## Digital Government Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Berbasis Aplikasi SAMSAT Mobile Jawa Barat (SAMBARA) di Jawa Barat
Rian Bahtiar 1* , Rita Myrna 2 , Elisa Susanti 3
1 Administrasi Publik, Universitas Padjadjaran, Indonesia 2 Administrasi Publik, Universitas Padjadjaran, Indonesia 3 Administrasi Publik, Universitas Padjadjaran, Indonesia

## Abstract
This study aims to identify how digital government is in paying motor vehicle taxes based on the West Java SAMSAT Mobile (SAMBARA) application at the Regional Revenue Agency of West Java Province. This study uses a descriptive qualitative approach by conducting in-depth interviews with informants in the data collection stage, observation and documentation researchers. Implementation, supply (digital services),  adoption  (Gil-garcia  &  Flores-zúñiga,  2020)  on  motor  vehicle  tax  payments  based  on  the West Java SAMSAT Mobile application is currently running well but not yet effective. Some findings include the presence of the presence of the Regional Revenue Operational Service Center (PLOPD) as a management unit for revenue information system innovation. Realization based on the variable states that motor vehicle tax revenue through digital application services is quite developed and has increased. The average user perception welcomes the presence of SAMBARA with a rating in the good category. However, there are still negative responses based on the most types of complaints, namely users have problems making payments so that the level of electronic-based payments is still very low compared to the number of existing ownership and the inequality of digital services is still quite high.

## Keywords: digital government; pkb, sambara

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana digital government dalam pembayaran pajak kendaraan  bermotor  berbasis  aplikasi  SAMSAT Mobile Jawa  Barat  (SAMBARA)  pada  Badan Pendapatan  Daerah Provinsi  Jawa Barat.  Penelitian  ini  menggunakan pendekatan kualitatif  deskriptif dengan melakukan wawancara  secara  mendalam  terhadap  informan  tahap  pengumpulan data  peneliti observasi dan dokumentasi. Implementation, supply (digital services), adoption (Gil-garcia & Flores- zúñiga, 2020) pada pembayaran pajak kendaaraan bermotor berbasis aplikasi SAMSAT Mobile Jawa Barat  saat  ini  sudah  berjalan  baik  namun  belum  efektif.  Beberapa  penemuan  diantaranya  kehadiran organisasi  hadirnya  Pusat  Layanan  Operasional  Pendapatan  Daerah  (PLOPD)  sebagai  suatu  unit pengelola  inovasi  sistem  informasi  pendapatan  sangat  diperlukan.  Realisasi  berdasarkan  variabel menyatakan  bahwa  penerimaan  pajak  kendaraan  bermotor  melaui  layanan digital aplikasi  cukup berkembang  dan  mengalami  peningkatan.  Persepsi  pengguna  rata-rata  menyambut  baik  hadirnya SAMBARA  dengan  rating  pada  kategori baik. Namun  masih  terdapat  tanggapan  negatif berdasarkan jenis aduan terbanyak yakni pengguna memiliki kendala dalam melakukan pembayaran hingga tingkat pembayaran  berbasis  elektronik  masih  sangat  rendah  dari  jumlah  kepemilikan  yang  ada  dan ketimpangan layanan digital masih cukup tinggi.
Kata kunci: digital government ; pkb, sambara
* rian19001@mail.unpad.ac.id
DOI: https://doi.org/10.26618/kjap.v7i2.5675
h tt p :/ /jo u rn al. u n is mu h .a c. id /in d ex .p h p /k o la b o ra si
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik , Agustus 2021, Volume 7, Nomor 2 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)

## PENDAHULUAN
Memahami  arti  penting  pelayanan publik dan transformasi pelayanan publik di dunia  saat  ini  yang  terus  berkembang kearah  persaingan  inovasi  layanan  pada masyarakat guna peningkatan kualitas suatu negara dalam meningkatkan daya saingnya dikancah  global.  Manfaat  teknologi  digital hingga kini didokumentasikan dengan baik, bahkan  tidak  diragukan  lagi  karena  dapat meringankan  kepatuhan  dalam  bidang pelayanan  publik  seperti  dalam  sektor perpajakan, mengurangi biaya pengumpulan  pajak,  dan  meningkatkan administrasi  efisiensi  dalam  praktiknya (Chen et al., 2017).
Teknologi informasi dan komunikasi (ICT)  keberadaanya  sudah  melekat  di masyarakat  sebagai    sektor  yang  penuh masalah  publik  atau  layanan  pemerintah yang  tidak  melibatkan  masyarakat  dalam beberapa  cara  yang  substansial.  Penelitian mengenai public  management sekarang menggabungkan efek dari ketersediaan dan kualitas  data  serta  teknologi  digunakan  di sektor publik(Gil-garcia et al., 2018).
Saat ini, pelayanan publik tradisional telah  beralih  dan  berkembang  berbasis elektronik  atau  biasa  disebut  dengan e- Government sudah  banyak  dilakukan diberbagai negara guna peningkatan kualitas  pelayanan  yang  cepat  dan  dapat dijangkau dengan mudah oleh
masyarakatnya dibelahan manapun.
Namun e-Government saat ini berkembang menjadi pemerintahan berbasis digital atau disebut digital government .
Digital  government saat  ini  telah digunakan sebagai strategi untuk reformasi aministrasi  di  banyak  negara  di  dunia  dan harapan  akan  potensi  tersebut  manfaatnya terkadang  tidak  realistis  dan  tidak  terukur dengan  parameter  tertentu  (Alshehri  & Drew,  2010;  Cohen  &  Eimicke,  2003; Wang  &  Liao,  2008). Digital  government dikembangkan    oleh  negara  yang  dapat memperoleh manfaat serupa seperti efisiensi,  efektivitas,  transparansi,  dan akuntabilitas,  dan  lainnya  (Ndou,  2004). Namun, pada akhirnya hasil dari pengembangan digital government tersebut seringkali sederhana atau ringkas dan tidak mudah  untuk  menghasilkan  dampak  luas serta yang terlihat, terutama pada kebutuhan jangka pendek (Gil-García & Pardo, 2005; Zhu & Kindarto, 2016).
Agenda 2030 Sustainable
Development and the Sustainable
Development Goals (SDGs) telah merangkul       bagaimana        penyebaran teknologi  informasi  dan  komunikasi  (TIK) dan keterkaitan global sebagai potensi besar untuk  mempercepat  kemajuan  manusia, untuk  menjembatani  kesenjangan  digital dan  untuk  mengembangkan  pengetahuan masyarakat.  Pemerintah  di  seluruh  dunia saat  ini  menyadari  bahwa  kekuatan
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik , Agustus 2021, Volume 7, Nomor 2 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
teknologi  informasi  dan  komunikasi  pada sektor  pelayanan  publik  atau digital government bertujuan untuk kemajuan dan transformasi  lembaga  publik,  dan  lanskap sektor  publik  secara  lebih  luas,  dan kemampuan penyampaian    layanan publik pada sektor pemerintahan (United Nations, 2020).
Organization For Economic
Cooperation  And  Development ( OECD ) menjelaskan bahwa  teknologi digital memiliki perananan yang penting, diantaranya dapat meningkatkan keterbukaan  informasi,  akses  ke  informasi
sektor  publik  dan  peningkatan  partisipasi publik. Selain itu teknologi digital berguna sebagai  penggunaan  data  dan  informasi sektor  publik  yang  lebih  strategis,  seperti melalui    sistem open  government atau pemerintahan yang lebih transparan. Dalam perumusan kebijakan berbasis data, teknologi  digital  dapat  menguntungkan pembuatan  kebijakan,  layanan  desain  dan pengaturan penyampaian yang inovatif, dan meningkatkan partisipasi, akuntabilitas dan transparansi di semua tingkat pemerintahan, baik  lokal,  regional  maupun  nasional (OECD & IDB, 2016).

## Tabel 1.

## Waseda Digital Government Overall Ranking
Ranking Digital Government Ranking-64 Counties Around the World Score 1 USA 96.287 2 Denmark 94.605 3 Singapore 93.497 4 United Kingdom (UK) 92.129 40 Indonesia 64.708 Sumber: ( Waseda University , 2020)
Berdasarkan  tabel  1 Waseda  Digital Government  Overall  Ranking pada  tahun 2020,    Amerika  Serikat  menjadi  negara peringkat  pertama  yang  memiliki  indeks digital government yang sangat baik yakni 96,287.  Peringkat digital  government menandai  Amerika  Serikat  kembali  ke posisi pertama setelahnya lima tahun sejak 2014 dan melonjak lima langkah
dibandingkan peringkat tahun lalu. Strategi digital  Amerika  Serikat  masih  bertumpu pada  (1)  Meningkatkan  bisnis  5G  seluler; (2)  memastikan  pemerintah  menyesuaikan diri  dengan  dunia  digital  baru;  (3) Unlock the  power  of  government  data memacu inovasi.
h tt p :/ /jo u rn al. u n is mu h .a c. id /in d ex .p h p /k o la b o ra si
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik , Agustus 2021, Volume 7, Nomor 2 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
E-Government dan digital
government di  Indonesia  diperkuat  dengan hadirnya Inpres No. 3 Tahun 2003 tentang strategi pengembangan e-Government dalam  upaya  untuk  meningkatkan  kualitas pelayanan  publik  dengan  memanfaatkan teknologi  komunikasi  dan  informasi,  serta Peraturan Presiden (Perpres) No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) bahwa untuk meningkatkan  keterpaduan  dan  efisiensi sistem  pemerintahan  berbasis  elektronik diperlukan  tata  kelola  dan  manajemen sistem  pemerintahan  berbasis  elektronik yang  baik.  Salah  satu  upaya  akselerasi  ini juga  diperkuat  dengan  hadirnya  indeks sistem  pemerintahan  berbasis  elektronik (SPBE)  yang  mengukur  bagaimana  sistem pemerintahan berbasis elektronik di Indonesia pada tingkat daerah.
Sistem digital government di Indonesia  saat  ini  juga  sudah  banyak diterapkan  dalam  pelayanan  di  tingkat daerah salah satunya adalah Provinsi Jawa Barat.  Di  Jawa  Barat digital  government sudah  mulai  bermunculan  dan  digunakan diantaranya terkait dengan sistem pembayaran  pajak  yang  menghadirkan layanan  berbasis  digital  serta  sebagai daerah  pertama  yang  menerapkan  sistem pembayaran elektronik pada sektor penerimaan daerah (pajak daerah). Saat ini berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari http://www.spbe.go.id indeks sistem
pemerintahan  berbasis  elektronik  (SPBE) Jawa  Barat  berada  pada  kategori  baik  dan memenuhi  syarat  dengan  memperoleh indeks  2,6  di  Indonesia  dan  berada  pada level  yang  cukup  baik,  hal  ini  didorong dengan  digitalisasi  yang  dilakukan  oleh Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat  dalam menghadirkan  layanan  berbasis  elektronik web dan mobile  apps pada  sektor perpajakan  yakni  SAMSAT Mobile Jawa Barat (SAMBARA).
SAMSAT Mobile Jawa Barat merupakan  sarana  pembayaran  dengan pendekatan  baru  berbasis  aplikasi  digital bagi  layanan  public  di  sektor  pembayaran pajak  kendaraan  bermotor  yang  bertujuan untuk meningkatkan kemudahan, kecepatan,  kepraktisan  dan  keakuratan layanan, mempermudah wajib pajak dalam mendapatkan  informasi  pajak  kendaraan, membayar pajak kendaraan, serta informasi terkait  pelayanan  SAMSAT.  Aplikasi SAMBARA  ini  dapat  diakses  melalui gawai  atau smartphone kapan  saja  dan dimana  saja,  mulai  dari  perkotaan  sampai pelosok  desa  yang  dapat  diunduh  gratis pada Google Play Store (Bapenda, 2020) .
Namun  seiring  berjalannya  waktu pelaksanaan digital  government dalam pembayaran  pajak  kendaraan  bermotor berbasis  aplikasi  SAMSAT Mobile Jawa Barat menemukan berbagai kendala diantaranya manajemen layanan
Pembayaran  Pajak  Kendaraan  Bermotor
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik , Agustus 2021, Volume 7, Nomor 2 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
(PKB)  di  Jawa  Barat  terkendala  dengan adanya gap yakni  :  1)  kondisi  geografis wilayah di Jawa Barat yang bervariasi yang tidak  sepenuhnya  terjangkau  oleh  layanan kantor  SAMSAT  hingga  akses  internet; 2) antrian  saat  membayar  pajak  kendaraan bermotor  dan;  3)  kurangnya  pengetahuan masyarakat serta keterbatasan waktu wajib pajak  untuk  membayar  pajak  kendaraan bermotor,  4)  keterbatasan  SDM.  Maka akumulasi ini menyebabkan masih tingginya  gap  tersebut  berakibat  pada rendahnya  partisipasi  masyarakat  serta minat masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor.
Berdasarkan latar belakang penelitian ini,  masalah  penelitian  mengenai digital government dalam  Pembayaran  Pajak Kendaraan  Bermotor  Berbasis  Aplikasi
SAMSAT Mobile Jawa Barat
(SAMBARA)  pada  Badan  Pendapatan Daerah  Provinsi  Jawa    Barat.  Sehingga untuk  memudahkan  penelitian  ini,  maka peneliti menyajikan dalam bentuk
pertanyaan diantaranya: “Bagaimana pelaksanaan digital  government dalam Pembayaran  Pajak  Kendaraan  Bermotor Berbasis  Aplikasi  SAMSAT Mobile Jawa
Barat (SAMBARA) pada Badan
Pendapatan Daerah Provinsi Jawa  Barat.”
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah untuk  mengidentifikasi  bagaimana digital government dalam  pembayaran  pajak kendaraan  bermotor  berbasis  aplikasi
SAMSAT Mobile Jawa Barat (SAMBARA) Pada  Badan  Pendapatan  Daerah  Provinsi Jawa Barat agar berjalan efektif.
Transformasi dan tahap baru kematangan  era  teknologi  digital  dan peningkatan penggunaannya oleh pemerintah ditandai oleh pergeseran paradigma  dari e-government ke digital government yang saat ini terjadi di berbagai negara di dunia.
United
Nation Developement
Programme (UNDP) dalam Indrajit (2002) mendefiniskan e-Government : “e- Government is the application of Information and Communication Technology (ICT) by government agencies .” (Indrajit, 2002).
Clay  G.  Wescott (Pejabat  Senior Asian  Development  Bank )  dalam  Indrajit (2002) mendefinisikan: E-government
sebagai penggunaan ICT untuk mempromosikan  pemerintahan  yang  lebih efisien  dan  penekanan  biaya  yang  efektif, kemudahan  fasilitas  layanan  pemerintah serta memberikan akses informasi terhadap masyarakat umum, dan membuat pemerintahan  lebih  bertanggung  jawab kepada masyarakat. Anne Mozes mendefinisikan e-government sebagai: Penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain. Penggunaan teknologi informasi  ini  kemudian  menghasilkan hubungan  bentuk  baru  seperti: G2C
h tt p :/ /jo u rn al. u n is mu h .a c. id /in d ex .p h p /k o la b o ra si
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik , Agustus 2021, Volume 7, Nomor 2 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
(Government to Citizen) , G2B (Government to  Business) ,dan  G2G (Government  to Government) (Sari & Winarno, 2012).
Digital government , sering disebut e- government ,  ialah  suatu  sistem  meliputi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi  untuk  memungkinkan  warga negara,  politisi,  lembaga  pemerintah,  dan organisasi  lainnya  bekerja  sama  dan melakukan  kegiatan  yang  mendukung dalam kehidupan bermasyarakat. Ini tampaknya cukup sederhana tetapi perbedaan pendapat telah muncul (Robertson & Vatrapu, 2010).
Menurut  Rekomendasi Organisation for
Economic
Co-operation and
Development (OECD) dari Dewan Strategi Pemerintah  Digital, digital  government dapat  didefinisikan  sebagai  "penggunaan teknologi  digital,  sebagai  bagian  terpadu dari strategi modernisasi pemerintah, untuk menciptakan  nilai  publik.  Itu  bergantung pada digital  government ekosistem  yang terdiri  dari  aktor  pemerintah,  organisasi non-pemerintah, bisnis, asosiasi warga dan individu  yang  mendukung  produksi  dan akses  ke  data,  layanan  dan  konten  melalui interaksi  dengan  pemerintah”(OECD  & IDB, 2016).
Digital government adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi  (TIK)  pada  umumnya  dan teknologi elektronik pada khususnya, yang digunakan  untuk  mempromosikan  dan
memotivasi  pemerintahan  yang  lebih efisien secara operasional dan hemat biaya, selain itu memfasilitasi layanan pemerintah yang lebih nyaman bagi warga dan pelaku bisnis, meningkatkan pembangunan ekonomi, memungkinkan akses publik yang lebih luas dalam memperoleh informasi dan membuat  pemerintah  lebih  bertanggung jawab  kepada  warganya.  Secara  umum, digital  government dapat  terdiri  dari penyelenggaraan layanan elektronik, demokrasi elektronik dan dukungan digital untuk  pembuatan  kebijakan  dan  proses kebijakan (tata kelola digital) (Asgarkhani, 2005).
Dari beberapa definisi diatas, pemangku kepentingan utama untuk digital government adalah  warga  negara,  badan administratif  dalam  pemerintahan,  dan bisnis.  Tujuannya  khas  untuk  penyebaran teknologi informasi dan komunikasi (TIK): merampingkan dan menyederhanakan administrasi  proses,  pemotongan  biaya, peningkatan layanan, dan umumnya meningkatkan efisiensi. Beberapa item unik juga  muncul  dalam  definisi  ini,  seperti meningkatkan demokrasi roses, mengurangi korupsi, dan melibatkan warga (Robertson & Vatrapu, 2010).
Keberhasilan implementasi dan adopsi  dari digital  government saat  ini dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung  diantaranya  faktor  eksternal pemerintah dan faktor internal pemerintah.
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik , Agustus 2021, Volume 7, Nomor 2 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
Model implementasi dan adopsi keberhasilan digital  government diusulkan sebagai  model  komprehensif  di  mana faktor-faktor yang mempengaruhi
pemerintah  dan  pengguna  yang  dipandang sama  pentingnya  dan,  dalam  beberapa kasus,  sangat  terkait  (Gil-garcia  &  Flores- zúñiga, 2020).
Gambar 1.
The Implementation-Adoption Model of Digital Government Sumber: (Gil-garcia & Flores-zúñiga, 2020) . Berdasarkan gambar 1 Model digital government mencakup variabel implementasi (termasuk organisasi karakteristik dan pengaturan kelembagaan), karakteristik  layanan digital  government yang ditawarkan, persepsi pengguna kegunaan dan kemudahan penggunaan (Gil- garcia  &  Flores-zúñiga,  2020).  Model tersebut  penulis  pilih  guna  mengukur bagaimana pelaksanaan digital government secara  menyeluruh  dari  implementasi, pelaksanaan pelayanan dan adopsi bagaimana  persepsi  pengguna  aplikasi SAMBARA.
Penelitian sebelumnya mengenai digital  government dilakukan  oleh  Yoon (2016)  yang  berjudul Korean  Digital Government  Infrastructure  Building  and Implementation: Capacity Dimensions mengatakan  bahwa  Korea  Selatan  telah mengambil pendekatan radikal dan strategis
untuk  mengembangkan  infrastruktur  dan ekonomi  yang  digerakkan  oleh    sistem digital. Keputusannya untuk melompat dari pabrikan  peralatan  rumah  tangga  menjadi pemain  dalam  teknologi  informasi  dan komunikasi  (TIK)  berasal  dari  gagasan bahwa  infrastruktur  TIK  pada  akhirnya akan menjadi fondasi sektor layanan publik dan  ekonomi  yang  kompetitif.  Salah  satu strategi  paling  inovatif  Korea  Selatan adalah membangun jaringan telekomunikasi tercepat di dunia. Implementasi infrastruktur yang
memungkinkan  transmisi  informasi  yang cepat meningkatkan daya saing Korea.
Selanjutnya penelitian yang dilakukan  oleh  Ndung’u  (2017)  yang berjudul Digitalization in Kenya : Revolutionizing  Tax  Design  and  Revenue Administration ,  Studi  sejauh  ini  (Suri  dan Jack  2016)  menunjukkan  bahwa  Sistem
h tt p :/ /jo u rn al. u n is mu h .a c. id /in d ex .p h p /k o la b o ra si
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik , Agustus 2021, Volume 7, Nomor 2 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
Keuangan  Digital  yang  didorong  oleh  M- Pesa telah mengangkat 2 persen penduduk keluar dari kemiskinan. Pemerintah perlahan-lahan  beralih  dari  pembayaran tunai  ke  digitalisasi,  yang  telah  membuat perbedaan besar dalam administrasi pendapatan di Kenya. Selain itu, masih ada potensi besar bagi Kenya untuk sepenuhnya mengotomatiskan  administrasi  pajak  dan memungkinkan  integrasi  dengan  sistem pihak ketiga lainnya.
Ramdani (2020) yang berjudul analisis deskriptif terhadap  inovasi layanan aplikasi  SAMBARA  (SAMSAT Mobile Jawa  Barat)  yang  menunjukan  beberapa temuan dari penelitian ini diketahui bahwa inovasi  layanan  ini  banyak  membantu masyarakat untuk membayar pajak kendaraan  bermotornya  kapan  saja  dan dimana saja
Adapun novelty pada penelitian yang penulis  lakukan  tetap  memiliki  perbedaan dengan  yang  dilakukan  oleh  peneliti  lain serta  kebaharuannya.  Meskipun  terdapat kesamaan  tentang  sistem  elektronik  dan digitalisasi dalam pelayanan publik, namun peneliti  memfokuskan  pada  konseptual digital  government baik supply maupun demand yang relevan saat ini sehingga yang ditekankan  oleh  masing-masing  penelitian berbeda. Peneliti fokus mengenai pelaksanaan digital  governmnet terkait pembayaran  pajak  kendaraan  bermotor berbasis  aplikasi  dan  tidak  hanya  berupa
analisis  deskriptif  ataupun  membahas mengenai bagaimana keunggulannya tetapi temuan-temuan baru seiring fenomena yang terjadi  dan  dipeoleh  berdasarkan  hasil observasi  ini  menjadikan  kebaharuan  dari penelitian sebelumnya.

