## ANALISIS PERAN LEMBAGA PEMBIAYAAN SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN UMKM DI KOTA JAMBI
Ilham Wahyudi 1) , Enggar Diah Puspa Arum 2) , M. Ridwan 3)
1,2,3) Dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  research  is  to  analyze  the  key  success  factors  of  sharia  financing  systems  to strengthening  empower  Small  Medium  Enterprises  (SME)  in  Jambi.  Study  was  developed  by  secondary  data observation and deep interview regarding sharia financing. The result indicates that sharia financing was not a primary  choice  to  support  SME’s  capital  requirement.  Furthermore  inadequate  understanding  of  sharia financing plays a dominant role in the selection of financing institution.
Keywords : Financing sharia, Small Medium Enterprise.

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  faktor-faktor  kunci  keberhasilan  pembiayaan  syariah  dalam pengembangan  UMKM  di  Kota  Jambi.  Penelitian  dilakukan  dengan  cara  mengobservasi  data  sekunder  dan melakukan  wawancara terhadap pihak  yang terkait dengan  pembiayaan syariah. Hasil penelitian  menunjukkan bahwa  pembiayaan  syariah  bukan  merupakan  pilihan  utama  pelaku  UMKM  untuk  memenuhi  kebutuhan permodalannya. Hasil penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa faktor penyebab yang paling dominan adalah kurangnya pemahaman mengenai pembiayaan syariah.
Kata Kunci : Pembiayaan syariah, UMKM.

## 1.   PENDAHULUAN
Kontribusi  sektor  usaha  mikro,  kecil,  dan menengah  terhadap  produk  domestik  bruto  meningkat dari  57,84  persen  menjadi  60,34  persen  dalam  lima tahun  terakhir.  Serapan  tenaga  kerja  pada  sektor  ini juga meningkat, dari 96,99 persen menjadi 97,22 persen pada periode yang sama. Meskipun indikator kontribusi terhadap  pembentukan  produk  domestik  bruto  (PDB) dan  serapan  tenaga  kerja  naik,  akses  sektor  usaha mikro,  kecil,  dan  menengah  (UMKM)  ke  rantai  pasok produksi  global  sangat  minim.  Kontribusi  UMKM  di Indonesia  terhadap  rantai  pasok  global  hanya  0,8 persen.  Hingga  saat  ini  UMKM  masih  menghadapi berbagai  permasalahan  yang  menghambat  kinerja ekspor  UMKM,  diantaranya:  kesulitan  pemasaran, akses  ke  sumber  pembiayaan  yang  sangat  terbatas, keterbatasan  sumber  daya  manusia  (SDM),  kesulitan bahan baku, keterbatasan inovasi dan teknologi (Rosan Roeslani, 2016).
Perkembangan potensi UMKM di Indonesia tidak terlepas  dari  dukungan  perbankan  dalam  penyaluran kredit kepada UMKM. Namun menurut Kepala Kantor Bank  Indonesia  (BI)  Perwakilan  Provinsi  Jambi,  V Carlusa (2016), dukungan pembiayaan yang disalurkan kepada  UMKM  di  Indonesia  hanya  mencapai  7,2 persen  dari  PDB  atau  paling  rendah  dibandingkan negara  ASEAN.  Untuk  itu  BI  akan  melaksanakan kebijakan pengembangan UMKM melalui dua pendekatan utama, yaitu mendorong peran intermediasi perbankan  kepada  UMKM  dan  peningkatan  kapasitas ekonomi  UMKM.  Salah  satu  upaya  BI  dalam meningkatkan  intermediasi  perbankan  kepada  UMKM adalah  dengan  mewajibkan  bank  umum  untuk memenuhi  target  rasio  kredit  UMKM  terhadap  total kredit  secara  bertahap.  BI  menargetkan  peningkatan porsi kredit UMKM naik setiap tahunnya.
Propinsi  Jambi  memiliki  produk-produk  UMKM unggulan yang berpotensi meningkatkan kegiatan dunia usaha  dan  pertumbuhan  ekonomi  daerah,  diantaranya: karet, kelapa sawit, padi sawah, angkutan barang, sapi, angkutan  perahu,  hasil  pertanian,  makanan,  hasil perkebunan, dan ikan perairan umum (Marlison, 2013). Dukungan  pembiayaan  terhadap  UMKM  di  Propinsi Jambi tentu saja sangat diperlukan untuk mengembangkan produk-produk unggulan tersebut.
Potensi  UMKM  dalam  pertumbuhan  ekonomi akan  semakin  kokoh  dengan  dukungan  pembiayaan syariah  sesuai  prinsip  bagi  hasil  yang  mengutamakan keadilan  dan  transparansi.  Oleh  karena  itu,  analisis pembiayaan  syariah  dalam  pengembangan  UMKM perlu  diteliti  untuk  mengidentifikasi  faktor  kunci keberhasilannya.

