## ALIH FUNGSI TANAH PERTANIAN MENJADI KAWASAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DALAM RANGKA PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN GOWA
Conversion of Agricultural Land into a Residential Development Areas in the Context of Spatial Planning Gowa Regency
Priiyo Sudarso 1* , Zulkifli Makkawaru 2 , Andi Tira 2
1 Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar
2 Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa
*Email: priyosudarso@gmail.com
Diterima: 10 Juli 2023/Disetujui: 05 Desember 2023

## ABSTRAK
Penelitian bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan alih fungsi tanah pertanian menjadi kawasan pembangunan perumahan di kabupaten  Gowa  dan  faktor  yang  menghambat  pelaksanaan  alih  fungsi  tanah  pertanian  menjadi  kawasan  pembangunan perumahan  di  Kabupaten  Gowa.  Metode  penelitianayang  di  gunakan  adalah  penelitian  hukum  yuridis  empiris.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  Pelaksanaan  peralihan  fungsi  lahan  pertanian  ke  non  pertanian  di  Kabupaten  Gowa berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.  Dalam  pelaksanaan  perizinan  perubahan  penggunaan  lahan,  harus  mendapatkan  izin  dari  instansi  seperti Bappeda, BPN, BP2T, dan Dinas Pertanian, dalam hal ini masyrakat meminta pertimbangan teknis. Tetapi keputusan akhir pada Bupati, alur dalam perzinan perubahan penggunaan lahan belum berjalan dengan baik, karena belum ada sistem tertulis mengenai prosedur perizinan perubahan penggunaan lahan. Masyrakat yang ingin mengalih fungsikan lahan pertanian ke non pertanian harus ke Bappeda, Dinas Pertanian untuk meminta pertimbangan teknis, jika di setujui lalu mendaftarkan perizinan dan  faktor  Yang  Menghambat  Pelaksanaan  Alih  Fungsi  Tanah  Pertanian  Menjadi  Kawasan  Pembangunan  Perumahan  Di Kabupaten Gowa adalah kendala koordinasi, pelaksanaan  Kebijakan, kendala Konsistensi Perencanaan,  masih terdapat ego dari beberapa instansi, bisnis perumahan semakin berkembang, kurangnya kesadaran masyarakat akan kewajibannya.
Kata Kunci : Konversi, Lahan Pertanian, Penataan Ruang, Gowa

## ABSTRACT
This research aims to determine the implementation of the conversion of agricultural land into residential development areas in  Gowa  Regency  and  the  factors  that  hinder  the  implementation  of  the  conversion  of  agricultural  land  into  residential development areas in Gowa Regency. The research method used is empirical juridical legal research. The research results show  that  the  implementation  of  the  transition  from  agricultural  to  non-agricultural  land  functions  in  Gowa  Regency  is guided by  Gowa  Regency  Regional  Regulation  Number  3 of  2019  concerning  Protection  of  Sustainable  Food  Agricultural Land. In implementing land use change permits, you must obtain permission from agencies such as Bappeda, BPN, BP2T, and  the  Agriculture  Service,  in  this  case  the  community  asks  for  technical  considerations.  However,  the  final  decision  is made by the Regent, the flow of land use change licensing has not gone well, because there is no written system regarding procedures for land use change permitting. People who want to convert agricultural land to non-agricultural use must go to Bappeda, the Department of Agriculture to ask for technical considerations, if approved, then register permits and factors that hinder the implementation of the conversion of agricultural land into residential development areas in Gowa Regency, namely obstacles to coordination, policy implementation, Consistency in planning, there are still egos from several agencies, the housing business is growing, there is a lack of public awareness of their obligations.
Keywords: Conversion, Agricultural Land, Spatial Planning, Gowa
This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

## 1.   PENDAHULUAN
Meningkatnya kebutuhan akan tanah yang diperuntukkan bagi  kegiatan  pembangunan  baik  yang  dilakukan  pemerintah maupun  oleh  swasta  membawa  konsekuensi  pada  pemerintah
untuk  menyediakan  tanah  bagi  kegiatan  tersebut,  sementara tanah  yang  tersedia  bersifat  terbatas.  Keadaan  ini  memaksa pemerintah untuk melakukan alih fungsi tanah.
Alih  fungsi  tanah  pertanian  ke  non  pertanian  terjadi secara  meluas  sejalan  dengan  kebijaksanaan  pembangunan
e-ISSN :  2477-197X https://postgraduate.universitasbosowa.ac.id/
Alih Fungsi Tanah Pertanian Menjadi Kawasan Pembangunan …. (Priyo Sudarso, Zulkifli Makkawaru, Andi Tira)
yang  menekankan  kepada  aspek  pertumbuhan  melalui kemudahan  fasilitas  investasi,  baik  kepada  investor  lokal maupun  luar  negeri  dalam  penyediaan  tanah  (Widjanarko,  B. S., dkk. 2006)
Pertumbuhan  penduduk  yang  cepat  diikuti  dengan kebutuhan  perumahan  menjadikan  tanah-tanah  pertanian berkurang  di  berbagai  daerah.  Tanah  yang  semakin  sempit semakin  terfragmentasi  akibat  kebutuhan  perumahan.  Petani lebih memilih bekerja di sektor informal daripada bertahan di sektor  pertanian.  Daya  tarik  sektor  pertanian  yang  terus menurun  juga  menjadikan  tanah  pertanian  cenderung  diikuti dengan alih fungsi tanah (Gunanto, E.S., 2007)
Pemilik tanah mengalih fungsikan tanah pertanian untuk kepentingan  non  pertanian  oleh  karena  mengharapkan keuntungan lebih.  Secara ekonomis tanah pertanian, terutama sawah,  harga  jualnya  tinggi  karena  biasanya  berada  di  lokasi yang  berkembang.  Namun,  bagi  petani  penggarap  dan  buruh tani,  alih  fungsi  tanah  menjadi  bencana  karena  mereka  tidak bisa  beralih  pekerjaan.  Para  petani  semakin  terjebak  dengan semakin  sempitnya  kesempatan  kerja  sehingga  akan menimbulkan masalah sosial yang pelik.
Alih  fungsi  tanah  yang  semula  untuk  pertanian  menjadi tanah  non  pertanian  adalah  faktor  utama  dari  semakin sedikitnya  tanah  pertanian.  Selain  berkurangnya  tanah  untuk pertanian, dalam arti untuk menghasilkan bahan-bahan pangan dan  menyediakan  lapangan  pekerjaan  sebagai  fungsi  utama dari  tanah  pertanian  tersebut,  maka  dapat  diartikan  pula semakin  berkurangnya  tanah  yang  subur  akibat  rusaknya sistem ekositem yaitu sebagai penyerap/penampung air hujan, pencegah  banjir  dan  erosi  dan  pelindung  atas  lingkungan. Semakin seringnya banjir dan tanah longsor adalah salah satu akibat  yang  disebabkan  semakin  bertambahnya  tanah  kritis, baik  itu  karena  pengalih  fungsi  tanah  pertanian  menjadi  non pertanian  ataupun  penatagunaan  tanah  yang  tidak  tepat  dan bertentangan  dengan  Undang-Undang  Tentang  Penataan Ruang.
Perumahan  atau  pemukiman  juga  merupakan  salah  satu kebutuhan  pokok  manusia.  Sebagaimana  diamanatkan  dalam Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  (UUD NRI) 1945 Pada Pasal 28, bahwa rumah adalah salah satu hak dasar  rakyat  dan  oleh  karena  itu  setiap  warga  negara  berhak untuk bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik  dan  sehat.  Selain  itu  rumah  juga  merupakan  kebutuhan dasar  manusia  dalam  meningkatkan  harkat,  martabat,  mutu kehidupan  dan  penghidupan,  serta  sebagai  pencerminan  diri pribadi  dalam  upaya  peningkatan  taraf  hidup,  serta pembentukan watak, karakter dan kepribadian bangsa.
