## MODEL AKTOR DALAM PENGELOLAAN SAMPAH PLASTIK LAUT DI KAWASAN PESISIR JAKARTA

## ACTOR  MODEL  IN  MARINE  PLASTIC  WASTE  MANAGEMENT IN THE COASTAL AREA OF JAKARTA
M. Danny Sianggaputra * 1 , Andi Sagita 2 dan C. Desta Pratama 3
1 Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi. Jl. M.H. Thamrin No. 8, Menteng, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10340, Indonesia
2 Pusat Kajian dan Pemberdayaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Jl. Menteng Pulo Raya No. 22, Menteng Atas, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12960, Indonesia
3 Conservation Strategy Fund (CSF) Indonesia. Jl. TB. Simatupang Kav. 38, Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12540, Indonesia
Teregistrasi I tanggal: 6 Januari 2022; Diterima setelah perbaikan tanggal: 17 Oktober 2022; Disetujui terbit tanggal: 21 Oktober 2022

## ABSTRAK
Penggunaan plastik dan produksi sampah plastik di Jakarta setiap tahunnya terus meningkat, pengelolaannya  yang  tidak  tepat  menyebabkan  kebocoran  sampah  plastik  ke  pesisir  dan  laut. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan model aktor dalam pengelolaan sampah plastik laut di kawasan pesisir Jakarta dengan menggunakan metode MACTOR. Penelitian ini bersifat studi kasus dimana pengumpulan data dilakukan dengan observasi lapangan, wawancara dan diskusi terfokus dengan  ahli.  Hasil  penelitian  menunjukkan  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  merupakan aktor yang memiliki pengaruh dan ketergantungan yang tinggi terhadap aktor lainnya. Peran aktor dalam  pengelolaan  sampah  plastik  di  kawasan  pesisir  Jakarta  dikelompokan  bedasarkan  tingkat pengaruh  dan  ketergantungan  terhadap  aktor  lainnya.  Pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah berada pada kuadran II dimana aktor tersebut mempunyai peran penting dalam pengelolaan sampah plastik laut di kawasan pesisir Jakarta karena memilik tingkat pengaruh yang tinggi terhadap aktor lainnya.  Nelayan,  masyarakat  pesisir,  transportasi  laut  dan  wisatawan  berada  pada  kuadran  III dimana  memiliki  tingkat  ketergantungan  yang  tinggi  dan  pengaruh  yang  rendah  terhadap  aktor lainnya,  sedangkan  industri  plastik  berada  pada kuadran  I dimana  memiliki  pengaruh  yang  tinggi dan  ketergantungan  yang  rendah.  Tujuan  yang  paling  didukung  oleh  semua  aktor  adalah menghilangkan  dampak  ekonomi  akibat  sampah  plastik  laut  di  kawasan  pesisir  Jakarta.  Dalam mencapai tujuan tersebut, pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat pesisir dan nelayan memiliki  tingkat  konvergensi  (kerjasama)  paling  tinggi  dibandingkan  dengan  aktor  lainnya, sedangkan tingkat divergensi (potensi konflik) ada pada transportasi laut. Dari hasil tersebut dapat memberikan  rekomendasi  kebijakan  dengan  meningkatkan  peran  antar  aktor  dalam  pengelolaan sampah  plastik  laut  di  kawasan  pesisir  Jakarta.

## Kata Kunci: Model aktor; sampah plastik laut; kawasan pesisir; Jakarta

## ABSTRACT
In  Jakarta,  plastic  waste  and  its  use  increase  yearly,  boosting  the  probability  of  this  material being released to the Jakarta bay and its surrounding sea as a lack of proper waste management. This research aims to formulate an actor model in marine plastic waste management in the coastal area of Jakarta using the MACTOR method. This research is a case study where data collection is carried out by field observations, interviews with resource persons, and Focused Discussions with experts. The  results  show  that  the  central  and  local  governments  are  in  quadrant  II  where  these actors have an essential role in marine plastic waste management in the coastal areas of Jakarta because  they  have  a  high  level  of  influence  on  other  actors.  Fishermen,  coastal  communities, marine transportation, and tourists are in quadrant III, which has a high level of dependence and low
Tersedia online di: http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/jkpi e-mail:jkpi.puslitbangkan@gmail.com JURNAL KEBIJAKAN PERIKANAN INDONESIA Volume 14 Nomor 2 November 2022 p-ISSN: 1979-6366 e-ISSN: 2502-6550
Nomor  Akreditasi  Kementerian  RISTEK-BRIN:  85/M/KPT/2020
___________________ Korespondensi  penulis: e-mail:  modannys000@gmail.com
DOI:  http://dx.doi.org/10.15578/jkpi.14.2.2022.87-98
influence on  other actors, while the  plastics industry is  in quadrant I,  which has a strong and low influence. The goal that all actors most likely support is the economic impact of marine plastic waste in the coastal areas of Jakarta. In achieving this goal, the central government, local governments, coastal communities, and fishermen have the highest level of convergence (cooperation) compared to other actors, while the level of divergence (potential conflict) is in sea transportation. From these results, it can provide policy recommendations by increasing actors’ role in managing plastic waste in a coastal area of Jakarta.
Keywords: Actor model; marine plastic waste; coastal area; Jakarta

## PENDAHULUAN
Peningkatan  jumlah  penduduk  serta  statusnya sebagai  pusat  ekonomi  mendorong  besarnya penggunaan plastik dan produksi sampah plastik di Jakarta.  Hal  ini  karena  akumulasi  sampah  yang berasal dari manusia berkorelasi signifikan dengan pertumbuhan populasi manusia. Sampah plastik di pesisir  dan  laut  Jakarta  diperkirakan  rata-rata disumbangkan  oleh  aktivitas  manusia  yang menggunakan berbagai jenis plastik, selain itu masih ada masyarakat yang membuang sampah plastik ke laut.  Menurut Abrar  &  Siringoringo  (2005)  terjadi peningkatan jumlah sampah anorganik yang masuk ke Kepulauan Seribu berdasarkan data pengamatan tahun 1985, 1995 dan 2005. Peningkatan sampah anorganik lebih dipengaruhi oleh status pemanfaatan pulau, seperti pulau yang terdapat pemukiman, resort, pulau konservasi dan pulau pribadi.
Provinsi Jakarta adalah satu dari sedikit provinsi yang disurvei yang  secara  aktif  mengukur volume sampah  yang  diangkat  dari  aliran  airnya.  Laporan Sintesis  Hotspot  Sampah  Laut  Indonesia  (2018) menyebutkan sekitar 165 ton sampah diangkat dari aliran air utama di Jakarta setiap harinya, 41 ton (25%) diantaranya  adalah  plastik.  Sampah plastik laut  di Jakarta menjadi salah satu permasalahan serius yang belum terselesaikan hingga saat ini, seperti di Teluk Jakarta di kawasan Cilincing Jakarta Utara. Kawasan ini  menjadi  tempat  bermuaranya  sampah  rumah tangga yang berasal dari aliran sungai. Salah satu dari  sekian  banyak  sektor  yang  sangat  terkena dampak  pencemaran  plastik  laut  adalah  sektor perikanan. Mengingat ketergantungan perikanan pada ekosistem  laut  dan  jasa  ekosistem  laut,  sampah plastik  laut  dapat  memengaruhi  produktivitas, kelangsungan  hidup,  profitabilitas  dan  keamanan kegiatan usaha perikanan (Beaumont et al ., 2019).
Hasil penelitian Hall (2000) memperlihatkan bahwa nelayan di Shetland UK mengalami kerugian akibat sampah laut dimana responden menjawab terdapat 92% memiliki masalah sampah pada jaring, terdapat 69% hasil tangkapan terkontaminasi sampah, dan 92% jaring mereka tersangkut puing – puing sampah di dasar laut. Hal serupa juga dilaporkan oleh Mouat
et al. (2010) bahwa 86% kapal di Skotlandia pernah mengalami ganguan akibat sampah laut, kemudian 82% mengalami kontaminasi sampah laut pada hasil tangkapan  serta  95%  jaring  mereka  tersangkut sampah plastik.
Hall (2000) juga menyatakan bahwa nelayan skala kecil lebih rentan terhadap ganguan sampah plastik laut dibandingkan pada nelayan dengan skala yang lebih besar karena nelayan skala kecil memiliki margin keuntungan yang rendah sehingga kerugian waktu dan biaya operasional akibat sampah plastik berpengaruh signifikan terhadap pendapatan. Selain itu, sampah plastik  laut  dapat  berdampak  kesehatan  manusia terutama masyarakat pesisir. Nelayan dan masyarakat pesisir lainnya sangat tergantung pada makanan dari laut  untuk  sumber  nutrisi,  maka  sangat  rentan terhadap perubahan kuantitas, kualitas dan keamanan sumber pangan dari laut (Golden et al ., 2016). Sampah plastik juga berdampak pada aktivitas masyarakat lokal, pariwisata bahari, transportasi laut serta industri perikanan  khususnya  nelayan  di  Pulau  Selayar Sulawesi Selatan (Hermawan et al ., 2017).
Menurut Bryson (2003), sistem pengelolaan yang belum  optimal  disebabkan  oleh  rendahnya  peran stakeholder atau aktor dalam perumusan kebijakan. Pengelolaan sampah plastik laut di kawasan pesisir Jakarta harus  dilakukan  dengan  terintegrasi lintas sektor, lintas lembaga serta sangat membutuhkan kejelasan  dalam  tanggung  jawab  semua  aktor (pemangku kepentingan) yang terlibat. Dalam hal ini aktor  didefinisikan  sebagai  orang,  kelompok  atau organisasi  yang  mampu  membuat  keputusan  dan bertindak  dengan  cara  yang  lebih  atau  kurang terkoordinasi (Bendahan et al ., 2003; Munteanu & Apertroe,  2007).  Aktor-aktor  yang  terlibat  dalam sistem  pengelolaan  dapat  memengaruhi  dan  atau dipengaruhi oleh suatu pencapaian tujuan tertentu (Brugha & Varvasovszky, 2000; Kivits, 2011). Aktor berperan  penting  untuk  menentukan  strategi pengelolaan sampah plastik laut di kawasan pesisir Jakarta  sehingga  diperlukan  analisis  aktor  untuk memetakan peran dan hubungan antar aktor, juga untuk memahami bagaimana aktor bersikap terhadap berbagai macam tujuan pengelolaan sampah plastik di laut.
Tujuan penelitian ini adalah menentukan aktor yang paling berpengaruh serta peran masing-masing aktor dalam pengelolaan sampah plastik laut di kawasan pesisir Jakarta.  Tujuan  tersebut  diperoleh  dengan menggunakan metode MACTOR ( Matrix of Alliance, Conflict, Tactics, Objective, and Recommendation) mengacu pada Godet (1991; 2006), sehingga dapat memahami dengan lebih baik tentang pengelolaan sistem sampah plastik laut dengan mempertimbangkan  berbagai  kepentingan  dan perspektif  aktor  yang  terlibat  dalam  isu  sampah plastik laut.
Penelitian ini bersifat studi kasus ( case research ), dimana identifikasi aktor dan tujuan ( objective ) dalam pengelolaan sampah plastik laut di kawasan pesisir Jakarta dilakukan melalui observasi lapangan dan wawancara dengan narasumber. Informasi pendukung lainnya juga dibutuhkan dalam penelitian, bersumber dari dinas/instansi terkait dan laporan-laporan atau penelitian sebelumnya.
Tahapan yang dilakukan dalam metode MACTOR mengacu  pada  Godet  (1991;  2006).  Tahapan penelitian ini dilakukan dengan mengidentifikasi aktor dan tujuan dalam pengelolaan sampah plastik laut, kemudian membangun matriks pengaruh langsung atau Matrix  of  Direct  Influence (MDI)  untuk mengambarkan pengaruh antar aktor terhadap aktor lainnya dan Matrix of Actor Objective (MAO) untuk menunjukkan sikap aktor terhadap tujuan. MDI dan MAO  merupakan  pengisian oleh  narasumber ahli. Matriks  yang  telah  diisi  kemudian  ditentukan
berdasarkan skor yang paling banyak muncul (modus) lalu diinput pada aplikasi MACTOR.
Pengumpulan data untuk analisis aktor dengan MACTOR  diperoleh  melalui  pendapat  ahli  melalui Focus  Group  Discussion (FGD)  dan interview mendalam dengan narasumber dimana terdiri dari perwakilan ahli dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, LSM, masyarakat pesisir dan perkumpulan nelayan  di  Pesisir  Jakarta.  Metode  MACTOR merupakan  metode  analitik  berdasarkan  matriks aliansi dan konflik dengan memanfaatkan nilai tambah informasi dengan lebih baik yang terkandung dalam tabel  strategi  aktor  (Godet,  1991).  MACTOR digunakan untuk melihat preferensi masing-masing pemangku kepentingan dan tingkat dukungan untuk tujuan yang diidentifikasi (Brugha & Varvasovszky, 2000). Metode ini diterapkan pada berbagai isu seperti mendukung  pengambil  keputusan  untuk mengidentifikasi dan memilih antara pilihan strategis (Ress & MacDonell, 2017; Godet 2006).

## BAHASAN
Aktor dalam pengelolaan sampah plastik laut di kawasan pesisir Jakarta adalah orang atau kelompok (termasuk institusi atau lembaga) yang memiliki posisi dalam  sistem  pengelolaan  sampah  plastik  dan berperan  dalam  memobilisasi  sumberdaya  yang dimiliki untuk memengaruhi outcome secara langsung atau tidak langsung melalui pengaruhnya terhadap aktor lain. Aktor yang teridentifikasi pada pengelolaan sampah plastik laut di kawasan pesisir Jakarta tersaji pada Tabel 1.
Tabel 1.   Identifikasi aktor dalam pengelolaan sampah plastik laut di kawasan pesisir Jakarta Table 1.    Identification of actors in marine plastic waste management in coastal area of Jakarta
Aktor teridentifikasi Keterangan Kode Masyarakat pesisir Masyarakat yang tinggal di sekitar pesisir termasuk didalamnya pembudidaya dan pengolah hasil perikanan MasPesisir Transportasi Laut Pemilik dan/atau pengguna jasa pelabuhan dan pelayaran di wilayah pesisir dan laut translate Wisatawan Wisatawan domestik maupun mancanegara yang melakukan aktivitas wisata di wilayah pesisir dan laut Wisatawan Horeca di Pesisir Hotel, pedagang, rumah makan/restoran dan cafe serta usaha kecil menengah yang ada di wilayah pesisir Horeca Industri plastik dan turunannya Produsen atau penghasil plastik mentah menjadi produk turunan plastik. IndPlastik Nelayan Skala kecil Nelayan 0 GT, 3 GT, 5 GT, 7 GT dan 10 GT di wilayah Jakarta. Nelayan Pemerintah Daerah Dinas provinsi/kabupaten/kota yang menangani sampah plastik di pesisir dan laut Jakarta PemDa Pemerintah Pusat Kementerian atau lembaga yang menangani sampah plastik di pesisir dan laut Jakarta PemPus
Model Aktor Dalam Pengelolaan Sampah Plastik Laut di Kawasan Pesisir Jakarta (Sianggaputra, M.D., et al)
J.Kebijak.Perikan.Ind.  Vol.14  No.2  November  2022:
Analisis  selanjutnya  dilakukan  dengan merumuskan  tujuan  dalam  pengelolaan  sampah plastik laut yang dikategorikan dalam tujuan ekonomi,
ekologi dan  sosial serta mengidentifikasi isu  pada masing-masing tujuan (Tabel 2). Tabel 2. Tujuan pengelolaan sampah plastik laut di kawasan pesisir Jakarta Table 2. Objectives of marine plastic waste management in a coastal area of Jakarta Kategori Tujuan Isu Ekonomi Menghilangkan dampak ekonomi  yang  ditimbulkan akibat  sampah  plastik laut di Jakarta Sampah  plastik  laut  menyebabkan  kerugian  bagi aktivitas ekonomi di kawasan pesisirJakarta, seperti perikanan tangkap, pariwisata dan aktivitas ekonomi masyarakat pesisir lainnya Ekologi Mewujudkan kelestarian sumberdaya ikan dan meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan pesisir dan laut Jakarta Sampah  plastik  yang  memenuhi  pesisir  dan  laut Jakarta menyebabkan penurunan kesehatan ekosistem pesisir dan laut seperti mangrove, lamun dan terumbu karang Sosial Menghilangkan  konflik  sosial yang ditimbulkan akibat sampah  plastik  di  Pesisir Jakarta Sampah  plastik  menyebabkan  konflik  sosial  di wilayah  pesisir  Jakarta,  seperti  konflik  antar masyarakat karena buruknya kesehatan lingkungan tempat tinggal
Hasil dari identifikasi aktor dan tujuan dinilai oleh narasumber  ahli  dengan  mengisi Matrix  of  Direct Influence (MDI) (Gambar 1). Pengisian MDI dilakukan dengan kaidah Godet (1991; 2006) dan Godet et al. (2007),  dimana  pengaruh  aktor  i  terhadap  aktor  j dihitung berdasarkan skor dari 0 – 4 dengan ketentuan sebagai berikut:
0 : tidak ada pengaruh pengelolaan sampah plastik oleh aktor i terhadap aktor j.
1 : pengaruh pengelolaan sampah plastik oleh aktor i terhadap aktor j sangat kecil (memengaruhi prosedur operasional).
2 : pengaruh pengelolaan sampah plastik oleh aktor i  terhadap  aktor  j  sedang  (memengaruhi pekerjaan).
3 : pengaruh pengelolaan sampah plastik oleh aktor i terhadap aktor j tinggi (memengaruhi misi aktor).
4 : pengaruh pengelolaan sampah plastik oleh aktor i terhadap aktor j sangat tinggi (memengaruhi eksistensi aktor).
Gambar 1. Hubungan antar aktor dalam pengelolaan sampah plastik laut di kawasan pesisir Jakarta. Figure 1. Relationship between actors in marine plastic waste management in coastal area of Jakarta .
Tahapan selanjutnya adalah melakukan pengisian 2MAO dengan menggunakan kaidah Godet (1991; 2006) untuk menggambarkan hubungan antar aktor dengan tujuan dalam pengelolaan sampah plastik laut (Gambar  2).  Nilai  positif  dan  semakin  besar menunjukkan  aktor  tersebut  setuju  dengan  tujuan yang  dirumuskan.  Pernyataan  setelah  tanda  “/” menunjukkan  pertanyaan  negatif  dari  pertanyaan sebelumnya dimana perbedaan dengan tabel MDI yaitu tabel 2MAO menghasilkan skor positif (+) dan negatif (-). Pengisian skor pada 2MAO berdasarkan kaidah  Godet  (1991;  2006)  memiliki  arti,  sebagai berikut:
0 : aktor tidak berkepentingan terhadap tujuan.
1 : tujuan mendukung prosedur operasional aktor / menganggu untuk prosedur operasional.
2 : tujuan  mendukung  keberhasilan  pekerjaan aktor  /  menganggu  untuk  keberhasilan pekerjaan.
3 : tujuan  mendukung  pencapaian  misi  aktor  / mengganggu misi aktor.
4 : tujuan  mendukung  eksistensi  aktor  / mengancam eksistensi aktor.
Gambar 2. Hubungan aktor dengan tujuan dalam pengelolaan sampah plastik laut di kawasan pesisir Jakarta. Figure 2. Relationship between actors and goals in marine plastic waste management in coastal area of Jakarta.
Interpretasi MACTOR terhadap MDI yang telah diisi oleh narasumber ahli menghasilkan Matrix of Direct and Indirect Influences (MDII) yang menggambarkan tingkat  pengaruh  dan  ketergantungan  antar  aktor dimana  terdapat  dua  nilai  yaitu  nilai  pengaruh dilambangkan  dengan  Ii  ( Influence )  dan  nilai ketergantungan  dilambangkan  dengan  Di ( Dependence ). Nilai Ii menunjukkan pengaruh bersih langsung dan tidak langsung ( net direct and indirect influence ). Nilai Ii menggambarkan kekuatan aktor yang dimiliki aktor untuk memengaruhi tindakan aktor lainnya.  Sementara  nilai  Di  menunjukkan  derajat pengaruh ketergantungan bersih langsung dan tidak langsung ( net direct and indirect dependence ) (Godet, 1991; 2006).
Aktor yang paling besar pengaruhnya terhadap aktor lainnya dalam pengelolaan sampah plastik laut di kawasan pesisir Jakarta adalah pemerintah pusat (Ii = 115) dan pemerintah daerah (Ii = 108) sementara
nelayan dan masyarakat pesisir menjadi aktor yang memiliki ketergantungan paling besar terhadap aktor lainnya dengan nilai Di masing-masing 115 dan 106 (Gambar 3). Pemetaan aktor akan membantu dalam pengelolaan  bagaimana  melibatkan  aktor  yang berkepentingan dalam pencapaian tujuan (Reed et al ., 2009).
Gambar  3  menjelaskan  pengaruh  dan ketergantungan  antara  aktor  adalah  representasi grafis dari posisi aktor sehubungan dengan pengaruh dan ketergantungan (Di dan Ii) antara satu sama lain dimana  posisinya  dihitung  secara  otomatis  oleh perangkat lunak MACTOR. Godet (2006) menjelaskan kuatnya pengaruh dan tingkat ketergantungan aktor dalam  MDII  digambarkan  sesuai  letaknya  dalam kuadran dimana semakin keatas aktor mempunyai pengaruh yang semakin tinggi, sedangkan semakin ke  kanan  aktor  mempunyai  ketergantungan  yang semakin tinggi.
Model Aktor Dalam Pengelolaan Sampah Plastik Laut di Kawasan Pesisir Jakarta (Sianggaputra, M.D., et al)
Gambar 3. Tingkat pengaruh dan ketergantungan langsung dan tidak langsung antar aktor dalam pengelolaan sampah plastik laut di kawasan pesisir Jakarta.
Figure 3. The level of direct and indirect influence and dependence between actors in the management of marine plastic waste in coastal areas of Jakarta.

## Gambar 4. Peta pengaruh dan ketergantungan antar aktor dalam pengelolaan sampah plastik laut di kawasan pesisir Jakarta.
Figure 4. Map of influence and interdependence between actors in marine plastic waste management in coastal area of Jakarta.
Posisi  aktor  pada  kuadran  I  disebut influencial actors dimana aktor ini memiliki tingkat pengaruh yang tinggi namun  ketergantungannya rendah  terhadap aktor lainnya, jika pada kudran II disebut relay actor menunjukkan aktor memiliki tingkat pengaruh dan ketergantungannya yang tinggi terhadap aktor lainnya, sedangkan pada kuadran III disebut dependent actors
dimana aktor ini memiliki tingkat pengaruh rendah namun  tingkat  ketergantungannya  sangat  tinggi terhadap aktor lainnya serta aktor pada kuadran IV disebut autonomus actors dimana aktor ini memiliki pengaruh yang rendah dan tingkat ketergantungan yang  juga  rendah  (Brugha  &  Varvasovszky,  2000; Kivits, 2011; Ress & MacDonell, 2017).
Gambar 4 menunjukkan industri plastik memiliki pengaruh  yang  tinggi  namun  ketergantungannya rendah terhadap aktor lainnya (kuadran I/kiri atas). Hal  ini  disebabkan  jika  industri  plastik  melakukan pengelolaan  sampah  plastik  akan  berpengaruh signifikan  terhadap  dampak  sampah  plastik  yang dirasakan aktor lainnya, misalnya tidak menggunakan sampah  plastik  daur  ulang  sebagai  bahan  baku produksi  plastik  sehingga  akan  berpotensi mencemarkan lingkungan pesisir dan laut.
Industri  plastik  juga  merupakan  aktor  yang memiliki ketergantungan paling kecil dari pengelolaan sampah plastik di pesisir Jakarta oleh aktor lainnya. Hal ini disebabkan bahwa hanya pengelolaan sampah plastik yang  dilakukan  oleh  pemerintah  pusat  dan daerah (kuadran II) yang dapat memengaruhi industri plastik,  sedangkan  aktor  lain  seperti  nelayan, masyarakat  pesisir,  horeca,  wisatawan  dan transportasi  tidak  dapat  berpengaruh  signifikan terhadap industri plastik.
Kebijakan  pengelolaan  sampah  plastik  oleh pemerintah  yang  memengaruhi  industri  plasik dimplementasikan melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut. Perpres tersebut menjelaskan strategi pada rencana aksi nasional penanganan sampah laut tahun 2018 – 2025 yang salah satu sasarannya adalah pengurangan sampah  plastik  melalui  prinsip circular  economy sehingga dapat meningkatkan jumlah sampah plastik yang termanfaatkan
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berada pada kuadran II (kanan atas) dimana pengaruh dan ketergantungannya tinggi dalam pengelolaan sampah plastik laut di kawasan pesisir Jakarta. Kedua aktor sangat berperan dalam pengelolaan sampah plastik melalui  pembuatan  dan  pelaksanaan  kebijakan pengelolaan  sampah  plastik  di  level  nasional  dan daerah sejalan dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa penentapan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah nasional merupakan kewenangan pemerintah pusat sedangkan pemerintah daerah berwenang menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan  sampah  pada  administrasi  masing- masing  sesuai  dengan  kebijakan  pada  tingkat diatasnya.
Rencana Aksi  Nasional  Penanganan  Sampah Plastik Laut tahun 2018 – 2025 yang tercantum pada Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2018 juga dapat menjadi  pedoman  dalam  penetapan  kebijakan sektoral penanganan sampah laut yang dituangkan dalam dokumen rencana strategis masing-masing kementerian/lembaga  dan  pemerintah  daerah. Kebijakan atau peraturan pengelolaan sampah plastik laut  di  kawasan  pesisir  Jakarta  pada  tingkat pemerintahan sangat mempengaruhi semua aktor baik masyarakat  pesisir,  transportasi  laut,  wisatawan, horeca, industri plastik dan nelayan
Nelayan, masyarakat pesisir, transportasi laut dan wisatawan terletak pada kuadran III (kanan bawah). Aktor tersebut memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap  aktor lainnya  karena tidak dapat bekerja sendiri untuk mengatasi permasalahan sampah plastik laut di Jakarta.Pengetahuan dan persepsi masyarakat mengenai pengelolaan sampah plastik laut yang efektif masih sangat kurang sehingga dalam hal ini diperlukan peran  pemerintah  untuk  memberikan  penjelasan dalam  bentuk  penyuluhan  tentang  pentingnya pengelolaan  sampah  plastik  di  pesisir  dan  laut  di Jakarta.  aktor  yang  terletak  pada  kuadran  III mendapatkan pengaruh paling besar dari kebijakan pengelolaan sampah plastik di pesisir DKI Jakarta yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan daerah Pada kuadran IV (kiri bawah) terdapat Horeca dimana pengelolaan  sampah  plastik  di  kawasan  pesisir Jakarta  yang  dilakukan  oleh  aktor  lainnya  tidak berpengaruh  signifikan  terhadap  aktivitas  horeca karena sampah plastik laut berdampak kecil pada aktivitasnya.
Daya  saing  aktor  dalam  metode  MACTOR dijelaskan dengan nilai Ri (Gambar 5). Godet (2006) menjelaskan nilai Ri merupakan tingkat daya saing aktor  dengan  mempertimbangkan  maksimal pengaruhnya,  ketergantungan  langsung  dan  tidak langsung serta umpan balik ( feedback) antar aktor, dimana jika Ri lebih dari 1 (satu) maka mempunyai daya  saing  tinggi  dan  sebaliknya  aktor  yang mempunyai nilai Ri kurang dari 1 (satu) maka daya saingnya rendah. Daya saing diartikan sebagai tingkat kemampuan  aktor  untuk  memengaruhi  secara langsung maupun tidak langsung terhadap aktor lain sehubungan  dengan  tujuan  yang  ingin  dicapainya (Ress & MacDonell, 2017).
Model Aktor Dalam Pengelolaan Sampah Plastik Laut di Kawasan Pesisir Jakarta (Sianggaputra, M.D., et al)
Gambar 5. Daya saing antar aktor dalam pengelolaan sampah plastik laut kawasan pesisir Jakarta. Figure 5. Competitiveness among actors in marine plastic waste management in coastal area of Jakarta.
Gambar 5 menunjukkan bahwa dalam pengelolaan sampah  plastik  laut  di  kawasan  pesisir  Jakarta terdapat 3 aktor yang memiliki tingkat daya saing tinggi terhadap aktor lainnya yaitu industri plastik (Ri= 1,96) kemudian pemerintah pusat (Ri= 1,65) dan pemerintah daerah (Ri=1,38). Pengelolaan sampah plastik oleh aktor lainnya tidak berpengaruh signifikan terhadap aktivitas industri plastik, kecuali pengelolaan sampah plastik yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah. Menurut  Campbell et  al. (2012),  efektivitas pengelolaan  di  wilayah  pesisir  dan  laut  sangat bergantung pada setiap aktor terkait untuk tunduk dan mematuhi aturan yang ada sehingga terciptanya model pengelolaan yang efektif.
Pemerintah  memiliki  peluang  seluas-luasnya untuk mengatur pelaksanaan kewajiban setiap aktor untuk mengurangi dan menangani sampah plastik yang  dihasilkan  dengan  cara  yang  berwawasan lingkungan dengan merujuk dalam UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah serta Peraturan Pemerintah  (PP)  No.  81  Tahun  2012  tentang Pengelolaan Sampah Sampah Rumah Tangga dan Sampah  Sejenis  Sampah  Rumah  Tangga. Kementerian pusat yang berkait dengan pengelolaan sampah di Indonesia yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang bertanggungjawab untuk menentukan kebijakan, menyusun peraturan dan  mengkoordinasikan  upaya  pengendalian pencemaran (pengumpulan dan daur ulang sampah). Selain  itu,  Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan Perumahan  Rakyat  (PUPR)  yang  berperan  untuk memberikan  saran  teknis,  mengusung  proyek percontohan dan membangun/mengawasi fasilitas sampah padat berskala besar (TPA).
Matrix Actors-Objective (1MAO) merupakan hasil dari  input  data  2MAO  yang  menunjukkan  valensi masing-masing  aktor  sehubungan  dengan  setiap
tujuan pengelolaan sampah plastik laut di kawasan pesisir Jakarta yang telah dirumuskan, dimana nilai - 1 (negatif) jika aktor tidak mendukung tujuan, nilai 0 (nol) jika aktor cenderung netral untuk tercapainya tujuan  dan  nilai  +1  (positif)  jika  aktor  mendukung tercapainya tujuan.
Gambar  6  menjelaskan  bahwa  pada  tujuan ekonomi  yaitu  menghilangkan  dampak  kerugian ekonomi  pada  aktivitas  ekonomi  masyarakat  di kawasan pesisir Jakarta sebanyak 6 aktor mendukung untuk tercapainya tujuan ini sedangkan 2 aktor lainnya yaitu transportasi laut dan industri plastik memberikan respon netral atau acuh tak acuh untuk tercapainya tujuan tersebut. Selanjutnya pada tujuan ekologi yaitu mewujudkan  kelestarian  sumberdaya  ikan  dan meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan pesisir dan  laut  di  Jakarta  sebanyak  5  aktor  mendukung tercapainya tujuan tersebut namun terdapat 3 aktor yang tidak mendukung tujuan tersebut yaitu transportasi laut, horeca dan industri plastik. Transportasi laut menganggap tujuan ekologi menganggu keberhasilan pekerjaannya, sedangkan horeca dan industri beranggapan bahwa tujuan ekologi akan mengganggu misi mereka.
Pengurangan plastik atau upaya pencarian bahan baku  plastik  yang  ramah  lingkungan  oleh  industri plastik akan menambah biaya produksi sedangkan horeca dan transportasi laut menduga jika pengelolaan sampah plastik di pesisir dan laut dilakukan, maka kedua aktor tersebut harus membayar retribusi lebih untuk  penanganannya.  Pada  tujuan  sosial  yaitu menghilangkan  konflik sosial antar nelayan  akibat sampah plastik di pesisir dan laut Jakarta, sebanyak 5  aktor  mendukung  tujuan  tersebut  dan  2  aktor memberikan respon netral atau acuh tak acuh yaitu wisatawan dan horeca sedangkan transportasi laut tidak  setuju  terhadap  tujuan  sosial  karena  akan menganggu untuk prosedur operasional mereka.
Nelayan, masyarakat pesisir, pemerintah daerah dan  pemerintah  pusat  adalah  aktor-aktor  yang mendukung  tercapainya  semua  tujuan  yang  telah dirumuskan yaitu tujuan ekonomi, ekologi dan sosial. Nelayan  dan  masyarakat  pesisir  sangat berkepentingan dalam pengelolaan sampah plastik laut  yang  efektif  karena  wilayah  pesisir  dan  laut merupakan  tempat  tinggal  dan  tempat  mata pencaharian.  Perumusan  ketiga  tujuan  tersebut sejalan  dengan  misi  pemerintah  daerah  dan pemerintah pusat dalam upaya pengurangan sampah plastik, penerapan teknologi ramah lingkungan untuk penanganan  sampah  plastik,  dan  kegiatan menggunakan  ulang  dan  mendaur  ulang  sampah
plastik  yang  dilakukan  pendekatan  partisipatif masyarakat.
Matriks Convergences  Actor  X  Actor (1CAA) mengidentifikasi konvergensi satu aktor dengan aktor lainnya  terhadap  tujuan  yang  telah  dirumuskan sehingga dapat digambarkan bagaimana hubungan yang kuat terjadi pada aktor-aktor yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama. Godet (2006) menjelaskan bahwa CAA mengidentifikasi jumlah kemungkinan aliansi dimana nilai-nilai mewakili tingkat konvergensi dimana semakin tinggi nilai konvergensi maka ada kecenderungan untuk bekerjasama (beraliansi) antara aktor yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam mencapai tujuan yang sama.
Gambar 6. Tingkat valensi aktor terhadap tujuan dalam pengelolaan sampah plastik laut di kawasan pesisir Jakarta.
Figure 6. Actor’s valence level towards goals in marine plastic waste management in coastal area of Jakarta.
Gambar 7. Tingkat konvergensi antar aktor dalam pengelolaan sampah plastik laut di kawasan pesisir Jakarta. Figure 7. The level of convergence between actors in marine plastic waste management in coastal area of Jakarta.
Model Aktor Dalam Pengelolaan Sampah Plastik Laut di Kawasan Pesisir Jakarta (Sianggaputra, M.D., et al)
J.Kebijak.Perikan.Ind.  Vol.14  No.2  November  2022:
Gambar  7  menunjukkan  bahwa  masyarakat pesisir, nelayan, pemerintah daerah dan pemerintah pusat  memiliki  tingkat  konvergensi  yang  sama ( number of convergences = 13) sehingga keempat aktor tersebut berpeluang melakukan kerjasama atau beraliansi  untuk  mencapai  tujuan  yang  telah dirumuskan dalam pengelolaan sampah plastik laut di  kawasan  pesisir  Jakarta  yaitu  tujuan  ekonomi, ekologi dan sosial (Tabel 2). Peran dan partisipasi masyarakat  dan  nelayan  sangat  penting  untuk perumusan  kebijakan  oleh  pemerintah  dalam pengelolaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sehingga terciptanya pengelolaan yang berkesinambungan  (Dahuri et  al., 2009; Kusumastanto et al., 2012). Peran pemerintah pusat maupun  daerah  sangat  dibutuhkan  terutama  bagi nelayan  dan  masyarakat  melalui  penyuluhan, penyebarluasan informasi, mengadakan dialog agar diperoleh  umpan  balik  pemikiran  dan  kesamaan persepsi mengenai pengelolaan sampah plastik laut sehingga  pengelolaan  tersebut  menjadi  suatu kebutuhan bersama.
Hubungan  konvergensi  antara  nelayan  dan masyarakat pesisir memiliki hubungan yang sangat kuat sehingga kedua aktor ini dapat bersinergi atau berkerjasama untuk mencapai semua tujuan yang telah dirumuskan dalam pengelolaan sampah plastik laut di kawasan pesisir Jakarta. Masyarakat pesisir dan  nelayan  Jakarta  setiap  harinya  berhadapan langsung dengan sampah plastik sehingga mereka memiliki persepsi bahwa sampah plastik merupakan tanggung  jawab  yang  harus  diatasi  bersama. Masyarakat pesisir dan nelayan dapat bersama-sama berpartisipasi dalam menjaga lingkungan pesisir dan
laut, seperti dalam hal kontrol terhadap aktor-aktor lain yang secara sengaja mencemari pesisir dan laut dengan sampah plastik.
Analisis divergensi antar aktor menjelaskan tentang setiap pasangan aktor yang memiliki tujuan dan tidak memegang posisi yang sama (satu aktor mendukung dan yang lain menentangnya), sehingga kemungkinan akan  terjadi  konflik  antar  aktor.  Godet  (2006) menjelaskan  bahwa  matrik divergences  actor  X actors (1DAA)  mengidentifikasi  tingkat  intensitas konflik antar aktor yang memiliki kepentingan yang berbeda terkait dengan tujuan yang telah dirumuskan.
Transportasi laut merupakan aktor dengan tingkat divergensi  paling  tinggi  (potensi  konflik  besar) dibandingkan  dengan  aktor  lainnya  yaitu  dengan number  of  divergences sebesar  10  (Gambar  8). Ketidaksetujuan  transportasi  laut  terhadap  tujuan ekologi kemungkinan disebabkan belum adanya suatu standar operasional prosedur (SOP) sebagai petunjuk pelaksanaan pengelolaan sampah plastik laut pada kapal-kapal mereka.  Selain itu, awak  kapal belum memahami prosedur penanganan sampah plastik, sehingga  manajemen  kapal  seharusnya  secara periodik melakukan pelatihan mengenai pengelolaan sampah  plastik  laut  dari  aktivitas  transportasi  laut seperti  pelayaran  dalam  hal  ini  pelatihan  harus berasal  dari  perusahaan  transportasi  laut  yang bersangkutan  (UNEP,  2009).  Kalaupun  ada penangangan sampah pastik yang dilakukan awak kapal, tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan yang mengacu pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang pelayaran yaitu mengenai perlindungan lingkungan laut.
Gambar 8. Tingkat divergensi antar aktor dalam pengelolaan sampah plastik laut di kawasan pesisir Jakarta. Figure 8. Levels of divergence between actors in marine plastic waste management in a coastal area of Jakarta.
Divergensi transportasi laut dalam pengelolaan sampah  plastik  laut  di  kawasan  pesisir  Jakarta tergolong  sangat  kuat  pada  masyarakat  pesisir, nelayan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Gambar  8). Artinya  potensi  konflik  sangat  besar karena berhubungan dengan tujuan yang dirumuskan, dimana transportasi laut pada tujuan ekonomi bersifat acuh tak acuh (netral) dan menentang tujuan ekologi dan  sosial.  Hal  ini  berbanding  terbalik  dengan masyarakat pesisir, nelayan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang mendukung ketiga tujuan yang telah dirumuskan dalam pengelolaan sampah plastik  laut di  kawasan  pesisir  Jakarta. Pemetaan potensi konflik pemanfaatan ruang laut perlu dilakukan untuk  mengantisipasi  solusi  dan  rekomendasi kebijakan kedepannya (Mujio et al ., 2016).

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI Kesimpulan
Peran aktor dalam pengelolaan sampah plastik di kawasan pesisir Jakarta dikelompokan bedasarkan tingkat pengaruh dan ketergantungan terhadap aktor lainnya. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah berada  pada  kuadran  II  dimana  aktor  tersebut mempunyai peran penting dalam pengelolaan sampah plastik laut di kawasan pesisir Jakarta karena memilik tingkat pengaruh yang tinggi terhadap aktor lainnya. Nelayan,  masyarakat pesisir, transportasi laut dan wisatawan berada pada kuadran III dimana memiliki tingkat  ketergantungan  yang  tinggi  dan  pengaruh yang  rendah  terhadap  aktor  lainnya,  sedangkan industri plastik berada pada kuadran I dimana memiliki pengaruh yang tinggi dan ketergantungan yang rendah.
Tujuan yang paling didukung oleh semua aktor adalah  menghilangkan  dampak  ekonomi  akibat sampah plastik laut di kawasan pesisir Jakarta. Dalam mencapai  tujuan  tersebut,  pemerintah  pusat, pemerintah daerah, masyarakat pesisir dan nelayan memiliki tingkat konvergensi (kerjasama) paling tinggi dibandingkan  dengan  aktor  lainnya,  sedangkan tingkat  divergensi  (potensi  konflik)  ada  pada transportasi laut. Dari hasil tersebut dapat memberikan rekomendasi kebijakan dengan meningkatkan peran antar aktor dalam pengelolaan sampah plastik laut di kawasan pesisir Jakarta.

## Rekomendasi
Kebijakan  pengelolaan  sampah  plastik  laut  di kawasan pesisir Jakarta dapat dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan program yang menyasar  pada  nelayan,  masyarakat  pesisir, wisatawan  dan  transportasi  laut  sehingga meningkatkan  pengaruh  dan  menurunkan  tingkat
ketergantungan aktor tersebut. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga dapat merumuskan kebijakan untuk  industri  plastik  dalam  pengelolaan  sampah plastik laut sehingga dengan pengaruhnya yang tinggi dapat berdampak  signifikan terhadap  pengelolaan sampah plastik di kawasan pesisir Jakarta.
Kebijakan  pemerintah  pusat  dan  pemerintah daerah dapat fokus pada program untuk menurunkan dampak  ekonomi akibat  sampah plastik  laut  yang merupakan tujuan yang paling didukung oleh semua aktor.  Untuk  mengoptimalkan  program  tersebut, pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  dapat bekerjasama dengan nelayan dan masyarakat pesisir yang memiliki tingkat konvergensi (kerjasama) yang tinggi dibandingkan aktor lainnya.

## PERSANTUNAN
Penelitian  ini  didanai  oleh  Yayasan  Strategi Konservasi Indonesia (Conservation Strategy Fund Indonesia) melalui Marine Fellowship Program (MFP) tahun  2019-2020  dengan  nomor  kontrak  GA01- CSFIDN-MFPII-2019.

## DAFTAR PUSTAKA
Abrar,  M.,  &  R.  M.  Siringoringo.  (2005). Struktur, Kelimpahan dan Sebaran Sampah Anorganik di Perairan Kepulauan Seribu, Jakarta Dampak dan Bentuk Pemanfaatannya . Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
Beaumont, N.J., Aanesen, M., Austen, M.C., Börger, T., Clark, J.R., Cole, M., Hooper, T., Lindeque, P.K., Pascoe,  C.,  &  W yles,  K.J.  (2019).  Global ecological, social and economic impacts of marine plastic. Marine Pollution Bulletin 142, 189–195. DOI: https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2019.03.022.
Bendahan, S., Camponovo, G., & Pigneur Y. (2003). Multi-issue actors analysis: tool and models for assessing  technology  environment. Journal  of Decision  System ,  12  (4),  1  –  31.  DOI:  https:// doi.org/10.3166/jds.13.223-253.
Brugha, R., & Varvasivszky, Z. (2000). Stakeholder analysis: a review. Health Policy and Planning 15 (3), 239 – 246. DOI: https://doi.org/10.1093/heapol/ 15.3.338.
Bryson, J.M. (2003). What to do When Stakeholders Matter: A Guide to Stakeholder Identification and Analysis  Techniques .  Minneapolis:  Hubert  H.
Humphrey Institute of Public Affairs, University of Minnesota.
Model Aktor Dalam Pengelolaan Sampah Plastik Laut di Kawasan Pesisir Jakarta (Sianggaputra, M.D., et al)
Campbell, S.J., Hoey, A.S., Maynard, J., Kartawijaya, T., Cinner., Graham, N.A.J. & Baird, A.H. (2012). Weak compliance undermines the success of no- take zones in a large government-controlled marine protected. Plos  One 7(1),  1–12.  DOI:  https:// doi.org/10.1371/journal.pone.0050074.
Dahuri,  R.,  Rais,  J.,  Ginting,  S.P.,  &  Sitepu,  M.A. (2008 ). Pengelolaan Sumber daya Wilayah Pesisir dan  Lautan  Secara  Terpadu .  Jakarta:  Pradnya Paramita.
Godet, M. (1991). Actors’ moves and strategies the factor method: an air transport case study. Futures 23(6),  605  –  622.  DOI:  https://doi.org/10.1016/ 0016-3287(91)90082-D.
Godet, M. (2006). Creating Futures: Scenario Planning as  a  Strategic  Management  Tool .  Paris: Economica.
Godet, M., Durance, P., & Gerber, A. (2007 ). Strategic Foresight  La  Prospective:  Use  and  Misuse  of Scenario Building . Paris: Laboratoire d’Innovation de Prospective Strategique et d’Organisation.
Golden,  C.,  Allison,  E.H.,  Cheung,  W.W.L.,  Dey,
M.M., Halpern, B.S., McCauley, D.J., Smith, M., Vaitla, B., Zeller, D., & Myers, S.S. (2016). Fall in fish catch threatens human health. Nature. 534, 317–320. DOI: https://doi.org/10.1038/534317.
Grandfield, K. (2000). Impacts of Marine Debris and Oil:  Economic  and  Social  Costs  to  Coastal Communities .  Shetland:  Kommunenes Internasjonale  Miljoorganisasjon  (KIMO)  c/o Shetland  Islands  Council,  Environment  & Transportation Department, Grantfield, Lerwick, Shetland (http://www.kimointernational.org/wp/wp- content/uploads/2017/09/KIMO_Impacts-of- Marine-Debris-and-Oil_Karen_Hall_2000.pdf).
Hermawan,  R.,  Damar, A.,  &  Hariyadi,  S.  (2017). Economic impact from plastic debris on Selayar Island, South Sulawesi. Jurnal Ilmu dan Teknologi Kelautan  Tropis 9  (1),  327  –  336.  DOI:  https:// doi.org/10.29244/jitkt.v9i1.17945 .
Kivits,  R.A.  (2011).  Three  component  stakeholder analysis. International Journal of Multiple Research Apporaches 5 (3), 318 – 333. DOI: https://doi.org/ 10.5172/mra.2011.5.3.318.
Kusumastanto, T., Andrianto, L., & Damar, A. (2012). Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut . Tangerang Selatan: Universitas Terbuka Press.
Laporan Sintesis Hotspot Sampah Laut Indonesia.
(2018). Hotspot  Sampah  Laut  Indonesia . W ashington:  W orld  Bank  Group  (http:// d o c u m e n t s . w o r l d b a n k . o r g / c u r a t e d / e n / 642751527664372193/pdf/126686-INDONESIA-29- -2018-14-34-5-SynthesisFullReportAPRILIND.pdf).
Mouat,  J.,  Lozano,  R.,  &  Bateson,  H.  (2010). Economic  Impacts  of  Marine  Litter .  Shetland: KIMO (Kommunenes Internasjonale Miljoorganisasjon).
Munteanu,  R.,  &  Apertroe,  M.  (2007).  Journal relatedness: an actor-actor and actor-objectives case study. Scientometrics 73, 215 – 230. DOI: https://doi.org/10.1007/s11192-007-1735-7.
Mujio, Adrianto,  L.,  Soewardi,  K.,  &  Wardiatno,  Y.
(2016). Analisis potensi konflik pemanfaatan ruang kawasan pesisir: integrasi rencana tata ruang darat dan  perairan  pesisir. Sodality:  Jurnal  Sosiologi Pedesaan , 4(2), 139 – 144. DOI: http://dx.doi.org/ 10.15578/jksekp.v9i1.7324.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 81 Tahun (2012). T entang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 83 Tahun (2018).
Tentang Penanganan Sampah Laut.
Reed, M.S., Graves, A., Dandy, N., Posthumus, H., Hubacek, K., Morris, J., Prelle, C., Quinn, C.H., &  Stringer,  L.  C.  (2009).  Who’s  in  and  why? A typology  of  stakeholder  analysis  methods  for natural  resource  management. Journal  of Environment Management 90 (5): 1933 – 1949 D O I : h t t p s : / / d o i . o r g / 1 0 . 1 0 1 6 / j.jenvman.2009.01.001.
Ress, S.M., & MacDonell, S. (2017). Data gathering for actor analyses: a research note on the collection and aggregation of individual respondent data for MACTOR. Future Journal 9 (1), 115 – 137. DOI: https://doi.org/10.24023/FutureJournal/2175-5825/ 2017.v9i1.256.
Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2008. Tentang
Pengelolaan Sampah.
Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2008. Tentang Pelayaran .
UNEP  [United  Nations  Environment  Programme]. (2009). Marine Litter: A Global Challenge . Nairobi: UNEP.