Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 3 Juli 2020 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-6753

## Keterlibatan Organisasi Eksternal Dalam Penyusunan RPJM desa Di Desa Bringinan Jambon Ponorogo
1 Rizky Yoga Dwi Cahya, 2 Robby Darwis Nasution
12 FISIP, Universitas Muhammadiyah, Ponorogo Email: 1 rizkyyoga017@gmail.com, 2 darwisnasution69@gmail.com
Abstrak. Perubahan  sosial  mendorong  masyarakat  untuk  lebih  maju  lagi  dalam  menyatukan aspirasinya dan membentuk sebuah organisasi  yang independent. Di Desa Bringinan terbentuknya salah  satu  organisasi  eksternal  yaitu  KOPI  (Komunitas  Pekerja  Imigran).  Organisai  eksternal  ini tidak  hanya  berfokus  pada  kegiatan  sosial  saja  tetapi  organisasi  ini  membantu  pemerintah  desa dalam  penyusunan  RPJMDesa,  progam-progam  organisasi  ini  juga  menginisiasi  pemerintah  desa dalam melakukan pendataan tentang masyrakat Desa Bringinan sehingga mendapatkan data akurat yang  akan  di  jadikan  acuan  pemerintah  desa  bringinan  dalam  melakukan  penyusunan  RPJMDesa. Hal  ini  menjawab  beberapa  permasalahan  yang  terjadi  dimasyarakat,  yakni  kurangnya  partisipasi masyarakat  dalam  penyusunan  RPJMDesa.  Dengan  adanya  organisasi  eksternal  KOPI,  aspirasi masyarakat  dapat  tersalurkan  dan  penyusunan  RPJMDesa  akan  lebih  efektif.    Penelitian  ini menggunakan jenis penelitian kualitatif desktriptif. Sumber data yang di gunakan ini ada dua jenis yaitu sumber data primer dan data sekunder. Teknik pemilihan informan yang di pilih adalah teknik proposive  sampling dengan  informan  yang  di  pilih  Kepala  Desa  Bringinan,  Pembimbing  KOPI (lsm), dan anggota KOPI. Kesimpulan dari penelitian adalah keterlibatan organisasi eksternal dalam melakukan  penyusunan  RPJMDesa  dengan  cara  melakukan  pendataan  masyrakat  desa  secara langsung  sehingga  mendapatkan  hasil  yang  akurat  sehingga  mempermudah  pemerintah  Desa Bringinan  dalam  menyaring  aspirasi  masyarakat  Desa  Bringinan  dan  memasukannya  ke  RPJM Desa
Kata kunci : Keterlibatan, Organisasi eksternal, RPJMDesa
Abstract. Social change pushes people forward to unite their aspirations and form independent organizations.  In  the  village  of  Bringin,  an  external  organization  was  formed,  the  KOPI (Community of Immigrant Workers). This external organization not only supports social activities, but  this  organization  helps  the  village  government  in  the  village  medium  term  development  plan, programs, the organization also initiates the village government in conducting data collection on the community.  prepare  the  village  medium  term  development  plan.  This  answers  a  number  of questions  that  occur  in  the  community,  namely  participation  in  the  preparation  of  the  village medium term development plan. With the existence of an external organization KOPI, community aspirations can be channeled and make the village medium term development plan more effective. This research uses descriptive qualitative research type. Data sources used are of two types, namely primary  data  sources  and  secondary  data.  The  selected  informant  selection  technique  is  the proportional sampling technique with the informant selected by the Head of the Bringin Village, the KOPI Advisor (NGOs), and the KOPI members. The conclusion of the research is the participation of  external  organizations  in  conducting  the  village  medium  term  development  plan  by  directly collecting  data  from  the  village  community  to  produce  accurate  results  making  it  easier  for  the village government of Bringin in filtering the aspirations of the people of the village of Bringin and including it in the village medium term development plan.
Keywords: Involvement; External organization; Village medium term development plan
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 3 Juli 2020 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-6753

## PENDAHULUAN
Pembangunan  desa  merupakan  salah satu pemanfaatan untuk salah satu kesejahteraan  masyarakat  yang  nyata,  baik dari segi perekonomian masyarakat, kesempatan  lapangan  pekerjaan,  kesempatan usaha,  aspek  dalam  pengambilan  keputusan maupun  indeks  pembangunan  manusia  (SE Mendagri No 414.2/1408 PMD Tahun 2010). Menurut  UU  No.  6  tahun  2014,  untuk mencapai  pembangunan  desa  yang  ideal, pembangunan  dalam  desa  melalui  tahapan dengan adanya perencanaan dan pengawasan. RPJMDesa merupakan dokumen perencanaan untuk  periode  6  (enam)  tahun  yang  memuat isi  visi  dan  misi  kepala  desa,  arah  kebijakan desa, kegiatan desa, penyelenggaraan kebijakan, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa (Permendagri No  114  tahun  2014).  Dalam  penyusunan RPJMDesa melibatkan partisipatif masyarakat agar  terciptanya  rencana  pembangunan  yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Rahman (2012) mengatakan adanya partisipasi  masyarakat  semakin  membuka peluang  rencana  pembangunan  desa  yang sesuai  dengan  harapan  dan  kebutuhan masyarakat. Di Kabupaten Ponorogo tepatnya di  Desa  Bringinan  Kecamatan  Jambon pembentukan  RPJMDesa  melibatkan  salah satu  organisasi  eksternal  dengan  bimbingan Infest dari Yogyakarta dengan kontrak selama 3 tahun. organisasi eksternal ini adalah (PMI) Pekerja  Migran  Indonesia,  menurut  Barno selaku  Kepala  Desa  mengatakan  dengan adanya  organisasi  ini  penyusunan  RPJMDesa dengan  melibatkan  beberapa  anggota  seperti Pejabat  Desa,  BPD,  Tokoh  Masyarakat  akan lebih  tercipta  rencana  pembangunan  desa yang  sesuai  harapan  masyarakat.(Rahman  et al., 2014) Penelitian SEPTIANA (2015) mengatakan bahwa 2015-2020 terdapat keterlibatan  masyarakat,  di  tahap  keadaan desa  dan  pembahasan  RPJMDesa  partisipasi masyarakat  pada  suatu  wilayah  atau  suatu kegiatan  tentu  memiliki  karakterisitik  yang beragam dari segi bentuk maupun karakteristiknya. Berkaitan hal tersebut SLAMET  (1992)  mengatakan  bahwa  bentuk partisipasi  masyarakat  dalam  keikutsertaan
