Mizan: Journal of Islamic Law is continuation of Mizan Ahwal Al-Syakhsiyah Journal since 2013, published by the faculty of Islamic Studies, Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor West Java, Indonesia. Mizan of Islamic Law published twice a year since 2017 (June and Desember), is a multilingual (Bahasa Indonesia, Arabic, English, and Russian), Peer-Reviewed journal, and specialized in Islamic Law, Islamic Studies, and Sharia. This journal is published by the faculty of Islamic Studies, Universitas Ibn Khaldun Bogor, in partnership with APSI (Indonesian Sharia Advocates Association). Editors welcome scholars researchers and pratitioner of Islamic Law around the world to submit scholarly articles to be published throught this journal. All articles will be reviewed by experts before accepted for publication, each author is solely responsible for the content of published articles.
MIZAN; Journal of Islamic Law has been indexed at Google Scholar, Moraref, Sinta, and become a CrossRef Member since year 2017. Therefore, all articles published by MIZAN; Journal of Islamic Law will have unique DOI number.
[ISSN: 2598-974X, E-ISSN: 2598-6252]

## ADVISORY EDITORIAL BOARD
Didin Hafidhuddin (Universitas Ibn Khaldun Bogor) Muhammad Munir (International Islamic University Islamabad, Pakistan) Andi Salman Maggalatung (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Ending Bahruddin (Universitas Ibn Khaldun Bogor)
Ahmad Mukri Aji (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Muhammad Kholil Nawawi (Universitas Ibn Khaldun Bogor)
Hendri Tanjung (Universitas Ibn Khaldun Bogor)
Irfan Syauqi Beik (Institut Pertanian Bogor) Nur Rohim Y (Kazan Federal University, KFU Russia)

## EDITOR IN CHIEF
Syarifah Gustiawati Mukri

## EDITORS
Suyud Arif Sutisna Yono

## ASSISTANT TO THE EDITORS
Siti Anisaul Kamilah

## Redaktur Office
Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor Jawa Barat Jl. KH. Sholeh Iskandar KM. 2 Kedung Badang Tanah Sareal Bogor 16162 Telp. (62-251) 8356884, Faks. (62-251) 8356884 Website: http://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan, E-mail: mizan@uika-bogor.ac.id Permalink: https://uika-bogor.academia.edu/JurnalMizanUIKABogor
VOL. 3 NO. 1 (2019)
Menyambut baik kontribusi dari para ilmuwan, sarjana, profesional, dan peneliti dalam disiplin ilmu hukum untuk dipublikasi dan disebarluaskan setelah melalui mekanisme seleksi naskah, telaah mitra bebestari, dan proses penyuntingan yang ketat.

## DAFTAR ISI

## 1
Akses Keadilan Bagi Masyarakat Kabupaten Kepulauan

## (Justice Access for the Kepulauan Seribu District Community)
Kamarusdiana
25

## Efektivitas Bimbingan Perkawinan Di KUA Citeureup Dalam Menjaga Keutuhan Rumah Tangga
(Effectiveness of Marriage Guidance in KUA Citeureup in Maintaining the Integrity of Households)
Yusuf Firdaus, Kholil Nawawi, Mukhtar
37 Penerapan  Asas  Audi  Alteram  Et  Partem  Pada  Perkara  Judicial  review  Di Mahkamah Agung
(Implementation of the Alteram Et Partem Audi Principle On Cases of Judicial review at the Supreme Court) Asep Syarifuddin Hidayat
51 Sistem Pelaksanaan Koperasi Mitra GBS PT. Golden Blossom Sumatera Desa Prambatan
(GBS Partner Cooperative Implementation System At PT. Golden Blossom Sumatra Prambat Village)
Saprida
71 Tinjauan Hukum Islam Tentang Asuransi
(Overview of Islamic Law About Insurance)
Abdul Wahab Abd Muhaimin
99 Perekonomian Islam Pada Masa Dinasti Fatimiyah
(Islamic Economy in the Fatimid Dynasty)
Fakhry Zamzam, Havis Aravik
117 Pemikiran Tentang Hukum Keperdataan Islam Dalam Dimensi Filsafat Ilmu
(Thought about Islamic Civil Law In the Dimension of Philosophy of Science)
Abu Tamrin
Vol. 3 No. 1 (2019), pp: 117-138. ISSN: 2598-974X, E-ISSN: 2598-6252. DOI: https://doi.org/10.32507/mizan.v3i1.433
Pemikiran Tentang Hukum Keperdataan Islam Dalam Dimensi Filsafat Ilmu *
(Thought about Islamic Civil Law In the Dimension of Philosophy of Science)
Abu Tamrin 1
Program Doktor Ilmu Alquran dan Tafsir Institut PTIQ Jakarta
https://doi.org/10.32507/mizan.v3i1.433

## Abstract
Broadly  speaking,  Islamic  law  regulates  two  things,  namely  regulating  human relations with Allah in the form of worship, and regulating the relationship between one person and another, in the form of family law such as regulating relationships in household  life  with  legal  marriage  and  Islamic  civil  law.  .  There  are  characteristic differences  between  sharia  and  fiqh.  Family  Law  Discussion,  among  others; Munakahat  (marriage),  the  principles  of  marriage  in  Law  Number  1  of  1974 concerning  the  Principles  of  Marriage,  the  principle  of  marriage  in  the  Qur'an,  the validity of marriage, the terms and conditions of marriage, the rights and obligations of  husband  and  wife.  Besides  that,  it  discusses  faraid  (inheritance);  Definition, inheritance,  inheritance  principles  in  Islam.  Discussion  on  Islamic  Civil  Law: understanding  of  assets,  assets  according  to  experts,  elements  of  assets,  benefits  of assets,  transactions  in  Islamic  Civil  Law:  buying  and  selling  transactions,  rent  and wages  (ijarah),  cooperation  (syirkah).  The  discussion  of  the  paper  concludes  with  a conclusion which is the answer to the formulation of the problem.
Keywords: Family Law, Civilization, Alquran

## Abstrak
Secara  garis  besar  Hukum  Islam  mengatur  dua  hal,  yaitu  mengatur  hubungan manusia  dengan  Allah  Swt  berupa  ibadah,  dan  mengatur  hubungan  antara seseorang  yang  satu  dengan  seseorang  yang  lain,  berupa  hukum  keluarga  seperti pengaturan hubungan dalam hidup rumah tangga dengan perkawinan yang sah dan hukum  keperdataan  Islam.  Ada  perbedaan  karakteristik  antara  syariah  dan  fiqh. Pembahasan Hukum Keluarga antara lain; Munakahat (perkawinan), prinsip-prinsip perkawinan  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Pokok-pokok Perkawinan,  asas  perkawinan  dalam  Alquran,  sahnya  perkawinan,  syarat  dan rukum perkawinan, hak dan kewajiban bagi suami isteri. Disamping itu membahas faraid  (kewarisan);  Pengertian,  kewarisan,  asas-asas  kewarisan  dalam  Islam. Pembahasan  Hukum  Keperdataan  Islam:  pengertian  harta,  harta  menurut  ahli, unsur-unsur  harta,  manfaat  harta,  transaksi  dalam  Hukum  Keperdataan  Islam: transaksi  jual  beli,  sewa  menyewa  dan  upah  (ijarah),  kerja  sama  (syirkah). Pembahasan  makalah  diakhiri  dengan  kesimpulan  yang  merupakan  jawaban  dari perumusan masalah.
Kata kunci: Hukum Keluarga, Keperdataan, Alquran
* Naskah diterima tanggal: 28 Januari 2019, direvisi: 27 Maret 2019, disetujui untuk terbit: 20 Mei 2019.
1 Abu Tamrin adalah mahasiswa Program Doktor Ilmu al- Qur’an dan Tafsir Institut PTIQ
Jakarta. Jalan Raya Pasar Jum'at Lebak Bulus No.2, Jakarta selatan. E-mail: abutamrin@uinjkt.ac.id.

## Pendahuluan
Permasalahan makalah adalah bagaiamana pengaturan Hukum Keluarga dan Hukum Keperdataan Islam? Hukum Keluarga dan Keperdataan merupakan bagian  dari  Hukum  Islam.  Istilah  Hukum  Islam  adalah  istilah  yang dipergunakan  di  Indonesia  yang  dilawankan  dengan  Hukum  Positif.  Hukum Islam, yaitu seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan /atau sunnah rasul  tentang  tingkah  laku  mukallaf  yang  diakui  dan  diyakini  mengikat  yang beragama Islam. 2
Hukum Positif adalah hukum yang berlaku di suatu negara dibatasi oleh waktu  tertentu.  Pembentuk  hukum  positif  adalah  lembaga  negara  atau  pejabat yang  berwenang  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku berupa peraturan perundang-undangan dan hukum sumber hukum formil yang lainnya.  Salah  satu  sumber  hukum  pembentukan  peraturan  perundang- undangan adalah hukum Islam, contoh pembentukan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan.
Apabila  dihubungkan  dengan  pengertian  fiqh,  maka  dapat  dikatakan bahwa  yang  dimaksud  dengan  hukum  Islam  adalah  yang  bernama  fiqh  dalam literatur  Islam  yang  berbahasa  Arab. 3 Istilah  dalam  keislaman  adalah al-fiqh  al- Islam (Fiqh  Islam)  atau al-syariah  al-Islami (syariah  Islam).  Pemakalah  tidak menemukan  dalam  Alquran  istilah  hukum  Islam.  Dalam  Alquran  yang dipergunakan syariah Islam dijabarkan istilah, maka terdapat istilah fiqh.
Kata syariah dan derivasinya digunakan 4 kali dalam al-Qur ’ an, sebagai berikut:
1. QS. Al-Syura [42]:13
Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan- Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah  Kami  wasiatkan  kepada  Ibrahim,  Musa  dan  Isa  Yaitu:  Tegakkanlah agama[1340]  dan  janganlah  kamu  berpecah  belah  tentangnya.  Amat  berat  bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada  agama  itu  orang  yang  dikehendaki-Nya  dan  memberi  petunjuk  kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya).

## 2. QS. Al-A ’ raf [7]:163
Dan  Tanyakanlah  kepada  Bani  Israil  tentang  negeri  yang  terletak  di  dekat  laut ketika  mereka  melanggar  aturan  pada  hari  Sabtu,  di  waktu  datang  kepada mereka ikan-ikan (yang berada di sekitar) mereka terapung-apung di permukaan air,  dan  di  hari-hari  yang  bukan  Sabtu,  ikan-ikan  itu  tidak  datang  kepada mereka. Demikianlah Kami mencoba mereka disebabkan mereka Berlaku fasik.
2 Amir  Syarifuddin, Garis-garis  Besar  Fiqh ,  (Jakarta:  Kencana Denada  Media  Group,  Edisi Pertama, 2003), h. 9
3 Amir Syarifuddin, Garis- garis Besar Fiqh …, h. 10

## 3. QS. Al-Maidah [5[:148
Tetapi  (sebenarnya)  telah  nyata  bagi  mereka  kejahatan  yang  mereka  dahulu selalu menyembunyikannya. Sekiranya mereka dikembalikan ke dunia, tentulah mereka  kembali  kepada  apa  yang  mereka  telah  dilarang  mengerjakannya.  dan Sesungguhnya mereka itu adalah pendusta belaka.

## 4. QS. Al-Jasiyah [45]:18
Kemudian  Kami  jadikan  kamu  berada  di  atas  suatu  syariat  (peraturan)  dari urusan  (agama  itu),  Maka  ikutilah  syariat  itu  dan  janganlah  kamu  ikuti  hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.
Secara harfiah syariah artinya jalan ke tempat mata air atau tempat yang dilalui  air  sungai.  Penggunaannya  dalam  Alquran  diartikan  sebagai  jalan  yang jelas  yang  membawa  kemenangan.  Dalam  terminologi  ushul  al-fiqh,  syariah adalah  titah  (khitab)  Allah  yang  berhubungan  dengan  perbuatan  mukalaf (muslim,  balig  dan  berakal  sehat)  berupa  tuntunan,  pilihan  atau  aturan  (sebab, syarat  atau  penghalang). 4 Syariah  di  luar  akhlak.    Allah  telah  menjadikan  air sebagai penyebab kehidupan tumbuh-tumbuhan dan hewan.
Syariah  dan  fiqh  terdapat  perbedaan  karakteristik.  Adapun  perbedaan- perbedaannya yaitu:
1. Syariah  diturunkan  oleh  Allah  swt  (al-Syar ’ i)  sehingga  kebenarannya bersifat  mutlak  (absolut),  fiqh  adalah  formula  kajian  fuqaha  dan kebenarannya  bersifat  relatif  (nisbi),  syariah  adalah  wahyu  sedangkan fiqh merupakan penalaran manusia.
2. Syariah adalah satu (unity) sedang fiqh beragam (diversity).
3. Syariah bersifat otoritatif sedangkan fiqh berwatak liberal.
4. Syariah  stabil  atau  tidak  berubah  sedang  fiqh  mengalami  perubahan seiring dengan tuntutan ruang dan waktu.
5. Syariah bersifat idealistif sedangkan fiqh bercorak realistis. 5
Secara  garis  besar  hukum  Islam  terbagi  menjadi  2  (dua): Pertama ,  Fiqh Ibadah  meliputi  aturan  tentang  shalat,  puasa,  zakat,  haji  dan  sebagainya  yang mengatur  hubungan  dengan  Tuhannya. Kedua , Fiqh  Muamalat  mengatur hubungan  antar  manusia  dengan  sesamanya,  seperti  perikatan,  sanksi  hukum dan  aturan  lain  agar  terwujud  ketertiban  dan  keadilan  baik  perseorangan maupun  kemasyarakatan. Ada  7 rincian  fiqh  muamalat  menurut Abdul  Wahab Khalaf, antara lain sebagai berikut: 6
4 Abdul  Wahab  al-Khalaf, Ilmu  Ushul  al-Fiqh ,  (Jakarta:  Maktabah  al-Dakwah  al-Islamiah Syabab al-Azhar, 1490/1990,  Cet. VIII), h. 96
5 Noel  J.  Colson, Confilic  and  Tension  in  Islamic  Jureprudence ,  (Chicago:  The  University  of Chicago Mess, 1969), h. 3 6 Abdul Wahab al-Khalaf, Ilmu Ushul Fiqh …, h. 32 -33
1. Hukum  keluarga,  (ahwal  al-syah}siyyah)  yaitu  hukum  yang  berkaitan dengan  urusan  keluarga.  Pembentukannya  yang  mengatur  hubungan suami  isteri  dan  keluarga  satu  dengan  lainnya.  Ayat  Alquran  yang membahas masalah ini sekitar 70 ayat.
2. Hukum  sipil  adalah  hukum  yang  mengatur  hubungan  individu  dan bentuk-bentuk hubungan seperti jual beli, sewa menyewa, utang piutang dan  lain-lain  agar  tercipta  hubungan  yang  harmonis  dalam  masyarakat. Ayat Alquranyang menjelaskan ada 70 ayat.

## Pembahasan
Sesuai  dengan  judul  makalah  Hukum  Keluarga  dan  Keperdataan  Islam, maka akan dibahas lebih lanjut hukum keluarga Islam (munakahat/perkawinan, faraid/kewarisan,  Hukum  Keperdataan  Islam  (muamalat)  membahas  harta, transaksi dalam hukum keperdataan.

## 1. Munakahat (Perkawinan)
Perkawinan merupakan salah satu bidang fiqh, munakahat terdiri dari 2 kata  yaitu  nikah  ( حكن )  dan  zawaj  ( ز جاو ).  Kata na-ka-ha banyak  terdapat  dalam Alquran dengan arti kawin, salah satunya terdapat dalam QS. Al-Nisa [4]:3. 7
Dan  jika  kamu  takut  tidak  akan  dapat  Berlaku  adil  terhadap  (hak-hak) perempuan  yang  yatim  (bilamana  kamu  mengawininya),  Maka  kawinilah wanita-wanita  (lain)  yang  kamu  senangi  :  dua,  tiga  atau  empat.  kemudian  jika kamu  takut  tidak  akan  dapat  Berlaku  adil,  Maka  (kawinilah)  seorang  saja,  atau budak-budak  yang  kamu  miliki.  yang  demikian  itu  adalah  lebih  dekat  kepada tidak berbuat aniaya.
Begitu  juga  banyak  terdapat  kata za-wa-ja dalam  Alquran  dalam  arti kawin. Contoh QS. Al-Ahzab[33]:37
...  maka  tatkala  Zaid  telah  mengakhiri  keperluan  terhadap  Isterinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi  orang  mukmin  untuk  (mengawini)  isteri-isteri  anak-anak  angkat  mereka, apabila  anak-anak  angkat  itu  telah  menyelesaikan  keperluannya  daripada isterinya dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.
Kata nikah atau zawaj berarti “ bergabung ” , hubungan kelamin dan juga berarti  akad.  Dalam  terminologi  kitab-kitab  fiqh,  nikah  adalah  akad  atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan kata nakaha atau zawaja . 8
Prinsip-prinsip  perkawinan  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun
7 Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqh …, h. 73
8 Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqh …, h. 7 4

## 1974: 9
a. Tujuan  perkawinan  adalah  membentuk  keluarga  yang  bahagia  dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar  masing-masing  dapat  mengembangkan  pribadinya,  membantu dalam mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
b. Dalam  undang-undang  ini  dinyatakan  bahwa  suatu  perkawinan adalah  sah  bilamana  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing agamanya  dan  kepercayaannya  itu,  dan  disamping  itu  tiap-tiap perkawinan  harus  dicatat  menurut  peraturan  perundang-undangan yang  belaku,  pencatatan  tiap-tiap  perkawinan  adalah  sama  halnya dengan  pencatatan  peristiwa-peristiwa  penting  dalam  kehidupan seseorang,  misalnya  kelahiran,  kematian  yang  dinyatakan  dalam surat-surat  keterangan,  suatu  akte  resmi  yang  juga  dimuat  dalam daftar pencatatan.
c. Undang-undang  ini  menganut  asas  monogami,  hanya  apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang  bersangkutan  mengijinkannya,  seorang  suami  dapat  beristeri lebih  dari  seorang.  Namun  demikian  perkawinan  seorang  suami dengan  lebih  dari  seorang  isteri,  meskipun  hal  itu  dikehendaki  oleh pihak-pihak  yang  bersangkutan  hanya  dapat  dilakukan  apabila dipenuhi  berbagai  persyaratan  tertentu  dan  diputuskan  oleh Pengadilan Agama.
d. Undang-undang  ini  mengatur  prinsip,  bahwa  calon  suami  isteri  itu harus  siap  jiwa  raganya  untuk  dapat  melangsungkan  perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian, dan mendapat keturunan  yang baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur, karena perkawinan itu mempunyai hubungan  dengan  masalah  kependudukan,  maka  untuk  mengerem lajunya  kelahiran  yang  lebih  tinggi,  harus  dicegah  terjadinya perkawinan  antara  calon  suami  isteri  yang  masih  di  bawah  umur. Sebab  batas  umur  yang  lebih  rendah  bagi  seorang  wanita  untuk kawin,  mengakibatkan  laju  kelahiran  yang  lebih  tinggi,  jika dibandingkan  dengan  batas  umur  yang  lebih  tinggi,  berhubungan dengan itu, maka Undang-Undang Perkawinan ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.
e. Karena  tujuan  perkawinan  adalah  untuk  membentuk  keluarga  yang
9 Ahmad  Rofiq,  Hukum  Islam  di  Indonesia,  (Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo  Persada,  Cet. Keempat, 2000), h. 56-57
bahagia dan kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu (pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) serta harus dilakukan di depan  sidang  Pengadilan  Agama  bagi  orang  Islam  dan  Pengadilan Negeri bagi golongan luar Islam.
f. Hak  dan  kedudukan  isteri  adalah  seimbang  dengan  hak  dan kedudukan  suami  baik  dalam  kehidupan  rumah  tangga  maupun dalam  pergaulan  bermasyarakat,  sehingga  dengan  demikian  segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama suami isteri.
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  berasal  dari  Hukum  Islam  dan Hukum Adat. Oleh karena itu dalam Alquran terdapat penjelasan tentang asas- asas yang telah pemakalah uraikan di atas. 10
a. Asas  membentuk  keluarga  yang  bahagia  dan  kekal  dan  syarat  calon suami isteri, QS. Al-Rum[30]:21
Dan  di  antara  tanda-tanda  kekuasaan-Nya  ialah  Dia  menciptakan  untukmu isteri-isteri  dari  jenismu  sendiri,  supaya  kamu  cenderung  dan  merasa  tenteram kepadanya,  dan  dijadikan-Nya  diantaramu  rasa  kasih  dan  sayang. Sesungguhnya  pada  yang  demikian  itu  benar-benar  terdapat  tanda-tanda  bagi kaum yang berfikir.

## b. Asas monogami, QS. Al-Nisa>[4]:3
Dan  jika  kamu  takut  tidak  akan  dapat  Berlaku  adil  terhadap  (hak-hak) perempuan  yang  yatim  (bilamana  kamu  mengawininya),  Maka  kawinilah wanita-wanita  (lain)  yang  kamu  senangi  :  dua,  tiga  atau  empat.  kemudian  jika kamu  takut  tidak  akan  dapat  Berlaku  adil,  maka  (kawinilah)  seorang  saja,  atau budak-budak  yang  kamu  miliki.  yang  demikian  itu  adalah  lebih  dekat  kepada tidak berbuat aniaya.
c. Asas  mempersulit  terjadinya  perceraian,  sabda  Rasulullah  saw,  riwayat Ibn Umar:
Perbuatan  halal  yang  paling  dibenci  Allah  adalah  talaq/perceraian  (HR.  Abu Daud, Ibn Majjah dan disaksikan…..)
d. Asas hak dan kedudukan suami isteri seimbang, QS. Al-Nisa[4]:32
Dan  janganlah  kamu  iri  hati  terhadap  apa  yang  dikaruniakan  Allah  kepada sebahagian  kamu  lebih  banyak  dari  sebahagian  yang  lain.  (karena)  bagi  orang laki-laki  ada  bahagian  dari  pada  apa  yang  mereka  usahakan,  dan  bagi  Para wanita  (pun)  ada  bahagian  dari  apa  yang  mereka  usahakan,  dan  mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
10 Al- San’ani, Subul al-Salam (al-Qahira: Dar Ihya al-Turas al- ‘Arabiy, Juz 3, 1960), h. 168

## Dan QS. An-Nisa[4]:34
Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan  sebahagian  mereka  (laki-laki)  atas  sebahagian  yang  lain  (wanita), dan  karena  mereka  (laki-laki)  telah  menafkahkan  sebagian  dari  harta  mereka. sebab  itu  Maka  wanita  yang  salehah,  ialah  yang  taat  kepada  Allah  lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)  wanita-wanita  yang  kamu  khawatirkan  nusyuznya,  maka  nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian  jika  mereka  mentaatimu,  Maka  janganlah  kamu  mencari-cari  jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.
Dalam  perkawinan  diatur  tentang  kafaah  untuk  menjaga  keharmonisan rumah  tangga.  Ibn  Mansur  mendefinisikan  kafaah  dengan  keadaan keseimbangan.  Kafaah  berasal  dari  kata  asli al-kuf ‘ u diartikan al-musawi (keseimbangan).  Ketika  dihubungkan  dengan  nikah,  kafaah  diartikan  dengan keseimbangan antara calon suami dan isteri dari segi kedudukan (hasab), agama (din),  keturunan  (nasab)  dan  semacamnya.  Dengan  bahasa  lain,  Muhammad Abu  Zahrah  mendefinisikan  kafaah  dengan  keseimbangan  antara  calon  suami dan isteri dengan keadaan tertentu yang dengan keadaan itu mereka akan dapat menghindari kesusahan dalam mengarungi hidup rumah tangga. 11
Dari paparan di atas, dapat dipahami bahwa kafaah merupakan hal yang urgen  dan  harus  diperhatikan  oleh  calon  suami  dan  isteri  agar  tercapai  dan sukses dalam mengarungi hidup rumah tangga. 12
Pasal  2  Ayat  [1]  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  menjelaskan bahwa:  Perkawinan  adalah  sah,  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing- masing agamanya dan kepercayaannya. Kalau dalam pengantin beragama Islam harus  berdasarkan  agama  Islam  oleh  karena  itu  mencapai  keluarga  sakinah mawadah  wa  rahmah.  Agar  perkawinan  sah  menurut  hukum  Islam  harus memenuhi syarat dan rukun sebagai berikut: 13
a. Calon  mempelai  pria,  syarat-syaratnya:  Beragama  Islam,  Laki-laki,  Jelas orangnya,  Dapat  memberikan  persetujuan,  Tidak  terdapat  halangan perkawinan.
b. Calon  mempelai  wanita,  syarat-syaratnya:  Beragama  meskipun  Yahudi atau  Nasrani,  Perempuan,  Dapat  memiliki  persetujuannya,  Tidak terdapat halangan perkawinan.
c. Wali  nikah,  syaratnya-syaratnya:  Laki-laki,  Dewasa,  Mempunyai  hak perwalian, Tidak terhalang perwaliannya.
11 Jamal al-Din Muhammad bin Ibn Muharram al-Ansan al-Mansur, Lisan al- ‘ Arabi, (Mesir: Dar al-Misriya, tth), h. 34 12 Mustafa al- Siba’I, Sharh Qanun al-Ahwal al-Syahsiyyah, (Damaskus: ttp, 1385H/1967M), h. 170 13 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia … , h. 74
d. Saksi nikah, syarat-syaratnya: Maksimal dua orang laki-laki, Hadir dalam ijab qabul, Dapat mengerti akad, Islam, Dewasa.
e. Ijab qabul, syarat-syaratnya: Adanya pernyataan mengawinkan dari wali, Adanya  pernyataan  menerima  dari  calon  mempelai  pria,  Memakai  kata nikah,  tazwij,  Antara  ijab  dan  qabul  bersambung,  Antara  ijab  dan  qabul jelas maksudnya, Orang yang berkait dengan ijab dan qabul tidak sedang dalam  ihram  haji/umrah,  Majelis  ijab  dan  qabul  itu  harus  dihadiri minimal  4  orang,  yaitu  calon  mempelai  pria  atau  wakilnya,  wali  dari mempelai perempuan atau wakilnya dan dua orang saksi.
Menurut  pemakalah  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tidak mengenal  perkawinan  beda  agama,  hanya  mengenal  perkawinan  beda kewarganegaraan.  Pasal  2  Ayat  [2]  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 menjelaskan:  Tiap-tiap  perkawinan  dicatat  menurut  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.
Menurut  penulis  pencatatan  perkawinan  bukan  syarat  sahnya perkawinan,  hanya  bersifat  administratif.  Pencatatan  perkawinan  sebagai  bukti apabila  terjadi  perceraian  antara  keduanya,  terutama  bagi  isteri  yang  telah bercerai. Hal ini berkaitan dengan pembagian harta waris.
Perkawinan  yang  dilaksanakan  sesuai  ketentuan,  maka  timbul  hak  dan kewajiban  suami  dan  isteri.  Dengan  melaksanakan  hak  dan  kewajiban  suami isteri, akan tercapai tujuan perkawinan membentuk keluarga sakinah mawaddah wa rahmah. Hak dan kewajiban suami isteri: 14
a. Suami  isteri  wajib  saling  memperlakukan  pasangannya  dengan  baik, tidak hanya aspek fisik, tetapi juga aspek psikis. Perlakuan baik itu secara paralel  adalah  kewajiban  hak  bagi  suami  dan  isteri.  Hal  ini  dijelaskan dalam QS. Al-Nisa [4]:19: … dan bergaullah dengan mereka secara patut.
b. Suami  isteri  wajib  saling  melayani  dan  memuaskan  kebutuhan sesamanya. Hal ini dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah[2]:187
Dihalalkan  bagi  kamu  pada  malam  hari  bulan  puasa  bercampur  dengan  isteri- isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka…
c. Suami  isteri  wajib  saling  melengkapi  dan  saling  menjaga  nama  baik pasangannya. Hal ini diriwayatkan oleh Al-Baqarah[2]:187
…mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka…
d. Suami  isteri  wajib  saling  melibatkan  pasangannya  untuk  mengambil keputusan  yang  menyangkut  kepentingan  keluarga.  Hal  ini  dipahami dari penegasan umum QS. Al-T}ala>q[65]:6
14 Mesraini, Jurnal Ilmu-ilmu Syariah dan Hukum , Vol. 10, No. 1 Maret 2008
… dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu  menemui  kesulitan  Maka  perempuan  lain  boleh  menyusukan  (anak  itu) untuknya.
e. Suami isteri wajib saling menjaga diri dan keluarganya dari kemaksiatan. Hal ini jelas diperintah dalam QS. Al-Tahrim[66]:6
“ Hai  orang-orang  yang  beriman,  peliharalah  dirimu  dan  keluargamu  dari  api neraka …”
f. Suami  isteri  wajib  saling  menjaga  harta  masing-masing,  harta  bersama dan  harta  pasangannya.  Pada  dasarnya  harta  suami  dan  isteri  dan menjadi milik masing-masing. Hal ini dipahami dalam QS. Al-Nisa[4]:32
“ Dan  janganlah  kamu  iri  hati  terhadap  apa  yang  dikaruniakan  Allah  kepada sebahagian  kamu  lebih  banyak  dari  sebahagian  yang  lain.  (karena)  bagi  orang laki-laki  ada  bahagian  dari  pada  apa  yang  mereka  usahakan,  dan  bagi  Para wanita  (pun)  ada  bahagian  dari  apa  yang  mereka  usahakan,  dan  mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. ”
g. Suami  isteri  saling  mewarisi  harta  peninggalan  pasangannya  apabila suami  meninggal  dunia,  maka  isteri  berhak  mendapatkan  harta peninggalan  suaminya.  Begitu  pula  sebaliknya,  jika  isteri  meninggal dunia maka suami berhak mendapatkan harta peninggalan isterinya.
h. Suami  isteri  sama-sama  memiliki  hubungan  mahram  dengan  keluarga pasangannya.  Suami  haram  menikahi  mertuanya  dan  anak  perempuan isterinya  dan  begitu  juga  isteri  haram  dinikahi  oleh  ayah  suami  dan seterusnya.
i. Apabila dari pernikahan itu memperoleh anak, maka suami isteri berhak atas anak tersebut dengan status sebagai bapak dan ibunya. Oleh karena itu  suami  isteri  sama-sama  berkewajiban  mengasuh,  merawat  dan mendidik anak-anak mereka. Dalam QS. Al-Nisa [4]:9 dijelaskan:
“ Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang  mereka  anak-anak  yang  lemah,  yang  mereka  khawatir  terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar. ”

## 2. Faraid (Kewarisan)
Faraid  (kewarisan)  adalah  salah  satu  bidang  fiqh  yang  membahas peralihan  hak  dari  orang  yang  meninggal  dunia  dan  meninggalkan  harta peninggalan (pewaris) kepada orang yang masih hidup (ahli waris). Harta waris yaitu harta yang beralih dari pewaris ke ahli waris. Ketentuan faraid (kewarisan) diatur dalam al-Quran. Dalam QS Al-Nisa[4]:7 dijelaskan:
“ Bagi  orang  laki-laki  ada  hak  bagian  dari  harta  peninggalan  ibu-bapa  dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. ”
QS. Al-Nisa[4]:8
Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, Maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang baik.

## QS. Al-Nisa[4]:11
Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu  :  bahagian  seorang  anak  lelaki  sama  dengan  bahagian  dua  orang  anak perempuan;  dan  jika  anak  itu  semuanya  perempuan  lebih  dari  dua,  Maka  bagi mereka  dua  pertiga  dari  harta  yang  ditinggalkan;  jika  anak  perempuan  itu seorang saja, Maka ia memperoleh separuh harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi  masing-masingnya  seperenam  dari  harta  yang  ditinggalkan,  jika  yang meninggal  itu  mempunyai  anak;  jika  orang  yang  meninggal  tidak  mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang  meninggal itu mempunyai  beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam.  (Pembagian-pembagian  tersebut  di  atas)  sesudah  dipenuhi  wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu,  kamu tidak  mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak)  manfaatnya  bagimu.  ini  adalah  ketetapan  dari  Allah.  Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

## QS. Al-Nisa[4]:12
Dan  bagimu  (suami-suami)  seperdua  dari  harta  yang  ditinggalkan  oleh  isteri- isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak,  Maka  kamu  mendapat  seperempat  dari  harta  yang  ditinggalkannya sesudah  dipenuhi  wasiat  yang  mereka  buat  atau  (dan)  sesudah  dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu  tidak  mempunyai  anak.  jika  kamu  mempunyai  anak,  Maka  Para  isteri memperoleh  seperdelapan  dari  harta  yang  kamu  tinggalkan  sesudah  dipenuhi wasiat  yang  kamu  buat  atau  (dan)  sesudah  dibayar  hutang-hutangmu.  jika seseorang  mati,  baik  laki-laki  maupun  perempuan  yang  tidak  meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu  saja)  atau  seorang  saudara  perempuan  (seibu  saja),  Maka  bagi  masing- masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu  itu  lebih  dari  seorang,  Maka  mereka  bersekutu  dalam  yang  sepertiga  itu, sesudah  dipenuhi  wasiat  yang  dibuat  olehnya  atau  sesudah  dibayar  hutangnya dengan  tidak  memberi  mudharat  (kepada  ahli  waris).  (Allah  menetapkan  yang demikian  itu  sebagai)  syari'at  yang  benar-benar  dari  Allah,  dan  Allah  Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.

## QS. Al-Nisa[4]:33
Bagi  tiap-tiap  harta  peninggalan  dari  harta  yang  ditinggalkan  ibu  bapak  dan
karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya[288]. dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.
QS. Al-Nisa>[4]:176
Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa  kepadamu  tentang  kalalah  (yaitu):  jika  seorang  meninggal  dunia,  dan  ia tidak  mempunyai  anak  dan  mempunyai  saudara  perempuan,  Maka  bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia  tidak  mempunyai  anak;  tetapi  jika  saudara  perempuan  itu  dua  orang,  Maka bagi  keduanya  dua  pertiga  dari  harta  yang  ditinggalkan  oleh  yang  meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan.  Allah  menerangkan  (hukum  ini)  kepadamu,  supaya  kamu  tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

## QS. Al-Baqarah[2]:180
Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut,  jika  ia  meninggalkan  harta  yang  banyak,  Berwasiat  untuk  ibu-bapak  dan karib  kerabatnya  secara  ma'ruf,  (ini  adalah)  kewajiban  atas  orang-orang  yang bertakwa.

## QS. Al-Baqarah[2]:237
Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, Padahal  Sesungguhnya  kamu  sudah  menentukan  maharnya,  Maka  bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu mema'afkan  atau  dima'afkan  oleh  orang  yang  memegang  ikatan  nikah,  dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan.

## QS. Al-Baqarah[2]:240
Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan isteri,  hendaklah  Berwasiat  untuk  isteri-isterinya,  (yaitu)  diberi  nafkah  hingga setahun  lamanya  dan  tidak  disuruh  pindah  (dari  rumahnya).  akan  tetapi  jika mereka pindah (sendiri), Maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

## QS. Al-Ah}za>b[33]:4
Allah  sekali-kali  tidak  menjadikan  bagi  seseorang  dua  buah  hati  dalam rongganya;  dan  Dia  tidak  menjadikan  isteri-isterimu  yang  kamu  zhihar  itu sebagai  ibumu,  dan  Dia  tidak  menjadikan  anak-anak  angkatmu  sebagai  anak kandungmu  (sendiri).  yang  demikian  itu  hanyalah  perkataan  dimulutmu  saja. dan  Allah  mengatakan  yang  sebenarnya  dan  Dia  menunjukkan  jalan  (yang benar).
Dalam  faraid  atau  kewarisan  dijelaskan  hubungan  kewarisan  menurut Islam ada beberapa bentuk. 15
a. Hubungan  kekerabatan  atau  nasab  atau  disebut  juga  hubungan  darah. Hubungan  disini  bersifat  alamiah  menghubungkan  darah  ditentukan oleh  kelahiran  dasar  dari  hubungan  kekerabatan  sebagai  hubungan kewarisan ditentukan dalam QS. Al-Nisa[4]:7
Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu  :  bahagian  seorang  anak  lelaki  sama  dengan  bahagian  dua  orang  anak perempuan;  dan  jika  anak  itu  semuanya  perempuan  lebih  dari  dua,  Maka  bagi mereka  dua  pertiga  dari  harta  yang  ditinggalkan;  jika  anak  perempuan  itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi  masing-masingnya  seperenam  dari  harta  yang  ditinggalkan,  jika  yang meninggal  itu  mempunyai  anak;  jika  orang  yang  meninggal  tidak  mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai  beberapa saudara, Maka ibunya  mendapat seperenam.  (Pembagian-pembagian  tersebut  di  atas)  sesudah  dipenuhi  wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu,  kamu tidak  mengetahui siapa di antara  mereka yang lebih dekat (banyak)  manfaatnya  bagimu.  ini  adalah  ketetapan  dari  Allah.  Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.
b. Hubungan  perkawinan.  Apabila  seorang  laki-laki  telah  melangsungkan akad  nikah  yang  sah  dengan  seorang  perempuan,  maka  diantara keduanya  telah  terdapat  hubungan  kewarisan,  dalam  arti  isteri  menjadi ahli waris bagi suaminya yang telah meninggal dunia dan suami menjadi ahli waris  bagi  isteri  yang  telah  meninggal  dunia.  Dasar hukum  adanya hubungan kewarisan antara suami dan isteri adalah QS. Al-Nisa[4]:33
“ Bagi  tiap-tiap  harta  peninggalan  dari  harta  yang  ditinggalkan  ibu  bapak  dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya[288]. dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu. ”
Adapun  rukun  dan  syarat.  Berikut  ini  dijelaskan  asas-asas  kewarisan Islam: 16

## a. Asas ijbari
Yang  dimaksud  asas  ijbari  yaitu  pengalihan  harta  dari  seseorang  yang meninggal  dunia  kepada  ahli  warisnya  berlaku  dengan  sendirinya  menurut ketetapan  Allah  swt  tanpa  digantungkan  kepada  kehendak  pewaris  atau  ahli waris.
Asas  ijbari  hukum  kewarisan  Islam  dapat  dilihat  dari  beberapa  segi
15 Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqh …, h. 149 -150 16 Zainuddin  Ali, Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia ,  (Jakarta:  Sinar  Grafika,tth),  Cet.
Keempat, h. 121-125
yaitu:
1) Dari  pengalihan harta  yang  pasti terjadi  setelah orang  meninggal  dunia. Hal ini dapat dilihat dalam QS. Al-Nisa[4]:7
Bagi  orang  laki-laki  ada  hak  bagian  dari  harta  peninggalan  ibu-bapa  dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.
2) Harta  yang  sudah  ditentukan  bagi  masing-masing  ahli  waris.  Hal  ini tercermin  dalam  harta mafruda yang  makna  asalnya  adalah  ditentukan atau  diperhitungkan  apa  yang  sudah  ditentukan  atau  diperhitungkan oleh Allah swt waijb dilaksanakan oleh hamba-hambaNya.
3) Kepastian  menerima  harta  peninggalan  yakni  mereka  yang  mempunyai hubungan  kekerabatan  dan  ikatan  perkawinan  dengan  pewaris  dirinci oleh Allah swt dalam beberapa surat al-Qur ’ an: QS. Al-Nisa[4]:1
Hai  sekalian  manusia,  bertakwalah  kepada  Tuhan-mu  yang  telah  menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada  keduanya  Allah  memperkembang  biakkan  laki-laki  dan  perempuan  yang banyak.  dan  bertakwalah  kepada  Allah  yang  dengan  (mempergunakan)  nama- Nya  kamu  saling  meminta  satu  sama  lain  dan  (peliharalah)  hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

## QS. Al-Nisa[4]:2
Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu  menukar  yang  baik  dengan  yang  buruk  dan  jangan  kamu  Makan  harta mereka  bersama  hartamu.  Sesungguhnya  tindakan-tindakan  (menukar  dan memakan) itu, adalah dosa yang besar.

## QS. Al-Nisa[4]:33
Bagi  tiap-tiap  harta  peninggalan  dari  harta  yang  ditinggalkan  ibu  bapak  dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya dan (jika ada) orang-orang yang kamu  telah  bersumpah  setia  dengan  mereka,  Maka  berilah  kepada  mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.

## QS. Al-Nisa[4]:176
Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa  kepadamu  tentang  kalalah  (yaitu):  jika  seorang  meninggal  dunia,  dan  ia tidak  mempunyai  anak  dan  mempunyai  saudara  perempuan,  Maka  bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia  tidak  mempunyai  anak;  tetapi  jika  saudara  perempuan  itu  dua  orang,  Maka bagi  keduanya  dua  pertiga  dari  harta  yang  ditinggalkan  oleh  yang  meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan.  Allah  menerangkan  (hukum  ini)  kepadamu,  supaya  kamu  tidak
sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
Rincian  ahli  waris  dan  pembagiannya  yang  sudah  pasti  itu  tidak  ada kekuasaan manapun yang dapat mengubahnya.
b. Asas Bilateral
Asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam, yaitu seseorang menerima hak atau bagian warisan dari kedua belah pihak, dari kerabat keturunan laki-laki dan  dari  kerabat  keturunan  perempuan.  Asas  bilateral  mempunyai  2  dimensi saling mewarisi. Dalam Alquran dijelaskan: QS. Al-Nisa[4]:7
Bagi  orang  laki-laki  ada  hak  bagian  dari  harta  peninggalan  ibu-bapa  dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.

## QS. Al-Nisa[4]:12
Dan  bagimu  (suami-suami)  seperdua  dari  harta  yang  ditinggalkan  oleh  isteri- isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak,  Maka  kamu  mendapat  seperempat  dari  harta  yang  ditinggalkannya sesudah  dipenuhi  wasiat  yang  mereka  buat  atau  (dan)  sesudah  dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu  tidak  mempunyai  anak.  jika  kamu  mempunyai  anak,  Maka  Para  isteri memperoleh  seperdelapan  dari  harta  yang  kamu  tinggalkan  sesudah  dipenuhi wasiat  yang  kamu  buat  atau  (dan)  sesudah  dibayar  hutang-hutangmu.  jika seseorang  mati,  baik  laki-laki  maupun  perempuan  yang  tidak  meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu  saja)  atau  seorang  saudara  perempuan  (seibu  saja),  Maka  bagi  masing- masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu  itu  lebih  dari  seorang,  Maka  mereka  bersekutu  dalam  yang  sepertiga  itu, sesudah  dipenuhi  wasiat  yang  dibuat  olehnya  atau  sesudah  dibayar  hutangnya dengan  tidak  memberi  mudharat  (kepada  ahli  waris).  (Allah  menetapkan  yang demikian  itu  sebagai)  syari'at  yang  benar-benar  dari  Allah,  dan  Allah  Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.

## QS. Al-Nisa[4]:176
Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa  kepadamu  tentang  kalalah  (yaitu):  jika  seorang  meninggal  dunia,  dan  ia tidak  mempunyai  anak  dan  mempunyai  saudara  perempuan,  Maka  bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia  tidak  mempunyai  anak;  tetapi  jika  saudara  perempuan  itu  dua  orang,  Maka bagi  keduanya  dua  pertiga  dari  harta  yang  ditinggalkan  oleh  yang  meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan.  Allah  menerangkan  (hukum  ini)  kepadamu,  supaya  kamu  tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
c. Asas Individual
Asas individual dalam hukum kewarisan Islam yaitu harta warisan dapat dibagi-bagi kepada ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Untuk itu dalam pelaksanaannya  seluruh  harta  warisan  dinyatakan  dalam  nilai  tertentu  yang kemudian  dibagikan  kepada  setiap  ahli  waris  yang  berhak  menerimanya menurut kadar bagian masing-masing.
Asas individual dalam hukum Islam dijelaskan dalam beberapa surat al- Qur ’ an: QS. Al-Nisa[4]:7
Bagi  orang  laki-laki  ada  hak  bagian  dari  harta  peninggalan  ibu-bapa  dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.

## QS. Al-Nisa [4]:11
Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu  :  bahagian  seorang  anak  lelaki  sama  dengan  bahagian  dua  orang  anak perempuan;  dan  jika  anak  itu  semuanya  perempuan  lebih  dari  dua,  Maka  bagi mereka  dua  pertiga  dari  harta  yang  ditinggalkan;  jika  anak  perempuan  itu seorang saja, Maka ia memperoleh separuh harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi  masing-masingnya  seperenam  dari  harta  yang  ditinggalkan,  jika  yang meninggal  itu  mempunyai  anak;  jika  orang  yang  meninggal  tidak  mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai  beberapa saudara, Maka ibunya  mendapat seperenam.  (Pembagian-pembagian  tersebut  di  atas)  sesudah  dipenuhi  wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu,  kamu tidak  mengetahui siapa di antara  mereka yang lebih dekat (banyak)  manfaatnya  bagimu.  ini  adalah  ketetapan  dari  Allah.  Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

## QS. Al-Nisa[4]:12
Dan  bagimu  (suami-suami)  seperdua  dari  harta  yang  ditinggalkan  oleh  isteri- isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak,  Maka  kamu  mendapat  seperempat  dari  harta  yang  ditinggalkannya sesudah  dipenuhi  wasiat  yang  mereka  buat  atau  (dan)  sesudah  dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu  tidak  mempunyai  anak.  jika  kamu  mempunyai  anak,  Maka  Para  isteri memperoleh  seperdelapan  dari  harta  yang  kamu  tinggalkan  sesudah  dipenuhi wasiat  yang  kamu  buat  atau  (dan)  sesudah  dibayar  hutang-hutangmu.  jika seseorang  mati,  baik  laki-laki  maupun  perempuan  yang  tidak  meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu  saja)  atau  seorang  saudara  perempuan  (seibu  saja),  Maka  bagi  masing- masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu  itu  lebih  dari  seorang,  Maka  mereka  bersekutu  dalam  yang  sepertiga  itu, sesudah  dipenuhi  wasiat  yang  dibuat  olehnya  atau  sesudah  dibayar  hutangnya dengan  tidak  memberi  mudharat  (kepada  ahli  waris).  (Allah  menetapkan  yang
demikian  itu  sebagai)  syari'at  yang  benar-benar  dari  Allah,  dan  Allah  Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.

## QS. Al-Nisa[4]:176
Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa  kepadamu  tentang  kalalah  (yaitu):  jika  seorang  meninggal  dunia,  dan  ia tidak  mempunyai  anak  dan  mempunyai  saudara  perempuan,  Maka  bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia  tidak  mempunyai  anak;  tetapi  jika  saudara  perempuan  itu  dua  orang,  Maka bagi  keduanya  dua  pertiga  dari  harta  yang  ditinggalkan  oleh  yang  meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan.  Allah  menerangkan  (hukum  ini)  kepadamu,  supaya  kamu  tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
d. Asas Keadilan Berimbang
Asas  keadilan  berimbang  dalam  hukum  kewarisan  Islam  berarti keseimbangan  antara  hak  yang  diperoleh  dengan  keperluan  dan  kegunaan dalam melaksanakan kewajiban.
Asas keadilan keseimbangan antara hak yang diperoleh sesorang dengan kewajiban  yang  harus  ditunaikannya  contoh  anak  laki-laki  dan  perempuan mendapat  hak  yang  sebanding  dengan  kewajiban  yang  dipikulnya  masing- masing dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.
Dalam hukum kewarisan Islam harta peninggalan yang diterima oleh ahli waris dari pewaris pada hakikatnya adalah kelanjutan tanggung jawab pewaris terhadap  keluarganya  oleh  karna  itu  bagian  yang  diterima  oleh  masing-masing ahli  waris  berimbang  dengan  kewajiban  atau  tanggung  jawab  terhadap keluarganya.  QS. Al-Thalaq[65]:7
Hendaklah  orang  yang  mampu  memberi  nafkah  menurut  kemampuannya.  dan orang  yang  disempitkan  rezkinya  hendaklah  memberi  nafkah  dari  harta  yang diberikan  Allah  kepadanya.  Allah  tidak  memikulkan  beban  kepada  seseorang melainkan  sekedar  apa  yang  Allah  berikan  kepadanya.  Allah  kelak  akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

## QS. Al-Baqarah[2]:177
Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu  suatu kebajikan, akan  tetapi  Sesungguhnya  kebajikan  itu  ialah  beriman  kepada  Allah,  hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya  kepada  kerabatnya,  anak-anak  yatim,  orang-orang  miskin,  musafir (yang  memerlukan  pertolongan)  dan  orang-orang  yang  meminta-minta;  dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang  yang  menepati  janjinya  apabila  ia  berjanji,  dan  orang-orang  yang sabar  dalam  kesempitan,  penderitaan  dan  dalam  peperangan.  mereka  Itulah orang-orang  yang  benar  (imannya);  dan  mereka  Itulah  orang-orang  yang
bertakwa.
e. Asas akibat kematian
Asas  akibat  kematian  dalam    hukum  kewarisan  Islam  berarti  kewarisan ada kalau ada yang meninggal dunia dan meninggalkan harta waris. Pengalihan harta seseorang kepada orang lain terjadi setelah orang yang mempunyai harta itu  meninggal  dunia.  Ini  berarti  harta  seseorang  tidak  dapat  beralih  kepada orang lain selama orang yang mempunyai harta itu masih hidup.
Asas  akibat  kematian  seseorang  mempunyai  kaitan  dengan  asas  ijbari yang  sudah  disebutkan  yakni  seseorang  tidak  sekehendaknya  saja  menentukan penggunaan  hartanya  setelah  ia  meninggal  dunia.  Melalui  wasiat  menurut hukum  kewarisan  Islam  dalam  batas-batas  menentukan  seperempat  harta kekayaan  setelah  ia  meninggal  dunia,  tetapi  wasiat  itu  merupakan  ketentuan tersendiri terpisah dari ketentuan hukum kewarisan Islam.

## 3. Harta

## a. Pengertian Harta
Harta secara sederhana  mengandung arti sesuatu yang dapat dimiliki. Ia termasuk salah satu sendi bagi kehidupan manusia di dunia, karena tanpa harta atau  secara  khusus  adalah  makanan  manusia  tidak  akan  dapat  bertahan  oleh karena  itu  Allah  swt  menyuruh  manusia  memperolehnya,  memilikinya  dan memanfaatkannya  bagi  kehidupan  manusia  dan  Allah  swt  melarang  berbuat sesuatu  yang  akan  merusak  dan  meniadakan  harta  itu.  Ia  dapat  berupa  materi dan immateri. Harta dalam bentuk materi bergerak dan ada yang tidak bergerak, sedang harta dalam bentuk immateri berupa hak-hak. 17
Dalam  hukum  perdata  Islam,  bahwa  hakikat  kepemilikan  adalah  Allah swt. Hal ini dijelaskan dalam al-Qur ’ an, antara lain:
QS. Al-Maidah[5]:17:
Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya Allah itu ialah  Al  masih  putera  Maryam".  Katakanlah:  "Maka  siapakah  (gerangan)  yang dapat  menghalang-halangi  kehendak  Allah,  jika  Dia  hendak  membinasakan  Al masih putera Maryam itu  beserta ibunya dan  seluruh orang-orang yang  berada di  bumi  kesemuanya?".  kepunyaan  Allahlah  kerajaan  langit  dan  bumi  dan  apa yang  ada  diantara  keduanya;  Dia  menciptakan  apa  yang  dikehendaki-Nya.  dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

## QS. Ali Imran[3]:104
Dan  hendaklah  ada  di  antara  kamu  segolongan  umat  yang  menyeru  kepada kebajikan,  menyuruh  kepada  yang  ma'ruf  dan  mencegah  dari  yang  munkar;
17 Amir Syarifuddin, Garis- garis Besar Fiqh…, h. 177
merekalah orang-orang yang beruntung.

## QS. Al-Maidah[5]:17
Hai  orang-orang  yang  beriman,  penuhilah  aqad-aqad  itu.  Dihalalkan  bagimu binatang  ternak,  kecuali  yang  akan  dibacakan  kepadamu.  (yang  demikian  itu) dengan  tidak  menghalalkan  berburu  ketika  kamu  sedang  mengerjakan  haji. Sesungguhnya  Allah  menetapkan  hukum-hukum  menurut  yang  dikehendaki- Nya.
Berdasarkan  penjelasan  surat  Alquran  di  atas  dapat  dipahami  bahwa hakekat  harta  adalah  Allah  swt,  namun  seluruh  yang  dimiliki  oleh  Allah  swt dijadikan Allah swt untuk manusia semuanya  sebagaimana dinyatakan dalam 18 QS. Al-Baqarah[2]:29
Dia-lah  Allah,  yang  menjadikan  segala  yang  ada  di  bumi  untuk  kamu  dan  Dia berkehendak  (menciptakan)  langit,  lalu  dijadikan-Nya  tujuh  langit.  dan  Dia Maha mengetahui segala sesuatu.

## QS. Al-Jumuah[62]:10
Apabila  telah  ditunaikan  shalat,  Maka  bertebaranlah  kamu  di  muka  bumi;  dan carilah  karunia  Allah  dan  ingatlah  Allah  banyak-banyak  supaya  kamu beruntung.
Menurut TM. Hasbi Ash-Shiddiqy, yang disebut harta adalah: 19
a. Nama  selain  manusia  yang  diciptakan  Allah  swt  untuk  memenuhi kebutuhan  hidup  manusia  dapat  dipelihara  pada  suatu  tempat  dan dikelola (tasaruf) dengan jalan ikhtiar.
b. Sesuatu  yang  dapat  dimiliki  oleh  setiap  manusia,  baik  oleh  seluruh manusia maupun oleh sebagian manusia.
c. Sesuatu  yang  dapat  dimiliki  dan  mempunyai  nilai  harga  seperti  sebiji beras dapat dimiliki oleh manusia, dapat diambil kegunaannya dan dapat disimpan.
d. Sesuatu  yang  berwujud  sesuatu  yang  tidak  berwujud  meskipun  dapat diambil  manfaatnya  tidak  termasuk  harta  misalnya  manfaat,  karena manfaat tidak berwujud sehingga tidak termasuk harta.
e. Sesuatu yang dapat disimpan dalam waktu yang lama atau sebentar dan dapat diambil manfaatnya ketika dibutuhkan.
TM.  Hasbi  Ash-Shiddieqy  memberi  definisi  yang  banyak.  Berbeda Hanafiah yang menjelaskan yang dimaksud harta berupa sesuatu yang berwujud (a ’ yun).  Berikut  pemakalah  paparkan.  Yang  dimaksud  harta  menurut  sebagian
18 Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqh…, h. 178 19 TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Ilmu Muamalat, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1984), h. 40
ulama  lainnya. 20 Menurut  sebagian  ulama,  yang  dimaksud harta  ialah: “ Sesuatu yang diinginkan manusia berdasarkan tabiatnya baik manusia itu akan memberikan atau akan  menyimpannya. ” Menurut  sebagian  ulama  lainnya,  bahwa  yang  dimaksud harta  ialah: Segala  zat  (ain)  yang  berharga  bersifat  materi  yang  berputar  di  antara manusia. Dari  pendapat  pakar  maupun  sebagian  ulama  dan  sebagian  lainnya berbeda pendapat menghasilkan apa yang dinamakan harta.

## b. Unsur-unsur Harta
Menurut  para  fuqaha  harta  bersendi  pada  2  unsur,  yaitu  unsur  ainiyah dan  unsur  urf.  Unsur  ainiyah  ialah  bahwa  harta  itu  ada  wujudnya  dalam kenyataan  (a ’ yun).  Manfaat  sebuah  rumah  yang  dipelihara  manusia  tidak disebut harta,  tetapi  termasuk  mulhak  atau hak.  Unsur  urf  ialah  segala sesuatu yang  dipandang  harta  oleh  sekelompok  manusia  atau  sebagian  manusia tidaklah  manusia  memelihara  sesuatu  kecuali  menginginkan  manfaatnya  baik manfaat lahiriah maupun manfaat ma ’ nawiyah. 21

## c. Pemanfaatan Harta
Apabila  harta  yang  diperoleh  sesuai  dengan  ketentuan  Allah  swt,  maka harta yang telah diperoleh dengan mempergunakan ketentuan Allah swt, maka harus dipergunakan sesuai dengan ketentuan Allah swt. Tujuan utama dari harta dijelaskan oleh Allah swt untuk menanggung kehidupan manusia. Oleh karena itu  harta  harus  digunakan  untuk  maksud  tersebut.  Berikut  ini  dipaparkan petunjuk Allah swt sebagai berikut: 22
1) Digunakan  untuk  kepentingan  hidup  sendiri  penggunaan  harta  untuk kebutuhan hidup dinyatakan Allah dalam firmanNya pada beberapa ayat Alquran di antaranya:
QS.  Al-Mursalat[77]:43: (Dikatakan  kepada  mereka):  "Makan  dan minumlah kamu dengan enak karena apa yang telah kamu kerjakan".
QS. Al-A ’ raf [7]:31
Hai  anak  Adam,  pakailah  pakaianmu  yang  indah  di  Setiap  (memasuki)  mesjid, Makan  dan  minumlah,  dan  janganlah  berlebih-lebihan.  Sesungguhnya  Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.

## QS. Al-Isra[17]:26
Dan  berikanlah  kepada  keluarga-keluarga  yang  dekat  akan  haknya,  kepada orang  miskin  dan  orang  yang  dalam  perjalanan  dan  janganlah  kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.
20 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah , (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 10 21 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah…, h. 11-12 22 Amir Syarifuddin, Garis- garis Fiqh…, h.

## QS. Al-Isra[17]:77
(Kami menetapkan yang demikian) sebagai suatu ketetapan terhadap Rasul-rasul Kami  yang  Kami  utus  sebelum  kamu  dan  tidak  akan  kamu  dapati  perubahan bagi ketetapan Kami itu.
2) Digunakan untuk memenuhi kewajiban kepada Allah. Kewajiban kepada Allah swt itu ada 3 macam, yaitu:
a) Kewajiban  materi  yang  berkenaan  dengan  kewajiban  agama  yang merupakan  hutang  terhadap  Allah;  untuk  keperluan  membayar zakat  atau  nazar  atau  kewajiban  materi  lainnya,  meskipun  secara praktis  juga  digunakan  dan  dimanfaatkan  untuk  manusia.  Hal  ini dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah[2]:267
“ Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang  baik-baik dan  sebagian dari apa  yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu  menafkahkan  daripadanya,  Padahal  kamu  sendiri  tidak  mau mengambilnya  melainkan  dengan  memicingkan  mata  terhadapnya.  dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. ”
b) Kewajiban materi yang harus ditunaikan untuk keluarga yaitu isteri, anak dan kerabat. Hal ini dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah[2]:233
Para  ibu  hendaklah  menyusukan  anak-anaknya  selama  dua  tahun  penuh, Yaitu  bagi  yang  ingin  menyempurnakan  penyusuan.  dan  kewajiban  ayah memberi  Makan  dan  pakaian  kepada  Para  ibu  dengan  cara  ma'ruf. seseorang  tidak  dibebani  melainkan  menurut  kadar  kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah  karena  anaknya,  dan  warispun  berkewajiban  demikian.  apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin  anakmu  disusukan  oleh  orang  lain,  Maka  tidak  ada  dosa  bagimu apabila  kamu  memberikan  pembayaran  menurut  yang  patut.  bertakwalah kamu  kepada  Allah  dan  ketahuilah  bahwa  Allah  Maha  melihat  apa  yang kamu kerjakan.
c) Dimanfaatkan bagi kepentingan sosial. Perolehan rejeki antara seseorang dengan  seseorang  yang  lain  tidak  sama.  Perbedaan  perolehan  rejeki dinyatakan dalam firman Allah QS. Al-Nah l[16]:71
“ Dan  Allah  melebihkan  sebahagian  kamu  dari  sebagian  yang  lain  dalam  hal rezki, tetapi orang-orang  yang dilebihkan  (rezkinya itu) tidak mau  memberikan rezki  mereka  kepada  budak-budak  yang  mereka  miliki,  agar  mereka  sama (merasakan) rezki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah? ”
QS. Al-Munafiqun[63]:10
Dan  belanjakanlah  sebagian  dari  apa  yang  telah  Kami  berikan  kepadamu
sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu; lalu ia berkata: "Ya  Rabb-ku,  mengapa  Engkau  tidak  menangguhkan  (kematian)ku  sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku Termasuk orang-orang yang saleh?"

## Kesimpulan
Untuk menjawab perumusan masalah, maka pemakalah dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Perkawinan merupakan bagian dari hukum keluarga.
2. Untuk  menjaga  keharmonisan  keluarga  dan  untuk  mencapai  sukses dalam  hidup  berumah  tangga  penting  memperhatikan  kekufuan    dari suami dan isteri.
3. Sahnya perkawinan ditentukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Pencatatan hanya bersifat administratif.
4. Dalam  Alquran  banyak  ayat  yang  menjelaskan  tentang  faraid (kewarisan).
5. Harta merupakan hal yang penting dalam kehidupan manusia.
6. Penggunaan  harta  untuk  kepentingan  kehidupan  manusia  dan  untuk memenuhi kewajiban kepada Allah swt.
7. Transaksi dalam hukum keperdataan Islam jumlahnya banyak antara lain jual beli, sewa menyewa dan upah (ijarah dan kerja sama (syirkah).
8. Pengaturan buku III KUH Perdata terbuka. Oleh karena itu ada asas kebebasan  berkontrak.
9. Syarat sah perjanjian terdapat dalam pasal 1320 KUH Perdata.

## Daftar Pustaka
Ahmad, Idris. Fiqh al-Syar ’ iyyah , Jakarta: Karya Indah, 1986.
Aji, Ahmad Mukri. Kontekstualisasi Ijtihad Dalam Diskursus Pemikiran Hukum Islam di Indonesia, Bogor: Pustaka Pena Ilahi, 2010.
Aji, Ahmad Mukri. Rasionalitas ijtihad Ibn Rusyd: kajian atas fiqh jinayat dalam kitab "Bidayat  al-Mujtahid  wa  Nihayat  al-Muqtashid, Bogor:  Pustaka  Pena  Ilahi, 2010.
Aji, Ahmad Mukri. Urgensi Maslahat Mursalah Dalam Dialektika Pemikiran Hukum Islam, Bogor: Pustaka Pena Ilahi, 2012.
Ali, Zainuddin. Hukum Perdata Islam di Indonesia , Jakarta: Sinar Grafika,tth), Cet.
Keempat.
Al-Khalaf,  Abdul  Wahab. Ilmu  Ushul  al-Fiqh ,  Jakarta:  Maktabah  al-Dakwah  al- Islamiah Syabab al-Azhar, 1490/1990,  Cet. VIII.
Al-Mansur,  Jamal  al-Din  Muhammad  bin  Ibn  Muharram  al-Ansan. Lisan  al- ‘ Arabi, Mesir: Dar al-Misriya, tth.
Al-San ’ ani, Subul  al-Salam, al-Qa>hira:  Da>r  Ih}ya>  al-Turas  al- ‘ Arabiy,  Juz  3,
1960.
Ash-Shiddieqy, TM. Hasbi. Pengantar Ilmu Muamalat , Jakarta: PT. Bulan Bintang,
1984.
Aji,  Ahmad  Mukri;  Yunus,  Nur  Rohim. Basic  Theory  of  Law  and  Justice, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2018.
Colson,  Noel  J. Confilic  and  Tension  in  Islamic  Jureprudence ,  Chicago:  The University of Chicago Mess, 1969.
Maggalatung,  A  Salman. "Hubungan  Antara  Fakta  Norma,  Moral,  Dan  Doktrin Hukum  Dalam  Pertimbangan  Putusan  Hakim," dalam  Jurnal  Cita  Hukum, Vol. 2, No. 2 (2014).
Mesraini, Jurnal Ilmu-ilmu Syariah dan Hukum , Vol. 10, No. 1 Maret 2008
Mustafa  al-Siba ’ I, Sharh  Qanun  al-Ahwal  al-Syahsiyyah, Damaskus:  ttp, 1385H/1967M.
Rofiq, Ahmad. Hukum Islam di Indonesia , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. Keempat, 2000.
Sabiq, Sayyid. Fiqh Sunnah , Beirut: Dar al-Fikr, 1977.
Soeharnoko, Hukum  Perjanjian,  Teori  dan  Analisa  Kasus ,  Jakarta:  Prenada  Media, 2004
Suhendi, Hendi. Fiqh Muamalah , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
Syarifuddin, Amir. Garis-garis Besar Fiqh , Jakarta: Kencana Denada Media Group, Edisi Pertama, 2003.
Triwulan,  Titik. Hukum  Perdata  dalam  Sistem  Hukum  Nasional ,  Jakarta:  Kencana, 2008.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Perkawinan

