## Abdimas Pariwisata
Vol. 4 No. 2 Tahun  2023

## Kajian Literatur Tuntutan Hak Tenaga Kerja Pariwisata Di Indonesia
Zaki Alif Ramadhani 1 , Seprina Yana Alidha 2 , Alhilal Furqan 3
1-3 Institut Teknologi Bandung, Bandung, Indonesia, email: zakialifrmdhn@gmail.com
Informasi artikel ABSTRAK Sejarah artikel Diterima Revisi Dipublikasikan : 03 Januari 2023 : 06 Januari 2023 : 01 Juli 2023 Pariwisata  merupakan  salah  satu  sektor  yang  berkontribusi  terhadap penyerapan  tenaga  kerja  nasional  dimana  pariwisata  menyerap  sekitar 10%  tenaga  kerja  nasional  pada  tahun  2019.  Tenaga  kerja  pariwisata memiliki hak-hak alamiah yang sudah melekat pada dirinya. Pemenuhan hak  pekerja  dapat  membantu  pekerja  dalam  merasakan  harga  diri  dan martabat,  merasakan  kebebasan  dan  keamanan  selama  bekerja,  serta memiliki kesempatan untuk memilih dan melaksanakan pekerjaan yang produktif  tanpa  batasan.  Hak  tenaga  kerja  didasarkan  pada  hak  asasi manusia yang berasal dari seperangkat asumsi teori moral nilai intrinsik manusia  yang  dinilai  karena  status  mereka  sebagai  manusia  yang terlepas  dari  kemampuan  historis,  agama,  atau  budaya  tertentu. Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  metode analisis  literatur  dan  analisis  kontent  induktif  menggunakan  data sekunder berdasarkan 14 penelitian terdahulu yang membahas mengenai hak-hak  tenaga  kerja  pariwisata  di  Indonesia  pada  tahun  2016  hingga 2021 yang diperoleh dari beberapa jurnal yang diterbitkan secara daring. Kesimpulan  penelitian  ini  menunjukkan  hak-hak  tenaga  kerja  yang dituntut  antara  lain:  1)  upah  yang  layak,  2)  jaminan  sosial,  3) perlindungan wanita dan anak, 4) jam kerja dan cuti, 5) tunjangan (tetap dan  tidak  tetap),  6)  pemutusan  hubungan  kerja  (PHK),  7)  lembur  dan upah  lembur  8)  kesetaraan  gender,  serta  9)  pelatihan  dan  sertifikasi. Serikat  tenaga  kerja  pariwisata  dapat  berfungsi  dan  berperan  dalam perlindungan dan penegakan hak-hak tenaga kerja pariwisata.
Kata kunci:
Pariwisata Tenaga Kerja Hak Tenaga Kerja ABSTRACT
Keywords: Tourism Labor Labor Rights

## Literature Review of Labor Rights Demands in Indonesia
Tourism  is  one  of  the  sectors  that  contribute  to  the  absorption  of  the national workforce where tourism absorbed around 10% of the national workforce  in  2019.  Tourism  labor  has  natural  rights  that  are  already attached  to  it.  The  fulfillment  of  workers'  rights  can  help  workers  in feeling  self-esteem  and  dignity,  feeling  freedom  and  security  during work,  and  having  the  opportunity  to  choose  and  carry  out  productive work  without  restrictions.  Labor  rights  are  based  on  human  rights derived  from  a  set  of  assumptions  of  moral  theories  of  the  intrinsic value  of  human  beings  assessed  for  their  status  as  human  beings regardless  of  certain  historical,  religious,  or  cultural  abilities.  This research  uses  a  qualitative  approach  with  literature  analysis  methods and  inductive  content  analysis  using  secondary  data  based  on  14 previous  studies  that  discuss  tourism  labor  rights  in  Indonesia  from 2016  to  2021  obtained  from  several  journals  published  online.  The conclusions of this study show that the labor rights demanded include: 1) living wages, 2) social security, 3) protection of women and children, 4)  working  hours  and  leave,  5)  benefits  (fixed  and  non-fixed),  6) termination  of  employment  (layoffs),  7)  overtime  and  overtime  pay  8) gender equality, and 9) training and certification. Tourism labor unions
can  function  and  play  a  role  in  the  protection  and  enforcement  of tourism labor rights.

## Pendahuluan
Pariwisata  merupakan  salah  satu  industri  yang  menjadi  ujung  tombak  dalam  perekonomian negara  serta  menghasilkan  pendapatan  devisa  utama  bagi  negara.  Pada  tahun  2017,  pariwisata menyumbang  4,1%  terhadap  Pendapatan  Domestik  Bruto  atau  sekitar  536,8  triliun  rupiah  dan  naik menjadi  6,1%  pada  tahun  2019.  Pertumbuhan  tahunan  sektor  pariwisata  di  Indonesia  dianggap melebihi rata-rata pertumbuhan sektor lainnya dalam perekonomian selama 15 tahun terakhir. Selain itu  juga  pariwisata  menyediakan  10,5%  lapangan  kerja  dari  total  lapangan  kerja  nasional.  Sektor pariwisata  menjadi  salah  satu  sektor  yang  menunjang  penyerapan  tenaga  kerja  dan  perekonomian lokal.
Pandemi  Covid-19  yang  melanda  seluruh  dunia  menghambat  seluruh  aktivitas  dalam  sektor pariwisata.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  jumlah  penurunan  wisatawan  domestik  maupun mancanegara.  Akibatnya,  kontribusi  pariwisata  terhadap  Produk  Domestik  Bruto  (PDB)  menjadi terganggu.  Tenaga  kerja di  bidang pariwisata  pun tidak  luput  dari hantaman  pandemi,  sekitar  13,67 juta  tenaga  kerja  merasakan  dampaknya.  Padahal  pada  periode  tahun  2010  hingga  tahun  2019, penyerapan  tenaga  kerja  pada  sektor  pariwisata  terus  mengalami  peningkatan.  Bahkan  pada  tahun 2019,  penyerapan  tenaga  kerja  pariwisata  berkontribusi  terhadap  13  juta  serapan  tenaga  kerja  atau sekitar 10,28% penyerapan tenaga kerja nasional.

## Gambar 1: Diagram Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pariwisata Tahun 2010-2019 Sumber: Kemenparekraf, 2019
Yunis  (2009)  dalam  Konfrensi  UNWTO  menyatakan  bahwa  pekerjaan  di  bidang  pariwisata cukup  mudah  diakses  selama  dapat  memenuhi  kualifikasi  dan  ketrampilan,  namun  meningkatnya persaingan tenaga kerja mendorong manajer untuk mencari tenaga kerja dengan ketrampilan tertentu atau bahkan melebihi standar yang ada. Kementerian Ketenagakerjaan membedakan jenis kompetensi pekerjaan  dalam  pariwisata  menjadi  dua,  yaitu  sektor  perhotelan  dan  non-perhotelan.  UNWTO menyatakan  bahwa  pariwisata  menjadi  salah  satu  penghasil  lapangan  kerja  terbesar  bagi  segmen populasi yang kurang memiliki akses ke pasar tenaga kerja seperti perempuan, kaum muda, imigran, serta populasi pedesaan.
Tenaga kerja merupakan sisi terdepan dalam sektor pariwisata karena pariwisata mengutamakan hospitality kepada  wisatawan.  Memberikan  pelayanan  yang  baik  kepada  wisatawan/pengunjung menjadi  kewajiban  tenaga  kerja  di  sektor  pariwisata,  hal  tersebut  tentunya  harus  berjalan  seiringan dengan  hak  yang  diperoleh  oleh  para  tenaga  kerja.  Hak  tenaga  kerja  didasarkan  pada  hak  asasi
manusia yang berasal dari seperangkat asumsi teori moral nilai intrinsik manusia yang dinilai karena status  mereka  sebagai  manusia  yang  terlepas  dari  kemampuan  historis,  agama,  atau  budaya tertentu (Werhane,  Radin,  and  Bowie,  2008).  Deklarasi  Hak  Asasi  Manusia  yang  dilakukan  oleh  PBB mengusulkan hak ekonomi yang lebih spesifik, meliputi hak untuk bekerja, untuk membentuk serikat pekerja,  untuk  memilih  pekerjaan,  untuk  memiliki  kondisi  kerja  yang  aman  dan  layak,  untuk menerima  gaji  yang  sama  dan  adil,  dan  untuk  menerima  liburan  tahunan.  Dickens  (2012) menyebutkan  beberapa  permasalahan  di  lingkungan  kerja  dan  persepsi  mengenai  perlakuan  buruk yang  meluas  melampaui  bidang  yang  dicakup  oleh  hak-hak  ketenagakerjaan  dikarenakan  tidak lengkapnya mekanisme pemberian tempat kerja yang lebih adil.
Tenaga  kerja  pariwisata  memiliki  hak-hak  alamiah  yang  sudah  melekat  pada  dirinya.  Donelly (2003)  menyatakan  bahwa  hak  asasi  manusia  merupakan  standar  dasar  yang  tanpanya  orang  tidak dapat  hidup  bermartabat.  Hak  asasi  yang  dimiliki  oleh  pekerja  pada  industri  pariwisata  kurang diperhatikan  oleh  para  pemilik  usaha.  Isu-isu  hak  asasi  manusia  secara  tradisional  sering  diabaikan oleh  para  peneliti  pariwisata  dikarenakan  desain  pariwisata  yang  secara  dominan  sebagai  sebuah “industri” daripada “sistem” (George & Varghese, 2007). Industri  menciptakan hubungan “tuan dan pelayan” sehingga seringkali hubungan tersebut berpotensi merugikan salah satu pihak.
Hak  atas  pariwisata  sebagai  hak  asasi  manusia  terutama  dalam  kaitannya  dengan  hak-hak ketenagakerjaan  yang  dengan  demikian  mengecualikan  anggota  masyarakat  yang  tidak  bekerja (McCabe  &  Diekmann,  2015:202).  Hak-hak  karyawan  dan  kesadaran  pemilik  usaha  mengenai  area konflik  dan  sensitivitas  merupakan  beberapa  masalah  langsung  dalam  pariwisata.  Ward  (1989) menyatakan beberapa masalah ini berfokus pada 4 bidang, yaitu perekrutan, investigasi pelanggaran karyawan, pemecatan, dan keputusan pasca kerja oleh manajemen.
Pemenuhan  hak  pekerja  dapat  membantu  pekerja  dalam  merasakan  harga  diri  dan  martabat, merasakan  kebebasan  dan keamanan  selama bekerja, serta memiliki kesempatan untuk  memilih  dan melaksanakan  pekerjaan  yang  produktif  tanpa  batasan.  Wichenbach, et  al (2019)  mengidentifikasi beberapa pelanggaran hak pekerja pariwisata seperti rasisme, diskriminasi gender, upah kerja rendah, shift panjang, fungsi pekerjaan yang sempit, kebutuhan pekerja musiman, serta kedudukan pekerjaan yang rendah. Pertanyaan yang muncul ialah hak apa sajakah yang dituntut oleh pekerja pariwisata di Indonesia.
Penelitian ini terdiri dari beberapa bagian yang meliputi pendahuluan dengan latar belakang yang mendasari  penelitian  ini,  tinjauan  pustaka  mengenai  hak  tenaga  kerja,  metode  penelitian  yang digunakan, hasil dan pembahasan penelitian, serta kesimpulan dan saran penelitian.

## Metode
Tinjauan  literatur  digunakan  untuk  menemukan  dan  mengidentifikasi  hak-hak  yang diperjuangkan  oleh  tenaga  kerja  pariwisata  di  Indonesia.  Oleh  karena  itu,  metode  penelitian  yang digunakan  dapat  diklasifikasikan  sebagai  penelitian  studi  kepustakaan  dimana  berbagai  informasi terdahulu  tentang  bisnis  pariwisata  dan  hak  asasi  manusia  dianalisis,  disusun  dan  disintesis  dalam berbagai  dokumen  yang  relevan  (Turner,  2018).  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif dengan metode analisis literatur dan analisis kontent induktif. Analisis literatur mencakup: membaca cepat (skimming) , membaca mendalam (intensive reading) , penafsiran (interpreting) , dan menganalisa (evaluating) serta  analisis  konten  induktif  dengan  pengkodean  terbuka  pada  tema  dan  pola  yang muncul  dari  teks.  Sumber  data  yang  digunakan  merupakan  data  sekunder  sebanyak  14  penelitian terdahulu  yang  membahas  mengenai  hak-hak  tenaga kerja  pariwisata  di  Indonesia  pada  tahun  2016 hingga 2021 yang diperoleh dari beberapa jurnal yang diterbitkan secara daring.

## Hasil dan Pembahasan
Dalam penelitian ini, beberapa jurnal penelitian terdahulu digunakan sebagai salah satu referensi penulis  dalam  melakukan  penelitian.  Tujuannya  untuk  memperkaya  teori  dalam  penyelidikan penelitian  melalui  hasil  analisis  literatur.  Berikut  merupakan  penelitian  terdahulu  yang  membahas mengenai hak-hak pekerja pariwisata di Indonesia:
Tabel 1 Penelitian Terdahulu No Penulis Lokasi Metode Hak yang dituntut 1. Lianda (2018) Pengasinan ikan di Desa Tarahan, Lampung Selatan. Metode deskriptif kualitatif, penelitian lapangan.  Hak untuk mendapatkan upah yang layak (sesuai UMR)  Perlindungan jam kerja
 Hak atas tunjangan (tetap dan tidak tetap)  Hak atas jaminan sosial tenaga kerja  Hak cuti dan keringanan 2. Irawan (2021) Jakarta dan Surabaya Metode deskriptif kualitatif.  Konvensi hak-hak anak 3. Thalib dan Meinarni (2021) Provinsi Bali Metode yuridis sosiologis.  Hak untuk bernegosiasi dengan pemberi kerja atau pemilik pekerjaan  Hak atas keselamatan dan kesehatan kerja dalam melakukan pekerjaan (jaminan sosial)  Perlindungan eksklusif bagi pekerja wanita, anak-anak, dan orang dengan cacat  Perlindungan terkait sistem pengupahan, perdamaian 4. Ahmad dan Yunita (2019) Desa Komodo, Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur Metode Kualitatif  Hak kesetaraan gender 5. Anggreni dan Sarjana (2020) Sayan Point Restaurant, Ubud, Bali. Metode penelitian hukum empiris.  Hak pekerja saat lembur  Hak pembayaran upah lembur 6. AS, dkk. (2022) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah, NTB Metode kualitatif melalui perspektif fenomenologi.  Isu pekerja anak (child labour) 7. Wibisono (2016) Hotel di Kota Semarang Metode kualitatif, akan pendekatan yuridis–sosiologis.  Hak kerja lembur dan upah lembur 8. Nindita, Nugraha dan Munir (2022) Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur Metode penelitian fakta empiris.  Hak upah  Hak pemenuhan perlindungan jam kerja  Hak pemenuhan perlindungan tunjangan hari raya  Hak pemenuhan jaminan sosial tenaga kerja  Hak pemenuhan kompensasi PHK  Pemenuhan hak cuti 9. Yanti (2019) Bali Metode penelitian hukum normatif  Hak perlindungan bagi pekerja perempuan  Hak jaminan sosial tenaga kerja (keamanan dan
keselamatan)
 Hak waktu kerja  Hak cuti  Hak upah 10. Soeharto (2021) Indonesia (2015- 2019) Metode studi kepustakaan.  Hak sertifikasi tenaga kerja di sektor pariwisata  Hak mendapatkan pelatihan 11. Haes dan Yunita (2019) Kabupaten Badung, Bali Metode kualitatif deskriptif.  Hak perlindungan upah  Hak jaminan sosial 12. Astuti, Udiana, dan Priyanto (2016) PT. Paradise Bali Indah Tour, Bali, Indonesia. Metode penelitian hukum empiris.  Hak jaminan sosial  Hak perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja (jaminan sosial) 13. Umah dan Riyanto (2021) Hotel di Kota Blitar. Metode kualitatif dan deskriptif kuantitatif.  Hak upah buruh wanita pada industri pariwisata perhotelan 14. Hasanah (2021) Indonesia Metode yuridis normatif.  Hak pesangon para pekerja setelah terkena PHK  Hak tunjangan hari raya
(THR)
Sumber: Olahan penulis, 2022
Berdasarkan hasil analisis literatur yang ditampilkan pada tabel 1, selanjutnya peneliti melakukan analisis  konten  induktif  dan  mentabulasikannya  ke  dalam  tabel  guna  mengetahui  prioritas  hak  apa sajakah yang dituntut oleh para tenaga kerja pariwisata.

## Tabel 2 Tabulasi Tuntutan Hak Pekerja Pariwisata
Hak yang dituntut 1 2  3 4 5 6  7 8 9 10  11  12  13  14  F Upah • • • • • • 6 Jam kerja dan cuti • • • 3 Tunjangan (tetap dan tidak tetap) • • • 3 Jaminan Sosial (Keamanan dan keselamatan) • • • • • • 6 Perlindungan Wanita dan Anak • • • • • 5 Kesetaraan gender • 1 Lembur dan upah lembur • • 2 Pemutusan Hubungan Kerja • • • 3 Pelatihan dan Sertifikasi • 1 Keterangan: 1. Lianda (2018) 2. Irawan (2021) 3. Thalib&Meinarni (2021) 4. Ahmad&Yunita (2019) 5. Anggreni&Sarjana (2020) 6. AS, dkk (2022) 7. Wibisono (2016) 8. Nindita, dkk (2022) 9. Yanti (2019) 10. Soeharto (2021) 11. Haes&Yunita (2019) 12. Astuti, dkk (2016) 13. Umah&Riyanto (2021) 14. Hasanah (2021)
F  : Frekuensi
Sumber: Olahan penulis, 2022

## Upah
Berdasarkan Tabel 2 di atas, menunjukkan bahwa hak-hak pekerja pariwisata di Indonesia yang paling banyak dibahas ialah tentang persyaratan gaji berdasarkan Pasal  88-89 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hak-hak yang berkaitan dengan upah pekerja timbul setelah terjalinnya
hubungan  kerja  antara  pekerja/karyawan  dengan  pemeberi  kerja  dan  berakhir  setelah  pemutusan hubungan  kerja  (Nindita,  Nugraha,  dan  Munir,  2022).  Dibahas  pula  pada  penelitian  Lianda  (2018) diketahui bahwa keikutsertaan perempuan dalam peningkatan ekonomi secara alamiah bermuara pada imbalan  atas  kerja  yang  telah  dilakukan,  yang  imbalannya  (upah/gaji)  selanjutnya  dapat  digunakan untuk  menambah  dan  memenuhi  kebituhan  sehari-hari.  Dikatakan  pula  pada  penelitian  Haes  dan Yunita (2019) bahwa peningkatan jumlah tenaga kerja di industri pariwisata tidak dibarengi dengan kebijakan  perlindungan  tenaga  kerja  pariwisata  seperti  perlindungan  upah,  jaminan  sosial,  dll, sehingga  tidak  mengherankan  jika  hubungan  antara  pengusaha,  pengelola  dan  pekerja  tidak  lancar karena masing-masing pihak merasa paling berkontribusi untuk kesuksesan usaha tersebut.
Ada pula, permasalahan hak pekerja pariwisata di Indonesia pada penelitian Umah dan Riyanto (2021)  yang  berfokus  pada  status  upah  perempuan  dalam  indstri  pariwisata  di  Kota  Blitar. Berdasarkan  data yang terkumpul,  upah yang  diterima pekerja di  sektor  perhotelan lebih tinggi  dari upah  minimum  yang  disyaratkan.  Namun,  para  manajer  perusahaan  (hotel)  seringkali  sulit  diatur dalam  menentukan  jam  kerja  dan  bonus  bagi  karyawan  perempuan.  Apalagi,  masih  banyak  pekerja yang mengeluhkan gaji yang diterimanya tidak kunjung naik meski sudah lama bekerja di perusahaan tersebut. Kebijakan upah minimum provinsi dan kota/kabupaten dirancang untuk mencegah pengusaha dan  bisnis  pariwisata  membayar  lebih  rendah  untuk  mencegah  pengusaha  dan  bisnis  pariwisata membayar lebih rendah untuk tenaga kerja mereka di daerah tertentu. Upah diatur oleh pemerintah dan penawaran  minimum  provinsi  dan  kota/kabupaten  dirancang  untuk  mencegah  pengusaha  dan  bisnis pariwisata  membayar  lebih  rendah  untuk  tenaga  kerja  mereka  di  daerah  tertentu.  Tingkat  upah  dan penawaran tenaga kerja diatur oleh pemerintah, sehingga sering kali pemberi kerja membayarkan lebih rendah  dari  upah  minimum  karena  pengawasan  terhadapa  aturan  tersebut  belum  maksimal.  Jika penawaran  melebihi  permintaan,  pengusaha  dapat  menurunkan  upah  hingga  tingakt  upah  minimum yang ditetapkan oleh pemerintah.

## Jaminan Sosial (Keamanan dan Keselamatan)
Permasalahan  hak pekerja pariwisata  yang  sering  menjadi  tuntutan lainnya  yaitu  mengenai hak jaminan sosial. Bagi pemerintah terdapat dua program BPJS yang diwajibkan, yaitu BPJS kesehatan dan  BPJS  ketenagakerjaan,  dan  pada  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Nindita,  Nugraha,  dan  Munir (2022) diketahui bahwa hak pemenuhan jaminan sosial tenaga kerja pada hotel dan warung makan di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur sudah mendaftarkan hak jaminan BPJS kesehatan pekerjanya akan tetapi belum ditemukan yang mendaftarkan pekerjanya ke BPJS ketenagakerjaan. Seperti pembahasan pada  penelitian  Astuti,  Udiana,  dan  Priyanto  (2016)  diketahui  bahwa  faktor  yang  menghambat penyelenggaraan jaminan sosial tidak hanya untuk diri sendiri tetapi juga untuk anggota keluarganya, yaitu  kurangnya  sumber  daya  manusia  atau  potensi  sumber  daya  manusia  yang  memadai  untuk memahami  pentingnya  keselamatan  kerja  di  tempat  kerja.  Pelaku  wisata  masih  belum  memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain kurangnya pengetahuan hukum pemandu wisata dalam  menjalankan  tugasnya,  kendala  lain  terkait  syarat  pengajuan  klaim  penggantian  biaya pemeriksaan  kesehatan  dan  pengobatan  dengan  lembaga  penyelenggara  jaminan  sosial  yang  kurang praktis  dan  berbelit-belit.  Oleh  karena  itu  permasalahan  tersebut  membutuhkan  suatu  serikat pekerja/serikat  buruh  seperti  yang  diutarakan  Haes  dan  Yunita  (2019)  bahwa  serikat  pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang didirikan dari, oleh dan untuk pekerja/buruh baik di dalam maupun di luar tempat kerja, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan berkomitmen bersatu untuk memperjuangkan,  membela,  dan  melindungi  hak  dan  kepentingan  pekerja/karyawan  serta meningkatkan  kesejahteraan  pekerja/karyawan  dan  keluarganya,  sebagaimana  diatur  dalam  pasal  1 UU Nomor 14 Tahun 2003.

## Perlindungan Wanita dan Anak
Saat  ini  gambaran  pekerja  anak  dalam  industri  pariwisata  menjadi  salah  satu  fokus  beberapa kajian,  seperti  pembahasan  Susanti  AS  dkk  (2022)  yang  mengkaji  fenomena  pekerja  anak.  Zona Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika KEK yang tidak hanya sekedar isu tentang pekerja anak yang  melakukan  pekerjaan  untuk  mendapatkan  gaji,  tetapi  pekerjaan  yang  sangat  dekat  dengan eksploitasi,  berbahaya,  dan  menghambat  akses  pendidikan  serta  menghambat  perkembangan  fisik, psikologis  dan  hak  sosial  anak.  Hasil  kajian  masih  sulitnya  memberantas  pekerja  anak  di  kawasan wisata.  Permasalahan  pekerja  anak  tidak  dapat  ditangani  secara  optimal  karena  dipengaruhi  oleh
kebiasaan di tengah masyarakat. Di destinasi wisata pencegahan eksploitasi anak terus ditekankan oleh pemerintah pusat. Namun, kejadian tersebut masih menjadi hal yang harus dituntaskan bersama. Oleh sebab itu, pengawasan kewajiban dan tanggung jawab atas kebijakan perlindungan anak harus dapat dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan agar tercipta konsep perlindungan yang sesuai.
Selain itu hak perlindungan hukum tenaga kerja perempuan di bidang pariwisata juga menjadi isu kajian pada penelitian Yanti (2019), Pasal 76 UU Ketenagakerjaan mengatur bahwa ketentuan khusus yang berkaitan dengan pekerjaan perempuan, termasuk perlindungan kesuburan/reproduksi perempuan diatur  dalam  UU  Ketenagakerjaan.  Pasal  153  UU  Ketenagakerjaan  mengatur  bahwa  perusahaan dilarang keras memecat pekerja dengan alasan pekerja hamil, melahirkan, keguguran, atau menyusui. Zaman terus berubah, sehingga demi terpenuhinya kebutuhan hidup serta kebutuhan ekonomi, banyak pekerja  wanita  mengabaikannya  dan  perusahaan  seolah  tidak  peduli.  Kontrol  yang  ditujukan  untuk menjamin  hak-hak  perempuan  tidak  dapat  diharapkan  untuk  mengatasi  masalah  ini  secara  tuntas, apalagi jika  di  perusahaan yang  beroperasi  24 jam.  Dalam  hal  ini,  diharapkan  agar  pengusaha  yang mempekerjakan  perempuan  memiliki  kesadaran  bahwa  mereka  harus  mematuhi  ketentuan  UU  dan didukung oleh kontrol pemerintah yang baik dalam jalannya kebijakan ketenagakerjaan.

## Jam Kerja dan Cuti
Pada  UU  Nomor  13  Tahun  2003  mengatur  tentang  Ketenagakerjaan  serta  hak  pemenuhan perlindungan  jam  kerja.  Pasal  77  ayat  1  menyebutkan  bahwa  mewajibkan  setiap  pengusaha  atau pemberi  kerja  untuk  mentaati  peraturan  yang  berkaitan  dengan  jam  kerja  yang  telah  diatur  dalam  2 sistem  yaitu  7jam/hari  selama  6  hari/minggu  dan  8jam/hari  selama  5  hari/minggu.  Pada  penelitian Nindita,  Nugraha,  dan  Munir  (2022),  hotel  New  Ramayana  di  Kabupaten  Pamekasan  melakukan pengurangan jam kerja yang disebabkan oleh pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dari waktu kerja yang awalnya dalam sebulan bekerja selama 24 hari berkurang menjadi 20 hari per harinya menjadi 8 jam kerja, kemudian waktu kerja yang seharusnya full dalam sehari berubah pula menjadi sistem shift. Sedangkan untuk warung makan Steak and Djawa sebelum masa PPKM pekerja melakukan pekerjaan dengan waktu 14 jam, dan pada masa PPKM sesuai kebijakan yang ada dimana semua  tempat  makan  harus  tutup  pukul  20.00  WIB,  sehingga  pekerja  melakukan  pekerjaan  dengan waktu 12 jam. Hal tersebut terjadi karena adanya force majeure dari Covid-19. Pada penelitian Lianda (2018)  mengatakan  di  dalam  agama  Islam  seorang  istri  atau  ibu  rumah  tangga  yang  melakukan pekerjaan yang halal dan memiliki izin suami diperbolehkan bekerja karena sudah melalui ketentuan syarat-syarat yang diterapkan oleh agama.

## Tunjangan (tetap dan tidak tetap)
Hak  mendapatkan  tunjangan  hari  raya  (THR)  merupakan  wajib  pagi  pengusaha,  hal  tersebut tertuang  pada  Permenaker  No.6  Tahun  2016.  Hasanah  (2021)  melakukan  penelitian  tentang  hak pekerja terhadap tunjangan hari raya pada saat Covid-19, pekerja tetap atau paruh waktu yang di PHK 30 hari sebelum hari raya keagamaan berhak atas THR. Aturan mengenai ketentuan pemberian THR sangat jelas. Namun, di masa pandemi Covid-19 para pekerja terdampak terhadap pembayaran THR nya, terutama bagi perusahaan yang mengalami masalah arus kas. Dikarenakan hal tersebut, Menteri ketenagakerjaan  Ida  Fauziyah  mengeluarkan  Surat  Edaran  (SE)  pada  tanggal  6  Mei  2020  tentang pelaksanaan  THR  keagamaan  tahun  2020  yang  memiliki  poin  sebagai  berikut:  (1)  Berdasarkan peraturan  perundang-undangan,  pengusaha  tetap  harus  membayarkan  THR  kepada  para  pekerjanya; (2) Para pengusaha dapat menempuh mekanisme berdialog secara kekeluargaan kepada pihak pekerja untuk  penundaan  pembayaran  THR  apabila  merasa  kesulitan  membayarkan  THR  pada  waktu  yang telah ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan mengenai akibat pandemi Covid-19.

## PHK (Pemutusan Hubungan Kerja)
Setelah  pemutusan  hubungan  kerja,  pemberi  kerja  wajib  memenuhi  hak  pekerja  setelah mengundurkan  diri.  Hasanah  (2021)  menemukan  bahwa  pandemi  Covid-19  membuat  pengusaha sewenang-wenang  dalam  memberikan  hak  normatif  kepada  pekerjanya.  Dalam  situasi  ini,  banyak pengusaha mengambil kesempatan untuk memecat pekerjanya secara sepihak tanpa memberikan hak apa  pun  kepada  pekerjanya,  meskipun  perusahaan  tetap  beroperasi  secara  normal.  Memperhatikan putusan MA No. 334 K/Pdt Sus-PHI/2020 tentang pemberhentian karena alasan kerugian usaha atau
force majeure, tidak ada dalam pelaksanaan hak karyawan. Pemberi kerja harus tetap membayar uang pesangon  satu  kali,  uang  penghargaan  masa  kerja  dan  santunan  hak,  bahkan  pengusaha  juga  tetap memberikan THR selama proses PHK.

## Lembur dan Upah Lembur
Hak-hak  pekerja  pariwisata  di  Indonesia  yang  juga  menjadi  pembahasan  pada  penelitian- penelitian terdahulu ialah tentang tuntutan terhadap hak kerja lembur dan upah lembur. Dapat terlihat pada  penelitian  pada  Sayan  Point  Restaurant  di  Ubud  Bali  (Anggreni  dan  Sarjana,  2020)  dan  pada hotel di Kota Semarang (Wibisono, 2016) bahwa permasalahan tersebut sebenarnya tidak mengarah pada realisasi  hak  lembur dan  pembayaran  upah lembur.  Berdasarkan  kesimpulan  dari kajian-kajian tersebut, diusulkan agar realisasi hak lembur berdasarkan peraturan yang ada diwujudkan dengan cara melindungi  kesejahteraan  pekerja  yang  bekerja  lebih  dari  waktu  normalnya,  atau  sering  kita  sebut lembur. Pekerja dan pengusaha lebih mampu meningkatkan kesadaran hukum untuk mengetahui hak dan kewajiban kedua pihak.

## Kesetaraan Gender
Tuntutan hak pekerja pariwisata di Indonesia yang lainnya ialah hak kesetaraan gender di Pulau Komodo, NTT yang dibahas oleh Ahmad dan Yunita (2019). Abdullah (2013) mengatakan pekerjaan kehidupan dalam rumah selalu mengidentikan perempuan, dikarenakan hal tersebut di Pulau Komodo pekerjaan seperti penjaga kios/warung atau penjagaan homestay yang tidak lain adalah rumah-rumah mereka  sendiri.  Hal  ini  membuktikan  bahwa  kemampuan  perempuan  dalam  mengakses  pekerjaan pariwisata  di  Pulau  Komodo  masih  sangat  terbatas.  Penyebab  utamanya  adalah  wanita  secara fisiologis  lemah  dibandingkan  dengan  pria.  Kemudian  kepercayaan  masyarakat  bahwa  komodo sensitif  terhadap  bau  darah,  dikarenakan  perempuan  menstruasi  setiap  bulan,  sehingga  tidak dianjurkan  untuk  bekerja  di  bidang  seperti  menjual  sovenir,  pemandu  wisata,  pengrajin  patung komodo  ataupun  bekerja  kapal-kapal  wisata.  Pada  penelitian  Ahmad  dan  Yunita  (2019)  diketahui bahwa  terlepas  dari  ketidakadilan  tersebut,  para  perempuan  di  Pulau  Komodo  tidak  mengetahui ataupun  menyadari  hal  ini  sedangkan  menganggap  pekerjaan  dapur  merupakan  kewajiban  mereka sebagai  perempuan.  Ketidaksadaran  ini  tidak  menimbulkan  resistensi  apapun  untuk  mencapai  status yang  sama  di  tempat  kerja.  Dalam  hal  ini,  peran  pemerintah  daerah  diperlukan  untuk  memastikan bahwa perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk dapat mengakses berbagai pekerjaan seperti laki-laki.

## Pelatihan dan Sertifikasi
Penelitian Soeharto (2021) mengkaji tentang hak sertifikasi dan juga hak mendapatkan pelatihan. Tahun 2013 pada pertemuan rutin di Laos disepakati pembentukan sekretariat regional bidang MRA- TP  oleh  para  menteri  pariwisata  negara  anggota  ASEAN  sebagai  bentuk  dukungan pengimplementasian MRA-TP. Pusat pelatihan, pusat sertifikasi dan database SDM sektor pariwisata di ASEAN berlokasi di Jakarta, dimana Indonesia ditunjuk sebagai lokasi dari sekretariat berdasarkan kesepakatan bersama.
Tuntutan  persaingan  dengan  tenaga  kerja  dari  negara  ASEAN  lainnya  disebabkan  pula  oleh pemberlakuan  sertifikasi  MRA-TP  bagi  tenaga  kerja  profesional  pariwisata.  Hal  tersebut  secara otomatis  mensyaratkan  kepada  setiap  tenaga  kerja  di  Indonesia  agar  dapat  membuktikan keproferionalitasnya terutama pada sektor pariwisata melalui sertifikasi. Namun, penetapan sertifikasi tersebut tidak sesuai dengan standar nasional yang berlaku umum dalam industri pariwisata Indonesia. Hasil penelitian Makmur Keliat dkk (2014) menyebutkan pengalaman, keahlian dan jaringan personal merupakan  hal  yang  terpenting  dalam  ketenagakerjaan  sektor  pariwisata  di  Indonesia,  komponen tersebut  dibandingkan  sertifikasi  dianggap  lebih  berpengaruh  dalam  mendorong  profesionalitas.  Hal ini  membuat  tenaga  kerja  Indonesia  kalah  bersaing  dibandingkan  dengan  negara-negara  ASEAN lainnya seperti Singapura, Malaysia, Thailand dan Filipina ( World Travel and Tourism Council , 2016). Standarisasi  untuk  menjamin  kualitas  dan  pelayanan  yang  diberikan  kepada  tamu  atau  wisatawan sangat  diperlukan  oleh  sektor  indurstri  pariwisata.  Menurut  Birdir  dan  Pearson  (1998)  terdapat  tiga tujuan  sertifikasi  tenaga  kerja  di  sektor  pariwisata,  yaitu:  Kemampuan  tenaga  kerja  yang  diakui melalui  sertifikasi;  Peningkatan  standar  profesi  melalui  sertifikasi,;  Program  pengembangan profesional dapat menjadi jalan untuk meningkatkan kinerja profesi melalui sertifikasi.

## Simpulan
Tenaga  kerja  merupakan  salah  satu  ujung  tombak  dalam  pariwisata  yang  lebih  mengutamakan pelayanan  jasa.  Permasalahan  mengenai  hak-hak  tenaga  kerja  pariwisata  yang  seringkali  tidak dipenuhi  oleh  perusahaan  dapat  berdampak  pada  pelayanan  yang  diberikan.  Hak-hak  tenaga  kerja yang dituntut antara lain: 1) upah yang layak, 2) jaminan sosial, 3) perlindungan wanita dan anak, 4) jam  kerja  dan  cuti,  5)  tunjangan  (tetap  dan  tidak  tetap),  6)  pemutusan  hubungan  kerja  (PHK),  7) lembur dan upah lembur 8) kesetaraan gender, serta 9) pelatihan dan sertifikasi. Pada dasarnya, hak- hak  yang  dituntut  ini  sudah  tercantum  dalam  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan,  namun  seringkali  perusahaan  lalai  atas  hak  yang  seharusnya  diterima  oleh  tenaga kerja.  Pemerintah  melalui  instansi  terkait  hendaknya  aktif  melakukan  pengecekan  terhadap pemenuhan hak-hak tenaga kerja yang telah diatur dalam undang-undang. Serikat tenaga kerja dapat menjadi pihak yang lantang menyuarakan pemenuhan hak-hak tenaga kerja.

## Referensi
Abdullah,  S.  (2013).  Pembangunan  Gender  dan  Benturan  Tradisi.  Jurnal  Sosiologi.  Vol  13  (1), (Online), (http://journal.unhas.ac.id/index.php/socius/article/view/394)
Ahmad, R., & Yunita, R. D. (2019). Ketidakadilan gender pada perempuan dalam industri pariwisata Taman Nasional Komodo. Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang. Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis , 4 .
Anggreni, N. M. G., &  Sarjana, I. M. (2020). Pemenuhan Hak Pekerja atas Kelebihan Waktu Kerja pada Sayan Point Restaurant. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum , 8 (9), 1332-1343. AS, M. S., Kurniati, N., Syaumudinsyah, S., & Lubna, L. (2022). Social Capital  dan Potret Pekerja Anak  Dalam  Industri  Pariwisata  Kawasan  Ekonomi  Khusus  (KEK)  Mandalika. JIAP  (Jurnal Ilmu Administrasi Publik) , 10 (1), 59-73.
Bowen,  Glenn. (2009). Document  Analysis as a  Qualitative  Research  Method. Qualitative  Research Journal, Vol. 9 Issue: 2, pp.27 – 40, http://dx.doi.org/10.3316/QRJ0902027
Donnelly,  J.  (2013).  Universal  human  rights  in  theory  and  practice.  In Universal  Human  Rights  in Theory and Practice . Cornell University Press. Dickens, L. (Ed.). (2012). Making employment rights effective: Issues of enforcement and compliance . Bloomsbury Publishing.
Fitri,  I.  G.  A.  N.  D.,  Udiana,  I.  M.,  &  Priyanto,  I.  M.  D.  (2016).  Perlindungan  Hukum  Terhadap Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja  Pemandu  Pariwisata  pada  Perusahaan  Pariwisata  PT. Paradise Bali Indah Tour. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum , 4 (1).
George, B. P., & Varghese, V. (2007). Human rights in tourism: Conceptualization and stakeholder perspectives. EJBO-Electronic Journal of Business Ethics and Organization Studies . Haes, P. E., & Yunita, P. I. (2019). Kontribusi Serikat Pekerja Indonesia pada Organisasi Pariwisata di Kabupaten Badung dalam Perspektif Konflik. Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial , 3 (1), 114-125.
Hasanah,  I.  (2021).  Pemenuhan  Hak  Pekerja  Setelah  Pemutusan  Hubungan  Kerja  Dimasa  Sebelum Dan Pada Saat Pandemi Covid-19. Gorontalo Law Review , 4 (1), 20-32.
Irawan,  J.  C.  (2021). Upaya  pemerintah indonesia  dalam  pencegahan  eksploitasi  seksual  komersial anak di sektor pariwiaata sebagai pemenuhan optional protocol to the convention on the rights of the child on the sale of children, Child Prostitution and Child Pornography tahun 2017-2020 (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).
Kementerian  Tenaga  Kerja.  (2021). Proyeksi  Kebutuhan  Tenaga  Kerja  di  Perusahaan  Berdasarkan Kompetensi  pada  Sektor  Pariwisata  pada  tahun  2021-2025 [Online].  Diakses  melalui https://satudata.kemnaker.go.id/ pada 1 Desember 2022.
Lianda,  A.  A.  (2019). Analisis  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  keputusan  wanita  bekerja  sebagai buruh dalam meningkatkan pendapatan keluarga menurut perspektif ekonomi Islam (studi pada buruh wanita di pengasinan ikan Desa Tarahan, Lampung Selatan) (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
McCabe, S., & Diekmann, A. (2015). The rights to tourism: reflections on social tourism and human rights. Tourism Recreation Research , 40 (2), 194-204.
Nindita, T. A., Nugraha, F. D., & Munir, M. (2022). Pemenuhan Hak-Hak Pekerja Sektor Pariwisata Pada Masa Pandemi Di Kabupaten Pamekasan. Ligahukum , 2 (2), 196-212.
Soeharto, D. N. (2021). Globalisasi dan Tenaga Kerja: Internalisasi Norma Sertifikasi Tenaga Kerja Pariwisata di Indonesia. Transformasi Global , 8 (1), 13-29.
Thalib,  E.  F.,  &  Meinarni,  N.  P.  S.  (2021).  Implementasi  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pekerja Industri Pariwisata Bali atas Pemutusan Hubungan Kerja sebagai Dampak Pandemi Covid-19. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) , 10 (2), 357-375.
Turner,  J.  R.  (2018).  Literature  Review.  Performance  Improvement  Quarterly,  31(2),  113-117. https://doi. Org/10.1002/piq.21275
Umah,  I.,  &  Riyanto,  W.  H.  (2021).  Upah  Buruh  Wanita  dalam  Industri  Pariwisata  Hotel  di  Kota Blitar. Economie: Jurnal Ilmu Ekonomi , 3 (1), 20-27.
Ward,  L.  M.  (1989).  Employee  rights  and  their  impact  on  personnel  decisions  by  managers  in  the hospitality industry. Hospitality Education and Research Journal , 13 (3), 137-145.
Werhane, P., Radin, T. J., & Bowie, N. E. (2008). Employment and employee rights . John Wiley &
Sons.
Wibisono, L. N. (2016). Pelaksanaan Pembayaran Upah Lembur Pekerja di Hotel Yang Menjadi Hak Pekerja  Berdasarkan  Keputusan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Nomor:  Kep. 102/Men/Vi/2004.  (Studi  Kasus  di  Grup  Hotel  Rinjani  dan  Accor  Hotels  Group  Semarang) (Doctoral dissertation, Unika Soegijapranata Semarang).
Winchenbach,  A.,  Hanna,  P.,  &  Miller,  G.  (2019).  Rethinking  decent  work:  the  value  of  dignity  in tourism employment. Journal of Sustainable Tourism , 27 (7), 1026-1043.
Yanti, A. I. E. K. (2019, December). Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Perempuan Pada Industri  Pariwisata  Bali.  In Seminar  Nasional  Inovasi  dalam  Penelitian  Sains,  Teknologi  dan Humaniora-InoBali (pp. 436-442).
Yunis,  E.  (2009).  Tourism:  an  engine for  employment  creation. In The  Fifth  UNWTO  International Conference on Tourism Statistic