## Persepsi Sistem Perpajakan, Keadilan Pajak Dan Diskriminasi Terhadap Perilaku Penggelapan Pajak

## Perception of the Taxation System, Tax Justice and Discrimination Against Tax Evasion Behavior
Tikkos Sitanggang 1 , Shita Pramesthi 2 1, 2 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Y.A.I ShitaPramesthi@gmail.com
Abstrak  - Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  pengaruh  persepsi  sistem perpajakan,  keadilan  pajak  dan  diskriminasi  terhadap  perilaku  penggelapan  pajak.  Data  yang  digunakan adalah data primer melalui kuesioner yang berisi jawaban-jawaban responden. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Jatinegara. Sampel yang dipilih  adalah  103  reponden  dengan  teknis convenience  sampling. Penelitian  ini  menggunakan  metode kuantitatif  dimana  data  didapatkan  dari  kuesioner.  Analisis  data  penelitian  menggunakan  regresi  linear berganda,  dengan  SPSS  versi  24.  Berdasarkan  hasil  analisis  yang  telah  dilakukan,  penelitian  ini menunjukan  bahwa  persepsi  sistem  perpajakan,  keadilan  pajak  dan  diskriminasi  secara  parsial berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  perilaku  penggelapan  pajak  dengan  adjusted R  square sebesar  65,8%.  Secara  Parsial,  hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  persepsi  sistem  perpajakan, keadilan  pajak  dan  diskriminasi  secara  simultan  dan  bersama-sama  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap perilaku penggelapan pajak.
Kata kunci : Diskriminasi,  Keadilan Pajak , Perilaku Penggelapan Pajak,  Persepsi Sistem Perpajakan
Abstract  - This study aims to determine and analyze the effect of perception of the taxation system, tax justice  and  discrimination  on  tax  evasion  behavior.  The  data  used  is  the  primary  data  through questionnaires  that  contain  the  answers  of  respondents.  The  population  in  this  study  are  taxpayers registered  in  the  Jatinegara  Tax  Office.  The  selected  sample  is  103  respondents  with  technical convenience  sampling.  This  research  uses  quantitative  method  where  the  data  obtained  from questionnaire. Analysis of research data using multiple linear regression, with SPSS version 24.Based on the results of the analysis that has been done, this study shows that the perception of the taxation system, tax  justice  and  discrimination partially  have  a  positive  and  significant  effect  on  tax  evasion  behavior  with adjusted R square of 65.8%. Partially, the result of this research showed that terms of the perception of the taxation system, tax justice and discrimination simultaneously and together have had a positive impact and significant impact on tax evasion behavior.
Abstract - Discrimination, Tax Justice, Tax Evasion, Perceptions Of The Taxation System

