|  PRASI | Vol. 6 | No. 12 | Juli - Desember 2010 | 13 |  PRASI | Vol. 6 | No. 12 | Juli - Desember 2010 |
12 Karikatur ‘The Angel’
Karya Nyoman Sutrisni Mahasiswa Pendidikan Seni Rupa, Undiksha 2008

## PENGAJARAN BAHASA INDONESIA DALAM KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI

## Oleh
H. Akmal Hamsa Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni Universitas Negeri Makassar (UNM), Makassar) THE TEACHING OF INDONESIAN LANGUAGE

## IN COMPETENCY BASED CURRICULUM

## ABSTRACT
In reformation era, people wish to have changes in various dimensions of life. They attempt to de - velop the quality of human resources in order to have high competitive power through the modifi - cation of educational curriculum, which is in accordance with the change of time and the demand of community development. The operation of the educational system, therefore, has moved from centralized system to decen - tralized one. This movement can be considered as the consequence of the application of the edu - cational rule No. 20, the year 2003. In this case, competency based curriculum implies that the teaching of language and Indonesian literature refers to the achievement of standard competency based on the nature of the teaching and learning of indonesian, that is, communicative competence and literature appreciation. These two competencies should be presented through the teaching and learning of language (communicative) skills, and should be done integratedly, both in an attempt to achieve linguistic competency and to achieve competency in literary appreciation.
Key words: teaching and learning, Indonesian language, competency based curriculum

## PENDAHULUAN
D ewasa  ini  bangsa  Indonesia  berada  dalam masa  transformasi.  Era  reformasi  telah  lahir.
Masyarakat menuntut dan berupaya mewujudkan perubahan  dalam  berbagai  dimensi  kehidupan termasuk di bidang pendidikan, ekonomi, politik,
hukum, sosial, dan budaya. Dalam bidang pen - didikan, reformasi harus dilakukan dalam upaya pengembangan  kualitas  SDM.  Terkait  dengan hal itu, Azra (1999) menjelaskan bahwa kebija - kan  pemerintah  dalam  upaya  mengembangkan SDM yang memiliki daya saing dan daya san- ding yang tinggi tidak bisa dilepaskan keterkaitan - nya dengan pendidikan. Pendidikan dirumuskan
sebagai  proses  pembudayaan  (enkulturisasi) peserta  didik  sehingga  mereka  menjadi  warga negara  yang  memiliki  keadaban  (civility)  yang pada gilirannya menjadi pilar bagi pembentukan masyarakat madani Indonesia.
Secara faktual diakui bahwa pada era reformasi saat  ini,  pendidikan  dihadapkan  pada  sejumlah tantangan  sebagai  konsekuensi  perubahan  glo - bal,  krisis  dalam  berbagai  bidang  kehidupan, dan tantangan yang mengharuskan adanya pe- rubahan sistem pengelolaan pendidikan. Hal ini berarti bahwa tuntutan globalisasi dalam bidang pendidikan  perlu  dipertimbangkan  agar  hasil pendidikan nasional dapat bersaing dengan hasil pendidikan  negara-negara  maju.  Namun,  pada sisi  lain,  sebagai  konsekuensi  pelaksanaan  o- tonomi  daerah,  pengelolaan  pendidikan  berge- ser  dari  sistem  sentralisasi  menjadi  desentra- lisasi.  Desentralisasi  dalam  sektor  pendidikan merupakan  implikasi  pemberlakuan  Undang- Undang  Nomor  22  Tahun  1999  tentang  peme- rintahan daerah yang menuntut pelaksanaan o- tonomi daerah dan wawasan demokrasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
Otonomi daerah dalam penyelenggaraan pen- didikan  memberikan  implikasi  terhadap  ma- sing-masing  daerah  untuk  mengembangkan pendidikan sesuai dengan potensi dan karakter- istik yang dimiliki. Dengan demikian, diperlukan suatu kurikulum yang dapat mengakomodasi se- mua potensi yang dimiliki oleh daerah masing- masing. Selain itu, dalam wacana globalisasi, ke - luaran sekolah diharapkan memiliki kemampuan yang  bersifat  kompetitif  di  antara  persaingan global. Jadi, diperlukan kurikulum yang memberi kesempatan kepada setiap sekolah untuk memi - liki  ciri  khas  dan  pusat  keunggulan,  dan  dalam pelayanan  pendidikan  juga  memberi  kesempa - tan  kepada  peserta  didik  mengembangkan  ke - mampuannya secara optimal. Dengan perkataan lain,  sekolah,  selain  bisa  melaksanakan  kuriku - lum sesuai dengan tuntutan minimal yang bersi - fat nasional, sekolah juga diberi kesempatan un -
tuk mengembangkan materi-materi yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Dengan demikian menurut Ali (2003) Sistem de - sentralisasi diharapkan dapat menjawab perma - salahan utama kurikulum pendidikan, yakni ma- salah relevansi, akuntabilitas, dan fleksibilitas.
Masalahnya,  hasil  kajian  menunjukkan  bahwa kurikulum  yang  berlaku  saat  ini  belum  relevan dengan  keberagaman  kemampuan  daerah.  Ke - mampuan  yang  dimaksud  mencakup  kemam - puan  sumber  daya,  seperti  ketenagaan,  penye - diaan  teknologi,  dan  sarana  pembelajaran.  Hal itu  berdampak  pada  keragaman  kemampuan siswa. Masalah akuntabilitas belum jelas karena tidak disertai dengan standar kemampuan yang perlu dicapai. Akibatnya, pembelajaran menjadi kurang efisien. Selanjutnya, masalah fleksibilitas juga  belum  jelas  yang  ditunjukkan  oleh  kenya- taan bahwa jumlah jam pelajaran ditentukan se - cara  nasional.  Akibatnya  sekolah  terikat  untuk melaksanakan PBM sesuai alokasi waktu yang ditetapkan. Dengan begitu, guru kurang memiliki keleluasaan untuk menambah atau mengurangi jam  pelajaran  sesuai  dengan  kebutuhan  nyata yang dihadapi. Guru menjadi kurang inovatif dan kurang mampu mengembangkan kemahiran kri - tisnya. Semua itu menjelaskan bahwa kurikulum pendidikan belum sepenuhnya memenuhi prin - sip-prinsip psikologis dalam upaya mencapai tu - juan pendidikan. Terkait dengan semua permasa - lahan tersebut penulis tertarik untuk melalukan sumbang pendapat.

## Landasan Pengembangan Kurikulum Secara Umum
Pengembangan  kurikulum  memerlukan  lan - dasan  agar  memiliki  pijakan  yang  kuat.  Terkait dengan  hal  itu,  secara  umum,  kurikulum pendidikan  di  Indonesia  dikembangkan  ber - dasarkan  landasan  (a)  filosofis,  (b)  sosiolo - gis,  (c)  psikologis,  dan  (d)  yuridis  (Direktorat Pembinaan  Pendidikan  Tenaga  Kependidikan dan  Ketenagaan  Perguruan  Tinggi,  2003).
Secara  filosofis,  Pancasila  merupakan  landasan utama,  yakni  landasan  yang  berakar  dari  pan - dangan tentang manusia dan pendidikan itu sendiri.  Pendidikan  memandang  manusia  Indo - nesia  sebagai  makhluk  Tuhan  Yang  Maha  Esa, makhluk  individu,  dan  makhluk  sosial.  Secara filosofis, pendidikan nasional dipandang sebagai suatu  pranata  sosial  yang  berinteraksi  dengan pranata sosial lainnya, seperti ekonomi, politik, dan  hukum.  Pandangan  tentang  pendidikan  ini dapat membuat pendidikan menjadi kepedulian semua pihak.
Landasan sosiologis digunakan karena pen- didikan merupakan pranata sosial yang penting bagi  terciptanya  kehidupan  masyarakat  yang demokratis.  Pada  saat  ini  dan  yang  akan  da - tang,  kesadaran  kolektif  bangsa  dalam  rangka ikut memecahkan berbagai masalah sosial yang dihadapi bangsa Indonesia merupakan hal yang penting  untuk  dikembangkan.  Secara  sosiologis pendidikan  nasional  dirancang  untuk  menga - tasi  masalah  yang  berkaitan  rekonstruksi  so - sial dengan segala persoalan kemasyarakatan yang muncul, termasuk disintegrasi sosial, kon - flik antar etnis, dan perilaku kekerasan. Di sam- ping itu, pendidikan nasional juga dirancang un - tuk mengurangi disparitas sosial ekonomi yang semakin tajam akibat dari perbedaan akses ter - hadap sumber daya yang terjadi di masyarakat. Juga,  untuk  memperkuat  jati  diri  dalam  era komunikasi  tanpa  batas,  tanpa  mengisolasikan diri dari percaturan informasi dan komunikasi.
Landasan psikologis digunakan karena pen- didikan merupakan suatu sistem yang berhubu- ngan  dengan  proses  pembudayaan  (enkultu- risasi)  yang  berorientasi  pada  nilai-nilai  dasar yang  mencakup  keimanan  dan  ketakwaan,  ke - merdekaan,  kebangsaan,  keseimbangan  dalam perkembangan  kepribadian  dan  kecerdasan anak, pembudayaan, kemandirian, kemanusiaan dan kekeluargaan.
Landasan yuridis digunakan agar sistem pen-
didikan  nasional  memiliki  legitimasi  dan  ber - dasarkan  perundang-undangan  yang  berlaku. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landas - an yuridis yang menunjukkan bahwa pendidikan memiliki  peran  penting  untuk  menjamin  terja- dinya  perkembangan  dan  kelangsungan  hidup bangsa Indonesia yang maju dalam tatanan ke - hidupan  Nasional.  Pentingnya  pendidikan  telah diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945, yaitu untuk  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  yang dipandang  memiliki  makna  yang  lebih  kompre - hensif  dibandingkan  dengan  hanya  pengajaran semata. Perundangan dan peraturan penyeleng - garaan pendidikan nasional disusun berdasarkan aspirasi dari segenap lapisan masyarakat. Hal ini menjamin terjadinya sinergi antara kepentingan pusat dan daerah serta semua stakeholders pen- didikan  nasional.  Keberpihakan  pemerintah  ti- dak hanya diberikan kepada lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, tetapi juga kepada lembaga-lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
GBHN 1999 menegaskan tentang perlunya diver - sifikasi kurikulum yang dapat melayani keaneka - ragaman  kemampuan  sumber  daya  manusia, kemampuan  siswa,  sarana  pembelajaran,  dan budaya  di  daerah.  Diversifikasi  kurikulum  men - jamin  hasil  pendidikan  bermutu  yang  dapat membentuk masyarakat Indonesia  yang  damai, sejahtera, demokratis, dan berdaya saing untuk maju.
Diversifikasi  kurikulum  ini  merupakan  tuntut  - an  desentralisasi  pendidikan,  sebagaimana  ter - tuang dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999  tentang  Pemerintahan  Daerah,  yang  me- negaskan adanya kewenangan daerah provinsi, kabupaten, dan kota. untuk “mengatur dan meng- urus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa  sendiri  berdasarkan  aspirasi  masya- rakat” (Pasal 4). Kewenangan pemerintah daerah tersebut perlu dilaksanakan secara luas, utuh, dan bulat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pada
semua aspek pemerintahan (Penjelasan atas PP No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Peme- rintah  dan  Provinsi  sebagai  Daerah  Otonom). Dalam konteks desentralisasi dan seiring dengan perwujudan pemerataan hasil pendidikan bermu - tu, kurikulum yang memuat kompetensi umum lulusan  yang  dapat  dipertanggungjawabkan dalam konteks lokal, nasional, dan global sangat diperlukan.  Kompetensi  umum  ini  harus  dikua - sai siswa di seluruh Indonesia. Dengan demikian, melalui Standar Kompetensi yang berdiversifika - si, keanekaragaman kemampuan daerah dilayani dengan berpijak pada kompetensi umum lulusan. Fokus  hasil  pendidikan  yang  bermutu  adalah siswa yang sehat, mandiri, berbudaya, berakhlak mulia,  beretos  kerja,  berpengetahuan  dan  me- nguasai  teknologi,  serta  cinta  tanah  air.  Untuk mewujudkan  siswa  yang  berciri-ciri  demikian, kurikulum perlu dikembangkan berdasarkan as - pek-aspek: (1) Diversifikasi Kurikulum, (2) Standar Kompetensi; (3) Kurikulum Berbasis Kompetensi, (4) Empat Pilar Pendidikan Kesejagatan, (5) Par - tisipasi Masyarakat, dan (6) Manajemen Berbasis Sekolah (Syafi’ie, 2001: 2).

