INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 4956-4965 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Pengalaman Hidup Gelandangan dan Pengemis Memaknai Kebijakan Larangan menjadi Gelandangan dan Pengemis
Mardhika 1 ✉ , Lukmanul Hakim 2 , Sopyan Resmana Adiarsa 3
Universitas Singaperbangsa Karawang Email: mardhika800@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Fenonena adanya gelandangan dan pengemis masih menjadi isu penting yang dihadapi pemerintah daerah. Di Kabupaten Karawang meskipun aturan larangan menjadi gelandangan dan pengemis sudah diberlakukan  namun  realitas  sehari-hari  menunjukkan  tetap  saja  masih  banyak  ditemui  fenomena adanya  gelandangan  dan  pengemis.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menggali  pengalaman  hidup gelandangan dan pengemis dalam memaknai kebijakan larangan menjadi gelandangan dan pengemis yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Karawang. Adapun penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan desain metode penelitian analisis femenologi intrepretatif dengan jumlah partisipan sebanyak 4 orang yang merupakan 2 orang pengemis dan 2 orang gelandangan. Adapun hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  bagi  partisipan  penelitian  yang  merupakan  gelandangan  dan pengemis,  menjadi  gelandangan  dan  pengemis  adalah  sebagai  keterpaksaan  untuk  bertahan  hidup karena keterbatasan ekonomi. Kebijakan larangan menjadi gelandangan dan pengemis dimaknai oleh partisipan penelitian sebagai kebijakan yang tidak  solutif bagi mereka sehingga meskipun kebijakan tersebut telah ditetapkan dan diberlakukan namun tidak diikuti kepatuhan terhadap kebijakan tersebut. Bagi gelandangan dan pengemis, labeling masyarakat terhadap mereka yang cenderung kurang baik telah  menyebabkan  masyarakat  tidak  percaya  kepada  mereka  dan  berdampak  kepada  semakin membatasi akses mereka terhadap lapangan pekerjaan. Menjadi gelandangan dan pengemis terpaksa tetap dilakukan karena di satu sisi tidak ada pekerjaan lain dan di sisi lain pemerintah tidak memberikan solusi yang jelas untuk mereka.
Kata Kunci: Pengalaman Hidup, Gelandangan, Pengemis, Kebijakan, Analisis Fenomenologi Interpretatif

## Abstract
The phenomenon of homelessness and beggars is still an important issue faced by local governments. In  Karawang  Regency,  although  regulations  prohibiting  being  homeless  and  beggars  have  been implemented, daily reality shows that there are still many phenomena of homeless people and beggars. This research aims to explore the life experiences of homeless people and beggars in interpreting the policy  prohibiting  being  homeless  and  beggars  issued  by  the  Karawang  Regency  government.  This research uses a qualitative research method with an interpretative phenomenological analysis research method design with a total of 4 participants, 2 beggars and 2 homeless people. The research results show that for research participants who are homeless and beggars, being homeless and beggars is a compulsion  to  survive  due  to  economic  limitations.  The  policy  of  prohibiting  being  homeless  and beggars was interpreted by research participants as a policy that was not a solution for them so that even though the policy had been established and enforced, compliance with the policy was not followed. For homeless people and beggars, society's labeling of those who tend to be less good has caused society  to  distrust  them  and  has  had  the  impact  of  further  limiting  their  access  to  employment opportunities. Being homeless and beggars is forced to continue because on the one hand there is no other work and on the other hand the government does not provide a clear solution for them.
Keywords: Life Experience, Homelessness, Beggars, Policy, Interpretative Phenomenological Analysis

## PENDAHULUAN
Tingkat  kemiskinan  dan  kesejahteraan  di  Indonesia  menjadi  salah  satu  faktor penyebab  adanya  gelandangan  dan  pengemis.  Indonesia  sendiri  termasuk  negara berkembang yang memiliki tingkat kemiskinan mencapai 9,36 persen dan memiliki 25,90 juta orang masyarakat miskin (Data BPS 202x`3). Faktor keterbatasan ekonomi ini menjadi salah satu faktor yang mendorong individu menjadi gelandangan dan pengemis sehingga gelandangan dan pengemis juga seringkali dimaknai sebagai profesi atau pekerjaan tetap untuk mendapatkan penghasilan. Bahkan di Indonesia, tidak sedikit dari gelandangan dan pengemis  yang  juga  ternyata  hidup  dengan  jumlah  penghasilan  yang  fantastis.  Hal  itu dibuktikan dengan adanya para pengemis yang dirazia oleh Satuan Polisi Pamong Praja di berbagai daerah di Indonesia dan ditemukan para pengemis yang terkena razia tersebut diantaranya  memiliki  harta  miliaran  rupiah.  (Arfiansyah  &  Nugroho,  2022).  Keterbatasan ekonomi di satu sisi dan keuntungan yang cukup menggiurkan di sisi lain menjadi dua hal yang mengitari motivasi individu menjadi gelandangan dan pengemis selain faktor lainnya seperti faktor sosial, psikologi, pendidikan bahkan agama (Hajon, Arvianti, & Sasmito, 2023).
Maraknya gelandangan dan pengemis di setiap sudut daerah, mendorong pemerintah daerah untuk melakukan penanganan permasalahan ini. Strategi penanganan gelandangan dan pengemis di Indonesia termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1980
Tentang  Penanggulangan  Gelandangan  dan  Pengemis.  Adapun  upaya  yang  dilakukan meliputi upaya preventif dengan melakukan penyuluhan sosial, pemberian bantuan sosial, dan pembinaan sosial; upaya represif melalui pelaksanaan razia, penampungan sementara untuk diseleksi dan pelimpahan; serta upaya rehabilitatif seperti memasukkan gelandangan dan  pengemis  yang  terjaring  razia  ke  dalam  panti  sosial  untuk  pembinaan  lebih  lanjut (Harun, 2018; Indriyani, Sungkono, & Karnama, 2022; Salsabila, Purba, & Saragih, 2022).
Upaya-upaya sejenis juga dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang yang juga menghadapi persoalan gelandangan dan pengemis. Fenomena keberadaan gelandangan dan pengemis  juga ditemui di Kabupaten Karawang. Hal itu bisa  dilihat  secara nyata di lapangan dimana banyak ditemui gelandangan dan pengemis di tempat-tempat umum dan berdasarkan  data  yang  di  publikasikan  melalui  website  open  data  Karawang  tercatat sebanyak 411 orang merupakan gelandangan dan pengemis. Data tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Tabel 1. Jumlah Gelandangan dan Pengemis Kabupaten Karawang Tahun 2021
No Kategori Jumlah 1 Gelandangan 245 2 Pengemis 166 Total 411 Sumber: Open Data Karawang, 2021
Data diatas menunjukan masih banyak jumlah gelandangan dan pengemis yang ada di  Kabupaten  Karawang.  Hal  ini  menuntut  pemerintah  daerah  untuk  ikut  serta  dalam mengentaskan permasalahan ini. Upaya menangani permasalahan ini tidak cukup dengan melakukan rehabilitasi, memberikan pelatihan atau memberikan bantuan pemberdayaan tetapi  juga  diperlukan  upaya  penyadaran.  Upaya  penanganan  tidak  cukup  dengan merehabilitasi mereka yang termasuk dalam kategori gelandangan dan pengemis tetapi juga harus dilakukan pencegahan agar fenomena  ini tidak terjadi secara terus menerus. Upaya  ke  arah  tersebut  sudah  dilakukan  misalnya  oleh  pemerintah  daerah  Kabupaten Karawang  dengan  menerbitkan  Peraturan  Daerah  Nomor  08  Tahun  2012  Tentang Penyelenggaraan  Kesejahteraan  Sosial.  Pada  pasal  50  dalam  aturan  tersebut,  diatur larangan bagi setiap orang dilarang menjadi menjadi anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen,  pedagang  asongan,  pengelap  mobil,  penari  jalanan  dan  topeng  monyet jalanan.  Namun  demikian,  meskipun  secara  hukum  dan  kebijakan  sudah  dibuat  dan ditetapkan, sejauh ini masih terdapat kesenjangan antara realitas atau praktik di lapangan dengan ketetapan dan tujuan dari kebijakan tersebut. Fakta dilapangan menunjukkan masih
banyak ditemukan gelandangan dan pengemis yang berkeliaran di Kabupaten Karawang. Berpijak  dari  fenomena  ini,  maka  peneliti  berupaya  mengkaji  permasalahan  ini  secara mendalam melalui perspektif interpretatif terhadap implementasi kebijakan tersebut.
Dalam penelitian ini peneliti melihat permasalahan  implementasi  Peraturan  Daerah Kabupaten  Karawang  Nomor  08  Tahun  2012  Tentang  Penyelenggaraan  Kesejahteraan Sosial    melalui  perspektif  atau  pendekatan  interpretatif.  Pendekatan  interpretatif  ini digunakan  untuk  mengetahui  subjektivitas  individu  dalam  memaknai  fenomena gelandangan  dan  pengemis  melalui  pengalaman  individu.  Pada  dasarnya  implementasi kebijakan tidak terlepas dari interpretasi para aktor yang terlibat (Dunn, 1999; Edward III, 1980;  Grindle,  1980).  Analisis  implementasi  kebijakan  interpretatif  menggeser  fokus pembahasan dari nilai sebagai sekumpulan resiko, manfaat dan pilihan kepada nilai-nilai, keyakinan dan perasaan sebagai kumpulan makna dari perspektif perilaku manusia sebagai idealnya  yaitu  sebagai  instrumen  rasional  dan  teknis  ke  tindakan  manusia  sebagai pengungkapan (makna) (Yanow, 2020) dalam (Pulzl & Treib, 2014)
Meskipun banyak penelitian tentang upaya penanganan gelandangan dan pengemis di  berbagai daerah  di Indonesia, sebagian  besar menggunakan  perspektif  kelembagaan (institusionalisme) yang melihat implementasi kebijakan secara top-down (Afjan & Hayat, 2023; Bedasari & Wahyuni, 2020; Hajon et al., 2023; Indriyani et al., 2022; Ratri & Priyanti, 2021;  Salsabila  et  al.,  2022).  Masih  belum  banyak  penelitian  implementasi  kebijakan penanganan gelandangan dan pengemis yang menggunakan perspektif interpretatif yang berfokus pada analisis “bagaimana arti kebijakan” dan hal ini juga yang membedakannya dengan  analisis  tradisional  yang  berkonsentrasi  pada  menjelaskan  kesenjangan implementasi  antara  tujuan  kebijakan  dan  hasil  kebijakan  (Yanow,  1996)  dalam  (Pulzl  & Treib, 2014).
Peneliti menggunakan pendekatan ini bertujuan untuk mengeskplorasi lebih dalam tentang  pemaknaan  dari  pengalaman  hidup  individu  yang  terlibat  dalam  fenomena implementasi  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Karawang  Nomor  08  Tahun  2012  Tentang Penyelenggaraan  Kesejahteraan  Sosial  khususnya  tentang  pasal  50  tentang  larangan menjadi pengemis dan gelandangan. Melalui pendekatan intrepretatif ini peneliti berfokus untuk menafsirkan makna yang diberikan oleh aktor kebijakan yang terlibat yang seringkali juga dipengaruhi oleh konteks sosial, ekonomi, politik dan budaya terhadap pengalaman hidupnya.  Peneliti  akan  menggali  makna  yang  terkandung  dalam  pengalaman  individu, serta  memahami  konstruksi  sosial  tentang  gelandangan  dan  pengemis.  Penggunaan pendekatan  intepretatif  ini  diharapkan  akan  mampu  membantu  peneliti  untuk  dapat menggambarkan  beragam    makna  dan  perspektif  dari  setiap  aktor  yang  terlibat  dalam
permasalahan ini seperti gelandangan dan pengemis, dan pemerintah sehingga diharapkan kebijakan pencegahan dan penanganan gelandangan dan pengemis dapat lebih inklusif yaitu melibatkan  pemahaman dari berbagai aktor terutama gelandangan dan pengemis dari perspektif masing-masing.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan desain metode penelitian  menggunakan  analisis  femenologi  interpretatif.  “Pendekatan  fenomenologi berupaya  untuk  menjelaskan  makna  pengalaman  hidup  sejumlah  orang  tentang  suatu konsep  atau  gejala,  termasuk  di  dalamnya  konsep  diri  atau  pandangan  hidup  mereka sendiri” (Creswell, 2013) dalam (Kuswarno, 2007). Pada penelitian ini partisipan sebanyak 4 orang  yang  merupakan  2  orang  pengemis  dan  2  orang  gelandangan.  Analisis Fenomenologi  Interpretatif  atau  IPA  (Interpretative  Phenomenology  Analysis) memfokuskan diri pada penyelidikan pengalaman hidup pribadi secara mendetail dari suatu fenomena pada individu (Smith, 2011) dikutip (Kirn, Huff, Godwin, Ross, & Cass, 2019). IPA ini didasarkan pada tradisi fenomenologi, herumeneutika dan penyelidikan idiografis yang berupaya  mengekplorasi  pengalaman  hidup  subyektif  individu  melalui  penyelidikan pengalaman  pertama  individu  (yakni  pengalaman  hidup  yang  nyata)  atau  pengalaman tingkat kedua (yakni reaksi sosio-emosional terhadap pengalaman hidup (Merleau-Ponty, 2022) dikutip (Kirn et al., 2019). Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara semi terstruktur.
Analisis data mengikuti metode  IPA yang  dilakukan oleh (İnönü, Çelebi, Gülhan, & Aras, 2024) yang mana merujuk ke Smith dan Osborne (2007) dan Pietkiewicz dan Smith (2014) yang melibatkan proses multilangkah sebagai berikut : pertama, semua wawancara direkam melalui alat perekam audio dan kemudian ditranskrip secara verba tim. Langkah ini  meliputi  proses  mendengarkan  rekaman  dan  pembacaan  berulang,  selama  proses pertama  ini  peneliti  mencermati  kalimat  yang  relevan  dengan  pertanyaan  penelitian. Langkah selanjutnya yaitu peneliti membuat catatan deskripsi dari pernyataan-pernyataan hasil wawancara. Melalui hal ini peneliti dapat memahami secara holistik terhadap konten hasil  wawancara  penelitian.  Dari  proses  pertama  ini  peneliti  kemudian  mengidentifikasi tema-tema yang muncul dari hasil wawancara dan membandingkannya antara hasil dari partisipan dengan partisipan lainnya sehingga menghasilkan tema-tema yang merupakan gabungan dari tema-tema yang teridentifikasi. Sementara tema-tema lainnya yang tidak termasuk dihilangkan karena tidak relevan.  Pada tahap ini, fokus peneliti adalah pada tema-
tema  yang  muncul  dari  hasil  wawancara  dengan  partisipan  daripada  berfokus  pada kerangka teoritis yang sudah ada sebelumnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian  ini  bermaksud  untuk  mengeskplorasi    dan  menafsirkan    mengenai bagaimana  partisipan  sebagai  seorang  gelandangan  dan  pengemis  dalam  memaknai kebijakan larangan menjadi gelandangan dan pengemis. Proses analisis dalam penelitian ini  menggunakan  pendekatan  IPA  dan  menghasilkan  tema  gelandangan  dan  pengemis sebagai suatu keterpaksaan dan dalam tema tersebut mengandung beberapa sub tema lainnya  yang  berkaitan.  Berikut  rangkuman    hasil  yang  diperoleh    dari  penemuan  tema individual pada partisipan.
Tabel 2. Tema dan Sub Tema Tema Sub Tema Gelandangan dan Pengemis Sebagai Keterpaksaan 1. Labeling  Gelandangan dan Pengemis 2. Kebutuhan Hidup
Gelandangan dan Pengemis Sebagai Keterpaksaan Labeling Gelandangan dan Pengemis
Labeling merupakan suatu keadaan yang muncul akibat reaksi masyarakat terhadap perilaku seseorang yang dianggap menyimpang. Seseorang yang dianggap menyimpang kemudian di cap atau diberi label oleh lingkungan sosialnya (J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto,  2011:114).  Perilaku  gelandangan  dan  pengemis  seringkali  dianggap  sebagai perilaku yang menyimpang bagi masyarakat umum.
Pengemis 1 yang diwawancarai oleh peneliti sebagai partisipan dalam penelitian ini menyatakan bahwa dirinya merasakan adanya cap negatif dari masyarakat seperti kotor, jorok, dan menganggu.
“lebih ke takut sih karena masyrakat merasa kaya pengemis itu kotor jorok tapi untuk hidup kenapa harus malu” (P1)
Hal  yang  sama  juga  disampaikan  oleh  pengemis  2  bahwa  dirinya  merasa  malu dihadapan masyarakat lain karena berperilaku meminta-minta.
“ yang pasti ya ngerasa malu dan nggak enak karena ya minta-minta gitu deh cuman ini terpaksa supaya ibu bisa bertahan hidup makanya ibu juga sambil mulung” (P2) Adanya  cap  negatif  atau  labeling  masyarakat  terhadap  pengemis  juga  turut dilaksanakan oleh gelandangan, gelandangan 1 menyatakan dirinya malu dan sedih akibat ada perilaku yang mengkucilkan dirinya dan keluarganya oleh masyarakat. Gelandangan 2
pun menyatakan hal yang sama seperti pengemis 1, pengemis 2, dan gelandangan 1 yaitu merasa malu dihadapan masyarakat karena berperilaku demikian.
Labeling  buruk  kepada  gelandangan  dan  pengemis  berdampak  pada  kehidupan gelandangan  dan  pengemis  karena  berakibat  pada  minimnya  kesempatan  kerja.  Latar belakang mereka sebagai gelandangan dan  pengemis membuat mereka sulit dipercaya untuk melakukan pekerjaan pada umumnya. Hal itu disampaikan oleh pengemis 1 yang tidak diterima dipekerjaan lain akibat dirinya menjadi sebagai gelandangan dan pengemis. Artinya  gelandangan  dan  pengemis  melakukan  kegiatan  tersebut  akibat  adanya keterpaksaan karena adanya label atau cap buruk dari masyarakat kepada gelandangan dan  pengemis  sehingga  gelandangan  dan  pengemis  tidak  memiliki  pilihan  lain  dalam mendapatkan uang untuk kehidupan sehari-harinya.

## Kebutuhan Hidup
Setiap manusia berkepentingan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam rangka mempertahankan  kehidupan  secara  berkelanjutan.  Peran  menjadi  gelandangan  dan pengemis mereka lakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup untuk mendapatkan uang.  Perilaku  menjadi  gelandangan  dan  pengemis  dijadikan  sebagai  pekerjaan  karena adanya labeling buruk dari masyarakat sehingga tidak mampu mendapatkan kesempatan pekerjaan  seperti  pada  umumnya  dan  kondisi  fisik  yang  sudah  tidak  memungkinkan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada partisipan pengemis 1 menyatakan  bahwa  dirinya  menjadikan  mengemis  sebagai  pekerjaan  karena  kondisi fisiknya yang tidak bisa berjalan normal sehingga tidak bisa mendapatkan pekerjaan lain
“iya ngemis aja soalnya ga bisa jalan mau kerja apa dek, ini aja setiap hari ibu di dorong anak ibu untuk keliling pakai kursi roda” (P1)
Adapun  pengemis  2  menyatakan  bahwa  dirinya  yang  sudah  lanjut  usia  dan berpendidikan rendah secara terpaksa menjadikan mengemis sebagai pekerjaan.
“ga  ada  yang  bisa  dikerjakan  lagi  dek,  kita  sih  dulu  ga  selesai  sekolahnya.  Udah berumur gini baru kerasa salahnya ga sekolah, gada pilihan lain” (P2)
Gelandangan  1  mengatakan  hal  yang  sedemikian  bahwa  gelandnagan  dijadikan pekerjaan untuk bertahan hidup serta gelandangan 2 menjelaskan bahwa dirinya  menjadi gelandangan karena tidak adanya solusi lain.
“ Malu dan sedih karena sering dikucilkan tapi saya tidak perduli karena mereka juga engga memberi makan  saya” (G1)
Berdasarkan hal itu maka gelandangan dan pengemis dijadikan suatu pekerjaan akibat beberapa hal seperti kondisi fisik dan tidak adanya solusi yang jelas, hal itu mereka lakukan
semata-mata dalam rangka untuk bertahan hidup secara berkelanjutan meskipun merea tahu secara jelas dan sadar bahwa perilaku gelandangan dan pengemis merupakan suatu yang dilarang oleh pemerintah terutama pemerintah daerah kabupaten karawang dalam peraturan  daerah  nomor  08  tahun  2012  tentang  penyelenggaraan  kesejahteraan  sosial khususnya pasal 50 ayat 1 poin a yang melarang setiap ornag menjadi gelandnagan dan pengemis.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  kepada  beberapa  partisipan  dalam  penelitian  ini, ditemukan  kesimpulan  bahwa  gelandangan  dan  pengemis  secara  jelas  dan  sadar mengetahui bahwa kegiatan atau perilakunya dilarang dalam aturan kebijakan peraturan daerah  kabupaten  karawang  nomor  08  tahun  2012  tentang  penyelenggaraan kesejahteraan sosial khususnya pasal 50 ayat 1 poin a. Adapun mereka tetap melakukan kegiatan tersebut sebagai suatu bentuk keterpaksaan untuk bertahan hidup meskipun berdsarkan pengalaman hidup dari gelandangan dan pengemis terdapat labeling buruk dari masyarakat yang kurang baik dirasakan.
Adanya  labeling  buruk  dari  masyarakat  tidak  membuat  mereka  berhenti  untuk berperilaku sebagai gelandangan dan pengemis sebab tidak adanya solusi yang jelas dari pemerintah  dan  kebutuhan  akan  makan  dan  minum  untuk  bertahan  hidup,  selain  itu kondisi fisik yang tidak ideal membuat mereka sulit untuk mendapatkan pekerjaan pada umumnya sehingga secara terpaksa melanggar aturan yang melarang mereka menjadi gelandangan  dan  pengemis.  Dengan  demikian,  temuan  penelitian  ini  semakin menegaskan bahwa keberadaan gelandangan dan pengemis merupakan implikasi dari kondisi keterbatasan ekonomi dan fisik, kontruksi sosial dan politik (kebijakan pemerintah yang  kurang  solutif).  Oleh  karena  itu,  implikasi  dari  penelitian  ini  menyarankan dilakukannya  penelitian  implementasi  kebijakan  larangan  menjadi  gelandangan  dan pengemis  melalui  pendekatan  interpretatif  dengan  obyek  penelitian  menyasar  pada pelaksana kebijakan dari pihak pemerintah supaya diketahui bagaimana arti kebijakan ini bagi mereka sehingga melengkapi penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Afjan, W. Y. P., & Hayat. (2023). Implementasi Peraturan Daerah No 9 Tahun 2013 Tentang Penanganan  Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemis (Studi Pada Dinas Sosial
Kota Malang). Journal Publicuho, 6(2), 549 – 559.
https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.156
Arfiansyah,  T.  R.,  &  Nugroho,  R.  S.  (2022,  February  5). 5  Pengemis  Kaya  di  Indonesia, Hartanya Ada yang Mencapai Miliaran. Retrieved from https://www.kompas.com/tren/read/2022/02/05/164500065/5-pengemis-kaya-di- indonesia- hartanya-ada-yang-mencapai-miliaran?page=all. Kompascom+
Bedasari,  H.,  &  Wahyuni,  E.  T.  (2020).  Implementasi  Kebijakan  Program  Dinas  Sosial Terhadap  Penyandang  Masalah  Kesejahteraan  Sosial  Pada  Gelandangan  dan Pengemis  di  Kabupaten  Karimun. PUBLIKA :  Jurnal  Ilmu  Administrasi  Publik,  6(2),
230 – 241. https://doi.org/10.25299/jiap.2020.vol6(2).5973
Creswell,  J.  W.  (2013).  Qualitative  Inquiry  &  Research  Design:  Choosing  Among  Five Approaches.  In SAGE  Publication  diterjemahkan  oleh  Pustaka  Pelajar  (3rd  ed.).
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Dunn, W. N. (1999). Pengantar Analisis Kebijakan Publik (2nd ed.). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Edward  III,  G.  G.  (1980). Implementing  Public  Policy  (1st  ed.;  R.  L.  Peabody,  ed.). Washington D.C.: Qongressional Quarterly Press.
Grindle,  M.  S.  (1980). Politics  and  Policy  Implementation  in  the  Third  World  (1st  ed.). Princenton: Princenton University Press.
Hajon, Y. K., Arvianti, E. Y., & Sasmito, C. (2023). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Anak Jalanan Gelandangan dan Pengemis Oleh Dinas Sosial dan Polisi Pamong Praja Kota Malang. Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora, 3(3), 408 – 415. Retrieved from https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/humaniora/
article/view/552
Harun,  T.  (2018).  UPAYA  PENAGGULANGAN  GELANDANGAN  DAN  PENGEMIS  DI KECAMATAN MARTAPURA  KOTA KABUPATEN BANJAR (Perda Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis). AS- SIYASAH: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 3(2), 14 – 21. https://doi.org/10.31602/as.v3i2.2086
Indriyani,  I.,  Sungkono,  S.,  &  Karnama,  M.  M.  (2022).  Penanganan  Gelandangan  dan Pengemis  di  Dinas  Sosial  Kabupaten  Karawang. JISIP  (Jurnal  Ilmu  Sosial  Dan Pendidikan), 6(3), 10162 – 10171. https://doi.org/10.58258/jisip.v6i3.3368
İnönü, G. N., Çelebi, S., Gülhan, M., & Aras, S. (2024). Observation as a professional tool for  early  childhood  teachers’  inquiry  habit  of  mind:  an  interpretative phenomenological  study. European  Early  Childhood  Education  Research  Journal,
(May). https://doi.org/10.1080/1350293X.2024.2349639
Kirn, A., Huff, J. L., Godwin, A., Ross, M., & Cass, C. (2019). Exploring tensions of using interpretative  phenomenological  analysis  in  a  domain  with  conflicting  cultural practices. Qualitative Research in Psychology, 16(2),
305 – 324. https://doi.org/10.1080/14780887.2018.1563270
Kuswarno, E. (2007). Tradisi Fenomenologi pada Penelitian Komunikasi Kualitatif Sebuah Pedoman  Penelitian  dari  Pengalaman  Penelitian. Sosiohumaniora,  9(2),  161 – 176. https://doi.org/10.29313/mediator.v7i1.1218
Pulzl, H., & Treib, O. (2014). Implementasi Kebijakan Publik. In F. Fischer, G. J. Miller, & M. S.  Sidney  (Eds.), Handbook  Analisis  Kebijakan  Publik :  Teori,  Politik  dan  Metode (Terjemahan) (1st ed., Vol. 1, pp. 127 – 152). Bandung: Penerbit Nusa Media.
Ratri,  Q.  W.,  &  Priyanti,  E.  (2021).  Koordinasi  Pemerintahan  Dalam  Penanggulangan Gelandangan  Dan. The  Indonesian  Journal  of  Politics  and  Policy,  3(2),  34 – 41. https://doi.org/https://doi.org/10.35706/ijpp.v3i2.5782
Salsabila, Q., Purba, G., & Saragih, S. E. (2022). Peran Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Tanjungpinang. Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial, 3(3), 132 – 141. https://doi.org/10.46730/japs.v3i3.85
Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis
Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial