## Kelembagaan Dana Bergulir Upk Pasca Berakhirnya PNPM-MPd di Upk Candipuro Kabupaten Lumajang
Hadi Sulistyo 1 *, V. Rudy Handoko 1
¹ Program Studi Administrasi Publik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
* Coresponding author : hsulistyo62@gmail.com

## PENGANTAR
Program
Nasional Pemberdayaan
Masyarakat  Mandiri  (PNPM)  merupakan  salah satu  upaya  pemerintah  untuk  mendorong penurunan angka kemiskinan dan pengangguran. PNPM Mandiri difokuskan pada program  penanggulangan  kemiskinan  yang berbasis partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.  Dalam  pelaksanaannya,  program ini  memusatkan  kegiatan  bagi  masyarakat Indonesia  paling  miskin  di  wilayah  perdesaan.
Program ini menyediakan fasilitasi pemberdayaan masyarakat/ kelembagaan lokal, pendampingan,  pelatihan,  serta  dana  Bantuan Langsung  untuk  Masyarakat  (BLM)  kepada masyarakat  secara  langsung.  Dalam  PNPM- MPd, seluruh anggota masyarakat diajak terlibat dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif,  mulai  dari  proses  perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan  dana  sesuai  kebutuhan  paling

## ABSTRACT
This study aims to describe how the revolving fund institutional activities at UPK PNPM-MPd post  program  and  to  find  out  what  are  the  obstacles  and  problems  that  arise  in  institutional management.  This  research  is  a  qualitative  descriptive  study.  Researcher  data  collection  uses several  methods  including:  documentation,  observation  and  interviews  with  actors  and beneficiaries  of  revolving  fund  activities,  including:  administrators  of  BKAD,  UPK,  BP-UPK, Verification  Team and  Funding  Team.  The  study  was  conducted  at  the Ex-PNPM-MPd  UPK  in Candipuro District, Lumajang Regency.
The results of the study stated that the institutional activities of the revolving fund manager continued to run well and most still referred to PNPM-MPd PTO (standard operational procedure) which  was  no  longer  in  force  due  to  PNPM-MPd  annihilation  in  2015.  This  was  because  the principles and rules in the PTO were considered to be still good to be used and applied in revolving fund management. The institutional constraint of the UPK Candipuro revolving fund is that it has not been able to collaborate with third parties because it does not yet have a legal entity status. It is therefore recommended that the revolving fund management agency at UPK Candipuro need to immediately determine the selection of a legal entity managing revolving funds. The status of a legal entity functions to legalize management and rolling and its institutions, as well as to open up opportunities to develop other real businesses / businesses, in addition to savings and loans, as well as open cooperation with third parties.

## KEYWORDS
revolving fund, institutional,
Article Number : 223-765-1-SM Received : 2018- 9-09 Accepted :
2019-11-22
Published : Volume : 05 Issue : 02 Mounth, Year Desember 2019 pp.962-919
prioritas di desanya, sampai pada pelaksanaan kegiatan dan pelestariannya.
Salah  satu  ruang  lingkup  kegiatan  PNPM- MPd  ialah  penyediaan  sumber  daya  keuangan melalui  dana  bergulir  dan  kredit  mikro  untuk mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat miskin. Selama masa pelaksanaan PNPM-MPd, dana bergulir yang dikelola oleh Unit Pengelola Kegiatan  (UPK)  yang  tersebar  di  5.300 kecamatan,  401  kabupaten,  1  kota,  dan  33 provinsi  dengan  aset  dana  bergulir  secara nasional  nilainya  mencapai  kurang  lebih  Rp. 10,450  trilyun.  Kegiatan  tersebut  telah  mampu menumbuhkan  motivasi  berwirausaha  dan kemudahan permodalan usaha bagi pemanfaat masyarakat miskin produktif maupun pemanfaat usaha  mikro.  Kegiatan  dana  bergulir  tersebut juga  telah  mampu  melayani  kebutuhan  dana konsumtif  pemanfaat  terutama  untuk  biaya pendidikan dan biaya keluaraga lainnya.
