Volume 7

## FILSAFAT POLITIK ARENDTIAN: KORESPONDENSINYA TERHADAP PANCASILA DAN UUD NRI 1945

## Muhammad Imadudin
Sekolah Tinggi Agama Islam Sadra, Jakarta Email: muh.imadudinnas@gmail.com

## ABSTRACT
Arendt is known as both a political theorist and a political philosopher. Scholars discuss her ideas, and their correspondence to contemporary political situations; in Indonesia and elsewhere. Arendtian political philosophy rejects violence, group hegemony and domination, also, homogenization and uniformization of geopolitical entities. Meanwhile, the founding fathers of Indonesia have established Pancasila as the worldview and the philosophical basic of the State. To complement the established basic of state, the Preamble of the 1945 State Constitution of the Republic of Indonesia is enacted, contains the vision and mission (goals) of the independence of the Nation. This paper explores the correspondence between Arendtian political philosophy with Pancasila and the 1945 State Constitution of the Republic of Indonesia, as well as its contemporary interpretations. I use comparative approach in witing this paper. It compares Arendtian political philosophy and  Pancasila,  to  find  correspondence  and  correlation  between  the  two.  Significance of  of  this  paper  to  find  out  the  correspondence  between  the  two,  in  order  to  develop studies on Pancasila and the 1945 State Constitution of the Republic of Indonesia.
Keywords : Arendtian  Political  Philosophy,  Hannah  Arendt,  Pancasila  Democracy, Political Philosophy.

## ABSTRAK
Arendt  banyak  dikenal  sebagai  seorang  ilmuwan  dan  filosof  politik.  Para  sarjana mendiskusikan  ide-idenya,  beserta  korespondensi  ide-ide  tersebut  dengan  situasi politik kontemporer; baik di Indonesia, maupun di tempat lain. Gagasan Arendt politik Arendtian menolak kekerasan, hegemoni dan dominasi kelompok, serta homogenisasi dan  uniformisasi  entitas  geopolitik.  Di  sisi  lain,  para  pendiri  bangsa  Indonesia  telah menetapkan  Pancasila  sebagai worldview dan  nilai  kebijaksanaan/kearifan  tertinggi bangsa Indonesia. Adapun melengkapi nilai yang digariskan itu, dihadirkan Pembukaan UUD NRI 1945, yang memuat visi dan misi (tujuan) kemerdekaan bangsa Indonesia. Tulisan ini mencari korespondensi antara filsafat politik Arendtian dengan Pancasila dan  UUD  NRI  1945,  beserta  ragam  interpretasi  kontemporernya.  Arrtikel  ini  ditulis dengan  pendekatan  komparatif,  yaitu  melihat  perbandingan  antara  filsafat  politik Arendtian dan Pancasila, untuk mencari korespondensi dan korelasi antara keduanya. Signifikansi dari tulisan ini adalah untuk mengetahui korespondensi keduanya, dalam rangka memperkaya khazanah keilmuan dalam studi Pancasila dan UUD NRI 1945.
Kata-kata Kunci: Demokrasi Pancasila, Filsafat Politik, Filsafat Politik Arendtian, Hannah Arendt.

## Pendahuluan
Politik  kerap  disandingkan  dengan  masalah  perebutan  kekuasaan, penggunaan  kekuasaan,  hingga  tindakan  balas  dendam  dan  balas budi  diantara  kalangan  elit  sebuah  bangsa.  Akan  tetapi,  para  filsuf dan  cendekiawan  sejak  Socrates,  Plato  (1991),  Aristotle  (Aristoteles) (1999;  1999),  al  Farābī  (1995;  1996),  hingga  Arendt  (1962;  1964; 1970; 1972), Yazdi (2002) dan banyak lagi, telah menyepakati urgensi dan kebergunaan politik dalam membangun, memelihara dan menjaga (menjamin) ketertiban umum, stabilitas ekonomi, kesejahteraan bersama masyarakat dan kualitas hidup umat manusia. Baik Plato (1991), Aristotle (1999; 1999), Arendt (1962; 1998) maupun Yazdi (2002); dan juga para tokoh pendiri bangsa ( founding fathers ) Indonesia, seperti Natsir (1954; 1957), Soekarno (1963; 1965) dan Hatta (1963; 1966) mengakui bahwa segala urusan yang berkenaan dengan kepentingan bersama ( common/ public interests; al-maslaḥah al-‘āmah ) adalah termasuk dalam domain politik ( political realm; public sphere ). Adapun pandangan tentang politik yang penuh dengan intrik, dan tindakan amoral terhadap lawan, lebih merupakan  persoalan  paradigma;  yang  tidak  menafikan  urgensi  dan signifikansi politik (Pandor 2013, 2; Syuhud 2019, xix).
Berangkat  dari  pemahaman  bersama  mengenai  urgensi  dan
signifikansi  politik,  maka  perlu  dipahami  pula  peran  filsafat  dan  teori politik. Sebagian cendekiawan kerap meletakkan filsafat politik secara saling  bertukar  (dapat  saling  dipertukarkan; interchangable )  dengan teori  politik.  Perbedaan  paling  kasat  mata  antara  filsafat  politik  dan teori  politik  terletak  pada  subject  matters  yang  dibahas.  Bila  filsafat politik banyak membahas hal-hal ideal dari kehidupan bersama (politik) umat manusia, maka teori politik membahas hal-hal faktual pada ranah praksis  politik.  Namun  demikian,  kedua  disiplin  tersebut  jelas  saling bertautan dan tidak mudah dipisahkan. Urgensi keduanya kurang lebih sama  dengan  urgensi  politik  itu  sendiri.  Baik  filsafat  maupun  teori dalam ilmu politik harus dipahami, karena signifikansinya dalam praktik politik  dan  pemerintahan  (termasuk  administrasi  publik)  dari  zaman ke  zaman  (Surbakti  2007;  Budiardjo  2009;  Klosko  2011).  Landasan teroretis,  filosofis  dan  empiris  bermanfaat  secara  signifikan  dalam proses  perumusan  hingga  implementasi  kebijakan  publik.  Ketiganya juga memiliki signifikansi terhadap praktik kehidupan politik, misalnya dalam  proses  pelaksanaan  pesta  demokrasi  dan  dalam  menyuarakan pendapat di muka publik.
Hannah  Arendt  (1962;  1964;  1970;  1998)  merupakan  salah  satu filosof  dan  ahli  teori  politik  yang  menyuarakan  perlawanan  terhadap politik kekerasan melalui karya-karyanya. Gagasannya mengenai filsafat tindakan dengan penjelasan empiris pada kasus Eichmann, dapat dilihat sebagai satu teori politik yang menyentuh langsung persoalan mentalitas atau kejiwaan manusia. Dalam pandangannya mengenai filsafat tindakan, ia menjelaskan pembagian kelas aktivitas manusia ke dalam kerja ( labor ), karya ( work ) dan tindakan ( action ). Kerja secara sederhana digambarkan sebagai  kehidupan  itu  sendiri;  adapun  karya  berkenaan  dengan produktivitas manusia. Baik pada tingkat kerja maupun karya, manusia masih memiliki kecenderungan individualis dan berfokus pada hal-hal sederhana. Mulai dari memenuhi kebutuhan hidup, hingga melahirkan kreativitas  yang  memiliki  nilai  tambah  dan  kegunaan  praktis/teknis. Pada  level  tertinggi,  yaitu  tindakan  ( action ),  manusia  memasuki  alam kebebasan yang lebih dari sekadar kreativitas teknis.
Arendt  (1998,  7–9)  menjelaskan  bahwa  ciri  dari  tingkatan action sudah  sampai  pada  kesadaran  mengenai  urgensi  dari  keseragaman ( uniformity )  dan  keberagaman  ( diversity )  dalam  lingkup  kehidupan bersama (Jena 2011; Indah 2015).
Pancasila sebagai landasan filosofis Indonesia merdeka, digagas oleh Soekarno, Yamin dan kawan-kawan (Yamin 1971; Kusuma 2009; Syihab 2012;  Latif  2020)  melalui  upaya  sintesa  dari  pemikiran  mendalam founding fathers atas ragam kearifan ( wisdoms ) yang hadir di Indonesia hingga  permulaan  abad  ke-20.  Sudah  cukup  banyak  upaya  penafsiran terhadap Pancasila, yang dilakukan oleh para cendekiawan di luar anggota BPUPK/PPKI yang turut mempersiapkan kemerdekaan Indonesia.
Yudi  Latif  (2020)  merupakan  salah  satu  pemikir  dan  sosiolog yang  turut  menafsirkan  Pancasila  secara  komprehensif.  Menurutnya, Pancasila  menyuarakan  kehidupan  kebangsaan  yang  nir-kekerasan, beradab,  bebas  dan  bertanggung  jawab.  Penafsiran  Latif  (2020), dapat  dikatakan  merupakan  penafsiran  paling  komprehensif  setelah beberapa kajian parsial yang banyak ditulis oleh beberapa cendekiawan dalam  hampir  seperempat  abad  demokratisasi  Indonesia.  Di  antara para  pemikir  terdahulu  terdapat  nama  A.M.W.  Pranarka  (1985),  yang menulis  satu  handbook  berjudul  Sejarah  Pemikiran  tentang  Pancasila. Ia membagi periodesasi perkembangan pemikiran Pancasila dalam lima periode, terhitung dari 29 Mei 1945 (Pranarka 1985, 22–24). Jika Era Reformasi dan Amendemen Undang-Undang Dasar ke dalam UUD NRI (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia) 1945 dimasukkan ke dalam periodisasi Pranarka , maka saat ini kita berada dalam Periode ke-6 dari perkembangan pemikiran tentang Pancasila. Riset Faisal Ismail (1995) dan Satya Arinanto (1997) terkait kelahiran, perkembangan dan penerimaan Pancasila menambah khazanah keilmuan tentang Pancasila, baik dari segi sejarah maupun pemikiran.
Cendekiawan  lain  seperti  Rizieq  Syihab  (2012),  mendorong integralisme  Islam  dalam  negara  Pancasila  melalui  penafsirannya, yang juga merupakan tesis master di Universiti Malaya, Kuala Lumpur. Secara garis besar, riset yang dilakukan Ismail (1995), Arinanto (1997) dan  Syihab  (2012)  lebih  bersifat  parsial,  meliputi  sejarah,  pemikiran (Ismail 1995; Arinanto 1997), hingga penafsiran yang dipengaruhi oleh idealisme  ideologis  tertentu  (Syihab  2012).  Adapun  Pranarka  (1985) telah  memberikan  landasan  konseptual  dan  teoretis  mengenai  filsafat Pancasila. Melalui landasan yang digariskan oleh Pranarka (1985) dan penafsiran komprehensif Yudi Latif (2020) dapat ditelusuri, bagaimana menentukan posisi filsafat politik Arendtian terhadap Pancasila dan UUD NRI 1945.
Latif (2020, 185–269) menjelaskan Pancasila sebagai landasan moral kebangsaan  Indonesia,  yang  mengedepankan  religiusitas,  spiritualitas, kemanusiaan,  kesetaraan,  etos  kerja,  integritas,  kemerdekaan/ kebebasan, demokrasi, nasionalisme dan keadilan. Ia juga menyampaikan keterkaitan  atau  benang  merah  antara  naskah  Pembukaan  UUD  NRI 1945 dengan teks Pancasila itu sendiri. Ia menjelaskan bahwa visi dan misi kemerdekaan Indonesia termaktub jelas dalam naskah Pembukaan UUD NRI 1945, dan harus dicapai dengan berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila (Latif 2020, 68–71).
Demokrasi Pancasila dalam pemahaman Latif (2014; 2020) sebagai demokrasi  yang  penuh  welas  asih  dan  nir-kekerasan,  dikemukakan pula  oleh  cendekiawan  lain  seperti  Ahmad  Syafii  Maarif  (2018)  dan Haedar Nashir (2019; 2021). Keduanya menyampaikan gagasan senada tentang relasi agama dan negara dalam negara Pancasila, dan bagaimana semestinya  demokrasi  berjalan  di  negara  Pancasila  yang  religius  dan beradab ini.
Demokrasi nir-kekerasan, praktik kehidupan berbangsa yang adil dan beradab, serta pengarusutamaan kepentingan publik di atas segalanya; merupakan ciri negara demokrasi modern. Arendt (1962; 1964; 1998) mengikuti gagasan Plato (1991) dan Aristoteles/Aristotle (1999; 1999), serta  Hegel  (2001)  merumuskan  filsafat  tindakan  sebagai  landasan dalam  kehidupan  bersama  umat  manusia.  Apa  yang  dirumuskan oleh  Arendt  ini  kemudian  diikuti  oleh  Habermas  (1984;  1987;  1991), yang  menyampaikan  gagasan  tentang  tindakan  komunikatif,  prinsip intersubjektivitas dan transformasi ruang publik ( public sphere ).
Pembacaan  komprehensif  Latif  (2020)  terhadap  Pancasila,  serta pemikiran Maarif (2018) dan Nashir (2021) terkait agama dan negara dalam bingkai negara Pancasila, memperlihatkan bagaimana demokrasi Pancasila  yang  dicita-citakan  merupakan  demokrasi  yang  jauh  dari perilaku kekerasan dan upaya homogenisasi entitas negara. Penolakan Arendt (1962; 1964; 1998) terhadap politik kekerasan didasarkan pada teori-teori  yang  datang  dari  para  pemikir  sebelumnya,  seperti  Plato, Aristotle  dan  Hegel.  Menurut  Arendt  (1998;  Jena  2011;  Indah  2015) upaya dominasi individu atau kelompok, homogenisasi dan uniformisasi dalam  lingkup  entitas  negara  ( polity ),  bukanlah  sesuatu  yang  bisa dikategorikan  ke  dalam  domain  politis,  melainkan  justru  apolitis. Pendapat  ini  diambilnya  dari  pandangan  Plato  (1991)  dan  Aristotle
(1999;  1999),  yang  membagi  ruang  kehidupan  manusia  antara oikos (rumah; household ; ruang privat) dan polis (kota; polity ; ruang publik) (Jena 2011; Pandor 2013; Indah 2015). Pandangan tersebut diikuti oleh para cendekiawan, seperti Habermas (1991) dan Latif (2020). Bahkan Latif  (2014;  2020)  menyampaikan  gagasannya  tentang  ruang  publik, dalam  kaitannya  dengan  penafsiran  atas  Pancasila  dan  Pembukaan Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UUD NRI 1945).
Melihat  gagasan  Arendt  yang  memiliki  korespondensi  dengan pemikiran para filsuf sebelumnya dan sesudahnya; maka akan menarik bila kita melihat korespondensi antara gagasan/filsafat politik Hannah Arendt ini dengan Pancasila dan Pembukaan UUD NRI 1945, serta ragam penafsiran kontemporer terhadap Pancasila, yang terbit dalam hampir 25 tahun Reformasi ini. Artikel (paper) ini merupakan hasil dari riset/ penelitian konseptual dengan metode penelitian kualitatif (Mason 2002; Kothari 2004; Kaelan 2012; Neuman 2014; Sugiyono 2017). Data yang didapat dalam penelitian untuk artikel ini berasal dari sumber-sumber pustaka; seperti karya-karya filsafat Hannah Arendt sendiri, serta karya filsafat tokoh-tokoh lain yang terkait. Sumber lain perolehan data untuk studi ini bersumber dari dokumen-dokumen sejarah dan hasil penelitian terdahulu (yaitu tesis, disertasi, artikel jurnal dan prosiding konferensi (Mason  2002,  51–54;  Kothari  2004,  2–4).  Artikel  ini  bertujuan  untuk memahami  seperti  apa  korespondensi  antara  gagasan-gagasan  politik Hannah Arendt dengan Pancasila dan Pembukaan UUD NRI 1945; beserta berbagai ragam penafsirannya.

## Latar Belakang Pemikiran Arendt
Hannah Arendt dilahirkan di sebuah distrik (kota kecil) di Hanover, Jerman pada 14 Oktober 1906. Pada masa itu Jerman masih merupakan sebuah  Imperium  di  mana  Provinsi  Hanover  dalam  Kerajaan  Prusia adalah  salah  satu  bagian  dari  negara  kekaisaran  tersebut  (Imperium Jerman;  The  German  Empire).  Arendt  menyaksikan  perubahan  sosial yang cukup besar di Eropa hingga memasuki era Perang Dunia II (1939- 1945).  Masyarakat  Eropa  berubah  secara  signifikan  sejak  permulaan Revolusi Industri 1.0 hingga memasuki tahun Perang Dunia I, 1914. Poros utama ekonomi dunia pun berpindah dari London ke New York pasca berakhirnya Perang Dunia I di tahun 1918. Perubahan besar lain dapat terlihat  dari  pertumbuhan  jumlah  buruh  perempuan  dan  kejatuhan
ekonomi Eropa; khususnya akibat dari Perang Dunia I hingga Revolusi Bolshevik  (Roberts  2000;  Preston  2000;  Bessel  2000)  dan  berlanjut hingga akhir Perang Dunia II.
Arendt menjalani masa pendidikan tingginya di Universitas Marburg dan Universitas Freiburg, kemudian memperoleh gelar Doktor/PhD dari Universitas Heidelberg. Setidaknya Arendt banyak belajar dari tiga orang filosof Jerman, yaitu Heidegger, Husserl dan Jaspers. Bersama Heidegger, dirinya  memiliki  hubungan  khusus  yang  memberi  pengaruh  pada pemikiran dan karir akademiknya. Disertasinnya mengenai konsep cinta menurut St. Agustinus (Inggris: St. Augustine; Italia/Latin: St. Agustino) selesai pada 1928/1929 di bawah supervisi Karl Jaspers (Pandor 2013; Indah 2015; The Editors of Encyclopaedia Britannica 2020). Ia kemudian mengungsi ke Prancis untuk menghindari rezim totaliter NAZI Jerman pada tahun 1933. Dari Prancis dia menuju Amerika Serikat, dan hidup di sana hingga wafat di New York pada 4 Desember 1975, dalam usia 69 tahun (The Editors of Encyclopaedia Britannica 2020).
Terlahir di tengah keluarga Yahudi Jerman, Hannah Arendt sempat aktif dalam organisasi Zionis pada dekade 1930-an sebelum meninggalkan negaranya menuju Prancis, sampai kemudian pindah ke Amerika Serikat dan  memperoleh  kewaganegaraan  Amerika  Serikat  pada  tahun  1950. Iapun mengajar di beberapa universitas di negeri Paman Sam tersebut, bersama  suaminya,  Heinrich  Blücher.  Selepas  Perang  Dunia  II,  Arendt mulai  mengubah  pandangannya  dan  mengritik  Zionisme.  Terutama setelah  riset  dan  reportasenya  mengenai  Pengadilan  Adolf  Eichmann di  Yerusalem  pada  April-Agustus  1961,  yang  membuatnya  terpanggil untuk  lebih  mendalami  persoalan  kekerasan  dalam  politik  (Arendt 1964; 1970; 1998). Persoalan kekerasan, totalitarianisme dan kejahatan terhadap  kemanusiaan  ini,  menurutnya  sangat  berkaitan  erat  dengan masalah  jati  diri  manusia  serta  persoalan  distingsi  ruang  publik  dari ruang privat (Pandor 2013; Indah 2015; d’Entreves 2019; The Editors of Encyclopaedia Britannica 2020).

## Demokrasi dan Etika Politik Pancasila
Demokrasi dipahami sebagai sistem pemerintahan rakyat, di mana prinsip-prinsip  kedaulatan  rakyat  diusung  sebagai  nilai-nilai  luhur (Surbakti  2007;  Budiardjo  2009;  Cipto  2019;  Syuhud  2019).  Sejak pertengahan abad ke-20 yang lalu, banyak aksi dan gerakan demokrasi yang  menunjukkan  keberhasilannya.  Demokrasi  kemudian  menjadi
sistem politik yang paling populer di muka Bumi saat ini (Cipto 2019; Syuhud 2019). Popularitas demokrasi inilah, yang secara riil sebetulnya menjadi  alasan  (sebab)  dari  dipilihnya  bentuk  Negara  Republik (demokrasi) oleh para pendiri bangsa Indonesia di tahun 1945 (Yamin 1971; Kusuma 2009; Budiardjo 2009).
Kendati  demikian,  perlu  juga  diingat  bahwa  para  pendiri  bangsa ini sudah cukup lama mempelajari berbagai konsep, teori dan gagasan politik; hingga tidak mungkin memilih bentuk dan sistem politik semata berdasarkan  popularitasnya.  Para  tokoh  pergerakan  kemerdekaan seperti  Natsir  (1954;  1957),  Soekarno  (1963;  1965;  2016),  Hatta (1963; 1966), dan lainnya, telah berdialektika dan berdinamika selama proses  perjuangan  hingga  tercapainya  Indonesia  merdeka.  Pancasila dan  Pembukaan  UUD  NRI  1945  kemudian  menjadi  sebuah  konsensus bersama,  sebagai  dasar  dari  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara. Konsensus ini kemudian terbukti masih bertahan dengan keterbukannya terhadap  dinamika  penafsiran  yang  terus  berkembang  (Nashir  2015, 96–222; 2015, 17–72; PP Muhammadiyah 2015, 5–44; 2015, 2–16; 2015, 1–3; Latif 2020, 189–207).
Hamka  (1951),  Natsir  (1957),  Soekarno  (1965),  Hatta  (1966), hingga  Simatupang  (1995),  Syihab  (2012)  dan  Latif  (2020)  memiliki ragam dan model tafsir tersendiri terhadap Pancasila. Namun demikian, kebanyakan sarjana mengakui bahwa Pancasila bersifat terbuka terhadap berbagai perubahan penafsiran dan bahwa Pancasila tidak kompatibel dengan  teokrasi  maupun  dengan  sekularisme  (Maarif  1985;  2006; Nashir 2013; 2021; Latif 2020). Pancasila menurut Latif (2020, 60–65) sebagaimana dikatakan oleh Soekarno; merupakan hasil abstraksi dan sintesis  dari  paham-paham  teokratis  (seperti  pan-Islamisme),  paham- paham berbasis nasionalisme (seperti Kemalisme di Turki dan laïcite di Prancis) dan paham-paham berbasis internasionalisme, sosialisme, dan komunisme (seperti Komunisme, Sosialisme, Marxisme-Leninisme dan Maoisme). Pancasila dipahami sebagai peningkatan atau sintesis dari US Declaration of Independence dan C ommunism Manifesto yang sudah lahir terlebih  dahulu.  Dalam  penafsiran  Latif  (2020),  demokrasi  Pancasila memiliki banyak keunggulan dibandingkan model demokrasi lain yang lahir lebih dulu. Sementara Simatupang (1995) dan Darmaputera (1997) menyampaikan  kesesuaian  Pancasila  dengan  ajaran-ajaran  berbagai agama dan nilai-nilai kearifan lokal yang sudah lama hadir di tanah air.
Adapun  Syihab  (2012)  menyampaikan  argumentasi  kesesuaian Pancasila dengan Syariat Islam, yang karenanya harus diimplementasikan dalam wujud kebijakan publik di tanah air.
Sebagai  sebuah  landasan  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara ( Weltanschauung; worldview )  dan  bintang  penuntun/penunjuk  jalan (Leidster) yang berlaku bagi seluruh bangsa dan warga negara Indonesia, inti  dari  Pancasila  adalah  ajaran  moral  (etika;  akhlak)  dan  kerangka berpikir.  Dari  pemahaman  tersebut,  dapat  diklasifikasikan  setidaknya terdapat empat kelompok (mazhab; madrasah; aliran) dalam penafsiran Pancasila;  atau  dalam  menyikapi  Pancasila.  Kelompok  pertama  adalah yang menjadikan keseluruhan butir Pancasila dalam kedudukan sejajar dan meletakkannya sebagai sesuatu yang sakral (Soekarno 1963; 1965; Latif 2014; 2020).
Kelompok  kedua  menjadikan  butir  pertama  Pancasila; “Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagai  urat  tunggang  atau  pilar  utama  (sokoguru) Pancasila  (Hamka  1951;  Natsir  1957;  Syihab  2012).  Kelompok  ketiga menafsirkan Pancasila sebagai gagasan (ideologi) politik terbuka, yang harus dapat ditafsirkan berdasarkan konteks yang berlaku (Simatupang 1995; Darmaputera 1997; Nashir 2015; PP Muhammadiyah 2015; 2015; 2015; Maarif 2018). Kelompok ini menjadikan Pancasila terbuka untuk ditafsirkan menurut pemahaman agama dan keyakinan ( faith ) tertentu, nilai-nilai  kearifan  lokal  tertentu,  hingga  konteks  ruang  dan  waktu yang  masih  bisa  berubah  sewaktu-waktu.  Adapun  kelompok  keempat, sebetulnya merupakan varian lain dari kelompok kedua. Syihab (2012) merupakan  tokoh  terdepan  dalam  model  ini,  yaitu  yang  menafsirkan Pancasila dengan nalar syariatik. Menurut Syihab, Pancasila dan Piagam Jakarta adalah satu kesatuan utuh yang karenanya mengamanatkan bangsa Indonesia untuk menjalankan Syariat Islam secara legal-formal dalam wujud hukum positif.
Pancasila  sebagai  sebuah  konsensus  nasional  dipahami  sebagai kontrak  sosial,  sekaligus  landasan  moral  dalam  kehidupan  berbangsa dan  bernegara  (Maarif  2018;  Nashir  2015;  2015;  2021;  Latif  2020). Pancasila  bertujuan  membentuk  bangunan  karakter  nasional,  yang dari  sana  pembangunan  politik,  ekonomi  dan  sosial  akan  berjalan secara  berkesinambungan  (Hamka  1951;  Soekarno  1965;  Hatta  1966; Latif 2014; 2020; Surapaty 2016; Badan Sosialisasi MPR 2018; 2018). Kehadiran Pancasila diharapkan mampu mewujudkan praktik demokrasi
yang mengindahkan etika, moral dan nilai-nilai gotong royong; alih-alih mengutamakan kepentingan pribadi dan golongan (Latif 2014; 2020; PP Muhammadiyah  2015;  2015;  2015;  Surapaty  2016;  Martoredjo  2016; Siradj 2018).

## Filsafat Politik Arendtian
Dua  karya  inaugural  Arendt, The Origins of Totalitarianism (1962) dan The Human Condition (1998)  dapat  menggambarkan  bagaimana pandangan Arendt tentang totalitarianisme, rasisme dan intoleransi di ruang publik. Arendt (1962) menjelaskan secara mendetail dan mendalam, tentang asal-usul totalitarianisme di mana dirinya menemukan akar masalah  dari  pemerintahan  yang  totaliter,  rasis  dan  tidak  manusiawi. Arendt menangkap persoalan Yahudi Eropa bukan semata-mata sebagai korban dari holocaust yang  dilancarkan  oleh  Hitler  di  Jerman;  namun juga sebagai masalah kediktatoran masa silam yang diselesaikan justru dengan membalikkan tindakan rasis dan intoleran.
Masalah ras dalam pandangan Arendt (1962, 158–61) bermula bukan dari Hitler seorang, ataupun dari NAZI sebagai sebuah partai/golongan politik; namun bermula sejak abad ke-18 Masehi. Arendt (1962, 11–21) menjelaskan mengenai fakta sosial eksistensi kalangan aristokrat Yahudi di Eropa, yang memang turut dalam proses kelahiran dan perkembangan imperialisme;  bahkan  di  seluruh  dunia.  Namun  dia  juga  menegaskan bahwa  kelompok  elit  tersebut  tidaklah  dapat  merepresentasikan keseluruhan dari ras Yahudi itu sendiri. Terlebih, sejatinya keruntuhan imperlialisme dan dihapuskannya monarki di banyak negara Eropa juga turut membawa dampak pada hilangnya kuasa kalangan elit aristokrat Yahudi Eropa pasca Perang Dunia I (1914-1918).
Buku  kedua  Arendt  (1998)  yang  diterbitkan  pertama  kali  pada 1958, adalah The Human Condition . Buku tersebut memiliki keterkaitan dengan  hasil  reportasenya  tentang  sidang  pengadilan  atas  Otto  Adolf Eichmann,  seorang  pejabat  Jerman  NAZI;  yang  diselenggarakan  pada tahun 1961 (Arendt 1964). Dalam kedua buku tersebut, Arendt (1964; 1998) menegaskan distingsi antara domain politis dan apolitis. Arendt (1998, 7–9) menyampaikan gagasannya bahwa manusia secara alamiah harus  menerima  kebinekaan  (pluralitas)  dengan  dua  karakter  utama, yaitu kesetaraan ( equality; equity ) dan distingsi ( distinction ). Karenanya, manusia yang berkeinginan menciptakan uniformitas dan superioritas kelompok/golongan tertentu atas yang lain justru melawan sifat alamiah
manusia.  Sebagai  makhluk  politik,  yang  karenanya  menjadi  makhluk sosial, manusia membutuhkan keberadaan berbagai kelompok/golongan (agama,  suku,  ras,  kelas/strata  sosial,  dll.)  lain  selain  kelompok/ golongan identitasnya sendiri (Arendt 1998; Pandor 2013; Indah 2015). Prinsip demikian, sama saja dengan prinsip bahwa manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya seorang diri.
Prinsip  tentang  jatidiri  manusia  tersebut,  begitu  mendasar  dan bukan hanya dibahas oleh seorang Hannah Arendt. Beberapa filosof lain, mulai dari Plato (1991), Aristotle (1999; 1999), al Farābī (1995), hingga Yazdi  (2002)  juga  membenarkan  pandangan  tersebut.  Arendt  (1998, 7–8)  memperkenalkan  konsep vita activa sebagai  kritik  atas  konsep biospolitikos Aristotle (Indah 2015).
Arendt  memperkenalkan  tiga  aktivitas  manusia  dalam  konsepnya tentang vita activa sebagai  kerja,  karya  dan  tindakan  (Arendt  1998; Arendt dan Baehr 2000; Indah 2015). Arendt (1964; 1998; Arendt dan Baehr 2000) sependapat dengan pemahaman umum, yang menyebutkan bahwa berpikir adalah satu diferensia antara manusia dengan makhluk lainnya. Berpikir ini kemudian diukur melalui tiga aktivitas, sebagaimana juga  diajukan  oleh  Aristotle  (1999;  1999).  Jika  Aristotle  menyebutkan produksi, tindakan dan kontemplasi; maka Arendt menyebutkan kerja, karya dan tindakan (Indah 2015, 289–93).
Sebagaimana Habermas (1984; 1987; 1991; Habermas et al. 2011) yang mengkampanyekan ruang publik ( public sphere ) sebagai lokus bagi kehidupan dan pemenuhan kebutuhan bersama, Arendt (1998; Arendt dan Baehr 2000) menekankan perbedaan fungsi antara polis atau yang politis dengan oikos atau yang apolitis.
Bagi  Arendt  (Arendt  1962;  1964;  1998),  kebebasan  dan  pluralitas adalah ciri khas yang urgen bagi sesuatu yang masuk dalam kategoritasi yang politis atau polis . Pernyataan ini sejalan dengan Habermas (1984; 1987; 1991; 2003) dan Yazdi (2002; 2019), yang menegaskan perlunya perhatian  bersama  manusia  untuk  kepentingan  bersama.  Perhatian tersebut tentunya tidak dapat diberikan dan diaplikasikan tanpa adanya organisasi  publik  (yaitu  pemerintah; organized polity ),  yang  bertugas membuat  dan  menjalankan  regulasi  untuk  mewujudkan  kepentingan bersama  mereka.  Secara  garis  besar,  Arendt  menaruh  perhatian  besar ( concern ) terhadap organisasi publik yang sehat dan ideal. Menurutnya, organisasi  publik  yang  sehat  akan  terwujud,  bila  manusianya  mampu
menjaga  diri  dari  gagasan-gagasan  intoleransi  dan  homogenisasi (uniformisasi).
Pancasila dan Filsafat Arendtian: Korespondensi dan Kompatibilitas
Arendt  menekankan  distingsi  antara  urusan/ruang  privat  ( oikos ; yang  apolitis)  dengan  urusan/ruang  publik  ( polis ;  yang  politis),  yang menurutnya  berkaitan  erat  dengan  jatidiri  manusia.  Dia  menjelaskan bahwa  strata/level  tertinggi;  puncak  dari  aktivitas  manusia  adalah tindakan ( action ) (Arendt 1998; Arendt dan Baehr 2000; Indah 2015). Tindakan  ( action )  merupakan  puncak  aktivitas  manusia,  di  mana manusia  menempatkan  dirinya  dalam  satu  sistem  relasi  yang  bersifat global (bukan individual, ataupun komunal), yang dapat dikembangkan mengikuti konsep relasi triadik manusia sebagaimana juga ditemukan di berbagai tradisi keagamaan dan filsafat. Bila menurut Arendt (1998, 7–11; Arendt  dan  Baehr  2000,  167–85),  ranah  tindakan  ( action )  berangkat dari kesadaran akan fakta-fakta pluralitas dan kesetaraan di antara umat manusia;  maka  konsep  relasi  triadik  manusia  dalam  berbagai  tradisi agama berangkat dari ajaran agama itu sendiri.

## Stratifikasi Aktivitas Manusia dalam Filsafat Tindakan Arendt
Latif (2020, 96–98) menjelaskan eksistensi konsep dan ajaran relasi triadik manusia dalam berbagai tradisi agama-agama di Nusantara dan Asia secara umum. Dia menemukan satu titik temu dari konsep-konsep relasi triadik tersebut; yaitu adanya konsep ajaran tentang relasi manusia dengan kekuatan di luar diri dan di luar alam eksternal, yang harus seimbang dengan relasi antar sesama manusia dan relasi antara manusia dengan  alam  sekitar  ( God; People/Human; Nature/Environtment ). Relasi triadik, menurutnya juga menjadi dasar bagi sebuah pandangan ( worldview; Weltanschauung )  yang  mengutamakan  sebuah  kehidupan bersama  di  antara  individu  dengan  individu,  individu  dalam  dan  di antara  kelompok,  serta  antar/lintas  kelompok  masyarakat.  Konsep relasi triadik yang eksis dalam berbagai tradisi keagamaan dan filsafat ini mendasari pula prinsip harmoni, tidak hanya di antara umat manusia; namun  juga  antara  manusia  dengan  Tuhan  dan  dengan  lingkungan hidup  yang  menjadi  tempat  kediaman  dan  sumber  kehidupan.  Latif (2020,  78–120)  berargumen,  bahwa  cita-cita  kemerdekaan  Indonesia adalah  untuk  mewujudkan  suatu  visi  dan  misi  bersama;  sebagaimana termaktub  dalam  naskah  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  (UUD  NRI)  1945,  dengan  Pancasila  sebagai values
atau worldview ( Weltanschauung ) yang mendasari proses mencapai visi dan misi tersebut.
Arendt (1964; 1998; Arendt dan Baehr 2000) menyampaikan bahwa jatidiri manusia terdiri dari kepribadian yang utuh (pikiran dan mental), identitas  yang  berkembang  (becoming,  not  being)  dan  penerimaan terhadap  adanya  perbedaan.  Perbedan  dan  kesetaraan  merupakan karakter  dari  pluralitas  (Pandor  2013;  Indah  2015),  menurut  filsafat tindakan Arendt. Di sinilah bertemunya pandangan para pendiri bangsa Indonesia  dengan  filsafat  Arendtian.  Menurut  Jena  (2011),  Pandor (2013) dan Indah (2015), Arendt secara tegas menolak teori kekerasan sebagai  manifestasi  kekuasaan;  serta  menekankan  urgensi  kesadaran berpikir kritis (nalar kritis) warga negara dan revitalisasi ruang publik, sebagai ruang bagi bertemunya segala perbedaan dalam suasana saling mengenal dan memahami.
Demokrasi Pancasila dipahami sebagai demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan, kesetaraan, keadilan dan solidaritas nasional. Demokrasi Pancasila lebih mementingkan hadirnya kehidupan bersama yang  terbentuk  dari  keberagaman  masyarakat  Indonesia;  alih-alih memberi  ruang  pada  relasi  penguasaan/dominasi  satu  individu/ kelompok  terhadap  individu/kelompok  lainnya  (Maarif  2018;  Latif 2020).  Prinsip  yang  sedemikian  itu,  sangat  sejalan  dengan  gagasan jatidiri manusia dan politik otentik Arendtian yang menolak hegemoni dan dominasi kelompok, serta homogenisasi dan penggunaan kekerasan sebagai manifestasi kekuasaan (Arendt 1964; 1970; 1998; Arendt dan Baehr 2000; Jena 2011; Pandor 2013; Indah 2015). Korespondensi antara Pancasila dengan filsafat Arendtian dapat dipahami dari titik temu ( points of agreement ) yang hadir secara tak langsung dalam tafsir Pancasila itu sendiri.  Artinya  akan  tidak  mungkin  memahami  korespondensi  dan kompatibilitas  antara  Pancasila  dan  filsafat  Arendtian,  tanpa  terlebih dahulu  menengok  ragam  tafsir  atas  Pancasila  itu  sendiri.  Melalui pemahaman  terhadap  penafsiran  Pancasila  itulah,  satu-satunya  jalan untuk  melihat  lebih  mendalam  adanya  korespondensi  antara  gagasan politik Arendt dengan Pancasila dan UUD NRI 1945.

## Filsafat Arendtian dalam Tafsir terhadap Pancasila
Latif (2014; 2020) merupakan salah satu cendekiawan yang banyak berkontribusi  dalam  pengembangan  penafsiran  terhadap  Pancasila. Seperti halnya Maarif (1985; 2006; 2018), Latif (2020) juga menegaskan
bahwa Pancasila tidaklah sama seperti sekularisme, komunisme maupun kapitalisme.  Keduanya  memahami  Pancasila  sebagai  suatu  sintesa pemikiran  dan  tradisi  yang  sangat  komprehensif  dan  inklusif.  Bila Maarif (1985; 2006; 2018) banyak menjadikan pemikiran Hatta, dalam menjelaskan  kompatibilitas  Pancasila  dengan  nilai-nilai  agama  (dalam hal  ini  Islam),  demokrasi,  nasionalisme  dan  berbagai  ideologi;  maka Latif (2020) menyampaikan argumentasi historis dan filosofis, tentang Pancasila sebagai puncak dari dialektika tradisi keagamaan, filsafat dan pemikiran.
Keduanya (Maarif 1985; 2006; 2018; Latif 2014; 2020) sepakat bahwa demokrasi Pancasila merupakan konsep demokrasi yang didasarkan pada ajaran welas asih. Dalam hal ini, Pancasila dipahami sebagai worldview ( Weltanschauung ) yang menjadi nilai dasar ( values ) dalam mencapai visi dan  misi  kemerdekaan  Negara  Republik  Indonesia.  Latif  (2020,  153– 232)  membaca  Pancasila  sebagai  landasan  moral  publik,  yang  tujuan utamanya adalah tujuan dari berdirinya negara Indonesia merdeka itu sendiri.  Adapun  tujuan  kemerdekaan  tersebut  jelas  termaktub  dalam Pembukaan  UUD  NRI  1945,  dalam  paragraf  kedua  dan  keempat.  Latif (2020, 229–32) menyebutkan bahwa visi kemerdekaan Indonesia adalah “Perikehidupan kebangsaan dan kewarganegaraan yang (1) merdeka, (2) bersatu, (3) berdaulat, (4) adil dan (5) makmur berdasarkan Pancasila”. Sementara paragraf keempat Pembukaan UUD NRI 1945 menyebutkan empat misi dari terbentuknya sebuah Negara Republik Indonesia; yaitu: a.  Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia;
b.  Memajukan kesejahteraan umum;
c.  Mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Sebagaimana  Foucault,  Latif  (2020,  176–77)  menekankan  urgensi sebuah relasi kuasa yang bersifat timbal-balik. Prinsip ini sejalan dengan pandangan-pandangan  politik  Arendt  (1964;  1998;  Arendt  dan  Baehr 2000; Jena 2011; Pandor 2013; Indah 2015), sebagaimana telah dibahas sebelumnya dalam artikel ini. Pandor (2013) menyebutkan bahwa Arendt menempatkan ruang publik ( public sphere ) sebagai ruang bagi purifikasi politik dari kepentingan yang apolitis.
Mengambil pemahaman Arendt mengenai ruang publik ( polis; yang
politis),  Pancasila  dapat  ditafsirkan  sebagai  sebuah  landasan  moral yang  mementingkan  inklusivitas,  keterbukaan,  liberasi,  keadilan  dan etika  publik  dalam  keseharian  kehidupan  berbangsa.  Perikehidupan kebangsaan  dan  kewarganegaraan  (Latif  2020),  bukan  hanya  semata- mata  menjadi  urusan/domain  dari  masyarakat/rakyat  Indonesia. Justru  negara,  melalui  pemerintah  yang  terpilih  dan  terseleksi  secara demokratis,  harus  mengambil  peran  utama  sebagai  pemimpin  dan teladan dalam implementasi Pancasila di ranah praktis.
Terkait  Pancasila  sebagai  landasan  moral  publik  yang  otentik; para  cendekiawan  era  reformasi  seperti  Maarif  (1985;  2006;  2018), Darmaputera  (1997),  Syamsuddin  (2001),  Magnis-Suseno  (2001), Syihab (2012), Nashir (2015; 2015; 2021) dan Latif (2020) juga turut memberikan kontribusi penafsirannya masing-masing.
Baik  Syamsuddin  (2001)  maupun  Magnis-Suseno  (2001)  sepakat bahwa Pancasila merupakan landasan moral publik, yang berangkat dari prinsip-prinsip etika keagamaan di Indonesia. Sementara Darmaputera (1997),  mengikuti  Simatupang  (1995),  lebih  menekankan  pada korespondensi  dan  kompatibilitas  Pancasila  terhadap  berbagai  nilai moral yang terdapat dalam lapisan-lapisan tradisi peradaban Nusantara. Lapisan-lapisan yang dimaksud adalah lapisan-lapisan tradisi peradaban yang disebutkan Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945; yaitu  lapisan  pra-Hindu,  Hindu-Budha,  Islam,  dan  Kolonialisme  Eropa. Keempat lapisan peradaban ini menurut Soekarno (1947; Yamin 1971; Kusuma 2009) memiliki peran dalam membentuk peradaban manusia Indonesia modern hari ini.
Para pendiri bangsa Indonesia, secara umum memberikan teladan dan anjuran, untuk mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi,  kelompok  dan  golongan.  Indonesia  menurut  Soekarno  (1963; 1965) dan Hatta (1966) tidak didirikan untuk satu kelompok, golongan, etnis, agama atau kelas/strata sosial tertentu. Indonesia didirikan untuk seluruh bangsa Indonesia.
Bila Soekarno (1963; 1965) mengutamakan solidaritas nasional yang kuat,  maka  Hatta  (1963;  1966)  menyerukan  implementasi  Pancasila dalam  rangka  menggapai  cita-cita  mensejahterakan  rakyat  Indonesia secara umum. Adapun tokoh-tokoh lain seperti Hamka (1951) dan Natsir (1954;  1957)  lebih  banyak  memperhatikan  urusan  moral  dan  etika publik,  sebagai  landasan  bagi  jalannya  praktik  kehidupan  berbangsa
dan bernegara. Keduanya (Hamka 1951; Natsir 1954; 1957) menjadikan nilai-nilai ajaran Islam sebagai landasan dalam menafsirkan Pancasila, dengan meletakkan Sila Pertama sebagai urat tunggang Pancasila.
Cendekiawan  Muslim  dan  Kristen  yang  mengutamakan  penafsiran Pancasila  dalam  konteks  moral  dan  etika  publik,  antara  lain  adalah Simatupang (1995), Darmaputera  (1997), Syamsuddin (2001), Magnis- Suseno (2001) dan Syihab (2012). Dari kelima tokoh cendekiawan/tokoh agama  tersebut,  hanya  Syihab  (2012)  yang  secara  literal  menyatakan bahwa  implementasi  Pancasila  yang  paling  ideal  adalah  dengan menerapkan  syariat  Islam  secara  mutlak  di  Indonesia.  Pandangan ini  berbeda  dari  empat  orang  lainnya,  di  mana  Simatupang  (1995), Darmaputera (1997) dan Magnis-Suseno (2001) menggunakan prinsip moral  dan  etika  Kristen  dalam  menafsirkan  Pancasila.  Namun  ketiga tokoh Kristen tersebut sepakat dengan Syamsuddin (2001), sebagaimana Nashir (Nashir 2015; 2021) dan PP (Pimpinan Pusat) Muhammadiyah (2015;  2015;  2015)  yang  menekankan  pada  implementasi  moral  dan etika  publik  Pancasila  sebagai  satu  konsensus  nasional,  daripada penafsiran yang cenderung tertutup dan eksklusif.
Penekanan ini juga penulis temukan dalam tulisan-tulisan Wirutomo (2019), Surapaty (2016), Martoredjo (2016), Alaby (2019), serta Adha dan  Susanto  (2020).  Tulisan  mereka  menunjukkan  keterkaitan  erat antara Pancasila dengan bangunan karakter nasional (national character building) Indonesia. Adapun bangunan karakter nasional yang dimaksud, adalah bangunan karakter yang berlandaskan pada prinsip-prinsip welas asih,  solidaritas  nasional  (yang  dirumuskan  dalam  nilai-nilai  gotong royong)  dan  toleransi  antar-kelompok  masyarakat  (Latif  2014;  2020; Surapaty 2016; Martoredjo 2016; Maarif 2018; Alaby 2019; Adha dan Susanto 2020; Wirutomo 2019) yang ada di Indonesia. Sikap para pendiri bangsa  yang  pada  tanggal  18  Agustus  1945,  akhirnya  menyepakati rumusan terakhir Pancasila (setelah berbulan-bulan lamanya berdebat, berdiskusi  dan  berdialektika),  merupakan  suatu  bentuk  keteladanan yang  harus  diwarisi  oleh  generasi  penerus  yang  hidup  sekarang  ini. Keteladanan  yang  mengutamakan  kemaslahatan  bersama  tersebut, menunjukkan sikap diri yang bersifat politis.
Masyarakat  Indonesia  yang  dicita-citakan  tidaklah  menghendaki adanya  keseragaman  (uniformitas ) dan  dominasi  kelompok  tertentu atas kelompok lain. Masyarakat Indonesia merdeka yang dicita-citakan diharapkan  memiliki  sikap  mental  yang  menghormati  dan  mengakui (menerima; recognize )  kebinekaan,  serta  mampu  berkolaborasi  tanpa sekat,  dalam  proses  pembangunan  nasional.  Pancasila  dipandang sebagai landasan moral kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga mewujudkan praktik demokrasi yang sehat, dewasa dan berkeadaban. Praktik demokrasi yang diwarnai oleh politik uang, korupsi, kampanye hitam,  kekerasan  (baik  verbal  maupun  fisikal),  serta  penyalahgunaan wewenang (kekuasaan) dan fasilitas negara, bukanlah praktik demokrasi Pancasila yang sebenar-benarnya (Nashir 2015; 2021; Maarif 2018; Latif 2020).
Praktik demokrasi yang tidak beradab, penuh kekerasan, kampanye hitam,  hingga  koruptif  merupakan  praktik  demokrasi  yang  dikutuk oleh  Arendt  dalam  pemikian  politiknya  (Arendt  1962;  1964;  1970; 1998; Arendt dan Baehr 2000; Jena 2011; Pandor 2013; Indah 2015). Kritik  Arendt  (1964,  135–37)  terhadap  Eichmann  adalah  mengenai keberpihakan aparatur negara/birokrasi/warga negara pada ketentuan hukum  dan  regulasi  (rezim),  tanpa  melihat  sama  sekali  dampak mengerikan dari penerapan regulasi tersebut. Dengan kata lain, Arendt (1964; 1970; 1998) menyampaikan pandangan bahwa nalar kritis yang membangun  dan  mendukung  kehidupan  bersama  harus  diutamakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Politik otentik Arendt (1962; 1964; 1970; 1972; 1998; Arendt dan Baehr 2000) menolak kekerasan sebagai hal yang common dan natural dalam politik (Jena 2011; Pandor 2013;  Indah  2015).  Pandangan  tersebut  sejalan  dengan  pandangan sebagian  besar  cendekiawan  dalam  menafsirkan  Pancasila  (Maarif 1985;  2006;  2018;  Simatupang  1995;  Darmaputera  1997;  Arinanto 1997;  Wahid  2011;  Nashir  2015;  2015;  2021;  Latif  2020)  yang  juga menawarkan  gagasan  politik  nir-kekerasan,  penerimaan  keberagaman dan toleransi, serta penolakan terhadap hegemoni dan dominasi individu atau kelompok dalam negara demokrasi modern.

## Kesimpulan
Hannah  Arendt  dapat  dikatakan  sebagai  salah  satu  filosof  besar pasca Perang Dunia Kedua, yang menyaksikan secara langsung banyak peristiwa besar sepanjang paruh pertama Abad ke-20 silam. Berangkat dari proses pendidikan formal, pengalaman pribadi dan pemikiran kritis yang radikal dan menyeluruh, Arendt menemukan kembali sebuah idealitas politik yang murni (otentik). Gagasan politik Arendt tentu belum dibaca oleh para founding fathers Republik Indonesia ini, saat perumusan dasar  negara  dan  kemudian  UUD  1945  berlangsung  hingga  Agustus 1945. Namun demikian, hal tersebut tidak menutup dari kemungkinan adanya korespondensi pemikiran Arendt dengan pemikiran para tokoh pergerakan kemerdekaan yang telah dirumuskan lebih awal.
Filsafat Arendtian lahir dan berkembang secara luas, dalam jangka waktu  yang  panjang  hingga  hari  ini.  Gagasan-gagasan  besarnya  yang begitu  berpengaruh  antara  lain  adalah  tentang  banalitas  kejahatan, totalitarianisme, hingga politik otentik dan teori tentang jatidiri manusia. Para cendekiawan kemudian turut mengembangkan filsafat Arendtian ini, hingga mewarnai ragam tafsir terhadap Pancasila. Beberapa cendekiawan yang sejalan dengan Arendt antara lain adalah Jürgen Habermas, Franz Magnis-Suseno, Ahmad Syafii Maarif, Muhammad Din Syamsuddin, Yudi Latif dan beberapa lainnya.
Dalam kaitannya dengan penafsiran Pancasila, cendekiawan seperti Franz Magnis-Suseno, Ahmad Syafii Maarif, Abdurrahman Wahid, Haedar Nashir, hingga Yudi Latif sepakat dengan corak penafsiran Pancasila dalam konteks pembentukan bangunan karakter nasional ( national carachter building )  bangsa  Indonesia.  Demokrasi  Pancasila  yang  dipahami  dan ditafsirkan  oleh  Maarif,  Magnis-Suseno,  Yudi  Latif,  dan  kawan-kawan adalah  demokrasi  yang  diimplementasikan  dengan  penuh  sikap  welas asih, toleransi, tenggang rasa, dan mentalitas yang baik. Mengikuti filsafat politik  Arendtian,  maka  demokrasi  Pancasila  yang  ideal  seharusnya menolak segala bentuk politik uang, korupsi, penyalahgunaan wewenang dan kampanye hitam ( black campaign ) yang bertujuan menjatuhkan dan membunuh karakter lawan politik.
Kesesuaian filsafat politik Arendtian terhadap Pancasila terletak pada kesamaan pandangan dan tujuan yang menolak kekerasan, mendorong demokrasi  berperadaban,  dan  menawarkan  kehidupan  harmonis  yang mengakui  keragaman  sebagai  kekuatan  bersama.  Gagasan  Arendt
menunjukkan  keinginan  yang  kuat  untuk  terwujudnya  kehidupan harmonis umat manusia dalam keberagaman, dengan saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Adapun filsafat Pancasila menghendaki adanya kehidupan kebangsaan yang (1) merdeka ( concept of freedom ), (2)  bersatu  ( concept of unity/harmony in diversity ),  (3)  berdaulat
( concept/s of sovereignty and nationality ),  (4)  adil  ( concept of justice ) dan  (5)  makmur  ( concept of social welfare; concept of welfare state ). Dari kelima konsep tadi, konsep kebebasan/kemerdekaan, harmoni dan keadilan  secara  implisit  ditawarkan  pula  oleh  Hannah  Arendt  dalam karya filsafatnya.

## DAFTAR RUJUKAN
Adha, Muhammad Mona, dan Erwin Susanto. 2020. “Kekuatan Nilai-Nilai Pancasila dalam Membangun Kepribadian Masyarakat Indonesia.” Al-Adabiya 15 (1): 121–138. https://doi.org/10.37680/adabiya.
v15i01.319.
Alaby, Muhammad Awin. 2019. “Membumikan Pancasila pada Generasi Bangsa.” Gema Wiralodra 10  (2):  179–190.  https://doi. org/10.31943/gemawiralodra.v10i2.75.
Arendt, Hannah. 1962. The Origins of Totalitarianism . 2nd ed. Ohio: The World Publishing Company.
———. 1964. Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil. New York: The Viking Press.
———. 1970. On Violence. New York: Hartcourt Brace Jovanovich.
———.  1972. Crises of the Republic .  New  York:  Hartcourt  Brace  & Company.
———. 1998. The Human Condition . 2nd ed. Chicago: The University of Chicago Press.
Arendt, Hannah, dan Petter Baehr. 2000. The Portable . Diedit oleh Peter Baehr. New York: Penguin Books.
Arinanto, Satya. 1997. “Proses Perumusan Dasar Negara Pancasila: Studi Tentang Kedudukan Pancasila Sebagai Dasar Negara dan Tentang Polemik  Mengenai  Hari  Lahir  dan  Penggali  Pancasila  dalam Perspektif Sejarah Hukum Tata Negara.” Tesis, Jakarta: Universitas Indonesia. http://www.digilib.ui.ac.id/detail?id=78793.
Aristotle.  1999. Nicomachean Ethics .  Diterjemahkan  oleh  W.D.  Ross. Kitchener: Batoche Books.
———. 1999. Politics. Diterjemahkan oleh Benjamin Jowett. Kitchener: Batoche Books.
Badan  Sosialisasi  MPR.  2018. Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.
———.  2018. Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia . Jakarta: Sekretariat
Jenderal MPR RI.
Bessel,  Richard.  2000.  “European  Society  in  the  Twentieth  Century.” Dalam The Oxford History of Modern Europe ,  234–59.  Oxford: Oxford University Press.
Budiardjo,  Miriam.  2009. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Revisi .  Jakarta: Gramedia.
Cipto,  Bambang.  2019. Ambruknya Kredibilitas Demokrasi .  Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
d’Entreves,  Maurizio  Passerin.  2019.  “Hannah  Arendt.”  Stanford Encyclopedia  of  Philosophy.  2019.  https://plato.stanford.edu/ entries/arendt/.
Darmaputera, Eka. 1997. Pancasila, Identitas dan Modernitas: Tinjauan Etis dan Budaya. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
Farābī, Abu Naṣr Al-. 1995. Arā’ Ahl al Madīnah al Faḍīlah. Beirūt: Dār wa Maktabah al Hilāl.
———. 1996. Al Siyāsah al Madaniyyah . Beirūt: Dār wa Maktabah al Hilāl.
Habermas,  Jürgen.  1984. The Theory of Communicative Action: Vol. 1, Reason and the Rationalization of Society .  Diterjemahkan  oleh Thomas McCarthy. Boston: Beacon Press. ———. 1987. The Theory of Communicative Action: Vol. 2, Lifeworld and System: A Critique of Functionalist Reason .  Diterjemahkan  oleh Thomas McCarthy. Boston: Beacon Press. ———.  1991. The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society . Diterjemahkan oleh Thomas Burger dan Frederick Lawrence. Massachusetts: The MIT Press.
———. 2003. The Future of Human Nature . Cambridge: Polity.
Habermas, Jürgen, Judith Butler, Charles Taylor, dan Cornel West. 2011. The Power of Religion in the Public Sphere . Diedit oleh Eduardo Mendieta  dan  Jonathan  VanAntwerpen.  New  York:  Columbia University Press.
Hamka. 1951. Urat Tunggang Pantjasila . Djakarta: Pustaka Keluarga.
Hatta, Mohammad. 1963. Persoalan Ekonomi Sosialis Indonesia . Jakarta: Djambatan.
———. 1966. Demokrasi Kita. Jakarta: Pustaka Antara. Hegel,  Georg  Wilhelm  Friedrich.  2001. The Philosophy of History. Diterjemahkan oleh J. Sibree. Kitchener: Batoche Books.
Indah,  Astrid  Veranita.  2015.  “Jatidiri  Manusia  Berdasarkan  Filsafat Tindakan  Hannah  Arendt  Perspetif  Filsafat  Manusia:  Relevansi dengan Pelanggaran HAM Tahun 1965-1966 di Indonesia.” Jurnal Filsafat 25 (2): 277–315. https://doi.org/10.22146/jf.12686. Ismail, Faisal. 1995. “Islam, Politics and Ideology in Indonesia: A Study of the Process of Muslim Acceptance of the Pancasila.” Disertasi, Montreal:  McGill  University.  https://escholarship.mcgill.ca/ concern/theses/2801ph921.
Jena, Yeremias. 2011. “Pemikiran Hannah Arendt Mengenai Kekerasan dalam  Kekuasaan.” Diskursus 10  (2):  166–90.  https://journal. driyarkara.ac.id/index.php/diskursus/article/view/190.
Kaelan. 2012. Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner Bidang Sosial, Budaya, Filsafat, Seni, Agama dan Humaniora .  Yogyakarta:
Paradigma.
Klosko, George. 2011. “Introduction.” Dalam T he Oxford Handbook of the History of Political Philosophy, diedit oleh George Klosko, Online Edi.  Oxford:  Oxford  University  Press.  https://doi.org/10.1093/ oxfordhb/9780199238804.003.0051.
Kothari, C.R. 2004. Research Methodology: Methods and Techniques . New Delhi: New Age.
Kusuma,  A.B.  2009. Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945: Memuat Salinan Dokumen Otentik Badan Oentoek Menyelidiki Oesaha2 Persiapan Kemerdekaan . Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Latif,  Yudi.  2014.  “Moral  Pancasila  Sebagai  Kunci  Kemajuan  Bangsa.” Maarif 9 (1): 67–76.
———. 2020. Wawasan Pancasila: Bintang Penuntun untuk Pembudayaan. Komprehens. Jakarta: Mizan.
Maarif,  Ahmad  Syafii.  1985. Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Percaturan dalam Konstituante . Jakarta: LP3ES.
———. 2006. Islam dan Pancasila sebagai Dasar Negara: Studi tentang
Perdebatan dalam Konstituante . Jakarta: LP3ES.
———.  2018. Islam,  Humanity,  and  Indonesian  Identity:  Reflections  on History. Diterjemahkan  oleh  Goerge  A.  Fowler.  Leiden:  Leiden University Press.
Magnis-Suseno, Franz. 2001. Kuasa & Moral . Jakarta: Gramedia.
Martoredjo,  Nikodemus  Thomas.  2016.  “Building  Character  Throught Pancasila  Values  to  Sovereign  Nation.” Humaniora 7  (1):  116– 121.  https://journal.binus.ac.id/index.php/Humaniora/article/ view/3494.
Mason,  Jennifer.  2002. Qualitative Researching .  2nd  ed.  London:  SAGE Publications.
Nashir,  Haedar.  2013. Islam  Syariat:  Reproduksi  Salafiyah  Ideologis  di Indonesia. Bandung: Mizan.
———.  2015. Muhammadiyah: A Reform Movement .  Surakarta: Muhammadiyah University Press.
———. 2015. Understanding the Ideology of Muhammadiyah . Surakarta: Muhammadiyah University Press.
———.  2019.  “Moderasi  Indonesia  dan  Keindonesiaan  Perspektif Sosiologi.”  Pidato  Pengukuhan  Guru  Besar  Universitas Muhammadiyah,  Yogyakarta.  https://psm.umy.ac.id/moderasi- indonesia-dan-keindonesiaan-perspektif-sosiologi/.
———.  2021. Agama, Demokrasi dan Politik Kekerasan .  Jakarta:  Buku Republika.
Natsir, Mohammad. 1954. Capita Selecta Djilid I . Bandung: Penerbitan W. van Hoeve.
———. 1957. Capita Selecta Djilid II . Djakarta: Pustaka Pendis.
Neuman,  W.  Lawrence.  2014. Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches. 7th ed. Harlow: Pearson.
Pandor, Pius. 2013. “Menyibak Tabir Politik Otentik Arendtian: Sebuah Pembacaan dari Perspektif Etika Politik.” Areté 2 (1): 1-22. http:// journal.wima.ac.id/index.php/ARETE/article/view/664.
Plato. 1991. The Republic . Diterjemahkan oleh Allan Bloom. New York: Basic Books Harpercollins.
PP  Muhammadiyah.  2015. Indonesia Berkemajuan: Rekonstruksi

## Kehidupan Kebangsaan yang Bermakna .  Yogyakarta:  PP
Muhammadiyah.
———.  2015. Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi wa Syahadah . Yogyakarta: PP Muhammadiyah.
———. 2015. Revitalisasi Visi dan Karakter Bangsa: Agenda Indonesia ke Depan . Yogyakarta: PP Muhammadiyah.
Pranarka,  A.M.W.  1985. Sejarah Pemikiran Tentang Pancasila .  Jakarta: Yayasan Proklamasi CSIS.
Preston, Paul. 2000. “The Great Civil War: European Politics, 1914-1945.” Dalam The Oxford History of Modern Europe ,  153–85.  Oxford: Oxford University Press.
Roberts,  John.  2000.  “Revolution  from  Above  and  Bellow:  European Politics from the French Revolution to the First World War.” Dalam The Oxford History of Modern Europe, 15–45.  Oxford:  Oxford University Press.
Simatupang, Tahi Bonar. 1995. Iman Kristen dan Pancasila . Jakarta: BPK Gunung Mulia.
Siradj, Ahmad Zacky. 2018. “Keberagaman Melahirkan Kesalehan Politik.” Dalam Islam & Transformasi Indonesia: Kontribusi Alumni UIN Memperkuat Umat Melahirkan Kesalehan Bangsa Transformasi Indonesia: Kontribusi Alumni UIN Memperkuat Umat Melahirkan Kesalehan Bangsa ,  diedit  oleh  Ahmad  Zacky  Siradj,  514–23. Jakarta: IKALUIN Jakarta & Penerbit Penjuru Ilmu.
Soekarno. 1947. Lahirnja Pantja-Sila: Pidato 1 Juni 1945 . Jakarta: KNIP.
———. 1963. Dibawah Bendera Revolusi Djilid Pertama . Djakarta: Panitya Penerbit.
———. 1965. Dibawah Bendera Revolusi Djilid Kedua . Djakarta: Panitya Penerbit.
———. 2016. S urat-Surat Islam dari Ende . Jakarta: DPP PDI Perjuangan.
Sugiyono.  2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D . Bandung: Alfabeta.
Surapaty, Surya Chandra. 2016. Revolusi Mental Berbasis Pancasila melalui Keluarga: Integritas, Etos Kerja, Gotong Royong . Jakarta: BKKBN.
Surbakti, Ramlan. 2007. Memahami Ilmu Politik . Jakarta: Grasindo.
Syamsuddin,  Muhammad  Din.  2001. Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani . Jakarta: Yayasan Kalimah.
Syihab, Muhammad Rizieq Husein. 2012. “Pengaruh Pancasila terhadap Penerapan Syariah Islam di Indonesia.” Tesis, Malaysia: Universiti Malaya. http://studentsrepo.um.edu.my/5038/.
Syuhud, A. Fatih. 2019. Islam & Politik: Sistem Khilafah dan Realitas Dunia Islam . Malang: Pustaka Alkhoirot.
The  Editors  of  Encyclopaedia  Britannica.  2020.  “Hannah  Arendt.” Encyclopaedia  Britannica.  2020.  https://www.britannica.com/ biography/Hannah-Arendt.
Wahid,  Abdurrahman.  2011. Islamku, Islam Anda, Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi . Jakarta: Yayasan Abad Demokrasi.
Wirutomo, Paulus. 2019. Perjalanan Sosiologis Revolusi Mental . Jakarta: Kemenko PMK RI.
Yamin, Muhammad. 1971. Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945. Vol. I. Jakarta: Siguntang.
Yazdi, Muḥammad Taqi Miṣbah. 2002. Al-Ḥājāt al-Asāsiyah li ’Idārah al- Islāmiyah . Diterjemahkan oleh Salman al Ansari. Beirūt: Dār al- Nubalā’.
———.  2019. Filsafat Moral: Sebuah Pengantar. Diterjemahkan  oleh Ammar Fauzi. Jakarta: Sadra Press.
Halaman ini sengaja dikosongkan