## PROSPEK PENERAPAN SISTEM DISTRIK THE FIRST PAST THE POST DALAM PEMILIHAN UMUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DAN DAMPAKNYA TERHADAP KUALITAS DEMOKRASI INDONESIA
( PROSPECT FOR THE IMPLEMENTATION OF THE DISTRICT SYSTEM THE FIRST PAST THE POST IN THE GENERAL ELECTION OF THE DEWAN PERWAKILAN RAKYAT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND IMPACT ON THE QUALITY OF INDONESIAN DEMOCRACY )
Oleh: Ilham Fajar Septian dan Muldan Halim Pratama 1
Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran E-mail :  ilham16002@mail.unpad.ac.id,  muldan16001@mail.unpad.ac.id.

## ABSTRAK
Pemilihan umum (pemilu) adalah bagian yang sangat penting dalam kehidupan demokrasi. Dalam menjalankan pemilu tersebut, dibutuhkan sistem pemilu yang menunjang berjalannya demokrasi dan sesuai dengan karakteristik negara tersebut. Indonesia saat ini menerapkan sistem pemilu proporsional daftar PR terbuka. Sistem proporsional ini diberlakukan semenjak Indonesia merdeka yang telah diwariskan Belanda. Akan tetapi, dalam pelaksanaanya hingga saat ini, sistem ini dikritik karena berbagai alasan, utamanya dalam membangun relasi antara wakil dan konstituennya. Oleh karena hal tersebut, sejak reformasi, aspirasi-aspirasi untuk menerapkan sistem distrik the first past the post (FPTP) sudah digaungkan. Artikel ini bertujuan untuk membahas bagaimana prospek penerapan sistem tersebut di Indonesia dan dampaknya bagi kualitas demokrasi Indonesia jika diterapkan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, komparatif, dan deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan,  ditemukan kesimpulan bahwa sistem FPTP mempunyai prospek untuk diterapkan dalam Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia karena mampu menyelesaikan masalah-masalah perwakilan yang ada. Selain itu, dampak terhadap kualitas demokrasi Indonesia dari sistem ini adalah berdampak positif berupa meningkatkan relasi antara wakil dan konstituennya, tetapi juga bisa berdampak negatif berupa tidak terwakilinya suara-suara masyarakat dalam distrik yang memilih partai dengan sedikit basis dukungan dalam daerah tersebut.
Kata Kunci: Daftar PR, Pemilihan Umum, Sistem Distrik, Sistem Proporsional, The First Past The Post ( FPTP).
1 Penulis merupakan Mahasiswa Program Kekhususan Hukum Tata Negara pada Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran,  Bandung. Penulis dapat dihubungi melalui ilham16002@mail.unpad.ac.id  dan muldan16001@mail.unpad.ac.id.

## ABSTRACT
Election are a very important part of democratic life. Indonesia is currently implementing a proportional open list PR system in election. However, in its implementation to date, this system has been criticized for various reasons, mainly in building relations between representatives and their constituents. Because of this, the aspirations for implementing the first district the post (FPTP) system have been echoed. This article aims to discuss how the prospect of implementing the system in Indonesia and its impact on the quality of Indonesian democracy if implemented. The research used a normative juridical and a comparative approach method. Based on the results of the research, it was found the conclusion that the FPTP system had the prospect of being applied in the Election of the House of Representatives in Indonesia because it is able to resolve the problems of the existing representatives, that is the relationship between representatives and their constituents.
Keywords : District Systems, General Elections, List of PR, Proportional Systems, The First Past The Post (FPTP).

## A. Pendahuluan
Pemilihan umum (pemilu) adalah sesuatu yang dianggap paling esensial dalam suatu negara demokrasi. 2 Pendapat tersebut tidak terlepas dari kenyataan bahwa dalam negara demokrasi saat ini, tidak semua warga turun untuk menjalankan pemerintahan, melainkan diwakilkan oleh sebagian kecil orang yang akan menduduki jabatan di lembaga legislatif maupun eksekutif. Sebagian kecil orang tersebut dipilih melalui pemilu. Oleh karenanya, pemilu kemudian menjadi tolak ukur tingkat kepedulian warga terhadap
2 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi, Cetakan Pertama, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 474.
3 Ibid.
eksekutif—yang akan menjalankan pemerintahan yang bertugas untuk melindungi dan menyejahterakan warga ke depan—serta legislatif—yang akan mengawasi kinerja eksekutif dan membuat undang-undang hingga anggaran—dengan partisipasi mereka dalam pemilu tersebut. 3
Pemilu juga menjadi tolak ukur seberapa kuat legitimasi anggota-anggota legislatif dan eksekutif yang terpilih.
Pemilu, utamanya pemilu legislatif— karena kinerjanya adalah kinerja politik seperti membuat undang-undang, anggaran, pengawasan yang lebih sulit
diukur daripada kinerja eksekutif yang lebih nyata dampaknya terhadap masyarakat— tidak boleh sekedar menjadi event seremonial dan formal belaka. Pemilu harus menjadi momen yang secara substansial mampu merepresentasikan elemen- elemen yang ada dalam masyarakat serta dapat menjamin wakil-wakil rakyat yang ada dalam lembaga legislatif nantinya sanggup untuk menyampaikan dan menjalankan aspirasi konstituennya. Untuk mencapai hal itu, perlu dipikirkan secara matang sistem pemilu apakah yang paling cocok dan memungkinkan guna efektifitas terserapnya aspirasi warga masyarakat.
Ajakan untuk berpikir secara matang ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa sistem pemilu akan selalu berdampak kepada kehidupan atau sistem politik suatu negara. 4 Kehidupan atau sistem politik tersebut antara lain tentang pandangan mengenai seberapa representatif proporsi wakil-wakil rakyat yang ada dibandingkan dengan elemen-elemen masyarakat yang ada, kedekatan konstituen dengan pandangan mengenai seberapa
4 Andrew Reynolds, Ben Reilly, dan Andrew Ellis, Electoral System Design: The New International IDEA Handbook, (Swedia: International Institute for Democratic and Electoral Assistance, 2005), hlm. 1.
5 Ibid., hlm. 3.
6 Ibid., hlm. 6. 7 Ibid.
representatif proporsi wakil-wakil rakyat yang ada dibandingkan dengan elemen- elemen masyarakat yang ada, kedekatan konstituen dengan wakilnya, jalannya roda pemerintahan dan pengawasan terhadap pemerintah, sejauh apa minoritas dan perempuan dapat berpartisipasi, kekuatan partai politik, kekuatan oposisi, dan lain sebagainya. 5 Sistem pemilu pada dasarnya merupakan sistem yang akan mengonversi perolehan suara dalam suatu pemilu menjadi kursi di badan legislatif. Pilihan atas sistem pemilu, akan sangat mempengaruhi siapa yang terpilih dan partai mana yang meraih kekuasaan. 6 Yang menarik dari sistem pemilu adalah bahwa sistem-sistem yang saling berlainan bisa mengonversi perolehan suara yang sama menjadi perolehan kursi yang sangat berbeda secara dramatis. 7
Oleh karena dampaknya yang begitu besar, pilihan atas sistem pemilu sama pentingnya dengan pilihan terhadap para calon wakil rakyat itu sendiri. Sistem yang dipilih dapat saja membawa konsekuensi yang tidak terbayangkan sebelumnya atau
bahkan justru merusak kehidupan demokrasi di negara yang bersangkutan. Pertimbangan-pertimbangan jangka panjang harus dipikirkan agar segala konsekuensi dari pilihan atas sistem pemilu tersebut tidak merusak tatanan demokrasi, melainkan sanggup menciptakan kehidupan politik yang memuaskan banyak pihak, utamanya warga masyarakat yang diwakili.
Di Indonesia, saat ini, sistem pemilu yang digunakan dalam pemilu legislatif (DPR-RI) adalah sistem perwakilan berimbang atau sistem daftar representasi proporsional (daftar PR) 8 dengan mekanisme terbuka—sistem proporsional terbuka. 9 Sistem proporsional ini, walaupun sudah diterapkan sejak masa awal kemerdekaan Indonesia dan sejak pertama kali pemilu dilaksanakan (dengan berbagai macam varian dan berbagai mekanisme pendamping lainnya), 10 masih saja dianggap memiliki banyak kekurangan, utamanya berkaitan dengan kedekatan wakil dan konstituennya, sulitnya
8 Nathan Allen, “Electoral Systems in Context: Indonesia”, The Oxford Handbook of Electoral Systems , Oxford: Oxford University Press, 2018, hlm. 925.
9 Pasal 168 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
10 Miriam Budiardjo, Op.Cit. , hlm. 474.
11 Ibid., hlm. 469.
12 Kathleen E. Woodward, Violent Masses , Elites, and Democratization: The Indonesian Case , Columbus: Ohio State University, 2002, hlm. 222-223. Baca juga: Bagir Manan dan Moh. Fadli (editor), Membedah UUD 1945 , Malang: Universitas Brawijaya Press, 2012, hlm. 121.
penyederhanaan partai secara alami, menimbulkan paradigma bahwa membentuk partai politik adalah hal yang mudah, hingga berdampak kepada inefektivitas pemerintahan yang dilaksanakan oleh Presiden. 11
Permasalahan ini menimbulkan diskursus, utamanya dari parah ahli hukum tata negara, untuk mengubah sistem pemilu Indonesia dari sistem proposional menjadi sistem distrik. 12
Tulisan  ini pada dasarnya bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan besar, yaitu bagaimana prospek penerapan sistem distrik the first past the post (FPTP) di Indonesia? Lantas jika diterapkan, bagaimana dampaknya terhadap kualitas demokrasi Indonesia? Untuk menjawabnya, penulis melakukan studi teoretis tentang sistem distrik FPTP serta melakukan studi perbandingan dengan negara lain yang juga menerapkan sistem tersebut.

## B. Metode Penelitian
Penulis menggunakan metode
pendekatan yuridis normatif, yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah atau norma dalam hukum positif. Metode ini menekankan pada penggunaan data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier baik berupa peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, dan penelitian hukum.
Adapun jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian deskriptif analitis, yaitu jenis penelitian yang bekerja dengan cara mengumpulkan data, memaparkan fakta, serta analisis dari hasil penelitian yang bertujuan memperoleh gambaran guna mendukung argumentasi hukum secara sistematis dan terstruktur. Teknis analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan komparatif. Objek penelitian, dalam hal ini sistem pemilu distrik The First Past The Post dikomparasi dengan sistem pemilu yang tengah digunakan Indonesia pada saat ini.
C. Pembahasan
1. Prospek Penerapan Sistem Distrik FPTP dalam Pemilihan Umum DPR RI
Menurut Lijphart, perbedaan antara model demokrasi mayoritas dan
13 Arend Lijphart, Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries, Second Edition, (Amerika Serikat: Yale University Press, 2012), hlm. 130.
14 Ibid.
15 Ibid.
konsensus sudah sangat jelas. Tipikal dari sistem pemilihan umum demokrasi mayoritas adalah sistem pluralitas atau sistem mayoritas dengan distrik anggota tunggal; demokrasi konsensus biasanya menggunakan representasi proporsional (PR). 13 Metode pluralitas dan mayoritas distrik anggota tunggal adalah metode the winner-take-all —kandidat yang didukung oleh jumlah pemilih terbanyak, dan semua pemilih  lainnya tetap tidak terwakili—dan karenanya merupakan cerminan sempurna dari filosofi mayoritas. 14 Selain itu, partai yang memperoleh mayoritas nasional atau pluralitas suara akan cenderung terwakili dalam hal kursi parlemen. Sebaliknya, tujuan dasar dari representasi proporsional adalah untuk mewakili mayoritas dan minoritas dan, alih-alih overrepresentating atau underrepresentating partai, untuk menerjemahkan suara ke kursi secara proporsional. 15 Walaupun demikian, dalam pengelompokkan yang dilakukan oleh International IDEA, di dalam sistem distrik Block Vote (BV) dan Party Block
Vote (PBV), tidaklah berwakil tunggal, tetapi berwakil majemuk. 16 Pada dasarnya prinsipnya sama, pemenang dengan suara terbanyak lah yang mengambil semua dan yang kalah maka suaranya akan terbuang. Lebih lanjut, perbedaan lainnya adalah sistem distrik lebih terikat dengan kesatuan geografis sementara sistem proporsional tidak demikian dan menganggap semua suara (walaupun terdapat daerah-daerah pemilihan)  adalah satu cerminan secara nasional. 17 Sementara itu, untuk kelompok terakhir, yaitu sistem campuran, pada dasarnya menggabungkan sistem distrik dan sistem proporsional. Biasanya, pemilihan dilakukan dua kali atau dilakukan dengan dua surat suara berbeda untuk memilih satu wakil dengan sistem distrik dan satu wakil dengan sistem proporsional. Kelebihannya tentu dapat menggabungkan sisi positif dari kedua sistem yang ada sebelumnya, tetapi
16 Andrew Reynolds, Ben Reilly, and Andrew Ellis, Loc. Cit.., hlm. 35.
17 Miriam Budiardjo, Op. Cit., hlm. 462-463.
18 Andrew Reynolds, Ben Reilly, and Andrew Ellis, Op. Cit., hlm. 102.
19 Ibid., hlm. 35.
20 Thomas Carl Lundberg, “Electoral Systems In Context: United Kingdom”, The Oxford Handbook of Electoral Systems, Oxford: Oxford University Press, 2018, hlm. 627.
21 Adam Ziegfeld, “Electoral Systems In Context: India”, The Oxford Handbook of Electoral Systems ,  Oxford: Oxford University Press, 2018, hlm. 699.
memiliki kelemahan berupa tidak maksimalnya sisi positif dari setiap sub sistem karena tidak full diterapkan sebagai satu sistem. 18
FPTP adalah bentuk paling sederhana dari sistem pluralitas /mayoritas, menggunakan distrik tunggal dan pemilihan yang berpusat pada kandidat. Pemilih diberikan nama- nama kandidat dan suara yang dicalonkan dengan memilih satu, dan hanya satu, dari mereka. Kandidat yang menang hanyalah orang yang memenangkan suara terbanyak; secara teori ia dapat dipilih dengan dua suara, jika setiap kandidat lain hanya memperoleh satu suara. 19
Sampai saat ini, sistem FPTP murni ditemukan terutama di Inggris dan negara-negara yang secara historis dipengaruhi oleh Inggris. 20 Bersama dengan Inggris, kasus yang paling sering dianalisis adalah India 21 dan Amerika
Serikat. 22 FPTP juga digunakan oleh sejumlah negara Karibia; di Amerika Latin oleh Belize; di Asia oleh lima negara, Bangladesh, Burma, India, Malaysia dan Nepal; dan oleh banyak negara pulau kecil di Pasifik Selatan. Di Afrika 15 negara, kebanyakan bekas jajahan Inggris, menggunakan sistem FPTP. Secara total, dari 213 negara yang diteliti oleh International IDEA (termasuk negara transisi dan negara tanpa pemilihan langsung), 22 persen menggunakan sistem FPTP. 23
FPTP, seperti sistem pemilihan pluralitas / mayoritas lainnya, dipertahankan terutama dengan alasan kesederhanaan dan kecenderungannya untuk menghasilkan pemenang yang terikat dengan wilayah geografis yang ditentukan. Keuntungan yang paling sering dikutip adalah: 24
a. Menimbulkan sistem dwi partai atau parlemen yang diisi dengan dua partai yang menjadi pemegang kursi mayoritas.
b. Menimbulkan pemerintahan partai tunggal. Karena terdapat satu atau
22 Steven L. Taylor, “Electoral Systems In Context: United States”, The Oxford Handbook of Electoral Systems , Oxford: Oxford University Press, 2018, hlm. 721.
23 Ibid., hlm. 35-36.
24 Ibid., hlm. 36-37.
dua partai yang memiliki suara mayoritas sederhana, maka tidak perlu membentuk pemerintahan koalisi.
c. Menimbulkan oposisi yang koheren di legislatif.
d. Membuat partai-partai berusaha untuk mengakomodasi berbagai kepentingan, seperti di Malaysia, partai Barisan Nasional mengusung calon dari berbagai etnis.
e. Mengecualikan partai-partai ekstremis dari perwakilan di legislatif.
f. Memperkuat hubungan antara wakil dan konstituennya karena adanya ikatan secara geografis, yang utamanya bermanfaat bagi masyarakat agraris dan negara berkembang.
g. Memungkinkan pemilih untuk memilih di antara orang-orang daripada hanya di antara partai- partai. Pemilih dapat menilai kinerja masing-masing kandidat daripada hanya  harus menerima daftar kandidat yang diajukan oleh suatu
partai, sebagaimana dapat terjadi dalam beberapa sistem pemilihan Daftar PR.
h. Memberi kesempatan bagi kandidat independen populer untuk dipilih.
i. FPTP sistem yang sederhana mudah untuk dipahami baik bagi masyarakat yang memberikan suara atau pun bagi penyelenggara
Pemilu.
Terdapat juga beberapa kerugian yang dihasilkan oleh sistem ini. FPTP sering dikritik karena sejumlah alasan, yaitu: 25
a. Mengecualikan partai-partai kecil.
b. Sulit membuat minoritas dalam suatu distrik untuk bisa memenangkan kursi di distrik tersebut.
c. Lebih sulit membuat wanita masuk ke dalam parlemen daripada sistem lainnya. Hal ini tidak terlepas karena parpol akan mencalonkan orang yang dianggap “diterima umum” di suatu distrik dan utamanya di negara yang sangat patriarkis, akan sangat membuat perempuan sulit menang dalam sistem the winner take all.
25 Ibid., hlm. 37-43.
d. Mendorong terbentuknya partai berbasis etnis atau daerah.
e. Membesar-besarkan fenomena 'wilayah kekuasaan' di mana satu pihak memenangkan semua kursi di provinsi atau wilayah. Jika suatu partai memiliki dukungan kuat di bagian tertentu suatu negara, memenangkan sejumlah suara, itu akan memenangkan semua, atau hampir semua, kursi di badan legislatif untuk area itu. Keduanya mengecualikan minoritas di daerah itu dari perwakilan dan memperkuat persepsi bahwa politik adalah medan pertempuran yang ditentukan oleh siapa Anda dan di mana Anda tinggal dan bukan apa yang Anda yakini. Ini telah lama diajukan sebagai argumen menentang FPTP di Kanada.
f. Menyisakan sejumlah besar suara terbuang yang tidak mengarah ke pemilihan calon mana pun. Hal ini berbahaya karena akan menimbulkan persepsi dari minoritas bahwa tidak ada gunanya lagi mereka memilih karena suara mereka pun akan terbuang dan
tidak menghasilkan calon yang bisa merepresentasikan dirinya.
g. Dapat menyebabkan pemisahan suara. Ketika dua partai atau kandidat serupa bersaing di bawah FPTP, suara pendukung potensial mereka sering terbelah di antara mereka, sehingga memungkinkan partai atau kandidat yang kurang populer untuk memenangkan kursi. Papua Nugini memberikan contoh yang sangat jelas.
h. Mungkin tidak responsif terhadap perubahan dalam opini publik. Pola dukungan pemilihan yang terkonsentrasi secara geografis di suatu negara berarti bahwa satu pihak dapat mempertahankan kendali eksekutif eksklusif dalam menghadapi penurunan substansial dalam dukungan rakyat secara keseluruhan.
i. Sistem FPTP tergantung pada gambar batas pemilu. Semua batasan pemilu memiliki konsekuensi politik: tidak ada proses teknis untuk menghasilkan 'jawaban yang benar' tunggal secara independen dari pertimbangan politik atau lainnya. Batas batas
mungkin memerlukan waktu dan sumber daya yang substansial jika hasilnya akan diterima secara sah. Mungkin juga ada tekanan  untuk memanipulasi batas-batas dengan gerrymandering atau malapportionment . Ini khususnya terlihat dalam pemilihan Kenya tahun 1993 ketika perbedaan besar antara ukuran daerah pemilihan— yang terbesar memiliki 23 kali jumlah pemilih yang terkecil— berkontribusi pada partai Uni Nasional Afrika yang berkuasa yang memenangkan mayoritas besar dalam legislatif dengan hanya 30 persen suara rakyat.
Kelemahan sebagaimana dikemukakan di atas menjadi alasan penolakan terhadap sistem distrik FPTP. Lebih lanjut, beberapa ahli di Indonesia menjelaskan terdapat berbagai penolakan terhadap sistem ini di Indonesia dan di dunia.
Miriam Budiardjo memberikan contoh pelaksanaan pemilu dengan sistem distrik ini, yaitu pemilu 1992 di Inggris. Partai Konservatif Inggris di masa itu yang dipimpin oleh John Mayor hanya mendapatkan suara 41,9% dari jumlah
total suara nasional, tetapi saat akumulasi jumlah kursi, Partai Konservatif memperoleh 336 kursi atau 51,6% dari total jumlah 651 kursi di House of Common . Hal ini dikarenakan partai konservatif yang berhasil menang di banyak distrik yang berwakilkan tunggal pada setiap distriknya. Akibatnya, Partai Konservatif bisa membentuk kabinet tanpa koalisi. Sebaliknya, partai ketiga, Partai Liberal Demokrat, hanya memperoleh 20 kursi atau 3% dari total jumlah kursi yang ada padahal memperoleh 17,8% suara dari masyarakat secara nasional. Hal ini disebabkan Partai Liberal memperoleh dukungan di banyak distrik, tapi tidak cukup terkonsentrasi untuk menang dalam banyak distrik yang menghasilkan satu wakil tunggal dari setiap distriknya. Hal ini yang menyebabkan Partai Liberal Demokrat saat itu menuntut untuk menggantikan sistem distrik menjadi sistem proporsional karena sistem distrik dianggap tidak adil. 26
26 Miriam Budiardjo, Ibid., hlm. 465.
27 J. Kristiadi dalam “Kristiadi : Sistem Distrik Tak Cocok Untuk Indonesia”, www.antaranews.com/berita/54154/kristiadi-sistem-distrik-tak-cocok-untuk-indonesia , diakses (5 Desember 2018).
28 Hadar Nafis Gumay dalam “Pengamat: Sistem Distrik Tak Cocok untuk Indonesia”, m.merdeka.com/politik/pengamat-sistem-distrik-tak-cocok-untuk-indonesia-j0tn9qp.html, diakses (5 Desember 2018).
Sementara itu, pendapat lain yang menolak sistem ini dinyatakan oleh J. Kristiadi, Secretary of the Board of Directors of Centre for Strategic of International Studies (CSIS) Foundation. Menurutnya, sistem distrik tidak cocok dengan Indonesia karena keberagaman kelompok yang ada di Indonesia sehingga tidak bisa mempertimbangkan daerah semata. Menurutnya, di Indonesia, walaupun menggunakan sistem presidensil, sistem pemilu yang tepat tetaplah sistem proporsional dengan beberapa modifikasi, seperti dengan adanya electoral threshold . 27
Pernyataan senada juga disampaikan oleh Direktur Eksekutif Centre for Electoral Reform (CETRO) periode 1999-2003, Hadar Nafis Gumay, bahwa sistem distrik tidak sesuai dengan Indonesia karena Indonesia adalah bangsa yang plural. 28 Direktur Populi Center, Nico Harjanto, pun sependapat bahwa sistem distrik tidak akan sesuai dengan pemilu legislatif di Indonesia
karena Indonesia sangat plural dan banyaknya partai yang ada Indonesia, utamanya partai yang biasanya mendapatkan suara kecil di Pemilu, akan sangat sulit bersaing untuk masuk ke dalam parlemen. Menurutnya, Indonesia juga sangat sulit untuk dibandingkan dengan Amerika Serikat walaupun kedua negara merupakan negara dengan masyarakat yang begitu plural. Nico menjelaskan bahwa Amerika Serikat adalah negara federal yang terdiri dari negara-negara bagian dan bukan negara kepulauan. Dalam satu negara bagian, sampai unit daerah terkecil seperti distrik relatif bisa dipastikan pilihan politiknya. Ini berbeda dengan Indonesia yang negara bhineka dengan sistem kesatuan. 29 Atas dasar penolakan-penolakan tersebut, hingga kini sistem distrik FPTP belum pernah diterapkan di Indonesia.
Kondisi  Indonesia yang heterogen, terdiri dari banyak ras, etnis, suku bangsa, dan agama yang terpisah di berbagai pulau menimbulkan paradigma
29 Nico Harjanto dalam Maharddhika, “Nico Harjanto: Sistem Mayoritarian Pemilu Legislatif Tak Cocok untuk Indonesia”, rumahpemilu.org/nico-harjanto-sistem-mayoritarian-pemilu-legislatif-tak-cocok-untuk- indonesia/, diakses (5 Desember 2018).
30 Ulla Fionna dan Dirk Tomsa, “Parties and Factions in Indonesia: The Effects of Historical Legacies and Institutional Engineering”, The ISEAS Working Papers, ISEAS - Yusof Ishak Institute, Issue: 2017, No. 1, hlm.
2.
bahwa sistem pemilu yang dipilih haruslah sistem yang representatif. Sebuah sistem yang mencerminkan keseluruhan kepentingan bangsa, bukan hanya golongan mayoritas belaka. Namun, paradigma tersebut menarik diuji dengan fakta bahwa dalam konteks politik, perbedaan tersebut tidak memunculkan partai dengan platform yang beragam. Partai di Indonesia justru merupakan partai-partai homogen yang tidak mempunyai platform ideologi atau kepentingan tersendiri yang kemudian menjadi antitesis dari heterogenitas masyarakatnya sendiri.
Dalam tulisannya mengenai partai politik di Indonesia, Ulla Fionna and Dirk Tomsa menyatakan bahwa partai-partai politik merupakan blok bangunan penting dalam sistem politik Indonesia. 30
Dibandingkan dengan negara-negara tetangganya seperti Thailand atau Filipina, partai-partai Indonesia tidak
hanya dilembagakan lebih baik 31 , tetapi juga lebih efektif dalam memenuhi fungsi-fungsi utama seperti rekrutmen politik, artikulasi minat atau mobilisasi dan partisipasi politik. 32 Secara organisasi, sebagian besar pihak Indonesia telah mengembangkan infrastruktur kelembagaan komprehensif yang terdiri dari kantor cabang di seluruh kepulauan. Namun demikian, partai masih menderita banyak kelemahan, antara lain kedangkalan program, korupsi yang meluas, elitisme dan kurangnya keterlibatan yang berarti dengan warga negara biasa. Banyak partai sangat berpusat pada pemimpin di atas, tetapi sebagian besar clientelistic di akar rumput. 33 Secara keseluruhan, dinamika internal partai-partai Indonesia cenderung didorong terutama oleh perlindungan kursi dan kekuasaan daripada debat ideologis atau program. 34
31 Andreas Ufen, “Political party and party system institutionalization in Southeast Asia: Lessons for democratic consolidation in Indonesia, the Philippines and Thailand”, Pacific Review , Volume. 21 (3), 2008, hlm. 327-350, dalam Ulla Fionna dan Dirk Tomsa, ibid.
32 Marcus Mietzner, Money, Power and Ideology: Political Parties in Post-Authoritarian Indonesia, Singapore: NUS Press , 2013, dalam Ulla Fionna dan Dirk Tomsa, ibid.
33 Dirk Tomsa, ‘What type of party? Southeast Asian parties between clientelism and  electoralism’ In Dirk Tomsa and Andreas Ufen (eds), Party Politics in Southeast Asia: Clientelism and Electoral Competition in Indonesia, Thailand and the Philippines , 2013, hlm. 20-39. London and New York: Routledge dalam Ulla Fionna dan Dirk Tomsa, ibid.
34 Ibid.
Mengutip dari Edward Aspinall, Burhanuddin Muhtadi, Diego Fossati, dan Eve Warburton dalam tulisannya berjudul “ Mapping the Indonesian Political Spectrum ”, sebagian besar ahli telah mencapai kesimpulan dengan melihat bagaimana partai-partai di Indonesia berperilaku dan berinteraksi satu  sama lain. Ahli sering mengatakan bahwa bahkan perpecahan ideologis antara partai-partai Islam dan non-Islam tidak terkait dengan perbedaan programatik dalam bidang-bidang utama seperti kebijakan fiskal dan sosial. Ilmuwan politik seperti Dan Slater dan Kuskridho Ambardi berpendapat bahwa politik Indonesia didominasi oleh "kartel" partai yang ditandai oleh keinginan bersama untuk berbagi jatah jabatan, bukan oleh perbedaan ideologis atau kebijakan. Akibatnya, partai-partai bersedia untuk membentuk "koalisi pelangi" yang sangat luas dan mempunyai ideologi berbeda yang
terdiri dari partai-partai Islam dan non- Islam. 35
Menurut keempat peneliti tadi, pijakan ideologis partai-partai Indonesia dalam pelbagai dimensinya sulit diukur secara akurat. 36 Sehingga, pada akhirnya dapat disimpulkan, bahwa partai-partai di Indonesia saat ini memiliki basis ideologi yang seragam, yaitu nasionalisme dan Islam, bahkan terkadang satu partai menyatakan diri sebagai partai yang menyatukan kedua ideologi tersebut.  Hal ini menunjukan bahwa partai-partai Indonesia memiliki homogenitas ideologi yang sangat tinggi yang menyebabkan homogenitas juga di dalam DPR.
Terlihat bahwa sebenarnya tidak terjadi perbedaan yang terlalu ekstrim mengenai ideologi, ras, etnis, agama, dll yang dibawa oleh wakil-wakil rakyat di DPR. Hal itu juga berdampak kepada pemilih saat ini yang memang hanya terbagi ke dalam dua kelompok, yaitu nasionalis atau islamis. Oleh karenanya,
35 Edward Aspinall, Burhanuddin Muhtadi, Diego Fossati, dan Eve Warburton, “Mapping the Indonesian political spectrum”, 2018, www.newmandala.org/mapping-indonesian-political-spectrum/ , diakses (31 Desember 2018). Artikel ini juga diterjemahkan oleh Tirto dalam artikel berjudul “Corak Ideologi Partai-Partai di Indonesia”, tirto.id/corak-ideologi-partai-partai-di-indonesia-cJKc , diakses (31 Desember 2018).
36 Ibid.
37 Ferdinand Waskita, “Survei: Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap DPR Rendah” wartakota.tribunnews.com/2014/01/05/survei-tingkat-kepercayaan-masyarakat-terhadap-dpr-endah , diakses (31 Desember 2018)
sistem pemilu yang merepresentasikan banyak etnis, ras, suku bangsa, ideologi tidak dapat menjadi alasan tunggal menolak sistem distrik pada pemilu di Indonesia
Masalah perwakilan lainnya adalah ketidakpercayaan yang sangat tinggi dari rakyat terhadap wakilnya di DPR. Hal ini bisa dilihat dari berbagai survey yang dibuat oleh lembaga-lembaga survey yang ada, seperti LSI, Charta Politica, Cirus, dan lembaga survey lainnya. Menurut survei Cirus, 53,6% masyarakat menilai anggota DPR tidak memperjuangkan anggaran untuk kepentingan rakyat, 51,9% menilai anggota DPR belum melakukan pengawasan  terhadap  pemerintah dengan baik, 47,9%  menilai anggota DPR tidak membuat UU yang bermanfaat untuk kepentingan rakyat, dan 60,1% menilai anggota DPR tidak memperjuangkan aspirasi rakyat. 37 Hasil ini tentu berkaitan dengan tidak dekatnya wakil rakyat dengan
konstituen, yang boleh jadi disebabkan oleh sistem pemilu daftar PR karena memang tidak membuat wakil rakyat di DPR terikat dengan rakyat di dapil yang memilhnya melainkan justru hanya terikat kepada partai politik yang mengusungnya, sama seperti di negara- negara yang menganut sistem Daftar PR lainnya, seperti dalam kasus Israel, Namibia, dan Afrika Selatan sebagaiman dinyatakan oleh International IDEA, yang akhirnya menyebabkan para anggota parlemen lebih terikat dengan partainya. 38
Permasalahan lain adalah representasi perempuan yang rendah. Walaupun dinyatakan sebelumnya oleh International IDEA bahwa di negara- negara dengan sistem daftar PR memiliki kemungkinan yang lebih tinggi untuk membuat perempuan masuk ke dalam parlemen (hingga mencapai rata-rata 27,6%), di Indonesia angka tersebut belum tercapai walau sudah ada kebijakan untuk memasukan 30% perempuan ke dalam daftar bakal calon
38 Andrew Reynolds, Ben Reilly, and Andrew Ellis, Op. Cit., hlm. 71. Baca juga halaman 62.
39 Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
40 Inter-Parliament Union, “Women in Parliaments: World Classification”, 2018, archive.ipu.org /wmne/classif.htm , diakses (31 Desember 2018).
41 Ibid. 42 Ibid.
bagi partai yang akan mengikuti pemilu legislatif 39 , tetapi perwakilan perempuan di DPR masih tertahan di angka 19,8% (berdasarkan data Inter- Parliamentary Union atau IPU). 40 Hal ini jauh tertinggal, di negara-negara Asia Tenggara, dari negara-negara yang menganut sistem campuran, seperti Filipina (tertinggi di Asia Tenggara dengan keterwakilan perempuan di house of representative sebesar 29,5%); sistem distrik, seperti Laos (27,5%), Vietnam (26,7%), dan Singapura (23,8%). 41 Negara dengan sistem proporsional yang memiliki representasi perempuan lebih tinggi hanyalah Kamboja (20,3%). 42 Bahkan, data dari IPU tersebut menunjukan, walaupun negara peringkat tertinggi representasi perempuan di parlemen adalah negara yang menggunakan sistem Daftar PR (Rwanda dengan 61,3% kursi), tetapi negara yang paling parah representasi perempuannya adalah Bosnia Herzegovina yang juga menganut sistem Daftar PR (dengan 0% kursi). Hal ini
menunjukan bahwa daftar PR belum tentu sanggup memastikan representasi perempuan lebih banyak daripada sistem distrik, baik sistem distrik FPTP, TRS, AV, BV, atau PBV.
Selanjutnya, untuk mengetahui prospek apakah sistem  distrik FPTP dapat diterapkan dalam Pemilu untuk memilih anggota-anggota DPR di Indonesia, maka haruslah melihat kepada alasan-alasan penolakan yang masuk akal serta hal-hal yang sering kali dianggap ganjil atau tak lazim. Kekhawatiran Sebagaimana telah dikemukakan di atas, penolakan terhadap sistem distrik disebabkan oleh kerugian atau kelemahan-kelemahan yang ditimbulkannya, seperti banyaknya suara yang terbuang atau dengan kata lain tidak proporsional, menegasikan minoritas dan perempuan, menyulitkan partai-partai kecil untuk masuk ke parlemen, hingga sulitnya menentukan batas distrik-distrik pemilihan.
Hal-hal di atas ada yang dapat dibantah, ada pula yang memang pasti melekat kepada sistem tersebut. Seperti suara yang sangat mungkin banyak
43 Pasal 414 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
44 Andrew Reynolds, Ben Reilly, and Andrew Ellis, Op.Cit.., hlm. 30.
terbuang karena the winner takes all , hal itu tentu akan terjadi karena jika terjadi perbedaan suara antarwarga dalam satu distrik, suara-suara yang diberikan kepada calon yang kalah sudah pasti akan terbuang. Akan tetapi, perlu dipahami pula bahwa dalam konteks Indonesia yang menginginkan penyederhanaan partai sehingga menggunakan parliamentary threshold (saat ini dalam UU Pemilu yang baru 4%) 43 , tentu akan banyak juga suara yang terbuang dari partai-partai yang tidak tembus 4% suara. Belum lagi jika ke depan, partai-partai yang menguasai parlemen semakin meninggikan ambang batas tersebut, seperti di Turki, maka sistem daftar PR yang tujuannya untuk menciptakan proporsionalitas yang seproporsional mungkin pasti tidak tercapai tujuannya (Turki menghasilkan 46% suara terbuang dengan ambang batas untuk memasuki parlemen yaitu 10% suara). 44 Oleh karena itu, dengan adanya ambang batas parlemen yang dibuat oleh DPR sekarang pun, akan tetap menyebabkan terbuangnya suara. Dengan kata lain, alasan terbuangnya
suara tidak lagi dapat dipertahankan untuk menolak sistem distrik.
Mengenai representasi perempuan, negara-negara yang menerapkan sistem distrik FPTP pun, sekali pun negara tersebut adalah demokrasi baru atau yang belum sepenuhnya demokratis sekalipun, seperti Ethiopia, Uganda, dan Nepal, nyatanya berhasil menempatkan perempuan di dalam parlemen hingga 20% lebih kursi. Justru Indonesia yang saat ini menerapkan sistem Daftar PR yang sejak merdeka tidak pernah berhasil mencapai angka 20% untuk representasi perempuan.
Berkaitan dengan representasi minoritas, sebagaimana telah dijabarkan di atas, sekalipun Indonesia merupakan bangsa yang heterogen namun dalam hal politik hanya terbelah menjadi dua kelompok, yaitu nasionalis dan Islam. Partai-partai politik di Indonesia saat ini tidak sama sekali ada yang membawa platform - platform kedaerahan, etnis, ras, ideologi liberal, komunis, sosialis, dan berbagai platform lainnya yang membedakan partai yang satu dengan yang lainnya. Dalam konteks minoritas dalam hal SARA, tidak ada minoritas seperti ras, etnis, agama, kepercayaan,
atau suku bangsa yang ingin memastikan dirinya berdiri sendiri di parlemen tanpa diwakilkan ideologi lain. Hal ini berbeda dengan di negara lain seperti di Malaysia misalnya yang terdapat partai-partai berbasiskan daerah (Koalisi Sabah, Koalisi Serawak), berbasiskan etnis (Melayu, Cina, India), dll. Masyarakat Indonesia hanya terfokus untuk mempertahankan persepsi nasionalisnya, jika tidak seperti itu, pihak lainnya memilih mempertahankan identitas keislamannya. Bahkan, di Indonesia, kedua hal tersebut digabungkan dalam platform beberapa partai politik. Hal inilah yang menunjukan isu-isu berkaitan dengan representasi minoritas tidak sama sekali relevan dengan konteks perpolitikan dan perwakilan di Indonesia. Justru dengan sistem distrik FPTP, partai-  partai yang memiliki platform sama akan terdorong untuk bersatu. Dengan sistem yang ada saat ini budaya politik menciptakan partai baru dengan platform yang sama justru dilestarikan,
Terakhir, yang paling sulit, adalah penolakan yang didasarkan pada masalah tradisi, historis, ketakutan akan perubahan, atau hal-hal yang
mempertahankan status quo. Berdasarkan data dari International IDEA, sistem pemilu yang dipakai suatu negara memang sangat terkait dengan tradisi negara tersebut semenjak lama atau semenjak negara tersebut dijajah hingga akhirnya merdeka dan kemudian mewarisi sistem tersebut. Seperti misalnya tradisi hukum Anglo-Saxon dan juga Eropa Continental, hal tersebut sangat sulit diganti di masing-masing negara karena dianggap telah melekat sejak lama dan telah mengakar di dalam masyarakat negara bersangkutan. 45 Hal ini belum lagi ditambah dengan data bahwa tidak ada satu pun negara yang sejak awal menggunakan sistem proporsional mengganti sistemnya menjadi sistem distrik, utamanya sistem distrik FPTP. Mayoritas penggantian hanyalah berganti dari sistem proporsional ke campuran atau sistem distrik ke campuran, itu pun jumlahnya sangat sedikit. 46 Menurut beberapa ahli, ada beberapa alasan mengapa Indonesia
45 Andrew Reynolds, Ben Reilly, and Andrew Ellis, Op.Cit.., hlm. 1.
46 Ibid., hlm. 24.
47 Harold Crouch, Political Reform in Indonesia after Soeharto , Singapore: ISEAS, 2010, hlm. 46.
48 Dwight Y.  King, Half-Hearted Reform: Electoral Institutions and the Struggle for Democracy in Indonesia , Westport: Praeger, 2003, hlm. 27.
49 Nathan Allen, Op. Cit.., hlm. 926. 50 Ibid. 51 Ibid.
memilih  sistem daftar PR sejak pemilu 1955, yaitu: pengalaman kolonial; 47 kedalaman belahan sosiokultural yang ada pada tahun 1955; 48 dan ketidakpastian dukungan publik. 49 Pada tahun 1955, kecenderungan para elit saat itu adalah memilih sistem pemilu pemilu yang relatif “permisif”, di mana fitur mekanis dari sistem pemilu — dan efek psikologis yang menyertainya — tidak banyak menghalangi masuknya partai-partai ke dalam legislatif. 50
Keadaan menjelang pemilihan umum pada tahun 1955, 1971, dan 1999, logika strategis adopsi sistem daftar PR serupa pada periode waktu yang berbeda: ia memuaskan beragam kepentingan terorganisir yang dukungannya dianggap penting untuk stabilitas rezim baru. Ketidakpastian mengenai tingkat dukungan publik membantu menjadikan sistem proporsional yang “permisif” sebagai alternatif yang paling tidak berisiko. 51
Feith mencatat bahwa adopsi awal sistem PR pada 1955 terjadi tanpa oposisi yang serius. 52 King melihat bahwa terdapat konfigurasi terpecah dari kekuatan masyarakat pada 1955, menggambarkan  PR sebagai "bisa dibilang satu-satunya pilihan politik". 53
Bukan hanya karena pembentuk undang-undang pemilu ingin membawa beragam kelompok sosial ke dalam sistem; peraturan itu sendiri dibentuk oleh badan legislatif yang terfragmentasi dan ditunjuk sehingga menjadi berbahaya jika sistem yang dipilih saat itu adalah sistem yang tidak mengakomodasi banyak pihak. 54 Kabinet membutuhkan kepercayaan parlemen dan parlemen berisi banyak partai kecil dengan pengaruh besar yang peduli tentang nasib politik mereka. 55 PR, dengan janjinya akan perwakilan luas, adalah pilihan teraman bagi partai-partai yang membentuk undang-undang pemilu. 56

## Penggantian sistem semacam ini
perlu diawali oleh momen-momen
52 Herbert Feith, The Indonesian elections of 1955 , Ithaca: Cornell University Press, 1957, hlm. 3.
53 Dwight Y. King, Op. Cit., hlm. 27.
54 Nathan Allen, Op. Cit., hlm. 927.
55 Herbert Feith, “Toward Elections in Indonesia.” Pacific Affairs, Volume 27, 1954, hlm. 246.
56 Nathan Allen, Loc. Cit.
57 Ibid., hlm. 100.
tertentu yang menimbulkan keinginan dari banyak orang untuk mengganti sesuatu hal tersebut, seperti kasus di Selandia Baru, yang mengganti sistem pemilunya dari FPTP ke MMP karena kekalahan Partai Nasional dari Partai Buruh dalam suara nasional tidak menyebabkan Partai Buruh menang dalam hal kursi parlemen pada 1978 dan 1981 sehingga memunculkan gerakan pembaharuan sistem pemilu. Bahkan, Partai Nasional tetap menguasai mayoritas absolut kursi di House of Representatives . 57
Pendek kata, melihat kepada permasalahan perwakilan Indonesia sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, maka pemilu dengan sistem distrik FPTP sebetulnya memiliki peluang untuk diterapkan di Indonesia .
Hanya saja, peluang tersebut mensyaratkan adanya momentum khusus yang membuat masyarakat memulai gerakan penggantian sistem pemilu menjadi sistem distrik FPTP.

## 2. Dampak Sistem Distrik FPTP terhadap Kualitas Demokrasi Indonesia
Berangkat dari pentingnya makna representasi dalam demokrasi perwakilan yang saat ini diterapkan di hampir seluruh negara di dunia 58 ,termasuk Indonesia, maka kualitas demokrasi harus dimaknai bukan hanya sebagai formalitas belaka (seperti keterwakilan perempuan, minoritas, dan kaum-kaum lemah di parlemen), namun harus sampai pada bagaimana demokrasi substansial menjadi tercapai, yaitu kuatnya ikatan para wakil dengan konstituennya.
Melihat dampak diterapkannya sistem FPTP di dunia yang mayoritas memicu kedekatan wakil dan konstituen, sehingga aspirasi dan platform yang sama-sama diusung keduanya bisa diperjuangkan Bersama maka hal inilah justru yang menunjukkan bahwa demokrasi itu benar-benar berjalan. Contohnya, di negara-negara yang diteliti oleh International IDEA, karena
58 C. J. Friedrich, Constitutional Government and Democracy: Theory and Practice in Europe and America , (Massachusaetts: Blasdell Publishing Company, 1968 ., hlm. 278.
59 Andrew Reynolds, Ben Reilly, and Andrew Ellis, Op. Cit., hlm. 36.
60 Thomas Zittel, “Electoral Systems in Context: Germany”, The Oxford Handbook of Electoral Systems. Oxford: Oxford University Press, 2018, hlm. 798.
61 Bawn, Kathleen. “Voter Responses to Electoral Complexity: Ticket Splitting, Rational Voters and Representation in the Federal Republic of Germany.” British Journal of Political Science 28, no. 3, 1999, hlm. 490.
para anggota-anggota          parlemen dipilih oleh distrik-distrik kecil dan terikat dengan distrik yang memilihnya tersebut, maka para Member of Parliament tersebut memiliki kedekatan dan rasa tanggung jawab terhadap konstituennya. 59 Penelitian lain juga memperlihatkan bahwa di Jerman, dengan pengisian setengah kursi di Bundestag-nya menggunakan sistem distrik FPTP, warga menjadi dapat mengenal dan mengingat calon yang mereka pilih dan telah duduk di kursi legislatif dengan lebih baik 60 sehingga mengakibatkan para wakil rakyat tersebut pun sangat bertanggung jawab kepada para warga sebagai konstituennya. 61
Dalam konteks representasi perempuan, negara-negara dengan sistem distrik FPTP memiliki jumlah perwakilan perempuan yang beragam. Berdasarkan data dari Inter- Parliamentary Union, negara FPTP dengan jumlah perwakilan perempuan
terbanyak adalah Grenada (46,7%), disusul Ethiopia (38,8%), Uganda (34,8%) kemudian Nepal (32,7%), Inggris (32,2%), Trinidad dan Tobago (31%), Sudan (30,5%), Kanada (27%), Dominika (25%), Kenya (21,8%), Bangladesh (20,3%), Barbados (20%), Amerika Serikat (19,6%), dan negara lainnya di bawah 19%. 62 Artinya, pada beberapa negara yang menerapkan sistem FPTP, jumlah perwakilan perempuannya ebih tinggi dari Indonesia, di mana perwakilan perempuan di DPR masih tertahan di angka 19,8%. 63
Lalu, untuk masalah pluralitas dan jumlah partai di parlemen, berdasarkan penelitian-penelitian yang ada, negara yang kini berhasil menciptakan sistem dwipartai (dua partai di parlemen) dengan menggunakan sistem distrik FPTP ini hanyalah Amerika Serikat (dengan Partai Republik dan Demokrat) 64 . Sementara itu, hal tersebut tidak terjadi di negara lainnya walaupun berhasil menciptakan rata-
62 Inter-Parliament Union, Op. Cit.
63 Ibid.
64 “Leadership”, www.house.gov/leadership , diakses (31 Desember 2018).
65 Andrew Reynolds, Ben Reilly, and Andrew Ellis, Loc. Cit.., hlm. 7.
66 Parliament of India Lok Sabha, loksabha.nic.in/membes/partywisestatisticallist.aspx , diakses (31 Desember 2018)
67 Ibid.
rata dua partai dengan perolehan kursi terbesar dan jauh meninggalkan kursi partai-partai lainnya. 65
Misalnya, kita bisa melihat kasus di India. Di India sejak awal terbentuknya Lok Sabha, selalu diisi oleh 20 hingga 40 lebih partai. 66 Partai yang menguasai Lok Sabha sejak daftar kursi pertama di Lok Sabha tahun 1952 adalah sebagai berikut: 67
- Lok Sabha Periode 1: Congress (398 kursi), Independent (36 kursi), 29 partai lainnya di bawah 30 kursi.
- Lok Sabha Periode 2: Congress (406 kursi), Communist Party (29 kursi), Independent (25 kursi), 20 partai lainnya di bawah 20 kursi.
- Lok Sabha Periode 3: Congress (394 kursi), Communist Pary (30 kursi), Swatantra Party (25 kursi), Independent (20 kursi), 24 partai lainnya di bawah 20 kursi.
- Lok Sabha Periode 4: Congress (303 kursi), Swatantra Party (45 kursi), Independent (35 kursi), Jan Sangh
(32 kursi), 29 partai lainnya di bawah 30 kursi.
- Lok Sabha Periode 5: Congress (372 kursi), 31 partai lainnya di bawah 30 kursi.
- Lok Sabha Periode 6: Janata Party (302 kursi), Congress (164 kursi), 15 partai lainnya di bawah 30 kursi.
- Lok Sabha Periode 7: Congress (377 kursi), Janata (43 kursi), Communist Party of India (39 kursi), 19 partai lainnya memperoleh di bawah 20 kursi.
- Lok Sabha Periode 8: Congress (426 kursi), Telugu Desam Party (30 kursi), 18 partai lainnya di bawah 30 kursi
- Lok Sabha Periode 9: Congress (195 kursi), Janata Dal (142 kursi), Bharatiya Janata Party (89 kursi), Communist Party of India (34 kursi),
22 partai lainnya di bawah 20 kursi.
- Lok Sabha Periode 10: Congress (252 kursi), Bharatiya Janata Party
(121 kursi), Janata Dal (63 kursi), Communist Party of India (36 kursi), 25 partai lainnya di bawah 20 kursi.
- Lok Sabha Periode 11: Bharatiya
Janata Party (163 kursi), Indian National Congress (140 kursi),
Communist Party of India (32 kursi), Janata Dal (30 kursi), 28 partai lainnya di bawah 30 kursi.
- Lok Sabha Periode 12: Bharatiya Janata Party (183 kursi), Indian National Congress (142 kursi), Communist Party of India (32 kursi),
39 partai lainnya di bawah 30 kursi.
- Lok Sabha Periode 13: Bharatiya Janata Party (189 kursi), Indian
National Congress (118 kursi),
Communist Party of India (35 kursi),
Telugu Desam Party (30 kursi), 38 partai lainnya di bawah 30 kursi.
- Lok Sabha Periode 14: Indian National Congress (159 kursi), Bharatiya Janata Party (144 kursi),
Communist Party of India (44 kursi),
Samajwadi Party (40 kursi), 35 partai lainnya di bawah 30 kursi.
- Lok Sabha Periode 15: Indian National Congress (211 kursi), Bharatiya Janata Party (119 kursi),
Samajwadi (23 kursi), All India Trinamool Congress (21 kursi), 35 partai lainnya di bawah 20 kursi.
- Lok Sabha Periode 16: Bharatiya Janata Party (286 kursi), Indian National Congress (45 kursi), All India Anna Dravida Munnetra
Kazagham (37 kursi), All India Trinamool Congress (34 kursi), 32 partai lainnya di bawah 20 kursi. Dari tersebut dapat disimpulkan, di India, walaupun sistem distrik FPTP dipakai, tetapi sistem multipartai tetap ada, walaupun mayoritas kursi parlemen (50% lebih) dikuasai oleh satu hingga dua partai sejak 1952.
Lalu, negara FPTP lainnya, Inggris, yang merupakan negara yang pertama kali menerapkan sistem ini pun tidak berhasil menjadi dwipartai di dalam parlemennya, tapi berhasil membuat dua partai menjadi mayoritas. Saat ini, House of Commons Inggris diisi oleh 9 partai dengan komposisi: Conservative (317 kursi), Labour (257 kursi), Scottish National Party (35 kursi), Liberal Democrat (11 kursi), Democratic Unionist Party (10 kursi), Independent (7 kursi), Sinn Fein (7 kursi), Plaid Cymru (4 kursi), Green Party (1 kursi), dan 1 orang speaker. 68
Terakhir, di Malaysia, Dewan Rakyat juga multipartai yang biasanya terdiri dari beberapa koalisi besar partai-partai
68 “Current Parties”, beta.parliament.uk/houses/1AFu55Hs/parties/current, diakses (1 Januari 2018).
69 “Seating Arrangement of Members of House of Representatives”, www.parliamen.gov.my/tempat-duduk-ahli-dr.html?uweb=dr&, diakses (1 Januari 2018).
yang ada. Saat ini, koalisi pemerintah adalah Pakatan Harapan yang menguasai 119 kursi yang terdiri dari 4 partai (dipimpin Partai Keadilan Rakyat), oposisi adalah koalisi Barisan Nasional dengan 39 kursi yang terdiri dari 3 partai (dipimpin oleh partai United Malays National Organisation), Partai Islam Se- Malaysia dengan 18 kursi, koalisi Gabungan Parti Sarawak dengan 19 kursi yang terdiri dari 4 partai, dan koalisi Gabungan Bersatu Sabah dengan 9 kursi yang terdiri dari 3 partai dan 6 calon independen. 69 Dengan demikian, dapat disimpulkan, pernyataan yang menyatakan bahwa sistem FPTP hanya memungkinkan dua partai yang masuk ke parlemen, menghambat pluralitas, dan membuat buruk kualitas demokrasi karena tidak membiarkan partai-partai kecil yang mewakili minoritas untuk berkembang tidak sepenuhnya tepat. Oleh karena itu, tidak akan ada permasalahan demokrasi dengan diberlakukannya sistem ini.
Penerapan sistem pemilu distrik FPTP di Indonesia, diharapkan dapat
mengubah apatisme yang saat ini mengakar di dalam masyarakat, karena merasa wakilnya sama sekali tidak merepresentasikan dirinya. Kesadaran politik diharapkan semakin membaik sehingga kehidupan yang demokratis pun akan benar-benar berjalan. Inilah yang akan menyebabkan kualitas demokrasi kita yang biasanya dinilai melalui indeks demokrasi, seperti yang dibuat oleh Economist Intelligence Unit, yang mengukur indeks demokrasi berdasarkan proses dan pluralisme elektoral, berfungsinya pemerintah, partisipasi politik warga negara, budaya politik, dan kebebasan sipil bisa kita tingkatkan. 70 Kesadaran untuk berpartisipasi dalam hal politik akan sulit untuk tercapai jika masyarakat berpikir bahwa wakilnya di parlemen sama sekali tidak mewakili aspirasinya, bahkan sama sekali tidak dikenalnya. 71 Dengan kata lain, penerapan sistem distrik akan berdampak pada peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia.
70 The Economist Intelligence Unit, Democracy Index 2017: Free Speech Under Attack, (London: The Economist, 2018). Lihat juga: EIU Democracy Index 2017”, 2018, infographics.economist.com/2018/DemocracyIndex/ , diakses (1 Januari 2018).
71 Angelika Klein, A Concepts and Principles of Democratic Governance and Accountablity: A Guide for Peer Educators, ( Jerman: Konrad-Adenauer-Stiftung, 2011), hlm. 16-17. Baca juga: Edmund Burke, The Writings and Speeches of Edmund Burke, Volume 1: The Early Writings , (Oxford: Clarendon Press, 1999), 89-98.

## D. Penutup
Singkat kata, sistem distrik sejatinya dapat diterapkan di Indonesia, terutama jika dikaitkan dengan hasil telaah penulis di atas yang menunjukan bahwa sistem pemilu distrik FPTP memiliki peluang untuk menyelesaikan persoalan dari sistem pemilu daftar representasi proporsional di Indonesia (seperti hubungan konstituen dengan wakilnya, jumlah partai yang tak sederhana padahal mempunyai platform dan ideologi yang homogen, dan lain sebagainya). Kendala penerapan sistem ini di Indonesia adalah berkaitan dengan alasan tradisi, historis dan kekhawatiran akan perubahan atas status quo , apalagi jika dikaitkan dengan fakta bahwa belum ada negara di dunia yang diketahui beralih dari sistem proporsional ke sistem distrik FPTP.
Jika dikemudian hari hadir momentum kekecewaan dari masyarakat yang kemudian menimbulkan gerakan untuk mengganti sistem pemilu proporsionalitas yang saat ini eksisten di
Indonesia, maka momentum tersebut perlu ditangkap dengan penggantian menuju sistem pemilu distrik FPTP. Hal ini karena berdasarkan telaah penulis, sistem pemilu distrik FPTP memiliki peluang menimbulkan dampak positif
terhadap kualitas demokrasi Indonesia yang membuat wakil rakyat lebih bertanggung jawab kepada konstituen dan sekalipun membuat partai lebih sedikit, pluralitas tetaplah terjaga dalam hal mewakili kaum minoritas.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Budiardjo, Miriam, Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi Cetakan Pertama, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008).
Burke, Edmund, The Writings and Speeches of Edmund Burke, Volume 1: The Early Writings (Oxford: Clarendon Press, 1999).
Crouch, Harold, Political Reform in Indonesia after Soeharto , Singapore: ISEAS, 2010. Eckstein, H., and D. Apter, Comparative Politics: A Reader (New  York: The Free Press, 1963).
E. Woodward, Kathleen, Vi olent Masses, Elites, and Democratization: The Indonesian Case , Columbus: Ohio State University, 2002.
Feith, Herbert, The Indonesian elections of 1955 , Ithaca: Cornell University Press, 1957.
Lijphart, Arend, Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries Second Edition (Amerika Serikat: Yale University Press, 2012).
Manan, Bagir  dan Moh. Fadli (editor), Membedah UUD 1945 , Malang: Universitas Brawijaya Press, 2012.
J. Friedrich, C., Constitutional Government and Democracy: Theory and Practice in Europe and America (Massachusaetts: Blasdell Publishing Company, 1968).
Reynolds, Andrew, Ben Reilly, and Andrew Ellis, Electoral System Design: The New International IDEA Handbook (Swedia: International Institute for Democratic and Electoral Assistance, 2005).
Y. King, Dwight, Half-Hearted Reform: Electoral Institutions and the Struggle for Democracy in Indonesia , Westport: Praeger, 2003.
B. Artikel dalam Jurnal Allen, Nathan, “Electoral Systems in Context: Indonesia”, The Oxford Handbook of Electoral Systems , Oxford: Oxford University Press, (2018): 921-942.
Bawn, Kathleen. “Voter Responses to Electoral Complexity: Ticket Splitting, Rational Voters and Representation in the Federal Republic of Germany.” British Journal of Political Science 28, no. 3 (1999): 487–505.
Carl Lundberg,  Thomas, “Electoral Systems In Context: United Kingdom”, The Oxford Handbook of Electoral Systems , Oxford: Oxford University Press, (2018): 627-650.
Fionna, Ulla and Dirk Tomsa, “Parties and Factions in Indonesia: The Effects of Historical Legacies and Institutional Engineering”, The ISEAS Working Papers , ISEAS - Yusof Ishak Institute, No. 1 (2017).
Feith, Herbert, “Toward Elections in Indonesia.” Pacific Affairs , Volume 27, (1954).
L. Taylor, Steven, “Electoral Systems In Context: United States”, The Oxford Handbook of Electoral Systems , Oxford: Oxford University Press, (2018): 721-740.
Ziegfeld, Adam, “Electoral Systems In Context: India”, The Oxford Handbook of Electoral Systems , Oxford: Oxford University Press, (2018): 699-720.
Zittel, Thomas, “Electoral Systems in Context: Germany”, The Oxford Handbook of Electoral Systems , Oxford: Oxford University Press, (2018): 781-804.
C. Artikel dalam Makalah/Prosiding/Hasil Penelitian
Angelika Klein, A Concepts and Principles of Democratic Governance and Accountablity: A Guide for Peer Educators , Jerman: Konrad-Adenauer-Stiftung, 2011.
The Economist Intelligence Unit, Democracy Index 2017: Free Speech Under Attack, London: The Economist, 2018.

## D. Artikel Internet
Antaranews, “Kristiadi: Sistem Distrik Tak Cocok Untuk Indonesia”, www.antaranews.com/berita/54154/kristiadi-sistem-distrik-tak-cocok-untuk- indonesia. (Diakses 5 Desember 2018)
Edward Aspinall, Burhanuddin Muhtadi, Diego Fossati, dan Eve Warburton, “Mapping the Indonesian political spectrum”, www.newmandala.org/mapping-indonesian-political- spectrum/. (Diakses 31 Desember 2018)
Ferdinand Waskita, “Survei: Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap DPR Rendah”, wartakota.tribunnews.com/2014/01/05/survei-tingkat-kepercayaan-masyarakat- terhadap-dpr-rendah . (Diakses 31 Desember 2018)
Inter-Parliament Union, “Women in Parliaments: World Classification”, archive.ipu.org/wmn-e/classif.htm , (Diakses 31 Desember 2018)
James T. Harris, “United States –  Political Parties”, www.britannica.com/place/United- States/Political-parties . (Diakses 1 Januari 2019).
Merdeka.com, “Pengamat: Sistem Distrik Tak Cocok untuk Indonesia”, http://m.merdeka.com/politik/pengamat-sistem-distrik-tak-cocok-untuk-indonesia- j0tn9qp.html . (Diakses 5 Desember 2018)
Maharddhika, “Nico Harjanto: Sistem Mayoritarian Pemilu Legislatif Tak Cocok untuk Indonesia”, rumahpemilu.org/nico-harjanto-sistem-mayoritarian-pemilu-legislatif- tak-cocok-untuk-indonesia/ (Diakses 5 Desember 2018)
Parliament of India Lok Sabha, loksabha.nic.in/membes/partywisestatisticallist.aspx . (Diakses 31 Desember 2018)
“Current Parties”. beta.parliament.uk/houses/1AFu55Hs/parties/current,
(Diakses 1 Januari 2018)
“EIU Democracy Index 2017”, infographics.economist.com/2018/DemocracyIndex/ . (Diakses 1 Januari 2019)
“Leadership”, www.house.gov/leadership , (Diakses 31 Desember 2018)
“Party Standings in the House of Commons”, www.ourcommons.ca/parliamentarians/en/partystandings. (Diakses 1 Januari 2019).
“Profil Anggota DPR dan DPD RI 2014-2019”. www.puskapol.ui.ac.id. (Diakses 31 Desember 2018).
“Seating Arrangement of Members of House of Representatives”. www.parliamen.gov.my/tempat-duduk-ahli-dr.html?uweb=dr&. (Diakses 1 Januari 2019).

## E. Peraturan-Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

## BIODATA PENULIS
Ilham Fajar Septian, lahir di Bandung. Saat ini tercatat sebagai  Mahasiswa Kekhususan Tata Negara jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Penulis pernah aktif sebagai staf Departemen Kajian Strategis BEM Kema Unpad Kabinet Arkananta (2017). Penulis kerap mengikuti kompetisi mahasiswa hukum antara lain sebagai Delegasi FH Unpad untuk Lomba Debat Dipenogoro Law Fair (2017), Juara 1 Debat Konstitusi MPR Regional Jawa Barat, dan saat ini sedang mengikuti Constitutional Moot Court Competition Piala Mahkamah Konstitusi 2019.
Muldan Halim Pratama, lahir di Bandung. Saat ini tercatat sebagai  Mahasiswa Kekhususan Tata Negara jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Semasa jenjang menegah atas, penulis aktif mengikuti kompetisi di bidang kepenulisan dan beberapa kali keluar sebagai juara, antara lain Juara 1 LKTI Pelajar/Sosial STAIN Kudus (2015), Juara 1 LKIP Pesta Sains Nasional IPB (2015), dan Juara 2 LKTI Direktorat Perpustakaan UII (2015). Semenjak duduk di bangku kuliah, penulis aktif mengikuti kegiatan sosial dan organisasi. Penulis tercatat pernah mengikuti program Ekspedisi Nusantara Jaya Pelayaran Jawa Timur (2017), menjadi Staf Biro Humas dan Alumni BEM Kema Unpad Kabinet Purwadaksi (2016), Staf Departemen Kajian Strategis BEM Kema Unpad Kabinet Arkananta (2017),  dan Kepala UKMF Keluarga Mahasiswa Islam (Gamasis) FH Unpad (2018). Saat ini penulis aktif sebagai Kepala Departemen Kajian Strategis BEM Kema Unpad Kabinet Mahakarya (2019). Penulis memiliki ketertarikan terhadap isu hukum, politik dan dunia Islam