## Reasearch Article
Analisis Penghapusan Syarat Tidak Bertentangan dengan Peraturan Perundang- Undangan Dalam Penggunaan Diskresi Pada Omnibus Law Cipta Kerja
Janitra Syena Narindra 1* , Budi Ispriyarso 2 1 Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
2 Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
* syenanarindra@gmail.com

## ABSTRACT
The  new  regulation  on  discretion,  abolishing  the  requirement  of  "not  contradicting  the  laws  and regulations"  in  Article  175  paragraph  (2)  of  the  Job  Creation  Law  raises  pros  and  cons  because Indonesia  is  a  legal  state  and  at  the  same  time  a  welfare  state  which  requires  responsive  action  to achieve this. The purpose of this study is to describe and analyze the new regulation of discretion and its implications. The method used is normative juridical. The results of the study show that first, the new discretionary  arrangement  opens  the  expansion  of  the  use  of  discretion  so  that  it  is  contrary  to  the concept  of  the  rule  of  law.  Second,  the  new  discretionary  rule  implies  the  formation  of  a  State Administrative  Decree  which  eliminates  the  principle  of  certainty  and  the  principle  of  not  abusing authority,  but  on  the  other  hand,  this  regulation  is  intended  to  support  responsive  problem  solving, especially  in  emergency  conditions  such  as  the  Covid-19  pandemic.  Local  governments  with  the concept of fiscal decentralization are part of the concept of regional autonomy, through discretion, are believed to be more effective and efficient.
Keywords: Discretion; Job Creation Law; State of Law; Welfare State.

## ABSTRAK
Pengaturan  baru  tentang  diskresi,  menghapuskan  syarat  “tidak  bertentangan  dengan  peraturan perundang-undangan”  pada  Pasal  175  ayat  (2)  UU  Cipta  Kerja  menimbulkan  pro  kontra  karena Indonesia  merupakan  negara  hukum  dan  sekaligus  merupakan  negara  kesejateraan  yang  dalam mencapainya  diperlukan  tindakan  yang  bersifat  responsif.  Tujuan  penelitian  ini  mendiskripsikan  dan menganalisis pengaturan baru diskresi   beserta implikasinya. Metode yang digunakan berupa yuridis normatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan pertama ,  pengaturan  diskresi  yang  baru  membuka  perluasan atas penggunaan diskresi sehingga bertentangan dengan konsep negara hukum. Kedua , aturan baru diskresi berimplikasi terbentuknya Keputusan Tata Usaha Negara yang menghilangkan asas kepastian dan  asas  tidak  menyalahgunakan  kewenangan  namun  disisi  lain  pengaturan  ini  ditujukan  untuk menunjang  pemecahan  masalah  secara  responsif  terlebih  kondisi  darurat  seperti  pandemi  Covid-19. Pemerintah  daerah  dengan  konsep  desentralisasi  fiskal  bagian  dari  konsep  otonomi  daerah,  melalui diskresi diyakini lebih efektif dan efisien.
Kata Kunci: Diskresi; UU Cipta Kerja; Negara Hukum; Negara Kesejahteraan.

## A. PENDAHULUAN
Indonesia sebagai Negara Hukum Pancasila,  menganut  konsep  hierarki  peraturan perundang-undangan  sebagai  sistem  anak tangga  dengan  kaidah  berjenjang,  menurun  dari norma positif  tertinggi  sampai  dengan perwujudannya  yang  paling  rendah  seperti  yang digagas oleh Kelsen. Peraturan-peraturan hukum yang  membentuk  tatanan  hukum  dialirkan  dari Grundnorm .  Dengan  begitu,  maka  setiap peraturan yang dibuat  harus mengacu pada nilai- nilai  filosofis  UUD  NRI  Tahun  1945  sebagai sumber  dari  segala  sumber  hukum  di  Indonesia. Tujuan Indonesia yang juga sebagai nilai filosofis UUD  NRI  Tahun  1945  dijelaskan  tepatnya  pada alinea  ke-4.  Sebagai  Negara  Hukum  Pancasila, berarti  terdapat  pengakuan  terhadap  supremasi hukum  dan  konstitusi,  dianutnya  prinsip pemisahan  dan  pembatasan  kekuasaan,  adanya jaminan  HAM,  adanya  prinsip  peradilan  yang bebas  dan  tak  memihak  guna  menjamin persamaan  di  depan  hukum,  serta  menjamin keadilan  bagi  setiap  orang  guna  menghindari kesewenang-wenangan ( Asshiddiqie , 2018).
Penyelenggaraan negara oleh  pemerintah, seyogiyanya  untuk  kemajuan  kesejahteraan rakyatnya  sebagaimana  sejalan  dengan  konsep Welfare  State .  Konsep  ini  dipahami dari  2  (dua) sudut  pandang  terbatas  dan  luas  (Elviandri, 2019).  Perspektif  terbatas, Welfare  State dimaknai  sebagai  tata  kelola  keuangan pemerintah. Sedangkan perspektif luas, dimaknai sebagai  upaya  intervensi  pemerintah  lewat
kebijakan  publik  di  segala  aspek  dengan  muara guna  kesejahteraan  rakyatnya.  Uraian  tersebut dapat  ditarik  benang  merah  bahwa  konsep Welfare  State berhubungan  dengan  kekayaan negara,  pelayanan  publik  oleh  pemerintah  dan tujuannya untuk kesejahteraan rakyat.
Tujuan Indonesia yang hendak memajukan kesejahteraan  ( bestuurzorg )  serta  pencerdasan kehidupan  bangsa  jelas  merupakan  ciri  dari negara  kesejahteraan/ Welfare  State (Asmuni, 2017).  Konsep Welfare  State Indonesia menggabungkan untuk mengusahakan kesejahteraan  dan  jaminan  sosial  dilaksanakan dengan  berlandaskan  jejaring  kekeluargaan (Bisariyadi,  2016).  Mengacu  pada  ranah administratif,  penyelenggaraan  negara  dalam melakukan pemenuhan kesejahteraan didasarkan atas  tindakan  yang  dilakukan  pemerintah  selaku bagian dari pejabat administrasi.
