Kedudukan Hukum Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Pada Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam Proses Peradilan Pidana
Kartini Siahaan Noataris & PPAT Jln. Otto Iskandar Dinata No. 52  di Kota Jambi Email: kartinisiahaan35@yahoo.co.id

## Abstrak
Tujuan  penulisan tesis ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan akta notaris sebagai alat bukti pada tindak pidana pemalsuan surat sebagai upaya  menciptakan keadilan dan kepastian hukum dan untuk  mengetahui  serta  menganalisis  pertanggungjawaban  Notaris  terhadap  pemalsuan  akta  notaris. Notaris  fungsinya  hanya  mencatat/menuliskan  apa-apa  yang  dikehendaki  dan  dikemukakan  oleh  para pihak  yang  menghadap  Notaris.  Notaris  tidak  mempunyai  kewajiban  untuk  menyelidiki  secara  materil hal-hal yang dikemukakan penghadap di hadapan Notaris.  Masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah Bagaimana kedudukan hukum akta notaris sebagai alat bukti pada tindak pidana pemalsuan surat dalam proses peradilan?, serta Bagaimana pertanggungjawaban Notaris terhadap pemalsuan akta notaris dalam proses peradilan pidana Indonesia?.Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum secara  yuridis  normatif. Pendekatan  yang digunakan pendekatan perundang-undangan (statuta  approach)  dan  pendekatan  konseptual  (conseptual  approach)  yang  beranjak  dari  pandangan- pandangan  dan  doktrin-doktrin  di  dalam  ilmu  hukum.  Berdasarkan  hasil  penelitian  ini  dapat  diambil kesimpulan bahwa akta notaris sebagai salah satu alat bukti tertulis harus mempunyai kekuatan lahiriah, kekuatan  pembuktian  formil  dan  kekuatan  pembuktian  materil  yang  membedakannya  dengan  akta  di bawah  tangan.  Akta  otentik  yang  dipalsukan  atau  palsu,  tidak  akan  mempunyai  kekuatan  mengikat bilamana    dapat  dibuktikan  keabsahannya.  Pertanggungjawaban  Notaris  terhadap  akta  otentik  yang dibuatnya  dapat  berupa  tanggung  jawab  secara  administrasi,  secara  perdata  dan  secara  pidana.  Notaris yang  terlibat  dalam  tindak  pidana  pemalsuan  surat  yang  melibatkannya  perlu  diminta pertanggungjawabannya, Oleh karena itu   Undang-undang  nonor 2 tahun 2014 tentang jabatan Notaris perlu mencantumkan sanksi hukum yang tegas, mengingat sekalipun Notaris adalah Pejabat Umum yang diangkat/ditunjuk pemerintah tidak juga terlepas kemungkinan untuk turut serta melakukan tindak pidana pemalsuan surat.
Kata kunci :   Kedudukan Hukum Akta Notaris, Alat Bukti Dalam Proses Peradilan, Tindak
Pidana Pemalsuan Surat.

## Abstract
The purpose of this thesis is to investigate and analyze the position of the notarial deed as evidence in the criminal  act  of  forgery  as  an  effort  to  create  fairness  and  legal  certainty  and  to  determine  and  analyze accountability  notarial  deed  of Notary against  counterfeiting. Notary function  only record / write down anything that you want and put forward by the parties facing a notary. Notary does not have an obligation to investigate material things penghadap presented before a notary. Issues to be studied in this research is how the legal position of a notary deed as evidence in the criminal act of forgery in the judicial process ?, and How accountability notarial deed of Notary against counterfeiting in the criminal justice process in Indonesia? .This Method research used in this paper is research legal normative juridical  The approach used approach to legislation (statute approach) and the conceptual approach (conseptual approach) which depart from the views and doctrines in the science of law. Based on these results it can  be      concluded that the legal position of a notary deed as evidence in the criminal act of forgery in the judicial process does not have binding force, because the judge in the search for material truth must be supported at least 2 (two)  evidence.  Notary  accountability  to  the  authentic  deed  that  may  be  made  to  administrative responsibility, civil and criminal. Notary involved in the criminal act of forgery that involve need to be
held accountable, therefore Act No. 2 of 2014 on the post of notary need to include legal sanctions, since even  if  the  notary  is  Acting  General  appointed  /  appointed  by  the  government  not  also  separated  the possibility to was involved in the criminal act of forgery .
Keywords: Legal Status of Deed, Evidence In Process Justice, Crime Counterfeiting Mail.

## Pendahuluan
Pada  dasarnya  dalam  persoalan  perdata,  alat  bukti  yang  berbentuk  tulisan merupakan  alat  bukti  yang  diutamakan  atau  alat  bukti  nomor  satu  jika  dibandingkan dengan  alat-alat  bukti  lainnya.  Menurut  Pasal  164  HIR  (Hirziene  Indonesisch Reglement)  atau  Pasal  1866  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata  disebutkan  jenis- jenis alat bukti yaitu:
a. Bukti tulisan
b. Bukti dengan saksi-saksi
c. Persangkaan-persangkaan
d. Pengakuan
e. Sumpah
Bukti  tulisan  atau  surat  tidak  hanya  penting  sebagai  alat  bukti  dalam  perkara hukum  perdata,  tetapi  juga  diperlukan  dan/atau  memiliki  kedudukan  penting  dalam perkara pidana sebagaimana disebut pada Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana  (KUHAP) yaitu:
a. Keterangan saksi
b. Keterangan ahli
c. Surat
d. Petunjuk
e. Keterangan tersangka
Bilamana  dibandingkan  antara  Pasal  1866  KUHPerdata  dengan  Pasal  184 KUHAP  terdapat  perbedaan  yang  mencolok  tentang  keutamaan  alat  bukti  yang dipergunakan.  Dalam  hukum  perdata  sebagaimana  Pasal  1866  KUHPerdata  bukti utamanya  adalah  bukti  surat  atau  bukti  tulisan  dikarena  tujuan  daripada  pembuktian dalam  hukum  perdata  adalah  mencari    kebenaran  formal  yang  selalu  dibuktikan  pada bukti-bukti  tulisan.  Berbeda  dengan  tujuan  pembuktian  dalam  hukum  pidana sebagaimana  digambarkan  Pasal  184  KUHAP  yang  mencari  kebenaran  materiel  yang tidak terletak pada bukti surat, melainkan pada bukti-bukti lain sebagaimana yang telah disebutkan.