Berakhirnya  PNPM  pada  tahun  2015 memunculkan  isu  strategis  dari  peralihan  era PNPM yang dilanjutkan lewat program-program pemberdayaan  hasil  turunan  UU  Desa  adalah pelestarian  hasil  program  PNPM-MPd  (Sistem, Kelembagaan,  dan  Aset),  alih  kelola,  status kepemilikan aset, pengembangan model pengelolaannya.  Pokok-pokok  permasalahan tersebut  perlu  dicari  pemecahannya  dan  terus dikembangkan dalam rangka penataan kelembagaan di wilayah desa maupun kerjasama antar-desa. Tata kelembagaan yang akan mengelola program pemberdayaan masyarakat  perdesaan  pasca  pengakhiran PNPM-MPd  harus  berbasis  dari  desa,  menuju kemandirian  desa,  dan  tidak  bertentangan dengan UU Desa. Tata kelola lembaga tersebut juga harus menjamin adanya kepastian hukum, mewadahi  adanya  kerjasama  antar-desa,  dan mengakomodasi potensi sumber daya manusia yang sebelumnya telah mengelola PNPM-MPd.
Kegiatan  dengan  judul  Pemilihan  Bentuk Badan  Hukum  Sebagai  Upaya  Penyelamatan Dana Bergulir Program PNPM Mandiri Perkotaan  dan  Perdesaan  yang  menggunakan metode  kegiatan  kuantitatif  dan  kualitatif  [2] menyatakan bahwa ada perbedaan pendapat di
antara  pelaku  PNPM  dalam  pemilihan  badan hukum  yang  ingin  digunakan  pada  organisasi pengelola  dana  pasca  selesainya  program PNPM, pilihan yang diinginkan antara lain: tetap seperti  kelembagaan  PNPM  namun  berbadan hukum, berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan berbentuk  Koperasi.  Kegiatan  lebih  lanjut,  [2] dengan judul Identifikasi Model-Model Pengelolaan  PNPM  Mandiri  Perdesaan  Pasca Selesainya Program yang menggunakan metode  kegiatan  deskriptif  menyatakan  bahwa ada  5  model  kelembagaan  pengelolaan  UPK pasca  program  yang  diinginkan  para  pelaku yang  terlibat,  di  antaranya:  menjadi  Perseroan Terbatas  (PT)  LKM,  tetap  menjadi  UPK  (tidak menginginkan perubahan), Perkumpulan Berbadan Hukum (PBH), dan Badan Kerjasama Antar  Desa  dan  UPK  Kelurahan.  Berbeda dengan  kegiatan  tersebut  [2],  kita  lebih memfokuskan  untuk  mendalami  bagaimana kondisi kelembagaan dana bergulir yang dikelola UPK PNPM-MPd pasca berakhirnya program.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  tersebut di  atas,  maka  kegiatan  ini  bertujuan  untuk mendeskripsikan bagaimana aktivitas kelembagaan  dana  bergulir  pada  UPK  PNPM- MPd  pasca  berakhirnya  program  serta  untuk mengetahui apa saja kendala dan permasalahan yang muncul dalam pengelolaan kelembagaan.

## BAHAN DAN METODE
Kelembagaan  berisikan  dua  aspek  penting yaitu;  “aspek  kelembagaan”  dan  “aspek keorganisasian”.  Aspek  kelembagaan  meliputi perilaku  atau  perilaku  sosial  dimana  inti kajiannya  adalah  tentang  nilai  (value),  norma (norm),  custom,  mores,  folkways,  usage, kepercayaan,  gagasan,  doktrin,  keinginan, kebutuhan,  orientasi  dan  lain-lain.  Bentuk perubahan sosial dalam aspek kelembagaan [1] bersifat  kultural  dan  proses  perubahannya membutuhkan  waktu  yang  lama.  Sementara dalam  aspek  keorganisasian  meliputi  struktur atau struktur sosial dengan inti kajiannya terletak pada  aspek  peran  (role).  Lebih  jauh  aspek struktural mencakup: peran, aktivitas, hubungan antar  peran,  integrasi  sosial,  struktur  umum,
perbandingan  struktur  tekstual  dengan  struktur faktual,  struktur  kewenangan  atau  kekuasaan, hubungan  antar  kegiatan  dengan  tujuan  yang hendak dicapai, aspek solidaritas, klik, profil dan pola kekuasaan. Bentuk perubahan sosial dalam aspek  keorganisasian  bersifat  struktural  dan berlangsung relatif cepat [4].
Konsep  umum  mengenai  lembaga  meliputi apa  yang  ada  pada  tingkat  lokal  atau masyarakat,  unit  manajemen  proyek,  institusi- institusi, departemen-departemen di pemerintah pusat  dan  sebagainya  [5].  Sebuah  lembaga dapat  merupakan  milik  negara  atau  sektor swasta  dan  juga  bisa  mengacu  pada  fungsi- fungsi  administrasi  pemerintah.  Sedangkan istilah  kelembagaan  dan  organisasi  sering membingungkan  dan  bersifat  interchangeably. Secara  keilmuan,  ‘social  institution’  dan  ‘social organization’  berada  dalam  level  yang  sama, untuk  menyebut  apa  yang  kita  kenal  dengan kelompok sosial, grup, sosial form, dan lain-lain yang  relatif  sejenis  [6].  Namun,  perkembangan akhir- akhir ini, istilah “kelembagaan” lebih sering digunakan  untuk  makna  yang  mencakup keduanya  sekaligus.  Ada  beberapa  alasan kenapa  orang-orang  lebih  memilih  istilah tersebut. Kelembagaan lebih dipilih karena kata “organisasi” menunjuk kepada suatu sosial form yang bersifat formal, dan akhir-akhir ini semakin cenderung mendapat image negatif.
Kelembagaan lokal dapat berbentuk sebuah relasi  sosial  yang  melembaga  (non  formal institution), atau dapat berupa lembaga dengan struktur  dan  badan  hukum  (formal  institution). proses  kelembagaan  lokal  memiliki  kaitan dengan struktur organisasi dan perilaku sebagai konsep yang sangat berguna untuk meletakkan lokus  proses  kelembagaan  yang  paling  baik untuk  membentuk  organisasi  [7].  Organisasi merupakan  arena  sosial  dimana  tindakan rasional berlangsung. Perilaku dalam organisasi pasti rasional, karena pilihan-pilihan dibatasi dan dipandu  oleh  aturan-aturan.  Adanya  organisasi akan  mempercepat  tercapainya  kesetabilan tindakan.  Hal  ini  merupakan  jiwa  dasar  dari pelembagaan (institutionalized).
Berdasarkan  gagasan  tersebut,  maka  Scott (2008) merumuskan kelembagaan sebagai “are comprised of regulative, normative and cultural- cognitive elements that, together with associated activities  and  resources,  provide  stability  and meaning  to  social  life”    (terdiri  dari  elemen aturan,  norma  dan  budaya-pengetahuan  yang bersama-sama dengan menghubungkan kegiatan dan  sumber daya, memelihara stabilitas  dan  memaknai  kehidupan  sosial). Ketiga  elemen  tersebut  merupakan  pusat lahirnya struktur kelembagaan, pedoman perilaku  meskipun  pedoman  tersebut  dapat berubah  secara  elastis,  mencakup  hubungan perilaku  serta  sumber  daya  meteri  dari  aspek kehidupan sosial melalui kegiatan produksi dan reproduksi sumber daya agar dapat berkesinambungan. Strategi tentang pengembangan
kelembagaan lokal memfokuskan pada perubahan dan rekayasa organisasional melalui
(1)  pendekatan  proses  belajar  (Learning
process approach);
(2)  pendekatan peningkatan kinerja
(Performance  improvement  approach) dan (3)  pendekatan peningkatan-kapasitas
pembangunan  perdesaan  (The  rural development capacity-building
approach).
kelembagaan lokal dapat meningkatkan efisiensi dan  efektivitas  dalam  pembangunan  wilayah lokal [9].
Kegiatan  ini  merupakan  kegiatan  deskriptif kualitatif. Pengumpulan data kita menggunakan beberapa  metode  diantaranya:  dokumentasi, observasi dan wawancara terhadap pelaku dan pemanfaat  kegiatan  dana  bergulir,  antara  lain: pengurus  BKAD,  UPK,  BP-UPK,  Tim  Verifikasi dan  Tim  Pendanaan.  Kegiatan  dilakukan  pada UPK Eks PNPM-MPd di Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang.

## HASIL DAN DISKUSI
UPK  Candipuro  berada  di  Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang Dengan wilayah  kerja  meliputi  10  Desa  di  Kecamatan
Candipuro.  Alasan  pemilihan  UPK  Candipuro debagai  lokasi  penelitian  adalah  karena  UPK Candipuro  masih  dikelola  dengan  model pengelolaan  yang  sama  dengan  saat  masa program,  UPK  Candipuro  termasuk  UPK berkembang dengan total aset lebih dari 2 Milyar pada  saat  pengakhiran  PNPM-MPD  dan  UPK Candipuro telah memiliki gedung/kantor tersendiri  yang  untuk  melayani  dana  bergulir pada masyarakat.
Struktur  kelembagaan  pengelola  dana bergulir di UPK Candipuro mempunyai kepengurusan sebagai berikut:
a.  Pengurus  BKAD  terdapat  3  orang  yang meliputi ketua, sekretaris dan bendahara.
b.  Pengurus  UPK  terdiri  dari  4  orang  yang meliputi  ketua,  sekretaris,  bendahara dan kasir.
c.  Pengurus  BP-UPK  terdiri  dari  3  orang yang  meliputi  ketua,  anggota  1  dan anggota 2.
d.  Pengurus tim verifikasi terdiri dari 3 orang yang meliputi koordinator dan anggota e.  Struktur  personil  tim  pendanaan  terdiri dari  2  orang  yang  meliputi  koordinator dan anggota.

## 1. Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)
BKAD  merupakan  lembaga  tertinggi  dalam pengambilan  keputusan  pengelolaan  dana bergulir  di  tingkat  kecamatan  melalui  MAD. Tugas pokok dan fungsi dari BKAD antara lain: manajemen pembangunan partisipatif, manajemen  kegiatan  antar  desa,  manajemen aset produktif dan manajemen kerjasama pihak ketiga.  Pasca  berakhirnya  PNPM-MPd,  BKAD Kecamatan Candipuro masih mempunyai kepengurusan  yang  lengkap,  sesuai  dengan PTO  PNPM-MPd,  yang  terdiri  dari  ketua, sekretaris dan bendahara yang dapat menjalankan fungsinya masing-masing.
Pasca  berakhirnya  PNPM-MPd,  aktivitas pengurus  BKAD  di  UPK  Candipuro  tetap berjalan dengan baik sesuai dengan SOP BKAD. BKAD  telah  mempunyai  jadwal  masuk  kantor setiap  hari,  Senin  sampai  Kamis  jam  08.00-
14.00,  Jumat  dan  Sabtu  jam  08.00-12.00. Kompensasinya,  pengurus  BKAD  menerima sistem  penggajian  setiap  bulan  sesuai  surplus UPK.  Kondisi  ini  menandakan  bahwa  surplus dana  bergulir  cukup  besar  sehingga  ada penggajian  khusus  yang  diterima  setiap  bulan oleh  pengurus  BKAD.  Umumnya  pengurus BKAD hanya menerima insentif saja, sedangkan operasional  BKAD  seperti  tunjangan  transport, ATK, konsumsi rapat di kelola oleh UPK sesuai dengan aturan yang telah dibuat
Dalam memanajemen pembangunan partisipatif,  BKAD  di  UPK  Candipuro  telah mampu  melakuakan  koordinasi  menghadirkan elemen masyarakat dari unsur Desa, Kecamatan dan lembaga-lembaga terkait dalam Musyawarah  Antar  Desa  (MAD).  Selain  itu, BKAD  juga  telah  mampu  menyusun  dan melaksanakan  pelatihan  untuk  peningkatan kapasitas  pengurus  UPK  Candipuro  dan pengurus lembaga yang lain. Dalam memanajemen  kegiatan  antar  desa,  BKAD mampu melaksanakan MAD,
mengkoordinasikan kegiatan antar Desa, memfasilitasi  pembahasan,  perumusan,  dan penyusunan  kesepakatan-kesepakatan  kerja sama antar desa serta memfasilitasi pelaksanaan  kegiatan  kerja  sama  antar  desa. Dalam  memanajemen  aset  produktif,  BKAD melaksanakan rapat rutin dengan lembaga UPK, BP-UPK,  Tim  Verifikasi  dan  Tim  Pendanaan setiap  3  bulan  sekali  dan  mengadakan  rapat rutin  internal  pengurus  BKAD  minimal  1  bulan sekali, melakukan evaluasi kinerja UPK dengan menindaklanjuti  hasil  temuan  BP-UPK  yang meliputi hasil audit dan hasil pengawasan. BKAD juga secara rutin menyusun laporan pertanggungjawaban  pengurus  BKAD  dan menyampaikan  pada  forum  MAD.  Dalam kaitannya  dengan  konsep  kelembagaan  lokal, dapat dianalisis bahwa BKAD di UPK Candipuro mampu meningkatkan partisipasi dan kerjasama masyarakat yang akan meningkatkan efektifitas pembangunan di perdesaan.
