## Pengelolaan Keuangan Desa: Perencanaan Sampai Dengan Pertanggungjawaban pada Desa di Kecamatan Cilongok Banyumas
1 Suwarno
Universitas Pancasila, Indonesia

## I N F O  A R T I K E L

## JEL Classification:
M41 G18
Keywords: management system, control system, village financial, dan regulation

## A B S T R A C T
This study aims to analyze the vilages financial management system based on the aspects of planning, implementation, administration, reporting to village financial accountability according to applicable regulations to determine the supporting and obstacles factor in the village financial management. This study taken place at 5 village that is Batuanten, Cipete, Karanglo, Karangtengah, and Pernasidi villege in sub-distric  Cilongok,  distric  Banyumas,  West  Java  Province.  This  study  can  be categorized  as  descriptive  qualitative  research  using  case  study  method.  Deep interview and direct observation on village financial management activities are used on this study.  The reruslt are showed that generaly village financial management on  Cilongok sub-district is good enough, but there is still room on improvement  in administration,  reporting, and accountability phase. The support from Cilongkok sub-district  team,  Banyumas  district  government  assist  and  the  performance  of village  financial  management  are  the  supporting  factor  in  good  village  financial management  at  Cilongok  sub-district.  While  the  limitations  of  human  resource, inadequate  of  information  system,  and  the  incomplete  of  village  financial management regulations are the obstacle factor.

## A B S T R A K
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  mekanisme  pengelolaan keuangan  desa  dari  aspek  perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan, pelaporan  sampai  dengan  pertanggungjawaban  keuangan  desa  sesuai regulasi  yang  berlaku,  sehingga  dapat  diketahui  faktor  pendukung  dan hambatan dalam pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini dilakukan pada 5 (lima) desa di Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah  yaitu  Desa  Batuanten,  Desa  Cipete,  Desa  Karanglo,  Desa Karangtengah,  dan  Desa  Pernasidi.  Penelitian  ini  dilaksanakan  dengan pendekatan  kualitatif  dengan  metode  studi  kasus.  Sumber  data  yang digunakan adalah data primer, yang dilakukan dengan wawancara secara mendalam  dan  observasi  langsung  pada  kegiatan  pengelolaan  keuangan desa.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  secara  umum  pengelolaan keuangan  desa  pada  Kecamatan  Cilongok  sudah  cukup  baik,  meskipun masih  terdapat  kekurangan  terutama  pada  tahap  penatausahaan, pelaporan,  dan  pertanggungjawaban.  Faktor  pendukung  terciptanya pengelolaan   keuangan desa yang  baik pada Kecamatan Cilongok antara lain: dukungan  tim dari Kecamatan Cilongok,  dukungan dari Pemerintah Kabupaten   Banyumas, dan  kinerja pengelola keuan gan desa. Sedangkan faktor  yang    menghambat    pengelolaan  keuangan  desa  pada  Kecamatan Cilongok  antara lain:  keterbatasan sumber daya manusia,                    sistem informasi  yang    belum    memadai,  dan    regulasi    terkait        pengelolaan keuangan  desa yang belum lengkap.

## 1. Pendahuluan
Desa  merupakan  salah  satu  bagian  dalam penyelengaraan pemerintahan yang memiliki peran sangat  strategis  untuk  mencapai  kesejahteraan masyarakat  secara  menyeluruh  karena  desa merupakan bagian dari sistem pemerintahan yang paling  dekat  dengan  masyarakat.  Secara  khusus, desa memainkan peran penting dalam menyediakan  layanan  infrastruktur  pedesaan  dan terlibat  dalam  kegiatan  penurunan  kemiskinan, kesejahteraan  sosial,  pendidikan  dasar,  dan kesehatan publik (Bastian I, 2015).
Saat ini, kebijakan pembangunan cenderung  terpusat  di  wilayah  kota,  akibatnya terjadi ketimpangan yang luar biasa antara kota dan desa.  Pertumbuhan  ekonomi  di  wilayah  kota menyebabkan  magnet  yang  luar  biasa  bagi masyarakat desa untuk mencari penghidupan yang lebih baik di kota. Tenaga kerja potensial desa yang diharapkan  dapat  menjadi  motor  pembangunan desa lebih memilih mencari kehidupan di kota yang dirasa  lebih  baik.  Akibatnya  selain  kekurangan sumber  dana,  desa  juga  kekurangan  sumber  daya manusia.  Kondisi  ini  semakin  memperlambat pembangunan  sehingga  desa  identik  dengan infrastruktur  yang  jelek,  sarana  prasarana pendidikan dan kesehatan yang minim, kemiskinan, dan berbagai permasalahan kemasyarakatan lainnya. Mengatasi
permasalahan tersebut,
Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 72 UU Nomor 6 Tahun 2014 dengan jelas mencantumkan salah satu sumber  pendapatan  desa  adalah  alokasi  dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal  ini  berarti  Pemerintah  memiliki  kewajiban untuk  mengalokasikan  secara  khusus  dana  dari APBN  untuk  desa.  Dana  tersebut  disebut  dengan Dana  Desa.Sebagai  turunan  dari  Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2014  Pemerintah  mengeluarkan aturan  pelaksanaan  antara  lain  Peraturan Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014  tentang Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun  2014  tentang  Desa.  Peraturan  Pemerintah Nomor  43  Tahun  2014  menyebutkan  bahwa  Dana Desa  adalah  dana  yang  bersumber  dari  anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan  bagi  Desa  yang  ditransfer  melalui anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah
kabupaten/kota  dan  digunakan  untuk  membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,  pembinaan  kemasyarakatan,  dan pemberdayaan  masyarakat.  Selanjutnya  besaran Dana Desa ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2014  tentang  Dana Desa  yang  Bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Negara  sebagaimana  telah  diperbarui terakhir  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  22 Tahun 2015. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun  2015  alokasi  anggaran  untuk  Dana  Desa ditetapkan  sebesar  10%  dari  dan  diluar  Dana Transfer  ke  Daerah  dan  akan  dipenuhi  secara bertahap sesuai dengan kemampuan APBN.
Alokasi  dana  yang  cukup  besar  bagi  desa menuntut proses pengelolaan keuangan desa yang baik. Besaran alokasi dana desa tahun 2015 – 2017 sebagai berikut:

## Tabel 1
Besaran Alokasi Dana Desa Tahun 2015 – 2017
Tahun Total Alokasi Dana Desa (Rp) Rata-Rata Dana Desa tiap Desa (Rp) 2015 20,7 triliun 280 juta 2016 46,98 triliun 628 juta 2017 60 triliun 800 juta Sumber:
www.djpk.kemenkeu.go.id
Pengelolaan keuangan desa selama ini tidak luput  dari  permasalahan-permasalahan,  bahkan tidak  sedikit  para  pengelola  keuangan  desa  yang terjerat  kasus  hukum,  mulai  kasus  dana  Program Nasional  Pemberdayaan  Masyarakat  (PNPM), kasus  beras  untuk  rakyat  miskin  (Raskin),  kasus dana Alokasi Dana Desa (ADD), kasus tanah desa, serta kasus-kasus lainnya.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan  kajian  sistem  terhadap  pengelolaan keuangan  desa,  baik  Alokasi  Dana  Desa  (ADD) maupun  Dana  Desa.  Kajian  ini  bermula  dengan diberlakukannya  Undang-Undang  No.  6  Tahun 2014  tentang  Desa  yang  berimplikasi  pada disetujuinya  anggaran  sejumlah  Rp  20,7  triliun dalam  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara Perubahan (APBNP) 2015 yang akan disalurkan ke

## ISSN 2460-2132
74.093 desa di seluruh Indonesia. Dari kajian yang dilakukan sejak Januari 2015, KPK menemukan 14 temuan pada empat aspek, yakni aspek regulasi dan kelembagaan, aspek tata laksana, aspek pengawasan,
dan aspek
sumber daya
manusia(www.kpk.go.id).  Menurut  hasil  kajian tersebut  terdapat  potensi  masalah  dalam pengelolaan  dana  desa  sebagaimana  disebutkan pada tabel berikut.

## Tabel 2 Potensi Masalah dalam Pengelolaan Dana di Desa
Potensi Masalah
1. Regulasi dan Kelembagaan
a. Belum lengkapnya regulasi dan petunjuk teknis pelaksanaan yang diperlukan dalam pengelolaan keuangan desa.
b. Potensi  tumpang  tindih  kewenangan  antara  Kementerian  Desa  dan  Ditjen  Bina  Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri.
c. Formula pembagian Dana Desa dalam Perpres 36 Tahun 2015 mengacu pada aturan yang belum ditetapkan dan hanya didasarkan pada aspek pemerataan.
d. Pengaturan pembagian penghasilan tetap bagi perangkat desa dari ADD yang diatur dalam PP No. 43 Tahun 2014 kurang berkeadilan.
e. Kewajiban penyusunan laporan pertanggungjawaban oleh desa tidak efisien.
2. Tata Laksana
a. Kerangka waktu siklus pengelolaan anggaran desa sulit dipatuhi oleh desa.
b. Belum adanya satuan harga baku barang/jasa yang dijadikan acuan bagi desa dalam menyusun APBDesa.
c. APBDesa yang disusun tidak menggambarkan kebutuhan desa.
d. Rencana penggunaan dan pertanggungjawaban APBDesa kurang transparan.
e. Laporan pertanggungjawaban desa belum mengikuti standar dan rawan manipulasi.
3. Pengawasan
a. Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah oleh Inspektorat Daerah kurang efektif.
b. Tidak  optimalnya  saluran  pengaduan  masyarakat  untuk  melaporkan  kinerja  perangkat  desa yang mal-administrasi.
c. Ruang lingkup evaluasi dan pengawasan yang dilakukan oleh Camat belum jelas.
4. Sumber Daya Manusia
a. Potensi korupsi/fraud oleh tenaga pendamping akibat kelemahan aparat desa.
Sumber: www.kpk.go.id
2. Telaah Teori dan Pengembangan Hipotesis Teori Keagenan (Agency Theory) Teori keagenan (Agency
Theory) merupakan  sebuah  teori  yang  menjelaskan hubungan  keagenan  antara  pemilik  sumber  daya ekonomis (principal) dengan pihak yang mengurus dan  mengendalikan  penggunaan  sumber  daya ekonomis  tersebut  (agent).  Menurut  Jensen  dan Meckling  (1976)  hubungan  keagenan  merupakan sebuah  kontrak  antara  seorang  atau  lebih  yang disebut principal yang menunjuk orang atau pihak lainnya  yang  disebut  agent  untuk  menjalankan layanan  sesuai  kepentingan  principal,  yang mencakup pendelegasian beberapa kewewenangan pengambilan keputusan kepada agent.
Pada  organisasi  sektor  publik  baik  itu pemerintah  pusat,  pemerintah  daerah,  maupun pemerintah desa pada dasarnya terdapat hubungan keagenan  sehingga  dapat  dikaji  dengan  Teori keagenan (Agency Theory). Moe (1984) menjelaskan bahwa di pemerintahan terdapat suatu keterkaitan dalam  kesepakatan-kesepakatan  principal-agent yang  dapat  ditelusuri  melalui  proses  anggaran: pemilih-legislatur,  legislatur-pemerintah,  menteri keuangan-pengguna  anggaran,  perdana  menteri- birokrat, dan pejabat-pemberi pelayanan. Hal yang sama  dikemukakan  juga  oleh  Gilardi  (2001)  dan Strom  (2000),  yang  melihat  hubungan  keagenan sebagai  hubungan  pendelegasian  (chains  of delegation),  yakni  pendelegasian  dari  masyarakat
kepada  wakilnya  di  parlemen,  dari  parlemen kepada  pemerintah,  dari  pemerintah  sebagai  satu kesatuan  kepada  seorang  menteri,  dan  dari pemerintah kepada  birokrasi. Lebih  lanjut Andvig et  al.  (2001)  menjelaskan  hubungan  tersebut tidaklah selalu mencerminkan hirarki, tetapi dapat saja berupa hubungan pendelegasian.

