Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## PERLINDUNGAN & PENYELESAIAN SENGKETA KOSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN
Nur Husni Emilson 1 , Koesrin Nawawi 2 , Soleh Idrus 3
123 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang nurhusniemilson@gmail.com, koesruinnawawie@gmail.com, muhammadsolehidrus484@gmail.com
Naskah diterima: 27 April 2023; revisi: 30 Mei 2023; disetujui: 30 Juni 2023

## Abstract
Disputes  in  the  financial  services  sector  can  occur  if  there  is  a  difference  in  understanding between the institution and the consumer regarding a service product from the related financial institution or from the institution's negligence in fulfilling its obligations. Consumer protection is all efforts to provide legal certainty to consumers. The PK Law is the legal basis for legal protection  for  consumers,  while  the  OJK  Law  is  the  Constitution  of  the  establishment  of Financial Institutions, in this case the OJK as an independent body that regulates, supervises, inspects and investigates in the financial services sector as well as aims to protect consumers as users of financial services. In the applicable regulations, consumer protection is manifested in  the  obligations  of  financial  services  business  actors  related  to  complaint  facilitation, complaint  settlement  facilities,  internal  control,  consumer  protection  supervision,  and sanctions.  Settlement  of  disputes  in  the  financial  services  sector  first  through  the  Financial Services Institution, if no settlement is reached, then proceed with settlement in court or out of court.
Keywords: Consumers, Disputes, OJK
* Alamat korespondensi: Universitas Muhammadiyah Palembang E-mail: nurhusniemilson@gmail.com
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## I. PENDAHULUAN
Dalam  pembangunan  ekonomi  negara,  sektor  jasa  keuangan  merupakan  sektor  yang  paling besar berkontribusi dan berperan banyak. Hal ini dapat dilihat dari data yang dilaporkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada awal tahun 2017, bahwa sektor jasa keuangan adalah sektor yang memiliki pertumbuhan paling tinggi dibanding sektor jasa lainnya dalam pertumbuhan ekonomi di tahun 2016 sebelumnya.  Lebih  lanjut  hingga  pada  tahun  2021  sektor  ini  masih  konsisten  beperan  dalam perekonomian  negara.  Sebagaimana  tercatat  di  tahun  2021,    sektor  keuangan  mencakup  industri perbankan,  dominan  sektor  utama  berupa  kredit  mencatatkan  kenaikan  pada  pengolahan  dan  rumah tangga masing-masing Rp24,9 triliun dan Rp9,1 triliun. Di sektor IKNB, yaitu asuransi  mencatatkan peraihan  premi  pada  akhir  tahun  2021  sejumlah  Rp26,1  triliun  berupa  premi  Asuransi  Jiwa  sebesar Rp16,3 triliun, Asuransi Umum dan Reasuransi sebesar Rp9,8 triliun. Selain perbankan dan asuransi, adapun pada sektor fintech peer to peer (P2P) lending pada 2021 memperoleh pertumbuhan outstanding pembiayaan  meningkat  sebesar  Rp1,2  triliun.  Berdasarkan  data  tersebut,  dapat  diketahui  bahwa Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih baik.
Disamping itu, dalam kehidupan yang sangat kompleks permasalahan menjadi sebuah hal yang tidak dapat terhindarkan di berbagai aspek. Ditambah hidup berdampingan satu sama lain dalam sebuah kelompok sosial kerap kali kita mengalami perbedaan dan pertentangan, bahkan yang menyentuh ranah hukum  sekalipun.  Ketika  permasalah  yang  hadir  kemudian  tidak  dapat  diselesaikan  dan  meningkat skalanya, maka permasalahan ini dapat disebut sebagai suatu sengketa. Begitupula dengan sektor jasa keuangan,  dimana  adapula  resiko  sengketa  yang  bisa  saja  timbul  dan  merugikan  para  pihak-pihak didalamnya.  Menurut Ismail & Suarti (2018), sengketa dalam ranah keuangan menjadi hal yang tak terhidarkan mengingat interaksi yang tercipta antar nasabah/kosumen dengan Lembaga Jasa Keuangan sangat dinamis, belum lagi dengan jumlah produk dan layanan jasa yang terus berkembang.  Dari hal tersebut,  kemudian    kapan  saja  bisa  memunculkan  perbedaan  pemahaman  antara  lembaga  dan konsumen  terkait  suatu  produk  atau  jasa  dari  lembaga  keuangan  terkait.  Selain  itu,  sengketa  dalam sektor keuangan juga bisa saja terjadi dari adanya kelalaian lembaga atau konsumen sekalipun dalam memenuhi kewajiban atau kontrak yang diperjanjikan sebelumnya 1 . Dari adanya potensi sengketa ini, maka diperlukan adanya perlindungan dan penyelesaian sengketa yang sebagaimana mestinya terhadap konsumen pada sektor jasa keuangan.
Ada  dua  permasalahan  yang  dibahas  pada  artikel  ini.  Pertama,  bagaimana  perlindungan konsumen  dalam  sengketa  sektor  jasa  keuangan?;  dan  kedua,  bagaimana  penyelesaian  Sengketa Konsumen Dalam Sektor Jasa Keuangan?

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan sifat hukum normative dan jenis penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan  atau  studi  pustaka  adalah  serangkaian  kegiatan  yang  berkenaan  dengan  metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.
Sedangkan  Penelitian  hukum  normatif  adalah  suatu  prosedur  penelitian  ilmiah  untuk menemukan  kebenaran  berdasarkan  logika  keilmuan  hukum  dari  sisi  normatifnya.  Logika  keilmuan yang dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan displin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A.  Perlindungan Konsumen Dalam Sengketa Sektor Jasa Keuangan
Terkait  dengan  definisi  perlindungan  konsumen,  dalam  Undang-Undang  No.8  Tahun  1999 Pasal  1  disebutkan  bahwa  perlindungan  konsumen  merupakan  segala  upaya  yang  menjamin  adanya kepastian hukum dalam  memberi perlindungan kepada konsumen 2 . Undang-Undang dan peraturan
1 Ismail, A & Suarti, E. 2018. Analisis Perlindungan Konsumen Pada Lembaga Alternatif PenyelesaianSengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan di Indonesia. Sol Justicia, 4(1), hlm.37
2 Zulkifli, Fauzi, W & Pratama, APR. 2022. Pengawasan Terhadap Perlindungan Hukum Konsumen Perbankan OlehOtoritas Jasa Keuangan di Kota Padang. Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, 5(1), hlm.32
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
lainnya telah menjamin adanya perlindungan konsumen baik itu yang terakui maupun yang tidak terakui sebagai hak asasi manusia. Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau UU PK merupakan landasan hukum  dari  semua  peraturan  perlindungan  konsumen  yang  ada  di  Indonesia,  sebab  semua  hak  dan kewajiban  konsumen  tercantum  di  dalamnya.  Sebagaimana  dalam  Kristiyani  (2019),  untuk mewujudukan perlindungan konsumen maka harus dimulai dengan usaha memahami hak-hak pokok konsumen.    Hak-hak  konsumen  yang  dimaksud  kemudian  tertuang  dalam  UU  No.8  Tahun  1999 sekaligus sebagai perwujudan instrumen hukum perlindungan konsumen :
1) Hak konsumen untuk memperoleh kenyamanan, keamanan dan keselamatan selaku komsumen dari barang atau jasa;
2) Hak konsumen untuk memilih barang atau jasa serta  memperoleh barang atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang telah dijanjikan;
3) Hak konsumen dalam memproleh informasi yang benar, jelas, dan jujur terkait kondisi dan jaminan barang atau jasa
4) Hak konsumen untuk didengar pendapatnya dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan;
5) Hak konsumen untuk memperoleh perlindungan, advokasi, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara layak;
6) Hak konsumen untuk  memperoleh pembinaan dan pendidikan konsumen;
7) Hak konsumen untuk memperoleh perlakuan dan pelayanan dengan benar, jujur dan tidak diskriminatif;
8) Hak konsumen untuk memperoleh kompensasi, penggantian atau ganti rugi apabila barang atau jasa yang diterimanya tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya 3 .
Diluar UU PK terdapat pula undang-undang yang substansinya juga berkaitan dengan upaya melindungi konsumen,  seperti misalnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).  Namun yang perlu ditekankan disini adalah UU OJK bukanlah Undang-Undang yang hanya berisi tentang Perlindungan Konsumen. Dalam UU OJK, perlindungan konsumen hanyalah salah satu dari tujuan UU OJK itu sendiri.  Oleh karena itu, hubungan antara UU OJK dan UU PK perlu sekiranya dilihat bersamaan dalam perspektif perlindungan konsumen. Selain itu, ditingkat peraturan undang-undang yang lebih rendah terdapat peraturan sebagai bentuk dari pelaksanaan UU PK dan UU OJK diantaranya Peraturan OJK Nomor 1/ POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan  (Peraturan  OJK),  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor:  1/  POJK.07/2014  tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan dan SEOJK Nomor: 2/SEOJK.07/ 2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sendiri merupakan lembaga negara independen tanpa campur tangan  pemerintah  didalamnya,  lembaga  ini  memiliki  wewenang,  tugas  dan  fungsi  untuk  mengatur, mengawasi,  memeriksa  dan  menyidik  berbagai  sektor  keuangan  yang  melingkupi  perbankan, perasurasian, pasar modal, lembaga pembiayaan, dana pensiun, dan lembaga jasa keuangan yang lain 4 . OJK dalam hal ini menggantikan Bank Indonesia (BI) dan Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan  (Bapepam-Lk)  yang  bertugas  melalukan  pengawasan  pada  sektor  jasa  keuangan  sebelum disahkannya UU OJK 5 . Pergantian ini dimaksudkan agar pengawasan di sektor jasa keuangan jauh lebih  komprehensif  dan  terintegrasi  (Sari,  2018).  Dalam  pelaksanaan  fungsinya,  OJK  dalam memberikan  perlindungan  konsumen  berdasarkan  asas  keseimbangan.  Yang  mana  di  satu  sisi menumbuh  kembangkan  sektor  jasa  keuangan  secara  kesinambungan  juga  di  sisi  lain  menjamin perlindungan bagi masyarakat selaku pengguna sektor jasa keuangan (konsumen). Demikian jasa sektor keuangan dapat dipercaya oleh masyarakat luas dan akan semakin menumbukan perekonomian dalam negara.
Dalam perlindungan konsumen, bentuk kewajiban-kewajiban pelaku usaha jasa keuangan yang telah  ditentukan  antara  lain  dimulai  dari  fasilitasi  pengaduan,  pengawasan  perlindungan  konsumen,
3 Kristiyani CTS, 2019. Perlidungan Hukum Bagi Konsumen Jasa Keuangan Dalam Perjanjian Baku Dengan Klausula Eksonerasi. Arena Hukum, 12(2),  hlm.361
4 Maulidiana, L. 2014. Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Lembaga Pengawas PerbankanNasional di Indonesia. Keadilan Progresif, 5(1), hlm.104
5 Sari, AA. 2018. Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Jasa Keuangan di Indonesia.  Supermasi Jurnal Hukum, 1(1), hlm.25
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
fasilitas  penyelesaian  pengaduan,  pengendalian  internal,  dan  sanksi.    Hal  yang  disebutkan  oleh Rahmawati  &  Matili,    rangkaian  perlindungan  konsumen  yang  diberikan  OJK  terdiri  atas  edukasi, pengaduan,  pelayanan  informasi  serta  fasilitasi  penyelesain  pengaduan 6 .    OJK    dalam  memberikan perlindungan turut menjadi lembaga yang berkepihakan kepada konsumen, dalam hal ini memberikan pembelaan hukum.  Dalam Samsul (2013), pembelaan hukum yang  dimaksud juga dapat dilakukan dengan memerintahkan dan mengambil tindakan kepada pelaku usaha dengan tujuan menyelesaikan pengaduan konsumen serta mengajukan gugatan terkait perolehan kembali harta konsumen atau ganti rugi.  Selain bentuk-bentuk perlindungan yang disebutkan sebelumnya, OJK juga memberikan bentuk perlindungan dalam hal preventif terjadinya pelanggaran, dan juga memulihkan hak-hak konsumen jika konsumen tersebut mengalami kerugian. Demikian, berdasarkan kewajiban-kewajiban dalam peraturan tersebut  sesungguhnya  memiliki  relevansi  dengan  perlindungan  hak-hak  konsumen  yang  tertuang dalam UU PK, baik itu hak yang ada sebelum transaksi, saat terjadi transaksi dan setelah tranksaksi 7 .

## B. Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Sektor Jasa Keuangan
Mengingat  peran  penting  yang  dimiliki  sektor  jasa  keuangan  dalam  negara  yaitu  sebagai lembaga kepercayaan (agent of trust), maka dibutuhkan  penyelesaian sengketa yang efektif, efisien dan berorientasi  ketercapaian  kemenangan  bersama.  Berkaitan  dengan  penyelesaian  sengketa  di  ranah sektor  keuangan,  maka  tidak  terlepas  dari  POJK  Nomor:  1/POJK.07/2013  tentang  Perlindungan Konsumen  Sektor  Jasa  Keuangan.  Beradasar  peraturan  tersebut,  konsumen  dalam  menyelesaikan sengketa dengan menempuh 2 (dua) tahapan pengaduan dan penyelesaian, yaitu tahap pertama melalui Lembaga Jasa Keuangan (Internal Dispute Resolution) dan tahap kedua melalui lembaga peradilan atau lembaga  di  luar  pengadilan  (External  Dispute  Resolution) 8 .  Sebelum  melakukan  pengaduan  dan penyelesaian pada lembaga peradilan atau lembaga luar peradilan, setiap pengaduan konsumen wajib diselesaikan lebih dahulu oleh lembaga jasa keuangan.
Apabila pengaduan dalam lembaga jasa keuangan tidak menemukan kesepakatan atau tidak terselesaikan, maka lembaga jasa keuangan dan konsumen dapat melanjutkan penyelesaian sengketa melalui  pengadilan  maupun  diluar  pengadilan.    Jika  nantinya  para  konsumen  memilih  penyelesaian sengketa  diluar  pengadilan,  maka  penyelesaian  pengaduan  sengketa  akan  diarahkan  ke  Lembaga Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  (LAPS)  yang  telah  ditetapkan  dalam  daftar  lembaga  Alternatif Penyelesaian Sengketa oleh OJK (Billah, 2018). Kehadiran Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) dalam penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan tidak terlepas dari amanat yang tertuang dalam UU OJK dan POJK No. 1/2014. POJK No. 1/2014 sebagai perwujudan tindak lanjut dari upaya OJK  untuk  memberikan  perlindungan  kepada  para  konsumen  di  sektor  jasa  keuangan 9 .    Adapun Lembaga  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  (LAPS)  tidak  serta  merta  hadir  langsung  dalam menyelesaikan sengketa para konsumen, setidaknya lembaga alternatif ini memiliki 3 (tiga) layanan penyelesain  sengketa  berupa  Mediasi,  Ajudikasi  dan  Arbitrase,  sebagaiman  yang  telah  ditetapkan sebelumnya 10 .
Penyelesaian sengketa konsumen sektor jasa keuangan melalui Mediasi di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) sesuai dengan mediasi pada umumnya yang dimana didasarkan pada asas  itikad  baik  dan  kesukarelaan.  Pada  proses  mediasi,  dihadirkan  mediator  untuk  memfasilitasi perundingan para pihak yang bersengketa namun tidak memiliki wewenang untuk memutuskan hasil sengketa 11 . Lalu penyelesaian sengketa konsumen sektor jasa keuangan melalui ajudikasi merupakan penyelesaian sengketa dengan menjatuhkan putusan mutlak atas sengketa yang timbul antara pihak. Dalam Mulyani (2016), disebutkan bahwa putusan ajudikasi mengikat kepada lembaga jasa keuangan sebagaiman sifat ajudikasi itu sendiri yaitu final dan apabila salah satu pihak tidak menerima putusan tersebut  tetap  saja  pihak  itu  harus  menerima  putusan  yang  ada  .  Sedangkan  arbitrase,  merupakan
6 Rahmawati, E & Matili, R. 2016. Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan. PJIH, 3(2), hlm.245
7 Samsul, I. 2013. Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Pasca Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan. Negara Hukum, 4(2), hlm.162
8 Handayani, T & Abubakar, L. 2017. Perkembangan Hukum Sektor Jasa Keuangan Dalam Upaya Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Nasional. De Lega Lata 2(2), hlm.439
9 Billah, AA. 2018. Peran Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sektor Jasa Keuangan Guna Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional. Jurnal Rechtsvinding, 7(1), hlm.72
10 Pradipta, YG & Kharisma, DB. 2019. Proses Penyelesaian Sengketa di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI).  Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS, 7(2), hlm. 295
11 Ulinihayati, N & Husein, Y. 2022. Penyelesaian Sengketa Perasurasian Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK). Masalah-Masalah Hukum, 51(3), hlm. 213
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
penyelesaian sengketa dengan menghadirkan arbiter sebagai pihak ketiga yang netral dan independen, keputusannya bersifat mengikat dan final bagi para pihak. Keputusan LAPS berlaku final bagi sektor jasa  keuangan,  sedangkan  bagi  konsumen  tidak  bersifat  final.  Dalam  hal  ini,  kosumen  dapat melanjutkan sengketa ke pengadilan apabila merasa tidak puas denhan keputusan LAPS 12 .

## IV. KESIMPULAN
UU PK merupakan landasan hukum dari adanya perlindungan hukum konsumen, sedangkan UU  OJK  merupakan  UUD  dari  berdirinya  Lembaga  Keuangan  dalam  hal  ini  OJK  sebagai  badan independen yang mengatur, mengawasi, memeriksa dan menyidik dalam sektor jasa keuangan sekaligus bertujuan melindungi para  konsumen sebagai pengguna jasa keuangan. Dalam peraturan yang berlaku, konsumen memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh jasa keuangan dan pelaku usaha jasa keuangan memiliki  kewajiban  untuk  memfasilitasi  pengaduan,  memfasilitas  penyelesaian  pengaduan, pengendalian internal, pengawasan perlindungan konsumen, dan sanksi.  Penyelesaian sengketa sektor jasa  keuangan  terlebih  dahulu  melalui  Lembaga  Jasa  Keuanganapabila  tidak  tercapai  penyelesaian maka dilajutkan dengan penyelesain di pengadilan atau diluar pengadilan. Jika nantinya para konsumen memilih  penyelesaian  sengketa  diluar  pengadilan,  maka  penyelesaian  sengketa  akan  diarahkan  ke Lembaga  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  (LAPS),  dengan  3  (tiga)  layanan  penyelesaian  sengketa berupa mediasi, ajudikasi dan arbitrase.

## REFERENSI
Billah, AA. 2018. Peran Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sektor Jasa Keuangan Guna Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional. Jurnal Rechtsvinding, 7(1), 67-78.
Handayani,  T  &  Abubakar,  L.  2017.  Perkembangan  Hukum  Sektor  Jasa  Keuangan  Dalam  Upaya Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Nasional. De Lega Lata 2(2), 418-444.
Ismail, A & Suarti, E. 2018. Analisis Perlindungan Konsumen Pada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan di Indonesia. Sol Justicia, 4(1), 34-44.
Kristiyani  CTS,  2019.  Perlidungan  Hukum  Bagi  Konsumen  Jasa  Keuangan  Dalam  Perjanjian  Baku Dengan Klausula Eksonerasi. Arena Hukum, 12(2),  356-369
Maulidiana, L. 2014. Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Lembaga Pengawas Perbankan Nasional di Indonesia. Keadilan Progresif, 5(1), 102-120.
Mulyati, E. 2016. Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Dalam Rangka Perlindungan Terhadap Nasabah Bank. JHAPER, 2(1), 115-133
Pradipta,  YG  &  Kharisma,  DB.  2019.  Proses  Penyelesaian  Sengketa  di  Lembaga  Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI).  Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS, 7(2), 293-301
Rahmawati,  E  &  Matili,  R.  2016.  Penyelesaian  Sengketa  Melalui  Lembaga  Alternatif  Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan. PJIH, 3(2), 240-260.
Samsul, I. 2013. Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Pasca Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan. Negara Hukum, 4(2), 153-166.
Sari,  AA.  2018.  Peran  Otoritas  Jasa  Keuangan  Dalam  Mengawasi  Jasa  Keuangan  di  Indonesia.
Supermasi Jurnal Hukum, 1(1), 24-34
Ulinihayati, N & Husein, Y. 2022. Penyelesaian Sengketa Perasurasian Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian  Sengketa  Sektor  Jasa  Keuangan  (LAPS  SJK).  Masalah-Masalah  Hukum,  51(3), 209-221
Zulkifli,  Fauzi,  W  &  Pratama,  APR.  2022.  Pengawasan  Terhadap  Perlindungan  Hukum  Konsumen Perbankan  Oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan  di  Kota  Padang.  Jurnal  Hukum  Bisnis  Bonum Commune, 5(1), 25-41
12 Mulyati,  E.  2016.  Penyelesaian  Sengketa  Di  Luar  Pengadilan  Dalam  Rangka  Perlindungan  Terhadap    Nasabah  Bank.  JHAPER,  2(1), hlm.130