Jurnal Administrasi Negara, Volume 25 Nomor 2, Agustus 2019
STRATEGI PERWUJUDAN KOTA BANDUNG SEBAGAI KOTA RAMAH PENYANDANG DISABILITAS: SEBUAH PERSPEKTIF AKSESIBILITAS PELAYANAN PUBLIK

## THE STRATEGY OF TRANSFORMING BANDUNG INTO A DISABILITY-FRIENDLY CITY: A PERSPECTIVE OF PUBLIC SERVICE ACCESSIBILITY
Joni Dawud 1 , Siti Widharetno Mursalim 2 , Endah Tri Anomsari 3 ,Nur Imam Taufik 4
1 STIA Lembaga Administrasi Negara Bandung email: joni.dawud@stialanbandung.ac.id
2 STIA Lembaga Administrasi Negara Bandung email: sitiwidharetno.mursalim@gmail.com
3 STIA Lembaga Administrasi Negara Bandung email: endah.anomsari@stialanbandung
4 STIA Lembaga Administrasi Negara Bandung email: nurimamtaufik@gmail.com

## Abstrak
Dasar  penelitian  ini  diawali  dari  permasalahan  terkait  pelayanan  bagi  penyandang  disabilitas  yang terjadi khususnya di Kota Bandung. Sebagai warga negara, penyandang disabilitas memiliki hak-hak yang sama untuk hidup secara independen. Hak tersebut hanya bisa dipenuhi apabila fasilitas publik yang  mendukung aksesibilitas mereka tersedia dengan  baik. Menyadari adanya kebutuhan tersebut, pemerintah Kota Bandung kemudian mencanangkan program untuk membuat Bandung sebagai kota ramah  disabilitas.  Pendekatan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan melakukan  observasi,  wawancara  mendalam  dan  studi  literatur.  Salah  satu  strategi  yang  paling signifikan  adalah  dengan melakukan  pembangunan  fasilitas  publik  yang  ramah disabilitas.  Namun, temuan empiris di lapangan menujukkan bahwa fasilitas publik belum sepenuhnya bisa diakses oleh penyandang  disabilitas.  Fasilitas  yang  ditujukan  bagi  penyandang  disabilitas  tidak  memberikan manfaat  optimal  karena  belum  sesuai  dengan  desain  universal  yang  berlaku  secara  internasional. Terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam perwujudan Bandung sebagai penyandang disabilitas. Birokrasi dan masyarakat kurang memiliki kesadaran akan disabilitas dan kesamaan hak- hak  yang  dimiliki  para  penyandangnya.  Koordinasi  antarpihak  yang  terlibat  dalam  pembangunan fasilitas  publik  pun  belum  optimal  sehingga  ada  banyak  fasilitas  yang  direncanakan  akan  ramah disabilitas  pada  praktiknya  tidak  demikian.  Pergantian  kepala  daerah  dan  dinamika  politik  juga memungkinkan lambatnya pembentukan regulasi di level daerah terkait dengan pelayanan publik yang peka terhadap kebutuhan penyandang disabilitas. Di tengah tantangan tersebut, mewujudkan Bandung sebagai  kota  ramah  disabilitas  masih  tetap  mungkin  dilakukan  dengan  pilihan  strategi  yang  tepat. Penelitian ini menghasilkan strategi-strategi yang dapat digunakan dalam mewujukan bandung sebagai kota ramah penyandang disabilitas.
Kata Kunci: Pelayanan, Aksesibilitas, Disabilitas.
Joni Dawud, Siti Widharetno Mursalim, Endah Tri Anomsari, Nur Imam Taufik/

## Abstract
The basis of this research begins with problems related to services for  persons with disabilities that occur especially in the city of Bandung. Indonesian citizens with disability have the right to live independently. The right can only be fulfilled if the accessible public facilities are sufficiently available. Understanding the needs, Bandung City government has set a plan to transform the city  into  a  disability-friendly  one  by  taking  several  actions,  most  notably  is  building  public facilities which can be used by everyone. However, the empirical data gathered on the field showcases that public facilities are not accessible by people with disability yet, particularly since they have not met the universal design which applies internationally. The approach in this study is qualitative by conducting observations, in-depth interviews and literature studies. As for the results of the study, there are challenges and strategies to transform Bandung into a disability-friendly city . There are several apparent challenges, such as how bureaucracy and society in the city are lack of awareness about the rights of people with disability. The coordination and communication among actors  who  are  involved  in  public  facilities  development  are  not  efficient  yet,  which  results  in  the ineffective implementation of public service provision. The change of regional legislative and executive head  also  influences  the  progress  of  regional  law-making  regarding  public  service  which  is  more considerate of people with disability.In the midst of the challenging situation, realising Bandung as a disability-friendly city is a plausible goal to achieve, with the appropriate strategies as its condition. This research aims to discuss strategies that can be used to transform Bandung into a disability friendly city.
Keywords: Public Service, Accessibility, Disability .

## PENDAHULUAN
Di  negara-negara  Barat,  isu  tentang aksesibilitas  telah  lama  menjadi  perhatian (Vale,  2016).  Di  Indonesia,  isu  ini  pun sudah mulai menjadi perhatian pemerintah, di antaranya dengan dikeluarkannya Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2016 tentang  Penyandang  Disabilitas.  Dalam kebijakan tersebut, aksesibilitas didefinisikan  sebagai  “…kemudahan  yang disediakan  untuk  penyandang  disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan”. Selanjutnya pada Pasal 18 dalam kebijakan yang  sama,  dijelaskan  bahwa  penyandang disabilitas  memiliki  hak  aksesibilitas terhadap  dua  hal  utama,  yaitu:  pelayanan publik dan akomodasi yang layak.
Fasilitas dan pelayanan publik merupakan  satu  dari  empat  aspek  yang harus ada dalam perwujudkan aksesibilitas bagi  penyandang  disabilitas.  Fasilitas sendiri  tergolong  sebagai backbone dalam mewujudkan  pelayanan  publik  yang  baik. Yang dimaksud sebagai pelayanan publik di sini meliputi “…penyelenggaran pemberian jasa-jasa  publik,  urusan-urusan  publik (kepentingan  dan  kebutuhan  publik)  serta pemberian pelayanan publik  yang adil dan tidak  diskriminatif”  (Kurniawan,  2008).
Konsep  pelayanan  publik  yang  dikenal sebagai New Public Service ( NPS ) tersebut menempatkan penerima  pelayanan sebagai warga  negara,  suatu  ide  yang  mengakar
pada konsep negara kesejahteraan ( welfare state ) (Puspitosari, 2016).
Pelayanan publik perlu untuk diberikan secara adil dan tidak diskriminatif (Kurniawan,  2008),  termasuk  kepada penyandang  disabilitas.  Merupakan  warga negara  dengan  hak-hak  yang  dilindungi konstitusi,  penyandang  disabilitas  berhak untuk mendapatkan pelayanan prima dalam berbagai bidang kehidupan. Sudah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan pelayanan yang dapat dinikmati  oleh  setiap  orang. Faktanya, hampir  setiap  individu  akan  mengalami disabilitas dalam kehidupannya yaitu pada saat seorang  individu  sudah  pada  tahap  lanjut  usia (Syafi’ie’,  2014).  Untuk  itu,  t erkait  dengan disabilitas,  fasilitas  publik  harus  bisa digunakan oleh penyandang disabilitas
Dalam  melihat  aksesibilitas,  kajian dapat  dibagi  ke  dalam  dua  fokus  utama, yaitu: tempat dan kemampuan penyandang disabilitas.  Analisis  tentang  tempat  terkait dengan  apakah  fasilitas  dan  pelayanan publik  sudah  mengakomodasi  kepentingan dan  kebutuhan  penyandang  disabilitas, sementara analisis kemampuan penyandang disabilitas terkait apakah individual dengan disabilitas  sudah  dapat  menggunakan fasilitas dan pelayanan yang tersedia. Untuk itu  dalam  konsep  aksesibilitas  berbicara suatu ukuran kenyamanan atau kemudahan pencapaian  lokasi  dan  hubungannya  satu sama  lain,  mudah  atau  sulitnya  lokasi
tersebut dicapai melalui transportasi (Leksono & dkk, 2010).
Untuk melihat tinggi  atau rendahnya aksesibilitas  dapat  dilihat  dari  banyaknya sistem  jaringan  yang  tersedia  pada  daerah tersebut.  Semakin  banyak  sistem  jaringan yang  tersedia  pada  daerah  tersebut  maka semakin  mudah  aksesibilitas  yang  didapat begitu  pula  sebaliknya  semakin  rendah tingkat  aksesibilitas  yang  didapat  maka semakin  sulit  daerah  itu  dijangkau  dari daerah lainnya (Bhat, 2000).
Adapun untuk melihat kriteria pengukuran  aksesibilitas  yang  ideal  dapat dilihat  dari  4  (empat)  aspek  yaitu keamanan,  kemudahan,  kenyamanan  dan estetika  (Bhat,  2000).  Untuk  itu  dalam penelitian ini juga akan dijelaskan bagaimana kriteria tersebut dapat memenuhi penyandang disabilitas.
Data  statistik  menunjukan  jumlah penduduk penyandang disabilitas di Indonesia  mengalami  peningkatan  setiap tahunnya.  Menurut  data  PUSDATIN  dari Kementerian  Sosial  (ILO,  2018),  pada tahun 2010, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 11,580,117 orang, di antaranya
3,474,035
(disabilitas penglihatan),  3,010,830  (disabilitas  fisik),
2,547,626 (disabilitas pendengaran),
1,389,614 disabilitas mental) and 1,158,012 (disabilitas  kronis).  Sementara  menurut data  Kementerian  Tenaga  Kerja  dan
Transmigrasi, pada 2010 jumlah penyandang  disabilitas  adalah:  7,126,409 orang.  Angka  ini  memang  terlihat  kecil dibandingkan dengan total jumlah penduduk Indonesia yang berkisar di angka 261,9  juta  jiwa  (Badan  Pusat  Statistik, 2017).  Walaupun  demikian  pelayanan publik harus berlaku adil bagi setiap warga negara.
Beberapa  tahun  kebelakang  ini,  Kota Bandung sedang gencar-gencarnya membangun fasilitas fisik terkait pengembangan  tata  kotanya  di  mulai  dari pembangunan trotoar, jalan khusus sepeda, taman,  alun-alun  dan  fasilitas  publik lainnya. Kenyataan di lapangan menunjukan  bahwa  aksesibilitas  Kota Bandung  banyak  yang  belum  memenuhi standar  universal  design  dan  kriteria pengukuran  aksesibilitas  yang  dtentukan sehingga  banyak  yang  belum  berfungsi secara optimal bagi penyandang disabilitas. Dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada  aksesibilitas  pelayanan  publik  Kota Bandung.
Kajian  tentang  pelayanan  terhadap penyandang  disabilitas  sudah  dilakukan oleh  peneliti  sebelumnya,  diantaranya strategi  pemerintah  Kota  Banda  Aceh  dan Kota  Surakarta  dalam  mewujudkan  kota ramah  disabilitas  (Suhendra,  2017).  Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa strategi yang  dilakukan  oleh  Kota  Banda  Aceh
untuk mewujudkan Kota Ramah Disabilitas (KRD) adalah dengan memberikan duungan  di  bidang  pendidikan  dengan mendirikan  sekolah-sekolah  bagi  kaum difabel. Selain itu dikeluarkannya kebijakan agar kaum difabel dapat mengakses fasilitas perumahan  yang  terjangkau.  Tujuannya agar penyandang disabilitas dapat  melebur di kehidupan masyarakat. Sedangkan Kota Surakarta lebih banyak melakukan dukungan  sosial  dengan  memberikan bantuan sosial  bagi  penyandang disabilitas yang  masuk  dalam  kriteria  miskin.  Dari strategi  yang  dilakukan  oleh  pemerintah daerah  Aceh  maupun  Surakarta  terlihat perbedaan  bahwa  dalam  penelitian  yang penulis  lakukan  di  Kota  Bandung  fokus dalam penelitian penulis lebih menekankan pada aksesibilitas fisik yang memadai bagi kaum disablitias. Mengingat Kota Bandung sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan kotanya.
Selain  itu,  bila  melihat  penelitian tentang  pelayanan  publik  bagi  pemenuhan hak-hak  disabilitas  di  Kota  Yogyakarta (Rahayu & Dewi), strategi  yang dilakukan Kota  Yogyakarta  menekankan  kepada pendidikan yang layak bagi kaum disabilitas  dengan  adanya  kurikulum  SLB yang  sesuai  dengan  standar,  ditambah  lgi dengan  dibuatnya Blind  Corner di Perpustakan Daerah juga program-program rehabilitasi  dan  pelayanan  sosial.  Selain
dukungan  pendidikan  juga  dukungan dibidang  transportasi  seperti  Transjogja, Terminal  Giwangan  yang  dapat  diakses oleh Kaum Disabilitas. Berbicara penelitian ini menjadi menjadi acuan dalam penelitian di Kota Bandung yang mana Kota Bandung melakukannya  dengan  lebih  komprehensif dalam  aspek  aksesibilitas  fisik  dengan mendukung  Kotanya  tidak  hanya  melalui transportasi  namun  gedung-gedung  publik dan ruang-ruang publik menjadi prioritas.
Untuk itu tujuan dalam penelitian ini akan  dibahas  bagaimana  strategi  lebih lanjut  untuk  menjadikan  Kota  Bandung sebagai kota ramah penyandang disabilitas dalam  perspektif  aksesibilitas  pelayanan publik.

## METODE PENELITIAN
Desain  penelitian  ini  menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan  untuk  mengungkapkan  secara komprehensif,  mendalam  dan  apa  adanya bagaimana  perwujudan  Kota  Bandung sebagai kota ramah penyandang disabilitas yang  dilihat  dari  perspektif  aksesibilitas pelayanan publik. Adapun teknik pengumpulan  data  dengan  menggunakan studi  literatur  dan  lapangan  baik  observasi dan wawancara mendalam. Adapun penentuan  informan  dilakukan  denga purposive  sampling  yaitu  informan  yang dianggap  memiliki  pengetahuan  atau
informasi terkait perwujudan Kota Bandung  sebagai  Kota  Ramah  Disabilitas yang  terdiri  dari  Dinas  Sosial,  Dinas Perhubungan,  Dinas  Pekerjaan  Umum, Komunitas  Penyandang  Disabilitas  dan Organisasi pemerhati penyandang disabilitas  dalam  hal  ini  adalah  Bandung Independet Living Centre (BILIC). Analisis data diawal dengan reduksi, penyajian data dan  penarikan  kesimpulan  (verifikasi). Penelitian  ini  dilakukan  dari  bulan  Maret sampai dengan November 2018.

## HASIL PENELITIAN
Penelitian  ini  mendeskripsikan  dua bagian  yaitu,  dasar  kebijakan  penyandang disabilitas  serta  bagaimana  aksesibilitas bagi  penyandang  disabilitas  di  Kota Bandung. Hal pertama terkait dengan dasar kebijakan  penyandang  disabilitas  diawali dari diratifikasinya konvensi untuk hak-hak penyandang  disabilitas  (CRFD)  yang disahkan  oleh  PBB  yang  melahirkan  UU No.  19  Tahun  2011  yang  menempatkan disabilitas sebagai suatu prioritas isu dalam pemerintahan sehingga dapat terimplementasikan dalam seluruh penyelenggaraan pemerintahan baik ditingkat  pusat  hingga  tingkat  daerah hingga  pada  akhirnya  dikeluarkannya  UU No.  8  Tahun  2016  tentang  penyandang disabilitas untuk menghilangkan pembatasan dan hambatan bagi penyandang
disabilitas  sehingga  dapat  mengurangi  hak penyandang  disabilitas  sebagai  warga negara  Indonesia. Undang-undang ini juga sebagai bentuk dari penjabaran UU No. 25 Tahun  2009  tentang  pelayanan  publik. Dalam UU ini ditegaskan bahwa pelayanan publik harus memenuhi asas-asas pelayanan publik, diantaranya asas kepentingan  umum,  kepastian  hukum, kesamaan  hak,  keseimbangan  hak  dan kewajiban, profesional, partisipatif, persamaan  perlakuan/tidak  diskriminatif, keterbukaan,  akuntabilitas,  fasilitas  dan perlakuan  khusus  bagi  kelompok  rentan, ketepatan  serta  kecepatan,  kemudahan  dan keterjangkauan untuk memberikan pelayanan yang cepat, mudah dan terjangkau.
Pasal  29  UU  No.  25  Tahun  2009 disebutkan  pula  bahwa  penyedia  layanan harus  memberikan  layanan  khusus  bagi penyandang  disabilitas  serta  pemanfaatan sarana, prasarana dan/atau fasilitas pelayanan  publik  yang  sesuai  bagi  para penyandang disabilitas tanpa boleh dipergunakan oleh orang yang tidak berhak. Dari  pasal  ini  menjadi  acuan  bagi  seluruh penyelenggara pemerintah pusat dan daerah untuk memberikan kesamaan dan kemudahan  layanan  kepada  penyandang disabilitas.
Political  will pemerintah  tertuang kembali dalam Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum No. 30 Tahun 2006 terkait pedoman teknis  fasilitas  dan  aksesibilitas  pada bangunan  gedung  dan  lingkungan  yang mengharuskan  seluruh  fasilitas  harus mudah  dan  aman  bagi  penyandang disabilitas.  Selain  itu  terdapat  Keputusan Menteri  Perhubungan  No.  KM  71  Tahun 1999 tentang Aksesibilitas Bagi Penyandang  Cacat  dan  Orang  Sakit  pada Sarana dan Prasarana Perhubungan”.
Dari  seluruh  aturan  yang  ada  terkait penyandang  disabilitas  yang  dikeluarkan oleh  pemerintah  pusat,  Bandung  sebagai salah  satu  kota  besar  di  Indonesia  belum memiliki aturan terbaru mengenai penyandang disabilitas. Aturan baru sebatas perda  No.  26  Tahun  2009  tentang Kesetaraan  Pemberdayaan  Penyandang Cacat.  Dalam  aturan  ini  tentunya  masih berdasarkan  aturan  lama  belum  mengacu kepada UU No 8 Tahun 2018. Penyebutan nomenklatur pun masih menggunakan kata cacat  yang  sangat  terkait  dengan  isu ketidaksetaraan.  Ridwan  Kamil  selaku walikota  Bandung  periode  2013  s.d.  2018 pernah  mencanangkan  Bandung  sebagai Kota Inklusi. Komitmen tersebut rencananya  akan  didukung  oleh  lahirnya peraturan walikota (perwal) tentang disabilitas.  Namun,  hingga  saat  ini  perwal tersebut belum ada.
Hal kedua terkait bagaimana disabilitas  di  Kota  Bandung  dapat  dilihat
dari  jumlah  penyandang  disabilitas  yang terus mengalami  peningkatan  yang semula pada  tahun  2015  sebanyak  4123  hingga akhir  tahun  2017  mencapai  5359  (Dinas Sosial Kota Bandung, 2018)
Selain dilihat dari jumlahnya, penyandang  disabilitas  di  Kota  Bandung juga  mengalami  berbagai  permasalahan. Masalah-masalah  tersebut  memang  cukup prevalen di Indonesia sehingga juga dialami oleh  penyandang  disabilitas  di  Kota Bandung,  di  antaranya  adalah  penilaian atau  stigma  masyarakat  yang  mana penyandang disabilitas seringkali dipandang  sebagai  seorang  yang  “cacat” sehingga mereka tidak dapat  berpartisipasi secara  penuh  di  dalam  masyarakat. Mobilitas  dan  aksesibilitas  pelayanan publik pun perlu untuk dibenahi, mengingat penyandang  disabilitas  di  Kota  Bandung seringkali  mengalami  kesulitan  untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain di dalam  kota  karena  fasilitas  publik  yang tidak  ramah  terhadap  disabilitas.  (BILIC, 2018)
Bandung  saat  ini  sudah  menunjukan adanya perubahan terkait pelayanan publik yang diberikan kepada  masyarakat.  Dalam pembangunannya, pemerintah Kota Bandung  mengawali  dengan  melakukan pembenahan di  berbagai fasilitas  publik di berbagai  sudut  kota.  Hasilnya,  Bandung saat  ini  terlihat  berbeda  dari  sebelumnya.
Banyak  taman-taman  publik  yang  dibuat sebagai ruang publik bagi masyarakat yang ingin  menikmati  Bandung,  perbaikan trotoar di sejumlah ruas, perbaikan gedung- gedung  pemerintahan dan  pelestarian gedung-gedung bersejarah.
Pelayanan  publik  diberikan  sebagai bentuk  pelaksanaan  kewajiban  pemerintah untuk  memenuhi  hak  masyarakat  tanpa kecuali  termasuk  penyandang  disabilitas. Beberapa  fasilitas  publik  sudah  dapat  di akses oleh penyandang disabilitas seperti di daerah  Cihampelas  dan  alun-alun  Kota Bandung.  Namun,  bagaimana  dengan kebermanfatannya perlu dilihat dari perspektif  penyandang  disabilitas itu sendiri.  Adapun  penyandang  disabilitas yang paling bersentuhan dengan aksesibilitas  fisik  pelayanan  publik  ialah penyandang  disabilitas  daksa,  netra  dan rungu/wicara serta grahita.
Komitmen pemerintah Bandung terlihat  dari  beberapa  organisasi  yang dibentuk pemerintah yang menaungi disabilitas di antaranya DPW PPDI, HWDI (dan  organisasi  disabilitas  sesuai  dengan jenis disabilitasnya seperti Gerakan Tunarungu,  dan  Persatuan  Tunanetra. Melalui organisasi-organisasi tersebut munculah  komunikasi  dua  arah  antara pemerintah Kota Bandung dan penyandang disabilitas  dengan  forum-forum  diskusi yang  sering  diagendakan  oleh  pemerintah
Kota  Bandung  baik  oleh  Dinas  Sosial,
Dinas Pekerjaan Umum,
Dinas Perhubungan dan Dinas Ketenagakerjaan.
Forum-forum  yang  dibuat  untuk menjaring  aspirasi  serta  kebutuhan  para penyandang  disabilitas.  Begitupun  dengan rencana  pembangunan  Kota  Bandung, pemerintah menggelar FGD dengan penyandang disabilitas di setiap perencanaan proyek pembangunan. Hal ini dilakukan agar pembangunan yang dihasilkan  dapat  dinikmati  oleh  seluruh masyarakat Kota Bandung.
Dari hasil wawancara dengan penyandang disabilitas menyatakan:
“Pemkot  sering  ngundang  untuk rapat,  diskusi  termasuk  juga  untuk negbangun  halte  metro,  disini  kami menyampaikan  kalau  penyandang disabilitas  butuh  hidrolik  untuk  bisa naik  ke  halte  soalnya  kan  tangganya tinggi dan curam dan disitu pemerintah  setuju  untu  ngebangun hidrolik tapi pelaksanannya ngga, dan kami  ga  pernah  diajak  pada  saat proses  pembanguannya.  Inginnya kami
dilibatkan untuk pengawasannya”. (Disabilitas, 2018)
Dari  wawancara  tersebut  diketahui  bahwa pemerintah  memang  sering  mengadakan FGD terkait isu-isu atau pembangunan yang berkaitan  dengan  penyandang  disabilitas. Namun,  penyandang  disabilitas  biasanya hanya  dilibatkan  pada  saat  perencanaan. Sedangkan pada tahap pelaksanaan pembangunan,  mereka  tidak  dilibatkan dalam  pengawasannya  sehingga  tidak
jarang  hasil  yang  diperoleh  tidak  sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas.
Selain itu, diketahui pula bahwa kaum difabel  sangat  kesulitan  dalam  mengakses berbagai tempat umum, gedung perkantoran,  serta  angkutan.  Kesulitan aksesibilitas ini terkait hambatan arsitektural  di  Kota  Bandung . Untuk  itu penulis  menyajikan  berbagai  hambatan yang  penulis  dapatkan  selama  melakukan wawancara dan observasi di Kota Bandung.
Tabel 1 Hambatan Arsititektural Bagi Penyandang Disabilitas di Kota
Bandung No. Kategori Disabilitas Hambatan 1 Disabilitas Fisik Permukaan  jalan  kota  yang  tidak rata sehingga menghambat jalannya kursi roda.
Ram  /  jalan  landai  tidak  banyak tersedia  di  berbagai  fasilitas  kota (gedung, batas trotoar dan jalan). Ukuran  kemiringan  ram  /  tangga landai  yang  tidak  sesuai  dengan standar .
Toilet  khusus  disabilitas  belum tersedia diseluruh fasilitas publik. Ukuran  toilet  khusus  disabilitas yang  tersedia  ada  yang  ukurannya tidak sesuai dengan standar.
Tidak adanya tangga khusus untuk menggunakan transportasi publik. Belum ada tangga khusus di setiap halte Kota Bandung.
Tombol-tombol yang letaknya terlalu tinggi. Pintu  putar  /  otomatis  bergerak terlalu cepat. 2 Disabilitas Sensorik Guiding  block bagi  tunanetra belum  terpasang  dengan  baik bahkan  disejumlah  jalan  banyak yang terputus/rusak.
Tidak ada petunjuk terhadap nomor lantai  pada  gedung  ataupun  arah jalan.
Terdapat lift yang tombolnya tidak dapat diraba (petunjuk taktual).
Joni Dawud, Siti Widharetno Mursalim, Endah Tri Anomsari, Nur Imam Taufik/
Adanya papan reklame yang dipasang ditempat pejalan kaki. Tunarungu  tidak  dapat  mendengar pengumuman  melalui  pengeras suara  seperti  di  bandara,  terminal dan fasilitas publik lainnya,
Tunarungu  tidak  dapat  mendengar ketika terjadi bunyi tanda bahaya. 3 Disabilitas Intelektual Kesulitan  dalam  mencari  jalan selama  tidak  terdapat  petunjuk yang jelas.
Sumber:  Hasil  Wawancara  dan  Observasi, 2018.
Berbagai upaya sudah banyak dilakukan  oleh  organisasi  penyandang disabilitas untuk memperjuangkan haknya. BILIC  ( Bandung  Independence  Living Centre )  sebagai  satu-satunya  organisasi penyandang  disabilitas  non  bentukan pemerintah  sudah  melakukan  berbagi macam  upaya  dari  mulai  menyampaikan naskah  akademik  kepada  pemerintah  Kota Bandung,  petisi,  bahkan  demo.  Namun, pihak BILIC menyatakan respon pemerintah terhadap pemenuhan penyandang  disabilitas  ini  tidak  berjalan terus  menerus  sehingga  akhirnya  dalam rangka  mewujudkan  hak-hak  penyandang disabilitas,  BILIC  banyak  dibantu  oleh NGO dari luar Indonesia (BILIC, 2018)
Mengulas  dari  tanggapan  pemerintah  dan masyarakat dapat terlihat bahwa responsivitas  pemerintah  Kota  Bandung masih rendah terhadap penyandang disabilitas.  Hal  ini  disebabkan  adanya persepsi  pemerintah  yang  tidak  tepat terhadap  keberadaan  masyarakat  yang memiliki  kebutuhan  khusus.  keberadaan
penyandang  disabilitas  yang  jumlahnya sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah masyarakat  umumnya  di  Kota  Bandung, sehingga  tidak  banyak  kebijakan  yang dibuat terkait penyandang disabilitas, tidak adanya reward dan punishment yang  jelas bagi  pihak-pihak  yang  telah  membantu terwujudnya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas  ataupun  pihak  yang  tidak  turun serta  dalam  perwujudan  aksesibilitas. Selain itu, dalam perencanaan penganggaran,  penyediaan  aksesibilitas bagi penyandang disabilitas bukan menjadi prioritas,  kurangnya  sosialisasi  kebijakan terkait penyediaan aksesibilitas bagi penyandang  disabilitas,  mindset  aparatur pemerintah  yang  secara  umum  belum berpihak  pada  penyandang  disabilitas, pemerintah menempatkan penyandang disabilitas  sebagai  “objek”  bukan  sebagai “subjek”  yang  dapat  berdaya  guna  dan berhasil guna. Terakhir, nanyaknya program  pemberdayaan  yang  tidak  tuntas. (Firdaus & Iswahyudi, 2010)
Berkaitan  dengan  respon  masyarakat secara  umum,  peran  masyarakat  dalam menciptakan  kota  ramah  penyandang disabilitas perlu didukung oleh lingkungan masyarakat yang ramah terhadap disabilitas.  Dalam  konteks  ini  masyarakat perlu teredukasi bahwa penyandang disabilitas  merupakan  warga  negara  yang memiliki  hak  dan  kewajiban  yang  sama,
bukan  menjadi  bagian  yang  berbeda. Masyarakat  pada  umumnya  lebih  merasa terharu  dan  kasihan  melihat  penyandang disabilitas sehingga menganggap penyandang  disabilitas  adalah  orang  yang berbeda  dan  perlu  dibantu,  padahal penyandang  disabilitas  perlu  dikuatkan kemandiriannya  bukan  terus  menerus dibantu.  (BILIC,  2018)  Tentunya  hal  ini perlu dukungan fasilitas dari pemerintah.
Dwiyanto  (2012)  membagi  sikap masyarakat  ke  dalam  beberapa  kelompok, diantaranya  kelompok  apatis  yang  tidak memperdulikan  keberadaan  penyandang disabilitas, kelompok pasif sebagai kelompok  yang  mengenal  disabilitas  dan pernah berinteraksi, namun tidak tahu harus berbuat  apa,  kelompok  penyantun  yang memandang penyandang disabilitas sebagai objek  santunan  karena  perasaan  belas kasihan  dan  kelompok  pemberdaya  yang melihat disabilitas sebagai persoalan ketidakadilan.  Kelompok  ini  berpendapat bahwa  santunan  bukan  cara  yang  tepat untuk menyelesaikan permasalahan disabilitas.  Cara  yang  tepat  adalah  dengan mengembalikan hak-hak penyandang disabilitas  untuk  menciptakan  ruang  yang aksesibel agar mereka dapat hidup sebagaimana masyarakat pada umumnya.
Dari  perbedaan-perbedaan  tersebut maka  edukasi  dini  terhadap  penyandang disabilitas perlu dilakukan secara
komprehensif dengan melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat sehingga apa yang harus diperbuat kepada penyandang disabilitas  selayaknya  merupakan  hal  yang berujung  kepada  kemandirian  dan  berdaya guna.

## PEMBAHASAN
Dari hasil penelitian selanjutnya akan dibahas  terkait  aksesibilitas  yang  akan dijabarkan  dalam  empat  kriteria  yaitu: keamanan,  kemudahan,  kenyamanan  dan estetika  (Bhat,  2000) serta strategi  dalam mewujudkan kota ramah disabilitas.
Kriteria pertama yaitu keamanan. Hal ini  dapat  dilihat  dari  sejauhmana  Kota Bandung  dapat  menjamin  penyandang disabilitas dalam hal keamanannya. Diantaranya keamanan dalam segi kejahatan  ketika  sedang  menggunakan fasilitas  umum  baik  gedung,  jalan  dan transportasi. Dalam hal ini pemerintah Kota Bandung  belum  dapat  menjamin  hal  ini, sesuai  dengan  apa  yang  dinyatakan  dalam hasil wawancara:
“Kalau  kami  berpergian  atau  pergi  ke gedung-gedung  seringkali  dijalan  ada orang-orang  yang  berusaha  berbuat ngga   baik, bahkan di bis atau angkot ada yang   nyopet juga” (Disabilitas, 2018).
Keamanan  dapat  dilihat  juga  dari kondisi  trotoar,  lebar  trotoar  dan  jalur khusus  untuk  penyandang  disabilitas.  Bila menilik  kondisi  trotoar  yang  ada  di  Kota Bandung,  kondisi  di  jalan  protokol  seperti
di daerah dago, martadinata, merdeka, alun- alun  bandung  terlihat  trotoarnya  sudah rapih  dan  besar,  namun  pemerintah menempatkan  hiasan  batu-batu bulat ditengah  trotar  yang  menurut  ketua penyandang  disabilitas  Kota  Bandung sangat  mengganggu  bagi  penyandang disabilitas  yang  melewati  trotoar  tersebut. Belum lagi beberapa trotoar tidak memiliki guiden block. Bila pun ada seperti di daerah Cihampelas  kondisi  guiden  block  banyak yang  rusak  dan  bolong-bolong.  Hal  ini tentunya  sangat  merugikan  penyandang disabilitas dalam mengakses Kota Bandung yang seharusnya menjadi hak setiap warga negara  untuk  mendapatkan  fasilitas  yang layak.
Kriteria  kedua  yaitu  kemudahan. Kemudahan  yang   disampaikan  Baht  terkait bagaimana  hubungan  dari  satu  tempat  ke tempat  lain  serta  sarana  dan  prasarana  yang mendukung  hal  tersebut.  Dalam  hal  ini kemudahan  trasnportasi  menjadi  salah  satu pertimbangan  aksesibilitas  dapat  dinyatakan baik atau tidak.
Melihat kondisi transportasi umum di Kota Bandung, masih banyak hal yang perlu ditingkatkan. Dalam hal ini pemerintah sudah menyediakan  layanan  transportasi  umum seperti Damri dan Trans Metro Bandung. Di dalamnya  pun  sudah  menyediakan  ruang khusus untuk penyandang disabilitas. Walaupun  seringkali  tempat  ini  masih
digunakan  oleh  masyarakat  non  disabilitas. Hal yang menyulitkan lainnya adalah terkait ketidaktersediannya  hidrolik  di  halte  Trans Metro  Bandung  sehingga  menyulitkan penyandang  disabilitas  untuk  menuju  halte. Padahal  dalam  rencana  pembuatannya  akan disediakan hidrolik namun dalam implementasinya  sampai  hari  ini  belum tersedia (Disabilitas, 2018).
Kriteria  ketiga  yaitu  kenyamanan yang  berkaitan  dengan  bagaimana  fasilitas dirancang  untuk  memberikan  kenyamanan bagi  penyandang  disabilitas  seperti  area teduh dihalte, tempat duduk di halte, tingkat kemiringan trotoar, dll.
Menyikapi  hal  ini,  sebagian  besar jalan  protokol  di  Kota  Bandung  sudah menyediakan  trotoar  yang  lebar  serta tempat  duduk  yang  tersedia  di  sepanjang jalan  sehingga  dapat  dinikmati  oleh masyarakat  ketika  melewati  berjalan  di trotoar  tersebut.  Halte  pun  sudah  tertutup hanya  saja  masih  banyak  halte  yang kebersihannya  kurang  bahkan  banyak ditinggali  oleh  para  tunawisma  sehingga menjadi tidak nyaman. Terkait kemiringan trotoar  memang  masih  ada  trotoar  yang tidak memberikan sudut elevasi untuk dapat dilalui  oleh  kursi  roda.  Hal  ini  pun menyulitkan bagi disabilitas yang menggunakan kursi roda.
Kriteria  keempat  yaitu  estetika. Estetika  terkait  bagaimana  desain  fasilitas
yang  dibuat  memiliki  nilai  estetika  yang dapat memberikan nilai lebih bagi penggunanya.  Estetika  disini  dapat  dilihat dari pemandangan lanskap yang tersedia.
Dalam  hal  ini,  beberapa  fasilitas publik  menyediakan  pemandangan  yang indah  diantaranya  taman-taman  kota  yang memiliki  estetika  yang  baik.  Hanya  saja estetika  ini  juga  harus  didukung  fasilitas lainnya sehingga selain indah juga nyaman.
Dari  empat  kriteria  yang  telah dibahas, untuk itu diperlukan strategi dalam mewujudkan  kota  ramah  penyandang disabilitas yang diawali dengan perbandingan beberapa konsep terkait kota ramah  disabilitas.  Diantaranya  terdapat konsep desain universal ( universal design ).
Konsep desain universal UN Convention on Rights of Persons with Disabilities (CRPD) merupakan  pedoman  bagi  berbagai  negara untuk menciptakan negara/ kota yang layak, efektif, fleksibel dan inklusi. Namun desain ini tidak menjadi sebuah kewajiban, desain ini  dapat  dimodifikasi  sesuai  dengan karakter dan kebutuhan suatu negara/ kota. (Snider & Takeda, 2008)
Untuk  itu  Kota  Bandung  dapat mengadopsi  desain  universal  sebagai pedoman pembangunan tata kota. Beberapa konsep  aksesibilitas  fisik  yang  ditawarkan dalam  universal  design  diantaranya  sistem transportasi yang mudah diakses sebagaimana tabel 2.
Tabel 2

## Prioritas Sistem Transportasi
yang Mudah di Akses
Sumber: (Snider & Takeda, 2008) Dari  tabel  tersebut  dapat  diketahui bahwa  hal  yang  paling  dasar  untuk mewujudkan sistem transportasi  kota  yang inklusi,  maka  transportasi  harus  memiliki warna  yang kontras serta tanda  yang jelas. Curb menjadi  prioritas  yang  cukup  tinggi dalam  pertimbangan  sistem  transportasi yang  mana  desain  antar  jalan  dan  trotoar harus memiliki curb yang bisa diakses oleh penyandang disabilitas. Tinggi halte dengan tinggi  pintu  masuk  bis  pun  harus  sama sehingga  memudahkan  bagi  penyandang disabilitas  yang  menggunakan  kursi  roda. Prioritas  yang  cukup  tinggi  lainnya  adalah ketersediannya  ruang  di  dalam  lift  untuk kursi  roda  serta  tombol-tombol  yang  bisa diraba  beserta  suara  pengeras  yang menandakan  lift  berada  di  lantai  berapa serta suara yang menandakan pintu sedang terbuka  atau  tertutup.  Sedangkan  prioritas
Cost Benefit None Mostly Broad Visual contrast, color coding, clear/intuitive signs, longer green signals Essential-these should be established design practice Low Broad Basic sidewalk and crosing design, hazard markings, minimize steps and other hazards Very high-should be established design practice High Broad Raised pedestrian crossings, raised boarding platforms or low-floor vehicles, general training of operational staff High-should be considered practice for safe street environment. Subject to resources Low Specific User awareness, prioritu seating, additional training of operational staff, tactile surfaces, curb cuts insets Very high-subject to policy for resource allocation High Specific Elevators, illuminated and audible signals, whwwlchair location, special transport services.
High-subject to policy for resource allocation Marginal Probable Priority Typical Intervention
yang  masuk  ke  dalam  skala  sangat  tinggi adalah desain trotoar beserta persimpangan dalam  jalan  raya  dan  tanda  bahaya  harus dibuat  khusus.  Prioritas  tertinggi  lainnya adalah  perlunya  kesadaran  pengguna terhadap tempat-tempat yang khusus dibuat untuk penyandang disabilitas seperti tempat duduk khusus disabilitas. Selain kesadaraan pengguna/masyarakat  secara  umum,  perlu juga adanya pelatihan khusus bagi staf/pegawai  yang  berhubungan  dengan pelayanan secara langsung terhadap penyandang disabilitas.
Hal  tersebut  tentunya  dapat  menjadi acuan dalam upaya membangun kota  yang ramah  penyandang  disabilitas.  Dalam  hal ini  diperlukan  banyak  masukan  dari masyarakat khususnya penyandang disabilitas  dari  berbagai  jenis  disabilitas terkait  hambatan-hambatan  apa  yang mereka temui dalam mengakses transportasi di Kota Bandung sehingga akan membantu  dalam  memprioritaskan  fitur transportasi yang mudah di akses.
Untuk mempermudah ini, diperlukan juga  komite  yang  terdiri  dari  orang-orang yang  memiliki  pengetahuan  yang  beragam dari  jenis  disabilitas  yang  berbeda  untuk meninjau  perencanaan  dan  pelaksanaan sistem transportasi sehingga dapat meminimalisir kesalahan dalam pembuatan dan tentunya dapat betul-betul diakses oleh penyandang disabilitas. Dalam hal ini Kota
Bandung belum sepenuhnya melakukan ini, komunitas  penyandang  disabilitas  baru sebatas  diikutsertakan  dalam  perencanaan, namun  tidak  dilibatkan  dalam  pemantauan pembuatan aksesibilitas yang sudah disepakati  dalam  perencanaan.  Alhasil banyak sistem transportasi kota yang tidak bisa  digunakan.  Untuk  itu  kerjasama  yang baik diperlukan antara pemerintah, komunitas  penyandang  disabilitas  dan penyedia transportasi.
Selain itu perlu adanya perbaikan tata kota.  Pertumbuhan  sebuah  kota  pada dasarnya  berjalan  secara  alami.  Namun, ketika  pemerintah  sudah  mencanangkan beberapa proyek untuk membangun kotanya  maka  indikator  baik  tidaknya pembangunan  adalah  tergantung  kepada keberhasilan sebuah kota dalam memberikan  manfaat  yang  optimal  bagi masyarakat tanpa melihat perbedaan dalam hal  ini  berlaku  pula  untuk  penyandang disabilitas.
Faktanya,  sering  terlihat  di  Kota Bandung  ini  jalan-jalan  yang  padat  dan berbahaya  misalkan  banyak  jalanan  yang rusak, trotoar  yang berlubang, selokan dan saluran  air  yang  terbuka.  Semua  ini tentunya  mengancam  orang-orang  yang melintasinya terlebih lagi anak-anak, orang tua  dan  penyandang  disabilitas.  Untuk  itu perlu  dilakukan  analisis  kondisi  fisik  yang ada  di  Kota  Bandung  seperti  reklame,
lampu  lalu  lintas,  penerangan,  tempat sampah,  tempat  duduk,  letak  pohon,  tiang listrik  dsb.  Jangan  sampai  keberadaan furniture  fisik  tersebut  menjadi  tidak berguna  bahkan  menganggu  keselamatan penyandang  disabilitas.  Analisis  kondisi fisik ini perlu juga melibatkan penyandang disabilitas sehingga akan ditemukan kondisi fisik yang layak ataupun tidak layak di Kota Bandung.
Dari  konsep  desain  universal  yang ditawarkan, secara teknis sebaiknya pembangunan  Kota  Bandung  mencoba mengadopsi  sesuai  dengan  karakteristik yang  dibutuhkan  oleh  Kota  Bandung. Namun, bila berbicara strategi mewujudkan Kota  Bandung  dalam  aspek  yang  lebih komprehensif antara lain sebagai berikut:
Pertama,  perlu  adanya  pembuatan peraturan  terkaitan  penyandang  disabilitas di  Kota  Bandung  yang  dapat  berwujud peraturan  walikota.  Aturan  ini  juga  harus berisikan  kewajiban  pihak  swasta  untuk turut  berperan  aktif  dalam  mewujudkan kebutuhan fasilitas penyandang disabilitas.
Kedua,  penguatan  koordinasi  antar lembaga  maupun  intra  lembaga  sehingga peraturan  dapat  diimplementasikan  sesuai dengan yang telah ditetapkan.
Ketiga, pelibatan penyandang disabilitas,  komunitas,  organisasi,  LSM yang memiliki konsentrasi terhadap penyandang disabilitas dari mulai
perencanaan pembangunan hingga pengawasan pembangunan.
Keempat,  sosialisasi  yang  jelas kepada seluruh stakeholder baik  eksekutif, legislatif dan masyarakat secara luas terkait dengan  hak  penyandang  disabilitas  untuk menjalankan  kehidupannya  secara  mandiri sehingga diperlukan aksesibilitas fisik yang mendukung.
Kelima,  adanya  pendidikan  dini terhadap  aksesibilitas  disabilitas  melalui jalur pendidikan untuk menciptakan kesadaran masyarakat.
Keenam,  dukungan  anggaran  dalam pembangunan akesibilitas fasilitas penyandang disabilitas seperti trotoar, zebra cross, jembatan penyebrangan, toilet khusus disabilitas, dll.
Ketujuh,  perbaikan  gedung-gedung pemerintahan, sekolah, pusat perbelanjaan, halte, terminal, stasiun, perkantoran, tempat wisata  dan  tempat  ibadah  termasuk  juga perbaikan transportasi agar dapat digunakan oleh penyandang disabilitas.
Kedelapan,  Pemerintah  memberikan reward  kepada  pihak-pihak  yang  telah bekerjasama membantu mewujudkan fasilitas bagi  penyandang disabilitas. Serta pengrajin yang dapat memproduksi barang- barang  kebutuhan  khusus  penyandang disabilitas.
Kesembilan,  mendorong  percepatan regulasi  di  tingkat  lokal  dan  penguatan
koordinasi.  Mempertimbangkan  bahwa salah  satu  tantangan  yang  muncul  dalam mewujudkan  Bandung  sebagai  kota  yang ramah  disabilitas,  khususnya  dilihat  dari aspek  akesibilitasnya,  adalah  lambatnya regulasi  di  tingkat  lokal,  percepatan penyusunan regulasi perlu untuk dilakukan. Percepatan  regulasi  ini  bertujuan  agar  ada aturan di tingkat lokal yang mengacu pada UU  No.  8  Tahun  2016  untuk  dijadikan sebagai  acuan  teknis  bagi  organisasi perangkat  daerah  dalam  mewujudkan fasilitas  publik  yang  ramah  disabilitas. Selain  itu,  regulasi  di  tingkat  lokal  juga harus mulai mempertimbangkan pembentukan sistem reward and punishment yang  jelas  agar  setiap  institusi yang memberikan pelayanan kepada publik dapat  benar-benar  memberikan  pelayanan inklusif  dan  menyediakan  fasilitas  yang memadai bagi semua orang.
Secara  umum,  upaya  percepatan  ini dapat  dilakukan  secara  internal  dan eksternal.  Dari  sisi  internal,  upaya  untuk mempercepat  pembentukan  regulasi  lokal perlu  untuk  dilakukan  dari  sisi  pembuat kebijakan sendiri. Pembuat kebijakan yang dimaksud  meliputi  lembaga  legislatif daerah dan pemerintah. Sementara dari sisi eksternal, masyarakat luas dapat memberikan  suaranya  kepada  pemerintah. Mereka dapat mengajukan tuntutan melalui dialog umum, kampanye, maupun
membentuk pressure  group dengan  tujuan untuk  menekan  pemerintah  agar  lebih memperhatikan  isu  aksesibilitas  pelayanan publik.  Namun,  aksi  dari  masyarakat  ini belum cukup siginifikan di Bandung. Aksi- aksi  yang  menyuarakan  isu-isu  disabilitas, termasuk soal tuntutan penyandang disabilitas kepada  pemerintah  terkait dengan  pelayanan  publik,  lebih  banyak dilakukan  oleh  komunitas  penyandang disabilitas, aktivis yang memiliki perhatian terhadap  isu  disabilitas,  dan  lembaga swadaya  masyarakat.  Karena  itu,  aksi-aksi dari masyarakat juga perlu untuk ditingkatkan agar pemerintah juga semakin terpacu  untuk  mengeluarkan  kebijakan secara  lebih  cepat  dan  esensi  kebijakan yang  dikeluarkan  benar-benar  bersifat inklusif.
Kesepuluh, sosialisasi dan kampanye sosial  untuk  meningkatkan  kesadaran. Masyarakat  luas  masih  kurang  berperan aktif dalam mendorong percepatan pembentukan kebijakan pro-disabilitas dan perwujudan aksesibilitas yang inklusif. Hal ini bisa terjadi karena kurangnya kesadaran mereka  terhadap  pentingnya  pelayanan publik  yang  inklusif,  sebagaimana  yang disebutkan  dalam  subbab  sebelumnya. Untuk  menangani  hal  ini,  dibutuhkan sosialisasi secara meluas. Pertama, sosialisasi  tentang  pentingnya  aksesibilitas pelayanan  publik  yang  inklusif  perlu
diberikan  kepada  aparatur  sipil  negara (ASN).  Melalui  sosialisasi  ini,  ASN diharapkan untuk dapat memberikan pelayanan  publik  yang  tidak  diskriminatif. Selain  itu,  kesadaran  para  ASN  akan  hak- hak penyandang disabilitas akan mendukung  terselenggaranya  komunikasi dan koordinasi yang lebih baik dalam sektor pemerintahan.  Kedua,  kampanye  sosial yang berisi dukungan terhadap penyandang disabilitas  dan  hak-hak  mereka  sebagai penduduk Bandung perlu untuk disebarluaskan.  Normalnya,  ada  dua  jenis kampanye yang bisa dilakukan kalau dilihat dari  waktu  pelaksanaannya.  Kampanye yang  pertama  dilakukan  pada  hari-hari tertentu  seperti  dalam  Hari  Disabilitas Internasional setiap 3 Desember, sedangkan tipe kedua adalah kampanye yang dilakukan  secara  terus-menerus  dalam bentuk gerakan, baik dalam bentuk aksi di lapangan,  melalui  media  sosial,  atau perpaduan  keduanya.Kampanya  seperti  ini dibutuhkan  agar  disabilitas  tetap  menjadi isu  “hangat”  yang  beredar  di  masyarakat. Dengan begitu, masyarakat dapat memberi perhatian  lebih  terhadap  isu  tersebut.  Di Bandung,  kampanye  seperti  ini  belum terlalu  populer,  meskipun  ada  komunitas- komunitas  yang  peduli  terhadap  isu disabilitas yang melakukannya. Komunitas penggerak  isu  disabilitas  di  Bandung memiliki  beberapa  jenis  kegiatan,  seperti
senam  bersama,  gerak  jalan,  dan  dialog bersama. Melalui kegiatan-kegiatan tersebut,  penyandang  disabilitas  dapat memberikan  dukungan  kepada  sesama ( peer  support )  maupun  menunjukkan eksistensi  mereka  terhadap  masyarakat luas.  Ketiga,  sosialisasi  perlu  diberikan kepada  organisasi  publik  dan  swasta  yang ada di Bandung, terutama terkait pengadaan layanan kepada publik. Aksesibilitas pelayanan  publik  hanya  bisa  diwujudkan apabila ada komitmen bersama, khususnya dari penyelenggara pelayanan, baik pemerintah maupun swasta. Hal  ini sangat dibutuhkan  mengingat  di  Bandung,  belum banyak  institusi  publik  yang  menyediakan fasilitas dan pelayanan inklusif. Dari semua fasilitas publik yang ada di Bandung, baru perhotelan  yang  normalnya  memiliki fasilitas  untuk  penyandang  disabilitas.  Itu pun  baru  sebatas  fasilitas,  karena  banyak hotel  belum  menyediakan  pelayanan  yang ramah terhadap disabilitas, ditandai dengan ketiadaan  staf  pelayanan  yang  memahami bahasa  isyarat.  Sementara  untuk  fasilitas publik  lain,  seperti  di  bidang  pendidikan, kesehatan,  dan  transportasi,  masih  banyak gedung  yang  belum  dilengkapi  dengan fasilitas  dan  pelayanan  ramah  disabilitas. Hal yang sama ditemukan di antara restoran dan  pusat  perbelanjaan  di  Bandung.  Tidak semua restoran, kafe, dan pusat perbelanjaan bisa dikunjungi oleh
penyandang disabilitas tanpa bantuan orang lain.  Kondisi  di  atas  menunjukkan  bahwa rendahnya  aksesibilitas  pelayanan  publik terjadi  tidak  hanya  di  institusi  pemerintah, tetapi juga swasta. Karena itulah, sosialisasi pentingnya pelayanan publik  yang inklusif perlu  untuk  disampaikan  kepada  semua institusi.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Aksesibilitas pelayanan publik merupakan hak setiap warga negara, tetapi hak tersebut belum bisa dinikmati sepenuhnya oleh para penyandang disabilitas.  Masalah  ini  cukup  prevalen  di Kota  Bandung.  Ada  banyak  fasilitas  dan pelayanan  publik  yang  belum  memenuhi standar  desain  universal  sehingga  tidak dapat digunakan oleh penyandang disabilitas,  meskipun  sebenarnya  sudah didesain  untuk  mengakomodasi  mereka. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman  dan  kesadaran  akan  desain universal sehingga keberadaan fasilitas bagi penyandang  disabilitas  seringkali  hanya menjadi  formalitas,  sementara  banyak fasilitas  lainnya  belum  memiliki  desain untuk disabilitas sama sekali.
Perwujudan  Kota  Bandung  menjadi kota ramah disabilitas merupakan suatu isu yang  diharapkan  dapat  menjawab  masalah aksesibilitas  pelayanan  publik  di  kota tersebut. Namun, dalam kenyataannya, ada
banyak  tantangan  yang  muncul  sehingga sampai saat ini kota ramah disabilitas masih terbatas  sebagai  isu  saja.  Tantangan  yang muncul  terkait  dengan  dukungan  dan koordinasi antarlembaga pun masih kurang. Membentuk  suatu  kota  menjadi  ramah disabilitas  membutuhkan  komitmen  dari semua penyelenggara pelayanan publik. Di Bandung, keduanya masih menjadi masalah karena  belum  semua  organisasi  mau berkomitmen  untuk  menyelenggarakan aksesibilitas  pelayanan  publik  inklusif. Kalau  pun  sudah  ada  komitmen,  tidak jarang koordinasi, baik antara satu organisasi  dengan  lainnya  maupun  antara pimpinan dengan petugas lapangan, seringkali bermasalah sehingga fasilitas dan pelayanan yang dihasilkan belum sepenuhnya  inklusif.  Tantangan  lainnya yang  muncul  adalah  kurangnya  kesadaran masyarakat, terlihat dari bagaimana penyandang  disabilitas  dianggap  sebagai orang  yang  kurang.  Hak-hak  mereka sebagai warga negara, termasuk hak untuk hidup  secara  independen,  juga  belum sepenuhnya dihormati.
Sebagai  respons  atas  tantangan- tantangan  di  atas,  beberapa  strategi  perlu untuk  diterapkan  sebagai  upaya  untuk mempercepat perwujudan Bandung sebagai kota  ramah  lingkungan.  Strategi  pertama yang  perlu  dilakukan  adalah  pembentukan regulasi  di  tingkat  daerah  sebagai  turunan
dari  UU  No.  8  Tahun  2016.  Regulasi tersebut perlu dikeluarkan secepat mungkin dengan  pertimbangan  mendalam  terhadap aksesibilitas  pelayanan  publik.  Regulasi tersebut  juga  harus  bersifat  mengikat, dengan sistem reward and punishment yang jelas.  Strategi  berikutnya  adalah  dengan melakukan pengembangan tata kota dengan memperhatikan desain universal. Hal  yang sering  terjadi  di  Bandung  adalah  adanya upaya  pembangunan  fasilitas  publik  untuk disabilitas,  tetapi  fasilitas  tersebut  tidak benar-benar  bisa  digunakan.  Karena  itu, pengembangan berdasarkan desain universal perlu untuk dilakukan. Koordinasi antarlembaga juga perlu untuk ditingkatkan agar  tidak  ada  miskomunikasi  dalam melakukan  pembangunan.  Sementara  bagi masyarakat  luas,  peningkatan  kesadaran merupakan  strategi  yang  harus  dilakukan, baik melalui sosialisasi maupun kampanye sosial.  Peningkatan  kesadaran  masyarakat ini  penting  karena  semakin  banyak  orang yang menyadari dan menghormati hak-hak penyandang  disabilitas,  semakin  banyak pula orang yang akan mendukung perwujudan  aksesibilitas  pelayanan  publik yang inklusif.

## REFERENSI
Badan  Pusat  Statistik.  2017.  Jumlah  dan
Distribusi Penduduk, Diambil
kembali  dari  Badan  Pusat  Statistik:
https://sp2010.bps.go.id/
pada
tanggal  8  September  2018  pukul 18.30 WIB.
Bhat,  Chandra,  et  al.  2000.  Accessibility Measures: Formulation Considerations and Current Applications.   Austin: The University of Texas. Diambil kembali dari usu.ac.id: https://ctr.utexas.edu/wp-
content/uploads/pubs/4938_2.pdf pada  tanggal  14  April  2019  pukul 15.00 WIB.
Dinas Sosial Kota Bandung. 2018. Laporan
Perkembangan Disablilitas Kota Bandung. Dwiyanto, Agus. 2012. Manajemen Pelayanan  Publik:  Peduli,  Inklusif dan Kolaboratif. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Firdaus,  Ferry,  &  Fajar  Iswahyudi.  2010.
Aksesibilitas Dalam Pelayanan
Publik  Untuk  Masyarakat  Dengan Kebutuhan  Khusus.  Jurnal  Borneo Administrator. 6 (3). P 1-16
ILO. 2018. Inklusi Penyandang Disabilitas di Indonesia. Jakarta: ILO.
Independent Living Institute. 2018.
Campaigns:  disability  awareness  in action resource kit no. 3. Dikutip dari https://www.independentliving.org/ doc s2/daakit32.html,  Accessed:
[13 June, 2018]  Pukul  18.50
WIB. Kurniawan,  Luthfi.  J.,  2008.  Paradigma Kebijakan Pelayanan Publik, Rekonstruksi Pelayanan Publik Menuju Pelayanan yang Adil, Berkualitas, Demokratis dan Berbasis Hak Rakyat. Malang: In-Trans Publishing.
Leksono,  et  al.  2010.  The  Influence  of Urban  Accessibility  in  Determining
Joni Dawud, Siti Widharetno Mursalim, Endah Tri Anomsari, Nur Imam Taufik/
Average  Indicated  Land  Values  for the Region. The XXIV FIG International Congress 2010 Proceeding. Diakses dari https://www.fig.net/resources/procee dings/fig_proceedings/fig2010/paper s/ts10f/ts10f_susilowati_leksono_et_ al_4317.pdf.
Puspitosari, Hesti. 2016. Filosofi Pelayanan Publik. Malang: Setara Press.
Rahayu,  Sugi  &  Utami  Dewi.  2013. Pelayanan  Publik  bagi  Pemenuhan Hak-hak
Disabilitas di Kota
Yogyakarta. Jurnal Natapraja: Kajian
Ilmu Administrasi Negara. 1 (1).
Snider,  Harold  &  Nazumi  Takeda.  2008. Design  For  All:  Implications  For
Bank Operation. Wold Bank.
Suhendra,  Adi.  2017.  Strategi  Pemerintah Kota Banda Aceh dan Kota Surakarta dalam  Mewujudkan  Kota  Ramah
Disabilitas. Matra Pembaruan, 1 (3) p 131-142. Diakses dari doi:0.21787/mp.1.3.2017.131-142 Syafi’ie’, M. 2014.

## Pemenuhan
Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas.  Jurnal  Inklusi.  1  (2)  p
269-307.
Vale, David S. 2015. Active accessibility: A review  of  operational  measures  of walking and cycling accessibility.
The  Journal  of  Transport  and  Land Use 9 (1), p 209-235.