## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 5, No. 4, November 2021 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.36312/jisip.v5i4.2599/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Perbedaan Saham dan Sertifikat Modal Koperasi Ditinjau Dari Kajian Yuridis Menurut Hukum Koperasi Indonesia
Agus Bambang Nugraha

## Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Satya Wacana
Article Info Abstract Article history: Received 27 November 2021 Publish 27 November 2021 This review aims to analyze between cooperative and share capital certifications so that they can be used as one of the rules in deciding their decision to contribute. The type of research used is a research setting that refers to the legal norms contained in the law, as well as important exploratory information consisting of books, laws and guidelines,  diaries,  articles  and  others.  The data  collection  procedure used  in  this exploration is a literature study. Guidelines regarding capital certification itself are contained  in  Law  Number  17  of  2012  concerning  Cooperatives,  while  guidelines regarding  shares  can  be  found  in  Law  Number  40  of  2007  concerning  Limited Liability  Companies.  The  consequence  of  the  review  shows  that  there  are  three important differences between support and beneficial offerings of capital which can be seen from the importance, granting of voting rights and shifting of responsibilities for  declarations  and  offerings  of  capital.  Thus,  it  is  believed  that  there  will  be outreach to the public in general through socialization about the difference between the  declaration  of  certificated  capital  and  shares,  so  that  it  becomes  material  for thinking  for  the  wider  community  in  making  business,  both  in  cooperatives  and  in limited liability companies.
Keywords: Share Capital Certificate Juridical Study Indonesia Cooperative Law Fifth keyword Info Artikel ABSTRACT Article history: Diterima 27 November 2021 Publis 27 November 2021 Tinjauan  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  antara  sertifikasi  modal  koperasi  dan saham sehingga mereka dapat dijadikan sebagai salah satu aturan dalam memutuskan keputusan  mereka  untuk  berkontribusi.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah pengaturan  penelitian  yang  mengacu  pada  norma-norma  hukum  yang  terkandung dalam  Undang-Undang,  serta  informasi  eksplorasi  penting  yang  terdiri  dari  buku- buku,  Undang-Undang  dan  pedoman,  buku  harian,  artikel  dan  lain-lain.  Prosedur pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  eksplorasi  ini  adalah  studi  kepustakaan. Pedoman  mengenai  sertifikasi  modal  itu  sendiri  terdapat  dalam  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, sedangkan pedoman mengenai saham dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun  2007 tentang Perseroan Terbatas. Konsekuensi dari tinjauan menunjukkan bahwa ada tiga perbedaan penting antara  dukungan  dan  penawaran  modal  yang  bermanfaat  yang  dapat  dilihat  dari pentingnya, pemberian hak suara dan pergantian tanggung jawab untuk deklarasi dan penawaran  modal.  Dengan  demikian  diyakini  akan  ada  penyuluhan  kepada masyarakat  secara  umum  melalui  sosialisasi  tentang  perbedaan  antara  deklarasi modal sertifikasi dan saham, sehingga menjadi bahan pemikiran bagi masyarakat luas dalam membuat usaha, baik di koperasi maupun di perseroan terbatas.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Agus Bambang Nugraha, Universitas Kristen Satya Wacana Email: agusnugraha@uksw.edu

## 1. PENDAHULUAN
Indonesia adalah Negara Hukum. Hal ini ditegaskan dalam UUD 1945 dalam Pasal 1  ayat (3) yang berbunyi, “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hukum sebenarnya dibuat untuk mengatur masyarakat agar tercipta keamanan dan ketertiban serta dapat dimanfaatkan sebagai pembantu bagi semua individu untuk bertindak sebagai penduduk Indonesia. Indonesia sebagai negara hukum yang bergantung pada UUD 1945 juga harus memberikan pemerataan, keamanan, permintaan, permintaan, dan lain-lain kepada daerah setempat.
Untuk mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan suatu kemajuan di segala bidang, salah satunya di bidang moneter. Di bidang keuangan sendiri, hukum memegang peranan penting, khususnya dengan memberikan pedoman  yang jelas  dan tegas, salah satunya dalam hal  pengelolaan Perusahaan atau Badan Usaha sejauh bentuk, struktur, dan luas organisasi di Indonesia.