Van  Vollenhoven berpendapat  bahwa tindakan  pemerintahan  ( bestuurhandelingen ) merupakan  suatu  tindakan  dalam  rangka pemeliharaan kepentingan negara secara impulsif dan terpisah oleh penguasa (Sudrajat, &  Wijaya, 2020). Berdasarkan pada hal tersebut maka arah tujuan dari tindakan pemerintahan yang dilakukan oleh penguasa baik tinggi maupun rendah adalah untuk  kepentingan  negara.  Kepentingan  negara yang dimaksud adalah dalam rangka mengakomodasi pemenuhan kebutuhan rakyat.
Tindakan  pemerintahan  dapat  dilakukan atas  kewenangan  dan  wewenang.  Mengenai kewenangan  dan  wewenang,  tentunya  adalah
dua hal yang berbeda. Secara tegas kewenangan memiliki makna kekuasaan pejabat pemerintahan dalam ranah publik untuk bertindak, ketentuan ini diatur  dalam  Pasal  1  angka  6  Undang-Undang Nomor  30  Tahun  2014  Tentang  Administrasi Pemerintahan.  Sementara,  wewenang  diatur dalam Pasal 1  angka 5 yang berarti hak pejabat pemerintahan  untuk  bertindak  dan  mengambil keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan.  Secara  doktrinal,  mengacu  pada pendapat  Ateng  Syafrudin,  mengasumsikan kewenangan  sebagai  kekuasaan  formal  yang diberi  undang-undang,  sedangkan  wewenang merupakan salah bagian dari kewenangan hal ini dikatakan pula dengan istilah ( rechtvoegdheiden) (Syafrudin, 2000).
Kekuasaan ataupun hak yang dimilki telah diatur  dan  dibatasi  oleh  aturan  perundang- undangan.  Penggunaan  atas  suatu  kekuasaan dan  hak  yang  dimiliki  semata-mata  bukan  untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk kepentingan penyelenggaraan urusan pemerintahan.  Pada  tatanan  praktiknya,  pejabat dan  badan  pemerintahan  diberikan  kebebasan untuk melakukan tindakan pemerintah sepanjang pelaksanannya sejalan dengan aturan perundang-undangan.  Apabila  suatu  aturan perundang-undangan tidak mengatur secara rinci ataupun  lengkap  atas  suatu  pengaturan  urusan Administrasi Pemerintahan yang akan dilaksanakan sehingga memberikan suatu pilihan bagi  pejabat  atau  badan  pemerintahan  untuk berbuat,  maka  pejabat  ataupun  badan
pemerintahan  dapat  melaksanakan  diskresi.  Hal ini pun secara normatif diatur pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.
Diskresi  dipergunakan  dengan  alasan: pertama, tak dimungkinkan menetapkan persyaratan  tertulis  akibat  kondisi  yang  darurat; kedua ,  tak  ada  atau  bahkan  belum  ada  aturan hukum yang mengaturnya; dan ketiga , ada aturan hukum  tetapi  redaksi  menimbulkan  kesamaran dan multitafsir ( vogue norm ) (HR, Heryansyah, & Pratiwi, 2018).
Berbicara pada perkembangan pengaturannya,  aturan  mengenai  pelaksanaan diskresi mengalami perubahan. Aturan mengenai pelaksanaan  diskresi  pada  saat  ini  telah  diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020 Tentang  Cipta  Kerja.  Lahirnya  Undang-Undang Cipta  Kerja  yang  mengadopsi  konsep Omnibus Law merupakan  bagian  dari  pelaksanaan reformasi  regulasi.  Reformasi  regulasi  dilakukan dengan  konsep  penyederhanaan  regulasi  akibat dari hiper  regulasi (Cakra, & Sulistyawan, 2020), yang  dilakukan  dengan  mengubah  beberapa norma aturan perundang-undangan dan dimasukan  dalam  satu  aturan  perundang- undangan. Dilakukannya penyederhanaan regulasi  merupakan  awal  yang  baik  dalam menindaklanjuti  pelaksanaan  tatanan  reformasi sistem hukum nasional karena dapat menghilangkan  beberapa  norma  yang  tumpang tindih dalam hal mengatur beberapa urusan yang sama.
Keberlakuan  Undang-Undang  Cipta  Kerja ini  masih  dinyatakan  Inkonstitusional  bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi lewat Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020  yakni  tetap  berlaku  namun dalam  kurun  waktu  2  (dua)  tahun  sejak  putusan diucapkan  wajib  dilakukan  perbaikan  karena dalam  proses  pembentukannya,  cacat  secara formil.
Disisi  lain,  terdapat  suatu  hal  yang  keliru terkait  dengan  materi  muatan  substantifnya.  Hal keliru yang dimaksud adalah adanya penghapusan  syarat  penggunaan  diskresi  “tidak bertentangan  dengan  peraturan  perundang- undangan”  pada  Pasal  175  ayat  (2)  UU  Cipta Kerja klaster pelaksanaan Administrasi Pemerintahan.  Penghapusan  syarat  seolah berbenturan  dengan  arah  tujuan  pelaksanaan Administrasi  Pemerintahan  secara  normatif sebagaimana yang diatur dalam UU Administrasi Pemerintahan. Namun, perlu dipahami jika suatu kebijakan  pemerintah  tentu  memiliki  maksud tujuan  tertentu.  Implikasi  suatu  kebijakan  wajar jika  timbul  pro  dan  kontra  di  dalamnya  terlebih pada  situasi  pandemi  Covid-19  yang  luar  biasa mengganggu  kehidupan  bernegara  di  segala  lini seperti  kesehatan,  perekonomian  bahkan jalannya  pemerintahan  (Kennedy,  &  Suhendarto, 2020).
Maksud  dari  sisi  pro  atau  positif  suatu kebijakan  yang  dibahas  pada  paragraf  diatas yakni  karena  dikala  situasi  pandemi  seperti  saat ini,  jalannya  kehidupan  bernegara  bergantung pada  sektor  ekonomi  maka  diperlukan  kebijakan
yang  bersifat  responsif  sebagai  bentuk  upaya pemulihan ekonomi. Upaya yang dapat ditempuh termasuk  dengan  cara  kebebasan  Pemerintah Daerah untuk mengelola keuangan di daerahnya secara  kreatif,  inovatif  dan  mandiri.  Hal  ini bertujuan untuk meminimalisisr tingkat ketergantungan pada Pemerintah Pusat. Terlebih Indonesia  menganut  sistem  Otonomi  Daerah yang erat kaitanya dengan konsep desentralisasi fiskal sebagai bagian dari pembagian kewenangan  (Christia,  &  Ispriyarso,  2019). Konsep  desentralisasi  fiskal  diharapkan  agar Pemerintah Daerah dapat melakukan percepatan pemulihan  ekonomi  di  daerah  karena  diyakini lebih  memahami  potensi  dan  karakter  yang dimiliki terlebih pada situasi pandemi Covid-19.
Penelitian  terkait  dengan  diskresi  di Indonesia  sebelumnya  telah  dibahas  dengan fokus membahas politik hukum diskresi, hasilnya menunjukan  manfaat  konsep  diskresi  akibat  dari bentuk  pembagian  kekuasaan  yang  di  terapkan Indonesia  (Safudin,  2020).  Penelitian  lebih mendalam  tentang  penggunaan  diskresi  juga pernah dibahas, dengan hasil pentingnya diskresi digunakan  untuk  menyelesaikan  masalah  dalam situasi  darurat  namun  tetap  dengan  melihat batasan  tertentu  agar  tidak  terjadi  perbuatan melawan hukum (Sihotang, Pujiyono, & Sa’adah, 2017).  Sedangkan,  penelitian  lain  menunjukan bahwa  diskresi  dapat  membantu  percepatan investasi di daerah dengan berpijak pada konsep otonomi  daerah  namun  tidak  dipungkiri  masih ditemui  hambatan  seperti  masalah  birokrasi  dan
kebijakan  ketenagakerjaan  (Subadi,  &  Toersina, 2018). Masalah-masalah yang menjadi hambatan tersebut  merupakan  akibat  dari  regulasi  di Indonesia  yang  terlalu  banyak  dan  bahkan tumpang  tindih  dalam  penerapannya,  oleh karenanya  konsep Omnibus  Law dapat diterapkan  sebagai  alat  untuk  melakukan reformasi regulasi di Indonesia (Putra, 2020).
Namun  penelitian  terkait  diskresi  pasca diundangkannya  UU  Cipta  Kerja  dengan  konsep omnibus  law belum  ada  yang  mengkaji  karena memang usia undang-undang ini masih tergolong baru. Maka berdasar hal tersebut, perlu dilakukan kajian  yang  membahas  tinjauan  yuridis penghapusan  syarat  tidak  bertentangan  dengan peraturan  perundangan  dalam  penggunaan diskresi  Pasal  175  ayat  (2)  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja, karena  atas  pengaturan  baru  tersebut menimbulkan pro kontra dalam pemberlakuannya. Penelitian internasional hanya menjelaskan  diskresi  secara  umum  penggunaan diskresi  beserta  implikasi  yang  diperoleh  (Hart, 2013).  Terdapat  pula  penelitian  yang  membahas tentang  penggunaan  diskresi  oleh  birokrat  yang tujuannya  untuk  meningkatkan  iklim  investasi dengan menggunakan analisis empiris yakni studi pada negara Rusia (Beazer, 2012).
Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah  yang  akan  dibahas  dalam  artikel  ini yakni pertama, bagaimana  pengaturan  baru diskresi pada pelaksanaan Administrasi Pemerintahan  dalam  UU  Nomor  11  Tahun  2020
tentang  Cipta  Kerja?  dan kedua ,  bagaimanakah implikasi  pengaturan  diskresi  tersebut  pada pelaksanaan Administrasi Pemerintahan?

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan yuridis  normatif.  Menurut  Soerjono  Soekanto pendekatan  yuridis  normatif  yaitu  penelitian hukum  dengan  menggunakan  data  sekunder dengan  upaya  penelusuran  peraturan  yang  ada beserta  literatur  yang  berkaitan  dengan  masalah yang  diteliti  (Soekanto,  &  Mamudji,  2001).  Sisi yuridis  memiliki  maksud  menganalisan  dengan melihat  prinsip  dan  asas  hukum.  Sedangkan  sisi normatifnya  berarti  penelitian  merujuk  pada peraturan  hukum  yang  ada.  Sedangkan spesifikasi  penelitian  yang  diterapkan  yakni secara  deskriptif  analitis,  berarti  menjabarkan keberlakuaan  suatu  peraturan  yang  kemudian dianalisis  dengan  konsep  maupun  teori  hukum serta praktik aplikasi hukum tertulis terkait dengan persoalan (Soekanto, & Mamudji, 2010).

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengaturan  Baru  Penggunaan  Diskresi yang menghapus Syarat Tidak Bertentangan  dengan  Perundangan  pada Klaster Pelaksanaan Administrasi

## Pemerintahan dalam UU Cipta Kerja
Hasil  dari  reformasi  Tatanan  Sistem Hukum  Nasional  adalah  dengan  adanya reformasi  regulasi.  Salah  satu  keberhasilan pemerintah  dalam  melaksanakan  reformasi
regulasi adalah dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun  2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian  disebut  dengan  UU  Cipta  Kerja.  Perlu diketahui  bahwa  teknik Omnibus  Law digunakan dalam  pembuatannya . Istilah  pembentukan perundangan  dengan  metode “ Omnibus ” memang  pada  dasarnya  baru  terdengar  dalam perkembangan  sistem  hukum  di  Indonesia. Metode ini pertama diperkenalkan dan diterapkan oleh  Amerika  Serikat  dan  Kanada  (Supriyadi,  & Purnamasari,  2021).  Kamus  Hukum  Duhaime Amerika Serikat, “ Omnibus Bill ” diartikan sebagai rancangan  undang-undang  yang  termuat beberapa  materi  kemudian  dijadikan  satu rancangan,  seolah  demi  tujuan  kemudahan (Asshiddiqie,  2020).  Dapat  dikatakan  bahwa  isi dari  peraturan  perundang-undangan  yang dibentuk  dengan  metode  “ Omnibus ”  telah mencakup  semua  hal  dalam  mengatur  suatu urusan.
UU  Cipta  Kerja  lahir  atas  ide  gagasan Presiden  Joko  Widodo.  Presiden  Joko  Widodo mengeluhkan  peraturan  di  Indonesia  terlalu banyak  dengan  jumlah  hingga  menyentuh puluhan  ribu  peraturan,  tidak  hanya  banyak jumlahnya  namun  juga  ditemui  tumpang  tindih dalam  penerapannya.  Hal  ini  berimplikasi  pada lambatnya  proses  birokrasi  dalam  pemerintahan (Fitryantica,  2019).  Tujuan  dibentuknya  Undang- undang  ini  sebagaimana  mengacu  pada konsideran adalah sebagai pendukung cipta kerja dibutuhkan kesesuaian berbagai aspek pengaturan  yang  berkaitan  dengan  kemudahan,
perlindungan,  dan  pemberdayaan  koperasi  dan UMKM,  menumbuhkan  iklim  investasi,  dan termasuk  pula  masalah  ketenagakerjaan.  Materi muatan  yang  diatur  meliputi  11  klaster pengaturan,  salah  satunya  adalah  pelaksanaan Administrasi Pemerintahan.
Berbicara mengenai pelaksanaan Administrasi  Pemerintahan  maka  tentunya merupakan  salah  satu  bagian  hal  dari pembahasan kaidah Hukum Administrasi Negara. Seperti  yang  dijelaskan  E.  Utrecht  “hukum administrasi  negara  adalah  hukum  yang mengatur sebagian lapangan pekerjaan administrasi negara”. Bagian lapangan pekerjaan administrasi  negara  diatur  oleh  hukum  tata negara,  hukum  privat  dan  sebagainya  (Hadjon, dkk,  2015).  Pasal  1  angka  1  Undang-Undang Nomor  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi Pemerintahan  yang  selanjutnya  disebut  UU Administrasi  Pemerintahan,  menyebutkan  bahwa “Administrasi  Pemerintahan  adalah  tata  laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh  badan  dan/atau  pejabat  pemerintahan”. Orientasi  pada  pengambilan  keputusan  dan/atau tindakan  oleh  badan  dan/atau  pejabat pemerintahan  dimaksudkan  untuk  memenuhi tuntutan  atas  pemenuhan  kepentingan  umum sebagaimana  kedudukan  Hukum  Administrasi Negara sebagai hukum publik.
Secara faktual, isu mengenai perkembangan Hukum Administrasi Negara telah berkembang sebagaimana perkembangan pelaksanaan  urusan  Pemerintahan,  salah
satunya  adalah  terkait  dengan  penggunaan diskresi  dalam  pelaksanaan  Administrasi Pemerintahan.  Sebagaimana  telah  disinggung dalam  latar  belakang  permasalahan,  bahwa pengaturan  mengenai  syarat  penggunaan diskresi  dengan  menghilangkan  syarat  “tidak bertentangan  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan”  pada  Pasal  24  UU  Cipta kerja  merupakan  hal  keliru  dalam  pelaksanaan tatanan Administrasi Pemerintahan.
Diskresi oleh Prajudi Atmosudirjo didefinisikan  sebagai, disrection (Inggris); disrectionair  ( Prancis); freis  ermessen (Jerman) sebagai  kebebasan  pejabat  administrasi  negara untuk  bertindak/ambil  keputusan  menurut pendapat sendiri (Prajudi, 1994). Sjachran Basah menegaskan  diskresi  merupakan  kebebasan bertindak  hasil  inisiatif  sendiri,  namun  perlu diingat  dalam  penerapannya  haruslah  sesuai dengan hukum sehingga dipertanggungjawabkan (Basah,  1997).  Sedangkan  penjelasan  secara normatif  maupun  doktrinal  yang  sedikit  dibahas pada  latar  belakang,  maka  dapat  ditafsirkan makna  dari  diskres i adalah  melaksanakan tindakan pemerintah maupun membuat keputusan  atas  pilihannya  sendiri  sepanjang pelaksanannya  telah  sejalan  dengan  aturan perundang-undangan.
Pada  Pasal  24  UU  Administrasi Pemerintahan  telah  diatur  mengenai  syarat pejabat pemerintah dalam menggunakan diskresi yang  berisi, Pertama ,  sesuai  dengan  tujuan diskresi  pada  Pasal  22  ayat  (2); Kedua, tidak
bertentangan  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan; Ketiga ,  sesuai  dengan AUPB; Keempat ,  berdasarkan  alasan-alasan yang  objektif; Kelima ,  tidak  menimbulkan  konflik kepentingan; dan Keenam ,  dilakukan  dengan itikad baik.
Sementara,  dalam  ketentuan  yang  baru, yaitu  pada  Pasal  175  ayat  (2)  UU  Cipta  Kerja klaster  pelaksanaan  Administrasi  Pemerintahan untuk mendukung cipta kerja bagian Administrasi Pemerintahan,  pejabat  pemerintahan  dapat menggunakan  diskresi  dengan  syarat Pertama , sesuai dengan tujuan diskresi pada Pasal 22 ayat (2); Kedua ,  sesuai  dengan  AUPB; Ketiga , berdasarkan  alasan-alasan  yang  objektif; Keempat , tidak menimbulkan konflik kepentingan; dan Kelima , dilakukan dengan itikad baik.
Berdasarkan  dua  materi  muatan  tentang syarat  penggunaan  diskresi,  maka  arah pengaturan  syarat  penggunaan  diskresi  pada Pasal 175 ayat (2) UU Cipta Kerja telah membuka perluasan  atas  penggunaan  diskresi  karena adanya  penghapusan  salah  satu  syarat  nya. Penghapusan syarat  “tidak bertentangan dengan ketentuan  peraturan  perundang  -  undangan” memungkinkan  adanya  penggunaan  diskresi menjadi  tidak  dapat  diuji  dengan  aturan perundang  -  undangan  dalam  hal  apabila pengunaan diskresi perlu dipertanggungjawabkan.
Mengacu  pada  uraian  sebelumnya, meskipun  alasan  penggunaan  diskresi  adalah karena penyelenggaraan pemerintahan dalam hal
peraturan
perundang-undangan yang memberikan  pilihan,  tidak  mengatur,  tidak lengkap  atau  tidak  jelas,  dan/atau  adanya stagnasi  pemerintahan,  hal  tersebut  bukanlah menjadi acuan bahwa penggunaan diskresi pada akhirnya  tidak  harus  mengikat  pada  aturan perundang-undangan. Penggunaan diskresi pada hakikatnya  harus  dikembalikan  dalam  aturan perundangan karena pada dasarnya pelaksanaan diskresi  merupakan  bagian  dari  pelaksanaan Administrasi  Pemerintahan.  Secara  normatif, Pasal  5  huruf  a  UU  Administrasi  Pemerintahan menegaskan pelaksanaan Administrasi Pemerintahan  harus  belandaskan  pada  asas legalitas  yakni  tetap  merujuk  ketentuan  hukum yang mengatur.
Penggunaan
Asas legalitas dalam pelaksanaan Administrasi Pemerintahan merupakan  konsekuensi  Indonesia  menganut konsep  negara  hukum  sebagaimana  ketentuan Pasal  1  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Konsep  pokok dari negara hukum adalah mencegah kesewenang-wenangan penguasa karena adanya pembatasan  oleh  hukum  (Jurdi,  2016). Sedangkan,  inti  dari  negara  hukum  menurut Robert Maclever adalah sebagai sarana pemaksa mereka  sendiri  untuk  mematuhi  peraturan- peraturan  guna  keinginan  bersama  dapat tercapai.  Dengan  demikian,  aturan  ( rules )  dan prosedur ( regels) harus menjadi pijakan disegala perbuatan atau tindakan administrasi (Asshiddiqie,  2018).  Aturan  hukum  sebagai
landasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan dimaksudkan guna dalam mencapai  keinginan  bersama  yaitu  untuk mewujudkan  amanat  atas  alinea  keempat pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu mewujdukan  negara  Indonesia  sebagai  negara yang sejahtera ( welfarestate ), diperlukan batasan untuk  menghindari  kesewenangan  pemerintah sebagaimana  konsep  Indonesia  sebagai  negara hukum.
Dalam  negara  hukum,  berarti  hukum memegang  komando  tertinggi  terhadap  jalannya negara.  Kekuasaan  yang  dijalankan  oleh  hukum sering  diartikan  sebagai  nomokrasi.  Disamping itu,  Indonesia  juga  menganut  pula  paham kedaulatan rakyat biasa disebut demokrasi. Jadi, sesungguhnya  pemilik  kekuasaan  tertinggi dipegang  oleh  rakyat.  Dengan  demikian,  prinsip demokrasi dan nomokrasi sebaiknya diselenggarakan  secara  beringingan  agar berjalan  seimbang.  Secara  logika,  penjaminan dan  pemenuhan  HAM  rakyat  Indonesia  harus terjamin  oleh  hukum  (konstitusi).  Sebaliknya, hukum  sebagai  pedoman  juga  harus  dibuat dengan  dasar  melihat  ketentuan  prinsip kedaulatan rakyat agar tak bersifat kaku ( rigid ).
2. Implikasi  Pengaturan  Baru  Penggunaan Diskresi  yang  menghapus  Syarat  Tidak Bertentangan  dengan  Perundangan  pada Klaster Pelaksanaan
Administrasi Pemerintahan dalam UU Cipta Kerja
Berbicara  mengenai  berlakunya  suatu aturan  hukum  dalam  tatanan  sosial,  maka  atas perumusan  aturan  hukumnya,  pasti  akan menimbulkan  segala  hal  yang  berkaitan  dengan akibat  dan  konsekuensi  atau  biasa  disebut implikasi. Berdasarkan uraian sebelumnya, maka implikasi  hukum  atas  pengaturan  mengenai syarat  penggunaan  diskresi  yang  diatur  pada Pasal  175  ayat  (2)  UU  Cipta  Kerja  klaster pelaksanaan  Administrasi  Pemerintahan  untuk mendukung  cipta  kerja  bagian  Administrasi Pemerintahan  adalah  terbentuknya  Keputusan Tata  Usaha  Negara  yang  menghapuskan  prinsip Asas  Umum  Pemerintahan  Yang  Baik.  Secara normatif,  Pasal  1  angka  17  UU  Administrasi Pemerintahan  menjelaskan  bahwa  pengertian dari Asas Umum Pemerintahan yang baik adalah sebagai berikut:
Asas-asas  Umum  Pemerintahan  yang  Baik yang  selanjutnya  disingkat  AUPB  adalah prinsip  yang  digunakan  sebagai  acuan penggunaan  Wewenang  bagi  Pejabat Pemerintahan
dalam
mengeluarkan
Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Berdasarkan  pada  hal  tersebut,  maka  yang dimaksudkan  dengan  penghapusan  Asas  Umum Pemerintahan  Yang  Baik  dalam  pengaturan diskresi pada Pasal 175 ayat (2) Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2020  Tentang  Cipta  Kerja klaster  pelaksanaan  Administrasi  Pemerintahan untuk mendukung cipta kerja bagian Administrasi Pemerintahan  adalah  menghilangkan  asas
kepastian hukum dan asas tidak menyalahgunakan kewenangan.
Hal  yang  menjadi  landasan  atas penghapusan  asas  kepastian  hukum  adalah karena  tidak  adanya  syarat  “tidak  bertentangan dengan  ketentuan  perundang-undangan”  dalam syarat penggunaan diskresi. Penghapusan syarat tersebut akan memungkinkan tidak dapat diujinya suatu  diskresi  dalam  hal  apabila  diskresi bertentangan  dengan  kepentingan  publik. Landasan menghilangkan asas tidak menyalahgunakan  kewenangan  didasari  karena penghapusan  syarat  yang  akan  mengakibatkan kebebasan bertindak pejabat pemerintah dengan dalil  ketentuan  perundang-undangan  tidak mengatur mengenai syarat diskresi.
Asas  tidak  menyalahgunakan  wewenang tidak  diterapkan  lagi  karena  dalam  Pasal  17 Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang Administrasi Pemerintahan, tindakan pemerintahan  dikategorikan  telah  melakukan tindakan      melampaui      wewenangnya,  apabila tindakannya  itu  salah  satunya  bertentangan dengan  peraturan  perundangan.  Efektivitas kewenangan  pejabat  pada  dasarnya  tidak  dapat diukur  atas  praktiknya  saja,  tapi  ditentukan  atas pengujian suatu aturan perundang-undangan.
Lahirnya  Keputusan  Tata  Usaha  Negara yang  menghilangkan  asas  kepastian  hukum  dan tidak  menyalahgunakan  kewenangan  telah menghilangkan fungsi hukum administrasi negara sebagai  dasar  dari good  governance .  Hukum Administrasi  Negara  yang  menjadi  dasar  bagi
pelaksanaan  kekuasaan  pemerintahan good governance .  Nilai-nilai  dalam  pemerintahan  yang bersumber  dari  hukum  administrasi  seperti keterbukaan, kejujuran, peran serta, akuntabilitas, konsistensi, rasionalitas, legalitas, peradilan yang tidak  memihak  juga  menjadi  bagian  dari good governance .  Jika  hukum  administrasi  berfungsi baik, maka dapat pula terwujud good governance (Effendy, & Poernomo, 2019). Mengacu pada hal tersebut, maka pelaksanaan pembuatan Keputusan Tata Usaha Negara pada Administrasi Pemerintah yang mengedepankan asas legalitas- pun  sebagai  bentuk  kepatuhan  pada  norma konstitusi  akan  menunjukan  keberhasilan  dari pelaksanaan good governance pada Administrasi Pemerintahan.
Hapusnya asas kepastian hukum dan asas tidak  menyalahgunakan  wewenang  dalam pembentukan  Ketetapan  Tata  Usaha  Negara akan  mencerminkan  buruknya  suatu  instrument hukum  utama  pemerintah.  Menurut  P.M  Hadjon instrument  hukum  utama  pemerintah  adalah keputusan  pemerintah,  dan syarat-syarat sahnya keputusan pemerintah, yaitu wewenang, prosedur,  dan  substansi.  Parameter  untuk menguji  keputusan  pemerintah  adalah  peraturan perundang-undangan  dan  substansi  (Hadjon, 2010).
Berdasarkan  pada  hal  tersebut,  maka dengan  dimasukannya  suatu  aturan  perundang- undangan  pengujian  instrumen  pemerintah merupakan  syarat  mutlak  dalam  pelaksanaan Administrasi  Pemerintahan.  Hapusnya  syarat
“tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan” telah menghilangkan syarat  mutlak  diskresi  sebagai  salah  satu tindakan pelaksanaan Administrasi Pemerintahan sebagai  perwujudan  instrumen  pemerintah. Lahirnya  Keputusan  Tata  Negara  tidak menghilangkan  asas  kepastian  hukum  dan  asas tidak  menyalahgunakan  kewenangan  dalam pelaksanaan  Administrasi  Pemerintahan  dapat mewujdukan  peran  aktif  publik  sebagai  bentuk sinergitas dengan pemerintah dalam pelaksanaan Administrasi Pemerintahan.
Disatu  sisi  yang  lain,  kurang  pas  apabila hanya  membahas  suatu  kebijakan  dari  sisi kelemahan  atau  negatif  nya  saja,  maka  perlu melihat pula apa sisi manfaat atau positifnya dari pengaturan  baru  diskresi  ini.  Jika  mengingat Indonesia  menganut  konsep  Otonomi  Daerah yang  berarti  Pemerintah  Daerah  memiliki keleluasaan  secara  mandiri  untuk  mengatur sendiri  wilayahnya,  secara  tidak  langsung Pemerintah Daerah dibenarkan untuk menggunakan  diskresi  untuk  menjalankan pemerintahan  di  daerahnya  sehingga  untuk menghindari pula stigma sentralistik pemerintahan  yang  menurut  sejarah  pernah terjadi di negeri ini.
Guna  membatasi  pembahasan  agar  tidak melebar,  pada  pembahasan  kedua  ditekankan pada  keterkaitan  pengaturan  baru  diskresi dengan  konsep  desentralisasi  fiskal  sebagai bagian  dari  dianutnya  konsep  otonomi  daerah. Desentralisasi  fiskal  menarik  untuk  dibahas
terlebih disaat kondisi pandemi covid-19, dimana segala  sektor  menjadi  kacau  dan  terganggu. Kondisi ini dapat dikatakan sebagai bencana non- alam  yang  berimplikasi  negatif  seperti menghilangkan nyawa, mengganggu perekonomian, serta kondisi psikologis masyarakat yang terganggu (Samudro, & Madjid, 2020).  Harus  disadari  perlunya  sikap  responsif bagi  pemerintah  untuk  menanggulangi  akibat yang dihasilkan dari pandemi ini.
Sektor  ekonomi  menjadi  salah  satu  faktor krusial,  mengapa?  Karena  segala  sesuatunya membutuhkan  biaya  yang  tidak  sedikit  untuk menghadapi  pandemi  ini.  Desentralisasi  fiskal diyakini  dapat  menjadi  sarana  yang  ideal  untuk negara  yang  menganut  konsep  otonomi  daerah karena  faktor  antara  lain, Pertama ,  alat  yang efektif  dalam  mencapai  efisiensi  pengeluaran publik.  Kedua,  akibat  kegagalan  birokrasi pemerintah  sentralistik  yang  dulu  pernah diterapkan  di  Indonesia.  Ketiga,  pemerintah daerah  dapat  membuat  kebijakan  secara responsif  terhadap  apa  yang  dibutuhkan  daerah dengan melihat potensi dan karakter yang dimiliki (Kharisma, 2013).
Desentralisasi  fiskal  lebih  efisien  karena pemerintah  daerah  lebih  kaya  akan  informasi tentang  kebutuhan  penduduknya  dibanding pemerintah  pusat.  Hal  ini  akan  meningkatkan efektifitas  dan  efisiensi  fungsi  alokasi  oleh pemerintah  daerha sehingga akan meningkatkan willingness  to  pay masyarakat  sehingga  kembali lagi  pada  meningkatnya  pendapatan  daerah.
keputusan akan pengeluaran yang diaktualisasikan  pemerintah  daerah  akan  lebih responsif bagi kepuasan konstituennya dibanding pemerintah  pusat  yang  membuat  (Badrudin, 2012).  Dapat  dibilang  konsep  ini  membawa optimalisasi  pengelolaan  keuangan  pemerintah secara  efektif,  efisien,  transparan dan akuntabilitas (Fatoni, 2020).
Penggunaan  diskresi  dapat  menunjang jalanya  desentralisasi  fiskal  oleh  pemerintah daerah.  kondisi  pandemi  seperti  ini  pemerintah daerah dihadapkan dengan permasalahan terkait pemasukan  dan  pengeluaran  di  daerahnya. Upaya  yang  dapat  dilakukan  misalnya, pengadaan  perlengkapan  untuk  menanggulangi penyebaran covid-19, meniadakan atau mengurangi besaran retribusi/pajak daerah untuk membantu  meringankan  beban  masyarakat,  dan dimungkinkan  untuk  melakukan  perubahan alokasi  anggaran  sebagai  sistem  tutup  lubang. Contoh  upaya  tersebut  tentu  harus  diambil dengan  diskresi  yang  dimiliki  pejabat  berwenang agar  waktu  yang  ditempuh  tidak  berlarut-larut mengingat persebaran covid-19 sangat cepat dan menyengsarakan.
Penghapusan  syarat  “tidak  bertentangan dengan  undang-undang”  pada  penggunaan diskresi  mungkin  malah  menjadi  penunjang  bagi pemerintah  khususnya  daerah  agar  bersikap responsif  sebagai  cerminan  AUPB  dalam menanggulangi masalah yang krusial dan darurat seperti pada kondisi pandemi saat ini contohnya. Namun,  apakah  dimungkinkan  asas  kepastian
hukum  dapat  dikesampingkan  guna  mengatasi masalah  terlebih  tujuannya  demi  kesejahteraan dan keselamatan rakyat? Untuk menyikapi hal ini, merujuk  pada  gagasan  Gustav  Radbruch  bahwa hukum  terkadung  3  (tiga)  nilai  dasar,  yakni Keadilan;  Kemanfaatan;  dan  Kepastian  Hukum, sejatinya  ketiga  nilai  tersebut  susah  untuk diterapkan secara bersamaan, dalam arti ada nilai yang dapat “diturunkan” sebagai prioritas. Melihat kondisi pandemi yang tiba-tiba muncul sedangkan hukum  yang  dibuat  nyatanya  belum  bisa  untuk menghadapi atau menjawab segala permasalahan (Indarti, 2010) seperti pandemi ini, maka  dapat  saja  nilai  Kepastian  Hukum dikesampingkan demi mencapai nilai Kemanfaatan yakni keselamatan dan kesejahteraan rakyat.
Meski  menunjang  penggunaan  diskresi, pemerintah harus berani berkomitmen untuk tetap melakukan  pengawasan  terhadap  penggunaan diskresi.  Karena  seperti  pada  Negara  Rusia, meski diskresi birokrasi memiliki segi positif pada sektor investasi, jika dalam penggunaannya tidak dilakukan  pengawasan  justru  akan  menimbulkan masalah baru lagi (Beazer, 2012).

## D. SIMPULAN
Bentuk  pengaturan  baru  diskresi  dalam Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang Cipta Kerja adalah mengubah  pengaturan syarat penggunaan  diskresi  sebagaimana  tercantum pada  Pasal  175  ayat  (2),  telah  membuka perluasan  atas  penggunaan  diskresi  karena
adanya  penghapusan  syarat  tidak  bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Penghapusan syarat  “tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, memungkinkan  adanya  penggunaan  diskresi yang tidak dapat diuji dengan aturan  perundang- undangan  dalam  hal  apabila  pengunaan  diskresi perlu dipertanggungjawabkan.
Implikasi  atas  hapusnya  salah  satu  syarat penggunaan diskresi yang diatur pada Pasal 175 ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020 Tentang  Cipta  Kerja  klaster  pelaksanaan Administrasi  Pemerintahan,  harus  dilihat  dari  2 (dua)  sisi.  Sisi  negatif  yakni  terbentuknya Keputusan Tata Usaha Negara yang menghilangkan prinsip Asas Umum Pemerintahan  Yang  Baik  yaitu  asas  kepastian dan  asas  tidak  menyalahgunakan  kewenangan. Sedangkan  positifnya,  pengaturan  baru  diskresi dinilai dapat menunjang penerapan desentralisasi fiskal  oleh  pemerintah  daerah,  yang  tidak  lain guna  mempercepat  mengatasi  permasalahan daerah terlebih  pada situasi yang darurat seperti pandemi  Covid-19  lewat  kebijakan  yang  bersifat responsif.
Saran  yang  dapat  diberikan  kepada Pejabat  Pemerintah  selaku  pelaksana  fungsi Administrasi  Pemerintahan  sebaiknya  lebih mengutamakan  kepatuhan  terhadap  Aturan Perundang-Undangan  dalam  hal  penggunaan diskresi.  Serta  akibat  dari  pengaturan  baru  ini, pemerintah dan masyarakat sebaiknya melakukan kerja sama satu sama lain melakukan
pengetatan pengawasan baik dari upaya preventif terhadap  penggunaan  diskresi  yang  dilakukan oleh Pejabat atau Badan Pemeritahan dalam  hal pelaksanan Administrasi Pemerintahan.

## DAFTAR PUSTAKA

## JURNAL
Beazer, Quintin H. (2012). Bureucratic Discretion,
Business  Invesment,  and  Uncertainty. The Journal of Politics , Vol. 74, (No.3, July), pp.
637-652. https://www.journals.uchicago. edu/doi/abs/10.1017/S0022381612000205 ?journalCode=jop
Bisariyadi.  (2016).  Pergulatan  Paham  Negara Kesejahteraan ( Welfare State ) dan Negara Regulasi ( Regulatory State ) dalam Perkara Konstitusional. Jurnal  Hukum  Ius  Quia Iustum, Vol.  3,  (No.23,  Oktober),  p.538. https://doi.org/10.20885/10.20885/iustum. vol23.iss4.art1
Cakra,  I  Putu  Eka.,  &  Sulistyawan,  Aditya  Yuli.
(2020).  Kompatibilitas  Penerapan  Konsep Omnibus  Law  dalam  Sistem  Hukum Indonesia. Jurnal  Crepido ,  Vol.2,  (No.2, November),p.61.https://doi.org/10.14710/cr epido.2.2.59-69
Christia,  Adissya  Mega.,  &  Ispriyarso,  Budi.
(2019).  Desentralisasi  Fiskal  Dan  Otonomi Daerah  di  Indonesia. Law  Reform ,  Vol.15 (No.1,Maret),p.150. https://doi.org/10.1471 0/lr.v15i1.23360
Elviandri. (2019). Quo Vadis Negara
Kesejahteraan:  Meneguhkan  Ideologi
Welfare State Negara Hukum
Kesejahteraan  Indonesia. Mimbar  Hukum , Vol.31,(No.2,Juni),p.254. https://doi.org/10.
22146/jmh.32986
Fatoni, A. (2020). Fiscal Decentralizatiton Dilema
in Indonesia: Between Corruption Accountability  and  Probability  at  Local Levels. Jurnal  Bina  Praja ,  Vol.12,  (No.1,
May),p.105.https://doi.org/10.21787/jbp.12.
2020.101-110
Fitryantica,  A.  (2019).  Harmonisasi  Peraturan Perundang-Undangan  Indonesia  melalui Konsep  Omnibus  Law. Jurnal  Gema Keadilan, Vol.  6,  (No.  3,  Oktober),  p.  301. https://doi.org/10.14710/gk.2019.6751
Hart,  H.L.A.  (2013).  Discretion. Harvard  Law Review ,  Vol.127,  (No.  2,  December),  pp.
652-665. https://harvardlawreview.org/20
13/12/discretion/
HR,  Ridwan.,  Heryansyah,  Despan.,  &  Pratiwi, Dian  Kus.  (2018).  Perluasan  Kompetensi Absolut  Kompetensi  Absolut  Pengadilan Tata  Usaha  Negara  dalam  Undang- Undang Administrasi Pemerintahan. Jurnal Ius  Quia  Iustum, Vol.25,  (No.2),  p.352. https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2. art7
Kennedy,  Richard.,  &  Suhendarto,  Bonaventura
Pradana.  (2020).  Diskursus  Hukum: Alternatif  Pola  Pengisian  Jabatan  Kepala Daerah di Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Pembangunan  Hukum  Indonesia ,  Vol.2,
(No.2,Mei),p.189.https://doi.org/10.14710/jp hi.v2i2.188-205
Kharisma,  B.  (2013).  Desentralisasi  Fiskal  Dan Pertumbuhan  Ekonomi:  Sebelum  Dan Sesudah  Era  Desentralisasi  Fiskal  di Indonesia. Jurnal  Ekonomi  dan  Studi Pembangunan , Vol. 14, (No. 2, Oktober), p. 104.https://journal.umy.ac.id/index.php/esp/ article/view/1249
Putra, A. (2020). Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya  Reformasi  Regulasi. Jurnal
Legislasi  Indonesia ,  Vol.17,  (No.1),  pp.1- 10.  https://e-jurnal.peraturan.go.id/index. php/jli/article/view/602
Safudin,  E.  (2020).  Politik  Hukum  Diskresi  Di Indonesia:  Analisis  Terhadap  Pembagian Kekuasaan  Antara  Pemerintah  Dan Legislatif. Kodifikasia:  Jurnal  Penelitian Islam ,  Vol.14,  (No.1,  Juni),  pp.147-170. http://dx.doi.org/10.21154/kodifikasia.v14i1. 1993
Samudro,  Eko  G.,  &  Madjid,  M  Adnan.  (2020).
Pemerintah Indonesia Menghadapi Bencana Nasional Covid-19 Yang Mengancam  Ketahanan  Nasional. Jurnal KetahananNasional ,Vol.26,(No.2,Agustus), p.134.https://doi.org/10.22146/ jkn.56318
Sihotang,  Githa  Angela.,  Pujiyono.,  &  Sa’adah, Nabitatus.  (2017).  Diskresi  Dan  Tanggung Jawab  Publik  Pada  Pelaksanaan  Tugas Dalam Situasi Darurat. Law Reform , Vol.13
(No.1,Maret),pp.60-69.
https://doi.org/10.14710/lr.v13i1.15951
Subadi.,  &  Toersina,  Tiara  Oliviarizky.  (2018).
Perkembangan  Konsep  Atau  Teoritik Tentang  Diskresi  Berbasis  Percepatan Investasi  Di  Daerah. Mimbar  Hukum ,  Vol.
30,(No.1,Februari),pp.17-31.
https://doi.org/10.22146/jmh.29222
Supriyadi.,  &  Purnamasari,  Andi  Intan.  (2021).
Gagasan  Penggunaan  Metode  Omnibus Law  Dalam  Pembentukan  Peraturan Daerah. Jurnal  Ilmiah  Kebijakan  Hukum,
Vol.15,(No.2,Juli),pp.257-269.
http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2021.V 15.257-270
Syafrudin,  A.  (2000).  Menuju  Penyelenggaraan Pemerintahan  Negara  Yang  Bersih  dan Bertanggung  Jawab. Jurnal  Pro  Justitia . Vol.4,(No.1),p.22. http://dx.doi.org/10.3558 6/.v1i1.141

## BUKU
Asmuni. (2017). Konsep Pelaksanaan Keputusan
Tata Usaha Negara Penundaan
Pelaksanaan  Keputusan  Tata  Usaha Negara  Oleh  Peradilan  Tata  Usaha Negara. Malang: Setara Press.
Asshiddiqie , J. (2018). Konstitusi & Konstitusionalisme  Indonesia .  Jakarta: Sinar Grafika.
Asshiddiqie ,  J.  (2020). Omnibus  Law  Dan Penerapannya  di  Indonesia .  Jakarta:
Konstitusi Press.
Basah,  S.  (1997). Eksistensi  dan  Tolak  Ukur
Peradilan Administrasi Negara di Indonesia . Bandung: Alumni.
Effendy,  A’an.,  &  Poernomo,  Freddy.  (2019). Hukum  Administrasi .  Jakarta:  Sinar Grafika.
Hadjon,  Philipus  M.  (2010). Kebutuhan  Akan Hukum  Administrasi  Umum  dalam  Hukum
Administrasi  dan  Good  Governance.
Jakarta: Univeristas Trisakti.
Hadjon,  Philipus  M.,  R.  Martosoewignjo, Soemantri.,  Basah,  Sjachran.,  Manan,
Bagir.,  Marzuki,  Laica.,  Berge,  ten  JBJM.,
Buuren,  van  PJJ.,  &  Stroink . (2015).
Pengantar  Hukum  Administrasi  Negara.
Yogyakarta:  Gadjah  Mada  University Press.
Jurdi,  F.  (2016). Teori  Negara  Hukum .  Malang:
Setara Press.
Prajudi,  S.  (1994). Hukum  Administrasi  Negara .
Jakarta: Ghalia Indonesia.
Soekanto,  Soerjono.,  &  Mamudji,  Sri.  (2001).
Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan
Singkat) , Jakarta: Rajawali Pers.
Soekanto,  Soerjono.,  &  Mamudji,  Sri.  (2010). Penelitian  Hukum  Normatif ,  Jakarta:
Rajawali Pers.
Sudrajat,  Tedi.,  &  Wijaya,  Endra.  (2020). Perlindungan  Hukum  Terhadap  Tindakan
Pemerintahan . Jakarta: Sinar Grafika.

## PIDATO ILMIAH
Indarti,  E.  (2010). Diskresi  Dan  Paradigma Sebuah Telaah Filsafat Hukum. Disampaikan  pada  upacara  Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Filsafat Hukum pada Fakultas Hukum Universitas
Diponegoro . Universitas Diponegoro

## DISERTASI
Badrudin,  R.  (2012). Pengaruh  Desentralisasi Fiskal
Terhadap Belanja Modal,
Pertumbuhan Ekonomi, Dan Kesejahteraan Masyarakat  Kabupaten/Kota  di  Provinsi Jawa Tengah . Universitas Airlangga