Kendala  yang  dihadapi  BKAD  di  UPK Candipuro adalah belum ada kerjasama dengan lembaga/instansi  lain.  Hal  ini  karena  BKAD
selaku  lembaga  tertinggi  dalam  pengelolaan dana bergulir belum mempunyai status / payung hukum. Status badan hukum mutlak diperlukan dalam melakukan perjanjian kerjasama dengan dengan  lembaga/instansi  lain.  Kendala  ini  juga banyak dialami oleh UPK-UPK eks PNPM-MPd yang belum berbadan hukum. Pendapat bahwa hampir seluruh unsur-unsur menjalankan sebuah  perusahaan  dapat  dipenuhi  oleh  Unit Pengelola  Kegiatan  (UPK),  akan  tetapi  unsur bentuk  usaha  belum  dapat  dipenuhi,  hal  ini disebabkan  oleh  konsekuensi  dari  program PNPM-MPd  itu  sendiri  yang  tidak  mengatur secara eksplisit dan pasti tentang badan usaha yang melekat pada UPK. [3]
Berdasarkan  penelitian  [2],  [3]  serta berdasarkan peraturan perudang-undangan yang berlaku, maka alternative pemilihan bentuk badan  hukum  UPK  pasca  berakhirnya  PNPM- MPd antara lain: Koperasi (UU No 25 Th. 1992), Perseroanan  Terbatas  (UU  No.  40  Th.  2007), Lembaga Keuangan Mikro (UU No. 1 Th. 2013), Perkumpulan  Berbadan  Hukum  (Staatsblad 1942  No.  13  dan/atau  UU  No  17  Th.  2013), BUMDesa Bersama / BUMADes (UU No. 6/2014 dan/atau UU No. 1/2013) dan Yayasan (UU No 28/2004).

## 2. Unit Pengelola Kegiatan (UPK)
Unit  Pengelola  Kegiatan  (UPK)  adalah lembaga  yang  dibentuk  oleh  BKAD  atau  MAD untuk mengelola kegiatan dana bergulir. Dalam PTO PNPM-MPd tahun 2014 dijelaskan bahwa struktur  kepengurusan  organisasi  UPK  paling tidak  terdiri  dari  Ketua,  Sekretaris  dan Bendahara. Struktur UPK Kecamatan Candipuro telah sesuai dengan PTO yaitu terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara ditambah Kasir untuk membantu Bendahara dalam pelayanan setoran angsuran kelompok.
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, aktivitas UPK tetap berjalan dengan baik  sesuai  tupoksi,  hal  ini  ditandai  dengan adanya  kedisiplinan  dalam  memenuhi  jadwal masuk kantor. Jadwal masuk kantor setiap hari, Senin  sampai  Kamis  jam  08.00-14.00,  Jumat
dan Sabtu jam 08.00-12.00. Sistem penggajian pengurus  UPK  Candipuro  setiap  bulan  sesuai dengan  tugas  dan  tanggung  jawab  serta  masa kerja  yang  telah  dijalani  serta  sesuai  dengan perkembangan surplus pendapatan UPK. Rapat rutin  pengurus  UPK  Candipuro  dilaksanakan setiap  satu  minggu  sekali.  Pengurus  UPK  aktif hadir dalam rapat kelembagaan 3 bulan sekali. Hal ini membuktikan bahwa hubungan kerja UPK Candipuro  dengan  kelembagaan  dana  bergulir berjalan dengan sinergis sesuai tupoksi masing- masing.
Demikian  pula  dengan  kegiatan  pembinaan terhadap  kelompok-kelompok  peminjam,  UPK Candipuro  telah  mempunyai  rencana  kerja pendampingan kelompok, terdokumentasi dengan baik, dan telah disosialisasikan kepada pengurus  kelompok.  UPK  Candipuro  telah melakukan pelatihan dan penguatan berdasarkan  minat  dan  kebutuhan  kelompok. Salah  satu  contohnya  adalah  mengadakan pelatihan  keterampilan  beton  cor  yang  diikuti oleh  Jamaah  Yasinan  Sumbermujur.  Namun pendampingan  yang  dilakukan  pasca  pelatihan masih  belum  optimal,  UPK  masih  sebatas memberikan  pelatihan  dan  bekal  keterampilan bagi kelompok sehingga untuk mengembangan keterampilan  tersebut,  kelompok  masih  harus mempelajari sendiri. Selain  itu, UPK Candipuro telah mempunyai data kelompok serta mengikutkan  produk  kelompok  untuk  pameran- pameran namun belum memfasilitasi pembuatan katalog produk. Hal-hal ini meskipun bukan  merupakan  kendala,  namun  perlu dipertimbangkan  keberadaannya  mengingat pentingnya  pengembangan  dan  keberhasilan kelompok  peminjam  juga  akan  berpengaruh terhadap  keberlangsungan  dana  bergulir.  Jika usaha  kelompok  peminjam  berkembang  maka angsuran akan lancar dan kolektibilitas/kemacetan akan berkurang.
Dalam  hal  penanganan  permasalahan pinjaman,  UPK  Candipuro  telah  menerapkan sanksi  lokal  yang  tertuang  dalam  SOP Perguliran.  SOP  Perguliran  tersebut  telah memuat  kearifan  lokal  dalam  menyelesaikan permasalahan  kemacetan  angsuran  kelompok.
Tahap-tahap yang dilakukan ketika menghadapi problem kredit macet yaitu; pertama, melakukan penagihan  dengan  pendekatan  kekeluargaan, kedua, melakukan koordinasi dengan kelembagaan  lainnya  (BKAD,  BP-UPK)  untuk terlibat  menyelesaikan  permasalahan  tersebut. Apabila  kelompok  bersangkutan  masih  belum memberikan  iktikad  baik  maka  ditindaklanjuti dengan sanksi tegas yang berupa yaitu dengan tidak  memberikan  pinjaman  pada  tahun  yang akan datang, bahkan bisa jadi kelompok tersebut bisa dicabut dari keanggotaan. Adanya muatan kearifan lokal dalam pemberian sanksi pinjaman bermasalah merupakan hal yang tepat dilakukan,  hal  ini  sesuai  dengan  pendapat  [6] bahwa “Institution are complexes of norms and behaviours  that  persist  over  time  by  serving collectively  (socially)  valued  p urposed.”  Dapat dikatakan bahwa kelembagaan yang dikembangkan  secara  lokal  bersifat  lebih informal  dan  tradisional  dimana  norma  dan aturan menjadi pedoman menjalankan kelembagaan untuk tujuan bersama.

## 3.  Badan  Pengawas –  Unit  Pengelola Kegiatan (BP-UPK)
BP-UPK  adalah  lembaga  yang  dibentuk
BKAD melalui MAD untuk melakukan monitoring,  supervisi  dan  pengawasan  kepada UPK  dan  Kegiatan  Dana  Bergulir.  BP-UPK  di UPK  Candipuro  punya  struktur  kepengurusan BP-UPK yang lengkap sesuai PTO PNPM-MPd terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara.
Pasca  berakhirnya  PNPM-MPd,  aktivitas pengurus  BP-UPK  di  UPK  Candipuro  tetap berjalan dengan baik sesuai dengan SOP yang ditetapkan.  BP-UPK  juga  telah  mempunyai jadwal  masuk  kantor  setiap  hari,  Senin  sampai Kamis  jam  08.00-14.00,  Jumat  dan  Sabtu  jam 08.00-12.00. Sistem penggajian BP-UPK berasal  dari  5%  dana  operasional  UPK  dan diberikan setiap bulan sebagai kompensasi dari keaktifan  pengurus  dalam  memonitor  kinerja UPK  sehari-hari  dan  audit  kegiatan  dana bergulir. Operasional BP-UPK seperti tunjangan
transport,  ATK,  konsumsi  rapat  dikelola  oleh UPK sesuai dengan aturan yang telah dibuat.
Rapat rutin pengurus BP-UPK dilaksanakan setiap satu bulan sekali. Pengurus BP-UPK aktif hadir dalam rapat kelembagaan 3 bulan sekali. Hubungan  keorganisasian  BP-UPK  dengan kelembagaan  dana  bergulir  berjalan  dengan sinergis sesuai tupoksi masing-masing.
Pengawasan  merupakan  salah  satu  fungsi dalam manajemen suatu organisasi , “Controlling can  be  defined  as  the  process  of  determining what  is  to  accomplished,  that  is  the  standard, what  is  being  accomplished.  That  is  the performance, evaluating the performance, and if the  necessary  applying  corrective  measure  so that performance takes place according to plans, that  is  conformity  with  the  standard.”  [8]. Pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan  apa  yang  harus  dicapai  yaitu standard,  apa  yang  sedang  dilakukan  yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan bilamana perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu  selaras  dengan  standard  (ukuran). Pengawasan  terhadap  kinerja  UPK  Candipuro dilakukan dengan mengaudit dokumen dan data UPK  secara  rutin  satu  minggu  sekali  dan dilaporkan  dalam  laporan  triwulan  pada  BKAD. Kegiatan pengawasan ini telah memberikan efek positif bagi peningkatan kinerja UPK. Berdasarkan  hasil  wawancara,  didapatkan bahwa hubungan kelembagaan antara BP-UPK dan  UPK  di  Kecamatan  Candipuru  berjalan dengan  baik,  hal  ini  dibuktikan  dengan pernyataan  pengurus  BP-UPK  yang  merasa bebas pada saat melakukan audit dokumen dan data  kegiatan  UPK.  Di  sisi  lain,  pengurus  UPK juga  mau  bekerjasama  dengan  menyerahkan semua dokumen dan data yang dibutuhkan BP- UPK untuk diaudit.

## 4. Tim Verifikasi
Tim  Verifikasi  (TV)  adalah  lembaga  yang bertugas  untuk  melakukan  verifikasi  proposal usulan  kelompok  yang  akan  didanai.  Tim  ini dibentuk  dan  ditentukan  melalui  MAD  atau BKAD.  Tim  Verifikasi  terdiri  dari  seorang
koordinator  dan  anggota  yang  jumlahnya disesuaikan  dengan  kondisi  perguliran.  Tim Verifikasi  bersifat  ad  hoc  dan  hanya  berfungsi pada saat perguliran. Tim verifikasi perguliran di UPK  Candipuro  jumlahnya  tidak  sebanding dengan  jumlah  besaran  kelompok  peminjam. Jumlah anggota Tim Verifikasi hanya terdiri tiga orang  yakni,  satu  koordinator  dan  dua  anggota dengan  lingkup  kerja  meliputi  10  Desa. Kurangnya Tim Verifikasi ini karena tidak banyak sumberdaya yang berkompeten dibidang tersebut.  Selain  itu,  dalam  memverifikasi, seorang verifikator bukan hanya sekedar harus mempunyai  kompetesi  saja,  namun  terlebih penting  adalah  keberanian  untuk  memutuskan apakah  pengajuan  proposal  pinjaman  disetujui atau ditolak.
Tidak ada jadwal rapat rutin di dalam internal Tim  Verifikasi,  yang  ada  hanya  koordinasi informal  saja  yang  dilakukan  setelah  observasi di  lapangan  selesai.  Rapat  formal  biasanya dilakukan  setelah  ada  proposal  pengajuan. Dana operasional Tim Verifikasi berasal dari kas operasional  UPK  yang  meliputi  tunjangan transportasi  observasi  lapangan,  konsumsi rapat,  dll.  Tidak  ada  sistem  penggajian  yang diterima  Tim  Verifikasi,  namun  ada  honor  yang diberikan  berdasarkan  pada  anggaran  setiap kegiatan verifikasi administasi proposal pengajuan  pinjaman  kelompok  dan  observasi lapangan.
Aktivitas  Tim  Verifikasi  di  UPK  Candipuro pasca berakhirnya PNPM-MPd berjalan dengan baik. Tahapan aktivitas Tim Verifikasi antara lain: memeriksa  administrasi  kelengkapan  proposal pengajuan  kelompok  yang  diajukan  oleh masing-masing  desa  ke  UPK,  melakukan koordinasi  dengan  semua  lembaga  terkait dengan hasil pemeriksaan administrasi proposal pengajuan,  melakukan  observasi  lapangan untuk  memeriksa  kesesuaian  isi  proposal dengan  realitas  dilapangan,  menyampaikan rekomendasi  berdasarkan  hasil  pemeriksaan dilapangan  kepada  forum  MKP  (musyawarah khusus pendanaan), menyampaikan rekomendasi  akhir  kepada  forum  MAD,  serta membuat  laporan  hasil  rekomendasi  secara
tertulis kepada UPK, BKAD dan Camat setelah seluruh  proses  verifikasi  administrasi  dan observasi lapangan selesai setiap ada proposal pengajuan kelompok yang masuk.

## 4.5. Tim Pendanaan
Tim  Pendanaan  adalah  lembaga  yang dibentuk oleh BKAD atau MAD untuk memberikan persetujuan atas setiap penggunaan/pendanaan  dana  bergulir  sesuai dengan  ketentuan  pendanaan  dana  bergulir yang  telah  ditetapkan  BKAD  atau  MAD. Keputusan  atas  seluruh  pendanaan  dilakukan oleh  Tim  Pendanaan  sesuai  dengan  ketentuan pendanaan  yang  telah  disahkan  oleh  BKAD melalui  MAD.  Keputusan  tersebut  berupa penetapan  daftar  kelompok  yang  akan  didanai beserta besaran pinjaman yang dibuat oleh Tim Pendanaan, wajib ditanda tangani atau disetujui oleh BKAD dan diketahui Camat.
Tim Pendanaan UPK Candipuro terdiri dari 1 orang  koordinator  dan  1  orang  anggota.  Tidak ada  jadwal  rapat  rutin  di  dalam  internal  Tim Pendanaan,  namun  Tim  Pendanaan  selalu berkoordinasi  dengan  UPK  terkait  proposal pengajuan  kelompok.  Dana  operasional  Tim Pendanaan  berasal  dari  kas  operasional  UPK yang  meliputi  tunjangan  transportasi  observasi lapangan, konsumsi rapat, dll. Tidak ada sistem penggajian  yang  diterima  Tim  Pendanaan, namun  ada  honor  yang  diberikan  berdasarkan pada  anggaran  setiap  kegiatan  penyaluran pinjaman.

## REFERENSI
[1]  Djogo,  dkk.  2003.  Kelembagaan  dan Kebijakan dalam Pengembangan Agroforestri. Bogor: KRAF.
[2] Haryadi dkk. 2015. Pemilihan Bentuk Badan
Hukum Sebagai Upaya Penyelamatan Dana Bergulir Program PNPM Mandiri
Perkotaan dan Perdesaan. Jurnal Bisnis  &  Manajemen,  2015,  Vol.
XVI,  No.  2,  70-79.  Universitas Padjajaran. Bandung.
[3]  Harseno,  RM.  2017.  Legalitas  Usaha  Unit
Pengelola  Kegiatan  (UPK)  Eks PNPM-MPd yang belum
berbadan  hukum  di  Kabupaten Kendal. Diponegoro Law Journal. [4]  Subagio,  Amin.  2005.  Pengembangan Kelembagaan Pangan Masyarakat  dalam  Pemantapan Ketahanan Pangan dan Ekonomi Masyarakat  (Studi  Kasus  Desa
Damparan,  Kecamatan  Dusun Hilir,  Kabupaten  Barito  Selatan, Provinsi  Kalimantan  Tengah). Tesis.  Bogor:  Sekolah  Pasca
Sarjana Institut Pertanian Bogor.
[5] Israel, Arturo. 1992. Pegembangan Kelembagaan: Pengalaman Proyek-Proyek Bank Dunia. LP3ES.
[6]  Uphoff,  Norman.  1986.  Local  Institution
Development: An Analitytical Sourcebook  with  Case.  West
Hardford  Connecticut:  Cumarian
Press.
[7]  Scott,  Richard.  (2008).  Institutions  and Organization:  Ideas and Interest.
USA: Sage Publication
[8] Terry, George R. 2006. GuidetoManagement, terjemahan  J.  Smith.  D.F.M,
Jakarta: Bumi Aksara
[9] Wibowo, Agung Pramono. 2011. Pengembangan Kelembagaan Lokal. Jakarta: Management
Studio and Clinic.
[10]  Kementerian  Dalam  Negeri  Republik
Indonesia  Direktorat  Jenderal Pemberdayaan  Masyarakat  Dan Desa,  Penjelasan  XI  Penataan Kelembagaan Dan Pengembangan Ekonomi Perdesaan (Petunjuk Teknis
Operasional  Program  Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan). [11]  Tim  Penyusun  Pedoman  Umum  PNPM-
Mandiri,  2007,  Pedoman  Umum
Program
Pemberdayaan
Masyarakat Mandiri.