## KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN DAERAH SEBELUM DAN SESUDAH MERGER
Agung Prajanto agungpraja12@gmail.com
Jurusan Manajemen Universitas Dian Nuswantoro Semarang, Indonesia

## Info Artikel
________________ Sejarah Artikel: Diterima : Juni 2019 Disetujui : Juli 2019 Dipublikasikan : Agustus 2019
________________
Keywords:
Mergers;Financial Performance;Regional Companies ____________________

## Abstrak
___________________________________________________________________
Perusahaan  Daerah  Badan  Kredit  Kecamatan  (PD.  BKK)  merupakan  salah  satu badan usaha milik pemerintah provinsi jawa tengah yang menjadi sumber pendapatan asli  daerah.  Keberadaan  PD.  BKK  membantu  perekonomian  masyarakat  di  Jawa tengah  dalam  bentuk  simpanan  dan  penyaluran  pinjaman  untuk  kegiatan  usaha. Jumlah unit PD BKK yang banyak membuat tata kelola manajemen dan pengendalian internal  tidak  bisa  berjalan  dengan  maksimal  seperti  banyak  terjadi  kredit  bermasalah penyelewengan  dana  dan  sebagainya.  Salah  satu  upaya  untuk  meminimalkan permasalahan  internal tersebut adalah dengan merger. Perda No. 4 tahun 2017 tentang Pembentukan PD BPR BKK Jawa tengah menjadi awal pelaksanaan merger PD BKK Jateng.  Hasil  analisis  sebelum  merger  menunjukkan  bahwa  kinerja  perusahaan  yang dilihat dari rasio keuangan menunjukkan beberapa rasio keuangan  hasil yang tidak bisa mencapai  nilai  maksimal  seperti  ROA  dan  CAR  hal  ini  disebabkan  oleh  adanya kerugian dan belum adanya permodalan dari pemrov jateng. Setelah dilakukan merger, kinerja  keuangan  mendapatkan  hasil  yang  berbeda  pada  tahun  2018.  Hal  ini ditunjukkan  dengan  Rasio  ROA  dan  CAR  yang  semakin  meningkat  dikarenakan adanya beberapa penghapusan beberapa kredit/aset bermasalah dan adanya tambahan setoran modal dari pemrov.

## REGIONAL FINANCIAL PERFORMANCE OF THE COMPANY BEFORE AND AFTER MERGER

## Abstract
___________________________________________________________________ Perusahaan  Daerah  Badan  Kredit  Kecamatan (PD.  BKK)  is  one  of  the  business  entities owned by the Central Java provincial government which is a source of local revenue. The existence of PD. BKK helps the economy of the people in Central Java in the form of deposits and lending for  business  activities.  The  large  number  of  PD  BKK  units  that  make  management  governance and internal control unable to run optimally as many credit problems occur are misappropriation of funds and so on. One effort to  minimize these internal problems is by merger. Perda No. 4 of 2017 concerning the Establishment of PD BPR BKK Java is the beginning of the implementation of the merger of PD BKK Central Java. The results of the analysis before the merger show that the company's performance seen from financial ratios shows some of the results of financial ratios that cannot reach maximum values such as ROA and CAR due to the existence of losses and the lack of capital  from  the  Central  Java provincial  government.  After  a merger,  financial  performance  gets different  results  in  2018.  This  is  indicated  by  the  increasing  ROA  and  CAR  ratio  due  to  the elimination of several credit / problem assets and additional capital deposits from the provincial government.
 Alamat korespondensi : Jl Nakula I No. 5-11 Semarang  E-mail: agungpraja12@gmail.com ISSN 1979-4800 (cetak) 2580-8451 (online)

## PENDAHULUAN
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan aspek serius yang perlu diperhatikan dan  dikelola  oleh  pemerintah  daerah.  Sebagai  sumber  keuangan  yang  terbesar, penerimaan  dari  PAD  harus  dikelola  dengan  baik  untuk  seiring  dengan  pelaksanaan otonomi daerah. PAD merupakan hal penting bagi daerah karena menunjukkan potensi kemandirian suatu daerah dalam mengelola keuangan daerah. Bentuk PAD berasal dari retribusi, pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD  yang sah. Penerimaan PAD  yang berasal  dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang  dipisahkan  adalah  pendapatan  yang  berasal  dari  Perusahaan  Daerah  (PD)  atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Sejarah  terbentuknya  BUMD  sudah  berlangsung  lama  sejak  disahkannya  UU No.  5  Tahun  1962  tentang  Perusahaan  Daerah  kemudian  diperkuat  dengan  UU  No.  5 tahun  1974  tentang  pokok-pokok  Pemerintah  Daerah.  Tujuan  dibentuknya  BUMD adalah  untuk  melaksanakan  pembangunan  daerah  melalui  pelayanan  jasa  kepada masyarakat,  penyelenggaraan  kemanfaatan  umum  dan  peningkatan  penghasilan pemerintah daerah.  Lebih  lanjut  berdasarkan sasarannya terdapat  dua jenis  Perusahaan Daerah yaitu perusahaan untuk kepentingan umum dan perusahaan daerah untuk tujuan peningkatan penerimaan daerah dalam peningkatan PAD. Bidang usaha yang dijalankan BUMD  terdiri  dari  bidang  jasa  keuangan  dan  perbankan  (BPD/Bank  Pembangunan Daerah, Bapas/Bank Pasar, BKK/Badan Kredit Kecamatan), jasa air bersih (Perusahaan Daerah Air Minum/PDAM) dan aneka usaha produktif seperti percetakan, perdagangan, perkebunan, dan lain-lain.
Propinsi  Jawa  Tengah  (Jateng)  mempunyai  beberapa  potensi  penerimaan  PAD dari  BUMD  yang  berupa  kontribusi  setoran  deviden  atau  pajak.  Tantangan  untuk meningkatkan  potensi  PAD  Jateng  salah  satunya  adalah  dengan  meningkatkan  peran serta BUMD.  BUMD Sektor jasa keuangan seperti Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bank  Pasar  (Bapas)  dan  Badan  Kredit  Kecamatan  (BKK)  selalu  didorong  untuk meningkatkan  PAD  Propinsi  Jateng  melalui  deviden.  Realisasi  deviden  BUMD  di Jateng  mencapai  441,3  Miliar  atau  mencapai  96,28%  dari  target  APBD  2018.  Artinya dalam pelaksanaan APBD Jateng 2018, beberapa BUMD telah mencapai  target  100%. Salah  satu  BUMD  tersebut    adalah  PD  BPR  BKK  yang  mampu  merealisasikan  61,69 atau 89,41% dari target APBD.
Deviden yang direalisasikan oleh PD BPR BKK merupakan penggabungan dari PD BKK yang sudah berstatus Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan yang masih bersatus PD  BKK.  Agar  potensi  capaian  deviden  meningkat  setiap  tahunnya  perlu  dilakukan upaya  peningkatan  kinerja  dari  BUMD.  Salah  satunya  adalah  dengan  mengubah peningkatan status PD BKK menjadi PD BPR BKK. Propinsi Jateng telah memiliki 37 unit PD BPR BKK, hasil penggabungan 510 unit PD BKK seluruh kecamatan di Jateng. Namun  masih  ada  29  unit  PD  BKK  di  beberapa  Kecamatan  yang  belum  melakukan merger sampai dengan tahun 2010.
Pengubahan  status  PD  BKK  menjadi  PD  BPR  BKK  telah  dituangkan  dalam Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  No  20/POJK.03/2014  tentang  BPR,  atas  POJK tersebut Pemerintah Propinsi Jateng dituntut untuk segera melakukan merger 29 unit PD BKK yang belum berstatus PD BPR BKK. Hal ini perlu diupayakan guna meningkatkan kinerja,  penyehatan  kesehatan  dan  perbaikan  manajemen  ke  29  PD  BKK  tersebut. Selain itu juga bahwa pelaksanaan merger tersebut bertujuan untuk meningkatkan peran
dan  fungsi  PD  BKK  agar  dapat  mendorong  pertumbuhan  ekonomi,  peningkatan pelayanan kepada masyarakat khususnya penyedia modal usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Atas POJK tersebut, Pemerintah Propinsi Jateng menanggapinya dengan menerbitkan Perda No 4 tahun 2017 tentang  Pembentukan  Perusahaan  Perseroan  Daerah  Bank  Perkreditan  Rakyat  Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah. (PD BPR BKK Jateng).
Salah  satu  alasan  merger  ke  29  PD  BKK  tersebut  adalah  bertujuan  untuk penyehatan  kinerja  keuangan.  Sejak  merger  PD  BKK  terakhir  tahun  2010,  ke  29  PD BKK  yang  tersisa  dan  belum  melakukan  merger  mengalami  beberapa  permasalahan kinerja keuangan yang berimbas pada kasus hukum dan kerugian negara dengan jumlah yang sangat banyak. Akibatnya jumlah deviden yang diterima dari PD BKK yang belum merger  tersebut  menjadi  tidak  maksimal.  Oleh  karena  sebagai  upaya  penyehatan  dan penataan  manajemen  ke  29  PD  BKK    tersebut  melakukan  merger  menjadi  PD  BPR BKK Jateng.
Permasalahan PD BKK sebelum melakukan merger sangat banyak seperti kredit macet,  kredit  fiktif,  pencurian  aset,  korupsi  simpanan  dana  masyarakat  dan  kasus kecurangan  yang  lain  sehingga  berdampak  pada  tingkat  kesehatan  PD  BKK.  Aspek kinerja  keuangan  seperti  rasio  permodalan,  rasio  profitabilitas  dan  likuiditas  menjadi rasio  keuangan  yang  terkena  dampak  signifikan  atas  kecurangan  tersebut.  Keadaan tersebut mendorong Pemerintah Propinsi Jateng untuk mengambil kebijakan merger.
Meningkatkan  nilai  dan  kinerja  dari  sebuah  perusahaan  merupakan  salah  satu tujuan  dari  merger,  sebagaimana  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Widjanarko (2009) mengungkapkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan kinerja perusahaan untuk  2  tahun  sebelum  dan  sesudah  merger  dan  akuisisi.  Berbeda  dengan  penelitian Payamta  dan  Setiawan  (2004)  yang  menunjukkan  hasil  bahwa  merger  tidak menghasilkan sinergi perusahaan.
Berdasarkan  uraian  permasalahan  diatas  maka  penulis  mencoba  untuk melakukan kajian secara deskriptif tentang dampak merger terhadap kinerja perusahaan dengan  studi  kasus  merger  PD.  BKK  Jateng.  Penelitian  ini  dimaksudkan  untuk mengetahui perubahan kinerja keuangan entitas dalam hal  ini PD. BKK Jateng setelah dilakukan merger sesuai dengan Perda No. 4 tahun 2017 tentang Pembentukan PD BPR BKK Jateng.

