Pengelolaan Parkir Di Tepi Jalan Umum Dalam Wilayah Kota Meulaboh Oleh Dinas Perhubungan Aceh Barat
Mawardani. AN 1 , Cut Devi Maulidasari 2
1,2 Universitas Teuku Umar E-mail: mawar121101@gmail.com 1 , cutdevimaulidasari@utu.ac.id 2
Article History:
Received: 28 Juni 2022 Revised: 30 Juni 2022 Accepted: 30 Juni 2022 Abstract:  The  increasing  population  in  Indonesia makes the number of means of transportation used by the  community  also  increases,  cousing  the  flow  of vehicles  on  the  highway  to increase.  The  purpose  of this  study  is  to  see  the  importance  of  the  role  of  the Dishub  of  West  Aceh  Regency  in  managing  parking on  the  edge  of  public  roads  so  that  it  can  bee  seen whether the role of Dishub can increase PAD in the city  of  Meulaboh.  This  research  was  conducted through  a  descriptive  approach.  The  use  of  data collection techniques is done by means of interviews, observation,  and  documentation.  The  results  show that the role of Dishub has not been able to increase the community’s PAD. The strategy that can be done is  that  Dishub  needs  to  manage  and  supervise  the formation  of  8  regional  points  in  the  City  of Meulaboh  to  manage  parking  on  the  edge  of  the public  in  collaboration  with  62  parking  attendants for  the  Meulaboh  community.  In  addition,  facilities and  infrastructure  are  proposed  as  a  form  af providing  facilities  for  parking  attendants,  namely parking  clothes/vests,  name  bests,  and  parking facilities.

## Keywords: Management,
Parking, West Aceh District Transportation Office

## PENDAHULUAN
Perubahan era globalisasi yang berkembang begitu cepatnya, menuntut setiap masyarakat untuk dapat menyesuaikan dirinya terhadap mobilitas yang semakin maju di aktivitas kehidupan sosialnya. Hal ini menjadi suatu alasan bagi masyarakat perlu menggunakan fasilitas transportasi guna menjalankan aktivitas kehidupannya yang lebih efisien  (Pribadiono, 2016). Perkembangan dunia  transportasi  di  era  ini,  manusia  memerlukan  peran  dari  suatu  lembaga  untuk menghubungkan  berbagai  perjalanan  yang  mereka  jalani,  salah  satu  lembaga  tersebut  adalah Dinas  Perhubungan.  Dinas  perhubungan  diperlukan  guna  melakukan  penyelenggraan  dalam perencanaan,  pembinaan,  pemberian  sarana  prasarana  dan  menyusun  serta  menetapkan  jaringan transportasi,  tujuan  nya  adalah  mempermudah  masyarakat  dalam  melaksanakan  aktivitas perjalannya  (Nurhasanah,  2017).  Pengelola  pelayaran  yang  sering  dilakukan  oleh  Dinas Perhubungan dalam menjalankan tugas adalah pemberian akses sarana prasarana parkiran.
Menurut    (Hidayat  &  Machali,  2012)  keadaan  masyarakat  saat  ini  menunjukkan perkembangan  yang  begitu  dinamis  dan  selalu  menyesuaikan  dirinya  dengan  tingkat pertumbuhan  ekonomi  yang  terjadi,  hal  ini  mengindikasikan  bahwa  masyarakat  mengalami
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
empowerning yang  begitu  baik.  Selaras  dengan  perkembangan  itu,  pertumbuhan  penduduk  di Indonesia yang semakin meningkat membuat jumlah alat transportasi yang digunakan masyarakat juga  semakin  bertambah  sehingga  menyebabkan  arus  kendaraan  dijalan  raya  bertambah  padat. Persoalan  ini  juga  dirasakan  oleh  masyarakat  Aceh,  pertumbuhan  penduduknya  yang  signifikat membuat  Dinas  Transportasi  perlu  analisis  strategi  penataan  transportasi  dengan  baik  melalui peningkatan kawasan parkir.
Dinas  Perhubungan  (Dishub)  Aceh  Barat,  merupakan  salah  satu  dinas  yang  bertugas dalam  menjalankan  fungsi  penyelengaraan  penataan  dan  pembinaan  transportasi  masyarakat Kabupaten Aceh Barat.  Dishub menjalankan tugasnya berdasarkan keperluan Pemerintah Daerah dibawah tanggung jawab Bupati dan sekretaris daerah Aceh Barat. Dishub Aceh Barat memiliki tugas utama yang wajib dilaksanakan yaitu mengurus bidang transportasi atas dasar asas otonomi daerah.  Salah  tugas  pokok  dishub  adalah  dengan  mengelola  parkiran  ditepi  umum,  tujuannya adalah untuk dapat menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan tersebut tentunya dapat berguna bagi daerah itu sendiri baik dalam segi pembangunan daerah maupun sebaliknya.
Pembangunan  tersebut  dapat  dilihat  dan  diartikan  sebagai  salah  satu  upaya  untuk meningkatkan produktifitas sumber daya alam itu sendiri baik secara potensial maupun finansial. Dengan adanya pembangunan yang baru yang berasal dari hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu parkir maka dapat dikatakan daerah tersebut telah melakukan perubahan dari masa lampau ke  masa  sekarang  (Siahaan,  Kesek,  2012).  Dengan  demikian  peran  Dinas  Perhubungan Kabupaten  Aceh  Barat  khususnya  tentang  Pelaksaan  Parkir  yang  mempunyai  peran  sangat penting dalam pengawasan yang akan membawa dampak positif dan negatif untuk masyarakat.
Berdasarkan  uraian  diatas,  maka  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  melihat pentingnya peran Dishub Kabupaten Aceh Barat dalam pengelolaan parkiran ditepi jalan umum sehingga dapat diketahui apakah peran Dishub dapat meningkatkan PAD di kota Meulaboh.
Dengan  demikian  peran  Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Aceh  Barat  khususnya  tentang pelaksanaan  parkir  yang  mempunyai  peran  sangat  penting  dalam  pengawasan  yang  akan membawa dampak positif dan negatif untuk masyarakat, dengan demikian penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ Pengelolaan Parkir Di Tepi Jalan Umum Dalam Wilayah Kota Meulaboh “

## LANDASAN TEORI Parkir
Menurut  Dirjen  Perhubungan  Darat  Nomor  272/HK.105/DRJD/96  parkir  adalah  kondisi dimana  transportasi  yang  digunakan  oleh  seseorang  tidak  berjalan  atau  berhenti  beberapa  saat yang telah ditingalkan oleh pengendaranya.  Pada dasarnya pengendara  akan  dilarang  untuk memarkirka  kendaraanya  (Wulandari,  2015).  sedangkan  Jalan  umum  artikan  sebagai  prasarana transportasi  yang  telah  disediakan  oleh  pemerintah  meliputi  aspek  yang  dapat  digunakan  oleh masyarakat  umum  (Pandey  V.,  2016).  Penyediaan  prasarana  jalan  umum  tentunya  juga diperlukan  tempat  parkiran  sebagai agar pengendara  yang  dapat  merasa  nyaman  dan  aman  saat meninggalkan  kendaraannya.  Menurut  (Wiwin  Nurzanah,  2019)  penyediaan  fasilitas  dan penetapan  lokasi  parkiran  di  tepi  jalan  umum  diperlukan  perencanaan  secara  terbuka  untuk melihat  keselamatan  lalu  lintas,  tata  letak  ruangan  daerah,  kemudahan  penggunaan  falitas  dan kelestarian lingkungan hidup.

## Pengelolaan Parkiran
Pengelolaan  adalah  suatu  aktivitas  yang  dilakukan  melalui  perencanaan,  pengarahan,
pengawasan  dan  mengorganisir  segala  bentu  sumber  daya  agar  tercapai  tujuan  yang  telah ditetapkan  (Mannuhung  et  al.,  2018).  Menurut  (Wulandari,  2015) Pengelola  parkir  diartikan sebagai  bentuk  aktivitas  untuk  merencanakan  dan  mengimplementasikan  kebijakan-kebijakan berdasarkan  kentuan  hukum  melalui  penerapan  rambu  petunjuk,  informasi  dan  rambu  larangan pada bidang perhubungan darat. (Imran, 2016) mengungkapkan bahwa terdapat beberapa sarana kebijakan transportasi, yaitu:
1. Memilihara fungsi jalan umum sesuai dengan implemntasinya.
2. Meningkatkan PAD melalui retribusi parkir.
3. Memperoleh efisiensi dan keselamatan lalu lintas
4. Melakukan pengendalian terhadap jumlah trasnportasi pada kawasan jalan umum.

## Pengertian Jalan
Jalan  adalah  prasarana  transportasi  darat  yang  meliputi  segala  bagian  jalan,  termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan  tanah,  diatas  permukaan  tanah,  dibawah  permukaan  tanah  atau  air,  serta  diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, dan jalan kabel (UU RI No 38 Tahun 2004).

