## Pola Penguasaan Tanah Ajun Arah Dan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap Di Kota Sungai Penuh

## Windarto, Isran Idris, TaufikYahya
Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Indonesia Email: mas_wiend@unja.ac.id

## ABSTRAK
Ajun arah adalah ketentuan adat dalam tata cara  mendirikan rumah baik diatas  tanah pribadi maupun tanah negeri di Kabupaten Kerinci atau Kota Sungai Penuh,  untuk mohon  izin dan pengarahan dari pemangku adat  untuk  mengajun  mengarahkan, mematok tanah yan diminta oleh masyarakat atau masyarakat persekutuan hukum adat. Tujuan penelitian adalah: 1.Untuk mengetahui bagaimanakah pola penguasaan tanah ajun arah pada masyarakat hukum adat Kota Sungai  Penuh,  2.  Untuk  mengetahui  bagaimanakah  pelaksanaan  Pendaftaran  Tanah  Sistem Lengkap terhadap tanah ajun arah di Kota Sungai Penuh. metodologi  yang digunakan dalam penelitian  ini  ialah  pengamatan,  wawancara,  studi  literatur.  Hasil  penelitian  ;  1.  Tanah  ajun arah adalah  tanah negeri  atau tanah ulayat yang diatur oleh lembaga adat dan dikuasai oleh pemangku adat yang ditetapkan oleh depati dan ninik mamak , alim ulama, orang tuo cerdik pandai  melalui  musyawarah  adat.  Pola  penguasaan  tanah  ajun  arah  dipengaruhi  oleh  sistem kekerabatan matrilinial  yang membedakan antara anak laki-laki dan perempuan.  Tanah ajun arah adalah tanah negeri yang boleh dipakai oleh anak batino saja untuk mendirikan rumah. Penguasaan  tanah  tersebut  masih  berlangsung  sepanjang  masih  terbukti  secara  fisik  sesuai dengan  peruntukannya.  2.  Hukum  Agraria  Nasional  Indonesia  membenarkan  adanya penguasaan tanah secara hukum adat termasuk tanah ajun arah sepanjang tidak bertantangan dengan praturan perundangan yang ada diatasnya, dan tidak bertantangan dengan kepentingan bangsa  dan  negara.    Pelaksanaan  program  pemerintah  Indonesia  dalam  rangka  Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap tetap terlaksana  walaupun hanya sampai pada tahap pemetaan, karena tanah  ajun  arah  bukanlah  tanah  individu,  dan  tanah  ajun  arah  masih  bisa  diberikan  oleh pemangku  adat  kepada  orang  lain  bila  peruntukan  untuk  mendirikan  rumah  tersebut  tidak kelihatan  lagi.  Kondisi  ini  menyebabkan  sulit  untuk  menentukan    kepastian  hukum  tentang subjek  hukum    sebagai  salah  satu  sarat  untuk  Pendaftaran  Tanah  Sistem  Lengkap  di  Kota Sungai Penuh.  Suatu hal positif pada pola penguasa tanah ajun arah ini, menyebabkan tanah adat tidak beralih kepada pihak diluar persekutuan hukum adat, karena orang diluar persekutan hukum adat tidak punya hak untuk menguasai dan memiliki tanah ajun arah.
Kata Kunci: Tanah Ajun Arah, Pendaftaran Tanah, Kepastian Hukum

## PENDAHULUAN
Pengaturan  pertanahan di Indonesia dalam konstitusi adalah  bukti pertanahan adalah masalah yang sangat  penting bagi  negara dan masyarakat  dengan segala aspek kehidupannya.  Untuk tercapainya kepastian dan ketertiban hukum pertanahan di Indonesia  maka  diatur di dalam Pasal  33  ayat  (3)  Undang-undang  Dasar  1945,    “  Bumi  dan  air  dan  kekayaan  alam  yang terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar-besarnya kemakmuran  rakyat”.  Kemudian  Pasal  33  ayat  (3)  Undang-undang  Dasar  1945  tersebut dijabarkan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, yang lebih dikenal dengan Undang-undang Pokok Agraria atau UUPA yang menjadi
dasar  hukum  bagi  negara  Republik  Indonesia  untuk  mengatur  dan  menyelenggarakan pertanahan di nusantara ini.
Menurut  Effendi  Peranginang,  “Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1960  pada  dasarnya bertujuan :
1. Meletakkan dasar-dasar  bagi penyusunan hukum agraria nasional yang merupakan alat untuk membawa  kemakmuran, kebahagian dan keadilan bagi rakyat dan negara, terutama kepada para para petani dalam rangka mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
2. Meletakan  dasar-dasar    untuk  mengadakan  kesatuan  dan  keserdehanaan  dalam  hukum pertanahan,
3. Meletakan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya” 1
Kemudian  Pasal 2 UUPA mengatur  lebih lanjut  tentang kewenangan Negara terhadap tanah  di  Indonesia.  Pertanahan  adalah  permasalahan  yang  sangat  konflek  dan  sangat  erat hubungannya dengan kehidupan manusia, dan bagi negara negara agraris masalah tanah pada hakekatnya  adalah  masalah  fondamental,  yang  menyangkut  semua  persoalan  kehdupan manusia.    Benyamin  White  menyatakan;”masalah  penguasaan  tanah  bukanlah  masalah sederhana, karena terkait bukan saja  dalam hubungan  antara manusia dengan tanah, melainkan juga antar manusia dengan manusia” 2
Menurut Peter Doner “Sistem penguasaan tanah mencakup pengaturan-pengaturan secara legal maupun secara adat yang dengan  pelaku pelaku dalam usaha tani memperoleh jangkauan terhadap  kesempatan  –kesempatan  produktif  atas  tanah.  Ia  merupakan  hak-hak,  kewajiban- kewajiban,  kebebasan-kebebasan  dan  penampilan  dari  individu-individu  atau  kelompok- kelompok dalam penggunaan dan  pengawasan atas tanah ” .3
Pendapat  ini  sesuai  dengan  Pasal  3    dan  Pasal  5  UUPA  dan  berdasarkan  pasal-pasal tersebut maka hukum adat sah  diperlakukan dalam masyarakat sepanjang tidak bertantangan dengan  kepentingan  nasional  dan  negara  dan  peraturan  yang  ada  diatasnya.  Apabila  terjadi sebaliknya, maka ketentuan hukum yang ada diatasnya, kepentingan negara dan bangsa harus didahulukan. Kepatuhan terhadap hukum tanah  adat masih tetap  berlangsung di tengah-tengah masyarakat. Pemangku adat yang merupakan pejabat adat dalam pengaturan pertanahan masih tetap  menjalankan  fungsinya.  Hak-hak  atas  tanah  adat  masih  ada  seperti  hak  individu,  hak komunal, hak ulayat, hak sewa, bagi hasil, dan lain-lain.
Hukum adat dalam masyarakat Kota Sungai Penuh telah mengatur  hubungan persekutuan dan  anggotanya  dengan  tanah.  Hukum  tanah  adat  menggariskan  hak-hak  yang  berkenaan dengan tanah ulayat, hak milik perseorangan, pengaturan hak sewa, hak pakai,  hak gilir ganti sawah, dan tanah arah ajun. Menurut Idris Djakfar “Ketentuan pengaturan hukum tanah adat di  Kerinci  /Kota  Sungai  Penuh  telah  ada  sejak  lahirnya  Negara  Segindo  Alam  Kerinci,  dan pada  akhir  abad  ke  13  dilanjutkan  oleh  Negara  Depati  Empat  Alam  Kerinci  hingga  sampai permulaan abad ke 20” 4 . Salah satu pengaturan hukum tanah adat yang masih berlaku sampai saat ini adalah pola penguasaan  tanah  ajun arah. Tanah ajun arah adalah tanah ulayat di sebuah negeri  dalam  lawang  berkutub  dua,  parit  yang  bersudut  empat.  Tanah  ini  dikuasai  oleh pemangku adat dan ditetapkan oleh depati ninik mamak, alim ulama, orang tua cerdik pandai melalui musyawarah. Tanah ajun arah merupakan tanah yang diatur oleh lembaga adat seperti
1 Effendi Peranginangin, Himpunan Peraturan Hukum Agraria, Jakarta, Esa Study Club, 1979, h.33
2 Benyamin White dkk, Makalah disampaikan dalam Lokakarya Hukum Tanah, untuk Lembaga-lembaga Swasta  Pembina  Swadaya  Masyarakat  Desa,  diselenggarakan  oleh  Sekretariat  Bina  Desa  bekerjasama  dengan HKTI, Jakarta 28 Maret 1980
3 Peter Doner, Land Reform and Economic Develop, Penguin Books Australia Ltd, 1972, h17
4 Idris Djakfkar, Laporan Penelitian Hukum Waris Masyarakat Kerinci, Fakultas Hukum Universitas Jambi, 1992 h 53
diajun  dan  di  arah  oleh  para  nenek  mamak  untuk  mendirikan  rumah.  Depati  dan  nenek mamaklah yang mengajun mengarahkan/ mematok tanah yang diminta oleh oleh masyarakat persekutu  hukum  adat.  Hak  tanah  ajun  arah  melekakat  pada  seseorang  sepanjang perutuntukannya masih ada. Suatu hal yang perlu mendapat perhatian pada  tanah ajun arah adalah tidak kelihatan dengan tegas  penguasaan dan kepepemilkan antara subjek hukum dan objek  hukum  baik  secara  fisik  dan  yuridis.  Sedangkan  Hukum  Agraria  Nasional  Indonesia menghendaki  adanya kepastian hukum,  kepastian akan subjek hukum,  kepastian  akan objek hukum, kepastian   perbuatan hukum, dan kepastian akan hubungan hukum. Kepastian hukum tersebut didapatkan melalui pendaftaran tanah, sehingga jelas penguasan tanah baik secara fisik dan yuridis.
Pemerintah  yang  menggunakan  sistem  pendaftaran  negatif  yaitu  lebih  cendrung menggunakan pendaftaran cara sporadik terasa sangat lamban untuk melakukan pendaftaran tanah.  Pada  tahun  2016  Pemerintah  Indonesia  membuat  kebijakan  percepatan  pendaftaran tanah  dengan  mengeluarkan  Peraturan  Mentri  Agraria  dan  Tata  Ruang/  Kepala  Badan Pertanahan  Republin  Indonesia    Nomor  35  Tahun  2016  tentang  Percepatan  Pelaksanaan Pendaftaran  Tanah  Sistem  Lengkap.  Program  ini  lebih  populer  dengan  istilah  PTSL.  PTSL adalah  proses  pendaftaran  tanah  untuk  pertama  kali,  yang  dilakukan  secara  serentak  dan meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan di dalam suatu wilayah desa atau kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu. PTSL adalah wujud pelaksanaan kewajiban  dan  tanggung  jawab  pemerintah  untuk  memberikan  kepastian,  ketertiban  dan perlindungan hukum  atas  kepemilikan tanah masyarakat.Walaupun PTSL telah memberikan kemudahan  bagi  masyarakat  dalam  pendaftaran  tanah  termasuk  membebaskan  semua  biaya atau  gratis,  namun  demikian  tidak  semua  PTS  bisa  dilaksanakan.  Salah  satu  sebab  adalah menyangkut pola penguasaan dan pemilikan tanah yang berdasarkan Hukum Adat lokal seperti tanah Ajun Arah di Kota Sungai Penuh.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  hal itu  maka perlu dikaji untuk mensinkronkan kedua kepentingan tersebut agar  tuntutan  hukum  dan  kebutuhan  masyakar  sekarang  dalam  mengantisipasi  dan penyelesaian  konflik  pertanahan  dapat  dipenuhi.  Untuk  itu  perlu  dirumuskan  beberapa  hal untuk  diteliti  :
1. Bagaimanakan pola penguasaan tanah ajun arah pada masyarkat hukum adat Kota Sungai Penuh ?
2. Bagaimanakah pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap terhadap tanah ajun arah di Kota Sungai Penuh ?

## METODOLOGI PENELITIAN

## Pendekatan Penelitian
Peter  Mahmud  Marzuki  menyatakan  ada  empat  pendekatan  dalam  penelitian  hukum,  yaitu pendekatan undang-undang ( statute approach ), pendekatan kasus ( case approach ), pendekatan historis ( historical approach ), dan pendekatan konseptual ( conceptual approach ). Pendekatan  undang-undang  ( statute  approach )  dilakukan  dengan  menelaah  semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi  penelitian  untuk  kegiatan  praktis,  pendekatan  undang-undang  ini  akan  membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi atau kesesuaian antara undang- undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan udang-undang dasar atau antara regulasi dan undang-undang.
Pendekatan  kasus  ( case  approach )  dilakukan  dengan  cara  melakukan  telaah  terhadap kasus  yang berkaitan  isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah
mempunyai  kekuatan  hukum  tetap.  Kajian  pokok  dalam  pendekatan  kasus  adalah  ratio decidendi atau reasioning pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.
Pendekatan historis ( historical approach ) dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang  dipelajari  dan  perkembangan  pengaturan  mengenai  isu  yang  dihadapi.  Pendekatan historis ini diperlukan kalau memang peneliti menganggap bahwa pengungkapan filosopis dan pola pikir ketika sesuatu yang dipelajari itu dilahirkan memang mempunyai relevansi dengan masa kini.
Adapun  pendekatan  konseptual  ( coceptual  approach )  adalah  suatu  pendekatan  yang beranjak  dari  pandangan-pandangan  dan  doktirin  dktrin  yang  berkembang  di  dalam  ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-dokrin di dalam ilmu hukum. Dengan  mempelajari  pandangan-pandangan  dan  doktrin-  doktrin  di  dalam  ilmu  hukum, peneliti  akan  menemukan  ide-ide  yang  melahirkan  pengertian-pengertian  hukum,  konsep- konsep hukum dan azas-azas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.
Dalam penelitian ini pendekatan masalah digunakan adalah pendekatan undang-undang ( normatif approach ) sehingga pengkajiannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual ( conceptual approach ) untuk pemahaman tentang konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pola Penguasaan Tanah Ajun Arah .
Menurut  Hardjito  Notopuro  dalam  buku  Abdurrahman  “Hukum  adat  adalah  hukum  tidak tertulis,  hukum  kebiasaan  dengan  ciri  khas  yang  merupakan  pedoman  rakyat  yang menyelenggarakan tata keadilan dan kesejahteraan  dan bersifat kekeluargaan” 5
Menurut Soepomo yang dikutip oleh Jaren Saragih “Hukum adat  sebagai hukum yang tidak  tertulis  di  dalam  peraturan-peraturan  legislatif  ( unstatutory  law )  meliputi  peraturan- peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib, toh ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwa sahnya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum” 6
Pertanahan adalah salah satu yang diatur dalam hukum adat dan sangat penting, karena menyangkut hayat hidup orang banyak, baik dari segi kemanfaatan ekonomi, tempat tinggal dan  dikuburkan  secara  turun  temurun,  dan  menyangkut  dengan  roh  nenek  moyang  mereka, yang  menyebabkan  hubungan  mereka  dengan  tanah  juga  bersifat  religius  magis.  Dalam pemanfaatan tanah berlaku suatu norma yang mengatur tentang pemilikan dan penguasaan baik secara individu maupun kelompok. Norma tersebut terdiri dari norma yang ideal sampai yang bersifat  kongkrit,  dijalankan  oleh  fungsionaris  adat,  yang  menimbulkan  hubungan  hukum antara  masyarakat  dan  wilayahnya,  dan  juga  adanya  pengakuan  hak-hak  perseorangan  atas tanah. Pengaturan tersebut menimbulkan jenishak atas tanah antara lain :
1. Hak Ulayat, yaitu hak desa menurut adat dan kemauannya untuk menguasai tanah tanah dalam lingkungannya daerahnya buat kepentingan anggotanya atau untuk kepenting orang lain (orang asing) dengan membayar kerugian kepada desa dalam hal mana desa itu sedikit banya turut campur dengan pembukaan tanah itu dan turut bertanggung jawab terhadap perkara-perkara  yang  terjadi  di  situ  yang  belum  dapat  diselesaikan.  Tanah  ulayat merupakan satu kesatuan hak atas tanah dan mempunyai dasar keagamaan, yang dimiliki oleh oleh persekutuan hukum, dan mengatur tentang hak-hak perseorangan. Menurut Iman Sudiyat “ ciri-ciri tanah ulayat antara lain :
5 Abdurrahman, SH., Hukum Adat  Menurut Perundang-undangan Republik Indonesia, Cendana Press, Jakarta, 1984, hal 19
6 Jaren Saragih, Pengantar Hukum Adat, Edisi II, Taristo, Bandung, 1984, hal 13
a. Persekutuan dan anggotanya berhak untuk memanfaatkan tanah memungut hasil dari segala  sesuatu  yang  adala  di  dalam  tanah  dan  yang  tumbuh  dan  hidup  diatas  tanah ulayat.
b. Hak individu diliputi oleh hak persekutuan yang bersifat timbal balik, semakin kuat hak individu atas tanah, semakin lemah  persekutuannya dan begitu pula sebaliknya.
c. Pimpinan persekutuan dapat menentukan untuk menyatakan dan menggunakan bidang- bidang  tanah  tertentu  ditetapkan  untuk  kepentingan  umum,  dan  tanah  ini  tidak diperkenankan diletakan hak perseoranga.
d. Orang asing yang mau menari hasil dari tanah ulayat harus terlebih dahulu minta ijin dari kepala persekutuan, dan harus membayar uang pengakuan, dan setelah panen harus membayar uang sewa.
e. Larangan  mengasingkan  tanah  yang  termasuk  tanah  ulayat,  artinya  baik  persekutuan maupun anggotanya tidak boleh memutus secara mutlak sebidang tanah ulayat sehingga persekutuan sama sekali hilang wewenangnya atas tanah tersebut 7 .
Berdasarkan hal tersebut maka yang boleh memanfaatkan tanah ulayat pada hakekatnya adalah  masayarakat  persekutuan  hukum  adatnya,  yang  diatur  oleh  pemangku  adat,  karena pemilikan terletak pada persekutuan hukum adat, persekutuanlah yang mengatur tentang hak- hak perseorangan dan kepentingan persekutuan.
Dalam hal pemanfaatannya hak ulayat bagi masyarakat mempunyai  dua fungsi yaitu :
a. Ke  dalam.  Menjamin  kehidupan  anggotanya  dalam  lingkungan  wilayahnya  untuk mengerjakan atau mengambil hasil dari tanah tersebut.
b. Ke  luar.  Pada  dasarnya  bagi    yang  bukan  anggota    persekutuan  tidak  berhak  untuk mendapatkan  sebidang  tanah  dalam  wilayah  tersebut.  Apabila  orang  luar menghendakinya  maka  harus  mendapatakan  ijin  dari  kepala  persekutuan,  dan  kalau diijinkan  maka  ia  harus  membayar  uang  masukan.  Hak  yang  diberikan  adalah  hak pakai,  yang  tidak    bisa  diwariskan.  Sebagai  tandanya  maka  setiap  habis  panen diwajibkan kepada mereka untuk membayar uang sewa.
Wewenang  penguasaan,  tanggung  jawab  dan  pengaturan  pertanahan  serta  pengawasan dipegang  oleh  kepala  persekutuan  sebagai  wilayah  terutama  tentang  hak  dan  kewajiban masyarakat atas tanah demi terciptanya ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat. Menurut Iman Soediyat pada hakekatnya hak ulayat merupakan :
a) Hak kepunyaan bersama masyarakat hukum adat sebagai kebulatan seluruh warga.
b) Hak  terkuat  masyarakat  hukum  adat  atas  tanah  termasuk  air,  dan  udara  dalam lingkungan  wilayah  kekuasaannya  yang  pada  asasnya  tidak  dapat  dikurangi/ dipindahtangankan.
c) Hak yang memberikan kewenangan dan tugas kepada masyarakat  hukum adat  untuk melakukan usaha   dan  mengatur segala sesuatu mengenai tanah dalam  hubungannya dengan manusia utuk kepentingan umum, kesejahteraan dan kebahagiaan hidup warga masyarakat. 8

## 2. Hak Milik dan Hak Komunal
Di  dalam  hak  ulayat  diperkenankan  adanya  hak  perseorangan  yang  diawali  dengan seseorang melakukan kegiatan di atas tanah tertentu. Kegiatan tersebut terus dilakukan seperti berladang  bahkan menetap di sana sehingga terlihat adanya hubungan nyata seseorang dengan tanah. Namun apabila terjadi sebaliknya, maka hak ulayat semakin kuat, hubungan timbal balik penguasaan  tanah  tersebut  sama  dengan  teori  bola  oleh  Teer  Haar,  yaitu  semakin  kuat  hak
7 Iman  Soediyat,  Masalah  Hak  Ulayat  di  Wilayat  Bekas  Keresidenan  Madura,  Prasaran  dalam  seminar Pengalaman Lapangan dan Kegunaan Hasil Penelitian Madura, 1977, hal 8
8 Ibid Iman Soediyat, hal 20
ulayat maka semakin menipis hak individu, dan apabila hak individu semakin kuat maka hak ulayat semakin menipis.
Konsep pola penguasaan dan pemilikan  tanah adat yang seperti ini masih dijumpai  di Kabupaten Kerinci atau Kota Sungai Penuh khususnya bagi masyarakat persekutuan hukum adatnya yang hendak mendirikan rumah, baik diatas tanah hak milik individu maupun tanah negeri. Prosedur mendirikan rumah  ini disebut dengan ajun arah.  Menurut adat Kerinci atau Kota Sungai Penuh,  ajun arah dibagi dua yaitu :
1. Ajun arah dalam parit yang bersudut empat dan di luar lawang yang berkatup dua atau dalam hal ini disebut sebagai tanah yang berada di dalam lahek maka jatuh kepadanya hak pakai saja.
2. Ajun arah di luar parit yang bersudut empat dan di luar lawang  yang berkatup dua,  atau dalam hal ini adalah tanah yang berada di luar luhah atau lahek maka jatuh kepadanya hak milik, dimana sipemilik berhak menjual dan sebagainya terhadap tanah tersebut 9
Ajun  arah  pengaturannya  dilaksanakan  oleh  ninik  mamak  masing-masing  luhah berdasarkan  hukum  adat.  Dalam  pelaksanaannya  pada  luhah  atau  lahek  tiap-tiap  ajun  arah memiliki  seorang  tanggane  tanah,  yaitu  saudara  laki-laki  dari  pihak  perempuan  yang mengetahui  secara  persis  tentang  tanah  tersebut.  Dalam  saluko  adat  dikatakan  ;  “ Bak  kato pepatah mengatokan; Adapun anak batino kamai kok baume lah bulih padoi. Kok mancahai lah  bulih maeh. Lah tasedoik di  hatai ta  krang  (ikrar) di  lideah, talanca di  kalang  menjadi hutang. Ndok ngenak atak dengan ndok ngeak tiang dengan sabateang. Atak tempek batedeuh kok tiang  basanda. Minta diajun minta diarah” . Artinya “ seperti kata pepatah mengatakan bahwa anak perempuan kami (dalam hal ini yang menerima waris di Adat Kerinci/Kota Sungai Penuh adalah anak perempuan. Jika ke sawah ada yang didapatkan, jika mencari didapatkan emas, telah tersebut di terikrar pula di lidah, tergelincir di waktu gelap menjadi hutang, ingin memakai  atap  yang  selembar,  ingin  menegakkan  yang  sebatang,  atap  untuk  berteduh,  tiang untuk bersandar, minta diajun minta diarah. Seloko adat ini adalah dasar bagi pemuka adat dan persekutuan masyarakat hukum adat dalam melaksanakan ajun arah untuk mendirikan rumah. Ajun arah dipengaruhi oleh sistem kekerabatan matrilinial yang mereka anut, dimana  ajun arah dan tanah ajun  arah    hanya diperuntukan untuk  anak perempuan. Adapun syarat  yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan ajun arah adalah ;
1. Orang yang memohon ajun arah harus mengundang ninik mamak yang berkuasa penuh terhadap  ajun  arah  terebut  ( apo  gilou  nyerou  depati  ninik  mamak  suhok  pintau  tindek asouk ). Acara ini disebut mendudukan depati ninik mamak, dan harus memberikan beras seratus dan kerbau seekor.
2. Menjelaskan tanah yang akan diajun arah oleh ninik mamak.
3. Tanah yang akan dijun arah adalah tanah jelas statusnya.
4. Tanah tersebut oleh ninik mamak diperiksa kembali, batasnya, luasnya, dan kewajaran mendirikan rumah diatas tanah tersebut 10
Pada dasarnya ajun  arah ini diwajibkan kepada semua masyarakat yang tinggal dalam wilayah Kota Sungai Penuh, baik masyarakat persekutuan hukum adatnya maupun diluar itu. Bagi mereka yang bukan masyarakat persektuan hukum adat untuk mendirikan rumah,  maka mereka harus minta izin kepada pemuka adat, dan harus mengisi cupak berupa emas sesemas sebagai tanda mereka masuk ke dalam wilayah adat Kota Sungai Penuh. Tujuan  mengisi cupak adalah mengangkat status mereka menjadi anak batino dalam luhah tempat mereka tinggal.
Adapun sanksi bagi masyarakat yang tidak melaksanakan ajun arah dalam mendirikan rumah, maka dikenakah sanksi secara bertahap yang dalam seluko adat disebut, berdasarkan
9 H. A. Rasyid Yakin, Menggali Adat Lama Pusaka Usang, di Sakti Alam Kerinci, Sungai Penuh, 1986, hal 41
10 wawancara dengan Asmar Malik, Depati Santi Udo Pertamo Alam, Sungai Penuh 2 Juni 2019
pada sko nan  tigo takah, “Bak kato siak lengaih, barang siapo ngan ideak taau pada ngan hak mako nyo masok ka ngan bakakoi empak, yaitu :
1. Tegoran dari tengganai
2. Tegoran dari ninik mamak
3. Denda adat atau sanksi adat.
Sedangkan  tanah  ajun  arah  adalah  tanah  negeri  atau  tanah  ulayat  dalam  lawang  yang berkatub 2, parit yang bersudut empat yang dipelihara dan dijaga oleh pemangku adat (Jauh diulang,  dekat  dikenano).  .  Segala  yang  berkenaan  dengan  tanah  ajun  arah  dikuasai  dalam pengertian diatur , dan ditetapkan oleh pemangku adat yaitu depati, ninik mamak, alim ulama, orang  tuo  cerdik  pandai  yang  dilakukan  melalui  musyawarah  adat,  dan  berdasarkan  hukum adat. Tanah ajun arah adalah tanah yang  dikuasai  oleh lembaga adat sesuai dengan pepatah adat  yaitu  “Negeri  hargo  kampong  nan  batuo,  rumah  nan  bataganai”,  dipergunakan  untuk kepentingan masyarakat  untuk mendirikan rumah. Tanah ajun arah hanya diberikan kepada anak perempuan (anak batino), sesuai dengan seluko adatnya “Harto berat untuk batino, harto ringan dibawa jantan”. Seluko adat ini dipengaruhi oleh sistem kekerabatan matrilinial yang mereka anut. Pengertian harta berat adalah berupa tanah, rumah, sawah, ladang, dan lumbung padi. Oleh sebab itu yang bisa mendapatkan tanah ajun arah adalah hanya anak perempuan.
Masa berlakunya tanah ajun arah adalah selama tanah negri tersebut masih dipergunakan sesuai dengan peruntukannya, yaitu  rumah, dan selama tategak tiang rumah, walaupun rumah tersebut hampir rubuh, dan tidak didiami lagi. Apabila tidak ada lagi hal tersebut diatas maka habislah  masa  berlakunya  penguasaan  tanah  ajun  arah  oleh  individu.  Setelah  habis  masa berlakunya, maka tanah tersebut kembali kepada tanah negeri atau menjadi tanah ulayat negri Kerinci  atau  Kota  Sungai  Penuh.  Berdasarkan  uraian  diatas  maka  pada  dasarnya  tanah  ajun arah adalah tanah negeri, atau tanah ulayat yang dikuasai oleh masyarakat persektuan hukum adatnya  atas  izin  pemangku  adat  secara  hukum  adat  dan  berdasarkan  hukum  adat  untuk mendirikan  rumah  bagi  anak  batino  dengan  hak  pakai,  selama  masih  sesuai  dengan peruntukannya. Apabila tidak sesuai lagi dengan peruntukannya maka tanah tersebut kembali menjadi  tanah  negeri  dan  dimungkinkan  orang  lain  untuk  mendapatkan  tanah  ajun  arah tersebut.

## Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap Terhadap Tanah Ajun Arah.
Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN)  adalah  lembaga  pemerintah  nonkementerian  yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan dan perundang-undangan. Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, fungsi dan tugas dari organisasi BPN dan Direktur Jendral Tata Ruang Kementerian Pekerjaan Umum digabung dalam satu lembaga kementerian yang bernama Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi BPN di daerah, dibentuk Kantor wilayah BPN di provinsi dan Kantor Pertanahan di Kabupaten/ kota.
Dalam  pelaksanaan fungsi dan tugas BPN kegiatan yang populer dan siknifikan adalah penyelenggaraan pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah adalah kewajiban bagi pemerintah dan kewajiban bagi pemegang hak atas tanah. Oleh sebab itu pendaftaran adalah tanggung jawab pemerintah  dan  tanggung  jawab  semua  pemegang  hak  atas  tanah.  Menurut  Peraturan Pemerintah Republik  Indonesia Nomor 24 Tahun  1997, tentang Pendaftaran Tanah, Pasal  1 ayat (1), Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secerara terus  menerus,  berkesinambungan  dan  teratur,  meliputi    pengumpulan,  pembukuan,  dan penyajian,  serta  pemeliharaan  data  fisik  dan  data  yuridis,  dalam  bentuk  peta,  dan  daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah hakknya dan hak milik atas satuan rumah sus-un serta  hak-hak  tertentu  yang  membebaninya.  Pasal  1  ayat  (6),  Data  fisik  adalah  keterangan
mengenai letak, batas, dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan  mengenai  adanya  bangunan  diatasnya.  Pasal  1  ayat  (7),  Data  yuridis  adalah keterangan  mengenai  status  hukum  bidang  tanah  dan  satuan  rumah  susun  yang  didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya. Pasal 3, Tujuan pendaftaran tanah adalah :
a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum  kepada pemegang hak atas tanah, bidang tanah satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.
b. Untuk  menyediakan  informasi  kepada  pihak-pihak  yang  berkepentingan  termasuk pemerintah  agar  dengan  mudah  dapat  memperoleh    data  yang  diperlukan  dalam mengadakan  perbuatan  hukum  mengenai  bidang  tanah  dan  satuan  rumah  susun  yang sudah terdaftar.
c. Untuk menyelenggarakan tertib administrasi pertanahan.
Pendaftaran tanah menghendaki adanya kepastian hukum, yaitu kepastian akan subjek hukum,  objek  hukum,  perbuatan  hukum,  dan  hubungan  hukum.  Oleh  sebab  itu  dalam penyelenggaran pendaftaran tanah syarat tersebut harus dipenuhi. Kalau ada salah satu syarat itu tidak dipenuhi, pendaftaran tanah tidak bisa dilaksanakan.
Selama  ini  pendaftaran  tanah  berlangsung  sangat  lambat,  karena  pemerintah melaksanakan  prinsip  sistem  pendaftaran  negatif  yang  dilakukan  secara  sporadis,  yaitu pendaftaran tanah dilakukan terhadap orang yang mengajukan pendaftaran tanah. Disamping itu dibantu dengan PRONA yang dilakukan setiap hari ulang tahun Hukum Agraria tiap-tiap tanggal  24  September.  Namun  demikian  pendaftaran  tanah  berjalan  dengan  lambat,  dan Indonesia akan bisa mencapai sertifikasi tanah secara menyeluruh sekitar 200 tahun lagi.
Untuk mengatasi lambatnya pendaftaran tanah maka pada masa pemerintahan presiden Joko  Widodo  dibuat  Kementerian  baru  bernama  Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang Indonesia  pada  tanggal  27  Oktober  2014,  dimana  BPN  meluncurkan    program  yang  sangat populer yaitu  Program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap atau yang lebih dikenal dengan PTSL.  Program  ini  untuk  menyisir  seluruh  wilayah  terdata  melalui  mekanisme  sertifikasi secara  keseluruhan.  Program  ini  diharapkan  dapat  mempercepat  memenuhi  kebutuhan masyarakat akan legalitas sebuah investasi.
PTSL mengatasi sistem pendaftaran negatif yang hanya menunggu inisiatif masyarakat, bisa  berkomodir  dengan  mekanisme  jemput  bola.  Tim  Satgas  BPN  yang  berpusat  disetiap kantor kelurahan daerah nantinya akan bekerja sama dengan kelurahan untuk mendata wilayah yang belum disertifikat. Program ini melayani seluruh masyarakat baik yang mampu maupun yang tidak mampu. Segala pembiyaan administrasi di Kantor BPN untuk mekanisme sertifikasi seperti biaya ukur, biaya panitia pemeriksa tanah sampai biaya administrasi, diseluruh cabang di Indonesia dibiayai oleh BPN.
Menurut Peraturan Mentri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016, tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematik. Pasal 1  ayat  (1),  Pendaftaran  tanah  Sistematik  Lengkap  yang  selanjutnya  disingkat  PTSL  adalah kegiatan  Pendaftaran  Tanah  untuk  pertama  kali  yang  dilakukan  secara  serentak  bagi  semua objek  Pendaftaran  Tanah  di  seluruh  wilayah  Republik  Indonesia  dalam  suatu  wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang melputi pengumpulan dan penetapan  kebenaran  data  fisik  dan  data  yuridis  mengenai  satu  atau  beberapa  obyek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya.
Pelaksanaan  PTSL  bertujuan  untuk  mempercepat  pemberian  kepastian  hukum  dan perlindungan hukum Hak Atas Tanah masyarakat secara pasti, sederhana, cepat, lancar, aman, adil,  merata  dan  terbuka  serta  akuntabel,  sehingga  dapat  meningkatkan  kesejahteraan    dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara, serta mengurangi dan mencegah sengketa dan
konflik  pertanahan.  Sedangkan  objek  PTSL  meliputi  seluruh  bidang  tanah  tanpa  terkecuali, baik bdang tanah yang belum ada hak atas tanahnya maupun bidang tanah hak, baik merupakan tanah aset pemerintah pusat/pemerintah daerah, tanah Milik Badan Usaha Negara/Badan Usaha Milik  Daerah,  Tanah  Desa,  Tanah  Negara,  Tanah  Masyaraskat  Hukum  Adat,  Tanah  Objek Landreform, dan bidang tanah lainnya.
Menurut bapak Gustizar, S.H. persyaratan yang harus diajukan oleh masyarakat untuk ikut  dalam  program  PTSL,  misalnya  harus  melengkapi  keterangan  waris,  melengkapi  surat- surat dari kelurahan yang menjadi tanggung jawab pemohon, peserta harus melengkapi berkas yang disyarakatkan oleh BPN, jika semua dokumen sudah lengkap, maka menunggu petugas ukur untuk memeriksa ke lapangan. Kelengkapan dokumen pendukung keabsahan dokumen seperti surat penguasaan tanah secara fisik, surat bahwa lahan tersebut tidak bersengketa dan kelengkapannya, pajak yang harus dilengkapi, KTP. Apabila data yuridis lengkap kemudian diukur tanahnya. Masyarakat yang mengajukan sertiikasi tersebut harus memasang patok besi atau patok cor semen untuk mempermudah petugas BPN 11 .
Menurut  Bapak Gustizar, Presiden  Indonesia mentargetkan 126 juta bidang tanah sudah bersertifikat pada tahun 2024. Untuk Kota Sungai Penuh BPN Indonesia mentargetkan 6000 (enam  ribu)  tanah  sudah  disertifikatkan,  pada  tahun  2017,  8000  (delapan  ribu)  tanah  sudah disertifikasi, 9000 (sembilan ribu) tanah sudah disertifikasikan pada tahun 2019. Untuk Kota Sungai  Penuh  target  tersebut  belum  bisa  dipenuhi  oleh  karena  terkendala  dengan  sulit menentukan subjek hukumnya khususnya tanah yang dikuasai dan dimilki berdasarkan hukum adat.  Penguasaaan  dan  pemilikan  tanah  tersebut  antara  lain  adalah  pola  penguasaan  tanah secara gilir ganti dan tanah ajun arah 12 . Menurut Asmar Malik ;
a. Tanah ajun arah harus untuk rumah.
b. Ajun arah diperlakukan untuk tanah hak milik maupun tanah negeri.
c. Lama penguasaan atau hak pakai selagi tiang masih  tategak dan tidak bisa dialihkan (digulung arah).
d. Yang berhak mengajun dan mengarah adalah ninik mamak.
e. Ninik mamak adalah pemimpin luhah.
f. Di kota Sungai Penuh ada 6 (enam luhah) yang masing-masing mempunyai tanah ajun arah negeri,  yaitu :
1) Luhah Datuk Singo Rapi Putih.
2) Luhah Datuk Pemangku Rajo
3) Luhah Datuk Rio Temenggung.
4) Luhah Rio Jayo.
5) Luhah Rio Mediho.
6) Luhah Dusun Bernik 13
Menurut Asmar Malik Adapun tata cara untuk mendapatkan tanah ajun arah adalah :
a. Orang yang berkehendak harus mengundang Ninik Mamak, dan Tengganai.
b. Menyampaikan  maksud  atau  hajat  yang  berkehendak  kepada  Ninik  Mamak  dan Tengganai untuk meminta ajun arah.
c. Menunjung tanlokasi ah yang akan diajun arah yaitu tanah kosong yang tidak ada tiang rumah.
d. Setelah melalui tata cara adat, kemudian Ninik Mamak dan Tengganai melihat lokasi yang dimaksudkan oleh orang yang berkehendak.
e. Kalau tidak ada tiang rumah, baru Ninik Mamak memberi ajaun arah dengan ;
11 wawancara dengan Bapak Gustizar, S.H. Kepala BPN Kota Sungai Penuh, tanggal 2 Juni 2019
12 wawancara dengan Bapak Gustizar Kepala BPN Kota Sungai Penuh tanggal 2 Juni 2019
13 Wawancara dengan Asmar Malik Depati Santi Udo Pertamo Alam, Sungai Penuh, tanggal 19 April 2019
1) Lemang
2) Pisang
3) Menghanguskan meh seemeh.
f. Ketentuan huruf e, dilakukan secaara adat  dengan parno dari tengganai kepada ninik mamak.
Menurut Gustizar, S.H..  Kota Sungai Penuh adalah salah satu daerah di Indonesia yang tanah adatnya masih utuh yaitu ditandai dengan ;
a. Masih adanya wilayah adat.
b. Masih adanya pemangku adat atau fungsionaris adat.
c. Masih adanya hukum adat yang berlaku sampai sekarang.
d. Masih adanya masyarakat persekutuah hukum adat yang patuh dengan hukum adatnya (Wawancara dengan bapak Gustizar, Kepala BPN Kota Sungai Penuh, Sungai Penuh 2 Juni 2019).
Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1960,  pada  Pasal  3  dan  Pasal  5,  pada  dasarnya mengakui keberadaan tanah yang dikuasai dan diatur oleh hukum adat termasuk tanah ulayat seperti tana ajun arah di Kota Sungai Penuh sepanjang tidak bertantangan dengan kepentingan bangsa dan negara dan peraturan yang berada diatasnya.  Dalam kondisi ini BPN Kota Sungai Penuh mengambIl suatu kebijakan  yaitu bagaimana mempertahankan hukum tanah adat agar tidak termakan zaman dan juga tetap  melaksanakan ketentuan yang berkenaan dengan Hukum Pertanahan Nasional.
Kebijakan  yang  dilakukan  oleh  BPN  Kota  Sungai  Penuh  adalah  mempertahankan keberadaan tanah ajun arah. Adapun manfaat bagi BPN Kota Sungai Penuh adalah;
a. Peringatan  bagi  bagi  masyarakat  yang  bermaksud  untuk  mensertifikatkan  tanah diwilayah tanah adat.
b. Dasar  bagi  BPN  untuk  menolak  pendaftaran  tanah  tersebut  berdasarkan  peta  tanah adat 14 .
Bagi  orang  adat  pemetaan  ini  sangat  berguna  sebagai  informasi  objek  tanah  adat  dan kepemilikannya. Dalam pelaksanaan PTSL produk Surat Hak Atas Tanah (SHT) berupa :
a. Sertifikat untuk tanah hak milik.
b. Pengukuran  tanah  terhadap  tanah  yang  bersengketa,  pengukuran  ini  hanya menghasilkan peta tanah, tapi tidak disertifikatkan.
c. Pengukuran tanah bagi yang mempunyai alas hak, tapi tidak disertifikatkan yaitu;
1) Tanah sawah gilir ganti
2) Tanah ajun arah
3) Tanah yang tidak tahu siapa pemiliknya.
d. Bagi  sertifikat  lama  yang  sudah  ada  yang  bersifat  situasai  tanah,  tapi  belum  bersifat kadaster, hal yang dilakukan adalah perbaikan kwalitas data.
Tujuan  PTSL  adalah  untuk  menentukan  kepastian  hukum,  dan  menghindari  konflik  batas. Sampai saat ini atau 2019, BPN Kota Sungai Penuh telah berhasil memetakan tanah ajun arah:
a. Kelurhan Sungai Penuh.
b. Dusun Baru 150 persil
c. Sumur Anyir 60 persil
d. Desa Koto Lolo 120 persil
e. Desa Simpang Tiga Rawang
f. Desa Kota Tuo Tanah Kampung.
Ada 560 tanah ajun arah di Kota Sungai Penuh yang luas per persilnya rata-rata adalah 6m x  9m, atau 9m x 10m. Sampai bulan Juni 2019 baru 30 % tanah ajun arah yang masuk ke dalam  data  PTSL.  Berdasarkan  data  tersebut,  maka  tanah  ajun  arah  sampai  pada  tahap
14 Wawancara dengan bapak Gustizar, S.H., Kepala BPN Kota Sungai Penuh, Sungai Penuh 2 Juni 2019
pemetaan,  dan  tidak  diterbitkan  sertifikat.  Walaupun  demikian  sudah  merupakan  suatu kemajuan  dalam  kepastian  hak  dan  kepastian  data  fisik,  dan  bisa  menjadi  pedoman  bagi masyarakat  dan  BPN  Kota  Sungai  Penuh  dalam  pendaftaran  hak  atas  tanah,  dan  juga  bisa dijadikan  pedoman  untuk  menyelesaikan  konflik  pertanahan.  BPN  Kota  Sungai  Penuh memmpunyai  prinsip  “bahwa  Hukum  Tanah  Adat  di  Kota  Sungai  Penuh  harus    diakui eksistensinya dan dihargai karena merupakan ketentuan adat yang melekat pada persekutuan masyarakat hukum adat, dan tetap melaksanakan ketentuan  Hukum Agraria Nasional.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan:
1. Tanah ajun arah adalah  tanah negeri  atau tanah ulayat yang diatur oleh lembaga adat dan dikuasai oleh pemangku adat yang ditetapkan oleh depati dan ninik mamak , alim ulama, orang  tuo  cerdik  pandai  melalui  musyawarah  adat.  Pola  penguasaan  tanah  ajun  arah dipengaruhi oleh sistem kekerabatan matrilinial  yang membedakan antara anak laki-laki dan perempuan.  Tanah ajun arah adalah tanah negeri yang boleh dipakai oleh anak batino saja untuk mendirikan rumah.  Penguasaan tanah tersebut masih berlangsung sepanjang masih terbukti secara fisik sesuai dengan peruntukannya.
2. Hukum Agraria Nasional Indonesia membenarkan adanya penguasaan tanah secara hukum adat termasuk tanah ajun arah sepanjang tidak bertantangan dengan praturan perundangan yang  ada  diatasnya,  dan  tidak  bertantangan  dengan  kepentingan  bangsa  dan  negara. Pelaksanaan program pemerintah Indonesia dalam rangka Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap tetap terlaksana  walaupun hanya sampai pada tahap pemetaan, karena tanah ajun arah bukanlah tanah individu, dan tanah ajun arah masih bisa diberikan oleh pemangku adat kepada orang lain bila peruntukan untuk mendirikan rumah tersebut tidak kelihatan lagi. Kondisi ini menyebabkan sulit untuk menentukan  kepastian hukum tentang subjek hukum  sebagai salah satu sarat untuk Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap di Kota Sungai Penuh.  Suatu hal positif pada pola penguasa tanah ajun arah ini, menyebabkan tanah adat tidak beralih kepada pihak diluar persekutuan hukum adat, karena orang diluar persekutan hukum adat tidak punya hak untuk menguasai dan memiliki tanah ajun arah.

## Saran
Agar Pemerintah atau BPN Kota Sungai Penuh  melanjutkan proses pemetaan tersebut dan mengkaji untuk kemungkinan  diterbitkannya   sertifikat khusus  atas nama jabatan Ketua Adat atau sejenisnya yang mewakili persekutuan masyarakat hukum adat,  dengan mengadopsi hak menguasai dari negara  seperti yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman, SH., Hukum Adat  Menurut Perundang-undangan Republik Indonesia, Cendana Press, Jakarta, 1984.
Benyamin White dkk, Makalah disampaikan dalam Lokakarya Hukum Tanah, untuk Lembaga- lembaga Swasta Pembina Swadaya Masyarakat Desa, diselenggarakan oleh Sekretariat Bina Desa bekerjasama dengan HKTI, Jakarta 28 Maret 1980
Djakfar, Idris, Laporan Penelitian Hukum Waris Adat Masyarakat Kerinci, Fakultas Hukum Universitaas Jambi.
Doner,  Peter, Land Reform and Economic Develop, Penguin Books Australia Ltd, 1972. Haar, Teer, Beginselen Stelsel van het Aadatrech, JB, Walter Gronengen, Jakarta 1950
L.P.  Hasibuan  Gelar  Patuan  Daulat  Baginda  Nalobi,  Hukum  Agraria  Menurut  Adat Dalihan Natolu, Medan ; Oktober 1989.
Muhammad, Bushar. SH., Pokok pokok Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta 1981

## .
Ningrat, Kuncoro, Kebudayaan Mentalitet dan Pembangunan, Jakarta PT Gramedia, 1987. Nalobi,  LPH  Gelar  Patuan  Daulat  Baginda,  Hukum  Agraria  Menurut  Adat  Dalihan  Natolu,
Medan 1989.
Ningrat, Kuncoro, Kebudayaan Mentalitet dan Pembangunan, Jakarta PT Gramedia, 1987. Santoso, Urip.  Hukum Agraria Kajian Komprehensif, Kencana, Jakarta 2012. Saragih, Jaren.  Pengantar Hukum Adat, Edisi II, Taristo, Bandung, 1984. Soediyat, Iman. Masalah Hak Ulayat di Wilayat Bekas Keresidenan Madura, Prasaran dalam seminar Pengalaman Lapangan dan Kegunaan Hasil Penelitian Madura, 1977.
Yakin,  Rashid.  Menggali  Adat  Lama  Pusaka  Usang,  di  Sakti  Alam  Kerinci,  Sungai  Penuh, 1986,