## Upaya Penanganan Permasalahan Perbatasan
Risalah Hukum, Edisi Nomor 3, Juni 2006
ISSN 0216-969X
Upaya Penanganan Permasalahan Perbatasan Maritim Republik Indonesia
( Solving Problems of Indonesian Maritime Border )

## MAHENDRA PUTRA KURNIA
Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Jln. Ki Hajar Dewantara Kampus Gunung Kelua Samarinda 75123 0541 – 7095092 / mp_sheva@yahoo.com

## ABSTRACT
Like  most  maritime  countries,  Indonesia  has  some  problems  concerning  the  maritime borders with its neighbouring states. As we know, Indonesia borders on 10 states, both on sea  and land. Until  now,  there are some problems of border, especially  maritime borders  which  have  not yet been finished. If these problems are not immediately finished, they will generate problems in the future. As a solution, Indonesian Government can try using a preventive and repressive means. With both efforts, problems of border can be solved.
Key  words : perbatasan laut ( maritime border ), preventif ( preventive ), represif ( repressive ). PENDAHULUAN
A . Latar Belakang Masalah Pembentukan
suatu negara diperlukan  adanya  beberapa  unsur  secara kumulatif.  Unsur-unsur  tersebut  adalah  :  (a) Penduduk  tetap;  (b)  Wilayah  tertentu;  (c) Pemerintah;    dan  (d)  Kemampuan  untuk melakukan hubungan-hubungan dengan negara-negara  lain.  (J.G  Starke,  2001;  127) Mengenai  syarat  (b),  suatu  wilayah  tertentu bukan  merupakan  hal  yang  esensial  untuk adanya  negara  dengan  ketentuan  bahwa terdapat  pengakuan  tertentu  mengenai  apa yang  dikarakteristikkan  sebagai  “ketetapan” ( consistency ) dari wilayah terkait dan penduduknya,  meskipun  dalam  kenyataannya semua  negara  modern  berada  dalam  batas- batas teritorial. Demikian pula dengan perubahan-perubahan yang terjadi, baik menambah  atau  mengurangi  luasnya  wilayah tertentu,  tidak  dengan  sendirinya  mengubah identitas  negara  tersebut.  Wilayah  tersebut juga tidak perlu merupakan kesatuan geografis; suatu  negara  mungkin  terdiri  dari  beberapa wilayah  teritorial  yang  kurang  berhubungan atau saling berjauhan satu sama lain.
Negara  Republik  Indonesia  adalah negara  pantai  ( coastal  state )  yang  komponen wilayah  nasionalnya  terdiri  atas  daratan,  lautan (perairan),  dan  ruang  udara  ( air  space ), duapertiga  dari  keseluruhan  wilayah  Indonesia adalah  berupa  lautan,  Indonesia  bisa  juga disebut sebagai negara kepulauan ( archipelagic state ),  struktur  pulau-pulaunya  tersebar  luas dalam  jumlah  lebih  dari  17.000  buah  pulau kecil  dan  besar  dengan  garis  pantai  yang panjangnya  sekitar  81.000  km.  Kurang  lebih  6 juta  km2  wilayah  Indonesia  berupa  laut  yang sangat  mempengaruhi  iklim  dan  cuaca  seluruh wilayah.  Dipandang  dari  sifat  alami,  maka lingkungan laut  Indonesia memperlihatkan sifat integral antara unsur laut (air) dan darat (tanah). Secara ekologis, hal ini merupakan dasar ilmiah dan  alami  pula  bagi  konsep  Wawasan Nusantara sebagai perwujudan kesatuan geografis,  yang  menjadi  dasar  kesatuan  politis, ekonomi,  budaya,  pertahanan  dan  keamanan (M.Kusumaatmadja, 1978; 78).
Sehubungan  dengan  wilayah  suatu negara,  hal  ini  menarik  untuk  dibahas  secara ilmiah,  dikarenakan  aspek  kewilayahan  suatu negara menyangkut  kedaulatan  dan  hak berdaulat  suatu  negara  secara  nyata  terhadap wilayah  negaranya.  Sewajarnya  sebuah  negara

## Upaya Penanganan Permasalahan Perbatasan
ISSN 0216-969X
pasti  memiliki  batas  –  batas  sejauh  mana sebuah  negara  berdaulat  dan  memiliki  hak berdaulat  terhadap  wilayahnya.  Hal  ini  bisa dilihat  dari  perbatasan  wilayah  sebuah  negara dengan  negara  lain,  baik  perbatasan  darat maupun laut.
Wilayah  perbatasan  sebagai  batas kedaulatan  suatu  negara  secara  universal memiliki  peran  strategis  dalam  penentuan kebijakan  pemerintah  baik  untuk  kepentingan nasional  maupun  hubungan  antar  negera (internasional). Negara Indonesia adalah negara  kepulauan  yang  diapit  oleh  dua  benua dan  dua  samudra.  Sehubungan  dengan  itu, Indonesia  berbatasan  langsung  baik  darat maupun laut dengan beberapa negara sekitarnya,  antara  lain  berbatasan  laut  dengan Australia,  Filipina,    India,  Malaysia,  Palau, Papua  New  Guinea,  Singapura,  Timor  Leste, Thailand,  Vietnam.  perbatasan  darat  meliputi negara-negara  Malaysia,  Papua  New  Guinea dan  Timor  Leste.  Dengan  banyaknya  negara yang  berbatasan  langsung,  hal  ini  bisa menimbulkan  konflik  perbatasan  seperti  pada kasus  sengketa  Pulau  Sipadan-Ligitan  dan sengketa Blok Ambalat.
Kondisi  saat  ini,  pengelolaan  batas wilayah  negara  baik  batas  di  darat  maupun  di laut belum tuntas sepenuhnya. Berbagai faktor tentunya menyebabkan penanganan perbatasan negara ini tidak  mudah  untuk bisa diatasi oleh satu atau dua institusi saja, namun masih harus dituntaskan  secara  lintas  sektoral  ( interdep ). Setiap  negara  mempunyai  kewenangan  untuk menetapkan  sendiri  batas-batas  wilayahnya. Namun mengingat batas terluar wilayah negara senantiasa  berbatasan  dengan  wilayah  atau perairan kedaulatan (yurisdiksi) otoritas negara lain, maka penetapan tersebut harus memperhatikan  kewenangan  otoritas  negara lain  sehingga  perlu  ada  suatu  kerjasama  (Juni Suburi, 2003).
Permasalahan yang
dihadapi
Pemerintah
Indonesia terkait dengan penanganan masalahan perbatasan wilayah dan yurisdiksi  antar  negara  di  laut  adalah    (Etty R.Agoes, 2003; 11) :
1. Belum  adanya  landasan  hukum  penetapan atau pengukuran batas-batas terluar wilayah dan yurisdiksi negara di laut.
2. Belum  didaftarkannya  daftar  koordinat goegrafis  koordinat  titik-titik  pangkal  pada Sekretaris Jenderal PBB.
3. Masih  adanya  garis-garis  batas  dengan negara tetangga yang bermasalah.
4. Kurangnya kesadaran akan kesatuan wilayah  Indonesia  sebagai  satu  negara kepulauan.
Dalam  kaitan  dengan  hal  tersebut, khusus  mengenai  permasalahan  perbatasan antara  negara  tercatat  antara  lain    (Etty R.Agoes, 2003; 11) :
1. Secara  yuridis  belum  ada  pegangan  dan pengaturan yang jelas dan menyeluruh.
2. Penyelesaian  permasalahan  yang  timbul sangat  tergantung  pada  pola  untung  rugi serta  bergantung  pada  kemampuan  juru runding yang ditunjuk.
3. Kondisi  masyarakat  wilayah  perbatasan yang  masih  sangat  marginal,  membuka peluang  untuk  dimanfaatkan  oleh  pihak lain yang berkepentingan
4. Acuan-acuan  teknis  survey  dan  pemetaan batas  negara masih  bersifat  parsial, sehingga  memerlukan  koordinasi  yang panjang dan berbelit.
5. Pemecahan masalah masih bersifat insidensil dan situasional.
6. Banyaknya  instansi  yang  bidang  tugasnya bertalian  erat  dengan  masalah  perbatasan negara dan menyulitkan
pengintegrasiannya.
B. Perumusan Masalah Menghadapi
permasalahan yang disebutkan  diatas,  Pemerintah  Indonesia  harus segera  melakukan  upaya-upaya  hukum  untuk melindungi  dan  mempertahankan  wilayah negara.  Oleh  karena  itu,  penulis  tertarik  untuk mengkaji  mengenai  upaya  –  upaya  apa  sajakah yang dapat ditempuh oleh Pemerintah Indonesia dalam rangka penanganan permasalahan perbatasan maritim (laut) Republik Indonesia ?
PEMBAHASAN

## Upaya Penanganan Permasalahan Perbatasan
ISSN 0216-969X
Sebelum  membahas  lebih  dalam mengenai
penanganan permasalahan perbatasan,  perlu  terlebih  dahulu  dikaji mengenai  definisi  perbatasan  negara.  Dalam bahasa  Inggris  perbatasan  sering  disebut dengan kata border, boundary atau frontier. Perbatasan  merupakan  salah  satu manifestasi  penting  dalam  suatu  negara  dan bukan  hanya  suatu  garis  imajiner  diatas permukaan  bumi,  melainkan  suatu  garis  yang memisahkan  satu  daerah  dengan  daerah lainnya (J.G. Starke, 1972; 95).
Martin I. Glassner memberikan pengertian  perbatasan  baik boundary maupun frontier. Boundary tampak  pada  peta  sebagai garis-garis tipis yang menandai batas kedaulatan suatu negara. Sebenarnya boundary bukan  sebuah  garis,  melainkan  sebuah  bidang tegak  lurus  yang  memotong  melalui  udara, tanah dan lapisan bawah tanah dari dua negara berdekatan. Bidang ini tampak pada permukaan bumi karena memotong permukaan dan ditandai pada tempat-tempat yang dilewati.  Pemotongan  lapisan  bawah  tanah menandai  batas  operasi  penambangan  lapisan biji  dari  dua  negara  berdekatan,  sedangkan lapisan  udara  menandai  batas  yang  menjaga dengan hati-hati ruang udara mereka. Sedangkan frontier digambarkan  sebagai daerah  geografi  politik  dan  kedalamnya perluasan  negara  dapat  dilakukan. Frontier merupakan  sebuah  daerah,  walau  tidak  selalu daerah yang memisahkan dua negara atau lebih (Martin I Glassner, 1993, 73 – 75).
A.E.  Moodie  menyatakan  bahwa boundary adalah garis-garis yang mendemarkasikan  batas  terluar  dari  suatu negara. Dinamakan boundary karena berfungsi mengikat ( bound ) suatu unit politik. Sedangkan frontier mewujudkan  jalur-jalur (zona) dengan lebar beraneka yang memisahkan  dua  wilayah  berbeda  negara. Pengaturan  perbatasan  harus  ada  supaya  tidak timbul kekalutan, karena perbatasan merupakan tempat berakhirnya fungsi kedaulatan  suatu  negara  dan  berlakunya kedaulatan  negara  lain.  Dinamakan frontier
karena terletak didepan ( front ) suatu negara (N. Djaljoeni, 1990, 141).
Dalam  terminologi  tentang  masalah perbatasan ada suatu perbedaan yang ditetapkan secara  tegas  antara  perbatasan  alamiah  dan buatan. Perbatasan alamiah terdiri atas gunung- gunung,  sungai-sungai,  pesisir  pantai,  hutan- hutan,  danau-danau  dan  gurun,  dimana  hal-hal tersebut  membagi  wilayah  dua  negara  atau lebih.  Tetapi  yang  dipakai  dalam  pengertian politis,  istilah  perbatasan  alamiah  memiliki suatu  arti  yang  jauh  lebih  penting.  Perbatasan alamiah  menunjukkan  garis  yang  ditentukan oleh  alam,  sampai  garis  mana  suatu  negara dianggap  diperluas  atau  dibatasi  dari,  atau sebagai  perlindungan  terhadap  negara  lain. Perbatasan-perbatasan  buatan  terdiri  dari  baik tanda-tanda yang ditujukan untuk mengindikasi garis  perbatasan  imajiner,  atau  paralel  dengan garis bujur atau garis lintang  (J.G Starke, 1972; 246 – 247).
Dari  uraian  diatas,  walaupun  terdapat perbedaan  pendapat  mengenai  definisi  dari boundary dan frontier , tetapi dapat diambil inti sarinya. Boundary menunjukkan  garis  yang menandai  batas  terluar  dari  sebuah  negara. Garis  ini  berfungsi  sebagai  batas  negara. Sedangkan frontier atau border menunjukkan daerah  yang  membatasi  wilayah  kedaulatan suatu  negara  yang  berfungsi  sebagai  pemisah kedua  negara  tersebut.  Perbatasan  dari  suatu negara tersebut berbentuk perbatasan alami dan perbatasan buatan.
Setelah  membahas definisi perbatasan, selanjutnya penting juga untuk dibahas mengenai  bentuk  kebijakan  negara  untuk mempertahankan wilayahnya. Hukum internasional memberikan hak dan kewenangan sepenuhnya  untuk  mengatur  masalah  dalam negerinya  sendiri,  tegasnya  hal-hal  yang  ada atau terjadi di dalam batas-batas wilayahnya. (I Wayan Parthiana, 1990; 317) Kebijakan negara berhubungan langsung dengan kedaulatan suatu negara,  karena  kedaulatan  ialah  kekuasaan tertinggi  yang  dimiliki  oleh  suatu  negara  untuk secara  bebas  melakukan  berbagai  kegiatan sesuai  kepentingannya,  asal  kegiatan  tersebut tidak bertentangan dengan hukum internasional.

## Upaya Penanganan Permasalahan Perbatasan
ISSN 0216-969X
(Boer  Mauna,  2000;  24)  Dan  kebijakan termasuk didalamnya.
Boer  Mauna  (2000;  24)    juga menyebutkan  bahwa  kedaulatan  memiliki  tiga aspek utama, yaitu:
a. Aspek  ekstern  kedaulatan;  yaitu  hak  bagi setiap negara untuk secara bebas menentukan hubungannya dengan berbagai  negara  atau  kelompok-kelompok lain tanpa kekangan, tekanan atau pengawasan dari negara lain.
b. Aspek  intern  kedaulatan;  yaitu  hak  atau wewenang  ekslusif  suatu  negara  untuk menentukan  bentuk  lembaga-lembaganya, cara  kerja  lembaga-lembaga  tersebut  dan hak  untuk  membuat  undang-undang  yang diinginkannya serta tindakan-tindakan untuk mematuhi.
c. Aspek teritorial kedaulatan; berarti kekuasaan  penuh  dan  ekslusif  yang dimiliki  oleh  negara-negara  atas  individu- individu dan benda-benda yang terdapat di wilayah tersebut.
Aspek  ekstern  bisa  dikatakan  sebagai kebijakan  atau  tindakan  pemerintah  yang bersifat bilateral (dua negara) atau  multilateral (lebih dari dua negara), sedangkan aspek intern merupakan kebijakan atau tindakan pemerintah yang bersifat unilateral (sepihak atau 1 negara saja ).
Dalam  kepustakaan  dan  praktek internasional dikenal adanya dua strategi dasar yang  dapat  ditempuh  oleh  sesuatu  negara dengan mana ia berusaha menjamin kepentingan  nasional  masing-masing  negara, melalui unilateral  actions dan actions  in combination  with  and  through  colaboration with  other  states .  Strategi  dasar  yang  disebut pertama,  adalah  aktivitas  negara  tertentu  yang didalam  hukum  internasional  dikenal  sebagai tindakan  yang  bersifat  sepihak  (unilateral). Sedangkan  yang  disebut  terakhir  dapat  berupa tindakan-tindakan  yang  dilakukan  bersama- sama dengan dua negara saja (binasional) atau lebih dari dua negara (multi nasional).
Wujud  nyata  dari  aktivitas-aktivitas yang bersifat unilateral dapat berupa perundang-undangan, pengumuman
pemerintah, deklarasi, dekrit  kepala  negara dan lain-lain.  Sedangkan  bentuk  utama  transaksi antar negara yang bersifat binasional atau multi nasional adalah perjanjian internasional.
Starke  juga  berpendapat  bahwa  salah satu  syarat  yang  harus  dimiliki  oleh  negara sebagai  pribadi  adalah  kemampuan  untuk melakukan  hubungan-hubungan  dengan  negara lain  (J.G  Starke,  2001;  133).  Hal  ini  juga didukung  oleh  konsep  Politik  Luar  Negeri Indonesia  yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-undang  Nomor  37  tahun  1999  tentang Hubungan  Luar  Negeri,  yang  menyatakan: “Politik  Luar  Negeri  adalah  kebijakan,  sikap, dan  langkah  Pemerintah  Republik  Indonesia yang  diambil  dalam  melakukan  hubungan dengan  negara  lain,  organisasi  internasional, dan  subyek  hukum  internasional  lainnya  dalam rangka  menghadapi  masalah  internasional  guna mencapai tujuan nasional”
Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan,  kebijakan Republik Indonesia ada yang  berbentuk  kebijakan  unilateral,  dengan pengertian  kebijakan  unilateral  dibuat  oleh Pemerintah  Republik  Indonesia  sendiri  dan untuk  kepentingan  ke  dalam  (intern)  bangsa Indonesia,  dan  kebijakan  yang  berbentuk kebijakan  bilateral  dengan  pengertian  dibuat oleh  dua  negara  untuk  kepentingan  kedua negara  tersebut,  serta  kebijakan  multilateral dengan  pengertian  dibuat  oleh  lebih  dari  dua negara  untuk  kepentingan  yang  terlibat. Termasuk juga didalamnya kebijakan-kebijakan
Pemerintah Republik
Indonesia dalam mempertahankan wilayahnya.
Adapun  upaya  hukum  yang  bisa dilakukan  oleh  Pemerintah  Indonesia  dalam penanganan  permasalahan  perbatasan  maritime berupa upaya hukum preventif dan represif.

## A. Upaya Preventif
Pemerintah  Indonesia  sejauh  ini  telah banyak  melakukan  upaya-upaya  preventif  guna melindungi  dan  mempertahankan  wilayah negara,  khususnya  yang  berhubungan  dengan perbatasan negara.

## Upaya Penanganan Permasalahan Perbatasan
ISSN 0216-969X
Sejak United  Nations  Convention  on the  Law  of  The  Sea 1982  (UNCLOS  1982) ditetapkan  sebagai  pengaturan  hukum  laut internasional,  yang  mana  dalam  konvensi tersebut,  konsep  kewilayahan  Indonesia  yang mengatur tentang negara kepulauan, mendapatkan pengakuan dari dunia internasional. Berkenaan dengan itu, Pemerintah  Indonesia  meratifikasi  Konvensi PBB  tentang  Hukum  Laut  1982  dengan mengeluarkan  Undang-Undang  Nomor  17 tahun 1985 tentang Pengesahan atas UNCLOS. Dengan  dasar  itu  pula,  Indonesia  sebagai negara  kepulauan  berhak  untuk  menetapkan batas-batas terluar dari berbagai zona maritim.
Menindaklanjuti  Undang-  Undang nomor  17  tahun  1985  tentang  Pengesahan UNCLOS  dan  sebagai  pengganti  UU  No.  4 PRP.  1960,  Pemerintah  Indonesia  kembali mengeluarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1996  tentang  Perairan  Indonesia.  Undang- undang  ini  dibuat  dengan  maksud  untuk mempertegas    batas-batas  terluar  ( outer  limit ) kedaulatan dan yurisdiksi Indonesia di laut dan memberikan  dasar  yuridis  dalam  penetapan garis batas dengan negara-negara tetangga.
UU  Nomor  6  tahun  1996  dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 1998  tentang  Daftar  Koordinat  Geografis Titik-titik Pangkal Kepulauan Indonesia disekitar  Kepulauan  Natuna,  yang  kemudian dicabut  dan  digantikan  dengan  Peraturan Pemerintah  Nomor  38  tahun  2002  tentang Daftar  Koordinat  Geografis  Titik-Titik  Garis Pangkal  Kepulauan  Indonesia.  Akan  tetapi Peraturan  Pemerintah  perlu  segera  diadakan perubahan, karena memasukkan Pulau Sipadan dan  Pulau  Ligitan  sebagai  titik-titik  pangkal. Padahal  sebagaimana  kita  ketahui  bersama, kedua  pulau  tersebut  telah  menjadi  milik Malaysia  berdasarkan  putusan  Mahkamah Internasional 17 Desember 2002. Ditambahkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2002  tentang  Hak  dan  Kewajiban  Kapal  dan Pesawat  Udara  Asing  Dalam  Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan Melalui Alur Laut Kepulauan Indonesia.
Undang-undang  Nomor  32  Tahun 2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  diharapkan juga bisa membantu melindungi dan mempertahankan  wilayah  negara.  Undang- undang  ini  dalam  Pasal  18  memberikan kewenangan  kepada  daerah  (yang  memiliki wilayah  laut)  untuk  mengelola  wilayah  laut (sumber daya). Kewenangan tersebut    meliputi : a. Explorasi, exploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut ;
b. Pengaturan administratif ;
c. Pengaturan tata ruang ;
d. Penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah ;
e. Ikut  serta  dalam  pemeliharaan  keamanan  ; dan
f. Ikut  serta  dalam  pertahanan  kedaulatan negara.
Termasuk  didalamnya,  jarak  wilayah laut,  teknis  pengelolaan  antar  daerah  dan kewenangan  daerah  untuk  mengelola  pulau- pulau  di  wilayahnya  serta  kepastian  dalam pengelolaan sumberdaya alam yang ada.
Selain  itu,  sebagai  upaya  preventif agar  kasus  Sipadan-Ligitan  tidak  terulang  lagi, maka  Pemerintah  Indonesia  perlu  untuk memberi  perhatian  kepada  pulau-pulau  yang menjadi  titik  terluar  perbatasan  negara.  Bentuk perhatian itu bisa diwujudkan dengan melakukan  pembangunan,  pengelolaan  dan pengembangan kawasan tersebut. Karena selama  ini  keadaan  pulau-pulau  tersebut  tidak terjangkau  oleh  pembangunan  yang  dilakukan oleh  Pemerintah  Indonesia,  keadaan  itu  bisa dimanfaatkan  oleh  pihak-pihak  lain  yang berupaya  untuk  menguasai  pulau  tersebut. Pengelolaan  pulau  –  pulau  kecil  terluar  perlu dilakukan  dengan  tujuan  (Kartiko  Purnomo, 2006; 3) : 1. Menjaga keutuhan wilayah Negara
Kesatuan  Republik  Indonesia,  keamanan nasional,  pertahanan  negara  dan  bangsa serta menciptakan stabilitas kawasan;
2. Memanfaatkan  sumberdaya  alam  dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan;

## Upaya Penanganan Permasalahan Perbatasan
Risalah Hukum, Edisi Nomor 3, Juni 2006
ISSN 0216-969X
3. Memberdayakan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan.
Serta  tidak  lupa  untuk  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  di  kawasan  pulau perbatasan  yang  sudah  berpenghuni,  sehingga secara  sosial  psikologis  ada  bukti  kepemilikan nyata dari Pemerintah Indonesia.
Pengawasan terhadap kawasan perbatasan juga perlu ditingkatkan, agar situasi dan  kondisi  kawasan  perbatasan  dapat  selalu diketahui  yang  berguna  untuk  menentukan kebijakan  atau  langkah-langkah  selanjutnya yang perlu diambil terhadap kawasan perbatasan tersebut.
Mengenai peraturan pelaksanaan yang  perlu  ditindaklanjuti  sebagai  upaya preventif dari Undang-undang nomor 17 tahun 1985 yang  merupakan ratifikasi dari Konvensi Hukum  Laut  1982  adalah  pada  Bab  II  tentang Laut  Teritorial  dan  Zona  Tambahan,  karena bab  tersebut  bisa  dijadikan  dasar  yuridis  bagi Pemerintah  Indonesia  untuk  menentukan perbatasan  wilayah  antar  negara.  Hal  ini dikuatkan  lagi  dengan  diterimanya  konsep negara kepulauan oleh konvensi yang dituangkan  dalam  Bab  IV  tentang  Negara Kepulauan.  Sebagai  negara  kepulauan,  hal  ini bisa  dijadikan  sebagai  dasar  yuridis  bagi Pemerintah Indonesia untuk menarik titik garis pangkal lurus kepulauan yang menghubungkan titik-titik terluar pulau-pulau dan karang kering kepulauan  itu  seperti  yang  diatur  dalam  pasal 47 Konvensi Hukum Laut 1982.
Peraturan-peraturan yang bersifat pengelolaan,  pengembangan  dan  perlindungan kawasan laut juga perlu ditindaklanjuti, karena bisa mendatangkan keuntungan secara ekonomi  bagi  Indonesia.  Peraturan  mengenai hak-hak dan  kewajiban negara pantai terhadap segala  sesuatu  yang  terjadi  di  wilayah  laut teritorialnya  atau  laut  bebas    merupakan  dasar yuridis  bagi  negara  pantai  untuk  mengambil tindakan-tindakan  yang  dirasa  perlu  untuk melindungi  kedaulatan  negara.  Hal  yang  perlu diperhatikan  dalam  merumuskan  kebijakan atau peraturan mengenai pengelolaan, pengembangan dan perlindungan kawasan laut, khususnya  yang  menyangkut  pulau  –  pulau
terluar  harus  memenuhi  semua  kriteriua pembangunan berkelanjutan yakni secara ekonomi  efisien  dan  optimal  ( economically sound ),  secara  sosial  budaya  berkeadilan  dan dapat  diterima  ( socio-culturally  accepted  and just ),  secara  ekologis  tidak  melampaui  daya dukung  lingkungan  ( environmentally  friendly ). Kebijakan  tersebut  juga  harus  berorientasi kepada  kepentingan  umum,  bukan  kepentingan perorangan  atau  golongan,  apalagi  untuk kepentingan pejabat birokrasi (Kartiko Purnomo, 2006; 8).
Untuk  memenuhi  kebutuhan  tersebut diatas maka sebagai upaya preventif (antisipasi) awal  terhadap  ancaman  yang  mungkin  terjadi terhadap  kedaulatan  negara  pada  tanggal  29 Desember  2005  telah  dikeluarkan  Peraturan Presiden  Nomor  78  Tahun  2005  tentang Pengelolaan Pulau – pulau Kecil Terluar.
Pemanfaatan  kecanggihan  teknologi juga  bisa  dijadikan  salah  satu  upaya  preventif. Selama  ini  untuk  memantau  kondisi  wilayah perbatasan atau pulau –  pulau  terluar menggunakan satelit. Baru –  baru  ini dikembangkan  sebuah  teknologi    alternatif selain  satelit  untuk  membantu  pengawasan wilayah perbatasan, Institut Teknologi Bandung (ITB)  mengembangkan  sejenis  pesawat  udara mata-mata  tanpa  awak  (UAV).  Berdasarkan keterangan,  pesawat  ini  mempunyai  beberapa kelebihan  antara  lain  ketepatan  dan  kecepatan pengiriman  data  atau  gambar  lokasi  yang diinginkan,  biaya  lebih  murah  dan  beberapa kelebihan  lainnya.  Dijelaskan  lebih  lanjut, bahwa  pesawat  tanpa  awak  yang  telah  diuji coba  di  Sungai  Citarum  dan  perairan  Tanjung Naga  ini    dapat  membantu  pengawasan  dan patroli  laut  di  perairan  dan  memantau  kondisi pulau-pulau kecil atau pulau-pulau terluar.
Menarik  pula  untuk  dikaji  sebagai salah  satu  upaya  untuk  mempertahankan wilayah. Adalah seperti yang termakna didalam buku  yang  ditulis  oleh  M.Dimyati  Hartono, pada  Bab  IV  beliau  menuliskan  “belajar  dari kesalahan  masa  lalu  dalam  menyongsong  masa depan, perlu ada ‘reorientasi’ atas pembangunan  yang  dijalankan.  Bila  pada  masa lalu  orientasi  diarahkan  kepada  daratan,

## Upaya Penanganan Permasalahan Perbatasan
ISSN 0216-969X
sedangkan negara kita adalah Negara Kepulauan  yang  dilingkari  oleh  lautan,  maka perubahan  orientasi  tidak  dari land  base oriented menjadi sea  base  oriented ,  karena perubahan  orientasi  demikian  juga  dapat menimbulkan  kesenjangan  diantara  masing- masing  dimensi  wilayah.  Tetapi  reorientasi pembangunan  tersebut  adalah  dari land  base oriented menjadi archipelagic  base  oriented, berorientasi  ke  Negara  Kepulauan,  yang menjadi comparative advantage dan competitive  advantage bagi  NKRI.  Dengan demikian maka seluruh dimensi wilayah NKRI yang  berupa  darat,  laut  dan  udara  mendapat perhatian  dalam  perencanaan  dan  pelaksanaan pembangunan secara proporsional dan fungsional (Dimyati Hartono, 2005; 24).
Membaca konsep perubahan orientasi yang  diajukan  oleh  Dimyati  Hartono  diatas, maka  dapat  kita  lihat  bahwa  sejarah  bangsa Indonesia yang dahulu terkenal dengan sebutan negara  maritim atau negara bahari perlu untuk “dibangkitkan”  kembali  untuk  menuju  negara maritim  yang  besar  dan  kuat.  Perubahan orientasi  ini  ada  benarnya,  karena  selama  ini pembangunan  di  Indonesia  difokuskan  di daratan, masih lekat dalam ingatan kita bahwa dasar  putusan  Mahkamah  Internasional  dalam sengketa  kepemilikan  Pulau  Sipadan-Ligitan dengan Malaysia.adalah karena asas efektifitas,  hal  ini  dikarenakan  Malaysia secara  efektif  melakukan  penguasaan  terhadap Pulau  Sipadan-Ligitan.  Hal  ini  mencerminkan bahwa  Pemerintah  Indonesia  terfokus  pada pembangunan wilayah daratan sehingga kurang  memperhatikan  kondisi  pulau-pulau terluar,  oleh  karena  itulah  Dimyati  Hartono dalam  bukunya  memberikan  sebuah  konsep pembangunan archipelagic  base  oriented dengan  tujuan  agar  semua  dimensi  wilayah (darat,  laut  dan  udara)  mendapatkan  perhatian yang sama khususnya untuk wilayah laut yang memiliki  faktor  vital  sebagai  bagi  pertahanan dan  keamanan  untuk  menjaga  integritas nasional  Indonesia  sebagai  Negara  Kepulauan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka  dan berdaulat.

## B. Upaya Represif
Pada prakteknya, upaya represif dilakukan  setelah  muncul  suatu  permasalahan. Sebagai  negara  yang  dikelilingi  oleh  beberapa negara  yang  berbatasan  secara  langsung,  baik darat  atau  laut,  sudah  pasti  terdapat  beberapa permasalahan yang berhubungan dengan perbatasan wilayah, seperti yang telah disebutkan sebelumnya.
Dalam rangka menangani hal tersebut, Pemerintah  Indonesia  melakukan  upaya  yang lazim disebut dengan border diplomacy . Border diplomacy bisa  diartikan  sebagai  pelaksanaan politik  luar  negeri  dalam  rangka  penanganan masalah  perbatasan  yang  mencakup  penetapan batas  wilayah  negara  darat  –  laut  serta pengelolaan  berbagai  masalah  perbatasan  yang berdimensi
internasional (Arif Havas Oegroseno, 2006, 13). Adapun border diplomacy ini mempunyai  3  elemen  utama,  yaitu    (disarikan dari Arif Havas Oegroseno, 2006; 14 – 15) : 1. Dengan  persetujuan  ( by  agreement )  : dilakukan  melalui  negosiasi,  yang  mana negosiasi  adalah  sebuah  kewajiban  hukum yang  diatur  dalam  hukum  nasional  dan hukum  internasional  serta  dalam  hal  ini perang bukan sebuah opsi.
2. Berdasarkan hukum internasional : maksudnya  adalah  bahwa  dalam border diplomacy hukum  internasional  dijadikan sebagai  dasar  dalam  penetapan  perbatasan. Hukum  internasional  ini  dapat  berupa konvensi – konvensi yang relevan, putusan hakim, putusan arbitrasi dan opinio juris.
3. Mencapai “equitable  result ”  :   maksudnya adalah  bahwa  hasil  penetapan  perbatasan akan  memberikan  dampak just,  impartial and fair.
Untuk  saat ini,  Indonesia  telah mempunyai 15 instrumen hukum atau perjanjian  perbatasan  maritim  dengan  negara tetangga  (2  belum  berlaku  karena  belum diratifikasi).  Di  sisi  lain,  Indonesia  masih memiliki beberapa “pekerjaan rumah” penentuan  batas  maritim  dengan  beberapa negara  tetangga,  seperti  misalnya  batas  laut

## Upaya Penanganan Permasalahan Perbatasan
Risalah Hukum, Edisi Nomor 3, Juni 2006
ISSN 0216-969X
teritorial  di  Laut  Sulawesi  dengan  Malaysia, batas  laut  teritorial  di  Selat  Singapura  dengan Malaysia  dan  Singapura,  batas  Zona  Ekonomi Ekslusif  dan  Landas  Kontinen  di  Laut Sulawesi  dengan  Malaysia  dan  Filipina  serta beberapa batas maritim lainnya.
Melihat  kenyataan  bahwa  belum semua masalah perbatasan terselesaikan, Pemerintah  Indonesia  membentuk  lembaga- lembaga khusus untuk menangani permasalahan  yang  timbul.  Lembaga-lembaga itu antara lain (Etty R. Agoes, 2003;11):
1.  Perbatasan  Indonesia-Malaysia,  ditangani oleh tiga lembaga, yaitu :
a) General  Border  Committee  (GBC) Republik Indonesia-Malaysia,
dikoordinasikan oleh MABES TNI. b) Joint  Commission  Meeting  (JCM) Republik
Indonesia-Malaysia,
dikoordinasikan  oleh  Departemen  Luar Negeri.
c) Sub  Komisi  Teknis  Survey  dan Demarkasi (untuk batas darat Republik Indonesia-Malaysia),  dikoordinasikan oleh Departemen Dalam Negeri.
2.  Perbatasan
Indonesia-Papua Nugini,
ditangani dua lembaga, yaitu : a) Joint Border Committee (JBC) Republik Indonesia-Papua New Guinea, dikoordinasikan oleh Departemen Dalam Negeri. b) Sub  Komisi  teknis  Survey  Penegasan dan Penetapan batas Republik Indonesia-Papua New Guinea, dikoordinasikan oleh MABES TNI. 3.  Perbatasan Indonesia-Timor
Leste,
ditangani oleh dua lembaga, yaitu : a) Joint Border Committee (JBC) Republik Indonesia-Republik Demokratik Timor Leste, dikoordinasikan oleh Departemen Dalam Negeri. b) Sub Komisi Teknis Border Demarcation  and  Regulation  Republik Indonesia- Republik Demokratik Timor
Leste,  dikoordinasikan  oleh  MABES TNI dan BAKORSURTANAL.
4.  Batas Landas Kontinen, ditangani oleh : Sub Komisi  Teknis  Batas  Landas  Kontinen, dikoordinasikan oleh Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral Republik Indonesia.
Upaya represif ini dimaksudkan untuk menyelesaikan permasalahan perbatasan dengan negara  tetangga,  yang  tentunya  penyelesaian sengketa tetap dalam jalur perdamaian. Diharapkan lembaga-lembaga yang telah dibentuk  dapat  melaksanakan  tugasnya  dengan baik,  dalam  rangka  menegakkan  kedaulatan negara  dan  mempertahankan  wilayah  negara Republik  Indonesia.  Serta  lembaga-lembaga tersebut tetap untuk menempuh upaya penyelesaian  secara  politis  dan  tidak  tergesa- gesa  untuk  menempuh  penyelesaian  secara yurisdiksional. Mengenai efektifitas dari lembaga-lembaga  yang  telah  dibentuk,  dapat kita katakan bahwa mereka telah melaksanakan tugasnya  dengan  baik,  hal  ini  terbukti  dari aktifnya mereka menggelar perundingan- perundingan  diplomatik  dengan  negara-negara tetangga  dalam  rangka  mencari  penyelesaian terhadap  garis  batas  wilayah  yang  belum  jelas. Aktivitas lembaga-lembaga tersebut akan bertambah lancar dengan dikeluarkannya Undang-Undang  Nomor  6  tahun  1996  tentang Perairan  Indonesia  yang  dilengkapi  Peraturan Pemerintah  Nomor  38  tahun  2002  tentang Daftar  Koordinat  Geografis  Titik-Titik  Garis Pangkal  Kepulauan  Indonesia,  yang  bisa digunakan sebagai dasar yuridis untuk menentukan garis batas wilayah negara Indonesia.

## PENUTUP

## A. Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  terhadap  upaya Pemerintah Republik Indonesia dalam mempertahankan  wilayah  negaranya  serta upaya Pemerintah Indonesia
untuk mempertahankan wilayah di masa sekarang dan mendatang,  maka  kesimpulan  yang  dapat diambil  adalah  Upaya  hukum  yang  dilakukan Pemerintah  Indonesia  dalam  mempertahankan wilayah di masa sekarang dan masa mendatang adalah  dengan  upaya  preventif  dan  upaya

## Upaya Penanganan Permasalahan Perbatasan
ISSN 0216-969X
represif.  Dengan  kedua  upaya  itu,  diharapkan agar  Indonesia  bisa  menyelesaikan  masalah perbatasan dengan beberapa negara tetangga.

## B. Saran
Mengingat Indonesia  masih  memiliki beberapa permasalahan dengan negara tetangga  yang  berkaitan  dengan  perbatasan negara,  saran  yang  dapat  diberikan  agar kejadian  serupa  tidak  terjadi  di  masa mendatang antara lain :
1. Perlu segera dibuat peraturan kewilayahan  yang  jelas  dan  bersifat menyeluruh baik wilayah darat, udara maupun  laut,  termasuk  peraturan mengenai  penetapan  batas  wilayah dan segera merevisi Peraturan Pemerintah  Nomor  38  tahun  2002 tentang  Daftar  Koordinat  Geografis Titik-Titik  Garis  Pangkal  Kepulauan Indonesia (karena memasukkan Pulau Sipadan  dan  Pulau  Ligitan).  Hal tersebut  perlu  dilaporkan  pada  PBB,
agar diketahui oleh
dunia
internasional.
Disamping itu, diperlukan  langkah  untuk  melakukan inventarisasi  dan  memberikan  nama resmi  terhadap  pulau-pulau  yang berada  dalam  wilayah  Indonesia, untuk  kemudian  dikodifikasi  dan dipublikasikan  secara  resmi  yang berguna  sebagai  pedoman  bagi  pakar sosial-ekonomi, statistik, petugas
sensus, perencana, pembuat peta serta masyarakat
nasional
dan internasional. 2. Pemerintah  Indonesia  agar  lebih memperhatikan  keadaan  pulau-pulau terluar  yang  menjadi  titik  pangkal batas  wilayah,  dengan  melaksanakan pembangunan, pengelolaan, dan pengawasan  di  wilayah  tersebut  serta memperhatikan
keamanan
dan
kesejahteraan    masyarakat  wilayah perbatasan.
3. Penyelesaian masalah perbatasan yang sekarang terjadi dengan beberapa negara tetangga, tetap
dilakukan  dengan  metode border diplomacy dan apabila terjadi
sengketa  maka  hendaknya  tetap  dalam jalur  penyelesaian  sengketa  secara damai dan diusahakan tetap
menggunakan upaya penyelesaian sengketa  secara  non-yurisdiksional untuk melindungi kedaulatan negara.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Literatur
Agoes,  Etty,  R .,  2003, Makalah:  Batas Wilayah  Laut  Ditinjau  Dari  Segi Hukum dan Kelembagaan.
Djaljoeni,  N ,  1990, Dasar-dasar  Geografi , Citra Aditya Bakti, Bandung.
Glassner, Martin, I , 1993,
Political Geography ,  John  Wiley  &  Sons  inc., New York.
Hartono,  Dimyati ,  2005, Pola  dan  Rencana Pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Polenbang
NKRI) - Zaman Restorasi - Menuju : Negara  Maritim  Yang  Besar  Dan Kuat  Di  Dunia ,  Lembaga  Ekonomi Tanah Air, Jakarta.
Kusumaatmadja,  Mochtar ,  1978,  Bunga Rampai  Hukum  Laut , Bina  Cipta, Jakarta.
Mauna, Boer , 2000, Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global , Alumni, , Bandung.
---------------, 2005, Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global Edisi Ke-2 , Alumni, , Bandung.

## Upaya Penanganan Permasalahan Perbatasan
ISSN 0216-969X
Purnomo, Kartiko , 2006, Makalah : Kebijaksanaan  Pengelolaan  Pulau- pulau Kecil Terluar
Dan Permasalahnnya. Departemen Dalam Negeri RI.
Starke, J.G , 1972, Pengantar Hukum Internasional,
Sinar
Grafika,
Bandung,
________,
2001, Pengantar Hukum
Internasional  I  edisi  kesepuluh, Sinar Grafika, Jakarta.
________, 2000,
Pengantar
Hukum Internasional II edisi kesepuluh, Sinar Grafika, Jakarta.
Oegroseno,  Arif  Havas ,  2006.  Makalah  : Kebijakan  Dasar  Indonesia  Dalam Penetapan Perbatasan Maritim, Departemen Luar Negeri RI.

## B. Peraturan Perundang - undangan
Undang-undang Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2004 tentang Pemerintahan Daerah.
C. Lain - lain www.deplu.go.id .
www.dephan.go.id .
www.depdagri.go.id www.tniad.go.id