## METODE PENELITIAN

## Jenis Dan Sumber Data
Dalam  penelitian  ini  dilakukan  melalui  jenis  penelitian  kualitatif.  Menurut  (Rahmatillah &  Hasanah,  2020),  penelitian  jenis  kualitatif  meninjau  hasil  berdasarkan  deskriptif  dan  melalui pendekatan  analisis  yang  induktif.  Pendakatan  yang  dilakukan  melalui  sifat  deskriptif,  dimana penulis ingin melihat gambaran terkait peran Dishub Kab.Aceh Barat dalam mengelola parkiran ditepi  umum  di  Kota  Meulaboh.  Tempat  dan  sumber  data  yang  diperoleh  berasal  dari  Kantor Dishub  Kab.Aceh  Barat,  melalui  pengumpulan  data  primer  dan  sekunder.  Data  primer  didapat dari hasil wawancara langsung bersama Kasubbag Perhubunga Darat, Kasi Sarana dan Prasarana, dan  Pegawai  pada  Dinas  Perhubungan  Aceh  Barat  serta  melakukan  survei  terhadap  Juru  Parkir wilayah Kota Meulaboh. Selain itu, data sekunder diperoleh dari website Dinas Perhubungan dan jurnal lainnya yang relevan terhadap penelitian yang dikaji.

## Teknik pengumpulan data
Penggunaan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara  wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini melakukan wawancara secara langsung dengan Pembina Juru Parkir Kasi Sarana dan Prasarana dan juga kepada Kabid Sub Bagian Perhubungan Darat sebagai data  primer  dalam  penelitian  ini.  Penelitian  ini  melakukan  observasi/pengamatan  dengan  cara terjun  secara  langsung  ke  lapangan/lokasi  penelitian  salah  satunya  di  Kota  Meulaboh  Jalan Nasional deretan Toko Modis untuk mengetahui dan mengamati seputar Juru Parkir Oleh Dishub Aceh Barat. Dokumentasi dalam penelitian ini penulis peroleh dari dokumentasi yang diberikan oleh instasi pada Kantor Dishub Aceh Barat yang terkait dengan pengelolaan parkir di tepi jalan umum.

## Waktu Dan Tempat Penelitian
Waktu  yang  dibutuhkan  dalam  menjalankan  penelitian  ini  adalah  4  bulan,  penelitian  ini dilakukan  pada  Kantor  Dinas  Perhubungan  yang  beralamat  di  Jalan  Mereubo  Kecataman Mereubo  Kabupaten  Aceh  Barat  dan  disisi  jalan  umum  dalam  Wilayah  Kota  Meulaboh  salah satunya adalah di Jalan Nasional di deretan Toko Modis.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengelolaan Dan Pengawasan Parkir Di Kota Meulaboh
Pengelolaan  parkir  ditepi  umum  di  Kota  Meulaboh  perlu  untuk  mengimplementasikan fungsi-fungsi  manajemen  pengawasan  guna  terlaksanakan  tujuan  parkiran  yang  lebih  objektif, aman dan tidak terjadinya macet. Pengelolaan dan pengawasan yang dapat dilakukan oleh Dishub Aceh  Barat  adalah  dengan  bekerjsama  dengan  pihak  ketiga  (perorangan/perusahaan).  Dishub perlu untuk merekrut jasa juru parkir untuk ditempatkan ke titik-titik kota yang diperlukan oleh masyarakat  melalui  perjanjian  sesuai  dasar  hukum.  Berikut  ini  merupakan  target  posisi  dan jumlah juru parkir yang dibutuhkan untuk ditempatkan diberbagai titik wilayah kota Meulaboh.
Tabel 1. Target Posisi dan Jumlah Juru Parkir NO Lokasi Parkir Jumlah Juru Parkir 1 Jalan Gajah Mada 9 Orang 2 Jalan Nasional 21 Orang 3 Jalan Iskandar Muda 4 Orang 4 Jalan Teuku Umar 10 Orang 5 Jalan Manek Roo 3 Orang 6 Jalan Singgah Mata 7 Orang 7 Jalan T. Chik Ali Akbar 3 Orang 8 Jalan Daud Dariyah 7 Orang Total Juru Parkir 62 Orang
Berdasarkan  Tabel  1.  Diatas,  terdapat  10  titik  lokasi  yang  diprioritaskan  untuk  dikelola dan  dilakukan  pengawasan  oleh  Dishub  Aceh  Barat,  sehingga  dibutuhkan  62  orang  jasa  juru parkir  yang  akan  ditempatkan  ditepi  jalan  umum.  Selain  menempatkan  juru  parkir  pada  lokasi, Dishub  juga  perlu  melakukan  pengawasan  dan  evaluasi  untuk  membina  juru  parkir  agar  dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

## Retrebusi Penyetoran Pengelolaan Parkir
Pada  pengelolaan  parkir  di  Kota  Meulaboh  perlu  untuk menandatangani  surat  perjanjian kerja antara Dishub dan juru parkir dalam melaksanakan pengelolaan Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Meulaboh selama 12 bulan, hal ini dilakukan selain menertibkan trasnportasi diwilayahnya juga  dapat  meningkatkan  PAD  masyarakat  Meulaboh  melalui  setor  retribusi.  Penyertoran pemungutan  retribusi  di  tepi  jalan  umum  diatur  pada  Nomor  13  Tahun  2011  tentang  Retribusi Jasa Umum, dimana Pihak kedua (Juru Parkir) diwajibkan untuk melakukan penyetoran kepada Pihak  Pertama  (Dishub)  setiap  harinya  sebesar  Rp.  5.000,  kecuali  jika  kondisi  dilapangan terkendala  keadaan  tertentu  seperti  hujan  lebat,  hari  besar  nasional  dan  keagamaan,  serta  pihak kedua  dalam  keadaaan tidak  bertugas  karena  sakit atau  halangan  penting lainnya, maka  dari  itu sarana dan prasarana sangat dibutuhkan dalam pelayanan parkir.

## Penyediaan Sarana dan Prasaran Pengelolaan Parkir
Pendapatan Asli Daerah yang diterima oleh juru parkir saat ini sangatlah bergantung pada sarana  dan  prasarana  yang  dimilikinya.  Namun  sarana  dan  prasarana  di  juru  parkir  kota Meulaboh  saat  ini  masih  belum  maksimal,  sehingga  hal  ini  memberi  dampak  yang  ketidak seriusan  juru  parkir  dalam  menjalankan  tugasnya  dan  berdampak  rendahnya  PAD  yang dihasilkan.  Hal  ini  menuntut  Dishub  Aceh  Barat  untuk  memperhatikan  fasilitas  yang  harus
disediakan  bagi  juru  parkir  agar  dapat  menjalankan  tugasnya  dengan  baik.  Berikut  ini  adalah usulan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh juru parkir.
Tabel 2. Sarana dan Prasarana Juru Parkir Fasilitas Usulan Kebutuhan Sarana 1) Baju Parkir/Rompi 2) Bet Nama Prasarana 1) Fasilitas parkir
Berdasarkan Tabel 2. Diatas terdapat 2 sarana dan 1 prasarana yang dibutuhkan oleh juru parkir  di  kota  Meulaboh  untuk  menjalankan  tugasnya  dengan  baik.  Sarana  dan  prasarana  yang fasiliaskan  diharapkan  akan  memberi  keamanan,  layanan  tempat,  serta  kenyamatan  masyarakat dalam menggunakan  jasa  juru  parkir  agar  tidak  di  diskriminatif  dan  dapat  diperlakukan  dengan bijak oleh masyarakat.

## KESIMPULAN

## Simpulan
Berdasarkan hasil dari penelitian mengenai pengelolaan parkir di tepi jalan umum dalam di  Kota  Meulaboh  maka  penulis  dapat  mengambil  kesimpulan  bahwa  peran  dinas perhubungan dalam  pengelolaan  parkir  sudah  berjalan  dengan  baik,  namun  belum  adanya  kerjasama  yang mendalam  pada  jasa  juru  parkir.  karena  bisa  kita  lihat  dalam  pemungutan  parkir  dilapangan masih  belum  sesuai  dengan  peraturan  dimana  juru  parkir  meminta  lebih  kepada  pengguna  jasa dari tempat parkir untuk kendaraan bermotor roda 2 dengan membayar restribusi parkir sebesar Rp.2000  yang  seharusnya  dalam  peraturan  daerah  hanya  membayar  Rp.1000,  sehingga  juru parkir  banyak  mendapatkan  keuntungan. Menurut  pengamatan  penulis,  target  PAD  dari  potensi pemungutan parkir dapat ditentukan lebih besar walaupun selama ini target PAD yang diberikan kepada DISHUB dapat dicapai 100%. Hasil pengelolaan dan pengawasan, dibentuk 8 titik daerah Kota  Meulaboh  untuk  menempati  mengelola  parkir  ditepi  umum  dengan  62  juru  parkir.  Hal  ini dilakukan untuk agar pengelolaan transportasi di wilayah Kota Meulaboh dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Selain itu sarana dan prasarana diusulkan sebagai bentuk penyediaan fasilitas bagi juru parkir yaitu  baju parkir/rompi, bet nama, dan fasilitas parkiran.

## Saran
Oleh  karena  besarnya  potensi  parkir  dilapangan  dan  kurang  tertibnya  petugas  parkir dalam memungut dan menyetorkan pemungutan parkir maka menurut hemat penulis perlu untuk di lakukan hal-hal sebagai berikut:
1. Pentingnya  penyusunan  peraturan  Bupati  tentang  penyelenggaraan  perparkiran  yang dilanjutkan  dengan  sosialisasi  kepada  masyarakat,  pedagang  atau  pemilik  bangunan/toko ditepi jalan umum, petugas parkir dan pihak-pihak dari instansi pemerintah. Dan pentingnya perhitungan ulang potensi parkir dengan besaran yang dapat menguntungkan daerah.
2. Pentingnya  pembinaan  bagi  pengelola  parkir  dan  juru  parkir   oleh  dinas  perhubungan.  Dan pentingnya  pembuatan  untuk  penggunaan  parkir  elektronik  pada  tempat-tempat  khusus seperti rumah sakit, pusat perbelanjaan,dan pusat-pusat keramaian lainnya seperti contoh nya pemasangan cctv.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## DAFTAR REFERENSI
Hidayat, A., & Machali, I. (2012). Pengelolaan Pendidikan (Konsep, Prinsip, dan Aplikasi dalam Mengelola sekolah dan Madrasah). Universitas Pendidikan Indonesia , 4–6.
Imran, A. A. (2016). Implementasi kebijakan pengelolaan parkir di tepi Jalan Umum Gajah Mada oleh  Dinas  Perhubungan  Kota  Samarinda. Administrasi  Negara , 4 (2),  2809–2822. https://ejournal.an.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2016/05/An_Ejurnal_Imran (05-18-16-09-07-27).pdf
Mannuhung,  S.,  Tenrigau,  A.  M.,  &  D,  D.  (2018). MANAJEMEN  PENGELOLAAN  MASJID DAN REMAJA MASJID DI KOTA PALOPO . 1 (1), 14–21.
Nurhasanah. (2017). ANALYSIS OF PERFORMANCE OPERATIONAL CONTROL SECTOR (DALOPS) IN DUMAI CITY TRANSPORTATION DEPARTMENT. JOM FISIP , 4 (2), 1–15.
Pandey  V.,  S.  (2016).  Pentingnya  Pembangunan  Sarana  Prasarana  Transportasi  Sebagai  Upaya Membangun Desa Di Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo. Tekno , 14 (66).
Pribadiono,  A.  (2016). Transportasi  Online  Vs  Transportasi  Tradisional  Non-Online  Persaingan Tidak  Sehat  Aspek  Pemanfaatan  Aplikasi  Oleh  Penyelenggara  On  Line. Lex  Jurnalica , 13 (2), 126–138. https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/1540/1404 Rahmatillah,  N.,  &  Hasanah,  U.  (2020).  STRATEGI  PEMASARAN  PRODUK-PRODUK GADAI  SYARIAH  DALAM  MENINGKATKAN  JUMLAH  NASABAH  DITINJAU DARI PERSPEKTIF ISLAM. Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam , I (I), 16–31.
Siahaan,  Kesek,  F.  (2012).  Efektivitas  Dan  Kontribusi  Penerimaan  Pajak  Parkir  Terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  Kota  Manado. Journal  EMBA , 1 (4),  1922–1933,  ISSN  2303- 1174.
Wiwin  Nurzanah,  I.  D.  A.  (2019).  Studi  Aksesibilitas  Transportasi  Berkelanjutan  Untuk Penyandang  Cacat  (Disabilitas)  Di  Pusat  Kota  Medan. Saintek  ITM , 31 (2),  50–63. https://doi.org/10.37369/si.v31i2.35
Wulandari,  S.  (2015).  Pengelolaan  Parkir  Tepi  Jalan  Oleh  UPTD  Pengelola  Parkir  Pada  Dinas Perhubungan  Di  Kota  Samarinda. EJournal  Ilmu  Administrasi  Negara , 3 (1),  35–46. ejournal.an.fisip-unmul.ac.id