Jurnal Iqtisad : Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia – Vol. 7, No 1 (2020) p-ISSN: 2303-3223; e-ISSN: 2621-640X

## ANALISIS YURIDIS KETENTUAN PASAL 10 UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI
(Studi Kasus Tindak Pidana oleh LGBT di Muka Umum)
Oleh :
Tri Agus Gunawan, Indira Swasti Gama Bhakti
Progran Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar gunawan5858@gmail.com , indiraswatigb@yahoo.co.id

## Abstract
The  discussion  about  the  problem  of  pornography  seems  to  be  endless.  The  ease  of accessing cyberspace is one of the causes of pornography being difficult to control. The emergence of minority groups such as LGBT (lesbian, gay, bisexual, and transgender) raises its own problems in the community. Some human rights activists consider LGBT a right for those who are not used to being banned and even the State must protect it. In terms of human values, it is clear that LGBT actors must indeed be protected from discrimination. But if their actions have touched the public or public domain, that is no longer a reason to be protected by the State and even the State must appear in regulating it.
When  the  LGBT  action  was  publicly  displayed,  Law  Number  44  Year  2008  Regarding Pornography,  could  not  directly  touch  it.  This  is  influenced  by  two  factors,  namely  regulation factors  and  also  implementation  factors.  The  source  of  this  regulation  must  be  immediately addressed so that its implementation is not ambiguous. Displaying pornographic acts by LGBT in public  has  been  very  worrying  and  can  damage  the  mentalities  of  young  people,  especially children. Whereas in the sense of pornography as regulated in Article 1 number 1, the acts of the LGBT  offender  have  entered  the  qualifications  of  pornography,  namely  in  the  case  of  "gestures" through  public  performances,  which  contain  obscenity  or  sexual  exploitation  that  violates  the norms of decency in society.
This  research  uses  normative  research  using  literature  study  with  primary  legal  sources used  is  Law  Number  44  Year  2008.  The  specific  target  of  this  research  is  to  make  scientific contributions, especially related to critical thinking about pornography laws. While the long-term goal  of  this  study  is  that  it  is  hoped  that  this  research  can  be  considered  by  policy  makers  or regulators to make improvements to this law so that it does not provide multiple interpretations in the implementation phase.
Keywords: Analysis, Article 10, Law Number 44 Year 2008, Pornography, LGBT

## ABSTRAK
Pembahasan  mengani  masalah  pornografi  nampaknya  tidak  ada  habisnya.  Kemudahan dalam  mengakses  dunia  maya  menjadi  salah  satu  penyebab  pornorgafi  menjadi  susah  untuk dikendalikan. Munculnya golongan-golongan minoritas seperti LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender)  menimbukkan  permasalahan  tersendiri  ditengah  masyarakat.  Beberapa  aktifis  HAM mengangggap LGBT merupakan suatu hak bagi mereka yang tidak bisa untuk dilarang dan bahkan negara harus melindunginya. Dalam hal nilai kemanusiaan jelas para pelaku LGBT memang harus dilindungi keberadaannya dari tindakan-tindakan diskriminasi. Namun apabila aksi mereka sudah
Jurnal Iqtisad : Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia – Vol. 7, No 1 (2020) p-ISSN: 2303-3223; e-ISSN: 2621-640X
menyentuh  ranah  publik  atau  umum,  itu  bukan  lagi  menjadi  alasan  untuk  dilindungi  oleh  negara dan bahkan negara harus tampil dalam mengaturnya.
Ketika  aksi  LGBT  itu  dipertontonkan  di  muka  umum,  Undang-undang  Nomor  44  Tahun 2008  Tentang  Pornografi,  belum  secara  langsung  dapat  menyentuhnya.  Hal  ini  dipengaruhi  oleh dua faktor yaitu faktor regulasinya dan juga faktor implementasinya. Sumber dari regulasi ini lah yang  harus  segera  dibenahi  agar  implementasinya  tidak  ambigu.  Mempertontonkan  aksi-aksi bernuansa  pornografi  oleh  LGBT  dimuka  umum  ini  sudah  sangat  mengkhawatirkan  dan  dapat merusak mental-mental generai muda khususnya anak-anak. Padalah dalam pengertian pornografi sebagaimana  di  atur  dalam  pasal  1  angka  1,  perbuatan  pelaku  LGBT  tersebut  sudah  masuk kualifikasi  pornografi  yaitu  dalam  hal  “gerak  tubuh  melalui  pertunjukan  di  muka  umum,  yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  normatif  dengan  menggunakan  studi  kepustakaan dengan  sumber  hukum  primer  yang  digunakan  adalah  Undang-undang  Nomor  44  Tahun  2008. Target khusus dari penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan keilmuan khususnya terkait pemikiran kritis terhadap undang-undang pornografi. Sedangkan tujuan jangka panjang penelitian ini adalah besar harapan penelitian ini dapat menjadi pertimbangan para pengambil kebijakan atau pembuat  regulasi  untuk  melakukan  perbaikan  terhadap  undang-undang  ini  sehingga  tidak memberikan multi tafsir dalam tahap implemntasinya.