Menurut  Sudikno  Mertokusumo  surat  atau  alat  bukti  tertulis  adalah  segala sesuatu  yang  memuat  tanda-tanda  bacaan  yang  dimaksudkan  untuk mencurahkan  isi  hati  atau  untuk  menyampaikan  buah  pikiran  seseorang  dan dipergunakan sebagai pembuktian. 1
M.  Yahya  Harahap  menjelaskan  secara  rinci  dan  detil  tentang  pengertian  surat dari segi hukum haruslah memuat syarat:
1 Sudikno Mertokusumo, dalam teguh Samudra ,Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata , Bandung, Alumni, 2004, hal. 36 .
a. Surat haruslah memuat tanda bacaan atau aksara.
b. Disusun berupa kalimat sebagai pernyataan..
c. Ditulis pada bahan tulisan..
d. Ditandatangani pihak yang membuat.
e. Foto dan peta bukan tulisan.
f. Mencantumkan tanggal. 2
Kedudukan  surat  sebagai  alat  bukti  dalam  perkara  perdata  sangat  diutamakan, berbeda  halnya  dengan  perkara  pidana  bukti  yang  utama  adalah  kesaksian.  Namun dalam perkara atau proses pidana berlaku asas unus testis nullus testis yang artinya satu alat bukti saja tidak cukup, sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti dimana bukti utama kesaksian dapat dilengkapi dengan bentuk tertulis atau surat. Pengertian surat dalam hal ini  adalah  segala  macam  surat  yang      pembuatannya  dapat  ditulis  tangan,  diketik maupun  menggunakan  alat  cetak/offset.  Surat  sebagai  alat  pembuktian  tertulis  dapat dibedakan  antara  akta  dan  bukan  akta,  yang  kemudian  akta  masih  dapat  dibedakan menjadi  akta  otentik  dan  akta  dibawah  tangan 3 .  Menurutt  Retnowulan  Sutanto  dan Oeripkartawinata, hukum pembuktian dikenal  tiga jenis surat yaitu:
1. Akta Otentik.
2. Akta di bawah tangan,
3. Surat bukan akta. 4
Menurut  ketentuan pasal 1868 KUHPerdata agar suatu akta mempunyai stempel otensitas harus dipenuhi persyaratan yang ditentukan dalam pasal ini yaitu:
a. Akta itu harus dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum
b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang
c. Pejabat  umum  oleh  atau  dihadapan  siapa  akta  itu  dibuat  harus  mempunyai wewenang untuk membuat akta itu. 5
Akta  otentik  sendiri  menurut  pasal  1868  Kitab  undang-undang  Hukum  Perdata adalah  suatu  akta  yang  di  dalam  bentuk  yang  ditentukan  oleh  undang-undang,  dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya. Pasal 165 HIR menjelaskan tentang pengertian Akta Otentik adalah:
Surat  yang  diperbuat  oleh  atau  dihadapan  pegawai  umum  yang  berkuasa  akan membuatnya,  mewujudkan  bukti  yang  cukup  bagi  kedua  belah  pihak  dan  ahli warisnya  serta  sekalian  orang  yang  mendapat  hak  dari  padanya  yaitu  tentang segala hal, yang tersebut dalam surat itu dan juga tentang yang tercantum dalam surat  itu  sebagai  pemberitahuan  saja,  tetapi  yang  tersebut  kemudian  itu  hanya sekedar yang diberitahukan itu langsung berhubung dengan pokok dalam akta itu.
2 M.Yahya  Harahap, Hukum  Acara  Perdata  Tentang  Gugatan,  Persidangan,  Penyitaan , Pembuktian dan Putusan Pengadilan , cetakan kedua, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hal. 559-560 . 3 Ibid , hal. 37.
4 Retnowulan  Sutanto  dan  Iskandar  Oeripkartawinata, Hukum  Acara  Perdata Dalam  Teori  dan Praktek , Bandung, Alumni, 1983, hal. 58.
5 Syaifurrahman  dan  Habib  Adjie, Aspek  pertanggung  jawaban  notaris  dalam pembuatan  akta , cetakan kesatu, Bandung, Mandar maju, 2011, hal.123.
Subekti  menjelaskan  tentang  Akta  sebagai    suatu  tulisan  yang  memang  dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani. 6 Unsur terpenting dari  sebuah akta adalah kesengajaan untuk menciptakan suatu bukti tertulis dan tanda tangan tulisan itu. Pasal 165 HIR menentukan bahwa akta otentik merupakan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak dari padanya, tentang apa yang tersebut di dalamnya perihal pokok soal, dan juga tentang apa yang disebutkan sebagai pemberitahuan belaka, apabila hal yang disebut  kemudian  ini  mempunyai  hubungan  langsung  dengan  pokok  soal  tersebut. Pasal  1868  KUHPerdata  memberikan  pengertian  yang  berbeda  tentang  akta  otentik adalah  suatu  akta  yang  didalam  bentuk  yang  ditentukan  oleh  undang-undang  ,  dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya
Akta Notaris sebagai akta otentik adalah akta yang dibuat  dihadapan Pegawai Umum  atau  Pihak  yang  ditunjuk  berdasarkan  undang-undang,  notaris  salah  satunya. Akta notaris yang dibuat dihadapan pegawai umum yang biasanya disebut dengan  akta para  pihak  di  sini  pegawai  umum  salah  satunya  notaris  bersifat  pasif  dalam  arti menunggu sampai  ia diperlukan oleh pihak lain  untuk  membuatkan akta. Jadi, notaris tidak  dengan  sendirinya  tanpa  dipanggil  membuat  akta.  Akta  para  pihak  juga  tidak berarti  hanya  berisikan  keterangan  dari  para  pihak  semata-mata  saja,  melainkan  juga berisikan keterangan dari notaris itu sendiri
Secara yuridis akta notaris  sebagai akta otentik tidak akan mempunyai kekuatan alat bukti, apabila sesuai dengan Pasal 1869 KUHPerdata:
a. Akta tersebut tidak sah atau tidak memenuhi syarat formil sebagai akta otentik atau  disebut  juga  Akta  Otentik,  oleh  karena  itu  tidak  dapat  diperlakukan sebagai akta otentik.
b. Namun akta yang demikian, mempunyai nilai kekuatan sebagai akta dibawah tangan dengan syarat apabila akta itu ditandatangani para pihak.
Menurut Adrian Sutendi masalah pokok yang melatarbelakangi terbitnya sertifikat palsu adalah:
Pertama kesalahan memahami, mengenal dan menerapkan posisi kasus terbitnya sertifikat  palsu. Kedua ,  masalah  tersebut  diperkuat  dengan  ketidakpahaman tentang  lembaga  hak  milik  atas  tanah,  atau  lembaga  peralihan  hak  atas  tanah, mengabaikan dan membiarkan terjadinya salah urus peralihan hak milik atas tanah serta mengabaikan titik taut di  dalam lembaga hukum antar tata hukum. Ketiga , terjadi  tindakan  melegalkan  dokumen  mutasi  cacat  hukum,  pembuatan  akta peralihan  hak  yang  tidak  dilakukan  oleh  PPAT. Keempat ,  sistem  administrasi pertanahan  yang  tidak  baik,  sehingga  tidak  mampu  mencegah  lahirnya  sertifikat palsu. 7
Adapun  kewenangan  notaris  sesuai  dengan  pasal  15  Undang-undang  Jabatan Notaris adalah:
1.  Notaris  berwenang  membuat  akta  otentik  mengenai  semua  perbuatan perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan  oleh peraturan perundang-undangan
6 R.Subekti, Hukum Pembuktian , cetakan ketiga, Jakarta, Pradnya Paramita, 1975, hal. 25.
7 Ibid ,hal.7
dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk  dinyatakan dalam akta  otentik,  menjamin  kepastian  tanggal  pembuatan  akta,  semuanya  itu sepanjang  pembuatan  akta-akta  itu  tidak  juga  ditugaskan    atau  dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
2.  Notaris berwenang  pula:
a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
b. Membukukan  surat-surat  di  bawah  tangan  dengan  mendaftar  dalam  buku khusus.
c. Membuat  kopi  dari  asli  surat-surat  di  bawah  tangan  berupa  salinan  yang memuat  uraian  sebagaimana  ditulis  dan  digambarkan  dalam  surat  yang bersangkutan.
d. Melakukam pengesahan kecocokan fotocopi dengan surat aslinya.
e. Memberihkan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta
f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan atau
g. Membuat akta risalah lelang.
3.  Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) notaris mempunyai  kewenangan  lain  yang  diatur  dalam  peraturan        perundang- undangan.
Terjadinya proses di pengadilan dikarenakan surat atau akta otentik mengandung unsur-unsur  tindak  pidana  yaitu  pemalsuan,  baik  itu  membuat  surat  palsu  seolah-olah asli  dan/atau  memalsukan  surat  yang  dapat  menimbulkan  atau  menghilangkan  hak seseorang. Ketentuan pemalsuan surat sebagaimana Pasal 263 KUHP yaitu:
(1) barang  siapa  membuat  surat  palsu  atau  memalsukan  surat  yang  dapat menimbulkan  sesuatu  hak,  perikatan  atau  yang  diperuntukkan  sebagai  bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai  surat  tersebut  seolah-olah  isinya  benar  dan  tidak  dipalsu,  dipidana jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun.
(2) Dipidana  dengan  pidana  yang  sama,  barangsiapa  dengan  sengaja  memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, jika pemakain surat itu dapat menimbulkan kerugian.
Menurut Adami Chazawi membuat surat palsu dapat berupa:
1. Membuat  sebuah  surat  yang  sebagian  atau  seluruh  isi  surat  tidak  sesuai  atau bertentangan  dengan  kebenaran.  Membuat  surat  palsu  yang  demikian  disebut dengan pemalsuan intelektual.
2. Membuat sebuah surat yang seolah-olah surat itu berasal dari orang lain selain si pembuat  surat.  Membuat  surat  palsu  yang  demikian  ini  disebut  dengan pemalsuan materiil (materiele Valschbeit). Palsu surat atau tidak benarnya surat terletak pada asalnya atau si pembuat surat. 8
8 Adami Chazawi, Op. Cit ., hal. 100.
Dalam kasus pemalsuan surat, pemalsuan dapat terhadap isi surat atau asal surat yang  tidak  benar    dan  membuat  surat  palsu,  dapat  juga  tanda  tangannya  yang  tidak benar.  Misalnya  membuat  dengan  meniru  tanda  tangan  seseorang  yang  tidak  ada orangnya,  seperti  orang  yang  telah  meninggal  dunia  atau  secara  fiktif  dan  dapat  juga membuat dengan meniru tanda tangan orang lain baik dengan persetujuannya ataupun tidak.
Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI,  surat palsu adalah “surat yang isinya  bertentangan  dengan  kebenaran”,  baik  mengenai  tanda  tangannya  maupun mengenai isinya, hingga sepucuk surat itu baik seluruhnya maupun hanya sebagian yang berkenaan dengan tanda tangannya saja atau yang berkenaan dengan isinya, secara palsu telah dibuat seolah-olah berasal dari orang yang hanya tertulis di bawah surat tersebut. (Putusan Mahkamah Agung No.2050 K/Pid/2009). Namun ketentuan Pasal 263 KUHP tidak menjelaskan tentang perbedaan antara membuat  surat palsu dengan memalsukan surat,  sehingga  terjadi  kekaburan  norma  untuk  melakukan  penegakan  hukum  kepada notaris terhadap akta otentik yang dipalsukan atau pemalsuan yang dapat menjadi alat bukti.
Akta  Notaris  adalah  akta  otentik  yang  dibuat  oleh  atau  di  hadapan  Notaris menurut  bentuk  dan  tata  cara  yang  ditetapkan  dalam  Undang-Undang  ini.  Dapat dijelaskan lebih lagi melalui unsur-unsur sebagai berikut:
1.  Akta Otentik
Akta  otentik,  merupakan  akta  sah  yang  di  buat  oleh  dan  di  hadapan  badan atau pejabat tertentu sesuai tugas dan wewenangnya untuk itu, dan memiliki kekuatan hukum atau pembuktian yang mutlak atau sempurna.
2.  Dibuat Oleh Atau Di Hadapan Notaris
Dibuat oleh menerangkan bahwa akta tersebut harus dibuat oleh notaris sesuai dengan kehendak para pihak yang akan melakukan persetujuan
3.  Bentuk Dan Tata Cara Yang Ditetapkan Dalam Undang- Undang Ini.menerangkan  bahwa  mengenai  tata  cara  dan  bentuknya  harus  sesuai dengan  ketentuan  yang  berlaku  dalam  undang-undang    ini.  Dalam  Bab  VII pasal  38-55  Undang-undang  Jabatan  Notaris,  telah  menjelaskan  bagaimana bentuk dan tata cara pembuatan akta oleh notaris.
Alat  bukti atau  alat  pembuktian  menurut  Sudarsono  adalah  sesuatu  yang menyatakan  kebenaran  atau  peristiwa,  keterangan  nyata,  saksi  dan  hal  yang  menjadi tanda. 9 Membuktikan  menurut  Sudikno Mertokusumo disebut  dalam  arti  yuridis  yaitu memberi  dasar-dasar  yang  cukup  kepada  hakim  yang  memeriksa  perkara  yang bersangkutan  guna  memberi  kepastian  tentang  kebenaran  peristiwa  yang  diajukan. 10 Sementara Subekti menyatakan bahwa membuktikan  adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. 11 . Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan, artinya
dapat  dipersalahkan  karena  melakukan  perbuatan
tersebut. Menurut Pompe tindak pidana atau straafbaar feit adalah suatu pelanggaran
9 Sudarsono, Kamus Hukum , cetakan keempat, jakarta, Rineka cipta, 2005, hal. 61
10 Fernandus Raja Saor, sekilas mengenai pengertian pembuktian hukum acara Perdata , http://raja 1987,blogspot.com/2010/04/html, tanggal akses 10 mei 2012.
11 Ibid .
norma  (gangguan  terhadap  tertib  hukum)  yang  tindak  pidana. 12 Tindak  pidana  yang dikenal dengan istilah straafbaar feit oleh Kartanegara disebut juga dengan istilah delik memiliki beberapa unsur yaitu:
1) Suatu  perbuatan  manusia (menselikhandelingen). Dengan handeling tidak saja endoen (perbuatan), akan tetapi juga een nalaten (mengakibatkan).
2) Perbuatan  yaitu  perbuatan  dilarang  dan  diancam  dengan  hukuman  oleh undang-undang,  dengan  sengaja  ataupun  tidak  dengan  sengaja  telah dilakukan  oleh  seorang  pelaku,  dimana  penjatuhan  hukuman  terhadap pelaku  tersebut  adalah  perlu  demi  terpeliharanya  tertib  hukum  dan terjaminnya kepentingan umum. 13
Menurut  Hukum  Acara  Perdata  pada  akta  notaris  melekat  nilai  kekuatan pembuktian yg sempurna dan mengikat. Artinya apabila akta notaris yg diajukan telah memenuhi  syarat  formil  dan  materil  serta  tidak  ada  terbukti  sebaliknya,  maka  akta notaris  mempunyai  kekuatan  pembuktian  yg  sempurna  dan  mengikat,  sehingga kebenaran isi yang tercantum di dalamnya harus dianggap benar oleh hakim. Dengan nilai  kekuatan  pembuktian  yg  sempurna,  akta  notaris  dapat  berdiri  sendiri  tanpa memerlukan alat bukti lainnya.
Perbuatan membuat surat palsu adalah perbuatan  membuat  sebuah surat  yang sebelumnya  tidak  ada/belum  ada  ,yang  sebagian  atau  seluruh  isinya  palsu.  Tindak pidana memalsukan  surat adalah  perbuatan  yang  dilakukan  pelaku  dengan  cara mengubah surat asli sedemikian rupa hingga isinya menjadi lain dari aslinya
.  Secara    etimologi    kata    palsu    berarti  tidak  asli,    tiruan,  lancing. 14 Menurut Adami  Chazawi  pemalsuan  adalah  kejahatan  yang  di  dalamnya  mengandung  unsur keadaan  ketidakbenaran atau  palsu  atas sesuatu (objek), yang  sesuatunya  itu tampak dari  luar  seolah-olah  benar  adanya  padahal  sesungguhnya  bertentangan  dengan sebenarnya. 15 Di  dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  Indonesia  konsep kejahatan pemalsuan surat tidak dijelaskan secara lengkap. Pengertian pemalsuan surat dalam pasal 263 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah termasuk mengubah
Menurut Munir Fuady pengertian pembuktian dalam ilmu hukum adalah: Suatu  proses,  baik  dalam  acara  perdata,  acara  pidana,  maupun  acara-acara  lainnya, dimana  dengan  menggunakan  alat-alat  bukti  yang  sah,  dilakukan  tindakan  dengan prosedur  khusus,  untuk  mengetahui  apakah  suatu  fakta  atau  pernyataan,  khususnya fakta  atau  pernyataan  yang  dipersengketakan  di  pengadilan  yang  diajukan  dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam proses pengadilan itu benar atau tidak seperti yang dinyatakan itu. 16
12 Satochid  Kartanegara, Hukum  Pidana,  Kumpulan  Kuliah , Buku  Satu ,  Jakarta  Balai  Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hal. 65 13 P.A.F.Lamintang, Op.Cit ., hal. 511
14 Sulchan  Yasyin, Kamus  Lengkap  Bahasa  Indonesia ,  Surabaya,    Penerbit  Amanah,  Surabaya, 1997, hal. 350.
15 Adami Chazami, Kejahatan mengenai Pemalsuan , cetakan kedua, jakarta, Rajawali Pers, 2002, hal.2.
16 Munir Fuady, Tiori hukum Pembuktian ( pidana dan perdata ), Bandung, PT.Citra Adytia, 2006, hal. 1-2.
Menurut M. Yahya Harahap kesulitan menemukan dan mewujudkan kebenaran terutama disebabkan beberapa faktor yaitu:
Pertama, faktor  sistem  adversarial.  Sistem  ini  mengharuskan  memberi  hak yang  sama  kepada  para  pihak  yang  berperkara  untuk  saling  mengajukan kebenaran  masing-masing,  serta  mempunyai  hak  untuk  saling  membantah kebenaran yang diajukan pihak lawan sesuai dengan proses adversarial.
Kedua, pada  prinsipnya,  kedudukan  hakim  dalam  proses  pembuktian,  sesuai dengan  sistem  adversarial  adalah  lemah  dan  pasif.  Tidak  aktif  mencari  dan menemukan kebenaran di luar apa yang diajukan dan disampaikan para pihak dalam  persidangan.  Kedudukan  hakim  dalam  proses  perdata  sesuai  dengan sistem  adversarial  tidak  boleh  melangkah  kearah  sistem  inkuisitorial.  Hakim perdata dalam menjalankan fungsi mencari kebenaran, dihalangi oleh berbagai tembok  pembahasan.  Misalnya  tidak  bebas  memilih  sesuatu  apabila  hakim dihadapkan  dengan  alat  bukti  yang  sempurna  dan  mengikat  (akta  otentik, pengakuan  atau  sumpah).  Dalam  hal  itu,  sekalipun  kebenaranya  diragukan, hakim tidak mempunyai kebebasan untuk menilainya.
Ketiga, mencari  dan  menemukan  kebenaran  semakin  lemah  dan  sulit, disebabkan  fakta  dan  bukti  yang  diajukan    para  pihak  tidak  dianalisis  dan dinilai oleh ahli. 17

## Metode Penelitian
1. Tipe penelitian Tipe  penelitian  tesis  ini  adalah  yuridis-normatif  yang  mengkaji  tentang kedudukan hukum Akta Notaris sebagai alat bukti tindak pidana pemalsuan surat dalam proses peradilan pidana  Indonesia.
2. Metode Pendekatan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah:
a. Pendekatan perundang-undangan (Statuta approach) yaitu  merupakan  pendekatan  yang  digunakan  untuk  mengkaji  dan menganalisis  semua  undang-undang  dan  pengaturan  yang  bersangkut  paut dengan  issu  hukum.  Pendekatan  ini  digunakan  untuk  mengkaji  secara mendalam tentang Kedudukan hukum akta notaris sebagai alat bukti tindak pidana  pemalsuan  surat  dalam  proses  peradilan  pidana  dan pertanggungjawaban notaris terhadap pemalsuan akta otentik yang dilakukan oleh notaris
b. Pendekatan konseptual (conseptual approach)
yaitu beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum.  Dalam  hal  ini  pendekatan  dilakukan  dengan  menelaah  tentang kedudukan hukum akta notaris sebagai alat bukti tindak pidana  pemalsuan surat  dalam  proses  peradilan  pidana,  serta  pertanggungjawaban  notaris terhadap pemalsuan akta notaris.
3. Bahan Hukum
Adapun  jenis  bahan  hukum  yang  digunakan  sebagai  sumber  untuk
17 Subekti, Hukum Perjanjian , Jakarta, Pradnya Paramita, 1987, hal. 9
memperoleh data sekunder adalah berupa:
a.  Bahan  hukum  primer,  yaitu  bahan  hukum  yang  mempunyai  kekuatan mengikat. Bahan hukum primer itu meliputi:
1) Undang-Undang  Jabatan  Notaris  nomor  30  tahun  2004  tentang  Jabatan Notaris
2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
4) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
5) Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia Nomor:  M.02.PR.08.10  Tahun  2004  tentang  Tata  Cara  Pengangkatan Anggota,  Pemberhentian  Anggota,  Susunan  Organisasi,  Tata  Kerja  dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.
6) Kode Etik Notaris
7) Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris.
b.  Bahan  hukum  sekunder,  yaitu  bahan  hukum  yang  memberikan  informasi atau hal-hal mengenai bahan hukum primer serta implementasinya misalnya:
1) Buku-buku ilmu hukum
2) Artikel ilmiah hukum,
3) Makalah pertemuan ilmiah,
4) Tesis dan Disertasi.
c.  Bahan  hukum  tertier,  yaitu  merupakan  bahan  hukum  yang  memberikan penjelasan  terhadap  bahan    hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder, seperti berasal dari kamus.
Pengolahan  data  dilakukan  dengan  menggunakan  analisa  kualitatif  yaitu merupakan  analisa  data  yang  tidak  menggunakan  angka,  melainkan  secara  deskripsi (memberikan gambaran-gambaran dengan kata-kata).

## Hasil Penelitian Dan Pembahasan
Keadaan  sebenarnya  Akta  Notaris  sebagai  alat  bukti  sempurna,  apabila  Akta Notaris  tersebut  mempunyai    kekuatan  formil,  materil    dan  lahiriah.  Akta  dikatakan sebagai  alat  bukti  sempurna  bilamana  dalam  akta  tersebut  terdapat  perpaduan  dari beberapa kekuatan yang terdapat padanya yaitu kekuatan formil, materiil dan lahiriah. Akta  dilihat  dari  segi  hukum  pembuktian  mempunyai  fungsi  salah  satunya  sebagai formalitas kausa, artinya berfungsi sebagai syarat atas keabsahan suatu tindakan hukum yang  dilakukan. 18 Semua  tindakan  hukum  yang    apabila  dilakukan  tidak  dengan  akta, maka  tindakan  tersebut  menurut  hukum  tidak  sah.  Bisa  jadi  perbuatan  hukum  yang dilakukan  dianggap  tidak  pernah  ada  yang  otomatis  juga  tidak  dapat  dipergunakan sebagai alat bukti. Nilai kekuatan pembuktian akta otentik sebagaimana  dijelaskan M. Yahya Harahap bahwa akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang melekat, yaitu:
a. bila terpenuhi syarat formil dan materil maka:
1) pada  dirinya  langsung  mencukupi  batas  minimal  pembuktian  tanpa bantuan alat bukti lain
2) langsung sah sebagai alat bukti
18 M.Yahya Harahap, Op. Cit. , hal. 563.
3) pada  dirinya  langsung  melekat  nilai  kekuatan  pembuktian  sempurna  dan mengikat
4) Hakim wajib dan terikat:
a) menganggap akta otentik tersebut benar dan sempurna
b) harus  menganggap  apa  yang  didalilkan  atau  dikemukakan  cukup terbukti.
c) hakim  terikat  atas  kebenaran  yang  dibuktikan  akta  tersebut,  sehingga harus  dijadikan  dasar  pertimbangan  mengambil  putusan  penyelesaian sengketa.
b. Kualitas  kekuatan  pembuktian  akta  otentik  tidak  bersifat  memaksa  atau menentukan  dan  terhadapnya  dapat  diajukan  bukti  lawan.  Seperti  yang dijelaskan,  derajat  kekuatan  pembuktiannya  hanya  sampai  pada  tingkat sempurna dan mengikat, tetapi tidak memaksa dan menentukan. Oleh karena itu,  sifat  nilai  kekuatan  pembuktiannya  tidak  bersifat  imperative.  Dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan. Apabila terhadapnya diajukan bukti lawan, maka:
1.  derajat kualitasnya merosot menjadi bukti permulaan tulisan.
2.  Dalam  keadaan  yang  demikian,  tidak  dapat  berdiri  sendiri  mencukupi batas minimal pembuktian, oleh karena itu harus dibantu dengan salah satu alat bukti yang lain.
Akta  hanya  dapat  dipergunakan  sebagai  alat  bukti  sempurna  apabila pembuatannya  dilakukan  berdasarkan  undang-undang  yang  berlaku.  Pasal  1868 KUHPerdata  mengatur    Suatu  akta  otentik  ialah  akta  yang  dibuat  dalam  bentuk  yang ditentukan  undang-undang  oleh  atau  dihadapan  pejabat  umum  yang  berwenang  untuk itu ditempat  akta dibuat.  Dari penjelasan ini, akta otentik dibuat oleh atau di  hadapan pejabat yang berwenang yang disebut pejabat umum. Apabila yang membuatnya pejabat yang tidak cakap atau tidak berwenang atau bentuknya cacat, maka menurut Pasal 1869 KUHPerdata:
a. Akta tersebut tidak sah atau tidak memenuhi syarat formil sebagai akta otentik atau disebut juga Akta Otentik, oleh karena itu tidak dapat diperlakukan sebagai Akta Otentik.
b. Akta yang demikian hanya dapat dikategorikan/disebut sebagai Akta di bawah tangan, dengan syarat apabila akta itu ditandatangani para pihak.
Sekalipun akta/surat/tulisan dalam proses peradilan pidana bukan merupakan alat bukti  yang  utama,  tetapi  kedudukannya  memiliki  peranan  penting  untuk  mengungkap tentang adanya tindak pidana yang dilakukan. Untuk dapat mengungkap telah terjadinya suatu tindak pidana, maka bukti akta/tulisan/surat harus dibuat di atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah sebagaimana Pasal 187 KUHAP menyebutkan:
a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang  berwenang  atau  yang  dibuat  di  hadapannya,  yang  memuat  keterangan tentang  kejadian  atau  keadaan  yang  didengar,  dilihat  atau  yang  dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu keadaan.
c. surat  keterangan  dari  seorang  ahli  yang  memuat  pendapat  berdasarkan keahliannya  mengenai sesuatu hal  atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.
d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian lain.
Penyidikan dalam proses peradilan pidana sebagaimana Pasal 1 ayat (2) KUHAP mengartikan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam  hal dan menurut cara  yang  diatur  dalam  undang-undang  ini  untuk  mencari  serta  mengumpulkan  bukti yang  terjadi  dan  guna  menemukan  tersangkanya.  Maksud  dari  pada  kata  serangkaian tindakan  penyidik  sebagaimana  maksud  Pasal  7  KUHAP  tindakan  dalam  kapasitas kewenangannya yaitu:
a. mendatangkan  orang  ahli  yang  diperlukan  dalam  hubungannnya  dengan pemeriksaan perkara
b. mengadakan penghentikan penyidikan
c. mengadakan  menerima  laporan  atau  pengaduan  dari  seorang  tentang  adanya tindak pidana
d. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian
e. menyuruh  berhenti  seorang  tersangka  dan  memeriksa  tanda  pengenal  diri tersangka
f. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
g. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
h. mengambil sidik jari dan memotret seorang
i. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
j. tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
Pemalsuan  akta  dapat  dilakukan  baik  secara  formil  dan  materil.  Secara  formil apabila  pihak  yang  mengeluarkan  akta    tersebut  bukanlah  pihak  yang  berwenang. Pemalsuan  materil  dapat  terjadi  apabila  isi  yang  tertera  di  dalam  akta  tidak  sesuai dengan  keterangan  yang  diberikan  oleh  pihak  yang  berkepentingan  terhadap  akta tersebut. Hal ini bisa terjadi karena pihak yang berwenang membuat akta merobahnya atau  keterangan  palsu  yang  diberikan  oleh pihak  yang  membutuhkan  atau  pihak yang berkepentingan tersebut.
Apabila  ditemukan  adanya  pemalsuan  surat  baik  secara  formal  maupun  materil, maka  akta  tersebut  tidak  lagi  berfungsi  sebagai  alat  bukti  yang  sempurna,    akibatnya akta tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat. Akta yang dipalsukan baik itu secara formil  atau  materil  akan  menjadi  akta  dibawah  tangan  yang  kekuatan  mengikatnya tergantung dari pembuktian di pengadilan.
Bentuk kepalsuan yang sangat dimungkinkan dalam akta sebagai alat bukti yaitu: a. Kepalsuan Intelektual
Tuduhan kepalsuan intelektual ini mempermasalahkan kebenaran isi yang tercantum di dalam akta. untuk membuktikan adanya kepalsuan itu dapat dipergunakan segala
jenis alat bukti yang dibenarkan undang-undang. 19 Tuduhan kepalsuan ini ditujukan terhadap isi keterangan yang tercantum di dalamnya yaitu:
1) berlawanan dengan yang sebenarnya, atau 2) Tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. b. Kepalsuan materil
Pada dasarnya hampir sama dengan kepalsuan intelektual. Hanya dalam kepalsuan materil,  tidak  hanya  ditujukan  terhadap  kepalsuan  isi,  tetapi  juga  meliputi  kebenaran tanda  tangan.  Seseorang  dapat  mengingkari  kebenaran  tanda  tangan  yang  tercantum dalam akta. Jadi kepalsuan materil dapat meliputi:
1. kepalsuan tanda tangan
2. kepalsuan dalam bentuk dan isi atas alasan:
a).  terdapat penghapusan isi
b).  mengandung penukaran dan terdapat penambahan
Notaris  dalam  menjalankan  profesinya  tidak  hanya  mempunyai  wewenang  yang diatur oleh hukum, tetapi juga memiliki kewajiban-kewajiban hukum yang tidak boleh dilanggar.  Di  dalam  hukum  keperdataan,  sanksi  merupakan  tindakan  hukuman  untuk memaksa  orang  menepati  perjanjian atau  mentaati ketentuan  undang-undang. 20 Sanksi yang  ditujukan  terhadap  notaris  juga  merupakan  sebagai  penyadaran,  bahwa  notaris dalam  melakukan  tugas  jabatannya  telah  melanggar  ketentuan-ketentuan    mengenai pelaksanaan  tugas  jabatan  Notaris  sebagaimana  tercantum  dalam  Undang-undang Jabatan Notaris dan untuk mengembalikan tindakan Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya  untuk  tertib  sesuai  dengan  Undang-undang  Jabatan  Notaris.  Pemberian sanksi  terhadap  notaris  juga  untuk  melindungi  masyarakat  dari  tindakan Notaris  yang dapat  merugikan,  misalnya  membuat  akta  yang  tidak  melindungi  hak-hak  yang bersangkutan.  Menurut  Philipus  M.  Hadjon,  sanksi  merupakan  alat  kekuasaan  yang bersifat  hukum  publik  yang  digunakan  oleh  penguasa  sebagai  reaksi  terhadap ketidakpatuhan pada norma  hukum administrasi. 21
Pertanggungjawaban  Notaris  secara  administrasi  diatur  dalam  pasal  85  UUJN berupa:
a. peringatan tertulis
b. pemberhentian sementara
c. pemberhentian dengan hormat  atau
d. pemberhentian dengan tidak hormat.
