## Dualisme Partai Golkar dan Implikasinya Terhadap Pilkada Serentak 2015
Sy.Usmulyadi 1
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

## Universitas Tanjungpura

## Abstrak
Dualisme Partai Golkar antara kubu Munas Bali (ARB) dan Munas Ancol yang tak kunjung usai sejak penghujung 2014, berpotensi  merugikan  partai  tersebut  dalam  Pemilu  Kepala  Daerah  (Pilkada)  serentak  yang  diselenggarakan  KPU  9 Desember  2015.  Fenomena  konflik  parpol  tersebut  menarik  untuk  diteliti  secara  deskriptif  kualitatif  karena  hendak menggambarkan bagaimana dualisme Partai Golkar berdampak terhadap Pilkada serentak di Kalimantan Barat, dengan subjek  paslon  Bupati  dan  Wakil  Bupati  pada  Pilkada  Kabupaten  Sambas,  Kapuas  Hulu,  Sintang,  Sekadau,  Melawi, Bengkayang,  dan  Ketapang.    Instrumen framing sebagai  pengumpul  data  dan  analisis  media  dengan  metode konstruktivisme, dimana teori penahapan konflik Fisher untuk analisis datanya. Hasil penelitian menunjukkan fakta bahwa dualisme partai berimplikasi pada keikutsertaan Partai Golkar yang hanya bisa tampil di dua kabupaten, yakni Kabupaten Sekadau dan Kabupaten Sintang dari 7 Kabupaten Pilkada Serentak Kalbar, atau hanya dua paslon dari 20 paslon yang ikut dalam  kontestasi  pilkada  serentak.  Resolusi  islah    atau  rekonsiliasi  yang  diprakarsai  para  tokoh  senior  Partai  Golkar, ternyata tidak  memungkinkan secara efektif  mampu  mengkonsolidasikan  kekuatan kedua kubu,  untuk bersinergi dalam setiap tahapan dalam jadwal Pilkada yang sangat ketat. Sehingga beberapa kader menggunakan jalur lain atau prosedur pencalonan independen agar bisa tampil dalam kontestasi Pilkada Serentak Kalbar tahun 2015.
Kata Kunci: Dualisme Partai, Pilkada Serentak, Implikasi.

## Pendahuluan
ualisme  parpol  seperti  yang  terjadi  di
Partai Golkar  (PG)  dan  Partai Persatuan
Pembangunan (PPP)
menyeruak  di  fase  awal  kepemimpinan Presiden  Jokowi.  Fenomena  konflik  internal yang  berujung  dualisme  pengurus  parpol  ini mengundang  banyak  perhatian  publik  dan pengamat.  Kendati  merupakan  konsekuensi dari  iklim  demokrasi,  dualisme  parpol  disatu sisi merupakan fakta semakin rentannya parpol terhadap gesekan kepentingan internal maupun eksternal.  Jika  konsolidasi  parpol  dalam berdemokrasi gagal mengelola konflik kepentingan  tersebut,  maka  sangat  mungkin akan  menambah  gerbong  baru  dalam  deret peserta pemilu kedepan. Bukankah berkembangnya  parpol  hingga  sekarang  ini tidak  terlepas  dari  kegagalan  parpol  lama didalam mengelola konflik kepentingan-nya?.
1  Dosen Ilmu Politik di FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak
Akar  konflik  maupun  dinamika  masing- masing parpol memang tidak bisa digeneralisir begitu  saja,  mengingat  keunikan  dari  parpol- parpol tersebut baik dalam peta konflik maupun resolusi  yang  mereka  tempuh.  Termasuk penelitian  ini,  tim  peneliti  akan  membatasi pada  dualisme  PG  dalam  konteks  pilkada serentak  yang  dijadwalkan  berlangsung  di penghujung  2015.    Dualisme  PG  dalam dikotomi kubu yang berseteru yakni kubu Abu Rizal  Bakrie  (ARB)  versus  kubu  Agung Laksono (AL) cukup menarik perhatian publik, baik  di  media  massa  maupun  sosial  media. Banyak  tokoh-tokoh  berpengaruh  di  intra  dan ekstra  PG  terlibat  langsung  maupun  tak langsung  dalam  upaya  penguatan  masing- masing  kubu  atau  berupaya  mendorong rekonsiliasi. Indra Piliang kader muda PG yang kini  menjabat  Ketua  Staf  Ahli  Menteri PANRB, mengakui bahwa konflik PG kali ini
D
adalah  yang  terbesar  sepanjang  sejarah. (Selasar, 2015).
Belakangan  muncul  istilah  Musyawarah Nasional (Munas) Tandingan dan DPP (Dewan Pimpinan  Pusat)  Tandingan  di  dalam  tubuh Partai Golkar. Tudingan itu ditujukan terhadap Munas  yang  berlangsung  di  Ancol,  Jakarta, pada  tanggal  6-8  Desember  2014,  termasuk keputusan-keputusannya.  Sebab,  pada  tanggal 30  November  sampai  2  Desember  2014,  juga berlangsung  Munas  di  Bali.  Dua  struktur kepengurusan  pun  sudah  dilaporkan  kepada Kementerian Hukum dan HAM guna diverifikasi dan dinyatakan sebagai kepengurusan  yang  sah  menurut  hukum  yang berlaku.
Banyak pendapat berbagai kalangan masyarakat  yang berkembang di  media massa menyangkut Munas mana yang legal dan yang tidak.  Termasuk  putusan-putusan  yang  sudah diambil.  Di  luar  itu,  konflik  yang  dihadapi Partai Golkar sekarang adalah konflik terbesar sepanjang  sejarah  partai  moderen  ini.  Dalam usia  50  tahun,  partai  politik  tertua  ini  justru mengalami  masalah  yang  akan  mengubah wajah Partai Golkar ke depan. Bukan hanya sisi legalitas,  melainkan  juga  dalam  kaitannya dengan  konsolidasi  demokrasi  yang  sedang berjalan.
Sehingga,  diperlukan  kehati-hatian  dalam menyelesaikan masalah ini, baik dari kalangan internal  Partai  Golkar,  maupun  pihak  terkait termasuk  dan  terutama  pemerintah  dan lembaga  peradilan.  Apabila  penanganan  yang dilakukan  emosional  dan  berdasarkan  “pamer kekuasaan”  semata,  dikhawatirkan    Partai Golkar  dapat  mengalami  konflik  permanen, struktural  dan  masif  yang  kian  sulit  dicarikan jalan  keluarnya.  Konflik  yang  selama  ini terkelola  dengan  baik,  hanya  berlangsung secara  tertutup,  belakangan  menjadi  terbuka dan diketahui oleh masyarakat luas.
Konflik  Partai  Golkar  disangsikan  dapat teratasi dalam waktu singkat. Selama undang- undang  yang  mengatur  mereka  diabaikan, konflik kedua partai peninggalan Orde Baru ini tidak  akan  pernah  selesai.  Menurut  Ketua Populi  Center,  Nico  Harjanto  mekanisme penyelesaian  konflik  parpol  itu  adalah  harus berdasarkan  undang-undang  parpol  yakni
Mahkamah Partai, namun sayangnya kewenangan Mahkamah
Partai pun dimentahkan  oleh  internal  partai.  Imbasnya Golkar  dan  PPP  terancam  tidak  dapat mengikuti  Pilkada  serentak.  Terkait  ancaman batalnya  Golkar  dan  PPP  gagal  mengikuti Pilkada,  Nico  beranggapan  bahwa  kualitas Pilkada  tidak  akan  hilang  kualitasnya. (Sindonews, 2015).
Dalam  hal  itu,  pengamat  politik  ini mengingatkan,  proses  Pilkada  bukan  murni urusan  partai  politik,  melainkan  penilaian masyarakat terhadap figur calon kepala daerah yang  dianggap  mumpuni,  karena  tujuannya untuk  mencari  pemimpin  yang  baik  dan merakyat.  Pada    bagian  lain,  PG  kubu  ARB meminta  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU) membantu PG agar dapat mengikuti perhelatan Pilkada  2015.  Hal  ini  dinyatakan  Ketua  DPP PG  Firman  Soebagyo  menurutnya  KPU  harus membantu  partai  yang  mengalami  konflik dualisme agar bisa ikut pilkada. Sangat ironis, jika KPU tetap bersikukuh untuk menggunakan Undang-undang (UU) Pilkada yang lama. Ada kemungkinan partai  yang berkonflik terancam tidak dapat mengikuti pilkada.

