Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah Indonesia  p–ISSN:  2541-0849  e- ISSN: 2548-1398 Vol. 8, No. 11, November 2023
DISPARITAS  SANKSI  ADMINISTRATIF  AKIBAT  KETERLAMBATAN PEMBERITAHUAN  PENGAMBILALIHAN  SAHAM  PELAKU  USAHA BERDASARKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA
Sally Dian Nastity, Richard C. Adam Universitas Tarumanagara Email: sallydian2@gmail.com, richard.adam@srslawyers.com

## Abstrak
Penelitian  ini  menginvestigasi  disparitas  dalam  penerapan  sanksi  administratif akibat  keterlambatan  pemberitahuan  pengambilalihan  saham  pelaku  usaha berdasarkan  hukum  persaingan  usaha.  Fenomena  ini  menjadi  penting  karena dampaknya  terhadap  ketertiban  persaingan  usaha  dan  keadilan  dalam  penegakan hukum ekonomi. Penelitian hukum normatif merupakan suatu metode penelitian di bidang hukum yang menitikberatkan pada analisis teks-teks hukum dan dokumen- dokumen hukum guna memahami, menafsirkan dan mengevaluasi kerangka hukum yang mengatur suatu persoalan atau permasalahan hukum tertentu. Hasil penelitian menunjukkan  adanya  disparitas  yang  signifikan  dalam  penegakan  hukum  terkait keterlambatan  pemberitahuan  pengambilalihan  saham.  Faktor-faktor  seperti kebijakan  regulator,  tingkat  kesadaran  pelaku  usaha,  dan  interpretasi  hukum memainkan peran kunci dalam menentukan tingkat sanksi yang diberlakukan.
Kata Kunci: Disparitas Sanksi Administratif; Pelaku Usaha; Pengambilalihan Saham

## Abstract
This study investigates disparities in the application of administrative sanctions due to  late  notification  of  takeover  of  business  actors  based  on  competition  law.  This phenomenon is important because of its impact on business competition order and fairness  in  economic  law  enforcement.  Normative  legal  research  is  a  research method  in  the  field  of  law  that  focuses  on  the  analysis  of  legal  texts  and  legal documents in order to understand, interpret and evaluate the legal framework that regulates a particular legal problem or problem. The results showed a significant disparity  in  law  enforcement  related  to  the  delay  in  notification  of  the  takeover. Factors such as regulatory policies, level of awareness of business actors, and legal interpretation play a key role in determining the level of sanctions imposed.
Keywords: Disparity in administrative sanctions; Business Actors; Share Takeover.
How to cite: Sally Dian Nastity, Richard C. Adam (2023)  Disparitas Sanksi Administratif Akibat Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Pelaku Usaha Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha, (8) 11, https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i10 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute

## Pendahuluan
Secara umum untuk memperoleh keuntungan atau penghasilan guna memenuhi kebutuhan  hidup,  orang  cenderung  menyelesaikan  masalah  dengan  cara  berusaha. Dengan demikian, hal tersebut mendorong semua orang untuk terlibat dalam berbagai jenis  usaha,  baik  yang  serupa  maupun  yang  berbeda.  Dari  situasi  tersebut,  persaingan bisnis antara para pelaku usaha muncul dan menjadi sesuatu yang umum terkait dengan persaingan di dalam dunia bisnis.
Masuknya  era  perdagangan  bebas  telah  memperketat  persaingan  di  antara perusahaan. Kondisi ini menekankan kebutuhan perusahaan untuk terus mengembangkan strategi agar dapat bertahan dan tumbuh. Oleh karena itu, perusahaan perlu merancang strategi  yang  sesuai  untuk  mempertahankan  popularitas  dan  meningkatkan  kinerja mereka. Seperti entitas kolektif, perusahaan akan mengalami berbagai situasi, termasuk pertumbuhan dinamis, periode statis, dan kemungkinan kemunduran. Untuk berkembang, perusahaan  dapat  melakukan  ekspansi  bisnis  dengan  memilih  antara  dua  pendekatan: pertumbuhan dari dalam perusahaan atau pertumbuhan dari luar perusahaan.
Pertumbuhan internal merujuk pada ekspansi melalui pembangunan bisnis atau unit  bisnis  baru  dari  awal  (Digdowiseiso,  2019).  Proses  ini  melibatkan  serangkaian langkah  seperti  riset  pasar,  desain  produk,  perekrutan  tenaga  ahli,  uji  pasar,  serta pengadaan dan pembangunan fasilitas produksi sebelum produk dijual ke pasar. Di sisi lain, pertumbuhan eksternal terjadi melalui akuisisi perusahaan yang sudah ada.
Melalui strategi merger dan pengambilalihan (akuisisi), perusahaan dapat dengan cepat memperoleh akses ke pasar baru dan produk baru tanpa memulai dari nol (Gustina, 2017).  Dibanding  pertumbuhan  internal,  pertumbuhan  eksternal  melalui  merger  dan akuisisi menghemat waktu secara signifikan. Secara umum, perusahaan cenderung lebih memilih pertumbuhan eksternal melalui merger dan akuisisi (pengambilalihan) daripada pertumbuhan internal (Sugiarsih, Sholihah, & Sumriyah, 2023).
Akusisi (pengambilalihan) saham merupakan salah satu pertumbuhan yang dipilih oleh  pelaku  usaha  untuk  mengekspansi  keuntungan  (Anggraini,  2021).  Akan  tetapi, akuisisi  atau  pengambilalihan  dari  dari  pandangan  hukum  persaingan  usaha,  dampak negatif  yang  berpotensi  timbul  dari  akuisisi  adalah  terganggunya  keseimbangan persaingan usaha pada pasar yang bersangkutan dimana akan merugikan pelaku usaha lain dan konsumen pada pasar tersebut (Nuha, 2021);(Reeze & Kansil, 2022).
