## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PERLINDUNGAN TENAGA KERJA WANITA (TKW)

## STUDI KASUS: TKW DI MALAYSIA
Taufan Herdansyah Akbar, Suwarti Sari, Aliesa Amanita

## ABSTRAK
Pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi dan tidak diimbangi dengan tersedianya lapangan pekerjaan,  berimbas pada tidak terkendalinya jumlah pengangguran. Pengangguran sampai saat ini masih menjadi masalah krusial pemerintah Indonesia. Dengan tingkat pendidikan dan skill yang minim, para pencari kerja ini harus saling berkompetisi dengan yang lain. Kondisi ini akhirnya menjadi pemicu terjadinya mobilisasi tenaga kerja secara masal antar negara yang dilakukan oleh pemerintah. Untuk mengurangi angka pengangguran, pemerintah melaksanakan program penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri. Peranan pemerintah dalam program ini dititikberatkan pada aspek pembinaan, perlindungan dan memberikan berbagai kemudahan kepada pihak-pihak yang terkait, khususnya TKI dan Perusahaan Jasa  Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI). Malaysia menjadi salah satu Negara yang banyak dipilih masyarakat Indonesia  untuk mencari kesempatan kerja. berjalannya waktu berbagai tantangan dan hambatan telah dilalui  bersama dalam mencapai tujuan dan kerjasama yang telah dilakukan antara Indonesia dengan Malaysia. Hambatan-hambatan yang dihadapi salah satunya adalah mengenai penanganan Tenaga Kerja Indonesia yang bermasalah, yang tadinya bestatus legal menjadi illegal. TKI yang berstatus legal dalam perjalanannya bekerja di Malaysia dapat juga menjadi TKI illegal dikarenakan melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya, diantaranya adalah:Menikah, selama TKI bekerja di Malaysia, berpindah majikan, serta melanggar peraturan dan hukum Malaysia
Kata Kunci: TKI, Ilegal, Indonesia, Malaysia, Bermasalah

## Pendahuluan
Bermula pada pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi dan tidak diimbangi dengan tersedianya lapangan pekerjaan, berimbas pada tidak terkendalinya jumlah pengangguran. Pengangguran sampai saat ini masih menjadi masalah krusial pemerintah Indonesia. Tak dapat dipungkiri, masalah ini terjadi akibat tingginya pertumbuhan angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan kemampuan Pemerintah untuk menyediakan lapangan pekerjaan. Dengan tingkat pendidikan dan skill yang minim, para pencari kerja ini harus saling berkompetisi dengan yang lain. Sementara ketersediaan lapangan kerja terbatas, upah kerja rendah dan kurangnya jaminan kesejahteraan menambah kompleksitas masalah ketenagakerjaan dalam negeri.
Selain daripada sempitnya lapangan pekerjaan didalam negeri, juga disebabkan oleh faktor lain seperti faktor alam, dimana daerah yang ditempati tidak mendukung untuk dijadikan sumber mata pencaharian. Ditambah dengan kurang meratanya pembangunan dan perluasan kesempatan kerja di seluruh wilayah Indonesia. Kondisi ini akhirnya menjadi pemicu terjadinya mobilisasi tenaga kerja secara masal antar negara yang dilakukan oleh pemerintah. Untuk mengurangi angka pengangguran, pemerintah melaksanakan program penempatan Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke luar negeri. Peranan pemerintah dalam program ini dititikberatkan pada aspek pembinaan, perlindungan dan memberikan berbagai kemudahan kepada pihak-pihak yang terkait, khususnya TKW dan Perusahaan Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI).
Malaysia menjadi salah satu Negara yang banyak dipilih masyarakat Indonesia untuk mencari kesempatan kerja, mengingat bahwa Indonesia dan Malaysia merupakan dua negara yang memiliki wilayah yang saling berdekatan. Selain itu, juga memiliki
banyak kemiripan dan kesamaan dalam beberapa aspek, seperti budaya, latar belakang, ras, serta nilai-nilai. Indonesia dan Malaysia memiliki ikatan sejarah yang cukup panjang dalam menjalin hubungan diplomatik dan hubungan konsuler. Hal ini ditandai dengan adanya Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur serta Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Penang, Johor Bahru, Kuching, Kota Kinabatu, dan Tawau.
Seiring berjalannya waktu berbagai tantangan dan hambatan telah dilalui bersama dalam mencapai tujuan dan kerjasama yang telah dilakukan antara Indonesia dengan Malaysia. Hambatan- hambatan yang dihadapi salah satunya adalah mengenai penanganan Tenaga Kerja Indonesia yang bermasalah, yang tadinya bestatus legal menjadi illegal. TKW yang berstatus legal dalam perjalanannya bekerja di Malaysia dapat juga menjadi TKW illegal dikarenakan melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
Tinjauan Pustaka a. Peran ASEAN dalam Promosi Hak dan Perlindungan Pekerja
Migran
Penyelesaian  konflik anatara anggota, ASEAN menyediakan sebuah aturan yang disetujui  bersama dikenal dengan Piagam ASEAN. Piagam ASEAN adalah kerangka kerja hukum kelembagaan yang mengikat seluruh anggota ASEAN, dan menjadikan ASEAN sebagai organisasi yang memiliki status hukum. Piagam ASEAN ditandatangani pada KTT ke 13 ASEAN di singapura pada tahun 2007. Piagam berisi tujuan dan prinsip ASEAN, struktur ASEAN, hak dan kewajiban negara anggota ASEAN, mekanisme  pengambilan keputusan dan penyelesaian sengketa di ASEAN. Fungsi ASEAN sebagai dasar hukum yang mengatur kerjasama negara anggota
ASEAN agar menjadi lebih jelas dan terarah, sehingga diharapkan dapat menjawab segala permasalahan ASEAN secara efektif dan efisien.
Permasalahan TKW serta Migran worker (Pekerja Migran) pada umumnya diatur dalam ASEAN Perlindungan dan Promosi Hak-Hak Pekerja Migran. Pada Juli  2007, Menteri  Luar Negeri ASEAN membentuk Komite ASEAN untuk Melaksanakan Deklarasi tentang Perlindungan dan Promosi Hak-Hak Pekerja Migran.
b. Indonesian Diplomacy to Protect Its Migrant Workers (Diplomasi
Indonesia dalam Perlindungan Pekerja Migran)
Diplomasi Indonesia terkait dengan fungsi pemerintah untuk melindungi  warganya di luar negeri. Masalah diplomasi Indonesia terkait erat dengan masalah internal yang dihadapi oleh pekerja migran sejak pra-keberangkatan hingga kembali mereka. Kelemahan dalam sistem rekrutmen, pengiriman dan proses departuring, faktor kontributif untuk masalah TKW  di negara penerima. Di negara- negara tuan rumah, TKW berhadapan dengan pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran lain yang menjadi tanggung jawab wakil Indonesia untuk mengatasi.
c. Hak Asasi Manusia (HAM)
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun  1999 tentang Hak Asasi Manusia, dinyatakan  bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan  keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan  anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi  kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia yang  diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, adalah: hak untuk hidup,
hak untuk berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, hak kesejahteraan, dan hak perlindungan. Sejak merdeka Indonesia telah mengakui  dan melaksanakan prinsip universalitas hak asasi manusia (HAM). Ini seperti dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia. Termasuk di dalamnya persoalan hak asasi dalam konteks ketenagakerjaan. Paling mendasar tentu saja Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan menjamin hak warga negara Indonesia untuk mendapatkan penghidupan yang layak.
d. Tenaga Kerja
Definisi konsep Tenaga kerja adalah penduduk dalam usia kerja yang siap melakukan pekerjaan, yaitu usia 15-65 tahun. Menurut Pasal 1 Ayat 2 UU RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah setiap orang yang dapat melakukan suatu pekerjaan untuk menghasilkan barang atau jasa guna memenuhi kebutuhannya sendiri maupun kebutuhan masyarakat. Konsep Tenaga kerja dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tersebut lebih menitikberatkan kepada tenaga kerja yang bekerja di dalam negeri, sementara Pekerja Indonesia di Luar Negeri yang merupakan warga Negara Indonesia, dapat melakukan pekerjaan dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya sendiri maupun masyarakat, yang terlibat dalam aktivitas pekerjaan dengan remunerasi (mendapatkan imbalan gaji, upah, dsb) di suatu negara, dimana dia bukan merupakan warga negara tersebut dan telah memenuhi syarat untuk dapat bekerja di luar negeri dalam suatu hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak antara pekerja Indonesia dan pengguna.
e. Memorandum of Understanding Indonesia-Malaysia
Perlindungan terhadap hak-hak dasar TKI di Malaysia telah dibentuk oleh pemerintah. Bentuk perlindungan yang sebelumnya telah disepakati Indonesia dan Malaysia adalah dengan membuat perjanjian berupa Memorandum of Understanding (MoU) TKI formal, yakni TKI yang berkerja disektor pertambangan, pertanian dan pabrik kemudian Memorandum of Understanding TKI informal, yakni TKI yang berkerja pada sektor rumah tangga. Memorandum of Understanding (MoU) perlindungan TKI formal ditandatangani pada 10 Mei 2004 untuk menggantikan kedudukan nota penempatan TKI formal.
Sebelum ditandatanganinya Memorandum of Understanding
(MoU) penempatan TKI di Malaysia menggunakan “pertukaran nota mengenai prosedur penempatan TKI di Indonesia selain dari penata laksana rumah tangga”. Kemudian penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) tentang “ The recruitment and placementof Indonesian domestic workers ” dilakukan di Bali pada 13 Mei 2006.
Berdasarkan konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian tahun 1969 pasal 6 menyinggung kemampuan negara untuk membuat perjanjian dimana dinyatakan: “Setiap Negara berdaulat memiliki kemampuan untuk membuat perjanjian”.

## Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian  ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena- fenomena tentang  apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi serta aktivitas. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema yang umum, dan menafsirkan makna data. Laporan akhir untuk penelitian ini memiliki struktur atau kerangka yang fleksibel. Siapa pun yang terlibat dalam bentuk penelitian ini harus menerapkan cara pandang penelitian yang bergaya induktif, berfokus terhadap makna induvidual, dan menerjemahkan kompleksitas suatu persoalan.

## Pembahasan
Sejarah Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia
Pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia, migrasi tenaga kerja Indonesia (TKI) ke  luar negeri dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda melalui penempatan buruh kontrak ke negara Suriname, Amerika Selatan, yang  juga merupakan wilayah koloni Belanda. Setelah kemerdekaan Indonesia tepatnya sejak tahun 1970-an, secara resmi pemerintah melakukan pengerahan TKI dengan Program Antar Kerja Antar Negara (AKAN) sesuai dengan peraturan Pemerintah NO. 4 Tahun 1970. Dengan adanya program  AKAN ini, maka penempatan para TKI melibat pihak swasta. Pemerintah memberikan izin kepada perusahaan-perusahaan untuk merekrut dan mengirimkan TKI ke luar negri, dimana perusahaan pengerah tersebut diberikan hak dan kewajiban mempromosikan TKI ke luar negeri agar menarik bagi pencari tenaga kerja.
Pada abad ke 20, terjadinya migrasi secara besar-besaran dari Indonesia ke Malaysia dalam konteks ekonomi kolonial di mana tenaga kerja sangat diperlukan di Malaysia. Sebagian besar masyarakat yang berasal dari Jawa menjadi pekerja kontrak bagi para pemodal Inggris. Hal tersebut kemudian menjadi tradisi dan adat merantau dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada masa itu, khususnya bagi para pekerja Indonesia. Perantauan yang terjadi baik dari Indonesia ke Malaysia maupun sebaliknya sudah mulai terjadi pada masa
kolonial di kedua negara saat itu, dimana Inggris menduduki wilayah Malaysia dan Belanda menduduki wilayah Indonesia.
Permasalahan Tenaga Kerja di Malaysia
Berdasarkan data dari Fungsi Ketenagakerjaan KBRI Kuala Lumpur, ada 2 faktor yang menjadi permasalahan inti mengapa banyak terjadi masalah yang terkait dengan Tenaga Kerja Indonesia.yang umumnya didominasi oleh TKI Ilegal, yaitu Push Factor dan Pull Factor.Push Factor atau Faktor Pendorong maraknya masyarakat yang  ingin menjadi TKI Ilegal adalah disebabkan oleh faktor kebutuhan  individu dan kelemahan sistem pengiriman TKI secara Legal. Beberapa Faktor Pendorong menurut KBRI  adalah kemiskinan, pengangguran, pendidikan rendah dan unskill, lemahnya penegakan hukum atas kasus pengiriman TKI illegal, mudahnya melakukan pemalsuan data paspor,  lemahnya koordinasi  antar kementerian/lembaga.
Pull Factor atau Faktor Penarik WNI untuk menjadi TKI di Malaysia disebabkan oleh permintaan tenaga kerja asing yang tinggi di negara penempatan, lemahnya pengawasan imigrasi di pintu kedatangan,penegakan hukum yang  lemah terutama terhadap majikan dan agensi, kemudahan alat transportasi, kedekatan budaya dan agama.

## Upaya KBRI Kuala Lumpur dalam Melindungi Tenaga Kerja
Indonesia
Perlindungan setiap warga negara di Negara Lain merupakan kewajiban dari sebuah negara, sama hal nya dengan Indonesia yang berkomitmen menjungjung tinggi Hak Asasi Manusia terutama bagi WNI di luar negeri. Komitmen ini telah tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV yang menjadi tujuan nasional Indonesia.
“… melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia...”
Dalam  aturan perundang-undangan Indonesia dikatakan bahwa Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia merupakan misi penting dalam Diplomasi Indonesia. Sehingga diperlukan perlindungan bagi hak-hak nya sebagai warga negara. Sebagaimana yang tercantum dalam UU No.37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri pasal 19 b yang berbunyi:
“Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban memberikan pengayoman, perlindungan, dan bantuan hukum bagi warga negara dan badan hukum Indonesia di luar negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum dan kebiasaan internasional.”

## Jenis Penanganan TKI Bermasalah di Malaysia
NO MASALAH 2014 JAN-AGU 2015 1 Perdata -Tidak Dibayar Gaji 690 429 JUMLAH 690 429 2 Pidana Trafficking Kekerasan Fisik Pelecehan Seksual KDRT 159 97
32 11 58 33
17 10 JUMLAH 299 118 3 Non Hukum Sakit Tidak Betah Kerja Lain-lain 158
573
294 91 391 213 JUMLAH 1025 695 TOTAL KASUS 2014 1242 Tabel 4.1
Data Penanganan Kasus Oleh KBRI Kuala Lumpur
Secara keseluruhan, jumlah kasus yang ditangani oleh KBRI Kuala Lumpur berjumlah 1242 kasus per bulan Agustus 2015. Penanganan kasus yang dilakukan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu kasus perdata, pidana, dan kasus yang terkait non hukum. Sepanjang tahun 2014 terjadi 690 kasus perdata yang telah diselesaikan oleh KBRI Kuala Lumpur, dan sepanjang tahun 2015 jumlah kasus yang telah terselesaikan berjumlah 492 kasus.  Hal ini menunjukan penurunan kasus yang terjadi di Malaysia. Selain kategori kasus Perdata, dalam kasus pidana dan non hukum pun mengalami penurunan, yaitu kasus pidana yang sepanjang tahun 2014 berjumlah 299 kasus, di sepanjang tahun 2015 hanya terjadi 118 kasus yang terselesaikan. Begitu pula dengan kasus non hukum yang semula pada tahun 2014 berjumlah 1025 kasus yang diselesaikan, kini pada tahun 2015 hanya baru berjumlah 695 kasus yang tertangani dan diharapkan tidak meningkat secara signifikan. Berikut adalah macam-macam kasus yang menimpa TKI di Malaysia.

## 1. Hukuman Mati
Permasalahan TKI di Malaysia baik legal maupun Ilegal yang ditangani oleh KBRI Kuala Lumpur salah satunya adalah dengan kategori hukuman terberat yaitu Hukuman Mati, dimana penyebabnya adalah narkotika, pembunuhan,
penculikan, perdagangan Senjata Api
2. Non Hukuman Mati
 Kekerasan fisik
 Pelecehan seksual
35 30 20 10 0 2015 JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGU Kasus tidak bayar gaji yang selesai ditangani 30 15 22 38 16 18 10 19 Kasus asuransi yang ditangani 10 5 10 1 12 9 4 7 Ju m la h Ka su s  Trafficking
 Sakit
 Tidak dibayar gaji
Permasalahan selanjutnya yang menjadi penanganan oleh KBRI Kuala Lumpur adalah mengenai TKI yang tidak dipenuhi tunjangan kesejahteraannya oleh majikan ataupun pimpinan di tempat ia bekerja. KBRI telah melakukan berbagai upaya agar TKI mendapatkan hak nya  atas tunjangan hasil ia bekerja selama berada di Malaysia. Selama tahun 2014, telah terjadi berbagai kasus TKI Tidak Dibayar  Gaji, dan KBRI Kuala Lumpur telah menyelesaikan 195 kasus terkait. Dan untuk penyelesaian kasus terkait asuransi yang tidak diterima TKI adalah sejumlah 91 kasus yang ditangani. Angka ini merupakan angka yang cukup besar bagi penganganan kasus yang dialami oleh TKI di Malaysia. Hal ini juga menunjukan kinerja KBRI yang memerlukan peningkatan lebih lanjut agar dapat meminimalisis tingkat kasus yang menimpa TKI di Malaysia ini.
40
Gambar 4.3

## Data Statistik Penanganan KBRI dalam Kasus TKI Tidak
Dibayar Gaji 2015
Dalam data statistik diatas, dapat kita lihat bahwa selama tahun 2015 (per  Agustus 2015) KBRI Kuala Lumpur telah menyelesaikan kasus TKI Tidak Dibayar Gaji sebanyak 168 kasus, dan menyelesaikan 58 kasus mengenai asuransi TKI di Malaysia.  Dilihat dari perbandingan jumlah kasus yang ditangani selama 2014 dan pada tahun 2015, KBRI Kuala Lumpur dapat menekan jumlah kasus ini yang menunjukan bahwa kasus yang menimpa TKI sudah berkurang, dan diharapkan TKI dapat  lebih nyaman lagi dalam melakukan pekerjaannya.

## 3. Shelter
Jenis penanganan nyata lainnya  adalah KBRI membuat tempat penampungan bagi TKI bermasalah. Tempat penampungan ini bersifat sementara, dalam  artian selama proses pemulangan  ataupun proses bantuan hukum dilakukan, maka TKI tersebut dapat di tempatkan di shelter KBRI Kuala Lumpur. Ketika permasalahan telah dinyatakan selesai dengan keputusan yang ditentukan, maka TKI tersebut perlu mengikuti aturan yang telah ditentukan dalam keputusan tersebut.

## Upaya Perlindungan terhadap TKI bermasalah oleh KBRI

## Kuala Lumpur
Rescue Shelter
Bantuan Hukum Repatriasi

## Gambar 4.3

## Rangkaian upaya KBRI dalam Perlindungan TKI Bermasalah
Dalam menyelesaikan sebuah kasus khususnya di bidang ketenagakerjaan, KBRI Kuala Lumpur memfokuskan kepada Fungsi Konsuler. Dalam bidang ini dilakukan sebuah upaya perlindungan yang dilakukan KBRI Kuala Lumpur. Upaya perlindungan yang dilakukan adalah berupa sebuah rangkaian yang diawali oleh proses Rescue atau penyelamatan kepada para TKI, lalu mereka akan ditempatkan kedalam tempat penampungan atau Shelter sementara kasusnya ditangani oleh pihak KBRI dan diberikan bantuan hukum berupa advokat atau pengacara, hal ini dilakukan agar Warga Negara Indonesia tidak dikenakan hukum yang berat dan dipenjara oleh negara tempat ia tinggal. Selanjutnya hasil dari bantuan hukum yang
dilakukan akan menjadi pertimbangan KBRI apakah ia akan dipulangkan ke tanah air (repatriasi) atau tidak.
Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai rangkaian upayaperlindungan yang dilakukan oleh KBRI Kuala Lumpur terhadap TKI bermasalah di Malaysia.

## a. Rescue
Rescue merupakan suatu  program dari KBRI Kuala Lumpur dengan mengupayakan dan memberikan perlindungan untuk TKI di Malaysia. Banyaknya  TKI Ilegal di Malaysia membuat semakin banyak permasalahan yang harus dihadapi oleh KBRI Kuala Lumpur. Seringkali  TKI Ilegal tertangkap saat sedang dilakukannya operasi tenaga kerja ilegal. Untuk melindungi TKI tersebut, KBRI Kuala Lumpur melakukan upaya penyelamatan yaitu dengan memberikan informasi jika ada operasi tenaga kerja ilegal. Informasi tersebut tidak efektif karena dilakukan hanya melalui penyebaran dari satu orang ke orang lainnya. Hal ini memang terdengar tidak wajar dan tidak seharusnya dilakukan, karena jika seperti itu maka KBRI  telah mendukung adanya TKI Ilegal dan bukan menghapuskan adanya TKI Ilegal. Namun, di sisi lain, hal tersebut perlu dilakukan mengingat tugas KBRI untuk melindungi semua WNI di luar negeri.
Dalam upaya ini, KBRI Kuala Lumpur memperoleh hambatan yang muncul yaitu masih banyak TKI Ilegal yang setelah diselamatkan dari operasi tenaga kerja ilegal, tidak merasa jera dan tidak memiliki kesadaran atas  kesalahannya. Mereka justru memandang tindakan penyelamatan ini sebagai keuntungan yang mereka peroleh untuk terus mendapatkan perlindungan dari  pihak KBRI Kuala Lumpur. Tentunya hal ini sangat tidak diharapkan oleh pihak KBRI.
Ju m la h b . Shelter
Shelter adalah tempat penampungan sementara bagi TKI yang ditempatkan di luar negeri, yang sedang mengalami masalah atau sedang dalam proses penyelesaian masalah. Menurut data yang diperoleh dari KBRI Kuala Lumpur, shelter ini dibangun pada bulan Maret 2004 oleh KBRI Kuala Lumpur dengan didukung oleh bantuan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan. Pembangunan shelter ini sebagai salah satu upaya dalam memaksimalkan perlindungan terhadap WNI/TKI yang berada di wilayah akreditasi khususnya yang sedang menghadapi berbagai masalah.
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGU SEP OKT NOV DES
BMI masuk 63 88 77 62 70 77 60 53 53 70 85 118 BMI keluar 47 69 83 74 68 82 83 44 48 65 79 158 BMI di Shelter pada akhir bulan 103 122 116 104 106 101 78 87 92 97 103 63

## Tabel 4.5
Data Jumlah TKI di Shelter tahun 2014
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGU PMI masuk 64 52 59 70 60 51 55 53 PMI keluar 17 67 71 41 78 71 56 55 Ju m la h 120 100 80 60 40 20 0
PMI di Shelter pada akhir bulan 110 95 83 112 94 74 73 71

## Tabel 4.6

## Data Jumlah TKI di Shelter tahun 2015
Berdasarkan data statistik yang diperoleh dari KBRI Kuala Lumpur di atas, menunjukkan bahwa jumlah TKI yang ditampung di shelter mengalami penurunan, hal ini dapat diartikan bahwa KBRI Kuala Lumpur telah berhasil mengurangi jumlah TKI yang bermasalah. Namun terlepas dari hal itu, jumlah TKI yang melebihi kapasitas shelter yang pada mulanya hanya mencapai 70 orang juga menjadi sebuah hambatan bagi upaya perlindungan TKI yang bermasalah, sehingga untuk mengatasi hambatan ini, pemerintah telah melakukan renovasi gedung shelter untuk menambah kapasitas penghuni yang dapat ditampung.
Kekurangan lain dari shelter ini adalah mengenai syarat penghuninya yang hanya ditujukan untuk wanita dan anak- anak saja. KBRI Kuala Lumpur semestinya juga memberikan fasilitas yang sama bagi semua TKI tanpa memandang gender, sebab semua TKI memiliki potensi untuk mengalami permasalahan, dan masing-masing TKI memiliki hak serta kesempatan yang sama untuk mendapatkan perlindungan yang sesuai.
c. Bantuan Hukum
Pemberian bantuan hukum di luar negeri diatur dalam Pasal 80 UU No 39 Tahun 2004 yang kemudian dilanjutkan dengan PP No 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Dalam PP tersebut, pemberian bantuan hukum di luar negeri meliputi: pembinaan dan pengawasan; bantuan dan perlindungan kekonsuleran; pemberian bantuan hukum; pembelaan atas pemenuhan hak- hak TKI; perlindungan dan bantuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum dan kebiasaan internasional; dan upaya diplomatik.
Ketentuan bantuan hukum dalam Pasal 80 UU RI No 39 Tahun 2004 memperkecilpengertian “buruh migran” itu sendiri karena hanyamengakomodir bantuan hukum di Negara penempatan.Itu berarti, Negara hanyamengakui seseorang disebut buruh migran untuk mereka yang sudah bekerja di Negara penempatan. Pemberian bantuan hukum bagi
buruh migran sangatpenting, salah satunya dengan
pertimbangan tingginya jumlah buruh migran yang bekerja di luar negeri.
d. Repatriasi
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, repatriasi adalah pemulangan kembali orang ke tanah airnya (ke negeri asalnya). Repatriasi juga merupakan langkah akhir bagi penyelesaian permasalahan TKI di Malaysia setelah sebelumnya dilakukan penyelamatan lalu diberi bantuan hukum dan mungkin beberapa diantaranya masuk kedalam Shelter . Karena repatriasi  ini merupakan langkah aman bagi para TKI bermasalah agar kembali ke tanah air tanpa beban hukum selama di Malaysia.
Penanganan PATI (Pekerja Asing Tanpa Izin) Special

## Program (SP)
Program KBRI yang diajukan mengenai pemulangan secara sukarela direalisasikan oleh Pemerintah Malaysia yang bekerja sama dengan melalui IMAN Resources Sdn.Bhd sebagai agensi. Berdasarkan data diatas, dari 640.609 PATI/TKI  ilegal, yang berhasil mengikuti program SP ini berjumlah 201.037 PATI. Hal in menunjukan kinerja KBRI dalam melakukan pemilahan PATI yang dapat dipulangkan ke tanah air. Kerjasama ini telah dilakukan sejak tahun 2013 hingga 2015 lalu, dan pada berita terkini melalui situs resmi KBRI Kuala
Lumpur www.kbrikualalumpur.org menyatakan bahwa Spesial Program ini diperpanjang hingga Desember 2016.
Program ini merupakan program yang baik bagi seluruh TKI bermasalah, namun beberapa hal menjadi hambatan bagi TKI untuk dapat mengikuti program ini,  ada ketentuan khusus yang mengatur persyaratan TKI untuk dapat mengikuti SP ini. Diantaranya adalah Kategori PATI yang dapat diproses dalam Special Program yang dibuat oleh KBRI; Disetujui dan sudah membayar levy namun ijin kerjanya tidak diteruskan, disetujui namun tidak membayar levy , Terdaftar namun tidak dilanjutkan dengan proses legalisasi. Selanjutnya, sebelum mengikuti program ini, WNI perlu memiliki dokumen perjalanan paspor ataupun SPLP (Surat Perjalanan Laksana Paspor). Sehingga warga yang belum memiliki harus membuat SPLP ini di KBRI.

## Kesimpulan
Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Adanya pengiriman TKW ke luar negeri dilatarbelakangi oleh kurangnya lapangan pekerjaan di dalam negeri, jumlah gaji yang lebih tinggi dibandingkan dengan di dalam negeri, tingginya tingkat mobilitas, dan lain-lain. Pengiriman TKW ke luar negeri sendiri memiliki dampak positif dan negatif.  Dampak positif dari adanya pengiriman TKW ke luar negeri adalah adanya peningkatan terhadap jumlah devisa negara. Sementara itu, dampak negatifnya adalah banyaknya
TKW yang dilanda masalah di negara tujuan seperti masalah hukum, kekerasan fisik dan seksual, gaji yang tidak dibayar, dan lain-lain.
KBRI sendiri memiliki 4 program dalam    upaya perlindungan TKW Indonesia di Malaysia, yaitu Rescue, Shelter , bantuan hukum, dan repatriasi. Rescue yaitu merupakan upaya penyelamatan yang dilakukan oleh pemerintah kepada TKW yang bertujuan untuk melindungi TKW tersebut, KBRI Kuala Lumpur melakukan upaya penyelamatan yaitu jika ada TKW yang tertangkap. Kedua, shelter adalah tempat penampungan sementara bagi TKW yang ditempatkan di luar negeri, yang sedang mengalami masalah atau sedang dalam proses penyelesaian masalah. Ketiga, Bantuan hukum dalam pengertian yang paling  luas dapat diartikan sebagai upaya unuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum. Sedangkan, yang terakhir  adalah repatriasi, yaitu pemulangan kembali orang ke tanah airnya (ke negeri asalnya).

## Daftar Pustaka
Amry, Karimul. 2012. “Problematika TKI/TKW Indonesia di Luar Negeri” Tersedia dalam
:
amrykelana.blogspot.com Diakses pada tanggal 05 November 2015
Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang No 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
Sugiyono, 2011. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D . Alfabeta : Bandung.
T, Rudy. 2002. Study Strategis dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang
Dingin. Bandung: Refika Aditama
The Indonesian Ministry of Foreign Affairs (MFA), statement of the Director of Middle East Region, “ Jangan Lihat TKI Hanya dari Satu Aspek:
Uma, Sekaran 2006. Metodologi Penelitian untuk Bisnis . Jakarta: Salemba Empat

## Media Online
Analisa
Daily,
Sistem Terintegrasi Perlindungan TKI: http://www.analisadaily.com/news/read/2012/06/12/5 5843/sistem_terintegrasi_perlindungan_tki/#.T_vKnZE3t 0I
Andrea
Sutomo,
Konflik Internal
Asean https://andreasutomo.wordpress.com/2011/10/20 /konflik-asean/
ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of
Migrant
Workers, http://www.asean.org/communities/asean- political-security-community/item/asean-declaration-on- the-protection-and-promotion-of-the-rights-of-migrant- workers-3
ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights
of
Migrant
Workers, http://www.asean.org/communities/asean- political-security-community/item/asean-declaration-on- the-protection-and-promotion-of-the-rights-of-migrant- workers-3
ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights
of
Migrant Workers, http://www.asean.org/communities/asean- political-security-community/item/asean-declaration-on- the-protection-and-promotion-of-the-rights-of-migrant- workers-3
Budie Utama. 2012. Dalam Seminar Revisi UU No. 39/2004 Sebagai Upaya Optimalisasi Perlindungan TKI di Luar Negeri tersedia dalam www.kadin-indonesia.or.id
Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN KEMENLU RI, “Ayo Kenali ASEAN”. Jakarta.
Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN KEMENLU RI, “Ayo Kenali ASEAN”. Jakarta.
http://news.detik.com/berita/2895732/selain-alami- penyiksaan-tkw-di-malaysia-ini-juga-dibuang-majikan-
ke-hutan Faktor Pendorong Globalisasi,
Tersedia
: http://sukasosial.blogspot.com/2015/10/faktor- pendorong-globalisasi.html
Ini dia mengapa TKI disebut pahlawan Devisa Negara, tersedia
: m.detik.com/finance/read/2012/09/26/164718/20383
67/4/ini-dia-mengapa-tki- disebut-pahlawan-devisa- negara
Konsep
Hubungan Bilateral, hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_39_99.htm Diakses pada tanggal 05 November 2015 Konsep Hubungan Bilateral, tersedia : https://theappledore.wordpress.com/konsep-
hubungan-bilateral/

## Kantor Berita Politik RMOL, 2010. Tiga Ribu TKI alami
Kekerasan fisik dan seksual, tersedia:
http:/www.rmol.co/rid/2012/11/13/85090/2010,-3- ribu-tki-alami- kekerasan-fisik-dan-seksual Kebijakan Baru Pengurusan Visa Malaysia berdampak terhadap pengiriman TKI asal Kalimantan Barat, tersedia : http://www.bnp2tki.go.id/read/9955/Kebijakan-Baru-
Pengurusan-Visa-Malaysia-Berdampak-Terhadap- Pengiriman-TKI-Asal-Kalbar
Overview ASEAN, http://www.aseansec.org/overview/

## Panduan menjamin TKI tidak berdokumen dari tahanan
imigrasi Malaysia, tersedia : http://buruhmigran.or.id/2015/06/15/panduan- menjamin-tki-tidak-berdokumen-dari- tahanan-imigrasi- malaysia/
Perlindungan TKI Tak Cukup dengan Ratifikasi Konvensi, http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50d05a04c 2ffc/perlindungan-tki-tak-cukup-dengan-ratifikasi- konvensi
Selain alami penyiksaan TKW di Malaysia ini juga dibuang majikan ke Hutan, tersedia: Sitorus, UR. Tersedia : http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/41486 /3/Chapter%20II.pdf
TKI wania kembali menjadi korban kekerasan di Malaysia, tersedia : http://www.kompasiana.com/dewis/tki-wanita- kembali-menjadi-korban-kekerasan-di- malaysia_55195ae481331110779de0b7
TKW disiksa di Malaysia, Tersedia : http://regional.kompas.com/read/2014/12/25/225916 91/TKW.Disiksa.di.Malaysia.Gigi.Dicabut.dan.Organ.Vital .Dirusak