## PEDOMAN TEKNIS PENULISAN BERKALA ILMIAH
1. Artikel adalah benar-benar karya asli penulis, tidak mengandung unsur plagiasi, dan belum pernah dipublikasikan dan/atau sedang dalam proses publikasi pada media lain yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai Rp 6000;
2. Naskah dapat berupa konseptual, resume hasil penelitian, atau pemikiran tokoh;
3. Naskah dapat berbahasa Indonesia, Inggris, Arab, maupun bahasa Rusia;
4. Naskah harus memuat informasi keilmuan dalam ranah ilmu hukum Positif;
5. Aturan penulisan adalah sebagai berikut:
a. Judul. Ditulis dengan huruf kapital, maksimum 12 kata diposisikan di tengah (centered);
b. Nama penulis. Ditulis utuh, tanpa gelar, disertai afiliasi kelembagaan dengan alamat lengkap, dan alamat e-mail;
c. Abstrak. Ditulis dalam bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia antara 80-120 kata;
d. Sistematika penulisan naskah adalah sebagai berikut:
1) Judul;
2) Nama penulis (tanpa gelar akademik), nama dan alamat afiliasi penulis, dan e-mail;
3) Abstrak ditulis dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan Inggris, antara 80-120 kata;
4) Kata-kata kunci, antara 2-5 konsep yang mencerminkan substansi artikel;
5) Pendahuluan;
6) Sub judul (sesuai dengan keperluan pembahasan);
7) Penutup; dan
8) Pustaka  Acuan  (hanya  memuat  sumber-sumber  yang  dirujuk  dan  sedapat  mungkin terbitan 10 tahun terakhir).
e. Ukuran kertas yang digunakan adalah kertas HVS 70 gram, ukuran A4, margin: atas 3,5 cm, bawah 3.5 cm, kiri 3,5 cm, dan kanan 3,5 cm;
f. Panjang Naskah antara 13 s.d. 15 halaman, spasi 1, huruf Palatino, ukuran 11;
g. Pengutipan  kalimat.  Kutipan  kalimat  ditulis  secara  langsung  apabila  lebih  dari  empat  baris dipisahkan  dari  teks  dengan  jarak  satu  spasi  dengan  ukuran  huruf  10  point.  Sedangkan kutipan  kurang  dari  empat  baris  diintegrasikan  dalam  teks,  dengan  tanda  apostrof  ganda  di awal  dan  di  akhir  kutipan.  Setiap  kutipan  diberi  nomor.  Sistem  pengutipan  adalah footnote (bukan bodynote atau endnote). Penulisan footnote menggunakan  sistem  turabian.  Setiap artikel, buku, dan sumber lainnya yang dikutip harus tercantum dalam pustaka acuan;
h. Pengutipan  Ayat  Alquran  dan Hadis.  Ayat  yang  dikutip  menyertakan  keterangan  ayat  dalam kurung, dengan menyebut nama surah, nomor surah, dan nomor ayat, seperti (Q.s. al- Mu’min [40]: 43). Pengutipan Hadis menyebutkan nama perawi (H.r. al- Bukhārī dan Muslim) ditambah referensi  versi  cetak  kitab  Hadis  yang  dikutip.  Hadis  harus  dikutip  dari  kitab-kitab  Hadis standar ( Kutub al- Tis‘ah);
i. Cara  pembuatan footnote.  Footnote ditulis  dengan font  Palation size 9,  untuk  pelbagai sumber, antara lain:
1) Buku:  nama  utuh  penulis  (tanpa  gelar), judul  buku (tempat  terbit:  penerbit,  tahun  terbit), cetakan,  volume,  juz,  halaman.  Contoh:  Soerjono  Soekanto, Pokok-pokok  Sosiologi Hukum , (Jakarta: Rajawali Pers, 1986), h. 10.
2) Buku  terjemahan,  contoh:  Roscoe  Pound, Pengantar  Filsafat  Hukum:  Buku  III, diterjemahkan oleh Moh. Radjab, (Jakarta: Bharata, 1963), h. 15;
1) Jurnal, contoh: Nur Rohim, “ Kontroversi Pembentukan Perppu No. 1 Tahun 2013 tentang mahkamah  konstitusi  dalam  ranah  kegentingan  yang  memaksa” , dalam Jurnal  Cita Hukum, Vol. 2, No. 1 (2014), h. 157.
2) Artikel  sebagai  bagian  dari  buku  (antologi),  contoh:  Hikmahanto  Juwana,  “Penegakan Hukum  dalam  Kajian Law  and  Development: Problem  dan  Fundamen  bagi  Solusi Indonesia”,  dalam  Muhammad  Tahir  Azhary, Beberapa  Aspek  Hukum  Tata  Negara, Hukum  Pidana,  dan  Hukum  Islam, (Jakarta:  Kencana  Prenada  Media  Gorup,  2012),  h. 127.
3) Artikel dari internet, contoh: Ahmad Tholabi Kharlie, “Problem Yuridis RUU Syariah” dalam http://ahmadtholabi.com/2008/03/03/problem-yuridis-ruu-syariah,  diunduh  pada  20  Maret 2012.
4) Artikel  dari  majalah,  contoh:  Susilaningtias,  “Potret  Hukum  Adat  pada  Masa  Kolonial”, dalam Forum Keadilan, No. 17, 20 Agustus 2006.
5) Makalah  dalam  seminar,  contoh:  Jimly  Asshiddiqie,  “Kedudukan  Mahkamah  Konstitusi dalam  Struktur Ketatanegaraan  Indonesia”,  Makalah  disampaikan  dalam  Kuliah  Umum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, pada 2 Maret 2004.
j. Pustaka  Acuan:  daftar  pustaka  acuan  ditulis  sesuai  urutan  abjad,  nama  akhir  penulis diletakkan di depan. Contoh:
1) Buku, contoh: Soekanto, Soerjono, Pokok-pokok Sosiologi Hukum , Jakarta: Rajawali Pers, 1986.
2) Buku  terjemahan,  contoh:  Pound,  Roscoe, Pengantar  Filsafat  Hukum:  Buku  III, diterjemahakan oleh Moh. Radjab, Jakarta: Bharata, 1963.
3) Jurnal, contoh: Rohim, Nur, “ Kontroversi Pembentukan Perppu No. 1 Tahun 2013 tentang mahkamah  konstitusi  dalam  ranah  kegentingan  yang  memaksa” , dalam Jurnal  Cita Hukum, Vol. 2, No. 1 (2014).
4) Artikel sebagai bagian dari buku, contoh: Juwana, Hikmahanto, “Penegakan Hukum dalam Kajian Law  and  Development: Problem  dan  Fundamen  bagi  Solusi  Indonesia”,  dalam
Muhammad  Tahir  Azhary, Beberapa  Aspek  Hukum  Tata  Negara,  Hukum  Pidana,  dan Hukum Islam, Jakarta: Kencana Prenada Media Gorup, 2012.
5) Artikel  yang  dikutip  dari  internet,  contoh:  Kharlie,  Ahmad  T holabi, “Problem Yuridis RUU Syariah”  dalam  http://ahmadtholabi.com/2008/03/03/problem -yuridis-ruu-syariah,  diunduh pada 20 Maret 2012.
6) Majalah, contoh: Susilaningtias, “Potret Hukum Adat pada Masa Kolonial”, dalam Forum Keadilan, No. 17, 20 Agustus 2006.
7) Makalah  dalam  seminar,  contoh:  Asshiddiqie,  Jimly,  “Kedudukan  Mahkamah  Konstitusi dalam  Struktur  Ketatanegaraan  Indonesia”,  Makalah  disampaikan  dalam  Kuliah  Umum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, pada 2 Maret 2004.
k. Penutup: artikel ditutup dengan kesimpulan;
l. Biografi singkat: biografi penulis mengandung unsur nama (lengkap dengan gelar akademik), tempat tugas, riwayat pendidikan formal (S1, S2, S3), dan bidang keahlian akademik;
6. Setiap  naskah  yang  tidak  mengindahkan  pedoman  penulisan  ini  akan  dikembalikan  kepada penulisnya untuk diperbaiki.
7. Naskah sudah diserahkan kepada penyunting, selambat-lambatnya tiga bulan sebelum waktu penerbitan  (Juni  dan  Desember)  dengan  mengupload  pada  laman  OJS  jurnal  pada  alamat Website: http://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan atau dikirim langsung via e-mail ke: jurnalmizan.uikabogor@gmail.com atau syarifah@fai-uika.ac.id . Permalink: https://uika- bogor.academia.edu/JurnalMizanUIKABogor. []