## PERAN FAKULTAS HUKUM DALAM PENYIAPAN KESIAPSIAGAAN NASIONAL MENANGGULANGI TERORISME DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0
Marthsian Yeksi Anakotta Fakultas Hukum, Universitas Katolik Darma Cendika email: marthsiananakotta@ukdc.ac.id
Wahyu Krisnanto
Fakultas Hukum, Universitas Katolik Darma Cendika email: wahyu.krisnanto@ukdc.ac.id
R.R. Elizabeth Marcia Titi Handayani
Fakultas Hukum, Universitas Katolik Darma Cendika email: elizabeth.marcia@student.ukdc.ac.id disampaikan 12/10/2022 – di -review 07/11/2022 – diterima 24/06/2023 DOI: 10.25123/vej.v9i1.6164

## Abstract
The use of information technology for the crime of terrorism is marked by a revolution in the modus operandi of crimes, starting from conventional to modern technological methods. Even though so far Indonesia has handled it fairly well, the crime of terrorism will continue to develop in other ways so that a continuous development of the ways to handle the crime is also needed through the preparation of what is called ‘ National Preparedness ’ . This research begins with the examination of the the crime of terrorism through a legal (criminal) and information technology perspective of the institution of higher education in law (Faculty of Law) in a planned, integrated, systematic and sustainable manner. This study aims to identify and understand the role of higher education institutions, especially Faculty of Law,  in  preparing  Indonesia's  National  Preparedness  to  tackle  terrorism  crimes.  Researchers  use empirical juridical research by collecting primary data through in-depth interviews. The result is that higher education, especially the Faculty of Law, plays a role in supporting the preparation of National Preparedness  through  the  implementation  of  legal  higher  education  by  integrating  criminal  law studies with the field of terrorism and the field of technology in implementing the Tridharma . Terrorism studies from a legal (criminal law) and information technology perspective can serve as a reference for the Government of Indonesia in preparing National Preparedness to tackle terrorism crimes.
Keywords: faculty of law; counter-terrorism; national preparedness.

## Abstrak
Penggunaan  teknologi  informasi  dalam  kejahatan  terorisme  ditandai  dengan  revolusi modus operandi kejahatan,  mulai  dari  cara-cara  konvensional  hingga  cara-cara  berteknologi  modern. Walaupun selama ini Indonesia telah menanggulanginya dengan cukup baik, hanya saja kejahatan terorisme  akan  terus  berevolusi  sehingga  diperlukan  juga  revolusi  penanggulangannya  melalui penyiapan ‘Kesiapsiagaan Nasional’. Penelitian ini diawali dengan mengkaji isu kejahatan terorisme menggunakan perspektif hukum (pidana) dan teknologi informasi oleh pendidikan tinggi hukum (Fakultas Hukum) secara terencana, terpadu, sistematis, dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui  dan  memahami  peran  Perguruan  Tinggi,  khususnya  Fakultas  Hukum,  dalam penyiapan Kesiapsiagaan Nasional Indonesia untuk menanggulangi kejahatan terorisme. Peneliti menggunakan  metode penelitian yuridis empiris dengan mengumpulkan data primer melalui in- depth interview . Hasilnya yaitu perguruan tinggi, khususnya Fakultas Hukum, berperan mendukung
penyiapan  Kesiapsiagaan  Nasional  melalui  penyelenggaraan  pendidikan  tinggi  hukum  dengan mengintegrasikan kajian hukum pidana dengan bidang terorisme dan bidang teknologi informasi dalam implementasi Tridharma Perguruan Tinggi. Kajian terorisme dengan sudut pandang hukum (pidana)  dan  teknologi  informasi  dapat  menjadi  rujukan  bagi  Pemerintah  Indonesia  dalam mempersiapkan Kesiapsiagaan Nasional untuk menanggulangi kejahatan terorisme.
Kata Kunci: fakultas hukum; penanggulangan terorisme; kesiapsiagaan nasional.

## Pendahuluan
Ketidakpastian  global  yang  ditandai  dengan  adanya  gelombang  Revolusi Industri 4.0 dan disrupsi teknologi, khususnya teknologi informasi, serta pandemi Covid-19  sejak  akhir  tahun  2019  perlu  direspon  dengan  cepat  dan  tepat  oleh negara-negara  di  dunia,  termasuk  Indonesia.  Di  dalam  suasana  tersebut,  tindak pidana terorisme ikut serta mengambil bagiannya dengan menebar ancaman teror dan  melakukan  teror.  Ketidakpastian  global  tersebut  menuntut  fakultas  hukum untuk  beradaptasi  melaui  penyelenggaraan  Tridharma  Perguruan  Tinggi  untuk merespon ancaman teror dan/atau aksi teror.
Sidharta 1 menyebutkan  ada  tiga  alasan  yang  seharusnya  diperhatikan. Pertama, tatkala pendidikan tinggi hukum bersinggungan dengan kepemimpinan global, maka esensi dan metode pendidikan tinggi hukum perlu ditata ulang; Kedua, ilmu  hukum  selalu  mempromosikan  kepastian.  Ketidakpastian  adalah  suatu kerusakan  ( defect )  yang  esensial  dalam  aturan  hukum  primer.  Terminologi “ketidakpastian  global”  menawarkan  makna  yang  kontradiktoris  dengan  hakikat kepastian yang notabene adalah salah satu tujuan berhukum. Hukum tidak mungkin membenarkan  hadirnya  kondisi  ketidakpastian,  baik  di  ranah  nasional  maupun internasional; Ketiga, era  industri  4.0  dan  disrupsi  teknologi,  ditambah  dengan pandemi  Covid-19  sejak  akhir  tahun  2019,  telah  mendorong  lebih  cepat  lagi dampak ketidakpastian global.
Ketiga  alasan  tersebut  di  atas  sangat  menarik  jika  dilihat  dalam  konteks penanggulangan  tindak  pidana  terorisme  di  era  Revolusi  Industri  4.0.  Melalui ketiganya, jika melihat lebih dalam lagi, maka tindak pidana terorisme merupakan salah satu bentuk ketidakpastian. Ketidakpastian yang dimaksud sama dengan sifat
1 Sidharta,  Ketidakpastian  Global  dan  Tanggapan  Pendidikan  Tinggi  Hukum,  Jurnal  Veritas  et Justitia 8, no. 1, 1-3, 2022.
tindak  pidana  terorisme  yang random, yang  dengannya modus  operandi dapat berubah  tiap  saat  yang  disesuaikan  dengan  situasi/kondisi  yang  ada.  Salah  satu contoh  situasi/kondisi  yang  dimaksud  yaitu  pandemi  Covid-19.  Lihat  saja bagaimana pandemi Covid-19 ditunggangi dan dijadikan sarana untuk melakukan tindak pidana terorisme. Satu contohnya yaitu, kampanye aksi terror oleh Islamic State  of  Iraq  and  Syria/Levant (ISIS/L)  yang  mengimbau  anggota  dan/atau simpatisannya melalui media sosial untuk menjadikan diri mereka sendiri sebagai kurir virus korona dan menularkannya kepada orang lain. Guna menghadapinya, Perguruan  Tinggi  yang  menyelenggarakan  pendidikan  tinggi  hukum  (Fakultas Hukum)  harus  berbasis  pada  kolaborasi  antara  Tridharma  Perguruan  Tinggi dengan teknologi informasi karena teroris di era saat ini memanfaatkan teknologi informasi untuk melakukan tindak pidana terorisme.
From  computerised  transport  systems  and  energy  grids,  our  modern-day infrastructure and industries are at risk of cyber terrorist threats . 2 Di era Revolusi Industri 4.0 saat ini terorisme terus berevolusi dalam modus operandi baru. Tidak seperti pendahulunya, teroris kontemporer beroperasi di lingkungan informasi dan komunikasi global dengan peluang untuk komunikasi mandiri massal yang tidak dapat dibayangkan oleh teroris sebelumnya. 3 Jika sebelumnya hanya menggunakan modus  operandi yang  konvensional,  seperti  menggunakan  mobil-dan  bom  truk, penyerangan  bersenjata  ke  tempat-tempat  tertentu  dan/atau  terhadap  orang- orang  tertentu,  hingga  pembajakan  alat  transportasi  umum,  maka  pada  era Revolusi  Industri  4.0  terorisme  dapat  menggunakan modus  operandi yang memanfaatkan teknologi canggih/mutakhir, seperti serangan siber ( cyberterrorism ) melalui teknologi informasi dan komunikasi.
Guna  menanggulangi  hal  tersebut  di  atas,  Negara  harus  dibekali  dengan kajian  yang  terencana,  terpadu,  sistematis,  dan  berkesinambungan  tentang
2 Vision of Humanity, Analysis of Terrorist Threats and Cyber Terrorism in 2019, Analysis of Terrorist Threats and Cyber Terrorism in 2019 (visionofhumanity.org), diakses 25 Januari 2022. Lihat juga Institute for Economics & Peace, Global Terrorism Index 2019: Measuring the Impact of Terrorism, Sydney , 77-79, November 2019.
3 Brigitte  Nacos,  Mass-mediated  terrorism:  Mainstream  and  digital  media  in  terrorism  and counterterrorism, Rowman & Littlefield, 2016 , hlm. 65.
terorisme.  Salah  satunya  berasal  dari  bidang  hukum  melalui  penelitian  hukum berbentuk skripsi, tesis, disertasi, serta artikel ilmiah pada jurnal hukum dan/atau jurnal  yang  berkaitan.  Penelitian  dimaksud  merupakan  upaya  penyiapan Kesiapsiagaan Nasional.
Sejak  tahun  2010  paradigma  penanggulangan  terorisme  beralih  dari pendekatan keras ( hard approach ) ke pendekatan lunak ( soft approach ). Perubahan ini  diawali  dengan  terbentuknya  Badan  Nasional  Penanggulangan  Terorisme Republik  Indonesia  (BNPT)  pada  tahun  yang  sama.  Pasal  2  Ayat  (2)  Keputusan Presiden  Nomor  46  Tahun  2010  tentang  Badan  Nasional  Penanggulangan Terorisme,  merumuskan  bahwa  BNPT  melakukan  pencegahan,  perlindungan, deradikalisasi, penindakan, dan penyiapan Kesiapsiagaan Nasional. 4
Salah  satu  upaya  yang  menjadi  perhatian  dan  perlu  diteliti  dari  tugas penanggulangan terorisme yaitu penyiapan Kesiapsiagaan Nasional. Pasal 43B Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor  15  Tahun  2003  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme menyebutkan bahwa, “ Kesiapsiagaan Nasional merupakan suatu kondisi siap siaga untuk  mengantisipasi  terjadinya  Tindak  Pidana  Terorisme  melalui  proses  yang terencana,  ter padu,  sistematis,  dan  berkesinambungan.”  Adapun  penyiapan Kesiapsiagaan  Nasional  dilakukan  berdasarkan  Pasal  43B  Ayat  (4)  bahwa, Kesiapsiagaan Nasional dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan kemampuan  aparatur,  perlindungan  dan  peningkatan  sarana  prasarana, pengembangan  kajian  Terorisme,  serta  pemetaan  wilayah  rawan  paham  radikal Terorisme.  Membangun  Kesiapsiagaan  Nasional  menjadi  sarana  untuk mengingatkan  seluruh  elemen  masyarakat  karena  pencegahan  paham  radikal
4 Peraturan Presiden R.I., No. 46 Tahun 2010, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Pasal 2.
terorisme merupakan tanggung jawab semua pihak, 5 yaitu lembaga atau instansi serta seluruh elemen masyarakat. 6
Penyiapan  Kesiapsiagaan  Nasional  berbentuk  pengembangan  kajian terorisme  dapat  dilakukan  oleh  berbagai  pihak,  baik  masyarakat  maupun pemerintah  (Kementerian/Lembaga)  dari  berbagai  bidang,  termasuk  Perguruan Tinggi,  termasuk  Fakultas  Hukum.  Fakultas  Hukum  berperan  penting  dalam menghasilkan kajian-kajian terorisme yang berperspektif hukum karena terorisme merupakan suatu tindak pidana. Berlandaskan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat, Fakultas Hukum dapat berperan  mendukung  penyiapan  Kesiapsiagaan  Nasional  menanggulangi terorisme. Hal ini tidak terlepas juga dari bergesernya orientasi pendidikan tinggi yang menghasilkan manusia cerdas berilmu dan mampu menerapkan keilmuannya dalam kehidupan di masyarakatnya (kompeten dan relevan). 7
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, Peneliti merumuskan dua permasalahan. Pertama , bagaimana peran fakultas hukum dalam penyiapan Kesiapsiagaan  Nasional  menanggulangi  terorisme  di  era  Revolusi  Industri  4.0? Kedua ,  bagaimana  pembaruan  sistem  hukum  dalam  penyiapan  Kesiapsiagaan Nasional  menanggulangi  terorisme  di  era  Revolusi  Industri  4.0?  Peneliti menggunakan  pendekatan  kualitatif  untuk  melihat  perilaku  hukum  Sivitas Akademika di Fakultas Hukum beberapa Perguruan Tinggi di Kota Surabaya dalam konteks peranannya dalam penyiapan Kesiapsiagaan Nasional.
Data  yang  digunakan  yaitu  data  primer  dan  data  sekunder.  Data  primer diperoleh  dari in-depth  interview dengan  Badan  Nasional  Penanggulangan Terorisme  (BNPT  RI)  dan  para  Dekan/Ketua  Program  Studi  Fakultas  Hukum  di Kota  Surabaya.  Data  sekunder  diperoleh  dari  penelusuran  bahan-bahan  hukum
5 BNPT RI, Sosialisasikan Program Kesiapsiagaan Nasional, BNPT: Pencegahan Radikal Terorisme Tanggung  Jawab  Semua  Pihak,  Sosialisasikan  Program  Kesiapsiagaan  Nasional,  BNPT  : Pencegahan Radikal Terorisme Tanggung Jawab Semua Pihak - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, diakses 27 Januari 2022.
6 BNPT RI, Selenggarakan Deklarasi Kesiapsiagaan Nasional, Kepala BNPT: Kita Jaga Keutuhan Negara Kita, Selenggarakan Deklarasi Kesiapsiagaan Nasional, Kepala BNPT: Kita Jaga Keutuhan Negara Kita - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, diakses 27 Desember 2022.
7 Alfalachu  Indiantoro  &  Wafda  Vivid,  Perubahan  Sistem  Kebijakan  Pendidikan  Tinggi  Dalam Dimensi Pendidikan Hukum, Justitia Jurnal Hukum 1, no. 2, hlm. 276, Oktober 2017.
melalui  studi  pustaka.  Peneliti  dalam  penentuan  narasumber  penelitian menggunakan  teknik purposive  sampling.  Purposive  Sampling adalah  teknik penentuan  narasumber  secara  subjektif  oleh  peneliti  yang  didasarkan  pada pertimbangan  karakter  tertentu  dari  narasumber. 8 Adapun  teknik  analisis  yang dipergunakan adalah teknik etnografi, dimana peneliti melakukan analisis terhadap hasil wawancara dengan narasumber secara bertahap dengan dimulai melakukan wawancara,  mendeskripsikan  hasil  wawancara,  memilahkan  hasil  wawancara berdasar  isu  permasalahan  yang  dikaji, mencari  hubungan  sebab  akibat  dari  isu permasalahan berdasar hasil wawancara dan mendeskripsikan kembali hubungan sebab akibat tersebut. 9

## Pembahasan

## Tridharma Perguruan Tinggi
Saat ini perguruan tinggi menamakan dirinya dalam berbagai bentuk seperti teaching  university,  learning  university,  research  university, dan entrepreneurial university. 10 Pada dasarnya semua istilah tersebut didasari oleh konsep pendidikan tinggi  sebagai  kelanjutan  pendidikan  menengah  yang  diselenggarakan  untuk menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan profesional dalam menerapkan, mengembangkan, dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian. Guna mencapai tujuannya, perguruan tinggi secara yuridis-formil harus berperan sebagai pusat pengajaran dan didukung dengan  penelitian  ( research )  yang  relevan.  Sebagai  masyarakat  ilmiah,  Sivitas Akademika  perguruan  tinggi  dituntut  berperan  aktif  sebagai  penemu  masalah ( problem  finder )  dan  pemecah  masalah  ( problem  solver ).  Aktif  sebagai problem finder dengan  melakukan  kajian-kajian  ilmiah  terhadap  masalah.  Kajian-kajian ilmiah tersebut dapat digunakan untuk menerangkan ( to explain ) dan meramalkan
8 Acqueline M. Guarte & Erniel B. Barrios, Estimation Under Purposive Sampling, Communications In Statistics-Simulation And Computation 35, No. 2, hlm. 277-284.
9 James Spradley, The Ethnograhic Interview, Wadsworth Publishing Company, Belmont Caifornia, 1974 .
10 Muhammad Munadi, Manajemen Pendidikan Tinggi di Era Revolusi Industri 4.0, Kencana, Jakarta, 2021, hlm. v.
( to predict ), suatu peristiwa di dalam masyarakat. 11 Adapun aktif sebagai problem solver yaitu dengan memberikan saran/rekomendasi yang dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan.
Saat  ini  perubahan  sosial  di  masyarakat  pada  era  Revolusi  Industri  4.0 terjadi  begitu  cepat  yang  ditandai  dengan  perkembangan  teknologi.  Hal  ini menuntut agar kedudukan dan fungsi perguruan tinggi dapat berwujud peran yang nyata. Sebagaimana peran perguruan tinggi tertuang dalam Tridharma Perguruan Tinggi,  berupa  Dharma  Pengajaran,  Dharma  Penelitian,  dan  Dharma  Pengabdian kepada masyarakat. Perwujudan nyata ketiga peran ini harus dilakukan oleh semua Sivitas  Akademika  dalam  proses  pendidikan  tinggi  melalui  kegiatan-kegiatan pendidikan,  penelitian,  dan  pengabdian  kepada  masyarakat.  Sebagai penyelenggaran  pendidikan  tinggi  hukum,  fakultas  hukum  berperan  untuk mendidik,  meneliti,  dan  mengabdi  kepada  masyarakat  sebagai  penemu  masalah ( problem finder ) dan pemecah masalah ( problem solver ) atas masalah hukum yang terjadi dalam masyarakat, termasuk tindak pidana terorisme.
Merujuk  pada  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Peneliti,  tercatat  ada empat Fakultas Hukum, penyelenggara pendidikan tinggi hukum di Kota Surabaya, yang  telah  mengimplementasikan  Tridharma,  yang  memiliki  keterkaitan  dengan penyiapan  Kesiapsiagaan  Nasional  menanggulangi  terorisme.  Keempat  Fakultas Hukum  dimaksud,  yaitu  Fakultas  Hukum  Universitas  Bhayangkara  Surabaya (Ubhara Surabaya), Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma (UWK), Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah (UHT), dan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945  Surabaya  (Untag  Surabaya).  Tentunya  keempat  Fakultas  Hukum  tersebut memiliki  peran  dalam  menanggulangi  terorisme.  Namun  demikian,  terdapat persamaan  dan  perbedaan  implementasi  Tridharma  dari  keempatnya  terhadap masalah terorisme. 12
11 Sri Yuliawati, Kajian Implementasi Tridharma Perguruan Tinggi Sebagai Fenomena Pendidikan Tinggi di Indonesia, Jurnal Widya Tahun 29, no. 318, hlm. 28, Maret 2012.
12 Hasil  Wawancara  Peneliti  dengan  Ketua  Program  Studi  Sarjana  Fakultas  Hukum  dan  Wakil Rektor III Universitas Bhayangkara Surabaya pada 23 Maret 2022;  Ketua Program Studi dan Sekretaris  Program  Studi  Sarjana Fakultas  Hukum  Universitas  Wijaya  Kusuma  pada  7  April 2022; Dekan dan Dosen Pengampu Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah pada 19 April 2022;
Gambaran  perbandingan  implementasi  Tridharma  dari  keempat  Fakultas Hukum dalam menanggulangi terorisme dapat dilihat pada Tabel 1 Perbandingan Implementasi Tridharma dalam Penyiapan Kesiapsiagaan Nasional di bawah ini.

## Tabel  1:  Perbandingan  Implementasi  Tridharma  dalam  Menanggulangi Terorisme
FH Pendidikan Penelitian PKM Ubhara SBY - Tidak ada mata kuliah spesifik - Sub-materi MK lain
- Program ‘Kampus Kamtibmas’
dalam kurikulum - Tahun 2020, mayoritas skripsi mahasiswa dari anggota Polri - Penelitian yuridis normatif dan empiris Belum ada UWK - Tidak ada mata kuliah spesifik - Sub-materi cyberterrorism dalam Hukum Pidana Khusus - Penelitian dosen tentang cyberterrorism - Sudah banyak skripsi tentang terorisme Belum ada UHT - Mata kuliah Tindak Pidana Terorisme (2 SKS) - Pengajar dari Mabes Polri/Densus 88 AT - Penelitian yuridis normatif oleh mahasiswa - Adanya hilirisasi penelitian Belum ada Untag SBY - Tidak ada mata kuliah spesifik - Sub-materi MK Tindak Pidana Khusus - Penelitian dosen (artikel jurnal) dan mahasiswa (skripsi) - Penelitian yuridis normatif Belum ada
Sumber: Data diolah oleh Peneliti, 2022.
Berdasarkan Tabel 1 di atas, terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan. Pertama , pada bidang pendidikan, hanya Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah yang memiliki mata kuliah khusus dalam kurikulumnya mengenai terorisme yaitu tindak pidana terorisme. 13 Tiga Fakultas Hukum lain, tidak ada. Namun demikian, materi  mengenai  terorisme  menjadi  sub-materi  dalam  mata  kuliah  lain,  seperti Hukum  Pidana  Khusus 14 dan  Tindak  Pidana  Khusus  yang  memiliki  sub-capaian pembelajaran  mata  kuliah  (sub-CPMK)  mengenai  Tindak  Pidana  Terorisme. Berikutnya, terdapat juga mata kuliah lain di luar bidang hukum pidana atau yang
dan  Ketua  Program  Studi  Sarjana  Fakultas  Hukum  Universitas  17  Agustus  1945  (Untag Surabaya) pada 22 April 2022.
13 Mata kuliah khusus mengenai terorisme di Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah.
14 Mata kuliah khusus bidang hukum pidana di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma.
secara  umum  memuat  materi  mengenai  terorisme,  seperti  Hukum  Kepolisian, 15 Cyber-Crime, Cyberterrorism, 16 Pendidikan Kewarganegaraan, dan Pancasila. 17
Kedua , pada bidang penelitian. Keempat Fakultas Hukum memiliki catatan persamaan  dan  perbedaan  dalam  penelitian  hukum  mengenai  terorisme.  Secara umum,  mayoritas  penelitian  hukum  pada  keempat  Fakultas  Hukum  dilakukan untuk  keperluan  skripsi  dengan  menggunakan  jenis  penelitian  hukum-normatif ( juridis-normative ).  Terdapat  satu  temuan  menarik.  Kajian  dengan  isu  terorisme pada  Fakultas  Hukum  Universitas  Wijaya  Kusuma  merupakan  isu  yang ‘jenuh´ karena  sudah  banyak  yang  menulis  skripsi  tentang  masalah  tersebut.  Selain mahasiswa, ada juga dosen yang mengkaji masalah terorisme dengan menulis dan diterbikan pada artikel jurnal bereputasi. Salah satunya yaitu Wiwik Afifah dengan berjudul ‘Karakteristik  Tindak  Pidana  Terorisme  di  Indonesia’ yang dipublikasi  di Jurnal Akrab Juara tahun 2019. 18
Bukan  hanya  itu,  ada  juga  penelitian  yang  dihilirisasi  dari  penelitian  ke pengabdian  kepada  masyarakat,  hingga  bermuara  pada review materi  ajar,  yang pelaksanaannya  diawasi  oleh  Lembaga  Penelitian  dan  Pengabdian  Masyarakat (LPPM)-nya. Salah duanya yaitu hilirisasi penelitian di Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah. Penelitian tersebut dilakukan oleh Septiani Prameswari, dosen Fakultas Hukum  Universitas  Wijaya  Kusuma,  yang  hasil  penelitiannya  kemudian dimasukkan menjadi sub-materi bernama Cyberterrorism pada mata kuliah Hukum Tertentu (Hukum Pidana Khusus). 19
Ketiga , pada  bidang  pengabdian  kepada  masyarakat. Dapat  dilihat  bahwa keempat  Fakultas  Hukum  tersebut  belum  memiliki  catatan  kegiatan  pengabdian kepada masyarakat bertemakan terorisme. Hal ini perlu untuk kemudian dilakukan
15 Salah satu mata kuliah di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.
16 Salah satu sub-CPMK mata kuliah Cyber-Crime ( cyberterrorism ) di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma.
17 Mata  kuliah  umum  di  Fakultas  Hukum  Universitas  Bhayangkara  Surabaya  dan  Universitas Wijaya Kusuma.
18 Wiwik Afifah, Karakteristik Tindak Pidana Terorisme di Indonesia, Jurnal Akrab Juara 4, no. 5, hlm. 221-233, 2019.
19 Hasil Wawancara dengan  Ketua Program Studi Sarjana dan Sekretaris Progam Studi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma pada tanggal 7 April 2022.
penelitian  lanjutan  untuk mengetahui  alasan  faktor  pendukung  dan  penghambat dilaksanakannya pengabdian kepada masyarakat dengan tema terorisme.
Dalam konsep pendekatan cerdas menanggulangi kejahatan terorisme yang dikemukakan oleh Marthsian Yeksi Anakotta,  pendidikan tinggi hukum  berperan serta  melaksanakan  pendekatan  lunak  ( soft  approach ).  Pendekatan  lunak  ialah pendekatan yang menitikberatkan pada aspek pre-emptive dan prevention. Kedua aspek  ini  termasuk  dalam  upaya  pencegahan  radikal  terorisme  yang  terdiri  atas program  Kesiapsiagaan  Nasional,  Kontra  Radikalisasi,  dan  Deradikalisasi. 20
Pendekatan  lunak  dilakukan  juga  melalui  kegiatan  reedukasi,  rehabilitasi,  serta resosialisasi dan reintegrasi.
Reedukasi  adalah  penangkalan  dengan  mengajarkan  dan  memberikan pencerahan  kepada  masyarakat  tentang  paham  radikal  agar  masyarakat  dapat terhindar  dari  pengaruh  paham  tersebut.  Rehabilitasi  terdiri  dari  pembinaan kemandirian  dan  pembinaan  kepribadian.  Tujuan  pembinaan  kemandirian  yaitu untuk  melatih  dan  membina  para  mantan  narapidana  terorisme  dengan keterampilan  dan  keahlian  tertentu,  khususnya  dalam  bidang  bisnis/usaha dan/atau  ketenagakerjaan  agar  ketika  bebas,  mereka  dapat  bekerja  atau  bahkan membuka lapangan pekerjaan. Adapun pembinaan kepribadian dilakukan melalui metode  dialog  bersama  para  narapidana  terorisme  dan/atau  keluarganya  yang dilakukan dengan kerja sama dari penegak hukum, lembaga sosial kemasyarakatan, dan pendidikan tinggi, khususnya pendidikan tinggi hukum.
Berikutnya, resosialisasi dan reintegrasi. Kegiatan ini membimbing mereka (narapidana  terorisme)  dalam  bersosialisasi  agar  menyatu  kembali  dengan masyarakat. Di sini membutuhkan peran pendidikan tinggi, termasuk pendidikan tinggi hukum melalui kegiatan-kegiatan seperti kuliah umum, workshop, dan secara aktif melakukan  riset-riset  mengenai  hukum  dan  terorisme,  yang  hasilnya  dapat digunakan  sebagai  referensi  pembuatan  kebijakan  penanggulangan  terorisme  di Indonesia.
20 Marthsian  Yeksi  Anakotta, Soft-Medium-Hard: Pendekatan  Cerdas  Indonesia  Menanggulangi Kejahatan Terorisme, Jurnal Belo 7, no. 1, hlm. 15-36, 2021.
Melalui  Tridharma-nya,  fakultas  hukum  juga  harus  dapat  memberikan pendidikan  mengenai  hukum  dan  terorisme  serta  hubungan  keduanya  kepada masyarakat. Hal ini penting dilakukan untuk meningkatkan daya tangkal dan daya cegah dari masyarakat ketika dihadapkan dengan sesuatu peristiwa atau kejadian yang  dapat  diduga  sebagai  aksi  terorisme.  Perlu  juga  diketahui  bahwa  fakulta hukum  dapat  turut  serta  dalam  program  Deradikalisasi,  selain  Kesiapsiagaan Nasional.
Melalui  program  Deradikalisasi,  fakultas  hukum  dapat  ikut  berperan mewujudkan  tujuan  deradikalisasi, yaitu: 21 (1) melakukan counter-terrorism; (2) mencegah  proses  radikalisme;  (3)  mencegah  provokasi,  penyebaran  kebencian, permusuhan  antar-umat  beragama;  (4)  mencegah  masyarakat  dari  indoktrinasi radikalisme;  (5)  meningkatkan  pengetahuan  masyarakat  untuk  menolak  paham terorisme;  dan  (6)  memperkaya khazanah atas  perbandingan  paham.  Adapun untuk  mencapai  semua  tujuan  tersebut  diperlukan  kerja  sama  dari  semua  pihak termasuk fakultas hukum.
Melalui ketiga hal tersebut di atas, Perguruan Tinggi dapat lebih berperan aktif  mewujudkan  Tridharma-nya  dengan  menjadi  penemu  masalah  ( problem finder ) dan pemecah masalah ( problem solver ) atas masalah hukum yang terjadi di dalam masyarakat, khususnya untuk menanggulangi tindak pidana terorisme.

## Terorisme dan Revolusi Industri 4.0
Perkembangan  teknologi  informasi,  khususnya  di  bidang  internet,  telah membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia. Melalui internet, siapa saja dapat  saling  berinteraksi  dengan  bebas  tanpa  ada  sekat  pembatas.  Tentunya perkembangan teknologi informasi tersebut memiliki sisi yang positif dan negatif. Sisi positifnya yaitu mempermudah komunikasi antara setiap orang dengan lebih efektif dan efisien. Sisi negatifnya yaitu dapat digunakan atau dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk melakukan aksinya. Tentu  saja  korbannya tidak terbatas pada batas-batas wilayah kovensional suatu negara. Pelaku kejahatan dapat berasal
21 Saefudin  Zuhri,  Deradikalisasi  Terorisme:  Menimbang  Perlawanan  Muhammadiyah  dan Loyalitas Nahdlatul Ulama, Daulat Press, Jakarta, 2017.
dari berbagai jenis dan bentuk kejahatan. Satu diantaranya yaitu terorisme siber atau cyberterrorism.
Terorisme siber atau cyberterrorism. Istilah ini pertama kali digunakan oleh Barry Collin tahun 1997, peneliti di Institut Keamanan dan Intelijen di California. Collin  mendefinisikan cyberterrorism sebagai  konvergensi  sibernetik  dengan terorisme.  Lain  halnya  dengan  Dorothy  E.  Denning.  Menurut  Denning, cyberterrorism merupakan  konvergensi  terorisme  dan  dunia  maya/ cyberspace. 22
Namun demikian, cyberterrorism lebih banyak digunakan untuk menggambarkan aktivitas  serangan  yang  menyebabkan  ketakutan  dan  ancaman  fisik  dengan menggunakan teknik serangan siber yang bersifat teknologis. 23 Hal tersebut dapat dikatakan  bahwa modus  operandi terorisme  berevolusi  dengan  menggunakan internet dan dunia maya sebagai media teror.
“Terrorists  always  found  alternative  media.  Same  objectives,  different technologies.” 24 Kutipan  ini  ialah  judul sub-chapter dari  buku  berjudul Mass- Mediated  Terrorism:  Mainstream  and  Digital  Media  in  Terrorism  and Counterterrorism, yang ditulis oleh Brigette L. Nacos, tahun 2016. Judul sub-bab ini menjadi early  warning bagi  pembaca,  bahwa  terorisme  akan  terus  berevolusi seiring  dengan  perkembangan  zaman  yang  ditandai  dengan  revolusi  industri. Terorisme  di  era  Revolusi  Industri  4.0  berrevolusi  dari modus  operandi yang konvensional,  seperti  bom  mobil,  serangan  bersenjata, suicide-bomber ke  ranah dunia  maya  yang  digital,  dengan  menggunakan  media  teknologi  informasi  dan komunikasi, jaringan internet, bahkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
Menarik jika melihat bagaimana artificial intelligence (AI) dapat digunakan untuk  melakukan  teror.  Jika  melihatnya  menggunakan  kacamata  ilmu  hukum pidana, maka muncul pertanyaan, apakah AI dapat dimintai pertanggungjawaban atas  kejahatan  terorisme  yang  terjadi/yang  dilakukan?  Pencarian  akan  jawaban
22 Zahry  Yunos  dan  Syahrul  Hafidz ,  Cyber  Terrorism  and  Terrorist  Use  of  ICT  and  Cyber  Space , SEARCCT 2, 2011.
23 Achmad Zainal Huda, Melawan Radikalisme Melalui Kontra Narasi Online , Journal of Terrorism Studies 1, no. 2, hlm. 1-15, 2019.
24 Nacos, Brigitte, supra note 3 , hlm 49.
dari  pertanyaan  tersebut  menjadi  sebuah  diskursus  tersendiri  yang  dapat  dikaji oleh Fakultas Hukum melalui riset bersama dengan bidang ilmu yang lain, seperti bidang kriminologi, psikologi, dan teknologi informatika, khususnya yang berkaitan dengan robotika.
Perihal  pertanggungjawaban  pidana  AI,  terlebih  dahulu  harus  mengkritisi substansi  kedudukan  hukumnya  sebagai  subjek  hukum  secara  etimologis  dalam sistem  hukum  pidana  Indonesia.  Hal  tersebut  perlu  dikaji  sebab  saat  ini  hukum pidana  hanya  mengakui  dua  bentuk  subjek  hukum,  yaitu  individu  ( natuurlijk persoon )  dan  korporasi  ( recht  persoon ).  Tentu  saja,  penggunaannya  dipengaruhi oleh dunia teknologi yang berubah sangat cepat. Masalah muncul ketika komputer beralih  dari  mesin  yang  diprogram  untuk  melakukan  proses  pemikiran  atau perhitungan  tertentu  menjadi  mesin  "berpikir",  yaitu  kecerdasan  buatan,  yang dalam sains berarti kemampuan mesin untuk meniru perilaku intelektual, karena menjadi perlu untuk mendefinisikan subjek kejahatan teknologi.
Setiap  orang  yang  hendak  dimintai  pertanggungjawaban  pidana  harus memenuhi  dua  elemen,  yaitu  elemen  eksternal  (aktual)  dan  elemen  internal (mental).  Elemen  eksternal  (aktual)  yaitu  perilaku  kriminal.  Elemen  internal (mental)  yaitu  pengetahuan  atau  niat  umum  dalam  kaitannya  dengan  elemen perilaku. Jika salah satu elemen hilang, maka orang tersebut tidak dapat dinyatakan bersalah.  Tidak  ada  kriteria  atau  kemungkinan  lain  yang  diperlukan  untuk menjatuhkan pertanggungjawaban pidana baik dari orang atau pelaku lainnya.
Berikut gambaran sederhana dari kedua elemen tersebut di atas. Laba-laba mampu bertindak, tetapi tidak mampu merumuskan persyaratan elemen pertama; oleh  karena  itu,  gigitan  laba-laba  tidak  dikriminalisasi.  Burung  beo  mampu mengulangi  kata-kata  yang  didengarnya,  tetapi  dia  tidak  mampu  merumuskan tuntutan  fitnah  dan  sebagainya.  Untuk  mengkriminalisasi  seseorang,  harus dibuktikan  adanya  dua  elemen  di  atas.  Apabila  telah  terbukti  bahwa  seseorang telah melakukan suatu tindak pidana dengan sengaja atau dengan maksud pidana, maka orang tersebut dituntut untuk itu.
Sejak  peristiwa  9/11,  teknologi  informasi  berperan  dalam  perubahan hubungan  antara  media  dan  terorisme.  Keduanya  saling  mempengaruhi  dan
menjadi  penyebab  terjadinya  perubahan  pada  diri  masing-masing.  Teroris menggunakan media untuk memberikan informasi tentang peristiwa dan isu yang seuai  dengan  kehendek  dan  tujuan  mereka.  Terlebih  lagi  digunakan  untuk kampanye  aksi  teror  dan  meradikalisasi  orang.  Bahkan,  media  hiburan  seperti games dapat digunakan sebagai sarana untuk aksi terorime. Berbakal komponen teknologi  informasi,  games  yang  bertemakan  perang  atau  konflik  dapat memberikan  efek  dramatis  melalui  visualisasi  karakter  individu,  kelompok,  atau negara-negara tertentu (yang dinggap sebagai musuh). 25
Revolusi Industri 4.0 ditandai dengan kemunculan ‘sistem siber -fi sik’ yang melibatkan kemampuan baru bagi manusia dan mesin. 26 Bahwa, Revolusi Industri 4.0 merubah dan menghadirkan suatu dunia baru (dunia maya) di mana individu dapat  berpindah  antara  domain  digital  dan  realitas  luring  dengan  menggunakan teknologi yang terhubung untuk mengaktifkan dan mengelola kehidupan mereka. 27
Perpindahan  domain  juga  dialami  terorisme,  yang  berpindah  (merubah modus operandi ) dari menggunakan cara-cara teror secara konvensional (realitas luring) ke secara digital.
Dalam terminologi kejahatan, aksi ini biasa disebut sebagai kejahatan dunia maya/kejahatan  siber  atau cybercrime.  Cybercrime merupakan  istilah  yang  telah lama melambangkan rasa tidak aman di dunia maya. Tetapi dalam dirinya sendiri, istilah  ini  cukup  tidak  berarti  karena  cenderung  digunakan  secara  emosional daripada secara ilmiah, biasanya untuk menandakan terjadinya perilaku berbahaya yang  entah  bagaimana  terkait  dengan  penyalahgunaan  komputer,  dengan penggunaan  yang  lebih  baru  menunjukkan  bahwa  itu  digunakan  sehubungan dengan Komputer jaringan. 28
25 David L. Altheide, Terror Post 9/11 and the Media, Peter Land Publishing, New York, 2009 , hlm. 150.
26 Nicholas  David,  What  is  the  fourth  industrial  revolution,  World  Economic  Forum,  What-is-the- fourth-industrial-revolution-WEF.pdf (alejandroarbelaez.com), diakses 29 Januari 2022.
27 Min  Xu,  Jeanne  M.  David,  &  Suk  Hi  Kim,  The  Fourth  Industrial  Revolution:  Opportunities  and Challenges, International Journal of Financial Research 9, no. 2 , hlm. 90-95, 2018.
28 National  Criminal  Intelligence  Service,  Project  Trawler:  Crime  on  the  Information  Highways, Author,  London,  1999.  Lihat  juga  dalam  David  S.  Wall.  (2005). “The  Internet  as  a  Conduit  for Criminal  Activity”  in  April  Pattavina ,  Information  Technology  and  the  Criminal  Justice  System,
Sage, Thousand Oaks, CA, 2005 , hlm. 77-98.
Sebagian besar penemuan media kejahatan dunia maya tidak memiliki titik referensi  khusus  dalam  hukum,  dan  pada  kenyataannya,  banyak  dari  apa  yang disebut kejahatan dunia maya yang menyebabkan keprihatinan tidak harus dalam hukum. Mungkin istilah kejahatan dunia maya akan menjadi deskriptor yang lebih tepat  dan  akurat;  Namun,  tidak  hanya  memiliki  Istilah  kejahatan  dunia  maya memperoleh  agen  linguistik  yang  cukup  besar,  tetapi  selama  beberapa  tahun terakhir  kejahatan  dunia  maya  telah  menjadi  tertanam  dalam  agenda  kejahatan publik sebagai sesuatu yang harus diawasi. Dapat dikatakan bahwa di era Revolusi Industri  4.0,  teknologi  adalah  pusat  dari  terorisme  dan  kontra  terorisme,  tetapi masing-masing  pihak  memandang  teknologi  secara  berbeda.  Negara  melihat teknologi memberikan keuntungan yang menentukan dalam perjuangan melawan terorisme dan sering memperlakukannya sebagai tujuan itu sendiri. Bagi teroris hal terebut dianggap sebagai alat untuk mencapai tujuannya. Bukan menyoal seberapa canggih atau sederhana teknologi tersebut melainkan seberapa efektif teknologi itu dapat digunakan untuk tujuan terorisme.
Kemajuan  teknologi  baru-baru  ini  telah  memunculkan  kemungkinan terorisme yang mengerikan, yang meliputi serangan biologi, kimia, radiologi, dan dunia  maya.  Semuanya  memiliki  potensi  untuk  melakukan  kerusakan  luar  biasa dan menyebabkan gangguan besar pada masyarakat. Meskipun ancamannya nyata, tetapi itu bukanlah sesuatu yang mudah karena sulitnya mendapatkan bahan atau senjata  yang  dibutuhkan.  Terorisme  konvensional  yang  menggunakan  pisau, senjata api, dan bom sederhana, terjadi jauh lebih sering, yang menjadi penyebab kematian dan kehancuran terbanyak dalam sejarah serangan teror. 29
Sarana  penggunaan  teknologi  yang  lain  yaitu  melalui  permainan  online. Berkaitan  dengan  video  game  dan  terorisme,  beberapa  game  secara  langsung berhubungan dengan isu-isu terkait teror, terutama yang berkaitan dengan War on Terror. Misalnya, Splinter Cells , game yang berkisah tentang peristiwa 9/11. Mirip dengan Counter-Strike , game lain  seperti America's Army, Modern Warfare 2, dan
29 Herbert K. Tillema, A Brief Theory of Terrorism in Technology, in Tushar K. Ghosh, et al., Science and Technology of Terrorism and Counterterrorism, eds., 2 nd ed., CRC Press , 2010.
Medal  of  Honor:  Warfighter memungkinkan  pemain  untuk  menjadi  teroris,  yang dapat  memiliki  beberapa  manfaat  psikologis  dan  pendidikan.  Pada  tahun  2002, kelompok  Al-Qaeda  membuat  perubahan  pada  game first-person  shooter (FPS) Quest for Saddam (2003) dan memperkenalkan game lain yang  disebut Quest for Bush .  Tujuan  dari  permainan  aslinya  adalah  untuk  membunuh  tentara  Irak  dan menangkap  Saddam  Hussein,  sedangkan  Al-Qaeda  benar-benar  membalikkan peran  para  pemain.  Selanjutnya,  artis  Irak  Amerika,  Wafaa  Bilal,  membuat  lebih banyak adaptasi untuk game yang sama, yang disebutnya Night of Bush Capturing: A Virtual Jihadi (2008). Sebagai pengalaman sosial dan artistik, video game versi Bilal menciptakan kontroversi karena pemainnya "dalam posisi seorang pembom bunuh diri yang bertujuan untuk membunuh presiden Amerika Serikat (POTUS).
Islamic  State  of  Iraq  and  Syria (ISIS)  merupakan  salah  satu organisasi/kelompok  teroris  yang  memanfaatkan  permainan  online  untuk melakukan aksi terorisme. Sebuah video game telah dirilis oleh ISIS yang diadaptasi dari Grand Theft Auto (GTA) yang terkenal. Secara khusus, tidak jelas apakah game tersebut benar-benar diproduksi atau tidak; juga tidak jelas siapa sebenarnya yang mengembangkannya  karena  ada  banyak  tautan  ke  video  game,  terutama  yang mengarah  ke  situs web  torrent. Namun,  tautan  saat  ini  tidak  berfungsi  atau mengarah  ke  situs  web  berbahaya.  Dalam  artikelnya,  Ahmad  Al-Rawi menyampaikan bahwa tentu saja, trailer video game tersebut tidak diproduksi oleh media  center  terpusat  seperti Al-HAyat , Al-Furqan ,  dan Al-Ethar ,  terutama kelompok  yang  menentang  kegiatan  hiburan,  seperti  mendengarkan  musik  atau bermain  game  yang  dapat  mengalihkan  perhatian  dari  pemain  dan  keimanan. Artinya, permainan tersebut dibuat oleh beberapa pengikut atau simpatisan ISIS yang  mungkin  berada  di  luar  wilayah  kekuasaan  kelompok  tersebut.  Dari  segi perkembangannya, tidak sulit untuk melakukan perubahan pada game GTA original dengan mengkustomisasi karakter atau memainkan peran yang berlawanan mirip dengan America's  Army dan Modern  Warfare  2 ,  seperti  yang  telah  disebutkan  di atas.
Dapat dikatakan bahwa meskipun teknologi telah mengubah cara terorisme dilakukan  dan  dilawan,  hal  itu  tidak  memungkinkan  kedua  pihak  memperoleh
keuntungan. Teroris dapat memilih target, waktu, dan metode serangan mereka. Meskipun  Negara  memiliki  sejumlah  besar  sumber  daya  teknologi  yang  mereka miliki,  mereka  menghadapi  tantangan  yang  lebih  luas  karena  mereka  harus mencegah banyak tindakan yang mungkin dilakukan, baik yang dilakukan secara konvensional  maupun  kontemporer  (digital).  Pada  akhirnya,  pemenang  akan ditentukan oleh siapa yang memiliki strategi unggul, dalam artian secara terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan
Dalam  wawancara  Peneliti  dengan  BNPT  RI,  disampaikan  bahwa perkembangan IPTEK di era revolusi industri 4.0 memiliki dampak positif maupun negatif  bagi  masyarakat.  Dalam  kaitannya  dengan  terorisme,  perkembangan teknologi dimanfaatkan oleh kelompok teror untuk melakukan berbagai aksi teror, misalnya  menyebarkan  propaganda  dan  ideologi  serta  merekrut  anggota.  Salah satu yang menjadi fokus diskusi yaitu perkembangan teknologi Metaverse . BNPT RI menilai bahwa tidak menutup kemungkinan teknologi Metaverse akan dan dapat dimanfaatkan  oleh  kelompok  atau  organisasi  teroris  untuk  membangun jaringannya di masa depan. 30
“The Metaverse is a digital universe of shared infrastructures, standards, and protocols that are not isolated from the physical world but interco nnected with it.” 31
Metaverse adalah alam semesta digital yang terdiri dari infrastruktur, standar, dan protokol bersama yang tidak terisolasi dari dunia fisik tetapi saling berhubungan dengannya.  Sebut  saja  Al-Qaida  (AQ)  dan  afiliasi  organisasi  terorisnya  yang menggunakan platform Youtube, Twitter, Facebook, Instagram, dan platform media sosial  lainnya 32 untuk  menyebarkan  propaganda  dan  ideologi  serta  merekrut anggota.  Selain  AQ,  ISIS  juga  memanfaatkan  perkembangan  teknologi  informasi melalui  sosial  media  untuk  menyebarkan  propaganda  ideologi  terorisnya  dan
30 Hasil  Wawancara  Peneliti  dengan  Sub  Direktorat  Intelijen  Badan  Nasional  Penanggulangan Terorisme (BNPT RI) pada 30 Mei 2022.
31 Yujun  Huang,  Comparative  Study:  How  Metaverse  Connect  With  China  Laws,  SSRN  3955900, University of Washington; Macau University of Science and Technology, Januari 2021 , hlm. 1-17.
32 Gabriel Weimann, New Terrorism and New Social Media, Commons Lab of the Woodrow Wilson International Center for Scholars, Washington D.C., 2014, hlm. 1-17.
merekrut  anggota  untuk  misi  besarnya,  yaitu  membentuk  Khilafah. 33 Adanya revolusi modus operandi ini memungkinkan kelompok atau organisasi teroris untuk beralih dari satu platform ke platform yang lain, tidak terkecuali ke Metaverse.
Dalam  konteks  penyiapan  Kesiapsiagaan  Nasional,  apa  yang  disampaikan oleh  BNPT  RI  dan  melihat  terjadinya  revolusi modus  operandi tindak  pidana terorisme, maka seharusnya itu menjadi early warning bagi seluruh pihak dalam konsep Pentahelix ,  tidak  terkecuali  perguruan  tinggi  untuk  mulai  melakukan pengembangan kajian-kajian terorisme, khususnya bagi Sivitas Akademik Fakultas Hukum,  dalam  perspektif  hukum  dan  teknologi.  Pengembangan  kajian-kajian terorisme  dengan  mengimplementasikan  Tridharma  Perguruan  Tinggi  melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

## Penyiapan Kesiapsiagaan Nasional
Pada 13 Januari 2022, Kepala BNPT RI, Komjen Pol. Boy Rafli Amar, dalam audiensinya  bersama  Dekan  dan  Rektor  Universitas  Pasundan  (Unpas), memperkenalkan  konsep ‘Pentahelix’, sebuah  konsep  yang  memposisikan akademisi  sebagai  aktor  yang  terlibat  dalam  penyiapan  Kesiapsiagaan  Nasional, kontra  radikalisasi,  dan  deradikalisasi  untuk  menanggulangi  terorisme. 34 Hal  ini menunjukan  bahwa  civitas  akademika  memiliki  peran  sentral  dalam  upaya penanggulangan  terorisme.  Peran  sentral  tersebut  diwujudkan  melalui pelaksanaan  pendidikan/pengajaran,  penelitian,  dan  pengabdian  kepada masyarakat secara terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan.
Kesiapsiagaan  Nasional  merupakan  salah  satu  strategi  dari  tiga  strategi utama pencegahan tindak pidana terorisme yang termuat dalam Undang-Undang Nomor  15  Tahun  2018  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme. Kesiapsiagaan  Nasional  adalah  suatu  kondisi  siap  siaga  untuk  mengantisipasi
33 John  A.  Edwards,  The  Myth  of  the  Caliph:  Suffering  and  Redemption  in  the  Rhetoric  of  ISIS,  in Michael  Krona  and  Rosemary  Pennington,  The  Media  World  of  ISIS,  Indiana  University  Press, Indiana, 2019 , hlm. 22.
34 BNPT RI, Gelar Audiensi Bersama Unpas, BNPT: Cegah Terorisme di Lingkungan Kampus dengan Konsep  Pentahelix,  GELAR  AUDIENSI  BERSAMA  UNPAS,  BNPT  :  CEGAH  TERORISME  DI LINGKUNGAN  KAMPUS  DENGAN  KONSEP  PENTAHELIX  -  Badan  Nasional  Penanggulangan Terorisme, diakses 29 Januari 2022.
tindak  pidana  terorisme  melalui  proses  terencana,  terpadu,  sistematis,  dan berkesinambungan.  Dalam  implementasinya,  program  Kesiapsiagaan  Nasional dilakukan oleh kementerian/lembaga terkait di bawah koordinasi Badan Nasional Penanggulangan  Terorisme  (BNPT  RI). 35 Disebutkan  bahwa  Kesiapsiagaan Nasional dilaksanakan melalui lima cara yakni: (1) pemberdayaan masyarakat, (2) peningkatan  kemampuan  aparatur,  (3)  perlindungan  dan  peningkatan  sarana prasarana, (4) pengembangan kajian terorisme, dan (5) pemetaan wilayah rawan padam radikal terorisme. Berdasarkan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun  2019  tentang  Pencegahan  Tindak  Pidana  Terorisme  dan  Perlindungan Terhadap  Penyidik,  Penuntut  Umum,  Hakim,  dan  Petugas  Pemasyarakatan, pengembangan  kajian  terorisme  dilakukan  untuk  merumuskan  strategi  nasional pencegahan  terorisme;  dan  memahami  perkembangan  konsep  pencegahan terorisme.  Pengembangan  kajian  terorisme  dapat  dilakukan  dengan  kerja  sama antara BNPT RI dengan pusat kajian dan lembaga pendidikan, dimana semua kajian terorisme  kemudian  diintegrasikan  kemudian  diolah  oleh  BNPT  RI  untuk menyusun rekomendasi kebijakan dalam pencegahan terorisme. 36
Program  Kesiapsiagaan  Nasional  telah  disosialisasikan  melalui ’Deklarasi Kesiapsiagaan Nasional ’ yang dilaksanakan dengan mengajak berbagai kelompok masyarakat  untuk  bersama-sama  menyatakan  sikap  siap  siaga  menghadapi ancaman paham radikal terorisme dan terlibat aktif dalam pencegahan terorisme. Dalam  hubungannya  dengan  pendidikan  tinggi,  program  ini  telah  dilaksanakan sebanyak  empat  kali  di  empat  kota  berbeda  yaitu  Malang,  Mataram,  Balikpapan, dan  Banjarmasin.  Walaupun  tidak  secara  khusus  ditujukan  kepada  pendidikan tinggi,  khususnya  pendidikan  tinggi  hukum,  program  deklarasi  Kesiapsiagaan Nasional  juga  melibatkan  kelompok  mahasiswa  sebagai  peserta  dan  sasaran kegiatan.
Khusus  untuk  di  tingkat  daerah,  pelaksanaan  program  Kesiapsiagaan Nasional diawali dengan pembentukan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme
35 Hasil Wawancara Peneliti dengan BNPT RI, supra note 30 .
36 Peraturan  Pemerintah  R.I.,  No.  77  Tahun  2019,  Pencegahan  Tindak  Pidana  Terorisme  dan Perlindungan Terhadap Penyidik, Penuntut, Hakim, dan Pemasyarakatan, Pasal 15-17.
(FKPT) di tingkat daerah yang berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat di daerah dalam pencegahan terorisme di daerah. Pembentukannya didasarkan pada Peraturan Kepala BNPT RI Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Forum Koordinasi  Pencegahan  Terorisme  di  Daerah. 37 Berdasarkan  Pasal  3,  FKPT berfungsi  sebagai  wadah  partisipasi  masyarakat  di  daerah  dalam  pencegahan terorisme  dan  sebagai  mitra  BNPT  RI  dalam  membangun  sinergi  dalam melaksanakan  program  dan  kegiatan  pencegahan  terorisme  di  daerah. Pengurusnya  terdiri  dari  tokoh  masyarakat,  organisasi  profesi,  tokoh  agama, dan/atau akademisi. Saat ini FKPT memiliki lima bidang lingkup kerja,  yakni (1) bidang agama, sosial-ekonomi dan budaya; (2) bidang media massa, hukum, dan human; (3) bidang pemuda dan pendidikan; (4) bidang perempuan dan anak; dan (5)  bidang  pengkajian  dan  penelitian.  Khusus  pada  bidang  pengkajian  dan penelitian,  BNPT  RI  bersama  dengan  FKPT  telah  melakukan  beberapa  program yang  berkaitan  dengan  penelitian  di  bidang  penanggulangan  terorisme  bersama dengan lembaga pendidikan tinggi maupun lembaga penelitian.
Selain  itu,  dalam  rangka  memberdayakan  masyarakat  di  lingkungan kampus, dengan dibantu oleh FKPT, BNPT RI  melakukan kegiatan Kesiapsiagaan Nasional di wilayah perguruan tinggi melalui program bernama ‘Jaga Kampus Kit a ’ . Program  ini  berupaya  untuk  mencegah  penyebaran  paham  radikal  terorisme  di lingkungan  perguruan  tinggi  atau  kampus  di  berbagai  kota  di  Indonesia  melalui seminar/ talkshow. Hanya saja memang program ini menargetkan pendidikan tinggi secara  umum  dan  tidak  hanya  menargetkan  fakultas  atau  bidang  studi  tertentu, misalnya pendidikan tinggi hukum.
Salah  satu  hasil  pencapaian  dari  pelaksanaan  program  Kesiapsiagaan Nasional yakni berkurangnya potensi tindak pidana terorisme. Hal ini dituangkan dalam  pengukuran-pengukuran  ilmiah,  salah  satunya  Indeks  Risiko  Terorisme (IRT)  yang  dilaksanakan  secara  bersama-sama  dengan  beberapa  lembaga  riset, seperti Program Studi Kajian Terorisme Universitas Indonesia dan Alvara Research
37 Peraturan  Kepala  Badan  Nasional  Penanggulangan  Terorisme,  No.  3  Tahun  2019,  Pedoman Umum Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme di Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4.
Center,  yang  terakhir  dirilis  pada  tahun  2021,  yang  menggambarkan  penurunan tingkat  risiko  terorisme.  Tahun  2021  Indeks  Risiko  Terorisme  sebesar  52.22%. Menurut Kepala BNPT RI, Komjen Pol. Boy Rafli Amar, angka itu merupakan suatu kegembiraan sekaligus menjadi tantangan untuk terus menurunkan Indeks Risiko Terorisme. 38 Selain itu, tahun ini BNPT RI akan menyusun juga Indeks Kesadaran Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Nasional dalam Mengantisipasi Tindak Pidana Terorisme,  yang  bekerja  sama  dengan  Pusat  Riset  Ilmu  Kepolisian  dan  Kajian Terorisme Universitas Indonesia (PRIK-KT UI).
Adapun  terdapat  faktor  pendukung  dan  penghambat  dalam  pelaksanaan program Kesiapsiagaan Nasional. Faktor pendukungnya ialah adanya FKPT tingkat daerah yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di 34 Provinsi di Indonesia, keterlibatan akademisi dalam pelaksanaan program, dan dukungan dari lingkungan universitas  maupun  kampus  juga  memudahkan  pelaksanaan  program-program pencegahan  tindak  pidana  terorisme  di  tingkat  perguruan  tinggi.  Faktor penghambatnya  yaitu  terbatasnya  pelaksanaan  program  saat  Pandemi  Covid-19, yang kemudian memerlukan penyesuaian dengan regulasi masing-masing daerah ketika akan melaksanakan program di daerah-daerah. 39
Dalam  bidang  hukum,  penyiapan  Kesiapsiagaan  Nasional  dapat  diawali dengan  penelitian  hukum  terhadap  sistem  hukum  yakni  substansi,  struktur,  dan budaya.  Penelitian  mengenai  substansi  hukum  penanggulangan  terorisme  fokus pada  pembaharuan/penguatan  regulasi  yang  berkaitan  dengan  pencegahan terorisme, seperti: 40 (a) pembuatan KTP dan dokumen perjalanan; (b) pembatasan aktivitas napi teroris di dalam LAPAS; (c) pengawasan penggunaan telepon seluler dan internet bagi mantan napi terorisme; (d) pengaturan dan pengawasan tentang bahan peledak; (e) penerbitan dan pengawasan terhadap kegiatan pelatihan militer
38 Kompas.com, BNPT Sebut Indeks Risiko Terorisme 2021 Lebih Baik dari Target RPJMN, BNPT Sebut Indeks Risiko Terorisme 2021 Lebih Baik dari Target RPJMN (kompas.com), diakses 13 Juni 2022.
39 Hasil Wawancara dengan BNPT RI, supra note 30 .
40 Layla  Rizky,  Peran  Badan  Nasional  Penanggulangan  Terorisme  dalam  Menanggulangi Radikalisme  di  Indonesia  (Studi  Atas  Program  Deradikalisasi  Pendekatan  Wawasan Kebangsaan), Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018, 48.
oleh  kelompok  masyarakat;  (f) pengawasan  pemberitaan  mengenai  terorisme  di media massa, baik konvensional maupun digital; (g) pengawasan terhadap kegiatan yang  menghasut,  menyebar  kebencian,  dan  memprovokasi  untuk  melakukan tindakan  permusuhan  dan  aksi  kekerasan;  dan  (h) pengawasan  lalu lintas  orang dan barang di perbatasan serta pintu-pintu masuk dan keluar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 41
Dari  kedelapan  poin  tersebut  di  atas  terdapat  beberapa  hal  yang  perlu ditambahkan, yaitu seperti pada poin pengawasan terhadap mantan napi terorisme dan  pengawasan  pada  media  konvensional  dan  digital.  Namun  demikian,  selain fokus  pada  penguatan  kedelapan  poin  tersebut  di  atas,  perlu  juga  melakukan penguatan regulasi melalui pembaharuan yang berkaitan dengan pendidikan tinggi, khususnya  pendidikan  tinggi  hukum.  Bahwa  perlu  mengatur  regulasi  mengenai tugas  dan  peran  pendidikan  tinggi  hukum  melalui  pelaksanaan  pendidikan, penelitian,  dan  pengabdian  kepada  masyarakat  secara  terencana,  terpadu, sistematis, dan berkesinambungan untuk menanggulangi terorisme.
Substansi  hukum  merupakan  fondasi  bagi  pelaksanaan  penyiapan Kesiapsiagaan Nasional sebagaimana hakikatnya Indonesia sebagai Negara hukum. Namun  demikian,  jika  melihat  pada  substansi  hukum  yang  berkaitan  dengan penanggulangan  (pencegahan)  terorisme,  khususnya  dalam  bidang  penyiapan Kesiapsiagaan  Nasional,  ternyata  fakultas  hukum  belum  mendapat  porsi  peran yang  memadai.  Perumusan  substansi  dilakukan  secara  umum  dalam  Peraturan Presiden  Nomor  7  Tahun  2020  tentang  Rencana  Aksi  Nasional  Pencegahan  dan Penanggulangan Ekstremisme  Berbasis  Kekerasan  Yang  Mengarah  Pada Terorisme  Tahun  2020-2024  (RAN  PE). 42 Satu  hal  yang  perlu  juga  diperhatikan adalah  terorisme  merupakan  masalah  yang  kompleks  yang  tidak  hanya  sebatas pada penanggulangan semata, namun juga terkait dengan substansi hukum dalam penindakan  serta  rehabilitasi  dan  pendampingan  untuk  mengubah  paradigma
41 Rhousdy Soeriaatmadja dan Brigjen Pol. (Purn) Ivan T.H. Sihombing, Kiprah DKPT dalam Situasi Kontroversi dan Keterbatasan, 2009, hlm. 337-338.
42 Lampiran Peraturan Presiden R.I., No. 7 Tahun 2020, Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan  Ekstremisme  Berbasis  Kekerasan  Yang  Mengarah  Pada  Terorisme  Tahun 2020-2024 (RAN PE).
pelaku  terorisme.  Oleh  karena  itu,  dalam  pendidikan  hukum  perlu  untuk mengajarkan materi hukum sejak dari pencegahan, penindakan hingga rehabilitasi dan pendampingan untuk mengubah paradigma pelaku terorisme.
Merujuk pada konsep Pentahelix, struktur hukum dapat berupa penguatan lembaga  penelitian  pendidikan  tinggi  hukum.  Pendidikan  tinggi  hukum  perlu membentuk  sebuah  wadah  berupa  kelompok  riset  yang  terdiri  dari  dosen  dan mahasiswa  dengan  fokus  kajian  mengenai  hukum  dan  terorisme  dengan menggunakan jenis penelitian sosio-legal dan pendekatan interdisipliner. Selain itu, kelompok  riset  dibekali  juga  dengan  anggaran  yang  cukup  untuk  melaksanakan penelitian, yang dapat diperoleh dari sumber internal kampus dan/atau eksternal yaitu  melalui  pemerintah  (Kementerian/Lembaga)  terkait.  Di  sini  penting  untuk melakukan hilirisasi penelitian, sama seperti yang dilakukan oleh Fakultas Hukum Universitas  Hang  Tuah  dan  Universitas  Wijaya  Kusuma,  dimana  hasil  penelitian dapat  digunakan  untuk  pengabdian  kepada  masyarakat,  digunakan  untuk melakukan review kurikulum, dan/atau disampaikan/ dikirimkan kepada BNPT RI sebagai  masukan  atau  rekomendasi  guna  menjadi  bahan  rujukan  dalam merumuskan penyiapan Kesiapsiagaan Nasional menanggulangi terorisme berupa rekomendasi kebijakan dalam pencegahan terorisme.
Hanya  saja  saat  ini  BNPT  RI  belum  memiliki  media/wadah  yang  secara khusus  diperuntukan  bagi  pendidikan  tinggi  hukum  untuk  mengirimkan  hasil kajiannya  mengenai  hukum  dan  terorisme  kepada  BNPT  RI.  Namun  demikian, BNPT RI secara intensif memiliki kerja sama dengan para akademisi dari beberapa pendidikan  tinggi  hukum  untuk  melakukan  kolaborasi  penelitian,  yang  hasilnya kerap  disampaikan  dalam  forum  diskusi  dengan  mengundang  unit  kerja Kementerian/Lembaga terkait. Hal ini dapat melengkapi inovasi yang sebelumnya telah dimulai oleh BNPT RI pada 26 Januari 2022 lalu ketika menjalin kerja sama dengan  Badan  Riset  dan  Inovasi  Nasional  (BRIN). 43 Riset  bagi  BNPT  RI  penting dalam  menentukan  strategi  BNPT  RI  dalam  upaya  mencegah  tindak  pidana
43 BNPT RI, BNPT dan BRIN Jalin Kerja Sama Penanggulangan Terorisme Berbasis Riset,  BNPT DAN  BRIN  JALIN  KERJA  SAMA  PENANGGULANGAN  TERORISME  BERBASIS  RISET  -  Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, diakses pada 30 Januari 2022.
terorisme,  yang  dilakukan  bersama  unsur  Kementerian/Lembaga,  masyarakat (Lembaga  Swadaya  Masyarakat),  dan    pendidikan  tinggi,  khususnya  pendidikan tinggi hukum dalam merumuskan kebijakan penanggulangan terorisme.
Penyiapan  Kesiapsiagaan  Nasional  yang  berikutnya  yaitu  pengabdian kepada masyarakat. Pasal 3 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang  Pendidikan  Tinggi  menyatakan  bahwa  pengabdian  kepada  masyarakat merupakan  kegiatan  yang  memanfaatkan  ilmu  pengetahuan  dalam  upaya memberikan  sumbangan  demi  kemajuan  masyarakat. 44 Kelompok  riset  seperti tersebut  di  atas  dapat  ditugaskan  oleh  pendidikan  tinggi  hukum  untuk melaksanakan  pengabdian  kepada  masyarakat  menggunakan  hasil  kajiannya mengenai  hukum  dan  terorisme.  Hal  ini  dapat  dilihat  pada  Pasal  44  Ayat  (1) Peraturan  Pemerintah  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Pendidikan  Tinggi,  yang menyatakan  bahwa  pelaksana  pengabdian  kepada  masyarakat  yaitu  melalui lembaga  pengabdian  kepada  masyarakat,  fakultas,  pusat  penelitian,  jurusan, laboratorium,  kelompok  dan  perorangan.  Hal  ini  berarti  bahwa  kelompok  riset yang  telah  melakukan  penelitian  dapat  juga  melaksanakan  pengabdian  kepada masyarakat dengan merujuk dari penelitian yang dihasilkan.
Dalam  konteks  penyiapan  Kesiapsiagaan  Nasional,  pengabdian  kepada masyarakat  dapat  disebut  sebagai  upaya  pemberdayaan  masyarakat. Pemberdayaan  masyarakat  merupakan  salah  satu  dari  kelima  program Kesiapsiagaan Nasional selain pengembangan kajian terorisme. Pasal 5 Peraturan Pemerintah  Nomor  77  Tahun  2019  merumuskan  bahwa  pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: (1) mendorong kelompok dan organisasi masyarakat untuk berperan aktif dalam pencegahan tindak pidana terorisme  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan;  (2) meningkatkan kapasitas kelembagaan kelompok dan organisasi masyarakat untuk dapat  terlibat  secara  aktif  dalam  pencegahan  tindak  pidana  terorisme;  (3) menyampaikan  dan  menerima  informasi  tentang  pencegahan  tindak  pidana terorisme kepada dan dari masyarakat; (4) memberikan edukasi mengenai bahaya
44 Peraturan Pemerintah R.I., No. 30 Tahun 1999, Pendidikan Tinggi, Pasal 3 Ayat (4).
dan dampak tindak pidana terorisme melalui pendidikan formal, nonformal, dan informal;  dan  (5)  kegiatan  pemberdayaan  masyarakat  lainnya  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pada bidang pengabdian kepada masyarakat inilah yang Peneliti rasa masih minim. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 1 di atas bahwa bahkan keempat pendidikan tinggi  hukum  tersebut  belum  memiliki  kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat yang  spesifik  mengenai  hukum  dan  terorisme.  Peneliti  menilai  bahwa  hal  ini dikarenakan  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  77  Tahun  2019  pun  belum memberikan  peran  kepada  pendidikan  tinggi  hukum  untuk  melaksanakan pemberdayaan  masyarakat  dalam  bidang  tersebut.  Padahal,  jika  pada  substansi hukumnya  tersedia,  maka  pendidikan  tinggi  hukum  pun  dapat  membantu meningkatkan  budaya  hukum  masyarakat  untuk  mencegah  terorisme.  Adanya pengabdian kepada masyarakat menjadi wujud pemberdayaan masyarakat. Dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, pendidikan tinggi hukum dapat turut serta mewujudkan masyarakat yang siap siaga menanggulangi terorisme.
Melalui  pengabdian  kepada  masyarakat,  pendidikan  tinggi  hukum  dapat memberikan  informasi  mengenai  hak  dan  kewajiban  hukum  masyarakat  sebagai warga  Negara  yang  juga  bertanggung  jawab  menjaga  dan  memelihara keamanan/ketertiban  hukum,  minimal  di  lingkungannya.  Pemberdayaan masyarakat  yang  dilakukan  dengan  pengabdian  kepada  masyarakat  memegang peranan yang penting dalam Kesiapsiagaan Nasional karena masyarakat memiliki tiga faktor penting untuk dilibatkan dalam pencegahan tindak pidana terorisme 45 . Pertama , konteks  dan  budaya  yang  ada  di  masyarakat  pada  hakikatnya tidak  sejalan  dengan  ideologi  radikal  terorisme  ataupun  ekstremisme  kekerasan lainnya  sehingga  masyarakat  akan  secara  sukarela  membantu  kebijakan pemerintah dalam hal kontra terorisme.
Kedua , ancaman  terorisme  yang  muncul  dari  paham  radikal  terorisme memungkinkan  masyarakat  menjadi  korban  yang  terdampak  langsung  sehingga pemberdayaan  masyarakat  akan  berjalan  dengan  maksimal  karena  masyarakat
45 Hasil Wawancara dengan BNPT RI, supra note 30.
secara rasional menyadari bahwa mereka berpotensi menjadi korban dari tindak pidana terorisme jika tidak ikut terlibat dalam pencegahan terorisme.
Ketiga , masyarakat  merupakan  sebuah  komunitas  yang  terbentuk  secara sadar dan memiliki relasi atau keterkaitan satu sama lain sehingga dapat berguna dalam  mempromosikan  kebijakan  kontra  terorisme  dalam  sebuah  komunitas masyarakat.  Ketiga  faktor  ini  akan  membuat  pemberdayaan  masyarakat  dapat menjadi program yang tepat guna dan dapat berdampak baik dalam menciptakan resiliensi pada masyarakat sehingga mendorong terciptanya masyarakat yang siap siaga  menghadapi  paham  radikal  terorisme,  tindak  pidana  terorisme,  atau ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

## Penutup
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan rumusan masalah yang telah diuraikan  di  atas,  Peneliti  berkesimpulan  bahwa: Pertama , fakultas  hukum memiliki  peran  dalam  program  penyiapan  Kesiapsiagaan  Nasional  untuk menanggulangi  terorisme  di  era  revolusi  industri  4.0  melalui  implementasi Tridharma  pengajaran,  penelitian,  dan  pengabdian  kepada  masyarakat. Kedua , diperlukan  pembaruan  strategi  penyiapan  Kesiapsiagaan  Nasional  yang  dimulai dari  pembaharuan  sistem  hukum,  mulai  dari  revisi  substansi  hukum  mengenai peran  pendidikan  tinggi  hukum  dalam  penyiapan  Kesiapsiagaan  Nasional, pembentukan struktur hukum berupa kelompok/tim riset hukum dan terorisme di tingkat  pendidikan  tinggi  hukum,  dan  penguatan  budaya  hukum  berupa pemberdayaan  masyarakat  melalui  pengabdian  kepada  masyarakat  mengenai hukum, terorisme, dan teknologi.
Merujuk  dari  kesimpulan  di  atas,  Peneliti  menyarankan  untuk  dilakukan penelitian  dan  penulisan  selanjutnya  mengenai  kebijakan  hukum  pidana  dengan tema hubungan antara hukum, terorisme, dan teknologi. Tema ini menarik karena saat ini Indonesia sementara memasuki revolusi industri 5.0 yang mana tentu saja akan  terjadi  lagi  revolusi modus  operandi tindak  pidana  terorisme.  Hasil  dari penelitian  tersebut  kemudian  dapat  dikirim  kepada  Badan  Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT RI) sebagai rekomendasi agar menjadi referensi
dalam menyusun kebijakan rencana penyiapan Kesiapsiagaan Nasional Indonesia menanggulangi terorisme di era revolusi industri 4.0 dan/atau 5.0. 46

## DAFTAR PUSTAKA
Buku: Brigitte Nacos, Mass-mediated terrorism: Mainstream and digital media in terrorism and counterterrorism, Rowman & Littlefield, Maryland, 2016.
David L. Altheide, Terror Post 9/11 and the Media, Peter Land Publishing, New York,
2009.
David  S.  Wall,  The  Internet  as  a  Conduit  for  Criminal  Activity,  in  April  Pattavina, Information  Technology  and  the  Criminal  Justice  System,  Sage,  Thousand Oaks, CA., 2005.
Gabriel  Weimann,  New  Terrorism  and  New  Social  Media,  Commons  Lab  of  the Woodrow Wilson International Center for Scholars, Washington D.C., 2014
John A. Edwards, The Myth of the Caliph: Suffering and Redemption in the Rhetoric of ISIS,  in  Michael  Krona  and  Rosemary  Pennington,  The  Media  World  of  ISIS, Indiana University Press, Indiana, 2019.
James  Spradley,  The  Ethnograhic  Interview,  Wadsworth  Publishing  Company,
Belmont Caifornia, 1974.
Muhammad  Munadi,  Manajemen  Pendidikan  Tinggi  di  Era  Revolusi  Industri  4.0, Kencana, Jakarta, 2021.
National  Criminal  Intelligence  Service, Project  Trawler:  Crime  on  the  Information Highways, Author, London, 1999. Rhousdy Soeriaatmadja dan Brigjen Pol. (Purn) Ivan T.H. Sihombing, Kiprah DKPT dalam Situasi Kontroversi dan Keterbatasan, 2009.
Saefudin Zuhri, Deradikalisasi Terorisme: Menimbang Perlawanan Muhammadiyah dan Loyalitas Nahdlatul Ulama, Daulat Press, Jakarta, 2017.
Herbert K. Tillema, A Brief Theroty of Terrorism in Technology, in Tushar K. Ghosh, et al., Science and Technology of Terrorism and Counterterrorism, eds., 2 nd ed., CRC Press, 2010.

## Jurnal:
Acqueline  M.  Guarte  &  Erniel  B.  Barrios,  Estimation  Under  Purposive  Sampling, Communications In Statistics-Simulation And Computation 35.
46 Peneliti mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu, antara lain yaitu (1) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Katolik Darma Cendika yang telah mendanai penelitian ini; (2) Para Dekan/Ketua Program Studi Sarjana pada Fakultas Hukum di Universitas Bhayangkara Surabaya, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Universitas  Hang  Tuah,  dan  Universitas  17  Agustus  1945  Surabaya  yang  telah  bersedia diwawancarai perilah implementasi Tridharma dalam menaggulangi terorisme; dan (3) Sub- Direktorat Intelijen Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT RI) yang telah bersedia diwawancarai mengenai penyiapan Kesiasiagaan Nasional Indonesia menanggulangi terorisme. Terakhir, kepada seluruh anggota Tim Peneliti dari Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika atas kerja samanya.
Achmad Zainal Huda, Melawan Radikalisme Melalui Kontra Narasi Online , Journal of Terrorism Studies 1, no. 2, 2019.
Alfalachu  Indiantoro  &  Wafda  Vivid,  Perubahan  Sistem  Kebijakan  Pendidikan Tinggi  Dalam  Dimensi  Pendidikan  Hukum,  Justitia  Jurnal  Hukum  1,  no.  2 , Oktober 2017 . Marthsian  Yeksi  Anakotta, Soft-Medium-Hard: Pendekatan  Cerdas  Indonesia Menanggulangi Kejahatan Terorisme, Jurnal Belo 7, no. 1, 2021.
Institute for Economics & Peace. Global Terrorism Index 2019: Measuring the Impact of Terrorism, Sydney, November 2019.
Sidharta, Ketidakpastian Global dan Tanggapan Pendidikan Tinggi Hukum, Jurnal Veritas et Justitia 8, no. 1, 2022.
Sri Yuliawati, Kajian Implementasi Tridharma Perguruan Tinggi Sebagai Fenomena Pendidikan  Tinggi  di  Indonesia,  Jurnal  Widya  Tahun  29,  No.  318 , Maret 2012.
Wiwik  Afifah,  Karakteristik  Tindak  Pidana  Terorisme  di  Indonesia,  Jurnal  Akrab Juara 4, no. 5, 2019.
Min  Xu,  Jeanne  M.  David,    &  Suk  Hi  Kim,  The  Fourth  Industrial  Revolution:
Opportunities and Challenges.” International Journal of Financial Research 9, no. 2, 2018.
Yujun Huang, Comparative Study: How Metaverse Connect With China Laws , SSRN 3955900, University  of  Washington;  Macau  University  of  Science  and Technology, Januari 2021.
Zahry Yunos dan Syahrul Hafidz, Cyber Terrorism and Terrorist Use of ICT and Cyber Space, SEARCCT 2, 2011.

## Tesis:
Layla  Rizky,  Peran  Badan  Nasional  Penanggulangan  Terorisme  dalam Menanggulangi Radikalisme di Indonesia (Studi Atas Program Deradikalisasi Pendekatan  Wawasan  Kebangsaan),  Skripsi  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu Politik di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

## Wawancara:
Hasil Wawacara Peneliti dengan Ketua Program Studi Sarjana Fakultas Hukum dan Wakil Rektor III Universitas Bhayangkara Surabaya pada 23 Maret 2022.
Hasil  Wawancara  Peneliti  dengan  Ketua  Program  Studi  dan  Sekretaris  Program Studi  Sarjana  Fakultas  Hukum  Universitas  Wijaya  Kusuma  pada  7  April 2022.
Hasil  Wawancara  Peneliti  dengan  Ketua  Program  Studi  Sarjana  Fakultas  Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (Untag Surabaya) pada 22 April 2022.
Hasil  Wawancara  Peneliti  dengan  Sub  Direktorat  Intelijen  Badan  Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT RI) pada 30 Mei 2022.

## Situs Daring:
Sosialisasikan  Program  Kesiapsiagaan  Nasional,  BNPT  :  Pencegahan  Radikal Terorisme Tanggung Jawab Semua Pihak - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, diakses 27 Januari 2022.

## GELAR AUDIENSI BERSAMA UNPAS, BNPT : CEGAH TERORISME DI LINGKUNGAN
KAMPUS DENGAN KONSEP PENTAHELIX - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, diakses pada 29 Januari 2022.
BNPT DAN BRIN JALIN KERJA SAMA PENANGGULANGAN TERORISME BERBASIS RISET - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, diakses pada 30 Januari 2022.
Selenggarakan Deklarasi Kesiapsiagaan Nasional, Kepala BNPT: Kita Jaga Keutuhan Negara Kita - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, diakses pada 27 Desember 2022.
What-is-the-fourth-industrial-revolution-WEF.pdf (alejandroarbelaez.com), diakses pada 29 Januari 2022.
BNPT Sebut Indeks Risiko Terorisme 2021 Lebih Baik dari Target RPJMN
(kompas.com), diakses pada 13 Juni 2022.
Analysis of Terrorist Threats and Cyber Terrorism in 2019 (visionofhumanity.org), diakses pada 25 Januari 2022.

## Peraturan Perundang-undangan:
Undang-Undang R.I., No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I., No.  15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Peraturan Pemerintah R.I., No. 30 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi. Peraturan Pemerintah R.I., No. 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi. Peraturan  Presiden  R.I.,  No.  46  Tahun  2010  Tentang  Badan  Nasional Penanggulangan Terorisme.
Peraturan Pemerintah R.I., No. 77 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme  dan  Perlindungan  Terhadap  Penyidik,  Penuntut,  Hakim,  dan Pemasyarakatan.
Peraturan  Presiden  R.I.,  No.  7  Tahun  2020  Tentang  Rencana  Aksi  Nasional Pencegahan dan Penanggulangan   Ekstremisme  Berbasis  Kekerasan  Yang Mengarah Pada Terorisme Tahun 2020-2024 .
Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, No. 3 Tahun 2019 Tentang  Pedoman  Umum  Forum  Koordinasi  Pencegahan  Terorisme  di Daerah.