## PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM
Mayka Nur Agni 1 , Masripah 2*
1 Universitas Pembangunan Nasional Veteran - maykanur@upnvj.ac.id
2 Universitas Pembangunan Nasional Veteran - masripah@upnvj.ac.id
Abstract  - The  purpose  of  this  research  is  to  find  out  whether  there  is  influence  from  taxpayer awareness,  tax  socialization,  and  tax  sanctions  on  the  mandatory  compliance  of  MSMEs  in  the culinary sector in Jakarta. Quantitative method as the primary data source as the type of data in this study with the sample being taxpayers of MSME culinary sector who are registered with the Office of Industry,  Trade,  Cooperatives,  Small  and  Medium  Enterprises  in  the  Jakarta  area.  The  use  of purposive sampling as a data collection technique with a sample of 100 respondents. Data testing was carried out using the Partial Least Square method with the help of SmartPLS 3.0 software. The results  of  this  study  indicate  that  taxpayer  awareness,  tax  socialization,  and  tax  sanctions  have  a positive and significant effect on MSME taxpayer compliance in the culinary sector in Jakarta.
Keywords : Taxpayer compliance, taxpayer awareness, tax socialization, tax sanctions.

## 1.  PENDAHULUAN
Indonesia ialah negara yang tergabung dalam kelompok G20 yang mana terdiri dari 19 negara  di  dunia  dengan  perekonomian  terbesar.  Salah  satu  potensi  negara  dari  G20  ini yaitu memiliki 60% populasi di dunia. Adapun sebanyak 273,5 juta orang pada 2022 yang tercatat  sebagai  penduduk  Indonesia  (databoks,  2020).  Hal  tersebut  yang  membuat Indonesia menjadi negara dengan populasi penduduk keempat yang paling banyak di G20.
Populasi penduduk Indonesia yang dinilai cukup besar tersebut sehingga berdampak pada  anggaran  pendapatan  negara,  dimana  sektor  pajak  memberikan  sebagian  besar pendapatan Indonesia. Pada tahun 2020, terdapat sejumlah wajib pajak yang terdaftar yaitu sebanyak 46,83 juta dan bertambah lagi menjadi 49,82 juta di 2021 yang mana partisipasi warga negara dalam membiayai pembangunan nasional ini tercermin dari jumlah pembayar pajak yang terdaftar (pajakku.com, 2022). Oleh karena itu, seharusnya populasi wajib pajak yang  cukup  banyak tersebut dapat  membantu  mendongkrak  penerimaan nasional  dalam sektor pajak karena memiliki potensi wajib pajak yang besar.
Dalam  perpajakan  di  Indonesia,  bahwa  wajib  pajak  memiliki  keharusan  untuk memperhitungkan  pajaknya  secara  mandiri  dengan  menggunakan  teknik  pemungutan pajak self  assessment  system .  Menurut  Baradja  et  al.  (2020)  bahwa  dengan  sistem tersebut,  maka  wajib  pajak  harus  menghitung,  membayar,  dan  melaporkan  pajak  yang terutang secara mandiri sesuai dengan ketetapan aturan perundang-undangan perpajakan. Maka  dari  itu,  wajib  pajak  bertanggung  jawab  untuk  menentukan  jumlah  pajak  terutang melalui dokumen Surat Pemberitahuan (SPT). Hal ini berarti wajib pajak harus menyadari kewajiban pajaknya tersebut dan memiliki pengetahuan dasar tentang sistem perpajakan supaya sesuai dengan aturan mengenai perpajakan di Indonesia.
Self  assessment  system ini  telah  diterapkan  di  Indonesia  untuk  mendukung  peran penting wajib pajak guna menentukan besaran pemasukkan negara dari sektor perpajakan yang  salah  satu  faktornya  dipengaruhi  dari  kepatuhan  wajib  pajak.  Salah  satunya  yaitu pelaku  UMKM  sebagai  wajib  pajak  memiliki  keharusan  untuk  melaksanakan  kewajiban pembayaran pajaknya dengan self assessment system. Dengan banyaknya jumlah pelaku UMKM  tersebut,  sehingga  peluang  wajib  pajak  agar  dapat  membantu  negara  dalam memajukan penerimaan nasional akan sangat besar.
Tabel 1 Jenis Usaha dan Kontribusinya Terhadap PDB Jenis Usaha Jumlah Pangsa Tenaga Kerja Kontribusi PDB UMKM 65.465.497 99,99 persen 119.562.843 61 persen - Usaha mikro 64.601.352 98,67 persen 109.842.384 37,7 persen - Usaha kecil 798.679 1,2 persen 5.930.317 9,6 persen - Usaha menengah 65.465 0,10 persen  3.790.142 13,7 persen Usaha Besar 5.637 0,01 persen  3.805.829 38,9 persen
Sumber: (Kementerian Koperasi dan UMKM, 2021)
UMKM  berkontribusi  signifikan  terhadap  PDB  negara,  yang  mana  hal  tersebut sangat penting bagi pemulihan pembangunan ekonomi Indonesia. Menurut informasi yang didapatkan  dari  Kementerian  Koperasi  dan  UKM  mencatat  bahwa  pada  2021  UMKM  di Indonesia  mencapai  sejumlah  65,46  juta  yang  mana  kontribusinya  terhadap  Produk Domestik  Bruto  (PDB)  ini  hanya  sebesar  61%.  Kementerian  Koperasi  dan  UKM  juga menjelaskan  bahwa  kontribusi  UMKM  pada  sektor  perpajakan  masih  harus  ditingkatkan, apalagi  kontribusi  sektor  UMKM  terhadap  total  penerimaan  pajak  masih  rendah (DDTCNews, 2021). Berdasarkan data yang didapatkan dari DJP Kementerian Keuangan bahwa pada 2019 kontribusi PPh final UMKM yaitu sejumlah Rp7,5 triliun, atau terbilang hanya sekitar 1,1% dari total penerimaan PPh secara menyeluruh pada tahun 2019 yaitu sebesar  Rp711,2  triliun.  Oleh  karena  itu,  seharusnya  banyaknya  jumlah  pelaku  UMKM dapat membantu dalam mendorong pendapatan negara karena memiliki potensi wajib pajak yang sangat besar tersebut (Ananda, 2022).
Kementerian  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  Menengah  (UKM)  mencatat  bahwa  pada 2021 UMKM di Indonesia mencapai sejumlah 65,46 juta, diketahui pula bahwa UMKM pada sektor  kuliner  tersebut  jumlahnya  dominan  sekitar  60%  dari  jumlah  UMKM  secara keseluruhan  yang  ada.  Sumber  lain  juga  mengungkapkan  bahwa  mayoritas  usaha  atau industri UMKM di Indonesia bergerak di sektor makanan. Selain itu, usaha kuliner adalah sektor usaha yang paling dominan dipilih oleh para pelaku UMKM. Berdasarkan data yang diperloeh  dari  Badan Pusat Statistik  (BPS)  DKI  Jakarta  tercatat bahwa  terdapat  289.370 pelaku UMKM di wilayah Jakarta (viva.co.id, 2021).

## Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2020)

## Gambar 1 Provinsi Dengan Jumlah Usaha Kuliner Terbanyak
Dengan  total  5.159  usaha,  DKI  Jakarta  merupakan  peringkat  pertama  provinsi  di Indonesia  dengan  jumlah  usaha  kuliner  terbanyak  se-Indonesia.  Dibandingkan  dengan Jawa Barat yang ada pada peringkat dua dengan total 1.414 usaha, capaian ini jauh lebih tinggi dibanding provinsi lain yang hingga mencapai hampir 4 kali lipat (goodstats.id, 2022). Hal  ini  menunjukkan bahwa  salah satu  sektor  industri  UMKM  di  Jakarta  yang  berpotensi untuk  berkembang  adalah  sektor  industri  kuliner.  Untuk  dapat  turut  berperan  dalam pertumbuhan  ekonomi  nasional,  UMKM  terutama  di  sektor  industri  kuliner  harus dikembangkan yang tujuannya untuk meningkatkan kontribusinya terhadap PDB. Selain itu, pada  tahun  2020  provinsi  DKI  Jakarta  dinobatkan  menjadi  daerah  yang  memiliki  UMKM jumlah penyedia  makanan  dan  minuman  atau  sektor  kuliner  terbanyak  di  antara provinsi lainnya se-Indonesia (katadata.co.id, 2022).
Salah satu hal yang menjadi penyebab pembayaran pajak UMKM masih terbilang rendah  tersebut  yaitu  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak.  Rasio  pajak  yang  relatif  kecil,  atau jumlah  pajak  yang  dikumpulkan  dalam  kaitannya  dengan  produk  domestik  bruto, menunjukkan  bahwa  salah  satu  penyebab  rendahnya  pendapatan  pajak  Indonesia  yaitu kepatuhan pajak negara yang rendah (Sudrajat & Ompusunggu, 2015). Tingkat kepatuhan wajib pajak yang tergolong rendah dalam hal melaksanakan pembayaran pajak dinilai miris apabila  tingkat  perkembangan  bisnis  di  Indonesia  yang  menjadi  perbandingan  (Yusro  & Kiswanto,  2014).  Dalam  penelitian  Atawodi  &  Ojeka  (2012)  juga  menegaskan  bahwa kepatuhan pajak dalam kategori usaha kecil dan menengah (UKM) masih terbilang buruk.
Dari  semua  variabel  yang  mempengaruhi  penerimaan  pajak,  kepatuhan  pajak adalah  yang  paling  krusial.  Tingkat  kesadaran  masyarakat  yang  tinggi  tersebut  nantinya akan  memotivasi  lebih  banyak  orang  untuk  melaksanakan  tanggung  jawabnya  sebagai warga  negara  berbangsa  dan  bernegara  agar  melakukan  pendaftaran  secara  mandiri sebagai  wajib  pajak,  mencatat  pendapatannya,  dan  membayarkan  kewajiban perpajakannya  dengan  baik.  Hal  tersebut  relevan  dengan  penelitian  Jotopurnomo  dan Mangoting  (2013)  serta  Dewi  dan  Merkusiwati  (2018)  yang  mengungkapkan  bahwa kesadaran  wajib  pajak  memiliki  pengaruh  signifikan  pada  kepatuhan  wajib  pajak.
Penerimaan pajak tentunya menjadi melonjak berbanding lurus dengan tingkat kepatuhan dari masyarakat dalam melaporkan pajaknya (James et al. , 2010).
Menurut  Putri  dan  Pratomo  (2014),  kegiatan  sosialisasi  perpajakan  diperlukan bersamaan  dengan  usaha  untuk  meningkatkan  penerimaan  pajak  melalui  reformasi perpajakan  untuk  menutup  kesenjangan  informasi  antara  pemerintah  (yang  memungut) pajak  dengan  masyarakat  (yang  dipungut).  Melalui  sosialisasi  perpajakan,  diharapkan tumbuh  kesadaran  tentang  peraturan  perpajakan  terbaru  sekaligus  sebagai  bentuk tanggung  jawab  masyarakat  untuk  membayar  pajak  tepat  waktu  dan  meningkatnya  rasa percaya masyarakat pada kemampuan pemerintah dalam mengatur aset yang telah mereka laporkan dan juga setorkan.
Sosialisasi  pajak  adalah  proses  menginformasikan  seseorang  atau  sekelompok orang tentang pajak dalam upaya untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang mereka dan kepatuhan mereka terhadap hukum (Sudrajat & Ompusunggu, 2015). Wajib pajak akan sadar  bahwa  dengan  melakukan  pembayaran  pajak  itu  adalah  suatu  hal  yang  penting apabila  diiringi  dengan  memiliki  pengetahuan  yang  baik  dan  akurat  melalui  sosialisasi. Semakin  sering  wajib  pajak  menjalani  sosialisasi,  sehingga  semakin  memahami  tentang pajak dan semakin tinggi kepatuhannya sebagai wajib pajak. Untuk itu, wajib pajak harus didorong untuk mengikuti sosialisasi perpajakan. Hal tersebut berkaitan dengan penelitian dari Sari dan Saryadi (2019) dan Maxuel dan Primastiwi (2021) yang menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan terdapat pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
Selain dari sosialisasi tersebut, wajib pajak harus mewaspadai adanya sanksi yang berfungsi sebagai pemeriksaan terhadap mereka. Sanksi pajak berfungsi untuk memastikan bahwa  kondisi  undang-undang  dan  aturan  perpajakan  tersebut  akan  dipatuhi,  sehingga sanksi tersebut berfungsi sebagai alat pencegahan untuk mencegah pembayar pajak agar tidak  melanggar  hukum  (Mardiasmo,  2016).  Hal  ini  didukung  dari  hasil  penelitian Palalangan,  Pakendek  dan  Tangdialla  (2019)  serta  Dewi  dan  Merkusiwati  (2018)  yang menyatakan  semakin  berat  dan  karena  semakin  banyak  wajib  pajak  yang  menyadari hukuman keras yang mungkin dijatuhkan oleh otoritas pajak karena melanggar hukum maka semakin besar tingkat kepatuhan mereka. Hal yang menjadi sebab dari rendahnya tingkat kepatuhan  pajak  yaitu  dikarenakan  sanksi  pajak  belum  diterapkan  secara  efektif  karena implementasi yang buruk. Akan tetapi, hal itu berlawanan dengan hasil penelitian Maxuel dan Primastiwi (2021) yang menegaskan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Hal  tersebut  disebabkan  karena  sebelum  dilakukannya pemeriksaan  oleh  petugas  pajak,  sehingga  wajib  pajak  akan  mempertimbangkan rendahnya resiko yang akan diterima jika telat menyetorkan, melaporkan dan membayarkan kekurangan pajak penghasilan, yang mana ini akan mengurangi kepatuhan wajib pajak.
Berdasarkan  latar  belakang  yang  dijelaskan, maka  penting  untuk  dilakukan penelitian terkait kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM sektor kuliner di Jakarta untuk menguji secara empiris adanya pengaruh antar variabel tersebut dan mendapatkan hasil yang lebih optimal dari penelitian sebelumnya dengan mengubah beberapa variabel seperti yang disarankan.

## 2.  METODOLOGI PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kuantitatif  dengan sumber  data  primer.  Teknik  pengambilan  data non-probability  sampling digunakan  pada penelitian  ini  dengan  jenis purposive  sampling ,  yakni  pengambilan  sampel  dengan mempertimbangkan  berbagai  hal  tertentu.  Digunakannya  metode  ini  tujuannya  untuk memperoleh sampel yang sesuai dengan penelitian, dikarenakan sampel yang dipilih yaitu wajib pajak pemilik UMKM sektor kuliner yang tersebar di wilayah Jakarta. Berikut ini adalah kriteria khusus dalam menentukan sampel pada penelitian ini, antara lain:
1)  Pemilik usaha UMKM minimal sudah berjalan 1 tahun.
2)  UMKM yang telah terdaftar pada Dinas PPKUKM Jakarta.
3)  UMKM  dengan  omzet  bruto  di  bawah  Rp4,8  Miliar  dalam  setahun  sesuai  dengan perubahan UU HPP tahun 2021.
Kuesioner  disebarkan  kepada  para  pelaku  UMKM  sektor  kuliner  di  Jakarta  yang penyebarannya  dibantu  oleh  pihak  dinas  PPKUKM  Jakarta.  Responden  yang  mengisi kuesioner pada penelitian ini yaitu sebanyak 100 responden. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan  program  SmartPLS  3.0,  seluruh  jawaban  kuesioner  diukur  dengan  skala Likert 5 point yaitu 1= tidak setuju sampai dengan 5= sangat setuju. Instrumen penelitian ditunjukan pada tabel dibawah ini:
Tabel 2 Konstruk dan Indikator Penelitian
Variabel Instrumen Kepatuhan Wajib Pajak Mengisi formulir dengan benar, lengkap dan jelas Tidak menerima surat teguran Melakukan perhitungan dengan benar Melakukan pembayaran tepat waktu Melakukan pelaporan tepat waktu Kesadaran Wajib Pajak Mengetahui undang-undang dan ketentuan pajak Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara Menghitung,  membayar,  melaporkan  pajak  dengan benar Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan suka rela Sosialisasi Perpajakan Penyelenggaraan sosialisasi Media sosialisasi Manfaat sosialisasi Sanksi Pajak Menciptakan kedisiplinan wajib pajak Sanksi bersifat tegas bagi wajib pajak yang melakukan pelanggaran Sanksi  diberikan  sesuai  dengan  besar  kecilnya pelanggaran
Penerapan sanksi harus sesuai dengan besar ketentuan dan peraturan yang berlaku
Sumber: Data diolah

## 3.  HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian  ini  menggunakan  3  variabel  independen  atau  variabel  bebas  dan  1 variabel dependen atau terikat. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu  kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan sanksi pajak. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian  ini  yaitu  kepatuhan  wajib  pajak.  Pengujian  dalam  penelitian  ini  menggunakan software SmartPLS versi 3.0.

## 1.  Analisis Statistik Deskriptif Tabel 3 Analisis Statistik Desktiptif
Variabel N Total Penyataan Median Mean Standar Deviasi Kepatuhan Wajib Pajak 100 6 4.00 4.13 3.36 Kesadaran Wajib Pajak 100 5 4.00 4.08 3.45 Sosialisasi Perpajakan 100 3 4.00 3.95 1.96 Sanksi Pajak 100 4 4.00 3.93 2.66

## Sumber: Data diolah, 2022
Berdasarkan hasil atas penjelasan tersebut maka diketahui bahwa nilai mean lebih besar  dari  nilai  standar deviasi pada  setiap  variabel  secara  keseluruhan,  maka  dari  data tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  nilai  mean  lebih  besar  dari  standar  deviasi.  Artinya bahwa  variabel  dari  kepatuhan  wajib  pajak  ini  datanya  terdistribusi  secara  merata  atau dapat  dikatakan  pula  data  tersebut  bersifat  homogen  ataupun  bisa  juga  diartikan  bahwa tidak adanya kesenjangan data yang bisa menghasilkan suatu bias.
2.  Pengujian Model Pengukuran atau Outer Model
a. Hasil Pengujian Convergent Validity

## Gambar 2 Model PLS 1
Batas outer loading yang digunakan pada penelitian ini yaitu 0,6. Dapat dilihat pada tabel 21 di atas yaitu menunjukkan nilai outer loading > 0,6, artinya bahwa data sudah valid secara  keseluruhan  serta  dapat  dilanjutkan  untuk  dilakukan  pengujian  lebih  lanjut. Walaupun data secara keseluruhan sudah dinyatakan valid dikarenakan hasil dari nilai outer loading  yang  menunjukkan  angka  >  0,6,  namun  masih  perlu  diperhatikan  pula  berbagai faktor  lainnya  seperti convergent  validity,  discriminant  validity ,  dan composite  reliability . Hasil  nilai Average  Variance  Extracted (AVE)  yang  didapatkan  dari  hasil  pada  software smartPLS, terdapat variabel yang masih belum mencapai angka 0,5. Oleh karena itu, setiap variabel harus disesuaikan kembali dengan nilai outer loading terendahnya.
Terdapat  satu  indikator  yang  harus  dieliminasi  agar  nilai  AVE  yang  diperoleh mencapai  0,5  yaitu  untuk  variabel  kesadaran  wajib  pajak  yang  harus  dieliminasi  adalah pada indikator KSWP5 dengan nilai 0,630 yaitu dikarenakan nilai dari outer loading pada indikator  tersebut  merupakan  yang  paling  kecil  dibandingkan  lainnya.  Setelah  dilakukan eliminasi indikator yang terkecil tersebut dapat diperoleh nilai outer loading lebih dari 0,5
pada seluruh variabel, sehingga dapat dijadikan sebagai syarat untuk pengujian berikutnya yaitu nilai Average Variance Extracted (AVE) yang telah terpenuhi. Oleh karena itu, semua dari indikator tersebut dapat digunakan untuk dilakukannya pengujian selanjutnya. Adapun di bawah ini adalah model yang telah terbentuk setelah dilakukan penyesuaian:
:
Gambar 3 Model PLS 2
b.  Hasil Pengujian Discriminant Validity
Tabel 4 Nilai Average Variance Extracted (AVE) Average Variance Extracted (AVE) Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 0.717 Kesadaran Wajib Pajak (X1) 0.519 Sosialisasi Perpajakan (X2) 0.716 Sanksi Pajak (X3) 0.750

## Sumber: Data diolah, 2022
Berdasarkan  data  pada  tabel  22  tersebut  terlihat  bahwa  AVE  pada  variabel kepatuhan wajib pajak yaitu senilai 0,717, lalu pada variabel kesadaran wajib pajak memiliki AVE senilai 0,519, sosialisasi perpajakan senilai 0,716, dan sanksi pajak senilai 0,750. Oleh karena  itu,  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  berdasarkan  hasil  tersebut  menunjukkan  uji validitas diskriminan dengan menggunakan nilai AVE telah terpenuhi serta dinyatakan valid karena  nilai  dari  setiap  variabel  lebih  besar  dari  0,5.  Selain  itu  juga  dapat  dilihat  pula dilakukan  pengujian  nilai  correlation  cross  loading  yang  diperoleh  melalui  nilai Fornell-
Lacker Criterium dimana variabel laten diharuskan melebihi nilai korelasi pada variabel laten lainnya (Wiyono, 2020). Di bawah ini merupakan hasil dari nilai Fornell-Lacker Criterium : Tabel 5 Nilai Fornell-Lacker Criterium
Kepatuhan Wajib Pajak Kesadaran Wajib Pajak Sanksi Pajak Sosialisasi Perpajakan Kepatuhan Wajib Pajak 0.847 Kesadaran Wajib Pajak 0.569 0.720 Sanksi Pajak 0.690 0.590 0.866 Sosialisasi Perpajakan 0.657 0.487 0.714 0.846

## Sumber: Data diolah, 2022
Berdasarkan hasil dari tabel 23 tersebut yang menunjukkan bahwa  setiap variabel laten telah memiliki nilai lebih dari nilai korelasi pada variabel laten lainnya. Adapun hasil dari nilai pada variabel kepatuhan wajib pajak yaitu sebesar 0,847, kesadaran wajib pajak sejumlah 0,720, sosialisasi perpajakan senilai 0,846, dan sanksi pajak yaitu 0,866. Maka dari  itu,  dari  hasil  tersebut  diketahui  bahwa  uji discriminant  validity telah  terpenuhi  dan dinyatakan valid dengan digunakannya nilai dari Fornell-Lacker Criterium . c.  Hasil Uji Reliabilitas
Menurut  pendapat  dari  Wiyono  (2020)  yang  menyatakan  bahwa  apabila  nilai  dari hasil  uji  cronbach’s  alpha  >  0,7,  maka  nilai  tersebut  dapat  dikatakan  baik.  Di  bawah  ini merupakan hasil dari nilai cronbach’s alpha : Tabel 6 Nilai Cronbach’s Alpha Cronbach’s Alpha Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 0.901 Kesadaran Wajib Pajak (X1) 0.771 Sosialisasi Perpajakan (X2) 0.802 Sanksi Pajak (X3) 0.889
Sumber: Data diolah, 2022
Berdasarkan tabel 24 tersebut, dapat terlihat bahwa terdapat nilai cronbach’s alpha >  0,7  pada  setiap  variabel  secara  keseluruhan.  Sehingga  dalam  hal  ini  dapat  ditarik kesimpulan, bahwa seluruh pernyataan pada penelitian ini telah memiliki reliabilitas yang baik atas tiap konstruknya. Selain itu, dilakukan pula uji composite reliability yang digunakan untuk memperkuat uji reliabilitas. Menurut pendapat Wiyono (2020) yang mengungkapkan bahwa apabila nilai composite reliability memiliki nilai lebih besar dari 0,7, hasil uji tersebut maka dapat dikatakan baik. Di bawah ini merupakan hasil dari uji composite reliability :

## JURNAL ILMIAH RAFLESIA AKUNTANSI VOLUME 9 NOMOR 1 TAHUN 2023
Tabel 7 Nilai Composite Reliability Composite Reliability Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 0.927 Kesadaran Wajib Pajak (X1) 0.842 Sosialisasi Perpajakan (X2) 0.883 Sanksi Pajak (X3) 0.923
Sumber: Data diolah, 2022
Dari  data  hasil  nilai composite  reliability di  atas,  terlihat  bahwa  terdapat  nilai composite reliability yang lebih besar dari 0,7 pada setiap masing-masing konstruk. Oleh karena itu, hal tersebut berarti bahwa hasil uji dari composite reliability telah terpenuhi dan setiap variabel konstruk memiliki nilai reliabilitas yang baik secara keseluruhan.
3.  Pengujian Model Struktural atau Inner Model a.  Hasil nilai uji R-square
Tabel 8 Nilai R-Square R-square R-square Adjusted Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 0.562 0.548
Sumber: Data diolah, 2022
Tabel di atas ini merupakan hasil nilai R-square setelah dilakukan pengujian melalui software SmartPLS, dimana hasil yang digunakan dalam penelitian ini yaitu nilai R-square Adjusted  yang  sebesar  0,548  atau  jika  dipersentasekan  menjadi  sebesar  54,8%.  Hal  ini berarti pengaruh variabel kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan sanksi pajak telah  berhasil  memberikan  penjelasan  terhadap  variabel  kepatuhan  wajib  pajak  yang sebesar 54,8%, sedangkan sisanya yaitu 45,2% dapat dijelaskan oleh variabel lain.

## b.  Hasil uji nilai Q-Square
Menurut  Hair  et  al.  (2017),  nilai Q-square sebesar  0,02  menunjukkan  prediktif relevan yang kurang kuat, nilai 0,15 menunjukkan prediktif relevan sedang, dan nilai 0,35 menunjukkan prediktif relevan yang kuat. Adapun di bawah ini merupakan hasil perhitungan nilai dari Q-square pada penelitian ini:
𝑄 2 =  1 − (1 −   𝑅 2 )(1 − 𝑅 2 ) … (1 −  𝑅 2 ) 1 2
Ῥ
𝑄 2 =   1 − (1 − 0.562) 1 − (0.562) 𝑄 2 =   0.562
Dari hasil di atas, diperoleh nilai dari Q-square sebesar 0,562 atau 56%. Dapat ditarik kesimpulan bahwa model memiliki prediktif relevan yang kuat.

## 4.  Uji Hipotesis
Tabel 9 Hasil Uji PLS Algorithm & Bootstrapping Original Sample (O) Sample Mean (M) Standar Deviation (STDEV) T Statistics (|O/STDEV|) P Values X1  Y 0.217 0.220 0.087 2.508 0.012 X2  Y 0.306 0.315 0.113 2.716 0.007 X3  Y 0.343 0.337 0.121 2.845 0.005
Sumber: Data diolah, 2022
Berdasarkan  tabel  di  atas,  ditunjukkan  hasil  bahwa  kesadaran  wajib  pajak  (X1) berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib pajak  (Y),  terlihat  pada nilai original sample yang sejumlah 0,217, T hitung > T tabel yakni 2,508 > 1,985, serta nilai P-value sebesar  0,012 <  0,05,  sehingga dapat ditarik  kesimpulan bahwa  H1  diterima. Lalu,  pada variabel sosialisasi perpajakan memiliki nilai original sample sebesar 0,306, T hitung >  T tabel yakni 2,716 > 1,985 dan nilai P-value sejumlah 0,007 < 0,05, maka dari itu dapat dikatakan bahwa  variabel  sosialisasi  perpajakan  (X2)  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  (Y)  sehingga  kesimpulannya  yakni  H2  dapat  diterima.  Kemudian pada uji berikutnya yakni untuk variabel sanksi pajak (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  (Y)  dikarenakan  memiliki  nilai  original  sample  sebesar 0,343,  T hitung >  T tabel yakni  2,845  >  1,985,  serta  nilai  P-value  0,005  <  0,05,  sehingga kesimpulannya  adalah  H3  diterima.  Berdasarkan  penjabaran  tersebut,  dapat  ditarik kesimpulan bahwa hubungan dari setiap hipotesis secara keseluruhan yang diajukan yaitu, antara lain:
Hipotesis Pernyataan Hasil H1 Kesadaran  Wajib  Pajak  berpengaruh  signifikan  positif terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM  Sektor  Kuliner  di Jakarta Diterima H2 Sosialisasi  Perpajakan  berpengaruh  signifikan  positif terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM  Sektor  Kuliner  di Jakarta Diterima H3 Sanksi  Pajak  berpengaruh  signifikan  positif  terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Sektor Kuliner di Jakarta Diterima
Sumber: Data diolah, 2022

## 4.  KESIMPULAN
Berdasarkan hasil pengujian dalam penelitian ini bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak,  Sosialisasi  perpajakan,  dan  Sanksi  Pajak  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM sektor kuliner di Jakarta. Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu proses pengumpulan data dilakukan hanya mendistribusikan kuesioner secara online
yang  disebarkan  oleh  pihak  Dinas PPKUKM  Jakarta dengan  menggunakan google-form , sehingga  peneliti  hanya  melihat  hasilnya  saja  tanpa  terjun  dan  mengawasi  langsung  ke responden penelitian.
Saran  untuk  peneliti  selanjutnya  diharapkan  dapat  mempertimbangkan  faktor lainnya yang dapat berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak, seperti e-filing, tax amnesty, tax incentives dan lainnya. Serta alangkah lebih baik jika penyebaran kuesioner dilakukan secara  langsung  supaya  dapat  mengontrol  pengisian  kuesionernya  oleh  respondennya langsung.

## DAFTAR PUSTAKA
Ananda,  C.F.  (2022) Asa  Pajak  UMKM –  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis  Universitas Brawijaya , feb.ub.ac.id .  Available  at:  https://feb.ub.ac.id/asa-pajak-umkm.html (Accessed: 23 September 2022). Diaksestanggal 23September2022.
Atawodi, O.W., & Ojeka, S.A. (2012) ‘Factors That Affect Tax Compliance among Small and Medium  Ente rprises  (SMEs)  in  North  Central  Nigeria’, International  Journal  of Business and Management , 7(12). doi:10.5539/ijbm.v7n12p87.
Badan Pusat Statistik (2020) Badan Pusat Statistik . Available at:
https://www.bps.go.id/subject/35/usaha-mikro-kecil.html#subjekViewTab5 (Accessed: 9 November 2022).
Baradja, L., Yuanita, Y., & Budi, A.G.W. (2020) ‘Penerapan Self Assesment System Pph Pasal  21  Untuk  Umkm  Se  Jakarta’, Jurnal  Berdaya  Mandiri ,  2(2),  pp.  408 –418. doi:10.31316/jbm.v2i2.749.
databoks (2020) Jumlah Penduduk Indonesia ke-4 Terbanyak di Negara G20 . Available at: https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/20/jumlah-penduduk-indonesia- ke-4-terbanyak-di-negara-g20 (Accessed: 3 September 2022).
DDTCNews  (2021) Kontribusi  Pajak  UMKM  Masih  Perlu  Diperbesar .  Available  at: https://news.ddtc.co.id/kontribusi-pajak-umkm-masih-perlu-diperbesar-29169 (Accessed: 3 September 2022).
Dewi,  S.K.,  & Merkusiwati,  N.K.L.A.  (2018)  ‘Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak,  Sanksi Perpajakan, E-Filing, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuh an Pelaporan Wajib Pajak’, E-Jurnal Akuntansi , 22, p. 1626. doi:10.24843/eja.2018.v22.i02.p30.
goodstats.id  (2022) Usaha  Kuliner  di  Indonesia  dalam  Bingkai  Statistik  -  GoodStats . Available at: https://goodstats.id/article/lebih-dari-10000-usaha-kuliner-ada-di- indonesia-bagaimana-statistiknya-OTIU5 (Accessed: 9 November 2022).
Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2017) ‘A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS- SEM). Thousand Oaks’, Sage , p. 165.
James et al. (2010) ‘Munich Personal RePEc Archive Tax compliance, self-assessment and tax administration’, (26906).
Jotopurnomo,  C.,  & Mangoting,  Y.  (2013)  ‘Pengaruh  kesadaran  wajib  pajak,  kualitas pelayanan  fiskus  ,  sanksi  perpajakan,  lingkungan  wajib  pajak  berada  terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Surabaya’, Tax & Accounting Review , 1, p. 51.
katadata.co.id (2022) Jumlah Usaha Penyedia Makanan & Minuman di DKI Jakarta an-di- dki-jakarta-terbanyak-se-indonesia  (Accessed:  9  November  2022). Terbanyak  se-
Indonesia . Available at:
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/20/jumlah-usaha-penyedia- makanan-minum
Kementerian  Koperasi  dan  UMKM  (2021) Foto :  Menyoal  Perluasan  Basis  Pajak: Penurunan  Treshold  PPN  vs  PPh  Final  UMKM  Halaman  2 .  Available  at: https://money.kompas.com/image/2021/09/08/112618726/menyoal-perluasan-basis- pajak-penurunan-treshold-ppn-vs-pph-final-umkm?page=2  (Accessed:  21  October 2022).
Mardiasmo  (2016) Perpajakan :  Edisi  Terbaru  2016 .  Yogyakarta:  Andi.  Available  at: https://openlibrary.telkomuniversity.ac.id/home/catalog/id/116736/slug/perpajakan- edisi-terbaru-2016.html (Accessed: 3 September 2022).
Maxuel,  A.,  & Primastiwi,  A.  (2021)  ‘Pengaruh  Sosialisasi  Perpajakan  Dan  Sanksi Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Umkm  E- Commerce’, Jurnal  Riset Manajemen dan Bisnis , 16(1), p. 21. doi:10.21460/jrmb.2021.161.369.
pajakku.com (2022) Terus Meningkat, Ini Dia Jumlah Wajib Pajak di Akhir 2021 . Available at: https://www.pajakku.com/read/62c3e7d2a9ea8709cb18aaea/Terus-Meningkat- Ini-Dia-Jumlah-Wajib-Pajak-di-Akhir-2021 (Accessed: 10 November 2022).
Palalangan, C.A., Pakendek, R., & Tangdialla, L.P. (2019) ‘Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang  Penerapan  Pp  No  23  Tahun  2018,  Pemahaman  Perpajakan  Dan  Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Makassar’, Paulus Journal of Accounting , 1(1). doi:10.34207/pja.v1i1.27.
Putri,  D.P.,  & Pratomo,  D.  (2014)  ‘Pengaruh  Sosialisasi  Perpajakan  dan  Help  Desk Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  (Studi  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama Cianjur)’, 1(2), pp. 35–43.
Sari, I.K., & Saryadi (2019) ‘Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening’, Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis , 8(3), pp. 126 –135.
Sudrajat,  A.,  & Ompusunggu,  A.P.  (2015)  ‘Pemanfaatan  teknologi  Informasi,  Sosialisasi Pajak,  Pengetahuan  Perpajakan,  dan  Kepatuhan  P ajak’, Jurnal  Riset  Akuntansi  & Perpajakan (JRAP) , 2(02), pp. 193 –202. doi:10.35838/jrap.v2i02.110.
viva.co.id  (2021) Banyak  Wirausaha  Baru,  Jumlah  UMKM  di  Jakarta  Naik  Jadi  289.370 . Available  at:  https://www.viva.co.id/berita/bisnis/1434821-banyak-wirausaha-baru- jumlah-umkm-di-jakarta-naik-jadi-289-370 (Accessed: 9 November 2022).
Yusro, H.W., & Kiswanto (2014) ‘Pengaruh Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak Dan Kesadaran  Membayar Pajak  Terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak  UMKM  Di  Kabupen Jepara’, Accounting Analysis Journal , 3(4), pp. 429 –436.