DOI: https://doi.org/10.31934/mppki.v2i3

## The Indonesian Journal of Health Promotion

## ISSN 2597– 6052

## Analysis of Malaria Vector Control Strategies in West Bangka Regency
Asmiani 1* , Yuanita Windusari 2 , Hamzah Hasyim 3 1,2,3 Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Sriwijaya ,Palembang *Korespondensi Penulis : asmianiazhari84@gmail.com ywindusari@yahoo.com

## MPPKI

## Abstrak
Kabupaten  Bangka  Barat  merupakan  satu-satunya  kabupaten  di  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung  yang  belum  mencapai eliminasi  malaria.  Hal  ini  disebabkan  karena  masih  ditemukan  kasus  malaria  indigenous  di  Kabupaten  Bangka  Barat.  Data pelaporan E-SISMALpada tahun 2020 di Kabupaten Bangka Barat menunjukkan bahwa kasus malaria indigenous berjumlah 8 kasus dan data pengendalian  vektor malaria  yang kosong atau tidak ada  laporan. Penelitian  ini  bertujuan untuk  menganalisis strategi pengendalian vektor malaria di Kabupaten Bangka Barat dalam rangka eliminasi malaria. Penelitian ini jenis penelitian kualitatif.  Penelitian  dilakukan  di  Kabupaten  Bangka  Barat  pada  bulan  Mei  sampai  dengan  Juni  2021.  Penentuan  informan penelitian dilakukan secara purposive. Pengumpulan data dilakukan melalui di focus group discussion, wawancara mendalam , observasi  partisipatif  dan photovoice .  Validasi  data  yang  digunakan  berupa  triangulasi  metode  dan  sumber.  Selanjutnya, dianalisis  menggunakan  aplikasi Nvivo  12  Plus  for  windows .  Faktor-Faktor  yang  sering  ditekankan  oleh  informan  dalam penelitian sebanyak 8 Faktor. Faktor perilaku penambang (26 references ), topografi wilayah (14 references), adaya pertemuan lintas  sektor  (6 references ),  dukungan  lintas  sektor,  lintas  program  (5 references ),  kerjasama  TNI/polri  (5 references ), keterbatasan  SDM  entomologi  dan  epidemiologi  (18 references ),  keterbatasan  dana  (20 references )  dan  terbatasnya perlengkapan  IRS  (13  references).  Penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  pelaksanaan  strategi  pengendalian  vektor  malaria  di Kabupaten Bangka Tengah belum maksimal. Hal ini disebabkan beberapa faktor yaitu topografi wilayah, perilaku penambang, pertemuan lintas sektor yang belum berdampak langsung pada program malaria, advokasi kepada TNI dan Polri, keterbatasan SDM entomology dan epidemiologi, dana dan perlengkapan IRS.
Kata Kunci: Malaria; Pengendalian Vektor; Strategi Pengendalian Vektor; Surveilans; Vektor Malaria

## Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia

## Abstract
West Bangka Regency is the only district in the Bangka Belitung Islands Province that has not achieved malaria elimination. This is because there are still cases of indigenous malaria in West Bangka Regency. E-SISMAL reporting data in 2020 in West Bangka Regency showed that there  were 8 cases  of malaria  and malaria  vector control  was empty or there  were no  reports. This  study  aims  to  analyze  the  malaria  vector  control  strategy  in  West  Bangka  Regency  in  order  to  eliminate  malaria. This research  is  a  qualitative  research  type.  The  research  was  conducted  in  West  Bangka  Regency  from  May  to  June  2021.  The determination  of  research  informants  was  carried  out  purposively.  Data  was  collected  through  focus  group  discussions,  in- depth interviews, participatory observation and photovoice. Validation of the data used in the form of triangulation of methods and  sources.  Furthermore,  it  was  analyzed  using  the  Nvivo  12  Plus  application  for  windows. The  factors  that  are  often emphasized  by  informants  in  research  are  8  factors.  Miner  behavior  factors  (26  references),  regional  topography  (14 references),  cross-sectoral  meetings  (6  references),  cross-sectoral  support,  cross-program  (5  references),  TNI/Polri cooperation  (5  references),  limited  entomology  and  epidemiology  human  resources  (18  references),  limited  funds  (20 references) and limited IRS equipment (13 references). This study concludes that the implementation of malaria vector control strategies  in  Central  Bangka  Regency  has  not  been  maximized.  This  is  due  to  several  factors,  namely  regional  topography, behavior of miners, cross-sectoral meetings that have not had a direct impact on the malaria program, advocacy to the TNI and Polri, limited entomology and epidemiology human resources, funds and IRS equipment.
Keywords: Malaria; Control; Strategy; Surveillance; Vector

## Artikel Penelitian

## Open Access

## Analisis Strategi Pengendalian Vektor Malaria di Kabupaten Bangka Barat

## MPPKI (November, 2021) Vol. 4. No. 4

## PENDAHULUAN
Komitmen  Global  WHA  2007  dan  komitmen  regional  Asia  Pasifik  2015  menyatakan  bahwa,    malaria merupakan  salah  satu  penyakit  yang  menjadi  prioritas  baik  global  maupun  nasional,  karena  mempengaruhi tingginya angka kematian bayi, balita, ibu hamil dan penurunan  kualitas sumber daya manusia (1).  Target  SDGs 3.3 (Sustainable Development Goals) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional   IV (RPJMN) serta Rencana Strategis Kementerian Kesehatan RI tahun 2020-2024 menyebutkan bahwa malaria merupakan salah satu prevalensi  penyakit  menular  utama  yang  tinggi  dan  disertai  mobilitas  penduduk  sehingga  berpengaruh  terhadap derajat kesehatan masyarakat.
Secara  global,  tahun  2019  diperkirakan  terdapat  229  juta  kasus  malaria  di  87  negara  endemis  malaria. Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  dari  negara-negara  endemis  malaria  yang  memiliki  satu  atau  lebih  kasus indigenous . Persentase kematian total akibat malaria pada anak-anak di bawah usia 5 tahun sebesar 67% dan angka kematian akibat malaria (yaitu kematian per 100.000 penduduk berisiko) sebesar 10  pada tahun 2019(2). Eletronik Sistem  Informasi  Surveilans  Malaria  (E-SISMAL)  merupakan  suatu  sistim  pelaporan  elektronik,    yang  dapat menghitung data secara rinci dan merekap data sesuai dengan format pelaporan malaria yang terintegrasi(3). Data E-SISMAL  tahun  2020 di  Kabupaten  Bangka  Barat  menunjukkan,  adanya  kenaikan  API  selama  2  tahun  terakhir sebesar  0,46  dan  kenaikan  kasus  sebanyak  88  kasus.  Namun,  hal  ini  masih  tetap  menjadi  perhatian  pemerintah, karena terdapat 179 total kasus malaria  dengan 8 kasus malaria indigenous, tanpa adanya pelaporan pengendalian vektor malaria pada tahun 2020 di Kabupaten Bangka Barat.
Strategi  dalam  pengendalian  vektor  malaria  terdiri  dari  pengumpulan  data  dukung,  penggalangan kemitraan  lintas  sektor  dan  lintas  program,  peningkatan  advokasi  kepada  pemerintah  dan stakeholders dan peningkatan sumber daya dari berbagai potensi (4).  Maka, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis strategi pengendalian vektor malaria di Kabupaten Bangka Barat.

## METODE
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di tiga puskemas yang berada di Kabupaten  Bangka  Barat,  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Bangka  Barat  dan  Dinas  Kesehatan  Provinsi  Kepulauan Bangka  Belitung.  Ketiga  puskesmas  tersebut  merupakan  puskesmas  yang  memiliki  kasus indigenous dan merupakan  tiga  puskesmas  dengan  nilai  API  tertinggi  tahun  2020. Puskesmas  tersebut  meliputi  Puskesmas  Sekar biru, Puskesmas Puput dan Puskesmas Jebus.
Waktu  yang  dibutuhkan  untuk  melaksanakan  penelitian  ini  yakni  selama  lima  bulan,  mulai  dari  bulan Februari sampai dengan Juni 2021. Penentuan informan menggunakan teknik purposive. 11 informan yang terpilih berasal  dari  Kepala  Puskesmas  dan  pengelola  program  malaria    di  Puskesmas  Sekar  Biru,  Puput  dan  Jebus, pengelola program malaria di Dinas Kesehatan Provisi Kepulauan Bangka Belitung  dan Kabupaten Bangka Barat, Kepala  Bidang  Pencegahan  dan  Pengendalian  Penyakit  (P2P)  dan  Kepala  Seksi    Pencegahan  dan  Pemberantasan Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat.
Analisis  data  meliputi  data  reduction,  data  display  dan Conclusion  drawing/verification. Mereduksi  data dilakukan dengan transkripsi data menggunakan Ms.  Word . Transkripsi data meliputi  nama informan, umur, jenis kelamin, pendidikan, masa kerja dan hasil percakapan wawancara mendalam, FGD, rekapitulasi hasil observasi dan mereduksi photovoice yang didapat dari lapangan. Hasil reduksi data berupa transkripsi data, rekapitulasi observasi dan photovoice. Dokumen  hasil  reduksi  data  digunakan  sebagai input pengolahan  data  pada  aplikasi  pengolahan data kualitatif seri NVIVO 12 Plus for Windows. Analisis data pada dokumen hasil reduksi digolongkan ke dalam tema-tema  tertentu  sesuai  dengan  variabel  dan  subvariabel  penelitian  dengan  menggunakan  query  yang  tersedia pada  aplikasi  Nvivo  12  Plus  for  Windows.  Selanjutnya,  hasil  analisis  data  disajikan  dalam  bentuk  grafik  matrik coding  dan flowchart .  Berdasarkan  grafik  matrik  coding,  kita  dapat  menyimpulkan  subvariabel  dan  faktor  yang paling  banyak  dan  paling  sedikit  dibahas  oleh  informan  melalui  nilai  reference.  Nilai  reference  tertinggi menunjukkan  bahwa  faktor  tersebut  merupakan  faktor  yang  paling  sering  dibahas  oleh  informan  dalam  Strategi pengendalian  vektor  malaria  pada  E-SISMAL  di  Kabupaten  Bangka  Barat.  Kesimpulan  dari  penelitian  disajikan dalam  bentuk  flowchart  subvariabel  pada  setiap  variabel  penelitian  yang  disertai  dengan  interpretasi  data  oleh peneliti.

## HASIL
Hasil  coding  menunjukkan  bahwa  terdapat  40  faktor  yang  ditemukan  dari  seluruh  variabel.  6  faktor  pada variabel  penggalangan  kemitraan  lintas  sektor  dan  lintas  program,  12  faktor  pada  variabel  pengumpulan  data dukung  dan  6  faktor  pada  variabel  peningkatan  advokasi  kepada  pemerintah  dan  stakeholders,  16  faktor  pada variabel peningkatan sumber daya dari berbagai potensi.

## MPPKI (November, 2021) Vol. 4. No. 4

## Pengumpulan Data Dukung
Faktor  yang  paling  sering  dibahas  oleh  informan  pada  variabel  pengumpulan  data  dukung  adalah  faktor perilaku penambang dan topografi wilayah. Selain itu terdapat faktor-faktor lain yang dibahas oleh informan, yaitu data  pasien  yang    tidak  sesuai  dengan  domisili,  kajian  malaria  kurang  berdampak  terhadap  pencapaian  program malaria,  kepercayaan  masyarakat,  keterbatasan  informasi  petugas,  ketergantungan  terhadap  Dinas  Kesehatan Kabupaten  Bangka  Barat,  kolong  bekas  tambang  timah  yang  luas,  pasien  takut  berobat  ke  puskesmas,  pelaporan vektor manual belum ada, pencatatan data pasien di dokter praktek yang belum sesuai dengan tata laksana program malaria dan wilayah tambang illegal yang rawan criminal.
Gambar 1. Matrik Coding Pengumpulan Data Dukung

## Penggalangan Kemitraan Lintas Sektor dan Lintas Program
Faktor  yang  paling  sering  dibahas  oleh  informan  pada  variabel  penggalangan  kemitraan  lintas  sektor  dan lintas program adalah adanya pertemuan lintas sektor dan dukungan lintas sektor dan lintas program. Faktor-faktor lain  yang  dibahas  oleh  informan  yaitu  belum  bedampak  positif  kegiatan  lintas  sektor,  melibatkan  toma,  peran penting Pemdes, status zona merah COVID-19.
Gambar 2. Matrix Coding Penggalangan Kemitraan Lintas Sektor dan Lintas Program

## Peningkatan Advokasi Kepada Pemerintah dan Stakeholders
Faktor yang paling sering dibahas oleh informan pada variabel peningkatan advokasi kepada pemerintah dan stakeholders  adalah  kerjasama  TNI/polri.  Faktor-faktor  lainnya  yaitu  kerjasama  Kantor  Kesehatan  Pelabuhan (KKP),  kerjasama  dengan  Dinas  Pendidikan,  rapat  desa  dan  kecamatan  dan  adanya  stigma  malaria  merupakan masalah kesehatan.
Gambar 3. Matrix Coding Peningkatan Advokasi Kepada Pemerintah dan Stakholders

## Peningkatan Sumber Daya dari Berbagai Potensi
Faktor yang paling sering dibahas ole informan pada variabel peningkatan sumber daya dari berbagai potensi adalah  keterbatasan  tenaga  entomologi  dan  epidemiologi,  keterbatasan  dana  dan  perlengkapan  IRS.  Faktor-faktor lainnya yaitu Bantuan Operasional Kesehatan  (BOK), dana Dana Alokasi Khusus (DAK) dana Global Funds (GF), belum  ada  anggaran  khusus  E-SISMAL,  anggaran  cukup,  dukungan  Pemerintah  Daerah  (Pemda),  pengaruh kebijakan COVID-19 dan terbatasnya informasi, bantuan tenaga surveilans, belum ada pemberian reward , petugas malaria belum focus pada program, kurangnya pemahaman E-SISMAL, dan kurangnya koordinasi internal
Gambar 4. Matrix Coding Peningkatan Sumber Daya Dari Berbagai Potensi

## MPPKI (November, 2021) Vol. 4. No. 4
Gambar 5. Hasil Analisis Strategi Pengendalian Vektor Malaria di Kabupaten Bangka Barat

