## KORUPSI DI SEKTOR SWASTA DAN TANGGUNG JAWAB PIDANA KORPORASI 1
Eddy O. S. Hiariej Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Jl. Sosio Yustisia No. 1, Bulaksumur, Kab. Sleman, D.I. Yogyakarta 55281 eddyosh@yahoo.com

## Abstract
Corruption  in  Indonesia  continue  to  spread  through  all  aspects  of  societal  life,  giving  more urgency to engance the existing legal instrumnets to overcome such crime. Having ratified the UN Convention on Anti-Corruption, there is growing need to re-adjust Indonesian national law to ensure its fullcompliance to the Convention. One of the aspects that is currently lacking from Indonesia’s  national law  on  anti-corruption  is  corruption committed  within  the private  sector, that  does  not  only  subjectify  individual  as  the  offender,  but  legal  entity as  well.  The  research methodology  used  in  this  article  is  literature  review  as  well  as  analyzing  theories  relevant  to corporate criminal responbility. This article will also compare the concept of corporation from several countries.
Keywords : Corruption; Corporation; Criminal Responbility

## Abstrak
Korupsi  di  Indonesia  hampir  merata  di  seluruh  aspek  kehidupan  sehingga  membutuhkan instrumen  hukum  yang  memadai  untuk  menanggulanginya.  Selain  Konvensi  PBB  mengenai antikorupsi  yang  telah  diratifikasi,  penyesuaian  hukum  nasional  dengan  konvensi  tersebut sangatlah  mendesak.  Salah  satu  hal  baru  yang  belum  ada  dalam  undang-undang  nasional  kita adalah mengenai korupsi di sektor swasta yang tidak hanya melibatkan individu sebagai pelaku korupsi, namun juga melibatkan badan hukum sebagai pelaku. Metode penelitian dalam tulisan ini  seluruhnya  menggunakan  studi  pustaka.  Selain  menganalisis  teori-teori  yang  aktual  terkait pertanggungjawaban pidana korporasi, tulisan ini juga mengulas mengenai pertanggungjawaban korporasi di beberapa negara.
Kata Kunci : Korupsi; Korporasi; Pertanggungjawaban Pidana
1 Artikel hasil penelitian mandiri yang dilakukan penulis pada tahun 2019.

## A. Pendahuluan
Tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia sudah  dianggap  berada  dalam  lingkaran setan.  Lingkaran  setan  atau vicious  circle diartikan sebagai perangkap dimana negara- negara selalu terkena dampak negatif dalam berbagai kondisi (Emmanuel, 2019). Hal ini dapat  dilihat  bahwa  angka  korupsi  yang tinggi  biasanya  berkaitan  dengan  negara yang miskin atau pembangunannya terhambat  yang  dalam  dunia  ekonomi dikenal  dengan  teori  modernisasi  yang membahas hambatan-hambatan pembangunan ekonomi negara-negara. Dimana penyebab utama dari
keterbelakangan  ekonomi  tersebut  adalah tindak pidana korupsi (Emmanuel, 2019).
Kamis 11 Oktober 2018, untuk pertama kalinya  Komisi  Pemberantasan  Korupsi (KPK)  mendakwa  korporasi  sebagai  pelaku korupsi.  Dalam  sidang  perdana,  KPK mendakwa PT. Duta Graha Indah yang telah berganti  nama  menjadi  PT  Nusantara Konstruksi  Enjiniring  yang  diwakili  Djoko Eko  Suprastowo  sebagai  Direktur  Utama. Bahkan  saat  ini,  KPK  mencoba  membidik korporasi yang acapkali melakukan penyuapan terhadap penyelenggara negara. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi United Nations Convention Against
Corruption (UNCAC)  dengan  Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2006. Berdasarkan konvensi  tersebut,  ada  beberapa  perbuatan yang  dikriminalisasikan  dan  dianggap memenuhi kualifikasi tindak pidana korupsi. Berdasarkan Background Paper Declaration of  8  International  Conference  Against Corruptiondi yang diselenggarakan di Lima, Peru  (7-11  September  1997),  ada  enam dampak  korupsi  yang  melatarbelakangi internasionalisasi
kejahatan korupsi. Pertama , korupsi dianggap merusak demokrasi. Kedua ,  korupsi  dianggap merusak  aturan  hukum. Ketiga ,  korupsi dapat mengganggu
pembangunan berkelanjutan.  Dampak  yang keempat dari korupsi  adalah  merusak  pasar. Kelima , korupsi dapat merusak kualitas hidup, sebab jika  tidak  dikorup,  anggaran  negara  dapat digunakan untuk membiayai pendidikan dan
pelayanan  kesehatan  masyarakat  secara memadai.  Dampak  yang keenam atau  yang terakhir,  korupsi  dianggap  melanggar  hak- hak asasi manusia. Hal ini berkaitan dengan hak-hak  atas  kehidupan  yang  layak  bagi masyarakat namun terabaikan karena negara tidak  memiliki  cukup  anggaran  untuk meningkatkan  kesejahteraan  rakyat  akibat korupsi (Mochtar, 2018).
Berdasarkan  keenam  dampak  korupsi tersebut, adapun tujuan UNCAC
sebagaimana  Penjelasan United  Nations Convention  Against  Corruption adalah sebagai  berikut: Pertama ,  mencegah  dan membasmi  korupsi  secara  efisien  dan efektif.  Oleh  karena  itu,  harus  ada koordinasi  di  antara  institusi-institusi pemberantasan  korupsi  termasuk  jaminan dan perlindungan terhadap masyarakat yang melaporkan adanya dugaan korupsi. Kedua , kerjasama  internasional  dan  bantuan  teknis termasuk  pengembalian  aset  kejahatan. Kerjasama  di  sini  tidak  hanya  di  antara negara  peserta  konvensi,  namun  kerjasama juga  dilakukan  dengan  negara-negara  yang bukan  merupakan state  party dari  konvensi tersebut. Ketiga , integritas, akuntabilitas dan transparansi  serta  manajemen  yang  tepat  di sektor publik.
Tidak  seperti  konvensi  lainnya  yang merumuskan  unsur-unsur  suatu  kejahatan atau  definisi  mengenai  suatu  kejahatan, UNCAC  tidak  mendefinisikan  apa  yang dimaksud  dengan  korupsi.  Akan  tetapi, dalam Bab III UNCAC terkait kriminalisasi dan  penegakan  hukum,  terdapat  11  dalam perbuatan  yang  dikriminalisasikan  sebagai korupsi.  Salah  satu  perbuatan  yang dikriminalisasi  dalam  konvensi  tersebut adalah korupsi di sektor swasta. Penuntutan terhadap  korporasi  sebagai  subjek  hukum tindak  pidana  korupsi  adalah  hal  yang langka  di  Indonesia,  kendatipun  instrumen hukumnya  telah  ada  sejak  tahun  1999.  Di satu  sisi,  pertanggungjawaban  korporasi telah diatur dalam undang-undang pemberantasan  tindak  pidana  korupsi, namun  di  sisi  lain  korupsi  di  sektor  swasta merupakan hal baru dalam Konvensi PBB.
Dalam  tulisan  ini  teori-teori  yang digunakan  sebagai  pisau  analis  dalam pembahasan  adalah  teori-teori  mengenai kejahatan  korupsi  dan  pertanggungjawaban korporasi. Landasan  teori  ini sekaligus juga menunjukkan state of the art dan berikutnya akan menegaskan kebaruan dari pembahasan dalam  tulisan  ini.  Mengenai  teori  tentang kejahatan  korupsi,  pengertian  korupsi  dapat dilihat dari dua perspektif. Pertama , korupsi dalam perspektif studi kejahatan, sedangkan kedua ,  korupsi  dalam  perspektif  hukum pidana.
Dalam studi kejahatan korupsi sangatlah luas dan meliputi beberapa tipe. Paling tidak ada  sembilan  tipe  korupsi  dalam  studi kejahatan. Pertama , political bribery adalah termasuk  kekuasaan  di  bidang  legislatif sebagai  badan  pembentuk  undang-undang. Secara  politis  badan  tersebut  dikendalikan oleh  suatu  kepentingan  karena  dana  yang dikeluarkan  pada  masa  pemilihan  umum sering berkaitan dengan aktivitas perusahaan tertentu.  Para  pengusaha  berharap  anggota yang  duduk  di  parlemen  dapat  membuat aturan yang menguntungkan mereka. Kedua , political  kickbacks ,  yaitu  kegiatan-kegiatan yang  berkaitan  dengan  sistem  kontrak pekerjaan borongan antara pejabat pelaksana dan pengusaha yang memberi peluang untuk mendatangkan  banyak  uang  bagi  pihak- pihak  yang  bersangkutan. Ketiga , election fraud adalah  korupsi  yang  berkaitan langsung  dengan  kecurangan  pemilihan umum. Keempat , corrupt campaign practice adalah praktek kampanye
dengan menggunakan  fasilitas  negara  maupun  uang negara  oleh  calon  yang  sedang  memegang kekuasaan  negara  (Beirne,  1995). Kelima , discretionery  corruption yaitu  korupsi  yang dilakukan  karena  ada  kebebasan  dalam menentukan kebijakan.
Keenam , illegal  corruption yakni korupsi yang dilakukan dengan
mengacaukan bahasa hukum atau
interpretasi  hukum.  Tipe  korupsi  ini  rentan dilakukan  oleh aparat penegak hukum,  baik itu  polisi,  jaksa,  pengacara,  maupun  hakim. Ketujuh , ideological  corruption ialah perpaduan  antara discretionery  corruption
dan illegal corruption yang dilakukan untuk tujuan  kelompok. Kedelapan , political corruption adalah penyelewengan kekuasaan atau kewenangan yang dipercayakan kepadanya  untuk  mendapatkan  keuntungan pribadi  atau  kelompok  yang  berkaitan dengan  kekuasaan. Kesembilan , mercenary corruption
yaitu menyalahgunakan
kekuasaan  semata-mata  untuk  kepentingan pribadi (Isra, 2009).
Rousseau  menyatakan  bahwa  pihak- pihak  yang  mendapatkan  kewenangan mengorganisasi  kepentingan  publik  adalah pemerintah.  Namun,  kewenangan  tersebut tidak selalu dijalankan sebagaimana mestinya, sehingga jika terjadi penyalahgunaan,  maka  korupsi  timbul. Ketika  kewenangan  disalahgunakan  untuk kepentingan  pribadi,  biasa  dikenal  dengan korupsi  (Liu,  2016).  Namun,  tindak  pidana korupsi  semakin  berkembang  definisinya. Menurut  Z.K.  He,  Korupsi  meliputi  pelaku, motivasi  tindakannya,  modus  operandinya, dan dampak negatifnya (He Zengke, 2003).
Korupsi dalam perspektif hukum pidana tidaklah  terlepas  dari  rumusan  delik. Artinya, perbuatan apa saja yang dikualifikasikan  sebagai  tindak  pidana korupsi  haruslah  mengacu  pada  undang- undang  pemberantasan  tindak  pidana korupsi  dan  Konvensi  PBB  mengenai antikorupsi.  Tulisan  singkat  ini  akan menggunakan  perspektif  hukum  pidana dalam  membahas  korupsi  yang  akan diuraikan  lebih  lanjut  dalam  analisis  dan pembahasan tulisan ini.
Selanjutnya mengenai teori pertanggungjawaban Korporasi, dalam doktrin  hukum  pidana,  paling  tidak  kita mengenal  ada  5  teori  pertanggungjawaban korporasi. Pertama ,  teori  identifikasi  yang menyatakan  bahwa  suatu  korporasi  dapat melakukan  kejahatan  melalui  individu  yang bertindak  untuk  dan  atas  nama  korporasi yang memiliki posisi tinggi atau memainkan suatu  fungsi  kunci  dalam  pengambilan keputusan  korporasi.  Teori  ini  juga  disebut sebagai alter  ego (Pinto,  2003) . Kedua , vicarious  liability yang  menyatakan  bahwa seseorang  dapat  bertanggung  jawab  atas
perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang lain. Dalam konteks korporasi, pertanggungjawaban  pidana  dibebankan kepada  pengurus  korporasi  sebagai  ‘agen’ dari  korporasi  tersebut  (Muladi  dan  Diah Sulistyani RS, 2015). Vicarious liability atau pertanggungjawaban
pengganti pada awalnya diterapkan dalam kejahatan terhadap  lingkungan.  Perkembangan  lebih lanjut  dari vicarious  liability ,  ada  yang dikenal  dengan absolut  liability dan strict liability . Perbedaan prinsip keduanya: dalam absolut liability tidak  diperlukan  adanya kesalahan  atau mens  rea ,  namun  yang dibutuhkan  adalah  pembuktian  bahwa  telah terjadi  suatu  tindak  pidana.  Sedangkan dalam strict liability mensyaratkan pembuktian  bahwa  terdakwa  melakukan perbuatan yang diragukan. Artinya, terdakwa  berhak  untuk  dilakukan due diligence berkaitan dengan kasus tersebut. Ketiga , teori delegasi yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana diletakkan  kepada  orang  yang  oleh  direksi diberi delegasi untuk melaksanakan kewenangan  korporasi.  Teori  ini  sebagai jalan  tengah  antara  teori  identifikasi  yang sempit  dan  teori vicarious  liability yang terlalu  luas  manakala  berhadapan  dengan struktur  korporasi  yang  rumit. Keempat , teori  agregasi  yang  menyatakan  bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada korporasi jika perbuatan tersebut  dilakukan  sejumlah  orang  yang memenuhi  unsur  delik  yang  mana  antara satu  dengan  yang  lain  saling  terkait  dan tidak  berdiri  sendiri. Kelima ,  teori  model budaya  kerja  yang  menyatakan  bahwa kebijakan  korporasi  yang  tersurat  dan tersirat  memengaruhi  cara  kerja  korporasi dan  dapat  dimintakan  pertanggungjawaban jika  tindakan  seseorang  memiliki  dasar rasional  bahwa  korporasi  memberikan wewenang  atau  mengizinkan  perbuatan tersebut  (Muladi  dan  Diah  Sulistyani  RS, 2015).
Berdasarkan uraian latar belakang yang telah penulis paparkan, ada dua permasalahan  hukum  yang  akan  penulis bahas  dalam  tulisan  ini  yaitu: Pertama,
bagaimana pengaturan korupsi sektor swasta di  masa  mendatang?  Kedua,  bagaimana pertanggungjawaban  pidana  korupsi  yang dilakukan oleh korporasi?

## B. Metode Penelitian
Tulisan  ini  sepenuhnya  berdasarkan studi  pustaka  terhadap  berbagai  bahan hukum.  Adapun  bahan  hukum  yang digunakan  adalah  bahan  hukum  primer berupa  sejumlah  undang-undang  dan  bahan hukum tertier. Semua bahan hukum tersebut dianalisis dengan berbagai doktrin, teori, dan asas hukum secara konseptual.

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Korupsi di Sektor Swasta Dalam konvensi PBB mengenai antikorupsi  terdapat  kriminalisasi  terhadap sejumlah  perbuatan.  Secara garis  besar,  ada sebelas  perbuatan: Pertama , bribery  of national  public  officials atau  penyuapan pejabat-pejabat  publik  nasional  (Pasal  15
United Nations Convention Against Corruption).  Inti  dari  tindakan  tersebut adalah  janji,  menawarkan  atau  memberikan kepada  seorang  pejabat  publik,  secara langsung  atau  tidak  langsung  suatu keuntungan  yang  layak  untuk  pejabat  itu sendiri  atau  untuk  orang  lain  atau  badan hukum,  agar  pejabat  itu  bertindak  atau menahan diri dari melakukan suatu tindakan dalam  melaksanakan  tugas  resminya. Demikian  pula  tindakan  permohonan  atau penerimaan  oleh  seorang  pejabat  publik, secara  langsung  atau  tidak  langsung  suatu keuntungan  yang  layak  untuk  pejabat  itu sendiri  atau  untuk  orang  lain  atau  badan hukum,  agar  pejabat  itu  bertindak  atau menahan diri dari melakukan suatu tindakan dalam melaksanakan tugas resminya.
Kedua , bribery  of  foreign  public officials and officials of public international organizations atau  penyuapan  pejabat- pejabat publik asing dan pejabat-pejabat dari organisasi-organisasi  internasional  publik (Pasal  15  United  Nations  Convention Against  Corruption).  Tindakan-tindakan tersebut meliputi dengan sengaja
menjanjikan, menawarkan atau memberikan kepada  seorang  pejabat  publik  asing  atau seorang  pejabat  dari  suatu  organisasi internasional  publik,  secara  langsung  atau tidak langsung suatu keuntungan yang layak untuk  pejabat  itu  sendiri  atau  untuk  orang lain  atau  badan  hukum,  agar  pejabat  itu bertindak atau menahan diri dari melakukan suatu  tindakan  dalam  melaksanakan  tugas resminya, guna memperoleh atau mempertahankan  bisnis  atau  keuntungan lain  yang  tidak  layak  berkaitan  dengan perilaku bisnis internasional. Demikian pula tindakan-tindakan  yang  meliputi  sengaja memohon  atau  menerima  oleh  seorang pejabat  publik  asing  atau  seorang  pejabat dari  suatu  organisasi  internasional  publik, secara  langsung  atau  tidak  langsung  suatu keuntungan  yang  layak  untuk  pejabat  itu sendiri  atau  untuk  orang  lain  atau  badan hukum,  agar  pejabat  itu  bertindak  atau menahan diri dari melakukan suatu tindakan dalam melaksanakan tugas resminya.
Ketiga , embezzlement, misappropriation or  other  diversion  of  property  by  a  public official atau  penggelapan,  penyelewengan atau  pengalihan  kekayaan  dengan  cara  lain oleh pejabat publik (Pasal 17 United Nations Convention  Against  Corruption).  Tindakan tersebut adalah menggelapkan, menyelewengkan  atau  mengalihkan  dengan cara  lain  oleh  pejabat  publik  untuk keuntungan  dirinya  sendiri  atau  untuk keuntungan  orang  lain  atau  badan  lain, kekayaan, dana-dana publik atau perorangan atau  sekuritas  atau  segala  sesuatu  yang bernilai  yang  dipercayakan  kepada  pejabat publik itu berdasarkan kedudukannya.
Keempat , trading  in  influence atau memperdagangkan  pengaruh  (Pasal  18 United Nations Convention Against
Corruption).  Kualifikasi  tindakan  tersebut adalah dengan sengaja menjanjikan, menawarkan  atau  memberikan  kepada seorang  pejabat  publik  atau  orang  lain, secara  langsung  atau  tidak  langsung,  suatu keuntungan  yang  tidak  semestinya,  agar pejabat publik atau orang itu menyalahgunakan  pengaruhnya  yang  nyata atau  yang  diperkirakan  dengan  maksud
untuk memperoleh otoritas administrasi atau otoritas publik dari negara, suatu keuntungan yang tidak semestinya. Demikian  pula  tindakan  memohon  atau menerima dari pejabat publik atau orang lain secara  langsung  atau  tidak  langsung,  suatu keuntungan  yang  tidak  semestinya,  agar pejabat publik atau orang itu menyalahgunakan  pengaruhnya  yang  nyata atau  yang  diperkirakan  dengan  maksud untuk memperoleh otoritas administrasi atau otoritas publik dari negara, suatu keuntungan yang tidak semestinya.
Kelima , abuse  of  function atau penyalahgunaan  fungsi  (Pasal  19  United Nations  Convention  Against  Corruption). Kualifikasi  tindakan tersebut adalah  dengan sengaja  menyalahgunakan  fungsi  atau kedudukan  dengan  melakukan  atau  tidak melakukan  suatu  tindakan  secara  melawan hukum  oleh  seorang  pejabat  publik  dalam melaksanakan  fungsinya  dengan  maksud untuk  memperoleh  suatu  keuntungan  yang tidak  semestinya  untuk  dirinya  sediri  atau untuk orang lain atau badan lain.
Keenam , illicit enrichment atau memperkaya  secara  tidak  sah  yaitu  dengan sengaja memperkaya secara tidak sah berupa suatu  kenaikan  yang  berarti  dari  aset-aset seorang  pejabat  publik  yang  tidak  dapat dijelaskan  secara  masuk  akal  berkaitan dengan  pendapatannya  yang  sah  (Pasal  20
United Nations Convention Against
Corruption).
Ketujuh , bribery  in  the  private  sector atau  penyuapan  di  sektor  swasta  berupa tindakan  yang  menjanjikan,  menawarkan atau memberikan secara langsung atau tidak langsung  suatu  keuntungan  yang  tidak semestinya kepada seseorang yang memimpin  atau  bekerja  dalam  suatu kapasitas  untuk  suatu  badan  di  sektor swasta, untuk dirinya sendiri atau orang lain, agar  ia  dengan  melanggar  tugas-tugasnya, melakukan  sesuatu  atau  menahan  diri  dari melakukan  suatu  tindakan.  Demikian  pula tindakan  berupa  memohon  atau  menerima secara  langsung  atau  tidak  langsung  suatu keuntungan  yang  tidak  semestinya  yang dilakukan  oleh  seseorang  yang  memimpin
atau  bekerja  dalam  suatu  kapasitas  apapun untuk  suatu  badan  sektor  swasta,  untuk dirinya sendiri atau orang lain, agar ia secara melawan  hak,  melakukan  sesuatu  atau menahan  diri  untuk  melakukan  sesuatu (Pasal  21  United  Nations  Convention Against Corruption).
Kedelapan , emblezzement of property in the  private  sector atau  penggelapan kekayaan dalam sektor swasta yaitu tindakan dengan sengaja dalam menjalankan kegiatan-kegiatan  ekonomi,  keuangan  atau perdagangan,  menggelapkan  oleh  seseorang yang  memimpin  atau  bekerja  dalam kapasitas  apapun  dalam  suatu  badan  di sektor  swasta  atas  suatu  kekayaan,  dana- dana  pribadi  atau  sekuritas  atau  segala sesuatu  yang  bernilai  yang  dipercayakan kepadanya  karena  kedudukannya  (Pasal  22
United Nations Convention Against
Corruption).
Kesembilan , laundering  of  proceeds  of crime atau  pencucian  hasil  kejahatan  yaitu tindakan dengan sengaja mengkonversi atau mentransfer  kekayaan  padahal  diketahuinya bahwa  kekayaan  tersebut  merupakan  hasil kejahatan dengan maksud
untuk menyembunyikan  atau  menyamarkan  asal- usul  harta  kekayaan  itu  atau  membantu seseorang  yang  terlibat  dalam  melakukan kejahatan  asal  untuk  menghindari  akibat hukum  dari  tindakannya.  Penyembunyian atau  penyamaran  sifat,  sumber,  lokasi, kedudukan,  pergerakan  atau  kepemilikan dari  atau  hak-hak  yang  sesungguhnya berkenaan  dengan  kekayaan,  mengetahui kekayaan tersebut merupakan hasil kejahatan  (Pasal  23  United  Nations Convention Against Corruption).
Kesepuluh , concealment
atau penyembunyian  yaitu  tindakan  dengan sengaja, setelah dilakukannya salah satu dari kejahatan-kejahatan yang ditetapkan menurut  konvensi  ini,  tanpa  turut  serta dalam  kejahatan-kejahatan  tersebut  (Pasal 24  United  Nations  Convention  Against Corruption).
Kesebelas , obstruction  of  justice atau perbuatan menghalang-halangi proses pengadilan  yaitu  tindakan  dengan  sengaja
menggunakan  kekuatan  fisik,  ancaman  atau intimidasi  atau janji yang  menawarkan  atau memberikan  suatu  keuntungan  yang  tidak wajar  untuk  mendorong  diberikannya kesaksian  palsu  atau  untuk  turut  campur dalam  pemberian  kesaksian  atau  dalam pengajuan bukti-bukti dalam suatu persidangan  berkenaan  dengan  kejahatan- kejahatan  yang  ditetapkan  dalam  konvensi ini.  Demikian  pula  tindakan  penggunaan kekuatan  fisik,  ancaman  atau  intimidasi untuk turut campur tangan dalam pelaksanaan  tugas-tugas  resmi  seorang hakim atau seorang pejabat penegak hukum dalam  hubungannya  dengan  kejahatan- kejahatan  yang  ditetapkan  dalam  konvensi ini  (Pasal  25  United  Nations  Convention Against Corruption).
Dari kesebelas tindakan yang
dikriminalisasikan dalam UNCAC, ada yang bersifat mandatory  offences dan  ada  yang bersifat non-mandatoty offences . Kedua sifat ini  tidak  terlepas  dari  kesepakatan  negara- negara peserta dalam konvensi tersebut. Jika suatu  tindakan  yang  dikriminalisasikan bersifat mandatory berarti  ada  kesepakatan seluruh  peserta  konvensi  untuk  mengatur tindakan  tersebut  dalam  undang-undang nasionalnya sehingga menimbulkan kewajiban  dari state  party .  Sebaliknya,  jika suatu  tindakan  bersifat non-mandatory berarti tidak  ada  kesepakatan  di antara  para peserta konvensi untuk menyatakan tindakan tersebut sebagai kriminal (Mochtar, 2018).
Ada 5 tindakan yang dikriminalisasikan dalam  UNCAC  yang  bersifat mandatory offences . Masing-masing adalah : bribery of national public officials ; bribery of foreign public  officials  and  officials  of  public international organizations ; embezzlement, misappropriation  or  other  diversion  of property by a public official ; laundering of proceeds of crime dan obstruction of justice . Sedangkan 6 tindakan lainnya yang bersifat non-mandatory  offences adalah  : trading  in influence ; abuse  of  function ; illicit enrichment ; bribery  in  the  private  sector ; emblezzement  of  property  in  the  private sector dan concealment .
Perumusan  tindakan-tindakan  yang dikriminalisasi  dalam  suatu  konvensi internasional  sebagaimana  juga  yang terdapat  dalam  UNCAC  memiliki  tiga karakter  tersendiri. Pertama ,  perumusan tindakan  yang  dikriminalisasikan  saling tumpang tindih antara satu dengan yang lain. Kedua ,  sebagai  konsekuensi  dari  yang pertama, unsur-unsur tindakan yang dikriminalisasikan  menjadi  tidak  jelas. Tegasnya,  perumusan  yang  demikian  tidak memenuhi syarat lex certa sebagai hal yang prinsip  dalam  asas  legalitas. Lex  certa atau nullum  crimen,  nula  poena,  sine  lege  certa berarti tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana  tanpa  undang-undang  yang  jelas merupakan salah satu syarat yang fundamental  dari  asas  legalitas. Ketiga ,
perumusan tindakan-tindakan
yang dikriminalisasikan  tidak  diikuti  oleh  suatu sanksi pidana yang tegas. Karakteristik yang demikian  bukanlah  tanpa  alasan.  Hal  ini dimaksud agar pelaku
kejahatan internasional tidak  lolos dari  jeratan  hukum (Hiariej, 2016).
Korupsi  di  sektor  swasta  merupakan non-mandatory  offences .  Artinya,  tidak  ada kewajiban  dari  negara-negara  peserta konvensi  untuk  memasukkan  ketentuan tersebut  ke  dalam  hukum  nasional negaranya.  Secara  lengkap  ketentuan korupsi di sektor swasta dalam Pasal 21 ayat (1)  konvensi  tersebut  berbunyi,  “Setiap orang  yang  menjanjikan,  menawarkan  atau memberikan  secara  langsung  maupun  tidak langsung, keuntungan yang tidak semestinya kepada  seseorang  yang  memimpin  atau bekerja di sektor swasta, baik untuk dirinya sendiri  ataupun  orang  lain  dengan  maksud agar  orang  tersebut  melakukan  atau  tidak melakukan  sesuatu  yang  bertentangan dengan  tugas  dan  kewajibannya  yang  dapat merugikan  kegiatan  perekonomian  atau perdagangan”.
Pasal  21  ayat  (2)  menyatakan,  “ setiap orang yang memimpin atau bekerja di sektor swasta  meminta,  atau  menerima  secara langsung maupun tidak langsung, keuntungan  yang  tidak  semestinya  dari seseorang,  baik  untuk  dirinya  sendiri
ataupun  orang  lain  dengan  maksud  agar melakukan  atau  tidak  melakukan  sesuatu yang  bertentangan  dengan  tugas  dan kewajibannya  yang  dapat  merugikan kegiatan perekonomian atau perdagangan .” Berdasarkan  pasal  tersebut,  Pasal  21 ayat  (1)  diperuntukkan  bagi  pesuap  aktif, sedangkan  ayat  (2)  diperuntukkan  bagi pesuap  pasif.  Adapun  unsur-unsur  yang harus dibuktikan dari pasal a quo adalah: 1) setiap  orang;  2)  menjanjikan,  menawarkan atau  memberi  keuntungan  yang  tidak semestinya langsung maupun tidak langsung;  3)  orang  yang  memimpin  atau bekerja  di  sektor  swasta  baik  untuk  dirinya sendiri  maupun  orang  lain;  4)  dengan maksud.  Dalam  hal  ini  adalah  kesengajaan sebagai  maksud  seperti  yang  telah diutarakan di atas. 5) orang yang dijanjikan, ditawarkan  atau  menerima  melakukan  atau tidak  melakukan  sesuatu  yang  bertentangan dengan  tugas  dan  kewajibannya;  6)  dapat merugikan  kegiatan  perekonomian  atau perdagangan.
Selanjutnya  adalah  penggelapan  di sektor  swasta  yang  dikualifikasikan  sebagai tindak  pidana  korupsi  berdasarkan  Pasal  22 UNCAC,  “ Setiap  orang  yang  memimpin atau  bekerja  di  sektor  swasta  dengan sengaja  menggelapkan  kekayaan  atau keuangan atau sekuritas atau segala sesuatu yang bernilai yang dipercayakan kepadanya karena kedudukannya yang dapat merugikan  kegiatan  perkonomian  atau perdagangan .”  Konstruksi  pasal  yang demikian adalah untuk melindungi kekayaan sektor  swasta  dari  perilaku  koruptif  oleh orang  yang  berkerja  di  dalamnya.  Adapun unsur-unsur  pasal a  quo :  1)  Setiap  orang yang  memimpin  atau  bekerja  di  sektor swasta;  2)  menggelapkan  kekayaan  atau keuangan  atau sekuritas  atau  segala sesuatu yang  bernilai;  3)  yang  dipercayakan kepadanya  karena  kedudukannya;  4)  yang dapat  merugikan  kegiatan  perekonomian atau perdagangan.
Kendatipun  korupsi  di  sektor  swasta bukan  merupakan  kewajiban  setiap  negara peserta  untuk  memasukkannya  dalam hukum  nasional  negaranya  namun  untuk
konteks  Indonesia,  ketentuan  tersebut  harus dimasukkan  dalam  revisi  undang-undang pemberantasan  tindak  pidana  korupsi. Pengaturan dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi terkait korupsi  di  sektor  swasta  meliputi  dua  hal. Pertama,  penyuapan  di  sektor  swasta  baik penyuapan  aktif  maupun  penyuapan  pasif. Kedua, penggelapan di sektor swasta.
Pengaturan  ini  sangatlah  mendesak dengan  mengingat  beberapa  hal. Pertama , hampir 75 persen kasus korupsi di Indonesia berada  pada  sektor  pengadaan  barang  dan jasa. Kedua ,  pengadaan  barang  dan  jasa selalu melibatkan pihak swasta. Ketiga , nilai nominal  yang  dikorupsi  sangat  fantastik yang  berpengaruh  signifikan  terhadap keuangan dan perekonomian negara. Keempat , pihak swasta acapkali melibatkan diri  dalam  kasus  korupsi  dengan  modus operandi  yang  canggih  untuk  mengelabuhi hasil kejahatan korupsi.
Pengaturan  korupsi  di  sektor  swasta  di masa  mendatang  harus  disempurnakan dengan pertanggungjawaban pidana
korporasi  dalam  tindak  pidana  korupsi.  Hal ini  agar  mempermudah  dan  memperlancar aparat  penegak  hukum  untuk  mejerat korupsi  yang  dilakukan  oleh  korporasi. Terlebih  dalam  kontek  Indonesia,  persoalan tersisa yang masih menimbulkan perdebatan adalah  korupsi  yang  dilakukan  oleh korporasi  yang  berbentuk  Badan  Usaha Milik Negara (BUMN).
2. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Apakah  korporasi  dapat  dimintakan pertanggungjawaban adalah suatu pertanyaan  mendasar  yang  sudah  lama mewacana.  Demikian  pula  ketika  berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi  yang  telah  menjadi  perdebatan sejak awal abad 19. Namun, sampai dengan abad milenial ini, ada beberapa negara yang secara tegas tidak
menganut pertanggungjawaban korporasi dalam
hukum  pidananya  seperti  Jerman,  Italia, Yunani,  Portugal  dan  Spanyol.  Padahal, negara-negara  tersebut  memiliki  sistem
hukum  yang  sama  dengan  kita  yakni civil law system atau sistem Eropa continental. Negara-negara tersebut berpegang teguh pada  dua  doktrin  yang  dikemukakan  oleh von  Savigny dan Malblanc . Pertama , universitas delinquere non potest (korporasi tidak  dapat  dipidana)  dan kedua , societies delinquere  non  potest (korporasi  tidak mungkin melakukan tindak pidana) (Muladi dan  Dwija  Priyanto,  2010).  Pandangan Savigny  dan  Malblanc  tidak  terlepas  dari pandangan  common  law  bahwa  korporasi tidak  dapat  dituntut.  Di  negara-negara tersebut,  pertanggungjawaban  korporasi hanya  dikenal  dalam  lapangan  hukum perdata  dan  hukum  administrasi  (Podgor, 1993).  Dalam  konteks  hukum  pidana  di Indonesia yang juga mengenal pertanggungjawaban  korporasi,  teori-teori yang  digunakan  sebagian  besar  adalah  teori identifikasi,  teori  agregasi  dan  teori vicarious liability . Perdebatan pertanggungjawaban korporasi juga
tergantung  pada  konsep mens  rea .  Dalam konteks perkembangan hukum pada negara- negara  eropa,  konsep  ini  didasarkan  pada “ act  does  not  make  a  person  guilty,  unless the  mind  is  legally  blamed ”  (Lanius,  2019) dimana perbuatan dan kehendak harus sama- sama  bersalah.  Terdapat  dua  syarat  yang harus  dipenuhi,  yakni  adanya  perbuatan salah  atau  dikenal  dengan actus  reus dan kehendak yang salah atau mens rea (Lanius,
2019). Pertanyaan lebih lanjut, undang-undang pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  kita mengikuti  teori  yang  mana?  Pasal  20  ayat (1)  dan  ayat  (2)  UU a  quo secara  eksplisit menyatakan:  (1) Dalam  hal  tindak  pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi,  maka  tuntutan  dan  penjatuhan pidana  dapat  dilakukan  terhadap  korporasi dan  atau  pengurusnya .  (2) Tindak  pidana korupsi  dilakukan  oleh  korporasi  apabila tindak  pidana  tersebut  dilakukan  oleh orang-orang  baik  berdasarkan  hubungan kerja  maupun  berdasarkan  hubungan  lain, bertindak  dalam  lingkungan  korporasi tersebut  baik  sendiri  maupun  bersama- sama .  Ketentuan  tersebut  sepintas  kilas,
seolah-olah antara ayat (1) dan ayat (2) pasal a quo berhubungan. Namun, jika dikaji lebih mendalam,  antara  ayat  (1)  dan  ayat  (2) menggunakan dua teori yang berbeda. Pasal 20  ayat  (1)  menggunakan  teori  identifikasi. Di  sini  yang  didakwa  dan  dituntut  adalah pengurus  untuk  dan  atas  nama  korporasi sekaligus  untuk  dan  atas  nama  individu. Sedangkan  ayat  (2)  menggunakan  teori agregasi. Artinya, yang didakwa dan dituntut adalah korporasi.
Ketentuan lebih lanjut perihal
pertanggungjawaban pidana korporasi diatur dalam  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor 13  tahun  2016.  Berdasarkan  Peraturan Mahkamah  Agung,  ada  3  kemungkinan tanggung  jawab  pidana  oleh  korporasi. Pertama ,  jika  kejahatan  memberikan manfaat  atau  keuntungan  atau  memenuhi kepentingan korporasi. Kedua , jika korporasi  membiarkan  tindak  pidana. Ketiga ,  jika  korporasi  tidak  melakukan langkah-langkah yang diperlukan agar tidak terjadi  tindak  pidana,  termasuk  dampak besar  setelah  tindak  pidana  tersebut  terjadi. Peraturan  Mahkamah  Agung  tersebut  perlu diapresiasi sebagai guidance aparat penegak hukum untuk melakukan penuntutan terhadap  korporasi.  Adapun  kelemahan mendasar pada Peraturan Mahkamah Agung tersebut  adalah  pada  kemungkinan  kedua dan  ketiga  yang  menghendaki crime  by omission pada  rumusan  delik  korupsi. Tegasnya,  jika  rumusan  delik  korupsi  tidak mencantumkan  secara  eksplisit  perbuatan negatif  dalam  rumusan  delik,  maka kemungkinan  kedua  dan  ketiga  tidak  dapat dijerat terhadap korporasi.
Pertanyaan lebih lanjut, apakah terhadap  suatu  korporasi  penuntutan  dapat dilakukan  terhadap  pengurus  sekaligus terhadap  korporasi?  Secara  tegas:  Ya. Artinya, Pasal 20 ayat (1) undang-undang a quo dapat  diterapkan  kepada  pengurus, sedangkan  Pasal  20  ayat  (2)  UU  Tipikor dapat diterapkan terhadap korporasi.
Perkaranya  pun  dapat  dipisah,  tergantung tingkat  kerumitan  dan  penilaian  subjektif penuntut  umum.  Hanya  saja  yang  perlu diperhatikan  adalah  putusan  hakim.  Jika
putusan  hakim  telah  menghukum  pengurus dan  juga  korporasi,  padahal    penuntutan hanya  dilakukan  terhadap  pengurus,  maka korporasi  tidak  dapat  lagi  dituntut  karena asas nebis  in  idem (seseorang  tidak  dapat dituntut  lebih  dari  satu  kali  di  depan pengadilan  dengan  perkara  yang  sama). Kalaupun  korporasi  tetap  dituntut  secara terpisah,  padahal  telah  ada  putusan  yang memidana  pengurus  dan  korporasi,  maka putusan  bersalah  terhadap  korporasi  tidak diikuti  oleh  pemidanaan.  Pada  titik  yang paling  ekstrim,  jika  ada  pemidanaan  maka pemidanaan terdahulu harus tetap diperhitungkan sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  71  KUHP  sebagai  perbuatan pidana tertinggal.
Hal  lain  yang  perlu  diperhatikan  Polri, Kejaksaan  maupun  KPK  untuk  menjerat korporasi  adalah  dengan  meneliti  terlebih dulu  kejahatan  yang  terjadi,  apakah crimes for  corporation , crimes against corporation ataukah criminal corporations (Ferguson Jr, 2010). Crimes  for  corporation diartikan sebagai korporasi yang melakukan kejahatan untuk kepentingan dan keuntungan korporasi.  Sebagai  misal,  korporasi  yang acapkali  melakukan  penyuapan  miliaran rupiah  kepada  penyelenggara  negara  dalam beberapa  kasus.  Dalam  konteks  ini,  sulit dikatakan  kalau  korporasi  tidak  terlibat secara terstruktur dan sistematis.
Jika  terjadi  demikian,  maka  Pasal  20 ayat  (1)  dan  ayat  (2)  dapat  diterapkan terhadap  korporasi.  Lain  halnya  jika  yang terjadi  adalah crimes  against  corporation atau  juga  disebut employes  crimes .  Di  sini kejahatan dilakukan oleh karyawan terhadap korporasi.  Tegasnya,  korporasi  adalah korban.  Dalam  konteks  yang  demikian, korporasi tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban  pidana.  Lain  halnya pula  jika  yang  terjadi  adalah criminal corporations yaitu  korporasi  yang  dibentuk dengan  sengaja  dan  dikendalikan  untuk melakukan  kejahatan  (Setiyono,  2005). Dalam beberapa kasus korupsi di Indonesia, ada  beberapa  korporasi  yang  sengaja dibentuk  untuk  menampung kickbacks atau uang suap dari sejumlah pembangunan mega
proyek.  Dalam  konteks  ini,  terhadap korporasi  tidak  hanya  diterapkan  Pasal  20 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang a quo , tetapi juga harus dibubarkan.
Hal  terakhir  yang  penting  diperhatikan oleh Polri, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi ketika akan menjerat korporasi dalam konteks crimes for corporation adalah memitigasi dua persoalan penting. Pertama , sesaat korporasi dinyatakan  sebagai  tersangka  serta  merta berbagai  pihak  yang  sedang  atau  akan melakukan transaksi bisnis dengan korporasi tersebut  akan  berhenti  seketika.  Sebab pandangan  masyarakat  kita,  penetapan tersangka telah memberi stigma bersalah dan mengesampingkan presumption of innocent . Pihak  mana  yang  mau  atau  melanjutkan transaksi  dengan  korporasi  yang  dinyatakan sebagai    tersangka?  Belum  lagi,  jika  semua rekening  korporasi  diblokir  atas  perintah aparat  penegak  hukum.  Secara  mutatis mutandis income korporasi  akan  menurun padahal  penjatuhan  pidana  maksimal  hanya berupa  denda  dan  uang  pengganti. Kedua , konsekuensi logis dari yang pertama, income perusahan  akan  menurun  drastis,  bahkan korporasi tidak dapat menjalankan usahanya. Dalam konteks ini, bagaimana dengan nasib ratusan atau mungkin ribuan karyawan yang berada  di  ambang  pemutusan  hubungan kerja?  Sebab,  bagaimanapun  kejamnya hukum  pidana,  pemidanaan  harus  tetap mendatangkan  manfaat,  tidak  hanya  bagi korban,  namun  juga  terhadap  pelaku  dalam rangka  fungsi  rehabilitatif  dan  yang terdampak dari pemidanaan itu sendiri. Hal  lain  yang  perlu  dibahas  pada  akhir tulisan  ini  adalah  korupsi  BUMN.  Isu  ini menjadi  menarik  bila  dihubungkan  dengan korupsi di sektor swasta dan pertanggungjawaban  pidana  koporasi.  Ada dua  isu  pokok  yang  sampai  saat  ini  belum ada  titik  temu  di  kalangan  akademisi. Pertama ,  apakah  kekayaan  BUMN  adalah kekayaan  negara  ataukah  kekayaan  BUMN merupakan kekayaan terpisah dari kekayaan negara?  Jika  kekayaan  BUMN  merupakan kekayaan  terpisah,  maka  BUMN  tidak  ada bedanya  dengan  swasta. Kedua ,  apakah
negara dapat
dimintakan pertanggungjawaban  pidana  dalam  konteks pertanggungjawaban korporasi.
Jawaban  atas  kedua  isu  tersebut membawa  dampak  signifikan  terhadap penindakan hukum atas suatu tindak pidana korupsi  yang  dididuga  dilakukan  oleh BUMN.  Bagi  akademisi  yang  mendalami hukum  bisnis  maupun  hukum  perdata, berpendapat bahwa kekayaan BUMN adalah kekayaan  yang  terpisah  dari  kekayaan negara.  Hal  ini  secara  tegas  dinyatakan dalam  undang-undang  BUMN.  Sedangkan para  akademisi  hukum  pidana  berpendapat bahwa  kekayaan  BUMN  adalah  kekayaan negara  yang  secara mutatis  mutandis merupakan  keuangan  negara.  Hal  ini dinyatakan secara eksplisit dalam penjelasan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi.
Jika  kekayaan  BUMN  merupakan kekayaan  terpisah  dari  kekayaan  negara, maka bila ada tindak pidana yang merugikan keuangan  BUMN  tidaklah  dapat  dikatakan tindak  pidana  korupsi,  namun  merupakan tindak pidana umum lainnya. Dalam konteks ini  yang  terjadi    adalah crimes  against corporation atau employes  crimes .  Di  sini kejahatan dilakukan oleh karyawan terhadap korporasi.  Tegasnya,  korporasi  adalah korban.  Demikian  pula  jika  suatu  tindak pidana menguntungkan BUMN, maka hanya merupakan  tindak  pidana  umum  sebagai crimes  for  corporation .  Lain  halnya  jika kekayaan  BUMN  merupakan  kekayaan negara.  Jika  terjadi  tindak  pidana  yang merugikan
BUMN, maka dapat dikualifikasikan  sebagai  tindak  pidana korupsi.  Sebaliknya,  jika  tindak  pidana tersebut menguntungkan BUMN, tidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana korupsi.
Perdebatan ini akan membawa konsekuensi bagi pertanggungjawaban pidana  korporasi  dalam  konteks  tindak pidana  korupsi.  Jika  kekayaan  BUMN adalah  kekayaan  terpisah,  maka  kejahatan yang  dilakukan  oleh  BUMN  sebagai korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban. Artinya, BUMN
tersebut  dapat dijatuhi  pidana  berupa  denda
dan  pidana  tambahan  berupa  uang pengganti.    Sebaliknya,  jika  kekayaan BUMN  adalah  kekayaan  negara,  maka  jika terjadi  tindak  pidana  yang  menguntungkan BUMN, selain bukan tindak pidana korupsi, BUMN  sebagai  korporasi  tidak  dapat dimintakan  pertanggungjawaban  pidana. Tidaklah  mungkin  negara  yang  melakukan penuntutan  secara  pidana  menuntut  dirinya sendiri untuk dimintakan
pertanggungjawaban pidana.
Perihal  pertanggungjawaban  pidana lembaga  negara  sebagai  korporasi  pernah menimbulkan  perdebatan  di  Belanda. Dalam  kasus  peledakan  kembang  api  di Enschede  tahun  2002  yang  melibatkan pemerintah kota, penuntutan pidana terhadap negara ditolak oleh
pengadilan.
Perkembangan selanjutnya, dalam kasus The
Zederpollution pada tahun 2007, pengadilan menyatakan penuntutan terhadap pemerintah kota  secara  pidana  diterima  dan  dinyatakan bersalah.  Di  Perancis,  dalam  KUHP  tahun 1994,  pertanggungjawaban  pidana  negara dikecualikan  (Muladi  dan  Diah  Sulistyani RS,  2015).  Jika  terjadi  suatu  tindak  pidana yang melibatkan lembaga pemerintah, maka yang  bertanggung  jawab  secara  pidana adalah  orang  yang  menduduki  jabatan tersebut. Penulis sendiri berpendapat bahwa negara tidaklah dapat dimintakan pertanggungjawaban  secara  pidana,  sebab penuntutan  yang  dilakukan  oleh  jaksa penuntut umum adalah untuk dan atas nama negara  sehingga  tidaklah  mungkin  negara untuk  dan  atas  nama  negara  menuntut pertanggungjawaban  pidana  dari  negara sendiri.
Perdebatan  terkait  kedua  hal  ini  akan berakhir, jika undang-undang
pemberantasan  tindak  pidana  korupsi disesuaikan  dengan  UNCAC  yang  telah diratifikasi  dengan  Undang-Undang  Nomor 6 Tahun 2007 dengan memasukkan korupsi di  sektor  swasta.  Saat  ini,  korupsi  di  sektor swasta  hanya  merupakan  perbuatan  yang dilarang  sebagaimana  terdapat  dalam  Pasal 21  UNCAC  tetapi  bukan  merupakan perbuatan  pidana.  Sebab,  syarat  dari perbuatan  pidana  adalah  perbuatan  yang
dilarang  dalam  undang-undang  disertai ancaman  pidana  bagi  yang  melanggar larangan atau tidak mentaati perintah.
Terakhir,  berkaitan  dengan  penjatuhan pidana terhadap korporasi (termasuk
BUMN)  bila  mana  melakukan  suatu  tindak pidana. Seperti yang telah diutarakan di atas, sanksi  pidana  yang  dapat  dijatuhkan terhadap korporasi hanyalah denda, termasuk pembayaran ganti rugi. Pertanyaan lebih  lanjut,  apa  yang  terjadi  jika  korporasi tidak dapat membayar denda atau ganti rugi? Dalam  konteks  ini  berlaku  postulat qui  non habet  ia  aere  luat  in  corpore,  ne  quis peccetur  impune .  Artinya,  jika  korporasi tidak  bisa  membayar  denda  atau  kerugian, maka  kewajiban  itu  dilimpahkan  kepada individunya,  untuk  mencegah  impunitas.  Di sini,  kekayaan  pribadi  pengurus  korporasi tersebut  yang  digunakan  untuk  membayar denda, termasuk ganti rugi.

## D. Simpulan dan Saran
Berdasarkan  uraian  dalam  pembahasan sebelumnya,  penulis  dapat  merumuskan simpulan  bahwa  pengaturan  korupsi  di sektor  swasta  sebagaimana  yang  terdapat dalam  UNCAC  barulah  sebatas  perbuatan yang  dilarang  namun  belum  merupakan perbuatan  pidana  karena  tidak  terdapat sanksi pidana di dalamnya.
Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak  pidana  korupsi  sebagaimana  yang diatur dalam undang-undang menganut teori identifikasi  dan  teori  agregasi,  namun pengaturannya  tidak  jelas  sehingga  bisa menimbulkan multitafsir.
Adapun  saran  yang  dapat  diusulkan kepada  Dewan  Perwakilan  Rakyat  dan Presiden sebagai pembentuk undang-undang adalah  sebagai  berikut: Pertama, Undang- Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi harus sesegera mungkin disesuaikan dengan  UNCAC  dan  perlu  memasukkan korupsi  di  sektor  swasta  yang  meliputi penyuapan  dan  penggelapan.  Hal  ini mengingat modus operandi kasus korupsi di tanah  air  selalu  melibatkan  pihak  swasta terutama korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa. Kedua , pengaturan
pertanggungjawaban  pidana  korupsi  dalam Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak Pidana  Korupsi  harus  diperbaiki  sehingga menjadi  jelas  dan  tidak  ada  keraguan  oleh penegak  hukum  dalam  konteks  penegakkan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Beirne,  P.  and  J.  M.  (1995). Criminology (2nd ed.). Hardcourt College Publisher, hlm.295 – 297.
Emmanuel, M. ; L. Q. (2019). The Impact of Corruption  on  Government  Public Services  Quality,  Justice  and  Cost  of Business  Regulations  in  Developing
World. International Journal of Innovation and Research in Educational
Sciences , 6 (1), 27–28.
Ferguson  Jr,  J.  (2010). White  –  Collor Crime . Chelsea House Publisher.
He Zengke. (2003). Research in the Issues of Corruption and Combationg Corruption during Chinese Transition. Comparative Economic  &  Social  Systems , 1 (1),  19–
29.
Hiariej,  E.  O.  .  (2016). Prinsip-Prinsip Hukum  Pidana .  (C.  A.  Pustaka,  Ed.). Yogyakarta.
Isra,  S.  dan  E.  O.  .  H.  (2009).  Perspektif
Hukum  Pemberantasan  Korupsi  Di
Indonesia.  In Korupsi  Mengorupsi
Indonesia :  Sebab,  Akibat  dan  Prospek Pemberantasan (p.  565).  Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Lanius,  D.  (2019). Strategic  Indeterminacy in  the  Law .  Oxford:  Oxford  University Press.
Liu,  A.  (2016).  Literature  Review  on  the Definition  of  Corruption  and  Factors Affecting the Risk of Corruption. Open Journal of Social Sciences , 4 (6), 172.
Mochtar,  Z.  A.  dan  E.  O.  .  H.  (2018).
Menjerat  Korupsi  Partai  Politik .
Yogyakarta: Genta Publishing.
Muladi  dan  Diah  Sulistyani  RS.  (2015).
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate  Criminal  Responbility) . Bandung: Alumni.
Muladi  dan  Dwija  Priyanto.  (2010).
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi .  (K.  P.  M.  Group,  Ed.).
Jakarta.
Pinto, A. ; M. E. (2003). Corporate Criminal Liability . London: Sweet & Maxwel.
Podgor,  E.  S.  (1993). White  Collor  Crime . ST Paul Minn: West Publishing Co.
Setiyono.  (2005). Kejahatan  Korporasi; Analisis Viktimologi Dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum  Pidana  Indonesia  Malang . Malang: Bayumedia.