## MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN BADAN USAHA MILIK DESA MENURUT PERMENDES PDTT NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PENDIRIAN, PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN DAN PEMBUBARAN BUM DESA
Aldyan Hutagalung, 1 Mori Rajagukguk, 2 Hisar Siregar 3
Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, Medan. Program Magister Hukum Universitas HKBP Nommensen, Medan. Dosen Fakultas Hukum dan Program Magister Hukum Universitas HKBP Nommensen, Medan. E-mail: hutagalungaldy@gmail.com 1

## Abstract
This  research  aims  to  find  out  how  the  management  system  of  village-owned companies. Where this article refers to several rules and legislation governing the village belonging to the company. Establishment of village owned enterprises is a container that can be one of the real income sources of the coveted village can  encourage  the  village  economy  to  better.  This  business  entity  has  a  legal basis as a reference and the foundation in the implementation of its activities to run as close as possible. In the case of this writing the author uses a juridical normative  research  method.  This  approach  uses  approach  to  legislation  and conceptual  approach.  The  mechanism  of  accountability  in  conducting  and carrying  out  the  village's  business  activities,  which  is  to  provide  a  report  of accountability  for  the  implementation  of  the  village's  business  activities  for advisors, the village's Consultative institution is Supervisors who supervise the activities or performance of village governments, village governments must give accountability  for their duties as contractors  of the  village-owned company  to the Consultative Village agency that is submitted during village consultation. . Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  system  pengelolaan BUMDes .  Dimana  penulisan  ini  merujukpada  beberapa  Peraturan  dan  Undang- Undangyang  mengatur  mengenai    BUMDesa.  PembentukanBUMDesa  merupakan wadah  yang  nantinya  dapat  menjadi    salah  satu  sumber  pendapatan  asli  desa yang  didambakan  dapat  mendorong  perekonomian  desa  kearah  yang  lebih baik.Badan  usaha  ini  tentu  memilikilandasanhukum  sebagai  acuan  maupun landasan dalam hal pelaksanaan kegiatannya agar berjalan semaksimal mungkin. Dalam hal  penulisan  ini  penulis    menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif.
Pendekatan  yang  dilakukan  yaitu  dengan  menggunakan    pendekatan  terhadap perundang-undangan  dan  pendekatan  konseptual.  Adapun  mekanisme Pertanggungajawaban  dalam  mengelolah  dan  melaksanakan  kegiatan  Badan Usaha  Milik  Desa  yaitu  Bahwa  Pelaksana  Operasional  memberikan  laporan pertanggungjawaban  atas  pelaksanaan  kegiatan  BUMDesa  kepada  Penasihat,
Badan  Permusyawaratan  Desa  merupakan  pengawas  yang  mengawasi  kegiatan ataupun  kinerja  Pemerintah  Desa,  Pemerintah  Desa  harus  memberikan pertanggungjawaban  atas  tugasnya  sebagai  Pembina  BUMDesa  kepada  Badan Permusyawaratan Desa yang disampaikan pada saat Musyawarah Desa.

## Info Artikel
Diterima : 10 Maret 2020 Revisi     : 15 April 2020 Terbit     : 20 Juni 2020
Key words: Mechanisms, responsibilities and state-owned enterprises
Kata Kunci: Mekanisme,Pertanggungjawaban dan Badan Usaha Milik Desa.
Corresponding Author :
Aldyan Hutagalung, E-mail : hutagalungaldy@gmail.com

## PENDAHULUAN
Dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengandung beberapa tujuan Negara  Republik  Indonesia  diantaranya  yaitu meningkatkan  kesejahteraan dan  mendukung masyarakat untuk  memperoleh  pendidikan,  untuk  itu  negara  perlu  melakukan  upaya-upaya  yang  lebih  memadai  untuk mewujudkan kemandirian sebagai sarana perwujudan kesejahteraan. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 33  ayat  1  dan  3  Undang  Undang  Dasar  1945  dikatatan  bahwa  Bumi,  Air  dan  kekayaan  alam  yang  terkadung didalamnya    dikuasai  oleh  negara  untuk  seberas-besar  kemakmuran  rakyat  serta    perekonomian    disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan cabang-cabang produksi ekonomi. Sebagai negara hukum sebagaimana disebutkan dalam UUD 1945, maka seyogianya Indonesia menjalankan sepenuhnya seluruh ketentuan dalam UUD 1945 sebagai hukum dasar negara.
Pada  prinsipnya,  kendati  ditemukan  beberapa  perbedaan  istilah  dan  pengertian  serta  ciri-ciri  terkait dengan negara hukum, namun dari keseluruhan pandangan yang ada selalu berusaha menegaskan bahwa negara hukum adalah negara yang melandaskan setiap kehidupan kenegaraannya didasarkan pada mekanisme hukum yang  jelas.  Dengan  demikian,  maka  upaya  menciptakan  negara  hukum  yang  demokratis  (democratise rechtsstaat)  akan  dapat  diwujudnyatakan.  Oleh  sebab  itu,  maka  Indonesia  sebagai  negara  hukum  yang  telah ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 sepenuhnya harus menjalankan roda pemerintahan berdasarkan ketentuan hukum yang telah digariskan dalam konstitusi. 1 Dalam artikel lain, Janpatar Simamora dan Bintang ME Naibaho mengemukakan bahwa The country of Indonesia is a country of law. This is confirmed in section 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. As a consequence of the adoption of a state of law for the Indonesian nation, all state and government activities must truly refer to existing legal rules. The emergence of ideas and thoughts of the rule of law is inseparable from the pattern of implementing state  power  that  is  vulnerable  to  arbitrary  acts,  so  it  is  necessary  to  limit  state  power  through  legal instruments. 2 Adapun upaya yang dilakukan untuk memaknai ketentuan dalam UUD, maka The interpretation of the constitution a method used in order to find the true meaning of each provision in the constitution through legal discovery efforts (rechtsvinding) based on the basic law of a country. 3
Sejalan  dengan  tujuan  pembangunan  nasional,  memajukan  kesejahteraan  umum  dan  mencerdaskan kehidupan  bangsa,  negara  harus  hadir  sebagai  pelayan  untuk  mengusahai  sektor-sektor  perekonomian  guna meningkatkan  taraf  hidup  dan  kemakmuran  masyarakat.  Makna  dikuasai  oleh  Negara  adalah  bahwa pembangunan nasional harus dilaksanakan disegala bidang tanpa terkecuali mulai dari Pemerintah Pusat hingga ke Pemerintahan terkecil yaitu Desa. Pergerakan pemerataan pembangunan harusnya diawali dari desa,  karena desalah yang paling dekat dengan masyarakat,  disamping konotasi negatif terhadap Desa yang masih dianggap kolot dan tertinggal. Ketika pembangunan didesa sudah memadai, maka hal tersebut dapat menunjang suksesnya pemerintahan  nasional  dan  stigma  negatif  atas  desa  hilang  dengan  sendirinya  dan  pemeran  utama pembangunan ada ditangan masyarakat.
1 Janpatar Simamora, Urgensi Keberadaan GBHN dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Jurnal Litigasi, Volume 17 Nomor 2 Tahun 2016, 3440-3441.
2 Janpatar  Simamora  dan  Bintang  ME  Naibaho., Statutory  of  The  Republic  of  Indonesia  Witness  As  a  Government  Institution Implementing  Country’s  Power  in  The  Indonesian  State  Concerns  System, Proceedings  of  the  First  Nommensen  International Conference on Creativity & Technology, NICCT, 20-21 September 2019, Medan, North Sumatera, Indonesia, hlm. 1-5.
3 Janpatar  Simamora, Development  of  Constitutional  Interpretation  by  Constitutional  Court  of  Indonesia  in  the  Context  of  State Institutions’ Authority Dispute Settlement, IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS) Volume 24, Issue 12, Series. 3 (December. 2019) 45-54.
Sebagai regulator dengan prinsip-prinsip Otonomi Daerah, Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Daerah tidak boleh berpangkutangan dan menutup mata bila Pemerintah Desa membentuk BUMDes ataupun  kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Desa untuk meningkatkan pendapatan asal desa. Kegiatan masyarakat harus selalu didampingi dan ditopang oleh pemerintah. Adapun suatu langkah langkah yang dapat diambil untuk memenuhi tujuan  negara  Republik  Indonesia    sendiri  yaitu  menciptakan  atau  membangun  suatu  wadah  yang  dapat memperoleh  hasil  yang  nantinya  menjadi  sumber  penghasilan.  Adapun  yang  menjadi  salah  satu  wadah  yang dapat menghasilkan  pendapatan  terhadap  desa  yaitu dengan membangun suatu  badan  usaha  . Adapun suatu badan usaha yang dimiliki oleh desa adalah merupakan suatu badan usaha yang dibentuk dengan modal yang sepenuhnya dikuasai oleh desa atau pun sebagian, baik yang bergerak dalam penyediaan barang dan/atau jasa atau  pun  dalam  bentuk  usaha  lain  yang    nantinya  disebut  sebagai  BUMDesa  yang  tujuannya  tetap  untuk kesejahteraan rakyat yang ada didesa tersebut atau dapat pula diberikan kepada orang lain yang membutuhkan bantuan 4 .
Badan usaha tersebut tidak dapat didirikan begitu saja akan tetapi harus berdasarkan kesepakatan yang timbul  atas  musyawarah  warga  dengan  pemerintah  desa  dan  bentuk  kegiatan  usahanya  mengacu  kepada karakteristik  yang  ada  pada  suatu  daerah/desa  yang  menjadi  potensi  wilayah  tersebut.Aturan  mengenai BUMDesa  tertuang  dalam  undang-undang,  peraturan  pemerintah  dan  peraturan  menteri.Yang  menjadi landasannya ialah peraturan menteri, namun harus dibarengi dengan peraturan daerah dan peraturan desa itu sendiri dikarenakan karakteristik daerah yang berbeda beda dan keadaan tiap desa yang tentunya  desa tidak terlepas dari adatnya 5 .
Maka  untuk  itu  pemerintahan  daerah  diberikan  kewenangan  untuk  membuat  dan  membentuk  aturan sendiri  sesuai  dengan  karakteristik  daerah  masing  masing  tetapi  tidak  boleh  melanggar  aturan  yang tingkatannya  lebih  tinggi,  dimana  nantinya  peraturan  daerah  atau  desa  tersebutlah  yang  nantinya  sebagai panduan dalam membangun dan mengelolah suatu badan usaha tersebut agar kegiatan badan usaha tersebut berjalan  dengan  baik  dan  dapat  memperoleh  hasil  yang  menjadi  pendapatan  asli  desa  dan  pemanfaatannya tentunya untuk kesejahteraan masyarakat desa. mengumpulkan bahan bahan hukum dalam penulisan ini. Adapun bahan hukum yang dirangkum untuk mendukung  penulisan ini yaitu dengan studi dokumen dan studi pustaka. Studi  dokumen  itu  sendiri  merupakan  suatu  alat  untuk  mengumpulkan  bahan  hukum  tertulis  dengan menggunakan  konteks  analisa.  Metode  ini  bermanfaat  untuk  memperoleh  suatu  landasan  teori  dengan mempelajari,memahami dan mengkaji buku buku, peraturan perundang undangan dan  pendapat para ahli serta bahan hukum lain yang berhubungan dengan pertanggujawaban dalam hal mengelolah BUMDes.

## PEMBAHASAN
Desa  merupakan  bagian  integral  dalam  sistem  pemerintahan  negara  Republik  Indonesia.  Keberadaan desa  sangat  potensial  untuk  mendukung  pelaksanaan  pemerintahan.  Bahkan  melalui  mekanisme  pelaksanaan pemerintahan  desa,  berbagai  manfaat  positif  dapat  diambil  dan  dijadikan  rujukan  dalam  rangka  pengelolaan negara. Oleh sebab itu, keberadaan desa dalam sistem pemerintahan Indonesia sangatlah besar manfaatnya. Sebagaimana dikemukakan pada bagian penjelasan Undang-Undang tentang Desa bahwa desa atau yang disebut dengan  nama  lain  telah  ada  sebelum  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  terbentuk.  Sebagai  bukti
4 H.A.W. Widjaja. 2010. Otonomi Desa: Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulatdan Utuh. Jakarta: RajaGrafindo.
5 Suharyanto dan Hastowiyono,Seri Buku Pintar BUM Desa: Pelembagaan BUM Desa, Cetakan Pertama (Yogyakarta: FPPD, 2014).
keberadaannya,  Penjelasan  Pasal  18  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa “Dalam territori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 “Zelfbesturende landschappen” dan “Volksgemeenschappen”, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya.  Daerah-daerah  itu  mempunyai susunan Asli  dan  oleh  karenanya  dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah- daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak- hak asal usul daerah tersebut”.
Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberagaman karakteristik dan jenis Desa, atau yang disebut dengan nama lain, tidak menjadi penghalang bagi para pendiri bangsa (founding fathers) ini untuk menjatuhkan pilihannya pada bentuk negara kesatuan. Meskipun disadari bahwa dalam suatu negara kesatuan perlu terdapat homogenitas, tetapi  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  tetap  memberikan  pengakuan  dan  jaminan  terhadap  keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya. Dalam kaitan susunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengaturan Desa atau disebut dengan nama lain dari segi pemerintahannya mengacu pada ketentuan Pasal 18 ayat (7) yang menegaskan bahwa “Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah  diatur  dalam  undangundang”.  Hal  itu  berarti  bahwa  Pasal  18  ayat  (7)  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  membuka  kemungkinan  adanya  susunan  pemerintahan  dalam  sistem pemerintahan  Indonesia.  Melalui  perubahan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945, pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dipertegas melalui ketentuan dalam Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuankesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya  sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat  dan  prinsip  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia,  yang  diatur  dalam  undang-undang”.  Dalam  sejarah  pengaturan  Desa,  telah ditetapkan  beberapa  pengaturan  tentang  Desa,  yaitu  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1948  tentang  Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang  Desa Praja Sebagai  Bentuk Peralihan  Untuk  Mempercepat  Terwujudnya  Daerah  Tingkat  III  di  Seluruh Wilayah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang PokokPokok Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan  Daerah,  dan  terakhir  dengan  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan Daerah.
Dalam pelaksanaannya, pengaturan mengenai Desa tersebut belum dapat mewadahi segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat Desa yang hingga saat ini sudah berjumlah sekitar 73.000 (tujuh puluh tiga ribu) Desa  dan  sekitar  8.000  (delapan  ribu)  kelurahan.  Selain  itu,  pelaksanaan  pengaturan  Desa  yang  selama  ini berlaku  sudah  tidak  sesuai  lagi  dengan  perkembangan  zaman,  terutama  antara  lain  menyangkut  kedudukan masyarakat hukum adat, demokratisasi, keberagaman, partisipasi masyarakat, serta kemajuan dan pemerataan pembangunan sehingga menimbulkan  kesenjangan  antarwilayah,  kemiskinan,  dan  masalah sosial  budaya  yang dapat  mengganggu  keutuhan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Dengan  konstruksi  menggabungkan  fungsi self-governing  community  dengan  local  self  government,  diharapkan  kesatuan  masyarakat  hukum  adat  yang selama ini merupakan bagian dari wilayah Desa, ditata sedemikian rupa menjadi Desa dan Desa Adat.
Desa  dan  Desa  Adat  pada  dasarnya  melakukan  tugas  yang  hampir  sama.  Sedangkan  perbedaannya hanyalah dalam pelaksanaan hak asal-usul, terutama menyangkut pelestarian sosial Desa Adat, pengaturan dan pengurusan wilayah adat, sidang perdamaian adat, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban bagi masyarakat hukum adat, serta pengaturan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli. Desa Adat memiliki fungsi pemerintahan, keuangan Desa, pembangunan Desa, serta mendapat fasilitasi dan pembinaan dari pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam posisi seperti ini, Desa dan Desa Adat mendapat perlakuan yang sama dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Oleh sebab itu, di masa depan Desa dan Desa Adat dapat melakukan perubahan wajah Desa dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, pelaksanaan pembangunan yang berdaya guna, serta pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya. Dalam status yang sama seperti itu, Desa dan Desa Adat diatur secara tersendiri dalam Undang-Undang ini.
Menteri yang menangani Desa menetapkan pengaturan umum, petunjuk teknis, dan fasilitasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan  masyarakat  Desa.  Peraturan  yang  diterbitkan  Menteri  juga  merupakan  bagian  dari  peraturan perundang-undangan,  termasuk  peraturan  yang  ditetapkan  oleh  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat,  Dewan Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah,  Mahkamah  Agung,  Mahkamah  Konstitusi,  Badan  Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Mbadan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang  atau  pemerintah  atas  perintah  undang-undang,  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota. 6
Desa  Adat  pada  prinsipnya  merupakan  warisan  organisasi  kepemerintahan  masyarakat  lokal  yang dipelihara secara turuntemurun yang tetap diakui dan diperjuangkan oleh pemimpin dan masyarakat Desa Adat agar dapat berfungsi mengembangkan kesejahteraan dan identitas sosial budaya lokal. Desa Adat memiliki hak asal usul yang lebih dominan daripada hak asal usul Desa sejak Desa Adat itu lahir sebagai komunitas asli yang ada di  tengah  masyarakat.  Desa Adat adalah sebuah  kesatuan  masyarakat  hukum  adat yang secara  historis mempunyai batas wilayah dan identitas budaya yang terbentuk atas dasar teritorial yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa berdasarkan hak asal usul. Pada dasarnya kesatuan masyarakat hukum  adat  terbentuk  berdasarkan  tiga  prinsip  dasar,  yaitu  genealogis,  teritorial,  dan/atau  gabungan genealogis dengan teritorial. Yang diatur dalam UndangUndang ini adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang merupakan  gabungan  antara  genealogis  dan  teritorial.  Dalam  kaitan  itu,  negara  mengakui  dan  menghormati kesatuan  masyarakat  hukum  adat  beserta  hak  tradisionalnya  sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai  dengan perkembangan  masyarakat  dan  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Implementasi  dari  kesatuan masyarakat hukum adat tersebut telah ada dan hidup di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti huta/nagori di Sumatera Utara, gampong di Aceh, nagari di Minangkabau, marga di Sumatera bagian selatan, tiuh  atau  pekon  di  Lampung,  desa  pakraman/desa  adat  di  Bali,  lembang  di  Toraja,  banua  dan  wanua  di Kalimantan, dan negeri di Maluku.
Orientasi  dan  pembentukan  BUMDes  pada  hakekatnya  adalah  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari perpanjangan  tangan  Pemerintah  Pusat  ke  Daerah  khususnya  Pemerintahan  Desa  untuk  menciptakan, mengusahai, dan menambah pendapatan  Desa melalui  pengelolaan  sektor-sektor  perekonomian. Sebagai  unit usaha penggerak ekonomi rakyat, tentu harus di Manage atau ditata dengan baik, agar mendapatkan  keuntungan
6 Janpatar Simamora, Problem Yuridis Keberadaan TAP MPR dalam Hierarki Peraturan Perundangundangan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 10 Nomor 03, September 2013, hlm. 259-270.
untuk kesejahteraan masyaralat desa itu sendiri. Agar unit usaha BUMDes berjalan dengan baik,  berkelanjutan, dan tidak merugi, maka segenap penasehat, pengurus, pengelola dan masyarakat harus mengelolanya dengan manajemen  yang  baik  dan  modern.  Sering  terjadi,  ketika  unit  usaha  desa  mulai  berjalan  dan  mendapatkan keuntungan,  konflik  antar  sesama  pemangku  kepentingan  terjadi,  sehingga  mengakibatkan  unit  usaha  timbul tenggelam.  Pertanyaan  yang  timbul  tentu,  apa,  siapa  dan  bagaimana  pertangungjawaban  unit  usaha  BUMDes tersebut dan apa dampak yang ditimbulkan kepada masyarakat dan Pemerintah.
Pertanggungjawaban berasal dari kata “tanggungjawab” yang artinya suatu perbuatan yang wajib untuk dilakukan  sebagai  bentuk  dari  kesadaran.  Dimana,  tanggungjawab  merupakan  suatu  perbuatan  yang  harus dilaksanakan  oleh  tiap  individu  yang  tergerak  oleh  karena  hatinya,  perbuatan  demikian  menunjukkan  sifat kejujuran.  Tanggungjawab  itu  sendiri  bersifat  kodrati  yang  artinya  hal  tersebut  ialah  bagian  daripada kelangsungan hidup manusia yang masing masing memiliki tanggungjawab. Sehingga ketika seseorang tidak mau melakukan  tanggungjawabnya  akan  ada  orang  lain  atau  pihak  lain  yang  akan  memaksakan  hal  tersebut. Tanggungjawab  dapat  dilihat  dari  beberapa  sisi  yaitu  dari  sisi  untuk  mereka  yang  berbuat  dan  adanya kepentingan  pihak  tertentu.  Tanggungjawab  ialah  suatu  karakter  orang  yang  beradap.  Pada  umumnya  orang orang  akan  menyadari  akan  rasa  bertanggungjawab  ketika  dia  menyadari  akan  timbulnya  suatu  akibat,  baik akibat  baik  ataupun  akibat  buruk  atas  perbuatannya  dan  sadar  akan  adanya  orang  lain  yang  memerlukan tindakannya maupun pengorbanannya.
Ada  2  istilah  Pertanggungjawaban  yaitu  Liability  dan  Responbility.  Liability  merujuk  kepada  tindakan tunduk  terhadap  suatu  kewajiban  untuk  bertanggungjawab    atas  suatu  perbuatan  ataupun  menjalankan peraturan perundang undangan sedang Responbility adalah adanya suatu hal yang harus dipertanggungjawabkan karena kewajiban juga meliputi keahlian dan kapasitas. 7
Mekanisme berasal dari kata mecho s yang artinya tata cara atau sistematika untuk melakukan sesuatu hal supaya berjalan dengan baik. Mekanisme dapat juga diartikan sebagai suatu susunan, rangkaian, tahapan- tahapan  ,langkah-langkah,  tata-cara  untuk  melakukan  suatu  rangkaian  kegiatan  agar  berjalan  efektif  dan semaksimal mungkin. Bahwa menurut pendapat Bagus Mekanisme adalah suatu Interaksi antara suatu individu terhadap yang lain dalam sistem sebagai upaya untuk menghasilkan suatu fungsi yang selaras dengan tujuan yang dikehendaki. Badan Usaha Milik Desa merupakan suatu badan usaha yang dimiliki oleh desa. Kepemilikan modal dalam badan usaha ini tentunya desa dapat memiliki modal sepenuhnya dan dapat pula kepemilikannya sebahagian dan sebahagian lagi bisa dimiliki masyarakat yang ingin menanamkan modalnya juga. Penanaman modal oleh desa dapat diberikan dengan pemisahan kekayaan desa yang nantinya digunakan untuk menyediakan barang dan/atau jasa sebagaimana dimanfaatkan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat desa tersebut. Desa merupakan suatu wilayah yang pada umumnya masih kental dengan adatnya yang tentunya dihargai dan dihormati  dinegara kita. BUMDesa merupakan suatu badan usaha yang diharapkan dapat mampu meningkatkan perekonomian  desa  tersebut  agar  tercapainya  kesejahteraan  masyarakat.  Pembentukan  BUMDesa  harus mendapatkan pengakuan hukum dimana merujuk pada peraturan daerah dimuat, bahwa BUMDesa merupakan badan hukum.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  desa 8 dalam  pasal-pasalnya  dimuat  beberapa ketentuan    mengenai  Pendirian,  Pengelolaan,  Pemanfaatan  Hasil  Usaha  dan  Pengembangannya.  Pendirian
7 Kasman siburian & Victorianus R.Puang.Hukum Administrasi Negara.Yogyakarta: Capiya Publishing hlm 201
8 Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
BUMDesa  harus  timbul  atas  kesepakatan  bersama  antara  pemerintah  desa  dengan  masyarakat  desa  yang artinya bahwa kepala desa atau pemerintah desa tidak boleh sewenang wenang untuk membentuk suatu badan usaha milik desa tanpa adanya musyawarah atau kesepakatan bersama dengan masyarakat desa. Namun ketika antara Pemerintah desa dan Masyarakat desa sudah timbul suatu kesepakatan untuk mendirikan suatu Badan Usaha maka BUMDesa dapat dibentuk, kendati demikian Badan Usaha Milik Desa tidak dapat didirikan begitu saja akan tetapi penetapannya harus berdasarkan Peraturan Desa.  Adapun  nantinya hasil  daripada Badan  Usaha Milik  Desa tersebut akan  dimanfaatkan  untuk  mengembangkan  Usaha tersebut  baik  membentuk  unit  usaha baru  ataupun  memperbanyak  fasilitas  barang  barang  dan/  atau  jasa,  selain  itu  akan  dimanfaatkan  untuk Pembangunan  Desa  baik  pembangunan  jalan  rusak  atau  pembuatan  irigasi,  membantu  masyarakat  miskin ,baik dengan cara dihibahkan,atau bentuk pinjaman dengan bunga rendah.Pemerintah harus ikut serta dalam hal mendorong perkembangan Badan Usaha Milik Desa supaya kinerjanya lebih maksimal lagi. Adapun Partisipasi yang  dapat  dilakukan  oleh  pemerintah  dapat  berupa  memberikan  bantuan  dana  sebagai  modal  usaha  untuk memanfaatkan sumberdaya yang ada pada desa tersebut ataupun  memberikan bantuan berupa aset.  Dalam peraturan pelaksana 9 memuat Beberapa ketentuan sebagaimana disebutkan,
Bahwa  Pemerintah  harus  menyelenggaran  pemberdayaan  masyarakat  dengan  pendampingan  secara berkala sesuai dengan yang dibutuhkan. Pendampingan desa tersebut merupakan tugas dari perangkat daerah kabupaten/kota  dan  dapat  dibantu  oleh  seorang  professional,  camat  ataupun  sebutan  lainnya  melakukan pendampingan  diwilayahnya  selaku  perpanjangan  tangan  pemerintah  daerah  kabupaten/kota.  Pendamping professional merupakan orang yang bertugas untuk memberikan pendampingan dalam rangka mengembangkan badan  usaha  desa  dengan  memanfaatkan  sumberdaya  desa  atau  sumberdaya  lokal,  sedangkan  pendamping teknik  nantinya  akan  bertugas  melakukan  pendampingan  dalam  rangka  meningkatkan  penyelenggaraan  desa dimana orang yang dikatakan pendamping teknik  ini merupakan orang yang sudah memiliki sertifikasi secara khusus sesuai yang diperuntukkan.
Desa memiliki  kewenangan untuk membentuk suatu badan usaha yang berdasarkan atas musyawarah antara pemerintah desa dengan masyarakat desa yang nantinya akan ditetapkan berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh perintah desa. Didalam organisasi yang mengelolah badan usaha ini sedikitnya harus terdiri dari  penasehat,  pelaksana  dan  Pembina  serta  pengawas  demi  berjalannya  kegiatan  usaha  yang  efektif. Penasehat badan usaha ini akan dilakukan oleh kepala desa sedangkan pelaksananya merupakan seorang yang ditunjuk langsung oleh penasehat dimana pengangkatan dan pemberhentiannya tergantung kepada penasehat itu sendiri dan tentunya dengan pertimbangan , maka dalam hal ini pelaksana operasional mengurus dan mengelola usaha tersebut berdasarkan AD/ART BUMDesa tersebut. Penasehat sebagaimana tugasnya untuk memberikan nasehat  kepada  pelaksana  operasional  agar  menjalankan  tugas  dan  tanggungjawabnya  semaksimal  mungkin supaya tujuan pendiriannya dapat terlaksana, maka pelaksana harus mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada penasehat karena penasehat berwenang untuk meminta pertanggungjawaban atas pengelolaan usaha itu. Modal awal Badan Usaha tersebut sumbernya dari kekayaan Desa yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
Modal  badan  usaha tersebut bersumber dari APBdesa  maupun  dana  desa  yang telah disisihkan  ,  dan dapat pula merupan suatu bantuan dari PEMDA baik berupa dana maupun aset yang dapat dikelolah, selain itu modal  juga  dapat  bersumber  dari  ke  ikutsertaan  masyarakat  untuk  berkontribusi  mendirikan  badan  usaha
9 Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia    No.  43  Tahun  2014  tentang  Peraturan  Pelaksana  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang Desa
tersebut  maupun  untuk  pengembangannya,  Badan  usaha  untuk  boleh  menerima  sejumlah  bantuan  dari  pihak tertentu  secara  sah,  apabila  BUMDes  melakukan  peminjaman  dana  harus  mendapat  persetujuan  dari  Badan Permusyawaratan  Desa.  Badan Permusyawaratan  Desa atau yang disebut  dengan  nama  lain  adalah  lembaga yang  melakukan  fungsi  pemerintahan  yang  anggotanya  merupakan  wakil  dari  penduduk  Desa  berdasarkan keterwakilan  wilayah  dan  ditetapkan  secara  demokratis.  Badan  Permusyawaratan  Desa  merupakan  badan permusyawaratan  di  tingkat  Desa  yang  turut  membahas  dan  menyepakati  berbagai  kebijakan  dalam penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa.  Dalam  upaya  meningkatkan  kinerja  kelembagaan  di  tingkat  Desa, memperkuat  kebersamaan, serta meningkatkan  partisipasi  dan  pemberdayaan  masyarakat, Pemerintah  Desa dan/atau Badan Permusyawaratan Desa memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa. Musyawarah Desa atau  yang  disebut  dengan  nama  lain  adalah  forum  musyawarah  antara  Badan  Permusyawaratan  Desa, Pemerintah  Desa,  dan  unsur  masyarakat  yang  diselenggarakan  oleh  Badan  Permusyawaratan  Desa  untuk memusyawarahkan  dan menyepakati  hal  yang  bersifat strategis  dalam  penyelenggaraan Pemerintahan  Desa. Hasil  Musyawarah  Desa  dalam  bentuk  kesepakatan  yang  dituangkan  dalam  keputusan  hasil  musyawarah dijadikan  dasar  oleh  Badan  Permusyawaratan  Desa  dan  Pemerintah  Desa  dalam  menetapkan  kebijakan Pemerintahan Desa.
Dalam  Peraturan  menteri 10 juga  dijelaskan  mengenai  fungsi  pemerintah  desa  untuk  membina  dan mengawasi  jalannya  kegiatan  badan  usaha  milik  desa  yaitu  bahwa  gubernur  selaku  kepala  daerah  tingkat provinsi harus melakukan suatu kegiatan sosialisasi dan bimbingan terhadap para pelaksana operasional dan bupati  selaku  kepala  daerah  tingkat  kabupaten  maupun  walikota  selaku  kepala  daerah  di  kota  memiliki tanggungjawab untuk membina dan memantau serta mengevaluasi kenerja pelaksanaan kegiatan badan usaha tersebut. Selain itu undang undang ini menyebutkan, adapun yang menjadi kegiatan usaha BUMDes ini berupa pelayanan  umum  baik  berupa  penyedia  jasa  dan/atau  barang  yang  dapat  menghasilkan  keuntungan.  Dalam pelaksanaannya,  tentunya  paradigma  kekinian  yang  dibangun  harus  mampu  mengusung  konsep good governance, system penyelenggaraan pemerintahan bukan lagi disandarkan hanya pada penggunaan peraturan perundang-undangan semata, namun lebih dari itu bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik sudah turut mempertimbangkan  berbagai  aspek,  termasuk  kemungkinan  pentingnya  keterlibatan  eksternal  birokrasi  demi membangun  pemerintahan  dan  pengelolaan  BUMDesa  yang  mampu  menjawab  kebutuhan  rakyat  secara transparan. 11

## PENUTUP
Maka berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Mekanisme Pertanggungajawaban Pelaksanaan BUMDesa sebagai berikut: pertama, bahwa pelaksana operasional BUMDesa wajib memberikan laporan kepada penasehat  sebagai  bentuk  pertanggungjawabannya  atas  kegiatan  yang  telah  dilaksanakan,  laporan  tersebut berisikan  program  kerja  yang  telah  terlaksana  dalam  jangka  waktu  satu  tahun  baik  yang  sudah  terlaksana maupun yang belum terlaksana serta memuat laporan keuangan dan akan disampaikan pada saat musyawarah. Kedua, Badan Permusyawaratan Desa selaku pengawas , mengawasi kinerja pemerintah desa dalam melakukan
10 Peraturan  Menteri  Desa  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan  Transmigrasi  No.  4  Tahun  2015  tentang  pendirian,pengurusan  dan pengelolaan dan pembubaran badan usaha milik desa
11 Janpatar Simamora , Reformasi Birokrasi, Good Governance dan Etika Pelayanan Publik, Jurnal Ilmu Administrasi , STIA LAN Bandung, Volume X Nomor 1, April 2013, hlm. 1-21.
pembinaan terhadap pelaksana operasional kegiatan BUMDesa. Ketiga, pemerintah desa pada saat musyawarah desa wajib memberikan pertanggungjawaban kepada Badan Permusyawaran Desa atas tugas yang diembannya.
Berdasarkan  kesimpulan  diatas  penulis  memberikan  saran  Bahwa  Pembentukan  atau  pendirian  suatu Badan usaha milik desa, tidak akan dapat mencapai tujuannya begitu saja, apabila  pengelolaannya yang tidak efektif.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  daerah  harus  memandu  kegiatan  Badan  Usaha  Milik  Desa  agar  berjalan dengan baik. Pertanggungjawaban BUMDes harus lengkap dan akurat sehingga dapat dipertanggunjawabkan dan akan digunakan sebagai landasan untuk evaluasi atas kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan sebelumnya sehingga kegiatan selanjutnya dapat dijalankan dengan lebih baik lagi.

## DAFTAR PUSTAKA
H.A.W. Widjaja. Otonomi Desa: Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulatdan Utuh. 2010 Marzuki, Peter Mahmud. Metode Penellitian Hukum. Jakarta: Pranada Media Group.2005
Panduan Pendirian  dan Pengelolaan  Badan  Usaha Milik  Desa  , Departement Pendidikan  Nasional  Pusat  Kajian
Dinamika Sistem Pembangunan fakultas ekonomi brawijaya 2007.
Janpatar  Simamora, Urgensi  Keberadaan  GBHN  dalam  Sistem  Ketatanegaraan  Republik  Indonesia,  Jurnal Litigasi, Volume 17 Nomor 2 Tahun 2016, 3427-3466.
Janpatar  Simamora, Problem  Yuridis  Keberadaan  TAP  MPR  dalam  Hierarki  Peraturan  Perundangundangan Menurut  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011,  Jurnal  Legislasi  Indonesia,  Volume  10  Nomor  03, September 2013, hlm. 259-270.
Simamora,  Janpatar.  "Reformasi  Birokrasi,  Good  Governance  dan  Etika  Pelayanan  Publik." Jurnal  Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi, 10, No. 1 (2013): 39-60. Simamora, Janpatar dan Naibaho, Bintang ME, Statutory of The Republic of Indonesia Witness As a Government Institution Implementing Country’s Power in The Indonesian State Concerns System, Proceedings of the First Nommensen International Conference on Creativity &  Technology, NICCT, 20-21 September 2019,
Medan, North Sumatera, Indonesia.
Janpatar Simamora, Development of Constitutional Interpretation by Constitutional Court of Indonesia in the Context  of  State  Institutions’  Authority  Dispute  Settlement,  IOSR  Journal  Of  Humanities  And  Social Science (IOSR-JHSS) Volume 24, Issue 12, Series. 3 (December. 2019) 45-54.
Prihatin  Rohani  Budi  DKK. Badan  Usaha  Milik  Desa  dan  Kesejahteraan  masyarakat  desa.  Yogyakarta:  Capiya Publishing 2017
Putra Anom Surya. Jakarta: Badan Usaha Milik Desa Spirit Usaha Kolektif Desa Kementrian Desa Derah Tertinggal Republik Indonesia.2015
Siburian Kasman, Victorianus R.Puang. Hukum Administrasi Negara.2017
Suharyanto dan Hastowiyono, Seri Buku Pintar BUM Desa: Pelembagaan BUM Desa
Undang – Undang Dasar 1945
Peraturan Menteri Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan,dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  46  tahun  2016  tentang  Pedoman  Umum  Tata  Cara  Pelaporan  dan
Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.