## Volume 4 Issue 1, Mei 2015

## EPERTORIUM

## Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan
-------------------------------------------------------------------------
Prog ram  Studi Magister Kenotariatan                     Pengurus Daerah  Ikatan Notaris Indonesia (INI) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya                                     Kota Palembang
REPERTORIUM Volume 4 issue 1 Halaman 1-137 Palembang Mei 2015 ISSN: 2086-809X

## R
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

## EPERTORIUM

## Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prog ram  Studi Magister Kenotariatan                     Pengurus Daerah  Ikatan Notaris Indonesia (INI) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya                                     Kota Palembang
Kenotariatan                         Pengurus Daerah  Ikatan Notaris Indonesi REPERTORIUM Volume 4 Issue 1 Halaman Palembang Mei 2015 ISSN: 2086-809X

## R

## DEWAN REDAKSI

## R EPERTORIUM

## Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan
ISSN: 2086-809X
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan
Pengurus Daerah  Ikatan Notaris Indonesia (INI) Kota Palembang
Ikatan Alumni (IKA) Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universiats Sriwijaya
Keputusan Dekan FH Universitas Sriwijaya Nomor:  001/SK-FH/2009 Tanggal: 11 Januari 2010

## Pembina:
Prof.  Amzulian  Rifai,  S.H.,  LLM.,  Ph.D. (Dekan FH Universitas Sriwijaya).
Penanggung Jawab Umum:
Saut P. Panjaitan, S.H., M.Hum. (Ketua  P.S. M.Kn FH Universitas Sriwijaya).

## Ketua Penyunting:
Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.
Sekretaris Penyunting: Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL.

## Penyunting Ahli:
Prof. Dr. Joni  Emirzon,  S.H., M.Hum. (Koordinator/FH Universitas Sriwijaya). Prof.  Dr.  Sri  Rezeki  Hartono, S.H.(Mitra Bestari/FH Universitas Diponegoro).
Prof. Dr. Veronica Komalawati,  S.H., M.H. (Mitra  Bestari/FH Universitas Padjadjaran). Prof. Dr.  Sugito,  S.H., M.H. (Mitra  Bestari/FH Universitas Gadjah Mada).
Prof. Dr. Bismar Nasution, S.H., M.H. (Mitra  Bestari/FH Universitas Sumatera Utara).
Penyunting Pelaksana: Dr. Happy Warsito, S.H., M.Sc., H. Amrullah Arpan, S.H., S.U., Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum., Notaris H. Kms. Abdullah Hamid, S.H., Sp.N., M.H.,
Notaris H. Achmad Syarifudin, S.H., Sp.N., Notaris Herman Andriansyah, S.H., Sp.N.
Administrasi dan Sirkulasi: Tri Cahya Putri, S.Kom.
Widi Widodo
Redaksi/Tata Usaha:
Kampus FH Unsri Palembang, Telp./Fax. 0711-352034,
e-mail : repertorium_mkn_fhunsri_@yahoo.co.id , Mobile : 0819.333.99726 . website : http.www.notariat.fh.unsri.ac.id
R EPERTORIUM Jurnal  Ilmiah  Hukum  Kenotariatan  , diterbitkan  oleh  Program  Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, pada bulan Mei dan Oktober, sebagai  media  komunikasi  dan  pengembangan  ilmu.  Redaksi  menerima  naskah  artikel  laporan penelitian  dan  artikel  konseptual  yang  harus  relevan  dengan  visi  dan  misi  redaksi  serta  mengacu  kepada Pedoman Sistematika dan Teknis Penulisan yang telah ditentukan. Redaksi berhak mengubah naskah sepanjang tidak mengubah substansi isinya.

## PENGANTAR REDAKSI
Puji  dan  syukur  kepada  Allah  SWT,  Tuhan  yang  Maha  Kuasa,  karena  berkat  ridho-Nya jualah  Jurnal  Ilmiah  Hukum  Kenotariatan  “Repertorium”  Volume  :  1,  Nomor  :  2,  Mei- September  2011  ini  telah  dapat  diterbitkan  sesuai  dengan  harapan  segenap civitas akademica Program  Studi  Masgister Kenotariatan  Fakultas  Hukum  Universitas  Sriwijaya, Pengurus  Ikatan  Mahasiswa  Program  Studi  Magister  Kenotariatan  Fakultas  Hukum Universitas Sriwijaya dan Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia Suamtera Selatan.
Penamaan berkala,  kelembagaan penerbit, penyuntingan, penampilan, gaya penulisan, substansi  isi,  keberkalaan  dan  kewajiban  pasca  terbit  telah  diupayakan  sesuai  dengan Pedoman Akreditasi Berkala Ilmiah yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  Kementerian  Pendidikan  Nasional  Republik  Indonesia  dan  dinyatakan  berlaku sejak  2  Oktober  2009  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2009.
Artikel ilmiah yang dimuat dalam Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Repertorium Volume Perdana  Nomor  2  ini,  diklasifikasikan  dan  dikelompokkan  berdasarkan  topik  dengan memperhatikan kepentingan pengembangan ilmu dan praktik hukum kenotariatan pada khususnya  serta  ilmu  dan  praktik  hukum  bisnis  pada  umumnya.  Artikel  Topik  Utama menampilkan  artikel-artikel  hasil  konversi  Tesis  mahasiswa  Program  Studi  Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
Selanjutnya,  Artikel  Topik  Lepas  menyajikan  Artikel-Artikel  hasil  penelitian  dan  artikel konseptual  karya  Tenaga  Pengajar  Fakultas  Hukum  Universitas  Sriwijaya  dan  Program Studi  Magister  Kenotariatan  Fakultas  Hukum  Universitas  Sriwijaya,  yaitu  :  Harmonisasi Hukum Investasi Bidang Perkebunan yang ditulis oleh Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum., Studi Hukum Atas Nasionalisasi Perusahaan Asing; Dasar Hukum Tindakan Nasionalisasi Untuk  Mencapai  Kepastian  Hukum  Penanaman  Modal,  yang  ditulis  oleh  Mada  Apriandi Zuhir, S.H., MCL., Antonius Suhadi AR, S.H., M.H., dan Herman Adriansyah, S.H., Sp.N.
Kemudian,  khusus  Artikel  Ringkasan/Konversi  Disertasi  memuat  artikel  karya,    Dr. Firman  Muntaqo,  S.H.,  M.Hum.,  Tenaga  Pengajar  Fakultas  Hukum  Universitas  Sriwijaya dan  Program  Studi  Magister  Kenotariatan  Fakultas  Hukum  Universitas  Sriwijaya    yang berjudul : Harmonisasi Hukum Investasi Bidang Perkebunan.
Jurnal  Ilmiah  Hukum  Kenotariatan  “Repertorium”  volume  kedua  ini  diakhiri  oleh  artikel khusus berbahasa Inggris ( English Corner ), yaitu : The Formation Of Arbitration Clause In International Contract, yang ditulis oleh Meria Utama, S.H., LL.M.
Akhirnya,  Redaksi  Jurnal  Ilmiah  Hukum  Kenotariatan  “Repertorium”  menyampaikan ucapan  terima  kasih  kepada  semua  pihak  yang  telah  berkontribusi  dalam  penerbitan Volume  kedua  ini.  Tidak  lupa  pula,  Redaksi  mengharapkan  kritik  dan  saran  yang konstruktif  dari  para pembaca  yang budiman  guna  meningkatkan  kualitas  Jurnal  Ilmiah Hukum Kenotariatan “Repertorium” ini untuk volume berikutnya. Selamat membaca.

## DAFTAR ISI
DEWAN REDAKSI ........................................................................................................................... ii PENGANTAR REDAKSI ................................................................................................................ iii DAFTAR ISI ..................................................................................................................................... iv
1. Pelaksanaan Hak Waris Adat Anak Perempuan Pada Masyarakat Marga (Lama) Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih Di Dalam Hukum Kewarisan Islam Astuti Maryulaini , Joni Emirzon, Abdullah Gofar, Herman Adriansyah 1 2. Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Wasiat Untuk Anak Piara Dalam Hukum Islam Dan Pengangkatan Anak Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Ade Kusuma, Abdullah Gofar, Elmadiantini 15 3. Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik Akad Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan Hukum Islam Ahmad Febry   , Abdullah Gofar, Achmad Syarifudin 29 4. Kewenangan Notaris Sebagai Pejabat Lelang Kelas Ii Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/Pmk.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Amir Hakim Hasyim , Febrian, Herman Andreij Adriansyah 41 5. Analisis Hukum Tentang Wewenang Notaris Dalam Pembuatan Akta Ikrar Wakaf Ari Latif Pratama , Ridwan, Elmadiantini 59 6. Kekuatan Pembuktian Surat Pengakuan Hak Atas Tanah Yang Diketahui Oleh Lurah Dan Camat Hana Wastuti Poetri 77 7. Perbuatan Hukum Direksi Mewakili Perseroan Terbatas Dalam Pengikatan Kredit di Bank Dengan Penjaminan Aset Perusahaan Muawanah, Firman Muntaqo, Arfianna Novera, KMS. Abdullah Hamid 97 PEDOMAN SISTEMATIKA DAN TEKNIK PENULISAN 110

## PELAKSANAAN HAK WARIS ADAT ANAK PEREMPUAN PADA MASYARAKAT MARGA (LAMA) RAMBANG KAPAK TENGAH KOTA
PRABUMULIH DI DALAM HUKUM KEWARISAN ISLAM 1
Oleh :
ASTUTI MARYULAINI 2 , JONI EMIRZON, ABDULLAH GOFAR, HERMAN ADRIANSYAH,
Abstract :  This  thesis  entitled “THE  IMPLEMENTATION  OF  THE  INDIGENOUS INHERITANCE  RIGHTS  OF  DAUHGTERS  IN  THE  (OLD)  ETHNIC  OF  THE RAMBANG  KAPAK  TENGAH  IN  PRABUMULIH    BASED  ON  THE  ISLAMIC INHERITNANCE  LAW” was  aimed  at  examining  the  inheritance  rights  of  daughters seen  from  Islamic  inheritance  law  and  explaining    the  legal  requirements  of  the  Islamic inheritance law functioning as its legal cover; cause of parental injustice by gift all of the treasures  to  the  sons  and  none  to  the  daughters;  see  the  role  of  notaries  in  issuing  the certificate  of  bequests.    The  theory  used  is  the  theory  of  justice,  legal  protection  theory, theory    of  Receptio  in  Complexu,  Theory  of  Receptie  a  Contrario.  This  is  an  empirical study  that  uses  a  statutory  approach,  historical  approach,  philosophical  approach.  The data  in  this  research  consists  of  primary  legal  materials,  legal  materials  and  secondary and  tertiary  legal  materials  sourced  from  the  legislations.  The  data  were  collected  by identifying and inventorying existing legal materials relevant to the legal issues.  The data were structured, described, and systematized  based on the analysis of legal materials by means of  analysis  and interpretation of  the law. Deductive and inductive logic is  used to draw conclusions.  It  can be concluded that the customary law of inheritance daughters of the (old) ethnic of the Central  Rambang Kapak in Prabumulih is not in accordance with the  system  of  Islamic  inheritance  law,  especially  regarding  the  division  of  property inheritance for  sons and daughters which are not based on the division of 2:1 (two equals to one) as stipulated in the QS. An-Nisaa verse 11 and chapter 176 compilation of Islamic law. The Compilation of Islamic law in the case of inheritance can be a source of  law for the  (old)    ethnic  of  Rambang  Kapak  Tengah  in  Prabumulih  in  order  to  protect  the inheritance rights of daughters. Notaries‟ role on the issuing  of  bequest certificates in the (old) ethnic of Rambang Kapak Tengah in Prabumulih  is in conformity with the provisions
1 Artikel ini adalah  ringkasan Tesis yang berjudul “Pelaksanaan Hak Waris Adat Anak Perempuan Masyarakat  Marga (lama) Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih Di Dalam hukum Kewarisan Islam”, di bawah bimbingan Joni Emirzon, Abdullah Gofar, Herman Adriansyah, pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2013.
2 Penulis  adalah Alumnus Program Studi Mangister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Tahun kelulusan 2013
of  the notaries‟ law  number 30 of 2004, but the implementation of the Article 15 (2)e that contains  a  notary  obligation  to  provide  legal  counseling  to  their  clients  has  given    less effective impact for (old) ethnic of  the Rambang Kapak Tengah in Prabumulih.
Keywords, Daughters,Islamic Inheritance Law

## A. Pendahuluan
Di  Indonesia  Hukum  Kewarisan yang berlaku dan hidup dalam masyarakat umumnya ada 3 macam  yaitu:  1) Hukum Kewarisan  Adat,  2)  Hukum  Kewarisan Islam,  3)  Hukum  Kewarisan  Perdata Barat.
Pada  masyarakat  Marga  (lama) Rambang  Kapak  Tengah    di  mana mayoritas  penduduknya  beragama  Islam hukum  yang berlaku dan hidup di bidang kewarisan saat ini adalah hukum kewarisan  adat.  Hukum  kewarisan  adat yang  berlaku  pada  masyarakat  Marga (lama)  Rambang  Kapak  Tengah  tersebut dipengaruhi  oleh  bentuk  kekerabatan yang  hidup  dan  berlaku  pada  masyarakat adatnya yaitu sisitem kekerabatan patrilinial,  yaitu  sistem  kekerabatan berdasarkan pertalian keturunan kebapakan yang menarik garis keturunannya dari pihak laki-laki keatas. 3 Sistem kekerabatan
pada masyarakat  Marga  (lama)  Rambang Kapak Tengah yang berbentuk patrilineal mempengaruhi  bentuk  perkawinan  pada masyarkatnya,  yaitu  bentuk  perkawinan jujur,  yang  mengakibatkan  pelaksanaan kewarisan  orang  tua  kepada  anak  hanya dapat  di  nikmati  oleh  anak  laki-laki  dan
3 Zainuddin Ali.2008. Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika.hlm. 25
mengenyampingkan anak perempuan sebagai  ahli  waris  yang  sah  didalam hukum kewarisan Islam.
Pengalihan  harta  yang  umumnya terjadi  di  dalam  pelaksanaan  pada masyarakat  Indonesia  ada  3  tiga)  macam yaitu:(1)  pewarisan,  proses  pewarisan yaitu  pengalihan  harta  dari  pewaris kepada ahli waris dikarenakan meninggalnya pewaris (orang yang meninggalkan    harta),    (2)  hibah  adalah pengalihan  harta  dari  seseorang  kepada orang  lain  selagi  ia  masih  hidup  dan    (3) wasiat  sebagaimana  dikutip  oleh  Drs. Chairuman  Pasaribu  dan  Suhrawardi  K. Lubis  mengemukakan  pengertian  wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa manfaat piutang ataupun manfaat  untuk  dimilik  oleh  orang  yang diberikan  wasiat  setelah  orang  yang berwasiat meninggal. 4
Pola  pengalihan  harta  dari  orang tua  kepada  anak  pada  masyarakat  Marga (lama)  Rambang  Kapak  Tengah  saat  ini juga banyak dilakukan dengan cara hibah karena  dianggap  lebih  bermanfaat    bila dibandingkan dengan meninggalkan warisan.,  Umumnya  hibah  orang  tua kepada  anak  dilakukan  pada  saat  anak- anak  akan  memulai  hidup  baru  sesudah
4 Suhrawardi K. Lubis . 2007 .Hukum waris Islam . Jakarta : Sinar Grafika. hlm. 44.
menikah  (mentas).  Hibah  yang  diberikan orang tua kepada anak didalam kehidupan masyarakat  Marga  (lama)  Rambang Kapak Tengah, umumnya hanya diberikan  kepada  anak  laki-laki  dengan mengenyampingkan hak anak perempuan.
Hibah  yang  diberikan    umumnya berupa  barang  tidak  bergerak  seperti tanah  dan  rumah,  .  Sesuai  dengan  Pasal 15  ayat  2  Undang-Undang  Jabatan Notaris (UUJN) menyebutkan:
(f)    Notaris  berwenang  membuat  akta yang berkaitan dengan pertanahan
Sesuai dengan  ketentuan Pasal 15 ayat    2  (f)  Undang-Undang  Jabatan Notaris (UUJN) tersebut diatas pemberian hibah  dari  orang  tua  kepada  anak biasanya dilakukan dihadapan Notaris.
Di  dalam  ketentuan  Pasal  211 Kompilasi  Hukum  Islam  menyebutkan hibah  dari  orang  tua  kepada  anak  dapat dihitung sebagai warisan.
Melihat  ketentuan    isi  Pasal  211 Kompilasi Hukum Islam tersebut pemberian  hibah  dari  orang  tua  kepada
anak  sebenarnya  merupakan  bagian pendahuluan  dari  pembagian  warisan kepada  anak setelah orang tua meninggal kelak.
Di  dalam    pelaksanaannya  proses hibah  dari  orang  tua  kepada  anak dihadapan  Notaris  biasanya  ditentukan syarat-syarat diantaranya
adanya persetujuan  dari  para  ahli  waris,  yaitu syarat  persetujuan  dari  keluarga  si pemberi hibah misalnya si pemberi hibah mempunyai  anak 3  (Tiga) orang anak,  1 (Satu)  laki-laki  dan  2  (Dua)  orang  anak perempuan maka apabila hibah yang akan
diberikan  hanya  kepada  salah  satu  anak pemberi  hibah  misalnya  anak  laki-laki saja, maka harus mendapatkan persetujuan dari kedua anaknya yang lain dan istri pemberi hibah. Di  dalam  pelaksanaan  hibah dalam masyarakat marga (lama) Rambang  Kapak  Tengah    umumnya pemberian  persetujuan  oleh  ahli  waris anak  perempuan  kepada  anak  laki-laki yang  menerima  hibah  tidak  pernah mendapatkan  pertentangan  dikarenakan hukum kewarisan adat  yang berlaku pada marga  (lama)  Rambang  Kapak  Tengah merujuk  kepada  sistem  kekerabatan patrilineal.  Dilihat  dari  sistem  hukum kewarisan  Islam pemberian hibah kepada anak laki-laki dengan mengenyampingkan anak perempuan sebagai  ahli  waris  yang  sah  adalah bertentangan  dengan  azas-azas  keadilan yang dianut dalam sistem hukum kewarisan Islam.
B. Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian  empiris  bersifat  eksploratoris, adalah  metode  penelitian  mengumpulkan bahan-bahan dengan penelitian kepustakaan  ( library  Research) dan penelitain lapangan atau ( Field Research ). Penelitian  ini  menggunakan  3
(tiga)  pendekatan  penelitian  yang  dapat dijadikan pendukung dalam upaya memahami, menganalisa, mendeskripsikan secara menyeluruh mengenai  permasalahan  hukum  yang akan diteliti dalam penelitian hukum ini.
1. Pendekatan perundang-undangan Pendekatan  perundang-undangan
adalah  suatu  pendekatan  penelitian  yang dilakukan  dengan  cara  mengidentifikasi dan  mengkaji  berbagai  aturan-aturan hukum yang berlaku dan saling terhubung dengan  permasalahan  yang  di  bahas dalam  tesis  ini,  Kompilasi  Hukum  Waris Islam,  dan  asas-asas  dalam  masalah kewarisan sebagai hukum positif dan asas yang  hidup  di  Indonesia,  yang  berisi tentang aturan-aturan dan asas-asas kewarisan
2. Pendekatan filsafat Pendekatan  filasafat  digunakan
untuk  mengkaji  asas-asas  hukum  yang terkandung  dalam  hukum  kewarisan Islam  terutama  yang  diatur  dalam Kompilasi  Hukum  Islam  Pasal  176  dan 211.
Pendekatan filsafat akan
mengupas  isu  hukum  ( legal  issue )  dalam penelitian  empiris  bersifat  eksploratoris dan mengupasnya secara mendalam.
3. Pendekatan sejarah
Pendekatan sejarah adalah pendekatan  dengan  menelaah    faktor- faktor  Masyarakat  Adat  Marga  (lama) Rambang Kapak Tengah memakai
Hukum  Waris  Adat  dilihat  dari  sejarah hukum dari wilayah teritorial, dasar  yang membentuk keturunan masyarakat hukum dan  sistem  kekerabatan  Marga  (lama) Rambang  Kapak  Tengah,  Pengaruh agama dan hukum Negara dalam eksistensi  masyarakat  Marga  (lama) Rambang Kapak Tengah, dimana
sebagian  besar  masyarakat  adat  tersebut beragama Islam.
C. Kerangka Teori dan Konseptual. Penelitian  ini  menggunakan  teori
keadilan yang menggali dari
Perlindungan  hukum  dan  teori  lingkar Konsentrasi yang menggali dari ayat-ayat Al  Quran  dan  pendapat-pendapat  sarjana muslim.
Teori  keadilan  dirujuk  dari  Q.S An  Nisa  :  135  dan  QS  Al  Maidah  :  8, prinsip  perlindungan  hukum  dirujuk  dari Q.S  Al  Isra  :  70  sedangkan  dalam penerapannya  dipakai  Pasal-Pasal  dalam Kompilasi  Hukum  Islam  yaitu  Pasal  174 dan Pasal  176.
Ada  beberapa  asas-asas  hukum kewarisan  dalam  konsep  hukum  waris Islam yaitu sebagai berikut :
1. Ijbari Asas Ijbari yang  terdapat  dalam hukum  kewarisan  Islam  mengandung arti pengalihan  harta  dari  seseorang  yang meninggal  dunia  kepada  ahli  warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan  Allah  tanpa  digantungkan kepada  kehendak  pewaris  atau  ahli warisnya. 5
2. Asas Bilateral
Asas bilateral dalam hukum kewarisan  berarti  seseorang  menerima hak atau bagian warisan dari kedua belah
5 Ibid . hlm 53. Dikutip dari Amir, Syarifuddin mengemukakan bahwa “kata Ijbari berarti kewajiban (compulsary), yaitu kewajiban melakukan sesuatu. Unsur kewajiban itu terlihat dalam perpindahan harta pewaris kepada ahli warisnya sesuai jumlah yang diwajibkan oleh Allah dalam Al-Quran Surah An-Nisa‟ ayat 11,12,176, dan 33”
pihak;  dari  kerabat  keturunan  laki-laki dan kerabat keturunan perempuan. 6

## 3. Asas Individual
Asas  individual  dalam  hukum kewarisan  Islam  adalah  setiap  ahliwaris (secara  individual)  berhak  atas  bagian yang didapatnya tanpa terikat kepada ahli waris lainnya. 7
4. Keadilan berimbang
Asas  keadilan  berimbang  dalam hukum kewarisan Islam berarti keseimbangan  antara  hak  yang  diperoleh dengan  keperluan  dan  kegunaan  dalam melaksanakan  kewajiban.  Perkataan  adil banyak  disebut  dalam  Al-Quran  yang kedudukannya  sangat  penting  dalam sistem  hukum  Islam,  termasuk  hukum kewarisan. Di dalam sistem ajaran agama Islam,  keadilan  itu  adalah  titik  tolak, proses,  dan  tujuan  segala  tindakan manusia. 8

## 5. akibat kematian
Asas  akibat  kematian  dalam hukum kewarisan Islam berarti kewarisan ada  kalau  ada  yang  meninggal  dunia, kewarisan  ada  sebagai  akibat  dari meninggalnya seseorang 9 .
Guna  mencegah  ketidakjelasan dan  salah  pengertian  tentang  berbagai terminology  dalam  penelitian  ini,  maka perlu dijabarkan beberapa konsep-konsep sebagai berikut :
6 Ibid . hlm 54 7 Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak. Hukum Waris Islam . 2009. Jakarta : Sinar Grafika, hlm 40.
8 . Ibid . hlm. 58 9 Ibid. hlm.58

## 1. Hak
Hak  secara  umum,  yaitu  suatu kewenangan atau kekuasaan yang diberikan  oleh  hukum.  Didalam  Pasal  1 angka  1  Undang-Undang  no  39  Tahun 1999  menyebutkan  arti  Hak  Asasi Manusia  yaitu  hak  yang  melekat  pada hakekat  dan  keberadaan  manusia  sebagai makhluk  Tuhan  Yang  Maha  Kuasa  dan merupakan  anugerahnya  yang  wajib dihormati. Dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah,  dan  setiap  orang,  demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia..

## 2. Waris
Istilah ini dipakai untuk menunjukkan orang  yang mendapat  harta warisan, yang terdiri dari ahli waris yaitu mereka  yang  berhak  menerima  warisan dan  bukan  ahli  waris,  tetapi  kewarisan juga  dari  harta  warisan.  Jadi  waris  yang ahli  waris  ialah  orang  yang  berhak mewarisi.  Sedangkan  yang  bukan  ahli waris adalah orang yang kewarisan. 10

## 3. Adat
Adat adalah merupakan pencerminan daripada kepribadian
sesuatu  bangsa,  merupakan  salah  satu penjelmaan  daripada  jiwa  bangsa  yang bersangkutan, dari abad ke abad. 11
10 .Hilman Hadikusuma. 1990. Hukum Waris Adat, Jakarta : Citra Aditya Bakti.hlm 13
11 Surojo Wignjodipuro. 1976.
Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, Bandung : alumni, hlm 1.
4. Masyarakat Masyarakat adalah sejumlah individu  yang  merupakan  satu  kesatuan golongan  yang  berhubungan  tetap  dan mempunyai  kepentingan  yang  sama, seperti  :  sekolah,  keluarga,  perkumpulan, negara.
5. Marga
Kata Marga ini pertamakali didapat  ialah  dalam  piagam  sultan-sultan Palembang,  sejak  tahun  1760  M.  Marga ini  berasal  dari  serikat  dusun  baik  atas dasar  susunan  masyarakat geneaologis maupun teritorial , berdasarkan keturunan atau tempat  dilahirkan, dibesarkan, hidup dan  berpencaharian  dan  meninggal  di tempat itu. 12 Marga menurut Indische Staatsregeling  I.G.O.B.  STB  1938  NO 490 JO 681 yaitu masyarakat hukum adat berfungsi sebagai kesatuan wilayah
Pemerintah terdepan dalam rangka
Pemerintahan Hindia Belanda dan merupakan Badan Hukum Indonesia. 13 Pemerintah mengeluarkan
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1979 tentang  Pemerintahan  Desa,  Undang- Undang  ini  hanya  mengatur  Desa  dari segi pemerintahan saja dan tidak mengatur  perihal  adat  istiadat,  menindak lanjuti  Undang-Undang  ini  Gubernur Sumatera Selatan akhirnya  mengeluarkan Surat  Keputusan  Gubernur  Tingkat  I
12 Ibid 13 . HAW. Widjaja , 2002. Pemerintahan Desa/Marga, Suatu Telaah Administrasi Negara, Jakarta :Rajawali pers. hlm 25.
Sumatera Selatan Nomor 142 Tahun 1983 yang kemudian menghapus tentang Marga.
6. Hukum Kewarisan Islam
Hukum kewarisan menurut Kompilasi  Hukum  Islam  Pasal  171  a adalah  ketentuan  yang  mengatur  tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa  yang  berhak  menjadi  ahli waris  dan  berapa  bagiannya  masing- masing.

## D. Temuan dan Analisis
1. Perlindungan  Hukum  dan  Hak Waris  Adat  Anak  Perempuan Masyarakat Marga (lama) Rambang  Kapak  Tengah  dalam Hukum Kewarisan Islam. Ayat Al Qur‟an yang
mencerminkan  prinsip-prinsip  pengakuan dan  perlindungan  Hukum  yaitu  Surat  Al- Isra/17:70 yang berbunyi sebagai berikut:
Dan  sesungguhnya  Kami  telah memuliakan  anak-anak  Adam  Kami tebarkan  mereka  di  darat  dan  di  laut serta  Kami  anugrahi  mereka  rezeki yang  baik-baik  dan  Kami  lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna daripada kebanyakan
makhluk yang telah Kami ciptakan. 14
14 Muhammad Tahir Azhary.2003. Negara Hukum suatu Studi tentang Prinsip- prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini. Jakarta : Kencana Prenada Group.hlm.130
Ayat tersebut diatas dengan jelas
mengekspresikan kemuliaan manusia yang  di  dalam  teks  Al  Qur‟an  disebut karamah (kemuliaan).  Mohammad  Hasbi Ash-Shiddieqy  membagi  karamah  itu kedalam tiga kategori yaitu: (1) kemuliaan pribadi, (2) kemuliaan masyarakat,  (3)  kemuliaan  politik. 15
Dalam kategori pertama, manusia dilindungi baik pribadinya maupun hartanya. Dalam kategori kedua nomokrasi  Islam  meletakkan  hak-hak politik  dan  menjamin  hak-hak  itu sepenuhnya  bagi  setiap  warga  Negara, karena  kedudukannya  yang  didalam  Al- Qur‟an  disebut  “khalifah  Tuhan  di bumi” 16
Ayat-ayat Al Qur‟an yang
mengatur  tentang  Hukum  Kewarisan adalah  Q.S  An  Nisaa  ayat  7,  11,  12,  33, dan  176.    Tetapi  yang  mengatur  tentang pembagian  warisan  untuk  bagian  anak laki-laki  dan  perempuan  secara  khusus diatur dalam Q.S An Nisaa ayat 11.
Q.S An Nisaa ayat 11 berbunyi :
“  Allah  menentukan  mengenai  anak- anakmu  adalah  bagi  anak  laki-laki sebanyak  bagian dua  orang  anak perempuan,  jika  anak-anak  kamu  itu hanya  anak  perempuan  saja  diatas dua  orang  mereka  mendapat  dua pertiga bagian harta peninggalan dan jika  anak  perempuan  itu  hanya seorang saja maka baginya seperdua ;
15 I bid . hlm.131. mengutip dari Ahmad Syafii Maarif. Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Percaturan dalam Konstituante (Jakarta:LP3ES,1985).hlm.169
16 Ibid
dan  bagi  ibu  bapaknya  bagi  masing- masing  dari  keduanya  seperenam harta  peninggalan  jika  ada  baginya anak  (walad),  maka  jika  tidak  ada baginya  anak  dan  mewarisinya  ibu bapaknya  maka  ibunya  sepertiga, maka  jika  ada  bagian  saudara (ikhwatun) maka bagi ibunya seperenam,  sesudah  wasiat  yang diwasiatkannya  atau  hutang  ;  ibu bapak  kamu  dari  anak-anak  kamu tidak  kamu  tahu  manakah  diantara mereka  yang  lebih  dekat  kepada kamu tentang kemanfaatannya, ketentuan dari Allah; bahwa sesungguhnya Allah itu adalah mengetahui lagi bijaksana”
Dari  uraian  dan  penjelasan  Q.S An Nisaa 11 tentang pembagian besarnya warisan untuk anak laki-laki dan perempuan  di  atas  sangat  tegas  mengatur kewajiban  untuk  memberikan  bagian anak  laki-laki  dua  kali  bagian  anak perempuan.
Pada  Kompilasi  Hukum  Islam
tentang Hukum Kewarisan yang mengatur tentang besarnya bagian menyebutkan :
Pasal 176
“Anak  perempuan  bila  ia  hanya seorang  ia  mendapat  separoh  bagian, bila  dua  orang  atau  lebih  mereka bersama-sama  mendapat  dua  pertiga bagian,  dan  apabila  anak  perempuan bersama-sama  dengan  anak  laki-laki, maka  bagian  anak  laki-laki  adalah dua berbanding satu”.
Pada      aktualisasi  ajaran  Islam pembagian  harta  warisan    untuk  anak laki-laki dan anak perempuan  yang jelas- jelas  merupakan  asas  kewarisan  Islam, dalam  pelaksanaannya  pada  berbagai masyarakat  adat  muslim,  diterapkan berbeda-beda.  bukan  karena  tipisnya keIslaman tetapi lebih disebabkan pertimbangan  budaya,  dan  struktur  sosial dan  budaya  kita  yang  penuh  keragaman, sehingga  menyebabkan  hukum  faraidl belum sepenuhnya diberlakukan.
Demikian  juga  pada  masyarakat muslim  Marga  (lama)  Rambang  Kapak Tengah,  pembagian  harta  warisan  2  :  1 (dua  berbanding  satu)  untuk  anak  laki- laki  dan  perempuan  dalam  pelaksanaan hukum  faraidlnya  secara  utuh  belum dapat diterapkan. Pembagian harta warisan  untuk  anak  perempuan  justru sama  sekali  di  kesampingkan,  jadi tidaklah  heran  bila  kita  lihat  dan  kaji secara kacamata hukum faraidl apalagi di lihat  dari  prinsip  keadilan,  penerapan pembagian harta warisan yang mengenyampingkan  anak  perempuan, adalah melanggar asas  keadilan.
Sumber-sumber hukum Islam secara  keseluruhan  ada  tiga,  yaitu  Al- Qur‟an,  al-  Sunnah  dan  Ijma  sahabat. Namun yang disepakati para ulama hanya dua  yaitu  Al-Qur‟an  dan  al  Sunnah, karena  ijma‟  sahabat  hanya  dirujuk  oleh para ulama suni, sementara ulama Syi‟ah menolaknya. 17
17 Dede Rosyada, tahun 1999, Hukum Islam dan Pranata Sosial . Jakarta : Raja Grafindo Persada.hlm.31
Al-Quran  sebagai  sumber  dari segala  sumber  hukum  Islam  di  muka bumi ini sebenarnya sudah sejak diturunkan  wajib  menjadi  pedoman  dan tuntunan  dalam  berperilaku  kehidupan  di dunia.  Penentangan  dan  perlawanan terhadap Al-Quran merupakan pengingkaran terhadap-Nya. Hukum dan Undang-Undang buatan umat Islam tidak boleh menyalahi kaedah-kaedah hukum Al-Quran.
Kesesuaian dan kesejiwaan hukum dengan  Al-Quran  lah  yang  dikehendaki dengan  cara  ini  manusia  akan  mencapai kesejahteraannya. 18
Di  dalam  ayat-ayat  Al-Quran  ada tiga sifat sebagai berikut :
1. Ayat-Ayat  Muhkam,  yaitu  ayat-ayat yang  ditulis  dalam  Al-Quran  dapat langsung dipahami oleh umat Islam.
2. Ayat  Al-Quran  yang  mengambil model garis besar memerlukan penerangan  dan  penjelasan  dalam pelaksanaannya.
3. Ibarat  dan  Isyarat,  penjelasan  Al- Quran  tentang  hukum  yang  bercorak “Ibarat  dan  Isyarat”  memberikan beberapa maksud, tersurat dan tersirat. 19
Ayat-ayat  Al-Quran  yang  bersifat Muhkam  dapat  dicontohkan  pada  surat An-Nisaa ayat 11-12 mengenai kewarisan yang  mempunyai  penjelasan  sempurna, penunjukannya  jelas  tidak  bisa  dipahami dengan  pemahaman  lain  dan  tidak  dapat
18 Fathurrahman Djamil,. tahun
1997. Filsafat Hukum Islam. Jakarta : Logos wacana ilmu dan pemikiran.hlm. 83.
19 Ibid hlm. 86
ditafsirkan dengan pendapat yang berbeda-beda.  Hukum  tersebut  bersifat universal berlaku sepanjang zaman dan di tempat manapun juga.
Kompilasi  hukum  waris  Islam terutama  Pasal  176  dibuat  dengan berdasarkan  aturan  dalam  Al-Quran terutama surat  An-Nisaa ayat  11-12  yang isinya  tidak  ditafsirkan  berbeda  karena termasuk  ayat  Al-Quran  yang  bersifat Muhkam.
Kompilasi  hukum  Islam  dibuat dengan tujuan supaya masyarakat muslim yang mempunyai pendapat berbeda tentang  pembagian  kewarisan  adat  yang sebagian besar condong bersifat patrilineal diharapkan akan lebih mempedomani ketentuan dalam Al-Quran yaitu  surat  An-Nisaa  ayat  11-12  karena telah  dituangkan  dalam  hukum  positif, artinya  ada  campur  tangan  Negara  untuk menerapkannya  dalam  tata  kehidupan bernegara masyarakat muslim Indonesia.
2. Penyebab  Adanya  Ketidakadilan Pemberian  Hibah  Seluruh  Harta Orang  Tua  Hanya  Kepada  Anak Laki-Laki  Pada  Masyarakat  Marga (lama) Rambang Kapak Tengah . a. Faktor-faktor Penyebab Pemberian Hibah Hanya Kepada Anak Laki-Laki. Dalam Pasal 64 Kompilasi Hukum  Adat  Kabupaten  Muara  Enim menyebutkan : Pembagian harta warisan dilaksanakan dengan memperhatikan bentuk  perkawinan  pewaris,  yaitu  kawin
jujur/kawin tambik anak/kawin bebas/kawin tunggu tubang.
Dalam  Pasal  65  Kompilasi  Hukum  Adat Kabupaten Muara Enim menyebutkan :
Apabila bentuk perkawinannya kawin  jujur,  maka  pewarisnya  adalah orang  tua  laki-laki  dan  ahli  warisnya semua  anak  kandung  laki-laki  atau  anak kandung laki-laki tertua dan atau berdasarkan hasil musyawarah mufakat. Masyarakat Marga (lama) Rambang Kapak Tengah yang menikahkan  anak  laki-laki  biasanya dalam  bentuk  perkawinan  jujur  atau perkawinan  untuk  menegakkan  jurai keluarga asal (orang tua), artinya pengantin laki-laki memboyong pengantin perempuan ikut dalam kekerabatan  keluarga  orang  tua.  Hlm  ini dikarenakan  anak  laki-laki  harus  menjadi “penegak  jurai”  atau  penerus  keturunan pihak  orang  tua,  dan  berakibat  menjadi ahli waris orang tua sebagai pewaris pada saat orang tua meninggal dunia.
Pasal  211  Kompilasi  Hukum Islam  (KHI)  menyebutkan  bahwa  hibah yang  diberikan  kepada  anak  dari  orang tua dapat diperhitungkan sebagai warisan, artinya  pada  masyarakat  Marga  (lama) Rambang Kapak Tengah biasa
memberikan  hibah  kepada  anak  laki-laki dikarenakan  anak  laki-laki  dianggap sebagai  penegak  jurai  dari  kerabat  orang tua  mereka,  hubungannya  dengan  hibah dikarenakan  sesuai  Pasal  211  Kompilasi Hukum Islam (KHI) hibah orang tua pada
anak dapat diperhitungkan sebagai warisan. Melihat uraian Pasal 211
Kompilasi  Hukum  Islam,  Pasal  64 Kompilasi  Hukum  adat  dan  Pasal  65 Kompilasi  Hukum  adat  Muara  Enim  bila kita  hubungkan  dengan  penyebab  hibah pada  masyarakat  Marga  (lama)  Rambang Kapak Tengah di utamakan hanya kepada anak  laki-laki  dikarenakan  pandangan yang hidup pada masyarakat ini menjadikan anak laki-laki sebagai penerus  keturunan  keluarga  (penegak jurai).
Fakta tentang adat kebiasaan pada masyarakat garis patrilineal dalam hlm ini masyarakat  Marga  (lama)  Rambang Kapak Tengah yang biasa memberi hibah sebagai  warisan  kepada  anak  laki-laki dengan mengenyampingkan anak perempuan  melihat  dari  syarat-syarat  urf atau  adat  yang  diuraikan  pada  tulisan diatas  kita  lihat  sangat  bertentangan dengan  syariat  hukum  Islam  dan  sudah sepantasnya  tidak  usah  dipelihara  lagi, karena bertentangan dengan Al Quran dan Hadits Rasullullah.
Hal  ini  didasarkan  kepada  ketentuan  Al- Qur‟an  Surat  Al  Maaidah/5:8  yang berbunyi sebagai berikut:
Dan janganlah kebencianmu terhadap  suatu  kaum,  mendorong  kamu untuk   berlaku tidak adil, Berlaku adillah, karena berlaku adil itu lebih dekat kepada taqwa. 20
20 Faturrahman Djamil, 1997 . Filsafat Hukum Islam . Jakarta : Logos Wacana Ilmu.
Hlm.73
Hadits  yang  diriwayatkan  dari  Ibnu Abbas r.a, bahwa nabi  Muhammad SAW bersabda,  yang  artinya  berbunyi  sebagai berikut :
“Persamakanlah diantara anak- anakmu didalam pemberian, Seandainya  aku  hendak  melebihkan seseorang,  tentulah  aku  lebihkan anak-anak perempuan”
Dari  kalimat  “persamakanlah” dapat  dipahamkan,  bahwa  hlm  ini merupakan  suatu  perintah  yang  wajib diikuti oleh segenap umatnya. 21
Artinya sebagai umat muslim yang cerdas sudah selayaknya masyarakat adat Marga (lama) Rambang Kapak Tengah mematuhi  pedoman  Hukum  Islam  yang kita  junjung  tinggi  yaitu  Al  Qur‟an  dan Sunnah Rasullullah. b. Peran Notaris dalam Pembuatan  Akta  Hibah  Pada Masyarakat Marga (lama) Rambang Kapak Tengah
Sesuai  dengan  Pasal  15  ayat  (1) Undang-Undang  Jabatan  Notaris  Nomor 30  Tahun  2004,  tugas  dan  kewenangan Notaris adalah :
1) Notaris  berwenang  membuat  akta otentik  mengenai  semua  perbuatan, perjanjian,  dan  ketetapan  yang diharuskan oleh perundang-
Undangan dan/ atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan  untuk  dinyatakan
21 Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis . 2004 Perjanjian Dalam Islam .Jakarta; Sinar Grafika, hlm.119. . Hukum
dalam  akta  otentik,  menjamin kepastian  tanggal  pembuatan  akta menyimpan akta, memberikan grosse  salinan  dan  kutipan  akta semuanya  itu  sepanjang  pembuatan akta-akta  itu  tidak  juga  ditugaskan dan  dikecualikan  kepada  pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang
. Jadi sesuai dengan bunyi Pasal 15 ayat  (1)  UUJN  Nomor  30  Tahun  2004 tersebut  tugas  dan  kewenangan  Notaris adalah  membuat  akta  otentik  termasuk didalamnya membuat akta hibah.
Hibah  orang  tua  kepada  anak umumnya  di  berikan  berupa  tanah  atau rumah.  Hibah  hak  atas  tanah  merupakan suatu bentuk perjanjian yang muncul dari kebutuhan  hukum  yang  berkembang  dari masyarakat.  Pengaturan  mengenai  hibah hak  atas  tanah  tidak  diatur  secara  khusus dalam suatu Undang-Undang atau peraturan  lainnya.  Hibah  adalah  suatu perjanjian  dengan  mana  si  penghibah,  di waktu  hidupnya,  dengan  cuma-cuma  dan tidak  dapat  ditarik  kembali  menyerahkan suatu  benda  guna  keperluan  si  penerima hibah  yang  menerima  penyerahan  itu (Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Perjanjian hibah
merupakan implementasi dari asas kebebasan  berkontrak,  yakni  para  pihak secara bebas dapat menentukan
kemauannya. Para pihak yang telah sepakat atas hibah  hak  atas  tanah  menghadap  kepada Notaris  untuk  dibuatkan  akta  otentik berupa akta hibah
Akta hibah yang dibuat masyarakat umumnya dan tidak terkecuali  kepada  masyarakat  Marga (lama) Rambang Kapak Tengah ditetapkan  syarat-syarat  oleh  Notaris seperti berikut : 22
1. Notaris meminta kepada para penghadap untuk dapat
menunjukkan  identitas  diri  masing- masing para penghadap yaitu Kartu Tanda  Penduduk  (KTP),  Akta Kelahiran  (apabila  penerima  hibah adalah  anak  dari  pemberi  hibah) dan Kartu Keluarga.
2. Para pihak menghadap pada Notaris untuk penandatangan akta hibah.
3. Notaris  meminta  kepada  pemberi hibah  untuk  menunjukkan  surat persetujuan  dari  keluarga  dari  si pemberi hibah bahwa mereka menyetujui  pemberi  hibah  akan menghibahkan tanahnya atau rumahnya kepada penerima hibah.
4. Notaris  meminta  kepada  pemberi hibah  untuk  menunjukkan  sertifikat tanah yang dihibahkan (bila tanahnya sudah bersertifikat), Pajak Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  tahun terbaru  dan  Bea  Perolehan  Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB).
5. Semua  poin-poin  yang  terdapat pada  isi  akta  disepakati  oleh  para pihak dan para pihak menandatangani akta hibah.
22 Transkripsi hasil wawancara dengan Mohammad Isnaeni, Notaris di Palembang pada tanggal 14 Maret 2013
Dalam  poin  persetujuan  para pihak  seperti  anak-anak  yang  lain  (anak- anak  yang  tidak  diberikan  hibah  )  dari  si pemberi  hibah  tampaknya  kebiasaan masyarakat  Marga  (lama)  Rambang Kapak Tengah bagi anak-anak perempuan sebagai  ahli  waris  yang  sah  sangat terbuka  dalam  memberikan  tanda  tangan sebagai  persetujuan  pemberian  hibah kepada  saudara    yang  diberi  hibah (biasanya  hanya anak laki-laki). 23 Karena dalam  pemikiran  Masyarakat  Marga (lama) Rambang Kapak Tengah khususnya  ini  anak  perempuan  sebagai ahli waris yang sah bagi si pemberi hibah sepertinya  sudah  terdoktrin  dalam  pola pikir  mereka  bahwa  memang  hanya  anak laki-laki  yang  berhak  menerima  hibah sebagai  warisan  dari  orang  tua  mereka (menurut  ketentuan  Pasal  211  Kompilasi Hukum Islam). Sedangkan mereka sebagai  anak  perempuan  sama  sekali tidak  berhak  atas  hibah.  Hlm  ini disebabkan stigma berfikir yang dipengaruhi  oleh  perilaku  hukum  adat setempat secara turun temurun, tanpa ada usaha  untuk  meninggalkan  perilaku  yang tidak  berdasar  sama  sekali  kalau  dilihat dari  persfektif  Hukum  Islam  yang  nyata- nyata  mereka  mengaku  sebagai  muslim yang  berpedoman  kepada  Al-Quran  dan Hadits  dalam  tatanan  berkehidupan  di dunia.
Dalam  Undang  Undang  Jabatan Notaris  Nomor  30  Tahun  2004    Pasal  15 ayat (2)e yang berbunyi:
23 Transkripsi hasil wawancara dengan responden ibu Hajjah Ernawati Kelurahan Prabumulih pada tanggal 15 Desember 2012
(2) Notaris berwenang pula :
e. Memberikan  penyuluhan  hukum sehubungan  dengan  pembuatan akta ;
Artinya menurut  ketentuan Pasal  tersebut diatas  sebaiknya  sebelum  pelaksanaan adanya  persetujuan  pembuatan    akta hibah oleh para pihak yang berkepentingan, Notaris hendaknya memberikan  penyuluhan  hukum  tentang kedudukan hak waris anak baik anak laki- laki  maupun  perempuan  sebagai  ahli waris yang sah.

## E. Penutup
Berdasarkan  temuan  dan  analisis yang  telah  diuraikan  di  atas.  Maka  dapat diambil  suatu  kesimpulan  dan  dapat diajukan saran-saran, sebagai berikut :

## Kesimpulan
1. Hak  waris  adat  anak  perempuan masyarakat  Marga  (lama)  Rambang Kapak  Tengah  sebagai  umat  muslim tidak  sesuai  dengan  Hukum  Waris Islam  dalam  hal  ini  hukum  Faraidl terutama  mengenai  pembagian  waris untuk  besarnya  bagian  anak  laki-laki dan  perempuan  tidak  berdasarkan pembagian  2  :  1  (dua  berbanding satu)  sebagaimana  diatur  dalam  Q.S An Nisaa‟ ayat 11 maupun Kompilasi Hukum  Islam  (KHI)  Pasal  176 mengenai kewarisan. Hal ini melanggar  prinsip  keadilan  bagi  hak waris  adat  anak  perempuan  dilihat dari hukum kewarisan Islam.
Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat menjadi  sumber  hukum  yang  pasti
bagi  Pengadilan  Agama  sekaligus menjadi  pedoman  atau  patokan hukum  Kewarisan  bagi  masyarakat muslim Indonesia, khususnya masyarakat  Marga  (lama)  Rambang Kapak  Tengah  dengan  tujuan  untuk melindungi  hak  waris  adat  anak perempuan supaya mempunyai kesatuan pandang dalam menerapkan pembagian  warisan  sesuai  dengan agama  yang  dianut  yaitu  agama Islam.
2. Dikaitkan  dengan  pemberian  hibah dari  orang  tua  kepada  anak  yang dapat diperhitungkan sebagai warisan sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  211
Kompilasi  Hukum  Islam  terdapat ketidak  adilan  dalam  pelaksanaan pada masyarakat Marga (lama)
Rambang  Kapak  Tengah,  orang  tua tetap  mengenyampingkan  pemberian hibah  kepada  anak  perempuan  dan hanya memberikan kepada anak laki- laki,  hlm ini  disebabkan  karena  pada masyarakat  Marga  (lama)  Rambang
Kapak Tengah menarik garis keturunan Patrilineal (garis keturunan ayah),  garis  keturunan  patrilineal melaksanakan  sistem  perkawinan jujur  yaitu  anak  laki-laki  sebagai penegak  jurai  keluarga  (penerus keturunan) dan anak perempuan yang sudah menikah ikut garis kekerabatan suami.    Hal  ini  bertentangan  dengan prinsip  keadilan  hukum  kewarisan Islam karena anak perempuan adalah ahli  waris  yang  sah  dalam  hukum kewarisan  Islam.  Berkaitan  dengan peran  Notaris  dalam  pembuatan  akta
hibah  selama  ini  sudah  sesuai prosedur  tetapi  kurang  agresif  dalam memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak masyarakat Marga (lama) Rambang Kapak Tengah, agar lebih mempedomani Pasal 211
Kompilasi  Hukum  Islam  dalam pelaksanaan hibah.
Saran
1. Ada  penyuluhan  hukum  tentang hukum  kewarisan  Islam,  penyuluhan wawasan gender oleh berbagai sektor-sektor  terkait,  seperti  dari pihak  Kementerian  Agama  yang dalam  pelaksanaannya  di  Kecamatan dilimpahkan  kepada  Kantor  Urusan
Agama di masing-masing Kecamatan, Pemerintah Kota Prabumulih  yang  dalam  hal  ini dilimpahkan kepada Kecamatan melalui  seksi  terkait  dalam  bidang penyuluhan hukum kepada
masyarakat  ,  bermitra  dengan  Tim Penggerak  PKK  Kecamatan  atau Desa.
2. Pembuatan  akta  hibah  oleh  Notaris juga  memberi  peluang  untuk  dapat memberikan penyuluhan hukum waris  Islam  bagi  para  pihak  yang datang  menghadap  kepada  Notaris walaupun objek penyuluhan hukumnya  hanya  pada  orang-orang tertentu  saja,  hanya  kepada  para pihak  yang  datang  menghadap  saja, tetapi  bila  dijalankan  secara  tegas, cara ini cukup efektif untuk memberi pembelajaran  bagi  para  pihak  yang tidak  mengindahkan  Hukum  Waris Islam.
3. Kompilasi  Hukum  Waris  Islam belum  ada  suatu  Unifikasi  Hukum
dan  kodifikasi  hukum,  mengingat sebagian besar di Indonesia masyarakat  muslim  adalah  sebagai penduduk mayoritas diharapkan kedepan  akan  semakin    menyadari wajibnya seorang muslim mempedomani  Hukum  Waris  Islam yang  bersumber  dari  Al  Qur‟an  dan Sunnah Rasul dan akan menginspirasi para pembuat kebijakan  hukum  di  Indonesia  untuk menjadikan Kompilasi Hukum Waris Islam  sebagai  Undang-Undang  yang wajib dan harus dipatuhi,
sebagaimana  Undang-Undang  No  1
Tahun 1974 tentang perkawinan.

## DAFTAR PUSTAKA
a. Peraturan Perundang-Undangan :
Kitab  Undang-  Undang  Hukum  Perdata ( Burgerlijk Wetboek ), Diterjemahkan  oleh  R.  Subekti dan T. Tjitrosudibyo. Cet.8.
Jakarta : Pradnya Paramitha, 1976.
Republik  Indonesia.  Keputusan  Menteri Agama  Nomor.  154  Tahun  1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor  1  Tahun  1991  Tanggal  10 Juni  1991 untuk  menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor  30  Tahun  2004  tentang
Jabatan Notaris LN. No.101, 2004
TLN No. 700. b. Buku : Ali, Zainuddin. 2008. Pelaksanaan Hukum Waris  di  Indonesia .. Jakarta: Sinar Grafika Djamil,  Faturrahman.1997. Filsafat Hukum  Islam ,  Jakarta:  Logos Wacana Ilmu Hadikusuma, Hilman  1990. Hukum Waris Adat, Jakarta : Citra Aditya Bakti.
K. Lubis, Suhrawardi dan Komis
Simanjuntak. 2009 Hukum Waris
Islam, Jakarta : Sinar Grafika Pasaribu, Chairuman  dan Suhrawardi K. Lubis . 2004.Hukum  Perjanjian
Dalam
Islam, Jakarta: Sinar Grafika.
Rosyada, Dede.1999. Hukum Islam dan Pranata Sosial. Jakarta: Raja Grafindo Persada Tahir Azhari, Muhammad.2003. Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini .
Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Widjaja, HAW.2002. Pemerintahan Desa/Marga, Suatu Telaah Administrasi Negara, Jakarta :Rajawali pers. Wignjodipuro, Surojo.1976. Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, Bandung :
Alumni.

## KEWENANGAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA WASIAT UNTUK ANAK PIARA DALAM HUKUM ISLAM DAN PENGANGKATAN ANAK DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
Oleh :

## ADE KUSUMA, ABDULLAH GOFAR, ELMADIANTINI
Abstract : Notaries as the public officials have the authority by law to make an authentic deed which is one of them is testamentary deed. The implementation conception will be a legacy to adopted  children  in  accordance  with  Islamic  law  and  the  Civil  Codex  Book  which  have differences.  Problems,  How  the  authority  of  a  Notary  as  a  public  official  in  the  testamentary deed to the foster children in Islamic Law and the adoption of Children in Civil Codex Book and Islamic Law, and How to put the position of adopted children as the receivers of testamentary which is reviewed from the terms of the Civil Codex Book, Islamic Law in protecting parts of the absolute  rights  of  the  other  heirs.  This  legal  research  is  a  normative  law  research  which analyzes a legal enforceability. It is implemented by examining the legal materials, such as the studies  of  the  law  principles,  positive  law,  rules  of  law,  and  rules  of  legal  norms.  This  study used  two  approaches  in  the  study  of  law,  namely:  Statue  Approach,  Historical  Approach, Conceptual  Approach,  and  Comparative  Law  Approach.  The  results  showed  that  the implementation conception of testamentary which is the legacy under Islamic law can be made in  writing  and  verbally.  Meanwhile  according  to  the  Civil  Codex  Book  the  form  is  only  in writing.  The  equality  between  Civil  Law  and  Islamic  Law  recognizes  the  children  adoption however  with  a  different  purpose.  Adoption  which  is  done  by  someone  else  should  be  done officially in order  to expect the Notary to disseminate to the public in making  a testamentary through Notary’s deed and Ministry of Justice and Human Rights can improve their services in order  to  facilitate  the  Notaries  in  requesting  the  data  of  the  testamentary  list  to  help  the Notaries in creating testamentary deed.
Keywords :  Notaries, Authentic Deed, Testamentary Deed, Adopted Children
A. Pendahuluan
1. Latar Belakang
Pengertian Notaris menurut Pasal
1  ayat  (1)  Undang-Undang    Nomor  2 tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas Undang –undang Nomor  30 tahun 2004 tentang  Jabatan  Notaris    (selanjutnya disebut  UUJN  2014),  Notaris  adalah pejabat  umum  yang  berwenang  untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya  sebagaimana  yang  dimaksud dalam undang-undang ini. 24
24 Undang-Undang    Nomor  2    tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang –undang Nomor  30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, LN  Nomor  117  TLN  Nomor  4432.  Pasal  1  ayat (1).
Konsep  wasiat  harta  dalam Islam  ditujukan  kepada  kerabat  jauh atau  kerabat  yang  tidak  mendapat  hak peroleh  waris  dan  juga  terhadap  orang lain termasuk juga terhadap anak angkat atau anak piara 25 . Dalam Hukum Islam, Anak  piara  adalah  anak  orang  lain  atau anggota  kerabat  sendiri  yang  diambil dan  dipelihara  atas  dasar  rasa  belas kasihan.  Anak  piara  diambil  setelah anak  piara  mampu  membedakan  antara orang  tua  kandung  dengan  orang  tua piaranya.  Pengambilan  anak  piara  tidak dilakukan  secara  terang  (di  hadapan
25 Fahmi Al Amruzi.2014. Rekonstruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Huku m Islam . Aswaja Pressindo: Yogyakarta.. Hlm.80
fungsionaris  hukum),  dan  tidak  ada ritual  atau  upacara  adat  seperti  pada pengangkatan anak. 26
Anak angkat menurut Kompilasi
Hukum  Islam  Pasal  171  huruf  (H) adalah anak yang dalam hal pemeliharaan  untuk  hidupnya  sehari- hari,  biaya  pendidikan  dan  sebagainya beralih  tanggung  jawabnya  dari  orang tua  asal  kepada  orang  tua  angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.
Wasiat bukan saja dikenal dalam hukum  Islam, tetapi juga dikenal dalam hukum  perdata  barat  dengan  istilah testamen. Testamen adalah suatu pernyataan  dari  seseorang  tantang  apa yang dikehendakinya setelah ia meninggal  dunia. 27 Suatu  pernyataan kemauan terakhir yang keluar dari suatu pihak  saja (eenzijdig) dan  setiap  waktu dapat  ditarik  kembali  oleh yang membuatnya. Penarikan kembali (herroepen) , boleh secara tegas (uitdrukkelijk) atau  secara  diam-diam (stillzwijgend). 28
Dalam  Kitab  Undang-undang Hukum Perdata tidak diatur secara tegas ketentuan  mengenai  masalah  adopsi atau  anak  angkat,  tetapi  KUHPerdata mengatur  mengenai  pengakuan  anak
26 Dominikus Rato.2011. Hukum Perkawinan dan Waris Adat (Sistem Kekerabatan,  Bentuk  Perkawinan  dan  Pola
Pewarisan Adat  di Indonesia). Laksbang Justitia. Hlm.167 27 Lihat Pasal 875 KUHPerdata
28 Subekti.1984. Pokok-pokok Hukum
Perdata. Jakarta  :  Pradnya  Paramita.Hlm.106. (lihat juga  Pasal   875 KUHPerdata  menentukan sebagai berikut. Adapun yang dinamakan surat wasiat  atau  testament  ialah  suatu  akta  yang memuat  pernyataan  seseorang  tentang  apa yang  dikehendakinya  akan  terjadi  setelah  ia meninggal  dunia,  dan  yang  olehnya  dapat dicabut kembali.)
luar  kawin  yang  diatur  dalam  Buku  I bab XII bagian ketiga Pasal 280 sampai
Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kewenangan Notaris dalam pembuatan  akta  wasiat 29 tidak  boleh melanggar  bagian  mutlak  ahli  waris lainnya,  menurut  KUH  Perdata  seorang pewaris  tidak  diperbolehkan  membuat wasiat  melebihi  bagian  mutlak  yang harus  diterima  oleh  para  ahli  waris legitimaris. Terdapat wasiat yang isinya melanggar legitieme  portie 30 ahli  waris karena pada pembuatan wasiat tersebut, Notaris hanya mencatat kehendak pewaris dan tidak mencantumkan keseluruhan  harta  kekayaannya.  Untuk Legitieme  portie  harus  dituntut  oleh para  ahli  waris  legitimaris    karena wasiat  akan  tetap  berlaku  apabila  para
29 Akta  wasiat  tergolong  kedalam golongan akta yang dibuat dihadapan ( teeroverstaan) Notaris  atau  yang  dinamakan “akta partij ”  ( partij  akten). Akta  yang  dibuat dihadapan  Notaris  (akta partij )  dapat  berisikan suatu  cerita  dari  apa  yang  terjadi  karena perbuatan  yang  dilakukan  oleh  pihak  lain dihadapan  Notaris.  Artinya  yang  diterangkan atau  diceritakan  oleh  pihak  lain  kepada  Notaris dalam  menjalankan  jabatannya  dan  untuk keperluan  pihak  lain  tersebut  sengaja  datang  di hadapan  Notaris  dan  memberikan  keterangan atau  melakukan  perbuatan  itu  dihadapan tersebut  agar  keterangan  atau  perbuatan  itu  di konstantir  oleh  Notaris  didalam  suatu  akta otentik.  Suharjono.1995. Sekilas  Tinjauan  Akta Menurut Hukum. Varia Peradilan 123. hlm.23. 30 Menurut  Pasal  913  KUHPerdata, Legitimie  Portie  adalah  sesuatu  bagian  dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada waris,  garis  lurus  menurut  ketentuan  undang- undang,  terhadap mana si yang meninggal tak diperbolehkan  menetapkan  sesuatu,  baik selaku  pemberian  antara  yang  masih  hidup, maupun selaku wasiat. R.Subekti dan Tjitrosudibio.2001.Kitab Undang-Undang Hukum  Perdata  (Burgerlijk  Wetboek).  Jakarta  : Pradnya Paramitha.
ahli  waris  tidak  menuntut  bagian mutlaknya sendiri. Maka dapat dijelaskan  bahwa  Notaris  mempunyai peranan  yang  sangat  penting  dalam pembuatan  akta  wasiat  tersebut,  bukan hanya  sebagai  pembuat  akta  saja  tetapi notaris  harus  mengerti  hukum  yang berlaku  bagi  setiap  golongan  penduduk serta bagian yang akan diterima, jangan sampai  akta  yang  dibuat  oleh  Notaris tersebut dapat merugikan pihak lain. 31
Berdasarkan uraian tersebut,
maka penulis mengangkat permasalahan dalam  penyusunan  tesis  dengan  judul  : Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta  Wasiat  Terhadap  Anak  Angkat Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam.

## B. Perumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  dalam  latar belakang di atas, ada beberapa permasalahan  yang  dibahas  dalam  tesis ini, yaitu :
1. Bagaimana  kewenangan  Notaris sebagai pejabat umum dalam pembuatan  akta  wasiat  untuk  anak piara  dalam  Hukum  Islam  dan pengangkatan  Anak  dalam  Kitab Undang-undang Hukum Perdata?
2. Bagaimana
menempatkan kedudukan  anak  angkat  sebagai penerima  wasiat  menurut  Kitab
Undang-Undang  Hukum  Perdata dan  anak  piara  menurut  Hukum Islam  dalam  melindungi  bagian mutlak hak para ahli waris lain?
31 Irma  Devita  Purnamasari.2014. Kiat- Kiat  Cerdas,  Mudah,  dan  Bijak  Memahami Masalah  Hukum  Waris. Bandung:  Penerbit
Kaifa. hlm. 64-65

## C. Tujuan  dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan
Adapun  tujuan  penelitian  ini adalah:
1. Untuk  menjelaskan  kewenangan Notaris  sebagai  pejabat  umum dalam  pembuatan  akta  wasiat untuk  anak  piara  dalam  Hukum Islam  dan  pengangkatan  Anak dalam  Kitab  Undang-undang Hukum Perdata.
2. Untuk  menjelaskan  bagaimana menempatkan  kedudukan  anak angkat  sebagai  penerima  wasiat menurut  Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata  dan  anak  piara menurut  Hukum  Islam  dalam melindungi  bagian  mutlak  hak para ahli waris lain.
2. Manfaat Penelitian Adapun manfaat yang didapat dari
penelitian ini adalah: 1) Secara  teoritik  hasil  penelitian ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan ilmu pengetahuan yang  lebih  luas  lagi  dibidang ilmu  hukum  khususnya  baik Kitab  Undang-undang  Hukum Perdata dan Hukum Islam mengenai pembuatan akta wasiat yang dilakukan oleh Notaris.
2) Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan  dapat  bermanfaat dalam  memberikan  pemikiran lain  berupa  ilmu-ilmu  baik  bagi masyarakat sendiri ataupun mahasiswa hukum serta kalangan Notaris dalam pemahaman yang berkaitan dengan  pembuatan  akta  wasiat
untuk anak angkat yang dilakukan  oleh  Notaris  menurut
Kitab  Undang-undang  Hukum Perdata  dan  anak  piara  menurut
Hukum Islam. D. Kerangka Konseptual 1. Teori  Kewenangan Teori kewenangan ini dikemukakan  dengan  tujuan  untuk membahas  dan  menganalisa  masalah tentang  kewenangan  Notaris  dalam pembuatan  akta  wasiat  terhadap  anak angkat. Kewenangan merupakan suatu tindakan  hukum  yang  diatur  dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku yang mengatur jabatan yang bersangkutan. 32

## 2. Teori Jabatan
Menurut Logemann, jabatan adalah  lingkungan  pekerjaan  tetap yang digaris batasi dan yang
disediakan untuk ditempati oleh pemangku  jabatan  yang  ditunjuk  dan disediakan untuk diwakili oleh mereka sebagai  pribadi.  Berdasarkan  hukum tata  negara  jabatanlah  yang  dibebani dengan  kewajiban,  yang  berwenang untuk  melakukan  perbuatan  hukum. Hak  dan  kewajiban  berjalan  terus, tidak  terpengaruh  dengan  pergantian pejabat. 33
32 Habib  Adjie.  2009. Hukum  Notaris Indonesia  Tafsir  Tematik  Terhadap  UU  no.30 tahun  2004  Tentang  Jabatan  Notaris,  cet. Kedua . Bandung:  PT Refika Aditama. Hlm. 77.
33 Ridwan HR. 2006. Hukum Administrasi Negara. Jakarta : PT. Raja Grafindo
Persada. hlm.79.
E. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian  Hukum  Normatif.  Penelitian hukum  normatif  merupakan  penelitian kepustakaan  atau  studi  dokumen  yang dilakukan  atau  ditujukan  hanya  pada peraturan-peraturan  yang  tertulis  atau badan  hukum  yang  lain. 34 Penelitian semacam  ini  akan  menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta
menganalisis  permasalahan  mengenai konsep  pembuatan  akta  wasiat  yang dibuat  oleh  Notaris  terhadap  anak angkat  ditinjau  dari  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata  dan  Hukum Islam.
2.Teknik Pendekatan
a. Pendekatan Perundang- undangan Penelitian  ini  melakukan pendekatan  perundang-undangan (statute approach) yaitu pendekatan  dengan  menggunakan legislasi  dan  regulasi 35 ,  yang dititik  beratkan  pada  ketentuan yang  terdapat  dalam  Undang- undang  Hukum  Perdata  tentang wasiat  bagi  anak  angkat,  Hukum Islam  tentang  wasiat  bagi  anak angkat, dan Undang-undang
Jabatan  Notaris  dan  peraturan perundang-undangan  yang  terkait lainnya. 34 Soerjono Soekanto, Sri Mamudji.1985 .  Penelitian  Hukum  Normatif Suatu  Tinjauan  Singkat .  Jakarta:CV  Rajawali. Hlm.23 35 Peter Mahmud Marzuki.2014. Penelitian Hukum, Edisi Revisi. Jakarta : Prenadamedia. Hlm.137.
b. Pendekatan Sejarah
Pendekatan yang dilakukan  dengan  menelaah  latar belakang  apa  yang  dipelajari  dari perkembangan  isu  hukum  apa yang  dihadapi  dalam  rangka pelacakan  lembaga  hukum  dari waktu ke waktu. 36 c. Pendekatan Konseptual Pendekatan  yang  dilakukan manakala penelitian tidak beranjak  dari  peraturan  hukum yang  ada,  apabila  penelitian  tidak menemukan  pengertian  yang  ia cari  dalam  peraturan  perundang- undangan maka seseorang peneliti harus  mencari  dari  pandangan- pandangan  sarjana  hukum  dan doktrin-doktrin  yang  berkembang dalam ilmu hukum. 37 d. Pendekatan Perbandingan Hukum Menurut Gutteridge, Perbandingan  hukum  merupakan suatu  metode  studi  dan  penelitian hukum.” Pendekatan perbandingan  merupakan  salah satu  cara  yang  digunakan  dalam penelitian normatif untuk membandingkan salah satu sistem  hukum  yang  satu  dengan sistem  hukum  yang  lain.  Dalam hal ini ialah sistem hukum perdata barat  (KUHPerdata)  dan  hukum Islam. 38
36 Ibid . Hlm.166.
37 Ibid. Hlm. 177.
38 Gutteridge  dalam    Peter  Mahmud Marzuki.  2006. Penelitian  Hukum .  Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hlm.172
3. Sumber Bahan Hukum
1.1 Bahan  Hukum  Primer,  yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni: a. Staatblad Nomor  23  Tahun 1847 tentang Burgerlijk Wetboek voor Indonesia (BW)  atau    Kitab  Undang-
Undang Hukum Perdata.
b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. c. Instruksi  Presiden  Nomor  1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. d. Undang-undang  Nomor  23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. e. Peraturan  Pemerintah  Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. f. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang  Nomor  30  Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
3.2  Bahan  Hukum  Sekunder,  yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: hasil-hasil penelitian,  karya  ilmiah  dari kalangan hukum yang berkaitan dengan Peranan Notaris dalam Pembuatan Akta Wasiat  terhadap  Anak  Angkat ditinjau  dari  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata  dan Hukum Islam. 3.3  Bahan Hukum tersier (penunjang),  di  luar  bahan hukum  primer  dan  sekunder
seperti  kamus,  ensiklopedia yang berkaitan dengan Peranan Notaris dalam Pembuatan Akta Wasiat  terhadap  Anak  Angkat ditinjau  dari  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata  dan
Hukum Islam. 2. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Pengumpulan sumber Bahan Hukum yang digunakan dalam
penelitian  ini  adalah:  Studi  Dokumen seperti  Kitab  Undang-Undang  Hukum
Perdata  dan  Hukum  Islam,  untuk mengumpulkan  data  sekunder  guna mempelajari
kaitannya
dengan permasalahan  yang  diajukan.  Bahan Hukum  ini  diperoleh  melalui  studi kepustakaan  dengan  cara  menyeleksi, dan  mengklasifikasikan  bahan-bahan hukum  relevan.  Studi  dokumentasi dilakukan
melalui penelusuran
kepustakaan ( library research ).
3. Teknik Analisis Bahan Hukum
Mengingat sifat penelitian maupun  objek  penelitian,  maka  semua bahan  hukum  yang  diperoleh  akan dianalisis  secara  deskriftif  kualitatif, dengan  cara  mengumpulkan  Bahan Hukum dipisah-pisahkan menurut kategori  masing-masing  dan  kemudian dideskripsikan dalam uraian yang mendalam  sehingga  diperoleh  jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian. 4. Teknik Penarikan Kesimpulan Penalaran Hukum secara Deduktif, dilakukan dengan
menempatkan  nilai-nilai,  asas-asas  dan norma-norma  hukum  positif  khusunya dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata  tentang  Wasiat  terhadap  Anak
Angkat  dan  Hukum  Islam  tentang Wasiat Anak Angkat.

## B. Pembahasan
A. Kewenangan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Pembuatan  Akta  Wasiat  Untuk Anak Piara Dalam Hukum Islam dan  Pengangkatan  Anak  Dalam Kitab  Undang-undang  Hukum Perdata 1. Notaris Sebagai Pelaksana Peraturan Perundang- undangan Berdasarkan ketentuan Undang-Undang  Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang
Jabatan Notaris  Pasal 1 ayat (1) Notaris adalah  pejabat  umum  yang  berwenang untuk  membuat  akta  autentik  dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud  dalam  Undang-Undang  ini. Memperhatikan pengertian Notaris tersebut, dapat dijelaskan bahwa Notaris adalah:
a) Pejabat Umum Pemberian  kualifikasi  Notaris sebagai Pejabat Umum berkaitan dengan  wewenang  Notaris.  Menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan Notaris  bahwa  Notaris  berwenang membuat  akta  autentik,  sepanjang pembuatan  akta-akta  tersebut  tidak ditugaskan  atau  dikecualikan  kepada pejabat  atau  orang  lain.  Berdasarkan pengertian diatas, bahwa Notaris
berwenang  membuat  akta  sepanjang dikehendaki  oleh  para  pihak  atau menurut  aturan  hukum  wajib  dibuat dalam  bentuk  akta  autentik.  Pembuatan akta  tersebut  harus  berdasarkan  aturan hukum  yang  berkaitan  dengan  prosedur pembuatan akta Notaris. Seperti Notaris sebagai Pejabat Umum dalam pembuatan akta wasiat. b) Berwenang membuat akta otentik
Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Jabatan  Notaris  menyatakan  bahwa Notaris merupakan satu-satunya pejabat umum  yang berwenang untuk  membuat akta  autentik,  kecuali  undang-undang menugaskan atau mengecualikan kepada  pejabat  lain  atau  orang  lain. Pejabat  umum  yang  dimaksud  oleh Pasal  1868  KUH  Perdata  hanyalah Notaris,  karena  hingga  tidak  ada satupun  undang-undang  yang  mengatur tentang  pejabat  umum  selain  Undang- Undang  Jabatan  Notaris.  Otentisitas suatu  akta  menurut  Pasal  1868  KUH Perdata  adalah  jika  akta  tersebut  dibuat dalam  bentuk  yang  ditentukan  oleh undang-undang  dan  dibuat  oleh  pejabat umum  yang  berwenang,  berdasarkan undang-undang  yang mengaturnya. Jadi pejabat  umum  yang  memenuhi  syarat sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal 1868 KUH Perdata hanyalah Notaris. 39
2. Kewenangan  Notaris  dalam
Pembuatan Akta Wasiat Menurut Perspektif Islam Sumber hukum dalam perspektif Islam, yakni ayat-ayat yang
berhubungan dengan Notaris disebutkan
39 Husni  Thamrin.  2010. Pembuatan Akta  Pertanahan  Oleh  Notaris .  Yogyakarta    : LaksBank PresSindo, .Hlm 75.
dalam  banyak  ayat  di  dalam  Al-Quran, baik  secara  eksplisit  maupun  implisit. Beberapa  ayat  yang  mengelaborasi tentang Notaris, diantaranya : 40
1. QS. Al-Baqarah (2) ayat 282 2. QS. Al-„Alaq (96) ayat 4 3. QS. Al-Qalam (68) ayat 1-2 3. Kewenangan  Notaris  dalam Pembuatan  Akta    Wasiat Untuk  Anak  Piara  dalam Hukum Islam.
Hukum  waris  Islam  bersumber  pada Al-Quran,  hadis,  dan  ijtihad  dari  para ulama  yang  mengatur  tentang  hukum waris.  Pengaturan  mengenai  wasiat dalam  Islam,  terdapat  dalam    QS.  Al- Baqarah (2) ayat 180: 41
Artinya:
“ Diwajibkan  atas  kamu  apabila maut  hendak  menjemput  seseorang diantara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat
untuk  kedua  orang  tua  dak  karib kerabat  dengan  cara  yang  baik, (sebagai)  kewajiban  bagi  orang- orang yang bertakwa”
Hadis yang berhubungan dengan hukum waris, yaitu: 42
40 Ustad  Adil.  2011. Mengenal  Notaris Syari’ah. Bandung  :  PT  Citra  Aditya  Bakti. Hlm.21
41 Hasbi ash-Shiddieqy.1990. Filsafat Hukum  Islam, cetakan  ke-4. Jakarta  :  Bulan Bintang. hlm.95.
42 F. Satriyo Wicaksono.2011. Hukum Waris. Jakarta: Visimedia. Hlm.127
HR.  Bukhari  dan  Muslim “1/3 adalah  banyak  atu  besar  (untuk pelaksana  wasiat)  jika  kamu meninggalkan ahli warismu dalam  keadaan  yang  cukup adalah  lebih  baik  daripada meninggalkan  mereka  dalam keadaan  miskin  yang  meminta- minta kepada orang banyak.”
Ahli waris adalah seseorang atau beberapa  orang  yang  berhak  mendapat bagian dari harta peninggalan.
Golongan  ahli  waris  di  dalam  hukum Islam  dibedakan  3  (tiga)  golongan, yaitu: 43
a) dzul  faraa‟idh yaitu  Ahli  waris menurut  Al-Quran  atau  yang sudah  ditentukan  di  dalam  Al- Quran.
b) Ashabah 44 menurut ajaran kewarisan patrilineal sjafi,i adalah  golongan ahli waris  yang mendapat  bagian  terbuka  atau bagian sisa. Apabila ada pewaris yang meninggal tidak mempunyai  ahli  waris dzul faraa,idh (ahli waris yang mendapat bagian tertentu), maka harta  peninggalan  diwarisi  oleh
ashabah. Ahli  waris ashabah dibagi  menjadi  tiga  golongan yaitu Ashabah binafsihi 45 , 43 Ibid. Hlm.17-20
44 Ashabah dalam bahasa Arab bearti “ Anak lelaki dan kaum kerabat dari pihak bapak” 45 Ashabah  binafsihi yaitu ashabah- ashabah yang  berhak  mendapat  semua  harta atau semua sisa. Eman Suparman.2007. Hukum Waris Indonesia (Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW). Bandung : PT Refika Aditama. hlm.19
Ashabah  bilghairi 46 ,  Ashabah ma‟al ghairi 47 .
c) dzul  Arhaam 48 yaitu  semua orang yang bukan dzul faraa/idh dan  bukan ashabah ,  terdiri  atas orang  yang  termasuk  anggota- anggota keluarga patrilineal pihak  menantu  laki-laki  atau anggota-anggota  keluarga  pihak ayah dan ibu.
Aturan  hukum  wasiat  secara lengkap  dari  rukun  dan  syarat  wasiat, batas  maksimal  dan  berlakunya  wasiat karena  kematian  diatur  dalam  buku  II bidang Kewarisan bab V tentang wasiat dari Pasal 194 sampai dengan Pasal 209 Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  tentang wasiat  wajibah  terhadap  orang  tua angkat dan anak angkat.
Orang  yang  akan  meninggalkan wasiat,  dapat  dilaksanakan  dengan  tiga cara  menurut  Pasal  195  KHI,  yaitu: 49
Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi,  atau tertulis  dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan saksi.
1) Wasiat  hanya  diper  bolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga
dari harta warisan kecuali
46 Ashabah  bilghairi yaitu ashabah dengan sebab orang lain, yakni seorang wanita yang  menjadi  ashabah  karena  ditarik  oleh seorang laki-laki. Ibid. 47 Ashabah ma’al ghairi yaitu saudara perempuan yang mewaris bersama keturunan dari pewaris. Eman Suparman.2007. Hukum Waris Indonesia (Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW). Bandung : PT Refika Aditama. Ibid. 48 dzul  Arhaam yaitu  orang  yang mempunyai  hubungan  darah  dengan  pewaris melalui pihak wanita saja. Eman Suparman.2007. Hukum Waris  Indonesia (Dalam  Perspektif  Islam,  Adat,  dan  BW). Bandung : PT Refika Aditama. Ibid.
49 Lihat Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam
apabila semua ahli waris menyetujui.
2) Wasiat kepada ahli waris berlaku bila  disetujui  oleh  semua  ahli waris.
3) Pernyataan persetujuan pada ayat  (2)  dan  (3)  Pasal  ini  dibuat secara  lisan  di  hadapan  dua orang  saksi  atau  tertulis  di hadapan  dua  orang  saksi  di hadapan Notaris.
Menurut  Hukum  Islam,  wasiat tidak  harus  dibuat  dalam  suatu    akta autentik.  Bentuk  wasiat  dalam  Hukum Islam  dapat  dilakukan  secara  lisan maupun tertulis, apabila wasiat dilakukan  secara  lisan  maka  harus diucapkan  sendiri  oleh  pewasiat  di hadapan  2  (dua)  orang  saksi  dan  tidak perlu  untuk  dilakukan  secara  tertulis karena wasiat secara lisan dianggap sah apabila  unsur  dan  syaratnya  sudah terpenuhi. Jika wasiat  dilakukan secara tertulis  maka  isi  wasiat  seluruhnya harus  ditulis  sendiri  oleh  pewasiat dengan  disaksikan  oleh  2  (dua)  orang saksi.
4.  Kewenangan Notaris dalam Pembuatan  Akta  Wasiat  untuk Anak Angkat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dalam  Hukum  Perdata  Barat, wasiat  dikenal  dengan  istilah testamen. Pasal 875 Kitab Undang-undang Hukum  Perdata  menjelaskan testamen
adalah  suatu  pernyataan  dari  seseorang tantang apa yang dikehendakinya setelah  ia  meninggal  dunia. 50 Pewaris yang  akan  membuat  wasiat,  harus
dengan  kesadaran  sendiri  berdasarkan kehendaknya  dan  tanpa  dipengaruhi oleh  orang  lain.  Pada  Kitab  Undang- undang  Hukum  Perdata,  telah  diatur secara jelas mengenai prosedur pembuatan wasiat untuk orang lain agar kehendak  terakhirnya  tersebut  dapat dijamin  keamanannya  dengan  meminta bantuan kepada Notaris. Prosedur formal untuk pembuatan  akta  wasiat  ada  beberapa macam, antara lain: 51
1. Wasiat Olographis, diatur dalam Pasal 932 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
2. Wasiat Rahasia, perbedaan
wasiat  rahasia  dengan  wasiat lainnya  adalah: Wasiat  dapat ditulis  oleh  orang  lain/tidak perlu  ditulis  sendiri  asalkan ditandatangani oleh pewaris.
3. Wasiat Umum, akta tersebut  tidak  tertutup  seperti wasiat rahasia atau olografis.
Ketentuan  yang  terdapat  dalam KUH  Perdata  yang  berisi  membatasi seseorang  pembuatan  wasiat  agar  tidak merugikan  ahli  waris  menurut  undang- undang antara lain dapat dijelaskan dari substansi  Pasal  881  ayat  (2),  yaitu: “ Dengan  sesuatu  pengangkatan  waris atau  pemberian  hibah,  pihak  yang mewariskan  atau  pewaris  tidak  boleh merugikan  para  ahli  warisnya  yang berhak atas sesuatu bagian mutlak ” 52
51 http://notarisgracegiovani.com/inde x.php/15-wasiat-dan-prosedurnya diakses pada Tanggal 29 Juli 2015 52 Eman  Suparman.2007. Hukum  Waris Indonesia , dalam  Perspektif  Islam,  Adat,  dan BW . Bandung : PT Refika Aditama. hlm.31
Menurut pasal 915 KUH Perdata jumlah legitime portie nya selalu separuh  dari  bagiannya  sebagai  ahli waris  menurut  Undang-undang.  Begitu pula  jumlah legitime  portie bagi  anak- anak yang lahir di luar perkawinan yang telah  diakui  oleh    Hakim,  adalah separuh  dari  bagiannya  sebagai  ahli waris  menurut  Undang-undang  (pasal 916 KUH Perdata).

## B. Menempatkan  Kedudukan  Anak
Angkat Sebagai Penerima Wasiat Menurut  Kitab  Undang-undang Hukum  Perdata  dan  Anak  Piara Menurut  Hukum  Islam  Dalam Melindungi  Bagian  Mutlak  Hak Para Ahli Waris Lain.
1. Kedudukan Anak Angkat Sebagai Penerima Wasiat Menurut Kitab Undang- undang Hukum Perdata dalam Melindungi Bagian Mutlak  Hak  Para  Ahli  Waris
Lain.
Didalam  KUH  Perdata  tidak terdapat  istilah  anak  adopsi  atau  anak angkat.  Pengaturan  mengenai  anak angkat hanya dapat ditemukan di dalam Staatsblad Nomor  129  Tahun  1917 yang  menjadi  pelengkap  dari  KUH Perdata,  karena  di  dalam  KUH  Perdata tidak ada aturan yang mengatur mengenai  anak  angkat,  maka  lahirnya Staatsblad tersebut adalah untuk melengkapi  kekosongan  hukum  yang mengatur mengenai permasalahan mengenai  anak  angkat.  Aturan  tersebut menjadi  acuan  bagi  pengangkatan  anak atau pengadopsian anak bagi
masyarakat  yang  tunduk  pada  KUH Perdata.
Adapun  adopsi  yang  diatur dalam  ketentuan Staatsblad tersebut adalah  hanya  berlaku  bagi  masyarakat Tionghoa. Pembahasan mengenai kedudukan anak angkat didalam keluarga  selanjutnya  akan  diuraikan dengan  berpedoman  pada  apa  yang termuat  dalam  Pasal  5  sampai  dengan Pasal  15 Staatsblad Nomor  129  Tahun 1917.                                    Kedudukan  anak angkat terdapat pada Pasal 12 menyamakan seorang anak dengan anak yang  sah 53 dari  perkawinan  orang  yang mengangkat.
Secara  Hukum,  anak  angkat memperoleh  nama  dari  bapak  angkat, dijadikan  sebagai  anak  yang  dilahirkan dari  perkawinan  orang  tua  angkat,  dan menjadi  ahli  waris  orangtua  angkat. Terputuslah  segala  hubungan  perdata yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran, antara orang tua kandung dan anak.  Anak  angkat  berhak  mewarisi harta orangtua angkatnya dengan bagian yang  sama  besarnya  dengan  bagian anak sah. 54
Mengenai siapa saja yang berhak  mendapatkan  warisan  maka KUH  Perdata  menggolongkan  ahli waris menjadi 4 golongan, yaitu :
1. Ahli Waris Golongan I;
53 Lihat juga pengertian mengenai anak sah  menurut  Pasal  250    Kitab  Undang-undang Hukum  Perdata  yaitu  Tiap-tiap  anak  yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan,  memperoleh  si  suami  sebagai bapaknya.
54 Op.Cit. hlm.121
54 Soepomo.1983. Bab-Bab Tentang Hukum Adat .Jakarta: Pradnya Paramita.hlm.101
Ahli  waris  golongan  I  terdiri atas Suami atau istri  yang hidup lebih  lama  dan  anak-  anak  atau sekalian keturunannya.
2. Ahli Waris Golongan II; Golongan  ini  terdiri  atas  orang tua, saudara laki-laki atau perempuan dan keturunannya.
3. Ahli Waris Golongan III; Golongan ini terdiri atas keluarga  sedarah  dalam  garis lurus  keatas  sesudah  orang  tua, baik  dari  pihak  ayah  maupun dari garis ibu.
4. Ahli Waris Golongan IV;
Menurut  Pasal  858  ayat  1  KUH
Perdata,  dalam  hal  tidak  adanya saudara (golongan II) dan saudara  dalam  salah  satu  garis lurus  keatas    (golongan  III). Pengertian sanak  saudara dalam garis  yang  lain  ini  adalah  para paman  dan  bibi,  serta  sekalian keturunan  mereka  yang  telah meninggal  dunia  lebih  dahulu dari pewarisl. 55 Apabila dalam pembagaian warisan  terdapat  suatu  wasiat  maka wasiat  harus  dijalankan  terlebih  dahulu kemudian sisanya diberikan kepada ahli waris  berdasarkan  undang-undang 56 . Ketentuan  yang  terdapat  dalam  KUH
Perdata yang berisi membatasi
seseorang  pembuatan  wasiat  agar  tidak merugikan  ahli  waris  menurut  undang- undang antara lain dapat dijelaskan dari substansi  Pasal  881  ayat  (2),  yaitu: “ Dengan  sesuatu  pengangkatan  waris atau  pemberian  hibah,  pihak  yang
55 Ibid.258 56 Lihat Pasal 874 Kitab Undang- undang Hukum Perdata.
mewariskan  atau  pewaris  tidak  boleh merugikan  para  ahli  warisnya  yang berhak atas sesuatu bagian mutlak ” 57
2. Kedudukan Anak Piara sebagai Penerima Wasiat Menurut  Hukum  Islam  dalam Melindungi  Bagian  Mutlak Hak Para Ahli Waris Lain. Kedudukan anak angkat menurut  KHI adalah tetap sebagai  anak yang sah berdasarkan putusan pengadilan  dengan  tidak  memutuskan hubungan  nasab  atau  darah  dengan orang  tua  kandungnya,  dikarenakan prinsip pemeliharaan anak atau pengangkatan anak menurut KHI adalah merupakan  manifestasi  keimanan  yang terwujud  dalam  bentuk  memelihara anak  orang  lain  sebagai  anak  dalam bentuk    pengasuhan  anak  dengan memelihara segala keperluan dan kebutuhan hidupnya.
Anak piara  berhak mendapatkan bagian harta peninggalan dari orang tua angkatnya  apabila  telah  meninggal dunia.  Pada  Pasal  209  ayat  (2) menjelaskan  bahwa  anak  angkat  atau anak  piara  dapat  menerima  wasiat wajibah  sebanyak-banyaknya  1/3  dari harta warisan orang tua angkatnya.

## C. Penutup

## 1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian mengenai  permasalahan  yang  telah diuraikan  dalam  bab  sebelumnya  pada tesis ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
57 Eman  Suparman.2007. Hukum  Waris Indonesia , dalam  Perspektif  Islam,  Adat,  dan BW . Bandung : PT Refika Aditama. hlm.31
1. Wasiat yang dibuat oleh pewasiat  menurut  Hukum  Islam maupun Hukum Perdata hendaknya  dilakukan  secara tertulis  dihadapan  Notaris  dan dihadiri  oleh  dua  orang  saksi agar  wasiat  yang  telah  dibuat tersebut  mempunyai  kepastian hukum  dan  dapat  menjadi  alat bukti  yang  kuat  apabila  terjadi perselisihan dikemudian hari.
2. Perbandingan  hak  waris  anak piara  dalam  Hukum  islam  dan pengangkatan anak (adopsi) dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) terhadap harta warisan mempunyai persamaan dan perbedaannya, yaitu: a. Persamaan  antara  Hukum Perdata  dan  Hukum  islam mengakui adanya pengangkatan  anak  tetapi dengan tujuan yang berbeda. Dalam  hal  pemeliharaan anak angkat, tanggung jawab pendidikan, dan mendapatkan  kasih  sayang harus  diberikan  oleh  orang tua  angkat  kepada  anak angkatnya seperti memberikan  kasih  sayang pada anak kandungnya. b. Perbedaan  menurut  Hukum Islam,  tidak  memutuskan hubungan darah antara anak
angkat  dengan  orang  tua kandung.  Anak  angkat  tetap berkedudukan sebagai pewaris  dari  orang  tua kandung dan terhadap orang tua  angkat  diberi  wasiat wajibah dari harta
peninggalan  anak  angkat.
Orang  tua  angkat  tidak berhak  menjadi  wali  dalam pernikahan anak angkatnya. Dalam  Hukum  Islam  anak angkat atau orang tua angkat memperoleh  harta  warisan dengan  jalan  wasiat  yaitu wasiat wajibah yang besarnya  1/3  dari  harta warisan anak atau orang tua angkatnya. Hukum Perdata berdasarkan Staatsblad Tahun 1917 Nomor  129  menjelaskan bahwa  anak  angkat  putus hubungan  perdata  dengan orang  tua  kandung  dan beralih  kepada  orang  tua
angkat Anak  angkat  berkedudukan sebagai pewaris penuh orang tua angkat dan terhadap  orang  tua  kandung tidak lagi mendapatkan warisan sebagaimana ketentuan Staats Blad Tahun 1917  Nomor  129  pasal  14 yang  menyatakan  bahwa: “Karena berlangsungnya suatu pengangkatan, terputuslah segala hubungan perdata  yang  berpangkal pada keturunan karena kelahiran  antara  anak  yang diangkat  dengan  kedudukan orang  tuanya  dan  keluarga kandung dan semua keluarganya yang sedarah”. Dalam  pembagaian  warisan apabila terdapat suatu
wasiat  maka  wasiat  harus dijalankan  terlebih  dahulu kemudian  sisanya  diberikan kepada ahli waris berdasarkan undang- undang.  Ketentuan  yang terdapat dalam KUH Perdata yang berisi membatasi seseorang pembuatan wasiat agar tidak merugikan ahli waris menurut undang-undang antara  lain  dapat  dijelaskan dari substansi Pasal 881 ayat (2),  yaitu:  “ Dengan  sesuatu pengangkatan  waris  atau pemberian hibah, pihak yang mewariskan atau pewaris tidak boleh merugikan para ahli warisnya  yang  berhak  atas sesuatu bagian mutlak ” 2. Saran
1. Pengangkatan anak yang dilakukan  orang  lain  hendaknya dilakukan  secara  resmi  tidak hanya sampai pada tahap Notaris saja  tetapi  harus  didaftarkan  ke Pengadilan Negeri agar kedudukan anak angkat mempunyai  kekuatan  hukum. Pengangkatan anak yang dilakukan  dengan  mendaftarkan ke  Pengadilan  Negeri  dapat memberikan  jaminan  kepada anak tersebut, baik untuk kelanjutan hidupnya dan kedudukan waris dalam keluarga yang mengangkat.
2. Diharapkan kepada Notaris
untuk melakukan sosialisasi kepada  masyarakat,  khususnya
bagi masyarakat beragama Islam dalam pembuatan wasiat hendaknya  menggunakan  akta Notaris. Untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi  bagian  mutlak  hak para ahli waris lain. 3. Kementerian  Hukum  dan  Ham (KEMENKUMHAM) diharapkan untuk dapat meningkatkan  pelayanan  kepada Notaris,  terutama  dalam  hal Notaris  meminta  data  daftar wasiat  yang  telah  dilaporkan secara online kepada Kemenkumham, yang selama ini Notaris  masih  meminta  data tersebut  secara  manual  dengan mengirimkan surat dan memakan waktu cukup lama.

## DAFTAR PUSTAKA
Dominikus Rato.2011. Hukum Perkawinan dan Waris Adat (Sistem Kekerabatan, Bentuk Perkawinan  dan  Pola  Pewarisan Adat di Indonesia). Laksbang Justitia.
Eman  Suparman.2007. Hukum  Waris Indonesia , dalam  Perspektif  Islam,
Adat,  dan  BW .  Bandung  :  PT Refika Aditama. Fahmi  Al  Amruzi.2014. Rekonstruksi Wasiat  Wajibah  dalam  Kompilasi Huku  m  Islam .  Aswaja  Pressindo:
Yogyakarta.
F.  Satriyo  Wicaksono.  2011. Hukum Waris. Jakarta: Visimedia.
Gutteridge  dalam    Peter  Mahmud Marzuki.  2006. Penelitian  Hukum .
Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group.
Habib  Adjie.  2009. Hukum  Notaris Indonesia  Tafsir  Tematik  Terhadap UU  no.30  tahun  2004  Tentang Jabatan Notaris, cet. Kedua .
Bandung:  PT Refika Aditama. Husni  Thamrin.  2010. Pembuatan  Akta Pertanahan Oleh Notaris . Yogyakarta  : LaksBank PresSindo. Hasbi ash-Shiddieqy.1990. Filsafat
Hukum Islam, cetakan ke-4. Jakarta
: Bulan Bintang.
Irma  Devita  Purnamasari.2014. Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris. Bandung: Penerbit Kaifa. Peter  Mahmud  Marzuki.2014. Penelitian Hukum, Edisi Revisi. Jakarta : Prenadamedia.
Ridwan  HR.  2006. Hukum  Administrasi Negara. Jakarta : PT. Raja Grafindo
Persada.
R.Subekti  dan  Tjitrosudibio.2001.Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata
(Burgerlijk  Wetboek).  Jakarta  : Pradnya Paramitha.
Soepomo.1983. Bab-Bab  Tentang  Hukum Adat .Jakarta: Pradnya Paramita.
Soerjono  Soekanto,  Sri  Mamudji.1985 . Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu Tinjauan Singkat . Jakarta:CV Rajawali. Subekti.  1984. Pokok-pokok  Hukum Perdata. Jakarta : Pradnya Paramita. Suharjono.1995. Sekilas  Tinjauan  Akta Menurut  Hukum. Varia  Peradilan 123.
Ustad  Adil.  2011. Mengenal  Notaris Syari‟ah. Bandung  :  PT  Citra Aditya Bakti.
Undang-Undang    Nomor  2    tahun  2014 tentang  Perubahan  Atas  Undang  – undang  Nomor    30  tahun  2004 tentang Jabatan Notaris, LN Nomor 117 TLN Nomor 4432.
Kompilasi Hukum Islam KUHPerdata
http://notarisgracegiovani.com/index.php/ 15-wasiat-dan-prosedurnya diakses pada Tanggal 29 Juli 201

## KEWENANGAN NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA OTENTIK AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH BERDASARKAN HUKUM ISLAM 58
Ahmad Febry 59 , Abdullah Gofar, Achmad Syarifudin
Abstract :  Indonesian economic  Islam system has been well known by published The Statute Number 21 on 2008 about Syariat Banks. During on its doing of banking enrole -- the contract between credditure and debiture like mudharabah lease act  – must need the  notary  justify  as  authentical  act  for  legal  security  the  whole  parties.  This  research patternized about the notary‟s enrole on making its authentical act of mudharabah lease based on Islamic law contract, the comparison acts between KUH Perdata and Islamic law  contract,  and  the  notary  opportunity  by  making  its  mudharabah  lease  contract  at Islamic banking practice. This research is normative based on legal security theory, law connectivity  theory,  and  maslahat  theory.  This  research  use  legal  prime,  secunder, tersier, and conceptual approach, historical approach, statute approach, and comparative approach  methods.  The  final  conclusion  on  this  research  is  that  the  notary  justify  as authentical  act  of  mudharabah  lease  based  on  Islamic  law  written  in  Al-Quran  Al- Baqarah  282.  The  comparison  act  between  KUH  Perdata  and  Islamic  law  is  the similarity  of  its  established  contract,  the  legal  of  conditional  act,  the  freedom  of contract,  and  the  consensus  principle.  Then  the  notary  opportunity  by  making  its mudharabah lease contract at Islamic practical banks has many opportunities that can be measured by industrical activity growth and Islamic economical principle.
Keywords : Notary, Authentical Minute, Mudharabah Lease Contract.
58 Artikel ini merupakan ringkasan Tesis yang berjudul : Kewenangan Notaris dalam Membuat Akta Otentik Akad Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan Hukum Islam. Ditulis oleh Ahmad Febry. Pembimbing I: Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H. Pembimbing II : H. Achmad Syarifudin, S.H., Sp.N. Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
59 Penulis adalah mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2013.

## A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang.
Berdasarkan  Badan  Pusat Statistik Indonesia (BPS) pada tahun 2010, tercatat sebanyak 207.176.162 penduduk Indonesia memeluk Agama Islam, jika dihitung persentasenya  jumlah  207.176.162 tersebut  setara  dengan  87,18%  dari total penduduk Indonesia. 60
Dominasi  tersebut  tentulah  sangat mempengaruhi  interaksi  masyarakat dari  segala  aspek.  Dengan  besarnya jumlah penduduk Islam di Indonesia beberapa  kebijakan  publik  diatur oleh  Pemerintah  Indonesia  selaras dengan ajaran Agama Islam.
Salah  satu  kebijakan  publik yang  diselaraskan  dengan  ajaran
Agama Islam adalah Undang- Undang  Nomor  21  tahun  2008 tentang Perbankan Syariah, didalamnya mengatur segala sesuatu yang  menyangkut  tentang  Bank Umum  Syariah  dan  Unit  Usaha Syariah,  mencakup  kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dalam proses pelaksanaanya perbankan syariah ini juga  tidak  terlepas  dari  pembuatan akad/kontrak dengan para
nasabahnya  ataupun  dengan  badan atau  lembaga  yang  bekerja  sama dengannya.
Salah  satu  produk  perjanjian syariah  yang  ditawarkan  perbankan syariah di Indonesia kepada nasabah
60 Data Badan Badan Pusat Statistik Tahun 2010.
yaitu akad pembiayaan mudharabah. Sebagai  suatu  bentuk perjanjian, mudharabah merupakan akad bagi hasil antara pemilik modal disebut dengan shahibul mal dengan pihak  pengelola  disebut  sebagai mudharib, untuk melakukan aktivitas  produktif  dengan  syarat bahwa  keuntungan  yang  dihasilkan akan  dibagi  menurut  kesepakatan yang  ditentukan  sebelumnya  dalam akad 61 yang disebut dengan nisbah. Secara prinsip akad mudharabah terbagi  menjadi  dua jenis  yaitu mudharabah  mutlaqah dan mudharabah  muqayyadah. Pada mudharabah mutlaqah, pemilik modal tidak memberikan persyaratan  kepada  pengelola  untuk melakukan  jenis  usaha  tertentu. 62
Jadi, jenis usaha yang akan dijalankan  oleh  pengelola  modal atau mudharib secara mutlak diputuskan secara mandiri dan tidak ada  intervensi  dari  pemilik  modal dengan batasan tidak boleh dilakukannya pengalihan modal kepada  pihak  lain  tanpa  seizin pemilik  modal.  Sedangkan  pada jenis mudharabah muqayyadah ,
pemilik modal mensyaratkan kepada pengelola modal  untuk  melakukan jenis usaha tertentu pada tempat dan waktu  tertentu  sehingga  terikat  atau terbatas.
Dalam  praktik  perbankan, mudharabah
mutlaqah biasa
61 Ascarya. 2011. Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. Hlm.60.
62 Ibid. Hlm. 65.
diaplikasikan dalam produk tabungan  dan  investasi.  Sedangka mudharabah muqayyadah diaplikasikan  untuk  investasi  terikat dan pembiayaan modal kerja. 63 Akad mudharabah terdapat beberapa  syarat  khusus  yang  harus dipenuhi, yaitu : 1) Modal  harus  berupa  uang  yang jelas  dan  diketahui  jumlahnya bersifat  tunai  dan  diserahkan kepada mitra kerja;
2) Keuntungan harus jelas ukurannya dalam pembagian yang  disepakati  kedua  belah pihak. 64
Keuntungan  yang  diperoleh  bagi pemilik  modal  ( shahibul mal )  dan pengelola modal ( mudharib ) ditentukan dengan  adanya kesepakatan  angka nisbah, sepeti  dibagi  50:50,  60:40,
70:30, atau proporsi lain yang disepakati . Faktor-faktor
yang menentukan  tingkat  nisbah  adalah resiko,  nilai  tambah  dari  kerja  dan usaha,  serta  tanggungan. 65 Jadi,  angka nisbah merupakan suatu angka rasional yang disepakati bersama dengan mempertimbangkan  kegiatan  usaha yang akan dibiayai dari berbagai sisi.
Dengan keberadaan akad pembiayaan mudharabah dalam praktek  perbankan  syariah  diatas  telah menunjukan  bahwa  kebutuhan  hukum masyarakat di Indonesia mulai
63 Ibid. Hlm.67.
64 Ibid.
65 Ibid.
beragam.
Terhadap perbuatan- perbuatan  hukum  yang  dilakukan masyarakat dibutuhkan kepastian hukum  guna  melindungi  hak  hukum masyarakat dan tercapainya rasa keadilan. Meningkatnya tuntutan masyarakat akan kepastian hukum juga mendorong  kebutuhan  akan  pelayanan dari  pejabat  umum  dalam  bidang pembuatan  alat  bukti  guna  menjamin kepastian  hukum  tersebut, 66 khususnya notaris.  Keterlibatan  notaris  dalam membuat akta otentik akad pembiayaan
mudharabah bertujuan  memberikan kepastian  hukum  dan  perlindungan hukum bagi hubungan-hubungan hukum  yang  tercipta  dari  perbuatan hukum  masyarakat  dalam  interaksi sosial. Maka dari itu, bagi masyarakat yang melakukan suatu perjanjian yang dalam pengaturannya lebih memilih berdasarkan  hukum  Islam  seperti  akad pembiayaan mudharabah
dalam kegiatan perbankan syariah, maka perlu ditemukan  relevansi  antara  hukum Islam  yang  secara  khusus  mengatur tentang  perbuatan  hukum  masyarakat dengan  kewenangan  notaris  sebagai pejabat  umum  yang  membuat  akta otentik  guna  memberikan  kepastian hukum.
Sehingga tidak terjadi kekeliruan  dalam  penerapan  hukum, baik secara formil dan materil.

## 2. Permasalahan.
Dengan  diuraikannya  latar belakang  di  atas,  maka  penulis
66 Herlien Budiono. 2013. Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. Hlm. 1.
menyimpulkan  tiga  permasalahan, yaitu sebagai berikut :
1) Bagaimana alas  hak  notaris dalam membuat akta  otentik  akad pembiayaan mudharabah menurut hukum Islam? 2) Bagaimana perbandingan perjanjian menurut KUH Perdata dengan akad menurut hukum Islam ? 3) Bagaimana prospek notaris dalam membuat akta  otentik  akad pembiayaan mudharabah dalam praktek perbankan  syariah ?

## B. KERANGKA KONSEPTUAL.
1. Kewenangan Notaris.
Kewenangan  notaris  sebagai
pejabat  umum  untuk  membuat  akta otentik diatur dalam Undang Undang  Nomor  30  Tahun  2004 Tentang Jabatan Notaris, pada Pasal 15, yakni : 1) Notaris berwenang membuata akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian  dan  ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang- undangan  dan/atau  yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu  sepanjang  pembuatan akta-akta  itu  tidak  juga ditugaskan atau dikevualikan kepada jabatan lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang; 2) Notaris berwenang pula : a. Mengesahkan  tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; b. Membukukan surat- surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; c. Membuat  copy  dari asli surat-surat dibawah tangan berupa salinan  yang membuat uraian sebagaimana  ditulis dan digambarkan
dalam  surat  yang bersangkutan; d. Melakukan pengesahan kecocokan fotocopy dengan surat aslinya; e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta; f. Membuat akta berkaitan  dengan pertanahan; atau g. Membuat akta risalah lelang. 3) Selain kewenangan sebagaimana yang dimaksud  pada  ayat  (1) dan  ayat  (2),  notaris mempunyai  kewenangan lain  yang  diatur  dalam peraturan perundang- undangan.

## 2. Akta Otentik.
Dalam  Pasal  1868  Kitab Undang  Undang  Hukum  Perdata telah  dijelaskan  bahwa  akta  otentik adalah  suatu  akta  yang  dibuat  dalam bentuk yang ditentukan dalam undang-undang  oleh  atau  dihadapan pejabat  umum  yang  berwenang untuk  itu  ditempat  akta  itu  dibuat. Begitu  halnya  dengan  akta  notaris sebagai akta otentik yang
mempunyai  kekuatan  pembuktian yang sempurna, sehingga tidak perlu dibuktikan atau ditambah dengan alat bukti  lainnya,  jika  ada  orang/pihak yang menilai atau menyatakan bahwa  akta  tersebut  tidak  benar, maka  orang/pihak  yang  menilai  atau menyatakan  tidak  benar  tersebut wajib  membuktikan  penilaian  atau pernyataannya  sesuai  aturan  hukum yang berlaku. 67

## 3. Perjanjian.
Perjanjian  berdasarkan  Kitab Undang  Undang  Hukum  Perdata, dijelaskan  dalam  Pasal  1313  Bab  II Buku  Ketiga  Kitab  Undang  Undang Hukum  Perdata,  yakni  :  “ Suatu perjanjian  adalah suatu  perbuatan dengan  mana  satu  orang  atau  lebih mengikatkan  dirinya  terhadap  satu orang  lain  atau  lebih ”. 68 Dari  pasal tersebut perjanjian merupakan perbuatan  hukum  antara  dua  pihak atau  lebih  yang  saling  mengikatkan diri  atas  kehendaknya  sendiri  dan mempunyai  akibat  hukum  bagi  para pihak  yang  membuat  perjanjian tersebut.
Sedangkan  dalam  hukum  Islam, perjanjian  dikenal  dengan  istilah akad.  Hal  tersebut  dapat  dilihat dalam    Al-Qur‟an  surat  Al-Maidah ayat (1), yaitu :
67 Syafran Sofyan. Notaris “Openbare Ambteren” . http://www.jimlyschool.com/ read/analisis/ 384 / notaris-openbare-amtbtenaren-syafran-sofyan/ > 30 Mei 2014.
68 R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. 1995. Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Edisi Revisi . Jakarta : Pradnya Paramita. Hlm. 338.
“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu.  (Yang demikian itu) dengan tidak  menghalalkan  berburu  ketika  kamu  sedang  mengerjakan  haji.  Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.
Pengertian  akad  menurut  ulama fikih (Syafi‟i, Maliki, dan Hambali) dibagi  menjadi  dua  pengertian. Berdasarkan  pengertian  umum  akad adalah  sesuatu  yang  dikerjakan seseorang  berdasarkan  keinginan sendiri  seperti  wakaf,  talak,  dan pembebasan  atau  sesuatu  yang pembentukan membutuhkan keinginan  dua  orang  seperti  jual beli, perwakilan, dan gadai. Sedangkan pengertian secara khusus akad adalah perikatan yang ditetapkan dengan adanya ijab qabul berdasarkan  ketentuan  syara  yang berdampak pada objeknya. 69 Secara etimologis, akad berarti  perikatan,  perjanjian,  atau pemufakatan sebagai suatu perbuatan seseorang atau lebih yang mengikatkan dirinya terhadap
69 Rachmat Syafe‟i. 2001. Fiqh Muamalah.
Bandung : Pustaka Setia. Hlm. 43.
seorang  lain. 70 Sedangkan  secara terminologis,  menurut  Pasal  20  ayat (1)  Kompilasi  Hukum  Ekonomi Syariah,  akad  adalah  kesepakatan dalam  suatu  perjanjian  antara  dua pihak  atau  lebih  untuk  melakukan atau  tidak  melakukan  perbuatan hukum tertentu.
4. Pembiayaan Mudharabah .
Dalam  penjelasan  Pasal  19 ayat  (1)  huruf  c  Undang  Undang Nomor  21  Tahun  2008  Tentang Perbankan  Syariah,  bahwa  yang dimaksud  dengan  akad mudharabah dalam pembiayaan adalah akad kerja sama  suatu  usaha  antara  pihak pertama  ( shahibul  maal atau  bank syariah)  yang  menyediakan  seluruh modal  dan  pihak  kedua  ( mudharib atau  nasabah)  yang  bertindak  selaku pengelola  dana  dengan  membagi keuntungan  usaha  sesuai  dengan kesepakatan  yang  dituangkan  dalam
70 Ibid . Hlm. 146.
akad, sedangkan kerugian ditanggung  sepenuhnya  oleh  bank syariah,  kecuali  jika  pihak  kedua melakukan kesalahan yang disengaja,  lalai,  atau menyalahi perjanjian. Secara prinsip mudharabah terbagi  dalam  dua jenis yaitu : 71
1) Mudharabah Mutlaqah yaitu akad kerja sama dimana mudharib diberikan  kekuasaan penuh  untuk  mengelola  modal usaha dari shahibul maal dengan tidak  dibatasinya  tujuan,  jenis, dan tempat usaha.
2) Mudharabah  Muqayyadah yaitu
akad kerja sama dimana shahibul maal menetapkan syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh mudharib baik mengenai  tujuan,  jenis,  dan tempat usaha.
Pembagian  hasil  usaha  atau keuntungan antara shahibul maal dengan
mudharib atas hasil usaha yang diperoleh  dengan akad mudharabah dilakukan  atas  dasar  nisbah.  Nisbah merupakan persentasi bagi hasil masing- masing  pihak  dari  keuntungan  yang didapat,  misalnya  ;  50:50,  60:40,  atau 70:30  yang  disepakati  sebelumnya. Angka  nisbah  merupakan  angka  hasil dari  negosiasi  antara shahibul  maal dengan mudharib
atas dasar
71 Rachmadi Usman. 2009. Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia : Implementasi dan Aspek Hukum . Bandung : Citra Aditya. Hlm. 210- 211.
mempertimbangkan
potensi dari
kegiatan usaha yang akan dibiayai.
C. Metode penelitan.
Jenis  penelitian  yang  dilakukan ialah  penelitian  hukum  normatif  dengan menggunakan metode pendekatan konseptual, pendekatan sejarah, pendekatan  perundang-undangan,  dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum yang  digunakan  yaitu  bahan  hukum primer,  sekunder,  dan  tersier  yang dikumpulkan  dan  diolah  melalui  studi kepustakaan. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan logika berfikir deduktif.

## D. Temuan dan analisa.

## 1. ALAS  HAK  NOTARIS
DALAM MEMBUAT AKTA OTENTIK AKAD

## PEMBIAYAAN

## MUDHARABAH
BERDASARKAN HUKUM ISLAM.
Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat  282  menjadi  dasar  hukum kewenangan notaris dalam presfektif hukum Islam. Al-Qur‟an telah mengatur secara tegas terhadap  fungsi  dan  tugas  seorang juru  tulis,  dalam  hal  ini  notaris, yang  melakukan  pencatatan  akta- akta  otentik  setiap  perjanjian. Kewenangan notaris dalam membuat akta otentik akad pembiayaan mudharabah telah sesuai  dengan  kaidah  fiqh  bahwa
dalam  hal  muamalah  didasarkan pada asas kebolehan kecuali terdapat  dalil  yang  melarangnya.
Hal  ini  sejalan  dengan  Pasal  15 ayat  (1)  Undang  Undang  Nomor 30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan Notaris  bahwa  notaris  berwenang membuat  akta  otentik  mengenai semua  perbuatan  dan  perjanjian yang  ditetapkan  oleh  peraturan perundang-undangan dan atau dikehendaki oleh yang berkepentingan  untuk  dinyatakan dalam akta otentik.

## 2. PERBANDINGAN PERJANJIAN    MENURUT KUH    PERDATA  DENGAN
AKAD  MENURUT  HUKUM
ISLAM.
Perbandingan perjanjian menurut  KUH  Perdata  dengsan akad  menurut  hukum  Islam  dapat dilihat dari persamaan dan perbedaannya.  Adapun  persamaan perjanjian  menurut  KUH  Perdata dengan  akad  menurut  hukum
Islam, antara lain :
1) Secara garis besar terbentuknya perjanjian baik menurut KUH Perdata maupun akad dalam  hukum  Islam  yaitu adanya pertemuan kehendak berupa kesepakatan  antara  pihak yang  satu  dengan  pihak yang  lainnya  yang  saling mengikatkan  diri  untuk
melakukan  sesuatu  atau
tidak  melakukan  sesuatu dan berdampak pada objek perjanjian. 2) Syarat sah perjanjian dalam  Pasal  1320  KUH Perdata, yaitu kesepakatan, kecakapan bertindak, suatu hal tertentu, dan adanya kausa  yang  halal.  Syarat sah tersebut serupa dengan yang diatur dalam hukum Islam, yaitu sighat al-aqd atau  kesepakatan, al-aqidain atau para pihak yang mampu melakukan  akad, mahal al-aqd atau  suatu  objek yang  diperjanjikan,    dan maudhu    al-aqd atau tujuan    akad    yang  tidak dilarang. 3) Dalam hal asas kebebasan berkontrak dan asas konsensualitas dalam KUH Perdata,  dikenal  juga  dua  asas yang serupa dalam hukum Islam, yaitu  asas Al-Hurriyah yaitu segala sesuatu boleh kecuali yang dilarang  atau  diharamkan,  dan asas Ar-Ridha‟iyah yaitu  adanya kesepakatan  atau  sukarela  antara para pihak.
Sedangkan  perbedaan  yang  relevan  dan signifikan  antara  perjanjian  menurut KUH  Perdata  dan  akad  menurut  hukum Islam, antara lain :
1) Berdasarkan
sumbernya,
perjanjian menurut KUH Perdata bersumber  pada  hukum  tertulis yang  sangat  dipengaruhi  oleh pandangan  hidup  atau  daya  fikir manusia pembuatnya yang sangat subjektif, sedangkan akad menurut hukum Islam bersumber pada  Al-Qur‟an  dan  Hadits  yang memiliki unsur ketuhanan.
2) Secara substansi, perjanjian menurut  KUH  Perdata  hanya mengatur hubungan manusia dengan  manusia  dan  manusia dengan  benda,  sedangkan  akad menurut  hukum  Islam  mengatur hubungan  manusia  dengan  Allah SWT,  manusia  dengan  manusia, dan manusia dengan benda.
3) Berdasarkan motifnya, perjanjian  menurut  KUH Perdata bertujuan meningkatkan harta kekayaan  duniawi  saja atau bersifat materialisme,  sedangkan akad menurut hukum Islam  meningkatkan  dan menjaga  harta  kekayaan dalam bentuk ibadah kepada Allah SWT.
4) Perjanjian  menurut  KUH Perdata dianggap sah apabila tidak bertentangan dengan undang-undang, sedangkan  akad  menurut hukum  Islam  dianggap sah apabila tidak bertentangan dengan
syariah  yang  bersumber dari Al-Qur‟an dan Hadits. 5) Dalam hal mencari keuntungan, perjanjian menurut  KUH  Perdata memperbolehkan diterapkannya prinsip bunga,  sedangkan  akad menurut  Islam  melarang diterapkannya prinsip bunga  atau  yang  lebih dikenal  dalam  syariah
dengan istilah riba
3. PROSPEK    NOTARIS
DALAM    MEMBUAT

## AKTA
OTENTIK

## AKAD   PEMBIAYAAN

## MUDHARABAH
DALAM    PRAKTEK PERBANKAN SYARIAH. Prospek notaris dalam pembuatan akta otentik akad pembiayaan mudharabah dalam praktek  perbankan  syariah  tidak terlepas  dari  beberapa  faktor  yang mempengaruhi  yaitu  antara  lain; dominasi  penduduk  beragama  islam di Indonesia mencapai 87%; terdapatnya regulasi pembiayaan mudharabah di dalam hukum nasional  (UU  No.  21/2008,  PBI  No. 7/46/PBI/2005 tentang penghimpunan  dan  penyaluran  dana bank  syariah,  Fatwa  MUI  No. 7/DSN-MUI/IV/2000  tentang  akad mudharabah ); dan pesatnya pertumbuhan pembiayaan
mudharabah pada bank syariah yang disalurkan  kepada  setiap  kegiatan usaha  produktif  yang  menggunakan prinsip  syariah  kepada  nasabah perbankan syariah.
Dengan bekembang dan meningkatnya pertumbuhan pembiayaan mudharabah , maka akan  meningkat  pula  kebutuhan masyarakat  akan  kepastian  hukum dalam  melakukan  akad  pembiayaan mudharabah . Tentu saja hal tersebut menjadi  peluang  yang  baik  bagi notaris sebagai pejabat yang berwenang  sekaligus  sebagai  mitra perbankan dalam memberikan jaminan  kepastian  hukum  dalam bentuk  akta  otentik  atas  akad pembiayaan mudharabah yang dilakukan  oleh  pihak  bank  syariah dengan nasabah. Serta sebagai salah satu  faktor  penunjang  dalam  lalu lintas kegiatan industri dan
perekonomian  yang  menggunakan
prinsip syariah.

## E. PENUTUP.

## 1. Kesimpulan.
Berdasarkan  pembahasan  dalam penelitian  tesis  ini,  maka  dapat diambil kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan, sebagai berikut : 1) Dalam hukum Islam,  alas  hak notaris yang menjadi dasar
kewenangannya dapat membuat akta  otentik  akad pembiayaan mudharabah sekaligus  sebagai saksi dengan tujuan memberikan jaminan kepastian  hukum bagi  para  pihak yang membuatnya terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah  ayat 282. 2) Perbandingan perjanjian menurut KUH Perdata dengan akad  menurut  hukum  Islam dapat  dlihat  dari  persamaan dan perbedaannya, yaitu : a. Persamaan perjanjian menurut KUH Perdata dengan akad menurut hukum Islam terletak pada terbentuknya perjanjian yang merupakan pertemuan kehendak  para  pihak  untuk saling mengikatkan diri yang berdampak pada objek perjanjian, syarat sah perjanjian, dan asas kebebasan  berkontrak  dan asas konsensualitas. b. Perbedaan perjanjian menurut KUH Perdata dengan akad menurut hukum
Islam  terletak  pada  sumber hukum, peristilahan, ruang lingkup  substansi perjanjian, tujuan perjanjian, dan prinsip bunga dan bagi hasil. 3) Prospek notaris dalam membuat  akad  pembiayaan mudharabah dalam  praktek perbankan syariah mempunyai peluang  yang baik diukur dari berkembangnya kegiatan industri  dan  perekonomian yang  menggunakan  prinsip
syariah
2. Saran.
Berdasarkan pembahasan dalam
penulisan  tesis  ini,  maka  penulis mengemukakan saran sebagai berikut :
1) Diperlukannya  suatu  peraturan dalam  hukum  nasional  yang mengatur secara harmonis tentang kewenangan notaris dalam membuat akta otentik, baik
berdasarkan hukum Islam maupun
berdasarkan hukum perdata barat.
2) Diselenggarakannya suatu pendidikan  dan  pelatihan  yang terstruktur  kepada  para  notaris untuk memahami baik secara teori maupun  praktik  terhadap  hukum perjanjian  syariah  oleh  Ikatan
Notaris  Indonesia  bekerja  sama dengan Kementerian Agama, Majelis  Ulama  Indonesia,  dan Perguruan  Tinggi  Islam,  serta lembaga-lembaga yang terkait. 3) Dengan pemahaman tentang perekonomian  syariah,  notaris sebagai  pejabat  yang  berwenang dalam  pembuatan  akta  otentik guna memberikan kepastian hukum diharapkan dapat menunjang  lalu  lintas  kegiatan industri  dan  perekonomian  yang menggunakan prinsip syariah, serta untuk kepentingan pembuktian.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku.
Ascarya.  2011. Akad  dan  Produk Bank  Syariah. Jakarta  :  PT.  Raja Grafindo Persada.
Budiono,  Herlien.  2013. Dasar Teknik  Pembuatan  Akta  Notaris. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
Subekti,  R  dan  Tjitrosudibio,  R. 1995. Kitab  Undang  Undang  Hukum Perdata,  Edisi  Revisi .  Jakarta  : Pradnya Paramita.
Syafe‟I,  Rachmat.  2001.  Fiqh Muamalah. Bandung : Pustaka Setia.
Usman,  Rachmadi.  2009. Produk dan  Akad  Perbankan  Syariah  di Indonesia  :  Implementasi  dan  Aspek Hukum . Bandung : Citra Aditya.

## B. Peraturan
Perundang-
undangan.
Kitab  Undang  Undang  Hukum Perdata.
Undang  Undang  Nomor  2  Tahun 2014  Tentang  Perubahan  Undang Undang  Nomor  30  Tahun  2004 Tentang Jabatan Notaris.
Undang  Undang  Nomor  21  Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
Peraturan Mahkamah Agung Nomor  2  Tahun  2008  Tentang
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
Fatwa DSN-MUI Nomor 7/DSNMUI/IV/2000 Tentang Mudharabah .
C. Sumber dari Internet.
http://www.jimlyschool.com/notari s-openbare-amtbtenaren-syafran-
sofyan/.  Syafran  Sofyan.  Notaris “Openbare  Ambteren” .  >  30  Mei 2014

## KEWENANGAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT LELANG KELAS II
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 93/PMK.06/2010

## TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG 72

## Oleh :
AMIR HAKIM HASYIM 73 , FEBRIAN, HERMAN ANDREIJ ADRIANSYAH
Abstract : A Notary is a Public Official which is authorized to make authentic deeds by the Notary Occupation Act.A Notary can double as a Land Deed Officer (PPAT) which  is  authorized  to  make  authentic  deeds  regarding  certain  legal  actions  on  the land  right.  The  PPAT‟s  authority  is  to  make  the  Transfer  of  Right  deed,  the Imposition of Right deed such as the Power of Attorney‟s Mortgage Right Imposing (SKMHT),  and  the  imposition  of  Mortgage  Right  Deed  (APHT)  in  a  Credit Agreement  between  a  Debtor  and  creditors  (in  this  case  Banks  or  Non-Bank Financing Institutions). A Notary can also double as a Second Class Auction Officer (hereinafter  referred  to  as  a  Notary  PL-2)  all  at  once  making  a  minutes  of  auction deed as it is stipulated in UUJN Article 15 Paragraph (2) Point g. First class auction officer is a special position which is given by the Ministry of Finance cq. Directorate General  of  State  Finance  cq.  Service  Office  of  State  Property  and  Auction.  An Auction  or  a  Public  Sales  is  an  open  to  public  sales  of  goods  at  a  increased  or  a decreased  written  and/or  oral  price  quote  in  order  to  achieve  the  highest  price  and was  preceded  by  the  auction‟s  announcement.  The  First  Class  and  Second  class Auction Officer‟s authority is regulated in the Finance Minister‟s Regulation (PMK) Number  93/PMK.06/2010  regarding  the  Implementation  Guideline  for  auction, where there are three classifications on auction, which are the execution auction, the mandatory  non-execution  auction  and  the  voluntary  non-execution  auction.  Within the  mandatory  execution  auction  there  is  the  Execution  auction  Article  6  of  the Mortgage Right Law (UUHT) classification. However, the UUHT auction authority should  only  be  held  by  a  First  Class  Auction  officer  from  the  Ministry  of  Finance. Notary  PL-2  is  not  given  the  authority  over  the  UUHT  execution  auction, eventhough the notary as the PPAT also gave the birth of the Mortgage right on the mortgage  right  burdened  land  right  certificate  and  issued  the  mortgage  right certificate (SHT). Certificate are the two formal requirements that ougth to be met by creditors in the implementation petition of the Article 6 UUHT execution auction.

## Keywords: second class auction Officer, Auction, Notary
72 Artikel  ini  merupakan  ringkasan  tesis  yang  berjudul  :  Kewenangan  Notaris Sebagai  Pejabat  Lelang  Kelas  II  Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 93/PMK.06/2010  Tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Lelang.  Ditulis  oleh  Amir  Hakim Hasyim,  SH.  Pembimbing  I  :  Dr.  Febrian,  S.H,  M.S.,  Pembimbing  II  :  Herman Andreij  Adriansyah,  S.H.,M.H.,  Program  Studi  Magister  Kenotariatan  Universitas Sriwijaya Palembang.
73 Penulis  adalah  Mahasiswa  Magister  Kenotariatan  Universitas  Sriwijaya Palembang Angkatan 2012.

## A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang Notaris adalah Pejabat Umum atau Pejabat Publik yang mempunyai kewenangan berdasarkan Undang-
Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang
Jabatan Notaris (UUJN). Notaris berwenang  membuat  Akta  autentik mengenai  semua  perbuatan,  perjanjian, dan  penetapan  yang  diharuskan  oleh peraturan perundang-undangan. 74
Notaris  dapat  merangkap  jabatan sebagai  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah (PPAT) dalam lingkup wilayah jabatannya  sebagaimana  diatur  pada UUJN Pasal 15 Ayat (2) huruf f. PPAT adalah  pejabat  umum  yang  diberi wewenang  untuk  membuat  akta-akta otentik  mengenai  perbuatan  hukum tertentu  mengenai  hak  atas  tanah. 75
Kewenangan  PPAT  adalah  membuat akta  Peralihan  Hak,  akta  Pembebanan Hak seperti Surat Kuasa Membebankan Hak  Tanggungan  (SKMHT)  dan  Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) dalam  sebuah  Perjanjian  Kredit  (PK) antara  Debitur  dengan  Kreditur  (dalam hal ini Bank). 76 Hak Tanggungan (HT) diatur dalam Undang-Undang Nomor 4
74 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 3 ayat (1) 75 http://id.wikipedia.org/wiki/ Hak_Tanggungan (14 Maret 2015)
76 http://legalbanking.wordpress.com/materi- hukum/perjanjian-kredit-dan-pengakuan- hutang/ (14 Maret 2015)
Tahun  1996  tentang  Hak  Tanggungan (UUHT)  atas  tanah  beserta  benda- benda yang berkaitan dengan tanah.
Notaris  juga  dapat  merangkap sebagai  Pejabat  Lelang  Kelas  II (Notaris  PL-2)  dan  membuat  akta risalah  lelang  sebagaimana  diatur  pada UUJN  Pasal  15  Ayat  (2)  huruf  g. Lelang  atau  Penjualan  di  muka  umum adalah  penjualan  barang  yang  terbuka untuk  umum  dengan  penawaran  harga secara  tertulis  dan/atau  lisan  yang semakin  meningkat  atau  menurun untuk  mencapai  harga  tertinggi,  yang didahului dengan Pengumuman
Lelang. 77
Pelaksanaan  Lelang  ini  diatur dalam  Peraturan  Menteri  Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 (PMK No.93/PMK.06/2010) tentang Petunjuk
Pelaksanaan  Lelang.  Pejabat  Lelang 78
(PL)  adalah  orang  yang  berdasarkan peraturan  perundang-undangan  diberi wewenang khusus untuk melaksanakan penjualan barang secara lelang. Pejabat lelang terdiri atas 79 :
77 Wikiapbn, Sebuah Ensiklopedia Kementerian Keuangan , http://www.wikiapbn.org/lelang/
(12 Mei 2015)
78 PMK No.93/PMK.06/2010, Petunjuk Pelaksanaan Lelang , Pasal 1 Ayat (14)
79 Wikiapbn, Ibid
1. Pejabat  Lelang  Kelas  I  (PL-1),
yaitu  Pejabat  Lelang  pegawai Ditjen  Kekayaan  Negara  yang
berwenang  melaksanakan  semua jenis lelang, yaitu Lelang
Eksekusi,  noneksekusi  wajib,  dan noneksekusi sukarela.
2. Pejabat  Lelang  Kelas  II  (PL-2), yaitu  Pejabat  Lelang  swasta  yang hanya  berwenang  melaksanakan Lelang noneksekusi sukarela.
Pelaksanaan lelang eksekusi, noneksekusi wajib, dan noneksekusi  sukarela  dilakukan oleh  PL-1  pada  kantor  operasional Direktorat Jenderal Kekayaan Negara  (DJKN)  melalui  Kantor Pelayanan Kekayaan Negara (KPKNL)  dan  para  PL-1  ( state auctioneer )  yang  berstatus  PNS dan  berkedudukan  di  KPKNL 80 dan  lelang  noneksekusi  sukarela menjadi  kewajiban  PL-2  ( private auctioneer ), 81 yang  berasal  dari unsur  swasta  dan  memiliki  kantor tempat  kedudukan  sendiri  sesuai dengan wilayah
jabatannya masing-masing.
Kewenangan  Notaris  PL-2  sama dengan  kewenangan  PL-2  lain  yang hanya  diberikan  wewenang  untuk lelang  noneksekusi  sukarela.  Didalam Pasal  5  PMK  No.  93/PMK.06/2010, UUHT termasuk dalam kategori lelang
80 Tim    Dit    Lelang, Para    Pelaku Lelang    Swasta    dan    Upaya Pengembangan  Lelang
Noneksekusi Sukarela , Media Kekayaan Negara Edisi No. 14 Tahun IV / 2013, Hal. 15
81 Ibid
eksekusi.  Eksekusi  obyek  HT  dengan penjualan  barang  jaminan  dilakukan dengan  melalui  parate  eksekusi  lewat pelelangan umum melalui KPKNL dan dilaksanakan oleh PL-1.
Frekuensi pelaksanaan lelang yang dilakukan  oleh  Kementerian  Keuangan cq.  DJKN  cq.  KPKNL  wilayah Palembang  sepanjang  tahun  2013  dan 2014  cukup  tinggi.  Menurut  data KPKNL  Palembang  dalam  kurun waktu 2 tahun tersebut tingkat keberhasilan  penjualan  lelang  eksekusi
HT  yang  dilaksanakan  PL-1  hanya 10%. 82 Dengan demikian 90%
permohonan  lelang  yang  diajukan  oleh Kreditur  tidak  laku  terjual.  Kegagalan PL-1  memaksimalkan  penjualan  objek HT  tentu  bisa  berdampak  pada  Sistem Tata  kelola  Pemerintahan  yang  Baik ( Good  Governance )  pada  Kementerian
Keuangan cq. DJKN.
Ketentuan PMK No.93/PMK.06/2010 yang hanya
memberikan  kewenangan  penanganan Lelang  Eksekusi  HT  kepada  PL-1 membuat  peranan  PL-2  yang  berasal dari  Notaris  menjadi  kurang  maksimal dan  cenderung  diskriminatif,  sebab lahirnya akta HT merupakan perbuatan hukum  yang  dibuat  oleh  Notaris
82 Wawancara di KPKNL dengan Pejabat Lelang Kelas 1, Octarissa, SH , 6 Januari 2015.
sebagai  PPAT  atas  kesepakatan  Para Pihak,  yaitu  Kreditur  dan  Debitur.
Selain itu filosofi dari Lelang Eksekusi HT  adalah  setingkat  dengan  jual-beli yang dilakukan oleh Notaris atas tanah
dan bangunan. Notaris akan mengeluarkan dokumen Akta Jual Beli
(AJB) yang membuktikan ada
peralihan  hak  dari  pemilik  sebagai
penjual kepada pembeli sebagai pemilik  baru.  Begitu  juga  dengan Lelang  Eksekusi  HT,  dimana  PL-1 akan  mengeluarkan  dokumen  Risalah
Lelang  yang  kedudukan  hukumnya sama dengan AJB sebagai syarat  Balik Nama  di  Badan  Pertanahan  Nasional (BPN).  Berdasarkan  uraian  isu  hukum yang  ditemukan  sebagaimana  tersebut di atas, Penulis tertarik untuk melakukan  penelitian  tesis  dengan judul “KEWENANGAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT LELANG KELAS II BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 93/PMK.06/2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG” 2. Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian tesis ini, yaitu :
3) Bagaimanakah  karakteristik kewenangan  antara  Pejabat Lelang  Kelas  I  dan  Notaris Sebagai Pejabat Lelang Kelas II ? 4) Bagaimanakah kendala
praktek  Pelaksanaan  Lelang
Eksekusi  Hak  Tanggungan yang  hanya  dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas I ?

## B. KERANGKA TEORI
Dalam negara hukum, segala perilaku dan  sikap  tindak  pemerintah  maupun warga negara harus berpedoman
( behoorlijk )  pada  hukum. 83 Hukumlah yang  pertama-tama  dianggap  sebagai pemimpin dalam penyelenggaraan
kehidupan  bersama,  bukan  orang. “The rule of law, and not a man” , orang dapat saja  berganti  tetapi  hukum  sebagai  satu kesatuan  sistem  diharapkan  tetap  tegak sebagai pedoman hidup bersama. Hukum tidak  boleh  boleh  hanya  diciptakan sendiri  oleh  penguasa,  dan  pelaksanaan serta  penegakannya  juga  tidak  boleh
83 Konsep Negara Hukum Indonesia seyogianya dibedakan dengan konsep „rechtsstaat‟ dan „rule of law‟ . Pembedaan ini relevan ketika jiwa dan substansi pelaksanaan berjalan sesuai dengan hasrat dan falsafah suatu bangsa ; dan jika pemahaman itu diletakkan kepada negara Indonesia, maka pertanyaannya adalah Negara Hukum Indonesia yang seperti apa yang dimaksudkan dalam konstitusi negara.
hanya didasarkan atas interpretasi sepihak oleh mereka yang berkuasa. 84
Dalam  masyarakat,  hukum  berfungsi menciptakan  ketertiban  serta  menjamin kepastian  hukum,  yang  dapat  terwujud dalam  perilaku  masyarakat,  termasuk perilaku  pejabat  dalam  melaksanakan tugasnya  sendiri, 85 dilakukan  dengan cara  tertentu  dan  bisa  diperhitungkan
( predictable )  dalam  hubungan  antara yang  satu  dengan  yang  lainnya  lewat kaidah-kaidah  hukumnya,  yang  dapat tertulis  dan/  atau tidak tertulis. 86 Notaris merupakan  salah  satu  pejabat  yang mengemban  tujuan  untuk  mewujudkan kepastian  hukum  dalam  masyarakat tersebut.
Dengan  demikian,  penelitian  ini  akan menggunakan beberapa teori untuk menganalisa  secara  komprehensif  tentang kompetensi Notaris sebagai Pejabat
Umum  maupun  sebagai  PL-2,  guna menemukan suatu kesimpulan yang menjawab permasalahan, yaitu :

## 1. Teori Jabatan
84 Jimly Asshidiqie, 2005, Reformasi menuju Indonesia Baru, Agenda Restrukturisasi Organisasi Negara, Pembaruan Hukum , dan Keberdayaan Masyarakat Madani . http:www.theceli.com/dokumen/jurnal/jimly/j014 (7 Maret 2015)
85 Mochtar Kusumaatmadja dan Arif Sidharta. 2000. Pengantar Ilmu Hukum. Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum . Buku I. Bandung : Alumni. Hlm. 107. 86 Ibid . Hlm.76.
Pengertian  pejabat  adalah  pimpinan dan  anggota  lembaga  tinggi  negara
sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pejabat Negara  yang  ditentukan  oleh  Undang- Undang. 87 Menurut  E.Utrecht  ;  karena diwakili  pejabat,  jabatan  itu  berjalan. Pihak  yang  menjalankan  hak  dan kewajiban  yang  didukung  oleh  jabatan ialah  pejabat.  Jabatan  bertindak  dengan perantaraan pejabatnya. 88
Notaris  sebagai  pejabat  umum  yang berwenang membuat akta otentik mengenai  semua  perbuatan,  perjanjian dan  ketetapan  yang  diharuskan  oleh peraturan  perundang-undangan  dan  atau yang  dikehendaki  oleh  para  pihak  yang berkepentingan  untuk  dinyatakan  dalam akta  autentik.  Tujuannya  adalah  sebagai alat  bukti  yang  kuat  jika  suatu  saat terjadi  perselisihan  antara  para  pihak atau ada gugatan secara perdata maupun tuntutan secara pidana dari pihak lain.

## 2. Teori Kewenangan
Secara  alamiah  manusia  sebagai mahluk  sosial  memiliki  keinginan  untuk
87
http://www.sjdih.depkeu.go.id/fulltext/1999/43TAH UN~1999UU.htm (12 Juni 2015)
88 E.Utrecht dalam Ridwan. HR. 2006 Hukum Administrasi Negara . Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. Hlm.79.
diakui ekstensinya sekecil apapun dalam suatu  komunitasnya,  dan  salah  satu faktor  yang  mendukung  keberadaan
ekstensi tersebut adalah memiliki kewenangan. 89 Secara  pengertian  bebas
kewen a ngan adalah hak seorang individu untuk melakukan sesuatu tindakan dengan batas-batas tertentu dan
diakui  oleh  individu  lain  dalam  suatu kelompok tertentu.
Di  Indonesia  belum  ada  secara  tegas aturan yang membatasi atau
memberikan  kriteria  besar  tanggung jawab  pejabat,  baik  dalam  doktrin maupun  ketentuan  praktek.  Secara teoritis dengan mengikut doktrin hukum administrasi  Negeri  Belanda,  perolehan wewenang  dapat  diperoleh  dari  tiga bentuk (Marcus Lucman 1992), yaitu : 90
2 Melalui  Atribusi ;  yaitu  perolehan wewenang yang peroleh dari pembentuk  undang-undang  orisinil yang  berupa  Pembentuk  UUD Parlemen,  Mahkota  dan  Pembentuk undang-undang dalam arti materiil atau yang diwakilkan.
1 Melalui  Delegasi  ;  yaitu perolehan  wewenang  yang diperoleh dengan cara 89
http://www.negarahukum.com/ hukum/peng ertian-kewenangan .html (12 Juni 2015) 90 Rum Riyanto S, Kewenangan Pejabat Administrasi di Indonesia , Widyaiswara Utama BDK Malang. http://www.bppk.depkeu.go.id/publikasi/artikel/150- artikel-keuangan-umum/20230-kewenangan- pejabat-adminstrasi-di-indonesia (12 Juni 2015)
penyerahan  wewenang  dari pejabat  yang  satu  kepada
pejabat  yang  lain.  Tanggung jawab terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan wewenang tersebut sepenuhnya menjadi
tanggung  jawab  si  penerima wewenang itu.
2 Melalui  Mandat  ;  yaitu perolehan  wewenang  dalam bentuk  perwakilan.  Pemberi mandat disebut mandans sedangkan  penerima  mandat disebut mandataris.

## 3. Teori Manfaat
Penelitian  menggunakan  beberapa teori untuk menganalisa secara
komprehensif  tentang  keadilan  bagi
Notaris PL-2 dalam kewenangan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan,  guna  menemukan  suatu kesimpulan yang menjawab
permasalahan yaitu :
(1) Teori Utilitarianisme
Teori Utilitarianisme dikemukakan oleh  Jeremy  Bentham  melihat  fungsi hukum  untuk  memelihara  kebaikan  dan mencegah kejahatan, memandang bahwa kepentingan  masyarakat  dan  individu
harus  diperhatikan  pada  semua  yang diambil pemerintah.
Demikian  pula  dengan  perundang- undangan  itu.  Undang-undang  yang banyak  memberikan  kebahagiaan  pada sebagian  besar  masyarakat  akan  dinilai sebagai undang-undang yang baik. 91 Berdasarkan pada
teori
Utilitarianisme, akan  dilakukan  analisa
terhadap  Pasal  1  ayat  (16)  dalam  PMK
No.93/PMK.06/2010 yang memungkinkan  Notaris  PL-2  dalam melaksanakan jabatannya dengan diberikan kewenangan dalam pelaksanaan lelang eksekusi HT, apakah bisa memberi manfaat yang menghasilkan keuntungan dan
kebahagiaan  pada  sebanyak  mungkin orang / masyarakat.

## 3 Teori Fungsi Hukum
Teori  fungsi  hukum  dari  Rudolf Stammler  mengemukakan  bahwa  tujuan atau  fungsi  hukum  adalah  harmonisasi berbagai maksud, tujuan, dan kepentingan  antara  individu  dengan individu  dan  antara  individu  dengan masyarakat.  Prinsip-prinsip  hukum  yang adil mencakup harmonisasi antara maksud  dan  tujuan  serta  kepentingan perseorangan,  dan  maksud  dan  tujuan
91 Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2004. Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum . Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. Hlm.64.
serta  kepentingan  umum. 92 Usaha  untuk melakukan  harmonisasi  sistem  hukum
berkenaan dengan terjadinya ketidakseimbangan  antara  perbedaan unsur  sistem  hukum,  dapat  dilakukan dengan cara menghilangkan ketidakseimbangan dan melakukan
penyesuaian  atas  unsur  sistem  hukum yang berbeda itu.

## 4. Teori Demokrasi
Good  governance, atau  Tata  Kelola
Pemerintahan  yang  Baik esensinya adalah pemerintahan yang mengikutsertakan semua lapisan masyarakat  dalam  rancang  bangun pembangunan, transparan, dan
bertanggung  jawab,  efektif  dan  adil, serta  menjamin  terlaksananya  supremasi hukum. Good  Governance juga  harus dapat  menjamin  bahwa  prioritas  di bidang  politik,  sosial,  ekonomi,  serta pertahanan  dan  keamanan  didasarkan
pada konsensus masyarakat; memperhatikan kepentingan rakyat
banyak; mendukung visi strategis pemimpin; dan masyarakat yang mampu melihat  jauh  ke  depan  dari  suatu pemerintahan yang baik dan berorientasi
92 Juniarso  Ridwan  dan  Achmad  Sodik Sudrajat.  2009. Hukum  Administrasi  Negara  Dan Kebijakan  Pelayanan  Publik .  Bandung  :  Nuansa. Hlm.215.
pada pembangunan untuk semua
(kelayakan  sosial).  Pelaksanaan Good Governance bukanlah suatu  proses  yang
sederhana,  tetapi  membutuhkan adanya komitmen  dan  sejumlah  ketentuan  yang dapat  dijadikan  sebagai  pedomanatau landasan  bagi  semua  pihak  yang  terlibat
( stakeholders ),  khususnya  pemerintah.
Untuk itu, pemahaman yang
komprehensif terhadap karakteristik
Good  Governance tampaknya  tidak  bisa ditawar lagi.

## 5. Teori Perikatan
Istilah hukum  perjanjian atau kontrak merupakan  terjemahan  dari  bahasa Inggris  yaitu contract  law ,  sedangkan dalam  bahasa  Belanda  disebut  dengan istilah overeenscomsrecht . 93
Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang  berjanji  kepada  seorang  lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk  melaksanakan  sesuatu  hal. 94 Dari peristiwa  ini,  timbul  suatu  hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan.

## C. METODE PENELITIAN
93 Salim H.S, “ Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak ,” Cet. II, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 3
94 Subekti, “ Hukum Perjanjian ,” Cet. XII, (Jakarta: PT. Intermasa, 1990), hal. 1
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan  cara  meneliti  bahan-bahan hukum,  seperti  penelitian  terhadap asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum serta perundang-undangan, 95 yang menghubungkan  antara  satu  pasal dengan  pasal  lain  dalam  peraturan perundang-undangan baik secara vertikal  maupun  horizontal.  Penelitian ini menggunakan empat metode pendekatan  penelitian  dalam  ilmu hukum,  yaitu  Pendekatan  Filsafat ( philosophi approach ), yaitu pendekatan  filsafat  akan  menganalisa
issue hukum  ( legal  issue )  dalam penelitian normatif dan menganalisanya  secara  mendalam. 96 Pendekatan Perundang-Undangan ( statue  approach ),  yaitu  pendekatan yang dilakukan dengan
mengindentifikasi serta membahas
peraturan  perundang-undangan  yang berlaku,  yang  terkait  dengan  pokok permasalahan.  Pendekatan  Konseptual
( conceptual approach ), yaitu pendekatan ini digunakan untuk memahami  pandang-pandangan  yang ada  hubungannya  dengan  pembelian
95 Pedoman  Penulisan  Tesis  dalam  Soejono Soekanto. 1984. Metode Penelitian Hukum. Jakarta. Universitas Indoensia. Hlm. 9-10
96 Sunarjati Hartono. 1994. Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20. Bandung. Alumni. hlm 139.
sementara  obyek  hak  tanggungan  oleh bank  dalam  lelang  eksekusi  hak tanggungan. Pendekatan Historis
( historical  approach ),  yaitu  sejarah hukum berusaha mengenali dan memahami  secara  sistematis  proses-
proses  terbentuknya  hukum,  faktor-
faktor yang menyebabkan dan sebagainya serta memberikan tambahan  pengetahuan  yang  berharga untuk memahami fenomena masyarakat. 97
Penarikan  kesimpulan  dengan  metode deduktif yang diinteraksikan dengan metode induktif.

## D. TEMUAN DAN ANALISIS
1. Karakteristik  Kewenangan  Antara Pejabat  Lelang  Kelas  I  Dan  Notaris Sebagai Pejabat Lelang Kelas II
(a)    Kewenangan  PL-1  dalam  Lelang Eksekusi Hak Tanggungan
PL-1 adalah Pejabat Pemerintah yang secara  Atribusi  diangkat  khusus  sebagai Pejabat Lelang atau dengan kata lain PL-
1  adalah  Penerima  Uang  Kas  Negara yang ditugaskan sebagai Pejabat Lelang. Sedangkan  PL-2  merupakan  Pejabat Negara  selain  PL-1  yang  diberi  tugas tambahan  sebagai  Pejabat  Lelang  atau dengan  kata  lain  PL-2  adalah  orang-
97 Ibid . hlm 145.
orang  yang  khusus  diangkat  sebagai Pejabat  Lelang.  PL-1  memiliki  wilayah kerja  lebih  luas  atas  pelaksanaan  lelang eksekusi,  lelang  noneksekusi  wajib  dan lelang noneksekusi sukarela. PL-1 mendapat  Gaji  dari  Pemerintah  dan operasional kantor dibiayai oleh Pemerintah, sedangkan biaya operasional PL-2 berasal dari perurugi. 98
Seperti  yang  dijelaskan  pada  Bab Pendahuluan,  bahwa  frekuensi  lelang eksekusi  HT  cukup  tinggi,  namun tingkat  keberhasilan  penjualan  yang dilakukan  oleh  PL-1  sangat  rendah (sekitar  10%).  Menurut  Peneliti,  salah
satu unsur kurang maksimalnya penjualan  objek  lelang  HT  karena  PMK No.93/PMK.06/2010 memberikan
kewenangan  yang terlalu  luas bagi  PL-1 dalam  menangani  lelang,  sedangkan  di lain  Pihak  ruang  lingkup  kerja  Notaris PL-2 mempunyai kapabilitas yang cukup berkompeten untuk membantu penyelesaian  hutang  debitur  melalui lelang eksekusi HT.
Menurut  Peneliti,  terdapat  lembaga lain non-pemerintah seperti Badan Arbitrase  nasional  Indonesia  (BANI) yang  merupakan  tempat  penyelesaian para  pihak  yang  bersengketa.  Tidak
98 Perurugi adalah insentif dari bagian bea lelang yang diberikan kepada Pejabat Lelang Kelas II dan Superintenden dalam rangka pelaksanaan lelang.
semua  pelaksanaan  putusan  didominasi oleh  penyelenggara  negara  atau  pejabat
negara. Legitimasi
penyelesaian
permasalahan  hukum  saat  ini  bisa diselesaikan  oleh  BANI.  BANI  adalah suatu badan yang dibentuk oleh
pemerintah  Indonesia  guna  penegakan hukum  di  Indonesia  dalam  penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang terjadi diberbagai  sektor  perdagangan,  industri dan  keuangan,  melalui  arbitrase  dan bentuk-bentuk  alternatif  penyelesaian sengketa  lainnya  antara  lain  di  bidang- bidang  korporasi,  asuransi,  lembaga keuangan,  pabrikasi,  hak  kekayaan intelektual, lisensi, waralaba, konstruksi, pelayaran/  maritim,  lingkungan  hidup, penginderaan  jarak  jauh,  dan  lain-lain dalam  lingkup  peraturan  perundang- undangan dan kebiasaan internasional. 99
Badan  ini  bertindak  secara  otonom dan independen dalam penegakan hukum  dan  keadilan.  Pengadilan  Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa  para  pihak  yang  telah  terikat dalam  perjanjian  arbitrase.  Penyelesaian sengketa  melalui  arbitrase  adalah  suatu cara  untuk  menyelesaikan  sengketa  atau beda  pendapat  perdata  oleh  para  pihak melalui  alternatif  penyelesaian  sengketa
99 http://id.wikipedia.org/wiki/ Badan Arbitrase Nasional Indonesia (12 Juni 2015)
berdasar itikad baik dan
mengesampingkan  penyelesaian  secara litigasi di Pengadilan Negeri.
Dengan  demikian,  seperti  halnya kelembagaan  BANI,  perlu  diciptakan formulasi  baru  atas  pelaksanaan  lelang eksekusi  HT,  yaitu  Notaris  PL-2 sebaiknya  dilibatkan  dalam  pelaksanaan lelang  eksekusi  HT  sehingga  secara  tak langsung  Notaris  PL-2  merupakan bagian  atau  tulang  punggung  bagi Kementerian  Keuangan  cq.  DJKN  cq. KPKNL dalam memaksimalkan penyelesaian kredit bermasalah.

## E. Notaris  PL-2  Sebagai  Penunjang
Good Governance pada Kementerian Keuangan cq. Direktorat  Jenderal  Kekayaan Negara
Notaris diberikan kewenangan rangkap jabatan sebagai PPAT dan PL-2
karena dianggap memiliki standar kelayakan  seperti  promosi  jabatan  di Pemerintahan,  yaitu  memenuhi  unsur kompetensi,  kualifikasi,  pendidikan dan latihan,  rekam  jejak  jabatan,  dan integritas  serta  persyaratan  lain  yang dibutuhkan  untuk  menduduki  jabatan tinggi . 100 Notaris  ditunjuk  sebagai  PL-2
100 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
karena  Notaris  memiliki  pemahaman, pengetahuan  dan  keahlian  hukum  yang baik  terutama  dalam  bidang  Hukum Perdata. Kapasitas Notaris diberi kewenangan  rangkap  jabatan  sebagai Pejabat Lelang merupakan pendelegasian pemerintah dalam menunjang sistem tata kelola
Pemerintah  yang  baik  sehingga  hasil yang  diharapkan  menjadi  lebih  efektif dan  efisien.  Namun  demikian  Notaris PL-2  tidak  diberikan  kewenangan  yang sama seperti PL-1 dalam lelang eksekusi khususnya HT. Di dalam Pasal 3 huruf f UUJN  disebutkan  bahwa  Syarat  untuk dapat diangkat menjadi Notaris sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2
adalah  :  telah  menjalani  magang  atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan  Notaris  dalam  waktu  paling singkat  24  (dua  puluh  empat)  bulan berturut-turut  pada  kantor  Notaris  atas prakarsa  sendiri  atau  atas  rekomendasi Organisasi  Notaris  setelah  lulus  strata dua  kenotariatan. 101 Substansi  pasal  ini mempertegas  kompetensi  Notaris  PL-2 dalam  lelang  eksekusi  HT,  sebab  dalam masa magang 24 bulan tersebut, Notaris
Indonesia Nomor 13 Tahun 2014, Tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Instansi Pemerintah Bagian Menimbang, Huruf a.
101 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 3 Huruf f
telah  memiliki  kemampuan  yang  sama baik  sebagai  notaris  maupun  sebagai PPAT.  Selain  masa  magang  tersebut, Diklat  Pejabat  Lelang  juga  memberikan pengetahuan  kepada calon Pejabat
Lelang hal-hal yang berhubungan dengan  pelaksanaan  lelang  termasuk nilai  objek  yang  akan  dilelang.  Pasca penyelesaian  praktek  magang  sebagai, calon  Notaris  PL-2  telah  mempunyai dasar  pengetahuan  yang  relatif  lebih baik ketimbang calon-calon PL-2 lainnya.
Kementerian  Keuangan    mempunyai standarisasi    dalam  penilaian Good Governance yaitu  “Indeks  Kepuasan Pengguna  Layanan”  (IKPL). Setiap tahun  IKPL  diberikan  oleh  Kementerian Keuangan atas Kinerja Direktorat Jenderal  dibawahnya  seperti  DJKN, Direktorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai, Direktorat  Jenderal  Pajak  dan  lainnya. Dengan  demikian,  berkaitan  dengan syarat  pengetahuan  lelang  yang  cukup, sudah  saatnya  Kementerian  Keuangan memaksimalkan  peranan  Pejabat  Lelang yang  berasal  dari  luar  pegawai  DJKN (dalam hal ini khusus Notaris PL-2). Hal ini bertujuan agar penjualan objek lelang
HT  bisa  lebih  meningkat  dan  juga  ikut meningkatkan performa Good Governance DJKN.  Kemampuan  calon Notaris  PL-2  sangat  memadai  dari  sisi teori  lelang,  meskipun  diklat  yang diselenggarakan DJKN juga banyak dari sisi  praktek.  Namun  dengan  tujuan memberikan performa  yang baik  kepada DJKN  cq  KPKNL  dan  Kreditur  sebagai pemohon lelang, maka selayaknya Notaris  PL-2  diberi  kewenangan  yang
sama dengan PL-1 untuk lelang eksekusi HT.
4) Kendala Praktek Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Yang Dilaksanakan Oleh Pejabat Pejabat Lelang Kelas I Kendala  Atas  Kepastian Hukum  dan  Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Lelang Eksekusi Hak Tanggungan  (Penjual  – Pembeli  –  Pejabat  Lelang Kelas I) Ditinjau dari kecendrungan
statistik  tahun  2013-2014,  lelang eksekusi  HT  kurang  menunjukkan hasil  yang  maksimal  baik  dari  segi frekuensi lelang dan juga hasil lelang. Seharusnya  potensi  lelang  eksekusi HT  hingga  saat  ini  bisa  menjadi primadona  untuk  mendukung  kinerja pada  Kementerian  Keuangan  cq DJKN. Besarnya non-performing loan atau kredit  bermasalah 102 (suatu
keadaan  dimana  nasabah  sudah  tidak sanggup  membayar  sebagian  atau seluruh  kewajibannya  kepada  bank seperti  yang  telah  diperjanjikan)  di
102 Nurul Fitria dan Raina Linda Sari, Analisis Kebijakan Pemberian Kredit dan Pengaruh “Non Performing Loan to Deposit Ratio” pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), TBK cabang Rantau, Aceh Taming (Periode 2007-2011) , Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Vol.1, No.1, Desember 2012, Hal. 90
kalangan perbankan memberi indikasi besarnya  potensi  lelang  eksekusi  HT atas  agunan  nasabah  bank  yang dimohonkan  atau  berdasarkan  fiat eksekusi Pengadilan Negeri.
Apabila seluruh potensi di atas dapat direalisasikan, maka hal tersebut merupakan supply (penawaran)  objek lelang  yang  besar.  Sementara  itu, demand (permintaan) di Indonesia juga cukup  besar.  Hal  menunjukkan  jumlah penduduk  Indonesia  yang  memiliki kemampuan  daya  beli  cukup  besar, para  pebisnis  lelang  yang  jumlahnya meningkat,  perusahaan  multinasional dan  regional  yang  beroperasi  di Indonesia juga semakin banyak.
Keseluruhannya  merupakan potential
buyers yang  sangat  besar.  Untuk mendorong supply dan demand tersebut,  diperlukan  sosialisasi  dan promosi,  agar  mereka  melakukan transaksi dengan cara lelang khususnya untuk objek HT.
Menurut Direktorat Jenderal Kekayaan Negara terdapat kendala atas lelang  eksekusi  HT  kurang  maksimal penanganannya. 103 Kendala yang dimaksud  adalah  pada  awalnya,  lelang
103 Direktorat Lelang, Sales Means Auction : Suatu Keniscayaan , Media Kekayaan Negara, Edisi No. 06 Tahun II/ 2011, Hal. 7
lebih  banyak  dimanfaatkan  untuk
kepentingan penegakan hukum .
Misalnya  dalam  pelaksanaan  putusan eksekusi  pengadilan  dalam  perkara perdata,  dimana  barang  yang  dijual dalam  kondisi  apa  adanya.  Kondisi
semacam ini berlangsung terus- menerus, sehingga
membentuk
stereotip  pada  masyarakat  seolah-olah barang  yang  dilelang  adalah  barang yang  bermasalah,  barang  yang  rusak, atau barang  yang tidak diurus. Padahal lelang  sebenarnya  merupakan  institusi pasar  yang  dapat  dimanfaatkan  oleh siapa  saja  yang  akan  menjual  barang atau  membeli  barang  yang  kualitasnya juga baik.
3) Kewenangan khusus Notaris sebagai  Pejabat  Lelang  kelas  II
dalam  Lelang  Eksekusi  Hak
Tanggungan Berdasarkan penjelasan diatas, seharusnya Pemerintah cq. Kementerian  Keuangan  memberikan
kebijakan  publik  agar  Notaris  PL-2 juga  dilibatkan  dalam  pelaksanaan lelang  eksekusi  HT.  Kebijakan  ini bisa  berdampak  lebih  baik,  dengan alasan-alasan sebagai berikut :
Dengan  kompetensi  yang
dimiliki  seorang  Notaris
sebagai PPAT yang melahirkan Hak Tanggungan,  Notaris  PL-2 seharusnya  juga  diberikan
kewenangan  melaksanakan lelang  eksekusi  khususnya dalam  pelaksanaan  lelang eksekusi  HT seperti halnya PL-1.
Saat berstatus sebagai Mahasiswa Magister Kenotariatan  selama  kurun waktu  empat  semester  dan dengan  kecakapan  yang dimiliki, Notaris PL-2 diyakini mampu membantu Kreditur dalam rangka penyelesaian Kredit Bermasalah bersama PL-1. Pasca  tamat  dari  Magister Kenotariatan,  Notaris  PL-2 memperoleh ilmu dan manfaat  saat  mengikuti magang  selama  24  (dua puluh empat) bulan sebagai syarat  penempatan  Notaris. Dan sepanjang waktu tersebut, calon Notaris yang  bersangkutan  bisa
dipastikan  mendapat  ilmu
praktek  pengikatan  suatu akad  kredit  di  tempat
magangnya  antara  Pihak Debitur dan Kreditur.
2 Jaringan  yang  dimiliki  Notaris
sebagai  PPAT  sangat  luas.  Pada saat  menandatangani  Akad  Kredit, Notaris  sebagai  PPAT  berhadapan langsung  sekaligus  bisa  mengenal Debitur  serta  asal  usulnya  Di  sisi lain,  sebelum  pelaksanaan  lelang,
PL-1  hanya  memverifikasi  berkas dokumen  persyaratan  formil  atas permohonan kreditur,
3 Dalam  PP  Nomor  1  Tahun  2013
(tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis
Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak
Yang  Berlaku  Pada  Kementerian Keuangan), Notaris PL-2 berstatus swasta  (tidak  dibiayai  negara), dikenakan  tarif  yang  PL-2  lebih kecil daripada PL-1.
Dengan  demikian,  bayangkan  apabila
Lelang  Objek  Hak  Tanggungan  yang
terdapat PMK No.93/PMK.06/2010, kewenangan pelaksanaan lelangnya juga diberikan kepada Notaris PL-2,
kemungkinan  keberhasilan  perlunasan
NPL  ( Non  Peforming  Loan )  juga  bisa lebih maksimal. Hal ini diprediksi sebab sebelum  lahirnya  HT,  pada  saat  semasa kuliah dan sebelum melaksanakan fungsinya sebagai Pejabat Umum,
Notaris  PL-2  sudah  mendapat  banyak data-base dari  sesama  notaris  yang  juga merangkap jabatan sebagai PPAT.
Dengan kata lain :
4. Notaris sebagai PPAT
mempunyai  jaringan  atas
APHT yang telah terbit oleh sesama  PPAT  dan  Kreditur yang mengucurkan kredit.
5. Notaris  sebagai  PPAT  juga
memiliki data-base atas debitur yang telah melaksanakan akad-kredit.
6. Calon  pembeli  objek  lelang
HT  tidak  terlalu  banyak terbebani  oleh  biaya  yang ditetapkan  dalam  PP  Nomor 1  Tahun  2013,  sebab  bea lelang  diluar  PPh  dan  Bea Perolehan  Pajak  Atas  Tanah dan  Bangunan  (BPHTB) yang  dilaksanakan  PL-1, dikenakan  tambahan  pajak sebesar  1,5%  untuk  penjual dan 2% untuk pembeli.

## D. KESIMPULAN DAN SARAN

## F. Kesimpulan
Dari hasil penelitian diatas
Kewenangan  Notaris  PL-2  dalam  PMK. No.  93/PMK.06/2010  hanya  berwenang
dalam  Lelang  Noneksekusi  Sukarela, maka  diperoleh  kesimpulan  sebagai berikut :
2 Peraturan Menteri Keuangan
No.93/PMK.06/2010  hanya memberi kewenangan untuk PL-1 untuk melaksanakan lelang eksekusi wajib, lelang noneksekusi wajib dan noneksekusi sukarela, sedangkan PL-2 yang berasal  dari  Notaris  tidak memiliki  kewenangan  yang luas khususnya untuk lelang eksekusi HT, dengan demikian hasil yang diperoleh dari lelang eksekusi HT kurang maksimal. 3 Notaris PL-2 punya kemampuan dan kecakapan yang sama dengan PL-1 karena Notaris  PL-2  memenuhi
standar  kelayakan  seperti kelayakan  bagi  promosi jabatan  di  Pemerintahan, yaitu  unsur  kompetensi,
kualifikasi, pendidikan
dan  latihan,  rekam  jejak jabatan, dan integritas
serta persyaratan lain yang
dibutuhkan  untuk  turut
diberikan seperti PL-1.

## 3) Saran
Dengan demikian, setelah memperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas
permasalahan,  maka  dikemukakan  saran sebagai berikut :
2 Dengan  kecakapan  yang  dimiliki,
Notaris  PL-2  seharusnya  juga  diberikan
kewenangan melaksanakan lelang eksekusi  HT  sebab  secara  historis  saat berstatus  sebagai  Mahasiswa  Magister Kenotariatan hingga fase magang selama kurun waktu  empat tahun, sisi  akademis yang  dimiliki  seorang  Notaris  PL-2 sangat  berkompeten  untuk  menangani lelang eksekusi HT.
3 Pemerintah melalui Peraturan
Menteri Keuangan sebaiknya membuat pertimbangan bahwa Notaris PL-2 juga
diberikan kewenangan agar turut dilibatkan dalam lelang eksekusi khususnya  lelang  eksekusi  HT  agar hasil  yang  diharapkan  oleh  pihak kreditur atau lembaga pembiayaan bisa lebih maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Chidir  Ali,  1990, Badan  Hukum . Cetakan  ke  II.  Bandung  : Alumni.
Gatot  Supramono, Perbankan  dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis , (Jakarta : Djambatan, 1995).
Habib  Adjie, Hak  Tanggungan Sebagai Lembaga Jaminan Atas Tanah ,  Cet  I,  (Bandung:  CV.
Mandar Maju, 2000). ------------------, Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris . ------------------, Meneropong Khasanah  Notaris  dan  PPAT Indonesia ,  PT.  Citra  Aditya
Bakti, Bandung, 2009.
------------------, Sanksi  Perdata  dan Administratif  Terhadap  Notaris Sebagai Pejabat Publik ,
(Bandung:  Refika  Aditama, 2009).
Herowati      Poesoko ,      Parate Executie      Obyek      Hak Tanggungan,
(Yogyakarta  :  Laksbang  Pressindo, cetakan II, 2008).
Lili  Rasjidi  dan  Ira  Thania  Rasjidi, 2004. Dasar-dasar  Filsafat  dan Teori Hukum .  Bandung  :  PT.
Citra Aditya Bakti. Mochtar  Kusumaatmadja  dan  Arif Sidharta. 2000. Pengantar Ilmu Hukum. Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya  Ilmu  Hukum .  Buku
I. Bandung : Alumni.
Salim H.S, “ Hukum Kontrak: Teori & Teknik  Penyusunan  Kontrak ,” Cet. II, (Jakarta: Sinar Grafika,
2004). Soejono Soekanto, Metode Penelitian  Hukum. Jakarta.
Universitas Indoensia, 1984
Subekti,  “ Hukum  Perjanjian ,”  Cet. XII,  (Jakarta:  PT.  Intermasa,
1990).
Sunarjati Hartono. 1994. Penelitian Hukum di Indonesia  Pada  Akhir Abad  Ke-20. Bandung. Alumni. 1994
Utrecht,  E/Djindang,  Moh  Saleh , Pengantar  Hukum  Administrasi
Negara Indonesia, Jakarta  : Ichtiar baru, 1990. PERATURAN

## PERUNDANG- UNDANGAN
Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris
Undang-Undang  No.  30  Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata.  Kitab  Undang-Undang Hukum Dagang.
Vendu Reglement Staatsblad 1908:189 Tentang Peraturan Lelang , Peraturan  Penjualan  di Muka Umum di Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 93/PMK.06/2010  Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Undang-Undang  Nomor  4  Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2013  Tentang  Jenis  dan  Tarif  Atas
Jenis  Penerimaan  Negara  Bukan
Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Keuangan

## MAJALAH
Maria Samdjono, Hak Jaminan dan Kepailitan  I:  Hak  Tanggungan dan Asas  Pemisahan  Horisontal, Nomor  1 ,  (  Majalah  Hukum Nasional, 2000).
Tim Dit Lelang, Para Pelaku Lelang Swasta dan Upaya Pengembangan Lelang Noneksekusi  Sukarela ,  ,  Media
Kekayaan  Negara  Edisi No.  14 Tahun IV / 2013.
Neil  E.  Prayoga, Lelang  Barang Milik  Negara  Dalam  Rangka Meningkatkan Akuntabilitas Aset Negara , Media
Kekayaan Negara,  Edisi  No.  02  Tahun  I/ 2010.

## JURNAL / PRESS
Sutan Remy Sjahdeni, Hak Tanggungan, Asas-Asas, Ketentuan-ketentuan  Pokok  dan Masalah-masalah yang Dihadapi oleh  Perbankan ,  (Airlangga University, Press, 1996).
Nurul  Fitria  dan  Raina  Linda  Sari, Analisis  Kebijakan  Pemberian Kredit  dan  Pengaruh  “Non Performing  Loan  to  Deposit Ratio”  pada  PT.  Bank  Rakyat Indonesia (Persero), TBK cabang Rantau,  Aceh  Taming  (Periode 2007-2011) , Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Vol.1, No.1, Desember 2012.

## INTERNET
http:www.theceli.com/dokumen/j urnal/jimly/j014
http://www.sjdih.depkeu.go.id/
http://www.hukumonline.com/kl inik/detail/
http://www.negarahukum.com/ hu kum/
http://www.bppk.depkeu.go.id/p ublikasi/artikel/
http://knkg- indonesia.com/home/news/
http://medialelang.blogspot.com/ http://id.wikipedia.org/
http://www.jimlyschool.com/read /analisis/
https://www.djkn.kemenkeu.go.id /

## WAWANCARA
Wawancara  di  KPKNL  Palembang dengan  Pejabat  Lelang  Kelas  I

## ANALISIS HUKUM TENTANG WEWENANG NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA IKRAR WAKAF
Oleh :
ARI LATIF PRATAMA 104 , RIDWAN, ELMADIANTINI
Abstract : Government Regulation No. 42 year 2006 was on the implementation of Law  No.41  year  2004  on waqf /  endownment.  According  to  the  regulation, waqif could make the pledge deed of waqf (AIW) both before the notary and the Office of Religious Affair. The problem was whether all the notaries had authorization to make the the pledge deed of waqf (AIW) based on the regulation for pledge deed officer of waqf (PPAIW) . This  study  was  a  normative  study  which  analyzed  a  legal enforceability  and  was  conducted  by  examining  law  materials,  such  as  research  on the principles of law, rule of law, and legal norm. This study used two approaches: statue  approach  and  historical  approach.  The  result  showed  that  the  authority  of notary  in  making  the  pledge  deed  of waqf (AIW)  was  authorized  in  Goverment Regulation  No.  42  year  2006  article  37.  This  authority  did  not  contradict  to  the authority of notary as regulated in Government  Regulation  No. 2   year 2014 article 15 concerning to the amandment of law no. 30 year 2004 on notary. However, not all notaries could be appointed as deed officer of waqf (PPAIW) . There were three basic requirements  for  becoming  PPAIW:        1)  a  moslem,  2)  trustworthy,  and  3)  having certificateof competency in waqf issued by the Ministry of Religious Affair.  It was associated  with  the waqf /endowment  itself  as  a  religious  charity.  Furthermore,  if there  is  a  dispute  about  it,  the  Ministry  of  Religious  Affair  who  always  handle  the case of moslems will solve it. The role of notary as PPAIW is as a party who gives legal  certainty,  collects  authentic  information  about  waqf,  and  provides  services  to the community. It was suggested this information should be socialized and a notary should  be  appointed  as  PPAIW.  Howeever,  cooperation  among  the  Ministry  of Religious Affair, Indonesian Waqf Board, National Land Agency, Islamic Financial Institution, Professional Association of Notary, and the Land Deed Officer is needed.
104 Mahasiswa Progaram Studi  Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, NIM. 0218132005050

## A. Pendahuluan
Pejabat  Pembuat  Akta  Ikrar Wakaf  (PPAIW)  merupakan  salah  satu pilar penting dalam perwakafan nasional.
PPAIW menurut ketentuan umum Undang-undang  nomor  41  tahun  2004
tentang  wakaf  adalah  pejabat  yang berwenang yang ditetapkan oleh Menteri Agama  untuk  membuat  Akta  Ikrar Wakaf  (AIW) 105 .  PPAIW  berkewajiban menerima ikrar dari wakif dan menyerahkannya  kepada nadzir serta melakukan pengawasan untuk kelestarian  perwakafan,  yang  diangkat dan diberhentikan oleh Menteri
Agama. 106
Berdasarkan  Pasal  37  Peraturan Pemerintah  Nomor  42  Tahun  2006 tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang Nomor  41  Tahun  2004  tentang  Wakaf, menyebutkan lembaga atau siapa sajakah yang  berhak  menjadi  Pejabat  Pembuat Akta Ikrar Wakaf  :
(1) PPAIW  harta  benda  wakaf  tidak
bergerak  berupa  tanah  adalah
Kepala KUA
(2) PPAIW harta benda wakaf bergerak  selain  uang  adalah Kepala  KUA  dan/atau  pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri. (3) PPAIW harta benda wakaf bergerak  berupa  uang  adalah Pejabat Lembaga Keuangan Syariah  paling  rendah  setingkat Kepala Seksi  LKS  yang  ditunjuk oleh Menteri. (4) Ketentuan sebagaimana
dimaksud  pada  ayat  (1),  ayat  (2)
105 Pasal 1 angka 6 Undang-undang  Nomor 40 Tahun 2004 tentang Wakaf 106 Rachmadi Usman.2013. Hukum
Perwakafan di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.Hlm.70
dan  ayat  (3)  tidak  menutup kesempatan  bagi  Wakif  untuk membuat  Akta  Ikrar  Wakaf  di hadapan Notaris. (5) Persyaratan Notaris sebagai Pembuat Akta Ikrar Wakaf ditetapkan oleh Menteri. Dari gambaran Pasal 37 Peraturan  Pemerintah  Nomor  42  Tahun 2006  diatas,  secara  jelas  dinyatakan siapa  sajakah  yang  dapat  ditunjuk sebagai PPAIW, adapun dapat diterangkan disini bahwa seorang Kepala KUA dan/atau pejabat yang menyelenggarakan  urusan  wakaf  dapat menjadi  PPAIW  untuk  harta  benda wakaf  yang  tidak  bergerak  dan  PPAIW harta benda wakaf bergerak selain uang. Sedangkan  untuk  PPAIW  harta  benda wakaf  bergerak  berupa  uang  yaitu Pejabat  Lembaga  Keuangan  Syariah paling  rendah  setingkat  Kepala  Seksi
LKS yang ditunjuk oleh Menteri. Pada pasal 37 Peraturan Pemerintah  Nomor  42  Tahun  2006 khususnya ayat (4) dan (5), menyebutkan secara jelas : (4) Ketentuan sebagaimana
dimaksud  pada  ayat  (1),  ayat  (2) dan  ayat  (3)  tidak  menutup kesempatan  bagi  Wakif  untuk membuat  Akta  Ikrar  Wakaf  di hadapan Notaris.
(5) Persyaratan Notaris sebagai
Pembuat Akta Ikrar Wakaf ditetapkan oleh Menteri. Adanya  peluang  bagi  Notaris untuk  ditunjuk  sebagai  PPAIW  untuk harta  benda  bergerak,  harta  benda  tidak bergerak uang dan bukan uang,
walaupun dalam prakteknya nanti Notaris  yang  akan  ditunjuk  sebagai
PPAIW harus terlebih dahulu memenuhi
syarat  yang  ditetapkan  oleh  Menteri Agama Republik Indonesia.
Notaris 107
dikualifikasikan sebagai  pejabat  umum 108 akan  tetapi pemberian  kualifikasi  sebagai  pejabat umum  tidak  hanya  kepada  Notaris  saja, tetapi  juga  diberikan  kepada  Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) 109 , Pejabat
Lelang 110 dan tidak menutup
kemungkinan  kepada  Notaris  untuk menjadi  Pejabat  Pembuat  Akta  Ikrar Wakaf  (PPAIW).  Berdasarkan  Pasal  37 ayat  (4)  dan  (5)  Peraturan  Pemerintah Nomor  42  Tahun  2006  sebagaimana telah  dikutip  sebelumnya,  disimpulkan bahwa tidak  menutup  kesempatan  bagi wakif untuk  membuat  Akta  Ikrar Wakaf di  hadapan  Notaris  dan  Persyaratan
107 Menurut Abdul Ghofur Abshori, Notaris merupakan  suatu  profesi  mulia  ( officium  nobile ) karena sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan.  Akta  yang  dibuat  oleh  Notaris menjadi  alas  hukum  atas  status  harta  benda,  hak, dan  kewajiban  seseorang  Kekeliruan  atas  akta Notaris  dapat  menyebabkan  tercabutnya  hak seseorang  atau  terbebaninya  seseorang  atas  suatu kewajiban;  Abdul  Ghofur  Anshori.2009. Lembaga Kenotariatan  Indonesia, Perspektif  Hukum  dan Etika, Yogyakarta : UII Press. Hlm.25. 108 Istilah pejabat umum merupakan terhemahan  dari  istilah Openbare  Amtbtenaren yang terdapat dalam Art 1 dalam Reglement op het Notaris  Ambt  in  Indonesia  (Ord.Van  Jan.  1860) S.1860-3,  diterjemahkan  menjadi  pejabat  umum oleh  G.H.S  Lumban  Tobing,  sebagaimana  tersebut dalam  pengantar  buku  , Peraturan  Jabatan Notaris. Jakarta:Erlangga.1983  dan  Pasal  1868 Burgelijk Wetboek (BW) diterjemahkan oleh  istilah Openbare  Amtbtenaren diterjemahkan  menjadi
pejabat umum oleh
R.Soebekti dan R.Tjitrosudibio.1983. Kitab  Undang-undang  Hukum Perdata. Jakarta:Pradnya Paramit. 109 Pasal  1  angka  (4)  UU  Nomor  4  Tahun 1996,  dan  pasal  1  ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998.
110 Pasal  1  ayat  (2)  Keputusan  Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 338/KMK.01/2000 Notaris  sebagai  Pejabat  Pembuat  Akta Ikrar Wakaf ditetapkan oleh menteri. Berdasarkan    Pasal  37  ayat  (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 telah memberikan kesempatan  atau  peluang  bagi  Notaris
Indonesia  untuk  menjadi  pembuat  akta ikrar  wakaf.  Maksud  dari  kesempatan atau  peluang  disini  kemungkinan  adalah Notaris  dapat  memberikan  pelayanan pembuatan  akta  ikrar  wakaf,  asalkan telah  memenuhi  syarat  yang  ditetapkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Dengan demikian tidak setiap notaris dapat menjadi pembuat akta ikrar wakaf  ini,  namun  notaris-notaris  yang telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Agama Republik  Indonesia  yang  dapat  ditunjuk sebagai pembuat akta ikrar wakaf. Pasal    37  ayat  (3)  dan  (4)
Peraturan  Pemerintah  Nomor  42  Tahun 2006, juga memberikan kesempatan bagi para wakif untuk  dapat  membuat  akta ikrar  wakafnya  dihadapan    Notaris,  dan tidak  harus  dihadapan  KUA.  Dengan perkataan  lain  kewenangan  membuat akta ikrar wakaf tidak hanya
kewenangan  dari  Kantor  Urusan  Agama (KUA) melainkan juga dapat diserahkan kepada  Notaris  yang  telah  memenuhi syarat.  Hal  ini  akan  sangat  baik  bagi KUA  maupun  Notaris  dalam  pelayanan kepada wakif, akan ada persaingan sehat diantara keduanya.
B. Kerangka Konseptual
1. Teori Utilitarianisme Menurut Jerremy Bentham bahwa  undang-undang  yang  banyak memberikan  kebahagiaan  pada  bagian terbesar masyarakat  akan dinilai sebagai
undang-undang yang baik 111 .
Berdasarkan  pada  Teori Utilitarianisme, dilakukan  analisa  terhadap  pasal  37 Peraturan  Pemerintah  Nomor  42  Tahun 2006  Tentang  Pelaksanaan  Undang- Undang  Nomor  41  Tahun  2004  tentang Wakaf  yang  memungkinkan  Notaris sebagai  pejabat  negara  untuk  membuat akta  ikrar  wakaf  dikaitkan  dengan ketentuan  yang  berlaku  bagi  Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf

## 2. Teori Kepastian Hukum
Menurut  Gustav  Radbruch,  ada dua macam pengertian kepastian hukum, yaitu  kepastian  oleh  karena  hukum  dan kepastian  dalam  atau  dari  hukum.
Hukum  yang  berhasil  menjamin  banyak kepastian dalam Perhubungan- perhubungan kemasyarkatan adalah hukum  yang  berguna.  Kepastian  oleh karena  hukum  memberikan  dua  tugas hukum  yang  lain,  yaitu  menjamin keadilan  serta  hukum  harus  tetap berguna  Sedangkan  kepastian  dalam hukum,  tercapai  apabila  hukum  itu sebanyak-banyaknya undang-undang,
dalam undang-undang tersebut tidak ada ketentuan-ketentuan  yang  bertentangan (undang-undang,berdasarkan suatu sistem  yang  logis  dan  praktis),  undang- undang itu dibuat berdasarkan,
rechtswerkelijkheid (keadaan hukum yang  sungguh-sungguh)  dan  dalam undang-undang  tersebut  tidak  terdapat istilah  istilah  yang  dapat  ditafsirkan secara berlain-lainan. 112

## 3. Teori Jabatan
Menurut  Logemann;  jabatan
adalah  lingkungan  pekerjaan  tetap  yang
111 Lili Rasjidi
dan Ira Thania Rasjidi.2004.Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum.Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. Hlm.64.
112 E.Ultrech.1957. Pengantar Dalam Hukum Indonesia. Jakarta :Ichtiar. hlm.22-23
digaris batasi dan yang disediakan untuk ditempati  oleh  pemangku  jabatan  yang ditunjuk  dan  disediakan  untuk  diwakili oleh mereka sebagai pribadi. Berdasarkan hukum tata negara jabatanlah yang dibebani dengan kewajiban, yang berwenang untuk melakukan  perbuatan  hukum.  Hak  dan kewajiban berjalan terus, tidak terpengaruh dengan pergantian pejabat. 113 Menurut E.Ultrecht; karena diwakili  pejabat,  jabatan  itu  berjalan.
Pihak  yang  menjalankan  hak  dan kewajiban  yang  didukung  oleh  jabatan ialah  pejabat.  Jabatan  bertindak  dengan perantara pejabatnya. 114
4. Teori Wewenang
Teori wewenang ini dikemukakan dengan tujuan untuk membahas  dan  menganalisa  masalah tentang  kewenangan  Notaris  dalam pembuatan akta ikrar wakaf. Kewenangan  merupakan  suatu  tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu  jabatan  berdasarkan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  yang mengatur jabatan yang bersangkutan. 115

## C. Metode Penelitian
Tulisan  ini  merupakan  Penelitian hukum normatif yang menganalisis suatu keberlakuan  hukum.  Dilakukan  dengan meneliti  bahan-bahan  hukum,  seperti penelitian  terhadap  asas-asas  hukum, hukum  postitif,  aturan  hukum,  dan kaedah-kaedah  hukum.  Penelitian  ini menggunakan  dua  pendekatan  dalam penelitian  hukum,  yaitu:  Pendekatan Perundang-undangang (Statue
113 Ridwan  HR.  2006. Hukum  Administrasi Negara. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. hlm.79.
114 Ibid.
115 Habib  Adjie.  2009. Hukum  Notaris Indonesia  Tafsir  Tematik Terhadap UU no.30 tahun 2004  Tentang  Jabatan  Notaris,  cet.  Kedua . Bandung:  PT Refika Aditama. Hlm. 77.
Approach) ,  dan  Pendekatan  Sejarah (Historical Approach).
Analisis terhadap bahan-bahan hukum,  yang  berupa  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 2004  tentang  Jabatan  Notaris,  Undang- Undang  Nomor  41  Tahun  2004  tentang
Wakaf,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004 tentang  Wakaf  dan  Peraturan  Menteri
Agama  Nomor  73  Tahun  2013  tentang Tata  Cara  Perwakafan  Benda  Tidak Bergerak  dan  Benda  Bergerak  Selain Uang.  Maka  semua  bahan  hukum  yang diperoleh akan dianalisa secara deskriftif kualitatif. Analisa dilakukan dengan menggunakan  penafsiran  hukum  berupa penafsiran otentik (resmi) dari pembentuk undang-undang dan penafsiran sistematis dengan cara mengaitkan isi norma pengaturan hukum yang  satu  dengan  yang  lain.  Bahan hukum  yang  telah  dianalisis  akan diorganisir  sesuai  dengan  topik  dan permasalahan  penelitian,  dan  atas  dasar itu ditarik kesimpulan secara deduktif

## D. Temuan dan Analisis
1. Kewenangan  Notaris  Membuat
Akta Ikrar Wakaf Dikaikan dengan  Ketentuan  Yang  Berlaku Bagi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf a) Notaris Sebagai Pelaksana Peraturan Perundang- Undangan Notaris bertindak sebagai pelayan masyarakat sebagai pejabat yang diangkat oleh pemerintah yang
memperoleh kewenangan secara
atributif
116 dari Negara. Pelayanan tersebut    dalam  hubungan  hukum  yang terjadi antara para pihak yang digunakan sebagai  alat  bukti  berupa  dokumen- dokumen hukum yang sah yang memiliki  kekuatan  pembuktian  yang sempurna.
Keberadaan  Notaris  dilandasi atas  kebutuhan  akan  suatu  alat  bukti yang  mengikat  berupa  dokumen  selain alat  bukti  saksi.  Adanya  alat  bukti berupa  dokumen  dan  mengikat,  sesuai dengan perkembangan masyarakat. perjanjian-perjanjian  yang  dilaksanakan dalam  hubungan  anggota  masyarakat semakin rumit dan kompleks.
Notaris  adalah  seorang  pejabat negara/pejabat  umum  dan  mewakili kekuasaan  umum  negara  yang  diangkat oleh  negara  untuk  melakukan  tugas- tugas  Negara  dalam  pelayanan  hukum kepada  masyarakat  demi  tercapainya kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan  hukum,  sebagai  pejabat pembuat  akta  otentik  dalam  hal  hukum keperdataan untuk kepentingan pembuktian  atau  sebagai  alat  bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, dalam arti  apa  yang  dinyatakan  dalam  akta notaris  harus  diterima,  kecuali  pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal  yang  sebaliknya  secara  memuaskan dihadapan persidangan pengadilan, sebagaimana tercantum dalam penjelasan umum Undang-Undang Jabatan Notaris.
Berdasarkan  ketentuan  Undang- Undang    Nomor  2  Tahun  2014  tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris Pasal  1  ayat  (1)  Notaris  adalah  pejabat umum  yang  berwenang  untuk  membuat
116 Atribusi merupakan pemberian kewenangan  secara  langsung  oleh  peraturan perundang-undangan formal. DianaHalim Koentjro.2004. Hukum  Administrasi  Negara. Bogor  :
Ghalia Indonesia. Hlm.27.
akta  otentik  dan  kewenangan  lainnya sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang- Undang ini.
b) Notaris Ditinjau Dari Al- Qur’an dan Hadis Sumber hukum dalam perspektif  Al-Quran  mengenai  ayat-ayat yang berhubungan dengan Notaris disebutkan  dalam  banyak  ayat  di  dalam Al-Quran,  baik  secara  eksplisit  maupun implisit. Beberapa ayat yang mengelaborasi tentang Notaris, diantaranya : 117 1. QS. Al-Baqarah (2) : 282 Dalam ayat ini Allah memerintahkan  bahwa  dalam transaksi  utang  piutang  tercatat, di  mana  tugas  dan  wewenang pencatat  harus  professional  dan benar  sesuai  dengan  tuntutan ilahi.
2. QS. Al-„Alaq (96) : 4 Melalui  Wahyu  yang  pertama kali  turun,  tuhan  secara  eksplisit telah mengajarkan hambanya dengan pena, disini dapat dipahami  bahwa  posisi  para pencatat / Notaris sebagai pencatat  akta  otentik  sangat dibutuhkan  dan  sangat  urgen karena catatan adalah tanda bukti kuat dalam segala urusan.
3. QS. Al-Qalam (68) : 1-2
117 Ustad  Adil.  2011. Mengenal  Notaris Syari’ah. Bandung : PT Citra Aditya Bakti. Hlm.21
Surah  ini  dinamai  Al-Qalam (pena) menandai betapa pentingnya  catatan  (Pena)  dalam perspektif  islam  dan  bahkan catatan  itu  bisa  dapat  dijadikan alat  bukti  yang  kuat,  sampai- sampai  Allah  berani  bersumpah dengan “pena” tatkala saksi tidak ada,  catatkanlah  (bukti  tulisan) sebagai  pengganti  bukti  yang otentik.
Demikianlah secara tegas  bahwa Al-quran  menguak  secara  jelas  tentang fungsi  dan  tugas  seorang  juru  tulis  atau Notaris  dalam  hal  pencatatan  akta-akta otentik dan dokumen-dokumen penting. Manurut Abdullah Faqih bahwa: 118 “Apabila  Notaris  menjadi  saksi sesuai  dengan  kode  etiknya  dan juga apabila menjadi saksi terhadap  transaksi-transaksi  yang sesuai  dengan  syari‟ah,  serta terhadap  kegiatan  ekonomi  yang dibolehkan  secara  hukum,  juga menjadi  saksi  terhadap  lembaga- lembaga keuangan syari‟ah, maka  kesaksiannya  pun  sah  dan halal  secara  hukum.    Demikian apabila  Notaris  menjadi  saksi terhadp  transaksi-transaksi  yang haram, atau pada kegiatan ekonomi yang ribawi atau menjadi  saksi  pada  perbankan konvensional  maka  kesaksiannya pun  menjadi  haram  dan  sama
118 Abdullah Faqih dalam http://www.islamweb.net  diakses pada 12 Desember 2014.
sekali  tidak  ada  keraguan  secara hukum”
Pendapar  Abdullah  Faqih  ini
mempertegas bahwa Notaris yang membuat  akta  otentik,  maka  harus menganalisis  terlebih  dahulu  apakah perjanjian  dengan  penghadapnya  (klien) itu  sesuai  dengan  konsep  syari‟ah ataupun tidak, karena akan mempengaruhi pada produk yang dihasilkannya.  Apabila    mengandung riba  dan  menjadi  haram,  produknya  pun menjadi  haram,  sebaliknya  apabila sesuai dengan konsep syari‟ah, produknya pun menjadi halal.
Argumen  diatas  bukan  tanpa alasan,  melainkan  bersumber  dari  Hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Jabir r.a :
“Rasulullah  melaknat  terhadap pemakan riba, yang mewakilinya, yang  mencatatnya  (Notarisnya),
dan  Penghadap  saksinya,  mereka itu sama-sama mendapatkan dosa” 119
Bahkan menurut Abdullah Faqih,
mereka (baik pemakan, yang mewakilinya, yang mencatatnya maupun yang menjadi saksinya terhadap transaksi  ribawi)  adalah  mereka  yang bekerja sama dalam dosa dan permusuhan. 120 Pendapat  ini  diperkuat oleh  Firman  Allah  dalam  QS.  Al- Ma‟idah (5) : 2 yang berbunyi :
“Dan  tolong  menolonglah  kamu dalam  mengerjakan  kebajikan dan  takwa,  dan  jangan  tolong
119 Hadis  Riwayat  Muslim  dari  Jabir  r.a dalam Ustad Adil. 2011. Mengenal Notaris Syari’ah.
Bandung : PT Citra Aditya Bakti. Hlm.23 120 Abdullah Faqih. Op.Cit.
menolong  dalam  berbuat  dosa dan permusuhan”. 121
Kepastian, ketertiban dan perlindungan  hukum  menuntut,  antara lain, bahwa lalu lintas hukum  menuntut, antara  lain,  bahwa  lalu  lintas  hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan  adanya  alat  bukti  yang menentukan  dengan  jelas  hak  dan kewajiban  seseorang  sebagai  subjek hukum  dalam  masyarakat.  Akta  otentik sebagai  alat  bukti  terkuat  dan  terpenuh mempunyai  peranan  penting  dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan  masyarakat,  baik  bisnis, perbankan, pertanahan, perwakafan,
kegiatan  sosial,  dan  lain-lain 122 .  Semua kegiatan  tersebut  Al-Quran  terlebih dahulu  menjamin  tentang  hak  seseorang atau  dalam  istilah ushul  fiqh  maqashid as-syari‟ah , menjaga agama, jiwa,
keturunan,  akal  dan  harta 123 termasuk didalamnya  bahwa  islam  menjamin tentang  hak  harta  seseorang  dengan sepenuhnya  tatkala  ditemukan  bukti otentik  bahwa  harta  tersebut  adalah sebagai miliknya.
c) Prasyarat Notaris sebagai

## PPAIW
Pejabat  Pembuat  Akta  Ikrar Wakaf  (PPAIW)  menurut  Ketentuan Umum Undang-undangNomor 41 Tahun 2004  tentang  Wakaf  adalah  pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia untuk 121 Departemen Agama Republik Indonesia.2005. Al-Wuran  dan  Terjemahannya. Jakarta : PT Syaamil Cipta Media.
122 Tim  Penelitian  Hukum  Kantor  Wilayah Departemen  Hukum  dan  HAM  DKI  Jakarta.2009. Laporan  Pelaksanaan  Kegiatan  Penelitian  Hukum. Jakarta : Kanwil kumham DKI Jakarta. Hlm.1-2 123 A.  Kadir.2010. Hukum  Bisnis  Syariah dalam Al-Quran. Jakarta : Amzah. Hlm 122
membuat  Akta  Ikrar  Wakaf 124 .  Pejabat yang  diberikan  tugas  dan  kewenangan yang sah menurut hukum untuk membuat akta ikrar wakaf.
Pejabat  Pembuat  Akta  Ikrar Wakaf  (PPAIW)  merupakan  salah  satu pilar penting dalam perwakafan nasional.
PPAIW menurut ketentuan umum Undang-undang  nomor  41  tahun  2004
tentang  wakaf  adalah  pejabat  yang berwenang yang ditetapkan oleh Menteri Agama  untuk  membuat  Akta  Ikrar Wakaf  (AIW)  . 125 PPAIW  diberikan tugas dan kewenangan yang sah menurut hukum  untuk  membuat  AIW.    Pejabat
Pembuat  Akta  Ikrar  Wakaf  berstatus sebagai petugas pemerintah yang
diangkat  berdasarkan  peraturan  yang berlaku,  berkewajiban  menerima  ikrar dari  wakif  dan  menyerahkannya  kepada nadzir serta  melakukan  pengawasan untuk  kelestarian  perwakafan,  yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama. 126
Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan  Benda  Tidak  Bergerak  dan Benda  Bergerak  Selain  Uang,  bahwa untuk  melaksanakan  ketentuan  Pasal  37 ayat  (5)    Peraturan  Pemerintah  Nomor 42  Tahun  2006  tentang  Pelaksanaan Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004 tentang Wakaf, pemerintah  menetapkan Peraturan  Menteri  Agama  tentang  Tata Cara Perwakafan Benda  Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang.
Prasyarat Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf diatur dialam pasal  27  Peraturan  Menteri  Agama  73
124 Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf 125 Pasal 1 angka 6 Undang-undang  Nomor 40 Tahun 2004 tentang Wakaf 126 Rachmadi Usman, o p.cit .,Hlm.70
Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan  Benda  Tidak  Bergerak  dan Benda Bergerak Selain Uang, yaitu : (1) Notaris ditetapkan menjadi PPAIW dengan Keputusan Menteri. (2) Persyaratan  notaris  untuk  dapat ditetapkan menjadi PPAIW sebagai berikut:
a. beragama Islam;
b. amanah; dan
c. memiliki sertifikat kompetensi di bidang perwakafan  yang  diterbitkan oleh Kementerian Agama.
(3) Notaris  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (2)  huruf  c,  dapat diangkatmenjadi  PPAIW  setelah mengajukan  permohonan  kepada
Menteri.
d)    Analisa  Syarat  Notaris    Sebaga PPAIW  Berdasarkan  Pasal 27 Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 Salah satu syarat yang ditentukan
oleh  Menteri  Agama  kepada  Notaris yang  memohon  untuk  menjadi  PPAIW adalah beragama  Islam,  menurut  penulis hal  itu  dikarenakan    lembaga  wakaf merupakan  sebuah  lembaga  keagamaan dalam  Islam.  maka  Notaris  sebagai PPAIW  yang  mengeluarkan  Akta  Ikrar Wakaf    haruslah  beragama  Islam  , hal  ini  terkait  dengan  masalah-masalah perwakafan  dalam  praktik  yang  menjadi alasan  untuk  terjadinya  sengketa  wakaf dikemudian hari. Undang-Undang Nomor 50 Tahun  2009  tentang  Perubahan  Kedua Atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 1989 tentang Peradilan Agama memiliki
hubungan  yang  erat  dengan  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris jo  Peraturan  Menteri  Agama  Nomor  73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan  Benda  Tidak  Bergerak  dan
Benda  Bergerak  merupakan  Peraturan Perundang-undangan  yang  menguatkan kepastian  hukum  bagi  Notaris  sebagai Pejabat  Pencatat  Akta  Ikrar  Wakaf termasuk Syarat yang harus dimiliki oleh
Notaris yang ingin menjadi PPAIW. Pasal 62 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menegaskan bahwa penyelesaian sengketa  perwakafan  ditempuh  melalui musyawarah  untuk  mufakat.  Apabila penyelesaian sengketa
melalui musyawarah  tidak  berhasil,  sengketa dapat  diselesaikan  melalui  mediasi, arbitrase,  atau  pengadilan.  Selanjutnya disebutkan  dalam  penjelasannya,  bahwa yang  dimaksud  dengan  mediasi  adalah penyelesaian  sengketa  dengan  bantuan pihak  ketiga  (mediator)  yang  disepakati oleh  pihak  yang  bersengketa.  Dalam  hal mediasi  tidak  berhasil  menyelesaikan sengketa,  maka  sengketa  tersebut  dapat dibawa  kepada  badan  arbitrase  syariah. Dalam  hal  badan  arbitrase  syariah  tidak berhasil  menyelesaikan  sengketa,  maka sengketa  tersebut  dapat  dibawa  ke pengadilan  agama  dan/atau  mahkamah syariah.
Undang-Undang Nomor 50 Tahin  2009  tentang  Perubahan  Kedua Atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,
khususnya Pasal 1 ayat (1) menyatakan : “Peradilan Agama adalah peradilan bagi
orang-orang  yang  beragama  Islam”  jo
Pasal 49 huruf (e) menyatakan :“Pengadilan  agama  bertugas  dan berwenang  memeriksa,  memutus,  dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di Bidang : Wakaf 127
Dari  pasal-pasal  diatas  telah dinyatakan  secara  terang  bahwa  negara telah  menetapkan  peraturan  dimana penyelesaian  sengketa  mengenai  wakaf masuk  didalam  yurisdiksi  pengadilan agama, dimana pengadilan agama merupakan  peradilan  bagi  orang-orang yang  beragama  islam.  Tentunya  subjek hukum  dan  objek  hukum  yang  harus dibawa  dalam  persidangan  tersebut haruslah  yang  sesuai  dengan  tuntunan agama  islam.  Apabila  Subjek  Hukum dimana  salah  satu  pihak  bukanlah  orang yabf beragama islam tentu akan bertentangan dengan ketentuan yang ada.
Dapat  diberikan  contoh,  apabila A menggugat B berkenaan dengan tanah wakaf,  sedang  diketahui  C  (tidak beragama  islam)  merupakan  notaris pencatat  akta  wakaf,  berakibat  C  tidak dapat  dijadikan  salah  satu  pihak  yang
127 Pasal  49  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diamandemen  dengan  Undang-Undang  Nomor  3 Tahun  2006  tentang  Peradilan  Agama,  yang menyebutkan  “Pengadilan  Agama  bertugas  dan memeriksa,  memutus  dan  menyelesaikan  perkara- perkara  di  tingkat  pertama  antara  orang-orang  yang beragama Islam, di bidang :
a. perkawinan ;
b. waris ;
c. wasiat;
d. hibah;
e. wakaf;
f. zakat;
g. infaq;
h. shadaqah;
i. ekonomi syari‟ah
dapat  digugat  karena  peradilan  agama khusus  untuk  orang  yang  beragama islam. Oleh karena itulah dengan adanya kepastian  hukum  ini  Notaris  yang seharusnya    mencatat  Akta  Wakaf  ini adalah orang yang beragama Islam.
Dari kedua alasan diatas diperoleh  kesimpulan  bahwa  alasan dibuatnya  syarat  “beragama  islam” merupakan  syarat  yang  telah  dibuat dengan mempertimbangkan hal-hal khusus  dalam  ajaran  agama  islam  yang didalamnya menggariskan mengenai wakaf itu sendiri. Tujuan dari kehidupan itu  sendiri  menurut  islam  adalah  untuk terealisasinya  kemaslahatan  hidup  bagi manusia  yang  dicapai  dengan  menjaga agama,  akal,  harta  dan  keturunan  yang bila  dihubungkan  dengan  pencatatatan wakaf itu sendiri, yang dapat melaksanakan  hal  ini  adalah  orang  yang beragama  islam,  khususnya  mengenai menjaga  agama    yang  diperlukan  untuk mengatur dan menata hubungan manusia dengan Tuhannya dan mengelola hubungan antar manusia di mana dengan hukum  itu  Allah  bermaksud  untuk membangun  dan  menetapkan  agama dalam  jiwa  manusia  dengan  cara mengikuti  hukum  syariah  dan  menjauhi perilaku  dan  perkataan  yang  dilarang syariah.
Oleh sebab itu syarat  utama bagi seorang  Notaris  untuk  menjadi  PPAIW
haruslah beragama Islam karena menyangkut kompetensi pengadilan yaitu Pengadilan Agama. Syarat  Kedua  Notaris  untuk menjadi PPAIW yaitu amanah. Mendasarkan  pada  nilai  moral  dan  nilai etika Notaris, maka pengembanan
jabatan Notaris adalah pelayanan kepada masyarakat  (klien)  secara  mandiri  dan tidak memihak dalam bidang kenotariatan yang pengembanannya dihayati sebagai panggilan hidup bersumber  pada  semangat  pengabdian terhadap sesama manusia demi kepentingan  umum  serta  berakar  dalam penghormatan terhadap
martabat manusia  pada  umumnya  dan  martabat Notaris pada khususnya. 128
Di dalam pasal  16 ayat  (1) huruf a  UU  Nomor  2  tahun  2014  tentang Perubahan  Atas  UU  Nomor  30  tahun 2004  tentang  Jabatan  Notaris  (UUJN) disebutkan  bahwa,  “dalam  menjalankan jabatannya,  Notaris  wajib  bertindak amanah,  jujur,  saksama,  mandiri,  tidak memihak,  dan  menjaga  kepentingan pihak  yang  terkait  dengan  perbuatan hukum.
Berdasarkan  hal  tersebut  diatas maka  Amanah  sebagai  salah  satu  syarat untuk  menjadi  seorang  PPAIW  adalah mutlak  harus  dipenuhi  oleh  seorang Notaris.  Karena  Jabatan  yang  dipangku Notaris  adalah  jabatan  kepercayaan  dan amanah ,justru oleh karena itu seseorang bersedia mempercayakan sesuatu kepadanya. Sebagai seorang kepercayaan, Notaris berkewajiban
untuk  merahasiakan  semua  apa  yang diberitahukan  kepadanya  selaku  Notaris sekaligus PPAIW. 129
Posisi  Notaris  sebagai  PPAIW secara  administratif  sangat  penting  dan strategis, yaitu untuk kepentingan pengamanan  harta  benda  wakaf  dari  sisi
128 Herlien  Budiono.  2007, Notaris  dan Kode  Etiknya,  Upgrading  dan  Refreshing  Course Nasional Ikatan Notaris Indonesia , Medan, hal. 3.
129 G.H.S. Lumban Tobing, Op.Cit , hal. 117.
hukum,  khususnya  dari  sengketa  dan perbuatan  pihak  ketiga  yang  tidak bertanggung  jawab 130 untuk  itu  PPAIW harus  selalu  bertindak  amanah  dalam menjalankan jabatannya.

## 2. Peran  Notaris  Selaku  Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf
Terdapat  tiga  hal  pokok  yang melekat  dalam  diri  Notaris  sebagai PPAIW, yaitu peran, tugas, dan wewenang.  Meskipun  ketiganya  dapat dipisahkan  dalam  pengertiannya  masing masing,  namun  antara  satu  dengan  yang lain  saling  terkait  dan  tidak  dapat  saling menafikan.
Peran  Notaris  sebagai    PPAIW dapat disebutkan sebagai berikut:
131 a. Sebagai  pihak  yang  memberikan kepastian hukum dalam pengamanan  dan  meminimalisir persengketaan,  perselisihan,  dan penghilangan  harta  benda  wakaf dari  pihak-pihak  yang  tidak bertanggung jawab.
b. Sebagai  basis  informasi  dan  data perwakafan  nasional  yang  akurat dan lengkap di tingkat kecamatan seluruh  Indonesia  yang  dapat dijadikan pedoman dalampemetaan pemberdayaan dan pengembangan wakaf
c. Sebagai  pihak  yang  memberikan pelayanan, baik administratif
maupun pembimhingan bagi kepentingan perwakafan 130 Kementerian Agama RI. Op.Cit . hlm.8 131 Hasil Wawancara dengan Drs.H.Iskandar, S.H,M.H. Kepala Seksi Pemberdayaan Wakaf Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan. Pada tanggal 13
januari 2015
masyarakat sesuai dengan koridor hukumyang berlaku. Tugas  PPAIW  bersifat  lebih operasional terhadap pelayanan perwakafan  nasional.  Jika  merujuk  pada
Undang-undang  Nomor  41  Tahun  2004 tentang  Wakaf,  dijelaskan  tugas-tugas langsung  PPAIW  dapat  dijabarkan sebagai berikut :
1. Sebelum pelaksanaan ikrar wakaf dari  calon  wakif,  PPAIW  harus dapat  memastikan  terbentuknya
Majelis  Ikrar  Wakaf  yang  terdiri dati Wakif , Nazhir , mauquf alaih ,
dua  orang  saksi,dan  PPAIW  itu sendiri. 2. Meneliti kelengkapan persyaratan administrasi perwakafan  dan  keadaan  fisik benda wakaf 3. Menyaksikan  pelaksanaan  Ikrar
Wakaf (pernyataan kehendak
Wakif)  di  hadapan  Majelis  Ikrar Wakaf. 4. Mengesahkan  AIW  yang  telah clitandatangani oleh Wakif, Nazhir ,  2  (dua)  orang  saksi, dan/atau Mauquf alaih.
5. Membuat  berita  acara  serah terima  harta  benda  wakaf  dari Wakif kepada Nazhir beserta penjelasan  tentang  keadaan  serta rincian  harta  benda  wakaf  yang ditandatangani  oleh Wakif dan
Nazhir , 6. Mengesahkan Nazhir, balk perseorangan, badan hukum,
maupun organisasi.
7. Menyampaikan salinan AIW
kepada:  Wakif;  Nazhir; Mauquf
alaih; Kantor Pertanahan kabupaten/kota  dalam  hal  benda wakaf  berupa  tanah;  dan  instansi berwenang  lainnya  dalam  hal benda  wakaf  berupa  benda  tidak bergerak  selain  tanah  atau  benda bergerak selain uang. 8. Membuat  Akta  Pengganti  Akta Ikrar Wakaf (APAIW) berdasarkan permohonan masyarakat  atau  saksi  yang mengetahui  keberadaan  benda wakaf,  atau  pihak  yang  telah diitentukan oleh peraturan perundang-undangan. 9. Atas namaNazhir,PPAIW wajibmenyampaikan APAIW beserta dokumen pelengkap lainnya  kepada  kepala  Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat dalam rangka pendaftaran  wakaf  tanah  yang bersangkutan dalam jangka waktu  paling  lama  30  (tiga puluh) hari sejak penandatanganan APAIW 10. Penyerahan kelengkapan adminstrasi  pelaksanaan  wakaf kepada Badan Pertanahan Kabupaten/Kota dan instansi terkait bertujuan untuk mengurus diterbitkannya  sertifikat  wakaf atas benda dimaksud yang menjadi otoritas Badan Pertanahan  Kabupaten/Kota  dan/ atau instansi terkait. 11. PPAlW atas nama Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) wajib mendaftar Nazhir di lingkup wilayah tugasnya. 12. Memproses  penggantian  Nazhir lama yang berhenti karena kedudukannya  yang  disebabkan meninggal  dunia,  berhalangan tetap,  mengundurkan  diri,  atau diberhentikan oleh BWI. 13. Menginventarisasi data tanah wakaf,  baik  yang  sudah  ber- sertifikat  maupun  masih  dalam proses di BPN Kabupaten. 14. Ikut  membantu  penyelesaian  bila terjadi  masalah  yang  berkaitan dengan pensertifikatan tanah wakaf Dalam terminologi hukum, wewenang seorang pejabat seperti PPAIW,  melekat  pada  peran  dan tugasnya  sebagai  manifestasi  dalam menjalankan dan mengoptimalkan fungsinya.  Sebagaimana  tugas  PPAIW, Peraturan  perundangundangan  wakaf juga tidak secara rinci menyebut tentang wewenangnya  secara  langsung.Namun, wewenangnya dapat digali dari beberapa klausul  yang  menyangkut  pengaturan tentang PPAIW.
Beberapa wewenang Notaris sebagai  PPAIW  pada  umumnya  sama dengan PPAIW pada umumnya (sebagai kepala  KUA)  yang    dapat  dijabarkan sebagai berikut: 132
1. Memeriksa keabsahan administrasi  sebagai  persyaratan dilaksanakannya Ikrar Wakaf dan penerbitan  Akta  Ikrar  Wakaf, meliputi kepemilikan harta benda yang  akan  diwakafkan,  identitas calon Wakif , Nazhir ,  dan  saksi- saksi,  serta  hal-hal  lain  yang dianggap perlu,
132 Ibid.
2. Menolak pelaksanaan ikrar wakaf yang  akan  dilaksanakan  oleh Wakif jika persyaratan administrasi dan ketentuan hukumnya belum terpenuhi sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku, seperti  harta  benda  yang  akan diwakafkan masih menjadi sengketa. 3. Memberikan masukan atau atensi kepada calon Wakif, calon Nazhir,dan calon saksi-saksi pada  saat  pelaksanaan  Ikrar Wakaf  dalam  rangka  untuk memenuhi persyaratan dan perbaikan wakaf, baik menyangkut rencana pengelolaan maupun  peruntukannya (mauquf alaih) agar lebih memberi manfaat untuk kebajikan umum.
4. PPAIW berhak mengusulkan
penggantian Nazhir ,  baik  atas
inisiatif  sendiri  atau  usul Wakif
atau ahli warisnya apabila Nazhir dalam  jangka  waktu  1  (satu) tahun  sejak  AIW  dibuat  tidak melaksanakan  tugasnya  dengan baik.
5. Memediasi  jika  terjadi  konflik antara  Nazhir  dengan  anggota Nazhir  lainnya,  antara Nazhir dengan Wakif ,  antara Nazhir dengan  masyarakat  atau  pihak- pihak lain terkait.
E. Kesimpulan
1. Kewenangan Notaris dalam membuat  Akta  Ikrar  Wakaf (AIW) telah diberikan oleh Pasal 37  PP  No.  42  Tahun  2006. Kewenangan ini tidak bertentangan dengan kewenangan Notaris sebagaimana  diatur  dalam  Pasal 15  Undang-undang  Nomor  2 Tahun  2014  tentang  Perubahan Atas  Undang-undang  Nomor  30
Tahun  2004  tentang  Jabatan
Notaris tetapi tidak semua Notaris  dapat  diangkat  menjadi Pejabat  Pembuat  Akta  Ikrar Wakaf  (PPAIW).  Syarat  utama seorang  Notaris  untuk  menjadi PPAIW haruslah beragama Islam,amanah serta memiliki sertifikat  kompetensi  dibidang
Perwakafan yang diterbitkan oleh Kementerian  Agama.  Hal  ini terkait  dengan  dengan  wakaf  itu sendiri  sebagai  perbuatan  amal dalam  Agama  Islam  bagi  umat beragama  Islam  dan  disisi  lain jika  terjadi  sengketa  tentang wakaf maka penyelesaiannya dilakukan oleh Pengadilan Agama yang kompetensinya menangani  perkara-perkara  bagi orang yang beragama Islam.
2. Bagi  Notaris  yang  diangkat sebagai PPAIW mempunyai peran, yaitu : a. Sebagai pihak yang memberikan kepastian hukum  dalam  pengamanan dan meminimalisir persengketaan,  perselisihan, dan penghilangan harta benda  wakaf  dari  pihak- pihak yang tidak bertanggung jawab.
b. Sebagai  salah  satu  pejabat yang  menghimpun  informasi secara otentik tentang perwakafan  sehingga  dapat menjadi basis dalam pemetaan dan pengembangan wakaf. c. Sebagai pihak yang memberikan  pelayanan,  baik administratif maupun pembimbing kepada masyarakat mengenai perwakafan untuk kepentingan perwakafan masyarakat  sesuai  dengan koridor hukum yang berlaku. F. Saran
1. Agar kewenangan Notaris sebagai PPAIW dalam Membuat Akta  Ikrar  Wakaf  dapat  segera terlaksana dengan baik, Peraturan Menteri Agama tentang persyaratan Notaris sebagai  PPAIW  harus  segera dilaksanakan.
2. Kementerian Agama, Badan Wakaf Indonesia, Badan Pertanahan  Nasiona,  Lembaga Keuangan Syariah serta organisasi  profesi  Notaris  dan PPAT  harus  segera  melakukan koordinasi dalam rangka menyambut  kehadiran  Notaris sebagai PPAIW, terutama dalam hal :
a.  mempersiapkan  kemampuan dan pengetahuan Notaris di bidang  perwakafan,  antara lain melalui sarana seminar,
diskusi,  pelatihan  bahkan
pendidikan khusus perwakafan. Diharapkan Notaris yang telah mengikuti pendidikan khusus perwakafan dan dinyatakan lulus, siap untuk ditetapkan  menjadi  PPAIW oleh Menteri Agama. b.    Sistem  dan  desain  Notaris sebagai PPAIW yang membuat Akta Ikrar Wakaf Tanah  harus  memperjelas kedudukan  dan  hubungan serta pembagian kewenangan  antara  Notaris sebagai PPAIW dalam membuat Akta Ikrar Wakaf dengan Kepala KUA, Pejabat yang menyelenggarakan  urusan wakaf di tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi,  Pejabat  Lembaga Keuangan Syariah dan Notaris, agar potensi konflik (benturan) kewenangan diantara mereka tidak menjadi nyata di dalam praktek

## DAFTAR PUSTAKA
a. Buku :
Abdurrahman.  2007. Kompilasi  Hukum
Islam  di  Indonesia .  Jakarta: Akademika Pressindo Adiwinata, Saleh, A. Taloeki, H Boerhanoeddin  ST    Batoeah. 1983. Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda Indonesia .Jakarta : Binacipta. Adjie,  Habib.  2007. Hukum  Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris .Bandung : Refika Aditama. ____________.2007. Hukum Notaris Indonesia .  Surabaya  :  Refika Aditama.
____________.2008. Sanksi  Perdata  dan Administratif  terhadap  Notaris
sebagai  Pejabat  Publik , Bandung : PT. Refika Aditama ____________.2009. Sekilas Dunia Notaris  dan  PPAT  Indonesia
(Kumpulan  Tulisan). Bandung  : Mandar Maju. ____________.2011. Aspek  Pertanggung jawaban Notaris dalam Pembuatan Akta . Bandung:CV Mandar Maju ____________.2011. Merajut Pemikiran Dalam Dunia Notaris dan PPAT .
Bandung : AdityaBakti.
Al-Alabij,  Adijani.  1989. Perwakafan Tanah  di  Indonesia  dalam  Teori dan  Praktek .  Jakarta:  Rajawali
Pers. Al-Hafidz  bin  Hajar  al-„Asqallani. Buluq al-Maram min Abdillah al-ahkam .  Surabaya  :  Syarikah Bungkul Indah
Anshori,  Abdul  Ghofur.  2009. Lembaga
Kenotariatan Indonesia .Yogyakarta : UII. ____________.2009. Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif  Hukum  dan  Etika . Yogyakarta : UII Press. Bagirmanan, 2004. Hukum Positif Indonesia .Yogyakarta : UII Press. Baiquni,  Abu  A  dan  Fauziana,  Eni.1995.
Kamus  Istilah  Agama  Islam. Surabaya  : ARLOKA Basyir, Ahmad Azhar.1987. Hukum Islam
Tentang  Wakaf,  Ijarah,Syirkah .
Bandung : Al-Ma‟arif. Budiono, Herlien. 2007. Notaris dan Kode Etiknya, Upgrading dan Refreshing Course Nasional Ikatan Notaris Indonesia . Medan ____________.2013. Dasar Teknik Pembuatan  Akta  Notaris .  PT Citra Aditya Bakti : Bandung.
Departemen Agama Republik Indonesia.1994. Al-qur‟an  dan Terjemahannya . Yayasan Penyelenggara  Penterjemah  Al- qur‟an. Jakarta : Dep. Agama RI. ____________.2005. Al-Quran dan
Terjemahannya .  Jakarta  :  PT Syaamil Cipta Media ____________.2005. Paradigma Baru Wakaf  di  Indonesia .  Jakarta  : Direktorat  Pengembangan  Zakat dan Wakaf. ____________.2005. Wakaf  Tunai  dalam
Perspektif Islam . Jakarta : Direktorat  Jendral  Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan  Haji  Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf.
Dewi,  Santia  dan  Diradja,  Fauwas.
2011. Panduan  Teori  dan  Praktik
Notaris .Yogyakarta : Pustaka Yustisia.
Direktorat  pengembangan  Zakat  dan
Wakaf  dan  Direktorat  Bibingan
Masyarakat dan Penyelenggaraan Haji.2013. Standar  Pelayanan Wakaf  bagi  Pejabat  Pembuat
Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).
____________..2005. Paradigma  Baru
Wakaf di Indonesia . E.Ultrech.1957. Pengantar Dalam Hukum Indonesia . Jakarta :Ichtiar. Erwin, Muhamad dan Arpan, Amrullah.2007. Filsafat Hukum Renungan  untuk    Mencerahkan Kehidupan  Manusia  di  bawah
Sinar  Keadilan .  Palembang  : Universitas Sriwijaya.
Fyzeel,  Asaf  A.A.1966. Pokok-Pokok Hukum  Islam  II .  Jakarta:  Tinta Mas.
Hadjon, Philipus M. dan Djatmiati, Titiek Sri.  2005. Argumentasi    Hukum.
Yogyakarta : University Press Hamami ,Taufiq.2003. Perwakafan Tanah Dalam Politik Hukum Agraria Nasional . Cet. 1. Jakarta: Tatanusa Hasan,  KN  Sofian.2004. Hukum  Islam.
Jakarta: Literata Lintas Media Hisyam,  M.1996. Penelitian  Ilmu-Ilmu Sosial, Asas-asas . Jakarta, FE UI.
HR,  Ridwan.  2006. Hukum  Administrasi Negara .  Jakarta  :  PT.  Raja Grafindo Persada.
Kadir,A.2010. Hukum  Bisnis  Syariah dalam Al-Quran . Jakarta : Amzah
Kementerian  Agama  RI.2013. Standar
Pelayanan  Wakaf  Bagi  Pejabat
Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Jakarta  :  Dikrektorat
Jendral  Bimbingan  Masyarakat Islam  Direktorat  Pemberdayaan Wakaf
Khosyi‟ah,  Siah.  2010. Wakaf    dan Hibah . Bandung : Pustaka Setia.
Kie,  Tan  Thong.2011. Studi  Notariat  dan Serba SerbiPraktek Notaris .
Jakarta  :  PT.Ichtiar  Baru  Van
Hoeve
Koentjro,  Diana  Halim.2004. Hukum
Administrasi  Negara .Bogor  :  Ghalia
Indonesia
Lubis  ,Solly.  1994. Filsafat  Ilmu  dan Penelitian .  Bandung  :  Andar
Maju.
Lubis,  Suhardi  K.2010. Wakaf  dan
Pemberdayaan  Umat .  Jakarta  :
Sinar Grafika.
Mahdi  bin  Ibrahim.1997. Amanah  Dalam Manajemen, penerjemah :Rahmad Abbas. Jakarta:Pustaka Al-Kausar.
Marzuki, Peter Mahmud. 2008. Pengantar
Ilmu  Hukum .  Jakarta:  Kencana
Pranada Media Group. Mubarak, Jaih.2008. Wakaf Produktif .
Bandung:  Simbiosa  Rekatama Media.
Notodiseorjo, R.Soegpndo.1982. Hukum Notariat di Indonesia, Suatu   Penjelasan . Jakarta : Rajawali Pers
Notodisoerjo,R.Soegondo.1982. Hukum Notariat di Indonesia, Suatu   Penjelasan . Jakarta: Rajawali.
Panjaitan, Saut P.1998. Dasar-Dasar Ilmu
Hukum  (Asas,  Pengertian,  dan Sistematika). Palembang : Universitas  Sriwijaya.  hlm.158- 159
Rahardjo, Satjipto.2006.Ilmu Hukum.
Bandung : PT.Citra Aditya Bakti.
Rasjidi,  Lili dan Thania, Ira Rasjidi.2004.
Dasar-Dasar  Filsafat  dan  Teori
Hukum .Bandung  :  PT.  Citra
Aditya Bakti. Santoso, Didi.2000.T anggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta yang Memuat  Dua  Perbuatan  Hukum .  Tesis. Magister Kenotariatan.Undip.Semarang
Setiawan ,Wawan. Kekuatan  Hukum Akta Notaris Sebagai Alat Bukti .   Varia
Peradilan 48.  September 1989 Sjaifurrachman  dan  Adjie,  Habib.2011. Aspek Pertanggungjawaban Notaris  dalam  Pembuatan  Akta . Bandung:CV Mandar Maju. Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri.1985. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat . Jakarta : CV Rajawali. Soesanto,  R.1982. Tugas  Kewajiban  dan Hak-Hak Notaris, (Wakil Notaris
Sementara). Jakarta  :  Pradnya Paramita. Subekti,R  dan  Tjitrosudibio.2001. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk  Wetboek) ,  Jakarta  : Pradnya Paramita ____________.2008. Kamus Hukum . Jakarta: Pradnya Paramita
Suharjono.  Varia  Peradilan  Tahun  XI Nomor  123,  Sekilas  Tinjauan  Akta Menurut Hukum, Desember 2005
Suparman,Usman. 2008. Etika dan Tanggung  Jawab  Profesi  Hukum  di Indonesia .  Jakarta  :  Gaya  Media
Pratama
Surayin.  2001. Kamus  Umum  Bahasa Indonesia . Bandung:Yrama Widya.
Thamrin,Husni.  2010. Pembuatan  Akta
Pertanahan Oleh Notaris . Yogyakarta
: LaksBank PresSindo
Tim  penyusun  Kamus  Pusat  Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.   1990.
Kamus Besar  Bahasa Indonesia . Jakarta :
Balai Pustaka Tobing,  G.H.S  Lumban.  1999. Peraturan
Jabatan Notaris (Notaris Reglement). Jakarta : Penerbit Erlangga Usman, Rachmadi.2013. Hukum Perwakafan di Indonesia .
Jakarta: Sinar Grafika.
Ustad  Adil.  2011. Mengenal  Notaris Syari‟ah .  Bandung  :  PT  Citra  Aditya Bakti.
Widjaya , I.G.Rai. 2002. Merancang Suatu Kontrak Contract Drafting .   Bekasi Timur : Kesaint Blanc
b.  Peraturan Perundang-undangan : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014 tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  2014 tentang Jabatan Notaris Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004 tentang Wakaf
Pemerintah  Nomor  42  Tahun  2006 tentang  Pelaksanaan  Undang- Undang  Nomor  41  Tahun  2004
tentang Wakaf Peraturan  Menteri  Agama  Nomor  73 Tahun  2013  tentang  Tata  cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak  dan  Benda  Bergerak Selain Uang

## KEKUATAN PEMBUKTIAN SURAT PENGAKUAN HAK ATAS TANAH YANG DIKETAHUI OLEH LURAH DAN CAMAT
Oleh :

## HANA WASTUTI POETRI
Abstract  : Thesis  entitled  “Strength  of  Evidence  Letter  Recognition  of  Rights  (SPH) known by the Village Heads” examine Letter Recognition of Rights (SPH) known by the Village  Heads  is  a  form  of  the  physical  control  of  land.  Therefore,  as  a  form  of administration  that  has  something  to  do  with  a  verification  tool  which  evidence  is  to prove the possesion of a land.
The  proof  here  is  the  physical  possesion  of  a  land  recognized  equivalent,  by decree  of  The  Minister  of  Agrarian  incurred  as  a  village  chief  adjudication  team.  The strength of Letter Recognition of Rights is seen from various evidence has been qualified as evidence in accordance with those contained in the Civil Code of the Act (vide Article 1874  of  the  Civil  Code),  where  the  existence  of  a  written  statement,  the  witness,  the recognition  of  the  parties  and  the  elements  contained  in  the  evidence  as  well  as  the strength of evidence under the hand.
The existence of A Letter Recognition of Rights as a deed under the hand is as the  basis  for  the  issuance  of  certificates  recognized  in  Government  Regulation  Number 24  of  year  1997  on  Land  Registration,  although  the  deed  under  the  hand  does  not  have legal force but it can be used as the base in the issuance of certificates and can have the power of legal evidence in court of law.
Keywords : Strength  of  Evidence,  Letter  Recognition  of  Land  Rights,  Village Heads

## A. Pendahulauan
1. Latar Belakang
Di  dalam  masyarakat  transaksi atau  jual-beli  hak  atas  tanah,  terjadi juga  pada  transaksi  atas  jual  beli atas  Surat  Pengakuan  Hak  (SPH) yang  diketahui  oleh  Lurah  dan Camat.  Pengakuan  terhadap  SPH menjadikan  SPH  sebagai  salah  satu
dasar  untuk  menjadi  alas  hak kepemilikan atas tanah 133 .
Pemberian  dan  penerbitan  SPH dalam  praktik  pemerintahan  di Indonesia, didasarkan pada
Peraturan  Pemerintah  Nomor  8 Tahun  1953  tentang  Penguasaan Tanah-Tanah Negara,
yang
133 Aslan Noor, 2006, Konsep Hak Milik Atas  Tanah  Bagi  Bangsa  Indonesia ,  Bandung, Mandar Maju, hlm. 61-70
memberikan
kewenangan penguasaan  atas  tanah  Negara kepada  Kementerian  Dalam  Negeri. Atas  dasar  hal  tersebut,  maka terhadap  tanah-tanah  yang  dikuasai oleh Negara dapat diberikan penetapan  peruntukannya  kepada masyarakat. Dalam praktik penerbitan SPH, hal tersebut dikeluarkan  oleh  Pemerintah  Desa cq. Kepala Desa. Dengan adanya Undang- Undang Pokok Agraria yang ditindaklanjuti dengan adanya Peraturan  Pemerintah  Nomor  10 Tahun  1961  yang  kemudian  diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor  24  Tahun  1997  tentang Pendaftaran  Tanah,  tidak  mampu lagi diterbitkan hak-hak yang tunduk  kepada  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata  ataupun hak  adat.  Mengingat  hukum  adat setempat kecuali menerangkan bahwa  hak-hak  tersebut  merupakan hak  adat.  Mengingat  pentingnya pendaftaran  hak  milik  atas  tanah adat  sebagai  bukti  kepemilikan  hak atas  tanah  secara  sah  sesuai  dengan Pasal  23,  Pasal  32,  dan  Pasal  38 Undang-Undang  Pokok  Agraria, maka  diberikan  suatu  kewajiban untuk  mendaftarkan  tanah  adat khususnya hak milik Adat. 134 Pasal 19 UUPA mengharuskan  pemerintah  untuk mengadakan  pendaftaran  tanah  di seluruh wilayah Republik Indonesia, dikarenakan
masih minimnya
134 Efendi Perangin, Op.Cit
pengetahuan.  Mereka  menganggap tanah milik adat dengan kepemilikan berupa girik, dan Kutipan  Leter  C  yang  berada  di Kelurahan  atau  Desa  merupakan bukti  kepemilikan  yang  sah.  Juga masih  terjadinya  peralihan  hak seperti  jual  beli,  hibah,  kewarisan ataupun  akta-akta yang  belum didaftarkan di Kantor Pertanahan. 135 Hingga Tahun 2011, menurut Badan Pertanahan Nasional, jumlah bidang-bidang tanah  di  wilayah  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  saat  ini  tidak kurang  dari  80  juta  bidang.  Apabila mempertimbangkan pokok-pokok tujuan  dari  UUPA,  jelas  bahwa semestinya  terhadap  80  juta  bidang tanah tersebut, telah dapat diberikan kepastian  hukumnya  bagi  para pemilik bidang tanah yang bersangkutan.
Dengan demikian masih jauh lebih banyak bidang-bidang tanah di wilayah  Indonesia  ini  yang  belum memiliki kepastian hukum, termasuk  persoalan  mengenai  SPH yang  terjadi  di  masyarakat.  Hal  ini menunjukkan bahwa betapa besarnya  beban  yang  ditanggung oleh  UUPA  untuk  mengentaskan ketidakpastian  hukum  mengenai hak-hak atas tanah bagi para pemilik tanah di Indonesia. 136
Ini  berarti  bahwa  persoalan hukum  atas  SPH  yang  dimiliki  oleh anggota  masyarakat  menjadi  hal
135 Aslan Noor, Op.Cit
136 Aslan Noor, Op.Cit
penting, mengingat keberadaan SPH yang  masih  diakui  oleh  masyarakat dan pemerintah, mengingat pentingnya  kedudukan  hukum  SPH dalam  proses  pembuatan  sertifikat hak  atas  tanah,  serta  kekuatan hukum  pembuktian  SPH  atas  tanah dalam sengketa pertanahan.
Oleh karena itu, masalah pertanahan  yang  muncul  dari  hak atas tanah akan semakin banyak dan beragam, dikarenakan belum terdaftarnya  seluruh  bidang  tanah yang  ada,  sehingga  belum  tercipta kepastian  hukum  dan  perlindungan hukum. 137 Akibatnya,
timbul penguasaan  dan  pengusahaan  atas bidang-bidang tanah oleh para pihak yang  tidak  sesuai  dengan  ketentuan
hukum yang berlaku, seperti pendudukan  atau  pengklaiman  atas suatu  bidang  tanah  oleh  seseorang  / kelompok  orang  yang  belum  tentu berhak atas tanah yang bersangkutan,  okupasi  liar,  serta tumpang  tindih  hak  dan  peruntukan hak atas tanah. 138 Terhadap permasalahan pertanahan yang muncul dari keadaan tersebut,  maka  yang terjadi adalah  benturan  kepentingan  antara para  pihak  pengguna  dan  atau penguasa  yang  merasa  berhak  atas bidang tanah tertentu.
Tidak mengherankan bila akhir- akhir  ini  muncul  gejala  bahwa masalah  pertanahan  tidak  hanya
137 M.  Yamin  Lubis  dan  Abd.  Rahim Lubis, 2010, Hukum Pendaftaran Tanah ( Edisi Revisi ). Bandung, Mandar Maju, hlm. 7. 138 Ibid
disebabkan  hal-hal  yang  bersifat yuridis,  tetapi  berkembang  menjadi multisektor (pertanian, industri, pemerintahan, transmigrasi, dan lain-lain)  yang  menggunakan  tanah tersebut,  atau  menjadi  persoalan kenegaraan yang multidimensi (budaya,  politik,  ekonomi,  sosial, dan  hankam),  sehingga  bila  akan diselesaikan dengan pendekatan yang  ditempuh  oleh  Pemerintah seperti  sekarang  ini  tidak  cukup semata-mata  bersifat  yuridis  teknis, tetapi juga menyangkut pertimbangan sosial-ekonomi. 139
Berdasarkan  hal  tersebut,  maka transaksi  atas  jual  beli  Surat Pengakuan  Hak  (SPH)  atas  tanah mengandung  2  (dua)  persoalan hukum, yakni :
1. Persoalan mengenai status hukum  SPH  atas  tanah  itu sendiri,  yang  sebenarnya  bukan merupakan  bukti  kepemilikan atas  tanah.  Akan  tetapi  di  dalam tertib  administrasi  pemerintahan, keberadaan  SPH  atas  tanah diakui keberadaannya untuk dijadikan  alas  hak  dalam  proses pendaftaran tanah;
2. Persoalan  mengenai  kekuatan hukum  SPH  atas  tanah  tersebut. Hal ini berkaitan dengan kekuatan pembuktian secara hukum dalam hal terjadi sengketa hukum  di  pengadilan  dengan
139 Lutfi  I  Nasution,  2002,  dalam  buku Menuju  Keadilan  Agraria  70  Tahun  Gunawan Wiradi , Bandung : Akatiga, halaman 216
pihak  lainnya  baik  perseorangan maupun perusahaan.
Melihat pada uraian yang
dikemukakan,  maka  kiranya  menjadi relevan  untuk  melakukan  pembahasan mengenai  persoalan  hukum  dibalik keberadaan  SPH  atas  tanah  dan  jual beli  SPH  Atas  Tanah  yang  dilakukan dihadapan  atau  diketahui  oleh  Kepala Desa  dan  Camat,  guna  dilakukan pengkajian lebih lanjut.

## B. Permasalahan
Berdasarkan  uraian  latar  belakang tersebut, maka yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana kekuatan pembuktian SPH atas Tanah sebagai alas hak dalam proses pendaftaran tanah.
2. Bagaimana  kekuatan  alat  bukti SPH  atas  Tanah  yang  diketahui oleh Kepala Desa dan Camat.

## C.  Metode penelitian
Pendekatan  dalam  penelitian  ini dilakukan  dengan  metode  penelitian hukum normatif, dengan penekanan dari norma-norma  hukum  dengan  mengkaji peraturan  perundang-undangan,  bahan pustaka, serta sumber bahan hukum yang ada. 140

## 1.  Pendekatan Penelitian
140 Johnny  Ibrahim.  2005. Teori  dan
Metode Penelitian Normatif . Malang :
Bayumedia Publishing, hal. 241.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan dalam ilmu hukum, yaitu :
a. Pendekatan Perundang-undangan
Suatu  penelitian  hukum  normatif wajib menggunakan pendekatan perundang-undangan,  karena  akan diteliti berbagai aturan hukum formal yang menjadi fokus utama. b. Pendekatan Analitis Penelitian menggunakan
pendekatan  hukum  analitis  terhadap bahan  hukum  agar  dapat  mengetahui makna  yang  terkandung  di  dalam peraturan  perundang-undangan  serta menganalisis  istilah  yang  digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konseptual.
2. Jenis  dan  Sumber  Bahan-Bahan Penelitian
Jenis dan sumber bahan-bahan hukum yang digunakan dalam tesis ini adalah sebagai berikut :
a. Bahan Hukum Primer
Bahan  Hukum  Primer  adalah bahan-bahan  yang  isinya  mengikat karena  dikeluarkan  oleh  pemerintah yang  sumbernya  telah  diatur  dan bersifat  mengikat  atau  fakultatif, seperti peraturan perundang- undangan,  yurisprudensi,  peraturan pemerintah, dan peraturan-peraturan pelaksana,  dalam  penulisan  terdiri dari :
i. Norma  dasar  atau  Kaidah dasar  yaitu  Pancasila  dan Undang-Undang Dasar 1945;
ii. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
iii. Peraturan  Pemerintah  Nomor 24  Tahun  1997,  Tentang
Pendaftaran Tanah;
iv. Peraturan
Perundang- undangan terkait lainnya. b.  Bahan Hukum Sekunder Bahan  hukum  sekunder  adalah bahan-bahan yang isinya
memberikan  penjelasan  mengenai bahan  hukum  primer,  seperti  buku- buku  teks  ilmiah  yang  ditulis  para ahli hukum yang berpengaruh, hasil- hasil  penelitian,  dan  ketentuan  lain yang  memiliki  keterkaitan  secara langsung dengan objek kajian penelitian. 141
c. Bahan Hukum Tersier Bahan  hukum  tersier  adalah
bahan  hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan  terhadap  bahan  hukum primer  dan  bahan  hukum  sekunder seperti  Koran,  Majalah  atau  Jurnal, Internet,  Kamus  Hukum,  Kamus Bahasa  Indonesia  dan  sumber- sumber hukum lainnya  yang terkait. Juga  dapat  berupa  jurnal  ilmu hukum,  laporan  penelitian  ilmu hukum,  artikel  ilmiah  hukum  dan bahan seminar, dan sebagainya yang ada relevansi dengan tema penelitian ini.
141 Soerjono Soekanto. 2008. Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta : UI-Press. hlm. 52.
3. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan-Bahan Penelitian Metode Penelitian yang digunakan  dalam  penelitian  ini  akan diteliti  bahan  hukum  sekunder,  yang diperoleh  dari  studi  kepustakaan ( Library  Research ),  dengan  cara membaca, menelaah
serta menganalisa  buku-buku,  literatur- literatur,  dan  peraturan  perundang- undangan.
4. Analisis  Bahan-Bahan  Penelitian dan Pengambilan Kesimpulan
Didalam  penyusunan  penelitian ini,  bahan-bahan  hukum  diperoleh akan diolah, dianalisa, dan disimpulkan  dengan  menggunakan metode induktif dan metode deduktif.  Metode  induktif  adalah suatu cara untuk menarik kesimpulan  dari  hal-hal  khusus  ke hal  yang  umum,  sedangkan  metode deduktif adalah cara menarik kesimpulan dari hal-hal umum yang ke hal yang khusus. 142

## D.  Pembahasan
1.  KEKUATAN
PEMBUKTIAN

## SURAT

## PENGAKUAN HAK SEBAGAI ALAS   HAK  DALAM
142 M.  Yamin  Lubis  dan  Abd.  Rahim Lubis,  2010, Hukum  Pendaftaran  Tanah ( Edisi Revisi ). Bandung, Mandar Maju, hlm. 7.
PROSES

## PENDAFTARAN
TANAH Hak penguasaan atas tanah berisikan serangkaian
wewenang,  kewajiban  dan/atau larangan  bagi  pemegang  haknya untuk  berbuat  sesuatu  mengenai tanah  yang  dihaki.  “Sesuatu” yang boleh, wajib dan/atau dilarang  untuk  diperbuat  itulah yang  merupakan  tolok  pembeda antara  berbagai  hak  penguasaan atas  tanah  yang  diatur  dalam Hukum  Tanah  negara  yang bersangkutan 143 . Hak-hak penguasaan  atas  tanah  dapat diartikan sebagai lembaga hukum,  jika  belum  dihubungkan dengan tanah dan subyek tertentu. Hakhak penguasaan atas tanah  dapat  juga  merupakan hubungan hukum konkret (subjektief  recht) ,  jika  sudah dihubungkan dengan tanah tertentu  dan  subjek  tertentu sebagai  pemegang  haknya 144 .
Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun  1960  Tentang  Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) telah digariskan prinsip- prinsip  dasar  tentang  bagaimana seharusnya penguasaan dan pemanfaatan terhadap tanah yang ada di Indonesia, sebagai berikut. 1. Pasal  1  ayat  (2)  UUPA berbunyi  bahwa “ Seluruh  bumi, air  dan  ruang  angkasa,  termasuk kekayaan  alam  yang  terkandung
143 Boedi Harsono, op. cit. , hlm. 262. 144 Loc. cit.
di  dalamnya  dalam  Wilayah
Republik Indonesia sebagai karunia  Tuhan  Yang  Maha  Esa ……” 2. Selain memiliki nilai fisik,  tanah  juga  mempunyai kerohanian. Sebagai titipan Tuhan, perolehan dan penguasaannya  harus  dirasakan adil  bagi  semua  pihak,  sehingga tidak boleh merugikan kepentingan orang lain dalam arti luas. Penguasaan tanah untuk diri sendiri haruslah diletakkan dalam rangka  kesesuaian  kebersamaan dengan  pihak  lain.  Hak  yang dipunyai seseorang selalu dikaitkan dengan kewajibannya. 3. Tanah di wilayah Indonesia  merupakan  kepunyaan bersama seluruh bangsa Indonesia  (Pasal  1  ayat  (2)  dan (3)),  hanya  saja  kewenangan untuk  mengaturnya  diserahkan kepada  negara.  Tegasnya  negara mengatur peruntukkan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa (Pasal 2).
4. Pengakuan  terhadap  hak ulayat dilakukan sepanjang menurut kenyataannya masih ada serta  sesuai  dengan  kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa  dan  tidak  bertentangan dengan undangundang dan peraturan-peraturan  lain  yang lebih tinggi (Pasal 3).
5. Selanjutnya  dalam  Pasal 9  ayat  (2)  dinyatakan  bahwa “tiap-tiap Warga Negara Indonesia,  baik  laki-laki  maupun wanita  mempunyai  kesempatan yang  sama  untuk  memperoleh sesuatu  hak  atas  tanah  serta untuk  mendapatkan  manfaat  dan hasilnya  baik  bagi  diri  sendiri maupun keluarganya.”
Pada zaman sebelum UUPA  maupun  setelah  UUPA, pada  awalnya  tanah  yang  belum tergarap  masih  luas  dan  kegiatan pembangunanpun  masih  belum begitu banyak dilakukan sedangkan  desa  dan  kecamatan membutuhkan biaya untuk pembangunan yang ada di wilayah  tersebut  sehingga  baik disengaja  maupun  tidak  sengaja Aparat Desa, Kecamatan maupun Kelurahan dengan mudah memberikan  kesempatan  kepada masyarakat untuk membuka hutan.  Setelah  demikian  lama berjalan  baru  terasa  hal  tersebut sangat  merepotkan  dan  tidak adanya  kepastian  berapa  luas hutan  yang  sudah  di  buka sehingga  mempunyai  dampak lain disamping untuk kemakmuran  juga  kadang  kala dipergunakan  untuk  ekplorasi hutan  untuk  kepentingan  pribadi dan  ekonomi  sehingga  hutan- hutan  lindungpun  dibuka  dan diberikan ijin oleh Bupati,
Kecamatan  dan  disetujui  oleh Gubernur  yang  mengakibatkan
banyaknya  pejabat-pejabat  yang terkena sanksi hukum dan sampai ke  pengadilan.  Sehingga  oleh pemerintah  berdasarkan  Pasal  11 Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  6  tahun  1972  tentang
Pelimpahan Wewenang
Pemberian  Hak  Atas  Tanah, kepada  camat  telah  diberikan wewenang  untuk  memberikan ijin membuka tanah yang luasnya tidak lebih dari 2 Ha. Selanjutnya ketentuan  tersebut    telah  diubah menjadi Peraturan Menteri Negara  Agraria/Kepala  Badan Pertanahan  Nasional  Nomor  3 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Dan Pembatalan Keputusan Pemberian  Hak  Atas  Tanah Negara  dan  Peraturan  Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik  Indonesia  Nomor  1 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu. Dalam  hal  kepemilikan tanah yang melebihi luas maksimum  yang telah ditetapkan pemerintah  tak  sedikit  pemilik tanah yang memiliki tanah dengan  luas  yang  melebihi  dari ketentuan tersebut sehingga terkadang tanah  yang seharusnya tidak  boleh  melebihi  dari  10  Ha dapat dimiliki oleh pemilik tanah hingga  ratusan  hektar  dengan cara  memisahkan  perbagian  dari bukti  kepemilikannya,  sebagai
contoh apabila seseorang memiliki  tanah  seluas  ratusan hektar  maka  orang  tersebut  akan memiliki  sekitar  puluhan  Surat Pengakuan Hak yang dikeluarkan Kepala Desa dengan pengetahuan  Camat  sebagai  alas haknya. Peran  serta  pemerintah disini tidak terlepas dari kewenangan  yang  diberikan  oleh pemeritah pusat kepada pemerintah  daerah  dalam  hal pengurusan  tanah  sebagaimana ternyata dalam rumusan Pasal 14
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004  tentang  Pemerintah  Daerah menyebutkan bahwa urusan wajib  yang  menjadi  kewenangan pemerintah daerah untuk Kabupaten/Kota merupakan urusan yang berskala Kabupaten/Kota diantaranya adalah pelayanan pertanahan 145 . Bagi yang memiliki tanah yang  sudah  lama  atau  yang dikuasai  sebelum  24  September 1960 diperlukan bukti kepemilikan  atau  penguasaan tanah  dapat  digunakan  surat keterangan  riwayat  pemilikan/ penguasaan tanah sedangkan tanah yang dikuasai dengan ganti kerugian  surat  tanda  buktinya adalah  surat  keterangan  ganti kerugian,  surat  pernyataan  tidak bersengketa  dan  semua  surat
145 Arie  Sukanti  dan  Markus  Gunawan, 2009, Kewenangan  Pemerintah  Di  Bidang Pertanahan, Jakarta : Rajawali Pers, hlm. 11
tersebut  di  atas  seperti  tanda letak batas (sepadan) dan peta/gambar  ( sceets  kart )  situasi merupakan  suatu  kesatuan,  yang mana dapat dipergunakan sebagai alas dasar bukti kepemilikan. Sebagaimana      tercantum dalam      penjelasan      dari      Pasal 24  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran  Tanah 146 ,  terdapat alat  bukti  tertulis  untuk  dapat membuktikan  kepemilikan  atas tanah  yang dapat digunakan bagi pendaftaran  hak-hak  lama  dan merupakan dokumen yang lengkap untuk kepentingan pendaftaran  tanah  antara  lain:
grosse akta  hak eigendom ,  surat tanda  bukti  hak  milik  yang diterbitkan berdasarkan peraturan swapraja yang bersangkutan, sertifikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri  Agraria  No.  9  Tahun 1959, surat  keputusan pemberian hak  milik  dari  pejabat  yang berwenang  baik  sebelum  atau sejak  berlakunya  UUPA,  petuk Pajak  Bumi  sebelum  berlakunya PP  No.  10  Tahun  1961,  akta pemindahan  hak  yang  dibuat  di bawah  tangan  yang  dibubuhi kesaksian  oleh  Kepala  Adat  atau Kepala  Desa/Kelurahan  yang
146 Penjelasan  Pasal  24  (m),  lain-lain bentuk  alat  pembuktian  tertulis  dengan  nama apapun juga sebagaimana tercantum dalam Pasal II,  Pasal  IV  dan  Pasal  VII  ketentuan  konversi UUPA
dibuat  sebelum  berlakunya  PP No.  24  Tahun  1997  tentang
Pendaftaran Tanah
dengan disertai  alas  hak  yang  dialihkan, akta pemindahan hak yang dibuat oleh  PPAT,  akta  ikrar  wakaf, risalah  lelah  yang  dibuat  oleh Pejabat Lelang, surat penunjukan atau pembelian kavling  tanah  yang  diambil pemerintah, surat keterangan riwayat  tanah  yang  dibuat  oleh Kantor  Pelayanan  Pajak  Bumi dan  Bangunan  dengan  disertai alas hak yang dialihkan.
Proses  mendapatkan  hak milik  atas    tanah  seperti    ini  jika merujuk  pada  Undang-Undang Pokok  Agraria,  Surat  Pengakuan Hak  Atas  Tanah  merupakan proses  awal  atau  alas  hak  untuk mendapatkan  sertifikat  hak  atas tanah. Namun dengan mengantongi  Surat  Pengakuan Hak  tersebut  masyarakat  merasa haknya sudah aman dan terlindungi, meskipun dalam prakteknya, penerbitan Surat Pengakuan  hak  tersebut  banyak hal  negatif  yang  dijumpai.  Surat
Pengakuan  Hak  ini  diakui  juga oleh  pemerintah  sebagai  salah satu  bukti  dalam  pengajuan sertifikat  bagi  hak  milik  untuk mendapatkan suatu hak berdasarkan UUPA. Surat Pengakuan Hak Atas  Tanah  merupakan  alas  hak yang  banyak  dipergunakan  di berbagai  daerah  untuk  mengisi
kekosongan hukum atas pendaftaran  tanah  yang  belum menjangkau  ke  daerah  terpencil, terdapat  istilah  yang  berbeda tentang  Surat  Pengakuan  Hak Atas  Tanah  yang  dahulunya dikuasai  oleh  seseorang  dengan diterbitkan surat oleh desa berupa ijin tebas tebang, untuk membuktikan mereka dapat mengakui  tanah  tersebut  serta untuk  keperluan  penggarap  bila dikemudian hari hendak menerbitkan  Sertifikat,  dan  hal tersebut  diakui  dalam  Peraturan Pemerintah  Nomor.  24  Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, walaupun  surat  di  bawah  tangan tidak  memiliki  kekuatan  hukum akan tetapi untuk dapat dijadikan sebagai alas hak dalam penerbitan  Sertifikat  dan  dapat memiliki kekuatan pembuktian.
Dari sisi hukum hak yang dimiliki  oleh  Surat  Pengakuan Hak  ini  adalah  Hak Preferen (hak  istimewa)  dimana  untuk membuktikan adanya Hak
Preferen tersebut kembali kepada bukti  tulisan.  Surat  Pengakuan Hak Atas Tanah merupakan surat pernyataan sepihak dari penguasa tanah  yang  diakui  dan  disetujui oleh  sempadan  dan  diketahui oleh  RT,  desa,  lurah.  Surat Pengakuan  Hak  adalah  surat dibawah  tangan  yang  teregistrasi dikantor  lurah,  kaitannya  dengan pembuktian adalah dengan seseorang mengakui tanah
tersebut maka ia baru membuktikan  ke  khalayak  ramai dengan  adanya  pengakuan  dari sepadan  dalam  hal  ini  ia  sudah membuktikan  dalam  hal  materil, dalam artian formil belum.
Sehingga  Surat  Pengakuan  Hak bisa  saja  mengalahkan  sertifikat karena dasar dari sertifikat adalah surat  dasar.  Kembali  kepada pembuktian  hak preferen dari
Surat  Pengakuan  Hak  ini  yang benar  berdasarkan  hukum  bisa mengalahkan  hak  milik  apabila hak  milik  tersebut  diperoleh secara  melawan  hukum,  dengan sistem  publikasi  yang  diterapkan di Indonesia yakni negatif
bertendensi positif sertifikat merupakan  alat  bukti  yang  kuat sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya,  karena  tidak  ada kepastian  hukum  yang  sempurna maka hanya bersifat sementara. Berdasarkan bukti kepemilikan  tanah  yang  dimiliki oleh  masyarakat  yang  berupa Surat  Pengakuan  Hak  yang diketahui oleh Kepala Desa yang disahkan oleh Kecamatan setempat  berdasarkan  Pasal  7 ayat  (2),  dan  Pasal  39  Peraturan Pemerintah  Nomor  24  Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,
dapat  dikategorikan  sebagai  alas hak yang diajukan sebagai kelengkapan persyaratan permohonan hak atas tanah. Kewenangan Kepala Desa  diatur  di  dalam  ketentuan
Pasal  39  ayat  (1)  huruf  b  angka (1)  dan  angka  (2)  Peraturan Pemerintah  tentang  Pendaftaran Tanah  ,  disebutkan  bahwa  : Mengenai  bidang  tanah  yang belum  terdaftar,  kepadanya  tidak disampaikan:
1)   Surat  bukti  hak  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  24 ayat (1) atau surat keterangan Kepala  Desa/Kelurahan  yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menguasai bidang tanah tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2); dan 2)   Surat keterangan yang menyatakan  bahwa  bidang tanah yang bersangkutan belum besertifikat dari
Kantor Pertanahan, atau untuk  tanah  yang  terletak  di daerah yang jauh dari kedudukan Kantor Pertanahan,  dari  pemegang hak yang bersangkutan dengan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan; Berdasarkan bukti
kepemilikan  tanah  yang  dimiliki oleh  masyarakat  yang  berupa surat  keterangan  tanah  yang diterbitkan  oleh  Kepala  Desa yang  disahkan  oleh  Kecamatan setempat  berdasarkan  Pasal  7 ayat  (2),  dan  Pasal  39  Peraturan Pemerintah  Nomor  24  Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dapat  dikategorikan  sebagai  alas
hak yang diajukan sebagai kelengkapan persyaratan permohonan  hak  atas  tanah, 46 oleh  karena  itu  apabila  terjadi kesalahan  atau  adanya  cacat hukum dalam penerbitan alas hak tersebut akan berakibat batal atau tidak  sahnya  sertifikat  yang diterbitkan karena kesalahan prosedur penerbitan sertifikat. Berdasarkan  uraian  di atas  maka  dapat  memperjelas bahwa walaupun Surat Pengakuan  Hak  merupakan  alat bukti  tertulis  di  bawah  tangan yang  kekuatan  pembuktiannya tidak  sekuat  akta  otentik,  namun karena  Surat  Pengakuan  Hak Atas  Tanah  tersebut  merupakan surat-surat  yang  dikategorikan alas  hak  atau  data  yuridis  atas tanah  yang  dijadikan  syarat kelengkapan persyaratan permohonan  hak  atas  tanah sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan pertanahan, maka Surat Pengakuan Hak tersebut merupakan dokumen yang sangat penting  dalam  proses  penerbitan sertifikat hak atas tanah.

## 3. KEKUATAN ALAT BUKTI
SURAT  PENGAKUAN  HAK ATAS TANAH YANG DIKETAHUI  OLEH  KEPALA DESA DAN CAMAT a.

## Subyek Hak Milik
Sesuai  dengan  pasal  21 Undang-Undang  No.  5  Tahun 1960  ,  disebutkan  bahwa  yang dapat mempunyai hak milik adalah warga Negara Indonesia dan Badan-badan  hukum  yang  di tunjuk oleh Pemerintah , sebagaimana diatur dalam
Peraturan  pemerintah  No.  38 Tahun  1963  tentang  Penunjukkan Badan-Badan  Hukum  yang  dapat mempunyai Hak Milik Atas Tanah. Jadi hak milik hanya dapat di  punyai  oleh  Warga  Negara Indonesia (WNI) dan Badan
Hukum yang ditunjuk oleh Pemerintah.
b. Terjadinya Hak Milik
Sesuai  dengan  Pasal    22 Undang-Undang No. 5 tahun 1960, disebutkan  bahwa  terjadinya  hak milik dikarenakan oleh 3 (tiga) hal yaitu  karena  hukum  adat  ,  karena penetapan  pemerintah  dan  karena ketentuan Undang-Undang.
a.   Menurut  ketentuan  hukum adat  yang  akan  diatur  dengan PeraturanPemerintah.
Peraturan  Pemerintah  yang mengatur terjadinya hak milik menurut  hukum  adat  sampai sekarang  belum  terbit.  Efendi Perangin  berpendapat  bahwa atas  dasar  ketentuan  hukum adat  hak  milik  dapat  terjadi karena pertumbuhan tanah dan pembukaan tanah8. Pertumbuhan  tanah  di  pinggir sungai  atau  laut  menciptakan
lidah  tanah  dan  menurut kebiasaannya  menjadi  milik yang punya tanah yang berbatasan.  Terjadinya  hak milik dengan pembukaan tanah memerlukan proses,
waktu  lama  serta  penegasan dan pengakuan dari pemerintah. Dengan pembukaan tanah baru tercipta hak  utama  untuk  menanami tanah  itu  dan  setelah  tanah ditanami  baru  tercipta  hak pakai  selanjutnya  hak  pakai lama kelamaan bisa bertumbuh menjadi hak milik. b.  Menurut  Ketentuan  Undang-
undang.
UUPA  menganut  unifikasi dalam  bidang  hukum  Agraria, hanya  ada  satu  sistem  hukum agraria yang berlaku diseluruh wilayah  Republik  Indonesia. UUPA  tetap  mengakui  hak- hak  ats  tanah  lama  sebelum berlakunya  UUPA,  namun hak-hak atas tanah dimaksudharus  diubah  atau dikonversi  menjadi  hak-hak
atas tanah dalam UUPA.
c.  Penetapan Pemerintah.
Menurut Pasal 22 ayat (2) Hak
milik terjadi karena penetapan Pemerintah  menurut  cara  dan syarat-syarat  yang  ditetapkan dengan  Peraturan  Pemerintah. Sebagai pelaksanaan ketentuan dimaksud oleh Pemerintah  telah  dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam
Negeri  No.  6  Tahun  1972 tentang Pelimpahan Wewenang  Pemberian  Hak Atas  Tanah  yang  sekarang diganti dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala  BPN  No.3  tahun  1999 dan  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri No.5 Tahun1973 tentang  Ketentuan-ketentuan mengenai Tata Cara Pemberian  Hak  Atas  Tanah yang diganti dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala  BPN  Nomor  9  tahun 1999. Sesuai dengan ketentuan  Pasal  1  PMNA/ Kepala  BPN  No.  9  tahun 1999,  Pemberian  Hak  atas tanah adalah Penetapan Pemerintah  yang  memberikan hak atas tanah Negara, termasuk perpanjangan jangka waktu  hak,  pembaharuan  hak, perubahan hak, termasuk pemberian  hak  di  atas  Hak Pengelolaan  sedangkan  tanah Negara  adalah  tanah  yang dikuasai langsung oleh Negara sebagaimana  dimaksud  dalam UUPA.
Rangkaian  Proses  pemberian  hak atas  tanah  tidak  hanya  semata-mata melihat  prosedurnya  saja  tetapi  harus dikaji dari segi hukumnya.  Penelitian data  subyek  pemohon.  Obyek  yang dimohon  serta  surat  bukti  perolehan tanah sangat menentukan
dalampenetapan pemberian hak.
Sedang  Menurut  Boedi  Harsono, proses  terciptanya  hak  atas  tanah (termasuk  hak  milik),  disebabkan oleh 147 :
1.  Terjadi  karena  hukum,  yakni
perubahan  atau  konversi  hak-hak lama berdasarkan ketentuan- ketentuan konversi.
2.  Karena  Pemberian  Negara,  seperti yang  disebut  dalam  pasal  22 Undang-Undang No. 5 tahun 1960. Pemberian  Hak  dilakukan  dengan penerbitan  suatu  surat  keputusan pemberian  hak  oleh  pejabat  yang berwenang , diikuti dengan pendaftarannya pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.
3.  Terjadinya  Hak  Milik  menurut Hukum  adat,  sesuai  dengan  pasal 22 ayat 1.
Sertifikat  Hak  Atas  Tanah  sebagai bukti  hak    diatur  dalam Pasal  19 ayat (2) menyatakan bahwa sertifikat  adalah  surat  tanda bukti hak  atas  tanah  yang  berlaku
sebagai alat pembuktian yang kuat. Sertifikat sebagai surat bukti tanda hak, diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan,sesuai  dengan  data fisik  yang  ada  dalam  surat  ukur dan  data  yuridis  yang  telah  di daftar dalam buku tanah 148 .
Fungsi  Sertifikat  Hak  Atas Tanah s ebagai  alat  bukti  yang kuat.  Dalam  Pasal  32  Ayat  (1) PPNo. 24 Tahun 1997 disebut kan bahwa  „Sertifikat  merupakan surat
147 Boedi Harsono, Op.Cit, hlm. 326 148 Boedi Harsono, Ibid, hlm. 500
tanda  bukti  hak  yang  berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai  data  fisik  dan  data yuridis  yang  termuat  di  dalamnya, sepanjang  data  fisik  dan  data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada  dalam  surat  ukur  dan buku  tanah.  Artinya  bahwa  semua keterangan  yang  tercantum  di dalam sertifikat mempunyai kekuatan hukum  dan  harus  di terima  sebagai  keterangan  yang benar  sepanjang tidak  ada  bukti lain  yang  dapat  membuktikan sebaliknya.
Surat  Pengakuan  Hak  adalah
Surat Pernyataan Penguasaan Tanah  yang  diketahui  kepala  desa yang dikuatkan Camat yang menunjukan kepemilikan atau penguasaan atas tanah dan hak-hak di atas tanah, yang ditetapkan oleh Kepala  Desa  di  mana  tanah  itu berada  yang  dikuatkan  oleh  camat setempat 149 .
Berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat  (3)  Peraturan  Menteri  Negara Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan Nasional  Nomor  3  Tahun  1997 tentang  Ketentuan  Pelaksanaan Peraturan  Pemerintah  Nomor  24 Tahun  1997  tentang  Pendaftaran Tanah  (Permenag/Ka.BPN  No. 3/1997)  mengatur  lebih  lanjut mengenai  bukti-bukti  mengenai kepemilikan  tanah  yang  tidak
149 , diakses dari http://www.kemitraan.or.id/uploads_file/ Surat Keterangan Tanah ,online tanggal 01 September 2015 Jam 2:04 Wib
tersedia  tersebut,  sesuai  yang tercantum  pada  Pasal  24  ayat  (2) PP  No.  24/1997.  Surat  Pengakuan
Hak  Atas  Tanah  dari  Kepala  Desa
/  Lurah  /  Camat  yang  biasanya disebut SPH dan sekurang-
kurangnya 2 (dua) orang saksi dan kesaksiannya.
Keberadaan  desa  telah  dikenal lama  dalam  tatanan  pemerintahan di  Indonesia  bahkan  jauh  sebelum Indonesia  merdeka.  Masyarakat  di Indonesia  secara  tradisional  dan turun  temurun  hidup  dalam  suatu kelompok masyarakat yang disebut
dengan desa. Desa adalah kesatuan masyarakat  hukum  yang  memiliki kewenangan  untuk  mengatur  dan mengurus  kepentingan  masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat  setempat  yang  diakui dalam sistem Pemerintahan
Nasional  dan  berada  di  daerah
Kabupaten 150 .  Pemerintahan  Desa sendiri,  menurut  Momon  Soetisna
Sendjaja dan Sjachran Basan, yaitu :  “Pemerintahan  Desa  adalah kegiatan dalam rangka menyelenggarakan  pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa 151 ”.
150 Sri  Sudaryatmi,  Sukirno,  TH.,  Sri Kartini,  2000, Beberapa  Aspek  Hukum  Adat ,
Semarang : BadanPenerbit Undip,. hlm. 22.
151 Momon  Soetisna  Sendjaja,  Sjachran
Basan,  1983, Pokok-Pokok  Pemerintahan  di Daerah  dan  Pemerintahan  Desa ,  Bandung, Alumni. hlm. 90.
Dalam  Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  72
Tahun 2005 tentang Desa disebutkan  bahwa:  Pasal  1  angka 5,  berbunyi  bahwa  :  Desa  atau yang  disebut  dengan  nama  lain, selanjutnya  disebut  desa,  adalah kesatuan  masyarakat  hukum  yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang  untuk  mengatur  dan mengurus  kepentingan  masyarakat setempat,  berdasarkan  asal-usul dan  adat  istiadat  setempat  yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan  Negara  Kesatuan Republik Indonesia.
Di  dalam  Peraturan  Pemerintah Nomor  24  Tahun  1997  tentang Pendaftaran  Tanah,  kedudukan Kepala  Desa  mempunyai  tugas- tugas  strategis  dalam  membantu pelaksanaan penyelenggaran pendaftaran  tanah,  sebagaimana diatur  di  dalam  Pasal  7,  Pasal  8, Pasal  24,  Pasal  26  ayat  (2)  dan Pasal 39. Untuk lebih jelas berikut ini  diuraikan  bunyi  pasal-pasal tersebut, sebagai berikut :
Pasal 7, menyebutkan bahwa :
(1) PPAT sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  6  ayat  (2) diangkat  dan  diberhentikan  oleh Menteri. (2) Untuk desa-desa dalam wilayah  yang  terpencil  Menteri dapat menunjuk PPAT Sementara.
(3) Peraturan jabatan PPAT sebagaimana  dimaksud  pada  ayat
(1) diatur dengan Peraturan
Pemerintah tersendiri.
Pada  ketentuan  Pasal  7  di  atas, dapat  diketahui  kedudukan kepada desa  terdapat  pada  ayat  (2),  pada penjelasan pasal disebutkan bahwa Untuk  desa-desa  dalam  wilayah yang  terpencil  Kepala  Badan Pertanahan Nasional dapat menunjuk  Kepala  Desa  sebagai PPAT Sementara. Pasal 8, menyebutkan bahwa : (1) Dalam melaksanakan Pendaftaran  Tanah  Sistematik, Kepala Kantor Pertanahan dibantu  oleh  Panitia  Ajudikasi yang  dibentuk  oleh  Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.
(2) Susunan Panitia Ajudkasi sebagaimana  dimaksud  pada
ayat (1) terdiri dari:
a. Seorang  Ketua  Panitia,
merangkap anggota yang dijabat  oleh  seorang  pegawai Badan Pertanahan Nasional; b.   Beberapa  orang  anggota yang terdiri dari: 1)  Seorang  pegawai  Badan Pertanahan Nasional yang mempunyai kemampuan pengetahuan di bidang pendaftaran tanah; 2) Seorang  pegawai  Badan Pertanahan Nasional yang mempunyai kemampuan pengetahuan  di  bidang  hak-hak atas tanah; 3) Kepala Desa/Kelurahan yang bersangkutan dan atau seorang  Pamong  Desa/Kelurahan yang ditunjuknya.
3) Keanggotaan Panitia Ajudikasi  dapat  ditambah  dengan seorang  anggota  yang  sangat diperlukan dalam penilaian kepastian  data  yuridis  mengenai bidang-bidang  tanah  di  wilayah desa/kelurahan yang bersangkutan. 4) Dalam
melaksanakan tugasnya Panitia Ajudikasi dibantu oleh  satuan  tugas  pengukuran  dan pemetaan, satuan tugas pengumpul data  yuridis  dan  satuan  tugas administrasi  yang  tugas,  susunan dan kegiatannya diatur oleh Menteri. 6) Tugas dan wewenang Ketua dan anggota Panitia Ajudikasi diatur oleh Menteri.
Pada  ketentuan  Pasal  8  di  atas, dapat  diketahui  kedudukan kepada desa  terdapat  pada  ayat  (2),  pada penjelasan pasal disebutkan bahwa kepala desa dapat ditunjuk Sebagai anggota  Panitia  Ajudikasi  yaitu pembantu  pelaksana  pendaftaran tanah.
Pasal 24, menyebutkan bahwa : (1)  Untuk  keperluan  pendaftaran hak,  hak  atas  tanah  yang  berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan  dengan  alat-alat  bukti mengenai  adanya  hak  tersebut berupa bukti-bukti tertulis,
keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan
yang  kadar  kebenarannya  oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah  secara  sporadik,  dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang  hak  dan  hak-hak  pihak lain yang membebaninya.
(2)  Dalam  hal  tidak  atau  tidak  lagi tersedia  secara  lengkap  alat-alat pembuktian  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan  berdasarkan  kenyataan penguasaan  fisik  bidang  tanah  yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun  atau  lebih  secara  berturut- turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu  pendahulunya,  dengan syarat :
a.  Penguasaan  tersebut  dilakukan dengan  itikad  baik  dan  secara terbuka  oleh  yang  bersangkutan sebagai  yang  berhak  atas  tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya. b. Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal
26  tidak  dipermasalahkan  oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan  yang  bersangkutan ataupun pihak lainnya.
Pada  ketentuan  pasal  24  di  atas, dapat  diketahui  bahwa  tanah  yang dapat  diterbitkan  Surat  Pengakuan Hak adalah tanah yang alat pembuktiannya  sudah  tidak  tersedia secara  lengkap  (ayat  1)  dan  tanah
yang  penguasaan  fisiknya  sudah lebih dari dua puluh tahun atau lebih secara  berturut-turut  oleh  pemohon pendaftaran  hak  milik  atau  pemilik tanah tersebut.
Dari  uraian  di  atas  dapat disimpulkan kedudukan Surat Pengakuan  Hak  Atas  Tanah  ini merupakan  surat  keterangan  yang menyatakan  seseorang  mengarap Tanah  Negara  yang  dikeluarkan oleh  pejabat  daerah  dan  bukan merupakan kepemilikan hak menurut  UUPA.  Karena  Surat
Pengakuan  Hak  Atas  Tanah  ini adalah untuk membuktikan seseorang  untuk  membuka  tanah karena dilarangnya ijin tebas tebang oleh kepala desa sedangkan masyarakat  tetap  memerlukannya untuk  membuka  hutan  baru  yang sebenarnya  pernah  digarap  ataupun pembukaan  atas  tanah  adat  yang telah  lama  tetapi  tidak  mempunyai surat keterangan apapun. Sedangkan UUPA  mewajibkan  setiap  tanah yang  dikuasai  oleh  seseorang  harus mempunyai  sertifikat  maka  untuk mengatasinya  sebagai  alas  hak kepemilikannya  untuk  dimintakan hak-hak berdasar UUPA
dikeluarkanlah  Surat  Pengakuan Hak  Atas  Tanah  yang  didalamnya terdapat  mengenai  Surat  Riwayat Kepemilikan Tanah dan lain-lain. Kedudukan dari Surat
Pengakuan  Hak  Atas  Tanah  ini dimuka  hukum  hanya  sebagai  surat keterangan  hak  untuk  memohonkan hak  atas  tanah  seperti  yang  diatur
dalam UUPA. Dan jika ada seseorang  yang  mempunyai  tanah garapan berdasarkan Surat Pengakuan  Hak  Atas  Tanah  dapat saja mengajukan hak kepada Kantor
Badan  Pertanahan  karena  Surat Pengakuan Hak Atas Tanah tersebut dapat dipergunakan sebagai alas hak pengajuan  permohonan.  Hal  ini disebabkan  lampiran  dari  Surat Pengakuan Hak Atas Tanah tersebut membuktikan  tanah  tersebut  telah digarap oleh pemilik dan dibenarkan oleh  para  sempadan  adalah  benar tanah  yang  digarap  oleh  pengarap, terlebih lagi pernyataan pemilik dan sempadan  yang  kemudian  diketahui oleh RT, RW, kepala desa, kelurahan dan diketahui oleh kepala kecamatan setempat.
Surat  Pengakuan  Hak  Atas Tanah  ini  bukanlah  merupakan  Hak Milik,  Hak  Pakai,  ataupun  hak-hak yang dimaksud  dalam UUPA, Surat
Pengakuan  Hak  Atas  Tanah  ini adalah merupakan bentuk Administratif  terhadap  penguasaan fisik  tanah  oleh  karena  itu  sebagai bentuk  administrasi  maka  ini  ada kaitan dengan suatu alat pembuktian yang  mana  untuk  membuktikan adanya penguasaan atas suatu tanah. Pembuktiannya  disini  merupakan Penguasaan  fisik  tanah  yang  diakui sepadan, berdasarkan aturan menteri agraria  yang  dikeluarkan  Kepala Desa sebagai  tim ajudikasi.
Kekuatan  pembuktian  dari  Surat Pengakuan  Hak  Atas  Tanah  ini dilihat dari macam-macam alat bukti
telah  memenuhi  syarat  sebagai  alat bukti  yang mana adanya keterangan secara tertulis, adanya saksi, adanya pengakuan  dari  para  pihak  dan unsur-unsur  lain  yang  terdapat dalam  macam-macam  alat  bukti sama  halnya  kekuatan  pembuktian dibawah  tangan.    Keberadaan  Surat Pengakuan Hak Atas Tanah sebagai surat di bawah tangan sebagai dasar dalam  penerbitan  Sertifikat  diakui dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran Tanah,  walaupun  surat  di  bawah tangan  tidak  memiliki  kekuatan hukum  akan  tetapi  untuk  dapat dijadikan  sebagai  alas  hak  dalam penerbitan  Sertifikat  dan  dapat memiliki kekuatan pembuktian maka surat di bawah tangan tersebut harus  memenuhi  prosedur  dan persyaratan  yang  ditentukan  dalam Pasal  24 Ayat  (2) PP No. 24 Tahun 1997  yang  menetapkan  bahwa dalam  hal  tidak  ada  lagi  tersedia secara  lengkap  alat-alat  pembuktian yang berdasarkan pembuktian, pembukuan  hak  dapat  dilakukan kenyataan  penguasaan  fisik  bidang tanah  yang  bersangkutan  selama  20 tahun  atau  lebih  secara  berturut- turut oleh pemohon pendaftaran dari pendahulu-pendahulunya dengan syarat :
a.  Penguasaan  tersebut  dilakukan dengan  itikad  baik  dan  secara terbuka  oleh  yang  bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah serta diperkuat oleh Kesaksian oleh orang yang dapat dipercaya.
b. Penguasaan tersebut baik sebelum maupun  selama  pengumuman  tidak dipermasalahkan  oleh  masyarakat hukum  adat  atau  desa  /  kelurahan yang bersangkutan atau pihak lainnya. 152

## E. Penutup
1.   Kesimpulan
Surat  Pengakuan  Hak  (SPH)  yang dikeluarkan  Kepala  Desa  diketahui Camat  bukanlah  merupakan    Hak Milik,  Hak  Pakai,  ataupun  hak-hak yang  dimaksud  dalam  UUPA,  Surat Pengakuan  Hak  Atas  Tanah  ini adalah merupakan bentuk Administratif  terhadap  penguasaan fisik  tanah.  Oleh  karena  itu  sebagai bentuk  administrasi  maka  ini  ada kaitannya dengan pembuktian dimana  untuk  membuktikan  adanya penguasaan  fisik  atas  suatu  tanah yang  diakui  sepadan,  berdasarkan SK Menteri Agraria
yang dikeluarkan  Kepala  Desa  sebagai tim  ajudikasi.  Kekuatan  pembuktian dari  Surat  Pengakuan  Hak  Atas Tanah ini dilihat dari macam-macam alat  bukti  telah  memenuhi  syarat sebagai  alat  bukti  sesuai  dengan yang  tercantum  dalam  KUHPerdata tentang  Akta  (vide  pasal  1874 KUHPerdata), dimana
adanya
keterangan  secara  tertulis,  adanya saksi,  adanya  pengakuan  dari  para pihak dan unsur yang terdapat dalam alat  bukti  sama  halnya  dengan
152 Penjelasan  Pasal  24  Peraturan Pemerintah  Nomor.  24  Tahun  1997  tentang Pendaftaran tanah
kekuatan pembuktian dibawah tangan. Keberadaan Surat Pengakuan  Hak  Atas  Tanah  sebagai Akta di bawah tangan adalah sebagai dasar  dalam  penerbitan  Sertifikat diakui  dalam  Peraturan  Pemerintah Nomor.  24  Tahun  1997  tentang Pendaftaran Tanah.

## 2. Saran
Perlunya    pembinaan  dan  sosialisasi secara  terpadu  dan  terus  menerus tentang pendaftaran tanah khususnya tata  cara  penerbitan  Sertifikat  Hak atas  Tanah  berdasarkan  UUPA kepada masyarakat khususnya Kepala  Desa  beserta  perangkatnya oleh  Kantor  Badan  Pertanahan  dan Kantor Kecamatan untuk  terciptanya kepastian hukum tentang hak kepemilikan  atas  tanah  ditengah- tengah  masyarakat  dan  perlu  adanya aturan dalam tata administrasi pertanahan yang bisa menjadi payung  hukum  dalam  memberikan kepastian  hak  terhadap  obyek  tanah yang dimiliki masyarakat desa berdasarkan  Surat  Pengakuan  Hak (SPH)  yang  diketahui  Kepala  Desa atau Camat.

## DAFTAR PUSTAKA

## a. Buku
Ibrahim, Johnny. 2005. Teori dan Metode Penelitian Normatif . Malang : Bayumedia Publishing Momon Soetisna Sendjaja, Basan,Sjachran 1983, Pokok-Pokok
Pemerintahan  di  Daerah dan  Pemerintahan  Desa ,
Bandung Noor,  Aslan  2006, Konsep  Hak Milik  Atas  Tanah  Bagi Bangsa Indonesia , Bandung, Mandar Maju Parlindungan, A.P. 1982, Pedoman Pelaksanaan UUPA  dan  Tata  Cara PPAT , Bandung :Alumni Perangin,Efendi  1994, Hukum Agraria Di Indonesia (Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum) , Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada Soekamto, Soerjono. 2008. Pengantar Penelitian Hukum .  Jakarta  :  UI- Press. hlm. 52. Sudaryatmi Sri, Sukirno, TH., Sri Kartini,  2000, Beberapa Aspek Hukum Adat , Semarang : Badan Penerbit Undip Sukanti Arie dan Gunawan,Markus  2009, Kewenangan  Pemerintah Di  Bidang  Pertanahan, Jakarta  :  Rajawali  Pers, hlm. 11 Yamin M.Lubis dan Abd. Rahim Lubis, 2010, Hukum Pendaftaran Tanah ( Edisi Revisi ). Bandung, Mandar Maju Yamin M.Lubis dan Abd. Rahim Lubis, 2010, Hukum Pendaftaran Tanah ( Edisi Revisi ). Bandung, Mandar Maju
1990, Konversi  Hak-Hak  Atas
Tanah ,  Bandung  :
Mandar Maju 1999, Pendaftaran  Tanah  di Indonesia, Cet. 1, Bandung:  CV.  Mandar Maju b.   Peraturan Perundang- Undangan
Undang-Undang Dasar 1945 Kitab  Undang-Undang  Hukum
Perdata Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960  tentang  Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Peraturan  Pemerintah  Nomor  24 Tahun  1997    tentang Pendaftaran Tanah Peraturan  Presiden  Nomor  10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional Peraturan Menteri Agraria Nomor  2  Tahun  1960 tentang Pelaksanaan Beberapa Ketentuan UUPA Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor  3  Tahun  1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan  PP  Nomor Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor  3  Tahun  1999 tentang Pelimpahan Kewenangan  Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak  atas  Tanah  Negara 24 Tahun 1997 Peraturan  Pemerintah  No.  8 Tahun 1953 Tentang
Penguasaan  Tanah-Tanah Negara
c. Internet
http://www.kemitraan.or.id/uploa ds_file/ Surat Keterangan Tanah , online tanggal 01 September 2015 Jam 2:04 Wib
d. Makalah  Karya  Ilmiah  dan Jurnal
Basuki,Sunaryo 2002/2003, Hukum  Tanah  Nasional Landasan Hukum Penguasaan dan Penggunaan Tanah , Depok: Hukum Universitas Indonesia Sinaga,Binatar 24 September 1992, Keberadaan Girik Sebagai Surat Tanah , dimuat dalam Jakarta : Harian Umum KOMPAS
Perbuatan Hukum Direksi Mewakili Perseroan Terbatas Dalam Pengikatan Kredit di Bank Dengan Penjaminan Aset Perusahaan
Oleh : 153
MUAWANAH 154 , FIRMAN MUNTAQO, ARFIANNA NOVERA, KMS.

## ABDULLAH HAMID
Abstrak : The Limited Company is called by “Ltd” or in bahasa “PT” as following of right  and  obligation.  The  law  correlation  between  PT  and  Bank  result  the  law correlation  is  “association”,  Moreover  the  association  rule  by  the  book  III  the Indonesian Civil Code. In the matter to get the credit in Bank, Ltd or “PT” as Debitor in law management is associate credit in Bank, where as a Creditor need approving of commissioner council and The General  Meeting  of  Shareholders to  guarantee most of the company asset, as rules in passage 20 the Statute Number 40 in 2007 about Limited Company.  The  problem  in  this  thesis  is  How  the  Commissioner  authority  stand  for Limited Company to associate credit without approving Commissioner council and how is giving approving to director to guarantee Ltd asset which the result more than 50 %. The research used in  this  thesis  is  normative research, with analyze a management  of law with observing the law subject, such as the research of laws basic, positive law and the law regulation. The result of this thesis is Director has authority stand for Limited Company  in  associate  credit  in  Bank  should  the  approved  by  Commissioner  council, because  the  director  authority  limited  by  Statute  Number  40  in  2007  about  Limited Company  and  Basic  of  Budget  Limited  Company.  Giving  of  approving  to  Director  in credit  association  in  the  Bank  created  by  2  (two)  ways  are  decision  on  The  General Meeting  of  Shareholders  and  trough  by  Circulair  (Outside  Meeting  decision),  That‟s ruled by Passage 9 the Statute number 40 in 2007 about Limited Company.
Keywords:  Limited  Company,  Law  Management,  Law  Correlation,  Director, Commissioner Council and The General Meeting of Shareholders
153 Artikel  ini  adalah  ringkasan  Tesis  yang  berjudul  “ Perbuatan  Hukum  Direksi  Mewakili Perseroan  Terbatas  Dalam  Pengikatan  Kredit  Di  Bank  Dengan  Penjaminan  Aset  Perusahaan” , yang  ditulis  oleh MUAWANAH dengan  pembimbing Dr.  Firman  Muntaqo,  SH,  M.Hum,  Arfianna Novera,  SH,  M.Hum,  dan  H.  Kms  Abullah  Hamid,  SH,  SpN,  MH pada  Program  Studi  Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya.
154 Penulis adalah Mahasiswi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya, Palembang.

## A. Pendahuluan

## 1. Latar Belakang
Pelaksanaan pengikatan kredit  antara  Debitur  dan  Kreditur (Bank), Debitur itu tidak hanya orang perorangan  pribadi  saja,  tetapi  bisa juga  Debitur  tersebut  adalah  Badan Hukum, misalnya Perseroan Terbatas
(selanjutnya  disebut  PT).  Menurut Pasal  1  angka  1  Undang-undang Nomor  40  Tahun  2007  Tentang Perseroan Terbatas Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2007 Nomor 106 (selanjutnya disebut  UUPT),  yang  menyatakan bahwa : “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan  persekutuan  modal, didirikan  berdasarkan  perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal  dasar  yang  seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan  dalam  Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.” PT  merupakan  subyek
hukum  yang  berbadan  hukum, maka  PT  juga  dapat  melakukan perbuatan  hukum,  dalam  hal  ini PT  bertindak  selaku  Debitur yang menerima kredit dari Bank (selaku  Kreditur).  PT  yang  akan melakukan  perbuatan  hukum menunjuk Direksi untuk bertindak  mewakili  untuk  dan atas  perseroan  sesuai  dengan kewenangan Direksi itu sendiri. Kewenangan Direksi dalam  melakukan  pengikatan kredit  di  Bank  harus  sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagai
anggota  Direksi  dalam  PT,  baik itu  Direksi  bertindak  sendiri maupun  dengan  memberi  kuasa lagi kepada salah satu orang lain untuk  dan  atas  nama  PT  untuk melakukan  perbuatan  hukum tersebut,  hal  ini  sebagaimana telah  diatur  dalam  Pasal  103 UUPT. 155 Direksi  bertindak untuk  dan  atas  nama  PT  selaku Debitur  melakukan  pengikatan kredit  atas  fasilitas  Kredit  yang diterima  oleh  PT  dari  Bank selaku Kredtur, sehingga Direksi yang berwenang menandatangani  akta-akta  atau surat-surat yang berkaitan dengan pengikatan kredit tersebut. Sehingga, disinilah letak kewenangan Direksi dalam melakukan  pengikatan  kredit  di Bank. Dalam  mengurus  harta kekayaan perseroan, Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan kekayaan  tersebut  atau  untuk menjadikannya  jaminan  hutang. Kekayaan PT yang wajib mendapat  persetujuan  RUPS adalah kekayaan perseroan  yang jumlahnya  melebihi  dari  50  % jumlah kekayaan bersih PT, baik dalam  satu  transaksi  atau  lebih, baik  yang  berkaitan  satu  sama lain maupun tidak. Transaksi itu adalah bentuk pengalihan kekayaan  yang  terjadi  dalam jangka  waktu  satu  tahun  buku atau  bisa  juga  jangka  waktu
155 Pasal  103  Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 : “Direksi dapat memberi  kuasa tertulis  kepada 1 (satu) orang  karyawan  Perseroan  atau  lebih atau  kepada  orang  lain  untuk  dan  atas nama  Perseroan  melakukan  perbuatan hukum  tertentu  sebagaimana  yang diuraikan dalam Surat Kuasa.
yang lebih lama sepanjang diatur dalam anggaran dasar PT. 156
Dari  uraian  dalam  latar belakang  tersebut,  maka  penulis tertarik  melakukan  penelitian lebih lanjut yang akan dituangkan  dalam  bentuk  Tesis yang  berjudul  : “Perbuatan Hukum Direksi Mewakili Perseroan  Terbatas  Dalam Pengikatan  Kredit  Di  Bank Dengan Penjaminan Aset
Perusahaan”.
2. Rumusan Masalah
Bertitik  tolak  dari  latar belakang  penelitian  di  atas, maka  permasalahan  yang  timbul adalah sebagai berikut : 1) Bagaimana kewenangan
Direksi  mewakili  perseroan terbatas  dalam  melakukan
pengikatan kredit di Bank ?
2) Bagaimana akibat hukum terhadap  perbuatan  Direksi melaksanakan pengikatan kredit di Bank tanpa persetujuan Dewan Komisaris ? 3) Bagaimana pemberian persetujuan  kepada  Direksi dalam penjaminan aset perseroan terbatas yang jumlahnya  melebihi  50  %
(lima puluh persen) ?

## B. Kerangka Konseptual
Penelitian  ini  menggunakan beberapa  teori  untuk  menganalisa secara komprehensif, guna menemukan  suatu  kesimpulan  yang menjawab permasalahan, yaitu :
156 http://www.legalakses.com/Direksi/ diakses  pada  tanggal  9  Oktober  2014,  12.48 WIB.
1. Pengikatan Kredit Pada Bank Pengikatan kredit merupakan bagian dari persyaratan administratif  yang  harus  telah selesai  sebelum  pencairan  kredit didebetkan pada rekening Debitur. Hal  demikan  merupakan  salah satu persyaratan administratif yang  ditetapkan  dalam  peraturan intern Bank selain untuk mencegah  hal-hal  yang  tidak diinginkan  dikemudian  hari  juga agar  tertib  administratif  dalam pengikata  kredit.  Pengikata  kredit tidak hanya semata-mata pengikatan  suatu  janji-janji  antara Debitur dan Bank saja, melainkan harus  ada  obyek  jaminan  yang menjadi  obyek  jaminan  kredit guna  menjamin  pelunasan  hutang Debitur kepada Bank.
2. Perseroan Terbatas Sebagai Debitur Badan hukum PT dalam melakukan  aktivitasnya  diwakili oleh pengurusnya (Direksi dan/atau  Komisaris).  Hal  inilah yang  menjadi  karakteristik  PT sebagai subyek hukum. 157
Kedudukan  PT  sebagai  Debitur dalam hubungan perbankan, bahwa  untuk  menjadi  Debitur  di
Bank tidaklah hanya orang- perorangan saja, melainkan badan hukum  yang  disebut  juga  subyek hukum  dapat  menjadi  Debitur  di
Bank.
3. Bank Sebagai Kreditur Berdasarkan ketentuan Pasal 1132KUHPerdata dapat 157 Chidir  Ali,  1982, Yurisprudensi Hukum  Dagang, Bandung  :  Alumni, hlm  310.  Lihat  juga  :  Sudargo
Gautama,  1995, Komentar  Atas UUPT Tahun 1995 Nomor 1 Perbandingan  Dengan  Peraturan Lama, Bandung  :  PT.  Citra  Aditya Bakti, hlm 9.
disimpulkan  bahwa  kedudukan pihak  pemberi  pinjaman  dapat dibedakan  atas  2  (dua)  golongan, yaitu : 158 a. Yang  mempunyai  kedudukan berimbang sesuai dengan piutang masing-masing ; dan
b. Yang  mempunyai  kedudukan didahulukan dari pihak pemberi  pinjaman  yang  lain berdasarkan  suatu  peraturan perundang-undangan.
Dalam  praktek  perbankan,  pihak pemberi  jaminan  disebut  Kreditur dan  pihak  peminjam  disebut
Debitur.  Pihak  pemberi  pinjaman yang mempunyai kedudukan didahulukan lazim disebut sebagai Kreditor  Preferen  dan  pihak pemberi pinjaman yang mempunyai hak berimbang disebut Kredit Konkuren. Mengenai  alasan  yang  sah  untuk didahulukan  sebagaimana  yang tercantum  dalam  bagian  akhir Pasal  1132  KUHPerdata  adalah berdasarkan ketentuan dari peraturan perundang-undangan, antara  lain  berdasarkan  ketentuan yang  ditetapkan  oleh  Pasal  1333
KUHPerdata,  yaitu  dalam  hal jaminan utang yang diikat melalui gadai  dan  hipotek.  Kedudukan sebagai Kreditur yang mempunyai hak yang didahulukan juga ditetapkan melalui Hak Tanggungan dan Fidusia, sebagaimana dalam Undang- undang  Nomor  4  Tahun  1996
Tentang  Hak  Tanggungan  Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan  Dengan  Tanah,  dan
158 M. Bahsan, 2007, Hukum Jaminan dan  Jaminan  Kredit  Perbankan Indonesia, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hlm 10.
Undang-undang  Nomor  42  Tahun
1999 Tentang Jaminan Fidusia. 159 4. Perbuatan Hukum Direksi

## Bertindak  Mewakili  Perseroan Terbatas
Pada  dasarnya,  UUPT  menganut sistem  perwakilan  kolegial,  yang berarti  tiap-tiap  anggota  Direksi berwenang  mewakili  perseroan. Namun  demikian,  tidak  tertutup kemungkinan  dalam  Anggaran Dasar  ditetapkan  bahwa  hak mewakili perseroan tersebut dibatasi hanya oleh anggota Direksi tertentu saja. 160 Perbuatan hukum  Direksi  mewakili  PT melahirkan suatu hubungan hukum  yaitu  perikatan,  dimana perikatan  itu  bersumber  dari Perjanjian  dan  Undang-undang. Perjanjian  itulah  yang  merupakan perbuatan  hukum  dalam  hal  ini yaitu  mengenai  Direksi  yang mewakili  PT  dalam  melakukan pengikata kredit.
5. Perjanjian Kredit Sebagai
Dasar Pengikatan Kredit Bank menyadari pentingnya pembuatan  perjanjian  perjanjian pengikatan  jaminan  kredit  bagi kelengkapan pengamanan pemberian  kreditnya.  Beberapa hal yang berlu diketahui berkaitan dengan perjanjian pokok  dan  perjanjian accesoir
sebagai berikut : 161
a. Tidak  ada  suatu  perjanjian accesoir bila  sebelumnya tidak  ada  perjanjian  pokok.
159 Ibid, hlm 11.
160 Mulhadi, 2010, Hukum Perusahaan :  Bentuk-bentuk  Badan  Usaha  di Indonesia, Bogor  :  Ghalia  Indonesia, hlm 104.
161 Abdulkadir  Muhammad,  2000, Hukum  Perdata  Indonesia, Bandung  : PT. Citra Aditya Bakti, hlm 201.
Perjanjian pengikatan jaminan utang dibuat karena adanya  perjanjian  pinjaman uang.  Perjanjian  pengikatan obyek jaminan kredit dibuat berdasarkan perjanjian kredit yang telah ditandatagani oleh Bank dan Debitur ; dan b. Bila perjanjian pokok berakhir,  maka  perjanjia accesoir harus diakhiri. Perjanjian pengikatan jaminan kredit harus diakhiri  degan  berakhirnya perjanjian kredit karena pinjaman  Debitur  kepada Bank  telah  dilunasinya  dan Perjanjian Kredit sudah
berakhir.
6. Syarat Penjaminan Asset Perseroan Harta  kekayaan  perseroan  yang dijadikan sebagai  jaminan untuk melunasi  hutang  Debitur  yang ditanggung oleh perseroan tersebut. Merujuk pada ketentuan  Pasal  102  ayat  (1) UUPT  bahwa  “Direksi  wajib meminta persetujuan RUPS untuk  mengalihkan  kekayaan perseroan, atau menjadikan jaminan utang kekayaan perseroan. Jadi, berdasarkan ketentuan  Pasal  102  ayat  (1) UUPT,  bahwa  apabila  suatu perseroan  hendak  memberikan Corporate  Guarantee atau  aset perseroan lainnya dengan menjaminkan  lebih  dari  50  % (lima  puluh  persen)  jumlah kekayaan bersih perseroan dalam  1  (satu)  transaksi  atau lebih,  baik  yang  berkaitan  satu sama  lain  maupun  tidak,  maka
Direksi wajib meminta persetujuan RUPS. 162 C. Metode Penelitian
Jenis penelitian yang bersifat  normatif  atau  penelitian hukum  normatif  yaitu  dengan menganalisis  suatu  keberlakuan hukum  yang  dilakukan  dengan meneliti bahan-bahan hukum, seperti penelitian terhadap asas-asas hukum,  hukum  positif,  aturan hukum  dan  kaidah-kaidah  hukum. 163
Dalam tesis ini  meliputi ketentuan dalam KUHPerdata, Undang-undang  Nomor  10  Tahun 1998  Tentang  Perubahan  Atas Undang-undang  Nomor  7  Tahun 1992  Tentang  Perubahan,  dan Undang-undang  Nomor  40  Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

## D. Temuan dan Analisa
1. Kewenangan Direksi Mewakili Perseroan  Terbatas  Dalam Pengikatan  Jaminan  Kredit Di Bank
Pasal  92  ayat  (1)  dan  ayat (2)  UUPT  memahami  Direksi berwenang  dalam  menjalankan pengurusan perseroan dan kepentingan  perseroan  sesuai dengan  maksud  dan  tujuan  PT.
Selain  pada  UUT,  wewenang Direksi  juga  terdapat  di  dalam anggaran dasar perseroan.
1.1. Pembatasan Kewenangan Direksi Ditinjau Dari Undang-undang  Nomor  40 162 Diana  Kusumasari, Apakah Corporate Guarantee Persetujuan RUPS, Sumber : www.hukumonline.com , diakses pada 10 Oktober 2014, 00.30 WIB.
163 Soerjono  Soekanto,  1984,
Metode  Penelitian  Hukum, Jakarta  : Universitas Indonesia, hlm 9-10.
Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Tugas  dan  tanggung jawab Direksi serta wewenangnya  ditetapkan  oleh Undang-undang, keberadaan Direksi  dalam  suatu  perseroan juga diatur berdasarkan Undang-undang.    Direksi  yang memiliki  kewenagan  bertindak untuk dan atas nama PT, ketika Direksi  itu  bertindak  sendiri selain  patuh  pada  UUPT  juga pada anggaran dasar PT, karena anggaran dasar merupakan identitas dari PT itu sendiri. Wewenang Direksi yang  lazim  terdapat  di  dalam anggaran dasar PT anatara lain, sebagai berikut : 164 a. Apabila pengeluaran saham- saham telah jatuh tempo dan
masih diperlukan perpanjangan  waktu,  maka Direksi  diberi  wewenang untuk memohonkan perpanjangan  waktu  kepada Pemerintah,  dalam  hal  ini Menteri Kehakiman ; b. Apabila  dalam  waktu  1
(satu)  bulan  setelah  Direksi memberitahukan
pengeluaran saham-saham tersebut  tidak  ada  yang membelinya,  maka  Direksi dengan persetujuan komisaris mempunyai wewenang  untuk  menjual saham-saham  itu  kepada 164 Munir Fuady, 2005, Perlindungan Pemegang  Saham  Minoritas, Bandung  :  CV.  Utomo,  hlm 126-127. siapa saja ; c. Direksi bersama-sama dengan  Dewan  Komisaris berwenang untuk menandatangani  surat-surat saham ;
d. Bila  ada  surat  saham  yang rusak  hingga  tidak  dapat dipakai  lagi,  maka  Direksi berwenang untuk mengeluarkan  duplikatnya atas permintaan yang berkepentingan setelah aslinya  dimusnahkan  oleh Direksi dihadapan yang berkepentingan tersebut ;
e. Demikian pula apabila surat saham  yang  asli  tadi  hilang, maka  dengan  bukti  yang
cukup serta jaminan- jaminan yang dianggap perlu,  Direksi  mempunyai wewenang untuk memberikan duplikatnya ; f. Direksi mempunyai wewenang  untuk  menahan keuntungan-keuntungan atas saham dan melarang mengeluarkan  suara  atas saham tersebut, jika ternyata dalam  suatu  pemindahan hak, tidak terpenuhi kewajiban-kewajibannya ; g. Direksi dan tanggung jawabnya sendiri diberi kewenangan untuk mengangkat  seorang  kuasa atau  lebih  dengan  syarat-
syarat  dan  kekuasaan  yang ditentukan secara tertulis ;
h. Direksi mempunyai wewenang mewakili
perseroan  di  muka  dan  di luar Pengadilan serta berhak untuk  melakukan  perbuatan pengurusan  dan  pemilikan atau  penguasaan (beheer  en beschkking) dengan batasan- batasan tertentu ;
i. Mempunyai wewenang memimpin  dan  mengetuai
RUPS ; j. Mempunyai wewenang untuk  mengadakan  Rapat Umum Luar Biasa Pemegang  Saham setiap waktu bila dipandang perlu ; k. Mempunyai wewenang untuk menandatangani Notulen  rapat,  jika  Notulen tidak  dibuat  dengan  proses verbal Notaris. Sehingga dapat disimpulkan  bahwa  besarnya kewenangan  Direksi  itu  tidak berarti  suatu  kewenangan  yang tanpa  batas,  melainkan  disini kewenangan Direksi itu dibatasi oleh kewenangan bertindak  secara  intern,  baik yang  bersumber    pada  doktrin hukum  maupun pada peraturan yang berlaku, termasuk anggaran dasar PT. 1.2. Tanggung Jawab dan Kewenangan Direksi Mewakili Perseroan Terbatas Dalam  Pengikatan  Kredit  di Bank Dalam  menjalankan  tugas dan  wewenangnya,  Direksi  harus bertolak  dari  landasan  bahwa tugas dan kedudukan yang diperoleh oleh Direksi
berdasarkan 2 prinsip dasar yaitu :
165
a. Kepercayaan  yang  diberikan perseroan kepadanya (fiduciary duty) ; b. Prinsip  yang  merujuk  pada kemampuan serta kehati-
hatian  tindakan  Direksi (duty of skill and care).
Kedua  prinsip  tersebut  di atas  menuntut  Direksi  untuk bertindak  secara  hati-hati  dan disertai  itikad  baik,  semata-mata untuk  kepentingan  dan  tujuan perseroan.  Pelanggaran  terhadap kedua  prinsip  tersebut  dapat membawa konsekuensi yang berat bagi Direksi, karena Direksi dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara pribadi. Suatu  perbuatan  hukum sangat bergantung dengan dipenuhi atau tidaknya kewenangan  yang  dimiliki  oleh pihak yang memerlukan perbuatan hukum  tersebut.  Kewenangan  ini digolongkan ke dalam kewenangan  yang  berdasarkan pada : 166
1. Kapasitas  diri  sendiri  sebagai individu pribadi ;
2. Kapasitas  sebagai  pemegang kuasa  yang  bertindak  untuk dan  atas  nama  pemberi  kuasa ; Tanggung jawab Direksi  mewakili  PT  dalam pengikatan  kredit  di  Bank, dimana  Bank  menjadi  pihak 165 Chatamarrasjid Ais,  2000, Menyingkap  Tabir Perseroan (Piercing The Corporate Veil) Kapita Selekta  Hukum  Perusahaan Indonesia, Bandung  :      PT.
Citra Aditya Bakti, hlm 71.
166 Ibid, hlm 118.
ketiga dalam hubungan hukum antara PT dan Direksi, bahwa PT dan Direksi merupakan  hubungan  intern perseroan  saja.  Pihak  ketiga yang berhubungan usaha dengan  PT  tetap  sah  dan dilindungi,  misalnya  terdapat suatu ketentuan yang disebutkan  dalam  anggaran dasar bahwa dalam melakukan  suatu  perbuatan hukum,  seperti  pengikatan kredit di Bank yaitu menandatangani Perjanjian Kredit,  maka  terlebih  dahulu harus dengan persetujuan tertulis yang dituangkan dalam  Keputusan  RUPS  atau Surat Persetujuan Komisaris. 1.3. Aspek Hukum Dalam Pengikatan  Jaminan  Kredit Antara PT dan Bank Dalam pemberian kredit  ada  berbagai  aspek yang  menjadi  pertimbangan Bank dalam pemberian kredit kepada  PT.  Bank  dalam  hal ini  sebagai  pemberi  kredit kepada  Debitur  /  nasabahnya akan  menganalisis  terlebih dahulu  mengenai  berbagai aspek  dari  pemohon  kredit tersebut.  Setelah  melakukan analisis  terhadap  aspek-aspek tersebut,  maka  Bank  akan menyetujui atau menolak permohonan kredit. Jika Bank menyetujuinya,  maka  calon Debitur  akan  memperoleh
offering  letter atau  surat persetujuan  prinsip  bersyarat dari Bank yang bersangkutan.
Perjanjian  dan  pemufakatan kredit  biasanya  dituangkan dalam Surat Perjanjian Kredit yang dilakukan antara
pemberi  dan  penerima  kredit.
167 Aspek legalitas perusahaan  merupakan  salah satu bagian dari aspek hukum yang terpenting dalam pemberian kredit, karena apabila  pemahaman  terhadap aspek  ini  keliru,  maka  dapat mengakibatkan Perjanjian Kredit  yang  telah  dibuat dapat  dibatalkan  atau  bahkan batal  demi  hukum,  yang tentunya menimbulkan kerugian  bagi  Bank  sebagai pemberi kredit.
2. Akibat Hukum Perbuatan
Hukum Direksi Melaksanakan Pengikatan  Kredit  di  Bank Tanpa Persetujuan Dewan Komisaris 2.1. Akibat  Hukum  Perbuatan Direksi Mewakili Perseroan Terbatas Tanpa Persetujuan Dewan Komisaris Sepanjang perbuatan hukum  pengikatan  kredit  di Bank  dapat  dilakukan  dengan tanpa persetujuan Dewan Komisaris  sebagaimana  yang telah  diatur  dalam  UUPT  dan anggaran dasar PT, serta sepanjang  pihak  lain  dalam perbuatan hukum tersebut beritikad  baik,  maka  tidak  akan menimbulkan akibat hukum bagi Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tersebut.
167 Suryaputra N Awangga,  2009, Cara  Efektif Menyusun  dan  Mengajukan
Proposal  Kredit, Yoogyakarta : Zenith Publisher, hlm 70.
2.2. Pengikatan  Kredit  PT  Dalam Pengikatan  Kredit  di  Bank Tanpa  Persetujuan  Dewan Komisaris
a. Pengikatan  Kredit  PT  Belum Status Badan Hukum Pasal  14  ayat  (1)  UUPT menyebutkan bahwa “perbuatan hukum hanya boleh dilakukan  oleh  semua  anggota Direksi  bersama-sama  semua pendiri  serta  semua  anggota Dewan  Komisaris  dan  mereka semua bertanggung jawab secara  renteng  atas  perbuatan hukum tersebut.” Perikatan  yang  lahir  dari perbuatan hukum yang dilakukan  oleh  semua  anggota Direksi  dan  semua  anggota Dewan Komisaris tersebut merupakan perikatan tanggung-menanggung atau tanggung renteng antara pendiri perseroan, Direksi perseroan dan Dewan Komisaris  perseroan  terhadap pihak  ketiga,  yang  dalam  hal ini pihak ketiga tersebut adalah
Bank.
Makna  tanggung  renteng ini tidaklah berarti pihak ketiga dapat langsung mengambil pelunasannya dari para pendiri, anggota  Direksi  atau  anggota
Dewan  Komisaris  PT  dalam pendirian. Pelunasan kewajiban pihak  ketiga  harus  dipenuhi terlebih  dahulu  dari  harta kekayaan  PT  (meskipun  PT belum  berbadan  hukum).  Jika harta kekayaan PT tidak mencukupi, maka barulah dapat  dituntut  pemenuhannya
dari  para  pendiri,  anggota Direksi dan/atau Komisaris. 168 b. Pengikatan  Kredit  PT  Telah

## Status Badan Hukum
PT  yang  telah  berstatus badan  hukum  artinya  akta pendiriannya  harus  mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Apabila PT hendak melakukan  perbuatan  hukum dalam  memperoleh  pemberian kredit dari Bank atau melakukan pengikatan kredit di Bank,  maka  menurut  UUPT bahwa PT yang sudah bersatatus  badan  hukum,  maka kewenangan  untuk  mewakili PT dalam menandatangani Perjanjian  Kredit  dan  hal-hal yang berkaitan dengan pengikatan  kredit  dapat  dilihat pada  ketentuan  anggaran  dasar perseroan tersebut. 3. Pemberian Persetujuan Kepada Direksi Dalam Penjaminan  Aset  Perseroan Terbatas  Yang  Melebihi  50 % (lima puluh persen) 3.1. Bentuk Pemberian Persetujuan Kepada Direksi Dalam Melakukan Pengikatan Kredit di Bank Ada 2 (dua) bentuk pemberian  persetujuan  kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum, baik itu untuk pengikatan kredit maupun 168 Gunawan Widjaya,  2008, 150  Tanya Jawab  Tentang  Perseroan Terbatas – Seri Pemahaman Perseroan Terbatas, Jakarta  :  Niaga Swadaya, hlm 14.
perbuatan  hukum  lainnya,  yaitu : a. Melalui Keputusan Rapat  Umum  Pemegang Saham (RUPS) Pada setiap penyelenggaraan RUPS wajib  dibuat  Risalah  Rapat dengan dibubuhi tanda tangan  ketua  rapat  dan paling  sedikit  satu  orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh RUPS.  Maksud  pembuatan Risalah dengan penandatanganan tersebut adalah untuk menjamin kepastian  dan  kebenaran  isi Risalah RUPS tersebut, kalau Risalah RUPS tersebut dibuat oleh Notaris, maka kewajiban untuk menandatangani sebagaimana  dimaksudkan di atas tidak diperlukan. 169 Melakukan pengikatan  kredit  dengan hasil keputusan RUPS, maka sebelumnya menyelenggarakan RUPS terlebih dahulu dengan membuat Risalah Rapat yang  ditandatangani  oleh peserta  yang  hadir  dalam
Rapat. b. Melalui Sirkuler (keputusan di luar Rapat)
169 I.G. Rai Widjaja, 2005, Hukum Perseroan Terbatas Khusus  Pemahaman  Atas Undang-undang  Nomor  1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, Jakarta  :  Kesaint  Blanc, hlm 264. Pemberian persetujuan melalui sirkuler ini merupakan bentuk pemberian persetujuan  di  luar  Rapat dengan syarat semua pemegang  saham  dengan hak suara menyetujui secara tertulis, hal demikian diatur dalam Pasal 19 UUPT. Mekanisme
pengambilan  keputusan  di luar  RUPS  secara  fisik dapat  dilakukan  dengan  2 cara, yaitu : 170
a. Mengirimkan secara tertulis  usul  yang  akan diputuskan kepada semua pemegang saham ; dan b. Usul  tersebut  disetujui secara tertulis oleh seluruh pemegang saham. Persetujuan dari seluruh  pemegang  saham merupakan  syarat  mutlak keabsahan keputusan di luar
RUPS.  Dalam  hal  ini  tidak boleh  ada  satu  pemegang saham pun yang tidak setuju.  Jika  hal  seperti  ini terjadi, maka mengakibatkan circulair resolution tersebut tidak sah. 171 3.2. Pengikatan Kredit Perseroan Terbatas di Bank Dengan  Penjaminan  Aset 170 M. Yahya Harahap,  2011, Hukum Perseroan Terbatas,
Jakarta  :  Sinar  Grafika,
hlm 341.
171 Ibid.
Perseroan  Melebihi  50  % (lima puluh persen)
Pasal  102  ayat  (1) UUPT  menyebutkan  bahwa “Direksi  wajib    meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan kekayaan perseroan dan menjadikan jaminan  utang  perseroan  yang lebih  dari  50%  (lima  puluh persen) jumlah kekayaan bersih perseroan  dalam  1  transaksi atau  lebih,  baik  yang  berkaitan satu  sama  lain  maupun  tidak”. Kemudian  ayat  Pasal  102  ayat (4) UUPT menyebutkan bahwa “perbuatan hukum sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  tanpa  RUPS,  tetap mengikat  sepanjang  pihak  lain dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik”. Berdasarkan  penjelasan
Pasal  tersebut  di  atas,  yang dimaksud  dengan  “dalam  satu transaksi  atau  lebih,  baik  yang berkaitan satu sama lain maupun  tidak”  adalah  satu transaksi atau lebih yang secara kumulatif mengakibatkan dilampauinya  ambang  50% (lima  puluh  persen).  Penilaian
50  %  (lima  puluh  persen) kekayaan  bersih  didasarkan pada  nilai  buku  sesuai  neraca yang  terakhir  disahkan  RUPS. 172 Direksi  wajib  meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan kekayaan perseroan atau mejadikan jaminan utang kekayaan
perseroan  melebihi  50%  (lima
172 Penjelasan  Pasal
102  ayat  (1)  Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
puluh persen) jumlah kekayaan bersih  perseroan  dalam  satu transaksi  atau  lebih,  baik  yang berkaitan  satu  sama  lain/tidak.
Perbuatan hukum untuk mengalihkan kekayaan perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan perseroan yang merupakan lebih  dari  50%  (lima  puluh persen) tanpa persetujuan RUPS, tetap mengikat perseroan  sepanjang  pihak  lain dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik. Ketentuan  kuorum  kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan  keputusan  RUPS berlaku  juga  bagi  keputusan RUPS untuk menyetujui tindakan Direksi. 173

## E. Penutup
1. Kesimpuan
a. Direksi mempunyai kewenangan mewakili  untuk  dan  atas  nama PT dalam  pengikatan Kredit di Bank harus dengan persetujuan
Dewan Komisaris ;
b. Akibat hukum yang ditimbulkan terhadap Direksi melaksanakan pengikatan  Kredit  di  Bank tanpa persetujuan Dewan Komisaris, sepanjang perbuatan hukum tersebut dilakukan  dengan  itikad  baik,
maka  tidak  akan  menimbulkan akibat  hukum  bagi  Direksi
173 Frans Satrio Wicaksono,  2009, Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi,  Komisaris  Perseroan Terbatas, Jakarta  :  Visimedia, hlm 83.
yang melakukan perbuatan
hukum tersebut ; dan c. Pemberian  persetujuan  kepada Direksi dalam melakukan pengikatan kredit dapat dilakukan  dengan  2  (dua)  cara yaitu  melalui  keputusn  Rapat Umum Pemegang Saham
(RUPS)  dan  Sirkuler  (di  luar Rapat). 2. Saran
a. Diharapkan penyempurnaan UUPT  atau  Undang-undang khusu yang mengatur mengenai  pengikatan  kredit atas  nama  PT,  dimana  diatur mengenai  kewenangan  Direksi
bertindak atas nama PT ;
b. Dalam  pelaksaaan  pengikatan kredit di Bank, sebaiknya tetap
degan persetujuan Dewan Komisaris ; dan c. Perlu  aturan  jelas  mengenai pemberian  persetujuan  kepada Direksi yang melakukan penjaminan  aset  PT  yang jumlahnya melebihi 50 % (lima puluh persen) agar terjaminnya kepastian  hukum  dan  terdapat keseimbangan kepentingan antara  kedua  belah  pihak  (PT maupun Bank).

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Ais,  Chatamarrasjid,  2000, Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing The Corporate  Veil)  Kapita  Selekta  Hukum
Perusahaan Indonesia, Bandung :   PT.
Citra Aditya Bakti.
Ali,  Chidir  Ali,  1982, Yurisprudensi Hukum Dagang, Bandung : Alumni.
Awangga,  Suryaputra  N,  2009, Cara Efektif Menyusun dan Mengajukan  Proposal  Kredit, Yoogyakarta : Zenith Publisher. Bahsan,  M  2007, Hukum  Jaminan  dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, Jakarta  :  PT.  Raja
Grafindo Persada.
Fuady,  Munir,  2005, Perlindungan Pemegang  Saham  Minoritas, Bandung : CV. Utomo.
Gautama, Sudargo 1995, Komentar Atas UUPT  Tahun  1995  Nomor  1 Perbandingan Dengan Peraturan Lama, Bandung :  PT. Citra Aditya Bakti.
Harahap,  M.  Yahya,  2011, Hukum Perseroan  Terbatas, Jakarta  :  Sinar
Grafika. Mulhadi,  2010, Hukum  Perusahaan  : Bentuk-bentuk  Badan  Usaha  di Indonesia, Bogor : Ghalia Indonesia.
Muhammad,  Abdulkadir,  2000, Hukum Perdata  Indonesia, Bandung  :
PT. Citra Aditya Bakti.
Soekanto,  Soerjono  Soekanto,  1984,
Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Universitas Indonesia. Wicaksono, Frans Satrio, 2009, Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, Komisaris Perseroan  Terbatas, Jakarta  :
Visimedia.
Widjaya,  Gunawan,  2008, 150  Tanya Jawab Tentang Perseroan Terbatas  –  Seri  Pemahaman Perseroan  Terbatas, Jakarta  :
Niaga Swadaya.
Widjaja,  I.G.  Rai,  2005, Hukum Perseroan Terbatas Khusus Pemahaman Atas Undang- undang  Nomor  1  Tahun  1995
Tentang  Perseroan  Terbatas,
Jakarta : Kesaint Blanc,

## PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN
Kitab Undang-undang Hukum Perdata Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

## INTERNET
Diana  Kusumasari, Apakah  Corporate Guarantee Persetujuan RUPS, Sumber : www.hukumonline.com ,  diakses  pada  10 Oktober 2014, 00.30 WIB.
http://www.legalakses.com/Direksi/ diakses pada  tanggal  9  Oktober  2014,  12.48 WIB.

## PEDOMAN SISTEMATIKA DAN TEKNIK PENULISAN
Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan “Repertorium”, yang diterbitkan oleh Program Studi  Magis-  ter  Kenotariatan  Fakultas  Hukum  Universitas  Sriwijaya  bekerja  sama dengan  Pengurus  Wilayah  Ikatan  Notaris  Indonesia  Sumatera  Selatan,  menerima sumbangan artikel ilmiah untuk dimuat dengan ketentuan sebagai berikut:
1.    Artikel  harus  orisinal,  tidak  mengandung  unsur-unsur  plagiasi,  dan  kaya  akan gagasan berdasarkan temuan-temuan yang dianalisis pada lapisan filsafat hukum, teori  hukum  dan  dogmatik  hukum,  yang  bermuara  pada  kepentingan  praktik hukum di bidang kenotariatan pada khususnya dan hukum bisnis pada umumnya.
2.  Artikel belum pernah diterbitkan dalam media lain.
3.  Lebih  dianjurkan  kepada  penyumbang  artikel  untuk  membaca  Jurnal  Ilmiah Hukum  Kenotariatan  “Repertorium”  minimal  2  terbitan  terakhir  dan  wajib membaca Pedoman Sistematika dan Teknis Penulisan pada Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan “Repertorium”.
4.  Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia atau Inggris dengan standar kaidah-kaidah bahasa yang baik dan benar.
5.    Artikel  diketik  dengan MS  Words ,  huruf Times  New  Roman , font 12,  spasi rangkap di atas kertas kwarto (A4) sepanjang 20 s.d. 25 halaman.
6.  Setiap artikel harus disertai abstrak dalam bahasa Inggris dan Indonesia (masing- masing  maksimal  200  kata)  dan  kata  kunci  dalam  Bahasa  Indonesia  dan  Inggris (masing-masing maksimal 5 kata).
7.  Artikel dapat merupakan artikel konseptual maupun artikel hasil penelitian hukum di  bidang kenotariatan pada khususnya atau hukum bisnis pada umumnya.
8.  Artikel konseptual ditulis dengan sistematika, sebagai berikut:
a.   Judul (maksimal 20 kata dalam Bahasa Indonesia dan 15 kata dalam Bahasa Inggris).
b.      Nama  Penulis  (ditulis  tanpa  gelar  akademik).  Penulis  artikel  harap mencantumkan  bio  data  singkat  termasuk  status  pekerjaan/jabatan  atau  asal instansi serta alamat e-mail, untuk memudahkan korespondesi dengan ilmuwan lainnya, dan dicantumkan sebagaimana lampiran pada naskah artikel.
c.      Abstrak  (berisi  uraian  singkat  latar  belakang  masalah,  metode  kajian, kesimpulan dan saran, tidak lebih dari 200 kata dan hanya satu paragraf).
d.   Kata kunci (tidak lebih dari 5 kata).
e.      Pendahuluan  (berisi  uraian  latar  belakang  masalah,  rumusan  masalah,  dan kerangka pemikiran hukum).
f.    Pembahasan  (langsung  dibuat  subjudul  dan  sub-sub  judul  sesuai  dengan rumusan masalah yang dibahas).
g.  Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran.
h.  Daftar Pustaka.
9. Artikel hasil penelitian ditulis dengan sistematika sebagai berikut:
a.  Judul (sama dengan ketentuan pada judul artikel konseptual).
b.  Nama Peneliti (sama dengan ketentuan pada penulis artikel konseptual).
c.      Abstrak  (berisi  uraian  singkat  latar  belakang  masalah,  metode  penelitian, kesimpulan dan saran, tidak lebih dari 200 kata dan hanya satu paragraf).
d.  Kata kunci (tidak lebih dari 5 kata).
e.  Pendahuluan (berisi uraian latar belakang masalah dan rumusan masalah).
f.      Kerangka  Teori  dan  Konseptual  (menguraikan  secara  singkat  teori-teori hukum dan konsep- konsep hukum yang digunakan dalam penelitian).
g.      Metode  Penelitian  (berisi  kalimat  singkat  metode  penelitian  hukum  yang digunakan dalam   penelitian).
h.  Temuan  dan  Analisis  (langsung  dibuat  subjudul  dan  sub-subjudul  sesuai dengan rumusan   masalah yang dibahas).
i.   Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran/rekomendasi.
j.   Daftar Pustaka.
10. Uraian artikel ditulis secara sistematis dan tersusun menurut huruf dan/atau nomor. Hindari uraian artikel dengan susunan kalimat yang mengalir.
11. Penulisan judul artikel,  judul bagian, subjudul  dan sub-subjudul  dengan ketentuan, sebagai berikut:
a.    Judul  artikel  ditulis  dengan  huruf  besar  semua,  tebal,  di  bagian  atas  tengah artikel.
b. Judul bagian Pendahuluan, Kerangka Teori dan Konseptual, Metode Penelitian, Temuan  dan  Analisis,  Penutup  (yang  terdiri  dari  Kesimpulan  dan  Saran  atau Rekomendasi)  dan  Daftar  Pustaka  ditulis  dengan  huruf  besar  untuk  huruf pertama saja sedangkan huruf berikutnya kecil, tebal, bernomor, rata tepi kiri.
c. Subjudul ditulis dengan huruf besar untuk huruf pertama saja sedangkan huruf berikutnya kecil, tebal, bernomor, rata tepi kiri. d. Sub-sub judul ditulis dengan huruf  besar  untuk  huruf  pertama  saja  sedangkan  huruf  berikutnya  kecil,  tebal, rata tepi kiri.
12. Penulisan kutipan menggunakan footnote (catatan kaki) dengan tata cara penulisan sebagai   berikut:
a.      Buku,  dimulai  nama  penulis  (diikuti  titik),  tahun  terbit  (diikuti  titik),  judul buku  (cetak  miring,  diikuti  titik),  tempat  terbit  (diikuti  titik  dua),  penerbit (diikuti titik), halaman (disingkat hlm.) yang dikutip.
b.    Disertasi,  Tesis,  Skripsi,  dan  Hasil  Penelitian  lainnya,  dimulai  nama  penulis (diikuti  titik),  tahun  (diikuti  titik),  judul  disertasi,  tesis,  skripsi,  dan  hasil penelitian  lainnya  (diberikan  tanda  petik,  diikuti  titik),  tulisan  disertasi,  tesis, skripsi,  atau  hasil  penelitian  lainnya  (dicetak  miring,  diikuti  titik),  nama perguruan  tinggi  (diikuti  titik),  tempat  perguruan  tinggi  (diikuti  titik),  dan halaman (disingkat hlm.) yang dikutip.
c.    Makalah,  dimulai  nama  penulis  (diikuti  titik),  tahun  (diikuti  titik),  judul makalah (diberikan tanda petik, diikuti titik), tulisan makalah (dicetak miring, diikuti  titik),  nama  forum/semi-  nar  (diikuti  titik),  tempat,  tanggal/bulan (diikuti titik), dan halaman (disingkat hlm.) yang dikutip.
d.   Artikel  suatu Jurnal,  dimulai nama penulis (diikuti titik), tahun (diikuti  titik), judul  artikel  (berikan  tanda  petik,  diikuti  titik),  nama  jurnal  (cetak  miring, diikuti  titik)  volume,  nomor,  bulan  (diikuti  titik),  halaman  (disingkat  hlm.) yang dikutip.
e.    Artikel  bersumber  dari  internet,  dimulai  nama  penulis  (diikuti  titik),  judul tulisan (diberikan tanda petik, diikuti titik), tulisan artikel (cetak miring, diikuti titik)), alamat website (tulis lengkap, diikuti titik), tanggal diakses.
f.      Berita  ( news )  yang  penulisnya  tidak  diketahui  yang  bersumber  dari  internet, dimulai  sebutan  anomim  (diikuti  titik),  judul  tulisan  (diberikan  tanda  petik, diikuti  titik),  tulisan  berita  (cetak  miring,  diikuti  titik),  alamat website (tulis lengkap, diikuti titik), tanggal diakses.
g.  Artikel bersumber dari surat khabar, dimulai nama penulis (diikuti titik), tahun (diikuti  titik),  judul  tulisan  (diberikan  tanda  petik,  diikuti titik),  tulisan  artikel
(cetak  miring,  diikuti  titik),  tulisan  artikel  (cetak  miring,  diikuti  titik),  nama surat kabar (cetak miring, diikuti titik), hari, tanggal/bulan/tahun (diikuti titik), halaman  (disingkat  hlm.)  yang  dikutip.  h.  Berita  yang  penulisnya  tidak diketahui  yang  bersumber  dari  surat  khabar,  dimulai  sebutan  anonim  (diikuti titik),  judul  tulisan  (diberikan  tanda  petik,  diikuti  titik),  tulisan  berita  (cetak miring, diikuti titik), nama surat kabar (cetak miring, diikuti titik), hari, tanggal (diikuti titik), halaman (disingkat hlm.) yang dikutip.
13. Daftar pustaka hendaknya dirujuk dari edisi terbaru, yang disusun secara alphabetis dengan tata cara penulisan seperti angka 11 di atas, tetapi nama penulis dibalik yang diantarai oleh tanda koma, serta tidak menggunakan halaman yang dikutip.
14. Artikel dalam bentuk hard copy ( print out ) rangkap 2, dan soft copy ( compaq disc ) dapat  diserahkan langsung atau dikirim ke alamat redaksi/tata usaha Jurnal  Ilmiah Hukum  Kenotariatan  “Repertorium”,  dengan  dilampiri  biodata  secukupnya. Pengiriman artikel dalam bentuk file juga dapat dilakukan melalui e-mail ke alamat: repertorium.notariat_fhunsri@yahoo.co.id
15.  Semua  naskah  artikel  akan  ditelaah  oleh  penyunting  ahli/mitra  bestari  ( reviewers ) dan  penyunting  pelaksana  yang  ditujuk  oleh  Ketua  Penyunting  sesuai  dengan kompetensi  keilmuan  hukumnya  masing-masing.  Penulis  artikel  diberikan kesempatan  untuk  melakukan  perbaikan  (revisi)  naskah  artikel  berdasarkan saran/rekomendasi  dari  penyunting  ahli/mitra  bestari  ( reviewers )  dan  penyunting pelaksana.  Kepastian  pemuatan  atau  penolakan  naskah  artikel  akan  diberitahukan kepada penulis naskah artikel.
16.  Naskah  artikel  yang  telah  memenuhi  ketentuan  dapat  dikirimkan  ke  alamat: Redaksi/Tata  Usaha  Jurnal  Ilmiah  Hukum  Kenotariatan  “Repertorium”,  Kampus Notariat FH Unsri Palembang, Jalan Srijaya Negara, Bukit Besar, Palembang, Telp.
0711-352034, Faks. 0711-350125, e-mail : repertorium.notariat_fhunsri@yahoo.co.id , Contact Person : Saut P. Panjaitan (HP. 081933399726) dan Antonius Suhadi AR (HP. 081532505732).