## PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DI INDONESIA
Oleh : Rida Fironika K. Universitas Islam Sultan Agung

## ABSTRAK
Pendidikan  yang  berkualitas  merupakan  suatu  investasi  yang  mahal.  Kesadaran masyarakat  untuk  menanggung  biaya  pendidikan  pada  hakekatnya  akan  memberikan  suatu kekuatan  pada  masyarakat  untuk  bertanggungjawab  terhadap  penyelenggaraan  pendidikan. Pelaksanaan  PP  No.  19  Tahun  2005  membawa  implikasi  terhadap  perlunya  disusun  standar pembiayaan  yang  meliputi  standarisasi  komponen  biaya  pendidikan  yang  meliputi  biaya operasional,  biaya  investasi  dan  biaya  personal.  Sesuai    dengan  UUD  1945  yang  telah diamandemen,  Negara  Indonesia  memberikan  amanat  kepada  pemerintah  untuk  menetapkan anggaran  pendidikan  20  persen  dari  anggaran  belanja  negara  seperti  tertuang  pada  pasal  31 Ayat 4 .
Kepmendiknas    No.129/U/2004    merupakan  hasil  revisi  dari  kepmen  sebelumnya sesuai  dengan  perubahan  yang  terjadi  dalam  sistem    dan  manajemen  pendidikan  nasional. Pada  kepmen  ini  pendidikan    nonformal,  kepemudaan,  olahraga,  dan  Pendidikan  Usia  Dini lebih ditonjolkan. Pendidikan nonformal seperti pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan SD,  SMP,  SMA,  pendidikan  ketrampilan  dan  bermata  pencaharian,  kelompok  bermain, pendidikan kepemudaan dan olahraga secara ekplisit telah ditentukan standar pelayanan untuk masing-masing SPM.
Kata Kunci: Biaya Pendidikan; Indonesia

## A. PENDAHULUAN
Belakangan ini upaya pengembangan pendidikan dalam roda kehidupan merupakan suatu keharusan dan kewajaran. Dikatakan sebagai suatu keharusan, karena pendidikan sangat  berperan sebagai bentuk untuk mengembangkan sumber daya manusia. Disebut sebagai suatu kewajaran, karena kehadiran pendidikan yang merupakan suatu produk budaya
masyarakat dan  bangsa, yang  terus
berkembang  untuk  mencari  karakternya yang paling cocok, sesuai dengan perubahan  dinamis  yang  terjadi  di  dalam masyarakat setiap bangsa (fleksibel).
Dalam konteks penyelenggaraan pendidikan  baik  ditingkat  makro  (negara) maupun  di  tingkat  mikro  (lembaga)  yang dianggap  penting  adalah  masalah  tentang pembiayaan, pembiayaan merupakan unsur yang multak harus tersedia. Sebagai contoh pemerintah  Republik  Indonesia  sesuai
amanat  Undang-Undang  setiap  tahunnya telah  mencanangkan  alokasi  anggaran pendidikan  sebesar  minima  20%  dari  total Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara (APBN), demikian pula pemerintah daerah setiap  tahun  menetapkan  anggaran  untuk pendidikan seperti untuk gaji guru dan gaji tenaga kependidikan lainnya di daerah.
Dalam konteks lembaga atau organisasi,  sekolah  setiap  tahun  menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS)  yang  menunjukkan  bagaimana perencanaan  pendapatan  dan  penggunaan biaya untuk keperluan operasional sekolah. Penggunaan biaya tersebut menggambarkan  pola  pembiayaan  dalam pendidikan.  Dengan  demikian  pada  semua tingkatan penyelenggaraan pendidikan pembiayaan  merupakan  hal  yang  sangat penting untuk turut menjamin terlaksananya pendidikan. Pendidikan tidak akan berjalan tanpa adanya biaya.
Pendidikan yang berkualitas merupakan  suatu  investasi  yang  mahal. Kesadaran  masyarakat  untuk  menanggung biaya  pendidikan  pada  hakekatnya  akan memberikan suatu kekuatan pada masyarakat untuk bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pendidikan.
Pendidikan  dipandang  sebagai  sektor publik  yang  dapat  melayani  masyarakat
dengan  berbagai  pengajaran,  bimbingan dan  latihan  yang  dibutuhkan  oleh  peserta didik.  Pelaksanaan  PP  No.  19  Tahun  2005 membawa  implikasi  terhadap  perlunya disusun  standar  pembiayaan  yang  meliputi standarisasi  komponen  biaya  pendidikan yang  meliputi  biaya  operasional,  biaya investasi  dan  biaya  personal.  Selanjutnya dinyatakan  bahwa  standar  biaya-biaya satuan    pendidikan  ini  ditetapkan  dengan Peraturan  Menteri  berdasarkan  usulan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).  Standar  pembiayaan  pendidikan ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam penyelenggaraan  pendidikan  di  setiap Sekolah  Dasar  (SD),  Sekolah  Menengah Pertaman  (SMP),  dan  Sekolah  Menengah Atas (SMA) di seluruh Indonesia.
Sesuai  dengan UUD 1945 yang telah diamandemen, Negara Indonesia memberikan  amanat  kepada  pemerintah untuk menetapkan anggaran pendidikan 20 persen dari anggaran belanja negara seperti tertuang pada pasal 31 Ayat 4.
Pendidikan diibaratkan sebagai  suatu kereta yang ditarik kuda, artinya keberhasilan proses pendidikan merupakan kontribusi  dari  lintas  sektoral  yaitu  tenaga kerja,  industri  ekonomi,  budaya  dan  lain sebagainya.
Dalam  hal  pembiayaan  pendidikan ini, Fattah (2001) menjelaskan bahwa biaya yang rendah berpenggaruh terhadap kualitas  pendidikan  di  Sekolah  Dasar  dan proses pembelajaran serta kualitas outcomes yang  dihasilkan.  Artinya  ada korelasi  yang positif antara besarnya biaya pendidikan  terhadap  peningkatan  mutu pendidikan  di  Sekolah  Dasar.  Oleh  karena itu perencana pendidikan harus
menggunakan  sebaik  mungkin  sumber daya yang tersedia, mengawasi penggunaan  sumber  daya  yang  ada terhadap  permintaan  atas  sumber  daya tersebut,  dan  mensupport  setiap  argumen dengan analisa kuantitatif dengan menggunakan bantuan cost analysis ini.

## B. PEMBAHASAN

## 1. Landasan Hukum Pembiayaan Pendidikan di Indonesia
UUD  Negara  Republik  Indonesia 1945 (Amandemen IV) menyatakan bahwa setiap  warga  negara  berhak  mendapat pendidikan,  setiap  warga  negara  wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan  satu  sistem  pendidikan nasional,  yang  meningkatkan  keimanan dan  ketakwaan  serta  akhlak  mulia  dalam
rangka  mencerdaskan  kehidupan  bangsa, negara memprioritaskan anggaran pendidikan  sekurang-kurangnya  dua  puluh persen  dari  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; pemerintah  memajukan  ilmu  pengetahuan dan  teknologi  dengan  menjunjung  tinggi nilai-nilai  agama  dan  persatuan  bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.
Secara  khusus  disebutkan  bahwa dana  pendidikan  selain  gaji  pendidik  dan biaya  pendidikan  kedinasan  dialokasikan minimal  20%  dari  APBN  pada  sektor pendidikan  dan  minimal  20%  dari  APBD. Gaji  guru  dan  dosen  yang  diangkat  oleh Pemerintah dialokasikan dalam APBN dan APBD.
