E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
Volume 5 Nomor 1, Januari – Juni 2020, 37-50 DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3176
PERLINDUNGAN HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP PENGRAJIN KERAJINAN TANGAN

## Ida Nadirah
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan - Sumatera Utara, Indonesia Telp: (061) 6622400, Fax: (061) 6623474, 6631003), Kode Pos 20238 Email: idanadirah@umsu.ac.id

## Abstrak
Pengaturan  hak  kekayaan  intelektual  terhadap  pengrajin  kerajinan  tangan  di  Indonesia merupakan hasil transplantasi dari TRIP’s Agreement dan Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Konvensi Paris) yang berparadigma kapitalis. Peraturan ini sulit untuk diimplementasikan  secara  optimal,  karena  nilai  dan  kultur  yang  melatarbelakangi  berbeda. Namun  karena  konsekuensi  yuridis  dan  psikologis,  Indonesia  telah  menyepakati GATT ( General Agreement of Tariff and Trade ) dan sepakat pula kerangka GATT/WTO ( World Trade Organization ), akhirnya Indonesia meratifikasi melalui UU No. 7 Tahun 1994. Harapan besar Undang-undang  Hak  Kekayaan  Intelektual  dapat  diimplementasikan,  tetapi  fakta  sebaliknya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 masih belum optimal berlaku terutama oleh pengrajin kerajinan  tangan.  Hal  ini  terbukti  jumlah  pendaftar  semakin  lama  justru  semakin  berkurang karena terjadi degradasi kreativitas dan belum memenuhi nilai-nilai keadilan sosial. Langkah alternatif  dalam  menjembatani  adalah  dilakukan  internalisasi  nilai-nilai  Pancasila  ke  dalam Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual sebagai “roh atau jiwa” yang diharapkan mampu memberikan  keadilan  bagi  masyarakat  pengrajin  kerajinan  tangan,  sehingga  dapat  memacu pengembangan kreativitas pengrajin kerajinan tangan selanjutnya. Penelitian ini mengangkat beberapa permasalahan  yang diantaranya bagaimana perlindungan hak desain industri, alasan kurangnnya pengharaan pendesain terhadap kreasinya dan apa yang menjadi posisi rawan dari pengrajin kerajinan tangan. Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum dengan jenis pengumpulan data dengan cara studi pustaka.
Kata Kunci: Perlindungan, Hak Kekayaan Intelektual, Pengrajin, Kerajinan Tangan.

## Abstract
The  arrangement  of  intellectual  property  rights  of  handicraft  craftsmen  in  Indonesia  is  the result of transplants from the TRIP’s Agreement and the Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Paris Convention) which has a capitalist paradigm. This regulation is difficult  to  implement  optimally,  because  the  background  values  and  cultures  are  different. However, due to juridical and psychological consequences, Indonesia has agreed on the GATT (General Agreement of Tariff and Trade) and also agreed on the GATT / WTO (World Trade Organization)  framework,  finally  Indonesia  ratified  through  Law  No.  7  of  1994.  The  great expectation of the Intellectual Property Rights Law can be implemented, but the fact is that Law No. 31 of 2000 is still not optimally applied mainly by handicraft craftsmen. This is proven by the fact that the number of applicants is getting worse because of the degradation of creativity and not fulfilling the values of social justice. An alternative step in bridging is to internalize the Pancasila values into the Intellectual Property Rights Act as "spirit or soul" which is expected to be able to provide justice for the community of handicraft craftsmen, so that it can spur the development of the creativity of the next handicraft craftsmen.
Keywords: Protection, Intellectual Property Rights, Handicraft Craftsmen.
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU

## PENDAHULUAN
Lahirnya Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia dilatarbelakangi oleh adanya 2 (dua) alasan. Alasan pertama, terkait masalah kewajiban Indonesia sebagai anggota World Trade Organization (WTO) yang harus menyediakan peraturan yang lebih baik tentang perlindungan hak kekayaan intelektual pengrajin kerajinan tangan. Kedua, berhubungan dengan tekad  pemerintah  untuk  memberikan  perlindungan  yang  efektif  terhadap  berbagai  bentuk pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual pengrajin kerajinan tangan seperti penjiplakan, pembajakan atau peniruan. Upaya perlindungan yang lebih komprehensif tersebut diharapkan dapat menjadi faktor pendorong untuk meningkatkan daya kreativitas pada pengrajin kerajinan tangan sebagai wahana untuk melahirkan para pengrajin kerajinan tangan yang produktif (Tomi Suryo Utomo, 2009, h. 225).
Kebijakan ikut sertanya Indonesia sebagai anggota World Trade Organization (WTO) sebagai  salah  satu  bukti  keseriusan  pemerintah  dalam  mendukung  sistem  perekonomian bebas/terbuka  yang  secara  tidak  langsung  memacu  perusahaan-perusahaan  untuk  lebih meningkatkan  daya  saing.  Ratifikasi  terhadap Agreement  Establishing  the  World  Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) mencakup Agreement on  Trade  Related  Aspects  of  Intellectual  Property  Rights (Persetujuan  TRIP’s)  melalui pengesahan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1994.  Kondisi  tersebut  telah  mendukung ratifikasi Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Konvensi Paris) dengan keputusan  Presiden  Nomor  15  Tahun  1997  dan  keikutsertaan  Indonesia  dalam the  Haque Agreement (London Act) concerning the International Deposit of Industrial Designs . Prinsip pengaturannya adalah pengakuan kepemilikan atas karya intelektual yang memberikan kesan estetis  dan  dapat  diproduksi  secara  berulang-ulang  serta  dapat  menghasilkan  suatu  barang dalam bentuk 2 (dua) atau 3 (tiga) dimensi (Ditjen HKI, 2007, h. 229).
Indonesia menyikapi dan mengambil suatu langkah cerdas. Dengan keberadaan nilai- nilai dan kulturnya masing-masing dalam upaya untuk bisa menerapkan Undang-Undang Hak Kekayaan  Intelektual  yang  berparadigma  kapitalis  bertolak  belakang  dengan  paradigm  yang telah berakar di Negara Indonesia. Namun karena konsekuensi yuridis dan psikologis Indonesia telah menyepakati GATT (General Agreement on Tariff and Trade) dan sepakat pula kerangka GATT/WTO  (World  Trade  Organization) ,  dan  diratifikasi  melalui  UU  No.  7  Tahun  1994, berharap besar Undang-Undang  Hak  Kekayaan Intelektual tersebut dapat diimplementasikan dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia pada umumnya termasuk ahli teknologi, walaupun faktanya  sampai  kini  berbeda.  Sehingga  akhirnya  pun  kembali  menjadi  suatu  polemik  dan persoalan  yang  cenderung  menempatkan  negara  pada  posisi  yang  sulit  dan  tertindas  (Ok. Saidin, 2004, h. 6).
Awalnya hak kekayaan intelektual diatur pada abad ke-18 di Inggris masing berbentuk 2 (dua) dimensi, menjadi bentuk 3 (tiga) dimensi diatur melalui Sculpture Copyright Act 1798 hanya  meliputi  model  manusia  dan  binatang.  Tanggal  20  Maret  1883 The Paris  Convention form  the  Protection  of  Industrial  Property  (Paris  Convention) .  Pasal  5 Paris  Convention menyatakan bahwa Hak Kekayaan Intelektual harus dilindungi di semua negara anggota Paris Convention ( Perlindungan Desain Industri di Indonesia dan Ketentuan Internasional di Bidang Desain  Industri .  Mayana,  R.  F.  2011:  4).  Fakta  yang  terjadi  berbeda,  karena  perlindungan
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
hukum yang diharapkan belum memnuhi rasa keadilan sosial. Upaya perlindungan yang lebih komprehensif  terus  dilakukan  untuk  meningkatkan  daya  kreativitas  para  pengrajin  kerajinan tangan dan sebagai wahana untuk melahirkan para pengrajin kerajinan tangan yang produktif (Tomi Suryo Utomo, 2009, h. 225).
Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Desain Industri menyebutkan:
Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau  warna,  atau  garis  dan  warna,  atau  gabungan  daripadanya  yang  berbentuk  tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola  tiga  dimensi  atau  dua  dimensi  serta  dapat  dipakai  untuk  menghasilkan  suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.
Pasal ini  kurang mencerminkan rasa keadilan sosial maupun kebersamaan  kultur atau budaya bangsa Indonesia. Di sisi lain kekayaan budaya dan etnis bangsa Indonesia yang sangat beraneka ragam, baik dilakukan masyarakat berpendidikan rendah, menengah maupun tinggi, serta kreasi pun beraneka ragam bentuk maupun model, dengan pengorbanan waktu, tenaga dan materi sampai kini masih banyak yang belum diakomodasi dengan baik, sehingga kreasi yang bersifat  unik  tersebut  belum  mendapatkan  perlindungan  hukum.  Perlindungan  hukum merupakan  penghargaan  yang  diberikan  kepada  mereka  pengrajin  kerajinan  tangan  yang mengajukan permohonan pendaftaran.
Teori  perlindungan  hukum  dari  Satjipto  Raharjo,  memberikan  pengayoman  terhadap masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang sesuai hukum (Tomi Suryo Utomo, 2009, h. 54). Demikian juga Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, ingin mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekadar adaptif dan fleksibel tetapi juga prediktif dan antisipatif (Lili Rasjidi dan I.  B.  Wyasa  Putra,  1993,  h.  118).  Diperkuat  pula  oleh  Sunaryati  Hartono,  bahwa  hukum dibutuhkan dan diperuntukkan bagi mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan social (Sunaryati Hartono, 1991, h. 55).
Upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum yang diinginkan oleh manusia adalah terwujudnya ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum yakni adanya kepastian hukum,  kegunaan  hukum  serta  keadilan  hukum,  meski  pada  umumnya  yang  sering  terjadi dalam  praktek  ketiga  nilai-nilai  dasar  tersebut  sering  bersitegang,  tetapi  harus  diupayakan ketiga nilai dasar tersebut bersamaan (Sunaryati Hartono, 1991, h. 55). Berbeda dengan Hadjon ada dua macam perlindungan hukum bagi rakyat preventif dan represif. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila ( Phillipus M. Hadjon, 1987, h. 2 ).
Teori  keadilan  sosial,  juga  mewarnai  sebagaimana  terdapat  pada  alinea  keempat pembukaan UUD 1945. Bahwa keadilan sosial menjjadi salah satu landasan dasar dari tujuan dan  cita-cita  negara  ( staatsidee )  sekaligus  sebagai  dasar  filosofis  bernegara  ( filosofische grondslag )  terdapat  pada  sila  kelima  dari  Pancasila.  Artinya,  sudah  sejak  awal the  founding parents mendirikan Indonesia atas pijakan untuk mewujudkan keadilan sosial baik untuk warga negaranya  sendiri  maupun  masyarakat  dunia.  Relevansi  Konstitusi  teori  keadilan  dari  John Rawls  adalah  bahwa  prinsip-prinsip  keadilan  yang  disampaikan  sangat  relevan  bagi  negara- negara dunia yang sedang berkembang, seperti Indonesia.
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
Reward Theory yang memiliki makna pengakuan terhadap karya intelektual yang telah dihasilan  oleh  seseorang  sehingga  kepada  kreator  pengrajin  harus  diberikan  penghargaan sebagai imbalan atas upaya-upaya kreatifnya dalam menemukan atau menciptakan karya-karya intelektual tersebut. Teori ini sejalan dengan prinsip yang bahwa inventor/pendesain yang telah mengeluarkan  waktu,  biaya  serta  tenaga  dalam  menghasilkan  karya  intelektualnya  harus memperoleh  kembali  apa  yang  telah  dikeluarkan  tersebut,  yang  dikenal  dengan Recovery Theory .  Selain Reward  Theory adalah Incentive  Theory yang  mengaitkan  pengembangan kreativitas  dengan  memberikan  insentif  bagi  para  penemu/pencipta  atau  pengrajin  tersebut. Dengan  menganalisis  ini  dapat  diraih  keadilan  sosial,  yang  sesuai  dengan  porsinya, sebagaimana yang terdapat nilai sila kelima Pancasila.
Ciri utama dalam pengrajin kerajian tangan adalah bahwa karya pengrajin yang dapat diwujudkan dalam pola atau cetakan untuk menghasilkan barang-barang dalam proses produksi yang  dapat  dilakukan  secara  berulang-ulang.  Industrialisasi  Indonesia  telah  berdampak  pada transformasi struktural di Indonesia, yang ditandai dengan semakin tingginya kontribusi sektor industri  dan  beberapa  sektor  lainnya,  kontribusi  sektor  pertanian  semakin  kecil  pada  tahun 1968, sektor industri manufaktur Indonesia memberi sumbangan sebesar 8,5 persen terhadap keseluruhan perekonomian (PDB), sedangkan sektor pertanian menjadi sektor tertinggi untuk perekonomian, dengan kontribusi sebesar 51 persen.

## METODE PENELITIAN
Sesuai dengan permasalahan yang diteliti, penelitian ini merupakan penelitian hukum ( legal research ). Istanto, mengatakan penelitian hukum adalah penelitian yang diterapkan atau diberlakukan khusus pada ilmu hukum (Istanto, 2007, h. 29). Sejalan dengan Istanto, Marzuki mengatakan penelitian hukum adalah suatu proses untuk  menemukan aturan hukum, prinsip- prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi (Marzuki,  2005,  h.  35).  Penelitian  hukum  normatif    merupakan  penelitian  yang  datanya bersumber pada data sekunder (Faisal, 2018, h. 145), oleh karena itu karena penelitian ini adalah normatif maka data yang  digunakan adalah data sekunder.
Jenis pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi pustaka. Studi pustaka berarti penelitian yang menggunakan dokumen tertulis sebagai data, dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan tersier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang  taat  hukum,  meliputi  produk  hukum  yang  menjadi  bahan  kajian  dan  produk  hukum sebagai  alat  kritiknya  (Rahmat  Ramadhani,  2017,  h.  142).  Bahan  hukum  sekunder  meliputi penjelasan bahan hukum primer berupa doktrin para ahli yang ditemukan dalam buku, jurnal, dan dalam website .

## PEMBAHASAN DAN ANALISIS
Pasal  1  butir  (1),  Perlindungan  Hukum  diberikan  pada  bentuk  luaran/tampilan  luar ( physical  appearance )  yang  memberi  kesan  estetis  dan  bukan  pada  fungsi  sebuah  benda. Namun kesan estetis ini bersifat umum. Kreasi desan industri harus dipisahkan atau dibedakan dari benda itu, karena desain merupakan sebuah “konsep” yang diterapkan pada produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan dan tidak melekat menjadi satu dengan barangnya.
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
Volume 5 Nomor 1, Januari – Juni 2020, 37-50 DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3176
“Pemegang hak desain industri” yang memiliki hak eksklusif dapat melaksanakan dan melarang orang lain yang tanpa persetujuannya.
Subyek hak desain industri meliputi: 1) pendesain atau yang menerima hak tersebut dari pendesain,  2)  jika  pendesain  terdiri atas beberapa  orang  secara  bersama,  hak  desain  industri diberikan kepada mereka secara bersama, kecuali jika diperjanjikan lain. Pemegang hak desain industri adalah pihak yang untuk dan/atau dalam dinasnya desain industri itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain dan perlindungan hukum desain industri menganut sistem konstitutif dengan prinsip “ First to File Principle ”. Konsekuensinya, jika suatu desain industri yang dimiliki tidak terdaftar, maka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum. Sebagai contoh, di Kabupaten Jepara memiliki banyak pendesain/kreator, banyak belum mendapat prioritas karena kreativitas yang  dimiliki  masyarakat  belum  diapresiasi  dengan  maksimal  oleh  pemerintah  daerah. Sehingga Undang-undang Desain Industri belum dapat dimanfaatkan secara optimal khususnya “Pengrajin Kerajinan Tangan”. Ada beberapa kendala yang timbul belum optimalnya hukum dapat  diimplementasikan  yang  menurut  Friedman  karena  substansi,  struktur  dan  kulturnya belum  sesuai  dengan  kondisinya.  Substansi  dari  Undang-undang  Desain  Industri  itu  sendiri belum  mampu  memberikan  perlindungan  hukum  yang  mencerminkan  nilai  keadilan  sosial, yang tidak mengakar dalam tradisi budaya masyarakat Indonesia  yang tumbuh dalam tradisi hukum  masyarakat  Indonesia  yang  berakar  pada  budaya  komunal  (kebersamaan).  Karena budaya  Undang-Undang  Desain  Industri  yang  berlaku  kini  dari  sudut  historisnya,  adalah transplantasi  dari  produk  kaum  Kapitalis-Liberal.  Masyarakat  Pancasila  mencari  dan mengutamakan  keseimbangan  antara  hidup  sebagai  pribadi  dan  hidup  sebagai  warga masyarakat, antara kehidupan materi dan kehidupan rohani.
Sedangkan  untuk  mendapatkan  perlindungan  pengrajin  kerajinan  tangan  maupun produknya,  harus  melalui  pengajuan  Permohonan  Pendaftaran  ke  Ditjen  HKI  Departemen Hukum dan  HAM RI. Di sisi lain: (1) Pendesain rata-rata adalah pengrajin kerajinan tangan merasa  belum  tertarik  untuk  mendaftar,  karena  ketidaktahuan  mereka  terhadap  arti  penting dampak  pendaftaran,  juga  belum  ada  perhatian  khusus  dari  Pemerintah  Daerah  terhadap Perlindungan Pendesain/Kreator Desain Industri, baik melalui upaya pemberdayaan pengrajin kerajinan tangan khususnya desain industri kerajinan tangan; (2) Belum faham kriteria desain industri  yang  termasuk  dalam  kategori  bisa  mendapatkan  perlindungan  hukum;  (3)  Belum mengerti dan memahami syarat-syarat yang harus dilengkapi untuk Permohonan Pendaftaran; (4) Belum tahu manfaat ekonomis dan yuridis dari Pendaftaran Desain Industri yang mereka ciptakan; (5) Kesulitan mengakses informasi dalam mengaplikasi Desain Industri ke Direktorat HKI Departemen Kehakiman dan HAM dan kurang sosialisasi dan Pemerintah Daerah terkait; (6) Sikap mistifikasi terhadap karya yang dihasilkan dan pengaruh konsep budaya (komunal) yang  melekat  pada  konsep  berpikir  Pendesain/Kreator;  (7)  SDM  kurang  termotivasi  secara optimal;  (8)  Tidak  ada  bimbingan  dan  pendampingan  yang  intensif  serta  tidak  adanya pemberian/subsidi  biaya;  (9)  Tidak adanya  kebijakan  pola jemput  bola  dari  Pemda  setempat sebagai wujud kepedulian atau perhatian dan bantuan dari Pemerintah Daerah dalam menyiasati atau  sebagai  dana  pancingan;  (10)  Undang-undang  tentang  Perlindungan  Pendesain  pada Hukum Desain Industri belum memeuhi rasa keadilan sosial. Kekurang perhatian Pemerintah Daerah  berdampak  terjadinya  beberapa  kasus  pembajakan/penyerobotan  seperti  Kasus “Dugaan  Eksploitasi  Folklor  Jepara  oleh  Christoper  Harrison-Inggris;  Kasus  penyerobotan
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
pendaftaran yang dilakukan pengusaha mitra bisnis tanpa ijin, ke negara asal mitra kerjanya; yang  berdampak  terbalik  desain  tersebut  justru  didaftarkan  oleh  mitra  bisnis  di  negara  asal mitra. Seperti dalam sebuah event pameran dengan cara memotret, orang lain bisa mendapatkan hak secara legal.
Pemegang  Hak  Desain  Industri  dapat  beralih  atau  dialihkan  dengan  cara  pewarisan, hibab,  wasiat,  perjanjian  tertulis,  melalui  perjanjian  lisensi  atau  sebab-sebab  lain  yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Pengalihan hak Desain Industri tersebut harus disertai dengan dokumen tentang pengalihan hak dan wajib dicatat dalam Daftar Umum Desain Industri, dengan membayar biaya, diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri.

