## Diterbitkan oleh Fakultas Sastra dan Budaya
Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta
Gelap dalam Gemerlap:

## Gelapnya Akses Informasi
Bagi Difabel dalam Gemerlap Era Digitalisasi
Oleh: Nadia Wasta Utami
(Dosen Program Studi Ilmu Komunikas, Universitas Islam Indonesia/syihabnadia@gmail.com/08812779462)

## Abstrak
Kemajuan  dan  kecanggihan  teknologi  media  semakin  tak  terelakkan.  Masuknya  era digitalisasi pun merupakan keniscayaan. Sistem digital secara perlahan tapi pasti akan memasuki ranah  penyiaran Indonesia, menggantikan  sistem  analog yang  selama  ini dipakai.  Sistem  digital yang  konon  memberikan  lahan  yang  lebih  luas  bagi  industri  media,  diharapkan  dapat  memacu adanya diversity of content dan diversity of ownership, yang selama ini tak jua terwujud dengan sistem analog.
Namun  semakin  canggihnya  teknologi  rupanya  tak  selaras  dengan  keterbukaan  akses informasi  terlebih  bagi  para  penyandang  disabilitas.  Tulisan  ini  akan  mengupas  bagaimana sebenarnya implikasi perkembangan teknologi terhadap akses informasi yang ada dan bagaimana akses  informasi  para  difabel  di  tengah  era  digitalisasi.  Karena  kemajuan  teknologi  yang  ada seharusnya justru memudahkan akses informasi terhadap semua warga, tak membeda-bedakan ras, status ekonomi, juga fisik seseorang bukan memperlebar jurang kesenjangan akses informasi.
Kata Kunci: informasi, digitalisasi, difabel

## A. Pendahuluan
Informasi,  kini  telah  menjadi  suatu  kebutuhan  dasar  bagi  manusia.  Informasi menjadi perangkat dasar yang digunakan seseorang untuk mengetahui segala sesuatu dalam hal pengembangan potensi dirinya dalam segala aspek kehidupan. Oleh karena itu, sudah seharusnya kebebasan mengakses infomasi menjadi hak warga Negara yang dijamin oleh dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 28 f yang berbunyi:
Setiap  orang  berhak  untuk  berkomunikasi  dan  memperoleh  informasi  untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala saluran yang tersedia.
Penegasannya  juga  termuat  dalam  Deklarasi  Umum  Hak  Asasi  Manusia (DUHAM) Pasal 19 yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan  pendapat;  dalam  hal  ini  termasuk  kebebasan  menganut  pendapat  tanpa mendapat  gangguan,  dan  untuk  mencari,  menerima  dan  menyampaikan  keterangan- keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dan dengan tidak memandang batas-batas”.
Apa  yang  dijabarkan  oleh  UUD  NRI  Tahun  1945  dan  DUHAM  tadi  berusaha ditransformasikan  dengan  disahkannya  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang
Hak  Asasi  Manusia,  hal  tersebut  termuat  dalam  pasal  14  Undang-Undang  ini,  yang diuraikan dalam dua ayat, yaitu:
1. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.
2. Setiap  orang  berhak  untuk  mencari,  memperoleh,  memiliki,  menyimpan,  mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.
Beberapa  aturan  Undang-undang  tersebut  jelas  menjamin  setiap  orang  dalam mengakses informasi. Tak melihat yang ada di desa atau kota, baik yang sempurna fisiknya maupun  tidak,  seharusnya  medapatkan  kesempatan  yang  sama  dalam  mengakses  juga mendapatkan  informasi  yang  sama.  Para  difabel,  khususnya  penyandang  tunanetra  juga seharusnya diberikan kesempatan yang sama sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No. 4 Pasal 5 tahun 1997  “Setiap penyandang cacat memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam setiap aspek kehidupan dan penghidupan.” Terlebih lagi kemajuan teknologi memungkinkan adanya fasilitas bagi para difabel untuk mendapatkan hak yang sama.
Perkembangan  teknologi  komunikasi  dan  informasi  kini  semakin  terus  tak terhentikan.  Penemuan-penemuan  atas  alat  dan  system  informasi  semakin  cepat  dan membuat  manusia  tak  bisa  tidak  mengikutinya.  Segala  yang  dahulu  bersifat  analog  kini beralih ke digital. Atas nama kemudahan, penghematan hingga kualitas yang lebih baik, hampir  semua  media  kini  bermigrasi  ke  era  digitalisasi.  Buku-buku  tebal  kini  tak memerlukan rak-rak lebar karena buku versi digital atau lebih dikenal dengan electronic book ( e-book) dapat dengan mudah disimpan sebagai file dalam computer, laptop bahkan flashdisc.  Wacana  diigitalisasi  juga  melanda  system  penyiaran  Indonesia.  Digitalisasi menjanjikan efektifitas frekuensi yang awalnya hanya satu saluran per kanal, menjadi dua belas  saluran  per  kanal. 1 Bahkan  industri  musik  dan  film  yang  meski  sangat  rentan pembajakan, kini dapat lebih menghemat ongkos produksi dengan adanya system digital.
Kabar gembira serta keuntungan yang berlipat ganda menjadikan digitalisasi bak primadona.  Era  digitalisasi  bahkan  menawarkan  sebuah  solusi  baru  untuk  mewujudkan diversity  of  content,  diversity  of  ownership,  dan  freedom  of  speech bagi  seluruh  warga Negara.  Sebuah  harapan  dan  cita-cita  mulia  yang  tak  jua  tercapai  dalam  era  analog. Pertanyaannya  sekarang  adalah,  apakah  cita-cita  tersebut  telah  terimplementasi  dalam kehidupan  nyata?  Apakah  perkembangan  teknologi  komunikasi  dan  informasi  yang  ada telah  menjamin  akses  akan  informasi  bagi  seluruh  warga  Negara  seperti  yang  telah diamanatkan oleh UUD 1945? Sebagaimana pohon yang semakin tinggi semakin kencang anginnya, harapan tinggi akan perkembangan teknologi juga digitalisasi ternyata tak bisa lepas dari halang rintang.
Struktur  demografi 2 masyarakat  Indonesia  yang  sangat  beragam  menjadikannya hambatan  terbesar  yang  harus  dihadapi.  Kalaupun  teknologi  tersebut  telah  berhasil merangkul keanekaragaman adat, budaya dan latar belakang masyarakat Indonesia, apakah hal  itu  berlaku  pula  bagi  warga  difabel?  Para  difabel  yang  memiliki  keterbatasan,  tentu memerlukan kebutuhan khusus dalam mengakses informasi. Hal yang kadang terlupakan
1 Lihat Puji Rianto, dkk. 2012. “Digitalisasi Televisi di Indonesia: Ekonomi Politik, Peta Persoalan, dan Rekomendasi Kebijakan”. Yogyakarta: PR2Media dan Yayasan Tifa. Hal. 23
2 Klasifikasi  demografis  diantaranya  adalah  usia,  pendidikan  dan  pekerjaan,  lokasi  geografik,  pendapatan,  jenis kelamin, agama, status pernikahan, jenis keluarga dan kelas social (sumarwan, 2011)

## Diterbitkan oleh Fakultas Sastra dan Budaya
Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta
dan  tak  terperhatikan  oleh  masyarakat  sendiri  atau  bahkan  oleh  pemerintah.  Maka, berdasarkan penjabaran di atas tulisan ini akan lebih memfokuskan pada dua hal. Pertama , bagaimana  implikasi  perkembangan  teknologi  terhadap  akses  informasi? Kedua , bagaimana akses informasi para difabel ditengah era digitalisasi?