pembangunan desa dan penyusunan RPJMDesa  dapat  dikategorikan  menjadi  3 yaitu  bentuk  partisipasi  dalam  perencanaan, bentuk  partisipasi  dalam  pelaksanaan,  dan bentuk partisipasi dalam pemanfaatan. Bentuk partisipasi dalam perencanaan dapat dikategorikan  kehadiran  masyarakat  dalam rapat penyusunan RPJM Desa, kritik masyarakat, atau penyampaian saran. Masyarakat    Desa  Bringinan  terkadang  tidak berani untuk menyampaikan aspirasinya maka pemerintah  Desa  Bringinan  mempunyai inovasi  dibentuknya  suatu  wadah  aspirasi masyarakat  yang  di  dalamnya  beranggotakan masyarakat Desa Bringinan dengan perangkat Desa Bringinan sendiri.(RAHMA FITRIAYU SARI, 2019) Perubahan sosial mendorong
masyarakat  untuk  lebih  maju  lagi,  dengan menyatukan aspirasi, dan menyuarakan sebuah  kampanye  dengan  membentuk  suatu organisasi yang bersifat independent. Organisasi  adalah  salah  satu  kelompok  orang dalam  suatu  wadah  untuk  mencapai  tujuan bersama,  organisasi  masyarakat  dan  (LSM) Lembaga  Swadaya  Masyarakat  atau  istilah lainnya Non-Govermmental Organization
(NGO)  memegang  peranan  penting  sebagai pilar demokrasi yang mewujudkan masyarakat  sipil  ( civil  society) yang  mampu memperjuangkan hak-hak rakyat dalam kehidupan bernegara. Di Indonesia organisasi masyarakat  dan  LSM  sudah  di  atur  dalam Pasal  28  Undang-  Undang  Dasar  1945.  Ada beberapa  jenis  organisasi  yang  terbentuk  di masyarakat  yaitu  LSM,  Yayasan  sosial, organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan  dan  organisasi  yang  di  dasarkan oleh profesi. Di dirikan organisasi masyarakat ini didasari oleh kesamaan aspirasi, kepentingan, kegiatan, dan tujuan berpartisipasi  dalam  pembangunan  demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berlandaskan Pancasila  dan  Undang-  Undang  1945. Organisasi  adalah  suatu  wadah  atau  tempat berkumpulnya  sekelompok  orang  untuk bekerja  sama  secara  rasional,  sistematis, terkendali,  dan  terpimpin  untuk  mencapai suatu  tujuan  tertentu  dengan  memanfaatkan sumber daya yang ada.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 3 Juli 2020 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-6753
Purnama  Sari  (2008),  menyatakan bahwa  partisipasi  masyarakat  dalam  proses perencanaan  pembangunan  di  Kecamatan Cibadak,  Kabupaten  Sukabumi  masih  lemah karena  beberapa  tahapan  proses  perencanaan pembangunan  masing-masing  desa  belum  di laksanakan dan keterlibatan masyarakat dalam penentuan  prioritas  progam  di  tingkat kecamatan  belum  terwujud.  Hal  ini  berbeda dengan  Desa  Bringinan  Kecamatan  Jambon Kabupaten Ponorogo. Penyusunan RPJMDesa dengan  melibatkan  kepala  desa,  BPD,  peran aktif  tokoh  masyarakat  serta  organisasi eksternal  desa  yakni  KOPI.  Hal  ini  menjadi menarik karena dalam penyusunan RPJMDesa,  Desa  Bringinan  merupakan  satu- satunya  desa  yang  melibatkan  organisasi eksternal  desa.  Selain  itu  jika  kita  melihat undang-undang  terkait  dengan  penyusunan RPJMDesa  maka  keterlibatan  masyarakat akan  diwakili  oleh  tokoh  masyarakat  dan BPD.  Maka  dari  itu  apa  yang  terjadi  di  desa Bringinan  dengan  mengikut  sertakan non- govermental  organization (LSM) KOPI dalam penyusunan RPJMDesa menarik diteliti  lebih  lanjut.  Dimana  fokus  yang menarik  diteliti  adalah  keterlibatan  KOPI dalam  penyusunan  RPJMDesa  serta  seberapa besar  pengaruh  organisasi  eksternal  dalam penyusunan RPJM Desa?

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian kualitatif.  Penelitian  ini  menekankan  pada proses induktif yang mulai dari pengumpulan data lalu ke tema umum menuju ke teori atau kosep  tertentu.  Informan  dari  penelitian  ini adalah  Kepala  Desa  Bringinan,  Pembimbing dari KOPI, dan anggota KOPI. Sesuai dengan jenis  penelitian,  bahwa  penelitian  kualitatif tidak  menggunakan  pendekatan  populasi  dan sampel tetapi yang digunakan adalah pendekatan  secara  berlangsung  intensif  ke informan yang akan dijadikan sebagai sumber data  dalam  melakukan  penelitian  ini.  Alasan mengambil  Desa  Bringinan  karena  terdapat salah satu orgnaisasi eksternal yang beranggotakan  pekerja  imigrsn  yang  ikut dalam  melakukann  penyusunan  RPJM  Desa. Pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini melalui  observasi,  wawancara  mendalam  dan studi literatur. Observasi merupakan
pengamatan  yang  di  dalamnya  peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku  dan  aktifitas  individu–individu  di lokasi  penelitian.  Wawancara  adalah  bentuk kegiatan  dengan  cara  menanyakan  langsung pada  sumber  informasi.  Sumber  sekunder dalam penelitian ini adalah berupa buku, teks dan  karya  ilmiah  sejenis  lainnya.  Teknik analisis  data  menggunakan  analisis  deskriptif kualitatif,  yaitu  memberikan  suatu  gambaran tentang kenyataaan yang ada untuk selanjutnya  dianalisa  guna  dapat  menemukan hasil  yang  akhirnya  dapat  ditarik  kesimpulan dan  dijadikan  landasan  dalam  memberikan saran-saran dan pendapat dari penulis.  (Raco, n.d.)
Hasil dan pembahasan a. Teori  Organisasi
Teori  organisasi  yang  berkembang mulai  awal  abad  ke  29  di  gunakan  ke dalam  teori  organisasi  klasik  atau  disebut juga  teori  tradisioanal  atau  mesin.  Pada masa  ini  organisasi  divisualkan  sebgai kelompok orang yang membenruk lembaga-lembaga  tiap  bagian  organisasi tersebut memiliki spesialisasi dab sentralisasi  dalam  tugas  dan  wewenang. Definisi  organisasi  menurut  teori  klasik, organisasi  merupakan  suatu  hubungan, kekuasaan,  tujuan,  peranan,  kegiatan- kegiatan, komunikasi dan faktor-faktor lain apabila orang bekerjasama.
Teori ini biasa disebut dengan “Teori Tradisional”  atau  disebut  juga  “Teori Mesin”.  Dalam  teori  ini  organisasi digambarkan sebuah lembaga yang tersentralisasi dan tugas-tugasnya terspesialisasi  serta  memberikan  petunjuk mekanistik  structural  yang  kaku  tidak mengandung kreativitas. Teori organisasi birokrasi
berkembang  dalam  ranah  ilmu  sosiologi dan menekankan pada aspek legal rasional.
Legal  dalam  hal  ini  dimaknai  sebagai bentuk wewenang yang dirumuskan dengan  jelas  berkaitan  dengan  aturan prosedur  dan  peranan  masing-masing elemen.  Sementara  rasional mengacu  pada suatu  tujuan  yang  jelas  dan  ditetapkan bersama.  Lubis  dan  Husaini  (1987) mengatakan bahwa yang dimaksud dengan
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 3 Juli 2020 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-6753
organisasi adalah suatu kesatuan sosial dari sekelompok  manusia,  yang  berinteraksi menurut suatu pola tertentu sehingga setiap anggota  organisasi  memiliki  fungsi  dan tugasnya  masing-masing,  yang  sebagai satu  kesatuan  mempunyai  tujuan  tertentu dan  mempunyai  batas-batas  yang  jelas, sehingga  bisa  dipisahkan  secara  tegas  dari lingkungannya.  Menurut  Sutarto  (1985) bahwa organisasi adalah sistem yang saling berpengaruh  antar  orang  dalam  kelompok yang  bekerjasama  untuk  mencapai  tujuan tertentu.  Menurut  Herbert  and  Gullet bahwa yang dimaksud dengan pengorganisasian  merupakan  proses  yang mana  struktur  suatu  organisasi  dibuat  dan ditegakan.  Proses  ini  meliputi  ketentuan dari  kegiatan-kegiatan  yang  spesifik  yang perlu  untuk  menyelesaikan  semua  sasaran organisasi, pengelompokan kegiatan tersebut  berkaitan  dengan  susunan  yang logis, dan tugas dari kelompok kegiatan ini bagi  suatu  jabatan  atau  orang  yang bertanggung  jawab.  Barnard  berpendapat bahwa  organisasi  adalah  suatu  sistem aktivitas  kooperatif  antara  dua  orang  atau lebih.
Organisasi merupakan
pengelompokan  orang-orang  ke  dalam aktivitas  kerjasama  untuk  mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sedangkan pengorganisasian  adalah  aktivitas  orang- orang  dalam  mengelompokan,  menyusun dan  mengatur  berbagai  macam  pekerjaan yang perlu diselenggarakan untuk mencapai  tujuan  pendidikan  dalam  (Henry Fayol, 1974). Organisasi merupakan
penugasan  orang-orang  ke  dalam  fungsi pekerjaan  yang  harus  dilakukan  agar terjadi aktivitas kerjasama dalam mencapai tujuan.
Sedangkan pengorganisasian merupakan penyusunan dan pengelompokan bermacam-macam
pekerjaan  berdasarkan  jenis  pekerjaan, urutan  sifat  dan  fungsi  pekerjaan,  waktu dan kecepatan(Tim, n.d.)
b. Konsep Collaborative governance
Ansell and gash menjelaskan setrategi  baru  dari  pemerintah  disebut sebagai  pemerintahan  kolaboratif  atau collaborative  governance .  Bentuk  dari governace yang melibatkanberbagai
stakeholders  atau  pemangku  kepentingsn secara  bersamaan  di  dalam  sebuah  forum dengan aparatur pemerintah untuk membuat keputusan Bersama. (Ansell dan Alison, 2007:543)(Governance et al., n.d.) Lebih  lanjut  menurut  Ansel  dan  Gash, collaborative  governance adalah  suatu pengaturan pemerintahan dimana satu atau lebih  lembaga  pubik  secara  langsung melibatkan  para  pemangku  kepentingsn non-pemerintah dalam proses pengambilan  keputusan  kolektif  yang bersifat formal, beroriantasi pada consensus,  dileberaktif  yang  bertujuan untuk membuat dan menerapkan kebijakan  public  serta  mengelola  progam ataupun  aset  public.(Governance  et  al.,
n.d.)
O’lyn  dan  Wanna  mengartikan kolaborasi  sebagai  bekerja  sama  atau bekerja  sama  dengan  orang  lain.  Hal tersebut  menyiratkan  bahwa  seseorang aktor atau seorang individu atau kelompok atau  organisasi  orang  melakukan  kerja sama  dengan  yang  lainya  hal  tersebut sangat bervariasi.(Wargadinata, n.d.)
Sejalan dengan definisi yang disampaikan Dwiyanto,  Sink  menjelaskan  kerjasama kolaboratif sebagai proses dimana organsiasi-organisasi  yang memiliki suatu kepentingan  terhadap  suatu  masalah tertentu  berusaha  mencari  solusi  yang ditentukan  secara  bersama  dalam  rangka mencapai  tujuan  yang  mereka  tidak mencapainya
secara sendiri- sendiri.(Febrian, 2016) Collaborative  governance menurut Ratner  terdapat  tiga  fokus  fase  atau  tiga tahapan yang merupakan proses kolaborasi dalam tata kelola
pemerintahan.  (Ratner,  2012:5)  dapat dilihat  pada  gambar  berikut  ini  mengenai permasalahan dan stakeholders lain saling mendengarkan  setiap  permasalahan  yang diterangkan oleh setiap stakeholders yang terlibat. Kemudian memperhitungkan mengenai  peluang  dalam  penyelesaian setiap permasalahan yang telah diidentifikasi, seperti solusi dari permasalahan  yang  akan  terjadi.  Setiap stakeholders memiliki  kewenangan  yang
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 3 Juli 2020 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-6753
sama  dalam  menentukan  kebijakan  pada setiap permasalahan
yang telah diidentifikasi dan memperhitungkan peluang  berupa achievment yang  dapat diperoleh  dari  masing-masing  pihak  yang terlibat. Pada dasarnya, fase ini merupakan  fase  saling  mendengarkan mengenai  permasalahan  dan  kesempatan untuk  dapat  memanfaatkan  dari  setiap permasalahan  yang  diterangkan  oleh masing-masing stakeholders. (Irawan, 2017)
Collaborative Governance juga diartikan  sebagai  sebuah  pengaturan  yang mengatur  satu  atau  lebih  lembaga  publik secara langsung terlibat dengan pemangku kepentingan  non  publik  dalam  proses pengambilan  keputusan  kolektif  bersifat formal, berorientasi konsensus, dan musyawarah yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan  publik  atau  mengelola  program atau aset publik. (Ansell dan Gash. 2007.)
Tulisan ini mencoba menganalisis potensi pembangunan kawasan perdesaan berbasis
Collaborative Governance untuk membantu  berbagai  pihak  yang  akan mengembangkan dan mengimplementasikan pembangunan kawasan perdesaan dalam bentuk kebijakan  maupun  penelitian.(Febrian, 2016)
Jika  dapat  kita  simpulkan  secara lebih  sederhana  bahwa collaborative governance adalah konsep yang di maknai sebagai  kerjasama  dalam  bentuk  interaksi dan  kompromi  dari  pemrintah  terhadap steak  holder  atau  masyarakat  dan  elemen terkait  yang  secara  langsung  merasakan akibat dan manfaat. Seperti yang terjadi di Ponorogo di Desa  Bringinan pemanfaatan konsep collaborative  governance sangat di  perlukan  guna  dapat  menggandeng elemen  elemen  masyarakat  dapat  lebiih aktif dalam pembangunan desa. Salah satu konsep  ini  di  terapkan  Kepala  Desa Bringinan dengan
memanfaatkan
masyarakat yang mayoritas bekerja sebagai pekerja imigran untuk membentuk salah  satu  organisasi  eksternal  yang  di damping oleh salah satu lembaga swadaya
masyarakat. tujuan di bentuknya organisasi eksternal ini agar organisasi ini dapat  mempengaruhi  masyarakat  lebih aktif  dalam  penyusunan  RPJM  Desa.
dengan berkolaborasinya antara Pemerintah  desa,  organisasi  dan  NGO akan dapat lebih efektif dalam melakukan penyusunan RPJM Desa
c. Formulasi Penyusunan RPJMDesa
Undang-undang  no  6  tahun  2016 tentang  Desa  (UU)  Desa  mengamanatkan penyusunan  Rencana  Panjang  Jangka Menengah  Desa  (RPJM  Desa).  RPJM- Desa  (Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah  Desa)  dibuat  sebagai  akibat adanya  otonomi  daerah.  RPJM-Desa adalah  dokumen  pembangunan  selama enam tahun yang didasarkan visi dan misi kepala  desa  terpilih.  Pendekatan  yang digunakan  dalam  RPJM-Desa  ini  adalah singkronasi  pendekatan  top-down  dengan bottom-up,  dimana  rancangan  program pembangunan yang sudah dibuat pemerintah  desa  didiskusikan  kembali melalui  wahana  politik  desa.  Pembuatan RPJM-Desa  perlu  mendapat  dorongan yang  lebih  besar  dari  berbagai  elemen masyarakat  guna  mencapai  kebijakan pembangunan  yang  efektif.  Dalam  UU Desa  Pasal  3  menyebut  bahwa  asas pengaturan  desa  yaitu  asas:  (1)  rekognisi, (2)  subsidiaritas,  (3)  keberagaman,  (4) kebersamaan,  (5)  kegotongroyongan,  (6) kekeluargaan, (7) musyawarah, (8) demokrasi, (9) kemandirian, (10) partisipasi, (11) kesetaraan, (12)
pemberdayaan,  dan  (13)  keberlanjutan, penyusunan RPJMDesa melalui formulasi yaitu,
1. Persiapan
2. Pembentukan tim 11
3. Penyelarasan arah kebijakan
pembangunan kabupaten/kota
4. Pengkajian keadaan Desa
5. Penyusunan pembangunan Desa melalui masyawarah Desa
6. Penyusunan RPJM Desa
7. Penyusunan  pembangunan  melalui Musrembangdes Pembentukan  Tim  Penyusun  RPJM
Desa  Bringinan  telah  dilakukan  secara
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 3 Juli 2020 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-6753
partisipatif melibatkan aparatur pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD)  dan  unsur masyarakat  dalam  sebuah  rapat.  Dengan berpedoman  pada  Pemendagri  114  tahun 2014  tentang  Pedoman  Pembangunan Desa  maka,  ditetapkanlah  nama-nama yang  akan  masuk  dalam  Tim  Penyusun RPJMDesa  Bringinan.  Pembentukan  tim tersebut  ditandai  dengan  penerbitan  surat Keputusan Kepala  Desa.  Dapat  di simpulkan penyusunan RPJM Desa adalah penyusunan  pembangunan  desa  yang, melibatkan elemen-elemen masyrakat dengan  melakukan  musyawarah  untuk penyusunan  rencana  kerja  kepala  desa yang terpilih selama 6 tahun.
d. Organisasi eksternal di Desa
Organisasi  eksternal  adalah  suatu wadah atau tempat berkumpulnya sekelompok  orang  untuk  bekerja  sama secara rasional, sistematis, terkendali, dan terpimpin  untuk  mencapai  suatu  tujuan tertentu  dengan  memanfaatkan  sumber daya yang ada. Dalam dunia pemerintahan dan  sosial  ada  banyak  organisasi  internal maupun eksternal yang sekarang berkembang  di  desa  contoh  organisasi internal  dalam  pemerintahan  desa  yaitu birokrasi  pemerintahan  yang  menjalankan pemerintahan  desa  lingkup  RT  maupun RW.  Organisasi  Eksternal  dalam  dunia sosial  maupun  politik  sangat  banyak contoh  organisasi  tersebut  adalah  LSM, PARPOL,  karang  taruna,  gapoktan    dan banyak lainnya ..(Pendidikan & Fis, 2013)
Contoh  organisasi  eksternal  yang ada  di  Desa  Bringinan  yaitu; pertama karang taruna adalah salah satu organisasi non pemerintah yang berada di desa  yang masih  aktif.  Karang  taruna  adalah  salah satu  organisasi  kemasyarakatan  sebagai wadah  dan  sarana  pengembangan  setiap anggota  masyarakat  yang  tumbuh  dan berkembang  atas  kesadaran  dan  tanggung jawab  sosial  dari,  oleh  dan  untuk masyarakat  terutama  generasi  muda  di wilayah desa. (Taqwarahmah & Setiyawati, 2017). Berdasarkan pengertian tersebut bahwa karang taruna adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang berada di
desa  sebagi  wadah  generasi  muda  yang bergerak di bidang kesejahteraan sosial.
Kedua gapoktan  adalah  salah  satu organisasi  di  desa  untuk  memperkuat kelambagaan  petani  yang  telah  ada sehingga  pembinaan  pemerintah  kepada petani terfokkus dan memiliki tujuan yang jelas  (Wahyuni  &  Pasaribu,  2013). Gapoktan  merupakan  organisasi  non formal  dari  sekelompok  petani  yang bergabung memiliki tujuan guna meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha
Ketiga , KOPI juga adalah salah satu organisasi  non  pemerintah  yang  ada  di desa bringinan
KOPI adalah
KOMUNITAS  PERKERJA  IMIGRAN, kopi  ini  di  buat  guna  dapat  menampung permaslahan  pekerja  imirgan,  kopi  tidak hanya  betrjalan  sendiri tetapi  KOPI  ini  di bimbing oleh infest dari jogja. Kopi ini di bentuk  di  desa  bringinan  di  karenakan pekerja  imigran  di  desa  bringinan  sudah mencapai  300  orang  dalam  satu  desa. Dengan  berjalanya  waktu  kopi  bersinergi dengan  pemerintahan  desa,  kopi  mulai ikut  serta  dalam  pembangunan  desa. Dapat  di  simpulkan  dengan  adanya organisasi eksternal (KOPI) yang meskipun  beranggotakan  hanya  pekerja imigran  tetapi  organisasi  eksternal  yang ada  didesa  ini  dapat  mempengaruhi terhadap  masyarakat  desa  agar  lebih  aktif ikut  serta  dalam  pembangunan  desa.  Hal ini  menjadi  ciri  khas  sekaligus  pembeda dengan  desa  lainnya.  KOPI  merupakan organisasi  eksternal  desa  yang  hanya  di miliki di 3 desa se-Kabupaten Ponorogo.
e. Keterlibatan KOPI dalam Penyusunan
RPJMDesa RPJMDesa merupakan suatu
dokumen  perencanaan  untuk  jangka menengah  yang  memuaat  visi,  misi, kebijakan,  serta  rencana  kegiatan  desa untuk  mencapai  tujuan  yang  telah  dicita- citakan.  Penyusunan  RPJMDesa  dengan menerapkaan  prinsip  partisipatif,  yakni melibatkan  masyarakat  dalam  proses penyusunannya sehingga tercipta program kerja  yang  sesuai  dengan  kebutuhan masyarakat.
Di Desa Bringinan
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 3 Juli 2020 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-6753
Kecamatan  jambon  Kabupaten  Ponorogo penyusunan  RPJM  Desa  melibatkan kepala desa, BPD, tokoh masyarakat, serta salah  satu  organisasi  eksternal  desa  yakni KOPI.
Berdasarkan hasil wawancara tentang keterlibatan KOPI dalam penyusunan RPJMDesa, awal mula masuknya  KOPI  di  Desa  Bringinan  yaitu KOPI dengan bantuan infest dari Yogyakarta menentukan desa yang dipilih dengan  melihat  beberapa  aspek  seperti halnya  dari  potensi  pekerja  imigran  di Ponorogo  dan  juga  melihat  tingkat keaktifan  kepala  desa  dalam  melakukan inovasi-inovasi pembangunan desa.
Sehingga kepala desa dapat
mempengaruhi  masyarakat  agar  menjadi lebih aktif dalam pembangunan desa. Dan desa  bringinan  terpilih  karena  termasuk dalam kriteria aspek penentuan tersebut.
Gambar 1 . Posisi KOPI dalam Penyusunan RPJMDesa Gambar  di  atas  dapat  dijelaskan, KOPI  sebagai  organisasi  non  pemerintah yang  ikut  serta  dalam  penyusunan RPJMDesa  yaitu  sebagai  wadah  aspirasi masyarakat.  KOPI  sebagai  salah  satu organisasi  eksternal  yang  berada  di  Desa Bringinan  setara  dengan  karang  taruna, gapoktan, bumdes, dan organisasi ekternal lainnya.  Pembedanya  adalah  pada  tugas pokok dan fungsi. KOPI bertugas membantu pemerintah desa dalam melakukan
pembentukan karakter, peningkatan  sumber  daya  manusia  dan keterampilan  masyarakat  Desa  Bringinan. Sedangkan  karang  taruna  dan  organisasi lainnya  hanya  berfokus  pada  kegiatan sosial  kemasyarakatan  saja.  Kopi  ini memiliki kegiatan unggulan dalam
keterlibatan  penyusunan  RPJM  Desa, PAD  adalah  progam  unggulan  yang  di yakini  dapat  membantu  pemerintah  desa bringinan guna dapat membantu manggandeng  elemen  elemen  masyarakat sehingga  kopi  mudah  dalam  penggalian data, Perencanaan apresiatif desa merupakan  perencanaan  pembangunan yang  berdasarkan  pada  potensi  dan  data yang ada di desa tersebut. Oleh karena itu, penggalian  data  di  desa  menjadi  hal  yang sangat  penting  sebagai  dasar  dalam perencanaan pembangunan di desa. Berdasarkan hal tersebut,
Infest bermaksud
mengadakan pelatihan perencanaan  apresiatif  desa  di  tiga  desa dampingan di wilayah Kabupaten Ponorogo,  tujuan  adanya  PAD  adalah dipahaminya aspek-aspek dalam perencanaan  apresiatif  desa  oleh  peserta, disepakatinya  indikator-indikator  pada setiap  aspek  perencanaan  desa  yang mencakup  kewenangan  desa,  aset  desa, indikator  kesejahteraan  desa,  usulan kelompok  marjinal  untuk  pembangunan desa,  dan  perbaikan  pelayanan  publik desa,  dipetakannya  setiap  aktor  yang dapat  terlibat  secara  partisipatif  dalam penggalian  data  perencanaan  desa  dan dirumuskannya  kerangka  kerja,  rencana waktu  dan  prioritas  kegiatan  dalam penggalian potensi desa. Adapun keluaran yang  ingin  dicapai  dari  kegiatan  ini adalah,  adanya  tim  pembaharu  desa  di desa  dampingan  yang  mengurusi  setiap aspek  perencanaan  desa  yang  mencakup kewenangan  desa,  aset  desa,  indikator kesejahteraan  desa,  usulan  kelompok marjinal  untuk  pembangunan  desa,  dan perbaikan pelayanan publik desa, Rencana kerja  pemetaan  apresiatif  desa,  Adanya indikator-indikator  pada  setiap  aspek perencanaan  apresiatif  yang  disusun  oleh masing- masing kelompok yang bertanggung  jawab  untuk  setiap  isu, Adanya  rencana  kerja  tindak  lanjut  yang disepakati  oleh  tim  pembaharu  desa. KOPI  memiliki  5  tim  pembaharu  desa yang  dapat  menaggali  data  sebagai  acuan pemerintah  guna  dalam  penyusunan RPJM Desa 5 tim tersebut yaitu;
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 3 Juli 2020 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-6753

## 1) Tim kewenangan desa
Tim  kewenangan  desa  adalah  tim yang menggali  kewenangan yang dimiliki desa  meliputi  kewenangan  pada  bidang penyelenggaraan pemerintah Desa, Pembinaan  kemasyarakatan  Desa,  dan pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan  prakarsa  Masyarakat,  hak asal  usul  dan  adat  istiadat  Desa,  dengan adanya  KOPI  ini  desa  lebih  mengetahui kewenangan Desa dan apa saja kewenangan  yang  dapat  dibangun  dari segi infrastruktur, maupun lingkup kesejahteraan  masyarakat  Desa  Bringinan KOPI  juga  membuatkan  raperdes  Desa Bringinan supaya mengetahui
kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.( RAPERDES KEWENANGAN DESA BRINGINAN , n.d.)
2) Tim penggalian usulan kelompok marginal
Kelompok  marginal  ini  adalah kelompok  orang-orang  atau  masyarakat Desa Bringinan yang terpinggirkan,
dengan  adanya  organisasi  eksternal  ini dalam keterlibatan penyusunan RPJMDesa,  organisasi  ini  melakukan pendekatan  dengan  masyarakat  marginal dengan  menyaring  usulan-usulan  yang mungkin  dapat  dimasukkan  ke  dalam RPJMDesa.  Kelompok  Marginal  ini dibimbing  KOPI  dengan  mengadakan pelatihan atau seminar tentang pembangunan  desa  dan  dapat  mengerti betapa  pentingnya  masyarakat  dalam pembangunan desa, dengan adanya pelatihan tersebut masyarakat atau kelompok  marginal  mulai  mengusulkan usulan-usulan yang dapat di jadikan acuan dalam penyususnan RPJM Desa
3) Tim kesejahteraan lokal desa Pengertian
Kesejahteraan ada beberapa tentang pengertian kesejahteraan antara lain menurut Depdiknas (2001:1011) kesejahteraan adalah hal atau keadaan  sejahtera,  aman  selamat,  dan tentram.  Sedangkan  menurut  BKKBN (1994:5) keluarga sejahtera adalah keluarga  yang  dibentuk  berdasarkan perkawinan  yang  sah,  mampu  memenuhi
kebutuhan  hidup  spritual  dan materi  yang layak,  bertaqwa  kepada  Tuhan  Yang Maha  Esa,  memiliki  hubungan  yang selaras,  serasi,  dan  seimbang  antar anggota  dan  antar  keluarga  dengan masyarakat dan lingkungan.
Dengan  kedua  pengertian  di  atas dapat  disimpulkan  bahwa  kesejahteraan keluarga tidak hanya menyangkut kemakmuran  saja,  melainkan  juga  harus secara keseluruhan sesuai dengan ketentraman yang berarti dengan kemampuan itulah dapat menuju keselamatan  dan  ketentraman  hidup.  Ada 3  (tiga)  model  pengukuran  kesejahteraan dan  kemiskinan  yang  lazim  dipakai  oleh pemerintah  Indonesia.  Ketiga  model tersebut adalah Badan Kependudukan dan Keluarga  Berencana  Nasional  (BKKBN), Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  dan  Human Development Index (HDI) UNDP.
Masing-masing  memiliki  cara  pandang dan  lingkup  pengertian  yang  berbeda. Dari  ketiga  model  tersebut  kesejahteraan keluarga  dari  BKKBN  adalah  satu- satunya yang dilakukan secara rutin setiap tahun  dan  memiliki  tingkat  detail  sampai pada  tingkat  desa  bahkan  sampai  pada tingkat  Rukun  Tetangga.  Itu  alasan kenapa  data  ini  selalu  digunakan  untuk program-program pemberian bantuan bagi keluarga  dan  penduduk  miskin.  Dari  sisi akurasi,  survei  BPS  memiliki  kaidah- kaidah  statistik  yang  harus  dijalankan dalam  survei  dan  pengolahan  data dibandingkan  dengan  pendataan  BKKBN yang  dilakukan  dengan  cara  sederhana. Sehingga  secara  metodologi  statistik, model  tingkat  konsumsi  BPS  pasti  lebih dapat  dipertanggungjawabkan.  Namun metodologi  bukan  satu-satunya  faktor yang  menjamin  akurasi,  karena  masih banyak faktor lain seperti tingkat disiplin, komitmen  serta  kejujuran  dari  orang- orang  yang  terlibat  di  dalam  survei.  Dari sisi fleksibilitas  standar, model BPS lebih fleksibel dalam penilaian.
BKKBN mengharuskan orang untuk makan  telur  atau  daging  atau  ikan  paling kurang  sekali  dalam  seminggu,  padahal mungkin  ada  orang  yang  sangat  mampu
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 3 Juli 2020 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-6753
untuk membeli komoditas makanan tersebut,  tapi  karena  alasan  kepercayaan atau  kesehatan  mereka  tidak  mau  makan. Dalam  model  BPS  hal  tersebut  tidak dipedulikan,  asalkan  tingkat  konsumsinya lebih  besar  dari  garis  kemiskinan.  Pada dasarnya  orang  tersebut  mampu  untuk mendapatkannya, kemudian pada kenyataannya  ternyata  orang  tersebut menghabiskan lebih dari setengah konsumsi makanannya untuk rokok, maka dari  itu  bukan  persoalan  kemampuan melainkan  persoalan  pola  konsumsi.  Dari sisi  definisi  dan  indikator,  jelas  terlihat bahwa Model Pembangunan Manusia dari UNDP melihat kemiskinan atau kesejahteraan  atau  kualitas  hidup  secara lebih luas dibandingkan model kesejahteraan  keluarga  dari  BKKBN, apalagi  jika  dibandingkan  dengan  model tingkat  konsumsi  dari  BPS.  Namun demikian, laporan  Pembangunan  Manusia sangat terbatas hanya tiga tahun sekali dan umumnya  hanya  sampai  tingkat  provinsi, baru  pada  laporan  tahun  2001  untuk keadaan tahun 1999 yang juga melaporkan  tingkat  kabupaten.  Karena masing-masing model memiliki kelebihan dan  kekurangan  bahkan  memiliki  tujuan serta definisi yang berbeda, maka Pemerintah Desa Bringinan harus memilih secar  hati-hati  sesuai  dengan  tujuan, kebutuhan dan kondisi Desa Bringinan.
Dari  paparan  di  atas,  pemerintah desa  menyadari  perlunya  menciptakan pengukuran kesejahteraan masyarakat yang  terintegrasi  dengan  perencanaan pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa dan formulasi kebijakan desa. Sensus kesejahteraan  ini  harus  memungkinkan pemerintah desa sebagai pengambil kebijakan  untuk  dapat  mendukung  rumah tangga  miskin  agar  memiliki  peluang untuk  secara  terus  menerus  memperbaiki kehidupannya  sehingga  dapat  terbebas dari  situasi  yang  rentan.  Dalam  jangka pendek,  sensus  harus  dapat  memberikan data  dan  informasi  yang  tepat  tentang rumah  tangga  sejahtera  dan  miskin, sehingga  program-program  bantuan  dan program pembangunan dapat
didistribusikan secara tepat sasaran. Sensus  harus  dilaksanakan  berdasarkan indikator-indikator yang mencakup persepsi kesejahteraan menurut masyarakat  di  Desa  Bringinan  ditambah dengan prinsip-prinsip
umum pembangunan  berkelanjutan.  Walaupun demikian, indikator harus tetap sederhana, mudah  dipahami  dengan  jumlah  yang tidak  terlalu  banyak  sehingga  dapat diterapkan  dengan  biaya  yang  tidak mahal.
4) Tim penggaliann asset dan potensi desa Berdasarkan  Undang-undang  No.  6 Tahun  2014,  desa  memiliki  kewenangan untuk  mengelola  dan  memanfaatkan  aset yang dimiliki dalam rangka melaksanakan pembangunan dengan tujuan untuk meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat desa.  Kewenangan  mengelola  aset  desa dipertegas  melalui  Peraturan  Menteri dalam  Negri  (Permendagri)  No.  1  Tahun 2016  tentang  pengelolaan  aset  desa. Berdasarkan  aturan  tersebut,  jenis  aset desa  yang  dimaksud  adalah  kekayaan  asli desa,  serta  kekayaan  yang  diperoleh  dari hibah,  sumbangan,  hasil  kerja  sama  desa (pasal 2). Yang dimaksud dengan kekayaan  desa  Permendagri  tersebut terdapat  paling  tidak  11  jenis  kekayaan asli  desa,  diantaranya:  tanah,  kas  desa, pasar desa, pasar hewan, tembatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan  hasil  pertanian,  hutan  milik desa, mata air, pemandian umum dan lain- lain  kekayaan  asli  desa.  Dengan  adanya KOPI  pemerintah  dapat  mengetahui  aset dan potensi desa yang dapat dikembangkan  di  Desa  Bringinan,  contoh pembangunan  makam tua  sebagai makam religius.
5) Tim survei layanan publik Penyelenggaraan  pelayanan  publik merupakan  salah  satu  fungsi  penting pemerintahan  yang  merupakan  kegiatan riil  yang  diberikan  masyarakat  kepada pemerintah.  Salah  satu  tujuan  hadirnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa adalah perwujudan  kesejahteraan  umum  tujuan ini diharuskan aparatur pemerintah dituntut untuk bisa memberikan pelayanan
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 3 Juli 2020 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-6753
semaksimal  mungkin  kepada  masyarakat. Tim  survei  perbaikan  pelayanan  publik Desa  Bringinan  berdasarkan  kesepakatan,
musyawarah Desa Bringinan untuk menyepakati  prioritas    perbaikan  layanan publik,  ada  14  jenis  perbaikan  prioritas pelayanan  publik  di  Desa  Bringinan. Perbaikan  layanan  tersebut  terdiri  dari pelayanan  administrasi,  pelayanan  barang publik, dan layanan jasa publik.
Berdasarkan  14  jenis  prioritas  perbaikan layanan  tersebut,  terdapat  22  pertanyaan dan  ditanyakan  kepada  303  responden  di Desa Bringinan.( Laporan Data Tim Survei Layanan Publik , n.d.) Masing  masing  tim  ini akan menghasilkan  data  akurat  yang  ada  di Desa  Bringinan  dan  kemudian  akan dipakai  dalam  acuan  pemerintah  Desa Bringinan  dalam  penyusunan  RPJMDesa, RKPDesa, dan APBDesa

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil temuan data lapangan yang telah disajikan dan di analisis sebelumnya,  dapat  di  simpulkan  dalam formulasi  penyusunan  RPJM  Desa  menurut UU  penyusuanan  RPJM  Desa  di  bentuk  oleh Kepala  Desa,  BPD,  tokoh  masyarakat,  dan tim  11.  Di  Ponorogo  tepatnya  di  Desa Bringinan adanya kolaborasi antara pemerintah  desa  dan  organisasi  eksternal dalam  melakukan  penyusunan  RPJM  Desa yang  seharusnya  tidak  di  tuangkan  dalam undang-  undang  penyusunan  RPJM  Desa. Kolaborasi  ini  adalah  salah  satu  satu  konsep untuk  memecahkan  masalah  masyarakat  di mana  adanya  kolaborasi  dari  pemerintah, swasta dan masyarakat sehingga permasalhaan  akan  bisa  diatasi.  Meskipun dalam  peraturan  perundang-undangan  telah disusun  batasan  keterlibatan  masyarakat dalam  penyusunan  RPJMDesa  tetapi  melihat fenomena  di  Desa  Bringinan  maka  perlu adanya  organisasi  eksternal  Desa  untuk  ikut serta  dalam  merencanakan  pembangunan Desa.  Fenomena  ikut  sertanya  KOPI  dalam penyusunan  RPJMDesa  bukan  tanpa  alasan, hal  ini  terjadi  karena  di  Desa  Bringinan banyak masyraakatnya bekerja sebagai Buruh Migran  dan  KOPI  adalah  organisasi  yang bergerak  dalam  bidang  pemberdayaan  serta
perlingan  buruh  migran  dari  Desa  Bringinan. Selain  itu,  kolaborasi  antara  KOPI  dan pemerintah Desa ini muncul karena kurangnya  keterlibatan  masyarakat  dalam penyusunan  RPJM  Desa  untuk  megatasi segala  permasalahan  buruh  migran  asal  Desa Bringinan. Organisasi KOPI ini terbukti telah bisa  memberikan  masukan-masukan  penting dalam  penyusunan  rencana  pembangunan Desa  yang  dituangkan  dalam  RPJMDesa melalui  data-data  yang  sudah  dikumpulkan KOPI dari lapangan.
Organisasi  KOPI  ini  memiliki  bertugas dalam  penggalian  data  tentang  masyarakat Desa Bringinan yang meliputi sensus kesejahteraan, survei layanan publik, aset dan potensi  desa,  kewenangan  lokal  desa,  dan menggali  gagasan  kelompok  marjinal  yang selanjutnya  dijadikan  acuan  untuk  menyusun RPJMDesa.  Selain  itu  juga,  KOPI  juga sebagai wadah aspirasi masyarakat, menyerap semua  usulan-usulan  dari  masyarakat  desa bringinan  meskipun  dari  kelompok  marginal, KOPI  menggali  data  apa  saja  yang  ada  di Desa  Bringinan  sehingga  pemerintah  desa lebih  mudah  dalam  melakukan  penyusunan RPJMDesa.  Pemerintah  Desa  Bringinan dengan melibatkan organisasi eksternal KOPI dalam  penyusunan  RPJMDesa  merupakan kolaborasi  yang  sangat  bagus  karena  tentu KOPI  yang  lebih  dekat  dengan  masyarakat atau  buruh  migran  akan  memiliki  data  yang banyak  serta  terperinci  terkait  dengan kebutuhan  masyarakat  untuk  bisa  dijadikan acuan dalam penyusunan RPJMDesa.
Cara  menggali  data,  KOPI  mempunyai 5 tim pembaharu yaitu tim kewenangan desa, tim  penggalian  usulan  kelompok  marginal, tim  kesejahteraan  lokal  desa,  tim  penggalian aset dan potensi desa, dan tim layanan publik. Data  yang  diperoleh  dari  KOPI  ini  akan dijadikan  landasan  oleh  pemerintah  desa sebagai  program  kerja  kedepan  pemerintah Desa  Bringinan.  Karena  lembaga  ini  adalah lembaga  swadaya  masyarakat  maka  dana dalam  penggalian  data  tidak  ikut  dalam anggaran  pemerintah  Desa,  sehingga  Desa juga  tidak  akan  terbebani  dengan  keberadaan KOPI ini.
Tetapi sekali lagi, keterlibatan organisasi  eksternal  KOPI  dalam  penyusunan
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 3 Juli 2020 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-6753
RPJMDesa ini secara tidak langsung memberikan kritik terhadap peraturan perundang-undangan  yang  ada  terkait  dengan penyusunan  RPJMDesa.  Munculnya  konsep kolaboratif  ini  tentu  akan  menguntungkan kedua  belah  pihak  dimana  Desa  akan mendapatkan masukkan yang baik berdasarkan  kebutuhan  riil  masyrakaatnya, sedangkan
Organisasi KOPI
akan mendapatkan  keuntungan  masukan  yang dititipkan  masyarakat  kepada  KOPI  bisa diterima  bahkan  diimplementasikan  melalui rencana  pembangunan  Desa.  Dengan  adanya riset ini maka kosep-konsep kolaborasi antara pemerintah  dan  pihak  eksternal  dalam penyusunan  rancanagan  penbanguan  harus ditinjau ulang dimana “masyarakat” dalam hal ini  yang  perlu  dilibatkan  adalah  masyarakat yang  tahu  benar  atau  paham  benar  dengan kebutuhan  masyarajat  secara  luas  dan  bukan hanya  masyarakat  dalam  kalangan  tertentu. “Masyarakat” dalam penyusunan perencanaan pembangunan melalui penelitian ini juga tidak harus  peronal  tetapi  juga  bisa  dalam  bentuk organisasi  eksternal  dikarenakan  organisasi eksternal  tentu  memiliki  masukan  yang memiliki  dasar  serta  lebih  terstruktur  dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Febrian,  R.  A.  (2016). COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN  (  Tinjauan  Konsep  dan Regulasi ) . II , 200–208.
Governance,
C.,
Pemerintahan, D., Governance,  C.,  &  In,  S.  (n.d.). Collaborative governance dalam pemerintahan 1 collaborative
governance  strategy  in  government sector . 196–210.
Irawan,  D.  (2017). (  Studi  Deskriptif  Proses
Pemerintahan Kolaboratif Dalam Pengendalian  Pencemaran  Udara  di
Kota Surabaya ) . 5 , 1–12.
Laporan  data  tim  survei  layanan  publik . (n.d.). Pendidikan,  J.,  &  Fis,  S.  (2013). Integrasi Organisasi  Masyarakat  Sipil  (  Civil Social  Organization  )  di  Lingkungan Sekolah . 10 (1). Raco,  R.  (n.d.). METODE  PENELITIAN

## KUALITATIF .
RAHMA  FITRIAYU  SARI,  A.  F.  (2019). KAJIAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA DI DESA PANDOWOHARJO, KECAMATAN SLEMAN.
Journal of Chemical
Information and Modeling , 53 (9), 1689– 1699.
https://doi.org/10.1017/CBO9781107415
324.004
Rahman,  A.,  Desa,  P.,  Kebijakan,  F.,
Perencanaan,  P.,  &  Jangka,  P.  (2014). FORMULASI KEBIJAKAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH  (  RPJM  )  DESA  SUNGAI
AMBAWANG  KUALA  KECAMATAN SUNGAI  AMBAWANG  KABUPATEN KUBU RAYA .
RAPERDES KEWENANGAN DESA BRINGINAN . (n.d.).
Taqwarahmah,  C.  G.,  &  Setiyawati,  D.
(2017). Peran  Karang  Taruna  Dalam Pemberdayaan  Penyandang  Disabilitas Di  Desa  Karangpatihan  ,  Kabupaten Ponorogo  Dan  Implikasinya  Terhadap Ketahanan  Ekonomi  Keluarga . 9340 (2),
37–48.
Tim, A. (n.d.). Hand out Teori Organisasi . Wahyuni,  S.,  &  Pasaribu,  S.  M.  (2013).
Strategi Percepatan Transformasi
Kelembagaan  Gapoktan  dan  Lembaga Keuangan  Mikro  Agribisnis  Dalam Memperkuat  Ekonomi  di  Perdesaan . 10 (1), 60–70. Wargadinata,  E.  (n.d.). KEPEMIMPINAN KOLABORATIF  Ella  Wargadinata  1 . VIII , 1–14.