## METODE
Penelitian ini disusun dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif  dengan  melakukan  wawancara ( interview )  secara  mendalam  terhadap informan  yang  dipilih  yakni    Bidang Pengelolaan Data dan Aplikasi Pendapatan, Pusat  Layanan  Operasional  Pendapatan Daerah (PLOPD). (Creswell, 2015) penelitian kualitatif dimulai dengan asumsi dan
penggunaan kerangka penafsiran/teoretis  yang  membentuk  atau mempengaruhi  studi  tentang  permasalahan riset  yang  terkait  dengan  makna  yang dikenakan  individu  atau  kelompok  pada suatu permasalahan sosial manusia. Sedangkan  pada  tahap  pengumpulan  data peneliti melakukan interview , observasi dan dokumentasi. Pemeriksaan mengenai keabsahan  data  dilakukan  dengan  metode triangulasi  sumber  dan  teknik  analisi  data menggunakan  reduksi  data,  penyajian  data dan menarik kesimpulan.
Kemudian  pada  proses  analisis, penelitian ini juga menggunakan pendekatan  kualitatif  dengan  melakukan analisis pada setiap variabel guna mengukur
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik , Agustus 2021, Volume 7, Nomor 2 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
pelaksanaan digital  government dalam pembayaran  pajak  kendaraan  bermotor berbasis  aplikasi  SAMSAT Mobile Jawa Barat (SAMBARA) di Provinsi Jawa Barat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Menurut  Gil-garcia  &  Flores-zúñiga (2020) digital government success factors diusulkan sebagai model komprehensif dari keberhasilan digital  government di  mana faktor-faktor yang mempengaruhi pemerintah  dan  pengguna  dipandang  sama pentingnya.  Model  tersebut  mencakup variabel implementasi (termasuk karakteristik  organisasi  dan  pengaturan kelembagaan), karakteristik layanan pemerintah digital yang ditawarkan, persepsi pengguna kegunaan dan kemudahan penggunaan.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 Sistem Administrasi Manunggal  Satu  Atap  yang  selanjutnya disebut Samsat ini ialah  sistem kerjasama secara  terpadu  antara  Kepolisian  Negara
Republik  Indonesia  yang  membidangi  lalu lintas  dengan  Satuan  Kerja  Pengelola Keuangan  Daerah  yang  melaksanakan pemungutan  pajak  pada  tingkat  Provinsi dalam  hal  ini  Dinas  Pendapatan  Provinsi (Dispenda Provinsi) saat ini disebut Badan Pendapatan  Daerah  Provinsi  dan  Badan Usaha Milik Negara serta PT. Jasa Raharja (Persero)  sebagai  suatu  badan  yang dipercaya  meengelola  Sumbangan  Wajib Dana  Kecelakaan  Lalu  Lintas  (SWDKLL) hingga dana pertanggungan wajib kecelakaan. penumpang, dalam serangkaian kegiatan  penyelenggaraan  Registrasi  dan Identifikasi Kendaraan Bermotor ( Regident Ranmor),  pembayaran  Pajak  Kendaraan Bermotor  (PKB),  Bea  Balik  Nama Kendaraan  Bermotor  (BBNKB),  dan pembayaran  Sumbangan  Wajib  Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (SWDKLLJ)  secara  terintegrasi  dalam rangka  pengumpulan  dan  penarikan  dana masyarakat  pada  kas  daerah  dan  negara (Hertiarani, 2016).
Tabel 2. Kontribusi Jenis Pajak Terhadap Pajak Daerah Jenis Pajak Daerah 2020 % Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 7,610,388,642,717 44.67% Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor I (BBNKB I) 3,867,588,009,400 22.70% Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II (BBNKB II) 34,995,878,100 0.21% Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) 2,274,681,301,388 13.35% Pajak Air Permukaan (PAP) 58,799,875,298 0.35% Pajak Rokok 3,189,509,530,010 18.72% Total 17,035,963,236,913 100% Sumber: (Bapenda, 2020).
h tt p :/ /jo u rn al. u n is mu h .a c. id /in d ex .p h p /k o la b o ra si
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik , Agustus 2021, Volume 7, Nomor 2 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
Berdasarkan  tabel  2  terkait  data kontribusi  sekaligus  realisasi  pendapatan daerah  Provinsi  Jawa  Barat  tahun  2020, pencapaian  penerimaan  pajak  daerah Provinsi Jawa Barat mencatat kinerja yang masih  baik  walaupun  terhambat  pandemi Covid-19,  kontribusi  penerimaan  pajak tertinggi berdasarkan data diatas yakni oleh pajak kendaraan bermotor pada tahun 2020 mencatat  kontribusi  44,67%  terhadap penerimaan  pajak  daerah  atau  sekitar  Rp. 7,610,388,642,717 triliun dan telah mencapai 75% dari target penerimaan tahun 2020 yang seharusnya yakni Rp. 10,146,043,771,250 triliun.
Maka  sebagaimana  pada  tabel  2 tersebut,  secara  umum  kontribusi  pajak kendaraan bermotor (PKB) tetap disumbang  oleh  pajak  kendaraan  bermotor (PKB)  hal  ini  juga  dipengaruhi  oleh perkembangan  industri  yang  masih  cukup pesat di Provinsi Jawa Barat  menyebabkan pertumbuhan  jumlah  kendaraan  bermotor yang  juga  semakin  banyak,  sehingga kontribusi pajak kendaraan bermotor (PKB) sangat  berpengaruh  terhadap  Penerimaan Asli Daerah (PAD).
Implementation    (General  Organization Characteristics, Institutional Arrangements)
Pelaksanaan e-government dan digital government hadir bersamaan dengan keluarnya Inpres No. 3 Tahun 2003 Tentang
Strategi Pengembangan e-Government Dalam Upaya Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Memanfaatkan Teknologi Komunikasi Dan Informasi serta Peraturan Presiden (Perpres)  No.  95  Tahun  2018  Tentang Sistem  Pemerintahan  Berbasis  Elektronik (SPBE)  yang  menjelaskan  bahwa  untuk meningkatkan  keterpaduan  dan  efisiensi sistem  pemerintahan  berbasis  elektronik diperlukan  tata  kelola  dan  manajemen sistem  pemerintahan  berbasis  elektronik yang baik,
Saat  ini,  Pemerintah  Provinsi  Jawa Barat  meningkatkan  inovasi  pelayanan publik berbasis elektronik dan digital dalam pembayaran  perpajakan  di  wilayah  Jawa Barat melalui Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun  2020  Tentang  Perubahan  Ketiga Atas  Peraturan  Gubernur  Jawa  Barat Nomor  33  Tahun  2013  Tentang  Petunjuk Pelaksanaan  Peraturan  Daerah  Provinsi Jawa  Barat  No.  13  Tahun  2011  Tentang Pajak  Daerah  Untuk  Jenis  Pungutan  Pajak Kendaraan  Bermotor  Pasal  18  sebagai berikut:  (1)  Pembayaran  PKB  dapat dilakukan  di  Kantor  Bersama  Samsat, Samsat Outlet , Samsat Drive Thru , Samsat
Keliling,  Samsat  Gendong,  Samsat  Masuk Desa,  Samsat Corner ,  Samsat  Elektronik ( e-Samsat Jabar dan/atau Online Nasional) channeling dan/atau  model  serta  tempat pembayaran  lainnya  yang  ditentukan  oleh Bapenda  dan  salahsatunya  ialah  aplikasi
h tt p :/ /j o u rn al .u n is mu h .a c. id /i n d ex .p h p /k o la b o ra si
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik , Agustus 2021, Volume 7, Nomor 2 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
Samsat Mobile Jawa  Barat  (SAMBARA);
(2)  Pembayaran  pajak  kendaraan  bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat satu dapat dilakukan  secara  tunai  atau  melalui transaksi  elektronik.    Sehingga  melalui peraturan tersebut hadirlah inovasi pelayanan  dalam  bentuk  program  sistem pembayaran  pajak  kendaraan  bermotor berbasis  aplikasi  SAMSAT  Mobile  Jawa Barat (SAMBARA).
Pusat Layanan Operasional Pendapatan Daerah (PLOPD)
Pusat Layanan
Operasional
Pendapatan  Daerah  atau  (  PLOPD)  yang sebelumnya  bernama  Pusat  Pengelolaan Informasi  dan  Aplikasi  Pendapatan  atau PUSLIA didirikan  melalui Peraturan Gubernur  Nomor  68  Tahun  2012  Tentang Perubahan Pergub Nomor 113 Tahun 2009 Tentang  Organisasi  Dan  Tata  Kerja  Unit Pelaksana  Teknis  Dinas  Dan  Badan  Di Lingkungan  Pemerintah  Provinsi  Jawa Barat. PLOPD  ini adalah salah  satu  unit yang  berada  di  bawah  struktur  organisasi Badan  Pendapatan  Daerah  Provinsi  Jawa Barat.
Gambar 2. Struktur Organisasi PLOPD
Sumber: (Bapenda, 2020) PLOPD dibentuk karena dilatarbelakangi  sebagai  suatu    Sistem Informasi  Pendapatan.  Hingga  saat  ini,
keberadaan PLOPD secara teknis merupakan  unit  yang  dibentuk  guna mengelola  informasi  aplikasi  pendapatan
dan  sistem  pendapatan  daring  yang terintegrasi  di  Badan  Pendapatan  Daerah Provinsi Jawa Barat.
Sumber  daya  manusia  pada  unit Pusat  Layanan  Operasional  Pendapatan Daerah  (PLOPD)  saat  ini  ialah  berjumlah
h tt p :/ /jo u rn al. u n is mu h .a c. id /in d ex .p h p /k o la b o ra si
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik , Agustus 2021, Volume 7, Nomor 2 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
16  pegawai    dengan  rincian  administrasi dan tata usaha berjumlah 5 orang, struktural 4  orang,  pengelola  infrastruktur  jaringan 2 orang, serta pengelola aplikasi dan database bejumlah  5  orang.  Tentu  jumlah  tersebut sebagai  unit  memang  mencukupi,  namun secara  kualitas  dan  kapasitas  masih  perlu penambahan  personel  terutama  dalam pengelolaan aplikasi dan infrastruktur.
Hingga  kini  sumber  daya  manusia pada unit PLOPD ini sedikitnya satu tahun satu  kali  mengadakan  Pendidikan  dan pelatihan  dengan  pihak  ketiga  yang bekerjasama saat ini ialah Telkom University sebagai  pihak  yang  dipercaya sebagai  mitra  dalam  Diklat  pada  internal Badan  Pendapatan  Daerah  Provinsi  Jawa Barat dan PLOPD berupa bimbingan teknis terkait aplikasi SAMSAT, serta bimbingan teknis  terkait  hitungan  manual  dalam pengelolaan pendapatan.
Selain  itu,  dari  sisi  dukungan anggaran riset dan pengembangan SAMBARA  dilakukan  45  orang  ASN Bapenda  Jawa  Barat,  serta  didukung  Tim Pembina  SAMSAT,  mulai  perencanaan, pengembangan, peluncuran, hingga pengoperasiannya.  Pembiayaan  awal  Rp. 68.000.000,-  dari  APBD.  Langkah  atau strategi  mobilisasi  sumber  daya  internal sendiri telah mengintegrasikan SAMBARA dengan  layanan  publik  digital  di  34  pusat pengelolaan pendapatan daerah. Sedangkan langkah  dan  strategi  mobilisasi  sumber
daya di eksternal ialah seluruh Pemkot/Kab di  Jawa  Barat.  Keberlanjutan  sumber  daya ini  digunakan  untuk  memperluas  integrasi jaringan  dengan  Provinsi  lain  hingga tingkat  nasional  dengan  dukungan  mitra terkait seperti Kepolisian, PT. Jasa Raharja, dan  Perbankan  yang  bekerjasama  dengan Bapenda menuju integrasi database nasional (Bapenda, 2020).
Infrastruktur yang tersedia untuk saat ini  terbilang  masih  mencukupi  seperti tersedianya room  control atau command center ,  ketersediaan server yang  terpusat, cyber  room , router  center , Local  Area Network (LAN/WLAN) sehingga pengelolaan  aplikasi  pendapatan  dapat berjalan dengan baik.