Partisipasi masyarakat dalam pendidikan  berbasis  masyarakat  adalah dengan berperan serta dalam pengembangan,  pelaksanaan  kurikulum, dan  evaluasi  pendidikan,  serta  manajemen dan  pendanaannya  sesuai  dengan  standar nasional pendidikan.
Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis
masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara,  masyarakat,  Pemerintah,
Pemerintah  Daerah  dan  atau  sumber  lain yang  tidak  bertentangan  dengan  peraturan perundang-undangan yang berlaku.
UU  No.  20  Tahun  2003  tentang  Sistem Pendidikan Nasional

## Pasal 11 Ayat 2
Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah  wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya  pendidikan  bagi  setiap warga  negara  yang  berusia  tujuh  sampai lima belas tahun

## Pasal 12, Ayat 1
Setiap  peserta  didik  pada  setiap  satuan pendidikan  berhak  mendapatkan  beasiswa bagi  yang  berprestasi  yang  orangtuanya tidak  mampu  membiayai  pendidikannya dan  mendapatkan  biaya  pendidikan  bagi mereka  yang  orangtuanya  tidak  mampu membiayai  pendidikannya.  Setiap  peserta didik berkewajiban ikut menanggung biaya penyelenggaraan  pendidikan,  kecuali  bagi peserta  didik yang  dibebaskan  dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Bab VIII Wajib Belajar Pasal 34
Setiap warga negara yang berusia 6 (enam) tahun  dapat  mengikuti  program  wajib belajar; Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin  terselenggaranya  wajib  belajar
minimal  pada  jenjang  pendidikan  dasar tanpa  memungut  biaya,  wajib  belajar merupakan  tanggung  jawab  negara  yang diselenggarakan  oleh  lembaga  pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat.  dana  pendidikan  selain  gaji pendidik  dan  biaya  pendidikan  kedinasan dialokasikan  minimal  20%  dari  APBN pada  sektor  pendidikan  dan  minimal  20% dari  APBD.  Gaji  guru  dan  dosen  yang diangkat  oleh  Pemerintah  dialokasikan dalam APBN dan APBD.
UU  No.  14  Tahun  2005  tentang  Guru dan Dosen Pasal 13
Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah  wajib menyediakan  anggaran  untuk  peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik  bagi  guru  dalam  jabatan  yang diangkat  oleh  satuan  pendidikan  yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  anggaran untuk  peningkatan  kualifikasi  akademik dan sertifikasi pendidik diatur dengan PP.
Pada  Peraturan  Pemerintah  No.19 Tahun  2005  tentang  Standar  Nasional Pendidikan terdapat kerancuan antara Bab I Pasal  1  Ayat  (10)  dan  Bab  IX  Pasal  62 Ayat  (1)  s/d  (5)  tentang  ruang  lingkup standar  pembiayaan.  Ketentuan  Umum tentang  Standar  Pembiayaan  pada  Pasal  1
tampak  lebih  sempit  dari  Pasal  62  yaitu standar  pembiayaan  pada  Pasal  1  adalah mencakup standar yang mengatur komponen  dan  besarnya  “biaya  operasi” satuan  pendidikan  yang  berlaku  selama satu tahun. Pada Pasal 62 mencakup “biaya investasi, biaya operasi dan biaya personal”. Pada Bab IX: Standar Pembiayaan, Pasal 62 disebutkan bahwa:
(1) Pembiayaan  pendidikan  terdiri  atas biaya  investasi,  biaya  operasi,  dan biaya personal.
(2) Biaya  investasi  satuan  pendidikan sebagaimana  dimaksud  pada  Ayat  (1) meliputi  biaya  penyediaan  sarana  dan prasarana,  pengembangan  sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap.
(3) Biaya  personal  sebagaimana  dimaksud pada Ayat (1) meliputi biaya pendidikan  yang  harus  dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
(4) Biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana  dimaksud  pada  Ayat  (1) meliputi:
a. Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji.
b. Bahan  atau  peralatan  pendidikan habis pakai, dan
c. Biaya  operasi  pendidikan  tak langsung  berupa  daya,  air,  jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.
(5) Standar biaya operasi satuan pendidikan ditetapkan dengan
Peraturan  Menteri  berdasarkan  usulan BSNP
Sebelum PP tentang standar pembiayaan  pendidikan  ini  dikeluarkan, telah  ada  SK  Mendiknas  tentang  Standar Pelayanan  Minimal  Pendidikan  (SPM) yaitu  Kepmendiknas  No.053/U/2001  yang menyatakan bahwa SPM bidang pendidikan  adalah  tolok  ukur  kinerja pelayanan  pendidikan  atau  acuan  bagi penyelenggaraan  pendidikan  di  provinsi dan kabupaten/kota sebagai daerah otonom. Penyusunan SPM bidang Pendidikan  Dasar  dan  Menengah  mengacu kepada  PP  No.  25  Tahun  2000  tentang Kewenangan  Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom mengisyaratkan adanya hak dan
kewenangan Pemerintah Pusat untuk membuat  kebijakan  tentang  perencanaan nasional dan standarisasi nasional.
Dalam rangka penyusunan standarisasi  nasional  itulah,  Mendiknas telah menerbitkan Keputusan No.053/U/2001    tanggal  19  April  2001 tentang  SPM  yang  diharapkan  dapat digunakan  sebagai  pedoman  dan  sekaligus ukuran keberhasilan dalam penyelenggaraan  pendidikan  di  daerah provinsi,  kabupaten/kota bahkan sampai  di tingkat sekolah.
Kepmendiknas No.129/U/2004 merupakan  hasil  revisi  dari  kepmen sebelumnya sesuai dengan perubahan  yang terjadi  dalam  sistem    dan  manajemen pendidikan  nasional.    Pada  kepmen  ini pendidikan    nonformal,  kepemudaan, olahraga,  dan  Pendidikan  Usia  Dini  lebih ditonjolkan.  Pendidikan  nonformal  seperti pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan  SD,  SMP,  SMA,  pendidikan ketrampilan  dan  bermata  pencaharian, kelompok bermain, pendidikan kepemudaan  dan  olahraga  secara  ekplisit telah  ditentukan  standar  pelayanan  untuk masing-masing SPM.
Karena  standar  pembiayaan  juga mencakup  kebutuhan  atas  buku  teks pelajaran, maka perlu diperhatikan Peraturan  Mendiknas  No.  11  Tahun  2005 tentang Buku Teks Pelajaran yaitu Pasal 7:
satuan  pendidikan  menetapkan  masa  pakai buku  teks  pelajaran  paling  sedikit  5  tahun dan  buku  teks  pelajaran  tidak  dipakai  lagi oleh  satuan  pendidikan  apabila  ada perubahan standar nasional pendidikan dan buku teks pelajaran dinyatakan tidak layak lagi  oleh Menteri. Pada  Pasal  8 ditegaskan bahwa:  guru  dapat  menganjurkan  kepada peserta  didik  yang  mampu  untuk  memiliki buku  teks  pelajaran;  anjuran  sebagaimana dimaksud  bersifat  tidak  memaksa  atau tidak  mewajibkan;  untuk  memiliki  buku teks pelajaran, peserta didik atau orangtua/walinya  membelinya  di  pasar; untuk  membantu  peserta  didik  yang  tidak mampu  memiliki  akses  ke  buku  teks pelajaran, satuan pendidikan wajib menyediakan  paling  sedikit  10  (sepuluh) eksemplar buku teks pelajaran untuk setiap mata  pelajaran  pada  setiap  kelas,  untuk dijadikan koleksi perpustakaannya.
Dari landasan hukum tentang pembiayaan  pendidikan  di  Indonesia  yang telah disebutkan di atas dapat kita menarik suatu  kritikal  isu  dalam  pembiayaan pendidikan  kita.  Salah  satu  kritikal  isu adalah apakah biaya pendidikan yang telah diatur  dalam  UUD  1945  dan  telah diperjelas  lagi  dalam  UU  No.  20  Tahun 2003  tentang  sistem  pendidikan  nasional
yang  telah  dianggarkan  dalam  APBN  dan APBD  20%  untuk  membiayai  pendidikan sudah tepat sasaran?

## 2. Penyelenggaraan Pembiayaan Pendidikan di Indonesia
Dalam  Sebuah  Jurnal  yang  di  tulis Armida  (vol  26  No.  1;  2011)  mengatakan bahwa  model  pembiayaan  pendidikan memiliki  dua  sisi  yaitu  sisi  pengalokasian dan sisi penghasilan. Seperti yang dikatakan  oleh  John  S.  Mrophet,  pada dasarnya pembiayaan diklasifikasikan menjadi dua model, yaitu:
a. Flat Grand Model
Flat  Grand  Model menggunakan system  distribusi  dana,  semua  distrik  atau Kabupaten/kota  menerima  jumlah  dana yang  sama  untuk  setiap  muridnya  tidak memperlihatkan  perbedaan  kemampuan daerah. Daerah yang sumber dayanya kaya raya dan daerah yang sumber daya alamnya tidak mendukung (miskin), untuk membiayai  program  pendidikan  setiap menerima  dana  dengan  jumlah  yang  sama dan dihitung biaya per siswa dalam 1 (satu) tahun yang direfleksikan sebagai kebutuhan yang bervariasi dalam unit biaya yang diberikan kepada sekolah.
b. Equalization Model
Equalization  Model ini  bertitik tolak  pada ability  to  pay (kemampuan membayar)  masyarakat.  Masyarakat  yang miskin tentu perlu menerima bantuan dana lebih  serius  dibanding  dengan  masyarakat yang  incomenya  lebih  tinggi.  Karena  itu sekolah miskin akan memperoleh kesempatan sejajar dengan sekolah lainnya, artinya  setiap  daerah  akan  menerima jumlah  dana  yang  berbeda  tiap  tahun tergantung  bagaimana  membagi  sesuai kepada kemampuan daerah. Daerah miskin akan mereima 5 per mil ditambah 7 per mil dana dasar daerah.
Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam mengelola suatu pembiayaan  pendidikan  diperlukan  suatu konsep  dan  sistem  perencanaan  yang matang,  agar  mampu  merumuskan  sistem pembiayaan nasional pendidikan  Indonesia dalam kerangka otonomi daerah.
Untuk  kondisi  Indonesia,  model pembiayaan tidak bisa terlepas dari subsidi pemerintah  pusat,  sekalipun  telah  ada wewenang  sebagaimana  diamanatkan  UU otonomi  Daerah.  Hal  ini  dikarenakan kemampuan sumber daya alam yang sangat berbeda  atau  penghasilan  (PAD)  yang sangat  rendah,  serta  kesadaran  pada pembangunan investasi pendidikan. Menurut  Soedijarto  (2006:1)  hampir  dua
tahun  MPR    RI  menetapkan  amandemen pasal  31  yang  menetapkan  kewajiban pemerintah  untuk  membiayai  pendidikan dasar yang wajib bagi setiap warga Negara (pasal  31  ayat  (2))  dan  kewajiban  negara (pemerintah  dan  DPR)  memprioritaskan anggaran  pendidikan  sekurang-kurangnya dua  puluh  persen  dari  APBN  serta  dari APBD (pasal 31 ayat (4) UUD 1945), pada tanggal 26 Januari 2004 kepada kesepakatan untuk mengalokasikan anggaran  pendidikan  3,49%  APBN  dan secara  bertahap  akan  terus  ditingkatkan sehingga  pada  tahun  2009  akan  mencapai 20% APBN.
Suatu  keadaan  yang  ironis  bila dibandingkan dengan perhatian pendidikan di  Negara  yang  maju  seperti  Inggris  dan Amerika  Serikat.  Di  Inggris  Perdana Menteri  Blair  nyaris  terancam  mendapat mosi  tidak  percaya  karena  masalah pembiayaan pendidikan tinggi. Di Indonesia  besarnya  uang  kuliah  bahkan hanya  ditentukan  oleh  masing-masing Universitas,  sedangkan  di  Inggris  melalui UU yang ditetapkan parlemen. Di Amerika Serikat John Keey memenangkan pemilihan  calon  presiden  partai  Demokrat di  Iowa  dan  New  Hamphsire  karena tekadnya  untuk  kembali  memperhatikan pendidikan dan kesehatan.
Tidak pedulinya pemerintah terhadap  kenyataan  masih  belum  dapat bebasnya rakyat untuk mengikuti pendidikan  dasar  yang  telah  ditetapkan sebagai  wajib  tanpa  dipungut  biaya,  tidak ditindaknya  Kepala  Sekolah  Negeri  (SD dan SMP) yang mengadakan seleksi masuk SD  dan  SMP  merupakan  kenyataan elementer bagi tidak pahamnya penyelenggaraan Negara (DPR dan pemerintah) terhadap ketentuan pembukaan  UUD  1945  dan  pasal  31 khususnya  ayat  (2)  UUD  1945.  Negara- negara  yang  kini  maju  dalam  membangun bangsanya  (Amerika  Serikat,  Inggris, Jerman,  Perancis,  dan  Jepang)  dan  disusul Korea  Selatan,  Taiwan,  dan  Malaysia adalah  Negara  yang  berpegang  pada paradigm  “ to  build  Nation  build  Schools” para  pendiri  republic  adalah  penganut paradigm  ini.  Karena  itu  mereka  yakin bahwa  untuk  mencerdaskan  kehidupan bangsa dan memajukan kebudayaan nasional  perlu  diselenggarakan  “satu system pengajaran nasional”.
Karena  itu  kepada  mereka  yang meragukan gunanya biaya sekurang- kurangnya  20%  jawabannya  adalah  agar sekolah  kita  berkualitas  sama  dengan sekolah  yang  pada  jaman  penjajahan diperuntukan bagi orang Eropa,
bangsawan,  dan  priyai  baik  dalam  hal tenaga  pendidikan,  sarana  dan  prasarana, fasilitas,  kurikulum,  waktu  belajar  dan intesitasi  proses  pembelajaran,  sistem evaluasi,  serta  lingkungan  sekolahnya. Tanpa  dapat  menyelenggarakan  sekolah semacam  itu  pendidikan  nasional  tidak akan  pernah  dapat  menjadi  pendukung lahirnya  manusia  yang  berkualitas  yang mampu  berpartisipasi  secara  aktif  dalam proses  pembangunan  bangsa  melainkan hanya  akan  menghasilkan  masalah,  seperti sekarang  sedang  melanda  Negara-negara berkembang termasuk Indonesia (Soedijarto, 2006:1).