## PENDAHULUAN
Menurut  Soemitro  (1992),  pajak  merupakan  iuran  wajib  bagi  seluruh  rakyat  yang  harus dibayarkan  kepada  kas  negara  menurut  ketentuan  undang  -  undang  yang  berlaku  sehingga dapat  dipaksakan  dan  tanpa  adanya  timbal  jasa  (kontrapretasi)  secara  langsung  serta digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara.  Perpajakan Indonesia sendiri dikelola pemerintah  melalui  Direktorat  Jenderal  (Ditjen)  Pajak  yang  berada  di  bawah  Departemen keuangan.
Belum  optimalnya  penerimaan  pajak  di  Indonesia  salah  satunya  dipengaruhi  dari  buruknya administrasi  perpajakan.  Administrasi  perpajakan  berkorelasi  langsung  dengan  tingkat penghindaran pajak ( tax avidance ), penggelapan pajak ( tax evasion ) dan korupsi pajak. Hal ini dapat  dilihat  dari  besarnya tax  gap, yaitu  selisih  antara  kewajiban  pajak  yang  sebenarnya dengan pajak yang dibayarkan. Penggelapan pajak ( tax evasion ) adalah tidakan pidana karena merupakan  rekayasa  subjek  (pelaku)  dan  objek  (transaksi)  pajak  untuk  memperoleh penghematan  pajak  secara  melawan  hukum  ( unfaufully ),  dan  penggelapan  pajak  boleh
dikatakan  merupakan  virus  yang  melekat  ( inherent )  pada  setiap  sistem  pajak  yang  berlaku  di hampir  setiap  yudiriksi.  penggelapan  pajak  mempunyai  risiko  terdeteksi  yang inherent pula, serta mengundang sanksi pidana badan dan denda. Tidak tertutup kemungkinan bahwa untuk meminimalkan  risiko  terdeteksi  biasanya  para  pelaku  penggelapan  pajak  akan  berusaha menyembunyikan atau menghamburkan asal-usul hasil kejahatan dengan melakukan tindakan kejahatan  lanjutannya  yaitu  praktik  pencucian  uang  agar  dapat  memaksimalkan utilitas ekspetasi pendapatan dari penggelapan pajak tersebut.
Untuk mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan, Wajib Pajak membuat perencanaan pajak tax planning yang bertujuan untuk menghindari pajak ( Tax Avoidance ) maupun penggelapan pajak ( Tax  Evasion ).  Sulitnya  penerapan Tax  Avoidance membuat  seorang  Wajib  Pajak  cenderung untuk melakukan tax evasion, yaitu melakukan penghematan dengan menggunakan cara-cara yang melanggar ketentuan pajak (Ayu, 2011:2).
Menurut  Zain  (2013),  pembicaraan  mengenai  masalah  perpajakan  selalu  didahului  dengan menentukan terlebih dahulu kebijakan perpajakan ( tax policy ), kemudian kebijakan perpajakan tersebut diolah dan ditetapkan dalam bentuk undang-undang perpajakan ( tax law ) dan barulah kemudian  dibahas  masalah  yang  menyangkut  pemungutannya  oleh  aparat  perpajakan  yang termasuk dalam ruang lingkup administrasi perpajakan ( tax administration ). Ketiga unsur sistem perpajakan  tersebut  saling  tergantung  satu  sama  lainnya  dan  untuk  mencapai  suatu  sistem perpajakan  yang sehat secara menyeluruh diperlukan kesadaran  yang  lebih  tinggi akan saling ketergantungan tersebut.
Dalam  penelitian  Sekar  Akrom  Faradiza  2018  disimpulkan  bahwa  Keadilan  berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Sehingga semakin tinggi persepsi keadilan, maka semakin etis persepsi  wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.  Dalam  hal  ini  persepsi  keadilan  oleh  wajib  pajak  terlihat  pada  persepsi  atas  tinggi rendahnya  tarif  pajak  yang  berlaku  dan  pemerintah  yang  adil  dalam  penyusunan  Undang- Undang  Perpajakan.  Sistem  perpajakan  berpengaruh  signifikan  terhadap  persepsi  wajib  pajak mengenai  etika  penggelapan  pajak.  Sehingga  semakin  baik  sistem  perpajakan,  maka penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang cenderung etis.
Peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian ini karena maraknya tindak penggelapan pajak yang terungkap akhir-akhir ini yang banyak dilakukan oleh Wajib Pajak beserta fiskus. Selain itu, dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan bisa mengukur sejauh mana keberhasilan suatu Negara dalam mengoptimalkan pendistribusian dana pajak secara adil dan merata, serta untuk mengetahui  seberapa  besar  pengaruh  variabel-variabel  terkait  terhadap  persepsi  dari  wajib pajak terhadap tindakan penggelapan pajak.

## TINJAUAN LITERATUR Penggelapan Pajak
Menurut Mardiasmo (2013), penggelapan pajak ( tax evasion ) adalah usaha yang dilakukan oleh Wajib  Pajak  untuk  meringankan  beban  pajak  dengan  cara  melanggar  undang-undang. Dikarenakan  melanggar  undang-undang,  penggelapan  pajak  ini  dilakukan  dengan menggunakan  cara  yang  tidak  legal.  Para  Wajib  Pajak  sama  sekali  mengabaikan  ketentuan formal  perpajakan  yang  menjadi  kewajibannya,  memalsukan  dokumen,  atau  mengisi  data dengan tidak lengkap dan tidak benar.

## Persepsi Sistem Perpajakan
Menurut  Mardiasmo  (2013:9),  sistem  pemungutan  pajak  dibagi  menjadi  3  (tiga)  yaitu Official Assessment System , Self Assessment System , With Holding System . Sistem yang dipakai oleh Indonesia dalam sistem perpajakannya memakai self assessment system , dimana Wajib Pajak yang  berperan  aktif  dalam  menghitung,  melaporkan  dan  membayar  pajaknya.  Pemerintah dalam  melaporkan  dan  membayar  pajaknya,  pemerintah  dalam  hal  ini  hanya  sebagai pengawas  dari  jalannya  kegiatan  perpajakan.  Hal  ini  diperkuat  oleh  Zain  (2014),  bahwa
perencanaan  pajak  tidak  pula  terlepas  dari  sistem  pungutan  yang  dianut  di  Indonesia  setelah reformasi pajak, yaitu sistem self-assessment .

