PERAN PASAR MODAL (BEJ) DALAM MENCIPTAKAN PASAR YANG WAJAR TERTIB, TERATUR DAN EFISIEN (SUATU TINJAUAN HUKUM)
Oleh Anik Tyaswati Fakultas Hukum UNTAG Semarang

## ABSTRAK
Dalam usaha untuk terus mengembangkan pasar modal pemerintah berusaha untuk terus  membuat  terobosan-terobosan  baru  antara  lain  misi  perataan  pendapatan masyarakat  melalui  pengikutsertaan  masyarakat  dalam  pemilikan  saham  perusahaan, yang sekaligus merupakan sumber dana pembangunan nasional, merupakan tugas yang harus diemban oleh Pasar Modal di Indonesia. Diundangkannya Undang-Undang No 8 Tahun  1995  tentang  Pasar  Modal  dimaksudkan,  terciptanya  suatu  Pasar  Modal  yang wajar, tertib, teratur dan efisien. Sebagai penyelenggara pasar modal, maka pertama-tama Bursa Efek Jakarta melakukan penyaringan terhadap efek yang akan diperdagangkan di Bursa  Efek  Jakarta.  Penyaringan  tersebut  bukan  hanya  terhadap  kualitas  emiten  yang sahamnya  akan  diperdagangkan  di  Bursa  Efek  Jakarta,  akan  tetapi  juga mempertimbangkan  likuiditas  perdagangan  saham  itu  sendiri,  yaitu  perdagangan  yang aktif  yang  memungkinkan  setiap  pemodal  dapat  membeli  dan  menjual  saham  dengan mudah.
Kata kunci: Bursa Efek, Wajar, Tertib, Teratur, Efisien

## ABSTRACT
In  an  effort  to  continue  to  develop  capital  market,  the  government  is  trying  to continue  to  make  breakthroughs,  such  as;  the  mission  of  distributing  people  income evenly thrmigh community participation in the ownership of company shares, which is also the funding source of national development. It is a task that must be carried by the Indonesian Capital Market- The enactment of Act No. 8 of 1995 on Capital Markets has the purpc.se for the creation of proper, orderly, organized and efficient capital market. As the organizer of the capital market, firstly the Jakarta Stock Exchange has to perform a  screening  to  the  securities  that  will  be  traded  in  the  Jakarta  Stock  Exchange.  The screening  is  not  only  on  the  quality  of  the  issuer  whose  shares  will  be  traded  in  the Jakarta  Stock  Exchange,  but  it  also  considers  the  liquidity  of  the  stock  trading  itself, which is an active trading which enables eve^ investor to be able to buy and sell stocks easily.
Key words: Stock Exchange, Proper. Orderly, Organized, Efficient

## A. Pendahuluan
Sejak  Orde  Baru  Pemerintah telah  banyak  menerbitkan  beberapa kebijaksanaan yang mendorong
masyarakat  Indonesia  untuk  melakukan
berbagai  kegiatan  ekonomi.  Hal  ini merupakan konsekuensi dari berhasilnya pembangunan ekonomi yang dicapai dua dekade  ini.  Masyarakat  senantiasa berusaha untuk dapat mengikuti
perkembangan  pembangunan  ekonomi dimaksud itu, walau dalam
pelaksanaannya ditemui berbagai keterbatasan.
Timbulnya  rangsangan  untuk melakukan kegiatan ekonomi yang baru dan  memerlukan  berbagai  kemampuan telah  diusahakan  dipenuhi  dengan berbagai kebijaksanaan Pemerintah antara lain berupa pembentukan
lembaga, pemberian fasilitas, penyelenggaraan berbagai bantuan, pemberian hak-hak khusus pada golongan  masyarakat  tertentu.  Atas dasar itu akan kita dapati kegiatan-kegiatn  ekonomi  yang  telah mendapatkan  partisipasi  masyarakat secara  luas,  diantaranya  yaitu  berupa pembelian  saham  maupun  obligasi  di Pasar Modal.
Dengan  demikian  Pasar  Modal atau Bursa Efek tersebut menjadi media investasi,  bertemunya  pemilik  dana (Investor) dan Pengguna dana (Perusahaan Go Publik/Emiten).
Dalam usaha untuk terus mengembangkan pasar
Modal
pemerintah berusaha untuk terus membuat terobosan-terobosan baru antara  lain  misi  perataan  pendapatan masyarakat melalui pengikutsertaan masyarakat  dalam  pemilikan  saham
perusahaan,  yang  sekaligus  merupakan sumber  dana  pembangunan  nasional, merupakan  tugas  yang  harus  diemban oleh Pasar Modal di Indonesia, peningkatan profesionanisme para pelaku  di  Pasar  Modal  swasta  dengan diterbitkannya  peraturan-peraturan  dan kebijaksanaan  -  kebijaksanaan  baru antara  lain  dengan  diundangkannya Undang-Undang  No  8  Tahun  1995 tentang  pasar  modal  dimaksudkan, terciptanya  suatu  Pasar  Modal  yang wajar, tertib, teratur dan efisien.

## B. Permasalahan
Berdasarkan  pada  uraian  diatas, yang perlu dikaji lebih lanjut adalah :
Sejauh  mana  Pasar  Modal  (PT. Bursa  Efek  Jakarta)  mampu  berperan dalam  menciptakan  pasar  modal  yang wajar,  tertib,  teratur  dan  efesien  yang pada akhirnya dapat menjadi pendorong perusahaan  untuk  go  public  dengan memanfaatkan  mekanisme  pasar  modal tersebut ?

## C. Pembahasan
Banyak  kalangan  yang  kurang menyadari bahwa Indonesia telah memiliki Pasar Modal sejak tahun 1912, dimana proses perkembangannya mengalami  pasang  surut  sesuai  dengan
perkembangan  sejarah  selama  ini. Kegiatan Pasar Modal tersebut akhirnya ditutup pada tahun 1942 dan mengalami kevakuman sampai tahun 1977, kemudian pemerintah orde baru mengaktifkan  kembali  dab  sejak  Pasar Modal  di  Indonesia  diaktifkan  kembali tepatnya  pada  bulan  Agustus  1977, aktifitasnya sangat berfluktuasi.
Di dalam Undang-Undang Nomor  8  tahun  1995  tentang  Pasar Modal  disebutkan  bahwa  Bursa  Efek adalah  pihak  yang  menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk  mempertemukan  panawaran  jual dan  beli  efek  pihak-pihak  lain  dengan tujuan  memperdagangkan  efek  diantara mereka
Bursa Efek tersebut pada dasarnya menjembatani hubungan antara pemilik  modal  /  dana  dalam  hal  ini disebut  Investor,  dengan  pengguna modal  /  dana  dalam  hal  ini  disebut Emiten (Perusahaan Go Public). Dengan penyerahan dana yang dimiliki , Investor mengharapkan dan memperoleh imbalan atau  keuntungan,  sedangkan  dari  sisi Emiten tersedianya dana tersebut memungkinkan mereka melakukan Investasi tanpa harus menunggu tersedianya  dana  dari  hasil  operasi perusahaan yang pada akhirnya
diharapkan terjadinya suatu peningkatan produksi.
Berangkat dari pengamatan terhadap fakta-fakta yang oleh pemerintah dipandang sangat berpengaruh  terhadap  perkembangan Pasar  Modal,  maka  pemerintah  sejak tahun  1990  melalui  Paket  Desember 1990  (PAKDES  1990)  melakukam penyerahan  penyelenggaraan  kegiatan pasar  modal  kepada  pihak  swasta  yaitu PT  Bursa  Efek  Jakarta.  Dan  kemudian dengan bertambahnya jumlah perusahaan  yang  menjual  efeknya  di Pasar  Modal  saat  ini,  mencerminkan bahwa  pasar  modal  di  Indonesia  telah berkembang cukup pesat.
Sebagai media bertemunya permintaan  dan  penawaran  modal  atau dana  pasar  modal  dalam  hal  ini  dapat dimanfaatkan oleh pihak yang membutuhkan dana dan pihak yang akan menginvestasikan dana
Bagi  Emiten  Pasar  modal  dapat dimanfaatkan dengan penuh pertimbangan dan perhitungan profesional,  sedangkan  bagi  Investor individu  (perorangan)  putusan  untuk bergabung  atau  tidak  dengan  Emiten melalui pasar modal hanya berdasar atas institusi dan harapan. Untuk itu dibutuhkan  satu  perangkat  peraturan
yang kiranya dapat memberikan perlindungan  kepada  investor  kecil sesuai dengan tujuan pasar modal. 1
Go  public  secara  terjemahannya adalah proses perusahaan yang go public atau  pergi  ke  masyarakat  artinya perusahaan itu memasyarakatkan dirinya yaitu  dengan  jalan  memberikan  sarana untuk masyarakat masuk dalam perusahaannya, dengan menerima pemyertaan masyarakat dalam usahanya, baik dalam pemilikan maupun
penetapan perusahhannya. 2
Dengan go public berarti perusahaan tersebut menawarkan partisipasi masyarakat dalam permodalan/ memiliki
saham perusahaan dan sebagai akibat ikutannya adalah  pemilik  saham  tersebut  ikut menentukan  kebijaksanaan  pengelolan perusahaan  yaitu  dalam  Rapat  Umum Pemegang Saham (RUPS). Sebab sebagaimana  diketahui  dalam  struktur perusahaan  yang  berbentuk  PT,  maka kekuasaan  teretinggi  perusahaan  adalah pada Rapat Umum Pemegang Saham.
Pemerintah melalui Badan
1 Sri Redjeki Hartono, Capita Selekta Hukum Perusahaan. Semarang: Fakultas Hukum UNDIP, 1990, Hlm. 8
2 Sumantoro,1988. Pengantar  Tentang  Pasar Modal di Indonesia. Jakarta
: GhaliaIndonesia,1990,hlm. .64
Pengawas  Pasar  Modal  (BAPEPAM) selalu berusaha agar proses pemanfaatan dana  masyarakat  dapat  disalurkan  ke perusahaan yang go public secara aman dan  menarik.  Karena  itu  diterbitkan persyaratan-persyaratan bagi perusahaan yang  akan  go  public,  antara  lain  dalam tata  cara  menawarkan  efek/saham  atau obligasi  kepada  masyarakat  sedemikian rupa sehingga akan memudahkan proses go public di satu pihak dan memberikan perlindungan  bagi  masyarakat  pemodal di lain pihak.
Menurut Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1995  tentang  Pasar Modal,  Emiten  didefinisikan  sebagai pihak  yang  melakukan  penawaran umum. Selanjutnya di dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta ni.01/BEJ/IV/1995  di  dalam  Peraturan
No.2 tentang Perdagangan Efek, disebutkan bahwa Emiten adalah Badan Hukum yang telah melakukan emisi efek dan telah mencatatkan efeknya di Bursa Efek  sesuai  dengan  ketentuan  yang berlaku.  Yang  dimaksud  disini  bahwa yang dapat menerbitkan dalam praktenya hanyalah dilakukan oleh suatu Badan  Hukum.  Dalam  Undang-Undang No.8 Tahun 1995 bahwa Badan Hukum tersebut  adalah  sesuai  dengan  seperti yang  termaktub  dalam  Pasal  1  angka  1
Undang-Undang  No.l  Tahun  1995
tentang perseroan terbatas, yang
menyatakan :  Perseroan adalah Perseroan Terbatas  Badan Hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian  Kegiatan usahanya dengan modal dasar yang seluruhnya  terbagi  dalam saham dan  Memenuhi persyaratan yang  ditetapkan  dalam
Undang-Undang serta peraturan Pelaksananya. Selanjutnya  pasal  1  angka  4 Undang-Undang Pasar Modal, menguraikan  bahwa  yang  dimaksud
dengan  Bursa  Efek  adalah  pihak  yang menyelenggarakan  dan  menyediakan sistem dan sarana untuk
mempertemukan  penawaran  jual  dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka.
Kemudian  pasal  7  ayat  1  UU No.8  Tahun  1995  menyebutkan  bahwa bursa  efek  didirikan  dengan  tujuan menyelenggarakan  perdagangan  efek yang teratur, wajar dan efesien, sedangkan  ayat  2 pasal  yang sama juga mewajibkan bursa efek untuk
menyediakan  sarana  pendukung  dan mengawasi kegiatan anggota bursa efek dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan efek tersebut diatas.
Adapun  yang  dimaksud  dengan menyelenggarakan  perdagangan  efek yang teraur adalah pelaksanaan perdagangan  yang  terorganisir  dengan baik  yang  memungkinkan  setiap  pihak mempunyai  hak  dan  kesempatan  yang sama  untuk  berinvestasi  melalui  bursa efek  berdasarkan  Peraturan  Bursa  yang antara lain mengatur hak dan kewajiban anggota bursa dan tata cara perdagangan di bursa.
Sedangkan yang dimaksud dengan wajar adalah
penyelenggaraan pedagangan  yang  berlangsung  secara alamiah dalam pengertian setiap kekuatan  penawaran  atau  permintaan dilakukan berdasarkan mekanisme pasar yang  bebas  dari  adanya  keadan  yang tidak  mendukung  terciptanya  keadaan pasar  sesuai  dengan  keinginan  para pelakunya, seperti adanya sistem penyampaian informasi yang akurat dan tepat  waktu  dari  emiten,  terlindungnya pasar  dari  usaha-usaha  pihak  tertentu untuk  memeroleh  keuntungan  dari ketidak tahuan pihak lainnya dan adanya sistim dan tatacara pelaksanaan perdagangan yang mendukung
terciptanya  kewajaran  (fairness)  dalam melakukan perdagangan di bursa efek.
Selanjutnya  yang  dimaksudkan dengan perdagangan yang efisien adalah perdagangan  dimana  para  pihak  yang berkepentingan  dengan  perdagangan efek tersebut dapat melakukan perdagangan  dengan  mudah,  cepat  dan dengan  biaya  yang  relatif  murah, termasuk di dalamnya adanya penyelesaian transaksi  yang cepat serba murah.
Bursa  Efek  Jakarta  secara  terus menenrs  berupaya  menyempurnakan sistim  dan  sarana  perdagangannya,  dari perdagangan  yang  dilakukan  secara manual  yang  berlangsung  sejak  tahun 1977  yang  dilaksanakan  oleh  Bapepam (Badan  Pelaksana  Pasar  Modal)  dan selanjutnya  sejak  tahun  1990  berubah menjadi  Bapepam  (Badan  Pengawas Pasar  Modal),  yaitu  perdagangan  yang dilakukan  dengan  menggunakan  papan perdagangan untuk menuliskan penawaran dan atau pemintaan beli dari para pialang sampai dengan diperkenalkannya JATS (Jakarta
Automated Trading System) pada bulan Mei  1995  yaitu  perdagangan  efek dengan  menggunakan  komputer  yang telah  berhasil  meningkatkan  frekuensi dan volume perdagangan secara
signifikan.
Dengan telah diterapkannya sistem perdagangan secara otomatis ini, diharapkan proses pelaksanaan fransaksi di  Burea  Efek  Jakarta  akan  semakin tertib, likuid dan wajar.
Berdasarkan  ketentuan  pasal  9 ayat 1 UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar  Modal,  Bursa  Efek  Jakarta meskipun  merupakan  suatu  perusahaan swasta  namun  diberikan  kewenangan untuk  menetapkan  peraturan  mengenai keanggotaan,  pencatatan,  perdagangan, kesepadanan efek, kliring dan penyelesaian  Transaksi  Bursa,  dan hal-hal  lain  yang  berkaitan  dengan kegiatan  Bursa  Efek.  Oleh  karena  itu ketentuan  yang  dikeluarkan  oleh  Bursa Efek Jakarta tersebut mempunyai kekuatan  mengikat  dan  wajib  ditaati oleh  Anggota  Bursa  Efek  Jakarta, Emiten  yang  efeknya  tercatat  di  Bursa Efek  Jakarta,  Lembaga  Kliring  dan Penjaminan, Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan,  Kustodian  atau  pihak" pihak  lain  yang  mempunyai  hubungan kerja  secara  kontrak  jual  dengan  Bursa Efek Jakarta.
Dengan  adanya  kewenangan berdasarkan  undang-undang  tersebut, maka Bursa Efek mempunyai kedudukan  yang  unik,  yaitu  sebagai
perseroan terbatas biasa namun mempunyai  kekuasaan  untuk  membuat dan menegakkan peraturan yang dibuatnya  dalam  upaya  menciptakan Bursa  Efek  yang  wajar,  teratur  dan efesien  sebagaimana  diamanatkan  oleh pasal  7  Undang-Undang  Pasar  Modal tersebut.
Berdasarkan kewenangan tersebut Bursa Efek Jakarta menerbitkan serangkaian  peraturan  yang  menerpkan aturan  main  bagi  para  pelaku  pasar modal  yang  terlibat  dalam  kegiatan perdagangan efek di Bursa Efek Jakarta yang  terdiri  dari  tiga  macam  peraturan, yaitu : 3
1. Peraturan yang mengatur mengenai pencatatan  efek  di  Bursa  Efek Jakarta  atau  yang  dikenal  dengan naman  Peraturan  Pencatatan  Efek. Pada  saat  ini  Bursa  Efek  Jakarta sedang memproses penyempurnaan Peraturan  Pencatatan  yang  lebih bersifat  fleksibel  dengan  nama Panduan  Pencatatan  PT.  Bursa Efek Jakarta.
2. Peraturan yang mengatur mengenai tatacara perdagangan efek di Bursa
3 Pramono,  Nindyo. Sertifikasi  Saham  PT  Go
Public  Dan  Hukum  Pasar  Modal  di Indonesia.
Bandung : PT Citra Aditya Bakti. 1997.hlm. .5
Efek  Jakarta  atau  dikenal  dengan nama Peraturan Perdagangan Efek. 3. Peraturan yang mengatur mengenai hak dan kewajiban Anggota Bursa dalam  melakukan  kegiatannya  di Bursa  atau  yang  dikenal  dengan nama Peraturan Keanggotaan Bursa. Dalam rangka
mengimplementasikan ketentuan Pasal 7 ayat  (1)  Undang-Undang  Pasar  Modal tersebut diatas, yaitu adanya Bursa Efek yang  menyelenggarakan  perdagangan efek  yang  teratur,  wajar  dan  efesien, maka  pertama-tama  Bursa  Efek  Jakarta melakukan  penyaringan  terhadap  efek yang  akan  diperdagangkan  di  Bursa Efek  Jakarta.  Penyaringan  tersebut bukan  hanya  terhadap  kualitas  emiten yang sahamnya akan diperdagangkan di Bursa  Efek  Jakarta,  akan  tetapi  juga mempertimbangkan likuiditas perdagangan  saham  itu  sendiri,  yaitu perdagangan yang aktif yang memungkinkan  setiap  pemodal  dapat membeli  dan  menjual  saham  dengan mudah.
Sebenarnya tidak ada kewajiban emiten  untuk  mencatatkan  sahamnya  di bursa  efek  (pasal  76  UUPM),  namun pada umumnya setiap emiten menginginkan agar saham yang
diemisikannya  tercatat  di  bursa  efek. Tercatatnya saham emiten di bursa efek merupakan daya tarik kuat bagi pemodal untuk membelinya. Sebab jika sahamnya tidak  tercatat  di  bursa  efek  maka pemodal  jika  membutuhkan  uang  akan mendapat  kesulitan,  untuk  menjual saham  yang  telah  dibelinya  dari  emiten demikian pula sebaliknya pemodal yang ingin  berinvestasi  akan  mendapatkan kesulitan  untuk  membeli  saham  yang diinginkan.
Selanjutnya  bagi  perusahaan yang  efeknya  tercatat  di  Bursa  Efek Jakarta dituntut untuk memiliki kepedulian yang tinggi terhadap masalah keterbukaan dan penyampaian informasi yang  material.  Undang-Undang  Pasar Modal  mengenakan  sanksi  yang  cukup keras  terhadap  kelalaian  Perusahaan dalam  memenuhi  ketentuan  mengenai keterbukaan  informasi  perusahaan  dan penyampaian informasi material.
Berdasarkan hasil kegiatan pengawasan perdagangan dari waktu ke waktu, Bursa  Efek  Jakarta  akan mengundang  direksi  Perusahaan  untuk memberikan  perhatian  dan  penjelasan harga  yang  tidak  wajar  yang  mungkin berindikasikan manipulasi, perdagangan dalam  atau  diperlukan  suatu  bantahan terhadap rumor uang mengganggu pasar.
Undang-Undanng  Nomor  8  tahun 1995  tentang  Pasar  Modal  memuat ancaman  hukuman  yang  tegas  bagi Komisaris,  Direksi,  pemegang  saham utama,  karyawan  dan  pihak-pihak  yang tersosialiasasi  dengan  Emitem  atas pelanggaran peraturan mengenai keterbukaan dan penyampaian informasi yang material.

## D. Penutup
1.   Kesimpulan
Melalui peningkatan profesioanlisme  para  pelaku  Pasar Modal  serta  dengan  diterbitkannya seperangkat  peraturan  dan  kebijakan baru di bidang Pasar Modal kesemuanya merupakan upaya dalam rangka menciptakan  pasar  modal  yang  wajar, teratur dan efesien.
Namun  demikian  keteraturan  itu tidak cukup hanya dilihat dari peraturan tetapi juga dari praktek yang berlaku di pasar modal terutama adanya konsistensi dalam  penegakan  peraturan  bursa  itu sendiri.  Keteraturan  itu  juga  tercermin dari  perilaku  pihak  yang  terlibat  dalam perdagangan  efek  di  bursa  seperti perilaku wakil perantara pedagang efek. Perusahaan  Efek  itu  sendiri  termasuk organ-organ  yang  ada  di  dalamnya  dan perilaku  dari  Lembaga  Penunjang  dan
para  profesional  di  pasar  modal  serta para  pemodal  itu  sendiri  yang harus menjunjung tinggi profesionalisme dengan  selalu  mematuhi peraturan perundangan  yang  berlaku  di  pasar modal  dan  etika  dalam  melaksanakan perdagangan di Bursa.
Jadi  tercapainya  pasar  modal yang  sehat  bukan  semata-mata  hanya merupakan  peran  Bursa  Efek,  namun lebih  merupakan  kontribusi  dari  semua pihak-pihak yang terkait khususnua para pelaku pasar modal di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Bacelius  Ruru.  1994. Pasar  Modal Indonesia  Pasca  Deregulasi  Paket Desember 1990.
Makalah  Dalam  seminar  Nasional
Perkembangan Pasar Modal di Indonesia Pasca Deregulasi Pakdes 1990. Yogyakarta 22 Januari 1994. Hartono, Sri Rejeki. 1985. Bentuk-Bentuk  Kerja  Sama Dalam  Dunia  Niaga. Cet  1
Semarang: UNTAG -------------------------- 1987. Capita
Selekta  Hukum  Perusahaan. Cet  1. Semarang : FakultasHukum UNDIP --------------------------- 1994 . Prospek Pasar Modal Indonesia Dan Perlindungan HukumPemegang Saham. Makalah Dalam Seminar
Nasional Perkembangan Pasar Modal di Indonesia  Pasca  Deregulasi  Pakdes 1990. Yogyakarta, 22 Januari 1994
--------------------------- .1995. Beberapa Asjjek  Tentang  Permodalan  Pada PerseroanTerbatas. Makalah  .  28 September 1995
Janet  Low.  1988. Memahami  Pasar Modal. Jakarta  :  PT  Uapaya  Swadaya Aksara.
Michael V, Haribowo. 1994. Usaha-Usaha Perusahaan Dalam  Rangka  Memenuhi Harapan  Investor. Makalah Dalam Seminar Nasional Perkembangan  Pasar  Modal  di Indonesia Pasca Derrgulasi
Pakdes.  Yogyakarta,  22  Januari
1994.
N.N. 1989. Menjaring  Laba  Di  Bursa Saham. Jakarta : Multijasa Reka Kreativa.
P. de Smalen.S. 1977. Pasar Modal dan
Uang. Jakarta : Pradnya
Paramita
Pramono,  Nindyo. 1997.  Sertifikasi
Saham  PT  Go  Public  Dan
Hukum Pasar Modal di
Indonesia. Bandung  :  PT  Citra
Aditya Bakti.
Reksohadiprodjo,
Soekanto. 1990. Aspek Perlindungan Bagi Para  Investor  di  Pasar  Modal di  Indonesia  Ditinjau  Dari Sudut Yuridis Ekonomi . Makalah Dalam Seminar Nasional  Perkembangan  Pasar Modal di Indonesia Pasca Deregulasi Pakdes 1990 . Yogyakarta, 22 Januari 1994
Sumantoro . 1984. Bunga  Rampai Permasalahan
Penanaman
Modal dan PasarModal.
Bandung : Bunacipta.
............ 1984. Aspek-aspek  Hukum dan  Potensi  Pasar  Modal  di Indonesia. Jakarta:
Ghalia Indonesia
............ 1988. Pengantar Tentang
Pasar  Modal  di  Indonesia.
Jakarta : Ghalia
Indonesia