## PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN: INTERNALISASI NILAI TOLERANSI UNTUK MENCEGAH TINDAKAN DISKRIMINATIF DALAM KERANGKA MULTIKULTURAL
Hamdi Abdullah Hasibuan
Universitas Pendidikan Indonesia
e-mail : hamdihasibuan20@upi.edu

## ABSTRAK
Penanaman nilai toleransi sangat perlu dilakukan pada jenjang pendidikan formal. Mengingat keadaan sosial masyarakat yang multikultur, maka toleransi menjadi nilai yang harus  dijunjung  tinggi.  Keadaan  multikultur  di  masyarakat  kerab  sekali  terjadi  tindakan- tindakan  diskriminatif.  Maka  dari  itu,  penelitian  ini  mengeksplorasi  pendidikan kewarganegaraan  dalam  menginternalisasi  nilai  toleransi  untuk  mencegah  terjadinya tindakan  diskriminatif  dalam  kerangka  multikultural.  Penelitian  ini  menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Dalam penelitian ini, menggunakan sumber data  pertama.  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  menggunakan  studi  literatur. Untuk teknik analisi data dilakukan dengan menggunakan mereduksi data, mendisplay data, melakukan verifikasi dan penarikan kesimpulan. Temuan dalam penelitian ini menemukan bahwa  penanaman  toleransi  dalam  dilaksanakan  pada  setiap  jenjang  pendidikan  formal. Dengan  memasukkan  karakter  toleransi  pada  visi  dan  misi  sekolah,  melalui  program- program  sosial  yang  dilakukan  sekolah,  mengedepankan  unsur  keberagaman  serta  pada setiap kegiatan belajr mengajar. Upaya pembinaan nilai toleransi dapat dilakukan dengan mengedepankan  sinergitas  dari  seluruh  pemangku  jabatan  disekolah.  Melakukan  upaya pembiasaan dalam kehidupan sehari dan melakukan keteladanan. Sehingga internalisasi nilai toleransi tidak hanya sebatas materi pelajaran akan tetapi dapat menjadi kebiasaan sehingga membentuk  sebuah  perilaku.  Dengan  demikian  setiap  siswa  dapat  mencerminkan  warga negara yang baik.
Kata Kunci : Pendidikan Kewarganegaraan, Toleransi, Diskriminatif, Multikultural

## ABSTRACT
Internalization of the value of tolerance needs to be done at every formal education level. Given the multicultural social conditions of society, tolerance is a value that must be upheld. The multicultural situation in a civilized society has experienced discriminatory acts. Therefore,  this  study  explores  civic  education  in  internalizing  the  value  of  tolerance  to prevent discriminatory actions in a multicultural framework. This study uses a qualitative approach  with  descriptive  methods.  This  study,  using  the  first  data  source.  The  data

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 2 (Mei, 2021)
collection technique is done by using a literature study. The data analysis technique is done by using reducing data, displaying data, verifying, and drawing conclusions. The findings in this  study  found  that  the  cultivation  of  tolerance  is  carried  out  at  every  level  of  formal education. By including the character of tolerance in the vision and mission of the school, through social programs carried out by the school, prioritizing elements of diversity and in every teaching and learning activity. Efforts to foster the value of tolerance can be done by prioritizing the synergy of all stakeholders at school. Make habituation efforts in daily life and exemplify. So that the internalization of the value of tolerance is not only limited to the subject matter but can become a habit to form behavior. Thus every student can reflect a good citizen.
Keywords: Civic Education, Tolerance, Discrimination, Multiculturalism

## PENDAHULUAN
Multikulturalisme  paradigma  yang  berkembang  dari  negara  besar  yaitu  Amerika  Serikat. Amerika Serikat sebagai pentolan negara demokrasi, masyarakatnya hidup dengan subur dalam segregasi dan diskriminasi ras. Menurut Setiawan & Setiawan (2016, hlm. 79) “sejarah terjadinya perang saudara pada pertengahan abad ke-19 sebenarnya cikal-bakal lahirnya multikuturalisme di dunia. Abraham Lincoln sebagai pejuang demokrasi dengan politik abolisinya dapat menhapus perbudayakan. Hasilnya perjuangan menempatkan ras negro pada tempat yang layak di Amerika Serikat”.  Hal  ini  membuktikan  bahwa  ras  yang  berbeda  dapat  membaur  dengan  ras  lainnya. Dengan  kata  lain,  kelompok  minoritas  dapat  berbaur  dengan  kelompok  mayoritas  yang  lebih kompleks.
Dewasa  ini,  Indonesia  sebagai  negara  majemuk  memiliki  beragam  suku,  ras,  agama  dan golongan tentu mengisyaratkan adanya suatu perbedaan. Segala perbedaan itu diikat dalam satu semboyan yaitu Bhineka Tunggal Ika. Akan tetapi ke-Bhinekaan itu kerab menjadi tanda tanya untuk  menjadi  simbol  persatuan.  Berdasarkan  jurnal  ilmiah  bahwa  Indonesia  dengan  memiliki keberagaman sering sekali terjadi konflik antar suku, penistaan terhadap agama, diskriminasi ras. Kekerasan bernuansa SARA sering sekali terjadi di Indonesia. Indonesia kaya akan keberagaman budaya akan tetapi keragaman itu kerab sekali terbentur sehingga yang terjadi konflik horizontal diwilayah Indonesia (Adhani, 2014). Pada tataran ideologi Pancasila mengartikulasikan landasan filosifs dan citaa-cita luhur bangsa. Namun, pada tatarannya jauh dari refleksi realitas sosial bangsa Indonesia. Ini sebagian karena penyalah gunaan ideologi nasional ini. Pluralitas etnis dan agama tidak pernah ditangani dengan serius (Hoon, 2017).
Multikultural dapat dipahami sebagai suatu konsep keanekaragaman budaya dan kompleksitas dalam masyarakat. Seyogyanya melalui multikultural masyarakat diajak untuk menjunjung tinggi toleransi, kerukunan dan perdamaian bukan konflik atau kekerasan dalam arus perubahan sosial (Rios & Markus, 2011). Meskipun berada dalam perbedaan sistem sosial berpijak dari pemikiran

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 2 (Mei, 2021)
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
tersebut, paradigma multikulturalisme diharapkan menjadi solusi konflik sosial yang terjadi saat ini.
Akan  tetapi  multikultural  kerab  mengahadirkan  konflik  horizontal.  Beberapa  konflik horizontal yang pernah terjadi di Indonesia seperti, kerusuhan situbondo (1996), kerusuhan kupang (2000), kerusuhan sambas (2000), dan kerusuhan sampit (2001). Untuk saat ini, konflik horizontal mungkin  sudah  tidak  ada.  Masalah  yang  muncul  dari  keberagaman  adalah  berupa  tindakan diskriminatif.
Maka dari itu, dapat dilihat berdasarkan pada survei yang dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi  Manusia  bersama  tim  litbang  bahwa  warga  negara  Indonesia  masih  canggung  menerima keberagaman  yang  terjadi  di  tengah-tengahnya.  Dalam  survei  tersebut  ditemukan  bahwa  81,  9 persen responden mengatakan nyaman hidup dalam keturunanan yang sama. Disi lain, 82,7 persen mengatakan nyaman hidup dalam ras yang sama. Konflik horizontal yang bernuansa diskriminasi ras  dan  etnis  dinilai  terjadi  karena  lemahnya  masyarakat  Indonesia  dalam  memahami  sebuah perbedaan (Bhaskara, 2018).
Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya kerusuhan di manokwari pada tanggal 19 agustus 2019 yang mengandung unsur SARA dan diskriminatif  terhadap ras Papua. Pengunjuk rasa protes di manokwari  yang  berakhir  dengan  rusuh  karena  diantaranya  pernyataan  negatif,  “Kami  orang Papua  dikatakan  sebagai  monyet”  (Pradana,  2019).    Hal  ini  tentu  mencederai  nilai-nilai kemanusiaan  dan  melanggar  hak  asasi  orang  lain  dengan  merampas  kenyamanan  hidup  dan bertempat tinggal.

## Tindakan Diskriminatif Terhadap Ras Dan Etnis Bertentangan Dengan Undang-Undang No 40 Tahun 2008 tentang Diksiminasi Ras Dan Etnis
Dengan mendiskreditkan salah satu ras dan etnis tertentu, tentulah ini tidak sejalan dengan amanah konstitusi alinea pertama. “bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan”. Menurut Sri Soemantri (dalam El Muhtaj, 2012, hlm. 94) “adanya jaminan  terhadap  hak-hak  dasar  setiap  warga  negara  tidak  dapat  dan  tidak  boleh  sewenang- wenangnya kepada warga negaranya”. Lebih lanjut El Muhtaj (2012) bahwa jaminan konstitusi atas  HAM  adalah  bukti  dari  hakikat,  kedudukan,  dan  fungsi  konstitusi  itu  sendiri  bagi  seluruh rakyat Indonesia.
Indonesia  telah  meratifikasi  konvensi  Internasional  tentang  penghapusan  segala  bentuk diskriminasi  Rasial.  Melalui  Undang-Undang  Nomor  29  Tahun  1999  tentang Pengesahan International  Convention  On  The  Elimination  Of  All  Forms  Of  Racial Discrimination 1965.  Sebagai  upaya  untuk  menghapus  seluruh  bentuk  diskriminasi  ras  di Indonesia.  Akan  tetapi  pada  praktiknya,  masih  terdapat  tindakan-tindakan  bernuansa  rasial  di Indonesia.  Selain  telah  meratifikasi  konvensi  Internasioan  tentang  penghapusan  segala  bentuk diskriminasi  rasial.  Indonesia  juga  memiliki  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2008  tentang
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Pengahpusan  Diskriminasi  Ras  dan  Etnis.  Undang-Undang  ini  diberlakukan  untuk  dapat mencegah,  mengatasi,  dan  menghilangkan  praktik  diskriminasi  ras  dan  etnis.  Lagi-lagi  pada praktiknya masih belum memadai.
Tentu  tindakan  diskriminasi  bertentangan  dengan  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis pada Pasal 3 menyatakan bahwa “penghapusan diskriminasi  ras  dan  etnis  bertujuan  mewujudkan  kekeluargaan,  persaudaraan,  persahabatan, perdamaian, keserasian, keamanan, dan kehidupan bermata pencaharian di antara warga negara pada dasarnya selalu hidup berdampingan”. Dengan melakukan tindakan diskriminasi maka tidak akan  dapat  mewujudkan  apa  yang  disebutkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.
Bentuk diskriminasi ras dan etnis merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Hak asasi manusia pada dasarnya hak yang melekat pada diri manusia dan tidak dapat diambil oleh manusia lainnya.  Dengan  melakukan  tindakan  rasial  kepad  manusia  lain  berarti  dengan  sengaja  telah merenggut  harkat  dan  martabat  manusia  itu  sendiri.  Karena  berbicara  mengenai  HAM  artinya berbica  mengenai  dimensi  kehidupan  manusia.  Bahwa  HAM  merupakan  perwujudan  dari  sila kedua Pancasila yaitu sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab. Setiap warga negara dituntut untuk memiliki sikap toleransi dan saling menghormati.

## Intoleransi Masih Mewarnai Kondisi Sosial Masyarakat Indonesia
Menurut Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada tahun 2018, menjelaskan bahwa “para ahli berpandangan bahwa mengenai kondisi sosial budaya, salah satunya mengenai toleransi. Para ahli memandang bahwa dalam lima tahun belakangan toleransi masyarakat masih buruk (62,8 persen)”.  Lagi-lagi alasan mengapa toleransi buruk adalah karena politisasi SARA, stigmatisasi saling  tidak  percaya,  diskriminasi,  kekerasan  terhadap  minoritas,  persekusi,  konflik  sosial  atau horizontal, pragmatisme politik dan lainnya.
Dari  berbagai  permasalahan  yang  terjadi  di  dunia  pendidikan  terkait  multikultural  dan intoleransi menjadi konsen utama untuk memperbaikinya. Wibowo & Wahono, (2017) melakukan revolusi  karakter  bangsa  sangat  penting  dilakukan  dengan  cara  melalui  kebijakan  penataan kembali  kurikulum  pendidikan  nasional  dengan  mengedepankan  aspek  pendidikan kewarganegaraan (civic education) yang menempatkan secara proporsi aspek pendidikan seperti: pengajaran  sejarah  pembentukan  bangsa,  nilai-nilai  patriotisme  dan  cinta  tanah  air,  toleransi, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.
Menurut  Somantri    (Wahab  dan  Sapriya,  2011,  hlm.  316)  menyatakan  bahwa  sebenarnya ontologi PKn yang esensial adalah perilaku warga negara. Perlu disadari bahwa perilaku warga negara itu sangat kontekstual sehingga bidang kajian ini merupakan konteks dimana warga negara itu  hidup  dan  berada.  Konteks  perilaku  yang  dimaksud  adalah  perilaku  yang  ditunjukkan  oleh individu dalam suasana dan kondisi tertentu. Misalnya, bagaimana individu sebagai warga negara
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
ketika  ia  berperilaku  di  rumah  ia  sebagai  anggota  keluarga;  bagaimana  individu  berperilaku, berpikir, bekerja, berbuat.
Berdasarkan hal datas objek kajian PKn meliputi kondisi berprilaku individu pada suasana dan konteks  tertentu.  Warga  negara  mampu  menempatkan  dirinya  pada  suasana  dan  konteks  yang mengharuskannya untuk berbuat dalam lingkungannya. Artinya dengan kecakapan yang dimiliki warga negara harus mampu memposisikan dirinya untuk dapat berperilaku, berbuat dan bertindak di lingkungannya.
Internalisasi nilai toleransi menjadi kunci untuk membentuk warga negara yang berkarakter. Dengan menanamkan toleransi akan menghindari tindakan-tindakan diskriminatif kepada sesama manusia.  Menurut  Komalsari  &  Saripudin  (2017,  hlm.  43)  toleransi  hadir  mengingat  settingan sosial masayrakat Indonesia yang majemuk, ditambah aneka ragam budaya, bahasa, dan agama serta kepercayaan sehingga nilai toleransi merupakan harga mati yang harus dipertahankan guna menciptakan kehidupan yang harmonis terbebas dari konflik yang berkepanjangan dan jatuhnya korban disebabkan sikap intoleran.
Dengan demikin toleransi akan melahirkan sikap saling menghormati dan bekerjasama antara sesama  umat  manusia.  Pendidikan  kewarganegaraan  menjadi  solusi  paling  tepat  untuk menanamkan  sikap  toleransi  karena  pembelajaran  pendidikan  kewarganegaraan  (PKn)  dekat dengan nilai-nilai moral Pancasila.

## PERUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka permasalahan yang akan dikaji adalah :
1. Bagaimana pendidikan kewarganegaraan dalam menginternalisasi nilai toleransi ?
2. Bagaimana toleransi dapat menjadi sebuah kebiasaan  ?

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian kualitatif menurut Al Muchtar (2015) terkait dengan fenomena yang terjadi ditengah masyarakat  dengan  penelitian  secara  mendalam.  Dengan  pendekatan  kualitatif  akan  dihasilkan penelitian  yang  natural  berdasarkan  penelitian  yang  mendalam  yang  dilakukan  oleh  peneliti sebagai bentuk untuk mencari makna dibalik setiap kejadian.
Teknik  pengumpulan  data  melalui  observasi  atau  mengadakan  pengamatan,  wawancara mendalam, dokumentasi dan studi literatur (Sugiyono, 2011). Literatur-literatur yang digunakan ini dijadikan sebagai sumber data utama. Adapun literatur yang digunakan seperti buku, jurnal, makalah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Untuk menganalisis data dilakukan dengan cara mereduksi data, men- display data, verfikasi dan penarikan kesimpulan.
Untuk  meyakinkan  bahwa  data  yang  ditemukan  sudah  valid,  maka  dilakukan  teknik triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pengecekan data kepada pihak ketiga atau sumber data ketiga, guna meningkatkan peluang riset terhadap temuan itu menjadi lebih kredibel (Ali, 2014).

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 2 (Mei, 2021)

## PEMBAHASAN
Pendidikan  Kewarganegaraan  pada  dasarnya  dikembangkan  dalam Citizenship    Education yang  secara  yuridis  tujuannya  sesuai  dengan  tujuan  nasional  negara.  Adapun  tujuan  sistem pendidikan nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yaitu, mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,  berakhlak  mulia,  sehat,  berilmu,  cakap,  dan  menjadi  warga  negara  yang  demokratis  serta bertanggung jawab.
Secara umum tujuan Pendidikan Kewarganegaraan adalah membentuk warga negara yang baik (to be good citizens). Lebih kompleks Husin (2013, hlm.33) menjelaskan bahwa berbicara tentang pendidikan  kewarganegaraan  berbicara  tentang  hak  dan  kewajiban  warga  negara  dalam menjalankan  kehidupan  berbangsa,  bernegara  serta  menjalankan  kehidupan  bermasyarakat (Husein, 2013). Secara khusus tujuan PKn untuk membina moral yang dapat diwujudkan dalam kehidupan  sehari-hari  yang  terpancar  dalam  setiap  perilakunya  meunjukkan  keimanan  dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang beragam (Zuriah, 2010).
Untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita nasional dalam Pendidikan Kewarganegaraan harus mengembangkan segenap potensi warga negara Indonesia sehingga memiliki wawasan, sikap dan keterampilan  kewarganegaraan  yang  terkandung  dalam  setiap  kompetensi  kewarganegaraan. Sehingga diharapkan muncul warga negara yang cerdas dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara.  Adapun  kompetensi  kewarganegaraan  yang  harus dimiliki setiap warga negara yaitu:
1. Civics  Knowledge ,  merupakan  dimensi  pegetahuan  kewarganegaraan  menyangkut kemampuan akademik keilmuan yang dikemukakan berdasarkan teori atau konsep politik, hukum dan moral.
2. Civic  Skill ,  merupakan  dimensi  keterampilan  atau  kecakapan  kewarganegaraan dikembangkan dari pengetahuan kewarganegaraan yang dimaksud agar pengetahuan yang diperoleh menjadi bermakna. Kecakapan kewarganegaraan meliputi kecakapan intelektual dan kecakapan partisipasi.
3. Civic  disposition, merupakan  dimensi  watak  kewarganegaraan  hal  yang  paling  esensial dalam  pendidikan  kewarganegaraan.  Mengisyaratkan  karakter  publik  dan  privat  yang penting bagi pemiliharaan pendidikan kewarganegraan.
Berdasarkan uraian setiap individu warga negara dalam menjawab kemajuan dan tantangan zaman diharuskan untuk dapat memiliki setiap kompetensi kewarganegaraan ( Civic Competence ). Dengan diwujudkannya kompetensi kewarganegaraan dalam setiap diri warga negara maka akan mewujudkan warga negara yang terlibat aktif dalam suatu tatanan negara. Maka benar apa yang dikemukakan Soemantri (dalam Wahab & Sapiya, 2011, hlm. 316) “ontologi PKn yang esensial adalah perilaku warga negara. Konteks perilaku yang dimaksud individu sebagai warga negara berperilaku sebagai anggota keluarga, anggota masyarakat, sebagai warga negara”.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Dalam  hal  ini,  dapat  diartikan  bahwa  kompetensi  kewarganegaraan  mampu  mempengaruhi setiap perilaku yang muncul dari indivdu dalam menjalankan tanggung jawabnya.  Warga negara sebagai  individu  memunculkan  kompetensi  kewarganegaraan  yang  dimilikinya  untuk  dapat menjalankan kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasayrakat sebagai warga negara yang baik. Warga  negara  yang  baik  dilihat  dari  setiap  perbuatan  dalam  masyarakat  multikultur  dalam memahami, menghargai, menjaga perbedaan untuk tetap utuh sebagai sebuah kolaborasi indah dan menjaga nilai filosofis dalam nilai-nilai kebhinekaan.
Berdasarkan  penelitian  terdahulu  oleh  Wibowo  &  Wahono  (2017,  hlm.  202)  “Pendidikan Kewarganegaraan  dalam  kurikulum  2013  berubah  kembali  menjadi  Pendidikan  Pancasila  dan Kewarganegaraan berperan sebagai pendidikan multikultural dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional.  Pada  pasal  37  bagian  penjelasan  Undang- Undang  Nomr  20  Tahun  2003  Pendidikan  Kewarganegaraan  dimaksudkan  untuk  membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air”.
Dengan adanya ketentuan tersebut maka PKn sebagai basis menjalankan sistem multikultural semakin jelas dalam mengembangkan sistem pendidikan di Indonesia. PKn sebagai salah satu pilar yang dapat membangun pendidikan multikultural berlandasakan filosofis Pancasila sebagai upaya membangun watak warga negara Indonesia yang khas dengan identitas budayanya masing-masing (Tuhuteru,  2020).  Sehingga  masyarakat  yang  kompleks  dari  menjadi  sebuah  kolaborasi  indah dalam membentuk sebuah keutuhan bangsa.
Upaya  pengajaran  Pendidikan  Kewarganegaraan  menjadi  sangat  penting  di  setiap  jenjang pendidikan.  Untuk  menanamkan  kompetensi  tersebut  agar  pendidikan  kewarganegaraan  tidak hanya sebatas ajaran materi saja akan tetapi terpatri di dalam diri setiap siswa. Kurikulum 2013 mendukung untuk belajar siswa aktif, atas dasar itulah pengajaran PKn dapat diajarkan melalui kegiatan-kegiatan  yang  bersentuhan  langsung  dengan  peristiwa  kebragaman,  kebudayaan  yang terjadi dimasyarakat. Agar setiap siswa terbangung pemikirannya terkait dengan memahami setiap perbedaan yang ada.
Pembelajaran  yang  melihat  makna  didalam  materi  akademik  yang  dipelajari  dengan  cara menghubungkannya  pada  kehidupan  sehari-hari  yaitu  degan  konteks  keadaan  pribadi,  sosial, kebudayaan  disebut  sebagai  pembelajaran  kontekstual  (Komalasari,  2011).  Pembelajaran kontekstual  ini  diasumsikan  mampu  meningkatkan  kompetensi  peserta  didik.  Lebih  lanjut, pembelajaran  kontekstual  merupakan  salah  satu  wujud  inovasi  pembelajaran  yang  dapat meningkatkan kompetensi kewargangaraan peserta didik.
Peserta didik sebagai warga negara juga menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila kedalam kehidupan  bermasyarakat  agar  dapat  menjaga  keseimbangan  didalamnya.  Pendidikan kewarganegaraan  yang  berlandaskan  pada  falsafah  Pancasila.  Didapatkan  disetiap  jenjang pendidikan, tentunya menjadi pedoman dalam membentuk moralitas anak-anak bangsa. Maka dari pendidikan  kwarganegaraan  dapat  mengembangkan  jiwa,  semangat,  dan  nilai  kejuangan,
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
khususnya  nilai  Pancasila,  Undang-Undang  Dasar  1945,  dilanjutkan  dan  ditingkatkan  disemua jalur dan jenjang pendidikan.
Toleransi menjadi mutlak untuk ditanamkan kepada setiap anak bangsa menjadi sebuah sikap untuk menjaga keharmonisan ditengah perbedaan. Dalam menanamkan sikap toleransi hal yang terpenting adalah memunculkan sikap epoché dalam berteologi. Sikap dalam filsafat fenmenologi modern  mengacu  pada  proses  mengesampingkan  asumsi  dan  keyakinan.  Jika  sikap  ini  tidak dimiliki maka toleransi hanya sebatas basa-basi (Casram, 2016). Sekolah memiliki peran untuk memunculkan sikap toleransi kepada seluruh peserta didik. Upaya  yang dapat dilakukan untuk menanamkan  toleransi  dengan  memberikan  pengetahuan  mengenai  kedamaian,  meningkatkan ketaqwaan  terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa  melalui  program-program  religuitas  disekolah, melakukan  pembinaan  terhadap  seluruh  siswa  mengenai  cara  menghargai  bentuk-bentuk perbedaan,  memberikan  praktik  nyata  mengenai  semnagat  bela  negara,  cinta  tanah  air  dan mengedepankan unsur kebudayaan (Supriyanto & Wahyudi, 2017).
Disisi lain, penanaman toleransi dilakukan dengan penanaman nilai berbagai sikap yang harus dilakukan seperti: 1. Melakukan interaksi yang harmonis; 2. Menanamkan sikap persaudaraan; 3. Menanamkan sikap peduli; 4. Sikap suka bekerjasama. Dengan kata lain melalui pendidikan dan penanaman  toleransi  disekolah  dapat  meminimalisir  terjadinya  tindakan-tindakan  diskriminatif (Japar  et  al.,  2019).  Dengan  mengajarkan  peserta  didik  mengenai  bentuk  perbedaan  dan  cara mengatasi  konflik  sosial  yang  terjadi,  sehingga  bentuk-bentuk  diskriminasi  ras  dan  etnis  dapat dihindari.
Dengan hal ini akan menjadikan warga negara yang berkarakter sesuai dengan fondasi ligatur falsafah  bangsa  yaitu  Pancasila.  Dengan  terintegrasinya  nilai-nilai  toleransi  kedalam  karakter warga negara diharapkan akan membentuk pola pikir, sikap, tindakan, dan kebiasaan serta muncul kesadaran nasional KeIndonesiaan (Najmina, 2018).  Akan banyak yang harus ditanamkan kepada peserta  didik  untuk  mengerti  mengenai  keberagaman.  Bukan  hanya  sebatas  mengerti  bahwa mereka berbeda akan tetapi juga memahami tindakan, perbuatan, kebiasaan yang harus muncul ditengah keberagaman (Totok, 2018).
Pendidikan    kewarganegaraan  praktis  menjadi  suatu  usaha  dalam  meneguhkan  masyarakat multikultural Indonesia yang damai. Dengan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, peserta didik akan dibekali pemahaman yang mendalam terkait bagaimana menyikapi keberagaman dan peserta  didik  juga  ditanamkan  kemampuan  untuk  memahami,  menerima,  dan  menghormati perbedaan-perbedaan  budaya  (Totok,  2018).  Pendidikan  kewarganegaraan  sejalan  dengan pendidikan  multikultural  dan  dapat  mewujudkan  tujuan  pendidikan  nasional.  Hanya  saja  yang perlu diperhatikan adalah konsepsi dan strategi guru dalam megembangkan pembelajaran sehingga konsep  pembelajaran  multikultural  dapat  tersampaikan  sesuai  dengan  nilai-nilai  pendidikan kewarganegaraan (Rahayu, 2017). Senada dengan itu bahwa konsep multikultural akan memiliki relevansi  dengan  negara-negara  yang  memiliki  ideologi  dalam  menerima  keberagaman.  Hanya negara  dengan  ideologinya  harus  memiliki  seni  untuk  mengatur  keberagaman  sehingga  dapat menimbulkan perdamaian bukan kesenjangan bahkan perperangan (Bromley, 2011).
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Upaya  untuk  menanamkan  sikap  toleransi  kepada  setiap  anak  dimulai  pada  jenjang persekolahan.  Dalam  pendidikan  formal  akan  memudahkan  untuk  peserta  didik  menyerap pengetahuan  mengenai  toleransi.  Pengetahuan  ini  dikaitkan  dengan  kondisi  nyata  dalam lingkungannya  sehari-hari.  Hal  ini  disebut  dengan  pendidikan  kontekstual  (Komalasari,  2017). Pembelajaran seperti ini akan memudahkan memberikan pemahaman mengenai toleransi sehingga implementasinya dapat dilaksanakan pada program-program sekolah yang sifatnya berkelanjutan.
Nilai toleransi ini harus dibina mulai dari jenjang sekolah sehingga pembiasaan terjadi pada setiap peserta didik. Agar toleransi dapat menjadi sebuah kebiasaan atau perilaku, sebagaimana Komalasari  &  Saripudin  (2017,  hal.  115-119)  menyatakan  bahwa  karakter  toleransi  dapat dikembangkan menjadi habituasi dari beberapa hal:
1. Melakukan pembiasaan pada satuan pendidikan, di rumah,  dan lingkungan masyarakat;
2. Pembiasaan menjadi peranan penting, maka pembiasaan dilakukan secara terus-menerus;
3. Karakter sebagai sebuah sifat dan respon situasi yang dimanifestasikan dalam tindakan;
4. Dilakukan secara konsisten, terpola yang tidak disadari, dan konstan;
5. Sinergitas  dari  berbagai  pihak  baik  sekolah  maupun  keluarga  megniternalisasi  nilai tleransi;
6. Memberikan stimulus;
7. Memberikan teguran dalam rangka menegakkan kebenaran;
8. Keteladanan: dari seluruh sivitas sekolah.
Jalur  pendidikan  merupakan  langkah  yang  tepat  untuk  mengembangkan  karakter  dengan melibatkan seluruh unsur pendidikan. Penanaman karakter tidak akan berhasil jika hanya dengan transfer ilmu saja, butuh keteladanan untuk membentuk karakter yang melibatkan semua unsur pendidikan.  Serta  andil  dan  partisipasi  dari  semua  stakeholder  pendidikan  untuk  memberikan kontribusi nyata (Hasibuan & Simatupang, 2021).
Dari penjelasan tersebut, bahwa pembinaan nilai toleransi dapat dilakukan dengan berbagai cara  baik  melakukan  pembiasaan,  keteladanan,  teguran  maupun  program-program  yang mendukung untuk penanaman nilai toleransi. Dengan demikian karakter tersebut menjadi perilaku yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
Sebagaimana dikemukakan Budimansyah (2010, hal. 46) menyatakan bahwa karakter manusia yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan tercermin dalam pengakuan atas kesamaan derajaat, tenggang  raja,  tidak  semena-mene  dan  toleransi  serta  mengembangkan  sikap  hormat- menghormati.
Pembinaan nilai toleransi juga dapat dilakukan pada jenjang pendidikan formal dapat berupa: (1) memaksimalkan pengembangan toleransi diberbagai kegiatan disekolah baik dikelas maupun ekstrakurikuler; (2) lebih terstruktur dan konsisten dalam menjalankan program untuk memberikan ruang pada pembinaan toleransi; (3) melakukan singergitas terhadap seluruh pemangku jabatan disekolah;  (4)  memberikan  kesempatan  seluas-luas  pada  kegiatan  yang  bersifat  sosial;  (5)
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
memberikan fasilitas kepada guru PKn untuk mengembangkan karakter toleransi kepada peserta didik.
Dengan demikian, pembinaan terhadap nilai toleransi tersebut harus masuk dalam visi dan misi setiap sekolah. Maka pembinaan terhadap toleransi bukan hanya sebatas penyampaian materi saja melainkan benar-benar terjadi dalam bentuk perilaku peserta didik.
Mengingat settingan sosial di masyarakat adalah kumpulan dari berbagai etnis. Maka toleransi menjadi  nilai  yang  harus  ada  dalam  setiap  diri  manusia.  Dengan  begitu,  konflik  yang  bersifat diskriminatif dapat dihindari dengan nilai toleransi yang hadir dalam setiap perilaku manusia.
Dalam  kerangka  Multikultural  menekankan  pada  pemahaman  untuk  menerima  sebuah perbedaan yang ada dalam kehidupan masyarakat. Secara hakiki multikultural pengakuan akan martabat manusia yang hidup dalam komunitasnya. Dengan demikian setiap individu diharuskan menghargai  sekaligus  merasa  bertanggungjawab  hidup  dalam  komunitasnya  (Rahim,  2012). Menurut Setiawan & Setiawan (2016, hlm. 94) menyatakan bahwa dalam kerangka multkultural sudah menjadi konsekuensi untuk menghargai heterogenitas.
Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan menjadi kajian yang pantas, untuk membentuk karakter  peserta  didik,  dengan  menanamkan  dan  mengembangkan  toleransi.  Pendidikan Kewarganegaraan  telah  memiliki  misi  untuk  membentuk smart  and  good  citizen. Dalam ketercapaiannya  misi  PKn  tersebut,  dapat  dilihat  dari  perilaku  warga  negara  dalam  kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.
Pendidikan Kewarganegaraan khususnya di Indonesia mengajarkan bagaimana seorang warga negara  untuk  mampu  menjadi  individu  yang  memiliki  kecerdasan  dan  berkarater  baik  sesuai dengan nilai-nilai pancasila.
Dalam  penelitian  ini  telah  memberikan  sisi  lain  dalam  menginternalisasi  nilai  toleransi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitin yang pernah ada, terletak pada pendalaman internalisasi nilai  toleransi  dalam  menjadi  sebuah  kebiasaan  (habituasi).  Penelitian  ini  telah  menyajikan perluasan konsep nilai toleransi dalam menghindari tindakan diskrimintif. Sekaligus memberikan wawasan keterkaitan nilai toleransi dalam kerangka multikultural.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Tindakan diskiminatif tidak dapat dihindari, karena itu merupakan konsekuensi dari hadirnya multikultural. Sehingga tak heraan banyak terjadi tindakan-tindakan diskriminasi ras dan etnis di Indonesia.  Upaya  meminimalisir  tindakan  diskriminatif  adalah  dengan  mengedepankan penanaman karakter kepada warga negara pada jenjang pendidikan formal. Untuk menghindari tindakan diskriminatif dalam domain yang luas maka penanaman karakter harus dimulai sejak dini.

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 2 (Mei, 2021)
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Pendidikan  kewarganegaraan  dapat  menjadi  jawaban  dalam  membentuk  karakter  warga negara. Pada jenjang pendidikan formal pendidikan kewarganegaraan dapat membentuk peserta didik  yang  berkarakter.  Nilai  toleransi  menjadi  karakter  yang  harus  dijunjung  tinggi  dalam kerangka  multikultural.  Toleransi  dapat  diinternalisasikan  ke  dalam  program-program  kegiatan sekolah maupun masuk kedalam visi dan misi sekolah.
Upaya pembinaan toleransi menjadi sebuah kebiasaan dapat dilakukan dengan memenafaatkan berbagai  pihak  untuk  ikut  terlibat,  memberikan  keteladanan  serta  memberikan  ruang  untuk membuat program yang berkenaan dengan keadaan nyata.

## Rekomendasi
Dari  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  rekomendasi  kepada  berbagai  pihak  baik pemerintah maupun sekolah untuk menguatkan pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk karakter bangsa. Penanaman karakter adalah hal yang harus dilakukan untuk mewujudkan warga negara yang smart and good citizen

## UCAPAN TERIMA KASIH
Puji syukur kepada Rabb yang pertama tanpa akhir dan akhir tanpa permulaan. Dialah yang maha perkasa dan maha bijaksana. Senantiasa melimpahkan segala kasih dan sayang tanpa batas. Maha  suci  Engkau  dari  segala  atribut  yang  tidak  pantas  disemat  kepadaNya.  Sholawat bermutiarakan  salam  kepada  Nabi  junjungan  alam,  fenomena  alam  yang  tampak  sempurna, manusia pilihan, Nabi Muhammad SAW semoga kita mendapatkan pertolongan di akhir zaman nanti.
Ucapan terimkasih sedalam-dalam tersampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam  terselesaikan  penelitian  ini.  Berkat  bantuan  berbagai  pihak,  semoga  kelak  penelitian  ini berguna dan bermanfaat bagi banyak kalangan.

## DAFTAR PUSTAKA Peraturan Perundangan-undangan:
Undang-Undang  Nomor  29  Tahun  1999  tentang  Pengesahan International  Convention  On  The Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination 1965.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis
Buku:
Ali, M. (014). Memahami Riset Perilaku Dan Sosial . Jakarta: Bumi Aksara.
Al Muchtar, S. (2015). Dasar Penelitian Kualitatif. Bandung: Gelar Pustaka Mandiri.

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 2 (Mei, 2021)
Budimansyah, D. (2010). Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Membangun
Karakter Bangsa . Bandung: Widya Aksara Press.
Husin, S. 2013. Ilmu dan Pendidikan Kewarganegaraan . Medan: Unimed Press
Komalasari, K. (2017 )Pembelajaran Kontekstual Konsep dan Aplikasi . Bandung: Refika Aditama.
Komalasari & Saripudin (2017). Pendidikan Krakter Konsep dan Aplikasi Living Value Education. Bandung: Refika Aditama.
El Muhtaj, M. (2012). Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia Dari UUD 1945 Sampai Dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002. Jakarta: Kencana.
Setiawan & Setiawan. (2016). Studi Masyarakat Indonesia . Medan: Madenatera.
Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R &D . Bandung: Alfabeta CV.
Wahab dan Sapriya. (2011 ).  Teori Dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan . Bandung: Alfabeta CV.

## Jurnal Ilmiah/Majalah:
Adhani,  Y.  (2014).  Konsep  Pendidikan  Multikultural  Sebagai  Sarana  Alternatif  Pencegahan Konflik. SOSIO DIDAKTIKA: Social Science Education Journal , 1 (1). https://doi.org/10.15408/sd.v1i1.1211
Bromley, P. (2011). Multiculturalism and human rights in civic education: The case of British Columbia, Canada. Educational Research , 53 (2), 151–164. https://doi.org/10.1080/00131881.2011.572363
Casram, C. (2016). Membangun Sikap Toleransi Beragama dalam Masyarakat Plural. Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya , 1 (2), 187–198.
https://doi.org/10.15575/jw.v1i2.588
Hasibuan, H. A., & Simatupang, E. (2021). Peran tradisi boteng tunggul dalam memperkuat civic culture masyarakat adat lombok . 18 , 19–36. https://doi.org/10.24114/jk.v18i1.22620
Hoon,  C.  Y.  (2017).  Putting  Religion  into  Multiculturalism:  Conceptualising  Religious Multiculturalism in Indonesia. Asian Studies Review , 41 (3), 476–493. https://doi.org/10.1080/10357823.2017.1334761
Japar,  M.,  Irawaty,  I.,  &  Fadhillah,  D.  N.  (2019).  Peran  Pelatihan  Penguatan  Toleransi  Sosial Dalam  Pembelajaran  Pendidikan  Pancasila  Dan  Kewarganegaraan  Di  Sekolah  Menengah

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 2 (Mei, 2021)
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Pertama. Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial , 29 (2), 94–104.
https://doi.org/10.23917/jpis.v29i2.8204
Komalasari, K. (2011). Kontribusi Pembelajaran Kontekstual untuk Pengembangan Kompetensi Kewarganegaraan  Peserta  Didik  SMP  di  Jabar  1. Artikel , XXVII (1),  47–55. file:///C:/Users/OKE/Downloads/311-110-1-PB.pdf
Najmina,  N.  (2018).  Pendidikan  Multikultural  Dalam  Membentuk  Karakter  Bangsa  Indonesia.
Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial , 10 (1), 52. https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i1.8389
Rahayu,  M.  (2017).  Keragaman  di  Indonesia  dan  Politik  Pengakuan  (Suatu  Tinjauan  Kristis). Jurnal Pemikiran Sosiologi , 4 (2), 1. https://doi.org/10.22146/jps.v4i2.28577
Rahim, R. (2012). A . Pendahuluan Indonesia . Sebagaimana diketahui , Indonesia adalah negara suatu  keniscayaan  yang  tidak  bisa  dielakkan  ,  sekaligus  Indonesia  berbicara  dalam  satu bahasa  nasional  .  Ali  Maksum  menggambarkan  bahwa  bangsa  Indonesia  adalah  bangsa yang masyara . XII , 161–182.
Rios, F., & Markus, S. (2011). Multicultural education as a human right: Framing multicultural education  for  citizenship  in  a  global  age. Multicultural  Education  Review , 3 (2),  1–35. https://doi.org/10.1080/23770031.2009.11102882
Supriyanto, A., & Wahyudi, A. (2017). Skala karakter toleransi: konsep dan operasional aspek kedamaian,  menghargai  perbedaan  dan  kesadaran  individu. Counsellia:  Jurnal  Bimbingan Dan Konseling , 7 (2), 61. https://doi.org/10.25273/counsellia.v7i2.1710
Totok,  T.  (2018). Jurnal  Pendidikan  Ilmu-Ilmu  Sosial  Peneguhan  Masyarakat  Multikultural Indonesia melalui . 10 (1), 21–30.
Tuhuteru, L. (2020). Peran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Pembinaan Karakter Sikap Dan Perilaku Generasi Muda Pasca Konflik Sosial Ambon. JURNAL PEKAN : Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan , 5 (1), 15–27. https://doi.org/10.31932/jpk.v5i1.702
Wibowo, A. P., & Wahono, M. (2017). Pendidikan Kewarganegaraan: usaha konkret memperkuat multikulturalisme di Indonesia. Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan , 14 (2), 196– 205. https://doi.org/10.21831/civics.v14i2.16043
Zuriah,  N.  (2010).  Pendidikan  Kewarganegaraan  Multikultural  Sebagai  Wahana  Pendidikan Hukum  Dan  Kesadaran  Berkonstitusi. Jurnal  Wawasan  Yuridika , 23 (2),  207–222. https://doi.org/10.25072/jwy.v23i2.13

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 2 (Mei, 2021)

## Website :
Bhaskara, I. L. A. (2018). Survei Komnas HAM: Diskriminasi Etnis & Ras Masih Terus Ditolerir.
Tirto.Id .
Pradana,  A.  (2019).  Manokwari  Rusuh:  'Kami  Orang  Papua  Dikatakan  Sebagai  Monyet. BBC News
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)