## 2.   TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Pembiayaan Bank Syariah
Menurut OJK (2016), produk-produk pembiayaan bank  syariah,  khususnya  return  bearing  financing,
ditujukan  untuk  menyalurkan  investasi  dan  simpanan masyarakat ke sektor riil dengan tujuan produktif dalam bentuk  investasi  bersama  (investment  financing)  yang dilakukan bersama mitra usaha (kreditor) menggunakan pola  bagi  hasil  (mudharabah  dan  musyarakah)  dan dalam bentuk investasi sendiri (trade financing) kepada yang  membutuhkan  pembiayaan  menggunakan  pola jual  beli  (murabahah,  salam,  dan  istishna)  dan  pola sewa  (ijarah  dan  ijarah  muntahiyah  bit  tamlik)  (OJK, 2016).
Berdasarkan  uraian  tersebut  maka  produk-produk pembiayaan  bank  syariah  dapat  menggunakan  empat pola yang berbeda, yaitu:
1. Pola bagi hasil, untuk investment financing:
a. Musyarakah;
b. Mudharabah;
2. Pola jual beli, untuk trade financing:
a. Murabahah;
b. Salam;
c. Istishna;
3. Pola sewa, untuk trade financing:
a. Ijarah;
b. Ijarah muntahiyah bit tamlik;
4. Pola pinjaman, untuk dana talangan: Qardh.
Tiga produk pembiayaan utama yang mendominasi  portofolio  pembiayaan  bank  syariah adalah pembiayaan  modal kerja, pembiayaan investasi, dan pembiayaan aneka barang dan properti. Akad-akad yang  digunakan  dalam  aplikasi  pembiayaan  tersebut sangat  bervariasi  dari  pola  bagi  hasil  (mudharabah, musyarakah,  dan  musyarakah  mutanaqisah),  pola  jual beli  (murabahah,  salam,  dan  istishna),  ataupun  pola sewa (ijarah dan ijarah muntahiyah bit tamlik).
Kebutuhan  pembiayaan  modal  kerja  dapat dipenuhi dengan berbagai cara, antara lain:
1. Bagi hasil: mudharabah, musyarakah; dan
2. Jual beli: murabahah, salam.
Kebutuhan  modal  kerja  usaha  yang  beragam seperti  untuk  membayar  tenaga  kerja,  rekening  listrik dan  air,  bahan  baku,  dan  sebagainya,  dapat  dipenuhi dengan  pembiayaan  berpola  bagi  hasil  dengan  akad mudharabah  atau  musyarakah.  Dengan  berbagi  hasil, kebutuhan  modal  kerja  pihak  pengusaha  terpenuhi, sementara kedua belah pihak mendapatkan manfaat dari pembagian  risiko  yang  adil.  Agar  bank  syariah  dapat berperan aktif dalam usaha dan mengurangi kemungkinan  risiko,  seperti  moral  hazard,  maka  bank dapat memilih untuk menggunakan akad musyarakah.
Ketentuan umum pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut:
Jumlah  modal  yang  diserahkan  kepada  nasabah selaku  pengelola  modal  harus  diserahkan  tunai,  dan dapat  berupa  uang  atau  barang  yang  dinyatakan nilainya  dalam  satuan  uang.  Apabila  modal  diserahkan secara  bertahap,  harus  jelas  tahapannya  dan  disepakati bersama.
Hasil  dari  pengelolaan  modal  pembiayaan mudharabah  dapat  diperhitungkan  dengan  dua  cara, yaitu:
a.   perhitungan  dari  pendapatan  proyek  (revenue sharing);
b.   perhitungan dari keuntungan proyek (profit sharing).
Hasil  usaha  dibagi  sesuai  dengan  persetujuan dalam  akad,  pada  setiap  bulan  atau  waktu  yang disepakati.  Bank  selaku  pemilik  modal  menanggung seluruh  kerugian  kecuali  akibat  kelalaian  dan penyimpangan  pihak  nasabah,  seperti  penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana.
Bank  berhak  melakukan  pengawasan  terhadap pekerjaan  namun  tidak  berhak  mencampuri  urusan pekerjaan/  usaha  nasabah.  Jika  nasabah  melanggar perjanjian  dengan  sengaja,  misalnya  tidak  mau membayar  kewajiban  atau  menunda  pembayaran kewajiban, maka ia dapat dikenakan sanksi administrasi.
Ketentuan  umum  pembiayaan  musyarakah  adalah sebagai berikut:
Semua  modal  disatukan  untuk  dijadikan  modal proyek  musyarakah  dan  dikelola  bersama-sama.  Setiap pemilik  modal  berhak  turut  serta  dalam  menentukan kebijakan  usaha  yang  dijalankan  oleh  pelaksana proyek.  Pemilik  modal  dipercaya  untuk  menjalankan proyek  musyarakah  dan  tidak  boleh  melakukan tindakan seperti:
a.   Menggabungkan dana proyek dengan harta pribadi;
b.   Menjalankan proyek musyarakah dengan pihak lain tanpa ijin pemilik modal lainnya;
c.   Memberi pinjaman kepada pihak lain;
d.   Setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan atau digantikan oleh pihak lain;
e.   Setiap  pemilik  modal  dianggap  mengakhiri  kerja sama  apabila  menarik  diri  dari  perserikatan, meninggal dunia, menjadi tidak cakap hukum.
Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka  waktu  proyek  harus  diketahui  bersama. Keuntungan dibagi sesuai porsi kesepakatan sedangkan kerugian dibagi sesuai dengan porsi kontribusi modal.
Proyek  yang  akan  dijalankan  harus  disebutkan dalam akad. Setelah proyek selesai nasabah mengembalikan  dana  tersebut  bersama  bagi  hasil  yang telah disepakati untuk bank.
Kebutuhan  modal  kerja  usaha  perdagangan  untuk membiayai  barang  dagangan  dapat  dipenuhi  dengan
pembiayaan  berpola  jual  beli  dengan  akad  murabahah. Dengan  berjual  beli,  kebutuhan  modal  pedagang terpenuhi  dengan  harga  tetap,  sementara  bank  syariah mendapat keuntungan marjin tetap dengan meminimalkan  risiko.  Kebutuhan  modal  kerja  usaha kerajinan  dan  produsen  kecil  dapat  juga  dipenuhi dengan  akad  salam.  Dalam  hal  ini,  bank  syariah menyuplai  mereka  dengan  input  produksi  sebagai modal  salam  yang  ditukar  dengan  komoditas  mereka untuk dipasarkan kembali. Ketentuan
umum
pembiayaan salam adalah sebagai berikut:
1. Pembelian hasil produksi harus diketahui spesifikasinya  secara  jelas  seperti  jenis,  macam, ukuran, mutu, dan jumlahnya. Misalnya jual beli 100 kg  mangga  harum  manis  kualitas  A  dengan  harga Rp5.000,00/kg, akan diserahkan pada saat panen dua bulan mendatang;
2. Apabila hasil produksi yang diterima cacat atau tidak sesuai  dengan  akad  nasabah  maka  (produsen)  harus bertanggung  jawab  dengan  cara  antara  lain mengembalikan  dana  yang  telah  diterimanya  atau mengganti barang yang sesuai dengan pesanan;
3. Mengingat  bank  tidak  menjadikan  barang  yang dibeli atau dipesannya sebagai persediaan (inventory),  maka  dimungkinkan  bagi  bank  untuk melakukan akad salam kepada pihak ketiga (pembeli kedua)  seperti  BULOG,  pedagang  pasar  induk,  atau rekanan.  Mekanisme  seperti  ini  disebut  dengan paralel salam.

## 2.2. Usaha Kecil
Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008  tentang  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah memberikan  pengertian  mengenai  usaha  kecil,  yaitu usaha  ekonomi  produktif  yang  berdiri  sendiri,  yang dilakukan  oleh  orang  perorangan  atau  badan  usaha yang  bukan  merupakan  anak  perusahaan  atau  bukan cabang  perusahaan  yang  dimiliki,  dikuasai,  atau menjadi  bagian  baik  langsung  maupun  tidak  langsung dari  Usaha  Menengah  atau  Usaha  Besar  yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dibedakan batasan  mengenai  kekayaan  bersih  dari  Usaha  Mikro, Kecil dan Menengah, yaitu kriteria Usaha Mikro adalah memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,00  (lima  puluh  juta  rupiah),  kriteria Usaha  Kecil  adalah  adalah  memiliki  kekayaan  bersih lebih  dari  Rp.50.000.000,00  (lima  puluh  juta  rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus  juta  rupiah)  sedangkan  kriteria  Usaha  Menengah adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,00  (lima  ratus  juta  rupiah)  sampai dengan  paling  banyak  Rp.10.000.000.000,00  (sepuluh milyar rupiah).
2.3.   Peran  Bank  Syariah  Bagi  Perkembangan Usaha Kecil
Perbankan dalam kehidupan suatu negara merupakan  salah  satu  agen  pembangunan.  Hal  ini dikarenakan  adanya  fungsi  utama  dari  perbankan sebagai  lembaga  intermediasi,  yaitu  lembaga  yang menghimpun  dana  dari  masyarakat  dalam  bentuk simpanan  dan  menyalurkannya  kembali  kepada masyarakat  dalam  bentuk  kredit  atau  pembiayaan. Adanya  hal  ini  diharapkan  dapat  memenuhi  kebutuhan dana  bagi  negara  dan  masyarakat  guna  menunjang jalannya  proses  pembangunan  terutama  sektor  usaha kecil  dan  menengah.  Pada  saat  krisis  ekonomi  pun ternyata sektor ini mampu tetap bertahan, artinya sektor UKM  mempunyai  keunggulan  dan  sangat  potensial untuk lebih dikembangkan lagi melalui suatu kebijakan yang  tepat  dan  dukungan  dari  lembaga  yang  tepat. Namun  tidak  dapat  dipungkiri  terutama  sektor  usaha kecil  menemukan  kendala  pada  segi  permodalan, dimana  terkadang  dalam  memperoleh  modal  dari  bank mengalami kesulitan. Salah satu hal yang menyebabkan adanya  hal  ini  adalah  adanya  suku  bunga  kredit  yang tinggi dan diperlukannya jaminan kebendaan yang sulit dipenuhi oleh mereka.
Untuk  membantu  menanggulangi  permasalahan yang  dihadapi  oleh  sektor  usaha  kecil  maka  pasca Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 dengan adanya pembangunan  yang  semarak  terhadap  perbankan syariah  maka  diharapkan  dapat  lebih  membantu perkembangan  sektor  usaha  kecil  dan  menengah  ini. Telah  disebutkan  di  atas  bahwa  kelangsungan  suatu kegiatan  usaha  perlu  didukung  oleh  permodalan  dan sumber daya manusia yang memadai. Setiap perbankan syariah  yang  ada  hendaknya  mampu  secara  cermat mengetahui kebutuhan nyata yang ada pada sektor yang bersangkutan.  Hal  ini  penting  karena  karakteristik produk  pembiayaan  yang  ada  pada  perbankan  syariah bervariasi  dan  masing-masing  hanya  menjawab  pada kebutuhan tertentu, sebagai contoh kebutuhan masyarakat  yang  membutuhkan  adanya  barang  modal sebagai  sarana  dalam  proses  usaha,  pelayanan  yang diberikan  oleh  pihak  bank  syariah  berupa  pemberian pembiayaan  berdasarkan  akad  jual  beli,  khususnya pembiayaan murabahah.

## 3.   METODOLOGI PENELITIAN

## 3.1.  Populasi Target dan Sampel
Populasi target dalam penelititan ini adalah pelaku UMKM  dan  lembaga  pembiayaan  syariah  di  Kota Jambi.  Sampel  penelitian  ditarik  dengan  menggunakan metode double  sampling ,  dimana  teknik  ini  digunakan untuk  mendapatkan  informasi  lebih  lanjut  dari  sampel yang telah diinvestigasi sebelumnya.

## 3.2.   Alur Penelitian
Dalam  penelitian  ini  akan  digambarkan  kegiatan yang  harus  dilengkapi  terkait  penelitian  pembiayaan perbankan  syariah  pada  UMKM , dengan  tahapan
penelitian  yang  menggambarkan  apa  yang  sudah dilaksanakan  dan  yang  akan  dikerjakan  secara sistematis.  Pada  bagian  ini  digambarkan fishbone penelitian,  sehingga  terlihat  jelas  alur  penelitian  yang akan dilakukan.
Penjelasan Fishbone:

## A.  Kondisi saat ini
1) Hingga  saat  ini  UMKM  masih  menghadapi berbagai permasalahan yang menghambat kinerja  ekspor  UMKM,  diantaranya:  kesulitan pemasaran,  akses  ke  sumber  pembiayaan  yang sangat  terbatas,  keterbatasan  sumber  daya manusia (SDM), kesulitan bahan baku, keterbatasan  inovasi  dan  teknologi  (Rosan Roeslani, 2016).
2) Hambatan  yang  dihadapi  UMKM  terkait  hal pembiayaan  yang  menyangkut  akses  UMKM terhadap  pemberian  kredit  dari  perbankan  yaitu dikarenakan  dari  permasalahan  hal  teknis maupun non teknis (Bank Indonesia, 2005).
3) Dukungan  pembiayaan  yang  disalurkan  kepada UMKM di Indonesia hanya mencapai 7,2 persen dari  PDB  atau  paling  rendah  dibandingkan negara ASEAN. Untuk itu BI akan melaksanakan kebijakan pengembangan UMKM melalui dua pendekatan utama, yaitu mendorong peran  intermediasi  perbankan  kepada  UMKM dan  peningkatan  kapasitas  ekonomi  UMKM (Carlusa, 2016).
4) Propinsi Jambi memiliki produk-produk UMKM unggulan yang berpotensi meningkatkan kegiatan dunia usaha dan pertumbuhan ekonomi daerah,  diantaranya:  karet,  kelapa  sawit,  padi sawah,  angkutan  barang,  sapi,  angkutan  perahu, hasil pertanian,  makanan, hasil perkebunan, dan ikan perairan umum (Marlison, 2013).
5) Pembiayaan  UMKM  di  Provinsi  Jambi  pada triwulan  II  tahun  2016  tercatat  Rp  11,0  triliun atau tumbuh 7,8% (year on year/yoy), lebih baik
dibandingkan triwulan sebelumnya, 7,7%. Namun  pertumbuhan  tersebut  masih  lebih rendah  dibandingkan  pertumbuhan  total  kredit 11,1%  (yoy).  Berdasarkan  distribusinya,  kredit kecil  memiliki  pangsa  terbesar  yaitu  36,2%, kredit  mikro  32,1%  dan  kredit  menengah sebesar  31,7%  dari  total  kredit  UMKM. Sedangkan  berdasarkan  penggunaan,  kredit
UMKM  didominasi  kredit  modal  kerja  65,2%, lalu  diikuti  kredit  investasi  34,8%  (Meily  Ika Permata, 2016).

## B.  Solusi
1) Memahami  sistem  pembiayaan  syariah  yang efektif  agar  dapat  dijadikan benchmark dalam upaya mendukung strategi pengembangan bisnis UMKM.
2) Dengan
mengidentifikasi faktor-faktor kesuksesan dan kegagalan bisnis UMKM,  maka regulator dapat meyempurnakan strategi penerapan sistem pembiayaan syariah.
3) Dukungan  dan  komitmen  pemerintah  terhadap upaya mendorong pertumbuhan bisnis UMKM.

## C.  Potensi Penggalian
1) Pemerintah membuat peraturan sehingga perbankan  syariah  mendukung  berkembangnya bisnis UMKM.
2) Dengan mengembangkan bisnis UMKM, Indonesia  dapat  ikut  bersaing  dalam  era globalisasi.
3) Strategi pembiayaan syariah dengan sistem bagi hasil yang saling menguntungkan.
4) Optimalisasi UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

## D.  Hasil
1) Terciptanya
rekomendasi untuk menyempurnakan penerapan sistem pembiayaan syariah bagi UMKM 2) Rekomendasi penyusunan Peraturan Pemerintah pendukung penerapan sistem pembiayaan syariah bagi UMKM.
3) Rekomendasi  untuk  peningkatan    sumber  daya manusia yang  berkompentensi mendorong perkembangan bisnis UMKM.
4) Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh sektor UMKM.

## Tahapan Penelitian
A.  Tahap 1: Mapping data
1) Mengamati  fenomena-fenomena  umum  yang ada hubungannya dengan bisnis UMKM.
2) Mencari  informasi  untuk  pemecahan  masalah melalui  penelusuran  literatur/  pengumpulan
teori-teori yang berhubungan dengan penerapan sistem pembiayaan syariah bagi UMKM.
3) Mempersiapkan  desain  penelitian  yang  terdiri dari  variabel,  unit  analisis,  populasi  dan sampel, data yang digunakan, metode pengumpulan data.
B.  Tahap 2: Kegiatan yang sudah dijalankan
1) Penyiapan proposal.
2) Menentukan identifikasi masalah.
3) Pengumpulan  landasan  teori  dan  penelitian sebelumnya.
4) Penyusunan  justifikasi  dana  dan  alokasi  waktu penelitian  dan  perangkat  lain  sebagai  lampiran proposal.

## C.  Tahap 3: Profiling
1) Penerapan  sistem  pembiayaan  syariah  bagi UMKM.
2) Kesiapan  sumber  daya  dalam  perkembangan bisnis UMKM.
3) Identifikasi faktor-faktor kesuksesan dan kegagalan bisnis UMKM .
4) Profil  sumber  daya  manusia  dalam  bisnis UMKM.
5) Berkembangnya  bisnis  UMKM  di  provinsi Jambi.
D.  Tahap 4: Determinasi model, temuan-temuan
1) Perlu  dilakukan  review  atas  penerapan  sistem pembiayaan syariah.
2) Rekomendasi  untuk  penyempurnaan  penerapan sistem pembiayaan syariah di Provinsi Jambi.
3) Mengekplorasi  strategi  untuk  meningkatkan faktor-faktor  kunci  kesuksesan  dan  memitigasi faktor-faktor  kunci  kegagalan  bisnis  UMKM  di Provinsi Jambi.
4) Mengkaji implikasi penerapan sistem
pembiayaan  syariah  terhadap  perkembangan UMKM di Provinsi Jambi.

## 4.  HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1. Hasil Penelitian
Berdasarkan  laporan  Bank  Indonesia  (2017), kredit  UMKM  Jambi  pada  triwulan  II  2017  tercatat sebesar Rp11,3 triliun, mengalami perlambatan dengan tumbuh 2,1% (yoy) dibandingkan triwulan I 2017 yang tumbuh 2,6% (yoy) dan lebih rendah jika dibandingkan dengan  pertumbuhan  total  kredit  (3,0%  yoy).  Grafik
perkembangan  kredit  UMKM  Bank  Umum  Provinsi Jambi mulai dari tahun 2014 sampai dengan triwulan II tahun 2017 dapat dilihat pada gambar 2.

## Gambar 2. Perkembangan Kredit UMKM Bank Umum Provinsi Jambi
Pangsa  kredit  UMKM  terhadap  total  kredit  di Jambi  mengalami  sedikit  penurunan  yaitu  dari  36,06% di  triwulan  I  2017  menjadi  36,04%  pada  triwulan  II 2017 (Gambar 3).

## Gambar 3. Pangsa Kredit Bank Umum Provinsi Jambi
Komposisi  kredit  UMKM  dari  tahun  2015  relatif stabil, hal ini dapat dilihat pada gambar 4.

## Gambar 4. Kredit UMKM Berdasarkan Penggunaan
Pertumbuhan  kredit  bank  umum  pada  triwulan  II tahun  2017  melambat  jika  dibandingkan  dengan pertumbuhan pada triwulan I  tahun 2017.  hal ini dapat dilihat pada tabel 1.

## Tabel 1. Perkembangan Kredit Bank Umum Provinsi Jambi
Sumber: Bank Indonesia (2017)
Berdasarkan  tabel  1,  sampai  dengan  triwulan  II tahun  2017  perkembangan  kredit  Bank  melambat, terlebih untuk Bank Pemerintah dan Bank Syariah. Hal ini berarti bahwa terjadi penurunan jumlah  kredit  yang diajukan  masyarakat  untuk  memenuhi  kebutuhannya. Kondisi  ini  dapat  disebabkan  oleh  belum  pulihnya ekonomi  masyarakat  Jambi  sampai  dengan  triwulan  II tahun  2017  dan  masih  tingginya  suku  bunga  yang ditetapkan  untuk  pengembalian  kredit  sehingga  masih dianggap memberatkan.
Begitu juga dengan pemilihan lembaga pembiayaan,  Bank  Syariah  ternyata  belum  dijadikan rujukan  utama  oleh  masyarakat.  Persepsi  bahwa pembiayaan  bank  syariah  tidaklah  berbeda  dari  bank konvensional  masih  menjadi  alasan  rendahnya  minat masyarakat  untuk  memilih  lembaga  pembiayaan syariah. Konsep bagi hasil  masih belum dipahami oleh masyarakat dengan baik sehingga menganggap transaksi  pada  bank  syariah  sama  dengan  bank konvensional.

## 4.2. Pembahasan
Berdasarkan  hasil  penelitian,  perkembangan kredit  UMKM  mengalami  fluktuasi  dari  tahun  2014 sampai  dengan  triwulan  II  tahun  2017.  Namun  sejak tahun 2016, persentasenya semakin menurun dan selalu lebih  rendah  daripada  pertumbuhan  total  kredit.  Hal tersebut  dapat  mengindikasikan  bahwa  UMKM  di Provinsi  Jambi  mulai  menahan  diri  untuk  mengajukan kredit  dalam  membiayai  kegiatan  operasional  dan pengembangan  usahanya,  akibat  kondisi  ekonomi global yang belum stabil.
Jika dilihat dari pangsa kredit, rata-rata perbandingan kredit UMKM terhadap total kredit relatif stabil  dan  tetap.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  porsi kredit  untuk  non  UMKM  masih  lebih  besar dibandingkan dengan porsi kredit UMKM.
Berdasarkan  jenis  penggunaan,  kredit  UMKM didominasi  oleh  kredit  modal  kerja  lalu  diikuti  oleh kredit  investasi.  Kebutuhan  UMKM  di  Provinsi  Jambi dalam  mengajukan  kredit  didominasi  untuk  kebutuhan
modal  kerja.  Hal  tersebut  mengindikasikan  bahwa kesulitan  permodalan  masih  menjadi  permasalahan utama yang dihadapi oleh UMKM di Provinsi Jambi.
UMKM  memiliki  karakteristik  sendiri  yang berbeda dengan perusahaan berskala luas. Mereka pada umumnya  memiliki  karakter  mandiri  tanpa  memiliki relasi  luas,  atau  berada  di  bawah  naungan  grup  usaha. Karakteristik  lain  dari  UMKM  adalah  menggunakan teknologi  rendah  atau  sederhana.  Keunikan  UMKM dibandingkan  dengan  perusahaan  berskala  luas,  yaitu pangsa  pasar  yang  lebih  sempit.  Orientasinya  hanya terfokus pada pasar lokal atau lokasi sekitarnya. Modal usaha  UMKM  sangat  terbatas  dan  akses  bantuan permodalan  juga  relatif  susah  didapatkan.  Disamping itu  kurangnya  pengetahuan  dan  pemahaman  akan transaksi  syariah  menjadikan  pelaku  bisnis  UMKM tidak  mengutamakan  pembiayaan  syariah  untuk memenuhi  kebutuhan  permodalannya.  Diperlukan upaya yang lebih intensif kepada pelaku bisnis UMKM untuk  meningkatkan  pengetahuan  dan  pemahamannya terhadap produk-produk pembiayaan syariah.

## 5.  SIMPULAN DAN SARAN

## 5.1. Simpulan
Pembiayaan syariah di Provinsi Jambi mengalami pertumbuhan yang melambat sampai dengan triwulan II tahun  2017.  Hal  ini  disebabkan  kondisi  ekonomi masyarakat  di  Provinsi  Jambi  yang  mengalami penurunan  dan  masih  belum  stabil  sampai  dengan triwulan  II  tahun  2017.  Pembiayaan  syariah  masih belum  dijadikan  pilihan  utama  oleh  UMKM  dalam pemenuhan  kebutuhan  modalnya.  Hal  ini  dibuktikan dengan  masih  rendahnya  persentase  pembiayaan syariah  untuk  pengembangan  UMKM  di  Provinsi Jambi.  Kebijakan  terkait  progam  pembiayaan  syariah belum mampu menarik minat UMKM untuk menjadikannya sebagai pilihan utama.