Anggaran  biaya  pendidikan  terdiri dari dua sisi yang berkaitan satu sama lain, yaitu  sisi  anggaran  penerimaan  dan anggaran  pengeluaran  untuk  mencapai tujuan-tujuan  pendidikan.  Masih  dalam buku  yang  sama  menurut  (Nanang  Fattah, 2006:23)  Anggaran  penerimaan  adalah Pendapatan  yang  diperoleh  setiap  tahun oleh  sekolah  dari  berbagai  sumber  resmi dan  diterima  secara  teratur.  Untuk  sekolah dasar  negeri,  umumnya  memiliki  sumber- sumber  anggaran  penerimaan,  yang  terdiri dari  pemerintah  pusat,  pemerintah  daerah, masyarakat  sekitar,  orangtua  murid,  dan sumber  lain.  Sedangkan  anggaran  dasar pengeluaran  adalah  jumlah  uang  yang
dibelanjakan setiap tahun untuk kepentingan  pelaksanaan  pendidikan  di sekolah. Belanja sekolah sangat ditentukan oleh  komponen-komponen  yang  jumlah dan  proporsinya  bervariasi  di  antara sekolah  yang  satu  dan  daerah  yang  lain. Serta dari waktu ke waktu.
Berdasarkan pendekatan unsur biaya (ingredient  approach) ,  pengeluaran sekolah  dapat  dikategorikan  kedalam beberapa item pengeluaran yaitu:
1. Pengeluaran untuk pelaksanaan pelajaran
2. Pengeluaran untuk tata usaha sekolah
3. Pemeliharaan  sarana  dan  prasarana sekolah
4. Kesejahteraan pegawai
5. AdministrasiPembinaan teknis education dan
6. Pendataan Perhitungan biaya dalam pendidikan  akan  ditentukan  oleh  unsur- unsur  tersebut  yang  didasarkan  pula  pada perhitungan  biaya  nyata  ( the  real  cost) sesuai  dengan  kegiatan  menurut  jenis  dan volumenya.  Dalam  konsep  pembiayaan pendidikan dasar ada dua hal penting yang perlu  dikaji  atau  dianalisis  yaitu  biaya pendidikan  secara  keseluruhan (total  cost) dan  biaya  satuan  per  siswa (unit  cost). Biaya satuan di tingkat sekolah merupakan
aggregate biaya pendidikan tingkat sekolah, baik yang bersumber dari pemerintah,  orang  tua,  dan  masyarakat yang  dikeluarkan  untuk  penyelenggaraan pendidikan dalam satu tahun.
Yang  menjadi  kritikal  isu yang harus kita soroti dalam bahasan ini adalah, apakah penyelenggaraan pembiayaan pendidikan  di  Indonesia  sudah  sesuai dengan amanat UUD 1945 dan UU No. 20 Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional  pada  jenjang  pendidikan  dasar dan  Konsep  seperti  apakah  yang  harus dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  dalam hal mengelola suatu pembiayaan pendidikan  agar  mampu  merumuskan sistem  pembiayaan  nasional  pendidikan Indonesia dalam kerangka otonomi daerah? 3. Standar Pembiayaan Pendidikan di Indonesia
Yang disebut sebagai standar pembiayaan  pendidikan  adalah  biaya minimum  yang  diperlukan  sebuah  satuan pendidikan agar dapat melaksanakan kegiatan  pendidikan  selama  satu  tahun. Biaya disini meliputi biaya investasi, biaya operasional,  dan  biaya  personal.  Standar pembiayaan  diatur  dalam  Permendiknas No.  41  Tahun  2007.  Di  Permendiknas  ini diatur biaya minimum yang harus dikeluarkan untuk setiap satuan pendidikan
dan  juga  setiap  jalur  pendidikanya.  Baik yang  jalur  umum  atau  jalur  berkebutuhan khsusus,  UU  telah  merinci  berapa  biaya yang harus ditanggung setiap peserta didik selama  setahun  agar  proses  belajar  dapat berjalan. Permendiknas ini mengatur standar biaya nonpersonalia.
Biaya operasi nonpersonalia meliputi:  biaya  alat  tulis  sekolah  (ATS), biaya  bahan  dan  alat  habis  pakai  (BAHP), biaya  pemeliharaan  dan  perbaikan  ringan, biaya daya dan jasa, biaya transportasi atau perjalanan  dinas,  biaya  konsumsi,  biaya asuransi,  biaya  pembinaan  siswa  atau ekstra  kurikuler,  biaya  uji  kompetensi, biaya  praktek  kerja  industri,  dan  biaya pelaporan.  Permendiknas  ini  memuat standar  pembiayaan  untuk  DKI  jakarta, untuk daerah lain, ada  yang disebut indeks biaya,  yakni  angka  yang  menunjukan perbandingan standar pembiyaan di  daerah tersebut  terhadap  standar  biaya  di  DKI Jakarta.
4. Sistem Pembiayaan Pendidikan di

## Indonesia
Sistem pembiayaan pendidikan adalah  proses  dimana  pendapatan  dan sumber  daya  tersedia  digunakan  untuk memformulasikan dan mengoperasionalkan sekolah,  tergantung  dari  kondisi  masing- masing  negara  seperti  kondisi  geografis,
tingkat pendidikan, kondisi politik pendidikan,  hukum  pendidikan,  ekonomi pendidikan, program pembiayaan pemerintah dan administrasi sekolah.
Untuk  mengetahui  apakah  sistem tersebut  memuaskan,  dapat  dilakukan dengan cara:
1. Menghitung  berbagai  proporsi  dari kelompok  usia,  jenis  kelamin,  tingkat buta huruf.
2. Distribusi alokasi sumber daya pendidikan  secara  efisien  dan  adil sebagai  kewajiban  pemerintah  pusat
mensubsidi sektor pendidikan dibandingkan dengan sektor lainnya.
Menurut  Levin  (1987)  pembiayaan sekolah  adalah  proses  dimana  pendapatan dan sumber daya tersedia digunakan untuk memformulasikan dan mengoperasionalkan sekolah  di  berbagai  wilayah  geografis  dan tingkat  pendidikan  yang  berbeda-beda. Menurut  J.  Wiseman  (1987)  terdapat  tiga aspek  yang  perlu  dikaji  dalam  melihat apakah  pemerintahan  perlu  terlibat  dalam masalah pembiayaan pendidikan:
1. Kebutuhan dan ketersediaan pendidikan terkait dengan sektor pendidikan  dapat  dianggap  sebagai salah  satu  alat  perdagangan  dan
kebutuhan akan investasi dalam
sumberdaya  manusia  atau human capital .
2. Pembiayaan  pendidikan  terkait  dengan hak orang tua dan murid untuk memilih menyekolahkan anaknya ke pendidikan yang  akan  berdampak  pada social benefit secara keseluruhan
3. Pengaruh  faktor  politik  dan  ekonomi terhadap sektor pendidikan
Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasional, dan biaya personal.
1. Biaya  investasi  satuan  pendidikan sebagaimana dimaksud di atas meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan  sumber  daya  manusia, dan modal kerja tetap.
