  3  pada  dasarnya  merupakan  emisi  GRK  yang  ditimbulkan  oleh aktivitas pihak lain yang terjadi akibat aktivitas entitas usaha. Perbedaan antara kedua scope adalah scope 2  khusus  menggambarkan  emisi  GRK  yang  terjadi  akibat penggunaan listrik, sedangkan scope 3 menggambarkan emisi GRK yang dihasilkan dari operasi pemasok untuk memenuhi kebutuhan operasi entitas usaha dan dari penggunaan produk entitas usaha oleh pelanggan.
Penelitian  ini  akan  memfokuskan  pada scope 2  dengan  tiga  alasan.  Pertama, akumulasi emisi GRK Indonesia yang dihasilkan dari sektor energi (untuk pembangkit listrik) merupakan yang terbesar selama 10 tahun, seperti yang terlihat pada Gambar 2. Dari 6 sektor yang menghasilkan emisi GRK, sektor energi merupakan sektor terbesar dibanding  sektor  lain.  Sektor  energi  meliputi  pembangkit  listrik  yang  menggunakan energi dengan bahan bakar fosil.
Gambar 2.
Akumulasi Emisi GRK Berdasarkan Sektor Sumber Emisi Selama Tahun 2010- 2019 (dalam ton CO2e)
Sumber: Biro Pusat Statistik
Kedua, emisi GRK dari sektor energi selama 10 tahun mengalami tren kenaikan seperti yang terlihat pada Gambar 3, yang merupakan rincian emisi GRK per sektor. Dari Gambar 3 terlihat  bahwa (kecuali pada  tahun 2015 dan 2018), emisi  GRK dari sektor energi  merupakan  yang  tertinggi  dibanding  sektor  lain.  Pada  tahun  2015  sektor  hutan menghasilkan emisi tertinggi karena pada tahun tersebut terjadi kebakaran hutan skala besar  yang  mendorong  terbitnya  Instruksi  Presiden  No.  II  tahun  2015  tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Susanto, 2015).
Gambar 3.

## Emisi GRK Berdasarkan Sektor Sumber Emisi Selama Tahun 2010-2019 (dalam ton CO2e)
Sumber: Biro Pusat Statistik
Ketiga, REC hanya relevan untuk perhitungan emisi scope 2. Berdasarkan ketiga alasan  ini  maka  pembahasan  selanjutnya  akan  memfokuskan  pada  emisi  GRK  dari penggunaan listrik yang masuk pada scope 2.
-100 100 300 500 700 900 2011 2012 2013 2014
2015 2016 2017 2018
2019
ri b u to n CO 2e Energi IPPU Pertanian FOLU
Kebakaran Hutan Limbah Linear (Energi)

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang diterapkan adalah metode skenario analisis yaitu dengan membandingkan  penggunaan  REC  dalam  dua  metode  yang  diperkenankan  dalam perhitungan dan pelaporan emisi  GRK dari konsumsi  listrik  ( scope 2). Kedua metode tersebut adalah metode lokasi dan metode pasar. Penerapan metode skenario dilakukan untuk  melihat dampak pemanfaatan REC  terhadap pelaporan emisi  GRK  dan dampak terhadap pelaporan emisi GRK pihak lain yang tidak memanfaatkan REC. Berdasarkan analisis skenario ini pengguna laporan emisi dapat ditentukan metode mana yang lebih handal dalam melaporkan emisi GRK untuk tujuan pencapaian target Indonesia sesuai dengan komitmen dalam ENDC.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
GHG Protocol membagi emisi suatu entitas usaha ke dalam 3 scope seperti yang terlihat pada Gambar 1. Scope 2 merupakan emisi karbon yang dihasilkan oleh entitas pembangkit  listrik  akibat  aktivitas  entitas  usaha  yang  mengkonsumsi  listrik  untuk menjalankan  aktivitas  operasinya.  Agar  emisi  dari  dapat  masuk  perhitungan scope 2, maka  entitas  pembangkit  listrik  harus  berada  diluar  batas  entitas  usaha.  Namun,  jika entitas  pembangkit  listrik  tersebut  berada  dalam  batas  entitas  usaha  maka  emisi  GRK dari konsumsi listrik akan masuk pada scope 1 seperti yang terlihat pada Gambar 4.

## Gambar 4.

## Penentuan scope untuk Emisi GRK dari Pembangkit Listrik
Dengan pertimbangan bahwa mayoritas entitas usaha di Indonesia tidak memiliki pembagkit listrik dalam grup usahanya dan menggantungkan pasokan listrik dari PLN, maka  pembahasan  dalam  penelitian  ini  akan  memfokuskan  pada  emisi  GRK  dari penggunaan listrik yang masuk scope 2.
Secara  umum  dalam  melaporkan  emisi  GRK  dari  aktivitas  operasinya  entitas usaha secara sederhana akan menggunakan Rumus 1 untuk menghitung emisi GRK dari semua aktivitas, termasuk aktivitas mengkonsumsi listrik (Colbert-Sangree, 2022). Data aktivitas (kwh) x emisi faktor (tCO2e/kwh) = emisi GRK (tCO2e) ………………………… (1) dimana:
Data aktivitas = jumlah konsumsi listrik Emisi faktor = kuantitas polusi yang terlepas ke atmosfer dari aktivitas tertentu (EPA, 2022)
Emisi GRK = kuantitas emisi GRK dari aktivitas tertentu
Pembangkit Listrik
Berada dalam batas entitas usaha Emisi GRK masuk scope 1
Berada di luar batas entitas usaha Emisi GRK masuk scope 2
Dalam ketentuan GHG Protocol scope 2, laporan emisi GRK dapat menggunakan metode  lokasi  ( location-based  method )  dan  metode  pasar  ( market-based  method ). Perbedaan  antara  kedua  metode  tersebut  akan  terletak  pada  angka  emisi  faktor. Perbedaan antara kedua metode secara mendalam terlihat pada Tabel 3 (Sotos, 2015).
Tabel 3.

## Perhitungan Scope 2 Berdasarkan Metode Lokasi dan Pasar
Metode Pasar Metode Lokasi Definisi: Metode pengukuran emisi GRK suatu entitas dari penggunaan listrik, dimana entitas menggunakan emisi faktor berdasarkan kontrak dengan pembangkit listrik untuk membeli listrik beserta sertifikat yang melekat pada kontrak tersebut, atau entitas membeli sertifikat tersebut tanpa adanya kontrak Metode pengukuran emisi GRK suatu entitas dari penggunaan listrik berdasarkan rata-rata emis faktor beberapa pembangkit listrik dalam wilayah tertentu Berlaku dalam kondisi Terdapat sertifikat yang dapat diperjualbelikan Dalam semua kondisi apakah ada sertifikat atau tidak yang diperjualbelikan Metode dalam alokasi emisi Menggunakan faktor emisi yang tercantum dalam sertifikat sebesar daya listrik dalam sertifikat Menggunakan faktor emisi rata-rata untuk wilayah tertentu
Berdasarkan  definisi  pada  Tabel  3  terlihat  bahwa  angka  emisi  faktor  yang dihasilkan dari metode lokasi merupakan rata-rata emisi faktor dari beberapa pembangkit listrik  yang  berada  dalam  suatu  wilayah  tertentu.  Sedangkan  angka  emisi  faktor  yang dihasilkan dari metode pasar akan memasukkan angka emisi faktor berdasarkan atribut yang tertera pada kontrak atau sertifikat. Ilustrasi sederhana antara kedua metode dapat dilihat pada Gambar 5 dan 6.

## Gambar 5. Metode Lokasi Perhitungan Scope 2
Jika  diasumsikan  pada  suatu  lokasi  terdapat  2  pembangkit  listrik  yaitu pembangkit tenaga uap batubara (PLTU) dan tenaga angin (PLTA) yang memasok listrik kepada tiga pabrik sesuai pada Gambar 2. PLTU berkapasitas 10 MWh dengan emisi 6
mt CO2e, sedangkan PLTA berkapasitas 5 MWh tanpa emisi.  Listrik yang dihasilkan dari kedua pembangkit listrik tersebut masuk dalam jaringan yang akan didistribusikan kepada tiga pelanggan pabrik yang berbeda yaitu A, B dan C.
Jika perhitungan emisi scope 2 ketiga pabrik menggunakan metode lokasi maka total kapasitas 15 MWh yang masuk jaringan listrik akan memiliki rata-rata emisi faktor 0,4 mt CO2eq. Angka rata-rata inilah yang akan digunakan oleh pabrik A, B dan C dalam menghitung  emisi scope 2 dari konsumsi  listrik. Misalnya, pabrik A mengkonsumsi 4 MWh listrik sehingga emisi karbon scope 2 sebesar 1,6 mt CO2e seperti yang terlihat pada perhitungan Gambar 2. Perhitungan yang sama juga diterapkan pada pabrik B dan C.
Berdasarkan perhitungan scope 2 setiap pabrik dengan metode lokasi, maka emisi karbon  yang  dihasilkan  dari  konsumsi  listrik  adalah  proporsional  dengan  penggunaan listrik masing masing pabrik. Setiap pabrik akan menggunakan angka faktor emisi yang seragam  karena  ketiganya  berada  dalam  satu  jaringan  listrik  yang  dipasok  dari  dua pembangkit listrik.
Kondisi ini berbeda jika menggunakan perhitungan emisi scope 2 menggunakan metode pasar seperti yang terlihat pada Gambar 3. Pada metode pasar sertifikat atribusi emisi  yang diterbitkan oleh PLTA dapat  dibeli  oleh umum. Pemilik sertifikat tersebut dapat akan memberikan klaim eksklusif bahwa listrik yang dikonsumsi berasal berasal dari energi baru dan terbarukan (EBT) yang dihasilkan dari PLTA.
Saat  ini  PLN  sebagai  produsen  dan  distributor  listrik  menerbitkan  sertifikat tersebut dengan nama Renewable Energy Sertifikat (REC). REC yang diterbitkan oleh PLN  memenuhi  kriteria  bahwa  listrik  dihasilkan  dari  pembangkit  listrik  yang menggunakan  sumber  EBT  yang  telah  mencapai  tanggal  operasi  komersial  (PLN, 2021b).