Pengambilan  tanah  dengan  dalih  untuk  kepentingan umum,  kadang  mencederai  masyarakat,  karena  pemanfaatan tanah  yang  diambil  oleh  pemerintah  tidak  sebagaimana rencana  semula,  bahkan  cenderung  melahirkan  kesengsaraan masyarakat  bekas  pemegang  hak.  Tidak  jarang  dengan  dalih kepentingan  umum,  tanah  masyarakat  digunakan  untuk pemenuhan kebutuhan kepentingan umum tersebut. Demikian juga tidak jarang pengambil alihan tanah ini akan menyisakan permasatanah hukum (Husein, 1997)
.  Ada  tiga  cara  yang  dapat  dilakukan  oleh  negara  untuk memenuhi  kebutuhan  tersebut,  yakni  pertama,  dilakukan dengan cara biasa, yakni melalui jual beli, tukar menukar, dan lain-lain,  kedua,  dilakukan  dengan melalui  lembaga pengadaan  tanah  dan,  ketiga  dilakukan  melalui  lembaga pencabutan hak atas tanah (Somardjono, 2006)
Seperti telah disebut di atas, gencarnya perubahan fungsi tanah  ini  bukan  hanya  karena  peraturan  perundang-undangan yang  tidak  efektif,  baik  itu  dari  segi  substansi  ketentuannya
yang tidak jelas dan  tegas,  maupun penegakannya  yang tidak didukung  oleh  pemerintah  itu  sendiri  sebagai  pejabat  yang berwenang  memberikan  izin  perubahan  fungsi  suatu  tanah (Gunanto, E.S., 2007)
Hal  ini  seharusnya  menjadi  perhatian  bagi  semua kalangan, terutama pembuat kebijakan tata guna tanah. Seperti halnya  telah  disebutkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria disebut  Undang-Undang  Pokok  Agraria  (UUPA)  sebagai peraturan induk dari hukum agraria nasional bahwa atas dasar Hak  Menguasai  Negara  maka  pemerintah  membuat  rencana umum tentang persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya  dalam  rangka  sosialisme  Indonesia  dan  bertujuan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat (Somardjono, 2006).
Selain dipengaruhi oleh keadaan tanah, perubahan fungsi tanah  juga  dipengaruhi  oleh  banyak  faktor  lain  terutama perkembangan  ekonomi  dan  sosial.  Untuk  mengontrol perubahan fungsi tanah tersebut, salah satunya adalah dengan cara  pengaturan  Fatwa  Tata  Guna  Tanah.  Pada  masa pemerintahan  Orde  Lama,  hal  ini  diatur  oleh  Peraturan Direktur Jenderal Agraria Nomor 2 tahun 1968 tentang Fatwa Tata  Guna  Tanah  yang  kemudian  diganti  dengan  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  3  tahun  1978  tentang  Fatwa Tata  Guna  Tanah  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  16  tahun 2004  yang  diterbitkan  pada  tanggal  10  Mei  2004  tentang Penatagunaan Tanah.
Dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  16  Tahun  2004 Tentang  Penatagunaan  Tanah  pada  Pasal  17  ayat  (1) disebutkan  Pemanfaatan  tanah  dapat  ditingkatkan  apabila tidak  mengubah  pemanfaatannya.  Penatagunaan  tanah  selain dalam  kerangka  sebesar-besarnya  untuk  kemakmuran  rakyat, juga  harus  memperhatikan  kewajiban  pemeliharaan  tanah dalam  arti  menjaga  dan  menambah  kesuburannya,  serta mencegahnya  dari  kerusakan  sebagaimana  telah  ditentukan pada  Pasal  15  UUPA  bahwa,  Memeliharan  tanah  termaksud menambah  keseburannya  serta  mencegah  kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, bahkan hukum atau instansi yang  mempunyai  hubungan  hukum  dengan  tanah  itu,  dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah.
Undang-Undang  Nomor  23  tahun  1997  tentang Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  pada  Pasal  18  ayat  (1) mengatur  setiap  usaha  dan/atau  kegiatan  yang  menimbulkan dampak  besar  dan  penting  terhadap  lingkungan  hidup  wajib memiliki  analisis  mengenai  dampak  lingkungan  hidup  untuk memperoleh izin melakukan usaha dan/atau kegiatan.
Ditentukan  bahwa  pada  asasnya  perubahan  tata  guna tanah  harus  disertai  dengan  fatwa  tata  guna  tanah  yang dikeluarkan  oleh  pejabat  yang  berwenang.  Fatwa  ini merupakan penilaian tehnis objektif dan merupakan salah satu bahan  pertimbangan  dalam  mengusulkan  penyelesaian permohonan  suatu  hak  atas  tanah  dan  pemberian  izin perubahan  penggunaan  tanah.  Isinya  terdiri  dari  keadaan penggunaan  tanahnya,  kemampuan  tanah,  persediaan  air, kemungkinan  pengaruhnya  terhadap  daerah  sekitarnya, rencana  induk  dan  denah  perusahaan,  aspek  sosial  ekonomi penggarapan  tanah  dan  aspek  asas-asas  tata  guna  tanah (Abdurrahman. 2001).
Dalam  hal  alih  fungsi  tanah  pertanian  menjadi  tanah perumahan disebabkan oleh beberapa faktor yang menyebabkan  kebutuhan  akan  pembangunan  perumahan  dan pemukiman  setiap  tahunnya  meningkat.  Hal  ini  disebabkan atas  tingginya  tingkat  kelahiran  anak,  tidak  terbendungnya arus  urbanisasi  ke  daerah  perkotaan,  adanya  minat,  memiliki
rumah yang berlebihan dan lain sebagainya, terjadi alih fungsi dari penggunaan rumah itu sendiri. Contoh: rumah digunakan untuk kantor, untuk sarang burung walet, dan lain-lain (Mukti, 2006)
Indonesia  merupakan  negara  besar  yang  memiliki potensi  alam  dan  sumber  daya  manusia  yang  melimpah  dan beragam.  Ketersediaan  potensi  yang  melimpah  tersebut merupakan  modal  awal  dan  bekal  yang  potensial  untuk mendukung  pembangunan  nasional  di  segala  bidang. Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan  yang  berkesinambungan  yang  meliputi  seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk melaksanakan  tugas  mewujudkan  tujuan  nasional  yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia  tahun  1945  hakikat  pembangunan  nasional  adalah pembangunan manusia Indonesia
seutuhnya dan pembangunan masyarakat
Indonesia seluruhnya. Pembangunan nasional adalah pembangunan dari rakyat, oleh rakyat,  dan  untuk  rakyat  yang  dilaksanakan  di  semua  aspek kehidupan  bangsa  termasuk  juga  pembangunan  di  bidang pertanian sebagai upaya untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional.
Indonesia  diarahkan  menuju  pembangunan  pertanian yang  berkelanjutan (sustainable  agriculture) .  Kabupaten Gowa  contohnya  sebagai  salah  satu  kabupaten  di  Sulawesi Selatan yang memiliki potensi tanah pertanian yang memadai dan  potensial  sudah  seharusnya  menerapkan  kebijakan pembangunan pertanian yang berkelanjutan.
Menurut  data  statistik  Kabupaten  Gowa  tahun  2020  di Kecamatan  Pallangga  merupakan  daerah  yang  mengalami perubahan  tanah  alih  fungsi  pertanian  yang  sangat  signifikan seiring  perkembangan  dan  pertambahan  penduduk,  sehingga perlu  mendapatkan  perhatian  yang  serius  demi  menjaga pemanfaatan tanah yang ada di wilayah ini. Pada data statistik Kabupaten  Gowa  tahun  2020,  tanah  pertanian  Kecamatan Pallangga berkurang akibat alih fungsi, yaitu pada tahun 1996 tanah  pertanian  di  Kecamatan  ini  seluas  11.006  ha  dan  pada tahun 2020 seluas 7.933 ha atau berkurang seluas 14 % (BPS Gowa,  2020)  Sehubungan  dengan  data  tersebut  dapat  dilihat bahwa tanah pertanian tiap tahunnya semakin berkurang yang diakibatkan  dengan  adanya  alih  fungsi  tanah  dari  tanah pertanian menjadi tanah untuk perumahan.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pelaksanaan alih  fungsi  tanah  pertanian  menjadi  kawasan  pembangunan perumahan  di  kabupaten  Gowa  dan  faktor  yang  menghambat pelaksanaan  alih  fungsi  tanah  pertanian  menjadi  kawasan pembangunan perumahan di Kabupaten Gowa.

## 2. METODE
Metode  penelitian  dalam  penulisan  ini  adalah  penelitian normatif  empiris  yang  memadukan  antara  bahan  dari  buku- buku  dan  Peraturan  Perundang-undangan.  Selain  itu  juga, dalam  penelitian  ini  penulis  melakukan  wawancara  langsung ke  BPN  Kabupaten  Gowa  untuk  melengkapi  data  penulisan ini.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Pelaksanaan  Alih  Fungsi  Tanah  Pertanian  Menjadi Kawasan Pembangunan Perumahan
Alih  fungsi  lahan  juga  biasa  disebut  dengan  konversi lahan.  Alih  fungsi  lahan  atau  konversi  lahan  merupakan kegiatan  yang  berkaitan  tentang  kegiatan  di  dalam  sektor pertanian.  Alih  fungsi  lahan  adalah  dirubahnya  fungsi  lahan yang  telah  di  rencanakan  baik  itu  sebagian  maupun  seluruh kawasan  lahan  dari  fungsi  semula  menjadi  fungsi  yang  lain dan  biasanya  di  alih  fungsikan  ke  sektor  pembangunan.  Alih fungsi  lahan  juga  dapat  diartikan  sebagai  berubahnya  guna lahan  awal  yang  telah  dialih  fungsikan  ke  guna  lahan  lain yang  telah  di  rencanakan  oleh  pihak-pihak  tertentu  yang bersangkutan dengan pengalih fungsian lahan tersebut.
Dalam  membahas  alih  fungsi  lahan  Kondisi  tempat tinggal  petani  di  Kabupaten  Gowa  sebelum  peralihan  cukup sederhana.  Terlihat  dari  salah  satu  rumah  bekas  petani  yang masih  asli  bangunan  lama  dengan  gamacca  yang  terbuat  dari bamboo lalu dianyam. Penyebab terjadinya kondisi alih fungsi lahan  pertanian  yang  semakin  marak  ini  dikatakan multidimensi.  Lahan  itu  sendiri  sudah  menjadi  multifungsi, pihak  yang  mengendalikan  alih  fungsi  lahan  di  perkotaan tidak hanya dilakukan oleh satu pihak.
Melihat  aspek-aspek  yang  terjadi  dan  aspek-aspek  yang ada  pada  fungsi  dari  lahan  tersebut,  alih  fungsi  lahan  yang terjadi dapat berpengaruh terhadap turunnya produki pertanian serta  akan  berdampak  pada  dimensi  lain  yang  berkaitan dengan  aspek-aspek  perubahan  ekonomi,  sosial  budaya, politik  serta  lingkungan  hidup.  Jika  kondisi  wilayah  alih fungsi  lahan  di  perkotaan  tidak  sesuai  dengan  Rencana  Tata Ruang Kota setempat, perlu ada pengendalian yang dilakukan.
Berdasarkan wawancara penulis dengan Nurjihan selaku kepala  seksi  Penataan  dan  Pemberdayaan  Dinas  Pertanahan Kabupaten  Gowa  mengatakan  bahwa:  “Pengendalian  alih fungsi  lahan  tidak  akan  terjadi  jika  tidak  ada  partisipasi  atau kepedulian  masyarakat,  akan  tetapi  sistem  kerja  dan pembuktian  untuk  pengendalian  tersebut  belum  tercapai hingga  saat  ini,  belum  ada  pembuktian  kinerja  yang  efektif untuk  alih  fungsi  lahan  tersebut  sehingga  pengendalian  alih fungsi lahan tidak akan tercapai jika tidak ada partisipasi atau kepedulian  masyarakat  itu  tanpa  adanya  sosialisasi  dan advokasi terhadap alih fungsi lahan di perkotaan ini.”
Pergeseran  fungsi  lahan  pertanian  yang  terjadi  bukan hanya  karena  pertambahan  jumlah  penduduk  sehingga kebutuhan  akan  lahan  untuk  perumahan  semakin  meningkat, hal  ini  tentunya  erat  kaitannya  dengan  perekonomian masyarakat.  Pergeseran  fungsi  lahan  pertanian  ke  perumahan yang  terjadi  menyebabkan  terjadinya  involusi  pertanian. Dengan  dibangunnya  perumahan  di  sekitar  lahan  pertanian menyebabkan terhambatnya saluran irigasi.
Tersumbatnya  saluran  irigasi  ini  mengakibatkan  tidak ada  aliran  air  ke  lahan  pertanian.  Hal  ini  menyebabkan  lahan menjadi  tidak  produktif  yang  pada  akhirnya  akan  merugikan petani.  Selain  itu,  ada  juga  petani  yang  mengolah  alih  fungsi lahan  pertaniannya  secara  sukarela.  Hal  ini  disebabkan kebutuhan petani yang membutuhkan biaya tinggi. Alih fungsi lahan  karena  kebutuhan  hidup  yang  mendesak  seperti  biaya hidup  sehari-hari,  biaya  sekolah,  biaya  pernikahan,  biaya pengobatan, biaya haji, modal usaha, dan sebagainya.
Alih Fungsi Tanah Pertanian Menjadi Kawasan Pembangunan …. (Priyo Sudarso, Zulkifli Makkawaru, Andi Tira)
Berdasarkan  hal  tersebut,  penulis  melihat  pelaksanaan alih  fungsi  tanah  pertanian  menjadi  kawasan  pembangunan perumahan  di  Kabupaten  Gowa  dialkukan  dengan  cara sebagai berikut (Dinas Pertanahan Gowa):
1. Syarat atau mekanisme Peralihan Fungsi Tanah Pertanian ke Non Pertanian
a) Pencatatan  izin  perubahan  penggunaan  tanah  ke dalam  sertifikat  hak  atas  tanah  dapat  dilaksanakan apabila  tanah  tersebut  sudah  digunakan  sesuai dengan rencana peruntukan, pemilikan, penggunaan dan  pemanfaatan  tanah  yang  tertuang  dalam rencana penggunaan tanah.
b) Perubahan  penggunaan  tanah  harus  sesuai  dengan rencana penggunaan tanah yang di lampirkan dalam permohonan  izin  perubahan  penggunaan  tanah yaitu untuk rumah tinggal.
c) Penggunaan rumah tinggal di lokasi yang dimohon harus  memenuhi  peraturan  teknis  tata  ruang terbuka.
d) Koefisien  dasar  bangunan  sebesar  60%  untuk rumah tinggal dan 40% untuk ruang terbuka.
e) Membuat  saluran  limbah  rumah  tangga  yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan.
f) Melaksanakan ketentuan kegiatan perubahan penggunaan tanah agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan disekitarnya.
g) Ikut  menciptakan  suasana  lingkungan  yang  sehat, rapi, aman, sejahtera dan indah (serasi).
Setelah  mengadakan  pemeriksaan  dan  peninjauan lapangan, bahwa:
a) Pemohon merupakan pemilik tanah.
b) Tanah  yang  diajukan  izin  perubahan  penggunaan tanah  tersebut  termasuk  tanah  pertanian  tidak produktif,  lerengnya  landai,  dan  keadaan  sekarang berupa tanah  bawaan.
c) Perubahan  penggunaan  tanah  tersebut  tidak mengganggu ke stabilan swasembada pangan.
d) Perubahan  penggunaan  tanah  tersebut  tidak mengganggu saluran irigasi yang ada.
e) Jarak  tanah  yang  dimohon  dari  pemukiman  +  0 meter dan jarak dengan jalan terdekat + 0 meter. f) Dengan perubahan tanah ini kemungkinan terjadinya pencemaran udara, air, sungai: tidak ada.
f) Dengan perubahan penggunaan tanah ini kemungkinan terjadinya kekeringan sumur disekitarnya.
2. Kebijakan  Alih  Fungsi  Tanah  Pertanian  Untuk Pembangunan  Kawasan  Perumahan  Oleh  Pemerintah Daerah  Gowa  Dalam  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah Gowa
Konsolidasi  tanah  merupakan  upaya  pemerintah  untuk memetakan  dan  mengatur  kembali  tanah-tanah  yang  tersebar dan  tidak  teratur  lalu  kemudian  mengembalikannya  kepada pemilik  sahnya  dalam  bentuk  yang  sudah  teratur  dan dilengkapi dengan prasarana. Dari hasil konsolidasi tanah  ini, maka pemerintah daerah setempat  melakukan penataan ruang untuk  mengatur  dan  menata  dengan  baik  ruang-ruang  yang ada.  Berdasarkan  asumsi  yang  telah  dipaparkan  sebelumnya bahwa  kebutuhan  akan  tanah  di  wilayah  perkotaan  sangat meningkat  sehingga  mengakibatkan  sulitnya  mendapatkan tanah.  Jika  ada  yang  ingin  melepaskan  atau  membebaskan tanahnya  pastilah  dengan  harga  yang  relatif  mahal.  Hal tersebut berdampak pada proses penataan kota yang dilakukan oleh  pemerintah  karena  di  satu  sisi  pemerintah  harus menjalankan kewajibannya untuk menata kota agar terstruktur
dengan baik dan di sisi lain pemerintah harus pula melindungi hak-hak kepemilikan masyarakat atas tanah.
Wawancara  dengan  Dhafina  Almas  selaku  Koordinator Penatagunaan  Tanah  Dinas  Pertanahan  Kabupaten  Gowa menjelaskan  bahwa:  “Untuk  mendukung  pelaksanaan penataan  ruang  yang  dilakukan  oleh  pemerintah,  maka dikeluarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  16  Tahun  2004 tentang Penatagunaan Tanah. Peraturan ini dikeluarkan dalam rangka pengaturan tata guna tanah yang meliputi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berwujud konsolidasi  pemanfaatan  tanah.  Selain  untuk  mendukung pelaksanaan  penataan  ruang,  peraturan  ini  juga  ditujukan untuk  mengatur  dan  melindungi  hak-hak  rakyat  atas  tanah dalam  kaitannya  dengan  pelaksanaan  penataan  ruang.  Seperti yang telah kami lakukan di beberapa wilayah pada kecamatan pallangga yang relative dekat dengan Kota Makassar, kawasan yang  awalnya  tanah  sawah  dan  kebun  ubi  kini  menjadi kawasan  perumahan  yang  berdampak  positif  pada  mobilitas ekonomi masyarakat.”
Untuk  mencapai  pertumbuhan  ekonomi  yang  lebih tinggi,  diperlukan  kebijakan  pembangunan  nasional  yang tepat.  Ketepatan  ini  diukur  dari  pengembangan  terhadap kesesuaian  dan  optimalisasi  potensi  sumber  daya  alam, sumber  daya  manusia  dan  sumber  daya  fisik  (buatan). Kebijakan  pembangunan  yang  tidak  bertumpu  pada  ketiga potensi  sumber  daya  tersebut  akan  sulit  dikatakan  sebagai pembangunan yang berkelanjutan. Ini sudah kita alami dengan terjadinya  banjir  di  jalur-jalur  utama  ekonomi  yang disebabkan  oleh  pembangunan  yang  kurang  memperhatikan kapasitas sumber daya alam sehingga fungsi sistem sungai dan drainase  tidak  berjalan  sebagaimana  mestinya.  Jaringan transportasi  yang  disebabkan  oleh  pembangunan  yang  tidak memperhatikan  tata  guna  tanah  sehingga  kapasitas  sumber daya  fisik  (buatan)  tidak  lagi  mampu  menampung  perjalanan barang  dan  manusia  yang  dihasilkan  oleh  tata  guna  tanah. Tidak  efektifnya  pembangunan  juga  dapat  dialami  apabila aspek sumber daya manusia sebagai bagian aspek sosial tidak diperhatikan.  Nilai-nilai  tradisi,  kemampuan  teknologi  dan potensi  sumber  daya  manusia  harus  selaras  dengan  lajunya derap pembangunan.
Untuk  mencapai  pembangunan  berkelanjutan  yang bertumpu  pada  ketiga  sumber  daya  tersebut,  penataan  ruang dapat digunakan sebagai payung kebijakan pembangunan dan pengendalian  dalam  implementasinya.  Sistem  perencanaan pembangunan  Nasional  dan  perencanaan  tata  ruang  sama- sama  menekankan  suatu  proses  untuk  menentukan  tindakan masa  depan  yang  tepat  melalui  urutan  pilihan  (prioritas) secara  berhirarki  dengan  memperhitungkan  sumberdaya  yang tersedia.
Dalam  rangka  mewujudkan  konsep  pengembangan wilayah  yang  di  dalamnya  memuat  tujuan  dan  sasaran  yang bersifat  kewilayahan  di  Indonesia,  maka  ditempuh  upaya penataan  ruang  yang  terdiri  dari  3  (tiga)  proses  utama  yang saling berkaitan satu dengan lainnya, yakni:
a) proses  perencanaan  tata  ruang  wilayah,  yang menghasilkan rencana tata ruang wilayah (RTRW). Di  samping  sebagai  guidance  of  future  actions RTRW pada dasarnya merupakan bentuk intervensi yang  dilakukan  agar  interaksi  manusia/makhluk hidup  dengan  lingkungannya  dapat  berjalan  serasi, selaras,  seimbang  untuk  tercapainya  kesejahteraan manusia/makhluk hidup serta kelestarian lingkungan dan keberlanjutan pembangunan ( development sustainability ).
b) Proses  pemanfaatan  ruang,  yang  merupakan  wujud
operasionalisasi rencana tata ruang atau pelaksanaan pembangunan itu sendiri,
c) Proses  pengendalian  pemanfaatan  ruang  yang terdiri  atas  mekanisme  perizinan  dan  penertiban terhadap  pelaksanaan  pembangunan  agar  tetap sesuai  dengan  RT/RW  dan  tujuan  penataan  ruang wilayahnya.
Adapun  landasan  hukum  bagi  penataan  ruang  di Indonesia telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun  1992  tentang  Penataan  Ruang  (Undang-Undang Penataan  Ruang)  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang kemudian  diikuti  dengan  penetapan  berbagai  Peraturan Pemerintah (PP) untuk operasionalisasinya. Dengan demikian, selain  merupakan  proses  untuk  mewujudkan  tujuan-tujuan pembangunan,  penataan  ruang  sekaligus  juga  merupakan produk  yang  memiliki  landasan  hukum  (legal  instrument) untuk mewujudkan tujuan pengembangan wilayah. 3. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gowa Ruang  harus  dikelola  dan  ditata  dengan  baik  dengan melibatkan  campur  tangan  negara,  dalam  hal  ini  pemerintah pusat  dan  pemerintah  daerah.  Secara  garis  besar,  ada  4 (empat)  hal  yang  menjadi  dasar  penyusunan  Rencana  Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gowa, yaitu peraturan perundang- undangan,  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Provinsi,  Rencana Strategis  Kabupaten  Gowa,  serta  potensi  dan  masalah  daerah Kabupaten  Gowa.  Dari  segi  perundang-undangan,  Rencana Tata  Ruang  Wilayah  Kabupaten  Gowa  mengacu  pada Peraturan  Daerah  Kabupaten  Gowa Nomor  15  Tahun  2012 Tentang Rencana  Tata  Ruang  Wilayah Kabuapaten  Gowa. Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kabupaten  Gowa  bertujuan mewujudkan sistem penataan ruang wilayah Kabupaten Gowa yang  berkualitas,  serasi  dan  optimal  dengan  pembangunan yang  berkelanjutan  dan  berwawasan  lingkungan  menuju kabupaten agroindustri.
Salah  satu  bentuk  kebijakan  penataan  ruang  wilayah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gowa adalah izin proyek  perumahan  yang  diperuntukan  bagi  di  lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa yang mana area rencana perumahan tersebut awalnya merupakan area tanah pertanian. Dengan  kata  lain,  terjadi  alih  fungsi  tanah  yang  awalnya merupakan tanah pertanian menjadi kompleks perumahan.
Bukan hanya proyek perumahan yang terjadi alih fungsi tanah,  namun  ada  beberapa  tempat  di  wilayah  ibukota Kabupaten Gowa yang secara fungsi telah berubah fungsi dari tanah  pertanian  menjadi  perumahan  atau  perkantoran. Pengalihfungsian  tanah  tersebut  tentunya  akan  menimbulkan implikasi  hukum,  baik  terhadap  rencana  tata  ruang  wilayah kabupaten ataupun terhadap perlindungan hak-hak rakyat atas tanah.
Menurut  Nurjihan,  bahwa  bentuk  kebijakan  Pemerintah Kabupaten  Gowa  ini  adalah  salah  satu  bentuk  pelaksanaan pembangunan  untuk  kepentingan  umum.  Dinas  Tata  Ruang Kabupaten  Gowa  saat  ini  tengah  melakukan  pembenahan terhadap  tata  ruang  wilayah  Kabupaten  Gowa,  khususnya penertiban  terhadap  pemukiman-pemukiman  yang  yang  tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Gowa.
Berdasar  pada  pemaparan  di  atas  dan  berdasar  pada pendapat  penulis  bahwa  kegiatan  Pemerintah  Kabupaten Gowa  dalam  alih  fungsi  tanah  pertanian  menjadi  perumahan
bukanlah  kegiatan  yang  dapat  dikategorikan  sebagai  kegiatan pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum. Berdasarkan  ketentuan  Pasal  2  ayat  (2)  Peraturan  Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas  Peraturan  Presiden  Nomor  36  Tahun  2005  tentang Pengadaan  Tanah  bagi  Pelaksanaan  Pembangunan  untuk Kepentingan  Umum,  Karena  kegiatan  pemerintah  tersebut bukan  untuk  kepentingan umum,  maka pengadaan tanah oleh Pemerintah Kabupaten Gowa dilakukan dengan cara jual beli, tukar  menukar  atau  cara  lain  yang  disepakati  secara  sukarela oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
Dalam  peralihan  hak  antara  masyarakat  sebagai  pemilik lahan  dan  Pemerintah  Kabupaten  Gowa  sebagai  pihak  yang membutuhkan  lahan  dilakukan  secara  jual  beli,  Pemerintah Kabupaten  Gowa  bertindak  sebagai  Badan  Hukum  Perdata. Peralihan  hak  didasarkan  kepada  kesepakatan  kedua  belah pihak.  Setelah  terjadi  peralihan  hak,  maka  lahan  yang dimaksud menjadi asset Pemerintah Kabupaten Gowa. Setelah menjadi asset Pemerintah Kabupaten Gowa, maka kewenangan  untuk  mengelola  asset  tersebut  berada  pada Pemerintah  Kabupaten  Gowa.  Proses  atau  prosedur  yang dilakukan  dalam  rangka  alih  fungsi  lahan  ini  adalah  langkah positif  yang  diambil  oleh  pemerintah  untuk  menciptakan suasana  demokratis  di  mana  kebijakan  pemerintah  didukung oleh masyarakatnya.
Sebagaimana  telah  dijelaskan  sebelumnya  bahwa Pemerintah  Kabupaten  Gowa  berwenang  mengelola  asset tanah  tersebut,  maka  diterbitkan  Keputusan  Bupati  Gowa Nomor  221/VIII/2011  tentang  Pelepasan  Asset  Tanah Pemerintah Kabupaten Gowa untuk Pembangunan Perumahan di  Kabupaten  Gowa.  Dengan  terbitnya  surat  keputusan  ini, maka terjadilah pelepasan asset Pemerintah Kabupaten Gowa.
Dalam  diktum  pertama  surat  keputusan  tersebut disebutkan  bahwa  melepaskan  asset  Pemerintah  Kabupaten Gowa  untuk  pembangunan  perumahan  di  Kabupaten  Gowa dengan  letak/alamat,  luas  dan  tahun  perolehan,  nama  dan alamat  pihak  ketiga  dan  besarnya  nilai  ganti  rugi  dan  ukuran tanah  kavling  sebagaimana  tertuang  dalam  lampiran  surat keputusan  ini,  dan  menghapuskan  tanah  tersebut  dari  buku inventaris.  Lebih  lanjut  disebutkan  bahwa  Pelepasan  asset dilakukan  dengan  pembayaran  ganti  rugi  Rp  15.000,-/m2 (lima  belas  ribu  rupiah)  permeter  persegi  untuk  ukuran  dasar tanah  kavling  dan  Rp  50.000,-/m2  (lima  puluh  ribu  rupiah) permeter  persegi  untuk  kelebihan  tanah.  Pembayaran  ganti rugi disetor ke Kas Daerah Kabupaten Gowa.
Dengan  terbitnya  surat  keputusan  tersebut  berarti  pula bahwa  sudah  tidak  ada  lagi  permasalahan  antara  pemerintah dengan  masyarakat  pemilik  lahan  dan  antara  pemerintah dengan mengenai pengadaan tanah untuk kemudian dijadikan pemukiman. Dengan terbitnya keputusan tersebut berarti pula bahwa  bagi  yang  mengambil  perumahan  di  lokasi  tersebut, maka  tanah  beserta  bangunannya  akan  menjadi  hak  milik mereka  karena  surat  keputusan  tersebut  telah  melepaskan asset  tanah  yang  menjadi  lokasi  perumahan  itu  dari  asset pemerintah. Pengelolaan pembangunan perumahan di Kabapaten  Gowa  diserahkan  kepada  Koperasi  Pegawai Republik Indonesia (KPRI) SEHATI. yang berminat memiliki rumah,  dapat  mendaftarkan  diri  pada  koperasi  tersebut. Penataan  kota  memang  merupakan  upaya  yang  sangat  baik yang dilakukan pemerintah. Ketika daerah tertata dengan baik,
Alih Fungsi Tanah Pertanian Menjadi Kawasan Pembangunan …. (Priyo Sudarso, Zulkifli Makkawaru, Andi Tira)
maka  yang  akan  menikmatinya  adalah  rakyat  jua.  Namun, pelaksanaan penataan kota ini harus dibarengi dengan jaminan perlindungan hak-hak atas tanah. Apalagi permasalahan tanah ganti rugi yang merupakan fenomena yang tidak ada habisnya. 4. Perlindungan  Hukum  terhadap  Pelaksanaan  Alih  Fungsi Tanah  Pertanian  untuk  Pembangunan  Perumahan  di Kabupaten Gowa
Setiap  penataan  ruang  selalu  melibatkan  atau  disertai dengan  pembebasan  tanah  atau  penggusuran  penduduk  lama. Penataan  ruang  pun  tampil  dan  menjadi  alat  bagi  pemilik modal untuk menggusur golongan ekonomi lemah. Dalam hal ini,  pemerintah  tanpa  sengaja  secara  nyata  tampak  selalu memihak  kepada  golongan  ekonomi  kuat  atau  pemilik  modal dengan berbagai persepsi dan kemampuannya. Penataan ruang sesuai  dengan  kondisi  masyarakatnya  memang  bukan pekerjaan  yang  mudah,  tetapi  merupakan  pekerjaan  yang sangat  sulit  dan  kompleks.  Hal  ini  didukung  pula  oleh kebiasaan  perencana  ruang  wilayah  yang  sudah  terpaku dengan pola perencanaan yang tidak mengenal strata.
Alih  fungsi  lahan  juga  biasa  disebut  dengan  konversi lahan.  Alih  fungsi  lahan  atau  konversi  lahan  merupakan kegiatan  yang  berkaitan  tentang  kegiatan  di  dalam  sektor pertanian.  Alih  fungsi  lahan  adalah  dirubahnya  fungsi  lahan yang  telah  di  rencanakan  baik  itu  sebagian  maupun  seluruh kawasan  lahan  dari  fungsi  semula  menjadi  fungsi  yang  lain dan  biasanya  di  alih  fungsikan  ke  sektor  pembangunan.  Alih fungsi  lahan  juga  dapat  diartikan  sebagai  berubahnya  guna lahan  awal  yang  telah  dialih  fungsikan  ke  guna  lahan  lain yang  telah  di  rencanakan  oleh  pihak-pihak  tertentu  yang bersangkutan dengan pengalih fungsian lahan tersebut.
Menurut Pasal 6 UUPA mengatakan bahwa “semua hak atas  tanah  mempunyai  fungsi  sosial”.  Hal  ini  berarti  bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang tidaklah dapat dibenarkan  bahwa  tanahnya  itu  akan  dipergunakan  atau  tidak dipergunakan  semata-mata  untuk  kepentingan  pribadinya, apalagi  jika  hal  tersebut  menimbulkan  kerugian  bagi masyarakat.  Implikasi  hukumnya  adalah  bahwa  untuk kepentingan  bersama,  bangsa  dan  negara,  maka  masyarakat tidak  bisa  memaksakan  kepentingan  pribadinya  berkaitan dengan  penggunaan  tanah.  Hal  ini  tidak  terlepas  pula  dengan pelaksanaan  penataan  kota  di  mana  maksud  dan  tujuan  dari pelaksanaan  penataan  kota  ini  adalah  untuk  sebesar-besarnya kemakmuran  rakyat.  Tidak  bisa  dinafikan  bahwa  dengan  hak milik  atas  tanah  berarti  seseorang  memiliki  hak  penuh  untuk mempergunakan  tanah  yang  dimilikinya  untuk  kepentingan pribadinya.  Bukan  berarti  bahwa  kepentingan  perseorangan akan  terdesak  oleh  kepentingan  umum,  namun  UUPA  tetap memperhatikan  kepentingan-kepentingan  perseorangan.  Hal ini  jelas  terlihat  bahwa  untuk  menjamin  kepentingan- kepentingan  perseorangan,  maka  pemerintah  mengeluarkan peraturanperaturan  mengenai  pelepasan  hak  atas  tanah  dan peraturan  mengenai  ganti  kerugian.  Walupun  telah  diatur secara formal, namun masih banyak pertentangan yang terjadi antara  pemerintah  dengan  rakyat  menyangkut  masalah pertanahan.
Bagi  kegiatan  pembangunan  untuk  kepentingan  umum, alih  fungsi tanah pertanian  menjadi non pertanian harus tetap memperhatikan  kepentingan  rakyat.  Pemerintah  harus  tetap mengutamakan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat  yang  bermata  pencaharian  dari  sektor  pertanian. Alih fungsi tanah pertanian menjadi non pertanian disebabkan oleh  laju  pertumbuhan  penduduk  yang  begitu  besar  sehingga berdampak  pada  kebutuhan  akan  perumahan  yang  begitu besar pula. Hal ini tidak sebanding dengan ketersediaan tanah untuk perumahan, khususnya di wilayah perkotaan. Demikian
pula yang terjadi di Kabupaten Gowa, ketersediaan tanah yang begitu  minim  untuk  area  perumahan  memaksa  pemerintah untuk  mengeluarkan  kebijakan  untuk  melakukan  alih  fungsi tanah  pertanian  menjadi  perumahan.  Hal  ini  tentunya mengakibatkan  tanah  pertanian  di  Kabupaten  Gowa  menjadi berkurang  dan  berimplikasi  pula  pada  mata  pencaharian masyarakat di sektor pertanian.
Kebijakan  yang  diambil  oleh  pemerintah  Kabupaten Gowa  mengenai  alih  fungsi  tanah  pertanian  menjadi  non pertanian, yakni pembangunan kompleks perumahan.
Pemerintah Kabupaten Gowa tentunya harus tetap memperhatikan  hak-hak  masyarakat,  khususnya  masyarakat yang  bermata  pencaharian  di  sektor  pertanian.  Bagi masyarakat  yang  menjual  tanahnya,  tanah  tersebut  dihargai dengan  harga  wajar,  yakni  sesuai  dengan  jenis  lahan  yang dimiliki  oleh  masyarakat,  serta  berdasarkan  Nilai  Jual  Objek Pajak  (NJOP)  tanah.  Pelaksanaan  alih  fungsi  tanah  pertanian untuk  pembangunan  perumahan  oleh  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Gowa  disesuaikan  denga  rencana  tata  ruang wilayah Kabupaten Gowa.
Nurjihan  mengatakan  bahwa:  “Kami  menjelaskan kepada  masyarakat  tentang  rencana-rencana  kebijakan pemerintah,  khususnya  dalam  hal  penataan  ruang  dan manfaatnya untuk kesejahteraan bersama sehingga masyarakat bisa  paham  dan  bahkan  bisa  berperan  serta  dalam menyukseskan pembangunan.
Kebijakan  yang  diambil  oleh  pemerintah  Kabupaten Gowa  mengenai  alih  fungsi  tanah  pertanian  menjadi  non pertanian  ini  tentunya  tetap  memperhatikan  kesejahteraan masyarakat,  khususnya  perlindungan  terhadap  hakhak  rakyat atas  tanah.  Komunikasi  dan  saling  pengertian  antara masyarakat  dengan  pemerintah  harus  tetap  terjalin  sehingga tidak terjadi kesalahpahaman.

## 3.2. Faktor  yang  Menghambat  Pelaksanaan  Alih  Fungsi Tanah  Pertanian  Menjadi  Kawasan  Pembangunan Perumahan di Kabupaten Gowa
Dalam  rangka  pelaksanaan  izin  perubahan  penggunaan tanah  pertanian  ke  non  pertanian  yang  dilakukan  oleh pemerintah Kabupate Gowa, terdapat faktor-faktor penghambat  dalam  pelaksanaan  perubahan  penggunaan  tanah pertanian ke non pertanian di Kabupaten Gowa antara lain: 1. Kendala Koordinasi
Koordinasi  antara  pemerintah  setempat  dengan  instansi terkait  dalam  pelaksanaan  ijin  perubahan  penggunaan  tanah tidak terlaksana dengan baik dalam menyampaikan sosialisasi terhadap  masyarakat  tentang  Rencana  Umum  Tata  Ruang Kota  (RUTRK)/  Rencana  Detail  Tata  Ruang  Kota (RDTRK)/Ibu  Kota  Kecamatan  (IKK)    sebagai  instrument pertama pengendalian perubahan penggunaan tanah pertanian ke  non  pertanian  di  Kabupaten  Gowa  karena  masyarakat belum mengerti prosedur dan peraturan tentang ijin perubahan penggunaan  tanah,  dengan  demikian  masyarakat  melakukan perubahan penggunaan tanahnya tanpa melihat kesesuaian tata ruang  lokasi  yang  akan  dirubah  penggunaannya  sehingga masyarakat  akan  merubah  penggunaan  tanahnya  secara  liar tanpa  melalui  prosedur  dan  mekanisme  ijin  perubahan penggunaan tanah dari tanah pertanian ke non pertanian.
Dalam wawancara penulis dengan Dhafina Almas selaku Koordinator Penatagunaan Tanah Dinas Pertanahan Kabupaten  Gowa  yang  menilai  hal  ini  mengatakan  bahwa: “Adanya  perbedaan kepentingan tentang tujuan serta  maksud dari  pengendalian  penggunaan  tanah  pertanian  dengan kepentingan  dari  pihak  pengembangan  pembangunan,  selain
itu  instansi  terkait  kurang  mengawasi  dan  kurang  monitoring terhadap lahan-lahan pertanian.”
2. Kendala Pelaksanaan Kebijakan Adanya Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah yang kontradiksi  berdasarkan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Gowa Nomor  18  Tahun  2012  Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Daerah  Kabupaten  Gowa  Nomor  28  Tahun  2011  Tentang
Pembentukan Dana
Cadangan Untuk Pelaksanaan Pembangunan  Infrastruktur  Di  Kabupaten  Gowa  dan Peraturan  Daerah  Kabupaten  Gowa  Nomor  3  Tahun  2019 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yaitu  disatu  sisi  pemerintah  daerah  berupaya  untuk  melarang terjadinya  perubahan  penggunaan  tanah  pertanian  ke  non pertanian,  tetapi  disisi  lain  Pemerintah  Daerah  justru mendorong  terjadinya  alih  fungsi  lahan  tersebut  melalui kebijakan  pertumbuhan  industri  /  manufaktur  dan  sektor  non pertanian  lainnya  yang  dalam  kenyataannya  menggunakan tanah  pertanian,  Pemerintah  Daerah  lebih  mengoptimalkan sektor  industri  karena  dianggap  mampu  meningkatkan kemakmuran dan tingkat perekonomian daerah;
3. Kendala Konsistensi Perencanaan
Tidak adanya konsistensi dalam perencanaan Pemerintah Daerah  Kabupaten  Gowa  sehingga  revisi  Peraturan  Daerah No.  8  Tahun  2012  belum  terselesaikan  dimana  telah  terjadi perubahan  penggunaan  dan  pemanfaatan  tanah  di  Kabupaten Gowa  yang  sudah  tidak  sesuai  dengan  Rencana  Detail  Tata Ruang Kabupaten Gowa (RTRW Kabupaten Gowa), selain itu Pemerintah Daerah juga belum menyelesaikan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Gowa sebagai Kecamatan Perkotaan. 4. Masih Terdapat Ego Beberapa Instansi Di  dalam  pemerintahan  daerah,  harus  terjalin  kerjasama yang baik dari semua instansi sehingga tercapai tujuan dalam pemerintahan  daerah  tersebut.  Dhafina  Almas  mengatakan bahwa:
“Saat  ini,  masih  terdapat  ego  dari  beberapa  instansi dalam  perencanaan  pembangunan.  Karena  masing- masing  instansi  mengejar  target  yang  telah  ditentukan. Misalnya,  ketika  Dinas  pertanian  ingin  membuka  lahan baru untuk meningkatkann produktifitas pertanian, maka Dinas  kehutanan  tetap  mempertahankan  area  hutan tersebut karena untuk menjaga kelestarian hutan”. Nurjihan  menyambung  bahwa:  “Apabila  instansi pemerintah  tidak  bisa  bekerjasama  satu  sama  lain  dan hanya mementingkan ego sektoralnya, maka tujuan yang ingin  dicapai  di  daerah  tersebut  tidak  akan  tercapai. Untuk  itu,  semua  instansi  harus  bekerjasama  untuk mencapai  tujuan  bersama.  Demikian  pula  halnya  dalam mengatasi alih fungsi lahan di Kabupaten Gowa. Semua instansi  pemerintah  harus  saling  bekerjasama  sehingga Perda rencana tata ruang dapat berjalan secara optimal”. Suatu  instansi/lemabga  memiliki  tujuan  yang  ingin dicapai.  Tujuan  tersebut  dapat  tercapai  apabila  terjalin kerjasama,  baik  internal  maupun  eksternal.  Kerjasama ekstenal  dapat  dilakukan  melalui  kerjasama  dengan  instansi lain.  Akan  tetapi,  tingginya  ego  dari  beberapa  instansi  untuk mencapai  tujuan  instansinya  membuat  kerjasama  tersebut tidak  berjalan  optimal.  Untuk  itu,  BAPPEDA  dalam menjalankan  fungsinya  harus  memperhatikan  kesejahteraan bersaama. Bukan hanya tujuan BAPPEDA yang tecapai. Akan tetapi  tujuan  dari  istansi  lain  pun  harus  diperhatikan  karena
BAPPEDA  dan  instansi  lain  merupakan  satu  bagaian  dari pemerintahan  Kabupaten  Gowa  .  Sebaliknya,  lembaga  lain pun  harus  memperhatikan  tujuan  dari  BAPPEDA  sebagai badan  perencana.  Akan  tetapi,  berdasarkan  hasil  penelitian, ditemukan  bahwa  masih  tingginya  ego  dari  beberapa  instansi dalam  perencanaan  pembangunan.  Misalnya,  terkait  tentang perencanaan di kawasan pertanian.
5. Bisnis Perumahan Semakin Berkembang Berdasarkan data statistik Kabupaten Gowa tahun 2020, tanah  pertanian  Kecamatan  Pallangga  berkurang  akibat  alih fungsi,  yaitu  pada  tahun  1996  tanah  pertanian  di  Kecamatan ini seluas 11.006 ha dan pada tahun 2020 seluas 7.933 ha atau berkurang  seluas  14  %.  Sebagai  kawasan  strategis,  tentunya meberikan  peluang  kepada  para  bisnis  perumahan  untuk mengembangkan  usahanya.  Dalam  hal  ini,  Nurjihan mengatakan bahwa:
“Kawasan srategis akan memberikan peluang yang besar bagi  para  bisnis  perumahan  untuk  mengembangkan usahanya. Seperti di kawasan Pallangga yang merupakan kecamatan  yang  paling  dekat  dengan  kota  makassar, pembangunan  perumahan  dan  ruko  (rumah  toko) semakin  meningkat.  Hal ini akan  mempengaruhi jumlah lahan  pertanian  yang  ada  di  Pallangga.  Selain  itu, pengembangan  perumahan  di  kawasan  Pallangga  juga merupakan dampak dari perencanaan pembangunan”. Dhafina  Almas  juga  mengatakan  bahwa:  “Salah  satu kawasan  strategis  di  Kabupaten  Gowa  adalah  kawasan Pallangga. Kawasan tersebut merupakan kawasan yang paling dekat  dengan  kota  Makassar,  sebagai  dampaknya,  kawasan Pallangga  mengalami  perkembangan  yang  cukup  cepat terutama  dalam  bidang  pembangunan  sarana  dan  prasarana serta  perumahan.  Hal  tersebut  dimanfaatkan  oleh  para pengembang  bisnis  perumahan  sebagai  uasaha  yang  cukup menjanjikan”.
Kawasan  strategis  merupakan  kawasan  yang  memiliki pertumbuhan yang sangat cepat. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai  pengaruh  sangat  penting  dalam  lingkup kabupaten/kota  terhadap  ekonomi,  sosial,  budaya  dan/atau lingkungan.  Di  Kabupaten  Gowa,  berdasarkan  Perda  No  6 Tahun  2012  tentang  Rencana  Tata  Ruang  apabila  kawasan strategis  tersebut  dimanfaatkan  oleh  para  pengembang  bisnis perumahan,  maka  kawasan  tersebut  akan  mengalami penurunan  produksi  di  sektor  pertanian  dan  hilangnya lapangan pekerjaan bagi masyarakat Kabupaten Gowa. 6. Kurangnya Kesadaran Masyarakat Akan Kewajibannya Suatu  peraturan  akan  terlaksana  secara  optimal  apabila semua  unsur  berfungsi  dengan  baik  sehingga  tercipta ketertiban  dan  keamanan  dalam  masyarkat.  Nurjihan mengatakan bahwa:
“Kurangnya  kesadaran  masyarakat  akan  pentingnya perencanaan  dalam  pembangunan  mengakibatkan sebagian  masyarakat  menjual  lahan  pertanian  demi keuntungannya sendiri tanpa memperhatikan keseimbangan  lingkungan  sehingga  lahan  pertanian tersebut  dikembangkan  oleh  para  bisnis  perumahan. Hal  tersebut  mengakibatkan  terjadinya  alih  fungsi lahan pertanian dan luas lahan pertanian akan semakin berkurang. Selain itu, masyarakat memanfaatkan ruang yang tidak sesuai izin pemanfaatan ruang”.
Alih Fungsi Tanah Pertanian Menjadi Kawasan Pembangunan …. (Priyo Sudarso, Zulkifli Makkawaru, Andi Tira)
Hal  yang  sama  pun  dikemukan  oleh  Dhafina  Almas bahwa:  “Masyarakat  yang  memiliki  kesadaran  hukum  yang rendah  akan  mudah  melakukan  hal-hal  yang  melanggar hukum.  Misalnya,  masyarakat  akan  mengalihfungsikan lahannya  sendiri  tanpa  melalui  izin  dari  pemerintah  karena menganggap  hal  tersebut  tidak  perlu  dan  hanya  membuang waktu  sehingga  alih  fungsi  lahan  pun  terjadi  tanpa  izin  dari pemerintah  meskipun  pemerintah  telah  melakukan  sosialisasi mengenai  izin  mendirikan  bangunan  yang  dipajang  di  area jalan lokasi pertanian”.
Masyarakat  sangat  menentukan  optimal  atau  tidaknya suatu peraturan. Apabila kesadaran masyarakat tentang hukum kurang,  maka  peraturan  tersebut  tidak  akan  berjalan  secara optimal.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  pegawai BAPPEDA, salah satu faktor yang menyebabkan PERDA No 6  Tahun  2012  tidak  terlaksana  secara  optimal  adalah  karena kurangnya  kesadaran  masyarakat  tentang  hukum.  Kewajiban masyarakat  dalam  pemanfaatan  ruang  wilayah  yaitu  mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan, memanfaatkan ruang sesuai  dengan  izin  pemanfaatan  ruang  yang  diberikan,  dan emberikan  akses  terhadap  kawasan  yang  oleh  ketentuan peraturan  perundang-undangan  dinyatakan  sebagai  milik umum.  Akan  tetapi,  kenyataan  di  lapangan  menunjukkan bahwa  masyarakat  tidak  melaksanakan  kewajibannya  dalam pemanfaatan  ruang.  Misalnya,  masyarakat  masyarakat melakukan  alih  fungsi  lahan  tanpa  melalui  izin  dari pemerintah.
7. Dampak  Perubahan  Penggunaan  Lahan  Pertanian  Ke Non Pertanian
Terkonsentrasinya pembangunan perumahan dan industri di Kota Makassar  membuat  Kabupaten Gowa adalah  wilayah yang  terdekat  merasakan  dampak  bergesernya  wilayah pembangunan,  di  satu  sisi  menambah  terbukanya  lapangan kerja  di  sektor  non  pertanian  seperti  jasa  konstruksi,  dan industri,  akan  tetapi  juga  menimbulkan  dampak  negatif  yang kurang menguntungkan. Dampak negatif tersebut antara lain:
a) Berkurangnya  luas  sawah  yang  mengakibatkan turunnya produksi padi, yang mengganggu tercapainya swasembada pangan.
b) Berkurangnya  luas  sawah  yang  mengakibatkan bergesernya lapangan kerja dari sektor pertanian ke non pertanian, yang apabila tenaga kerja local yang ada tidak terserap seluruhnya justru akan meningkatkan angka pengangguran. Dampak sosial ini  akan  berkembang  dengan  meningkatnya kecemburuan  sosial  masyarakat  setempat  terhadap pendatang yang pada gilirannya berpotensi meningkatkan konflik sosial.
c) Investasi  pemerintah  dalam  pengadaan  prasarana dan  sarana  pengairan  menjadi  tidak  optimal pemanfaatannya.
d) Kegagalan investor dalam melaksanakan pembangunan perumahan maupun industri, sebagai dampak  krisis  ekonomi,  atau  karena  kesalahan perhitungan mengakibatkan tidak termanfaatkannya lahan yang telah diperoleh, sehingga meningkatkan luas  lahan  tidur  yang  pada  gilirannya  juga menimbulkan  konflik  sosial  seperti  penjarahan lahan.
8. Upaya  Pengendalian  Alih  Fungsi  Lahan  Pertanian  ke Non-Pertanian di Kabupaten Gowa
Pentingnya  sosialisasi  agar  tidak  terjadi  kesalafahaman dalam bermasyarakat. Menurut Nurjihan, sosialisasi merupakan  salah  satu  hal  terpenting  dalam  kehidupan bermasyarakat.  Sosialisasi  dimaksudkan  agar  memudahkan
seseorang  atau  sekelompok  orang  dalam  memahami  sesuatu hal.  Proses  sosialisasi  yang  tidak  berjalan  dengan  baik  dapat mengakibatkan  pemahaman  atau  persepsi  orang  terhadap suatu  hal  tersebut  akan  berbedabeda  (multipersepsi).  Muncul dampak  dari  alih  fungsi  lahan  pertanian  maka  muncul  upaya atau  strategi  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Kabupaten Gowa  dalam  mengatasi  berbagai  permasalahan  yang  muncul terkait alih fungsi lahan pertanian ke sektor non-pertanian.
Adapun  upaya  lain  yang  dilakukan  yaitu  melakukan perbaikan  regulasi,  dimana  saat  ini  sedang  review  Peraturan Daerah  Kabupaten  Gowa  tentang  LP2B.  Melakukan pendekatan kepada para petani dengan dibentuknya kelompok tani yang dipegang oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), pemberian fasilitas (sarana dan prasarana), pemberian subsidi kepada  para  petani  seperti  pemberian  benih  bersubsidi,  dan alat pertanian, melakukan insentif sehingga mendorong petani untuk  giat  dalam  mengelola  lahan  pertaniannya  dimana jikalau  memenuhi  ketentuan  yang  ada  maka  petani  akan diberikan keringanan pajak tanah bahkan hingga bebas pajak. Upaya  lain  yang  dilakukan  yaitu  pembentukan  tim  penyusun data  kawasan  lahan  pertanian  pangan  berkelanjutan  dan pengendaliannya, akan tetapi pembentukan tim tersebut masih dalam  tahap  proses,  yang  diajukan  oleh  Provinsi  Sulawesi Selatan  dan  Kabupaten  Gowa  termasuk  daerah  yang ditugjawaaskan untuk membentuk tim tersebut.

## 4.    KESIMPULAN DAN SARAN
Hasil  penelitian  dan  pembahasan  dapat  disimpulkan bahwa  pelaksanaan  peralihan  fungsi  lahan  pertanian  ke  non pertanian  di  Kabupaten  Gowa  telah  terlaksana  dengan  baik sebagaimana  berpedoman pada  Peraturan Daerah Kabupaten Gowa  Nomor  3  Tahun  2019  Tentang  Perlindungan  Lahan Pertanian  Pangan  Berkelanjutan.  Dalam  pelaksanaan perizinan  perubahan  penggunaan  lahan,  harus  mendapatkan izin  dari  instansi  seperti  Bappeda,  BPN,  BP2T,  dan  Dinas Pertanian,  dalam  hal  ini  masyrakat  meminta  pertimbangan teknis.  Tetapi  keputusan  akhir  pada  Bupati,  alur  dalam perzinan perubahan penggunaan lahan belum berjalan dengan baik,  karena  belum  ada  sistem  tertulis  mengenai  prosedur perizinan  perubahan  penggunaan  lahan.  Masyrakat  yang ingin  mengalih  fungsikan  lahan  pertanian  ke  non  pertanian harus  ke  Bappeda,  Dinas  Pertanian  untuk  meminta pertimbangan  teknis,  jika  di  setujui  lalu  mendaftarkan perizinan. Faktor Yang Menghambat Pelaksanaan Alih Fungsi Tanah Pertanian Menjadi Kawasan Pembangunan Perumahan Di Kabupaten Gowa adalah kendala koordinasi, pelaksanaan Kebijakan, kendala  Konsistensi Perencanaan,  masih terdapat ego  dari  beberapa  instansi,  bisnis  perumahan  semakin berkembang,  kurangnya  kesadaran  masyarakat  akan kewajibannya.
Disarankan  untuk  pemerintah  Kabupaten    Gowa  agar meningkatkan  sosialisasi  mengenai  perizinan  perubahan penggunaan  lahan  dan  di  tuangkan  dalam  bahasa  yang sederhana  mengingat  tidak semua  masyarakat  berpendidikan tinggi  dan  untuk  meningkatkan  pelayanan  dalam  hal perizinan  perubahan  penggunaan  lahan  dengan  membuat sistem  alur  untuk  prosedur  perizinan  perubahan  pengunaan lahan  serta  lebih  meningkatkan  kesadaran  hukum  dengan pemberian  penerangan-penerangan  secara  luas  yang menyangkut  tugas  masing-masing  instansi  yang  berkaitan dengan  perizinan  perubahan  penggunaaan  lahan  sehingga tercipta  tertib administrasi dalam perizinan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian. Untuk masyarakat setempat harus bisa  lebih  arif  dalam  menjaga  keseimbangan  lingkungan,
sebelum menjual lahan pertaniannya, harus dipikirkan dengan matang  agar  tidak  mengganggu  aspek-aspek  kondisi  sosial ekonomi mereka sendiri.

## 5.    DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman.  2001.  Aneka  Masalah  Hukum  Agraria  dalam Pembangunan di Indonesia, Bandung: Alumni.
Achmad  Ali,  2009,  Menguak  Teori  Hukum  (Legal  Theory) dan  Teori  Peradilan  (Judicialprudence)  Termasuk Interperpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
Affan  Mukti,  2006.  Pokok-pokok  bahasan  Hukum  Agraria, USU Press Medan,
Ali  Sofyan  Husein,  2003.  Konflik  Pertanahan,  (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,).
Asri  Wijayanti,  2009,  Hukum  Ketenagakerjaan  Pasca Reformasi, Jakarta: Sinar Grafika.
Boedi Harsono, 2002, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah, Edisi Revisi, Cetakan ke-15, Djambatan, Jakarta. Firman  T.  2005.  Konversi  lahan  pertanian  dalam  perspektif pengembangan wilayah dan kota. Kementrian Koordinator  Bidang  Perekonomian  Republik  Indonesia, Pusat  Studi  Pembangunan  Pertanian  dan  Pedesaan LPPM – Institut Pertanian Bogor.
Gunanto, E.S., 2007. Konversi Lahan Pertanian Mengkhawatirkan, Raja Persada Grafika.
Herman  Soesangobeng,  2012.  Filosofi,  Asas,  Ajaran,  Teori Hukum  Pertanahan,  dan  Agraria,  Yogyakarta:  STPN Press.
Hyronimus  Rhiti,  2015  filsafat  hukum  edisi  lengkap  (Dari Klasik  ke  Postmodernisme),  Ctk.  Kelima,  Universitas Atma jaya, Yogyakarta,
Irawan,  B.  2004.  Solusi  Konversi  Lahan  Melalui  Pendekatan
Sosial Ekonomi. Bogor: Pusat Penelitian dan
Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian.
Isa,  Iwan.  2014.  Strategi  Pengendalian  Alih  fungsi  Lahan
Pertanian. Badan Pertanahan Nasional Jakarta.
Kustiawan, I. 2005. Konversi lahan pertanian di Pantai Utara
Jawa. Prisma. Pustaka LP3ES. Jakarta.
Maria  SW.  Somardjono,  Kebijakan  Pertanahan  Antara Regulasidan  Implementasi,  (Jakarta:  PT.  Kompasa Media Nusantara, 2006).
Muchsin,  Aspek  Kebijaksanaan  Hukum  Penatagunaan  Tanah dan Penataan Ruang, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
Sihaloho  M.  2004.  Konversi  Lahan  Pertanian  dan  Perubahan Struktur Agraria. Tesis. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
Sumaryanto,  Dkk.2001.  Analisis  Kebijakan  Konversi  Lahan
Sawah  Ke  Penggunaan  Non  Pertanian.  Pusat  Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Bekerja Sama Dengan Proyek Pembinaan Kelembagaan Pertanian Nasional. Bogor.
Sumaryo,  S  Tahlim.  2005.  Pemahaman  Dampak  Negatif Konversi  Lahan  Sawah  Sebagai  Landasan  Perumusan Strategi Pengendaliannya. Prosiding Seminar Penanganan  Konversi  Lahan  dan  Pencapaian  Pertanian Abadi. LPPM IPB: Bogor
Sunindhia,  Y.W.  dan  Ninik  Widiyanti.  1988.  Pembaharuan Hukum Agraria (Beberapa Pemikiran), PT. Dina Aksara: Jakarta.
Syahyuti. 2005. Kebijakan Lahan Abadi untuk Pertanian Sulit Diwujudkan. Bogor: Pusat  Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.
Utomo,  dkk.  2006.  Pembangunan  dan  Alih  Fungsi  Lahan. Lampung: Universitas Lampung.
Widjanarko,  B.  S.,  dkk.  2006.  “Aspek  Pertahanan  Dalam Pengendalian  Alih  Fungsi  Lahan  Pertanian  (Sawah)”. Jakarta. Pusat Penelitian dan Pengembangan BPN.
Wiradi, Reformasi Agraria; Perjalanan Yang Belum Berakhir, INSIST Press, Yogyakarta, 2000.
Yunus,  Hadi  Sabari.,  2008.  Dinamika  Wilayah,  Pustaka Belajar. Yogyakarta.
Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum  Tentang  Penegakan  Hukum  Penataan  Ruang Dalam Kerangka Otonomo Daerah, Jakarta, 2014
Purnama,  Anang  Sigit,  Zulkifli  Makkawaru,  and  Andi  Tira.
"Tinjauan  Hukum  Terhadap  Pelaksanaan  Redistribusi Tanah  Pertanian  di  Kabupaten  Pangkajene  Kepulauan." (2020).
Ruswandi  A.  2005.  Dampak  konversi  lahan  pertanian terhadap perubahan kesejahteraan petani dan perkembangan wilayah. Institut Pertanian Bogor.
Tira,  Andi.  "Perlindungan  Hukum  Pemegang  Sertifikat  Hak Milik  Atas  Tanah  Melalui  Keputusan  Tata  Usaha Negara: Legal Protection Of Holder Certificate Of Land Rights  Through  State  Business  Decisions."  Clavia  17.2 (2019): 69-80.