## PEMIKIRAN KEBANGSAAN K.H. ACHMAD SIDDIQ DAN IMPLIKASINYA DALAM MEMANTAPKAN IDIOLOGI PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA DI INDONESIA

## Syamsun Ni’am
Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Jl. Mayor Sudjadi Timur, No. 46 Tulungagung, Jawa Timur 66221 E-mail: niamstainjbr@gmail.com

## Anin Nurhayati
Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Jl. Mayor Sudjadi Timur, No. 46 Tulungagung, Jawa Timur 66221 E-mail: niamstainjbr@gmail.com
Received: 27/05/2018 Revised: 27/05/2018
Approved: 20/09/2018 DOI: http://dx.doi.org/10.32332/akademika.v23i2.1106
Pemikiran Kebangsaan K.H. Achmad Siddiq dan Implikasinya dalam Memantapkan Idiologi Pancasila Sebagai Dasar Negara di Indonesia Licensed Under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

## Abstract
This  article  addresses  an  interesting  phenomenon  of  this  recent  decade  in  the national journey of Indonesia, where there are some people or certain groups who want to distort or even question Pancasila as the common platform and Indonesian ideology. It is very urgent to examine the thoughts of the charismatic figure of Indonesia, K.H. Achmad Siddiq who has an idea about the relationship among religion, the State, more specifically about the position of Pancasila,  and Islam or vice versa, particularly when Indonesia is
faced with the movements of the Pancasila de-ideologization which recently comes up to the surface. The most interesting idea of K.H. Acmad Siddiq is «Pancasila as the national ideology of Indonesian is final, no need to be questioned  again, and is not against Islam, even it can go along and fill each other». Kyai Siddiq>s view then brings fundamental implications in stabilizing Pancasila as a foundation of the social life, nation and state. This thought is then regarded as the genuine thought of a pesantren  scholar.
Keywords : Nationality, Islam, Pancasila, and K.H. Achmad Siddiq.

## Abstrak
Artikel  ini  ditulis  karena  adanya  fenomena  menarik  pada  dekade mutakhir  ini  dalam  perjalan  kebangsaan  di  Indonesia,  di  mana  ada  sebagian orang  atau  kelompok  tertentu  yang  ingin  mendistorsi  bahkan  mempersoalkan Pancasila sebagai common platform dan idiologi bangsa Indonesia. Sangat urgent mengkaji  pemikiran  sosok  ulama  kharismatik  Indonesia,  K.H.  Achmad  Siddiq yang  memiliki  gagasan  menyangkut  hubungan  agama  dan  Negara  —lebih khusus tentang kedudukan Pancasila dan Islam atau sebaliknya, di saat Indonesia dihadapkan pada gerakan/upaya de-ideologisasi Pancasila yang akhir-akhir ini muncul ke permukaan. Gagasan paling menarik dari K.H. Acmad Siddiq adalah “Pancasila  sebagai  idiologi  bangsa  Indonesia  sudah  final,  tidak  perlu  diotak- atik lagi, dan tidak bertentangan dengan Islam, bahkan dapat berjalan bersama dan saling mengisi”. Pandangan Kyai Siddiq ini kemudian membawa implikasi mendasar dalam memantapkan Pancasila sebagai landasan dalam perikehidupan bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara  di  Indonesia.  Pemikiran  inilah  yang kemudian dianggap sebagai pemikiran genuin dari seorang ulama pesantren K.H. Acmad Siddiq.
Kata Kunci: Kebangsaan, Islam, Pancasila, dan K.H. Achmad Siddiq

## Pendahuluan A.
Artikel  ini  ditulis  didasarkan  kepada  suatu  pertimbangan ataskegelisahan  penulis  terhadap  munculnya  beberapa  gerakan  dari sebagian  kelompok  kecil  di  negeri  ini  yang  ingin  menggugat  tentang eksistensi Pancasila sebagai ideologi dan common platform bangsa Indonesia. Di samping itu, juga munculnya fenomena berbagai krisis kemanusiaan dan pemahaman  keberagamaanyang  melanda  berbagai  belahan  dunia,tidak hanyaterjadi di Timur Tengah yang dianggap sebagai pusat peri-peri Islam,
namun  juga  di  dunia  Barat/Eropa.  Krisis  tersebut  sedikit  atau  banyak akan berdampak pada situasi dan kondisi di Indonesia, baik menyangkut persoalan sosial, budaya, ekonomi, agama, maupun politik. Hal tersebut terjadi  paling  tidak  dikarenakan  empat  persoalan  mendasar. Pertama, adanya perkembangan yang begitu cepat sebagai akibat dari arus informasi seiring dengan cepatnya arus globalisasi dan modernisasi di segala bidang yang  melanda  seluruh  dunia.  Sebagai  akibatnya,  munculnya  gaya  dan pola hidup yang serba praktis-pragmatis, materialistis, konsumeristis, dan individualistis, yang membawa kepada hilangnya jati diri manusia sebagai makhluk  yang  mestinya  harus  berhubungan  secara  normal  dan  natural baik secara individu maupun sosial. Kedua , jargon demokrasi yang selama ini menjadi ruh dan semangat berkebangsaan juga mulai memudar seiring dengan perkembangan interpretasi yang disalahartikan, sehingga berakibat munculnyadisharmoni dan disstabilisasi dalam berbagai aspek kehidupan. Demokrasi  yang  awalnya  memiliki  misi  suci,  yaitu  ingin  menegakkan supremasi  di  berbagai  aspek  kehidupan.  Akan  tetapi  misi  demokrasi itu  justru  memunculkan  ketidakadilan,  keserakahan,  dan  kesewenang- wenangan dari yang kuat baik secara modal maupun politik, terhadap yang lemah secara ekonomi dan politik. Ketiga , munculnya radikalisasi atas nama agama di berbagai belahan dunia—termasuk di Indonesia—, juga dianggap sebagai pemicu terhadap lunturnya nilai-nilai dan prinsip demokrasi itu sendiri.  Padahal  dalam  kajian-kajianyang  telah  lalu,  demokrasi  tidaklah bertentangan dengan agama (Islam), bahkan bisa berjalan seirama dengan Islam.Hal  ini  terjadi  sebagai  akibat  dari  disorientasi  pemahaman  agama yang tidak komprehensip, sehingga berakibat kepada munculnya gerakan (aksi) yang kontras dengan nurani manusia pada umumnya.
Keempat ,  dalam  konteks  Indonesia,  munculnya  sebagian kecil  kelompok  yang  mempersoalkan  kembali  tentang  dasar  Negara, Pancasila sebagai common platform dan ideologi bangsasebagai akibat dari pemahamannyayang tidak integratif dan komprehensip dalam konteks ke- Indonesiaan, sehingga konsekuensinya adalah adanya pemaksaan untuk merumuskan kembali bahkan sudah mengarah kepadapenggantian ideologi Pancasila dengan ideologi lainnya. Misalnya yang baru-baru ini muncul, yaitu  pemaknaan  dan  pemaksaan  —dari  HTI  (Hitbuz  Tahrir  Indonesia) dan sebagian lainnya— tentang ideologi Pancasila yang dianggap sebagai produk  demokrasi  dan  tidak  sejalan  dengan  Islam.Oleh  karena  itu,
demokrasi dan Pancasila dianggap sebagai produk thaghut (kafir). Inilah yang  kemudian  menjadi  pemicu  terhadap  kegelisahan  sebagian  besar (mayoritas) masyarakat Indonesia, dimana sejak awal berdirinya Republik Indonesia  ini,  dan  Pancasila  telah  dipilih  sebagai  ideologi  dan common platform adalah keputusan final bersama founding fathers dan seluruh rakyat Indonesia, namun saat ini justru ada pihak-pihak yang ingin mengotak- atik  kembali.  Hal  ini  dianggap  tidak  realistis  dan  mengada-ada.  Dalam kontekks  ini,  maka  segala  upaya  untuk  membendung  pemaknaan  dan pemaksaan  yang  melanggar  konstitusi  ini  harus  dilakukan  oleh  seluruh elemen bangsa —termasuk oleh pemerintah. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan pemerintah dengan menerbitkan Peraturan Pengganti Undang- undang (Perpu) No. 2 tahun 2017 tentang ormas yang bertentangan dengan Pancasila beberapa waktu lalu, kiranya patut diapresiasi sebagai langkah konkrit dan antisipatif terhadap rongrongan ideologi bangsa (Pancasila). Sebab sudah bukan rahasia lagi bahwa kebijakan tersebut sebelumnya tidak atau belum secara tegas melarang suatu organisasi apapun bentuknya yang telah nyata-nyata melanggar dan merongrong Pancasila sebagai ideologi bangsa.Saat  ini  menjadi  momen  yang  paling  tepat  untuk  merespon  dan mengcounter terhadap segala upaya pengkhianat ideologi bangsa sebelum rongrongan itu menjadi meluas dan menggerogoti sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia.
Tulisan ini menemukan momentumnya di saat bangsa Indonesia sedang  dihadapkan  pada  disintegrasi  pemahaman  tentang  pentingnya menjaga  persatuan  dan  kesatuan  dalam  wadah  NKRI  dan  ideologi Pancasila.  K.H.  Achmad  Siddiq  adalah  sosok  ulama  kharismatik Nusantara  yang  memiliki  kontribusi  besar  dalam  peneguhan  kembali akan pentingnya menjaga ideologi Pancasila dari rongrongan pihak luar —baik secara nyata dan laten— untuk merubah atau menggantinya. Sebab Pancasila  dipilih  sebagai  ideologi  bukanlah  asal-asalan,  namun  melalui perjuangan ( jihad ) panjang dan hasil kesepakatan ( ijtihad ) bersama bangsa Indonesia.  Segala  upaya  perongrongan  terhadap  ideologi  yang  telah disepakati bersama, sama halnya tidak mengakui hasil jihad dan ijtihad para founding fathers (pendiri bangsa) tersebut.Hal ini sekaligus dapat dikatakan sebagai  bentuk  pengkhianatan  terhadap  prinsip  dasar  kebangsaan  di Indonesia.  K.H.  Achmad  Siddiq  adalah  ulama  kontemporer  NU  yang berhasil  meyakinkan  pada  khalayak  di  tahun  1980-an  pada  saat  semua
organisasi politik maupun ormas lainnya belum berani secara tegas/ragu- ragu (enggan) untuk menyatakan menerima Pancasila sebagai azas dalam berorganisasi.  Bagi  K.H.  Achmad  Siddiq,  Pancasila  dianggap  sebagai ideologi paling tepat dan sudah final, tidak bisa diutak-atik lagi, dan harus dipertahankan bersama sampai kapanpun di Indonesia. Pancasila adalah alat  pemersatu  bangsa  di  Indonesia.Dalam  konteks  saat  ini,  Pancasila justru  dapat  dijadikan  contoh  paling  ideal  sebagai  ideologi  bangsa  di Indonesia, di saat dunia telah mengalami ujian berat terhadap pemaknaan dan  implementasi  ideologi  yang  dianut  di  Negaranya  masing-masing, khususnya saat ini yang terjadi di Timur Tengah.Pemikiran genuine K.H. Achmad Siddiq dalam dinamika kebangsaan di Indonesia ternyata telah membawa pengaruh yang sangat besar terhadap faham kebangsaan yang dianut  oleh  –khususnya  warga Nahdliyyin (NU)—masyarakat  Indonesia hingga saat ini.

## Diskursus Pancasila dan Islam B.
Dalam  sejarahnya  yang  panjang,  diskursus  Pancasila  muncul pertama  kali  sebenarnya  menjelang  Indonesia  merdeka  dengan dibentuknya  BPUPKI  (Badan  Persiapan  Usaha  Panitia  Kemerdekaan Indonesia)  pada  tanggal  29  April  1945  oleh  pemerintah  Jepang  untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Pada setiap sidang telah terjadi perdebatan ideologis yang sangat seru. Hal itu dipicu oleh pidato Soekarno yang merepresentasikan lima asas sebagai dasar negara, yaitu: Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan, Mufakat atau Demokrasi, Kesejahteraan Sosial dan Ketuhanan . Lima asas ini dinamakan Pancasila. 1
Berbeda  dengan  lima  dasar  yang  telah  disampaikan  Soekarno, pada  tanggal  29  Mei  1945  di  depan  sidang  BPUPKI,  Muhamad  Yamin menyampaikan  lima  asas  dasar  negara,  yaitu: Peri  Kebangsaan,  Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan dan Kesejahteraan Rakyat . Yamin, sebagaimana dikutip Supomo, tepatnya pada tanggal 31 Mei 1945 di depan sidang  BPUPKI  menyatakan:  “Memang  di  sini  terlihat  ada  dua  faham, yaitu faham dari anggota-anggota ahli agama yang menganjurkan supaya Indonesia didirikan sebagai negara Islam; dan anjuran lain sebagaimana telah  dianjurkan  oleh  Muhamad  Hatta,  yaitu  negara  persatuan  nasional
1 Baca Soekarno, Lahirnya Pancasila, dalam Tujuh Bahan Indoktrinasi (Jakarta: DPA, 1961).
yang  memisahkan  urusan  negara  dan  urusan  Islam.  Dengan  perkataan lain, bukan negara Islam”.
Dalam konteks itulah, Prawoto Mangkusasmito pernah memberikan gambaran bahwa dalam naskah persiapan UUD 1945 jilid I yang disusun oleh  Muhamad  Yamin  hanya  dicantumkan  tiga  pidato  terpenting  yang mewakili para nasionalis sekuler saja, yaitu pidato Soekarno(1 Juni 1945), pidato Muhamad Yamin (29 Mei 1945), dan pidato Supomo (31 Mei 1945). Sementara  itu,  tidak  ada  satu  pun  pidato  dari  para  anggota  nasionalis Muslim yang dicantumkan. 2 Hal ini menunjukkan bahwa ada ketegangan perihal  perlakuan  politis  dari  nasionalis  sekuler  terhadap  nasionalis Muslim. Oleh karena itu, kelihaian dan kepiawaian diplomasi politik dari nasionalis  Muslim  untuk  memasukkan  kepentingan-kepentingan  Islam demi  masa  depan  bangsa  Indonesia  —yang  mayoritas  masyarakatnya adalah Muslim—, menjadi sebuah kewajiban.
Berdasar  atas  dinamika  perpolitikan  nasional  yang  memanas tersebut, makamuncullah upaya dalam menengai ketegangan yang terjadi, dibentuklahtim sembilan yang terdiri dari Soekarno, M. Hatta, A. Subarjo, M. Yamin, A. A. Maramis dari golongan nasionalis sekuler; sementaradari pihak  golongan  nasionalis  Muslim  terdiri  dari  Agus  Salim,  A.  Wahid Hasyim, Abikusno, dan Abdul Kahar Muzakir. Melalui perdebatan panjang, akhirnya upaya kompromi dapat dicapai pada tanggal 22 Juni 1945, yang menyatakan bahwa dasar negara Indonesia adalah Pancasila (lima dasar), dengan  menambahkan  tujuh  patah  kata  di  dalam  sila  pertama,  yaitu: Ketuhanan  dengan  kewajiban  menjalankan  syari’at  Islam  bagi  para  pemeluk- pemeluknya . Sedang sila-sila selanjutnya sama dengan pancasila yang kita kenal hingga sekarang ini.
Tidak  hanya  berhenti  di  situ,  sidang  BPUPKI  terus  dilanjutkan dengan  membentuk  PPKI  (Panitia  Persiapan  Kemerdekaan  Indonesia) yang terdiri atas 15 orang. Golongan nasionalis Muslim dalam kepanitiaan PPKI  hanya  diwakili  oleh  dua  orang,  yaitu  Ki  Bagus  Hadikusumo  dan KH.  A.  Wahid  Hasyim,  sehingga  representasi  kepentingan  Islam  telah dipatahkan  dan  selalu  kalah  dalam  persidangan.  Bahkan,  sehari  setelah Proklamasi, tujuh kata dalam Piagam Jakarta tersebut berhasil dihilangkan. Hal ini menunjukkan betapa kekalahan polilik Islam dalam pembentukan
2 Prawoto  Mangkusasmito, Pertumbuhan  Historis  Rumus  Dasar  Negara  dan  Sebuah Proyeksi (Jakarta: Hudaya, 1970).
dasar  negara  Pancasila. 3 Kenyataan  pahit  ini  memang  harus  diterima. Bagaimanapun  juga  terbukti  bahwa  golongan  nasionalis  sekuler  lebih piawai dalam politik dibanding golongan nasionalis Muslim.
Deliar  Noer  beranggapan  bahwa  golongan  nasionalis  Muslim bereaksi  pasif,  tidak  memberikan  tanggapan  atau  protes  terhadap penghapusan tersebut, dikarenakan beberapa pertimbangan, antara lain: Pertama , nasionalis Muslim yang menerima penghapusan tujuh kata dalam sila pertama tersebut adalah atas lobi Muhamad Hatta dalam pembicaraan mereka, yang terjadi pada pagi harinya, 18 Agustus 1945 untuk kepentingan persatuan bangsa,sehinggakata “ Ketuhanan ” ditambah menjadi “ Ketuhanan Yang  Maha  Esa ”.  Golongan  Muslim  menganggap  “ Ketuhanan  Yang  Maha Esa ” adalah nama lain dari tauhid yang dikenal dalam Islam. Sebab hanya dalam Islam yang hanya mengenal Ke-Esaan Tuhan ( tauhid ).
Kedua ,  suhu  politik  sehari  setelah  proklamasi  kemerdekaan —terutama  di  Jakarta—  mengalami  ketegangan  sangat  tinggi.  Dalam situasi seperti ini, negara perlu diredam agar situasi dingin menyelimuti Jakarta  dan  bumi  Indonesia,  dan  Indonesia  berada  dalam  kondisi  yang baru saja merdeka untuk menedapatkan konstitusi secara cepat dan cocok bagi semuanya. Ketiga , tidak berselang terlalu lama, enam bulan setelah proklamasi  kemerdekaan  Indonesia,  golongan  Muslimmengusulkan  ada pemilihan  umum  yang  diikuti  oleh  semua  pihak  (golongan  nasionalis). Golongan  Muslim  sangat  optimis  bahwa  proklamasi  kemerdekaan  ini akan diikuti oleh stabilitasasi melalui pemilu yang akan dilangsungkan. Golongan  Muslim  sangat  optimis  akan  dapat  memenangkan  pemilu, sebabmayoritas jumlah penduduk Indonesia adalah penganut Islam. 4
Prediksi  kalangan  Muslim  ternyata  meleset  dengan  kekalahan secara politik pada pemilihan umum yang telah dilaksanakan. Pada era pasca  kemerdekaan  pertentangan  dua  kubu  –golongan  Muslim  dan sekuler— nampaknya terus berlanjut pada saat sidang Majlis Konstituante, kalangan Muslim mengusulkan kembali “Islam sebagai dasar negara”. Akan tetapi, setelah dilakukan pengambilan suara terbanyak 52% mendukung Pancasila sebagai ideologi negara, dan hanya 48% yang mendukung Islam
3 Andar Nubowo, “Islam dan Pancasila di Era Reformasi: Sebuah Reorientasi Aksi,” n.d., 18.
4 Deliar Noer, Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942 (Jakarta: LP3ES, 1996).
sebagai ideologi negara. Hal ini menunjukkan kekalahan golongan Muslim dalam perpolitikan nasional pada saat itu.
M. Natsir adalah di antara tokoh golongan nasionalis Islam yang gencar  mengusulkan  ideologi  Islam  sebagai  dasar  negara.  Bagi  Natsir, Pancasila diambil dari pemikiran dan konsep manusia sekuler, walaupun di dalamnya ada rumusan “Ketuhanan”. Sila ini tidaklah berasal dari wahyu Tuhan,  Pancasila  adalah  hasil  penggalian  dari  masyrakat  Nusantara.  Di samping  itu,  Natsir  memiliki  argumen  bahwa  mayoritas  masyarakat Indonesia adalah beragama Islam, sehingga hal ini juga didasarkan kepada ajaran Islam mayoritas, sehingga sangat tepat jika Islam dijadikan dasar negara, bukan Pancasila. Alasan lain dari Natsir adalah agama Islam telah sempurna  untuk  mengatur  hajat  hidup  bernegara  dan  bermasyarakat dan  dapat  menjamin  hidup  semua  golongan.  Pendapat  Natsir  di  atas terus mendapatkan apresiasi dan dukungan khususnya dari tokoh-tokoh Muslim, antara lain: Kasman Singodimejo (Masyumi), K.H. Masykur, dan K.H. Saefuddin Zuhri (NU). Walaupun kalangan Muslim menelan pahit kekalahan secara politik, namun itulah realitas politik yang harus diterima oleh semua pihak, sehingga Pancasila harus dijadikan idiologi dan common platform bersama  dalam  hidup  bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara di  bumi  Indonesia  hingga  kini.Oleh  karena  itu,  melalui  proses  sejarah yang sangat panjang dengan menggali segala potensi yang dimiliki oleh masyarakatnya, perdebatan sengit yang pernah terjadi tersebut, hendaknya diapresiasi, dihargai, dan dijaga untuk tetap dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen.
Dalam pandangan Nurcholis Madjid, Pancasila dianggap sebagai sesuatu  yang  benar  —sebagai  konsensus  bersama  seluruh  komponen bangsa—, baik dilihat dari isi maupun kedudukannya sebagai kalimah sawa’ bagi  kehidupan  berbangsa  bersama  pemeluk  agama  lain.  Kesepakatan tentang  dipercayainya  Tuhan  Maha  Esa  pada  sila  pertama,  sebenarnya telah  cukup  baik.  Apalagi  ditambah  dengan  kesepakatan-ksepakatan yang lain, yaitu keempat sila berikutnya. Di atas kalimah sawa’ inilah umat Islam bersama pemeluk agama lain dapat bekerjasama untuk kepentingan masyarakat. 5 Dalam konteks ini, Mujamil Qomar memberikan penegasan,
5 Nurcholish  Madjid, Islam  Indonesia  Menatap  Masa  Depan:  Aktualisasi  Ajaran Ahlussunnah Waljama’ah”, dalam Akhmad Sahal dan Munawir Aziz (ed.), Islam Nusantara: Dari Ushul Fiqh hingga Paham Kebangsaan , Cet. II (Bandung: Mizan, 2015).
bahwa mereka bisa hidup bertetangga, berkelompok bersama, bekerja bakti bersama,  bergaul  dalam  kehidupan  sehari-hari,  menempuh  pendidikan dalam lembaga yang sama, saling tegur sapa, saling membantu, berolah raga dalam klub yang sama, dan saling menjaga nama baik bangsa dan Negara yang mereka cintai ini. Pada masa penjajahan dahulu, mereka juga berjuang bersama untuk mengusir penjajah dari tanah air ini. 6
Demikian esensi sebenarnya dari apa yang terkandung di dalam Pancasila.  Kata  kunci  dari  implementasi  nilai-nilai  Pancasila  adalah toleransi  ( tasamuh ).  Toleransi  atas  keberagaman  yang  ada  di  bumi pertiwi  ini  menjadi  sangat  penting  ketika  dihadapkan  kepada  pluralitas (kebhninnekaan)  yang  ada.  Oleh  karena  itu  toleransi  yang  dibangun  di atas keyakinan adanya saling menghormati dan menghargai perbedaan, akan dapat menciptakan harmonisasi kehidupan. Harmonisasi kehidupan yang  telah  terbangun  akan  dapat  menumbuhkan  kedamaian  di  antara warga  bangsa.  Oleh  karena  itu,  keberagaman  (pluralitas/kebhinnekaan) hendaknya dibiarkan secara natural untuk berkembang dan berdialektika dengan  kehidupan  yang  ada,  sehingga  keotentikan  dari  nilai-nilai keberagaman  tersebut  menjadi  kekayaan  yang  dapat  mendorong  warga bangsa  untuk  bisa  hidup  saling  berdampingan  dan  saling  membantu dalam membangun bangsa.

## Pemikiran  Kebangsaan  K.H.  Achmad  Siddiqtentang  Relasi C.

## Pancasiladan Islam
K.H. Achmad Siddiq (selanjutnya disebut Kyai Siddiq)yang lahir di  Jember  pada  10  Rajab  1344  H/24  Januari  1926  M),  dan  meninggal dunia  pada  7  Rajab  1411  H/23  Januari  1991, 7 dikenal  sebagai  ulama kharismatik  NU  (Nahdlatul  Ulama)  yang  memiliki  kedekatan  dengan berbagai pihak. Kepiawaian Kyai Siddiq dalam menjalin komunikasidan berdiplomasi  baik  dengan  penguasa,  pengusaha,  masyarakat  biasa,
6 Mujamil Qomar, Fajar Baru Islam Indonesia?Kajian Komprehensif atas Arah Sejarah dan Dinamika Intelektual Islam Nusantara (Bandung: Mizan, 2012).
7 Biografi lengkap tentang sosok dan kiprah K.H. Achmad Siddiq dalam percaturan pemikiran dan gerakan Islam di Indonesia dapat dilihat pada Afton Ilman Huda, Biografi Mbah Siddiq (Jember: Pon. Pes. Al-Fattah, n.d.), 179; Syamsun Ni’am, The Wisdom of K.H. Achmad Siddiq: Membumikan Tasawuf, (Jakarta: Erlangga Press, 2009); Munawar Fuad Noeh dan Mastuki HS, ed., Menghidupkan Ruh Pemikiran K.H. Achmad Siddiq , 1 ed. (Jakarta: Logos,
1999);  “Kyai  Achmad,”  in AULA:  Risalah  NU ,  vol.  8,  2  (Surabaya:  PWNU  Jawa  Timur, 1991),  11.
tokoh-tokoh  nasionalis,ulama  yang  berseberangan  pandangan dengannya,  hingga  dengan  tokoh  lintas  agama,  suku,  budaya,etnis,  dan lain  sebagainya,  adalah  modal  utama  yang  dimiliki  Kyai  Siddiq  dalam menjembatani(memediasi)  berbagai  persoalan  yang  dihadapi  ummat saat  itu.Karena  itulah  Kyai  Siddiq  dikenal  sebagai  sosok  ulama  populis yang  dimiliki  NU  dan  Indonesia.Dalam  konteks  ini,  tidaklah  berlebihan jika  Mujamil  Qomar  mengelompokkan  Kyai  Siddiq  sebagai  ulama  yang memiliki  tipologi  responsif,  yaitu  ulama  yang  memiliki  pemikiran  yang condong  memberikan  jawaban  atas  berbagai  persoalan  yang  sedang dihadapi ummat. Ciri dari tipologi responsif adalah cepat tanggap, suka merespons, memiliki kepekaan yang tinggi terhadap fenomena sosial, dan berusaha menawarkan solusi.
Persoalan  yang  mengemuka  saat  itu  (tahun  1980-an)  adalah munculnya  disinterpretasi  tentang  Pancasila  sebagai  azas  berfikir  dan bertindak  dalam  hidup  bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara.  Kyai Siddiq  adalah  tokoh  ulama  yang  paling  getol  dalam  memperjuangkan penerimaan Pancasila sebagai ideologi dan common platform di Indonesia di saat ummat Islam merasa curiga terhadap rencana pemerintah Orde Baru menerapkan  azas  tunggal  Pancasila  bagi  organisasi  sosial  dan  politik 8 . Melalui berbagai rapat, seminar, simposium, hingga lokakarya, Kyai Siddiq sangat piawai menawarkan gagasannya dengan argumentasi pedagogis dan religius, sampai akhirnya NU berhasil diyakinkan untuk pertamakalinya menerima Pancasila secara tegas sebagai azas dalam berorganisasi, yang kemudian  diikuti  oleh  organisasi  keagamaan  lainnya  —yang  awalnya secara tidak tegas atau ragu bahkan curiga dalam menentukan sikap atas penerimaan Pancasila sebagai azas tunggal. Kyai Siddiq memiliki argumen bahwa “penerimaan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia didasarkan atas prinsip pertama , kaum Muslimin Indonesia, melalui para pemimpinnya ikut  aktif  dalam  merumuskan  dan  kesepakatan  menetapkan  Undang- Undang  Dasar  Negara  ini;  dan kedua ,  nilai-nilai  luhur  Pancasila  yang dirumuskan  dalam  pembukaan  UUD  1945  menjadi  Dasar  Negara  dapat disepakati  dan  dibenarkan  menurut  pandangan  Islam.  Oleh  karena  itu, kaum Muslimin Indonesia, secara bersama-sama dengan seluruh bangsa
8 Mujamil Qomar, NU “Liberal” dari Tradisionalisme Ahlussunnah ke Universalisme Islam (Bandung: Mizan, 2002).
Indonesia memikul tanggung jawab untuk memenuhi dan melaksanakan kesepakatan bersama itu”. 9
Menurut  Kyai  Siddiq,  dalam  hubungan  agama  dan  Pancasila, keduanya  dapat  sejalan,  saling  menunjang  dan  saling  mengokohkan. Keduanya tidak bertentangan dan tidak boleh dipertentangkan, keduanya harus bersama-sama dilaksanakan dan diamalkan, tidak harus dipilih salah satu dengan sekaligus membuang dan menanggalkan yang lainnya. Bagi Kyai  Siddiq,  sungguh  tepat  kebijaksanaan  pemerintah  bahwa  Pancasila tidak akan diagamakan dan agama tidak akan dipancasilakan. Walaupun dalam praksisnya memang tidak mudah untuk menerapkannya. 10
Dalam konteks yang sama, Kyai Siddiq juga memberikan ilustrasi— sebagaimana dikutip Mujamil Qomar— sebagai berikut: “Sesungguhnya salah  satu  masalah  besar  bagi  bangsa  Indonesia  zaman  ini  adalah bagaimana  memproporsionalisasikan  ( wadl’u  syai’  fi  mahallih )  Pancasila dan  agama,  sehingga  benar-benar  terbukti  bahwa  di  dalam  negara  dan masyarakat  berpancasila  ini  agama  dapat  diamalkan  dengan  lebih  baik, dan sebaliknya, umat beragama di negara ini merupakan tulang punggung ideologi nasional Pancasila. 11
Ijtihad Kyai  Siddiq  perihal  hubungan  harmonis  Pancasila  dan Islam,  yang  kemudian  menjadi  keputusan  resmi  dari  sikap  NU  pada Munas  (Musyawarah  Nasional)  alim  ulama  di  Situbondo  tahun  1983 tentang  penerimaan  Pancasila  merupakan  kristalisasi  dari  nilai-nilai akidah,  syari’ah,  dan  akhlaq  Islam Ahlussunnah  wal  Jama’ah ,  maka pengamalan  Pancasila  dengan  sendirinya  telah  merupakan  pelaksanaan syari’at Islam ala Ahlussunnah wal Jama’ah . Sebagai konsekuensi dari sikap tersebut, NU berkewajiban mengamankan pengertian yang benar tentang Pancasila, dan pengamalannya secara murni dan konsekuen oleh semua pihak. Dengan demikian tidak perlu ada aspirasi lagi untuk mendirikan
9 Humaidy Abdussami Ridwan Fakla AS.(Ed.), Biografi 5 Rais ‘Am Nahdlatul Ulama (Yogyakarta: LTn-NU dan Pustaka Pelajar, 1995).
10 K.H. Achmad SIddiq, “Hubungan Agama dan Pancasila,” in Pertemuan Ilmiah (Peranan  Agama  dalam  Memantapkan  Ideologi  Negara,  Jakarta:  Balitbang  Agama Departemen Agama RI, 1985), 14.
11 Mujamil Qomar, NU “Liberal” dari Tradisionalisme Ahlussunnah ke Universalisme Islam .
Negara Islam, karena nilai-nilai dan aspirasi Islam telah terdiskripsikan di dalam  Pancasila. 12
Hal  tersebut  membawa  implikasi  signifikan  dan  diikuti  oleh seluruh  komponen  bangsa.  Penerimaan  para  kyai/ulama  NU  tersebut paling tidak di dasarkan kepada dua hal. Pertama , tidak ditemukan satu sila  pun  dalam  Pancasila  yang  bertentangan  dengan  al-Qur’an  dan  al- Hadis.  Bahkan  sila-silanya  selaras  dengan  pokok-pokok  ajaran  Islam. Kedua ,  dari  sudut  realitas  politik,  Pancasila  ini  dapat  menjadi  payung politik yang menyatukan seluruh warga bangsa yang sangat plural, baik etnis, suku, dan agama. Para kyai/ulama menyadari bahwa jika al-Qur’an dan  al-Hadis  dipaksakan  sebagai  asas  dan  konstitusi  Negara  Indonesia, maka Indonesia akan terancam disintegrasi yang mengarah pada konflik yang  tiada  henti.  Dengan  mendasarkan  kepada  kaidah  ushul  fiqh,  “ dar’ al-mafasid  muqaddamun  ala  jalb  al-manafi’ ,  (menolak  kerusakan  lebih didahulukan daripada mengambil kemanfaatan)”, maka para kyai/ulama NU  tidak  ragu  menerima  Pancasila  sebagai  asas  dalam  bernegara  dan bukan asas dalam beragama (Islam). 13
Lebih  lanjut  Kyai  Siddiq  memberikan  argumentasi  logis  bahwa Pancasila  adalah  ideologi  dan  Islam  adalah  Agama.Ideologi  pada umumnya  diartikan  dengan  cita-cita,  filsafat,  program  perjuangan, strategi,  sasarannya,  dan  sebagainya.Tak  dapat  dipungkiri,  karena kompleksnya hal-hal yang terkandung dalam ideologi, sehingga mampu mempengaruhi  watak  dan  tingkah  laku  penganutnya  dalam  kehidupan sehari-hari,  sehingga  ada  yang  secara  berlebih-lebihan  menganggap bahwa “ideologi adalah agama”.Padahal bagaimanapun hebatnya ideologi yang dibangun,ia tetap hasil pemikiran manusia, dan tidak akan sampai ke  derajat  agama.Sedangkan  Islam  adalah  wahyu  Allah,  bukan  hasil pemikiran manusia, bahkan bukan hasil pemikiran Rasulullah saw. Islam adalah wadl’un  Ilahiyun ,  ciptaan  Allah  swt.Oleh  karena  itu,  agama  tidak boleh disetingkatkan dengan ideologi. Dengan kata lain, agama bukanlah ideologi. Namun Islam dapat –bahkan seharusnya—membimbing manusia
12 Said  Aqil  Siroj, Islam  Sumber  Inspirasi  Budaya  Nusantara  Menuju  Masyarakat Mutamaddin (Jakarta: LTN NU, 2014).
13 Baca  Abdul  Moqsith  Ghazali,  “Metodologi  Islam  Nusantara”  Akhmad  Sahal Munawir  Aziz, Baca  Abdul  Moqsith  Ghazali,  “Metodologi  Islam  Nusantara”,  dalam      Islam Nusantara: Dari Ushul Fiqh hingga Paham Kebangsaan , Cet. II (Bandung: Mizan, 2015), 109– 10.
merumuskan suatu ideologi yang benar. Islam dapat –dan seharusnya— menilai  apakah  suatu  ideologi  itu  benar  atau  salah.Islam  menolak ideologi  yang  tidak  sesuai  atau  bertentangan  dengan  Islam,  dan  hanya dapat  menerima  ideologi  yang  sesuai,  sejalan  dan  tidak  bertentangan dengan  Islam. 14
Umat  Islam  menerima  Pancasila,  menurut  Kyai  Achmad,  bukan sekedar  taktik  melainkan  ada  tiga  pertimbangan. Pertama ,  umat  Islam Indonesia  –melalui  para  pemimpinnya—ikut  aktif  dalam  perumusan dan kesepakatan tentang dasar negara itu. Sembilan tokoh utama bangsa yang  terkenal  dengan  Panitia  Sembilan,  berhasil  menyusun  rancangan rumusan yang ketika itu disetujui oleh semua pihak dan akan dijadikan sebagai  pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara  (Piagam  Jakarta), yang  kemudian  diterima  dan  disahkan  dalam  sidang  pleno  BPUPKI pada  tanggal  14  Juli  1945. Kedua ,  secara  substansial,  nilai-nilai  luhur yang  dirumuskan  menjadi  dasar  negara  itu  dapat  disepakati  dan  dapat dibenarkan  menurut  pandangan  Islam.Misalnya,  sila  “ Ketuhanan  Yang Maha Esa ” mencerminkan pengertian tauhid (monoteisme murni) menurut akidah  Islam  (lihat  QS.  al-Ikhlash).Demikian  pula  mengenai  empat  sila berikutnya.Kalau ditampilkan satu persatu maka tidak ada satupun yang bertentangan  dengan  agama  –khususnya  Islam.Bahkan  urutan-urutan Pancasila itu dapat dibaca dalam kerangka “ amanu wa ‘amilu al-shalihat ”. Kalau soal pertama dianggap sebagai pencerminan amanu, maka kiranya tidak keliru kalau empat sila berikutnya dapat dianggap mencerminkan ‘amilu al-shalihat . Ketiga , umat Islam berkepentingan dengan memantapkan peranan agama dalam penghayatan dan pengamalan ideologi nasional dan sebaliknya, negara Pancasila, agama terhayati dan teramalkan secara lebih baik.Bukan  hanya  karena  mayoritas  rakyat  Indonesia  beragama  Islam, tetapi  karena  pada  diri  Islam  sendiri  memuat  dan  membawa  nilai-nilai luhur yang bersumber pada wahyu yang dapat memberi kontribusi bagi pembangunan nasional dan dalam pembinaan hukum nasional.
Dengan demikian, menurut Kyai Siddiq, Pancasila merupakan satu rangkaian kesatuan, tidak boleh mengambil satu sila dan meninggalkan sila yang lain. Hal demikian juga mengandung pengertian, bahwa pemahaman utuh  terhadap  Pancasila  merupakan  sebuah  keniscayaan.  Kyai  Siddiq mengibaratkan: “ Sebuah ramuan, bisa saja terjadi perbedaan peran dari tiap-tiap
14 K.H. Achmad SIddiq, “Hubungan Agama dan Pancasila.”
bumbu, tetapi kelima bumbu harus ada, tidak boleh ada yang ditinggal apalagi dibuang ”. 15 Butir-butir elaboratif Pancasila dari Kyai Siddiq dapat dijelaskan sebagai berikut:
Sila pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa. Kyai Siddiq memberikan perspektif  dalam  Islam,  bahwa  sila  pertama  adalah  pemadu  (semen) dan pemangku (pondamen) bagi sila-sila yang lain. Oleh karena itu, sila pertama ini menjadi landasan bagi sila-sila berikutnya. Kyai Siddiq lagi- lagi  memberikan  perumpamaan,  ibarat  makanan,  sila  pertama  bagaikan ragi yang mempengaruhi (bahkan menentukan) warna, rasa, dan bahkan wujud makanan itu. Karena di dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa itu mengandung kepercayaan yang benar, yang teguh tak tergoyahkan tentang Tuhan  Yang  Maha  Esa  ( al-iman );  kesetiaan  yang  sungguh-sungguh  dan ikhlas, menyesuaikan sikap dan tingkah laku perbuatan dengan kehendak ajaran Tuhan Yang Maha Esa ( al-taqwa ); dan kesadaran yang penuh dan mendalam, bahwa segala sikap dan tingkah laku perbuatan, selalu berada di bawah kekuasaan dan pengawasan Tuhan Yang Maha Esa ( al-ihsan ). Kyai Siddiqq melanjutkan elaborasinya bahwa yang dimaksud dengan Tuhan Yang  Maha  Esa  itu  adalah:  “Dia,  hanyalah  Allah,  Maha  Tunggal  (tiada sekutu, tiada pendamping, tiada pembanding, tiada penanding. Dia, Maha Sempurna  (Maha  Kuasa,  Maha  Mencipta  Maha  Bijaksana,  Maha  Tahu, Maha Pengatur, Maha Menentukan, dan Maha Abadi)”. Demikian apiknya Kyai  Siddiq  dalam  mengelobarasi  sila  pertama  ini,  yang  dianggapnya sebagai landasan berfikir dan bersikap selanjutnya.Sila pertama bagi Kyai Siddiq, merupakan landasan bagi sila-sila berikutnya.Karena di dalamnya mengandung nilai-nilai religiusitas yang tinggi tidak hanya bagi ummat Islam tapi bagi semua agama yang hidup di bumi Indonesia.
Sila  kedua:  Kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab.  Menurut  Kyai Siddiq, sila kedua ini mengandung pengertian kemanusiaan yang hakiki yang berkeadilan dan berkeadaban yang berakar pada prinsip persamaan martabat, sama-sama makhluk Allah swt. Oleh karena itu, bagi Kyai Siddiq, sila  kedua  ini  merupakan  pasangan  yang  logis  dan  serasi  dengan  sila pertama.Jika  manusia  sudah  menempatkan  kedudukannya  pada  tempat yang  tepat,  yaitu  sebagai  makhluk  Allah,  maka  berarti  telah  menyadari
15 “Lihat  Achmad  Siddiq,  ‘Norma-norma  Pancasila  Menurut  Pandangan  Islam’, Makalah yang rencananya akan disampaikan dalam seminar di Aceh, karena sesuatu hal, sehingga tidak jadi dipresentasikan, terjadi pada tahun 1970-an,” n.d., 4.
adanya  prinsip  persamaan  martabat  dan  derajad.Tidak  boleh  ada perlakuan yang berada di luar batas-batas kemanusiaan. Konsekuensinya, tidak  boleh  lagi  ada  penindasan,  pemerasan,  penipuan,  penjajahan  oleh sebagian  manusia  atas  manusia  lainnya.  Tidak  boleh  ada  kultus  dalam arti  menempatkan  manusia  melebihi  martabat  kemanusiaan,  mendewa- dewakan dan sebagainya.
Hal demikian sangat inheren dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, yang  sangat  menghormati  manusia  dan  aspek  kemanusiaannya  sebagai mahkluk  Allah  yang  paling  sempurna  di  antara  makhluk-makhluk lainnya  ( ahsanu  taqwim ).Lebih  lanjut  Kyai  Siddiq  mengatakan,  bahwa sila  kedua  ini  sangat  sejalan  dengan  Islam,  sebab  Islam  mengajarkan tentang kemanusiaan bukan hanya memberikan tempat dan kesempatan yang sama di antara sesama manusia, tetapi juga mengadung kewajiban agar  setiap  manusia  sesuai  dengan  kemampuannya  berusaha  untuk mendapatan tempat martabat, dan nikmat yang sama dan seimbang. Usaha demikian harus berlandaskan pada rasa kasih sayang yang tulus, ukhuwwah (persaudaraan),  dan  simpati  terhadap  sesamanya.  Penjabaran  dari  sila kedua  ini—menurut  Kyai  Siddiq—adalah  mengandung  penghormatan antara hak dan kewajiban secara seimbang di antara manusia itu, sehingga harkat dan martabat manusia tetap terjaga dan berjalan seimbang, tanpa dirusak atau merusak satu sama lainnya.  Dengan demikian, sila kedua ini sangat kompetibel dengan ajaran dan nilai-nilai religius Islam itu sendiri, dan tidak bertentangan dengan ajaran dan prinsip agama lainnya.
Sila  ketiga:  Persatuan  Indonesia.  Allah  swt.memang  sengaja menciptakan  manusia  dengan  berbagai  macam  suku,  bangsa  dan kelompok, dengan maksud agar saling mengenal; selanjutnya dapat saling membina, saling pengertian, saling hormat dan menghormati satu sama lainnya. Bangsa Indonesia adalah satu kelompok bangsa dengan sejumlah suku,  etnis,  budaya,  bahasa,  dan  lainnya,  yang  telah  terjalin  selama berabad-abad dalam satu perasaan yang sama setanah air dan sebangsa. 16
Keutuhan  bangsa  dan  keutuhan  wilayah  Indonesia  merupakan  sebuah rahmat  Allah  yang  tak  tertandingi,  sekaligus  merupakan  sarana  dalam menggapai cita-cita kejayaan bangsa ke depan. Oleh karena itu, menurut
16 “Berdasarkan  kajian  mutakhir,  bahwa  Indonesia  adalah  Negara  yang  sangat plural, yang terdiri dari 17 ribu pulau lebih, 34 propinsi dan 516 kabupaten/kota, 714 suku, dan 1.211 bahasa daerah.,” Jawa Pos , 18 Agustus 2017.
Kyai Siddiq, semua itu harus disyukuri dengan mengembangkan rasa cinta kepada bangsa dan tanah air, juga kesediaan berkorban untuk kepentingan bangsa dan tanah air. Cinta dalam pengertian yang sesungguhnya, bukan cinta ashabiyyah (cinta  buta)  yang  tidak  mempertimbangkan  kebenaran dan kebatilan.Inilah esensi dari sila “Persatuan Indonesia”.Menurut Kyai Siddiq,  bangsa  yang  kuat  dan  bahagia  adalah  bangsa  yang  bersatu  dan saling  menghargai,  sehingga  dapat  membantu  dan  bahkan  memelihara perdamaian  dunia.  Hanya  bangsa  yang  kuat  yang  dapat  berbuat  untuk kepentingan bangsa-bangsa lain di dunia. 17
Sila  Keempat:  Kerakyatan  yang  dipimpin  oleh  hikmat kebijaksanaan  dalam  permusyawaratan  atau  perwakilan.  Kyai  Siddiq memberikan  elaborasi  cukup  fundamental  dengan  mengatakan,  bahwa kerakyatan  berarti  orientasi  kepada  keinginan  dan  kepentingan  rakyat, lazim disebut dengan demokrasi atau kedaulatan rakyat.Pengakuan dan kesadaran bahwa pada hakikatnya yang memiliki kedaulatan (kekuasaan memerintah) adalah rakyat itu sendiri secara bersama-sama. Kedaulatan, keinginan,  dan  kepentingan  rakyat  tersebut  disalurkan  dengan  hikmat kebijaksanaan, cara yang sebaik mungkin, yang paling mendekati tujuan, paling bermanfaat, paling kecil resikonya, paling memberikan kepuasan bagi  rakyat  sebanyak-banyaknya.  Kyai  Siddiq  melanjutkan  bahwa  sila kerakyatan ini sesuai dengan pesan Islam, yaitu sebagai pengejawantahan dari prinsip persamaan martabat antara sesama manusia.Di sini tidak ada hak monopoli atas yang lainnya.
Kata  “hikmat  kebijaksanaan”  menurut  Kyai  Siddiq,  adalah kerakyatan atau demokrasi yang dicita-citakan bukan liberalisme dalam arti  kebebasan  sebebas-bebasnya  untuk  merebut  kemenangan  suara dengan  menggunakan  segala  cara,  kekuatan  dan  kemampuan.  Hikmat kebijaksanaan,  membatasi  sila  kerakyatan  ini  dengan  toleransi,  kasih sayang,  dan  terutama  tidak  boleh  memperkosa  kebenaran  dan  keadilan dengan menggunakan esensi hikmat kebijaksanaan, tidak membenarkan kesewenang-wenangan mayoritas terhadap minoritas, dan demikian juga sebaliknya. Suka bermusyawarah menurut Islam bukanlah hanya metoda atau sistem yang baik dalam bernegara dan bermasyarakat, namun juga
17 “Lihat  Achmad  Siddiq,  ‘Norma-norma  Pancasila  Menurut  Pandangan  Islam’, Makalah yang rencananya akan disampaikan dalam seminar di Aceh, karena sesuatu hal, sehingga tidak jadi dipresentasikan, terjadi pada tahun 1970-an,” 10.
mengandung pengertian tentang sikap mental, akhlak, dan budi pekerti yang  luhur.Suka  bermusyawarah  berarti  orang  menyadari  kelemahan diri sendiri dan menghargai orang lain, di samping berani mengeluarkan pendapat juga bersedia menerima pendapat orang lain; bersedia memberi peringatan,  juga  bersedia  diberi  peringatan  dari  pihak  lain.  Di  sinilah muncul sikap saling korektif-konstruktif, tawashau bi al-haqq wa tawashau bi al-shabri (saling bernasehat tentang kebaikan dan kesabaran). 18
Sila  kelima:  Keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia.Sila kelima ini merupakan muara dari sila-sila berikutnya.Inilah yang dicita- citakan  seluruh  bangsa  Indonesia.Keadilan  sosial  menurut  Kyai  Siddiq, adalah  keadilan  yang  mengejawantah  pada  segala  bidang  kehidupan masyarakat, berwujud kesejahteraan hidup rohaniah dan jasmaniah. Hal ini sesuai dengan prinsip dasar Islam, yaitu pencapaian fi al-dunya hasanah wa  fi  al-akhirati  hasanah (kebahagiaan  di  dunia  dan  di  akhirat  sekaligus). Kedua  kebahagiaan  saling  mempengaruhi  satu  sama  lain.  Oleh  karena itu, cita-cita ideal tersebut merupakan dambaan bagi seluruh masyarakat Indonesia.  Untuk  mencapai  keadilan  sosial  dalam  wujud  kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia, menurut Kyai Siddiq, hanya dapat dicapai melalui: Kerja keras oleh semua pihak, kesediaan berkorban oleh  yang  kuat  untuk  kepentingan  yang  lemah  —bisa  melalui  zakat, sedekah,  infaq,  wakaf,  tolong-menolong,  dan  sebagainya—,  berikhtiar (berusaha)—dengan ilmu pengetahuan, teknologi, management dan lain- lain—,  berdo’a,  dan  ber taqarrub (mendekatkan  diri)  kepada  Allah  swt. Dengan kesadaran mengejawantahkan ini semua, maka keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia akan terwujud sesuai dengan cita-cita  bersama.
Oleh karena itu, sila kelima ini —menurut Kyai Siddiq— menolak keras liberalisme dalam arti kebebasan bersaing secara bebas tanpa batas, baik di bidang politik, ekonomi, pendidikan, dan lain-lain.Sebab liberalisme demikian tidak dapat mengantarkan kepada keadilan sosial.Aturan main dalam  perjuangan  hidup  bermasyarakat  harus  diatur  sedemikian  rupa, sehingga  mendapatkan  hasil  yang  seimbang  dan  merata  bagi  seluruh rakyat  Indonesia.Yang  lebih  kuat  harus  diatur  sehingga  tidak  menindas yang  lebih  lemah,  dan  yang  lemah  harus  didorong  dan  dibantu  untuk
18 “Lihat  Achmad  Siddiq,  ‘Norma-norma  Pancasila  Menurut  Pandangan  Islam’, Makalah yang rencananya akan disampaikan dalam seminar di Aceh, karena sesuatu hal, sehingga tidak jadi dipresentasikan, terjadi pada tahun 1970-an,” 11–12.
mendapatkan sesuai dengan proporsinya. Ungkapan Kyai Siddiq tersebut relevan  dengan  konsep  keadilan  itu  sendiri  yang  berarti  “ wadl’u  syai’  fi mahallihi (meletakkan sesuau sesuai dengan proporsinya)”.
Memang menarik mengkaji sosok figur Kyai Siddiq ini, jika dilihat latar belakang pendidikannya yang dia tempuh hanya melalui pesantren, namun  pemikiran-pemikirannya  justru  melampaui  tradisi  yang  selama ini  berjalan  di  pesantren  pada  umumnya.  Hal  demikian  barangkali dikarenakan  oleh  situasi  baik  secara  internal  maupun  eksternal  dapat membentuk  kepribadiannya.  Kyai  Siddiq  memang  lahir  dan  tumbuh di  lingkungan  keluarga  yang  sangat  kondusif,  baik  tingkat  pemahaman keagamaan maupun spiritualitasnya. Di samping itu, ditunjang juga oleh suasana pergulatan pemikiran dan pergaulannya dengan berbagai pihak, diikuti juga oleh tingkat kecerdasan, kharisma, dan kepiawaiannya sejak di  usia  muda.  Oleh  karena  itu,  tidak  mengherankan  jika  Kyai  Siddiq dianggap  sebagai  ulama  yang melek tidak  hanya  soal-soal  keagamaan namun  juga  menyangkut  isu-isu  kekinian,  sehingga  tidak  sedikit  yang menyebut  Kyai  Siddiq  sebagai  ulama  intelektual  modern  NU. 19 Kultur inilah  yang  dikembangkan  oleh  Kyai  Siddiq  dalam  upaya  mendobrak tatanan  pesantren  yang  selama  ini stagnan (cuek  terhadap  perubahan). Kemudian diikuti oleh generasi/santri NU berikutnya.Lebih-lebih ketika NU di bawah duet kepemimpinan Abdurrahman Wahid dan K.H. Achmad Siddiq.  Keduanya  dianggap  dua  sejoli  yang  dapat  mengikuti  geliat perubahan zaman, sehingga perubahan yang digagas oleh keduanya, saat ini  memberikan  implikasi  yang  sangat  signifikan  bagi  generasi  NU  dan masyarakat Indonesia, khususnya pandangan-pandangannya menyangkut hubungan agama dengan kenegaraan, kebangsaan, dan Pancasila.

## Implikasi  Pemikiran  Kebangsaan  K.H.  Achmad  Siddiq  di D. Indonesia
Sebagaimana di singgung pada pembahasan sebelumnya, bahwa Kyai Siddiq dimasukkan oleh Mujamil sebagai ulama NU yang memiliki tipologi  pemikiran  responsif  terhadap  berbagai  persoalan  kemummatan dan keagamaan.  Oleh karena itu, setiap pemikiran, langkah dan gerakan yang  dilakukan  oleh  Kyai  Siddiq  senantiasa  membawa  implikasi
19 Syamsun Ni’am, The Wisdom of K.H. Achmad Siddiq: Membumikan Tasawuf, (Jakarta: Erlangga Press, 2009).
yang  tidak  kecil.Lebih-lebih  jika  dikaitkan  dengan  perkembangan  dan pertumbuhan pemikiran yang ada di Indonesia yang menyangkut ideologi bangsa.Dalam kaitan ini, Muhammad A.S. Hikam memberikan penegasan bahwa seorang cendekiawan sebagai salah satu elemen terpenting dalam civil society (masyarakat madani), secara historis memegang peran penting dalam  proses  pertumbuhan  dan  pemberdayaan  ( empowerment )  dalam rangka menghadapi kekuatan negara. Di negara maju manapun, seorang cendekiawan dianggap sebagai pelopor bagi terwujudnya sebuah wilayah publik yang bebas ( a free public sphere ) yang akhirnya menjadi landasan bagi sebuah civil society yang mandiri. 20 Dalam konteks ini, menelusuri implikasi pemikiran-pemikiran kebangsaan Kyai Siddiq —khususnya menyangkut hubungan Pancasila dan Islam— adalah menarik untuk disajikan.
Bila  dirunut  ke  belakang,  sebenarnya  genealogi  pemikiran kebangsaan Kyai Siddiq tidak dapat dilepaskan dari pemikiran para tokoh dan ulama pendahulunya. Dari aspek pemikiran keagamaan, pendidikan, hubungan  agama  dan  Negara,  konsep  pembangunan  kebangsaan ( nation building ), sosial politik, dan budaya, Kyai Siddiq berguru kepada ayahandanya, K.H. Muhammad Siddiq, pamannya, K.H. Mahfudz Siddiq, kemudian kepada K.H. A. Wahid Hasyim, Ir. Soekarno, Bung Hatta, dan Syahrir. 21 Sedangkan  pemikiran  dan  gerakan  spiritualnya,  Kyai  Siddiq berguru  kepada  tokoh-tokoh  ulama  terhormat  seperti  Hadratus  Syeikh Hasyim Asy’ari, K.H. Abdul Hamid Pasuruan, K.H. Abdul Halim Siddiq, K.H.  Achmad  Qusyairi,  dan  K.H.  Hamim  Djazuli  (Gus  Miek). 22 Dengan demikian, Kyai Siddiq tidak hanya melek soal keagamaan semata, namun juga  mengertisoal-soal  politik,  ekonomi,  pendidikan,  sosial-budaya,  dan sebagainya.  Inilah  yang  kemudian  mengantarkan  Kyai  Siddiq  sebagai ulama intektual organik, tidak hanya seorang ulama intelek yang mampu menggabungkan  nilai-nilai  dari  tradisi  lama  yang  dianggap  baik  untuk diselaraskan  dengan  nilai-nilai  tradisi  baru  (modern)  yang  lebih  baik, namun juga mampu meramu dan mendinamisasikan dengan perkembagan
20 Muhammad A.S. Hikam, Demokrasi dan Civil Society (Jakarta: PT. Pustaka Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi-LP3ES Indonesia, 1996).
21 Lihat Kacung Marijan, “Pesantren sampai Presiden,” Jawa Pos , 24 Januari 1991; “In Memorium: K.H. Achmad Siddiq,” Surya , 28 Januari 1991; Munawar Fuad Noeh dan Ma stuki HS, Menghidupkan Ruh Pemikiran K.H. Achmad Siddiq , 42.
22 Abdul  Halim  Soebahar,  “Arsitek  Pemikiran  Islam  Indonesia  (Catatan  Biografi K.H. Achmad Siddiq),” in Penelitian , 2001, 21 dan 35; Syamsun Ni’am, The Wisdom of K.H. Achmad Siddiq: Membumikan Tasawuf, 2009, 36.
zaman.  Hal  ini  relevan  dengan adagium yang  selama  ini  dipegangi  oleh kalangan Nahdliyyin (NU), yaitu menjaga dan melestarikan hal-hal lama yang dianggap baik dan mengambil hal-hal baru yang dianggap lebih baik dan bernilai maslahah ( al-muhafadzatu ‘ala al-qadim al-shalih wa al-akhdzu bi al-jadid al-ashlah ).
Gagasan  Kyai  Siddiq  yang  memiliki  pengaruh  kuat  bagi perkembangan  bangsa  Indonesia  hingga  sekarang  adalah,  gagasannya tentang  penerimaan  Pancasila  sebagai  ideologi  atau  dasar  negara yang  dianggapnya  sudah  final  dalam  kehidupan  kenegaraan  dan kemasyarakatan di Indonesia. Pancasila tidak perlu lagi dipertentangkan dengan  Islam. 23 Pernyataan  tersebut  walaupun  dinyatakan  Kyai Siddiqpada  tahun  1983  ketika  Munas  (Musyawarah  Nasional)  alim ulama di Situbondo, namun implikasinya hingga kini masih sangat terasa ketika bangsa Indonesia dihadapkan pada adanya tuntutan dari sebagian kelompok masyarakat untuk mempersoalkan kembali Pancasila dan UUD 1945 sebagai ideologi bangsa, dan menginginkan kembali kepada Piagam Jakarta. Padahal keinginan untuk kembali kepada Piagam Jakarta ( Jakarta Charter ) merupakan ilusi dan tidak realistis dalam kehidupan kebangsaan di Indonesia. 24
Penjabaran  dari  nilai-nilai  yang  terkandung  dalam  Pancasila tersebut, diejawantahkan oleh Kyai Siddiq ke dalam ukhuwwah . Menurut Kyai  Siddiq, ukhuwwah  Islamiyyah tidak  hanya  terbatas  pada  umat Muslim  saja,  tapi  mencakup ukhuwwah  wathaniyyah dan ukhuwwah basyariyyah ,  karena  sejak  semula  kedua ukhuwwah yang  disebut  terakhir itu  telah  tercakup  dalam ukhuwwah  Islamiyyah itu  sendiri.  Kyai  Siddiq mengelaborasi  lebih  lanjut,  bahwa  term  persaudaraan  Islam  ( ukhuwwah Islamiyyah ) bukanlah persaudaraan yang bersifat eksklusif, persaudaraan yang  terbatas  pada  umat  Islam  saja,  namun  juga  persaudaraan  yang luas,  persaudaraan  yang  meliputi  orang  ateis  sekali  pun  selama  mereka tidak  berniat  memusuhi  umat  Islam. Ukhuwwah  Islamiyyah bagi  Kyai Siddiqmerupakan ukhuwwah  ‘ind  al-Islam (persaudaraan  menurut  versi
23 Anwar Hudijono, “‘K.H. Achmad Siddiq; Akar Menghujam-Batang Menjulang,’” n.d.;  Einar  M.  Sitompul, Nahdlatul  Ulama  dan  Pancasila (Jakarta:  Pustaka  Sinar  Harapan, 1989), 177. 24 Syamsun Ni’am, The Wisdom of K.H. Achmad Siddiq: Membumikan Tasawuf, 2009, 172–73.
Islam). 25 Dengan  demikian, ukhuwwah  Islamiyyah sebenarnya  cakupannya luas sekali dan inklusif, lintas agama, negara, ras, dan sebagainya. 26 Konsep ukhuwwah yang  dikembangkan  Kyai  Siddiq  ini  memiliki  implikasi  pada suatu pandangan tentang pentingnya nilai-nilai kesamaan derajad di antara manusia  (egalitarianisme  dan  kosmopolitanisme).Pandangan  seperti  ini sebenarnya dapat dijumpai dari banyak literatur klasik, khsusunya dalam perbendaharaan sufi-sufi masa lampau. Sebab dalam perspektif sufi, semua umat manusia mempunyai kedudukan yang sama di hadapan Allah swt., yang membedakannya adalah tingkat ketaqwaannya.
Implikasi jauh dari pernyataan di atas, umat Islam mestinya bisa melepaskan anggapan bahwa hidup itu harus secara berkelompok dalam wadah  oraganisasi  Islam,  juga  menghilangkan  anggapan  bahwa  orang Islam  adalah  orang-orang  yang  mempunyai  cita-cita  ideologi  Islam. Dengan  demikian,  cita-cita  Islam  adalah  berwawasan  nasional,  tidak lagi  berwawasan  golongan,  bahkan  harus  berwawasan  internasional. Menurut Kyai Siddiq, “ umat Islam adalah mereka yang bersahabat, percaya dan menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Tuhan Yang Maha Esa ”. 27 Kyai Siddiq telah mengkontekstualisasikan nilai-nilai teologis dan persahabatan itu ke dalam tataran praktis.Barangkali hanya Kyai Siddiq selama  memimpin  organisasi  massaNU,  yang  bisamempertemukan  dan menggandengkan dua tangan dalam jalinan erat ( ukhuwwah ) —yang pada waktu  itu  hubungan  kedua  organisasi  Islam  (NU  dan  Muhammadiyah) itu  terlihat  agak  jauh.  Bey  Arifin  pun  menilai  langkah  Kyai  Siddiq  ini dengan  memberikan  apresiasi:  “Beliau  adalah  ulama`  besar,  ‘alim,  dan sulit  dicari  penggantinya.  Kita  semua  tahu,  sejak  zaman  Belanda,  NU dan  Muhammadiyah  agak  jauh.Tapi  dengan  kepemimpinan  beliau, sekarang dua organisasi itu menjadi rapat dan baik”. 28 Jalinan ukhuwwah yang dilakukan Kyai Siddiq telah berhasil gemilang dan implikasi yang
25 Mujamil Qomar, NU “Liberal” dari Tradisionalisme Ahlussunnah ke Universalisme (Bandung: Mizan, 2002), 163.
26 Andi  Bahruddin  Malik,  “K.H.  Achmad  Siddiq  (1926-1991):  Sosok  Ulama  NU Liberal, Menjernihkan hubungan Pancasila dan Islam Rosehan Anwar dan Andi Bahruddin Malik, Ulama  dalam  Penyebaran  Pendidikan  dan  Khazanah  Keagamaan (Jakarta:  Proyek Pengkajian  dan  Pengembangan  Lektur  Pendidikan  Agama  Balitbang  Agama  dan  Diklat Keagamaan Depag RI, 2003).
27 Munawar Fuad Noeh dan Mastuki HS. (Ed.), Menghidupkan Ruh Pemikiran K.H. Achmad Siddiq , Cet. I (Jakarta: Logos, 1999), 99–101.
28 Bey Arifin, “Kesan-kesan Tokoh,” dalam Jawa Pos , 24 Januari 1991.
ditinggalkannya sangat terasa hingga kini, sehingga hambatan-hambatan baik psikologis maupun teologis bisa dianulir dengan baik, dan tidak ada lagi yang perlu dipertentangkan antar umat Islam.Kalaupun masih ada, gaungnya tidak seheboh pada saat sebelum Kyai Siddiq memimpin NU.
Selain  itu,  implikasi  yang  muncul  dari  pandangan  Kyai  Siddiq tentang  hubungan  Pancasila  dan  Islam  —yang  masih  tetap  dirasakan hingga  saat  ini—  adalah  adanyapemahaman  dari  para  pemimpin  NU dan  warganya  yang  masih  konsisten  untuk  melanjutkan  butir-butir kesepakatan para ulama NU yang dikomandoi oleh Kyai Siddiq, sehingga dapat dipahami bahwa hingga kapanpun dan siapapun yang melanjutkan kepemimpinan  NU  ke  depan,  akan  selalu  menjaga,  melestarikan,  dan mengembangkan  konsepsi  hubungan  Pancasila  dan  Islam  ini  di  bumi Indonesia.  Sebagai  bukti  kekonsistenan  NU  dan  warganya  dalam mempertahankan Pancasila, adalah misalnya ketika muncul upaya untuk merongrong  Pancasila  dari  sebagian  kelompok  di  Indonesia  —melalui propaganda dengan memanfaatkan berbagai medsos (media sosial) yang ada  dan  lainnya—,  NU  dalam  setiap  kesempatan  seakan  telah  menjadi garda  terdepan  dalam  membela  dan  mempertahankan  dengan  berbagai strategi  dakwah  kultural  dan  politiknya,  di  saat  hampir  sebagian  besar kelompok baik oragnisasi massa maupun organisasi politik di negeri ini, telah  ragu-ragu  —jika  mungkin  terlalu  hati-hati—,  bahkan  tidak  berani secara  tegas  dan  nyata  dalam  mendukung  Pancasila.  Konsekuensinya adalah munculnya keberanian dari warga NU untuk mengatakan bahwa Pancasila,  Bhinneka  Tunggal  Ika,  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia (NKRI), dan UUD ‘45 adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar lagi —bahkan wajib ‘ain bagi setiap warganya—dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, empat pilar tersebut saat ini sangat  populer  dengan  nama  PBNU  (Pancasila,  Bhinneka  Tunggal  Ika, NKRI,  dan  UUD  ’45).  Lebih-lebih  yang  mempopulerkan  singkatan  ini adalah ulama yang sangat berpengaruh di NU, yaitu K.H. Maimoen Zubair (Mbah Moen), pengasuhPondok Pesantren al-Anwar Desa Karangmangu, Sarang,  Rembang,  Jawa  Tengah,  dan  juga  Mustasyar  PBNU  (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama).
Urgensitas Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara oleh Kyai Siddiq ditegaskan kembali oleh Mbah Moen dengan mengatakan: “Empat pilar itulah (Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD ’45)
yang harus dijalankan oleh warga Nahdliyyin, ini yang harus diketahui, kalau orang NU nggak mau Pancasila, yo ora patek NU (ya nggak begitu NU)”.  Mbah  Moen  melanjutkan,  bahwa  Islam  merupakan  agama  yang melarang ashabiyah atau  fanatisme  kelompok.Ia  mengajak  ummat  Islam untuk  tetap  menjunjung  tinggi ukhuwwah  Islamiyah atau  persaudaraan sesama  ummat  Islam”. 29 Pandangan  Mbah  Moen  sinergis  dengan pandangan Kyai Siddiq dalam mengartikulasikan hubungan Pancasila dan Islam.Ini sekaligus menjadi bukti bahwa di kalangan NU, antara Pancasila dan Islam adalah sudah final, dan selalu bisa bersinergi dan tidak perlu dipertentangkan.

## Simpulan E.
Kyai  Siddiq  adalah  seorang  ulama  intelektual  yang  telah berhasil  meletakkan  dasar-dasar  ideologis  Pancasila  dalam  kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Implikasi dari gagasan-gagasan pemikiran yang ditanam olehnya sangat terasakan hingga hari ini —jika dihitung  sejak  keputusan  Munas  (Musyawarah  Nasional)  alim  ulama di  Situbondo  tahun  1983  tentang  penerimaan  Pancasila  sebagai  azas NU  hingga  sekarang,  berarti  sudah  berusia  34  tahun—  di  saat  bangsa Indonesia  dihadapkan  pada  disintegrasi  pemahaman  dalam  praktek keberagaman dan keberagamaan. Oleh karena itu, butir-butir pemikiran Kyai Siddiq dirasa sangat penting untuk selalu dikaji, dipelajari, diajarkan, dikembangkan  dalam  setiap  aspek  kehidupan  masyarakat  Indonesia baik  melalui  pendikan  formal,  informal  maupun  non-formal.  Pemikiran kebangsaan  Kyai  Siddiq,  khususnya  menyangkut  hubungan  Pancasila dan Islam sengaja dihadirkan adalah untuk mereview kembali pandangan seorang  ulama  yang  memiliki  pemahaman  komprehensif  dan  universal. Selain  itu,  review  pemikiran  Kyai  Siddiq  ini  menjadi  sangat  urgen  di saat  para  generasi  penerus  bangsa  yang  tidak  banyak  yang  mengetahui dan mengerti tentang Pancasila sengaja dipilih oleh founding fathers (para pendiri bangsa) sebagai ideologi dan common platform bangsa Indonesia, baik  dilihat  dari  aspek  sejarah  politik  Indonesia  maupun  substansi prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya dan hubungannya dengan ajaran Islam untuk diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat,
29 “Mbah Moen: Kalau NU Tidak Pancasila, Ya Bukan NU,” Liputan6.com, 26 Mei 2017.
berbangsa dan bernegara, di mana mayoritas pemeluk agama di Indonesia adalah Muslim.
Dengan  melihat  dan  mereview  kembali  pandangan-pandangan para  tokoh  Islam  Nusantara  —termasuk  Kyai  Siddiq—  misalnya menyangkut  hubugan  agama-negara,  Pancasila-Islam,  Demokrasi-Islam, dan  lain-lain,  maka  akan  diketahui  secara  komprehensip  bagaimana cara/metode dan strategi para tokohnya dalam mengkontekstualisasikan pemahaman  keberagamaannya  di  tengah  masyarakat  yang  beragam (bhinneka)  seperti  di  Indonesia,  sehingga  kompleksitas  pemikirannya dapat  menginspirasi  bahkan  menjadi sanad  (transmitter )  otentik  dan dapat  dipertanggungjawabkan  sampai  kapanpun.  Di  samping  itu, para  pendiri  bangsa  tersebut  dapat  menunjukkan  cara  atau  strateginya dalamber jihad , ber ijtihad , dan menyelesaikan problem-problem keummatan dan  kebangsaan  yang  sewaktu-waktu  bisa  saja  berpotensi  kepada konflik(perpecahan); untuk selanjutnya dapat dibaca dan dijadikan uswah (teladan), sehingga dalam menatap masa depan Indonesia yang lebih cerah dan sejahtera dapat diwujudkan secara baik[.]

## REFERENSI
Abdul  Halim  Soebahar.  “Arsitek  Pemikiran  Islam  Indonesia  (Catatan Biografi K.H. Achmad Siddiq).” In Penelitian . Jember, 2001.
Afton Ilman Huda. Biografi Mbah Siddiq . Jember: Pon. Pes. Al-Fattah, n.d.
Anwar  Hudijono.  “‘K.H.  Achmad  Siddiq;  Akar  Menghujam-Batang
Menjulang.’” n.d.
Baca Soekarno. Lahirnya Pancasila, dalam Tujuh Bahan Indoktrinasi . Jakarta: DPA, 1961.
“Berdasarkan  kajian  mutakhir,  bahwa  Indonesia  adalah  Negara  yang sangat plural, yang terdiri dari 17 ribu pulau lebih, 34 propinsi dan 516 kabupaten/kota, 714 suku, dan 1.211 bahasa daerah.” Jawa Pos , 18 Agustus 2017.
Bey Arifin. “Kesan-kesan Tokoh.” dalam Jawa Pos , 24 Januari 1991.
Deliar Noer. Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942 . Jakarta: LP3ES, 1996.
Einar M. Sitompul. Nahdlatul Ulama dan Pancasila . Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1989.
“In Memorium: K.H. Achmad Siddiq.” Surya , 28 Januari 1991.
Kacung Marijan. “Pesantren sampai Presiden.” Jawa Pos , 24 Januari 1991.
K.H.  Achmad  SIddiq.  “Hubungan  Agama  dan  Pancasila.”  In Pertemuan Ilmiah , 14. Jakarta: Balitbang Agama Departemen Agama RI, 1985.
“Kyai Achmad.” In AULA: Risalah NU , Vol. 8. 2. Surabaya: PWNU Jawa Timur, 1991.
“Lihat  Achmad  Siddiq,  ‘Norma-norma  Pancasila  Menurut  Pandangan
Islam’, Makalah yang rencananya akan disampaikan dalam seminar di  Aceh,  karena  sesuatu  hal,  sehingga  tidak  jadi  dipresentasikan, terjadi pada tahun 1970-an,” n.d.
“Mbah Moen: Kalau NU Tidak Pancasila, Ya Bukan NU.” Liputan6.com, 26 Mei 2017.
Muhammad A.S. Hikam. Demokrasi dan Civil Society . Jakarta: PT. Pustaka Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi-LP3ES Indonesia, 1996.
Mujamil  Qomar. Fajar  Baru  Islam  Indonesia?Kajian  Komprehensif  atas  Arah Sejarah  dan  Dinamika  Intelektual  Islam  Nusantara .  Bandung:  Mizan,
2012.
———. NU  “Liberal”  dari  Tradisionalisme  Ahlussunnah  ke  Universalisme . Bandung: Mizan, 2002.
———. NU “Liberal” dari Tradisionalisme Ahlussunnah ke Universalisme Islam . Bandung: Mizan, 2002.
Munawar Fuad Noeh, dan Mastuki HS, ed. Menghidupkan Ruh Pemikiran K.H. Achmad Siddiq . 1 ed. Jakarta: Logos, 1999.
Munawar Fuad Noeh, dan Mastuki HS. (Ed.). Menghidupkan Ruh Pemikiran
K.H. Achmad Siddiq . Cet. I. Jakarta: Logos, 1999.
Munawir  Aziz,  Akhmad  Sahal. Baca  Abdul  Moqsith  Ghazali,  “Metodologi Islam  Nusantara”,  dalam      Islam  Nusantara:  Dari  Ushul  Fiqh  hingga Paham Kebangsaan . Cet. II. Bandung: Mizan, 2015.
Nubowo, Andar. “Islam dan Pancasila di Era Reformasi: Sebuah Reorientasi Aksi,” n.d., 18.
Nurcholish Madjid. Islam Indonesia Menatap Masa Depan: Aktualisasi Ajaran Ahlussunnah  Waljama’ah”,  dalam  Akhmad  Sahal  dan  Munawir  Aziz (ed.), Islam Nusantara: Dari Ushul Fiqh hingga Paham Kebangsaan . Cet. II. Bandung: Mizan, 2015.
Prawoto  Mangkusasmito. Pertumbuhan  Historis  Rumus  Dasar  Negara  dan Sebuah Proyeksi . Jakarta: Hudaya, 1970.
Ridwan Fakla AS.(Ed.), Humaidy Abdussami. Biografi 5 Rais ‘Am Nahdlatul
Ulama . Yogyakarta: LTn-NU dan Pustaka Pelajar, 1995.
Rosehan  Anwar,  dan  Andi  Bahruddin  Malik. Ulama  dalam  Penyebaran Pendidikan dan Khazanah Keagamaan . Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan  Lektur  Pendidikan  Agama  Balitbang  Agama  dan Diklat Keagamaan Depag RI, 2003.
Said Aqil Siroj. Islam Sumber Inspirasi Budaya Nusantara Menuju Masyarakat
Mutamaddin . Jakarta: LTN NU, 2014.
Syamsun Ni’am. The Wisdom of K.H. Achmad Siddiq: Membumikan Tasawuf, . Jakarta: Erlangga Press, 2009.
———. The Wisdom of K.H. Achmad Siddiq: Membumikan Tasawuf, . Jakarta: Erlangga Press, 2009.