## B. Pembahasan

## 1. Dampak Perkembangan Teknologi Terhadap Akses Informasi
Teknologi  informasi  dan  komunikasi  tak  bisa  dilepaskan  dari  dampak  yang melingkupinya. Teknologi tak bisa hanya dipahami sebatas alat-alat saja, karena segala hal- hal teknis tersebut ternyata beriringan dengan segenap aspek politik, ekonomi dan sosial budayanya. Hal ini dijabarkan oleh Everett M. Rogers (1986), dalam definisinya mengenai teknologi  komunikasi: “Communication  technology  is  the  hardware  equipment, organizational  structures,  and  social  values  by  which  individuals  collect,  process,  and exchange information with other individuals.” 3
Senada  dengan  pernyataan  tersebut,  Adiputra  (2008),  menyebutkan  bahwa teknologi seharusnya tidak hanya diartikan sebagai penggunaan alat atau mesin, meskipun dalam arti yang lebih sempit inilah yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi adalah desain dari tindakan terencana yang mereduksi ketidakpastian dalam relasi sebab- akibat,  serta  melibatkan  pencapaian  hasil  yang  diharapkan.  Setiap  teknologi  biasanya berkaitan dengan aspek hardware (terdiri dari objek fisik atau materi) dan software (terdiri dari basis informasi bagi hardware ). 4
Berdasarkan  beberapa  keterangan  mengenai  teknologi  di  atas  pemahaman  kita digiring pada apa yang nantinya menjadi implikasi dari perkembangan teknologi tersebut tidak hanya bekerja pada tataran teknis, tetapi juga pada semua aspek yang menyertainya. Hal tersebut  diperkuat  dengan  beberapa  studi terdahulu  yang  telah  menunjukkan  gejala- gejala luasnya ruang lingkup implikasi perkembangan teknologi. Natan Katzman (1974), menyatakan  bahwa  perkembangan  teknologi  komunikasi  dapat  menyebabkan  beberapa implikasi  sebagai  berikut: Pertama ,  peningkatan  jumlah  informasi  yang  diterima  oleh individu-individu  di  masyarakat. Kedua ,  Peningkatan  tersebut  tidak  merata  dan  lebih menguntungkan  orang  yang  kaya  informasi  ( information-rich ),  dibanding  orang  yang miskin  informasi  ( information-poor ). Ketiga ,  Banjir  informasi  bagi  mereka  yang  kaya informasi semakin sulit terbendung (teratasi). Keempat , Terciptanya kesenjangan informasi (antara the  information-rich  peolpe dan the  information-poor  people )  baru  sebelum kesenjangan informasi yang lama dapat teratasi. 5
Hal ini berhubungan dengan akses terhadap teknologi informasi yang tidak setara atau  merata.  Ketidaksetaraan  ini  merupakan  salah  satu  penyebab  kesenjangan  informasi ( information  gap ).  Straubar  dan  LaRose  (2000),  dalam  Ratnasari  (2004),  mencontohkan
3 Lihat Everett M. Rogers. 1986. “Communication Technology: The New Media in Society”. New York, London: The Free Press. Hal. 2
4 Lihat Wisnu Martha Adiputra. 2008. “Literasi Media dan Interpretasi atas Bencana”. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Volume 11, No. 3.
5 Salah satu bentuk implikasi sosio-kultural dari perkembangan teknologi adalah adanya kesenjangan informasi ini. Lihat selengkapnya dalam Everett M. Rogers. Ibid. Hal. 169-170.
ISSN: 23389176
bahwa  mereka  yang  berasal  dari  kelas atas  memiliki  akses  terhadap  media  cetak  karena mereka dapat menyediakannya secara lebih mudah dan mereka memiliki waktu luang yang lebih banyak. Kesenjangan dalam akses terhadap komputer dan pelayanan jaringan akan semakin  meluas  antara  kelompok  penghasilan  dan  tingkat  pendidikan    (fenomena  ini disebut oleh beberapa ahli sebagai digital divide ). 6
Di  negara  kita,  kecenderungan  ketidakberimbangan  akses  dan  pastisipasi komunikasi  (ekonomi,  politik,  dan  sosio-kultural)  sudah  terlihat  sejak  orde-orde pemerintahan yang telah lalu. Salah satu indikasi yang mendukung hal ini telah dinyatakan oleh Adi Sasono (1988):
“One  criticism  of  the  approach  to  development  espoused  in  developing countries  today  is  its  centralized  character  ....  The  communication  system  is developed with the community as the “target group” so that they support the government-designed development packages which are supposed for them.” 7
Secara  lebih  mengena,  Ashadi  Siregar  (2000),  dalam  konteks  perkembangan teknologi secara umum,  mengemukakan bahwa seringkali kemajuan teknologi itu hanya bermain dalam level elite. Sedangkan rakyat, dalam hal ini sumber untuk tenaga kerja, tidak banyak  mengalami  perubahan.  Kisah-kisah  kehidupan  buruh  dari  masa  awal  industri, menghiasi  sejarah  kejam  dari  kaum  kapitalis.  Bahkan  teknologi  tinggi  hanya  membuat semakin  besar  dan  berkuasanya  penguasa  modal. 8 Padahal  kesetaraan  dan  kebebasan informasi yang menjadi konsekuensi langsung dari demokrasi.  Demokrasi sendiri adalah sebuah  pilihan  politik  suatu  negara  yang  memberi  tempat  bagi  mekanisme  koreksi  dari semua pihak untuk tata kenegaraan yang lebih baik. Indonesia mengamininya setidaknya sejak reformasi 1998. Dengan demikian, kita sepakat bahwa negara ini harus menghormati dan memperjuangkan hak-hak dan kebebasan warganya, yang di antaranya dalam bentuk jaminan terhadap freedom of the press , freedom of the expression dan freedom of voices . Dalam ranah kehidupan bermedia, negara harus menjamin pula adanya diversity of content dan diversity of ownership . 9
Untuk mendukung hal ini, kita bisa menyimak Hamelink (2000), yang mengutip deklarasi  perlindungan  terhadap  hak-hak  asasi  manusia  universal  ( Article  2 ),  sebagai berikut: “Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other  opinion,  national  or  social  origin,  property,  birth  or  other  status.” Untuk menegaskan hal tersebut, ia juga menambahkan:
“The basic human rights standard of ‘equality’ has a direct bearing upon the way  in  which  a  society  should  deal  with  the  distribution  of  resources.  The
6 Lihat  Anne Ratnasari.  2004.  "Teknologi  Komunikasi dan  Kesenjangan  Informasi". Jurnal  Komunikasi:  MediaTor. Universitas Islam Bandung. Volume 5. No. 2. Hal. 327-336.
7 Lihat Adi Sasono. “The Need of a Policy of communication Decentralization”. Dalam Manfred Oepen (ed). 1988. Development Support Communication in Indonesia. Friedrich Naumann-Stiftung. P. 22-27.
8 Lihat Ashadi Siregar. “Membaca Surat Kabar Digital, Membaca Wajah Populis Teknologi Media”. Dalam Ninok Leksono (Ed.). 2000. Indonesia Abad XXI. Jakarta: Penerbit Harian Kompas. Hal. 495-504.
9 Lihat Kata Pengantar Amir Effendi Siregar: “Digitalisasi Penyiaran Harus Menghindari Konsentrasi dan Membangun Keanekaragaman”. Dalam Puji Rianto, dkk. Ibid. Hal. v.

## Diterbitkan oleh Fakultas Sastra dan Budaya
Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta
standard claims that no one should be excluded from access to and benefits from those resources that are essential to the participation in the community’s life.” 10
Hal-hal  di  atas  mengisyaratkan  bahwa  kesenjangan  akses  terhadap  informasi publik  (melalui  teknologi  apapun),  tidak  dapat  ditolelir.  Namun  demikian,  patutlah  kita selalu  waspada  dan  kritis  terhadap  segala  perkembangan  teknologi  komunikasi  yang muncul.  Sebuah  komisi  khusus  tentang  tata  informasi  dan  komunikasi  dunia  baru  dari lembaga  PBB  Unesco,  menyatakan  bahwa  perkembangan  fasilitas  komunikasi  terjadi secara terus-menerus, namun ciri yang nyata adalah adanya perbedaan dan kesenjangan. Perbedaan-perbedaan itu dapat terjadi di dalam negara, secara regional, antara negara maju dan  negara  berkembang,  bahkan  juga  antara  individu  di  masyarakat  (Ratnawati,  2004). Pemerintah  haruslah  sangat  peka  terhadap  hal  ini.  Pengaturan  yang  baik  akan  membuat teknologi komunikasi mutakhir tidak hanya dapat terjangkau oleh masyarakat dari status sosial  ekonomi  terbawah  tapi  juga  masyarakat  difabel  yang  memiliki  kebutuhan  khusus dalam mengakses informasi.

## 2. Akses Informasi Bagi Difabel
Difabel  merupakan  kepanjangan  dari  frasa different  ability  people (masyarakat berdaya  beda),  difabel  adalah  orang-orang  yang  menjalankan  aktivitas  hidup  dengan kondisi  fisik  dan  atau  mental  yang  berbeda  dengan  orang  kebanyakan.  Kondisi  ini  bisa merupakan bawaan sejak lahir ataupun muncul saat dewasa, seperti akibat dari penyakit, malnutrisi, kecelakaan, penganiayaan, atau sebab-sebab lain sehingga menyebabkan cacat fisik dan atau mental. 11 Istilah difabel resmi digunakan untuk menggantikan istilah cacat ( disable ) pada tahun 1998.
Masyarakat difabel pada prinsipnya dibagi ke dalam lima kategori, yaitu: (1) Tuna netra  (keterbatasan  pada  indra  penglihatan),  (2)  Tuna  daksa  (keterbatasan  pada  anggota gerak),  (3)  Tunarungu  (keterbatasan  pada  indra  pendengaran),  (4)  Tuna  wicara (keterbatasan dalam berbicara), dan (5) Tuna grahita (keterbatasan mental). Harus disadari bahwa  keterbatasan  secara  fisik  dan  atau  mental  tersebut  tidaklah  menghapus  hak-hak mereka sebagai warga negara, termasuk pula hak untuk mengakses informasi. 12
Difabel  memiliki  kebutuhan  khusus  dalam  menjalani  kehidupannya  sehari-hari, pun  dalam  mengakses  informasi.  Informasi  yang  kini  menjadi  suatu  kebutuhan  juga diperlukan  difabel  terutama  bagi  mereka  yang  sedang  mengenyam  pendidikan.  Namun, lagi-lagi  kesenjangan  akses  informasi  menjadi  suatu  isu  sentral  dalam  ketidakberdayaan difabel  dan  hal  ini  diperparah  dengan  fakta  bahwa  diskriminasi  akan  akses  informasi bahkan terjadi dalam institusi pendidikan.
Dikutip  dari  Radar  Jogja  Online,  Yogyakarta  yang  dikenal  sebagai  kota  pelajar pun, hampir sebagian besar perguruan tinggi (PT)-nya belum memberi akses kepada para difabel. PT juga dinilai masih rendah dalam memberi akses pendidikan, fasilitas dan sarana
10 Lihat  Cees  J.  Hamelink.  2000.  “The  Ethics  of  Cyberspace”.  London,  Thousand  Oaks,  New  Delhi:  SAGE Publications. P. 79.
11 Lihat Chowdhury, Oli M. Abdullah, “Children with Different Abilities”, The Daily Star, 25 Juli 2004. Diunduh dari http://www.thedailystar.net/law/2004/07/04/human.htm
12 Ari Zuntriana. Hak atas Informasi bagi Difabel. Jurnal Pustakaloka STAIN Ponorogo, Vol. 1, No. 2, Tahun 2011
ISSN: 23389176
maupun  kurikulum  kepada  para  difabel.  Diskriminasi  juga  terjadi  dalam  pembelajaran. Misalnya  minimnya  literatur  yang  bisa  diakses  bagi  tunanetra.  Padahal  tunanetra membutuhkan  bahan  ajar  dalam  bentuk  huruf  braile  maupun  bahan  digital.  Selain  itu, perguruan  tinggi-perguruan  tinggi  juga  masih  minim  menyediakan  instruktur  bagi tunarungu. Sehingga akses mendapatkan pendidikan yang sama terhambat. 13
Minimnya fasilitas dan layanan pendidikan yang aksesibel bagi komunitas difabel sendiri  menambah  factor  terbatasnya  akses  informasi  yang  didapat.  Hal  ini  sebenarnya merupakan masalah umum di sebagian besar lembaga pendidikan di Indonesia pada semua jenjang,  dari  sekolah  sampai  perguruan  tinggi.  Akses  informasi  hanya  didapat  dari segelintir komunitas difabel yang memberikan fasilitas meskipun hanya dalam skala yang sangat kecil dan belum mempu memenuhi kebutuhan seluruh difabel di Indonesia.
Sejauh ini layanan pendidikan bagi komunitas difabel di Indonesia masih terbatas pada sistem  yang justru mempertegas bentuk  marginalisasi mereka secara eksklusif dari masyarakat  umum,  seperti  bentuk  sekolah  luar  biasa  dan  beberapa  jenis  kursus  dan pendidikan  ketrampilan  ( vocational  training ).  Kapasitas  yang  terbatas  serta  faktor mahalnya  biaya  menjadi  salah  satu  faktor  yang  menjadikan  tidak  aksesibelnya  layanan pendidikan  khusus  untuk  difabel  ini.  Sekolah  luar  biasa  sendiri  biasanya  berhenti  pada pendidikan menengah, yang tidak cukup memberikan bekal pendidikan dan kemampuan pada  komunitas  difabel  untuk  hidup  mandiri,  terlebih  pada  era  yang  sangat  kompetitif seperti sekarang ini.
Penelitian Pusat Studi dan Layanan Difabel UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2010  yang  melibatkan  mahasiswa  difabel  sebagai  partisipan  dari  11  perguruan tinggi  di Yogyakarta  mengidentifikasi  tantangan  dan  hambatan  yang  dialami  para  mahasiswa difabel diantaranya: Pertama , proses pembelajaran. Mulai dari metode pembelajaran yang mayoritas  menggunakan  presentasi  visual  yang  tidak  dapat  diakses  mahasiswa  difabel hingga  ujian  yang  masih  diberikan  dalam  format  biasa  sehingga  mereka  membutuhkan pendamping dalam pengerjaan . Kedua , mengakses bahan ajar.Belum tersedianya buku teks yang  bisa  diakses  mahasiswa  difabel  seperti  buku  braille,  buku  audio  ataupun  buku digital. Ketiga ,  mengakses  layanan  kampus. Keempat ,  aksesibiltas  fisik.  Hampir  semua kampus belum aksesibel untuk para difabel. Terbukanya saluran air, tidak tertibnya parkir, tidak  ada  petunjuk  gedung  dalam  braille,  tangga  curam,  tidak  tersedia  ramp,  lift  atau elevator  menjadikan  kampus  sebagai  tempat  yang  tidak  aman  bagi  para  difabel (Kompasiana, 2012).
Bagai  punguk  merindukan  bulan,  fakta  yang  terpapar  di  atas  memperlihatkan adanya kebutuhan yang besar atas akses informasi bagi difabel terutama mahasiswa difabel yang  belum  diiringi  dengan  fasilitas  dan  aksesibilitas  akan  informasi  sehingga menimbulkan diskriminasi. Indonesia masih tertinggal dalam layanan dan pemberian hak bagi para difabel. Bahkan tergolong paling buruk di antara negara-negara ASEAN (Radar Jogja Online, 2013). Salah satu penyebabnya adalah minimnya wawasan dan rendahnya pemahaman  masyarakat  dan  pemerintah  terhadap  kebutuhan  dan  persoalan  bagi penyandang disabilitas. Melihat minimnya fasilitas yang disediakan bagi para difabel, kini
13 Lebih  lanjut  lihat  http://www.  radarjogja.co.id/terbatas-akses-difabel-  diunduh pada  tanggal  11  April 2013 pukul 14.40

## Diterbitkan oleh Fakultas Sastra dan Budaya
Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta
beberapa institusi baik swasta maupun pemerintah yang peduli pada kesetaraan hak akses informasi mulai berupaya memberikan fasilitas bagi para difabel.

## 3. Pemenuhan Akses Informasi Bagi Difabel
Upaya  pemenuhan  kebutuhan  para  difabel  dalam  mendapatkan  informasi  kini mulai digalakan oleh beberapa institusi khususnya institusi pendidikan di Indonesia. Akses informasi utama bagi mahasiswa juga para difabel untuk mendapatkan bahan ajar adalah perpustakaan.  Meskipun  perpustakaan  yang  menyediakan  fasilitas  bagi  difabel  masih terbilang sangat sedkit, namun ini merupakan kabar gembira dan suatu pencapaian yang patut  diapresiasi.  Salah  satu  universitas  yang  bisa  dibilang  pioneer  dalam  memberikan fasilitas  bagi  difabel  khususnya  tunetra  dalam  perpustakaan  adalah  Universitas  Islam Negeri Sunan Kalijaga Jogjakarta (UIN Suka).
Sejak tahun 2007, atas inisiatif beberapa dosen Program Studi Kesejahteraan Sosial yang menempuh studi tingkat master di Kanada, UIN Suka mulai merintis Pusat Studi dan Layanan  Difabel/Disabilitas  (PSLD). 14 Lembaga  internal  ini  berfungsi  menyediakan layanan  khusus  bagi  mahasiswa  disabilitas  dan  melakukan  berbagai  kajian  terkait  isu disabilitas. Misalnya bagaimana melakukan adaptasi metode pengajaran dan layanan untuk mahasiswa  disabilitas,  bagaimana  mengelola  sebuah  pusat  studi  dan  layanan  disabilitas dengan melibatkan mahasiswa non disabilitas sebagai volunteer, dan sebagainya.
Sebagai kampus inklusif, yaitu kampus yang memberikan akses pendidikan yang setara kepada setiap orang, tanpa melihat asal-usul ras, agama, kelas sosial dan ekonomi, maupun  keadaan  jasmaninya,  UIN  Suka  melalui  PSLD  melakukan  berbagai  upaya perluasan aksesibilitas kampus. Untuk aksesibilitas fisik, hampir seluruh lantai satu UIN telah  diberi  fasilitas  ram  (tangga  landai)  yang  memungkinkan  kursi  roda  untuk mengaksesnya. Masjid UIN Sunan Kalijaga, misalnya, adalah salah satu dari sedikit masjid yang sudah aksesibel dan memberikan shaf khusus bagi yang berkursi roda. 15
Salah  satu  fasilitas  penunjang  akademik  yang  kini  menjadi  primadona  dan memberikan akses informasi bagi kalangan difabel adalah Difabel Corner (DC). Difabel Corner adalah layanan yang terintegrasi dengan layanan Perpustakaan Pusat UIN agar  koleksi  perpustakaan  UIN  aksesibel,  terjangkau  dan  dapat  diakses  dengan mudah  oleh  para  difabel. DC  berfungsi  menyediakan  alat  bantu  teknologi  yang memungkinkan tunanetra mendapatkan kemudahan mengakses buku. Di antara kelompok disabilitas yang ada, tunanetralah yang paling mengalami kesulitan saat mengakses buku. Untuk itu, dukungan fasilitas teknologi sangat diperlukan, agar tunanetra dapat membaca buku secara mandiri.
14 PSLD  (Pusat  Layanan  dan  Studi  Difabel)  yang  bertujuan  untuk  memfasilitasi  kebutuhan  akademik  mahasiswa difabel  agar  mampu  merealisasikan  potensinya  tanpa  menurunkan  standar  kualifikasi  akademik  serta  membantu menghilangkan hambatan fisik dan sosial mahasiswa difabel. PSLD menyediakan fasilitas belajar adaptif seperti komputer bicara, notetaking-layanan membuat catatan kuliah, layanan membaca, layanan mengubah teks dari satu bentuk ke bentuk yang lain misalnya dari bentuk audio ke bentuk braille, pendampingan ujian, pendampingan mobilitas atau pendampingan untuk mengenali dan menjangkau suatu tempat, tutorial sebaya, konseling dan support group. Konseling menjadi kebutuhan yang  penting  untuk  menumbuhkan  dan  menghidupkan  citra-konsep  diri  para  difabel  yang  sejak  lahir  telah  mengalami berbagai hambatan baik fisik maupun social.Lebih lanjut lihat http://www.psld-uinsuka.ac.id
15 Lebih lanjut lihat http://www.Jogjalib.com/launching-difabel-corner
ISSN: 23389176
DC  terletak  di  salah  satu  sudut  di  lantai  satu  perpustakaan  UIN  SUKA.  Di dalamnya terdapat Al qur’an dalam huruf Braille, digital talking book produksi Mitra Netra, dan alat bantu teknologi untuk memudahkan tunanetra mengakses buku, yaitu komputer komputer  yang  dilengkapi Jaws (pembaca  layar)  yang  membantu  tunanetra  dalam menavigasi menu dan isi komputer, scanner dan software open book yaitu software optic character  recognation (OCR)  yang  aksessibel  untuk  tunanetra.  Dengan  ketiga  piranti tersebut, tunanetra yang akan membaca buku di perpustakaan dapat membawa buku yang akan  dibacanya  ke  DC.  Di  sana,  tunanetra  lalu  memindai  buku  tersebut  hingga  menjadi dokumen dalam soft file, lalu membaca dokumen soft file buku tersebut dengan komputer bicara.
Difabel Corner yang diresmikan pada tanggal 20 Desember 2011 ini, selain menyediakan  koleksi  adaptif  dan  teknologi  bantu  juga  mengupayakan  bantuan personal untuk menjamin tersedianya akses pengetahuan bagi para difabel. Bantuan ini datang dari para volunteer yang setiap hari secara bergiliran mendampingi difabel untuk  mencarikan  buku-buku  di  rak-rak  yang  tersebar  di  empat  lantai perpustakaan. Para relawan yang pada umumnya tergabung dalam PSLD ini juga siap  melakukan  pendampingan  kepada  para  difabel  dengan  membantu  memindai buku,  bahkan  memberikan reading  service yakni  membacakan  buku-buku  yang butuh dibacakan kepada para tunanetra.
Difabel  Corner  juga  memproduksi  sendiri  koleksi-koleksinya.  Mulai  dari pencetakan koleksi Braille sampai dengan pembuatan audio book dan eBook untuk buku- buku  yang  belum  memiliki  versi eBook .Ke  depan,  koleksi  Difabel  Corner  akan  terus diperkaya  melalui  program  kerjasama  dengan  berbagai  penerbit  dan  perorangan  yang peduli dengan pembuatan teknologi bantu untuk UIN Suka ini salah satunya terinspirasi oleh model yang telah Mitra Netra ciptakan sebelumnya di Blind Corner, Library Senayan Jakarta.
Hadirnya DC dalam memberikan fasilitas bagi difabel terbukti dapat membantu mahasiswa difabel dalam mengakses informasi perpustakaan. Salah satunya disampaikan oleh  Presti,  mahasiswi  UIN  Suka  yang  mengatakan  sangat  terbantu  dan  berterimakasih karena  dengan  adanya  DC  ini,  ia  dapat  dengan  mudah  mengakses  buku-buku  juga mendapatkan  akses  informasi  yang  sama  dengan  teman-teman  lainnya.  Presti  yang merupakan  aktifis  tuna  netra  di  UIN  Suka  ini  juga  menambahkan  harapannya  agar perpustakaan lainnya juga dapat difasilitasi dengan DC seperti di perpustakaan UIN ini. 16

## C. Penutup
Melihat  pengoperasian  teknologi  dan  antusiasme  pengunjung  difabel  khususnya tunanetra  yang  datang  secara  langsung  di  DC  UIN  Suka  menimbulkan  rasa  kagum tersendiri. Bagaimana para difabel dan volunteer saling bekerjasama sehingga membuka akses informasi yang awalnya hanya bisa dinikmati oleh mereka yang sempurna fisiknya, patut  diapresiasi.  Kemajuan  teknologi  yang  ada  seharusnya  justru  memudahkan  akses informasi  terhadap  semua  warga,  tak  membeda-bedakan  ras,  status  ekonomi,  juga  fisik
16 Hasil wawancara dengan Presti, mahasiswa tunanetra UIN Suka yang menggunakan fasilitas Difabel Corner pada 12 April 2013

## Diterbitkan oleh Fakultas Sastra dan Budaya
Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta
seseorang  bukan  memperlebar  jurang  kesenjangan  akses  informasi.  Mereka  yang  tak melihat jangan sampai merasa tetap gelap dalam dunia teknologi yang gemerlap. Jika kita benar-benar  bisa  ‘melihat’,  seyogyanya  dapat  membantu  memberi  penglihatan  melalui akses informasi yang terbuka.
It is terrible thing to see and have no vision – Helen Keller.

## Daftar Pustaka
Adiputra, Wisnu Martha. 2008. “Literasi Media dan Interpretasi atas Bencana”. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik , Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Volume 11, No. 3.
Hamelink,  Cees  J..  2000. “The  Ethics  of  Cyberspace” .  London,  Thousand  Oaks,  New Delhi: SAGE Publications.
Leksono, Ninok (Ed.). 2000. “Indonesia Abad XXI”. Jakarta: Penerbit Harian Kompas. Ratnasari,  Anne.  2004.  "Teknologi  Komunikasi  dan  Kesenjangan  Informasi". Jurnal Komunikasi: MediaTor . Universitas Islam Bandung. Volume 5. No. 2.
Rianto,  Puji,  dkk.  2012.  “Digitalisasi  Televisi  di  Indonesia:  Ekonomi  Politik,  Peta Persoalan,  dan  Rekomendasi  Kebijakan”.  Yogyakarta:  PR2Media  dan  Yayasan
Tifa.
Rogers, Everett M.. 1986. “Communication Technology: The New Media in Society ”. New York, London: The Free Press.
Sumarwan, Ujang. 2011. Perilaku Konsumen: Teori dan Penerapannya dalam Pemasaran .
Jakarta: Penerbit PT Ghalia Indonesia Power
Oepen, Manfred (ed). 1988. Development Support Communication in Indonesia . Friedrich Naumann-Stiftung
Zuntriana,  Ari.2011.    Hak  atas  Informasi  bagi  Difabel. Jurnal  Pustakaloka  STAIN Ponorogo , Vol. 1, No. 2, Tahun 2011
Website: http://www. radarjogja.co.id/ terbatas-akses-difabel- diunduh pada tanggal 11 April 2013 pukul 14.40
http://www.  kompasiana.com/mengintipkampus  ramah  difabel  di  Yogyakarta  diunduh pada tanggal 11 April 2013 pukul 14.50
http://www.psld-uinsuka.ac.id diunduh pada tanggal 11 April 2013 pukul 13.00 http://www.Jogjalib.com/launching-difabel-cornerdiunduh  pada  tanggal  11  April  2013 pukul 15.00
Channel , Vol. 3, No. 2, Oktober 2015, hal. 41-49