TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERAN POLMAS DALAM PENERTIBAN LALU LINTAS MENURUT UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Oleh: Drs. Munif Rochmawanto, SH, MH, MM

## Abstrak
Dalam pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan, undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 dilakukan melalui bebrapa manajemen antara lain:
A. Manajemen  kebijakan.  Dalam  rumusan  ini  dijelaskan  tentang  hal  hal  yang  berpotensi  untuk menunjang terciptanya sebuah arus lalu lintas yang aman, nyaman tertib , dondusif dan dinamis dana  atau  segala  sesuatu  yang  berpotensi  untuk  menghambat.  Selain  itu  dalam  hal  ini  juga dijelaskan  strategi-setrategi  untuk  mengatasi  dan  atau  untuk  menyikapi  semua  potensi  yang ada. Antara lain dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan tindakan evaluative.
B. Manajemen  tugas.  Dalam  rumusan  ini  dijelaskan  kewenangan  dan  tanggung  jawab  atas pelaksanaaan bagian dari  setrategi-setrategi yang ada.
Hadirnya  Petugas  pembantu  polisi    dalam  satuan  tugas  kepolisian  sebagai  upaya  membangun kemitraan antara petugas dan masyarakat merupakan langkah yang baik guna menciptakan suasana lalulintas  yang  tertib  dan  aman.  Namun  karena  kurang  jelasnya  dan  atau  kurang  memadahinya instrument pelaksana, menjadikan tugas dan proses pelaksaan tanggung jawab kian kabur.
Kata Kunci : Polmas,Penertiban Lalu Lintas, Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009.

## Pendahuluan
Lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peran penting dalam mendukung
pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya  memajukan kesejahteraan umum  sesuai  yang  diamanat  kan  oleh Undang-Undang  dasar  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia.  Oleh  karna  itu  lalu lintas sebagai bagian dari sistem transportasi harus dikembangkan potensi dan peranannya dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan,  ketertiban,  keselamatan  serta kelancaran  berlalu  lintas dan angkutan  jalan dalam  rangka  mendukung  pembangunan ekonomi dan pengemabangan wilayah
Kepolisian  sebagai  penanggungjawab pelaksanaan  hal  hal  yg  berkenaan  dengan ketertiban diberi kewenangan secara diskresi untuk menentukan kebijakan dalam pelaksanaan pengamanan. Pelibatan masyarakata dalam pelaksanaan tugas
kepolisian  adalah  wujud  diskresi  yang dilakukan  oleh  polri.  namun  tidak  adanya suatu  pengaturan  khusus  sebagai  acuan pelaksanaan  tugas  kecuali  aturan  atruan yang  sifatnya  kurang  kongkrit,  membuat
keberadaan  pembantu  polisi  berpotensi menjadi  sebuah  masalah  baru  dalam  ruang lalu lintas.
Adapun pokok permasalahan dalam hal ini adalah :
1. Bagaimanakah pengaturan lalulintas  menurut  undang-undang lalu  lintas  No  22  tahun  2009 tentang  lalu  lintas  dan  angkutan jalan 2. Bagaimanakah kewenangan petugas pembantu kepolisian sebagai  salah  satu  bentuk  polmas diruang lalu lintas dalam penertiban lalulintas menurut Undang-Undang  No  22  Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan?
Tujuan  dari  penelitian  ini  yaitu  untuk mengetahui  bagaimanakah  pengaturan  lalul intas  menurut  undang  undang  dan  juga bagaimanakah  undang  undang melihat adanya keterliatan masyarakat dalam pelaksanaan tugas aparat dalam
melaksanakan  upaya  ketertiban  diruang  lalu lintas.
Jenis  penelitian  yang  dipakai  adalah normative.  Yaitu  suatu  prosedur  penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif 1 .  Metode  pendekatan  yang  dipakai dalam  penulisan  ini  adalah  pendekatan perundang-undangan.  (Statute  Approach) Pendekatan  tersebut  melakukan  pengkajian pengaturan perundang-undangan yang
berhubungan  dengan  pokok  permasalahan. Selain  itu  juga  digunakan  pendekatan konsep  (consep  approach).  Pendekatan konsep  ini  digunakan  dalam  rangka  untuk melihat  konsep  konsep  mengenai  peran /kewenangan  banpol  dalam  penertiban  lalu lintas  menurut  undang  undang  nomor  22 tahun  2009  tentang  lalu  lintas  dan  angkutan jalan.

## Pembahasan
Dalam pembangunan suatu bangsa baik dari aspek sosial, ekonomi ataupun pengetahuan,  transportasi  merupakan  unsur penting  dalam  usaha  pemenuhan  kebutuhan zamanya.  Lalu  lintas  sebagai  salah  satu  alat untuk  berkomunikasi  masarakat  memilik peranan vital dalam memperlancar pembangunan  nasional.  Masalah  lalu  lintas merupakan masalah yang bersekala nasional yang berkembang
seirama dengan perkembangan masarakat.
Lalu  lintas  sendiri  diartikan  sebagai perpindahan  orang  atau  barang  dari  satu tempat ke tempat lainya dengan menggunakan suatu alat moda angkutan. ada tiga  komponen    pembentuk  terjadinya  lalu lintas,  yaitu  manusia,  kendaraaan  dan  jalan Yang  mana  ketiganya  saling  berinteraksi dalam  rotase  pemenuhan  kebutuhan  hidup masyarakat.  Selain  itu  lalu  lintas  juga diartikan  sebagai  sagala  penggunaan  jalan
1 Peter Mahmud Marzuki.  Penelitian Hukum. kencana. Surabaya. 2010. Hal. 47
umum  dengan  atau  tidak  dengan  alat pengangkutan 2
Dalam  Undang-Undang  Nomor  22 Tahun        2009  Tentang  Lalu  Lintas  dan Angkutan  Jalan  ,  lalu  lintas  dan  angkutan disebutkan  sebagai  sebuah  kesatuan  system. Hal  ini  bisa dilihat pada bumyi pasal 1  ayat (1)
“Lalu  lintas  dan  angkutan  jalan  adalah satu  kesatuan  system  yang  terdiri  atas alulintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan  angkutan  jalan,prasarana  lalu  lintas  dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi,pengguna jalan, serta
pengelolaanya”
Hukum sebagai salah satu alat perubahan social  (as  tool  as  a  social  enginering)  telah diakui  keberadaanya  baik  dalam  praktek maupun  dunia  akademis.  Satu  hal  yang harus  kita  catat  dalam  kenyataanya  adalah bahwa  hukum  tidak  begitu  saja  secara  tiba tiba  menjadi dan  mempunyai  fungsi sebagai alat perubahan social. 3
Diundangkanya  Undang  undang  Nomor 22  Tahun  2009  Tenatang  Lalu  Lintas  dan Angkutan  Jalan  adalah  suatu  implementasi dari  keinginan  dan  juga  usaha  pemerintah dalam mewujudkan serta menciptakan sebuah pergerakan  massa diruang  lalu  lintas secara  kondusif  dan  efektif.  Hal  ini  bisa dilihat  adri  muatan  undang  undang  itu sendiri  mencoba  untuk  menjangkau  setiap sisi dari pergerakan  massa dalam ruang  lalu lintas.
Dalam  pengaturanya,  sebagaimana  yang telah  dinyatakan  dalam  undang  undang nomor 22 Tahun    2009 Tentang Lalu Lintas dan  Angkutan  Jalan  penyelenggaran  lalu lintas  menganut  beberapa  asas  yang  sangat mengedepankan harmonisasi dalam pengupayaan  terciptanya  mobilisasi  massa yang dinamis antara lain:
1. Asas transparan
2 Michael R. Purba, S,H. kamus hukum internasional dan Indonesia.widyatamma. Jakarta. Th 2009
3 Drs. Kunarto. Merenungi kritik terhadap polri. Cipta manunggal. Jakarta. hal . 126
2. Asas akuntable
3. Asas berkelanjutan
4. Asas partisipatif
5. Bermanfaat
6. Asas efisien dan efektif
7. Asas seimbang
8. Asas terpadu
9. Asa mandiri
Selain asas-asas yang menjadi acuan bagi model  penyelenggaraan  dan  penggunaan rambu-rambu dalam perencanaan juga pelaksanaan lalu lintas, dalam pembentukanya  Undang-Undang  Nomor  22 Tahun    2009  Tentang  Lalu  Lintas  dan
Angkutan  Jalanditujukan  untuk  antara  lain adalah:
a. Terwujudnya  pelayanan  lalu  lintas dan  angkutan  jalan  yang  aman,  selamat, tertib,  lancar,  dan  terpadu  dengan  moda angkutan  lain  demi  mendorong  kemajuan perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa
b. Terwujudnya  etika  berlalu  lintas dan budaya bangsa
c. Terwujudnya  penegakan  hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. dalam  suatu  usaha  menciptakan  lalu lintas  yang  harmonis  dan  dinamis,  sebuah manajemen  memiliki  peran  penting  dalam mencapai  keberhasilan.  Dalam  hal  ini  yang bertanggung jawab adalah pemerintah sebagai  pelaksana  tugas  dari  Negara  dan atau  wujud  Negara  dalam  kebijakan  dan pelaksanaan melalui instansi-instansinya untuk  merumuskan.  Yang  demikian  itu sebagaimana  yang  termaktup  dalam  pasal  5 ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan
“Negara  bertanggung  jawab  atas  lalu lintas  dan  angkutan  jalan  dan  pembinaanya dilaksanakan oleh pemerintah”
Lebih lanjut dalam ayat yang ke dua dari pasal  di  atas  yaitu  pasal  5  ayat  (2)  Undang Undang  Nomor  22  tahun  2009  tentang lalulintas  dan  angkutan  jalan,  pembinaan dilakukan dengan cara antara lain
a. perencanaan
b. pengaturan
c. pengendalian, dan
d. pengawasan
Sesuai  dengan  amanat  Undang-Undang Nomor 22 Tahun  2009 Tentang Lalu Lintas dan  Angkutan  Jalan,  dalam  penyelenggaraan lalu  lintas  dan  angkutan  jalan  Lembaga kepolisian  adalah  lembaga  yang  bertanggung jawab  untuk  urusan  keamanan  dalam  bidang lalu  lintas.  dalam  hal  ini  sebagimana  bunyi pasal  69  ayat  3  Undang-Undang  Nomor  22 Tahun    2009  Tentang  Lalu  Lintas  dan Angkutan Jalan.
“kepala  kepolisian  Negara  Republik
Indonesia bertanggung
jawab atas
pelaksanaan  Manajemen  dan  Rekayasa  Lalu Lintas “.
dan  dalam  menjalankan  tugasnya  sebagai pelaksana  sekaligus  pengawas  jalannya  arus lalulintas  lembaga  polri  juga  memiliki  tugas untuk  menjaga  keamanan  dan  ketertiban. Sebagaimana  amanat  Undang-Undang  Dasar 1945  Bab  XII  tentang  keamanan  pertahanan Negara,pasasl 30 ayat (4):
“Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia sebagai alat Negara  yang menjaga  keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi,  mengayomi,melayani  masyarkat serta menegakan hukum“.
Berbagai upaya dilakukan untuk menunjang  pembangunan  hukum  didalam
Negara  kesatuan  Republik  Indonesia.  seperti peremajaan  Undang-undang  secara  simultan dan juga pembuatan elemen teknis penunjang pelaksanaan.
pada pasal 13 UNdang Undang Nomor 2 tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia    (POLRI),  diamantkan kepada  POLRI  untuk  melakukan  tiga  tugas pokok, yaitu :
(1)  memelihara  keamanan  dan  ketertiban masyarakat;
(2)  memelihara  keamanan  dan  ketertiban masyarakat  dengan  tetap  memperhatikan norma-norma  dan  nilai-nilai  yang  berlaku dalam  bingkai  integritas  wilayah  hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
(3) menegakan hukkum secara professional dan proposional dan menjunjung  tinggi  supermasi  hukum  dan hak asasi manusia menuju kepada pemberian perlindungan,  pengayoman  dan  pelayanan kepada  masyarakat (meliputi aspek security,
surety, safety dan peace) sehingga masyarakat  bebas  dari  gangguan  fisik  dan psikis. 4
banyaknya  tugas  kepolisian  membuat satuan-satuan  tugas  kepolisian  tak  memiliki ruang  gerak  yang  luas.  Sehingga  usaha pelibatan  masyarakat  dalam  tugas  tugas kepolisian  adalah  dipandang  perlu  sebagai upaya pertama untuk pengoptimalan pelaksanaan  tugas  kepolisian  yang  memang dalam  hal  ini  menempati  rasio  yang  tidak sehat  jika  diperbandingkan  dengan  jumlah pertumbuhan masyarakat. 5
Adanya  petugas  pembantu  polisi  sebagai wujud  Polmas  sebagai  elemen  penunjang dan  atau  pembantu  tugas  polisi  dalam  usaha pelaksanaan  pengawasan  dan  penertiban arus  lalu  lintas  adalah  sebagai  wujud pengamalan  pasal  226  ayat  (1)  poin  b  yang berisikan  tentang  kemitraan  global  juga pemngamalan terhadap 265 ayat (1)  tentang peran serta masyarakat dalam usaha menciptakan sebuah pergerakan massa diruang  lalu  lintas  yang  dinamis.  Kedua pasal  diatas  adalah  merupakan  satu  bagian dari  undang  undang  Nomor  22  Tahun  2009 yang  dalam  pembentukanya  dimaksudkan untuk  mengatur  tentang  lalu  lintas  dan angkutan jalan.
Selain  itu  mereka  juga  bisa  lebih memperhatikan bagaimana upaya menciptakan  kondisi  mobilisasi  massa  yang tertib  dan  aman.  karna  pada  dasarnya  polisi dan  masyarakat  adalah  dua  subyek  sekaligus obyek  yang  tak  terpisahkan.  Polisi  lahir karena  adanya masyarakat, masyarakat membutuhkan kehadiran polisi, guna menjaga
ketertiban, keamanan, dan
keteraturan masyarakat itu sendiri. 6
penerapan  POLMAS  dengan  pendekatan proaktif mengutamakan pemecahan kamtibmas dan masalah berarti
4 Dody Eko Wijayanto. Disertasi untuk gelar doctor .Kebijakan Formulasi Strategi Pemolisian Masyarakat dalam Penegakan Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Universitas Brawijaya.  Malang. 2014. hal . ix
5 Perkap nomor7 tahun 2008
6 Kunarto.merenungi kritik terhadap polri.cipta manunggal. Jakarta. Hal. 82
mengoptimalkan  sumberdaya  polisi  dan masyarakat  dengan  menggandakan  kekuatan sumberdaya  yang  dapat  dilibatkan  dalam upaya  pemeliharaan  kamtibmas.  dengan menggandakan  kekuatan  tersebut,  tugas pemeliharaan kamtibmas tidak hanya dilaksanakan  oleh  petugas  polri  melainkan menjadi kepedulian warga masyarakat. 7 Kemitraan adalah segala upaya membangun sinergi dengan potensi
masyarkat  meliputi  komunikasi  berbasis kepedulian,  konsultasi,  pemberian  informasi dan    berbagai kegiatan  lainya demi tercapainya  tujuan  masyarakat  yang  aman, tertib dan tentram. 8
Petugas  pembantu  polisi  atau  yang  lebih akrab  disebut  masyarakat  dengan  istilah banpol sebagai mitra dari kepolisian mengemban  tugas  yang  sama  dengan kepolisian  dalam  menciptakan  suasana  yang kondusif  dalam  ruang  lalu  lintas.  Hal  ini sesuai dengan prinsip dari strategi polmas itu sendiri yang menghendaki terciptanya sebuah hubungan yang dinamis dan kesatuan visi  dalam  melihat  aturan  aturan  hukum adalah sebuah pedoman hidup
bermasyarakat  yang  dari  padanya  ketaan terhadap  perturan  tersebut  ialah  merupakan sebuah keniscayaan. 9
Pelaksanaan  hukum  di  Indonesia  yang salah  satu  asasnya  adalah  asas  legalitas, maka  setiap  perkara  apapun  yang  sudah diatur  undang  undang    diproses  melalui hukum formil. 10
Kewenangan  merupakan  suatu  hak  yg selalu  ditetapkan  dalam  suatu  tata  tertib
7 Perkap nomor 7 th 2008
8 Dody Eko Wijayanto. Disertasi untuk gelar doctor .Kebijakan Formulasi Strategi Pemolisian Masyarakat dalam Penegakan Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Universitas Brawijaya.  Malang. 2014. Ha l48
9 Ketentuan umum. Perkap nomor 7.  Th
.2008.
10 Moeljatno.  asas-asas hukum pidana.
Rineka cipta. Jakarta. 2008. Hal . 7
sosial untuk menentukan kebijakan.menentukan  keputusan  keputusan mengenai  masalah  penting  dan    untuk menyelesaikan pertentangan. Sedangkan wewenang  adalah  sebuah  otoritas  yang dimiliki    sutau  lembaga  untuk  dapat melakukan  sesuatu  atau  tidak  melakkukan sesuatu.kewenangan bisa juga disebut “kekuasaan  formal”  yaitu  kekuasaan  yang berasal  dari  undang  undang  atau  legislative dan  kekuasaan  eksekutifatau  administratif. Wewenang  yang  bersumber  dari  undang undang  tersebut  diperoleh  dari  tiga  cara, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. 11 Dan  karna  hal  inilah  dalam  menjalankan tugasnya  petugas  pembantu  polisi  sebagai salah satu bentuk polmas menemui kesukaran.  Sebab  dalam  tata  perundang- undangan  kita  telah  mengatur  bahwa  yang dapat berlaku sebagai eksekutor atas dugaan pelanggaran  dan  tindak  kejahatan  adalah aparat  kepolisian.  Hal  ini  sebagaimana  bunyi pasal  1  yang  merupakan  ketentuan  umum KUHAP.
“penyidik  adalah  pejabat  kepolisian Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  atau pejabat  negeri  sipil  tertentu  yang  diberi kewenangan  khusus  oleh  undang  undang untuk melakukan penyidikan”
Pada  pasal  259  dan  260  dari  Undang Undang  Nomor  22  Tahun  2009  Tentang Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  juga dijelaskan  bahwa  dalam  perkara  pelanggaran dan  kejahatan  dan  atau  kecelakaan  yang bertindak  sebagai  penyidik  dan  penyelidik adalah  polisi,  dan  pegawai  negeri  sipil tertentu  yang  diberi  kewenang  oleh  undang undang.

## Penutup
Kesimpulan yang dapat diambil yaitu:
11 Dody Eko Wijayanto. Disertasi untuk gelar doctor .Kebijakan Formulasi Strategi Pemolisian Masyarakat dalam Penegakan Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Universitas Brawijaya.  Malang.
2014.. Hal. 26
1. Dalam  pengaturan  lalu  lintas  dan angkkutan jalan, undang-undang
Nomor  22  Tahun  2009  dilakukan melalui bebrapa manajemen antara lain
A. Manajemen  kebijakan.  Dalam rumusan  ini  dijelaskan  tentang hal  hal  yang  berpotensi  untuk menunjang  terciptanya  sebuah arus  lalu  lintas  yang  aman, nyaman  tertib  ,  dondusif  dan dinamis dana atau segala sesuatu  yang  berpotensi  untuk menghambat.  Selain  itu  dalam hal  ini  juga  dijelaskan  strategi- setrategi  untuk  mengatasi  dan atau  untuk  menyikapi  semua potensi  yang  ada.  Antara  lain dengan
perencanaan, pelaksanaan,  pengawasan  dan tindakan evaluative.
B. Manajemen  tugas.  Dalam  rumusan ini  dijelaskan  kewenangan  dan tanggung  jawab  atas  pelaksanaaan bagian dari  setrategi-setrategi yang ada.
2. Hadirnya  Petugas  pembantu  polisi dalam  satuan  tugas  kepolisian  sebagai upaya  membangun  kemitraan  antara petugas  dan  masyarakat  merupakan langkah  yang  baik  guna  menciptakan suasana lalulintas yang tertib dan aman. Namun  karena  kurang  jelasnya  dan atau  kurang  memadahinya  instrument pelaksana  dalam  tugas  atau  juklak  dan juknisnya, menjadikan tugas dan proses pelaksaan tanggung jawab kian kabur.
Sedangkan  saran  yang  dapat  diajukan adalah
1. pengoptimalan  pelaksaan  atas  setrategi dan  juga  penambahan  penambahan yang mengikuti perkembangan masyarakat hendaknya terus dilakukan. 2. Diperlukan  adanya  peraturan  khusus yang  mengatur    tugas  dan  wewenang petugas pembantu polisi sebagai elemen  pembantu  tugas  kepolisian yang tidak bertentangan dengan pertauran  perundang-undangan  yang ada.  Sehingga  tidak  terjadi  kekaburan tugas.

## Daftar Pustaka
Perkap nomor 7.  Th .2008.
Moeljatno.    asas-asas  hukum  pidana. Rineka cipta. Jakarta. 2008
Dody  Eko  Wijayanto.  Disertasi  untuk gelar  doctor  .Kebijakan  Formulasi  Strategi Pemolisian  Masyarakat  dalam  Penegakan Hukum  pada  Sistem  Peradilan  Pidana Indonesia,  Universitas  Brawijaya.    Malang. 2014.
Kunarto.merenungi kritik terhadap polri.cipta manunggal. Jakarta
Michael  R.  Purba,  S,H.  kamus  hukum internasional  dan  Indonesia.widyatamma. Jakarta
Peter  Mahmud  Marzuki.    Penelitian Hukum. kencana. Surabaya.