Aldi Rizky Setiyawan, Tofik Yanuar Chandra, Hedwig Adianto Mau (2022) Penggunaan Senjata Api Oleh Petugas Imigrasi Dalam Rangka Penegakan Hukum Keimigrasian, (4) 11,
https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i6.1227 E-ISSN: 2684-883X Published by: Ridwan Institute
Syntax Idea: p–ISSN: 2684-6853 e-ISSN: 2684-883X Vol. 4, No. 11, November 2022

## PENGGUNAAN  SENJATA  API  OLEH  PETUGAS  IMIGRASI  DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN

## Aldi Rizky Setiyawan, Tofik Yanuar Chandra, Hedwig Adianto Mau
Politeknik Imigrasi, Jakarta, Indonesia Email: ditisrama@gmail.com

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  untuk  mendapatkan  gambaran  mengenai  implementasi penggunaan  senjata  api  bagi  petugas  imigrasi  menggunakan  metode  penelitian normatif  empiris  dengan  pendekatan  perundang-undangan,  dan  pendekatan kualitatif.  Hasil  penelitian  yang  dilakukan  menunjukkan  bahwa  pejabat  imigrasi, dan PPNS Keimigrasian merupakan salah satu contoh aparat penegak hukum yang memiliki  ancaman  dalam  melaksanakan  tugasnyam  sehingga  diperbolehkan  untuk dilengkapi  dengan  senjata  api  dalam  pelaksanaan  tugasnya  sebagai  alat  bela  diri. Tetapi  faktanya,  di  Kantor  imigrasi  kelas  I  TPI  Tanjung  Priok  belum  ada penggunaan senjata api oleh petugas imigrasi khususnya pejabat imigrasi dan PPNS Keimigrasian  dalam  melaksanakan  tugas  penegakan  hukum  keimigrasian.  Pada Kantor imigrasi kelas I TPI Tanjung Priok hanya 1 (satu) orang yang memiliki izin kepemilikan  senjata  api.Kendala  yang  dihadapi  oleh  pejabat  imigrasi  dan  PPNS Keimigrasian  dalam  penggunaan  senjata  api,  yaitu  belum  ada  kebijakan  kepala kantor  yang  mengakomodasi  perencanaan  penggunaan  senjata  api  dinas,  belum adanya  kajian  peraturan  pendukung  penggunaan  senjata  api  dinas  di  lingkungan Direktorat  Jenderal  Imigrasi,  belum  ada  kualifikasi  pejabat  imigrasi,  dan  PPNS Keimigrasian  yang  mendukung  untuk  memiliki  izin  pemakaian,  dan  penggunaan senjata  api,  dan  sarana  sebagai  tempat  penyimpanan,  serta  perawatan  senjata  api. Kesimpulan  Petugas  penegak  hukum  bisa  dilengkapi  dengan  senjata  api,  amunisi, dan peralatan pendukung lainnya dalam melaksanakan tugas berdasarkan ketentuan nasional,  dan  ketentuan  internasional  mengenai  penggunaan  senjata  api.  Petugas penegak  hukum  keimigrasian  yang  bisa  dilengkapi  dengan  senjata  api,  dan peralatan pendukung lainnya, yaitu pejabat  imigrasi  dan PPNS  Keimigrasian yang telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh izin pemilikan dan izin penggunaan
Kata Kunci : Senjata Api; Penegakan Hukum; Imigrasi.

## Abstract
The purpose of the study is to get an idea of the implementation of firearms use for immigration  officers  using  empirical  normative-research  methods  with  a constitutional approach, and a qualitative approach. Result of research has shown that  immigration  officer,  and  the  civil  servant  investigator  of  immigration  are  the examples  of  law  enforcement  officer  who  have  threat  in  carry  out  their  duties. Therefore, allowed to be equipped with firearms in the performance of his duties as a martial arts device. But, facts in the immigration office (class I) of Tanjung Priok were found that there had been no use of firearms by immigration staff particularly
immigration  officers,  and  the  civil  servant  investigator  of  immigration  in performing  duties  of  immigration  law  enforcement.  As  a  fact  there's  only  one person  in  the field who has  a licensed for ownership  firearms. The obstacle faced by immigration officers, and the civil servant investigator of immigration in the use of  firearms, namely There is  no chief of  immigration  office policy yet  on which to plan  the  use  of  service  firearms,  There  is  no  rule  review  of  the  service  firearms ordinance  in  the  Directorate  General  of  Immigration,    There  are  no  have qualifications immigration officer and the civil servant investigator of immigration yet,  are  supported  to  have  a  permit,  and  the  use  of  firearms,  And  facilities  for storage, as well as the treatment of firearms. Conclusion Law enforcement officers can  be  equipped  with  firearms,  ammunition  and  other  supporting  equipment  in carrying out their duties based on national regulations and international provisions regarding  the  use  of  firearms.  Immigration  law  enforcement  officers  who  can  be equipped  with  firearms  and  other  supporting  equipment,  namely  immigration officials  and  Immigration  PPNS  who  have  met  the  requirements  to  obtain ownership permits and use permits.

## Keywords: Firearms; Law Enforcement; Immigration

## Pendahuluan
Era  globalisasi  mempermudah  perpindahan  penduduk  yang  berkembang  saat  ini, namun  kemudahan  tersebut  diiringi  dengan  dampak  positif,  dan  dampak  negatif  bagi suatu  negara (Hidayanti,  2018) .  Dampak  negatif  dari  adanya  perpindahan  penduduk adalah kejahatan lintas negara yang hingga saat  ini  menjadi  suatu  ancaman bagi  dunia internasional. (Fadli, n.d.) kemajuan teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi akibat  globalisasi,  dimanfaatkan  oleh  pelaku  kejahatan  untuk  menyelubungi perdagangan  manusia,  dan  penyelundupan  manusia.  Perdagangan  manusia,  dan penyelundupan  manusia  menjadi  salah  satu  contoh  kejahatan  lintas  negara  yang melibatkan perlakuan  buruk dari pelanggaran harkat,  dan martabat  manusia. Sehingga, untuk  meminimalisasi  potensi  kejahatan  tersebut,  diperlukan  kerja  sama  yang  baik antara pemerintah, dan masyarakat (Sitania & Suponyono, 2020) .
Perdagangan  manusia,  dan  penyelundupan  manusia  menimbulkan  masalah  besar terutama  di  wilayah  perbatasan  negara.  Permasalahan  timbul  akibat  tindakan  pelaku yang menggunakan kekerasan verbal  dan fisik  dalam proses perekrutan, pengangkutan antar  daerah  atau  antar  negara,  pemindahtanganan,  pemberangkatan,  penerimaan,  dan penampungan  sementara.  Tindakan  tersebut  dilakukan  untuk  memperoleh  keuntungan, namun tujuannya untuk pelacuran, eksploitasi seksual, buruh migran legal/ilegal, adopsi anak,  industri  pornografi,  pengedar  obat  terlarang,  pemindahan  organ  tubuh,  serta bentuk eksploitasi lainnya (Agustina, 2006) .
Permasalahan  yang  muncul  di  wilayah  perbatasan  negara,  tidak  hanya  kejahatan lintas  negara,  hingga  saat  ini  Indonesia  masih  menghadapi  permasalahan  kelompok kriminal  separatis  bersenjata  yang  lebih  sering  disebut  KKSB.  Wilayah  perbatasan Indonesia yang cukup luas, membuat timbulnya potensi lalu lintas pelintas batas ilegal, baik  melalui  wilayah  darat,  maupun  laut.  KKSB  di  wilayah  perbatasan  yang  rawan
memiliki hubungan dengan pelintas batas ilegal, dan menjadi ancaman yang besar bagi keamanan negara. Ancaman yang besar tersebut muncul akibat kesulitan yang dihadapi di  perbatasan  Indonesia  yang  masih  rawan  seperti  Papua,  yaitu  sulitnya  mendeteksi pelintas batas ilegal yang menjadi bagian dari KKSB (Sulistya, 2018) .
Fungsi  keimigrasian  ditetapkan  pemerintah  melalui  kebijakan  keimigrasian, Fungsi  keimigrasian  menurut  ketentuan  yang  terdapat  pada  Undang  Undang  Nomor  6 Tahun  2011  tentang  Keimigrasian  berada  di  sepanjang  garis  perbatasan  wilayah Indonesia  dilaksanakan  oleh  pejabat  imigrasi  yang  meliputi  tempat  pemeriksaan imigrasi  (TPI)  dan  pos  lintas  batas  (pasal  3  ayat  3).  Selain  itu  dalammelaksanakan fungsi keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 dapat dibentuk Kantor Imigrasi di kabupaten, kota, atau kecamatan.
Fungsi  keimigrasaian  merupakan  wewenang  imigrasi  dalam  melakukan  segala sesuatu  mengenai  lalu  lintas  orang  yang  masuk,  atau  keluar  wilayah  Indonesia  serta pengawasannya  dalam  rangka  menjaga  tegaknya  kedaulatan  negara (Puspitasari, 2020) .Melihat  munculnya  modus  kejahatan  transnasional  terorganisasi  akibat perpindahan  manusia,  kejahatan  dapat  dilakukan  melalui  perbatasan  wilayah  darat, hingga  wilayah  laut  Indonesia.  Kondisi  aktivitas  kawasan  perbatasan  memiliki keragaman  akibat  dari  pertahanan,  dan  keamanan,  sosial,  dan  budaya,  serta  ekonomi lintas  batas.  Kondisi  tersebut  menimbulkan  potensi  terjadinya  gangguan  keamanan lintas batas (Firdaus, 2018) .
Pertahanan  negara  merupakan  segala  usaha  untuk  mempertahankan  kedaulatan negara berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun  1945.  Kaitannya  dengan  fungsi  imigrasi  dan  kedaulatan  negara  sebagaimana disebut  dalam  pasal  1  butir  3  Undang  Undang  Nomor  6  Tahun  2011  tentang Keimigrasian.  Dari  sini  jelaslah  bahwa  imigrasi  menjadi  unsur  komponen  pendukung dalam  sistem  pertahanan,  dan  keamanan.  Oleh  karena  itu,  imigrasi  dalam  rangka menjalankan tugas, dan peran sebagai alat penegak hukum, dan keamanan negara perlu diberikan  kuasa  untuk  menggunakan  senjata  api  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.
Penegakan  hukum  dilaksanakan  untuk  meningkatkan  ketertiban,  dan  kepastian hukum  di  lingkungan  masyarakat.  Hal  tersebut  dilakukan  melalui  penertiban  fungsi, tugas, dan wewenang lembaga penegak hukum (Sanyoto, 2008) sebagai subyek hukum (Asshiddiqie,  2006) .  Lembaga  penegak  hukum  dapat  dikatakan  sebagai  penegak hukum,tidak hanya memiliki kewenangan terkait proses peradilan, melainkan memiliki kewenangan  menangkap,  memeriksa,  mengawasi,  atau  menjalankan  perintah  undang- undang  di  bidangnya  masing-masing.  Namun,  dalam  melaksanakan  tugas,  dan wewenangnya, aparat penegak hukum berisiko tinggi terhadap ancaman (Hadi, 2012) . Para pelaku kejahatan transnasional terorganisasi dalam melakukan kejahatannya, sering kali melupakan batas-batas kemanusiaan. Tindakan pelaku dalam mengamankan kejahatannya  dapat  saja  mengakibatkan  korban  mengalami  luka  berat,  bahkan mengakibatkan  kematian.Tindakan  tersebut  didasari  oleh  keinginan  pelaku  untuk mengamankan  dirinya  sendiri.  Tindakan  pelaku  perdagangan  manusia  dan
penyelundupan  manusia  dapat  menimbulkan  potensi  ancaman  jiwa  bagi  petugas imigrasi  yang  sedang  melaksanakan  wewenang  keimigrasian  di  seluruh  wilayah Indonesia (Hutapea,  2022) .  Selain  itu,  di  wilayah  perbatasan  yang  berada  di  daerah rawan  seperti  di  Papua,  memiliki  potensi  munculnya  KKSB.  Merebaknya  isu melemahnya  nasionalisme,  dan  Papua  merdeka  di  Papua,  menambah  ancaman  di wilayah  perbatasan  serta  sulitnya  mendeteksi  pelintas  batas  ilegal  yang  diduga mendukung  KKSB  di  Papua  dan  dapat  menjadi  ancaman  bagi  petugas  imigrasi  yang melaksanakan tugas di daerah Papua (Sulistya, 2018) .
Salah  satu  contoh  kejadian  yang  pernah  berpotensi  menimbulkan  ancaman  jiwa pada  saat  melakukan  tugas  dan  fungsi  keimigrasian,  yaitu  petugas  Kantor  Imigrasi Kelas  I  TPI  Tanjung  Priok  melakukan  pengawasan  di  wilayah  perairan  pelabuhan Tanjung Priok, pada hari Rabu , 26 Februari 2020. Pada hari tersebut petugas  imigrasi melakukan  pemeriksaan  terhadap  kapal  dengan  nama MV  Atalante ,  pada  saat  merapat ke kapal  tersebut,  kapten kapal  tidak kooperatif terhadap kedatangan petugas imigrasi. Setelah  melalukan  komunikasi  persuasif,  kapten  kapal  memberikan  tangga  naik  untuk petugas imigrasi. Setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan bahwa kapal tersebut sudah diterakan  cap  keberangkatan,  namun  masih  berada  di  wilayah  Indonesia.  Petugas imigrasi  menduga  bahwa  kapal  tersebut  telah  melakukan  pelanggaran  keimigrasian, sehingga  petugas  imigrasi  perlu  melakukan  pemeriksaan  lebih  lanjut.  Melihat  kondisi kapal  yang  berada  di  tengah  laut,  kapten  kapal  yang  tidak  kooperatif,  jumlah  petugas imigrasi  yang  melakukan  pemeriksaan  tidak  sebanding  dengan  jumlah crew kapal, suasana tersebut kemungkinanmenimbulkan intimidasi, dan ancaman jiwa bagi petugas yang  melakukan  pemeriksaan.  Sehingga,  petugas  imigrasi  perlu  dilengkapi  dengan senjata api non organik untuk kepentingan bela diri sebagai upaya perlindungan diri dari ancaman  yang  dapat  membahayakan  keselamatan  jiwa,  dan  kehormatan  (Hasil wawancara  dengan  Bapak  Kuscahyono,  Kepala  Seksi  Intelijen  dan  Penindakan Keimigrasian).
Contoh  lainnya  terjadi  pada  hari  Sabtu,  27  Juni  2020,  sekelompok  warga  negara Nigeria  yang  berdomisili  di  Apartemen Green  Park  View ,  Cengkareng,  Jakarta  Barat, mengeroyok petugas yang diduga petugas imigrasi. Hal ini terjadi karena ada salah satu warga  apartemen  yang  diduga  warga  negara  Nigeria  berteriak  ada  razia  warga  negara asing dari pihak imigrasi, dan tiba-tiba sekitar 60 warga negara Nigeria mengeroyok 5 orang  yang  diduga  petugas  imigrasi.  Setelah  ditelusuri  lebih  lanjut,  5  orang  tersebut merupakan anggota tim siber Polda Metro Jaya.
Melihat  kedua  contoh  diatas, pelaksanaan tugas,  dan fungsi di  bidang penegakan hukum  keimigrasian  memiliki  cukup  besar  ancaman  yang  dapat  membahayakan keselamatan  jiwa  dan  kehormatan.  Sebagai  unsur  penegak  hukum,  petugas  imigrasi perlu  untuk  dibekali  alat  untuk  kepentingan  bela  diri  berupa  senjata  api  nonorganik Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  atau  Tentara  Nasional  Indonesia.  Kepemilikan dan  penggunaan  senjata  api  nonorganik  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  atau Tentara  Nasional  Indonesia  wajib  mendapatkan  izin  dan  pengawasan  dari  Kepolisian
Negara  Republik  Indonesia  yang  diberikan  secara  selektif  dengan  pesyaratan  secara ketat.
Kewenangan  memiliki  danatau  menggunakan  senjata  api  nonorganik  Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Tentara Nasional Indonesia untuk kepentingan bela diri tidak  dapat  diberikan  kepada  seluruh  pegawai  di  lingkungan  Direktorat  Jenderal Imigrasi. Merujuk pada pasal 8 sampai dengan 25 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2015  tentang  Perizinan,  Pengawasan  dan Pengendalian  Senjata  Api  Nonorganik  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  atau Tentara Nasional Indonesia Untuk Kepentingan Bela Diri.
Apabila  persyaratan  administrasi  tersebut  belum  terpenuhi,  walaupun  sudah terdapat  senjata  api  dinas  di  lingkungan  Direktorat  Jenderal  Imigrasi,  tetap  tidak  bisa digunakan  senjata  api  tersebut.  Oleh  karena  itu,  perlu  dilakukan  pengawasan,  dan pengendalian  terhadap  persyaratan  administrasi  kepemilikan  dan/atau  penggunaan senjata api nonorganik Polri/TNI. Dari fakta tersebut, kemudian menjadi alasan penulis tertarik  membuat  penelitian  mengenai  penggunaan  senjata  api  oleh  petugas  imigrasi dalam rangka penegakan hukum keimigrasian.

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  normatif-empiris  melalui pendekatan  undang-undang  (statute  approach).  Pendekatan  ini  fokus  terhadap  aturan hukum  yang  diteliti  pada  penelitian  ini (Efendi  &  Ibrahim,  2018) .  Data  penelitian bersumber  dari  data  primer  dan  data  sekunder (Taufani,  2018) .  Data  primer  diperoleh dari  wawacara  dan  observasi.  Sedangkan  data  sekunder  diperoleh  dari  bahan  hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dalam menganalisis data atau bahan  hukum,  penulis  menggunakan  pendekatan  kualitatif  yang  menghasilkan  data deskriptif  analisis  dengan  bentuk  pengolahan  yang  terdiri  dari  pemeriksaaan  data, reduksi data, penyajian data, serta verifikasi data (Efendi & Ibrahim, 2018) .

## Hasil dan Pembahasan
A. Impelementasi Penggunaan Senjata Api Oleh Petugas Imigrasi Dalam Rangka Melaksanakan Penegakan Hukum Keimigrasian
Dalam  melaksanakan  tugas  penegakan  hukum  keimigrasian  bagi  petugas penegak hukum dalam hal ini pejabat imigrasi dan PPNS Keimigrasian berpedoman terhadap  ketentuan-ketentuan  internasional  dan  nasional.  Ketentuan  internasional yang  mengatur  tentang  penggunaan  senjata  api  yakni  Kongres  PBB  pada  27 Agustus  hingga  7  September  1990.  Pada  deklarasi  tersebut  hak-hak  dasar  sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang harus dinikmati semua manusia, perlu di hormati,  dan  dilindungi  oleh  setiap  orang (Dore,  2013) .  Sedangkan  ketentun nasional  penggunaan  senjata  api  (mulai  dari  pendaftaran,  izin  pemakaian, kewenangan  perizinan,  peningkatan  pengawasan  dan  pengendalian  senjata  api) mengacu  pada  Undang-Undang  Nomor  8  tahun  1948,  Undang-Undang  Darurat Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  1951,  Peraturan  Pemerintah  Pengganti
Undang-Undang (PERPU) Nomor 20 Tahun 1960, dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976.
Izin  pemilikan  senjata  api  non  organik  Kepolisian  atau  Tentara  Nasional Indonesia  diterbitkan  dalam  bentuk  Buku  Pemilikan  Senjata  Api  sedangkan  izin penggunaan  senjata  api  non  organik  Kepolisian  atau  Tentara  Nasional  diterbitkan dalam bentuk kartu yang merupakan Surat  Izin Khusus Senjata Api (IKSA), Surat Izin  Penggunaan  Senjata  Api  Peluru  karet  (SIPSPK);  dan/atauSurat  Izin Penggunaan Senjata Api Peluru Gas (SIPSPG).
Dalam  hal  penegakan  hukum  keimigrasian  bagi  warga  negara  Indonesia (WNI)  dan  warga  negara  Asing  (WNA),  tindakan  penegakan  hukum  oleh  petugas penegak  hukum  dilakukan  dengan  otoritas  masing-masing  menurut  hukum  yang berlaku.  Saat  melakukan  tugas  sebagai  penegak  hukum  keimigrasian,  pejabat imigrasi  dan  PPNS  Keimigrasian  menggunakan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2011yang  mengatur  mekanisme  penyidikan,  dan  penentuan  jenis  sanksi,  seperti sanksi administratif dan sanksi pidana.
Keimigrasian  dapat  dikategorikan  bidang  hukum  dari  perspektif  hukum administrasi  dan  hukum  pidana.  Dalam  hukum  administrasi,  keimigrasian melaksanakan  urusan  pemerintahan  dalam  mengatur  pergerakan  orang  masuk  dan keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam menjaga tegaknya kedaulatan negara.  Dengan  demikian,  penegakan  hukum  administrasi  pada  Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2011  tentang  Keimigrasian  dijalankan  menggunakan  wewenang pengawasan  dan  wewenang  menetapkan  sanksi  yang  dilakukan  secara  langsung oleh  Pejabat  Imigrasi  tanpa  melalui  peradilan.  Dalam  perspektif  hukum  pidana, perumusan hukuman pidana merujuk pada Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang  Hukum  Pidana.  Namun,  perumusan  hukum  pidana  KUHP  tidak diberlakukan apabila suatu undang-undang telah mengaturnya, hal ini sebagaimana dimaksud pada asas lex spesialis derogate legi generalis. Undang-Undang Nomor 6 Tahun  2011  tentang  Keimigrasiantelah  mengatur  sanksi  pidana  di  dalamnya, sehingga  penentuan  jenis  hukuman  tidak  merujuk  pada  hukuman  pidana  KUHP. Hukum  pidana  memiliki  hukum  formil  yaitu  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP).  Sehingga  dalam  melaksanakan  penyidikan  suatu  tindak  pidana  yang diatur  pada  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011  tentang  Keimigrasian, berpedoman  pada  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  1981 tentang KUHAP.
Penegakan  aturan  keimigrasian  negara  Republik  Indonesia  di  mulai  dari pengawasan  keimigrasian  (pengawasan  administratif  dan  pengawasan  lapangan). Saat  menjalankan  penegakan  hukum  keimigrasian  terhadap  kasus-kasus  tersebut, dapat diterapkan 2 (dua) tindakan yang dapat diberikan oleh Pejabat  Imigrasi, dan PPNS  Keimigrasian,  yakni  tindakan  administratif  keimigrasian  Pasal  1  Angka  31 dan Pasal 75 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011), dan penyidikan tindak pidana keimigrasian (Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, Pasal
5 Ayat 1 Huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013.
Petugas  imigrasi  yang  diutamakan  dilengkapi  dengan  senjata  api,  yaitu pejabat  imigrasi,  dan  PPNS  Keimigrasian.  Hal  tersebut  didukung  dari  hasil wawancara  dengan  Bapak  Kuscahyono  (Kepala  Seksi  Intelijen  dan  Penindakan Keimigrasian)  yang  mengatakan  bahwa  pejabat  imigrasi  dan  juga  PPNS Keimigrasian pernah menjalani pelatihan keterampilan menembak ketika mengikuti diklat  PPNS  dan  latsarmil  (latihan  dasar  militer),  sehingga  menurut  saya  bisa dipersenjatai, dan peralatan pendukung lainnya”.
Jenis  senjata  api  yang  dapat  digunakan  oleh  pejabat  imigrasi  dan  PPNS Keimigrasian  sangat  terbatas.  Jenis  senjata  api  yang  dapat  diberikan  hanya  jenis senjata api peluru tajam dengan caliber 12 GA untuk jenis senapan, dan 22, 25,32 untuk  jenis  pistol  atau  revolver,  dan  senjataapi  peluru  karet  dengan  kaliber  paling tinggi 9 mm. Senjata api peluru tajam hanya dapat diberikan bagi pejabat imigrasi dengan  pangkat/golongan  serendah-rendahnya  IV/a  dengan  bukti  Surat KeputusanPengangkatan  pangkat/golongan  maupun  jabatan  dari  pejabat  yang berwenang.  Sedangkan,  senjata  api  peluru  karet  dapat  diberikan  bagi  pejabat imigrasi  dengan  pangkat/golongan  serendah-rendahnya  III/a  dengan  bukti  Surat Keputusan  Pengangkatan  pangkat/golongan  maupun  jabatan  dari  pejabat  yang berwenang.
Pengadaan  jenis  senjata  yang  dibutuhkan  oleh  pejabat  imigrasi  dan  PPNS Keimigrasian disusun oleh Direkotrat Jenderal Imigrasi, dan diajukan oleh Menteri Hukum  dan  HAM  kepada  Panglima  TNI  dan  Kepala  Kepolisian  Republik Indonesia. Pengadaan senjata apidan peralatan pendukung lainnya dapat dilakukan melalui pembelian dalam negeri, pembelian dari luar negeri, dan penerimaan hibah. Pengadaan  tersebut  juga  perlu  mendapatkan  izin  dari  Kepala  Kepolisian  Republik Indonesia. Setelah memiliki senjata api dan peralatan pendukung lainnya, dilakukan penyimpanan,  pengangkutan,  serta  pengadministrasian  untuk  menjaga  kondisi senjata api, dan peralatan keamanan lainnya tetap terjaga.
Perizinan  penggunaan  senjata  api  oleh  pejabat  imigrasi  dan  PPNS Keimigrasian  dilengkapi  dengan  surat  keterangan  psikolog  kepolisian,sertifikat menembak  dengan  klasifikasi  paling  rendah  kelas  III  yang  dikeluarkan  oleh Sekolah  Polisi  Negara  (SPN),  atau  Pusat  Pendidikan  Kepolisian,  memiliki  Surat Keterangan  Catatan  Kepolisian  (SKCK)  dari  Kepolisian  setempat  sesuai  domisili, surat rekomendasi dari Direktorat Jenderal Imigrasi dalam hal kepemilikan senjata api,  dan  surat  pernyataan  kesanggupan  tidak  menyalahgunakan  senjata  api.Untuk menghindari  ancaman  atau  gangguan  dari  penyalahgunaan  senjata  api,  Direktorat Jenderal  Imigrasi  sebagai  instansi  pemerintah  yang  diberikan  wewenang  untuk menggunakan  senjata  api  dan  peralatan  pendukung  lainnya  dalam  melaksanakan tugas, perlu melakukan pengawasan serta pengendalian masalah senjata api, seperti pemasukan,  pemilikan,  penguasaan,  danatau  penggunaan  senjata  api.  Kegiatan pengawasan  serta  pengendalian  senjata  api  dilakukan  dengan  membatasi  jumlah
pejabat  imigrasi  dan  PPNS  Keimigrasian  yang  diberi  izin  memiliki,  menguasai, danatau  menggunakan  senjata  api,  melakukan  pelaporan  mengenai  jumlah,  dan posisi senjata api dinas kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan membuat sistem  pelaporan  apabila  terjadi  cedera  atau  kematian  yang  disebabkan  oleh penggunaan senjata api kepada pejabat yang ditunjuk.
Terdapat 2 (dua) UPT keimigrasian yang berada di Kotamadya Jakarta Utara yaitu  Kantor  imigrasi  kelas  I  TPI  Tanjung  Priok  dan  Kantor  imigrasi  kelas  I  TPI Jakarta  Utara.  Apabila  melihat  pada  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi, dapat  disimpulkan  bahwa  penetapan  wilayah  kerja  2  (dua)  unit  pelaksana  teknis yang  berada  dalam  1  (satu)  kotamadya,  dibagi  menjadi  2  yaitu  Kantor  imigrasi kelas  I  TPI  Jakarta  Utara  memiliki  wilayah  kerja  di  seluruh  Kotamadya  Jakarta Utara,  dan  Kantor  imigrasi  kelas  I  TPI  Tanjung  Priok  memiliki  wilayah  kerja kawasan  pelabuhan  internasional  Tanjung  Priok,  dan  Kabupaten  Administrasi Kepulauan  Seribu.  Dalam  pelaksanaan  tugas,  dan  fungsi  keimigrasian,  Kantor imigrasi  kelas  I  TPI  Tanjung  Priok  mengalami  hambatan  karena  letak  Kantor berada  di  kecamatan  Koja,  dan  kecamatan  tersebut  masuk  kedalam  wilayah  kerja Kantor imigrasi kelas I TPI Jakarta Utara. Selain itu, kecamatan Tanjung Priok juga tidak  masuk  wilayah  kerja  Kantor  imigrasi  kelas  I  TPI  Tanjung  Priok,  padahal terdapat nomenklatur Tanjung Priok pada nama Kantor. Oleh karena itu, dilakukan pemekaran  wilayah  kerja  dari  Kantor  imigrasi  kelas  I  TPI  Tanjung  Priok berdasarkan  Keputusan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  M.HH- 02.OT.01.03  Tahun  2020  tentang  Perubahan  Nomenklatur  dan  Wilayah  Kerja Kantor Imigrasi tanggal 01 Juli 2020.
Perubahan  wilayah  kerja  pada  Kantor  imigrasi  kelas  I  TPI  Tanjung  Priok menyebabkan  wilayah  kerja  dari  Kantor  imigrasi  kelas  I  TPI  Jakarta  Utara kehilangan  Kecamatan  Koja,  dan  Kecamatan  Tanjung  Priok.  Sehingga,  Kantor imigrasi kelas I TPI Tanjung Priok memiliki wilayah kerja yang baru yaitu wilayah administrasi  pelabuhan  laut  Tanjung  Priok,  Kabupaten  Kepulauan  Seribu, Kecamatan  Koja,  dan  Kecamatan  Tanjung  Priok.  Potensi  ancaman  yang  ada  di wilayah  kerja  Kantor  imigrasi  kelas  I  TPI  Tanjung  Priok  dapat  dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu potensi ancaman wilayah laut, dan potensi ancaman wilayah darat.  Ancaman  wilayah  laut  dapat  muncul  karena  sebagain  besar  wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu berada di permukaan air laut, dan sarana transportasi  untuk  mengakses  daerah  tersebut  sangat  minim.  Salah  satu  sarana transportasi  yang  digunakan  yaitu  menggunakan  sarana  transportasi  air  seperti speed boat.
Selanjutnya,  ancaman  wilayah  darat  dapat  muncul  di  Kecamatan  Tanjung Priok,  dan  Kecamatan  Koja  yang  masing-masing  wilayahnya  digunakan  sebagai perumahan  sebesar  57,74%,  dan  65,08%  berdasarkan  hasil  statistik  wilayah  DKI Jakarta. Kategori perumahan didalamnya termasuk rumah, apartemen, kondominium, hingga rumah susun. Penggunaan tanah sebagai perumahan memicu
adanya  peluang  warga  negara  Asing  untuk  menetap  atau  bahkan  melakukan kegiatan  di  Kecamatan  Tanjung  Priok,  dan  Kecamatan  Koja.Hal  tersebut ditunjukkan dengan jumlah warga negara asing yang berada di Kecamatan Tanjung Priok  diperoleh  data  sebanyak  301  orang,  dan  di  Kecamatan  Koja  sebanyak  15 orang  berdasarkan  dari  registrasi  penduduk  akhir  tahun  2018.  Sehingga,  ancaman yang dapat mengancam Pejabat Imigrasi, dan PPNS Keimigrasian di wilayah kerja Kantor  imigrasi  kelas  I  TPI  Tanjung  Priok  dapat  muncul  dari  wilayah  laut,  dan wilayah darat, tepatnya di kawasan apartemen. Pernyataan tersebut ditegaskan oleh Bapak  Kuscahyono  (Kepala  Seksi  Intelijen  dan  Penindakan  Keimigrasian) mengenai ancaman di kawasan apartemen.
Berdasarkan  pernyataan  Bapak  Kuscahyono  (Kepala  Seksi  Intelijen  dan Penindakan  Keimigrasian)  mengenai  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  seksi  intelijen dan penindakan di  wilayah kerja Kantor imigrasi  kelas I TPI Tanjung  Priok dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan petugas imigrasi di wilayah kerja Kantor imigrasi kelas I TPI Tanjung Priok, yaitu pengawasan lapangan yang memilikiancaman  yang  sulit  dideteksi  karena  kondisi  geografisnya  yang  sebagian besar  perairan,  dan  dalam  melaksanakan  kegiatan  penyidikan  keimigrasian dilakukan kolaborasi dengan Divisi Keimigrasian, dan juga Kantor imigrasi lainnya di  DKI  Jakarta.  Dalam  mendukung  keselamatan  jiwa  petugas  yang  melaksanakan tugas, digunakan peralatan alat kejut listrik, dan rompi anti peluru, walaupun tanpa membawa senjata api.
Menurut Bapak Edisong (Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Priok) yang  menyatakan  bahwa  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  TPI  Tanjung  Priok  belum memiliki senjata api. Meskipun demikian, dalam mendukung keselamatan petugas dalam  melakukan  tugas  pengawasan,  intelijen,  dan  penindakan,  masih  dibekali beberapa  alat  pelindung  diri,  seperti  rompi  anti  peluru,  dan  alat  yang  menyerupai senjata  api  berupa  stun  gun.  Belum  adanya  keberadaan  senjata  api  di  Kantor Imigrasi  Kelas  I  TPI  Tanjung  Priok  ditunjukkan  dengan  tidak  adanya  prasarana untuk  menyimpan, dan juga merawat  senjata api, seperti diketahui bahwa di  seksi intelijen  dan  penindakan  Kantor  imigrasi  Kelas  I  TPI  Tanjung  Priok  belum  ada ruangan  khusus/  tempat  tertentu  yang  digunakan  untuk  menyimpan,  dan  merawat senjata api. Sarana yang terdapat di seksi intelijen dan penindakan Kantor imigrasi kelas  I  TPI  Tanjung  Priok,  yaitu  ruang  kepala  seksi,  ruang  pemeriksaan,  ruang kepala subseksi, dan ruang detensi imigrasi.
Secara keseluruhan, jumlah pegawai yang ada di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung  Priok, yaitu 78 (tujuh puluh  delapan) orang. Sasaran dalam penelitian ini fokus kepada Pejabat Imigrasi, dan PPNS Keimigrasian. Berikut merupakan jumlah Pejabat Imigrasi, dan PPNS Keimigrasian, sebagai berikut:

## Tabel 1

## Daftar Pejabat Imigrasi dan PPNS Keimigriasian per seksi
No Seksi Jumlah Pejabat Imigrasi Jumlah PPNS Keimigrasian
1 Lalu Lintas Keimigrasian 7 1 2 Izin Tinggal dan Status Keimigrasian 1 2 3 Intelijen dan Penindakan Keimigrasian 1 3 4 Teknologi Informasi Komunikasi Keimigrasian 3 0 Jumlah 12 6 Sumber: Data Kepegawaian Kantor imigrasi Kelas I TPI Tanjung Priok, 2020
Tabel  1  menunjukkan  bahwa  di  Kantor  imigrasi  kelas  I  TPI  Tanjung  Priok jumlah  Pejabat  Imigrasi  sebanyak  12  orang,  sudah  termasuk  Kepala  Kantor,  dan jumlah  PPNS  Keimigrasian  sebanyak  6  orang.  Menurut  Kepala  Kantor  imigrasi perihal kebijakan penggunaan senjata api di lingkungan Kantor imigrasi kelas I TPI Tanjung  Priok  bahwa  1  (satu)  orang  Pejabat  Imigrasi,  dan  3  (tiga)  orang  PPNS Keimigrasian  diprioritaskan  untuk  memperoleh  izin  kepemilikan,  dan  pemakaian senjata  api.  Meskipun  demikian,  3  (tiga)  orang  PPNS  Keimigrasian  di  luar  seksi intelijen  dan  penindakan  keimigrasian  diperbolehkan  memiliki  izin  pemakaian senjata  api  dengan  catatan  pengawasan,  dan  pengendalian  melekat  dari  Kepala Kantor.  Selain  itu,  11  (sebelas)  orang  Pejabat  Imigrasi  di  luar  seksi  intelijen  dan penindakan  keimigrasian  diperbolehkan  juga  memiliki  izin  pemakaian  senjata  api dengan pengawasan, dan pengendalian melekat dari Kepala Kantor.
B. Kendala Penggunaan Senjata Api oleh Petugas Imigrasi
Pelaksanaan  penegakan  hukum  dalam  ruang  lingkup  Direktorat  Jenderal Imigrasi,  merujuk  pada  pasal  1  angka  7  dan  8  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2011.  Berdasarkan  hal  tersebut,  wewenang  penegakan  hukum  diberikan  kepada Pejabat  Imigrasi  dalam  menegakkan  aturan  yang  diatur  pada  Undang-Undang diluar  ruang  lingkup  hukum  pidana,  sedangkan  PPNS  Keimigrasian  menegakkan aturan  pidana  yang  diatur  pada  Undang-Undang,  dan  mengacu  kepada  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1981.  Sebagai  penegak  hukum  bukan  dari  anggota Kepolisian,pejabat  imigrasi,  dan  PPNS  Keimigrasian  dijamin  untuk  memiliki,  dan menggunakan  senjata  api  untuk  kepentingan  bela  diri  melalui  Peraturan  Kepala Kepolisian Nomor 18 Tahun 2015. Kententuan internasional yang dituangkan pada Prinsip Dasar Penggunaan kekuatan dan Senjata Api oleh Petugas Penegak Hukum, memperkuat  bahwa  pejabat  imigrasi,  dan  PPNS  Keimigrasian  sebagai  penegak hukum  dalam  ruang  lingkup  keimigrasian  dapat  dilengkapi  dengan  senjata  api, amunisi, dan juga peralatan pendukung lainnya.
Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil pengamatan, Pejabat Imigrasi, dan PPNS  Keimigrasian  yang  berada  di  Kantor  imigrasi  kelas  I  TPI  Tanjung  Priok terdapat 1 (satu) orang yang memiliki izin penggunaan senjata api peluru tajam, dan 2  (dua)  orang  yang  memiliki  iin  penggunaan  senjata  api  untuk  kepentingan olahraga.  Kondisi  tersebut  dapat  melemahkan  penindakan  keimigrasian,  dan menganggu  keselamatan  petugas  imigrasi  termasuk  Pejabat  Imigrasi,  dan  PPNS Keimigrasian  dalam  melaksanakan  penegakan  hukum.  Apabila  dikaitkan  dengan kendala penggunaan senjata api di lingkungan Kantor imigrasi kelas I TPI Tanjung Priok disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut:

## 1. Faktor hukum
Penegak hukum yang dalam pelaksanaan tugasnya terdapat ancaman yang menggangu  keselamatan  jiwanya,  bisa  dilengkapi  dengan  senjata  api (Iriyanto, 2009) . Melihat  asas  hukum  lex niminem cogit ad impossibilia, bahwa Undang- Undang  tidak  memaksa  seseorang  untuk  melakukan  sesuatu  yang  tidak mungkin,  penggunaan  senjata  api  oleh  penegak  hukum  di  Indonesia  sudah diakomodasi  penuh  oleh  pasal  9  UU  8/1948.  Selanjutnya,  melalui  Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 1976, para Menteri Pimpinan Lembaga Pemerintah diminta  melakukan  pengawasan  serta  pengendalian  masalah  senjata  api, khususnya  pemasukan,  pemilikan,  hingga  penggunaan.  Namun,  dalam pelaksanaan dilapangan, penggunaan senjata api oleh petugas imigrasi di Kantor Imigrasi  Kelas  I  TPI  Tanjung  Priok,  belum  dapat  dilaksanakan  karena  di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi belum ditemukan peraturan perundang- undangan  yang  mengatur  secara  fokus  perihal  Pejabat  Imigrasi  dan  PPNS Keimigrasian  yang  dapat  dipersenjatai,  standarisasai  senjata  yang  digunakan untuk  menunjang  pelaksanaan  tugas  penegakan  hukum  keimigrasian,  dan pelaksanaan pengawasan, dan pengendalian terhadap penggunaan senjata api.
2. Faktor penegak hukum
Petugas  penegak  hukum  yang  memiliki  kualifikasi  keterampilan, mentalitas,  dan  kepribadian  yang  baik  dapat  diperkenankan  memperoleh    izin kepemilikan  dan/atau  menggunakan  senjata  api  untuk  kepentingan  bela  diri (Sridadi, 2019) . Hal tersebut merujuk pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perizinan, Pengawasan, dan Pengendalian  Senjata  Api  Untuk  Kepentingan  Bela  Diri  Bab  III  Perizinan. Dalam  fakta  yang  ditemukan  dilapangan,  hanya  terdapat  1  (satu)    orang  yang memiliki  izin  penggunaan  senjata  api,  tetapi  izin  tersebut  sudah  mati.  Hal  ini terjadi  karena  belum  ada  peraturan  perundang-undangan  yang  mewadahi penyelenggaraan  pelatihan  keterampilan  menembak  bagi  petugas  imigrasi. Padahal, pada Prinsip Dasar Penggunaan Kekuatan dan Senjata Api oleh Petugas Penegak Hukum sebagai hasil dari Kongres Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) di Havana  sudah  diatur  bahwa,  pemerintah  dan  lembaga  penegak  hukum  harus diberikan  pelatihan,  dan  diuji  sesuai  dengan  standar  kemahiran  yang  sesuai. Selain  itu,  diberikan  juga  pelatihan  khusus  bagi  petugas  yang  diberikan wewenang membawa senjata api.
3. Faktor sarana atau fasilitas pendukung lainnya
Dalam  pengadaan  senjata  api  dinas,  perlu  diperhatikan  juga  sarana  untuk penyimpanan senjata api dinas. Senjata api dinas harus disimpan di tempat yang memenuhi  persyaratan  keamanan.  Fakta  dilapangan  ditemukan  bahwa  sarana atau  fasilitas  pendukung  lainnya  mencakup  pada  tempat  penyimpanan  senjata api belum ada, kemudian peralatan untuk perawatan senjata api itu sendiri belum ada,  sehingga  dalam  membuat  rencana  kebutuhan  senjata  api  di  lingkungan Kantor imigrasi kelas I TPI Tanjung Priok, perlu memperhatikan sarana tersebut.

## 4. Faktor masyarakat
Pemahaman  hukum  mengenai  penggunaan  senjata  api  menurut  Kepala Seksi  Intelijen  dan  Penindakan  Keimigrasian  bahwa “Ide  pengamanan  di lingkungan Imigrasi belum dipikirkan, hal tersebut berbeda dengan yang sudah diterapkan  oleh  Bea  Cukai  yang  memberikan  wewenang  kepada  Pejabat  Bea Cukai  dalam  melaksanakan  tugasnya.” Berdasarkan  hal  tersebut,  dapat disimpulkan bahwa belum adanya keberadaan senjata api di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Priok, pemahaman peraturan perundang-undangan mengenai  senjata  api  belum  sepenuhnya  dipahami  oleh  Pejabat  Imigrasidan PPNS Keimigrasian.

## Kesimpulan
Petugas  penegak  hukum  bisa  dilengkapi  dengan  senjata  api,  amunisi,  dan peralatan  pendukung  lainnya  dalam  melaksanakan  tugas  berdasarkan  ketentuan nasional,  dan  ketentuan  internasional  mengenai  penggunaan  senjata  api.  Petugas penegak  hukum  keimigrasian  yang  bisa  dilengkapi  dengan  senjata  api,  dan  peralatan pendukung  lainnya,  yaitu  pejabat  imigrasi  dan  PPNS  Keimigrasian  yang  telah memenuhi  persyaratan  untuk  memperoleh  izin  pemilikan  dan  izin  penggunaan.  Hanya saja penggunaan senjata  api  di  lingkungan Kantor Imigrasi  Kelas  I  TPI Tanjung  Priok belum  berjalan  sepenuhnya  karena  hanya  terdapat  seorang  yang  hanya  memiliki  izin kepemilikan  dan  izin  penggunaan  senjata  api.  Selain  itu,  ditemukan  juga  alat  yang menyerupai senjata api berupa alat kejut listrik, namun belum ada izin kepemilika, dan izin penggunaannya.
Kendala yang dialami dalam penggunaan senjata api oleh penegak hukum secara peraturan perundang-undangan tidak ditemukan, namun belum adanya kajian peraturan perundang-undangan di lingkungan Direktorat Jenderal  Imigrasi, sehingga penggunaan senjata api di lingkungan Kantor imigrasi kelas I TPI Tanjung Priok dapat dilaksanakan dengan  baik,  dan  mampu  menjamin  keselamatan  jiwa  petugas  imigrasi  yang menjalankan tugas. Kendala yang ditemukan pada lingkungan Kantor Imigrasi  Kelas  I TPI  Tanjung  Priok,  yaitu  belum  adanya  sarana  yang  mendukung  kualifikasi  Pejabat Imigrasi dan PPNS Keimigrasian, sehingga memiliki kualifikasi yang memenuhi untuk memperoleh  izin  pemilikan,  dan  izin  penggunaan  senjata  api,  kemudian  sarana penyimpanan,  dan  perawatan  senjata  api  belum  ada  di  Kantor  imigrasi  kelas  I  TPI Tanjung Priok. Kurangnya kepatuhan hukum terkait penggunaan senjata api dinas oleh penegak  hukum  menyebabkan  kajian  mengenai  peraturan  perundang-undangan  senjata api belum dapat dilaksanakan.

## BIBLIOGRAFI
Agustina,  Shinta.  (2006).  Perdagangan  perempuan  dan  anak  sebagai  kejahatan transnasional:  Permasalahan  dan  penanggulangannya  di  Indonesia. Jurnal  Hukum Pro Justitia , 24 (1). Google Scholar
Asshiddiqie, Jimly. (2006). Pengantar ilmu hukum tata negara . Google Scholar
Dore,  Kerry  M.  (2013). An  anthropological  investigation  of  the  dynamic  humanvervet monkey  (Chlorocebus  aethiops  sabaeus)  interface  in  St.  Kitts,  West  Indies .  The University of Wisconsin-Milwaukee. Google Scholar
Efendi,  Jonaedi,  &  Ibrahim,  Johnny.  (2018). Metode  Penelitian  Hukum:  Normatif  dan Empiris . Google Scholar
Fadli,  Ahmad  Risyad.  (n.d.). Tindak  pidana  penyelundupan  manusia  (people smuggling)  dalam  Undang-undang  nomor  6  Tahun  2011  Tentang  Keimigrasian (tinjauan hukum pidana Islam) . Google Scholar
Firdaus,  Insan.  (2018).  Optimalisasi  Pos  Lintas  Batas  Tradisional  dalam  Pelaksanaan Fungsi  Keimigrasian  Studi  Kasus  Imigrasi  Entikong. Jurnal  Ilmiah  Kebijakan Hukum , 12 (1), 57–71. Google Scholar
Hadi,  Ilman.  (2012). Siapa  Sajakah  Penegak  Hukum  di  Indonesia .  Hukum  online, November2013. http://www. hukumonline. com/klinik/d etail. Google Scholar
Hidayanti,  Ika.  (2018). Pengaruh  Akulturasi  Global  Popular  Culture  Terhadap Perkembangan  Electronic  Dance  Music  Di  Indonesia .  Perpustakaan. Google Scholar
Hutapea, Daniel Chandra. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan  Manusia  (People  Smuggling)  Di  Wilayah  Hukum  Polres Bengkalis . Universitas Islam Riau. Google Scholar
Iriyanto, Puji. (2009). Penerapan Hukum Terhadap Penyalah gunaan/izin Kepemilikan Senjata  Api  Organik  Polri  (Studi  kasus  Penembakan  Warga  Sipil  Oleh  Oknum Polri) . Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Google Scholar
Puspitasari,  Santi.  (2020). Penegakan  Hukum  Terhadap  Penyalahgunaan  Izin Keimigrasian  Yang  Berindikasi  Tindak  Pidana  (Studi  Di  Wilayah  Hukum  Kantor Imigrasi Kelas I Tpi Makassar) . Universitas Hasanuddin. Google Scholar
Sanyoto,  Sanyoto.  (2008).  Penegakan  Hukum  Di  Indonesia. Jurnal  Dinamika  Hukum ,
8 (3), 199–204. Google Scholar
Sitania,  Lourensy  Varina,  &  Suponyono,  Eko.  (2020).  Akomodasi  Pemberantasan Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  Dalam  Aspek  Hukum  Internasional  Dan Nasional. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia , 2 (1), 38–54. Google Scholar
Sridadi, Ahmad Rizki. (2019). Aspek Hukum Dalam Bisnis . Airlangga University Press.

## Google Scholar
Sulistya,  Yasid.  (2018).  Negara  Dan  Ancaman  Trans  National  Organized  Crime  Di Wilayah Perbatasan. Prosiding Senaspolhi , 1 (1). Google Scholar
Taufani,  Galang.  (2018). Metodologi  Penelitian  Hukum:  Filsafat,  teori,  dan praktis/Suteki . Google Scholar
Copyright holder:
Aldi Rizky Setiyawan, Tofik Yanuar Chandra, Hedwig Adianto Mau (2022)
First publication right:

## Syntax Idea
This article is licensed under: