## AGAMA DAN DEMOKRASI DALAM ISLAM ( Pandangan Abul A’la Maududi )
Oleh: Ibrahim*

## Abstrak
Sebagian  orang  menyakini  bahwa  demokrasi  (nilai- nilainya)  mendapat  pemenuhannya  dalam  agama  (apa saja).    juga  sebaliknya  bagi  sebagian  lagi,  agama  dan demokrasi  adalah  dua  hal  yang  tidak  akan  klop.  Kita harus  memilih  salah  satunya  sebagai  sistem  bernegara.
Bagi mereka yang berkeyakinan opitimis dan menempatkan  sistem  demokrasi  sebagai  tujuan  akhir bernegara,  tak  ada  jalan  selain  terus  mengupayakan dialog  antara  nilai-nilai  inklusif  dan  ekslusif  dari  agama dengan proses demokratisasi ini. Demokrasi yang menjadi keniscayaan tidak bisa ditolak, kita harus tetap maju. Pun, bagi  mereka  yang  ogah  menerapan  nilai  dan  sistem demokrasi,  serta  lebih  condong  ke  konsensus  (nilai) keagamaan  sebagai  dasar  kehidupan  publik  (bernegara) akan  cepat-cepat  menolak  upaya  privatisasi  agama  yang dilakukan  itu.  Bagi  mereka,  tindakan  privatisasi  adalah salah,  melanggar  semangat  keagamaan  yang  dianut: agama  adalah  nilai  universal  bagi  praktis  kehidupan, termasuk  dalam  berpolitik  (bernegara).  Bukan  saja  itu, kalangan  yang  berada  pada  posisi  ini  juga  akan  mencela upaya  kalangan  yang  coba-coba  mendialogkan  antara demokrasi  dan  agama.  Bagi  sebagian  penganut  agama non-Kristen,  misalnya,  dengan  tegas  menolak  demokrasi, sebab bagi mereka bentuk demokrasi hari ini adalah hasil interaksi dari nilai-nilai Kristen dan sekulerisme, sehingga beralasan  untuk  ditolak.  Menerima  demokrasi,  tidak  lain dengan mengakui klaim kebenaran ajaran kristen.
Kata Kunci : Agama, Demokrasi, Politik
Ibrahim, Agama dan Demokrasi.....

## Pendahuluan
Mengingat  ajaran  Islam  mengenai  kehidupan  ini berpangkal  pada  ajaran  tauhid,  maka  kemunduran  dalam  bidang ekonomi,  politik,  dan  budaya  termasuk  ilmu  pengetahuan  dapat ditelusuri  kemunduran  dalam  bidanga  agama,  khususnya  faham beragama.  Akhir  polemik  antara  Muhammad  Abduh  (1849-1905 ), pembaharu di Mesir dan Ernest Renan Filosof Prancis, di abad ke  19  mencerminkan  adanya  persoalan  dalam  bidang  keagamaan dan  demokrasi.  Dengan  kata  lain  bahwa  Muhammad  Abduh maupun  Renan  yakin  bahwa  bila  umat  islam  berpegang  teguh pada  agamanya,  mereka  akan  mengalami  kemajuan,  termasuk dalam  bidang  ilmu  pengetahuan,  sosial,  budaya,  ekonomi  dan politik.  Dengan  sendirinya  wajah  dunia  akan  berubah  karena kemajuan yang dimaksudkan disini adalah dominasi dalam bidang demokrasi  dalam  menegakan  keadilan  dan  kesejahteraan  disertai dengan nilai-nilai moral dan etika dalam pergaulan. Dalam abad ke 19 dan 20 usaha kearah pemikiran mandiri lebih  nampak  kelihatan.  Tantangan  yang  memang  datang  secara keras  dalam  banayak  bidang  dihadapi  dengan  berbagai  jawaban yang  ingin  mengejar  ketinggalan  dari  eropa  dengan  menirunya, seperti  Sayyid  Ahmad  Khan  dari  India,  namun  ia  juga  cemburu dengan  golongan  Hindu  di  Negerinya  dan  membayangkan  masa depan  kehidupan  politik  terpisah  dari  golongan  ini.  Muhammad Abduh  di  Mesir  mempunyai  kecendrungahn  yang  sama  dengan Ahmad  Khan,  ia  pun  ingin  meniru  keberhasilan  eropa,  tetapi masih  menumbuhkan  pemikiran  baru  dalam  rangka  pembaharu tradisi  yang  ada,  baik  dalam  berpikir,  maupun  dalam  berbuat.  Ia menolak  sama  sekali  taqlid,  dan  menegakkan  ijtihad.  Usahanya dalam pendidikan berpengaruh luas di dunia Islam.
Berbeda  dengan  kedua  tokoh  ini,  Jamaluddin  Al-Afghani dan  kemudian  Sir  Muhammad  Iqbal  berusaha  membangkitkan umat  dari  segi  politik.  Al-Afghani  bagai  tak  bertanah  air,  dan pemikirannya  melampaui  batas  satu  negeri.  Tempat  tinggalnya berpindah-pindah,  dan  ia  cendrung  untuk  membangkitkan semangat juang dibidang politik dimana saja ia berada Iran, Mesir, Turki  dan  juga  Paris,  ditempat  yang  terakhir  bersama  Abduh bermukim dan menerbitkan majalah Al-‘Urwah Al-Wutsqa (1884).
Akibatnya ia pun dapat lama di satu tempat dan bermukim.
Iqbal  adalah  satu-satunya  pembaharu  yang  dibiarkan  oleh penguasa Inggris di India masa jajahan.. Dengan sajak-sajaknya ia berhasil  mengembangkan  dan  melestaraikan  Islam.  Namun  Iqbal tak  sempat  melihat  berdirinya  Pakistan  merdeka,  namun kolaborator  terdekatnya  yang  juga  berpikir  kearah  negara  Islam yang  terpisah  dari  India  yang  Hindu,  bukan  hanya  hidup  dalam negara  baru  ini  tetapi  juga  berjuang  untuk  mengisinya  beliau adalah Abul A’la Maududi ( 1903-1974 ). 1
Perhatian  Maududi  sangat  luas  terutama  menyangkut ajaran Islam; sosial, budaya, ekonomi dan terutama bidang hukum dan  politik.  Dalam  hal  ini  ia  berusaha  dengan  keyakinan  yang mendalam, untuk berpangkal pada dasar-dasar yang secara mudah dapat  dikatakan  ia  kembangkan  sebagai  konsep  yang  diharapkan dapat mengatur kehidupan maasyarakat dan negara. Baik sebelum merdeka,  yaitu  sebelum  Pakistan  berdiri,  maupun  sesudahnya, kajiannya menekankan kepada demokrasi dan tata negara.

## Biografi Singkat Abul A’la Maududi
Sayyid  Abul  A’la  Maududi  merupakan  salah  seorang pemikir  dan  perombak  sosial  terbesar  dunia  Islam.  Beliau dilahirkan  di  Aurangabad  (Hyderabad,  Deccan,  India),  pada tanggal 25 September 1903 dan memulai karir kemasyarakatannya sebagai seorang wartawan pada tahun 1920. Pada usia Tujuh belas tahun, beliau menjadi redaktur harian Taj , Jabalpur, dan kemudian redaktur Al-Jami’at , Delhi satu diantara surat kabar muslim India abad  ke  19/20  yang  paling  populer.  Tahun  1929,  saat  beliau berusia  26  tahun,  beliau  menerbitkan  karyanya  yang  cemerlang dan monumental, Al-Jihad fi Al-Islam (Perang Suci Dalam Islam). Buku ini belum pernah terdapat sebelumnya dalam literatur Islam dan tiada bandingannya sekalipun dalam bahasa Arab.
Belakangan  Maududi  pindah  dari  Delhi  ke  Hyderabad pada  tahun  1932  mulai  menerbitkan Tarjuman  Al-Qur’an ,  Jurnal bulanan yang dipersembahkan untuk kebangkitan kembali Islam. 2
1 Tulisannya  mengenai  hukum  dan  negara  Islam  dikemukakan  dalam buku Sistim Politik Islam.
2 Jurnal  ini  telah  memelopori  dirangsangnya  kembali  kebangkitan kaum  elit  terpelajar  India  sehingga  seorang  sejarawan  India  secara  jujur mengatakan  bahwa  tidak  akan  ada  seorang  sejarawan  muslim  India  dimasa datang yang dapat mengabaikan peran yang dimainkan oleh jurnal ini.
Ibrahim, Agama dan Demokrasi.....
Pada  tahun  1937  Muhammad  Iqbal  menulis  surat  kepada Maududi  untuk  pindah  ke  Punjab  dan  bekerja  sama  dengannya dalam  sebuah  riset  raksasa  rekontruksi  dan  kodifikasi Yurisprudensi  Islam.  Korespondensi  ini  diikuti  oleh  dua pertemuan    antara  dua  tokoh  tersebut.  Akhirnya  diputuskan Maududi  harus  pindah  ke  Punjab  dan  memimpin  suatu  lembaga riset  Islam- Darr  Islam .  Maududi  meninggalkan  Hyderabad  dan tinggal di Punjab pada bulan maret 1938. Namun sebulan bertemu Iqbal, Iqbal meninggal.
Di Lahore, Maududi juga bekerja selama hampir dua tahun sebagai  Dekan Fakultas  Teologi, Islamia College , Lahore. Tahun 1941  beliau  mengorganisasikan  gerakan  renaisans Jami’atul Islam ,  dan  terpilih  sebagai  ketuanya.  Setelah  pembagian  India Pakistan, beliau mencanangkan gerakan konstitusi Islam dan jalan kehidupan Islam, serta kemudian ditahan pada  tanggal 4 Oktober 1948.  Setelah  dua  puluh  bulan  dalam  penjara,  beliau  dibebaskan pada Mei 1950, sekali lagi pada tahun 1953, beliau di vonis mati dengan  tuduhan  menulis  selebaran  gelap  yang  sebenarnya  tidak terlarang. Vonis ini kemudian diremisi menjadi hukuman seumur hidup,  yang  berarti  kurungan  ketat  selama  empat  belas  tahun. Tanggal  28  April  19955  dengan  keputusan  Mahkamah  Agung beliau  dilepas  dari  penjara.  Sekali  lagi  pada  Januari  1964  beliau ditahan untuk ketiga kalinya, ketika Jami’atul Islam dilarang oleh rezim  Ayub  Khan.  Tanggal  9  Oktober  1964,  beliau  dibebaskan oleh Pengadilan Tinggi Punjab. 3
Maududi  menulis  karyanya  Tafhim  Al-Qur’an  (kearah pemahaman Al-Qur’an) pada bulan pebruari 1942. Ini merupakan karya paling revolusioner dan mengejutkan di zamannya. Buku ini berjumlah 6 jilid dan diselesaikan selama tiga tahun empat bulan.
Maududi  adalah  seorang  penulis  produktif  dan  pengarang hampir enampuluh karya mengenai Islam. Pendekatannya bersifat ilmiah dan logis. Pengetahuannya mengenai pemikiran Islam  dan modern  telah  memberi  bobot  yang  unik  dalam  menyajikan khasanah  Islam  secara  sistematis  sehingga  memikat  kaum
3 Keempat kalinya beliau ditahan pada tanggal 29 Januari 1967 karena menentang  rezim  Ayub  Khan  untuk  menyatakan  Idhul  Fitri  sehari  sebelum Ru’yah Hilal. Akibatnya ada petisi tertulis, pemerintah membebaskan Maududi setealah 2,5 dipenjara.
cendekiawan.  Beliau  telah  memberi  penafsiran  yang  realistis tentang  Islam,  Politik,  ketata  negaraan  dan  telah  mengilhami kaum  muda  Islam  untuk  menjabarkan  jalan  kehidupan  Islam kedalam  praktek  kehidupan  sehari-hari.  Beliau  adalah  pemikir besar dan pekerja keras. Ringkasnya adalah beliau seorang idealis praktis. Beliau meninggal pada tahun 1974 dengan meninggalkan kenangan manis bagi dunia Islam untuk lebih memberikan makna bagi percaturan politik dan demokrasi Islam.

## 1. Aspek-Aspek Demokrasi
Memasuki tiga dasawarsa terakhir penghujung abad ke 20 ada  satu  fenomena  menarik  ditengah-tengah  masyarakat  dunia, yaitu  menguatnya  tuntutan  akan  di  demokratisasi.  Menguatnya tuntutan  itu  lantaran  demokrasi  dipandang  sebagai  suatu  sistim yang  mampu  mengantar  masyarakat  kearah  transformasi  sosial politik  yang  lebih  ideal.  Demokrasi  dipandang  lebih  mampu mengangkat  harkat  manusia,  lebih  rasional  dan  realistis  untuk mencegah munculnya suatu kekuasaan yang dominan, refresif dan otoriter.
Secara  harfiah,  demokrasi  dapat  dimengerti  sebagai  suatu sistim  politik  dimana  semua  warga  negara  memiliki  hak  untuk memilih  dan  dipilih  dalam  suatu  ajang  demikrasi  yang  diadakan secara  periodik  dan  bebas,  yang  secara  efektif  menawarkan peluang  kepada  masyarakat  untuk  mengganti  elite  yang memerintah.  Setidaknya  menurut  Ulf  Sundhaussen 4 demokrasi juga  difahami  sebagai  suatu  polity  dimana  semua  warga  negara menikmati  kebebasan    untuk  berbicara,  berserikat,  mempunyai hak yang sama didepan hukum, dan kebebasan untuk menjalankan agama  yang  dipeluknya.  Meskipun  begitu  Ulf  Sundhaussen meyakinkan  bahwa  tidak  semua  menifestasi-menifestasi  tentang demokrasi  di  atas  pernah  dijalankan    sepenuhnya,  bahkan  dalam suatu sistem demokrasi sekalipun. 5
4 Lihat  dalam  Ulf  Sundhaussen, Demokrasi  dan  Kelas  Menengah , Reflekse mengenai Pembangunan Politik, Prisma Nomor 2, 1992, h. 64.
5 Ibid ., h. 65.
Sementara  Robert  Dahl 6 berpendapat  bahwa  untuk mencapai  demokrasi  yang  ideal,  setidaknya  harus  dipenuhi  lima hal :
1. Dalam  pembuatan  keputusan  yang  bersifat  kolektif  dan mengikat  hak  istimewa  setiap  warganegara  seharusnya diperhatikan secara seimbang dalam menentukan keputusan terakhir.
2. Dalam  seluruh  proses  pembuatan  keputusan    secara kolektif,  maka  setiap  warga  negara  harus  mempunyai kesempatan sama untuk menyatakan hak politiknya.
3. Adanya  pembeberan  kebenaran  .  Disini  setiap  warga negara  harus  mempunyai  peluang  yang  sama  melakukan penilaian  yang logis dan mencapi hasil yang diinginkan.
4. Adanya  kontrol  terakhir  terhadap  agenda.  Disini masyarakat  juga  harus  mempunyai  kekuasaan  eksklusif untuk  menentukan  mana  yang  harus  dan  tidak  harus diputuskan  melalui  proses  yang  memenuhi  ketiga  hal diatas.
5. Pencakupan  atas semua  elemen masyarakat  yang meliputi semua  orang  dewasa    dalam  kaitan  dengan  penegakan hukum.
Sedangkan  menurut  Maududi,  beliau  sangat  meyakini bahwa  sistim  demokrasi  lebih  unggul  bila  dibanding  dengan sistim  politik  lainnya.  Keunggulan  ini  menurutnya  sekurang kurangnya dalam tiga hal :
1. Proses  demokrasi  lebih  mampu  meningkatkan  kebebasan yang  dimiliki  warga  negara  jika  debanding  dengan  sistim lainnya.Kebebasan ini menyangkut kebebasan menentukan nasib  sendiri  secara  inidividu  maupun  kelompok, kebebasan  dalam  tingkat  otonomi  moral,  dan  dukungan terhadap kebebasan-kebebasan lain.
2. Proses  demokrasi  dapat  meningkatkan  pengembangan masyarakat,  sekurang  –kurangnya  dalam  meningkatkan pengembangan kemampuan untuk melaksanakan
6 Robert  Dahl  beranggapan  tanpa  terpenuhinya  kelima    kreteria  ini, maka  rakyat  akan  sangat  kesulitan  untuk  mendapatkan  keagungan  dalam demokrasi.  Lihat  dalam  Robert  A.  Dahl, Dilema  Demokrasi  Pluralis ; Antara Otonomi dan Kontrol , Jakarta, Yayasan Obor, 1992, h. 167-168.
penentuan  nasib  sendiri,  otonomi  moral  dan  pertanggung jawaban terhadap pilihan yang dilakukan.
3. Proses  demokrasi  merupakan  cara  yang  paling  pasti, meskipun  bukan  yang  paling  sempurna,  yang  digunakan manusia  untuk  melindungi  dan  memajukan  kepentingan dan kebaikan yang sama-sama mereka miliki dengan orang lain.
Demokrasi juga sering dimengerti sebagai pengakuan sebagai kekuasaan  atau  kedaulatan  berada  ditangan  rakyat.  Disini demokrasi sebagaimana dimengerti Abraham Lincoln
mengandung maksud “Pemerintahan ditangan  rakyat, oleh  rakyat dan untuk rakyat”.. Dengan demikian, demokrasi memungkinkan tersalurnya  aspirasi  dan  partisipasi  masyarakat,  baik  langsung maupun  tidak  langsung,  dalam  ikut  membuat  keputusan  atau kebijakan.  Demokrasi  juga  berarti  mentolelir  adanya  perbedaan pendapat  atau  dalam  pengertian  tertentu  disebut  dengan  konflik. Konflik  yang  disebut  disini  tentunya  bukan  konflik  yang  dapat merusak sistim politik yang sedang berlangsung. 7
Sementara  David  E.  Apter 8 dalam  perbincangannya tentang demokrasi, menawarkan beberapa persyaratan yang mesti dipenuhi sebelum melangkah kejenjang demokrasi. Adapun Persyaratan tersebut antaranya :
1. Adanya  penghargaan  tentang  Privasi  individu  sebagai perwujudan  adanya  lahan  yang  terlindungi  dari  investasi politik. Dalam bahasa lainnya ada segmen individual yang harus netral dari sentuhan-sentuhan politik.
2. Masalah-masalah  kekuasaan  harus  diubah  menjadi masalah-masalah  keadilan  nyata  yang  dapat  dirasakan langsung  oleh  masyarakat,  dan  prosedur  politik  secara teratur terus  menerus meninjau kembali defenisi keadilan. Karena  dalam  format  demokrasi,  keadilan  lebih  utama ketimbang  kemakmuran.  Hal  ini  diperlukan  guna menemukan pola yang dikehendaki oleh rakyat.
7 Lihat Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, Jakarta : Grasindo,
1992, h. 228
8 Lihat dalam David E. Apter, The Politic of Modernization, (Ter),
Jakarta, Gramedia, 1987, h. 34.
3. Adanya sumber keaneka ragaman informasi secara umum. Bebas  untuk  melahirkan  keyakinan  bahwa  semua  bentuk paksaan  harus  dibatasi,  dilarang,  dan  semua  itu inkonstitusional.
4. Menyangkut  cara-cara  untuk  mempertahankan  keadilan, rasa  tanggung  jawab  ,  dan  realisme  praktis.  Ini  bisa dilakukan  melalui  penerjemahan  yang  terus  menerus  dari konflik  nilai  ke konflik  kepentingan, adanya kontrol  yang baik  atas  eksekutif,  adanya  oposisi  yang  sah  dan  bersifat formal  yang  dikuatkan  oleh  prinsip-prinsip  perwakilan, dan  adanya  suatu  defenisi  kedaulatan  umum  yang dicerminkan  dalam  hak  memilih  bagi  semua,  dan  pesta demokrasi yang berlangsung secara periodik. 9

## 2. Demokrasi dalam Islam ( Maududi ) a. Teori Kekhalifahan dan Hakikat Demokrasi dalam Islam
Kedaulatan  tertinggi  ada  ditangan  Tuhan 10 .  Dengan  tetap mengingat  prinsip  ini  jika  mengamati  posisi  orang-orang  posisi orang-orang  yang  diturunkan  untuk  menegakan  hukum  Tuhan  di bumi,  wajarlah  jika  kita  menyatakan  bahwa  mereka  harus dianggap sebagai wakil dari penguasa tertinggi.Islam dengan telah persis memberikan kedudukan ini kepada mereka. Oleh karenanya Al-Qur’an menyatakan :
“Allah  telah  menjanjikan  kepada  orang-orang  yang beriman    dan  mengerjakan  kebajikan  ,  bahwa  Dia  akan memberikan  kekhalifahan    kepada  mereka  dibelahan  bumi  ini, sebagaimana  Dia  telah  memberikan  kekhalifahan  kepada  umat sebelumnya”(QS 24:55)
Ayat  ini  menguraikan  secara  gamblang  teori  Islam mengenai  negara  .  Ada  dua  masalah  mendasar  yang  mencuat disini :
1. Masalah  pertama  adalah  Islam  menggunakan  istilah kekhalifahan,  bukan  kedaulatan.  Karena  menurut  Islam, kedaulatan  hanya  milik  Tuhan  saja,  siapapun  yang
9 Crew Hunt, The Theory and Practice of Communism , London, 1951, h. 6 10 Abul A,la Al-Maududi, Islamic Law and Constitution, Khurshid (ed,) Karachi, 1956, h. 214.
memegang  tampuk  kekuasaan  dan  siapapun  yang memerintah  sesuai  hukum  Tuhan  pastilah  merupakan khalifah  dan  penguasa  teringgi  dan  tidak  berwenang mengerahkan  kekuasaan  apapun  kecuali  kekuasaan- kekuasaan yang telah didelegasikan kepadanya.
2. Masalah  kedua  yang  dincuatkan  oleh  Al-Qur’an  adalah kekuasaan  untuk  memerintah    bumi  yang  telah  dijanjikan kepada  seluruh  masyarakat  mukmin.  Ayat  ini  tidak meyatakan orang atau sekelompok tertentu dari kalangannya  yang akan menduduki kedudukan ini. Dalam hal  ini  kita  dapat  menyimpulkan  semua  kaum  beriman merupakan  penjelmaan    dari  kekhalifahan.  Kekhalifahan yang  dianugrahkan  Allah  kepada  orang  yang  beriman  ini adalah  kekhalifahan  umum,  dan  bukan  kekhalifahan terbatas.  Tidak  ada  pengistimewaan  untuk  keluarga, kelompok atau ras tertentu. Setiap mukmin adalah khalifah sesuai dengan kemampuan individunya. Dengan demikian ia  secara  individual  bertanggung  jawab  kepada  Tuhan sebagaimana  sabda  Rosulullah  SAW  :  :Setiap  orang dikalangan kamu adalah pemimpin, dan setiap orang adan ditanyai mengenai kepemimpinannya”. 11
Dengan  demikian  khalifah  yang  satu  sama  sekali  tidak  lebih rendah  dengan  khalifah  lainnya.  Inilah  landasan  sejati  demokrasi dalam  Islam,  Dari  suatu  analisis  mengenai  konsep  kekhalifahan umum ini muncul hal-hal sebagai berikut :
1)  Suatu  masyarakat  yang  didalamnya  semua  orang merupakan  khalifah  Tuhan  dan  merupakan  peserta  yang  setara dalam kekhalifahan ini, tidak dapat membiarkan adanya pembagi- bagian  kelompok  yang  didasarkan  kepada  perbedaan  kelahiran dan  kedudukan  sosial.  Semua  menikmati  status  dan  kedudukan yang  sama    dalam  masyarakat  semacam  itu.  Kriteria  superioritas dalam  tatanan  sosial    ini  adalh  kemampuan  pribadi  sebagaimana sabda Rosulullah SAW :
“Tidak  ada  seorangpun  yang  lebih  mulia  kedudukannya dibandingkan  dengan  orang  lainnya  kecuali  dari  segi  kesalehan
11 Ibid , h. 247.
dan  ketaqwaannya.  Semua  orang  adalah  keturunan  Adam,  dan Adam diciptakan dari tanah”. 12
“Seorang  Arab  tidak  lebih  mulia  dibandingkan  dengan seorang  non  Arab,  dan  seorang  non  Arab  tidak  lebih  mulia dibandingkan  seorang  Arab;  Seorang  kulit  putih  juga  tidak  lebih mulia    dibandingkan  orang  kulit  hitam,  seorang  kulit  hitam  tidak lebih  mulia  dari  orang  kulit  putih,  kecuali  dalam  hal kesalehannya”
Setelah penaklukkan Makkah, saat seluruh Jazirah Arab di bawah  kekuasaan  negara  Islam,  Rosulullah  SAW  menyampaikan amanatnya kepada anggota sukunnya dan orang-orang  yang pada sebelum  Islam  menikmati  kedudukan  yang  mirip  dengan kedudukan kaum Barhmana di India, beliau bersabda :
“Wahai  kaum  Quraisy!  Allah  telah  mencabut  keangkuhan  kalian di  zaman  jahiliyah  dan  kebanggan  akan  nenek  moyang.  Hai manusia,  kalian  semua  adalah  keturunan  Adam  dan  Adam diciptakan  dari  tanah.  Jangan  ada  kebanggaan  apapun  tentang nenek moyang;  tidak ada kelebihan kemuliaan dari seorang Arab atau  non  Arab,  atau  dari  seorang  non  Arab  dibandingkan  Arab. Sesungguhnya  yang  mulia  diantara  kalian  di  mata  Allah  adalah orang yang paling taqwa”.
2)  Dalam  suatu  masyarakat  semacam  ini,  tidak  ada seorangpun  yang  akan  mengalami  ketidak  mampuan  hanya disebabkan  oleh  perbedaan  kelahiran,  status  sosial  atau  propesi yang  dengan  berbagai  cara  dapat  mengakibatkan  terhambatnya pertumbuhan lahiriyahnya atau merusak perkembangan kepribadiannya.  Setiap  orang  akan  menikmati  peluang  kemajuan yang sama.
Jalan  akan  dibiarkan  terbuka  baginya  untuk  menciptakan kemajuan  sebanyak  mungkin  sesuai  dengan  kemampuan bawaannya dan bakat-bakat pribadinya tanpa iri hati atas hak-hak orang  lain.  Dengan  demikian,  ruang  lingkup  yang  tak  terbatas bagi  pencapaian  prestasi  pribadi  selalu  menjadi  tonggak  suatu masyarakat  Islam.  Budak  dan  keturunan-keturunannya  ditunjuk sebagai  pejabat  militer  dan  gubernur,  dan  kaum  bangsawan  dari
12 Lihat Ali Ahmad Khan, Yeh Giriftarian , Mengapa Pemahaman- Pemahaman , Karachi, 1953, h. 117.
keluarga-keluarga  paling  terhormat  tidak  merasa  malu  untuk mengabdi kepada mereka.
3)  Dalam  masyarakat  semacam  ini,  tidak  ada  ruang  bagi kediktatoran  seorang  atau  kelompok  tertentu  atas  yang  lainnya, karena  setiap  orang  adalah  khalifah  Tuhan.  Tidak  ada  seorang atau  sekelompok  orang  pun  yang  diberi  hak  istimewa  untuk menjadi  penguasa  mutlak  dengan  merampas  hak-hak  asasi  orang kebanyakan. Kedudukan seseorang yang terpilih untuk
melaksanakan    urusan-urusan  kenegaraan    tidak  akan  melampaui ketentuan    ini  sehingga  setiap  muslim,  atau  tepatnya  khalifah Tuhan,  menyerahkan  kekhalifahannya  kepada  pejabat  itu  demi penyelenggaraan  pemerintahannya.  Disatu  pihak,  dia  akan bertanggung jawab kepada Allah SWT, dan dilain pihak dia juga akan  dimintai  tanggung  jawabnya  kepada  rekan-rekannya  yang telah  mendelegasikan  kekhalifahan  kepadanya.  Jadi  jika  tiba-tiba ia  mendaulat  diri  sebagai  penguasa  mutlak  yang  tidak bertanggung  jawab,  diktator,  maka  sebenarnya  ia  telah  berperan sebagai  seorang  pemeras  dari  pada  seorang  khalifah,  karena kediktatoran merupakan penolakan atas kekhalifahan umum. 13
Oleh  karenanya  sudah  dapat  dipastikan  bahwa  negara Islam merupakan negara yang menyeluruh dan melindungi setiap sektor  kehidupan,  tetapi  kemenyeluruhan  dan  keuniversalan    ini didasarkan  kepada  keuniversalan  hukum  Ilahi  yang  harus ditegakkan    dan  ditaati  oleh  semua  orang  dan  para  pemimpin Islam.  Tuntutan  tang  telah  diberikan  Tuhan  atas  setiap  sektor kehidupan    pastilah  akan  ditegakkan  seutuhnya.  Tetapi  seorang pemimpin  muslim  tidak  dapat  memisahkan  diri  dari  perintah- perintah  ini  serta  menganut  politik  semaunya  sendiri.Dia  tidak dapat  memaksa  orang  untuk  menjadikan  propesi  tertentu  sebagai panutan,  atau  tidak  menjadikan  propesi  tertentu  sebagai  panutan; mempelajari  atau  tidak  mempelajari  seni  (politik)  khusus; menggunakan  atau  tidak  menggunakan  suatu  ajaran  tertentu; memakai  atau  tidak  memakai  pakaian  tertentu;  mendidik  atau tidak  mendidik  anak  mereka    dengan  cara  tertentu.  Kekuasaan yang  telah  dimiliki  oleh  diktator  Rusia,  Jerman  dan  Italia  atau yang telah dilakukan oleh Ataturk di Turki, tidak dianugrahi Islam kepada  Amirnya.  Disamping  itu  masalah  penting  lainnya  adalah
13 Abul A,la Al-Maududi, Mutalba Nizam-e Islami , h. 8.
Ibrahim, Agama dan Demokrasi.....
dalam Islam  Individu bertanggung jawab langsung kepada Allah. Pertanggung  jawaban  pribadi  ini    sama  sekali  tidak  dapat didelegasikan kepada orang lain. Oleh karenanya seorang individu menikmati  kemerdekaan  penuh  untuk  memilih  jalan  mana  yang disukainya  dan  mengembangkan  semua  propesinya  kearah  yang sesuai dengan fitrahnya. Jika seorang pemimpin mempengaruhinya atau mengganggu pertumbuhan
kepribadiannya,  maka  dia  sendirilah  yang  akan  dihukum  Tuhan karena  tiraninya  ini.  Inilah  alasan-alasan  mengapa  tidak  ada  satu jejak  regimentasi  dalam  hukum  Rosulullah  dan  Khulafa  Al- Rasyidin.
4)  dalam  masyarakat  semacam  ini,  setiap  muslim  yang telah  mencapai  cukup  umur,  laki-laki  maupun  wanita,  diberi  hak untuk  mengemukakan  pendapatnya,  masing-masing  karena masing-masing  orang  dikalanangan  mereka  adalah  penjelmaan dari  kekhalifahan.  Tuhan  telah  membuat  kekhalifahan  ini bersyarat,  bukan  atas  norma  kekayaan  atau  kemampuan  tertentu, tetapi  hanya  atas  iman  dan  kesalehan.  Oleh  karenanya  semua muslim  memiliki  kebebasan  yang  sama  untuk  mengemukakan pendapatnya.

## b. Ekuilinrium antara Individualisme dan kolektifisme
Islam  disatu  pihak  berusaha  menciptakan  demokrasi superlatif  ini  dan  dilain  pihak  mengakhiri  individualisme  yang merongrong kesehatan dan jiwa politik. Hubungan antara individu dan  masyarakat  diatur  sedemikian  rupa  seghingga  kepribadian individu  tidak  merosot,  sebagaimana  yang  terjadi  didalam  sistim sosial  komunis  dan  fasis.  Individu  tidak  diperkenankan  untuk melampaui  batas  samapai  sebegitu  jauh  sehingga  menjadi berbahaya  bagi  masyarakat,  seperti  yang  terjadi  pada  demokrasi barat.  Dalam  Islam,  tujuan  kehidupan  individu  sama  dengan tujuan kehidupan kelompok yaitu melaksanakan dan menegakkan hukum  ilahi  serta  diperolehnya  ridho  Tuhan.  Lagi  pula  setelah melindungi  hak-hak  individu,  Islam  membebaninya  kewajiban- kewajiban  tertentu  pada  masyarakat.  Dengan  cara  ini  kebutuhan- kebutuhan  individu  dan  masayarakat  diselaraskan  dengan  begitu sempurna  sehingga  individu  memperoleh  peluang  yang  sepenuh- penuhnya untuk mengembangkan potensi-potensinya, dan dengan
demikian  memungkinkannya  untuk  mengembangkan  semua bakatnya dalam melayani masyarakat pada umumnya.
Inilah  secara  ringkas,  prinsip-prinsip  dasar  dan  gambaran penting dari teori politik Islam yang didengungkan oleh Abul A’la Maududi.

## Penutup
Dalam  pandangan  Maududi  Demokrasi  adalah  demokrasi yang berdasarkan Al-Qur’an dan Hadits. Ada beberapa pandangan beliau mengenai Demokrasi yang kesemuanya merupakan refleksi dari tafsiran Al-quran dan hadits. Demokrasi sebagaimana halnya gejala  modernisasi  dan  globalisasi,  merupakan  “produk  impor” yang kehadirannya sulit dielakkan. Hampir semua bangsa di dunia menerima  konsep  demokrasi  tak  terkecuali  Indonesia.  Namun demikian  kehadiran  demokrasi  tidak  selalu  berjalan  mulus  di setiap negara. Ada sebagian elemen bangsa yang menerima penuh antusias  dan  ada  sebagian  menolak  disertai  aneka  kecurigaan. Tidak  jarang  pergulatan  dalam  mengapresiasi  demokrasi menimbulkan  gesekan  bahkan  konflik  antar  elemen-elemen bangsa  itu  sendiri.  Salah  satu  penyebab  utamanya  adalah  karena demokrasi  harus  berhadapan  dengan  unsur-unsur  lokal,  baik  itu budaya maupun agama yang relatif telah mapan.

## Daftar Pustaka
Abul A’la Maududi, Sistim Politik Islam, Mizan Khasanah Ilmu- Ilmu Islam, Bandung, 1993.
Abul A,la Al-Maududi, Islamic Law and Constitution, Khurshid
(ed,) Karachi, 1956.
Ali  Ahmad  Khan,  Yeh  Giriftarian  , Mengapa  Pemahaman- Pemahaman , Karachi, 1953.
Crew  Hunt, The  Theory  and  Practice  of  Communism ,  London, 1951.
Ibrahim, Agama dan Demokrasi.....
Ma’mun Murod Al-Brebesy, Menyikap Pemikiran Politik Gus Dur dan Amin Rais , Raja Grafindo Persada, Jakarta,
1999.
M. Dawam Rahardjo, Demokratisasi dan Pembangunan , Jakarta, Cides, 1998.
Robert  A.  Dahl, Dilema  Demokrasi  Pluralis ; Antara  Otonomi dan Kontrol , Jakarta, Yayasan Obor, 1992.
Ramlan  Surbakti, Memahami  Ilmu  Politik ,  Grasindo,  Jakarta ,1992.
Ulf  Sundhaussen, Demokrasi  dan  Kelas  Menengah ,  Reflekse mengenai Pembangunan Politik, Prisma Nomor 2, 1992.
*Ibrahim,M.Ag.  Dosen  Tetap  Jurusan  Pengembangan Masyarakat Islam  Fakultas Dakwah IAIN Raden Intan Lampung.