Undang-Undang  Dasar  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  memberikan  landasan  bagi pengaturan  dan  penyelenggaraan  perekonomian  rakyat  berkenaan  dengan  pemberian  bantuan pemerintah kepada perseorangan berdasarkan sistem pemungutan suara keuangan. Hal ini ditegaskan dalam  Pasal  33  ayat  1  UUD  1945  bahwa  perekonomian  diselenggarakan  sebagai  usaha  bersama berdasarkan  pedoman  hubungan  kekeluargaan.  Dalam  perspektif  yang  lebih  luas,  dibentuk  dalam pasal  4  pasal  tersebut  di  atas,  bahwa  perekonomian  rakyat  dikoordinasikan  berdasarkan  sistem pemungutan suara keuangan dengan standar harmoni, efektivitas, pemerataan, rawatan, pengetahuan alam, otonomi dan dengan menjaga keseimbangan antara kemajuan dan solidaritas moneter publik.
Badan  usaha  adalah  asosiasi  yang  ditempati  dengan  bidang  bisnis  tertentu  yang  dicakup  oleh sudut pandang  yang sah, khusus  dan moneter.  Badan usaha juga dapat  dicirikan sebagai  kesatuan yuridis dan moneter yang terorganisir dalam mengawasi unsur-unsur penciptaan untuk menghasilkan tenaga  kerja  dan  produk  yang  sepenuhnya  bertujuan  untuk  menciptakan  keuntungan  (manfaat). Untuk itu pencipta akan meneliti secara lebih eksplisit bagian-bagian dari Perseroan Terbatas (PT), khususnya dalam hal Saham dan Koperasi, khususnya dalam hal Sertifikat Modal Koperasi. Ketika Anda ingin membingkai sebuah Badan usaha atau organisasi, baik sebagai perseroan terbatas atau membantu, beberapa variabel harus dipertimbangkan, termasuk: tenaga kerja dan produk yang akan dikirim, strategi pemasaran untuk pembuatan. tenaga kerja dan produk, rencana permainan konstruksi berwibawa dalam elemen bisnis dan jenis elemen bisnis yang akan disampaikan.
Perseroan Terbatas, sebelumnya dikenal sebagai Naamloze Vennootschap (NV) adalah elemen yang sah untuk mempertahankan bisnis yang modalnya terdiri dari Saham, yang pemiliknya memiliki sebanyak  apa  pun  Saham  yang  diklaimnya.  Secara  normatif,  pengertian  Perseroan  Terbatas  (PT) tergambar  dalam  Pasal  1  ayat  1  Undang-Undang  Perseroan  Terbatas  yang  menyatakan  bahwa “Perseroan  Terbatas  yang  selanjutnya  disebut  organisasi  adalah  suatu  unsur  yang  sah  yang merupakan  suatu  persekutuan  modal,  ditetapkan  tergantung  pada  suatu  pengertian,  memimpin pelaksanaan usaha dengan modal yang disetujui seluruhnya dibagi menjadi saham, dan memenuhi kebutuhan yang ditentukan dalam Undang-undang ini dan pedoman pelaksanaannya”. Karena modal terdiri dari Saham yang dipertukarkan, perubahan kepemilikan organisasi dapat dilakukan tanpa perlu memecah organisasi.
Setiap orang dapat memiliki lebih dari satu Saham yang merupakan verifikasi tanggung jawab organisasi. Investor memiliki tanggung jawab terbatas, terutama sebanyak Saham yang dimiliki. Jika organisasi  menciptakan  keuntungan,  maka  keuntungan  tersebut  akan  disampaikan  sesuai  dengan keuntungan  yang  disebut  keuntungan,  yang  besarnya  bergantung  pada  besar  kecilnya  keuntungan yang  didapat  oleh  perseroan  terbatas  dan  jumlah  Saham  yang  diklaim  oleh  investor.  Meskipun demikian,  jika  kewajiban  organisasi  melebihi  sumber  daya  organisasi,  kewajiban  kelimpahan bukanlah kewajiban investor.
Selain  saham,  modal  perseroan  terbatas  juga  bisa  berasal  dari  obligasi.  Jaminan  sebenarnya adalah janji penegasan kewajiban atas kredit uang tunai  yang dikumpulkan dari orang-orang pada umumnya  dengan  imbalan  premi  tertentu  yang  dibayar  sesekali.  Jadi  manfaat  yang  diperoleh
pemegang obligasi adalah bunga yang layak dengan sedikit memperhatikan manfaat atau kerugian dari perseroan terbatas.