## PEMBAHASAN Pengumpulan Data Dukung
Faktor  topografi  wilayah  di  Kabupaten  Bangka  Barat  khususnya  wilayah  kerja  Puskesmas  Sekar  Biru, Puput  dan  Jebus  merupakan  rawa-rawa,  hutan,  pantai  dan  rawa-rawa  dengan  hutan  bakau  dengan  wilayah  pantai landai  berpasir,  daratan  rendah  dan  bukit-bukit  dengan  hutan  lebat.  Kolong-kolong  bekas  galian  timah  yang terbengkalai mendukung penambahan luas rawa yang ada di Kabupaten Bangka Barat. Kondisi topografi wilayah ini  sangat  mendukung  perkembangbiakan  vektor Anopheles  sundaicus .  Habitat Anopheles  sundaicus berada  pada genangan  air  payau.  Tempat  perindukan  adalah  tempat  yang  terbuka  yang  mendapatkan  sinar  matahari  langsung (muara  sungai,  tambak  ikan  terbengkalai,  dan  galian  tepi  pantai  yang  mengandung  air  payau).  Pada  malam  hari nyamuk  masuk  ke  dalam  rumah  untuk  mencari  darah,  hinggap  di  dinding  rumah  penduduk.  Jarak  terbang An. sundaicus betina kurang lebih 3 kilometer dari tempat perindukan nyamuk. Penyebaran jentik di tempat perindukan terkumpul di tempat-tempat tertutup seperti diantara tanaman-air yang mengapung, sampah dan rumput-rumput di pinggir  sungai  atau  parit    (5).    Kondisi  akses  jalan  menuju breading  places terkendala  dengan  jalan-jalan  yang rusak.  Sehingga  petugas  terkadang  sulit  menjangkau  wilayah  yang  merupakan breading  places ,  untuk melaksanakan  pengumpulan  data  terkait  pelaksanaan  pengendalian  vektor  malaria.  Salah  satu  hambatan  yang sering terjadi dalam pengambilan data dan analisis vektor adalah geografis daerah (6).
Faktor  perilaku  penambang  yang  suka  berpindah-pindah  tempat  tinggal,  menambang  timah  dekat  dengan lokasi  penambangan  dan  lokasi  bekas  penambangan.  Penambang  memilih  bermukim  di  daerah  dekat  lokasi penambangan yang dekat dengan breading places dari vektor malaria. Penambang beranggapan bahwa  tinggal di daerah  dekat  lokasi  penambangan  dapat  meminimalisir  biaya  transport  kerja  ke  lokasi  penambangan.  Penduduk yang  tinggal  di  sekitar  breading  place  berisiko  5,03  kali  lebih  besar  untuk  menderita  malaria  (7).Ketika  sakit, penambang lebih sering berobat ke dokter praktek dan memberikan informasi identitas yang berbeda dengan yang aslli, sehingga petugas kesulitan dalam melaksanakan PE dan tindak lanjut pengendalian  vektor malaria di lokasi tempat  tinggal  penambang.  Sebagian  besar  penambang  yang  tinggal  di  wilayah  pertambangan  merupakan penduduk  dari  luar  daerah  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung.  Pemukiman  penambang  sangat  kumuh,  tidak memenuhi syarat kesehatan dan padat, sehingga mempermudah percepatan penularan penyakit malaria di wilayah permukiman penambang. Salah satu tantangan eliminasi malaria adalah mobilitas manusia yang mengimpor infeksi melalui  banyak  faktor  dari  daerah  non  endemik  ke  daerah  endemic(8).  Faktor-faktor  yang  dapat  mendukung pemberantasan malaria, meliputi serangkaian perilaku pencegahan di tingkat individu dan pemafaatan jaringan di tingkat puskesmas (9). Pengendalian vektor malaria pada breading places dengan areal yang luas dapat dilakukan dengan  penebaran  ikan  pemakan  jentik  berupa  ikan  sepat  biru  ukuran  4  cm  (10).  Oleh  kaerena  itu  perlu  adanya

## MPPKI (November, 2021) Vol. 4. No. 4
pemberdayaan  masyarakat  terkait  pengendalian  vektor  di  daerah  endemis  dan  dukungan  pasrtisipasi  dari  seluruh lintas sektor.

## Penggalangan Kemitraan Lintas Sektor dan Lintas Program
Pertemuan  lintas  sektor  dilaksanakan  pada  lokasi  potensial.  Pada  pertemuan  tersebut  hadir  Pemerintah Desa,  puskesmas,  Dinas  Kesehatan,  Babinsa,  Babinkantibmas.  Pelaksanaan  di  lapangan  juga  melibatkan  tokoh masyarakat,  toko  pemuda,  Ketua  BPD  dan  Kepala  desa  dalam  pendekatan  ke  masyarakat.  Kegiatan  pertemuan lintas  sektor  dilaksanakan  saat  MMD.  Pelaksanaan  MMD  lintas  sektor  dilakukan  4  kali  dalam  setahun. Permasalahan  selalu  disampaikan  Kepala  Puskesmas  setiap  akhir  tahun  pada  acara  tersebut.  Namun  tidak  khusus terkait  pengendalian  vektor  malaria,  tetapi  permasalahan  semua  program  terkait  kesehatan.  Walaupun  sering dilaksanakan  pertemuan  lintas  sektor  dan  dukungan  dari  lintas  sektor  dan  lintas  program,  hasil  kegiatan  ini dirasakan  pengelola  program  malaria  masih  belum  berdampak  terhadap  program  malaria.  Hal  ini  dikarenakan, masih  adanya  anggapan  bahwa  permasalahan  malaria  merupakan  tugas  dan  fungsi  dari  kesehatan.  Penguatan koordinasi,  kerjasama  lintas  sektor  dan  kapasitas  kelembagaan  sangat  penting  dalam  pengendalian  vektor(11). Pemberian umpan balik dan monitoring evaluasi terhadap hasil pertemuan lintas sektor dan lintas program kepada semua  lintas  sektor  terkait  diharapkan  dapat  mempercepat  kemajuan  pengendalian  vektor  malaria  di  Kabupaten Bangka Barat.

## Peningkatan Advokasi Kepada Pemerintah dan Stakeholders
Advokasi  terkait  Kerjasama  TNI  dan  Polri  sangat  dibutuhkan  dalam  pengendalian  vektor  malaria  di Kabupaten  Bangka  Barat.  Advokasi  telah  dilakukan  pada  Babinsa  dan  Babinkantibmas  di  desa  sampai  dengan Kapolda di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendampingi petugas kesehatan khususnya  pengelola  program  malaria  dalam  mengambil  data  dukung  di  wilayah  tambang  illegal.  Pada  wilayah tambang illegal, biasanya para penambang kurang kooperatif, karena berasal dari luar wilayah Provinsi Kepulauan Bangka  Belitung.  Kasus  criminal  tergolong  tinggi  di  daerah  penambangan  illegal,  sehingga  advokasi pendampingan dari TNI dan Polri untuk keamanan para petugas malaria dan terlaksananya kegiatan pengendalian vektor malaria di Kabupaten Bangka Barat. Kolaborasi pemangku kepentingan, partisipasi masyarakat dan petugas menentukan  keberhasilan  pengendalian  vektor  di  daerah  endemis(12).  Pembuat  kebijakan,  regulator  dan masyarakat perlu didorong untuk pelaksaaan intervensi baru dalam pengendalian vektor malaria (13).

## Peningkatan Sumber Daya dari Berbagai Potensi
Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  subvariabel  SDM/petugas  kesehatan  berupa  keterbatasan  SDM entomology dan epidemiologi di Puskesmas  dan Dinas Kesehatan baik di Kabupaten Bangka Barat dan Provinsi. Tenaga entomologi hanya tersedia 1 orang yaitu tenaga jabatan fungsional entomologi di Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan  Bangka  Belitung.  Tenaga  tersebut  memiliki  tupoksi  sebagai  pengelola  program  malaria  di  Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sumber daya manusia, manajemen logistik, dan sistem informasi kesehatan (termasuk pemantauan dan evaluasi) adalah tantangan utama dalam sistem kesehatan dan  pengendalikan vektor(14). Sistem  surveilans  penyakit  malaria  perlu  didukung  dengan  sumber  daya  manusia  yang  professional, dana serta sarana dan prasarana yang memadai, sehingga petugas dapat mengolah, menganalisis data dengan baik dan  memanfaatkan  informasi  yang  dihasilkan.  Sehingga  kegiatan  dapat  dilaksanakan  secara  optimal  terutama dalam  pengambilan  keputusan  (15).  Pengelola  program  malaria  di  puskesmas  terpilih  dan  Dinas  Kesehatan Kabupaten  Bangka  Barat  merupakan  petugas  dengan  latar  belakang  pendidikan  perawat  dan  analis.  Pengelola program  Malaria  di  Dinas  Kesehatan  Provinsi  terdiri  dari  2  orang,  yaitu  1  orang  tenaga  enntomolog  dan  1  orang tenaga  Monitoring  Operation  Junior  dari  GF.  Pengelola  program  Malaria  di  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Bangka Barat terdiri dari 1 orang tenaga Sarjana Kesehatan Masyarakat, dan 1 orang pengelola program Malaria di setiap puskesmas dengan latar belakang pendidikan perawat dan analis. Semua tupoksi program malaria dijalankan oleh 1 orang pengelola program Malaria di Kabupaten dan Puskesmas.
Pada  masa  pandemic  COVID-19  ini,  hampir  semua  tenaga  kesehatan  terlibat  dalam  tim  kegiatan pencegahan  dan  pengendalian  COVID-19  termasuk  pengelola  program  malaria  yang  berada  di  Puskesmas. Sehingga  pengelola  program  malaria  memiliki  tupoksi  tambahan  dan  hanya  fokus  terhadap  laporan  malaria  yang wajib saja seperti kasus dan  logistic. Pelaksanaan pengendalian  vektor malaria dilakukan  oleh pengelola program malaria  puskesmas  dan  kabupaten.  Namun entry data dilakukan  oleh  pengelola  program  malaria  kabupaten,  dan tidak  dilakukan  petugas  malaria  puskesmas.  Kegiatan  ini  dilakukan  oleh  petugas  malaria  kabupaten,  untuk membantu  teman-teman  pengelola  program  malaria  di  puskesmas  yang  belum  paham  E-SISMAL  dan  tuntutan tugas  tambahan  yang  cukup  membutuhkan  waktu  mereka.  Data  pengendalian  vektor  belum  sebagai  hasil  analisis
dalam  E-SISMAL,  sehingga  pengelola  program  malaria  menganggap  bahwa  pelaporan  vektor  pada  E-SISMAL belum menjadi pelaporan prioritas program malaria. Petugas epidemiolog berasal dari sarjana kesehatan masyakat umum.  Berdasarkan hasil wawancara dari informan kunci Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyatakan  bahwa  petugas  program  malaria  terdiri  dari  petugas  kesehatan  terlatih  dan  asisten  entomolog  yaitu tenaga kesehatan lingkungan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan  menunjukkan  bahwa  ruang  lingkup  kesehatan  lingkungan  salah  satunya  yaitu  vektor  dan  binatang pembawa  penyakit.  Pada  bagian  keempat  Pengendalian  pasal  49  menyatakan  bahwa  pengendalian  vektor  dengan metode  fisik,  biologi,  kimia  dan  pengelolaan  lingkungan  serta  pengendalian  vektor  terpadu  terhadap  vektor  dan binatang  pembawa  penyakit(16).  Petugas  kesling  sering  disebut  sebagai  sanitarian.  Namun  hasil  di  lapangan  ego program selalu muncul sehingga belum ada kolaborasi antar program, yang seharusnya bisa menggunakan tenaga sanitarian sebagai asisten entomolog pada program malaria. Pengetahuan,  sikap, dan praktik masyarakat terhadap pengendalian  vektor  malaria  harus  terus  ditingkatkan  dan  diperkuat(17).  Penigkatan  pelatihan  terkait  program malaria  pada  seluruh  petugas  kesehatan  yang  berhubungan  dengan  malaria  harus  ditingkatkan.  Eliminasi  malaria sangat tergantung dari petugas yang berada di lapangan. Sumber daya yang rendah merupakan tantangan utama di Negara-negara endemik malaria (18).

## Perlengkapan IRS
Faktor  perlengkapan Indoor  Residual  Spraying  (IRS) merupakan  topic  yang  paling  banyak  dibahas  oleh informan  penelitian.  Perlengkapan IRS terdiri  dari  alat spraying dan  bahan  aktif  IRS  (insektisida).  Alat  IRS  dan bahan  aktif  untuk  IRS  disediakan  oleh  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Bangka  Barat.  Jika  kekurangan  alat,  maka dapat  meminjam  ke  Dinas  Kesehatan  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung.  Jumlah  alat  IRS  di  Dinas  Kesehatan Kabupaten Bangka Barat berjumlah 10 buah dan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 5 buah. Bahan aktif yang digunakan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat adalah Fenitrotion 210 g/l. Bahan aktif  tersebut  merupakan  distribusi  dari  Dinas  Kesehatan  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung.  Puskesmas  Sekar Biru memiliki 2 buah  alat  IRS, sedangkan Puskesmas Puput dan Jebus  tidak memiliki perlengkapan  IRS. Hal ini menjadi kendala, jika ada puskesmas yang akan melaksanakan IRS secara bersamaan dengan puskesmas lain, maka puskesmas  yang  lain  harus  menunggu  sampai  puskesmas  yang  melaksanakan  IRS  selesai  melaksanakan  IRS. Keterbatasan  perlengkapan  IRS  di  Puskesmas  dianggap  informan  mempengaruhi  percepatan  pelaksanaan pengendalian vektor malaria pada daerah beresiko tinggi.

## Keterbatasan Dana
Keterbatasan  dana  merupakan  salah  satu  factor  yang  mempengaruhi  percepatan  pengendalian  vektor. Pengamatan terhadap vektor dalam rangkaian penyelidikan epidemiologi (PE) guna tindak lanjut dari pengendalian vektor, seharusnya dilakukan terus menerus dan secara berkala. Namun keberlanjutan kegiatan pengendalian vektor sering stagnan dikarenakan  keterbatasan  dana.  Keterbatasan  dana  saat  ini  dapat  diperngaruhi  oleh  kebijakan COVID-19 dan adanya program prioritas SPM serta kurang tersedianya analisis data pengendalian vektor malaria sebagai baseline  data usulan  anggaran . Kebijakan  anggaran  terkait  COVID-19  terhadap  dana  BOK  Puskesmas terdiri dari 60 % untuk COVID-19 dan 40% untuk  anggaran seluruh kegiatan puskesmas  termasuk  kegiatan rutin dan  diprioritaskan  untuk  program  yang  termasuk  SPM.  Sedangkan  program  Malaria  bukan  termasuk  kegiatan SPM.    Dana  APBD,  dana  desa  dan  GF  pun  mengalami  pemotongan  tahun  2021,  karena  di  prioritaskan  kepada kegiatan penanggulangan COVID-19. Sampai saat ini anggaran khusus untuk E-SISMAL belum ada dianggarkan. Kebijakan  ini  sangat  berpengaruh  terhadap  porsi  penganggaran  pengendalian  vektor  malaria  pada  E-SISMAL  di Kabupaten Bangka Barat. Dampak dari COVID-19 terhadap pengendalian malaria di Afrika, mengakibatkan kasus kematian malaria ganda pada tahun 2020 dan berpotensi menyebabkan peningkatan yang lebih besar di tahun-tahun berikutnya.  Selain  mencegah  respon  terhadap  COVID-19,    kita  harus  tetap  memprioritaskan  integrasi  program malaria (19).
Pembiayaan  yang  terbatas  merupakan  salah  satu  tantangan  dalam  percepatan  pengendalian  vektor malaria(20).  Komitmen  politik  yang  berkelanjutan  merupakan  faktor  kunci  dalam  pengendalian  vektor  malaria jangka  panjang  (21).Oleh  karena  itu  dibutuhkan  strategi-strategi  kebijakan  yang  mendukung  pengendalian  vektor malaria  dalam  mencapai  eliminasi  malaria.  Kementerian  Kesehatan  RI  dapat  mencantumkan  sertifikat  eliminasi malaria  yang  di  dukung  dengan  laporan  pengendalian  vektor  malaria  sebagai  salah  satu  syarat  Kabupaten/kota dalam mengikuti lomba Kabupaten/kota Sehat. Kebijakan ini diharapkan dapat memotivasi para lintas sektor, lintas program dan stakeholders dalam mendukung percepatan pencapaian eliminasi malaria di Kabupaten Bangka Barat.

## MPPKI (November, 2021) Vol. 4. No. 4

## KESIMPULAN
Penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  Pelaksanaan  strategi  pengendalian  vektor  malaria  di  Kabupaten Bangka  Tengah  belum  maksimal.  Hal  ini  disebabkan  beberapa  faktor  yaitu  topografi  wilayah  yang  mendukung sebagai  tempat  perindukan  nyamuk Anopheles  sp, perilaku  penambang  yang  berpindah-pindah,  pertemuan  lintas sektor yang belum berdampak langsung pada program malaria, advokasi kepada TNI dan Polri, keterbatasan SDM entomology dan epidemiologi, keterbatasan dana dan keterbatasan perlengkapan IRS.

## SARAN
Kepala  Puskesmas  dan  Kepala  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Bangka  Barat,  sebaiknya  melaksanakan monitoring, evaluasi dan umpan balik kepada lintas sektor terkait, terhadap hasil pertemuan lintas sektor dan lintas program.  Sehingga  hasil  dari  kerjasama  lintas  sektor  dan  lintas  program  dapat  terukur  kemajuannya.  Pengelola program  malaria  sebaiknya  dapat  berkolaborasi  dengan  tenaga  sanitarian  yang  ada  di  Puskesmas  dan  Dinas Kesehatan  di  bidang  entomology  dan  epidemiologi.  Pengelola  program  malaria  sebaiknya  membuat  laporan pengendalian  vektor  baik  secara  manual  maupun  elektonik,  sebagai  dasar  dalam  perencanaan  anggaran  kegiatan dan pelaksanaan pengendalian vektor malaria di Kabupaten Bangka Barat. Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat  sebaiknya  mengembangkan  strategi  pemberdayaan  masyarakat  dalam  pengendalian  vektor  malaria  di Kabupaten  Bangka  Barat  secara  berkelanjutan.  Kementerian  Kesehatan  Republik  Indonesia  sebaiknya mencantumkan  bahwa  sertifikat  eliminasi  malaria  yang  didukung  dengan  pelaporan  pengendalian  vektor  malaria sebagai  salah  satu  syarat  Kabupaten/kota  dalam  mengikuti  lomba  Kabupaten/Kota  Sehat. Kebijakan  ini diharapkan  dapat  memotivasi  para  lintas  sektor,  lintas  program  dan  stakeholders  dalam  mendukung percepatan pencapaian eliminasi malaria di Indonesia pada umumnya.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Kementerian  Kesehatan  RI.  Pedoman  Pemeliharaan  Eliminasi  Malaria.  Jakarta:  Kementerian  Kesehatan RI; 2017.
2. World  Health  Organization.  World  Malaria  Report  2020.  20  Years  of  Global  Progress  &  Challenges.
Geneva: World Health Organization; 2020. Available from: https://apps.who.int/iris/handle/10665/337660 .
3. Kementerian  Kesehatan  RI.  Pedoman  Penggunaan  Elektronik  Sistem  Informasi  Surveilans  Malaria  (E- SISMAL). Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2013.
4. Kementerian Kesehatan RI. Pedoman Pengendalian Vektor Malaria. Jakarta: Kementerian  Kesehatan RI; 2014.
5. Sucipto C. Vektor Penyakit Tropis. Yogyakarta: Gosyen Publishing; 2011.
6. Farlow  R,  Russell  TL,  Burkot  TR.  Nextgen  Vector  Surveillance  Tools:  sensitive,  specific,  cost-effective and epidemiologically relevant. Malaria Journal.
2020;19(1):1–13. Available from: https://doi.org/10.1186/s12936-020-03494-0 7. Hasyim  H,  Camelia  A,  Alam  NF.  Determinan  Kejadian  Malaria  di  Wilayah  Endemis  Provinsi  Sumatera Selatan. Jurnal Kesehatan
Masyarakat
Nasional. 2014;8(7):291–4. Available from: http://dx.doi.org/10.21109/kesmas.v0i0.367
8. Lowa M, Sitali L, Siame M, Musonda P. Human mobility and factors associated with malaria importation in  Lusaka  district,  Zambia:  A  descriptive  cross  sectional  study  11  Medical  and  Health  Sciences  1117 Public Health and Health Services. Malaria Journal. 2018;17(1):1–7. Available from: https://doi.org/10.1186/s12936-018-2554-4
9. Hasyim H, Dale P, Groneberg DA, Kuch U, Müller R. Social determinants of malaria in an endemic area of  Indonesia.  Malaria    Journal.  2019;18(1):1–11.  Available  from:  https://doi.org/10.1186/s12936-019- 2760-8
10. Asmiani,  A.,  Windarso,SE,  Istiqomah  SH.  Kemampuan  Predasi  Ikan  Sepat  (  Trichogaster  trichopterus  ) Dalam  Memangsa  Larva  Anopheles  sp.  Jurnal  Kesehatan  Lingkungan.  2012;4:1–6.  Available  from: http://e-journal.poltekkesjogja.ac.id/index.php/Sanitasi/article/view/682
11. Chanda  E,  Govere  JM,  Macdonald  MB,  Lako  RL,  Haque  U,  Baba  SP,  et  al.  Integrated  vector management:  A  critical  strategy  for  combating  vector-borne  diseases  in  South  Sudan.  Malaria  Journal. 2013;12(1):1–9. Available from: https://doi.org/10.1186/1475-2875-12-369
12. Susanna D, Ernawati K, Achmadi UF. Sustainable planning in a malaria vector control program: a study in  Pesawaran,  Indonesia.  Malar  Journal.  2012;11(S1):1–2.  Available  from: https://doi.org/10.1186/1475- 2875-11-S1-P129

## MPPKI (November, 2021) Vol. 4. No. 4
13. Finda MF, Christofides N, Lezaun J, Tarimo B, Chaki P, Kelly AH, et al. Opinions of key stakeholders on alternative interventions for malaria control and elimination in Tanzania. Malar Journal. 2020;19(1):1–13. Available from: https://doi.org/10.1186/s12936-020-03239-z
14. Whittaker  M,  Chang  MS,  Tesha  G.  Findings  of  the  literature  review  on  larviciding  in  elimination environments in Asia Pacific.
Malaria Journal.
2012;11(S1):1–2. Available from: https://doi.org/10.1186/1475-2875-11-S1-P102
15. Malinggas J. Evaluasi Sistem Surveilans Penyakit Malaria di Daerah Hight Case Incidence (HCI) dan Non High Case Incidence di Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Universitas Gajah Mada; 2009.
16. Kementerian Kesehatan RI. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.66/PP/2014 Tentang Kesehatan Lingkungan. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2014.
17. Aderaw Z, Gedefaw M. Knowledge, Attitude and Practice of the Community towards Malaria Prevention and Control Options in Anti-Malaria Association Intervention Zones of Amahara National Regional State, Ethiopia.  Jounal  of  Tropical  Diseases.  2013;01(03):1–7.  Available  from:https://doi.org/10.4172/2329- 891x.1000118
18. Wirth  DF,  Casamitjana  N,  Tanner  M,  Reich  MR.  Global  action  for  training  in  malaria  elimination. Malaria Journal . 2018;17(1):4–7. Available from: https://doi.org/10.1186/s12936-018-2199-3
19. Weiss DJ, Bertozzi-Villa A, Rumisha SF, Amratia P, Arambepola R, Battle KE, et al. Indirect effects of the  COVID-19  pandemic  on  malaria  intervention  coverage,  morbidity,  and  mortality  in  Africa:  a geospatial  modelling  analysis.  The  Lancet  Infectious    Disease.  2021;21(1):59–69.  Available  from: http://dx.doi.org/10.1016/S1473-3099(20)30700-3
20. Mapua SA, Finda MF, Nambunga IH, Msugupakulya BJ, Ukio K, Chaki PP, et al. Addressing key gaps in implementation of mosquito larviciding to accelerate malaria vector control in southern Tanzania: results of  a  stakeholder  engagement  process  in  local  district  councils.  Malaria  Journal.  2021;20(1):1–14. Available from: https://doi.org/10.1186/s12936-021-03661-x
21. Gachelin  G,  Garner  P,  Ferroni  E,  Verhave  JP,  Opinel  A.  Evidence  and  strategies  for  malaria  prevention and  control:  A  historical  analysis.  Malar  J  [Internet].  2018;17(1):1–18.  Available  from: https://doi.org/10.1186/s12936-018-2244-2