.
Kata Kunci : Analisis, Pasal 10, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, Pornografi, LGBT.

## A. PENDAHULUAN
Dalam  praktiknya  ternyata  tidak  semua  perbuatan  pornografi  dalam  masyarakat terutama  yang  jelas-jelas  terjadi  di  muka  umum,  dapat  diberanas  atau  ditanggulangi dengan  Undang-undang  Pornografi  ini.  Kemunculan  Undang-undang  ini  memang  dari awal menimbulkan dilemma serta pro kontra dalam masyarakat terutama terhadap kegiatan yang akan digolongkan sebagai pornoaksi.  Dalam pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa yang dapat dikategorikan pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar  bergerak,  animasi,  kartun,  percakapan,  gerak  tubuh,  atau  bentuk  pesan  lainnya melalui  berbagai  bentuk  media  komunikasi  dan/atau  pertunjukan  di  muka  umum,  yang memuat  kecabulan  atau  eksploitasi  seksual  yang  melanggar  norma  kesusilaan  dalam masyarakat. 1 Dari  makna  pornografi  tersebut  beberapa  ketentuan  mengenai  pelarangan pornografi diatur dalam pasal 4 sampai pasal 13.
Pada  penelitian  ini  peneliti  menemukan  permasalahan  baru  terutama  pada ketentuan pasal 10. Isi dari pasal 10 Undang-undang Pornografi adalah:
“Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau  di  muka  umum  yang  menggambarkan  ketelanjangan,  eksploitasi  seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya”.
1 Undang-undang Pornografi.
Jurnal Iqtisad : Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia – Vol. 7, No 1 (2020) p-ISSN: 2303-3223; e-ISSN: 2621-640X
Fokus kajian permasalahan pasal tersebut adalah terhadap phrasa pornografi lainnya. Pada penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa “Yang dimaksud dengan "pornografi lainnya" antara  lain  kekerasan  seksual,  masturbasi,  atau  onani”.  Adanya  pembatasan  limitative terhadap makna dari pornografi lainnya tersebut, membuat beberapa perbuatan yang secara unsur sebenarnya sudah memenuhi pelanggaran norma kesopanan, agama dan kesusilaan, tetapi karena tidak masuk dalam kategori pornografi lainnya, sehingga perbuatan tersebut tidak  bisa  dikategorikan  perbuatan  kriminal.  Selain  itu  pengertian  pornografi  lainnya tersebut  menjadi  membingungkan  ketika  pengertian  pornograf  sudah  dijelaskan  dalam pasal 1 angka 1 di atas.
Permasalahan  yang  muncul  adalah  yang  sering  terjadi  beberapa  waktu  yang  lalu tentang tertangkapnya beberapa praktik “Gay” yang melakukan pesta dengan mengumbar sensualitas  di  Jakarta  atau  yang  baru  saja  terjadi  di  sebuah  pusat  perbelanjaan  di  daerah Magelang.  Beberapa  kasus  yang  ada  selalu  yang  dimintakan  pertanggungjawaban  adalah pihak  penyelenggaranya  dikarenakan  melanggar  pasal  7  junto  pasal  33  Undang-undang Pornografi.  Namun  pelaku  dalam  kasus  ini  adalah  para  pelaku  LGBT  (lesbian,  gay, biseksual,  dan  transgender  )  yang  mempertontonkan  aksinya  dimuka  umum,  masih  sulit dijerat  dengan  pasal  10  Junto  pasal  36  Undang-undang  Pornografi.  Sulitnya  penerapan pasal  10  ini  karena  pembatasan  pemahaman  pornografi  lainnya  adalah  hanya  sebatas terhadap  perbuatan  kekerasan  seksual,  masturbasi,  atau  onani.  Padalah  dalam  pengertian pornografi  sebagaiman  di  atur  dalam  pasal  1  angka  1,  perbuatan  pelaku  LGBT  tersebut sudah masuk kualifikasi pornografi yaitu dalam  hal  “gerak tubuh  melalui  pertunjukan di muka  umum,  yang  memuat  kecabulan  atau  eksploitasi  seksual  yang  melanggar  norma kesusilaan dalam masyarakat”.
Penelitian ini bukan bermaksud untuk menolak kehadiran sodara-sodara kita yang mengalami  disorientasi  seksual  atau  sering  disebut  LGBT  (lesbian,  gay,  biseksual,  dan transgender). Kehadiran mereka jelas dilindungi oleh Konstisui. Namun yang kami kritisi adalah  ketika  perbuatan  mereka  diekspolitasi  dimuka  umum  apalagi  hingga  anak-anak sebagai  penikmatnya.  Sebagaiman  dijelaskan  dalam  pasal  15  Undang-undang  Pornografi bahwa  setiap  orang  berkewajiban  melindungi  anak  dari  pengaruh  pornografi  dan mencegah akses anak terhadap informasi pornografi. 2
2 ibid
Jurnal Iqtisad : Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia – Vol. 7, No 1 (2020) p-ISSN: 2303-3223; e-ISSN: 2621-640X
Berdasarkan  uraian  pada  latar  belakang  masalah  di  atas,  maka  pokok  masalah  dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut;
1. Apa  saja  sisi  negatif  dari  ketentuan  pasal  10  Undang-undang  Nomor  44  Tahun 2008 Tentang Pronografi?
2. Apakah  ekspoitasi  kegiatan  LGBT  dapat  dikategorikan  sebagai  kasus  pornografi dan  melanggar  pasal  10  Undang-undang  Nomor  44  Tahun  2008  Tentang Pronografi?

## B. METODE PENELITIAN

## 1. Metode Penelitian
Penelitian  yang  dilakukan  dalam  penulisan  ini  menggunakan  metode  penelitian hukum  normatif  atau  penelitian  hukum  kepustakaan.  Berdasarkan  pengertian  dari penelitian  hukum  normatif  adalah  suatu  prosedur  penelitian  ilmiah  untuk  menemukan kebenaran  berdasarkan  logika  keilmuan  hukum  dari  sisi  normatifnya.  Logika  keilmuan yang ada dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara- cara ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri. 3

## 2. Bahan Penelitian
Berdasarkan  jenis  metode  penilitian  di  atas,  bahan  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  bahan  kepustakaan  yang  terdiri  dari  bahan  primer,  sekunder, dan tersier. Bahan-bahan tersebut terdiri atas:
1.  Bahan primer, yaitu Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pronografi.
2.  Bahan  sekunder,  yaitu  bahan  yang  dapat  memberikan  penjelasan  mengenai  bahan primer,  seperti  buku-buku  kepustakaan,  karya  tulis  ilmiah  para  ahli  hukum berkualifikasi  tinggi,  hasil  penelitian,  jurnal,  buku-buku,  dokumen-dokumen terkait.
3.  Bahan  tersier,  yakni  bahan  yang  menunjang  bahan  hukum  primer  dan  sekunder untuk membantu peniliti dalam melakukan kajian terhadap penelitian ini.
3. Teknik Pencarian Data
Teknik  pencarian  data  yang  dibutuhkan  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan  studi pustaka  dan  studi  dokumen.  Instrumen  atau  alat  untuk  mencari  data  dalam  penelitian  ini adalah  dengan  cara  mengumpulkan  data  dan  informasi  dari  bahan-bahan  hukum
3 Johnny Ibrahim, (2006), Teori dan Penelitian Hukum Normatif . Malang: Bayumedia, hlm 7
Jurnal Iqtisad : Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia – Vol. 7, No 1 (2020) p-ISSN: 2303-3223; e-ISSN: 2621-640X
diantaranya  yaitu  bahan  hukum  primer  penelitian  ini  adalah  Undang-undang  Nomor  44 Tahun  2008  Tentang  Pronografi  dan  bahan  hukum  sekunder,  yaitu  bahan  hukum  yang terdiri atas literatur yang ditulis oleh para ahli hukum, atau jurnal-jurnal hukum pidana.

## 4. Metode pendekatan
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  Undang-undang  ( statute  approach )  dan pendekatan  konseptual  ( conceptual  approach ).  Pendekatan  Undang-undang,  dilakukan dengan  menelaah  semua  Undang-undang  dan  regulasi  yang  bersangkut  paut  dengan  isu hukum  yang  sedang  diteliti.  Peneliti  perlu  mencari  dasar  pertimbanga  lahirnya  Undang- Undang-undang  Nomor  44  Tahun  2008  Tentang  Pronografi.  Dengan  memahami kandungan  filosofi  atau  pertimbangan  yang  ada  di  belakang  Undang-undang  itu,  peneliti akan dapat menimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara Undang-undang dengan isu yang dihadapi. 4
Sedangkan  pendekatan  konseptual  beranjak  dari  pandangan-pandangan  dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam imu hukum. Dengan mempelajari pandangan- pandangan  dan  doktrin-doktrin  di  dalam  ilmu  hukum,  peneliti  akan  menemukan  ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asa hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan  doktrin-doktrin  tersebut  merupakan  sandaran  bagi  peneliti  dalam  membangun  suatu argumentasi hukum dalam memecahkan rumusan masalah. 5

## C. PEMBAHASAN
1. Sisi  negatif  dari  ketentuan  pasal  10  Undang-undang  Nomor  44  Tahun  2008 Tentang Pronografi.
Adanya  Undang-undang  Nomor  44  Tahun  2008  Tentang  Pronografi,  secara folosofis  diperlukan  untuk  menertibkan  permasalahan-permasalahan  pornografi  dari kehidupan bermasyarakat, khususnya masyarakat Indonesia yang masih menjunjung tinggi norma-norma  kesusilaan.  Namun  dalam  praktiknya  ternyata  belum  secara  optimal menyelesaikan  kasus  pornografi  khususnya  pornografi  yang  dilakukan  oleh  para  LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender).
4 Peter Mahmud Marzuki, (2008), Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana, hlm 142
5 Ibid, hlm 95
Jurnal Iqtisad : Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia – Vol. 7, No 1 (2020) p-ISSN: 2303-3223; e-ISSN: 2621-640X
Kehadiran LGBT jelas dilindungi oleh Konstisi dan penelitian ini juga bukan untuk menghilangkan  hak  konstitusi  mereka.  Fokus  kajian  penelitian  ini  adalah  terhadap perbuatan  mereka  dengan  cara  mengekspolitasi  diri  dimuka  umum  dengan  gerakan- gerakan  tubuh  yang  mengarah  sebagai  perbuatan  pornografi.  Sebagai  contoh  kasus  yang muncul  adalah  yang  sering  terjadi  beberapa  waktu  yang  lalu  tentang  tertangkapnya beberapa  pasangan  “Gay”  yang  melakukan  pesta  seksual  di  Jakarta.  Selain  itu  pernah terjadi  juga  di  pusat  perbelanjaan  Armada  Town  Square  (ARTOS)  di  Kota  Magelang beberapa waktu yang lalu ketika para LGBT mempertontonkan sebuah aksi yang dikemas dalam sebuah games /permainan namun dengan muatan yang mengarah kepada pornografi atau  pornoaksi.  Meskipun  kasus  ini  tidak  berlanjut  hingga  ranah  hukum,  namun masyarakat  luas  memandang  adegan-adegan  tersebut  sudah  mengarah  kepada  eksploitasi seksual dalam bentuk gerak tubuh.
Sekilas  apabila menelaah isi dari  Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pronografi,  salah  satu  pasal  yang  bisa  digunakan  untuk  menyelesaikan  permasalahan  di atas adalah pada pasal 10 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pronografi. Bila dicermati dengan seksama isi pasal 10 adalah:
“Setiap  orang  dilarang  mempertontonkan  diri  atau  orang  lain  dalam  pertunjukan atau  di  muka  umum  yang  menggambarkan  ketelanjangan,  eksploitasi  seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya”.
Unsur  perbuatan  yang  dilarang  adalah  apabila  perbuatan  tersebut  dilakukan  oleh setiap orang artinya tidak melihat status sosial dari pelakunya. Bentuk perbuatannya adalah dengan  cara  mempertontonkan  diri  sendiri  atau  orang  lain  dalam  bentuk  pertunjukan dengan cara menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan atau yang bermuatan pornografi lainnya dan dilakukan di muka umum. Apabila mencermati isi dari penjelasan pasal 10 tersebut dikatakan:
“Yang  dimaksud  dengan  pornografi  lainnya  antara  lain  kekerasan  seksual, masturbasi, atau onani” .
Ketika ada kasus-kasus pengerebekan LGBT yang mempertontonkan aksi melanggar norma kesusilaan dimuka umum, akan sulit kiranya untuk dipaksakan dengan pasal 10 ini. Sebab  ketentuan  pasal  10  Undang-undang  Pornografi  ini  sudah  diatur  secara  limitative perbuatan  apa  saja  yang  dikategorikan  sebagai  perbuatan  terlarang  dengan  cara “ mempertontonkan  diri  atau  orang  lain  dalam  pertunjukan  atau  di  muka  umum” yaitu
Jurnal Iqtisad : Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia – Vol. 7, No 1 (2020) p-ISSN: 2303-3223; e-ISSN: 2621-640X
“ menggambarkan  ketelanjangan,  eksploitasi  seksual,  persenggamaan,  atau  kekerasan seksual, masturbasi, atau onani”.
Para  pelaku  yang  terlibat  khususnya  yang  berperan  aktif  dalam  pertunjukan- pertunjukan  LGBT  yang  melanggar  norma  sosial,  akan  berlindung  dari  jerat  pasal  ini dengan cara menghindari atau menyamarkan aksinya diluar dari apa yang ditentutkan pasal tersebut.  Dengan  dalih  bahwa  perbuatannya  tidak  masuk  kategori  yang  terlarang  oleh undang-undang.  Satu  sisi  pasal  ini  memberikan  kepastian  hukum  agar  tidak  ambigusitas atau  multitafsir  dalam  penerapannya.  Namun  disisi  lain  terdapat  kekosongan  hukum terhadap kasus-kasus yang tidak termasuk dalam kualifikasi perbuatan terlarang pada pasal 10 Undang-undang Pornografi.
Apabila  melihat  pertunjukan  tersebut,  tentu  akan  memberikan  dampak  negatif  bagi masyarakat  khususnya  anak-anak.  Komisi  Penyiaran  Indonesia  beberapa  kali  telah memberikan  peringatan  bahkan  teguran  keras  kepada  beberapa  stasiun  televisi  yang menampilkan pertunjukan dengan adegan-adegan mengarah kepada pornoaksi, pornografi bahkan  berperan  tidak  sesuai  kodratnya  dalam  hal  ini  seperti  contoh  laki-kali  bertingkah seperti perempuan. Namun Undang-undang Pornografi sendiri tidak mengatur secara tegas ketika  para  LGBT  mempertontonkan  aksinya  yang  melanggar  norma  sosial  dan  norma kesusilaan.
Sisi  negatif  dari  pasal  ini  mencerminkan  bahwa  tujuan  dalam  Undang-undang  ini sebagaimana isi dari pasal 3 kurang begitu tercapai. Dengan adanya celah dalam pasal 10 ini maka tujuan pada pasak 3 poin “d” khusunya memberikan perlindungan bagi anak-anak dan  perempuan  terhadap  pornografi  dan  juga  pada  point  “e”  untuk  mencegah berkembangnya  pornografi,  dirasakan  kurang  dapat  tercapai.  Sebab  nyatanya  kegiatan LGBT  yang  mempertontonkan  gerak  tubuh  yang  mengarah  pada  pelanggaran  norma kesusilaan dan dilakukan di muka umum, memunculkan kesan negatif pada anak-anak.

## 2. Analisis ekspoitasi kegiatan LGBT sebagai kasus pornografi dan melanggar pasal
10 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pronografi.
Melihat  sulitnya  kasus-kasus  pornografi  yang  melibatkan  LGBT  dimuka  umum untuk  ditindak  tegas,  perlu  diuraikan  terlebih  dahulu  seberapa  jauh  ruang  lingkup pornografi  sebagaimana  yang  diamanatkan  oleh  Undang-undang  Pornografi.  Apabila melihat  pasal  1  angka  1  dijelaskan  bahwa  yang  dapat  dikategorikan  pornografi  adalah
Jurnal Iqtisad : Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia – Vol. 7, No 1 (2020) p-ISSN: 2303-3223; e-ISSN: 2621-640X
“gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan,  gerak  tubuh,  atau  bentuk  pesan  lainnya  melalui  berbagai  bentuk  media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual  yang  melanggar  norma  kesusilaan  dalam  masyarakat.” 6 Dalam  penjelasan  pasal ini juga dikatakan cukup jelas.
Adegan  atau  kegiatan  para  LGBT  yang  mempertontonkan  gerak  tubuh  dimuka umum  tersebut  sebenarnya  bisa  dikategorikan  pornografi  ketika  perbuatan  mereka memperlihatkan “gerak  tubuh  melalui  berbagai  bentuk  media  komunikasi  dan/atau pertunjukan  di  muka  umum  yang  memuat  kecabulan  atau  eksploitasi  seksual  yang melanggar  norma  kesusilaan  dalam  masyarakat” .  Guna  menjawab  permasalahan  pada rumusan  masalah  ini  parameter  yang  harus  terjawab  ada  dua  yaitu  sejauh  mana  cakupan “ di  muka  umum ”  dan  sejauh  mana  perbuatan  yang  dikatakan  “ melanggar  norma kesusilaan dalam masyarakat ”.
Para  ahli  menilai  unsur  di  muka  umum  pun  bermacam-macam.  Dalam  berbagai putusan  pengadilan  mempertimbangkan  unsur  di  muka  umum  terbukti  atau  tidak  juga berbeda-beda. Terkait  pasal  ini,  R.  Soesilo  dalam  bukunya  yang  berjudul Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  Serta  Komentar-Komentarnya  Lengkap  Pasal  Demi Pasal , menjelaskan makna dari dimuka umum yang terdapat pada pasal 281 KUHP yaitu supaya dapat dihukum menurut pasal ini, maka orang itu harus:
a. sengaja  merusak  kesopanan  di  muka  umum,  artinya  perbuatan  merusak kesopanan itu harus sengaja dilakukan di tempat yang dapat dilihat atau didatangi orang  banyak,  misalnya  di  pinggir  jalan,  di  gedung  bioskop,  di  pasar,  dan sebagainya, atau
b. sengaja merusak kesopanan di muka orang lain (seorang sudah cukup) yang hadir di situ tidak dengan kemauannya sendiri, maksudnya tidak perlu di muka umum, di  muka  seorang  lain  sudah  cukup,  asal  orang  ini  tidak  menghendaki  perbuatan itu. 7
Sedangkan,  S.R.  Sianturi,  S.H.,  dalam  bukunya  yang  berjudul  Tindak  Pidana  di KUHP  Berikut  Uraiannya,  menjelaskan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  “terbuka”  atau “secara  terbuka”  ( openbaar atau  hampir  sama  dengan openlijk )  ialah  di  suatu  tempat  di
6 Undang-undang Pornografi.
7 R. Soesilo (1983), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal.
Jurnal Iqtisad : Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia – Vol. 7, No 1 (2020) p-ISSN: 2303-3223; e-ISSN: 2621-640X
mana umum dapat mendatangi tempat itu atau di suatu tempat yang dapat dilihat, didengar, atau  disaksikan  oleh  umum  (yang  berada  di  tempat  itu  atau  di  tempat  lainnya). 8 Bila merujuk  pada  Undang-undang  Nomor  9  Tahun  1998  Tentang  Kemerdekaan Menyampaikan  Pendapat  Di  Muka  Umum  pada  pasal  1  angka  2  dijelaskan  pengertian  di muka umum yaitu:
“ Di muka umum adalah dihadapan orang banyak, atau orang lain tennasuk juga di tempat yang dapat didatangi dan atau dilihat setiap orang”. 9
Bila  merujuk  dari  berbagai  referensi  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  yang dimaksud  dengan  di  muka  umum  adalah  pengertian  dimuka  umum  bukan  dalam  ranah dunia  maya  atau  dunia cyber tetapi  dalam  bentuk  tempat  nyata  artinya  dapat  didatangi manusia  dengan  jumlah  lebih  dari  satu  orang.  Sehingga  maksud  dimuka  umum  dalam pasal 10 Undang-undang Pornografi menitikberatkan pada dapat diketahui oleh lebih dari 1 orang. Perihal tenpat tidaklah menjadi acuan yang harus diikuti melainkan jumlah orang yang  mengetahuinya  adalah  lebih  dari  1  orang.  Perihal  eksplotasi  LGBT  yang  terjadi dimuka  umum  sebenarnya  telah  memenuhi  unsur  dalam  pasal  10  Undang-undang pornografi.  Hanya  memang  dalam  perbuatan  materialnya  tidak  masuk  dalam  hal  yang dilarang sebagaimana norma pasal 10 dan juga pada penjelasannya.
Unsur  berikutnya  yang  perlu  dipertimbangkan  adalah  perbuatan  yang  dikatakan “ melanggar  norma  kesusilaan  dalam  masyarakat ”.  Tentu  parameter  untuk  melihat perbuatan-perbuatan apa saja yang terlarang dalam masyarakat ada yang sama dan bahkan ada  juga  yang  berbeda.  Apalagi  Indonesia  memiliki  hukum  adat  istiadat  yang  sudah membudaya  dari  nenek  moyang  hingga  sekarang. Menurut  S.R.  Sianturi  yang  dimaksud dengan  melanggar  kesusilaan  di  sini  adalah  perbuatan  yang  melanggar  kesopanan  di  bidang kesusilaan  yang  (harus)  berhubung  dengan  kekelaminan  dan/atau  bagian  badan  tertentu  lainnya yang  pada  umumnya  dapat  menimbulkan  perasaan  malu,  perasaan  jijik  atau  terangsangnya  nafsu birahi orang lain. 10
Dengan melihat teori yang disampaikan S.R. Sianturi dalam hal perbuatan tersebut dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain, maka kegiatan  LGBT  yang  mempertontokan  aksi-aksi  yang  dapat  dinilai  menimbulkan  perasaan  malu atau  perasaan  jijik,  sudah  dapat  dikatakan  perbuatan  yang  melanggar  norma  kesusilaan  dalam masyarakat.  Tentu  penilaian  sederhananya  adalah  penilaian  masyarakat  pada  umumnya  terutama
8 Sianturi, Tindak Pidana di KUHPidana Berikut Uraiannya, Alumni AHM-PTHM, Jakarta,
9 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum
10 S.R.Sianturi, Loc.Cit
Jurnal Iqtisad : Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia – Vol. 7, No 1 (2020) p-ISSN: 2303-3223; e-ISSN: 2621-640X
budaya  timur  Indonesia.  Oleh  sebab  itu  seharusnya  ketika  ini  masuk  dalam  kategori  pornografi sesuai  pasal  1  ayat  1  Undang-undang  Ponografi,  maka  menjadi  aneh  ketika  pasal  10  hanya memberikan  batasan frasa “pornografi  lainnya” hanya  pada  perbuatan  yang  mengarah kekerasan seksual, masturbasi, atau onani saja.
Tentu  perbuatan  menampilkan  atau  mempertunjukan  adegan-adegan  yang melanggar  norma  kesusilaan  dalam  masyarakat,  tidak  hanya  dilakukan  oleh  LGBT melainkan  semua  orang  dapat  melakukan  itu  dan  menjadi  terlarang.  Penelitian  ini  juga tidak  bermaksud  untuk  mengkriminalkan  para  LGBT  dalam  melakukan  aktivitasnya sehari-hari. Namun dipilihnya LGBT ini karena didasarkan pada pemberitaan yang terjadi beberapa  hari  lalu  di  pusat  perbelanjaan  di  Kota  Magelang  dan  juga  mungkin  terjadi  di tempat-tempa  lainnya.  Alasan  berikutnya  karena  sampai  saat  ini  eksistensi  orang-orang yang  masuk  dalam  kategori  LGBT  masih  menjadi  perbincangan  hebat  dalam  masyarakat dalam kaitannya dengan norma agama, norma hukum dan norma-norma lainnya.

## D. KESIMPULAN
Dapat  disimpulkan  bahwa  Undang-undang  Nomor  44  Tahun  2008  Tentang Pronografi  sangatlah  dibutuhkan  di  tengah-tengah  disaat  kehidupan  bermasyarakat  kita saat  ini  telah  terpengaruh  budaya-budaya  luar  dan  juga  lunturnya  budaya  malu.  Tidak jarang  orang  mengesploitasi  dirinya  sendiri  baik  itu  diranah  privat  bahkan  juga  di  ranah publik/umum.    Tidak  jarang  bentuk  eksploitasi  seperti  itu  mengarah  kepada  perbuatan- perbuatan  Pornografi  yang  sangatlah  tidak  cocok  dengan  budaya  negara  Indonesia  yang masih memegang teguh norma-norma kesusilaan, agama dan kesopnanan.
Hukum  perlu  mengambil  posisi  strategis  guna  mencegah  kasus-kasus  pornografi semakin  berkembang  dengan  modus-modus  yang  semakin  beraneka  ragam.  Beberapa kasus  yang  menyita  perhatian  adalah  ketika  eksistensi  LGBT  mulai  muncul  ditengah- tengah  masyarakat  dan  sesekali  menampilkan  pertunjukan-pertunjukan  di  muka  umum yang  kurang  tepat.  Undang-undang  Pornografi  kurang  memberikan  perlindungan  bagi masyarakat  dan  khususnya  anak-anak  dalam  keitannya  kasus-kasus  seperti  ini.  Satu- satunya  pasal  yang  melarang  perbuatan  tersebut  pun  dirasa  kurang  memberikan  definisi yang  jelas  untuk  melarangnya.  Pasal  10  masih  memberikan  kekosongan  hukum  untuk kasus-kasus eksplotasi atau mempertunjukan diri dimuka umum dengan gerak badan yang mengarah kepada pornografi.
Jurnal Iqtisad : Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia – Vol. 7, No 1 (2020) p-ISSN: 2303-3223; e-ISSN: 2621-640X
Apabila melihat pasal 1 angka 1 seharunys perbuatan ini dapat diterjemahkan dalam kategori  pornografi.  Namun  di  dalam  pasal  10  sendiri  belum  memberikan  aturan  kea  rah kasus-kasus seperti ini. Perlu adanya tinjauan politik hukum untuk menentukan perbuatan itu  apakah  masuk  perbuatan  kriminal.  Namun  apabila  melihat  tujuan  yang  dibawa  oleh Undang-undang Pornografi maka seharusnya perlu  adanya revisi undang-undang ini agar lebih  dapat  menyelesaikan  kasus  pornografi  dengan  bentuk  perbuatan  yang  semakin beranekaragam.
Sekali lagi penelitian ini bukan untuk mengkriminalkan para LGBT sebab hak untuk hidup  dan  tidak  perlakukan  diskriminasi  bagi  mereka  jelas  telah  diatur  dalam  Undang- undang  Negara  Republik  Indonesia  1945.  Namun  kajian  dalam  penelitian  ini  hanya mengambil  contoh  kasus-kasus  yang  pernah  melibatkan  mereka  dan  dalam  praktiknya susah untuk diteruskan dalam ranah hukum. Peneliti mencoba menguraikan permasalahan yang  ada  dan  dapat  disimpulkan  perlu  adanya  revisi  Undang-undang  pornografi.  Hal  ini diperlukan agar tercipta kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum tanpa mengurangi  kekhususan  pembelakuannya  di  Indonesia  dengan  kultus  budaya heterogennya.
Jurnal Iqtisad : Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia – Vol. 7, No 1 (2020) p-ISSN: 2303-3223; e-ISSN: 2621-640X

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Adami Chazawi, (2013), Tindak Pidana Pornografi: Penyerangan Terhadap Kepentingan hukum Mengenai Tegaknya Tatanan Kehidupan Akhlak Dan Moral Kesusilaan Yang Menjunjung Tinggi Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa Dan Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab. Malang: Bayumedia;
Andi  Hamzah,  (1987), Pornografi  Dalam  Hukum  Pidana,  Suatu  Studi  Perbandingan . Jakarta: CV. Bina Mulia;
Johnny Ibrahim, (2006), Teori dan Penelitian Hukum Normatif . Malang: Bayumedia;
Peter Mahmud Marzuki, (2008), Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana;
R.  Soesilo  (1983), Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  Serta  Komentar- Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor:Politeia;
S.R. Sianturi, Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya . Jakarta: Alumni AHM-PTHM; Soedarto, (1981), Kapita Selekta Hukum Pidana . Bandung: Alumni;
Soerjono  Soekanto,  (1983).  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi Penegakan  Hukum  Di Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika;
Sudaryono & Natangsa Surbakti, (2005), Hukum Pidana , Surakarta: UMS Press Wirjono  Prodjodikoro,  (1969), Tindak-Tindak  Pidana  Tertentu  di  Indonesia .  Jakarta: Fasco.

## Perundang-undangan:
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.