Intizar Vol. 26 No. 2 (2020) DOI: https://doi.org/10.19109/intizar.v26i2.7471

## Copyright © 2020 Intizar
ISSN 1412-1697 (Print) ; ISSN 2477-3816 (Online) http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar

## Peran Lembaga Konsultasi dalam Merubah Sikap dan Persepsi Istri Korban Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga di Sambas Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif
Tamrin 1  , Sardjana Orba Manullang 2 , Gunawan Widjaja 2 , Hotmaria H. Sijabat 3
1 IAI Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, Indonesia
2 Universitas Krisnadwipayana Jakarta, Indonesia
3 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Indonesia
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran lembaga konsultasi dalam merubah sikap dan persepsi istri korban dampak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan bertitik tolak pada pendekatan analitis deskriptif  untuk  mendapatkan  data  tersebut  dengan  pengamatan  dan  wawancara.  Penelitian  ini menemukan bahwa sikap istri korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) selalu menutup diri dikarenakan tindakan tersebut aib keluarga dan berpersepsi perbuatan pelaku semata-mata kehilafan. Oleh  karena  itu  peran  lembaga  konsultasi  dan  bantuan  hukum  (LKBH)  Sambas  sangat  penting dalam menggali informasi dari korban terkait fakta lapangan melalui pendekatan komunikatif dan persuasif, serta nilai kemaslahatan yang tertuang pada Al-Qur’an.
Kata Kunci: lembaga konsultasi, kekerasan dalam rumah tangga, hukum Islam, hukum positif
Abstract: This study aims to determine how the role of consulting institutions in changing attitudes and perceptions of wives of victims of domestic violence (KDRT). The research  method used is empirical research with a starting point of a descriptive analytical approach to obtain the data by observation and interviews. This study found that the attitude of the wife of the victim of domestic violence (KDRT) always closes herself because the action is a family disgrace and the perception that the perpetrator's act is simply an error. Therefore the role of the Sambas consultation and legal aid institution (LKBH) is very important in extracting information from victims related to facts on the  ground  through  communicative  and  persuasive  approaches,  as  well  as  the  value  of  benefit contained in the Al-Qur'an.
Keywords: consultancy agencies, domestic violence, Islamic law, positive law

## Pendahuluan
Membangun rumah tangga (RT) merupakan bentuk  kasih  sayang  sepasang  manusia  yang diwujudkan dalam ikatan sakral sebuah pernikahan. Masing-masing kedua mempelai, sanak famili, dan tetangga ikut memberikan selamat serta doa kepada pasangan  mempelai  yang  sedang  melangsungkan
 Corresponding Author: Tamrin (tamrinmuchsin69@gmail.com). IAI Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, Indonesia
pernikahan. Sakinah,  mawaddah,  warahmah (samawa)  merupakan  sebuah  doa  yang  lumrah diterima  oleh  pengantin.  Namun,  suatu  keadaan yang  tidak  diinginkan  sebagai  ancaman  terhadap nilai-nilai  moral  di  masyarakat  bisa  terjadi  dalam ruang  lingkup  RT  (Rahaman,  2011).  Tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), lazimnya
Tamrin, Sardjana Orba Manullang, Gunawan Widjaja, Hotmaria H. Sijabat
antara pelaku dan korban yang merupakan anggota keluarga di dalam RT.
Permasalahan sosial pada ruang lingkup RT adalah tindak kekerasan pada istri. Masalah sosial timbul  dari  kekurangan  individu  yang  bersumber pada  faktor  ekonomi,  kebudayaan  dan  lain-lain serta merupakan pelanggaran norma-norma moral dalam  masyarakat  (Nasution,  2004).  Kekerasan pada  konteks  RT  kebanyakan  dilakukan  seorang suami  seperti  memukul  atau  menampar  istri  dan melontarkan  lisan  yang  tidak  etis  ialah  bentuk diskriminasi.  Diskrminasi  terhadap  perempuan dapat diartikan sebagai suatu hal yang mengucilkan,  membedakan  atau  melakukan pembatasan atas dasar jenis kelamin dengan tujuan untuk  menghalangi,  meniadakan  pengakuan terhadap dinikmatinya HAM dan kebebasan dasar oleh  kaum  perempuan  (Margaret  A  dan  Thomas (Penyunting), 2001; Kania, 2015).
Kultur budaya yang berkembang dimasyarakat,  pada  konteks  pasangan  suami-istri pada  umumnya  mengedepankan  suami  daripada posisi  istri.  Yang  mana  kultur  budaya  ini  harus dibenahi  pada  tatanan  hukum  di  Indonesia,  dan tentunya menjadi perhatian serius karena ini bicara kehidupan  hukum  dan  perilaku  bangsa,  termasuk didalamnya  pembinaan  individu  dan  sosial (Warassih, 2005). Sebagai bentuk sarana pencegahan  tindakan  KDRT  agar  tidak  secara masif dilakukan terus menerus, dengan diundangkannya  suatu  legislasi  hukum  pada tatanan  sistem  hukum  di  Indonesia  merupakan salah  satu  harapan  untuk  dapat  meminimalisir masalah tindak KDRT terhadap istri  (Margaret A dan  Thomas  (Penyunting),  2001).  Berlakunya Undang-Undang  Penghapusan  KDRT  Nomor  23 Tahun  2004  mendefinisikan  secara  yuridis mengenai KDRT adalah semua perbuatan terhadap orang lain terutama perempuan, yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik
fisik, seksual, psikologis atau menelantarkan rumah tangga  termasuk  mengancam  untuk  melakukan suatu  perbuatan,  pemaksaan,  atau  perampasan kemerdekaan  dengan  melawan  hukum  dalam lingkungan rumah tangga.
Pemberlakuan Undang-Undang Penghapusan  KDRT  dapat  dimaknai  sebagai proses jerih payah kaum perempuan yang berbuah keberhasilan  dalam  upaya  mengentas  kekerasan terhadap perempuan yang dilatarbelakangi gender. Pada  perspektif  islam  bahwa  perilaku  KDRT bukanlah bersumber dari ajaran agama, karena pada dasarnya  sebuah  pernikahan  dibangun  dengan kasih  sayang  (Zulkifli,  2019).  Pendapat  Mansour Fakih  yang  notabene  merupakan  pendamping masyarakat khusus pelatihan dan konsultasi gender, mendefinisikan kekerasan itu berbentuk hantaman yang  menyerang  fisik  ataupun  mental  orang  lain yang menjadi sasarannya (Samadani, 2013).
Bentuk tindak kekerasan pada istri terdiri atas kekerasan  pada  jasmani,  psikis,  ekonomi,  serta tekanan  seksualitas.  Pada  deklarasi  Perserikatan Bangsa-Bangsa  (PBB)  yang  disebut  sebagai kekerasan  pada  istri  dirumuskan  yaitu  segenap wujud  tindakan  yang  mengakibatkan  tekanan jasmani  psikis  dan  seksualitas  termasuk  juga tindakan intimidasi terhadap hak-hak kemerdekaan kaum  perempuan  secara  semena-mena  baik peristiwa  yang  terjadi  di  ruang  publik  maupun kehidupan privat/keluarga, bermotifkan perbedaan jenis kelamin (Nofiardi, 2016; Lihat juga Deklarasi PBB  Tentang  Penghapusan  Tindak  Kekerasan Terhadap Perempuan Pasal 1).