Koperasi  sendiri  sebagai  Badan  usaha  dicirikan  sebagai  "afiliasi  atau  asosiasi  keuangan  yang terdiri dari individu atau elemen, yang memberikan kesempatan untuk berpisah dan keluar sebagai individu sesuai pedoman yang ada, dengan bekerja sama secara kekeluargaan untuk mempertahankan bisnis, bertekad untuk meningkatkan pemerintahan. bantuan. bentuk fisik individunya".
Sebagai elemen bisnis yang disibukkan dengan latihan moneter, koperasi sangat membutuhkan modal  sebagai  pembiayaan  usahanya.  Besar  kecilnya  nilai  modal  saat  ini  dalam  membantu menentukan besar kecilnya bidang usaha yang dijalankan oleh yang bersangkutan. Jadi, komponen modal dalam bisnis yang bermanfaat ini adalah salah satu perangkat yang akan menentukan kemajuan suatu  bisnis  yang  menyenangkan.  Selain  itu,  sebagai  bukti  dukungan  dari  orang-orang  yang membantu di ibukota, pihak yang setuju akan memberikan verifikasi kepemilikan yang disebut wasiat modal yang bermanfaat.
Berbicara  tentang  koperasi,  kita  dapat  berharap  bahwa  koperasi  merupakan  andalan perekonomian  Indonesia,  sehingga  realitas  dan  keberadaannya  dijamin  oleh  undang-undang.  Oleh karena itu, kita sebagai orang Indonesia harus tertarik untuk membangun perekonomian Indonesia yang bergantung pada koneksi, khususnya dalam diskusi yang menyenangkan. Walaupun koperasi merupakan  andalan  perekonomian,  pada  prakteknya  koperasi  tidak  berkembang  lebih  jauh  dari berbagai jenis elemen usaha. Karena pada umumnya, orang tidak mengerti tentang latihan bisnis yang menyenangkan.  Karena  relatif  sedikit  yang  memahami,  banyak  yang  memilih  jenis  kepemilikan tunggal  atau  organisasi.  Memang  jenis  usaha  perorangan  dan  badan  usaha  ini  tidak  memerlukan jumlah modal yang terbatas bila dibandingkan dengan modal pada jenis usaha yang menyenangkan, dimana  modal  tersebut  dimiliki  oleh  setiap  individu  mulai  dari  golongan  penolong.  Sejujurnya, sejauh usia, yang menyenangkan itu sendiri adalah lebih dari 73 tahun dan harus sedikit berkembang.
Mengingat dampak dari kemajuan moneter yang telah dicapai hingga saat ini, itu adalah hasil dari persekutuan bidang bisnis, baik pertemuan pribadi sebagai perseroan terbatas dan koperasi. Akibat dari kemajuan ini harus diupayakan sebaik mungkin dengan tujuan agar dapat dirasakan oleh semua individu  di  semua  lapisan  masyarakat  untuk  lebih  mengembangkan  bantuan  pemerintah.  Otoritas publik  itu  sendiri  adalah  pihak  yang  mengambil  bagian  penting  dalam  mencapai  kesuksesan  bagi keseluruhan populasi  seperti  halnya investor dari  perseroan terbatas dan  individu  yang membantu sesuai dengan Undang-Undang no. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.
Pencapaian alokasi setara bantuan pemerintah dapat dicapai dengan satu cara, khususnya dengan mengetahui dengan jelas apa perbedaan antara perseroan terbatas dan membantu, terutama dalam hal modal. Dengan memahami perbedaan ini, individu yang ingin memasuki dunia elemen bisnis dapat menggunakan perbedaan ini sebagai panduan untuk memutuskan sisi positif dan negatif dan ini dapat dipertimbangkan, terlepas dari apakah mereka perlu menempatkan sumber daya ke dalam perseroan terbatas atau atau bahkan keduanya.
Perseroan terbatas dan koperasi adalah substansi yang sah meskipun fakta bahwa mereka dimulai dari  berbagai  undang-undang,  jadi  keduanya  adalah  subjek  yang  sah  dan  merupakan  sekutu  hak istimewa dan komitmen dalam kemacetan jam sibuk yang sah secara keseluruhan. Padahal, keduanya sebenarnya  memiliki  atribut  yang  berbeda  satu  sama  lain  sejauh  kepribadian,  landasan,  misi  atau fokus pekerjaan mereka hanya sebatas wilayah bisnis dan akhirnya menyinggung modal batin dan kemampuan yang khas di antara keduanya, sehingga penting untuk menyelesaikan penyelidikan yang menyeluruh dan luas.
Permasalahan yang akan dibahas dalam artikel ini ialah sebagai berikut :
1. Bagaimana peraturan sertifikat modal koperasi menurut Undang - Undang Nomor 17 tahun 2012?
2. Bagaimana peraturan terkait saham menurut Undang – Undang Nomor 40 tahun 2007?
3. Apakah perbedaan yang signifikan dari saham dan sertifikat modal koperasi ?

## 2. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan dalam undang-undang ini adalah pengaturan hukum normatif yang menyoroti standar hukum tertentu sebagai undang-undang dan pedoman, catatan atau komposisi resmi  dalam  pembuat  undang-undang  (bahan  hukum  penting)  sebagai  bahan  penelitian  utama  dan buku, spesialis sentimen, luas komunikasi, buku harian logis dan majalah (bahan tambahan yang sah) sebagai informasi pendukung.
Pendekatan penelitian hukum yang digunakan yang tercatat sebagai undang-undang ini adalah metodologi  politik  hukum,  pendekatan  perundang-undangan,  dan  pendekatan  historis.  Pertama; metodologi politik yang sah. Masalah Legislatif yang sah adalah pendekatan atau jalur resmi (strategi) hukum  yang  akan  dilaksanakan  baik  dengan  membuat  undang-undang  baru  atau  dengan menggantikan  undang-undang  lama,  untuk  mencapai  tujuan  negara  (Moh.  Mahfud  MD,  2014:  1). Kedua;  pendekatan  perundang-undangan.  Penyusunan  undang-undang  ini  direncanakan  untuk memahami secara luas memecah sistem hukum dan pedoman progresif dan standar orang tua dalam hukum  dan  pedoman.  Metodologi  hukum  diselesaikan  dengan  melihat  semua  undang-undang  dan pedoman yang diidentifikasi dengan masalah hukum yang sedang ditangani (Peter Mahmud Marzuki, 2010: 133). Ketiga; pendekatan historis (pendekatan kronologis). Metodologi yang direkam dilakukan dengan  memeriksa  fondasi  apa  yang  dipertimbangkan  dan  perbaikan  rencana  sehubungan  dengan masalah depan dan pusat (Peter Mahmud Marzuki, 2010: 134).
Metode Pengumpulan data dengan menulis studi untuk memperoleh bahan-bahan penting yang sah dan bahan-bahan tambahan yang sah dengan berkonsentrasi pada berbagai undang-undang dan pedoman, buku-buku, seperti halnya artikel dan buku harian yang didapat dari makalah atau web yang terkait dengan objek penelitian.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
3.1 Pengaturan Sertifikat Modal Koperasi Dalam Undang - Undang No 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian
Mengingat UU no. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, dalam Bagian I pengaturan keseluruhan Pasal 1 ayat satu dinyatakan bahwa Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang-orang atau  unsur-unsur  hukum  yang  membantu,  dengan  pembagian  kekayaan  perseorangannya  sebagai uang untuk memelihara suatu usaha, yang memenuhi keinginan dan kebutuhan bersama di bidang moneter, sosial dan sosial sesuai dengan kualitas dan standar koperasi.
Situasi  membantu  sebagai  elemen  yang  sah  dipisahkan  oleh  pembagian  kelimpahan  individu sebagai uang awal untuk mempertahankan bisnis yang menyenangkan. Kelimpahan yang dikucilkan dan  bersumber  dari  perseorangan,  yang  merupakan  bagian  dari  modal  sendiri  yang  diperjanjikan, adalah sebagai simpanan pokok (SP) dan serifikat modal koperasi (SMK).
Hukum memperkuat modal yang menyenangkan dengan bukti modal yang bermanfaat sebagai sumber modal. Berbeda dengan saham, otentikasi modal yang baik tidak mempengaruhi jumlah suara dan harus dimiliki oleh orang-orang yang membantu. Ini adalah pengaturan dasar. Otentikasi modal yang  baik  adalah  bukti  dukungan  dari  orang-orang  yang  membantu  dalam  modal  yang menyenangkan.  Pengesahan  modal  yang  disetujui  (SMK)  sebagai  instrumen  permodalan  yang bermanfaat tidak diberikan untuk mencari keuntungan dari setiap bagian dari modal yang disetorkan. Dengan SMK, Koperasi sebagai asosiasi bekerja dengan modal, namun tidak begitu banyak untuk modal.  Melalui  SMK,  Koperasi  diakui  sebagai  perkumpulan  yang  bermodal  sampingan  sebagai sumber  kekuatan.  Jumlah  SMK  yang  terlihat  tidak  menimbun  hak  pilih.  Tidak  mempengaruhi pemberian hak suara pada Pertemuan Perorangan.
