## HAK ASASI MANUSIA DALAM KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA
Oleh ; Sukendar
Dosen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Serang Raya

## ABSTRACT
This  paper  discusses  how  Indonesia  sees  and  interprets  human  rights,  what distinguishes  it  from  view  of  liberal  democracy  and  how  the  implementation  of  human rights  in  Indonesia  today.  In  the  study  it  can  be  concluded  that  1.  The  development  seen today the implementation of a new human rights in Indonesia at this stage of the policy has not been part of the basic foundations of national life to be a factor of integration or union, 2.  Today,  in  the  Indonesia  human  rights  diplomacy  has  several  more  steps  advanced compared  to  some  ASEAN  countries,  3.  at  international  level,  Indonesia  has  also  been  a party  to  six  of  the  seven  top  UN  Covenant.  These  six  major  human  rights  convention  is Covenant  on  Civil  and  Political  Rights  (ICCPR),  International  Covenant  Ekososbud (ICESCR), the Convention Against Torture (CAT), Convention on the Rights of the Child (CRC),  the  Convention  Penghapusam  Discrimination  against  Women  (CEDAW),  the Convention on the Elimination of Racial Discrimination (CERD) Keyword: Human Rights, The Indonesian Foreign Policy

## A. PENDAHULUAN
Sejak  berakhirnya  perang  dingin pada akhir dekade 1980-an telah melahirkan  isu-isu  lain  dalam  hubungan internasional seperti isu lingkungan hidup, demokratisasi  dan  HAM.  Selama  dekade 1990-an, ketiga isu tersebut sering menjadi instrumen  politik  luar  negeri  dalam hubungan  antar  bangsa,  dalam  arti beberapa  negara  menggunakan  tekanan politik,  ekonomi,  atau  moralnya  untuk “mengkoreksi” masalah lingkungan hidup, proses  demokratisasi,  atau  pelanggaran HAM dalam batas wilayah negara lainnya. Dengan  kata  lain,  isu  seperti  HAM  bukan lagi semata-mata menjadi urusan domestik suatu  negara,  melainkan  sudah  menjadi kepentingan pihak eksternal.
Isu  Hak  Asasi  Manusia  (HAM) sering  menjadi  isu  yang  kontroversial untuk  banyak  negara.  Apalagi  jika  hal  ini dikaitkan dengan persoalan-persoalan seperti distribusi kekuasaan dalam masyarakat, pembatasan kekuasaan politik,  dan  sebagainya.  Dalam  hubungan internasional, yang menyangkut hubungan antar  negara,  isu  HAM  ini  sering diperkeruh dengan adanya praktek
kondisionalitas,  tekanan  dan  dugaan intervensi dari negara besar.
Untuk Indonesia isu HAM adalah isu yang  sensitif,  terutama  sejak  terjadinya reformasi  tahun  1998.  Pergantian  rezim pemerintahan pada tahun 1998 memberikan dampak  yang  sangat  besar  pada  pemajuan dan  perlindungan  HAM  di  Indonesia. Semenjak  itu  mulai  dilakukan  pengkajian terhadap  beberapa  kebijakan  pemerintah orde baru yang berlawanan dengan pemajuan dan perlindungan HAM.
Tulisan ini akan membahas bagaimana  Indonesia  memandang  dan menginterpretasikan  HAM,  apa  yang membedakannya dengan pandangan negara demokrasi liberal dan bagaimana pelaksanaan HAM di Indonesia saat ini.

## B. KAJIAN TEORI
I. Berbagai Teori Hubungan
Internasional mengenai HAM Dalam
hubungan internasioanl, persoalan hak asasi manusia sering dikaitkan  dengan  perspektif  realist  ( power politics ) maupun perspektif cultural relativism.  Dalam  tradisi  realis,  ditekankan bahwa “ the primacy in all political life is
Sukendar , Hak Asasi Manusia dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia 71 power and security ”. Fokus ini muncul karena adanya sifat manusia yang menekankan self-interest dan egois dalam dunia yang bercirikan anarki. Dalam situasi anarki di mana setiap manusia saling mementingkan dirinya sendiri “ universal moral principle tidak dapat berlaku untuk 1 menjelaskan tindakan suatu negara” . Tindakan suatu negara dengan demikian sangat dipengaruhi oleh kepentingan nasional yang bercirikan power dan security dan bukan moral yang justru sering bertentangan dengan kepentingan nasional suatu negara.
Pandangan realis tentang HAM, mendapat  dukungan  dan  berkembang pula  seiring  dengan  berkembangnya teori  Hubungan  Internasional.  Robert Art  dan  Kenneth  Waltz,  penganut  neo- realis  misalnya  menyatakan  “ states  in anarchy  cannot afford  to  be  moral ”  yang pada intinya membenarkan 2 sikap amoral dari tindakan suatu negara.
Argumen  realis  tentang  HAM  sering diperkuat  dan  diikuti  dengan  argumen relativist yang  memandang  bahwa  nilai moral  sesungguhnya  secara  historis  dan budaya  sangat  spesifik  dan  tidak  bersifat universal. George Kennan, ilmuwan Hubungan  Internasional  terkenal,  misalnya, menyatakan  “ there  are  no  internationally accepted  standard  of  morality  to  which  the U.S. government could appear, if it wished 3 to act in the name of moral principle ”. Pada tingkatan yang lebih praktis, kalangan ini mengemukakan adanya tiga model penerapan HAM, yaitu:
1. Pendekatan  yang  diterapkan  di dunia pertama yang menekankan hak sipil dan politik dan hak bagi pemilikan pribadi.
2. Pendekatan  kedua  adalah  yang diterapkan di negara dunia kedua, yang lebih mementingkan hak-hak
ekonomi dan sosial.
3. Sedangkan  pendekatan  ketiga, lebih banyak diterapkan di dunia ketiga  yang  masih  berjuang untuk  ‘ self  determination ’  dan pembangunan ekonomi.
Dalam  perkembangannya  konsepsi yang  diterapkan  di  dunia  ketiga  dan negara  sosialis  sering  dikelompokkan  ke dalam  satu  kelompok,  yang  kontras dengan  pandangan  individualisme  dari negara Barat. Dalam tiga model penerapan HAM tersebut tentu saja terdapat keragaman dalam sejarah, budaya, kondisi ekonomi  dan  problem  yang  dihadapi. Dengan  demikian  kita  tidak  bisa  menolak adanya ‘ cultural relativism ’.
Teori lain yang menjelaskan mengenai HAM dalam
Hubungan Internasional adalah ‘ radical universalism ’, yang  berpandangan  bahwa  semua  nilai termasuk  HAM  adalah  bersifat  universal yang tidak bisa dimodifikasi untuk menyesuaikan  perbedaan  budaya  dan sejarah.  Kelompok  ‘ radical  universalism ’ ini  menganggap  hanya  ada  satu  paket mengenai  HAM  yang  keseluruhannya berlaku  sama  di  semua  tempat  dan  di sembarang waktu.
Di  antara  kedua  spektrum  ini terdapat berbagai variasi mengenai relativisme  HAM.  Yang  pertama  adalah strong  relativist yang  beranggapan  bahwa HAM  dan  nilai-nilai  lainnya  secara  prinsip ditentukan  oleh  budaya  dan  lingkungan. Universal  HAM  hanya  berfungsi  sebagai pengontrol  dari  nilai  budaya  yang  spesifik saja. Weak  relativist ,  sebaliknya  memberi penekanan  yang  lain,  bahwa  HAM  bersifat universal  dan  sulit  untuk  dimodifikasi berdasarkan pertimbangan budaya tertentu.
II. Perspektif Indonesia mengenai HAM
Bagaimana    kita    menjelaskan persoalan  HAM  di  Indonesia  jika menganalisanya dari berbagai perspektif
Hubungan Internasional
yang berkembang tersebut?
Pada  saat Treaty  of Westphalia (1648)  dicetuskan,  secara  umum  di  negara Barat  mengenal  adanya  ‘ uncompromise sovereignty ’.  Artinya,  pemerintahan  suatu negara  mempunyai  kewenangan  absolut terhadap  warganya  dan  negara  lain  tidak berhak turut campur dalam urusan dalam negeri negara lain.
Di awal abad ke-20, apalagi setelah akhir
1 Jack Donnelly, International Human Rights, Dilemmas in World Politics, (Westview Press, 1993), hal. 32-38.
2 Ibid .
3 Ibid . Hal. 35.
Perang Dunia II, dimana terjadi banyak pelanggaran HAM, masyarakat
internasional  dalam  Perserikatan  Bangsa Bangsa sepakat untuk membuat pengaturan  internasional  agar  tidak  lagi terjadi  pelanggaran  HAM  yang  tidak dapat ditolerir. Lahirnya di tahun 1948, 30 pasal Universal 4 Declaration  of  Human
Right (UDHR).  Walaupun  deklarasi  ini tidak memiliki
kekuatan hukum internasional yang memaksa, namun disadari  bahwa  deklarasi  ini  secara implisit memberi pembatasan pada gagasan state sovereignty yang absolut.
Salah satu aspek yang perlu dikaji mengenai  politik  luar  negeri  Indonesia adalah pemahaman akan kinerja implementasi  kebijakan  luar  negeri Indonesia.  Paling  tidak  ini  akan  dapat mengarahkan  kita  pada  bagaimana proyeksi  tingkah  laku  Indonesia  di lingkup  masyarakat  internasional  ke depan  serta  implikasi  kebijakan  apa yang  kiranya  perlu  dirumuskan  oleh para pemangku kepentingan nasional.
Dewasa  ini  Indonesia  sebagai sebuah  entitas  negara-bangsa  sedang memasuki  suatu  era  yang  ditandai  oleh saling  ketergantungan  (interdependensi) antar-bangsa  yang  semakin  mendalam, saling  keterkaitan  antar-masalah  yang semakin  erat,  serta  proses  globalisasi, khususnya  dalam  perekonomian  dunia yang  semakin  menyeluruh,  dipacu  oleh kemajuan-kemajuan  pesat  dalam  ilmu pengetahuan  dan  teknologi,  terutama teknologi komunikasi dan informasi.
Dalam  perspektif  tatanan  politik dunia kontemporer, Indonesia juga sedang berada  dalam  arus  empat  kecenderungan mendasar. Pertama ,  menguatnya  gejala saling  ketergantungan  antar  negara  dan saling  keterkaitan  antar-masalah  global  di berbagai  bidang  seiring  dengan  semakin menguatnya arus serta dampak globalisasi dengan  segala  implikasinya,  baik  yang positif maupun negatif.
Kedua ,  meningkatnya  peran  aktor- aktor  non-pemerintah  dalam  tata  hubungan antar  negara. Ketiga ,  menguatnya  isu-isu baru dalam agenda internasional, seperti
masalah  HAM,  intervensi  humaniter, demokrasi  dan  demokratisasi,  “ good governance ”, lingkungan hidup, dan lain- lain. Keempat , setiap bangsa, negara dan lembaga
internasional, termasuk Indonesia tanpa kecuali, harus menyesuaikan diri pada konstelasi global yang  telah  berubah  dan  yang  sedang terus berubah sedemikian drastisnya.
III. HAM di Indonesia dalam

## Pelaksanaan
Terdapat  batasan  tentang  Hak  Asasi Manusia. Hendarmin Ranadireksa (2002 : 139) memberikan  definisi  tentang  Hak Asasi  Manusia  pada  hakekatnya  adalah seperangkat  ketentuan  atau  aturan  untuk melindungi warga negara dari kemungkinan penindasan, pemasungan dan atau pembatasan  ruang  gerak  warga  negara  oleh negara. Artinya, ada pembatasan- pembatasan  tertentu  yang  diberlakukan pada  negara  agar  hak  warga  negara  yang paling hakiki terlindungi 5 dari kesewenang - wenangan kekuasaan. Menurut Mahfud MD, Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada  martabat  manusia  sebagai  makhluk ciptaan  Tuhan,  dan  hak  tersebut  dibawa manusia  sejak  lahir  ke  muka  bumi  sehingga hak tersebut bersifat fitri (kodrati),
bukan  merupakan 6 pemberian  manusia atau  negara.  Dari  dua  pendapat  tersebut, dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  Hak Asasi  Manusia  adalah  hak  dasar  yang melekat pada setiap individu sejak dilahirkan  ke  muka  bumi  dan  bukan merupakan  pemberian  manusia  atau negara yang wajib dilindungi oleh negara.
Negara,  pemerintah,  atau  organisasi apapun mengemban kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia pada  setiap  manusia  tanpa  terkecuali.  Ini berarti  bahwa  hak  asasi  manusia  harus selalu  menjadi  titik  tolak  dan  tujuan  dalam penyelenggaraan  kehidupan  bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam penjelasan umum  Undang-Undang  No.  39  Tahun  1999 Tentang  Hak  Asasi  Manusia,  menyatakan bahwa sejarah bangsa Indonesia hingga kini mencatat berbagai penderitaan, kesengsaraan dan
4 UDHR adalah sebuah pernyataan yang bersifat anjuran yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB (A/RES/217, 10 Desember 1948 di Palais de Chaillot, Paris). Pernyataan ini terdiri dari 30 pasal yang menggarisbesarkan pandangan Majelis Umum PBB tentang jaminan hak-hak asasi manusia (HAM) kepada semua orang.
5 Suwandi. Instrumen dan Penegakan HAM di Indonesia . 2005. Bandung : PT. Refika Aditama.hlm.39
6 Mahfud M.D., Moh. 2001. Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia. Jakarta : Rineka Cipta.
kesenjangan  sosial,  yang  disebabkan  oleh perilaku  yang  tidak  adil  dan  diskriminatif atas  dasar  etnis,  ras,  warna,  kulit,  budaya, bahasa, agama, golongan, jenis kelamin, dan status  sosial  yang  lain.  Perilaku  tidak  adil dan diskriminatif tersebut merupakan pelanggaran  hak  asasi  manusia,  baik  yang bersifat vertikal (dilakukan  oleh  aparat negara terhadap warga negara atau sebaliknya) maupun horizontal (antar warga negara sendiri) dan tidak sedikit yang masuk kategori  pelanggaran  hak  asasi  manusia yang  berat (grossviolation  of human  rights) . Kewajiban  menghormati hak  asasi  manusia tercermin dalam Pembukaan Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  yang  menjiwai  keseluruhan pasal  dalam  batang  tubuhnya,  terutama yang berkaitan dengan persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan,  hak  atas  pekerjaan  dan penghidupan  yang  layak,  kemerdekaan berserikat  dan  berkumpul,  hak  untuk mengeluarkan  pikiran  dengan  lisan  dan tulisan,  kebebasan  memeluk  agama  dan untuk  beribadat  sesuai  dengan  agama  dan kepercayaannya itu,  serta hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dan tersurat  dalam  Pasal  28A  sampai  Pasal  28J Undang-Undang  Dasar  1945  yang  yang mengatur tentang hak asasi manusia.
Komisi HAM didirikan dengan tujuan untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM di Indonesia, serta meningkatkan perlindungan dan penegakkan Hak Asasi Manusia guna
berkembangnya 7 pribadi manusia Indonesia seutuhnya. Berdasarkan Undang
–  Undang  Hak  Asasi  Manusia,  Komnas HAM memiliki fungsi untuk melaksanakan  pengkajian,  penyuluhan, serta mediasi mengenai HAM di Indonesia. Dalam dunia Internasional, terdapat rumusan  beberapa  hak  asasi  yang  dimuat dalam Perjanjian Hak Sipil dan Politik dan 8 Perjanjian Hak – Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya :
Hak  –  Hak  Sipil  dan  Politik  mencakup antara lain :
a)  Pasal 6 :Hakatashidup – right to life
menyangkut masalah aborsi dan euthanasia (hak non-derogable ).
b) Pasal  7  :  Hakuntuktidakdisiksa  – no one shall be subjected to torture (hak non-derogable ).
c)  Pasal9  :  Hak  atas  kebebasan  dan keamanan  dirinya  - right  to  liberty and security of person.
d) Pasal  14:Hak  atas  kesamaan  di muka  badan-badan  peradilan  - right to  equality  before  the  courts and tribunals.
e) Pasal 15: Hak untuk tidak dikenai konsep  retro  aktif  (kadaluwarsa) (hak non-derogable )  – no  one  shall be held guilty of any criminal office which did not constitute a crime at the time it was committed.
f)  Pasal  18:Hak  atas kebebasan
berpikir, berkeyakinan,
danberagama(hak non-derogable )
- right  to  freedom  of  thought, conscience and religion
g) Pasal  19:Hak  untuk  mempunyai
pendapattanpa mengalami gangguan (hak yang dapatdirestriksi)  - right  to  holg opinions without interference.
h) Pasal  21:Hak  atas  kebebasan berkumpul  secara  damai  (hak yang  dapatdirestriksi)  - right  to peaceful assembly.
i) Pasal 22:Hak atas kebebasan untuk berserikat (hak
yang dapatdirestriksi) - right to freedom of association.
Tetapi  menurut  hasil  penelitian, sejarah  HAM  tumbuh  dan  berkembang sejak  HAM  itu  diperjuangkan  ketika berhadapan  dengan  kesewenang-wenangan kekuasaan  negara.  pelanggaran  HAM  juga mungkin dilakukan oleh pemerintah terhadap  rakyatnya  sendiri.  Misalnya  pada masa  Orde  Baru,  kebebasan  berkumpul, berserikat,  dan  mengeluarkan  pendapat sangat  dibatasi.  Begitu  juga  kejahatan terhadap  kemanusiaan  dalam  berbagai bentuknya sering terjadi, seperti penangkapan,  penyiksaan  dan  pembunuhan atas  orang-orang  yang  dianggap  dapat mengancam dan menggoyahkan eksistensi
7 Suwandi. Op. Cit. hal.43.
8 Prof.Miriam Budiardjo. Dasar – Dasar Ilmu Politik . 2012. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama. Hlm.224
kekuasaannya.  Rezim  Orde  Baru  yang represif  dan  otoriter  sudah  terlalu  banyak melakukan pelanggaran pelanggaran HAM,  sehingga  menimbulkan  gejolak gejolak  sosial  dan  politik  yang  pada akhirnya  mengakibatkan  kejatuhannya pada bulan Mei 1998 lalu.
Kasus  –  kasus  pelanggaran  HAM pada periode 1998 – 2011, diantaranya :
a) Kasus Semanggi I dan II, Trisakti (Tahun 1998).
b) Kasus Poso (Tahun 1998).
c) Kasus Ambon (Tahun 1999).
d) Kasus Sampit (Tahun 2001).
e) Kasus Ahmadiyah (Tahun 2007 – 2008).
f) Kasus pelarangan pendirian rumah ibadah Ahmadiyah (2009 – 2010).
g) Kasus Prita Mulyasari (Tahun 2010 – 2011).
Namun demikian dalam era reformasi ini telah berhasil disusun instrumen  instrumen  penegakan  HAM. Diantaranya  amandemen  UUD  ‘45  yang kemudian  memasukkan  HAM  dalam  bab tersendiri dengan pasal-pasal yang menyebutkan  HAM  secara  lebih  detail. Selain amandemen UUD 1945 juga ditetapkannya  Ketetapan  MPR  RI  No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia yang  menugaskan  kepada  lembaga  lembaga tinggi negara dan seluruh aparatur pemerintah untuk menghormati, menegakkan dan menyebarluaskan pemahaman mengenai HAM kepada seluruh masyarakat. Juga menugaskan kepada Presiden RI dan DPR RI untuk meratifikasi berbagai  instrumen  PBB  tentang  HAM sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila  dan  UUD  45,  dan  diudangkannya Undang  Undang  RI  No  09  Tahun  1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat  di  Muka  Umum  dan  Undang Undang  RI  No 39  Tahun  1999  Tentang Hak Asasi Manusia yang juga memperkuat posisi Komnas  HAM  yang  dibentuk  sebelumnya berdasarkan  Keppres.  No  50  Tahun  1993 Tentang Komisi Nasional Hak Asasi
Manusia,  serta  diundangkannya  Undang Undang  RI  No  26  Tahun  2000  Tentang Pengadilan Hak Asasi

## Manusia.
Sungguhpun  instrumen  instrumen penegakan  HAM  di  Indonesia  sudah  cukup memadai, tapi dalam prakteknya penegakan HAM  masih  dihadapkan  kepada  berbagai problem  yang  perlu  diidentifikasi  dan dicarikan  solusi,  sehingga  Indonesia  sebagai negara  hukum  yang  diantara  ciri-cirinya menegakkan  HAM  tidak  hanya  sebuah lip service atau  retorika  belaka,  tapi  benar benar  menjadi  sebuah  jati  diri  negara Indonesia yang sesungguhnya.
HAM sebagai seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, 9 dijunjung tinggi dan dilindungi oleh : Negara, Hukum, Pemerintah, dan setiap orang .
Negara wajib melindungi dan menjunjung tinggi HAM karena masyarakat telah  menyerahkan  sebagian  hak-haknya kepada  negara  untuk  dijadikan  hukum (Teori Kontrak Sosial). Negara memiliki hak membuat hukum dan menjatuhkan hukuman  atas  pelanggaran  HAM.  Maka dalam  hal  ini,  negara  mempunyai  “ kekuasaan  “.  Kekuasaan  artinya  mampu memaksakan  kehendak  kepada  pihak  lain. Oleh  karena  itu,  kekuasaan  Negara  yang tertinggi  berarti  kekuasaan  yang  tertinggi yang  menentukan 10 kehendak  di  dalam negara tersebut. Hal tersebut disebut sebagai “kedaulatan”, dalam bahasa Inggris menyebutnya “ sovereignty ”.
Harold  J.  Laski  di  dalam  bukunya mengemukakan  :  “ By  a  state  I  mean  a society  of  this  kind  which  is  integrated  by possessing  a  coercive  authority  legally supreme  over  any  individual  or  group which is part of the society “ “ The power is  called  sovereignty;  and  it  is  by  the possession  of  sovereignty  that  the  state  is distinguished 11 from  all  other  forms  of human  association. ”  Pemerintah  wajib melindungi HAM  berdasarkan  Pasal  8 UU  No.  39  Tahun  1999,  hak-hak  yang dilindungi diantaranya :
a) Hak Hidup,
b) Hak hak untuk tidak disiksa,
c) Hak kebebasan pribadi,
9 Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
10 Joeniarto, S.H. Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Negara . 1990. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
Hlm.11.
11 Harold J. Laski : “ The State in theory and practice “, cetakan V, The Vail-Ballou-Press U.S.A., hlm
d) Hak Pikiran dan hati nurani,
e) Hak beragama,
f) Hak untuk tidak diperbudak,
g) Hak  untuk  diakui  sebagai  pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas
dasar hukum yang berlaku surut. Penegakan Hukum Pidana merupakan salah satu perwujudan penegakan HAM oleh pemerintah, karena melindungi HAM korban
dan masyarakat/kepentingan  umum.  Namun, apabila dalam  menegakkan upaya paksa dalam  proses  penegakan  HAM  tersebut oleh penegak hukum terjadi pelanggaran atau tidak sesuai prosedur yang ditentukan  UU,  maka  terjadi  apa  yang disebut “Pelanggaran HAM”.
Pelanggaran HAM
yaitu perbuatan orang atau sekelompok orang termasuk  aparat  negara  baik  sengaja atau tidak atau kelalaian secara melawan hukum  mengurangi  /  menghalangi  / membatasi /  mencabut HAM seseorang / kelompok  orang  yang  dijamin  oleh  UU dan  tidak  mendapat  /  dikhawatirkan tidak  memperoleh  penyelesaian  hukum yang adil dan benar.
Upaya  paksa  yang  rawan  terjadi pelanggaran HAM yaitu :
a) Penangkapan
b) Penahanan
c) Penggeledahan
d) Penyitaan
Van  Aperldoorn  melihat  dalam  peristiwa pidana ( strafbaar feit ) suatu pelanggaran tata tertib  hukum  ( rebhtorde )  umum  dan  tidak melihat  dalam  peristiwa  pidana  itu  suatu pelanggaran kepentingan-kepentingan khusus 12 ( bijzondere  belangen )  dari  para individu. Oleh sebab itu penuntutan peristiwa  pidana  tersebut  tidak  dapat diserahkan  kepada  individu  yang  dirugikan oleh  peristiwa  pidana  itu,  tetapi  peuntutan itu harus dijalankan oleh pemerintah.
Hak  –  hak  tersangka  atau  terdakwa 13 diatur oleh KUHAP Pasal 50 - 68, meliputi :
a) Hak untuk segera diperiksa, diajukan di pengadilan, dan diadili.
b) Hak  untuk  mengetahui  dengan  jelas dan bahasa yang dimengerti olehnya
tentang apa yang disangkakan dan apa yang didakwakan. c) Hak untuk memberikan keterangan  secara  bebas  kepada penyidik dan hakim.
d) Hak untuk mendapat juru bahasa.
e) Hak  untuk  mendapat  bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan.
f) Hak menghubungi dokter bagi tersangka yang sakit.
g) Hak tersangka atau terdakwa menuntut ganti rugi, dsb.
Perlindungan HAM dapat dilakukan di  Pengadilan  dan  di  luar  pengadilan.  Pada pengadilan, yaitu Pengadilan umum,
Pengadilan  Tata  Usaha  Negara,  Pengadilan Militer, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi. 14 Sedangkan di luar pengadilan oleh:
a) Komnas HAM (Komisi Nasional HAM).
b) KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia).
c) Komisi Ombudsman, yaitu komisi untuk mengawasi jalannya birokrasi pemerintahan.
d) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
e) Komisi Pemilihan Umum (KPU), dsb.
Tuntutan  penegakan  dan  penghormatan HAM  dari  hari  ke  hari  semakin  meningkat. Hal ini ditandai dengan desakan masyarakat untuk  menyeret  pelaku  kejahatan  taua pelanggaran  HAM  ke  depan  pengadilan. Misalnya  dalam  kasus  Semanggi  I  &  2 (1998),  Sampit  (2001),  Ambon  (1999),  Poso (1998),  Ahmadiyah  (2007–2008)  dan  lain sebagainya.  Mengatasi  masalah  ini  MPR mengeluarkan TAP MPR-RI Nomor XVII/MPR/1998,  tanggal  13  November  1998 tentang  HAM  yang  menugaskan  kepada Lembaga  –  Lembaga  Tinggi  Negara  dan seluruh aparatur pemerintahan untuk menghormati, menegakkan dan menyebarluaskan pemahaman mengenai HAM  kepada  seluruh  masyarakat  (Pasal  1). Selanjutnya  menugaskan  kepada  Presiden RI  dan  DPR  untuk  meratifikasi  berbagai instrument PBB tentang HAM, sepanjang
12 Mr. Drs. E Utrecht. Hukum Pidana I. 1958. Bandung. Hlm 57.
13 Prof.Dr. jur. Andi Hamzah. Hukum Acara Pidana Indonesia. 2008. Jakarta : Sinar Grafika. Hlm 65.
14 Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. 2010. Jakarta : Sinar Grafika. Hlm xvi.
Indonesia  sedang  dalam  proses  ratifikasi konvensi  ketujuh  yaitu  Konvensi  Pekerja Migran  (CMW).  Hal  tersebut  telah  semakin menunjukkan keseriusan komitmen Indonesia  terhadap  upaya  pemajuan  dan perlindungan  HAM  dalam  menghadapi  era makin  menguatnya  diplomasi  HAM  dalam hubungan  internasional  untuk  beberapa tahun ke depan.

## D. DAFTAR PUSTAKA
Donnely, Jack. International Human Rights, Dilemmas in World Politics, (Westview Press, 1993).
Muladi, Prof. Hak  Asasi  Manusia  ( Hakekat, Konsep  dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat ) . 2005. Bandung : PT.
Refika Aditama.
Kaligis, O.C. Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana. 2006. Bandung : Alumni. Budiardjo, Miriam. Dasar – Dasar Ilmu Politik . 2012. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
Joeniarto. Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Negara . 1990. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
Hamzah, Andi. Hukum Acara Pidana Indonesia . 2008. Jakarta  : Sinar Grafika. Asshiddiqie, Jimly. Perkembangan dan Konsolidasi  Lembaga  Negara  Pasca Reformasi . 2010.  Jakarta  : Sinar
Grafika.
Prinst, Darwan. Sosialisasi dan Diseminasi Penegakan Hak Asasi Manusia . 2001. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
Utrecht, E. Hukum  Pidana  I . 1958.
Bandung : Universitas Padjadjaran.
Undang – Undang Dasar 1945. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2000

## C. KESIMPULAN
Perkembangan  yang  terlihat  saat  ini pelaksanaan  HAM  di  Indonesia  baru  pada tahap  kebijakan  belum  menjadi  bagian dari sendi-sendi dasar kehidupan berbangsa  untuk  menjadi  faktor  integrasi atau  persatuan.  Problem  dasar  HAM  yaitu penghargaan terhadap martabat dan privasi  warga  negara  sebagai  pribadi  juga belum  ditempatkan  sebagaimana  mestinya. Kondisi  HAM  di  Indonesia  mengahadapi dua  hal  dinamis  yang  terjadi  yaitu  realitas empiris dimana  masyarakat semakin sadar HAM serta kondisi politik.
Dewasa  ini,  dalam  diplomasi  HAM Indonesia  sudah  beberapa  langkah  lebih maju  dibandingkan  dengan  beberapa  negara ASEAN.  Misalnya,  secara  bertahap  dan berkesinambungan  telah  dibentuk  berbagai lembaga  negara,  badan  pemerintah  maupun lembaga  independen  yang  secara  langsung akan  memperkuat  sistem  kenegaraan  dan kemasyarakatan yang lebih menjamin perlindungan  HAM,  penguatan rule  of  law dan pemajuan kehidupan
demokrasi.
Termasuk dalam kategori ini adalah pembentukan  Mahkamah  Konstitusi,  Komisi Ombudsman Nasional, Komisi Pemberantasan  Korupsi,  Komisi  Yudisial, Komnas  Perempuan,  Komnas  Anak,  Komisi Hukum  Nasional,  Komisi  Kejaksaan,  Komisi
Kepolisin dan seterusnya.
Pada  tataran  internasional,  Indonesia juga  telah  menjadi  negara  pihak  enam  dari tujuh Kovenan Utama PBB. Keenam Konvensi  HAM  utama  tersebut  adalah Kovenan  Hak  Sipil  dan  Politik  (ICCPR), Kovenan Hak Ekososbud (ICESCR), Konvensi  Anti  Penyiksaan  (CAT),  Konvensi
Hak  Anak  (CRC),  Konvensi  Penghapusam Diskriminasi  terhadap  Wanita  (CEDAW), Konvensi  Penghapusan  Diskriminasi  Rasial (CERD). Saat ini
tidak  bertentangan  dengan  Pancasila dan UUD 1945 (Pasal 2). Implementasi atas TAP  MPR  tersebut  lahirlah  UU  Nomor  39 Tahun  1999  tentang  HAM,  dilanjutkan dengan  lahirnya  UU  Nomor 15 26  Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.