## Teori Konflik
Teori  konflik  adalah  suatu  perspektif  atau cerminan dalam ilmu sosial yang menekankan ketimpangan  sosial,  politik  atau  material  dari suatu  kelompok  sosial,  bahwa  ruang  lingkup dari  teori  ini  amatlah  luas,  yang  mencakup sistem sosial-politik. Teori konflik menekankan perhatian pembahasannya kepada beberapa persoalan seperti perbedaan kekuasaan, konflik kelas, dan umumnya adalah kontras ideologi historis yang dominan. Istilah “konflik” secara etimologis berasal dari bahasa Latin con yang berarti bersama dan fligere yang berarti  benturan  atau  tabrakan.  Di  satu  sisi, “konflik”  dalam  kehidupan  sosial  menurut Surbakti (1984:21-32) berarti benturan kepentingan, keinginan, pendapat, dan lain-lain yang  paling  tidak  melibatkan  dua  pihak  atau lebih.
Konflik  dalam  ilmu  politik  menurut Surbakti (1999:75) seringkali dikaitkan dengan kekerasan, seperti kerusuhan, kudeta, terorisme,  dan  revolusi.  Konflik  mengandung
pengertian  “benturan”,  seperti  perbedaan pendapat, persaingan, dan pertentangan antara individu dan individu, kelompok dan kelompok, individu dan kelompok, dan antara individu  atau  kelompok  dengan  pemerintah. Sehingga, ada konflik yang berwujud kekerasan  dan  ada  pula  konflik  yang  tak berwujud kekerasan.
Fisher,  dkk  (1964)  menyebutkan  ada beberapa alat bantu untuk menganalisis situasi konflik,  salah  satunya  adalah  penahapan konflik.  Konflik  berubah  setiap  saat,  melalui tahap  aktivitas,  intensitas,  ketegangan  dan kekerasan  yang  berbeda,  tahapan-tahapan  ini adalah  :  (1)  Pra-Konfik  :  merupakan  periode dimana terdapat suatu ketidaksesuaian sasaran diantara dua pihak atau lebih, sehingga timbul konflik.  Konflik  tersembunyi  dari  pandangan umum,  meskipun  salah  satu  pihak  atau  lebih mungkin mengetahui potensi terjadi konfrontasi.  Mungkin  terdapat  ketegangan hubungan  diantara  beberapa  pihak  dan  atau keinginan untuk menghindari kontak satu sama lain.  (2)  Konfrontasi  :  pada  saat  ini  konflik mejadi semakin terbuka. Jika hanya satu pihak yang  merasa  ada  masalah,  mungkin  para pendukungnya  mulai  melakukan  demonstrasi atau perilaku  konfrontatif lainnya.  (3) Krisis  : ini merupakan puncak konflik ketika ketegangan dan kekerasan terjadi paling hebat. Dalam  konflik  skala  besar,  ini  merupakan periode perang, ketika orang-orang dari kedua pihak  terbunuh.  Komunitas  normal  diantara kedua  pihak  kemungkinan  putus  pernyataan- pernyataan  umum  cenderung  menuduh  dan menentang  pihak  lainnya.  (4)  Akibat:  kedua pihak mungkin setuju bernegoisasi dengan atau tanpa  perantara.  Satu  pihak  yang  mempunyai otoritas atau pihak ketiga yang lebih berkuasa mungkin  akan  memaksa  kedua  pihak  untuk menghentikan  pertikaian.  (5)  Pasca-konflik: akhirnya  situasi  diselesaikan  dengan  cara mengakhiri  berbagai  konfrontasi  kekerasan, ketegangan berkurang dan hubungan mengarah lebih normal diantara kedua pihak. Namun jika isu-isu  dan  masalah-masalah  yang  timbul karena sasaran mereka saling bertentangan.

## Dampak Konflik
Menurut Fisher (1964) Suatu Konflik tidak selalu  berdampak  negatif,  tapi  ada  kalanya konflik juga memiliki dampak positif. Dampak positif dari suatu konflik adalah sebagai berikut : (1)Konflik dapat memperjelas berbagai aspek kehidupan yang masih belum tuntas. (2)Adanya  konflik  menimbulkan  penyesuaian kembali  norma-norma  dan  nilai-nilai  yang berlaku  dalam  masyarakat.  (3)Konflik  dapat meningkatkan  solidaritas  diantara  angota kelompok.  (4)Konflik  dapat  mengurangi  rasa ketergantungan terhadap individu atau kelompok.  (5)Konflik  dapat  memunculkan kompromi  baru.  Dampak  negatif  dari  suatu konflik  adalah  sebagai  berikut  :  (1)Keretakan hubungan  antar  individu  dan  persatuan kelompok.  (2)Kerusakan  harta  benda  bahkan dalam tingkatan konflik yang lebih tinggi dapat mengakibatkan  hilangnya  nyawa  seseorang. (3)Berubahnya kepribadian para individu  atau anggota  kelompok.  (2)  Munculnya  dominasi kelompok  pemenang  atas  kelompok  yang kalah.
Ada  7  (tujuh)  kabupaten  di  Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) yang akan melaksanakan  Pemilihan  Kepala  Daerah (Pilkada)  secara  serentak  pada  tahun  2015, karena masa jabatan bupati di enam kabupaten itu  habis  masanya  pada  tahun  2015.  Enam kabupaten tersebut antara lain, Sambas, Kapuas Hulu, Sintang, Sekadau, Melawi, Bengkayang, dan Ketapang (KPU Kalbar, 2015) .
Berdasarkan latar  belakang penelitian  yang telah  dipaparkan  maka  masalah  penelitian dibatasi  pada  isu  dualisme  Partai  Golkar  dan implikasinya  terhadap  Pilkada  Serentak  di Kalimantan  Barat.  Maka  masalah  penelitian dirumuskan sebagai berikut:
1. Apakah  dualisme  kepengurusan  Partai Golkar menemukan resolusi yang disepakati  kedua  pihak  dalam  rangka keikutsertaan Pilkada serentak?
2. Apakah  dualisme  kepengurusan  Partai Golkar menemui kendala dalam proses dan tahapan  Pilkada  serentak  di  Kalimantan Barat?

## Metode
Jenis  penelitian  adalah  deskriptif  kualitatif karena  hendak  menggambarkan  bagaimana dualisme  Partai  Golkar  berdampak  terhadap Pilkada serentak di Kalimantan Barat. Subyek Penelitian: Pasangan Calon Pilkada Serentak di Kalimantan  Barat.  Objek  penelitian  adalah dualisme  Partai  Golkar  dan  implikasinya terhadap Pilkada Serentak 2015 di Kalimantan Barat.  Lokasi  Penelitian:  7  Kabupaten  yang ikut  dalam  Pilkada  serentak  yakni  Sambas, Kapuas  Hulu,  Sintang,  Sekadau,  Melawi, Bengkayang, dan Ketapang.
Instrumen  pengumpul  data  bersifat  media daring  yang  memberitakan  perkembangan terkini  terkait  topik  dualisme  dan  kesertaan Partai  Golkar  dalam  Pilkada  serentak  di Kalimantan  Barat.  Observasi,    dengan  teknik pengumpulan  data  ini  peneliti  dapat  merekam berbagai  fenomena  yang terjadi baik  di  lokasi penelitian  maupun  situasi  diluar  lokasi  yang relevan  dengan  subyek  penelitian  termasuk menghimpun,  memilah,  mengidentifikasi  dan menafsirkan data yang beredar di media massa atau  media online baik  lokal  dan  nasional terkait angle ,  topik  dan content berita  (news) atau  opini  dan  wacana  (artikel)  seputar  isu dualisme  kepengurusan  Partai  Golkar  dalam kaitannya dengan Pilkada serentak.
Prosedur  dan  analisis  data  berupa  analisis media  dengan  metode  konstruktivisme.  Biasa
juga  disebut  analisis  wacana  sebagai  suatu analisis  untuk  membongkar  maksud-maksud dan  makna-makna  tertentu.  Wacana  adalah suatu upaya pengungkapan maksud tersembunyi dari sang subyek yang mengemukakan suatu pertanyaan. Pengungkapan dilakukan dengan
menempatkan diri pada posisi sang pembicara dengan  penafsiran  mengikuti  struktur  makna dari sang pembicara. Analisis ini biasa disebut Analisis Framing. Analisis  Framing  lebih bersifat  kualitatif  yang  menekankan  pada pemaknaan  teks  daripada  penjumlahan  unit kategori seperti dalam analisis isi. Dasar yang dipakai  adalah  interpretasi,  karena  analisis framing  merupakan  bagian  dari  metode interpretatif  yang  mengandalkan  interpretasi dan penafsiran peneliti (Bahrun, 2010).

## Hasil dan Pembahasan

## Tahapan Konflik Partai Golkar
Konflik Partai Golkar (PG) dapat dianalisis dengan  beragam cara  dan  pendekatan, diantaranya  dari  perspektif  tahapan  konflik Fisher, dkk (1964). Dengan menggunakan alat analisis ini, maka konflik PG digambarkan dari tahap  aktivitas,  intensitas,  ketegangan  dan kekerasan  yang  berbeda,  tahapan-tahapan  ini adalah : pra konflik, konfrontasi, krisis, akibat dan pasca konflik (gambar 1)
Gambar 1 Tahap Konflik Selanjutnya tim peneliti
mengulas peristiwa-peristiwa  konflik  PG  yang  mencuat di  media  dan  menjadi  perhatian  publik. Fenomena  konflik  yang  mengemuka  tersebut kemudian  dideskripsikan  menurut  tahapan konflik  dimaksud,  yakni  (1)  Pra-Konfik  : merupakan  periode  dimana  terdapat  suatu ketidaksesuaian  sasaran  diantara  dua  pihak yakni  PG  kubu  Abu  Rizal  Bakrie  (ARB)  dan PG  kubu  Agung  Laksono  (AL)  di  jajaran  elit pusat  partai  tersebut,  sehingga timbul konflik.
Awalnya  konflik  tersembunyi  dari  pandangan umum,  meskipun  salah  satu  pihak  mungkin mengetahui  potensi  terjadi  konfrontasi.  (2) Konfrontasi:  pada  saat  ini  konflik  PG dideskripsikan  menjadi  semakin  terbuka ditandai  dengan  para  pendukung  yang  mulai melakukan demonstrasi atau perilaku konfrontatif lainnya. (3) Krisis : ini merupakan puncak  konflik  PG  ketika  ketegangan  terjadi paling  hebat.  Dalam  konflik  skala  besar,  ini merupakan  periode  “pertempuran”,  ketika
pra konflik konfrontasi krisis akibat
pasca konflik
kader,  simpatisan  atau  pendukung  dari  kedua kubu saling menjatuhkan dengan berbagai cara, baik  tindak  ataupun  pernyataan-pernyataan umum yang cenderung menuduh dan menentang pihak lainnya hingga kepada upaya menempuh jalur hukum. (4) Akibat: perseteruan kedua kubu PG berakibat kontraproduktif  bagi  PG  secara  menyeluruh termasuk menyongsong Pilkada serentak 2015. Pada  fase  ini  kedua  pihak  mungkin  setuju bernegosiasi  atau  islah  dengan  atau  tanpa perantara. Satu pihak yang mempunyai otoritas di  PG  atau  pihak  ketiga  seperti  Pemerintah yang  lebih  berkuasa  mungkin  akan  memaksa kedua  pihak  untuk  menghentikan  pertikaian. (5) Pasca-konflik: akhirnya situasi diselesaikan dengan  cara  mengakhiri  berbagai  konfrontasi yang  meresahkan,  ketegangan  berkurang  dan hubungan  mengarah  lebih  normal  diantara kedua pihak.

## Tahap Pra Konflik Dualisme Partai Golkar
Ada  sedikitnya  8  peristiwa  yang  termasuk dalam kategori tahapan  pra konflik  PG  yakni: (1)  Regenerasi  dan  Struktur  PG;  (2)  Mandat Rapimnas VI PG kepada Ketum PG Abu Rizal Bakrie  (ARB);  (2)  Pengusungan  Capres  dan Cawapres  yang  kemudian  kalah  pada  Pilpres 2014;  (3)  Polemik  pelaksanaan  Munas;  (4) Pencopotan  dan  pergeseran  jabatan  pengurus PG  oleh  kubu  ARB;  (5)  Polemik  voting  UU Pilkada  di  DPR;  (6)  Mobilisasi  dukungan pencalonan  ARB  sebagai  Ketum  PG  kedua kalinya; (7) Manuver mendorong munas kubu ARB dalam rapat pleno DPP; (8) Pembahasan agenda  munas  dalam  Rapimnas  VII  PG  di Yogyakarta.

## Tahap Konfrontasi Dualisme Partai Golkar
Tahap konfrontasi ditandai dengan konflik yang  bersifat  tertutup  kemudian  menjadi konflik  terbuka.  Beberapa  fakta  peristiwa konflik  atas  dualisme  PG  yang  tergolong masuk  tahapan  konfrontasi  ini  adalah:  (1) Kericuhan  Rapat  Pleno  PG  dan  bentrok simpatisan/kader di kantor DPP PG Jakarta; (2) Munas  PG  ARB  di  Bali  vs  Munas  PG  AL  di Jakarta; (3) Kontroversi keputusan Mahkamah Partai; (4) Saling serang, hujat dan pecat antar 2 kubu; (5) Penguasaan sepihak kubu AL atas
kantor  DPP  PG  dan  penolakan  Polri  terhadap pemintaan  kubu  ARB  untuk  pengosongan kantor;  (6)  PTUN  mengabulkan  permohonan banding  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia atas hasil PTUN tingkat pertama kubu ARB;    (7)  Pengadilan  Tinggi  Negeri  Jakarta Utara mengabulkan gugatan PG kubu ARB; (8) Perayaan HUT PG dan syukuran PG kubu ARB terkait kemenangan atas gugatan di Pengadilan Tinggi  Negeri  Jakarta  Utara.  Kesemua indikator tahap konfrontasi itu kemudian dikaji secara framing media sebagai berikut:

## Tahap Krisis Dualisme Partai Golkar
Setelah melalui tahapan konflik konfrontasi, selanjutnya dideskripsikan derajat konflik krisis walaupun konstelasi krisis bukan pada kondisi perang/pertempuran senjata sebagaimana dimaksud oleh Fisher, dalam konteks ini krisis dipahami sebagai perseteruan kubu ARB dan AL di medan konflik hukum dan politik. Gambaran tahapan krisis PG ini dideskripsikan secara framing media atas beberapa peristiwa berikut: (1) PG dalam krisis Pilkada; (2) Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tinggi Negeri Jakarta Utara; (3) Putusan MA dan penolakan Munas oleh kubu ARB; (4) Kasasi kubu AL terhadap Putusan MA.

## Tahap Akibat dalam Dualisme Partai Golkar
Tahap keempat setelah fase krisis ini,  yakni tahap
“Akibat” yang cenderung menggambarkan kondisi yang bersifat kompromistis, dimana kedua kubu atau melalui pihak lain mulai membuka kemungkinan untuk saling  memahami  dalam  proses  islah  diantara mereka.  Gambaran  faktual  dari  tahap  akibat dalam  konteks  ini  terdiri:  (1)  Islah  demi Pilkada;  (2)  Point  kesepakatan  dalam  islah terkait Pilkada; (3) Pertemuan 2 kubu di Forum Silatnas PG; (4) Peran para pihak dalam proses islah PG.

## Tahap Pasca Konflik dalam Dualisme Partai Golkar
Setelah tahap sebelumnya dilalui PG mulai fase pra konflik, konfrontasi, krisis, dan akibat, maka perkembangan selanjutnya yang dapat dipantau adalah fase pasca krisis,
dengan mencermati dua peristiwa berikut: (1) Putusan MA dan Munas; (2) Sikap Menkumham terhadap Putusan MA; (3) Penurunan baliho kubu AL di kantor DPP PG.

## Pilkada Serentak Kalimantan Barat
Dalam Peraturan KPU nomor 2 tahun 2015 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota, yang dikutip detikcom, tahapan pemilihan terdiri atas persiapan dan
penyelenggaraan.  Tahapan  persiapan  yaitu perencanaan program dan anggaran, penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan,  sosialisasi,  penyuluhan,  bimbingan teknis  dan  lainnya.  Sementara  tahapan penyelenggaraan  adalah  pencalonan,  sengketa Tata  Usaha  Negara,  kampanye,  audit  dana kampanye,  dan  lainnya.  Berikut  tahapan penting  Pilkada  2015  yang  tercantum  dalam Peraturan KPU Nomor 2 tahun 2015.

## Tahapan Pilkada.
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Tahapan pendaftaran pasangan calon pemilihan  bupati  dan  wakil  bupati  di  tujuh kabupaten se- Kalimantan Barat sesuai jadwal Pilkada  Serentak  dari  KPU    berakhir  28  Juli 2015.  Berdasar  itu,  sumber  KPU  Kalbat menyebutkan terdapat 22 pasangan calon telah mendaftar ke KPU kabupaten yang melaksanakan Pilkada serentak tahun 2015. “Dari  22  pasangan  calon  yang  mendaftar  ke KPU di tujuh kabupaten terdapat 21 pasangan calon  yang  resmi  diterima.  Sementara  satu pasangan  calon  di  Kabupaten  Ketapang dikarenakan  dukomen  syarat  pencalonannya tidak  lengkap,  sehingga  proses  pendaftaran pasangan  calon  tersebut  tidak  dapat  diterima KPU Kabupaten Ketapang,” kata Ketua KPU Kalbar, Umi Rifdiyawaty  (KPU Kalbar, 2015).
Menurut Umi berdasarkan laporan dari KPU Kabupaten  dari  21  pasangan  calon  yang pendaftarannya  diterima  KPU  di  tujuh kabupaten terdapat lima pasangan calon bupati
dan calon wakil bupati yang mendaftar melalui jalur  perseorangan.  Sedangkan  16  pasangan calon  lainnya  diusung  partai  politik  dan gabungan partai politik.
“Lima pasangan calon bupati dan wakil bupati dari  jalur  perseorangan  tersebut,  yakni  tiga pasangan calon mendaftar di KPU Kabupaten Ketapangan  sedangakan  dua  pasangan  calon masing-masing  mendaftar  di  KPU  Kabupaten Sambas  dan  Kabupaten  Sekadau,” jelas  Umi (KPU Kalbar,2015).
Adapun  rincian  21  pasangan  calon  bupati dan wakil bupati yang diterima pendaftarannya tersebut  antara  lain  di  Kabupaten  Ketapang terdapat  lima  pasangan  calon,  Kabupaten Sambas  tiga  pasangan  calon,  Kabupaten Bengkayang  dua  pasangan  calon,  Kabupaten Kapuas  Hulu  dua  pasangan  calon,  Kabupaten Sekadau  empat  pasangan  calon,  Kabupaten Sintang  tiga  pasangan  calon  dan  Kabupaten Melawi dua pasangan calon.
Ditambahkan  Umi  Rifdiyawaty,  dari  tujuh kabupaten yang melaksanakan Pilkada serentak jumlah  pasangan  calon  yang  mendaftar  lebih dari  satu  pasangan  calon,  sehingga  dipastikan KPU  di  tujuh  kabupaten  tidak  melakukan perpanjangan  masa  tahapan  pendaftaran. Selanjutnya  sampai  penelitian  ini  dilaporkan, KPU  kabupaten  masih  melakukan  penelitian terhadap  dokumen  pencalonan  yang  sudah
disampaikan  pada  saat  pendaftaran  kemarin. KPU menghimbau agar pasangan calon segera mempersiapkan  segala  dokumen  yang  belum lengkap untuk dilengkapi pada masa perbaikan, mengingat masa perbaikan yang sangat singkat yaitu mulai tanggal 4 sampai dengan 7 Agustus 2015.
Tabel.1 Bakal Calon Pilkada Serentak Kalbar 2015
Kab Pasangan Balon Bupati/Wakil Bupati Pengusung Perorangan Partai (kursi) 1 Keta p an g
Andi Djamirudin- Chanisius Kuan - PDIP (9) Hanura (5) Demokrat (5) PKB (2) 2 Boyman Harun- Gurdani Ahmad - PAN (6) Nasdem (3) 3 Henrikus-Gusti Kamboja - Golkar (8) Gerindra (3) 4 Martin Rantan-Suprapto 32.997 - 5 Aswin Fuad-Suwignjo 23.961 - 6 H Darmansyah- Uti Rushan ST
30.864 - 7 Sam b as Tony Kurniadi ST MSi-
Hj Eka Nurhayati SE 38. 349 - 8 H Atbah Romin Suhaili- Hj Hairiah - PKS (4) PPP (4) Gerindra (5)Hanura (3) 9 Hj Juliarti Djuhardi Alwi- H Hasanusi - PAN (6) PDIP (6) Demokrat (4) Nasdem (4) PBB (1) 10
B KY Sebastian Darwis SE-
Rurakhmad - PDIP (6) 11 Suryatman Gidot- Agusinus Naon - Gerindra (4) Hanura (4)
Nasdem (4) PAN (1)
12 Sek ad au Rupinus-Aloysius -
PDIP (6) Demokrat (4) PKPI (3) 13 Simson-Subarno - Hanura (4) Nasdem (3) Gerindra (4) 14 Yansen Effendy-Saharudin - PAN (3)  Golkar (3) 15 Pensong-Among 10.870
-
16 Sin tan g Ignasius Juan-Senen Maryono - PDIP (6) Hanura (2) PAN (2) PKPI (3) Demokrat (4) 17 Agrianus-Chomain Wahab - Gerindra (5) PKB (4) 18 Jarot Winarno-Askiman - Nasdem (5) Golkar (3) PPP (1) 19 Me lawi Panji-Dadi Sunarya
-
PDIP (5) Nasdem (2) Hanura (1) 20 Firman Muntaco- Jhon Murkanto - Golkar (6) Gerindra (4) PAN (3) PKS (2) PPP (2) Demokrat (2) PKB (2)PKPI (2) 21 Kap u as Hu lu Fransiskus Diaan SH- Andi Aswad SH - PDIP (4) Demokrat (3) Hanura (2) 22 AM Nasir SH- Antonius L Ain Pamero - PPP (5) Golkar (4) PKPI (3) Gerindra (3)PAN (2) PKS (1)PKB (1) Nasdem (2) PBB (0)
Sumber: di olah dari Tribun Pontianak, 2015

## Penetapan Pasangan Calon   Pilkada
Setelah melalui serangkaian prosedur dalam tahapan  Pilkada  serentak,  sesuai  jadwal  KPU pada  24  Agustus  2015  telah  ditetapkan  20 pasangan  calon  (Paslon)  Bupati  dan  Wakil Bupati  di  7  Kabupaten,  yakni  Sambas, Bengkayang,  Sekadau,  Sintang,  Melawi, Kapuas Hulu, dan Ketapang. Ketujuh kabupaten di Kalbar tersebut adalah bagian dari 269  daerah  Pilkada  serentak  secara  nasional yang  diselenggarakan  pemungutan  suaranya pada 9 Desember 2015.
Secara dukungan politik, Pilkada serentak di Kalbar    sebanyak  15  paslon  atau  75%  masih didominasi gabungan parpol, 1 paslon diusung parpol tunggal, dan 4 paslon atau 20% dari jalur perseorangan.  Jalur  independen,  dari  5  bakal calon  yang  mendaftar  4  diantaranya  lolos  ke tahap  penetapan  paslon  yakni  1  paslon  di Kabupaten  Sambas,  1  paslon  di  Kabupaten Sekadau, dan 2 paslon di Kabupaten Ketapang.
Dari 12 parpol peserta Pemilu 2014, hanya lima  parpol  tampil  mengusung  paslon  nya  di seluruh  kabupaten,  yaitu  Partai  NasDem,  PDI Perjuangan,  Partai  Gerindra,  PAN,  dan  Partai Hanura.  Sedangkan  Partai  Golkar  dan  PPP yang  mengalami  dualisme  kepengurusan  juga berdampak pada minimnya kepesertaan kedua partai  tersebut  di  Pilkada.  Dilihat  dari  paslon yang  definitif  dari  KPU,  Partai  Golkar  hanya bisa tampil di Pilkada Sekadau dan Sintang.

## Pasangan Calon Pilkada Kabupaten Sambas
Kontestasi  Pilkada  serentak  di  Kabupaten Sambas terdiri 3 paslon yakni paslon petahana Juliarti, satu paslon dari jalur perseorangan dan satu paslon  dari partai politik. Petahana dalam pencalonan keduanya sebagai bupati tidak lagi berpasangan  dengan  Pabali  Musa,  wakil bupatinya  namun  kini  memilih  berpasangan dengan  Hasanusi  yang  merupakan  salah  satu penantangnya pada Pilbup 2011 dulu.
Isu  kesetaraan  gender  juga  menarik  dalam Pilkada  Sambas  mengingat  dari  ketiga  paslon yang bertarung, masing-masing menghadirkan figur perempuan 2 sebagai wakil dan 1 sebagai bupati.  Kabupaten  Sambas  pula  yang  menjadi pioner  atau  satu-satunya  peserta  Pikada serentak  Kalbar  2015  yang  memiliki  calon perempuan,  sebagai  indikasi  menguatnya proses  pemberdayaan  politik  perempuan  di
daerah ini. Terlebih bila dilihat latar belakang paslon perempuan ini juga tidak bersifat instan, karena  telah  matang  dalam  kiprah  dan pengalaman di pentas politik daerah sebelumnya.
Pasangan Calon Pilkada Kabupaten Bengkayang
Sumber: KPU
Kontestasi  Pilkada  serentak  di  Kabupaten Bengkayang,  diikuti  2  paslon  sama  halnya Melawi  dan  Kapuas  Hulu  yang head  to  head bertarung dalam pemilu kali ini. Paslon nomor urut 2 yakni Suryadman Gidot-Agustinus Naon tampak  masih  solid  untuk  kembali  maju bersama  sebagai  paslon  petahana.  Fenomena ini  pun  tergolong  langka  dalam  konstestasi politik tanah air, mengingat umumnya petahana akan berganti pasangan pada pemilu berikutnya.    Hal  unik  lain  yang  cukup  langka adalah  dukungan  parpol  tunggal  dalam kontestasi Pilkada, dimana paslon Sebastianus Darwis,  mantan  Ketua  DPRD  Bengkayang berpasangan  Rurakhmad  merupakan  satu- satunya  paslon  di  Kalbar  yang  diusung  oleh satu  parpol  yakni  PDIP.  Ini  mengisyaratkan derajat  kekuatan  dan  kepercayaan  diri  parpol yang tinggi, sehingga PDIP Bengkayang lebih mantap mengusung sendiri kader terbaiknya.

## Pasangan Calon Pilkada Kabupaten Sekadau
Konstestasi  Pilkada  Serentak  di  Kabupaten Sekadau diikuti 4 paslon 1 diantaranya adalah paslon perseorangan. Dualisme Partai ternyata tidak  berdampak  pada  keikutsertaan  Golkar dalam Pilkada di daerah ini, terlihat dari figur Yansen-Saharudin yang diusung Partai Golkar dan  PAN.  Paslon  yang  didukung  Golkar  ini bertarung pada 9 Desember 2015 menghadapi paslon lain yang didukung parpol besar lainnya seperti  Rupinus-Aloysius  yang  diusung  PDIP, Demokrat dan PKPI. Kemudian Simson-Paulus yang diusung Gerindra, Nasdem, dan Hanura.

## Pasangan Calon Kabupaten Sintang
Kontestasi  Pilkada  Serentak  di  Kabupaten Sintang  diikuti  3  paslon  yang  ketiganya diusung parpol. Tidak ada paslon perseorangan Pilkada di daerah ini. Sama halnya di Sekadau,
dualisme Partai Golkar juga tidak menghambat paslon  Jarot-Askiman  untuk  maju,  karena dengan  diusung  Partai  Golkar,  Nasdem  dan PPP,  mereka  bisa  tampil  dalam  Pilkada serentak ini.

## Pasangan Calon Pilkada Kabupaten Melawi
Kontestasi  Pilkada  Serentak  di  Kabupaten Melawi  diikuti  2  paslon  sama  halnya Bengkayang dan Kapuas Hulu, pilkada kali ini head-to-head petahana Firman Muntaco versus Panji.    Dualisme  Partai  Golkar  dan  PPP  juga berdampak pada tidak tampilnya kedua parpol ini  mendukung  Firman-John,  dimana    Firman Muntaco  adalah  Ketua  Partai  Golkar  Melawi. Dengan alasan sama pula, dukungan PPP (kubu Romahurmuziy)  ke  Firman-John  juga  ditolak KPU. Namun pasangan Firman-John tetap bisa maju  karena  gabungan  dukungan  partai-partai lain memenuhi syarat minimal.

## Pasangan Calon Pilkada Kabupaten Kapuas Hulu
Kontestasi  Pilkada  Serentak  di  Kabupaten Kapuas  Hulu  di  ikuti  2  paslon  sama  halnya Bengkayang  dan  Melawi.  Kedua  paslon diusung  gabungan  parpol  dimana  petahana Natsir  menghadapi  penantangnya  Fransiskus Diaan.  Paslon    A.M.  Nasir  selaku  petahana memiliki  pasangan  baru,  Antonius  L.  Ain Pamero yang merupakan salah satu pesaingnya pada  pilbup  sebelumnya.  Dualisme  Partai Golkar  juga  berdampak  terhadap  andil  partai ini dalam mengusung kadernya sehingga tidak ikut  berpartisipasi  dalam  Pilkada  serentak  di Kapuas  Hulu.  Pasangan  Nasir-Ain  diusung koalisi  tujuh  parpol  yang  merupakan  koalisi terbesar pada pilkada di Kalbar tahun ini, baik dari  segi  jumlah  parpol,  maupun  dari  segi persentase perolehan suara dan kursi.

## Sumber: KPU

## Pasangan Calon Kabupaten Ketapang
Kontestasi  Pilkada  Serentak  di  Kabupaten Ketapang  diikuti  4  paslon  yang  berimbang karena  2  paslon  jalur  perseorangan  dan  2 paslon jalur  pengusung gabungan parpol. Dari ketujuh  Pilkada  serentak  di  Kalbar,  Pilkada Ketapang cukup menarik perhatian. Sejak awal tahapan  pendaftaran  saja,  Ketapang  termasuk rekor  terbanyak  bakal  calon.  Sekitar  tujuh pasangan  bakal  calon  mendaftar  ke  KPU Ketapang  dan  tiga  pasangan  bakal  calon digugurkan  oleh  KPU.  Keempat  pasangan calon  yang  resmi  bertarung  dalam  Pilkada serentak  ini  sedangkan  tiga  pasangan  bakal calon  lainnya  gagal  karena  bermacam  faktor seperti  syarat  dukungan  minimal  yang  tidak cukup,  termasuk  dampak  dari  dualisme  partai yang  melanda  Golkar  membuat  terhalangnya kader  partai  ini  mengikuti  Pilkada  Ketapang dan maju lewat jalur independen.

## Dualisme Partai Golkar dan Pilkada Kalbar
Konsekuensi  dualisme  PG  di  tingkat  DPP juga menyebar di tingkat DPD I dan DPD II di berbagai  daerah,  tak  terkecuali  di  Kalbar. Dampaknya  terhadap  Pilkada  Serentak  sangat krusial  bagi  PG  dalam  keikutsertaan  mereka mengusung  kader  atau  pasangan  calon  lain, tanpa penolakan atau hambatan saat pendaftaran  dan  penetapan  paslon.  Beberapa peristiwa  yang  mengindikasikan  dualisme  PG di  DPD  I  dan  DPD  II  di  Kalbar,  akan  dikaji secara  framing  media  terhadap  fakta-fakta berikut:  (1)  Soliditas  PG  Kalbar  versi  Munas Bali  (ARB);  (2)  Pengukuhan  Plt  Ketua  PG Kalbar  dan  Kab/Kota;  (3)  Rapat  koordinasi jelang Pilkada dan Musda PG Kalbar.

## Implikasi Dualisme Partai Golkar terhadap Pilkada
Berdasarkan bahasan dinamika politik terkait dualisme PG sebelumnya, maka konflik dualisme PG dalam konteks Pilkada Serentak di Kalbar adalah sebagai berikut:
 Dari  7  Pilkada  Serentak  di  Kalbar,  Partai Golkar  hanya  bisa  tampil  di  dua  kabupaten, yakni  Kabupaten  Sekadau  dan  Kabupaten Sintang;
 Dari  20  pasangan  calon  Bupati  dan  Wakil Bupati,  Partai  Golkar  bersama  partai pengusung yang lain, hanya bisa mengusung dua paslon yakni Yansen Akun-Saharudin di Pilkada  Sekadau  dan  Jarot-Askiman  di Pilkada Sintang;
 Keikutsertaan  Partai  Golkar  di  Pilkada Kabupaten    Sambas,  Bengkayang,  Melawi, Kapuas Hulu dan Ketapang terkendala secara langsung  dan  tak  langsung  oleh  dualisme Partai  Golkar  sehingga  menghilangkan
kesempatan  Partai  Golkar  untuk  mengusung kader atau paslon bersama partai yang lain;
 Implementasi  kesepakatan  islah  khusus pada  30  Mei  2015  dan  islah  kesepakatan kedua pada 11 Juli 2015 tidak memungkinkan  secara  efektif  mampu mengkonsolidasikan  kekuatan  kedua  kubu untuk  bersinergi  dalam  tahapan  Pilkada dengan jadwal yang sangat ketat.
 Peluang  PG  untuk  menang  dalam  Pilkada Serentak di Kalbar bertumpu pada kemampuan  mendongkrak  perolehan  suara paslon  Yansen  Akun-Saharudin  dan  Jarot- Askiman,  juga  kader  Golkar  lain  yang menggunakan  jalur  perseorangan  maupun diusung  partai  lain  seperti  di  Ketapang, Melawi dan Bengkayang.

## Simpulan
Berdasarkan  bahasan  dinamika  politik terkait  dualisme  PG  sebelumnya,  termasuk analisis  tahapan  konflik  yang  terjadi  di  tubuh DPP PG kubu ARB dan AL, dan eskalasinya di tingkat DPD I dan DPD II di Kalimantan Barat baik itu dualisme pengurus versi ARB dan AL, Musda  dan  kendala  langsung  maupun  tak langsung terkait tahapan pilkada yang ditempuh PG, maka hasil penelitian disimpulkan sebagai berikut:
1. Dari  7  Pilkada  Serentak  di  Kalbar,  Partai Golkar hanya bisa tampil di dua kabupaten, yakni  Kabupaten  Sekadau  dan  Kabupaten Sintang;
2. Dari  20  pasangan  calon  Bupati  dan  Wakil Bupati,  Partai  Golkar  bersama  partai pengusung yang lain, hanya bisa mengusung dua paslon yakni Yansen Akun-Saharudin di Pilkada  Sekadau  dan  Jarot-Askiman  di Pilkada Sintang;
3. Keikutsertaan  Partai  Golkar  di  Pilkada Kabupaten  Sambas,  Bengkayang, Melawi, Kapuas  Hulu  dan  Ketapang  terkendala secara  langsung  dan  tak  langsung  oleh dualisme
Partai Golkar sehingga menghilangkan  kesempatan  Partai  Golkar untuk  mengusung  kader  atau  paslon bersama partai yang lain;
4. Implementasi  kesepakatan  islah  khusus pada  30  Mei  2015  dan  islah  kesepakatan kedua pada 11 Juli 2015 tidak
memungkinkan  secara  efektif  mampu mengkonsolidasikan  kekuatan  kedua  kubu untuk  bersinergi  dalam  tahapan  Pilkada dengan jadwal yang sangat ketat.
5. Peluang  PG  untuk  menang  dalam  Pilkada Serentak di Kalbar bertumpu pada kemampuan  mendongkrak  perolehan  suara paslon  Yansen  Akun-Saharudin  dan  Jarot- Askiman,  juga  kader  Golkar  lain  yang menggunakan  jalur  perseorangan  maupun diusung  partai  lain  seperti  di  Ketapang, Melawi dan Bengkayang.

## Referensi
Amal,  Ichsanul, Teori-Teori  Mutakhir  Partai Politik , Tiara Wacana, 1998 Arifin, Anwar, Opini Publik, Pustaka Indonesia, 2008
Arsyad, Rahman M, 2014, Perang Kota (Studi Politik Lokal dan Kontestasi Elite Boneka), Maguwaharjo  Depok  Sleman  Jogjakarta:
Resist Book.
Budiardjo,  Miriam,  2008,  Dasar-Dasar  Ilmu Politik,  Jakarta:  PT.  Gramedia  Pustaka Utama.
Chafee,  Steven  H, Political  Communication , Volume VII, Sage Publication, 1975 Corner,  John  &  Pels,  Dick, Media  and  the restyling of politics: consumerism, celebrity and cynicis , Sage Publication, 2003 Coser, Lewis. 2009, Sosiologi Konflik dan Isu- Isu Konflik Kontemporer, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta
Dean,  Pruilt  dan  Rubbin  Jefry,  2004,  Teori
Konflik Sosial, Yogyakarta: Pustaka
Pelajar. Denton, Jr,  Robert,  E  (ed), Political Communication  Ethics ,  An  Oxymoron?,
Praeger Publisher, 2000
Duverger,  Maurice,  1982,  Sosiologi  Politik, Jakarta:  Rajawali  Press. ,  1988,  Partai
Politik dan Kelompok Kepentingan, Elly  M.  Setiadi  &  Usman  Kolip,  “Pengantar Sosiologi Politik”, KENCANA PRENADAMEDIA GROUP. Jakarta, 2013.
Hlm. 277 – 278
Firmansyah, Marketing Politik , Yayasan Obor indoneisa, 2007
Fisher, R, 1964, Fractionating conflict. Dalam R.  Fisher,  ed.  International  conflict  and behavioral  science:  the  craigville  papers, New York: Basic Books.
Fisher,  R.  1964.  Fractionating  conflict,  ed. International conflict and behavioral science:  the  craigville  papers.  New  York: Basic Books.
Fisher, R. 1964. Fractionating conflict. Dalam
R.  Fisher,  ed.  International  conflict  and behavioral  science:  the  craigville  papers. New York: Basic Book
Franklin,  Bob, Packaging  Politics ,  First
Publisher,  Great  Britain,  Edawrd  Arnold, 1994
Griffin,  EM, A  First  Look  at  Communication Theory , Fifth edition, New York, 2003 Hamad,  Ibnu, “Menggugat  Pers  dan  Partai Politik  dalam  Panggung  Wacana  Politik Indonesia” dalam  Mahrus  Irsyam  &  Lili Romli  (ed),  Menggugat  Partai  Politik,
Laboratorium Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia, 2003 Haris,  Syamsudin,    ‘Pola  dan  Kecenderungan Konflik  Partai  Politik  Masa  Orde  Baru Jurnal Analisis CSIS, 1988. hlm.271.Yogyakarta.
Haryatmoko, Etika  Politik  dan  Kekuasaan , Penerbit buku Kompas, 2003 Hidayat, Dedy N, Pers dalam “Revolusi Mei”, Runtuhnya Sebuah Hegemoni , PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000 JA,  Denny, Melewati  Perubahan  Sebuah Catatan Atas Transisi Demokrasi Indonesia,
LkiS,  Yogyakarta,  2006  Jakarta:  Rajawali Press. Jamieson, Kathleen Hall, Packaging Presidency ,  A  History  end  Criticism  of Presidential  Campaign  Advertising,  Third edition, Oxford University Press, 1996
Kavanagh,  Dennis, Ellection  Campaigning: The  New  Marketing  of  Politics ,  United Kingdom, Blackwell, 1997 Lance,  Bennet  &  Robert  Entman  (ed),
Mediated  Politics: Communication  in  the future  of  Democracy ,  Cambrige  University Press, 2001 Lesmana,  Tjipta, Dari Soekarno Sampai SBY, Intrik  dan  Lobi  Politik  Para  Penguasa , Gramedia, 2008
Lichtenberg, Judith, Democracy and The Mass Media , Cambridge University Press, 1990 Lilleker,  Darren  G,  &  Less-Marshment, Jennifer.  (ed), Political  Marketing,  A
Comparative Perspective , Manchester University Press, 2005 Littlejohn,  Stephen  W.  &  Foos,  Karen  A, Theories of Human
Communication, Thomson  Wadsworth,
Eight Edition, 2005
Maurice  Duverger,  1982,  Sosiologi  Politik, Jakarta: Rajawali, hlm 174-175. Nas, Jayadi, 2007, Konflik Elite Politik Lokal Sulawesi  Selatan,  Analisis  Pemerintahan dan  Politik  Lokal,  Lembaga  Penerbitan Unhas, Makassar.
Newman,  Bruce.  I  (ed), The  Handbook  of Political Marketing , Sage, 1999 Nursal,  Ahmad, Political  Marketing,  Strategi Memenangkan Pemilu: Sebuah Pendekatan Baru  Kampanye  Pemilihan  DPR,  DPD, Presiden , Gramedia, 2004
Pruilt Dean J and Rubin Jefry Z,Teori Konflik Sosial, 2004 Hlm. 151 Rahman  Arifin,  “Sistem  Politik  Indonesia dalam  Perspektif  Struktural  Fungsional”  ( Surabaya, SIC : 2002), hlm. 184
Rauf,  Maswadi,  2000,  Konsensus  Politik:
Sebuah  Penjenjangan  Teoritis,  Jakarta:
Dirgen Dikti Depdiknas.
Robbin  Stephen  P,  1978.  Administrative
Process  :  Integrating  theory  and  practice, New Delhi 29 Robert michael, PartaiPolitik dalam Kecendrungan  Oligarkis  dalam  Birokrasi, hlm. 24 S.N. Kartikasari (penyunting), 2000, Mengelola Konflik Keterampilan & Strategi Untuk  Bertindak,  Jakarta:  The  British Council, hlm 4 22
Satori,  Djam’an  dan  Aan  Komariah,  2009, Metode  Penelitian  Kualitatif,  Bandung: Penerbit Alfabeta.
Setiadi,  Elly  M  dan  Usman  Kolip,  2013,
Pengantar Sosiologi Politik, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
Soekanto,  Soerjono,  1986,  Sosiologi  Suatu Pengantar, Jakarta: Rajawali Pers.
Surbakti,  Ramlan  Memahami  Ilmu  Politik  ,( Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana : 1999), hlm.75
_____________,  1984,  Dasar-Dasar  Ilmu Politik,  Surabaya:  Airlangga  University Press.
_____________,  Dasar-dasar  Ilmu  Politik. Surabaya  :  Airlangga  University  Press, 1984, hlm 21-32