## IMPLEMENTASI HAK ATAS AHLI WARIS ANAK KANDUNG NON MUSLIM DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM YANG BERLAKU DI INDONESIA

## Kadi Sukarna dan Jevri Kurniawan Hambali
Pasca Sarjana magister Ilmu Hukum Universitas Semarang

## ABSTRAK
Hukum  waris  adalah  salah  satu  bagian  dari  hukum  perdata  secara  keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Permasalahan tentang kewar- isan  yang  sampai  saat  ini  masih  menjadi  perdebatan  di  kalangan  praktisi  maupun akademisi  adalah  berkaitan  dengan  pewarisan  kepada  anak  kandung  yang  beragama non-Muslim atau murtad dari agama Islam. Di satu sisi jelas bahwa dalam Hukum Islam seorang  pewaris  Muslim  tidak  boleh  mewarisi  disebabkan  oleh  tiga  halangan (hijab hirman bil washfi) 1 yaitu karena beda agama (termasuk murtad), membunuh dan hamba sahaya. 2 Sebagaimana  dalam  Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun 1991  tanggal  10  Juni  1991 3 yaitu  Kompilasi  Hukum  Islam  mengatur  dalam  Pasal 173 yang  dimana  pada  intinya  tidak  mengatur  agama  sebagai  penghalang  untuk  dapat  me- warisi,  namun  dalam  Pasal  171  huruf  b  dan  c  Kompilasi  Hukum  Islam  menyatakan bahwa pewaris dan ahli waris harus dalam keadaan beragama Islam. Hal ini menunjuk- kan  bahwa  apabila  salah  satunya  tidak  beragama  Islam  maka  mereka tidak  bisa  saling mewarisi.  Dalam  implementasinya,  wasiat  wajibah  diambil  dari tirkah bukan  dari mauruts hingga tidak melanggar ketentuan nasikh-mansukh ayat wasiat oleh ayat waris dan  demi  kepentingan  keadilan,  kemanfaatan  dan  kepastian  hukum.  Landasan  hukum pemberian  harta  kepada  non  Muslim  khususnya  anak  kandung  dijelaskan  sama  sekali dalam  yurisprudensi  Mahkamah  Agung  bahkan  diadopsi  dalam  kasus  serupa  oleh Pengadilan  Agama,  tetapi  alasan  hukum  dipengaruhi  oleh  kepentingan  kemaslahatan, keadilan,  kemanusiaan  dan  keyakinan  hakim  untuk  memutuskan.  Dan  pertimbangan hukum pemberian waris terhadap anak kandung non muslim tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam.
Kata Kunci: Ahli Waris, Anak Kandung Non Muslim, Hukum Islam

## IMPLEMENTATION OF INHERITANCE RIGHT TO NON MUSLIM CHIL- DREN IN ISLAMIC LEGAL PERSPECTIVE APPLIED IN INDONESIA
Kadi Sukarna and Jevri Kurniawan Hambali Magister of Law Science University of Semarang

## ABSTRACT
The law of inheritance is one part of the civil law as a whole and it is the smallest part of the family law. The question of inheritance which is still debated among practitioners and academics is related to the inheritance of a non-Muslim or apostate Islam. On the one hand, it is clear that in Islamic Law a Muslim heir may not inherit it caused by three obstacles ( hijab hirman bil washfi ). It is because of different religions (including apos- tasy), killing and servant ( hamba sahaya) . As in the Presidential Instruction of the Re- public of Indonesia Number 1 of 1991 dated June 10, 1991 of the Compilation of Islam- ic Law regulates in Article 173 which in essence does not regulate religion as a barrier to  inherit,  but  in  Article  171 letter  b and  c  Compilation  of  Islamic  Law  states  that  the heir and the heirs must be in an Islamic state. This indicates that if one of them  is not Moslem, they cannot inherit each other. In the implementation, the mandatory shall be taken  from tirkah not  from mauruts until  it  does  not  violate  the  provisions  of nasikh- mansukh verse of wills by the verse of inheritance and for the interests of justice, benefit and  legal  certainty.  The  legal  basis  for  giving  property  to  non-Muslim  children,  espe- cially biological children, is fully explained in the jurisprudence of the Supreme Court even adopted in similar cases by the Religious Courts. However, the legal grounds are influenced by the benefit, and justice, humanity and judge's conviction to decide. Fur- ther, legal considerations of inheritance of non Muslim children are not contrary to Is- lamic values.
Keywords: Heirs, Non-Muslim Children, Islamic Law

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang Masalah
Agama  Islam  sebagai  agama mayoritas yang dipeluk oleh penduduk In- donesia  berasimilasi  ke  dalam  ideologi bangsa  Indonesia  dan  menjadi  suatu hukum  Islam  sebagai  salah  satu  sumber
hukum  pembentuk  hukum  di  Indonesia secara normatif dan formal yuridis.
Hukum Islam merupakan hukum  yang  bersifat  universal,  karena  pa- da dasarnya berasal dari esensi religiusitas ke-Islam-an  yang  universal.  Dengan  kata lain  apapun  nasionalitas  yang  melekat  pa-
da  personal  seseorang  maka  hukum  Islam berlaku  atas  personal  yang  beragama  Is- lam.  Namun  untuk  mewujudkan  suatu hukum  Islam  yang  sifatnya  nasional  bagi bangsa  Indonesia  yang  mayoritas  beraga- ma Muslim bukan berarti tanpa hambatan, karena  pada  dasarnya  sifat  pluralitas  san- gat  kental  di  dalamnya.  Pluralitas  yang tumbuh dalam bangsa Indonesia disebabkan  karena  adanya  berbagai  suku, kebudayaan,  adat  istiadat,  terlebih  lagi agama. Sehingga Hukum Islam dalam plu- ralitas  nasional  dalam  perkembangannya sudah pasti harus berintegrasi dengan kon- disi  nasional  bangsa  Indonesia.Hukum  Is- lam sampai saat ini semakin kokoh walau- pun  dalam  pluralitas  seperti  agama  -  aga- ma  yang  ajarannya  tumbuh  dan  berkem- bang  selain  Agama  Islam.Tentu  saja  aga- ma  atau  kepercayaan  dalam  masyarakat merupakan  hal  yang  sangat  sensitif  dan perlu  pemahaman  serta  penyesuaian  yang tepat  dengan  Hukum  Islam.Untuk  itu, sekarang  ini  hukum  Islam  yang  meliputi hukum  perkawinan,  kewarisan,  wasiat,  hi- bah,  wakaf, infaq,  shodaqoh,  dan zakat terus  mengalami  perkembangan  dari  ting- kat  sederhana  sampai  kompleks.Secara faktual,  perkembangan  hukum  Islam  yang sangat  dinamis  justru  tidak  hanya  berada di  ranah  hukum  perkawinan  saja,  melain- kan pada ranah Hukum Waris Islam.
Hukum  waris  adalah  salah  satu bagian  dari  hukum  perdata  secara  kese-
luruhan  dan  merupakan  bagian  terkecil dari  hukum  kekeluargaan. 4 Selanjutnya, warisan  adalah  soal  apa  dan  bagaimana pelbagai hak-hak dan kewajiban- kewajiban tentang kekayaan seseorang pa- da  waktu  ia  meninggal  akan  beralih  kepa- da  keluarga  yang  masih  hidup. 5 Sehingga hukum  kewarisan  dalam  Islam  mendapat perhatian  yang  besar  karena  dalam  upaya pembagian  warisan  seringmenimbulka- nakibat-akibatyang tid- akmenguntungkanbagi  keluarga  yang  dit- inggalkan.
Padahal harta benda yang diberikan  oleh  Allah  kepada  umat  manu- sia, di samping berfungsi untuk memenuhi kebutuhan pemiliknya dalam upaya mengabdi  kepada  yang  Maha  Pemberi, juga  antara  lain  untuk  mempererat  hub- ungan  persaudaraan.  Namun  kematian seseorang  sering  berakibat  timbulnya  si- lang  sengketa  dikalangan  ahli  waris mengenai harta peninggalannya.Hal seper- ti  ini  sangat  mungkin  terjadi,  bilamana pihak-pihak terkait tidak konsisten dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan. 6

## Permasalahan tentang kewarisan
4 Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia °Dalam Perspektif  Islam,  Adat  dan  BW', ~Bandung:Refika Aditama, 2005, Cet ke-1, hal, 1.
5 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia , Cet. III (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hal 356.
6 Satria  Effendi  M.  Zain, Problematika  Hukum Keluarga Islam  Kontemporer, Ed 1, Cet. 1 (Jakar- ta: Kencana, 2008), hal. 233.
yang sampai saat ini masih menjadi perde- batan  di  kalangan  praktisi  maupun  akade- misi  adalah  berkaitan  dengan  pewarisan kepada anak kandung yang beragama non- Muslim  atau  murtad  dari  agama  Is- lam.Sebagaimana dalam Instruksi Presiden Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1991 tanggal  10  Juni  1991 7 yaitu  Kompilasi Hukum  Islam  mengatur  dalam  Pasal  173 yang  dimana  pada  intinya  tidak  mengatur agama  sebagai  penghalang  untuk  dapat mewarisi, namun dalam Pasal 171 huruf b dan  c  Kompilasi  Hukum  Islam  menya- takan  bahwa  pewaris  dan  ahli  waris  harus dalam  keadaan  beragama  Islam.  Hal  ini menunjukkan bahwa apabila salah satunya tidak  beragama  Islam  maka  mereka  tidak bisa  saling  mewarisi. 8 Berbeda  dengan pembaharuan  melalui  suatu  terobosan yang  dilakukan  oleh  Mahkamah  Agung pada  tingkat  kasasi  dalam  perkara  kewar- isan  Nomor:  368.K1AG/1995,  kemudian diikuti  sebagai  yurisprudensi  pada  Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 51.KlAG/1999, Penetapan  Pengadilan  Agama  Surabaya Nomor:  140/Pdt.P/2012/PA.SBY,  dan  Pu- tusan  Pengadilan  Agama  Kabanjahe  No-
7Muchtar  Syafari, Pertimbangan  Hukum  Syara' Tentang  Kompilasi  Hukum Islam, dalam  buku ten- tang  "Berbagai  Pandangan  Terhadap  Kompilasi Hukum  Islam",  (Jakarta  Yayasal  Al-Hikmah, 1993/1994), hal. 23.
8 Ahmad  Ali  MD, Argumen  Wasiyat  Wajibah  Bagi Ahli Waris Non Muslim Sebagai  Salah Satu  Alter- natif  Mendapatkan  Hak  Waris, Jurnal  Mimbar Hukum  dan  Peradilan,  (Jakarta:  PPHIM,  2013), Edisi Nomor 77, hal. 61.
mor:  2/Pdt.G/2011/PA.KBJ,  Putusan  Pen- gadilan Agama Medan Nomor : 1453IPdt.G/2013/PA.Mdn  dan  Putusan Pengadilan Jember
Nomor: 204/Pdt.G/2007/PA.Jr,  yang  dimana  pada dasarnya  justru  memberikan  bagian  harta pewaris  kepada  anak  kandungnya  yang beragama  non-Muslim  atau  murtad  dari Agama Islam melalui wasiat wajibah.
Hal ini tentu saja menjadi sangat kontra- diktif manakala asas-asas aturan hukum kewarisan yang sudah tertulis dalam Hukum Islam justru oleh lembaga peradi- lan kita diterobos dengan alasan kemasla- hatan dan keadilan bagi masyarakat.

## TINJAUAN PUSTAKA
Secara terminologis, hukum kewarisan  Islam  adalah  hukum  yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan/tirkah pewaris,  menentukan  siapa-siapa  yang berhak  menjadi  ahli  waris  dan  berapa bagian  masing-masing. 9 Definisi  lain juga  disampaikan  oleh  Muhammad  Amin Suma 10 yang  dimana  menurut  pendapatnya hukum kewarisan Islam yaitu hukum yang mengatur peralihan pemilikan harta peninggalan
(tirkah)
pewaris, menetapkan  siapasiapa  yang  berhak menjadi  ahli  waris,  menentukan  berapa
9 Mardani,  Hukum Kewarisan  Islam  di  Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal.1-2.
10 Muhammad  Amin  Suma, Hukum  Keluarga  Is- lam  di  Dunia  !slam, (Jakarta:  Raja  Grafindo  Per- sada, 2004), hal. 108
bagian  masing-masing  ahli  waris,  dan mengatur kapan pembagian harta kekayaan pewaris dilaksanakan.
Menurut  Mardani 11 ilmu faraidh atau  ilmu  waris  adalah  ilmu  yang mengatur  peralihan  harta  orang  yang  telah meninggal kepada orang yang masih hidup berdasarkan ketentuan syari'at Islam yakni AI-Qur'an,  Sunnah, Ijma' Ulama,  dan ljtihad Ulama. Sedangkan menurut  M. ldris Ramulyo, 12 hukum  waris  atau wirasah adalah  hukum  yang  mengatur  segala masalah yang berhubungan dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan, serta pembagian  yang  lazim  disebut  dengan hukum faraidh.
Faraidh merupakan  bentuk  jamak dari  kata  tunggal  “faridhah”  yang  berarti bagian  tertentu,  sedangkan  faraidh  dapat diartikan  bagian-bagian  tertentu  (yang diperuntukkan  bagi  ahli  waris  tertentu dalam  hal  atau  keadaan  tertentu). 13 Selain itu,  menurut  Sayyid  Sabiq  kata faridha yang  diambil  dari  kata fardh yang  berarti taqdir juga  dapat  diartikan  sebagal ketetapan atau ketentuan. 14
Turunnya  a yat -ayat  AI-Qur'an yang  mengatur  pembagian  warisan  yang penunjukannya  bersifat  pasti (qath'iy  al-
11 Mardani, Op.Cit., hal. 3.
12 M. Idris Ramulyo, Beberapa  Masalah  tentang Hukum  Acara  Perdata  Peradilan  Agama, (Ja- karta: In Hill Co. 1991), hal. 42
13 Ahmad Zahari, Op. Cit., hal. 22.
14 Sayyid  Sabiq, Fiqh  Sunnah, (Jakarta:  Pena  Pundi Aksara, 2006), hal. 479.
dalalah) yang dimana merupakan refleksi sejarah dari adanya kecenderungan materialistis  umat  manusia,  di  samping sebagai  rekayasa  sosial  terhadap  sistem hukum  yang  berlaku  pada  masyarakat Arab pra-Islam pada masa itu. 15

## Kerangka Teoritik
Kerangka teori merupakan kerangka  pemikiran  atau  butir-butir  pen- dapat,  teori,  tesis  mengenai  suatu  kasus atau  permasalahan (problem) yang  men- jadi bahan perbandingan, pegangan teoritis yang  mungkin  disetujui  atau  tidak  disetu- jui. 16 Oleh  karena  itu,  untuk  menjelaskan rumusan  masalah  di  atas,  penulis  memilih kerangka  teori  yang  meliputi  teori  berla- kunya Hukum Islam di Indonesia dan teori berkenaan  dengan  permasalahan  di  atas yaitu:
a. Ajaran Tiga Nilai Dasar Hukum
Gustav  Radbruch 17 mengajarkan bahwa hukum harus memuat tiga nilai da- sar yaitu: Nilai Keadilan (Aspek Filosofis) yakni merupakan  salah  satu  tujuan  dari hukum  selain  dari  kepastian  hukum  itu sendiri dan juga kemanfaatan hukum kead-
15 Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indone- sia Edisi  Revisi,  (Jakarta:  Rajagrafindo  Persada,
2011), hal . 282.
16 M.  Solly  Lubis, Filsafat  llmu  dan  Penelitian,
(8andung: Mandar Maju, 2004), hal. 27 dan 80.
17 Adji Samekto, Pergeseran Pemikiran Hukum dari Era  Yunani  Menuju  Postmodernisme, (Jakarta: Konstitusi Press, 2015), Cet. Ke-1, hal. 77-78.
ilan itu terkait dengan pendistribusian yang merata antara hak dan kewajiban. Demikian sentral  dan  dominan  kedudukan dan  peranan  dari  nilai  keadilan  bagi hukum ,  Nilai  Kepastian  (Aspek  Yuridis) yakni pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiolo- gis.Kepastian  hukum  secara  normatif  ada- lah ketika suatu peraturan dibuat dan diun- dangkan  secara  pasti  karena  mengatur secara  jelas  dan  logis.  Jelas  dalam  artian tidak  menimbulkan  keragu-raguan  (multi- tafsir)  dan  logis  dalam  artian  ia  menjadi suatu sistem norma dengan norma lain se- hingga  tidak  berbenturan  atau  men- imbulkan  konflik  norma,  Nilai  Kemanfaa- tan (Aspek Sosiologis) yakni hanyalah un- tuk  menciptakan  kemanfaatan  atau  keba- hagiaan  masyarakat .  Gustav  Radbuch menghubungkan  antara  bidang  fakta  dan bidang seharusnya, penggabungan keduanya dilandasi pada pemikiran bahwa sesungguhnya  dalam  kehidupan  terdapat unsur  fakta (das  sein) dan  unsur  seha- rusnya (das  sollen). Jadi  keduanya  hanya mampu  dihubungkan  oleh  sebuah  unsur yaitu budaya (culture).
b. Teori Kredo
Makna  kredo identik  dengan  kata
syahadah, yang bermakna persak- sian.Menurut teori kredo, 18 seseorang yang
18 Juhaya  S.  Praja, Teori  -  Teori  Hukum  'Suatu Telaah  Perbandingan  dengan  Pendekatan  Fil-
menganut  suatu  keyakinan  atau  agama  di- haruskan tunduk dan patuh kepada hukum agama  yang  dianutnya.Landasan  filosofis lahirnya  teori  kredo  adalah  kesaksian seseorang  menjadi  Muslim  dengan  men- gucapkan  dua  kalimat syahadat sebagai konsekuensi logis dari pengucapan kredonya.
c. Teori Receptio in Complexu
Menurut  Lodewijk Willem Chris- tian  van  den  Berg 19 bahwa  hukum  yang berlaku  bagi  suatu  masyarakat  adalah hukum  dari  agama  yang  dianutnya.Atau secara  ringkas  dan  sederhana  disebut  bah- wa  setiap  orang  beragama  tunduk  kepada hukum  dari  agama  yang  dianutnya.  Se- hingga,  bagi  orang  Islam  berlaku  penuh hukum  Islam,  sebab  ia  telah  memeluk agama  Islam  walaupun  dalam  pelaksa- naannya terdapat penyimpangan- penyimpangan.
d. Teori Receptie
Christian Snouck Hurgronje 20 menyebutkan  bahwa  bagi  rakyat  pribumi pada  dasarnya  berlaku  hukum  adat,  dan hukum Islam akan berlaku apabila norma- norma  hukum  Islam  telah  diterima  dan diserap oleh masyarakat hukum adat.
e. Teori Receptie Exit
safat", (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2009), hal. 107.
19 Aqib  Suminto, Politik  Islam  Hindia  Belanda, (Jakarta: LP3ES, 1985), hal. 9.
20 H.  Habiburrahman, Rekonstruksi  Hukum  Kewar- isan  Islam  di  Indonesia, (Jakarta:  Kencana,  2011) Ed. Ke-1, Cet. Ke-1, hal 29.
Hazairin 21 menurutnya  hukum  Is- lam adalah hukum yang mandiri dan lepas dari  pengaruh  hukum  lainnya,  sebagaima- na  ia  menghubungkannya  dengan  sumber dan metode hukum Islam.
f. Teori Receptio a Contrario
Menurut  Sajuti  Thalib 22 bahwa masalah  waris  bagi  orang  Islam  berlaku hukum Islam, hukum Islam berlaku sesuai dengan  cita-cita  hukum,  cita-cita  moral dan  batin  umat  Islam,  kemudian  hukum adat  berlaku  jika  tidak  bertentangan dengan ajaran Islam.

## METODE PENELITIAN
Metode  adalah  proses,  prinsip- prinsip,  dan  tata  cara  memecahkan  suatu masalah. Penelitian merupakan suatu sara- na  pokok  dalam  pengembangan  iimu pengetahuan dan teknologi  yang bertujuan untuk  mengungkapkan  kebenaran  secara sistematis,  metodologis  dan  konsisten  me- lalui  proses  penelitian  tersebut  diadakan analisa  dan  konstruksi  terhadap  data  yang telah  dikumpulkan  dan  diolah. 23 Adapun penelitian  atau research adalah  usaha  un- tuk  menemukan,  mengembangkan  dan menguji  kebenaran,  suatu  pengetahuan, usaha  mana  dilakukan  dengan  metode-
21 Loc. Cit.
22 Ichtiyanto, Pengembangan  Teor  Berlakunya Hukum Islam di Indonesia, (Bandung: Rosdakarya,
1991), hal. 131-133.
23 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamuji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), Cet. Ke-14, hal. 1.
metode ilmiah. 24 Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu:

## 1. Metode Pendekatan
Penelitian  ini  menggunakan  metode  pen- dekatan  yuridis  normatif,  yaitu  suatu penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan cara meneliti dan menelaah fakta yang ada sejalan  dengan  pengamatan  di  lapangan, kemudian  dikaji  berdasarkan  peraturan perundang-undang  yang  terkait  dengan acuan  untuk memecahkan  masalah. 25 Pen- dekatan  empiris  dilakukan  dengan  cara meneliti di lapangan dengan menggunakan data  primer. 26 Penyelenggaraan  pendeka- tan  empiris  dilakukan  guna  memperoleh keterangan tentang hal-hal yang berkenaan dengan berbagai faktor pendorong pelaksanaan  suatu  peraturan  yang  berkai- tan dengan permasalahan yang akan diteli- ti.
Pendekatan  yuridis  normatif  ini  dimak- sudkan untuk melakukan upaya penjelasan atas  permasalahan  yang  akan  diteliti dengan hasil penelitian yang diperoleh da- lam  hubungan  dengan  aspek  hukum  dan realita  yang  terjadi  melalui  Implementasi Hak  Atas  Ahli  Waris  Anak  Kandung  Non Muslim  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam yang Berlaku di Indonesia.
2.Spesifikasi Penelitian
Penelitian ini dikategorikan sebagai
24 Sutrisno  Hadi, Metodologi  Research, (Yogyakar- ta: Abdi Offset, 2000), Jilid ke-1, hal. 4.
25 lbid, hal. 13
26 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Op.Cit., hal.1
penelitian  yang  bersifat  deskriptif  anali- tis.Deskriptif maksudnya adalah penelitian yang  bertujuan  untuk  melukiskan  keadaan obyek  atau  peristiwanya  tanpa  wawancara mendalam. 27 Sedangkan  analitis  didefin- isikan sebagai upaya kegiatan analisa data secara  komprehensif,  dengan  kata  lain penelitian  kualitatif  jauh  lebih  subyektif daripada penelitian kuantitatif dan menggunakan  metode  yang  berbeda  dari mulai  pengumpulan  informasi,  terutama individu,  dalam  menggunakan  wawancara secara mendalam.
3. Sumber dan Jenis Data
Data Sekunder
Data sekunder atau data kepustakaan yakni data yang berasal dari dokumen - dokumen resmi,  buku  -  buku,  hasil  penelitian  yang berwujud  laporan,  buku  harian  dan  se- terusnya. 28 Adapun  data  sekunder  melipu- ti:
1) Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat au- toritatif artinya mempunyai otoritas, yang terdiri dari pera- turan perundang - undangan dan peraturan pemerintah. 29
2) Bahan Hukum Sekunder
merupakan publikasi tentang hukum yang bukan merupakan
27 Ibid , hal.3
28 Soerjono Soekanto, Op.Cit., him. 12
29 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , (Ja- karta: Kencana, 2009), hlm. 141
dokumen resmi. 30 Bahan sekunder meliputi bahan semi- nar, jurnal, laporan penelitian, media surat kabar, internet, buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan dalam tesis ini.
3) Bahan Hukum Tersier, yaitu berupa kamus, ensiklopedia dan artikel, serta beberapa ba- han hukum tersier lainnya guna menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

## TEKNIK ANALISIS DATA
Karena  metode  yang  digunakan oleh  penulis  dalam  penelitian  ini  adalah metode  deskriptif  analitis,  maka  data-data yang diperoleh dari studi lapangan maupun studi  pustaka  akan  dikumpulkan,  kemudi- an  data  yang  terkumpul  dituangkan  dalam bentuk  uraian  logis  dan  sistematis,  selan- jutnya  dianalisis  untuk  memperoleh  ke- jelasan penyelesaian dan pembenaran yang konkrit  terhadap  pengambilan  suatu  kepu- tusan  yang  bemilai  hukum,  kemudian  di- tarik  kesimpulan  secara  induktif.  Metode induktif 31 merupakan suatu cara penelitian yang  berangkat  dari  fakta-fakta  yang ditemukan  di  lapangan  kemudian  diana-
30 Ibid , hlm. 143
31 Sudarwan  Denim, Emanjadi  Penliti  Kualitatif,
(bandung: Pustaka Setia, 2002)., hlm.62
lisis  dengan  konsep  dan  teori  yang digunakan  dalam  penelitian  mengenai  Im- plementasi  Hak  Atas  Ahli  Waris  Anak Kandung  Non  Muslim  Dalam  Perspektif Hukum Islam yang Berlaku di Indonesia.

## PEMBAHASAN
Wasiat  wajibah  pada  dasarnya  adalah pengembangan  dari  konsep  wasiat  pada umumnya.Menurut  pendapat  narasumber Muh.  Nasikhin  selaku  Hakim  Pengadilan Agama  Giri  Menang  yang  menyatakan bahwa  wasiat  wajibah  hampir  sama dengan  wasiat  pada  umumnya,  yang membedakan  hanyalah  subjektifitasnya  sa- ja,  yang  dimana  si  pewasiat  tersebut  tid- ak melakukan wasiat dan sudah meninggal dunia  yang  pelaksanaannya  dilakukan sesudah  meninggal  dunia  dan  hakim  yang menjatuhkan  hukumnya  untuk  wajib  dil- aksanakan  dengan  konsep  wasiat  pada umumnya  dengan  melihat  faktor-faktor yang sifatnya kasuistis.
Meskipun  secara  normatif  wasiat wajibah  tidak  ditemukan  dalam  ketentuan Al-Qur’an, As-Sunnah  serta hadist- hadistshahih sebagai  dasar  legitimasinya.
Namun justru wasiat wajibah ditemukan di Mesir  sebagai  negara  pertama  yang mencetuskan  konsep  lembaga  wasiat wajibah ke dalam Undang-Undang  Wasiat Mesir “Qanunul Wasiat” yang memberikan  harta  pewaris  kepada  ahli waris  pengganti  seperti  cucu.  Kemudian
oleh Indonesia diadopsi dan diakomodir ke dalam  Pasal  185  Kompilasi  Hukum  Islam yakni:
a. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.
b. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.
Tetapi  pada  Pasal  185  Kompilasi Hukum  Islam  ini  tidak  menempatkan bagian  ahli  waris  pengganti  kedalam konteks  wasiat  wajibah  sebagaimana Qanunul  Wasiat Mesir  dan  Pasal  209 Kompilasi Hukum Islam, melainkan dipersepsikan seperti Plaatsvervulling dalam  Pasal  841 Burgerlijk  Wetboek namun tetap berbeda secara esensinya.
Merujuk  kepada  ketentuan  dalam Kompilasi  Hukum  Islam,  pemberian  harta melalui  wasiat  wajibah  dilakukan  semata- mata dengan pertimbangan demi kemanusiaan, rasa keadilan dan kemaslahatan menetapkan wajibnya berwasiat  kepada  Pewaris  yang  pada  saat hidupnya  tidak  berwasiat,  karena  jika melihat  konteks  cucu  disini  akan  sangat tidak  adil  ketika  seorang  anak  ditinggal mati  oleh  ayahnya  dan  menjadi  yatim
tetapi  terhalang  dan  tidak  mendapatkan harta  warisan  dari  pewaris  karena  Al- Qur’an  dan hadist tidak  mengenal  ahli waris  pengganti  ataupun  pengganti  ahli waris. Sehingga menurut
Hakim
Pengadilan  Agama  Mataram  H.  Abdul
Salam  berpendapat  bahwa  jika  memahami kondisi  “cucu”  yang  hanya  karena  taqdir Allah semata orang tuanya yang semestinya  mendapat  warisan  tetapi  ia meninggal  lebih  dahulu  dari  pewaris (Nenek/  Kakek).  Apalagi  faktanya  “cucu” tersebut sedang dalam keadaan yatim; bila tetap  berpegangan  dengan fiqih klasik
(madzhab  sunni) ,  maka fiqih Islam  untuk sekarang  ini  dirasakan  seperti  jauh  dari rasa keadilan dan perikemanusiaan.
Perkembangan konsep wasiat wajibah  dari  tahun  ke  tahun  mengalami perluasan penafsiran dan paradigma, untuk sekarang  ini  konsep  wasiat  wajibah  tidak terkotak  pada  kepentingan  cucu,  anak angkat  maupun  orang  tua  angkat  saja melainkan  sudah  melampaui  secara  lintas agama.  Wasiat  wajibah  secara  lintas agama  dapat  dipahami  sebagai  pemberian harta  si  mayit/  pewaris  yang  beragama Muslim kepada seorang non Muslim, yang menjadi  persoalan  adalah  seorang  non Muslim  ini  menerima  harta  warisan  saja sudah  menjadi  banyak  perdebatan  terlebih lagi  seorang  yang  non  Muslim  ini  adalah anak  kandung  dari  si  mayit/  pewaris sendiri.
Dasar  hukum  pemberian  harta kepada  anak  kandung  non  Muslim  adalah hibah  terdapat  dalam  Al-Qur’an  surat  An- Nisa ayat 8 ditegaskan bahwa:
Artinya  :  Dan  apabila  sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim  dan  orang  miskin,  maka berilah  mereka  dari  harta  itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada  mereka  perkataan  yang baik.
Jadi,  kerabat  dalam  ayat  ini  bisa jadi  adalah  orang  non  Muslim  termasuk anak  kandung  non  Muslim,  sehingga pemberian  “sekedarnya”  bukanlah  konsep hukum  wasiat  tetapi  konsep  hibah,  tetapi tetap atas kesepakatan ahli waris yang lain.

## KESIMPULAN
Pemberian  harta  melalui  wasiat wajibah  sama  halnya  sepertiwasiat  pada umumnya,  dalam  mekanismenya  tidak diambil  dari  hartawaris  ( mauruts ).  Wasiat wajibah diambil dari harta peninggalan( tirkah ) setelah dikurangi dengan kewajiban-kewajiban sepertihutang, nadzar ,  biaya-biaya  yang timbul  saat  proses  kematianpewaris  dan sebagainya.  Dengan  kata  lain  harta peninggalan dikurangi kewajiban-
kewajiban  pewaris  kemudian  pada  saat itulah  wasiat  wajibah  dikeluarkan  dan diberikan,  dan  setelah  itu  bisa  dikatakan harta waris, kemudian dilakukan pembagian  kepada  ahli  waris.  Praktik pemberian harta kepada anak kandung non Muslim sampai saat ini masih banyak yang menentang, beberapa masih bisa menerima hal tersebut. Pada praktiknya di Pengadilan Agama sendiri dalam memberikan  harta  peninggalan  kepada anak  kandung  non  Muslim  saat  ini  lebih banyak mempertimbangkan kepada aspek- aspek  yang bersifat keadilan, kemanfaatan barulah kepastian hukum. Sehingga implementasinya  di  pengadilan  tidaklah mudah, karena harus melalui proses formil dan  materiil  terlebih  dahulu  yang  dimana hakim harus melihat secara kasuistis dalam pemberian  harta  warisan  melalui  wasiat wajibah  ini,  apakah  anak  kandung  non Muslim ini layak ataukah tidak. Kelayakan ini ditinjau dari fakta persidangan yangkemudian dipadukan dengan konstruksi  keyakinan  hakim  yangsifatnya relatif  dan  abstrak,  karena  hakim  dalam menilai kasus banyakaspek dipertimbangkan. Untuk keseluruhan kasus semacam ini tidakbisa digeneralisasikan hanya bersifat kasuistis.