Notaris  dapat  dikenai  tindakan  dan/atau  sanksi  administrasi  sebagaimana  diatur dalam Pasal 16 UUJN berupa tindakan-tindakan seperti:
a. bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak  berpihak, dan  menjaga  kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum
b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian
19 M.Yahya Harahap, Op. Cit. , hal. 582.
20 Departemen  Pendidikan  Nasional, Kamus  Besar    Bahasa  Indonesia  Pusat  Bahasa Edisi  ke empat,Gramedia Pustaka  Utama, Jakarta, 2008, hal. 1224.
21 Habib Adjie , Op. Cit. , hal. 200.
dari Protokol Notaris
c. mengeluarkan  Grosse  Akta,  Salinan  Akta,  atau  Kutipan  Akta  berdasarkan Minuta Akta
d. memberikan pelayanan  sesuai  dengan ketentuan dalam  Undang-Undang  ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya
e. merahasiakan  segala  sesuatu  mengenai  Akta  yang  dibuatnya  dan  segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain
f. menjilid  Akta  yang  dibuatnya  dalam  1  (satu)  bulan  menjadi  buku  yang memuat  tidak  lebih  dari  50  (lima  puluh)  Akta,  dan  jika  jumlah  Akta  tidak dapat  dimuat  dalam  dalam  satu  buku,  Akta  tersebut  dapat  dijilid  menjadi lebih  dari  satu  buku,  dan  mencatat  jumlah  Minuta  Akta,  bulan,  dan  tahun pembuatannya pada sampul setiap buku
g. membuat  daftar  dari  Akta  protes  terhadap  tidak  dibayar  atau  tidak diterimanya surat berharga
h. membuat  daftar  Akta  yang  berkenaan  dengan  wasiat  menurut  urutan  waktu pembuatan Akta setiap bulan
i. mengirimkan  daftar  Akta  sebagaimana  dimaksud  dalam  huruf  h  atau  daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya
j. mencatat  dalam  repertorium  tanggal  pengiriman  daftar  wasiat  pada  setiap akhir bulan
k. mempunyai  cap  atau  stempel  yang  memuat  lambang  negara  Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan
l. membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
Tindakan  administrasi  dikenakan  juga  bila    melanggar  ketentuan  Pasal  17 Undang-Undang Jabatan Notaris  berupa larangan bagi Notaris adalah:
a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya
b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah
c. merangkap sebagai pegawai negeri
d. merangkap jabatan sebagai pejabat Negara
e. merangkap jabatan sebagai advokat
f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta
g. merangkap  jabatan  sebagai  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  dan/atau  Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris
h. menjadi notaris pengganti atau
i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau  kepatutan  yang  dapat  mempengaruhi  kehormatan  dan  martabat  jabatan notaris.
Penggantian biaya, ganti rugi atau  bunga dapat digugat terhadap Notaris harus dengan    mendasarkan pada suatu hubungan hukum antara Notaris dengan para pihak yang  menghadap  Notaris.  Apabila  ada    pihak  yang  merasa  dirugikan  sebagai  akibat langsung  dari  suatu  akta  Notaris  maka  yang  bersangkutan  dapat  menuntut  secara perdata  terhadap  Notaris.  Dalam  Pasal  84  UUJN  ada  dua  jenis  sanksi  perdata  jika Notaris  melakukan  tindakan  pelanggaran  yang  dapat  menjadi  alasan  bagi  pihak  yang menderita  kerugian  untuk  menuntut  penggantian  biaya,  ganti  rugi  dan  bunga  kepada Notaris terhadap:
a. Akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan. Pasal  1869  KUHPerdata  menentukan  batasan  akta  Notaris  yang  mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan jika tidak memenuhi ketentuan karena:
1) tidak berwenangnya pejabat umum yang bersangkutan
2) tidak mempunyai pejabat umum yang bersangkutan atau
3) cacat dalam bentuknya.
b.  Akta  Notaris  menjadi  batal  demi  hukum.  Suatu  perjanjian  yang  tidak  memenuhi syarat  objektif    dan  kausa  yang  terlarang  maka  perjanjian  tersebut  batal  demi hukum.
Raden  Soegondo  Notodisoerjo  menyatakan  tentang  apa  yang  dapat dipertanggungjawabkan  oleh  notaris  yaitu  apabila  penipuan  atau  tipu  muslihat  itu bersumber dari notaris sendiri. Hal tersebut dapat terjadi apabila seorang notaris dalam suatu  transaksi  peralihan  hak  misalnya  dalam  akta  jual  beli  dengan  sengaja mencantumkan harga yang lebih rendah dari harga yang sesungguhnya.
Wanprestasi  itu  dapat  dilihat  atau  diwujudkan  apabila  debitur  tidak  memenuhi hal-hal sebagai berikut:
a. debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan
b. debitur terlambat memenuhi perikatan debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan. 22
Perbuatan  melawan  hukum  dalam  Pasal  1365  KUHPerdata  adalah  pada  bagian tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang, yaitu Tiap perbuatan melanggar  hukum,  yang  membawa  kerugian  kepada  orang  lain,  mewajibkan  orang yangkarena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.
Pertanggungjawaban perdata Notaris dapat juga dikenakan, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yakni:
a. Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk persekutuan perdata dengan tetap  memperhatikan  kemandirian  dan  ketidakberpihakan  dalam  menjalankan tugasnya.
b. Bentuk  persekutuan  perdata  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diatur  oleh para Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tanggung  jawab  pidana  terhadap  seorang  Notaris  dimintakan  karena  adanya dugaan bahwa Notaris telah melakukan tindak pidana berkaitan dengan wewenang dan
22 Meriam Darus Badruljam dkk , Kompilasi Hukum Perikatan , Dalam Rangka Menyambut Masa Purna Bakti Usia 70 Tahun, Bandung, P.T. Citra Adytia, 2001, hal. 18
kewajibannya dalam hal membuat dan mengeluarkan akta autentik. Dalam menjalankan jabatannya  sebagai  notaris  maka  pidana  yang  dimaksudkan  adalah  pidana  yang dilakukan  oleh  notaris  dalam  kapasitasnya  sebagai  pejabat  umum  yang  berwenang membuat  akta  otentik  yang  diamanatkan  oleh  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN), bukan merupakan kapasitas pribadi atau individu dari notaris  tersebut  sebagai subjek  hukum.  Adapun  yurisprudensi-yurisprudensi  mengenai Notaris  yang  dijatuhi  putusan  perdata  dan  pidana  yaitu  putusan  Mahkamah  Agung nomor  1847K/Pid/2010  jucto  putusan  Pengadilan  Negeri  Medan  nomor 1673/Pid.B/2008/PN.Mdn  jucto  putusan  Pengadilan  Tinggi  Medan  nomor 265/PID/2009/PT.MDN  yang  menjatuhkan  pidana  penjara  selama  2  tahun  kepada seorang  Notaris  yang  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan perbuatan pidana yaitu membuat akta otentik palsu. Putusan Pengadilan Tinggi Medan nomor  88/PDT/2011/PT-MDN  jucto  Putusan  Pengadilan  Negeri  Medan  nomor 297/Pdt.G/2009/PN.Mdn  yang  menjatuhkan  sanksi  perdata  berupa  ganti  rugi  kepada Notaris  atas  perbuatan  melawan  hukum  yang  dilakukan  dan  menimbulkan  kerugian kepada para pihak. Putusan Mahkamah Agung nomor 1099 K/PID/2010 jucto putusan Pengadilan  Tinggi  Medan  nomor  82/PID/2010/PT-MDN  jucto  putusan  Pengadilan Negeri Medan Nomor 3036/PID.B/2009/PN.Mdn yang menyatakan bahwa Notaris telah terbukti  secara  sah  dan  menyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  turut  serta menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik dan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe nomor 40/Pid.B/2013/PN.Lsm yang menyatakan Notaris Imran Zubir Daoed,SH bin M.Daoed dengan  sengaja  membuat  surat  palsu  terhadap  akta  otentik,  dimana  surat  palsu  yang dibuatnya dapat menerbitkan suatu hak, dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

## Kesimpulan.
Berdasarkan uraian di atas maka dapatlah ditarik kesimpulan bahwa:
1. Kedudukan  hukum  akta  notaris  sebagai  alat  bukti  pada  tindak  pidana  pemalsuan surat  dalam  proses  peradilan  tidak  mempunyai  kekuatan  mengikat,  karena  Hakim dalam  mencari  kebenaran  materil  harus  didukung  minimal  2  (dua)    alat  bukti sebagaimana  yang  diatur  dalam  pasal  184  KUHAP  berupa  keterangan  saksi, keterangan ahli, surat, dan petunjuk serta pengakuan tersangka dan ditambah dengan keyakinan dari Hakim.
2. Pertanggungjawaban  notaris  terhadap  akta  otentik  yang  dibuatnya  apabila  ditemui adanya  suatu  tindak  pidana  pemalsuan  surat  maka  Notaris  dapat  dikenakan pertanggungjawaban berupa:
a. Tanggung jawab secara Administrasi
b. Tanggung jawab secara perdata
c. Tanggungjawab  secara  pidana  apabila  dengan  sengaja  membuat  surat  palsu terhadap akta otentik..

## Daftar Pustaka
Buku-buku:
Abdul kadir Muhammad,2014, Etika Profesi Hukum ,,Bandung,Citra Adytia.
Adimi Chazawi,2002, Kejahatan Mengenai Pemalsuan ,Jakarta,Rajawali Pers.
Adrian Sutendi,2006,, Kekuatan Hukum berlakunya Sertifikat sebagai Tanda Bukti Hak
Atas Tanah ,Jakarta,BP.Cipta Jaya,
Andi Hamzah,1993, Sitem Pidana dan Pemidanaan Indonesia ,
Barda Nawawi Arief,2010, , Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana ,Jakarta,Kencana.
Departemen  Pendidikan  Nasional,2008, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  Pusat Bahasa ,Jakarta,Gramedia.
G.H.S.Lumban Tobing,1983, Peraturan Jabatan Notaris ,Jakarta,Erlangga.
Habib Adjie,2014, Hukum Notaris Indonesia ,Bandung,Refika Utama
H.Abdul  Manan,2012, Hukum  Acara  Perdata  di  Lingkungan Peradilan  Agama , Jakarta,Kencana.
Irubini&Chaidir Ali,1974, Pengantar Hukum Acara Perdata ,Bandung,Alumni.
Meriam  Darus  Badruljam,dkk,  2001, Kompilasi Hukum  Perikatan  dalam  Rangka Menyambut Masa Purnabakti usia 70 tahun ,Bandung,Citra Adytia.
Merjono  Reksodiputro,2007, Hak  Azasi  Manusia  Dalam  Sistem  Peradilan Pidana, Jakarta,Universitas Indonesia Munir Fuady,2005, Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontempore), Bandung,Citra Adytia M.Yahya  Harahap,2005, Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan KUHAP Penyidikan   dan penuntutan ,Jakarta,Sinar grafika.
M,Yahya  Harahap,2006, Permasalahan  dan  Penerapan KUHAP  Pemeriksaan  Sidang Pengadilan,Banding,Kasasi , dan Peninjauan Kembali ,Jakarta,Sinar grafika.
P.A.F.Lamintang,1997, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia ,Bandung,Citra
Adytia.
Retnowulan  Sutantio  @Iskandar  Oeripkartawinata.1983, Hukum  Acara  Perdata Dalam Teori   dan Praktek ,Bandung,Alumni. Jakarta,Pradnya Paramita.
Satochid  Kartanegara, tanpa  tahun,Hukum  Pidana
Kumpulan  kuliah  buku
satu ,Jakarta,Balai Lektur Mahasiswa.
Sudikno  Mertokusumo  dalam  teguh  samudra,2004, Hukum  Pembuktian  dalam Hukum Acara   Perdata ,Bandung,Alumni.
Syaifurrahman  @Habib  Adjie,2011, Aspek  pertanggungjawaban  Notaris  dalam Pembuatan   akta ,Bandung,Mandar Maju.
Teguh Samudra,2004, Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata ,Bandung,Alumni.
Peraturan Perundang-undangan:
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.