ANALISIS KINERJA KEUANGAN KOTA MAGELANG PERIODE 2016 – 2021

## PENILAIAN KINERJA BERDASARKAN RASIO KEUANGAN
Annisa Nur Afifah 1) , Ilyas Febriyan 2) , Risma Wira Bharata 3)
1,2,3) Akuntansi dan Universitas Tidar
1,2,3) annisanurafifah025@gmail.com , ilyasfebryan26@gmail.com , rismawirab@gmail.com

## ABSTRACT
This study aims to examine the financial performance of the local government of Magelnag City for the 2016- 2021  fiscal  year  period.  This  calculation  is  carried  out  using  financial  ratios  which  include  the  regional independence  ratio,  effectiveness  ratio,  efficiency  ratio  and  revenue  growth  analysis.  This  research  uses  a quantitative descriptive method with ratio analysis. The secondary data used in this analysis is the Magelang City APBD Realization Report for the period 2016-2021. Based on the results of the study, the level of independence of Magelang  City  for the 2016-2021  budget period is  in the good category, the  effectiveness ratio shows  very effective, the efficiency ratio shows less efficient performance, while for revenue growth analysis for the 2016- 2021 budget period shows fiscal year instability. The local government of Magelang cit y is expected to be able to  accelerate  revenue  growth  by  implementing  regional  financial  management  properly,  increasing  regional economic potential and resource quality.

## ABSTRAK
Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Magelnag periode tahun anggaran 2016 – 2021. Perhitungan ini dilakukan dengan menggunaka rasio-rasio keuangan yang meliputi rasio kemandirian  daerah,  rasio  efektivitas,  rasio  efisiensi  dan  analisis  pertumbuhan  pendapatan.  Penelitian  ini menggunakan  metode  deslriptf  kuantitatif  dengan  analisis  rasio.  Data  sekunder  yang  digunakan  dalam  analisis ini adalah Laporan Realisasi APBD Kota Magelang periode 2016 – 2021. Berdasarkan hasil penelitian , tingkat kemandirian Kota Magelang periode anggaran 2016 – 2021 dalam kategori baik, rasio efektivitas menunjukkan sangat efektif, rasio efisiensi  menunjukkan kinerja  yang kurang efisien, sedangkan untuk analisis pertumbuhan pendapatan  periode  anggaran  2016  –  2021  menunjukkan  ketidakstabilan  tahun  fiskal.  Pemerintah  daerah  Kota Magelang  diharapkan  mampu  mempercepat  pertumbuhan  pendapatan  dengan  melaksanaan  pengelolaan keuangan daerah dengan baik, meningkatkan potensi ekonomi daerah dan kualitas sumber daya.
Kata kunci : Kemandirian; Efektifitas; Efisiensi; Pertumbuhan Pendapatan

## 1. PENDAHULUAN
Pemerintah  daerah  merupakan  suatu  entitas yang  memiliki  tanggungjawab  dalam  pengelolaan keuangan  dan  pelayanan  publik  diwilayah  daerah tersebut.  Pengelolaan  keuangan  daerah  adalah tahapan  pengelolaan  keuangan  yang  menjadi kewenangan  dan  tanggung  jawab  pemerintah provinsi  sedemikian  rupa  sehingga  pengelolaan keunagn  memenuhi  asas  ekonomi,  efisiensi,  dan efektifitas  (Purboyo  &  dkk,  2021)  dalam  (Lubis,  et al.,  2023).  Pengelolaan  keuangan  daerah  adalah keseluruhan  penyelenggaraan  perekonomian  daerah yang meliputi penyelenggaraan, pengelolaan, pelaporan,  dan  pemantauan.  Obyek  pengelolaan keuangan  daerah  adalah  dana  daerah.  Keuangan daerah  harus  dikelola  secara  terkendali,  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  harus memiliki  sifat  efektif,  efisien,  ekonomis,  transparan dan  bertanggung  jawab  sesuai  dengan  prinsip keadilan, kepatuhan dan bermanfaat bagi masyarakat (Qur'ani & Panggiarti, 2021).
Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  12  Tahun 2019  tentang  pemerintahan  daerah  mengatur  bahwa pendekatan berbasis kinerja digunakan dalam proses perencanaan  dan  penganggaran  pemerintah  daerah (Mataris  &  ,  2022).  Setiap  pemerintah  daerah bertanggungjawab  untuk  menentukan  implikasi pelaksanaan  pengelolaan  keunagan  daerah  dalam pengelolaan  keuangan  daerah  tersebut.  Laporan keunagan  pemerintah  daerah  merupakan  salah  satu bentuk  tanggung  jawab  pemerintah  daerah  dalam pemenuhan  APBD.  Tujuan  pelaporan  keunagan daerah  adalah  memberikan  informasi  tentang pengelolaan keuangan daerah (Mariasari & Sunaningsih,  2021).  Dalam  pengelolaan  keuangan daerah  diperlukan  pengukuran  kinerja.  Pengukuran kinerja  mengacu  pada  sistem  moneter  atau  non moneter dari  hasil  yang diperoleh sebagai  hasil dari suatu  pekerjaan  atau  aktivitas,  proses  entitas. Sedangkan  kinerja  keuangan  suatu  pemerintah daerah  adalah  tingkat  kegiatan  yang  dicapai  dalam bidang  keuangan  daerah  yang  meliputi  pendapatan
dan  belanja  daerah  dalam  suatu  periode  anggaran dengan  menggunakan  sistem  keuangan  yang  dipilih berupa  indikator  keunagan  yang  dihasilkan  oleh sistem  pelaporan  akuntabilitas  dalam  bentuk perhitungan APBD (Susanto, 2019).
Tujuan  penilaian  kinerja  pemerintah  daerah adalah  untuk menentukan  tingkat pencapaian tujuan daerah,  memberikan  kesempatan  belajar  kepada karyawan,  meningkatkan  kinerja  pada  periode berikutnya,  memotivasi  karyawan,  secara  sistematis mempertimbangkan kompensasi dan hukuman, yang terakhir  menciptakan  akuntabilitas  publik  (Anshori, 2019).  Dalam  hal  ini  penilaian  pengelolaan  kinerja pemerintah daerah kota magelang  dilakukan dengan menggunakan  analisis  rasio  keuangan  terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu hasil dari  analisis  tersebut  dijadikan  sebagai  tolak  ukur untuk  menilai  kemandirian  ekonomi  daerah  Kota Magelang, efektivitas PAD Kota Magelang, Efisiensi  PAD  Kota  Magelang  dan  pertumbuhan PAD Kota Magelang.
Berdasarkan  penjelasan  diatas,  apakah  Kota Magelang  mengeola  pemerintahan  secara  mandiri, efektif,  efisien  dan  pertumbuhan  pendapatan  bagus berdasarkan  analisis  rasio  keuangan  pada  periode 2016-2021, maka peneliti mengambil topik pembahasan  mengenai  analisis  kinerja  pemerintah daerah dengan menggunakan rasio keuangan dengan judul  artikel  “  ANALISIS  KINERJA  KEUANGAN
KOTA MAGELANG PERIODE 2016-2021 PENILAIAN  KINERJA  BERDASARKAN  RASIO KEUANGAN’.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Kinerja  adalah  gambaran  seberapa  baik  dan jauh  pelaksanaan  suatu  progam  maupun  kebijakan telah  tercapai  dalam  mencapai  tujuan,  sasaran,  visi &  misi  daerah  tersebut.  Pengukuran  kinerja  aalah proses mengukur kecukupan kinerja terhadap tujuan yang  telah  ditetapkan.  Sebuah  organisasi  biasanya dipandu  oleh  perencanaan  strategis,  yang  diawali dengan  visi  dan  misi,  filosofi  dan  kebijakan.  Selain itu,  ketika  merumuskan  tujuan  dan  sasaran, menyiapkan  progam  dan  anggaran,  menentukan tugas  dan  kegiatan  referensi  harus  dibuat  untuk rencana  strategis  yang  disiapkan  (Mokodompit,  et al.,  2014).  Untuk  melakukan  pengukuran  kinerja dapat  menggunakan analisis  laporan keuangan.  Ada beberapa  teknik  yang  dapat  dilakukan  untuk menganalisis  laporan  keuangan,  salah  satunya analisis rasio keuangan (Marliani, 2022).
Berdasarkan PP NO 24 Tahun 2005 menjelaskan  bahwa  laporan  keuangan  adalah laporan  terstruktur  dari  posisi  keuangan  dan transaksi  yang  dilakukan  oleh  entitas  pelapor. Laporan  keuangan  daerah  merupakan  bagian  dari proses  pelaporan  keuangan  pemerintah  daerah  yang menyajikan penyajian terstruktur dari posisi keuangan transaksi yang dilakukan oleh entitas suatu pemerintah  daerah.  PP  NO  71  tahun  2010,
menyebutkan  bahwa  laporan  keuangan  terdiri  dari (Pramono, 2014) :
a) Laporan realisasi anggaran (LRA)
b) Neraca
c) Laporan arus kas (LAK)
d) Laporan operasional (LO)
e) Laporan  perubahan  saldo  anggaran  lebih (SAL)
f) Laporan perubahan ekuitas (LPE)
g) Catatan atas laporan keuangan (CALK)
Analisis  rasio  keuangan  yang  digunakan meliputi  rasio  kemandirian  daerah,  rasio  efektivitas pad,  rasio  efisiensi  pad,  dan  analisis  pertumbuhan pendapatan daerah.
1) Rasio kemandirian daerah
Rasio  ini  dapat  dihitung  dengan  membandingkan jumlah  total  pendapatan  PAD  dengan  total pendapatan  transfer  pemerintah  pusat  dan  provinsi serta  pinjaman  daerah.  Jika  koefisien  kemandirian daerah  semakin  tinggi,  hak  ini  berarti  menunjukkan bahwa  kemandirian  daerah  memiliki  tingkatan kemandirian  keuangan  daerah  yang  baik  dan  tidak tergantung  pada transfer  dari  pusat  (Kawatu,  2019). Kriteria  dalam  menentukan  kemandirian  daerah dengan kriteria sebagai berikut :
Tabel 1.Kriteria kemandirian daerah Persentase Kriteria Keterangan 0 - 10 SK Sangat kurang 10 - 20 K Kurang 20 - 30 S Sedang 30 - 40 C Cukup 40 - 50 B Bagus Diatas 50 SB Sangat bagus Dengan rumus perhitungan :
2) Analisis rasio efektivitas PAD
Rasio  ini  dihitung  dengan  membandingkan  realisasi penerimaan  PAD  dengan  target  penerimaan  PAD tahun  anggaran  yang  bersangkutan, rasio efektivitas PAD  menunjukkan  kemampuan  pemerintah  daerah dalam  menghimpun  penerimaan  PAD  sesuai  target (Kawatu,  2019).  Kriteria  dalam  menentukan  rasio efektivitas PAD dengan kriteria sebagai berikut :
Tabel 2.Kriteria efektivitas PAD Persentase Kriteria Keterangan Diatas 100% SE Sangat efektif 100% E efektif 90% - 99% CE Cukup efektif 75% - 89% KE Kurang efektif Dibawah 75% TE Tidak efektif Dengan rumus perhitungan :
3) Analisis rasio efisiensi PAD
Rasio  ini  dapat  dihitung  dengan  membandingkan realisasi  penerimaan  PAD  dengan  biaya  yang dikeluarkan  untuk  perolehan  PAD  oleh  pemerintah daerah. Perhitungan rasio ini membutuhkan informasi tambahan  yang tersedia dalam  LRA  yaitu informasi biaya pengumpulan PAD. Semakin efisien pemerintah  dalam  memenuhi  kewajibannya  yaitu mengumpulkan  PAD,  maka  semakin  rendah  nilai rasio  ini  (Kawatu, 2019). Kriteria dalam  menetukan rasio efisiensi PAD dengan kriteria sebagai berikut :

## Tabel 3.Kriteria efisiensi PAD
Persentase Kriteria Keterangan Diatas 60% SE Sangat efisien 60% - 80% E Efisien 80% - 90% C Cukup efisien 90% - 100% K Kurang efisien Dibawah 100% TE Tidak efisien Dengan rumus perhitungan : 4) Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah
Analisis  ini  berguna  untuk  mengetahui  apakah pemerintah daerah berada pada tahun anggaran yang bersangkutan atau dalam masa pelaksanaan anggaran APBD, mengalami pertumbuhan pendapatan positif atau negatif.  Dengan  mengetahui pertumbuhan  pendapatan  daerah,  maka  seseorang dapat  menilai  peluang  daerah  yang  membutuhkan perhatian.  Semakin  tinggi  tingkat  pertumbuhan pendapatan daerah,  semakin  besar pula kemampuan daerah  untuk  mempertahankan  dan  meningkatkan capaian  yang  dicapai  pada  setiap  periode  tahun anggaran  (Susanto,  2019).  Analisis  ini  dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

## 3. METODOLOGI
Data  kuantitatif  digunakan  sebagai  bahan penelitian.  Metode  kuantitatif  adalah  metode penelitian  yang  menggunakan  banyak  angka  untuk menginterpretasikan  data  yang  digunakan  dalam proses  pengumpulan.  Informasi  tersebut  diperoleh dari  informasi  yang  dipublikasikan  di  website BPKAD  Kota  Magelang  periode  anggaran  2016  – 2021.
Teknik analisis data yang digunakan mengikuti rumus-rumus  rasio  yang  telah  dijelaskan  diatas, yaitu (Lubis, et al., 2023) ;
1) Perhitungan  nilai  kemandirian  daerah berdasarkan laporan kinerja APBD. 2) Perhitungan rasio efektivitas PAD berdasarkan laporan kinerja APBD. 3) Perhitungan rasio efisiensi PAD berdasarkan tingkat pencapaian APBD. 4) Perhitungan tigkat pertumbuhan pendapatan berdasarkan wilayah.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari  hasil  dan  pembahasan  penelitian  yang telah dilakukan, maka dijelaskan tentang bagaimana pengelolaan kinerja keuangan daerah Kota Magelang  berdasarkan  rasio  keuangan  sebagai penilaian  kinerja  daerah  tersebut.  Data  yang digunakan  untuk  mengukur  indikator  pengelolaan kinerja  keuangan  Kota  Magelang  yaitu  berupa Laporan Realisasi Anggaran periode 2016 – 2021.
1) Rasio kemandirian
Tabel  berikut  menunjukkan  hasil  perhitungan  rasio kemandirian Kota Magelang periode 2016 – 2021 :

## Tabel 4.Analisis Rasio Kemandirian Daerah
Berdasarkan  data  analisis  rasio  kemandirian  selama periode  6  tahun,  rasio  kemandirian  Kota  Magelang berada  pada  tingkat  kategori  rata-rata  42,61%, sehingga dapat dikatakan berada pada kategori baik. Jadi  partisipasi  masyarakat  dalam  membayar  pajak dan  retribusi  daerah  baik,  karena  hal  tersebut merupakan  sumber  utama  pendapatan  asli  daerah. Dalam  kondisi  seperti  ini  menunjukkan  bahwa pemerintah  daerah  Kota  Magelang  telah  mencukupi dengan baik kebutuhan daerahnya sendiri.

## 2) Rasio Efektifitas PAD
Tabel  berikut  menunjukkan  hasil  perhitungan  rasio efektivitas Kota magelang periode 2016 – 2021 :

## Tabel 5.Rasio Efektivitas PAD
Berdasarkan  data  diatas  dapat  dilihat  bahwa perkembangan  rasio  efektivitas  Kota  Magelnag
Tahun Realisasi PAD (Rp) Bantuan Pusat atau Provinsi (Rp) Rasio Kemandirian (%) Keterangan 2016 220,315,848,702 567,658,016,710 38.81 Cukup 2017 233,557,714,356 555,812,848,063 42.02 Baik 2018 249,873,268,826 639,229,054,911 39.08 Cukup 2019 273,430,616,133 666,106,193,878 41.05 Baik 2020 290,756,816,510 630,995,258,727 46.08 Baik 2021 319,391,277,825 657,149,113,281 48.60 Baik Sumber : Data diolah (2023) Tahun Realisasi PAD (Rp) Anggaran PAD (Rp) Rasio Efektivitas (%) Keterangan 2016  220,315,848,702  197,465,478,000 111.57 Sangat efektif 2017  233,557,714,356  218,085,185,000 107.09 Sangat efektif 2018  249,873,268,826  225,916,332,000 110.60 Sangat efektif 2019  273,430,616,133  242,404,296,000 112.79 Sangat efektif 2020  290,756,816,510  240,421,207,000 120.93 Sangat efektif 2021  319,391,277,825  251,821,496,000 126.83 Sangat efektif
Sumber : Data diolah (2023)
sangat  efektif  dengan  rata-rata  hasil  sebesar 114,96%  pada  tahun  anggaran  2016  –  2021.  Pada tahun 2016, tingakat efektivitas  mencapai 111,57%, dimana  pencapaian  PAD  lebih  tinggi  dari  anggaran yang ditetapkan. Pada tahun 2017, tingkat efektivitas turun  menjadi  107,09%,  namun  kinerja  PAD  masih bisa  melebihi  anggaran  yang  telah  ditetapkan.  Pada tahun  2018,  tingkat  efektivitas  meningkat  menjadi 110,60%, dimana pencapaian PAD  lebih tinggi dari anggaran  yang  telah  ditetapkan.  Pada  tahun  2019- 2021,  tingkat  efektivitas  terus  menerus  meningkat seiring dengan kinerja PAD yang melebihi anggaran yang telah ditetapkan.
3) Rasio efisiensi PAD
Tabel  berikut  menunjukkan  hasil  perhitungan  rasio efisiensi Kota Magelang periode 2016 – 2021 :

## Tabel 6.Analisis efisiensi PAD
Berdasarkan  analisis  rasio  efisiensi  PAD  diatas selama  kurun  waktu  6  tahun,  efisiensi  PAD  Kota Magelang  berada  tingkat  97,48%.  Dalam  hal  ini berarti  efisiensi  pemerintah  daerah  Kota  Magelang dalam  melakukan  pemungutan  Pendapatan  Asli Daerag (PAD) kurang efisien.
4) Analisis pertumbuhan pendapatan
Tabel  berikut  menunnjukkan  hasil  perhitungan anaslisi  pertumbuhan  pendapatan  periode  2016  – 2021 :
Tabel 7.Analisis pertumbuhan pendapatan
Berdasarkan  hasil  perhitungan  data  diatas  dapat disimpulkan  bahwa  pertumbuhan  pendapatan  dari tahun  anggaran  sebelumnya  ke  tahun  anggaran berikutnya  mengalami  kenaikkan  (positif)  dan penurunan  (negatif).  Pada  tahun  2017  pertumbuhan pendapatan mengalami kenaikan atau bisa dikategorikan  positif  dan  meningkat  sebesar  0,76%. Tahun  2018,  pertumbuhan  pendapatan  mengalami penurunan  yang  signifikan  atau  dikatakan  bahwa pertumbuhan pendapatan dalam kategori negatif, hal ini  menunjujjan  terjadinya  penurunan  kinerja pendapatan  yang  disebabkan  oleh  beberapa  faktor. Pada tahun 2019, pertumbuhan meningkat atau dapat
dikategorikan positif. Pada tahun 2020, pertumbuhan pendapatan kembali mengalami penurunan pendapatan  hingga  menyebabkan  pertumbuhan pendapatan  negatif,  hal  ini  disebabkan  karena adanya  virus Covid-19 yang  melanda  pada  tahun 2020, yang  menyebabkan perekonomian dari  semua sektor  sempat  berhenti  sejenak.  Pada  tahun  2021, pertumbuhan pendapatan  meningkat kembali karena ditahun  tersebut  merupakan  masa new  normal dan semua sektor sudah mulai beroperasi kembali.

## 5. PENUTUP

## 5.1.   Kesimpulan
Menurut Fidelius (2013) dalam (Susanto, 2019) dari  perhitungan  hasil  rasio  keuangan  dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Magelang  periode  tahun  anggaran  antara  2016  – 2021, maka didapatkan hasil, antara lain :
1) Rasio kemandirian Kota Magelang periode tahun anggaran 2016 – 2021 dikategorikan baik,  karena  presentase  rata-rata  diatas 40%.  Maka  dapat  disimpulkan  bahwa daerah  Kota  Magelang  cukup  mandiri dalam memenuhi kebutuhan dan menghasilkan  sumber  daya.  Hal  ini menunjukkan bahwa daerah Kota Magelang  tidak  terlalu  bergantung  pada daerah  lain  dan  transfer  pusat  untuk memenuhi  kebutuhan  dan  sumber  daya daerah tersenut, sehingga dapat meningkatkan  kemampuan  daerah  dalam mengambil  keputusan  dan  mengelola sumber daya secara mandiri.
2) Rasio  efektifitas  PAD  Kota  Magelang periode anggaran 2016 – 2021 dikategorikan sangat efektif karena persentase  rata-rata  diatas  100%.  Berarti dalam  hal  ini  kinerja  daerah  Kota Magelang  lebih  efektif  daripada  yang seharusnya.  Rasio  efektivitas  diatas  100% menunjukkan  bahwa  daerah  tersebut  telah mencapai  atau  bahkan  melampaui  tarhet kinerja  yang  telah  ditetapkan.  Dalam konteks pengukuran kinerja, rasio efektivitas  yang  tinggi  adalah  hal  yang baik  dan  menjadi  indikasi  bahwa  daerah tersebut  berhasil  mencapai  tujuannya dengan lebih baik dari yang diharapkan.
3) Rasio efisiensi PAD Kota Magelag periode anggaran  2016  –  2021  dikategorikan kurang  efisien,  karena  persentase  rata-rata 97,48%.  Persentase  tingkat  pencapaian tersebut  menunjukkan  bahwa  pemerintah daerah  Kota  Magelang  lebih  banyak mengeluarkan  dana  untuk  mengumpulkan PAD dalam menghasilkan keluaran
(outcomes)  dan  enunjukkan  bahwa  dalam Tahun Realisasi Belanja (Rp) Anggaran Pendapatan Daerah (Rp) Rasio Efisiensi (%) Keterangan 2016 871,859,130,603 840,042,626,525 103.78 Tdk efisiensi 2017 879,408,181,447 909,525,862,920 96.68 Kurang efisiensi 2018 937,339,746,423 908,085,351,541 103.22 Tdk efisiensi 2019 994,945,773,787 967,633,518,225 102.82 Tdk efisiensi 2020 798,353,191,714 946,188,761,537 84.37 Cukup efisiensi 2021 935,047,734,177 994,366,987,776 94.03 Kurang efisiensi Sumber : Data diolah (2023) Tahun Pendapatan tahun t (Rp) Pendapatan tahun (t-1) (Rp) Analisis Pertumbuhan (%) 2016 840.042.626.525 781.335.799.509 7,51 2017 909.525.862.920 840.042.626.525 8,27 2018 908.085.351.541 909.525.862.920 -0,158 2019 967.633.518.225 908.085.351.541 6,55 2020 946.188.761.537 967.633.518.225 -2,21 2021 994.366.987.776 946.188.761.537 5,09 Sumber  : Data diolah (2023)
pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh kota Magelang masih belum optimal.
4) Analisis  pertumbuhan  pebdapatan  kota
Magelang  periode  anggaran  2016  –  2021 mengalami kenaikan dan penurunan selama  kurun  wakti  tersebut.  Hal  ini disebabkan  oleh  faktor  ekonomi  makro yang  diluar  kendali  pemerintah  daerah, seperti  pandemic  Covid-19  yang  melanda selama  kurang  lebih  2  tahun  yang  telah mengakibatkan perekonomian dunia khususnya di Indonesia terhambat.

## 5.2.   Saran
Berdasarkan  hasil  analisis  diatas,  peneliti memberikan pendapat atau saran kepada pemerintah daerah Kota Magelang dalam pengelolaan keuangan daerah agar efektif, diantaranya :
1. Pemerintah daerah Kota Magelang diharapkan  mampu  lebih  meningkatkan kemandirian daerah, agar tidak bergantung pada transfer pusat maupun daerah lain.
2. Pemerintah  daerah  Kota  Magelang  harus selalu bisa mempertahankan tingkat efektifitas serta berupaya untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan keunagan  daerah.  Realisasi  Pendapatan Asli  Daerah  harus  tetap  lebih  besar  dari anggaran yang telah ditetapkan.
3. Pemerintah daerah Kota Magelang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan pendapatan dengan melaksanakan  pengelolaan  pendapatan daerah dengan baik,  meningkatkan potensi ekonomi daerah dan kualitas sumber daya.

## DAFTAR PUSTAKA
Anshori, Z., 2019. ANALISIS KINERJA KEUANGAN  PEMERINTAH  DAERAH KABUPATEN  LAMONGAN  TAHUN ANGGARAN  2016-2018  (Studi  Kasus Pada  BPKAD  Kab.  Lamongan). Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi
(JPENSI), Volume 4.
Kawatu,  F.  S.,  2019. Analisis  Laporan  Keuangan Sektor Publik. Yogyakarta: DEEPUBLISH.
Lubis,  P.  K.  D.,  L.  H.  &  Hidayah,  N.  F.,  2023.
ANALISIS KINERJA KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA  DAERAH  KOTA  MEDAN. SINTAMA  :  Jurnal  Sistem  Informasi, Akuntansi dan Manajemen, III(1).
Mariasari,  V.  &  Sunaningsih,  S.  N.,  2021.
ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG PERIODE 2018-2020.
JRAMB, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, UMB Yogyakarta, Volume 7. Marliani, N., 2022. ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-
2020. JSMA  (Jurnal  Sains  Manajemen  & Akuntansi), XIV(1).
Mataris,  H.  &  K.  D.,  2022.  ANALISIS  KINERJA KEUANGAN  DAERAH  KABUPATEN MAGELANG  TAHUN  2017-2019. Jurnal Sosial dan Humaniora, Volume 7.
Mokodompit,  P.  S.,  Pangemanan,  S.  S.  &  I.  E.,
2014. ANALISIS KINERJA  KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA KOTAMOGAGU. EMBA, Volume 2. Pramono, J., 2014. ANALISIS RASIO KEUANGAN UNTUK MENILAI KINERJA  KEUANGAN  PEMERINTAH
DAERAH  (studi  kasus  pada  pemerintah kota surakarta). Among Makarti, VII(13).
Qur'ani,  S.  &  Panggiarti,  E.  K.,  2021.  THE
ANALYSIS OF TERRITORY FINANCIAL RATIO AS PERFORMANCE VALUE IN THE GOVERMENT  OF  MAGELANG  CITY.
Bilancia  :  Jurnal  Ilmiah  Akuntansi,
Volume 5.
Susanto, H., 2019. ANALISIS RASIO KEUANGAN UNTUK MENGUKUR KINERJA  KEUANGAN  PEMERINTAH
DAERAH  KOTA  MATARAM. Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis, VII(1).