## Dinamika Hukum Keluarga Islam di Kuwait dalam
Bidang Perwakafan dan Was}iyyat al-Wa>jibah

## Haling Nasiki

## IAIN Sultan Amai Gorontalo
Email: halingnasiki3@gmail.com
Abstract: The development of family law in an area follows the development of time, space, circumstances, intentions and customs in the area as Ibn Qayyim  al-Jauziyah's theory.  This  article  discusses  the  dynamics  of  family  law  in  Kuwait  related  to  waqf (charitable  endowment)  and  was}iyyat  al-wa>jibah  (special  wills).  This  research  is  a qualitative  descriptive  study  with  the  Islamic  legal  approach  method.  The  results showed that the dynamics of family law in Kuwait developed over time. In the field of representation in Kuwait, people apply two forms of waqf, namely waqf> ahli> (family) and  waqf  khairi>  (the  interest  for  people)  This  provision  adapted  the  system  of representation  in  Egypt  and  Lebanon.  This  representation  was  stipulated  by  the Endowment Act of 1951. While in the field of was}iyyat al-wa>jibah in Kuwait derived Egyptian  legislation  and  used  the  opinions  of  Imam  Maliki,  Hanbali  and  Shafi'i, Was}iyyat al-Wa>jibah this is regulated in Law Number 5 Year 1977.
Keywords: Family of Law, Waqf, Was}iyyat al-Wa>jibah, Kuwait

## The Dynamics of Islamic Family Law in Kuwait in Field Waqf
and Was}iyyat al-Wa>jibah
Abstrak:  Perkembangan  hukum  keluarga  dalam  sebuah  daerah  mengikuti perkembangan zaman, ruang, keadaan, niat dan adat pada daerah tersebut sebagaimana teori  Ibn  Qayyim  al-Jauziyah.  Artikel  ini  mendiskusikan  tentang  dinamika  hukum keluarga di Kuwait terkait permasalahan wakaf dan was}iyyat al-wa>jibah. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan hukum Islam.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  dinamika  hukum  keluarga  di  Kuwait berkembang  seiring  dengan  perjalanan  waktu.  Pada  bidang  perwakafan  di  Kuwait, masyarakat menerapkan dua bentuk wakaf, yaitu waqf ahli> dan waqf khairi>. Ketentuan ini menyadur sistem perwakafan di Mesir dan Libanon. Perwakafan ini diatue dengan Undang-Undang  Wakaf  Tahun  1951.  Sedangkan  pada  bidang was}iyyat  al-wa>jibah  di Kuwait menderivasi perundang-undangan Mesir dan menggunakan pendapat dari Imam Maliki,  Hanbali  dan  Syafi’i, Was}iyyat  al-Wa>jibah  ini  diatur  dalam  sebuah  Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1977.
Kata Kunci: Hukum Keluarga, Wakaf, Was}iyyat al-Wa>jibah, Kuwait

## A. Pendahuluan
Alquran sebagai sumber utama hukum Islam memuat petunjuk tentang hukum keluarga, baik perkawinan, perceraian, hak waris, wasiat dan sebagainya sebanyak 70 ayat. 1 Hal  ini  menunjukkan  bahwa  keberadaan  hukum  keluarga  telah  diatur  dalam syariat  Islam.  Hukum  keluarga  dalam literatur  fikih  biasa  dikenal  dengan  sebutan al- ah}wa>l al-syakhs}iyyah. Ah}wa>l adalah jamak (plural) dari kata tunggal (singular) al-h}a>l, artinya  hal,  urusan  atau  keadaan.  Sedangkan al-syakhs}iyyah  berasal  dari  kata  al- syakhs}u - jamaknya asykhas} atau syukhus} - yang berarti orang atau manusia (al-insan). Al-syakhs}iyyah  berarti  kepribadian  atau  identitas  diri  pribadi  (jati  diri). 2 Hal-hal pribadi yang dimaksud adalah masalah-masalah di mana pribadi menjadi topiknya atau undang-undang yang mengendalikan masalah-masalah pribadi. 3
Olehnya  itu  hukum  keluarga  bisa  diartikan  sebagai  hukum  yang  mengatur hubungan  internal  anggota  keluarga  dalam  satu  keluarga  (rumah  tangga)  yang berkenaan  dengan  masalah-masalah  tertentu  (pribadi),  seperti  pernikahan,  keturunan ( nasab), biaya hidup (nafaqah), pemeliharaan anak (had}anah), perwalian, kewarisan dan wasiat.  Apabila dikaitkan dengan Islam  adalah hukum keluarga Islam yang mengatur hubungan internal sebuah keluarga muslim.
Hukum  keluarga  Islam  selama  berabad-abad  diakui  sebagai  landasan  utama bagi pembentukan masyarakat Islam. Selain itu, kajian terhadap hukum keluarga Islam tetap penting dan terus berkembang juga karena dari persoalan-persoalan inilah selalu muncul perdebatan antara kekuatan konservatif dengan kekuatan-kekuatan progresif di dunia  Islam. 4 Hukum  keluarga  dalam  implementasinya  dalam  kehidupan  masih membutuhkan  pengembangan  selaras  akibat  adanya  respon  terhadap  tuntutan perubahan  yang  terjadi  di  tengah  masyarakat.  Hal  ini  sesuai  dengan  pendapat  Ibnu
1 Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Us}ul al-Fiqh (Bairut: Da>r al-Fikr, t.th.), 34-35.
2 Muh}ammad Rawas Qal’ahji, et al., Mu‘jam Lugah al-Fuqaha>’ ‘Arabi - Inklizi - Afransi (Bairut: Lubnan,  1416  H/1996  M.),  230.  Lihat  pula  Ahmad  Warson  Munawir, Al-Munawwir  Kamus  Arab  - Indonesia (Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawwir, t.th.), 49-750.
3 Rifyal Ka’bah, ‚Beberapa Permasalahan dalam Al-Ahwal Asy-Syakhsyiah (Hukum Keluarga) Mesir, Makalah (Jakarta: Departemen Agama RI., 19 September 2002), 2.
4 J. N. D. Anderson, Islamic Law in the Modern World, terj. Machnun Husain, Hukum Islam di Dunia Islam (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994), 46.
Qayyum al-Jauziyah bahwa ريغت يىتفلا و اهفلاتخإ بسحب ريغت مزلأا ن ة ةنكملأاو و لاىحلأا و ينلا ـ تا
و دئاىعلا (perubahan  ide-ide  atau  pemikiran  hukum  dan  perbedaannya  sesuai  dengan perubahan  zaman,  ruang,  keadaan,  niat  dan  adat). 5 Olehnya  itu,  eksistensi  hukum keluarga sangatlah penting dalam sebuah negara.
Muhammad  Amin  Summa  menjelaskan  pemberlakuan  hukum  keluarga dibendakan  menjadi  tiga  hal,  yaitu Pertama,  hukum  keluarga  dilakukan  oleh  negara secara  tradisional,  memberlakukan  fikih mazhab  dan  tidak  dikodifikasi  dalam  bentuk perundang-undangan,  misalnya  negara  Saudi  Arabia,  Qatar,  Yaman,  Bahrain,  Kuwait dan  sebagainya; Kedua,  hukum  keluarga  diberlakukan  oleh  negara  dengan  telah digantikankan dengan undang-undang atau hukum modern yang berlaku untuk seluruh penduduk,  misalnya  negara  Turki  dan  Albania; Ketiga,  negara yang telah melakukan pembaharuan  dalam  hukum  keluarga  Islam,  misalnya  negara  Mesir,  Sudan,  Jordan, Syiria, Tunisia, Maroko, Algeria, Irak, Iran dan Pakistan. 6
Permasalahan  hukum  keluarga  misalnya  dari  segi  perwakafan.  Perwakafan merupakan  salah  satu  warisan  Islam  yang  memiliki  peran  aktif  dalam  menumbuh- kembangkan kesejahteraan umat. 7 Konsep pengelolaan wakaf telah dilaksanakan oleh negara-negara  muslim  di  dunia,  misalanya  negara  Mesir  Kuno,  dinasti-dinasti  Islam seperti Saljuk dan Turki.  Di negara Mesir kuno penerapannya dengan konsep misalnya para  raja  mempersembahkan  tanah  atau  barang  yang  mereka  miliki  untuk  dijadikan sebagai  tempat  menyembah  dewa-dewa  mereka,  dan  juga  digunakan  untuk mengumpulkan  sumbangan  berupa  uang  yang  kemudian  deserahkan  untuk  para pendeta. Juga terdapat wakaf keluarga dengan konsep, anak tertualah yang berhak dan atau  memiliki  wewnang  untuk  mengatur  dan  mengelola  harta  wakaf,  dan  tidak diperbolehkan memperjualbelikan harta tersebut. 8
5 Ibnu Qayyum al-Jauziyah, I’lam al-Muwaffiqi>n al-Rab al-‘A>lami>n, juz 3 (Beirut: Da>r al-Fikr, t.th.), 14.
6 Muhammad  Amin  Summa, Hukum  Keluarga  Islam  di  Dunia  Muslim  (Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada, 2005), 162-165.
