136 |

## URGENSI HUKUM EKONOMI ISLAM DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL DI ERA PASAR BEBAS
Mushafi
Institut Agama Islam Nurul Jadid Paiton Probolinggo email; mushafi_miftah@ymail.com

## ABSRACT
T he Islamic law has an important role in the national law system. It  becomes  breaths  and  spirits  the  formulation  of  national  law, then there are also other laws. It is as a manifestation ideals of legal  establishment  which  is  not  only  formed  the  norms  or regulations  formally  but  also  expected  to  be  the  spirit  moral formation of  the nation,and equitable social  order. Ironically, a little awareness from Government’s implementation of Islamic law in practice the national economic development even though the spirit  of  Islamic  economics  is  not  being  opposite  to  Pancasila. However, there are still many western culture influence economic system in Indonesia.  In fact, almost all economists say that the liberal economic system and the global economic system that is initiated by the Western did not help to lift up the national economy and the welfare of Indonesian. Indonesia even further left behind from the western in terms of economic affairs. This is as a result of  the economic  system  that  is not  based  on  human  values  and justice but principally on the strength of capital. Capitalist system built by the global economy resulted in displacement of the small people in the market competition, and it still benefited. Therefore, the legal system of Islamic economics could be an alternative in the midst of a national economic downturn.
Hukum  Islam  mempunyai  posisi  penting  dalam  sistem  hukum Nasional.  Ia  bahkan  menjadi  nafas  dan  spirit  perumusan  hukum nasional, di samping juga terdapat hukum-hukum yang lain. Hal ini sebagai wujud cita-cita pembentukan hukum yang tidak hanya berbentuk norma-norma atau peraturan-peraturan secara formil akan  tetapi  diharapkan  bisa  menjadi  spirit  pembentukan  moral
| 137
bangsa,  dan  tatanan  sosial  kemasyarakatan  yang  berkeadilan. Namun, sedikit sekali kesadaran pemerintah untuk menggunakan hukum Islam dalam praktek pembangunan ekonomi nasional padahal semangat ekonomi Islam sama sekali tidak bertentangan dengan Pancasila.  Namun  demikian,  Sistem  ekonomi  Indonesia,  masih banyak  dipengaruhi  barat.  Padahal,  hampir  semua  ekonom mengatakan  bahwa  sistem  ekonomi  liberal  dan  sistem  ekonomi global yang digagas oleh Barat sama sekali tidak bisa membantu mengangkat perekonomian nasional dan mensejahterakan rakyat Indonesia. Bahkan Indonesia jauh tertinggal dari barat dalam soal urusan ekonomi. Hal ini  sebagai akibat dari sistem ekonomi yang tidak berdasar pada nilai kemanusiaan dan keadilan akan tetapi prinsipnya pada kekuatan modal. Sistem kapitalisme yang dibangun oleh ekonomi global mengakibatkan tergesernya rakyat kecil dalam persaingan  pasar,  dan  pemodalpun  tetap  yang  diuntungkan. Karenanya, sistem hukum ekonomi Islam bisa menjadi alternatif di tengah keterpurukan perekonomian nasional.
Key Word: Islamic Law, Devolepment Of National Economic

## PENDAHULUAN
Islam, merupakan agama yang universal. Di dalamnya, terdapat banyak ajaran, dan panduan berbagai aspek kehidupan manusia, baik berdimensi vertikal ( habl min al-Allah ) maupun berdimensi horizontal ( habl min al-nas ). Kitab Al-Qur’an sebagai rujukan utama ajaran Islam, sarat  dengan  kaidah-kaidah  kehidupan,  seperti  aqidah,  syari‘ah, sejarah, etika (moral), dan norma yang mengatur tingkah laku dan tata cara kehidupan manusia, baik sebagai manusia individu maupun sebagai manusia sosial. Nilai universal Islam tersebut, tampak jelas terutama  dalam  bidang  muamalah.  Konsep  muamalah  dalam  Islam sangat luas medan dan ruang geraknya. Ia bersifat relatif dan fleksibel sesuai  dengan  konteks  sosialnya.  Berbeda  dengan  bidang  ibadah mahdhah (formal) yang bersifat absolut-permanen-konstan dan tak bisa berubah-ubah walaupun zaman telah berubah.
Dalam  rangka  memenuhi  kebutuhan  hidup  manusia  sebagai makhluk individu, Allah SWT telah menyediakan berbagai macam benda yang dapat memenuhi kebutuhannya. Pemenuhan kebutuhan hidup yang beragam tersebut, tidak mungkin dapat diproduksi sendiri oleh individu yang bersangkutan. Artinya, ia harus bekerja sama dengan
Mushafi
orang lain. Kerja sama hanya bisa dilakukan apabila didukung oleh suasana yang tentram dan damai. Ketentraman akan dapat dicapai manakala  keseimbangan  kehidupan  di  dalam  masyarakat  tercapai. Untuk mencapai keseimbangan hidup di dalam masyarakat diperlukan seperangkat  aturan-aturan  atau  norma-norma  yang  dapat mempertemukan  kepentingan  individu  dengan  kepentingan  sosial (Abdul,  2012: 6-9).
Secara eksplisit, ajaran Islam telah menyediakan perangkat- perangkat hukum agar digunakan oleh umat manusia terutama muslim dalam memenuhi kebutuhan hidup (aktifitas ekonomi) yang selanjutnya disebut  hukum  ekonomi  Islam.  Ekonomi,  dalam  Islam  merupakan tuntutan kehidupan yang berdimensi ibadah. Hal ini tercantum dalam QS. Al–A’raf: 10, yang artinya: “Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi itu sumber penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur”. Selain itu disebutkan juga dalam (QS. Al-Mulk: 15, QS. An- Naba’: 11 dan QS. Jumu’ah :10).
Dengan  demikian,  di  tengah  arus  globalisasi  dan  maraknya praktek kapitalisme ekonomi, memunculkan kegelisahan-kegelisahan dari pakar-pakar eknomi dan masyarakat secara umum. Karena dalam sistem ekonomi kapital, hanya menguntungkan kaum-kaum pemodal. Dari sini kemudian lahirlah ide  dan wacana ekonomi islam sebagai solusi  atas  permasalahan-permasalahan  perekonomian  global  yang telah menghegemoni (Taufiq, 1988: 112-113). Namun demikian, secara implementatif, praktik perekonomian yang dilabeli dengan ekonomi islam masih mecari bentuknya. Hal ini dilakukan agar sistem ekonomi Islam benar-benar siap untuk beradaptasi dan menyesuaikan dengan keniscayaan globalisasi di bidang ekonomi. Berangkat dari inilah akan dibahas tentang keniscayaan sistem ekonomi Islam diterapkan dalam pembangunan ekonomi di Indonesia secara merata.

## MAKNA HUKUM (ISLAM) DI INDONESIA
Sebelum  membahas  posisi  dan  urgensi  hukum  Islam  dalam pembangunan  ekonomi  nasional,  penulis  terlebih  dahulu  akan memaparkan secara singkat tentang makna hukum  Islam di Indonesia. Dalam istilah yang lebih masyhur, hukum islam seringkali diidentikkan

## Urgensi Hukum Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional
dengan hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam (Mohammad,  2014:    42).  Sebagai  suatu  sistem  hukum,  ia  memiliki beberapa dimensi yang perlu dijelaskan lebih dahu. Sebab, kadangkala bisa membawa kita pada alam yang membingungkan manakala tidak diketahui  secara  persis  maknanya.  Dalam  beberapa  referensi,  kita mengenal istilah-istilah yang diantaranya; (1) hukum, (2) hukm , dan ahkam, (3) syariah atau syariat, (4) fiqih atau fiqh serta beberapa kata  lain  yang    berkaitan  dengan  istilah-istilah  terebut.  Agar pemahaman kita lebih jelas, maka dalam tulisan ini akan menjelaskan makna dari masing-masing istilah di atas, yang diantaranya;

## a. Hukum
Hukum,  secara  sederhana  dapat  difahami  sebagai  seperangkat peraturan-peraturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat (Muhammad, 51-133). Peraturan atau norma itu bisa berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu  dan  ditegakkan  oleh  penguasa.  Bentuknya  mungkin  bisa seperti hukum yang tidak tertulis, misalnya hukum adat, mungkin juga berupa hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan seperti hukum  barat.  Hukum  barat  melalui  asas  konkordansi,  sejak pertengahan abad ke-19 (1855) berlaku di Indonesia. Hukum dalam konsepsi yang seperti hukum barat adalah hukum yang sengaja dibuat oleh  manusia  untuk  mengatur  kepentingan  manusia  sendiri  dalam masyarakat  tertentu.  Dalam  konsepsi  hukum  perundang-undangan (barat), yang diatur oleh hukum hanyalah hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat.
Selain itu, juga terdapat konsepsi hukum lain, yang diantaranya adalah konsepsi hukum Islam. Dasar dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah  SWT,  tidak  hanya  mengatur  hubungan  manusia  dengan manusia  lain  dan  benda  dalam  masyarakat,  tapi  juga  hubungan- hubungan lainnya, karena manusia hidup dalam masyarakat mempunyai berbagai hubungan. Hubungan-hubungan itu, adalah hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain, dan hubungan manusia dengan benda dalam masyarakat serta alam sekitarnya. Interaksi dengan manusia dalam  berbagai  tata  hubungan  itu  diatur  oleh  seperangkat  ukuran

## Mushafi
140 |
tingkah  laku  yang  di  dalam  bahasa  kitab  klasik  disebut  hukm  dan ahkam.
b. Hukm dan ahkam
Istilah hukum yang digunakan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata  hukm  yang  berarti  norma  atau  kaidah,  ukuran,  tolok  ukur, patokan, pedoman yang digunakan untuk menilai tingkah laku atau perbuatan manusia dan benda. Menurut Hazairin sebagaimana dikutip Profesor Muhammad Daud Ali, hubungan antara Hukum dan hukm erat sekali.  Sebab,  setiap  peraturan  apapun  macam  dan  sumbernya, mengandung norma atau kaidah sebagai intinya.  Dalam ilmu hukum Islam kaidah disebut hukm. Itu sebabnya dalam perkataan sehari-hari orang  berbicara  tentang  hukum  suatu  benda  atau  perbuatan. Maksudnya adalah, patokan, tolok ukur, ukuran atau kaidah mengenai perbuatan atau benda tersebut.
Dalam  sistem  hukum  Islam,  ada  lima  hukm  atau  kaidah  yang dipergunakan untuk mengukur perbuatan manusia baik dibidang ibadah maupun  dibidang  muamalah.  Kelima  jenis  kaidah  (al-ahkam  al khamsah) tersebut diantaranya, yaitu; pertama, jaiz atau mubah, atau ibahah,  kedua,  sunnat,  ketiga  makruh,  empat,  Wajib  dan  kelima, haram.  Penggolongan  hukum  yang  lima  ini,  di  dalam  kepustakaan hukum Islam disebut taklifi (Zuhdi, 1987: 05), yakni norma atau kaidah hukum Islam yang mungkin mengandung kewenangan terbuka, atau kebebasan  memilih  untuk  melakukan  atau  tidak  melakukan  suatu perbuatan, yang disebut jaiz, mubah atau ibahah. Mungkin juga hukum taklifi  tersebut  mengandung  anjuran  untuk  dilakukan  karena  jelas manfaatnya bagi pelaku (Sunnat). Bisa juga mengandung kaidah yang seyogyanya  tidak  dilakukan  karena  jelas  tidak  berguna  dan  akan merugikan  orang  yang  melakukannya  (makruh).  Dan  mungkin  juga mengandung perintah yang wajib dilakukan (fardu atau wajib), dan mengandung  larangan  untuk  dilakukan  (haram).  Dengan  demikian hukum taklifi merupakan hukum syara’ atau hukum syariat.

## c. Syariat
Selain  disebut  hukum,  hukm  dan  al-ahkam  juga  ditulis  syariah. Secara harfiyah, ia bermakna sumber mata air yakni jalan lurus yang harus diikuti oleh setiap muslim. Syariat merupakan jalan hidup umat

## Urgensi Hukum Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional
muslim.  Karena  syariat  memuat  ketetapan-ketetapan Allah  dan ketentuan Rasul-Nya, baik berupa larangan maupun berupa suruhan, meliputi aspek hidup dan kehidupan manusia. Ditinjau dari ilmu hukum, syariat merupakan norma hukum dasar yang ditetapkan Allah dan wajib diikuti  oleh  orang  Islam  berdasarkan  iman  yang  berkaitan  dengan akhlak, baik dalam hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama manusia  dalam  masyarakat.  Norma  hukum  dasar  ini  selanjutnya diperjelas  oleh  Muhammad  sebagai  Rasul-Nya.  Karenanya,  syariat terdapat dalam Al Qur’an dan hadits.

## d. Fiqih
Dilihat  dari  segi  ilmu  pengetahuan  yang  berkembang  dalam kalangan  ulama  Islam,  fiqih  ialah  ilmu  pengetahuan  yang membiacarakan/membahas/memuat  hukum-hukum  Islam  yang bersumber  pada Al-Qur’an,  Sunnah  dan  dalil-dalil  Syar’i  yang  lain; setelah  diformulasikan  oleh  para  ulama  dengan  mempergunakan kaidah-kaidah Ushul Fiqh . Dengan demikian, fiqih merupakan formulasi dari Al-Qur’an dan Sunnah yang berbentuk hukum amaliyah yang akan diamalkan oleh ummatnya. Hukum itu berberntuk amaliyah yang akan diamalkan  oleh  setiap mukallaf (Mukallaf  artinya  orang  yang  sudah dibebani/diberi tanggungjawab melaksanakan ajaran syari’at Islam dengan tanda-tanda seperti baligh, berakal, sadar, sudah masuk Islam).
Selain pengertian di atas, fiqih juga bisa difahami sebagai ilmu yang  berusaha  memahami  hukum-hukum  yang  terdapat  dalam  al- Qur’an dan sunnah Nabi untuk diterapkan pada perbuatan manusia yang telah dewasa, sehat akalnya dan yang berkewajiban melaksanakan hukum Islam. Hasil pemahaman tentang hukum Islam itu disusun secara sistematis dalam kitab-kitab fiqih dan disebut hukum fiqih. Beberapa kitab hukum fiqih yang telah ditulis dalam bahas arab diantaranya adalah karya Mohammad Idris As-Syafii salah seorang pendiri madzhab hukum fiqih Islma bernama Al-Umm , artinya (kitab) induk.
Dari uraian di atas, jelas bahwa ada dua istilah yang dipergunakan untuk menunjukkan hukum Islam, yakni Syariat Islam dan Fiqih Islam (Mohammad, Ibid: 49). Di dalam kepustakaan hukum Islam berbahasa Inggris, syariat Islam disebut Islamic Law, sedangkan fiqih Islam disebut Islamic Jurisprudence. Dalam bahasa Indonesia, syariat Islam sering disebut hukum syara’, sedangkan fiqih Islam juga sering disebut hukum
Mushafi
fiqih, dan hukum (fiqih) Islam. Dan dalam praktiknya, kedua istilah tersebut dirangkum menjadi hukum Islam.
Hukum  Islam,  baik  secara  syariat  maupun  secara  fiqih,  dapat diringkas menjadi dua yaitu, bidang ibadah dan muamalah. Tata cara berhubungan  dengan Tuhan  yaitu  melaksanakan  kewajiban  sebagai seorang muslim dalam mendirikan shalat mengeluarka zakat, berpuasa selama bula Ramadhan, dan menunaikan ibadah haji, termasuk dalam kategori  ibadah.  Dalam  konteks  ini,  yaitu  tata  cara  manusia berhubungan dengan Tuhan, tidak boleh ditambah-tambah ataupun dikurangi. Tata hubungan itu bersifat tetap, tidak mungkin dan tidak boleh diubah-ubah. Ketentuannya telah diatur oleh Allah dan dijelaskan secara  rinci  oleh  Rasul-Nya.  Dengan  begitu,  tidak  mungkin  ada modernisasi dan kontekstualisasi dalam urusan-urusan ibadah.
Sedangkan  bidang muamalah, dalam  arti  luas  ia  merupakan ketetapan yang diberikan Tuhan yang langsung berhubungan dengan kehidupan sosial manusia, terbatas pada pokok-pokok saja. Penjelasan Nabi, kalaupun ada tidak serinci persoalan ibadah. Karenanya, pada wilayah ini terbuka lebar ruang upaya untuk mengembangkan melalui ijtihad  manusia  yang  memenuhi  syarat  untuk  melakuka  usaha  itu. Karena sifatnya demikian, dalam sistem muamalah berlaku asas umum yakni pada dasarnya semua ‘boleh’ dilakukan kecuali kalau berkaitan tentang perbuatan itu ada larangan dalam Al Qur’an dan Al Hadits yang memuat Sunnah Nabi Muhammad. Nah, hukum Islam pada bidang muamalah (hukum Ekonomi Islam) inilah yang aka dibahas dalam tulisan ini.

## EKSISTENSI HUKUM ISLAM DI INDONESIA
Indonesia,  merupakan  negara  yang  majemuk  dan  plural.  Ia terdiri dari beberapa suku-suku dan agama-agama. Islam merupakan agama yang dipeluk oleh mayoritas rakyat Indonesia. Sebagai agama mayoritas,  Islam  merupakan  salah  satu  kelompok  masyarakat  yang mendapat  legalitas  pengayoman  secara  hukum  ketatanegaraan  di Indonesia.  Itu  sebabnya,  umat  islam  tidak  dapat  diceraiberaikan dengan hukum islam (Zainuddin, 2006: 85) Dan, pada perkembangannya Islam menjadi spirit dan dorongan kepada cita-cita yaitu perumusan dan  pembentukan  hukum  nasional. Yang  dimaksud  Hukum  nasional

## Urgensi Hukum Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional
disini adalah hukum yang sesuai dengan cita-cita moral yang terbentuk melalui cita-cita dan kesadaran hukum rakyat Indonesia. Karena dalam kerangka historis, Islam banyak mempengaruhi pemikiran dan semangat kemerdekaan  bangsa  Indonesia  dan  terbentuknya  Negara  Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Dengan demikian, sistem hukum di Indonesia lahir sebagai akibat dari  sosio  masyarakat  yang  majemuk  dan  plural.  Disebut  demikian karena sampai saat ini di Indonesia berlaku beberapa sistem hukum yang mempunyai corak dan susunan sendiri yang diantaranya adalah; sistem hukum adat, sistem hukum islam dan sistem hukum barat. Ketiga sistem hukum ini, berlaku di Indonesia pada waktu yang  berlainan. Hukum adat telah lama ada dan berlaku di Indonesia, walaupun sebagai suatu sistem hukum baru dikenal pada awal-awal abad ke-20. Hukum islam telah ada di kepulauan Indonesia sejak orang islam datang dan bermukim di Nusantara ini. Bahkan sebelum Belanda mengukuhkan kekuasaannya di Indonesia, hukum islam sebagai hukum yang berdiri sendiri  telah  ada  dalam  masyarakat,  tumbuh  dan  berkembang  di samping  kebiasaan  atau  adat  penduduk  yang  mendiami  kepulauan Nusantara ini. Ada banyak indikasi yang membuktikan bahwa Islam berakar  dalam  kesadaran  penduduk  kepulauan  Nusantara  dan mempunyai  pengaruh  yang  bersifat  normative  dalam  sosio  kultur masyarakat  Indonesia.  Pengaruh  itu  diantaranya; penetration pasifique, tolerante et constructive (penetrasi secara damai, toleran dan membangun).
Hukum islam sebagai suatu sistem hukum yang ditaati oleh mayoritas rakyat Indonesia, merupakan suatu aturan atau norma yang telah hidup dalam masyarakat. Sebagian dari ajaran dan keyakinan Islam terdapat dalam kehidupan hukum nasional bahkan merupakan bahan dalam pembinaan dan pengembangannya (Juhaya, 1991: 97- 100 ). Hukum Islam di Indonesia, secara historis bisa dilihat dari aspek perumusan  dasar  negara  yang  dilakukan  oleh  BPUPKI  (Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia), bahwa para pemimpin islam berusaha memulihkan dan mendudukkan hukum islam dalam negara Indonesia merdeka itu.
Pada    awal-awal  kemerdekaan,  usaha  para  pemimpin  di  atas tidak sia-sia. Hal ini bisa dibuktikan dengan lahirnya piagam Jakarta
Mushafi
pada tanggal  22 Juni  1945 yang telah  disepakati oleh  para pendiri negara bahwa negara berdasar kepada Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluknya. Namun, karena adanya desakan dari beberapa kalangan,  tujuh kata tersebut dihapus dari pembukaan UUD 1945, kemudian diganti dengan kata “Yang Maha Esa” (Zainuddin, Op Cit: 85) dan dijabarkan dalam pasal 29 batang tubuh UUD 1945, yang berbunyi: pertama, Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan kedua, Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk  untuk  memeluk  agamanya  masing-masing  dan  untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu (Ahmad, 1998: 35)
Penggantian kata tersebut, menurut Hazairin sebagaimana yang dikutip Mohammad Daud Ali, mengandung norma dan garis hukum yang diatur dalam pasal 29 ayat(1) UUD 1945 bahwa negara Republik Indonesia berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal itu hanya bisa ditafsirkan antara lain sebagai berikut:
1. Dalam  negara  Republik  Indonesia  tidak  boleh  terjadi  atau berlaku sesuatu yang  bertentangan dengan kaidah hukum islam bagi umat Islam, kaidah agama Nasrani, atau agama Hindu-Bali bagi orang-orang Hindu-Bali, atau yang bertentangan dengan kesusilaan agama Buddha bagi orang Buddha. Dengan begitu, dalam wilayah negara Republik Indonesia, tidak boleh berlaku atau  diberlakukan  hukum  yang  bertentangan  dengan  norma- norma (hukum) agama dan kesusilaan bangsa Indonesia.
2. Negara Republik Indonesia wajib menjalankan syariat islam bagi orang  islam,  syariat  Nasrani  bagi  orang  Nasrani,  dan  syariat Hindu-Bali bagi orang Hindu-Bali. Sekadar menjalankan syariat tersebut memerlukan perantaraan kekuasaan negara. Makna dari penafsiran  kedua  adalah  Negara  Republik  Indonesia  wajib menjalankan  dalam  pengertian  menyediakan  fasilitas  agar hukum yang bersal dari agama yang dianut oleh bangsa Indonesia dapat  terlaksana  sepanjang  palaksanaan  hukum  agama  itu memerlukan bantuan alat kekuasaan atau penyelenggara negara. Artinya,  penyelenggara  negara  berkewajiban  menjalankan syariat yang dipeluk oleh bangsa Indonesia untuk kepentingan pemeluk agama bersangkutan. Syariat yang berasal dari agama

## Urgensi Hukum Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional
islam misalnya, yang disebut syariat islam, tidak hanya memuat hukum  shalat,  zakat,  puasa  dan  haji,  melainkan  juga mengandung hukum dunia baik keperdataan maupun kepidanaan yang  memerlukan  kekuasaan  negara  untuk  menjalankannya secara  sempurna.  Misalnya,  hukum  harta  kekayaan,  hukum wakaf, penyelenggaraan ibadah haji, penyelenggaraan hukum perkawinan  dan  kewarisan,  penyelenggaraan  hukum  pidana (islam)  seperti  zina,  pencurian,  dan  pembunuhan.  Hal  ini memerlukan  kekuasaan  kehakiman  atau  peradilan  khusus (peradilan  agama)  untuk  menjalankannya,  yang  hanya  dapat diadakan  oleh  negara  dalam  pelaksanaan  kewajibannya menjalankan  syariat  yang  berasal  dari  agama  Islam  untuk kepentingan umat Islam yang menjadi warga negara Republik Indonesia.
3. Syariat yang tidak memerlukan bantuan kekuasaan negara untuk menjalankannya. Oleh Karena itu dapat dijalankan sendiri oleh setiap pemeluk agama yang bersangkutan, menjadi kewajiban pribadi terhadap Allah bagi setiap orang itu menjalankannya sendiri menurut agamanya masing-masing. Artinya, hukum yang berasal dari suatu agama yang diakui di negara Republik Indoneia yang  dapat  dijalankan  sendiri  oleh  masing-masing  pemeluk agama bersangkutan (misalnya hukum yang berkenaan dengan ibadah, yaitu hukum yang pada umumnya mengatur hubungan manusia  dengan  Tuhan)  biarkan  pemeluk  agama  itu  sendiri melaksanakannya  menurut  kepercayaan  agamanya  masing- masing (Mohammad, Op Cit: 08)
Istilah  kepercayaan  dan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  yang tercantum dalam pasal 29 UUD 1945 yang terletak dalam bab agama itu  perlu dikemukakan  hal-hal berikut  ini:  (a) Dr.Muhammad  Hatta (almarhum) ketika menjelaskan arti kata “Kepercayaan”yang termuat dalam ayat (2) pasal 29 UUD1945, menyatakan pada tahun 1974 bahwa arti perkataan kepercayaan dalam pasal tersebut adalah kepercayaan agama. Kuncinya adalah perkataan itu yang terdapat diujung ayat (2) pasal 29 dimaksud. Kata “itu” menunjuk pada kata agama yang terletak didepan kata kepercayaan tersebut. Penjelasan ini sangat logis karena
Mushafi
kata  agama-agama  dan  kepercayaan  tersebut  digandengkan  dalam satu kalimat dan diletakkan di bawah Bab agama.
Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas dapat diasumsikan bahwa hukum islam dan kekuatan hukumnya secara ketatanegaraan di Negara Republik Indonesia adalah pancasila dan UUD 1945, yang kemudian  dijabarkan  melalui  unsang-undang  nomor  1  tahun  1974 tentang  perkawinan,  undang-undang  nomor  7  tahun  1989  tentang perdilan agama, undang-undang republik Indonesia nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan beberapa instruksi pemerintah yang  berkaitan  dengan  hukum  islam.  Demikian  juga  munculnya kompilasi  hukum  islam  yang  menjadi  pedoman  bagi  para  hakim  di peradilan khusus (Peradilan agama) di Indonesia. Hal ini merupakan pancaran dari norma hukum yang tertuang dalam pasal 29 UUD 1945. Oleh  karena  itu,  keberlakuan  dan  kekuatan  hukum  islam  secara ketatanegaraan di negara republik Indonesia adalah pancasila dan pasal 29 UUD 1945 (Zainuddin Ali, Op Cit :  85-87).
Hakikatnya, keberadaan sistem Hukum Islam di Indonesia sejak lama telah dikukuhkan. Sebagai bukti ialah berdirinya sistem peradilan agama  yang  diakui  dalam  sistem  peradilan  nasional  di  Indonesia. Bahkan,  setelah  diundangkannya  Undang-Undang  1998  tentang Peradilan Agama kedudukan Pengadilan Agama Islam itu makin kokoh. Namun,  setelah  reformasi,  dengan  dikeluarkannya  Ketetapan  MPR tentang  Pokok-Pokok  Reformasi  yang  mengamanatkan  bahwa keseluruhan sistem pembinaan peradilan diorganisasikan dalam satu atap yaitu di bawah Mahkamah Agung. Dari ini, timbul keragu-raguan di beberapa kalangan mengenai eksistensi pengadilan agama, terutama dari  kalangan  pejabat  di  lingkungan  Departemen  Agama  yang menghawatirkan  kehilangan  kendali  administratif  atas  lembaga pengadilan  agama.  Pembinaan  kemandirian  lembaga  peradilan  ke bawah Mahkamah Agung itu memang dilakukan bertahap, yaitu dengan jadwal waktu lima tahun. Tetapi, dalam masa lima tahun itu, berbagai kemungkinan mengenai keberadaan pengadilan agama masih mungkin terjadi.
Berdasarkan instrumennya, sebenarnya telah banyak ketentuan perundang-undangandan  hukum  nasional  Indonesia  yang  telah mengadopsi  berbagai  materi  Hukum  Islam.  Secara  institusional,

## Urgensi Hukum Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional
eksistensi Pengadilan Agama sebagai warisan penerapan sistem Hukum Islam sejak zaman pra penjajahan Belanda juga terus dimantapkan keberadaannya.  Dan  secara  sosiologis-empirik  praktek-  praktek penerapan  Hukum  Islam  di  tengah-tengah  masyarakat  juga  terus berkembang dan bahkan makin lama makin meningkat dan meluas ke sektor-sektor kehidupan hukum yang sebelumnya belum diterapkan menurut  ketentuan  Hukum  Islam  seperti  di  bidang muamalah (perekonomian Islam). Perkembangan ini, bahkan berpengaruh pula terhadap kegiatan pendidikan hukum di tanah air, sehingga kepakaran dan penyebaran kesadaran mengenai eksistensi Hukum Islam itu di Indonesia makin meningkat dari waktu ke waktu. .
Legitimasi  atas  sistem  Hukum  Islam  sebagai  bagian  tak terpisahkan  dari  sistem  hukum  nasional,  akan  berdampak  positif terhadap  upaya  pembinaan  hukum  nasional.  Minimal,  kita  dapat memastikan bahwa di kalangan sebagian besar masyarakat Indonesia yang  akrab  dengan  nilai  -  nilai  Islam,  kesadaran  kognitif  dan  pola perilaku mereka dapat dengan memberikan dukungan terhadap norma- norma  yang  sesuai  kesadaran  dalam  menjalankan  syari’at  agama. Dengan demikian, pembinaan kesadaran hukum masyarakat bisa lebih mudah dilakukan dalam upaya membangun sistem supremasi hukum di masa yang akan datang. Hal ini akan berbeda jika norma-norma hukum  yang  diberlakukan  justru  bersumber  dan  berasal  dari  luar kesadaran hukum masyarakat.
Berdasarkan  uraian  diatas,  bahwa  di  Indonesia  hukum  islam dapat berlaku langsung tanpa harus melaui hukum adat.  Selanjutnya, republik  Indonesia  dapat  mengatur  sesuatu  masalah  sesuai  dengan hukum Islam, sepanjang pengaturan itu hanya berlaku bagi pemeluk agama islam. Kemudian, kedudukan hukum islam dalam sistem hukum Indonesia adalah sama dan sederajat dengan hukum adat dan hukum barat. Karena itu, hukum islam juga menjadi sumber pembentukan hukum nasional yang akan datang di samping hukum adat, hukum barat dan  hukum  lainnya  dan  tumbuh  dan  berkembang  dalam  Negara Republik  Indonesia  (Mohammad,  Op  Cit:  266).  Begitu  juga  dalam konteks pembangunan ekonomi.
Mushafi

## HUKUM EKONOMI ISLAM DI INDONESIA
Sistem perekonomian Islam di Indonesia mengacu pada Undang- Undang Nomor 10 tahun 1992 tentang perbankan dalam pasal 6 huruf m dan pasal 13 huruf c. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa sistem  perekonomian  di  Indonesia  menggunakan  prinsip  bagi  hasil (Rachmadi, 2014: 47 ). Peraturan Pemerintah (PP) nomor 72 tahun 1992 pasal 2 ayat 1 menegaskan bahwa yang dimaksud dengan bagi hasil ialah sistem ekonomi syariah. Pengertian syariah dalam pasal 2 ayat  1  PP  Nomo  72  tahun  1992  ditafsirkan  sebagai  syariah  yang berdasarkan  kepada  hukum  Islam,  kemudian  di  Indonesia    lahirlah Bank  yang  kegiatan  usahanya  dijalankan  berdasarkan  syariat. Selanjutnya, hukum ekonomi Syariah atau Islam diatur dalam UU Nomor 10 tahun 1998 Jo UU Nomor 23 tahun 1999.
Kemudian,  Undang-undang  yang  secara  spesifik  mengatur tentang perbankan syariah adalah Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008. Undang-undang ini muncul setelah perkembangan perbankan syariah di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan. Pada bab I pasal 1 yang berisi tentang Ketentuan Umum undang-undang ini telah membedakan  secara  jelas  antara  bank  kovensional  beserta  jenis- jenisnya dengan bank syariah beserta jenis-jenisnya pula. Perbedaan penyebutan pun telah dibedakan sebagaimana diatur dalam pasal 1 poin ke-6 yang menyebut “Bank Perkreditan Rakyat” sedangkan poin ke-9 menyebutkan dengan “Bank Pembiayaan Rakyat”. Usaha Bank Syariah dalam menjalankan fungsinya adalah menghimpun dana dari nasabah dan menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad-akad yang terdapat  dalam  ekonomi  Islam.  Seperti  mudharabah,  wadi’ah, masyarakah, murabahah, atau akad-akad lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
Diskursus tentang hukum ekonomi Islam sebenarnya sudah cukup lama, setua agama Islam itu sendiri. Sebagain besar landasan tentang ekonomi syariah dijumpai dalam literatur Islam seperti tafsir Al Qur’an, syarah al Hadits, dan kitab-kitab fiqh yang ditulis oleh cendekiawan muslim terkenal, diantaranya Abu Yusuf, Abu Hanifah, Ibnu Khaldun, Ibnu Taimiyah dan ulama Islam terkemuka lainnya. Islam sebagai agama yang  dipeluk  oleh  mayoritas  penduduk  Indonesia,  tentu  sangat

## Urgensi Hukum Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional
berpengaruh  terhadap  pola  hidup  bangsa  Indonesia.  Perilaku pemeluknya tidak lepas dari syari’at dalam agama Islam.
Dengan  demikian,  pelaksanaan  syari’at  agama  yang  berupa hukum-hukum merupakan salah satu parameter ketaatan seseorang dalam menjalankan agamanya (Undang-Undang RI Nomor  21 Tahun 2008  Tentang  Perbankan  Syariah).  Istilah  ekonomi  syari’ah  atau perekonomian  syari’ah  hanya  dikenal  di  Indonesia.  Sementara  di negara-negara  lain,  istilah  tersebut  dikenal  dengan  nama  ekonomi Islam ( Islamic economy , al-iqtishad al-islami) dan sebagai ilmu disebut ilmu ekonomi Islam (Islamic economics‘ ilm ai-iqtishad al-islami).
Ekonomi atau ilmu ekonomi Islam berbeda dengan ekonomi atau ilmu  ekonomi  konvensional  yang  berkembang  di  dunia  dewasa  ini. Perbedaan  tersebut  terutama   dikarenakan,  ekonomi  Islam  terikat kepada  nilai-nilai  agama  Islam,  sedangkan  ekonomi  konvensional memisahkan  diri  dari  agama  sejak  negara-negara  Barat  berpegang kepada  sekularisme  dan  menjalankan  politik  sekularisasi  (Khursid ,1983: 111). Sungguhpun demikian, pada dasarnya tidak ada ekonomi yang  terpisah  dari  nilai  atau  tingkah  laku  manusia.  Namun,  pada ekonomi konvensional, nilai yang digunakan adalah nilai-nilai duniawi semata (profane, mundane).
Perbedaan mendasar antara ekonomi Islam dan konvensional ialah  terletak  pada  sistem  dan  managemennya.  Sistem  ekonomi konvensional  merupakan  sistem  perekonomian  yang  memberikan kebebasan  secara  penuh  kepada  setiap  orang  untuk  melaksanakan kegiatan  perekonomian.  Sistem  ekonomi  konvensional  menyatakan bahwa  pemerintah  bisa  turut  ambil  bagian  untuk  memastikan kelancaran  dan  keberlangsungan  kegiatan  perekonomian  yang berjalan, tetapi bisa juga pemerintah tidak ikut campur dalam ekonomi (Nawawi, 2014: 28-29).
Sementara dalam ekonomi Islam, kita tidaklah berada dalam kedudukan untuk mendistribusikan sumber-sumber daya semau kita. Karena didalam Islam, kesejahteraan sosial  dapat dimaksimalkan jika sumber  daya  ekonomi  juga  dialokasikan  sesuai  dengan  tuntunan syariat.  Dalam  Islam  kegiatan  ekonomi  memiliki  tujuan  yang  lebih tinggi  yaitu  kebahagiaan  hidup  di  dunia  dan  di  akhirat,  dengan berupaya mewujudkan keadilan sosial ekonomi.
Mushafi
Ekonomi Islam, sangat memperhatikan kepemilikan individu, namun tetap memberikan batasan-batasan yang diatur ssesuai syariat Islam. Hal ini dikarenakan konsep inti kepemilikan dalam Islam adalah milik sbsolut dari Allah SWT. Dimana manusia hanya diberi amanah untuk mendayagunakannya sesuai dengan kemaslahatan masyarakat. Negara merupakan salah satu institusi penting dalam perekonomian, bahkan ia menempati salah satu posisi sentral di dalamnya. Negara berperan sebagai pembuat kebijakan dan melakukan fugsi pengawasan agar tidak terjadi distorsi di dalam perekonomian dan akan campur tangan  apabila  telah  terjadi  distorsi  di  dalamnya.  Hal  ini  agar kepentingan ekonomi setiap pelaku ekonomi dapat terlindungi.
Selain itu, perekonomian Islam memiliki sistem yang baik dalam konteks pemerataan distribusi pendapatan melalui instrumen zakat, infak  dan  shadaqah  dari  kelompok  kaya  kepada  kelompok  miskin. Dengan  sistem  ini  pertentangan  antar  kelas  yang  diakibatkan  oleh hegemoni kapitalisme tidak akan terjadi karena telah terjadi saling pengertian diantara mereka. Instrumen yang built in dalam sestem ini merupakan mekanisme distribusi pendapatan yang tidak terdapat pada  sistem  ekonomi  konvensioal.  Sehingga  setiap  individu  dalam sistem ekonomi Islam akan termotivasi untuk bekerja keras. Setiap ajaran agama menganfurkan penganutnya untuk bekerja sebagai kunci kesuksesan individu. Berbagai praktik ibadah dalam Islam memotivasi individu  untuk  bekerja  keras  seperti  zakat  dan  haji.  Keduanya merupakan ibadah yang hanya dapat dilaksanakan oleh orang yang berkecukupan.
Kajian ilmu ekonomi secara umum sebenarnya menyangkut sikap tingkah laku manusia terhadap masalah produksi, distribusi, konsumsi barang-barang komoditi dan pelayanan. Kajian ilmu ekonomi Islam dari segi ini tidak berbeda dari ekonomi sekuler, akan tetapi dari segi lain ia terikat dengan nilai-nilai Islam  (Monser, 1987: 11), atau dalam istilah sehari-hari, terikat dengan ketentuan halal-haram (Rifyal, 2006: 12).
Implementasi  dari  sistem  syariah  bisa  dibedakan  dalam  2 dimensi,  makro  dan  mikro.  Dimensi  makro  lebih  menekankan pengaturan ekonomi masyarakat dari sisi  etis dan filosofis, seperti bagaimana  distribusi  kekayaan  yang  seharusnya  oleh  negara,

## Urgensi Hukum Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional
pelarangan  riba,  dan  kegiatan  ekonomi  yang  tidak  memberikan manfaat, sedangkan pada dimensi mikro lebih menekankan pada aspek profesionalisme dan kompentensi dari pelaksana.

## RELASI HUKUM EKONOMI ISLAM DENGAN PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL
Seiring  derasnya  pengaruh  arus  globalisasi,  yang  menuntut keterbukaan dan kebebasan dalam berbagai sektor, terutama dalam bidang  politik  dan  ekonomi,  Indonesia  justru  terperangkap  dan terjerembab  ke  dalam  sebuah  sistem  ekonomi  yang  mentuankan kekuatan  modal  atau  dengan  kata  lain  sistem  ekonomi  global  dan kapitalis, sementara pada waktu yang sama sumber daya Indonesia belum siap menerima kenyataan itu. Akibatnya, kondisi perekonomian di Indonesia beberapa tahun terakhir ini cenderung mengkhawatirkan.
Meskipun berbagai daya upaya telah dilakukan, namun tanda- tanda pemulihan belum juga nampak di permukaan (Revrisond, 1999: 66).  Bahkan  nilai  rupiah  terus  menurun,  jumlah  perusahan  yang bangkrut semakin bertambah dan harga sembako terus berggejolak. Hal ini secara tidak langsung sebagai efek dari sistem ekonomi global kapitalis  yang  dianut  Indonesia.  Dalam  sistem  ini,  orang  yang mempunyai modal yang paling diuntungkan dan dapat melakukan apa saja, dengan kata lain uang adalah segalanya. Kita dapat melihat fakta yang  ada  bahwa  yang  menguasai  dunia  adalah  orang  –  orang  yang memiliki banyak uang. Yang kaya akan semakin kaya, dan yang miskin akan bertambah kemikinannya. Itulah sisi terburuk dan terkejam dari Sistem ekonomi Global yang konvensional.
Secara umum sistem ekonomi konvensional berporos pada dua kutub  ekstrim  yakni  Sosialisme  dan  Kapitalisme.  Perbedaan  yang mengemuka antara kedua kutub ini hanyalah pada cara pandang dalam mewujudkan kesejahteraan dan keseimbangan ekonomi. Kapitalisme memandang  kesejahteraan  umum  haruslah  diletakkan  pada kesejahteraan individu. Artinya kesejahteraan bersama akan tercapai jika individu-individu nya telah sejahtera. Maka kepentingan dan hak- hak individu hendaknya didahulukan secara proporsional dan biarkan mekanisme  pasar  yang  bekerja  untuk  mewujudkan  keseimbangan umum berdasarkan rasionalitas individu. Dengan demikian kata kunci
Mushafi
yang diharapkan dari bekerjanya sistem kapitalisme adalah persaingan, efisiensi, produktivitas, inovasi, dan keseimbangan ekonomi. Untuk mendukung hal tersebut maka  ideologi politik yang dianut biasanya adalah ideologi liberal.
Sebagaimana yang kita ketahui dewasa ini, dialektika dan sistem ekonomi dunia, pada tingkat ketegangannya yang paling keras ialah terjadi pada aliran ekonomi liberalis-kapitalis versus sosialis-komunis. Maenstrem dua sistem ekonomi ini, pada umumnya didasarkan pada pemikiran  dua  tokoh  besar  yaitu Adam  Smith  sebagai  representasi dari aliran liberalis-kapitalis dan Karl Mark sebagai representasi sosialis- komunis. Kedua sistem ekonomi ini telah menancapkan sebuah fakta dalam  proses  sejarah  manusia  dan  sekarang  mengental  menjadi “rezim” peradaban. Bahkan, seluruh wacana, diskursus dan perspektif ilmu  pengetahuan,  terutama  dalam  bidang  ekonomi  politik,  selalu melibatkan atau bahkan merujuk pada dua aliran di atas. Sehingga seakan-akan dunia hanya disodori oleh dua pilihan yaitu; liberalis atau sosialis, komunis atau kapitalis.
Khusus dalam dunia ekonomi, arus utama dari sistem nilai atau paradigma yang mendominiasi sebagai dasar operasional berjalanya aktifitas ekonomi global adalah dua aliran tersebut. Sistem ekonomi dengan  segala  macam  derivasi,  modifikasi  dan  cabang-cabangnya adalah fenomena sosial yang berada dalam koridor liberalisme vis a vissosialisme.  Bahkan  meskipun  sekarang,  khususnya  di  Indonesia, sedang  berkembang  sistem  ekonomi  Islam  atau  ekonomi  Syari’ah, namun ketika diselidiki lebih mendalam, ternyata di dalamnya juga sangat  kapitalis.  Bahkan  bank  Syari’ah  yang  selama  ini  sedang menggejala ditengarai lebih kapitalis daripada bank konvensional.
Dengan  melihat  sistem  operasional  bank  Syari’ah  tersebut, istilah Islam sebagai jalan alternatif dari kapitalisme dan sosialisme, yang sering dilontarkan oleh aktifis-aktifis Islam kanan, hanya sebatas jargon.  Dalam  realitas  empiriknya,  sistem  ini  tetap  merupakan modifikasi dari sistem kapitalis. Hanya saja pola managemennya lebih dilabeli dengan istilah Islam atau Syari’ah. Meski demikian, sistem ekonomi Islam bisa menjadi solusi ditengah pengaruh ekonomi global yang berpros pada madzhab kapital dan sosial, karena dalam ekonomi islam menempatkan keadilan dan kesejahteraan umum yang menjadi

## Urgensi Hukum Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional
tujuannya, sehingga dalam penerapan praktek perekonomian islam selalu mengacu pada nilai-nilai Islam.
Bagi  cendikiawan  muslim,  baiknya  Indonesia  tidak  lagi mengadopsi madzhab ekonomi sosialis dan kapitalis. Mereka menilai bahwa sistem ekonomi kapitalis dan sosialis yang selama ini dianut negara Indonesia tidak bisa diharapkan terlalu banyak. Sebab, ia telah terbukti membawa dampak buruk dari kedua sistem ekonomi ini. Dari sini  muncul  ide,  gagasan  dan  wacana  untuk  menerapkan  sistem perekonomian Islam sebagai solusi dan alternatif di tengah hegemoni sistem ekonomi kapitalis dan sosialis.
Dalam perekonomian kapitalisme setiap warga dapat mengatur nasibnya sendiri sesuai dengan kemampuannya. Semua orang bebas bersaing dalam bisnis untuk memperoleh laba sebesar-besarnya. Semua orang  bebas  malakukan  kompetisi  untuk  memenangkan  persaingan bebas  dengan  berbagai  cara  (Simon,  2005:  11).  Sedangkan  sistem ekonomi sosialis, merupakan sistem ekonomi yang bertujuan untuk memperoleh suatu distribusi yang lebih baik dengan tindakan otoritas demokratisasi terpusat dan kepadanya perolehan produksi kekayaan yang  lebih  baik  daripada  yang  kini  berlaku  sebagaimana  yang diharapkan. Sistem Sosialis ( Socialist Economy ) berpandangan bahwa kemakmuran  individu  hanya  mungkin  tercapai  bila  berfondasikan kemakmuran bersama. Sebagai Konsekuensinya, penguasaan individu atas  aset-aset  ekonomi  atau  faktor-faktor  produksi  sebagian  besar merupakan kepemilikan sosial.
Sementara  itu,  sistem  ekonomi  Islam  Menurut  S.M. Hasanuzzaman  dapat  difahami  sebagai  pengetahuan  dan  aplikasi ajaran-ajaran dan aturan-aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam  pencarian  dan  pengeluaran  sumber-sumber  daya,  guna memberikan  kepuasan  bagi  manusia  dan  memungkinkan  mereka melaksanakan  kewajiban-kewajiban  mereka  terhadap Allah  dan masyarakat.  Dengan  begitu,  maka  sistem  ekonomi  Islam  secara subtansial memiliki kebaikan-kebaikan yang ada pada sistem ekonomi kapitalis dan sosialis, tapi bebas dari kelemahan yang terdapat pada kedua  sistem  tersebut.  Hubungan  antara  individu  dalam  sistem ekonomi  Islam  cukup  tersusun  sehingga  saling  membantu  dan kerjasama  yang  diutamakan  daripada  persaingan  dan  permusuhan
Mushafi
sesama dalam aktifitas ekonomi. Dengan demikian, sistem ekonomi Islam  bukan  saja  menyediakan  individu  kemudahan  dalam  bidang ekonomi dan sosial tapi juga memberikan mereka pendidikan moral yang membuat mereka merasa bertanggung jawab untuk membantu rekan-rekan  kerjanya  dalam  mencapai  keinginan  mereka  atau setidaknya tidak menghalangi mereka dalam usahanya untuk hidup (Afzalur, 1995: 10)
Atas  dasar  itu,  dalam  tiga  dasawarsa  ini  eksistensi  ekonomi Islam mengalami kemajuan yang pesat, baik dalam kajian akademis di perguruan tinggi maupun dalam praktek operasional. Pada aspek pengajaran, ekonomi islam telah dikembangkan di beberapa perguruan tinggi baik di negara-negara muslim, maupun di negara-negara barat, seperti USA, Inggris, Australia, dan Iain-lain. sementara pada tataran prakteknya, ekonomi islam telah berkembang dalam bentuk lembaga perbankan dan lembaga-lembaga islam non bank lainya. Hingga saat ini,  lembaga  perbankan  dan  lembaga  keuangan  islam  lainya  telah menyebar  setidaknya  ke  75  negara  termasuk  ke  negara  barat. Perkembangan  yang  sangat  pesat  itu,  disebabkan  karena  dalam ekonomi Islam diletakkan lima pondasi yaitu; ketuahanan ( ilahiah ), keadilan ( al-‘adl ), kenabian ( al-nubuwah ), pemerintahan ( al-khalifah ), dan hasil ( al-ma’ad ) atau keuntungan (Muhammad, 2004: 95).
Di  Indonesia,  perkembangan  pembelajaran  dan  pelaksanaan ekonomi islam juga telah mengalami kemajuan pesat. Pembelajaran tentang ekonomi islam telah diajarkan di beberapa perguruan tinggi negeri  maupun  swasta.  Perkembangan  ekonomi  islam  mulai mendapatkan  momentum  sejak  didirikannya  Bank  Muamalat  pada tahun  1992.  Berbagai  Undang-Undangnya  yang  mendukung  tentang sistem ekonomi tersebut-pun mulai dibuat, seperti UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana yang telah diubah dalam Undang- undang Nomor 10 Tahun 1998, Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan ekonomi Islam secara praktis telah memberikan kontribusi besar dalam kegiatan ekonomi nasional.
Setidaknya ada tiga prinsip pokok sistem ekonomi Islam yang bisa  dijadikan  acuan  dan  landasan  dalam  pembangunan  ekonomi

## Urgensi Hukum Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional
nasional, sebagai upaya untuk membangun sistem perekonomian yang bisa bedampak pada kesejahteraan bangsa Indonesia secara merata terutama dalam menyambut diberlakukannya pasar bebas Asia atau yang  lebih populer  disebut AFTA  ( Asean Free  Trade Area )  dan  MEA (Masyarakat Ekonomi Asia) pada tahun 2015. Tiga prinsip pokok tersebut antara lain:
a. Multiple Ownership. Prinsip ini mempertegas bahwa konsep kepemilikan di dalam Islam sangat beragam. Berbeda dengan konsep liberal dengan kepemilikan swasta dan konsep sosialis dengan  kepemilikan  Negara.  Islam  mengajarkan  kita  bahwa kepemilikan yang hakiki adalah kepemilikan Allah SWT, adapun kepemilikan  di  dunia  adalah  kepemilikan  yang  sifatnya sementara  dan  titipan.  Dan  manusia  akan  dimintai pertanggungjawabannya  kelak  akan  alokasi  dan  penggunaan kepemilikannya di dunia.
Konsep kepemilikan dalam Islam sangat beragam. Islam mengakui kepemilikan swasta. Namun untuk menjamin nihilnya perilaku zhalim, maka pemerintah melalui institusinya harus menguasai  produksi  komoditas  tertentu  dan  komoditas- komoditas  yang  menjadi  kebutuhan  hajat  hidup  seluruh manusia. Kepemilikan ganda juga diakui seperti swasta-Negara, Negara-asing, domestik-asing, dan lain-lain.
b. Freedom of Act. Dalam Islam, manusia sebagai entitas mandiri bebas  melakukan  sesuatu  dengan  syarat  tidak  mengganggu kebebasan  orang  lain  dan  kebebasannya  akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Inilah yang melandasi prinsip Freedom of Act . Dengan prinsip ini, pemerintah yang ideal  harus  senantiasa  menjaga  mekanisme  perekonomian dengan sangat ketat. Hal ini disebabkan Freedom of Act akan membentuk mekanisme pasar dalam desain perekonomian.
c. Social  Justice . Keadilan  sosial  berarti  suka  sama  suka  dan tidak menzhalimi pihak lain. Peran pemerintah dalam hal ini sekali lagi sangat sentris. Dalam beberapa kasus, pemerintah harus intervensi harga maupun pasar. Hal ini untuk menjamin keadilan  sosial  dengan  landasan  suka  sama  suka  dan  tidak menzhalimi pihak lain.
Mushafi
Tiga  prinsip  pokok  sistem  ekonomi  Islam  tersebut  juga dipertegas  dalam  Al  Qur’an  dalam  surat Al-A’raf  yang  artinya; melaksanakan  bisnis  harus  memperhatikan  nilai-nilai  keadilan, memenuhi takaran dan timbangan dan jangan mengurangi hak orang lain (QS Al-A’raf; 7 85).
Dari  ayat  di  atas Ahmad Azhar  Basyir  (Ahmad,1992:  13-14). menarik beberapa prinsip ekonomi Islam yang dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan ekonomi antara lain; pertama, manusia adalah makhluk pengemban amanah Allah untuk memakmurkan kehidupan di  bumi  dan  diberi  kedudukan  sebagai  khalifah  yang  wajib melaksanakan petunjuknya. Kedua, bumi dan langit seisinya diciptakan untuk melayani kepentingan hidup manusia, dan dituntut kepadanya untuk taat  kepada amanat Allah. Allah  adalah pemilik  mutlak atas semua ciptaannya. Ketiga, manusia wajib bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di dunia.
Keempat, kerja  adalah  sesuatu  yang  harus  menghasilkan (produksi). Kelima, Islam menentukan berbagai macam bentuk kerja yang  halal  dan  yang  haram.  Kerja  yang  baik  saja  dipandang  sah. Keenam, hasil kerja manusia diakui sebagai pemiliknya. Ketujuh, hak milik manusia dibebani kewajiban-kewajiban yang diperuntukkan bagi kepentingan  sosial. Kedelapan, harta  jangan  sampai  beredar  di kalangan kaum kaya saja, tetapi diratakan dengan jalan memenuhi kewajiban-kewajiban  kebendaan  yang  telah  ditetapkan  dan menumbuhkan  kepedulian  sosial  berupa  anjuran  berbagai  macam sedekah. Kesembilan, harta difungsikan bagi kemakmuran bersama, tidak hanya ditimbun tanpa menghasilkan sesuatu secara halal. Dan kesepuluh, harta  jangan  dihambur-hamburkan  untuk  memenuhi kenikmatan sesaat yang melampaui batas. Mensyukuri dan menikmati perolehan usaha hendaknya dalam batas-batas yang dibenarkan syara’.
Dengan  demikian,  pendekatan Islam  terhadap  pembangunan ekonomi merupakan sebuah pendekatan terhadap peradaban manusia secara keseluruhan. Pendekatan ini sangat relevan untuk dilaksanakan dalam rangka membangun suatu sistem ekonomi alternatif guna untuk menciptakan  keseimbangan  ekonomi  sehingga  tidak  terjadi kesenjangan ekonomi. Sebagaimana diketahui dan disadari bersama, bahwa sistem ekonomi yang saat ini diadopsi negara Indonesia sama

## Urgensi Hukum Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional
sekali tidak mampu memberikan kesejahteraan kepada umat manusia. Karena menurut Abdul Manan, landasan moral dan etika yang dibangun dalam kegiatan ekonomi Islam adalah sesuai dengan fitrah asal manusia yang progresif, dinamis dan relevan sepanjang masa. Ekonomi Islam juga menawarkan metodologi yang layak untuk dijadikan pedoman dalam pembangunan ekonomi secara makro.

## PENUTUP
Berdasarkan  uraian  di  atas,  bahwa  hukum  Islam  mempunyai peran  penting  dalam  pembangunan  ekonomi  nasional  ditengah keterpurukan ekonomi. Sebab, sistem ekonomi kapitalis dan global yang saat ini menghegemoni Indonesia sama sekali tidak memberikan efek positif dalam upaya menciptakan kesejahteraan rakyat Indonesia secara merata. Bahkan Indonesia justru menjadi surga bagi investor- investor asing dalam mengembangkan perekonomiannya.
Dan pada saat yang bersamaan situasi ekonomi Indonesia terus mengalami penurunan secara drastis. Tentu ini merupakan kondisi yang tidak  fair.  Belum  lagi  Indonesia  akan  menyambut  diberlakukannya sistem pasar bebas yang lebih lumrah disebut AFTA, yang merupakan hasil  kesepakatan  negara-negara ASEAN  untuk  membentuk    suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia.
Oleh  karena  itu,  konsep  ekonomi  Islam  bisa  menjadi  solusi ditengah keterpurukan ekonomi, terutama dalam menyambut akan diberlakukannya ekonomi global dan pasar bebas yang bermadzhab pada sistem ekonomi kapitalis. Sebab, semangat sistem ekonomi Islam sejatinya sejalan dengan spirit ekonomi Indonesia yang berlandaskan pancasila dan UUD 1945.
Mushafi

## DAFTAR BACAAN
Manan, Abdul,  2012,    Hukum  Ekonomi  Syariah dalam  perspektif Kewenangan Peradilan Agama, Jakarta ; Kencana Perdana Media Group.
Ali, Daud Muhammad, 2014,  Hukum Islam (Pengantar Hukum dan Tata Hukum  Islam  di  Indonesia),  Cet.  20    Jakarta;  PT  Rajagrafindo Persada.
Abdullah, Taufiq, 1988, Agama, Etos Kerja dan Perkembangan Ekonomi,
Cet 4, Jakarta; LP3ES.
Zuhdi, Masyfuk, 1987, Pengantar Hukum Syariah, Jakarta ; Haji Mas
Agung
Basyir, Azhar Ahmad,  1992,  Prinsip-prinsip  Ekonomi  Islam,  Dalam Beberapa Aspek Ekonomi Islam, Yogyakarta; P3EI FE-UII Kerjasama Tiara Wacana.
Tormey, Simon, 2005, Anti Kapitalisme, Jakarta Selatan; TERAJU; PT
Mizan Publik
Baswir,  Revrisond,  1999,  Dilema  Kapitalisme  Perkoncoan,  Cet.I Yogyakarta; Pustaka Pelajar dan IDEA.
Rofiq, Ahmad, 1998, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta ; Raja Grafindo Persada 1998
Ali, Zainuddin,  2006, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia, cet.I, Jakarta;  Sinar Grafika.
Praja, Juhaya S, 1991,  Hukum islam di Indonesia perkembangan dan pembentukan,  Bandung ; Remaja Rosda Karya.
Muhammad, 2004, Ekonomi Mikro dalam perspektif Islam, Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Gajah Madah.
Erwin,  Muhammad,  2012,  Filsafat  Hukum,  Refleksi  Kritis  Terhadap Hukum, Cet.2, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
Rahman, Afzalur, 1995, Doktrin Ekonomi Islam , Jilid 1. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf
Muchsin, SH, “Masa Depan Hukum Islam di Indonesia”, Depok, Kamis,
07 Desember 2006

## Urgensi Hukum Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional
| 159
Khursid Ahmad  (ed.),  Studies  in  Islamic  Economics  (Leicester: The Islamic Foundation, 1983).
Monser Kahf, diterjemahkan oleh  Rifyal Ka’bah, Deskripsi Ekonomi Islam (Jakarta: Penerbit Minaret, 1987),
Rifyal  Ka’abah,  Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syari’ah  Sebagai Sebuah Kewenangan Baru Peradilan Agama,  Majalah Hukum VARIA PERADILAN Tahun ke XXI No. 245 APRIL 2006
Thabrani, Nawawi, 2014,  Fiqih Ekonomi,  (Surabaya: Pustaka Raja )
Usman, Rachmadi, 2014, Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia (Jakarta : Sinar Grafika).
Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

## Mushafi