## Supply (Digital Services)
Aplikasi  SAMSAT Mobile Jawa Barat  (SAMBARA)  merupakan  layanan aplikasi berbasis digital government dalam pembayaran  pajak  kendaraan  bermotor yang  dapat  diakses  menggunakan  gawai atau berbasis mobile apps (Ramdani, 2020). Aplikasi ini ialah inovasi berbasis elektronik yang dibuat oleh Badan Pendapatan  Daerah  Provinsi  Jawa  Barat yang diimplementasikan
guna
mempermudah masyarakat serta memperluas akses  layanan  yang  fungsinya untuk melakukan pengecekan Pajak Kendaraan  Bermotor  di  Wilayah  Jawa Barat  sekaligus  mendapatkan  bayar  agar
h tt p :/ /j o u rn al .u n is mu h .a c. id /i n d ex .p h p /k o la b o ra si
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik , Agustus 2021, Volume 7, Nomor 2 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
bisa dilakukan pembayaran melalui perbankan.  Aplikasi  SAMSAT Mobile Jawa  Barat  juga  dapat  menampilkan informasi  pajak  kendaraan  bermotor  baik roda dua maupun roda empat di Jabar secara online (Bapenda,  2020).  Adapun  fungsi aplikasi  SAMBARA  sebagai  sebagai sarana:  (1)  Mengecek  pajak  kendaraan bermotor dan bayar pajak. Masyarakat Jawa barat  dapat  melakukan  pengecekan  pajak kendaraan  secara  online  menggunakan aplikasi SAMBARA caranya sangat mudah yaitu dengan mengunduh melalui playstore setelah  itu  buka  aplikasi  SAMBARA  dan
pilih  menu  info  PKB  dan  masukan  plat nomor  kendaraan  anda  lalu  akan  muncul informasi  kendaraan  dan  pajak  yang  harus dibayar.  Pada  pojok  kanan  atas  terdapat ikon lalu tekan setelah itu pilih tanda pada pojok  bawah,  dan  anda  dapat  memilih pembayaran  melalui SMS  Banking ,  mesin ATM atau internet banking ; (2) Mengetahui jadwal  serta  informasi  tentang  jadwal SAMLING  (SAMSAT  Keliling)  dan SAMDONG  (SAMSAT  Gendong)  di seluruh Daerah Jawa Barat; (3) Mengetahui lokasi  pelayanan  SAMSAT  (Bapenda, 2020).
Gambar 3.

## Business Process Aplikasi
Sumber: (Bapenda, 2020).
Berdasarkan  alur  pada  gambar  3. Business  Process aplikasi  SAMBARA, dapat  dijelaskan  bahwa  aplikasi  tersebut wajib pajak  atau masyarakat dapat memperoleh  informasi  pajak  kendaraan
bermotor baik roda dua maupun roda empat di  Jawa  Barat  secara  online  selain  itu aplikasi  ini  memiliki  alur  sebagai  berikut: (1)  aplikasi  SAMBARA  hadir  di  android playstore dan masyarakat bisa
h tt p :/ /jo u rn al. u n is mu h .a c. id /in d ex .p h p /k o la b o ra si
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik , Agustus 2021, Volume 7, Nomor 2 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
mengunduhnya;  (2)  fitur  yang  ditawarkan bermacam-macam seperti info pajak kendaraan  bermotor  (PKB)  serta  fitur pembayaran  pajak  tahunan  kendaraan bermotor  (3)  masyarakat  bisa  mengakses pembayaran  melalui  channel  pembayaran
yang tersedia seperti pada perbankan yang bekerjasama  dan e-commerce ;  (4)  wajib pajak memperoleh e-SKKP untuk dilakukan  pengesahan  di  kantor  SAMSAT terdekat.

## Tabel 3.

## Arsitektur Aplikasi Sistem SAMSAT Online Tersentralisasi
Sms Gateway (Sms Info,
Sms E- Samsat, Sms E- Pap) Eis Phone, Windows (Grafik Web) (Dispenda Jabar (Hallo Samsat, Simop) Sistem Antrian Windows Delphi/My Sql (Odbc) Banking System On-Line Drc (Cloud System) Polda Metro, Polda Jabar Kasda/Biro Keuangan PT Jasa Raharja, BPK-RI Aplikasi Samsat On-Line Centralize Web Aplication (Php-Odbc-Pdo) Windows Visual Basic (Odbc) Switching  Data  Base Online (Oracle) Informix 7.50 & Ids 11.7 Linux Red Hat Enterprise
Sumber: (Bapenda, 2020)
Pada  tabel  3.  Arsitektur  Aplikasi Sistem  SAMSAT Online Tersentralisasi ternyata memiliki keunggulan  diantaranya bahwa sistem ini memiliki tingkat keandalan  yang  tinggi  sehingga  kecepatan dan keakurasiannya teruji sehingga berguna bagi  pengambilan  keputusan  yang  dapat dilakukan  oleh stakeholder terkait  dalam artian  Badan  Pendapatan  Daerah  Provinsi Jawa  Barat  atau  tingkat  yang  lebih  tinggi dalam  formulasi  hingga  implementasi kebijakan.  Sistem  yang  handal,  cepat  dan akurat  ini  bias  berimbas  pada  penggunaan anggaran yang lebih efisien, tidak terdapat proses sinkronisasi, otorisasi dapat dibatasi
sesuai  kebutuhan,  bahkan  perbedaan  dan duplikasi dapat dihindari. Selain itu, dalam proses  pembaharuan  dan  pengembangan sistem  deteksi error dan fixing  problem , proses backup  data yang lebih  mudah  dan proses  identifikasi  laporan    dapat  lebih mudah  dilakukan  karena  data  sudah terintegrasi serta tersentralistik.
Pelayanan  sistem online pada  proses pembayaran  Pajak  Kendaraan  Bermotor (PKB)  berbasis  aplikasi  pada  Badan Pendapatan  Daerah  Provinsi  Jawa  Barat sudah  terintegrasi  dengan  sentra  layanan SAMSAT di Kota dan Kabupaten di seluruh Jawa  Barat  hingga  gerai-gerai  yang
h tt p :/ /j o u rn al .u n is mu h .a c. id /i n d ex .p h p /k o la b o ra si
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik , Agustus 2021, Volume 7, Nomor 2 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
disediakan  oleh  Badan  Pendapatan  Daerah Provinsi Jawa Barat. Adapun sentra layanan tersebut  berdasarkan  data  dari  (Bapenda, 2020)  yang  dikelola  secara  online  dan terintegrasi dengan sistem sentralisasi ialah 34 unit SAMSAT Induk, 22 unit SAMSAT
Drive  Thru ,  13  Unit  SAMSAT Outlet ,  1
Unit  SAMSAT Corner ,  1  Unit  SAMSAT Nite , 3 Unit SAMSAT 3 Provinsi, 25 Unit Samsat  Keliling  dan  akan  terus  bertambah seiring peningkatan layanan pada sentra dan daerah layanan di seluruh wilayah di Jawa Barat.
Gambar 4.
Integrasi Sistem Online  dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Sumber : (Bapenda, 2020)
Pada  gambar  4.  Integrasi  Sistem
Online Sentralisasi
dengan Sistem
Informasi  Administrasi  Kependudukan (SIAK)  menjadi  sebuah  hal  yang  penting dikarenakan  integrasi  sistem  pelayanan tersebut  memudahkan  dalam  monitoring hingga  percepatan  akses  data  wajib  pajak agar mudah terdeteksi hingga memudahkan validasi  kepemilikan  kendaraan  bermotor dalam pelayanan Samsat secara online dan
realtime .
h tt p :/ /jo u rn al. u n is mu h .a c. id /in d ex .p h p /k o la b o ra si
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik , Agustus 2021, Volume 7, Nomor 2 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
Tabel 4.

## Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Melaui Layanan Offline dan Online
Sumber: (Bapenda, 2020).
Tabel  4.  terkait  dengan  realisasi penerimaan pajak kendaraan melaui layanan offline dan online dapat disimpulkan  bahwa  aplikasi  SAMSAT Mobile Jawa Barat cukup berkembang dan mengalami  peningkatan  setiap  tahunnya. Selain  itu,  berdasarkan  tabel  tersebut pembayaran offline pada tahun 2020 masih menjadi pilihan wajib pajak yakni Rp.4.835.010.685.750  atau  sekitar  4,8 triliun  rupiah  dengan  total  kendaraan bermotor  berjumlah  6.976.750  kendaraan. Sedangkan melalui layanan online berbasis aplikasi SAMBARA ialah Rp. 492.664.725.400  atau  sekitar  492  miliar rupiah  dengan  jumlah  kendaraan  604.884 kendaraan.  Maka  dengan  data  diatas ternyata  tingkat  pembayaran  berbasis elektronik masih sangat rendah dari jumlah kepemilikan  yang  ada  dan  ketimpangan layanan digital masih cukup tinggi. Berapa faktor yang menyebabkan resistensi tersebut  diantaranya  banyak  masyarakat yang tidak melaporkan kondisi kendaraannya  terkini  yakni  Kendaraan Tidak Mendaftar Ulang (KTMDU) di Jawa
Barat  masih  tinggi.  Bahkan  kepala  Badan Pendapatan  Daerah  Provinsi  Jawa  Barat mengatakan  dari  sekitar  17  juta  kendaraan bermotor, hanya 11 juta di antaranya yang bisa  tertagih  pajaknya.  Sementara  sisanya, dalam  status  tidak  jelas  karena  pemilik kendaraan tidak melaporkan hilang maupun kerusakan.  Namun selain daripada itu,  hal lain  yang  juga  perlu  diapresiasi  ialah penggunaan  atau  migrasi  pembayaran  dari sistem  tradisional  ke  sistem online setiap tahunnya terjadi peningkatan cukup tinggi. Hal  ini  menujukan  masyarakat  cukup mengapreasiasi kehadiran aplikasi SAMBARA  guna  memangkas  waktu layanan mereka.

## Adoption (Usefulness Perception and Ease of Use Perception)
Menurut  (Gil-garcia  &  Flores- zúñiga,  2020)  dalam  perspetif adoption  of digital  government  by  citizens  and  other users diperlukannya  beberapa  ukuran seperti  (1)  diperlukan  dari  perspektif pengguna,  (2)  kontak  yang  tidak  memadai dengan dan umpan balik dari pengguna, dan
Layanan 2019 2020 KBM PKB KBM PKB INDUK 7,614,401  5,145,214,794,500  6,976,750 4,835,010,685,750 SAMBARA 534,594 358,827,675,200 604,884 492,664,725,400 SAMOLNAS 3,106 3,343,060,300 22,343 23,858,408,500 SIPOLIN 8,398 6,100,429,100 6,387 4,589,532,600 Grand Total 8,160,499  5,513,485,959,100  7,610,364 5,356,123,352,250
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik , Agustus 2021, Volume 7, Nomor 2 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
(3)  tidak  mempertimbangkan  preferensi pengguna  untuk  menggunakan  saluran pengiriman tradisional (Gil-garcia  & Flores-zúñiga, 2020).
Persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan  penggunaan  dari  aplikasi SAMBARA ini adalah bagaimana masyarakat  dapat  memberikan  masukan dan  penilaian  terhadap  performa  dari aplikasi  tersebut  sehingga  dapat  dinilai bagaimana  kegunaan  serta  manfaat  bagi pengguna  dalam  hal  ini  ialah  wajib  pajak dan  masyarakat  yang  hendak  memperoleh informasi  dari  aplikasi    SAMSAT Mobile Jawa Barat.
Kemudahan  akses  bagi  pengguna aplikasi  saat  ini,  Masyarakat  Jawa  barat dapat melakukan pengecekan pajak kendaraan  secara online menggunakan aplikasi SAMBARA caranya sangat mudah yaitu dengan mengunduh melalui playstore setelah  itu  buka  aplikasi  SAMBARA  dan pilih  menu  info  PKB  dan  masukan  plat nomor  kendaraan  anda  lalu  akan  muncul informasi  kendaraan  dan  pajak  yang  harus dibayar.  Pada  pojok  kanan  atas  terdapat ikon   lalu tekan setelah itu pilih tanda  pada pojok  bawah,  dan  anda  dapat  memilih pembayaran  melalui SMS  Banking atau internet  banking .  Selanjutnya  dalam    cek pajak kendaraan, baik jenis motor maupun mobil  secara online bisa  juga  dapat dilakukan pengecekan melalui website yang disediakan tanpa perlu mengunduh aplikasi.
Beberapa kemudahan lain yang dapat wajib pajak  (pengguna)  akan  dapatkan  dialah mengetahui  jadwal  SAMSAT  Keliling  di seluruh  Daerah  Jawa  Barat  dan  sentra pengesahan atau validasi Surat Keterangan Ketetapan  Pajak  (SKKP)  yang  tersebar  di wilayah Jawa Barat.  Kemudian keunggulan lainnya  yaitu  dapat  mengetahui  lokasi pelayanan  SAMSAT  di  seluruh  Daerah Jawa Barat dengan memilih fitur kota atau kabupaten  sesuai  daerah  yang  ingin  dituju (Bapenda, 2018).
Pengembangan yang saat ini dilakukan  Tim  Pembina  SAMSAT  yakni Badan  Pendapatan  Daerah  Provinsi  Jawa Barat, Direktorat Satuan Lalu Lintas Polda Jawa  Barat,  dan  PT.  Jasa  Raharja  pada inovasi  pendapatan  di  masa  depan  akan dilakukannya  peningkatan  keamanan  dan privasi (security  &  privacy) terkait pembayaran  pajak  yang  hanya  dapat dilakukan  melalui  satu  akun  pengguna sekaligus wajib pajak yang terdaftar dalam data kependudukan. Hal ini dilakukan guna menghindari  praktik  percaloan  dalam pembayaran  Pajak  Kendaraan  Bermotor, sehingga hanya pengguna aplikasi terdaftar yang  dapat  melakukan  pembayaran  pajak atas nama pribadinya sendiri.
Maka  persepsi  pengguna  mengenai aplikasi  SAMBARA  juga  menjadi  sorotan penting,  seperti  salah  satu  pengguna  yang memberikan  ulasan  atas  hadirnya  aplikasi
h tt p :/ /jo u rn al. u n is mu h .a c. id /in d ex .p h p /k o la b o ra si
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik , Agustus 2021, Volume 7, Nomor 2 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
tersebut dan memberikan tanggapan berupa presiasi terhadap hadirnya SAMBARA.
“ Sangat  bermanfaat  sekali  untuk mengetahui  jumlah  pajak  yang  akan kita  bayar,  sekaligus  mengecek  data mobil/motor kita. Tingkatkan dengan menambahkan  NJOP  nya ”  (Ahmad Yani, Pengguna SAMBARA).
Selain  itu  terdapat  juga  pengguna yang memberikan ulasan yang kurang puas dikarenakan  banyak  mengalami  kendala dalam pengesahan Surat Keterangan Ketetapan Pajak.
“ Aplikasi  nya  sudah  bagus  tapi percuma  pengesahan  tetap  harus  ke samsat  di  buat  ribet  pada  saat pengesahan  wajib  nama  pemilik motor  sebelumnya,  tidak  bisa  orang lain,  malah  nyuruh  balik  nama padahal  udah  bawa  E-ktp  pemilik
sebelumnya ” (Abdul Rohman,
Pengguna  SAMBARA).  Memang tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  hal tersebut  masih  menjadi  kendala dalam pelayanan SAMBARA dikarenakan sistem pembayaran pajak melibatkan banyak stakeholder termasuk  Kepolisian  dimana  Jawa Barat  memiliki  2  wilayah  hokum yakni  Polda  Jawa  Barat  dan  Polda Metro Jaya. Kemudian pengguna juga harus melakukan pengesahan dengan atas  nama  sendiri  yang  tertera  pada STNK dan E-KTP yang sesuai.  Maka perlu  adanya  upaya  kerjasama  yang baik,  agar  penguna  serta  masyarakat tidak perlu lagi melakukan pengesahan  kembali  ke  Kantor SAMSAT  karena  sudah  memiliki  e- SKKP.”

## Gambar 5.
Rating Ulasan Pengguna Pada Google Analytic Sumber: (Bapenda, 2020).
h tt p :/ /j o u rn al .u n is mu h .a c. id /i n d ex .p h p /k o la b o ra si
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik , Agustus 2021, Volume 7, Nomor 2 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
Berdasarkan  gambar  5  terkait  ulasan pengguna  SAMBARA  pada  data  yang diperoleh  dari Google  Analytic dapat dijelaskan bahwa rata-rata ulasan menyambut  baik  hadirnya  SAMBARA dengan  ulasan  rating  4.24  skala  5  dan berada  pada  kategori  sangat  baik.  Hal
tersebut  diiringi  oleh  semakin  baiknya layanan  yang  diberikan  sebagai  acuan bagaimana  informasi  yang  diberikan  oleh pengelola layanan dalam hal ini ialah Badan Pendapatan  Daerah  Provinsi  Jawa  Barat unit Pusat Layanan Operasional Pendapatan Daerah (PLOPD).

## Tabel 5. Tanggapan Negatif Berdasarkan Jenis Tahun 2021
Sumber: (Bapenda, 2021).
Berdasarkan tabel 5 tanggapan negatif  berdasarkan  jenis  aduan  dimana jumlah  aduan  terbanyak  ialah  pengguna memiliki kendala dalam melakukan pembayaran dengan jumlah 154 tanggapan. Ketika penulis konfirmasi kepada pengelola aplikasi (Bapenda) diantaranya permasalahan tersebut ialah pengguna tidak membaca aturan secara detail dimana dalam melakukan  pembayaran  data  pemilik kendaraan  bermotor  harus  sesuai  dengan yang  dibayarkan  melalui  akun  bank  atas nama sendiri serta terdaftar dalam sistem.
Hal  ini  dilakukan  guna  menghindari percaloan dalam pembayaran pajak menggunakan aplikasi.
No. Respon Negatif Jumlah 1. Tidak dapat mengecek atau data salah dan tidak keluar 149 Tanggapan
2. Aplikasi tidak dapat dibuka atau  harus maintenance : 123 Tanggapan
3 Tidak bisa instal atau download aplikasi SAMBARA
28 Tanggapan
4. Aplikasi tidak update data tidak sesuai 97 Tanggapan 5. Permasalahan dalam pembayaran atau pengesahan 154 Tanggapan 6. Lain-lain 95 Tanggapan
h tt p :/ /jo u rn al. u n is mu h .a c. id /in d ex .p h p /k o la b o ra si
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik , Agustus 2021, Volume 7, Nomor 2 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)

## Gambar 6.
Performance Indicators Aplikasi SAMBARA dalam Google Analytic.
Sumber: (Bapenda, 2020).an pajak kendaraan bermotor
Pada  gambar  6  dapat  dijelaskan bahwa  pengguna  aplikasi  SAMBARA berjumlah  1,93  Juta  pengguna  dimana jumlah  tersebut  cukup  besar  dan  hal tersebut jika diiringi dengan performa yang baik  dari  pelayanan  dan  penanganan pengaduan  maka  pengguna  serta  wajib pajak  akan  semakin  meningkat  tingkat kepercayaannya  dan  beralih  dari  sistem yang    konvensional (tradisional) ke sistem online melalui  aplikasi.  Maka  dengan persepsi  pengguna  tersebut  diharapkan pembayaran  pajak  kendaraan  bermotor dapat terus berjalan kearah yang lebih baik serta berimbas pada peningkatan penerima .

## KESIMPULAN
Pelaksanaan digital government pada pembayaran  pajak  kendaaraan  bermotor
berbasis  aplikasi  SAMSAT Mobile Jawa Barat  saat  ini  sudah  berjalan  baik  namun belum cukup efektif. Hal ini dilatarbelakangi  dengan  beberapa  temuan diantaranya  sistem  pembayaran  Pajak Kendaraan  Bermotor  (PKB)  yang  saat  ini bereformasi dalam pemungutannya.
Pembayaran  Pajak  Kendaraan  Bermotor yang  dilakukan  tidak  lagi  dengan  sistem konvensional,  melainkan  menggunakan sistem modern yang terintegrasi.
Kemudian  berdasarkan  analisis  dari variabel implementasi (karakteristik umum organisasi, pengaturan kelembagaan) bahwa  pelaksanaan e-government dan digital government hadir bersamaan dengan keluarnya Inpres No. 3 Tahun 2003 tentang Strategi  Pengembangan E-Government dalam Upaya Untuk Meningkatkan Kualitas
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik , Agustus 2021, Volume 7, Nomor 2 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
Pelayanan  Publik  dengan  Memanfaatkan Teknologi Komunikasi dan Informasi serta Peraturan Presiden (Perpres) No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik  (SPBE).  Selain  itu,  kebijakan tersebut  di  implementasikan  oleh  Tim Pembina  SAMSAT  yakni  Kepolisian Daerah  Jawa  Barat,  Badan  Pendapatan Daerah  Provinsi  Jawa  Barat  ,  PT.  Jasa Raharja  yang  kemudian  dikelola  oleh  unit khusus  yakni Pusat  Layanan  Operasional Pendapatan  Daerah  (PLOPD)  didirikan melalui  Peraturan  Gubernur  Nomor  68 Tahun  2012  tentang  Perubahan  Pergub Nomor 113 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan  Badan  di  Lingkungan  Pemerintah Provinsi  Jawa  Barat.  Sehingga  hadirnya PLOPD    karena  dilatarbelakangi  sebagai suatu    unit  pengelola  sistem  informasi pendapatan  sekaligus  sebagai  unit  tata kelola organiasi pendapatan.
Pada  variabel demand (layanan digital yang diberikan) realisasi penerimaan pajak  kendaraan  bermotor  melaui  layanan online berbasis  aplikasi  SAMSAT Mobile Jawa  Barat  cukup  berkembang  dan mengalami  peningkatan  setiap  tahunnya. Namun  bersamaan  dengan  itu  ternyata tingkat  pembayaran  berbasis  elektronik masih sangat rendah dari jumlah kepemilikan  yang  ada  dan  ketimpangan layanan digital masih cukup tinggi. Berapa faktor yang menyebabkan resistensi
tersebut  diantaranya  banyak  masyarakat yang tidak melaporkan kondisi kendaraannya  terkini  yakni  Kendaraan Tidak Mendaftar Ulang (KTMDU) di Jawa Barat  masih  tinggi,  keterbatasanya  akses terhadap  pengguna  mengenai  aplikasi, ketimpangan  infrastruktur  antar  daerah  di Jawa  Barat  serta  permasalahan  pada aplikasi  yang  masih  mengalami  berbagai kendala.
Sedangkan  pada  adopsi  (persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan penggunaan).  Pengguna  (wajib  pajak) disuguhkan  dengan  berbagai  kemudahan dari mendapatkan informasi pajak kendaraan,  kode  bayar  dan  channel pembayaran,  hingga  mengetahui  layanan terdekat dari pembayaran  pajak kendaraan. Persepsi  pengguna  rata-rata  menyambut baik  hadirnya  SAMBARA  dengan  ulasan rating 4.24 skala 5 dan berada pada kategori sangat  baik.  Hal  tersebut  diiringi  oleh semakin  baiknya  layanan  yang  diberikan sebagai  acuan  bagaimana  informasi  yang diberikan  oleh  pengelola  layanan.    Selain itu  persepsi  lain  ialah  masih  terdapat tanggapan  negatif  berdasarkan  jenis  aduan dimana  jumlah  aduan  terbanyak  ialah pengguna memiliki kendala dalam melakukan pembayaran.
Penulis memiliki saran  guna sebagai rekomendasi  terhadap  beberapa  hambatan dalam implementasi kebijakan serta pelaksanaan  pelayanan digital  government
h tt p :/ /jo u rn al. u n is mu h .a c. id /in d ex .p h p /k o la b o ra si
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik , Agustus 2021, Volume 7, Nomor 2 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor  berbasis  aplikasi  SAMSAT Mobile Jawa  Barat daiantaranya ialah:
1. Perlunya penyederhanaan wewenang  dan  kejelasan  aturan dalam internal pengelola dalam hal ini  ialah  Tim  Pembina  SAMSAT (Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Barat,  Bapenda  Jawa  Barat,  PT. Jasa  Raharja)  dan  unit  pengelola yakni  PLOPD.  Hal  ini  dilakukan guna  terciptanya  birokrasi  yang cepat  dan  tata  kelola  yang  baik sehingga dalam implementasi berbagai  inovasi  tidak  terhambat oleh  internal  pengelola.  Selain  itu faktor  eksternal  serta  dukungan pihak  lain  dalam  mensukseskan kebijakan perlu ditingkatkan seperti dukungan anggaran, kerjasama dengan channel pembayaran lain, serta
infrastruktur  penunjang  layanan pada masyarakat.
2. Guna meningkatkan kepuasan kepada masyarakat, perlunya penguatan platform atau channel layanan  pengaduan  seperti call center dan  layanan  aduan  pada aplikasi  yang  responsif  sehingga akan  berdampak  pada  kepuasan pelanggan.  Selain  itu,  perlunya peningkatan aksesibilitas pengguna  dengan  penambahan
channel pembayaran berbasis fintech dan startup yang  saat  ini tengah meningkat pesat.
3. Dalam meningkatkan penerimaan, perlunya  melakukan  inovasi  dan jemput  bola  sepeti  peningkatan sosialisasi serta notifikasi berbasis SMS  dan  surat  elektronik (email) yang dikirimkan pada wajib pajak. Hal  ini  bisa  dilakukan  dengan pengadaan promosi layanan, pengiriman tagihan pajak kendaraan melalui email dan SMS.
Selain  itu,  perlu  adanya  layanan delivery dalam pengesahan SKKP akan menjadikan masyarakat beralih pada layanan online karena masyarakat tidak perlu melakukan pengesahan di SAMSAT.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Terimakasih kepada Badan Pendapatan  Daerah  Provinsi  Jawa  Barat serta  unit  Pusat  Layanan  Operasional Pendapatan  Daerah    (PLOPD)  yang  telah memberikan  data  tertulis  maupun  melalui wawancara. Terimakasih kepada pembimbing  sehingga  penelitian  ini  dapat berjalan dengan baik.

## REFERENSI
Alshehri,  M.  A.,  &  Drew,  S.  (2010). Implementation  of  e-Government: Advantages and Challenges.
International  Conference  E-Activity
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik , Agustus 2021, Volume 7, Nomor 2 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
and Leading Technologies 2010 , 79– 86. http://www98.griffith.edu.au/dspace/ handle/10072/40620%5Cnpapers2://
publication/uuid/09E5E6A6-EC7D- 4E17-84FB-677189A5AB74 Asgarkhani, M. (2005). Digital Government  and  its  Effectiveness  in Public Management Reform: A local Government perspective. Public
Management  Review , 7 (3),  465–487. https://doi.org/10.1080/14719030500
181227 Bapenda.  (2018). Cek  Pajak  Kendaraan Melalui Aplikasi SAMBARA . https://bapenda.jabarprov.go.id/2018/
08/14/cek-pajak-kendaraan-melalui- aplikasi-sambara/
Bapenda. (2020). Sambara - Samsat Mobile Jawa Barat . https://bapenda.jabarprov.go.id/sams at-mobile-jawa-barat-sambara/
Chen, J. (Cecilia), Grimshaw, S., & Myles,
G. D. (2017). Testing and Implementing Digital Tax Administration.  In  S.  Gupta,  M. Keen,  A.  Shah,  &  V.  Geneviève (Eds.), Digital  Revolutions  in  Public
Finance (p. 363). International Monetary Fund, Publication Services. Cohen,  S.,  &  Eimicke,  W.  (2003).  The future of e-government: A project of potential trends and issues. Proceedings  of  the  36th  Annual Hawaii  International  Conference  on System Sciences, HICSS 2003 .
https://doi.org/10.1109/HICSS.2003. 1174327
Creswell, J. W. (2015). Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih di antara Lima Pendekatan (S. Z. Qudsy (ed.); 1st ed.). Pustaka Pelajar.
Gil-garcia, J. R., Dawes, S. S., Pardo, T. A., Dawes,  S.  S.,  &  Digital,  T.  A.  P. (2018).  Digital  Government  and Public Management Research : Finding  the  Crossroads. Public Management  Review , 20 (5),  633–
646. https://doi.org/10.1080/14719037.20
17.1327181
Gil-garcia,  J.  R.,  &  Flores-zúñiga,  M.  Á. (2020).  Towards  a  comprehensive understanding  of  digital  government success :  Integrating  implementation and  adoption  factors. Government Information Quarterly , 37 (4),
101518.
https://doi.org/10.1016/j.giq.2020.10 1518 Gil-García, J. R., & Pardo, T. A. (2005). E- government success factors: Mapping practical tools to theoretical
foundations.
Government
Information  Quarterly , 22 (2),  187– 216.
https://doi.org/10.1016/j.giq.2005.02. 001 Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2012 tentang  Perubahan  Pergub  Nomor 113  Tahun  2009  tentang  Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas  dan  Badan  di  Lingkungan Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat, (2012). https://bapenda.jabarprov.go.id/JDIH /Peraturan_Gubernur/PERATURAN _GUBERNUR_JAWA_BARAT_N OMOR_68_TAHUN_2012.pdf Peraturan  Gubernur  Nomor  2  Tahun  2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan  Gubernur  Jawa  Barat Nomor  33  Tahun  2013  tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah  Provinsi  Jawa  Barat  No.  13 Tahun  2011  tentang  Pajak  Daerah untuk  Jenis  Pungutan  Pajak  Kenda, 37 (2020). Hertiarani, W. (2016). Implementasi Kebijakan E-SAMSAT di Jawa Barat.
Jurnal  Ilmu  Administrasi :  Media Pengembangan  Ilmu  Dan  Praktek Administrasi , 13 (3), 22. https://doi.org/https://doi.org/10.311 13/jia.v13i3.102 Indrajit, R. E. (2002). Electronic Government:  Strategi  Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital . Andi.
h tt p :/ /jo u rn al. u n is mu h .a c. id /in d ex .p h p /k o la b o ra si
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik , Agustus 2021, Volume 7, Nomor 2 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
Ndou,  V.  D.  (2004).  E  -  Government  for Developing  Countries:  Opportunities and  Challenges. The  Electronic Journal  of  Information  Systems  in Developing  Countries , 18 (1),  1–24. https://doi.org/10.1002/j.1681- 4835.2004.tb00117.x Ndung’u,  N.  (2017).  Digitalization  in
Kenya :  Revolutionizing  Tax  Design and Revenue Administration. Excerpt:  Digital  Revolutions  in Public Finance . https://doi.org/10.5089/97814843238 23.073 OECD, & IDB. (2016). Broadband Policies for Latin America and the Caribbean A Digital Economy Toolkit . http://www.thaigov.go.th/index.php/t
h/news-ministry/2012-08-15-09-45- 26/item/94363-94363.html
Inpres  No.  3  Tahun  2003  tentang  strategi pengembangan  e-Government  dalam upaya  untuk  meningkatkan  kualitas pelayanan publik dengan
memanfaatkan  teknologi  komunikasi dan informasi, 25 (2003).
Peraturan Presiden (Perpres) No. 95 Tahun 2018  tentang  Sistem  Pemerintahan Berbasis  Elektronik  (SPBE),  (2018). https://jdih.bssn.go.id/arsip- hukum/peraturan-presiden-republik- indonesia-nomor-95-tahun-2018- tentang-sistem-pemerintahan- berbasis-elektronik Ramdani,  A.  (2020).  Analisis  Deskriptif Terhadap  Inovasi  Layanan  Aplikasi Sambara  (Samsat  Mobile  Jawa Barat). Jurnal Academia Praja , 3 (01), 37–43. https://doi.org/10.36859/jap.v3i01.14 1 Robertson, S. P., & Vatrapu, R. K. (2010).
Digital  Government. Annual  Review
of Information
Science and Technology , 44 (1), 317–364.
https://doi.org/https://doi.org/10.100 2/aris.2010.1440440115 Sari,  K.  D.  A.,  &  Winarno, W.  A.  (2012).
Implementasi  E-Goverment  System Dalam Upaya Peningkatan Clean And
Good Goverment Di Indonesia. Jeam , XI (1), 1–19.
United Nations. (2020). Digital Government . https://publicadministration.un.org/e
n/ict4d
Wang,  Y.  S.,  &  Liao,  Y.  W.  (2008).
Assessing eGovernment systems success:  A  validation  of  the  DeLone and  McLean  model  of  information systems success.
Government Information  Quarterly , 25 (4),  717–
733. https://doi.org/10.1016/j.giq.2007.06. 002 Waseda University. (2020). The15th WASEDA International Digital Government Rankings Report . Yoon, J. (2016). Korean Digital Government  Infrastructure  Building and Implementation:
Capacity Dimensions. Bringing  Government into  the  21st  Century:  The  Korean Digital  Governance  Experience ,  61– 87. https://doi.org/10.1596/978-1-
4648-0881-4_ch1 Zhu,  Y.  Q.,  &  Kindarto,  A.  (2016).  A
garbage can model of government IT project failures in developing countries:  The  effects  of  leadership, decision structure and team competence. Government Information  Quarterly , 33 (4),  629–
637.
https://doi.org/10.1016/j.giq.2016.08. 002