INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 9946-9955 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Pelaksanaan Alternatif Penghukuman Anak Bermasalah dengan Hukum melaksanakan Pendidikan Formal dan Menjalani Wajib Militer
Pada Usia Setelah 18 tahun
Aldi Satrio Hartawan 1 ✉ , Mitro Subroto 2
Politeknik Ilmu Pemasyarakatan
Email : aldisatriohartawan@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Jurnal ini membahas pendekatan alternatif dalam penanganan anak-anak bermasalah dalam sistem peradilan anak. Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan hukum yang menggantikan penghukuman tradisional dengan pendidikan formal dan wajib militer yang dapat dimulai setelah anak mencapai usia 18 tahun. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memberikan peluang rehabilitasi yang lebih baik, mengurangi  tingkat  kriminalitas  anak-anak,  dan  mempromosikan  keterlibatan  positif  dalam masyarakat.  Metode  daftar  pustaka  digunakan  untuk  menyajikan  pemahaman  mendalam  tentang pendekatan alternatif ini dengan merujuk kepada literatur, riset terkait, dan kebijakan yang relevan. Berbagai  sumber  primer  dan  sekunder  telah  dianalisis  untuk  mendukung  argumentasi  dalam penelitian  ini.  Daftar  pustaka  ini  mencakup  studi  empiris  yang  telah  dilakukan  sebelumnya  dalam konteks penghukuman anak bermasalah, pendidikan formal, dan wajib militer. Penelitian sebelumnya tentang  efektivitas  program-program  rehabilitasi  juga  menjadi  fokus  utama  dalam  pengumpulan informasi.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  program  pendidikan  formal  dan  wajib  militer memberikan  kesempatan  bagi  anak-anak  untuk  mengembangkan  keterampilan,  disiplin,  dan tanggung jawab yang diperlukan untuk menjadi warga yang produktif. Selain itu, program ini juga mengurangi risiko anak-anak terlibat dalam kegiatan kriminal dan membantu mereka menghindari masa  depan  yang  tidak  menguntungkan.  Namun,  penelitian  ini  juga  mengidentifikasi  beberapa tantangan dalam pelaksanaan program ini, termasuk masalah hak asasi manusia, isu-isu etika, dan perluasan sumber daya untuk mendukung program ini dengan baik. Oleh karena itu, penelitian ini juga menyoroti perlunya regulasi yang cermat dan pemantauan yang ketat untuk memastikan bahwa hak-hak  anak  terlindungi  dan  tujuan  rehabilitasi  tercapai.  Penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa pelaksanaan alternatif penghukuman anak bermasalah dengan pendidikan formal dan wajib militer pada usia setelah 18 tahun adalah langkah positif dalam mengubah paradigma penanganan anak-
anak bermasalah. Namun, perlunya perhatian yang cermat terhadap isu-isu hukum, etika, dan hak asasi manusia tetap menjadi fokus utama dalam pengembangan dan pelaksanaan program-program ini.
Kata  kunci  : Alternatif  Penghukuman,  Anak  Bermasalah,  Wajib  Militer,  Rehabilitasi  Anak,  Peradilan Anak,  Keterlibatan  Masyarakat,  Perlindungan  Hak  Anak,  Perubahan  Paradigma,  Pengurangan Kriminalitas Anak, Pendidikan, SPPA, Intervensi Positif, studi pustaka.