## Pengelolaan Keuangan Desa
Definisi  Keuangan  Desa  sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  113  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan Keuangan  Desa  adalah  semua  hak  dan  kewajiban Desa  yang  dapat  dinilai  dengan  uang  serta  segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan  pelaksanaan  hak  dan  kewajiban  Desa. Keuangan  Desa  dikelola  berdasarkan  asas transparan,  akuntabel,  partisipasi,  serta  dilakukan dengan  tertib  dan  disiplin  anggaran.  Pengelolaan keuangan  desa  dalam  satu  tahun anggaran  antara lain  tercantum  dalam  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Desa (APBDesa). Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. APBDesa terdiri atas: Pendapatan  Desa,  Belanja  Desa,  dan  Pembiayaan Desa.
Pendapatan Desa adalah semua penerimaan  uang  melalui  rekening  desa  yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang  tidak  perlu  dibayar  kembali  oleh  desa. Pendapatan  Desa  terdiri  atas  kelompok:  (1) Pendapatan  Asli  Desa  (PADesa),  (2)  Transfer,  dan (3)  Pendapatan  Lain-lain.  Belanja  Desa  sesuai Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 adalah semua pengeluaran  dari  rekening  desa  yang  merupakan kewajiban  desa  dalam  satu  tahun  anggaran  yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa tersebut digunakan dalam rangka mendanai  penyelenggaraan  kewenangan  desa. Belanja  desa  diklasifikasikan  ke  dalam  kelompok: (1)  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa,  (2) Pelaksanaan  Pembangunan  Desa,  (3)  Pembinaan Kemasyarakatan Desa, (4) Pemberdayaan Masyarakat  Desa,  dan  (5)  Belanja  Tak  Terduga. Belanja  desa  terdiri  dari  jenis  belanja  pegawai, belanja  barang  dan  jasa,  serta  belanja  modal.  Dan Pembiayaan Desa adalah semua  penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan  diterima  kembali,  baik  pada  tahun  anggaran
yang  bersangkutan  maupun  pada  tahun-tahun anggaran berikutnya.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 113  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan  Keuangan Desa  menyebutkan  bahwa  pengelolaan  keuangan desa  adalah  keseluruhan  kegiatan  yang  meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,  dan  pertanggungjawaban  keuangan desa. Dari definisi tersebut maka siklus pengelolaan keuangan  desa  terdiri  dari:  (1)  perencanaan,  (2) pelaksanaan, (3) penatausahaan, (4) pelaporan, dan (5) pertanggungjawaban.
Tahap perencanaan dimulai dari Pemerintah Desa menyusun rencana pembangunan desa  sesuai  dengan  kewenangannya  dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan pembangunan desa disusun  secara  berjangka  meliputi:  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk  jangka  waktu  enam  tahun,  dan  Rencana Pembangunan  Tahunan  Desa  atau  yang  disebut Rencana  Kerja  Pemerintah  Desa  (RKP  Desa)  yang merupakan  penjabaran  dari  RPJM  Desa  untuk jangka  waktu  satu  tahun.  Setelah  APBDesa ditetapkan,  maka  pelaksanaan  keuangan  desa mengacu  pada  APBDesa.  Kegiatan  pelaksanaan keuangan  desa  meliputi  penerimaan  dan pengeluaran  keuangan  desa.  Semua  penerimaan dan  pengeluaran  desa  dalam  rangka  pelaksanaan kewenangan  desa  dilaksanakan  melalui  rekening kas  desa  dan  harus  didukung  dengan  bukti  yang lengkap  dan  sah.  Seluruh  kegiatan  pelaksanaan keuangan desa harus ditatausahakan. Penatausahaan  merupakan  serangkaian  kegiatan pencatatan  setiap  transaksi  penerimaan  dan pengeluaran desa secara tertib ke dalam buku kas umum  dan  buku  pembantu.  Penatausahaan dilakukan  oleh  Bendahara  Desa.  Bendahara  Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran  serta  melakukan  tutup  buku  setiap akhir  bulan  secara  tertib  dan  membuat  laporan pertanggungjawaban  setiap  bulan  kepada  Kepala Desa  paling  lambat  tanggal  10  bulan  berikutnya. (Permendagri  113  Tahun  2014,  Pasal  35).  Adapun kegiatan  pelaporan  adalah  kegiatan  penyampaian laporan  Kepala  Desa  kepada  Bupati/Walikota berupa  laporan  semester  pertama,  dan  laporan semester  akhir  tahun.  Laporan  semester  pertama disampaikan  paling  lambat  pada  akhir  bulan  Juli tahun  berjalan,  sedangkan  laporan  semester  akhir

## ISSN 2460-2132
tahun  disampaikan  paling  lambat  akhir  bulan Januari tahun berikutnya. (Permendagri 113 Tahun 2014, Pasal 37).Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa  kepada  Bupati/Walikota  setiap  akhir tahun  anggaran.  Laporan  tersebut  terdiri  dari pendapatan,  belanja,  dan  pembiayaan  yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa tentang  laporan  pertanggungjawaban  realisasi pelaksanaan  APBDesa  dilampiri:  Format  Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa  Tahun  Anggaran  berkenaan,  Format Laporan  Kekayaan  Milik  Desa  per  31  Desember Tahun  Anggaran  berkenaan,  dan  Format  Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa. (Permendagri 113 Tahun 2014, Pasal 38).

## Penelitian Sebelumnya
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Setyoko, 2011  dengan  judul  Akuntabilitas  Administrasi Keuangan Program Alokasi Dana Desa menemukan antara  lain  Pengelolaan  keuangan  desa  belum berhasil.  Sistem  dan  mekanisme  pelaporan keuangan yang telah disusun dengan baik dan rinci oleh pemerintah kabupaten, tidak dapat dilaksanakan  dengan  baik  oleh  aparat  desa. Kegagalan  ini  disebabkan  oleh  rendahnya kemampuan administratif aparat pemerintah desa, tidak  adanya  sanksi  yang  tegas,  serta  masyarakat yang  kurang  peduli  terhadap  administrasi keuangan  ADD.  Putra,  2013  dengan  judul Pengelolaan Alokasi
Dana Desa Dalam Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  (Sudi  pada  Desa Wonorejo Kecamatan
Singosari Kabupaten Malang),  secara  umum  penggunaan  ADD berdasarkan sasaran pemberdayaan sudah berjalan dengan  baik  meskipun  dalam  berbagai  bidang penggunaan ADD masih belum optimal. Azwardi, 2014,  Efektifitas  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  dan Kemiskinan  di  Provinsi  Sumatera  Selatan, menemukan  bahwa  penyaluran  dana  ADD  belum sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku.  ADD berpengaruh  negative  terhadap  kemiskinan. Ruksamin,  2014,dengan  judul  The  Obstacles  of Implementation  of  Village  Allocation  Fund Program in the North Konawe Southeast Sulawesi, menemukan  bahwa  Implementasi  ADD  untuk otonomi  pemerintah  desa  sudah  berjalan  baik.
Namun diperlukan model kebijakan implementasi ADD  yang  komprehensif  sehingga  meningkatkan kemampuan pemerintah desa dalam hal perencanaan, implementasi dan pengendalian ADD untuk  pembangunan.  Sedangkan  Riyanto,  2015, dengan  judul  Akuntabilitas  Finansial  Dalam Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  di  Kantor Desa  Perangat  Selatan  Kecamatan  Marang  kayu Kabupaten Kutai Kertanegara, menemukan bahwa Akuntabilitas Finansial dalam pengelolaan ADD di Kantor  Desa  Perangat  Selatan  mulai  dari pelaksanaan  sampai  dengan  pencapaian  hasilnya dapat  dipertanggungjawabkan  di  depan  seluruh apparat  Pemerintah  Desa,  namun  belum  dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat desa.

## 3. Metode Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif.
Moleong (2013) mendefinisikan  penelitian  kualitatif  sebagai penelitian  yang  bermaksud  untuk  memahami fenomena  tentang  apa  yang  dialami  oleh  subjek penelitian  misalnya  perilaku,  persepsi,  motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa,  pada  suatu  konteks  khusus  yang  alamiah dan  dengan  memanfaatkan  berbagai  metode alamiah.  Pendekatan  kualitatif  dipilih  agar  dapat mengungkap  fenomena  yang  terjadi  secara  lebih mendalam,  dan  dapat  mendeskripsikan  realita alamiah yang terjadi. Subyek penelitian yang dipilih adalah  Desa-desa  pada  Kecamatan  Cilongok, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Desa- desa  pada  Kecamatan  Cilongok  dipilih  karena Kecamatan  Cilongok  merupakan  wilayah  dari Kabupaten  Banyumas  yang  menerima  dana  desa yang  bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Negara  (APBN),  Pemerintah  Kabupaten Banyumas  telah  melaksanakan  sistem  akuntansi berbasis  akrual  pada  tahun  anggaran  2014  dan memperoleh  opini  Wajar  Tanpa  Pengecualian (WTP)  dari  Badan  Pemeriksa  Keuangan  Republik Indonesia  (BPK  RI),  serta  Kecamatan  Cilongok merupakan  kecamatan  yang  paling  tertib  dalam mengelola keuangan desa berdasarkan monitoring dan  keterangan  dari  bagian  perbendaharaan DPPKAD  Kabupaten  Banyumas.  Adapun  dari  20 (dua puluh) desa pada Kecamatan Cilongok, dipilih sampling penelitian dengan menggunakan
purposive  sampling  dengan  kriteria:  desa  sudah membuat perencanaan desa (RKPDesa), menerima dana desa, dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Berdasarkan kriteria tersebut,  dipilih  5  (lima)  desa  pada  Kecamatan Cilongok yaitu : Desa Batuanten, Desa Cipete, Desa Karanglo, Desa Karangtengah, dan Desa Pernasidi.
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelusuran data online, analisis dokumen, observasi,  dan  wawancara.  Metode  penelusuran data  online  digunakan  untuk  memperoleh  data- data terkait alokasi dana desa dari Pemerintah Pusat ke  Pemerintah  Daerah,  kasus-kasus  pengelolaan keuangan  desa,  serta  regulasi  yang  mengatur pengelolaan keuangan desa melalui internet dengan mengakses  situs-situs  lembaga  pemerintah  terkait maupun media lainnya. Adapun analisis dokumen mulai  dari  kegiatan  memperoleh  dokumen  fisik seperti dokumen surat, dokumen pertanggungjawaban  keuangan  desa  (APBDes, RAB,  SPP,  kuitansi,  dan  sebagainya),  laporan pertanggungjawaban,  peraturan-peraturan,  dan dokumen  fisik  lainnya  terkait  pengelolaan keuangan  desa  di  Kecamatan  Cilongok  untuk selanjutnya  dianalisis  apakah  dokumen  tersebut relevan  dengan  penelitian  atau  tidak.  Metode  ini digunakan untuk memperoleh dokumen-dokumen fisik  yang  cukup  untuk  mendukung  proses penelitian.
Selain memperoleh data melalui penelurusan  online  maupun  dokumenter,  peneliti menggunakan metode observasi langsung di desa- desa  untuk  mengamati  proses  pengelolaan keuangan  desa  serta  wawancara  dengan  pejabat pengelola keuangan desa untuk memperkuat  data yang  diperoleh  agar  lebih  valid  dan  akurat. Penentuan  informan  dalam  penelitian  ini  adalah dengan cara menentukan key person. Pertimbangan informan  penelitian  dengan  menentukan  key person karena dianggap bahwa key person tersebut telah  memahami  informasi  awal  tentang  objek penelitian maupun informan penelitian. Key person ini  adalah  tokoh  formal  atau  tokoh  informal (Bungin,  2007).  Informan  yang  dijadikan  referensi dalam  penelitian  ini  adalah  tokoh  yang  terlibat langsung dalam proses pengelolaan keuangan desa. Informan  tersebut  terdiri  dari  unsur  Pemerintah Kabupaten  Banyumas  yang  diwakili  oleh  Pejabat pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset  Daerah  (DPPKAD),  Pemerintah  Kecamatan
meliputi Camat, Sekretaris Camat atau Kepala Seksi Pemberdayaan  Masyarakat  Desa,  dan  unsur Pemerintah  Desa  yang  terdiri  dari  Kepala  Desa, Bendahara, Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Analisis  data  dalam  penelitian  kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam  periode  tertentu  (Sugiyono,  2005).Analisis data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah metode studi kasus yang termasuk dalam kelompok analisis  kinerja  dan  pengalaman  individual  serta perilaku  institusi.  Menurut  Yin  (2002)  ada  lima komponen penting dalam desain studi kasus yaitu: (1)  pertanyaan-pertanyaan  penelitian,  (2)  proporsi penelitian, (3) unit-unit analisis penelitian, (4) logika yang  mengaitkan  data  dengan  proporsi,  dan  (5) kriteria untuk menginterprestasikan temuan.
Dalam teknik pemeriksaan keabsahan data, peneliti  menggunakan  teknik  triangulasi  dengan sumber  data  dan  triangulasi  dengan  teknik. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan  dan  mengecek  balik  derajat kepercayaan  suatu  informasi  yang  diperoleh melalui  waktu  dan  alat  yang  berbeda  dalam penelitian  kualitatif  (Moleong,  2013).  Peneliti menguji  kredibilitas  data  dengan  mengecek  data yang  telah  diperoleh  di  lapangan  dari  beberapa sumber. Kemudian setelah data tersebut dianalisis, akan dihasilkan suatu  kesimpulan dengan adanya kesamaan  pendapat  dari  beberapa  sumber, baikinforman  yang  berbeda  profesi,  maupun informan  yang  memiliki  profesi  yang  sama. Sementara  triangulasi  dengan  teknik  dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui wawancara  dan  dokumentasi.  Bila  dengan  dua teknik  pengujian  kredibilitas  data  tersebut menghasilkan  data  yang  berbeda-beda,  maka peneliti akan melakukan diskusi lebih lanjut dengan sumber  data  yang  bersangkutan  atau  dengan sumber data yang lain.

## 4. Hasil dan Pembahasan
Data  yang  diperoleh  selama  proses wawancara  sangat  banyak,  namun  tidak  semua data  tersebutdibutuhkan  dalam  penelitian  ini. Mereduksi data ( datareduction ) berarti merangkum, memilih  hal-hal  yangpokok,  memfokuskan  pada hal-hal  yang  penting,  dicari  tema  dan  polanya (Sugiyono,  2005).  Dalam  mereduksi  data,  peneliti
akan memfokuskan pada hasil wawancara dari para informan  yang  telah  ditentukan.  Namun  sebelum data tersebut disajikan ( data display ), akan direduksi terlebih  dahulu  dengan  cara  meringkasdata, mengkategorikan  data,  mengarahkan  data  serta membuang  data  yang  tidak  relevan  agar didapatkesimpulan ( conclution ).

## Perencanaan APBDesa
Perencanaan  APBDesa  bukanlah  proses yang  singkat,  tetapi  diawali  dari  penyusunan perencanaan  pembangunan  desa.  Perencanaan pembangunan  desa  disusun  secara  berjangka meliputi:  (1)  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) jangka waktu 6 tahun, (2)  Rencana  Pembangunan  Tahunan  Desa  atau Rencana  Kerja  Pemerintah  Desa  (RKP  Desa)  yang merupakan  penjabaran  dari  RPJM  Desa  untuk jangka waktu 1 tahun. Dari 5 desa pada Kecamatan Cilongok  yang diteliti diketahui tahapan perencanaan  ini  secara  umum  telah  dilaksanakan dengan  baik.  Sekretaris  Desa  seluruhnya  telah menyusun  Rancangan  Peraturan  Desa  tentang APBDesa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan disampaikan kepada Kepala Desa. Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa  kepada  BPD  untuk  dibahas  dan disepakati  bersama.  Pembahasan  dengan  BPD dituangkan  dalam  Berita  Acara  Rapat  Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD)  atau  Nota Kesepakatan antara Pemerintah Desa dengan BPD dan  hasilnya  ditetapkan  Keputusan  BPD  tentang Persetujuan  Peraturan  Desa  tentang  APBDesa. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah  disepakati  dengan  BPD  juga  sudah disampaikan  melalui  camat.  Bahkan  untuk membantu  camat  dalam  mengevaluasi  APBDesa, Bupati  Banyumas  mengeluarkan  Peraturan  Bupati Nomor  15  Tahun  2015  tentang  Pengelolaan Keuangan  Desa,  yang  antara  lain  mengatur pembentukan  Tim  Fasilitasi  dan  Evaluasi Rancangan  Peraturan  Desa  tentang  APBDesa  dan Rancangan  Peraturan  Desa  tentang  Perubahan APBDesa  pada  setiap  awal  tahun  dengan Keputusan Camat.
Namun  demikian  terdapat  hal  yang  perlu ditingkatkan  yaitu  APBDesa  agar  disusun berdasarkan  hasil  pengkajian  keadaan  desa  yang dibahas  dalam  musyawarah  Desa.  Kegiatan pengkajian keadaan desa meliputi: (1)Penyelarasan
data desa, (2) Penggalian gagasan masyarakat, dan (3)  Penyusunan  laporan  hasil  pengkajian  keadaan desa.  Penyusunan  APBDesa  untuk  desa  di Kecamatan Cilongok belum sepenuhnya didukung dengan  laporan  hasil  pengkajian  keadaan  desa. Kepala Desa Batu Anten (YHS) menjelaskan:
“kami  belum  tahu  desa  kami  masuk tipologi  desa  yang  mana  sehingga prioritas penggunaan dana desa belum berdasarkan tipologi desa secara pasti. Selain  itu  dalam  merencanakan penggunaan  dana  desa  kami  juga terbentur dengan peraturan pemerintah  yang  lebih  tinggi,  sebagai contoh ketentuan prioritas penggunaan dana  desa  untuk  sarana  prasarana peribadatan  dan  pendidikan  terbentur terkait  aturan  pemberian  hibah  ke lembaga”
Kondisi penyusunan APBDesa yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan desa sejalan dengan  Laporan  Hasil  Kajian  Pengelolaan Keuangan  Desa  yang  diterbitkan  oleh  Komisi Pemberantasan  Korupsi  Tahun  2015,  halaman  41 antara lain menyebutkan salah satu potensi masalah dalam pengelolaan keuangan desa adalah APBDesa yang  disusun  tidak  menggambarkan  kebutuhan desa.
Selain  itu,  penyusunan  APBDesa  di Kecamatan  Cilongok  juga  belum  memperhatikan batasan waktu. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa  disepakati  bersama  paling  lambat  bulan Oktober tahun berjalan. Namun dalam praktiknya untuk  APBDesa  Tahun  2015  dan  2016  terlambat. APBDesa Tahun 2015 belum selesai sampai dengan Desember  Tahun  2015,  dan  APBDesa  Tahun  2016 belum  selesai  sampai  dengan  Desember  Tahun 2016.  Pada  saat  penelitian,  APBDesa  Tahun  2017 juga belum selesai sampai dengan Januari 2017. Dari hasil  pendalaman  kepada  perangkat  desa  dan kecamatan diketahui bahwa hal tersebut disebabkan karena informasi dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait rencana pembangunan  di  desa  tersebut  dan  besaran anggaran  yang  akan  diperoleh  desa  terlambat diperoleh  oleh  desa  dan  atau  keputusannya berubah-ubah.
Pelaksanaan APBDesa Dalam pelaksanaan penerimaan
pendapatan,  desa  di  Kecamatan  Cilongok  yang menjadi  obyek  penelitian  secara  umum  sudah melaksanakan sesuai dengan ketentuan. Mekanisme  penerimaan  dilaksanakan  melalui rekening  kas  desa.  Rekening  kas  desa  ditetapkan pada Bank Jateng sesuai ketentuan peraturan Bupati Banyumas.  Pemungutan  penerimaan  desa  berupa sewa  tanah  desa  dilakukan  oleh  Bendahara  Desa dengan didukung kuitansi/tanda terima dari desa kepada pihak penyewa. Pemerintah Desa juga tidak memungut  penerimaan  selain  yang  sudah ditetapkan. Kepala Seksi Pembangunan Kecamatan Cilongok, DN menjelaskan:
”semua  desa  di  wilayah  Kecamatan Cilongok  sesuai  peraturan  Bupati Banyumas  diwajibkan  menggunakan rekening kas desa yang kita tetapkan di Bank  BPD  (Bank  Jateng).  Setiap penerimaan  wajib  segera  disetor  ke rekening  tersebut.  Demikian  pula untuk penarikan uang dapat dilakukan setelah  memperoleh  surat  pengantar dari Kecamatan.”
Terkait  penerimaan  dari  sewa  tanah  desa  Kepala Desa Karanglo, TH menjelaskan:
“salah satu pendapatan Desa Karanglo adalah  penerimaan  sewa  bengkok (tanah desa). Penyewaan tanah desa ini sudah  kami  buatkan  perjanjian, pembayaran di awal melalui bendahara desa selanjutnya disetorkan ke rekening  kas  desa.  Sewa  tanah  ini biasanya  untuk  satu  tahun  atau beberapa  kali  musim  tanah,  karena tanah  desa  kami  berupa  sawah-sawah yang disewakan kepada petani.” Dalam
pelaksanaan penerimaan, pemerintah  desa  di  Kecamatan  Cilongok  masih belum  dapat  melakukan  konversi  ke  dalam  nilai uang  (rupiah)  atas  penerimaan  swadaya, sumbangan  yang  berupa  tenaga  atau  barang. Bendahara Desa atau petugas yang ditunjuk belum mengetahui  cara  mengkonversi  penerimaan
tersebut,  karena  belum  ada  petunjuk  teknis  dari pemerintah  khususnya  Pemerintah  Kabupaten Banyumas  maupun  Pemerintah  Kecamatan Cilongok. Kepala Desa Karanglo, TH menjelaskan:
“Jika ada kegiatan pembangunan yang melibatkan  swadaya  atau  gotong royong masyarakat misalkan pengaspalan  jalan,  kami  terus  terang tidak  dapat  menghitung  berapa  nilai tenaga  atau  barang  sumbangan masyarakat  seperti  batu,  dan  lain-lain jika  diuangkan.  Mungkin  perlu petunjuk  caranya  dari kecamatan  atau dari kabupaten.”
Adapun  pelaksanaan pengeluaran/belanja desa  didahului  dengan  pembuatan  Rencana Anggaran  Biaya  (RAB)  oleh  pelaksana  kegiatan yaitu  Kepala Seksi  untuk mengajukan  pendanaan. RAB tersebut harus diverifikasi terlebih dahulu oleh Sekretaris  Desa  untuk  selanjutnya  disahkan  oleh Kepala  Desa.  Setelah  disahkan  oleh  Kepala  Desa, RAB dapat dijadikan dasar bagi pelaksana kegiatan untuk melakukan tindakan pengeluaran atas beban anggaran  belanja  kegiatan.  Selanjutnya  pelaksana kegiatan  bertanggungjawab  terhadap  tindakan pengeluaran  yang  menyebabkan  beban  anggaran belanja  kegiatan  dengan  mempergunakan  buku pembantu
kas
kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa.
Pelaksanaan  pembayaran  oleh  Bendahara Desa  atas  pelaksanaan  kegiatan  secara  umum terdapat dua cara yaitu: pembayaran langsung oleh bendahara  kepada  pihak  penerima  tanpa  melalui uang muka/panjar, dan pembayaran melalui uang muka/panjar  yang  biasanya  diberikan  terlebih dahulu  kepada  pelaksana  kegiatan.  Pembayaran secara  langsung  ini  biasanya  digunakan  untuk pengeluaran yang bersifat rutin seperti pembayaran penghasilan  tetap  dan  tunjangan,  operasional perkantoran, operasional RT/RW, dan pembayaran langsung  kepada  pihak  ketiga  atas  pengadaan barang/jasa yang diajukan oleh pelaksana kegiatan. Sedangkan pembayaran melalui uang muka/panjar diawali dengan permintaan uang muka/panjar dari pelaksana  kegiatan  dengan  mengajukan  Surat Pengajuan  Panjar  Kegiatan  kepada  Kepala  Desa melalui  Sekretaris  Desa.  Pemberian  uang muka/panjar  ini  diatur  dengan  mekanisme  yang
cukup  ketat  misalnya  batasan  uang  muka/panjar dengan jumlah tertentu, batas waktu pertanggungjawaban,  dan  jenis  pengeluaran  yang dapat dibayarkan dengan uang muka/panjar.
Untuk  mempertanggungjawabkan  uang muka/panjar  yang  diterima  pelaksana  kegiatan mencatat  uang  muka/panjar  dalam  Buku  Kas Pembantu  Kegiatan  yang  dibuat  sesuai  dengan lampiran  Permendagri  Nomor  113  Tahun  2014. Buku Kas Pembantu Kegiatan dibuat untuk setiap bidang dan kegiatan sesuai yang ditetapkan dalam APBDes  berisi  informasi  penerimaan  dan pengeluaran  dana,  pengembalian  ke  bendahara, dan  saldo  kas  yang  ada  di  pelaksana  kegiatan. Dalam pelaksanaannya para pelaksana kegiatan di desa  pada  Kecamatan  Cilongok  belum  membuat Buku Kas Pembantu Kegiatan sesuai dengan format lampiran  Permendagri  Nomor  113  Tahun  2014. Pembukuan baru dilaksanakan di Bendahara Desa. Pelaksana  kegiatan  hanya  membuat  catatan penerimaan  dan  pengeluaran  uang  dalam  bentuk sederhana. Hal ini karena pelaksana kegiatan belum memahami  cara  membuat  Buku  Kas  Pembantu Kegiatan.  Kaur  Perencanaan  Desa  Pernasidi,  SI menjelaskan:
“sebagai  pelaksana  kegiatan  kami merasa  belum  memiliki  bekal  yang cukup,  kami  belum  tahu  cara menyusun RAB yang baik, termasuk membukukan uang-uang yang diterima dari Bendahara Desa. Kami perlu  pelatihan  dari  cara  menyusun RAB dan pembukuan.”
Hal  senada  juga  disampaikan  Bendahara  Desa Karang Tengah, IDP:
“saat  ini  pembukuan  dana  ya dilaksanakan di Bendahara.
Pelaksana  kegiatan  paling  mencatat biasa  sederhana  uang  masuk,  uang keluar,  di  kertas  biasa.  Baru  saya yang  membukukan  ke  BKU.  Saran saya ya perlu ada pelatihan akuntansi pembukuan  bagi  perangkat  desa termasuk  bagi  para  kaur  dan bendahara.”
Salah satu dokumen yang harus dibuat oleh pelaksana kegiatan untuk mengajukan tagihan
pembayaran  setelah  menyusun  RAB  dan mengajukan  Surat  Pengajuan  Panjar  Kegiatan adalah  Surat  Permintaan  Pembayaran  (SPP). Pelaksana kegiatan mengajukan SPP setelah barang dan atau jasa diterima kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa untuk diverifikasi terlebih dahulu. Pengajuan  SPP  dari  pelaksana  kegiatan  kepada Kepala  Desa  terdiri  dari:  Surat  Permintaan Pembayaran  (SPP),  Pernyataan  Tanggung  Jawab Belanja,  dan  lampiran  bukti  transaksi.  Untuk mengendalikan  proses  pengajuan  SPP  ini, Pemerintah  Kecamatan  Cilongok  melalui  Kasi Pemerintahan  dan  Kasi  Pembangunan  sudah melakukan  upaya  pengendalian  yang  cukup  baik. Setiap tagihan yang diajukan pelaksana kegiatan di masing-masing desa diverifikasi juga oleh petugas kecamatan  untuk  meminimalisir  risiko  apabila terdapat  Sekretaris  Desa  yang  belum  paham  cara memverifikasi SPP dari pelaksana kegiatan. Kepala Seksi  Pembangunan  Kecamatan  Cilongok,  DN menjelaskan:
“kami  dari  kecamatan  menerapkan aturan  seluruh  tagihan  dari  desa harus  masuk  ke  sini  untuk diverifikasi  sebelum  dibayar,  untuk membackup  apabila  ada  Sekretaris Desa  yang  kurang  memahami verifikasi sesuai aturan. Di sini kami cek  apakah  tagihan  tersebut  boleh dibayar  atau  tidak,  pajaknya  sudah benar  apa  belum,  kemudian  kami catat  dalam  buku  register  SPP  tapi masih gabung untuk seluruh desa.”
Dengan sistem seperti ini, maka SPP yang diajukan  pelaksana  kegiatan  di  desa  pada Kecamatan  Cilongok  menjadi  lebih  tertib. Pengajuan  SPP  sesuai  dengan  RAB,  dilampiri dengan SPTB dan bukti transaksi. Format SPP juga sudah sesuai dengan lampiran Permendagri Nomor 113  Tahun  2014.  Proses  verfikasi  yang  dilakukan oleh pihak kecamatan juga sudah meliputi hal-hal yang  diharuskan  dalam  Permendagri  Nomor  113 Tahun  2014.  Kepala  Desa  menyetujui  permintaan pembayaran  setelah  proses  verifikasi,  dan Bendahara Desa melakukan pembayaran.
Penatausahaan APBDesa
Penatausahaan atas transaksi keuangan desa dilakukan  oleh  Bendahara  Desa.  Bendahara  Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran menggunakan buku kas umum, buku kas  pembantu  pajak,  dan  buku  bank.  Selanjutnya Bendahara Desa melakukan tutup buku setiap akhir bulan dan menyusun laporan pertanggungjawaban yang  disampaikan  kepada  Kepala  Desa  paling lambat  tanggal  10  bulan  berikutnya.  Hasil penelitian  menunjukkan  Bendahara  Desa  masih kurang tertib dalam melaksanakan penatausahaan pengelolaan keuangan desa. Pencatatan penerimaan dan pengeluaran desa baru dilaksanakan  dengan  menggunakan  buku  kas umum.  Bendahara  Desa  juga  belum  melakukan penutupan  pembukuan  setiap  akhir  bulan  secara tertib, belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban  kepada  Kepala  Desa  paling lambat  tanggal  10  bulan  berikutnya.  Format  buku kas  umum  juga  belum  sesuai  dengan  lampiran Permendagri  Nomor  113  Tahun  2014.  Buku  kas umum yang diselenggarakan oleh Bendahara Desa baru  berisi  informasi  nomor,  tanggal  transaksi, uraian,  penerimaan,  pengeluaran,  dan  saldo. Ketidaksesuaian  tersebut  dijelaskan  Kepala  Desa Karang Lo, TH mengatakan:
“selama ini kami belum ada pelatihan tentang  administrasi  desa,  termasuk administrasi  keuangan  desa  dan pengadministrasian  tentang  aset desa”.
Bendahara  Desa  Karang  Tengah,  IDP  juga mengatakan:
“kami  mencatat  penerimaan  dan pengeluaran dalam buku kas umum. Kami  belum  mengetahui  cara mencatat  buku  kas  pembantu  pajak, atau  buku  bank.  Mungkin  perlu pelatihan  administrasi  bagi  seluruh perangkat desa”.

## Pelaporan APBDesa
Sesuai Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Kepala Desa wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan  APBDesa  kepada  Bupati/Walikota berupa  laporan  semester  pertama  dan  laporan semester  akhir  tahun.  Laporan  tersebut  berupa
laporan  realisasi  APBDesa  yang  disampaikan paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan untuk laporan semester pertama, dan paling lambat akhir bulan  Januari  tahun  berikutnya  untuk  laporan semester akhir tahun.
Hasil  penelitian  menunjukkan  secara umum  desa  yang  disampel  belum  tertib  dalam menyampaikan  laporan  realisasi  pelaksanaan APBDesa  semester  pertama  maupun  semester kedua.  Laporan  realisasi  pelaksanaan  APBDesa semester  pertama  Tahun  2015  dan  2016  belum disampaikan sampai dengan akhir bulan Juli tahun berkenaan  atau  akhir  bulan  Januari  tahun berikutnya  kepada  Bupati/Walikota.  Sampai dengan  akhir  Januari  2017  Bendahara  Desa  masih dalam  proses  penyusunan  laporan  realisasi pelaksanaan APBDesa untuk semester kedua Tahun 2017.  Laporan  realisasi  pelaksanaan  APBDesa semester  pertama  Tahun  2015  dan  2016  masing- masing  baru  disampaikan  bulan  Oktober  Tahun berkenaan.

## Pertanggungjawaban APBDesa
Kepala  Desa  di  Kecamatan  Cilongok  belum menyampaikan  Laporan  Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa secara tepat waktu.
Laporan
Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan  APBDesa  Tahun  2015  belum disampaikan  sampai  dengan  akhir  bulan  Januari 2016  dan  baru  disampaikan  di  semester  pertama (bulan  Juni)  2016.  Demikian  juga  untuk  Laporan Pertanggungjawaban
Realisasi Pelaksanaan APBDesa  Tahun  2016  belum  disampaikan  sampai dengan akhir Januari 2018. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa  kelima  desa  yang  disampel Tahun  2015  dan  2016  sudah  ditetapkan  dengan Peraturan Desa. Laporan  tersebut sudah dilampiri dengan  Laporan  Pertanggungjawaban  Realisasi Pelaksanaan  APBDesa.  Namun  belum  dilampiri dengan  Laporan  Kekayaan  Milik  Desa  per  31 Desember tahun berkenaan, dan Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.
Pemerintah  Desa  belum  dapat  menyusun Laporan Kekayaan Milik Desa. Laporan Kekayaan Milik  Desa  berisi  informasi  aset  lancar,  aset  tidak lancar, kewajiban, dan kekayaan bersih milik desa. Kekayaan  desa  pada  5  desa  yang  disampel  yang seharusnya  dapat  disajikan  pada  Laporan

## ISSN 2460-2132
Kekayaan Milik Desa antara lain: kas desa, piutang sewa  tanah  desa,  persediaan  ATK,  tanah  desa, peralatan  dan  mesin,  gedung  dan  bangunan,  dan sebagainya.  Kelima  desa  yang  disampel  memiliki tanah desa yang disewakan. Selain itu, desa Karang Lo juga memiliki tempat usaha/kios di pasar yang disewakan. Atas peristiwa tersebut seharusnya desa dapat  menyajikan  nilai  piutang  maupun  hutang dari  sewa  tanah  tersebut.  Pemerintah  Desa  belum dapat menyajikan kekayaan desa karena pengelola keuangan  di  desa  (Sekretaris  Desa  s.d.  Bendahara Desa)  kurang  memahami  akuntansi  untuk menyajikan  laporan  kekayaan  milik  desa. Bendahara Desa Karang Tengah, IDP mengakatan:
“kami  belum  dapat  menyajikan  laporan kekayaan  desa  karena  kami  belum  tahu caranya.  Kami  belum  pernah  diberikan pelatihan akuntansi cara menyusun laporan kekayaan desa.”
Hal yang sama juga disampaikan oleh Kepala Desa Karang Lo, TH:
“personil  kami  tidak  ada  yang  berlatar belakang  pendidikan  akuntansi,  sehingga kami  belum  memahami  administrasi keuangan  desa,  cara  mengadministrasikan aset  desa,  dan  sebagainya.  Saat  ini  kami belum  bisa  menyusun  laporan  kekayaan desa, caranya seperti apa kami tidak tahu. Kalau  secara  kondisinya  desa  kami memiliki tempat usaha di pasar yang kami sewakan,  tanah  desa  yang  juga  kami sewakan  secara  tahunan.  Kami  belum pernah  tahu cara  mencatat  utang  maupun piutangnya.”
Permasalahan lain terkait pertanggungjawaban adalah Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa
belum diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan belum ditayangkan pada  media  informasi  yang  mudah  diakses  oleh masyarakat.

