Palita: Journal of Social Religion Research
April 2022, Vol.7, No.1, hal.81-96 ISSN(P): 2527-3744; ISSN(E):2527-3752 http://ejournal-iainpalopo.ac.id/palita
DOI: http://10.24256/pal.v7i1.2851

## Relevansi Parliamentary Threshold dan Sistem Kepartaian di Indonesia
1 Ahmad Nur Ansari, 2 Suhardiman Syamsu, 3 Dian Ekawaty 1,3 Departemen Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin Makassar
2 Departemen Ilmu Pemerintahan, Universitas Hasanuddin Makassar Jl. Perintis Kemerdekaan, Km. 10, Tamalanrea, Makassar 90325 E-mail: ahmadnuransari21@gmail.com

## Abstract
This paper aims to show how the parliamentary threshold's implications for simplifying the party system in Indonesia. In addition, this paper also shows the role of political parties in democracies. This is important because political parties are pillars of democracy. The simplification of political parties is carried out as a consequence of the ideals of reform and constitutional amendments to strengthen  the  presidential  system,  where  the  presidential  system  is  considered  incompatible with the multi-party system, and the parliamentary threshold is believed to be one way to simplify political parties. The study compared the parliamentary threshold of 2.5% in the 2009 election with  the  parliamentary  threshold  of  3.5%  in  the  2014  election  against  the  simplification  of political parties. In the end, this paper shows that the increase in the parliamentary threshold from 2.5% in the 2009 election to 3.5% in the 2014 election has no implications for simplifying political parties at the time.
Keywords : Parliamentary Threshold, Party System, Democracy. Political Party, Simplification of Party.

## Abstrak
Tulisan  ini  bertujuan  untuk  menunjukkan  bagaimana  implikasi  parliamentary  threshold terhadap  penyederhanaan  sistem  kepartaian  di  Indonesia.  Selain  itu  tulisan  ini  juga menunjukkan peran partai politik dalam negara demokrasi. Hal ini penting mengingat partai politik  merupakan  pilar  demokrasi.  Penyederhanaan  partai  politik  dilakukan  sebagai konsekuensi  dari  cita-cita  reformasi  dan  amandemen  konstitusi  untuk  memperkuat  sistem presidensial, dimana sistem presidensial dianggap tidak kompatibel dengan sistem multi partai dan  parliamentary  threshold  diyakini  merupakan  salah  satu  cara  untuk  menyederhanakan partai politik. Penelitian dilakukan dengan cara membandingkan parliamentary threshold 2,5% pada  pemilu  2009  dengan  parliamentary  threshold  3,5%  pada  pemilu  2014  terhadap penyederhanaan partai politik. Pada akhirnya tulisan ini menunjukkan bahwa naiknya besaran parliamentary threshold dari 2,5% pada pemilu 2009 menjadi 3,5% pada pemilu 2014 tidak memiliki implikasi terhadap penyederhanaan partai politik pada saat itu.
Kata  Kunci :  Parliamentary  Threshold,  Sistem  Kepartaian,  Demokrasi.  Partai  Politik, Penyederhanaan Partai.
Ahmad Nur Ansari, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, April 2022, Vol.7, No.1, hal.81-96

## Pendahuluan
Salah  satu  instrumen  penting  dalam  negara  demokrasi  adalah  partai politik,  karena  partai  politik  merupakan  pilar  demokrasi  sehingga keberadaannya  tidak  bisa  dipisahkan  dari  prinsip-prinsip  kehidupan berdemokrasi. Dalam demokrasi dikenal sebuah sistem yang disebut sebagai keterwakilan,  baik  keterwakilan  dalam  Lembaga-lembaga  formal  seperti parlemen  maupun  keterwakilan  aspirasi  masyarakat  dalam  institusi kepartaian. Dengan adanya partai politik aspirasi dan keinginan masyarakat dapat  di  ditampung  dan  disalurkan,  sebab  partai  politik  merupakan penghubung antara pemerintah dan masyarakat, tanpa adanya partai politik maka demokrasi tidak akan bekerja dan berjalan.
Keberadaan  partai  politik  di  Indonesia  mengalami  pasang  surut kebebasan  dan  kejayaannya,  pada  masa  orde  lama  di  periode  demokrasi liberal  parlementer  pembentukan  partai  politik  sangat  mudah  akibat dikeluarkannya maklumat pemerintah tanggal 3 November 1946 yang berisi tentang  anjuran  membentuk  dan  mendirikan  partai  politik.  Kemudian  pada era  demokrasi  terpimpin,  maklumat  pemerintah  tanggal  3  November  1946 dicabut dan digantikan dengan keluarnya perpres No. 7 Tahun 1959 yang pada intinya memuat penyederhanaan sistem kepartaian. Setelah memasuki orde baru, sistem kepartaian Indonesia mengalami kondisi stagnan dengan hanya tiga partai peserta pemilu yaitu PDI, Golkar, dan PPP. Setelah runtuhnya orde baru,  Indonesia  memasuki  era  reformasi  dengan  multi  partai  yang  terlihat lebih  dinamis  dengan  banyaknya  partai  politik  peserta  pemilu  pada  tahun 1999.  Sistem  multipartai  ini  dimaksudkan  untuk  menjamin  semua  partai politik dapat berpartisipasi dalam demokrasi. 1
Indonesia  pasca  Orde  Baru  mengalami  perubahan  dalam  penerapan sistem  politik,  dari  sistem  politik  otoritarian  ke  sistem  politik  demokratis. Penerapan  sistem  politik  demokratis  memberikan  perubahan  terhadap dinamika kehidupan politik, di antara perubahan yang terjadi adalah jaminan kebebasan  berekspresi  dan  berasosiasi  untuk  mendirikan  dan  atau membentuk  partai  politik.  Tidak  seperti  era  sebelumnya,  pada  masa pasca Orde  Baru  ini  yang  disebut  sebagai  era  reformasi,  setiap  kelompok  atau
1 Tata Strata, Hufron, Sri Setyadji (2019) “Ambang Batas Parlemen (Parliamentary Threshold) dan Asas Demokrasi”. Jurnal Akbar Juara, Vol. 4, No. 5, Edisi Desember, pp. 229- 245.
Ahmad Nur Ansari, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, April 2022, Vol.7, No.1, hal.81-96
golongan  bebas  membentuk  dan  mendirikan  parpol  serta  tidak  ada pembatasan jumlah partai politik. 2
Pasca runtuhnya orde baru tahun 1998 menuju reformasi, kemunculan partai politik semakin meningkat drastis, hal ini bisa dilihat pada pemilu 1999 dimana ada 148 partai politik, 141 partai politik yang mendaftar untuk ikut pemilu,  48  partai  politik  yang  berhasil  lolos  verifikasi  dan  21  partai  politik yang mendapat kursi di DPR. Sedangkan pada pemilu 2004 terdapat 24 partai politik  peserta  pemilu  dan  17  partai  politik  berhasil  mendapatkan  kursi  di DPR.
Banyaknya  jumlah  partai  politik  pasca  reformasi  merupakan konsekuensi  dari  perlindungan  hak  kebebasan  berkumpul  dan  berserikat didalam konstitusi. Hal ini menjadi isu yang sangat krusial mengingat cita-cita reformasi dan amandemen konstitusi adalah memperkuat sistem presidensial. Sedangkan  sistem  presidensial  dianggap  tidak  kompatibel  dengan  sistem multi  partai. 3 Apalagi  sistem  multi  partai  ekstrim  seperti  yang  terjadi  di Indonesia  pasca  reformasi,  munculnya  polarisasi  koalisi  partai  di  parlemen dan karakter koalisi yang terbangun cenderung cair dan rapuh mengakibatkan kontrol parlemen terhadap pemerintah terlalu besar dan dapat melemahkan posisi presiden sehingga dianggap dapat mengganggu stabilitas pemerintahan presidensial. 4
Salah satu cara yang diyakini dapat memperkuat sistem presidensial ditengah sistem multi partai ekstrim yang terjadi di Indonesia pasca reformasi yaitu  dengan  cara  menyederhanakan  partai  politik  salah  satunya  melalui penerapan parliamentary  threshold atau  ambang  batas  parlemen  yang merupakan jumlah minimal perolehan suara sah secara nasional yang harus dipenuhi oleh suatu partai untuk di ikut sertakan dalam penentuan perolehan kursi di DPR. Ambang batas ini mulai diberlakukan pada pemilu 2009 dengan besaran angka 2,5%, partai politik yang tidak mencukupi 2,5% jumlah suara sah nasional tidak akan diikutkan dalam penentuan perolahan kursi di DPR. Pada  pemilu  selanjutnya  tahun  2014  ambang  batas  parlemen  atau parliamentary threshold meningkat 1% dari sebelumnya 2,5% menjadi 3,5%, sehingga partai politik yang ingin di ikutkan dalam penetuan perolehan kursi
2 Lili  Romli  (2011)  “Reformasi  Partai  Politik  dan  Sistem  Kepartaian  di  Indonesia”. Jurnal Politica, Vol. 2, No. 2, Edisi November, pp. 199-220.
3 Muhammad  Febry  Ramadhan  (2018)  “Politik  Hukum  Penyederhanaan  Sistem Kepartaian di Indonesia”. Jurnal Lex Renaissance, Vol. 3, No. 1, Edisi Januari, pp. 148-170.
4 Hanta Yuda AR (2010) “Presidensilisme Setengah Hati : Dari Dilema ke Kompromi”. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, h. 133
Ahmad Nur Ansari, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, April 2022, Vol.7, No.1, hal.81-96
di  DPR  harus  memenuhi  ambang  batas  3,5%  suara  sah  nasional.  dan  pada tahun  2019  ambang  batas  parlemen  meningkat  lagi  sebesar  0,5%  dari sebelumnya 3,5%  menjadi 4% total suara sah nasional.
Penelitian ini mencoba menunjukkan perbandingan implikasi ambang batas  parlemen  2,5%  pada  pemilu  2009  dan  ambang  batas  parlemen  3,5% pada  pemilu  2014  terhadap  penyederhanaan  partai  politik  di  Indonesia. Penelitian ini memilih membandingkan ambang batas parlemen pemilu 2009 dan  pemilu  2014  karena  pada  pemilu  2009  merupakan  pertama  kalinya diterapkan  ambang  batas  parlemen  untuk  menyederhanakan  partai, kemudian angka ambang batas parlemen pada pemilu 2009 dan pemilu 2014 mengalami kenaikin yang lebih signifikan yaitu sebesar 1% dari 2,5% menjadi 3,5%,  dibandingakan  dengan  pemilu  2019  yang  menerapkan  ambang  batas parlemen sebesar 4% hanya mengalami kenaikan sebesar 0,5% dari pemilu sebelumnya yaitu 3,5% pada tahun 2014.
Penelitian  ini  diharapkan  memiliki  manfaat  baik  secara  teoritis maupun  secara  praktis.  Secara  teoritis,  penelitian  ini  diharapkan  dapat menambah  pengetahuan  dan  wawasan  kepada  para  pembaca  seperti akademisi,  mahasiswa,  dan  masyarakat  khususnya  yang  tertarik  dan menggeluti bidang politik. Selain itu, diharapkan juga berguna bagi siapa saja yang  membutuhkan  sebagai  bahan  acuan  dan  pertimbangan  untuk mengetahui  bagaimana  implikasi parliamentary  threshold terhadap penyederhanaan partai politik di Indonesia. Secara praktis, adanya penelitian ini  diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi  berupa  sumbangsi  pemikiran dalam  pengembangan  disiplin  ilmu  politik  khususnya  dalam  bidang kepemiluan,  serta  menjadi  bahan  masukan  bagi  para  praktisi  politik, pengamat politik, maupun penyelenggara pemilu dalam menetapkan ambang batas parlemen dan penyederhanaan partai politik di Indonesia.

## Metode
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian  kualitatif,  dimana  jenis  penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian yang  temuannya  tidak  diperoleh  melalui  prosedur  statistik  atau  bentuk hitungan  lainnya.  Penelitian  kualitatif  merujuk  pada  analisis  data  non matematis yang menghasilkan temuan melalui data-data yang dikumpulkan dengan  berbagai  cara  antara  lain  wawancara,  pengamatan,  dokumen  atau arsip, dan teks.
Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah studi  Pustaka  yang  merupakan  suatu  studi  yang  digunakan  dalam
Ahmad Nur Ansari, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, April 2022, Vol.7, No.1, hal.81-96
mengumpulkan  informasi  dan  data  dengan  melalui  beberapa  bantuan berbagai  macam  material  yang  ada  di  perpustakaan  seperti  buku,  jurnal, dokumen, dan arsip. Buku, jurnal, dokumen, dan arsip yang dikumpulkan pada penelitian  ini  terkait  dengan  parliamentary  threshold,  partai  politik, demokrasi, dan sistem kepartaian.
Teknik  analisis  data  pada  penelitian  ini  adalah  deskriptif  kualitatif. Adapun  tujuan  dari  Teknik  ini  adalah  untuk  mendapatkan  hasil  penelitian yang  dapat  memberikan  gambaran  terhadap  proses  yang  diteliti  dan menganalisis  makna  yang  ada  dibalik  data  yang  diperoleh  yang  kemudian akan ditarik kesimpulan berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan untuk  menjawab  pertanyaan  penelitian  yaitu  bagaimana  implikasi parliamentary threshold terhadap sistem kepartaian di Indonesia.

## Partai Politik Sebagai Pilar Demokrasi
Keberadaan  partai  politik  tidak  dapat  dipisahkan  dalam  sistem demokrasi  sebuah  negara,  karena  dalam  pelaksanaannya  partai  politik memegang peran yang sangat penting dalam memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara pemerintah dengan warga negara, melalui partai politik aspirasi dan keinginan masyarakat dapat disalurkan dan disampaikan kepada pemerintah.
Partai politik merupakan pilar demokrasi dalam suatu negara seperti di Indonesia.  Kehadiran  partai  politik  telah  mengubah  sirkulasi  elit  yang sebelumnya tertutup bagi semua masyarakat menjadi terbuka. Dengan adanya partai politik, jabatan-jabatan politik yang diperebutkan untuk memperoleh struktur  kekuasaan  dapat  diakses  dari  semua  kalangan  masyarakat  tapa terkecuali  melalui  saluran  partai  politik.  Saluran  politik  tersebut  bisa dilakukan dengan keikutsertaan partai politik dalam pemilihan umum yang diselenggarakan oleh negara. 5
Partai  politik  diartikan  sebagai  suatu  sarana  bagi  warga  negara  untuk turut  serta  dalam  proses  pengelolaan  negara.  Proses  kemunculan  partai politik  berbanding  lurus  dengan  proses  tumbuh  kembang  demokrasi khususnya yang berkaitan dengan kesamaan hak antar warga negara. 6 Partai Politik  dalam  era  demokrasi  modern  saat  ini,  dipandang  sebagai  salah  satu
5 Djauhari  (2008)  “Politik  Hukum  Negara  Kesejahteraan  Indonesia”,  Semerang: Unissula Press, h. 2
6 Sakti  Ramadhon  Syah  (2019)  “Dasar-Dasar  Hukum  Tata  Negara:  Suatu  Kajian Pengantar Hukum Tata Negara Dalam Perpektif Teoritis-Filosofis”. Makassar: CV. Sosial Politic Genius (SIGn), h. 149
Ahmad Nur Ansari, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, April 2022, Vol.7, No.1, hal.81-96
pilar  dalam  mewujudkan  tatanan  kehidupan  masyarakat  yang  adil  dan makmur.  Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  yang  juga  menerapkan sistem politik demokrasi dalam menjalankan roda pemerintahannya. 7 Dalam sistem politik demokrasi modern, partai politik adalah institusi yang dianggap penting  dan  dibutuhkan  dalam  mengimplementasikan  prinsip  kedaulatan rakyat.
Partai  politik  pada  dasarnya  dibentuk  atas  dasar  keinginan  untuk menyatukan  berbagai  kelompok  masyarakat  yang  mempunyai  visi  dan  misi yang  sama,  sehingga  pikiran  dan  orientasi  mereka  dapat  dikonsolidasikan. Berangkat dari hal tersebut dapat diuraikan bahwa partai politik merupakan suatu  kelompok  masyarakat  atau  warga  negara  yang  terorganisir  dan mempunyai  suatu  tujuan  tertentu.  Hal  ini  menunjukkan  betapa  pentingnya partai politik sebagai suatu sarana bagi masyarakat atau warga negara untuk membentuk suatu organisasi dalam menyalurkan aspirasinya yang kemudian diwujudkan dalam fungsi partai politik itu sendiri. 8
Partai Politik sebagai pilar demokrasi untuk mewujudkan sistem politik yang demokratis guna mendukung sistem presidensil yang efektif. Penataan dan  penyempurnaan  Partai  Politik  diarahkan  pada  dua  hal  utama,  yaitu, pertama,  membentuk  sikap  dan  perilaku  Partai  Politik  yang  terpola  atau sistemik sehingga terbentuk budaya politik yang mendukung prinsip-prinsip dasar sistem demokrasi. Hal ini ditunjukkan dengan sikap dan perilaku Partai Politik  yang  memiliki  sistem  seleksi  dan  rekrutmen  keanggotaan  yang memadai  serta  mengembangkan  sistem  pengkaderan  dan  kepemimpinan politik  yang  kuat.  Kedua,  memaksimalkan  fungsi  Partai  Politik  baik  fungi Partai  Politik  terhadap  negara  maupun  fungi  Partai  Politik  terhadap  rakyat melalui  pendidikan  politik  dan  pengkaderan  serta  rekrutmen  politik  yang efektif  untuk  menghasilkan  kader-kader  calon  pemimpin  yang  memiliki kemampuan di bidang politik. 9
Peran  partai  politik  juga  sangat  dibutuhkan  dalam  mewujudkan  salah satu  aspek  penting  yang  harus  ada  dalam  sebuah  sistem  demokrasi,  yakni
7 Chindy  Astria  Octaviana  Hutagalang  (2017)  “Peran  Partai  Politik  Golkar  Dalam Meningkatkan  Kesadaran  Politik  Masyarakat  Berdasarkan  Ketentuan  Pasal  10  Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012. Under Graduates Thesis, Universitas Negeri Semarang.
8 Romli  Mubarok  (2012)  “Peran  Partai  Politik  Sebagai  Pilar  Demokrasi  Pasca Reformasi  di  Indonesia”.  Jurnal  Hukum  dan  Dinamika  Masyarakat,  Vol.  10,  No.  1,  Edisi Oktober, h. 3
9 Maria  Yeti  Andrias  (2018)  “Peran  Partai  Politik  Dalam  Pembangunan  (Kajian Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik)”. Jurnal Legal Pluralism, Vol. 8, No. 2, Edisi Juli.
Ahmad Nur Ansari, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, April 2022, Vol.7, No.1, hal.81-96
menyelenggarakan  pemilihan  berkala  untuk  menciptakan  sebuah  sistem perwakilan yang dapat membawa pendalaman bagi demokrasi. Pendalaman demokrasi  membutuhkan  langkah  lebih  lanjut  untuk  memperkuat kewarganegaraan  dan  demokratisasi  negara.  Penguatan  kewarganegaraan berarti  mengubah  warga  dari  subyek  pasif  dalam  hubungan  tergantung dengan politisi tertentu atau pihak menjadi warga negara yang aktif yang tahu bahwa  mereka  memiliki  hak  dan  sah  dapat  mengajukan  tuntutan  pada pemerintah. Salah satu cara untuk membedakan kewarganegaraan diperkuat dalam  prakteknya  adalah  untuk  melihat  apakah  jumlah  warga  yang  secara teratur dan langsun berpartisipasi dalam pengambilan keputusan pemerintah, yang  merupakan  tujuan  utama  dari  percobaan  ini.  Cara  kedua  adalah memeriksa perubahan dalam kekuatan aktor sosial kolektif, atau masyarakat sipil, untuk melihat apakah asosiasi yang ada menjadi lebih politis atau tidak. 10
Eksistensi partai politik dalam suatu negara demokrasi pada hakikatnya merupakan  sebuah  keniscayaan.  Hal  ini  disebabkan  karena  negara-negara demokrasi modern termasuk juga indonesia relatif memiliki tingkat populasi masyarakat  yang  tinggi  dan  luasnya  daerah  territorial  pemerintahan.  Di tengah kondisi yang seperti itu, tanpa adanya instrument yang dapat dijadikan sebagai  jembatan,  negara  akan  kesulitan  dalam  mengakomodir  banyaknya kepentingan dan aspirasi yang disalurkan masyarakat terhadap negara. 11

## Upaya Penyederhanaan Partai Politik Di Indonesia
Keberadaan partai politik di Indonesia memiliki pasang surut kebebasan dan kejayaannya sesuai dengan perubahan era dan sistem politik pada saat itu, di  awal  era  orde  lama  pembentukan  partai  politik  sangat  mudah  akibat dikeluarkannya maklumat pemerintah tanggal 3 November 1946 yang berisi tentang anjuran membentuk dan mendirikan partai politik, Pada masa sistem politik demokrasi parlementer, partai politik menunjukkan fungi dan peranan yang  kuat.  Partai  politik  dan  parlemen  merupakan  kerangka  pokok mekanisme  sistem  politik.  Stabilitas  politik  dan  pemerintahan  sangat tergantung  pada  dukungan  partai-partai  politik  dalam  parlemen,  sistem politik  ini  diterapkan  dalam  sistem  multipartai.  Betapa  sulit  membangun koalisi antar partai-partai politik dalam membentuk kabinet, jatuh bangunnya kabinet, menunjukkan tidak stabilnya politik dan pemerintahan pada masa itu.
10 Muhammad  Ridha  T.R  (2016)  “Dilema  Pelembagaan  Partai  Golongan  Karya (Golkar) Di Tingkat Lokal: Penomena Politik Klan”. Jurnal CosmoGov, Vol. 2, No. 1, Edisi April.
11 Teguh  Imansyah  (2012)  “Regulasi  Partai  Politik  Dalam  Mewujudkan  Penguatan Partai dan Fungsi Partai Politik”. Jurnal Recht Vinding, Vol. 1, No. 3, Edisi Desember, h. 376
Ahmad Nur Ansari, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, April 2022, Vol.7, No.1, hal.81-96
Itulah  sebabnya  pada  masa  Demokrasi  Terpimpin  muncul  kebijaksanaan untuk  menyederhanakan  partai  politik  dengan  mengurangi  jumlah  partai politik  melalui  penetapan  Presiden  No.  7  Tahun  1959  yang  menetapkan syarat-syarat  yang  harus  dipenuhi  suatu  partai  politik  untuk  diakui  oleh pemerintah.  Di  sini  Maklumat  Pemerintah  3  Nopember  1945  yang menganjurkan pendirian partai partai politik tersebut dicabut. 12
Setelah dikeluarkannya Penpres No. 7 Tahun 1959 disusul oleh Perpres No. 13 tahun 1960 tentang pengakuan, pengawasan dan pembubaran partai politik, yang salah satu isinya memuat persyaratan yang harus dipenuhi agar dapat mendirikan suatu partai politik, diantara persyaratan itu adalah bahwa partai politik harus mempunyai cabang yang tersebar di seperempat jumlah daerah  tingkat  I  dan  jumlah  anak  cabang  partai  politik  minimal  meliputi seperempat  jumlah  daerah  tingkat  II,  selain  itu  partai  politik  juga  harus mempunyai anggota minimal 50 orang. Dengan demikian semua partai politik yang  ada  harus  mendaftar  kembali  sesuai  dengan  persyaratan  yang  telah ditentukan dan hasilnya hanya ada 9 partai yang lolos dan diakui pada masa demokrasi  terpimpin.  Pada  masa  orde  baru  upaya  penyederhanaan  partai politik terus berlanjut dari sebelumnya 9 partai tersebut menjadi 3 partai saja yaitu Golkar, PPP dan PDI.
Pada era reformasi salah satu terobosan terbesar pada masa itu adalah dengan  menghidupkan  kembali  demokrasi  di  Indonesia  setelah  32  tahun berada  dibawah  cengkraman  otoritarianisme.  Adanya  liberalisasi  politik merupakan  salah  satu  indikator  terjadinya  transisi  dari  otoritarianisme menuju demokrasi. Liberalisasi politik dalam konteks politik indonesia pasca Orde  Baru  adalah  liberalisasi  hak  politik  rakyat  untuk  mendirikan  partai politik.  Euphoria  dan  hasrat  politik  rakyat  untuk  berpolitik  melalui  partai politik  begitu  luar  biasa  sehingga  jumlah  partai  politik  meningkat  drastis, setidaknya  ada  148  partai  politik  yang  terbentuk,  141  partai  politik  yang mendaftar  untuk  ikut  pemilu,  dan  48  partai  politik  yang  berhasil  lolos verifikasi serta mengikuti pemilu. 13
Mengantisipasi  dampak  negatif  dari  sistem  multi  partai,  pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menyederhanakan partai politik yaitu dengan memberlakukan  ketentuan  yang  disebut  sebagai electoral  threshold yang mengatur bahwa untuk dapat mengikuti pemilihan selanjutnya, partai politik
12 A. Gau Kadir (2014) “Dinamika Partai Politik Di Indonesia”. Jurnal Sosiohumaniora, Vol. 16, No. 2, Edisi Juli, pp. 132-136
13 Andi Suwarko (2013) “Penyederhanaan Sistem Kepartaian Pasca Orde Baru”. Jurnal Review Politik, Vol. 3, No. 2, Edisi, pp. 279-297
Ahmad Nur Ansari, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, April 2022, Vol.7, No.1, hal.81-96
harus  memiliki  sekurang-kurangnya  2%  dari  jumlah  kursi  DPR,  atau sekurang-kurangnya 3% kursi dari jumlah kursi DPRD Provinsi  atau DPRD kabupaten kota yang tersebar sekurang-kurangnya di ½ jumlah Provinsi dan di ½ jumlah Kabupaten Kota di indonesia. 14 Selain itu persyaratan membentuk dan mendirikan partai politik juga diatur menjelang pemilu tahun 1999 yaitu harus  didukung  oleh  sedikitnya  50  orang  dan  membuat  akta  pendirian  di depan notaris. 15
Selanjutnya  pada  pemilu  tahun  2004  aturan  mengenai electoral threshold dinaikkan  dari  2%  menjadi  3%  dari  jumlah  kursi  DPR,  atau memperoleh  sekurang-kurangnya  4%  jumlah  kursi  DPRD  Provinsi  yang tersebar  sekurang-kurang  di  ½  jumlah  Provinsi  seluruh  indonesia,  atau memperoleh  sekurang-kurangnya  4%  jumlah  kursi  DPRD  Provinsi  yang tersebar sekurang-kurang di ½ jumlah Kabupaten/Kota dseluruh Indonesia. 16 Menjelang pemilu tahun 2004 persyaratan membentuk dan mendirikan partai politik diperketat melihat masih banyaknya partai politik yang mendaftarkan diri    ke  Departemen  Hukum  dan  HAM  sebanyak  237  partai  dan  yang  lolos verifikasi sebanyak 50 partai sehingga aturan pendirian partai politik dirubah menjadi selain harus didukung oleh sedikitnya 50 orang dan membuat akte pendirian di hadapan notaris, partai juga harus memiliki pengurus dan kantor di 50% dan 50% Kabupaten/Kota pada Provinsi yang dimaksud. 17
Persyaratan pendirian partai politik pada pemilu 2004 sepertinya masih dianggap terlalu ringan, sebab masih terlalu banyak partai politik baru yang mendaftarkan diri ke Departemen Hukum dan HAM yaitu sebanyak 115 partai dan  24  partai  yang  lolos  verifikasi,  sehingga  menjelang  pemilu  tahun  2009 persyaratan  mendirikan  partai  politik  kembali  diperketat  yaitu  harus didukung oleh sedikitnya 50 orang dan membuat akte pendirian di hadapan notaris  dan  harus  menyertakan  30%  perempuan  serta  partai  politik  harus memiliki pengurus dan kantor di 60% provinsi dan di 50% kabupaten atau kota  di  provinsi  yang  dimaksud. 18 Tidak  cukup  sampai  disitu,  persyaratan mendirikan  partai  politik  menjelang  pemilu  tahun  2014  kembali  diperketat yaitu harus didukung oleh sedikitnya 50 orang dan membuat akte pendirian di  hadapan  notaris  dan  harus  menyertakan  30%  perempuan  dengan  syarat para  pendiri  harus  berasal  dari  setiap  provinsi  yang  ada  di  Indonesia,
14 UU No. 3 Tahun 1999 Pasal 39 Ayat 3
15 UU No. 2 Tahun 1999 Pasal 2,3, dan 4
16 UU No. 12 Tahun 2003 Pasal 9 Ayat 1
17 UU No. 31 Tahun 2002 Pasal 2,3, dan 4
Ahmad Nur Ansari, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, April 2022, Vol.7, No.1, hal.81-96
selanjutnya  partai  politik  harus  memiliki  pengurus  dan  kantor  di  100% provinsi dan di 75% kabupaten kota. 19
Seperti itulah upaya penyederhanaan partai politik di Indonesia pasca kemerdekaan  yang  mengalami  dinamika  sesuai  dengan  masa  dan  sistem politiknya  mulai  dari  masa  Orde  Lama  dengan  sistem  politik  demokrasi parlementer  sampai  dengan  sistem  politik  demokrasi  terpimpin,  kemudian beralih ke masa Orde Baru sampai ke masa Reformasi sebelum diterapkannya parliamentary threshold sebagai upaya yang diyakini dapat menyederhanakan partai politik yang akan dibahas pada pembahasan selanjutnya.

## Parliamentary  Threshold  Sebagai  Upaya  Penyederhanaan Partai Politik Di Indonesia
Meskipun  diberlakukan  sistem electoral  threshold pada  pemilu sebelumnya  tahun  1999  untuk  membatasi  partisipasi  partai  politik  dalam pemilu, namun faktanya menunjukkan bahwa pada pemilu selanjutnya tahun 2004 kebijakan itu tidak mampu mengurangi secara signifikan jumlah partai politik peserta pemilu. Belajar dari pengalaman hasil pemilu 1999 dan 2004 maka pemerintah merancang kebijakan baru menjelang pemilu 2009 dalam rangka membatasi partisipasi partai politik di parlemen yang disebut sebagai parliamentary threshold atau ambang batas parlemen. Jika electoral threshold berkaitan  dengan  pembatan  kesempatan  bagi  partai  politik  untuk  ikut berpartisipasi  pada  pemilu  selanjutnya,  maka parliamentary  threshold berkaitan  dengan  persyaratan  ambang  batas  minimal  perolehan  suara  sah secara nasional yang harus dipenuhi oleh partai politik untuk diikutsertakan dalam  perhitungan  suara  penetuan  kursi  di  DPR.  Dengan  kata  lain parliamentary  threshold adalah  bentuk  pembatasan  kepada  partai  politik untuk  menempatkan  wakilnya  di  DPR  yang  nantinya  berujung  pada penyederhanaan jumlah partai politik di parlemen. 20
Penyederhanaan  partai  politik  dilakukan  sebagai  konsekuensi  dari cita-cita  reformasi  dan  amandemen  konstitusi  untuk  memperkuat  sistem presidensial, dimana sistem presidensial dianggap tidak kompatibel dengan sistem  multi  partai  ekstrim  seperi  di  Indonesia  saat  ini.  Peryataan  ini berdasarkan  logika  sederhana  dimana  semakin  banyak  pihak  yang  terlibat dalam pengambilan keputusan maka proses pengambilan keputusan semakin
19 UU No. 2 Tahun 2011 Pasal 2,3 dan 4
20 Kuswanto  (2013)  “Penyederhanaan  Partai  Politik  Dalam  Sistem  Pemerintahan Presidensiil Yang Multi Partai”. Jurnal Yuridika, Vol. 28, No. 2, hal. 15
Ahmad Nur Ansari, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, April 2022, Vol.7, No.1, hal.81-96
lama  dan  panjang  karena  banyaknya  pendapat  yang  harus  didengar  dan dirundingkan,  sedangkan  semakin  sedikit  pihak  yang  terlibat  dalam pengambilan keputusan maka proses pengambilan keputusan semakin cepat dan  singkat.  Atas  dasar  pertimbangan  itulah  sehingga  sistem  multi  partai ekstrim harus diubah menjadi sistem multi partai sederhana.
Untuk mengetahui sistem kepartaian termasuk dalam kategori sistem multi  partai  ekstrim  atau  multi  partai  sederhana  setidaknya  ada  dua  faktor yaitu  pertama  dari  jumlah  partai  politik  yang  ada  di  parlemen  dimana dikategorikan  multi  partai  sederhana  jika  terdepat  3-5  partai  politik  di parlemen,  sedangkan  dikategorikan  multi  partai  ekstrim  jika  terdapat  lebih dari 5 partai di parlemen. Kedua menurut Sartori pengkategorian sistem multi partai  sederhana  atau  multi  partai  ekstrim  tidak  hanya  dilihat  dari  jumlah partainya secara kuantitas saja tetapi harus dilihat dari jumlah partai relevan atau jumlah partai dominan didalam parlemen. 21 Sebagai contoh di Amerika dan Inggris terdapat lebih dari dua partai tetapi hanya ada dua sampai tiga partai yang menetukaan pengambilan  keputusan itulah yang disebut partai relevan  atau  partai  dominan  yang  mendominasi  di  parlemen  sehingga Amerika dan Inggris dikategorikan sistem dua partai. 22
Selanjutnya  konsep  partai  relevan  Sartori  tersebut  kemudian diformulasikan  dalam  bentuk  matematis  oleh  Laakso  dan  Taagepera  yang kemudian menghasilkan konsep jumlah efektif partai politik di parlemen atau dikenal  dengan  istilah  Indeks effective  number  of  parliamentary  partiaes (Indeks ENPP) dengan rumus matematis sebagai berikut : 23
ENPP = 1/(Σsi)2 = 1/(s1+s2+s3+ ... sn
Ambang  batas  Parlemen  atau parliamentary  threshold pertama  kali diterapkan pada pemilu tahun 2009 dengan ketentuan bahwa partai politik peserta  Pemilu  harus  memenuhi  ambang  batas  perolehan  suara  sekurang- kurangnya 2,5%  dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi DPR. 24 Konsekuensi dari ambang batas parlemen ini yaitu parai politik yang tidak mencapai 2,5% total suara sah secara nasional
21 Giovanni Sartori (1976) “Parties and Party System: A Frameworks Of Analysis, New York”. Cambridge Universty Press.
22 Didik Supriyanto dan August Mellaz (2011) “Ambang Batas Perwakilan: Pengaruh Parliamentary Threshold Terhadap Penyederhanaan Sistem Kepartaian dan Proporsionalitas Hasil Pemilu”. Jakarta: Perludem, h. 28.
23 Laakso and Rein Taagepera (1979) “Effective Number Of Parties: A Measure With Aplication to West Eropa”. Dalam Comparative Political Studies
Ahmad Nur Ansari, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, April 2022, Vol.7, No.1, hal.81-96
maka  tidak  akan  diikutkan  dalam  perhitungan  suara  untuk  menentukan perolehan  kursi  di  DPR  dan  secara  otomatis  tidak  memiliki  perwakilan  di parlemen. Adapun partai yang lolos ambang batas pada pemilu 2009 antara lain Demokrat , Golkar, PDIP, PKS, PAN, PPP, PKB, Gerindra, dan Hanura.
Pada pemilu tahun 2014 ambang batas parlemen atau parliamentary threshold ditingkatkan dengan ketentuan bahwa partai politik peserta pemilu harus  memenuhi  ambang  batas  perolehan  suara  sekurang-kurangnya  3,5% dari  jumlah  suara  sah  secara  nasional  untuk  diikutkan  dalam  penentuan perolehan  kursi  anggota  DPR. 25 Dengan  konsekuensi  yang  sama  yaitu  parai politik yang tidak memenuhi 3,5% total suara sah secara nasional maka tidak akan diikutkan dalam perhitungan suara untuk penentukan perolehan kursi di DPR  dan  secara  otomatis  tidak  memiliki  perwakilan  di  parlemen.  Adapun partai politik yang lolos parliamentary threshold pada pemilu 2014 antara lain PDIP, Golkar, Gerindra, Demokrat, PKB, PAN, PKS, Nasdem, PPP, dan Hanura.
Untuk  mengetahui  perbandingan  implikasi parliamentary  threshold terhadap penyederhanaan partai politik pada dua periode pemilu yaitu pemilu tahun  2009  dan  pemilu  tahun  2014  dengan  besaran  angka parliamentary threshold yang berbeda yakni 2,5% dan 3,5% bisa dilihat pada tabel dibawah ini.
Tabel 1. Perbandingan PT 2,5% dan PT 3,5% Keterangan Pemilu 2009 Pemilu 2014 Jumlah partai peserta pemilu 38 12 Parliamentary Threshold 2,5% 3,5% Partai yang lolos ke DPR 9 10 Indeks ENPP 6,6 8,2 Sistem kepartaian Multi Partai Ekstrim Multi Partai Ekstrim Sumber: Data olahan Perludem pada pemilu 2009 dan 2014
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada pemilu tahun 2009 dengan besaran parliamentary threshold 2,5% terdapat 9 partai politik yang lolos ke DPR dengan indeks ENPP sebesar 6,6, artinya sistem kepartaian pada pemilu tersebut  dikategorikan  kedalam  sistem  multi  partai  ekstrim  sebab  jumlah partai politik yang lolos ke parlemen secara kuantitas lebih dari 5 partai begitu juga  dengan  Indeks  ENPP  lebih  dari  5  partai  politik  relevan  atau  dominan. Sedangkan pada pemilu tahun 2014 ada hal yang menarik dan mengejutkan dimana parliamentary  threshold  yang  dianggap  sebagai  upaya  untuk
Ahmad Nur Ansari, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, April 2022, Vol.7, No.1, hal.81-96
menyederhanakan  jumlah  partai  politik,  pada  pemilu  2014  dengan parliamentary threshold  yang lebih besar dari pemilu sebelumnya yaitu 3,5% justru  jumlah  partai  politik  yang  lolos  ke  DPR  bertambah  dari  yang sebelumnya 9 partai pada pemilu 2009 menjadi 10 partai pada pemilu 2014, begitu juga dengan Indeks ENPPnya dari yang sebelumnya 6,6 menjadi 8,2 dan jelas ini termasuk kategori sistem multi partai ekstrim.
Satu-satunya hal yang berkurang dari tabel perbandingan pemilu 2009 dan pemilu 2014 hanyalah jumlah partai politik peserta pemilunya dari yang sebelumnya 38 partai politik pada pemilu 2009 menjadi 12 partai politik pada pemilu  2014,  tetapi  hal  yang  perlu  digaris  bawahi  adalah parliamentary threshold  merupakan ambang batas minimal perolehan suara secara nasional yang  harus  dipenuhi  oleh  partai  untuk  diikutsertakan dalam  perhitungan suara  penentukan  perolehan  kursi  di  DPR ,  dengan  kata  lain parliamentary threshold    adalah  bentuk  pembatasan  jumlah  partai  politik  lolos  ke  DPR, bukan pembatasan jumlah partai politik peserta pemilu sebagaimana electoral threshold.

## Kesimpulan
Keberadaan  partai  politik  tidak  dapat  dipisahkan  dalam  sistem demokrasi sebuah negara, karena partai politik merupakan pilar demokrasi, dengan  adanya  partai  politik  aspirasi  dan  keinginan  masyarakat  dapat  di ditampung  dan  disalurkan,  sebab  partai  politik  merupakan  penghubung antara  pemerintah  dan  masyarakat,  tanpa  adanya  partai  politik  maka demokrasi tidak akan bekerja dan berjalan. Banyaknya jumlah partai politik di Indonesia  pasca  reformasi  merupakan  implementasi  dari  perlindungan  hak kebebasan  berkumpul  dan  berserikat.  Penyederhanaan  partai  politik dilakukan  sebagai  konsekuensi  dari  cita-cita  reformasi  dan  amandemen konstitusi untuk memperkuat sistem presidensial, dimana sistem presidensial dianggap  tidak  kompatibel  dengan  sistem  multi  partai. Parliamentary threshold merupakan  upaya  untuk  menyederhanakan  partai  yang  mulai diterapkan pada pemilu 2009 sebesar 2,5% dan pemilu 2014 sebesar 3,5%. Adanya  peningkatan  besaran  ambang  batas  parlemen  dari  pemilu  2009  ke pelimu 2014 diharapkan mampu mengurangi jumlah partai politik yang lolos ke  parlemen  namun  faktanya  peningkatan  ambang  batas  tersebut  justru menambah jumlah partai politik yang lolos ke parlemen dari yang sebelumnya hanya 9 partai padal pemilu 2009 menjadi 10 partai pada pemilu 2014. Hal ini menunjukkan  bahwa parliamentary  threshold tidak  memiliki  implikasi terhadap penyederhanaan partai politik jika dilihat dari hasil pemilu 2009 dan pemilu 2014.
Ahmad Nur Ansari, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, April 2022, Vol.7, No.1, hal.81-96

## Daftar Pustaka
Astria Chindy Octaviana Hutagalang (2017) “Peran Partai Politik Golkar Dalam Meningkatkan  Kesadaran  Politik  Masyarakat  Berdasarkan  Ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012. Under Graduates Thesis, Universitas Negeri Semarang.
Djauhari (2008) “Politik Hukum Negara Kesejahteraan Indonesia”, Semerang: Unissula Press, h. 2
Febry Muhammad Ramadhan (2018) “Politik Hukum Penyederhanaan Sistem Kepartaian  di  Indonesia”.  Jurnal  Lex  Renaissance,  Vol.  3,  No.  1,  Edisi Januari, pp. 148-170.
Imansyah  Teguh  (2012)  “Regulasi  Partai  Politik  Dalam  Mewujudkan Penguatan Partai dan Fungsi Partai Politik”. Jurnal Recht Vinding, Vol. 1, No. 3, Edisi Desember, h. 376
Kadir  A.  Gau  (2014)  “Dinamika  Partai  Politik  Di  Indonesia”.  Jurnal Sosiohumaniora, Vol. 16, No. 2, Edisi Juli, pp. 132-136
Kuswanto (2013) “Penyederhanaan Partai Politik Dalam Sistem Pemerintahan Presidensiil Yang Multi Partai”. Jurnal Yuridika, Vol. 28, No. 2, hal. 15
Laakso and Rein Taagepera (1979) "Effective Number Of Parties: A Measure With Application to West Europe". Dalam Comparative Political Studies
Mubarok  Romli  (2012)  “Peran  Partai  Politik  Sebagai  Pilar  Demokrasi  Pasca Reformasi di Indonesia”. Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat, Vol.
10, No. 1, Edisi Oktober, h. 3
Ramadhon Sakti Syah (2019) “Dasar-Dasar Hukum Tata Negara: Suatu Kajian Pengantar  Hukum  Tata  Negara  Dalam  Perpektif  Teoritis-Filosofis”. Makassar: CV. Sosial Politic Genius (SIGn), h. 149
Ridha  Muhammad  T.R  (2016)  “Dilema  Pelembagaan  Partai  Golongan  Karya (Golkar) Di Tingkat Lokal: Penomena Politik Klan”. Jurnal CosmoGov, Vol. 2, No. 1, Edisi April.
Romli  Lili  (2011)  “Reformasi  Partai  Politik  dan  Sistem  Kepartaian  di Indonesia”. Jurnal Politica, Vol. 2, No. 2, Edisi November, pp. 199-220.
Sartori Giovanni (1976) "Parties and Party System: A Frameworks Of Analysis, New York". Cambridge University Press
Strata  Tata,  Hufron,  Sri  Setyadji  (2019)  “Ambang  Batas  Parlemen (Parliamentary Threshold) dan Asas Demokrasi”. Jurnal Akbar Juara, Vol.
4, No. 5, Edisi Desember, pp. 229-245.
Supriyanto  Didik  dan  August  Mellaz  (2011)  “Ambang  Batas  Perwakilan:
Pengaruh  Parliamentary  Threshold  Terhadap  Penyederhanaan  Sistem Kepartaian dan Proporsionalitas Hasil Pemilu”. Jakarta: Perludem, h. 28
Ahmad Nur Ansari, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, April 2022, Vol.7, No.1, hal.81-96
Suwarko Andi (2013) “Penyederhanaan Sistem Kepartaian Pasca Orde Baru”. Jurnal Review Politik, Vol. 3, No. 2, Edisi, pp. 279-297
Yuda  Hanta  AR  (2010)  “Presidensilisme  Setengah  Hati  :  Dari  Dilema  ke Kompromi”. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, h. 133
Yeti Maria Andrias (2018) “Peran Partai Politik Dalam Pembangunan (Kajian Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik)”. Jurnal Legal Pluralism, Vol. 8, No. 2, Edisi Juli.
UU No. 3 Tahun 1999 Pasal 39 Ayat 3 UU No. 2 Tahun 1999 Pasal 2,3, dan 4 UU No. 12 Tahun 2003 Pasal 9 Ayat 1 UU No. 31 Tahun 2002 Pasal 2,3, dan 4 UU No. 2 Tahun 2008 Pasal 2,3, dan 4 UU No. 2 Tahun 2011 Pasal 2,3 dan 4 UU No. 10 Tahun 2008 Pasal 202 UU No. 8 Tahun 2012 Pasal 208