Mahkamah Agung dalam putusan Kasasi Nomor 368 K/AG/1995 danputusan Nomor  51  K/AG/1999  dalam  konstruksi pertimbangannyatidak mencantumkan
argumen  pembenaran  pemberian  wasiat wajibahkepada  non  Muslim.  Hal  ini berdampak kepada ketidakpastian hukumdan keadilan bagi pihak-pihak yang berperkara,  karena  tujuan  hukum  adalah memberikan keadilan bahkan yurisprudensi ini dijadikan bahan pertimbangan-pertimbangan hukum sesudahnya sebagai dasar untuk memutuskan perkara wasiat wajibah kepada non Muslim. Konstruksi pertimbangan  hakim  untuk  saat  ini  lebih didasarkan  kepada  kepentingan  keadilan, kemanfaatan  barulah  kepastian  meskipun pada kenyataannya dalam pertimbangannya  terlepas  secara  normatif mengenai hukum waris Islam, namun lebih menarik  asas-asas  hukum  dan  melakukan penafsiran  terhadap  surat  Al-Baqarah  ayat 180  da!am  memberikan  putusan  yang seadiladilnya.  Konstruksi  pertimbangan hakim  untuk  membenarkan  adanya  wasiat wajibah kepada anak kandung non Muslim sejatinya lebih didasarkan kepada dorongan-dorongan  tujuan  hakim  dalam sistem peradilan yang dimana hakim hanya menghendaki  keadilan  sebagai  tujuan utama  serta  kemanfaatan.  Selain  itu, konstruksi pertimbanganhakim lebih dipengaruhi  oleh  keyakinan  hakim  untuk memutus  perkaraserta  menilai  ataupun menentukan keadilan itu sendiri. Keberadaanasas  egaliter  juga  menjadi salah satu tonggak konstruksipertimbangan
hakim  untuk  memutus  perkara  pemberian harta  kepadaanak  kandung  non  Muslim melalui wasiat wajibah. Menurut
konsep maqashid al-syar’iah , Hukum kewarisan  Islam  terkait  pemberian  harta kepada  anak  kandung  non  Muslim  tidak hanya bertentangan dengan hukum syari’at kewarisan  Islam,  tetapi  juga  bertentangan dengan  tujuan  syari’at  itu  sendiri  yaitu memelihara  jiwa  ( hifz  an-nafs ),  dan memelihara  akal  ( hifz  an-nasl ),  bahkan bertentangan  dengan  memelihara  agama ( hifz ad-din ). Namun secarapraktis, dengan menggunakan  teori maqashid  al-syar’iah bahwa  pemberian  wasiat  wajibah  kepada anak kandung non Muslim dapat dibenarkan,  dan  sejalan  dengan  prinsip- prinsip Islam yang mendasar yakni prinsip kesetaraan  ( al-musawah ),  kemaslahatan ( al-mashlahah ), keadilan ( al-adalah ),
persaudaraan  ( al-ukhuwah ),  kebebasan memeluk  agama  ( al-hurriyah ).  Kemudian
Mashlahah al-mursalah yaitu prinsip nilai kemaslahatan sebagai bahan pertimbangan hakim  dalam  memberikan  harta  kepada anak kandung non Muslim dengan melihat kemaslahatan  atau  kemanfaatan  umum ditengah adanya pluralitas. Sehingga, jelas bahwa pertimbangan hakim untuk memberikan  harta  kepada  anak  kandung non  Muslim  melalui  wasiat  wajibah  patut diperhatikan  karena  hal  tersebut  semata- mata  menginginkankeadilan  di  tengah- tengah masyarakat plural. Keadilan adalah
tombak  utama  tercapainya  kesejahteraan khususnya dalam hukum waris Islam.

## DAFTAR PUSTAKA
Adji  Samekto, Pergeseran  Pemikiran Hukum  dari  Era  Yunani  Menuju Postmodernisme, (Jakarta:  Kon- stitusi Press, 2015), Cet. Ke-1
Ahmad  Ali  MD, Argumen  Wasiyat Wajibah  Bagi  Ahli  Waris  Non Muslim  Sebagai  Salah  Satu  Al- ternatif  Mendapatkan  Hak  War- is, Jurnal  Mimbar  Hukum  dan Peradilan, (Jakarta: PPHIM,
2013), Edisi Nomor 77
Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia , Cet. III (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998)
___________, Hukum  Perdata  Islam  di Indonesia Edisi  Revisi,  (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011)
Aqib Suminto, Politik Islam Hindia Bel- anda, (Jakarta: LP3ES, 1985)
Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia °Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW', ~Bandung:Refika Aditama, 2005, Cet ke-1
H. Habiburrahman, Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2011) Ed. Ke- 1, Cet. Ke-1
Ichtiyanto, Pengembangan Teor Berla- kunya Hukum Islam di Indonesia, (Bandung: Rosdakarya, 1991)
Juhaya S. Praja, Teori - Teori Hukum 'Sua- tu Telaah Perbandingan dengan Pendekatan Filsafat", (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2009)
M.  Idris  Ramulyo, Beberapa  Masalah tentang  Hukum  Acara  Perdata
Peradilan  Agama, (Jakarta:  In Hill Co. 1991)
M. Solly Lubis, Filsafat llmu dan Penelitian, (8andung: Mandar Maju, 2004)\
Mardani, Hukum Kewarisan Islam di Indo- nesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)
Muchtar Syafari, Pertimbangan Hukum Syara' Tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam buku tentang "Berbagai Pandangan Terhadap Kompilasi Hukum Islam", (Jakar- ta Yayasal Al-Hikmah, 1993/1994)
Muhammad Amin Suma, Hukum Keluar- ga Islam di Dunia !slam, (Jakar- ta: Raja Grafindo Persada, 2004)
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , (Jakarta: Kencana, 2009)
Satria Effendi M. Zain, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontem- porer, Ed 1, Cet. 1 (Jakarta: Kencana, 2008)
Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006)
Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Ra- jawali Press, 2012), Cet. Ke-14
Sudarwan Denim, Emanjadi  Penliti Kualitatif, (bandung: Pustaka Se-
tia, 2002)
Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Abdi Offset, 2000), Jilid ke-1