## ANALISIS RASIO KESERASIAN BELANJA PADA LAPORAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

## Annis Susanti, Septa Riadi, Deviana Sari
1 Direktorat Jenderal PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2 Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai,
3 Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, annis.susanti@gmail.com 1 , septa.riadi.sr@gmail.com 2 , devianasari.18@gmail.com 3
Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas dan rasio belanja negara pada laporan keuangan Direktorat  Jenderal  Pengawasan  Sumber  Daya  Kelautan  dan  Perikanan  (PSDKP)  berdasarkan  pagu  dan realisasi  belanja  negara  periode  TA.  2016  –  TA.  2021.  Teknik  analisis  keserasian  belanja  pada  Laporan Keuangan  Direktorat  Jenderal  PSDKP  dilakukan  dengan  melakukan  perhitungan  rasio  keuangan  yaitu perbandingan angka yang diperoleh dari hasil satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan. Periode analisis belanja negara pada Direktorat Jenderal PSDKP TA. 2016 – TA. 2021 dan diperoleh hasil rasio tertinggi atas analisis keserasian belanja operasi terhadap total pagu belanja sebesar 99,67% pada tahun 2021 dan rasio terendah pada tahun 2016 sebesar 32,49%, rasio belanja modal terhadap total belanja tertinggi sebesar 9,71% yaitu pada Tahun 2021 dan rasio terendah pada Tahun Anggaran 2017 yaitu 0,45%, Sedangkan rasio belanja langsung terhadap total belanja tertinggi pada Tahun Anggaran 2017 yaitu sebesar 99,55% dan terendah pada Tahun Anggaran 2021 yaitu 90,29 %. Rasio analisis keserasian belanja operasi terhadap total belanja pada laporan keuangan Direktorat Jenderal PSDKP periode TA. 2016 - TA. 2021 berada pada kriteria rasio antara 90% - 100% dengan kategori rasio keserasian belanja adalah “Efektif”. Analisis keserasian belanja pada Laporan Keuangan Direktorat Jenderal PSDKP diharapakan dapat meningkatan kualitas belanja negara melalui perbaikan kebijakan pemerintah dan proses penganggaran.
Kata Kunci : Belanja Negara, Rasio Keuangan, Laporan Keuangan.

## RATIO ANALYSIS OF GOVERNMENT EXPENDITURE ON FINANCIAL STATEMENTS DIRECTORATE GENERAL OF SURVEILLANCE FOR MARINE AND FISHERIES RESOURCES

## Annis Susanti, Septa Riadi, Deviana Sari
1 Direktorat Jenderal PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2 Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai,
3 Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, annis.susanti@gmail.com 1 , septa.riadi.sr@gmail.com 2 , devianasari.18@gmail.com 3
Abstract. This research aims to determine ratio of state expenditures and quality in the financial statements of Directorate General of Surveillance for Marine and Fisheries Resources base on budget period of TA. 2016 until  TA.  2021.  The  technique  of  analyzed  ratio  use  financial  ratios to  compared  spending  with  total government spending, the highest ratio results from operating expenditures to the total expenditure is 99,67% in TA. 2021 and the lowest ratio in TA. 2016 is 32,49%. The highest ratio of capital expenditures to the total expenditure is 9,71% in TA. 2021 and the lowest ratio in TA. 2017 is 0,45% while the highest ratio of direct expenditure to total expenditure is 99,55% in TA. 2021 and the lowest ratio is 90,29% in TA. 2017. The results of analyzed government spending in the financial statements of Directorate General of Surveillance for Marine and Fisheries Resources base on budget period of TA. 2016 until TA. 2021 is “Effective” with criteria results between  90%  until  100%.  It  is  hoped  that  quality  of  government  spending  can  be  improved  through improvements in government policies and budgeting processes
Keywords: Government Expenditure, Financial Ratios, Financial Statements

## PENDAHULUAN
Keuangan  Negara  merupakan semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu  baik  berupa  uang  maupun barang  yang  dapat  dijadikan  milik negara  berhubung  dengan  pelaksanaan atas  hak  dan  kewajiban  tersebut (Rahayu, 2010) yang tertuang di dalam anggaran pemerintah.
Anggaran pemerintah merupakan dokumen formal hasil  kesepakatan  antara  eksekutif  dan legislatif  tentang  belanja  negara  yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan  pemerintah  dan  pendapatan yang  diharapkan  untuk  menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan  yang  diperlukan  bila diperkirakan  akan  terjadi  defisit  atau surplus (PP 71, 2010).
Rencana  keuangan  tahunanan pemerintahan negara dituangkan dalam anggaran  pendapatan  dan  belanja negara  (APBN)  yang  disetujui  oleh Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR). Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan  negara  ditetapkan  setiap tahun  dengan  undang-undang  dan dilaksanakan  secara  terbuka  dan bertanggung  jawab  untuk  sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.
Pelaksanaan dan Pengelolaan keuangan negara  di  atur  Dalam  Pasal  3  ayat  (1) Undang–Undang  No.  17  Tahun  2003 tentang  Keuangan  Negara:  “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis,  efektif,  transparan  dan bertanggung jawab dengan memperhatikan  rasa  keadilan  dan kepatutan”  (UU  17,  2003).    APBN secara garis besar terdiri dari komponen pendapatan  negara  dan  hibah,  belanja negara, dan pembiayaan.
Keuangan  negara  yang  dialokasikan  dalam anggaran  belanja  negara  pada  Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya
Kelautan  dan  Perikanan  (PSDKP)  terdiri dari  anggaran  belanja  pegawai,  belanja barang  dan  belanja  modal.  Atas  alokasi anggaran  belanja  tersebut  Direktorat Jenderal  PSDKP  wajib  menyusun  Laporan keuangan atas pelaksanaan anggaran belanja negara  setiap  periode  tahun  anggaran. Belanja  negara  yang  dialokasikan  harus mencapai  hasil  yang  diinginkan  dan mencapai  sasaran  kebijakan  yang  telah ditetapkan  secara  efisien  dan  efektif, sehingga  perlu  dilakukan  analisis  atas keserasian  belanja  negara  pada  laporan keuangan  Direktorat  Jenderal  PSDKP dengan tujuan peningkatan kualitas belanja melalui perbaikan kebijakan pemerintah dan proses penganggaran.

## TINJAUAN TEORITIS

## Laporan Keuangan
Laporan keuangan adalah gambaran tentang  neraca  /  laporan  posisi  keuangan, laporan  rugi  laba  dan  laporan  perubahan modal  dari  suatu  perusahaan  yang  terjadi pada  saat  tertentu.  Laporan  keuangan  ini diperlukan oleh investor, karyawan, pemberi pinjaman,  pemasok  dan  kreditur  usaha lainnya, pelanggan, pemerintah dan masyarakat  sebagai  bahan  informasi  untuk mengambil  keputusan  dalam  rangka mengakomodasikan  kepentingan  masing- masing. Laporan keuangan biasa dibuat oleh perusahan  pada  akhir  periode  atau  pada akhir  tahun  buku.  Laporan  keuangan  dapat dibuat secara bulanan, triwulanan, semesteran  dan  tahunan.  Namun  untuk kepentingan  pihak  eksternal  laporan keuangan  dibuat  secara  tahunan.  Laporan keuangan  tahunan  meliputi  :  Neraca, Laporan  Rugi  Laba,  Laporan  laba  ditahan dan  Laporan  Arus  Kas.  Dalam  laporan
keuangan  terdapat  dua  macam  informasi penting  yang  diperoleh  para  pemegang saham, yaitu bagian dari uraian, yang berupa kata  pengantar  dari  pucuk  pimpinan, perusahaan,  yang  menggambarkan  hasil usaha  kegiatan  perusahan  selama  satu periode  (satu  tahun)  yang  lalu  serta membahas  perkembangan-perkembangan baru yang terjadi yang akan mempengaruhi kegiatan  perusahan  dimasa  yang  akan datang. Tujuan dari laporan keuangan adalah menyajikan  informasi  yang  menyangkut posisi  keuangan,  kinerja  serta  perubahan posisi  keuangan  suatu  perusahan  yang bermantaat  bagi  sebagian  besar  pemakai laporan  keuangan  dalam  pengambilan keputusan  ekonomi.  Aktivitas  ekonomi  di Indonesia  dapat  dibagi  ke  dalam  sektor privat,  sektor  publik  dan  sektor  nir  laba. Khususnya di sektor publik dikenal adanya dua entitas yaitu entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Entitas akuntansi merupakan unit pemerintahan  yang  mengelola  anggaran, aset dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya.

## Analisis Laporan Keungan
Analisis  laporan  keuangan  berarti: "menguraikan  pos-pos  laporan  keuangan menjadi unit informasi yang lebih kecil dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan  atau  yang  mempunyai  makna antara satu dengan yang lain baik antara data kuantitatif  maupun  non  kuantitatif  dengan tujuan  untuk  mengetahui  kondisi  keuangan lebih  dalam  yang  sangat  penting  dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat." (Harahap,  2006).  Bagi  organisasi  privat, analisis  laporan  keuangan  pada  umumnya meliputi  :  a.  Rasio  likuiditas  adalah  rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan  untuk  memenuhi  kewajibannya dengan segera atau jangka pendek. b. Rasio leverage  adalah  rasio  yang  mengukur
perbandingan  dana  yang  disediakan  oleh pemilik  dengan  dana  yang  dipinjam  dari kreditur. c. Rasio aktivitas adalah rasio yang digunakan  untuk  mengukur  efektif  atau tidaknya  perusahaan  dalam  menggunakan dan  mengendalikan  sumber  yang  dimiliki perusahaan.  d.  Rasio  profitabilitas  adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba.
Analisis  laporan  keuangan  pada dasarnya merupakan analisis yang dilakukan terhadap  berbagai  macam  informasi  yang tersaji  dalam  laporan  keuangan.  Perbedaan analisis laporan keuangan bisnis dan sektor publik  terletak  pada  objeknya.  Penggunaan analisis  rasio  keuangan  pada  sektor  publik belum  begitu  banyak  dilakukan,  sehingga secara  teori  belum  ada  kesepakatan mengenai nama dan kaidah pengukurannya (Abdul  Halim,  2007).  Meskipun  demikian, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, analisis rasio keuangan terhadap laporan keuangan Pemda perlu  dilaksanakan,  meskipun  kaidah akuntansi  dalam  laporan  keuangan  Pemda berbeda  dengan  laporan  keuangan  yang dimiliki  organisasi  privat.  Pemda  yang memiliki  tugas  menjalankan  kegiatan pembangunan.

## Kinerja Keuangan Daerah
Kinerja Keuangan Daerah Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk  memenuhi  tiga  maksud.  Pertama, pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja dimaksudkan  untuk  dapat  membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program  unit  kerja.  Hal  ini  pada  akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektifitas organisasi  sektor  publik  dalam  pemberian pelayanan  publik.  Kedua,  ukuran  kineja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan.  Ketiga,  ukuran  kinerja  sektor
publik  dimaksudkan  untuk  mewujudkan pertanggungjawaban publik dan
memperbaiki  komunikasi  kelembagaan. (Mardiasmo,  2002)  Pemerintah  Daerah sebagai pihak yang diberi tugas menjalankan roda  pemerintahan  ,  pembangunan  dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan Laporan  Pertanggungjawaban  keuangan daerah  kepada  DPRD  untuk  dinilai  apakah Pemerintah  daerah  berhasil  menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. salah satu alat  untuk  menilai  Kinerja  keuangan Pemerintah  Daerah  dalam  mengelola keuangan daerahnya adalah dengan Analisis Rasio  terhadap  Anggaran  Pemerintah Daerah  yang  telah  ditetapkan  dan dilaksanakan.  Dalam  praktek  ada  beberapa teknik  analisis  laporan  keuangan  yang  bisa diterapkan  untuk  mendapatkan  informasi yang diharapkan antara lain (Marsudi, 2002)

## METODE PENELITIAN
Dalam penelitian analisis keserasian belanja  negara  pada  laporan  keuangan Direktorat  Jenderal  Pengawasan  Sumber Daya  Kelautan  dan  Perikanan  peneliti menggunakan  metode  analisis  deskriptif dengan  pendekatan  kuantitatif,  yaitu  hasil penelitian  yang  kemudian  diolah  dan dianalisis  untuk  diambil  kesimpulannya, artinya  penelitian  yang  dilakukan  adalah penelitian  yang  menekankan  analisisnya pada  data-data numeric (angka),  dengan menggunakan  metode  penelitian  ini  akan diketahui  hubungan  yang  signifikan  antara variabel yang diteliti,
sehingga menghasilkan  kesimpulan  yang  akan memperjelas  gambaran  mengenai  objek yang diteliti.
Metode  analisis  deskriptif  adalah  statistik yang  digunakan  untuk  menganalisis  data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana  adanya  tanpa  bermaksud
membuat  kesimpulan  yang  berlaku  untuk umum  atau  generalisasi  (Sugiono,  2014). Sedangkan  dalam  Nazir  (2003)  metode desktiptif yaitu suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi,  suatu  pemikiran,  ataupun  suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.
Metode  analisis  deskriptif  adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data  dengan  cara  mendeskripsikan  atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana  adanya  tanpa  bermaksud membuat  kesimpulan  yang  berlaku  untuk umum  atau  generalisasi  (Sugiono,  2014). Sedangkan  dalam  Nazir  (2003)  metode desktiptif yaitu suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi,  suatu  pemikiran,  ataupun  suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.
Penelitian dilakukan pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya
Kelautan  dan  Perikanan  Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dengan  waktu  penelitian    yaitu  sejak  31 Desember 2021 sampai dengan 12 Februari 2022  yang  terdiri  dari  beberapa  tahapan dimulai  tahap  persiapan  penelitian  berupa penyusunan  proposal  penelitian,  observasi lapangan,  pengumpulan  data  sekunder sampai  pada  tahap  pengolahan  data  dan penarikan kesimpulan.
Jenis  dan  sumber  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data sekunder. Data sekunder diperoleh langsung dari  data  e-rekon  Kementerian  Keuangan Republik Indonesia, data omspan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan  data  realisasi  belanja  pada  SAS Direktorat  Jenderal  Pengawasan  Sumber
Daya  Kelautan  dan  Perikanan  sejak  Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021
Salah satu metode analisis data yaitu dengan  melakukan  teknik  analisis  Laporan Keuangan,  yaitu  dengan  menggunakan perhitungan rasio keuangan. Rasio keuangan adalah  angka  yang  diperoleh  dari  hasil perbandingan  dari  satu  pos  laporan keuangan  dengan  pos  lainnya  yang mempunyai  hubungan  yang  relevan  dan signifikan.  Rasio  keuangan  ini  hanya menyederharnakan informasi yang
menggambarkan  hubungan  antara  pos tertentu  dengan  pos  lainnya.  Dengan penyederhanaan ini kita dapat menilai secara cepat  hubungan  antara  pos  tadi  dan  dapat membandingkannya  dengan  rasio  lain sehingga  kita  dapat  memperoleh  informasi dan memberikan penilaian.
Penelitian  ini  hanya  dibatasi  pada perhitungan rasio keuangan terhadap belanja negara  pada  Laporan  Keuangan  khususnya Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Direktorat Jenderal Pengawasan  Sumber  Daya  Kelautan  dan Perikanan periode anggaran Tahun 2016 s.d Tahun 2021. Analisis keserasian belanja ini merupakan salah satu usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia dalam  mengukur  efektivitas  pelaksanaan anggaran pada laporan keuangan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Peneliti
menggunakan  perhitungan  rasio  analisis keserasian  belanja  yang  terdiri  dari  rasio keserasian  belanja  operasi  terhadap  total belanja. Belanja operasi terdiri dari realisasi atas  belanja  pegawai  dan  realisasi  atas belanja barang yang dihitung dengan rumus sebagai berikut:
𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐾𝑒𝑠𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑎𝑛 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑡𝑒𝑟ℎ𝑎𝑑𝑎𝑝 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎
= 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎
𝑥 100%
Rasio  analisis  keserasian  belanja  modal terhadap total belanja, dengan rumus sebagai berikut:
𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐾𝑒𝑠𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑎𝑛 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙 𝑡𝑒𝑟ℎ𝑎𝑑𝑎𝑝 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎
= 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑥 100%
Rasio  analisis  keserasian  belanja langsung  terhadap  total  belanja,  dengan rumus sebagai berikut:
𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐾𝑒𝑠𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑎𝑛 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝐿𝑎𝑛𝑔𝑠𝑢𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟ℎ𝑎𝑑𝑎𝑝 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎
= 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝐿𝑎𝑛𝑔𝑠𝑢𝑛𝑔
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑥 100% Perhitungan analisis rasio keserasian belanja  negara  yang  dilakukan  dapat digunakan untuk mengukur kriteria efektivitas  presentasi  kinerja  keuangan dalam  realisasi  atas  pelaksanaan  belanja negara  yang  mengacu  pada  kriterian efektifitas  presentasi  kinerja  keuangan  atas pelaksanaan  belanja  negara  sebagaimana tertuang dalam Tabel 1. Berikut ini:

## Tabel 1. Kriteria Efektifitas Presentasi Kinerja Keuangan
Presentasi Kinerja Keuangan Kriteria 100% Sangat Efektif 90% - 100% Efektif 80% - 90% Cukup Efektif 60% - 80% Kurang Efektif Dibawah 60% Tidak Efektif
Sumber:  Kepmendagri  Nomor:  690.900.327, 1994.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Postur anggaran belanja negara pada Direktorat  Jenderal  PSDKP  untuk  periode anggaran  tahun  2016  sampai  dengan  tahun 2021  cenderung  mengalami  fluktuasi dengan rata - rata fluktuasi berdasarkan data
dari e -Rekon dan laporan keuangan, omspan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan  data  SAS  adalah  sebesar  57  %  untuk belanja  pegawai,  belanja  barang  sebesar 39% dan belanja modal sebesar 3%. Berikut Grafik  Postur  Anggaran  Belanja  Negara dapat di lihat pada Gambar 1. Berikut ini:
Gambar 1. Grafik Postur Anggaran Belanja Negara

## Direktorat Jenderal PSDKP
Sumber: Data Kementerian Keuangan RI, 2021
Dan  grafik  fluktuasi  belanja  negara  pada Direktorat  Jenderal  PSDKP  periode  tahun anggaran  2016  sampai  dengan  tahun  20 21, dapat dilihat pada Gambar 2. Berikut ini:
Gambar 2. Grafik Fluktuasi Anggaran Belanja Negara Direktorat Jenderal PSDKP

## Sumber: Data Kementerian Keuangan RI, 2021
Belanja  operasi  yang  terdiri  dari belanja  pegawai  dan  belanja  barang menunjukan  rasio  keserasian  belanja operasi terhadap total belanja periode TA.
2016 s.d TA. 2021 menunjukan peningkatan  rasio  yang  signifikan  dengan rasio tertinggi pada tahun 2021 yaitu 99,67% dan  rasio  terrendah  pada  tahun  2016  yaitu sebesar  32,49%.  Berikut  rasio  keserasian belanja  operasi  terhadap  total  belanja Direktorat  Jenderal  PSDKP.  Berdasarkan hasil  perhitungan  atas  rasio  belanja  modal terhadap  total  belanja  menunjukkan  bahwa rasio  terendah  yaitu  pada  Tahun  Anggaran 2017 dengan rasio sebesar 0,45% dan rasio tertinggi  pada  Tahun  Anggaran  2021  yaitu sebesar  9,71%. Sedangkan  rasio  belanja langsung  terhadap  total  belanja.  Rasio  belanja langsung  terhadap  total  belanja  menunjukkan bahwa  belanja  langsung  pada  Direktorat Jenderal PSDKP periode TA 2016 – TA. 2021 berada  pada  kriteria  90%  -  100%  hal menunjukkan  bahwa  belanja  langsung  yang dialokasikan  pada  Direktorat  Jenderal  PSDKP periode  TA.  2016  s.d  TA.  2021  masuk  dalam kategori efektif.
0% 100% 2014 2016 2018 2020 2022 Fluktuasi Anggaran Belanja Negara Direktorat Jenderal PSDKP Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal - 50.000.000 100.000.000 150.000.000 200.000.000 250.000.000 300.000.000 350.000.000 2016 2017 2018 2019 2020 2021

## Postur Anggaran Belanja Negara
Direktorat Jenderal PSDKP
Belanja Pegawai Belanja Barang
Belanja Modal

## PENUTUP
Kesimpulan  hasil  analisis  keserasian belanja  pada  Direktorat  Jenderal  PSDKP periode TA. 2016 s.d TA. 2021, adalah:
1. Alokasi  anggaran  belanja  pegawai pada  Direktorat  Jenderal  PSDKP untuk  periode  TA.2016  –  TA.  2021 cenderung  mengalami  penurunan, sedangkan  untuk  belanja  barang  dan belanja modal mengalami kenaikan;
2. Pada  rasio  keserasian  belanja  operasi terhadap  total  pagu  belanja  periode
TA.2016  –  TA.2021  menunjukan bahwa  rasio  tertinggi  yaitu  pada  TA. 2021  sebesar  99,67%  dan  rasio terrendah  pada  tahun  2016  sebesar 32,49%;
3. Pada  rasio  belanja  modal  terhadap total  belanja  menunjukan  bahwarasio tertinggi  sebesar  9,71%  yaitu  pada Tahun  Anggaran  2021  dan  rasio terendah  pada  Tahun  Anggaran  2017 yaitu 0,45%;
4. Sedangkan  rasio  belanja  langsung terhadap total belanja tertinggi adalah pada  Tahun  Anggaran  2017  yaitu sebesar  99,55%  dan  terendah  pada
Tahun Anggaran 2021 yaitu 90,29 %;
5. Analisis  keserasian  belanja  pada Direktorat  Jenderal  PSDKP  periode TA.  2016-  TA.  2022  masuk  pada kategori  efektif  dengan  rasio  antara 90% - 100%.
Implikasi  kebijakan  yang  harus dilakukan  berdasarkan  hasil  analisis keserasian belanja pada Direktorat Jenderal Pengawasan  Sumber  Daya  Kelautan  dan Perikanan adalah:
1. Usulan  pengajuan  anggaran  belanja negara  agar  disusun  berdasarkan keserasian belanja, tingkat kewajaran, terukur  dan  dan  mencapai  sasaran kebijakan yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif;
2. Efektivitas  dan  efisiensi  pelaksanaan kegiatan  selalu  menjadi  prioritas dalam  pelaksanaan  anggaran  belanja negara  pada  Direktorat  Jenderal PSDKP  dan  realisasi  anggaran  tepat waktu  dan  pencapaian  sesuai  dengan rencana  yang  telah  ditetapkan  agar memberikan  multiplier  efek  bagi masyarakat;
3. Peningkatan  kualitas  belanja  melalui perbaikan  kebijakan  pemerintah  dan proses  penganggaran  harus  selalu dilakukan.

## DAFTAR PUSTAKA
Direktorat  Jenderal  PSDKP.  2016.  Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2016. Direktorat  Jenderal  PSDKP.  2017.  Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2017. Direktorat  Jenderal  PSDKP.  2018.  Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2018. Direktorat  Jenderal  PSDKP.  2019.  Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2019. Direktorat  Jenderal  PSDKP.  2020.  Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2020. Direktorat  Jenderal  PSDKP.  2021.  Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2021.
Harahap Sofyan Sahri, 2006. Analitis Kritis atas  Laporan  Keuangan ,  Raja Grafindo, Jakarta
Halim  Abdul  ,  2007. Akuntansi  Sektor Publik  :  Akuntansi  Keuangan
Daerah, Edisi . , Salemba Empat, Jakarta I  Made  Winartha.  2006. Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi , Yogyakarta: C.V. Andi Offset. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Nomor  71  Tahun  2010  tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Direktorat  Sistem  Informasi  dan Teknologi Perbendaharaan. 2016. Data e-Rekon & LK 2016.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Direktorat  Sistem  Informasi  dan Teknologi Perbendaharaan. 2017. Data e-Rekon & LK 2017.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Direktorat  Sistem  Informasi  dan Teknologi Perbendaharaan. 2018. Data e-Rekon & LK 2018.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Direktorat  Sistem  Informasi  dan Teknologi Perbendaharaan. 2019. Data e-Rekon & LK 2019.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Direktorat  Sistem  Informasi  dan Teknologi Perbendaharaan. 2020. Data e-Rekon & LK 2020.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Direktorat  Sistem  Informasi  dan Teknologi Perbendaharaan. 2021. Data e-Rekon & LK 2021.
Mardiasmo  (2002),  Akuntansi  Sektor Publik, Andi, Yogyakarta
Mahmudi (2007), Analisis Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah, UPP STIM YKPN, Yogyakarta Nazir,M. 2003. Metode Penelitian. Jakarta : Ghalia Indonesia. Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003. Keuangan Negara
Rahayu.  2010.  Perpajakan  Indonesia: Konsep dan Aspek