## PENGEMBANGAN USHUL FIQH (PERSPEKTIF DALIL-DALIL NORMATIF AL-QUR’AN)
Zulkifli
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau

## Abstrak
Sulit untuk membuktikan yang mana dari dua kemungkinan yang lebih tepat pada kenyataan,  apakah  Al-Qur'an  yang  membentuk  --atau  sekurang-kurangnya menginspirasi--  pola  pemikiran  yang  bercorak  ushul  fiqih,  ataukah  pemikiran ushul  fiqh  yang  membentuk  pola  penafsiran  tertentu  terhadap  Al-Qur'an.  Tapi jika  mencermati  dinamika  pemikiran  dan  perumusan  ushul  fiqh  terhadap  Al- Qur'an  yang  terus  berkembang,  setidaknya  dari  generasi  shahabat  sampai pertengahan abad ke 4 H dimana pemikiran ushul fiqh mencapai kematangannya, dapat  diterima  pemikiran  yang  kompromistis  bahwa  Al-Qur'an  dengan kemukjizatan berbagai aspek yang terkandung di dalamnya telah mendorong dan menginspirasi munculnya berbagai corak pemikiran ilmiyah  termasuk pemikiran ushul fiqh sekaligus corak pemikiran ushuli mempengaruhi metode penafsiran.

## Abstract
Difficult to prove which of the two possibilities is more precise in reality , whether the  Qur'an  that  form  -or  at  least  thought  pattern  patterned  menginspirasi--  usul fiqh,  usul  fiqh  or  ideas  that  constitute  a  particular  interpretation  of  the  Al- Qur'an. But if the dynamics of thought and formulation of usul fiqh of the Qur'an which continues to grow, at least until the middle of the Companions generation 4 H. century where ideas usul fiqh reach maturity, acceptable compromise thinking that the Qur'an with miracle various aspects contained in it has encouraged and inspired  a  variety  of  shades  of  scientific  ideas,  including  ideas  usul  fiqh  well  as patterns of thought Principled affect interpretation methods .
Kata Kunci : Metodologi, dikembangkan dan difahami

## Pendahuluan
Ushul  fiqh  adalah  dalil-dalil  fiqh.  Ia  juga  berarti  kaidah-kaidah  yang membimbing  seorang  mujtahid  dalam  mengistinbat,  mengambil  kesimpulan  dan mengeluarkan  hukum  syara',  dari  dalil-dalilnya  yang  terperinci.  Sementara  yang dimaksud dengan kaidah itu sendiri adalah rumusan-rumusan yang bersifat umum dan  mencakup  terhadap  hukum-hukum  praktis  yang  spesifik. 1 Seorang  mujtahid adalah orang yang melakukan kerja ilmiyah dan kerja intelektual secara maksimal dalam  mengambil  pemahaman  dari  sumber  hukum  Islam  yang  utama,  yaitu  Al- Qur'an  dan  Hadits,  untuk  dapat  menetapkan  suatu  status  hukum  atas  suatu perkara.  Karena  itu,  seorang  mujtahid  mestilah  mempunyai  persyaratan  ilmiah dan  integritas.  Salah  satu  persyaratan  yang  pokok  adalah  kemampuan
1 Wahbah Az Zuhaily, Al Wajîz fi ushûl al afiqh , (Beirut: Dar el Fikr, 1999), h. 13.
menggunakan  kaidah-kaidah  ushul  fiqh  secara  benar  dan  tepat. 2 Kemudian  dari tangan  mujtahid  itulah  lahirnya  hukum-hukum  syara  sebagai  buah  ijtihadnya. Sebab  itu  antara  fiqh,  ushul  fiqh  dan  mujtahid  merupakan  tiga  hal  yang  tidak dipisahkan. Sementara bahan baku yang diolah oleh seorang mujtahid adalah Al- Qur'an  dan  Hadits.  Al-Qur'an  dan  Al-Hadits  adalah  "bahan  baku"  dari  syariat Islam.  Sedang  mujtahid  adalah  produser  yang  mengelohnya  dengan  perangkat "ushul fiqh" untuk menghasilkan "hukum-hukum praktis".
Nisbah ushul fiqh dengan fiqh dapat juga digambarkan seperti Ilmu Nahwu dengan  bahasa  Arab.  Dengan  Ilmu  Nahwu  maka  bahasa  Arab  dapat  dibaca  dan difahami  secara  benar.  Seorang  yang  membaca  dan  berbicara  bahasa  Arab  tentu menggunakan  kaidah-kaidah  ilmu  Nahwu  untuk  kebenaran  struktur  bahasanya sehingga  dapat  difahami.  Demikian  pula  dengan  ushul  fiqhlah  maka  fiqh  dapat difahami  dengan  benar.  Tidak  mungkin  seorang  fakih  akan  dapat  melakukan ijtihad  tanpa  berpijak  kepada  landasan  metodologi  yang  benar,  maka  semestinya metodologi  fiqh  atau  ilmu  ushul  lebih  dulu  ada  daripada  fiqh  itu  sendiri.  Tetapi dalam  kenyataannya  produk  pemikiran  fiqh  lebih  dulu  muncul  ke  tengah  umat daripada ushul fiqh itu sendiri. Tetapi hal ini tidak berarti bahwa keberadaan fiqh mendahului keberadaan ushul nya. Yang terjadinya hanyalah masalah penyusunan dan perumusannya sebagai disiplin ilmu. Sebab ushul fiqh sebagai metode berfikir dan  merusmuskan  hukum-fiqh  tentu  sudah  ada  sejak  adanya  hukum  fiqh  itu sendiri.  Sebagaimana  adanya  bahasa  Arab  yang  telah  dipraktekan  lebih  dahulu daripada  penyusunan  ilmu  Nahwu,  bukan  berarti  bahwa  bahasa  Arab  sebelum adanya ilmu Nahwu tidak menggunakan kaidah berbahasa yang benar. Hanya saja ushul  fiqh  sebagai  ilmu  memang  baru  termodifikasikan  dengan  sistematis  pada abad kedua Hijrah, tegasnya ketika Imam Asy Syafi'i (hidup antara 150 – 204 H) telah  menuangkan  rumusan-rumusan  ushul  fiqhnya  dalam  kitabya  yang termasyhur, Ar Risalah. 3
Kemunculan  Ar  Risalah  Imam  Syafi'i  memang  sangat  berjasa  dalam merangsang para ahli hukum Islam dari berbagai madzhab untuk juga menuliskan rumusan  metodologi  ijtihad  madzhab  mereka,  baik  yang  sezaman  dengannya maupun  para  ulama  yang  datang  pada  generasi  berikutnya.  Sehingga  ushul  fiqh sampai  pada  masa  kematangan  dan  kemapanannya  di  tengah-tengah  ilmu-ilmu Islam  lainnya.  Namun  justru  kematangan  dan  kemapanan  ushul  fiqh  tidak sepenuhnya  memberi  arti  positif  bagi  perkembangan  Islam  dan  kaum  muslimin secara keseluruhan. Sebab dengan alasan kematangan dan kemapanan ushul  fiqh itu  sendiri  akhirnya  fiqh  Islam  jadi  stagnan  pada  priode-priode  berikutnya.  Oleh sebab  itu,  pada  masa  kebangkitan  dunia  saat  ini  pemikiran  dan  usaha  untuk meninjau  dan  mengembangkan  kembali  ushul  fiqh  terus  dilakukan  oleh  para
2 Ibid
3 Perhatikan  analisis  Ahmad  Muhammad  Syakir  dalam  Pengantar  dan  Tahqiqnya terhadap kita Ar Risalah Imam Asy Syafi'i, (Beirut: Dar el Kutub al Ilmiyah, tt.) h, 5.
sarjana Islam dalam rangka mendinamisir hukum Islam dalam menjawab berbagai problema kehidupan yang terus berkembang demikian pesat.

## Periode Penafsiran dan Penyempurnaan
Periode  ini  berlangsung  selama  90  tahun,  yaitu  sepeninggal  nabi Muhammad  SAW.  sampai  berakhirnya  abad  pertama  Islam.  Yaitu  masa kehidupan para shahabat nabi dan para tabiin senior.
Priode  ini  ditandai  dengan  perluasan  wilayah  Islam  dan  pertumbuhan pemeluknya  yang  sangat  pesat.  Islam  tidak  lagi  hanya  dipeluk  oleh  penduduk Arab tetapi telah menjadi agama yang dianut oleh berbagai suku dan kabilah dari negeri-negeri  bekas  jajahan  imperium  Persia  dan  Rumawi.  Sebagai  konsekwensi dari  pertumbuhan  pemeluk  Islam  yang  beragam  latar  belakang  suku,  bahasa, budaya dan agama, maka banyak persoalan baru yang muncul dan membutuhkan jawaban  hukum  dari  ajaran  Islam.  Dari  mulai  masalah  rumusan  keimanan, persyaratan  dan  rukun  pelaksanaan  suatu  ibadah  ritual,  sampai  masalah pengelolaan  harta  rampasan  perang,  para  budak  tawanan  perang,  dan  penataan negeri-negeri yang dibebaskan.
Untuk  menjawab  berbagai  persoalan  baru  yang  muncul  dan  memberi pengajaran  kepada  bangsa-bangsa  yang  baru  memeluk  Islam,  tampillah  para ulama  shahabat  nabi  diberbagai  kota  Islam.  Di  Madinah  fatwa-fatwa  hukum dilakukan  teruatma  oleh   Abu  bakar,  Umar,  Utsman,  Abdullah  bin  Umar,  Ubay Bin  Ka'ab,  Zaid  bin  Tsabit,  Aisyah  binti  Abu  Bakr,  dan  lain-lain.  Di  Mekkah tampil Abdullah bin Abbas. Di Kufah, tokoh pemberi fatwa hukum adalah Ali bin Abu  Thalib  dan  Abdullah  bin  Mas'ud.  Di  Bashrah  ada  shahabat  Anas  bin  malik dan  Abu  Musa  Al  Asy'ary.  Di  Syiria  tokoh  fatwa  adalah  Muadz  bin  Jabal  dan Ubadah bin Al Shamit. Di Mesir tampil Abdullah bin Amer bin Al Ash. Dengan demikian,  otoritas  hukum  dan  memberikan  fatwa  dipegang  oleh  para  ulama  dari kalangan  shahabat.  Tidak  ada  satupun  mekanisme  yang  mengatur  siapa  dan  apa kriteria seseorang shahabat nabi yang berhak memberi fatwa hukum kepada umat. Sebab  mereka  saling  mengetahui  kedudukan  masing-masing  dari  sudut  ilmu  dan kedekatannya  kepada  Rasulullah  SAW.  Jadi  semuanya  berdasarkan  kepercayaan umat terhadap integritas moral dan keluasan ilmu mereka.
Pada  masa  ini  sumber  rujukan  hukum  adalah  Al-Qur'an  dan  Hadits  nabi yang  sampai  kepada  mereka  masing-masing.  Kemudian  jika  mereka  tidak menemukan  dalil  Al-Qur'an  atau  hadits  secara  langsung,  barulah  mereka melakukan  ijtihad  individual.  Ijtihad  kolektif  juga  terkadang  ditempuh  oleh  para shahabat  nabi  jika  itu  menyangkut  urusan  kolektif  kaum  muslimin  dan  biasanya disponsori  dan  dipelopori  oleh  shahabat  yang  memegang  kekuasaan,  seperti khalifah Utsman yang mengajak para shahabat bermusyawarah untuk menetapkan penulisan Al-Qur'an menjadi satu mushaf yang baku.
Setelah masa shahabat berakhir, dilanjutkan oleh generasi tabiin senior yang merupakan  murid-murid  langsung  dari  para  tokoh  shahabat.  Di  Madinah  lahir
ulama-ulama  besar  generasi  tabiin  seperti  Said  bin  Musayyib,  Urwah  bin  Az Zubair, Abu Bakar bin  Abdulrahman, Al Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar, Kharijah bin Zaid bin Tsabit, Sulaiman bin Yasar, dan lain-lain. Di Makah ulama genearsi  tabi'in  adalah  Atha'  bin  Abi  Rabah,  Mujahid  bin  Jabr,  Abdullah  bin Ubaidillah  Abu  Mulaikah,  Amr  bin  Dinar,  dan  Ikrimah  Maula  Ibnu  Abbas.  Di Yaman  ada  Thawus  bin  Kaisan,  Syarahil  bin  Syurahbil,  dan  Wahab  bin Munabbih.  Di  Syiria;  Aidzullah  bin  Abdilah,  Makhul,  Auzai',  Maimun  bin Mahran,  Said  bin  Abdul  Aziz  At  Tanuhi,  dan  Yahya  bin  Yahya  Al  Ghasani.  Di Mesir;  Mursid  bin  Abdillah Al Yazni,  Bukair bin  Abdillah al  Asyja', dan  Allaits bin  Sa'ad.  Di  Kufah;  Al  Qomah  bin  Qais,  Al  Aswad  bin  Yazid,  Syuraeh  Bin Harits  Al  Qadhi,  Asy  Sya'bi.  Di  Bashrah;  Al  Hasan  bin  Abil  Hasan  Al  Bashry, Qatadah bin Diamah As Sadusi, Muhammad bin Sirin, Muskim bin Yasar. 4
Ketika otoritas fatwa dipegang oleh para ulama tabi'in, sumber pengambilan dan rujukan hukum diperluas tidak hanya nash Al-Quran dan Al hadits nabi tetapi juga  ijmak  yang  telah  terjadi  dikalangan  para  shahabat  serta  fatwa-fatwa individual  shahabat.  Mereka  sepakat  bahwa  ijmak  para  shahabat  adalah  hujah tetapi  berbeda  pendapat  mengenai  kehujahan  fatwa  atau  madzhab  seorang shahabat.  Kalau  mereka  tidak  mendapatkan  dalil  eksplisit  dari  Qur'an  ataupun hadits nabi, mereka mencari ijmak, kemudian merujuk kepada pendapat shahabat nabi, kalau tidak mendapatkan juga mereka melakukan ijtihad sendiri.
Priode  ini  juga  ditandai  dengan  munculnya  perbedaan-perbedaan  pendapat di  bidang  hukum  dalam  kasus-kasus  tertentu.  Terutama  perbedaan  yang  muncul karena  terjadinya  perpecahan  politik  sejak  pasca  terbunuhnya  khalifah  Utsman yang  kemudian  digantikan  oleh  khalifah  Ali  bin  Abu  Thalib  dengan  suara dukungan  yang  tidak  bulat.  Perbedaan  interpretasi  yang  tajam  terjadi  antara pengikut Ali bin Abu Thalib dengan pengikut Muawiyah bi Abu Sufyan dan kaum Khawarij yang memisahkan diri dari Ali dan kemudian menjadi kelompok radikal memusuhi Ali maupun Muawiyah. Pada masa ini juga mulai dibicarakan tentang metode  pemahaman  terhadap  nash  Al-Qur'an  dan  Hadits  nabi.  Sebagaimana perdebatan  Ali  dan  Abdullah  bin  Abbas  dengan  tokoh-tokoh  Khawarij  seputar penafsiran ayat-ayat tentang berhukum dengan selain hukum Allah. 5
Sedikit  berbeda  dari  Abdul  Wahhab  Khallaf  adalah  priodesasi  yang dilakukan oleh Manna'ul Qathan. 6 Beliau menyebutkan dengan lima priode, yaitu:
1. Priode penurunan syariat ( 'ashru al tasyri' )
2. Priode pembangunan syariat ( daur at ta'sîsy )
4 Abu  Ishak  Ibrahim  bin  Ali  bin  Yusuf  As  Syaerozi  Al  Fairuzabady, Thabaqât  al Fuqahâ ,  (Beirut: Dar el Raid al Araby, Tahqiq Ihsan Abbas, 1970), cet I, h. 57 dan seterusnya.
5 Untuk mengetahui lebih luas tentang konflik politik di masa Khalifah Ali dapat dibaca di  antaranya  pada  Muhammad  Amhazun, Fitnah  Kubra ,  terjemah  Indonesia  oleh  Daud  Rasyid, (Jakarta: LP2SI. Al Haramain, 2002).
6 Manna'ul Qathan, Târikh Tasyri' al Islâmy , (Riyadh: Maktabah Al ma'arif, 1996), cet. II. Ha. 23-25.
3. Priode  kebangkitan  fiqh  dan  pembentukan  madzhab  serta  pembukuan  hadits ( daur an nahdhah al fiqhiyah wa ta'sisi al madzahib wa tadwin al ahadits ),
4. Priode  taqlid  dan  penutupan  pintu  ijtihad  ( daur  at  taqlîd  wa  sadd  bâb  al ijtihad ),
5. Priode  kebangkitan  fiqh  dan  reformasi  serta  gerakan  membuka  pintu  ijtihad ( daur al yaqdhah al fiqhiyah wa ishlah al dîny )

## Kesempurnaan kandungan Al Qur'an
Islam  yang  diturunkan  Allah   melalui  nabi  Muhammad  telah  menegaskan dirinya  sebagai  agama  sempurna 7 dan  nabi  Muhammad  sebagai  nabi  penutup. 8 Padahal  wahyu  terbatas  oleh  ruang  dan  waktu  dan  nabi  Muhammad  hidup  serta wafat  dalam  satu  pase  masa  tertentu,  sementara  zaman  terus  berubah  dan berkembang. Mungkinkah sesuatu ajaran  yang terbatas dengan  ruang dan waktu dapat  menjawab  kebutuhan  hidup  manusia  sepanjang  zaman?  Untuk  hal  ini  para ulama  memberikan  jawaban.  Kesempurnaan  Islam  mencakup  dua  makna  yang berkaitan,  universal  dan  komprehenship  atau  syumul  dan  mutakaamil. Universalitas  Islam  meniscayakan  bahwa  Islam  kompatibel  untuk  setiap  zaman dan tempat, sedang komprehensivitas Islam meniscayakan Islam dapat menjawab dan  menjadi  solusi  atas  setiap  permasalahan  yang  muncul  dari  segala  aspek kehidupan. 9
Al-Quran  dan  hadits  nabi  mencakup  esensi  setiap  permasalahan  baik  yang telah terjadi, sedang maupun  yang akan terjadi.  Sebagaimana dikatan oleh  Imam Asy  Syafi'i,  "tidak  ada  sesuatu  yang  terjadi  kepada  pemeluk  agama  Allah melainkan pada Kitabullah telah ada dalilnya melalui jalan petunjuk padanya.." 10

## Ushul fiqh dan Al-Qur'an
Sulit untuk membuktikan yang mana dari dua kemungkinan yang lebih tepat pada  kenyataan,  apakah  Al-Qur'an  yang  membentuk  --atau  sekurang-kurangnya menginspirasi--  pola  pemikiran  yang  bercorak  ushul  fiqih,  ataukah  pemikiran ushul fiqh yang membentuk pola penafsiran tertentu terhadap Al-Qur'an. Tapi jika mencermati  dinamika  pemikiran  dan  perumusan  ushul  fiqh  terhadap  Al-Qur'an yang  terus  berkembang,  setidaknya  dari  generasi  shahabat  sampai  pertengahan abad  ke  4  H. 11 dimana  pemikiran  ushul  fiqh  mencapai  kematangannya,  dapat diterima  pemikiran  yang  kompromistis  bahwa  Al-Qur'an  dengan  kemukjizatan berbagai aspek yang terkandung di dalamnya telah mendorong dan menginspirasi
7 . Perhatikan bunyi surat Al-Maidah ayat 3.
8 .  Perhatikan bunyi surat Al-Ahzab ayat 40
9 Bandingkan  dengan  Fakhruddin  Arrazy, Mafâtihulghaib, (Maktabah  Syamilah),  juz  v, h.466 dan Ibrahim bin Umar al Biqâ'i, Nadhmu al durar fi tanasub al ayât wa al suwar , (Maktabah Syamilah), juz II h 332.
10 Muhanmmad  bin  Idris  Asy  Syafi'i, Ar  Risâlah ,  Tahqiq  Ahmad  Muhammad  Syakir, (Beirut: Dar el Fikr, tt), h 20. no 48.
11 Baca kembali priodesasi yang dikemukakan oleh Abdul Wahhab Khalaf, op.cit
munculnya  berbagai  corak  pemikiran  ilmiyah   termasuk  pemikiran  ushul  fiqh sekaligus corak pemikiran ushuli mempengaruhi metode penafsiran.
Secara  epistemologis,  ushul  fiqh  lahir  sebagai  ilmu  dengan  bantuan  ilmu bahasa  Arab,  ilmu  Tafsir,  ilmu  Hadits,  dan  ilmu  Logika  atau  Manthiq.  Dengan perangkat  ilmu-ilmu  tersebut  kemudian  ushul  fiqh  mempunyai  perspektif tersendiri  tentang  Al-Qur'an.  Pemikiran  ushul  fiqh  tentang  Al-Qur'an  setidak- tidaknya  mencakup  hakikat  Al-Qur'an,  kedudukan  Al-Qur'an  dalam  syariat, prinsip-prinsip  syariat  dalam  Al-Qur'an,  tujuan  syariat  dalam  tinjaun  Al-Qur'an, metode  dan  gaya  bahasa  Al-Qur'an  dalam  pensyariatan,  cakupan  hukum  dalam Al-Qur'an, dan ayat-ayat yang dinilai sebagai ayat-ayat hukum.
Mengenai  pengertian  Al-Qur'an,  para  ahli  ushul  fiqh  mendefinisikan sebagai,  "Firman  Allah  yang  diturunkan  kepada  nabi  Muhammad  yang  menjadi mukjizat dengan sendirinya yang membacanya bernilai ibadah" 12
Dari definisi di atas dapat diuraikan beberapa pembatas  yang membedakan Al-Qur'an  dari  kitab  suci  manapun  sekaligus  sebagai  sifat-sifat  khusus  yang menjadi keistimewaanya. Di antaranya:
Pertama ,  bahwa  Al-Qur'an  adalah  firman  Allah  secara  lafadz  dan maknanya.  Maka  tidak  termasuk  ke  dalam  Al-Qur'an  hadits  nabi  ataupun  hadits qudsi  yang  maknanya  diilhamkan  oleh  Allah  tetapi  redaksinya  dari  ucapan  nabi saw. sendiri.
Kedua, Al-Qur'an  itu  melalui  proses  penurunan  dari  Allah  kepada  nabi Muhammad  adakalanya  langsung  atau  melalui  perantara  Malak  Jibril.  Al-Qur'an bukan  hasil  perenungan  dan  rekayasa  nabi.  Dengan  batasan  ini  maka  tidak termasuk  ke  dalam  Al-Quran  wahyu  wahyu  Allah  yang  turun  kepada  nabi  yang terdahulu sebelum datangnya nabi Muhammad saw.
Ketiga, bahwa Al-Qur'an mengandung mukjizat dalam dirinya sendiri. Baik itu  dari  susunan  kalimatnya,  kedalaman  kandungan  maknanya,  keindahan  gaya bahasanya, mengungkap masalah ghaib, menceritakan masa lampau, sekarang dan peristiwa  yang  pasti  terjadi  di  masa  yang  akan  datang,  serta  menantang  siapaun yang  tidak  mempercayainya  untuk  mendatangkan  yang  sebanding  dengan  Al- Qur'an.
Keempat, bahwa  Al-Qur'an  itu  dengan  membacanya  saja  sudah  menjadi bernilai  ibadah.  Karena  itu  ia  menjadi  bacaan  yang  pokok  dalam  shalat  seorang hamba  dan  karenanya  Al-Qur'an  tidak  boleh  diterjemahkan  dengan menghilangkan ayat-ayat dalam bahasa aslinya.
Semua madzhab ushul fiqh sepakat bahwa Al-Qur'an adalah sumber hukum Islam yang pertama dan utama. Bahkan apa yang dilakukan, dikatakan, disetujui Rasulullah menyangkut suatu hukum syariat tidak akan lepas dari ayat Al-Qur'an, baik  itu  sebagai  penegasan  terhadap  ayat-ayat  yang  sudah  jelas,  atau  sebagai
12 Al Futuhy, Syarh Kaukab al Munîr , (Riyad: Maktabah Al Abaykan, 1993), juz II, h. 7- 8
penafsiran  terhadap  yang  belum  jelas,  atau  sebagai  rincian  terhadap  ayat  yang masih  mujmal,  atau  sebagai  pembatasan  terhadap  ayat-ayat  yang  bersifat  umum, atau  sebagai  penetuan  hukum  yang  berdiri  sendiri  sebagai  kewenangan  yang diberikan Al-Qur'an kepada Rasul. 13
Kandungan  hukum  Al-Qur'an  dalam  kerangka  ushul  fiqh,  mengutip pemikiran  Izzuddin  Abdul  Aziz  bin  Abdus  Salam  dalam Al  Imam  fi  bayâni adillatil  ahkâm, bahwa  hukum  ada  dua  macam.  Pertama  hukum  yang  berupa tuntutan,  kedua  hukum  yang  bukan  tuntutan.  Hukum  yang  berupa  tuntutan mencakup  perintah  dan  larangan.  Hukum  yang  bukan  tuntutan  seperti  mubah, sabab, syarat, mâny, shah, batal  atau fasad. 14
Adapun  dalam  menetapkan  hukum  larangan,  perintah  dan  kebolehan,  Al- Qur'an  menempuh  cara  yang  amat  kaya  dan  bervareatif.  Umpamanya  dalam menetapkan hukum-hukum tuntutan yang berupa larangan Al-Qur'an menggunakan beberapa pendekatan/gaya bahasa:
1. Perintah yang eksplisit ( An- Nahal : 90 )
2. Pemberitahuan  bahwa  suatu  perbuatan  dituliskan/diwajibkan  kepada  manusia ( al- Baqarah : 178 )
3. Pemberitahuan  bahwa  suatu  perbuatan  kemestian  atas  manusia  atau  sebagian tertentu (walillahi 'alannâs…) ( Ali Imran: 97)
4. Pemberitahuan  bahwa  suatu  perbuatan  adalah  haq  atas  orang-orang  tertentu (Al baqarah : 241)
5. Dalam bentuk washiyat dengan suatu pekerjaan (An Nisâ: 11)
6. Membawa  perbuatan  yang  dituntut  kepada  orang  yang  diperintahkan  (Al baqarah : 228, )
7. Diungkapkan  dengan  fi'il  amr  atau  fiil  mudhary  yang  diikuti  dengan  lam  al amr (Al Baqarah : 283 )
8. Dengan ungkapan fardhu (Al Ahzab : 50)
9. Menyebutkan perbuatan sebagai  balasan suatu  syarat  pada suatu keadaan  (Al Baqarah : 196 )
10. Dengan mensifati suatau perbuatan sebagai kebaikan (Al Baqarah 220)
11. Menyebutkan  sesuatu  perbuatan  dengan  diikuti  janji  kebaikan  (Al  Baqarah  : 245)
12. Menyebut  perbuatan  dengan  diikuti  pemberitahuan  bahwa  perbuatan  itu mengantarkan kepada kebaikan (Al Baqah : 177 )
13. Menyebutkan  perbuatan  dengan  ungkapan  celaan  kepada  yang  tidak melakukan (At Taubah: 13)
14. Menyebutkan bahwa perbuatan itu dicintai Allah (As Shaf : 4)
13 Abdulghany Abdulkhaliq, Hujjiyatus Sunnah , (Virginia: IIIT, tt.), h. 496-498
14 Izzuddin  bin  Abdul  Aziz  bin  Abdus  Salâm, Al  Imâm  fi  bayâniadillatil  ahkâm,
(Maktabah Syâmilah), h. 2
Metode Al-Qur'an dalam menetapkan hukum tuntutan-larangan mencakup beberapa metode:
1. Larangan yang eksplisit (An Nahal :90 )
2. Ungkapan kata "haram" (Al- An Am :151)
3. Dengan ungkapan tidak halal (An Nisaa: 19, Al Baqarah : 228-229)
4. Dengan bentuk kata kerja larangan (Al Isra : 34)
5. Dengan  ungkapan  meniadakan  kebaikan  pada  suatu  pekerjaan  (Al  Baqarah  : 177)
6. Dengan menafyikan suatu perbuatan (Al Baqarah : 193, 197, 233)
7. Menyebutkan perbuatan dengan ancaman dosa (Al Baqarah : 181)
8. Menyebutkan  perbuatan  dengan  diikuti  ancaman  adzab  akhirat  (At  Taubah  : 34, Al Baqarah : 275)
9. Menyebutkan bahwa suatu perbuatan itu buruk (Ali Imran: 180)
10. Ungkapan peniadaan keabsahan sesuatu bahwa hal itu tidak patut (Al Ahzab : 36, 53)
11. Dengan ungkapan istifham  inkary pada sebagian  tempat  (Al  Baqarah: 44, At Taubah : 13)
12. Menyebut  pelaku  suatu  perbuatan  dengan  menetapkan  sanksinya  (An  Nisa: 38)
13. Menyebutkan  suatu  perbuatan  yang  mengakibatkan  pelakunya  menjadi  kafir, fasik atau dzalim (Al maidah : 44,45 dan 47)
14. Mengutuk atau melaknat pelaku suatu perbuatan (Al baqarah : 159)
15. Menyebutkan kemurkaan Allah kepada pelaku suatu perbuatan (As Shaff: 3)
16. Menyebutkan bahwa Allah tidak mencintai perbuatan tertentu (An Nisa : 36)
17. Menyebutkan  suatu  perbuatan  sebagai  penghalang  dari  mendapat  petunjuk Allah (Az Zumar : 3,Ghafir : 28)
18. Menyebubutkan suatu perbuatan sebagai suatu keburukan (Al Munafiqun : 2)
19. Menyebutkan suatu perbuatan sebagi penyebab tercela (Al Isra: 29)
Adapun  metode  Al-Qur'an  dalam  menetapkan  bahwa  sesuatu  perbuatan atau  suatu  perkara  itu  mubah,  halal  dan  boleh  ditandai  dengan  beberapa  gaya bahasa:
1. Menggunakan  kata  kerja  yang  berarti  penghalalan,  seperti  kata  "uhilla"  (Al Maidah: 1, 4, dan 5)
2. Dengan  menyebutkan  bahwa  suatu  perbuatan  tidak  mengandung  dosa,  "falâ itsma alaih" (Al Baqarah: 182 dan 203)
3. Dengan  menyebutkan  bahwa  perbuatan  itu  tidak  ada  apa-apa,  tidak  ada keberatan "falâ junâha" (Al Maidah: 93, An Nur : 83)
4. Menyebutkan  bahwa  perbuatan  itu  tidak  terlarang  "nafyun  Nahyi"  (Al Mumtahanah: 8) 15
15 Mannaul Qathan, Târikh Tasyri' al Islâmy , (Kairo: Maktabah Wahbah, 2000), cet ke-1, h 61-68
Sedangkan  secara  substantif,  materi  hukum  yang  terkandung  dalam  Al- Qur'am  menurut  perspektif  ushul  fiqh  mencakup  prinsip-prinsip  dasar  hukum tentang kepercayaan, moral, dan tindakan-perbuatan. Hukum-hukum perbuatan ini meliputi  hukum  ibadat  dan  hukum  muamalah.  Hukum  ibadah  di  sini  maknanya ibadah-ibadah  yang  bersifat  khusus,  yaitu  ibadah  ritual  seperti  shalat,  shaum, zakat, haji, qurban, dzikir dan do'a. Sedang hukum muamalah mencakup wilayah yang  luas  dari  kehidupan  manusia,  baik  sebagai  individu  maupun  sebagai masyarakat.  Seperti  hukum-hukum  yang  terkait  dengan  masalah  hukum  perdata, hukum pidana, hukum acara, hukum tatanegara, hukum antar bangsa atau hukum internasional, hukum ekonomi, dan sebagainya. 16
Dalil Al-Qur'an sebagai sumber hukum diposisikan sebagai suatu kepastian yang  tidak  mengandung  keraguan  mengenai  datangnya  dari  Allah  dan  Rasulnya (qath'yyatus  tsubut) karena memang diriwayatkan secara mutawatir dari  generasi kegenerasi  disamping  dihafal  di  dada  para  huffadz  juga  adanya  jaminan keotentikan  Al-Qur'an.  Hanya  saja  diakui  oleh  para  ushuliyun  bahwa  ada  dalil- dalil Al-Quran yang penunjukannya terhadap maksud suatu hukum masih bersifat kemungkinan alias interpretatif (dhanniyatud-dilalah), dan ayat-ayat seperti itulah yang  kemudian  menjadi  wilayah  yang  terbuka  bagi  terjadinya  perbedaan interpretasi dikalangan para fuqaha. 17
Dengan  berpegang  kepada  kaidah  metode  penetapan  hukum  dalam  Al- Qur'an  sebagaimana  tersebut  di  atas,  banyak  hal  yang  dapat  digali  untuk pembaharuan dan pengembangan ushul fiqh maupun fiqh Islam dari dalil-dalil Al- Qur'an.  Hal  ini  mengingat  beberapa  kaitan  penting  antara  Al-Qur'an,  dinamika kehidupan  manusia  dan  hukum  Islam. Pertama ,  perkembangan  muamalah manusia tidak akan pernah berhenti selama masih ada denyut kehidupan di muka bumi ini. Sebab di antara karakter masyarakat manusia adalah bereksperimen dan berinovasi. Kedua ,  kesempurnaan  dan  keuniversalan  Al-Qur'an  sebagaimana yang  telah  disebutkan  di  atas  sangat  membuka  peluang  untuk  mewadahi  setiap perkembangan  baru  dalam  kehidupan  manusia  ke  dalam  kerangka  hukum ilahiyah.  Hanya  saja  yang  dituntut  adalah  kesungguhan  para  sarjana  Islam  itu sendiri  dalam menggali,  merumuskan, dan mengaplikasikan nilai-nilai  Al-Qur'an ke  dalam  kehidupan  nyata. Ketiga ,  ayat-ayat  yang  berkaitan  dengan  hukum muamalah  jauh  lebih  banyak  ketimbang  ayat-ayat  yang  terkait  dengan  hukum ibadah  ritual.  Hukum-hukum  mu'amalah  dalam  Al-Qur'an  menurut  klasifikasi yang dikemukakan Abdul Wahhab Khalaf 18 adalah:
1. Hukum privat (ahkam al ahwal al syahshiyah) mencakup masalah perkawinan, perceraian,  penyusuan,  pengasuhan  anak,  hak  dan  kewajiban  dalam rumahtangga dan hubungan keluarga
16 Wahbah Az Zuhaily, Al Wajiz fi Ushul al Fiqh, (Beirut: Darl el Fikr, 1996), h.30
17 Mannaul Qathan, op.cit, h 68-71
18 . Sebagaimana dikutip oleh Wahbah Az Zuhaili dalam Ushul al Fiqh al Islamy , (Beirut: Dar el Fikr), cet. I. h.438-439.
2. Hukum  perdata  (ahkam  al  madaniyyah)  yang  mencakup  masalah  pengaturan interaksi  individu  dengan  harta  kekayaan  seperti  jual  beli,  sewa  menyewa, gadai, kafalah syirkan dan sebagainya
3. Hukum  pidana  (ahkam  al  jinâiyah)  yang  mencakup  hukum-hukum pelanggaran  dan  kriminalitas  yang  berhak  mendapat  sanksi  hukuman  seperti pembunuhan, pencurian, perzinaan, dan sebagainya
4. Hukum acara (ahkam al murâfa'at) yang mencakup hukum-hukum pengadilan, kesaksian, pembuktian, sumpah, dan sebagainya.
5. Hukum  tatanegara  (ahkam  al  dusturiyah)  yang  mencakup  tata  tertib perundang-undangan dan dasar-dasar peraturan hukum
6. Hukum  internasional  (ahkam  al  dawliyah)  yang  mengatur  hubungan  antar negara  Islam  dengan  negara  non  Islam,  hukum  minoritas  muslim  di  negara non muslim dan minoritas non muslim di negara  Islam, serta hubungan antar penduduk muslim dan non muslim
7. Hukum  ekonomi  (ahkam  al  iqtishadiyah)  yang  mengatur  tentang  interaksi individu  dengan  kekayaan  orang  lain,  hak-hak  orang  kaya  dan  kaum  miskin, serta hak-hak kekayaan individu dalam hubungan dengan negara.
Di  samping  apa  yang  dikemukakan  di  atas,  pengembangan  ushul  fiqh  dari aspek  dalil  normatif  (Al-Qur'an)  juga  dapat  dilakukan  melalui  pendekatan  teori empat  prinsip  syariat  Islam.  Seperti  yang  dikemukankan  oleh  Abdul  Wahhab Khalaf, paling tidak ada empat prinsip dasar Al-Qur'an dalam menetapkan hukum atau  pensyariatan. Pertama ,  hukum  ditetapkan  sacara  bertahap. Kedua , menyedikitkan  beban  kewajiban. Ketiga ,  mengutamakan  kemudahan  dan keringanan  hukum. Keempat ,  sejalan  dengan  kemaslahatan  yang  dibutuhkan manusia. 19
Dengan  teori  pentahapan  dalam  menetapkan  hukum  ( At  Tadrîj  fit  tasyri' ) memberi  faedah  bahwa  adanya  tingkatan  prioritas  dalam  hukum,  perlunya pembiasaan  hukum  di  masyarakat  sehingga  menyatu  dengan  jiwa  mereka,  dan bahwa hukum itu dinamis serta terus berkembang. Maka penerapan hukum  yang bersumber  dari  Al-Qur'an  dalam  konteks  kekinian  menuntut  penelitian  bagian hukum  yang  mana  dari  ayat-ayat  Al-Qur'an  yang  paling  penting  dan  mendasar untuk diprioritaskan penerapannya di tengah-tengah umat seperti Indonesia ini.
Dengan  teori  sedikitnya  beban  kewajiban  dan  sedikitnya  yang  diharamkan dalam  hukum  Islam  ( qalîl  at  takâlif )  memberi  faedah  bahwa  hukum  Islam memberi  keleluasaan  lebih  banyak  pada  aspek  kemubahan.  Meninggalkan keburukan  dan  melakukan  kebaikan-kebaikan  lebih  banyak  diperintahkan  oleh Islam  dalam  bentuk  anjuran  yang  membangkitkan  kesadaran  dan  dorongan keinginan  internal  dari  dalam  pelaku  sendiri  daripada  karena  paksaan  dari  luar. Karena itu janji pemberian pahala di akhirat atas amal baik dan ancaman dosa dan azab  di  akhirat  lebih  banyak  dikemukakan  daripada  janji  balasan  dan  ancaman
19 Abdul Wahhab Khalaf, op.cit , h. 18-22
hukuman  duniawi.  Kaidah  atau  teori  ini  memberi  pedoman  bahwa  penerapan hukum-hukum Al-Qur'an tidak melulu menekankan aspek larangan dan kewajiban yang  mengesankan  bahwa  dinamika  masyarakat  Islam  akan  berhenti  akibat kebebasan  berinovasi  dan  berimprovisasi  dibelenggu  dengan  larangan  dan kewajiban-kewajiban agama yang banyak.
Dengan  teori  kemudahan  dalam  syariat  Islam  (al-yusru  au  adamul  haraj) memberi  faedah  bahwa  hukum  Islam  lebih  praktis  dan  simpel  daripada  hukum agama  manapun,  lebih  sesuai  dengan  situasi  dan  kondisi  manusia  yang  banyak dihadapkan  kepada  kendala  dan  kesulitan,  dan  menjadi  bukti  kebenaran  bahwa syariat Islam diturunkan memang untuk menjadi rahmat bagi alam bukan menjadi bencana atau kesusahan.
Terakhir, teori bahwa syariat Islam diturunkan selaras dengan kemaslahatan hidup  manusia  ( al-musayyaratu ma'a mashalihinnas )  memberi  faedah  bahwa syariat  Islam  adalah  universal  untuk  setiap  zaman  dan  tempat.  Karena kemaslahatan  umat  manusia  akan  senantiasa  berkembang  dari  zaman-ke  zaman, maka  para  ahli  hukum  Islam  dituntut  untuk  senantiasa  mampu  menangkap  dan memahami semangat kemaslahatan umat sesuai dengan zaman yang dihadapinya, kemudian  ayat-ayat  Al-Qur'an  yang  mana  yang  terkait  dengan  kemslahatan tersebut  yang  patut  dijadikan  landasannya.  Sebab  salah  satu  dari  kaidah  hukum Islam  adalah  di  mana  ada  kemaslahatan  maka  disitulah  adanya  hukum  Islam. Kemaslahatan  di  sini  tentu  saja  kemaslahatan  objektif  yang  telah  diuji  dengan kaidah-kaidah syar'iyah itu sendiri, bukan kemaslahatan dalam penilaian subjektif hawa nafsu segelintir manusia.
.
Pengembangan Ushul Fiqh (Perspektif Al-Qur'an)
Apa yang harus dikembangkan dari Ushul Fiqh yang dianggap sebagai ilmu yang  sudah  mapan?  Ushul  fiqh  sebagai  satu  disiplin  ilmu  yang  dihasilkan  dari kerja intelektual  yang berkesinambungan tidaklah sakral melainkan tetap terbuka untuk  diuji  ulang  bahkan  dikritik  dan  diperbaiki.  Sebagaimana  dikatakan  Prof. Chozin Nasuha :
"Kebenaran  ilmiah  bersifat  relatif,  kondisional,  dan  tergantung  konsensus  atau kesepakatan.  Tidak  ada  kebenaran  mutlak  dalam  ilmu  sosial  atau  budaya termasuk  ushul-fiqh.  Karena  itu,  setiap  ushuliyyun  harus  siap  menerima  kritik atas  kekurang  tepatan  analisanya.  Dalam  kaitan  ini,  Abdulwahhab  al-Sya’rani berkata : Mazhab kami adalah benar, tetapi mungkin juga salah. Mazhab di luar kami adalah salah, tetapi mungkin juga benar. Demikian ini tertuang dalam kitab klasik  berjudul  Mizan  al-Kubra,  maka  nilai  pluralis  ini  termasuk  ciri postmodernism . 20
20 .  Chozin  Nasuha, Epistemologi  Ushul  Fiqh, ( www.hizbut –tahrir.or.id/2008/04/29/ pemikiran ushulfiqh hizbut-tahrir
Sebagai  ilmu,  ushul  fiqh  dapat  ditinjau  dari  sudut  filsafat  ilmu.  Dalam tinjauan filsafat,  setiap ilmu  mempunyai  objek material  dan objek formal.  Objek material  ushul  fiqh  adalah  dalil-dalil  hukum  dari  sudut  bagaimana  ia  ditetapkan sebagai  sumber dalil.  Dalil  hukum  yang paling sentral  adalah Al-Qur'an,  dimana dalil-dalil  yang  lain,  yaitu  hadits,  ijma'  dan  qiyas,  harus  mendapat  konfirmasi daripadanya.  Sedang  objek  formal  dari  ushul  fiqh  adalah  prosedur  metodologis yang  menjadi  ciri  khusus  dan  pembeda  ushul  fiqh  dari  ilmu-ilmu  yang  lainnya. Dari  sudut  formalnya,  ushul  fiqh  memahami  Al-Qur'an  dari  kerangka  pemikiran hukum  semata  yang  menimbulkan  kesan  bahwa  Al-Qur'an  seolah-olah  kitab hukum.  Maka  kelemahan  ushul  fiqh  dalam  memahami  Al-Qur'an  adalah  adanya pengabaian  terhadap  sebagian  besar  ayat  yang  dinilai  bukan  atau  tidak mengandung teks hukum. Padahal dalam tinjaun tafsir diakui bahwa ayat-ayat Al- Qur'an adalah satu kesatuan yang saling terkait dan integral.
Dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa  pengembangan  ushul  fiqh  dari sudut Al-Qur'an diawali dengan merekonstruksi metodologi ushul fiqh itu sendiri dalam  memposisikan  Al-Qur'an  dan  dalam  mengambil  istinbat  hukum daripadanya  dengan  mempertimbangkan  perkembangan  metodologi  tafsir  itu sendiri.  Kemudian  merumuskan  kaidah-kaidah  baru  yang  digali  dari  Al-Qur'an maupun  hadits  dengan  memperhatikan  hajat  hidup  manusia  sekarang  dalam menjawab tantangan perkembangan zaman.

## Penutup
Dari  cakupan  hukum  yang  terkandung  dalam  Al-Qur'an  sebagaimana diuraikan di atas nampak jelas bahwa lapangan pengembangan ushul fiqh dan fiqh sangat  terbuka  luas  untuk  menghadapai  problema  umat  di  zaman  sekarang  dan masa yang akan datang. Pemikiran untuk pengembangan hukum  Islam bermakna pengembangan ushul fiqhnya. Tanpa pengembangan ushul fiqh tidak akan terjadi perkembangan hukum Islam, selain pengulangan atau modifikasi nilai lama dalam wajah baru.
Pengembangan  Ushul  fiqh  meniscayakan  pengembangan  kajian  terhadap metodologi  tafsir  sebagai  konsekwensi  logis  bahwa  sumber  sentral  dari keseluruhan  hukum  Islam  adalah  Al-Qur'an.  Maka  terjadi  interaksi  yang mutualistis  antara  Al-Qur'an  sebagai  sumber  inspirasi  kemunculan  pemikiran hukum  Islam  (ushul  fiqh)  dan  pemikiran  ushul  fiqh  terhadap  metodologi penafsiran Al-Qur'an.

## Daftar Pustaka
Abu  Hamid  bin  Muhammad  Al-Ghazaly, Al  Musthasfa, tahqiq  Hamzah  bin Zuhaer Al hafidz, (Jidah: Dar el Nasyr, tt)
Abdul  Wahhab  Khalaf, Khulashah  Târikh  Tasyri'  al  Islâmy ,(Kuwait:  Dar  el Qalam, tt)
----------- Ilmu Ushul Al Fiqh , (Kairo: Maktabah Da'wah Al Islamiyah, 1959)
Ali  bin  Muhammad  bin  Abil  Izz  al  Dimasyqy, Syarh  al  aqîdah  al  thahawiyah , tahqiq  Abdullah  bin  Abdul  Muhsin  At  Turky  dan  Syuaib  Al  Arnauth, (Beirut: Risalah Publisher, 2000)
Al Futuhy, Syarh Kaukab al Munîr, (Riyad: Maktabah Al Abaykan, 1993) Fakhruddin Ar Râzy, Mafâtihul Ghaib , (Beirut: Dar el Fikr, 1981), cet. Ke-1. Ibnul Qayyim al Jauziyah, I'lamul Muwaqqi'in, (Beirut: Dar el Fikr, tt)
Al-Qadhi  al  Qudhat  Abdul  Jabbar, Syarah  Ushul  al  Khamsah ,  (Kairo: Maktabah Wahbah, 1996), cet. Ke-3
Izzuddin  Abdul  Aziz  bin  Abdus  Salam, Al  Imâm  fî  bayâni  adillatil  ahkâm (Maktabah       Syamilah)
Juhaya  S  Praja, Ringkasan  Sejarah  Filsafat  Hukum  Islam ,  (Bandung:  UNISBA, 2009)
Manna'ul Qathan, Târikh Tasyri' al Islâmy , (Riyadh: Maktabah Al ma'arif, 1996)
Muhammad bin Idris Asy Syafi'i, Ar Risâlah, tahqiq Ahmad Muhammad Syakir, (Beirut: Dar el Kutub al Ilmiyah, tt.)
Musthafa as Siba'i, As Sunnah wa makânatuha inda al Tasyri' , (Damascus: Dar el Warraq, 2000)
Tajuddin  As  Subky, Jam'ul  jawami'  fi  ushul  al  fiqhi ,  (Beirut:  Dar  el  kutub  al ilmiyah, 2003)
Wahbah Az Zuhaily, Ushûl al fiqhi al Islâmi , (Damascus: Dâr el Fikr, 1986)