## Perlindungan Hak Desain Industri
Bagi  masyarakat  yang concern dalam  bidang  Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI) mempertanyakan  terkait  dengan  sistem  Perlindungan  Hukum  dari  HKI  khususnya  Desain Industri  yang  merupakan  bagian  dari  HKI.  Terbukti  sampai  kini  Indonesia  belum  mampu memberikan  perlindungan  hukum  dan  pengelolaan  atas  kekayaan  intelektual  masyarakat Indonesia  secara  optimal,  dan  belum  efektif.  Salah  satu  faktor  penyebab  keengganan masyarakat  pengrajin  untuk  mendaftarkan  desain  kreatifnya,  di  samping  kewenangan pengadministrasian HKI dan pengelolaan HKI di daerah belum dibentuk.
Pada  prinsipnya  setiap  orang  atau  badan  (kreator/pendesain)  yang  telah  mendapat persetujuan dari Permohonan Pendaftaran Desain Industri ke Direktorat HKI maka mendapat Hak Desain Industri atau berhak untuk monopoli selama 10 (sepuluh) tahun. Pemegang Hak Desain  Industri  ini  mempunyai  hak  untuk  memberi  izin  atau  melarang  orang  lain  untuk membuat,  menjual,  mengimpor,  mengekspor  atau  mengedarkan  barang  yang  telah  diberikan Hak  Desain  Industri.  Abdul  Bari  Azed  menegaskan  ( Wawancara  dengan  Abdul  Bari  Azed,  25 Oktober  2014 ),  Desain  Industri  akan  mendukung  peningkatan  pertumbuhan  ekonomi. Bagaimanapun  perlindungan  terhadap  Desain  Industri  akan  meningkatkan  desain  kreativitas dalam menciptakan bentuk produk yang beragam di sektor manufaktur serta kerajinan. Namun, pemerintah sangat minim melakukan sosialisasi mengenai Desain Industri, sehingga wajar bila kemudian ada ketidaktahuan masyarakat terhadap Desain Industri. Padahal fasilitas keringanan telah  digulirkan  untuk  pengrajin  kerajinan  tangan  tetapi  tingkat  realisasinya  masih  sangat rendah  ( http://www.sinarharapan.co.id/ekonomi/industri/2003/0910/ind1.html ).  Ada  biaya  khusus yang diberikan untuk pengrajin kerajinan tangan, pelajar atau mahasiswa dalam mendaftarkan desainnya.  Kelompok  ini  mendapat  keringanan  50  persen  dari  Rp  600.000  setiap  kali pendaftaran, berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2001.

## Kurangnya Penghargaan Pendesain Terhadap Kreasinya
Desain merupakan aset produk, bagian dari kreativitas manusia, dimana kreativitas ini perlu ditingkatkan supaya mampu bersaing di perdagangan global. Industri dan desain menjadi 2 (dua) hal yang tidak terpisah karena industri cenderung rendah dalam pengembangan desain. Bahkan sering terdengar sebuah kreativitas dibajak, tetapi pembajakan desain industri ini sering dianggap sepi, bahkan kasus pembajakan yang muncul ke permukaan nyaris tidak ada. Padahal sebuah  desain,  sangat  mudah  untuk  dijiplak  atau  dibajak,  seperti  contoh  dalam  pameran khususnya pengrajin kerajinan tangan pada umumnya akan memamerkan produk yang belum
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
didaftarkan.  Padahal  dengan  hanya  memotret  produk  itu,  membuatnya  dengan  desain  yang sama dan mereka yang kreatif, tetapi dengan cara “curang” mendaftarkan desain tersebut atas nama dirinya maka dia mendapatkan hak atas desain produk tersebut. Jadi secara tidak langsung seseorang bisa mendapatkan hak desain industri yang seharusnya milik orang lain secara legal, hal ini seringkali terjadi di Kabupaten Jepara, maupun di tempat-tempat lainnya.
Imam  Buchori  Zaenuddin  seorang  Guru  Besar  Desain  Produk  Industri  ITB, menyampaikan  ada  kegamangan  dari  industri  untuk  mengembangkan  produk  yang  siklus hidupnya  berjangka  panjang,  karena  beranggapan  bahwa  investasi  tersebut  penuh  resiko, bahkan kurangnya wawasan industri tentang desain; serta adanya anggapan bahwa penelitian desain butuh biaya yang mahal, di sisi lain belum adanya kejelasan hubungan antara industri dengan  pendesain.  Hal  ini  dapat  dimengerti,  sehubungan  banyaknya  pembajakan  merajalela sehingga  “pendesain  seolah-olah  hanya  sebagai  buruh,  sedangkan  yang  memperoleh pendaftaran adalah orang lain, bahkan yang lebih mengerikan kepemilikan hak desain tersebut adalah orang asing.”
Langkah  kongkrit  yang  diupayakan  Direktorat  Jenderal  HKI  dengan  memberi kesempatan  pada  pengrajin  kerajinan  tangan,  pelajar  dan  mahasiswa  agar  mendapat pembebasan  atas  biaya  pendaftaran  seperti  yang  dilakukan  Korea,  yang  berdampak  desain industri  sangat  berkembang  di  negara  ginseng  tersebut.  Disampaikan  Imam  Buchori  ( Sinar Harapan,  2003 ),  bahwa  Korea  mengalami  pertumbuhan  ekonomi  yang  sangat  pesat  adalah karena kebijakan pemerintah dalam memberdayakan desain industrinya. Korea sangat ambisius menjadikan  negaranya  sebagai design  leading  countries .  Bahkan  secara  khusus  membentuk lembaga yang diserahi tugas mempromosikan desain produk, yakni Korean Industrial Design Promotion .  Lembaga  ini  dengan  serius  melakukan  riset  desain  industri  yang  bersifat fundamental.  Pemerintah  Korea  mengalokasikan  dana  riset  untuk  jangka  5-10  tahun  yang jumlahnya  sangat  besar,  namun  hasilnya  harus  memberikan  konttribusi  nyata  bagi pengembangan  ekonomi  nasional.  Pemerintah  Taiwan  telah  mempelopori  pendirian Design Center sejak  1990  untuk  membantu  industri  mereka  dalam  mengaplikasikan  desain,  bahkan Korea  Selatan  selangkah  lebih  maju.  Desain  Produk  Industri  telah  menjadi  agenda  nasional dalam Committee  of  Globalization  Policy .  Di  Malaysia,  pemerintah  membentuk  Majelis Rekabentuk Malaysia (MRM) yang bernaung di bawah Kementerian Industri dan Perdagangan yang  berfungsi  menyusun  agenda-agenda  pemerintah  dalam  pemberdayaan  Desain  Produk Indutsri menyambut era pasar bebas.
Strategi  ini  harus  diapresiasi  dengan  baik  dan  konsekuen  pemerintah  sampai  saat  ini masih mencari bentuk perlindungan desain industri. Banyak kelemahan-kelemahan, sehingga memberi  peluang  bentuk  kecurangan,  permohonan  kepemilikan  hak  desain  industri  akan dikeluarkan terhadap semua pemohon pertama, apabila tidak ada yang mengajukan keberatan. Siapa  yang  lebih  dulu  mendaftarkan  dan  tidak  ada  oposisi,  maka  dikeluarkan  sertifikat  hak desain industri.
Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri bahwa hak  desain  diberikan  adalah  desain  industri  baru,  bukan  desain  industri  yang  sudah  lama. Namun dimungkinkan desain yang didaftar adalah desain lama, karena sistem pendaftaran tidak memungkinkan  adanya  pemeriksaan  subtantif  seperti  paten  atau  merek,  permohonan dikabulkan.  Hal  ini  sejalan  dengan TRIP’s Agreement dan Paris  Convention yang  mengatur
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
Volume 5 Nomor 1, Januari – Juni 2020, 37-50 DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3176
tentang desain industri yang dapat dilindungi yaitu desain yang “baru” ( original ), dan/atau yang secara signifikan “berbeda” dengan desain industri sebelumnya ( significantly differ from known designs ) (Insan Budi Maulana, 2010, h. 7).
Berbeda  dengan  Korea  yang  menganut  sistem fully  examination atau  pemeriksaan secara  penuh.  Pemeriksaan  ini  meminimalkan  bentuk  kecurangan,  karena  setiap  pengajuan permohonan hak desain industri akan diperiksa latar belakang produk tersebut. Tetapi sistem ini  butuh  biaya  yang  besar,  pemerintah  harus  mampu  menyediakan  sejumlah  dana  sebagai kompensasi  dari  sistem  ini.  Bahkan  saat  ini  perhatian  pemerintah  lebih  mendorong  lahirnya kreativitas, yang diharap kreativitas dapat meningkatkan nilai jual sehingga semakin kompetitif. Seperti  halnya  desain  tenun  kain  ikat  akan  semakin  terlihat  indah  dan  menarik  apabila  kain tenun ikat tersebut dirancang dalam bentuk aneka desain/rancangan baju yang menjadi “trend” di  kalangan  masyarakat.  Melalui  rancangan/desain  baju  yang  bagus,  “trendy”  dan  “elegant” akan memberikan nilai tambah bagi kain tenun ikat tersebut. Dari sinilah peran para desainer untuk mampu menciptakan desain-desain baju yang bagus dan menarik bagi semua kalangan usia, sehingga kain tenun ikat, sebagai produk nasional bangsa, dapat menjadi alternatif pilihan baju untuk berbagai acara formal maupun informal. Di samping itu juga diperlukan kreativitas dari  para  pengrajin  kain  tenun  agar  dapat  menghasilkan/melahirkan  motif-motif  tenun  yang baru yang dapat diterima pasar, baik pasar domestik maupun internasional.
Kain  tenun  ikat  yang  berasal  dari  masing-masing  daerah  telah  menjadi  komoditas ekspor yang potensial dalam memberikan keuntungan bagi bangsa Indonesia pada umumnya dan masyarakat daerah setempat pada khususnya. Motif-motif yang berasal dari masing-masing daerah merupakan kekayaan intelektual, bidang desain industri, khususnya desain tekstil, yang patut untuk dilestarikan, dilindungi dan bahkan dikembangkan. Melalui upaya pelestarian dan perlindungan  hukum  diharapkan  motif-motif  tenun  ikat  tidak  musnah atau  diambil  alih  oleh orang lain atau negara lain.
Kain tenun ikat sebagai produk nasional bangsa Indonesia, dalam pemasarannya baik ke pasar domestik maupun internasional tentunya menggunakan merek dagang yang menjadi simbol dan “ image ” dari masing-masing perusahaan. Peran merek dalam hal ini sangat penting karena merek menunjukkan identitas perusahaan asal kain tenun ikat, mutu (kualitas), dan juga sebagai “ image ” perusahaan yang memproduksi dan memasarkan kain tenun ikat tersebut.
Seperti  halnya  yang  terdapat  pada  hukum  paten  mengambil  jangka  waktu  monopoli yang terbatas, dan melalui pendaftaran yang memberikan hak kepada pemilik/pemegang hak atas  desain  untuk  menghentikan  pihak  lain  untuk  memproduksi  produk  dengan  desain  yang sama, dan konsep kebaharuan pada desain merupakan syarat mutlak agar suatu desain dapat didaftarkan.  Dalam  hal  ini  desain  industri  meminjam  konsep  ide-ide  menjadi  bentuk-bentuk fisik yang merupakan perwujudan dari ide ( Ranti Fuaza Mayana, 2004: 48 ).
Di negara maju, kesadaran perlunya mendaftarkan hak desain industri sangat luar biasa yang  berbanding  terbalik  dengan  Indonesia,  seperti  Korea  yang  mampu  mendongkrak perekonomiannya lewat
desain industry ( http://sinarharapan.co.id/ekonomi/industri/2003/0910/ind.html ). Kreativitas, merupakan asset intangible yang sulit untuk dihitung, namun bukan berarti tidak usaha untuk diperhitungkannya. Karena seperti reputasi seseorang maupun “ knowhow ” yang ada dalam diri individu memang tidak bisa diakui sebagai harta lembaga maupun perusahaan, karena seperti angin, bisa hilang,
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
musnah,  bahkan  juga  bisa  menipu  seolah-olah  ada,  tetapi  tidak  ada.  Bahwa  Hak  Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak yang timbul dari hasil imaginasi, olah kerja otak, perasaan dan karsa manusia untuk menghasilkan suatu karya, inovasi dan kreativitas intelektual yang berguna bagi kehidupan umat manusia. Dikatakan bahwa HKI dapat menjadi Penggerak Pertumbuhan Perekonomian yang menjadi publikasi WIPO.

## Posisi Rawan Dari Pengrajin Kerajinan Tangan
Kesadaran  terhadap  perlindungan  hak  kekayaan  intelektual  sebagai  sesuatu  hal  yang dibutuhkan.  Banyaknya  penjiplakan  atau  peniruan  terhadap  desain  industri,  menunjukkan belum  adanya  rasa  kepedulian  kreator/pendesain  terhadap  apa  yang  dimiliki  terhadap kreativitas intelektualnya. Padahal jika dicermati sebagai upaya untuk mendapatkan kreativitas adalah  butuh  peluang  waktu,  biaya,  tenaga  dalam  melakukan  percobaan  yang  sulit  untuk diperhitungkan dengan uang. Yang sering terjadi adalah:
1. Kurangnya  pemberdayaan  pengrajin  kerajian tangan  melalui  perlindungan  hukum desain industri;
2. Faktor-faktor  penghambat  para  pengrajin/pendesain  dalam  pemberdayaan  pengrajin kerajinan tangan disebabkan: Satu , belum memahami tentang desain industri; Dua , belum memahami manfaat secara ekonomis dan yuridis dari pendaftaran hak atas desain industri yang mereka ciptakan; Tiga , kurang sosialisasi; Empat , pengaruh konsep budaya (komunal) yang  melekat  pada  konsep  berpikir  pengrajin  kerajinan  tangan; Lima ,  tidak  mengetahui syarat  yang  harus  dilengkapi; Enam ,  tidak  mengetahui  kriteria  dari  desain  yang  dapat dimohonkan  pendaftarannya; Tujuh ,  tidak  tahu  tata  cata  untuk  mengajikan  permohonan pendaftarannya; Delapan , takut terbeban pajak yang tinggi; Sembilan , takut berdosa, karena menganggap bahwa kreativitas yang dimiliki didapat dari milik nenek moyanng; Sepuluh , tidak mempunyai biaya/modal untuk mendaftarkan. Dampaknya adalah: terjadi pembajakan seperti: Kasus Hak Cipta Mebel Ukir yang diduga terjadinya Eksploitasi Folklor Jepara oleh Christoper Harrison di Inggris.
Sesuatu yang tidak menyenangkan akan terjadi apabila kepemilikan desain baru yang tidak  didaftarkan  ke  Ditjen  HKI  dengan  sengaja  didaftarkan  oleh  orang  lain  .  Secara  moral kreasi  desain  tersebut  memang  bukan  miliknya  tetapi  dengan  sengaja  ingin  menguasainya dengan  cara  tidak  benar.  Menyikapi  kondisi  seperti  ini  pihak  yang  berkompeten  harus mengambil sikap dengan melakukan sosialisasi yang efektif dan sekaligus memberikan bantuan berupa  biaya  untuk  mengajukan  Permohonan  Pendaftaran  ke  Direktorat  Jenderal  HKI  agar mendapatkan Perlindungan Hukum secara inheren dari instansi terkait.
Kelemahan  etika  dalam  berbisnis,  pemasaran  dan  kurang  berfungsinya  organisasi pengusaha turut berperan sebagai pemicu dominasi pasar di antara para pengusaha, terutama dengan cara  meniru desain yang telah ada tanpa melalui perjanjian lisensi sehingga terjadinya persaingan usaha  yang curang,  berdampak tidak stabilnya  roda ekonomi.
Terkait  Akses  informasi  perlindungan  HKI,  pengrajin  harus  melakukan  penelusuran informasi HKI dengan mendatangi Kantor HKI di negara yang menjadi tujuan pasar, namun terbentur  dengan  masalah  biaya,  penelusuran  melalui  internet  merupakan  suatu  solusi  yang lebih tepat. Ketidakpedulian masyarakat terhadap pentingnya Perlindungan Desain Industri dan
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
eksistensi UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri mengkhawatirkan. Berbeda di negara maju, sebagai contoh dapat dikemukakan pendaftaran paten dan desain produk untuk produk rotan  yang  terdaftar  di USPTO ( United  State Patent  and  Trade  Mark  Office ).  Kenyataan  ini sejalan  dengan  data  yang  diperoleh  dari  Ditjen  HKI  tentang  minimnya  Pendaftaran  Desain Industri dari kalangan pengrajin kerajinan tangan. Dengan berlakunya UU No. 31 Tahun 2000, Pendesain akan berada pada situasi yang menghadapkan mereka dengan pilihan yang beragam. Pilihan  (1)  adalah  tidak  mendaftar  desain  kerajinan  tangan  mereka,  yang  menyebabkan pengrajin tidak akan pernah mendapatkan perlindungan hukum. Pilihan (2) tidak mendaftarkan, tetapi mempublikasikan desain kerajinan tangan juga akan mempunyai resiko akan ditiru pihak lain.
Pengrajin  yang  kerajinan  tangnnya  ditiru  dan  dipasarkan  oleh  rekan-rekan  sesama pengerajin  yang  mengakibatkan  kerugian  baginya,  namun  tidak  menuntut  berdasarkan pertimbangan  kebersamaan.  Namun  ada  pula  setelah  didaftar  ternyata  ada  pihak  lain  yang merasa  berkeinginan  untuk  membuat  kerajinan  tangan  tersebut,  kemudian  dengan  tanpa  izin atau  tanpa  melakukan  perjanjian  lisensi  langsung  menjiplak.  Contoh  konkret  adalah  yang dialami  PT.  Antara  Kusuma  dimana  kereta  dorong/sorong  besi  dengan  merek  SUN  yang mereka produksi telah juga diproduksi, diedarkan, diekspor dan dijual oleh PT. Sun Industri, padahal  desain  industri  tersebut  telah  didaftarkan  di  Direktorat  Desain  Industri,  Tata  Letak, Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual RI dengan sertifikat No. ID 0.002.193. Kasus ini telah diperkarakan ke pengadilan, dan pada pengadilan tingkat  I  dan  II  dimenangkan  oleh  PT.  Sun  Industri,  sedangkan  pada  tingkat  kasasi dimenangkan oleh PT. Antara Kusuma. Hal semacam ini sebenarnya dapat dihindari dengan pendekatan dan pola yang aman jika di antara mereka dibuat suatu perjanjian lisensi satu sama lain jika satu karya desain digunakan secara bersama. Perjanjian ini dikenal dengan perjanjian lisensi  yang  memberi  hak  kepada  penerima  lisensi  untuk  menggunakan  desain  milik (http://www.investor.co.id/opini/urgensi-pendidikan-desain-dan-inovasi-produk/30725).
Pengembangan pengetahuan  sangat penting sehubungan terjadinya transformasi usaha pengrajin kerajinan tangan industri kreatif. Tren dunia menunjukkan bahwa profesi seni dan desain  produk  semakin  cerah  dan  bisa  menghasilkan  devisa  yang  sangat  besar  bagi  negara. Sehingga  pengrajin  kerajinan  tangan  industri  kreatif  semakin  berkepentingan  membuat produknya  menjadi  semakin  indah  dan  menarik  secara  fisik  serta  bisa  menjalar  ke  seluruh penjuru dunia dalam waktu yang relative singkat. Dengan demikian, kemampuan high concept menjadi sangat penting dan dibutuhkan.
Kecenderungan  pendekatan  terhadap  masalah  pengrajin  kerajinan  tangan  dilakukan secara  parsial,  hanya  mencari  solusi  masalah  desain  atau  bahan  baku  saja.  Padahal  sesuai prinsip rantai nilai, pemetaan mulai proses pengadaan bahan baku sampai pasar akhir penting untuk menjaga keberlangsungan usaha.

## Perlindungan Hukum Yang Belum Menyentuh
Aktualisasi  implementasi  terhadap  keikutsertaan  Indonesia  sebagai  anggota  WTO dengan  konsekuensi  melaksanakan  ketentuan Agreement  on  Trade  Related  Aspects  of Intellectual  Property  Rights (Persetujuan TRIP’s )  sesuai  dengan  Undang-undang  NOmor  7 Tahun  1994  tentang  Pengesahan Agreement  Establishing  the  World  Trade  Organization
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
(Persetujuan  Pembentukan  Organisasi  Perdagangan  Dunia)  ternyata  masih  terhambat  cukup serius, karena terbukti transplantasi tersebut masih mengandung kelemahan-kelemahan dalam upaya  untuk  mengefektifkan  melalui  harmonisasi  ketentuan  perundang  terhadap  desain industri.  Harmonisasi  yang  sebenarnya  adalah  merupakan  hasil  transplantasi  tersebut  dari sistem  hukum  beraliran  kolonial  ke  sistem  Hukum  HKI  dengan  versi  sistem  ekonomi kerakyatan  dalam  artian  bahwa,  bagaimana  kreasi  ekspresi  intelektual  masyarakat  yang berpotensi HKI, pengaturannya didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dalam bingkai demokrasi ekonomi.  Perlindungan  HKI  yang  berlaku  di  Indonesia  kini  melekat  dan  menganut  sistem hukum  kapitalis  yang  jauh  dari  nilai-nilai  Pancasila,  dimana  sistem  ini  bertentangan  dengan filosofi dan budaya masyarakat Indonesia. Padahal Indonesia merupakan salah satu negara yang turut  serta  menandatangani  persetujuan  pembentukan  Organisasi  Perdagangan  Dunia  atau World  Trade  Organization (WTO)  yang  termasuk  di  dalamnya  perjanjian  mengenai  aspek perdagangan yang terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual/IPR ( Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights ). Perjanjian internasional tersebut telah diratifikasi oleh Indonesia  melalui  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1994  tentang  Pengesahan Agreement Establishing  The  World  Trade  Organization (Persetujuan  Pembentukan  Organisasi Perdagangan  Dunia).  Konsekuensi  logis  dan  psikologisnya,  Indonesia  harus  menerapkan hukum IPR/HKI tersebut sebagaimana tuntutan dari TRIP’s Agreement dan Konvensi Paris. Perkembangan  internasional  tersebut  justru  mempengaruhi  perkembangan  hukum nasional,  sehingga  terjadi  saling  terkait  antara  perkembangan  hukum  internasional  dengan hukum nasional masing-masing negara, terciptanya arena transnasional dalam praktek hukum yang bersumber dari kekuatan-kekuatan dan logika yang bekerja dalam bidang ekonomi ( Candra Irawan,  2 ).  Globalisasi  memberikan  pengaruh  besar  terhadap  aspek  hukum  dengan  implikasi globalisasi  ekonomi,  sehingga  substansi  Undang-undang  Desain  Industri  dipengaruhi  oleh perjanjian-perjanjian  internasional,  menyebar  melewati  batas-batas  negara  ( cross  border ). Berbagai  negara,  baik  negara  maju,  negara  berkembang  maupun  negara  terbelakang  harus membuat standarisasi hukum dalam ekonominya ( Bismar Nasution, 2003: 7 ). Salah satu bentuk standarisasi  hukum  adalah  peraturan  mengenai  Hak  Kekayaan  Intelektual  sebagaimana disepakati dalam TRIP’s Agreement .
Internalisasi Nilai-Nilai Keadilan Sosial Ke Dalam Undang-Undang Desain Industri
Muatan  materi  yang  ada  pada  UU  Desain  Industri  masih  menyimpan  beberapa kelemahan,  yang  muncul  dalam  muatan  materi  berdampak  dan  berpengaruh  terhadap implementasinya.  Setidaknya  ada  dua  kelemahan  yang  terkandung  dalam  Undang-Undang Desain Industri yang terletak pada; ( Budi Agus Riswandi, 413 ) Pertama , ketentuan Pasal 1 UU Desain Industri yang dijelaskan bahwa unsur desain industri harus mengandung kesan estetika. Akan  tetapi  batasan-batasan  obyektif  atas  suatu  kreasi  yang  mempunyai  kesan  estetis  tidak dijelaskan dalam UU Desain Industri, untuk mengatakan suatu kreasi mempunyai kesan estetis sangat  subyektif,  UU  tidak  memberikan  penegasan  siapa  yang  mempunyai  hak  untuk menentukan  suatu  kreasi  mempunyai  kesan  estetis  atau  tidak  adalah  dilakukan  oleh  Dirjen HAKI. Kedua ,  dalam  proses  pendaftaran  desain  industri  yang  mengandung  ketidakadilan hukum antara Pasal 26 dan Pasal 29 UU Desain Industri. Hal ini dibuktikan dimana di satu sisi apabila dalam Pengumuman Permohonan desain industri itu ada keberatan dari pihak ketiga,
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
Volume 5 Nomor 1, Januari – Juni 2020, 37-50 DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3176
maka  pemeriksaan  akan  dilakukan  secara  subtantif.  Namun  ketika  tidak  ada  keberatan  atas permohonan Dirjen HAKI begitu saja memberikan hak desain industri.
Pasal-pasal terkait dalam UUD 1945 Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 bahwa “Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang- undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat” merupakan “pesan keadilan dalam bidang pemerintahan”.  Pasal  33  ayat  3  UUD  1945  bahwa  “Bumi  dan  air  dan  kekayaan  alam  yang terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar-besar kemakmuran rakyat” merupakan “pesan keadilan dalam bidang ekonomi”. Jelasnya, seluruh muatan UUD 1945 memerintahkan perwujudan keadilan sosial dalam segala aspek kehidupan. Dengan  Keadilan  Sosial  Bagi  Seluruh  Rakyat  Indonesia,  dimaksudkan  bahwa  setiap  insan masyarakat Indonesia harus menjadi orang yang menegakkan nilai-nilai keadilan sosial, yang bisa  dimulai  dengan  bersikap  adil  dalam  keluarga,  bersikap  adil  dalam  menyelesaikan persoalan-persoalan  dalam  lingkungan  bermasyarakat.  Jika  nilai-nilai  ini  sudah  merasuk  ke “sukma”  atau  “jiwa”  dan  menjadi  gaya  hidup,  maka  ketika  seseorang  menempati  jabatan- jabatan fungsional publik, maka nilai-nilai keadilan sosial akan terjawantah dengan baik dalam berbagai kebijakan publik demi melayani masyarakat.

## KESIMPULAN
Perlindungan hak desain industri yang didapat seseorang/kreator yang telah mendapat persetujuan dari Permohonan Pendaftaran Desain Industri ke Direktorat HKI adalah mendapat Hak Desain Industri atau berhak untuk monopoli selama 10 (sepuluh) tahun. Pemegang Hak Desain  Industri  ini  mempunyai  hak  untuk  memberi  izin  atau  melarang  orang  lain  untuk membuat,  menjual,  mengimpor,  mengekspor  atau  mengedarkan  barang  yang  telah  diberikan Hak Desain Industri.
Kurangnya  pengharagaan  pendesain  terhadap  kreasinya  karena  wawasan  tentang desain;  serta  adanya  anggapan  bahwa  penelitian  desain  butuh  biaya  yang  mahal,  di  sisi  lain belum  adanya  kejelasan  hubungan  antara  industri  dengan  pendesain.  Posisi  rawan  dari pengrajin kerajinan tangan dikarenakan Kurangnya pemberdayaan pengrajin kerajian tangan melalui  perlindungan  hukum  desain  industri.  Selain  itu  faktor-faktor  penghambat  para pengrajin/pendesain dalam pemberdayaan pengrajin kerajinan tangan disebabkan: Satu , belum memahami  tentang  desain  industri; Dua ,  belum  memahami  manfaat  secara  ekonomis  dan yuridis dari pendaftaran hak atas desain industri yang mereka ciptakan; Tiga , kurang sosialisasi; Empat ,  pengaruh  konsep  budaya  (komunal)  yang  melekat  pada  konsep  berpikir  pengrajin kerajinan  tangan; Lima ,  tidak  mengetahui  syarat  yang  harus  dilengkapi; Enam ,  tidak mengetahui kriteria dari desain yang dapat dimohonkan pendaftarannya; Tujuh , tidak tahu tata cata untuk mengajikan permohonan pendaftarannya; Delapan , takut terbeban pajak yang tinggi; Sembilan , takut berdosa, karena menganggap bahwa kreativitas yang dimiliki didapat dari milik nenek moyanng; Sepuluh , tidak mempunyai biaya/modal untuk mendaftarkan

## SARAN
Ditinjau  dari  sudut  kreator:  era  globalisasi  (MEA)  mendorong  pengrajin  kerajinan tangan untuk kritis dan kreatif dalam menyikapi setiap tindakan dan batasan-batasan, sehingga tidak tertindas dalam ketidakadilan sosial. Para pengrajin misalnya harus melahirkan kerajinan
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
tangan  dari  bahan  yang  berasal  dari  berbagai  daerah  yang  “trend”  dan  “elegant”  sehingga kerajinan  tangan  dapat  menjadi  komoditas  dagang  yang  mampu  bersaing  di  pasar  domestik maupun  internasional.  Kreativitas  dari  para  pengrajin  dan  desainer  merupakan  kunci  dalam pasar global.
Dari  sudut  substansi  undang-undang:  Desain  Industri  harus  dilakukan  amandemen dengan memasukkan nilai-nilai keadilan sosial ke dalam undang-undang tersebut. Dari sudut kebijakan pemerintah: perlu dilakukan sosialisasi intensif dan memberikan pancingan berupa hadiah bagi mereka yang berhasil mengimplementasikan kreasinya ataupun memberikan dana talangan  atau  dana  stimulant  kepada  pengrajin  kerajinan  tangan  sebagai  biaya  untuk mendaftarkan  desain  kreativitasnya  ke  Ditjen  HKI  untuk  mendapatkan  perlindungan hukumnya.
Diupayakan adanya perlindungan hukum yang bersifat kedaerahan atau mungkin yang bersifat  “ sui  generis ”,  dilakukan  inventarisasi,  pengadministrasian  yang  selanjutnya diberikan/diupayakan  konsep  perda  untuk  mendapatkan  perlindungan  hukum  di  daerah kemudian  diusulkan  untuk  selanjutnya  dilakukan  amandemen  dengan  mengacu  pada kepentingan hukum di daerah.
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3176

## DAFTAR PUSTAKA
Faisal. (2018). Akibat Hukum Ketiadaan Akta Ikrar Wakaf Atas Perwakafan Tanah, 3 , (2), 143- 153. https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3154.
Hadjon,  Phillipus  M.  (1987). Perlindungan  Hukum  Bagi  Rakyat  Indonesia .  Surabaya:  Bina Ilmu.
Hariyani,  Iswi.  (2010). Prosedur  Mengurus  HAKI  (Hak  Atas  Kekayaan  Intelektual)  Yang Besar , Jakarta: Pustaka Yustisia
Hartono,  Sunaryati.  (1991). Politik  Hukum  Menuju  Satu  Sistem  Hukum  Nasional .  Bandung: Alumni
http://www.investor.co.id/opini/urgensi-pendidikan-desain-dan-inovasi-produk/30725 diunduh tgl 8 juli 2019 Ernawati dalam Copyright © Sinar Harapan 2003
http://www.sinarharapan.co.id/eknomi/industri/2019/0910/ind1.html.
Indratmoko  Poerwanto,  Message  1  of  1,  Nov  2,  1999  dan  Bisnis  Indonesia  Edisi:  03-NOV- 1999,  Menanti  UU  desain  produk  industri,  penulis  menempuh  studi  master  pada Department of Industrial Design, Arizona State University. Kepala Direktorat Jenderal HKI, Abdul Bari Azed diakses dari http://www.sinarharapan.co.id/ekonomi/industri/2019/0910/ind1.html.
Maulana, Insan Budi. (2010). A-B-C Desain Industri Teori dan Praktek di Indonesia . Bandung, Citra Aditya Bakti.
Nasution.  Bismar.  (2003). Pengaruh  Globalisasi  Ekonomi  Pada  Hukum  Indonesia ,  Majalah Hukum Medan, Fakultas Hukum USU, Vol. 6.
R. F, Mayana. (2011). Perlindungan Desain Industri di Indonesia dan Ketentuan Internasional di  Bidang  Desain  Industri .  Panitia  Pelatihan  Konsultan  Hak  Kekayaan  Intelektual. Kerjasama antara Fakultas Hukum Universitas Padjajaran dan Direktorat Jenderal HKI Kementerian Hukum dan HAM RI.
Rahardjo,  Satjipto.  (1996).  Pembangunan  Hukum  Di  Indonesia  Dalam  Konteks  Global,
Makalah  Pada  Pertemuan  Dosen  Pengajar  Sosiologi  Hukum  Se-Jawa  Tengah  dan Daerah  Istimewa  Yogyakarta,  Universitas  Muhammdiyah  Solo  (UMS)  tanggal  5-6 Agustus 1996.
Ramadhani, Rahmat. (2017). Jaminan Kepastian Hukum Yang Terkandung Dalam Sertipikat Hak Atas Tanah, 2 , (1), 139-157. https://doi.org/10.30596/dll.v2i1.1144
Rasjidi,  Lili.,  I.  B.  Wyasa  Putra.  (1993). Hukum  Sebagai  Suatu  Sistem .  Bandung:  Remaja Rusdakarya.
Saidin,  OK.  (2004). Aspek  Hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual  (Intellectual  Property  Rights) . Jakarta: Grafindo.
Utomo, Tomi Suryo. (2009). Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global (Sebuah Kajian Kontemporer) .