Untuk mengontrol perilaku pelaku usaha agar tetap dalam persaingan usaha yang sehat, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  (selanjutnya  disebut  UU Antimonopoli)  dan  membentuk  lembaga  dengan  kewenangan  khusus  dalam  menjaga iklim  persaingan  usaha  yang  dikenal  dengan  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha (selanjutnya disebut KPPU) (Hernanda & Njatrijani, 2022).
Sejak  berlakunya  ketentuan  UU  Antimonopoli  pelaku  usaha  yang  melakukan akuisisi  diwajibkan  untuk  memberitahukan  pemberitahuan  (notifikasi)  secara  tertulis kepada KPPU. Ketentuan lebih lanjut mengenai akuisisi (pengambialihan) diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010. Dalam penelitian ini permasalahan yang
dibahas  adalah  keterlambatan  pemberitahuan  (notifikasi)  kepada  Komisi  Pengawas Persaingan Usaha oleh PT Cipta Prima Sejati.
Dalam hal ini PT. Citra Prima Sejati melakukan akuisisi beberapa saham yang sebelumnya  dimiliki  oleh  PT.  Mitra  Bisnis  Harvest  pada  28  November  2013.  Dengan akuisisi  ini  terjadi  perubahan  komposisi  pemegang  saham  PT.  Mitra  Bisnis  Harvest. Berdasarkan laporan yang diterima KPPU, pengambilalihan saham yang dilakukan oleh PT Cipta Prima Sejati terhadap PT Mitra Bisnis Harvest telah berlaku efektif sejak 24 Desember 2013. Batas waktu pemberitahuan pengambilalihan paling lambat tanggal 7 Februari  2014.  PT  Cipta  Prima  Sejati  baru  memberitahukan  akuisisi  tersebut  pada  26 April 2019.
Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  (KPPU)  menilai  ada  keterlambatan pemberitahuan  pengambilalihan  saham  tersebut.  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha menyatakan  bahwa  PT.  Cipta  Prima  Sejati  telah  melaksanakan  ketentuan  pasal  29 undang-undang  no.  5  Tahun  1999 juncto Pasal  5  Peraturan  Pemerintah  No.  57  Tahun 2010  (Hikari,  2022).  Ketentuan  ini  mewajibkan  perusahaan  untuk  memberitahukan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) apabila melakukan pengambilalihan atau akuisisi karena berdampak pada nilai aset dan penjualan perusahaan yang diakuisisi (Julita, 2022).
Jika nilai ini melebihi batas yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 berpotensi menimbulkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dalam hal ini PT. Cipta Prima Sejati mengalami keterlambatan laporan pengadaan selama 1.220 (seribu dua ratus dua puluh) hari. Sesuai Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5  Tahun  1999,  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  berwenang  memberikan  sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran.
Mengenai pengenaan denda, khususnya pada Pasal 47 ayat (2) huruf g disebutkan bahwa pengenaan denda paling rendah 1 miliar rupiah dan setinggi-tingginya 25 miliar rupiah,  sedangkan  menurut  Pasal  6  Peraturan  Pemerintah  Nomor  57  Tahun  2010 mengatur sanksi administratif berupa denda setiap hari (Amalia, 2019).
Pasca  diberlakukannya  Undang-Undang  Cipta  Kerja  ketentuan  mengenai pengenaan denda tersebut di ubah menjadi pengenaan denda menjadi paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tanpa menyebutkan batas maksimal.
PT  Cipta  Prima  Sejati  berkeberatan  atas  besaran  denda  yang  dikenakan  KPPU dalam Putusan KPPU Nomor 02/KPPU-M/2019 dan memutuskan menghukum PT Citra Prima Sejati selaku tergugat dengan denda sebesar Rp10.330.000.000,00 (sepuluh miliar tiga  ratus  tiga  puluh)  juta  rupiah  terutang).  Dalam  upaya  mengatasi  ketidaksepakatan terhadap keputusan tersebut, PT. Cipta Prima Sejati mengajukan permohonan keberatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hasil putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan  permohonan  keberatan  diterima  dan  meninjau  kembali  putusan  KPPU dengan mengenakan denda kepada PT Cipta Prima Sejati sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima  miliar  rupiah)  yang  selanjutnya  ditegaskan  melalui  putusan  kasasi  Nomor  650 K/Pdt.Sus-KPPU/2020.
Akan  tetapi,  salah  satu  contoh  kasus  pengambilalihan  saham  dalam  Putusan KPPU No. 05/KPPU-M/2022 disebutkan bahwa pihak yang memberitahukan PT Lestari Gemilang Intisawit dengan keterlambatan pemberitahuan selama 1.361 (seribu tiga ratus enam puluh satu) hari dikenakan sanksi administratif oleh KPPU jauh lebih kecil yaitu Rp.  1.000.000.000,00  (satu  miliar)  rupiah.  Hal  ini  perlu  dikaji  mengingat  untuk memperoleh  kepastian  hukum  bagi  para  pelaku  usaha,  khususnya  dalam  pengenaan sanksi administratif.

## Metode Penelitian
Penelitian hukum normatif merupakan suatu metode penelitian di bidang hukum yang menitikberatkan pada analisis teks-teks hukum dan dokumen-dokumen hukum guna memahami,  menafsirkan  dan  mengevaluasi  kerangka  hukum  yang  mengatur  suatu persoalan atau permasalahan hukum tertentu. Dalam metode ini, peneliti akan mengkaji peraturan  perundang-undangan,  putusan  pengadilan,  dan  literatur  hukum  yang  relevan untuk  mengidentifikasi  norma  hukum  yang  berlaku,  menjelaskan  makna  dan implikasinya serta merumuskan pandangan atau kesimpulan hukum berdasarkan landasan hukum  yang  ada.  Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah penelitian hukum normatif, dengan sumber data berdasarkan buku, jurnal atau dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

## Hasil dan Pembahasan

## Dasar  Mekanisme  Pengenaan  Sanksi  Administratif  Akibat  Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Pelaku Usaha
Ketentuan mengenai persaingan usaha dan pengawasan pengambilalihan saham untuk mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia diatur dalam  berbagai  peraturan  perundang-undangan  (Rachmadi  Usman,  2022).  Salah  satu undang-undang yang relevan dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  (selanjutnya disebut “UU Persaingan Usaha Tidak Sehat”).
Pasal 29 Undang-Undang Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah  Nomor  57  Tahun  2010  Penggabungan  atau  Peleburan  Badan  Usaha  dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang mengakibatkan terjadinya Prakrik Monopoli dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  mengatur  kewajiban  pelaku  usaha  untuk memberitahukan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada saat terjadi pengambilalihan saham yang dapat meningkatkan nilai aset dan mempengaruhi penjualan perusahaan  diakuisisi  (Muryanto,  2018).  Hal  ini  merupakan  upaya  untuk  menjamin transparansi  dalam  penyelenggaraan  usaha  yang  melibatkan  pengambilalihan  saham, sehingga  KPPU  dapat  memantau  dan  mengidentifikasi  potensi  praktik  monopoli  dan persaingan usaha tidak sehat.
Pasal 29 UU Persaingan Usaha Tidak Sehat mewajibkan setiap pelaku usaha yang melakukan pengambilalihan atau pengambilalihan wajib memberitahukan kepada KPPU. Sementara  itu,  Pasal  5  Peraturan  Pemerintah  Nomor  57  Tahun  2010  menegaskan
ketentuan  tersebut  wajib  dipatuhi  oleh  perusahaan  publik  yang  akan  melakukan pengambilalihan  saham.  Pemberitahuan  ini  penting  karena  dapat  mempengaruhi perubahan komposisi pemegang saham suatu perusahaan, yang berpotensi mempengaruhi persaingan usaha di pasar.
Peraturan ini juga mengatur batas waktu atau tenggat waktu yang harus dipatuhi oleh  pelaku  usaha  untuk  memberikan  pemberitahuan.  Dalam  kasus  pengambilalihan saham, penting untuk memenuhi tenggat waktu tersebut. Hal ini sejalan dengan tujuan pembentuk undang-undang untuk memastikan KPPU dapat segera mengidentifikasi dan mengevaluasi  pengambilalihan  saham  yang  mungkin  berdampak  signifikan  terhadap persaingan usaha.
Batas  waktu  yang  ditentukan  dalam  Pasal  6  Peraturan  Pemerintah  Nomor  57 Tahun  2010  adalah  pemberitahuan  pengambilalihan  harus  dilakukan  paling  lambat  30 (tiga  puluh)  hari  sejak  tanggal  efektif  pengambilalihan  saham.  Dalam  kasus  yang disebutkan yaitu kasus PT Cipta Prima Sejati yang mengambil alih saham PT Mitra Bisnis Harvest  pada  tanggal  28  November  2013,  batas  waktu  penyampaian  pemberitahuan berakhir pada tanggal 7 Februari 2014. Hal ini sejalan dengan prinsip transparansi dan pengawasan. yang menjadi dasar peraturan ini.
Namun  kekhawatiran  terbesar  dalam  konteks  penerapan  sanksi  administratif adalah keterlambatan  penyampaian pemberitahuan  pengambilalihan saham. Untuk PT Cipta  Prima  Sejati,  pemberitahuan  pengambilalihan  dilakukan  pada  tanggal  26  April 2019 yaitu 1.220 (seribu dua ratus dua puluh) hari setelah berakhirnya batas waktu yang ditentukan peraturan. Akibat penundaan tersebut, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menilai PT Cipta Prima Sejati melanggar ketentuan Pasal 29 Undang-Undang
Persaingan Usaha Tidak Sehat Jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010. Pasal 47 UU Persaingan Usaha Tidak Sehat memberikan dasar hukum bagi KPPU untuk menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini. Pasal 47 ayat (1) UU Persaingan Usaha Tidak Sehat menyebutkan bahwa KPPU berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar undang-undang ini.
Lebih  lanjut,  Pasal  47  ayat  (2)  huruf  g  UU  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat menjelaskan  bahwa  salah  satu  bentuk  sanksi  administratif  yang  dapat  diterapkan  oleh KPPU adalah pengenaan denda. Dalam konteks kasus PT Cipta Prima Sejati, denda yang dikenakan  KPPU  dalam  keputusan  KPPU  No.  02/KPPU-M/2019  dikenakan  sebesar Rp10.330.000.000,00  (sepuluh  miliar  tiga  ratus  tiga  puluh  juta  rupiah).  Sanksi  ini merupakan  sanksi  yang  dikenakan  akibat  keterlambatan  penyampaian  pemberitahuan pengambilalihan saham.
Dasar hukum lebih lanjut mengenai besaran denda yang dikenakan dalam rangka pengambilalihan saham terdapat dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010. Pasal 6 peraturan ini menyebutkan bahwa pelaku usaha yang terlambat memberikan pemberitahuan  wajib  membayar  denda.  Denda  ini  dihitung  berdasarkan  perhitungan sebesar  1  miliar  rupiah  untuk  setiap  hari  keterlambatan,  dengan  batasan  maksimal  25 miliar rupiah.
Dengan merujuk kepada Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010, besaran  denda  yang  diatur  oleh  KPPU  dalam  Putusan  KPPU  No.  02/KPPU-M/2019 terlihat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan. Denda tersebut dihitung berdasarkan  jumlah  hari  keterlambatan,  yang  dalam  kasus  ini  mencapai  1.220  hari, sehingga besaran denda mencapai angka yang signifikan.
Namun,  penting  untuk  dicatat  bahwa  PT  Cipta  Prima  Sejati  mengajukan permohonan keberatan terhadap besaran denda yang dikenakan oleh KPPU. Dalam upaya mengatasi ketidaksetujuan terhadap putusan tersebut, PT Cipta Prima Sejati mengajukan permohonan  keberatan  kepada  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Selatan.  Hasil  putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan bahwa permohonan keberatan diterima dan  memperbaiki  putusan  KPPU  dengan  menjatuhkan  denda  kepada  PT  Cipta  Prima Sejati sejumlah Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
Selanjutnya,  putusan  tersebut  dikuatkan  dengan  putusan  kasasi  Nomor  650 K/Pdt.Sus-KPPU 2020. Dalam putusan tersebut, besaran denda yang dikenakan pada PT Cipta  Prima  Sejati  telah  mengalami  penurunan  dibandingkan  dengan  putusan  KPPU, namun tetap berdasarkan pertimbangan hukum yang relevan.
Namun, dalam kasus Putusan KPPU No. 05/KPPU-M/2022 yang melibatkan PT Lestari  Gemilang  Intisawit,  meskipun  terdapat  keterlambatan  pemberitahuan  selama 1.361 hari, sanksi administratif yang dikenakan oleh KPPU jauh lebih kecil, yaitu sebesar Rp  1.000.000.000,00  (satu  miliar)  rupiah.  Kejanggalan  ini  menimbulkan  pertanyaan mengenai konsistensi dalam pengenaan sanksi administratif oleh KPPU pada kasus-kasus yang memiliki karakteristik serupa dalam hal keterlambatan pemberitahuan.
Majelis  Komisi  dalam  mengenakan  sanksi  denda  pada  kasus  pengambilalihan saham  PT  Mitra  Bisnis  Harvest  oleh  PT  Citra  Prima  Sejati  telah  mempertimbangkan beberapa faktor yang relevan. Pertimbangan tersebut didasarkan pada ketentuan hukum yang  berlaku,  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  tindakan  administratif dalam konteks persaingan usaha tidak sehat, serta aspek-aspek yang relevan dengan kasus yang sedang ditangani.
Dalam pertimbangannya, Majelis Komisi merujuk pada Pasal 36 huruf l dan Pasal 47 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha  Tidak  Sehat  (selanjutnya  disebut  "UU  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat").  Pasal- pasal  tersebut  memberikan  kewenangan  kepada  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha (KPPU) untuk menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang  melanggar  undang-undang  ini.  Oleh  karena  itu,  Majelis  Komisi  memiliki  dasar hukum yang kuat dalam menjatuhkan sanksi administratif dalam kasus ini.
Selanjutnya,  Majelis  Komisi  mengacu  pada  ketentuan  Pasal  6  Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan  Pengambilalihan  Saham  Perusahaan  yang  mengakibatkan  terjadinya  Prakrik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut "PP No. 57/2010"). Pasal 6 PP No. 57/2010 mengatur sanksi administratif dalam bentuk denda yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha yang tidak menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) PP No. 57/2010.
Dalam  kasus  ini,  pelaku  usaha  yang  melakukan  pengambilalihan  saham diwajibkan  untuk  memberikan  pemberitahuan  tertulis  kepada  KPPU.  Keterlambatan dalam  memberikan  pemberitahuan  dikenakan  sanksi  berupa  denda  administratif  yang diatur dalam Pasal 6 PP No. 57/2010.
Majelis Komisi juga mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum yang melandasi pengenaan denda administratif. Sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Peraturan KPPU No. 4/2009  tentang  Pedoman  Tindakan  Administratif,  denda  merupakan  salah  satu  bentuk tindakan  administratif  yang  bertujuan  untuk  mengambil  keuntungan  yang  didapatkan oleh  pelaku  usaha  dari  tindakan  yang  melanggar  prinsip  persaingan  usaha  yang  sehat. Dengan  denda  ini,  pelaku  usaha  dimotivasi  untuk  tidak  melakukan  tindakan  serupa  di masa depan, dan juga sebagai bentuk peringatan kepada pelaku usaha lainnya untuk tidak meniru tindakan yang melanggar hukum.
Dalam  kasus  PT  Citra  Prima  Sejati,  Majelis  Komisi  menjatuhkan  sanksi administratif  berupa  denda.  Penetapan  lamanya  hari  keterlambatan  pemberitahuan pengambilalihan saham PT Mitra Bisnis Harvest oleh PT Citra Prima Sejati adalah selama 1.220 (seribu dua ratus dua puluh) hari atau setidaknya telah terlambat lebih dari 25 (dua puluh lima) hari kerja, yang dihitung dari berakhirnya tenggat waktu yang diatur oleh peraturan.
Besaran denda yang dikenakan pada PT Citra Prima Sejati dihitung berdasarkan ketentuan  Pasal  6  PP  No.  57/2010,  yaitu  sebesar  Rp1.000.000.000,00  (Satu  Miliar Rupiah)  untuk  setiap  hari  keterlambatan,  dengan  ketentuan  denda  administratif  secara keseluruhan paling tinggi sebesar Rp25.000.000.000,00 (Dua Puluh Lima Miliar Rupiah). Perhitungan  ini  mencerminkan  tingkat  keterlambatan  pemberitahuan  yang  signifikan, yang berdampak pada besaran denda yang cukup besar.
1) Ketika  mempertimbangkan  aspek  yang  meringankan  bagi  Terlapor  (PT
Citra Prima Sejati), Majelis Komisi memperhatikan beberapa faktor. Pertama, Terlapor telah mengakui adanya kesalahan penafsiran terhadap ketentuan Pasal 29 UU No. 5/1999 jo. Pasal 5 PP No. 57/2010. Hal ini menunjukkan sikap kooperatif dan kesadaran dalam mengakui pelanggaran.
2) Kedua,  Majelis  Komisi  mencatat  bahwa  Terlapor  belum  menerima manfaat ekonomi dari PT Mitra Bisnis Harvest setelah proses pengambilalihan (akuisisi) saham. Hal ini dapat dianggap sebagai faktor meringankan karena tidak ada manfaat yang diperoleh oleh Terlapor dari pelanggaran yang dilakukan.
3) Ketiga, Terlapor belum pernah dinyatakan bersalah dalam putusan yang memiliki  kekuatan  hukum  tetap  ( inkracht) karena  melanggar  UU  No.  5/1999.  Hal  ini dapat  dianggap  sebagai  faktor  meringankan  yang  menunjukkan  bahwa  Terlapor  tidak memiliki riwayat pelanggaran hukum sebelumnya.
4) Keempat,  Terlapor  telah  bersikap  baik  dan  kooperatif  selama  proses persidangan. Sikap kooperatif ini juga dapat dianggap sebagai faktor meringankan yang mencerminkan kesediaan Terlapor untuk mematuhi hukum dan menjalani proses hukum dengan baik.
Dengan  mempertimbangkan  berbagai  faktor  ini,  Majelis  Komisi  akhirnya menentukan besaran denda yang lebih rendah daripada yang dijatuhkan dalam putusan KPPU  sebelumnya.  Hal  ini  mencerminkan  upaya  Majelis  Komisi  untuk  menjatuhkan sanksi  yang  seimbang  dan  adil,  dengan  memperhatikan  aspek  yang  meringankan  bagi Terlapor.  Dalam  konteks  peraturan  dan  prinsip  hukum,  penentuan  besaran  denda  ini mencerminkan kesadaran akan peran sanksi administratif dalam mendisiplinkan pelaku usaha,  sambil  tetap  menjaga  prinsip  keadilan  dan  keseimbangan  dalam  penegakan hukum.
Namun  saat  ini  terdapat  pembaharuan  regulasi.  Dalam  kerangka  perundang- undangan  yang  terbaru,  yakni  Undang-Undang  No.  6  Tahun  2023  tentang  Penetapan Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2022  tentang  Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Pada ketentuan tersebut perhitungan denda dikenakan paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Sebelumnya, terkait mekanisme perhitungan  denda  juga  dijelaskan  dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  dan Peraturan Pelaksananya yaitu PP Nomor 44 Tahun 2021, beserta aturan turunannya yaitu Peraturan Komisi Nomor 2 Tahun 2021. Sebagai catatan, ketentuan tersebut sudah tidak berlaku dikarenakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 sudah dicabut. Disisi lain, PP Nomor 57 Tahun 2010 masih berlaku, sehingga masih menjadi acuan.
Mekanisme  perhitungan  sanksi  telah  menjadi  fokus  utama  dalam  menegakkan kepatuhan  dan  kedisiplinan.  Peraturan  ini  dirancang  untuk  menciptakan  lingkungan hukum  yang  kondusif,  mempromosikan  investasi,  dan  melindungi  kepentingan masyarakat. Dalam melaksanakan fungsi ini, terdapat berbagai faktor dan prinsip yang menjadi dasar perhitungan sanksi administratif.
Selanjutnya,  skala  pelanggaran  juga  menjadi  pertimbangan  dalam  menentukan besaran sanksi administratif. Kasus ini mencatat bahwa PT Cipta Prima Sejati mengalami keterlambatan laporan pengambilalihan selama 1.220 hari, suatu periode yang signifikan. Oleh karena itu, skala pelanggaran ini dapat dianggap besar dan berpotensi memberikan dampak serius terhadap nilai aset dan penjualan perusahaan yang diakuisisi.

## Pertimbangan Hukum Dan Penerapan Pasal 47 UU Persaingan Usaha Tidak Sehat Jo.  Pasal  6  PP  No.  57/2010  Dalam  KPPU  No.  02/KPPU-M/2019  Sehingga Menyebabkan Disparitas Pengenaan Sanksi Administratif
Pengenaan sanksi administratif dalam ranah hukum persaingan usaha merupakan langkah  penting  untuk  menjaga  prinsip  persaingan  yang  sehat,  mendorong  kepatuhan terhadap  peraturan,  dan  menjamin  transparansi  dalam  dunia  bisnis  (Khoiri,  2017). Namun,  penting  untuk  memahami  bahwa  pengenaan  sanksi  administratif  harus
didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang adil dan konsisten. Ketika pengenaan sanksi tidak  konsisten  dan  menyebabkan  disparitas,  ini  dapat  mengganggu  integritas  sistem hukum  dan  memberikan  konsekuensi  yang  tidak  diinginkan  dalam  penegakan  hukum persaingan usaha.
Dalam konteks hukum persaingan usaha, UU Persaingan Usaha Tidak Sehat dan peraturan  terkait,  seperti  PP  No.  57/2010,  memberikan  kerangka  kerja  yang  mengatur pengenaan sanksi administratif. Pasal 47 UU Persaingan Usaha Tidak Sehat memberikan dasar  hukum  untuk  pengenaan  sanksi  administratif  oleh  lembaga  penegak  hukum persaingan  usaha,  seperti  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  (KPPU)  di  Indonesia. Pasal ini memberikan wewenang kepada KPPU untuk menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang tersebut.
Selanjutnya, pengenaan denda administratif diatur lebih lanjut oleh Pasal 6 PP No. 57/2010. Pasal ini mengatur besaran denda administratif yang dapat dikenakan tergantung pada  jenis  pelanggaran  dan  lamanya  keterlambatan  atau  pelanggaran  tersebut.  Dalam banyak kasus, besaran denda dihitung berdasarkan lamanya pelanggaran, dengan besaran tertentu yang ditetapkan untuk setiap hari keterlambatan.
Namun, dalam praktiknya, pengenaan sanksi administratif tidak selalu konsisten. Hal  ini  terkadang  menghasilkan  disparitas  dalam  besaran  denda  yang  dikenakan  pada pelaku  usaha  yang  terlibat  dalam  kasus  serupa.  Disparitas  ini  dapat  terjadi  karena beberapa faktor.
Pertama,  pertimbangan  hukum  yang  digunakan  oleh  lembaga  penegak  hukum dalam menentukan besaran denda dapat bervariasi (Zuniarto, 2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi besaran denda, seperti pengakuan atas kesalahan, manfaat ekonomi yang diperoleh dari pelanggaran, dan kerjasama selama proses persidangan, dapat dievaluasi secara berbeda oleh berbagai lembaga penegak hukum (Yuliartini, 2022).
Kedua,  perbedaan  dalam  interpretasi  hukum  dapat  memengaruhi  pengenaan sanksi  administratif.  Meskipun  undang-undang  dan  peraturan  mungkin  jelas  dalam ketentuannya,  interpretasi  mereka  dapat  beragam.  Ini  dapat  mengarah  pada  hasil  yang berbeda dalam pengenaan denda administratif.
Ketiga,  aspek  lain  yang  dapat  menciptakan  disparitas  adalah  pemahaman  dan interpretasi  hakim  atau  Majelis  Pengadilan  yang  menangani  kasus.  Keputusan  hakim dalam mengurangi atau menambah besaran denda dapat menciptakan perbedaan dalam pengenaan sanksi antar kasus yang serupa.
Disparitas  dalam  pengenaan  sanksi  administratif  adalah  masalah  yang  perlu diperhatikan  karena  dapat  memengaruhi  kepercayaan  pelaku  usaha  terhadap  sistem hukum  persaingan  usaha.  Ketidakpastian  hukum  yang  disebabkan  oleh  disparitas semacam  itu  dapat  membuat  pelaku  usaha  kesulitan  untuk  memahami  konsekuensi pelanggaran hukum dan mengukur risiko yang terlibat dalam tindakan bisnis mereka.
Pengenaan sanksi administratif oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan langkah penting dalam menjaga integritas dan transparansi dalam dunia bisnis serta memastikan pelaksanaan persaingan usaha yang sehat. Namun, pengenaan sanksi tersebut haruslah didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang adil dan konsisten. Dalam
kasus  KPPU  No.  02/KPPU-M/2019  yang  melibatkan  PT  Citra  Prima  Sejati,  terkait keterlambatan  dalam  memberikan  pemberitahuan  pengambilalihan  saham  PT  Mitra Bisnis Harvest, terdapat perdebatan mengenai besaran denda yang dijatuhkan oleh KPPU. Permasalahan  ini  menciptakan  disparitas  dalam  pengenaan  sanksi  administratif  yang perlu diperinci dengan cermat.
Pengenaan  sanksi  administratif  dalam  kasus  KPPU  No.  02/KPPU-M/2019 didasari pada Pasal 47 UU Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pasal ini memberikan dasar hukum bagi KPPU untuk menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar  ketentuan  UU  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat.  Sanksi  administratif  ini termasuk dalam bentuk denda sebagai bentuk penegakan hukum yang bertujuan untuk mencegah pelanggaran hukum dan mendorong kepatuhan terhadap peraturan persaingan usaha.
Selanjutnya,  pengenaan  denda  diatur  lebih  lanjut  dalam  Pasal  6  Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 (PP No. 57/2010) tentang Penggabungan, Peleburan Badan  Usaha,  dan  Pengambilalihan  yang  mengakibatkan  Praktik  Monopoli  dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pasal 6 PP No. 57/2010 mengatur bahwa dalam kasus di mana pelaku usaha tidak menyampaikan pemberitahuan sebagaimana diwajibkan, pelaku usaha  dapat  dikenakan  denda  administratif.  Denda  ini  dihitung  berdasarkan  besaran Rp1.000.000.000,00  (Satu  Miliar  Rupiah)  untuk  setiap  hari  keterlambatan,  dengan ketentuan  denda  administratif  secara  keseluruhan  paling  tinggi  sebesar Rp25.000.000.000,00 (Dua Puluh Lima Miliar Rupiah).
Dalam  kasus  PT  Citra  Prima  Sejati,  penyebab  sanksi  administratif  dikenakan adalah  keterlambatan  dalam  memberikan  pemberitahuan  pengambilalihan  saham  PT Mitra Bisnis Harvest, yang berlangsung selama 1.220 (seribu dua ratus dua puluh) hari atau setidaknya telah terlambat lebih dari 25 (dua puluh lima) hari kerja. Besaran denda yang dikenakan oleh KPPU dalam putusan awal adalah sebesar Rp 10.330.000.000,00 (sepuluh miliar tiga ratus tiga puluh juta rupiah).
Namun,  ketika  PT  Citra  Prima  Sejati  mengajukan  permohonan  keberatan, Pengadilan  Negeri  Jakarta  Selatan  memutuskan  untuk  mengurangi  besaran  denda menjadi Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dalam putusannya. Putusan tersebut kemudian  dikuatkan  dengan  putusan  kasasi  Nomor  650  K/Pdt.Sus-KPPU  2020. Keputusan  ini  menciptakan  perbedaan  yang  signifikan  dalam  besaran  denda  yang dikenakan pada kasus PT Citra Prima Sejati dibandingkan dengan putusan sebelumnya.
Kemunculan disparitas dalam pengenaan sanksi administratif antara kasus serupa mengundang pertanyaan tentang prinsip-prinsip hukum yang menjadi dasar pengenaan sanksi.  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  perbedaan  dalam  pengenaan  sanksi  harus dipahami dan dianalisis secara seksama. Salah satu faktor yang mempengaruhi disparitas adalah  pertimbangan  hukum  yang  digunakan  oleh  Majelis  Komisi  dalam  menentukan besaran denda.
Dalam pertimbangan hukum, Majelis Komisi mempertimbangkan beberapa hal yang  menjadi  dasar  dalam  pengenaan  denda.  Pertama,  Majelis  Komisi  merujuk  pada Pasal  36  huruf  l  dan  Pasal  47  ayat  (1)  UU  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat,  yang
memberikan wewenang kepada KPPU untuk menjatuhkan sanksi administratif. Hal ini menjadi dasar hukum utama dalam menjatuhkan denda.
Kedua, Majelis Komisi mengacu pada ketentuan Pasal 6 PP No. 57/2010 yang mengatur  besaran  denda  administratif  berdasarkan  hari  keterlambatan.  Besaran  denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan adalah ketentuan yang sangat jelas dalam peraturan.
Ketiga,  Majelis  Komisi  mempertimbangkan  prinsip-prinsip  hukum  yang mendasari pengenaan denda administratif. Denda dalam konteks ini bukan hanya sebagai sumber  pendapatan  bagi  negara,  tetapi  juga  sebagai  instrumen  untuk  mengambil keuntungan yang diperoleh oleh pelaku usaha dari tindakan anti-persaingan dan untuk mencegah tindakan serupa di masa depan.
Keempat, Majelis Komisi memperhitungkan lamanya hari keterlambatan dalam pemberitahuan pengambilalihan saham oleh PT Citra Prima Sejati, yang mencapai 1.220 hari atau setidaknya lebih dari 25 hari kerja. Lamanya keterlambatan ini menjadi dasar dalam perhitungan besaran denda.
Kelima, dalam pertimbangan hukum, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terlapor (PT Citra Prima Sejati). Di antara hal yang  meringankan  adalah  pengakuan  Terlapor  atas  kesalahan  penafsiran  terhadap ketentuan  hukum,  ketiadaan  manfaat  ekonomi  yang  diperoleh  dari  pengambilalihan saham, riwayat pelanggaran hukum sebelumnya, dan sikap kooperatif Terlapor selama proses persidangan.
Namun,  meskipun  pertimbangan  hukum  yang  digunakan  oleh  Majelis  Komisi cukup  jelas,  adanya  perbedaan  yang  signifikan  antara  besaran  denda  dalam  putusan KPPU  awal  dan  putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Selatan  serta  putusan  kasasi mengindikasikan  adanya  ketidaksesuaian  dalam  pengenaan  sanksi  administratif. Disparitas  ini  menciptakan  ketidakpastian  hukum  dan  membingungkan  pelaku  usaha, serta dapat mengancam prinsip-prinsip hukum yang adil dan konsisten dalam penegakan hukum persaingan usaha. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan  disparitas  ini  dan  untuk  menjaga  konsistensi  dalam  pengenaan  sanksi administratif sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.
Dalam  menganalisis  disparitas  tersebut,  perlu  mempertimbangkan  faktor-faktor seperti  pengakuan  atas  kesalahan,  manfaat  ekonomi  yang  diperoleh  dari  pelanggaran, riwayat pelanggaran sebelumnya, dan kerjasama selama proses persidangan (Ani, 2021). Penggunaan  faktor-faktor  ini  dapat  membantu  memastikan  pengenaan  sanksi  yang seimbang  dan  adil  bagi  pelaku  usaha  yang  terlibat  dalam  kasus  serupa.  Terlebih  lagi, langkah-langkah ini harus diambil untuk menghindari ketidakpastian hukum dan menjaga integritas penegakan hukum persaingan usaha.
Dalam  menangani  disparitas  dalam  pengenaan  sanksi  administratif,  KPPU  dan instansi terkait harus mempertimbangkan panduan yang lebih rinci dan konsisten dalam menilai faktor-faktor yang mempengaruhi besaran denda. Selain itu, perlu memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan sanksi
administratif. Hal ini akan membantu menciptakan lingkungan hukum yang lebih pasti dan adil bagi pelaku usaha dalam konteks persaingan usaha yang sehat.

## Kesimpulan
Pertama,  perlunya  reformulasi  terhadap  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun 1999 dan pentingnya panduan yang lebih rinci dan konsisten dalam menilai faktor- faktor yang mempengaruhi besaran denda. Panduan ini harus memberikan pedoman yang jelas  kepada  lembaga  penegak  hukum,  hakim,  dan  pelaku  usaha  tentang  bagaimana besaran denda dihitung dan faktor-faktor apa yang akan dipertimbangkan. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan pengenaan sanksi administratif sangat penting. Keputusan harus didasarkan pada hukum yang berlaku dan prinsip-prinsip hukum yang adil.
Kedua,  perlu  ditingkatkan  pemahaman  tentang  hukum  persaingan  usaha  di kalangan  pelaku  usaha.  Dengan  pendidikan  yang  lebih  baik  tentang  ketentuan  hukum persaingan usaha, pelaku usaha akan lebih cenderung mematuhi peraturan, dan ini dapat mengurangi insiden pelanggaran hukum yang memicu pengenaan sanksi administratif.

## BIBLIOGRAFI
Amalia, Izmi. (2019). DISPARITAS SANKSI DENDA KPPU ATAS KETERLAMBATAN
NOTIFIKASI  AKUISISI  SAHAM  (Perbandingan  Kasus  PT.  JAPFA  dengan  LG INTERNATIONAL .  Fakultas  Syariah  dan  Hukum  Universitas  Islam  Negeri  Syarif Hidayatullah Jakarta.
Anggraini,  Anna  Maria  Tri.  (2021).  Kewajiban  Notifikasi  Pengambilalihan  Aset Perusahaan Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha. Law Review , 21 (1).
Ani,  Evi  Nur  Fitri.  (2021).  ANALISIS  IMPLEMENTASI  KERJA  SAMA  TERNAK SAPI    DI    DESA    TITIAN    RESAK    KECAMATAN    SEBERIDA    DITINJAU MENURUT  PERSPEKTIF  EKONOMI  SYARIAH. Skripsi.(Pekanbaru:  Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Suska Riau, 2021), H , 29–30.
Digdowiseiso,  Kumba.  (2019). Teori  pembangunan .  Lembaga  Penerbitan  Universitas Nasional (LPU-UNAS).
Gustina,  Ira.  (2017).  Analisis  Kinerja  Keuangan  Sebelum  dan  Sesudah  Merger  dan Akuisisi pada Perusahaan yang Go Public yang Terdaftar di BEI. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan , 6 (2), 38–59.
Hernanda,  Febrian,  &  Njatrijani,  Rinitami.  (2022).  KAJIAN  YURIDIS KETERLAMBATAN  PEMBERITAHUAN  AKUISISI  SAHAM  PT  GLOBAL LOKET    SEJAHTERA    OLEH    PT    APLIKASI    KARYA    ANAK    BANGSA. Diponegoro Law Journal , 11 (1).
Hikari,  Dimas.  (2022).  Akibat  Hukum  Putusan  KPPU  Nomor  05/KPPU-M/2022  atas Keterlambatan Pengambilalihan Saham. Jurnal Persaingan Usaha , 2 (2), 138–146. Julita,  Nadaria.  (2022).  PERTIMBANGAN  BESARAN  DENDA  TERHADAP PERUSAHAAN  YANG  TERLAMBAT  MELAKUKAN  PEMBERITAHUAN AKUISISI KEPADA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA. Al-Qisth Law Review , 6 (1), 22–51. Khoiri,  Farid  Misdar.  (2017). Ketidakjelasan  Prosedur  Beracara  Dalam  Peraturan Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  Nomor  1  Tahun  2010 .  Universitas  Islam Indonesia.
Muryanto,  Yudho  Taruno.  (2018).  PROBLEMATIKA  HUKUM  PENGATURAN KEWAJIBAN  PEMBERITAHUAN  PENGAMBILALIHAN  SAHAM  DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA. Jurnal Privat Law , 9 (2), 258–268. Nuha,  Ilham  Ulin.  (2021). Tinjauan  Yuridis  Sanksi  Administratif  Pasal  47  Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Perusahaan Yang Terbukti Melakukan Persaingan Usaha Tidak  Sehat .  Fakultas  Syariah  dan  Hukum  Universitas  Islam  Negeri  Syarif Hidayatullah Jakarta.
Rachmadi Usman, S. H. (2022). Hukum persaingan usaha di Indonesia . Sinar Grafika. Reeze, Reeze, & Kansil, Christine S. T. (2022). Analisis Hukum terhadap Perseroan yang Mengalami Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham. Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia , 7 (12), 17111–17119.
Sugiarsih,  Dewi,  Sholihah,  Putri  Ayu  Indah,  &  Sumriyah,  Sumriyah.  (2023).  Analisis Keterlambatan  Pemberitahuan  Pengambilalihan  (Akuisisi)  Saham  PT  Karya  Prima Agro oleh PT Dharma Setya Nusantara Tbk (Studi Kasus Putusan Nomor: 34/KPPU- M/2020). Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum , 1 (3), 95–118.
Yuliartini, Ni Putu Rai. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Perda Kabupaten Buleleng Nomor 5 Tahun 2019. Bunga Rampai Isu-Isu Krusial Tentang Kekerasan Seksual , 67 .
Zuniarto,  Heri.  (2020).  Pertimbangan  Hakim  Dalam  Menjatuhkan  Putusan  Denda Bersifat Minimum Khusus Dalam Delik Narkotika. Lex Renaissance , 5 (2), 323–343.

## Copyright holder:
Sally Dian Nastity, Richard C. Adam (2023)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: