## Mulawarman LawReview
Volume 5 Issue 2, Desember 2020 ISSN Print: 2527-3477, ISSN Online: 2527-3485
Publisher: Faculty of Law, Mulawarman University, Indonesia.
ly Accredited Journal, Decree No. 32a/E/KPT/2017.

## Demokrasi Deliberatif dalam Konsep Amandemen Konstitusi Indonesia

## Bayu Aryanto
Faculty of Law, Padjajaran University, Bandung, Indonesia. Email: bayuaryanto3@gmail.com

## ABSTRACT
The  constitutional  amendment  is  a  necessity  to  be  implemented.  The  Fifth  Amendment  discourse  is  a special concern to be properly examined. Various important issues become topics that will be the object of amendment. The amendment process was previously gaining criticism regarding the political significance that influenced the amendment. Therefore, the subsequent amendment must be through a good procedure and in accordance with the principles of the law. Democracy deliberative become an important concept in the  process  of  constitutional  amendment.  This  is  because  deliberative  democracy  is  considered  to accommodate all the interests of the elements of society. The principle of deliberative democracy gives space to the intersection between decision makers and society. A more open concept is also an important thing in the implementation of deliberative democracy theory. So the concept of constitutional amendment can  be  done  well  and  in  accordance  with  the  direction  of  the  community  is  not  a  particular  group. Democracy deliberative brings together various interests arising in heterogeneous Indonesian society. So that  constitutional  amendments  are  formed  from  a  good  deliberation  is  not  enforced.  A  concept  that elaborates the representation system with a process that gives the public space to engage and participate will be an endeavor in realizing the constitution that all citizens expect .
Keywords: Amendment; Constitution; Democracy; Deliberative; Public.

## ABSTRAK
Amendemen konstitusi merupakan suatu keniscayaan untuk dilaksanakan. Wacana amendemen kelima menjadi suatu perhatian khusus untuk dicermati dengan baik. Beragam isu penting menjadi topik yang akan  menjadi  objek  amendemen.  Proses  amendemen  sebelumnya  mendapatkan  kritik  terkait kepentinggan  politik  yang  mempengaruhi  hasil  amendemen.  Hal  itu  menjadi  dasar  pelaksanaan amendemen  selanjutnya  harus  melalui  prosedur  yang  baik  dan  sesuai  dengan  prinsip  negara  hukum. Demokrasi  deliberatif  menjadi  konsep  yang  penting  dalam  proses  amendemen  konstitusi.  Hal  itu dikarenakan  demokrasi  deliberatif  dianggap  dapat  mengakomodir  segala  kepentingan  elemen masyarakat.  Prinsip  demokrasi  deliberatif  memberikan  ruang  terhadap  titik  temu  antara  pengambil keputusan dan masyarakat. Konsep yang lebih terbuka juga menjadi hal penting dalam pelaksanaan teori demokrasi deliberatif.  Dengan begitu, konsep amendemen konstitusi dapat  dilakukan dengan baik dan sesuai  dengan  arah  tujuan  masyarakat  bukan  golongan  tertentu.  Demokrasi  deliberatif  menyatukan berbagai  kepentingan  yang  timbul  dalam  masyarakat  Indonesia  yang  heterogen.  Hal  tersebut  akan menghasilkan  konstitusi  dari  musyawarah  yang  baik  bukan  dipaksakan.  Konsep  yang  mengelaborasi sistem keterwakilan dengan proses yang memberikan ruang publik untuk terlibat  dan berpartisipasi ini akan menjadi sebuah ikhtiar dalam mewujudkan konstitusi yang diharapkan semua warga negara.
Keywords: Amendemen; Demokrasi; Deliberatif; Konstitusi; Publik.
Citation: Bayu Aryanto. 2020. “Demokrasi Deliberatif Dalam Konsep Amandemen Konstitusi Indonesia ”. Mulawarman Law Review 5 (2), 96-113. https://doi.org/10.30872/mulrev.v5i2.366.

## PENDAHULUAN
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD NRI 1945 saat ini dianggap perlu dilakukan perubahan. Hal tersebut  disampaikan oleh beberapa pejabat publik setelah adanya konsolidasi politik pasca penyelenggaraan pemilihan umum. Isu amendemen kelima saat ini menjadi wacana yang akan menjadi agenda penting beberapa tahun kedepan. Hal itu dikarenakan konstitusi saat ini masih jauh  dari  ruh  konstitusionalisme,  meskipun  dalam  perjalanannya  telah  mengalami perubahan  sebanyak  empat  kali. 1 Saat  ini  gerakan  mendukung  amandemen  kelima terhadap UUD NRI 1945 semakin besar. Hasil keempat amendemen telah berpengaruh besar  pada  konsolidasi  demokrasi,  tetapi  belum  dapat  memperkuat  institusi  politis  di Indonesia.  Akan  tetapi,  banyak  juga  yang  menolak  amandemen  konstitusi,  bahkan sebagian  meminta  agar  UUD  NRI  1945  asli  yang  disahkan  pada  18  Agustus  1945 diberlakukan  kembali.  Hal  itu  dikarenakan  hasil  amandemen  dinilai  telah  merusak kerangka dasar bernegara. Beberapa isu penting dalam agenda perubahan UUD NRI 1945 dimulai dengan kembalinya Garis Besar Haluan Negara (GBHN) hingga isu penambahan masa jabatan presiden. 2
Empat  kali  amendemen  telah  memberikan  perubahan  yang  amat  mendasar  dalam ketatanegaraan Indonesia. Perubahan terkait hak asasi manusia menjadi hal yang harus diapresiasi.  Namun,  hasil  empat  kali  perubahan  masih  dianggap  memiliki  berbagai kelemahan  dan  bersifat  elitis.  Salah  satu  yang  cukup  banyak  mendapat  kritik  dari berbagai kalangan ialah dalam sistem keterwakilan. Kuatnya peran legislatif dalam hal ini  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  dibandingkan  eksekutif,  sementara  Dewan Perwakilan  Daerah  (DPD)  tidak  memiliki  kekuataan  legislatif.  Ide  para  akademisi perubahaan saat itu ialah penerapan sistem perwakilan dua kamar atau bikameral. Hal itu  dianggap  memiliki  mekanisme check  and  balances yang  baik  dalam  sistem ketatanegaraan. 3
Pada pelaksanaannya ide bikameral tersebut tidak terwujud. Hal itu dapat dilihat pada Pasal  22D  UUD  NRI  1945,  yakni  adanya  DPD  sebagai  salah  satu  lembaga  perwakilan. Namun,  tidak  adanya  kewenangan  dari  DPD  untuk  mengambil  keputusan  melainkan hanya  sebatas  pertimbangan.  Dengan  begitu,  sistem  perwakilan  yang  dianut  oleh Indonesia makin tidak jelas. Hal itu dikarenakan secara teori tidak dapat dikategorikan sebagai unikameral ataupun bikameral, melainkan terdapat tiga badan perwakilan yang juga  tidak  dapat  disebut  sebagai  sistem  perwakilan  tiga  kamar. 4 Selain  perubahan sebelumnya  yang  bersifat  elitis,  prosesnya  pun  dianggap  politis.  Hal  itu  bertolak  dari banyaknya kritikus mengklaim bahwa keempat amendemen dihasilkan dengan cara yang tidak  beraturan. 5 Produknya  juga  dianggap  produk  kepentingan-kepentingan  politik jangka-pendek. Bahkan, Lukman Hakim Saifuddin mengakui bahwa semakin krusial pasal
1 Harry  Setya  Nugraha.  (2018). “ Gagasan  Amandemen  Ulang  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ” . Lex Renaissance , 3(1): hlm, 64.
2 Rajut https://www.liputan6.com/news/read/4118375/ide-liar-penambahan-masa-jabatan- presiden [diakses 22 Agustus 2020].
3 Susi Dwi Harijanti. (2009). “Reformasi Sistem Perwakilan Indonesia”. Jurnal Konstitusi , 1(1): hlm. 12.
4 Ibid , hlm. 13.
5 Denny Indrayana. (2007). Amandemen UUD 1945: Antara Mitos dan Pembongkaran . Bandung: Mizan, hlm. 345.
yang  dibahas  maka  semakin  kuat vested  interest yang  bermain. 6 Todung  Mulya  Lubis mengatakan  yang  sesungguhnya  terjadi  dalam  proses  amendemen  itu  adalah  politik dagang-sapi. Hal itu dikarenakan amendemen-amendemen itu merupakan upaya untuk memberikan akomodasi politik bagi berbagai tekanan sosial dan politik yang datang dari kelompok politik tertentu. 7 Dasar amendemen saat ini juga dianggap masih bernuansa politis. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 37 UUD NRI 1945 yakni pada ayat 1,3, dan 4.  Norma  yang  tercantum  dalam  pasal  tersebut  ialah  menekankan  hampir  secara keseluruhan  proses  amendemen  dilakukan  oleh MPR.  Saat  ini  komposisi  dari  anggota MPR ialah anggota-anggota DPR dan DPD, sehingga sangat besar kemungkinan adanya intervensi politik dalam proses amendemen UUD NRI 1945.
Terlepas legitimasi lembaga perwakilan yang dipilih langsung oleh rakyat, kualitas politik saat  ini  masih  dianggap  buruk  karena  jauh  dari  harapan  yang  diinginkan. 8 Fenomena demonstrasi  pemilihan  umum  sebagai  wujud  negara  demokrasi  implementasi  belum sepenuhnya  menghadirkan  optimisme  menuju  pelembagaan  hukum  dan  nilai demokrasi. 9 Hal  tersebut  menimbulkan  kekhawatiran  kualitas  amendemen  yang  akan penuh  dengan  kepentingan  politik  dan  golongan  bukan  kepentingan  masyarakat Indonesia  secara  luas.  Dengan  begitu,  proses  tersebut  dapat  menghilangkan  marwah demokrasi yang menjadikan rakyat sebagai kedaulatannya. Bertolak pada permasalahan tersebut  maka  tulisan  ini  mengkaji  gagasan  baru  dalam  amendemen  konstitusi.  Salah satu ikhtiar dalam amandemen konstitusi ialah melalui proses perubahan menggunakan prinsip  demokrasi  deliberatif.  Prinsip  tersebut  menekankan  upaya  membangun mekanisme  yang  memungkinkan  masyarakat  untuk  berpartisipasi  dalam  proses perubahannya, sehingga mereka dapat menjadi bagian dari perbuatan rencana secara aktual dan menghasilkan rasa memiliki konstitusi tersebut.
Teori  demokrasi  deliberatif  tidak  memusatkan  diri  pada  penyusunan  daftar  aturan- aturan tertentu yang menunjukkan apa yang harus dilakukan warga negara, melainkan pada  prosedur  untuk  menghasilkan  aturan-aturan  itu. 10 Berdasarkan  dengan permasalahan perubahan sebelumnya dan tantangan dalam perubahan kedepan maka pentingnya mengkaji konsep amendemen konstitusi saat ini dengan berlandaskan pada prinsip demokrasi deliberatif dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Hal itu sebagai ikhtiar dalam mencari solusi terhadap problematika ketatanegaraan saat ini. Tulisan ini akan berfokus pada konsep demokrasi deliberatif dalam proses amendemen konstitusi di Indonesia.
6 Ibid .
7 Ibid . 8 Dimas  Jarot  Bayu. https://katadata.co.id/berita/2019/10/08/kinerja-pendahulu-buruk-anggota- dpr-2019-2024-diminta-berbenah , [diakses 23 Agustus 2020].
9 Bura Datu, A. M. A. (2018). The Formulation of The Norm On Handling The Violation of Local Election. Mulawarman Law Review , 3 (1), 15-29. https://doi.org/10.30872/mulrev.v3i1.27 10 Budi  Hardiman.  (2009). Demokrasi  Deliberatif  Menimbang  Negara  Hukum  dan  Ruang  Publik dalam Teori Diskursus Jurgen Hubermas. Yogyakarta: Kanisius, hlm. 128.

## METODE
Pada  penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  normatif.  Pendekatan  yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.  Sumber  data  pada  penelitian  ini  didapatkan  melalui  data  sekunder,  yakni yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yaitu buku, jurnal, makalah, penelitian, dan lainnya.

## PEMBAHASAN

## Problematika Amandemen Konstitusi Dalam UUD NRI 1945
Istilah  konstitusi  dimaknai  oleh  K.C.  Wheare  ialah  sebuah  sebutan  untuk  sekumpulan prinsip fundamental, yang mulai diterapkan di Amerika pada tahun 1787. 11 Wheare juga mengatakan bahwa konstitusi sesungguhnya merupakan resultan suatu jajaran genjang dari  bermacam-macam  kekuatan  politik,  ekonomi  dan  sosial  yang  bekerja  pada  masa konstitusi tersebut diterima. Di sisi lain pada tahun 1995, S.E. Finer, Vernon Bogdanor, dan  Bernard  Rudden  memahami  konstitusi  merupakan  seperangkat  norma  yang bertujuan  mengatur  pembagian  fungsi-fungsi  kekuasaan  serta  tugas-tugas  di  antara berbagai agen-agen dan kantor-kantor pemerintah, serta membatasi hubungan antara agen-agen  dan  kantor-kantor  itu  dengan  masyarakat. 12 Konstitusi  bisa  berupa  sebuah dokumen atau kombinasi dari hukum-hukum dasar dan kebiasaan, sehingga beberapa ahli memilah konstitusi tertulis dan tidak tertulis. 13 C.F. Strong menentang pemilahan itu dengan  dasar  bahwa  tidak  ada  konstitusi  sepenuhnya  tertulis  dan  sepenuhnya  tidak tertulis. 14 Namun  pada  pelaksanaannya,  konstitusi  tertulis  dan  tidak  tertulis  selalu digunakan sebagai sebuah klasifikasi konstitusi. Bertolak pada realitas tersebut, Jan-Lerik Lane  berpendapat  bahwa  istilah  konstitusi  memiliki  makna  ganda,  pasal-pasal  dalam sebuah  dokumen  tertulis,  serta  aktivitas-aktivitas  negara  yang  keberadaan  dan keberlangsungannya  telah  menjadi  sebuah  kebiasaan  atau on  going  state  activities . 15 Oleh  karena  itu  untuk  kepraktisan,  terkadang  perlu  membedakan  antara  konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Hal tersebut diakui oleh Strong dengan memberikan terminologi berbeda yakni kodifikasi dan non-kodifikasi. 16
Tulisan  ini  mendefinisikan  dan  memahami  konstitusi  yang  mengacu  pada  sebuah dokumen  tertulis,  salah  satunya  di  Indonesia  yakni  UUD  NRI  1945.  Pada  praktiknya konstitusi dapat dilakukan amendemen, seperti yang disampaikan oleh John P. Wheeler bahwa perubahan konstitusi merupakan satu keniscayaan. 17 Hal tersebut selaras dengan
11 K. C. Wheare. (1966). Modern Constitutions . London: Oxford University Press, hlm. 3.
12 S.E.  Finer,  Vernon  Bogdanor,  dan  Bernard  Rudden.  (1995) Comparing  Constitution .  London: Clarendon Press, hlm. 1.
13 Wheare, Op. Cit ., hlm. 16.
14 C.F Strong. (1973). Modern Political Constitutions:  An Introduction to the comparative Study of Their History an Exiting Form . London: Sidgwick and Jackson Limited, hlm. 57-58.
15 Jan-Erik  Lane.  (1996) Constitutions  and  Political  Theory .  Manchester:  Manchester  University Press, hlm. 118.
16 C.F. Strong, Op.Cit ., hlm. 59.
17 J. P. Wheeler Jr. (1961). Salient Issues of Constitutional Revision . New York: National Municipal League, hlm.49.
argumen Venter bahwa konsep konstitusi itu sendiri bersifat dinamis. 18 Oleh karenanya, amendemen  konstitusi  merupakan  salah  satu  upaya  untuk  memberikan  perbaikan terhadap  kesepakatan  yang  telah  dibuat.  Hal  itu  disebabkan  paradigma  sosial  di masyarakat  semakin  berkembang.  Bahkan,  Romando  Prodi  mengatakan  bahwa konstitusi yang tidak dapat diubah merupakan konstitusi yang lemah. Hal itu dikarenakan konstitusi tersebut tidak dapat beradaptasi dengan realitas yang ada, padahal konstitusi harus bisa beradaptasi dengan realitas yang terus berkembang. 19
Pada tatanan pelaksanaannya, amendemen konstitusi harus memiliki mekanisme yang baik  dan  tepat.  Amendemen  yang  dilakukan  sesuai  dengan  kesepakatan  dan kepentingan  seluruh  elemen  bangsa  akan  menghasilkan  konsensus  yang  tepat  untuk menemukan sebuah tujuan bersama. Jika dilihat dari proses terbentuknya konstitusi di setiap negara maka terlihat konstitusi merupakan hasil akhir dari adanya sebuah kontrak sosial  pada  pembentukan  suatu  negara.  Suatu  negara  lahir  sebagai  hasil  dari kesepakatan para individu yang bebas untuk berkumpul dan membentuk suatu entitas bersama. 20 Pada sebagian besar konstitusi modern, seperti yang dikatakan oleh Wheare yakni  “ the  people  or  the  electorate  should  have  some  say  in  deciding  whether  an amendment should be made or not ”. Hal itu menjelaskan bahwa rakyat berperan penting dalam memutuskan perlu atau tidaknya dilakukan suatu amendemen. Selain itu hakikat dari  perubahan  konstitusi  ialah  untuk  meningkatkan  kebeperanan  masyarakat  dalam proses perubahannya sehingga konstitusi benar-benar dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat. 21
Kamus  internasional Webster`s  Third  New  International  Dictionary menjelaskan  kata amendemen yaitu, “ Act of amending esp. for better, correction of a fault or faults, the process  of  amending  a  motion,  bill,  act  or  Constitution  that  will  provide  for  its  own amendment; and alteration proposed or effectedby such process ”. 22 Pengertian tersebut mengandung  bahwa  amendemen  ialah  suatu  tindakan  yang  mengubah  suatu  hal menjadi  lebih  baik  dengan  memperbaiki  satu  atau  beberapa  kesalahan,  proses perubahan  sebagai  sebuah  rancangan  atau  konstitusi  tersebut  yang  mengatur perubahannya sendiri. Kamus lain yakni Black`s Law Dictionary menjelaskan amendemen berarti, “ to change or modify for better. To alter modification, deletion or addition ”, yakni mengubah atau memodifikasi untuk suatu hal yang lebih baik, dengan cara mengubah memodifikasi,  menghapus  ataupun  menambahkan.  Dua  definisi  dari  kamus  tersebut menjelaskan  bahwa  amendemen  konstitusi  merupakan  suatu  tindakan  ataupun prosedur perubahan yang telah ditentukan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dari sebelumnya.  Amendemen  konstitusi  dilakukan  guna  memberikan  sebuah  solusi  baru untuk  menghadapi  suatu  permasalahan  dan  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  yang tidak  dapat  diakomodir  dalam  konstitusi  sebelumnya.  Dengan  begitu,  beberapa penjelasan diatas memberikan pemahaman bahwa amendemen harus memberikan hasil yang  lebih  baik  dari  sebelumnya.  Wheare  menjelaskan  bahwa  pada  sebagian  besar konstitusi modern secara umum prosedur amendemen dilakukan untuk melindungi satu
18 Anterio  Jyranki.  (1999). National  Constitutions  in  The  Era  of  Integration .  Boston:  Kluwer  Law International, hlm. 18.
19 Denny, Op. Cit ., hlm. 71.
20 Hans Kelsen. (1961). General Theory of Law and State . New York: Russell and Russell, , hlm 250.
21 Ibid , hlm. 251.
22 Pan Mohamad Faiz. (2019). Amendemen Konstitusi , Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 8.
atau  lebih  dari  empat  tujuan  yakni 23 pertama , only  with  deliberation yakni  konstitusi hanya boleh diubah dengan pertimbangan yang matang, dan bukan karena alasan yang sederhana serta dibuat-buat. Kedua , people should be given an opportunity of expressing their view yaitu, rakyat harus diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya sebelum dilakukan perubahan. Ketiga , the power of the units and of central government should not be alternable by either party acting alone , yakni dalam sistem negara federal, kekuasaan  wilayah-wilayah  dan  pemerintah  pusat  tidak  bisa  diubah  oleh  satu  pihak. Keempat , individual and community rights should be safeguard , yaitu hak individual atau masyarakat yakni hak minoritas bahasa, agama atau kebudayaan harus dilindungi. Empat syarat  tersebut  harus  diperhatikan  dan  dilindungi  dalam  proses  amendemen.  Hal  itu dikarenakan  amendemen  merupakan  suatu  tindakan  yang  akan  mengubah  kontrak sosial pada sebuah tatanan kenegaraan. Sasaran tersebut juga dilakukan agar terdapat jaminan  yang  pasti  akan  perkembangan  konstitusi  menuju  suatu  konstitusi  yang demokratis  yakni  konstitusi  yang  selalu  mengedepankan  paham  kedaulatan  dan kekuasaan rakyat didalamnya.
Sri  soemantri 24 menjelaskan  sebuah  konstitusi  perlu  dilakukan  amendemen  karena, pertama , generasi yang hidup saat ini tidak dapat mengikat generasi yang akan datang. Kedua ,  hukum  konstitusi  hanyalah  salah  satu  bagian  dari  hukum  tata  negara. Ketiga , ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam konstitusi atau undang-undang selalu dapat diubah.  Prosedur  perubahan  konstitusi  juga  menurut  Sri  Soemantri  harus  merupakan perwujudan  dua  hal,  yaitu  menjamin  kelangsungan  hidup  bangsa  Indonesia  dan memungkinkan adanya suatu perubahan. 25
Amendemen konstitusi dilakukan dengan cara atau konsep yang beragam sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan setiap negara. Ada berbagai pola perubahan yang dipakai di berbagai  negara  dalam  proses  perubahan  konstitusinya. 26 Pada  pelaksanaannya terdapat  tiga  tradisi  prosedur  perubahan  konstitusi  yang  berbeda-beda  yang  dianut antara negara satu dengan negara yang lain, yaitu: 27
1. Pertama,  kelompok  negara  yang  mempunyai  kebiasaan  mengubah  materi  UUD dengan langsung memasukkan ( insert ) materi perubahan itu ke dalam naskah UUD;
2. Kedua,  kelompok  negara-negara  yang  mempunyai  kebiasaan  mengadakan penggantian naskah UUD, dan;
3. Ketiga, kelompok negara yang melakukan perubahan konstitusi melalui naskah yang terpisah dari teks aslinya, yang disebut sebagai amandemen pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Dalam hal ini, naskah asli UUD tetap utuh, tetapi kebutuhan akan perubahan hukum dasar dapat dipenuhi melalui naskah tersendiri yang dijadikan addendum tambahan terhadap nask ah asli tersebut.
23 Wheare, Op.Cit ., hlm. 83.
24 Sri  soemantri.  (2006). Prosedur  dan  Sistem  Perubahan  Konstitusi,  Sebelum  dan  Sesudah Peubahan UUD 1945 . Bandung: Alumni, hlm. 7.
25 Ibid , hlm. 8.
26 Taufiqurrohman  Syahuri.  (2004). Hukum  Konstitusi:  Proses  and  Perubahan  UUD  di  Indonesia 1945-2002. Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 70-73.
27 Jimly Asshiddiqie. (2009). Menuju Negara Hukum yang Demokratis. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, hlm. 233-234.
George Jellinek dalam tulisan jimly 28 membagi dua prosedur perubahan konstitusi, yaitu: pertama, melalui  prosedur  formal  ( verfassungsanderung )  yakni  perubahan  ini mekanismenya telah diatur dalam konstitusi suatu negara dan kedua , melalui cara-cara informal  ( verfassungswandlung )  yang  perubahan  konstitusi  tersebut  terjadi  di  luar ketentuan  konstitusi.  Dalam  melihat  perubahan  konstitusi  secara  formal,  Strong membagi verfassungsanderung ke  dalam  empat  macam  cara  sebagaimana  yang ditentukan dalam konstitusi suatu negara yaitu biasa diterapkan di negara-negara yang memiliki konstitusi rigid, di antaranya antara lain: 29
1. By  the  ordinary  legislature  but  under  certain  restrictions , yakni  perubahan  yang dilakukan oleh lembaga legislatif biasa dengan aturan aturan tertentu. Perubahan ini terbagi dengan tiga cara melalui adanya pembatasan yang paling sederhana adalah yakni dengan memerlukan kuorum tetap anggota untuk pertimbangan yang diusulkan amendemen  dan  mayoritas  khusus.  Selanjutnya  ialah  pembatasan  dengan membentuk sebuah komisi baru guna melakukan amendemen. Terakhir ialah sistem dua lembaga yang akan memberikan persetujuan terhadap amendemen.
2. By  the  people  through  a  referendum , amendemen  dilakukan  dengan  persetujuan rakyat (referendum) melalui pemungutan suara.
3. By a majority for all units of a federal state , yaitu di mana sistem yang menentukan perubahan  konstitusinya  melalui  suara-suara  pada  negara-negara  bagian  pada sebuah  negara  federal.  Negara  federal  mempunyai  peran  penting  dalam  sebuah amendemen yang tidak bisa dilakukan secara sepihak oleh pemerintahan pusat.
4. By  special  convention , amendemen  dilakukan  melalui  suatu  konvensi,  namun bukanlah konvensi sebuah kebiasaan ( convention) ketatanegaraan, melainkan adalah sebuah  lembaga  khusus  ( special  convention) seperti  badan  khusus Ad  Hoc .
Sebagaimana yang disampaikan oleh Strong: There is method in which a special body is  created  ad  hoc  for  the  purpose  of  constitutional  revision.  As  we  have  said,  in  a certain sense this is the case where the legislature may revise the constitution under special restrictions, and were obviously where the two Houses hold a joint session. But in some case the convention under special restrictions and were obviously where the two Houses hold a joint session. 30
Cara-cara amendemen diatas menjadi sebuah jalan setiap negara yang akan melakukan perubahan  terhadap  konstitusinya.  Keempat  cara  tersebut  memiliki  kelemahan  dan kekurangan  masing-masing  yang  dapat  diakomodir  oleh  negara  sesuai  dengan kebutuhannya.  Jika  melihat  cara  tesebut  maka  saat  ini  prosedur  amendemen  di Indonesia sesuai dengan cara yang pertama sebagaimana tercantum dalam Pasal 37 UUD NRI 1945. 31
28 Jimly Asshiddiqie. (2006). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hlm. 266.
29 Muchtar  Hadi  Saputra.  (2019). Konstitusi  Rakyat:  Partisispasi  Masyarakat  dalam  Perubahan Undang-Undang Dasar . Depok: Rajawali Press, hlm. 47.
30 C.F. Strong, Op. Cit., hlm. 148.
31 (1) Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan  Rakyat  apabila  diajukan  oleh  sekurang-kurangnya  1/3  dari  jumlah  anggota Majelis  Permusyawaratan  Rakyat;  (2)  Setiap  usul  perubahan  pasal-pasal  Undang-Undang  Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya;  (3)  Untuk  mengubah  pasal-pasal  Undang-Undang  Dasar,  Sidang  Majelis
Pada  ketentuan  diatas  menjelaskan  bahwa  kendali  amendemen  berada  pada  badan legislatif  MPR.  Selain  itu  pembukaan  tidak  termasuk  sebagai  objek  perubahan, sedangkan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) juga tidak dapat diubah. Hal  tersebut  untuk  mempertegas  komitmen  bangsa  Indonesia  terhadap  Pembukaan UUD  NRI  1945  sekaligus  melestarikan  kesepakatan  para  pendiri  bangsa.  Melihat prosedur tersebut maka saat ini proses amendemen di Indonesia berada dalam ruang lingkup  MPR  sepenuhnya,  baik  dalam  hal  pengusulan,  pembahasan  dan  persetujuan. Saat  ini  komposisi  anggota  MPR  merupakan  gabungan  antara  anggota  DPR  dan  DPD, sehingga  kekuataan  politik  cukup  kuat.  Hal  tersebut  sesuai  apa  yang  dipahami  oleh Wheare  bahwa  konstitusi  merupakan  resultan  dari  kekuatan  politik,  sehingga kepentingan politik dalam prosedur amendemen saat ini menjadi suatu yang dominan. Terdapat dua  sisi  terkait  kompromi  politik  yakni  positif  dan  negatif.  Menjadi  hal  yang negatif  jika  digunakan  untuk  mengakomodasikan  kepentingan-kepentingan  politik jangka-pendek dari sebuah partai yang kuat pada sebuah lembaga pembuat konstitusi. Di sisi lain, menjadi suatu hal yang positif karena mempercepat tercapainya kesepakatan atas rancangan amendemen yang sulit di antara partai-partai yang berbeda. Hal tersebut menjadi sebuah peringatan ketika kepentingan politik tidak sesuai dengan amanat rakyat yang justru menghasilkan amendemen yang tidak lebih baik dari sebelumnya. Bisa saja prosedur  saat  ini  menghasilkan  perubahan  yang  bersifat  kompromistis  sesuai  dengan kekuatan  politik  yang  ada.  Hal  tersebut  didasari  norma  amendemen  saat  ini  tidak memberikan penegasan bahkan kewajiban terkait dengan keterlibatan publik. Dengan begitu, partisipasi publik masih menjadi hal yang belum pasti terakomodir dalam proses pembentukan atau perubahan konstitusi.
Empat  kali  amendemen yang  telah  dilakukan terhadap  UUD  NRI  1945  masih  memiliki kelemahan  dan  dianggap  belum  mencerminkan  konstitusi  yang  baik  untuk  saat  ini. Melihat proses perubahan UUD NRI 1945, ternyata perubahan yang diharapkan dapat menjadi  salah  satu  upaya  proses  perubahan  yang  sejalan  dengan  tujuan  reformasi menuju  demokrasi,  masih  cukup  jauh  dari  yang  diharapkan.  Minimnya  aspek keterlibatan rakyat dan keterbukaan menjadi permasalahan serius dalam mewujudkan konstitusi yang mencerminkan rakyat. Ketertutupan proses dan tidak adanya mekanisme pengelolaan  aspirasi  yang  jelas  menyebabkan  partisipasi  dimaknai  hanya  sebatas pertemuan  formal  para  pembuat  kebijakan  dengan  rakyatnya  sedangkan  partisipasi rakyat merupakan kunci penting dalam pembentukan hukum yang menjawab kebutuhan masyarakat. 32 Masalah lain yang mengundang banyak kritik adalah transparansi proses amendemen.  Kritik  tidak  bersangkut-paut  dengan  rapat-rapat  MPR,  yang  kebanyakan terbuka untuk umum,  melainkan  dengan  rapat-rapat  negosiasi,  yang dilakukan  secara tertutup,  dan  yang  didalamnya  banyak  usulan  amandemen  krusial  disepakati.  Hadar
Permusyawaratan  Rakyat  dihadiri  oleh  sekurang-kurangnya  2/3  dari  jumlah  anggota  Majelis Permusyawaratan  Rakyat;  (4)  Putusan  untuk  mengubah  pasal-pasal  Undang-Undang  Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat; (5) Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.
32 Reny R. Pasaribu. (2009). Menilai Tanggung Jawab Sosial Peraturan Daerah: Studi Kasus Provinsi DKI  Jakarta,  Kabupaten  Bulukumba  dan  Kabupaten  Sumba  Barat .  Jakarta:  Pusat  Studi  Hukum  dan Kebijakan Indonesia, hlm. 171.
Gumay  beranggapan  bahwa  rapat  tertutup  semacam  itu  berdampak  negatif  terhadap amandemen itu sendiri. 33
Selain itu, Pan Mohamad Faiz juga memaparkan walaupun amendemen telah membawa perubahan positif terhadap sistem konstitusi dan demokrasi Indonesia, terutama terkait perlindungan HAM. Akan tetapi, masih dapat ditemukan kekurangan terkait proses dan tata  cara  amendemen  konstitusi  pada  1999-2002  beserta  hasil  akhirnya,  antara  lain, yaitu: 34 pertama , sistematika UUD 1945 yang tidak teratur; Konstitusi Indonesia pasca- amendemen  masih  memiliki  masalah  seputar  substansi  dan  sistematika.  Pemahaman akan teori penyusunan legislasi, UUD 1945 hasil amendemen masih tidak teratur, seperti mengenakan  jubah  baru,  substansinya  lama.  Hal  tersebut  terjadi  karena  amendemen seakan akan tidak dipersiapkan denggan baik serta sarat akan dipengaruhi agenda para elit politik di MPR pada saat itu. Komisi Konstitusi yakni badan yang dibentuk oleh MPR mengakui bahwa konstitusi hasil amendemen masih perlu diperbaiki.
Kedua , proses amendemen konstitusi sangat dipengaruhi oleh identitas dan kepentingan partai-partai politik, UUD 1945 saat ini juga dianggap tidak ideal untuk mengembangkan demokrasi  di  Indonesia  karena  proses  amendemennya  merupakan  produk  transaksi antar  fraksi  politik.  Transaksi  tersebut  terjadi  karena  adanya  konflik  kepentingan  dan perbedaan pandangan antara partai-partai politik yang terbagi ke dalam 14 Fraksi di MPR kala  itu.  Konflik-konflik  dalam  pembahasan  amandemen  UUD  1945  tersebut  sangat dipengaruhi  oleh  identitas  dan  kepentingan  partai. 35 Ketiga ,  sistem  kamar  parlemen yang  tidak  jelas,  kekurangan  hasil  amendemen  UUD  1945  adalah  pertentangan mengenai pemberdayaan DPD. Saat proses perubahan UUD 1945 hanya menitikberatkan pada  hal- hal  yang  bersifat  “pengakuan  legalitas”  tanpa  tanggap  terhadap  kehendak masyarakat. Hal ini tersebut terbukti dalam proses pembentukan DPD pada Perubahan Ketiga UUD 1945. Proses yang awalnya menempatkan kedudukan DPD sebagai strong bicameralism dalam ide awal pembentukannya, menghasilkan sebuah putusan di mana kedudukan DPD sebatas sebagai bicameralism yang soft . Apabila dilihat dari fungsinya, sebagaimana  yang  disampaikan oleh  Maswadi Rauf  selaku  Tim  Ahli  PAH  I  bahwa  bagi Indonesia, bicameralism yang strong adalah sebuah kebutuhan yang sangat mendesak mengingat  beragamnya  masyarakat,  daerah  dengan  tingkat  perkembangan  dan kepentingan  sehingga bicameralism yang  kuat  dimaksudkan  untuk  bisa memperjuangkan  aspirasi  kepentingan  yang  berkembang  di  berbagai  daerah  dengan lebih  baik.  Dengan  demikian, bicameralism dapat  dianggap  sebagai  bagian  dari  usaha untuk memperkuat negara kesatuan. 36
Jimly  menyatakan  bahwa  lahirnya  DPD  dengan  konsep strong  bicameralism sebagai perwakilan  daerah  dalam  tubuh  parlemen  nasional  merupakan  sebuah  solusi  atas kesejahteraan  masyarakat  daerah  tersebut. 37 Urusan  daerah  ini  diadakan  untuk menjamin  agar  kepentingan  daerah-daerah  tidak  terabaikan  hanya  karena  orientasi
33 Denny, Op.Cit ., hlm. 134.
34 Pan Mohammad, Op.Cit ., hlm. 93.
35 Ibid . 36 Maswadi Rauf. (2009). Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1999-2002) Tahun Sidang 2001 Buku Satu . Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, hlm. 530- 533.
37 Jimly Asshiddiqie. (2005). Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945. Yogyakarta: FH UII Press, hlm. 38.
untuk  mengutamakan  kepentingan  nasional. 38 Keempat ,  keabsurdan  sistem pemerintahan, beberapa ahli juga menyatakan bahwa amandemen terhadap UUD 1945 yang  diusulkan  oleh  MPR  tidak  berhasil  menciptakan  sistem  politik  yang  mendorong checks  and  balances. Marsillam  Simanjuntak  menjelaskan  amendemen-amendemen tersebut mencoba menggeser sistem yang dahulunya berpusat pada lembaga eksekutif menjadi  sistem  yang  berpusat  pada  lembaga  legislatif.  Akan  tetapi,  para  politisi  gagal mencapai hal ini karena masih mempertahankan jiwa konstitusi yang lama. 39 Misalnya, Pasal 20 UUD NRI 1945 menyatakan bahwa RUU yang disetujui oleh DPR dan pemerintah akan  berlaku  setelah  30  hari,  dengan  atau  tanpa  persetujuan  presiden.  Hal  tersebut menjadi alasan amendemen kelima terhadap UUD NRI 1945 yang diusulkan oleh banyak pihak  akan  memperkuat  lembaga  eksekutif  dan  legislatif  guna  menciptakan pemerintahan yang lebih berimbang, sebab eksekutif sering kali mengeluh karena tidak bisa melaksanakan program-programnya disebabkan DPR yang kekuatannya lebih besar sering menggagalkan inisiatif pemerintah. 40
Presiden juga sering merasa dibatasi karena tidak memiliki kekuasaan di hadapan DPR meskipun  Indonesia  menganut  sistem  presidensial.  Konstitusi  dinilai  memberikan kekuasaan terlalu besar kepada DPR. 41 Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 13 UUD NRI 1945 yang memberikan kewajiban Presiden untuk berkonsultasi dan mendapatkan persetujuan DPR sebelum menunjuk Duta Besar merupakan contoh otoritas kekuasaan legislatif  yang  berlebihan.  Beberapa  permasalahan diatas  menjadi  dasar  terbentuknya gagasan  baru,  yakni  konsep  yang  memberikan  ruang  untuk  menghasilkan  perubahan yang baik dan mengakomodir kepentingan negara bukan golongan tertentu. Oleh karena itu, prinsip keberpihakan terhadap masyarakat yang terkandung dalam suatu konstitusi hanya  akan  dapat  dilihat  dari  bagaimana  mekanisme  perubahan  konstitusi  tersebut dilakukan. Salah satunya ialah dengan menggunakan prinsip demokrasi deliberatif yang membuka ruang untuk mendapatkan hasil amendemen yang demokratis.

## Konsep Amandemen Berlandaskan Demokrasi Deliberatif
Pada  uraian  sebelumnya  menjelaskan  bahwa  prosedur  amendemen  konstitusi  di Indonesia saat ini masih memiliki beberapa kekurangan. Prosedur perubahan UUD NRI 1945 saat ini masih memiliki celah terhadap kekuatan politik yang cukup kuat dan masih besifat rigid. Guna mengatasi kekurangan tersebut maka diperlukan sebuah konsep baru. Tulisan  ini  memberikan gagasan  terhadap  konsep  amendemen  konstitusi  di  Indonesia dengan mengakomodir prinsip demokrasi deliberatif. Teori tersebut dipopulerkan oleh filsuf  dari  Universitas  Frankfurt  yaitu  Jurgen  Habermas.  Demokrasi  deliberatif  secara teori  merupakan  sebuah  bentuk  kritikan  terhadap  paham  liberal.  Penggabungannya dengan  istilah  “demokrasi”  memberi  makna  khusus  pada  konsep  demokrasi  itu. Pembahasan  ini  tidak  lagi  pada  ide  negara  hukum,  melainkan  terlebih  pada  proses legitimasi itu sendiri.
38 Ibid.
39 Pan Mohammad, Op.Cit ., hlm. 97.
40 Ibid .
41 Ibid , hlm. 98.
Teori  demokrasi  deliberatif  tidak  memusatkan  diri  pada  penyusunan  daftar  aturan- aturan  tertentu  yang  menunjukkan  apa  yang  harus  dilakukan  oleh  warga  negara, melainkan pada prosedur untuk menghasilkan sebuah kebijakan. Teori ini memberikan ruang bagaimana keputusan-keputusan politis diambil dan dalam kondisi-kondisi seperti apa  aturan-aturan  tersebut  dihasilkan  sedemikian  rupa  sehingga  dapat  dipatuhi  oleh masyarakat. Makna lain demokrasi deliberatif ialah menjelaskan arti kontrol demokratis melalui opini publik. Opini-opini publik bisa jadi merupakan opini-opini mayoritas yang mengklaim  legitimas  publik.  Opini-opini  mayoritas  tidak  niscaya  identik  dengan  opini- opini  yang  benar.  Bagi  model  demokrasi  deliberatif  adalah  jauh  lebih  penting memastikan bagaimana opini-opini mayoritas itu terbentuk sedemikian rupa sehingga seluruh  masyarakat  dapat  mematuhi  opini-opini  itu. 42 Hal  tersebut  dapat  dipahami bahwa demokrasi deliberatif mengacu pada prosedur formasi opini dan aspirasi secara demokratis itu sendiri.
Model seperti ini tidak memberikan jaminan bagaimana sebuah opini memiliki kualitas namun,  melainkan  hanya  memberikan  dasar  bahwa  opini  yang  bagus  untuk  sebuah keputusan politis haruslah diuji secara publik sedemikian rupa sehingga opini tersebut diterima secara intersubjektif oleh semua masyarakat dan tidak menutup diri dari kritik- kritik dan revisi-revisi yang diperlukan. 43 Rasionalitas hasil deliberasi politis ini, seperti yang  dipahami  Habermas  ialah  berdasarkan  pada  arti  normatif  prosedur  demokratis yang  seharusnya  menjamin  bahwa  semua  persoalan  yang  relevan  bagi  masyarakat dijadikan tema. 44 Pada demokrasi deliberatif semua tipe diskursus praktis beroperasi di dalam formasi opini dan aspirasi secara demokratis untuk secara publik menguji alasan- alasan bagi peraturan politis yang diusulkan itu. Forst secara persis merumuskan model ini  sebagai  bukan  jumlah  kehendak-kehendak  individual  dan  juga  bukan  sebuah kehendak  umum  yang  merupakan  sumber  legitimasi,  melainkan  sumber  legitimasi  itu adalah  proses  formasi  deliberatif,  argumentatif-diskursif  suatu  keputusan  politis  yang ditimbang bersama-sama yang senantiasa bersifat sementara dan terbuka atas revisi. 45
Paham  tersebut  menjelaskan  bahwa  legitimasi  tidak  terletak  pada  hasil  komunikasi politik,  melainkan  pada  prosesnya.  Sebuah  legitimasi  dilihat  dari  semakin  diskursif prosesnya,  yakni  semakin  rasional dan terbuka terhadap pengujian publik.  Betapapun koheren, sistematis, dan estetisnya sebuah kebijakan atau norma publik, jika tidak lebih dahulu  diuji  secara  diskursif  dalam  terang  publik  atau  ditetapkan  begitu  saja  oleh otoritas,  kebijakan  atau  norma  tersebut  tidak  mendapat  legitimasi.  Karena  itu keterbukaan terhadap revisi justru menambah legitimas sebuah kebijakan atau norma publik. 46
Held  menelusuri  teori  demokrasi  deliberatif  sebagai  kritik  sekaligus  penyempurnaan tradisi  demokrasi  yang  telah  ada  sebelumnya  yang  cenderung  terjatuh  pada pengandaian  demokrasi  sebagai  pertarungan  kepentingan  pribadi,  politik  selebritis, debat  yang  digaung-gaungkan,  dan  kompetisi  memenuhi  ambisi  pribadi.  Demokrasi deliberatif dianggap sebagai perluasan dan pendalaman model demokrasi partisipatoris
42 Budi Hardiman, Op.Cit ., hlm.128.
43 Ibid . hlm. 130.
44 Ibid , hlm. 135.
45 Ibid , hlm. 147.
46 Ibid .
karena menekankan debat yang sehat, budaya berlogika dan pencarian kebenaran. 47 Dia menggambarkan  secara  garis  besar  bahwa  gagasan  demokrasi  deliberatif,  walaupun bukan turunan  langsung  dari teori-teori demokrasi  sebelumnya,  kemunculannya  tidak lepas dari pengaruh tuntutan operasional prinsip-prinsip demokrasi, yakni pemerintahan yang benar-benar dari, oleh dan untuk rakyat, yang berusaha mendamaikan antara fakta (apa  yang  ada)  dan  norma  (apa  yang  seharusnya  ada).  Held  memandang  gagasan demokrasi  deliberatif  bukanlah  gagasan  tentang  demokrasi  yang  sepenuhnya  baru, namun  merupakan  suatu  pelengkapan  dan  pendalaman  konseptual  dari  kelemahan- kelemahan  teori  demokrasi  sebelumnya.    Held  mengutip  penjelasan  Gutmann  dan Thompson dari C. McBride bahwa deliberasi tidak bisa diharapkan dapat menyelesaikan semua konflik moral, tapi yang utama, dalam memberi manfaat kepada warga negara, deliberasi  dapat  mencari  justifikasi  yang  bisa  diterima  oleh  semua  pihak.  Deliberasi memfokuskan  pikiran  kita  pada  justifikasi  ini,  dan  deliberasi  merupakan  sebuah klarifikasi. Jika ada masalah yang mengikuti klarifikasi tersebut, yang tidak bisa dianggap sebagai  hasil  kesalahpahaman,  maka  kita  harus  menemukan  akomodasi  untuk  pihak yang  bertentangan.  Pencarian  akomodasi  tersebut  merupakan  manifestasi  saling menghormati antar warga negara, dan harus menunjukkan integritas kewarganegaraan, yaitu dengan menghindari, pernyataan-pernyataan yang hipokrit, dan kemuliaan warga negara,  yaitu  pihak-pihak  yang  ada  harus  berusaha  untuk  terbuka  dan  menganggap penting tercapainya kesepakatan. 48
Demokrasi  deliberatif  memandang  bahwa  setiap  kebijakan  publik  harus  diuji  terlebih dahulu melalui konsultasi publik atau lewat diskursus publik dengan keberadaan adanya ruang untuk publik. Hal tersebut guna membuka ruang yang lebih luas bagi masyarakat dalam proses pembentukan kebijakan publik dalam hal ini ialah amendemen konstitusi. Gagasan  ini  memberikan  harapan  pada  masa  depan  demokrasi  di  Indonesia  yaitu, membuka ruang publik guna mendiskusikan suatu hal yang mendasar dalam perubahan konstitusinya. Namun ruang publik yang dipahami oleh Habermas tidak sebatas tempat berbicara saja tetapi memiliki prosedur lanjutan yang diakomodir oleh para pengambil keputusan.
Demokrasi deliberatif bukan tidak mungkin hanyalah angan-angan belaka di Indonesia. Ruang publik seperti diatas yang dimaksud Habermas belum terakomodir dengan baik di Indonesia,  karena  sistem  keterwakilan  yang  menjadi  ciri  khas  demokrasi  perwakilan dapat dikatakan sebagai keterwakilan yang semu (pseudo) karena tidak ada posisi tawar (bargaining position) yang proporsional antara konstituen dengan wakil rakyat. Ruang publik bukan semata-mata kehadiran forum-forum sejenis rapat dengar, diskusi publik atau  rumah  aspirasi  saat  masa  reses.  Bertolak pada pemahaman tersebut  maka perlu mengkaji tentang hubungan keterwakilan konstituen dengan wakil rakyat dipandang dari konteks ruang publik dalam konsep demokrasi deliberatif. Dalam demokrasi deliberatif terdapat tiga prinsip utama: 49
47 Fahrul Muzaqqi. (2010). “Menimbang Gagasan Negara Hukum (Deliberatif) di Indonesia”. Jurnal Konstitusi , 7(5): hlm. 45.
48 Ibid.
49 Jurgen Habermas. (1989). Between Facts and Norms: Contribution to a Discourse Theory of Law and Democracy . Cambridge: MIT Press, hlm. 54.
1. Prinsip  deliberasi,  artinya  sebelum  mengambil  keputusan  perlu  melakukan pertimbangan yang mendalam dengan semua pihak yang terkait.
2. Prinsip reasonableness , artinya dalam melakukan pertimbangan bersama hendaknya ada kesediaan untuk memahami pihak lain, dan argumentasi yang dilontarkan dapat dipertanggungjawabkan secara rasional.
3. Prinsip  kebebasan  dan  kesetaraan  kedudukan,  artinya  semua  pihak  yang  terkait memiliki peluang yang sama dan memiliki kebebasan dalam menyampaikan pikiran, pertimbangan, dan gagasannya secara terbuka serta kesediaan untuk mendengarkan.
Pada  demokrasi  deliberatif  bukan  tidak  mungkin  diterapkan  dalam  konsep  demokrasi perwakilan,  seperti  halnya  di  Indonesia.  Carson  dan  Karp  memaparkan  tiga  kriteria pengambilan kebijakan publik yang dapat dikategorikan sebagai proses yang deliberatif, yakni: 50
1. Influence, the process should have the ability to influence policy and decision making;
2. Inclusion,  the  process  should  be  representative  of  the  population  and  inclusive  to diverse viewpoints and values, providing equal opportunity for all participate; and
3. Deliberation, the process should provide open dialogue, acces to information, respect, space to understand and reform issues, and movement towards consensus .
Apabila proses amendemen konstitusi hendak didasari dengan proses deliberatif, maka perlu dibentuk sebuah proses yang merujuk pada realisasi ketiga kriteria di atas. Bahwa proses  baru  yang  hendak  dibangun  wajib  memiliki  kemampuan  untuk  mempengaruhi kebijakan dan pengambilan keputusan. Selain itu proses mewakili populasi dan terbuka terhadap beragam nilai dan sudut pandang, serta memberikan kesempatan yang sama bagi  semua  pihak  yang  berpartisipasi.  Paling  utama  ialah  memberikan  ruang  yang terbuka untuk berdialog, sikap menghargai pandangan, dan akses terhadap informasi. Guna  mewujudkan  proses  yang  baru  tersebut  harus  dipahami  bahwa  perlu meminimalisasi  ketidakseimbangan  posisi  tawar  antara  wakil  rakyat  dengan konstituennya  dan  memastikan  aspirasi  masyarakat  diserap  dalam  kebijakan.  Hal tersebut dapat diperbarui kembali dengan membentuk hubungan yang baik antara wakil rakyat dengan konstituennya.
Demokrasi deliberatif diharapkan dapat menyatukan berbagai kepentingan yang timbul dalam  masyarakat  Indonesia  yang  heterogen.  Dengan  begitu,  amendenen  konstitusi terbentuk  dari  musyawarah  yang  baik  bukan  dipaksakan.  Deliberasi  dilakukan  untuk mencapai  resolusi  atas  terjadinya  konflik  kepentingan.  Maka  diperlukan  suatu  proses yang seimbang untuk memperoleh dukungan mayoritas atas sebuah agenda perubahan agar menghasilkan suatu ketertiban sosial dan stabilitas nasional. Pada paham demokrasi deliberatif, negara tidak lagi menentukan hukum dan kebijakan-kebijakan politik lainnya dalam  ruang  tertutup  yang  nyaman  atau splendid  isolation ,  tetapi  masyarakat  serta media  dan  organisasi  yang  harus  memainkan  pengaruh  yang  sangat  signifikan  dalam proses amendemen konstitusi. Oleh karena itu, demokrasi deliberatif pada akhirnya akan berakhir pada kekuatan komunikasi dua arah antara wakil rakyat dengan rakyatnya. Pada bidang  ilmu  lain  yakni  ilmu  komunikasi  hal  itu  dapat  disebut  dengan two  ways  trafic , yakni sebuah bentuk komunikasi hidup.
50 Fahrul Muzaqqi, Op.Cit ., hlm.46.
Prinsip dalam demokrasi deliberatif tercerminkan dalam membangun kompetensi yang komunikatif. Perbedaan dalam berpendapat adalah suatu hal kewajaran dan hal tesebut perlu  dijamin  dalam  ruang  tersendiri.  Hal  tersebut  menghasilkan  beragam  perbedaan pendapat,  maka  akan  membuka  banyak  perspektif  dari  berbagai  sudut  pandang  yang berbeda.  Hal  terpenting  yang  pemahaman  negara  hukum  ialah  prinsip  demokrasi deliberatif  bertentangan  dengan  revolusi  hal  itu  dikarenakan  berkaitan  dengan kekerasan.  Demokrasi  deliberatif  mengakui  perubahan  melalui  reformasi  yang  dapat membangun beragam partisipasi. Berdasar pada pemahaman demokrasi deliberatif di atas  maka  terbentuk  suatu  gagasan  amendemen  konstitusi  di  Indonesia  dengan berlandaskan  teori  tersebut.  Gagasan  ini  terdiri  dari  beberapa  tahapan  yakni  tahap pengusulan perubahan, dilanjutkan dengan tahap perumusan, pembahasan, konsultasi publik,  dan  diakhiri  dengan  tahap  persetujuan. Pertama ,  tahapan  pengusulan amendemen  UUD  NRI  1945.  Pada  tahapan  ini  kewenangan  pengusulan  tetap  berada pada MPR.  Hal tersebut berkaitan dengan organisasi negara, yakni ada dua unsur pokok yang  saling  berkaitan  yaitu  organ  dan functie .  Organ  ialah  bentuk  atau  wadahnya, sedangkan functie ialah  isinya.  Organ  merupakan  status  bentuknya  (Inggris: form , Jerman: vorm ), sedangkan functie merupakan gerakan wadah itu sesuai dengan maksud pembentukan. 51 Dengan  begitu,  MPR  sebagai  organ  perwakilan  rakyat  memiliki kewenangan  untuk  melakukannya.  Hal  itu  dasari  bahwa  MPR  merupakan  lembaga legislatif  sesuai  dengan  porsinya  untuk  mengusulkan  amendemen.  Hal  yang  menjadi penting  ialah  MPR  diwajibkan  memberikan  Naskah  Akademik  terkait  ketentuan  atau pasal  yang  akan  diubah.  Beserta  Naskah  Akademik,  harus  mengandung  tiga  landasan penting  yakni  filosofis,  yuridis,  dan  sosiologis.  Hal  tersebut  untuk  mengantisipasi  agar amendemen dilakukan dengan hati-hati dan tidak serampangan. Sesuai dengan prinsip deliberasi  yakni  sebelum  mengambil  keputusan  perlu  melakukan  pertimbangan  yang mendalam dengan semua pihak yang terkait. Adanya Naskah Akademik tersebut maka usulan amendemen yang diminta oleh MPR dapat dipertanggungjawabkan baik secara akademik maupun politik. Dengan begitu, usulan amendemen oleh MPR bukanlah suatu hal yang sembarangan melainkan telah memiliki objek kajian yang jelas. Jika dikaitkan dengan paham constitution making maka hal ini bisa menjadi acuan kedepan tahapan agenda setting yang disepakati oleh MPR.
Tahapan kedua ,  selanjutnya  dalam  proses  amendemen  ini  ialah  tahapan  perumusan, pembahasan, konsultasi publik. Pada tahapan, tulisan ini membuat gagasan baru yakni tahapan  ini  dilakukan  oleh  badan  khusus  yang  dibentuk  secara  Ad-Hoc  yakni  Komisi Konstitusi.  Konsep  ini  menjelaskan  kewenangan  dan  gagasan  Komisi  Konstitusi  yang berbeda pada saat perubahan UUD NRI 1945 sebelumnya. Komisi Konstitusi terdiri dari beberapa  elemen  yang  akan  membahas,  merumuskan,  serta  melakukan  konsultasi publik  terkait  dengan  amendemen  UUD  NRI  1945.  Komisi  Konstitusi  memiliki kewenangan penuh atas perumusan amendemen UUD NRI 1945 yang selanjutnya akan dimintai pendapat dari publik sesuai dengan prinsip demokrasi deliberatif yakni adanya ruang publik untuk terlibat. Konsultasi publik wajib dilaksanakan oleh Komisi Konstitusi dengan mekanisme konvensi ketatanegaraan di seluruh wilayah Indonesia baik melalui perguruan tinggi maupun sarana lainnya. Konsultasi publik juga memiliki batas tenggang waktu yakni paling sedikit dua bulan dari perumusan amendemen yang telah dirumuskan
51 Raisul Muttaqien. (2011). Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara . Cetakan I, Bandung: Nusamedia, hlm. 277.
oleh Komisi Konstitusi. Tahapan ini merupakan ruang yang akan mempertemukan dua komunikasi penting yakni masyarakat dan para perumus amendemen. Komisi Konstitusi wajib menindaklanjuti hasil seluruh konvesi ketatanegaraan yang telah dilakukan. Hal itu sesuai  dengan  salah  satu  kriteria  proses  kebijakan  dalam  demokrasi  deliberatif  yakni adanya  pengaruh  dari  publik.  Komposisi  dari  Komisi  Konstitusi  juga  menjadi  bahasan penting, yakni terdiri dari Ahli Hukum Ketatanegaraan, Ahli yang berkaitan dengan Pasal Perubahan, serta perwakilan masyarakat berkaitan dengan Pasal yang diubah. Selain itu elemen  mahasiswa  turut  serta  dalam  forum  tersebut.  Hal  itu  dikarenakan  mahasiswa merupakan  generasi  yang  akan  menjalankan  arah  perubahan.  Pemilihan  Komisi Konstitusi  tetap  menjadi  kewenangan  MPR  sebagai  representasi  dari  masyarakat. Walaupun  dipilih  oleh  MPR  prosedur  amendemen  tidak  sepenuhnya  berada  di kekuasaan  politik.  Input  dari  Komisi  Konstitusi  ialah  usulan-usulan  dan  rumusan amendemen yang akan ditindaklanjuti pada tahap berikutnya.
Tahapan ketiga , persetujuan, tahap ini merupakan tahap akhir dari amendemen yakni, rumusan perubahan yang telah dibuat oleh Komisi Konstitusi akan dibawa ke MPR untuk mendapatkan  persetujuan.  MPR  memiliki  kewenangan approval sebagai  lembaga perwakilan rakyat. Dengan begitu, proses dan prosedur amendemen telah mengadopsi prinsip  demokrasi  deliberatif.  Ruang  keterlibatan  masyarakat  dalam  proses perubahannya akan memberikan rasa kepemilikan konstitusi menjadi lebih tinggi. Dasar yuridis gagasan ini bisa diatur dalam Peraturan MPR tersendiri yang mengatur khusus tentang  perubahan  UUD  NRI  1945  sebagai  kewenangan  MPR  yang  inheren.  Jika berpegang  kepada  konsep  negara  modern,  maka  kita  akan  berpedoman  terhadap tatanan demokrasi yang dicetuskan oleh Rousseau. Hal ini diperkuat oleh Strong yang menyatakan  bahwa  dalam  negara  demokrasi,  persetujuan  rakyat  dalam  pengambilan keputusan menjadi suatu tujuan utama sehingga segala tindakan pemerintahan harus berlandaskan atas kedaulatan rakyat. 52
Sesuai  dengan  pendapat  Webster  yakni,  demokrasi  bermakna a  government  by  the people , either  directy  or  through  elected  representatives,  rule  by  the  ruled. 53 Halitu menjelaskan bahwa demokrasi terdiri dari demokrasi langsung ( directly democracy) dan demokrasi  tidak  langsung  ( representative/indirectly  democracy) .  Demokrasi  langsung bermakna bahwa suatu bentuk pemerintahan di mana hak untuk membuat keputusan- keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan  prosedur  mayoritas. 54 Sedangkan  dalam  demokrasi  perwakilan  berlaku suatu  bentuk  pemerintahan  yakni  hak  untuk  membuat  keputusan-keputusan  politik diselenggarakan  oleh  warga  negara  melalui  wakil-wakil  yang  dipilih  oleh  mereka  dan yang bertanggung jawab kepada mereka melalui suatu proses pemilihan yang bebas. 55
Dalam hal ini, Rousseau mengatakan bahwa kedaulatan rakyat dapat diwujudkan melalui pernyataan  kehendak.  Pada  mekanisme  penyampaian  kehendak  tersebut,  dapat dilakukan  melalui  konsultasi  publik  yang  nantinya  akan  ditindaklanjuti  oleh  Komisi Konstitusi sebagai sebuah prosedur perubahan yang memuat aspirasi masyarakat dan menerima  segala  bentuk  keterlibatan  masyarakat.  Dengan  prosedur  diatas  maka
52 C.F. Strong, Op. Cit., hlm. 19.
53 Muchtar Hadi Saputra, Op.Cit ., hlm. 54.
54 Miriam Budiarjo. (1978). Dasar-Dasar Ilmu Politik . Jakarta: Pt Gramedia, hlm. 54.
55 Muchtar Hadi Saputra, Op.Cit ., hlm. 73.
mekanisme tersebut telah mengakomodir prinsip dasar dari demokrasi deliberatif yang disebelumnya dijelaskan Rainer Forst yakni, demokrasi deliberatif bukan tentang jumlah kehendak  perseorangan  ataupun  umum  yang  menjadi  legitimasi  melainkan  proses pembentukan  keputusan  politis  yang  selalu  terbuka  terhadap  revisi  secara  deliberatif dan  diskursif  argumentatif.  Komisi  Konstitusi  dengan  kewenangan  yang  diberikan tersebut  akan  mengakomodir  segala  bentuk  komunikasi  tersebut  sehingga  dapat memberikan ruang terhadap keterlibatan masyarakat yang menjadi pengaruh terhadap proses amendemen UUD NRI 1945.

## SIMPULAN
Demokrasi  deliberatif  memandang  bahwa  setiap  kebijakan  publik  harus  diuji  terlebih dahulu melalui konsultasi publik atau lewat diskursus public. Naskah Akademik sebagai dasar diperlukannya amendemen dianggap hal vital yang tidak dapat diabaikan. Komisi Konstitusi  yang  digagas  dalam  artikel  ini  merupakan  alat  penting  guna  mewujudkan peran  serta  publik  dalam  proses  amendemen.  Dengan  begitu,  prosesnya  dapat memberikan legitimasi yang kuat terhadap hasil amendemen karena telah memberikan tempat untuk keterlibatan berbagai pihak dalam prosesnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Anterio  Jyranki, National  Constitutions  in  The  Era  of  Integration ,  Boston:  Kluwer  Law International, 1999.
Budi  Hardiman, Demokrasi  Deliberatif  Menimbang  Negara  Hukum  dan  Ruang  Publik dalam Teori Diskursus Jurgen Hubermas, Yogyakarta: Kanisius, 2009.
Bura Datu, A. M. A. (2018). The Formulation of The Norm on Handling The Violation of
Local Election. Mulawarman Law Review , 3 (1), 15-29. https://doi.org/10.30872/mulrev.v3i1.27
C.F Strong, Modern Political Constitutions:  An Introduction to the comparative Study of Their History an Exiting Form , London: Sidgwick and Jackson Limited, 1973.
Denny Indrayana, Amandemen UUD 1945: Antara Mitos dan Pembongkaran , Bandung: Mizan, 2007.
Dimas  Jarot  Bayu, https://katadata.co.id/berita/2019/10/08/kinerja-pendahulu-buruk- anggota-dpr-2019-2024-diminta-berbenah ,  diakses  pada  tanggal  29  November 2019.
Erik  Lane,  Jan, Constitutions  and  Political  Theory ,  Manchester:  Manchester  University Press, 1996.
Fahrul Muzaqqi, “Menimbang Gagasan Negara Hukum (Deliberatif) di Indonesia”, Jurnal Konstitusi , Vol. 7 No. 5, 2010.
Habermas, Jurgen, Between Facts and Norms : Contribution to a Discourse Theory of Law and Democracy , Cambridge: MIT Press, 1989.
Harry  Setya Nugraha,  “Gagasan  Amandemen  Ulang  Undang -Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Lex Renaissance , Vol. 3, No.1, 2018 .
Jimly Asshiddiqie, Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945, Yogyakarta: FH UII Press, 2005.
_____________, Menuju Negara Hukum yang Demokratis, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2009.
_____________, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006.
Kelsen, Hans, General Theory of Law and State , New York: Russell and Russell, 1961, hlm 250.
Majelis  Permusyawaratan  Rakyat, Risalah  Perubahan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1999-2002) Tahun Sidang 2001 Buku Satu , Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2009.
Muchtar  Hadi  Saputra, Konstitusi  Rakyat:  Partisispasi  Masyarakat  dalam  Perubahan Undang-Undang Dasar , Depok: Rajawali Press, 2019.
Pan Mohamad Faiz, Amendemen Konstitusi , Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
Raisul  Muttaqien, Teori  Umum  Tentang  Hukum  Dan  Negara .  Cetakan  I,  Bandung: Nusamedia, 2011.
Rajut, https://www.liputan6.com/news/read/4118375/ide-liar-penambahan-masa- jabatanpresiden diakses pada tanggal 29 November 2019.
Reny R. Pasaribu, Menilai Tanggung Jawab Sosial Peraturan Daerah: Studi Kasus Provinsi DKI  Jakarta,  Kabupaten  Bulukumba  dan  Kabupaten  Sumba  Barat ,  Jakarta:  Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2009.
S.E.  Finer,  Vernon  Bogdanor,  dan  Bernard  Rudden, Comparing  Constitution ,  London: Clarendon Press, 1995.
Sri  soemantri, Prosedur  dan  Sistem  Perubahan  Konstitusi,  Sebelum  dan  Sesudah Peubahan UUD 1945 , Bandung: Alumni, 2006.
Susi  Dwi  Harijanti,  “Reformasi  Sistem  Perwakilan  Indonesia”, Jurnal  Konstitusi ,  Vol.  1 No.1 2009.
Taufiqurrohman  Syahuri, Hukum  Konstitusi:  Proses  and  Perubahan  UUD  di  Indonesia 1945-2002, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amendemen.
Wheare, K.C, Modern Constitutions , London: Oxford University Press, 1966.
Wheeler Jr, J. P, Salient Issues of Constitutional Revision , National Municipal League, New York: 1961.