2. Biaya  personal  sebagaimana  dimaksud pada  di  atas  meliputi  biaya  pendidikan yang  harus  dikeluarkan  oleh  peserta didik  untuk  bisa  mengikuti  proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
3. Biaya  operasional  satuan  pendidikan sebagaimana dimaksud di atas meliputi:
a. Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala
tunjangan yang melekat pada gaji.
b. Bahan  atau  peralatan  pendidikan habis pakai, dan
c. Biaya  operasi  pendidikan  tak langsung  berupa  daya,  air,  jasa telekomunikasi, pemeliharaan
sarana dan prasarana, uang lembur,
transportasi, konsumsi, pajak,
asuransi, dan lain sebagainya
Perhitungan biaya pendidikan berdasarkan pendekatan kecukupan ditentukan oleh beberapa faktor, diantaranya:
a. Besar kecilnya sebuah institusi pendidikan
b. Jumlah siswa
c. Tingkat  gaji  guru  (karena  bidang pendidikan  dianggap  sebagai highly labour intensive
d. Rasio siswa dibandingkan jumlah guru
e. Kualifikasi guru
f. Tingkat pertumbuhan populasi
penduduk (khususnya di negara berkembang)
g. Perubahan dari pendapatan

## 5. Permasalahan Pembiayaan Pendidikan di Indonesia
Permasalahan  pendidikan  nasional tak  pernah  usai.  Lebih  khusus  lagi  jika menyangkut masalah pembiayaan pendidikan,  siapa  pun  mengakui  makin mahalnya  biaya  untuk  memasuki  jenjang pendidikan saat ini. Memang tidaklah salah
jika dikatakan pendidikan bermutu membutuhkan biaya. Namun persoalannya, daya  finansial  sebagian  masyarakat  di negeri  ini  masih  belum  memadai  akibat sumber pendapatan yang tak pasti.
Fenomena pendidikan yang menyedot biaya begitu besar dari masyarakat  ini  juga  sempat  terlihat  saat pendaftaran  siswa  baru  (PSB)  beberapa waktu  lalu.  Orangtua  siswa  pun  dibuat meradang  mengenai  biaya  yang  harus ditanggung dalam menyekolahkan anaknya.  Memang  harus  diakui  jika Pemerintah  tak  lepas  tangan  membiayai pendidikan.  Untuk  bidang  pendidikan khusus  siswa  SD  dan  SMP,  Pemerintah telah  menggulirkan program bantuan operasional  sekolah  (BOS)  untuk  BOS tetaplah  terbatas.  Apalagi  jika  bicara  dana BOS khusus buku yang masih minim untuk membeli  satu  buku  pelajaran  berkualitas. Dengan  masih  terbatasnya  dana  BOS  itu mungkin ada yang berdalih jika Pemerintah sekadar membantu dan meringankan beban masyarakat  miskin.  Jika  benar  demikian, maka  Pemerintah  bisa  dikatakan  tidak peka.  Bukti  konkrit  adalah  angka  drop  out anak  usia  sekolah  antara  usia  7-12  tahun pada dari tahun ketahun semakin meningkat,  padahal,  siapa  pun  tahu  jika program  BOS  mulai  dirintis  sejak  2005
dengan  harapan  akan  untuk  membantu masyarakat yang tidak mampu.
Dalam hal ini, kita perlu
memikirkan bersama persoalan pembiayaan  pendidikan.  Di  lihat  dari konstitusi,  Pemerintah  bertanggung  jawab mutlak  membiayai  anak-anak  usia  sekolah untuk menempuh jenjang pendidikan dasar. Dalam  UUD  1945  Pasal  31  (2)  ditegaskan mengenai kewajiban pemerintah membiayai  pendidikan  dasar  setiap  warga negara.  Kita  tentu  melihat  ketidaktaatan Pemerintah terhadap konstitusi. Jika mengacu  pada  UUD  1945  Pasal  31  (2), anak  usia  sekolah  berhak  mendapatkan pendidikan dasar tanpa biaya. Lalu muncul pertanyaan,  atas  dasar  apa  pula  pihak sekolah  sering  kali  menarik  pungutan- pungutan  kepada  siswa  dan  orang  tua siswa. UU No. 20 tahun 2003 Pasal 34 (2) tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Sisdiknas) pun menggariskan agar Pemerintah  menjamin  terselenggaranya wajib  belajar  minimal  pada  jenjang pendidikan dasar tanpa pemungutan biaya.
Ditinjau  lebih  jauh,  pemerintah tampak  tak  memiliki  komitmen  politik terhadap  pendidikan.  Sebut  saja  misalnya ketentuan  anggaran  pendidikan  sebesar  20 %  dalam  APBN.  Putusan  Mahkamah Konstitusi  (MK)  terkait  uji  materi  UU  No
18  tahun  2006  tentang  APBN  2007  yang mengalokasikan  anggaran  pendidikan  11,8 %  bertentangan  dengan  UUD  1945  malah ditanggapi  dingin  Pemerintah.  Tidak  jauh berbeda pada 2006 lalu, dimana Pemerintah  tidak  merespon  positif  putusan MK  yang  memutuskan  UU  No  13  tahun 2005  tentang  APBN  2006  dengan  alokasi anggaran  pendidikan  9,1%  bertentangan dengan UUD 1945.
Bagaimana  pun,  kita  tidak  bisa menutup  mata  terhadap  mahalnya  biaya menempuh  jenjang  pendidikan  di  negeri ini.  Ketika  disinggung  tentang  anggaran pendidikan  sebesar  20%  dari  APBN  dan APBD  sebagaimana  amanat  UUD  1945 dan  UU  No.  20  tahun  2003  Tentang Sisdiknas,  pemerintah  selalu  mengatakan tidak  memiliki  anggaran  yang  cukup.  Ada sektor  kebutuhan  non-pendidikan  yang semestinya juga harus diperhatikan disamping  terus  mengupayakan  secara bertahap  anggaran  pendidikan  menuju 20%.
Salah satu yang menjadi kritikal isu dalam  kebijakan  pembiayaan  pendidikan adalah  apakah  yang  dikatakan  pemerintah terkait  anggaran  20%  pada  APBN  dan APBD  tidak  cukup  untuk  membiayai pendidikan kita di Indonesia?
Kedua,  apakah  dana  BOS  yang dialokasikan  pemerintah  untuk  jenjang pendidikan  SD  dan  SMP  dapat  dikatakan berhasil  mengurangi  meningkatnya  anak putus sekolah dari tahun ke tahun?
Melihat kenyataan pengelolaan anggaran negara di republik ini, tampaknya terjadi ketidakefektifan di samping mentalitas  korupsi  yang  masih  akut. Pemerintah  tidak  bisa  tidak  memang  perlu memikirkan  lebih  serius  lagi  pembiayaan pendidikan  di  Indonesia.  Anggaran  negara seyogianya dikelola lebih hemat dan efektif agar  benar-benar  memberikan  kontribusi signifikan terhadap penyelenggaraan pendidikan.
Disadari atau tidak, apa yang tertera dalam  UUD  1945  tentu  menyimpan harapan besar terhadap kemajuan pendidikan nasional. Sebagaimana diketahui, Pasal 31 (2) merupakan perubahan ketiga UUD 1945 yang disahkan  10  November  2001  dan  Pasal  31 (4)  merupakan  perubahan  keempat  UUD 1945  yang  disahkan  pada  tanggal  10 Agustus  2002.  Rumusan  UUD  1945  hasil amandemen  itu  secara  implisit  mengajak Pemerintah untuk memperhatikan pembangunan sektor pendidikan. Siapa pun tentu  sepakat  bahwa  pembangunan  sektor pendidikan tidak bisa diabaikan mengingat
salah satu fungsi negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa.