## TELAAH PUSTAKA Sejarah PD BKK
PD  BKK  Berdiri  pada  tahun  1969  berdasarkan  Surat  Keputusan  Gubernur No.Psa.5226/1969/8/2/4.  BKK  berdiri  di  tiap-tiap  kecamatan  di  seluruh  Jawa  Tengah dengan  status  sebagai  proyek.  Kemudian  pada  tahun  1981,  kedudukan  BKK  makin kokoh dengan dikeluarkannya Perda Jateng No.11/1981. Perda ini telah diubah selama beberapa  kali  seiring  berjalannya  waktu.  Perda  Jateng  yang  saat  ini  digunakan  adalah Perda No.11/2002.
Pada  tahun  1983,  dikeluarkan  pula  Paket  Juni  1983  tentang  Deregulasi Perbankan  di  Indonesia.  Paket  ini  bertujuan  untuk  merangsang  pertumbuhan  sektor perbankan  di  Indonesia.  Paket  kemudian  diperbaharui  kembali  melalui  Pakto  (Paket Oktober)  1988.  Isi  dari  Paket  Oktober  1988  ini  tentang  dorongan  terhadap  pendirian bank-bank dan bertujuan untuk memberikan pelayanan jasa keuangan. Pemerintah juga
mengeluarkan  kebijakan  Deregulasi  Perbankan  dengan  adanya  kemudahan  menjadi BPR (Bank Perkreditan Rakyat).
Tahun  1991  menjadi  awal  mula  berkembangnya  BKK,  karena  pada  saat  itu Pemerintah mengusulkan 510 unit BKK untuk  diubah statusnya menjadi  BPR. Namun hanya 202 unit BKK  yang disetujui  oleh BI dan diubah statusnya menjadi  BPR BKK. Sebanyak 308 unit lainnya masih berstatus BKK. Selang 4 tahun kemudian tepatnya di tahun  1995  Pemerintah  kembali  mengusulkan  308  unit  BKK  kepada  BI  agar  diubah statusnya menjadi  BPR BKK. Hasilnya 148 unit disetujui menjadi  BPR BKK dan 160 unit sisanya masih tetap sebagai BKK.
Untuk  memperluas  unit  kerjanya  BKK  ditiap  Kabupaten  atau  Kota  melakukan merger. Tepatnya pada tahun 2005-2008 PD BPR BKK  yang berjumlah 350 diseluruh Jawa Tengah merger menjadi berjumlah 37 unit. Selanjutnya pada jangka waktu tahun 2009-2010  PD  BKK  yang  berjumlah  160  unit  di  tiap  Kabupaten  atau  Kotanya  merger menjadi 29 unit.
Sampai  dengan  tahun  2010,  dari  510  unit  PD  BKK  di  seluruh  kecamatan  di Jateng  yang  sudah  mengubah  statusnya  dan  merger  menjadi  PD  BPR  BKK  berjumlah 37  unit.  Jumlah  tersebut  belum  secara  keseluruhan  masih  ada  29  unit  PD  BKK  yang belum  melakukan  merger.  Ke  29  PD  BKK  tersebut  adalah  PD  BKK  Eromoko Kabupaten Wonogiri, PD BKK Karanganyar Kabupaten karanganyar, PD BKK Klaten Kabupaten  Klaten,  PD  BKK  Sukoharjo  Kabupaten  Sukoharjo,  PD  BKK  Tanon Kabupaten Sragen, PD BKK Kertek Kabupaten Wonosobo, PD BKK Tayu Kabupaten Pati,  PD  BKK  Pekalongan  Utara  Kota  Pekalongan,  PD  BKK  Pemalang  Kabupaten Pemalang,    PD  BKK  Susukan  Kabupaten  Semarang,  PD  BKK  Pringsurat  Kabupaten Temanggung,  PD  BKK  Kendal  Kota  Kabupaten  Kendal,  PD  BKK  Kaliori  Kabupaten Rembang,  PD  BKK  Mojosongo  Kabupaten  Boyolali,  PD  BKK  Karangmoncol Kabupaten  Purbalingga,  PD  BKK  Banjarnegara  Kabupaten  Banjarnegara,  PD  BKK Kesugihan Kabupaten Cilacap, PD BKK Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas, PD BKK  Tempuran  Kabupaten  Magelang,  PD  BKK  Sruweng  Kabupaten  Kebumen,  PD BKK  Butuh  Kabupaten  Purworejo,  PD  BKK  Brebes  Kabupaten  Brebes,  PD  BKK Sidorejo  Kota  Salatiga,  PD  BKK  Dempet  Kabupaten  Demak,  PD  BKK  Bandar Kabupaten Batang, dan PD BKK Kajen Kabupaten Pekalongan.
Beberapa  permasalahan  yang  timbul  masalah  seperti  kinerja  keuangan, manajemen  dan  kelangsungan  usaha  dari  PD  BKK  tersebut  membuat  Pemerintah Provinsi Jateng menerbitkan Perda No 4 tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Perseoran Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah. (PD BPR BKK Jateng)
Pembentukan  ke  29  PD  BKK  untuk  merger  menjadi  PD  BPR  BKK  Jateng didasarkan atas adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 20/POJK.03/2014 tentang BPR,  bahwa  PD  BKK  Jateng  telah  memenuhi  syarat  untuk  bertransformasi  menjadi BPR. Selain itu juga bahwa pelaksanaan merger ini dalam rangka meningkatkan peran dan  fungsi  PD  BKK  agar  dapat  mendorong  pertumbuhan  ekonomi,  peningkatan pelayanan kepada masyarakat khususnya penyedia modal usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Oleh karena itu PD BKK  perlu  dilakukan  penyehatan,  penguatan  dan  peningkatan  kinerja  dengan  sistem merger.

## Asas, Maksud dan Tujuan didirikannya PD BKK
Sesuai  dengan  Perda  Propinsi  Jateng  No  19  tahun  2002,  PD  BKK  dalam  melakukan usahanya  berasaskan  Demokrasi  Ekonomi  dengan  prinsip  kehati-hatian.  PD  BKK dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian dan Pembangunan  Daerah  di  segala  bidang  serta  dalam  rangka  meningkatkan  taraf  hidup rakyat sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.

## Fungsi, tugas dan usaha
PD BKK berfungsi sebagai salah satu lembaga intermediasi di bidang keuangan dengan tugas  menjalankan  usaha  sebagai  Lembaga  Kredit  Mikro  sesuai  dengan  Peraturan Perundang Undangan yang berlaku. Sedangkan tugas dari PD BKK antara lain
- Merupakan ekonomi kerakyatan
- Membantu menyediakan modal usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah
- Memberikan pelayanan modal dengan cara mudah, murah dan mengarah dalam mengembangkan kesempatan berusaha

## Pengertian Merger
Menurut Undang-  undang dan Peraturan Pemerintah: UU No . 40/2007 Pasal 1 angka 9:  Merger adalah  perbuatan hukum  yang dilakukan oleh 1 (satu) perseroan atau lebih  untuk  menggabungkan  diri  dengan  perseroan  lain  yang  telah  ada  mengakibatkan aktiva  dan  pasiva  dari  perseroan  yang  menggabungkan  diri  tersebut  beralih  karena hukum  kepada  perseroan  yang  menerima  penggabungan  dan  selanjutnya  status  badan hukum perseroan yang menggabungkan diri tersebut berakhir karena hukum.
Dwi  Martani  (2017)  menyatakan  bahwa  merger  adalah  kombinasi  bisnis  yang dilakukan dengan menggabungkan dua atau lebih entitas, dimana entitas yang diakuisisi dibubarkan  serta  semua  aset  dan  liabilitasnya  diambil  alih  pihak  yang  mengakuisisi. Dalam  merger  harus  ada  pihak  yang  dibubarkan  dan  pihak  yang  tetap  berdiri  untuk menerima aset dari pembubaran pihak yang dibubarkan. Bentuk ini sering juga disebut sebagai  legal  merger  karena  secara  hukum  entitas  dibubarkan  dan  bergabung  dengan perusahaan lain. Entitas yang masih berdiri akan menggabungkan aset dan liabilitasnya dengan aset dan liabilitas entitas yang diakuisisi.

## Manfaat Merger
Menurut  Syaichu  (2006)  merger  memberikan  beberapa  tujuan  dan  keuntungan potensial selain meningkatkan kesejahteraan pemegang saham diantaranya adalah:
- Keuntungan  sinergi  sebagaimana  yang  dijelaskan The synergy  hypothesis menunjukkan  bahwa  penggabungan  mampu  menciptakan  keuntungan  yang  lebih besar jika entitas beroperasi sendiri.
- Keuntungan  monolistik  sebagaimana The  Monopoly  Hypothesis mengungkapkan bahwa  dengan  melakukan  merger  maka  entitas  akan  mengalami  peningkatan kekuatan pasar ( market power ) dalam menjalankan operasional bisnisnya
- Efisiensi  Manajerial  sebagaimana The  Inefficiency  Hypothesis menyimpulkan bahwa  dengan  buruknya  kinerja  manajemen  sebelum  melakukan  merger  maka dengan  merger  kinerja  yang  jelek  mampu  di  kurangi  dan  efisiensi  kinerja  bisa dioptimalkan.
- Entitas  yang  terpisah-pisah  sebelum  melakukan  merger  secara  geografis  bisa dioptimalkan dengan melakukan diversifikasi melalui merger. Realisasi keuntungan akan lebih cepat tercapai dengan melakukan diversifikasi geografis hasil merger.

## Kinerja Keuangan
Pengertian  kinerja  menurut  Sukhemi  (2007)  diartikan  sebagai  capaian  yang diperoleh  entitas  dalam  jangka  waktu  periode  tertentu  yang  menggambarkan  tingkat keberhasilan  entitas  tersebut.  Kinerja  keuangan  menunjukkan  kemampuan  perusahaan untuk  mengelola  aset  perusahaan.  Kinerja  sebuah  entitas  perbankan  capaian keberhasilan sebuah entitas dalam bidang penyaluran dana dan penghimpunan dana.

## Pengertian dan Peran Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
Landasan  Hukum  BPR  adalah  UU  No  7/1992  tentang  perbankan  sebagaimana telah  diubah  dengan  UU  No  10/1998.  Dalam  UU  tersebut  secara  tegas  disebutkan bahwa BPR adalah  Bank  yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional  atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas  pembayaran.  Bentuk  hukum  BPR  dapat  berupa  Perseroan  Terbatas  (PT), Perusahaan Daerah (PD) atau Koperasi. Peran BPR diantaranya adalah:
- Menghimpun  dana  dari  masyarakat  dalam  bentuk  deposito  berjangka  dan tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- Memberikan kredit pinjaman bagi pengusaha kecil dan atau masyarakat umum
- Menempatkan  dananya  dalam  bentuk  Sertifikat  Deposito  dan  atau  tabungan pada bank lain

## Rasio Pemodalan
Menurut  ketentuan  Bank  Indonesia,  pengertian  modal  bank  dibedakan  antara pendirian  bank  yang  berada  di  Indonesia  dan  kantor  cabang  asing  yang  menjalankan operasionalnya  di  Indonesia.  Modal  bank  didirikan  dan  berkantor  pusat  di  Indonesia yang  terdiri  atas  modal  inti  atau  primary  capital  dan  modal  pelengkap  atau  secondary capital (Lukman Dendawijaya :2003)
Risiko  kerugian  bank  dan  kemampuan  bank  dalam  menjalankan  usaha  sangat ditentukan  oleh  rasio  kecukupan  modal.  Oleh  karena  Proporsi  penyediaan  modal minimum  dari  keseluruhan  total  Aktiva  Tertimbang  Menurut  Risiko  (ATMR)  yang dipersyaratkan  oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  harus  selalu  dipertahankan  oleh sebuah bank agar tidak mengalami kekurangan modal.
Aspek  penyediaan  modal  minimum  ini  didasarkan  atas  Rasio  CAR  ( Capital Adequacy Ratio )  yang telah ditetapkan oleh otoritas Bank  Indonesia. Rasio CAR  yang ditetapkan  oleh  Bank  Indonesia  minimal  harus  berada  pada  angka  8%,  bank  yang memperoleh  nilai  CAR  kurang  dari  8%  maka  harus  mendapatkan  segera  perhatian sendiri dari otoritas bank. Rasio CAR dalam penelitian ini dirumuskan dengan:
Sesuai  dengan  SK  DIR  BI  Nomor:  30/21/KEP/DIR  tanggal  30  April  1997 tentang  tata  cara  penilaian  tingkat  kesehatan  Bank,  hasil  penilaian  aspek  permodalan adalah sebagai berikut:
Tabel 1.1 Kriteria Penilaian rasio CAR Kriteria Hasil Rasio CAR Sehat >8% Cukup Sehat 7,99% – 8% Kurang Sehat 6,5% - 7,99% Tidak Sehat <6,5%

## Sumber: Kriteria Penilaian kesehatan bank

## Rasio Likuiditas
Rasio likuiditas adalah menunjukkan kemampuan suatu entitas dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya pada saat jatuh tempo, (Prastowo, 2015). Suatu bank dapat dikatakan  likuid,  apabila  bank  bersangkutan  mampu  membayar  semua  hutangnya terutama  hutang  jangka  pendek.  Hutang  jangka  pendek  lebih  banyak  berupa  simpanan pihak ketiga seperti tabungan dan deposito.
Bank  dikatakan  likuid  jika  simpanan  dana  pihak  ketiga  mampu  dikembalikan setiap  saat  maupun  sesuai  dengan  jangka  waktu  yang  telah  ditentukan.  Selain  itu  juga bank  harus  mampu  menyeimbangkan  simpanan  dana  pihak  ketiga  tersebut  dengan penyaluran  kredit  kepada  masyarakat.  Oleh  karena  itu  dalam  penelitian  ini  rasio likuiditas diukur dengan menggunakan Cash Ratio (CR) dan Loan to Deposit (LDR) CR  merupakan  perbandingan  antara    ance    ancer  dengan  hutang    ancer. Sedangkan  LDR  merupakan  rasio  yang  mengukur  perbandingan  antara  jumlah  uang yang  diterima  dalam  bentuk  simpanan  pihak  ketiga  dengan  jumlah  penyaluran  dana dalam bentuk kredit kepada masyarakat.
Tabel 1.2 Kriteria Penilaian Aspek Likuiditas
Kriteria Hasil Rasio CR Hasil Rasio LDR Sehat >4,05% >94,75% Cukup Sehat >3,30% – <4,05% >94,75 - < 98,50% Kurang Sehat >2,55% - <3,30% >98,50% - < 102,25% Tidak Sehat <2,55% >102,25% Sumber: Kriteria Penilaian kesehatan bank

## Rasio Rentabilitas
Analisis  rasio  rentabilitas  bank  adalah  alat  untuk  menganalisis  atau  mengukur tingkat  efisiensi  usaha  dan  profitabilitas  yang  dicapai  oleh  bank  yang  bersangkutan. Rentabilitas  merupakan  kemampuan  suatu  entitas  dalam  menghasilkan  laba  selama periode  tertentu.  Rasio  rentabilitas  yang  diukur  dalam  penelitian  ini  meliputi  besarnya
rasio  laba  sebelum  pajak  terhadap  total  aset  (ROA),  dan  rasio  beban  operasional terhadap pendapatan operasional bank (BOPO).
Tabel 1.3
Hasil Penilaian Aspek Rentabilitas Kriteria Hasil Rasio ROA Hasil Rasio BOPO Sehat >1,215% >93,52% Cukup Sehat >0,99% – > 1,21% 93,52% < x < 94,72% Kurang Sehat >0,76% - < 0,99% 94,72 % x < 95,92% Tidak Sehat <0,76% >95,92%

## Sumber: Kriteria Penilaian kesehatan bank

## METODE
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Metode penelitian ini menyelidiki keadaan atau kondisi lain yang sudah dipaparkan khususnya dalam laporan penelitian (Arikunto, 2010). Penelitian ini mengukur tingkat kesehatan PD. BKK Jateng sebelum    dan  setelah  dilakukan  merger  oleh  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Tengah  sesuai dengan  Perda  No  4  tahun  2017  tentang  Pembentukan  Perusahaan  PD.  BKK  Jawa Tengah.  Objek  penelitian  yang  digunakan  adalah  laporan  keuangan  konsolidasian  PD. BKK  tahun  2016  dan  2018.  Tahun  2016-2018  digunakan  sebagai  objek  penelitian dengan  tujuan  untuk  mengetahui  kinerja  keuangan  setahun  dan  sebelum  dan  sesudah merger.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Ringkasan ikhtisar Laporan keuangan PD. BKK tahun 2016-2018 menunjukkan beberapa  trend  penurunan  beberapa  pos  di  neraca  sebelum  dan  sesudah  merger.  Total aset  secara  berangsur  mengalami  penurunan  di  tahun  2017  sebesar  -8,49%  dan  tahun 2018  sebesar  -92,37%.  Salah  satu  syarat  untuk  melakukan  merger  yaitu  dengan membersihkan beberapa kredit bermasalah  yang ada di laporan keuangan. Hal tersebut membuat Langkah Pemrov Jateng untuk melakukan upaya penghapusan kredit. Seperti yang  terlihat  pada  tabel  bahwa  penurunan  total  aset  sejalan  dengan  penurunan  kredit tahun 2017 dan 2018 sebesar -14,77% dan -89,20%.
Secara  signifikan  penurunan  aset  dan  kredit  tersebut  terjadi  setahun  setelah merger  yaitu  di  tahun  2018.  Signifikannya  penurunan  di  tahun  2018  tersebut menunjukkan bahwa beberapa kredit yang bermasalah telah dilakukan penghapusan dari laporan  keuangan.  Menurunnya  jumlah  kredit  juga  berpengaruh  dengan  turunnya penyisihan kerugian kredit yang dibentuk oleh PD. BKK Jateng dari sebelumnya turun - 14,77% di tahun 2017 menjadi turun secara signifikan sebesar -89,20% di tahun 2018.
Penurunan  tersebut  sangat  membantu  pemulihan  performa  laporan  keuangan  pasca merger.
Selain  penyaluran  kredit,  penempatan  dana  pihak  ketiga  juga  mengalami penurunan  sebesar  -11,10%  tahun  2017  dan  92,09%  tahun  2018.  Penurunan  ini disebabkan  oleh  adanya  beberapa  pelunasan  atau  penarikan  dana  nasabah  secara  besar pada  beberapa  PD.  BKK  setelah  dilakukan  merger.  Nasabah  lebih  mementingkan kehati-hatian  atau  memilih  penempatan  dana  di  lembaga  keuangan  lain  dari  pada menempatkan  dana  di  PD.  BKK.  Selain  itu  juga  untuk  menghindari  dana  tidak  dapat ditarik maka nasabah lebih memilih memindahkan deposito atau tabungan dipindahkan ke tempat lain.
Konversi permodalan Pemrov dan Pemkab dalam melakukan merger merupakan salah  satu  prosedur  dalam  melaksanakan  merger.  Dampak  dari  konversi  modal membuat  total  modal  mengalami  penurunan  sebesar  -89,64%  pada  tahun  2017  dan sebesar  -92,09%.  Hasil  konversi  modal  mengubah  komposisi  modal  disetor  sehingga yang  awalnya  Pemrov  dan  Pemkab  secara  terpisah,  setelah  merger  menjadi  satu kesatuan modal saham.
Kemudian komponen permodalan yaitu saldo laba mengalami kenaikan sebesar 2,10% dari tahun 2016 ke 2017 sebelum merger. Namun setelah merger menjadi turun secara signifikan sebesar -101,60. Penurunan ini lebih disebabkan oleh adanya performa laporan  keuangan  yang  belum  menutup  kerugian  tahun-tahun  sebelumnya.  Sebagai dampak  penghapusan  kredit  membuat  menjadikan  sistem  penyaluran  kredit  lebih selektif  dilakukan.  Selain  itu  juga  penggunaan  cadangan  umum  dan  cadangan  tujuan yang  digunakan  untuk  menutup  kerugian  tahun  lalu  yang  cukup  signifikan  membuat total  modal  menjadi  turun.    Secara  lebih  rinci  dapat  dilihat  pada  tabel  1.1  sebagai berikut:
Tabel 1.4 Ringkasan Laporan Keuangan Tahunan Konsolidasian PD. BKK Jateng tahun 2016-2018. Keterangan 2018 2017 2016 Total Aset 89.165.377.573 1.167.895.538.490 1.276.275.636.923 - 92,37% - 8,49% - Kredit yang diberikan 63.446.557.660 762.759.872.688 882.227.702.730 - 91,68% - 13,54% - Penempatan Dana 78.357.168.591 991.090.087.781 1.114.779.103.293 - 92,09% - 11,10% - Penyisihan Kredit 7.306.206.706 67.638.862.774 79.358.370.100 - 89,20% - 14,77% - Total Modal 14.682.404.525 141.660.280.451 137.878.587.133 -89,64% 2,74% - Saldo Laba (Rugi) (93.095.477) 5.833.044.068 5.712.933.551 -101,60% 2,10% - Sumber: Laporan Keuangan PD. BKK Jateng
Tabel 1.5

