Suharmon, R., A, F. and Soeroto, W. M. (2024) “Skema Pengembalian Phln (Pinjaman atau Hibah
Luar Negeri) pada Proyek Infrastruktur di Indonesia”, Sebatik, 28(1).
Submitted:  2023-11-09 Accepted:  2024-06-13 Published:  2024-06-29
ISSN: 1410-3737(p) 2621-069X(e) Open access article licensed under CC-BY
DOI:10.46984/sebatik.v27i2.2391

## SKEMA PENGEMBALIAN PINJAMAN ATAU HIBAH LUAR NEGERIV (PHLN) PADA PROYEK INFRASTRUKTUR DI INDONESIA
Recky Suharmon 1) , Firmansyah A 2) dan Wisudanto 3)
1,2 Magister Manajemen Teknologi, Institut Teknologi Sepuluh Nopember
3 Departemen Manajemen, Universitas Airlangga
1,2 Kampus ITS Tjokroaminoto, Surabaya, 60261
3 Jl. Airlangga 4-6, Surabaya, 60285 E-mail: recky.elektro@gmail.com 1) , fm7teen@gmail.com 2) , wisudanto@feb.unair.ac.id 3)

## ABSTRAK
Program  pembangunan  infrastruktur  termasuk  program  pemerintah  yang  penting  dan  prioritas.  Infrastruktur  terbukti berpengaruh pada perumbuhan ekonomi suatu negara. Namun, pembangunan proyek-proyek infrastruktur di Indonesia saat ini  banyak  menggunakan  skema  pembiayaan  Pinjaman  atau  Hibah  Luar  Negeri  (PHLN)  sebagai  salah  satu  solusi  utnuk menutupi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang makin defisit (financing gap) . Penggunaan PHLN untuk  pembangunan  infrastruktur  menjadi  salah  satu  alternatif  bagi  pemerintah  sehingga  APBN  dapat  digunakan  untuk pembiayaan di bidang lain seperti kesehatan, pendidikan, sosial dan sektor lainnya. Salah satu penerapan PHLN adalah pada proyek Emergency  Assistance  for  Rehabilitation  and  Reconstruction (EARR)  di  Palu,  Sulawesi  Tengah  yang  merupakan program pembiayaan dari ADB. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui skema dan nilai pengembalian PHLN pada proyek  infrastruktur  EARR  selama  15  tahun  sebagai  total biaya  rehabilitasi  dan rekonstruksi  infrastruktur  akibat  dampak bencana  alam  yang  terjadi  di  Sulawesi  Tengah  tahun  2018.  Beberapa  komponen  yang  digunakan  dalam  perhitungan pengembalian  pinjaman  ini  adalah commitment  charge ,  alokasi  bunga  setiap  tahun  dan  tingkat  suku  bunga  berdasarkan LIBOR.  Berdasarkan perhitungan skema pengembalian tersebut, dapat diketahui bahwa PHLN merupakan alternatif yang tepat untuk digunakan dalam pembiayaan infrastruktur prioritas. PHLN dengan bunga rendah dan memiliki jangka waktu pengembalian yang cukup panjang merupakan alternatif pembiayaan yang tepat untuk rehabilitasi infrastruktur pada daerah terdampak bencana alam.
Kata Kunci: Skema Pembiayaan, Insfrastruktur, PHLN, EARR, Loan ADB
1. PENDAHULUAN
Infrastruktur merupakan sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan gedung  dan  fasilitas  public  lainnya,  yang  dibutuhkan untuk  memenuhi  kebutuhan  dasar  manusia  baik kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi. Infrastruktur memiliki peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara untuk meningkatkan percepatan  pembangunan  ekonomi  dan  sosial  suatu negara  melalui  penciptaan  efektifitas  dan  efisiensi  yang dihasilkan.
Salah satu faktor pendukung pembangunan infrastruktur adalah pembiayaan yang layak dalam tahap perencanaan (planning) , proses pembangunan
(construction) ,  hingga  tahap  operasi  dan  pemeliharaan infrastruktur (operational and maintenance) (Kemenpupr,  2017a).  Konsep  struktur  pembiayaan meliputi  pemilihan  instrumen  keuangan  dan  bentuk pembiayaan yang  didasarkan pada  analisis  estimasi  arus kas  yang  dihasilkan.  Terdapat  dua  arus  kas  yang  perlu diperhatikan.  Pertama, initial  cash  outflow yaitu pengeluaran  kas  untuk  membiayai  proyek  selama  dalam proses  perencanaan,  konstruksi,  sampai  dengan  proyek siap untuk dioperasikan. Kedua, operational cash inflow yaitu  penerimaan  kas  dari  hasil  pembangunan  proyek
infrastruktur  dan  pengeluaran  kas  untuk  membiayai kegiatan operasi dan pemeliharaan infrastruktur.
Pembangunan  infrastruktur  memerlukan  struktur pembiayaan  yang  baik.  Struktur  pembiayaan  yang  baik memegang peranan penting dalam menanggulangi risiko konstruksi  dan  risiko  ekonomi  yang  merupakan  2  risiko utama  dalam  pembangunan  infrastruktur  (Kemenpupr, 2017a).  Hal  ini  disebabkan  karena  struktur  pembiayaan mempengaruhi total life-cycle cost yang berdampak pada viabilitas keuangan suatu proyek pembangunan infrastruktur. Lebih lanjut, struktur pembiayaan yang baik juga  akan  mempengaruhi  motivasi  dan  komitmen  dari para pihak yang berpartisipasi sehingga mampu mencapai pembangunan  infrastruktur  yang  efektif  dan  efisien. Pertimbangan  konsep  struktur  pembiayaan  pada  proyek pembangunan infrastruktur perlu memperhatikan komponen investasi yang baik dalam pelaksanaannya. Hal ini  mengingat  bahwa  proyek  infrastruktur  memiliki karakteristik  dan  keunikan  dibandingkan  dengan  proyek lainnya (Putri & Wisudanto, 2017).
Faktanya, anggaran pemerintah terhadap infrastruktur selama  ini  berkisar  antara  3-5%  dari  Produk  Domestik Bruto (PDB). Berdasarkan Renstra Kementerian Pekerjaan  Umum dan  Perumahan  Rakyat ( PUPR)  tahun 2015-2019,  kebutuhan  investasi  infrastruktur  bidang
PUPR mencapai Rp 4.796,2 triliun (Kemenpupr, 2017c). Kementerian  PUPR  hanya  bisa  mengalokasikan  sebesar 41,25%  dari  total  kebutuhan  anggaran.  Sisa  dari kebutuhan  yang  belum  terpenuhi  diharapkan  dapat diperoleh dari sumber-sumber lain, seperti: (1) Pelibatan Badan Usaha Milik Pemerintah (BUMN dan BUMD), (2) Sumber  dana  Pinjaman  dan  Hibah  Luar  Negeri  (PHLN) misalnya berupa pinjaman lunak atau soft yang selama ini telah dipergunakan dalam berbagai proyek pembangunan infrastruktur.
Penelitian  terdahulu  telah  meneliti  pembiayaan  non konvensional  pada  pembangunan  infrastruktur  di  Kota Semarang  (Nugroho  et  al.,  2021).  Kota  Semarang mengalami  kendala  penganggaran  dalam  penyediaan infrastruktur,  sehingga  pemerintah  harus  memanfaatkan skema  pembiayaan  non-pemerintah  sebagai  alternatif pembiayaan  infrastruktur.  Skema  Tipologi  Pembiayaan infrastruktur  dibuat  berdasarkan  kriteria  kelayakan finansial  dan  ekonomi,  serta  nilai  besaran  investasi  di Kota  Semarang.  Penelitian  lain  mengkaji  pemanfaatan sukuk  untuk  pembiayaan  proyek  infrastruktur.  Hasil penelitian  tersebut  menggambarkan  bahwa  Sukuk merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur  pemerintah  karena  pasar  keuangan  syariah yang terus tumbuh dan berkembang (Pribadi, 2020). Hasil penelitian lain  Arifin & Wisudanto (2017) menyebutkan bahwa crowdfunding dapat  digunakan  sebagai  alternatif lain pembiayaan pembangunan infrastruktur.
Alternatif  pembiayaan  lain  dalam  pembangunan infrastruktur  adalah  dengan  PHLN.  Banyak  program pembangungan infrastruktur pemerintah yang menggunakan  skema  PHLN  dengan  tujuan  untuk percepatan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu upaya  untuk  pemerataan  ekonomi  di  Indonesia.  Namun, sejauh  ini  penambahan  PHLN  masih  menjadi  pro  dan kontra.  Sebuah penelitian  mengkaji  potensi  manfaat dan potensi risiko utang luar negeri pemerintah (Prihandoko, 2017).  Hasil  penelitian  ini  memperlihatkan  bahwa, pengaruh  negatif  utang  luar  negeri  pemerintah  muncul dalam  bentuk debt  overhang, tetapi  tidak  dalam  bentuk crowding out effect. Penelitian tersebut juga menyimpulkan bahwa pembangunan infrastruktur berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
Penelitian  lain  menguji  efektivitas  penggunaaan pinjaman  luar  negeri  untuk  pembangunan  infrastruktur dalam  penyusunan  APBN  2014  dan  APBN  2015.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  rencana  penarikan pinjaman luar negeri dalam penyusunan APBN 2014 dan APBN  2015  telah  memenuhi  target  dalam  Kebijakan Strategis Kementerian Keuangan (KSKK) (Putro, 2014).
Salah  satu  proyek  infrastruktur  prioritas  yang  perlu tindakan  cepat  adalah  dalam  agenda  pemulihan infrastruktur  pada  daerah  terdampak  bencana  alam. Seperti  pada  tahun  2018,  Sulawesi  Tengah  mengalami bencana  alam  gempa  bumi  dan  tsunami  yang menyebabkan  kerusakan  sangat  serius.  Bencana  alam tersebut dianggap sebagai "Force Majeure" atau kejadian
tak  terduga  yang  berada  di  luar  kendali  manusia.  Oleh karena itu, kerugian dan kerusakan yang diakibatkan oleh bencana ini tidak dapat diprediksi atau dianggarkan dalam APBN  secara  rutin.  Kondisi  tersebut  merupakan  situasi yang  memerlukan  respons  cepat  dan  pemulihan  yang efisien.
Dalam  konteks  pemulihan  daerah  terdampak,  sangat penting  untuk  segera  memulai  upaya  rehabilitasi  dan rekonstruksi  infrastruktur  yang  rusak  untuk  mendukung pemulihan  sosial  dan  ekonomi.  Oleh  karena  itu, diperlukan  skema  pembiayaan  tambahan  selain  APBN. Penelitian  sebelumnya  menunjukkan  bahwa,  sukuk Istishna’-Ijarah  dapat  menjadi  sumber  pembangunan daerah pasca bencana dan dapat mengcover keseluruhan dana  yang  dibutuhkan  untuk  pembiayaan  pembangunan kembali  daerah  Jogja  –  Jawa  Tengah,  Sumatera  Barat  – Bengkulu  dengan  jangka  waktu  5  tahun  dan  asuransi kupon nilai pasar tertinggi 8% (Pohan, 2019).
Opsi  pembiayaan  lain  yang  dapat  diambil  oleh pemerintah  untuk  pembiayaan  proyek  rehabilitasi  dan rekonstruksi  adalah  menggunakan  skema  PHLN.  PHLN memungkinkan  pemerintah  untuk  mendapatkan  dana tambahan dengan cepat dan efisien dalam situasi darurat. Salah  satu  program  pembangunan  infrastruktur  dalam rangka  pemulihan  daerah  terdampak  gempa  dengan menggunakan skema pembiayaan PHLN adalah pembangunan infrastruktur di Sulawesi Tengah.
Penelitian terdahulu tentang PHLN belum secara spesifik mengkaji efektivitas penggunaan PHLN dalam menangani  daerah  terdampak  bencana  alam  yang membutuhkan penanganan cepat. Penelitian ini bertujuan untuk  memaparkan  skema  pembiayaan  PHLN  pada proyek  infrastruktur  dalam  upaya  pemulihan  daerah terdampak  bencana  alam khususnya  pada  proyek  EARR di Sulawesi Tengah.

## 2. RUANG LINGKUP
Penelitian  ini  mencakup  uraian  permasalahan pembiayaan infrastruktur menggunakan PHLN dan skema pengembalian PHLN pada proyek infrastruktur EARR di Sulawesi  Tengah  yang  merupakan  daerah  terdampak bencana alam pada tahun 2018.
Penelitian  ini  mengimplementasikan  perhitungan skema  pengembalian  PHLN  program  EARR  dari  ADB dalam jangka waktu 15 tahun dan menghitung nilai NPV dari  PHLN  tersebut  untuk  mengetahui  efektivitas  dan ketepatan  penggunaan  PHLN  dalam  pembangunan infrastruktur,  khususnya  infrastruktur  pada  daerah terdampak bencana alam.

## 2.1 Cakupan Permasalahan
Salah  satu  sumber  pembiayaan  proyek  infrastruktur adalah melalui skema  Pinjaman  atau Hibah Luar Negeri (PHLN).  Skema  PHLN  dapat  meringankan  APBN sehingga  APBN  dapat  digunakan  untuk  sektor  lainnya. Salah satu implementasi skema PHLN adalah pada proyek Emergency Assistance for Rehabilitation and Reconstruction (EARR). Penggunaan PHLN pada proyek
© 2024, The Author(s). Authors retain all their rights to the published works, such as (but not limited to) the following rights; Copyright and other proprietary rights relating to the article, such as patent rights, The right to use the substance of the article in own future works, including lectures and books, The right to reproduce the article for own purposes, The right to self-archive the article
EARR  ini  perlu  dilakukan  perhitungan  terkait  skema pengembalian  pinjaman  sehingga  dapat  diketahui  nilai total  pinjaman  yang  akan  dikembalikan  selama  jangka waktu  yang  telah  ditentukan.  Berdasarkan  perhitungan tersebut  dapat  diketahui  apakah  PHLN  merupakan alternatif  yang  tepat  atau  tidak  dalam  memulihkan infrastruktur di daerah terdampak bencana.

## 2.2 Batasan-batasan Penelitian
Batasan  masalah  pada  penelitian  ini  adalah pembiayaan  infrastruktur  menggunakan  PHLN  dan analisis pengembalian skema PHLN pada proyek EARR sebagai  dampak  bencana  yang  terjadi  di  Palu,  Sulawesi Tengah. EARR ini dimulai sejak tahun 2019 dalam jangka waktu 15,5 tahun hingga tahun 2034 ( Loan Agreement - EARR ,  2019).  Data-data  yang  ditampilkan  sudah  diolah untuk  kepentingan  publikasi.  Kajian  ini  berdasarkan kontrak  EARR  pemerintah  Indonesia  dengan  ADB sehingga  dapat  dihitung  berapa  nilai  total  yang  akan dikembalikan  selama  jangka  waktu  tersebut  dengan memasukkan  komponen commitment  charge ,  bunga sesuai  LIBOR  serta  perbandingan  dengan  konsep time value of money .

## 2.3 Rencana Hasil yang Didapatkan
Rencana  hasil  yang  didapatkan  adalah  total  nilai pengembalian  PHLN  dalam  jangka  waktu  kontrak  serta mengetahui bahwa PHLN merupakan salah satu alternatif pembiayaan  yang  tepat  untuk  mendanai  proyek infrastruktur.

## 3. BAHAN DAN METODE
Bagian ini menjelaskan bahan-bahan dan metode apa yang akan digunakan dalam penelitian ini.

## 3.1 Infrastruktur
Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI) infrastruktur  merupakan  sarana  dan  prasarana  umum. Infrastruktur  merupakan  sistem  fisik  yang  menyediakan transportasi,  pengairan,  drainase,  bangunan  gedung  dan fasilitas publik lainnya, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia baik kebutuhan social maupun kebutuhan  ekonomi.  Infrastruktur  memiliki  peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara untuk meningkatkan  percepatan  pembangunan  ekonomi  dan sosial  suatu  negara  melalui  penciptaan  efektifitas  dan efisiensi yang dihasilkan.
(Teguh, 2009) membagi infrastruktur menjadi 2 jenis, yaitu  infrastruktur  dasar  dan  infrastruktur  pelengkap. Sedangkan World  Bank  Report membagi  infrastruktur dalam 3 golongan, yaitu :
a. Infrastruktur  Ekonomi,  yaitu  aset  fisik  yang menyediakan jasa dan digunakan dalam produksi dan konsumsi final.
b. Infrastruktur  Sosial,  yaitu  aset  yang  mendukung kesehatan dan keahlian masyarakat.
c. Infrastruktur
Administrasi/institusi, meliputi penegakan  hukum,  kontrol  administrasi,  dan koordinasi serta kebudayaan
Infrastruktur merupakan sarana yang bisa memobilitasi pergerakan laju barang dan jasa (Kemenkeu, 2019).  Definisi  lain  menyebutkan  bahwa  infrastruktur adalah layanan fisik, dasar, atau struktur instrument padat atau  lunak  yang  dipakai  untuk  memfasilitasi  dan mendukung sistem konstruksi dalam mendorong peningkatan  laju  pertumbuhan  ekonomi  dan  sosial  pada masyarakat (Perpres, 2015).

## 3.2 Pola Pembiayaan Infrastruktur
Salah  satu  arahan  pembangunan  nasional  jangka panjang  2005-2025  adalah  mewujudkan  bangsa  yang berdaya  saing  yang  dapat  menjadikan  Indonesia  sebagai negara yang siap dalam menghadapi tantangan globalisasi dan mampu memanfaatkan peluang yang ada. Salah satu faktor  kunci  dala  mencapai  pertumbuhan  ekonomi  yang tinggi adalah pembangunan infrastruktur.
Sumber  atau  skema  pembiayaan  infrastruktur  secara garis besar terdiri dari pendanaan pemerintah, pendanaan BUMN/BUMD, pendanaan off balance sheet , pendanaan strategis  dan  pendanaan  KPBU.  Masing-masing  sumber pembiayaan  memiliki  turunan  metodologi  pendanaan seperti yang ditampilkan pada Tabel 1:
Tabel 1. Matriks Pola Pembiayaan Infrastruktur
No. Metodologi Pendanaan Rincian 1. APBN Anggaran pemerintah pusat khusus untuk infrastruktur 2. PHLN Pinjaman berdasarkan nilai mata uang luar dari mitra pembangunan 3. SHN/SUN Penerbitan obligasi berdasarkan rating Negara 4. Likuidasi Aset Negara Dana dari penjualan aset, sekuritisasi, IPO dari BUMN 5. APBD Anggaran pemerintah daerah khusus untuk infrastruktur 6. Surat Hutang Daerah Penerbitan surat hutang khusus daerah Sub-Sovereign Loan pinjaman yang tertujukan khusus daerah 7. Cadangan Kas dan Kas Operasional Pendanaan dari arus kas cair BUMN atau kas operasional 8. Surat Hutang dan Obligasi Perusahaan Penerbitan surat hutang obligasi berdasarkan kredit rating perusahaan 9. Pinjaman Langsung BUMN/BUMD Pinjaman langsung mitra pembangunan dan perbankan untuk BUMN/BUMD 10. Availability Payment (Pemerintah Pusat) Ekuitas investor + jaminan multi- year dari pemerintah pusa
No. Metodologi Pendanaan Rincian 11. Availability Payment (Pemerintah Daerah) Ekuitas investor + jaminan multi- year dari pemerintah daerah 12. Vertikal, Horizontal Split Campuran metodologi di atas dengan memilah asset 13. Paket Lintas Sektor Campuran metodologi di atas dengan Metodologi Pendanaan Rincian memaketkan proyek- proyek terkait 14. Lain-lain Surat hutang khusus infrastruktur, obligasi peroyek dan lain-lain 15. Swasta dengan jaminan Pemerintah Ekuitas investor dengan project finance + VGF dan jaminan
pemerintah

## 3.3 Skema PHLN
PHLN  adalah  pinjaman  dan/atau  hibah  luar  negeri sebagaimana  dimaksud  dalam  Peraturan  Pemerintah Nomor  10  Tahun  2011  Tentang  Tata  Cara  Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah
(Kemenkeu,  2016).  PHLN  merupakan  salah  satu  skema pembiayaan  pada  proyek-proyek  strategis  pemerintah. Terlebih  pada  proyek-proyek  infrastruktur  prioritas namun tidak mampu ditopang oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pemerintah  dapat  mengadakan  pinjaman  dan/atau menerima  hibah  baik  yang  berasal  dari  dalam  negeri maupun dari luar negeri untuk membiayai dan mendukung kegiatan  prioritas  dalam  upaya  mencapai  sasaran pembangunan.  Pinjaman  dan/atau  hibah dimaksud dapat diterus-pinjamkan kepada Daerah atau BUMN. Pinjaman luar  negeri  perlu  disesuaikan  dengan  kemampuan perekonomian nasional, karena dapat menimbulkan beban Anggaran  Pendapatan  Belanja  Negara/Daerah  tahun- tahun  berikutnya  yang  cukup berat,  sehingga  diperlukan kecermatan  dan  kehati-hatian  dalam  pengelolaan pinjaman luar negeri (Kemenpupr, 2017b).
Tata  cara  pengadaan  PHLN  dijelaskan  secara  rinci dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun  2006.  Presiden  menetapkan  Rencana  Kebutuhan Pinjaman Luar Negeri selama 5 (lima) tahun, berdasarkan usulan  Menteri  dan  Menteri  Perencanaan  yang  disusun sesuai dengan prioritas bidang pembangunan berdasarkan RPJMN yang dapat dibiayai dengan pinjaman luar negeri. Kementerian  Negara/Lembaga,  mengajukan  usulan kegiatan prioritas yang dibiayai dengan pinjaman dan/atau hibah luar negeri kepada Menteri Perencanaan. Usulan ini termasuk kegiatan yang pembiayaannya akan diterushibahkan  kepada  Pemerintah  Daerah  atau  sebagai penyertaan  modal  negara  kepada  BUMN.  Adapun Pemerintah  Daerah  dan  BUMN  mengajukan  usulan kegiatan  investasi  untuk  mendapatkan  penerusan pinjaman  luar  negeri  dari  Pemerintah  kepada  Menteri Perencanaan.  Usulan  kegiatan  sekurang-kurangnya
dilampiri  kerangka  acuan  kerja;  dan  dokumen  studi kelayakan kegiatan.
Menteri  menetapkan  alokasi  pinjaman  Pemerintah menurut sumber dan persyaratannya dengan mempertimbangkan  kebutuhan  riil  pembiayaan  luar negeri, kemampuan membayar kembali, batas maksimum kumulatif  pinjaman,  dan  kemampuan  penyerapan pinjaman,  serta  resiko  pinjaman  bersangkutan.  Menteri Keuangan kemudian mengajukan usulan pinjaman/hibah kepada calon PPLN (Pemberi Pinjaman Luar Negeri) atau PHLN  (Pemberi  Hibah  Luar  Negeri)  dengan  mengacu pada  DRPPHLN  (Daftar  Rencana  Prioritas  Pinjaman dan/atau  Hibah  Luar  Negeri)  dan  alokasi  pinjaman Pemerintah.
Penggunaan  PHLN  dilakukan  untuk  mencapai  salah satu  atau  lebih  tujuan  pembangunan  nasional  dalam rangka  mendorong  pertumbuhan  ekonomi,  termasuk kegiatan  pengembangan  kerjasama  pembangunan  yang melibatkan  pihak  swasta,  pelaksanaan  penugasan Pemerintah kepada BUMN, dan mendorong pembangunan  di  daerah.  PHLN  juga  dapat  digunakan dalam konteks peningkatan jangkauan akses dan kualitas pelayanan kepada masyaraka serta pemerataan pembangunan  untuk  mengurangi  kesenjangan  antar wilayah.  Proyek  PHLN  memiliki  fokus  pada  kegiatan yang  diakibatkan  karena  dampak  geopolitik/geostrategi terkait  iklim  investasi  global,  komplementer  terhadap proyek  strategis  nasional  serta  skala  besar  dan  jangka pengerjaan yang panjang.
PHLN  bila  dikelompokkan  berdasarkan  sektor pembangunan,  pinjaman  luar  negeri  terbagi  kedalam  5 (lima)  sektor  utama,  yaitu  infrastruktur,  energi, pendidikan,  pertahanan  dan  keamanan,  dan  lain-lain. Sektor  lain-lain  mencakup  kesehatan,  peningkatan teknologi (IT), pemberdayaan masyarakat dan sebagainya.  Komposisi  dan  alokasi  nilai  pinjaman  luar negeri yang sedang berjalan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021 berdasarkan sektor dapat dilihat pada Gambar 1 berikut (Bappenas, 2021):

## Gambar 1. Proporsi (%) Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Sektor
Tertuang dalam laporan kinerja pelaksanaan pinjaman dan  atau  hibah  luar  negeri  triwulan  IV  tahun  2021 (Bappenas,  2021),  bahwa  pinjaman  luar  negeri  sebagian
© 2024, The Author(s). Authors retain all their rights to the published works, such as (but not limited to) the following rights; Copyright and other proprietary rights relating to the article, such as patent rights, The right to use the substance of the article in own future works, including lectures and books, The right to reproduce the article for own purposes, The right to self-archive the article
besar  dialokasikan  untuk  penyediaan  infrastruktur,  yaitu sebesar  59,9%.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  kebijakan pemerintah dalam RPJMN 2020-2024 yang salah satunya menitikberatkan  pada  pembangunan  infrastruktur  untuk menghubungkan  kawasan  produksi  dengan  distribusi, mempermudah  akses  ke  kawasan  wisata,  mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat. Adapun strategi infrastruktur  2020-2024  meliputi  pembangunan  dan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, infrastruktur ekonomi untuk mendukung konektivitas dan sektor ekonomi, serta infrastruktur perkotaan.
Mengaju  pada  laporan  kinerja  tersebut  (Bappenas, 2021), diketahui bahwa sumber pinjaman luar negeri yang sedang  berjalan  saat  ini  berasal  dari  3  (tiga)  kelompok, yaitu  Kreditor  Bilateral,  Kreditor  Multilateral,  dan Kreditor Swasta Asing (KSA)/Lembaga Penjamin Kredit Ekspor  (LPKE).  Proporsi  PHLN  Indonesia  dapat  dilihat pada Gambar 2 berikut:

## Gambar 2. Proporsi Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Sumber Pinjaman
Sekitar hampir 75,0% dari pinjaman luar negeri yang sedang  berjalan (on  going) berasal  dari  Jepang,  Bank Dunia dan FKE. Hal tersebut dapat dilihat pada  Gambar 2, sedangkan sisanya terbagi ke dalam beberapa Kreditor Bilateral dan Kreditor Multilateral. Apabila dibandingkan dengan  tahun  sebelumnya  (Triwulan  I  Tahun  2020), terdapat  perubahan  yaitu  meningkatnya  komposisi pinjaman  Bank  Dunia  dari  19,6%  menjadi  26,1%  pada triwulan  ini.  Peningkatan  juga  terjadi  pada  Jepang  dari 27,3%  menjadi  31,8%,  ADB  dari  7,3%  menjadi  8,8%, serta  Bilateral  lain  dan  Korea.  Bilateral  lain  meningkat dari 2,4% menjadi 2,7%, dan Korea meningkat dari 1,7% menjadi  1,8%.  Sementara  penurunan  terjadi  pada beberapa  sumber  pinjaman,  yaitu  pada  FKE,  RR Tiongkok,  dan  IsDB.  FKE  mengalami  penurunan  dari 23,6%  menjadi  17,1%,  RR  Tiongkok  turun  dari  8,5% menjadi 3,8%, dan IsDB turun dari 7,1% menjadi 5,6%. Sementara  Multilateral  Lain  masih  memiliki  nilai  yang sama yaitu 2,4%.

## 3.4 ADB untuk EARR Sulawesi Tengah
Pada 28 September 2018, gempa berkekuatan 7,4 SR mengguncang  Provinsi  Sulawesi  Tengah  di  Indonesia. Gempa  bumi  memicu  serangkaian  peristiwa cascading ; tsunami yang melanda sebagian pantai di Kota Palu dan Kabupaten  Sigi,  Donggala,  dan  Parigu  Moutong;  tanah
longsor; dan likuifaksi. Perkiraan pemerintah menunjukkan  bahwa  kerusakan  dan  kerugian  akibat bencana  di  Sulawesi  Tengah  mencapai  Rp  24,11  triliun (setara USD 1,70 miliar); Kerusakan terberat terjadi pada perumahan, pasokan air, irigasi, jalan, jembatan, bandara, dan Pelabuhan (Kemenpupr, 2023). Dampak dari bencana ini  memerlukan  rencana  pemulihan  melalui  rehabilitasi dan rekonstruksi (in-situ) , serta relokasi dan pembangunan  kawasan  baru (ex-situ) .  Oleh  karena  itu, Presiden  Republik  Indonesia  mengeluarkan  Instruksi Presiden  untuk  pelaksanaan  Percepatan  Rehabilitasi  dan Rekonstruksi  Pasca  bencana  di  Sulawesi  Tengah  dan sekitarnya.
Berikut  adalah  perencanaan  dalam  pemulihan  dan pembangunan wilayah pascabencana akibat gempa bumi, tsunami,  dan  likuifaksi  di  Palu,  Sulawesi  (Pemprov Sulawesi Tengah, 2018):
1. Dampak Bencana dan Kebutuhan Pemulihan:
Bencana  gempa  bumi,  tsunami,  dan  likuifaksi  di Sulteng  menyebabkan  kerusakan  yang  membutuhkan rencana pemulihan melalui rehabilitasi dan rekonstruksi, baik  di  lokasi  yang  sama  (in-situ)  maupun  relokasi  dan pembangunan kawasan baru (ex-situ).
2. Landasan Hukum dan Arahan: 1) Instruksi Presiden tentang percepatan rehabilitasi dan  rekonstruksi  pascabencana  di  Sulteng  dan sekitarnya.
2) SK  Menteri  PPN/Kepala  Bappenas  tentang pembentukan  tim  koordinasi  dan  asistensi pemulihan dan pembangunan wilayah pascabencana Sulteng dan NTB.
3) Arahan  Wakil  Presiden  kepada  Bappenas, PUPR,  dan  BNPB  untuk  menyusun  Rencana Induk.
3. Rencana  Induk  Pemulihan  dan  Pembangunan Wilayah Pascabencana Sulteng:
1) Rencana ini akan menjadi arahan kebijakan dan strategi makro untuk pemulihan dan pembangunan wilayah pascabencana di Sulteng.
2) Penyusunan  rencana  induk  ini  dilakukan  oleh Bappenas di Provinsi Sulteng.
4. Dua  Komponen  Utama  Rencana  Pemulihan  dan Pembangunan Wilayah Pascabencana:
1) Rencana  Induk  Pemulihan  dan  Pembangunan Wilayah  Pascabencana  Sulteng:  Berisi  arahan kebijakan  dan  strategi  makro  untuk  pemulihan dan pembangunan wilayah.
2) Rencana  Aksi  Rehabilitasi  dan  Rekonstruksi Wilayah Terdampak (Kab/Kota): Berisi rencana aksi spesifik untuk rehabilitasi dan rekonstruksi di  tingkat  kabupaten/kota  yang  terdampak bencana.
5. Rencana  Aksi  Rehabilitasi  dan  Rekonstruksi Wilayah Pascabencana Sulteng dan NTB:
1) Rencana aksi ini memberikan arahan rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih rinci.
2) Pemerintah daerah (Pemda) di Sulteng dan NTB mendapatkan asistensi dalam menyusun rencana aksi ini.
6. Rehabilitasi  dan  Rekonstruksi  Pascabencana  di Sulteng dan NTB:
1) Tahap  akhir  dari  keseluruhan  proses  adalah pelaksanaan  rehabilitasi  dan  rekonstruksi  di wilayah terdampak bencana di Sulteng dan NTB.
Realokasi pinjaman luar negeri dari Bank Dunia dan Bank  Pembangunan  Asia  (ADB)  untuk  proyek-proyek yang  sedang  berjalan  merupakan  salah  satu  sumber pendanaan untuk pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.  Realokasi  dilakukan  tanpa  merugikan pembangunan daerah/provinsi lain. Dana yang direalokasi adalah  dana  yang  belum  dialokasikan  untuk  kegiatan tertentu (unallocated) , serta dana dari sisa pinjaman yang tidak terpakai.
Kebutuhan  pendanaan  kegiatan  rehabilitasi  dan rekonstruksi  yang  begitu  besar,  serta  ketersediaan  dana dalam  negeri  dan  hibah  yang  terbatas,  menjadi  faktor pertimbangan yang kuat untuk melakukan  pinjaman luar negeri.  Pinjaman  yang  sangat  lunak  menjadi  salah  satu sumber  utama  pendanaan  untuk  rehabilitasi  dan rekonstruksi.  ADB menawarkan program EARR dengan komponen Pengembalian loan terdiri dari pokok pinjaman ditambah bunga yang merujuk kepada London Interbank Offered  Rate (LIBOR)  serta  commitment  charge sebagaimana yang telah disepakati dalam kontrak Loan .

## 3.5 London Interbank Offered Rate (LIBOR)
LIBOR  adalah  kurs referensi harian dari  suku  bunga yang  ditawarkan  dalam  pemberian  pinjaman  tanpa jaminan  oleh  suatu  bank  kepada  bank  lainnya  di  pasar uang London (atau pasar uang antar bank) (Riza, 2017). LIBOR  adalah  salah  satu  Interbank  Offer  Rates  (IBOR) yang  digunakan  secara  global  untuk  menetapkan  suku bunga  acuan  atau  berbagai  produk  keuangan    (Bank  of China,  2021).  LIBOR  juga  dapat  diartikan  sebagai  suku bunga  referensi  yang  merepresentasikan  indikasi  suku bunga  pinjam-meminjamkan  antarbank.  LIBOR  banyak digunakan  sebagai  suku  bunga  referensi  dalam  kontrak kredit dengan suku bunga mengambang maupun transaksi derivatif suku bunga, seperti interest rate swap dan cross currency swap .
LIBOR  dikontribusikan  oleh  16  panel  bank  global terkemuka  yang  berlokasi  di  London (quotation-based), Pada  setiap  hari  kerja,  sejumlah  panel  bank  akan memberikan kuotasi untuk 5 mata uang (Bank Indonesia, 2021). Empat nilai suku bunga tertinggi dan empat nilai suku bunga terendah yang dikuotasikan oleh panel bank akan  dikeluarkan  dan  sisanya  kemudian  dirata-rata sederhana  untuk  menghasilkan  LIBOR  yang  kemudian dipublikasikan pada pukul 11:55 waktu GMT.
LIBOR pertama kali diadministrasikan secara formal oleh British Bankers Association (BBA) pada tahun 1986. Namun  pada  tahun  2014,  untuk  memperbaiki  integritas dan  transparansi  penentuan  suku  bunga  benchmark
sebagai  bagian  dari  reformasi  pasar  finansial  pasca- skandal LIBOR, Financial Conduct Authority (FCA) UK mengalihkan  administrasi  LIBOR  dari  BBA  kepada Intercontinental  Exchange  Benchmark  Administration (IBA)  LIBOR  yang  diadministrasikan  oleh  IBA  terdiri dari  5  (lima)  mata  uang  dengan  masing-masing  7 term/tenor seperti yang ditampilkan pada Tabel 2 berikut:
Tabel 2. Mata Uang dan Tenor LIBOR Mata uang Term Dolar S (USD) Overnight Euro (EUR) 1 minggu Poundsterling (GBP) 1 bulan Yen Jepang (JPY) 2 bulan Frank Swiss (CHF) 3 bulan 6 bulan 12 bulan

## 3.6 Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam penyusunan artikel ini adalah studi literatur dan metode deskriptif.
Penelitian  ini  menggunakan  studi  literatur,  yaitu ringkasan  dari  bidang  subjek  untuk  mengidentifikasi masalah penelitian yang spesifik dengan cara mengevaluasi  berbagai  sumber,  seperti  buku,  artikel ilmiah  akademik  atau  profesional,  atau  sumber  berbasis web.  Studi  literatur  adalah  sebuah  metode  penyelesaian masalah  dengan  cara  menelusuri  sumber-sumber  tulisan yang pernah dibuat sebelumnya .
Metode  deskriptif  adalah  metode  penelitian  yang ditujukan  untuk  mendeskripsikan  kejadian  atau  situasi- situasi  tanpa  perlu  mengetahui  hubungan,  pengujian hipotesis,  peramalan  dan  mendapatkan  implikasi  dan pemaknaan  (Suryabrata,  2013).  Peneliti  berusaha menyajikan peristiwa dan kejadian  sebagaimana adanya. Metode  deskriptif  digunakan  dalam  penelitian  ini  untuk mendapatkan  deskripsi  tentang  skema  pembiayaan  pada pemulihan infrastruktur di Palu, Sulawesi Tengah.
Penelitian ini dilakukan dalam 3 tahap. Tahap pertama adalah mencari literatur yang relevan kemudian menelaah dan  mendeskripsikan  secara  terstruktur.  Tahap  kedua adalah  melakukan  perhitungan  Pengembalian  PHLN selama  15  tahun  dengan  bunga  sesuai  dengan  LIBOR dengan tingkat suku bunga 0,60% dari jadwal alokasi dan penggunaan proses pinjaman dikurangi 0,10% pengunaan untuk  pelaksanaan  proyek,  dan  biaya  komitmen  sebesar 0,15%  per  tahun.  Tahap  ketiga,  yaitu  melakukan perhitungan NPV untuk mengetahui efektivitas penggunaan  PHLN  dalam  pembiayaan  pembangunan infrastruktur

## 4. PEMBAHASAN
Sebagai  upaya  membiayai  dan  mendukung  kegiatan prioritas untuk mencapai sasaran pembangunan, Pemerintah  mengadakan  pinjaman  dan/atau  menerima hibah  baik  yang  berasal  dari  dalam  negeri  maupun  dari luar  negeri.  Pinjaman  dan/atau  hibah  dimaksud  dapat diterus-pinjamkan kepada Daerah atau BUMN. Pinjaman luar  negeri  perlu  disesuaikan  dengan  kemampuan
© 2024, The Author(s). Authors retain all their rights to the published works, such as (but not limited to) the following rights; Copyright and other proprietary rights relating to the article, such as patent rights, The right to use the substance of the article in own future works, including lectures and books, The right to reproduce the article for own purposes, The right to self-archive the article
perekonomian nasional, karena dapat menimbulkan beban Anggaran  Pendapatan  Belanja  Negara/Daerah  tahun- tahun  berikutnya  yang  cukup berat,  sehingga  diperlukan kecermatan  dan  kehati-hatian  dalam  pengelolaan pinjaman luar negeri.
Tiga  aspek  yang  perlu  diperhatikan  terkait  kegiatan PHLN  adalah:  (1)  Kualitas  perencanaan;  (2)  Kualitas kesiapan kegiatan (pemenuhan kriteria kesiapan kegiatan yang berkualitas akan memitigasi kemungkinan keterlambatan,  dan  potensi  pelaksanaan  kegiatan  yang bermasalah);  dan  (3)  Harmonisasi  mekanisme  antara Pemerintah dan Pemberi Pinjaman/Hibah.
Salah satu penggunaan dana PLHN yang dikaji dalam penelitian  ini  adalah  kegiatan  EARR (Emergency Assistance  for  Rehabilitation  and  Reconstruction) di Provinsi Sulawesi Tengah dengan lender dari ADB (Asian Development Bank) .

## 4.1 Infrastruktur
Berdasarkan  studi  literatur  dan  pengkajian  hasil penelitian  -penelitian  terdahulu,  terlihat  bahwa  peranan infrastruktur  sangat  penting  bagi  suatu  negara.Terdapat hubungan  pertumbuhan  ekonomi  dan  infrastruktur. Infrastruktur  memiliki  pengaruh  positif  dan  signifikan pada  pertumbuhan  ekonomi  (Warsilan  &  Noor,  2015). Penelitian  serupa  juga  menyebutkan  bahwa  utang  luar negeri  dan  penanaman  modal  asing  berpengaruh  positif dan  signifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  di Indonesia  (Rudi,  2016).  Penelitian  (SE,  2019)  juga memaparkan  bahwa  infrastruktur,  khususnya  yang berkaitan dengan listrik, air bersih, prasarana pendidikan dan  kesehatan  memiliki  efek  positif  dan  signifikan terhadap pertumbuhan PDRB per kapita di Indonesia.
Penelitian  lain  menyebutkan  bahwa,  pembangunan infrastruktur  perlu  memiliki  konsep  investasi  sehingga menghasilkan multiplayer effect yang positif bagi negara dengan mempertimbangkan struktur pembiayaan (Putri & Wisudanto,  2017).  Pembangunan  infrastruktur  juga sangat berkaitan dengan kondisi ketahanan suatu wilayah (Mulyani  et  al.,  2020).  Di  sisi  lain,  terdapat  hasil penelitian  yang  menunjukkan  bahwa,  kesenjangan infrastruktur  antarwilayah  berkorelasi  positif  dengan ketimpangan ekonomi antar wilayah (Sukwika, 2018).

## 4.2 Hutang Luar Negeri dan Infrastruktur
Infrastruktur  memiliki  peranan  yang  sangat  penting dalam mendukung pembangunan suatu negara, sehingga pemerintah bekomitmen  untuk mengalokasikan sebagian APBN pada program membangunan infrastruktur. Namun demikian,  APBN  tidak  mencukupi  sehingga  banyak program  pembangunan  infrastruktur  yang  menggunakan PHLN.  Pinjaman  luar  negeri memberikan  peranan besar pada APBN untuk membantu menutupi defisit anggaran dan pembiayaan pembangunan proyek kementrian/lembaga  demi  keberhasilan  pembangunan Indonesia - (Ussa’diyah et al., 2022). Namun, terdapat pro dan  kontra  terhadap  hutang  luar  negeri  untuk pembangunan  infrastruktur.  Hutang  tidak  selamanya
buruk  jika  keputusan  berhutang  diperhitungkan  secara matang dan mengacu pada pagu (batas tertinggi) (Nugraha et al., 2018).
Penelitian yang dilakukan pada proyek pembangunan Pelabuhan    Patimban,  Jawa  Barat  menunjukkan  hasil bahwa kebijakan pemerintah terkait pembiayaan pengadaan lahan dan infrastruktur dasar pelabuhan yang bersumber dari APBN dan pinjaman luar negeri dikatakan cukup  tepat  jika  dibanding  dengan  sumber  pembiayaan lain,  seperti  SBSN  (Purnama,  2022).  Peran  utang  luar negeri  akan  semakin  terasa  pada  penanganan  daerah terdampak  bencana.  Japan  International  Cooperation Agency (JICA) merupakan salah satu lembaga pendonor yang memiliki peran dan beberapa program dalam menata kembali Sulawesi Tengah pasca bencana (Husain, 2022). Selain JICA, ADB juga salah satu lembaga yang memiliki pengaruh  penting  untuk  keberlangsungan  pembangunan dan stabilitas ekonomi bagi negara-negara Asia, termasuk Indonesia  (Wijaya  et  al.,  2021).  ADB  juga  mengambil peran  dalam  program  rehabilitasi  daerah  terdampak bencana  alam  di  Sulawesi  Tengah  melalui  program EARR.

## 4.3 EARR
EARR  menanggapi  permintaan  resmi  Pemerintah Indonesia  kepada  ADB,  untuk  program  rehabilitasi  dan rekonstruksi  infrastruktur  penting  di  Sulawesi  Tengah. Total    yang  diberikan  ADB  ke  pemerintah  indonesia sebesar  USD  297.750.000  dengan  jangka  waktu pelunasan kedua selama 15,5 tahun. Loan ini terdiri dari 2 komponen sebagai berikut:
Komponen/ Loan 1  antaran  Kementerian  Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan ADB dengan nilai sebesar  USD  188.000.000.  Komponen  1  ini  digunakan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pekerjaan umum  meliputi  fasilitas  pendidikan  dan  prasarana penyediaan  air  (fasilitas  pengolahan  dan  distribusi), sistem  irigasi  di  Gumbassa,  sistem  penyediaan  air  di Pasigala serta proteksi pantai dan banjir rob.
Komponen/ Loan 2  antara  Kementrian  Perhubungan dengan ADB sebesar USD 109.750.000. Komponen 2 ini digunakan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur  transportasi  meliputi  pemulihan  dan peningkatan kapasitas operasional pelabuhan di Pantoloan,  Donggala  dan  Wani  serta  rehabilitasi  dan rekonstruksi bandar udara Mutiara Sis Aljufri di Palu.
Pemerintah Indonesia harus membayar bunga kepada ADB  sesuai  dengan  LIBOR  dengan  tingkat  suku  bunga 0,60%  dari  jadwal  alokasi  dan  penggunaan  proses pinjaman dikurangi 0,10% pengunaan untuk pelaksanaan proyek. Pemerintah Indonesia juga akan membayar biaya komitmen sebesar 0,15% per tahun.

## 4.4 Skema Pengembalian EARR
Setelah melakukan kalkulasi berdasarkan kontrak loan sebagaimana di atas maka total nilai pengembalian PHLN dalam jangka waktu 15,5 tahun dapat dilihat pada Tabel 3 sebagai berikut:

## Tabel 3. Nilai Pengembalian Loan
Komponen/ Loan Nilai pinjaman awal (USD) Nilai pengembalian (USD) Kenaikan (%) Loan 1 188.000.000 274.959.662 46,26% Loan 2 109.750.000 160.466.882 46,21% Total 297.750.000 435.426.544
Jika dibandingkan dengan perhitungan menggunakan konsep Time  Value  of  Money ,  maka  didapatkan  nilai seperti yang ditampilkan pada Tabel 4 sebagai berikut:

## Tabel 4. Nilai FV dan NPV
Komponen/ Loan Nilai pinjaman awal (USD) Future Value (USD) Net Present Value (USD) Loan 1 188.000.000 274.784.973 0 Loan 2 109.750.000 470.702.278 0 Total 297.750.000 745.487.251
Dari  nilai  pengembalian  USD  435.426.544  memiliki nilai  NPV  sama  dengan  0  yang  berarti  bahwa  pinjaman dari  ADB  pada  proyek  EARR  tidak  mendatangkan kerugian  maupun  keuntungan  bagi  ADB.  Keputusan penggunaan  pinjaman  dari  ADB  pada  proyek  EARR sudah diambil dengan tepat di Tengah kondisi darurat dan perlu perbaikan infrastruktur dengan segera.

## 5. KESIMPULAN
Total  nilai  pengembalian  ADB  dan  Indonesia  dalam proyek EARR Sulawesi Tengah untuk Loan 1 dan Loan 2 masing-masing  sebesar  USD  274.959.662  dan  USD 160.466.882, dengan kenaikan rata-rata 46,23% dari nilai pinjaman awal. Meskipun total nilai pengembalian PHLN lebih  kecil  dari  perhitungan  future  value  (NPV  =  0), PHLN tetap merupakan alternatif pembiayaan infrastruktur  prioritas  yang  menjanjikan.  Namun,  kajian lebih  lanjut  diperlukan  untuk  memastikan  tidak  ada kerugian negara di kemudian hari.
Penelitian ini terbatas pada kajian literatur dan analisis deskriptif  proyek  EARR,  sehingga  perlu  penelitian lanjutan  dengan  metode  lain  dan  cakupan  proyek infrastruktur yang lebih luas untuk generalisasi hasil.

## 6. SARAN
Untuk studi selanjutnya, direkomendasikan eksplorasi menggunakan  pendekatan  metodologis  alternatif  seperti metode  kualitatif,  kalitatif,  atau  pendekatan  campuran. Hal  ini  dapat  meningkatkan  validitas  eksternal  hasil penelitian.  Selain  itu,  penelitian  masa  depan  dapat memperluas cakupan ke proyek-proyek infrastruktur lain dengan  variasi  kasus  yang  berbeda,  memungkinkan pemahaman  yang  lebih  komprehensif  tentang  fenomena yang  diamati.  Dengan  demikian,  upaya  ini  akan memberikan  dampak  yang  lebih  signifikan  pada penelitian mendatang.

## 7. DAFTAR PUSTAKA
Arifin,  S.  R.,  &  Wisudanto,  W.  (2017).  Crowdfunding Sebagai  Alternatif  Pembiayaan  Pembangunan Infrastruktur. Simposium II UNIID 2017 , 2 (1), 309– 314.
Bank  Indonesia.  (2021). Panduan  Transisi  LIBOR  - Indonesia National Working Group on Benchmark Reform .
Bank  of  China.  (2021). https://www.bocusa.com/ibor- transition . Bappenas.  (2021). Laporan  Kinerja  Pelaksanaan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri Triwulan I Tahun 2021 .
Husain, S. (2022). Peran Japan International Cooperation Agency  (JICA)  Pasca  Bencana  Alam  2018  di
Sulawesi Tengah. SPEKTRUM , 19 (2). https://doi.org/10.31942/spektrum.v19i2.6660 Kemenkeu.  (2016). Tata  Cara  Penyediaan  dan Pengembalian  Dana  Kepada  Pemberi  Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri . www.jdih.kemenkeu.go.id
Kemenkeu.  (2019). Peraturan  Menteri  Keuangan Republik  Indonesia  Nomor  195/PMK.05/2019 . www.jdih.kemenkeu.go.id Kemenpupr. (2017a). Pelatihan Pembiayaan Infrastruktur  Manajemen  Keuangan  dan  Business Plan (Modul 2) . Kemenpupr. (2017b). Pelatihan Pembiayaan Infrastruktur  Pelatihan  Penanggulangan  Bencana Banjir (Modul 4) . Kemenpupr. (2017c). Pelatihan Pembiayaan
Infrastruktur  Sumber  dan  Pola  Pembiayaan Infrastruktur (Modul 4) . Mulyani,  S.,  Putri,  F.  M.,  Andoko,  B.  W.,  Akbar,  P.,  & Novalia,  S.  (2020).  Dampak  Pembangunan Infrastruktur  Terhadap  Kondisi  Ketahanan  Pangan Di  Indonesia  (Studi  Kasus  Provinsi  Bali). Jurnal Ketahanan Nasional , 26 (3), 421. Nugraha, K. G. S., Oktavia, I., & Chandra, Y. A. (2018). Pro Kontra Hutang dan Pembangunan Infrastruktur Indonesia. UNEJ E-Proceeding . Nugroho,  P.,  Ma’rif,  S.,  &  Putri,  N.  R.  (2021).
Kelitbangan Dalam Pembangunan Bidang Ekonomi Kota Semarang. Jurnal Riptek , 15 (2), 60–68. Pemprov  Sulawesi  Tengah.  (2018). Rencana  Induk Pemulihan  dan  Pembangunan  Kembali  Wilayah Pasca-Bencana Provinsi Sulawesi Tengah . Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
Perpres. (2015). Peraturan Presiden Republik Indonesia . Pribadi, Y. (2020). Pemanfaatan Sukuk untuk Pembiayaan Proyek Infrastruktur pada Kementerian Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat. JIAP (Jurnal  Ilmu  Administrasi  Publik) , 8 (2),  275. https://doi.org/10.31764/jiap.v8i2.2458
Prihandoko,  H.  (2017).  Percepatan  Pembangunan Infrastruktur  dan  Penambahan  Utang  Luar  Negeri
© 2024, The Author(s). Authors retain all their rights to the published works, such as (but not limited to) the following rights; Copyright and other proprietary rights relating to the article, such as patent rights, The right to use the substance of the article in own future works, including lectures and books, The right to reproduce the article for own purposes, The right to self-archive the article
Pemerintah:  Potensi  Manfaat  vs  Potensi  Risiko. Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik , 2 (4), 1–14.
Purnama, A. W. (2022). Kajian Pembiayaan Infrastruktur Pelabuhan Patimban Jawa Barat. JURNAL MANAJEMEN  LOGISTIK  DAN  TRANSPORTASI , 8 (1).
Putri,  E.  S.,  &  Wisudanto,  W.  (2017).  Struktur Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur di
Indonesia  Penunjang  Pertumbuhan  Ekonomi. IPTEK  Journal  of  Proceedings  Series , 3 (5).
https://doi.org/10.12962/j23546026.y2017i5.3136
Putro, S. Y. E. (2014). Efektivitas Penggunaan Pinjaman LuarNegeri untuk PembangunanInfrastruktur dalamPenyusunanAPBN 2014 dan APBN 2015 .
Loan Agreement - EARR, (September 30, 2019).
Riza, F. (2017). Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB) Sektoral,  Suku  Bunga  Bank  Indonesia,  dan  Suku Bunga  Internasional  (LIBOR)  Terhadap  Indeks Harga  Saham  Sektoral. Journal  of  Business  & Applied Management , 9 (1).
Rudi,  M.  I.  (2016).  Pengaruh  utang  luar  negeri  dan penanaman  modal  asing  terhadap  pertumbuhan ekonomi  Indonesia  periode  tahun  2009.3-2014.4.
Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi , 16 (2). SE,  D.  A.  (2019).  Analisis  Pengaruh  Infrastruktur Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  (Studi  Pada  33 Provinsi  Di  Indonesia  Tahun  2008–2017). Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB , 7 (2).
Sukwika,  T.  (2018).  Peran  Pembangunan  Infrastruktur terhadap  Ketimpangan  Ekonomi  Antarwilayah  di Indonesia. Jurnal  Wilayah  Dan  Lingkungan , 6 (2),
115. https://doi.org/10.14710/jwl.6.2.115-130 Suryabrata,  S.  (2013). Metodologi  Penelitian.  Jakarta: Rajawali Pers .
Teguh,  B.  P.  (2009).  Pengaruh  Infrastruktur  Ekonomi,
Sosial, dan Administrasi/Institusi terhadap
Pertumbuhan Provinsi-provinsi di Indonesia. Depok: Universitas Indonesia . Ussa’diyah, N., Vidriza, U., & Sua’idy, A. (2022). Peran Pinjaman  Luar  Negeri  Dalam  APBN  Pada Pembiayaan Pembangunan di Indonesia . Warsilan,  W.,  &  Noor,  A.  (2015).  Peranan  infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi dan implikasi pada kebijakan  pembangunan  di  kota  samarinda. MIMBAR: Jurnal Sosial Dan Pembangunan , 31 (2), 359–366.
Wijaya, S. M., Rahma, A., & Firdaus, M. (2021). Peranan Asian  Development  Bank  Terhadap  Pertumbuhan Ekonomi  di  Indonesia  tahun  2016-2020. Global Insight Journal , 6 (1).
Zuhra  Nadilla  Pohan.  (2019). Penggunaan  Sukuk  Untuk Pembangunan Daerah Pasca Bencana .