## Gambar 6. Metode Pasar Perhitungan Scope 2
Menggunakan ilustrasi pada Gambar 3 PLTA menerbitkan REC yang seluruhnya dibeli oleh pabrik B. Pembelian tersebut memberikan klaim eksklusif kepada B bahwa emisi  sebesar  0  untuk  menghasilkan  listrik  akan  seluruhnya  diklaim  oleh  B.  Latar belakang terjadinya REC sebagai bukti klaim eksklusif atas emisi sebesar 0 disebabkan karena listrik yang telah masuk jaringan tidak dapat dibedakan sumbernya, apakah dari
PLTA  atau  PLTB.  Dengan  adanya  REC  maka  pihak  yang  memiliki  REC  dapat mengklaim bahwa listrik yang digunakan berasal dari sumber EBT yang memiliki emisi rendah.
Pabrik  B  sebagai  pembeli  REC  yang  diterbitkan  oleh  PLTA  akan  menghitung emisi berdasarkan dua angka emisi faktor: emisi faktor 0 dan angka emisi faktor 0,6 mt CO2e/MWh.  Konsumsi  listrik  B  mencapai  10  MWh,  dimana  emisi scope 2  dari penggunaan listrik  sebesar 5 MWh akan dihitung  menggunakan emisi  faktor 0 karena adanya  REC.  Dengan  kondisi  ini  seluruh  emisi  faktor  0  yang  dihasilkan  oleh  PLTA seluruhnya telah diklaim secara eksklusif oleh pabrik B. Namun, B mengklaim emisi 0 hanya  untuk  konsumsi  listrik  5  MWh.  Bagaimana  dengan  konsumsi  listrik  pabrik  B sisanya? Dan bagaimana konsumsi listrik pabrik A dan C?
Dalam metode pasar perhitungan scope 2 setelah mengeluarkan klaim eksklusif dalam  REC  akan  menggunakan  angka  residual  mix.  GHG  Protocol  mendefinisikan residual mix sebagai campuran sumber energi dan atribut energi tersebut seperti emisi GRK dalam suatu wilayah yang tersisa setelah  mengeluarkan instrumen kontrak yang telah  diklaim.  Angka  emisi  residual  mix  akan  digunakan  oleh  konsumen  listrik  yang tidak memiliki sertifikat untuk menghitung emisi (Sotos, 2015).
Perhitungan emisi scope 2 untuk pabrik B sebesar 5 MWh (setelah mengeluarkan konsumsi listrik yang dihitung dengan REC); pabrik A, 4 MWh; dan pabrik C, 1 MWh dihitung menggunakan emisi faktor residual mix . Dalam kondisi ini angka residual mix merupakan angka emisi faktor 0,6 mt CO2e/MWh, yang merupakan angka emisi yang berasal  dari  PLTB.  Walau  tidak  sesuai  dengan  kondisi  aktual,  namun  jika  B  telah mengklaim seluruh 5 MWh menggunakan emisi 0 dari PLTB maka sisa konsumsi listrik emisinya  dihitung  menggunakan  emisi  faktor  sisanya,  dalam  kondisi  ini  berasal  dari PLTB sebesar 0,6 mt CO2e/MWh. Dengan pembelian REC oleh pabrik B, maka B dapat menurunkan emisi karbon scope 2 dari penggunaan listrik.
Jika  dalam  suatu  wilayah  terdapat  sertifikat  yang  serupa  dengan  fungsi  REC, maka GHG Protocol mewajibkan melaporkan emisi scope 2 menggunakan metode lokasi dan pasar sehingga memunculkan dua laporan menggunakan metode yang berbeda ( dual reporting ). Namun, jika tidak terdapat sertifikat dalam wilayah tertentu, maka kewajiban pelaporan emisi scope 2 hanya menggunakan metode lokasi (Sotos, 2015).

## Keberadaan REC dan Tujuan Penerapan Carbon Accounting
Sebelum  menjelaskan  kontroversi  seputar  REC,  maka  ada  baiknya  memahami tujuan  penerapan carbon  accounting dalam  konteks  kebutuhan  Indonesia.  Gambar  7 memperlihatkan alur dalam penerapan carbon accounting dalam skala entitas usaha yang akan dikonsolidasi menjadi emisi GRK sektoral, provinsi dan nasional.
Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Perjanjian Paris 2015 melalui penerbitan Undang-undang  (UU)  no.  16  tahun  2016  tentang  Pengesahan Paris  Agreement  to  the United Nations Framework on Climate Change . Konsekuensi dari ratifikasi Perjanjian Paris  adalah  Indonesia  berkomitmen  untuk  mengurangi  emisi  GRK  seperti  yang tercantum dalam Nationally Determined Contribution (NDC) (Materi pokok No. 2 Hal 9 UU No 16 Tahun 2016). NDC yang tercantum dalam UU No. 16 telah diubah ENDC 2022 yang merevisi target baru emisi GRK.
Teknis aplikasi pelaksanaan dari UU No. 16 adalah penerbitan Peraturan Presiden (PP) No. 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam  Pembangunan  Nasional.  Pada  PP  tersebut  ditegaskan  bahwa  penyelenggaraan
mitigasi  perubahan  iklim  menjadi  tanggung  jawab  kementerian/lembaga,  pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat. Berdasarkan ketentuan ini tanggung jawab untuk menurunkan  emisi  GRK  yang  tercantum  ENDC  tidak  hanya  menjadi  tanggung  jawab pemerintah tetapi juga entitas usaha.