## 5.2. Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan serta kesimpulan dalam penelitian ini, maka disarankan untuk:
1) Meningkatkan  pemberdayaan  UMKM  dengan menguatkan  kompetensi  sumber  daya  yang dimilikinya,  seperti  meningkatkan  pemahaman mengenai  pembiayaan  syariah  melalui  berbagai seminar  ataupun  pelatihan  mengenai  pembiayaan syariah.
2) Meningkatkan program-program pembiayaan syariah  melalui  kredit  usaha  rakyat  KUR)  untuk memberikan  berbagai  kemudahan  bagi  pelaku bisnis UMKM.

## DAFTAR REFERENSI
Ascarya, Diana Yumanita. 2005. Bank Syariah:Gambaran Umum, seri kebanksentralan nomor  14. Jakarta:  Bank  Indonesia  Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan.
Otoritas  Jasa  Keuangan.  2016.  Booklet  Perbankan Indonesia. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
Undang-Undang tentang Perbankan Syariah, UU No.21 Tahun 2008.
Antonio MS. 2001.    Bank Syariah dari Teori ke Praktik.
Jakarta (ID): Gema Insani.
Bank    Indonesia.    2005.    Strategi    Optimalisasi
Peran UMKM dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Jakarta: Bank Indonesia.
Bui    N.    2013.    Different    Uses    of    Microfinance
Among Conventional and    Islamic Borrowers:  Evidence  from  Jordan.  [Tesis].  San Francisco: USF.
Huda    AM.    2010.    Dampak    Pemberian    Kredit Program    CSR    Terhadap  Peningkatan Pendapatan    UMKM    di    Kabupaten    Garut Provinsi    Jawa  Barat.  [Skripsi].  Bogor  (ID): Institut Pertanian Bogor.
Nguyen  N,  Luu  N.  2013.  Determinants  of  Financing Pattern  and  Access  to  Formal  -Informal  Credit: The  Case  of  Small  and  Medium  Sized Enterprises in Vietnam. Journal of Management Research . 5(2): 240-259.
Partomo  TS,  Soejoedono  AR.  2002. Ekonomi  Skala Kecil/Menengah & Koperasi . Bogor (ID): Ghalia Indonesia.
Primiana, Ina. 2009. Menggerakkan Sektor Rill UKM & Industri . Bandung: Alfabeta.
Rahman MM. 2010. Islamic Micro-Finance Programme and  Its  Impact  On  Rural  Poverty  Alleviation. Jurnal  Internasional  Perbankan  dan  Keuangan . 7(1): 119-138.
Ridwan  M.  2004 .    Manajemen  Baitul  Maal    Wa Tamwil (BMT) . Yogyakarta: UII Press.
Soemitra A. 2009. Bank dan Lembaga Keungan Syariah. Jakarta: Kencana.
Soetrisno    N.    2005.    Ekonomi    Rakyat    Usaha Mikro    dan    UKM    Dalam  Perekonomian Indonesia. Jakarta: STEKPI.
Sudarsono    H.    2008.    Bank    dan    Lembaga Keungan    Syariah,    Deskripsi    dan  Ilustrasi. Yogyakarta: Ekonisia.
Supriyanto.    2006.    Pemberdayaan    Usaha    Mikro, Kecil,    dan    Menengah    (UMKM)  Sebagai Salah Satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan. Jurnal Ekonomi dan Pendidikan. 3(1): 1-17.
Tambunan  T.  2009.  UMKM  di  Indonesia.  Bogor  (ID): Ghalia Indonesia.
Wahid    N.    2011.    Peranan    Kredit    Produktif UMKM    Dalam    Perekonomian  Indonesia    : Pendekatan    Makro    dan    Mikro.  [Tesis].
Bogor    (ID):    Institut Pertanian Bogor.
Wijono  W.  2005.  Pemberdayaan  Lembaga  Keuangan Mikro  Sebagai  Salah  Satu  Pilar      Sistem Keuangan      Nasional:      Upaya      Konkrit Memutus    Mata  Rantai  Kemiskinan.  Kajian
Ekonomi dan Keuangan. Jakarta.
Widyanto. 2000. Kemampuan Baitul Maal Wat Tamwil Kota Semarang dalam Menjangkau      Pengusaha Kecil,      Mengelola      Dana,    Menghimpun serta  Menyalurkan  ZIZ.    Jurnal  Ekonomi  dan Bisnis. 1(2): 95-104.