## PENERAPAN UNDANG-UNDANG PENCUCIAN UANG DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA
Oleh : Dhoni Erwanto 
M. Zen Abdullah 

## ABSTRAK
Pada  umumnya  pelaku  tindak  pidana  termasuk  tindak  pidana  narkotika,  berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan  yang merupakan hasil dari tindak  pidana  dengan  berbagai  cara  agar  harta  kekayaan  hasil  tindak  pidananya  susah ditelusuri  oleh  aparat  penegak  hukum,  sehingga  dengan  leluasa  memanfaatkan  harta kekayaan tersebut, baik untuk kegiatan yang sah, maupun untuk mendanai kegiatan usaha yang bertentangan dengan hukum. Penerapan pasal-pasal pencucian uang terhadap pelaku tindak  pidana  narkotika,  merupakan  terobosan  yang  sangat  strategis  dan  bernilai  penting bagi  pemberantasan  tindak  pidana  narkotika  secara  sistemik.  Penegakan  hukum  yang diberlakukan  selama  ini  dengan  menerapkan  pidana  yang  tinggi  terhadap  pelaku  tindak pidana  narkotika,  terbukti  tidak  mampu  secara  efektif  menghentikan  gerak  langkah produksi dan peredaran gelap narkotika. Hal itu terjadi karena penerapan ketentuan pidana di  dalam  Undang-Undang  Narkotika,  hanya  mampu  menghukum  pelaku  namun  tidak mampu  menggali,  menelusuri  dan  menyita  secara  komprehensif  seluruh  harta  kekayaan yang dimiliki oleh pelaku yang diperoleh dari tindak pidana produksi dan peredaran gelap narkotika.  Dengan  demikian,  meskipun  seorang  pelaku  tindak  pidana  narkotika  telah dikenakan  pidana  penjara,  tetapi  bisnis  illegal  narkotika  berupa  produksi  dan  peredaran gelap  narkotika,  tetap  dapat  dijalankan  oleh  kaki  tangan  pelaku  pidana  bersangkutan, berkat  kekayaan  atau  modal  yang  masih  dimilikinya  yang  tersimpan  atau  ditanam  dalam aneka  usaha  yang  sah.  Disinilah  letak  strategisnya  penerapan  pasal-pasal  pencucian  uang sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  (selanjutnya  disebut  Undang-Undang Pencucian Uang).
.
Kata Kunci: Undang-Undang Pencucian Uang, Pelaku Tindak Pidana Narkotika

## A. Latar Belakang Masalah
Narkotika  itu  kini  makin  berkembang  secara  eksplosif  dan  bahkan  telah  sampai pada  keadaan  yang  mengkuatirkan.  Ia  merebak    ke  seluruh  penjuru  dan  semua  tingkatan masyarakat.  dari  kaum  terpelajar  sampai  kalangan  buta  aksara,  dari  kota  ke  pelosok- pelosok  desa,  dari  kaum  berpunya  sampai  golongan  tidak  mampu,  dari  kampus  sampai Sekolah Menengah Atas, bahkan lebih tragis lagi, narkotika kini telah pula merasuk sampai ke sekolah-sekolah dasar. Tangan para pengedar telah menjangkau anak-anak kita.
 Anggota Polisi di POLDA Jambi,  Alumni Program Magister Ilmu Hukum Unbari.
 Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari.
Selanjutnya  pembahasan mengenai  narkotika, tidak  dapat  dilepaskan  dari  dua  hal, yakni pertama, mengenai  dampak  dari  penyalahgunaan  narkotika  dan kedua, tentang faktor-faktor yang menyebabkan maraknya penyalahgunaan narkotika.
Dampak  dari  penyahgunaan  narkotika,  tidak  saja  dialami  oleh  pemakai  dan keluarganya,  melainkan  juga  dapat  merugikan  keuangan  dan  kepentingan  negara  secara keseluruhan.  Dari  sudut  pemakai  dan  keluarganya,    penyalahgunaan  narkotika  akan berakibat  penderitaan  berkepanjangan  yang  dapat  berujung  pada  kematian  sia-sia.  Secara ekonomi,  akan    menguras  keuangan  keluarga    hingga  terjerumus  ke  kebangkrutan  dan kehancuran. Secara sosial dapat memicu tindakan asosial, amoral, tindakan kekerasan dan kejahatan yang akan menjadi aib serta beban sosial yang berat bagi keluarga.
Sementara  itu    penyalahgunaan    narkotika,  juga  membebani  keuangan  negara. Diperlukan anggaran  yang  sangat  besar  untuk  biaya  pencegahan,  penegakan  hukum  serta pengobatan,  perawatan  dan  pemulihan  pelaku  penyalahgunaan/penderita  ketergantungan narkotika.
Menurut Badan Narkotika Nasional, apabila semua pemakai narkoba yang saat ini berjumlah  enam juta lebih itu, mengikuti program pengobatan, perawatan dan pemulihan selama enam bulan dengan biaya sebesar Rp. 3 juta per bulan per orang, maka biaya yang harus dikeluarkan oleh negara selama enam bulan adalah sebesar Rp. 108  triliun. 1
Berdasarkan paparan di atas, kiranya menjadi jelas betapa narkotika telah menjadi ancaman  serius  terhadap  derajat  kesehatan  masyarakat,  rendahnya  kualitas  sumber  daya manusia  dan  menurunnya  produktivitas  dan  daya  saing  bangsa.  Ancaman  tersebut    yang pada  gilirannya  berakibat  pada  melemahnya  ketahanan  nasional  dan  kejayaan  bangsa ditengah pergaulan internasional.
Selanjutnya,  pembahahasan  mengenai  faktor-faktor  yang  menyebabkan  maraknya penyalahgunaan narkotika, tidak dapat dilepaskan dari posisi Indonesia dalam peta dunia. Karena  letak  geografis,  geopolitis  dan  demografisnya,  Indonesia  menjadi  negara  yang sangat rawan dan rentan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
Menurut  Badan  Narkotika  Nasional,    secara  geografis  sebagai  negara  kepulauan terbesar  di  dunia  dengan  lebih  dari  17.560  buah  pulau  besar  dan  kecil,  Indonesia mempunyai  garis  pantai  sekitar  85.000  km  dan  perbatasan  laut  yang  terbuka,  membuat Indonesia  rawan  terhadap  penyelundupan  narkoba.  Indonesia  sebagai  negara  kepulauan
1 http://www.jpnn.com/read/2013/06/24/178329/Pengguna-Narkoba-di-Indonesia-4-Juta-Orang.
memiliki banyak sekali pelabuhan yang karena keterbatasan anggaran dan kapasitas aparat keamanan,  tidak  seluruhnya  dapat  diawasi  dengan  baik,    terdapat  tidak  kurang  dari  166 pelabuhan  ilegal  yang  tidak  terjaga.  Keadaan  ini  memungkinkan  mafia  internasional menyelundupkan narkoba secara lebih mudah. 2
Secara  geografis  dan  geopolitis,  letak  Indonesia  berdekatan  dengan  daerah penanaman  dan  produksi  opium,  yaitu  wilayah  Segitiga  Emas  dan  Bulan  Sabit  Emas. Demikian  pula  ketatnya  upaya  pemberantasan  peredaran  gelap  narkoba  di  negara-negara tetangga,  terutama  Thailand,  Malaysia  dan  Singapura,  menyebabkan  Indonesia  menjadi wilayah pemasaran alihan dari sindikat narkoba internasional. 3
Sedangkan secara demografis, jumlah penduduk yang merupakan terbesar keempat di dunia setelah China, India dan Amerika Serikat, Indonesia merupakan pasar yang sangat potensial bagi pemasaran gelap narkotika dan rentan terhadap penyalahgunaan narkotika. 4 Selanjutnya,  secara  politis  lemahnya  perangkat  undang-undang  dan  rendahnya  integritas penegak  hukum  adalah  penyebab  penting  lain  terhadap  rawannya  Indonesia  dari penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap  narkotika.  Sinyalemen  tersebut  dilansir  Majalah Tempo yang selengkapnya menyatakan bahwa:
Memang  tidak  dapat  memungkiri  kenyataan  bahwa  dari    sejumlah  kasus-kasus besar narkotika yang berhasil diungkap  dan diajukan ke pengadilan,  hanya segelintir saja yang  berhasil  dijerat  dengan  hukuman  yang  berat.  Di  sisi  lain,    hampir  setiap  saat  media menyuguhkan  berita  berbagai  keganjilan  dalam  proses  penyidikan,    pemeriksaan, penuntutan  dan penetapan keputusan  oleh  Pengadilan serta berbagai cerita tentang hilang atau  berkurangnya  barang  bukti  pada  setiap  tingkatan  pemeriksaan  oleh  aparat  penegak hukum.  Kenyataan  ini  membuat  mafia  Internasional  dan  kaki  tangan  domestiknya  tidak pernah jera  memutarkan  bisnis  haram itu  di  Indonesia,  bahkan  makin  berkembang  secara eksplosif. 5
Mengingat demikian seriusnya dampak dari penyalahgunaan narkotika,  maka jelas bahwa  sangat  diperlukan  kebijakan  hukum  pidana  atau  kebijakan  penanggulangan kejahatan  melalui  perundang-undangan  pidana  yang  secara  jelas  dan  tegas  mengatur tentang  bagaimana  tindak  pidana  narkotika  khususnya  tindak  pidana  penyalahgunaan narkotika yang kronis tersebut, dapat diberantas secara sistemik dan komprehensif.
2 Majalah TEMPO, Berlabuh Narkoba di Teluk Naga, 10 September 2006. hal. 97.
3 Ibid.
4 Ibid., hal. 98.
5 Ibid.
Menurut  Badan  Narkotika  Nasional,  upaya  pencegahan  secara  sistemik  tersebut dapat dilakukan melalui:
Upaya penegakan hukum melalui perangkat perundang-undangan yang efektif yang dijalankan  oleh    aparatur  penegak  hukum  yang  memiliki  kapabilitas  di  bidang  tindak pidana  narkotika  dan  memiliki  integritas  moral  dan  keimanan  yang  tinggi,  pengurangan permintaan  ( demand  reduction ),  pengawasan  sediaan  ( supply  control )  dan  pengurangan dampak buruk ( harm reduction ). Demand reduction meliputi pencegahan penyalahgunaan, perawatan  serta  pemulihan  penderita  ketergantungan  narkotika. Supply  control meliputi pengawasan jalur legal narkotika, pengawasan jalur ilegal berupa pencegatan di darat, laut dan udara dan. 6
Berdasarkan  pendapat  di  atas,  disimpulkan  bahwa    keberhasilan  upaya  penegakan hukum  terhadap  tindak  pidana  narkotika,  sangat  bergantung  pada  efektivitas  perundang- undangan  pidana  di  bidang  tindak  pidana  narkotika  dan  efektivitas  dari  sistem  peradilan pidana yang dilaksanakan oleh  aparat penegak hukum yang kapabel dan berintegritas.
Dalam  perspektif  perundang-undangan  pidana  Indonesia,  tindak  pidana  narkotika diatur  di  dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang Narkotika (selanjutnya disebut Undang-Undang Narkotika).
Sementara  itu,  untuk  lebih  mengefektifkan  pencegahan  dan  pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai penguatan  kelembagaan  yang  sudah  ada  yaitu  Badan  Narkotika  Nasional  (BNN).  Badan Narkotika  Nasional  tersebut  didasarkan  pada  Peraturan  Presiden  Nomor  83  Tahun  2007 tentang  Badan  Narkotika  Nasional,  Badan  Narkotika  Provinsi,  dan  Badan  Narkotika Kabupaten/Kota.  Badan  Narkotika  Nasional  tersebut  merupakan  lembaga  non  struktural yang  berkedudukan  di  bawah  dan  bertanggung  jawab  langsung  kepada  Presiden,  yang hanya  mempunyai  tugas  dan  fungsi  melakukan  koordinasi.  Dalam  Undang-Undang  ini, Badan  Narkotika  Nasional  tersebut  ditingkatkan  menjadi  lembaga  pemerintah nonkementerian  (LPNK)  dan  diperkuat  kewenangannya  untuk  melakukan  penyelidikan dan  penyidikan.  BNN  berkedudukan  di  bawah  Presiden  dan  bertanggung  jawab  kepada Presiden.  Selain  itu,  Badan  Narkotika  Nasional  juga  mempunyai  perwakilan  di  daerah provinsi  dan  kabupaten/kota  sebagai  instansi  vertikal,  yakni  Badan  Narkotika  Nasional provinsi dan Badan Narkotika Nasional kabupaten/kota.
6 Badan  Narkotika  Nasional, Pedoman  Pencegahan  Penyalahgunaan  Narkoba  Bagi  Pemuda , Jakarta, 2004, hal. 117.
Selanjutnya,  dijelaskan  bahwa  untuk  lebih  memperkuat  kelembagaan,  diatur  pula mengenai  seluruh  harta  kekayaan  atau  harta  benda  yang  merupakan  hasil  tindak  pidana Narkotika  dan  Prekursor  Narkotika  dan  tindak  pidana  pencucian  uang  dari  tindak  pidana Narkotika  dan  Prekursor  Narkotika  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  telah memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  dirampas  untuk  negara  dan  digunakan  untuk kepentingan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan upaya rehabilitasi medis dan sosial.
Berdasarkan  pertimbangan  utama  lahirnya  Undang-Undang  Narkotika  tersebut  di atas,  terlihat  dengan  jelas  komitmen  negara  yang  kuat  untuk  melakukan  pemberantasan terhadap  tindak  pidana  narkotika  secara  lebih  sistemik  dan  komprehensif.  Hal  itu  antara lain  terlihat  pada  pemberatan  pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana  narkotika,  penguatan kelembagaan, dan penerapan tindak pidana pencucian uang terhadap pelaku tindak pidana narkotika.
Penerapan  pasal-pasal  pencucian  uang  terhadap  pelaku  tindak  pidana  narkotika, merupakan terobosan yang sangat strategis dan bernilai penting bagi pemberantasan tindak pidana narkotika secara sistemik. Penegakan hukum yang diberlakukan selama ini dengan menerapkan  pidana  yang  tinggi  terhadap  pelaku  tindak  pidana  narkotika,  terbukti  tidak mampu  secara  efektif  menghentikan  gerak  langkah  produksi  dan  peredaran  gelap narkotika.
Hal  itu  terjadi  karena  penerapan  ketentuan  pidana  di  dalam  Undang-Undang Narkotika,  hanya  mampu  menghukum  pelaku  namun  tidak  mampu  menggali,  menelusuri dan  menyita  secara  komprehensif  seluruh  harta  kekayaan  yang  dimiliki  oleh  pelaku  yang diperoleh dari tindak pidana produksi dan peredaran gelap narkotika.
Dengan  demikian,  meskipun  seorang  pelaku  tindak  pidana  narkotika  telah dikenakan  pidana  penjara,  tetapi  bisnis  illegal  narkotika  berupa  produksi  dan  peredaran gelap  narkotika,  tetap  dapat  dijalankan  oleh  kaki  tangan  pelaku  pidana  bersangkutan, berkat  kekayaan  atau  modal  yang  masih  dimilikinya  yang  tersimpan  atau  ditanam  dalam aneka usaha yang sah.
Disinilah  letak  strategisnya  penerapan  pasal-pasal  pencucian  uang  sebagaimana diatur  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  Tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  (selanjutnya  disebut  Undang-Undang Pencucian Uang).
Pada  umumnya  pelaku  tindak  pidana  termasuk  tindak  pidana  narkotika,  berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan  yang merupakan hasil dari tindak  pidana  dengan  berbagai  cara  agar  harta  kekayaan  hasil  tindak  pidananya  susah ditelusuri  oleh  aparat  penegak  hukum,  sehingga  dengan  leluasa  memanfaatkan  harta kekayaan tersebut, baik untuk kegiatan yang sah, maupun untuk mendanai kegiatan usaha yang bertentangan dengan hukum.
Dalam konsep anti pencucian uang, pelaku dan hasil tindak pidana dapat diketahui melalui  penelusuran  harta  kekayaan  hasil  tindak  pidana,  untuk  selanjutnya  hasil  tindak pidana tersebut dirampas untuk negara. Apabila seluruh harta kekayaan hasil tindak pidana yang dikuasai oleh seorang pelaku atau sebuah organisasi kejahatan narkotika dapat disita atau  dirampas,  maka  dengan  sendirinya  para  pelaku  dan  seluruh  kaki  tangannya  tersebut tidak  lagi  memiliki  modal  untuk  memutarkan  bisnis  “haram”  mereka.    Di  samping  itu, penelusuran  harta  kekayaan  hasil  tindak  pidana  narkotika,  juga  akan  mengungkap  aliran uang  “panas”  narkotika,  sedemikian  sehingga  jejaring  produksi  dan  peredaran  gelap narkotika dapat diungkap dan diberantas.
Perosalan  mendasarnya  adalah  manakala  penerapan  pasal-pasal  pencucian  uang dapat  menekan  terjadinya  tindak  pidana  narkotika  sebagaimana  dikemukakan  di  atas, mengapa  sampai  hari  sangat  sedikit  bahkan  hampir  tidak  ada,  pelaku  tindak  pidana narkotika  khususnya  produsen  dan  pengedar  narkotika,  yang  dikenakan  ketentuan  pidana di dalam Undang-Undang Pencucian Uang.
Setelah mencermati ketentuan yang mengatur mengenai hukum acara yang meliputi penyidikan,  penuntutan  dan  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan  sebagaimana  termaktub  di dalam  Bab  XII,  dan  ketentuan  pidana  yang  diatur  di  dalam  Bab  XV  Undang-Undang Narkotika,  diperoleh  hasil  penelitian  pendahuluan  bahwa  tidak  diterapkannya  pasal-pasal pencucian  uang  terhadap  pelaku  tindak  pidana  narkotika,  disebabkan  oleh  adanya kekosongan norma (vacuum of norm) di dalam Undang-Undang Narkotika, yang mengatur tentang hukum acara penerapan pasal-pasal pidana pencucian uang terhadap pelaku tindak pidana narkotika.

## B.  Perumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  yang  dikemukakan  di atas,  maka    perumusan  masalah yang akan dikaji di dalam penelitian ini,  adalah :
1. Bagaimanakah pengaturan mengenai penerapan Undang-Undang Pencucian Uang terhadap pelaku tindak pidana narkotika, di dalam Undang-Undang Narkotika?;
2. Bagaimanakah  Konsepsi  Pengaturan  Mengenai  Penerapan  Undang-Undang Pencucian  Uang  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Narkotika  yang  sebaiknya diterapkan di masa depan?.

## C.  Metode Penelitian

## 1.  Tipe Penelitian
Mengacu  pada  perumusan  masalah  dan  tujuan  penelitian  tersebut  di  atas,  maka penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  penelitian  hukum  normatif.  Penelitian hukum  normatif  mencakup  penelitian  terhadap  asas-asas  hukum,  sistematika  hukum, sinkronisasi hukum, perbandingan dan sejarah hukum.
Penelitian normatif diambil sebagai pendekatan utama dalam penelitian ini karena yang menjadi perhatian utama adalah penerapan ketentuan pidana pencucian uang terhadap pelaku tindak pidana narkotika.

## 2.   Pendekatan yang Digunakan
Berdasarkan  tipe  penelitian  normatif  tersebut  di  atas,  maka  pendekatan  yang digunakan  dalam  penelitian  ini    adalah  pendekatan  konseptual (conceptual  approach), pendekatan perundang-undangan (normative approach) dan pendekatan sejarah (historical approach).
Pendekatan konseptual dilakukan dengan meneliti asas-asas hukum dan teori-teori pemidanaan.  Pendekatan  perundang-undangan  dilakukan  dengan  meneliti  formulasi ketentuan perundang-undangan, yang berhubungan dengan tindak puidana narkotika,  baik berbentuk  hukum  positif  maupun  masih  berbentuk  rancangan.  Pendekatan  sejarah dilakukan  dengan  meneliti  sejarah  penerapan  ketentuan  pidana  pencucian  uang  terhadap pelaku tindak pidana narkotika.

## D.   Penerapan  undang-undamg  pencucian  uang  dalam  penegakan  hukum  terhadap pelaku tindak pidana narkotika
1. Analisis  Pengaturan  Mengenai  Penerapan  Undang-Undang  Pencucian  Uang  Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di dalam Undang-Undang Narkotika
Telah  dikemukakan  sebelumnya,  betapa  serius  dan  mencemaskannya  dampak penyalahgunaan  narkotika,  yang  telah  merusak  bahkan  menghancurkan  masa  depan generasi  muda  sebagai  pemimpin  bangsa.  Hal  itu  terjadi,  karena  produksi  dan  peredaran gelap narkotika yang semakin marak dan menggerogoti kehidupan bangsa dan negara.
Aktifitas  peredaran  gelap  narkotika,  telah  berkembang  secara  eksplosif.  Merebak keseluruh  penjuru  dan  semua  tingkatan  masyarakat.  dari  kaum  terpelajar  dan  petinggi negara  sampai  kalangan  buta  aksara,  dari  kota  ke  pelosok-pelosok  desa,  dari  kaum berpunya  sampai  golongan  tidak  mampu,  dari  kampus-kampus  sampai  SMU.  Bahkan narkotika telah pula merasuk sampai ke sekolah-sekolah dasar. Tangan para pengedar telah menjangkau anak-anak kita.
Lagipula,  proses  produksi  dan  peredaran  narkotika  kini  tidak  lagi  dijalankan  oleh orang  per  orang  atau  kelompok  secara  konvensional  dengan  modus  yang  sederhana, melainkan telah  berkembang  menjadi  kejahatan  transnasional  lintas  benua  dengan  modus yang  kian  kompleks,  jaringan  yang  terorganisir  dan  dikelola  dengan  manajemen  yang profesional, serta didukung oleh teknologi yang demikian canggih.
Demi  menghadapi  keadaan  tersebut,  Negara  melalui  Undang-Undang  Narkotika berkomitmen  untuk  melakukan  pemberantasan  terhadap  tindak  pidana  narkotika  secara sungguh-sungguh,  bersifat  lebih  sistemik  dan  komprehensif.  Hal  itu  antara  lain  terlihat pada  perumusan  pemberatan  pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana  narkotika,  penguatan kelembagaan, dan penerapan tindak pidana pencucian uang terhadap pelaku tindak pidana narkotika.
Terhadap  pelaku  tindak  pidana  narkotika,  Undang-Undang  Narkotika  menerapkan pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut, ditujukan untuk  menimbulkan efek jera, sedemikian sehingga aktifitas produksi, peredaran gelap, dan penyalahgunaan narkotika dapat ditekan dan atau diminimalisir.
Sementara  itu,  untuk  lebih  mengefektifkan  pencegahan  dan  pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai penguatan  kelembagaan  yang  sudah  ada  yaitu  Badan  Narkotika  Nasional  (BNN). Selanjutnya,  dijelaskan  bahwa  untuk  lebih  memperkuat  kelembagaan,  diatur  pula mengenai  seluruh  harta  kekayaan  atau  harta  benda  yang  merupakan  hasil  tindak  pidana Narkotika  dan  Prekursor  Narkotika  dan  tindak  pidana  pencucian  uang  dari  tindak  pidana Narkotika  dan  Prekursor  Narkotika  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  telah
memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  dirampas  untuk  negara  dan  digunakan  untuk kepentingan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan upaya rehabilitasi medis dan sosial.
Dalam konsep anti pencucian uang, pelaku dan hasil tindak pidana dapat diketahui melalui penelusuran untuk selanjutnya hasil tindak pidana tersebut dirampas untuk negara atau dikembalikan kepada yang berhak. Apabila Harta Kekayaan hasil tindak pidana yang dikuasai  oleh  pelaku  atau  organisasi  kejahatan  dapat  disita  atau  dirampas,  dengan sendirinya  dapat  menurunkan  tingkat  kriminalitas.  Untuk  itu  upaya  pencegahan  dan pemberantasan  tindak  pidana  Pencucian  Uang  memerlukan  landasan  hukum  yang  kuat untuk  menjamin  kepastian  hukum,  efektivitas  penegakan  hukum  serta  penelusuran  dan pengembalian Harta Kekayaan hasil tindak pidana.
Penelusuran  Harta  Kekayaan  hasil  tindak  pidana  pada  umumnya  dilakukan  oleh lembaga keuangan melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Lembaga  keuangan  memiliki  peranan  penting  khususnya  dalam  menerapkan  prinsip mengenali  Pengguna  Jasa  dan  melaporkan  Transaksi  tertentu  kepada  otoritas (financial intelligence  unit) sebagai  bahan  analisis  dan  untuk  selanjutnya  disampaikan  kepada penyidik.
Penanganan  tindak  pidana  Pencucian  Uang  di  Indonesia  yang  dimulai  sejak disahkannya  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2002  tentang  Tindak  Pidana  Pencucian Uang  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2003  tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang,  telah  menunjukkan  arah  yang  positif.  Hal  itu,  tercermin  dari  meningkatnya kesadaran dari pelaksana Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, seperti penyedia  jasa  keuangan  dalam  melaksanakan  kewajiban  pelaporan,  Lembaga  Pengawas dan  Pengatur  dalam  pembuatan  peraturan,  Pusat  Pelaporan  dan  Analisis  Transaksi Keuangan  (PPATK)  dalam  kegiatan  analisis,  dan  penegak  hukum  dalam  menindaklanjuti hasil analisis hingga penjatuhan sanksi pidana dan/atau sanksi administratif.
Upaya  yang  dilakukan  tersebut  dirasakan  belum  optimal,  antara  lain  karena peraturan  perundang-undangan  yang  ada  ternyata  masih  memberikan  ruang  timbulnya penafsiran  yang  berbeda-beda,  adanya  celah  hukum,  kurang  tepatnya  pemberian  sanksi, belum  dimanfaatkannya  pergeseran  beban  pembuktian,  keterbatasan  akses  informasi, sempitnya  cakupan  pelapor  dan  jenis  laporannya,  serta  kurang  jelasnya  tugas  dan kewenangan dari para pelaksana Undang-Undang ini.
Untuk  memenuhi  kepentingan  nasional  dan  menyesuaikan  standar  internasional, perlu  disusun  Undang-Undang  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana Pencucian Uang sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana  Pencucian  Uang  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  25 Tahun  2003  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2002  tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Materi muatan yang terdapat dalam Undang-Undang ini, antara  lain  redefinisi  pengertian  hal  yang  terkait  dengan  tindak  pidana  Pencucian  Uang; penyempurnaan  kriminalisasi  tindak  pidana  Pencucian  Uang;  pengaturan  mengenai penjatuhan  sanksi  pidana  dan  sanksi  administratif;  pengukuhan  penerapan  prinsip mengenali  Pengguna  Jasa;  perluasan  Pihak  Pelapor;  penetapan  mengenai  jenis  pelaporan oleh penyedia barang dan/ atau jasa lainnya; penataan mengenai Pengawasan Kepatuhan; pemberian  kewenangan  kepada  Pihak  Pelapor  untuk  menunda  Transaksi;  perluasan kewenangan  Direktorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai  terhadap  pembawaan  uang  tunai  dan instrumen pembayaran lain ke dalam, atau ke luar daerah pabean; pemberian kewenangan kepada penyidik tindak pidana asa] untuk menyidik dugaan tindak pidana Pencucian Uang; perluasan  instansi  yang  berhak  menerima  hasil  analisis  atau  pemeriksaan  PPATK; penataan  kembali  kelembagaan  PPATK;  penambahan  kewenangan  PPATK,  termasuk kewenangan  untuk  menghentikan  sementara  Transaksi;  penataan  kembali  hukum  acara pemeriksaan  tindak  pidana  Pencucian  Uang;  dan  pengaturan  mengenai  penyitaan  Harta Kekayaan yang berasal dari tindak pidana.
Terkait dengan pengertian tindak pidana pencucian uang,  Undang-Undang Nomor 15  tahun  2002  tentang  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  sebagaimana  telah  diubah  dengan Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2003,    memberikan  definisi  pencucian  uang  sebagai berikut:
Perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan  lainnya  atas  harta  kekayaan  yang  diketahuinya  atau  patut  diduga  merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.
Selanjutnya Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2003,    menetapkan perbuatan-perbuatan yang tergolong tindak pidana pencucian uang adalah sebagai berikut:
1.  Perbuatan  yang  dengan  sengaja  menempatkan,  mentransfer,  membayarkan  atau membelanjakan,  menghibahkan  atau  menyumbangkan,  menitipkan  membawa  ke  luar negeri,  menukarkan  atau  perbuatan  lainnya  atas  harta  kekayaan  yang  diketahui  atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan  asal-usul  harta  kekayaan  yang  diketahuinya  atau  patut  diduganya merupakan hasil tindak pidana (Pasal 3 ayat 1)
2. Perbuatan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang (Pasal 3 ayat 2).
3. Perbuatan  menerima  atau  menguasai  penempatan,  pentransferan,  pembayaran, hibah,  sumbangan,  penitipan,  penukaran  harta  kekayaan  yang  diketahuinya  atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana (Pasal 6 ayat 1).
Tindak  pidana  tersebut  diancam  dengan  pidana  penjara  minimum  5  (lima)  tahun dan  maksimum  15  (lima  belas)  tahun  serta  denda  minimum  Rp.100.000.000,00  (seratus juta rupiah) dan maksimum Rp.15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).
Sementara  tindak  pidana  lainnya  yang  berkaitan  dengan  pencucian  uang,  dengan pemberian  sanksi  pidana  dalam  Undang  Nomor  15  tahun  2002  tentang  Tindak  Pidana Pencucian  Uang  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun 2003,  adalah sebagai berikut:
1.  Penyedia  Jasa  Keuangan  yang  dengan  sengaja  tidak  menyampaikan  laporan  yang diwajibkan  dipidana  dengan  pidana  denda  paling  sedikit  Rp.  250  juta  dan  paling banyak Rp1.000 juta (Pasal 8).
2. Setiap orang yang tidak melaporkan pembawaan uang tunai dalam rupiah sejumlah Rp. 100.000.000,00  (seratus  juta  rupiah)  atau  lebih  atau  mata  uang  asing  yang  nilainya setara yang dibawa ke dalam atau ke luar wilayah negara Republik Indonesia (Pasal 9).
3.   PPATK,  penyidik,  saksi,  penuntut  umum,  hakim  atau  orang  lain  yang  terkait  dengan perkara  tindak  pidana  pencucian  uang  yang  sedang  diperiksa,  melanggar  larangan menyebut identitas pelapor (Pasal 10).
4.  Direksi,  pejabat,  atau  pegawai  penyedia  jasa  keuangan  yang  memberitahukan  kepada pengguna  jasa  keuangan  atau  orang  lain  baik  langsung  atau  tidak  langsung  mengenai laporan transaksi keuangan mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK, dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 5 tahun serta denda paling sedikit Rp. 100 juta dan paling banyak Rp. 1.000 juta (Pasal 17A)
5.  Pejabat  atau  pegawai  PPATK  atau  penyelidik/penyidik,  penuntut  umum,  hakim  dan siapapun juga yang membocorkan informasi yang diwajibkan oleh Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2003,    karena  melaksanakan  tugasnya,  apabila sengaja  dipidana  penjara  5  sampai  dengan  15  tahun  dan  jika  tidak  sengaja  dipidana penjara 1 sampai dengan 3 tahun (Pasal 10A).
Sedangkan  di  dalam  Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010 Tentang  Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang dimaksud dengan  tindak  pidana  pencucian  uang,  adalah    segala  perbuatan  yang  memenuhi  unsur- unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
Adapun  yang  diklasifikasikan  sebagai  perbuatan  pidana  pencucian  uang  dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, adalah sebagai berikut:
1. Perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanja-kan,  membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan  mata  uang  atau  surat  berharga  atau  perbuatan lain  atas  Harta  Kekayaan  yang diketahuinya  atau  patut  diduganya  merupakan  hasil  tindak  pidana  dengan  tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan (Pasal 3);
2. Perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan  hak-hak,  atau  kepemilikan  yang  sebenarnya  atas  Harta  Kekayaan  yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana (Pasal 4);
3. Perbuatan  menerima  atau  menguasai  penempatan,  pentransferan,  pembayaran,  hibah, sumbangan,  penitipan,  penukaran,  atau  menggunakan  Harta  Kekayaan  yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana (Pasal 5)
4. Perbuatan  percobaan,  pembantuan  atau  permufakatan  jahat  untuk  melakukan  tindak pidana pencucian uang (Pasal 10)
Tindak pidana pencucian uang tersebut di atas, diancam dengan pidana penjara maksimum 20  (dua  puluh) tahun  serta  denda  minimum  Rp.1.000.000,000,00  (satu  miliar  rupiah)  dan maksimum Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
Mengenai  jenis-jenis  harta  hasil  tindak  pidana,  diatur  di  dalam  Pasal  2  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  2010,  yang  pada  pokoknya  menggariskan  bahwa  harta  hasil tindak  pidana  adalah  harta  kekayaan  yang  diperoleh  dari  tindak  pidana  korupsi; penyuapan; narkotika;psikotropika ;  penyelundupan  tenaga  kerja;  penyelundupan  migran; di bidang perbankan; di bidang pasar modal; di bidang perasuransian; kepabeanan; cukai;
perdagangan  orang;  perdagangan  senjata  gelap;    terorisme;  penculikan;  pencurian; penggelapan;  penipuan;  pemalsuan  uang;  perjudian;  prostitusi;  di  bidang  perpajakan;  di bidang  kehutanan;    di  bidang  lingkungan  hidup;  di  bidang  kelautan  dan  perikanan;  atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.
Sementara  tindak  pidana  lainnya  yang  berkaitan  dengan  pencucian  uang,  dengan pemberian sanksi pidana dalam Undang Nomor 8 tahun 2010 adalah sebagai berikut:
(1)  Pejabat  atau  pegawai  PPATK,  penyidik,  penuntut  umum,  hakim,  dan  Setiap  Orang yang  memperoleh  Dokumen  atau  keterangan  dalam  rangka  pelaksanaan  tugasnya menurut  Undang-Undang  ini  wajib  merahasiakan  Dokumen  atau  keterangan  tersebut, kecuali untuk memenuhi kewajiban menurut Undang-Undang ini.
(2)  Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. (Pasal 11)
(3) Direksi, komisaris, pengurus atau pegawai Pihak Pelapor dilarang memberitahukan kepada  Pengguna  Jasa  atau  pihak  lain,  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung, dengan  cara  apa  pun  mengenai  laporan  Transaksi  Keuangan  Mencurigakan  yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK.
(4)  Pejabat  atau  pegawai  PPATK  atau  Lembaga  Pengawas  dan  Pengatur  dilarang memberitahukan  laporan  Transaksi  Keuangan  Mencurigakan  yang  akan  atau  telah dilaporkan  kepada  PPATK  secara  langsung  atau  tidak  langsung  dengan  cara  apa  pun kepada Pengguna Jasa atau pihak lain.
(5)  Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(6)  Setiap  Orang  yang  melakukan  campur  tangan  terhadap  pelaksanaan  tugas  dan kewenangan PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(7) Pejabat  atau  pegawai  PPATK  yang  melanggar  kewajiban  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Berdasarkan  uraian  mengenai  tindak  pidana  pencucian  uang  di  atas,  disimpulkan bahwa  prinsip  penting  yang  mendasari  pencegahan  dan  pemberantasan  tindak  pidana pencucian  uang,  adalah  tindakan  penelusuran  dan  pemantauan  secara  mendalam  dan
sistemik, terhadap lalu lintas dan keberadaan harta kekayaan yang dimiliki oleh seseorang yang  diduga  diperoleh  dari    tindak  pidana.  Dengan  adanya  Undang-Undang  Pencucian Uang,  diperoleh  landasan  hukum  yang  kuat  untuk  menelusuri,  memantau,  dan  merampas harta  kekayaan  yang  merupakan  hasil  dari  suatu  tindak  pidana,  termasuk  tindak  pidana narkotika.
Dengan  kata  lain,  kehadiran  Undang-Undang  Pencucian  Uang  diharapkan mampu menjadi sarana hukum yang efektif untuk mencegah agar pelaku tindak pidana tidak bisa lagi  menyembunyikan  atau  menyamarkan  asal-usul  uang/harta  haram  ke  dalam bisnis/kegiatan  usaha  yang  bersifat  legal,  dan  atau  untuk  memperkaya  diri  dengan melanggengkan bisnis illegal atau tindak pidana, yang menjadi asal muasal dari uang/harta tersebut.
Penerapan  pasal-pasal  pencucian  uang  terhadap  pelaku  tindak  pidana  narkotika, merupakan terobosan yang sangat strategis dan bernilai penting bagi pemberantasan tindak pidana narkotika secara sistemik. Penegakan hukum yang diberlakukan selama ini dengan menerapkan  pidana  yang  tinggi  terhadap  pelaku  tindak  pidana  narkotika,  terbukti  tidak mampu  secara  efektif  menghentikan  gerak  langkah  produksi  dan  peredaran  gelap narkotika.
Hal  itu  terjadi  karena  penerapan  ketentuan  pidana  di  dalam  Undang-Undang Narkotika, hanya mampu menghukum pelaku namun tidak mampu menggali, menelusuri, memantau  dan  menyita  secara  komprehensif  seluruh  harta  kekayaan  yang  dimiliki  oleh pelaku yang diperoleh dari tindak pidana produksi dan peredaran gelap narkotika.
Dengan  demikian,  meskipun  seorang  pelaku  tindak  pidana  narkotika  telah dikenakan  pidana  penjara,  tetapi  bisnis  illegal  narkotika  berupa  produksi  dan  peredaran gelap  narkotika,  tetap  dapat  dijalankan  oleh  kaki  tangan  pelaku  pidana  bersangkutan, berkat  kekayaan  atau  modal  yang  masih  dimilikinya  yang  tersimpan  atau  ditanam  dalam aneka usaha yang sah.
Dalam konsep anti pencucian uang, pelaku dan hasil tindak pidana dapat diketahui melalui  penelusuran  harta  kekayaan  hasil  tindak  pidana,  untuk  selanjutnya  hasil  tindak pidana tersebut dirampas untuk negara. Apabila seluruh harta kekayaan hasil tindak pidana yang dikuasai oleh seorang pelaku atau sebuah organisasi kejahatan narkotika dapat disita atau  dirampas,  maka  dengan  sendirinya  para  pelaku  dan  seluruh  kaki  tangannya  tersebut tidak  lagi  memiliki  modal  untuk  memutarkan  bisnis  “haram”  mereka.    Di  samping  itu, penelusuran  harta  kekayaan  hasil  tindak  pidana  narkotika,  juga  akan  mengungkap  aliran
uang  “panas”  narkotika,  sedemikian  sehingga  produksi  dan  jejaring  peredaran  gelap narkotika dapat diungkap dan diberantas.
Persoalan  mendasarnya  adalah  manakala  penerapan  pasal-pasal  pencucian  uang dapat  menekan  terjadinya  tindak  pidana  narkotika  sebagaimana  dikemukakan  di  atas, mengapa  sampai  hari  sangat  sedikit  bahkan  hampir  tidak  ada,  pelaku  tindak  pidana narkotika  khususnya  produsen  dan  pengedar  narkotika,  yang  dikenakan  ketentuan  pidana di dalam Undang-Undang Pencucian Uang.
Pada  satu  sisi,  Undang-Undang  Narkotika  telah  mengatur  tentang  peluang penerapan pasal-pasal pidana pencucian uang terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Di sisi  lain,  Undang-Undang  Pencucian  Uang  juga  telah  mengatur  bahwa  salah  satu  harta yang  dapat  ditelusuri  keberadaan  atau  asal  usulnya,  adalah  harta  yang  diduga  diperoleh dari tindak pidana narkotika.
Undang-Undang  Pencucian  Uang,  juga  telah  menggariskan  mengenai  prosedur penelusuran  dan  pemantauan  terhadap  harta  kekayaan  seseorang  yang  diduga  melakukan tindak pidana, termasuk pelaku tindak pidana narkotika. Telah pula diatur tentang hukum acara penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang. Salah satu ketentuan penting dari hukum  acara  dimaksud  alah  ketentuan  Pasal  69  Undang-Undang  Pencucian  Uang,  yang menegaskan  bahwa  “Untuk  dapat  dilakukan  penyidikan,  penuntutan,  dan  pemeriksaan  di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya”.
Sementara  itu  dalam  Pasal  73  Undang-Undang  Narkotika  menyebutkan  bahwa “Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap penyalahgunaan dan  peredaran  gelap  Narkotika  dan  Prekursor  Narkotika  dilakukan  berdasarkan peraturanperundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.”
Apabila demikian halnya, maka tidak ada penghalang yang nyata yang berasal dari ketentuan  di  dalam  undang-Undang  Pencucian  Uang,  yang  mengahalangi  dilakukannya penerapan pasal-pasal pencucian uang terhadap pelaku tindak pidana narkotika.
Pertanyaannya  tentu  saja  adalah  apabila  Undang-Undang  Pencucian  Uang  telah mendukung  penerapan  pencucian  uang  terhadap  pelaku  pidana  narkotika,  bagaimana dengan  ketentuan  yang  mengatur  hukum  acara  di  dalam  Undang-Undang  Narkotika. Dengan  kalimat  lain,  apakah    Undang-Undang  Narkotika  telah  memuat  ketentuan  yang jelas dan tegas, yang mengatur tentang hukum acara penanganan perkara pidana narkotika sekaligus atau secara serta merta sebagai perkara pencucian uang?.
Setelah mencermati ketentuan yang mengatur mengenai hukum acara yang meliputi penyidikan,  penuntutan  dan  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan  sebagaimana  termaktub  di dalam  Bab  XII,  dan  ketentuan  pidana  yang  diatur  di  dalam  Bab  XV  Undang-Undang Narkotika,  diperoleh  hasil  bahwa  Undang-Undang  Narkotika  sama  sekali  tidak  mengatur bagaimana penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, harus dilakukan terhadap pelaku tindak pidana narkotika, sekaligus sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang.
Di  samping  itu,  meski  pencucian  uang  disebut  beberapa  kali,  baik  dalam  dasar pertimbangan, pasal-pasal, dan Penjelasan Undang-Undang Narkotika, namun sama sekali tidak ditegaskan kewajiban penerapan pidana pencucian uang, atau terhadap pelaku tindak pidana narkotika yang bagaimana, yang wajib dikenakan pasal-pasal pencucian uang.
Dengan  demikian,  terdapat  fenomena  hukum  berupa  adanya  kekosongan  norma (vacuum  of  norm) di  dalam  Undang-Undang  Narkotika,  yang  mengatur  tentang  hukum acara  penerapan  pasal-pasal  pidana  pencucian  uang  terhadap  pelaku  tindak  pidana narkotika.
Kekosongan  norma  tersebut,  sangat  berpotensi  melemahkan  penegakan  hukum yang  bersifat  sistemik  dan  komprehensif  terhadap  pelaku  tindak  pidana  narkotika, sedemikian  sehingga  Undang-Undang  Narkotika  hanya  mampu  menghukum  pelaku pidana,  namun  tidak  mampu  menghentikan  pergerakan  atau  perkembangan  bisnis  haram narkotika  dari  pelaku  pidana  bersangkutan.  Fenomena  inilah  yang  diduga  menjadi penyebab  terus  berkembang  suburnya  tindak  pidana  narkotika,  terutama  pidana  produksi dan peredaran gelap narkotika, yang bagaikan “mati satu tumbuh seribu”.
2. Konsepsi  Pengaturan  Mengenai  Penerapan  Undang-Undang  Pencucian  Uang
Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Narkotika  yang  Sebaiknya  Diterapkan  di  Masa Depan
Telah  diuraikan  di  muka  bahwa  dalam  perspektif  perundang-undangan  Indonesia, belum  terdapat  pengaturan  tentang  penerapan  ketentuan  pidana  pencucian  uang,  terhadap pelaku tindak pidana narkotika, terutama pelaku prekursor atau produksi illegal narkotika dan  peredaran  gelap  narkotika.  Di  dalam  Undang-Undang  Narkotika,  khususnya  dalam landasan  pemikiran  yang  melatar-belakangi  lahirnya  Undang-Undang,  memang  telah dinyatakan  tentang  perlunya  menerapkan  pidana  pencucian  uang,  namun  dasar pertimbangan tersebut, belum diwujudkan secara nyata dalam ketentuan Pasal-pasal  yang mengatur tentang cara atau prosedur  penerapan pidana pencucian uang tersebut terhadap
pelaku  tindak  pidana  narkotika.  Ketiadaan  pengaturan  tentang  hukum  acara  dimaksud, menyebabkan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoyika menjadi bersifat parsial, sedemikian sehingga Undang-Undang Narkotika tidak mampu menjadi sarana hukum yang efektif untuk memberantas tindak pidana narkotika, sampai ke akar-akarnya.
Demi mengingat seriusnya bahaya narkotika bagi ketahanan dan daya saing bangsa, harus  dilakukan  penguatan  terhadap  Undang-Undang  Narkotika,  yakni  dengan  mengatasi fenomena  hukum  berupa  kekosongan  norma  yang  mengatur  tentang  penerapan  pidana pencucian uang terhadap pelaku tindak pidana narkotika.
Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  merekomendasikan  kepada  pihak-pihak  yang berkompeten terhadap program legislasi nasional, untuk segera melakukan revisi terhadap Undang-Undang  Narkotika  yang  berlaku  saat  ini.  Revisi  dimaksud  adalah  berupa pemuatan  ketentuan  yang  jelas  dan  tegas,  tentang  prosedur  hukum  acara  pidana  dalam penerapan pidana pencucian uang terhadap pelaku tindak pidana narkotika.
Terkait dengan ketentuan hukum acara pidana yang penting dimuat di dalam revisi Undang-Undang  Narkotika,  penelitian  ini  merekomendasikan  beberapa  hal  sebagai berikut:
1. Bahwa terhadap pelaku tindak pidana prekursor narkotika dan peredaran peredaran gelap  narkotika  dengan  spesifikasi  tertentu  (dapat  berdasarkan  besarnya  barang bukti, pengulangan tindak pidana, atau spesifikasi lainnya), harus diterapkan pidana pencucian uang;
2. Penerapan  pidana  pencucian  uang  terhadap  pelaku  tindak  pidana  prekursor narkotika  dan  peredaran  peredaran  gelap  narkotika,  dapat  dilakukan  tanpa  harus menunggu putusan terhadap pidana narkotika memiliki kekuatan hukum tetap. Atau dengan  kata  lain,  penyidikan  terhadap  pidana  pencucian  uang,  dapat  dilakukan secara serta merta dan atau bersamaan dengan penyidikan tindak pidana narkotika;

## E.  Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  hasil  penelitian  pada  bab  terdahulu,  maka  dapat  diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Perbandingan  Pasal  yang  terdapat  dalam  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2010 Tentang Narkotika dan Undang-Undang  Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian  uang  terdapat  perbedaan  yaituUndang-Undang  Narkotika  telah  mengatur tentang  peluang  penerapan  pidana  pencucian  uang,  sebagaimana  diatur  di  dalam
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  Tentang  Pencucian  Uang.    Namun  pada praktiknya,  hampir  tidak  adapelaku  tindak  pidana  narkotika,  yang  dikenakan  pidana pencucian  uang.  Hal  itu  terjadi  karena  Undang-Undang  Narkotika,  sama  sekali  tidak mengatur tentang prosedur formal atau hukum acara penerapan pidana pencucian uang terhadap  pelaku  pidana  narkotika.  Kekosongan  norma  tersebut,  sangat  berpotensi melemahkan  penegakan  hukum,  sehingga  Undang-Undang  Narkotika  hanya  mampu menghukum  pelaku  pidana,  namun  tidak  mampu  menghentikan  perkembangan  bisnis haram narkotika dari pelaku pidana bersangkutan.
2. Demi  mengingat  seriusnya  bahaya  narkotika  bagi  ketahanan  dan  daya  saing  bangsa, harus  dilakukan  penguatan  terhadap  Undang-Undang  Narkotika,  yakni  dengan mengatasi  fenomena  hukum  berupa  kekosongan  norma  yang  mengatur  tentang penerapan  pidana  pencucian  uang  terhadap  pelaku  tindak  pidana  narkotika.  Oleh karena  itu,  penelitian  ini  merekomendasikan  kepada  pihak-pihak  yang  berkompeten terhadap program legislasi nasional, untuk segera melakukan revisi terhadap Undang- Undang  Narkotika  yang  berlaku  saat  ini.  Revisi  dimaksud  adalah  berupa  pemuatan ketentuan yang jelas dan tegas, tentang prosedur hukum acara pidana dalam penerapan pidana pencucian uang terhadap pelaku tindak pidana narkotika.

## F.  Rekomendasi
Berdasarkan  kesimpulan  di  atas,  maka  rekomendasi  yang  diajukan  adalah  sebagai berikut:
1. Agar kekosongan norma hukum yang mengatur tentang hukum acara penerapan pidana pencucian  uang  terhadap  pelaku  tindak  pidana  narkotika  dapat  diatasi,  maka  revisi yang akan dilakukan terhadap Undang-Undang Narkotika, haruslah memuat ketentuan bahwa  terhadap  pelaku  tindak  pidana  prekursor  narkotika  dan  peredaran  peredaran gelap  narkotika  dengan  spesifikasi tertentu  (dapat  berdasarkan  besarnya  barang  bukti, pengulangan  tindak  pidana,  atau  spesifikasi  lainnya),  harus  diterapkan  pidana pencucian  uang.  Di  samping  itu,  harus  pula  digariskan  bahwa  penerapan  pidana pencucian  uang  terhadap  pelaku  tindak  pidana  prekursor  narkotika  dan  peredaran peredaran  gelap  narkotika,  dapat  dilakukan  tanpa  harus  menunggu  putusan  terhadap pidana  narkotika  memiliki  kekuatan  hukum  tetap.  Atau  dengan  kata  lain,  penyidikan terhadap  pidana  pencucian  uang,  dapat  dilakukan  secara  serta  merta  dan  atau bersamaan dengan penyidikan tindak pidana narkotika.
2. Agar  konsepsi  pembaharuan  hukum  acara  pidana  yang  mengatur  tentang  penerapan pidana  pencucian  uang  terhadap  pelaku  tindak  pidana  narkotika  dapat  benar-benar diwujudkan,  maka  revisi  terhadap  ketentuan  Undang-Undang  Narkotika,  harus  segera dilakukan.

## G. Daftar Pustaka
Badan  Narkotika  Nasional, Pedoman  Pencegahan  Penyalahgunaan  Narkoba  Bagi Pemuda , Jakarta, 2004,
Yunus  Hussein, “Arti Penting Pelaksanaan Undang-Undang  Anti Money  Laundering dan Prinsip  Mengenal  Nasabah  Bagi  Bank  dan  Nasabah”,  Makalah  disampaikan  dalam Program SESPIBI Angkatan XXVI – 2004 tanggal 26 Maret 2004 di Bank Indonesia Sutan  Remi  Sjahdeini,      “ Pencucian  Uang  :  Pengertian,  Faktor-Faktor  Penyebab,  Dan Dampaknya Bagi Masyarakat ”,  Hukum Bisnis, Vol. 22,  2003