Terkait dengan pembiayaan pendidikan,  kita  selalu  mengharapkan komitmen  Pemerintah  agar  tidak  berlepas tangan.  Kesadaran  terhadap  pentingnya pendidikan harus dimiliki para penyelenggara negara untuk lebih memprioritaskan  pembangunan  manusia melalui usaha pendidikan. Hasil pendidikan  yang  tidak  bisa  dinikmati seketika mungkin memberatkan para penyelenggara  negara  yang  bermental pragmatis  alias  ingin  menikmati  hasil dengan  segera.  Yang  perlu  diingat, pendidikan  merupakan  aspek  fundamental meningkatkan  kualitas  individu-individu manusia.  Melalui  pendidikan,  individu- individu  manusia  diupayakan  memiliki kemampuan dan daya adaptabilitas terhadap  perkembangan  zaman.  Bangsa yang  ingin  maju  tentu  saja  tidak  bisa mengabaikan pendidikan anak bangsanya.
Biaya  pendidikan  memang  mahal. Tidak  ada  satu  individu  yang  dari  dirinya sendiri  mampu  membiayai  kebutuhan pendidikan. Karena itu harus ada manajemen  publik  dari  negara.  Sebab negaralah  yang  dapat  menjamin  bahwa setiap warga negara memperoleh pendidikan  yang  layak.  Negaralah  yang
semestinya berada di garda depan menyelamatkan pendidikan anak-anak orang miskin. Tanpa bantuan negara, orang miskin tak  akan  dapat mengenyam pendidikan.
Namun, ketika negara sudah dibelenggu  oleh  empasan  gelombang modal, sistem pendidikan pun bisa ditelikung  dan  diikat  oleh  lembaga  privat. Serangan  ini  pada  gilirannya  semakin mereproduksi  kemiskinan,  melestarikan ketimpangan,  mematikan  demokrasi  dan menghancurkan solidaritas di antara rakyat negeri.
Mengapa sekolah mahal bisa dilacak dari relasi  kekuasaan antar-instansi ini, yaitu antara lembaga publik negara dan lembaga privat swasta. Ketimpangan corak relasional di antara dua kubu ini melahirkan  kultur  pendidikan  yang  abai pada rakyat miskin, menggerogoti demokrasi, dan melukai keadilan.
Sekolah kita mahal, pertama, karena dampak langsung kebijakan lembaga  pendidikan  di  tingkat  sekolah. Ketika  negara  abai  terhadap  peran  serta masyarakat  dalam  pendidikan,  pola  pikir Darwinian menjadi satu-satunya cara untuk bertahan  hidup.  Sebab  tanpa  biaya,  tidak akan ada pendidikan. Karena itu, membebankan  biaya  pada  masyarakat
dengan  berbagai  macam  iuran  merupakan satu-satunya  cara  bertahan  hidup  lembaga pendidikan swasta. Ketika lembaga pendidikan  negeri  yang  dikelola  oleh negara berlaku sama, semakin sempurnalah penderitaan rakyat negeri. Sekolah menjadi mimpi tak terbeli.
Kedua, kebijakan di tingkat sekolah yang membebankan biaya pendidikan pada masyarakat terjadi karena kebijakan pemerintah  yang  emoh  rakyat.  Ketika pemerintah  lebih  suka  memuja  berhala baru  ala  Adam  Smith  yang  "gemar mengeruk  kekayaan,  melupakan  semua, kecuali dirinya sendiri," setiap kewenangan yang semestinya menjadi sarana pelayanan berubah menjadi ladang penjarahan kekayaan.  Pejabat  pemerintah  dan  swasta (kalau  ada  kesempatan)  akan  berusaha mengeruk  uang  sebanyak-banyaknya  dari proyek anggaran pendidikan.
Ketiga,  mental  pejabat  negara,  juga swasta, terutama karena tuntutan persaingan  di  pasar  global.  Indikasi  Noam Chomsky  tentang  keterlibatan  perusahaan besar  Lehman  Brothers  dalam  menguasai sistem  pendidikan  rupanya  juga  telah menyergap  kultur  pendidikan  kita.  "Jika kita dapat memprivatisasi sistem pendidikan,  kita  akan  menggunungkan
uang."  Itulah  isi  pesan  dalam  brosur mereka.
Banyak perusahaan berusaha memprivatisasi  lembaga  pendidikan,  kalau bisa  membeli  sistem  pendidikan.  Caranya adalah  dengan  memanfaatkan  kelemahan moral  para  pejabat  negara.  Bagaimana? Dengan membuatnya tidak bekerja! Karena itu, cara paling gampang untuk memprivatisasi lembaga pendidikan adalah dengan  membuat  para  pejabat  negara membiarkan  lembaga  pendidikan  mati tanpa subsidi, mengurangi anggaran penelitian,  memandulkan  persaingan,  dan lain-lain.  Singkatnya,  agar  dapat  dijual, lembaga  pendidikan  negeri  harus  dibuat tidak  berdaya.  Kalau  sudah  tidak  berdaya, mereka akan siap dijual. Inilah yang terjadi dalam lembaga pendidikan tinggi kita yang telah mengalami privatisasi.
Pendidikan merupakan conditio sine qua non bagi sebuah masyarakat yang solid, demokratis, dan menghormati keadilan.  Karena  kepentingan  strategisnya ini, mengelola pendidikan dengan manajemen  bisnis  bisa  membuat  lembaga pendidikan  menjadi  sapi  perah  yang menggunungkan  keuntungan.  Karena  itu, sistem pendidikan akan senantiasa menjadi rebutan  pasar.  Jika  pasar  melalui  jaring- jaring privatnya menguasai sistem
pendidikan,  mereka  dapat  merogoh  kocek orangtua melalui berbagai macam pungutan,  seperti,  uang  gedung,  iuran, pembelian  formulir,  seragam,  buku,  jasa lembaga bimbingan belajar, dan lain-lain.
Negara  sebenarnya  bisa  berperan efektif mengurangi mahalnya biaya pendidikan jika kebijakan politik pendidikan yang berlaku memiliki semangat  melindungi  rakyat  miskin  yang sekarat  di  jalanan  tanpa  pendidikan.  Jika semangat "mengeruk kekayaan, melupakan semuanya,  kecuali  diri  sendiri"  masih  ada seperti sekarang, sulit bagi kita menyaksikan  rakyat  miskin  keluar  dari kebodohan  dan  keterpurukan.  Maka  yang kita tuai adalah krisis solidaritas, mandeknya  demokrasi,  dan  terpuruknya keadilan sosial.
Menurut Soedijarto (2006:28)
negara  kurang  menyadari  bahwa  belum cerdasnya kehidupan bangsa, belum majunya  kebudayaan  nasional  dan  belum sejahteranya  kehidupan  rakyat  secara berkeadilan, akarnya adalah karena masihrendahnya kualitas manusia Indonesia.  Semua  Negara  maju  dan  yang kini  menjadi  Negara  maju  adalah  Negara yang  sejak  mulai  proses  pembangunan bangsa telah meletakan pendidikan sebagai elemen  utamanya  dan  diberi  alokasi
anggaran  pendidikan  yang  memadai.  Kini rata-rata  anggaran  pendidikan  anggota  Uni Eropa  adalah  5%  Produk  Domestik  Bruto (PDB),  Negara  Belanda  adalah  7%  PDB atau  37%  APBN.  Di  Asia,  Indonesia merupakan yang terendah alokasinya hanya 1,4%  PDB,  sedangkan  Negara  lain, Malaysia  5,2%  PDB,  Vietnam  2,8%  PDB, Filipina  3,4%  PDB,  Thailand  5,0%  PDB, Korea Selatan 5,3% PDB, dan Jepang 7,0% PDB.
Dari  gambaran  ini  jelaslah  bahwa sesungguhnya kalau penyelenggara Negara mempunyai  kemasan  politik  seharusnya dapat  mengambil  sebagian  dari  alokasi dana  tersebut  agar  amanat  pasal  31  UUD 1945 dapat dilaksanakan. Tetapi nampaknya  tidak  ada  kemauan  politik padahal  kondisi  pendidikan  di  Indonesia dari SD sampai perguruan tinggi tidak akan menghasilkan cita-cita bangsa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kebudayaan nasinal, dan mensejahterakan  kehidupan  rakyat  secara berkeadilan dapat tercapai.

## 6. Analisis Kebijakan Pembiayaan Pendidikan di Indonesia
Dilihat dari alokasi yang disediakan untuk  pendidikan  dasar  yang  wajib, Universitas  yang  berperan  memajukan
IPTEK, dan pendidikan  yang bermutu  dari TK, SD, SMP SMA dan Perguruan Tinggi, yang kesemuanya oleh pemerintah dijadikan wilayah tanggung jawab Departemen  Pendidikan  Nasional  untuk mengelolanya,  hanya  disediakan  anggaran untuk Depdiknas yang jauh dari mencukupi, bahkan hanya untuk keperluan memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan  dasar  yang  wajib  saja  kurang. Ini berarti bahwa tanggung jawab konstitusional
Pemerintah untuk melaksanakan  pasal  31  ayat  (1)  ,  pasal  31 ayat  (2),  pasal  31  ayat  (3),  dan  pasal  31 ayat (5) tidak mungkin dapat terlaksana.
Pemerintah wajib membiayai kegiatan pendidikan di berbagai Departemen,  baik  Departemen  pertahanan,
Kepolisian RI, Depkumham, BPN, Departemen Kesehatan, Departemen Perindustrian, Departemen ESDM,
Depbudpar,  dan    kementrian  lainnya. Tetapi  kegiatan  “kependidikakn”  yang terjadi  didepartemen  dan  lembaga  tersebut bukanlah  “pendidikan”  seperti  yang dimaksud  dalam  pengertian  pendidikan seperti  yang  dimaksud  dalam  pasal  1  ayat (1)  UU  No.  20  tahun  2003,  yang  tertulis sebagai berikut:
“Pendidikan  adalah  usaha  sadar  dan terencana untuk mewujudkan suasana
dan proses pembelajaran agar peserta didik  secara  aktif  mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki
kekuatan spiritual keagamaan,
pengendalian diri, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang
diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara”.
Makna dari ketentuan tersebut hakekatnya memandang pendidikan sebagai  proses  untuk  membantu  anak  dan generasi  muda  untuk  menjadi  manusia dewasa yang cerdas, berkarakter, bermoral, berilmu,  dan  bertaqwa,  dan  menguasai keterampilan vokasinal/professional.
Dalam  bahasa  UNESCO  “ to  mould  the character  and  mind  of  young  generation” berangkat  dari  pemahaman  ini  tepatlah kalau UU  No. 20 tahun 2003 (pemerintah dan  DPR)  menafsirkan  pasal  31  ayat  (4) UUD  1945  dalam  pasal  49  ayat  (1)  yang tertulis :
“Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari anggaran pendapatan dan Belanja  Negara  (APBN)  pada  sector pendidikan  dan  minimal  20%  dari anggaran  pendapatan  dan  belanja daerah (APBD.
Dikeluarkannya dana untuk pendidikan  kedinasan  dari  kategori  sektor pendidikan sangatlah tepat karena kegiatan tersebut hakekatnya merupakan bagian dari sector administrasi Penyelenggaraan Negara,  Pertahanan  Negara,  Kesehatan, dan  Pembangunan  Infrastruktur  Dasar, yang  kesemuanya  merupakan  tanggung jawab  Pemerintah  Negara  Kesejahteraan untuk  membiayainya;  seperti  kewajiban pemerintah  untuk  membiayai  pendidikan dasar yang wajib bagi setiap warga Negara.
Secara  ringkas  dapat  dijelaskan bahwa  siapa  yang  dirugikan  dengan  tidak dilaksanakannya  ketentuan  pasal  31  ayat (4)  yang  oleh  UU  No.  20  tahun  2003 ditafsirkan dalam pasal 49 ayat (1).
Pertama:  yang  dirugikan  adalah pemerintah Republik  Indonesia. Tidak lain karena  dengan  tidak  disediakannya  dana sekurang-kurangnya    20%  dari  APBN  dan 20% dari APBD pemerintah tidak mungkin melaksanakan tanggung jawab konstitusionalnya seperti dituntut oleh: 1) Pasal  31  ayat  (1)  yang  memberi  hak kepada  setiap  warga  Negara  untuk memperoleh  pendidikan  yang  bermutu. Dalam  kamus  “demokrasi  dalam pendidikan”  ini  berarti  bahwa  setiap Negara demokrasi berkewajiban
membantu  warga  negaranya.  Sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatya,  mampu  menggunakan  haknya memperoleh pendidikan yang bermutu.
2) Pasal  31  ayat  (2)  yang  mewajibkan pemerintah membiayai pendidikan dasar yang  wajib  bagi  setiap  warga  Negara. Karena  untuk  dapat  membiayai  ini diperlukan dana Rp. 58 triliun sedangkan  untuk  pendidikan  dari  TK, SD,  SMP,  SMA,  dan  perguruan  tinggi hanya Rp. 38 Triliun.
3) Pasal  31  ayat  (5)  yang  mewajibkan pemerintah  untuk  memajukan  IPTEK. Karena  dana  untuk  perguruan  tinggi hanya  Rp.  7  triliun,  seyogyanya  sekitar Rp. 20 triliun.
4) Pasal  31  ayat  (3)  mengusahakan  dan menyelenggarakan satu system pendidikan nasional. Ini berarti pemerintah  harus  mampu  menerapkan segala  standar  nasional.  Ini  berarti Pemerintah  harus  mampu  menerapkan segala standar nasional pendidikan yang ditentukan  untuk  semua  sekolah  di Indonesia.
Kedua:  yang  dirugikan  adalah rakyat  dan  bangsa  Indonesia.  Dengan kondisi  kehidupan  masyarakat  yang  jauh dari  sejahtera  sukar  diharapkan  bahwa rakyat  akan  mampu  menggunakan  haknya
memperoleh  pendidikan  tanpa  bantuan pemerintah.  Karena  itu  tanpa  adanya kemampuan pemerintah melaksanakan tanggung jawab konstitusionalnya melaksanakan  segala  ketentuan  dari  pasal 31  UUD  1945  yang  paling  dirugikan adalah rakyat Indonesia. Apakah kaitannya tidak  dilaksanakannya  ketentuan  pasal  31 ayat  (4)  UUD  1945  dengan  nasib  bangsa Indonesia? Amanat pembukaan UUD 1945 yang  antara  lain  tertulis  “mencerdaskan kehidupan  bangsa”  hakekatnya  adalah suatu amanat untuk melakukan transformasi budaya dari  feudal ke demokrasi, dari tradisional ke modern, atau dalam  bahasa  Bapak  Presiden  Susilo Bambang Yudhoyono melakukan pembangunan peradaban. Adalah pandangan bahwa tanpa diselenggarakannya satu system
pendidikan  nasional  yang  merata,  relevan, dan bermutu usaha mencerdaskan kehidupan  bangsa  tidak  mungkin  tercapai. Karena itu tanpa dilaksanakannya berbagai ketentuan  dalam  pasal  31  bangsa  ini  akan rugi  karena  sukar  untuk  menjadi  bangsa yang cerdas bermartabat, bahkan dikhawatirkan  akan  menjadi  bangsa  kuli dan kuli diantara bangsa-bangsa.
Ketiga:  yang  paling  dirugikan adalah  “kaum  pendidik”.  PGRI  adalah
organisasinya  kaum  pendidik,  ISPI  adalah organisasinya kaum
pendidik.
Sesungguhnya  kaum  pendidik,  meliputi juga  rekan-rekan  dosen  dan  guru  besar pada berbagai Universitas,  Institu, Sekolah Tinggi  dan  Akademi  sangat  dirugikan  bila ketentuan  APBN  NKRI.  Sampai  sekarang masyarakat  selalu  menilai  pendidikan  kita tidak  bermutu,  lembaga  pendidikan  tinggi kita  berada  pada  urutan  bawah  dalam jajaran  dengan  perguruan  tinggi  di  Negara lain. Sesungguhnya kekurangan bermutuan pendidikan  kita  bukan  salahnya  pendidik. Para  Guru  Besar  kita  pada  berbagai Universitas/Institut  tidak  kalah  mutunya dengan Guru  Besar dan  Dosen di  berbagai Negara  lain.  Tetapi  karena  lembaga pendidikan  kita  dari  TK  sampai  perguruan tinggi  pada  umumnya  tidak  memiliki sarana  prasarana  dan  infrastruktur  yang memadai.  Guru  besar  kita  gajinya  kurang dari  10%  penghasilan  anggota  DPR. Perguruan tinggi kita banyak tidak memiliki  laboratorium  dan  perpustakaan yang memadai. Sekolah kita tidak memiliki lapangan  olahraga.  Sekolah  kita  tidak memiliki  lapangan  olahraga.  Bandingkan dengan  Thailand  yang  masing-masing sekolah  diisyaratkan  memiliki  lapangan 7500m 2 .  Kalau  pendidikan  1950-1960an setiap  universitas  negeri  memiliki  asrama
mahasiswa  dan  perumahan  dinas  dosen, dan  untuk  calon  guru  diberi  ikatan  dinas dan  asrama,  kini  kita  tidak  menemukan rencana  untuk  itu  lagi.  Karena  itu  adanya ketentuan pasal 31 ayat (4) yang kemudian diterjemahkan  dalam  pasal  49  ayat  (1) merupakan  anugreah  bagi  kami    kaum pendidik,  karena  dengan  dana  yang memadai kami dapat bekerja lebih optimal untuk  meningkatkan  mutu  pendidikan nasiona (Soedijarto,2006;39).
Kiranya  perlu  disadari  bersama bahwa sejarah membuktikan bahwa pendidikan yang diselnggarakan secara apa adanya,  bukan  saja  tidak  akan  bermakna bagi upaya mencerdaskan kehidupan bangsa,  tetapi  bahkan  melahirkan  masalah bangsa itu sendiri.

## C. SIMPULAN
Permasalahan  pendidikan  nasional tak  pernah  usai.  Lebih  khusus  lagi  jika menyangkut masalah pembiayaan pendidikan,  siapa  pun  mengakui  makin mahalnya  biaya  untuk  memasuki  jenjang pendidikan saat ini. Memang tidaklah salah jika dikatakan pendidikan bermutu membutuhkan biaya. Namun persoalannya, daya  finansial  sebagian  masyarakat  di negeri  ini  masih  belum  memadai  akibat sumber pendapatan yang tak pasti.
Sistem  pembiayaan  pendidikan  di Indonesia  dipengaruhi  oleh  kebijakan- kebijakan  pemerintah.  Kita  mengenal  dua sistem  yaitu  sentralisasi  dan  desentralisasi. Biaya  pendidikan  di  Indonesia  memang tidak  pernah  murah,  begitulah  realitasnya dalam sejarah pendidikan di Indonesia. Hal ini  dibandingkan  dengan  pendapatan  rata- rata masyarakat yang lebih kecil dibanding kebutuhannya.
Impian  masyarakat  akan  datangnya pendidikan  gratis  yang  telah  ditunggu- tunggu  dari  sejak  zaman  kemerdekaan Republik  Indonesia  telah  muncul  dengan seiring  datangnya  fenomena  pendidikan gratis  untuk  Sekolah  Dasar  dan  Sekolah Lanjutan  Tingkat  Pertama.  Fenomena pendidikan  gratis  ini  memang  sangat ditunggu-tunggu, pasalnya Pemerintah
mengeluarkan dana BOS (Biaya
Operasional  Sekolah)  untuk  menutupi harga-harga  buku  yang  kian  hari  kian melambung,  sumbangan  ini  itu,  gaji  guru yang tidak cukup dan biaya-biaya lainnya.
Pemberlakuan  sekolah  gratis  bukan berarti  penurunan  kualitas  pendidikan, penurunan  minat  belajar  para  siswa,  dan penurunan  tingkat  kinerja  guru  dalam kegiatan belajar mengajar di dunia pendidikan.  Untuk  itu  bukan  hanya  siswa saja  yang  diringankan  dalam  hal  biaya,
namun  kini  para  guru  juga  akan  merasa lega  dengan  kebijakan  pemerintah  tentang kenaikan  akan  kesejahteraan  guru.  Tahun 2011 pemerintah telah memenuhi ketentuan  UUD  1945  pasal  31  tentang alokasi  APBN  untuk  pendidikan  sebesar 20%. Sehingga tersedianya anggaran untuk menaikkan pendapatan guru, terutama guru pegawai  negeri  sipil  (PNS)  berpangkat rendah  yang  belum  berkeluarga  dengan masa  kerja  0  tahun,  sekurang-kurangnya berpendapatan Rp. 2 juta.

## DAFTAR PUSTAKA
Andi Arrken. 2013. Pembiayaan Pendidikan di Indonesia . http://andimpi.blogspot.com/2013/0 6/pembiayaan-pendidikan-di-
indonesia.html diakses tanggal 05/02/2015 19.00. Armida. 2001.
Model Pembiayaan
Pendidikan  di  Indonesia .  Jurnal Media  Akademika,  Vol  26.  No.  1 Januari 2001.
Fattah.  2000. Ekonomi  dan  Pembiayaan Pendidikan. Rosda. Bandung Edy  Priyono.  2002.  Makalah. Managing Basic  Education (MBE)  Project RTI International-USAID.
Soedijarto,  2006. Memahami  Makna  Yang Tersurat  dan  Tersirat  Dari  Pasal
31  Ayat  (4)  UUD  1945  Tentang Anggaran Pendidikan . Jakarta: ISPI Peraturan Perundang-undangan:
UUD 1945 Amandemen IV UU  No.  20  Tahun  2003  Tentang  Sistem Pendidikan Nasional
UU  No.  14  Tahun  2005  tentang  Guru  dan
Dosen Peraturan  Pemerintah  No.19  Tahun  2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Kepmendiknas    No.  129/U/2004  Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan. PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan    Pemerintah  dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.