Berdasarkan  hasil  obsevasi  peneliti  pda  6 Januari 2020 di Kantor Polres Sambas, data KDRT menunjukan  bahwa  pada  tahun  2017  terdapat  13 kasus,  tahun  2018  berjumlah  10  kasus  dan  tahun 2019 berjumlah 7 kasus. Berdasarkan data di atas, menunjukan bahwa secara kuantitatif kasus KDRT
menunjukan penurunan pada tiap tahunnya. Tetapi secara  realitas  semakin  meningkat  KDRT  di Sambas, belum lagi jika menggunakan pendekatan Iceberg  Theory yang  dicetuskan  oleh  Ernest Hemingway,  yang  mana  data  yang  diperoleh hanyalah  gambaran  permukaan  yang  jauh  lebih besar  yang  tidak  atau  belum  terungkap  ke permukaan  (Zulkifli,  2019;  Lihat  juga  Iceberg Theory).  Secara  umum,  tidak  terungkapnya tindakan  KDRT  disebabkan  karena  istri  korban KDRT  cenderung  mengambil  sikap  diam  untuk mempertahankan nilai-nilai keharmonisan keluarga dan  itri  beranggapan  bahwa  kekerasan  yang dilakukan suami disebabkan kekhalifan sesaat.
Peran  Lembaga  Konsultasi,  salah  satunya Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) yang  merupakan model  Studi  Yale dengan pendekatan  komunikatif  dan  persuasif,  untuk strategi  pengubahan  sikap  lewat  komunkasi (Azwar, 1988; Zuchdi, 1995). Sikap sosial berupa komunikasi terbentuk oleh adanya interaksi sosial. Manusia  disebut  makhluk  sosial  sebab  tidak  bisa terlepas  dari  interaksi  antar  sesama  manusia.  Di dalam interaksi tersebut, tentunya sebagai makhluk yang berdiri secara mandiri, manusia memiliki pola yang  beragam  sesuai  dengan  keinginan  masing- masing individu (Soekanto, 2007).
Menurut David  Korten,  MM  Billah,  (Saidi, 1995; Budairi, 2002) menyatakan bahwa lembaga konsultasi  atau  Lembaga  Swadaya  Masyarakat (LSM)  merupakan  salah  satu  upaya  mengatasi persoalan  masyarakat,  pengembangan  masyarakat dan  organ  yang  terintegrasi  dengan  Pemerintah, serta  menjadi  perantara  Pemerintah  dengan masyarakat. Dalam Undang-Undang (UU)
Penghapusan  KDRT  Pasal  14  secara  eksplisit mengatur  penyelenggaraan  pelayanan  terhadap korban  dilakukan  melalui  koordinasi  dengan berbagai  pihak  pada  konteks  ini  yaitu:  pihak pemerintah  selaku  pemangku  kebijakan  yang
bekerjasama dengan lembaga sosial atau masyarakat umum.

## Metode
Metode  penelitian  menggunakan  yaitu metode  empiris,  (Waluyo  2002)  dengan  lokasi penelitian  di  Kabupaten  Sambas,  penelitian  ini bersifat  analitis  guna mendeskripsikan suatu studi ilmiah yang bermaksud menginterprestasikan suatu kejadian pada konteks sosial secara alamiah dengan memprioritaskan  cara  kolerasi-korespodensi  yang lebih  rinci  antara  peneliti  dengan  keadaan  yang diteliti  (Herdiyansyah,  2012).  Penelitian  ini  tetap memanfaatkan data statistik laporan kasus KDRT dari Polres Sambas. Data primer penelitian ini yaitu Lembaga Konsultasi, istri korban KDRT. Peneliti menggunakan purposive sampling dalam menentukan  sampel  pada  sumber  data.  Penarikan sampel  ini  berlandaskan  pada  maksud  penelitian yang akan dicapai (Mudzhar, 1998). Data sekunder menggunakan sumber hukum Islam, UU Penghapusan  KDRT,  Peraturan  Daerah  (Perda) tentang  Lembaga  Bantuan  Hukum,  buku,  jurnal dan variabel-variabel lainnya yang relevan. Peneliti melakukan  peninjauan  dilapangan  dan  menulis dengan sistematis terhadap fenomena yang diteliti, hal  ini  yang  digunakan  dalam  rangka  teknik pengumpulan  data  (Arikunto,  Suhardjono,  dan Supardi, 2012). Selanjutnya, melakukan wawancara mendalam kepada Lembaga Konsultasi dan Istri korban KDRT di Kabupaten Sambas.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

## Sikap  dan  Persepsi  Istri  Korban  Dampak KDRT di Sambas
Persoalan  tindakan  KDRT  bukan  persoalan yang  baru  terjadi,  malahan  persoalan  ini  seiring waktu  tak  kunjung  menemui  titik  ujung  serta jumlah tindakan ini mengalami peningkatan. Tentu
Tamrin, Sardjana Orba Manullang, Gunawan Widjaja, Hotmaria H. Sijabat
dalam upaya penyelesaian perkara tindakan KDRT bukan  hal  yang  gampang,  terlepas  dari  aturan hukum  positif  yang  mengatur  bahwa  tindakan tersebut  merupakan  delik  aduan  pada  perkara tindak  pidana.  Artinya  harus  ada  pengaduan terlebih dahulu oleh korban tindakan KDRT setelah itu, baru bisa diproses oleh aparat penegak hukum. Tentunya melihat aturan hukum positif seperti ini, korban  biasanya  enggan  untuk  melakukan pengaduan  kepada  penegak  hukum  dikarenakan mainset yang  keliru  seperti  tindakan  KDRT  itu disebut  sebagai  aib  keluarga.  Berdasarkan  hasil observasi  peneliti  yang  didapat  dari  Pengadilan Negeri Sambas, data statistik menunjukan jumlah kasus  KDRT  yang  tercatat  di  Pengadilan  Negeri Sambas dan sudah inkracht van gewijsde berjumlah 9 kasus di tahun 2017, berjumlah 6 kasus di tahun 2018 dan berjumlah 2 kasus di tahun 2019.
Kasat  Reskrim  Polres  Sambas,  mengatakan penurunan  jumlah  kasus  tindak  pidana  KDRT  di Pengadilan  Negeri  Sambas  ini  bukan  karena berkurangnya  kasus  atau  pelaporan  dari  korban, bisa saja di sebabkan karena korban lebih memilih sikap untuk diam dan meredam tindakan KDRT ini supaya  tidak  diketahui  oleh  publik  karena  sudut pandang  lain  beranggapan  ini  merupakan  sebuah aib  keluarga.  Menurut  teori  tindakan  beralasan , yang  dikemukakan  Fishbein  dan  Ajzen  (Siregar, 1992;  Fishbein  dan  Ajzan,  1973;    Zuchdi,  1995) mengatakan  bahwa  individu  bergerak  melakukan suatu  tindakan  berlandaskan  maksud.  Hal  ini menjelaskan bahwa posisi variabel maksud berada diantara variabel sikap dan variabel perilaku. Teori ini  mengatakan  bahwa  tindakan  setiap  individu berada pada variabel sikap yang pada posisi sentral. Jika  individu  beranggapan  suatu  tindakan  yang dilakukan  memiliki  nilai  positif,  maka  individu tersebut  condong  melakukan  tindakan  tersebut. Begitu  sebaliknya,  jika  tindakan  itu  bernilai
negative, maka ia condong mengabaikan tindakan tersebut.
Berkenaan  dengan  jenis  KDRT  yang dilaporkan  oleh  istri  korban,  berdasarkan  hasil pengamatan  dan  data  statistik  yang  didapat  pada Polres  Sambas,  menunjukan  bahwa  tahun  2017 terdapat  13  perkara  yang  terdiri  dari  10  perkara yang tergolong pada kekerasan fisik. 1 perkara yang tergolong  kekerasan  psikis,  dan  2  perkara  yang merupakan  penelantaran  keluarga.  Tahun  2018 berjumlah  10  perkara  yang  terdiri  atas:  6  perkara jenis  kekerasan  fisik,  2  perkara  jenis  kekerasan psikis,  dan  2  perkara penelantaran  keluarga. Pada tahun  2019  jumlah  perkara  sebanyak  7  perkara terdiri  atas:  5  perkara  merupakan  kekerasan  fisik, dan  2  perkara  merupakan  kekerasan  psikis.  Dari data  diatas,  Landi  (Subbid  Pidsus)  juga mengutarakan pada jenis kekerasan yang tergolong penelantaran  keluarga  bisa  diselesaikan  dengan restorative justice , sedangkan pada jenis kekerasan fisik  dan  psikis,  istri  korban  melaporkan  kepada pihak kepolisian dengan motif untuk membuat jera suami/pelaku, yang notabene tidak sedikit berujung pada  laporan  kasus  KDRT  dicabut  oleh  korban. Meskipun ada juga kasus ini berujung pada putusan pengadilan. Persepsi istri korban yang menyebutkan bahwa tindakan melaporkan perbuatan  kekerasan  oleh  suami  dilandasi  dengan alibi ingin membuat jera suami. Persepsi istri seperti ini, menurut Azwar (Azwar, 1988) ialah komponen kognitif  dari  struktur  sikap.  Komponen  ini merupakan bagian dari 3 komponen yang terdapat pada struktur sikap yaitu: pertama kognitif, kedua afektif  dan  yang ketiga konatif.  Komponen  yang pertama  ini  berisikan  persepsi  dan  kepercayaan mengenai  objek  sikap  yang  berbentuk  suatu pandangan (Zuchdi, 1995).
Menurut Dw, Ay, Pt, My, Bc, Zm, N (nama inisial  korban)  berdasarkan  hasil  wawancara peneliti  mengatakan  bahwa  korban  mengetahui
bentuk dan  jenis  KDRT  melalui  kabar  berita dari media  massa  sebagai  sarana  informasi.  Dalam merespon  berbagai  informasi  dibutuhhkan  sikap kritis.  Memiliki  pola  pikir  kritis  inilah  akan membentuk  kepribadian  yang  kuat  dan  mampu melindungi diri dengan lisan yang berdasar. Selain itu, aspek pendidikan dan agama menjadi pemicu pengetahuan seorang individu. Kolerasi pendidikan dan  agama  menghasilkan  sikap  positif  terhadap nilai-nilai yang dikonversi dalam hati dan akal.
Selanjutnya peneliti mencoba menggambarkan  sikap  istri  korban  dalam mengatasi masalah  kekerasan  pada  ruang lingkup rumah  tangga,  hasil  observasi  pada  7  responden (korban  KDRT)  memperlihatkan  sebanyak  5 responden  mengatakan  belum  mampu  mengatasi permasalahan  sosial  ini,  korban  lebih  memilih menutup masalahnya dari keluarga maupun orang terdekat,  yang  disebabkan  oleh  faktor  rasa  malu yang notabene hal ini merupakan aib keluarga, atau lebih  memikirkan  kepentingan  anak  sehingga mengesampingkan  dampak  psikis  atau  jasmani yang  dialami  oleh  korban,  serta  keinginan  untuk terus bersama dengan pelaku karena rasa kecintaan yang  lebih  dominan.  Sedangkan  2  responden lainnya  mengatakan  mampu  mengatasi  masalah dengan  baik  pada  ruang  lingkup  rumah  tangga, sikap  baik  ditunjukan  dengan  mampu  mengenali sifat  pasangan.  Sikap  mampu  mengenali  sifat pasangan  yang  akan  menimbulkan  pemicu terjadinya kekerasan pada ruang lingkup RT sangat diperlukan,  sehingga  dapat  meredam  tindakan kekerasan dapat disebabkan oleh pelaku (Soeroso, 2010).
Peran  Lembaga  Konsultasi  Dalam  Merubah Sikap  dan  Persepsi  Korban  KDRT  di  Sambas Perspektif Hukum Positif
Menjadi  sebuah  keinginan  bagi  setiap pasangan suami istri dalam berumah tangga  yang
dipenuhi rasa kerukunan sehingga yang dirasakan kehidupan  menjadi  bahagia,  aman,  tentram  dan damai.  Negara  Republik  Indonesia  berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dijamin oleh Pasal 29 ayat  (1)  UUD  Negara  RI  Tahun  1945.  Artinya, setiap warga negara Indonesia (termasuk juga ruang lingkup  keluarga)  pada  konteks  menjalankan  hak dan  kewajiban  dilandasi  dengan  nilai-nilai keagamaan.  Hal  ini  menjadi  acuan  dalam menumbuh  kembangkan  pondasi  yang  kuat  dan utuh membangun RT. Hukum positif di Indonesia menjelaskan perkawinan untuk membina keluarga sejahtera,  bahagia  dan  abadi  dalam  ikatan  sakral keagamaan,  hal  seperti  ini  lah  sebenarnya  yang menjadi tujuan pernikahan itu. Untuk mewujudkan tujuan  dari  pernikahan  itu  sendiri  sangat dipengaruhi oleh faktor person atau individu pada lingkup RT, terutama pada cakupan tingkat kualitas perilaku dalam mengambil sikap serta pengendalian diri pada masing-masing individu.
Namun pada kenyataannya, untuk mencapai tujuan pernikahan tidak dengan mudah, dan waktu yang  singkat  untuk  mewujudkannya.  Tindakan KDRT  bisa  saja  terjadi,  terutama  yang  menjadi korban  kekerasan  adalah  istri.  Agar  tindakan KDRT tidak terjadi, dilakukanlah upaya preventif, memberi perlindungan pada korban bahkan sampai penanganan  pada  pelaku  KDRT,  salah  satunya dengan  adanya  kehadiran  peran  negara  pada konteks  ini  dapat  berupa  lembaga  sosial  dan masyarakat  wajib  ikut  andil  mengambil  peran tersebut dengan dasar falsafah Pancasila dan UUD Negara  RI  Tahun  1945.  UU  PKDRT  secara eksplisit  mengatakan  dalam  Pasal  10  bicara mengenai  hak-hak  korban  untuk  di  lindungi  oleh lembaga sosial dan pendampingan bantuan hukum pada  tiap  tahapan  pemeriksaan  mulai  dari penyidikan sampai putusan pengadilan sebagaimana  diatur  dalam  peraturan  perundang- undangan.
Tamrin, Sardjana Orba Manullang, Gunawan Widjaja, Hotmaria H. Sijabat
Lembaga  Konsultasi  dan  Bantuan  Hukum (LKBH)  Sambas  merupakan  salahsatu  wahana pendampingan  termasuk  juga  tindakan  konsultasi dalam  rangka  merubah  sikap  dan  persepsi  istri korban  KDRT.  Hal  ini  senada  dengan  produk hukum di Kabupaten Sambas yang memberlakukan Perda  Sambas  No.  11  tahun  2015  Tentang Penyelenggaraan  Bantuan  Hukum,  yang  mana LKBH  Sambas  memberikan  kegiatan  konsultasi hukum,  mediasi,  negosiasi,  dan  pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Tamrin (ketua LKBH Sambas) mengungkapkan kegiatan konsultasi terhadap istri korban  KDRT  merupakan  bagian  dari  upaya pemberdayaan  masyarakat.  Menurut  Suharto, (Hatu, 2010; Suharto, 2006), Ife (Ife, 1995; Hatu, 2010)  mengatakan  pemberdayaan  masyarakat meliputi  aspek  pemungkinan  disini  dimaknai dengan  aspek  langkah  kemungkinan  yang  akan ditempuh  dan  gambaran  yang  akan  terjadi, penguatan  kepada  klien  untuk  membuat  sebuah keputusan,  perlindungan  terhadap  pernyataan korban dan pemeliharaan kemampuan pengselarasan ide atau gagasan.
Pada  konteks  merubah  sikap  dan  persepsi korban,  hasil  wawancara  dengan  Ketua  LKBH Sambas mengutarakan bahwa objek perubahan itu berangkat dari pengalaman pribadi yang bersentuhan dengan dampak psikologis, kebudayaan, orang  yang  memiliki pengaruh  yang penting bagi korban, lembaga pendidikan dan nilai- nilai  keagamaan.  Perubahan  sikap  dan  persepsi dapat  terjadi  apabila  interkasi  bersifat  persuasif dipahami dan diterima oleh korban (Zuchdi, 1995).
