Program Studi Magister Ilmu Hukum

## Research Article
Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonferensi)
Dewi Rahmaningsih Nugroho 1* , S.Suteki 2
1 Kejaksaan Agung Republik Indonesia
2 Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
* dewirn21@gmail.com

## ABSTRACT
The basic premise proposed in this research is based on the facts of the development of several regulations in the conduct of court during the Covid-19 pandemic. Based on this premise, this research seeks to explore aspects of legal culture in the conduct of virtual trials. This research questions, how is the development of the teleconferencing hearing in the Semarang City Prosecutor's Office and how to build a culture of virtual trials in the  future? The  research  used  the  qualitative  research  and  socio-legal  research  approaches (socio-legal research). This research concludes firstly, The development of virtual trials in the Public Prosecutor's Office in general and the Semarang City Prosecutor's Office in particular in addition to being a necessity during the Covid-19  Pandemic  period  can  also  be  seen  as  an  accumulation  of  technological  developments  in  the Information field.There are three factors that are currently important to consider in the context of legal culture, including technical-empirical issues, non-legal factors components in the form of human resources, availability of facilities and infrastructure, until decision-making habits are proven to influence the operation of law at a concrete level. So what must be addressed to welcome a virtual trial in the future is to prepare a legal culture in addition to preparing the structure and substance of the law.
Keywords: Legal Culture; Virtual Court; Teleconference Court.

## ABSTRAK
Premis  dasar  yang  diusulkan  dalam  penelitian ini  didasarkan  pada  fakta-fakta  perkembangan  beberapa peraturan dalam pelaksanaan pengadilan selama pandemi Covid-19. Berdasarkan premis ini, penelitian ini berupaya  mengeksplorasi  aspek  budaya  hukum  dalam  melakukan  uji  coba  virtual.  Penelitian  ini mempertanyakan bagaimana perkembangan sidang telekonferensi di Kantor Kejaksaan Kota Semarang dan bagaimana  membangun  budaya uji  coba  virtual  di  masa  depan. Penelitian  ini  menggunakan  penelitian kualitatif dan pendekatan penelitian sosial-hukum. Penelitian ini menyimpulkan pertama, Pengembangan uji coba virtual di Kantor Kejaksaan pada umumnya dan Kantor Kejaksaan Kota Semarang khususnya selain menjadi  kebutuhan  selama  periode  Pandemi  Covid-19  juga  dapat  dilihat  sebagai  akumulasi  dari perkembangan  teknologi  di  Bidang  informasi. Ada tiga  faktor  yang  saat  ini  penting  untuk  dipertimbangkan dalam konteks budaya hukum antara lainmasalah teknis-empiris, komponen faktor non-hukum dalam bentuk sumber  daya  manusia,  ketersediaan  fasilitas  dan  infrastruktur,  sampai  kebiasaan pengambilan  keputusan terbukti mempengaruhi pengoperasian hukum pada tingkat yang konkret. Jadi apa yang harus dibenahi untuk menyambut persidangan virtual di masa depan adalah mempersiapkan budaya hukum selain mempersiapkan struktur dan substansi hukum.
Kata kunci: Budaya Hukum; Pengadilan Virtual; Pengadilan Teleconference.
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Program Studi Magister Ilmu Hukum

## A. PENDAHULUAN
Tahun  2020 yang  ditandai  dengan merebaknya Pandemi Covid-19 serta desakan dalam Revolusi 4.0, tidak hanya saksi atas perkembangan dan  pematangan  teknologi  digital  yang  diterapkan pada  dunia  sains semata (Ting  et  al,  2020). Lebih dari itu, perkembangan penggunaan teknologi ke era Internet of Things (Iot) turut menyeret semua dimensi kehidupan  masyarakat dari bidang  perdagangan, transportasi, industri,  kesehatan,  pendidikan  hingga sosial (Winarsih,  Indriastuti,  &  Fuad,  2020) .  Hal ini tampak pula menggejala  pada  dimensi  penegakan hukum (rechtoepassing / rechtshandhaving) yang muncul  pada  ruang  persidangan  virtual melalui sarana teleconference.
Pelaksanaan persidangan  virtual  melalui sarana teleconference dipandang  seiring dengan kebijakan social distancing dan phisyical distancing, guna  menekan laju  perkembangan  Pandemi  Covid- 19.  Di  lingkungan  kejaksaan,  persidangan  dengan menggunakan  sarana teleconference ini  merujuk pada Instruksi  Jaksa  Agung  Republik  Indonesia Nomor  5  Tahun  2020  tentang  Kebijakan Pelaksanaan  Tugas  dan  Penanganan  Perkara Selama Masa Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan  Kejaksaan  Republik  Indonesia  pada tanggal  27  Maret  2020. Instruksi  tersebut  disertai dengan  Surat  Edaran  Jaksa  Agung  Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem  Kerja  Pegawai  dalam  Upaya  Pencegahan Penyebaran  Coronavirus Disease (COVID-19)  di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
Berdasarkan  hal  tersebut, Jaksa  Agung mengeluarkan  beberapa  poin  penting  yang  harus diperhatikan  dalam  penanganan  perkara  pidana  di masa Covid-19, hal ini tertuang dalam Surat Edaran Jaksa  Agung  Republik  IndonesiaNomor  B- 049/A/Suja/03/2020 tahun 2020 tentang Optimalisasi Pelaksanaan  Tugas,  Fungsi,  dan  Kewenangan Ditengah  Upaya  Mencegah  Penyebaran  Covid-19 (selanjutnya  disingkat  SEJA  No.  Nomor  B- 049/A/Suja/03/2020).
Di antara poin-poin yang terdapat dalam surat edaran  tersebut  adalah: Pertama, menuntaskan persidangan yang tengah berjalan utamanya perkara dengan  terdakwa  berstatuspenahanan rutan dan tidak  dimungkinkan  lagi  dilakukan  perpanjangan penahanan; Kedua, mengupayakan  sidang  perkara pidana  melalui  sarana video  conference / live streaming yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan  bersama  Ketua  Pengadilan  Negeri dan  Kepala Rutan / Lapas;  dan Ketiga, menunda persidangan  perkara  pidana  yang  masa penahanannya  masih  memungkinkan  untuk diperpanjang, begitupun pelaksanaan tahap II untuk perkara  yang tidak  dilakukan  penahanan  atau perkara  yang  memiliki  batas  jangka  waktu penahanan  dengan  memperhatikan  masa  tanggap darurat COVID-19 di wilayah masing-masing sebagai pertimbangan.
Merujuk  kepada  ketentuan  sistem  peradilan pidana  di  Indonesia,  hal  ini  dapat  dikategorikan menjadi  suatu  bentuk  terobosan  hukum  (rules breaking)  dalam makna positif,  mengingat
Program Studi Magister Ilmu Hukum
293
berdasarkan  rekapitulasi  data  persidangan online terhitung  sejak  30  Maret  hingga  6  Juli  2020  telah berlangsung 176.912 kali persidangan tindak pidana umum (Kompas.com,  2020). Namun  demikian, bila diabstraksi, persidangan virtual masih  menyisakan masalah,  oleh  karena  itu  dalam  tulisan  ini  masalah tersebut  dapat  diklasifikasikan  menjadi  dua  jenis: Pertama, problem yuridis-prosedural, hal ini bertolak dari pandangan  kurang-mapannya payung  hukum yang saat ini eksis, sebab belum diatur di dalam UU No  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara Pidana(KUHAP); Kedua,  problem  yuridis-substantif, hal ini secara spesifik menunjuk pada pengaplikasian sidang  virtual  untuk jenis  perkara  yang tidak mengizinkan  persidangan in  absentia dalam  acara pemeriksaan  biasa  dan  pemeriksaan  singkat.  Hal mana yang selain diatur di dalam KUHAP Pasal 154 ayat (4) KUHAP juga merupakan sebuah asas dalam hukum  pidana (Lumbanraja,  2020). Ketiga, problem teknis-empiris, yakni  merujuk  pada  kondisi  riil  di lapangan, seperti ketidakstabilan internet dan kurang maksimalnya  pembuktian  pada  saat  persidangan virtual (Sunarta, 2020).
Upaya untuk memecahkan persoalan tersebut, dalam artikel ini ditawarkan untuk kembali menjenguk persoalan  ke  dalam  tataran  teoritis.  Artikel mengoperasionalkan  Teori  sistem  hukum  Friedman yang  menyatakan  terdapat  tiga  unsur  pembentuk sistem  hukum  yakni  substansi  hukum  (legal substance),  struktur  hukum  (legal  structure)  dan budaya hukum (legal culture) (Friedman, 2009).
Dalam  praktik  berhukum,  secara  mendasar (grounded  dogmatic)  dimensi  kultur  seyogianya mendahului  dimensi  lainnya,  karena  dalam  dimensi budaya  itu  tersimpan  seperangkat  nilai  (value system).  Selanjutnya  sistem  nilai  ini  menjadi  dasar perumusan kebijakan (policy) dan kemudian disusul dengan  pembuatan  hukum  (law  making)  sebagai rambu-rambu  yuridis  dan code  of  conduct dalam kehidupan  masyarakat  sehari-hari,  yang  diharapkan akan mencerminkan nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh bangsa  yang bersangkutan.  Dari  ketiga  unsur pembentuk sistem hukum menurut Friedman, “kultur hukum lah (legal culture) yang mendahului dua unsur lainnya” (Lubis,  2000). Lawrence  M.  Friedman juga menyatakan dalam  metafora  betapa  pentingnya aspek budaya hukum (Friedman, 1984):
…  people’s  attitudes  toward  law  and  legal system―their  beliefs,  values,  ideas,  and expectations. . . The legal culture, in other words, is  the  climate  of  social  thought  and  social  force which  determines  how  law  is  used,  avoided,  or abused. Without legal culture, the legal system is inert―a  dead  fish  lying  in  a  basket,  not  a  living fish swimming in its sea.
Berangkat  dari pemahaman  pentingnya budaya  hukum  tersebut,  Satjipto  Rahardjo melihat budaya hukum sebagai landasan bagi dijalankannya atau tidak suatu hukum positif di dalam masyarakat, karena pelaksanaan hukum positif banyak ditentukan oleh  sikap,  pandangan  serta  nilai  yang  dihayatinya (Rahardjo,  1980).  Dengan  perkataan  lain,  budaya
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Program Studi Magister Ilmu Hukum
294
hukum  dapat mempengaruhi  bekerjanya  hukum (Rahardjo, 1983).
Lebih lanjut, penekanan budaya hukum dalam penelitian ini adalah budaya hukum internal (internal legal  culture)  yang  ditampilkan  oleh Kejaksaan Negeri  Kota  Semarang.  Konsep  budaya  hukum internal  ini  disarikan  dari  pemikiran  Lawrence  M. Friedman  yang  membelah  budaya  hukum  secara eksternal dan internal. Frasa internal menunjuk pada lingkup  aktor  penegak  hukum  seperti  polisi,  jaksa, hakim  yang  dalam  istilah  Lawrence  M.  Friedman disebut Lawyer’s  and  Judged’s sedangkan  definisi eksternal  diperuntukkan  bagi  budaya  hukum masyarakat pada umumnya.
Mengacu  pada  lanskap  pemikiran  seperti diuraikan  di  atas,  tulisan  ini tertarik  untuk mengeksplorasi  sejauh  mana  berbagai  persoalan terkait persidangan virtual dapat dijawab berdasarkan sudut  pandang  yang  menitik beratkan  pada fungsionalisasi budaya hukum. Hal ini berangkat dari premis  bahwa  betapapun  mapannya  suatu  teks peraturan  perundang-undangan  tetap  tidak  dapat menjalankan  fungsi  secara  optimal  tanpa  didukung faktor  budaya  hukum.  Sebaliknya,  budaya  hukum sebagai  faktor  yang  mendahului  substansi  dan struktur  hukum  dapat  mengantisipasi  kelemahan yang  dibawa  oleh  kedua  faktor  tersebut guna mencapai keadilan substantif (Rahayu, 2016).
Tulisan  ini  membahas  : 1). Bagaimana perkembangan persidangan  telekonferensi di lingkungan Kejaksaan Negeri Kota Semarang dan 2). Bagaimana membangun budaya persidangan virtual
di masa mendatang? Tujuan dari tulisan ini yaitu : 1). Untuk mengeksplorasi dan memahami perkembangan  persidangan  telekonferensi di lingkungan Kejaksaan Negeri Kota Semarang dan 2). Untuk membangun  budaya  persidangan virtual di masa mendatang.
Mengingat  penelitian  yang  berfokus  pada Membangun  Budaya  Hukum  Persidangan  Virtual telah dilakukan sebelumnya seperti oleh Ruth Marina Damayanti  Siregar yang  berfokus  pada Legalitas Keterangan  Saksi  melalui  Teleconference  Sebagai Alat  bukti  dalam  Perkara  Pidana (Siregar,  2017); Norika Fajriana yang berfokus pada Teleconference dalam  Pemeriksaan  Perkara  Pidana  di  Pengadilan (Fajriana, 2018); Ni Made Rit Meidyana & Ida Bagus Wiyasa  Putra yang  berfokus  pada Keabsahan Pemeriksaan  Saksi  melalui  Teleconference  dalam Sidang  Tindak  Pidana  Korupsi (Meidyana,  &  Putra, 2018); Fredric  I.  Lederer  yang  berfokus  pada  Jalan Menuju  Persidangan  Virtual, Pertimbangan  Hari  ini dan  Teknologi  Tinggi  Ruang  Pengadilan  di  Masa Mendatang (Lederer, 1999); Theodora McCormick, & Robert  Lufrano  yang  berfokus  pada  Akankan Persidangan  Virtual  Menjadi  bagian  dari  “Normal Baru”  dimasa  Pandemi  Covid-19  (McCormick,  & Lufrano, 2020). Bahkan di Amerika pernah dilakukan penelitian  dengan  fokus  mentransformasikan pengadilan  Negara  ke  pengadilan  virtual  (Aresty, Rainey, & Cormie, 2013). Dan di Inggris juga pernah dilakukan  Penelitian  mengenai  sistem  pengenalan Pengadilan  Virtual dalam  konteks  khusus
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Program Studi Magister Ilmu Hukum
295
perdagangan  manusia  (Gerry,  Muraszkiewicz,  & Iannelli, 2018).
Atas  penelitian  sebelumnya,  terdapat perbedaan fokus penelitian yang akan dilakukan saat ini  dengan  penelitian  yang  sudah  ada.  Walaupun sama-sama  mengambil  tema  tentang Persidangan Virtual, namun penelitian ini lebih menekankan pada pemahaman perkembangan Persidangan Telekoferensi di  masa  mendatang,  sehingga membuat pembahasan mengenai hal ini menjadi hal yang  selalu  penting  dan  aktual  untuk  dilakukan pengkajian.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian ini termasuk dalam tradisi penelitian kualitatif (Muhadjir,  2002) dengan  pendekatan penelitian  berupa  sosio-legal  (socio-legal  research). Studi sosio-legal merupakan kajian terhadap hukum dengan  menggunakan  pendekatan  ilmu  hukum maupun  ilmu-ilmu  sosial (Irianto, &  Shidarta,  2009). Pendekatan sosiolegal digunakan agar dalam tulisan ini  mendapatkan  data,  baik  dari  aspek  ilmu  hukum maupun ilmu sosial (bersifat interdispliner) sehingga dapat  dilakukan  analisis  yang  lebih  mendalam  dan bermakna  terhadap  fenomena  persidangan  secara virtual. Melalui penelitian kualitatif, artikel ini hendak mengkaji  kelompok  dan  pengalaman-pengalaman yang  sama  sekali  belum  diketahui.  Pada  tradisi penelitian kualitatif tidak dikenal populasi karena sifat penelitiannya  adalah  studikasus.  Pada  penelitian kualitatif  interpretif  atau  konstruktivis  maka  motif penelitian adalah untuk (1) to explore (2) to criticize
dan  (3) to  understand mengenai  masalah  yang diketengahkan.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Perkembangan Persidangan Teleconference di Lingkungan Kejaksaan
Penggunaan  sarana teleconference di  dalam persidangan  di  Indonesia  sebenarnya  bukan merupakan hal yang mutlak baru. Jauh sebelumnya, model pemeriksaan saksi dengan bantuan teknologi multimedia pertama kali dilakukan pada tahun 2002. Saat  itu,  untuk  pertama  kalinya  Mahkamah  Agung (MA)  memberikan  izin  kepada  mantan  Presiden  BJ Habibie  untuk  memberikan  kesaksian  lewat teleconference dalam  kasus  penyimpangan  dana non-budgeter  Bulog (Siregar,  2017)  (Watni,  Suradji, &  Simorangkir,  2003). Model  ini  kemudian  juga dipraktekkan  dalam  persidangan  lainnya  seperti kasus  mega  proyek  e-KTP.  Dalam  kasus  ini,  Jaksa Penuntut  Umum  pada  Komisi  Pemberantasan Korupsi  menghadirkan  Paulus  Tannos  yang merupakan Direktur Utama PT. Sandipala Arthapura, namun  dalam  persidangan  saat  itu  Paulus  tidak dapat hadir dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, keterangannya pun didengar melalui  dari  Maxwell  Chamber,  gedung  arbitrase Singapura (Meidyana, & Putra, 2018).
Tulisan ini membagi perkembangan persidangan  dengan  sarana  telekonferensi  tersebut ke  dalam  dua  fase,  yakni: pertama:  fase perkembangan teknologi, menunjuk pada perkembangan  teknologi  informasi  secara  natural
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Program Studi Magister Ilmu Hukum
dan disrupsinya terhadap dimensi penegakan hukum; dan Kedua, fase disrupsi yang dipicu oleh Pandemi Covid-19.
Sidang  dengan  teknologi teleconference ini dapat  dipahami  sebagai  kebijakan  hukum  pidana akibat bersinggungan dengan teknologi, sebab yang demikian belum  diantisipasi  di  dalam  KUHAP. Namun  yang  harus  dipahami,  Putusan  Mahkamah Agung No. 112 PK/Pid/2006 kasus Schapelle Leigh Corby menegaskan bahwa tidak ada kewajiban bagi hakim di Indonesia menggunakan teleconference dan bukan  pula  merupakan  keharusan  menurut  hukum acara  pidana  yang  berlaku  di  Indonesia  untuk menggunakan teleconference dalam  proses pemeriksaan saksi (Fajriana, 2018).
Apabila  mengacu  pada  cara  berpikir  formal- legalistik, teleconferencememangtampak tidak sesuai dengan  ketentuan  Pasal  160  ayat  (1)  huruf  a  dan Pasal  167  KUHAP  yang  menghendaki  kehadiran saksi  secara  fisik  di  ruang  sidang. Namun,  Majelis Hakim pada saat itu jugamenimbang ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakimanyang mewajibkan Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan untuk menggali, mengikuti, dan memahami  dan  mengejar  kebenaran  materiil  dalam hukum  pidana,  aspek  formal  hendaknya  bisa ditinggalkan secara selektif.
Perkembangan selanjutnya terkait persidangan virtual dapat ditemukan pada ketentuan di luar KUHAP, beberapa ketentuan lex specialist ini nantinya turut berkontribusi dalam melahirkan dasar hukum  terkait  persidangan secara  virtual,  seperti
dalam  Pasal  27  ayat  (3)  Undang-Undang  Sistem Peradilan  Pidana  Anak  (UU  SPPA)  yang menyebutkan  bahwa  apabila  anak  korban  dan/atau anak  saksi  tidak  dapat  hadir  untuk  memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, Hakim dapat memerintahkan  anak  korban  dan/atau  anak  saksi didengar  keterangannya melalui perekaman elektronik atau  pemeriksaan  langsung  jarak  jauh dengan alat komunikasi audiovisual.
Selanjutnya, Pasal 9 Ayat (3) Undang-Undang No.31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang  No.  13  tahun  2006  tentang  Perlindungan Saksi  dan  Korban  yang  menerangkan  bahwa saksi/korban  dapat  didengar  kesaksiannya  secara langsung  melalui  sarana  elektronik  dengan didampingi  oleh  pejabat  yang  berwenang. Perkembangan  selanjutnya  lahir  dari  Perma  No.  1 Tahun 2019 Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan  Secara  Elektronik,Perma  inidapat disimak  sebagai  upaya mengembangkan  sistem e- court bagi  institusi  pengadilan  di  bawah  Mahkamah Agung  untuk  tetap  memberikan  pelayanan  hukum meskipun  para  pencari  keadilan  tidak  hadir  di pengadilan secara langsung. Pemanfaatan e-court ini pada akhirnya bermuara pada pentingnya penerapan virtual courts yang diadakan  secara on-line tanpa perlu menghadirkan para pihak di ruang persidangan (Lumbanraja, 2020).
Sampai  di  sini, dapat  ditarik  kesimpulan meskipun persidangan melalui teleconference dalam belum  diatur  dalam Kitab  Undang-Undang  Hukum Acara  Pidana  (KUHAP), namun    keabsahan
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Program Studi Magister Ilmu Hukum
297
persidangan secara online tersebut dapat ditarik dari tiga hal: pertama, undang-undang  di  luar  KUHAP sebagai lex specialist; kedua, kesadaran hakim untuk mengisi  kekosongan  hukum berdasarkan  Pasal  10 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; dan ketiga;  berdasarkan  Perma  No.  1  Tahun  2019 Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
Persidangan  dengan  pengoperasian  sarana telekonferensi memasuki  babak  selanjutnya sebagaimana  yang  peneliti konstruksi  sebagai  fase kedua. Seiring  dengan Pandemi  Covid-19, dimulai dengan  keluarnya  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas  Selama  Masa  Pencegahan  Penyebaran Corona  Virus  Disease  2019  (COVID-19)  di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang  di  Bawahnya.  Hal  ini  ditanggapi  pula  di lingkungan kejaksaan kejaksaan mengeluarkan Surat Jaksa  Agung  Republik  Indonesia  Nomor:  B- 009/A/SUJA/03/2020  tanggal  27  Maret  2020 perihal Optimalisasi  Pelaksanaan  Tugas,  Fungsi  dan Kewenangan  ditengah  Upaya  Pencegahan Penyebaran  COVID-19.  Di  lain  pihak  Kementerian Hukum  dan  HAM  juga  mengeluarkan  Surat  Edaran Menkumham no. M.HH.PK.01.01.01-03 tertanggal 24 Maret  2020.  Akhirnya, pada  tanggal  13  April  2020 secara  ketiga  lembaga  tersebut  yakni Mahkamah Agung, Kejaksaan, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menandatangani MoU
No.402/DJU/HM.01.1/4/2020,
No. KEP-
17/E/EJP/04/2020,  No.  PAS-08.HH.05.05 tentang Pelaksanaan Persidangan melalui Teleconference.
MoU tersebut mengatur mengenai wewenang serta  tanggung  jawab  kejaksaan,  yakni: Pertama, menjalankan  tugas  dan  fungsi  selaku  Penuntut Umum  sesuai  peraturan  perundang-undangan; Kedua,  menyediakan  sarana  dan  prasarana penunjang yang  memadai  guna  kepentingan persidangan melalui Teleconference pada  kantor Kejaksaan; dan Ketiga, melakukan  monitoring  dan evaluasi  atas  pelaksanaan  persidangan  melalui Teleconference. Di  Lingkungan  Kejaksaan,  MoU persidangan  secara teleconference tersebut ditindaklanjuti  dengan  mengeluarkan Surat  Jaksa Agung Republik Indonesia No. B-049/A/Suja/03/2020 Tahun  2020  tentang  Optimalisasi  Pelaksanaan Tugas,  Fungsi,  dan  Kewenangan  Ditengah  Upaya Mencegah Penyebaran Covid-19.
Pada level empiris, sebelum terbitnya berbagai ketentuan tersebut di atas, sebenarnya penggunaan sarana virtual seperti di lingkungan Kejaksaan Negeri Kota  Semarang  sudah  lebih  dulu  diopeasikan terutama  pada  masa  awal  penyebaran pandemi Covid-19. Namun  penggunaan  sarana  virtual tersebut  belum  sampai  pada  tahap  persidangan, melainkan padatahap pada tahap penuntutan, yakni terkait  penyerahan  barang  bukti  dan  tersangka (Budianto, 2020).
Setelah  dikeluarkannya Surat  Jaksa  Agung Republik  Indonesia  Nomor:  B-009/A/SUJA/03/2020, Kejaksaan di tingkat daerah menindaklanjuti dengan menyediakan ruangan  khusus broadcasting bagi
Program Studi Magister Ilmu Hukum
298
Jaksa  Penuntut  Umum  dan  Saksi  yang  berlokasi  di gedung  Kejaksaan  dengan  ruangan  terpisah. Guna meminimalisir  gangguan  dan  memuluskan  jalannya persidangan  secara  virtual,  khusus  di  Kejaksaan Negeri  Kota  Semarang  telah  membangun  ruangan broadcasting yang  kedap  suara,  dilengkapi  dengan layar  monitor  14 Inch serta  mencukupi  kebutuhan audio (Budianto,  2020). Berikut  dilampirkan  gambar ruang persidangan virtual di Kejaksaan Negeri Kota Semarang.

## Gambar 1 Ruang Persidangan Virtual di Kejaksaan Negeri Kota Semarang
Hingga  bulan  Juni  2020,  Kejaksaan  Negeri Kota  Semarang  telah  melaksanakan  352 persidangan  secara online meski  tidak  luput  dari permintaan  terhadap  pelaksanaan  sidang  secara offline. Secara  umum,  permintaan  sidang  secara online yang datang dari pihak Penunut Umum berupa sidang  perkara  dengan  pembuktian  yang  rumit, seperti  penggelapan  dan  penipuan. Persidangan secara  virtual  untuk  perkara  seperti  ini  dipandang cukup  sulit  bagi  Penuntut  Umum  dalam  rangka meyakinkan  hakim  bahwa  sudah  terjadi  tindak pidana.
Hadirnya berbagai ketentuan terkait persidangan virtual tersebut, dengan demikian telah
memunculkan perdebatan  baik  pada  level  teoritis maupun  pada  aras  praktis.  Pada  level  teoritis terdapat  beberapa  kelemahan yuridis prosedural berbentuk  disharmoni  antara  peraturan  mengenai sidang teleconferece dengan  KUHAP,  beberapa problem tersebut dapat diinventarisir sebagai berikut: 1).Lokasi sidang, Persidangan secara teleconference telah  merubah  domain  persidangan,  berdasarkan ketentuan dalam Pasal 230 ayat (1) dan (2) KUHAP menerangkan bahwa sidang pengadilan dilangsungkan  di  gedung  pengadilan  dalam  ruang sidang,  Hakim,  Penuntut Umum,  Penasihat Hukum dan Panitera mengenakan pakaian sidang dan atribut masing-masing.  Ketentuan  mengenai  ruang  sidang diperinci lagi secara fisik dalam ketentuan Pasal 230 ayat  (3)  KUHAP; 2).Kehadiran  saksi, berdasarkan ketentuan di  dalam  Pasal  160  ayat  (1)  KUHAP pemanggilan  saksi  memiliki  prosedurnya  sendiri, yakni  dipanggil  ke  ruang  sidang  secara  berurutan; 3).Kehadiran  terdakwa, ketentuan  yang  mengatur kehadiran  terdakwa  dalam Pasal  154  dan  196 KUHAP yang secara umum berarti kewajiban untuk hadir  secara  fisik hadir.  Hal  ini  juga  dapat  dijumpai pada  Pasal  12  UU  Kekuasaan  Kehakiman  yang menyatakan  bahwa  Pengadilan  memeriksa, mengadili,  dan  memutus  perkara  pidana  dengan kehadiran  terdakwa,  kecuali  undang-undang menentukan  lain; 4).Keterbukaan  sidang  untuk umum,  berdasarkan Pasal  195 KUHAP,semua putusan  pengadilan  hanya  sah  dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Hal ini juga dipertegas melalui Pasal 13
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Program Studi Magister Ilmu Hukum
299
ayat (1) dan  (2)  UU  Kekuasaan  Kehakiman  yang menyatakan semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain dan putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
Melihat inventarisir  permasalahan  tersebut, dapat  dikonstruksikan  bahwa  persidangan  secara virtual  telah  membawa  perubahan  besar  terkait penyelenggaraan  persidangan secara  empiris. Keempat  poin  yang  dijabarkan  di  atas  berpotensi mengurangi  objektivitas  majelis  hakim  dalam memutus  perkara  yang  diadili.  Hal  ini  lah  yang peneliti maksud  sebagai  kelemahan  yuridis- substantif. Hal tersebut sebenarnya berkaitan dengan kelemahan  sistem  virtual  itu  sendiri secara  alamiah (by  nature)  tidak  dapat  menghadirkan  situasi  dan kondisi  sebagaimana  sistem  persidangan  secara langsung. Hal  ini  diperparah  dengan  asumsi  bahwa masih  terdapat  kendala  teknis  di  lapangan  seperti ketidakstabilan  internet  yang  dapat  mengganggu jalannya persidangan.
Padahal,  dalam  peradilan  pidana umumnya, dan tindak pidana korupsi secara khusus para hakim dituntut untuk mencari kebenaran materiil (materiele waarheid). L.J.  van  Apeldoorn  menerangkannya dalam kalimat sederhana yakni “hakim perdata harus menerima  kebenaran  formil,  sedangkan  hakim pidana  harus  mencari  kebenaran  materiil” (Apeldoorn,  2001). Objektivitas  hakim  yang dengannya  melahirkan keyakinan  hakim,  dengan demikian memegang  posisi  krusial dalam  suatu
perkara. Mengingat, sistem pembuktian yang dianut oleh  Indonesia  adalah  sistem  pembuktian berdasarkan  undang-undang  secara  negatif (negatiefwettelijk),  hal  tersebut  dapat  disimpulkan dari  pasal  183  KUHAP.  Dalam  sistem  atau  teori pembuktian  yang  berdasar  undang-undang  secara negatif  ini  pemidanaan  didasarkan  kepada pembuktian  secara  negatif,  yaitu  pada  peraturan undang-undang  dan  pada  keyakinan  hakim (Hamzah,  1985). Hal  ini  secara  sederhana diterangkan oleh  Pope sebagai omnia iurain scrinio pectoris  sui’  (all  laws  in  the  shrine  of  his  breast) (Tierney, 1007).
Putusan  hakim  perdata  didasarkan  kepada kebenaran formil, yaitu: kebenaran yang didasarakan pada  bukti  formil  yang  diajukan  dalam  persidangan sehingga  menempatkan  pembuktian  surat  sebagai alat  bukti  yang  utama.  Sedangkan  putusan  hakim pidana  didasarkan  pada  kebenaran  materiil. Kebenaran materiil tidak sekedar mendasarkan pada kebenaran  formil,  namun  peran  keyakinan  hakim yang didasarkan atas hati nurani memegang peranan yang  sangat  penting.  Oleh  karenanya,  timbul persoalan  apakah  dengan  persidangan  daring  tidak membatasi  hakim  dalam  menilai  perkara  melalui keyakinan  didasarkan  hati  nurani  dalam  hal mencapai kebenaran materiil.
Dari  penjabaran  tersebut  dapat  ditarik kesimpulan bahwa persidangan secara virtual masih meninggalkan  beberapa  problem  yang  sangat penting untuk dikaji lebih mendalam, terutama terkait potensinya  menggugurkan  aspek  yuridis-substantif
Program Studi Magister Ilmu Hukum
sebagaimana  diatur  oleh  KUHAP.  Kekuarangan tersebut  bila  tidak  ditangani  akan  berpotensi mengganggu  pencapaian  bahkan menggugurkan kebenaran materil.

## 2. Membangun  Budaya Hukum Persidangan
Virtual  berbasis  Keadilan  Substantif di  Masa Mendatang
Perkembangan  ke  arah  virtual  dalam persidangan bila dilihat secara sosiologis merupakan sebuah  keniscayaan,  baik  sebagai  reaksi  terhadap Pandemi Covid-19, atau pun sebagai reaksi terhadap kemajuan teknologi. Khusus di masa Pandemi, Para penegak  hukum  dihadapkan  pada  situasi  sangat konkrit  berupa  pilihan  penyelesaian  perkara  yang ditangani  secara  virtual  atau  menunda  persidangan dengan  konsekuensi  menumpuknya  jumlah perkara di kemudian hari. Dipicu oleh situasi tersebut, hukum menunjukkan  momen  kelenturannya menyusul dikeluarkannya  sejumlah  peraturan  yang meskipun bukan dalam bentuk Undang-Undang, namun secara empiris  dilaksanakan  guna  menjamin  kepastian hukum.
Pada hakikatnya hukum mengandung ide atau konsep-konsep  yang  abstrak.  Sekalipun  abstrak, namun dibuat  untuk  diimplementasikan  dalam kehidupan  sosial  sehari-hari.  Oleh  sebab  itu,  perlu adanya  suatu  kegiatan  untuk  mewujudkan  ide-ide tersebut  ke  dalam  masyarakat.  Rangkaian  kegiatan dalam  rangka  mewujudkan  ide-ide  tersebut  menjadi kenyataan  merupakan  suatu  proses  penegakan hukum (Rahayu, 2016).
Rangkaian  kegiatan  yang  dimaksud  akan selalu  bersinggungan  dengan  berbagai  faktor  yang melingkupinya,  maka  idealnya  penegakan  hukum tidak  dipahami  sebagai  sesuatu  yang  berdiri  sendiri di  atas rumusan  hitam  putih  teks  peraturan  (blue print),  namun  selalu  merupakan  hasil  dari  interaksi berbagai  faktor  (interchange) (Rahayu,  2016). Untuknya  perhatian  harus  ditujukan  kepada hubungan  antara  hukum  dengan  faktor-faktor  non- hukum lainnya, terutama faktor nilai dan sikap serta pandangan para aktornya, hal ini lah yang dimaksud dengan budaya hukum dalam penelitian ini. Hukum, dengan  demikian,  senantiasa  dibatasi  oleh  situasi atau  lingkungan  dimana  ia  berada  dalam  rumusan apa yang seharusnya (das Sollen) dengan apa yang senyatanya (das Sein).
Pada titik  analisis  tersebut,  peneliti melihat bahwa fenomena perkembangan persidangan secara online tidak  mungkin  hanya  dilihat  berdasarkan perkembangan peraturan yang melatar- belakanginya.  Terdapat  faktor  non-hukum yang menjadikan suatu peraturan tersebut dapat dikatakan bekerja  dengan  baik  atau  tidak.  Maka,  alih-alih berfokus  hanya  pada  kekurang-mapanan peraturan dan ketentuan, peneliti mengajukan analisis terhadap komponen-komponen  di  dalam  penegakan  hukum yang  apabila  diabaikan,  berpotensi  menyebabkan hukum menjadi inefficient maupun useless. Ada pun komponen  tersebut  meliputi: personel,  information, budget,  facilities,  substantive  law,  procedural  law, decision rules, dan decision habits (Dror, 1971).
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Berfokus  pada fenomena  persidangan online,selain  komponen substansive  law dan procedural  law yang  telah  dibahas  sebelumnya terdapat  komponen  lain  yang  merupakan  faktor penting  bagi  terpolanya  dengan  menggunakan sarana telekonferensi tersebut dalam konteks budaya hukum,  yakni  ketersediaan  sumber  daya  manusia, informasi, budget,  fasilitas,  serta  metode pengambilan  keputusan.  Di  lingkungan  Kejaksaan Negeri Kota Semarang, hal tersebut telah diantisipasi sehingga persidangan secara virtual dapat terlaksana dengan  baik  tanpa  mereduksi  hak-hak  para  pihak yang terlibat di dalam perkara. Mulai dari penyediaan sarana  dan  prasarana  persidangan  virtual  hingga dukungan teknis lainnya (Budianto, 2020).
Maka,  bertolak  dari  situasi saat  ini,  menurut hemat  peneliti,  membangun  budaya  hukum  tidak kurang  pentingnya  daripada  merumuskan  peraturan yang lebih mapan terkait persidangan secara virtual. Sedemikian  pentingnya  membangun  budaya  hukum alih-alih  masuk  ke  dalam  perdebatan  mengenai kebutuhan  akan  undang-undang  yang  mengatur persidangan  virtual,  yang  jauh  lebih  penting  adalah mempertanyakan  kesiapan  aktor  penggerak  hukum beserta budaya hukumnya. Friedman memetaforkan bahwa  menambahkan  faktor  budaya  hukum  ke dalam  hukum  akan  sama  halnya  seperti  gerakan memutar  jam  atau  menyalakan  mesin (Budianto, 2020).
Dalam kaitannya dengan persoalan pencapaian  kebenaran  materiil,  persidangan  virtual pada  hakikatnya  tidak  merubah  secara  substansial
posisi para pihak di dalam suatu persidangan, Dalam proses  pemerikasaan  dimuka  persidangan  virtual, para penegak hukum tetap dalam posisi yang sama, yaitu  unsur  penuntut  yang  diwakili  oleh penuntut umum dengan orientasi berpikir prosecution minded, unsur  penasihat  hukum  dengan  orientasi defender minded dan unsur pemutus yang diwakili oleh hakim dengan  orientasi problem  solver atau decission maker (Gusri, Jatmiko & Husin, 2019).
Persoalan dengan  demikian  dapat  direduksi pada  aras  teknis,  yakni  berpindahnya  ruang persidangan  ke  dalam  ruang  virtual.  Maka,  solusi yang  paling  tepat  menurut  peneliti yakni: pertama, mengembangkan jaringan virtual internal para aparat penegak  hukum  dengan  kualitas sistem  yang  baik; kedua,  pembangunan  sumber  daya  manusia  terkait kompetensinya  dalam  penggunaan  sarana  dan prasarana persidangan virtual.
Selain  hal  tersebut,  sebagaimana  telah disinggung  sebelumnya,  selain  problem-problem yang  bersifat  teknis,  fenomena  persidangan  secara virtual  ini  membutuhkan  dasar  hukum  yang  lebih mapan, terutama dalam bentuk Undang-undang agar penyelenggaraannya  dapat  maksimal  di  masa mendatang. Dalam  perspektif  ini,  hukum  yang  baik seharusnya memberikan sesuatu yang lebih daripada sekedar prosedur hukum. Hukum harus berkompeten dan  juga  adil,  harus  mampu  mengenali  keinginan publik  dan  punya  komitmen  terhadap  tercapainya keadilan substantif (Nonet, & Selznick, 2003).
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Program Studi Magister Ilmu Hukum

## D. SIMPULAN
Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik dua kesimpulan,  yakni: Pertama, Perkembangan persidangan virtual di Kejaksaan pada umumnya dan Kejaksaan  Negeri  Kota  Semarang  secara  khusus selain  merupakan  sebuah  keniscayaan  pada  masa Pandemi  Covid-19,  juga  dapat  dilihat  sebagai akumulasi  dari  perkembangan  teknologi  di  bidang Informasi.  Namun  demikian,  persidangan  virtual masih  meninggalkan  sejumlah  permasalahan  yang terklasifikasi  menjadi  problem  yuridis-prosedural, yuridis-substansial dan teknis-empiris. Kedua, dalam konteks  budaya  hukum,  di  antara ketiga  faktor tersebut  yang  saat  ini  krusial  untuk  diperhatikan adalah  persoalan  teknis-empiris,  komponen  dari faktor  non-hukum  tersebut  berupa  sumber  daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana, hingga decision  habits terbukti  mempengaruhi  bekerjanya hukum  dalam  tataran  konkrit. Maka  yang  harus dibenahi  dalam  rangka  menyambut  persidangan virtual  di  masa  mendatang  adalah  mempersiapkan budaya  hukum  disamping  mempersiapkan  struktur serta substansi hukum.

## DAFTAR PUSTAKA ARTIKEL JURNAL & MAKALAH
Fajriana,  N. (2018). Teleconference dalam Pemeriksaan  Perkara  Pidana  di  Pengadilan. Badamai Law Journal, Vol.3, (Issues 1), pp.60-
79.
Lumbanraja, Anggita  D.  (2020). Perkembangan Regulasi  dan  Pelaksanaan  Persidangan
Online  di  Indonesia  dan  Amerika  Serikat Selama  Pandemi  Covid-19. Jurnal  Crepido, Vol.2, (No.1), pp.46-58.
Meidyana, Ni Made Rit., & Putra, Ida Bagus Wiyasa.
(2018). Keabsahan Pemeriksaan Saksi melalui Teleconference  dalam  Sidang  Tindak  Pidana Korupsi. Kertha Wicara, Vol.7, (No.5), pp.1-17. Gusri, Sonia Septiana., Jatmiko, Gunawan., & Husin,
Budi  Rizki.  (2019). Implementasi  Hak Tersangka/Terdakwa menurut Pasal 52 Kuhap Pada Perkara Pidana dalam Rangka Mencari Kebenaran  Materiil. Poenale,  Vol.7,  (No.2), pp.1-10
Siregar, Ruth Marina D. (2017). Legalitas Keterangan Saksi  melalui  Teleconference  Sebagai  Alat bukti  dalam  Perkara  Pidana. Jurnal Jurisprudence, Vol.5, (No.1), pp.25-33.
Sunarta. (2020). Persidangan Online Sebagai Inovasi Beracara Pidana Di Masa Pandemi Covid-19, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional secara  Virtual atau  Webinar,  bertempat  di ruangan  Vicon  Pusat  Daskrimti,  Kejaksanaan Agung Jakarta pada 8 Juli 2020.
Ting,  Daniel  Shu  Wei., Carin,  Lawrence.,  Dzau,
Victor.,  &  Wong,  Tien  Y.  (2020).  Digital technology  and  COVID-19. Nature  medicine, Vol.26, (No. 4), pp.459-461.
Winarsih., Indriastuti, Maya., & Fuad, Khoirul. (2020).
Impact of Covid-19 on Digital Transformation and  Sustainability  in  Small  and  Medium Enterprises (SMEs): A Conceptual Framework. CISIS 2020: Complex, Intelligent
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Volume 2, Nomor 3, Tahun 2020, halaman 291-304
and  Software Intensive Systems, pp.471-
476, https://doi.org/10.1007/978-3-030-50454 -0_48
Lederer,  Fredric I.  (1999). The Road to the Virtual Courtroom?  A  Consideration  of  Today’s  and Tomorrow’s High  Technology  Courtrooms. William  &  Mary  Law  School Scholarship Repository,https://scholarship.law.wm.edu/facp ubs/212
McCormick,  Theodora.,  &  Lufrano, Robert.  (2020).
Will  Virtual  JuryTrials  be  Part  of  the  “New Normal”  Ushered  in  by  the  Covid-19
Pandemic. National Law
Review,
Vol.X,(No.207),https://www.natlawreview.com/ article/will-virtual-jury-trials-be-part-new- normal-ushered-covid-19-pandemic
Gerry,Felicity., Muraszkiewicz, Julia., & Iannelli,
Olivia. (2018). The drive of virtual (online) courts and the failure to consider obligations to combat human trafficking. Computer Law and Security Review, Vol.34, (Issue 4),
pp.912-919.
Aresty, Jeff., Rainey, Daniel., & Cormie, James.
(2013). State Courts and the Transformation to Virtual Courts. Litigation, Vol.39, (No.2), pp.50-55.

## BUKU
Friedman,  Lawrence  M.  (1984). American  Law:  An
Introduction. New York: W.W. Norton & Co.
Hamzah,  A.  (1985)Pengantar  Hukum  Acara  Pidana Indonesia, edisi revisi, Ghalia, Jakarta, 1985.
Irianto, Sulistyowati., & Shidarta (ed). (2009). Metode Penelitian Hukum  Konstelasi  dan  Refleksi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Apeldoorn,  L.J.  van.  (2001).Pengantar  Ilmu  Hukum,
terjemahan Oetarid Sadino dari Inleidingtot de studie  van  hetNederlandse  recht,  cet.29.
Jakarta: Pradnya Paramita
Lubis, M.  Solly.  (2000). Politik  dan  hukum  di  era reformasi. Bandung: Mandar Maju.
Friedman,    Lawrence M. (2009). Sistem  Hukum;
Perspektif Ilmu Sosial. Bandung: Nusa Media. Muhadjir, N. (2002). Metodologi Penelitian Kualitatif.
Yogyakarta: Penerbit Rake Sarasin.
Nonet,  Philip.,  & Selznick,  Philip.(2003). Hukum
Responsif  di  Masa  Transisi (terjemahan). Jakarta: Huma Foundation.
Rahardjo, S.  (1980). Hukum  dan  Masyarakat. Bandung: Angkasa.
Rahardjo, S. (1983). Permasalahan  Hukum  di
Indonesia. Bandung: Alumni.
Watni,  Syaiful.,  Suradji.,&  Simorangkir,  Theodorik (ed).  (2003). Analisis  dan  Evaluasi  Hukum Tentang  Pemanfaatan  Media  Elektronik (Teleconference)  Untuk  Pembuktian  Dalam Hukum Acara Pidana. Jakarta: Badan Hukum Nasional DepartemenHukum dan HAM RI.
Tierney,  B.  (1997). The  Idea  of  Natural  Rights.
Cambridge,  UK  : Willam  B.  Eerdmans Publishing Company.
Rahayu, Esmi Warassih P.  (2016). Pranata  Hukum sebuah Telaah Sosiologis. Semarang: Pustaka Magister.
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Dror,Yehezkel.  (1971).Ventures  in  Policy  Sciences.
Amsterdam: Elsevier.

## SUMBER ONLINE
Kompas.com. (2020). Kejagung: Ada 176.912 Sidang
Online  Tipidum  Selama  Pandemi  Covid-19. Retrieved  from https://nasional.kompas.com/ read/2020/07/08/11355211/kejagung-ada- 176912-sidang-online-tipidum-selama- pandemi-covid-19

## WAWANCARA
Budianto,  E.  (2020).  Kejaksaaan  Negeri  Kota
Semarang pada 15 Juli 2020.