## Gambar 7. Penerapan Carbon Accounting dalam Mendukung ENDC
Setelah menetapkan target pengurangan emisi dalam ENDC, maka target tersebut akan diturunkan ke dalam target yang harus dicapai oleh pemerintah daerah di masing- masing provinsi dan target per sektoral. Selanjutnya, target provinsi akan diturunkan ke dalam target  kabupaten dan kota; sedangkan target  sectoral  akan diturunkan ke dalam target  sub  sektoral.  Tingkatan  terkecil  dalam  penurunan  target  adalah  target  per pelaku/entitas usaha.
Pasal  10  PP  No.  98  Tahun  2021  menyatakan  bahwa  inventarisasi  emisi  GRK meliputi  pemantauan,  pengumpulan  dan  penghitungan.  Lebih  lanjut  pada  pasal  12 menyatakan  bahwa  kegiatan  penghitungan  salah  satunya  berupa  penghitungan  emisi GRK. Hasil inventarisasi emisi GRK akan dilaporkan setiap tahun dengan mekanisme pada Gambar 4 panah sebelah kiri untuk memperoleh data emisi GRK nasional.
Kegiatan  penghitungan  dan  pelaporan  emisi  GRK  memerlukan  adanya  standar dalam penghitungan dan pelaporan. Pada tingkat entitas usaha, GHG Protocol dan ISO telah  mengeluarkan carbon  accounting yang  dapat  dijadikan  dasar  oleh  entitas  usaha untuk  perhitungan  dan  pelaporan  emisi  GRK.  Kedua  standar  tersebut  membagi  emisi GRK suatu entitas usaha dalam 3 scope seperti yang terlihat pada Gambar 1. Jika  dikaitkan  dengan  tujuan carbon  accounting pada  Tabel  1,  manakah  yang sesuai  dengan  tujuan  inventarisasi  GRK  dalam  PP  no.  98  tahun  2021?  Secara  umum investasi emisi GRK dalam PP no. 98 tahun 2021 adalah pengurangan emisi GRK secara fisik  seperti  yang  terlihat  pada  pasal  3  ayat  1  yang  menyatakan  bahwa  “ Peraturan Presiden ini bertujuan untuk mengatur pengurangan emisi GRK… ”. Pasal 3 ayat 2 dan 3  menyebutkan  secara  eksplisit  emisi  GRK  dalam  ton  CO2e  yang  ditargetkan  untuk dikurangi pada 2030. Hal ini diperkuat dengan pernyataan dalam ENDC, dimana target pengurangan  emisi  sampai  pada  2030  mencapai  0,915  GtCO2-eq.  Target  tersebut merupakan target pengurangan fisik emisi karbon yang terlepas ke atmosfer.
Dengan kondisi ini maka dapat disimpulkan bahwa penerapan carbon accounting berdasarkan Tabel 1 selaras dengan tujuan carbon accounting secara “fisik”, dalam arti untuk  menghitung  aktual  fisik  emisi  GRK  yang  terlepas  ke  atmosfer  dalam  periode tertentu.