Modal Bermanfaat yang dimulai dari SMK tidak bertanggung jawab atas Koperasi oleh anggota koperasi, karena SMK tidak diberikan kepada individu selain anggota koperasi. Itu tidak mengubah Koperasi  menjadi  kumpulan  modal,  tetapi  hanya  sebagai  alat  untuk  membentengi  modal  anggota
koperasi itu sendiri. Hasil akan disesuaikan dengan individu dari instrumen Koperasi in the Excess Working Benefit. Memahami pedoman hubungan keluarga dan “dari individu, oleh individu untuk individu” mengingat istilah sebaran Excess Working Outcomes.

## 3.2 Pengaturan Tentang Saham Berdasarkan Undang  – Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
Saham adalah konfirmasi tanggung jawab atas nilai suatu organisasi. Saham adalah salah satu jenis  proteksi  yang  dipertukarkan  dalam  perdagangan  saham.  Saham  dicirikan  sebagai  bukti dukungan  nilai  dalam  suatu  organisasi,  atau  konfirmasi  tanggung  jawab  untuk  organisasi.  Setiap individu yang mengklaim saham menyiratkan bahwa orang tersebut mengambil bagian dalam modal atau memiliki organisasi yang memberikan Saham.
Ada dua sumber dasar hukum yang mengawasi saham, khususnya:
a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, diatur secara definitif dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 62.
b. Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Pencegahan  Praktek  Monopoli  dan Persaingan Usaha Yang Tidak Pantas, diatur dalam pengaturan Pasal 27
Sebagai aturan umum, Perseroan Terbatas memberikan hak kepada investor untuk:
i. Ikut serta dan memberikan suara dalam RUPS;
ii. Mendapatkan  angsuran  keuntungan  dan  kelebihan  sumber  daya  yang  timbul  karena likuidasi;
iii. Menjalankan  kebebasan  yang  berbeda  berdasarkan  Undang-Undang  Organisasi  dengan Tanggung Jawab Terbatas ini.
Kebebasan yang dirujuk di atas cukup substansial dan terkait dengan investor jika Saham dicatat dalam  daftar  investor  untuk  pemilik.  Meskipun  demikian,  pengaturan  mengenai  satu  pihak  untuk bergabung dan memberikan suara pada pertemuan investor reguler dan menggunakan hak istimewa mereka  berdasarkan  undang-undang  ini,  tidak  menjadi  masalah  untuk  perintah  Saham  tertentu sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini.

## 3.3 Perbedaan  Antara  Sertifikat  Modal  Koperasi  Dengan  Saham  Berdasarkan  Undang- Undang
Berdasarkan Pasal (1) angka 9 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, disebutkan bahwa pemberian bantuan modal merupakan bukti adanya kepentingan orang-orang yang bersepakat terhadap modal yang diperjanjikan. Berdasarkan pengertian tersebut, maka tidaklah tepat jika surat keterangan modal  yang diperjanjikan itu diperintahkan sebagai  modal pembantu, karena dengan tegas dinyatakan bahwa surat wasiat modal itu adalah bukti bunga. Selanjutnya, modal adalah (mendasari) investasi dari individu yang disetujui, bukan dukungan.
Selain  itu,  dalam  Pasal  68  ayat  (1)  ditegaskan  juga  bahwa  setiap  orang  dari  pihak  yang bersepakat harus membeli surat pernyataan modal bantuan yang jumlah pokoknya ditentukan dalam anggaran  dasar.  Jaminan  jumlah  dasar  otentikasi  modal  yang  bermanfaat  untuk  setiap  bagian diharapkan sebagai komitmen modal dasar dari setiap bagian. Selain itu, seperti yang ditunjukkan oleh Pasal 68 ayat (2) Undang-undang Kesepakatan, koperasi harus memberi SMK nilai per saham yang paling ekstrim setara dengan harga kepala toko. Pasal 68 ayat (3) dari Helpful Law menetapkan bahwa  perolehan  Sekolah  Menengah  Profesional  adalah  bukti  penanaman  modal  dari  individu- individu yang dapat diterima.
Modal Koperasi yang dimulai dari SMK juga tidak melepaskan tanggung jawab untuk Koperasi oleh anggota koperasi, karena SMK tidak diberikan kepada individu selain anggota koperasi. Itu tidak mengubah Koperasi menjadi kumpulan modal, tetapi hanya sebagai alat untuk membentengi modal anggota koperasi itu sendiri. Hasil akan diedarkan kepada individu dari instrumen mekanisme in the Excess  Working  Benefit.  Memahami  standar  koneksi  dan  “dari  individu,  oleh  individu  untuk individu” mengingat istilah sosialisasi Kelebihan Hasil Kerja.
Berbeda dengan deklarasi modal yang disetujui, saham adalah konfirmasi tanggung jawab atas nilai suatu organisasi. Yang menyiratkan bahwa investor adalah pemilik organisasi. Berbeda dengan otentikasi  modal  yang  disetujui,  semakin  besar  Saham  yang  diklaim,  semakin  menonjol  kekuatan dalam organisasi. Makna Saham dalam Demonstrasi tersebut terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Perseroan terbatas yang menyatakan bahwa Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut organisasi adalah suatu substansi yang sah yang merupakan perhimpunan modal, didirikan berdasarkan suatu kesepahaman, latihan bisnis terkemuka dengan modal yang disetujui yang sepenuhnya terisolasi ke dalam  Saham  dan  Saham.  memenuhi  kebutuhan  yang  ditentukan  dalam  Undang-undang  ini  dan pedoman pelaksanaannya.

## 4. KESIMPULAN
Kesimpulan yang dapat diambil dari artikel ini adalah sebagai berikut :
1. Secara  umum,  rencana  koperasi  yang  disepakati  diarahkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian sehubungan dengan perubahan atas Undang-Undang Nomor 25  Tahun  1992  Perkoperasian.  Salah  satu  perkembangan  dalam  undang-undang  baru  yang disetujui  ini  adalah  pedoman  modal  koperasi.  Dalam  UU  No.  25  Tahun  1992  modal  yang diperjanjikan diatur dalam Pasal 41 dimana dinyatakan bahwa modal pembantu terdiri dari modal sendiri dan modal kredit. Modal sendiri dapat muncul dari dana cadangan utama, dana investasi wajib,  aset  simpanan  dan  penghargaan,  sementara  modal  awal  dapat  muncul  dari  individu, koperasi yang berbeda atau berpotensi individu, bank dan perusahaan, penerbitan sekuritas dan perlindungan kewajiban lainnya, dan sumber asli lainnya.
Setelah  undang-undang  ini  diubah  menjadi  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2012 tentang Perkoperasian, modal yang diperjanjikan diatur dalam Pasal 66 ayat (1) yang menyatakan bahwa  modal  bantuan  berasal  dari  simpanan  utama  dan  pernyataan  modal  yang  diperjanjikan. Selanjutnya diperjelas pada ayat (2) bahwa modal dalam koperasi dapat timbul dari hibah, nilai bunga, modal muka dan sumber lain yang sah yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar atau  berpotensi  pengaturan  peraturan  perundang-undangan.  Pengesahan  modal  bantuan  itu sendiri  merupakan  bukti  dukungan  orang-orang  yang  serasi  dalam  modal  bantuan  sesuai substansi Pasal 1 ayat (1). Undang-undang yang membantu juga mengarahkan atribut dan strategi untuk berpindah tangan dari deklarasi modal yang disetujui sebagaimana diatur dalam Pasal 67 hingga 73.
2. Saham  dicirikan  sebagai  bukti  kepentingan  nilai  dalam  suatu  organisasi,  atau  sebagai  bukti tanggung jawab organisasi.  Setiap individu  yang  mengklaim  saham  menyiratkan bahwa orang tersebut  mengambil  bagian  dalam  modal  atau  memiliki  organisasi  yang  memberikan  Saham. Pengaturan  utama  mengenai  saham  dalam  Undang-Undang  dapat  ditemukan  dalam  Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas, tepatnya diatur dalam Pasal 31 sampai dengan  Pasal  62  dan  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Pencegahan  Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Di Luar Lini yang diatur dalam Pasal 27. Selain itu, ada beberapa undang-undang  yang  menjadi  sumber  hukum  yang  berbeda  yang  diidentikkan  dengan  saham antara lain Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Usaha Yang Diklaim oleh Negara, Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1995  tentang  Pasar  Modal  dan  Undang-Undang  Nomor  25 Tahun 2003. 2007 tentang Spekulasi.
3. Ada beberapa perbedaan antara wasiat modal yang bermanfaat dan Saham. Diantaranya sejauh menyangkut  definisi,  pemberian  hak  suara  dan  sistem  pindah  tangan  kepemilikan.  Deklarasi modal  yang  disetujui  adalah  bukti  investasi  orang-orang  yang  membantu  dalam  modal  yang bermanfaat.  Deklarasi  modal  yang  disetujui  itu  sendiri  harus  diklaim  oleh  individu  dari  yang membantu yang bersangkutan dan tidak dapat dimiliki oleh non-individu dari yang membantu. Melainkan  saham-saham  yang  menjadi  bukti  kepemilikan  organisasi  yang  dapat  diklaim  oleh semua orang, bukan hanya para penggagas organisasi tersebut. Yang menyiratkan bahwa investor
adalah pemilik organisasi. Pemilik deklarasi modal yang bermanfaat tidak memiliki hak suara. Semua  dianggap  sama,  pemegang  hak  suara  dalam  Rapat  Bagian  Bermanfaat  (RUPS)  adalah setiap orang dari yang setuju yang bukan pemegang saham. Berbeda sekali dengan saham-saham yang sudah memberikan hak suaranya dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RPUS). Tingkat kepemilikan  Saham  juga  sangat  menentukan  struktur  kepemilikan  dalam  perusahaan. Perpindahan  tanggung  jawab  atas  pengesahan  modal  yang  baik  harus  dilakukan  kepada  orang pribadi  dari  pihak  yang  berkepentingan  dan  cara  tersebut  belum  diatur  secara  pasti  dalam Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2012  tentang  Perkoperasian.  Sementara  itu,  pertukaran tanggung jawab harus dapat dilakukan kepada siapa saja, tidak benar-benar kepada individu atau pemilik organisasi yang bersangkutan.
Saran yang dapat penulis berikan melalui artikel ini adalah sebagai berikut:
1. Perlu adanya penjelasan tambahan mengenai sistem, keuntungan dan bahaya bagi daerah dalam menempatkan  baik  dalam  koperasi  maupun  organisasi  perseroan  terbatas  sehingga  tujuan masyarakat  untuk  berkontribusi  secara  bertahap  sehingga  dapat  memperluas  pembangunan moneter negara.
2. Perlu  adanya  penyuluhan  melalui  sosialisasi  tambahan  ke  daerah  yang  lebih  luas  tentang perbedaan modal dalam koperasi dan perseroan terbatas, dengan tujuan agar masyarakat umum dapat  dengan  jelas  mengenali  gagasan  setiap  modal  dari  dua  substansi  yang  sah,  terlepas  dari apakah  itu  bukti  modal  atau  Saham  yang  terperaya..  Oleh  karena  itu,  daerah  setempat  dapat memikirkannya ketika membuat usaha, terlepas dari apakah mereka perlu memasukkan sumber daya ke dalam koperasi atau dalam pekerjaan terbatas atau bahkan keduanya.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Damai,  Deni,  501  Pertanyaan  Terpenting  tentang  PT,  CV,  FIRMA,  MATCHAP,  &  Koperasi.
Yogyakarta: Araska Publisher, 2013
Darmadji,  Tjiptono.  Hendry  M  fakhrudin,  Pasar  Modal  di  Indonesia  Pendekatan  Tanya  Jawab. Jakarta: Salemba Empat, 2001
Efendi, Joenadi. Johny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Jakarta: Kencana, 2018
Efendi, Joenadi. Johny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Jakarta: Kencana, 2018
Hadhikusuma, R.T Sutantya Raharja, Hukum Koperasi Indonesia, Jakarta: PT Raja grafindo persada, 2001
Ishak, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Jambi: Anggota Ikatan Penerbit Indonesia, 2016 Koperasi. Yogyakarta: Araska Publisher, 2013 Lembaran Negara RI Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian. Peraturan  Pemerintah  Nomor  20  Tahun  1998  Tentang  Penambahan  Penyertaan  Modal  Negara Republik Indonesia Kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 Tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian