JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 6 NOMOR 1 HALAMAN 59 - 68
AKUNTABILITAS KINERJA SATUAN LALU LINTAS POLRESTABES MEDAN DALAM MENANGANI PELANGGARAN LALU LINTAS DI KOTA MEDAN
Syerli Elviani Solin 1, Zoraya Alfathin Rangkuti 2
Program Studi Ilmu Adminstrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara
E-mail: sherlyelviani15@gmail.com 1 zorayarankuti@usu.ac.id 2

## ABSTRAK
Meningkatnya jumlah transportasi berbanding lurus dengan meningkatnya pelanggaran lalu lintas, terkait kinerja kopolisian Satuan Lalu Lintas (SATLANTAS), ditemukan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh kepolisian SATLANTAS masih kurang, karena hanya dilakukan pada waktu-waktu tertentu dan masih adanya ditemukan kepolisian  yang  menerima  suap.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  melihat  bagaimana  akuntabilitas  kinerja SATLANTAS Polrestabes Medan dalam menangani pelanggaran lalu lintas di Kota Medan. Metode penelitian yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif.  Hasil  dari penelitian  berdasarkan  pada  teori  akuntabilits  koppel  (2004)  menunjukkan  bahwa transparancy oleh  pihak SATLANTAS  masih  kurang,  hal  ini  dikarenakan  ada  beberapa  inforrmasi  yang  tidak  di  informasikan  kepada masyarakat karena dirasa bersifat rahasia, seperti informasi keuangan dan laporan pertanggung jawaban kinerja. Kemudian pada indikator liability terdapat  pemberian reward dan punishment terhadap kinerja SATLANTAS. Pemberian reward berupa sertifikat penghargaan bahkan kenaikan pangkat bagi kepolisian yang bekerja sesuai target  serta,  punishment  diberikan  dengan  teguran,  mutasi  jabatan  bahkan  sampai  pemecatan.  Indikator  ketiga adalah controllability yang  dilakukan  dengan  turun  kejalan  secara  langsung  dan  menggunakan  pemantauan melalui ATCS. Responsibility dalam menjalankan kinerja SATLANTAS berpegang pada undang-undang No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas jalan dan angkutan umum, undang-undang No 2 tahun 2022 tentang kepolisian, standar oprasional proseure (SOP) dan kode etik. Indikator terakhir adalah responsiveness, kepolisian memberikan upaya penanganan terhadap keluhan masyarakat, saran  dan masalah yang diteukan dilapangan. Namun, dalam akuntabilitas  kinerja  SATLANTAS  diperlukan  perbaikan  dan  peningkatan  khususnya  dalam  hal  transparancy kepada  masyarakat,  peningkatan  pengawasan  yang  lebih  baik  lagi  dan  respon  yang  lebih  cepat  dan  efektive khususnya dalam menindak pelanggaran lalu lintas.
Kata Kunci: Pelanggaran Lalu Lintas, Akuntablitas Kinerja, Satuan Lalu Lintas (SATLANTAS).

## ABSTRACT
The  increase  in  the  number  of  transportation  is  directly  proportional  to  the  increase  in  traffic  violations. Regarding the performance of the Traffic Police Unit (SATLANTAS), it was found that supervision carried out by the SATLANTAS police was still lacking, because it was only carried out at certain times and police were still found accepting bribes. This research aims to see how accountable the performance of SATLANTAS Polrestabes Medan is in handling traffic violations in Medan City. The research method used in this research is descriptive research  with  a  qualitative  approach.  The  results  of  research  based  on  Koppel's  accountability  theory  (2004) show that transparency by SATLANTAS is still lacking, this is because there is some information that is not shared with the public because it is felt to be confidential, such as financial information and performance accountability reports. Then in the liability indicator there are rewards and punishments for SATLANTAS performance. Rewards are given in the form of certificates of appreciation and even promotions for police officers who work according to targets, and punishment is given in the form of reprimands, job transfers and even dismissal. The third indicator is  controllability  which  is  carried  out  by  taking  to  the  streets  directly  and  using  monitoring  via  ATCS. Responsibility in carrying out SATLANTAS performance adheres to Law No. 22 of 2009 concerning road traffic and public transportation, Law No. 2 of 2022 concerning the police, standard operational procedures (SOP) and code  of  ethics.  The  final  indicator  is  responsiveness,  the  police  provide  efforts  to  handle  public  complaints, suggestions and problems discovered in the field. However, accountability for SATLANTAS performance requires improvements and enhancements, especially in terms of transparency to the public, improved supervision and a quicker and more effective response, especially in taking action against traffic violations.
Keywords: Traffic Violations, Performance Accountability, Traffic Unit (SATLANTAS ).
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 6 NOMOR 1 HALAMAN 59 - 68

## PENDAHULUAN
Sebagai  salah  satu  penunjang  kegiatan manusia  saat  ini,  transportasi  memiliki peranan  yang  sangat  penting.  Semakin banyaknya penggunaan transportasi khususnya pada transportasi darat, membuat semakin padatnya kondisi jalanan,  sehingga  pemerintah  berupaya mengeluarkan  sebuah  kebijakan  untuk mengatur  ketertiban  dan  keamanan  lalu lintas  yang  tertulis  di  dalam  Undang- Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan. Undang- Undang ini, menjelaskan betapa pentingnya menjaga ketertiban dan keselamatan dalam berlalu lintas, dan memiliki tujuan sebagai penyelenggaraan  lalu  lintas  dan  angkutan jalan yang aman, tertib, etika berlalu lintas
yang  baik,  tercapainya  penegakan  hukum dan kepastian hukum dalam masyarakat.
Kota Medan merupakan salah satu kota besar yag ada di Indonesia yang merupakan Ibu Kota dari Sumatera Utara. Kota Medan memiliki  jumlah  penduduk  sebanyak 2.460.858  jiwa  yang  tersebar  di  21 kecamatan  (bps.go.id,  2022).  Dengan banyaknya  jumlah  penduduk  di  Kota Medan  membuat  peningkatan  jumlah penggunaan transportasi khususnya transportasi darat juga mengalami peningkatan,  namun  banyaknya  jumlah pengguna  transporatsi  berbanding  lurus juga  dengan  banyaknya  julah  pelanggaran lalu  lintas  yang  terjadi  di  Kota  Medan. Berikut adalah data pelanggaran lalu lintas di Kota Medan. Tabel 1 Jenis Pelanggaran Lalu Lintas Pada Kendaraan Roda No. Jenis pelanggaran 2019 2020 2021 2022 1. Tidak menggunakan helm 8.619 3.765 1.629 2.093 2 Boncengn lebih dari dua orang 935 328 43 62 3 Rambu lalu lintas/ Marka jalan 4.507 3539 4133 2614 4 Lawan Arus 3.864 2.366 2.455 1.442 5 Kelengkapan kendaraan 1.671 2.144 1.754 201 6 Surat-surat 7.190 3.423 1.508 1.815 7 Lain-Lain/Light On 2.053 694 141 8 Sumber : Satlantas Polrestabes Medan , 2023 Tabel 2 Jenis Pelanggaran Lalu Lintas Pada Kendaraan Roda Empat No. Jenis Pelanggaran 2019 2020 2021 2022 1. Muatan 1.264 472 131 64 2. Rambu lalu lintas/Marka 2.610 1.529 1.185 1.021 3. Lawan Arus 732 318 54 25 4. Kelengkapan kendaraan 624 311 43 12 5. Sabuk Pengaman 1.487 704 508 573 6. Surat-Surat 3.580 1.488 541 751 7. Lain-Lain 711 297 45 5 Sumber : Satlantas Polrestabes Medan , 2023
Berdasarkan  pada  Tabel  1  dan  Tabel  2 menjelaskan pelanggaran jenis pelanggaran lalu  lintas  dan  jumlahnya.  Pelangaran  lalu lintas ini dipicu oleh beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya adalah;
kesadaran  dalam  diri  masyarakat  yang masih rendah terhadap pentingnya menaati peraturan  lalu  lintas.  Faktor  kinerja kepolisian  yang  masih  rendah,  seperti pengawasan yang masih kurang, sosialisasi
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 6 NOMOR 1 HALAMAN 59 - 68
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
dan pendekatan kepada masyarakat mengenai  pentingnya  menaati  peraturan lalu lintas sangat rendah, kurang terbukanya pihak kepolisian kepada masyarakat  baik  dari  segi  transaksi  denda tilang,  informasi  pertangung  jawaban kinerja  dll,  sehingga  memicu  faktor kepercayaan masyarakat kepada kepolisian yang  rendah.  Penemuan  pelanggaran  lalu lintas berdasarkan tabel diatas dalam kurun waktu empat tahun di peroleh paling tinggi pada Tahun 2019, hal ini dikarenakan pada Tahun  2019  belum  terjadi  covid-19 sehingga masyarakat masih bebas melakukan  aktifitas  diluar  rumah.  Pada tahun 2020 dan 2021 peningkatan covid-19 semakin  meningkat  sehingga  pemerintah mengeluarkan  kebijakan  lockdown  yang membatasi masyarakat melakukan aktivitas di luar rumah sehingga angka pelanggaran sedikit menurun dianding kan Tahun 2019, namun  masih  termasuk  kedalam  jumlah pelanggaran  yang  tinggi.  Selain  dari  data tabel  dpelanggaran  lalu  lintas  di  Kota Medan,
dilansir dari
medan.tribunnews.com
(2022)
juga menjelaskan  pada  data  operasi  patuh  toba yang  merupakan  salah  satu  program  dari unit  Turjawali  Satlantas  yang  dilakukan pada Tahu 2022 ditemukan sebanyak 2.362 kendaraan  bermotor  yang  melanggar  lalu lintas.
Pelanggaran lalu lintas terjadi dikarenkaan adanya ketidaksesuaian antara aturan yang ditetapkan dan juga pelaksanaanya.    Pelanggaran-pelanggaran yang  dilakukan  mampu  menimbulkan dampak  yang  sangat  besar  salah  satunya kecelakaan  lalu  lintas  yang  mampu merenggut  nyawa  dan  kerugian  materil. Menurut WHO (World
Health Organization) dalam Handayani dkk (2017) menjelaskan  kecelakaan  lalu  lintas  di Indonesia  menjadi  salah  satu  penyebab kematian  terbesar  urutan  ketiga  setelah penyakit (tubrcolosis) TBC. Pemicu utama dari tingginya tingkat kecekalaan lalu lintas ini terjadi akibat dari banyaknya pengguna jalan yang melaukan pelanggaran dan tidak tertib terhadap pearaturan yang ditetapkan.
Pemicu  tingginya  pelanggaran  lalu  lintas juga  dipicu  dari  kinerja  kepolisian  satuan lalu lintas, terkhusunya dalam hal memberikan pengawasan, penertiban, sosialisasi  mengenai  pelanggaran  lalu lintas,  serta  yang  penting  namun  jarang diterapkan  adalah  pertanggung  jawaban kinerja.
Kinerja  merupakan  konsep  utama organisasi  yang  menunjukkan  seberapa jauh  tingkat  kemampuan  pelaksanaan tugas-tugas  organisasi  dilakukan  dalam rangka pencapaian tujuan,  dari pengertian diatas  dapat  disimpulkan  bahwasanya kinerja  merupakan  suatu  kegiatan  yang dilakukan  untuk  mendapatkan  hasil  sesuai dengan  tujuan  yang  telah  ditetapkan sebelumnya.  Bernardin  dan  Russel  (dalam Keban, 2008 : 210) mendefinisikan kinerja adalah  catatan  tentang  outcome  atau  hasil akhir yang diperoleh setelah suatu pekerjaan  atau  aktivitas  dijalankan  selama kurun  waktu  tertentu.  LAKIP  (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) merupakan  dokumen  pengukuran  kinerja secara  sederhana  dengan  menggunakan beberapa  indikator  kinerja  yang  dipilih secara  selektif  yang  menggambarkan keberhasilan  organisasi,    tujuan  atau sasaran, dan program kegiatan (Hartati.dkk, 2020: 7).
Sebagai  salah  satu  aparat  penegak hukum  berdasarkan  pada  Undang-Undang No.  22  Tahun  2009  Bab  XI  dalam memberikan  perlindungan  dan  ketertiban kepada masyarakat, memberikan pelayanan dibidang  lalu  lintas  jalan,    melakukan pendindakan  dan  pengawasan  lalu  lintas, kepolisian  Satlantas  penting  melakukan pertanggung  jawaban  kinerja  kepada pimpinan  organisasi  maupun  masyarakat. Mardiasmo (2009:26) mengemukakan “Akuntabilitas publik merupakan salah satu prinsip  dari  good  governance  yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pemimpin  atas  keputusan  dan  hasil  yang dicapai  sesuai  dengan  wewenang  yang dilimpahkan  dalam  pelaksanaan  tanggung jawab  mengelola  organisasi.”  Koppel (2005)  menyatakan  bahwa:  “Akuntabilitas
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 6 NOMOR 1 HALAMAN 59 - 68
secara  tradisional  dipahami  sebagai  alat yang  digunakan  untuk  mengawasi  dan mengarahkan perilaku administrasi dengan cara  memberikan  kewajiban  untuk  dapat memberikan jawaban (answerability) kepada sejumlah otoritas eksternal. sehingga pentingnya pertanggung jawaban secara  akuntabilitas  untuk  diketahui  oleh masyarakat.  Akuntabilitas  kinerja  Koppel terdiri  dari  lima  indikator  dimensi  yaitu, Transparency,  Liability,  Controllability, Responsibility,  Responsiveness (Koppel: 2005).  Tujuan Penulisan ini untuk melihat pertanggung  jawaban  kinerja  melalui akuntabilitas  kinerja  kepolisian  satlantas polrestabes  Medan  dalam  menangani pelanggaran  lalu  lintas  yang  ada  di  Kota Medan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian  deskriptif  kualitatif,  Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan  teknik  purposive  sampling dan Snowball Sampling, yang penelitiannya  dilakukan  di  dua  tempat yaitu, Polrestabes Kota Medan jln Jl. HM. Said  No.2,  Gaharu.  Medan  Timur,  Kota Medan,  Sumatera  Utara  sebgai  induk organisasi kepolisian dan Satlantas Polrestabes Kota Medan yang terletak di Jl. Adinegoro, Gaharu, Kec. Medan Tim, Kota Medan, Sumatera Utara. Teknik pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi dengan sumber data yang digunakan  yaitu  data  primer  dan  data sekunder.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam menjalankan tugasnya mengurusi masalah  lalu  lintas,  pihak  kepolisian Satlantas tentunya wajib untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya secara akuntabel kepada setiap pihak, baik secara  internal  (pimpinan)  dan  eksternal (masyarakat). Undang- undang No 22.Tahun  2009  merupakan  salah  satu panduan  kebijakan yang dikeluarkan untuk mengatur  mengenai  lalu  lintas  dan
angkutan  umum.  Dalam  undang-undang No.  22  Tahun  2009  memuat  semua  hal mengenai  lalu  lintas  jalan  dan  angkutan umum,  bahkan  pihak-pihak  yang  bertugas dalam menertibkan, mengawasi dan menindak pelanggaran lalu lintas.
Akuntabilitas  merupakan  salah  satu  hal yang penting dimiliki oleh setiap organisasi, akuntabilitas merupakan kemampuan organisasi untuk memperjelas dan  mempertanggungjawabkan  tindakan atau  kinerja  yang  telah  dilakukan  kepada semua  pihak  baik  secara  internal  maupun eksternal.  Dalam  menjalankan  tugasnya kepolisian Satlantas perlu mempertanggungjawabkan kinerjanya sebagai  salah  satu  bentuk  keberpihakan kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat kepada Satlantas. Akuntabilitas yang  diterapkan  merupakan  salah  satu upaya  untuk  mewujudkan  tata  kelola organisasi  yang  baik  ( good  governance), karena pada dasarnya tata kelola yang baik mengacu  pada  proses  pencapaian  dan pelaksanaan  suatu  keputusan  yang  dapat dipertanggungjawabkan  secara  bersama (Hayati,  2017  :168).  Untuk  melihat bagaimana  akuntabilitas  kinerja  Satlantas Polrestabes  Medan  dalam  menangani pelanggaran  lalu  lintas  di  Kota  Medan, digunakan teori Koppel (2005) yang diukur dengan lima indikator yaitu; Transparancy ,
Liability , Controlabillity , Reponsibillity dan, Responsiveness .

## Transparansi
Akuntabilitas dapat dikatakan hidup dan berjalan  dengan  baik  jika  akuntabilitas tersebut transparan, keterbukaan
pertanggungjawaban dari kepolisian Satlantas  dalam  menangani  pelanggaran lalu  lintas    dan  pemanfaatan  sumber  daya memudahkan untuk pihak internal (pemimpin)  dan  eksternal  (masyarakat) menilai  dan  mengevaluasi  sejauh  mana hasil dari kinerja yang telah dilakukan oleh Satlantas  dalam  menangani  pelanggaran lalu  lintas  di  Kota  Medan.  Untuk  melihat indikator Transparansi menurut Kristianten
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 6 NOMOR 1 HALAMAN 59 - 68
(2006:73)  terdapat  tiga  hal  yang  harus diperhatikan, diantaranya; ketersediaan dan aksesibilitas  dokumen,  kejelasan  dan kelengkapan  dokumen  dan  keterbukaan proses.
1. Ketersediaan dan
Aksesibilitas Dokumen Setiap  organisasi  wajib  untuk  memiliki dokumen-dokumen  pendukung  seperti,
dokumen  rencana  strategis  (Renstra), rencana kerja (Renja), laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Lakip), laporan keuangan, buku panduan,  standar  operasional  prosedure (SOP)  dll.  Selain  melihat  kelengkapan akan  kepemilikan  dokumen-dokumen pendukung  tersebut,  transparansi  juga melihat  sejauh  mana  aksesibilitas  dan kemudahan  untuk  mengakses  informasi dokumen  tersebut  oleh  berbagai  pihak. Berdasarkan hasil penilitian dan wawancara  pada  bagian  perencanaan yang  mengelola  kepemilikan  dokumen lengkap dimiliki  oleh pihak polrestabes Kota  Medan  sebagai  induk  organisasi dari satuan lalu lintas dan juga lengkap dimiliki  oleh  unit  satuan  lalu  lintas, namun dalam hal mengakses dokumen- dokumen tersebut tidak bebas, informasi mengenai  dokumen  seperti  RENSTRA, RENJA, LAKIP dan Laporan Keuangan tidak  pernah  di  informasikan  kepada masyarakat,  karena  dianggap  bersifat rahasia dan takut untuk disalah gunakan. Akses dokumen ini hanya boleh diakses oleh  pihak  kepolisian  yang  memiliki surat  perintah  lengkap,  dengan  tujuan yang jelas.
2. Kejelasan  dan  Kelengkapan  Informasi Dokumen
Kejelasan  dan  kelengkapan  informasi dokumen  dan  pelayanan  penting  dalam menjalankan  suatu  organisasi,  hal  ini dikarenakan  setiap  dokumen  yang dimiliki oleh organisasi merupakan hasil dari  gambaran  rencana  kinerja,  hasil kinerja  dan  bahkan  informasi  penting lainnya  yang  menyangkut  mengenai organisasi.  Child  (2005)  menyatakan “transparansi berarti pemerintah terbuka
dalam  memberikan  informasi  seluas– luasnya dalam pengelolaan sumberdaya publik  kepada  masyarakat.”    Kejelasan dan  informasi  dokumen  di  Satuan  lalu lintas  Polrestabes  Medan  salah  satunya adalah kejelasan dari segi sumber daya, seperti  yang  diketahui  bahwa  sumber daya  memiliki  peranan  yang  penting baik  sumber  daya  manusia  maupun anggaran dalam menjalankan organisasi. Namun  berdasarkan  hasil  penelitian untuk sumber daya anggaran dari pihak kepolisian  satlantas  tidak  transparan peneliti maupun masyarakat umum tidak mengetahui  dan  diperbolehkan  untuk melihat  data  mengenai  anggran  karena dirasa  bersifat  rahasia  dan  bukan  untuk kepentingan  umum,  lain  halnya  dengan sumber daya manusia yang dimiliki oleh kepolisian  satlantas  terbuka  untuk  di ketahui  secara  umum,  adapaun  data jumlah  sumber  daya  manusia  atau personil  Satlantas  Kota  Medan  sebagai berikut.
Tabel 3 Data Jumlah Personil Satuan Lalu Lintas Polrestabes Medan No Bagian Jumlah 1. Kasatlantas 1 2. Wakasatlantas 1 3. Kaur mintu 2 4. Unit Turjawali 63 5. Unit dikyasa (kamsel) 12 6. Unit Gakkum 12 7. Unit Regident 37 8. Bin ops 4 9. Lainnya 14 Jumlah 146 Sumber: Satlantas Polrestabes Medan,

## 2023
Berdasarkan  Tabel  3  dapat  dilihat jumlah  personil  paling  banyak  adalah unit  turjawali,  namun  didukung  dari hasil wawancara dengan kepolisian unit Turjawali  Satlantas  Polrestabes  Medan, jumlah  ini  masih  dirasa  kurang  karena tugas  yang  dimiliki  oleh  unit  turjawali yang banyak dan turun langsung kejalan
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 6 NOMOR 1 HALAMAN 59 - 68
dengan  luas  wilayah  Kota  Medan  yang luas,  sehingga  saat  ini  upaya  yang dilakukan  adalah  melakukan  kolaborasi dengan pihak kepolisan polsek,
SABHARA  dan  kerjasama  dengan Dinas Perhubungan Kota Medan dalam menertibkan, mengawasi,
dan penindakan pelanggaarn lalu lintas. 3. Keterbukaan Proses
Besarnya  keterbukaan  yang  dimiliki oleh suatu organisasi mampu meningkatkan
proses
pertanggungjawaban yang telah
dilakukan,  berdasarkan  pada  Undang- undang  Nomor  14  Tahun  2008  pasal  7 ayat  2  Tentang  keterbukaan  informasi menyatakan  bahwa,  “badan  publik  dan instansi  publik  menyediakan  informasi publik  yang  akurat,  benar  dan  tidak menyesatkan”.  Dari  hasil  penelitian pada  keterbukan  proses  ada  beberapa proses  yang  diketahui  oleh  masyarakat karena  informasi  yang  diberikan  oleh kepolisian  jelas  dan  langsung  seperti, dalam  proses  penindakan  tilang  karena pelanggaran lalu lintas dan pembayarannya,  dan  untuk  proses penindakan  tilang  secara  elektronik, surat tilang dikirimkan langsung kepada masyarakat yang melanggar melalui pos yang  di  dalam  suratnya  menjelaskan informasikan  tata  cara  pembayaran denda tilang. Namun untuk keterbukaan proses  penertiban  lalu  lintas  hanya diinformasikan  secara  tidak  langsung melalui  pembuatan  spanduk  oleh  pihak kepolisian  yang  ditempelkan  ke  jalan, melalui  pesan  yang  diteruskan  dari whatsapp  dan  informasi  dari  tetangga dan  teman.  Sedangkan  untuk  untuk keterbukaan
proses
pertanggungjawaban dan informasi
penilaian  kinerja  dan  dokumen  lainnya tidak  diketahui  oleh  masyarakat  Kota Medan  hanya  di  ketahui  dan  di informasikan  kepada  pimpinan  dan pihak internal organisasi.
Liability Menurut Koppel (2005) kunci penegasan pada indikator liability adalah “ Did the organization face consequences its performance? ”  (apakah  suatu  organisasi telah  menyadari  konsekuensi  kinerjanya?) dimana    konsekuensi  yang  dimaksud berkaitan dengan capain  kinerja dari suatu organisasi . Dalam  melihat  akuntabilitas dari  kinerja  Satlantas  maka  indikator liability dilakukan  untuk  menjadi  upaya peningkatan  kinerja  dan  melihat  capaian kinerja  yang  jauh  lebih  baik  lagi,  melalui pemberian  penghargaan  ( reward )  dan sanksi ( punishment) .
1. Reward
Penghargaan ( reward ) sendiri adalah “Ganjaran  yang  diberikan  untuk memotivasi  para  karyawan  atau pegawai agar produktivitas kinerjanya  tinggi  (Tohardi,  2022)”. Reward dapat  berjalan  dengan  baik apabila  berpengaruh  pada  karier pegawai  sebagai  penghargaan  atau hadiah yang diberikan kepada pegawai  yang  berprestasi.  Hasil penelitian  menjelaskan bahwasannya pemberian  penghargaan  atas  kinerja yang  baik  oleh  setiap  unit  dan anggota Satlantas telah dilakukan,berdasarkna hasil wawancara dengan sub unit satlantas bidang Turjawali dan gakkum menjelaskan jenis penghargaan yang pernah mereka terima seperti, penghargaan    oleh  unit  turjawali sebagai    unit  yang  menindak pelanggaran  lalu  lintas  tertinggi  di Tahun  2020,  dan  penghargaan  yang diterima  unit  gakkum  sebagai  salah satu unit dengan jumlah penyelesaian perkara  laka  lantas  tertinggi  pada Tahun  2022  dengan  pengharaan berupa  sertifikat  penghargaan  dari kepala  satuan  lalu  lintas  Polrestabes Medan sebagai pemimpin.
2. Punishment
Punishment merupakan  ancaman hukuman  yang  bertujuan  untuk memperbaiki karyawan yang
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 6 NOMOR 1 HALAMAN 59 - 68
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
melakukan  pelanggaran,  memelihara peraturan yang berlaku dan
memberikan pelajaran kepada pelanggar”.  Tujuan  pelaksanaan pemberian punishment adalah supaya pegawai yang melanggar merasa jera dan  tidak  akan  mengulangi  lagi (Mangkunagara,  2000).”  Pada  hasil penelitian  menjelaskan  bahwasanya sanksi  yang  diberikan  kepada  pihak kepolisian yang melanggar dikategorikan  menjadi  dua  bagian, yaitu sanksi ringan dan  sanksi berat, sanksi  ringan  adalah  sanksi  yang diberikan  kepada  petugas  kepolisian yang  belum  mencapai  target  kinerja, kehadiran  yang  tidak  mencukupi, pelayanan yang lambat dll. Sedangkan pada sanksi berat diberikan  kepada  petugas  kepolisian yang  melakukan  tindak  kekerasan, menerima  suap,  melakukan  korupsi dan pelanggaran kode etik.

## Controllability
Controllability atau pengendalian merupakan  salah  satu  indikator  dalam melihat akuntabilitas kinerja. Pengendalian erat juga kaitannya dengan pengawasan dan penindakan,  dimana  dalam  menerapkan pengendalian  diperlukan  langkah-langkah pengawasan  dan  penindakan  agar  hasil yang  dicapai  bisa  sesuai  dengan  tujuan yang telah ditetapkan. Terry (1960) dalam Widnarto  (2012)  mengatakan  bahwa, “dengan adanya pengawasan dapat mengamati  pelaksanaan  suatu  pekerjaan sesuai dengan yang telah direncanakan atau sebaliknya,  dan  jika  ditemukan  terjadi penyimpangan  dari  rencana  yang  telah ditetapkan  akan  dapat  dengan  cepat ditanggulangi  guna  mencapai  tujuan  yang direncanakan.” Penerapan proses pengendalian dan pengawasan oleh Kepolisian  Satlantas  dilakukan  sesuai dengan  tujuan  visi  dan  misi  yang  telah ditetapkan.
Dari hasil penelitian pengendalian yang dilakukan oleh kepolisian satlantas dimulai dari  pengendalian  seorang  pemimpin
terhadap  bawahannya.  Pengendalian  ini dikenal  dengan  pengendalian  internal. Pemimpin organisasi yang ada di Satlantas terdiri dari kepala unit (Kanit) dan Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasat Lantas) melakukan  pengendalian  kepada  setiap anggota  kepolisian.  Proses  pengendalian yang  dilakukan  oleh  pemimpin  kepada anggotanya berdasarkan pada hasil pencapaian  kinerja  yang  telah  dilakukan oleh  anggota  kepolisian.  Selian  proses pengendalian  dan  pengawasan  pimpinan terhadap  anggota kepolisian, setiap unit di satlantas  juga  melakukan  pengendalian terhadap  masalah  yang  ditemukan  di masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing unit.
Dari hasil wawancara pengendalian dan pengawasan  yang  dilakukan  oleh  unit turjawali  dalam  mengurangi  pelanggaran dan  menciptakan  ketertiban  berlalu  lintas ada dua  jenis yaitu,  pertama, pengendalian yang dilakukan secara langsung, dan kedua, pengendalian secara tidak langsung dengan memanfaatkan  teknologi    ATCS    ( Area Traffic  Control  System). penertiban  secara langsung  maupun  tidak  langsung  terhadap ketertiban lalu lintas. Dari segi pengawasan langsung  yang  dilakukan  oleh  kepolisian satlantas  terdiri  dari;  pengawasan  dan pengaturan  arus  lalu  lintas  pada  pagi  hari, pengawasan  patroli  lalu  lintas,  dan pelaksanaan  operasi  gabungan  atau  razia dalam  penindakan  pelanggaran  lalu  lintas. Pengendalian dan pengawasan secara tidak langsung  merupakan  pengendalian  dengan memanfaatkan teknologi yaitu ATCS ( Area Traffic  Control  System ).    Hal  ini  sejalan dengan  Undang  –undang  No  22  Tahun 2009 pasal  272 yang menyebutkan “ untuk mendukung kegiatan pendekatan pelanggaran  di  bidang  lalu  lintas  dan angkutan  jalan  digunakan  pendekatan  dan pemanfaatan  elektronik.”    Dari  segi pengawasannya  ATCS  ini  dilakukan dengan penggunaan cctv yang diletakkan di beberapa  titik  jalan  Kota  Medan  dan terkoneksi  langsung  ke  layar  monitor, sehingga proses pemantauan dan
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 6 NOMOR 1 HALAMAN 59 - 68
pengawasan  arus  jalan    di  Kota  Medan menjadi lebih mudah.
Selain pada unit turjawali, pengendalian dan  pengawasan  pada  unit  gakkum  juga dilakukan dengan lebih banyak pembuatan pos  penjagaan  di  sekitaran  dekat  jalan  tol, hal  ini  dilakukan  mengingat  tingkat kecelakaan sering sekali terjadi di jalan tol, selain  itu  unit  gakkum  juga  melakukan kerja  sama  dengan  polsek  setempat  untuk menindak  kecelakaan  lalu  lintas  yang terjadi  agar  lebih  cepat  teratasi.  Dalam proses  penindakan  yang  dilakukan    unit gakkum dalam menangani kecelakaan lalu lintas,  dilihat  dari  jenis  kecelakaan  yang terjadi, jika kecelakaan yang terjadi adalah kecelakaan  ringan  dan  tidak  menimbulkan korban  jiwa,  biasanya  pihak  kepolisian mengupayakan untuk berdamai, dan penggantian  kerugian  secara  materiil  oleh orang  yang  melakukan  pelanggaran  serta teguran, jika terjadi kecelakaan berat, maka pihak  polisi  melakukan  upaya  penindakan sehingga  sampai  ke  pengadilan,  penilaian kerugian  secara  meteriil  yang  dialami  atas kecelakaan tersebut, bahkan ikut memproses  klaim  jasa  raharja  masyarakat yang terkena kecelakaan berat.

## Responsibility
Responsibilitas merupakan  salah  satu bagian penting dalam akuntabilitas, responsibilitas melihat bagaimana tanggung  jawab  suatu  organisasi  dalam menjalankan tugas dan fungsinya, menurut Koppel (2005) dalam indikator rasponsibility  kunci  penegasannya  adalah “ did  the  organization  follow  the  rules? ” (apakah  suatu  organisasi  sudah  mengikuti aturan  –aturan  hukum?)  asturan  hukum dalam hal ini sama dengan undang-undang dan  standar  yang  telah  ditetapkan  oleh organisasi  tersebut,  yaitu  Satuan  Lalu Lintas (Satlantas ) Polrestabes Medan.
Kepolisian  Satlantas  mempertanggung jawabkan kinerjanya sesuai dengan undang-undang  yang  mengaturnya  yaitu undang-undang  No  2  Tahun  2002  tentang Kepolisian  RI  dan  undang-undang  No  22 Tahun  2009  tentang  lalu  lintas  jalan  dan
angkutan umum. Seluruh program kegiatan yang  ditetapkan  telah  mengacu  kepada undaang-undang No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas jalan dan angkutan umum, selain menjadikan  undang-undang  sebagai  salah satu  dasar  pelaksanaan  kinerja  Satlantas, terdapat juga visi misi dan SOP yang harus diterapkan dalam mejalankan tugas. Sebagai  salah  satu  unit  yang  bertugas melakukan  penindakan,  pengawasan  dan penertiban  lalu  lintas  unit  turjawali  harus melakukan  berdasarkan  aturan  yang  telah ditetapkan, dari hasil wawancara ditemukan bahwa terdapat beberapa kelengkapan yang harus  dimiliki  oleh  kepolisian  yang melakukan  tugas  turun  kejalan  yaitu; kelengkapan  per  orangan  seperti  identitas diri (KTP, SIM, KTA), surat perintah tugas, surat  tilang  dll,  kelengkapan  kendaraan baik  roda  dua  maupun  empat  dan kelengkapan  atribut  dengan  menggunakan baju dinas yang lengkap dan rompi.

## Responsiveness
Responsiviness atau  dalam  bahasa indonesia  disebut  sebagai  ketanggapan merupakan  dimensi  akuntabilitas  yang terakhir,  dimana  dari  responsivitas  ini melihat  bagaimana  organisasi  kepolisian Satlantas berupaya untuk memenuhi harapan    dari  masyarakat  terhadap pelayanan  yang  diberikan,  dan  terciptanya kelancaran  dalam  berlalu  lintas.  Dimensi responsivitas ini penting sekali dikarenakan dengan  adanya  respon  atau  ketanggapan yang  cepat  dan  baik  diberikan  mampu meningkatkan kesejahteraan kepada masyarakat.
Hasil  penelitian  menjelaskan  bahwa pendapat masyarakat terkait dengan respon kepolisian  terhadap  masalah  lalu  lintas masih  kurang,  hal  ini  dapat  dilihat  dari wawancara  dengan  para  masyarakat  yang mengatakan  walaupun  sudah  dilakukan upaya  pembuatan  ATCS  sebagai  upaya pebaharuan  penertiban  lalu  lintas,  namun pada  kenyataanya  ATCS  seolah  tidak berfungsi,  karena  masih  ditemukannya banyak  pelanggaran  lalu  lintas  di  kota medan  yang  masih  terjadi  serta  untuk
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 6 NOMOR 1 HALAMAN 59 - 68
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
kecalakaan  lalu  lintas  sendiri,  pihak kepolisian sering terlambat dalam penanganan dan prosedur kepolisian dalam pengurusan ribet dan berbeit-belit.

## KESIMPULAN
Akuntabilitas  merupakan  salah  satu bentuk  prtangungjawaban  kinerja  yang harus  dilakukan  oleh  setiap  instansi pemerintah  dalam  menciptakan  good  dari hasil penelitian dapat disimpulkan akuntabilitas  kinerja  satuan  lalu  lintas polrestabes  Kota  Medan  masih  kurang dalam  menangani  pelanggaran  lalu  lintas, hal  ini  dapat  dilihat  dari  segi  tranpasracy atau  keterbukaan  kepada  masyarakat  Kota Medan masih sangat kurang, selain itu dari indikator controllability, kepolisian satlantas perlu ditingkatkan lagi khususnya dalam pengawasan pelanggaran lalu lintas, serta  respon  pihak  kepolisian  menyikapi pelanggaran  lalu  lintas  dan  kecelakaannya juga  masih  kurang,  adanya  di  lakukan pembuatan  ATCS  sebagai  bagian  dari upaya pebaharuan guna mengurangi pelanggaran  lalu  lintas  di  Kota  Medan dinilai masih belum terlaksana dengan baik, hal  ini  dapat  dilihat  bahwa  keberadaan ATCS  seolah  hilang  dengan  masih banyaknya  ditemukan  pelanggaran  lalu lintas di Kota Medan.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Penelitian  ini  tidak  lepas  dari  bantuan dan  arahan  berbagai  pihak,  untuk  itu penulis mengucapakan terimakasih kepada Polrestabes  Kota  Medan,  Satuan  Lalu Lintas Kota Medan, atas bantuannya dalam membantu peneliti untuk perizinan penelitian dan pengumpulan data penelitian.  Penulis  juga  berterimakasih kepada  para  dosen  dan  Prodi  Ilmu Administrasi Publik yang telah memberikan  arahan  dan  masukan  dalam penulisan  ini  sehingga  berjalan  dengan lancar.

## DAFTAR PUSTAKA
Creswell, Jhon, W. (2015). Reserch Disign Pendekatan  Kualitatif,  Kuantitatif  dan Mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Dwiyanto,  A.  (2008). Mewujudkan  Good Governance Melalui  Pelayanan Publik. Yogyakarta:  Universitas  Gadjah  Mada Press.
Hartati,  A.,  Fanggidae,  H.c.,  Binawati,  E.,
Aisyah,  Dr.  S.,  ...&  Lerrick,  Y.  F.
(2020). Pengukuran Kinerja

## Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi.
Bandung  :  Penerbit  Media  Sains Indonesia.
Koppel,  J.,  GS.  (2005). Pathologies  of Accountability: ICANN and the Challenge of “Multiple Accountabilities Disorder.
Sugiyono.  (2017). Metode  Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . Bandung : Alfabeta, CV.
Bakri.,  Nuh,  M.S.,&  Badaru,  B.  (2020).
Efektivitas Penerapan Program E-Tilang Dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Lalu  Lintas. Journal  Of  Lex  Theory (JLT), 1(1),  82-98.
Economic  And  Sosial  Council  UN.  2004. https://www.un.org/en/development/des a/policy/cdp/cdp_ecosoc/e_2004_94.pd f
Handayani,  D.,  Ophelia,  R.  O.,  & Hartono,W. (2017). Pengaruh Pelanggaran  Lalu  Lintas  Terhadap Potensi Kecelakaan Pada Remaja Pengendara  Sepeda  Motor. Jurnal
Matriks Teknik Sipil , 838-843
Humairoh,  Siti,  dkk  (2022).  Analisis
Transparansi Dalam Mendukung Akuntabilitas  Revitalisasi  Dana  Desa Pada  Desa  Monev  Kecamatan  Manes, Kabupaten Pendeglong. Jurnal Moderat, 8(1), 79-81.
Kurniawan, Ragil. (2016). Kinerja
Kepolisian Dalam
Penanganan Kecelakaan  Lalu  Lintas  (Studi  Kasus
Polisi Resor Samarinda). E Junral Ilmu Padjadjaran , 4(4), 1879-1892. Pratama,  R.,  N.(2022).  Difusi  Inovasi Program Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di Kota
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 6 NOMOR 1 HALAMAN 59 - 68
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
Pekanbaru. Jurnal  Pendidikan  dan Sosial Humaniora , 2(2). 192-112. SM, C., Haryati. R., A., & Desi, K. (2018).
Efektivitas Implementasi E-Tilang
Kendaraan  Bermotor  Dalam  Rangka
Tertib  Berlalu  Lintas  Pada  Korps  Lalu Lintas  Polri. Jurnal  Sekretaris  dan Manajemen , 2(2), 217-224. Medan.tribunews.com.  (2022).  Operasi
Patuh  Toba  Tahun  2009  di  Medan ditemukan  2.362  Kendaraan  Bermotor yang Melanggar Lalu
Lintas. https://medan.tribunnews.com/2022/06/ 14/sehari-operasi-patuhtoba-2022- polda-sumut-catat-303-pelanggaran (diakses tanggal 28 februari 2023). WHO.  2016.  Road  Traffic  Injuries. http://www.who.int    (Diakses  tanggal  25 feb 2013). Undang-Undang  No.  22  Tahun  2009 Tentang  Lalu  Lintas  Jalan  dan  Angkutan Jalan. Undang-udang No 14 Tahun 2008 Pasal 7 Ayat 2 Tentang Keterbukaan Publik.
Peraturan  Daerah  Kota  Medan  No.  9. Tahun  2016  Tentang  penyelenggaraan lalu lintas dan Angkutan Jalan.