## C. Kurikulum Berbasis Kompetensi
Kurikulum  Berbasis  Kompetensi  (KBK)  adalah kurikulum yang memberi penekanan pada domi - nan  berupa  berbagai  standar  kompetensi  dan kompetensi  dasar  dalam  setiap  bidang  studi yang  harus  dikuasai  peserta  didik  pada  setiap jenjang sekolah. KBK merupakan perangkat ren - cana  dan  pengaturan  tentang  kompetensi  dan hasil belajar yang harus dicapai peserta didik, pe - nilaian, kegiatan belajar mengajar, dan pember - dayaan sumber daya pendidikan dalam pengem- bangan kurikulum sekolah. Kurikulum ini berori - entasi pada (a) hasil dan dampak yang diharapkan muncul  pada  diri  peserta  didik  melalui  serang- kaian pengalaman belajar yang bermakna, dan (b) keberagaman yang dapat dimanifestasikan sesuai dengan kebutuhan (Kwartolo, 2002). Di samping itu, KBK merupakan kerangka inti dengan empat komponen, yaitu (a) kurikulum dan hasil belajar,
(b)  penilaian  berbasis  sekolah,  (c)  kegiatan  be - lajar  mengajar,  dan  (d)  pengelolaan  kurikulum berbasis  sekolah  (Ali,  2003).  Komponen-kom - ponen  tersebut  mengungkapkan  berbagai  pola pemberdayaan tenaga kependidikan dan sumber daya lain untuk meningkatkan mutu hasil belajar. KBK  memberi  peluang  yang  besar  tercapainya visi pendidikan, yakni lulusan yang memiliki dasar-dasar  karakter,  kecakapan,  keterampilan, dan  pengetahuan  yang  lebih  komprehensif  un - tuk  digunakan  dalam  mengadakan  hubungan interaktif dengan lingkungan sosial, budaya, dan alam  sekitar,  serta  mengembangkan  kemam - puan  lebih  lanjut  dalam  dunia  kerja  atau  pen - didikan  tinggi.  Kompetensi  yang  dituntut  bagi peserta didik, mencakup (a) kompetensi umum mata pelajaran, (b) kompetensi kinerja minimal pada mata pelajaran atau rumpun tertentu, dan (c) kompetensi dasar, yakni kemampuan minimal dalam  penguasaan  konsep/materi  yang  dibela - jarkan atau penguasaan materi pokok dan indika - tor  pencapaian  hasil  belajar  (Kwartolo,  2002).
Selanjutnya,  KBK  berimplikasi  pada  luaran  se - kolah  yang  memiliki  kompetensi  dasar.  Kompe - tensi dasar itu merupakan standar kemampuan minimal yang harus dimiliki setiap luaran sekolah yang ditetapkan secara nasional. Upaya mencapai kompetensi dasar itu disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah dan sekolah masing-ma- sing. Untuk itu, diperlukan adanya standar yang dijadikan  kriteria  keberhasilan  yang  berkaitan dengan (a) apa yang diketahui dan dapat dilaku- kan oleh siswa, (b) program pembelajaran yang mengembangkan  cara-cara  belajar,  (c)  program pengajaran  ilmu-ilmu  dasar  dan  budi  pekerti, dan (d) acuan pokok penilaian atau indikator pe - nilaian (Abimanyu, 2003; Ali, 2003).
Standar  nasional  berisi  kerangka  tentang  apa yang harus diketahui, dilakukan, dan dikuasai oleh peserta didik pada setiap tingkatan. Kerang - ka  ini  disajikan  dalam  bentuk  pengembangan penguasaan ilmu-ilmu dasar dengan sistematika keilmuan  yang  dapat  dipertanggungjawabkan
secara  akademik.  Standar  ini  juga  disertai  de  - ngan  standar  pembentukan  akhlak  mulia  yang mengutamakan pembentukan sistem nilai untuk mewujudkan manusia Indonesia yang berkepri- badian dan beretos kerja.
Salah  satu  upaya  untuk  mewujudkan  kemam - puan  dasar  adalah  perlunya  sekolah  menjadi suatu  lembaga  yang  dinamis,  berorientasi  ke masa  depan,  dan  mampu  menciptakan  ling- kungan yang aman. Hal ini berarti bahwa komit - men dari tenaga kependidikan amat diperlukan untuk memberi layanan dan penghargaan terha - dap  perbedaan  cara-cara  pencapaian  hasil  be - lajar  sesuai  dengan  kondisinya  masing-masing. Untuk  pengembangan  kepribadian  yang  berba - sis budaya, misalnya, masyarakat Sulsel dikenal menjunjung  tinggi  nilai-nilai  budaya  siri’  yang mencakup lempu ’  (lurus,  jujur),  ada  tongeng (berkata  benar), getteng (teguh pada keyaki- nan  yang  benar), sipakatau (saling menghargai sesama manusia), pesse/pacce (sikap  empati), assitinajang (kepatutan), ceppa lilah (cerdas me - mecahkan masalah), reso (usaha) dan mappeso- na ri dewata seuae (berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa) (Abdullah, 1997; Marzuki, 1995; Rahim, 1992). Nilai-nilai siri’ yang sarat dengan nilai-nilai  kebersamaan, penghargaan, etos  ker - ja,  dan  religiusitas  ini  seyogianya  menjadi  refe- rensi dalam pengembangan kepribadian peserta didik.  Persoalannya,  apakah  aplikasi  nilai-nilai tersebut di kalangan masyarakat Bugis-Makassar tidak  menunjukkan  gejala  yang  semakin  mero - sot, termasuk dalam lingkup persekolahan?

## D. Pengajaran Bahasa Indonesia dalam Kuriku- lum Berbasis Kompetensi
Untuk meningkatkan kemampuan siswa untuk berkomunikasi  dalam  bahasa  Indonesia,  baik secara  lisan  maupun  tulis  serta  menimbulkan penghargaan  terhadap  hasil  cipta  manusia  In - donesia.  Standar  kompetensi  ini  dimaksudkan agar  siswa  siap  mengakses  situasi  multiglobal lokal  yang  berorientasi  pada  keterbukaan  dan
kemasadepanan.  Kurikulum  ini  diarahkan  agar siswa  terbuka  terhadap  beraneka  ragam  infor - masi yang hadir di sekitar kita dan dapat me- nyaring yang berguna, belajar menjadi diri sen- diri, dan siswa menyadari akan eksistensi  budaya- nya  sehingga  tidak  tercerabut  dari  lingkungan - nya. Harapan  yang  diinginkan  melalui  penguasaan standar  kompetensi  BI  antara  lain  sebagai berikut.  (1)  Siswa  dapat  mengembangkan  po - tensinya sesuai dengan kemampuan, kebutuhan, dan minatnya, serta dapat menumbuhkan peng - hargaan terhadap hasil karya dan hasil intelektu- al  bangsa  sendiri.  (2)  Guru  dapat  memusatkan perhatian pada pengembangan kompetensi ber - bahasa  siswa  dengan  menyediakan  beraneka ragam  kegiatan  berbahasa  dan  sumber  belajar.
(3)  Guru  lebih  mandiri  dan  leluasa  dalam  me - nentukan bahan ajar sesuai dengan kondisi ling- kungan  sekolah  dan  kemampuan  siswanya.  (4)
Orang  tua/masyarakat  dapat  secara  aktif  terli - bat dalam pelaksanaan program di sekolah. (5) Sekolah dapat menyusun program pendidikan sesuai dengan keadaan siswa dan sumber bela - jar yang tersedia. (6) Daerah dapat menentukan bahan  dan  sumber  belajar  sesuai  kondisi  dan kekhasan daerah.
1.Standar Kompetensi Mata Pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia SMA & MA
a. Berdaya tahan dalam berkonsentrasi mende- ngarkan  berbagai  konteks  sampai  dengan  sera - tus dua puluh menit dan mampu memahami dan peka terhadap gagasan, pandangan, dan per- asaan  orang  lain  secara  lengkap  dalam  uraian, khotbah, pidato, ceramah, dialog, dan film serta mampu memberikan pendapat dan penilaian. b.  Menyampaikan  ceramah;  berdiskusi  dalam seminar;  meyakinkan  orang  lain,  memberi  pe - tunjuk,  menjelaskan  suatu  proses  secara  rinci, mengaitkan berbagai peristiwa, mengkritik, dan berekspresi dalam berbagai keperluan dan kon - teks. c. Membaca berbagai ragam teks; menganalisis
informasi  dan  gagasan;  memberikan  komentar, menyeleksi dan mensintesiskan informasi dari berbagai sumber.
d.  Menulis  karangan  fiksi  dan  nonfiksi  dengan menggunakan kosakata yang bervariasi dan efek - tif untuk menimbulkan efek dan hasil tertentu. e. Mengapresiasi sastra melalui kegiatan mende- ngarkan, menonton, membaca, dan melisankan hasil  sastra  berupa  puisi,  cerita  pendek,  novel, drama; memahami dan menggunakan penger- tian teknis kesusastraan dan sejarah sastra untuk menjelaskan,  meresensi,  menilai,  dan  menga - nalisis hasil sastra, memerankan drama, menulis karya  cipta  sastra  berupa  puisi,  cerita  pendek, novel, dan drama.

## 2.Pengertian
Bahasa memungkinkan manusia untuk saling berhubungan  (berkomunikasi),  saling  berbagi pengalaman,  saling  belajar  dari  yang  lain,  dan untuk meningkatkan kemampuan intelektual dan kesusastraan merupakan salah satu sarana untuk  menuju  pemahaman  tersebut.  Standar Kompetensi  mata  pelajaran  Bahasa  dan  Sastra Indonesia berdasarkan kurikulum berbasis kom - petensi  adalah  program  untuk  mengembang - kan pengetahuan, keterampilan berbahasa, dan sikap positif terhadap bahasa Indonesia.

## 3. Fungsi dan Tujuan

## a. Fungsi
Standar Kompetensi ini disiapkan dengan mem- pertimbangkan  kedudukan  dan  fungsi  Bahasa Indonesia  sebagai  bahasa  nasional  dan  bahasa negara serta sastra Indonesia sebagai hasil cipta intelektual produk budaya, yang berkonsekuensi pada fungsi mata pelajaran Bahasa dan Sastra In - donesia sebagai (1) sarana pembinaan kesatuan dan  persatuan  bangsa,  (2)  sarana  peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam rangka pelestarian dan pengembangan budaya, (3) sara - na peningkatan pengetahuan dan keterampilan meraih dan mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi  dan  seni,  (4)  sarana  penyebarluasan pemakaian  bahasa  Indonesia  yang  baik  untuk
berbagai  keperluan  menyangkut  berbagai  ma - salah, (5) sarana pengembangan penalaran, dan (6)  sarana  pemahaman  beragam  budaya  Indo - nesia melalui khazanah kesusastraan Indonesia. b. Tujuan Tujuan pembelajaran Bahasa dan Sastra Indone - sia, sebagai berikut. 1.Siswa menghargai dan membanggakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan (nasional) dan bahasa negara. 2.Siswa memahami Bahasa Indonesia dari segi bentuk, makna, fungsi, serta  menggunakannya dengan tepat dan kreatif untuk beragam tujuan, keperluan, dan keadaan. 3.Siswa  memiliki  kemampuan  menggunakan Bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemam- puan intelektual, kematangan emosional, dan kematangan sosial. 4.Siswa memiliki disiplin berpikir dan berbahasa (berbicara dan menulis). 5. Siswa mampu menikmati dan memanfaatkan karya  sastra  untuk  mengembangkan  kepriba - dian, memperluas wawasan kehidupan, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa. 6. Siswa menghargai dan membanggakan sastra Indonesia  sebagai  khazanah  budaya  dan  inte- lektual manusia Indonesia.

## 4. Ruang Lingkup
Standar Kompetensi mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di SMA dan MA terdiri atas dua aspek,  yaitu  aspek  kemampuan  berbahasa  dan kemampuan bersastra. Aspek kemampuan ber - bahasa dan bersastra masing-masing terbagi atas sub-aspek mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis.

## 5. Standar Kompetensi Lintas Kurikulum
Standar Kompetensi Lintas Kurikulum merupa- kan  kecakapan  untuk  hidup  dan  belajar  sepan - jang hayat yang dibakukan dan harus dicapai oleh peserta didik melalui pengalaman belajar. Stan- dar  Kompetensi  Lintas  Kurikulum  ini  meliputi: a.  memiliki  keyakinan,  menyadari,  serta  men -
jalankan hak dan kewajiban, saling menghargai dan memberi rasa aman dalam kehidupan ber - masyarakat  dengan  berbagai  budaya  dan  aga - ma; b.  menggunakan  bahasa  untuk  memahami, mengembangkan,  mengomunikasikan  gagasan, dan  informasi,  serta  untuk  berinteraksi  dengan orang lain; c. memilih, memadukan, dan menerapkan kon - sep-konsep, teknik-teknik, pola, struktur, dan hubungan antar unsur; d. memilih, mencari, dan menerapkan teknolo - gi  dan  informasi  yang  diperlukan  dari  berbagai sumber; e. memahami dan menghargai lingkungan fisik, makhluk hidup, teknologi, dan menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai untuk mengambil keputusan yang tepat; f. berpartisipasi, berinteraksi, berkontribusi aktif dalam masyarakat dan budaya global berdasar - kan pemahaman konteks budaya, geografis, dan historis; g.  berkreasi  dan  menghargai  karya  artistik,  bu - daya, dan intelektual serta menerapkan nilai-ni- lai luhur untuk meningkatkan kematangan priba - di menuju masyarakat yang beradab; h. berpikir logis, kritis, dan lateral dengan mem - perhitungkan potensi dan peluang untuk meng- hadapi berbagai kemungkinan; i. menunjukkan motivasi dalam belajar, percaya diri, bekerja mandiri, dan bekerja sama dengan orang lain.
6. Standar Kompetensi Bahan Kajian Bahasa Indonesia Aspek: a. Kemampuan Berbahasa Sub-aspek 1) Mendengarkan Mendengarkan,  memahami,  dan  memberikan tanggapan terhadap gagasan, pendapat, kritikan, dan perasaan orang lain dalam berbagai bentuk wacana lisan. 2) Berbicara.
Berbicara secara efektif dan efisien untuk meng- ungkapkan gagasan, pendapat, kritikan, perasa-
an,  dalam  berbagai  bentuk  kepada  berbagai mitra  bicara  sesuai  dengan  tujuan  dan  konteks pembicaraan.
3) Membaca Membaca dan memahami berbagai jenis waca - na,  baik  secara  tersurat  maupun  tersirat  untuk berbagai tujuan. 4) Menulis Menulis secara efektif dan efisien berbagai jenis karangan dalam berbagai konteks. b. Kemampuan Bersastra Sub-aspek 1) Mendengarkan Mendengarkan, memahami, dan mengapresiasi karya sastra (puisi, prosa, drama) baik karya asli maupun saduran/terjemahan sesuai tingkat ke - mampuan siswa. 2) Berbicara Membahas dan mendiskusikan ragam karya sas - tra sesuai dengan isi dan konteks lingkungan dan budaya. 3) Membaca Membaca  dan  memahami  berbagai  jenis  dan ragam karya sastra, serta mampu melakukan apresiasi secara tepat. 4) Menulis Mengekspresikan karya sastra yang diminati (pu - isi, prosa, drama) dalam bentuk sastra tulis yang kreatif, serta dapat menulis kritik dan esai sastra berdasarkan ragam sastra yang sudah dibaca.

## 7. Pendekatan Pembelajaran
Fungsi  utama  bahasa  adalah  sebagai  alat untuk berkomunikasi. Dengan demiki - an,  setiap  warga  dituntut  untuk  terampil berbahasa.  Keterampilan  yang  baik  dalam  ber - bahasa  dapat  membuat  komunikasi  antarwar - ga  berlangsung  dengan  tenteram  dan  damai.
Komunikasi yang dimaksud adalah suatu pro- ses  penyampaian  maksud  pembicara  kepada orang lain dengan menggunakan saluran ter- tentu.  Maksud  komunikasi  dapat  berupa  peng- ungkapan pikiran, gagasan, ide, pendapat, per-
setujuan,  keinginan,  penyampaian  informasi tentang  suatu  peristiwa,  dan  lain-lain.  Hal  itu disampaikan  dalam  aspek  kebahasaan  berupa kata, kalimat, paragraf, dengan memper- timbangkan  ejaan,  dan  tanda  baca  dalam  ba - hasa tulis serta unsur prosodi (intonasi, nada, irama,  tekanan,  tempo)  dalam  bahasa  lisan.
Dalam  berkomunikasi  agar  kedua  belah  pihak (yang  berperan  sebagai  penyampai  mak - sud  dan  penerima  maksud)  dapat  menjalin komunikasi  dengan  baik,  diperlukan  prinsip kerja  sama  antar  keduanya.  Kerja  sama  itu dapat diciptakan dengan memperhatikan bebe- rapa  faktor,  antara  lain  siapa  yang  mengajak berkomunikasi, kepada siapa disampaikan, pada situasi atau tempat yang mana, pada waktu yang  bagaimana,  dengan  isi  pembicaraan  yang bagaimana,  dan  media  apa  yang  digunakan.
Fungsi  utama  bahasa  adalah  sebagai  alat berkomunikasi.  Karena  itu,  pembelajaran  Ba - hasa Indonesia diarahkan agar siswa terampil berkomunikasi. Keterampilan ini diperkaya oleh fungsi utama sastra untuk penghalusan budi, pe- ningkatan rasa kemanusiaan dan kepedulian so- sial, penumbuhan apresiasi budaya dan penyalur- an gagasan, imajinasi dan ekspresi secara kreatif dan konstruktif, baik secara lisan maupun tertulis. Siswa dilatih lebih banyak menggunakan bahasa untuk  berkomunikasi,  bukan  dituntut  lebih  ba- nyak menguasai atau menghafalkan pengetahuan tentang  bahasa.  Pengajaran  sastra  ditujukan untuk meningkatkan kemampuan siswa menik- mati, menghayati, dan memahami karya sastra. Pengetahuan  tentang  sastra  hanyalah  sebagai penunjang  dalam  mengapresiasi  karya  sastra.
Kata  menduduki  posisi  penting  dalam  berba - hasa dan terutama dalam bersastra. Oleh sebab itu, penguasaan kosakata seseorang sangat me- nentukan  keberhasilannya  dalam  berkomuni - kasi.  Pembelajaran  kosakata  bertujuan  untuk memperkaya perbendaharaan kata siswa. Siswa tidak mengembangkan kata semata-mata mela -
lui  kegiatan  menghafal,  tetapi  melalui  banyak membaca dan menggunakannya dalam kalimat. Mengenal dan memahami makna kata merupa- kan  tujuan  utama  pembelajaran  kosakata. 8. Pengorganisasian Materi
Kurikulum  berbasis  kompetensi  ini  merupa - kan kerangka tentang standar kompetensi mata  pelajaran  Bahasa  dan  Sastra  Indonesia yang harus diketahui, dilakukan, dan dimahir- kan  oleh  siswa  pada  setiap  tingkatan.  Kerang - ka  ini  disajikan  dalam  empat  komponen utama:  (1)  Standar  Kompetensi,  (2)  kompe - tensi dasar, (3) indikator, dan (4) materi pokok. Standar  Kompetensi  mencakup  aspek  kemam - puan berbahasa dan kemampuan bersastra. As - pek-aspek  tersebut  perlu  mendapat  porsi  yang seimbang  dan  dilaksanakan  secara  terpadu. Kompetensi tersebut disajikan secara terpadu de- ngan kompetensi yang lainnya (Depdiknas, 2003).
Kemampuan dasar, indikator, dan materi pokok yang  dicantumkan  dalam  Standar  Kompetensi merupakan  bahan  minimal  yang  harus  dikua - sai siswa, Oleh karena itu, daerah, sekolah atau guru  dapat  mengembangkan,  menggabung - kan,  atau  menyesuaikan  bahan  yang  disa - jikan  mengikuti  situasi  dan  kondisi  setempat.

## 9. Penomoran dalam Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar
Penomoran dalam standar kompetensi dan kom- petensi dasar dimaksudkan untuk memudahkan penandaan jumlah standar kompetensi dan kom - petensi dasar. Nomor tersebut bukan merupakan urutan  yang  harus  diikuti  dalam  pembelajaran. Guru  harus  memadukan  berbagai  kompetensi dasar  dalam  setiap  aspek  sehingga  menjadi pembelajaran yang terpadu. Contoh :   SK 1 de- ngan KD 1.1 dapat digabung dengan SK 2, KD 2.2
10. Bacaan Wajib Sastra
Sebagai  upaya  meningkatkan  apresiasi  sastra dan gemar membaca, setiap siswa pada satuan jenjang SMA dan MA diwajibkan membaca lima belas  buku  sastra  (puisi,  cerpen,  novel,  drama, esai) selama tiga tahun. Daftar buku tersebut da - pat dilihat pada bagian lampiran atau dicari pada sumber lain. Pengajaran apresiasi sastra ini ha - rus disesuaikan dengan kompetensi-kompetensi yang terdapat pada aspek kemampuan bersastra.

## 11. Struktur Kurikulum Pembelajaran Bahasa
Indonesia Pelaksanaan pembelajaran sejumlah mata pela - jaran dalam KBK dirumuskan dalam bentuk struk - tur  kurikulum.  Pembelajaran  bahasa  Indonesia diberikan  pada  setiap  satuan  dan  jenjang  pen - didikan.  Pembelajaran  bahasa  Indonesia  di  Ta- man  Kanak-Kanak  diberikan  pada  program  ke- giatan belajar Pengembangan Kemampuan Dasar.
Pada program tersebut diberikan materi pengem - bangan kemampuan berbahasa, kognitif, fisik, dan materi akademik. Selain  program itu, diberikan pula program Pengembangan Moral dan Nilai-nilai Agama dan Pengembangan Sosial dan Ekonomi. Alokasi waktu dari ketiga program kegiatan bela - jar tersebut diberikan selama 150 menit per hari. Pada struktur kurikulum Sekolah Dasar dan Madrasah  Ibtidaiyah,  pembelajaran  bahasa  In - donesia  dilaksanakan  dalam  dua  ketentuan. Ketentuan  untuk  kelas  I  dan  II,  pembelajaran bahasa  Indonesia  diberikan  dengan  penekanan pada  peningkatan  kemampuan  membaca  dan menulis  permulaan.  Oleh  karena  itu  materi yang  diberikan  adalah  membaca  dan  menu - lis  permulaan.  Alokasi  waktu  yang  disiapkan adalah  50%  dari  27  jam  per  minggu,  termasuk pembelajaran  materi  berhitung.  Setiap  satu jam  pelajaran  berlangsung  selama  35  menit. Pada kelas III sampai dengan kelas VI, pembela - jaran bahasa Indonesia sudah diberikan tersendiri (tidak lagi diberikan bersama dengan berhitung). Alokasi  waktu  yang  disediakan  sebanyak  6  jam per minggu dengan ketentuan 40 menit per jam.
Penekanan pembelajarannya pada aspek pening - katan kemampuan berkomunikasi lisan dan tulis.
Pembelajaran  bahasa  Indonesia  pada  struktur kurikulum di Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah  Tsanawiyah  diberikan  secara  tersen- diri  sebagai  satu  mata  pelajaran  pada  setiap tingkatan kelas. Alokasi waktu yang disiapkan 5 jam per minggu pada setiap tingkatan kelas. Se - tiap jam pelajaran berlangsung selama 45 menit. Kurikulum Sekolah Menengah dan Ma- drasah  Aliyah  disediakan  dua  macam  struk - tur, yaitu: (a) Struktur Kurikulum Peng- khususan  Program  Studi  dan  (b)  Struktur Kurikulum  Non-pengkhususan  Program  Studi.
Hal  itu  dimaksudkan  agar  sekolah  dapat  me - nentukan sendiri struktur kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan sekolah (Depdiknas, 2003: 9).
Struktur Kurikulum Pengkhususan Program Studi dimaksudkan  untuk  memberikan  kemungkinan kepada peserta didik dalam memilih salah satu program studi secara khusus. Pada program ini, kelas X (I) merupakan program bersama yang di - ikuti  oleh  semua  peserta  didik.  Semua  peserta didik diberikan mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia selama empat jam per minggu, setiap jam 45 menit. Pada kelas XI (II) dan XII (III), pe - serta didik dikelompokkan menjadi tiga program studi, yaitu: (1) Ilmu Alam, (2) Ilmu Sosial,  dan (3) Bahasa. Hal ini dimaksudkan untuk mengem - bangkan potensi peserta didik agar memiliki ka - rakter, kompetensi, dan kecakapan hidup mela - lui prinsip-prinsip yang sesuai dengan program studi yang diikuti (diminati). Pada Program Studi Ilmu Alam, pembelajaran Bahasa dan Sastra In - donesia  diberikan  selama  tiga  jam  per  minggu dengan waktu 45 menit per jam. Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia pada Program Stu- di Ilmu Sosial diberikan empat jam per minggu dengan waktu 45 menit per jam. Adapun pem - belajaran bahasa Indonesia pada Program Studi Bahasa disajikan dalam dua mata pelajaran se - tiap  minggu,  yaitu  “Bahasa  dan  Sastra  Indone - sia” dan “Sastra Indonesia”. Alokasi waktu yang
|  PRASI | Vol. 6 | No. 12 | Juli - Desember 2010 | 22
digunakan kedua mata pelajaran bahasa Indone - sia  tersebut  sama,  yaitu  masing-masing  empat jam per minggu dalam waktu 45 menit per jam.
Penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas dan Madrasah Aliyah pada Non-Pengkhususan Pro- gram  Studi  dimaksudkan  untuk  memberikan kebebasan  kepada  peserta  didik  dalam  memi - lih sejumlah mata pelajaran yang sesuai dengan potensi,  bakat,  dan  minat  peserta  didik.  Mata pelajaran yang diberikan disediakan dalam dua paket program mata pelajaran, yaitu paket mata pelajaran “A. Inti” dan paket mata pelajaran “B. Pilihan”. Mata Pelajaran Bahasa dan Sastra Indo - nesia  diberikan/diajarkan,  baik  pada  paket  “A. Inti” maupun pada paket “B. Pilihan”. Pada pa - ket “A. Inti”, Bahasa dan Sastra Indonesia hanya diberikan  di  kelas  X  semester  1  dan  2  dengan alokasi  waktu  6  jam  per  minggu,  45  menit  per jam. Pada kelas XI dan XII, mata pelajaran Baha - sa dan Sastra Indonesia diberikan sebagai paket “B. Pilihan” masing-masing pada semester 1 saja dengan.  Alokasi  waktu  yang  disediakan  empat jam per minggu selama 45 menit per jam. Hal ini didasarkan pada minat dan kemampuan peserta didik untuk memilih program studi di perguruan tinggi. Peserta didik yang memiliki minat dan ke - mampuan di bidang bahasa dapat memilih bebe- rapa mata pelajaran yang bercirikan bidang keba - hasaan ditambah dengan mata pelajaran lainnya.
Jumlah jam pelajaran pilihan di kelas XI adalah 28 jam  dengan  memilih  tujuh  mata  pelajaran  dari 20 mata pelajaran yang disediakan. Adapun jum - lah jam pelajaran pilihan di kelas XII adalah 24 jam dengan memilih enam mata pelajaran dari 20 mata pelajaran yang disediakan. Kedua puluh mata  pelajaran  tersebut  (termasuk  Bahasa  dan Sastra Indonesia) tidak ada yang diberikan pada semester dua. Yang diberikan pada semester dua pada kelas XI dan XII hanya empat mata pelajaran pada paket “A. Inti” dari sembilan mata pelajaran yang disediakan, yaitu: Pendidikan Agama, Ke- warganegaraan, Kesenian, dan Pendidikan Jas- mani  masing-masing  dua  jam  pelajaran  per-
minggu.

## E. KESIMPULAN
Tuntutan  reformasi  yang  ingin  mewujudkan perubahan  masyarakat  merupakan  upaya pengembangan  kualitas  sumber  daya  manusia (SDM) yang memiliki daya saing dan daya san- ding  yang  tinggi.  Hal  itu  memerlukan  peru - bahan  kurikulum  pendidikan  yang  sesuai  de- ngan  perubahan  zaman  dan  tuntutan  perkem- bangan  masyarakat.  Pengelolaan  sistem  pen - didikan bergeser dari sentralisasi menuju desen - tralisasi,  sebagai  konsekuensi  dari  pelaksanaan Undang-Undang Pendidikan No. 20 tahun 2003. KBK  mengimplementasikan  pengajaran  baha - sa  dan  sastra  Indonesia  yang  mengacu  kepada pencapaian  standar  kompetensi  yang  berprin - sip  pada  hakikat  pembelajaran  bahasa,  yaitu kompetensi  berkomunikasi  dan  mengapresiasi sastra. Kedua kompetensi itu diperoleh melalui pembelajaran keterampilan berbahasa (komuni - kasi), yang dilakukan secara terpadu, baik dalam hal  pencapaian  kompetensi  kebahasaan  mau - pun  dalam  pencapaian  kompetensi  kesastraan.

## DAFTAR BACAAN
Abdullah, A.E. (1997). “Beberapa Unsur Budaya
Bugis-Makassar dan Implikasinya dalam Bimbingan dan Koseling”. Makalah. Pur- wokerto: Panitia Seminar dan Konvensi Nasional Bersama Devisi-Devisi IPBI. Abimanyu, S. 2003. “Pengembangan Kurikulum, Laboratorium, dan Pusat Pembelajaran”. Makalah. Surabaya: Panitia Semiloka FIP- JIP Indonesia. Ali, M. 2003. “Pengembangan Kurikulum: Isi, Implementasi, Monitoring, dan Evalu - asi”. Bahan Diskusi Kebijakan. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengem- bangan Pendidikan Depdiknas. Azra, A. 1999. “Membangun Kembali Karakter Bangsa: Peran dan Tantangan Perguruan Tinggi”. Makalah. Yogyakarta: Panitia Seminar Humaniora Diesnatalis ke-50 Universitas Gajah Mada. Departemen Pendidikan Nasional. 2003. “Kurikulum 2004: Standar Kompetensi Mata Pelajaran Bahasa Indonesia SMA dan MA”. Jakarta: Depdiknas. Departemen Pendidikan Nasional. 2003. “Kurikulum Berbasis Kompetensi: Keten- tuan Umum, Pendidikan Prasekolah, Dasar, dan Menengah Umum. Jakarta: Depdiknas. Direktorat Pembinaan Pendidikan Tenaga Kependidikan dan Ketenagaan Pergu- ruan Tinggi. 2003. “Dasar Standarisasi Profesi Konseling”. Jakarta: Dirjen Dikti Depdiknas. Kwartolo, Y. 2002. “Catatan Kritis tentang Kurikulum Berbasis Kompetensi. Jurnal Pendidikan Penabur. No. 1. Tahun 2002. hal. 75-85. Marzuki, L. 1995. Siri’: Bagian Kesadaran Hukum Rakyat Bugis-Makassar. Makassar: Hasanuddin University Press. Rahim, A. R. 1992. Nilai-nilai Utama Kebudayaan Bugis. Makassar: Hasanuddin University Press. Syafi’ie, Imam.2001. “Penjabaran Kompetensi Dasar Bahasa Indonesia dalam Garis- Garis Besar Program Pengajaran Bahasa Indonesia”. Makalah. Malang: Panitia Seminar Sehari Menyongsong Pember- lakuan Kurikulum Baru Bidang Studi Bahasa Indonesia. Intanrahmawati27@yahoo.com