## Abstract
This journal discusses an alternative approach to handling troubled children within the juvenile justice system. The research focuses on the implementation of laws that replace traditional punishments with formal education and mandatory military service that can commence after the child reaches the age of 18. The aim of this approach is to provide better rehabilitation opportunities, reduce juvenile crime rates, and promote positive engagement in society. A bibliography method is utilized to provide an in-depth  understanding  of  this  alternative  approach  by  referencing  relevant  literature,  related research,  and  pertinent  policies.  Various  primary  and  secondary  sources  have  been  analyzed  to support the arguments in this study. The bibliography includes empirical studies previously conducted in  the  context  of  dealing  with  troubled  children,  formal  education,  and  military  service.  Previous research  on  the  effectiveness  of  rehabilitation  programs  also  takes  center  stage  in  gathering information.  The  research  findings  indicate  that  formal  education  and  mandatory  military  service programs offer opportunities for children to develop the skills, discipline, and responsibility necessary to become productive citizens. Furthermore, these programs reduce the risk of juvenile involvement in criminal activities and help them avoid an unfavorable future. However, this research also identifies several challenges in implementing these programs, including human rights issues, ethical concerns, and the need for expanded resources to support these programs effectively. Therefore, this study also emphasizes  the  need  for  careful  regulation  and  rigorous  monitoring  to  ensure  the  protection  of children's rights and the achievement of rehabilitation goals. In conclusion, the implementation of alternative  punishments  for  troubled  children  through  formal  education  and  mandatory  military service after the age of 18 is a positive step in changing the paradigm of dealing with troubled youth. Nonetheless, a meticulous focus on legal, ethical, and human rights issues remains paramount in the development and execution of these programs.
Keywords : Alternative Sentencing, Troubled child, Mandatory Military Service, Child Rehabilitation, Juvenile  Justice,  Community  Engagement,  Child  Rights  Protection,  Paradigm  Shift,  Juvenile  Crime Reduction, Education, JJS (Juvenile Justice System), Positive Intervention, Literature Review.

## PENDAHULUAN
Sistem peradilan anak adalah bagian penting dari sistem hukum yang bertujuan untuk memahami dan menangani anak-anak yang terlibat dalam tindakan kriminal atau perilaku bermasalah. Tujuan utama dari sistem ini adalah memberikan perlindungan kepada anak- anak, mempromosikan rehabilitasi, dan menghindari stigmatisasi serta penghukuman yang dapat  merusak  masa  depan  mereka.  Dalam  beberapa  tahun  terakhir,  telah  muncul perdebatan penting tentang cara terbaik untuk menghadapi anak-anak bermasalah dalam sistem peradilan anak.
Penggunaan  alternatif  dalam  penghukuman  anak-anak  bermasalah  telah  menjadi fokus perhatian dalam upaya meningkatkan efektivitas sistem peradilan anak. Dalam hal ini, alternatif  penghukuman  mencakup  penggantian  pendekatan  tradisional  penghukuman dengan metode yang lebih berorientasi pada rehabilitasi. Salah satu pendekatan alternatif yang sedang menjadi perhatian adalah penghukuman yang melibatkan pendidikan formal dan wajib militer yang dapat dimulai setelah anak mencapai usia 18 tahun.
Pendidikan  formal  dianggap  sebagai  alat  yang  kuat  untuk  memberikan  anak-anak bermasalah  dengan  pengetahuan  dan  keterampilan  yang  mereka  butuhkan  untuk membangun masa depan yang positif. Di sisi lain, wajib militer dapat membantu mereka mengembangkan  disiplin,  tanggung  jawab,  dan  keterlibatan  dalam  masyarakat  yang konstruktif. Pendekatan ini bertujuan untuk mempromosikan rehabilitasi yang lebih efektif, mengurangi tingkat kriminalitas anak-anak, dan mengarahkan mereka ke arah yang lebih baik dalam kehidupan dewasa mereka.
Pendahuluan ini membuka jendela ke dalam pentingnya penelitian ini, yang bertujuan untuk mengkaji secara mendalam pelaksanaan alternatif penghukuman anak bermasalah dengan pendidikan formal dan wajib militer pada usia setelah 18 tahun. Dalam konteks ini, penelitian ini akan menjelajahi dampak, tantangan, dan implikasi dari pendekatan ini, serta mengeksplorasi apakah pendekatan ini dapat menjadi solusi yang efektif dalam mengubah paradigma penanganan anak-anak bermasalah dalam sistem peradilan anak.
Dengan  melihat  tren  global  dalam  peradilan  anak  dan  pendekatan  alternatif  yang sedang berkembang, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga dalam upaya menciptakan sistem peradilan anak yang lebih efektif, adil, dan berorientasi pada  rehabilitasi.  Selain  itu,  penelitian  ini  akan  menyoroti  pentingnya  keterlibatan masyarakat,  perlindungan  hak  anak,  dan  aspek-aspek  etika  yang  relevan  dalam  konteks pelaksanaan alternatif penghukuman ini.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  studi  pustaka  sebagai  metode  penelitian utama. Pendekatan ini memungkinkan kami untuk menyelidiki dan menganalisis berbagai sumber  literatur,  riset  terkait,  dan  kebijakan  yang  relevan  dengan  topik  pelaksanaan alternatif penghukuman anak bermasalah dengan hukum melaksanakan pendidikan formal dan wajib militer pada usia setelah 18 tahun.
Langkah-langkah penelitian sebagai berikut:
1. Identifikasi Sumber:
• Sumber literatur utama akan mencakup artikel jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, kebijakan pemerintah, dan dokumen-dokumen terkait lainnya yang terkait dengan pelaksanaan alternatif  penghukuman anak  bermasalah dengan  pendidikan formal dan wajib militer pada usia setelah 18 tahun. Sumber-sumber ini akan dikumpulkan dari  berbagai  basis  data  akademik,  perpustakaan  digital,  dan  perpustakaan universitas.
2. Seleksi Sumber:
• Sumber-sumber  yang  relevan  akan  diseleksi  berdasarkan  kriteria  tertentu,  seperti relevansi dengan topik penelitian, kualitas metodologi penelitian, dan tahun publikasi yang terkini. Sumber-sumber yang dipilih akan membentuk dasar untuk analisis data.
3. Analisis Data:
• Data dari sumber-sumber yang telah diseleksi akan dianalisis dengan cermat. Ini akan melibatkan pencarian pola, temuan kunci, dan perbandingan hasil penelitian yang berbeda dalam literatur.
• Informasi dari berbagai sumber akan disusun secara sistematis untuk membentuk pemahaman  yang  komprehensif  tentang  pelaksanaan  alternatif  penghukuman  anak bermasalah dengan pendidikan formal dan wajib militer.
4. Interpretasi dan Diskusi:
• Hasil analisis data akan diinterpretasikan dan dibahas dalam konteks penelitian ini.  Ini  mencakup  identifikasi  tren,  temuan  utama,  dan  isu-isu  yang  muncul  dalam literatur yang relevan.
• Implikasi  dari  temuan-temuan  ini  dalam  konteks  pelaksanaan  program  akan diperdebatkan dan dianalisis secara kritis.
Metode  penelitian  ini  akan  memungkinkan  kami  untuk  menyajikan  tinjauan  yang mendalam  dan  berdasarkan  bukti  mengenai  topik  yang  diteliti.  Sumber-sumber  yang digunakan dalam studi pustaka ini akan memberikan landasan yang kuat untuk pemahaman yang  lebih  baik  tentang  pelaksanaan  alternatif  penghukuman  anak  bermasalah  dengan
pendidikan formal dan wajib militer pada usia setelah 18 tahun serta implikasinya dalam konteks sistem peradilan anak.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  dari  studi  pustaka  ini  mengungkapkan  berbagai  temuan  dan  pemahaman tentang  pelaksanaan  alternatif  penghukuman  anak  bermasalah  dengan  hukum melaksanakan  pendidikan  formal  dan  wajib  militer  pada  usia  setelah  18  tahun  Banyak literatur mendukung pandangan bahwa program alternatif penghukuman yang mencakup pendidikan formal dan wajib militer dapat memberikan peluang rehabilitasi yang lebih baik bagi  anak-anak  bermasalah.  Pendidikan  formal  membantu  mereka  mengembangkan keterampilan akademis dan keterampilan hidup yang berguna dalam kehidupan sehari-hari, sementara wajib militer membantu dalam membentuk disiplin dan tanggung jawab.
pendekatan alternatif ini dapat mengurangi tingkat kriminalitas  anak-anak, dengan memberikan mereka alternatif yang positif untuk aktivitas berbahaya atau kriminal.
pentingnya perubahan paradigma dalam penanganan anak-anak bermasalah. Dalam konteks ini, penghukuman alternatif bukan hanya sebagai hukuman, tetapi sebagai peluang untuk mengubah arah kehidupan anak-anak tersebut.
peluang  rehabilitasi  yang  lebih  baik  dengan  pendekatan  alternatif  ini menggarisbawahi  pentingnya  memberikan  anak-anak  bermasalah  kesempatan  untuk memperbaiki  diri  dan  menghindari  kemungkinan  kriminalitas  masa  depan.  Hal  ini mendukung  ide  bahwa  sistem  peradilan  anak  harus  lebih  berorientasi  pada  pemulihan daripada hukuman belaka.
pendidikan  formal  dan  pelatihan  militer  dapat  memberikan  keterampilan  yang berguna  dalam  mengubah  anak-anak  bermasalah  menjadi  warga  yang  lebih  produktif. Namun, perlu memastikan bahwa program-program ini dirancang dan diawasi dengan baik untuk memaksimalkan manfaatnya.
Selain temuan positif, juga perlu diperhatikan bahwa ada tantangan, seperti isu hak asasi manusia dan etika, yang perlu diatasi dalam pelaksanaan program alternatif ini. Selain itu, alokasi sumber daya dan regulasi yang cermat juga menjadi penting untuk memastikan bahwa program ini berjalan efektif.
Menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997, Anak adalah tunas, potensi, dan generasi  muda  penerus  cita-cita  perjuangan  bangsa,  yang  memiliki  peran  strategis  dan mempunyai  ciri  dan  sifat  khusus  yang  menjamin  kelangsungan  eksistensi  bangsa  dan negara  pada  masa  depan.  Oleh  karena  itu,  untuk  melindungi  dan  meningkatkan
kesejahteraan anak, dibutuhkan dukungan dari institusi dan peraturan hukum yang dapat memastikan  pelaksanaannya,  serta  melibatkan  peran  aparat  penegak  hukum  dalam mencapai tujuan perlindungan anak secara maksimal.
Jumlah  kasus  anak  berhadapan  dengan  hukum  mengalami  peningkatan  setiap tahunnya  (diambil  dari  data  KPAI  melalui  http://bankdata.kpai.go.id/  ).  Meningkatnya jumlah anak sebagai pelaku tindak pidana dipelopori oleh kurangnya pendidikan moralitas pada  lingkungan  sekitar  seperti  keluarga,kerabat  dan  sekolah  yang  berperan dalamkehidupan  pribadi  anak.  Selain  itu  terdapat  pula  factor  eksternal  seperti perkembangan teknologi dan pengetahuan yang cukup pesat dalam era milenial saat ini. Dampak yang paling menonjol dalam diri anak ialah terkikisnya moral anak atau degradasi moral anak utamanya terjadi dalam era milineal saat ini. Degradasi moral ini merupakan hasil dari terjadinya globalisasi yang tanpa disadari telah merusak gaya hidup dan moral anak bangsa sehingga anak dapat dengan mudah melakukan sesuatu yang merusak dirinya sendiri  dan  menciderai  nurani  masyarakat.  Degradasi  moral  sering  juga  disertai  dengan pengertian yang rendah dan pemahaman yang minim mengenai nilai social dan norma etis di masyarakat (Kartono, 2017). Seorang anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana pada akhirnya berpotensi untuk dikenakan sanksi berupa pidana maupun tindakan yang berdasar  pada  bobot  perbuatan  yang  telah  dilakukannya.  Dalam  hal  anak  yang  dijatuhi sanksi berupa pidana penjara atau pembinaan , maka anak akan di tempatkan di Lembaga Pembinaan  Khusus  Anak  (LPKA)  LPKA  Dalam  Perspektif  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak difokuskan pada tiga hal utama, yaitu pembinaan fisik, mental dan social (Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Diperlukan suatu upaya khusus dalam meningkatan kembali moralitas anak bangsa yang telah surut dalam diri anak didik pemasyarakatan (ANDIKPAS); dalam hal ini pembinaan yang  dilakukan  dalam  LPKA  memerlukan  suatu  gagasan  baru  untuk  mengatasi  masalah tersebut sehingga dalam hal ini penulis memberikan ide berupa pendidikan semi militer terhadap  anak  binaan  yang  akan  memberikan  suatu  pendidikan  karakter  sekaligus pendidikan moral terhadap anak.
Menurut Muladi (Muladi & Arief, 2010) tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial (individual and social damages) yang diakibatkan oleh tindak pidana. Terdapat beberapa tujuan pemidanaan yang ingin dicapai yaitu pencegahan umum maupun  khusus,  perlindungan  masyarakat,  memelihara  solidaritas  masyarakat  dan pengimbalan  atau  pengimbangan.  Re-Integrasi  sosial  berasumsi  bahwa  pelanggaran hukum terjadi bukan hanya karena kesalahan individu tetapi juga masyarakat mempunyai andil terhadap terjadinya pelanggaran hukum tersebut. Sehingga diperlukan suatu metode
khusus terhadap pelaku pelanggaran hukum semasa menjalani masa pertanggungjawaban pidananya agar tidak kembali melakukan pelanggaran.
Sanksi / hukuman terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum merupakan salah satu sarana yang ingin direncanakan untuk mencapai tujuan tersebut (Arief, 2007). Sebagai dasar pembenar atau tolak ukur yang dipakai dalampembahasan terhadap permasalahan dari sanksi/ hukuman anak yang Berkonflik dengan Hukumadalah ditekankan pada aspek- aspek pokok tersebut yaitu perlindungan secara integratif antara perlindungan masyarakat dan  perlindungan  individu  khususnya  anak-anak  yang  berkonflik  dengan  Hukum  agar terhindar dari dampak negatif dari pidana penjara karena masih memiliki jiwa yang labil dan demi masa depan anak yang masih panjang (Hadisuprapto, 2008).
Pendidikan  semi  militer  terhadap  anak  didik  pemasyarakatan  (selanjutnya  akan disebut ANDIKPAS) khususnya anak yang sedang menjalani masa pidananya pada dasarnya ditujukan pada mental dan jiwa spiritual dalam diri anak. Anak sebagai pelaku tindak pidana disamping merupakan korban dari lingkungan sekitar tempat tinggalnya maupun faktor luar lainnya  yang  menyebabkan  dirinya  mendekati  perbuatan  yang  dilarang,  seorang  anak pelaku  tindak  pidana  dalam  hal  mekakukan  perbuatannya  disebabkan  oleh  kurangnya penanaman  nilai-nilai  luhur  dan  moralitas  di  dalamdirinya  sehingga  diperlukan  adanya suatu pembinaan berupa pendidikan dengan sasaran aspek-aspek Mental Spiritual, Mental Ideologi, Mental  Kejuangan dan Kepemimpinan agar ANDIKPAS tersebut dapat menjadi pribadi yang tangguh dan siap menghadapi hal apapun yag akan terjadi dalam dunianya . Di  samping  itu  melalui  pembinaan  ini  juga  diharapkan  tertaman  jiwa  nasionalis  yang dipenuhi oleh nilai-nilai dasar dalam diri anak untuk nantinya dalam jangka waktu kedepan dapat  menjadi  faktor  penghalang  diri  anak  untuk  melakukan  perbuatan  immoral  atau perusak  moral  maupun  sampai  kembali  mengulang  Tindak  Pidana.  Gagasan  mengenai pembinaan ini bersumber pada system pembinaan anak nakal yang dipakai oleh negara Amerika. Pembinaan semacam ini di Amerika bernama juvenile booth camp. Juvenile Booth Camp adalah suatu program pelatihan khusus yang berbasis militer maupun semi militer dengan memfokuskan pada perubahan perilaku anak nakal untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya (Gültekin, Kübra , Gültekin Sebahattin, 2012) . Juvenile Booth Camp dianggap sebagai shock theraphy bagi anak remaja yang melanggar norma-norma di masyarakat. Dalam pelaksanaannya juvenile booth camp dianggap cukup efektif dalam menanggulangi anak- anak nakal, tetapi kurang efektif dalam penanganan residivis anak (Gültekin, Kübra , Gültekin  Sebahattin,  201 2).  Dengan  mengadopsi  ide  tersebut  maka  penulis  memiliki gagasan mengenai pembinaan semi militer terhadap ANDIKPAS. Tujuan dari pendidikan ini selain  untuk  membentuk  karakter  anak  juga  sebagai  upaya  pembelaan  negara  yang
merupakan kewajiban  bagi tiap  individu Negara dalam rangka mencapai tujuan negara. Sebagaimana  tujuan  Negara  Indonesia  yakni  melaksanakan  ketertiban  dunia  termaktub dalam pembukaan alinea ke 4 (empat) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Hal tersebut sejalan dengan pemikiran Lickona (Lickona : 2013) bahwa dalam karakter yang baik harus terkandung tiga komponen yaitu pengetahuan moral, perasaan moral, dan tindakan moral melalui tiga komponen tersebut pendidikan karakter akan berjalan secara sistematis dan berkelanjutan sehingga anak didik pemasyarakatan nantinya dapat menilai suatu tindakan melalui pengetahuannya, dapat merasakan suatu tindakan melalui perasaan moralnya serta dapat memutuskan tindakan tersebut melalui tindakan moral yang dimiliki siswa.  Tanpa  ketiga  komponen  ini  maka  pembinaan  semi  militer  yang  bertujuan  untuk pembentukan karakter baru terhadap anak didik pemasyarakatan tidak akan berjalan secara efektif.
Anak adalah bagian warga Negara yang harus di lindungi karena mereka merupakan generasi bangsa yang dimasa yang akan datang akan melanjutkan kepemimpinan bangsa Indonesia. Setiap anak disamping wajib mendapatkan pendidikan formal seperti sekolah, juga wajib mendapatkan pendidikan moral sehingga meraka dapat tumbuh menjadi sosok yang  berguna  bagi  bangsa  dan  negara.  Sesuai  dengan  ketentuan  Konvensi  Hak  Anak (Convention on the Rights of the Child) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang  - Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang - Undang Nomor 23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  dan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum  perlindungan  anak,  yaitu  non  diskriminasi,  kepentingan  terbaik  bagi  anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak.
Landasan konstitusional bela negara termuat di dalam UUD Pasal 30. Pasal 30 UUD 1945 itu sendiri terdiri dari beberapa ayat dan yang penting untuk dicermati terkait isu wajib militer adalah pada ayat (1) dan (2), dimana disebutkan:
Pasal 30:
(1)   Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan
negara.
(2)    Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.
Terlihat  dari  isi  dari  kedua  ayat  di  sana  bahwa  pertahanan  negara  tidak  hanya merupakan  beban  TNI  saja,  namun  dapat  pula  bergeser  menjadi  beban  rakyat  yang dikatakan pada ayat (2) sebagai kekuatan pendukung.
Lebih lanjut, upaya pertahanan keamanan negara tersebut dimuat di dalam UU No. 20 Tahun 1982 yang diubah dengan UU No. 1 Tahun 1988, dimana di Pasal 6 dan 7 diartikan sebagai indikasi bahwa rakyat juga dapat didayagunakan demi keamanan dan dengan jelas pada Pasal 7 undang-undang tersebut disebutkan bahwa upaya pertahanan rakyat tersebut diwujudkan dalam Pertahanan Rakyat Semesta yang kemudian sifat dan bentuk konkretnya dimuat di dalam Pasal 8, 9, dan 10 undang-undang tersebut. Berdasarkan undang-undang tersebut, maka jelas bahwa rakyat juga dapat dijadikan komponen pertahanan keamanan negara dalam bentuk yang sudah dikonkretkan melalui undang-undang tersebut.
Maka  dari  itu  pelaksanaan  Pelaksanaan  Alternatif  Penghukuman  Anak  Bermasalah dengan Hukum melaksanakan Pendidikan Formal dan Menjalani Wajib Militer Pada Usia Setelah  18  tahun  sangat  efisien  dan  berguna  serta  memiliki  manfaat  terhadap  anak  itu sendiri maupun tujuan tujuan negara yang termaktuk dalam undang undang dasar  dan undang undang tentang pertahanan dan kemanan NKRI.

## SIMPULAN
Penelitian  ini  mendiskusikan  pendekatan  alternatif  dalam  penanganan  anak-anak bermasalah  dalam  sistem  peradilan  anak,  dengan  fokus  pada  pelaksanaan  hukum  yang menggantikan penghukuman tradisional dengan pendidikan formal dan wajib militer yang dapat dimulai setelah anak mencapai usia 18 tahun. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memberikan  peluang  rehabilitasi  yang  lebih  baik,  mengurangi  tingkat  kriminalitas  anak- anak, dan mempromosikan keterlibatan positif dalam masyarakat.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  program  pendidikan  formal  dan  wajib  militer dapat  memberikan  kesempatan  bagi  anak-anak  untuk  mengembangkan  keterampilan, disiplin,  dan  tanggung  jawab  yang  diperlukan  untuk  menjadi  warga  yang  produktif. Program ini juga dapat mengurangi risiko anak-anak terlibat dalam kegiatan kriminal dan membantu  mereka  menghindari  masa  depan  yang  tidak  menguntungkan.  Dengan demikian, pendekatan ini dapat mengubah paradigma penanganan anak-anak bermasalah dalam sistem peradilan anak.
Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan dalam pelaksanaan program  ini,  termasuk  isu  hak  asasi  manusia,  isu-isu  etika,  dan  kebutuhan  akan  alokasi sumber  daya  yang  memadai.  Oleh  karena  itu,  perlu  ada  regulasi  yang  cermat  dan
pemantauan  yang  ketat  untuk  memastikan  bahwa  hak-hak  anak  terlindungi  dan  tujuan rehabilitasi tercapai.

## DAFTAR PUSTAKA
Syahira  (2019).  PEMBINAAN  SEMI  MILITER  SEBAGAI  UPAYA  MENGATASI  DEGRADASI MORAL TERHADAP ANAK DIDIK PEMASYAKATAAN
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tshun 1945 Pasal 30 Indonesia. 2022. Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak UNDANG-UNDANG  REPUBLIK  INDONESIA  NOMOR  66  TAHUN  1958  TENTANG  WAJIB-

## MILITER
Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990
Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1988 tentang ketentuan pokok hankam negara Republik Indonesia
UNDANG-UNDANG REPUBLIK  INDONESIA NOMOR  20  TAHUN  1982.  TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERTAHANAN KEAMANAN NEGARA REPUBLIK Indonesia. 1999. Peraturan Pemerintah RI No.32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Permasyarakatan.
https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan- pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak
https://lk2fhui.law.ui.ac.id/wajib-militer-perlukah/