## TAKHARUJ; SOLUSI SYAR’I PEMBAGIAN WARIS SECARA DAMAI
Muhammad Adib Hamzawi 1 hamzawimadib@gmail.com

## Abstrak
Hukum  kewarisan  adalah  hukum  yang  mengatur  pemindahan  hak  kepemilikan peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris. Waris  pada  dasarnya  merupakan  sebuah  syariat  yang  ketentuan  hukumya  bersifat  - manshus  (ditetapkan  lagsung  oleh  al-Shari’  dalam  al-Qur’an).  Namun  realita  di masyarakat  Muslim  Indonesia  khususnya,  apapun  alasannya  hukum  waris  jarang dipergunakan.  Mayoritas  masyarakat  Muslim  Indonesia  cenderung  membagi  harta waris  sama  rata  antar  ahli  waris.  Pada  tataran  ini,  perlu  ada  yang  menjembatani antara  ketentuan  nash  dengan  praktik  waris  di  masyarakat.  Diperlukan  upaya  agar meski  hanya  secara  tertulis,  tirkah  sebagai  harta  peninggalan  mayit  dibagi  menurut aturan  syariat  Islam.  Konsep  takharuj  menurut  penulis  memiliki  urgensi  untuk menyandang  peran  sebagai  jembatan  antara  ranah  praktis  pembagian  waris  dengan sama rata  namun tetap mengedepankan aturan pembagian waris berdasarkan syariat. Takharuj  ialah  perdamaian  antara  para  ahli  waris  dengan  ketentuan  sebagian  dari mereka bersedia  dikeluarkan  bagiannya  dalam  warisan sebagai  ganti sesuatu  tertentu dari  harta  peninggalan  atau  yang  lainnya,  dengan  cara  pertama-tama  tirkah  dibagi dengan  fardh  (bagian  pasti),  kemudian  sahamnya/jatahnya  orang  yang  keluar dilempar/dibuang  dari  asal  masalah  atau  aulnya  sebagai  ganti  pembuangan  atau pengurangan bagian takharuj dari tirkah.
Kata Kunci: Takharuj, Syar’i, Waris
1 Institut Agama Islam Hasanuddin Pare Kediri

## Abstract
Inheritance  law  is  the  law  that  regulates  the  transfer  of  inheritance  rights  (tirkah)  of heirs,  determining  who  has  the  right  to  be  an  heir.  Inheritance  is  basically  a  sharia whose  legal  provisions  are  manshus  (determined  directly  by  al-Shari'  in  the  Koran). However,  the  reality  in  Indonesian  Muslim  society  in  particular  is  that,  for  whatever reason, inheritance law is rarely used. The majority of Indonesian Muslim communities tend to divide inheritance assets equally between heirs. At this level, there needs to be a bridge  between  the  provisions  of  the  text  and  inheritance  practices  in  society.  Efforts are  needed  so  that,  even  if  only  in  writing,  the  tirkah  as  the  deceased's  inheritance  is distributed according to the rules of Islamic law. According to the author, the concept of  takharuj  has  the  urgency  to  play  a  role  as  a  bridge  between  the  practical  realm  of dividing inheritance equally but still prioritizing the rules for dividing inheritance based on sharia. Takharuj is peace between the heirs with the condition that some of them are willing to give up their share of the inheritance in exchange for certain things from the inheritance or other things, by first dividing the tirkah into fardh (definite portion), then the share/quota of the person who leaves is thrown away. /discarded from the origin of the problem or aul in exchange for disposing of or reducing the takharuj portion of the tirkah.
Keywords: Takharuj, Syar’i, Waris

## 1. PENDAHULUAN
Agama Islam pada dasarnya dapat dibagi atas lima komponen, yakni aqidah , ibadah,  muamalah,  munakahah,  dan  jinayah .  Salah  satu  komponen Islam  adalah muamalah ,  yang  di  memuat  aturan  tentang  hukum  waris 2 . Sayyid  Sabiq  dalam fiqih  sunnah mendefinisikan  kata  waris  dengan faraidl yang  merupakan  bentuk  jamak  dari al-fardh yang  berarti  ketetapan.  Secara terminologi,    waris  adalah  bagian  yang  telah  ditetapkan  bagi  ahli  waris 3 . Menurut  Kompilasi  Hukum  Islam,  kewarisan  adalah hukum  yang mengatur pemindahan  hak  kepemilikan  peninggalan  ( tirkah )  pewaris,  menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris 4 .
Kematian  merupakan  salah  satu  sebab  terjadinya  pewarisan. Kewarisan  menyangkut  tata  cara  pemindahan  harta  benda  dari  pewaris kepada   ahli  waris.  Kewarisan  pada  dasarnya  merupakan  bagian  yang  tidak dapat dipisahkan dari hukum Islam. Dan bahkan memiliki posisi yang cukup
2 Achmad yani, faraidh dan mawarits, (Jakarta:kencana,2016) hal.3
3 Sayyid sabiq, fiqih sunnah (Beirut: dar al kitab islamiyah,tt ) hal.424
4 Abdurrahman, Kompilasi hukum islam , (Jakarta:akademika pressindo, 2018) hal.155
penting. Terbukti, kewarisan merupakan salah satu dari sedikit hukum Islam yang  ketentuannya  diatur  langsung  oleh  Al-Qur’an 5 . Al-Shari’ menetapkan aturan  waris  dengan  teratur  dan  adil  serta  kepemilikan  harta tirkah secara legal.  Berapa  bagian  kepemilikan  harta  tirkah  tiap  ahli  waris  ditetapkan dengan jelas sesuai dengan kedudukan nasab ahli waris terhadap pewaris.
Allah  menetapkan  bagian  waris  dalam  al-Qur’an  dalam  angka  yang pasti  ( furudh  al-muqoddaroh ), yaitu  1/2,  ¼,  1/8,  1/3,  2/3,  1/6  dan menetapkan pula siapa yang berhak mendapatkan harta waris sesuai angka- angka tersebut. Termaktub dalam surah an-Nisa’ayat 11:
ُمُكي ِصوُي ٱ يِف ُ هَللّ ه أ  و هل م ُكِد ثِم ِر هكهَذلِل َِظهح  ُل ٱ  ل يهيهثن ُ أ ِن ا هسِن  هَنُك نِإهف ء وهف هق ٱ  ث يهتهن اهثُلُث  هَنُههلهف  ِن هكهرهت اهم تهناهك نوَإِ هو ةهدِح اهههلهف ٱ صَِنل ُف يهوهب ه أِلهو هو ِ َلُكِل ِه دِح نَِم اهمُه ٱ هناهك نِإ  هكهرهت اهَمِم  ُسُد َُسل ُههل ۥ د هلهو م هَ ل نِإهف ُه هَ ل نُكهي ۥ دهلهو ُههثِرهوهو ۥ ِهَِم ُ أِلهف ُهاهوهب ه أ ٱ ُثُلَُثل ُههل  هناهك نِإهف ۥ خِإ ةهو ِهَِم ُ أِلهف ٱ ُسُدَُسل نِم عهب ةهَي ِصهو  ِد اههِب ي ِصوُي و ه أ يهد ن اهباهء مُكُؤ ب ه أهو اهن مُكُؤ دهت اهل مُهَُي ه أ  هنوُر ق ه أ مُكهل  ُبهر فهن ع  ا ة هضيِر هف هنَِم ٱ هِهَللّ هَنِإ ٱ ميِكهح اًميِلهع هناهك ه هَللّ ا
“Allah  mensyariatkan  bagimu  tentang  (pembagian  pusaka  untuk)  anak- anakmu,  yaitu:  bagian  seorang  anak  lelaki  sama  dengan  bagian  dua  orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi  mereka  dua  pertiga  dari  harta  yang  ditinggalkan;  jika  anak  perempuan itu hanya seorang, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu  bapak,  bagi  masing-masingnya  seperenam  dari  harta  yang  ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai  anak;  jika  orang  yang  meninggal  tidak mempunyai  anak  dan  ia  diwarisi  oleh  ibu-bapaknya  (saja),  maka  ibunya mendapat  sepertiga;  jika yang  meninggal  itu  mempunyai  beberapa  saudara, maka  ibunya  mendapat  seperenam.  (Pembagian-pembagian  tersebut  di  atas) sesudah  dipenuhi  wasiat  yang  ia  buat  atau  (dan)  sesudah  dibayar  utangnya. (Tentang)  orang  tuamu  dan  anak-anakmu,  kamu  tidak  mengetahui  siapa  di antara  mereka  yang  lebih  dekat  (banyak)  manfaatnya  bagimu.  Ini  adalah ketetapan  dari  Allah.  Sesungguhnya  Allah  Maha  Mengetahui  lagi  Maha Bijaksana.”(QS. An Nisa’ 11).
Dalam  kehidupan  masyarakat  Muslim  Indonesia,  pembagian  harta waris  tidak  senantiasa  mengacu  pada  ketentuan  sebagaimana  dalam  ayat tersebut  di  atas.  Ada  sebagian  umat  Islam  yang  berpendapat  bahwa pembagian harta warisan boleh dilaksanakan dengan jalan musyawarah antar
5 Teungku Muhammad hasby ash-shiddieqy, fiqh mawaris (Semarang, pustaka rizki putra, 2018) hal. 5
keluarga.  Seperti  halnya  di  Indonesia  yang  menggunakan  dasar.  Pendapat tersebut  didalilkan  pada  Kompilasi  Hukum  Islam  pasal  183  yang  berbunyi “ para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian warisan,  setelah  masing-masing menyadari  bagiannya ” 6 . Dalam  konteks  fiqh, pendapat  yang  senada  dengan  pasal  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  di  atas dimunculkan oleh ualam dengan istilah takharuj 7 . 8
Allah  S.W.T.  menetapkan  hukum  secara  umum  tanpa  berpatokan pada kasus  personal atau konteks  tertentu. Hukum  ditetapkan untuk  berlaku umum  tanpa  memandang  konsekuensi  atau  keadaan  tertentu  saat  hukum tersebut dilaksanakan. Hukum dengan tipikal tersebut dikenal dengan istilah ‘ azimah.  Kalau  ada  kondisi  tertentu  yang  menyebabkan  umat  Islam  tidak dapat  menjalankan  hukum  secara  normal,  maka  ada  ketentuan  khusus  yang kemudian  menyertainya  atau  yang  dikenal  dengan  istilah rukhsah .  Seperti larangan  memakan  bangkai  berdasarkan  surah  al-Baqarah  ayat  171  yang diberlakukan  secara  umum  dalam  keadaan  apapun.  Namun  dalam  keadaan darurat,  maka  diberikan  keringanan  untuk  memakan  bangkai  seperti termaktub dalam surah al-Maidah ayat 3. 10
Sebagai  wujud  dari  Islam  sebagai  agama  yang  adil  dan  penuh  kasih sayang, syariat membuka peluang dilaksanakannya sebuah ketentuan hukum dengan  tidak  sebagaimana  mestinya.  Berlakunya  ketentuan  yang  tidak sebagaimana  hukum  asal  merupakan  bentuk  keadilan  syariat  demi menghindarkan  umat  Islam  dari  kesempitan.  Ketentuan  diperbolehkannya memakan  bangkai  saat  kondisi  darurat  adalah  gambaran  diberlakukannya hukum  tidak  sebagaimana  ketentuan  asalnya.  Menurut  perspektif  penulis, konsep takharuj yang ditawarkan oleh ulama fiqh kontemporer adalah salah satu contoh lainnya.
Di  antara  ulama  yang  mengusung  konsep takharuj adalah  Sayyid Sabiq  Wahbah  a l - Zuhaily.  Wahbah  al-Zuhaily  dalam  kitabnya  yang berjudul Al-Fiqh  Al-Islamy  wa  Adillatuhu . Takharuj didefinisikan  dengan perdamaian  para  ahli  waris  dengan  sebagian  mereka  dikeluarkan  dari warisan, sebagai imbalan sesuatu yang diketahui, diambil dari tirkah itu atau
6 Abdurrahman, Kompilasi hukum islam hal 158
7 Amir syarifuddin, hukum kewarisan islam……… hal.302
yang  lainnya 8 .  Dalam  versi  Indonesia,  Achmad  Yani  pada  buku  berjudul Faraidh  dan  Mawaris mendefinisikan takharuj dengan  perjanjian  yang diadakan oleh ahli waris untuk mengundurkan dirinya dari menerima bagian warisan sebagai imbalan dari harta tertentu yang diberikan kepadanya 9 .
Konsep takharuj adalah  salah  satu  metode  pembagian  waris  yang belum ada pada kita-kitab referensi fikih klasik. Konsep ini ditemukan dalam kitab-kitab fikih kontemporer sebagaimana karya Sayyid Sabiq dan Wahbah al-Zuhaily.  Dengan  kondisi  masyarakat  Indonesia  yang  mayoritas  membagi waris  sama  rata  antar  ahli  waris,  konsep  ini  perlu  untuk  mendapatkan perhatian dan kajian dari para pemikir hukum  Islam  Indonesia. Hal  tersebut diperlukan  agar  tidak  ada  pandangan  bahwa  pembagian  waris  dengan  sama rata  adalah  bentuk  pembangkangan  atau  ketidakpatuhan  terhadap  syari’at Islam. Takharuj adalah  salah  satu  bentuk  penyesuaian  dalam  pelaksanaan hukum  waris.  Ia  merupakan  mekanisme  pembagian  warta  waris  yang mengedepankan perdamaian antar ahli waris.

## 2. PEMBAHASAN
1. Pengertian Waris
Kata  waris  berasal  dari  bahasa  Arab ثرو  ثري  اثرو yang  berarti mewarisi/memberi 10 .  Menurut  Muhammad  Ali  ash-  shabuni,  kata  waris secara  bahasa  adalah  berpindahnya  sesuatu  dari  seseorang  kepada  orang lain,  dalam  hal  ini  tidak  terbatas  dengan   hal  yang  berkaitan  dengan harta,  namun  mencakup  harta  benda  dan non  harta  benda.  Sedangkan  al- miirats menurut istilah yang dikenal para ulama adalah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya  yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah atau apa saja yang berupa  hak  milik  legal  secara syar’i 11 .  Istilah  lain  untuk  ilmu  waris adalah  faraidh, jama’ dari fard  yang berarti membagi  yang  sudah  pasti. 27
Sedangkan  fuqoha’  mendefinisikan  faraidh  dengan  redaksi  “Ilmu  fiqh yang  berkaitan  dengan  pembagian  harta  warisan,  pengetahuan  tentang
8 Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuhu,juz 8, (Beirut: Dar al-Firk, 1997),Cet, ke- 4, h. 480
9 Achmad Yani, Faraidh dan Mawaris , (Kencana: Jakarta.2016), hal 112
10 Taufiqul hakim, kamus at-taufiq (Jepara, amtsilati :2004) hal.696
11 Muhammad ali asshabuni, hukum waris dalam islam (Depok, senja publishing: 2015) hal.32
cara  perhitungan  yang  dapat  menyelesaikan  pembagian  warisan  dan pengetahuan  tentang  bagian-bagian  yang  semestinya  dari  harta peninggalan  itu  untuk  setiap  mereka  yang  punya  hak 12 .  Lafadz faraidh merupakan  kata  yang   mengandung  arti mafrudhah atau muqaddarah , yaitu  sesuatu  yang  ditetapkan  bagiannya  secara  jelas.  Adapun  Kompilasi Hukum  Islam  (KHI)  mendefinisikan  bahwa  hukum  kewarisan  adalah hukum yang mengatur pemindahan hak kepemilikan peninggalan ( tirkah ) pewaris, menentukan siapa-siapa    yang menjadi ahli waris 13 .

## 2. Dasar Hukum Waris
Hukum  pembagian  waris  adalah  ketentuan  syari’at  yang  bersifat qat’i  dalalah dan  diperinci  secara  langsung  oleh  Allah     dalam  Al- Qur’an.Hal tersebut nampak dalam beberapa dalil sebagaimana termaktub dalam  al-Qur’an  surah  al-Nisa  ayat  07,  ayat  11,  ayat  12,  dan  ayat  176 sebagai berikut:
a. Surah al-Nisa ayat 7:
ِِلاَج ِ رلِل ِ بْي ِصَن اَّمِ م َِك َرَت دِلا َوْلا ِ ٰ ِِن َِن ْوُب َرْقَ ْلْا َو ِ ٰ اَسِ نلِل َو ِ ٰ ِِء ِ بْي ِصَن اَّم ِم َِك َرَت دِلا َوْلا ِ ٰ ِِن َِن ْوُب َرْقَ ْلْا َو اَّمِم َِّلَق ُِهْنِم ِْوَا َِرُثَك ِ ٰ اًبْي ِصَن اًض ْو ُرْفَّم
“Bagi  laki-laki  ada  hak  bagian  dari  harta  peninggalan  kedua  orang  tua  dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua  orang  tua  dan  kerabatnya,  baik  sedikit  atau  banyak  menurut  bagian yang telah ditetapkan.”
b. Surah al-Nisa ayat 12: ِ دَل َوَِّنُهَّلِ ْنُكَيِْمَّلِ ْنِاِْمُكُجا َو ْزَاِ َك َرَتِاَمِ ُفْصِنِْمُكَل َو ِ ٰ ِ ِاَّمِمُِعُب ُّرلاُِمُكَلَفِ دَل َوَِّنُهَلَِناَكِ ْنِاَف ِْن ِمِ َنْك َرَت ِ ٰ ِ اَهِبِ َنْي ِص ْوُّيٍِةَّي ِص َوِِدْعَب ِ ٰ ِ ِ ٍنْيَدِ ْوَا ِ ٰ ِ َِل َو ِْمُكَّلِ ْنُكَيِْمَّلِ ْنِاِْمُتْك َرَتِاَّمِمُِعُب ُّرلاَِّنُه ِ دَل َو ِ ٰ ِ ِْن ِ مِْمُتْك َرَتِاَّمِمُِنُمُّثلاَِّنُهَلَفِ دَل َوِْمُكَلَِناَكِ ْنِاَف ِ ٰ ِ اَهِبَِن ْوُص ْوُتٍِةَّي ِص َوِِدْعَب ِ ٰ ِ ٍنْيَدِ ْوَا ِ ٰ ِ لَكِ ُث َر ْوُّيِ لُج َرَِناَكِ ْنِا َو ِ ٰ هَل َّوِ ةَا َرْماِِوَاًِةَل ِ ٰ  ٰ ِ ِ خَا ِ ُِسُدُّسلاِاَمُهْنِ مٍِد ِحا َوِِ لُكِلَفِ تْخُاِ ْوَا ِ ٰ ِ ِْوُناَكِ ْنِاَف ِ ٰ ذِ ْن ِمِ َرَثْكَاِا ِ ٰ اَك َرُشِْمُهَفِ َكِل ِ ٰ ِْن ِمِِثُلُّثلاِىِفُِء ِ ٰ ِ ص ْوُّيٍِةَّي ِص َوِِدْعَب ِ ٰ اَهِبِى ِ ٰ ِ ِ ْوَا ٍِنْيَد ِ ٰ اَضُمِ َرْيَغ ِ ٰ ِ ٍ ر ِ ٰ ِ ِ للاِ َن ِ مًِةَّي ِص َو ِ ٰ ِِه ِ ٰ ِ ِ للا َو ِ ٰ ِ مْيِلَحِ مْيِلَعُِه

## ِ ٰ
“Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu,  jika  mereka  tidak  mempunyai  anak.  Jika  mereka  (istri-istrimu)  itu mempunyai  anak,  maka  kamu  mendapat  seperempat  dari  harta  yang ditinggalkannya  setelah  (dipenuhi)  wasiat  yang  mereka  buat  atau  (dan  setelah dibayar)  utangnya.  Para  istri  memperoleh  seperempat  harta  yang  kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka
12 Muhammad Katib Asy-Syarbini, mughni al-muhtaj juz 3 , (Kairo, Musthafa al-babi al-halaby. :1958) hal.3
13 Abdurrahman, Kompilasi hukum islam..... hal.155
para  istri  memperoleh  seperdelapan  dari  harta  yang  kamu  tinggalkan  (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang  meninggal,  baik  laki-laki  maupun  perempuan  yang  tidak meninggalkan  ayah  dan  tidak  meninggalkan  anak,  tetapi  mempunyai  seorang saudara  laki-laki  (seibu)  atau  seorang  saudara  perempuan  (seibu),  maka  bagi masing-masing  dari  kedua  jenis  saudara  itu  seperenam  harta.    Tetapi    jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian  yang  sepertiga  itu,  setelah  (dipenuhi  wasiat)  yang  dibuatnya  atau  (dan setelah  dibayar)  utangnya  dengan  tidak  menyusahkan  (kepada  ahli  waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.”
c. Surah al-Nisa ayat 176:
َِكَن ْوُتْفَتْسَي ِ ٰ ِِلُق ِ للا ِ ٰ ُِه ِْمُكْيِتْفُي ىِف لَكْلا ِ ٰ ِِةَل ِ ٰ ِِنِا ا ؤ ُرْما َِكَلَه َِسْيَل هَل ِ ٰ ِ دَل َو هَل َّو ِ ٰ  ٰ ِ ت ْخُا اَهَلَف ُِفْصِن اَم َِك َرَت ِ ٰ َِوُه َو اَهُث ِرَي ِ ٰ ِْنِا ِْمَّل ِْنُكَي اَهَّل ِ دَل َو ِ ٰ ِْنِاَف اَتَناَك ِِنْيَتَنْثا اَمُهَلَف ثُلُّثلا ِ ٰ ِِن اَّمِم َِك َرَت ِ ٰ ِْنِا َو ِْوُناَك ِ ٰ ا ًِة َوْخِا ًِلْاَج ِ ر اَسِن َّو ِ ٰ ًِء ِِرَكَّذلِلَف ُِلْثِم ِِ ظَح ا ِِنْيَيَثْنُ ْلْ ِ ٰ ُِنِ يَبُي ِ للا ِ ٰ ُِه ِْمُكَل ِْنَا ا ْوُّل ِضَت ِ ٰ ِ للا َو ِ ٰ ُِه ِِ لُكِب ٍِءْيَش ِ مْيِلَع ࣖ
“Mereka  meminta  fatwa  kepadamu  (tentang  kalalah).  Katakanlah,  “Allah  memberi fatwa  kepadamu  tentang  kalalah  (yaitu),  jika  seseorang  mati  dan  dia  tidak mempunyai  anak  tetapi  mempunyai  saudara  perempuan,  maka  bagiannya  (saudara perempuannya  itu)  seperdua  dari  harta  yang  ditinggalkannya,  dan  saudaranya  yang laki-laki  mewarisi  (seluruh  harta  saudara  perempuan),  jika  dia  tidak  mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari  harta  yang  ditinggalkan.  Dan  jika  mereka  (ahli  waris  itu  terdiri  dari)  saudara- saudara  laki-laki  dan  perempuan,  maka  bagian  seorang  saudara  laki-laki  sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” 14

## 3. Asas-asas hukum waris islam
Zainudin  Ali  dalam  “Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia” menyatakan  bahwa  asas  hukum  waris  dibagi  menjadi  empat,  yaitu:  asas ijbari,  asas  keadilan  berimbang,  asas  bilateral,  asas  individual,  dan  asas akibat kematian 15 .
a. Asas Ijbari
Kata ijbari secara  leksikal  mengandung  arti  paksaan  yaitu melakukan  sesuatu  di  luar  kehendaknya  sendiri.  Maksud  dari  asas ijbari dalam  hukum  kewarisan  islam  berarti  pemindahan  harta  orang yang  meninggal  dunia  kepada  ahli  warisnya  yang  berlaku  dengan sendirinya  menurut  ketentuan  dari  Allah  tanpa  digantungkan  dengan kehendak pewaris atau ahli warisnya.
Asas ijbari mengenai  peralihan  harta  tercantum  dalam  KHI  pasal
14 Al-Qur’an dan terjemahannya, Kementrian Agama,RI hal 77-78
15 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia , (Jakarta: Sinar Grafika,2009) hal.121-126
187  ayat  2  yang  berbunyi  “sisa  dari  pengeluaran yang  dimaksud  di atas  merupakan  harta  warisan  yang  harus  dibagikan  kepada  ahli waris  yang  berhak”.  Kata  “harus” dalam  pasal  tersebut  merupakan perwujudan asas ijbari 16 .
b. Asas Bilateral
Asas  bilateral  dalam  hukum  kewarisan  islam  mengandung  arti proses  peralihan  harta  peninggalan  melalui  dua  jalur,  yaitu  jalur keturunan  laki-laki  dan  jalur  keturunan  perempuan.  Setiap  individu dapat  menerima  bagian  warisan  dari  keduan  jalur  kekerabatan,  yaitu garis keturunan kerabat bapak dan garis keturunan kerabat ibu 17 .
c. Asas Individual
Asas individual bermakna bahwa harta warisan dapat dibagi kepada ahli  waris  untuk  dimiliki  secara  perorangan.  Untuk  itu  dalam pelaksanaannya,  seluruh  warisan  dinyatakan  dalam  nilai  tertentu kemudian  dibagikan  kepada  seluruh  ahli  waris  sesuai  kadar  bagian masing-masing 18 .  Dalam  hal  ini  setiap  ahli  waris  berhak  atas  bagian yang  didapatkannya  tanpa  terikat  kepada  ahli  waris  yang  lain  karena bagian masing-masing sudah ditentukan.
d. Asas keadilan berimbang
Keadilan berimbang dapat diartikan sebagai pengukuran keseimbangan  antara  hak  dan  kewajiban,  keseimbangan  antara  yang diperoleh  dengan  kebutuhan  yang  diperlukannya.  Dengan  demikian adanya asas ini menuntun kita agar selalu menyeimbangkan antara hak dan  kewajiban.  Misalkan  perolehan  waris  antar  laki-laki  dan perempuan  memang  berbeda,  sesuai  dengan  kewajiban  dan  tanggung jawabnya.
e. Asas sebab adanya kematian
Maksud  dari  asas  ini  adalah  kewarisan  berlaku  jika  ada    yang meninggal  dunia.  Menurut  hukum  kewarisan  islam,  peralihan  harta
16 Abdurrahman, Kompilasi hukum islam..... hal.22
17 Maimun nawawi, Pengantar Hukum Kewarisan Islam , (Surabaya: Pustaka Radja, 2016) hal. 43
18 Aulia Muthi’ah, Hukum Islam-Dinamika Seputar Hukum Keluarga (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2016) hal. 148
kepada  orang  lain  bisa  terjadi  jika  pemilik  harta  tersebut  meninggal dunia.  Hal  ini  berarti  harta  orang  lain  tidak  bisa  berpindah  dan dinamakan warisan jika pemilik harta masih hidup 19 . Asas ini tercermin dalam  KHI  Pasal  171  pada  bab  ketentuan  umum  yaitu  hukum kewarisan, pewaris, ahli waris, dan harta peninggalan 20 .

## 4. Penentuan Ahli Waris
Ahli waris adalah sebutan bagi orang yang akan mewarisi  harta peninggalan.  Sedangkan  mayit  yang  memiliki tirkah (harta peninggalan)  disebut  dengan  muwaris.  Penentuan  orang  yang  berhak menjadi  ahli  waris  didasarkan  pada  sebab-sebab  tertentu,  khususnya keterikatan  nasab.  Ahli  waris  dikelompokan  menjadi  3  bagian,  yaitu ashab al-furudh , ashabah dan dzawil arham .
a. Ashab al-furudh
Ashab  al-furudh adalah  ahli  waris  yang  mendapatkan  bagian yang  besar kecilnya sudah ditentukan dalam Al- Qur’an dan Hadits, yakni  1/2,  1/4,  1/8,  1/3,  2/3,  dan  1/6 21 .  Ahli  waris  kategori  ini berjumlah  25  orang  ya ng  terdiri  dari  15  orang  laki-laki  dan  10 orang  dari  pihak  perempuan.
Ahli waris dari laki-laki adalah (1) anak laki-laki, (2) cucu laki- laki  dari  anak  laki-laki,  (3)  ayah,  (4)  kakek  (ayah  dari  ayah),  (5) saudara  laki-laki  sekandung,  (6)  saudara  laki-laki  seayah,  (7) saudara  laki-laki  seibu,  (8)  keponakan  laki-laki  dari  saudara kandung laki-laki, (9) keponakan laki-laki dari saudara lelaki seayah, (10) saudara seayah (paman) yang seibu seayah, (11) saudara seayah (paman) yang seayah, (12) anak paman yang seibu seayah, (13) anak paman  yang  seayah.  (14)  Suami,  (15)  Orang  laki-laki  yang memerdekakannya.
Apabila  ahli  waris  laki-laki  komplit,  dalam  arti  semuanya  ada,
19 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia,
(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005) hal.313
20 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam dan Peradilan Agama (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 136
21 Abu ishaq ibrahim, al-Muhadzab juz II , (Mesir:Maktabah Yahya al-Babiy al-Halabi, tt) hal.25
maka  yang  dapat  menerima  warisan  hanya  tiga  orang,  yakn  suami, ayah, dan anak.
Apabila  ahli  waris  diatas  ada  semuanya,    maka  hanya  tiga   ahli waris yang mendapatkan warisan, yaitu suami, ayah dan anak.
Adapun  ahli  waris  dari  pihak  perempuan  ada  10,  yakni  (1) anak perempuan, (2) cucu perempuan dari anak laki-laki, (3) ibu, (4) nenek  dari  ibu,  (5)  nenek  dari  ayah,  (6)  saudara  perempuan  yang seibu seayah, (7) saudara perempuan seayah, (8) saudara perempuan seibu, (9) Istri, (10) Orang perempuan yang memerdekakannya.
Apabila ahli waris baik dari jalur laki-laki ataupun perempuan komplit, maka yang berhak  mendapatkan harta waris hanya lima orang, yakni (1) Ayah, (2) Ibu, (3) Anak laki-laki, (4) Anak perempuan, (5) Suami/istri 22 .

## b. Ashabah
Ashabah  adalah  ahli  waris  yang  bagiannya  tidak  ditetapkan   atau tidak  mendapatkan  bagian tertentu,  tetapi  bisa mendapatkan semua harta atau sisa harta setelah dibagi  kepada  ahli waris,  ahli waris ashabah akan mendapatkan  bagian  harta  peninggalan,tetapi tidak  ada  ketentuan  bagian yang pasti 23 . 57 Bagian ahli waris ashobah berlaku apabila:
1) Jika  tidak  ada  kelompok  ahli  waris  yang  lain,  maka  semua   harta waris untuk ahli waris ashabah.
2) Jika  ada  ahli  waris  ashabul  furudh,  maka  ahli  waris  ashabah menerima sisa dari ashab al-furudh tersebut.
3) Jika  harta  waris  telah  dibagi  habis  oleh  ahli  waris ashab al-furudh , maka ahli waris ashabah tidak mendapat apa-apa 24 . 58
Ahli  waris  ashabah  terdiri  dari  orang-orang  yang  mempunyai hubungan  darah  dari  garis  keturunan  laki-laki.  Misalnya  anak  laki-laki, ayah,  saudara  laki-laki,  kakek.  Dalam  keadaan  tertentu  anak  perempuan
22 Muhammad Ali Ash-Shabuni, Pembagian Waris Menurut Islam , (Jakarta:Gema Insani Press, 1996), hal. 52.
23 Ibrahim al-Bajuri, Hasyiyah al-Bajuri ala Ibnu Qosim al-Ghoziy juz II (Mesir:Maktabah Isa al- Baby al- Halaby, tt) hal. 73
24 Muhammad Ali Ash-Shabuni, Pembagian Waris Menurut Islam. hal. 57
juga mendapat ashabah apabila ia didampingi atau bersama saudara laki- laki.
c. Dzawil arham
Dzawil  arham adalah  seluruh  ahli  waris  yang  memiliki  kekerabatan dengan pewaris yang bukan ashab al-furudh dan bukan pula ashabah, baik laki-laki  maupun  perempuan. 59 Mereka  dianggap  kerabat  yang  jauh pertalian  nasabnya,  kerabat  golongan  ini  baru  mewaris  jika  tidak  ada kerabat yang termasuk kedua golongan ashab al-furudh ataupun ashobah. Ahli waris dzawil arham terdiri dari (1) Cucu (laki-laki atau perempuan) dari  anak  perempuan,  (2)  Anak  laki-laki  dan  anak  perempuan  dari  cucu perempuan,  (3)  Kakek  pihak  ibu,  (4)  Nenek  dari  pihak  kakek,  (5)  Anak perempuan  dari  saudara  laki-laki  kandung,  (6)  Anak  laki-laki  dan saudara laki-laki seibu, (7) Anak laki-laki  dan  perempuan  dari saudara perempuan kandung, (8) Bibi dari bapak dan saudara perempuan dari  kakek,  (9)  Paman  yang  seibu  dengan  bapak  dan  saudara  laki-laki yang  seibu dengan kakek, (10) Saudara laki-laki dan saudara perempuan dari ibu, (11) Anak perempuan dari paman, (12)  Bibi pihak ibu (saudara perempuan dari ibu)
5. Konsep Takharuj Dalam Pembagian Waris
a. Definisi, hukum dan dasar hukum Takharuj
Secara  etimologis,  takharuj  berasal  dari  lafadh kharaja ( جرخ )  dalam bahasa  Arab  yang  berarti  keluar.  Secara  terminologis,  Wahbah  al-Zuhaily mendefinisikan takharuj dalam kitab fiqh al islam wa adillatuhu Takharuj dengan  perdamaian  para  waris  untuk  mengeluarkan  orang-orang  tertentu dari tirkah (harta peninggalan)  dengan   memberikan imbalan tertentu, baik berupa  harta  peninggalan  lainnya  ataupun  harta  dari  sumber  lain.  Dengan istilah  lain,  takharuj  adalah  ahli  waris  menarik  diri  dari  menerima sahm (bagian)  dari  harta  pusaka  baik  sebagian  atau  kesemuanya  dengan memberikan  bagiannya  kepada  waris  lain  baik  dengan  ada  imbalan  atau tanpa imbalan.
Al-Zuhaily  menyatakan  bahwa  takharuj  adalah  akad mu’awadhah (kompensasi).  Oleh  karena  takharuj  harus  dengan  kesepakatan,  maka
takharuj boleh  disamakan  dengan mutual  agreement atau sulh .  Asas pembagian  harta warisan dengan  sama rata setelah  dicapainya  persetujuan bersama  adalah  karena  Islam  membenarkan al-hibah (pemberian), al- ibra’ (pengguguran hak) dan al-sulh (perdamaian).
Hukum takharuj adalah jawaz (diperbolehkan) oleh empat madzhab fikih.  Akad  ini  diperbolehkan  dengan  ketentuan  terdapat  ridha  atau kerelaan  dari  sesama  ahli  waris.  Jika  kepemilikan  ahli  waris  terhadap kompensasi tertentu yang diberikan itu sudah terjadi dan kepemilikannya  terhadap  bagian  tirkah  hilang,  menjadi  milik  ahli  waris lain yang mana  dia berdamai dengan lainnya.
Dasar hukum takharuj adalah firman Allah dalam surah al-Nisa ayat 128:
اَلَف ا اَحاَنُج ا اَمِهْيَلَع ا اْنَأ ا اَحِلْصُي ا اَمُهَنْيَب ا اًحْلُص ا ا ۚ ا اُحْلُّصلا َو ا ا رْيَخ maka  keduanya  dapat  mengadakan  perdamaian  yang  sebenarnya,  dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka)
Adapun  secara  teknis  pelaksanaan,  konsep  takharuj  adalah  sistem pembagian  waris  yang  didasarkan  pada  atsar  Sahabat.  Pada  masa kekhalifahan  Utsman  bin  Affan,  Abdurrahman  bin  Auf  sebagai  salah seorang  Sahabat  Nabi  menceraikan  istrinya  yang  bernama  Tumadhir  binti al-Asbagh  al-Kalbiyah.  Beberapa  waktu  kemudian  Abdurrahman  bin  Auf menderita sakit keras dan meninggal dunia, sementara istrinya masih dalam masa iddah. Maka Usman memberikan warisan kepada Tumadhir bersama dengan  tiga  istri  Abdurahman  bin  Auf  yang  lain.  Lalu  tiga  istri Abdurrahman  mengadakan  akad  damai  dengan  Tumadhir  mengenai seperempat dari seperdelapan bagian istri dengan ganti rugi 83 ribu dinar.
b. Cara membagi harta tirkah yang berupa harta syirkah
Pembagian  warisan  ketika  dalam  bentuk takharuj bermacam-macam sesuai  dengan    keadaannya. Jika  salah  seorang  ahli  waris  mengeluarkan bagiannya  lalu  memberikan  kepada  yang  lain  sebagai  perbandingan  dari harta  yang  terdapat  dalam  tirkah  orang  yang  memberikan  warisan,  Maka pihak  kedua  akan  menempati  tempatnya  pihak  pertama  dalam  bagiannya ketika  pembagian  tirkah.  Kemudian sahm (bagian)  pihak  pertama dikumpulkan dengan sahm nya pihak kedua.
Misalnya, jika ada suami dengan dua saudara kandung. Maka salah salah  satu  dari  kedua  saudara  kandung  tersebut  mengeluarkan  suami  dari bagiannya  dengan  gantian  hartanya  sendiri.  Sehingga  bagian  suami  yang berupa 2 sahm dikumpulkan kepada bagian salah seorang saudara kandung yang  memiliki  satu sahm ,  maka sahm saudara  yang  mengeluarkan  bagian suami menjadi 3, sementara sahm nya saudara yang lain satu.
Ketika salah seorang ahli waris memberikan bagiannya pada semua ahli waris yang lain, sebagai ganti harta yang telah mereka berikan padanya selain  dari  harta  tinggalan  sesuai  dengan  bagian  mereka,  sehingga keseluruhan  harta  tinggalan menjadi  milik  keseluruhan  ahli  waris  yang tersisa, sesuai dengan bagian mereka dan orang yang dikeluarkan dianggap sebagai  bukan  ahli  waris.  Seperti  ketika  seorang  perempuan  mati meninggalkan suami,   seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan, kemudian anak laki-laki dan anak perempuan mengeluarkan suami sebagai ganti  harta  mereka  sesuai  dengan  bagian  mereka.  Sehingga  harta peninggalan    dibagi  antara  anak  laki-  laki  dan  anak  perempuan  dengan metode  2:1,  sehingga  anak  laki-laki  mendapat  2 sahm ,  sedangkan  anak perempuan mendapatkan satu sahm .
Adapun  ketika  salah  satu  ahli  waris  memberikan  bagiannya  pada sisa ahli waris lain sebagai ganti harta yang mereka berikan kepadanya dari selain  tirkah  secara  sama.  Sehingga  bagian  orang  yang  dikeluarkan diantara  ahli  waris  yang  tersisa  adalah  sama.  Maka  pada  contoh sebelumnya ketika anak laki-laki dan anak perempuan membayar mubalagh secara sama. Maka mereka berhak atas bagian suami secara sama.
Sedangkan  ketika  salah  seorang  ahli  waris  memberikan  bagiannya kepada ahli  waris  yang  tersisa  sebagai  ganti  harta  yang  mereka  berikan padanya  dari  tirkah.  Maka  bagian  orang  yang  keluar  dibagi  pada  sisa  ahli waris  sesuai  dengan  bagian  mereka. Caranya  adalah  dengan  membagi tirkah dengan fardh (bagian  pasti)  tanpa takharuj .  Kemudian sahm nya  (bagian)  orang yang  keluar  dilempar/dibuang  dari  asal  masalah  atau aul nya  sebagai  ganti pembuangan atau pengurangan bagian takharuj dari tirkah .
Pada praktiknya, konsep takharuj dapat diaplikasikan dengan mekanisme sebagai berikut:
1) Ketika  seorang  perempuan  mati  meninggalkan  ahli  waris  seorang suami, dua anak perempuan, cucu laki-laki dari anak laki-laki dan cucu perempuan  dari  anak  laki-laki  serta  mereka  sepakat  mengeluarkan suami  atas  bagian  dari  tirkah.  Maka  langkahnya  adalah  menentukan sahm  tiap  ahli  waris  terlebih  dahulu.  Maka  diketahui  bagian  suami adalah ¼,  yakni 3 dari 12. Bagian 2 anak perempuan adalah 2/3, yaitu 8  dan  sisanya  untuk  cucu  laki-  laki  dari  anak  laki-laki  dan  cucu perempuan  dari  anak  laki- laki,  yaitu  untuk  laki-laki  2  kali  lipatnya perempuan.  Asal  masalah  ditemukan  dengan  perkalian  jumlah  orang  yang menerima ashobah yaitu 3×12=36. Sehingga hasilnya
a) Suami mendapat 9/3
b) 2 anak pr 24/36
c) Sisanya untuk ashobah 3/36.
Selanjutnya sahm suami dibuang, sehingga asal masalah menjadi 27, sisanya  dari  tirkah  dibagi  pada  mereka  setelah  mengurangi perbandingan tempatnya suami dari tirkah.
2) Seorang  istri  meninggal  dunia  meninggalkan  ahli  waris, suami,  ibu, paman  kandung  dan  seluruh  ahli  waris  bersepakat  untuk mengeluarkan suami dengan ganti mahar. Maka diketahui bahwa asal masalahnya  adalah  6,  bagian    suami  adalah  3,  bagian  ibu  2, sedangkan  paman  mendapatkan  bagian  ashabah.  Kemudian  suami yang  mendapatkan  bagian  3  dikurangi  dari  asal  masalah  sehingga asal  masalahnya  yang  sermula  6  menjadi  3,  kemudian  hasil  tersebut dibagi pada ahli waris, yaitu harta selain mahar.
3) Perempuan  wafat  meninggalkan  ahli  waris  saudara  perempuan kandung,  saudara  perempuan  seayah,  saudara  perempuan  seibu  dan suami.  Kemudian  saudara  perempuan  kandung  dikeluarkan  dari pembagian  harta  waris  sebagai  ganti  sepetak  tanah  dari  harta  ahli waris.  Maka  diketahui  bahwa  asal  masalahnya  adalah  6,  di aul kan menjadi  8.  Pada  mulanya  bagian  saudara  perempuan  kandung  ½ menjadi 3, saudara laki-laki seayah bagiannya 1/6 menjadi 1, saudara perempuan  seibu  bagiannya  1/6  menjadi  1,  suami  bagiannya  ½
menjadi  3.  Kemudian  bagian  dari  saudara  perempuan  kandung dihilangkan  dari  asal  masalah,  sehingga  asal  masalah  dikurangi bagian  saudara  perempuan   kandung  menjadi  5,  kemudian  sisanya dibagikan  kepada ahli waris kecuali sepetak tanah.
4) Seorang  laki-laki  wafat,  meninggalkan  ahli  waris  istri,  dua  saudara kandung, seorang saudara seibu. Ahli waris bersepakat mengeluarkan istri  atas  tempat  dari  pembagian  waris.  Maka  diketahui  bahwa  asal masalah  awal  yaitu  12,  kemudian aul menjadi  13.  Dengan  bagian waris  istri  adalah  3,  dua    saudara  kandung  mendapatkan  8,  saudara perempuan  seibu  mendapatkan  2.  Bila  kemudian  bagian  istri dihilangkan  dari  asal  masalah,  maka  asal  masalah  menjadi  10. Selanjutnya  hasil  tersebut  dibagikan  kepada  ahli  waris  dari  harta tinggalan  mayit  setelah memberikan harta sebagai ganti bagian waris istri.

## 6. Hikmah Takharuj
Waris adalah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan berupa harta (uang),  tanah  atau  harta  apapun  yang  berupa  hak  milik  legal  secara  syar’i. Waris merupakan hukum syariat yang al-manshus (ditetapkan langsung oleh al-shari’ ), namun kerap menimbulkan sengketa antar ahli waris. Pada tataran tertentu  bahkan  berakibat  timbulnya  klaim  tentang  ketidakadilan  syariat Islam. Dalam kondisi  seperti paparan di  atas, takharuj merupakan jembatan agar  syari’at  Islam  tetap  dilaksanakan,  namun  suasana  kedamaian  terjaga. Metode  takharuj  mensyaratkan  dua  hal,  yakni  diketahui  dan  dihitungnya sahm (bagian)  tiap  ahli  waris  dari tirkah (harta  peninggalan),  serta  adanya kerelaan/ridha  antar  ahli  waris  setelah  mengetahui   bagian  masing-masing dari tirkah .
Takharuj bukan merupakan penyimpangan dari syariat Islam, namun justru  sebuah  upaya  agar  syariat  Islam  tetap  dilaksanakan  oleh  setiap  umat Islam, meski pada tahap yang paling minim, yakni pembagian di atas kertas. Penghitungan waris sesuai dengan nash atau ilmu faraidh harus dilaksanakan terlebih dahulu sebelum adanya perdamaian antar ahli waris.
Adanya peluang menghitung waris sesuai ketentuan nash namun tetap dapat membagi secara sama rata antar ahli waris memiliki hikmah lain berupa terciptanya keharmonisan dalam keluarga. Dengan tidak adanya rasa saling iri atau  cemburu  antar  ahli  waris  dikarenakan  bagian  waris  yang  tidak  sama, maka keutuhan dan rajutan tali silaturahmi dapat terjaga.

## 3. PENUTUP
Hukum waris adalah sedikit dari hukum Islam yang ketentuannya ditetapkan langsung  oleh  Allah  selaku al-Shari’ .  Status  ketentuan  waris  yang  bersifat al- manshus (dinyatakan  langsung  dalam  al-Qur’an)  terasa  timpang  saat  realitas mayoritas  masyarakat  Muslim  Indonesia  cenderung  membagi  waris  dengan  sama rata  antar  ahli  waris.  Model  pembagian  waris  sesuai  ketentuan  nash  banyak ditinggalkan  karena  dianggap  rentan  menimbulkan  kecemburuan  dan  permusuhan antar  ahli  waris  yang  masih  berstatus  saudara.  Di  lain  pihak,  pembagian  waris dengan  sama  rata  anar  ahli  waris  dianggap  oleh  sebagian  ulama  sebagai  bentuk penyimpangan  dari  syari’at  Islam.    Pada  posisi  inilah  takharuj  nampak  memiliki urgansi yang signifikan sebagai jembatan agar umat Islam tetap menjalankan syariat namun dengan tetap menjaga kerukunan antar ahli waris .
Takharuj  bermakna  perdamaian para ahli  waris untuk  mengeluarkan orang- orang tertentu dari tirkah (harta peninggalan)  dengan   memberikan imbalan tertentu, baik  berupa  harta  peninggalan  lainnya  ataupun  harta  dari  sumber  lain.  Hukum takharuj adalah diperbolehkan dalam empat madzhab fikih dengan merujuk pada al- Qur’an surah al-Nisa ayat 128 dan atsar Sahabat.
Terdapat  tiga  model  dalam  pembagian  waris  dengan  takharuj,  yakni  (1) takharuj  antara  dua  orang  ahli  waris  secara  percuma  atau  dengan  imbalan,  (2) takharuj antara  seorang  waris  dengan  ahli  waris  lain  dengan  imbalan  diambil  dari sebagian harta warisan yang akan dibagi (3) Takharuj dengan imbalan dari harta lain yang  mana  pembayaran  secara  patungan  sesama  ahli  waris  waris  atau  sesuai  kadar bagian mereka dalam harta peninggalan atau sesuai kadar tertentu yang dipersetujui.
Takharuj  bermanfaat  dalam  upaya  menjadikan  umat  Islam  tetap melaksanakan ketentuan waris sesuai dengan ketentuan nash, namun tetap harmonis dengan  sesama  ahli  waris.  Lebih  jauh  lagi,  takharuj  adalah  solusi  agar  harta
kepemilikan  umat  Islam  dari  sumber  warisan  tetap  legal  secara  syari’at  dan terjaganya perdamaian antar umat Islam.

## Daftar pustaka
Abdurrahman,  Kompilasi  hukum  islam,  (Jakarta:akademika  pressindo, 2018) Al-Bajuri,  Ibrahim, Hasyiyah  al-Bajuri  ala  Ibnu  Qosim  al-Ghoziy  juz  II (Mesir:Maktabah Isa al-Baby al-Halaby, tt)
Al-Ghazali, Al-Mustasfa  Fi  Ilm  Al-Ushul ,  (Beirut:  Sar  Al-Kitab  Al- Ilmiyah, 1983 Ali,  Mohammad  Daud, Hukum  Islam,  Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata Hukum di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005)
Ali,  Zainuddin, Pelaksanaan  Hukum  Waris  di  Indonesia ,  (Jakarta:  Sinar Grafika, 2008)
Al-Juwaini, Al-Burhan  Fi  Ushul  Fiqh (Beirut,  Dar  Al  Kutub  Al-Ilmiah, 1980)
Al-Qur’an dan terjemahannya, Kementrian Agama, RI, (Kudus,  Mubarokatan thoyyibah, tt)
Al-Syathibi, Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Ahkam , (Kairo: Musthafa  Muhammad, Tt) Jilid II
Al-Zuhayli,  Wahbah, Ushul  Al-Fiqh  Al-Islami (Damaskus:  Dar  Al- Fikr,1998), Juz II
Ash-Shabuni, Muhammad Ali, Pembagian Waris Menurut Islam ,  (Jakarta:Gema Insani Press, 1996)
Ash-shiddieqy, Teungku Muhammad hasby, Fiqh Mawaris (Semarang,   Pustaka Rizki Putra, 2018)
Asshabuni, Muhammad ali, Hukum  Waris Dalam Islam (Depok,  senja publishing: 2015
Asy-Syarbini, Muhammad Katib, mughni al-muhtaj juz 3 , (Kairo, Musthafa al-babi al- Halaby :1958
Az-Zuhaili, Wahbah, Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuhu , Juz  8, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), Cet. ke-4
Hakim, Taufiqul, kamus at-taufiq (Jepara, amtsilati :2004)
Manzhur, Ibn, Lisan Al-Arab , (Kairo, Darul Ma’arif, Tt), Jilid I)
Muhibbissabry, fikih mawaris (Medan: Pusdikra Mitra Jaya, 2020)
Muthi’ah,  Aulia, Hukum  Islam-Dinamika  Seputar  Hukum  Keluarga
(Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2016)
Sabiq, Sayyid, fiqih sunnah (Beirut: dar al kitab islamiyah,tt Syihabuddin, Al-Qulyubi, Qulyubi wa amirah , (Mesir:Maktabah Nur Asia, tt)
Yani, Achmad, faraidh dan mawarits, (Jakarta:kencana,2016)