## Wajah Hukum
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi ISSN 2598-604X (Online) | DOI 10.33087/wjh.v6i1.868

## Peranan Masyarakat Adat Serampas dalam Pengendalian Perusakan Hutan di Provinsi Jambi

## Ika Dwimaya Roza
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Jambi, Jl. Patimura Correspondence email: ikadwimaya1979@gmail.com
Abstrak. Di  negara  Indonesia,  ada  50  sampai  70  juta  masyarakat  adat,  serta  banyak  dari  mereka  lebih  kurang  50  juta  orang mengandalkan  hutan  buat  mata  pencaharian  mereka. Bila dibandingkan  dengan  luas  negara  Indonesia,  hutan adat  yang  dimiliki masyarakat  adat  kurang  lebih  ¼  saja  dan  hanya  0,5%  tanah  adat  di  Indonesia  yang  diakui  secara  hukum  sebagai  tanah  adat. Komunitas  Serampas di  Merangin,  Provinsi Jambi  menerima  penegasan  melalui perda  nomor 8 Tahun 2016  perihal Pengakuan dan  perlindungan  masyarakat  hukum  adat  Serampas.  ratifikasi  Peraturan  Daerah  ini  sejalan  dengan  pelaksanaan  putusan Mahkamah  Konstitusi  (MK)-35,  ihwal  hutan  adat  serta  peraturan  perundang-undangan  terkait.  Isi  Peraturan  Daerah  ini  ialah mendeklarasikan,  mengakui,  serta  menyampaikan  proteksi  terhadap  eksistensi  dan  hak-hak  tradisional  masyarakat  hukum  adat Serampas  yang  selama  ini  terabaikan,  termuat  pada  pasal  5  ayat  (2)  UU  No.  41  tahun  1999  ihwal  pengakuan  hak  ulayat. Menggunakan  Peraturan  Daerah  ini,  sebagai  akses  pemberdayaan  serta  pembangunan  di  sana.  Jenis  penelitian  pada  jurnal  ini menggunakan  penelitian  hukum  normatif  atau  kepustakaan  yang  mencakup  penelitian  tentang  asas-asas  hukum  dan  penelitian tentang  sistem  hukum.  Pendekatan  pada  penyusunan  penelitian  ini  memakai  pendekatan  undang-undang  serta  pendekatan konseptual.  Aktivitas  dari  pengelolaan  lahan  rakyat  adat  Serampas,  kebudayaan  lokal  dan  tradisional  mereka,  serta  korelasi spiritual  mereka  menggunakan  hutan  sebagai  dasar  bagi  proteksi  hutan  yang  efektif  dan  berkesinambungan,  khususnya  pada Provinsi  Jambi.  sebab  masyarakat  adat  pada  dasarnya  berkontribusi  krusial  meraih  tujuan  menjaga  iklim  dunia,  keseimbangan ekosistem hutan, keanekaragaman biologi serta pembangunan berkelanjutan.
Kata kunci : masyarakat hukum adat, masyarakat adat Serampas, hutan adat
Abstract. In Indonesia, there are 50 to 70 million indigenous peoples, and many of them around 50 million people rely on forests for their livelihoods. When compared with the size of the country of Indonesia, customary forest owned by indigenous peoples is only about and only 0.5% of customary land in Indonesia is legally recognized as customary land. The SerampasCommunity in Merangin,  Jambi  Province  received  confirmation  through  local  regulation  number  8  of  2016  regarding  the  recognition  and protection  of  the  Serampas  customary  law  community.  The  ratification  of  this  Regional  Regulation  is  in  line  with  the implementation  of  the  decision  of  the  Constitutional  Court  (MK)-35,  regarding  customary  forests  and  related  laws  and regulations.  The contents  of  this  Regional Regulation are  to  declare,  acknowledge,  and convey protection  against  the  existence and traditional rights of the Serampas customary law community which have been neglected, contained in Article 5 paragraph (2) of Law no. 41 of 1999 regarding the recognition of customary rights. Using this Regional Regulation, as access to empowerment and development there. This type of research in this journal uses normative legal research or literature that includes research on legal principles and research on the legal system. The approach in the preparation of this research uses a legal approach and a conceptual  approach.  The  activities  of  the  land  management  of  the  indigenous  peoples  of  Serampas  their  local  and  traditional cultures, as well as their spiritual correlation use the forest as the basis for effective and sustainable forest protection, especially in  Jambi  Province. because indigenous  peoples  basically  make a crucial contribution  to achieving the goals of maintaining  the world's climate, the balance of forest ecosystems, biological diversity and sustainable development.

## Keywords: customary law community, Serampas indigenous people, customary forest

## PENDAHULUAN
Dari  5%  penduduk  global  berasal  dari  5.000  masyarakat  adat  dunia  yang  merupakan  bagian  dari  keseluruhan populasi global yang berjumlah kurang lebih 370 juta. Jumlah diatas belum termasuk suku terasing yang tidak dikenal dan  hidup  terasing  jauh  dari  peradaban  dunia.  Walaupun  demikian,  keberadaan  masyarakat  adat  yang  kurang  lebih berasal dari 5% populasi dunia, masyarakat tersebut menjalankan kehidupan sehari-harinya sebagai pelaku konservasi yang  menjaga  lebih  dari  80%  keanekaragaman  hayati  dunia  pada  kawasan  mereka.  Keberlangsungan  cara  hidup mereka  dalam  menjaga  hutan  dengan  menggunakan  pengetahuan  lokal  dan  tradisional  mereka,  serta  korelasi  sistem kepercayaan mereka menggunakan hutan sebagai dasar proteksi hutan yang efektif dan berkelanjutan. 1 Hidup sekitar 50 sampai 70 juta jiwa masyarakat adat di Indonesia. Banyak di antara mereka yang sangat bergantung pada sumber daya  hutan  sebagai  mata  pencaharian  kehidupan  yang  utama. 2 Sekitar  1/4  dari  wilayah  Indonesia  merupakan  tanah
1 www.interfaithrainforest.org.id diakses 27 september 2020
2 Data Available at: http://www.landmarkmap.org/country-profiles/ Accesed : 9March 2019
adat  yang  dikelola  oleh  masyarakat  adat,  jumlah  yang  sebanding  bagi  luas  Indonesia,  sayangnya  hanya  0,5%  asal tanah adat di Indonesia diakui secara hukum sebagai tanah adat. 3
Perlindungan hukum terhadap hak masyarakat adat tersebut terdapat di dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945  pada  Pasal  18B  ayat  (2)  yang  menyatakan  bahwa  negara  mengakui  dan  menghormati  masyarakat  hukum  adat beserta hak tradisionalnya 4 . Hak adat merupakan hak tradisional yang mengikuti perkembangan sosiologis masyarakat tersebut  seiring  waktu,  serta  dipengaruhi  berdasarkan  konvensi  komunitas  tersebut  dalam  penerapannya.  Undang Undang  No.5  Tahun  1967  perihal  Ketentuan-Ketentuan  Pokok  Kehutanan  dan  Undang  Undang  No.  41  Tahun  1999 tentang  Kehutanan  menegasi  hak  tersebut  dengan  adanya  klausula  bahwa  sebagian  besar  lahan  yang  dimiliki  oleh komunitas  adat menjadi  wilayah  yang dikelola oleh Kementerian  Lingkungan Hidup dan  Kehutanan. Ditambah pula Mahkamah Konstitusi pada tahun 2013 merilis keputusan berupa pengakuan hukum hingga 40 juta hektar tanah adat.
Melalui  izin  hutan  sosial,  program  Perhutanan  Sosial  Pemerintah  Indonesia  memberikan  izin  pada  komunitas yang sebagian besar mengusahakan penghidupannya pada hutan yaitu seluas 12,7 juta hektar tanah, hal ini merupakan bentuk  dukungan  Pemerintah  terhadap  hutan  adat.  Keberadaan  dan  pengakuan  hutan  adat  diberikan  pada  sembilan komunitas  di  tahun  2016  dan  di  2017  sembilan  hutan  adat  kembali  diakui,  meliputi  16.400  hektar.  Tetapi  adanya kekhawatiran terhadap ekspansi industri perusahaan minyak kelapa sawit merupakan hal yang konkret khususnya pada hak guna lahan. Tak jarang hak adat tidak mendapat perhatian ketika perkebunan dibuat dimana hal ini menyebabkan permasalahan antara pemangku adat dan perusahaan sawit. Bahkan acapkali perkembangan perkebunan kelapa sawit digadang-gadang  sebagai  peluang  ekonomi  bagi  komunitas  adat  di  Indonesia,  memberi  harapan  bagi  bekas  pemilik lahan  sebelumnya.  Penduduk  asli  yang  merupakan  masyarakat  adat  pengguna  tanah  adat  merupakan  yang  paling terdampak  kurang  menyenangkan  dari  perubahan  tata  guna  lahan  ini.  Kehidupan  masyarakat  adat  terancam  dengan adanya perambahan yang lebih jauh masuk ke kawasan hutan.
Hutan  mempunyai  arti  serta  peranan  krusial  pada  aneka  macam  aspek  kehidupan  sosial,  pembangunan  serta lingkungan hidup. Sebagaimana terdapat dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 41 tahun 1999, dalam hal ini ialah kekayaan hutan yang dikuasai oleh negara merupakan amanah rezeki yang dilimpahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa  telah  memberikan  beragam  manfaat  bagi  umat  manusia,  oleh  karena  itu  harus  disyukuri,  dipergunakan,  dan dimanfaatkan  secara optimal, serta dijaga  kelestariannya untuk sebesar-besar  kemakmuran rakyat bagi  kelangsungan generasi kini juga generasi mendatang.Seperti yang diamanatkan oleh Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang mewajibkan supaya  bumi,  air  serta  kekayaan  alam  yang  terkandung  didalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan  digunakan  sebesar- besarnya untuk kemakmuran warga negara, maka sudah seharusnya penyelenggaraan kehutanan mengandung jiwa dan semangat kerakyatan, berkeadilan dan berkelanjutan.
Melalui Perda no. 8 tahun 2016 yang menjadi landasan hukum serta proteksi masyarakat hukum adat Serampas, Masyarakat  Serampas  mendapat  pengukuhan.  Komunitas  masyarakat  yang  bersinergi  dalam  Marga  Serampas  ini, berkomitmen  atas  hutan  dan  lingkungan  tempat  tinggal  mereka.  Kurang  lebih  pengesahan  Peraturan  Daerah  ini berbanding  lurus  terhadap  penerapan  putusan  Mahkamah  Konstitusi  (MK)-35,  tentang  hutan  adat  dan  peraturan perundang-undangan  terkait.  Peraturan  Daerah  ini  berisikan  pemberitahuan  terbuka  secara  sah  dan  meyakinkan  dan memberikan proteksi atas  eksistensi  serta kebudayaan masyarakat Serampas yang diabaikan  setelah  sekian lama ada sebagai suatu masyarakat adat. Dengan Peraturan Daerah ini eksistensi adat Serampas lebih diapresiasi  serta sebagai sarana pemberdayaan serta peningkatan taraf hidup bagi masyarakat Serampas dalam pengelolaan sumber daya alam pada hutan adat mereka.
Di  banyak  bagian  dunia,  masyarakat  adat  yang  dalam  eksistensinya  mempunyai  sumbangsih  krusial  dalam memelihara kondisi cuaca dunia, restorasi hutan, keanekaragaman ekosistem serta tujuan pembangunan selanjutnya di masa  depan  menghadapi  permasalahan  besar  kedepannya  dalam  mempertahankan  hutannya  dari  bertumbuhnya pabrik-pabrik  seperti  industri  kelapa  sawit, mining , illegal  logging ,  serta  agribisnis.  Luasan  hutan  Indonesia berdasarkan  data  BPS2  mencapai  126.094.366,71  hektar,  ini  terdiri  dari  dan  berasal  dari  hutan  konservasi,  hutan produksi permanen, hutan produksi yang bisa dikonservasi, hutan produksi terbatas serta hutan lindung 5 . Dimana saat ini  deforestasi  hutan  di  Indonesia  banyak  terjadi.  Diketahui  di  tahun  2017  (Juli  2016  -  Juni  2017)  479  ribu  hektar hutan mengalami deforestasi  nasional dengan rincian 308 ribu hektar merupakan daerah hutan serta  selebihnya ialah Areal Penggunaan Lain (APL). 6 Deforestasi ini sudah mengkhawatirkan bagi keseimbangan ekosistem hutan dan alam sekitar pada umumnya. Kebakaran hutan serta lahan, pembukaan lahan buat perkebunan sawit, serta pembalakan liar adalah  faktor-faktor  penyebab  yang  mempengaruhi  proses  deforestasi.  Diharapkan  adanya  supervisi  terhadap  hutan supaya  terjaga  ekuilibrium  pada  kehidupan  manusia  dengan  alamnya.  Supervisi  hutan  ini  melibatkan  banyak  pihak
3 Ibid
4 Undang-Undang  Dasar  1945  pasal  18B:  “:“Negara  mengakui  dan  menghormati  kesatuan-kesatuan  masyarakat  hukum adat  beserta  hak-hak  tradisionalnya  sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat  dan  prinsip  Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”
5 BPS per Februari 2017, https://www.bps.go.id/subject/60/kehutanan
6 Ibid

## Ika Dwimaya Roza, Peranan Masyarakat Adat Serampas dalam Pengendalian Perusakan Hutan di Provinsi Jambi
yang  tidak  hanya  dilakukan  oleh  pemerintah  belaka.  Partisipasi  aktif  serta  kiprah  dari  rakyat  diperlukan  selalu  demi menjaga  kelestarian  dan  keberlangsungan  hutan  yang  sebagai  sumber  kehidupan  sangat  dibutuhkan.  Keberadaan kiprah elemen masyarakat  sangat  krusial  terutama masyarakat  yang telah lama  hidup  serta telah berinteraksi dengan hutan  dan  memberdayakan  sumber  daya  hutan,  salah  satunya  adalah  hutan  adat.  Hutan  adat  dalam  pengelolaannya sudah diatur pada peraturan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang wacana hutan adat. Upaya pemerintah dalam mempengaruhi kebijakan terhadap keberadaan hutan adat mempunyai peranan yang relatif signifikan.
Landasan yuridis pengelolaan hutan adat selama ini diatur melalui UU No. 41 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa  hutan  adat  masuk  ke  dalam  hutan  negara,  sebagai  akibatnya  pengurusan  tentang  hutan  adat  berada  ditangan negara.  Setelah  putusan  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  nomor  35/2004,  hutan  adat  yang  selama  ini  berada  dalam kawasan hutan negara telah berganti status dari hutan negara ke hutan hak 7 . Hutan hak artinya hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah. Hal ini menandakan rakyat memiliki tanggung jawab pada wilayah hutan mereka. Itu artinya masyarakat hukum adat secara hukum menerima pengakuan dan penghormatan untuk menjalankan rutinitas adat-istiadatnya  terutama  menyangkut  pengelolaan  hutan  adat.  Dengan  adanya  perubahan  peraturan  terkait menggunakan pengelolaan hutan, maka masyarakat hukum adat memiliki konsekuensi menjaga dan melindungi hutan mereka. Adanya status baru ini mengindikasikan bahwa kepemilikan serta pendayagunaan hutan adat ada pada tangan masyarakat hukum adat.
Dalam  memanfaatkan  hutan,  sebagaimana  umumnya  suku-suku  tertentu  yang  penghidupan  kesehariannya berasal  dari  hutan,  masyarakat  adat  memiliki  adat  mereka  yang  diatur  dan  disepakati  oleh  lembaga  adat.  Dicermati metode yang digunakan seperti: 8
1. Adanya  aturan  terhadap  penggunaan  lahan  yang  diperuntukkan  untuk  pemukiman,  berhuma,  serta  mengatur pengelolaan tanah.
2. Adanya  seleksi  dalam  memilih  korelasi  hukum  antara  orang  dengan  tanah  dalam  hal  memberikan  hak  eksklusif pada subjek eksklusif.
3. Adanya aturan berkenaan dengan ranah hukum private seperti jual beli, waris, dan lain-lain.
Maka  dalam  hal  ini  dengan  melihat  Provinsi  Jambi  menggunakan  hutannya  yang  masih  terjaga  di  dalam kawasan daerah pemukiman masyarakat adat Serampas yang dengan kearifan lokal serta tradisional mereka menjaga hutan,  penulis  tertarik  untuk  meneliti  peranan  masyarakat  adat  Serampas  ini  dalam  menjaga  hutan  dari  kerusakan sesuai fungsi hutan dalam UU no.41/1999.
Permasalahan  yang  diteliti  tentang  peranan  masyarakat  Serampas  pada  pengendalian  kerusakan  hutan  di Provinsi  Jambi  dan  pengolahan  sumber  daya  alam  pada  hutan  adat  yg  dikelola  oleh  masyarakat  Serampas  tersebut. Penelitian  ini  diharapkan  menambah  pengetahuan  tentang  bagaimana  peranan  masyarakat  adat  Serampas  dalam pengolahan  sumber  daya  alam  di  hutan  adat  mereka  serta  bagaimana  hal  tersebut  mempengaruhi  pengendalian kerusakan  hutan  di  Provinsi  Jambi,  khususnya  bagi  penggiat  lingkungan  hidup  terutama  tentang  pelestarian  serta proteksi  hutan  adat.  Disamping  itu  diharapkan  bisa  sebagai  acuan  bagi  pemerintah  terkait  dalam  menyampaikan pengundangan Perda bagi masyarakat adat dalam mengelola hutan yang tengah mengalami perubahan.

## METODE Tipe Penelitian dan Pendekatan Penelitian
Tipe penelitian yaitu memakai penelitian hukum normatif atau kepustakaan yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum serta penelitian terhadap sistematik hukum. Pendekatan yang digunakan dalam menyusun penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach ) yaitu dengan mengamati perundang-undangan yang  digunakan  yang  berkaitan  dengan  masyarakat  adat  dan  digunakan  sebagai  landasan  memperkuat  peranan masyarakat  adat  Serampas.  Selain  itu  penulis  juga  memakai  pendekatan  konseptual  ( conceptual  approach )  yaitu dengan  memberikan  sudut  pandang  dan  analisa  penyelesaian  permasalahan  dalam  penelitian  ini  dilihat  dari  aspek konsep-konsep  hukum  yang  melatarbelakanginya,  dimana  peranan  masyarakat  Serampas  telah  banyak  memberikan kontribusi  ekonomi  dan  pembangunan  berkelanjutan  bagi  perlindungan  hutan  adat  dalam  wilayah  hukum  adat  yang mereka  jaga,  dapat  dilihat  dari  nilai-nilai  yang  terkandung  dalam  penormaan  kehidupan  masyarakat  adat  Serampas dalam  tatanan  hukum  adat  yang  mereka  terapkan  dan  peraturan  pemerintah  serta  kaitannya  dengan  konsep-konsep yang digunakan.
7 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No.: P.21/ MenLHK-II/2015
8 Martua Sirait, Chip Fay dan A. Kusworo, Bagaimana Hak-hak Masyarakat Hukum Adat dalam Mengelola Sumber Daya Alam Diatur, Southeast Asia Policy Research Working Paper, No. 24.

## Sumber Bahan hukum
Bahan  hukum  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  bahan  hukum  primer  yakni  seluruh  perundang-undangan  yang terkait serta bahan hukum sekunder yang mencakup seluruh kitab dan buku hukum, jurnal ilmiah, serta website yang berkaitan dengan masyarakat adat.

## Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan hukum
Dalam pengumpulan bahan hukum ini dilakukan dengan menggunakan cara dikumpulkan bahan hukum primer terlebih  dahulu  yang  selanjutnya  menggunakan  info  terkait  yang  dikaji  lalu  dicari  jawabannya  serta  menganalisa sesuai rujukan dari bahan hukum sekunder lalu melakukan sistematisasi, interpretasi dan menyimpulkannya.