## 5. Kesimpulan, Keterbatasan dan Saran
Dari hasil penelitian atas sistem pengelolaan  dan  sistem  pengendalian  keuangan desa  pada  Kecamatan  Cilongok  diperoleh kesimpulan  bahwa  secara  umum  pengelolaan keuangan  desa  pada  Kecamatan  Cilongok  sudah cukup  baik,  namun  masih  terdapat  kekurangan
terutama pada tahap penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.Perangkat Pengelola Keuangan  Desa  secara  umum  sudah  menjalankan tugas  dan  fungsinya.  Kepala  Desa  sebagai pemegang  kekuasaan  pengelola  keuangan  desa dibantu  oleh  Pelaksana  Teknis  Pengelolaan Keuangan Desa. Namun, belum seluruh Bendahara Desa dijabat oleh staf pada urusan keuangan.Tahapan perencanaan secara umum telah dilaksanakan dengan baik.Sekretaris Desa seluruhnya  telah  menyusun  Rancangan  Peraturan Desa  tentang  APBDesa  berdasarkan  RKP  Desa tahun berkenaan dan  disampaikan kepada  Kepala Desa.  Kepala  Desa  menyampaikan  Rancangan Peraturan  Desa  tentang  APBDesa  kepada  BPD untuk  dibahas  dan  disepakati  bersama.Namun, APBDesa dirasa masih belum berisi kebutuhan desa secara  riil.  APBDesa  belum  disusun  berdasarkan hasil  pengkajian  keadaan  desa  dan  belum memperhatikan  batasan  waktu  penyusunan APBDesa sesuai peraturan perundang- undangan.Tahap pelaksanaan secara umum sudah dijalankan  dengan  cukup  baik.  Mekanisme penerimaan  dilaksanakan  melalui  rekening  kas desa.  Rekening  kas  desa  ditetapkan  pada  Bank Jateng  sesuai  ketentuan  peraturan  Bupati Banyumas. Namun, pemerintah desa di Kecamatan Cilongok  masih  belum  dapat  melakukan  konversi ke  dalam  nilai  uang  (rupiah)  atas  penerimaan swadaya,  sumbangan  yang  berupa  tenaga  atau barang.  Dalam  pelaksanaan  belanja  pemerintah Kabupaten Cilongok sudah menjalankan mekanisme SPP beserta proses verifikasinya. Sudah memiliki  Peraturan  Bupati  tentang  Pengadaan Barang  dan  Jasa  di  Desa.  Pada  tahap penatausahaan,  Bendahara  Desa  masih  kurang tertib dalam melaksanakan penatausahaan pengelolaan keuangan desa. Pencatatan
penerimaan dan pengeluaran desa baru dilaksanakan  dengan  menggunakan  buku  kas umum.  Bendahara  Desa  juga  belum  melakukan penutupan  pembukuan  setiap  akhir  bulan  secara tertib,  dan  belum  menyampaikan  laporan pertanggungjawaban  kepada  Kepala  Desa.  Pada tahap  pelaporan,  secara  umum  desa  belum  tertib dalam menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan  APBDesa  semester  pertama  maupun semester  kedua.  Pada  tahap  pertanggungjawaban, Kepala  Desa  belum  menyampaikan  Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan
APBDesa  secara  tepat  waktu.  Pemerintah  Desa belum mampu menyusun Laporan Kekayaan Milik Desa karena kurangnya pemahaman sumber daya manusia pada tingkat desa.
Penelitian ini memiliki keterbatasan antara lain  tahapan  pengelolaan  dana  desa  yang  diteliti hanya  pada  tahap  perencanaan,  pelaksanaan, sampai  dengan  pertanggungjawaban  pada  tingkat desa,  tidak  membahas  pengelolaan  dana  desa  di tingkat  Kecamatan,  Kabupaten,  maupun  proses alokasi  dan  pertanggungjawaban  dana  di Kementerian Keuangan.Periode pengelolaan keuangan  desa  yang  diteliti  hanya  terbatas  untuk Tahun  2015  dan  2016  tidak  meliputi  kegiatan perencanaan jangka panjang maupun perencanaan jangka  menengah.  Selain  itu,  penelitian  ini  tidak membahas  dampak  dari  penggunaan  keuangan desa  serta  tidak  membahas  efektivitas  dan keberhasilan dari penggunaan dana desa.
Berdasarkan  hasil  penelitian  tersebut, untuk  peningkatan  pengelolaan  keuangan  desa, maka  peneliti  menyarankan  untuk  meningkatkan kemampuan  Perangkat  Pengelola  Keuangan  Desa mulai  dari  Kepala  Desa,  Sekretaris  Desa,  Kepala Seksi/Kepala Urusan (Kaur), dan Bendahara Desa perlu  diberikan  pelatihan  terkait  pengelolaan keuangan  desa  mulai  dari  tahap  perencanaan, pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan  dan pertanggungjawaban  secara  menyeluruh,  serta perencanaan dan penyusunan APBDesa agar lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat desa.

## Daftar Referensi
Azwardi, A. (2014). Efektifitas Alokasi Dana Desa (ADD)  dan  Kemiskinan  di  Provinsi
Sumatera Selatan. Jurnal Ekonomi Pembangunan , 12 (1), 29-41.
Bastian,  I.  (2015).  Akuntansi  untuk  Kecamatan dan Desa. Erlangga: Jakarta . Bungin, B. (2007). Penelitian kualitatif: komunikasi, ekonomi,  kebijakan  publik,  dan  ilmu  sosial lainnya . Kencana.
Desa, L. H. K. P. K. Alokasi Dana Desa dan Dana Desa.  2015. Jakarta:  Komisi  Pemberantasan Korupsi .
Gilardi,  F.  (2001,  September).  Principal-agent models  go  to  Europe:  Independent regulatory  agencies  as  ultimate  step  of
delegation.  In ECPR  General  Conference, Canterbury (UK) (pp. 6-8).
Indonesia,  I.  A.,  &Publik,  K.  A.  S.  (2015). Pedoman  Asistensi  Akuntansi  Keuangan Desa. Jakarta: IAI . Indonesia, P. P. R. (2014). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang  Peraturan  Pelaksaan  Undang- undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang Desa. Jakarta: Sekretariat Negara . Indonesia, R. (2005). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa. Jakarta: Sekretariat Negara . Indonesia,  R.  (2014).  Undang-undangNomor  6 tahun 2014 tentangDesa. Jakarta: Sekretariat Negara .
Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of  the  firm:  Managerial  behavior,  agency costs  and  ownership  structure. Journal  of financial economics , 3 (4), 305-360. Keuangan,  B.  P.,  &  Pembangunan,  R.  I.  (2015).
Petunjuk  Pelaksanaan  Bimbingan  dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa. BPKP RI, Jakarta .
Moe,  T.  M.  (1984).  The  new  economics  of organization. American  journal  of  political science , 28 (4), 739-777. Moleong,  L.  (2013).  J.  2007. Metodologi  penelitian kualitatif , 4-10.
Negara,  K.  P.  A.,  &  INDONESIA,  R.  (2004). Pedoman  Umum  Penyusunan  Indeks Kepuasan  Masyarakat  Unit  Pelayanan Instansi Pemerintah.
Putra,  C.  K.  (2013).  Pengelolaan  Alokasi  Dana
Desa  Dalam  Pemberdayaan  Masyarakat Desa  (Studi  Pada  Desa  Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang). Jurnal  Administrasi  Publik , 1 (6), 1203-1212.
Republik Indonesia, 2008. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Jakarta.
Republik  Indonesia,  2014.  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  Nomor  113  Tahun  2014 tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa, Jakarta.
Republik Indonesia, 2015. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun 2014, Jakarta.
Riyanto, T. (2015). Akuntabilitas Finansial Dalam Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  (Add)  di Kantor  Desa  Perangat  Selatan  Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara. Ejournal Administrasi Negara , 3 (1), 199-130.
Setyoko, P. I. (2011). Akuntabilitas Administrasi Keuangan  Program  Alokasi  Dana  Desa (ADD). JIANA  (JurnalIlmuAdministrasi Negara) , 11 (01).
Strøm, K. (2000). Delegation and accountability in parliamentary democracies. European
journal of political research , 37 (3), 261-290.
Sugiyono, P. (2005). Memahamipenelitiankualitatif. Bandung:
Alfabeta .
Warsono,  H.,  &Ruksamin,  D.  (2014).  The Obstacles  of  Implementation  of  Village Allocation  Fund  Program  in  the  North Konawe  Southeast  Sulawesi. J.  Mgmt.  & Sustainability , 4 , 175.
Yin,  R.  K.  (2002).  Studi  kasus:  desain  dan metode. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa .
www.keuangandesa.com/category/presentasi/ keuangan-dan-aset-desa www.djpk.kemenkeu.go.id www.kpk.go.id