## JURKAMI: Jurnal Pendidikan Ekonomi
http://jurnal.stkippersada.ac.id/jurnal/index.php/JPE

## JURKAMI Volume 6, no 2, 2021
Ati Kusmiati 1 , Ikbal Irawan 
Prodi Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bima, Indonesia
 Corresponding Author: ikbal.stiebima@gmail.com Author Email: atistiebima@gmail.com
Article History: Received July 2020
Accepted September 2021
Published November 2021

## Keywords: Community
Perception, Performance
Abstract: Government  officials  work  in  accordance  with  the  regulations that have been made, both from work procedures to work mechanisms. In fact,  government  officials  carry  out  their  duties  differently  from  the  law. This study aims to determine the public's perception of the performance of the  Bajo  Village  apparatus,  Soromandi  District  in  improving  public services. The type of research used in this research is descriptive method. The population taken is from 6 (six) Hamlets in Bajo Village with a total population  of  721  people.  Then  the  sampling  is  calculated  based  on  the Slovin formula. The sample taken is part of the population or community in Bajo Village with a random sampling method of 87 people. In this study, the data analysis technique used was t-test one sample (t-test one sample). The  results  of  the  study  on  the  variable  number  of  samples  (N)  were  87 people. The value of tcount compared to ttable is 185.781>1.990, then this shows  Ho  is  rejected  and  Ha  is  accepted  and  for  the  hypothesis  the significant value of is in the Sig column. (2-tailed) with a significant value level of 0.000 <0.05, the decision is Ha is accepted and Ho is rejected. This means  that  the  performance  variable  has  a  positive  value  in  improving public services.
Sejarah Artikel Diterima: Juli 2020 Direvisi: September 2021
Diterbitkan: November 2021
Kata kunci: Persepsi
Masyarakat, Kinerja
Abstrak: Aparatur  pemerintah  berkerja  sesuai  dengan  peraturan  yang telah  dibuat  baik  dari  tata  cara  kerja  sampai  mekanisme  pekerjaan. Kenyataannya  aparatur  pemerintah  melaksanakan  tugasnya  cenderung berbeda  dari  undang-undang.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui persepsi  masyarakat  terhadap  kinerja  aparatur  Desa  Bajo  Kecamatan Soromandi  dalam  meningkatkan  pelayanan  publik.  Jenis  penelitian  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  deskriptif.  Populasi  yang diambil yaitu dari 6 (enam) Dusun di Desa Bajo dengan jumlah populasi sebanyak  721  orang.  Kemudian  untuk  penarikan  sampel  dihitung berdasarkan  rumus  Slovin.  Sampel  yang  diambil  merupakan  bagian  dari populasi  atau  masyarakat  yang  ada  di  Desa  Bajo  dengan  metode pengambilan sampel secara acak (Random Sampling) sebanyak 87 orang. Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis data t-test satu sampel (t- test  one  sample).  Hasil  penelitian  pada  variabel  jumlah  sampel  (N) sebanyak 87 orang. Nilai t hitung dibandingkan dengan t tabel didapat sebesar 185,781>1,990,  maka  ini  menunjukan  Ho  ditolak  dan  Ha  diterima  dan untuk hipotesis nilai signifikan α pada kolom Sig. (2-tailed) dengan taraf nilai  signifikan  sebesar  0,000<0,05  maka  keputusannya  adalah  Ha diterima  dan  Ho  ditolak.  Artinya  variabel  kinerja  bernilai  positif  dalam peningkatan pelayanan publik .

## PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KINERJA APARATUR DESA BAJO
KECAMATAN SOROMANDI DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK

## http://jurnal.stkippersada.ac.id/jurnal/index.php/JPE
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License Copyright ©2021 STKIP Persada Khatulistiwa Sintang | e-ISSN 2541-0938 p-ISSN 2657-1528
How to Cite: Kusmiati, A., Irawan, I ., (2021). Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Aparatur Desa Bajo Kecamatan Soromandi Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik . JURKAMI:Jurnal Pendidikan Ekonomi, 6 (2) DOI : 10.31932/jpe.v6i2.1267

## PENDAHULUAN
Optimalisasi kinerja aparat
pemerintah  desa  penting  sebagai  sumber dari keberhasilan penyelanggaraan otonomi daerah.  Ditinjau  dari  Undang-Undang  No. 32  Tahun  2004  tentang  pemerintahan daerah yang mengatur kewenangan- kewenangan  daerah  yang  dimulai  dari pemerintahan  provinsi  dan  pemerintahan kabupaten  atau  kota  termasuk  lembaga paling  kecil  yaitu  pemerintahan  desa. Dalam  bermasyarakat  terdapat  norma- norma  yang  mengatur  tingkah  laku manusia,  salah  satunya  yaitu  norma kesopanan,  dengan norma kesopanan kita dapat saling menghargai dan menghormati antar sesama, dan terciptanya keharmonisan dalam bermasyarakat (Mukmin, et.al., 2018). Menurut Herlina (2019) setiap aparatur dalam pemerintahan harus menanamkan norma kesopanan ini pemerintah  didalam  proses  pelayanan publiknya.  Namun  realitanya  banyak  dari aparatur-aparatur dalam organisasi pemerintah  ketika  melakukan  pelayanan publiknya  cenderung  kurang  dalam  sikap santunnya  kepada  masyarakat.  Sebagai warga  Negara  Indonesia  yang  mempunyai semboyan  Bhineka  Tunggal  Ika  yang mempunyai  arti  meskipun  berbeda  tetapi tetap satu, penggunaan semboyan Bhineka Tunggal  Ika  sebagai  gambaran  bagaimana persatuan dan kesatuan  Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercakup  atas  budayanya  yang  beraneka ragam, bahasa-bahasa daerahnya, ras, suku bangsa, agama dan kepercayaannya. Semboyan  ini  berlaku  untuk  semua  warga Negara  Indonesia  tanpa  terkecuali,  para pejabat  dan  aparat  pemerintah  pun  dalam pelayanan  publik  harus  profesional  dan tidak  membeda-bedakan  menurut  status social (Wasil dan Mahfuz, 2020)
Bentuk pemberian pelayanan
masyarakat harusnya dapat mejadi cerminan  bagaimana  sebenarnya  rasa  rasa keadilan untuk seluruh anggota masyarakatnya,  dikarenakan  hal  tersebut adalah  menjadi  tugas  pokok  pemerintahan agar mampu dan menjadi mediasi dalam hal penciptaan  rasa  keadilan  tersebut  bagi setiap  masyarakatnya.    Kebanyakan  para aparatur pemerintahan desa masih menganggap  remeh  masyarakat  yang kurang  mampu.  Menurut  Edison  (2016) kedisiplinan  kinerja  aparat  pemerintah penting untuk keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah. Kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan.  Dalam berkerja  yang  terpenting yaitu  kedisiplinan  dalam  waktu  kerja. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang
ketenagakerjaan spesifiknya ada pada pasal 77  dan  pasal  85  yang  berfungsi  dalam mengatur terkait penentuan waktu kerja.
Aparatur  pemerintah  berkerja  sesuai dengan  peraturan  yang  telah  dibuat  baik dari  tata  cara  kerja  sampai  mekanisme pekerjaan.  Tetapi  kenyataannya  aparatur pemerintah melaksanakan tugasnya cenderung  berbeda  dari  undang-undang yang dimaksudkan diatas,  masih seringnya keterlambatan  dalam  bekerja  serta  masih adanya  aparatur-aparatur  pemerintahan yang  ketika  masih  dalam  jam  kerja  sudah pulang  lebih  dulu  (Mardiyasari  dan Supriyadi,  2015).  Aparatur  pemerintah menganggap  remeh  pekerjaan  yang  dibuat sehingga  apapun  yang  dikerjaan  oleh aparatur  pemerintah  semau  mereka,  tetapi apabila  terjadi  sesuatu  masalah  maka tenaga kerja akan menyalahkan pemerintah atau bisa disebut persepsi masyarakat.
Menurut Mangkunegara (2016) menyatakan bahwa persepsi pada
hakikatnya  adalah  proses  kognitif  yang dialami  oleh  setiap  orang  di  dalam memahami informasi tentang
lingkungannya,  baik  lewat  penglihatan, pendengaran,  penghayatan,  perasaan,  dan penciuman. Kunci untuk memahami bahwa persepsi  adalah  terletak  pada  pengenalan bahwa  persepsi  itu  merupakan  suatu penafsiran  yang  unik  terhadap  situasi,  dan bukanya suatu tatanan yang benar terhadap situasi. Sedangkan Hasibuan (2016) menjelaskan  pengertian  persepsi  adalah kesan seseorang tentang memahami bagaimana kita menerima stimulus tersebut.Persepsi biasanya dimengerti sebagai  bagaimana  informasi  yang  berasal dari  organ  yang  terstemulasi  diproses, termasuk  bagaimana  informasi  tersebut diseleksi,  ditata  dan  ditafsiran.  Menurut Uha  dan    Ismail  (2015)  menyatakan persepsi  adalah suatu  proses  dengan mana individu mengorganisasikan dan menafsirkan  kesannya  untuk  memberi  arti tertentu  pada  lingkungannya,  persepsi masyarakat dalam penelitian ini dikhawatirkan  akan  berdampak  pada kinerja aparatu pemerintahan.
Pada  era  reformasi  istilah  kinerja bagaikan barang komoditi yang laris dijual, baik  dijual  oleh  mereka  dari  kalangan praktisi,  pemerhati,  maupun  akademisi. Kendati sesungguhnya belum diketahui dan di pahami secara benar apa yang dimaksud dengan kinerja, bagaimana ukuran kinerja, dan bagaimana upaya untuk meningkatnya kinerja. Kinerja individu perorangan ( individual  performance )  dan  organisasi ( organizational  performance )  memiliki keterkaitan  yang  sangat  erat.  Tercapainya tujuan organisasi tidak bisa dilepaskan dari sumber daya yang dimiliki oleh organisasi yang  digerakkan  atau  dijalankan  oleh kelompok  orang  yang  berperan  aktif sebagai  pelaku  dalam  upaya  mencapai tujuan  organisasi  tersebut.  Sementara  itu, individu  atau  sekelompok  orang  sebagai pelaksana dalam menjalankan tugas,
wewenang  dan  tanggung  jawab  dengan baik,  sangat  tergantung  kepada  struktur (manajemen  dan  teknologi)  dan  sumber daya  lain,  seperti  keuangan  dan  peralatan yang  dimiliki  oleh  organisasi.  Dengan demikian,  kinerja  lembaga  (organisasi) salah  satunya  ditentukan  oleh  kinerja sekelompok orang sebagai pelaku organisasi .
Kesimpulannya  kinerja  adalah  hasil kerja baik secara kuantitas maupun kualitas dari  apa  yang  dikerjakan  berdasarkan standar yang telah ditetapkan dan bagaimana  cara  mengerjakannya.  Kinerja merupakan  suatu  capaian  atau  hasil  kerja dalam kegiatan atau aktivitas atau program yang  telah  direncanakan  sebelumnya  guna mencapai  tujuan  serta  sasaran  yang  telah ditetapkan  oleh  suatu  organisasi  dan dilakukan  dalam  jangka  waktu  tertentu yang dipengaruhi oleh beberapa faktor.
Terkait  dengan  persepsi  masyarakat terhadap  kualitas  pelayanan  public  yang dikhususkan  dalam  penelitian  ini  yaitu kantor  kepala  Desa  Bajo  Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima  yang kualitas pelayanannya  tidak  diketahui  secara  pasti bagaimana  kualitasnya.  Lahirnya  Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 terkait Desa (UU Desa) tentunya mempunyai konsekuansi atau dampak dalam pemeberian  hak  kepada  aparat  desa  untuk secara leluasa menumbuh kembangkan dan memperkuat  prakarasa lokalnya, semangat kemandirian dan otonominya.
Dalam pemberian kewenangan berdasarkan undang-undang tersebut diatas kepala desa  dilimpahkan wewengan  yang sangat  besar  dalam  peneyelenggaraan pemerintahannya sendiri, pelaksanaan pembangunan desa, membina masyarakatnya, serta pemberdayaan masyarakatnya sendiri. Pelayanan masyarakat dapat dikategorikan efektif  dan efeisien jikalau seluruh kalangan masyarakatnya  memperoleh  layanan  yang mudah  dengan  penerapan  prosedurnya dapat sesingkat mungkin, cepat serta dapat
memuaskan  masyarakat.  Dalam    proses berjalannya  otonomi  daerah,  aparatur pemerintahan  daerah  khususnya  di  Desa Bajo  Kecamatan  Soromandi  diharuskan dapat  melayanai  masyarakat  dengan  baik serta dapat menyebabkan masyarakat yang menjadi tanggungjawabnya menjadi
sejahtera. Kinerja aparat pemerintah dalam memberikan pelayanan disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan pertumbuhan serta peningkatan kebutuhan dasar masyarakat. Titik berat otonomi daerah saat ini adalah Desa/kelurahan atau kecamatan, dimana  pelayanannya  yang  paling  dekat dengan  masyarakat  dan  secara  langsung. Oleh  karena  itu,  pelaksanaan  pelayanan publik sangat penting untuk diperhatikan.
Berdasarkan hasil pengamatan penulis bahwa persepsi masyarakat di Desa Bajo  pelayanan  aparatur  Desa  terhadap masyarakat  berpendapat  bahwa  banyak kendala-kendala yang sering mereka temui terutama  pelayanan  aparatur  Desa  Bajo tidak memuaskan dan kurangnya komunikasi  antara  masyarakat  dengan seseorang  pelayanan  di  kantor  Desa  Bajo, kemudian pendanaan di setiap Dusun tidak merata,  di  sini  masyarakat  menganggap bahwa kinerja mereka tidak sesuai dengan harapan  masyarakat,  fasilitas  yang  ada  di kantor Desa tersebut kurang memadai, dan pegawai  di  kantor  Desa  Bajo  dikenal masyarakat  kurang  disiplin  dalam  jam kerja,  sering  pegawai  keluar  di  jam  kerja, pulang  sebelum  waktunya  dan  membuat masyarakat  menemui  pegawai  dalam  hal keperluan administrasi sehingga
masyarakat  menunggu  lama  kedatangan pegawai tersebut.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  telah  dilaksanakan  di Desa  Bajo  Kecamatana  Soromandi,  Jln. Pantai  Utara  Bajo  Soromandi  Kabupaten Bima.  Jenis  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  metode deskriptif.  Adapun  Tujuan  dari  penelitian deskriptif  ini  adalah  untuk  membuat deskripsi,  gambaran,  atau  lukisan  secara sistematis,  faktual  dan  akurat  mengenai fakta-fakta,  sifatsifat  serta  hubungan  antar fenomena yang diselidiki. Instrumen dalam penelitian ini yaitu kuesioner dengan Skala Likert  atau  skala  sikap.  Populasi  dalam penelitian  ini  yaitu  sebanyak  721  orang masyarakat  yang  diambil  yaitu  dari  6 (enam)  Dusun  di  Desa  Bajo  Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima.Adapun
sampel  dalam  penelitian  ini  sebanyak  87 orang  dengan  menggunakan  rumus  slovin dengan tekhnik pengambilan simple random  sampling.  Teknik  pengumpulan data  yang  digunakan  yaitu  observasi, wawancara,  kuesioner  dan  studi  psutaka. Tekhnik  analisis  data  dalam  penelitian  ini yaitu t-test satu sampel ( t-test one sample )

## HASIL DAN PEMBAHASAN Analisis Deskriptif
Menurut  Arikunto  (2016)    pada bagian ini akan digambarkan atau dideskripsikan  dari  data  masing-masing informasi  mengenai  identitas  diri  mulai jenis  kelamin  dan  umur  dalam  bentuk deskriptif  akan  ditampilkan  karakteristik sampel yang digunakan di dalam penelitian, yang disajikan pada tabel 1 berikut ini.
Tabel 1. Karakteristik Responden No. Keterangan Frekusensi Persentase (%) 1 Jenis Kelamin Laki-Laki 68 78,2 Perempuan 19 21,8 Jumlah 87 100 2 Umur (Tahun) 20-25 27 31,0
26-30 21 24,1 31-35 16 18,4 >35 23 26,4 Jumlah 87 100 Sumber :  Data diolah, 2021 Dari  tabel  1  diatas,  Jenis  kelamin yang paling dominan adalah jenis kelamin laki-laki  sebanyak  68  orang  (78,2%) sedangkan untuk jenis kelamin perempuan sebanyak  19  orang  dengan  persentase 21,8%.  Sedangkan  berdasarkan  umur responden yang paling banyak adalah umur 20-25  tahun  sebanyak  27  orang  dengan persentase  31,0%  dan  yang  paling  sedikit atau  terendah  yaitu  umur  31-35  tahun sebanyak  16  orang  dengan  persentase
18,4%.
Uji  validitas  adalah  menguji  apakah tiap-tiap  butir  kuesioner  benar-benar  telah mengungkapkan faktor yang diteliti. Semakin validitas suatu alat ukur, semakin tepat  alat  ukur  tersebut  mengenai  sasaran. Suatu  instrumen  dinyatakan  valid  apabila rhitung ( persen correlation ) lebih besar dari pada  rtabel.  Nilai  rhitung  dapat  diketahui melalui SPSS persen correlation (Sugiyono,  2019).  Hasil  uji  validitas  yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

## Tabel 2. Hasil Uji Validitas
Variabel Item Pernyataan r hitung (Persen Correlation) r tabel Status Kinerja X.1 0,318 0,300
Valid X.2 0,310 Valid X.3 0,340 Valid X.4 0,411 Valid X.5 0,381 Valid X.6 0,329 Valid X.7 0,337 Valid X.8 0,323 Valid X.9 0,362 Valid X.10 0,436 Valid X.11 0,388 Valid X.12 0,407 Valid X.13 0,478 Valid X.14 0,305 Valid X.15 0,308 Valid X.16 0,410 Valid Sumber :  Data diolah, 2021 Berdasarkan tabel 2 di atas menunjukan  bahwa  hasil  uji  validitas diketahui  nillai  r hitung pada  masing-masing butir pernyataan lebih besar  dari pada r tabel . Maka  semua  item  atau  butir  pernyataan tersebut dapat dikatakan valid.
Uji  reliabilitas  dilakukan  setelah diketahui bahwa kuesioner yang digunakan valid.  Reliabilities  adalah  suatu  nilai  yang
menunjukkan konsistensi suatu alat pengukur  di  dalam  menguku  gejala  yang sama. Suatu alat ukur seharusnya memiliki kemampuan  untuk  memberikan  hasil pengukuran  yang  konsisten.  Instrumen dinyatakan  handal  jika  memiliki  koefisien Cronbach's Alpha > 0,60. Pengujian reliabilitas  dalam  penelitian  menggunakan rumus Cronbach's  Alpha .  Hasil  uji
reliabilitas  yang  telah  dilakukan  sebagai berikut.
Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas
Variabel Cronbach's Alpha Standar Cronbach's Alpha Status Kinerja 0,667 0,60 Reliabel Sumber :  Data diolah, 2021 Berdasarkan  tabel  3,  dapat  diketahui bahwa  nilai Cronbach's  Alpha pada variabel kinerja memenuhi Standar Cronbach's  Alpha. Oleh  karena  itu kesimpulannya  bahwa  variabel  tersebut dalam  penelitian  ini  dinyatakan  reliabel atau  handal  sehingga  data  yang  diperoleh dapat dianalisis lebih lanjut.
Guna mengetahui mengenai penilaian persepsi  masyarakat  terhadap  kinerja aparatur Desa Bajo Kecamatan Soromandi, penelitin  menggunakan  Analisis One Sample T-test . Analisis ini digunakan untuk menguji signifikansi ( test value ). Test value yang  digunakan  adalah  sebesar  75,  oleh karena  itu  dapat  dilihat  pada  tabel  4  di bawah ini.
Tabel 4. Hasil Uji One Sampel Statistics One-Sample Statistics N Mean Std. Deviation Std. Error Mean Total 87 71.3793 3.58369 .38421
Sumber : Data diolah, 2021
Dari tabel 4 di  atas,  rata-rata (mean) secara keseluruhan adalah 71,3793, standar deviasi  yang  menunjukkan  keheterogenan yang  terjadi  dalam  data  sebesar  3,58369,
dan  standard  error  mean  adalah  0,38421. Selanjutnya peneliti tampilkan hasil hitung Uji t menggunakan SPSS.
Tabel 5. Hasil Uji One Sampel Test
One-Sample Test Test Value = 75 t Df Sig. (2- tailed) Mean Difference 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper Total 185.781 86 .000 71.37931 70.6155  72.1431
Sumber :  Data diolah, 2021
Kemudian  untuk  menentukan  nilai t hitung dari  tabel  di  atas  didapat  sebesar 185,781.  Sedangkan  untuk  tabel  distribusi dicari  pada  α  =  5%  dengan  derajat kebebasan  (df)  n-1  atau  87-1  =  86,  hasil diperoleh  dari  t tabel sebesar  1,990.  Artinya nilai  t hitung >t tabel (185,781>1,990)  maka  ini menunjukan H o ditolak dan H a diterima dan untuk  hipotesis  nilai  signifikan  α  pada
kolom Sig.  (2-tailed) dengan  taraf  nilai signifikan sebesar 0,000<0,05maka
keputusannya  adalah  H a diterima  dan  H o ditolak.  Artinya  variabel  kinerja  bernilai positif  dalam  peningkatan  pelayanan publik.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang telah  dilakukan  diperoleh  kesimpulan bahwa  persepsi  masyarakat  berpengaruh
terhadap  kinerja  aparatur  Desa  Bajo
Kecamatan Soromandi dalam meningkatkan  pelayanan  publik  dengan taraf nilai t hitung >t tabel (185,781>1,990) maka H a ditolak dan H o diterima sedangkan nilai signifikan  α  sebesar  0,000<0,05  maka  H a diterima dan H o ditolak.
Kinerja  pemerintah  desa  terutama aparatnya  memegang  peranan  yang  sangat besar  dalam  menentukan  keberhasilan sebuah  progam  pembangunan.  Apabila kinerja  aparat  pemerintahan  itu  baik  maka akan berdampak baik bagi sebuah pembangunan  begitu  pula  sebaliknya apabila  kinerja  aparat  pemerintaha  buruk maka  hal  itu  juga  berdampak  buruk  bagi pembangunan.  Hal  demikian  tergantung bagaimana  kinerja  aparatur  Desa  dalam pelayanan  publik  sehingga  masyarakat dapat menikmati dan merasakan
peningkatan  kualitas  kerja  aparatur  Desa Bajo Kecamatan Soromandi.
Kinerja  aparat  desa  harus  sesuai dengan  pedoman  yaitu  konstitusi  atau undang-undang  yang  telah  dibuat  untuk mengelola  dan  menangani  urusan  desa. Berdasarkan  Undang-Undang  No.  25 Tahun  2009  tentang  Pelayanan  Publik menyatakan  bahwa  pelayanan  publik adalah  kegiatan  atau  rangkaian  kegiatan dalam  rangka  pemenuhan  kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan  bagi  setiap  warga negara  dan  penduduk  atas  barang,  jasa, dan/atau  pelayanan  administratif  yang disediakan  oleh  penyelenggara  pelayanan public. Selain dari pada itu kinerja aparatur Desa  dapat  dilihat  berpengaruh  atau tidaknya dalam pelayanan publik tergantung  dari  5  dimensi  diterapkan,
seperti  yang  dikemukakan  oleh  Zeithmil dalam  Wasil  dan  Mahfuz  (2020)  yaitu Tangible (berwujud), Reliability (kehandalan), Responsiviness
(ketanggapan), Assurance (jaminan),  dan
Emphaty (empati).
PENUTUP
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan  diatas,  maka  dapat  ditarik kesimpulan sebagai berikut: Kinerja apartur Desa Bajo Kecamatan Soromandi berpengaruh  positif  dalam  meningkatkan pelayan  publik  dengan  nilai  signifkan  α sebesar 0,000<0,05. Pelakasanaan aparatur Desa  Bajo  dalam  pelayanan  publik  belum terlaksana secara maksimal seperti5 dimensi  dalam  kualitas  pelayanan  publik yaitu dimensi Tangible (berwujud), Reliability (kehandalan), Responsiviness (ketanggapan), Assurance (jaminan),  dan Emphaty (empati). Hal tersebut diharuskan dijadikan sebagai acuan dan indikator untuk meningkatkan kualitas pelayana publik

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto,  S.  2016. Prosedur  Penelitian Suatu  Pendektan  Praktik .  Jakarta:
Rineka Cipta.
Edison, A. 2016. Manajemen Sumber Daya Manusia . ed. Alfabeta: Bandung.
Hasibuan,  M.  S.  P.  2016. Manajemen Sumber Daya Manusia . Bumi Aksara.
Herlina,  V.  2019.  “Persepsi  Masyarakat
Terhadap  Kinerja  Pemerintah  Desa Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Desa.” Jurnal Development 7 (1): 49–59. http://182.253.67.62/index.php/JD/art icle/view/129.
Mangkunegara,  A.  P.  2016. Manajemen Sumber  Daya  Manusia .  Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Mardiyasari,  P.  D.,  Supriyadi.  2015. “Persepsi Masyarakat Mengenai
Kinerja  Aparat  Pemerintah  Desa
Dalam Pelayanan Publik Di Kelurahan Bangunharjo  Sewon  Bantul.” Jurnal Citizenship: Media Publikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 4(2): 181–94.
http://jurnal.stkippersada.ac.id/jurnal/index.php/JPE
Mukmin,  Z,  Ruslan,Kurniati,  S.  2018.
“Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Aparatur Desa Dalam Penyelenggaraan  Pembangunan  Di Desa  Suak  Ribee  Kecamatan  Johan Pahlawan  Kabupaten  Aceh  Barat.” Jurnal  Ilmiah  Pendidikan  Pancasila dan Kewarganegaraan 3(1): 106–11.
Sugiyono. 2019. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi
(Mixed. Methods) .
Uha,  Ismail,  N.  2015. Budaya  Organisasi Kepemimpinan  Dan  Kinerja .  Jakarta: Kencana.
Wasil, M, Mahfuz. 2020. “Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Aparatur Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan  Publik  Di  Desa  Lenek Lauk  Menggunakan  Metode  Naive
Bayes.” Infotek :  Jurnal  Informatika dan Teknologi 5(1): 140–46