## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 9 Nomor 2, Agustus 2023 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

## PELAKSANAAN  PERAWATAN  NARAPIDANA  LANJUT  USIA  DI LEMBAGA  PEMASYARAKATAN  SEBAGAI  BENTUK  IMPLEMENTASI DARI UNDANG - UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022
Afredo Dian Prakosa, Mitro Subroto
Politeknik Ilmu Pemasyarakatan E-mail : afredodian@gmail.com, subrotomitro07@gmail.com
Info Artikel Abstract
Masuk: 1 Juni 2023 Diterima: 12 Juli 2023 Terbit: 1 Agustus 2023
Keywords :
Elderly Inmate Care, Law
Number 22 of 2022, Correctional Institutions,
Human Rights Standards This journal provides an overview of a study that examines the  administration  of  care  for  elderly  inmates  in correctional  institutions  as  a  concrete  manifestation  of compliance  with  Law  Number  22  of  2022  in  Indonesia.
This research focuses on specific challenges and practices related to the care of elderly inmates in the prison system. As the population of elderly convicts continues to grow in correctional facilities, the fulfillment of their unique needs and rights becomes a necessity. Law Number 22 of 2022 in Indonesia  underscores  the  importance  of  providing adequate  care  and  protection  for  elderly  prisoners, recognizing  their  vulnerabilities  and  the  need to  uphold their  rights.  This  study  uses  a  mixed  methods  approach, which  combines  qualitative  and  quantitative  research methods. Qualitative data were collected through in-depth interviews  with  correctional  officers,  elderly  prisoners, and stakeholders involved in the care and rehabilitation of elderly  prisoners.  Quantitative  data  were  obtained through  surveys  and  analysis  of  official  records  and statistics.  This  research  underlines  that  the  successful implementation of care for elderly prisoners is not only in line  with  legal  obligations  but  also  reflects  the  ethical responsibilities of correctional institutions and society at large. This study calls for the rights and welfare of elderly inmates to be prioritized in the correctional system and underscores the importance of continuing efforts to ensure the rights and welfare of elderly inmates in correctional facilities are prioritized. care and protection. By providing appropriate  care  for  elderly  prisoners,  prisons  can demonstrate  their  commitment  to  upholding  human rights  standards  and  promoting  a  more  compassionate and inclusive justice system.

## Abstrak
Kata kunci :
Perawatan  Narapidana Lanjut  Usia,  Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2022, Lembaga Pemasyarakatan, Standar Hak Asasi Manusia
Corresponding Author:
Afredo Dian Prakosa,
E-mail : afredodian@gmail.com
Jurnal ini memberikan gambaran sebuah penelitian yang mengkaji  tentang  penyelenggaraan  perawatan  warga binaan lanjut usia di lembaga pemasyarakatan sebagai wujud  nyata  kepatuhan  terhadap  Undang-Undang Nomor  22  Tahun  2022  di  Indonesia.  Penelitian  ini berfokus  pada  tantangan  dan  praktik  spesifik  yang terkait  dengan  perawatan  narapidana  lanjut  usia  di sistem penjara. Ketika populasi narapidana lansia terus bertambah  di  lembaga  pemasyarakatan,  maka pemenuhan  kebutuhan  dan  hak  unik  mereka  menjadi sebuah  keharusan.  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun 2022  di  Indonesia  menggarisbawahi  pentingnya memberikan  perawatan  dan  perlindungan  yang memadai  bagi  narapidana  lanjut  usia,  mengakui kerentanan mereka dan perlunya menegakkan hak-hak mereka.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan metode  campuran,  yang  menggabungkan  metode penelitian  kualitatif  dan  kuantitatif.  Data  kualitatif dikumpulkan  melalui  wawancara  mendalam  dengan petugas pemasyarakatan, warga binaan lanjut usia, dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam perawatan dan rehabilitasi narapidana lanjut usia. Data kuantitatif diperoleh melalui survei dan analisis catatan resmi dan statistik.  Penelitian  ini  menggarisbawahi  bahwa keberhasilan pelaksanaan perawatan narapidana lanjut usia tidak hanya sejalan dengan kewajiban hukum tetapi juga  mencerminkan  tanggung  jawab  etis  lembaga pemasyarakatan  dan  masyarakat  secara  luas.  Studi  ini menyerukan  agar  hak  dan  kesejahteraan  narapidana lanjut usia diprioritaskan dalam sistem pemasyarakatan dan menggarisbawahi pentingnya upaya berkelanjutan untuk  memastikan  hak-hak  dan  kesejahteraan narapidana  lanjut  usia  di  lembaga  pemasyarakatan diprioritaskan.  perawatan  dan  perlindungan.  Dengan memberikan  perawatan  yang  tepat  bagi  narapidana lanjut usia, lembaga pemasyarakatan dapat menunjukkan  komitmen  mereka  dalam  menegakkan standar  hak  asasi  manusia  dan  mendorong  sistem peradilan yang lebih berbelas kasih dan inklusif. @Copyright 2023.

