## Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik
https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/public-inspiration
Kajian Kinerja Keuangan Daerah di Kabupaten Jembrana
I Gede Agus Wibawa 1 , I Wayan Sudemen 2 dan Made Yaya Sawitri 3
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Warmadewa, Denpasar-Indonesia
Corespondence E-mail: aguswibawa@gmail.com

## Abstract
Regional financial performance is the government from a work in the region that receives regional revenues and expenditures using a financial system determined through policies or statutory provisions for one budget period.  Good  management  of  the  regional  financial  system  must  comply  with  the  applicable  provisions, management  must  be  carried  out  with  the  principles  of  transparency,  accountability,  effectiveness  and efficiency as well as targets and benefits. This study conducted an assessment of the 2019 level of mandatory Local Government Financial Reports (LKPD) from 2015 to 2015 to find the findings of the LKPD. This study aims to analyze problems related to the fulfillment of an Unqualified Opinion (WTP) by the examiner/auditor. Findings The results show that the real condition of the LKPD still needs to be improved, should the BPK RI Representatives of Bali Province give a maximum opinion on the Fair with Exception Criteria  (WDP), very few  relevant  relevant  opinions  are  given.  The  results  of  the  measurement  of  regional financial  management are  expected  to  spur  and  motivate  local  governments  in  improving  regional  financial  management performance, including the Jembrana Regency Government.
Keywords: Regional Financial Management; Accountability; Regional Financial Performance.

## Abstrak
Kinerja  keuangan  daerah  adalah  tingkat  pencapaian  dari  suatu  hasil  kerja  di  bidang  keuangan  daerah  yang meliputi peneriman dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditentukan melalui suatu kebijakan  atau  ketentuan  perundang-undangan  selama  satu  periode  anggaran.  Pengelolaan  sistem  keuangan daerah  yang  baik  harus  sesuai  dengan  ketentuan  perundangan  yang  berlaku,  pengelolaan  harus  dilakukan dengan  prinsip  transparansi,  akuntabel,  efektif  dan  efesien  serta  berorientasi  sasaran  dan  kemanfaatan. Penelitian  ini  melakukan  pengkajiaan/telaah  tingkat  pengungkapan  wajib  Laporan  Keuangan  Pemerintah Daerah  (LKPD)  tahun  2015  sampai  tahun  2019  untuk  mengidentifikasi  kecukupan  pengungkapan  LKPD tersebut. Penelitian ini bertujuan menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan kriteria pemenuhan opini Wajar  Tanpa  Pengecualian  (WTP)  oleh  pemeriksa/auditor.  Temuan  Hasil  Penelitian  menunjukkan  bahwa kondisi riil LKPD masih banyak harus diperbaiki, semestinya dalam pemberian opini oleh BPK RI Perwakilan Provinsi  Bali  maksimal  pada  kriteria  Wajar  Dengan  Pengecualian  (WDP),  sehingga  sangat  kurang  relevan diberikan opini  WTP. Hasil pengukuran  indeks pengelolaan keuangan daerah diharapkan dapat memacu dan memotivasi  pemerintah  daerah  dalam  meningkatkan  kinerja  pengelolaan  keuangan  daerah,  termasuk  kepada Pemerintah Kabupaten Jembrana.
Kata kunci: Pengelolaan Keuangan Daerah; Akuntabilitas; Kinerja Keuangan Daerah
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2021, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975
How  to  Cite : Wibawa, I. G. A., Sudemen, I. W., & Sawitri, M. Y. (2021). Kajian Kinerja Keuangan Daerah di  Kabupaten  Jembrana .  Public  Inspiration:  Jurnal  Administrasi  Publik,  6(2):  142-159.  DOI: https:// doi.org/10.22225/pi.6.2.2021.142-159

## 1.  Pendahuluan
Pengelolaan  Sistem  Keuangan  Daerah  memegang  peranan  penting  dalam  tata  kelola pemerintahan  daerah.  Ketika  sistem  berjalan  baik  maka  penggunaan  anggaran  akan  lebih efektif  dan  efesien,  sehingga  dapat  memberi  manfaat  maksimal  bagi  upaya  percepatan mensejahterakan  masyarakat.  Tetapi  jika  sistemnya  tidak  baik,  maka  anggaran  kurang efektif  bahkan  pembelanjaan  atau  pembiayaan  terkesan  formalitas  semata  dan  hanya memenuhi  target  serapan  anggaran.  Sehingga  hal  itu  jauh  dari  upaya  memberi  manfaat

## Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 6 (2) (2021), 143
Kajian Kinerja Keuangan Daerah di Kabupaten Jembrana
kepada masyarakat.
Pengelolaan  Sistem  Keuangan  Daerah  yang  baik  harus  sesuai  dengan  ketentuan perundangan  yang  berlaku,  pengelolaan  harus  dilakukan  dengan  prinsip  transparansi, akuntabel,  efektif  dan  efesien  serta  berorientasi  sasaran  dan  kemanfaatan.  Prinsip transparansi merupakan salah satu cara memberikan ruang keterbukaan kepada publik untuk ikut  mengawasi  pengelolaan  anggaran,  mulai  dari  merencanakan  penggunaan  anggaran hingga pertanggung-jawaban anggaran oleh para pejabat publik kepada Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah  (DPRD)  dan  kepada  masyarakat.  Prinsip  akuntabel  mensyaratkan  bahwa pengambilan keputusan setiap tindakan atau kebijakan harus sesuai mandat yang  diterima. Keputusan  atau  kebijakan  itu  harus  dapat  diakses  dan  dikomunikasikan  secara  vertikal maupun  horizontal  dengan  baik.  Prinsip  efektif  berorientasi  dan  lebih  menekankan  pada konsep value for money , artinya penggunaan anggaran atau dana harus dapat dipertanggung -jawabkan kemanfaatannya, tidak sekedar input tetapi juga pada output dan outcome. Apa manfaat  yang  dapat  diterima  dari  suatu  item  atau  kegiatan  belanja.  Prinsip  efesien menekankan  pada  kecermatan  dalam  memutuskan  pos  kegiatan  mana  yang  menjadi  skala prioritas  untuk  dibiayai  dan  kecermatan  dalam  menentukan  jumlah  anggaran  yang  mesti dibelanjakan,  yang  mengarah  pada  kebutuhan  senyatanya.  Artinya  aspek  efesiensi  ini menekankan perubahan model traditional budge t menjadi model performance budget , yaitu lebih menekankan pada tanggung jawab  belanja, manfaat apa yang diperoleh dalam setiap pembelanjaan.
Pergeseran paradigma pengelolaan keuangan daerah dari model traditional budget ke model performance budget merupakan implikasi dari tuntutan reformasi di Indonesia sejak awal  Era  Reformasi.  Salah  satu  tuntutan reformasi  pada  masa  itu  adalah  upaya  mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia, sehingga salah satu hal yang perlu dibenahi adalah tata  kelola  keuangan  negara  dan  atau  keuangan  daerah.  Perbaikan  tata  kelola  keuangan negara/keuangan  daerah  selain  diarahkan  menuju  konsep performance  budget  model ,  juga diarahkan  menuju  konsep horizontal  accountability ,  lebih  menerapkan  atau  menekankan konsep value  for  money dibanding  konsep  penyerapan  anggaran,  perubahan  sistem akuntansi  keuangan  daerah  menuju  sistem  akuntansi  berbasis  akrual,  serta  dari  model pengendalian dan audit keuangan ke model audit keuangan  dan kinerja (kinerja keuangan daerah).
Beberapa  daerah  di  Indonesia  yang  pernah  berhasil  menunjukkan  tata  kelola pemerintahan daerah yang baik, sehingga mampu memberi kepuasan kepada masyarakatnya antara  lain  Kabupaten  Jembrana,  Kota  Surabaya  dan  Kabupaten  Karanganyar.  Kabupaten Jembrana  di  Provinsi  Bali  bahkan  pernah  menjadi  pioner  inovasi  pembangunan  daerah  di tanah air. Sehingga Kabupaten Jembrana banyak dikunjungi oleh daerah lain untuk belajar tentang  implementasi  tata  kelola  pemerintahan    daerah  dan  inovasi  daerah.  Kabupaten Jembrana  dengan  jumlah  APBD  yang  tergolong  minim  telah  mampu  mengelola  keuangan daerahnya  dengan  baik,  sehingga  mampu  membuat  berbagai  inovasi  daerah  dalam  rangka mensejahterakan  masyarakatnya.  Kemudian,  beberapa  tahun  terakhir  Kabupaten  Jembrana telah mampu meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI tentang tata kelola keuangan daerah.
Namun ada hal yang cukup ironis terjadi yaitu masih ada beberapa oknum pejabat di Kabupaten  Jembrana  yang  justru  tersandung  kasus  korupsi,  sehingga  harus  mendekam  di penjara. Fenomena beruntun memperoleh predikat WTP dari BPK RI, tapi pada saat yang sama  justru  ada  oknum  pejabat  yang  tersandung  kasus  korupsi  menjadi  salah  satu  alasan rasional  untuk  ingin  mengetahui  bagaimana  sebenarnya  predikat  WTP  tersebut,  utamanya terkait kondisi empriris implementasi tata kelola keuangan daerah di Kabupaten Jembrana.

## Rumusan Masalah
Kasus  Korupsi,  Kolusi  dan  Nepotisme  (KKN)  masih  menjadi  masalah  dalam  tata kelola  keuangan  negara/daerah.  Kabupaten  Jembrana  termasuk  salah  satu  daerah  yang
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2021, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 6 (2) (2021), 144
Kajian Kinerja Keuangan Daerah di Kabupaten Jembrana
pernah menjadi mercusuar atau rujukan pembelajaran bagi daerah-daerah lain di Indonesia. Namun  demikian  ternyata  mantan  Kepala  Daerahnya  (mantan  Bupatinya)  dan  beberapa mantan  pejabat  strukturalnya  tersangkut  kasus  korupsi  hingga  harus  mendekam  di  dalam penjara.  Menjadi  salah  satu  daerah  percontohan  atau  rujukan  pembelajaran  bagi  daerah- daerah lain ternyata tidak serta merta menunjukkan kualitas tata kelola keuangan daerahnya, karena  itu  menjadi  sangat  menarik  untuk  meneliti  dan  mengetahui  bagaimana perkembangan pengelolan keuangan daerah di Kabupaten Jembrana.
Selanjutnya dalam penelitian ini dirumuskan masalah sebagai berikut :
Bagaimana Kinerja Keuangan Daerah Di Kabupaten Jembrana sejak Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 terkait dengan predikat WTP yang diraihnya?
Bagaimana  Indeks  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  di  Kabupaten  Jembrana  sejak Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 terkait dengan predikat WTP yang diraihnya?

## 2.  Konsep

## Teori Kinerja
Setiap  individu  atau  organisasi  tentu  memiliki  tujuan  yang  akan  dicapai  dengan menetapkan  target  atau  sasaran.  Keberhasilan  individu  atau  organisasi  dalam  mencapai target atau sasaran tersebut merupakan kinerja. Kinerja adalah hasil kerja seorang pegawai dalam  suatu  periode  tertentu  yang  dibandingkan  dengan  berbagai  kemungkinan,  misalnya standar  target,  sasaran,  atau  kriteria  yang  telah  ditentukan  terlebih  dahulu.  Kinerja merupakan  keadaan/tingkat  perilaku  seseorang  yang  harus  dicapai  dengan  persyaratan tertentu. Mahmudi menyebutkan bahwa kinerja adalah tingkat pelaksanaan tugas yang dapat dicapai seseorang, unit atau divisi dengan menggunakan kemampuan yang ada dan batasan- batasan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan organisasi/perusahaan.
Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah hasil kerja atau  tingkat  perilaku  seseorang  dalam  suatu  periode  tertentu  yang  dibandingkan  dengan standar target, sasaran, dan kriteria yang telah ditentukan. Kriteria tersebut antara lain adalah pengembangan diri, kerja tim, komunikasi, jumlah produk yang dihasilkan, dan keputusan yang  dibuat.  Kinerja  pegawai juga  harus  dievaluasi  terutama  yang  terkait  dengan  masalah produktivitas, kecelakaan kerja, absen tanpa izin, kesalahan kerja, dan keseluruhan kinerja.
Robbins menjelaskan kinerja merupakan tingkat efisiensi dan efektivitas serta inovasi dalam pencapaian tujuan oleh pihak manajemen dan divisi-divisi yang ada dalam organisasi. Kinerja  dikatakan  baik  dan  sukses  jika tujuan  yang  diinginkan  dapat  dicapai  dengan  baik. Kinerja  juga  dipandang  sebagai  fungsi  dari  interaksi  antara  kemampuan,  motivasi  dan kesempatan, sehingga kinerja seseorang dipengaruhi oleh kepuasan kerja.
Robbins  menyatakan  bahwa  kinerja  merupakan  tindakan  yang  menunjukkan  bahwa dia  adalah  anggota  kelompok.  Pernyataan  tersebut  menunjukkan  bahwa  kinerja  menunjuk (mengacu) pada perbuatan atau tingkah laku seseorang di dalam suatu kelompok/organisasi.

## Konsep Keuangan Daerah Dan Kinerja Keuangan Daerah.
Pengertian  keuangan  daerah  sebagaimana  dimuat  pada  Pasal  1  diktum  1  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang  Pengelolaan Keuangan  Daerah, adalah sebagai berikut: “ Keuangan  daerah  adalah  semua  hak  dan  kewajiban  daerah  yang  dapat  dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut ”.
Ruang  lingkup  Keuangan  Daerah  menurut  ketentuan  Pasal  2  PP  Nomor  12  Tahun 2019 meliputi :
hak  Daerah  untuk  memungut  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  serta  melakukan
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2021, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 6 (2) (2021), 145
Kajian Kinerja Keuangan Daerah di Kabupaten Jembrana
pinjaman;
kewajiban  Daerah  untuk  menyelenggarakan  Urusan  Pemerintahan  daerah  dan membayar tagihan pihak ketiga;
Penerimaan Daerah;
Pengeluaran Daerah;
kekayaan  daerah  yang  dikelola  sendiri  atau  oleh  pihak  lain  berupa  uang,  surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau
kekayaan  pihak  lain  yang  dikuasai  oleh  Pemerintah  Daerah  dalam  rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan  Daerah  dinyatakan  bahwa  kinerja  adalah  keluaran  atau  hasil  dari  kegiatan  atau program  yang  akan  atau  telah  dicapai  sehubungan  dengan  penggunaan  anggaran  dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah “ gambaran mengenai  tingkat  pencapaian  pengelolaan  keuangan  atas  pelaksanaan  suatu  kegiatan program kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi pemerintah daerah ”.
Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja dibidang  keuangan  daerah  yang  meliputi  penerimaan  dan  belanja  daerah  dengan menggunakan  sistem  keuangan  yang  ditetapkan  melalui  suatu  kebijakan  atau  ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran.
Pengukuran  kinerja  adalah  suatu  proses  mencatat  dan  mengukur  pencapaian pelaksanaan  kegiatan  dalam  arah  pencapaian  visi  dan  misi  organisasi  melalui  hasil-hasil yang  ditampilkan  berupa  produk,  jasa  atau  pun  proses.  Pengukuran  kinerja  organisasi merupakan  komponen  penting  yang  memberikan  motivasi  dan  arah  serta  umpan  balik terhadap keefektifan perencanaan dan pelaksanaan proses perubahan dalam suatu organisasi. Pengukuran kinerja juga membantu dalam formulasi dan revisi strategi organisasi.
Berdasarkan dua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja adalah suatu  penilaian  untuk  mengetahui  pencapaian  kinerja  suatu  organisasi.Pengukuran  kinerja diperkuat  dengan  menetapkan  sistem  penghargaan  dan  hukuman.  Pengukuran  Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk memenuhi 3 (tiga) tujuan yaitu :
Memperbaiki kinerja pemerintah daerah.
Membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan.
Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

## Model Penelitian
Model  penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif,  lebih  khusus  merupakan  penelitian dasar  naturalistik  dengan  jenis  penelitian  deskriptif  yang  akan  berupaya  menemukan, mengungkap  dan  menjelaskan  kondisi  riil  tata  kelola  keuangan  daerah  pada  tahun  2015 hingga  tahun  2019,  khususnya  perihal  kondisi  kinerja  keuangan  daerah,  yang  meliputi ketaatan  pada  asas-asas  hukum  tata  kelola  keuangan  daerah,  mendeskripsikan  informasi finansial  dan  nonfinansial  terkait  efesiensi,  efektifitas  dan outcome yang  diperoleh  dalam realisasi anggaran.

## Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 6 (2) (2021), 146
Kajian Kinerja Keuangan Daerah di Kabupaten Jembrana

## Gambar 1 Model Penelitian
Selanjutnya  temuan  akan  disandingkan  dengan  konsep  atau  persyarat  memperoleh predikat/opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagaimana ketentuan yang dikeluarkan oleh  Badan  Pemeriksa  Keuangan  Republik  Indonesia  (BPK  RI).  Apakah  temuan  yang diperoleh telah memenuhi syarat sebagaimana standar atau indikator-indikator WTP, apakah temuan  sebenarnya  belum  memenuhi  syarat  WTP,  apakah  masih  ada  hal-hal  yang  belum dipenuhi  untuk  memeperoleh  opini  WTP.  Apakah  terdapat  gap  atau  jarak  atau  perbedaan antara temuan dengan syarat opini WTP.

## 3.  Metode

## Rancangan Penelitian
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif  lebih  khusus  penelitian  dasar naturalistik  dengan  rancangan  deskriptif.  Bertujuan  untuk  menemukan  kondisi  nyata  tata kelola  keuangan  daerah,  kinerja  keuangan  daerah  Pemerintah  Kabupaten  Jembrana  sejak Tahun  Anggaran  2015  hingga  APBD  Tahun  2019.  Kondisi  kinerja  keuangan  daerah dimaksud meliputi aspek Pemanfaatan dan Kemanfaatan Anggaran (Value For Money) dan Rasio  Keuangan  Daerah,  serta  untuk  mengetahui  dan  memahami  Indeks  Pengelolaan Keuangan Daerah sejak Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019.

## Lokasi Penelitian
Lokasi  penelitian  di  Pemerintah  Kabupaten  Jembrana,  di  beberapa  perangkat  daerah yang memiliki hubungan langsung dengan perencanaan keuangan, pelaporan keuangan dan pemeriksaan  keuangan.  Institusi  itu  antara  lain  di  Badan  Pengelolaan  Keuangan  Dan  Aset Daerah  Kabupaten  Jembrana  dan  di  Insepktorat  Kabupaten  Jembrana,  serta  di  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Litbang Kabupaten Jembrana.

## Jenis Dan Sumber Data
Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  kualitatif  dan  data kuantitatif yang ada dalam dokumen data sekunder yang dimiliki oleh instansi terkait.
Sumber data dalam penelitian ini antara lain :
Informan Kunci;
Dokumen yang relevan tentang APBD TA 2015 sampai APBD TA 2019 yang ada di beberapa  Perangkat  Daerah  di  Pemerintah  Kabupaten  Jembrana  dan  di  Kantor  BPK  RI Perwakilan Bali serta di Kantor BPKP Perwakilan Bali.
Data primer juga perlukan dalam penelitian ini untuk mengkonfirmasi data sekunder yang  diperoleh  guna  memperoleh  penegasan  terkait  hal-hal  yang  ada  di  dalam  data sekunder.  Termasuk  fenomena-feneomena  alamiah  yang  terjadi  dalam  proses  tata  kelola
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2021, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 6 (2) (2021), 147
Kajian Kinerja Keuangan Daerah di Kabupaten Jembrana
keuangan daerah, yang tidak dapat dijelaskan dengan data kuantitatif.

## Instrumen Penelitian
Dalam  penelitian  deskriptif  kualitatif  instrument  utama  adalah  peneliti  itu  sendiri, Meleong (2007) mengungkapkan bahwa pada awal penelitian, penelitilah alat satu-satunya untuk  memudahkan  dalam  pengumpulan  data,  maka  peneliti  dapat  menggunakan  alat-alat berupa  catatan  lapangan,  alat  perekam  suara,  alat  foto  maupun  foto  dan  pedoman wawancara.

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain :
Wawancara terkait dengan APBD 2015 sampai dengan APBD 2019.
Dokumentasi tentang bukti-bukti terkait APBD 2015 sampai dengan APBD 2019.

## Analisis Data
Dalam  penelitian  kualitatif,  analisis  data dilakukan  sejak  awal  dan  sepanjang  proses penelitian  berlangsung.  Dalam  penelitian  ini  digunakan  analisis  data  kualitatif  ( Miles  dan Huberman, 1992 ) dengan prosedur, reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan atau verifikasi.

## Penyajian Hasil Analisis Data
Penyajian data atau display data dimaksudkan agar memudahkan bagi peneliti untuk melihat  gambaran  secara  keseluruhan  atau  bagian-bagian  tertentu  dari  penelitian.  Data disajikan dalam bentuk tabel, gambar dan kutipan ungkapan para informan terkait sustansi rumusan  masalah  penelitian  dengan  berpedoman  pada  pedoman  wawancara  yang  telah disiapkan sebelumnya.

## 4.  Hasil dan Pembahasan

## Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Jembrana TA 2015 - 2019.
Dalam  lingkup  mikro  gambaran  keuangan  daerah  meliputi  analisis  pengelolaan keuangan  daerah  baik  dari  segi  pendapatan  maupun  belanja  daerah.  Berbagai  literatur  dan best  practice mengemukakan  bahwa  manajemen  pembelanjaan  pemerintah  daerah  adalah instrumen  kunci  dari  kebijakan  pemerintah  daearah,  karena  itu  disarankan  kepada  otoritas penganggaran  untuk  mencermati  adanya  hubungan  integral  dan  keseimbangan  antara “ revenue dan expenditure ” . Hal ini penting untuk menjaga terciptanya fiscal sustainability daerah serta perspektif pembangunan yang berorientasi jangka menengah dan panjang.
Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan  bersih.  Sumber  pendapatan  daerah  berasal  dari  pendapatan  asli  daerah  (PAD) yang  bersumber  dari  pendapatan  pajak  daerah  dan  pendapatan  retribusi  daerah,  serta  lain- lain  pendapatan  asli  daerah  yang  sah.  Secara  umum  kondisi  keuangan  daerah  Pemerintah Kabupaten  Jembrana  sejak  tahun  2015  sampai  tahun  2019  mengalami  peningkatan  cukup baik. Pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Jembrana secara kuantitas mengalami trend meningkat,  peningkatan  signifikan  terjadi  pada  tahun  2015,  dan  pada  tahun  2016  terjadi sedikit penurunan, sehingga perlu diketahui pos atau sector mana yang menyebabkan terjadi penuruan PAD pada tahun 2016 itu.
Kemudian, pendapatan daerah masih didominasi transfer oleh pemerintah pusat dalam bentuk  dana  alokasi  umum  (DAU)  dan  dana  alokasi  khusus  (DAK),  hal  ini  menunjukkan masih sangat besarnya ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat, komposisi postur APBD  Kabupaten  Jembrana  dari  tahun  2015  sampai  tahun  2019  sebagaimana  Tabel  5.1. Pertumbuhan APBD Kabupaten Jembrana Tahun 2015 – 2019.
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2021, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975

## Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 6 (2) (2021), 148
Kajian Kinerja Keuangan Daerah di Kabupaten Jembrana
Tabel 1
Pertumbuhan APBD Kabupaten Jembrana TA  2015-2019

## Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Jembrana
Laporan  realisasi  APBD  Kabupaten  Jembrana  sejak  TA.  2015  sampai  TA.  2019 sebagaimana  Tabel  2.  tentang  Realisasi  APBD  Kabupaten  Jembrana  TA.2015-TA.2019 menunjukkan  kemampuan  serapan  anggaran  yang  baik,  berada  di  kisaran  rata-rata  hampir 90% setiap tahun anggaran. Kondisi atau fakta realisasi anggaran di atas secara konseptual mestinya  mampu  menjawab  masalah-masalah  indikatot  makro  ekonomi  di  Kabupaten Jembrana  yang  dihadapi  sejak  tahun  2014  hingga  tahun  2018  seperti  menurunkan  angka kemiskinan,  menurunkan  angka  pengangguran  terbuka,  menekan  angka  inflasi,

## Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 6 (2) (2021), 149
Kajian Kinerja Keuangan Daerah di Kabupaten Jembrana
meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  Kabupaten  Jembrana,  meningkatkan  PDRB, meningkatkan  pendapatan  perkapita  masyarakat.  Namun  dalam  CalK  data-data  terkait indikator  ekonomi  makro  itu  belum  ditampilkan  sebagaimana  mestinya.  Fakta  tersebut mengindikasikan  bahwa  kegiatan  yang  dilaksanakan  bersumber  APBD  belum  berorietasi dengan  sungguh-sungguh    untuk  menjawab  masalah-masalah  indikator  makro  ekonomi, seolah-olah  belanja  APBD  seperti  pesawat  auto  pilot  yang  berjalan  sendiri,  terkesan mengabaikan  apa  yang  seharusnya  dilakukan  untuk  menjawab  masalah-masalah  indikator makro ekonomi di Kabupaten Jembrana.

## Tabel 2
Sumber: Diolah dari Hasil Penelitian, Mei 2021.

## Neraca Keuangan Daerah
Membahas  aspek  Neraca  LKPD  Kabupaten  Jembrana  pada  TA.  2015  sampai  TA. 2019 sebagai salah satu unsur laporan pokok keuangan daerah, maka secara konseptual apa yang  dilaporkan  di  dalam  neraca  TA.  2015  sampai  neraca  TA.  2019  masih  menyisakan permasalahan  yang  sangat  fundamental,  karena  unsur  jumlah  aset  berikut  nilai  dan kewajibannya belum memiliki data valid. Hal itu didasari oleh adanya asset  yang  dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana, salah satunya aset tanah belum terdata secara valid,
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 6 (2) (2021), 150
Kajian Kinerja Keuangan Daerah di Kabupaten Jembrana
contoh  nyata  adalah  keberadaan  tanah-tanah  di  Kelurahan  Gilimanuk  yang  menjadi kewenangannya.
Satu fakta tentang kondisi aset berbentuk tanah di atas memberikan gambaran bahwa pemberian  opini  WTP  menjadi  kurang  relevan,  dimana  faktor  biasnya  data  aset  tidak bergerak  berbetuk  tanah  akan  sulit  memberikan  kepastian  berapa  besar  kekayaan  daerah dimiliki  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Jembrana.  Prinsip  dasar  akuntansi  sebenarnya mengarahkan untuk menampilkan nilai-nilai atau angka kuantitatif yang pasti, bukan justru sebaliknya terjadi kekaburan atau belum pastinya nilai aset yang dimiliki.

## Laporan Arus Kas
Mencermati substansi atau isi Laporan Arus Kas yang dibuat sejak TA. 2015 sampai TA. 2019 dan merujuk kegunaan laporan arus kas yang dapat memberikan informasi relevan kepada para pengguna/pemakai data, untuk mengevaluasi perubahan dalam aktivitas bersih institusi  publik  dalam  hal  ini  Pemerintah  Kabupaten  Jembrana  terkait  struktur  keuangan (termasuk  likuiditas  dan  solvabilitas).  Keraguan  terhadap  kualitas  data  aset  yang  dimiliki akan  berimplikasi  terhadap  arus  kas  masuk  khususnya  pendapatan  asli  daerah  yang bersumber  dari  hasil  pengelolaan  kekayaan/aset  daerah,  masalah  terdapatnya  temuan terhadap hasil sewa tanah Pemerintah Kabupaten Jembrana di Kelurahan Gilimanuk.
Kemudian,  jika  arus  kas  disusun  dengan  baik,  penuh  dengan  hati-hati  maka  kasus penggelapan dana bantuan sosial untuk santunan kematian pada TA. 2015 yang merugikan keuangan daerah hingga di kisaran Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) bisa dideteksi lebih dini dan atau jika pengawasan dilakukan dengan ketat terhadap arus kas dimaksud maka kasus tindak pidana korupsi di atas dapat dicegah lebih dini.
Faktor  masih  lemahnya  cara  atau  kualitas  pengelolaan  aset  daerah  merupakan  salah satu  penyebab  belum  dimilikinya  data  aset  yang  valid,  sementara  lembaga  atau  organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas pokok, fungsi dan kewenangan untuk mengelola aset daerah  belum  juga  melaksanakan  tugas  tersebut,  data  pengelolaan  aset  menjadi  semakin kurang baik. Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jembrana telah seharusnya menjadi perangkat daerah yang paling bertanggung-jawab atas pengelolaan aset  milik  Pemerintah  Kabupaten  Jembrana,  namun  sejak  keberadaan  institusi  itu  aset daerah belum juga dikelola olehnya hingga dilakukan penelitian ini.
Fakta  di  atas  tidak  hanya  merupakan  pengabaian  terhadap  asas  hukum  yang  ada, namun  dapat  disimpulkan  tidak  sesuai  dengan  kriteria-kriteria  untuk memperoleh predikat atau  opini  Wajar  Tanpa  Pengecualian  (WTP)  terkait  hasil  pemeriksa  terhadap  Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah  (LKPD)  Kabupaten  Jembrana  mulai  TA.  2015  hingga  TA. 2019.  Kondisi  itu  secara  hukum  dapat  dikatakan tidak  memenuhi  standar  hukum materiil, meskipun  secara  formil  dokumen-dokumen  LKPD  telah  disajikan  sesuai  dengan  format yang diamanatkan oleh perundangan.

## Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)
Di dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang disajikan Tahun Anggaran (TA) 2015 sampai  tahun  2019  dijelaskan  Ikhtiar  Realisasi  Pencapaian  Target  Kinerja  Keuangan Daerah,  dimana  pada  TA  2015  realisasi  sebesar  90,88%  dari  pagu  belanja  langsung  yaitu Rp.  378.889.255.680,-  dari  keseluruhan  pagu  belanja  langsung  sebesar  Rp. 416.903.009.495,-.  Kemudian  pada  TA  2016  belanja  langsung  dialokasikan  sebesar  Rp. 623.564.208.056,- dari total APBD TA 2016 sebesar Rp. 1.204.728.581.238,- dengan ikhtiar realisasi  pencapaian target  kinerja  keuangan  daerah  sebsar  97,77%  mampu  menyerap  atau merealisasikan anggaran belanja langsung tersebut di atas.
Selanjutnya  pada  TA  2017  kebijakan  umum  APBD  Kabupaten  Jembrana  ikhtiar realisasi  pencapaian  target  kinerja  anggaran  belanja  langsungnya  mencapai  sebesar  Rp. 542.975.869.913,-  atau  78,38%  dari  jumlah  seluruh  alokasi  belanja  langsung  sebesar  Rp. 692.289.364.086,-. Lalu pada TA 2018 ikhtiar realisasi pencapaian target kinerja anggaran
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2021, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975

## Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 6 (2) (2021), 151
Kajian Kinerja Keuangan Daerah di Kabupaten Jembrana
belanja  langsung  sebesar  Rp.  661.481.751.977,-  dari  alokasi  yang  sebesar  Rp. 770.385.643.409,-.  Sehingga  anggaran  belanja  langsung  yang  mampu  direalisasikan  atau diserap  pada  TA  2018  adalah  sebesar  85,86%.  Kemudian  pada  TA  2019  ikhtiar  realisasi pencapaian  target  kinerja  keuangan  daerah  mencapai  sebesar  Rp.  601.147.337.693,-  atau sebesar 92,60% dari total alokasi belanja langsung sebesar Rp. 649.183.712.509,-
Dalam  rentang  waktu  5  tahun  anggaran,  mulai  TA  2015  sampai  TA  2019  rata-rata realisasi  pencapaian  target  kinerja  keuangan  daerah  sebesar  89,09%  sehingga  dapat dikatakan hampir menyentuh angga 90%, kondisi itu menunjukkan bahwa kinerja keuangan sudah baik dari aspek penyerapan anggaran. Serapan anggaran yang baik secara konseptual mengharapkan  tercapainya  maksud  realisasi  anggaran  dimaksud,  yaitu  dalam  rangka mewujudkan  sasaran  program  kegiatan  dalam  rangka  pencapaian  misi  dan  visi  kepala daerah.  Sehingga  belanja  APBD  diharapkan  dapat  menjawab  aspek-aspek  kebutuhan masyarakat,  mendorong  pemberdayaan  masyarakat,  mengurangi  tingkat  kemiskinan  di Kabupaten  Jembrana,  memperkecil  indeks  gini  rasio,  mendorong  peningkatkan  Indeks Pembangunan Manusia di  Kabupaten Jembrana, mendorong laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten  Jembrana, menekan  inflasi,  serta  mendorong  peningkatan  PDRB  di  Kabupaten Jembrana.
Data  yang  tercantum  dalam  Tabel  3.  tentang  Isi  CaLK  Terkait  Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Di Kabupaten Jembrana TA. 2015  – 2019 menunjukkan bahwa aspek-aspek  asumsi  ekonomi  makro  yang  menjadi  indikator  kemanfaatan  belanja pemerintah  daerah  belum  mampu  menjawab  hal-hal  tersebut,  aspek-aspek  yang  menjadi kebutuhan  masyarakat  di  Kabupaten  Jembrana  belum  bisa  diberikan  jawaban,  karena beberapa data yang seharusnya tercantum justru tidak dapat ditampilkan atau dicantumkan dalam  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (LKPD)  pada  Tahun  Anggaran  2015,  2016 dan  tahun  2017.  Bahkan  kondisi  PDRB  atas  dasar  harga  berlaku  belum  bisa  memberikan keterangan  yang  pasti,  demikian  pula  perkembangan  tingkat  inflasi  setiap  tahunnya, mengingat  yang  dijadikan  referensi  adalah  tingkat  inflasi  di  Kota  Denpasar  dan  di  Kota Singaraja Kabupaten Buleleng.
NO. URAIAN 2015 2016 2017 2018 2019 1. Tingkat kemiskinan ? ? 5,28% 5,59% 5,56% 2. Tingkat pengangguran terbuka ? ? ? ? 1,38% 3. Indeks Gini Rasio ? ? ? 0,317 0,33 4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ? ? ? 71,65 72,35 5. Laju Pertumbuhan Ekonomi 6,05% 6,23% 5,95% 5,31% 5,56% 6. Tingkat inflasi 8,43% 2,70% 4,57% 3,38% 2,42% 7. PDRB atas dasar harga berlaku Rp. 9.019.716.820.0 00,- Rp. 10.273.392,- Rp. 11.303.558,- Rp. 12.205.336,- Rp. 14.162,3 3 (dalam milyaran ) 8. PDRB perkapita Rp. 33.431.120, - Rp. 37.825.000,- Rp. 41.359.525,- Rp. 44.400.000,- ?

## Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 6 (2) (2021), 152
Kajian Kinerja Keuangan Daerah di Kabupaten Jembrana

## Laporan Kinerja Keuangan Daerah (LKKD)
Mencermati  isi  dokumen  LKPD  TA  2015  hingga  TA  2019  mulai  dari  format, substansi yang dilaporkan secara umum telah mengikuti kaidah atau norma pelaporan yang diamanatkan  oleh  perundangan,  yaitu  Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  Tahun  2006  tentang Pelaporan  Keuangan  Dan  Kinerja  Instansi  Pemerintah  dan  juga  sesuai  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2006  tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  21  Tahun  2011  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolan Keuangan Daerah.
Kemudian,  sehubungan  dengan  esensi  dasar  definisi  dan  maksud  diaturnya  tata  cara pengelolaan keuangan daerah dalam rangka meningkatkan kinerja keuangan daerah, adalah bahwa  penekanan kinerja dalam  konteks  kinerja  keuangan  daerah  diarahkan  agar penggunaan/pemanfaatan/pembelanjaan  anggaran  daerah  dapat  mewujudkan  tercapainya program dan kegiatan Pemerintah Daerah dalam rangka merealisasikan sasaran, tujuan, misi dan  visi  yang  telah  ditetapkan  untuk  jangka  1  (satu)  tahun  hingga  waktu  5  (lima)  tahun. Dengan demikian, hal itu berarti bahwa kinerja yang baik akan mampu menjawab masalah- masalah yang dihadapi oleh pemerintah daerah dan masyarakatnya, sehingga urusan-urusan pemerintahan  yang  menyangkut  kepentingan  masyarakat  dapat  diselesaikan.  Tidak  kurang terdapat sebanyak 30 urusan lebih yang menjadi urusan dan kewenangan pemerintah daerah terkait dengan aspek-aspek pelayanan publik, sehingga hasil penyelesaian urusan-urusan itu yang berupaya menyelesaikan aspek-aspek pelayanan publik dapat dijadikan sebagai tolok ukur atau indikator kinerja keuangan daerah, seperti misalnya aspek Angka Kemiskinan di daerah,  aspek  Angka  Pengangguran,  Indeks  Gini  Rasio,  Indeks  Pembangunan  Manusia (IPM),  Tingkat  Pertumbuhan  Ekonomi,  Tingkat  Inflasi,  Produk  Domestik  Regional  Bruto (PDRB), Indeks Kepuasan Pelayanan Publik, dll.
Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Di  Kabupaten Jembrana TA. 2015  – 2019 menunjukkan  bahwa  aspek-aspek  asumsi  ekonomi  makro  yang  menjadi  indikator kemanfaatan  belanja  pemerintah  daerah  belum  mampu  menjawab  hal-hal  tersebut,  aspek- aspek  yang  menjadi  kebutuhan  masyarakat  di  Kabupaten  Jembrana  belum  bisa  diberikan jawaban,  karena  beberapa  data  yang  seharusnya  tercantum  justru  tidak  dapat  ditampilkan atau  dicantumkan  dalam  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (LKPD)  pada  Tahun Anggaran  2015,  2016  dan  tahun  2017.  Bahkan  kondisi  PDRB  atas  dasar  harga  berlaku belum bisa memberikan keterangan yang pasti, demikian pula perkembangan tingkat inflasi setiap tahunnya, mengingat yang dijadikan referensi adalah tingkat inflasi di Kota Denpasar dan di Kota Singaraja Kabupaten Buleleng.

## Kesesuaian Dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
Hasil meneliti secara cermat dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten  Jembrana  sejak  TA  2015  hingga  TA  2019  secara  umum  menunjukkan  bahwa format dokumen laporan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Tetapi perlu diberikan beberapa catatan atas fakta yang ada, salah satunya perihal substansi  yang ditulis  atau  dituangkan  di  dalam  laporan  sejak  TA  2015  hingga  TA  2019  yaitu  substansi dalam  dokumen  CalK  sejak  TA  2015  hingga  TA  2019  sepertinya  kurang  lengkap  dan menimbulkan  kesan  atau  persepsi  atau  opini  bahwa  pada  halaman  atau  lembar  pertama hingga lembar kelima atau kesepuluh diketik dengan baik, namun pada bagian atau halaman belakang terkesan penyusun laporan energinya melemah, yang akhirnya bisa menimbulkan kesan bahwa laporan tersebut mungkin tidak lepas dengan istilah copy paste dari dokumen CalK tahun sebelumnya. Jika demikian adanya maka dapat dikatakan bahwa pelaporan itu disusun belum dengan cermat dan baik. Tentu hal itu juga memiliki hubungan kuat dengan kurang  lengkapnya  indikator  ekonomi  makro  ditampilkan  pada  Calk  TA  2015  hingga  TA 2019.

## Kecukupan Pengungkapan (Adequate Disclosures)
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2021, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 6 (2) (2021), 153

## Kajian Kinerja Keuangan Daerah di Kabupaten Jembrana
Kecukupan  pengungkapan  mengandung  arti  bahwa  laporan  keuangan  beserta catatannya  memberikan  informasi  memadai  yang  dapat  mempengaruhi  penggunaan, pemahaman, dan penafsirannya. Laporan keuangan harus mengungkapkan informasi secara cukup yang diharuskan oleh SAP.
Dalam satu dekade terakhir, pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (LKPD)  di  Indonesia  telah  mengalami perkembangan  signifikan.  Untuk  tahun  pelaporan  2006,  hanya  tiga  LKPD  yang  mampu memperoleh  opini  WTP  dari  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  (Ikhtisar  Hasil Pemeriksaan Semester [IHPS] 1 Tahun 2008). Angka ini kemudian meningkat menjadi 34 LKPD  untuk  tahun  pelaporan  2010  (IHPS  2  Tahun  2011).  Peningkatan  signifikan  terjadi dalam dua tahun terakhir, yakni 2013 dan 2014. BPK telah mengeluarkan opini WTP atas 153 LKPD tahun 2013 dan 251 LKPD tahun 2014. Secara persentase, pemberian opini WTP tersebut  meningkat  sebesar  20,03%,  atau  dari  29,77%  menjadi  49,80%  (IHPS  1  Tahun 2015).
Terlepas  dari  keberhasilan  pemerintah  daerah  (pemda)  meraih  opini  WTP,  sejumlah penelitian  menemukan  suatu  fenomena  yang  menarik.  Suhardjanto  dan  Yulianingtyas (2011), Hilmi dan Martani (2012), Martani dan Liestiani (2012), Setyaningrum dan Syafitri (2012), Lesmana (2014), serta Khasanah dan Rahardjo (2014) menyatakan bahwa rata-rata tingkat  pengungkapan  LKPD  ternyata  masih  rendah.  Sementara  itu,  Arifin  (2014) menyatakan bahwa tingkat pengungkapan wajib LKPD berada pada tingkat moderat. Hasil penelitian  tersebut  menunjukkan  bahwa  LKPD  masih  belum  memuat  pengungkapan  yang cukup. Padahal, sebagian  LKPD  yang menjadi sampel dalam penelitian-penelitian tersebut memperoleh opini WTP. Fenomena ini mengindikasikan bahwa auditor BPK mengabaikan kriteria  kecukupan  pengungkapan  LKPD  dalam  perumusan  opininya.  Pengabaian  tersebut tidak  sesuai  dengan  ketentuan  maupun  standar  audit  seperti  yang  menyatakan  bahwa kecukupan pengungkapan merupakan salah satu kriteria perumusan opini BPK.
Penelitian  ini  merupakan  studi  lebih  mendalam  dari  penelitian-penelitian  lainnya, peneliti mencoba mengkaji lebih komprehensif tingkat pengungkapan wajib LKPD TA 2015 sampai  TA  2019  guna  mengidentifikasi  kecukupan  pengungkapan  LKPD  tersebut. Penelitian  ini  bertujuan  menganalisis  penyebab  diabaikannya  kecukupan  pengungkapan dalam  perumusan  opini  BPK  RI.  Dalam  mengukur  tingkat  pengungkapan  wajib  LKPD, peneliti  menerapkan  teknik  scoring  atas  item-item  pengungkapan  LKPD  berdasarkan kriteria Government Compliance Index (GCI) terkini, sedangkan dalam melakukan analisis studi  kasus,  peneliti  mengaplikasikan  teknik  pencocokan  pola  ( pattern  matching )  untuk menganalisis  secara  mendalam  bukti-bukti  yang  berhasil  dikumpulkan  dalam  rangka menemukan faktor-faktor penyebab terjadinya permasalahan tersebut.
Gagasan penelitian ini bermula dari keterusikan peneliti atas permasalahan yang terus terjadi pada laporan hasil audit BPK RI, yakni tetap dimuatnya opini WTP walaupun LKPD yang  diaudit  tidak  memenuhi  kecukupan  pengungkapan  laporan  keuangan  sesuai  SAP. Peneliti berharap penelitian ini mampu memberikan kontribusi berupa saran perbaikan bagi praktik  audit  BPK,  terutama  dalam  hal  menilai  kecukupan  pengungkapan  LKPD,  serta menjadikannya sebagai salah satu pertimbangan dalam proses perumusan opini atas LKPD. Selain  itu,  peneliti  juga  berharap  hasil  studi  ini  mampu  memberikan  kontribusi  secara akademis  berupa  faktor-faktor  kunci  penyebab  pengabaian  kriteria  kecukupan pengungkapan  LKPD  oleh  auditor  BPK  RI  dalam  perumusan  opininya.  Terakhir,  peneliti berharap  hasil  studi  ini  mampu  menjadi  landasan  bagi  penelitian  berikutnya  yang  mampu mengawal proses perumusan opini BPK RI agar kualitasnya terus meningkat.
Mencermati isi Tabel 4. tentang Dugaan Masalah Penggunaan APBD TA 2015 sampai TA 2019 di Kabupaten Jembrana, dimana pada tahun 2015 dan tahun 2018 ada oknum PNS yang  terindikasi  terlibat  korupsi,  bahkan  pada  TA  2015  sudah  ada  yang  diputuskan  ikrah oleh  Pengadilan  Tipikor  Denpasar.  Ini  menunjukkan  bahwa  diduga  aspek  atau  kriteria “ kecukupan pengungkapan (disclosures adequacy) ” yang disematkan oleh auditor BPK RI CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2021, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975

## Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 6 (2) (2021), 154

## Kajian Kinerja Keuangan Daerah di Kabupaten Jembrana
Perwakilan  Bali  saat  itu  menjadi  kurang  relevan.  Demikian  pula  kondisi  pada  TA  2018 mengingat terdapat satu dugaan kasus pengadaan rumbing sapi yang diseret ke Pengadilan Tipikor  Denpasar,  dan  telah  ditetapkan  oknum  tersangka/terdakwa.  Pada  TA  2019  dalam CalK  juga  terlampir  pertanggung-jawaban  keuangan  Perusahan  Daerah  Kabupaten Jembrana,  dimana  kondisi  riil  keuangan  Perusahan  Daerah  dapat  dikatakan  pailit  atau bangkrut, hal itu juga lepas dari pemeriksaan atau opini auditor BPK RI Perwakilan Provinsi Bali.
Sumber : Diolah dari Hasil Penelitian, Mei 2021.

## Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan
Institusi publik sering digambarkan tidak produktif, tidak efisien, selalu rugi, rendah kualitas, kurang inovasi dan kreativitas serta kekurangan lainnya (Mahmudi, 2010).  Kritik agar  reformasi  pada  sektor  publik  harus dilakukan  karena  pengelolaan  yang  sangat  buruk. Perubahan ini dikenal dengan gerakan New Public Management. Perubahan ini memberikan dampak  pada  akuntansi  pemerintahan  dan  pelaporan  keuangan,  akuntansi  berbasis  akrual dan pengukuran kinerja berdasarkan dengan Standar  Akuntansi Pemerintahan (SAP).  SAP merupakan acuan  wajib  dalam  penyajian  laporan  keuangan  pemerintah,  pengguna  laporan keuangan  termasuk  legislatif  dan  juga  BPK  RI  akan  menggunakan  SAP  untuk  memahami informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.
Mengkaji  dokumen  LKPD  Kabupaten  Jembrana  sejak  TA.  2015  hingga  TA.  2019 secara  umum  disimpulkan  bahwa  format  dokumen  laporan  telah  memenuhi  standard huukum  formil  sebagaimana  yang  diamanatkan  dalam  Standar  Akuntansi  Pemerintah (SAP),  tetapi  masih  sangat  perlu  dilakukan  perbaikan  untuk  dapat  memenuhi  standard hukum  materiil.  Standar  hukum  materiil  menyakut  substansi  yang  dilaporkan  di  dalam setiap  lembar  laporannya,  mengingat  temuan  peneliti  dalam  kelima  buku  besar  LKPD TA.2015-2019 menunjukkan bahwa substansi mulai lemah atau kurang diperhatikan setelah memasuki lembaran kesebelas pada setiap buku atau dokumennya. Dan bahkan sepertinya terkesan  dilakukan  penyusunan  dengan  cara  meng-copy  paste  dokumen  tahun  sebelumnya dan hanya mengubah data-data berbentuk angka.
Pengabaian  kriteria “ Kepatuhan  Terhadap  Peraturan  Perundang-Undangan ” sebagai salah  satu  syarat  memperoleh  Opini  WTP  terlihat  pada  data  Tabel  4.  Dugaan  Masalah
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 6 (2) (2021), 155

## Kajian Kinerja Keuangan Daerah di Kabupaten Jembrana
Penggunaan  Dana  APBD  TA  2015-2019.  Pada  data  terlihat  bahwa  hampir  setiap  tahun anggaran  dilakukan  pembangunan  infra  struktur  namun  tanpa  dasar  studi  kelayakan ( feasibility study) setahun sebelum dibangun. Hal itu menunjukkan ketidak-patuhan terhadap Peraturan yang mengatur tentang tata kelola keuangan daerah dan peraturan yang mengatur tentang pedoman pengadaan dan barang jasa pemerintah.
Nilai  atau  grade  kepatuhan  semakin  kurang  baik  ditunjukkan  oleh  fakta  bahwa  pada TA  2015  terdapat  satu  kasus  tindak  pidana  korupsi  penggelapan  dana  santunan  kematian yang  merugikan  keuangan  daerah.  Juga  pada  tahun  anggaran  2018  terjadi  lagi  satu  kasus tindak pidana korupsi anggaran pengadaan rumbing sapi (mahkota sapi) untuk balapan sapi (makepung).
Dua fakta terjadinya kasus tindak korupsi telah menjadi bukti bahwa asas kepatuhan terhadap perundangan belum dilakukan dengan baik dalam tata kelola keuangan daerah. Jika saja dilakukan pemeriksaan lebih intens, masih sangat memungkinkan akan bisa ditemukan kasus-kasus serupa seperti tersebut di atas, misalnya kasus pembangunan Anjungan Cerdas Konservasi  (ACK)  di  Kelurahan  Gilimanuk  yang  juga  tanpa  dasar  kajian  ilmiah  atau feasibility  study;  kemudian  pembangunan  mall  pelayanan  public  di  Jalan  Udayana  Kota Negara yang telah menelan milyaran dana APBD tetapi hingga saat ini tidak dimanfaatkan (mangkrak).

## Efektivitas Sistem Pengendalian Internal
Efektivitas  sistem  pengendalian  internal  diartikan  sebagai  kemampuan  sistem pengendalian  internal  yang  direncanakan  dan  diterapkan  agar  mampu  mewujudkan tujuannya yaitu keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku secara efektif dan efisien. Menurut Peraturan Pemrintah Nomor 60 Tahun 2008,  Bab I Pasal 1  butir  1  Sistem  Pengendalian  Internal  adalah  Proses  yang  integral  pada  tindakan  dan kegiatan  yang  dilakukan  secara  terus-menerus  oleh  pimpinan  dan  seluruh  pegawai  untuk memberikan  keyakinan  memadai  atas  tercapainya  tujuan  organisasi  melalui  kegiatan  yang efektif  dan  efisien,  keandalan  pelaporan  keuangan,  pengamanan  aset  negara,  dan  ketaatan terhadap  peraturan  perundang-undangan.  Sedangkan  di  butir  2  disebutkan  yang  dimaksud dengan  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah  adalah  sistem  pengendalian  intern    (SPI) yang  diselenggarakan  secara  menyeluruh  di  lingkungan  pemerintah  pusat  dan  pemerintah daerah.
Hasil yang ditunjukkan penelitian ini yang dinyatakan oleh angka-angka sebagai data temuan, secara umum menunjukkan bahwa LKPD TA 2015 hingga TA 2019 masih sebatas memenuhi unsur standar hokum formil, belum sepenuhnya dapat memenuhi standar hokum materiil.  Bahkan  dalam  dokumen  LKPD  TA  2015  hingga  TA  2019  terkesan  energy penyusun laporan melemah pada lembaran-lembaran pertengahan hingga bagian akhir setiap laporan. Fakta ini menguatkan asumsi bahwa Sistem Pengendalian Intern yang ada di dalam lingkup  Pemerintah  Kabupaten  Jembrana  masih  sangat  lemah,  dan  tentunya  kondisi  ini mesti  diperbaiki  ke  depannya.  Sehingga  dengan  SPIP  yang  kuat  akan  dapat  dihindari kesalahan-kesalahan  dalam  menyusun  LKPD,  tentunya  dapat  mengarakan  menjadi  lebih baik dan berkualitas serta didukung oleh data valid serta akurat.

## Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kabupaten Jembrana.
Salah satu yang diatur dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (IPKD),  yakni  terkait  dengan  alat  ukur  yang digunakan. Dalam regulasi itu menjelaskan, ada enam dimensi yang digunakan sebagai alat ukur. Enam dimensi itu yakni (1) Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, (2) Kualitas anggaran belanja dalam APBD, (3) Transparansi pengelolaan keuangan daerah, (4) Penyerapan anggaran, (5) Kondisi keuangan daerah, (6) Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
Hasil pengukuran tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran secara utuh pada
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2021, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 6 (2) (2021), 156
Kajian Kinerja Keuangan Daerah di Kabupaten Jembrana
proses  pengelolaan  keuangan  daerah.  Sebab  dimensi  tersebut  melihat  dari  proses perencanaan pembangunan di daerah sampai dengan proses pelaporan keuangan. Berbagai dokumen  yang  ditinjau  yakni  dari  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah (RPJMD),  Rencana  Kerja  Pemerintah  Daerah  (RKPD),  Kebijakan  Umum  Anggaran Prioritas  Plafon  Anggaran  Sementara  (KUA-PPAS),  APBD,  LKPD  sampai  dengan  opini BPK RI atas LKPD.
Secara umum, catatan atas kondisi  LKPD TA. 2015  sampai TA. 2019 menunjukkan bahwa  Pemerintah  Kabupaten  Jembrana  masih  sangat  tergantung  dari  dana  transfer pemerintah pusat, sehingga aspek kemandirian masih sangat lemah. Kondisi itu disebabkan tingkat/angka  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Kabupaten  Jembrana  masih  sangat  minim dibandingkan dengan postur APBD setiap tahun. Sangat perlu dicari peluang sumber PAD baru  dan  atau  melakukan  peningkatan  produksi  sektor  perikanan,  pertanian,  peternakan, perkebunan, dll.
Merujuk  6  (enam)  dimensi  penilaian  IPKD  yakni  (1)  Kesesuaian  dokumen perencanaan  dan  penganggaran,  (2)  Kualitas  anggaran  belanja  dalam  APBD,  (3) Transparansi pengelolaan keuangan daerah, (4) Penyerapan anggaran, (5) Kondisi keuangan daerah,  (6)  Opini  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  atas  Laporan  Keuangan  Pemerintah Daerah (LKPD). Dan sebagaimana penjelasan atau paparan tiap sub bab sebelumnya tentang unsur-unsur  LPKD  Kabupaten Jembrana TA. 2015 sampai TA. 2019  secara komprehensif dapat  disimpulkan  bahwa  arah grade atau  nilainya  cenderung  akan  minim,  mengingat kondisi nyata atau faktual secara umum belum memenuhi standar hukum materiil, meskipun persyaratan formil telah dipenuhi.
Kondisi  IPKD  akan  dikuatkan  dengan  temuan  penelitian  ini  sebagaimana  Tabel  5.5 tentang  Temuan  Hasil  Penelitian,  yang  mencoba  untuk  menjelaskan  secara  rinci  temuan penelitian, aspek-aspek atau persyaratan LKPD dan 4 (empat) kriteria penilaian oleh BPK RI  Perwakilan  Provinsi  Bali  antara  lain  kesesuaian  dengan  standar  akuntansi  pemerintah, kecukupan  pengungkapan,  ketaatan  terhadap  perundangan,  efektifitas  sistem  pengendalian internal. Temuan hasil penelitian akan menjelaskan keadaan nyata atau kondisi riil dokumen -dokumen  pendukung  LKPD  TA.  2015  sampai  LKPD  TA.  2019,  kemudian  disandingkan dengan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Bali lengkap unsur-unsur laporan pokok dan laporan tambahan tata kelola keuangan Pemerintah Kabupaten Jembrana.
Tabel 5. Temuan Hasil Penelitian Dan Opini BPK RI Perwakilan Bali pada halaman sebelumnya menunjukkan bahwa kondisi riil LKPD Pemerintah Kabupaten Jembrana secara umum sejak TA. 2015 sampai TA. 2019 diakumulasikan dengan kualitas Cukup Baik (CB), perlu  diberikan  catatan  khusus  terkait  Realisasi  Anggaran  Tahun  2015  dan  Tahun  2019,

## Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 6 (2) (2021), 157
Kajian Kinerja Keuangan Daerah di Kabupaten Jembrana
justru  faktanya  muncul  masing-masing  1  (satu)  kasus  tindak  pidana  korupsi  sehingga merugikan  keuangan  daerah.  Kondisi  umum  yang  masih  banyak  harus  diperbaiki semestinya  dalam  pemberian  opini  oleh BPK  RI  Perwakilan  Provinsi  Bali  maksimal  pada kriteria Wajar Dengan Pengecualian (WDP), sehingga sangat kurang relevan diberikan opini WTP.

## 5.  Simpulan
Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  Perwakilan  Provinsi  Bali  menilai  sejumlah pemerintah  daerah  sudah  serius  dalam  mengelola  aset  jika  dilihat  dari  Laporan  Hasil Pemeriksaan  tahun  2018  di  Provinsi  Bali.  Kemudian,  Laporan  Hasil  Pemeriksaan  (LHP) tersebut  mengungkapkan  bahwa  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Jembrana  sudah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS)  BPK  Provinsi  Bali  (2019)  memberikan  opini  Wajar  Tanpa  Pengecualian  kepada pemerintah  Kabupaten  Jembrana,  tetapi  masih  memiliki  kelemahan  pada  sistem pengendaliaan  intern  pemerintah,  hal  ini  membuktikan  bahwa  kurangnya  pemahaman tentang sistem pengendaliaan intern pemerintah dan pemanfaatan teknologi informasi. BPK RI  Perwakilan  Bali  menemukan  beberapa  kelemahan  pada  sistem  pengendalian  akuntansi dan  pelaporan  yaitu  pencatatan  belum/tidak  dilakukan  secara  akurat,  proses  penyusunan laporan  tidak  sesuai  dengan  ketentuan,  sistem  informasi  akuntansi  dan  pelaporan  belum didukung sumber daya manusia yang memadai.
Temuan  Hasil  Penelitian  menunjukkan  bahwa  kondisi  riil  LKPD  Pemerintah Kabupaten  Jembrana  secara  umum  sejak  TA.  2015  sampai  TA.  2019  diakumulasikan dengan kualitas Cukup Baik (CB), perlu diberikan catatan khusus terkait Realisasi Anggaran Tahun 2015 dan Tahun 2019, justru faktanya muncul masing-masing 1 (satu) kasus tindak pidana  korupsi  sehingga  merugikan  keuangan  daerah.  Kondisi  umum  yang  masih  banyak harus diperbaiki semestinya dalam pemberian opini oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Bali maksimal pada kriteria Wajar Dengan Pengecualian (WDP), sehingga sangat kurang relevan diberikan opini WTP.
Hasil pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah diharapkan dapat memacu dan memotivasi pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah, termasuk  kepada  Pemerintah  Kabupaten  Jembrana.  Kemendagri  bakal  memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah yang memiliki indeks pengelolaan keuangan daerah yang  terbaik.  Hasil  ini  juga  bakal  memandu  Pemerintah  Pusat  melakukan treatment bagi pemerintah  daerah  yang  kondisi  pengelolaan  keuangannya  masih  sangat  perlu  perbaikan. Sebab,  pengukuran  ini  akan  menghasilkan  tiga  kategori  kondisi  pengelolaan  keuangan daerah, yakni, kategori baik, perlu perbaikan, dan sangat perlu perbaikan. Selama beberapa tahun ini Pemerintah Kabupaten Jembrana belum mampu menorehkan prestasi sebagai juara di  lingkup  Pemerintah  Provinsi  Bali,  tentunya  hal  ini  menjadi  cambuk  penyemangat  agar mampu  berupaya  lebih  kuat  lagi  sehingga  indeks  pengelolaan  keuangan  daerah  menjadi lebih baik lagi.
Terminologi  atau  diksi  kata “ OPINI ” terkait  kewenangan  auditor  BPK  RI  setelah memeriksa LKPD sangat perlu dicermati lagi. Arti kata “ Opini ” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia  adalah  pendapat,  pikiran  dan  atau  pendirian.  Arti  ini  mengandung  makna kebebasan bagi auditor untuk memberikan pendapatnya terkait hasilnya memeriksa. Di titik ini  ada  semacam  kemerdekaan  atau  kebebasan  bagi  auditor  BPK  RI.  Pertanyaan  paling mendasar adalah bagaimana jika hasil pemeriksaannya kurang relevan atau diragukan, dan hal itu mungkin saja bisa terjadi. Sehingga kondisi itu dapat merugikan pihak yang diperiksa termasuk pemerintah daerah beserta jajarannya. Secara konseptual hal itu mungkin saja akan bisa memberikan ruang  bargaining bagi oknum-oknum pemeriksa yang kurang bertanggung jawab.  Dan  jika  dibandingkan  dengan  kewenangan  penyidik  yang  diatur  oleh  undang- undang, maka resiko menjadi penyidik lebih besar dibandingkan menjadi auditor di BPK RI, karena penyidik yang keliru menetapkan status tersangka kepada seseorang dia bisa di pra-
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2021, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975

## Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 6 (2) (2021), 158
Kajian Kinerja Keuangan Daerah di Kabupaten Jembrana
peradilkan,  tetapi  auditor  BPK  RI  jika  keliru  dalam  melakukan  pemeriksaan  dan  keliru menetapkan  opini  hasil  pemeriksaan,  mereka  tidak  dapat  dituntut  di  muka  hokum  atau peradilan. Dan inilah salah satu unsur kelemahan mekanisme pemeriksaan yang dilakukan selama ini.
Mencermati  kondisi  di  atas,  maka  ke  depan  perlu  dirumuskan  suatu  mekanisme pemeriksaan yang lebih fair, memberi ruang perlindungan hokum kepada para pihak  yang diperiksa,  dan  selanjutnya  dirumuskan  sanksi  apa  yang  bisa  dilakukan  jika  oknum pemeriksa  keliru  dalam  melakukan  pemeriksaan  laporan  keuangan  dan  juga  jika  keliru dalam menyimpulkan hasil pemeriksaannya.

## Daftar Pustaka
Aisah,  Siti.  2018.  Analisis  Akuntabilitas  Kebijakan  Anggaran  Daerah  Di  Kota  Tangerang  Selatan Provinsi Banten. Program Doktoral IPDN Jakarta.
Halim, Abdul & Kusufi, Muh. Syam. 2014. Akuntansi Sektor Publik. Salemba Empat – Jakarta.
Harahap,  Heri  Faisal.  2018.  Analisis  Kinerja  Keuangan  Daerah  Pemerintah  Kabupaten  Tapanuli Tengah. Jurnal Ekonomi Bisnis LPPM Universitas Batanghari Jambi.
Hukom, Alexandra. 2016. Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah, Kinerja Pembangunan Ekonomi Dan Perubahan  Struktur  Ekonomi  Terhadap  Kesejahteraan  Masyarakat  Di  Provinsi  Kalimantan Tengah. Program Doktoral Universitas Udayana, Denpasar-Bali.
Mahmudi, M. 2010. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta : UPP-STIM YKPN.
Mardiasmo. 2004. Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah. Andi Offset Yogyakarta.
Moleong,  Lexy  J.  2013.  Metode  Penelitian  Kualitatif.  Edisi  Revisi.  Bandung  :  PT.  Remaja Rosdakarya.
Ristriawan, H & Sugiharti, DK. 2017. Penguatan Pengelolaan Keuangan Negara Melalui Mekanisme Checks And Balances System. Jurnal Jurnal Keuangan Negara BPK RI .
Turley, G.Robbins, G & McNena,  S. 2015. A Framework  To Measure  The Financial Performance Government, Local Government Studies, 41(3), 401-420.
Ulum, Ihyaul MD. 2012. Audit Sektor Publik. Bumi Aksara Offset, Jakarta.

## Perundangan :
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  sebagaimana  telah  diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Website :
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/07/13/sejak-2004-hingga-2019-terdapat-124-kepala -daerah-terjerat-korupsi
https://www.balipost.com/news/2020/06/15/129882/Enam-Kali-Beruntun,Pemkab-Jembrana...html
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2021, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 6 (2) (2021), 159
Kajian Kinerja Keuangan Daerah di Kabupaten Jembrana
https://www.news.beritabali.com/read/2019/05/09/201905090014/hakim-vonis-2-kelian-banjar-di- Jembrana-kasus-korupsi-dana-kematian-4-tahun-penjara/
https://www.google.com/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjo0KPpkLnxA hUaOisKHR8bAlwQFjABegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Fjurnal.ugm.ac.id%2Fjaap% 2Farticle%2Fdownload%2F35329%2F20871&usg=AOvVaw2vkly6_L6TFSM4ODeOl5bW https://media.neliti.com/media/publications/196985-none-5a965182.pdf