7 Ahmad Suwaidi, ‚Wakaf dan Penerapannya di Negara Muslim,‛ Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 1, No.2, 2011; 14.
8 Muhammad Abid al-Kabisi, Hukum Wakaf (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), 17-19.
Wakaf pada masa dinasti Islam memiliki peran signifikan dalam pembangunan negara,  misalnya  masa  Dinasti  Saljuk,  harta  wakaf  dimanfaatkan  untuk  membangun tempat  pemberhentian  sementara  kafilah  dagang  yang  melewati  jalur  perdagangan, para  pedagang  diperkenankan  untuk  beristirahat  selama  tiga  hari  tanpa  bayaran,  dan memperoleh makanan gratis pula. 9 Wakaf pada masa dinasti Ustmani berkuasa dikenal dengan  istilah vakviye  yang berarti pelayanan publik. 10 Di  sini  wakaf  telah  memiliki peran dalam membiayai pelayanan publik dan pembangunan bangunan-bangunan seni budaya.  Konsep  wakaf  dilakukan  dengan  cara  pemilik  tanah  memberikan  Hak  bagi seseorang yang ingin memanfaatkan tanah dan kesepakatan di awal bahwa si pengelola dapat  mewariskan  tanah  yang  dikelolanya  kepada  keturunannya.  Luas  tanah  wakaf pada tahun 1923 adalah 2/3 yang merupakan tanah subur. 11
Di  negara  Irak  (Kuwait  Baghdad)  pada  masa  dinasti  Abbasiyyah,  wakaf dikelola  oleh  seorang  qodhi  yang  selalu  memonitor  wakaf  harta  bergerak  yang ditampung  dalam  Baitul  Mal.  Wakaf  tidak  hanya  diperuntukkan  bagi  fakir  miskin, pada masa ini wakaf memiliki sebuah inovasi dalam pembagian harta wakaf, sehingga harta  wakaf  juga  diperuntukkan  untuk  tempat-tempat  ibadah,  pengungsian, perpustakaan,  sarana  pendidikan,  beasiswa  bagi  para  pelajar,  gaji  bagi  para  guru  dan orang-orang yang memiliki kaitannya dengannya. 12
Permasalahan lainnya adalah was}iyyat al-wa>jibah. Misalnya di Mesir, Undang- undang  yang  mengatur  tentang  ketentuan was}iyyat  al-wa>jibah  adalah  Qânûn  No.  71 Tahun 1946. Was}iyyat al-wa>jibah yang termuat dalam undang-undang tersebut berasal dari salah satu hukum agama yang bersifat taklîfî yakni wajib. Olehnya undang-undang memformulasikan  dalam  bentuk  wasiat  yang  diwajibkan  dan  dibebankan  kepada
9 P.M. Holt, Ann K. S. Lambton and Bernard Lewis, The Cambridge History of Islam, Vol IA (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), Hlm. 259.
10 Tuti  A.  Najib  dan  Ridwan  al  Makassary, Wakaf,  Tuhan  dan  Agenda  Kemanusian  (Jakarta: CSRC, 2006), 50.
11 Ibid, 50.
12 Mannan,  Sertifikat  Wakaf  Tunai:  Sebuah  Inovasi  Keuangan  Islam,  terj.  Agus  Mijanto  dan Rozi Diyanti,(Depok: Ciber PKTTI-UI, 2000), 33.
pewaris untuk melaksanakannya. Jika pewaris tidak melaksanakannya, wasiat tersebut dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 13
Persoalan was}iyyat  al-wa>jibah  di  Syiria  dan  Jordan hanya  berlaku  bagi keturunan  anak  laki-laki  dan  seterusnya ke  bawah  dari  jalur  laki-laki  saja,  sedangkan cucu atau para cucu dari keturunan anak perempuan sekalipun dalam tingkat pertama yang  menurut  undang-undang  wasiat  Mesir  menjadi  penerima was}iyyat  al-wa>jibah, tidak  berhak  menerimanya.  Sementara  itu  di  Tunisia  dan  Irak, was}iyyat  al-wa>jibah hanya  berlaku  untuk  cucu  dari  anak  laki-laki  maupun  cucu  dari  anak  perempuan  dari generasi  pertama  saja,  sedangkan  untuk  generasi  seterusnya  tidak  berhak  menerima was}iyyat al-wa>jibah. 14
Olehnya  itu  diketahui  bahwa  hukum  keluarga  dalam  perkembangannya mendapat  perhatian  pemerintah  dan  ulama  di  dunia  Islam,  termasuk  negara  Kuwait yang  terus  menjadi  pusat  kajian  hukum  keluarga  Islam,  khususnya  mazhab  Maliki. 15
Dalam hal ini persoalan yang akan dibahas dalan artikel ini adalah pembaruan hukum keluarga Islam dalam hal perwakafan dan was}iyyat al-wa>jibah.

## B. Negara Kuwait dalam Lintasan Sejarah
Kuwait merupakan negara yang berbentuk emirat yang terletak di jazirah Arab kawasan  Teluk.  Negara  ini  berbatasan  dengan  Irak  di  sebelah  utara,  Teluk  Persia  di sebelah timur dan Saudi Arabia di sebelah selatan. 16 Wilayahnya 170 km. memanjang dari  utara  ke  selatan  dan  90  km  dari  timur  ke  barat. 17 Luas  negara  ini  adalah  17.818 km 2 . Ibukota negara ini adalah Kuwait dengan mata uang Dinar. Bahasa resmi negara
13 Abu Zahrah, Syarh} Qa>nu>n al-Was}iyyah (Al-Qa>hirah: Da>r al-Fikr al-‘Arabi>, 1978), 216.
14 Sri Hidayati, ‚Ketentuan Wasiat Wa>jibah di Pelbagai Negara Muslim Kontemporer,‛ Ahkam, Vol. XII No. 1 Januari 2012; 85, http//doi.org/10.15408/ajis.v12i1.982
15 Tahir  Mahmood, Family  Law  Reform  in  the  Muslim  Word  (New  Delhi:  The  Indian  Law Institute, 1972), 4.
16 Adolf  Grohmann,  ‚Kuwait‛  dalam  M.  Th.  Houtsma,  et  al.,  eds., E.J.  Brill’s  First Encyclopaedia of Islam 1913-1936, vol. 4 (Leiden-New York: E.J. Brill, 1993), 1172.
17 Ida Supriyatni, ‚Kuwait‛ dalam Ensiklopedi Nasional, jil. 9 (Cet. 1; Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka, 1990), 257.
adalah bahasa Arab, di samping bahasa Inggris. Islam menjadi agama resmi negara dan dipeluk oleh seluruh penduduknya. 18
Walaupun Kuwait adalah negara kecil namun negara ini kaya minyak. Di perut bumi  negara  daerah  Ahmadi  (nama  kota  dekat  Irak)  ini  tersimpan  9  juta  ton  metrik minyak dengan produksi sebanyak 985 ribu barel per hari. Kuwait juga memiliki 864 m 3 gas  alam  dan  sedikit  nitrogen  dan  sulfur.  Selain  itu,  negara  ini  memiliki  hasil perikanan. 19 Islam datang ke negara ini sejak masa Khalifah Umar ibn Khattab (15-30 H.)  Islam  yang  berkembang  di  negara  ini  mengikuti  aliran  Sunni  yang  bemazhab Maliki  dan  Hanbali  serta  minoritas  Syi’ah. 20 Data  OPEC  tahun  2018  menerankan Kuwait  sangat  kaya  dengan  cadangan  minyak  dan  gas  alam.  Cadangan  minyak  yang sudah diketahui sebesar 96,8 miliar barel, merupakan 10% cadangan minyak dunia dan nomor  6  di  dunia.  Cadangan   gas  alam  sebesar  1,498  triliun  meter  kubik.  Kuwait memiliki sumber air bersih di Al-Rawdatayn dan Al-Shiq ā y ā , namun tidak mencukupi kebutuhan  air  bersih  nasional.  Kebutuhan  air  bersih  didapat  melalui  penyulingan  air laut. 21
Sejarah  Kuwait  dimulai  pada  abad  XIX setelah  pertempuran  dengan  Kerajaan Usmaniyah ( Ottoman Empire) yang ingin memperluas daerah jajahan. Dengan bantuan Inggris,  pada  tahun  1914,  Kuwait  bisa  mempertahankan  wilayahnya  dan  sejak  saat itulah  wilayah  Kuwait  menjadi  wilayah  kekuasaan  Inggris  sebagai  negara protektorat. 22
Tahun  1961,  Kuwait  menjadi  merdeka.  Enam  hari  kemudian,  Kuwait  diklaim sebagai  wilayah  Irak.  Atas  bantuan  Inggris,  Irak  akhirnya  mundur.  Sejak  itu  pula negara-negara tetangga dalam Liga Arab mengakui kemerdekaan Kuwait. Setelah itu,
18 Musthofa, ‚Pembaharuan Hukum Islam di Kuwait: Studi Wasiat Wajibah,‛ dalam H. M. Atho Muzdhar  dan  Khairuddin  Nasution,  eds, Hukum  Keluarga  di  Dunia  Islam  Modern  (Cet.  1;  Jakarta: Ciputat  Press,  2003),  165.  Lihat  pula  John  L.  Esposito,  ed., The  Oxford  Ensyclopedia  of  the  Modern Islamic  Word,  terj.  Eva  Y.  N.,  et  al.,  Ensiklopedi  Oxford  dalam  Dunia  Islam  Modern,  jil.6  (Cet.  2; Bandung: Mizan, 2002), 5-6.
19 Esposito, ed., the Modern World, 5.
20 Mahmood, the Muslim World, 4.
21 Kedutaan  Besar  Republik  Indonesia,  ‚Profil  Negara  Kuwait,‛  https://kemlu.go.id/kuwaitcity /id/pages/profil_negara_kuwait/1585/etc-menu (diakses tanggal 21 Nopember 2019).
22 Growmann, ‚Kuwait,‛ 1172. Lihat pula Dewan Redaksi Ensiklopedi, Ensiklopedi Islam, jil. 3 (Cet. 4; Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), 87-88.
hubungan  Irak  dan  Kuwait  menjadi  pulih  kembali.  Namun  pada  tanggal  2  Agustus 1990,  Irak  sempat melancarkan  agresi  yang  kedua  ke  Kuwait,  dan  harus  mundur lagi atas  desakan  Amerika  dan  sekutunya  enam  bulan  kemudian. 23 Mestinya  pada  tahun kemerdekaan  Kuwait,  negara  yang  kaya  minyak  ini  sudah  mendaftarkan  diri  untuk menjadi  anggota  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB).  Namun  karena  Uni  Soviet  dan Irak  menentang  rencana  itu,  maka  negara  ini  bisa  resmin  menjadi  anggota  PBB  baru dua tahun kemudian. 24
Pada saat menjadi wilayah Inggris, Kuwait harus menerima sistem hukum dan administrasi  Barat,  maka  dengan  beberapa  perubahan,  Hukum  Inggris  ( British-Indian Law), termasuk Indian Penal Law 1980 diterapkan bagi penduduk non Arab di negara ini,  sedangkan  untuk  penduduk  Islam  masih  diberlakukan  hukum  Islam,  khususnya bidang  hukum  keluarga.  Sistem  hukum  di  negara  ini  pada  saat  ini  merupakan perpaduan British common law, French civil law, Egyptian civil law dan hukum Islam (Syariah).  Parlemen  Kuwait  disebut  dengan National  Assembly  (Majlis  al-Ummah).
Anggota National Assembly terdiri atas 75 orang, di mana 50 orang yang dipilih lewat suara  rahasia  dan  25  orang  yang  diangkat  oleh  Amir.  Masa  kerja National Assembly adalah  4  tahun;  pemilihan National  Assembly  terakhir  adalah  26  November  2016. Tugas Parlemen adalah membuat UU dan mengawasi kabinet pemerintahan. Parlemen memiliki  hak  bertanya  dan  interpelasi  serta  mengajukan mosi  tidak  percaya  terhadap Menteri. 25

## C. Perkembangan Hukum Keluarga Islam di Kuwait
Perkembangan  hukum  di  Kuwait  mengalami  perkembangan  yang  signifikan (produk  hukum  tahun  1951-1961).  Pada  masa  kekuasaan  Amir  Syaikh  Abdullah  al- Salim al-Sabah banyak disusun hukum baru, di antaranya: 1) Hukum Syariah tentang waqf  1951  yang  menjadikan  wakaf  keluarga  menjadi  dilarang  pada  keadaan  tertentu ( terniable in certain spesified circumtances); 2) Civil and Commercial Prosedure Code
23 Center  for  Research  and Studies  on  Kuwait, The  Aggression  on  Kuwait:  the  Truth  and the Tragedy (t.tp: 1916 H./1996 M.), 55.
24 Don Peretz, The Middle East Today, ed. 4 (New York: Prager, 1986), 489.
25 Kedutaan Besar Republik Indonesia, ‚Profil Negara Kuwait.‛
1960;  3) Civil  Code  1961;  4)  Commercial  Code  1961;  5)  Criminal  Procedure  Code 1961; 6) Law on Damage 1961. 26
Undang-undang  yang  lahir  sejak  tahun  1960  adalah  karena  hasil  bantuan  ahli hukum  Arab  yang  terkenal,  yaitu  ‘Abd  al-Razaq  al-Sanhuri>  yang  mulai  berkarya  di Kuwait  sejak  tahun  1959.  Selanjutnya  pada  tahun  1959,  Amir  Kuwait  mendapat fasilitas  untuk  membuat  kodifikasi  hukum,  maka  selama  2  tahun  banyak  tersusun hukum yang didasarkan pada materi Aglo-Egyptian dan French Legal. 27
Status  protektorat  Kuwait  terhadap  Inggris  yang  berakhir  sejak kemerdekaannya  pada  tanggal  19  Juni  1961, 28 maka  pada  tahun  1962  diundangkan Konstitusi  (Undang-Undang  Dasar/UUD)  negara  yang  menjadikan  syariat  (Islam) sebagai dasar hukum di negara ini. 29 UUD ini menyatakan Islam sebagai agama negara dan  Syariah  sebagai  sumber  hukum  utama  di  negara  ini. 30 Lebih  lanjut  UUD  ini menyatakan  ‘keluarga  adalah  dasar  (pembentukan)  masyarakat  yang  dibangun  atas dasar  agama,  akhlak  dan  patriotisme.’ 31 Oleh  karena  itu,  hukum-hukum  tentang hubungan dan hak milik keluarga harus diatur berdasarkan hukum syariat.
Pada  tahun  1963,  Komite  Nasional  Kuwait  berdasarkan  ketetapan  UUD  ini berhasil menyusun sejumlah hukum baru dan mengubah beberapa hukum yang berlaku di negara ini sebelum merdeka. Terlebih sejak tahun 1965, Pemerintah ( Amir) memberi kesempatan kepada para ahli untuk mengadakan perubahan hukum dalam bidang yang lebih luas, 32 di antaranya ketetapan tentang warisan ( succession). 33 Selain itu, Kuwait juga  memiliki Inheritence  Law  Reform  1971  and  Further  Legislation (perbaikan/perubahan hukum kewarisan). 34
26 Tahir  Mahmood, Personal  Law  in  Islamic  Countries  (New  Delhi:  Academy  of  Law  and Religion, 1987), h. 88.
27 Musthofa, Wasiat Wajibah, 167.
28 Grohmann,  ‚Kuwait,‛  1172.  Lihat  pula  Center  for  Research  and  Studies  on  Kuwait, The Aggression, the Tragedy, 92.
29 Esposito, the Modern World, 5.
30 Amin, Islamic Law and Its Implication for Modern World (Scotland, UK-Royston, 1989), 181.
31 Mahmood, Personal, 88.
32 Peretz, East Today, 489. 33 Mahmood, Personal, 89.
34 Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Modern (Cet. 1; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 153.

## 1. Bidang Perwakafan
Wakaf  ( waqf  =  menahan,  mengekang,  menghentikan).  Dalam  pengertian istilahnya, menghentikan perpindahan hak milik atas suatu harta yang bermanfaat dan tahan  lama  dengan  cara  menyerahkan  harta  kepada  pengelola,  baik  perorangan, keluarga maupun lembaga untuk dipergunakan bagi kepentingan umum di jalan Allah swt. 35
Ada  lima  rukun  dari  wakaf,  yaitu: Pertama:  waqi>f  (orang  yang  berwakaf), dengan syarat: 1) pemilik sah dari harta yang diwakafkan, dengan bukti-bukti yang sah sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku;  2)  dewasa,  menyadari  dan  mengetahui  tujuan melepaskan  hak  miliknya  kepada  pihak  lain;  3)  tidak  boleh  mempunyai  utang  jika seluruh harta yang akan diwakafkan hanya cukup untuk membayar utangnya; Kedua: mauqu>f  (harta  yang  diwakafkan)  tahan  lama  dan  bermanfaat.  Pada  masa  Rasulullah saw.,  benda  yang  diwakafkan  itu  biasa  berupa  tanah  atau  kebun.  Namun  para  ulama kemudian  membolehkan  barang  tak  bergerak  lain,  seperti  mobil  dengan  syarat  tahan lama  dan  bermanfaat  bagi  kepentingan  umum.  Bahkan  mazhab  Maliki  dan  Syi’ah membolehkan wakaf benda-benda bergerak, baik yang selama-lamanya maupun untuk beberapa  waktu  yang  ditentukan  sesuai  dengan  akad  wakaf  yang  dilakukan; Ketiga: mauqu>f  ‘alai>h  (tujuan  wakaf),  yaitu  untuk  kepentingan  umum  dalam  upaya  mencari keridhaan  Allah  swt.; Keempat:  sifat  wakaf,  yaitu  kata-kata  atau  pernyataan  yang diucapkan orang yang berwakaf harus jelas dan lebih baik jika dilakukan secara tertulis serta  ada  saksi  yang  dianggap  patut  dalam  akad  wakaf  itu; Kelima:  penerima  yang kemudian  akan  mengelola  harta  wakaf,  baik  perorangan  maupun  lembaga  pengelola tanah wakaf, yang disebut na>dzir yang mengucapkan qabu>l (penerimaan). 36
Dalam perjalanan sejarah Islam, ada dua jenis wakaf yang pernah berlaku dan dilakukan  umat  Islam. Pertama:  waqf  ahli>,  yaitu  wakaf  yang  diberikan  kepada perorangan. Adanya jenis wakaf ini menimbulkan kecenderungan untuk mementingkan diri  sendiri,  sehingga  harta waqf  ahli>  itu  sering  digunakan  hanya  untuk  kepentingan pribadi.  Misalnya  diberikan  kepada  ahli  warisnya  yang  tidak  memperhatikan
35 Dewan Redaksi Ensiklopedi, Ensiklopedi Islam, jil. 3, 168.
36 Ibid.
kepentingan  umat.  Oleh  sebab  itu,  negara  seperti  Suriah  dan  Mesir  yang  semula membolehkan  adanya  praktek waqf  ahli>,  sekarang  tidak  memberlakukannya    lagi; Kedua: waqf khairi>, yaitu wakaf yang sejak diikrarkannya memang diperuntukkan bagi kepentingan  umum,  misalnya  untuk  pembangunan  masjid,  sekolah  dan  sebagainya. Lembaga  wakaf  dalam  bentuk  inilah  yang  masih  umum  berjalan  di  negara-negara Islam. 37
Sebagaimana Hukum Wakaf Mesir 1946 dan Hukum Wakaf Keluarga Libanon 1947,  maka  Undang-undang  Wakaf  (1951)  Kuwait  banyak  mendapat  inspirasi  dari produk hukum ke dua negara tersebut. 38 Oleh sejak itu, pelaksanaan wakaf keluarga di Kuwait menjadi terbatas sesuai aturan tersebut.

## 2. Bidang Was}iyyat Wa>jibah
Perundang-undangan yang sangat penting berhubungan dengan warisan adalah hukum was}iyyat wa>jibah (law on obligatory bequest atau qanu>n was}iyyah al-wa>jibah) tahun  1971,  yang  diundangkan  tanggap  4  April  1971.  Perundang-undangan  ini  dapat memberikan  manfaat  bagi  cucu  yang  orangtuanya  meninggal  ( descendants  of  the predeceased  children  of  deceased  persons),  bahwa  menurut  aturan  ini  cucu  tersebut berhak  mendapat  bagian.  Dalam  hukum  kewarisan,  hukum  ini  dikenal  sebagai  waris pengganti.  Pembaruan  hukum  sejenis  ini  telah  terjadi  sebelumnya  di  negara-negara Arab, seperti Mesir, Maroko, Syria dan Tunisia. Setelah Kuwait memberlakukan model hukum ini, maka Algeria, Irak dan Yordania juga berbuat serupa. 39
Istilah was}iyyat  wa>jibah  dipergunakan  pertama  kali  di  Mesir  melalui  Hukum Waris 1946 guna menegakkan keadilan dan membantu cucu yatim. 40 Hukum Was}iyyat Wa>jibah  Kuwait  1971  dibuat  secara  sederhana  yang  hanya  memuat  empat  pasal. Ketetapan  ini  bermanfaat  bagi  anak-anak  dari  anak  laki-laki  yang  meninggal  ( ibn al- ibn) atau anak laki-laki dari anak laki-laki terus ke bawah, sedangkan untuk garis anak perempuan hanya berlaku untuk anak dari anak perempuan saja (tidak berlanjut sampai
37 Ibid, jil. 5, 170.
38 Mahmood, Personal, 88. 39 Musthofa, Wasiat Wajibah, 168.
40 M.  Atho  Muzdhar, Membaca  Gelombang  Ijtihad:  Antara  Tradisi  dan  Liberasi  (Cet.  1; Yogyakarta: Titian Ilahi Press,1988), 163-164.
generasi  selanjutnya).  Pemberian  wasiat  ini  harus  tidak  melebihi  dari  1/3  (sepertiga) harta  yang  ditinggalkan  si  mati. 41 Ketentuan  ini  meskipun  menderivasi  dari  undang- undang Mesir, hakekatnya berangkat dari penafsiran terhadap firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah/2: 180.
ُكْيَلَع َبِتُك
اًّقَح  ِفوُرْعَمْلِبِ َينِبَرْ قَْلْاَو ِنْيَدِلاَوْلِل ُةَّيِصَوْلا اًرْ يَخ  َكَرَ ت ْنِإ ُتْوَمْلا ُمُكَدَحَأ َرَضَح اَذِإ ْم َينِقَّتُمْلا ىَلَع ( ۰۸۱ )
Terjemahnya:
Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika  dia  meninggalkan  harta,  berwasiat  untuk  kedua  orang  tua  dan  karib  kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. 42
Menurut mufassir  dan  fuqaha>  tradisional  terhadap  ayat  ini,  was}iyyat  hanya diberikan kepada orangtua dan kerabat dekat. Namun, sebagian besar ahli hukum Islam memandang ayat ini di- nasakh  oleh Q.S. al-Nisa>’/4: 7 dan hadis Nabi Muhammad saw. berikut ini:
َجِّرلِل
َِّمِ َنوُبَرْ قَْلْاَو ِناَدِلاَوْلا َكَرَ ت اَِّمِ ٌبيِصَن ِءاَسِّنلِلَو َنوُبَرْ قَْلْاَو ِناَدِلاَوْلا َكَرَ ت اَِّمِ ٌبيِصَن  ِلا ُوْنِه َّمَِق ا
( اًضوُرْفَه اًبيِصَن َرُ ثَك ْوَأ ۷ )
Terjemahnya:
Bagi  orang  laki-laki  ada  hak  bagian  dari  harta  peninggalan  ibu-bapa  dan kerabatnya,  dan  bagi  orang  wanita  ada  hak  bagian  (pula)  dari  harta  peninggalan ibu-bapa  dan  kerabatnya,  baik  sedikit  atau  banyak  menurut  bahagian  yang  telah ditetapkan. 43
َِّللَّا َلوُسَر ُتْعَِسَ ُلوُقَ ي َّيِلِىاَبْلا َةَهاَهُأ َبَِأ ِعاَدَوْلا ِةَّجِح َماَع ِوِتَبْطُخ  ِفِ ُلوُقَ ي َمَّلَسَو ِوْيَلَع َُّللَّا ىَّلَص ٍثِراَوِل َةَّيِصَو  َلََف ُوَّقَح ٍّقَح يِذ َّمُِك ىَطْعَأ ْدَق ََّللَّا َّنِإ )وجاه نبإ اور( 44 41 Mahmood, Personal, 89.
42 Iwan  Setiawan  dan  Agus  Subagio, Al-Qur’anul  Karim:  Tahfiz  Junior  (Bandung:  Cordoba, 2018), 27.
43 Ibid., 78.
44 Al-H}a>fiz} Abi> Abdillah Muh}ammad bin Yazi>d, Sunan Ibn Ma>jah, al-Kita>b al-Was}a>ya>, al-Ba>b La> Was}iyyah li al-Wa>ris} No. Hadis: 2704 dalam Mausu>’ah al-H}adi>s} al-Syari>f  ver. 2 [CD ROM]. Jami>‘ al-H}uqu>q Mahfu>sah li Syirkah al-Bara>mij al-Isla>miyah al-Dau>liyah, 1991-1997.
Artinya:
Abu  Uma>mah  al-Ba>hiliyyi  berkata  bahwasanya  dia  mendengar  Rasulullah  saw. berkata  dalam  khutbah  hari  Haji  al-Wada>‘  bahwa  sesungguhnya  Allah  swt.  telah memberikan  bagian  kepada  keturunan/karib  kerabat  sesuai  haknya,  olehnya  itu tidak ada wasiat untuk para ahli waris.
Hadis ini walaupun hadis ahad yang me-mansukh-kan Alquran, namun hadis ini telah  memiliki  nilai mutawa>tir  karena  sangat  berkembangnya  dalam  masyarakat  dan diterima  baik  oleh  para fuqaha>’  yang  karenanya  dapatlah  dipergunakan  untuk  me- mansukh-kan  Alquran. 45 Juga  karena  kebutuhan  maka  hal  ini  dibenarkan  atas ijma’ ulama, sehingga ada yang mengatakan di- nasakh dengan ijma’. 46 Akan tetapi sebagian ulama  yang  lain  berpendapat  bahwa  ayat  itu  hanya  me- nasakh  sebagian  saja,  yaitu orang-orang  yang  bersangkutan  dan  keluarga  dekat  yang  menjadi ahl  al-fara’id (penerima bagian tertentu dalam warisan). 47
Sebagaimana  disebutkan  sebelumnya  bahwa  penduduk  Kuwait  memeluk  tiga mazhab, yaitu Maliki, Hanbali dan minoritas Syi’ah. Menurut Imam Malik, was}iyyat boleh dilaksanakan bila disetujui oleh ahli waris. Bila yang menyetujui hanya sebagian, was}iyyat  diambilkan  dari  orang  yang  membolehkan  saja. 48 Sedang  menurut  Ibn Qudamah, pengikut mazhab Hanbali, was}iyyat kepada ahli waris apabila dikehendaki boleh. 49 Sedangkan  Syi’ah  Imamiyah  berpendapat, was}iyyat  boleh  untuk  ahli  waris maupun  bukan  ahli  waris  dan  tidak  bergantung  pada  persetujuan  ahli  waris  lainnya sepanjang tidak melebihi 1/3 harta warisan. 50
45 Tengku  Muhammad  Hasbi  ash-Shiddieqy, Fiqh  Mawaris,  ed.  2  (Cet.  1:  Semarang:  PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), 301. 46 Al-Zarqani>, Syarh} al-Zarqani> ‘ala Muwat}t}a’ al-Ima>m Malik, juz 4 (Beirut: Da>r al-Kutub al- ‘Ilmiyyah, 1990), 86.
47 Abdul  Azis  Mohammed  Zaid, The  Islamic  Law  of  Bequest  (London:  Scorpion  Publishing Ltd., 1986), 11.
48 Al-Zarqani>, al-Ima>m Malik, juz 4, 86.
49 Abdillah ibn Qudamah al-Maqdisi, Al-Ka>fi> fi> Fiqh al-Ima>m al-Muhajjal Ah}mad ibn H}anbal, juz 2 (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1988), 479.
50 Mahkamah  Mesir  dahulu  menggunakan  mazhab  empat,  lalu  diganti  menggunakan  mazhab Imamiyah.  Lihat  Muh}ammad  Jawwad  al-Muginiyyah, Al-Fiqh  ‘ala  al-Maza>hib  al-Khamzah,  terj.  Afif Muhammad, Fiqh Lima Mazhab, jil. 2 (Jakarta: Basrie Press, 1994), 240.
Pendapat  yang  lebih  tegas  berasal  dari  kalangan  mazhab  Zahiri,  Ibn  Hazm menyatakan, wajib bagi setiap muslim ber- was}iyyat kepada keluarga dekat yang tidak mendapatkan  warisan,  baik  karena  warisannya  diambil  oleh  ahli  waris  yang  lebih berhak  maupun  karena  sebenarnya  tidak  mendapat  warisan.  Pandangan  ini  berdasar Q.S. al-Baqarah/2: 180 51 dan didukung fakta Alquran tetap mengakui adanya was}iyyat bila  pembagian  warisan  masih  tersisa  (setelah  pembayaran was}iyyat  dan  hutang). 52
Olehnya  itu, was}iyyat  untuk  keluarga  dekat  masih  dibolehkan.  Ahli  hukum  Islam mendukung pendapat ini dengan berdasar hadis:
َِتَّرِِبِ ُعَصْقَ ت َيِىَو َمَّلَسَو ِوْيَلَع َُّللَّا ىَّلَص ِِّبَّنلا ِةَقَنَ َتَْتَ ُتْنُك َلاَق َةَجِراَخ ِنْب وِرْمَع ْنَع اَ ُ باَعُلَو ا
َ ب ُصوُنَ ي
ٍثِراَوِل ٌةَّيِصَو ُزوَُيَ  َلََف ُوَّقَح  ٍّقَح يِذ َّمُِك ىَطْعَأ ْدَق ََّللَّا َّنِإ  َلََأ  ُلوُقَ ي ُوُتْعَِسَ َّيَفِتَك َْين )يهرادلا هاور(
53
Artinya:
Dari Amri bin Kha>rijah berkata bahwa saya berada di bawah onta Nabi saw. dan onta tersebut terjatuh sambil terseret dan air liurnya  tertinggal di antara bahu dan lehernya,  dan  saya  mendengar  beliau  bersabda:  ketahuilah  sesungguhnya  Allah swt.  telah  memberikan  bagian  kepada  keturunan/karib  kerabat  sesuai  haknya, olehnya itu tidak boleh wasiat untuk para ahli waris.
Sedangkan al-Mawardi, pengikut mazhab Syafi’i berpendapat, was}iyyat kepada kerabat dekat adalah sunnah bukan wajib. 54 Selain itu perlu dikemukakan pula defenisi keluarga dekat yang secara eksplisit telah dinyatakan Rasulullah saw. dalam salah satu sabdanya, yaitu:
51 Meskipun  ayat  ini  dianggap mansukh,  namun  mazhab  Zahiri  berpendapat  bahwa  yang dikecualikan hanya kerabat yang menerima warisan, sehingga orang yang tidak menerima warisan wajib diberi was}iyyat. Lihat Ibn Hazm, Al-Muhalla dalam Ahmad Muhammad Syakir, juz 9 (t.t: Da>r al-Fikr, t.th.), 314.
52 Lihat Q.S. al-Nisa>’/4: 11-12 dan al-Baqarah/2: 240. 53 ‘Abdullah  ibn  ‘Abd  al-Rah}ma>n  al-Da>rimi>, Sunan  al-Da>rimi>,  al-Kita>b  al-Was}a>ya>,  al-Ba>b  La> Was}iyyah li al-Wa>ris}, No. Hadis: 3128 dalam Mausu>’ah al-H}adi>s} al-Syari>f  ver. 2 [CD ROM]. Jami>‘ al- H}uqu>q Mahfu>sah li Syirkah al-Bara>mij al-Isla>miyah al-Dau>liyah, 1991-1997.
54 Habib al-Mawardi>, Al-Hawi al-Kabi>r dalam Mahmud Satraji (ed.), Juz 10 (Bairut: Da>r al-Fikr, 1994), 149.
َْلْا  َكَتَيرِشَع ْرِذْنَأَو  ْتَلَزَ ن اَّمَل  ْتَلاَق َةَشِئاَع ْنَع
ىَلَع َمَّلَسَو ِوْيَلَع َُّللَّا ىَّلَص َِّللَّا  ُلوُسَر َماَق َينِبَرْ ق َأ  َلَ  ِبِلَّطُمْلا ِدْبَع  ِنَِب  َيَ  ِبِلَّطُمْلا ِدْبَع  َتْنِب ُةَّيِفَص  َيَ ٍدَّمَُمُ  َتْنِب ُةَمِطاَف  َيَ  َلاَقَ ف اَفَّصلا ُكِلْه
َه  ِلِاَه ْنِه  ِنِوُلَس اًئْ يَش َِّللَّا ْنِه ْمُكَل )ملسه هاور( ْمُتْ ئِش ا
55
Artinya:
Dari ‘A>isyah berkata takkala turun ayat Wa Anzir ‘Asyi>rataka al-Akrabi>n (Q.S. al- Syu‘ara>’/26: 214) berdirilah Rasulullah saw. di barisan (saf), lalu bersabda: Wahai Fat}imah  binti  Muh}ammad,  wahai  S}afiyyah  binti  ‘Abd  al-Mut}t}alib,  tiadalah  saya memiliki sesuatu untuk kalian dari Allah kehilanganku dari hartaku apa-apa yang kalian inginkan (H.R. Muslim).
Kaitannya  dengan  ini  Rasulullah  saw.  menunjuk  putrinya  Fatimah  termasuk keluarga dekatnya. Ulama Malikiyah menyatakan bahwa kerabat dari ayah yang tidak menerima  warisan  dapat  menerima was}iyyat.  Sedangkan  kerabat  dari  garis  ibu meskipun  tidak  menerima  warisan  tidak  juga  berhak  menerima was}iyyat. 56 Kalangan Hanabilah  menyatakan, was}iyyat  diberikan  kepada  keluarga  yang  paling  dekat.  Oleh karena  itu,  ayah  atau  anak  hendaknya  lebih  didahulukan  mendapat was}iyyat. 57
Menurut Ibn Hazm, kerabat adalah orang-orang yang ada hubungannya dengan mayit dari  garis  ayah  dan  ibu. 58 Menurut  Imam  Malik  sebagaimana  dikutip  al-Mawardi>, keluarga dekat itu semua orang yang bisa mewarisi bukan orang dari kelompok zaw al- arha>m  yang  tidak  bisa  mewarisi. 59 Di  sisi  lain,  Nabi  saw.  menyuruh  memberikan wa¡iyyat kepada keluarga dekat. Sebagaimana sabdanya:
ِنْيَدِلاَوْلِل ُةَّيِصَوْلا  ْتَناَكَو ِدَلَوْلِل  ُلاَمْلا  َناَك  َلاَق اَمُ ْ نَع َُّللَّا  َيِضَر  ٍساَّبَع  ِنْبا  ْنَع ... هاور( )ىراخبلا 60
55 Ima>m Muslim ibn al-Haja>j al-Qusyairi> al-Naisaburi>, S}ah}i}h} Muslim, al-Kita>b al-Ima>n, al-Ba>b Fi> Qaulihi Ta‘a>la Wa Anzir ‘Asyi>rataka al-Akrabi>n, No. Hadis: 304 dalam Mausu>’ah al-H}adi>s} al-Syari>f ver. 2 [CD ROM]. Jami>‘ al-H}uqu>q Mahfu>sah li Syirkah al-Bara>mij al-Isla>miyah al-Dau>liyah, 1991-1997.
56 Abd  al-Rah}ma>n  al-Jaziri>, Kita>b  al-Fiqh  ‘ala>  al-Maza>hib  al-‘Arba‘ah,  juz  3  (Bairut:  Da>r  al- Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990), 300.
57 Ibid., 304. 58 Ibn Hazm, al-Muhalla, 314.
59 Al-Mawardi>, Al-Hawi al-Kabi>r, 149.
60 Abi>  Abdillah  Muh>ammad  bin  Ismai>l  bin  Ibra>him  bin  al-Mugi>rah  bin  Barzbah  al-Bukhari>, S}ah}i>h} al-Bukhari>, al-Kita>b al-Was}a>ya>, al-Ba>b La> Was}iyyah Liwa>ris, No. Hadis: 2542 dalam Mausu>’ah al-H}adi>s} al-Syari>f  ver. 2 [CD ROM]. Jami>‘ al-H}uqu>q Mahfu>sah li Syirkah al-Bara>mij al-Isla>miyah al- Dau>liyah, 1991-1997.

## Artinya:
Dari Ibn ‘Abba>s ra. berkata adalah harta untuk anak dan wasiat untuk ibu bapak.... (H.R. al-Bukha>ri>)
Para  ahli  hukum  Islam  Mesir  kontemporer  memaksudkan  ‘keluarga  dekat’ dengan  cucu  yang  orangtuanya  telah  meninggal  terlebih  dahulu  sebelum  kakek  atau neneknya (cucu yatim), 61 maka cucu yatim diberi dengan pemberian was}iyyat. 62 Dasar pandangan ini adalah karena cucu yatim pada hakekatnya adalah kerabat yang menjadi tanggungjawab pewaris (ayah/ibu yang meninggal). 63 Hal ini sesuai dengan nilai ideal Islam  bahwa  prinsip  waris  hanya  diperuntukkan  bagi  keluarga  dekat  yang  derajatnya paling  dekat  dengan  pewaris.  Jadi  pemberian was}iyyat  kepada  cucu  yatim  sesuai dengan prinsip ideal Islam itu.
Untuk  lebih  jelasnya  berikut  ini    dikutipkan  butir-butir  tentang Was}iyyat Wa>jibah pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1977, yaitu:
1. Bila seorang yang meninggal (kakek/nenek) tidak berwasiyat kepada cucu dari anak-anaknya  yang  meninggal  sebelumnya  atau  meninggal  bersamaan  dengan kakek,  bagian  (warisan)  ayah  dari  harta  yang  ditinggalkan  kakek  saat meninggal  akan  berpindah  kepada  anaknya  (cucu)  sebagai  harta  wasiyat  yang harus  diberikan  kepadanya  tapi  tidak  boleh  melebihi  sepertiga  jumlah  harta yang boleh diwasiyatkan. Cucu tersebut tidak termasuk ahli waris kakek yang meninggal  yang  tidak  termasuk  ahli  waris  kakek  yang  meninggal  yang  tidak memberinya dengan cara lain. Tanpa pertimbangan lain, itulah hak yang harus diberikan kepadanya.
Wasiat itu menjadi hak keturunan generasi pertama dari anak perempuan dari orang yang meninggal. Akan tetapi wasiat itu menjadi hak bagi garis keturunan laki-laki  ke  bawah  yang  akan  menghalangi  keturunannya  sendiri,  tapi  bukan keturunan garis lain (garis perempuan, pen).
Bagian  anak  lelaki  dari  orang  yang  meninggalkan  dibagi  diantara  anak-anak (cucu)-nya ke bawah sesuai prinsip kewarisan yang  seakan-akan hubungan  itu melalui orang yang dihubungkan kepada orang yang meninggal setelah dia dan
61 N.  J.  Coulson, Succession  in  the  Muslim  Family  (Cambridge:  Cambridge  University  Press, 1971), 144-145. Lihat  pula ‘Abd al-Majid ‘Abd al-H}amid al-Zibani>, Ah}kam al-Mawa>ris wa al-T}arikat wa al-Was}iyyat fi> al-Syari>‘at al-Islamiyyah (t.t.: Da>r al-Jamahiriyyah, 1993), 310-311.
62 Muhammad  Mustafa  Khan, Islamic  Law  of  Inheritance  (New  Delhi:  Kitab  Bhavan,  1989),
212.
63 Coulson, the Muslim Family, 144.
kematiannya  terjadi  pada  saat  generasi  itu  masih  memiliki  hubungan dengannya.
2. Jika  orang  yang  meninggal  berwasiat  kepada  cucu  yang  melebihi  harta  yang harus  diwasiyatkan,  pengaruhnya  dianggap  sebagai  wasiyat  biasa  (optional). Dan jika dia berwasiat kurang dari batsa itu, kewajiban memenuhi wasiyat itu sebatas memenuhi haknya.
Jika wasiyat itu (mestinya) diberikan kepada beberapa orang akan tetapi si mati hanya berwasiyat untuk beberapa orang diantaranya, tidak kepada yang lainnya, maka  wasiyat  itu  harus  juga  diberikan  kepada  mereka  (yang  tidak  diberi wasiyat)  sesuai  haknya.  Orang-orang  yang  tidak  diberi  wasiyat  wajibah  dan juga  orang-orang  yang  diberi  wasiyat  kurang  dari  jumlah  itu  akan  mengambil haknya  dari  sisa  sepertiga  harta  yang  boleh  diwasiyatkan.  Jika  sisa  harta  itu tidak cukup, maka wasiyat yang diberikan itu menjadi bersifat optional.
3. (1) Wasiat wajibah lebih diutamakan daripada wasiat biasa (optional).
(2) Jika si mati tidak berwasiyat kepada cucu-cucu yang seharusnya mendapat wasiyat  wajibah,  tapi  justru  berwasiyat  kepada  yang  lainnya,  maka cucu-cucu itu  akan  mengambil  haknya  dari  sisa  sepertiga  harta  yang  diwasiyatkan  (jika masih  ada  sisa),  atau  mengambil  harta  yang  diwasiyatkan  kepada  orang  lain itu. 64
Dalam perkembangan pembaruan hukum di Kuwait sempat terhenti pada tahun 1976  ketika  terjadi  ketegangan  di  Parlemen  yang  menghendaki  agar  kepala  negara ( amir)  mengundurkan  diri). 65 Akhirnya  sekitar  bulan  Pebruari  1978,  kepala  negara membuat  deklarasi  bahwa  sistem  hukum  Kuwait  secara  berangsur-angsur  akan disesuaikan  dengan  syariat.  Sebagai  hasilnya  tiga  tahun  kemudian  sejumlah  hukum baru  dapat  diselesaikan,  di  antaranya  Undang-undang  Hukum  Keluarga  ( Code  on Personal Law atau Qanun Ah}wal al-Syakhs}iyyah). Hukum ini didasarkan pada doktrin yang  dipilih  dari  prinsip  hukum  Islam  dan  ketetapan  hukum  serupa  dari  Mesir  dan Maroko. 66
Selanjutnya  pada  periode  tersebut  juga  telah  disiapkan Ensiklopedi  Hukum Islam yang diharapkan menjadi karya monumental di dunia Islam. 67 Pada tahun 1980 juga telah diundangkan Civil Code. 68
64 Musthofa, Wasiat Wajibah, 172-173.
65 Esposito, the Modern World, 6.
66 Musthofa, Wasiat Wajibah, 173.
67 Mahmood, Personal, 90. 68 Amin, Modern World, 240.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas  terlihat  bahwa  pembaruan  hukum  keluarga  di Kuwait  dapat  dikatakan  terlambat  bila  dibandingkan  dengan  negara-negara  lain.  Hal ini  kemungkinan  diakibatkan  oleh  kemerdekaan  yang  dicapainya  juga  terlambat sehingga  hukum  itu  baru  mengalami  pembaruan  sejak  tahun  1971  dengan diundangkannya hukum tentang Was}iyyat al-Wa>jibah.
Berkenaan  dengan  hukum  keluarga  yang  lain,  seperti  aturan  pernikahan  dan perceraian  di  negara  Kuwait  tidak  disinggung  karena  penulis  berasumsi  bahwa persoalan tersebut masuk dalam kategori privat (pribadi), sehingga negara tidak terlalu turut campur dalam kedua persoalan tersebut. Hukum Islam yang dianut mereka sudah menjadi living  law  dalam  kehidupan  sehari-hari,  apalagi  hukum  Islam  telah  menjadi agama  resmi  negara  Kuwait.  Hal  ini  juga  dapat  dipahami  bahwa  kedua  persoalan tersebut  dapat  dilihat  aturannya  dengan  melihat  mazhab  yang  dianut  penduduknya, yaitu mazhab Maliki, Hanbali dan minoritas Syiah.
Adapun  persoalan  wakaf  dan was}iyyat  wa>jibah  karena  berhubungan  dengan harta,  maka  pemerintah  turut  campur  dalam  urusan  tersebut.  Banyaknya  praktek perwakafan di Kuwait dapat dipahami dari melihat realitas bahwa negara Kuwait kaya dengan  sumber  daya  alamnya,  kehidupan  masyarakatnya  sejahtera,  sehingga mewakafkan sebagian harta mereka  menjadi sebuah budaya bagi masyarakat  Kuwait. Oleh  sebab  itu,  dengan  banyaknya  praktek-praktek  perwakafan  ini,  maka  pemerintah sebagai  pemegang  kekuasaan  tertinggi  membuat  sebuah  aturan  perundang-undangan, sehingga  harta  yang  telah  diwakafkan  dapat  diinventarisasi  demi  kepentingan masyarakat  banyak.  Begitu  pula  aturan was}iyyat  wa>jibah  diatur  agar  nantinya  si pewaris  tidak  meninggalkan  anak-anaknya  (ahli  warisnya)  dalam  keadaan  terlunta- lunta akibat pemberian was}iyyat yang berlebihan kepada seseorang.

## D. Kesimpulan
Negara  Kuwait  adalah  negara  berbentuk  emirat  yang  terletak  di  jazirah  Arab kawasan  Teluk,  yang  merdeka  pada  tahun  1961  dan  merupakan  wilayah  kekuasaan Inggris  sebagai  negara  protektorat.  Perkembangan  pembaharuan  hukum  keluarga  di Kuwait  dapat  dilihat  bahwa  pada  saat  menjadi  wilayah  Inggris,  Kuwait  harus
menerima  sistem  hukum  dan  administrasi  Barat  dengan  beberapa  perubahan,  yaitu Hukum Inggris ( British-Indian Law), termasuk Indian Penal Law 1980 diterapkan bagi penduduk non Arab di negara ini, sedangkan untuk penduduk Islam masih diberlakukan hukum Islam, khususnya bidang hukum keluarga.
Produk hukum yang dihasilkan pada tahun 1951-1961, di antaranya (a) Hukum Syariah  tentang waqf  1951  yang  menjadikan  wakaf  keluarga  menjadi  dilarang  pada keadaan  tertentu  ( terniable  in  certain  spesified  circumtances);  yang  terinspirasi  dari Hukum  Wakaf  Mesir  1946  dan  Hukum Wakaf  Keluarga  Libanon  1947;  (b) Civil and Commercial Prosedure Code  1960;  (c)  Civil Code  1961;  (d)  Commercial Code 1961; (e) Criminal  Procedure  Code  1961;  (f)  Law  on  Damage  1961;  Pada  tahun  1962 diundangkan  Konstitusi/UUD  negara  yang  menjadikan  Syariat  sebagai  dasar  hukum utama negara Kuwait;  Pada tahun 1978 terdapat Hukum Keluarga ( Code on Personal Law  atau  Qanun  Ah}wal  al-Syakhs}iyyah)  yang  didasarkan  pada  doktrin  yang  dipilih dari prinsip hukum Islam dan ketetapan  hukum serupa dari  negara Mesir dan Nngara Maroko.
Hukum  keluarga  Kuwait  yang  berkenaan  dengan  kewarisan  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1977  tentang Was}iyyat  al-Wa>jibah.  Perundang- undangan  ini  dapat  memberikan  manfaat  bagi  cucu  yang  orangtuanya  meninggal bahwa menurut aturan ini cucu tersebut berhak mendapat bagian yang tidak lebih dari sepertiga  harta  dari  si  pewaris.  Dalam  hukum  kewarisan,  hukum  ini  dikenal  sebagai ahli waris pengganti.

## Daftar Pustaka
Amin, Islamic  Law  and  Its  Implication  for  Modern  World.  Scotland,  UK-Royston, 1989.
Anderson, J. N. D. Islamic Law in the Modern World. Terj. Machnun Husain, Hukum Islam di Dunia Islam. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994.
Al-Bukhari>,  Abi>  Abdillah  Muh>ammad  bin  Ismai>l  bin  Ibra>him  bin  al-Mugi>rah  bin Barzbah. S}ah}i>h}  al-Bukhari>,  al-Kita>b  al-Was}a>ya>,  al-Ba>b  La>  Was}iyyah  Liwa>ris,
No. Hadis: 2542 dalam Mausu>’ah al-H}adi>s} al-Syari>f  ver. 2 [CD ROM]. Jami>‘ al-H}uqu>q Mahfu>sah li Syirkah al-Bara>mij al-Isla>miyah al-Dau>liyah, 1991-1997.
Center for Research and Studies on Kuwait. The Aggression on Kuwait: the Truth and the Tragedy. T.tp: 1916 H./1996 M..
Coulson,  N.  J. Succession  in  the  Muslim  Family.  Cambridge:  Cambridge  University Press, 1971.
Al-Da>rimi>,  ‘Abdullah  ibn  ‘Abd  al-Rah}ma>n. Sunan al-Da>rimi>,  al-Kita>b al-Was}a>ya>, al- Ba>b  La>  Was}iyyah  li  al-Wa>ris},  No.  Hadis:  3128  dalam  Mausu>’ah  al-H}adi>s}  al- Syari>f  ver. 2 [CD ROM]. Jami>‘ al-H}uqu>q Mahfu>sah li Syirkah al-Bara>mij al- Isla>miyah al-Dau>liyah, 1991-1997.
Dewan Redaksi Ensiklopedi. Ensiklopedi Islam. Jil. 3. Cet. 4; Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
Esposito,  John  L.,  ed.. The  Oxford  Ensyclopedia  of  the  Modern  Islamic  Word.  Terj. Eva Y. N., et al., Ensiklopedi Oxford dalam Dunia Islam Modern. Jil.6.Cet. 2; Bandung: Mizan, 2002.
Grohmann,  Adolf.  ‚Kuwait‛  dalam  M.  Th.  Houtsma,  et  al.,  eds., E.J.  Brill’s  First Encyclopaedia of Islam 1913-1936. Vol. 4. Leiden-New York: E.J. Brill, 1993.
Ibn Hazm. Al-Muhalla dalam Ahmad Muhammad Syakir, Juz 9. T.t: Da>r al-Fikr, t.th.
Ibn Yazi>d, Al-H}a>fiz} Abi> Abdillah Muh}ammad. Sunan Ibn Ma>jah, al-Kita>b al-Was}a>ya>, al-Ba>b La> Was}iyyah li al-Wa>ris} No. Hadis: 2704 dalam Mausu>’ah al-H}adi>s} al- Syari>f  ver. 2 [CD ROM]. Jami>‘ al-H}uqu>q Mahfu>sah li Syirkah al-Bara>mij al- Isla>miyah al-Dau>liyah, 1991-1997.
Al-Jauziyah, Ibnu Qayyum. I’lam al-Muwaffiqi>n al-Rab al-‘A>lami>n. Juz 3. Beirut: Da>r al-Fikr, t.th.
Al-Jaziri>,  Abd  al-Rah}ma>n. Kita>b  al-Fiqh  ‘ala>  al-Maza>hib  al-‘Arba‘ah.  Juz  3.  Bairut:
Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990.
Ka’bah,  Rifyal.  ‚Beberapa  Permasalahan  dalam  Al-Ahwal  Asy-Syakhsyiah  (Hukum Keluarga)  Mesir. Makalah.  Jakarta:  Departemen  Agama  RI.,  19  September 2002.
Khallaf, Abdul Wahhab. Ilmu Us}ul al-Fiqh. Bairut: Da>r al-Fikr, t.th..
Khan,  Muhammad  Mustafa. Islamic  Law  of  Inheritance.New  Delhi:  Kitab  Bhavan, 1989.
Mahmood,  Tahir. Family  Law  Reform  in  the  Muslim  Word.  New  Delhi:  The  Indian Law Institute, 1972.
Mahmood, Tahir. Personal Law in Islamic Countries. New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987.
Al-Maqdisi,  Abdillah  ibn  Qudamah. Al-Ka>fi> fi> Fiqh al-Ima>m al-Muhajjal Ah}mad ibn H}anbal. Juz 2. Beirut: al-Maktab al-Islami, 1988.
Al-Mawardi>, Habib Al-Hawi al-Kabi>r dalam Mahmud Satraji. Juz 10. Bairut: Da>r al- Fikr, 1994.
Al-Muginiyyah, Muh}ammad Jawwad. Al-Fiqh ‘ala al-Maza>hib al-Khamzah. Terj. Afif Muhammad, Fiqh Lima Mazhab. Jil. 2. Jakarta: Basrie Press, 1994.
Al-Munawir,  Ahmad  Warson. Al-Munawwir  Kamus  Arab  –  Indonesia.  Yogyakarta:
Pondok Pesantren al-Munawwir, t.th..
Musthofa. ‚Pembaharuan Hukum Islam di Kuwait: Studi Wasiat Wajibah,‛ dalam H. M.  Atho  Muzdhar  dan  Khairuddin  Nasution,  eds, Hukum  Keluarga  di  Dunia Islam Modern. Cet. 1; Jakarta: Ciputat Press, 2003
Muzdhar, M. Atho. Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi. Cet. 1; Yogyakarta: Titian Ilahi Press,1988.
Al-Naisaburi>, Ima>m Muslim ibn al-Haja>j al-Qusyairi>. S}ah}i}h} Muslim, al-Kita>b al-Ima>n, al-Ba>b  Fi>  Qaulihi  Ta‘a>la  Wa  Anzir  ‘Asyi>rataka  al-Akrabi>n,  No.  Hadis:  304 dalam Mausu>’ah  al-H}adi>s}  al-Syari>f    ver.  2  [CD  ROM].  Jami>‘  al-H}uqu>q Mahfu>sah li Syirkah al-Bara>mij al-Isla>miyah al-Dau>liyah, 1991-1997.
Peretz, Don. The Middle East Today. Ed. 4. New York: Prager, 1986.
Qal’ahji,  Muh}ammad  Rawas,  et  al. Mu‘jam  Lugah  al-Fuqaha>’  ‘Arabi  -  Inklizi  – Afransi. Bairut: Lubnan, 1416 H/1996 M.
Setiawan  Iwan,  dan  Agus  Subagio. Al-Qur’anul  Karim:  Tahfiz  Junior.  Bandung: Cordoba, 2018.
Ash-Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi. Fiqh Mawaris. Ed. 2.Cet. 1: Semarang: PT.
Pustaka Rizki Putra, 1997.
Suma, Muhammad Amin. Hukum Keluarga Islam di Dunia Modern. Cet. 1; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
Supriyatni, Ida. ‚Kuwait‛ dalam Ensiklopedi Nasional. Jil. 9. Cet. 1; Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka, 1990.
Zaid,  Abdul  Azis  Mohammed. The  Islamic  Law  of  Bequest.  London:  Scorpion Publishing Ltd., 1986.
Al-Zarqani., Syarh}  al-Zarqani>  ‘ala  Muwat}t}a’  al-Ima>m  Malik.  Juz  4.  Beirut:  Da>r  al- Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990.
Al-Zibani>,  ‘Abd  al-Majid  ‘Abd  al-H}amid. Ah}kam  al-Mawa>ris  wa  al-T}arikat  wa  al- Was}iyyat fi> al-Syari>‘at al-Islamiyyah. T.t.: Da>r al-Jamahiriyyah, 1993.