## Kontroversi REC
Pada  bagian  sebelumnya  telah  dijelaskan  bahwa  penerapan carbon  accounting yang selaras dengan tujuan yang ingin dicapai dalam PP No. 98 tahun 2021 adalah untuk menghitung  fisik  emisi  GRK  yang  terlepas  ke  atmosfer.  Dari  sisi  perusahaan  jika penekanan  dari  penerapan carbon  accounting adalah  sebagai  ketentuan  dalam menghitung  emisi  fisik  maka  konsekuensinya  adalah  penerapan carbon  accounting bukanlah untuk mengadakan mekanisme pasar gina memperdagangkan izin emisi karbon atau menjadi dasar pemberian insentif untuk aksi pengurangan emisi (Gillenwater, 2022).
Penetapan tujuan ini sangat penting karena dengan mengetahui tujuan maka kita dapat  kesesuaian  penggunaan  REC  dalam  mencapai  target  pengurangan  emisi  GRK seperti yang telah ditetapkan dalam NEDC. Kenyataannya terkait REC saat ini adalah REC  telah  digunakan  oleh  banyak  entitas  usaha  sebagai  salah  satu  cara  untuk menurunkan emisi GRK pada scope 2 sehingga dapat mencapai target penurunan emisi GRK  pelaku  usaha.  Pada  sisi  ekstrem  pelaku  usaha  dapat  mengklaim  bahwa  telah mencapai netral karbon  dari konsumsi  listrik dengan memanfaatkan REC, walau pada kenyataannya  konsumsi  listriknya  sebagian  atau  seluruhnya  berasal  dari  pembangkit listrik energi fosil.
PLN sebagai produsen dan distributor listrik di Indonesia juga telah menawarkan REC  kepada  berbagai  entitas  usaha  lokal  sebagai  instrumen  yang  dapat  dibeli  guna menurunkan  emisi  GRK scope 2  dari  konsumsi  listrik.  Bahkan,  penjualan  REC  pada 2022 meningkat lima kali lipat dibanding 2021 (PLN, 2023). Secara sekilas kondisi ini tampaknya  berita  positif  yang  menggembirakan  karena  adanya  kesadaran  dari  entitas usaha untuk menurunkan emisi dari aktivitas usahanya. Namun, peningkatan penjualan REC  perlu  dicermati  untuk  menjawab  apakah  penggunaan  REC  sesuai  dengan  tujuan yang ingin dicapai dalam PP No. 98 Tahun 2021.
Selain  ditawarkan  kepada  pelanggan  PLN  untuk  menurunkan  emisi  GRK  dari konsumsi  listrik scope 2,  REC  juga  menjadi  sarana  bagi  para  pelanggan  PLN  untuk berpartisipasi  dalam  menurunkan  emisi  dengan  mengubah  dari  energi  kotor  ke  energi yang ramah lingkungan. PLN juga berharap bahwa penggunaan REC secara massal dapat mendorong pertumbuhan pasar nasional EBT sehingga dapat mempercepat pencapaian target bauran energi (PLN, 2022).
Terdapat beberapa masalah terkait dengan penggunaan REC dalam mendukung upaya  pengurangan  emisi  oleh  pelaku  usaha  dan  dalam  pengurangan  emisi  secara nasional. Pertama ,  penggunaan  REC  dapat  bertentangan  dengan  tujuan  untuk melaporkan emisi GRK secara aktual fisik yang terlepas ke atmosfer. Pada dasarnya REC hanya  bermanfaat  saat  ketentuan  dalam carbon  accounting memungkinkan  untuk melaporkan scope 2  menggunakan  dual  reporting:  metode  lokasi  dan  metode  pasar. Ketentuan  GHG Protocol : Corporate Scope 2 Guidance dan  ISO  14064-1 memungkinkan  penggunaan  metode  pasar  dalam  melaporkan scope 2.  Kondisi  ini membuat  adanya  pengesahan  bagi  pelaku  usaha  untuk  memanfaatkan  REC  dan mengklaim  bahwa  emisi  GRK scope 2  telah  menurun  (Elgin  and  Rangarajan,  2022; Lloyd, Brander, and Matthews 2022). Pada akhirnya ini akan membuat integritas laporan emisi akan terdistorsi (Bjørn et al. 2022; Day et al. 2023)
Penggunaan  REC  pada  dasarnya  suatu  bentuk  kreativitas  dari  penerapan kreativitas  pada carbon  accounting karena  penggunaan  REC  tidak  mencerminkan kenyataan yang sebenarnya terkait jumlah emisi GRK yang terlepas ke atmosfer akibat operasi  pelaku  usaha  (Brander,  Gillenwater,  and  Ascui,  2018).  Penjelasan  bentuk kreativitas dari penerapan metode pasar dapat dilihat dengan membandingkan Gambar 1 dan 2.
Dengan  menggunakan  metode  lokasi  untuk  perhitungan  emisi  GRK  dari konsumsi listrik scope 2 maka tiap pengguna listrik akan menghitung emisi GRK dari konsumsi listriknya menggunakan faktor emisi 0,6 mt CO2e/MWh secara proporsional. Metode lokasi tidaklah menggambarkan faktor emisi dari pemasok listrik tertentu bahkan jika dalam wilayah tertentu hanya terdapat satu produsen listrik (Sotos, 2015). Misalnya, berdasarkan Gambar 2 terdapat 3 pabrik yang mengkonsumsi listrik yang dihasilkan dari dua  pembangkit  listrik  dengan  rata-rata  emisi  faktor  dari  kedua  pembangkit  tersebut adalah 0,4 mt CO2e/MWh. Berdasarkan kondisi  ini pabrik A dengan konsumsi  listrik sebesar  4  MWh  akan  menghitung  dan  melaporkan  emisi  GRK  sebesar  1,6  mt  CO2e; pabrik B dengan konsumsi 10 MWh, 4 mt CO2e; dan pabrik C dengan konsumsi 1 MWh, 0,6  mt  CO2e.  Dengan  skema  ini  terjadi  hubungan  linieritas  antara  konsumsi  listrik dengan emisi GRK yaitu semakin besar konsumsi listrik, maka akan semakin besar emisi GRK. Metode lokasi sangat sesuai dengan penerapan carbon accounting jika tujuannya menghitung  emisi  fisik  GRK  yang  terlepas  ke  atmosfer.  Metode  ini  juga  yang  sesuai untuk  diterapkan  jika  tujuannya  mengurangi  emisi  GRK  sesuai  dengan  target  dalam ENDC.
Sebaliknya,  dalam  metode  pasar  jumlah  emisi  GRK  yang  dihasilkan  oleh produsen  listrik  tidak  berubah  dengan  adanya  REC.  Namun,  penggunaan  REC  hanya mengalokasikan  emisi  GRK  dari  satu  pabrik  ke  pabrik  yang  lain  seperti  yang  terlihat pada  Gambar  3.  Bagi  pabrik  yang  tidak  menggunakan  REC,  maka  konsekuensinya adalah perhitungan emisi scope 2 akan menggunakan angka faktor emisi residual mix, yang merupakan angka emisi setelah mengeluarkan hak eksklusif atas angka faktor emisi REC.
Kedua,  penggunaan  REC  oleh  pihak  tertentu  dalam  menurunkan scope 2  akan mengaburkan usaha yang dilakukan oleh pihak lain yang melakukan usaha nyata untuk menurunkan emisi GRK scope 2. Usaha nyata yang dapat dilakukan untuk menurunkan emisi  GRK  dari  konsumsi  listrik  antara  lain  pemasangan  panel  surya,  melakukan efisiensi  produksi  dan  mengganti  lampu fluorescent dengan  lampu  yang  lebih  hemat dalam  konsumsi  listrik  seperti  lampu  teknologi  LED  ( Light  Emitting  Diode ).  Namun, berbagai  usaha  tersebut  untuk  menurunkan  konsumsi  listrik  guna  mengurangi  emisi GRK  dapat  tersamarkan  akibat  penggunaan  REC  yang  diperkenankan  dalam  metode pasar.
Misalnya,  terdapat  dua  entitas  yaitu  A  dan  B  yang  berada  dalam  lokasi  yang berdekatan dan keduanya mengkonsumsi listrik dari produsen pembangkit listrik yang sama seperti yang terlihat pada Gambar 8. Entitas A, yang mengkonsumsi listrik 5 MWh, ingin  mengurangi  emisi  GRK scope 2  dengan  menjalankan  usaha  nyata  berupa pemasangan panel surya pada atap pabriknya guna memasok sebagian kebutuhan listrik pabriknya.  Dengan  usahanya  ini  entitas  A  berhasil  menurunkan  emisi  20%  sehingga konsumsi  listriknya  dari  pembangkit  listrik  menurun  menjadi  dari  5  MWh  menjadi  4 MWh.

