INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 4222-4231 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-42468
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Keadilan Terhadap Keputusan Hukum Sesat Berhubungan Pada Hilangnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Hukum
Gadis Fransiska Apriliana Sari 1 🖂 , Ibrahim Asyam Qurrataa'yun 2 , Ihsanudin Herry Setyawan 3
Universitas Negeri Semarang
Email: gadisfransiska77059@students.unnes.ac.id 1 🖂

## Abstrak
Hukum  dan  keadilan  masih  menjadi  perhatian  besar  di  Indonesia  pada  era  globalisasi  saat  ini. Sebagai negara hukum, Indonesia menjamin keadilan bagi warganya yang sesuai dengan hukum yang ada lewat kekuasaan kehakiman melalui jalur peradilan, namun terbukti banyaknya kasus yang menimpa  orang  bawah  pada  belakangan  ini.  Adanya  sejarah  peradilan  yang  menyimpaang  di Indonesia setelah kemerdekaan yang telah terungkap, secara umum disebabkan karena bahan baku yang  diperoleh  oleh  pihak  kepolisian  ataupun  penyedik  bukan  kebenaran  yang  sebenarnya (materiele  waarheid).  Ironisnya,  meskipun  Indonesia  sudah  memasuki  era  reformasi,  penegakan hukum  di  Indonesia  masih  stagnan,  tidak  ada  peningkatan  dari  era  sebelumnya.  Ketikan  suatu perbuatan yang tidak layak diadili, tetapi tetap dipaksakan untuk diajukan ke hadapan persidangan, maka  sudah  pasti  terjadi  pelanggaran  HAM.  Terdapat  rumusan  masalah  yang  dari  penulisan  ini dihapuskannya  batasan  bukti  dalam  upaya  membela  kebenaran,  hakim,  jaksa,  terdakwa  dan pengacara, segala sesuatu yang berkaitan dengan aturan dan prosedur serta penilaian alat bukti yang telah diwajibkan oleh undang-undang. Akibat dari keadilan sesat (miscarriage of justice) sangat merugikan korban yang tidak bersalah yang memunculkan fikaran negatif pada masyarakat, dimana masyarakat tidak akan percaya dan menghormati hukum.
Kata kunci: Keadilan, Hukum Sesat, Masyarakat

## Abstract
Law and justice are still a big concern in Indonesia in the current era of globalization. As a rule of law, Indonesia guarantees justice for its citizens in accordance with applicable law through judicial power through judicial intermediaries, but it has been proven that many cases have befallen the grassroots lately. There is an aberrant history of justice in Indonesia after independence which has been revealed, generally because the raw materials obtained by the police or investigators are not the real truth (materiele waarheid). Ironically, even though Indonesia has entered the reform era, law enforcement in Indonesia is still stagnant, there has been no improvement from the previous era. When an act does not deserve trial, but is still forced to be brought before the court, then it is certain that a human rights violation has occurred. There is a formulation of the problem which, from this writing, eliminates the limitation of evidence in an effort to defend the truth, judges, prosecutors, defendants and lawyers, everything related to rules and procedures as well as evaluating evidence that has been required by law. The result of miscarriage of justice is very detrimental to innocent victims which creates negative thoughts in society, where people will not believe in and respect the law.
Keywords: Justice, Heretical Law, Society

## PENDAHULUAN
Pemberlakuan peradilan sesat di Indonesia bukan lagi sesuatu yang baru di Indonesia. Kegagalan dalam  menegakkan  keadilan  terus  meningkat  dan  diperuntukan  dalam  berbagai  deskripsi  bahwa sistem  hukum  di  negara  memungkinkan  terjadinya  sebuah  kesalahan  pada  pengadilan  yang  bisa menyebabkan  seseorang  harus  menjalani  hukuman  terhadap  kejahatan  yang  tidak  diperbuatnya, yang bisanya terjadi pada masyarakat yang tidak memahami hukum. Pada akhir-akhir ini banyak berita dari telivisi, sosial  media, maupun  surat kabar. Berita yang membicarakan tentang peradilan yang menimbulkan perdebatan bagi masyarakat, terutama pada masyarakat yang sedang mencari keadilan (justitiabelen).  Aparat  penegak  hukum  yang  tidak  disadarinya  memperlihatkan  kekurang profesionalnya dalam menyelesaikan beberapa perkara. Masyarakat yang berharap adanya ketegasan dan keadilan yang bisa melahirkan kepercayaan terhadap adanya keadilan hukum bagi rakyat miskin di Indonesia.
Berdasarkan penelitian dan pengalaman praktis sehari-hari dalam kasus tindak pidana korupsi, lebih  dari  95%  kasus  yang  adili  di  Indonesia  telah  terdaftar  secara  formal  dan  substantif.  Survey Transparasi  International  telah  mengeluarkan  penelitian  yang  menguatkan  statemen.  Salah  satu kondisi yang akan membuat penegakan hukum di negeri ini memiliki dua sisi “tajam kebawah” dan “tumpul keatas.” Salah satu kasus yang pernah ada di indonesia yaitu Kasus Aspuri, 19 tahun, pemuda asal Desa Sisioan, Dusun Bendung, Kabupaten Kasemen, Serang, Banten, bekerja sebagai buruh tani dan terancam hukuman lima tahun penjara karena diduga mencuri kaos bekas. Marhaban berusia 40,
saksi  yang  hadir  di  persidangan  mengatakan,  baju  tersebut  digunakannya  untuk  membersihkan rumah korban. Setelah selesai, Marhaban melemparkan baju itu ke pagar rumah bu Dewi. Bu Dewi menyuruh Marhaban untuk mengambil sisa bajunya karena itu Marhaban kaget karena setelah itu Dewi melaporkan kejadian tersebut ke polisi.
Permasalahan yang sering kali muncul terkait masalah hukum hanya berdiri begitu saja, tidak pernah mampu menghadirkan keadilan yang sejati. Lebih buruknya lagi bahwa seolaholah keadilan hanya mengarah kepada orang-orang kelas bawah saja. Pada pencuri kecilseperti nenek Asyani yang mendapatkan acaman hukuman selama lima tahun penjara, sementara pada pencuri besar koruptor dalam berbagai kasus korupsi maupun kejahatan yang ternilai trilyunan rupiah, sangat sulit ditangani, biarpun  tertangkap  biasanya  mendapatkan  hukuman  yang  tidak  setimpal  dengan  perbuatannya. Peristiwa yang dialami oleh rakyat kecil menunjukkan bahwa masalah hukum dan peradilan Indonesia masih  sangat  memprihatinkan.  Hukum  dan  keadilan  masyarakat  telah  seperti  dua  poros  yang bertentangan. Ada salah satu media yang berfokus kepada isu hukum yang membuat tulisana sangat menarik yang berjudul “Orang Kecil Dilarang Mecari Keadilan”
Hak  sesat  yang  dimaksud  merupakan  suatu  perkara/peristiwa  yang  tergolong  dalam  bidang hukum  pidana.  Munculnya  eksepsi  tersebut  terutama  disebabkan  oleh  penyampaian  keterangan penyidik, namun ada lagi pada tahap selanjutnya yaitu tahap penjatuhan pidana dan pemeriksaan di pengadilan.  Kasus  ini  menunjukkan  betapa  peran  penyidik  polisi  menjadi  penyebab  mendasar terjadinya penyimpangan dan kegagalan penegakan hukum. Pemeriksa bisa saja mendapatkan vonis karena polisi salah prosedur, salah menerapkan aturan, atau salah penalaran hukum. Diperkirakan proses  tersebut  akan  mengalami  kegagalan  fungsi  pada  tahap  berikutnya  dan  menghasilkan keputusan yang merugikan pihak yang berperkara. Karena polisi adalah lembaga penegak hukum yang pertama kali menyelidiki/menyelidiki suatu perkara pidana.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang dilakukan dalam penulisan artikel ini diteliti menggunakan pendekatan Yuridis Normatif. Penelitian Yuridis Normatif merupakan suatu jenis penelitian berdasarkan hukum yang dilaksanakan dengan  mengkaji  normanorma  atau  hukum  positif dengan  sumber bahan  kepustakaan (data sekunder) (Muhaminin, 2020). Penelitian Yuridis Normatif bertujuan untuk mempermudah penulis dalam pengaplikasian asas-asas atau norma Hukum Positif (Ibrahim, 2005).  Penelitian ini mempunyai sifat  deskriptif  analitis  dimana  pada  pelaksanaannya  melakukan  pendekatan  undang-undang  dan konseptual.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Peradilan di Indonesia memungkinkan adanya potensi terhadap suatu peradilan yang sesat dan terjadinya  kekeliruan  dalam  proses  pengadilan  yang  sangat  tinggi,  Dengan  demikian  sangat  perlu diperhatikan terkait pengaturan peninjauan kembali terhadap rancangan KUHAP ke depannya. Hakim Sebagai  orang  yang  mengendalikan  jalannya  proses  peradilan,  sehingga  dalam  hal  diadakan
pemeriksaan kasus pergi ke pengadilan dengan membuat keputusan yang bisa merugikan orang yang tidak bersalah, Maka bisa disebut dengan kesesatan hakim.
Peradilan yang sesat kemungkinan besar terjadi akibat kesalahan pada dasar hukum yang tidak benar dan fakta yang tidak benar. Keduanya menghasilkan keputusan yang buruk, yang bisa berdampak buruk bagi orang yang diperiksa di pengadilan atau terdakwa. Dalam perjalanan tindak peradilan sesat di Indonesia, ditemukan bahwa kemungkinan besar dasar dari permasalahan tersebut disebabkan oleh bahan dasar dan fakta hukum yang dilaporkan secara tidak benar oleh polisi dan penyidik.
Tapi percayalah dengan fakta yang diperoleh dari hasil rekayasa penyidik , metodenya adalah mengarahkan  orang  yang  mengalami  siksaan  fisik  dan  mental.  Pada  dasarnya  hal  ini  merupakan kesalahan  yang  dilakukan  oleh  oknum  penegak  hukum  memiliki  keterlibatan  didalamnya.  Perbuatan yang dilakuakan penyidik itu selanjutnya dibenarkan dan didukung oleh penuntut umumyang seolah- olah  tuduhan  tersebut adalah  suatu  kebenaran  yang  nyata.  Dakwaan  itu  diungkap  dan  pertahankan dalam  pengadilan  seolah-olah  jika  tuduhan  atau  dakwaan  itu  dianggap  benar.  Kemudian  hakim mempertimbangkan fakta-fakta palsu ini benar dan mempertimbangkannya hukum seolah-olah fakta sebenar-benarnya. Apabila itu muncul keyakinannya pada kebenaran yang dikomunikasikan oleh jaksa penuntut umum, maka keputusan hakim adalah keputusan pengadilan sesat.
Selain itu, tujuan dari hukum acara pidana, khususnya hukum pembuktian, yaitu untuk mencegah terjadinya peradilan yang sesat. Beberapa asas dan norma yang sah yang substansinya adalah untuk menghindari peradilan sesat, adalah sebagai berikut :
a. Dalam hal tersangka atau terdakwa didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana  mati  atau  pidana  penjara  selama-lamanya  15  tahun  atau  lebih,  atau  bagi  yang  tidak mampu  diancam  dengan  pidana  penjara  selama-lamanya  5  tahun,  negara  malah  diwajibkan memberikan  ketentuan  hukum.  Sehingga terdakwa  mendapatkan  hak  dalam bantuan  hukum disetiap penyidikan (Pasal 56 KUHAP);
b. Hak terdakwa untuk memberikan suatu keterangan secara bebas [Pasal 52 KUHAP];
c. [Pasal 120 Ayat (2) KUHAP] menyatakan bahwa ahli bersumpah atau berjanji kepada penyidik bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar;
d.  Menurut  Pasal  163  KUHAP,  jika  saksi  membuat  keterangan  di  persidangan  yang  berbeda dengan keterangan dalam BAB, hakim ketua meminta keterangan saksi tentang perbedaan itu. e.  [Pasal  164  Ayat  1  KUHAP]:  Hakim  ketua  sidang  menanyakan  pendapat  terdakwa  tentang keterangan setiap kali saksi selesai memberikan keterangan;
f. Menurut Pasal 165 ayat (2) dan (4) KUHAP, penuntut umum dan penasihat hukum memiliki hak yang sama untuk mengajukan pertanyaan pada saksi dan terdakwa serta mempunyai hak yang sama untuk menghadapkan saksi.
g. Hakim ketua  sidang menyuruh saksi yang memberikan kesaksian palsu  untuk  memberikan kesaksian yang sebenarnya dan mengancam saksi palsu tersebut dengan tuntutan pidana. hakim
ketua sidang dapat memerintahkan saksi ditahan untuk penuntutan lebih lanjut dengan tuduhan sumpah palsu jika keterangan itu tetap diduga palsu karena kedudukannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa, Menurut Pasal 174 ayat (1) dan (2) KUHAP;
Tujuan pemidanaan dapat diringkas sebagai berikut bila melihat sistem peradilan pidana secara keseluruhan:
a) Mencegah terjadinya kejahatan terhadap orang;
b) Penanganan perkara pidana yang tertunda sehingga masyarakat merasa puas bahwa yang bersalah telah dihukum dan keadilan telah ditegakkan;
c) Pastikan bahwa mereka yang telah melanggar hukum tidak melakukannya lagi.
Dilihat dari tujuan diatas, kepastian hukum bukan menjadi tolak ukur kemajuan sistem peradilan hukum.  Namun,  keadilan  dan  manfaat  yang  terkandung  juga  tercermin  di  dalamnya.  Seperti dipaparkan di atas, peradilan sesat merupakan buah hasil dari aparat penegak hukum yang hanya memberikan  hukuman  sebatas  pedoman  aturan  saja  tanpa  memberikan  bentuk  hukum  yang sebenarnya oleh aparat penegak hukum. Peradilan sesat sudah terjadi dalam banyak kasus.
Prinsip-prinsip umum sistem peradilan, yang pada dasarnya didasarkan pada dua prinsip yang biasanya dianggap sangat mendasar bagi sistem peradilan, adalah
i. Prinsip independensi peradilan ii. Prinsip keadilan yang tidak memihak.
Prinsip-prinsip  tersebut  tercermin  dalam  penunjuk  pada  sistem  peradilan  yang  berkualitas  dan bermartabat. Semua bangsa setuju bahwa kedua prinsip ini diperlukan untuk sistem fundamental yang dikenal sebagai hukum modern atau “aturan hukum modern”. Selain itu, Independensi menekankan berbagai pengaturan yang memiliki kaitan dengan pengangkatan, masa jabatan, peningkatan karir, sistem penggajian, dan pemberhentian hakim. Pasal 24 UUD 1945 mengatur soal independensi atau independensi kekuasaan kehakiman. Hal ini merupakan komitmen dan tanda tekad para pendiri untuk menjadikan Indonesia sebagai negara hukum modern yang mengikuti prinsip-prinsip ideologi negara modern yang konstitusional.
Meskipun  aturan  yang  ada  saat  ini  sebenarnya  cukup  lengkap  dari  segi  materi,  namun  cara penerapannya tidak  mempengaruhi nilai-nilai yang  digariskan dalam hukum itu sendiri. ini  semua sebenarnya tidak ada batasan jika ada tujuan yang kuat dari setiap bagian dari sistem penegakan hukum dan juga kelompok/pihak-pihak  di dalamnya. Tidak  mudah mengungkap proses peradilan yang menyimpang karena aparat penegak hukum yang terlibat selalu berusaha menutup-nutupi atau menyembunyikan  kesalahannya,  bahkan  terkadang  instansinya  ikut  menutup-nutupi  dan mengadakan rapat-rapat tentang kesalahannya. Bangsa ini sering melihat contoh salah tangkap atau salah keadilan. Saat menangkap dan menahan seseorang, aparat penegak hukum seringkali hanya mengejar  target.  Masalah  ini  tampaknya  belum  terselesaikan,  meskipun  banyak  kasus  kesalahan pengadilan atau penangkapan.
Utamanya peradilan hukum memiliki tujuan untuk memberi putusan bahwa seseorang bersalah atau tidak. Peradilan pidana terjadi melalui prosedur yang dibatasi oleh aturan pembuktian yang ketat yang mematuhi semua batasan konstitusional dan berujung pada pemeriksaan pengadilan. Asumsi tidak  bersalah  dan  prosedur  yang  tepat  untuk  memastikan  bahwa  seorang  terdakwa  menerima pemeriksaan atau persidangan yang jujur dan terbuka adalah beberapa aspek dari proses yang terkait dengan  syarat  dan  tujuan  persidangan  yang  bersih  dan  adil.  Dari  saat  penangkapan  hingga  saat hukuman, tidak boleh ada paksaan atau bahkan ancaman sekecil apa pun selama proses berlangsung. Itu harus sesuai dengan fakta, bukan palsu atau direncanakan.
Untuk menghasilkan putusan yang tidak hanya mengandung aspek kepastian hukum (keadilan prosedural), tetapi juga memiliki dimensi keadilan hukum, keadilan moral, dan keadilan sosial, para pencari  keadilan  pasti  menginginkan  masalah  yang  dibawa  ke  pengadilan  untuk  diputuskan  oleh hakim yang profesional dan memiliki integritas pada moral yang tinggi. Sebagai seorang yang ditahan tanpa pelanggaran, seharusnya mereka wajib diberi ganti rugi atau bayaran oleh negara. Aturan itu ada dalam PP 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP. Dalam PP tersebut, orang yang menjadi korban salah tangkap mendapat ganti rugi sebesar satu juta rupiah bagi yang meninggal dunia atau mengalami cacat pada fisik mendapat santunan tiga juta rupiah.
Pedoman ganti rugi bagi korban peradilan sesat akan direvisi pada masa pemerintahan Jokowi karena dianggap tidak adil. Ayat-ayat suci belum diubah selama lebih dari tiga dekade. Dimotori oleh Kepala Jenderal Pedoman dan Peraturan Dinas Perundang-undangan dan Kebebasan Dasar (Dirjen PP) Prof Widodo Ekatjahjana, pedoman tersebut akan segera diperbaiki dan diharapkan memiliki rasa keadilan.
Lalu, adanya pertanyaan apakah PP ini perlu segera dilakukan perbaikan; jawaban diperlukan segera. Karena banyak kasus rekayasa hukum selama beberapa tahun terakhir yang korbannya adalah rakyat kecil dan orang buta hukum. Penting untuk diingat bahwa, dalam dunia hukum dan semesta keadilan, apakah seorang hakim membuat keputusan baik atau buruk, keputusan itu bersifat final. Sedangkan  kekeliruan  hakim,  jika  ada,  dapat diselesaikan  secara  hukum  dalam  perkara tersendiri, tetapi putusan tetap mengikat dan harus diikuti sekalipun dibuat dengan sengaja secara tidak benar dan ada yang dapat membuktikannya.
Bahkan  jika  ada  bukti.  Faktanya,  tidak  ada  yang  dapat  secara  hukum  menunjukkan  bahwa putusan itu salah dengan sengaja atau merupakan hasil paksaan. Akibatnya, putusan harus diterima sebagai  penyelesaian  sengketa  yang  mengikat  secara  hukum.  Ada  argumen  yang  bersifat  umum adalah bahwa “hukmul haakim yarfa’ul khilaaf” berarti keputusan hakim mengakhiri konflik. Itu harus diikuti atau dipatuhi. Hal ini dilakukan untuk menjamin legalitas.
Akan  tetapi,  menurut  teori  Gustav  Radburg,  tujuan  hukum  adalah  menegakkan  keadilan, memberikan kemanfaatan bagi masyarakat, dan menegakkan kepastian hukum. Banyak orang dapat diambil contoh yaitu dari kasus vonis Cepi atas perkara Setya Novanto dinilai melukai rasa keadilan.
Putusan yang mencederai rasa keadilan hanya bisa diungkapkan melalui kritik sosial, sindiran, atau sarkasme karena bukan alat bukti yang sah.
Kepastian  hukum  memunculkan  sejumlah  asumsi  yang  sulit  dibuktikan,  seperti  hakim  sudah diatur,  disuap,  diancam,  dan  klaim  serupa  lainnya,  yang  dianggap  menyinggung  rasa  keadilan. Faktanya, ada penelitian tentang vonis yang merupakan hasil dari penegakan hukum yang tidak tepat. Penulis hukum yang berasal dari Jerman, Gerhart Herman Mostar, saat memimpin penelitian yang kemudian diulas dalam buku yang berjudul “Peradilan Sesat”. Untuk lebih spesifik pendahuluan yang keputusannya keluar jalur karena salah menghukum atau membebaskan seseorang.
Munculnya putusan hakim yang keliru yang menumbangkan rasa keadilan kita bisa disebabkan oleh  beberapa  faktor.  Pertama,  meskipun  diyakini  bahwa  seseorang  benar-benar  melakukan kejahatan,  namun  jaksa  tidak  dapat  memberikan  bukti.  Kedua,  hakim  disuap  dengan  uang  untuk mengambil keputusan yang diinginkan suap karena suap. Ketiga, sebagai akibat dari kebutuhan untuk memuluskan karir sang hakim, seperti untuk mencegah pengasingannya ke tempat terpencil atau janji kenaikan jabatan.
Keempat,  akibat  pemerasan,  teror,  penyanderaan,  dan  ancaman.  Bisa  jadi,  misalnya,  seorang hakim yang tidak disuap dan tidak ada niatan untuk menjadikan kasus yang ditanganinya sebagai alat untuk memajukan kariernya; namun, dia mungkin mendapat ancaman akan diekspos karena tindakan kasarnya dalam kasus sebelumnya. Pernyataa n, “Kalau dalam kasus ini tidak diputuskan seperti ini, maka masuk penjara karena menerima suap,” bisa saja dilontarkan kepada hakim. Kami tahu siapa yang menyuap Anda dan kapan Anda menerima suap juga. Jika seorang hakim pernah menerima suap, sudah pasti mereka lebih memilih memerintah sesuai dengan perintah daripada dipenjara.
Terlepas  dari  kenyataan  bahwa  banyak  yang  merasa  telah  terjadi  ketidak  konsistenan  dan permainan curang, tampaknya tidak ada yang memiliki bukti untuk disalahkan bahwa hakim telah membuat  vonis  sesat  karena  salah  satu  dari  empat  alasan  ini.  Sekalipun  tidak  ada  bukti  hukum, persepsi  tetaplah  persepsi.  Akibatnya,  masyarakat  hanya  dapat  menerima  putusan  oleh  hakim, padahal tidak ada yang menghentikan mereka untuk mengadu. Meski begitu, masyarakat tidak perlu kehilangan  kepercayaan  karena  meski  putusan  praperadilan  sudah  inkracht,  KPK  tetap  bisa memutuskan terpidana untuk didakwa kembali. Prosedur dan semua persyaratan hanya diperjelas saat praperadilan, bukan materi yang dituduhkan. Seharus lebih cermat lagi dan perlukehati-hatian agar tidak ada kegagalan lagi serta tidak terpengaruh ke dalam kesewenangan dan melanggar suatu hak asasi manusia.
Lebih baik melepaskan seribu orang yang bersalah dari pada memenjarakan satu orang yang tidak memiliki salah di penjara. Hal ini menunjukkan bahwa bukanlah hal yang mudah atau sederhana untuk  menetapkan  status  tersangka  kepada  seseorang,  apalagi  jika  ada  bukti  yang  tidak  dapat dipersengketakan karena tuduhan tersebut. Hukum adalah perwujudan dan ungkapan kepercayaan, dan  merupakan  landasan  yang  di  atasnya  dibangun  harapan  dan  keyakinan  masyarakat  untuk
bersama-sama mengatur kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, wajar jika para penegak hukum diharapkan dapat menjadi teladan seseorang yang dapat diandalkan untuk menjunjung tinggi nilai- nilai kepercayaan dalam situasi sosial.
Dalam artian psikologis, aspek  kepercayaan ini merupakan salah satu tantangan yang sangat berat yang dihadapi oleh aparat penegak hukum. Misalnya, apa yang akan terjadi  pada polisi jika, sebagai  bagian  dari  tanggung  jawab  hukum  atau  dalam  tugas  yuridis  mereka,  mereka  dituntut berjuang  untuk  ketaatan  hukum  bagi  masyarakat, tetapi  tidak  bisa  diandalkan  dalam  masyarakat. Dengan ketidakpercayaan publik akan merusak integritas hukum dengan sendirinya.
Saat ini terjadi peningkatan ketidakpepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia mengingat banyak penguasa yang menyalahgunakan kewenangannya dengan melakukan tindakan yang  tidak  sesuai  aturan  hukum  sehingga  merugikan  yang  bersangkutan.  Untuk  mendapatkan kembali kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan di Indonesia menjadi pertanda lemahnya sistem hukum di Indonesia. Sebaliknya, hukum yang dipandang sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial malah menyampaikan rasa ketidakadilan. Kualitas  para  penegak  hukum  menjadi  suatu  faktor  penyebab  utama  lemahnya  suatu  penegakan hukum di Indonesia. Kurangnya moralitas menyebabkan kurangnya profesionalisme dan keengganan aparat penegak hukum. Alih-alih menegakkan hukum, mereka yang menegakkannya terlibat dalam peradilan sesat. Moralitas yang rendah ini membuat para eksekutif hukum yang sah di Indonesia tetap lemah. Jika aparat penegak hukum berperilaku profesional, jujur, dan sesuai dengan prinsip-prinsip dalam aturan pemerintahan yang baik, maka mereka akan dikagumi dan dihormati.
Mengembalikan kepercayaan publik terhadap peradilan adalah tugas terpenting berikutnya bagi pengadilan. Oleh karena itu, capaian-capaian tersebut harus difokuskan untuk memberikan sebuah layanan yang terbaik untuk masyarakat, terkhusus untuk para pencari keadilan. Dengan adanya raihan kepercayaan  dan  keyakinan  masyarakat  kepada  pengadilan,  maka  kemungkinan  tidak  akan  lagi adanya masyarakat yang kacau dalam meminta haknya untuk memperoleh suatu keadilan.
Strategi yang digunakan untuk Meraih Kepercayaan Masyarakat setidaknya menggunakan dua strategi utama untuk merebut kepercayaan masyarakat kembali, yakni dengan mengubah pola pikir sistem  peradilan  dan  meningkatkan  kualitas  pelayanan.  Usaha  Penjaminanm  kualitas  yang  telah diperoleh  oleh  hampir  seluruh  satuan  kerja  pengadilan,  pengembangan  Pelayanan  Terpadu,  dan pengadilan  berbasis  elektronik  (e-court)  harus  diarahkan  sebagai  langkah  peningkatan  mutu pelayanan  secara  nyata  daripada  hanya  untuk  mendapatkan  suatu  pengakuan  semata.  Berbagai variasi  yang  diciptakan  oleh  MA  dan  Badan  Peradilan  sebagai  suatu  terobosan  dapat  termasuk kedalam kewenangannya.

## SIMPULAN
Prosedur  hukum  peradilan  Indonesia  dinilai  belum  sepenuhnya  menggambarkan  nilainilai keadilan yang sebenarnya hingga saat ini. Keadilan tampaknya menjadi barang mahal yang tidak mampu
dibeli  oleh  masyarakat.  Suara  individu  yang  tertindas  atau  terpinggirkan  yang  benar-benar membutuhkan keadilan hampir seluruhnya diabaikan. Orang-orang yang dirugikan, serta masyarakat secara keseluruhan, semakin tersingkir dari rasa keadilan. Bahkan, masyarakat dan para pencari keadilan seringkali menjadi korban penegakan hukum formal atas mengatasnamakan keadilan. Oleh karena itu, penegakan keadilan tampak hanya dibuat permainan saja yang tidak hanya merusak nilai- nilai keadilan yang sebenarnya, tetapi juga terhadap rasa keadilan tersebut. Dalam peradilan hukum, memiliki tujuan utamanya  adalah  untuk  memperoleh  kebenaran  material  serta  kebenaran  sebenar-  sebenarnya  dari suatu kejahatan, pembuktian adalah bentuk  usaha yang paling penting. Berdasarkanpersyaratan dan prosedur  hukum.  Saat  mengevaluasi  bukti,  tidak  tepat  untuk  bertindak  sendiri  dan  tidak  boleh bertentangan dengan hukum. Pembahasan tentang peradilan sesat dalam hal ini menunjukkan bahwa prosedur ini tidak dilakukan dengan benar oleh aparat.
Peradilan yang sesat kemungkinan besar terjadi akibat kesalahan pada dasar hukum yang tidak benar dan fakta yang tidak benar. Keduanya menghasilkan keputusan yang buruk, yang bisa berdampak buruk bagi orang yang diperiksa di pengadilan atau terdakwa. Dalam perjalanan tindak peradilan sesat di Indonesia, ditemukan bahwa kemungkinan besar dasar dari permasalahan tersebut disebabkan oleh bahan dasar dan fakta hukum yang dilaporkan secara tidak benar oleh polisi dan penyidik. Lemahnya sistem hukum di Indonesia. Sebaliknya, hukum yang dipandang sebagai alat untukmencapai keadilan sosial  malah  menyampaikan  rasa  ketidakadilan.  Kualitas  para  penegak  hukum  menjadi  suatu  faktor penyebab utama lemahnya suatu penegakan hukum di Indonesia. Kurangnya moralitas menyebabkan kurangnya profesionalisme dan keengganan aparat penegak hukum. Munculnya putusan hakim yang keliru  atau  sesat  yang  dapat  menumbuhkan  rasa  ketidak  percayaan  lagi  masyarakat  terhadap  suatu sistem peradilan yang ada di Indonesia ini. Untuk mendapatkan kepercayaan kembali aparat penegak hukum harusnya dapat lebih dengan mengubah pola pikir sistemperadilan dan meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Adami, C. (2010). Lembaga Peninjauan Kembali Perkara Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.
Kompasiana.com. (n.d.). Beyond blogging - Kompasiana.com. KOMPASIANA. https://www.kompasiana.com/faizalsh/peradilanku-peradilan-sesat
Kurniawaty,  Y.  (2017).  Konsep  Keadilan  Terhadap  Vonis  Peradilan  Sesat:  Tinjauan  Hukum.  Legislasi Nasional, 14.
Main  Hakim  Sendiri  Sebagai  Bentuk  Ketidakpercayaan  Masyarakat  Terhadap  (Penegakan)  Hukum.
(2018,  January  13).  Viva  Justicia. https://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/01/13/main-hakim- sendiri-sebagaibentuk-ketidakpercayaan-masyarakat-terhadap-penegakan-hukum/
Pamungkas, E. (2010). Peradilan Sesat. Yogyakarta: Navilla Idea.
Peradilan sesat. (n.d.). Google Books.
https://www.google.co.id/books/edition/Peradilan_sesat/M7leEAAAQBAJ?hl =id&gbpv=1&dq=peradilan+sesat&pg=PA635&printsec=frontcover Rahardjo, S. (2009). Hukum dan Perilaku. Jakarta: Kompas.
Rivki.  (2015,  November  24).  Mereka-mereka  Yang  Jadi  Korban  Salah  Tangkap/Peradilan  Sesat. detiknews. https://news.detik.com/berita/d-3078702/mereka-mereka-yang-jadikorban-salah- tangkapperadilan-sesat
Siregar, R. E. (2014). Studi TENTANG PERADILAN SESAT (rechterlijke dwaling) Dan HUBUNGANNYA DENGAN MEMUDARNYA KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP HUKUM. FITRAH:Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman, 8(1), 17-30.