Peran yang dilakukan LKBH Sambas senada dengan hasil studi Hovland, (Azwar, 1988; Zuchdi, 1995)  mengungkap  strategi  merubah  sikap  dan persepsi, akan disajikan dalam tabel berikut:
Tabel 1. Strategi Komunikasi dan Persuasi menurut Yale Model of Persuasion
Faktor Sumber Perantara Internal Perubaha n Sikap Keahlian dapat dipercaya pendapatnya Perhatian Perubahan Tipe  daya  pikat  dan argument Persepsi Kesimpulan implisit/eksplisit Pemahaman Perubahan Dan Afeksi Kemudahan dibujuk, sikap tindakan semula Penerimaan Perubahan

## Peran Lembaga Konsultasi Dalam Merubah
Sikap dan Persepsi Korban KDRT di Sambas Perspektif Hukum Islam
Upaya  LKBH  Sambas  dalam  rangka mewujudkan sesuatu yang bermanfaat dan berguna bagi  khalayak  ramai,  tentunya  memberikan  peran dan wadah tersendiri bagi korban tindakan KDRT yang berlandaskan kemaslahatan (Ali Yafie, 1994). Adapun  penanganan  yang  dilakukan  LKBH Sambas meliputi, upaya pencegahan, dan layanan pemberian perlindungan.
Pada  perspektif  hukum  islam,  upaya pencegahan terbagi menjadi 2 macam yaitu bentuk konseling,  dan  bentuk  penyuluhan  pada  tindak KDRT.  Upaya  pencegahan  bentuk  konseling  dan penyuluhan sebetulnya merupakan tahapan bertukar pikiran terhadap individu dalam menjalankan  kehidupan  berumah  tangga  agar tujuan  pernikahan  dapat  tercapai  atau  dengan sebutan  lain  Samawa  sebagaimana  dalam  firman Allah  surat  ar-Rum  ayat  21.  Hal  ini  telah  diatur dalam firman Allah Surat al-Baqarah ayat 201 yang menjelaskan  permohonan  kebaikan  di  dunia  dan akgir serta dipelihara dari siksa api neraka.
Konsep  layanan  pemberian  perlindungan bagi  korban  KDRT  oleh  LKBH  Sambas  dengan jalur  konsultasi  dalam  upaya  membantu  mediasi antara korban dan pelaku, serta upaya pemantauan
dan  pengawasan  melalui  pihak  keluarga  dari korban agar tindakan kekerasan tidak terulang dan berakibat  fatal.  Tentu  hal  ini  dilakukan  berangkat dari  konsep  perlindungan  dalam  aspek  hukum Islam sebagaimana diatur dalam firman Allah surat at-Tahrim ayat 6 dan an-Nisa ayat 34.

## Kesimpulan
Berdasarkan  pernyataan  dan  hasil  temuan penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: sikap menutup  diri  dikarenakan  kekerasan  pada  ruang lingkup  rumah  tangga  merupakan  suatu  aib
keluarga  dan  berpersepsi  bahwa  kekerasan  yang dilakukan  pelaku  adalah  kehilafan  semata, membuat LKBH Sambas mengalami permasalahan dalam  menanamkan  nilai  hak  asasi  perempuan (istri)  dan  nilai  moral  keagamaan.  Namun,  jika LKBH Sambas melakukan pendekatan komunikatif  dan  persuasif,  serta  menggali  nilai kemaslahatan yang tertuang pada Al-Qur’an, maka akan  menghasilkan  kesadaran  akan  betapa berharganya  diri  seorang  istri  dan  aktualisasi  diri sebagai kebutuhan utama.

## Daftar Pustaka
Ali Yafie. (1994). Menggagas Fiqh Sosial, cet 2 . Bandung: Mizan. Arikunto, Suhardjono, dan Supardi. (2012). Penelitian Tindakan Kelas . Jakarta: Bumi Aksara. Azwar, Saifudin. (1988). Sikap Manusia . Yogyakarta: Liberty. Budairi, Muhammad. (2002). Masyarakat Sipil dan Demokrasi . Jakarta: E-Law Indonesia.
Departemen  Agama  Republik  Indonesia.  (2012). Al-quran  dan  Terjemahannya,  Cetakan  Kedua . Bandung: PT. Mizan Buaya Kreativa.
Edi Suharto, (2006), "Membangun Masyarakat Membangun Rakyat. Kajian Strategis Pembangunan Sosial dan Pekerja Sosial", Rafika Aditama, Bandung
Herdiyansyah, Haris. (2012). Metode Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial . Jakarta: Salemba Humanika. Jim  Ife.  (1995). Community  Development:  Creatting  CommunityAlternative,  Vision,  Analysis  and Practice . Australia: Longman.
Kania, Dede. (2015). “Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.” Jurnal Konstitusi Volume 12 (Nomor 4, Desember): pp 716-734.
Margaret  A,  Schuler,  dan  Doroty  Q  Thomas  (Penyunting).  (2001). Hak  Asasi  Manusia  Kaum Perempuan Langkah Demi Langkah . Jakarta: Pusaka Sinar Harapan.
Mudzhar, M Atho. (1998). Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Nasution, Mirza. (2004). Peranan Hukum dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Sosial . Sumatera Utara: USU digital Library.
Nofiardi.  (2016).  “Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  Tentang  KDRT  Dalam  Perspektif Pemikiran Hukum  Islam Klasik dan Modern.” Alhurriyah : Jurnal Hukum Islam Vol. 1 No. 2 Juli-Desember.
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Sambas  Nomor  11  tahun  2015  Tentang  Penyelenggaraan  Bantuan Hukum
Rahaman, M. Taufiq. (2011). Glosari Teori Sosial . Bandung: Ibnu Sina Press.
Rauf A. Hatu. (2010). “Pemberdayaan dan Pendampingan Sosial Dalam Masyarakat (Suatu Kajian Teoritis).” Jurnal INOVASI Volume 7, Nomor 4. Saidi, Zaim. (1995). Secangkir Kopi Maxhavelar, LSM dan Kebangkitan Masyarakat . Jakarta: PT. Gramedia Pusaka Utama.
Samadani,  U.  Adil.  (2013). Kompetensi  Pengadilan  Agama  Terhadap  Tindak  Kekerasan  dalam Rumah Tangga . Yogyakarta: Graha Ilmu.
Siregar, Arifin. (1992). “Sikap dan Perilaku Siswa Kelompok Etnis Keturunan Cina dalam Asimilasi
Tamrin, Sardjana Orba Manullang, Gunawan Widjaja, Hotmaria H. Sijabat
Kebudayaan.” Penelitian Tesis tidak dipublikasi, Jakarta: Program Pasca Sarjana IKIP. Soekanto, Soerjono. (2007). Sosiologis: Suatu Pengantar . Jakarta: Raja Grafindo Persada. Soeroso,  Moerti  Hadianti.  (2010). Kekerasan  Dalam  Rumah  Rangga  Dalam  Perspektif  Yuridis- Viktimologi . Jakarta: Sinar Grafika.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan . 1974. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga . 2004.
Waluyo, Bambang. (2002). Penelitian Hukum Dalam Praktek . Jakarta: Sinar Grafika. Warassih, Esmi. (2005). Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis . Semarang: Surya Alam Utama. Wawancara dengan Dw, Ay, Pt, My, Bc, Zm, N (nama inisial korban). 2020. Istri Korban KDRT. Wawancara dengan Landi. 2020. Pihak Sub Bidang Pidana Khusus Kepolisian Resort Sambas Terkait Kasus KDRT.
Wawancara dengan Prapto Yudono. 2020. Pihak Kepolisian Resort Sambas Terkait Kasus KDRT Di Kabupaten Sambas.
Wawancara dengan Tamrin (Ketua LKBH Sambas). 2020. Terkait dengan Peran LKBH Sambas pada Konteks Tindak KDRT.
Zuchdi,  Darmiyati.  (1995).  “Pembentukan  Sikap.” Cakrawala  Pendidikan Nomor  3  Tahun  XIV November.
Zulkifli. (2019. “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Islam.” Raheema: Jurnal Studi Gender dan Anak Volume 6 Nomor 2.