Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat
Volume 9 Issue 1, 2023 P-ISSN: 2442-8019, E-ISSN: 2620-9837 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## Upaya  Perlindungan  Hukum  Bagi  Para  Konsumen Pemegang Aset Kripto di Indonesia
Robertus Nugroho Perwiro Atmojo 1 , Fokky Fuad 2
1 Fakultas Hukum, Universitas Al Azhar Indonesia, Indonesia. E-mail: pekerjaanrobert2023@gmail.com 2 Fakultas Hukum, Universitas Al Azhar Indonesia, Indonesia.
Abstract: This research focuses on analyzing the regulations governing the legal aspects related to crypto assets and their protection. Within this analysis, attention is directed toward the three fundamental pillars of  Indonesian  law,  namely  justice,  certainty,  and  expediency.  Additionally,  this  study  identifies  two pertinent  issues.  The  first  pertains  to  legal  regulations  concerning  the  legitimacy  of  crypto  assets.  The second involves the form of legal protection provided to holders of crypto assets in general, as well as to those who possess NFT and SFT-based crypto assets specifically. The findings of this study outline several strategies aimed at  enhancing regulations governing the trade, use, and circulation of crypto assets in Indonesia.  These  strategies  encompass  protective  measures  that  guarantee  the  quality  of  block  chain technology  system  performance,  ensure  value  preservation  in  crypto  asset  trading,  facilitate  dispute resolution in crypto asset trading, and endeavor to safeguard Intellectual Property Rights (IPR) in crypto asset trading.
Kata Kunci: Perlindungan Konsumen; Legalitas Aset Kripto; NFT; SFT; BAPPEBTI.
How to Site: Robertus Nugroho Perwiro Atmojo, Fokky Fuad (2023). Upaya Perlindungan Hukum Bagi Para Konsumen Pemegang Aset Kripto di Indonesia. Jurnal hukum to-ra , 9 (2), pp 254-276. DOI. 10.55809/tora.v9i2.260

## Introduction
Regulasi terkait aset kripto di Indonesia sebenarnya telah diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan  Berjangka  Komoditi  (BAPPEBTI)  atau Commodity  Futures  Trading Regulatory  Agency (CoFTRA)  di  bawah  naungan  Kementerian  Perdagangan  Republik Indonesia.  Regulasi  ini  mengacu  pada  Surat  Menko  Perekonomian  Nomor  S- 302/M.EKON/09/2018  yang  menyatakan  bahwa  aset  kripto  dilarang  sebagai  alat pembayaran,  namun  diperbolehkan  diperdagangkan  sebagai  aset  komoditi  di  bursa berjangka. Pemerintah memberikan  izin perdagangan aset  kripto  di  Indonesia  karena adanya  potensi  pasar  investasi  yang  besar.  Larangan  perdagangan  kripto  berpotensi dapat menyebabkan banyak investor keluar dari Indonesia dan mengurangi daya saing negara. Pemerintah khawatir bahwa konsumen aset kripto domestik akan mencari pasar lain yang melegalkan transaksi kripto.
Kemudian berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.  Komoditi  digital  atau  yang  dapat  disebut  pula  sebagai  aset  kripto  atau komoditi  kripto  yang  berasal  dari  sistem  rantai  blok  ( blockchain )  dapat  dikategorikan sebagai  hak  atau  kepentingan,  sehingga  dapat  masuk  dalam  kategori  komoditi.  Oleh
Upaya Perlindungan Hukum Bagi Para Konsumen Pemegang Aset Kripto Di Indonesia Jurnal Hukum tora: 9 (2): 254-276
karenanya,  aset  kripto  layak  dijadikan  subjek  Kontrak  Berjangka  di  bursa  berjangka melalui  BAPPEBTI  (CoFTRA)  yang  pada  dasarnya  akan  melindungi  dan  memberikan kepastian  hukum  kepada  para  konsumen  (pelaku  usaha)  pemegang  aset  kripto  di Indonesia.
Namun, di tahun 2022 menurut pengamat Bhima Yudhistira, masih banyak varian dari aset kripto yang masih belum memiliki payung hukum yang sempurna baik di Indonesia atau di negara manapun. Salah satu aset kripto terpopuler di dunia, dengan basis non- fungible token (NFT) dan semi-fungible token (SFT) adalah contoh teknologi potensial yang  hingga  saat  ini  masih  belum  memiliki  mekanisme  perlindungan  hukum  yang spesifik bagi penggunanya (Hafizhah, 2022).
Meskipun tertera dalam Pasal 1 No. 2 dalam UU No. 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU No. 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi mendefinisikan komoditi sebagai barang, jasa, hak, dan kepentingan lainnya, serta setiap derivatif dari komoditi  yang  dapat  diperdagangkan  dan  menjadi  subjek  kontrak  berjangka,  kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya, aset kripto berbasis NFT dan SFT sebagai bagian dari produk derivatif komoditi masih belum memiliki pengaturan yang sempurna,  baik  dalam  UU  Hak  Cipta,  UU  Perlindungan  Konsumen,  maupun  UU  ITE. Penelitian ini berfokus pada kajian perundang-undangan yang mengatur tentang aset kripto serta aspek perlindungan hukumnya.
Dengan  berkonsentrasi  pada  tiga  unsur  fundamental  dalam  hukum  Indonesia,  yaitu keadilan,  kepastian,  dan  kemanfaatan.  Dalam  perspektif  keadilan,  hukum  harus memastikan  kesetaraan  akses  dan  perlakuan  dalam  hal  penggunaan  teknologi, infrastruktur,  dan  sumber  daya  terkait  teknologi  (Kholijah,  Permatansari,  &  Fatimah, 2022).  Hukum  juga  harus  transparan  dan  berimbang  dalam  penggunaan  dan pengelolaan  data,  serta  memberikan  partisipasi  publik  dalam  proses  regulasi  dan kebijakan terkait teknologi (Astuti, Urgensi Peraturan Pemerintah Tentang Perdagangan Elektronik  Dalam  Kaitannya  Dengan  Penerapan  Pajak  Pada  Transaksi  E-Commerce, 2015).
Dalam perspektif keadilan, hukum harus memastikan kesetaraan akses dan perlakuan dalam  hal  penggunaan  teknologi,  infrastruktur,  dan  sumber  daya  terkait  teknologi. Hukum juga harus transparan dan berimbang dalam penggunaan dan pengelolaan data, serta  memberikan  partisipasi  publik  dalam  proses  regulasi  dan  kebijakan  yang berhubungan  dengan  teknologi.  Dalam  perspektif  kepastian  hukum,  hukum  harus memberikan  kejelasan  bagi  pengguna  teknologi  dengan  menetapkan  aturan  dan prosedur yang jelas untuk penggunaan dan pengelolaan teknologi, seperti peran hukum dalam menjadi penengah bila terjadi sengketa. Dalam konteks entitas teknologi rantai blok, hukum juga harus memperhatikan dinamika teknologi dan perubahan kondisi yang cepat. Dari segi kemanfaatan, hukum harus memudahkan proses transaksi aset digital, memberikan panduan, dan menjamin keamanan bagi pemilik aset kripto maupun aset digital  terkait.  Misalnya,  dalam  penggunaan  aset  kripto  NFT  dan  SFT,  teknologi  ini memberikan  keuntungan  dalam  hal  kepemilikan  dan penggunaan  aset  digital,  karena dapat mempertahankan nilai dan keaslian aset secara otomatis.
Upaya Perlindungan Hukum Bagi Para Konsumen Pemegang Aset Kripto di Indonesia Jurnal Hukum tora: 9 (2): 254-276
Dengan demikian, penelitian ini difokuskan pada pengaturan perundang-undangan yang mengatur tentang aset kripto secara umum. Lebih lanjut, secara khusus penelitian ini juga melakukan kajian pada pengaturan perundang-undangan terkait aset kripto yang berbasis  NFT  dan  SFT,  serta  perlindungan  hukum  bagi  para  konsumen  yang  menjadi pemegang aset kripto berbasis NFT maupun SFT di Indonesia
Penelitian ini menguraikan dua permasalahan yang relevan. Pertama, adalah mengenai regulasi hukum terkait legalitas aset kripto secara umum, termasuk aset kripto berbasis non-fungible token (NFT) dan semi-fungible token (SFT) khususnya di Indonesia. Kedua, adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan bagi para pemegang aset kripto secara umum, serta bagi pihak yang memiliki aset kripto berbasis NFT dan SFT secara khusus.
Dalam  penelitian  ini,  digunakan  jenis  penelitian  hukum  normatif  yang  mengacu  pada dasar  hukum  utama  dengan  mengkaji  berbagai  teori,  konsep,  dan  asas  hukum,  serta peraturan perundang-undangan yang saling berkorelasi dan diatur dalam sistem hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kristiawanto, 2022). Metode perolehan data yang digunakan  adalah  studi  kepustakaan  atau  kajian  terhadap  bahan  hukum  primer  dan bahan  hukum  sekunder  (Astuti,  Suhariningsih,  Sukarmin,  &  Hamidah,  2021).  Bahan hukum  primer  yang  digunakan  merupakan  sumber-sumber  hukum  yang  memiliki kekuatan  hukum  tertinggi  dan  otoritas  langsung  untuk  mengatur  serta  menciptakan aturan hukum, misalnya seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan putusan pengadilan.
Di  sisi  lain,  bahan  hukum  sekunder  digunakan  untuk  menginterpretasikan, mengklarifikasi, atau memberikan panduan lebih lanjut terkait dengan sumber hukum primer.  Bahan  hukum  sekunder  mencakup  sumber-submer  seperti  buku,  jurnal, prosiding,  dan  pendapat  ahli,  tidak  memiliki  otoritas  langsung  untuk  menciptakan hukum,  namun  dapat  berperan  penting  dalam  membantu  menjelaskan  dan menerapkan hukum yang terdapat dalam sumber hukum primer. Pendekatan analisis data yang digunakan adalah kombinasi pendekatan kualitatif dan kuantitatif deskriptif.

## Discussion

## Penggunaan Aset Kripto Di Berbagai Negara
Sebelum aset kripto berbasis teknologi rantai blok populer digunakan sebagai alat tukar maupun  komoditi  digital.  Sebenarnya  masyarakat  global  telah  lebih  dahulu menggunakan  mata  uang  digital    sebagai  alat tukar  untuk  transaksi  dagang. Sebelum Bitcoin, Ethereum, Cardano, maupun Binance ada, uang digital seperti Liberty Reserve, Webmoney,  dan  Perfect  Money  telah  lebih  dahulu  eksis.  Penggunaan  uang  digital seperti Liberty Reserve, Webmoney, dan Perfect Money sangat populer di tahun 2006- 2013 untuk transaksi perdagangan valuta asing atau biasa dikenal sebagai forex ( foreign exchange ).
Dari beberapa platform uang digital tersebut, Liberty Reserve tercatat sebagai layanan keuangan  terbesar  yang  paling  banyak  digunakan  secara  global.  Trautman  (2014) melaporkan bahwa di sepanjang 2006-2013, Liberty Reserve telah digunakan oleh lebih dari  200,000  pengguna  aktif  di  Amerika  Serikat  saja  dan  telah  mencatat  55,000,000
Upaya Perlindungan Hukum Bagi Para Konsumen Pemegang Aset Kripto Di Indonesia Jurnal Hukum tora: 9 (2): 254-276
transaksi  dengan  perkiraan  nilai  sebesar  US$6  miliar  secara  internasional.  Sayangnya dalam  putusan  pengadilan  federal  Manhattan  Amerika  Serikat,  Liberty  Reserve dinyatakan terbukti bersalah sebagai lembaga keuangan ilegal yang ikut berperan dalam kasus  penipuan  kartu  kredit,  pencurian  identitas,  penipuan  investasi,  peretasan komputer,  kasus  pornografi  anak,  penyelundupan  narkotika,  transaksi  perdagangan orang, serta pencucian uang (U.S. Attorney's Office, 2016).
Pada 28 Mei tahun 2013,  secara  resmi  pemerintah  Amerika  Serikat  menutup  operasi bisnis dari Liberty Reserve yang memiliki kantor pusat di San Jose, Costa Rica (Financial Crimes  Enforcement  Network,  Treasury  (FinCEN),  2013).  Setelah  organisasi  tersebut ditutup, kedua tokoh kunci pendiri Liberty Reserve, yakni Arthur Budovsky dan Vladimir Kats  pada  akhirnya  dijatuhi  hukuman  penjara  selama  20  tahun  dan  seluruh  aset kekayaannya disita oleh pemerintah Amerika Serikat. Meskipun secara geografis, Liberty Reserve berdomisili di San Jose, Costa Rica. Pemerintah Amerika Serikat menggunakan dasar  USA  PATRIOT  ( Providing  Appropriate  Tools  Required  to  Intercept  and  Obstruct Terrorism Act of 2001 ) Act  sebagai landasan hukum untuk melawan Liberty Reserve.
Aturan  yang  tertera  pada Patriot  Act ,  menyatakan  bahwa  Liberty  Reserve  dianggap sebagai organisasi kejahatan global yang telah mengancam keamanan nasional Amerika Serikat.  Pengadilan  menilai  bahwa  kejahatan  pencucian  uang  yang  dilakukan  oleh Liberty  Reserve  di  tanah  Amerika  Serikat  dianggap  sama  berbahayanya  dengan kejahatan  federal  terorisme    yang  berdampak  langsung  terhadap  keselamatan  warga negara Amerika Serikat. Tindakan pemerintah Amerika Serikat untuk menutup secara permanen operasi bisnis dari Liberty Reserve diperkuat dengan adanya dukungan fakta dari otoritas jasa keuangan Costa Rica yaitu The Financial Institution Superintendency (SUGEF)  yang  menyatakan  bahwa  pemerintah  Costa  Rica  pernah  melarang keberlanjutan dari operasi bisnis dari Liberty Reserve di tahun 2011.
Diberhentikannya operasional bisnis Liberty Reserve oleh pemerintah Amerika Serikat pada  tahun  2013,  sempat  membuat  kepanikan  global.  Pihak  yang  paling  merasa dirugikan  adalah  mereka  yang  ikut  serta  dalam  aktivitas  perdagangan  valuta  asing (forex). Banyak aset berbentuk uang digital dari pedagang forex harus dibekukan dan tidak dapat dicairkan. Tidak lama setelah penutupan Liberty Reserve, perusahaan uang digital lain seperti Web Money dan Perfect Money pun langsung mengubah kebijakan bisnisnya. Bahkan Perfect Money memberikan pernyataan tegas bahwa sistem mereka tidak  memberikan  izin bagi  warga negara  Amerika  Serikat  untuk  dapat menggunakan ataupun melakukan registrasi pengguna baru pada platform mereka (Trautman, 2014).
Kekacauan yang timbul setelah penutupan permanen Liberty Reserve pada Mei 2013, sepertinya  merupakan  penanda  sejarah  awal  mula  kebangkitan  aset  kripto  berbasis rantai  blok.  Sejarah  mencatat  untuk  pertama  kalinya  dalam  sejarah  harga  satu  unit Bitcoin telah melebihi US$1,000  pada tanggal 30 November 2013. Perjuangan organisasi komunitas  kripto  yang  diupayakan  oleh  Bitcoin.org  sejak  tahun  2010  untuk  terus mengkampanyekan  demokratisasi  ekonomi  digital  diduga  mencapai  awal popularitasnya setelah kasus Liberty Reserve terjadi di tahun 2013. Kembali pada masa itu,  organisasi  komunitas  kripto  telah  berhasil  meyakinkan  banyak  pihak  bahwa teknologi rantai blok adalah solusi atas persoalan yang ditimbulkan oleh keterhadiran pihak ketiga seperti institusi keuangan maupun pemerintah.
Upaya Perlindungan Hukum Bagi Para Konsumen Pemegang Aset Kripto di Indonesia Jurnal Hukum tora: 9 (2): 254-276
Penelitian ini menduga bahwa, satu-satunya alasan mengapa penggunaan aset kripto berbasis rantai blok sebagai alat tukar dan komoditi masih eksis hingga tahun 2023 ini adalah karena sistem pemrosesan transaksi keuangan digital tidak memerlukan adanya otorisasi maupun keterlibatan apapun dari pihak ketiga (Nakamoto, 2008). Dengan kata lain, aset kripto berbasis teknologi rantai blok dapat dianalogikan seperti layaknya pisau. Pisau dapat digunakan untuk hal yang baik misalnya untuk memotong sayuran sebelum dimasak, namun pisau juga dapat digunakan untuk hal yang tidak baik, misalnya untuk mengancam ataupun menyakiti.
Penggunaan aset kripto mencapai awal popularitasnya, ketika Pemerintah El-Salvador mencatatkan sejarah sebagai otoritas resmi pertama di dunia yang berhasil mengambil peluang  dalam  pemanfaatan  aset  kripto  (khususnya  Bitcoin)  untuk  meningkatkan pendapatan  perekonomian  negara.  Secara  resmi  pada  tanggal  7  September  2021, hukum  tentang  Bitcoin  ( Bitcoin  Law )  disahkan  oleh  kongres  dan  diaplikasikan  secara nasional. Hukum tersebut menjadi penanda sejarah bahwa El-Salvador adalah negara pertama di dunia yang menjadikan Bitcoin sebagai legal tender atau alat pembayaran yang  sah  menurut  hukum.  Pada  tanggal  8  Juni  2021,  presiden  El  Salvador,  Nayib Armando Bukele Ortez menyampaikan sebuah dekrit kepada sekretariat negara terkait dengan inisiatif pengesahan undang-undang tentang Bitcoin.
Adapun isi  surat presiden  Nayib  kepada  sekretaris  negara  yang diterjemahkan  secara bebas dari Bahasa Spanyol ke Bahasa Indonesia, kurang lebih berisi demikian:
“ Kepada Yang Terhormat Tuan Sekretaris,
Melalui surat ini, saya dengan senang hati memberikan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan  dalam  Pasal  133,  Ayat  2  Konstitusi  Republik,  Inisiatif  Legislasi  yang  sesuai untuk  Dekrit  Legislasi  yang  mengeluarkan  Proyek  Undang-Undang  Bitcoin.  Yang tujuannya tidak terbatas dalam setiap transaksi dan di bawah setiap judul; oleh karena itu,  Anda  diizinkan  untuk  mengajukan  inisiatif  Undang-Undang  kepada  Menteri  yang memiliki kompetensi terkait, untuk kemudian dipresentasikan kepada Badan Legislatif, guna meminta persetujuannya.
Tuhan, persatuan, kebebasan,
Nayib Armando Bukele Ortez
Presiden Republik ”
Dalam  UU  Bitcoin  tertera  beberapa  aturan  penggunaan  aset  kripto  Bitcoin  dapat dijadikan  sebagai  alat  tukar  yang  sah  maupun  komoditi  berharga  yang  dapat diperdagangkan dalam bursa berjangka maupun pasar valuta asing. Dalam UU  Bitcoin juga  tertera  bahwa  nilai  tukar  Bitcoin  terhadap  mata  uang  US  Dollar  diizinkan  oleh negara untuk mengikuti dinamika pasar. Dengan kata lain negara tetap akan mengikuti dinamika harga yang terjadi sekalipun pasar mengalami situasi volatilitas. Semenjak UU Bitcoin disahkan di El Salvador banyak pihak yang mempertanyakan adanya kebijakan tersebut.  Namun  dengan  penyampaian  yang  efektif,  Presiden  Nayib  Bukele menyebutkan  beberapa alasan penting  yang  mendasari  timbulnya  kebijakan  strategis nasional  tersebut.  Argumentasi  ini  berdasarkan  laporan  investigatif  yang
Upaya Perlindungan Hukum Bagi Para Konsumen Pemegang Aset Kripto Di Indonesia Jurnal Hukum tora: 9 (2): 254-276
dikorespondensi oleh tim Pricewaterhousecoopers (Arslanian, et al., 2021), bertujuan untuk:
(i)  Meningkatkan  efisiensi  dalam  pengiriman  uang  internasional  (international remittances). Sebanyak lebih dari 20% Produk Domestik Bruto (PDB) negara El Salvador berasal  dari  hasil  transaksi  pengiriman  uang.  Tercatat  dalam  laporan  Bank  Dunia, sebagian besar penduduk hidup bergantung pada transfer uang dari luar negeri. Sebagai catatan,  banyak  penduduk  usia  produktif  El  Salvador  bekerja  sebagai  perantau  di berbagai  negara  seperti  Kanada,  Amerika  Serikat,  Brasilia,  Argentina,  dan  Meksiko. Realitanya, biaya pengiriman uang dari Amerika Serikat ke El Salvador  dapat mencapai 30-50%  dari  nilai  transfer.  Hal  ini  belum  ditambah  dengan  kesulitan  serta  biaya  juga waktu yang diperlukan untuk mengumpulkan uang fisik.
(ii)  Mengakomodasi  kalangan  masyarakat  yang  tidak  memiliki  rekening  bank. Diperkirakan ada sebanyak 70% penduduk di El Salvador tidak memiliki rekening bank. Teknologi rantai blok Bitcoin dapat memungkinkan sebagian besar penduduk memiliki akses  yang  lebih  mudah  ke  layanan  keuangan.  Termasuk  untuk  melakukan  transaksi niaga harian.
(iii)  Mengurangi  ketergantungan  pada  mata  uang  Dollar  Amerika  Serikat.  Meskipun dalam UU Bitcoin disebutkan bahwa mata uang utama negara adalah US Dollar. Salah satu  tujuan  utama  dari  hukum  El  Salvador  menerima  Bitcoin  adalah  sebagai  sarana penyimpan  nilai  (aset  kolateral)  netral  untuk  simpanan  domestik.  Sebagai  negara berkembang,  El  Salvador  menyadari  bahwa  kekuatan  mata  uang  nasional  sangat dipengaruhi  oleh  aktivitas  ekspor-impor  yang  dilakukan  oleh  negara.  Sebagaimana diketahui,  pendapatan  El  Salvador  sangat  bergantung  pada  penarikan  bea  kirim  dan terima uang. Untuk itu, agar lebih memicu terjadinya perputaran ekonomi yang lebih besar, negara mengizinkan pertukaran aset kripto internasional baik sebagai alat tukar maupun komoditi dilakukan secara legal di wilayah El Salvador. Pajak perdagangan yang timbul akan menjadi sumber pendapatan alternatif bagi El Salvador.
Keputusan El Salvador melegalkan UU tentang Bitcoin ternyata juga memotivasi negara lain  untuk  mengaplikasikan  Bitcoin  serta  teknologi  kripto  berbasis  rantai  blok  dalam upaya transformasi keuangan digital. Tabel 1 berikut adalah daftar negara yang turut melegalkan aset kripto sebagai alat tukar ataupun sebagai komoditi.
Tabel 1 . Sudut pandang negara-negara terhadap aset kripto yang digunakan sebagai alat tukar maupun komoditi .
Negara IPM PDB Rasio Gini Keterangan Zona Benua Afrika Republik Afrika Tengah 0.404 U$2.48 juta 56.3 Pada tanggal 27 April 2022, parlemen melegalkan kripto sebagai alat tukar yang sah maupun komoditi yang dapat diperdagangkan melalui bursa berjangka. Mauritius 0.8 U$36.8 miliar 36.8
Upaya Perlindungan Hukum Bagi Para Konsumen Pemegang Aset Kripto di Indonesia Jurnal Hukum tora: 9 (2): 254-276
Tabel 1 . Sudut pandang negara-negara terhadap aset kripto yang digunakan sebagai alat tukar maupun komoditi .
Negara IPM PDB Rasio Gini Keterangan Angola 0.588 U$245 miliar 51.3 Penggunaan aset kripto sebagai alat tukar maupun komoditi tidak dilarang oleh pemerintah. Namun belum ada UU yang meregulasi maupun memberikan perlindungan hukum atas transaksi yang terjadi. Republik Afrika Selatan 0.713 U$990 miliar 63.0 Zona Benua Amerika El Salvador 0.675 U$74.05 miliar 38.8 El Salvador tercatat sebagai negara pertama di dunia yang mendukung penggunaan Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah mendampingi Dollar Amerika Serikat. Transaksi aset kripto dalam bentuk apapun (khususnya Bitcoin) diperbolehkan untuk dilakukan di dalam teritori kedaulatan negara. El Salvador membuat UU Bitcoin yang menyatakan perlindungan hukum tetap bagi seluruh pengguna Bitcoin di negara tersebut. Amerika Serikat 0.921 U$26.8 triliun 39.4 Pemerintah Amerika Serikat melalui berbagai instansi resmi terus mengembangkan konsep dan kerangka regulasi terkait aset kripto. Meskipun masih terjadi perbedaan pandangan mengenai aset kripto antara instansi terkait. Misalnya, lembaga Securities and Exchange Commission (SEC) menganggap aset kripto sebagai sekuritas. Lalu Commodity Futures Trading Commission (CFTC)
menganggap Bitcoin dan aset kripto lainnya sebagai komoditi. Kemudian, Departemen Keuangan Amerika Serikat menyebut aset kripto seperti Bitcoin
sebagai mata uang.
Staf Ahli Presiden Amerika Serikat saat ini terus melakukan kajian dan evaluasi untuk menyelesaikan isu tentang perbedaan regulasi, kebingungan tentang konsep dan definisi, serta yurisdiksi tiap negara bagian, termasuk dengan resolusi penyelesaian sengketa.
Sejauh ini Internal Revenue Service (IRS) mendefinisikan aset kripto sebagai " representasi nilai ekonomi berbasis digital yang berfungsi sebagai media pertukaran, satuan hitung, dan/atau instrumen penyimpan nilai ".
IRS juga telah mengeluarkan panduan pajak yang sesuai terkait berbagai transaksi ekonomi yang melibatkan penggunaan aset kripto. Lebih lanjut, IRS mengharuskan investor untuk mengungkapkan aktivitas aset kripto di setiap tahunnya dalam laporan pajak badan atau orang. Saat ini, Amerika Serikat merupakan rumah bagi para investor kripto, bursa, platform perdagangan, perusahaan penambangan kripto, dan dana investasi terbesar di dunia. Amerika Serikat juga menunjuk Miami, Florida sebagai ibukota kripto internasional. Jamaika 0.734 U$32.8 miliar 35.0 Otoritas keuangan negara yang diwakili oleh Bank Nasional Jamaika tidak melarang penggunaan aset kripto sebagai komoditi. Tetapi tidak untuk alat pembayaran yang sah. Namun demikian, mulai tahun 2022 negara sudah mempersiapkan pengembangan Central Bank Digital Currency (CBDC) untuk mata uang resmi Dollar Jamaika. Brasil 0.754 U$4.0 triliun 48.9 Pada tanggal 22 Desember 2022 presiden Brasil, Jair Bolsonero mensahkan UU terkait penggunaan aset kripto. Undang-undang menyatakan bahwa aset kripto yang masuk dalam kategori sekuritas akan diatur oleh Komisi Efek Brasil (CVM), sementara aset digital lainnya akan diatur oleh lembaga terkait yang ditunjuk oleh cabang eksekutif, seperti bank sentral Brasil. Undang-undang tersebut tidak menjadikan kripto sebagai alat pembayaran yang sah di Brasil. Namun UU tersebut dianggap sebagai bentuk penerimaan yang leb ih ‘bersahabat’ terhadap mata uang digital. Kanada 0.936 U$2.38 triliun 30.3 Otoritas keuangan Kanada menempatkan aset kripto sebagai komoditi yang dikenakan pajak sesuai dengan aturan Undang-Undang Pajak Penghasilan Kanada.
Upaya Perlindungan Hukum Bagi Para Konsumen Pemegang Aset Kripto Di Indonesia Jurnal Hukum tora: 9 (2): 254-276
Tabel 1 . Sudut pandang negara-negara terhadap aset kripto yang digunakan sebagai alat tukar maupun komoditi .
Negara IPM PDB Rasio Gini Keterangan Trinidad dan Tobago 0.81 U$42.1 miliar 39.0 Otoritas keuangan negara melalui Bank Sentral Trinidad dan Tobago menyatakan pernyataan berikut di tahun 2019, yang isinya: “Mata uang virtual adalah representasi digital dari nilai yang dapat diperdagangkan secara digital dan berfungsi sebagai media pertukaran di dalam komunitas online tertentu, tetapi tidak memiliki status alat pembayaran yang sah di Trinidad dan Tobago serta sebagian besar yurisdiksi lainnya... Penyedia mata uang virtual saat ini tidak diatur dan diawasi oleh Otoritas... Mata uang virtual cenderung volatil dan nilainya dapat berfluktuasi secara signifikan”. Dengan kata lain, aset kripto boleh diperdagangkan sebagai komoditi tetapi tidak untuk alat tukar yang sah. Zona Benua Eropa Jerman 0.942 U$5.3 triliun 30.5 Jerman adalah salah satu negara pertama di Eropa yang memberikan kepastian hukum kepada lembaga keuangan untuk memegang dan mendistribusikan aset kripto. Undang-undang keuangan Jerman menetapkan bahwa warga negara dan entitas hukum dapat membeli atau memperdagangkan aset kripto selama dilakukan melalui bursa dan penjaga berlisensi. Perusahaan pedagang aset kripto harus memiliki lisensi dari Otoritas Pengawas Keuangan Federal Jerman (BaFin). Di Jerman, kripto tidak dianggap sebagai alat pembayaran sah (legal tender), mata uang, atau catatan atau koin valuta asing. Namun, kripto dianggap sebagai aset digital sesuai dengan definisi instrumen keuangan. Jerman telah memenuhi persyaratan di bawah AMLD5 ( Anti-Money Laundering Directive 5). Yaitu peraturan yang diterapkan oleh Uni Eropa untuk mencegah pencucian uang dan pendanaan teroris. Perancis 0.903 U$3.6 triliun 29.3 Pemerintah Perancis pada bulan April 2019, membangun Rencana Aksi untuk Pertumbuhan dan Transformasi Bisnis (PACTE - Action Plan for Business Growth and Transformation ) yang bertujuan sebagai kerangka kerja bagi penyedia layanan aset digital. Pemerintah Perancis melalui otoritas keuangan nasional telah mengadopsi aturan dan regulasi baru untuk penyedia layanan kripto dan ICO ( Initial Coin Offering ) yang terkait dengan PACTE.
Selanjutnya, pada Juni 2021, peraturan no 2020-1544 terkait PACTE telah diselesaikan dan mulai berlaku. Perusahaan pedagang aset kripto harus
mendaftar secara wajib dan tunduk pada regulasi KYC ( Know Your Customer ) yang lebih ketat. Di Perancis, aset kripto dipandang sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Aset kripto dikenakan pajak setara dengan harta bergerak. Pedagang dikenai pajak tetap sebesar 30% sedangkan penambang dan pedagang profesional dikenai pajak 45%.
Eropa Tengah : Austria, Kroasia, Republik Ceko, Hungaria, Gibraltar, Polandia, Romania, Slovakia, Slovenia, dan Swiss.
Eropa Timur : Albania, Belarusia, Georgia, dan Latvia.
Eropa Utara : Denmark, Estonia, Finlandia, Islandia,
Lithuania, Norwegia, dan Swedia.
Eropa Selatan : Bosnia, Bulgaria, Siprus, Yunani, Italia, Malta, Portugal, dan Spanyol.
Eropa Barat : Belgia, Irlandia, Luxemburg, Belanda,
dan Inggris Sama halnya dengan Jerman dan Perancis, negara-negara tersebut merupakan negara yang melegalkan aset kripto sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Pemerintah negara tersebut juga telah (sebagian kecil akan) memiliki UU yang jelas terkait perdagangan dan penarikan pajak retribusi yang jelas pada transaksi
niaga aset kripto.
Negara-negara tersebut diperkirakan segera akan memiliki rancangan UU terkait perlindungan konsumen terkait perdagangan aset kripto sebagai komoditi. Saat ini negara di Eropa yang telah memiliki UU perlindungan konsumen yang melekat pada regulasi dari otoritas keuangan negara adalah Jerman dan
Perancis.
Upaya Perlindungan Hukum Bagi Para Konsumen Pemegang Aset Kripto di Indonesia Jurnal Hukum tora: 9 (2): 254-276
Tabel 1 . Sudut pandang negara-negara terhadap aset kripto yang digunakan sebagai alat tukar maupun komoditi .
Negara IPM PDB
Rasio
Gini
Keterangan
Zona Benua Asia Singapura 0.939 U$757.7 miliar 45.9 Singapura adalah salah satu negara di dunia yang saat ini paling serius dalam merancang UU terkait peredaran dan penggunaan aset kripto. Serta UU tentang perlindungan konsumen pemegang aset kripto di negaranya. Pada tanggal 21 Desember 2022 pemerintah Singapura melalui otoritas keuangan Singapura ( Monetary Authority of Singapore – MAS) menyusun rancangan naskah akademis yaitu consultation paper P008-2022 dalam upaya pengkajian dan evaluasi legalitas serta keberlangsungan kripto di Singapura setelah terjadinya kejatuhan beberapa institusi kripto global seperti Terra Luna dan FTX. Indonesia 0.705 U$4.39 triliun 37.9 Bank Indonesia, sebagai bank sentral negara Indonesia, dengan tegas melarang penggunaan mata uang kripto sebagai alat pembayaran yang sah. Indonesia juga telah melarang lembaga keuangan untuk memfasilitasi penjualan mata uang kripto. Demikian pula dengan Otoritas Jasa Keuangan Indonesia (OJK) yang menyatakan bahwa mereka mengharamkan lembaga negara untuk menggunakan, memasarkan, dan/atau memfasilitasi perdagangan aset kripto sebagai alat tukar. Namun, pada tahun 2019, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia (Bappebti) menyetujui dan mengesahkan regulasi nomor 5 tahun 2019 tentang aset kripto yang secara hukum mengakui dan mengatur Bitcoin serta aset kripto lainnya sebagai komoditi. Transaksi derivatif dan pertukaran aset kripto juga tunduk pada persyaratan regulasi Bappebti. Dengan demikian Indonesia telah menyetujui bahwa aset kripto dapat diperdagangkan sebagai komoditi di bursa berjangka.
Asia Tengah : Kyrgyzstan dan Uzbekistan.
Asia Barat : Arab Saudi, Israel, Lebanon, dan Uni Emirat Arab.
Asia Selatan : India dan Pakistan.
Asia Timur : Hong Kong, Jepang, dan Korea Selatan.
Asia Tenggara : Brunei Darussalam, Filipina, dan Malaysia. Sama halnya seperti Singapura dan Indonesia, negara-negara di Asia ini melegalkan aset kripto sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka domestik. Pemerintah negara Asia tersebut juga telah (sebagian kecil akan) memiliki UU yang jelas terkait perdagangan dan penarikan pajak retribusi yang jelas pada transaksi niaga aset kripto.
Negara-negara Asia ini diperkirakan segera akan memiliki rancangan UU terkait perlindungan konsumen terkait perdagangan aset kripto sebagai komoditi. Saat ini negara di Asia yang telah memiliki UU perlindungan konsumen yang melekat pada regulasi dari otoritas keuangan negara adalah Singapura.
Zona Oseania dan Pasifik Australia 0.951 U$1.17 triliun 32.5 Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) sebagai lembaga intelijen keuangan dan regulator AML/CTF (lembaga Anti-Money Laundering and
Counter-Terrorism Financing ) pernah membuat suatu rancangan Undang- Undang untuk pengaturan penggunaan dan perdagangan aset kripto di tahun
2018.
Pada  bulan Desember 2021, pemerintah Australia mengumumkan segera menciptakan kerangka kerja sekaligus perizinan bagi lembaga pertukaran kripto dan mempertimbangkan peluncuran mata uang digital bank sentral (CBDC) untuk memperbarui industri pembayaran. Fiji 0.73 U$12.6 miliar 36.4 Pemerintah Fiji melalui pernyataan Lord Fusitu'a (representatif Ongo Niua) akan segera merancang dan mengesahkan penggunaan Bitcoin serta aset kripto lain sebagai alat tukar yang sah maupun diperdagangkan sebagai komoditi. Melanesia : Tuvalu dan Vanuatu. Mikronesia : Pulau Marshall dan Palau. Negara-negara tersebut berpotensi besar segera mengikuti langkah Fiji untuk mengesahkan aset kripto khususnya Bitcoin sebagai alat tukar yang sah. Ataupun mengikuti langkah Australia untuk membuat mata uang bank digital bank sentral (CBDC) nya sendiri.
Upaya Perlindungan Hukum Bagi Para Konsumen Pemegang Aset Kripto Di Indonesia Jurnal Hukum tora: 9 (2): 254-276
Tabel 1 . Sudut pandang negara-negara terhadap aset kripto yang digunakan sebagai alat tukar maupun komoditi .
Negara IPM PDB Rasio Gini Keterangan Polinesia : Samoa dan Tonga.

## Keterangan Warna
Hijau Negara-negara yang disorot dengan warna hijau merupakan negara yang sudah memiliki UU tentang pengesahan terkait penggunaan aset kripto sebagai alat tukar yang sah maupun sebagai komoditi. Kuning Negara-negara yang disorot dengan warna kuning merupakan negara yang sudah memiliki UU tentang penggunaan aset kripto sebagai komoditi. Atau sudah memiliki/berencana memiliki UU untuk menciptakan mata uang bank digital bank sentral (CBDC) independen. Atau segera akan merancang dan mengesahkan penggunaan aset kripto sebagai alat tukar yang sah. Biru Negara-negara yang disorot dengan warna biru merupakan negara yang sudah memiliki UU tentang penggunaan aset kripto sebagai komoditi. Atau sudah menarik pajak retribusi atas aktivitas perdagangan aset kripto. Namun negara-negara tersebut melarang penggunaan aset kripto digunakan sebagai alat tukar yang sah. Tak Berwarna Penggunaan aset kripto sebagai alat tukar maupun sebagai komoditi tidak dilarang oleh pemerintah negara tersebut. Namun demikian belum ada UU yang meregulasi maupun memberikan perlindungan hukum atas transaksi yang terjadi.

## Keterangan Akronim dan Legenda
IPM: Indeks Pembangunan Manusia || PDB: Produk Domestik Bruto || Gini: Koefisien Kemerataan Kesejahteraan Penduduk
Skala 0.8 – 10.00 = IPM sangat tinggi. Skala > 0.70 – 0.79 = IPM tinggi. Skala 0.55 – 0.70 = IPM sedang. Skala < 0.55 = IPM rendah.
Skala IPM semakin tinggi semakin baik. Mencerminkan indikator pembangunan manusia yang terdiri dari kesehatan, pendidikan, dan
ekonomi suatu bangsa dikelola dengan baik. Gini 0.50 – 0.70 = Ketimpangan tinggi Gini 0.36 – 0.49 = Ketimpangan sedang
Gini 0.20 – 0.35 = Ketimpangan rendah
Koefisien Gini semakin rendah semakin baik. Mencerminkan pemerataan kesejahteraan penduduk terjaga dan terkelola dengan baik. Artinya kesenjangan antara “si kaya” dan “si miskin” tidak berjarak terlalu jauh.
Sumber: (Stolbov & Shchepeleva, 2020; Niji Oni & Co, 2021; Hammond & Ehret, 2022; Chohan, Crypto Winters, 2022; Chohan, A History of Bitcoin, 2022; Monetary Authority of Singapore, MAS, 2022; Leuprecht, Jenkins, & Hamilton, 2022; Wikipedia, 2023)
Aset  kripto  berbasis  teknologi  rantai  blok  sangat  potensial  dan  telah  mendapatkan perhatian banyak negara di dunia, termasuk Indonesia, karena pentingnya penggunaan dan  pengembangan  teknologi  ini  untuk  mempermudah  aktivitas  manusia  di  masa mendatang.  Teknologi  kripto  membuka  peluang  baru  dan  memberikan  berbagai manfaat  di  berbagai  sektor  kehidupan,  seperti  keuangan,  bisnis,  dan  teknologi. Keamanan yang tinggi menjadi salah satu kelebihan teknologi kripto berbasis rantai blok karena  data  terdistribusi  secara  desentralisasi  di  seluruh  jaringan,  mengurangi  risiko manipulasi  dan  kebocoran  data  serta  membangun  kepercayaan  di  antara  para penggunanya.
Upaya Perlindungan Hukum Bagi Para Konsumen Pemegang Aset Kripto di Indonesia Jurnal Hukum tora: 9 (2): 254-276
Selain  itu,  teknologi  kripto  memberi  akses  ke  layanan  keuangan  bagi  mereka  yang sebelumnya  tidak  dapat  mengaksesnya,  tanpa  batasan  geografis  atau  harus  selalu tergantung  dengan  institusi  perbankan  tradisional.  Hal  ini  tentu  membuka  peluang finansial  baru  bagi  banyak  orang.  Transaksi  menggunakan  aset  kripto  berbasis  rantai blok juga lebih cepat dan biaya transaksinya lebih rendah dibandingkan dengan sistem keuangan tradisional. Aset kripto juga menjadi pendorong inovasi teknologi lebih lanjut, seperti  kontrak  pintar  ( smart  contract ), non-fungible  token (NFT),  dan semi-fungible token (SFT), yang dapat diterapkan dalam berbagai industri.
Perkembangan  teknologi  kripto  berbasis  rantai  blok  saat  ini  memiliki  potensi  untuk mentransformasi  cara  bisnis  dan  industri  beroperasi.  Kemampuannya  untuk memfasilitasi transfer kepemilikan, manajemen rantai pasok, dan berbagi data secara efisien  serta  transparan  menjadikannya  penting  dalam  membentuk  masa  depan keuangan  dan  teknologi  global.  Meskipun  tantangan  dan  peraturan  masih  ada, perkembangan dan penerimaan akan aset kripto terus meningkat di berbagai kalangan. Hal ini menunjukkan pentingnya peran aset kripto dalam mengubah lanskap keuangan dan teknologi modern di masyarakat.

## Larangan Penggunaan Aset Kripto Sebagai Alat Tukar
Di  Indonesia,  Bank  Indonesia  adalah  salah  satu  lembaga  utama  yang  berwenang mengatur  sistem  moneter.  Bank  Indonesia  secara  tegas  melarang  penggunaan  aset kripto sebagai alat tukar yang sah ( legal tender ). Larangan ini didasarkan pada ketentuan umum  yang  tercantum  dalam  Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2011  tentang Mata  Uang.  Undang-undang  tersebut  menetapkan  bahwa  Rupiah  adalah  mata  uang resmi  yang  diterbitkan  oleh  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI).  Pasal  11  UU tersebut  juga  mengatur  pengelolaan  Rupiah,  termasuk  perencanaan,  pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan, penarikan, dan pemusnahan mata uang. Dalam pengelolaan  mata  uang  Rupiah,  Bank  Indonesia  adalah  satu-satunya  lembaga  yang diberikan  kewenangan  oleh  pemerintah  Republik  Indonesia  untuk  melaksanakan aktivitas pengelolaan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 12-20 UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
Selanjutnya,  dalam  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  11/12/PBI/2009  tentang  Uang Elektronik,  dijelaskan  dalam  Pasal  1  ketentuan  umum  bahwa  Nilai  Uang  Elektronik merupakan  nilai  uang  yang  disimpan  secara  elektronik  pada  suatu  media  yang  dapat dipindahkan  untuk  tujuan  transaksi  pembayaran  maupun  transfer  dana.  Selain  itu, Peraturan  Bank  Indonesia  tersebut  juga  menyebutkan  bahwa  penerbitan  uang elektronik wajib menggunakan satuan uang mata uang Rupiah. Ini berarti bahwa nilai uang elektronik harus dapat dikonversi secara penuh, sehingga nilai uang satu Rupiah dalam bentuk tunai harus memiliki nilai yang sama dengan uang elektronik sebesar satu Rupiah.
Ketentuan  mengenai  pelarangan  penggunaan  aset  kripto  sebagai  alat  tukar  yang  sah juga  didefinisikan  oleh  Bank  Indonesia  melalui  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor 18/40/PBI/2016  tentang  Penyelenggaraan  Pemrosesan  Transaksi  Pembayaran.  Dalam Pasal 34 peraturan tersebut, jelas disebutkan bahwa setiap penyelenggara jasa sistem pembayaran  di  Indonesia  dilarang  menggunakan  mata  uang  virtual  ( virtual  currency )
Upaya Perlindungan Hukum Bagi Para Konsumen Pemegang Aset Kripto Di Indonesia Jurnal Hukum tora: 9 (2): 254-276
sebagai alat pemrosesan transaksi pembayaran. Pasal 34 ini juga menguatkan larangan bagi penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk memiliki atau mengelola nilai yang dapat dipersamakan dengan nilai uang yang dapat digunakan di luar lingkup perizinan dari lembaga yang berwenang.
Bank  Indonesia  mendefinisikan  mata  uang  virtual  sebagai  bentuk  uang  digital  yang diterbitkan oleh pihak selain otoritas moneter dan diperoleh melalui kegiatan mining, pembelian,  atau  transfer  pemberian  (reward).  Larangan  dilakukan  terhadap  kegiatan sistem pembayaran yang menggunakan mata uang virtual karena mata uang tersebut tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Larangan tersebut secara spesifik diatur dalam Pasal 8 Ayat 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penerapan Teknologi Keuangan ( Fintech ).
Dalam  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  20/6/PBI/2018  tentang  Uang  Elektronik, terdapat  Pasal  62  yang  menyebutkan  bahwa  penyelenggara  jasa  keuangan  dilarang menerima,  menggunakan,  mengkaitkan,  atau  melakukan  pemrosesan  transaksi pembayaran  dengan  menggunakan  mata  uang  virtual.  Bahkan,  dalam  peraturan  ini, Bank Indonesia secara spesifik menyebutkan bahwa mata uang virtual seperti  Bitcoin, BlackCoin,  Dash,  Dogecoin,  Litecoin, Namecoin, Nxt,  Peercoin,  Primecoin,  Ripple,  dan Ven dilarang digunakan sebagai instrumen pemrosesan pembayaran di Indonesia.

## Legalitas Aset Kripto Sebagai Komoditi
Meskipun  beberapa  aturan  tentang  sistem  moneter  Indonesia  melarang  penggunaan aset kripto sebagai alat tukar yang sah. Namun, pemerintah Indonesia tidak sepenuhnya melarang aset kripto berbasis teknologi rantai blok untuk tumbuh dan berkembang di negara  ini.  Badan  Pengawas  Perdagangan  Berjangka  Komoditi  (BAPPEBTI)  yang merupakan  bagian  dari  Kementerian  Perdagangan  (KEMENDAG),  masih  mengizinkan perdagangan aset kripto berbasis teknologi rantai blok sebagai komoditi yang berharga di  bursa  berjangka.  Hal  ini  diatur  dalam  Pasal  1  Undang-Undang  No.  10  Tahun  2011 tentang  Perubahan  Atas  UU  No.  32  Tahun  1997  Tentang  Perdagangan  Berjangka Komoditi.
Menurut undang-undang tersebut, Perdagangan Berjangka Komoditi, atau yang disebut juga dengan Perdagangan Berjangka, meliputi segala sesuatu yang terkait dengan jual beli  komoditi  dengan  penarikan  margin  dan  penyelesaian  transaksi  ( settlement ) berdasarkan  kontrak  berjangka,  kontrak  derivatif,  syariah,  maupun  kontrak  derivatif lainnya. Berdasarkan undang-undang tersebut, komoditi dipahami sebagai segala jenis barang,  jasa,  hak,  dan  kepentingan  lainnya,  termasuk  derivatif  (produk  atau  jasa turunan)  dari  komoditi,  yang  dapat  diperdagangkan  dan  menjadi  subjek  kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, maupun kontrak derivatif lainnya. Dengan kata lain, komoditi merujuk pada produk barang, jasa, bahan baku, atau barang jadi yang dapat diperdagangkan di pasar.
Komoditi umumnya memiliki karakteristik yang seragam dan dapat dipertukarkan satu sama lain, tanpa memperhatikan merek atau faktor-faktor pemasaran terlebih dahulu. Menurut  UU  No.  10  Tahun  2011  Tentang  Perdagangan  Komoditi,  fungsi  utama  dari sistem perdagangan berjangka adalah sebagai sarana lindung nilai ( hedging ) dan sarana penciptaan  harga  ( price  discovery )  dengan  menyediakan  harga  referensi  yang
Upaya Perlindungan Hukum Bagi Para Konsumen Pemegang Aset Kripto di Indonesia Jurnal Hukum tora: 9 (2): 254-276
transparan untuk dapat dijadikan acuan harga dunia. Logam mulia, minyak bumi, gas alam,  timah,  nikel,  batubara,  serta  produk  hasil  pertanian  seperti  beras,  kopi,  teh, garam, dan jagung, kemudian produk mineral non-logam seperti belerang, fosfat, dan pasir kuarsa, merupakan contoh dari barang komoditi.
Dapat dipahami bahwa komoditi tersebut merupakan hal yang dibutuhkan oleh pihak lain  seperti  individu,  perusahaan,  maupun  negara,  baik  untuk  kebutuhan  domestik maupun  untuk  diperdagangkan  kembali.  Proses  transaksi  jual  beli  barang  komoditi dilakukan  di  pasar  komoditi,  di  mana  mekanisme  perdagangan  komoditi  dilakukan melalui kontrak berjangka. Melalui kontrak berjangka, harga beli dan harga pengiriman komoditi  di  masa  depan  dapat  ditentukan  hari  ini,  dan  pengiriman  barang  tetap dilakukan sesuai dengan kontrak yang disepakati.

## BAPPEBTI dan KEMENDAG Memberikan Solusi Perdagangan Aset Kripto
Pada  periode  tahun  2018-2020,  saat  terjadi  polemik  mengenai  legalitas  penggunaan aset  kripto  seperti  Bitcoin,  Ethereum,  dan  Binance  di  Indonesia.  BAPPEBTI  dan KEMENDAG  berkolaborasi  dengan  kalangan  akademisi  serta  profesional  dari  industri teknologi, tercatat pernah melakukan kajian mendalam tentang teknologi kripto. Kajian ini  mencakup  pemahaman  tentang  cara  kerja,  potensi  penggunaan,  serta  risiko  yang terkait dengan penggunaan aset kripto berbasis teknologi rantai blok. Pada masa itu, banyak pihak yang memandang aset kripto sebagai sarana potensial untuk melakukan kejahatan digital, termasuk fasilitas pendanaan teroris, pencucian uang, dan penipuan ekonomi melalui skema ponzi. Tuduhan-tuduhan ini pernah menjadi penghambat serius dalam proses legalisasi peredaran dan penggunaan aset kripto di Indonesia.
Pada  tanggal  1  Februari  2019,  pemerintah  Indonesia  memberikan  izin  kepada masyarakat  untuk  memiliki,  menggunakan,  memindahkan,  memperjualbelikan,  dan mengembangkan  aset  kripto  berbasis  teknologi  rantai  blok  secara  legal  melalui Peraturan  Badan  Pengawas  Perdagangan  Berjangka  Komoditi  (BAPPEBTI)  Nomor  5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto ( Crypto Asset )  di  Bursa  Berjangka.  Langkah  ini  merupakan  upaya  pertama  pemerintah  dalam mengatur  secara  resmi  penggunaan  dan  peredaran  aset  kripto  sebagai  komoditi  di Indonesia.
Di tengah perdebatan dan kontroversi seputar aset kripto sebagai entitas digital yang dapat  digunakan  untuk  kejahatan  digital  global,  BAPPEBTI  dan  KEMENDAG  menjadi salah satu lembaga pertama yang sepenuhnya menyadari dan memahami bahwa aset kripto berbasis rantai blok adalah teknologi yang terdesentralisasi, bersifat publik, dapat diakses  oleh  pemerintah  Indonesia  untuk  keperluan  domestik-multilateral,  dapat dikembangkan  secara  independen,  dapat  disiarkan  dalam  wilayah  terbatas,  dan memiliki  nilai  ekonomis  di  pasar  global.  Peraturan  BAPPEBTI  Nomor  5  Tahun  2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto merupakan hasil dari pemahaman ini, setelah pemerintah menyadari bahwa aset kripto dapat sepenuhnya dimiliki, disimpan, dan diperdagangkan sebagai komoditi fisik.
Meskipun aset kripto hanya berwujud sebagai data biner digital, namun aset tersebut memiliki identitas unik yang mewakili setiap entitas informasi yang dapat dipindahkan dari  satu  lokasi  ke  lokasi  lain  melalui  jaringan  rantai  blok  di  internet.  Keamanan  aset
Upaya Perlindungan Hukum Bagi Para Konsumen Pemegang Aset Kripto Di Indonesia Jurnal Hukum tora: 9 (2): 254-276
kripto dijamin melalui mekanisme enkripsi satu arah yang sangat sulit untuk dipecahkan dalam  waktu  singkat.  Upaya  untuk  membongkar  isi  data  kripto  yang  terenkripsi dianggap sia-sia karena setiap unit aset kripto yang tersebar dalam jaringan rantai blok berperan sebagai unit tercatat dalam basis data terdistribusi yang saling terhubung. Jika terjadi  kerusakan  pada  satu  data  dalam  sistem  rantai  blok,  sistem  akan  melakukan pengulangan  rantai  digital  tersebut,  menyortir  data  yang  dianggap  rusak,  dan  secara otomatis memperbaiki susunan rantai digital yang ada.
Seiring  waktu,  teknologi  kripto  kemungkinan  besar  akan  diterapkan  di  banyak  aspek kehidupan  manusia,  terutama  dalam  proses  identifikasi,  verifikasi,  dan  validasi  data. Sebagai  informasi  terbaru,  pada  tanggal  20  Juli  2023,  BAPPEBTI  mengumumkan penetapan  aturan  tentang  pembentukan  bursa,  kliring,  dan  pengelola  tempat penyimpanan  aset  kripto.  Keputusan  Kepala  BAPPEBTI  Nomor  01/BAPPEBTI/SP- BBAK/07/2023  menunjuk  PT  Bursa  Komoditi  Nusantara  sebagai  salah  satu  pelaksana resmi  bursa  berjangka  aset  kripto.  Selanjutnya,  melalui  Keputusan  Kepala  BAPPEBTI Nomor  01/BAPPEBTI/SP-LKBAK/07/2023,  PT  Kliring  Berjangka  Indonesia  ditunjuk sebagai  lembaga  resmi  yang  berhak  melakukan  proses  kliring  berjangka  untuk penjaminan dan penyelesaian perdagangan pasar fisik aset kripto. Dan terakhir, melalui Keputusan  Kepala  BAPPEBTI  Nomor  01/BAPPEBTI/SP-PTPAK/07/2023,  PT.  Tennet Depository  Indonesia  ditunjuk  sebagai  Pengelola  resmi  Tempat  Penyimpanan  Aset Kripto di Indonesia.

## Perlindungan Konsumen Pemegang Aset Kripto di Indonesia
Konsep  perlindungan  konsumen  di  Indonesia  didasarkan  pada  prinsip-prinsip  hukum dan kebijakan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen serta memberikan keadilan,  kepastian,  dan  kemanfaatan  hukum  bagi  para  pihak  yang  bertransaksi  dan mengonsumsi barang serta jasa. Perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  (UUPK),  yang  memberikan kerangka  hukum  untuk  mengatur  hak  serta  kewajiban  konsumen,  tanggung  jawab produsen  dan  pedagang,  dan  mekanisme  penyelesaian  sengketa  konsumen.  UUPK menjamin dan melindungi hak-hak konsumen, termasuk hak atas informasi yang jelas dan benar, hak atas jaminan atas barang dan jasa yang dibeli, hak atas keselamatan dan keamanan, hak atas kompensasi dan ganti rugi apabila terjadi cacat barang atau jasa, dan hak untuk dilayani dengan baik dan jujur oleh para pelaku usaha.
Selain itu, UUPK memastikan bahwa produsen atau pedagang wajib menjamin bahwa barang dan jasa yang ditawarkan memenuhi standar keamanan dan kualitas yang telah ditetapkan.  Jika  terdapat  cacat  atau  masalah  kualitas,  konsumen  berhak  untuk mendapatkan penggantian atau ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. UUPK juga  mengatur  mekanisme  penyelesaian  sengketa  konsumen  secara  damai  dan  adil melalui  proses  mediasi,  konsiliasi,  atau  melalui  lembaga  berwenang  seperti  Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Mekanisme ini bertujuan untuk memberikan alternatif penyelesaian yang cepat dan efisien bagi konsumen yang mengalami sengketa dengan produsen atau pedagang.
Upaya Perlindungan Hukum Bagi Para Konsumen Pemegang Aset Kripto di Indonesia Jurnal Hukum tora: 9 (2): 254-276
Gambar 1 . Potensi celah yang terdapat pada mekanisme perdagangan aset kripto di Indonesia. Sumber: adaptasi dari BAPPEBTI.
Terhadap transaksi perdagangan, UUPK juga mengatur kebijakan pemerintah Indonesia melalui  Badan  Pengawas  Perlindungan  Konsumen  (BP2K) atau  lembaga  sejenis  untuk turut  serta  bertanggung  jawab  dalam  melakukan  pengawasan  dan  pengendalian terhadap praktik bisnis yang merugikan konsumen, seperti praktik penipuan, penjualan produk ilegal, atau praktik monopoli. Selain itu, UUPK mendorong upaya perlindungan konsumen  melalui  peningkatan  literasi  dan  kesadaran  konsumen  tentang  hak-hak mereka  serta  bagaimana  melindungi  diri  dalam  bertransaksi.  Pendidikan  konsumen bertujuan  untuk  menciptakan  konsumen  yang  cerdas  dan  berdaya  guna  dalam mengambil keputusan konsumsi.
Terkait  perlindungan  konsumen  untuk  pemegang  aset  kripto,  sebenarnya  BAPPEBTI telah  mengimplementasikan  kerangka  aturan  yang  kuat  untuk  melindungi  para  pihak yang saling bertransaksi. Aturan ini tertuang dalam Peraturan BAPPEBTI Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto ( Crypto Asset ) di Bursa Berjangka. Secara garis besar, peraturan ini mengacu pada UUPK sebagai landasan  dalam  perlindungan  konsumen.  Lebih  lanjut,  peraturan  tersebut  secara komprehensif  membahas  peran  dan  tanggung  jawab  pengelola  tempat  penyimpanan aset kripto, penyelenggara bursa berjangka komoditi kripto, lembaga kliring berjangka untuk aset kripto, serta pedagang aset kripto. Dengan demikian, peraturan ini diciptakan untuk  memberikan  kepastian  hukum  dan  melindungi  hak-hak  konsumen  dalam ekosistem perdagangan aset kripto di Bursa Berjangka.
Namun, setelah menelaah isi peraturan tersebut dengan lebih teliti, penelitian ini masih menemukan  beberapa  celah  yang  berpotensi  mengganggu  stabilitas  aktivitas perdagangan  komoditi  kripto di  Indonesia  (Gambar  1).  Celah  tersebut terkait  dengan
Upaya Perlindungan Hukum Bagi Para Konsumen Pemegang Aset Kripto Di Indonesia Jurnal Hukum tora: 9 (2): 254-276
jaminan kualitas performa sistem rantai blok, khususnya untuk produk turunan seperti NFT  dan  SFT.  Selain  itu,  ada  celah  yang  terkait  mekanisme  perlindungan  nilai  dari komoditi  kripto  yang  diperdagangkan  secara  domestik  ikut  terpengaruh  pergerakan volatilitas harga global. Temuan penelitian juga menyoroti tentang strategi penyelesaian sengketa dalam transaksi kripto apabila terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Terakhir, perlu  diperhatikan  bagaimana  Hak  Atas  Kekayaan  Intelektual  (HAKI)  turut  dilindungi dalam aktivitas perdagangan kripto di Indonesia.

## Srategi Perlindungan Konsumen Pemegang Aset Kripto di Indonesia
(i) Upaya perlindungan terkait jaminan kualitas performa sistem teknologi rantai blok.
Saat  ini,  terdapat  tiga  tantangan  utama  dalam  menjaga  reliabilitas  dan  performa teknologi  rantai  blok.  Ketiga  tantangan  tersebut  adalah  desentralisasi,  keamanan ( security ), dan skalabilitas.
Desentralisasi merujuk pada penyebaran otorisasi dan partisipasi dalam jaringan yang terdistribusi  secara  merata  di  antara  pengguna  jaringan.  Dengan  demikian,  tidak  ada entitas pusat atau otoritas superior, seperti bank sentral atau pemerintah, yang dapat mengendalikan  sistem  secara  mutlak.  Desentralisasi  ini  menjadikan  rantai  blok  dan teknologi  terkait,  tahan  terhadap  manipulasi  dan  penyalahgunaan  otoritas.  Hal  ini disebabkan semua pengguna dalam jaringan memiliki kemampuan untuk memverifikasi dan  mengaudit  setiap transaksi.  Konsep  ini membuat desentralisasi  dianggap  sebagai salah satu keunggulan utama dari teknologi rantai blok.
Selanjutnya, aspek keamanan dalam konteks rantai blok mencakup beberapa elemen yang  dirancang  untuk  mencegah  perubahan  tidak  sah  atau  penyalahgunaan  sistem. Beberapa  aspek  keamanan  utama  dalam  teknologi  rantai  blok  mencakup  enkripsi, integritas data, konsensus protokol rantai blok, serta transparansi transaksi.
Kemudian,  skalabilitas  mengacu  pada  kemampuan  sistem  untuk  menangani peningkatan  jumlah  transaksi  atau  pengguna  dalam  jaringan.  Skalabilitas  menjadi tantangan penting dalam desain dan implementasi rantai blok karena sistem yang tidak mampu  menangani  beban  yang  besar  dapat  menjadi  lambat  atau  tidak  responsif. Beberapa  faktor  yang  mempengaruhi  skalabilitas  rantai  blok  mencakup  ukuran  blok, waktu penciptaan blok, dan mekanisme konsensus yang digunakan.
Namun,  meskipun  ada  berbagai  solusi  serta  peningkatan  performa  sistem  untuk mengatasi  masalah-masalah  tersebut,  banyak  ahli  menggambarkan  masalah  tersebut sebagai  " blockchain  scalability  trilemma ,"  yang  berarti  belum  ada  pengembangan teknologi  rantai  blok  yang  sempurna.  Pengembangan  teknologi  rantai  blok  yang memiliki  keunggulan  dalam  salah  satu  aspek  seringkali  mengorbankan  aspek  lainnya. Sebagai contoh, teknologi rantai blok seperti Bitcoin dan Ethereum memiliki keunggulan dalam  desentralisasi  dan  keamanan,  namun  harus  menghadapi  keterbatasan skalabilitas.  Sementara  itu,  teknologi  seperti  Ripple  mengedepankan  skalabilitas  dan keamanan namun kurang dalam desentralisasi. Dan teknologi rantai blok lainnya yang mengombinasikan  desentralisasi  dan  skalabilitas  tetapi  masih  dapat  memiliki  celah dalam sistem keamanan.
Upaya Perlindungan Hukum Bagi Para Konsumen Pemegang Aset Kripto di Indonesia Jurnal Hukum tora: 9 (2): 254-276
Karena  tantangan  ini,  para  pengembang  berusaha  mencari  solusi  alternatif,  seperti membangun "jembatan virtual" antara platform rantai blok yang berbeda. Dengan cara ini,  meskipun  setiap  platform  memiliki  protokol  komunikasi  yang  berbeda,  teknologi tersebut masih bisa terhubung satu sama lain. Jembatan virtual antar platform rantai blok memungkinkan protokol yang dimiliki oleh satu platform dapat terhubung dengan protokol yang dimiliki oleh platform lainnya. Fleksibilitas yang tercipta dalam pertukaran data  dan  informasi  pada  teknologi  rantai  blok  membuka  peluang  banyak  teknologi, konsensus,  dan  karya  digital  tercipta,  seperti  produk  seni  digital  dalam  bentuk  non- fungible  token  (NFT)  dan  semi-fungible  token  (SFT)  yang  diperdagangkan  sebagai komoditi di bursa berjangka.
Untuk  menyelenggarakan  ekosistem  perdagangan  aset  kripto  yang  berkualitas  tinggi, pemerintah Indonesia perlu mengatur jenis teknologi rantai blok yang diperkenankan untuk diperdagangkan guna memastikan kepastian hukum yang terjamin dengan baik. Sebagai contoh, saat ini produk derivatif kripto yang paling populer di dunia adalah aset kripto dengan protokol komunikasi berjenis ERC-721 untuk NFT dan berjenis ERC-1155 untuk SFT, kedua aset ini dibangun di atas infrastruktur teknologi rantai blok Ethereum. Perbedaan antara kedua protokol tersebut terletak pada jenis token yang dihasilkan.
ERC-721  menghasilkan  token  yang  unik  dan  berbeda  satu  sama  lain,  sedangkan  ERC- 1155  menghasilkan  token  yang  dapat  digunakan  secara  fleksibel,  baik  yang  bersifat fungible (aset  yang  dapat  dipertukarkan)  maupun non-fungible (aset  unik  dan  tidak dapat dipertukarkan). Kedua standar kontrak pintar ini membuka peluang besar dalam penggunaan teknologi rantai blok, terutama dalam membangun pasar aset digital yang berbeda dan memungkinkan penggunaan aset digital menjadi lebih mudah dan aman.
Penggunaan teknologi NFT dan SFT memberikan keuntungan dalam hal kepemilikan dan penggunaan aset digital, karena dapat mempertahankan nilai dan keaslian aset secara otomatis.  Alasan  penggunaan  ERC-721  dan  ERC-1155  sebagai  standar  kontrak  pintar adalah  karena  dapat  menciptakan  aset  kripto  yang  fleksibel,  mudah  digunakan, kompatibel  dengan  infrastruktur  Ethereum,  dan  dapat  ditransaksikan  lintas  platform rantai blok, meningkatkan keamanan, serta mendukung tren pasar aset digital di pasar global. Meskipun protokol ERC-721 dan ERC-1155 adalah standar kontrak pintar yang canggih,  hal  ini  tidak  menjamin  bahwa  protokol  tersebut  tidak  akan  mengalami kegagalan  sistem  ( system  failure ),  mengingat  protokol  tersebut  dibangun  secara "menumpang" di atas platform Ethereum.
Oleh  karena  itu,  pemerintah  perlu  mempersiapkan  rencana  cadangan  untuk menyelamatkan  aset  kripto  yang  telah  diperdagangkan,  terutama  jika  terjadi force majeure pada  rantai  blok  publik  Ethereum.  Salah  satu  caranya  adalah  dengan mengizinkan prosedur lintas platform untuk interoperabilitas sistem atau menciptakan jaringan rantai blok privat (jaringan konsorsium) untuk ranah domestik, sebagai langkah pencegahan dan perlindungan terhadap kegagalan sistem dan risiko lainnya.
(ii) Upaya perlindungan nilai pada perdagangan aset kripto.
Dalam  aktivitas  perdagangan  komoditi  di  bursa  berjangka,  umumnya  terdapat mekanisme  lindung  nilai  seperti  kontrak  berjangka,  opsi,  kontrak  serah,  dan swap . Namun, dalam perdagangan aset kripto, mekanisme lindung nilai perlu diatur lebih ketat
Upaya Perlindungan Hukum Bagi Para Konsumen Pemegang Aset Kripto Di Indonesia Jurnal Hukum tora: 9 (2): 254-276
terkait acuan harga yang diterapkan dalam pasar domestik. Implementasi aturan Auto Reject Atas (ARA) dan Auto Reject Bawah (ARB) oleh BAPPEBTI pada bursa perdagangan kripto harus segera direalisasikan. Aturan ARA dan ARB, yang mirip dengan bursa saham, akan membantu menjaga stabilitas nilai aset kripto yang diperdagangkan.
Pemerintah juga harus mewaspadai peristiwa kejatuhan pasar kripto seperti yang terjadi pada tahun 2022 agar tidak terlalu berdampak pada situasi pasar domestik.  Fluktuasi harga komoditas pada umumnya dipengaruhi oleh pemegang aset besar. Di pasar aset kripto, harga komoditas kripto sangat dipengaruhi oleh dinamika yang dipengaruhi oleh peredaran  Bitcoin.  Banyak  pihak  menganggap  Bitcoin  sebagai  "emas"  atau  "logam mulia"  di era digital  karena  memiliki  jumlah  ketersediaan  yang  sangat terbatas,  yaitu maksimum 21 juta unit. Hingga tahun 2023, jumlah edar Bitcoin diperkirakan mencapai 19,34 juta unit, dan saat ini nilainya mencapai Rp440 juta per unit. Karena kelangkaan ini,  banyak  yang  menganggap  Bitcoin  sebagai  indikator  utama  pergerakan  harga komoditas kripto secara global.
Artinya,  semakin  banyak  pihak  yang  memiliki  Bitcoin,  semakin  besar  potensi  mereka menjadi  penggerak  pasar  yang  dapat  mempengaruhi  harga  komoditas  aset  kripto lainnya  seperti  Ethereum,  Binance,  Solana,  Avax,  dan  UST. Dalam  istilah  kripto, pihak yang memiliki aset kripto dalam jumlah besar dikenal sebagai " whale " atau "paus." Pada periode  Januari  hingga  Mei  2022,  banyak  "paus"  Bitcoin  yang  melakukan  aksi  profit- taking  (pengambilan  keuntungan)  karena  berbagai  faktor,  termasuk  situasi  geopolitik dunia yang tidak menentu. Aksi profit-taking ini menyebabkan nilai Bitcoin turun dari nilai tertingginya ( All Time High -ATH) pada bulan November 2021 sebesar Rp927 juta per  unit  menjadi  sekitar  Rp426  juta  per unit  pada bulan  Mei 2022.  Situasi  yang  tidak normal  ini  juga  menyebabkan  hampir  semua  harga  komoditas  kripto  ikut  turun, termasuk harga Ethereum, Binance, Solana, Avax, Cardano, Polygon, dan lainnya, yang turun hingga mencapai -50%.
Penting bagi pemerintah dan pelaku pasar untuk terus memantau situasi pasar kripto dan  menerapkan  mekanisme  lindung  nilai  yang  efektif  guna  mengurangi  risiko  dan menjaga stabilitas nilai aset kripto di pasar domestik. Terkait lindung nilai, pemerintah juga dapat menerapkan aturan seperti " suspend " atau penangguhan perdagangan untuk aset kripto seperti NFT dan SFT yang diperdagangkan secara tidak wajar, seperti dalam kasus Unusual Market Activity (UMA). Terkadang, produk NFT maupun SFT yang baru diproduksi dapat menjadi populer dengan cepat dan bernilai jual sangat tinggi. Namun, ada kemungkinan bahwa aktivitas tersebut merupakan bagian dari strategi ilegal terkait tindak pidana pencucian uang. Oleh karena itu, pemerintah harus memiliki satuan tugas yang selalu waspada dan responsif terhadap kemungkinan terjadinya kejadian seperti itu.
(iii) Upaya penyelesaian sengketa pada perdagangan aset kripto.
Dalam  transaksi  perdagangan,  sering  terjadi  perselisihan  antara  pedagang  dengan konsumen akhir, atau antara pedagang dengan regulator bursa, atau antara regulator bursa  dengan  konsumen  akhir.  Banyak  hal  yang  tidak  diinginkan  mungkin  terjadi, termasuk dalam perdagangan komoditi kripto. Sebagai contoh, seorang konsumen akhir membeli  aset  Bitcoin  senilai  Rp1  miliar  dari  pedagang  kripto  dan  menitipkan  aset
Upaya Perlindungan Hukum Bagi Para Konsumen Pemegang Aset Kripto di Indonesia Jurnal Hukum tora: 9 (2): 254-276
tersebut di dompet digital milik pedagang kripto. Menurut regulasi yang berlaku, 30% aset  kripto  milik  konsumen  dapat  disimpan  di  dompet  pedagang,  sementara  sisanya harus  disimpan  di  dalam  dompet  depositori.  Namun,  karena  kesalahan  teknis  dalam proses  kliring,  ketika  konsumen  akan  mencairkan  aset  Bitcoinnya  ke  dalam  bentuk Rupiah, ternyata jumlah asetnya hanya tersisa 30%. Pertanyaannya, siapa yang harus bertanggung jawab atas hilangnya 70% nilai aset milik konsumen?
Contoh kasus lainnya, seorang konsumen akhir baru saja membeli token NFT dengan protokol  ERC-721  berjenis Bored  Ape  Yacht  Club edisi  terbatas  senilai  Rp150  juta.  Ia berniat untuk menjual NFT tersebut di platform bursa kripto lokal. Namun, ketika akan melakukan  penawaran  ( listing ),  konsumen  tersebut  tidak  menyadari  bahwa  protokol NFT  yang  digunakan  oleh  pedagang  kripto  bukanlah  ERC-721,  melainkan  Solana  SPL ( Solana Program Library ). Akibat ketidaktahuan dan keterbatasan informasi pengguna di laman web pedagang, konsumen akhir tersebut akhirnya kehilangan aset kripto NFT edisi  terbatasnya  karena  kesalahan  transfer.  Pertanyaannya,  siapa  yang  harus bertanggung jawab atas hilangnya aset kripto NFT milik konsumen tersebut?
Penyelesaian sengketa pada transaksi kripto dapat dilakukan melalui beberapa upaya, tergantung  pada  jenis  sengketa  dan  mekanisme  yang  disediakan  oleh  platform  atau bursa  perdagangan  kripto.  Beberapa  upaya  penyelesaian  sengketa  yang  umum digunakan,  sesuai  dengan  UUPK,  adalah  melalui  penyelesaian  internal,  mediasi, arbitrase, lembaga penyelesaian sengketa, serta melalui pengadilan. Namun, terutama untuk  mediasi  dan  arbitrase,  pemerintah  sebaiknya  menggandeng  pihak  seperti perguruan  tinggi,  asosiasi  rantai  blok,  dan  profesional  di  bidang  teknologi  yang tersertifikasi agar keadilan dan transparansi hukum dapat dirasakan manfaatnya oleh semua pihak.
(iv) Upaya untuk melindungi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pada perdagangan aset kripto.
Dalam UUPK tertera beberapa upaya yang diperlukan untuk meningkatkan literasi dan kesadaran  konsumen  tentang  hak-hak  mereka  serta  bagaimana  cara  melindungi  diri dalam bertransaksi. Hal terkait edukasi konsumen sangat penting untuk menciptakan konsumen yang cerdas dan berdaya guna dalam mengambil keputusan dalam berbisnis.
Pada Gambar 2, ditampilkan sebuah contoh yang menggambarkan pentingnya edukasi konsumen terhadap penggunaan teknologi. Beberapa dugaan situasi dapat dijelaskan sebagai berikut: Situasi pertama, terdapat seorang pihak yang tidak bertanggung jawab mengambil foto diri orang lain bersama dengan data kredensialnya, lalu dengan sengaja menjualnya dalam format NFT di platform publik. Situasi kedua, seorang individu yang tidak  memiliki  pemahaman  yang  cukup  mengenai  cara  kerja  kontrak  pintar  pada teknologi  rantai blok, dengan  sengaja  menjual data dirinya di platform publik.  Situasi lainnya, terjadi ketika seorang individu melakukan fabrikasi data hanya untuk iseng dan menjual produk NFT-nya secara terbuka di platform publik. Dalam kasus-kasus tersebut, edukasi konsumen tentang teknologi dan bagaimana melindungi data diri dan informasi pribadi  menjadi  sangat  penting  untuk  mencegah  penyalahgunaan  dan  kerugian  yang mungkin terjadi.
Upaya Perlindungan Hukum Bagi Para Konsumen Pemegang Aset Kripto Di Indonesia Jurnal Hukum tora: 9 (2): 254-276
Gambar 2 . Contoh produk NFT yang menawarkan data kredensial di platform opensea
Ketiga situasi ini pada dasarnya telah melanggar banyak ketentuan dalam perlindungan privasi, hak cipta, hingga pencemaran nama baik. Sayangnya, masih banyak pihak yang belum  mengetahui  bahwa  ketika  suatu  aset  digital  diterbitkan  dalam  kontrak  pintar sistem rantai blok, aset tersebut akan tetap berada di jaringan rantai blok dan internet selamanya setelah diakuisisi oleh suatu pihak, sehingga tidak dapat hilang begitu saja.
Sebagai  contoh,  pada  Gambar  2,  misalkan  seseorang  Warga  Negara  Asing  membeli produk NFT ( non-fungible token ) bergambar seseorang Warga Negara Indonesia yang memegang  identitas  dengan  harga  0.002  ETH  atau  setara  dengan  Rp55,000.  Maka setelah berganti kepemilikan, produk NFT tersebut akan selamanya menjadi milik sang pembeli.  Namun,  perlu  diingat  bahwa  sang  pembeli  juga  memiliki  hak  untuk menggunakan  produk  tersebut  sesuai  dengan  keinginannya,  bahkan  termasuk menyalahgunakan data privasi tersebut untuk diperjual-belikan kembali secara bebas di ranah dark web (jaringan internet tersembunyi).
Ilustrasi pada Gambar 2 merupakan salah satu contoh risiko yang mungkin timbul dari aktivitas  perdagangan  NFT  dan  SFT  di  pasar  bebas.  Risiko  berikutnya  terkait  dengan format aset NFT maupun SFT, yang tidak hanya berbentuk gambar, namun juga dapat berupa metadata, gambar bergerak, audio, hingga video. Dengan kata lain, aset NFT dan SFT  mendukung  hampir  semua  format  multimedia  yang  saat  ini  digunakan.  Tanpa pengaturan  yang  jelas,  risiko  pencurian  dan  penyalahgunaan  HAKI  dapat  tumbuh dengan besar. Dalam konteks rantai blok, pihak yang pertama kali melakukan minting (penerbitan token) memiliki hak atas semua manfaat yang mungkin timbul dari transaksi jual-beli, termasuk kemungkinan mendapatkan royalti.
Oleh karena itu, sebagai langkah perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dalam perdagangan  aset  kripto,  disarankan  agar  pemerintah  melengkapi  peraturan perdagangan  komoditi  aset  kripto  yang  ada  dan  mengintegrasikkannya  dengan peraturan  lain  seperti  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  Undang-
Upaya Perlindungan Hukum Bagi Para Konsumen Pemegang Aset Kripto di Indonesia Jurnal Hukum tora: 9 (2): 254-276
Undang Hak Cipta, Paten, Desain Industri, Indikasi Geografis, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu,  Rahasia  Dagang,  dan  peraturan  lain  yang  relevan.  Karena  jika  ketentuan- ketentuan  tersebut  tidak  diatur  secara  resmi  dan  tertulis,  akan  ada  celah  besar  bagi pelanggar hukum untuk mengeksploitasi kelemahan aturan tersebut dengan sewenang- wenang, dan hal ini dapat merugikan pihak yang seharusnya berhak menerima manfaat atas karya intelektual yang telah diciptakannya.

## Conclusion
Teknologi  kripto  berbasis  rantai  blok  terus  mengalami  perkembangan  dan  telah diterapkan luas di berbagai sektor yang membutuhkan proses identifikasi, verifikasi, dan validasi data. Oleh karena itu, aset kripto saat ini dianggap memiliki nilai yang berharga sebagai komoditi. Banyak negara, termasuk Indonesia, telah mengeluarkan peraturan resmi terkait penggunaan dan peredaran aset kripto. Namun, regulasi tersebut masih memiliki beberapa kelemahan yang berpotensi membahayakan kepentingan konsumen pemegang aset kripto. Terutama berkaitan dengan jenis teknologi kripto yang digunakan dan strategi pencegahan serta mitigasi dalam menghadapi kegagalan kontrak transaksi dalam sistem rantai blok ( force majeure ).
Secara  global,  Amerika  Serikat,  Uni  Eropa,  dan  Jepang  diakui  sebagai  pelaku  utama dalam  mengembangkan  aset  kripto  berbasis  rantai  blok  dari  sisi  teknologi.  Namun, Singapura dan Australia memimpin dalam upaya pengembangan hukum dan peraturan yang efektif untuk melindungi konsumen pemegang aset kripto. Insiden kebangkrutan Terra  Luna,  FTX,  dan  Silicon  Valley  Bank  (SVB)  telah  meningkatkan  kesadaran pemerintah Singapura dan Australia dalam melindungi warganya dari risiko penggunaan dan  perdagangan  aset  kripto.  Oleh  karena  itu,  peninjauan  dan  evaluasi  terhadap undang-undang mengenai aset kripto terus dilakukan di kedua negara tersebut.
Langkah  yang  diambil  oleh  pemerintah  Indonesia  melalui  BAPPEBTI  dan  KEMENDAG untuk menyempurnakan undang-undang mengenai aset kripto bisa dianggap bijak dan perlu  mendapatkan  dukungan  dari  berbagai  lapisan  masyarakat.  Penelitian  ini  juga memiliki  peran  penting  sebagai  alat  untuk  membantu  pemerintah  Indonesia menyempurnakan undang-undang yang ada, khususnya terkait aturan penggunaan aset kripto  berbasis  NFT  (token non-fungible )  dan  SFT  (token semi-fungible ),  baik  untuk tujuan bisnis, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, maupun investasi.
Upaya Perlindungan Hukum Bagi Para Konsumen Pemegang Aset Kripto Di Indonesia Jurnal Hukum tora: 9 (2): 254-276

## References
Arslanian, H., Donovan, R., Blumenfeld, M., Zamore, A., Stefano, D. D., Coscia, E., & Simion, G. (2021). El Salvador’s l aw: a meaningful test for Bitcoin. PricewaterhouseCoopers .
Astuti,  N.  K.  (2015).  Urgensi  Peraturan  Pemerintah  Tentang  Perdagangan  Elektronik  Dalam Kaitannya Dengan Penerapan Pajak Pada Transaksi E-Commerce. Jurnal Hukum to-ra : Hukum untuk mengatur dan melindungi masyarakat, 1 (2).
Astuti,  N.  K.,  Suhariningsih,  Sukarmin,  &  Hamidah,  S.  (2021).  MSME  Funding  with  Securities Crowdfunding in Indonesia and the People's Economic System. Proceedings from the 1st International  Conference  on  Law  and  Human  Rights,  ICLHR  2021 (pp.  1-7).  Jakarta: European Alliance for Innovation (EAI).
Chohan, U. W. (2022). A History of Bitcoin. SSRN .
Chohan, U. W. (2022, June 19). Crypto Winters. SSRN . Australia: University of New South Wales (UNSW).
Financial Crimes Enforcement Network, Treasury (FinCEN). (2013). Notice of Finding That Liberty Reserve  S.  A.  Is  a  Financial  Institution  of  Primary  Money  Laundering  Concern.
Department of The Treasury. fincen.gov.
Hafizhah,  H.  (2022,  January  16). Pengamat:  NFT  Rentan  Digunakan  Investasi  Sebab  Belum Diregulasi . (F. Pratiwi, Producer)
Retrieved from Republika.co.id:
https://sindikasi.republika.co.id/berita/r5t4lf457/pengamat-nft-rentan-digunakan- investasi-sebab-belum-diregulasi
Hammond, S., & Ehret, T. (2022). Special report: Cryptos on the rise. Thomson Reuters.
Kholijah,  S.,  Permatansari,  E.,  &  Fatimah,  S.  (2022).  Investasi  Online  (Cryptocurrency)  di Indonesia  (Ditinjau  Dari  Aspek  Hukum  Islam  dan  Perlindungan  Bagi  Investor  Selaku Konsumen). EKSYDA: Jurnal Studi Ekonomi Syariah, 3 (1), 90-104.
Kristiawanto. (2022). Memahami Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Prenada.
Leuprecht, C., Jenkins, C., & Hamilton, R. (2022). Virtual money laundering: policy implications of the proliferation in the illicit use of cryptocurrency. Journal of Financial Crime, 30 (4), 1036-1054.
Monetary  Authority  of  Singapore,  MAS.  (2022). Consultation  Paper  on  Proposed  Regulatory Measures for Digital Payment Token Services. Singapore: MAS.gov.sg.
Nakamoto, S. (2008). Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. Retrieved from Bitcoin.org.
Niji Oni & Co. (2021). Jurisdictional Issues on Cryptocurrency Transactions. SSRN .
Stolbov,  M.,  &  Shchepeleva,  M.  (2020).  What  predicts  the  legal  status  of  cryptocurrencies?
Economic Analysis and Policy, 67 (C), 273-291.
Trautman, L. J. (2014). Virtual Currencies; Bitcoin & What Now after Liberty Reserve, Silk Road, and Mt. Gox? Richmond Journal of Law and Technology, 20 (4).
U.S. Attorney's Office. (2016). Liberty Reserve Founder Arthur Budovsky Sentenced In Manhattan Federal Court To 20 Years For Laundering Hundreds Of Millions Of Dollars Through His Global Digital Currency Business. New York: Justice.gov.
Upaya Perlindungan Hukum Bagi Para Konsumen Pemegang Aset Kripto di Indonesia Jurnal Hukum tora: 9 (2): 254-276
Wikipedia. (2023). Legality of cryptocurrency by country or territory . Retrieved August 5, 2023, from https://en.wikipedia.org/wiki/Legality_of_cryptocurrency_by_country_or_territory