e-ISSN : 2621-4105

## IMPLEMENTASI BAGIAN WASIAT HARTA WARIS ANAK ANGKAT DALAM KAJIAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

## Senen Senen, Abdullah Kelib
Magister Hukum Universitas Semarang

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  implementasi  bagian  harta  waris  anak angkat dalam kajian kompilasi hukum Islam. Wasiat merupakan pemberian seseorang kepada orang lain, baik berupa benda, piutang, maupun manfaat untuk dimiliki oleh penerima  wasiat  sebagai  pemberian  yang  berlaku  setelah  wafatnya  orang  yang berwasiat. Dalam hukum kewarisan yang bersumber dari Al-Qur’an, anak angkat tidak dapat  saling  mewarisi  dengan  orang  tua  angkatnya  karena  tidak  ada  perkara  yang membolehkan  tuk  mewarisi.  Keadaan  ini  memunculkan  perbuatan  hukum  berupa wasiat wajibah yaitu suatu wasiat yang wajib untuk diberikan kepada anggota keluarga yang  secara  hukum  tidak  memperoleh  hak  mewarisi  dari  si  pewaris.  Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Apakah orang tua yang tidak membuat wasiat kepada  anak  angkat  tetap  bisa  mendapat  bagaian  dari  harta  warisan?  (2)  Kendala- kendala apa yang timbul dalam praktek wasiat wajibah untuk anak angkat? Metode pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  pendekatan  yuridis normatif. Akibat hukum adanya pengangkatan anak menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah munculnya Panggilan, Perwalian, Hak waris, Mahram kawin. Dalam hal kewarisan,  anak  angkat  dalam  KHI  adalah  tidak  melepas  nasab  dari  orang  tua kandungnya,  maka  anak  angkat  tidak  mewaris  dari  orang  tua  angkatnya  dan sebaliknya,  tetapi  anak  angkat  mendapatkan  wasiat  wajibah  yang  tidak  boleh  lebih dari 1/3 bagian dari orang tua angkatnya.
Kata Kunci : Wasiat wajibah; pengangkatan anak; kompilasi hukum islam
e-ISSN : 2621-4105
IMPLEMENTATION OF PARTICIPATED CHILDREN'S HERITAGE TRAVEL IN THE ISLAMIC LAW COMPILATION STUDY (KHI)

## Senen Senen, Abdullah Kelib
Master of Law, University of Semarang

## ABSTRACT
This study aims to determine the implementation of the portion of the  inheritance of adopted  children  in  a  study  of  Islamic  law  compilation.  A  will  is  a  gift  to  another person, either in the form of objects, receivables, or benefits to be possessed by the recipient  as  a  gift  which  is  valid  after  the  death  of  the  one  who  has  a  will.  In  the inheritance law sourced from the Qur'an, foster children can not inherit each other with  their  adoptive  parents  because  there  is  no  case  that  permits  to  inherit.  This situation  raises  legal  action  in  the  form  of  a  mandatory  testament  is  a  mandatory mandatory to be given to family members who are not legally entitled to inherit from the heir. The formulation of the problem in this study are (1) Are parents who do not make  testament  to  adopted  children  can  still  get  part  of  the  inheritance?  (2)  What constraints arise in the practice of a must-have for adopted children? The method of the approach used in this study are normative juridical approach method. From the results of this research, it is known that (1) due to the existence of a legal adoption, according  to  a  compilation  of  Islamic  law  (GENGHIS)  is  the  emergence  of  call, Guardianship,  inheritance,  mating  a  Mahram.  In  terms  of  inheritance,  the  adopted child in GENGHIS ' is not forbidden to take off from his parents, then mewaris not adopted son from his adoptive parents and adopted children, but instead get a will wajibah which should not be more than 1/3 part of people adoptive parents.
Keywords: Will be mandatory; appointment of children; compilation of islamic law
e-ISSN : 2621-4105

## A. PENDAHULUAN
Hukum kewarisan  Islam sudah menjelaskan secara rinci tentang tata cara pembagian dan peralihan harta warisan kepada ahli waris, harta warisan, serta hal- hal  yang  menghalangi  ahli  waris  mendapatkan  harta  warisan  dari  si  pewaris. Pembagian dan peralihan harta warisan kepada ahli waris antara lain dengan cara menyerahkan harta waris tersebut pada ahli waris yang berhak atau dan dengan wasiat apabila ahli waris seperti saudara atau kerabat yang terhalang mendapatkan harta warisan.
Wasiat  merupakan  pemberian  seseorang  kepada  orang  lain,  baik  berupa benda,  piutang,  maupun  manfaat  untuk  dimiliki  oleh  penerima  wasiat  sebagai pemberian  yang  berlaku  setelah  wafatnya  orang  yang  berwasiat.  Menurut Kompilasi Hukum Islam, wasiat yaitu pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang  lain  atau  lembaga  yang  akan  berlaku  setelah  pewaris  meninggal  dunia. Wasiat  berlaku  setelah  seseorang  wafat  dan  merupakan  suatu  kewajiban  yang harus ditunaikan oleh ahli waris.
Dasar dari wasiat sendiri adalah surah al-Baqarah ayat 180:
“Diwajibkan  atas  kamu,  apabila  seorang  di  antara  kamu  kedatangan (tanda-tanda)  maut,  jika  ia  meninggalkan  harta  yang  banyak,  berwasiat  untuk ibu-bapak  dan  karib  kerabatnya  secara  ma'ruf,  (ini  adalah)  kewajiban  atas orang-orang yang bertakwa”.
Wasiat  yang  pada  dasarnya  merupakan  kemauan  sendiri,  namun  dalam keadaan  tertentu  atau  kasuistik,  penguasa  atau  hakim  sebagai  pejabat  negara; mempunyai  wewenang  untuk  memaksa  atau  membuat  keputusan  wajib  wasiat yang  kemudian  dikenal  dengan  wasiat  wajibah  kepada  orang  tertentu  dalam keadaan tertentu disebabkan karena hilangnya unsur ikhtiar bagi pemberi wasiat dan  munculnya  unsur  kewajiban  melalui  perundang-undangan  atau  surat keputusan  tanpa  tergantung  kerelaan  orang  yang  berwasiat  dan  persetujuan penerima  wasiat,  serta  ada  kemiripan  dengan  ketentuan  pembagian  harta  waris dalam hal penerimaan laki-laki 2 (dua) kali lipat bagian perempuan.
Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  di  Indonesia  wasiat  wajibah  diberikan bukan  untuk  cucu  yang mahjub (terhalang)  oleh  anak  laki-laki,  tetapi  wasiat
e-ISSN : 2621-4105
wajibah diberikan kepada anak angkat.  Hal ini sebagaimana ditulis dalam pasal 209  Kompilasi  Hukum  Islam.  Menurut  Hukum  Islam,  anak  angkat  tidak  dapat diakui untuk bisa dijadikan dasar dan sebab mewarisi, karena prinsip pokok dalam kewarisan Islam adalah hubungan darah/nasab/keturunan. 1
Pengangkatan  anak  tersebut  merupakan  alternatif  untuk  menyelamatkan sebuah  perkawinan  atau  untuk  mencapai  kebahagiaan  dalam  rumah  tangga, karena  salah  satu  tujuan  dari  perkawinan  yang  dilakukan  adalah  untuk memperoleh keturunan  yaitu anak. Begitu pentingnya hal keturunan (anak) ini, sehingga bisa menimbulkan berbagai peristiwa hukum jika tiada keturunan (anak) diantaranya  terjadinya  perceraian,  poligami  dan  pengangkatan  anak merupakan beberapa peristiwa hukum yang terjadi karena alasan didalam perkawinan tidak memperoleh keturunan, walaupun bukan satu-satunya sebagai alasan. 2
Dengan  kata  lain  bahwa  peristiwa  pegangkatan  anak  menurut  hukum kawarisan Islam, tidak membawa pengaruh hukum terhadap status anak angkat, yakni bila bukan merupakan anak sendiri, tidak dapat mewarisi dari orang yang setelah mengangkat anak tersebut. Hal ini, tentunya akan menimbulkan masalah di  kemudian  hari  apabila  dalam  hal  warisan  tersebut  tidak  dipahami  oleh  anak angkat,  dikarenakan  menurut  hukum  Islam,  anak  angkat  tidak  berhak mendapatkan pembagian harta warisan dari orang tua angkatnya, maka sebagai solusinya  menurut  Kompilasi  Hukum  Islam  adalah  dengan  jalan  pemberian “Wasiat Wajibah” sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) harta warisan orang tua angkatnya.

## B. PERMASALAHAN
1. Apakah orang tua yang tidak membuat wasiat kepada anak angkat tetap bisa mendapat bagaian dari harta warisan?
2. Kendala-kendala  apa  yang  timbul  dalam praktek  wasiat  wajibah  untuk  anak angkat dan bagaimana solusinya?
C. METODE PENELITIAN
1 Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat , (Bandung: Citra Aditya Bakti,1990), hlm. 45
2 Abidin Abidin, Abdullah Kelib, Rekonseptualisasi Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut  Kajian  Kompilasi  Hukum  Islam ,  Jurnal  USM  Law  Review  Vol  1  No  1,  Magister  Hukum Universitas Semarang, 2018, Semarang, hal. 15.
e-ISSN : 2621-4105
Metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode kualitatif dengan  pendekatan  yuridis  normatif.  Menurut  Bogdan  dan  Taylor,  metode kualitatif  adalah  prosedur  penelitian  yang  menghasilkan  data  deskriptif  berupa kata-kata  tertulis  atau  lisan  dari  orang-orang  dan  perilaku  yang  dapat  diamati. Pendekatan  ini  diarahkan  pada  latar  dan  individu  secara  utuh  dan  menyeluruh, serta  tidak  boleh  terjadi  diskriminasi  terhadap  individu  tetapi  harus  dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh.  Sedangkan pendekatan normatif adalah untuk mengkaji  penerapan  kaidah-kaidah  atau  norma-norma  dalam  hukum  positif. Penelitian  ini  disebut  juga  penelitian  kepustakaan  atau  studi  dokumen,  karena penelitian ini lebih banyak akan dilakukan melalui studi kepustakaan atau lebih dikenal dengan studi pada data sekunder.

## D. PEMBAHASAN
1. Hak  Anak  Angkat  yang  Tidak  Diberi  Wasiat  Oleh  Orang  Tua  Terkait Harta Warisan
Secara  yuridis  Islam,  mengangkatan  anak  boleh  saja  dilakukan,  tetapi mengangkat anak itu boleh ( mubah ) namun dengan syarat yang ketat seperti tidak  mengubah  status  keturunan  ( nasab) dan  tidak  boleh  menyamakan kedudukan hukumnya dengan anak kandung ( nasabiyah ). Hukum anak angkat dalam Islam adalah tidak sama statusnya dengan anak kandung.
Namun kesadaran beragama masyarakat muslim yang makin meningkat telah  mendorong  semangat  untuk  melakukan  koreksi  terhadap  hal-hal  yang bertentangan  dengan  syariat  Islam,  antara  lain  masalah  pengangkatan  anak. Dan hasil ikhtiar selama ini mulai tampak dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman hukum materil pengadilan agama mengakui eksistensi lembaga  pengangkatan  anak  dengan  mengatur  anak  angkat  dalam  rumusan pasal 171 huruf h. Bunyi isi pasal 171 huruf h “anak angkat adalah anak yang dalam  pemeliharaan  untuk  hidupnya  sehari-hari,  biaya  pendidikan  dan sebagainya  beralih  tanggung  jawab  dari  orang  tua  asal  kepada  orang  tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.
Dengan demikian anak angakat dalam KHI adalah tidak melepas nasab seperti  dalam  pengertian  hukum  perdata.  Pengertian  anak  angkat  tersebut
e-ISSN : 2621-4105
hanya  sebatas  pengambilalihan  tanggung  jawab  kesejahteraan  anak  tersebut. Dalam  hal  ini  tidak  termasuk  pemutusan nasab.  Nasab  anak  angkat  tersebut tetap pada orang tua kandungnya. Anak angkat tidak mewaris dari orang tua angkatnya  dan  sebaliknya.  Anak  angkat  mendapatkan  wasiat  wajibah  dari orang  tua  angkatnya  dan  sebaliknya  sesuai  dengan  Pasal  209  KHI.  Wasiat wajibah didapatkan berdasarkan putusan Pengadilan Agama. Pengertian wsiat wajibah adalah wasiat yang dianggap telah ada sebelum pewaris meninggal. Dan  hanya  bisa  didapatkan  berdasarkan  putusan  Pengadilan  Agama.  Besar bagian dari wasiat wajibah adalah tidak boleh lebih dari 1/3 bagian. Sedangkan wasiat  biasa  harus  ada  2  orang  saksi  laki-laki  yang  telah  memenuhi  syarat untuk  jadi  saksi.  Atau  dalam  bentuk  tertulis  yang  disimpan  oleh  Notaris sebagai  pejabat  yang  berwenang  untuk  itu  dan  harus  dibacakan  kepada  ahli waris jika pewaris telah meninggal dunia. Wasiat ini dianggap tidak ada jika tidak ada saksi atau tidak tertulis. Pengangkatan anak menurut KHI ini adalah kewenangan  absolut  Pengadilan  Agama,  karena  berkaitan  dengan  kaidah Hukum Islam.
Hal ini sesuai dengan tujuan hukum Islam,  yaitu untuk merealisasikan kemaslahatan  dan  menghindarkan  kemadharatan.  Maslahat  dapat  dijadikan sumber penetapan hukum apabila:
a. Adanya kesesuaian antara maslahat yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syariah (maqosidu al-syariah)
b. Maslahat itu harus masuk akal, artinya bahwa maslahat mempunyai sifat yang  sesuai  dengan  pemikiran  yang  rasional  jika  diajukan  kepada kelompok rasionalis akan dapat diterima.
c. Penggunaan  dalil  maslahat  ini  adalah  dalam  rangka  menghilangkan kesulitan yang terjadi, dalam pengertian bahwa apabila maslahat diterima oleh akal tidak diambil, niscaya manusia akan mengalami kesulitan.
2. Kendala-Kendala  Yang  Timbul  Dalam  Praktek  Wasiat  Wajibah  Untuk Anak Angkat
Ketegasan  hukum  anak  angkat  dalam  Islam  atas  dasar  ayat  al-Quran, berupa  'larangan'  memberlakukan  anak  angkat  seperti  anak  kandung  dilihat
e-ISSN : 2621-4105
dari sudut pandang teori kedaulatan Tuhan, dalam al-Quran dimuat beberapa ayat yang memerintahkan orang Islam untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya, tidak dibenarkan untuk mengambil pilihan lain kalau ternyata Allah dan Rasul- Nya telah menetapkan hukum yang pasti dan jelas,  mengambil pilihan hukum lain  di  mana  Allah  dan  Rasul-Nya  telah  memberikan  ketentuan  hukum dianggap zhalim, kafir, atau fasiq,  tanyakan pada hati nuranimu, apakah tidak termasuk umat Muhammad yang melecehkan al-Quran.
Penelitian ini berasusumsi dalam posisi inilah teori receptie a contrario dapat  memberikan  contoh  bahwa  hukum  Adat  telah  diterima  oleh  hukum Islam. Tetapi, ketentuan wasiat wajibah bagi anak angkat 1/3 dari harta warisan pada awalnya banyak ditentang oleh ahli waris yang merasa dirugikan, yang mana hak mereka menjadi tergantikan dengan adanya pengakuan kedudukan anak  angkat  menjadi  ahli  waris  pengganti.  Padahal  pengharaman  segala tindakan  yang  dapat  menimbulkan  kerugian  bagi  ahli  waris  mutlak  telah ditegaskan dalam sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:
“Tidak  boleh  mendatangkan  kemudharatan  bagi  ahli  waris.  Haram mewakafkan  harta  yang  dapat  menimbulkan  kerugian  bagi  ahli  waris, sebagaimana  hadits  Rasulullah  SAW:  tidak  memudharatkan  dan  tidak dimudharatkan.
Selanjutnya, cara lain yang ditempuh untuk memberikan harta warisan kepada anak angkat adalah dengan cara adopsi. Adopsi ialah pengambilan anak laki-laki.  Hukum adopsi berlaku di kalangan orang Cina, yang dimaksudkan suatu  hak  untuk  mengambil  seorang  pemuda  menjadi  keturunan  yang  sah, disertai dengan pengakuan dari pihak yang mengambil untuk memperkenalkan nama  sukunya  (Sengnaam).    Namun,  masalah  hak  waris  bagi  anak  adopsi dalam konteks hukum Islam di Indonesia telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam  (KHI)  sebagaimana  pula  ketentuan  mengenai  wasiat  wajibah.  Namun ada persoalan yang menarik untuk dicermati yaitu adanya yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 245 K/AG/1997 mengenai Hak Mewaris Anak  Angkat.  Ketentuan Pasal 209 KHI  bahwa seorang anak angkat berhak maksimal  1/3  bagian  harta  peninggalan  orang  tua  angkatnya  sebagai  suatu
e-ISSN : 2621-4105
wasiat  wajibah.  Surat  kuasa  khusus  yang  tidak  memenuhi  syarat  yang ditentukan  Undang-Undang  karena  cap  jempol  yang  dibubuhkan  pada  surat kuasa oleh pemberi kuasa yang buta huruf tidak dilakukan di hadapan pejabat camat/notaris/hakim, maka surat kuasa yang demikian itu masih dapat diterima oleh hakim, karena pemberi kuasa tersebut telah ikut hadir dalam persidangan pengadilan agama, bersama dengan penerima kuasa.
3. Solusi dari Kendala Pelaksanaan Wasiat Wajibah bagi Anak Angkat
Sebagai solusi dari kendala tersebut diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut:
1) Syari’at Islam tidak membenarkan memberi warisan kepada anak angkat, sebab anak angkat di dalam Islam tidak sama kedudukannya dengan anak kandung, oleh karenanya anak angkat tidak mendapatkan harta peninggalan orang tua angkatnya. Syari’at Islam melarang menghilangkan identitas anak angkat  tersebut,  anak  itu  harus  dibangsakan  kepada  ayahnya.  KHI cenderung  memilih  jalan  yang  kesesuaian,  yakni  anak  angkat  tidak termasuk ahli waris yang sama kedudukannya dengan anak kandung, hanya saja mereka dapat menerima wasiat dari orang tua angkatnya berdasarkan wasiat wajibah.
2) Berangkat  dari  ajaran  Islam  inilah  agaknya  KHI  dirumuskan,  dalam  hal memberikan  wasiat  wajibah  kepada  anak  angkat  sebanyak-banyaknya sepertiga  dari  harta  yang  ditinggalkan  oleh  orang  tua  angkatnya  apabila ayah angkatnya tidak berwasiat.
3) Motivasi  dari  Pasal  209  KHI  ini  tidak  lain  adalah  berdasarkan  atas  rasa keadilan  dan  prikemanusiaan.  Dirasa  tidak  layak  dan  tidak  adil  dan  tidak manusiawi  kalau  hubungan  timbal  balik  antara  anak  angkat  dengan  ayah angkatnya selama ini berjalan baik, tetapi setelah meninggalnya salah satu diantara keduanya hubungan ini dirasakan terputus, karena tidak sedikitpun harta  yang  didapatkan  dari  hubungan  baik  selama  ini  dan  pada  akhirnya hubungan ini membawa dampak yang buruk disebabkan adanya rasa sakit hati.  Kecemasan-kecemasan  inilah  yang  diantisipasi  oleh  pasal  209  KHI,
e-ISSN : 2621-4105
sehingga kecemasan dan kekhawatiran serta kesedihan tersebut diharapkan tidak akan terjadi lagi.
4) Adanya  ketentuan  wasiat  wajibah  terhadap  anak  angkat  di  dalam  KHI merupakan  jembatan  yang  menutup  ketimpangan  yang  terjadi  selama  ini antara anak angkat dengan orang tua angkat karena tidak saling mewarisi, karena  tidak  ada  ketentuannya.  Kondisi  ini  menyebabkan  terjadi kekosongan hukum.
5) KHI untuk memasyarakatkan beberapa ketentuan hukum yang  selama ini dianggap belum dapat diselesaikan yang terjadi di masyarakat. Keterikatan antara orang tua angkat dengan anak angkat merupakan keterikatan alamiah dalam kehidupan manusia, oleh sebab itu dengan cara menuangkan dalam aturan perundang-undangan (KHI).
6) Dengan  demikian  anak  angakat  dalam  KHI  adalah  tidak  melepas  nasab seperti dalam pengertian hukum perdata. Pengertian anak angkat tersebut hanya  sebatas  pengambilalihan  tanggung  jawab  kesejahteraan  anak tersebut. Dalam hal ini tidak termasuk pemutusan nasab. Nasab anak angkat tersebut tetap pada orang tua kandungnya. Anak angkat tidak mewaris dari orang  tua  angkatnya  dan  sebaliknya.  Anak  angkat  mendapatkan  wasiat wajibah dari orang tua angkatnya dan sebaliknya sesuai dengan Pasal 209 KHI. Wasiat wajibah didapatkan berdasarkan putusan Pengadilan Agama. Pengertian wsiat wajibah adalah wasiat yang dianggap telah ada sebelum pewaris  meninggal.  Dan  hanya  bisa  didapatkan  berdasarkan  putusan Pengadilan  Agama.  Besar  bagian  dari  wasiat  wajibah  adalah  tidak  boleh lebih dari 1/3 bagian. Sedangkan wasiat biasa harus ada 2 orang saksi laki- laki yang telah memenuhi syarat untuk jadi saksi. Atau dalam bentuk tertulis yang disimpan oleh Notaris sebagai pejabat yang berwenang untuk itu dan harus  dibacakan  kepada  ahli  waris  jika  pewaris  telah  meninggal  dunia. Wasiat  ini  dianggap  tidak  ada  jika  tidak  ada  saksi  atau  tidak  tertulis. Pengangkatan  anak  menurut  KHI  ini  adalah  kewenangan  absolut Pengadilan Agama, karena berkaitan dengan kaidah Hukum Islam.
e-ISSN : 2621-4105

## E. PENUTUP
Hukum adanya pengangkatan anak menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah  Akibat  hukum  yang  ditimbulkan  pengangkatan  anak  menurut  Kompilasi Hukum  adalah:  a)  Panggilan,  Perwalian,  Hak  waris,  Mahram  kawin.  Dalam  hal kewarisan,  anak  angkat  dalam  KHI  adalah  tidak  melepas  nasab  dari  orang  tua kandungnya,  maka  anak  angkat  tidak  mewaris  dari  orang  tua  angkatnya  dan sebaliknya, tetapi anak angkat mendapatkan wasiat wajibah yang tidak boleh lebih dari  1/3  bagian  dari  orang  tua  angkatnya  sesuai  dengan  Pasal  209  ayat.  Secara praktik, pemberian wasiat wajibah bagi anak angkat telah diputuskan oleh Lembaga Peradilan Agama sampai di tingkat kasasi di Mahkamah Agung seperti Pengadilan Tinggi  Agama  Nomor  63/Pdt.G/2009/PTA.Bdg,  Putusan  Mahkamah  Agung Nomor 677/K/AG/2009.
Kendalanya adalah Yurisprudensi di Pengadilan Agama menunjukkan bahwa masih terdapat disparitas bagian wasiat wajibah bagi anak angkat. Sebagian hakim Pengadilan Agama tidak mau repot secara serta merta memberikan hak waris bagi anak angkat berdasarkan wasiat wajibah sebesar 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya,  tanpa mempertimbangkan  apakah  pemberian  maksimal  tersebut telah merampas hak-hak ahli waris ataukah telah adil dan bijaksana. Sedangkan sebagian hakim lainnya memberi bagian wasiat wajibah tidak melebihi bagian terkecil dari ahli  waris.  Selain  itu,  dalam  praktiknya  anak  angkat  di  Indonesia  diperlakukan sebagai anak sendiri. Dan dengan dalih si anak banyak berjasa memelihara orang tua  angkatnya,  maka  yang  dipakai  adalah  fiksi  hukum  tersebut,  kemudian  diberi porsi  wasiat  wajibah  dari  harta  warisan.  Sebaliknya  dalam  putusan-putusan pengadilan negeri, anak angkat sama dengan anak sendiri, atas dasar hukum Adat sekalipun  semua  pihak  beragama  Islam.  Solusinya  adalah  Anak  angkat  tidak mewaris  dari  orang  tua  angkatnya  dan  sebaliknya.  Anak  angkat  mendapatkan wasiat wajibah dari orang tua angkatnya dan sebaliknya sesuai dengan Pasal 209 KHI. Wasiat wajibah didapatkan berdasarkan putusan Pengadilan Agama.
e-ISSN : 2621-4105

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Al-Qur’an dan Terjemahnya, 2010, PT. Toha Putra, Semarang.
A.  Hamid  Sarong,  1997, Kompilasi  Hukum  Islam  :  Studi  Pembaharuan  Fiqh Indonesia , Peneliti DIP IAIN. Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani, tt., Fathul al-Bary, Jilid 12, Al-Maktabah Al-Salafiyah, Kairo.
Ahmad  Kamil,  et  al.,  2010, Hukum  Perlindungan  dan  Pengangkatan  Anak  di Indonesia, cet. II, Rajawali Pers, Jakarta. Ahmad Rofiq, 2000, Hukum Islam di Indonesia , cet. ke-4, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Departemen  Agama  Republik  Indonesia,  2001, Himpunan  Perundang-undangan dalam lingkungan pengadilan Agam a, Dirbinbapera depag, Jakarta. Departemen Agama RI, 2011, Al-Qur’an dan Terjemahannya , CV. Thoha Putra, Semarang.
Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat , (Bandung: Citra Aditya Bakti,1990). Peter  Mahmud  Marzuki,  2005, Penelitian  Hkum  Edisi  Revisi ,  Kencana  Prenada Media Group, Surabaya.
Zainuddin Ali, 2013, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.
Zakaria Ahmad Al-Bari, 1977 . Ahkam al-Aulad fi al-Islam, Bulan Bintang, Jakarta.

## JURNAL
Abidin Abidin, Abdullah Kelib, Rekonseptualisasi Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Kajian Kompilasi Hukum Islam, Jurnal USM Law Review Vol 1 No 1, Magister Hukum Universitas Semarang, 2018, Semarang

## UNDANG-UNDANG
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Kompilasi Hukum Islam
Internet  www.badilag.net