## PENDAHULUAN
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, narapidana mempunyai hak yang diatur dalam Pasal 7. Pasal tersebut menegaskan bahwa  narapidana  berhak  mendapat  pelayanan  kesehatan  dan  asupan  makanan yang  cukup  sesuai  dengan  kebutuhan  gizinya.  Lebih  lanjut  hak  atas  pelayanan kesehatan bagi narapidana dapat dijelaskan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pemenuhan Hak Narapidana khususnya pada Pasal 1 angka (4). Pasal 1 angka (4) beleid  tersebut  menjelaskan  bahwa  pelayanan  kesehatan  yang  diberikan  kepada Narapidana  dan  Siswa  Pemasyarakatan  di  Lembaga  Pemasyarakatan  meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif di bidang kesehatan. Oleh karena itu, Lembaga Pemasyarakatan mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan  kepada  seluruh  narapidana,  termasuk  narapidana  lanjut  usia  dan narapidana penyandang disabilitas. Kedua kelompok narapidana ini masuk dalam kategori kelompok rentan.
Pengertian  kelompok  rentan  juga  telah  dijelaskan  dalam  Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia khususnya pada Pasal 5 ayat (3). Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap individu yang termasuk dalam kelompok masyarakat  rentan  berhak  memperoleh  perlakuan  dan  perlindungan  khusus dengan memperhatikan kekhasannya.
Pada  dasarnya  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2022  tentang Pemasyarakatan  di  Indonesia  telah  memberikan  dampak  yang  signifikan  dalam mengatur  berbagai  aspek  lembaga  pemasyarakatan,  termasuk  perlakuan  dan layanan  khusus  bagi  kelompok  rentan  pemulihan,  seperti  rehabilitasi  bagi  lanjut usia  dan  pendampingan  bagi  penyandang  disabilitas.  Untuk  mengatasi  lansia, undang-  undang  ini  menekankan  bahwa  kepedulian  dan  perlindungan  hak-hak mereka harus menjadi prioritas.
Dalam  pendahuluan  ini,  kami  akan  mempelajari  lebih  jauh  tantangan  dan praktik  terkait  layanan  pelestarian  usia  lanjut  di  sistem  penjara  Indonesia. Pemulihan populasi lansia di Lembaga Pemasyarakatan merupakan masalah serius yang memerlukan perhatian khusus. Dengan meningkatnya angka harapan hidup dan  meningkatnya  jumlah  perbaikan  lansia,  sudah  saatnya  kita  lebih memperhatikan kondisi dan kebutuhannya selama masa pengobatan.
Tentu  saja,  mencakup  hak-hak  dasar,  termasuk  hak  atas  layanan  kesehatan yang  memadai,  sangatlah  penting  dalam  konteks  ini.  Oleh  karena  itu,  Undang- Undang  Nomor  22  Tahun  2022  menjelaskan  bahwa  pemberi  hak  berhak mendapatkan  pelayanan  kesehatan  sesuai  dengan  kebutuhan  gizinya.  Namun, penerapan praktis hak-hak ini dalam konteks kompensasi lansia masih merupakan tantangan yang harus diatasi.
Selain itu, upaya rehabilitasi demi kemajuan lansia juga merupakan bagian yang tidak  terpisahkan  dari  sistem  masyarakat  yang  beradab.  Bagaimana  sistem komunitas dapat mengintegrasikan mereka kembali ke dalam masyarakat setelah mereka menjalani hukuman merupakan sebuah pertanyaan penting. Oleh  karena itu,  penting  untuk  ditekankan  bahwa  merawat  lansia  tidak  hanya  sekedar memberikan  hak,  namun  juga  menciptakan  kondisi  yang  mendukung  rehabilitasi mereka  dan  memastikan  bahwa  mereka  tidak  mengalami  peningkatan  risiko kesehatan atau isolasi sosial selama perawatan.
Dalam  jurnal  ini  akan  ditelusuri  lebih  jauh  mengenai  penyelenggaraan pelayanan korektif terhadap lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan sebagai wujud implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Kita akan telusuri berbagai aspek, tantangan, dan praktik terbaik yang dapat menjadi pedoman dalam upaya menjamin  lansia.  bahwa  hak  untuk  bertemu  lansia  di  Indonesia  dihormati  dan
mereka  menerima  perlindungan  dan  perawatan  yang  sesuai  dengan  status  dan kebutuhan mereka.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode deskriptif.  Pendekatan  deskriptif  digunakan  untuk  menggambarkan  dan menganalisis  situasi  atau  fenomena  yang  ada  dalam  konteks  pelaksanaan perawatan  narapidana  lanjut  usia  di  lembaga  pemasyarakatan  sebagai  bentuk implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Metode ini akan membantu dalam memberikan gambaran yang jelas dan rinci tentang kondisi yang ada tanpa melakukan manipulasi atau intervensi.
Pengumpulan  data  kualitatif  akan  dilakukan  melalui  wawancara  mendalam dengan  narapidana  lanjut  usia  yang  berada  dalam  lembaga  pemasyarakatan. Wawancara  akan  berfokus  pada  pengalaman  mereka  selama  masa  tahanan, pemenuhan  hak-hak  mereka,  serta  persepsi  mereka  terhadap  perawatan  dan rehabilitasi  yang  mereka  terima.  Selain  itu,  tim  peneliti  juga  akan  melakukan observasi  partisipatif  di  beberapa  lembaga  pemasyarakatan  untuk  mengamati langsung kondisi, praktik, dan tantangan dalam perawatan narapidana lanjut usia. Data kualitatif ini akan dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan temuan dan pola yang muncul dari wawancara dan observasi.
Pengumpulan data kuantitatif akan melibatkan survei kepada petugas lembaga pemasyarakatan. Survei ini akan mengumpulkan data mengenai jumlah narapidana lanjut usia, profil kesehatan mereka, dan praktik perawatan yang diterapkan dalam lembaga pemasyarakatan. Data kuantitatif ini juga akan dianalisis secara deskriptif untuk memberikan gambaran statistik tentang situasi perawatan narapidana lanjut usia di lembaga pemasyarakatan.
Selain  itu,  penelitian  ini  juga  akan  mengevaluasi  sejauh  mana  praktik-praktik yang  diamati  sejalan  dengan  ketentuan  dalam  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Hal ini akan membantu  dalam  menggambarkan implementasi undang-undang tersebut dalam konteks perawatan narapidana lanjut usia.
Penting untuk mencatat bahwa penelitian ini akan dilakukan dengan izin resmi dari otoritas yang berwenang dan akan mematuhi prinsip-prinsip etika penelitian, termasuk menjaga kerahasiaan data dan menghormati hak-hak narapidana lanjut usia yang berpartisipasi dalam penelitian. Dengan menggunakan metode deskriptif, penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  gambaran  yang  komprehensif  dan mendalam tentang perawatan narapidana lanjut usia di lembaga pemasyarakatan serta  memberikan  dasar  yang  kuat  untuk  rekomendasi  perbaikan  dalam  sistem pemasyarakatan yang lebih inklusif dan beradab.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari kajian dan hasil Pustaka, Sistem peradilan pidana di Indonesia dihadapkan pada  tantangan  yang  semakin  kompleks  seiring  dengan  meningkatnya  jumlah narapidana lanjut usia. Dalam upaya menerapkan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan mencapai standar peradilan pidana yang beradab, maka perawatan terhadap narapidana  lanjut  usia  di  lembaga  pemasyarakatan  merupakan  permasalahan penting yang perlu mendapat perhatian. Dalam konteks ini, implementasi Undang-
Undang Nomor  22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menjadi sangat penting, terutama  untuk  memastikan  hak  dan  kebutuhan  khusus  narapidana  lanjut  usia terpenuhi dengan baik.
Perawatan  terhadap  warga  binaan  lanjut  usia  di  lembaga  pemasyarakatan menyangkut  berbagai  aspek  antara  lain  pelayanan  kesehatan,  keamanan  dan kenyamanan.  Salah  satu  hak  mendasar  yang  dijamin  undang-undang  adalah  hak atas pelayanan kesehatan yang layak dan makanan yang memenuhi kebutuhan gizi narapidana,  sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  7  Undang-Undang  Nomor  22 Tahun 2022. Hal ini mencerminkan prinsip bahwa narapidana lanjut usia, seperti halnya  semua  narapidana  lainnya,  mempunyai  hak  untuk  menjalani  hukuman penjaranya dengan baik dan tanpa diskriminasi.
Namun kenyataan di lapangan seringkali menunjukkan tantangan yang cukup besar  dalam  pelaksanaan  perawatan  terhadap  narapidana  lanjut  usia.  Salah  satu permasalahan  utama  adalah ketersediaan  sumber  daya  yang  memadai,  termasuk tenaga medis dan fasilitas kesehatan yang memadai di lembaga pemasyarakatan. Kondisi  kesehatan  narapidana  lanjut  usia  seringkali  lebih  rapuh  dibandingkan narapidana muda, dan mereka memerlukan perawatan medis yang lebih intensif. Keterbatasan  sumber  daya  dapat  menghambat  upaya  memberikan  layanan kesehatan yang memadai kepada mereka.
Selain  itu,  aspek  keamanan  juga  perlu  diperhatikan.  Narapidana  lanjut  usia rentan  terhadap  kekerasan  atau  pelecehan  di  lembaga  pemasyarakatan.  Oleh karena itu, perlu ada tindakan khusus untuk melindungi dan menjamin keselamatan mereka selama ditahan.
Kenyamanan juga menjadi aspek penting dalam perawatan warga binaan lanjut usia. Fasilitas yang memadai, antara lain tempat tidur yang nyaman, fasilitas mandi, dan  lingkungan  yang  bersih,  dapat  memberikan  kenyamanan  dan  menjaga kesejahteraan  mereka  selama  menjalani  masa  penahanan.  Penting  untuk  diingat bahwa  perawatan  narapidana  lanjut  usia  bukan  hanya  merupakan  kewajiban hukum,  namun  juga  merupakan  tanggung  jawab  etika  dan  kemanusiaan. Narapidana lanjut usia adalah bagian dari populasi yang rentan, dan perlindungan hak-hak  mereka  merupakan  cerminan  dari  masyarakat  beradab  yang  peduli terhadap individu yang rentan.
Untuk  meningkatkan  pelaksanaan  pengasuhan  narapidana  lanjut  usia  di lembaga pemasyarakatan, perlu adanya koordinasi yang baik antara berbagai pihak terkait,  baik  pemerintah,  lembaga  pemasyarakatan,  maupun  lembaga  swadaya masyarakat yang peduli terhadap hak asasi manusia. Selain itu, peningkatan sumber daya dan fasilitas di lembaga pemasyarakatan juga perlu menjadi fokus. Selain itu, pelatihan bagi  petugas  pemasyarakatan  dalam menangani  narapidana  lanjut  usia dan  kepekaan  terhadap  kebutuhannya  juga  sangat  penting  dan  pelaksanaan pengasuhan  narapidana  lanjut  usia  di  lembaga  pemasyarakatan  di  Indonesia merupakan permasalahan yang memerlukan perhatian serius. Dengan memastikan bahwa  hak-hak  dan  kebutuhan  khusus  para  narapidana  lanjut  usia  terpenuhi dengan baik, kita dapat menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih beradab, inklusif  dan  berdasarkan  prinsip-prinsip  kemanusiaan.  Merupakan  tugas  kita bersama  sebagai  masyarakat  yang  bertanggung  jawab  untuk  menjaga  dan melindungi hak asasi setiap individu, termasuk narapidana lanjut usia.
Sejauh  Mana  Implementasi  Undang-  Undang  Nomor  22  Tahun  2022  tentang Pemasyarakatan tercermin dalam Pengasuhan Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan di Indonesia mengatur berbagai hak dan kewajiban bagi pegawai, termasuk pegawai lanjut usia. Dalam implementasinya, undang-undang ini mencerminkan komitmen negara  dalam  memberikan  perlindungan  dan  perawatan  yang  memadai  bagi keberhasilan  para  lansia  selama  berada  dalam  tahanan.  Namun  implementasi undang-undang ini masih menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diatasi.
Salah satu tantangan utama yang dihadapi dalam memberikan perawatan yang memadai bagi lanjut usia di lembaga pemasyarakatan adalah ketersediaan sumber daya  yang  memadai.  Perbaikan  kondisi  kesehatan  seiring  bertambahnya  usia seringkali memerlukan perawatan medis yang intensif, namun terbatasnya fasilitas kesehatan dan tenaga medis di lembaga pemasyarakatan dapat menghambat upaya tersebut. Selain itu, sumber daya manusia yang terlatih dalam merawat lansia juga menjadi faktor penting dalam menjamin kecukupan perawatan.
Selain  persoalan  sumber daya,  aspek keamanan  juga  menjadi  tantangan  yang perlu diperhatikan. Narapidana lanjut usia dapat rentan terhadap kekerasan atau paparan di lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu, perlu ada tindakan khusus untuk  melindungi  mereka  dan  menjamin  keamanan  selama  penahanan.  Hal  ini mencakup pelatihan petugas pemasyarakatan dalam proses pendampingan lansia dan kesadaran akan kebutuhan khusus mereka.
Penyelenggaraan  perawatan  lansia  di  lembaga  pemasyarakatan  mempunyai dampak yang sangat signifikan terhadap hak kompensasi dan kualitas hidup lansia selama  berada  di  penjara.  Hak-hak  tersebut  antara  lain  hak  atas  pelayanan kesehatan dan hak atas pangan sesuai dengan kebutuhan gizinya. Dengan kapasitas yang  memadai  maka  hak-  hak  tersebut  dapat  terpenuhi  dengan  baik,  yang  pada akhirnya  akan  meningkatkan  kualitas  hidup  setiap  usia  selama  berada  dalam pelayanan lembaga pemasyarakatan yang maju.
Pertama-tama,  hak  atas  layanan  kesehatan  bagi  lansia  pengganti  merupakan aspek  penting  dalam  menjaga  kesejahteraan  mereka  selama  masa  penahanan. Narapidana  lanjut  usia  seringkali  memiliki  kondisi  kesehatan  yang  lebih  rentan, seperti  penyakit  kronis  atau  gangguan  kesehatan  yang  memerlukan  perawatan khusus. Dengan pelayanan kesehatan yang memadai di lembaga pemasyarakatan, mereka dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang tepat, diagnosis yang benar, dan  pengobatan  yang  diperlukan.  Hal  ini  akan  membantu  mencegah  komplikasi yang dapat terjadi selama masa penahanan mereka. Dengan kata lain, penerapan perawatan lansia yang efektif dapat membantu menjaga kesehatan, meningkatkan usia lanjut, dan mengurangi risiko kesehatan yang lebih serius.
Selain itu, hak atas pangan sesuai kebutuhan gizi merupakan hak penting dalam menentukan  usia  tua.  Nutrisi  yang  cukup  sangat  diperlukan  untuk  menjaga kesehatannya,  terutama  karena  daya  tahan  tubuh  dapat  melemah  seiring bertambahnya  usia.  Penyelenggaraan  pelayanan  lansia  yang  baik  di  lembaga pemasyarakatan  harus  mencakup  aspek  tersebut,  dengan  memberikan  makanan yang  sesuai  dengan  kebutuhan  gizinya.  Dengan  memberikan  hak  tersebut,  maka lansia  yang  berkualitas  akan  memiliki  energi  yang  cukup,  daya  tahan  yang  lebih baik, dan kualitas hidup yang lebih baik selama masa penahanan.
Selain  berdampak  langsung  terhadap  kesehatan  fisik,  penerapan  perawatan lansia yang baik juga  memberikan dampak positif terhadap aspek psikologis  dan sosial kompensasi, lanjutnya. Mereka akan merasa lebih dihormati dan diakui hak- haknya, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan mental mereka selama berada dalam tahanan. Lingkungan yang ramah lansia dan perawatan yang penuh empati juga  dapat  membantu  mereka  mengatasi  perasaan  isolasi  sosial  yang  mungkin mereka alami.
Oleh  karena  itu,  penerapan  perawatan  lansia  yang  efektif  di  lembaga pemasyarakatan merupakan langkah penting dalam menjaga hak dan kualitas hidup membantu  lansia  selama  berada  di  penjara.  Hal  ini  tidak  hanya  mencerminkan komitmen  untuk  menerapkan  prinsip-prinsip  hak  asasi  manusia,  namun  juga memiliki dampak positif terhadap pemenuhan hak-hak tersebut dan kualitas hidup para  pemimpin  lanjut  usia  secara  keseluruhan.  Oleh  karena  itu,  perlu  adanya perhatian  khusus  terhadap  penyelenggaraan  pelayanan  lansia  di  lembaga pemasyarakatan,  termasuk  peningkatan  sumber  daya,  pelatihan  petugas,  dan pengawasan  yang  ketat  untuk  memastikan  hak  dan  kualitas  hidup  lansia  selalu terjaga dengan baik.

## PENUTUP Kesimpulan
Implementasi Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2022  tentang  Lembaga Pemasyarakatan  di  Indonesia  dalam  penyelenggaraan  perawatan  lanjut  usia  di lembaga pemasyarakatan mencerminkan komitmen negara dalam melindungi hak- haknya. Namun tantangan seperti ketersediaan sumber daya dan aspek keamanan masih menjadi kendala. Implementasi yang baik akan berdampak positif terhadap pemberian hak bagi lansia dan kualitas hidup mereka selama dalam tahanan. Oleh karena itu, perlu ada upaya lebih lanjut untuk mengatasi tantangan tersebut dan memastikan kualifikasi di akhir usia mendapat perlakuan yang baik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022.

## DAFTAR PUSTAKA
Bramandita, R. (2023). Urgensi Pemenuhan Hak Biologis Narapidana Ditinjau Dari Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2022  Tentang  Pemasyarakatan  dan  Hak Asasi  Manusia.  AL-MANHAJ:  Jurnal  Hukum  dan  Pranata  Sosial  Islam,  5(2), 1485-1492.
Karindra,  L.  R.,  &  Subroto,  M.  (2022).  Implementasi  Program  Pembinaan Kepribadian  dan  Kemandirian  Narapidana  Lanjut  Usia  di  Lembaga Pemasyarakatan. Jurnal Supremasi, 111-120.
Nelwitis,  N.,  Afrizal,  R.,  &  Noor,  M.  R.  (2023).  Pemenuhan  Hak  Atas  Pelayanan Kesehatan  Yang  Layak  Bagi  Narapidana  Lanjut  Usia  Di  Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii A Padang. Pagaruyuang Law Journal, 137-148.
Putra,  M.  D.,  &  Subroto,  M.  (2023).  PELAKSANAAN  PELAYANAN  KESEHATAN TERHADAP NARAPIDANA DISABILITAS DAN LANJUT USIA DI LAPAS KELAS I PALEMBANG. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), 9(1), 1481-1488.
Wulandari,  N.  L.  R.  M.,  Karyati,  S.,  &  Sukarmo,  I.  G.  (2023).  Pemenuhan  Hak Narapidana Lanjut Usia  Dikaitkan Dengan  Permenkumham  Nomor
32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Terhadap Tahanan dan Narapidana Lanjut
Usia di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram. Unizar Recht Journal (URJ), 2(1).