## Jurnal Rectum
Volume: 5, Number: 3, (2023), September : 299 - 307 DOI : http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i3.3641

## ASPEK HUKUM TERKAIT DENGAN PERJANJIAN ASURANSI MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG  HUKUM PERDATA
Bonanda Japatani Siregar 1 Alkausar Saragih 2, Halimatul Maryani 3, Abdul Halim 4 Universitas Muslim Musantara Al Washliyah 1,2,3
Universitas Al Washliyah-Univa Medan 4
Email: bonandasiregar28@gmail.com 1 alsaragih@gmail.com 2 , halimatul.maryani@umnaw.ac.id 3 , abdulhalimritonga93@gmail.com 4
History: Received  : 25 April 2023 Revised  : 10 Mei 2023
Accepted  : 23 Juni 2023
Published : 25 Agustus 2023
Publisher: Fakultas Hukum Universitas Darma Agung Licensed: This work is licensed under Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA

## Abstract
There  are  many  businesses  operating  in  the  insurance  sector  in  Indonesia itself;  all  we  have  to  do  is  sort  them  out  and  decide  which  insurance  to purchase  based  on  our  requirements  and  budget.  It  takes  adequate knowledge of insurance fundamentals to be able to choose and filter through insurance.  As  a  result,  the  author's  goal  is  to  offer  an  introduction  to  the fundamentals of insurance knowledge. The term "insured" refers to the entity that  disperses  the  risk,  and  the  term  "insurer"  refers  to  the  company  that absorbs  the  risk.  The  contract  between  these  two  parties  is  known  as  the policy;  it  is  a  written  agreement  that  outlines  all  of  the  protected  terms  and conditions.  The  cost  that  the  "insured"  provides  to  the  "insurer  for  the  risk insured" is referred to as.
Keywords: Agreement, Legal Aspect, Insurance, Civil

## Abstrak
Di  Indonesia  sendiri  sudah  banyak  perusahaan-perusahaan  yang  berjalan dibidang  asuransi  ini,  tinggal  kita  memilah  dan  memilih  asuransi  mana yang akan kita ambil sesuai dengan kebutuhan dan keuangan kita. Untuk bisa  memilih  dan  memilah  asuransi  tersebut,  maka  diperlukan pengetahuan  yang  cukup  tentang  pengertian  dasar-dasar  asuransi.  Maka dari  itu  penulis  bermaksud  menuliskan  pengetahuan  tentang  dasar-dasar pengetahuan  tentang  asuransi.  Badan  yang  menyalurkan  risiko disebut "tertanggung" , dan badan yang menerima risiko disebut "penanggung" . Perjanjian antara kedua badan ini disebut kebijakan : ini adalah sebuah kontrak legal yang menjelaskan setiap istilah dan kondisi yang dilindungi. Biaya yang dibayar oleh "tertanggung" kepada " penanggung  untuk  risiko  yang  ditanggung disebut "premi" .  asuransi  bisa  memberikan  ketenangan  dan  kemudahan dalam  urusan,  karena  dengan  kita  memiliki  asuransi  tak  perlu  lagi  cemas untuk  menghadapi  risiko  yang  akan  datang  dimasa  datang,  dan  juga memudahkan kita dalam menghadapi urusan jika sewaktu – waktu terjadi musibah  atau  bencana  kita  tak  dipusingkan  dengan  pembebanan  risiko atau  pun  kerugian  karena  telah  ada  perusahaan  yang  akan  menanggung
Bonanda Japatani Siregar 1 Alkausar Saragih 2, et al., Aspek Hukum Terkait Dengan Perjanjian Asuransi Menurut Kitab... semua itu sesuai perjanjian yang sudah di buat. Tujuan nya adalah untuk mengkaji  tentang  aspek  hukum  yang  terkait  dengan  perjanjian  asuransi khusus dalam aspek kitab undang-undanghukum perdata. Kata kunci: Aspek Hukum, Perjanjian, Asuransi, Perdata
PENDAHULUAN
Seperti  yang  sudah  kita  ketahui,  kita  sering  mendengar  istilah "asuransi."  Namun,  meskipun  orang  sadar  akan  asuransi,  mereka  tidak sepenuhnya memahaminya. Masyarakat umum hanya memahami asuransi sebagai janji dan ketergantungan pada bantuan dari orang lain, dan mereka sering  mencatat  bahwa  asuransi  dilarang  untuk  orang  biasa.  Meskipun tujuan  dan  fungsi  sebenarnya  dari  asuransi  ini  sangat  baik  dan menawarkan keuntungan bagi perusahaan asuransi dan klien (Tan, 2018).
Dengan  asuransi,  kita  dapat  memiliki  ketenangan  pikiran  dan kenyamanan  dalam  urusan  kita  karena  kita  tidak  perlu  khawatir  dengan risiko  yang  akan  datang,  dan  itu  juga  memudahkan  kita  untuk  mengatur urusan  kita  jika  terjadi  bencana  atau  musibah  karena  sudah  ada perusahaan yang akan menanggung semua biaya sesuai dengan perjanjian sebelumnya

## a. Pengertian asuransi
Kata  Belanda  untuk  asuransi  adalah  Assurantie,  yang  terdiri  dari kata-kata  "assuradeur"  untuk  underwriting  dan  "geassureerde"  untuk tertanggung.  Kata  "Jaminan"  menyiratkan  menyinggung  sesuatu  yang harus terjadi dalam bahasa Prancis. Sementara "Assecurare" dalam bahasa Latin, yang berarti membujuk, adalah kata untuk ini. Selain itu, kata-kata bahasa  Inggris  untuk  asuransi  adalah  "jaminan"  dan  "asuransi,"  di  mana "jaminan"  menunjukkan  menanggung  sesuatu  yang  harus  terjadi sementara  "asuransi"  menunjukkan  menanggung  sesuatu  yang  mungkin atau  mungkin  tidak  terjadi.  KUH  Perdata  mendefinisikan  asuransi  atau pertanggungan  sebagai  perjanjian  di  mana  perusahaan  asuransi berkomitmen  kepada  pihak  tertanggung  dengan  membayar  premi  untuk mengkompensasinya  atas  kerugian,  kerusakan,  atau  kehilangan  manfaat yang diharapkan.
Menurut  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  1992  Pasal  1  Ayat  1, asuransi  didefinisikan  sebagai  perjanjian  antara  dua  pihak  atau  lebih dimana  penanggung  melakukan  kepada  tertanggung.  karena  kehilangan, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diantisipasi; tanggung jawab hukum  kepada  pihak  ketiga  yang  mungkin  menderita  tertanggung  sebagai akibat dari peristiwa yang tidak pasti; atau untuk memberikan pembayaran berdasarkan  kematian  atau  kehidupan  tertanggung.    Para  pihak,  status para  pihak,  objek  asuransi,  peristiwa  asuransi,  dan  sambungan  asuransi adalah bagian-bagian yang membentuk asuransi, menurut pengertian yang disampaikan di atas.
Bahkan  dengan  menggunakan  banyak  metode  analisis,  tidak  ada  yang dapat  secara  akurat  meramalkan  apa  yang  akan  terjadi  di  masa  depan. Kesalahan dalam perhitungan akan dimasukkan ke dalam setiap perkiraan yang  dikeluarkan.  Karena  masa  depan  penuh  dengan  ketidakpastian, bahkan  untuk  hal-hal  tertentu  yang  tidak  dapat  diperhitungkan  sama
Bonanda Japatani Siregar 1 Alkausar Saragih 2, et al., Aspek Hukum Terkait Dengan Perjanjian Asuransi Menurut Kitab... sekali, seperti kematian dan makanan, hasil ramalan itu terlewatkan. Oleh karena  itu,  masuk  akal  bahwa  acara  masa  depan  hanya  dapat direncanakan.
Risiko  masa  depan  dapat  terjadi  pada  kehidupan  seseorang  seperti kematian, sakit atau risiko dipecat dari pekerjaannya. Dalam dunia bisnis, risiko  yang  dihadapi  bisa  berupa  kerugian  akibat  kebakaran,  kerusakan atau  kehilangan  atau  risiko  lainnya.  Oleh  karena  itu,  setiap  risiko  yang akan  dihadapi  harus  diatasi  agar  tidak  menimbulkan  kerugian  yang  lebih besar lagi.
Perusahaan  diharuskan  menanggung  risiko  ini  untuk  menurunkan bahaya  masa  depan  yang  tidak  kita  inginkan,  seperti  kehilangan, kebakaran, gagal bayar pinjaman kredit bank, dan bahaya lainnya. adalah penyedia asuransi yang siap dan diperlengkapi untuk mengambil risiko apa pun  yang  mungkin  dihadapi  kliennya,  baik  individu  maupun  bisnis.  Ini karena  penyedia  asuransi  melakukan  kegiatan  pertanggungan  terhadap bahaya yang akan dihadapi klien mereka.
Dengan mengalihkan risiko dari satu pihak ke pihak lain, dalam hal ini  bisnis  asuransi,  asuransi  adalah  semacam  manajemen  risiko.  Delegasi didasarkan  pada  norma  dan  standar  hukum  yang  diakui  secara  umum yang telah disepakati oleh pihak pertama dan pihak lain.

## METODE PENELITIAN
Desain  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  2 (dua)  metode.  Metode  pertama  berfokus  pada  penelitian  yurisprudensi normatif  dan  mengkaji  penerapan  aturan  atau  norma  hukum  positif  yang terkait  dengan  peraturan  hukum  (perundang-undangan)  terkait  tema kebijakan  hukum  pidana  perpajakan  dalam  rangka  meningkatkan penerimaan pajak (Purwati, 2020).
Bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder,  dan  bahan  hukum tersier  adalah  jenis  dokumen  hukum  atau  bahan  yang  digunakan  dalam masalah  penelitian  ini  untuk  menilai  kesulitan  hukum  (Rahayu  et  al., 2020).    Di  mana  ketiga  dokumen  hukum  ini  dianggap  sebagai  data sekunder atau dasar, mereka termasuk:

## a. Bahan hukum utama
Hal  ini  terkait  dengan  klausul  atau  undang-undang  yang  terkait  dengan masalah  penelitian  ini  sebagai  dasar  untuk  memutuskan  arah  kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan perpajakan.

## b. Skunder hukum material
Misalnya,  buku  teks,  makalah  penelitian,  jurnal  ilmiah,  majalah,  surat kabar,  situs  web,  dan  dokumen  yang  berkaitan  dengan  masalah  hukum dalam  kegiatan  penelitian  ini  adalah  bahan  yang  menjelaskan  hukum primer.
c. Bahan hukum tersier
Secara  khusus,  sumber  daya  hukum  pendukung  seperti  kamus,  kamus hukum,  kamus  untuk  bahasa  Indonesia,  kamus  untuk  ekonomi,  dan bibliografi  yang  menawarkan  panduan  dan  penjelasan  untuk  sumber hukum primer dan sumber daya hukum sekunder.
Bonanda Japatani Siregar 1 Alkausar Saragih 2, et al., Aspek Hukum Terkait Dengan Perjanjian Asuransi Menurut Kitab...

## HASIL dan PEMBAHASAN

## a. Ruang lingkup asuransi dalam aspek hukum perdata
Menurut  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1992  tentang  Usaha Perasuransian, perasuransian di Indonesia didefinisikan sebagai berikut: Perjanjian  antara  dua  pihak  atau  lebih  yang  dikenal  sebagai  asuransi  atau pertanggungan  mengikat  penanggung  kepada  tertanggung  atas  kerugian, kerusakan,  atau  kehilangan  keuntungan  yang  mungkin  ditimbulkan  oleh tertanggung  sebagai  akibat  dari  peristiwa  yang  tidak  pasti,  serta  untuk membayar  manfaat  berdasarkan  kelangsungan  hidup  atau  kematian tertanggung.
Istilah  "tertanggung"  mengacu  pada  entitas  yang  menyebarkan  risiko,  dan istilah  "penanggung"  mengacu  pada  perusahaan  yang  menyerap  risiko. Kebijakan adalah kontrak hukum yang merinci setiap syarat dan ketentuan yang  dilindungi  antara  kedua  organisasi  ini.  Biaya  berbayar,  dengan "tertanggung"  menjadi  "penanggung  atas  risiko  yang  ditanggung  disebut "premi."  Untuk  uang  tunai  yang  mungkin  diklaim  di  masa  depan,  biaya administrasi,  dan  keuntungan,  perusahaan  asuransi  sering  memutuskan hal ini.
Sementara itu, disebutkan dalam KUHD pasal 246 bahwa:
"Asuransi  atau  pertanggungan  adalah  perjanjian  di  mana  perusahaan asuransi  mengikatkan  dirinya  kepada  tertanggung,  dengan  menerima premi,  untuk  penggantian  kepadanya  atas  kerusakan  atau  kehilangan keuntungan  yang  diharapkan  yang  mungkin  dideritanya  karena  peristiwa yang tidak pasti"
Menurut  definisi  ini,  asuransi  memiliki  empat  komponen:  pihak  yang bertanggung  jawab  (tertanggung)  yang  berjanji  untuk  membayar  premi perusahaan  asuransi  sekaligus  atau  secara  bertahap;  penanggung (tertanggung)  yang  berjanji  untuk  membayar  tertanggung  sejumlah  uang tertentu (kompensasi) jika terjadi sesuatu yang berisi serangkaian keadaan tertentu;  dan  peristiwa  yang  tidak  pasti  (tidak  diketahui)  sebelumnya (kecelakaan). Bunga yang bisa kehilangan uang sebagai akibat dari keadaan yang tidak ditentukan.
Menurut definisi yang diberikan di atas, asuransi adalah jenis kontrak yang syarat-syaratnya  harus  dipenuhi,  seperti  dalam  Pasal  1320  KUHPerdata, tetapi  dengan  ciri  bahwa  asuransi  adalah  kontrak  yang  bersifat  nirlaba, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1774 KUH Perdata, khususnya:
"Chance-overeenkomst  adalah  tindakan  yang  hasilnya  tergantung  pada peristiwa  yang  tidak  pasti,  baik  dari  segi  keuntungan  bagi  semua  pihak maupun bagi para pihak."
Dalam  kontrak  asuransi,  tertanggung  dan  penanggung  mengikat pemahaman  mengenai  hal-hal  dan  tugas  satu  sama  lain.  Tertanggung harus  membayar  sejumlah  premi  yang  dinilai  oleh  perusahaan  asuransi; Pembayaran ini telah diperkirakan di muka atau dihitung berdasarkan nilai risiko yang akan diasumsikan. Premi yang harus dibayar meningkat sesuai risikonya, dan sebaliknya.
Polis  asuransi  berisi  perjanjian  asuransi,  yang  merinci  tanggung  jawab, hak,  dan  kewajiban  masing-masing  pihak  serta  uang  pertanggungan  dan lamanya  asuransi.  Jika  risiko  muncul  selama  masa  pertanggungan,
Bonanda Japatani Siregar 1 Alkausar Saragih 2, et al., Aspek Hukum Terkait Dengan Perjanjian Asuransi Menurut Kitab... asuransi  akan  membayar  sesuai  dengan  perjanjian  sebelumnya  yang ditetapkan dan ditandatangani oleh para pihak.

## Perjanjian Asuransi Syarat Sahnya Asuransi dan Pengertian Polis
Salah  satu  jenis  pengaturan  khusus  yang  diatur  oleh  KUHD  adalah asuransi.  Perjanjian  asuransi  diatur  oleh  peraturan  hukum  KUH  Perdata untuk  perjanjian  secara  keseluruhan.  Pengaturan  asuransi  adalah perjanjian  khusus,  jadi  selain  persyaratan  hukumnya  (Nugraha,  2023), persyaratan khusus KUHD juga berlaku karena merupakan perjanjian yang unik. Pasal 1320 KUH Perdata menentukan persyaratan hukum perjanjian. Ketentuan  pasal  tersebut  menyatakan  bahwa  perjanjian  harus  memenuhi empat  persyaratan  hukum  agar  valid:  persetujuan  para  pihak,  kapasitas hukum  mereka  untuk  bertindak,  tujuan  tertentu,  dan  kausa  halal. Sementara  prasyarat  KUHD  adalah  persyaratan  pemberitahuan  yang diuraikan dalam pasal 251 KUHD:

## a. Kesepakatan (consensus)
Kontrak  asuransi  disepakati  oleh  tertanggung  dan  penanggung.  Perjanjian tersebut  terutama  mencakup  pengalihan  risiko,  pembayaran  premi, peristiwa, ganti rugi, dan persyaratan asuransi unik, yang didokumentasikan  dalam  dokumen  tertulis  yang  disebut  polis  (Puger, 2020).
Kontrak  dapat  diperoleh  secara  langsung  atau  tidak  langsung  antara tertanggung  dan  penanggung.  Selesai  secara  langsung  mengacu  pada situasi  di  mana  kedua  belah  pihak  menandatangani  kontrak  asuransi secara  langsung,  tanpa  menggunakan  perantara.  Bila  dilakukan  secara tidak  langsung,  artinya  kedua  belah  pihak  menggunakan  jasa  perantara untuk  masuk  ke  dalam  kontrak  asuransi.  Penggunaan  layanan  perantara diizinkan oleh hukum (Puger, 2020).
Menurut Pasal 260 KUHP, polis yang ditandatangani harus diberikan dalam waktu  8  hari  sejak  perjanjian  jika  asuransi  diadakan  melalui  perantara broker.  Perusahaan  pialang  asuransi  dapat  melakukan  usaha  dengan bertindak  atas  nama  tertanggung  dalam  rangka  transaksi  yang  berkaitan dengan kontrak asuransi, menurut UU No. 2 Tahun 1992, pasal 5 huruf (a). Sesuai  dengan  UU  No.  2  Tahun  1992,  broker  adalah  perantara  dalam KUHD.
Perjanjian  antara  tertanggung  dan  penanggung  dibuat  secara  sukarela, yang berarti bahwa itu bukan hasil dari tekanan, pengaruh,  atau paksaan dari luar. Persyaratan perjanjian asuransi akan diputuskan oleh para pihak sesuai dengan semua hukum dan aturan yang berlaku. Pasal 6 ayat (1) UU No.  2  Tahun  1992  menyatakan  bahwa,  dengan  pengecualian  program Asuransi Sosial, penutupan asuransi objek asuransi harus didasarkan pada kebebasan memilih penanggung.
Tujuan dari klausul ini adalah untuk melindungi hak-hak tertanggung dan memungkinkan  mereka  untuk  secara  bebas  memilih  penyedia  asuransi untuk melayani sebagai penanggung mereka. Mengingat bahwa tertanggung adalah pihak yang paling tertarik pada barang yang diasuransikan, masuk
Bonanda Japatani Siregar 1 Alkausar Saragih 2, et al., Aspek Hukum Terkait Dengan Perjanjian Asuransi Menurut Kitab... akal  bahwa  mereka  harus  bebas  dari  tekanan  dan  pengaruh  luar  saat memilih perusahaan asuransi.

## Kewenangan (authority)
Pihak  tertanggung  dan  penanggung  sama-sama  melakukan  perbuatan hukum  yang  diizinkan  oleh  hukum.  Beberapa  dari  otoritas  ini  sewenang- wenang,  sementara  yang  lain  tidak  memihak.  Menurut  konsep  otoritas subyektif,  kedua  pasangan  harus  cukup  umur,  memiliki  ingatan  yang sehat,  dan  bebas  dari  perwalian.  Karena  kenyataan  bahwa  properti tertanggung  adalah  subjek  asuransi,  tertanggung  memiliki  kekuatan obyektif atasnya.
Atas  dasar  Anggaran  Dasar  Perseroan,  penanggung  adalah  orang  yang meramal  yang  mewakili  Perusahaan  Perasuransian.  Tertanggung  yang memegang  asuransi  memperoleh  kuasa  atau  otorisasi  dari  pihak  ketiga yang bersangkutan jika polis diadakan untuk kepentingan pihak tersebut. Otoritas  tertanggung  dan  penanggung  melampaui  konteks  menyimpulkan kontrak  asuransi  dan  mencakup  hubungan  dengan  pihak  ketiga  untuk tertanggung,  serta  hubungan  internal  dalam  perusahaan  asuransi  untuk penanggung,  seperti  pembelian  dan  penjualan  objek  asuransi.  Baik tertanggung  maupun  penanggung  diizinkan  untuk  berbicara  untuk kepentingan  mereka  sendiri  atau  kepentingan  perusahaan  asuransi  dalam kasus-kasus asuransi terkait pengadilan.
Objek Tertentu ( fixed object )
Barang-barang  tertentu  yang  termasuk  dalam  perjanjian  asuransi  adalah barang-barang yang dipertanggungkan; Barang-barang ini dapat berbentuk properti atau kepentingan yang melekat pada properti, termasuk kehidupan manusia  atau  bagian  tubuh.  Berbeda  dengan  Perjanjian  Asuransi  Jiwa, yang  memuat  benda-benda  tertentu  berupa  jiwa  atau  raga  manusia, Perjanjian  Asuransi  Kerugian  memuat  benda-benda  tertentu  berupa  aset dan kepentingan yang terkait dengan aset.
Identitas objek asuransi harus jelas agar memenuhi definisi objek tertentu. Jika  datang  dalam  bentuk  kekayaan,  rincian  tentang  kekayaan  itu termasuk  jenis,  lokasi,  ukuran,  merek,  dan  butan  serta  harga  dan  rincian lainnya.  Siapa  nama  orang  tersebut,  jumlah  umum,  hubungan  dengan keluarganya, alamat, dll. Jika itu dalam bentuk jiwa atau tubuh?
Sebagai tertanggung, tujuan asuransi harus berkaitan dengan penanggung baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung.  Jika  tertanggung  memiliki properti,  jiwa,  atau  tubuhnya  sendiri  yang  menjadi  subjek  asuransi, dikatakan  bahwa  ada  hubungan  langsung.  Jika  tertanggung  hanya memiliki  kepentingan  dalam  penggunaan  asuransi  yang  dimaksudkan, dikatakan  ada  hubungan  tidak  langsung.  Tertanggung  harus  dapat menetapkan  bahwa  ia  adalah  pemilik  objek  asuransi  atau  bahwa  ia memiliki hak hukum untuk itu.
Jika  tertanggung  tidak  dapat  membuktikan  hal  ini,  akan  dianggap  bahwa tertanggung tidak memiliki bunga, membuat asuransi tidak berguna. Orang yang  memiliki  asuransi  tetapi  tidak  memiliki  kepentingan  tidak  dapat diterima  dan  tidak  diakui  oleh  hukum.  Bahkan  jika  pemegang  asuransi tidak  memiliki  hubungan  langsung  dengan  barang  yang  diasuransikan,  ia
Bonanda Japatani Siregar 1 Alkausar Saragih 2, et al., Aspek Hukum Terkait Dengan Perjanjian Asuransi Menurut Kitab... tetap diharuskan untuk mengungkapkan untuk kepentingan siapa asuransi dipertahankan.
Dengan  tidak  adanya  ini,  asuransi  dianggap  tidak  ada.  Orang  yang mengasuransikan  barang-barang  yang  ilegal  untuk  diperdagangkan  sesuai dengan larangan KUHP, serta kapal yang membawa produk ilegal tersebut, dianggap  tidak  memiliki  kepentingan.  Asuransi  tidak  valid  jika  juga diasuransikan.

## Kausa yang Halal (legal cause)
Ketika  kontrak  asuransi  disebut  sebagai  Halal  Kausa,  itu  menandakan bahwa  persyaratannya  tidak  melanggar  batasan  hukum  atau  moral  apa pun.  Contoh  asuransi  yang  dapat  dianggap  melanggar  hukum  termasuk mencakup barang-barang yang ilegal untuk diperdagangkan sesuai dengan hukum dan mencakup barang-barang di mana tertanggung tidak memiliki kepentingan, sehingga asuransi tersebut sama dengan perjudian. Asuransi bukanlah jenis permainan atau taruhan.
Tertanggung  dan  penanggung  ingin  mengalihkan  risiko  ke  objek  asuransi, yang  diimbangi  dengan  pembayaran  premi,  untuk  mencapai  tujuan  halal. Akibatnya,  premi  dibayarkan  oleh  kedua  belah  pihak  yang  terlibat  dalam keberhasilan  tertanggung,  dan  perusahaan  asuransi  menerima  transfer risiko ke objek asuransi. Risiko berubah jika premi dibayarkan. Risiko tidak berubah jika premi tidak dibayarkan.
Pengalihan  risiko  ke  objek  asuransi,  yang  diimbangi  dengan  pembayaran premi, adalah tujuan yang harus dicapai oleh tertanggung dan penanggung berdasarkan  alasan  halal.  Akibatnya,  penanggung  menerima  pengalihan risiko  ke  objek  asuransi  sebagai  imbalan  bagi  kedua  belah  pihak  atas prestasi  tertanggung  yang  membayar  pembayaran.  Ketika  premi dibayarkan,  risikonya  berubah.  Kecuali  premi  dibayarkan,  risikonya  tidak berubah.

## Pemberitahuan (notification)
Kondisi  objek  asuransi  harus  diungkapkan  kepada  penanggung  oleh tertanggung. Ketika asuransi diadakan, persyaratan ini terpenuhi. Dampak hukum asuransi adalah batal dan tidak sah jika tertanggung ceroboh. Pasal 251 KUHP menyatakan bahwa pemberitahuan yang salah atau tidak akurat atau  penyembunyian  keadaan  yang  berkaitan  dengan  item  asuransi  yang diketahui oleh tertanggung adalah alasan untuk pembatalan asuransi. Jika risiko  terhadap  objek  asuransi  meningkat  setelah  asuransi,  persyaratan pemberitahuan juga berlaku.
Apakah  tertanggung  bertindak  dengan  itikad  baik  atau  tidak  tidak  relevan dengan  persyaratan  pemberitahuan  berdasarkan  Pasal  251  KUHP.  Kecuali tertanggung  dan  penanggung  telah  membuat  pengaturan  lain,  asuransi juga  dibatalkan  jika  tertanggung  memberi  tahu  secara  tidak  benar  dan tanpa  bermaksud  melakukannya.  Biasanya,  frasa  "sudah  dikenal"  dalam kebijakan secara khusus menyatakan perjanjian semacam itu.
Persyaratan  unik  untuk  legalitas  perjanjian  asuransi  disebutkan  dalam buku I Bab IX KUHD, khususnya:
Salah  satu  prinsip  dasar  kontrak  asuransi  adalah  gagasan  ganti  rugi karena  mendukung  proses  dan  mengarahkan  tujuan  kontrak  asuransi  itu
Bonanda Japatani Siregar 1 Alkausar Saragih 2, et al., Aspek Hukum Terkait Dengan Perjanjian Asuransi Menurut Kitab... sendiri.  Tujuan  utama  dari  kontrak  asuransi  adalah  agar  perusahaan asuransi memberikan kompensasi kepada pihak yang diasuransikan. Prinsip  utama  kedua  dari  kontrak  asuransi  /  pertanggungan  adalah gagasan  tentang  insurable  interest.  Aspek  kuncinya  adalah  bahwa  pihak tertanggung secara langsung dipengaruhi oleh hasil kejadian hipotetis, dan akibatnya, menderita kerugian.
Gagasan kejujuran sempurna dalam kontrak asuransi dikenal dengan kata- kata  lain  yang  lebih  akrab,  seperti  "itikad  baik."  Setiap  perjanjian didasarkan  pada  gagasan  kejujuran,  oleh  karena  itu  para  pihak  dalam perjanjian diharuskan untuk menegakkan standar ini.
Meskipun  prinsip  subrogasi  bagi  penanggung  tidak  ada  kaitannya  dengan sah  atau  tidaknya  perjanjian  asuransi,  namun  harus  dibahas  karena merupakan salah satu prinsip perjanjian asuransi yang selalu diberlakukan dalam  kondisi  tertentu  agar  dapat  menerapkan  prinsip  pertama  perjanjian asuransi, yaitu prinsip ganti rugi dalam rangka pemberian ganti rugi. Polis  adalah  perjanjian  tertulis  yang  berkaitan  dengan  asuransi  jiwa, sebagaimana didefinisikan oleh pasal 255 KUHP. Pada hari pertanggungan berakhir, nama orang yang menanggung pertanggungan atas tanggungannya sendiri atau orang lain, deskripsi yang cukup rinci tentang barang yang diasuransikan, jumlah uang yang akan diasuransikan, bahaya yang  ditanggung  oleh  perusahaan  asuransi,  kapan  bahaya  berlaku  untuk perusahaan  asuransi,  dan  tanggal  polis  berakhir  semuanya  dinyatakan dalam  isi  polis.  Sebuah  polis  harus  ditandatangani  oleh  penanggung  dan tertanggung, dengan kriteria sebagai berikut:

## Karena Jangka Waktu Berakhir
Dalam  kasus  asuransi  jiwa,  kejadian  yang  membuat  perusahaan  asuransi bertanggung  jawab  atas  pembayaran  biasanya  tidak  terjadi  sampai  akhir masa  asuransi.  Penanggung  tidak  lagi  menanggung  risiko  apa  pun  jika masa  berlaku  polis  asuransi  jiwa  berakhir  tanpa  kejadian.  Namun,  jika tidak  ada  peristiwa  yang  terjadi  sampai  berakhirnya  masa  asuransi, perjanjian  tersebut  mengamanatkan  bahwa  perusahaan  asuransi mengembalikan  sejumlah  uang  tertentu  kepada  tertanggung.  Dengan  kata lain,  asuransi  jiwa  berakhir  ketika  masa  berlaku  polis  selesai,  setelah  itu tertanggung menerima sejumlah uang (Badruzaman, 2019).

## Karena Asuransi Gugur
Jika  orang  yang  jiwanya  diasuransikan  pada  saat  asuransi  ternyata meninggal dunia, asuransi batal, bahkan jika tertanggung tidak menyadari kematian, kecuali disepakati lain, sesuai dengan aturan Pasal 306 KUHP. Frasa "kecuali disepakati lain" dalam klausa akhir pasal ini memungkinkan para  pihak  kesempatan  untuk  setuju  untuk  menyimpang  dari  aturannya. Misalnya,  asuransi  diizinkan  secara  hukum  untuk  melanjutkan  selama tertanggung  sama  sekali  tidak  menyadari  kematian.  Apa  yang  terjadi dengan premi yang sudah dibayarkan jika asuransi jiwa tidak valid karena penanggung tidak menanggung risiko? Selain itu, kesepakatan tentang hal ini diserahkan kepada para pihak. Asuransi jiwa untuk pihak ketiga diatur dalam  Pasal  306  Kode  Etik  ini.  Selain  itu,  menurut  Pasal  307  KUHP,
Bonanda Japatani Siregar 1 Alkausar Saragih 2, et al., Aspek Hukum Terkait Dengan Perjanjian Asuransi Menurut Kitab...
"asuransi jiwa batal jika orang yang mengasuransikan hidupnya melakukan bunuh diri atau dijatuhi hukuman mati."

## Karena Asuransi Dibatalkan
Sebelum  jangka  waktu  berakhir,  polis  asuransi  jiwa  dapat  dibatalkan  dan menjadi  tidak  valid.  Pembatalan  tersebut  dapat  terjadi  sebagai  akibat  dari aplikasi tertanggung sendiri atau karena mereka berhenti membayar premi sesuai dengan perjanjian. Jangka waktu polis asuransi jiwa dapat diakhiri sebelum premi jatuh tempo atau setelah dibayar penuh. Tidak ada masalah jika  pembatalan  terjadi  sebelum  premi  dibayarkan.  Namun,  karena asuransi jiwa didasarkan pada perjanjian, pembayarannya juga tergantung pada persetujuan para pihak yang ditentukan dalam polis jika pembatalan terjadi  setelah  premi  dibayarkan  sekali  atau  beberapa  kali  (setiap  bulan) (Wijaya, 2017).

## SIMPULAN
Dengan  mengalihkan  risiko  dari  satu  pihak  ke  pihak  lain,  dalam  hal  ini bisnis  asuransi,  asuransi  adalah  semacam  manajemen  risiko.  Delegasi didasarkan  pada  norma  dan  standar  hukum  yang  diakui  secara  umum yang telah disepakati oleh pihak pertama dan pihak lain.
Dimulai  dengan  KUHD  pasal  246  dan  berlanjut  melalui  Bab  IX  Kode Hukum  Dagang,  pengaturan  asuransi  diatur.  Bab  IX  KUHD  mengatur semua  hal  yang  berkaitan  dengan  asuransi.  Selain  KUHD,  KUH  Perdata juga  mengatur  kontrak  asuransi.  Misalnya,  pasal  1320  KUH  Perdata menguraikan  prasyarat  umum  untuk  validitas  kontrak  asuransi.  Jadi  Bab IX  KUHD  dapat  dianggap  sebagai  Spesialis  Lex  dan  KUH  Perdata  sebagai Lex Generalies.

## Daftar Referensi
Badruzaman,  D.  (2019).  Perlindungan  hukum  tertanggung  dalam pembayaran  klaim  asuransi  jiwa. Amwaluna:  Jurnal  Ekonomi  Dan Keuangan Syariah , 3 (1), 96–118.
Nugraha,  S.  (2023).  PENERAPAN  ASAS  KEJUJURAN  DALAM  PERJANJIAN ASURANSI KEBAKARAN DI INDONESIA. Journal Evidence Of Law , 2 (1), 1–11.
Puger,  R.  G.  M.  (2020). Akibat  Hukum  Penunggakan  Premi  Asuransi Beasiswa  Berencana  Di  AJB  Bumi  Putera  Pekanbaru  Menurut  Undang- undang Nomor 40 Tahun 2014 . Universitas Islam Riau. Purwati,  A.  (2020). Metode  penelitian  hukum  teori  &  praktek .  Jakad  Media Publishing.
Rahayu,  D.  P.,  SH,  M.,  &  Ke,  S.  (2020).  Metode  Penelitian  Hukum. Yogyakarta: Thafa Media . Tan, C.-M. (2018). Search inside yourself . Bentang Pustaka. Wijaya,  A.  (2017).  Aspek  Hukum  Perjanjian  Asuransi  Jiwa  Menurut Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2014  Tentang  Perasuransian. Lex Crimen , 6 (9).