## Hasil Analisis Rasio Permodalan
Tahun 2018 2017 2016 Hasil Rasio CAR 23,27% 18,69% 15,55% Persentase Perubahan 4,6% 3,1% 15,5% Kategori Sehat Sehat Sehat Sumber: data diolah
PD.  BKK  Jawa  Tengah  mengalami  peningkatan  yang  baik  dari  segi  rasio permodalan  sebelum  dan  sesudah  merger.  Tahun  2016  sebelum  dilakukan  merger tingkat  Rasio  CAR  adalah  sebesar  15,5%  lebih  rendah  dari  tahun  2017  saat  dilakukan merger  yaitu  sebesar  18,69%  meskipun  rasio  CAR  adalah  sehat  secara  angka. Rendahnya  rasio  CAR  pada  tahun  2016  disebabkan  oleh  jumlah  rugi  kumulatif  yang masih tinggi.
Beberapa  PD.  BKK  yang  mengalami  permasalahan  kredit  berimbas  pada kerugian  pada  laporan  keuangan  khususnya  laporan  laba  rugi.  Masalah  kredit  macet, kredit fiktif dan kredit bermasalah lainnya.mengakibatkan PD. BKK harus membentuk beban  penyisihan  kerugian  kredit  yang  cukup  besar.  Beban  tersebut  dapat  menggerus pendapatan PD. BKK jika pendapatan yang diperoleh lebih kecil. Akibatnya PD. BKK yang mengalami kredit bermasalah akan memperoleh rugi yang cukup banyak.
Rasio permodalan yang rendah pada saat sebelum merger selain disebabkan oleh banyaknya  kredit  bermasalah  pada  beberapa  PD.  BKK  juga  disebabkan  oleh  adanya besarnya agunan  yang diambil alih hasil dari kredit bermasalah tersebut.  Agunan  yang diambil  alih  sangat  tinggi  dipengaruhi  juga  oleh  kredit  bermasalah  yang  cukup  tinggi. Nominal  gabungan  agunan  dari  beberapa  PD.  BKK  berdampak  pada  pengurangan modal inti dari agunan tersebut akibatnya rasio CAR akan mengalami penurunan.
Rasio  permodalan  semakin  meningkat/sehat  pada  tahun  2018  setahun  setelah merger  menjadi  sebesar  23,27%  atau  naik  4,6%.  Kenaikan  rasio  modal/CAR  tersebut disebabkan  oleh  terpulihkannya  rugi  kumulatif  atau  penurunan  rugi  kumulatif.  Hal  ini membuktikan  bahwa  manajemen  PD.  BKK  lebih  berhati-hati  dan  mampu  pulih  dari beberapa permasalahan kredit setelah dilakukan merger. Selesainya permasalahan kredit macet,  penyelesaian  agunan  yang  diambil  alih,  serta  peningkatan  laba  membuat permodalan PD. BKK setelah merger menjadi sehat.
Faktor  permodalan  yang  sehat  pada  saat  setelah  merger  juga  dipengaruhi  oleh tambahan  modal  disetor  dari  Pemprov  Jateng.  Sejak  dikeluarkannya  Perda  tentang merger  PD.  BKK  menjadikan  Pemprov  dan  Pemkab  harus  menyetorkan  tambahan modal  pada  beberapa  PD.  BKK  yang  akan  di  lakukan  merger  pada  tahun  2017. Komitmen modal tersebut harus dipenuhi oleh Pemprov dan Pemkab sebagai salah satu syarat penguatan modal pada PD. BKK yang akan demerger.
Tabel 1.6 Hasil Analisis Rasio Likuiditas Tahun 2018 2017 2016 Hasil Rasio LDR 80,94% 76,96% 79,14% Persentase perubahan 4,0% -2,2% 79,1% Kategori Rasio LDR Sehat Sehat Sehat Hasil Rasio CR 46,88% 36,93% 32,23% Persentase Perubahan 10,0% 4,7% 32,2% Kategori Rasio CR Sehat Sehat Sehat Sumber: data diolah
Likuiditas  PD.  BKK  sebelum  dilakukan  merger  adalah  sehat  dengan  nilai  CR  yang semakin  meningkat  dengan  kenaikan  4,7%  di  tahun  2017  dan  10,0%  pada  tahun  2018 setahun setelah merger. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya merger pada tahun 2017,  likuiditas  PD.  BKK  Jateng  secara  konsolidasi  semakin  meningkat.  Selain mendapatkan  sumber  dana  dari  Pemrov  dan  Pemkab,  kenaikan  likuiditas  juga dikarenakan  oleh  jumlah  kewajiban    ias      yang  secara  berangsur-angsur    ias  di tutup oleh jumlah   ias     ias     yang semakin besar.
Selain dilihat dari rasio CR, likuiditas PD. BKK Jateng juga    ias diukur dari rasio  LDR.  LDR  menunjukkan  seberapa  besar  perbandingan  jumlah  dana  dengan jumlah  kredit  yang  diberikan.  Perkembangan  rasio  LDR  dari  tahun  2017  sampe  2018 menunjukkan  kenaikan  LDR  sebesar  4,0%.  Besaran  angka  LDR  80,94%pada  tahun 2018  setelah  merger  menunjukkan  keseimbangan  antara  jumlah  kredit  dan  dana  yang dihimpun masih seimbang.
Secara  operasional  bentuk  usaha  PD.  BKK  Jateng  yang  berupa  lembaga keuangan  masyarakat  mengharuskan  perusahaan  melakukan  kegiatan  operasional simpanan dana dan penyaluran dana. Pada tahun 2016 sebelum merger PD. BKK Jateng menunjukkan kinerja LDR yang sehat dengan angka rasio 79,14%. Pertumbuhan kredit dan  pendanaan  yang  tinggi  namun  tidak  diimbangi  dengan  tata  kelola  yang  baik  pada saat  sebelum  merger,  memunculkan  beberapa  permasalahan  pada.  Meskipun  secara rasio LDR adalah sehat namun kualitas kredit yang diberikan cenderung tidak sehat. Hal ini  terlihat  pada  tingginya  pembentukan  penyisihan  kerugian  kredit  yang  besar  pada yaitu Rp 79 Miliar di tahun 2016 dan Rp 67 Miliar di tahun 2017.
Seperti yang terlihat pada   ias   ikhtisar laporan keuangan, Jumlah kredit yang diberikan sebelum merger tahun 2016 adalah sebesar Rp 882 Miliar dan Jumlah Dana adalah Rp1.114 Miliar. Kredit yang tinggi tersebut masih mengandung beberapa potensi tidak  dapat  ditagih  karena  macet  atau  bermasalah  sejalan  dengan  tingginya  penyisihan kerugian kredit yang dibentuk. Namun pada tahun 2017 saat dilakukan merger dan 2018 setahun setelah merger, angka kredit turun sangat signifikan dari sebesar Rp 762 miliar Tahun 2017 menjadi 63 Miliar tahun 2018.
Sebagaimana komitmen Pemrov dan Pemkab yang harus dipenuhi sebelum PD. BKK  melakukan  merger  adalah  melakukan  penghapusan  beberapa  kredit-kredit bermasalah  yang  ada  di  PD.  BKK  Jateng  yang  sudah  tidak    ias  tertagih  atau terselesaikan.  Penghapusan  tersebut  dilakukan  agar  nantinya  Laporan  Keuangan  PD. BKK  Jateng  hasil  merger  sudah  terbebas  dari  masalah  keuangan  baik  dari  internal maupun  eksternal.  Serta  dengan  harapan  bahwa  merger  adalah  menutup  laporan
keuangan yang lama dengan laporan keuangan yang baru yang lebih sehat serta terbebas dari unsur pos keuangan yang tidak sehat.
Tabel 1.7 Hasil Analisis Rasio Rentabilitas Tahun 2018 2017 2016 Hasil Rasio ROA 1,27% 1,77% -1,70% Persentase Perubahan -0,5% 3,5% -1,7% Kategori Rasio ROA Sehat Sehat Tidak Sehat Hasil Rasio BOPO 89,33% 82,82% 84,51% Persentase Perubahan 6,5% -1,7% 84,5% Kategori Rasio BOPO Sehat Sehat Sehat Sumber: data diolah
Analisa  Rasio  rentabilitas  PD.  BKK  sebelum  merger  pada  tahun  2016 menunjukkan  angka  -1,70%  yang  artinya  adalah  tidak  sehat  karena  dibawah  1%. Keadaan ini lebih disebabkan oleh adanya rugi pada tahun tersebut serta faktor besarnya total aset pada tahun 2016 sebelum merger. Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola aset PD.  BKK  Jateng  baik  berupa  aset  lancar  dan  non  lancar  yang  dimiliki  baik    sebelum merger belum baik dioptimalkan dalam memperoleh pendapatan. Total aset yang besar didominasi  oleh  besarnya  jumlah  kredit  yang  didiapat  oleh  PD.  BKK  Jateng  dengan harapan  untuk  mendapatkan  pemasukan  yang  maksimal  dari  pendapatan  bunga  kredit. Namun  karena  adanya  kredit  bermasalah  dan  macet  yang  ada  pada  kredit  tersebut mengakibatkan  potensi  kredit  yang  besar  itu  tidak  dapat  dimaksimalkan  menjadi pendapatan sehingga mengalami kerugian.
Adanya merger pada tahun 2017 oleh Pemprov Jateng cukup bisa memperbaiki kinerja rasio ROA pada tahun 2017. Rasio ROA mengalami trend yang positif ditahun 2017 sebesar 1,77% atau naik 3,5% dari tahun 2016 yang sebelumnya mengalami ROA -1,70%.  Keadaan  ini  menunjukkan  bahwa  setelah  dilakukan  merger,  tingkat  kesehatan aset PD. BKK Jateng menjadi terkelola dengan baik. Kredit atau penyaluran dana yang tidak  membawa  potensi  untuk  meningkatkan  pendapatan  perusahaan  dilakukan penghapusan  dari  laporan  keuangan.  Seperti  yang  terlihat  bahwa  total  aset  pada  tahun 2017  dan  2018  mengalami  penurunan  yang  signifikan.  Rasio  ROA  sedikit  turun  pada akhir tahun 2018 setelah merger dengan rasio 1,27% turun 0,5% dari tahun sebelumnya.
Lebih  lanjut,  pada  rasio  rentabilitas  yang  kedua  adalah  rasio  BOPO  yaitu membandingkan  antara  total  beban  operasional  dengan  pendapatan  operasional. Sebelum  dan  sesudah  dilakukan  merger,  tingkat  kesehatan  rasio  BOPO  adalah  sehat dengan angka rasio dibawah 90,00%. Salah satu keuntungan dari laporan konsolidasian ini  adalah  mampu  meningkatkan  pendapatan  secara  gabungan.  Meskipun  pada  saat sebelum merger beberapa PD. BKK mengalami  pendapatan  yang minim  karena beban yang terlalu banyak, mampu ditutup oleh PD BKK lain yang mendapatkan pendapatan tinggi  dan  beban  sedikit.  Sehingga  secara  konsolidasi  antara  beban  operasional  dan pendapatan operasional  adalah seimbang antara PD BKK  yang mengalami keuntungan dengan PD BKK yang mengalami kerugian.

## PENUTUP
Merger  merupakan  salah  satu  kombinasi  bisnis  dengan  melakukan penggabungan  dua  atau  lebih  entitas  dengan  visi  dan  misi  yang  sama  tanpa membubarkan  entitas  sebelumnya.  Perda  No  4  Tahun  2017  tentang  pembentukan  PD. BKK Jateng menunjukkan upaya Pemprov Jateng untuk mengefisiensikan pengawasan dan pembinaan PD. BKK Jateng. Selain itu juga sebagai untuk meningkatkan status dan kelangsungan  usaha  PD.  BKK  menjadi  PD.  BPR  BKK  Jateng  dengan  tujuan  untuk mendapatkan pengawasan yang lebih optimal dari sebelumnya dari Pemrov Jateng saja, bisa meningkat menjadi pengawasan dari OJK Jateng.
Hasil  analisa  keuangan  sebelum  merger  menunjukkan  beberapa  lemahnya pengendalian internal pada beberapa PD. BKK. Kredit bermasalah dan penyelewengan dana  nasabah  sebelum  merger  berdampak  pada  kesehatan  laporan  keuangan  dan performa laba yang dihasilkan menjadi tidak sehat meskipun secara ukuran perusahaan adalah  besar  dari  total  asetnya.  Selain  itu  juga  lemahnya  pengawasan  dari  pusat  dan tidak  adanya  otoritas  yang  melakukan  pengawasan  langsung  seperti  OJK  membuat kinerja  PD.  BKK  Jateng  sebelum  merger  menjadi  kurang  terkendali  dalam  hal penyaluran dana maupun penghimpunan dana.
Revitalisasi  aspek  manajemen  dan  aspek  keuangan  PD.  BKK  Jateng  setelah merger  seperti  melakukan  rotasi  jabatan,  penggantian  manajer,  penghapusan  kredit bermasalah  membuat  performa  serta  kinerja  laporan  keuangan  setelah  merger  mulai membaik terlihat dari performa rasio keuangan yang sehat. Turunnya angka kredit yang diberikan  dan  angka  penyisihan  kerugian  kredit  merupakan  salah  satu  indikasi  bahwa manajemen  dalam  hal  ini  Pemprov  Jateng  berkomitmen  untuk  menata  ulang  aspek manajerial dan aspek keuangan PD. BKK Jateng yang telah di merger agar tujuan dari merger bisa tercapai demi kelangsungan usaha entitas tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto,  Suharsimi  (2010). Prosedur  Penelitian:  Suatu  Pendekatan  Praktik ,  Jakarta: Rineka Cipta.
Bank Indonesia. 1998. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 30/12/KEP/DIR/1997 tentang Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum , Jakarta: Bank Indonesia
Dendawijaya, Lukman (2003), Manajemen Perbankan , Jakarta: Ghalia Indonesia Martani, Dwi (2015). Akuntansi Keuangan Lanjut 2 . Jakarta: Salemba Empat Payamta dan Doddy Setiawan (2004). Analisis Pengaruh Merger dan Akuisisi terhadap Kinerja Perusahaan Publik di Indonesia : Jurnal Riset Akuntansi Indonesia, Vol 7 No 3
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  No.  20/POJK.03./2014  tentang Bank  Perkreditan Rakyat. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
Peraturan  Daerah  Provinsi  Jawa  Tengah  No  4  Tahun  2017  tentang Pembentukan Perusahaan  Perseoran  Daerah  Bank  Perkreditan  Rakyat  Badan  Kredit Kecamatan Jawa Tengah . Semarang: Pemrov Jawa Tengah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No 19 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Badan  Kredit  Kecamatan  di  Propinsi  Jawa  Tengah .  Semarang:  Pemrov Jawa Tengah
Prastowo, Dwi (2015), Analisis Laporan Keuangan : Yogyakarta. UPP STIM YKPN
Syaichu,  Muhammad  (2006), Merger  dan  Akuisisi:  Alternatif  Meningkatkan Kesejahteraan  Pemegang  Saham ,  Jurnal  Studi  Manajemen  dan  Organisasi, Vol 3 No 2.
Sukhemi.  (2007).  Evaluasi  Kinerja  Keuangan  Pada  PT.  Telkom,  Tbk. Journal  of Accounting & Economic , 1(1): 21-23
Tulisan  Hukum. Peranan  Badan  Usaha  Milik  Daerah  Sebagai  Salah  Satu  Sumber Pendapatan Daerah. BPK Perwakilan Provinsi Banten Wijanarko,  Hendro  (2009). Merger,  Akuisisi  dan  Kinerja  Perusahaan  (Studi  atas Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI) , UPN Veteran Yogyakarta Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas