## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal -academia-praja
E-ISSN  2715-9124 https://doi.org/10.36859/jap.v5i2.973
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN WALI KOTA SURABAYA NOMOR 58 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENGUMPULAN, PENGOLAHAN, PEMANFAATAN, DAN PELAPORAN DATA MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH

## (Studi Di Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto Kota
Surabaya)

## Muhammad Akbar Tri Asyafin Putra 1
Agus Widiyarta 2
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur 1,2 Jl. Rungkut Madya No.1, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Kota Surabaya, Jawa Timur 60294

## Alamat email koresponden: asyafinakbar@gmail.com

## ABSTRAK
Pemerintah Kota Surabaya berupaya mengatasi permasalahan kemiskinan di Surabaya  melalui  Peraturan  Walikota  Surabaya  Nomor  58  Tahun  2019 Tentang  Tata  Cara  Pengumpulan,  Pengolahan,  Pemanfaatan  dan  Pelaporan Data  Masyarakat  Berpenghasilan  Rendah.  Namun  dalam  realisasinya terdapat  beberapa  permasalahan,  salah  satunya  di  Kelurahan  Simolawang terdapat  warga  yang  mampu  dan  memiliki  mobil  serta  warga  yang  sudah meninggal  masih  terdaftar  sebagai  Masyarakat  Berpenghasilan  Rendah (MBR).  Maka  dari  itu  perlu  dilakukan  inisiatif  perbaikan  pendataan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) pada Dinas Sosial Kota Surabaya serta  Kelurahan  Simolawang  untuk  menangani  permasalahan  tersebut. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  implementasi Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Pengumpulan, Pengolahan,  Pemanfaatan  dan  Pelaporan  Data  Masyarakat  Berpenghasilan Rendah.  Metode  penelitian  yang  digunakan  deskriptif  kualitatif.  Data diperoleh  melalui  dokumentasi,  wawancara,  observasi.  Penelitian  ini menggunakan  teknik  analisis  data  yaitu interactive dengan  tahapan; pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Hasil  penelitian  menunjukkan  implementasi  Peraturan  Walikota  Surabaya Nomor  58  Tahun  2019  MBR  pada  Kelurahan  Simolawang,  Kecamatan Simokerto hingga RT maupun RW kurang baik, karena dari fokus komunikasi dan  sumber  daya  perlu  adanya  perbaikan  agar  sebuah  kebijakan  bisa terimplementasi  dengan  baik  sedangkan  fokus  disposisi  serta  struktur birokrasi telah terimplementasi dengan baik.
Kata Kunci: Implementasi, Masyarakat Berpenghasilan Rendah, Pemerintah, Kemiskinan.

## PENDAHULUAN

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal -academia-praja
Indonesia  memiliki  jumlah  penduduk  270.203.917  jiwa  berdasarkan sensus  tahun  2020.  Pada  pasal  34  Undang-Undang  Dasar  1945  mengenai Kesejahteraan  Sosial,  negara  berkewajiban  untuk  memelihara  fakir  miskin, anak  terlantar,  serta  mengembangkan  sistem  perlindungan  dan  jaminan sosial  berskala  nasional.  Kemiskinan  merupakan  suatu  kondisi  yang  mana seseorang  tidak  mampu  untuk  memelihara  dirinya  sendiri  yang  selaras dengan taraf hidup kelompok serta tidak mampu untuk memanfaatkan fisik, mental ataupun tenaga pada kelompok tersebut (Dina & Adwiya, 2016).
Tingkat  kemiskinan  di  Indonesia  masih  tergolong  tinggi  sehingga  dapat menimbulkan  permasalahan  yang  rumit  serta  menjadi  permasalahan  bagi aspek  kehidupan  sehari-hari.  Ada  beberapa  faktor  pemicu  kemiskinan diantaranya Pertama, kemiskinan muncul akibat kepemilikan sumber daya yang tidak merata sehingga menyebabkan distribusi pendapatan yang tidak merata.  Kedua,  kemiskinan  disebabkan  oleh  kesenjangan  kualitas  sumber daya  manusia  akibat  kualitas  sumber  daya  manusia  yang  rendah mengindikasikan  produktivitasnya  yang  rendah  dan  upah  kecil.  Ketiga, kemiskinan  merupakan  akibat  dari  kesenjangan  akses  serta  permodalan (Itang, 2017).
Kemiskinan di masing-masing provinsi/kabupaten/kota memiliki angka kemiskinan tertentu, seperti di Jawa Timur khususnya di Surabaya. Hingga pada  tahun  2020,  angka  kemiskinan  di  Kota  Surabaya  masih  tinggi.  Hal tersebut  berdasarkan  dengan  data  yang  didapat  dari website Badan  Pusat Statistik  Jawa  Timur,  tahun  2019  tercatat  jumlah  penduduk  miskin  Kota Surabaya  sebanyak  130.550  jiwa.  Lalu  tahun  2020  meningkat  sebanyak 145.067  jiwa  dan  tahun  2021  meningkat  sebanyak  152.049  jiwa. Berdasarkan data tersebut menunjukkan terjadi peningkatan sebesar 6.982 jiwa  penduduk  miskin  pada  tahun  2021  dibandingkan  dengan  tahun sebelumnya. Namun dapat dilihat jumlah angka kemiskinan tahun 2021 di atas  masih  termasuk  tinggi  bagi  Kota  Surabaya  yang  menjadi  kota metropolitan  terbesar  kedua  di  Indonesia.  Dalam  mewujudkan  suatu keberhasilan dalam pengentasan kemiskinan hal tersebut bisa dilaksanakan

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal -academia-praja
dengan  memberikan  suatu  pelayanan  serta  intervensi  pemerintah  terhadap masyarakat. Salah satu upaya yang dilaksanakan Pemerintah Kota Surabaya adalah  Peraturan  WaliKota  Surabaya  Nomor  58  Tahun  2019  Tentang  Tata Cara  Pengumpulan,  Pengolahan,  Pemanfaatan,  dan  Pelaporan  Data Masyarakat  Berpenghasilan  Rendah,  data  tersebut  dijadikan  pedoman intervensi  dalam  berbagai  aspek  baik  pada  aspek  pendidikan,  sosial, kesehatan kependudukan, maupun ketenagakerjaan serta pemberdayaan.
Berdasarkan,  peraturan  menteri  pekerjaan  umum  dan  perumahan rakyat republik indonesia Nomor 1 Tahun 2021 kriteria yang telah ditetapkan pemerintah  untuk  Masyarakat  Berpenghasilan  Rendah  (MBR)  yaitu  1. Penghasilan orang perseorangan yang tidak kawin atau, 2. Penghasilan orang perseorangan  yang  kawin.  Pandemi  COVID-19  berakibat  bagi  tingkat perekonomian  masyarakat  Surabaya.  Salah  satunya  dapat  dilihat  pada melonjaknya  angka  Masyarakat  Berpenghasilan  Rendah  (MBR)  di  Kota Surabaya berdasarkan data dari website e-pemutakhirandata.surabaya.go.id pada tahun 2019 sebesar 665.882 jiwa. Lalu tahun 2020 meningkat sebesar 755.000  jiwa  dan  tahun  2021  meningkat  sebanyak  934.438  jiwa. Berdasarkan  data  tersebut  menjelaskan  bahwa  di  Kota  Surabaya  terjadi peningkatan yang cukup signifikan dalam jumlah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) pada tahun 2019 sampai tahun 2021. Hal ini disebabkan  faktor  utamanya  yakni  pandemi  COVID-19 yang  sekarang  ini maka  bisa  menurunkan  ekonomi  di  masyarakat  serta  menimbulkan kemiskinan yang cukup merata di Surabaya.
Dalam  hal  ini,  Pemerintah  Kota  Surabaya  bekerja  sama  dengan Kelurahan  dan  Kecamatan  se-Kota  Surabaya  melakukan  pelayanan  bagi warga yaitu berupa intervensi dari pemerintah kota surabaya antara lain: 1. Permakanan untuk anak yatim, penyakit cacar dan lansia, 2. BPJS Penerima Bantuan  Iuran  (PBI)  diperuntukkan  bagi  fakir  miskin  dan  orang  tidak mampu,  3.  Rumah  tidak  layak  huni  yang  berstatus  Masyarakat Berpenghasilan  Rendah  (MBR),  4.  Bantuan  Sosial  Tunai,  5.  Bantuan Langsung  Tunai  Kota  dan  Provinsi,  6.  Bantuan  Pangan  Non  Tunai,  7.

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal -academia-praja
Jaminan Kesehatan Daerah, 8. Program Keluarga Harapan (PKH) hal tersebut telah  tertuang  pada  Peraturan  Walikota  Surabaya  Nomor  58  Tahun  2019 Tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan, Pemanfaatan, dan Pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
Salah  satu  keluhan  yang  dialami  masyarakat  Kelurahan  Simolawang Kecamatan  Simokerto,  bahwa  ada  warga  mampu  dan  memiliki  mobil  di wilayahnya  masuk  data  Masyarakat  Berpengasilan  Rendah  (MBR). Seharusnya yang masuk ke data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) belum pernah mendapatkan bantuan sama sekali serta dilihat dari struktur rumahnya  yaitu  rumahnya  beralaskan  tanah,  atapnya  seperti  apa  dan  lain sebagainya.  Data  MBR  (Masyarakat  Berpenghasilan  Rendah)  Kelurahan Simolawang,  Kecamatan  Simokerto  terus  mengalami  perubahan  yaitu awalnya  769  jiwa  bertambah  10.521  jiwa,  lalu  sebesar  10.798  jiwa,  serta terakhir  sebanyak  724  jiwa.  Menurut  Ketua  RW  wilayah  Kelurahan Simolawang,  Kecamatan  Simokerto,  sebelum  adanya  data  masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) keluar, bulan Februari dirinya menerima surat dari  kelurahan  untuk  mendata  penyandang  masalah  kesejahteraan  sosial (PMKS)  yang  meninggal  dunia  atau  pindah  dan  lain  sebagainya.  Tapi kenyataannya  warga  yang  sudah  meninggal  dunia  tersebut  masih  masuk data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Berdasarkan  penjelasan  diatas  bahwa  pada  Kelurahan  Simolawang, Kecamatan  Simokerto,  Surabaya,  Ketua  RW  telah  mengetahui  terjadinya ketidakadilan dalam pendataan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Menurut  Ketua  RW  tersebut  pendataan  tersebut  tidak  adil  dikarenakan masyarakat  yang  memiliki  mobil  saja  bisa  terdata  sebagai  Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) begitu juga warga yang sudah meninggal tetap terdata  sebagai  Masyarakat  Berpenghasilan  Rendah  (MBR).  Hal  tersebut diakibatkan  dari  beberapa  faktor  dalam  implementasi  kebijakan  menurut Edward  III  salah  satunya  indikator  komunikasi  oleh  Pemerintah  Kota Surabaya pada warga dalam mengenai Peraturan Walikota Surabaya Nomor

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal -academia-praja
58  Tahun  2019  Tentang  Data  Masyarakat  Berpenghasilan  Rendah  (MBR). Fenomena tersebut membuat peneliti tertarik untuk menelitinya.
Dinas Sosial telah mendata beberapa kelurahan di Kota Surabaya dan Masyarakat  Berpenghasilan  Rendah  (MBR)  di  Kota  Surabaya.  Berdasarkan data Dinas Sosial, ditemukan beberapa kelurahan yang memiliki Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) cukup tinggi. Berikut jumlah data 3 kelurahan yang terbilang tinggi menurut data Dinas Sosial Kota Surabaya Tahun 2021:
Tabel 1. Jumlah Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah di 3 (tiga) Kelurahan Cukup Tinggi dari Dinas Sosial Kota Surabaya 2021
Sumber: Dinas Sosial Kota Surabaya, Oktober 2021
Menurut  tabel  1,  dapat  dilihat  Kelurahan  Simolawang  merupakan kelurahan yang berada pada urutan ketiga dalam kategori cukup tinggi data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kota Surabaya dengan jumlah mencapai  3.744  KK.  Dengan  adanya  permasalahan  ini  perlu  diperhatikan oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam mengurangi kemiskinan yang terjadi dan jika berfokus pada Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan, Pemanfaatan, dan Pelaporan Data  Masyarakat  Berpenghasilan  Rendah  Bab  IV  Pasal  10  ayat  1  telah dijelaskan  bahwasanya  hasil  pemutakhiran  serta  pengumpulan  data  yang sudah  diperoleh  oleh  kelurahan  atau  perangkat  daerah  terikat  dari  sistem, selanjutnya  dilaksanakan  pemeringkatan  Masyarakat  Berpenghasilan Rendah  (MBR)  pada  Dinas  Sosial  namun  dalam  pengimplementasiannya  di Kelurahan  Simolawang  Kota  Surabaya  telah  terjadi  pendataan  Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) belum ditangani dengan baik oleh Pemerintah Kota Surabaya.
Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut, dapat dijelaskan bahwa permasalahan  data  Masyarakat  Berpenghasilan  Rendah  di  Kelurahan
No Kelurahan Kota Surabaya Jumlah KK Masyarakat Berpenghasilan Rendah 1 Kelurahan Wonokusumo 8.523 KK 2 Kelurahan Kapas Madya 4.867 KK 3 Kelurahan Simolawang 3.744 KK

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal -academia-praja
Simolawang, Kecamatan Simokerto sangat penting sehingga peneliti tertarik untuk  mengetahui  dan  menganalisis  Implementasi  Peraturan  Walikota Surabaya  Nomor  58  Tahun  2019  Tentang  Tata  Cara  Pengumpulan, Pengolahan, Pemanfaatan, Dan Pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah  (Studi  Di  Kelurahan  Simolawang  Kecamatan  Simokerto  Kota Surabaya).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  dilakukan  di  Kelurahan  Simolawang  Kota  Surabaya  yang menjadi  objek  utama.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  yaitu  penelitian deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif  (Sugiyono,  2018).  Metodologi kualitatif  menujukkan  data  deskriptif  kaliman  tertulis  dan  lisan  oleh seseorang serta perilaku yang bisa dikaji, pendekatan ini ditujukan dari latar atau  individu  tersebut  dengan  utuh  (holistik).  Berdasarkan  Eri  (2016) penelitian  kualitatif  yaitu  pengumpulan  data  dari  suatu  latar  alamiah, menggunakan metode ilmiah serta dilaksanakan oleh seseorang dan peneliti yang minat secara alamiah. Sumber data penelitian ini diantaranya sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer pada penelitian ini dihasilkan dari hasil wawancara yang dilaksanakan peneliti di Kelurahan Simolawang  dan  Dinas  Sosial  Kota  Surabaya  beserta  RT  maupun  RW setempat. Kemudian data sekunder dihasilkan melalui sumber tertulis antara lain  laporan,  dokumen  dan  lainnya.  Pengambilan  sampel  dilakukan  secara purposive  sampling .  Teknik  pengumpulan  data  menggunakan  wawancara ( interview ), dokumentasi, observasi. Teknik analisis data yang dipergunakan penelitian ini yaitu analisis menggunakan model interaktif ( interactif model of analysis ) yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, Saldana (2014), analisis data kualitatif ini dilaksanakan dari beberapa tahapan yakni pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan.

## KERANGKA TEORI
1. Teori Implementasi Kebijakan Publik

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal -academia-praja
E-ISSN  2715-9124 https://doi.org/10.36859/jap.v5i2.973
Konsep Kebijakan Publik menurut (Anggara, 2014) mendefinisikan bahwa kebijakan publik merupakan segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak  dilakukan  oleh  pemerintah,  alasan  suatu  kebijakan  harus dilaksanakan serta bermanfaat untuk kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan  yang  holistik  supaya  kebijakan  tersebut  mengandung manfaat yang besar untuk masyarakat dan tidak menimbulkan kerugian, di  sinilah  pemerintah  harus  bijaksana  untuk  menetapkan  suatu kebijakan.  Kebijakan  umumnya  memiliki  sifat  mendasar,  karena kebijakan  hanya  menggariskan  pedoman  umum  sebagai  landasan bertindak pada usaha mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.
Selanjutnya  menurut  pendapat  Abdul  Wahab  (1997)  dikutip  oleh Arifin  (2019)  mendefinisikan  implementasi  kebijakan  merupakan pelaksanaan  keputusan  kebijakan  mendasar,  biasanya  berbentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah serta keputusan eksekutif  yang  penting  dan  keputusan  badan  peradilan  lazimnya. Keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang diatasi, menjelaskan  dengan  tegas  tujuan  serta  sasaran  yang  ingin  dicapai,  dan berbagai cara dalam mengatur proses implementasinya.
Adapun  model-model  implementasi  kebijakan  yang  dikemukakan oleh  George  C.  Edward  III.  Menurut  Edward  III  implementasi  kebijakan merupakan  tahap  pembuatan  kebijakan  antara  pembentukan  kebijakan serta  konsekuensi  kebijakan  untuk  warga  yang  dipengaruhinya.  Apabila suatu kebijakan tidak tepat serta tidak dapat mengurangi masalah yang mana  sasaran  dari  kebijakan,  dengan  demikian  kebijakan  tersebut mungkin mengalami kegagalan meskipun kebijakan tersebut diimplementasikan dengan sangat baik. Pada model yang dikembangkan, dapat  dikemukakan  4  faktor  kritis  yang  mempengaruhi  kegagalan  atau keberhasilan implementasi antara lain:
a) Komunikasi;
b) Sumber daya;
c) Disposisi;

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal -academia-praja
E-ISSN  2715-9124 https://doi.org/10.36859/jap.v5i2.973

## d) Struktur Birokrasi;

## 2. Konsep Kemiskinan
Menurut Sunoto dikutip oleh Wayan (2015) mendefinisikan bahwa kemiskinan  pada  pengertian  konvensional  adalah  pendapatan (income) oleh suatu kelompok warga yang berada dibawah garis kemiskinan. Oleh sebab  itu  berbagai  upaya  pengentasan  kemiskinan  hanya  orientasinya dalam  upaya  meningkatkan  penghasilan  kelompok  masyarakat  miskin. Kemiskinan  memiliki  3  bentuk.  Adapun  ketiga  bentuk  kemiskinan tersebut menurut Adji et al (2020) yaitu kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan multidimensi.
Garis kemiskinan relatif bergantung oleh kesepakatan masyarakat tentang  kelompok  masyarakat  termiskin.  Apabila  kesepakatan  tercapai, garis  kemiskinan  dapat  ditetapkan.  Contohnya,  20  persen  kelompok masyarakat  terendah  yang  menurut  berdasarkan  pengeluaran  atau pendapatan.  Selanjutnya  yaitu  kemiskinan  multidimensi.  Pengenalan konsep  kemiskinan  multidimensi  merupakan  mengetahui  apa  negara  di dunia  telah  berada  pada  jalur  tepat  untuk  memperoleh  Tujuan Pembangunan  Milennium  atau Millenium  Development  Goals (MDGs). Konsep tersebut adalah koreksi dari kritik pada pengukuran kemiskinan yang  menggunakan  pendekatan  moneter,  yang  dianggap  kurang menyeluruh.
3. Konsep Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
Menurut, Asian Development Bank (ADB) dikutip oleh Indrianingrum (2016) menjelaskan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) merupakan  masyarakat  yang  tidak  mempunyai  akses  pada  proses penentuan  keputusan  yang  terkait  kehidupannya.  Dalam  segi  ekonomi terlihat  masih  rendahnya  kualitas  sumber  daya  manusia  yang mengakibatkan rendahnya tingkat pendapatan mereka. Dari segi tata nilai dan budaya, mereka terikat pada etos kerja yang rendah, fatalism dan pola pikir  pendek.  Sedangkan  akses  mereka  pada  fasilitas  lingkungan  yang rendah.

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal -academia-praja
E-ISSN  2715-9124 https://doi.org/10.36859/jap.v5i2.973
Adapun kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) menurut peraturan  menteri  pekerjaan  umum  dan  perumahan  rakyat  republik indonesia nomor 1 Tahun 2021 Bab II Pasal 2 bahwasanya kriteria MBR berdasarkan  dalam  besaran  pendapatan.  Besaran  pendapatan  yang dimaksud pada ayat tersebut ditetapkan:
1) Penghasilan orang perseorangan yang tidak kawin; atau
2) Penghasilan orang perseorangan yang kawin.
Sebagaimana dimaksud diatas, nomor 1 yaitu pendapatan orang perseorangan yang tidak kawin adalah keseluruhan penghasilan bersih yang  bersumber  dari  gaji,  upah,  dan/atau  hasil  usaha  sendiri. Sedangkan yang dimaksud diatas pada nomor 2 yaitu pendapatan orang perseorangan yang kawin adalah keseluruhan penghasilan bersih yang bersumber dari gaji, upah, dan/atau hasil usaha gabungan suami istri.
Adapun persyaratan kemudahan dan bantuan pembangunan dan perolehan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang berdasarkan  Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan Rakyaat  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2021  dan  Peraturan  Wali Kota  Surabaya  Nomor  58  Tahun  2019  sebagaimana  persyaratan  yang ditentukan yaitu:
1. Berkewarganegaraan Indonesia
2. Memenuhi kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
3. Nomor Kartu Keluarga
4. Nama Kepala Keluarga serta anggota yang berstatus hubungan pada keluarga yakni suami atau istri serta anak.
Menurut  Hendrikus  (2016)  dikutip  oleh  Adiyanti  (2019)  kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dijelaskan terdapat kategori desil 1 sampai dengan desil 4 yakni status sangat miskin (warga tersebut tidak  mempunyai  kemampuan  sama  sekali  dalam  berdaya  sendiri  dan tidak  mempunyai  kemampuan  untuk  berpenghasilan),  miskin  (masih mempunyai  kemampuan  untuk  berusaha  tetapi  menghadapi  berbagai keterbatasan), rentan miskin, dan hampir miskin. Desil merupakan nilai

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal -academia-praja
penentuan  batas  interval  dari  sebaran  frekuensi  yang  pada  dalam sepuluh bagian sebaran yang sesuai.
Sedangkan  berdasarkan  peraturan  walikota  surabaya  nomor  58 tahun 2019 tentang tata cara pengumpulan, pengolahan, pemanfaatan dan  pelaporan  data  masyarakat  berpenghasilan  rendah  Tahun  2019 pada  Bab  IV  Pengolahan  Data  pasal  11  ayat  1  dijelaskan  bahwa pemeringkatan kesejahteraan rumah tangga dalam metode Proxy Means Test (PMT)  yang  termasuk  desil  1,  desil  2,  desil  3,  desil  4  dikatakan sebagai MBR lalu untuk desil 5, desil 6, desil 7, desil 8, desil 9, desil 10 disebut tidak sebagai MBR.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Salah satunya kebijakan yang dimiliki Pemerintah Kota Surabaya dalam mengatasi  dampak  perekonomian  dari  pandemi  COVID-19 yaitu  pendataan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Hal ini terdapat pada Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 58 Tahun 2019. Dalam hal tersebut, Pemerintah Kota  Surabaya  dibantu  oleh  Dinas  Sosial  Kota  Surabaya,  Kecamatan  serta Kelurahan se-Kota Surabaya dan Ketua RT maupun RW. Menurut Edwards III  dikutip  oleh  Anggara  (2014)  terdapat  4  faktor  kritis  yang  memengaruhi kesuksesan  atau  kegagalan  implementasi  suatu  kebijakan  diantaranya komunikasi,  sumber  daya,  disposisi  atau  sikap  pelaksana,  dan  struktur birokrasi.

## 1. Komunikasi
Adapun  faktor  komunikasi  dalam  implementasi  pendataan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kelurahan Simolawang dari Dinas  Sosial  Kota  Surabaya,  hingga  Kelurahan  Simolawang  serta  RT maupun  RW  dengan  pihak  terkait  seperti  calon  warga  MBR  kurang berhasil dalam mengimplementasikan pendataan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Hal ini berdasarkan penelitian dilapangan, komunikasi  yang  terjadi  oleh  Dinas  Sosial  Kota  Surabaya  serta  pihak terkait seperti kelurahan dan RT maupun RW setempat dalam pendataan dan pengusulan data yang ingin dimasukkan atau didaftarkan dalam MBR

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal -academia-praja
ini sudah cukup berjalan kooperatif, pihak Kelurahan Simolawang sudah mensosialisasikan proses tata cara pendataan MBR melalui media online ataupun  secara  tatap  muka  kepada  RT  maupun  RW  dan  warga  namun mengenai sosialisasi Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2019 tersebut tidak ada sosialisasi sehingga banyak warga tidak tahu mengenai peraturan  tersebut  hanya  saja  ada  pendataan  warga  MBR.  Selanjutnya dalam  penyampaian  komunikasi  mengenai  pendataan  MBR  yang dilakukan oleh Kelurahan Simolawang hingga ke RT maupun RW melalui sosialisasi  sudah  cukup  jelas  sesuai  struktural  dari  Pemerintah  Kota Surabaya. Kemudian warga atau masyarakat yang sudah menerima surat atau bukti telah terdata sebagai MBR. Mengenai tahap tata cara pendataan MBR sudah konsisten tetapi untuk data hasil warga MBR dan intervensi yang  diberikan  oleh  Pemerintah  Kota  Surabaya  kurang  baik  karena sempat  muncul  permasalahan  perubahan  jumlah  data  warga  MBR  yang signifikan.  Hal  ini  dikarenakan  pada  awalnya  pendataan  MBR menggunakan surat keterangan miskin (SKM) yang ternyata data tersebut belum  diperbarui  sehingga  masih  ada  warga  yang  memiliki  mobil  serta yang  sudah  meninggal  dunia  di  Kelurahan  Simolawang,  Kecamatan Simokerto  masuk  data  Masyarakat  Berpengasilan  Rendah  (MBR). Kemudian untuk mengatasinya kebijakan pendataan MBR diubah menjadi pendataan  secara  langsung  yang  dilakukan  melalui  RT  maupun  RW  di wilayah masing-masing.

## 2. Sumber Daya
Adapun  faktor  sumber  daya,  Dinas  Sosial  Kota  Surabaya,  hingga Kelurahan  Simolawang  serta  RT  maupun  RW  memiliki  sumber  daya kurang memadai dalam implementasi pendataan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Menurut hasil observasi yang dilaksanakan dan informasi yang diperoleh mengenai dengan jumlah serta kemampuan  yang  dipunyai  oleh  penyelenggara  pendataan  MBR  di Kelurahan  Simolawang  dirasa  kurang  dari  yang  dibutuhkan,  karena  di Dinas  Sosial  Kota  Surabaya  dan  Kelurahan  Simolawang  Bidang

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal -academia-praja
Kesejahteraan  Rakyat  tidak  hanya  bertugas  pada  pendataan  MBR  tetapi masih  ada  tugas  yang  lainnya,  sehingga  perlu  adanya  penambahan  staf untuk menyelesaikan tugas pendataan MBR. Berikut adalah jumlah staf yang bertugas dalam pendataan MBR.
Tabel 2. Daftar pihak yang terlibat dalam pendataan Masyarakat
Berpenghasilan Rendah (MBR) Kota Surabaya No Instansi Jumlah (orang) 1 Dinas Sosial Kota Surabaya 61 2 Kelurahan Simolawang 5 3 Ketua RT maupun RW Simolawang 16 Jumlah 82
Sumber: Dinas Sosial Kota Surabaya, Kelurahan Simolawang, Ketua RT atau RW Simolawang, 2022
Berdasarkan tabel 2 diatas bahwa banyak pihak yang terlibat dalam pendataan  Masyarakat  Berpenghasilan  Rendah  (MBR)  Kota  Surabaya yaitu  Dinas  Sosial  Kota  Surabaya  yang  berjumlah  61  orang,  lalu  untuk Kelurahan  Simolawang  yang  berjumlah  5  orang  dan  Ketua  RT  atau  RW Simolawang yang berjumlah 16 orang.
Selanjutnya  penyampaian  informasi  mengenai  pendataan  MBR, pihak  Kelurahan  Simolawang  dan  RT  maupun  RW  memberitahukan kepada  warga  yang  ingin  mendaftar  sebagai  warga  MBR  menggunakan media  offline  dan  online.  Pelimpahan  wewenang  dalam  kebijakan  dari Dinas  Sosial  yang  kemudian  dilimpahkan  kepada  Kelurahan  se-Kota Surabaya dan RT atau RW. Pembagian kewenangan yang dilakukan oleh Kelurahan  Simolawang  kepada  seluruh  ketua  RT  dan  RW  wilayah Kelurahan Simolawang yaitu pelimpahan wewenang mengenai pendaftaran  dan  pendataan  MBR.  Sedangkan  kewenangan  Kelurahan Simolawang yaitu memverifikasi dan memonitoring RT maupun RW yang mengajukan  sebagai  MBR,  lalu  Dinas  Sosial  Kota  Surabaya  yaitu melakukan  survey  lapangan  dan  memfinalkan  data  MBR.  Diberikan wewenang  tersebut  untuk  memaksimal  proses  pendataan  MBR. Selanjutnya  fasilitas,  setiap  kebijakan  perlu  adanya  fasilitas  yang mumpuni agar proses kebijakan bisa berjalan dengan baik. Fasilitas yang digunakan  sebagai  bagian  dari  implementasi  pendataan  MBR  kurang

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal -academia-praja
memadai dari RT maupun RW karena pemerintah kota memfasilitasi WiFi portable tetapi realitanya di lapangan sinyalnya kurang baik. Oleh karena itu  pemerintah  kota  melalu  Dinas  Komunikasi  dan  Informasi  Kota Surabaya  mengganti  fasilitas WiFi  portable tersebut  menjadi WiFi router yang dipasang di masing-masing balai RW.

## 3. Disposisi
Disposisi  merupakan  komitmen  dan  sikap  oleh  pelaksana  kepada program  atau  kebijakan  yang  dilaksanakan  karena  setiap  kebijakan memerlukan  pelaksana  yang  mempunyai  komitmen  serta  hasrat  yang tinggi  supaya  dapat  tercapai  tujuan  kebijakan  yang  diharapkan. Berdasarkan pada hasil penelitian seberapa jauh pemahaman aparatur di Kelurahan Simolawang terhadap pelaksanaan pendataan MBR di wilayah Kelurahan  Simolawang  yakni,  kelurahan  dan  RT  maupun  RW.  Sikap pelaksana  kebijakan  di  Kelurahan  Simolawang  sudah  sesuai  dan  sudah melakukan  upaya-upaya  pendataan  MBR  bagi  warga  yang  ingin mengajukan  pendaftaran  sebagai  warga  MBR.  Selanjutnya  arahan  dan tanggapan  pelaksanaan  yang  diberikan  oleh  Kelurahan  Simolawang terhadap  penyelenggaraan  pendataan  MBR  telah  sesuai  dengan  tupoksi serta  jika  terdapat  permasalahan  langsung  memberi  solusi  yang  sesuai pada masalah yang muncul. Jika dilihat dari Kelurahan Simolawang yang mampu memberikan arahan dan tanggapan terhadap pelaksanaan artinya Kelurahan  Simolawang  dan  RT  maupun  RW  telah  menerima  apa  yang menjadi komplain dari masyarakat.
Tabel 3. Waktu pendataan Masyarakat Berpenghasilan Rendah oleh surveyor untuk mensurvey warga yang mengajukan sebagai MBR
Jumlah anggota keluarga (per KK) Waktu lama survey pendataan MBR (per KK) 1-4 10 Menit 5-8 13 Menit 9-12 15 Menit >12 17 Menit
Sumber: Dinas Sosial Kota Surabaya, 2022

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal -academia-praja
E-ISSN  2715-9124 https://doi.org/10.36859/jap.v5i2.973
Menurut tabel 3, bisa diketahui bahwa rata-rata waktu pendataan warga  yang  mengajukan  sebagai  MBR  adalah  10  menit  per  KK  untuk jumlah  anggota  keluarga  yaitu  1-4  orang.  Sedangkan  rata-rata  waktu pendataan  warga  yang  mengajukan  sebagai  MBR  untuk  jumlah  anggota keluarga lehih dari 4 yaitu 13 menit hingga 17 menit per KK. Selanjutnya setelah  dilakukan  survey,  hasil  survey  akan  dihitung  dan  nilai  akhirnya akan digunakan sebagai penentu warga tersebut dikategorikan dalam desil 1 sampai dengan dengan desil 10.

## 4. Struktur Birokrasi
Dalam  pelaksanaan  pendataan  MBR  memiliki Standard  Operating Procedure (SOP) dan telah dilaksanakan secara baik di Dinas Sosial Kota Surabaya  serta  RT  maupun  RW  wilayah  Kelurahan  Simolawang.  Maka, dapat  disimpulkan  bahwa  faktor  struktur  birokrasi  Dinas  Sosial  Kota Surabaya serta RT  maupun RW wilayah Kelurahan Simolawang berhasil dalam  implementasi  pendataan  Masyarakat  Berpenghasilan  Rendah (MBR).

## SIMPULAN
Dari  hasil  dan  pembahasan,  dengan  demikian  diperoleh  kesimpulan dengan  menggunakan  perspektif  teoritis,  empat  faktor  yang  ada  di  model implementasi  suatu  kebijakan  George  C.  Edwards  III  pada  implementasi kebijakan  pendataan  Masyarakat  Berpenghasilan  Rendah  (MBR)  di Kelurahan Simolawang Kota Surabaya cukup memenuhi faktor tersebut yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi diantaranya:
1. Faktor  komunikasi,  dari  indikator  ini  disimpulkan  bahwasanya komunikasi yang dilaksanakan di Kelurahan Simolawang meliputi aspek transmisi  dan  konsistensi  berjalan  kurang  baik  dilihat  dari  sosialisasi tentang  Peraturan  Wali  Kota  Surabaya  Nomor  58  Tahun  2019  tidak dilakukan  sosialisasi  secara  massif  dan  konsistensi  mengenai  cara pendataan MBR kurang baik, muncul permasalahan perubahan jumlah data  warga  MBR  yang  signifikan.  Hal  ini  dikarenakan  pada  awalnya pendataan  MBR  menggunakan  surat  keterangan  miskin  (SKM)  yang

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal -academia-praja
ternyata data tersebut belum diperbarui sehingga masih ada warga yang memiliki  mobil  serta  yang  sudah  meninggal  dunia  di  Kelurahan Simolawang, kecamatan Simokerto masuk data Masyarakat Berpengasilan Rendah (MBR).
2. Faktor  sumber  daya,  dari  indikator  ini  dapat  diperoleh  bahwasanya sumber  daya  yang  ada  di  Kelurahan  Simolawang,  Dinas  Sosial  Kota Surabaya, RW maupun RT Wilayah Simolawang meliputi staf, informasi, kewenangan  dan  fasilitas  kurang  baik  karena  dari  Dinas  Sosial  Kota Surabaya  serta  Kelurahan  Simolawang  merasa  staf  yang  ada  masih kurang. Selain itu mengenai fasilitas pendataan MBR yang dirasakan oleh RT maupun RW kurang memuaskan, karena sinyal WiFi portable fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Kota Surabaya kurang bagus.
3. Faktor  disposisi,  dari  indikator  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  disposisi yang  dilakukan  oleh  Kelurahan  Simolawang  dan  Dinas  Sosial  Kota Surabaya  meliputi  kognisi,  arahan,  dan  respons  cukup  baik  dengan respons pegawai cukup tanggap.
4. Faktor  struktur  birokrasi,  dari  indikator  ini  dapat  disimpulkan  bahwa Kelurahan  Simolawang,  Dinas  Sosial  Kota  Surabaya,  RT  maupun  RW Wilayah  Kelurahan  Simolawang  telah  memberlakukan Standard Operating  Procedure (SOP)  pada  pelaksanaan  pendataan  Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
5. Dengan  demikian,  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  implementasi pendataan  Masyarakat  Berpenghasilan  Rendah  (MBR)  menurut  Edward III  pada  Dinas  Sosial  Kota  Surabaya,  Kelurahan  Simolawang  hingga  RT maupun  RW  wilayah  Kelurahan  Simolawang  kurang  baik  dari  faktor komunikasi dan faktor sumber daya perlu adanya perbaikan agar sebuah kebijakan bisa terimplementasi dengan baik, sedangkan faktor disposisi serta struktur birokrasi telah terimplementasi dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Adiyanti, A. S. (2019). Kajian Teoritik Hubungan Antara Pemilihan Lokasi Huni Dengan  Masyarakat  Berpenghasilan  Rendah  Di  Indonesia . 3680 (1),  99–

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal -academia-praja
E-ISSN  2715-9124 https://doi.org/10.36859/jap.v5i2.973

## 108.
Adji,  A.,  Hidayat,  T.,  Tuhiman,  H.,  Kurniawati,  S.,  &  Maulana,  A.  (2020). Pengukuran Garis Kemiskinan di Indonesia: Tinjauan Teoretis dan Usulan Perbaikan . 1–36.
Anggara. (2014). Pengantar Kebijakan Publik . Pustaka Setia.
Arifin,  T.  (2019).  Kebijakan  Publik  dan  Transparansi  Penyelenggaraan Pemerintahan  Daerah.  In Journal  of  Chemical  Information  and  Modeling (Vol. 2, Issue 2). Alfabeta.
Dina,  F.,  &  Adwiya,  R.  (2016).  Analisis  Kemiskinan  Terhadap  Jumlah Penduduk  Kabupaten/Kota  Pontianak  Tahun  2010-2014. Simnasiptek 2016 , B-17.
Eri, B. (2016). Metodelogi Penelitian Kualitatif & Kuantitatif . Sukabina Press.
Indrianingrum,  L.  (2016).  Rencana  Kepemilikan  Rumah  Bagi  Masyarakat Berpenghasilan  Rendah  (Studi  Kasus  Kelurahan  Tanjungmas  Kota Semarang). Jurnal Teknik Sipil Dan Perencanaan , 18 (1), 15–20.
Itang. (2017). Faktor Faktor Penyebab Kemiskinan. Tazkiya , 16 (01), 1–30.
Miles,  Huberman,  &  S.  (2014). Qualitative  Data  Analysis;  A  Methods Sourcebook.
Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  Dan  Perumahan  Rakyat  Republik Indonesia  Nomor  1  Tahun  2021.  (2021). Kriteria  Masyarakat Berpenghasilan Rendah Dan Persyaratan Kemudahan Pembangunan Dan Perolehan Rumah . 1–7.
Peraturan  Walikota  Surabaya  Nomor  58  Tahun  2019  Tentang Tata  Cara Pengumpulan, Pengolahan, Pemanfaatan, Dan Pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah. 1–17.
Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kualitatif . Alfabeta.
Wayan,  W.  (2015).  Sekali  Lagi  Tentang  Pengentasan  Kemiskinan  (Di  Bali). Piramida , 11 (1), 1–7.