## Gambar 8. Dampak Usaha Nyata pada Metode Lokasi
Seperti  yang  terlihat  pada  Gambar  8,  jika  metode  lokasi  diterapkan  setelah  A melakukan usaha nyata maka usaha A akan terlihat dalam bentuk penurunan emisi A dan juga emisi keseluruhan dari konsumsi listrik. Emisi A akan menurun dari 0.5 mt CO2e menjadi  0,4  mt  CO2e.  Pada  sisi  lain,  B  tidak  melakukan  usaha  nyata  apapun  untuk menurunkan  emisi  sehingga  jumlah  emisi  GRK  akan  tetap  yaitu  sebesar  1  mt  CO2e. Emisi  GRK  keseluruhan  dari  kedua  akan  menurun  yang  sebelumnya  1,5  mt  CO2e menjadi 1,4 mt CO2e akibat dari usaha nyata dari A untuk menurunkan emisi GRK nya.
Namun,  jika  produsen  pembangkit  listrik  menawarkan  REC  dari  energi  listrik yang dihasilkan dari EBT kepada B dan metode pasar diperkenankan untuk diterapkan maka kondisi  ini akan mengaburkan usaha nyata  untuk  menurunkan  emisi  GRK yang telah  dilakukan  oleh  A.  Seperti  terlihat  pada  Gambar  8,  misalnya  A  telah  melakukan usaha nyata untuk menurunkan 20% konsumsi listriknya sehingga mampu menurunkan konsumsi  listriknya  dari  5  MWh  menjadi  4  MWh.  Pada  sisi  lain,  B  tidak  melakukan usaha nyata untuk menurunkan emisi GRK dari konsumsi listriknya namun melakukan pembelian REC dari produsen listrik seperti yang terlihat pada Gambar 8. B melakukan pembelian REC senilai 10 MWh sehingga dengan kepemilikan REC tersebut B berhasil menurunkan seratus persen emisi GRK pada scope 2.
Jika kita memperhatikan dampak pembelian REC  oleh B terdapat  dua dampak negatif  yang  terjadi  yaitu  pengaburan  usaha  nyata  yang  telah  dilakukan  oleh  A  dan potensi menurunnya semangat untuk menjalankan usaha nyata guna mengurangi emisi GRK dari konsumsi listrik. Pembelian REC oleh B pada dasarnya hanya mengalihkan angka  faktor  emisi  EBT  karena  memang  REC  merupakan  hak  eksklusif  untuk menggunakan  angka  faktor  emisi  EBT  yang  sangat  rendah,  bahkan  memiliki  angka faktor  emisi  nol.  Dengan memiliki REC  untuk  10 MWh dan mengklaim angka faktor emisi 0 untuk konsumsi listrik 10 MWh, maka B dapat mengklaim dengan menggunakan metode pasar bahwa telah tercapai status netral karbon pada konsumsi listrik scope 2. Namun,  pada  kenyataannya  B  tidaklah  mencapai  karbon  netral  karena  B  masih menggunakan listrik dari pembangkit listrik yang sebagian dihasilkan dari sumber EBT dan sebagian dari energi fosil. Penerapan metode pasar dalam perhitungan scope 2 gagal
dalam  memberikan  informasi  yang  akurat  terjadi  emisi  GRK  dari  konsumsi  listrik (Brander et al. , 2018).

## Gambar 9. Dampak Usaha Nyata pada Metode Pasar
Penerapan  metode  pasar  dengan  menggunakan  REC  hanya  akan  mengaburkan usaha nyata yang telah dilakukan oleh A. Kondisi ini dapat dilihat pada Gambar 9 dimana jika metode pasar diterapkan dan B menggunakan REC untuk mengklaim angka faktor emisi dari EBT, maka A akan menggunakan angka residual mix dalam menghitung emisi GRK dari konsumsi listrik scope 2 (Brander et al., 2018; Mahardika, 2023b). Dengan menerapkan  angka  faktor  emisi  residual mix B  akan  melaporkan  kenaikan  pada  emisi GRK nya sebesar 1,2 mt CO2e walaupun telah terjadi penurunan konsumsi listrik dari 5 MWh menjadi 4 MWh. Kondisi ini jelas mengaburkan usaha nyata yang telah dijalankan oleh A dan menurunkan integritas target penurunan emisi GRK (Bjørn et al., 2022). Selain  itu  penggunaan  REC  berpotensi  melebih-lebihkan  usaha  yang  telah dilakukan oleh perusahaan dalam menurunkan emisi GRK dari konsumsi listrik. Kondisi ini dapat dilihat pada Gambar 9, dimana B dengan membeli REC dapat mengklaim telah berhasil  menurunkan  emisi  GRK  walau  pada  kenyataannya  entitas  A  yang  berhasil menurunkan  emisi  GRK.  Pada  akhirnya  kondisi  ini  akan  membuat  menurunkan semangat  bagi  pihak lain yang ingin melakukan usaha nyata untuk  menurunkan emisi GRK dari aktivitas operasinya. Penggunaan REC juga bertentangan dengan tujuan dari penerapan carbon  accounting secara  fisik  yaitu  memperkirakan  dan/atau  mengukur aliran  GRK  secara  fisik  yang  terkait  dengan  subjek  tertentu  (organisasi,  pemerintah daerah dan negara) selama periode tertentu.
Ketiga,  adanya  keterkaitan  antara  pembelian  REC  dengan  peningkatan  jumlah pembangkit listrik EBT baru. Keterkaitan tersebut terjadi karena adanya anggapan bahwa penjualan REC oleh pembangkit listrik EBT dapat memicu pembangunan pembangkit listrik  EBT  baru  (Sotos,  2015).  Kondisi  keterkaitan  antara  penjualan  REC  dengan pembangunan pembangkit listrik EBT baru dapat  terjadi jika harga REC  cukup tinggi yang  mendorong  produsen  listrik  EBT  memperoleh  pendapatan  signifikan  dari  hasil penjualan REC.
Namun, pada kenyataannya harga REC yang terbentuk terlalu rendah sehingga hasil penjualan REC tidaklah menjadi faktor pendorong untuk membangun pembangkit listrik  EBT  (Gillenwater,  2013;  Gillenwater et  al., 2014;  Mulder  and  Zomer,  2016). Bahkan,  rendahnya  harga  REC  menyebabkan  pembeli  REC  menyediakan  bantuan keuangan dalam bentuk subsidi kepada pembangkit listrik EBT (Gillenwater 2008). Jika penjualan REC tidak mendorong pembangunan pembangkit listrik EBT baru, lalu faktor apa yang mendorong pembangunannya? Beberapa negara di kawasan ASEAN, termasuk Indonesia,  memperkenalkan  reformasi  subsidi  bahan  bakar  fosil  sebagai  cara  untuk mencapai target bauran EBT (IEA 2016).

## SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

## Simpulan
Aturan terkait carbon  accounting saat  ini mengacu pada aturan GHG Protocol dan  ISO  14064.  Dari  kedua  aturan  tersebut,  emisi  GRK  dari  konsumsi  listrik scope 2 dapat dilaporkan dalam dua metode yaitu metode lokasi dan metode pasar. Dari kedua metode tersebut metode lokasi lebih sesuai dengan tujuan penerapan carbon accounting dari  sisi  “fisik”,  yaitu  yang  menggambarkan  emisi  GRK  secara  fisik.  Walau  kedua metode  diperkenankan  oleh  aturan  dalam  GHG  Protocol Scope 2  Guidance  dan  ISO 14064-1,  namun  pengguna  laporan  emisi  GRK  hendaknya  tidak  menggunakan perhitungan  emisi  GRK  menggunakan  metode  pasar  sebagai  dasar  menilai  kemajuan dalam  menilai  kemajuan  dalam  pengurangan  emisi,  namun  lebih  menekankan  pada metode  lokasi.  Selain  itu  untuk  membantu  pencapaian  target  pemerintah  Indonesia seperti  yang  tercantum  dalam  ENDC,  metode  lokasi  harusnya  menjadi  pilihan  dalam menentukan emisi GRK dari konsumsi listrik untuk tiap pelaku usaha dan tiap industri.
Hal ini berimplikasi bahwa REC, dengan segala keterbatasannya, tidak menjadi pilihan  utama  bagi  perusahaan  sebagai  cara  utama  untuk  menurunkan  emisi  dari konsumsi listrik scope 2. Akan menjadi lebih bermakna bagi lingkungan dan pencapaian target  emisi  nasional  jika  perusahaan  dalam  usaha  menurunkan  emisi  karbon  dari konsumsi  listrik scope 2  dengan  melakukan  efisiensi  dalam  penggunaan  listrik  dan memanfaatkan teknologi panel surya.

## Keterbatasan
Penelitian ini hanya meletakkan pemikiran terkait dampak dari penggunaan REC dalam upaya menurunkan emisi karbon scope 2 dari konsumsi listrik. Penelitian ini tidak memberikan  bukti  nyata  terkait  dampak  penggunaan  REC  di  Indonesia  terhadap penurunan emisi karbon dari aktivitas operasi perusahaan.

## Saran untuk Penelitian Selanjutnya
Berdasarkan keterbatasan yang terdapat pada penelitian ini penelitian selanjutnya dapat  difokuskan  pada  upaya  untuk  mengevaluasi  dampak  penggunaan  REC  pada perusahaan-perusahaan  di  Indonesia  jumlah  aktual  emisi  karbon  dari  aktivitas  operasi produksi.

## DARTAR PUSTAKA
Bjørn, Anders, Shannon M. Lloyd, Matthew Brander, and H. Damon Matthews. 2022. “Renewable  Energy  Certificate  Threaten  Integrity  of  Corporate  Science-Based
Targets.” Nature Climate Change 12(June). doi: 10.1038/s41558-022-01379-5. Brander,  Matthew,  Michael  Gillenwater,  and  Francisco  Ascui.  2018.  “Creative Accounting :  A  Critical  Perspective  on  the  Market-Based  Method  for  Reporting Purchased Electricity (Scope 2) Emissions.” Energy Policy 112(June 2017):29–33. doi: 10.1016/j.enpol.2017.09.051.
Colbert-Sangree,  Tani.  2022.  “What  Are  Emission  Factors ?  And  Where  Can  I  Find Them ?” GHG  Management  Institute .  Retrieved  September  19,  2023
(https://ghginstitute.org/2022/10/31/what-are-emission-factors-and-where-can-i- find-them/).
Day,  Thomas,  Silke  Mooldijk,  Frederic  Hans,  Sybrig  Smit,  Eduardo  Posada,  Reena Skribbe, Santiago Woollands, Harry Fearnehough, Takeshi Kuramochi, Warnecke Carsten, Kachi Aki, and Niklas Höhne. 2023. “Corporate Climate Responsibility Monitor 2023.” (February).
Elgin,  Ben,  and  Sinduja  Rangarajan.  2022.  “What  Really  Happens  When  Emissions Vanish.” BNN  Bloomberg .  Retrieved  (https://www.bnnbloomberg.ca/what-really- happens-when-emissions-vanish-1.1839814).
Gillenwater,  Michael.  2008.  “Redefining  RECs  —  Part  1 :  Untangling  Attributes  and Offsets.” Energy Policy 36(6).
Gillenwater, Michael. 2013. “Probabilistic Decision Model of Wind Power Investment and Influence of Green Power Market.” Energy Policy 63(December).
Gillenwater, Michael. 2022. “The GHG Protocol Corporate Standard … The Dog That Caught  the  Car ?” GHG Institute . Retrieved September 26, 2023
(https://ghginstitute.org/2022/12/16/the-ghg-protocol-corporate-standardthe-dog- that-caught-the-car/).
Gillenwater,  Michael.  2023.  “What  Is  Greenhouse  Gas  Accounting?  Furnishing Definitions.” Greenhouse  Gas  Management  Institute .  Retrieved  September  19, 2023 (https://ghginstitute.org/2023/03/01/what-is-greenhouse-gas-accounting- furnishing-definitions/).
Gillenwater,  Michael,  Xi  Lu,  and  Miriam  Fischlein.  2014.  “Additionality  of  Wind Energy  Investments  in  the  U  .  S  .  Voluntary  Green  Power  Market.” Renewable Energy 63(March):452–57.
Healey,  Rebecca  Bartlett.  2022.  “Response  to  Proposed  Rules  to  Enhance  and Standardize Climate-Related Disclosures for Investors.”
IEA. 2016. Renewable Energy: Medium-Term Market Report 2016 . Paris.
IFRS. 2023. IFRS S2: Climate-Related Disclosures .
ISO. 2019. “ISO 14064-1: 2019.” 38.
Lloyd,  Shannon  M.,  Matthew  Brander,  and  H.  Damon  Matthews.  2022.  “Renewable Energy  Certificates  Allow  Companies  to  Overstate  Their  Emission  Reductions.” Nature Climate Change 12(June):508–9.
Mahardika,  D.  P.  K.  2020.  “Meninjau  Peran  Akuntan  Dalam  Menanggulangi  Isu Perubahan  Iklim.” Jurnal  Akuntansi  Multiparadigma 11(3):581–99.  doi: 10.21776/ub.jamal.2020.11.3.33.
Mahardika,  D.  P.  K.  2022.  “Internalisasi  Isu  Perubahan  Iklim  Dalam  Laporan Keuangan.” Jurnal Akuntansi Multiparadigma 13(1):111–27. Mahardika, D. P. K. 2023a. “Harapan Pada Bursa Karbon.” Harian Kontan . Retrieved September 12, 2023 (https://insight.kontan.co.id/news/harapan-pada-bursa- karbon).
Mahardika,  D.  P.  K.  2023b.  “Mengkritisi  Manfaat  Sertifikat  Energi.” Investor  Daily ,
September, 2.
Mulder, Machiel, and Sigourney P. E. Zomer. 2016. “Contribution of Green Labels in Electricity  Retail  Markets  to  Fostering  Renewable  Energy.” Energy  Economics 99(December).
Peterdy,  Kyle.  2023.  “Carbon  Accounting.” Corporate  Finance  Institute .  Retrieved September  19,  2023  (https://corporatefinanceinstitute.com/resources/esg/carbon- accounting/).
PLN. 2021a. Green Finance Framework .
PLN.  2021b.  “Perjanjian  Jual  Beli  Sertifikat  Energi  Terbarukan.” Perusahaan  Listrik Negara . Retrieved September 4, 2023 (https://layanan.pln.co.id/renewable-energy- certificate/term-condition).
PLN.  2022.  “Dukung  Energi  Bersih,  PLN  Teken  Perjanjian  Layanan  REC  Ke  Tiga Perusahaan Manufaktur.” Press Release No. 154.PR/STH.00.01/III/2022 . Retrieved
(https://web.pln.co.id/cms/media/siaran-pers/2023/07/dukung-energi-bersih-pln- teken-perjanjian-layanan-rec-ke-tiga-perusahaan-manufaktur/). PLN. 2023. “Naik Signifikan, Sepanjang 2022 REC PLN Mampu Suplai 1,7 Juta MWh Listrik Hijau.” Perusahaan Listrik Negara . Retrieved
(https://web.pln.co.id/media/siaran-pers/2023/01/naik-signifikan-sepanjang-2022- rec-pln-mampu-suplai-17-juta-mwh-listrik-hijau).
RI. 2021. Peraturan Presiden No. 98 Tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk  Pencapaian  Target  Kontribusi  Yang  Ditetapkan  Secara  Nasional  Dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional . Indonesia. Sotos, Mary. 2015. “GHG Protocol Scope 2 Guidance: An Amendment to GHG Protocol Corporate Standard.”
Stechemesser,  Kristin,  and  Edeltraud  Guenther.  2012.  “Carbon  Accounting :  A Systematic Literature Review.” Journal of Cleaner Production 36(November):1–5. Susanto, Ichwan. 2015. “Kebakaran Hutan: Penanganan Harus Terbuka.” Kompas , April 18, 14.
WBSCD/WRI. 2004. GHG Protocol: A Corporate Accounting and Reporting Standard .