## EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS, PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Linayati Lestari 1 , Dian Mustika Rini 2 , Nova Dwiyanti 3
1 Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  Universitas Riau Kepulauan, Indonesia linayati@fisip.unrika.ac.id
2 Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Universitas Riau Kepulauan, Indonesia dianrini@gmail.com
3 Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau Kepulauan, Indonesia novadwiyanti82@gmail.com

## Abstrak
Tulisan  ini  berisi  hasil  penelitian  mengenai  pembangunan  daerah  sebagai  bagian  intergral  dari pembangunan  Nasional  dilaksanakan  berdasarkan  prinsip  otonomi  daerah  dan  pengaturan  sumber daya Nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau khususnya di Kabupaten Kepulauan Anambas. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah Rencana pembangunan daerah berdurasi 5 tahun yang didalamnya terdapat penjabaran visi misi pemerintahan daerah. RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011-2015 sudah dilaksanakan sesuai dengan program-program  atau  kegiatan  yang  ditelah  direncanakan  oleh  seluruh  Organisasi  Pemerintah Daerah (OPD) Kabupaten Kepulauan Anambas. Tujuan dari penelitian ini ialah mengetahui capaian dari  RPJMD  kepulauan  Anambas  di  Tahun  2011-2015.  Alat  analisis  yang  digunakan  adalah Efektivitas, Efisiensi, Perataan, dan Responsivitas. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dari hasil penelitian yang dilakukan ini diperoleh kesimpulan  bahwa  sesuai  dengan  alat  analisis  yaitu,  indikator  Efektivitas,  Efiensi,  Kecukupan, Perataan, responsivitas dan Ketepatan rencana pembangunan jangka menengah daerah bidang urusan pekerjaan  umum  belum  terlaksanakan  sepenuhnya  oleh  dinas  pekerjaan  umum  penataan  ruang  dan pemukiman kawasan karena kendala-kendala yang ada. Maka dapat disimpulkan dalam penelitian ini bahwa  evaluasi  pelaksanaan  dari  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  Bidang  Urusan Pekerjaan  Umum  Kabupaten  Kepulauan  Anambas  ini  masih  belum  berjalan  dengan  semestinya karena  terdapat  beberapa  kendala  dari  faktor  dana  yang  tidak  mencukupi  untuk  membiayai  semua perencanaan, lokasi dan kondisi alam yang kurang mendukung dan juga sumber daya manusia yang masih belum cakap atas program atau kegiatan tersebut.
Kata Kunci: Evaluasi, RPJMD, Pemerintah, Pekerjaan Umum.

## Abstract
This  paper  contains  the  results  of  research  on  regional  development  as  anintegral  part  of  national development  carried  out  based  on  the  principle  of  regional  autonomy  and  regulation  of  national resources  to  improve  the  welfare  of  the  people  in  the  Riau  Islands  Province,  especially  in  the Anambas  Islands  Regency.  The  Regional  Medium  Term  Development  Plan  is  a  5-year  regional development  plan  in  which  there  is  a  description  of  the  regional  government's  vision  and  mission. Anambas Islands District RPJMD 2011-2015 has been implemented in accordance with the programs or  activities  that  have  been  planned  by  all  Anambas  Islands  Regional  Government  Organizations (OPD). The purpose of this study is to find out the achievements of the Anambas Islands RPJMD in 2011-2015. The analytical tool used is Effectiveness, Efficiency, Alignment and Responsiveness. The research method used is descriptive research method with a qualitative approach. From the results of this research, it was concluded that in accordance with the analytical tool, indicators of Effectiveness, Efficiency, Adequacy, Grading, Responsiveness and Accuracy of the medium-term development plan in the field of public works affairs had not been fully implemented by the public works agency spatial planning and regional settlement due to constraints existing constraints. So it can be concluded in this study that the evaluation of the implementation of the Regional Medium Term Regional Development
Plan for Public Works Affairs of Anambas Islands Regency is still not running properly because there are some constraints from insufficient funds to finance all planning, location and natural conditions that  are  less  supportive  and  also  human  resources  who  are  still  not  capable  of  the  program  or activity.
Keywords: Evaluation, RPJMD, Government, Public Works.

## PENDAHULUAN
Dengan  berlakunya  Undang-Undang  No.  22  tahun  1999  tentang  Pemerintahan Daerah  dan  telah  diganti  dengan  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004,  penyelenggaraan otonomi  daerah  dilaksanakan  dengan  memberikan  kewenangan  yang  luas,  nyata,  dan bertanggung  jawab  kepada  daerah.  Pemberian  kewenangan  yang  luas  kepada  daerah memerlukan  koordinasi  dan  pengaturan  untuk  lebih  mengharmoniskan  dan  menyelaraskan pembangunan,  baik  pembangunan  Nasional,  pembangunan  daerah  maupun  pembangunan antardaerah.
Pembangunan  daerah  sebagai  bagian  intergral  dari  pembangunan  Nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya Nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan  masyarakat.  Dan  dengan  adanya  otonomi  daerah,  memberikan  peluang  bagi setiap  daerah  untuk  mengembangkandaerahnya  masing-masing,  sesuai  dengan  kondisi dankeadaan  jumlah  penduduk,geografis,  luas  wilayah  dan  potensi  ekonomi  daerah  yang relatif  berbeda  antaradaerah  yang  satu  dengan  daerah  lainnya  maka  pengaturan  biaya operasionaldisesuaikan  dengan  kondisi  keuangan  daerah,  khususnya  berdasarkan PendapatanAsli Daerah (PAD) dan tetap memperhatikan prinsip efiensi, efektivitas,kehematan dan dapat dipertanggung jawabkan. Pemerintah dalam melakukanperencanaan  pembangunan  seharusnya  dilakukan  dengan  baik,  tepat  sasaran danakurat, upaya pembangunan yang terencana dilakukan untuk mencapai tujuanpembangunan yang diharapkan. Lebih  jauh lagi berarti perencanaan yang tepat  sesuai dengan kondisi di suatu wilayah menjadi syarat mutlak dilakukannya usaha pembangunan.
Selain  itu,  ada  3  alasan  utama  mengapa  perencanaan  pembangunan  masih  banyak digunakan di negara berkembang seperti Indonesia, yaitu adalah Pertama, karena mekanisme pasar belum  berjalan secara sempurna ,maka kondisi masyarakat  banyak  yang masih sangat terbelakang  tingkat  pendidikannya  menyebabkan  mereka  belum  mampu  bersaing  dengan golongan  yang  sudah  maju  dan  mapan.  Di  samping  itu,  informasi  belum  tersebar  secara
merata  ke  seluruh  tempat  karena  masih  banyak  daerah  yang  terisolir  karena  keterbatasan prasarana dan sarana perhubungan. Dalam hal ini, campur tangan pemerintah yang dilakukan secara terencana menjadi sangat penting dan menentukan terlaksananya proses pembangunan secara  baik.  Kedua,  karena  adanya  ketidakpastian  masa  datang  sehingga  perlu  disusun perencanaan  pembangunan  untuk  mengantisipasi  kemungkinan  situasi  buruk  yang  mungkin timbul  di  kemudian  hari  berikut  tindakan  dan  kebijakan  preventif  yang  perlu  dilakukan sebelumnya. Dan ketiga, karena Untuk dapat memberikan arahan dan koordinasi yang lebih baik  terhadap  para  pelaku  pembangunan,  baik  di  kalangan  pemerintah,  swasta  maupun masyarakat  secara  keseluruhan  sehingga  dalam  jangka  panjang  akan  terwujud  proses pembangunan  yang  terpadu,  bersinergi,  dan  saling  menunjang  satu  sama  lainnya  (Sjafrizal, 2015: 6).
Tujuan  utama  dari  pembangunan  daerah  adalah  meningkatkan  kesejahterakan Masyarakat daerah tersebut, dan untuk menwujudkan tujuan daripembangunan tersebut harus melalui tahapan pembangunan yang sejalan dengan kebutuhan dan tuntutan. Pemerintah pun membuat  suatu  pembagian  pada  perencanaan  pembangunan  nasional  yang  tertuang  pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dibagi  menjadi  Renacana  Pembangunan  Jangka  Panjang,  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah,  Rencana  Pembangunan  Tahunan  atau  Pendek.  Dan  dari  Undang-  Undang  ini terdapat bagian penting dari perencanaan wilayah yaitu Rencana Pembangunan Daerah yaitu terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka  Menengah  Daerah  (RPJMD)  dan  Rencana  Kerja  Pemerintah  Daerah  (RKPD)  serta Rencana  Strategis  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (Renstra-SKPD)  dan  Rencana  Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) sebagai kelengkapannya.
Merujuk  pada  tahapan  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Nasional  (RPJPN) 2005-2025  yang  telah  ditetapkan,  maka  tahapan  prioritas  utama  dan  strategi  RPJMD Kabupaten  Kepulauan  Anambas  secara  adalah  RPJMD  ke-1  (2011–2015)  diarahkan  untuk menata  dan  meletakkan  dasar  dasar  pembangunan  Kabupaten  Kepulauan  Anambas  yang mandiri  dan  berdaya  saing  dengan  mengoptimalkan  pemanfaatan  sumber  daya  lokal  dan partisipasi  masyarakat  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat.  Sesuai  dengan  RPJMD tersebut,  namun  ada beberapa permasalahan yang peneliti ketahui pada saat  ini yaitu belum terbangun jembatan penghubung antar kecamatan atau antar desa padahal  jembatan  tersebut sudah  termasuk  dalam  stategi  dan  arah  kebijakan  yaitu  meningkatkan  pembangunan
infrastruktur pendukung ekonomi yang dapat memudahkan keterhubungan antar wilayah dan dalam  rangka  memperlancar  implementasi  atau  pelaksanaan  FTZ  dalam  programnya Pengembangan Jalan dan Jembatan (RPJM Kabupaten Anambas), dan juga mengenai fasilitas kesehatan yang belum merata baik dari sisi infrastuktur maupun penunjangnya.
Hal  ini  termasuk  dalam  Startegi  dan  Arah  Kebijakan  yaitu  Meningkatkan  sarana prasarana  di  bidang  kesehatan  agar  masyarakat  bias  mendapatkan  layanan  terbaik  untuk mendukung  kesehatan  yang  optimal,  Dandalam  Strategi  dan  Arah  Kebijakan  yaitu pengembangan  pariwisata  bahari  danolahraga  air  secara  terpadu  dan  berkelanjutan  dengan Program  Pengembangan  Destinasi  Wisata 5 tapi  sampai  sekarang  potensi  wisata  yang  belum digarap  dengan  baik  dari  pemerintah  maupun  dari  masyarakat  atau  penduduk  sekitar,  Lalu maraknya illegal  logging (Pohon)  dan illegal  minning (pasir)  dan  serta  buruknya system drainase yang  dapat  meningkatkan  menyebabkan  banjir  seperti  yang  diketahui  pada  bulan Januari tahun 2017 telah terjadi banjir yang terjadi hampir kurang lebih seminggu.

## METODE

## Gambar 1. Alur berpikir

## Jenis penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Strauss dan Cobin dalam buku Metode Penelitian Kualitatif mengemukakan  bahwa  penelitian  kualitatif  adalah  penelitian  adalah  penelitian  yang
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten
Kepulauan Anambas Periode Tahun 2011-2015 Program dan Kegiatan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Periode Tahun 2011- 2015 Efektivitas Responsivitas Ketepatan Efisiensi Perataan Kecukupan
menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur stastik atau dengan cara  pengukuran 21 . Bungin  dan Creswell dalam buku  Metode Penelitian Kualitatif, metode kualitatif deskriptif merupakan jenis metode kulitatif yang paling  banyak dipengaruhi oleh pandangan kuantitatif (Tresiana, 2013: 14).
Penelitian ini akan berisi kutipan-kutipan data yang diperoleh peneliti dari informan untuk  memberikan  informasi  yang  menggambarkan  penyajian  laporan  tersebut.  Laporan tersebut dapat berasal dari naskah wawancara, catatan-catatan, foto, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya. Pada penulisan penelitian, peneliti menganalisis data tersebut  dan  sejauh  mungkin  menggambarkan  sebagaimana  aslinya.  Melalui  pendekatan kualitatif  ini,  data  dan  informasi  diterjemahkan  dan  diinterpretasikan  sedemikian  rupa sehingga  realita  mengenai  pelaksanaan  rencana  pembangunan  jangka  menengah  daerah  di Kabupaten Kepulauan Anambas dapat terungkap sebagaimana yang diinginkan.

## Lokasi Penelitian
Lokasi  Penelitian  yaitu  berada  di  Kabupaten  Kepulauan  Anambas,  Kepuluan  Riau. Dengan  fokus  penelitian  yang  akan  di  Badan  Penelitian  dan  Pengembangan  Perencanaan Daerah  Kabupaten  Kepulauan  Anambas  yang  dulu  bernama  Badan  Perencanaan Pembangunana  Daerah  dan  beberapa  Instansi  Pemerintahan.  Lokasi  ini  dipilih  oleh  peneliti karena Kabupaten Kepulauan Anambas adalah Kepulauan Baru di Kepulauan Riau dan baru merintis  pembangunannya  dan  dalam  hal  ini  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah Daerah  memiliki  peran  penting,  maka  daripada  itu  peneliti  ingin  mengevaluasi  Pelaksanaan tersebut.

## Sumber Data
Dalam penelitian ini, data yang akan diperoleh dari dua sumber,yaitu:
a. Data Primer
Data  yang  di  peroleh  secara  langsung  dilapangan  dengan  sumber  data  adalah  responden yang  dijadikan  sampel,  serta  pihakpihak  terkait  yang  dianggap  relevan  dan  memahami permasalahan  yang  ingin  diungkapkan  dalam  penelitian.  Data  primer  diperoleh  langsung dari  sumber  asalnya,  data  primer  diperoleh  melalui  wawancara  yaitu  mengadakan wawancara  dengan  informan  yang  bertujuan  untuk  menggali  informasi  tentang  berbagai aspek yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

## b. Data Sekunder
Data  penelitian  yang  di  peroleh  dari  Instansi  terkait,  berupa  dokumen-dokumen,  laporan laporan  dan  buku-buku  serta  hasil  penelitian  ilmiah  yang  di  anggap  relevan  dengan masalah dan tujuan penelitian.
Tabel 2. Populasi dan Sampel No. Nama Instansi Jabatan 1. Andiguna Kurniawan, ST Badan Penelitian Pembangunan dan Perencanaan Daerah Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 2. Dewi Andya Sari, ST BPPPD Kepala SubBagian LitBang 3. Jumardi, ST.,M.M BPPPD Staff 4. Helena, S.E BPPPD Staff 5. Bima Widyatmoko, S.Pi BPPPD Staff 6. Khairul Nazri Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Kawasan Pemukiman Kepala Bidang 7. Budi Pratama, S.T DPUPRKP Staff 8. Hera Putra Wicaksana DPUPRKP Staff 9. Syamsuherman. S,Pi DPUPRKP Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan 10. Yusnadi, S.P DPUPRKP Sekretaris 11. Sucipnoriadi, S.H DPUPRKP Staff 12. Ika Dewi Prasasti, S.Pi DPUPRKP Staff 13. Khamid Masyarakat Petani 14. Aliaman Masyarakat Nelayan 15. Razilah Masyarakat Nelayan 16. Maryadi Masyarakat Petani 17. Suha Masyarakat Wiraswasta

## PEMBAHASAN

## Efektivitas
Efektifitas yaitu pencapaian keberhasilan dalam mencapai tujuan dari program yang telah  ditetapkan  oleh  pemerintahan  Kabupaten  Kepulauan  Anambas  dalam  Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  dalam  bidang  urusan  pekerjaan  umum  Periode Tahun 2011-2015. Dalam Efektifitas ini mempunya sub-indikator, yaitu :

## Tujuan
Dalam  subIndikator  tujuan  dari  RPJMD  dalam  bidang  urusan  pekerjaan  umum  ini adalah dalam pelaksanaan sudah dilaksanakan oleh dinas yang terkait yaitu  dinas pekerjaan
umum  penataan  ruang  dan  kawasan  pemukiman  tetapi  tujuan  dari  RPJMD  tersebut  belum terealisasi  karena  kendala-kendala  yang  ada,  seperti  yang  dikatakan  oleh  Bapak  Andiguna Kurniawan, ST selaku kepala bidang Infrastruktur BALITBANGPEDA tingkat keberhasilan dari  RPJMD  kurang  lebih  hanya  85%,  jadi  masih  ada  15%  yang  tidak  terlaksanakan,  yang salah  satunya  adalah  bidang  urusan  pekerjaan  umum  yaitu  terbangunnya  dan  beroperasinya jembatan  antar  pulau  yang  tidak  terlaksanakan  dan  terbangun  dan  ketersedian  perkantoran yang  belum  terpenuhi.  Jadi  tujuan  dari  rencana  pembangunan  jangka  menengah  daerah bidang  urusan  pekerjaan  umum  belum  sepenuhnya  tercapai  karena  adanya  kendala  dalam factor biaya, dan faktor lainnya.

## Program
Terdapat lima program pada Bidang Urusan Pekerjaan Umumyang diamanatkan oleh RPJMD, meliputi:
1) Program pembangunan jalan dan jembatan.
2) Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya.
3) Pengembangan,  Pengelolaan,  dan  Konservasi  Sungai,  Danau  danSumber  Daya  Air Lainnya.
4) Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah.
5) Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh.

## Efisiensi
Efiensi  dalam  RPJMD  merupakan  penggunaan  biaya  yang  seminimnya  atauy secukupnya tetapi pencapaiannya yang efektif. Dan Dana Pendapatan Daerah di Tahun 2011- 2015,  selama  jangka  waktu  tahun  tersebut  rencana  pendapatan  yang  ditargetkan  sebesar Rp.5.403.928.880.947,79  (lima  triliyun  empat  ratus  tiga  milyar  Sembilan  ratus  dua  puluh delpan  juta  delapan  ratus  delapan  puluh  ribu  Sembilan  ratus  empat  puluh  tujuh  koma  tujuh puluh sembilan rupiah) dan baru terealisasi sebesar Rp.4.584.462.198.319,00 (empat triliyun lima  ratus  delapan  puluh  empat  milyar  empat  ratus  enam  puluh  dua  juta  serratus  sembilan puluh  delapan  ribu  tiga  ratus  sembilan  belas  rupiah)  dengan  ratarata  realisasi  pendapatan daerah  sebesar  84,83%  dari  yang  telah  direncanakan/ditargetkan.  Pendapatan  Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas periode 2010-2015 masih tergantung dari dana perimbangan
berupa  dana  bagi  hasil  pajak,  dana  bagi  hasil  bukan  pajak  (SDA),  Dana  Alokasi  Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) serta dana penyesuaian.

## Biaya
Biaya  merupakan  hal  paling  penting  dalam  pelaksanaansebuah  program.  Dalam RPJMD  biaya  untuk  program  berasal  dariAnggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah  (APBD). Tetapi RPJMD ditahun 2011-2015 tersebut APBD pada saat itu terjadi defisit danPemerintah pun  menutupi  dengan  Pembiayaan  Daerah.Anggaran  pada  tahun  2011-2015  tersebut  sesuai dengan hasilpenelitian secara wawancara, bahwa anggaran kurang dikarenakanuntuk mengaji honorer  yang  bekerja  di  kabupaten  kepulauan  Anambas,dikarenakan  pada  tahun  tersebut kepala  daerah  menerima  honoreruntuk  mengurangi  pengganguran  didaerah  tersebut.  Dinas PekerjaanUmum Kabupaten Kepulauan Anambas, melaksanakan 5 (lima)
program dan 5 (lima) kegiatan dengan total anggaran sebesarRp.9.007.842.707,28 dan realisasi  keuangan  adalah  sebesarRp.2.161.705.624,55  atau  dengan  capaian  keuangan  24%, denganuraian sebagai berikut:
1) Program  Peningkatan  Sarana  dan  Prasarana  Aparatur  Pemerintah.Program  ini didukung  1  (satu)  kegiatan  yaitu,  PembangunanGedung  Kantor  dengan  anggaran sebesar  Rp.4.359.300.000,00  danrealisasi  keuangan  Rp.0,00  atau  dengan  capaian keuangan 0,00%.
2) Program  Pengembangan  dan  Pengelolaan  Irigasi,  Rawa  danJaringan  Pengairan Lainnya.  Program  ini  didukung  1  (satu)kegiatan  yaitu,  Pembangunan  Jaringan  Air Bersih/Minum dengananggaran sebesar Rp.570.000.000,00 dan realisasi keuanganRp.0,00 atau dengan capaian keuangan 0,00%.
3) Program  Pengembangan  Kinerja  Pengelolaan  Air  Minum  dan  AirLimbah.Program ini  didukung  1  (satu)  kegiatan  yaitu,Pengembangan  Sistem  Distribusi  Air  Minum dengan  anggaransebesar  Rp.475.700.000,00  dan  realisasi  keuangan  Rp.0,00 ataudengan capaian keuangan 0,00%.
4) Program Pengembangan Jalan dan Jembatan.Program ini didukung1 (satu) kegiatan yaitu,  Pengembangan  Jalan  dengan  anggaransebesar  Rp.2.161.705.624,55  dan realisasi keuanganRp.2.161.705.624,55 atau dengan capaian keuangan 100%.
5) Program  Rehabilitasi/Pemeliharaan  Jalan  dan  Jembatan.  Programini  didukung  1 (satu)  kegiatan  yaitu,  Rehabilitasi/PemeliharaanJalan  dengan  anggaran  sebesar
Rp.1.441.137.082,73  dan  realisasikeuangan  Rp.0,00  atau  dengan  capaian  keuangan 0,00%.

## Kecukupan
Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan  mencukupi  dalam  berbagai  hal.  Kecukupan  dalam  program  dan  kegiatan  RPJMD adalah program dan kegiatan yang telah direncanakan sudah cukup atau masih belum cukup untuk tujuan dari RPJMD tersebut.
a. Nilai
Nilai merupakan alat yang menunjukkan alasan dasar bahwapelaksanaan atau keadaan akhir  tertentu  sudah  sesuai  atau  masihkurang  dan/atau  tidak  sesuai  dengan  apa  yang diinginkan.  Nilai  dalamRencana  Pembangunan  Menengah  Daerah  yaitu  program ataukegiatannya  sudah  memiliki  nilai  cukup  atau  masih  belum  cukupberdasarkan dokumen perencanaan RPJMD itu sendiri. Peneliti melihat, Kecukupan dalam Rencana PembangunanJangka Menenengah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun2011-2015  dengan  sub-indikatornya  yaitu  Nilai  adalah  bahwa  programdan kegiatan yang telah dilaksanakan di tahun 2011-2015 tersebutmasih belum cukup untuk membangun  Kabupaten  KepulauanAnambas,  karena  masih  ada  beberapa  program didalam  RPJMD  tahun2011-2015  yang  belum  dilaksanakan  dan  pada  RPJMD  tahun kedua  iniatau  Tahun  2016-2020  juga  belum  diteralisasikan,  sepertipembangunan jembatan  antar  pulau,  beroperasinya  rumah  sakit  dikecamatan  Tarempa.  Jadi  program yang  belum  cukup  ini  harus  ditinjaukembali  oleh  pemerintah  untuk  dibuat  program baru atau memakaiprogram yang lama tetapi sistem yang diubah

## Perataan
Perataan dalam hal ini bisa diartikan sebagai adil dalam pembagian sesuatu hal, agar tidak  ada  rasa  kecemburuan  salah  satu  pihak  yangmenerima.  Kebijakan  yang  berorientasi pada  perataan  adalah  kebijakanyang  akibatnya  atau  usaha  secara  adil  didistribusikan.  Suatu programtertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biayamanfaatmerata.
Kunci  dari  perataan  yaitu  keadilan  atau  kewajaran.  Dalampembuatan  program  dalam  suatu daerah  harusnya  merata  disetiap  tempatdalam  suatu  daerah  tersebut.  Begitu  pun  dengan
RPJMD  KabupatenKepulauan  Anambas  apakah  dalam  programnya  merata  disetiap daerahnyaatau tidak.

## Responsivitas
Merupakan  tanggapan  sasaran  kebijakan  publik  atas  penerapansuatu  kebijakan. Responsivitas  RPJMD  ini  berasal  dari  masyarakatpendudukan  anambas  sebagai  penerima program yang telah dibuattersebut.
a. Tanggapan
Masyarakat  Kabupaten  Kepulauan  Anambas  sebagai  penerimaKebijakan/program RPJMD  pastilah  mempunyai  tanggapan  ataurespon.  Tanggapan  ini  bisa  menjadi tanggapan baik atau buruk.Tanggapan ini pun sangat bearti dalam arti tanggapan yang dapatmembuat  pemerintah  akan  membuat  kebijakan  atau  programpembangunan  yang lebih baik lagi.
b. Kepuasan
Kepuasan  masyarakat  pasti  berbeda-beda,  ada  juga  masyarakatyang  puas  dengan kinerja  pemerintah  dalam  melaksanakan  programdari  rencana  pembangunan  jangka menengah  daerah,  sepertiterbangunnya  akses  jalan  aspal  yang  rapi  dari  Rintis  ke Temburunyang mempermudah masyarakat.
Maka  menurut  peneliti,  untuk  Responsivitas  dalam  subindikatorTanggapan  dan Kepuasaan  dalam  Rencana  PembangunanJangka  Menengah  Daerah  Kabupaten Kepulauan  Anambas  darimasyarakat  setempat  adalah  dari  masyarakat  Kepulauan KabupetenAnambas yang telah di  wawancarai  oleh peneliti, masyarakat  kurangpaham mengenai  RPJMD  tersebut,  tetapi  masyarakat  ada  yang  sudahpuas  atas  program- program  yang  telah  dibuat  tetapi  ada  juga  yangtidak  tidak  puas  seperti  sudah terbangunnya  rumah  sakit  tetapi  rumah  sakit  tersebut  belum  bisa  dipakai  sampai sekarang dan pada tahun2011-2015 belum terbangunnnya tempat pembuangan sampah (TPS)tetapi  baru  terbangun  di  Tahun  2017  awal,  jadi  mengenai  responsivitasatas RPJMD  terhadap  masyarakat  sebagai  penerima  kegiatan  atau  program  masih  belum tercapai.

## Ketepatan
Ketepatan  yaitu  proses  ini  keberhasilan  suatu  kebijakan  dapatdilihatdari  tujuan kebijakan yang benar-benar tercapai berguna danbernilai padakelompok sasaran, mempunyai dampak  perubahan  sesuaidengan  misi  kebijakan  tersebut.  Rencana  Pembangunan  Jangka MenengahDaerah  memiliki  program  dan  kegiatan  yang  ingin  dilihat  apa  sudah  tepatdalam proses  pelaksanaannya,  sudah  tercapai  dan  berguna  untukmasyarakat  Kabupaten  Kepulauan Anambas.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya maka peneliti menarik kesimpulan  diantaranya: Pertama ,  Efektifitas  adalah  dicapainya  keberhasilan  dalam mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan  atau  yang  telah  direncanakan.  bahwasanya  untuk efektifitas  rencana  pembangunan  jangka  menengah  daerah  Kabupaten  Kepulauan  Anambas pada  bidang  urusan  pekerjaan  umum  tahun  2011-2015  tujuan  dan  programnya  belum terlaksanakan sesuai dengan pedoman rencana pembangunan jangka menengah daerah karena kendala-kendala  pada  faktor  internal  maupun  eksternal; Kedua ,  Efisiensi  yaitu  Rencana Pembangunan Jangka Menengah  Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011-2015 dalam sub-indikator yaitu Biaya adalah untuk efiensi RPJMD tersebut bisa dibilang masihlah kurang  untuk  melaksanakan  program-program  RPJMD  tersebut,  biaya  menjadi  faktor penghambat  dalam  pelaksanaan  RPJMD  ini  karena  biaya  yang  diberikan  oleh  pemerintah pusat sangat sedikit daripada yang telah dianggarkan oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dan deficit yang terjadi pada tahun tersebut;
Ketiga ,  Kecukupan  dalam  program  dan  kegiatan  rencana  pembangunan  jangka menengah  daerah  yang  telah  dibuat  sudah  cukup  untuk  membangun  daerah  tersebut  tetapi karena  tidak  dilaksanakan  sesuai  dengam  apa  yang  sudah  direncanakan,  yang  menjadikan rencana  pembangunan  jangka  menengah  daerah  tersebut  masih  belum  cukup  untuk membangun  Kabupaten  Kepulauan  Anambas  menjadi  lebih  maju  lagi,  walaupun  program yang  telah  dibuat  buat  bagus  tetapi  karena  kendala  yang  terjadi  yang  membuat  program tersebut tidak berjalan;
Keempat ,  Perataan  merupakan  membagi  sama  rata  atau  disebut  juga  dengan  adil. Setiap  daerah  pasti  tidak  sama  kebutuhannya  dan  kondisi  tempat  yang  juga  berbeda  yang menjadikan  Program  rencana  pembangunan  jangka  menengah  daerah  bidang  pekerjaan umum  tersebut  dilaksanakan  tidak  secara  merata,  karena  melihat  dari  segi  kebutuhan
masyarakat  setempat  yang  berbeda-beda  dan  kondisi  daerah  yang  berbeda  yang  membuat program dan kegiatan tersebut tidak merata;
Kelima ,  Dalam  Responsivitas,  Masyarakat  kabupaten  Kepulauan  Anambas  pun menanggapi  bahwa  ada  beberapa  masyarakat  yang  tidak  mengetahui  soal  apa  itu  Program dari  RPJMD  dan  masyarakat  pun  akan  mengikuti  program  yang  dibuat  oleh  pemerintah. Masyarakat  ada  yang  merasa  puas  dan  tidak  puas.  Karena  ada  beberapa  program  yang  dari pemerintah sudah terlaksana dengan baik seperti program untuk membuat akses jalan aspal di Tarempa; dan Keenam , Dalam Ketepatan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, program  da  kegiatan  yang  telah  direncanakan  sudah  tepat  untuk  membangun  Kabupaten Kepulauan  Anambas  tetapi  karena  beberapa  factor  yang  menghambat,  yang  salah  satunya adalah  dari  masyarakat  yang  kurang  pengetahuan  teknologi  yang  membuat  program  yang ditelah rencanakan tersebut menjadi belum tepat atau belum layak.

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto,  Suharsimi.  (2013). Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktik .  Jakarta  :  PT Rineka Cipta.
Dunn,  William  N.  (2003). Pengantar  Analisis  Kebijakan  Publik.  Yogyakarta :  Gadja  Mada University Press.
Herdiansyah, Haris. (2011). Metodologi Penelitian Kualitatif . Jakarta : Salemba Humanika.
Islamy. (1997). Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta : Bumi Aksara.
Kismartini. (2005). Analisis Kebijakan Publik. Jakarta . Universitas Terbuka.
Nawawi, Ismail. (2009). Publik Policy (Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek). Surabaya: PMN.
Nugroho, Riant. (2003). Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Kebijakan . Jakarta : Gramedia.
Sjafrizal. (2015). Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi . Jakarta: Rajawali Pers.
Subarsono. (2005). Analisa Kebijakan Publik . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sugiyono. (2005). Memahami Penelitian Kualitatif . Bandung: Alfabeta.
Suharno.  (2013). Dasar-Dasar  Kebijakan  Publik:  Kajian  Proses  dan  Analisis  Kebijakan . Yogyakarta: Penerbit Ombak.
Suharno , Edi. (2008). Analisis Kebijakan Publik . Bandung: Alfabeta.
Sulistio,  Eko  Budi.  (2012). Buku  Ajar  Studi  Kebijakan  Publik .  Bandar  Lampung:  Lembaga Penelitian Universitas Lampung.
Tresiana,  Novita.  (2013). Metode  Penelitian  Kualitatif .  Bandar  Lampung:  Lembaga Penelitian Universitas lampung.
Winarno, Budi. (2005). Teori dan Proses Kebijakan Publik . Yogyakarta: Media Press.

## Dokumen:
Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 18 Tahun 2010.
Peraturan Daerah Kabupaten kepulauan Anambas Nomor 8 Tahun 2011.
Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2013. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tantang Pemerintahan Daerah.
Internet:
Linayati  Lestari  (dalam  Roscoe  1975,  yang  dikutip    Uma  Sekaran,2006),    Jurnal  Dialektika
Politik, UMRAH: Tanjung Pinang, 2006,
dalam portalgaruda.org/article.php?article=479311&val=9441&title  di  unduh  tanggal  27 April 2018 jam 20.15.
Profil  Kabupaten  Kepulauan  Anamabas,  lihat  di  http://anambaskab.go.id/profilkabupaten- kepulauan-anambas, di unduh tanggal 2 Oktober 2017