## Analisis Bahan Hukum
Adapun  dalam  menganalisis  bahan  hukum,  peneliti  melakukan  pengumpulan  terhadap  bahan  hukum  primer maupun  bahan  hukum  sekunder  yang  terkait  dengan  info  yang  dikaji,  Selanjutnya  peneliti  akan  mengidentifikasi bahan-bahan  hukum  tersebut  sesuai  informasi  hukum  yang  didapatkan,  selanjutnya  menganalisis  dan  menjawab permasalahan yang diajukan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sebagai salah salah satu penggagas hutan adat di Indonesia, keberadaan hutan adat di Provinsi Jambi sudah ada dan  diakui  jauh  sebelum  adanya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.35/PUU-X/2012  perihal  hutan  adat.  Sebagai referensi  contohnya,  hutan  adat  Temedak  Desa  Keluru  Kecamatan  Keliling  Danau  Kabupaten  Kerinci  sudah  diakui melalui Keputusan Bupati KDH TK. II Kerinci No. 176 Tahun 1992 tanggal 6 November 1992 dengan luas ± 23 Ha. lalu  diikuti  oleh  14  surat  keputusan  bupati  serta  2  Peraturan  Daerah  yang  mengakui  dan  pengukuhan  hutan  adat  di Kabupaten Merangin, Kerinci, Bungo dan Sarolangun dengan total luasan mencapai ± 9.358,93 Ha. 9
Kata  Serampas  yang  diketahui  selama  ini  merupakan  nama  sungai  yaitu  Sungai  Serampas/Serampu  yang kemudian  berkembang  menjadi  Desa  Renah  Kemumu,  Tanjung  Kasri,  Lubuk  Mentilin,  Rantau  Kermas  serta  Renah Alai  dimana  susah  dijumpai  kepustakaan  mengenai  asal  usul  Marga  Serampas  yang  dijadikan  referensi  acuan. Penelusuran  mengenai  orang  serampas  ini  yang  tersebar  di  masyarakat  setempat  berasal  dari  mulut  ke  mulut  saja. Serampas artinya sebuah wilayah sosiokultural yang tidak sama dengan suku-suku bangsa lainnya. Itu artinya mereka memiliki  ciri-ciri  identitas  sendiri  yang  membedakannya  dengan  suku  bangsa  lain.  Mereka  tak  sama  dengan  suku bangsa lainnya yang ada di Sumatera ini, tetapi dengan kekhasan tersendiri sehingga menyebutnya dengan kata orang Serampas (baca: Serampeh). Marga Serampas masing-masing tersebar pada 5 desa yang sinkron satu sama lain. Tidak berlebihan  bila  diklaim  sebagai  komunitas.  Komunitas  adalah  kesatuan  hidup  sekelompok  insan  yang  menempati suatu wilayah serta berinteraksi secara kontinyu sinkron dengan suatu sistem adat-istiadat serta terikat oleh suatu rasa ciri-ciri-ciri identitas komunitas itu sendiri. 10 Sebagai suatu kesatuan kelompok manusia, rakyat adat Serampas serupa dengan hampir seluruh kesatuan manusia yang memiliki perasaan kesatuan yang terintegrasi kuat satu sama lain dalam satu dalam budaya yang holistik dengan kearifan khas Serampas”. 11
Eksistensi  nenek  moyang  serampas/serampu  telah  terdapat  jauh  sebelum  datangnya  orang-orang  asal  kerajaan berasal Jawa dan Minangkabau yang masuk ke Provinsi Jambi yaitu pada abad ke IX, ketika itu masyarakat serampu masih  menganut  kepercayaan  atau  animisme,  dan  pada  waktu  itu  pula  berdiri  lah  peradaban  yang  berpusat  di  Bukit Atap  yang  bernama  Kerajaan  Manjuto  atau  Nan  Tigo  Kaum.  Adapun  tiga  kerajaan  yang  termasuk  dalam  Nan  Tigo Kaum ialah kerajaan di Pulau sangkar yang dipimpin sang Depati Rejo Talang, di Tanjung Kasri dipimpin sang Depati Segindo Balak serta di Koto Tapus dipimpin oleh Depati Koto Dewo. Pada masa itu sebelum masuknya kerajaan dari Jawa  dan  Minangkabau,  yang  seketika  itulah  baru  berkembang  kepercayaan  Hindu  serta  pola  hidup  masyarakat berubah  menjadi  berhuma  serta  berdagang  yang  sebelumnya  kehidupan  masyarakat  Serampu  hidup  dengan  cara berburu serta mengumpulkan hasil hutan
Wilayah  Serampas  terpusat  pada  Tanjung  Kasri  (Renah  Kemumu)  yang  di  saat  itu  ada  28  dusun  dan  terbagi dalam  tiga  wilayah  yaitu  keturunan  eksklusif  berasal  langsung  dari  Segindo  Balak  diantaranya  Nenek  Puti  Segindo Mersik yang mendiami Renah Kemumu, Nenek Puti Selindung Bulan yang mendiami Tanjung Kaseri dan Nenek Puti Senialus  yang  mendiami  Renah  Alai.  Sedangkan  fungsi  pemerintahan  wilayah  adat  Serampas  dipimpin  oleh  Depati Seribumi  Puti  Pemuncak  Alam  serampas  serta  dibawahnya  terdapat  Depati  Pulang  Jawa  di  Renah  Kemumu,  Depati Singo  Negaro  yang  berkuasa  di  Tanjung  Kasri  serta  Depati  Karti  Mudo  Menggalo  untuk  wilayah  Renah  Alai.  Pada wilayah  kekuasaan  Depati  Karti  Mudo  Menggalo  membawahi  Depati  lainnya  antara  lain  Depati  Seniudo,  Depati Payung, Depati Singo rajo, Depati kartau, Depati Siba.
9 https://web.huma.or.id/penetapan-hutan-adat-demi-terwujudnya-kesejahteraan-masyarakat/rangkaian-kegiatan/serampas- jambi , diakses 27 September 2020
10 Koentjaraningrat, Beberapa Pokok Antropologi Sosial , Dian Rakyat, Jakarta, 2011, hal 123.
11 Ibid
Pengawasan  dan  penjagaan  wilayah  adat  Serampas  berdasarkan  hukum  adat  antara  lain  dengan  mengatur embargo bagi warga Serampas mengenai “orang selatan” yaitu sebutan bagi orang diluar Serampas, untuk tidak boleh menikah dan bekerja sebagai buruh di perusahaan sawit, dan jika terdapat rakyat melakukan hal tersebut, maka akan dijatuhi sanksi adat. Hukumannya berupa eksodus dari wilayah Serampas.
Serampas mempunyai batasan daerah yaitu sebagai berikut:
a) Batasan wilayah adat atau marga secara holistik mencakup tiga wilayah depati sebagaimana yang tertuang di dalam tembo Induk, yakni Depati pulang Jawa, Depati Singo Negaro, serta Depati Karti Mudo Menggalo yang berada dibawah kekuasaan Depati Seri Bumi Putih Pemuncak Alam.
b)  Batas  wilayah  adat  yang  dimiliki  oleh  dua  desa  yakni  yang  tertuang  dalam  tembo  anak  dan  tersimpan  di masing-masing desa yaitu termasuk ke dalam daerah Depati Pulang Jawa dan Depati Karti Mudo Menggalo.
Dengan melihat bahwa masyarakat adat Serampas sudah memenuhi unsur pemenuhan masyarakat hukum adat yang  termaktub  pada  UU  No. 41  tahun  1999  perihal  Kehutanan  yaitu  terpenuhinya  semua  unsur  tadi,  maka  tak  ada keraguan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin mengakui eksistensi kesatuan rakyat hukum istiadat Serampas melalui kebijakan  wilayah dalam pengukuhan legalitas dari Bupati Merangin tahun 2015 Hutan adat Rantau Kermas seluas  130  hektar.  Hal  tersebut  merupakan  modal  dasar  dalam  mengembangkan  kebijakan  daerah  yang  lebih  luas dalam  hal  pengakuan  masyarakat  hukum  adat  beserta  dengan  wilayah  adatnya.  Oleh  sebab  itu  peraturan  bupati menjadi  sangat  relevan  untuk  menyampaikan  alternatif  kebijakan  yang  menyelenggarakan  aturan  serta  mengakui eksistensi masyarakat adat pada satu wilayah hukum suatu kabupaten.
Pada  masyarakat  adat  Serampas  terdapat  istilah  “Tanah  Ajum  Tanah  Arah”  dimana  pembagian  ini  mencakup wilayah mana saja yang diizinkan menjadi perladangan dan pemukiman.Tanah ajum artinya tanah yang diberi izin dan dibuat  tempat  tinggal  atau  rumah.  Dilain  pihak,  tanah  arah  adalah  tanah  yang  diperuntukan  berkebun  atau perladangan. Dengan pemikiran, tanah basah diperuntukan dibukanya persawahan  serta tanah  kering buat berladang. Dasar pertimbangan dalam berhuma ini yaitu harus berada pada kawasan datar  serta berada dekat sungai asal masih dalam kawasan adat Serampas. M Tanuin, Depati Payung menyebutkan, dengan  konsep tanah ajum serta tanah  arah inilah rakyat membagi tanah yang disinkronkan dengan penggunaan masing-masing. Tanah ajum serta tanah arah ini, mempunyai  peranan  krusial  pada  kehidupan  masyarakat  Serampas  yang  wajib  dijaga  serta  dilestarikan.  Di  Kawasan Serampas ini terdapat beberapa tanah ajum serta tanah arah, dan hanya diperuntukkan bagi orang Serampas saja yang berhak  atau  bebas  menggunakan  tanah-tersebut.  Ada  tata  cara  bagi  rakyat  yang  ingin  mendapatkan  tanah  ajum,  dan tanah  arah,  yaitu  terlebih  dahulu  melapor  kepada  depati  bahwa  ia  ingin  membuka  huma  pada  satu  depati,  maka  ia diharuskan membayar uang adat 4 kilogram beras yang setara dengan ukuran “segantang” demikian orang Serampas ini menyebutnya, dan seekor ayam tapi membuka perladangan berbeda depati, akan kena sanksi adat berupa beras 80 kilogram  beras  yaitu  sekitar  20  gantang  serta  kambing  satu  ekor.  Masyarakat  Serampas,  dibebaskan  memanfaatkan tanah  ajum  dan  tanah  arah  untuk  keperluan  sendiri.  Bila  dinikmati  oleh  orang  lain,  hak  mereka  harus  dicabut. Ketentuan  kepemilikan  tanah  demikian  tidak  berlaku  untuk  orang  yang  bukan  orang  Serampas.  Kalaupun  ingin mengelola  harus  menjadi  anak  buah  (mengikuti)  rakyat  Serampas,  tidak  boleh  membuka  huma  baru.  Orang  lain  yg merogoh  manfaat  atas  tanah  itu  akan  menerima  sanksi  adat.  Dalam  hal  membawahi  satu  depati  ini,  ada  tanggung jawab dari Depati terhadap tindakan melawan hukum pihak-pihak tak bertanggung jawab. Adapun jual-beli terhadap Tanah ajum dan  tanah arah  ini pada masyarakat di  luar daerah adat Serampas diperkenankan, dengan  ketentuan bila dijual ke luar, terdapat sanksi adat bahkan bisa kena sanksi usir dari wilayah adat Serampas. 12
Dalam  upaya  perlindungan  serta  pelestarian  hutan  adat,  dari  tahun  1999  denda  adat  berdasarkan  hukum  adat yang  dimiliki  oleh  rakyat  Serampas  telah  diberlakukan  kepada  semua  warga  Desa  Rantau  Kermas.  Tertuang  dalam peraturan  desa  bahwa  bagi  orang  yang  menebang  satu  pohon  pada  hutan  adat,  diwajibkan  menanam  lima  pohon, ditambah  satu  ekor  ayam  serta  beras  satu  gantang.  Bahkan  kini  denda  adat  ini  diperbaharui  menjadi  lebih  berat. Dendanya berupa beras 20 gantang, satu ekor kambing serta uang 5 juta rupiah.
Masyarakat adat Serampas juga  sudah berkontribusi menjaga  hutan adat mereka yang berlokasi di di  Tanjung Kasri  (Renah  Kemumu),  baik  itu  berasal  pembalakan  liar  oleh  perambah  hutan,  dan  melestarikan  hutan  adat menggunakan  penegakkan  hukum  adat  mereka.  Pada  11  Juli  2019,  masyarakat  adat  Serampas  melalui  Kelompok pengelola hutan adat, Depati Kara Jayo Tuo Desa Rantau Kermas Kecamatan Jangkat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi,  menerima  penghargaan  Kalpataru  untuk  kategori  penyelamat  lingkungan  berasal  Kementerian  Lingkungan hidup dan Kehutanan diserahkan oleh Presiden RI di Pembukaan Peringatan Hari Lingkungan hayati.
Awalnya proteksi kawasan hutan itu hanya disepakati secara verbal saja namun secara tertulis proteksi kawasan dengan sebutan Hutan adat baru dilakukan pada tahun 2000 demi menjaga kelestarian dan pengelolaan kawasan hutan yang  tentunya  sangat  krusial  akan  ekuilibrium  ekosistem  serta  mencegah  bahaya  longsor,  yang  pada  waktu  itu masyarakat  Rantau  Kermas  menyepakati  Peraturan  Desa  (Perdes)  nomor  1/Kades/RK/3/2000  tentang  kelompok pengelola,  sistem  pengelolaan  serta  pemanfaatan  hutan  adat.  Perdes  yang  ditetapkan  pada  tanggal  16  April  2000,
12 https://www.mongabay.co.id/2016/08/31/buah-manis-masyarakat-adat-serampas-dalam-menjaga-hutan/  Accesed:  22nd September 2020
hingga sekarang masih berlaku di masyarakat dimana peraturan desa ini jadi dasar pengajuan hak kelola hutan kepada Bupati  Merangin  saat  itu.  Memerlukan  waktu  panjang  serta  pengajuan  ulang  usulan  agar  hutan  adat  Rantau  Kemas yang  merupakan  tempat  penyangga  TNKS  ini  diakui  Bupati.  Akhirnya,  pengakuan  Bupati  melalui  SK No.146/DISBUNHUT/2015,  menetapkan  areal  seluas  130  hektar  yang  berada  pada  dua  lokasi  menjadi  Hutan  adat Desa Rantau Kermas. Tak lama setelah adanya pengakuan hutan adat dari Bupati Merangin diikuti dengan keluarnya SK  Menteri  Lingkungan  hidup  dan  Kehutanan  SK.6741/Menlhk-pskl/kum.1/12/2016  perihal  penetapan  Hutan  adat Marga  Serampas  Rantau  Kermas.  Apresiasi  berupa  pengakuan  atas  hutan  adat  ini  merupakan  bentuk  penghargaan untuk para masyarakat yang telah mengelola hutannya dengan baik, di tengah ancaman terhadap kawasan hutan yang meningkat seperti sekarang ini.
Keberadaan  dan  kehidupan  masyarakat  adat  Serampas  dengan  hukum  adat  mereka  yang  mengatur  Kawasan hutan  adat  mereka  semakin  berdikari  dengan  ekosistem  hutan  adat  yang  menjadi  penopang  hidup  mereka.  Bahkan listrik  juga  sudah  ada  dengan  biaya  yang  rendah,  berasal  air  sungai  yang  terus  menerus  mengalir  berasal  hutan  adat sebagai  sumber  tenaga  listrik.  Walaupun  pernah  berganti  beberapa  kali  indera  pembangkit,  mulai  dari  kincir  hingga sekarang telah tetap dengan mikro hidro. Terdapat pula pengembangan pemasaran kopi Serampas, selai buah  kerben dengan  merk  Suko  Selai,  serta  beberapa  kudapan  khas  lainnya  yang  sekarang  menembus  pasar-pasar  premium,  dan program pohon asuh dari Hutan adat Rantau Kermas. 13
Melalui pendampingan KKI Warsi dan apa yang dilakukan masyarakat adat Serampas ini, mampu menunjukkan bahwa  hutan  adat  yang  terpelihara  dengan  baik,  bisa  mendatangkan  manfaat  konkret  bagi  warga  sekitarnya  serta mencegah  bahaya  mala  ekologis.  Aktivitas  pengelolaan  lahan  rakyat  adat  Serampas,  pengetahuan  hukum  adat  dan tradisional  mereka,  juga  dengan  adanya  korelasi  spiritual  mereka  menggunakan  hutan  sebagai  dasar  proteksi  hutan khususnya  pada  Provinsi  Jambi  secara  efektif  dan  berkelanjutan  mempunyai  kontribusi  krusial  dalam  pencapaian iklim dunia, restorasi hutan, keanekaragaman hayati dan tujuan pembangunan berkelanjutan.
Masyarakat adat merupakan tokoh primer penjaga kelestarian lingkungan hayati, pula telah memberikan donasi ekonomi. Nilai ekonomi yang diperoleh dari pengelolaan sumber daya alam (SDA) pada enam daerah adat mencapai Rp 159,21 miliar  per  tahun,  begitu  pula  nilai  jasa  lingkungan  mencapai  Rp  170,77  miliar  per  tahun,  ditunjukan  dari hasil  riset  yang  dilakukan  AMAN  (2018),  dimana  hal  ini  bisa  mendorong  perekonomian  pada  daerahnya. 14 Masyarakat adat pun membangun cagar alam secara efektif pada kurang lebih bagi kawasan yang disakralkan dengan cara  membatasi  perburuan.  Dapat  dilihat  bahwa  masyarakat  adat  menunjukkan  cara  hidup  mereka  sebagai  pelaku konservasi,  serta  bagaimana  mereka  melindungi  hutan  dengan  kearifan  lokal  dan  pengetahuan  mereka  secara tradisional  dari  menggunakan  pemanfaatan  sumber  daya  yang  secara  tidak  langsung  menopang  kehidupan  global karena  kepeduliannya  terhadap  hutan  itu  sendiri  sangat  besar,  sebagai  akibatnya  membantu  perkembangan  dalam praktik pengelolaan berkelanjutan.
Tetapi  sedikit  penghargaan  yang  telah  diberikan  oleh  pemerintah,  bahkan  tidak  adanya  apresiasi  oleh masyarakat pada umumnya. Kebanyakan orang masih menilai dan memandang sebelah mata masyarakat adat, memuji dan  mengakui  tari-tariannya,  namun  merendahkan  pengetahuan  mereka  terhadap  hukum  adat  yang  mereka  miliki, padahal  sebagai  referensi,  kebudayaan  bahari  kita  lahir  dan  berasal  dari  ketangguhan  dan  pengetahuan  masyarakat adat  akan  laut.  Belum  lagi  tantangan  yang  dihadapi  masyarakat  adat  dalam  menjaga  hutan  adat  mereka  dari pembalakan  liar,  konflik  tapal  batas  dengan  perusahaan  dan  perkebunan  sawit,  serta  endemi  penyakit  yang  susah diatasi akibat terlalu jauhnya pemukiman mereka berasal pusat kesehatan. 15
Dilain pihak, adakalanya sikap Pemerintah terlalu tak jarang mengabaikan keberadaan masyarakat adat, padahal pengakuan  dalam  konstitusi  kita  tentang  hak  adat,  hutan  adat  serta  masyarakat  adat  telah  jelas  mengakui  dan melindungi  masyarakat  adat,  yang  jelas-jelas  diatur  pada  Pasal  18  B  ayat  (dua)  serta  Pasal  28  I  ayat  (3)  Undang- Undang Dasar 1945, dan Satuan Pemerintahan yg bersifat spesifik atau bersifat Istimewa diatur pada dalam Pasal 18B ayat  (1)  UUD  1945  yg  diturunkan  pada  peraturan  pelaksananya  yaitu  UU  No.41/1999  ihwal  Kehutanan  yang menyediakan instrumen perihal pengelolaan hutan adat pada masyarakat adat.

## Asal usul pemberian hak hutan adat pada masyarakat serampas:
Dalam  tahapan  riset  pada  Marga  Serampas  ini  KKI  Warsi  dan  perkumpulan  huma  sebelumnya  berproses melalui  tahapan  aktivitas  terkait  Hutan  adat  Marga  Sarampas.  Prosesi  riset  diawali  dengan  merumuskan  tujuan  dan mengumpulkan data-data yang terkait menggunakan kriteria atau indikator eksistensi suatu warga adat. Pada periode Februari-Oktober  2014  dilakukan  riset  lapangan.  Aksi  pada  termin  pengusulan  hutan  adat  yaitu  lima  Oktober  2015 dengan  perwakilan  masyarakat  adat  Marga  Serampas,  Ishak  Pendi  yang  mengajukan  pendaftaran  hutan  adat  kepada Dirjen PSKL Hadi Daryanto dalam Seminar dan dialog Nasional bertajuk “Penetapan Hutan adat Menuju Pengakuan
13 https://www.egindo.co/hutan-adat-di-jambi-raih-kalpataru/ diakses 29 September 2020
14 Pernyataan Muhammad Arman, Direktur Advokasi Kebijakan Hukum dan HAM PB AMAN, yang disampaikan dalam Diskusi Media “Kontribusi Masyarakat Adat untuk Indonesia” pada 25 Februari 2020
15 https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/kontribusi-masyarakat-adat-untuk-indonesia/ diakses 27 september 2020
Hak masyarakat adat” di Hotel Menara Peninsula. Pada 20 November 2015 pasca pengusulan tersebut, diadakan temu Tokoh adat 13 Komunitas di Gedung Manggala Wanabakti Kementerian Lingkungan Hidup Jakarta untuk mendesak penetapan  hutan  adat  pertama  kali  di  Indonesia  disambut  sang  Direktur  Jenderal  Planologi  Kehutanan  serta  tata Lingkungan, San Afri Awang. Pasca pengusulan tanggal 9 November 2015 Kementerian LHK terutama dirjen PSKL (Perhutanan  Sosial  dan  Kemitraan  Lingkungan)  melakukan  verifikasi  serta  validasi  Hutan  adat  di  Marga  Serampas Jambi dengan membawa  Tim pembuktian dan Validasi terdiri dari Jonny Purba, Adi Saputro, Deny, Dewito  Irawan, Agus, Desrizal,Wawan. Pada tahap Gelar setelah verifikasi Hutan adat diselenggarakan di Jumat, 11 Desember 2015 di Hotel Cosmo Amarossa, Jakarta  Selatan, hasil tersebut memutuskan dan ditetapkan  hutan adatnya oleh Direktorat Penanganan konflik, Tenurial, serta Hutan adat, Direktur Jenderal PSKL-KLHK yaitu wilayah Desa Air Terjun, Desa Sungai Deras, Desa Pungut pulang kampung, Desa Kemantan Kabalai yang keempatnya berada di Kabupaten Kerinci, serta  Desa  Rantau  Kermas  (Marga  Serampas)  pada  Kabupaten  Merangin,  Provinsi  Jambi.  Karena  gelar  hasil  sudah dilakukan,  tetapi  penetapan  hutan  adat  tak  kunjung  dilakukan  oleh  pemerintah,  maka  5  Desember  2016  dilakukan siaran  pers  untuk  menagih  komitmen  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  serta  Presiden  joko  widodo  untuk segera  memutuskan  hutan  adat  pertama  kalinya  di  Indonesia.  Bertempat  di  Merdesa  Institute,  oleh  tokoh  adat  asal Marga Serampas pada Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, masyarakat Ammatoa Kajang di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi  Selatan,  masyarakat  Lipu  Wana  Posangke  pada  Kabupaten  Morowali,  Sulawesi  Tengah,  dan  masyarakat Kasepuhan Karang pada Kabupaten  Lebak, Banten. Pemerintah sudah melampaui ketika  penetapan yang seharusnya 90  hari  pasca  verifikasi  serta  validasi.  Pemerintah  sudah  melewati  457  hari  sejak  empat  masyarakat  hukum  adat mengajukan  registrasi  ke  Kementerian  Lingkungan  hidup  dan  Kehutanan  pada  Surat  Keputusan  nomor 6745/MENLHK-PSKL/KUM-1/12/2016,  sesudah  sebelumya  menerima  pengukuhan  legalitas  dari  Bupati  Merangin tahun  2015  Hutan  adat  Rantau  Kermas  seluas  130  hektar  sudah  menerima  pengukuhan  berasal  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

## SIMPULAN
Ketentuan Konstitusi dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menjadi landasan yuridis  yang  mewajibkan  supaya  bumi,  air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya  dikuasai  Negara  serta digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat, maka pengelolaan dan pemanfaatan kehutanan senantiasa mengandung  jiwa  serta  semangat  kerakyatan,  berkeadilan  dan  berkelanjutan.  Oleh  sebab  itu  penyelenggaraan kehutanan  harus  dilakukan  berdasarkan  asas  manfaat  demi  kelestarian,  kerakyatan,  keadilan,  kebersamaan, keterbukaan  dan  keterpaduan  dengan  dilandasi  akhlak  mulia  serta  bertanggung  jawab.  Masyarakat  adat  Serampas menunjukan  ini  pada  negara  dalam  peranan  mereka  dengan  menjaga  hutan  adat  mereka  menggunakan  pengelolaan hutan  secara  lokal  dan  tradisional  khas  hukum  adat  mereka  terbukti  dengan  penghargaan  Kalpataru  yang  diberikan oleh Menteri Lingkungan hidup pada masyarakat Serampas merupakan apresiasi dari pencapaian yang telah dilakukan dalam menjaga hutan adat di Kawasan hutan adat mereka.
Pengolahan  sumber  daya  alam  pada  hutan  adat  yg  dikelola  oleh  masyarakat  Serampas  dilakukan  dengan berdasarkan hukum adat yang dikenal dengan “tanah ajum tanah arah” dimana ada ketentuan khusus dalam membuka lahan dan sanksi adat bila melanggarnya, serta adanya larangan menebang pohon yang berakibat dikenakan denda adat merupakan  upaya  sebagai  pelaku  konservasi,  dilihat  dari  upaya  pemanfaatan  mata  pencaharian  dari  menggunakan pemanfaatan  sumber  daya  yang  menopang  kehidupan  mereka  berbasis  kearifan  lokal  karena  kepedulian  mereka terhadap hutan itu sendiri menjadi bagian dari membantu perkembangan perhutanan sosial dalam praktik pengelolaan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA Buku:
Direktorat  Perlindungan  dan  Kesejahteraan  Masyarakat  Kementerian  Perencanaan  Pembangunan  Nasional/  Badan Perencanaan  Pembangunan  Nasional,  Masyarakat  Adat  di  Indonesia:  Menuju  Perlindungan  Sosial  yang Inklusif, Jakarta, Tahun 2013
Koentjaraningrat, Beberapa Pokok Antropologi Sosial, Dian Rakyat, Jakarta 2011

## Jurnal:
Martua  Sirait, Chip Fay dan  A. Kusworo, “Bagaimana Hak-hak Masyarakat Hukum  Adat  dalam Mengelola  Sumber Daya Alam Diatur”, Southeast Asia Policy Research Working Paper, No. 24.

## Peraturan perundang-undangan:
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.21/ MenLHK-II/2015 UUD 1945 UU NO. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan

## UU No. 41/1999 tentang Kehutanan
UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan Masyarakat hukum adat UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Kesatuan masyarakat hukum adat UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Masyarakat hukum adat UUD 1955 pasal 28I UU No.5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria UU No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air Masyarakat hukum adat

## Naskah Online:
BPS per Februari 2017, https://www.bps.go.id/subject/60/kehutanan http://www.landmarkmap.org/country-profiles/ Accessed : 9March 2019 Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan,http://www.menlhk.go.id/siaran-78-angkadeforestasi-tahun-2017- menurun.html.
https://web.huma.or.id/penetapan-hutan-adat-demi-terwujudnya-kesejahteraan-masyarakat/rangkaian-
kegiatan/serampas-jambi , diakses 27 September 2020
https://www.mongabay.co.id/2016/08/31/buah-manis-masyarakat-adat-serampas-dalam-menjaga-hutan/ Accesed: 22nd September 2020 https://www.egindo.co/hutan-adat-di-jambi-raih-kalpataru/ diakses 29 September 2020 https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/kontribusi-masyarakat-adat-untuk-indonesia/ diakses 27 september 2020