## Keadilan Pajak
Menurut Adam Smith dalam Zain (2014), prinsip yang paling utama dalam rangka pemungutan pajak  adalah  keadilan  dalam  perpajakan  yang  dinyatakan  dengan  suatu  pernyataan  bahwa setiap warga negara hendaklah berpartisipasi dalam pembiayaan pemerintah, sedapat mungkin secara  proporsional  sesuai  dengan  kemampuan  masing-masing,  yaitu  dengan  cara membandingkan  penghasilan  yang  diperolehnya  dengan  perlindungan  yang  dinikmatinya  dari negara. Keadilan pajak oleh Siahaan (2014), dibagi ke dalam tiga pendekatan aliran pemikiran, yaitu:
a.  Prinsip Manfaat ( benefit principle )
Seperti  teori  yang  diperkenalkan  oleh  Adam  Smith  serta  beberapa  ahli  perpajakan  lain tentang  keadilan,  mereka  mengatakan  bahwa  keadilan  harus  didasarkan  pada  prinsip manfaat. Prinsip ini menyatakan bahwa suatu sistem pajak dikatakan adil apabila kontribusi yang diberikan oleh setiap Wajib Pajak sesuai dengan manfaat yang diperolehnya dari jasa- jasa  pemerintah.  Jasa  pemerintah  ini  meliputi  berbagai  sarana  yang  disediakan  oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
b.  Prinsip Kemampuan Membayar ( ability to pay principle )
Pendekatan  yang  kedua  yaitu  prinsip  kemampuan  membayar.  Dalam  pendekatan  ini, masalah  pajak  hanya  dilihat dari  sisi  pajak  itu sendiri  terlepas  dari  sisi  pengeluaran  publik (pengeluaran pemerintah untuk membiayai pengeluaran bagi kepentingan publik). Menurut prinsip ini, perekonomian memerlukan suatu jumlah penerimaan pajak tertentu, dan setiap Wajib Pajak diminta untuk membayar sesuai dengan kemampuannya.
c.  Keadilan Horizontal dan Keadilan Vertikal
Mengacu pada pengertian prinsip kemampuan membayar, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat dua kelompok besar keadilan pajak:
a.  Keadilan  Horizontal,  berarti  bahwa  orang-orang  yang  mempunyai  kemampuan  sama harus membayar pajak dalam jumlah yang sama.
b.  Keadilan Vertikal, berarti bahwa orang-orang yang mempunyai kemampuan lebih besar harus membayar pajak lebih besar.

## Diskriminasi pajak
Berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat (3), UU  tersebut  menyatakan  bahwa  diskriminasi  adalah  setiap  pembatasan,  pelecehan,  atau pengucilan  yang  langsung  ataupun  tidak  langsung  didasarkan  perbedaan  manusia  atas  dasar agama,  suku,  ras,  etnik,kelompok,  golongan,  status  sosial,  status  ekonomi,  jenis  kelamin, bahasa,  dan  keyakinan  politik,  yang  berakibat  pengangguran,  penyimpangan  atau penghapusan  pengakuan,  pelaksanaan  atau  penggunaan  hak  asasi  manusia  dan  kebebasan dasar dalam kehidupan, baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan yang lain.
Diskriminasi  pajak  adalah  adanya  suatu  perlakuan  tidak  adil  yang  dilakukan  oleh  pihak  fiskus kepada  wajib  pajak  terhadap  perorangan  atau  kelompok,  berdasarkan  sesuatu  yang  biasanya bersifat kategorikal seperti  agama, sukubangsa, keyakinan politik atau kelas-kelas sosial  yang terkait dengan perpajakan.
Pengembangan Hipotesis Pengaruh antara Presepsi Sistem Perpajakan terhadap Perilaku Penggelapan Pajak Menurut Darmayanti  (2004)  dalam  Dini  Damayanti  (2017), Self  Assessment  System menuntut adanya peran serta aktif dari masyarakat dan pengawasan lebih dari pemerintah agar jalannya pemungutan  pajak  tersebut terlaksana  dengan  baik.  Sistem  ini  akan  aktif  diterapkan  dalam suatu  Negara apabila  kondisi  kepatuhan  sukarela  ( voluntary  compliance) yang  ada  pada  diri masyarakat telah terbentuk.
Dalam  penelitian  Supriyadi  dan  Suminarsasi  (2011),  menunjukkan  bahwa  sistem  perpajakan berpengaruh  secara  positif  terhadap  persepsi  Wajib  Pajak  mengenai  perilaku  penggelapan pajak  (hipotesis  alternatif  diterima).  Hal  ini  berarti  para  Wajib  Pajak  menganggap  bahwa semakin  bagus  sistem  perpajakannya  maka  perilaku  penggelapan  pajak  dianggap  sebagai perilaku yang tidak etis. Akan tetapi apabila sistem perpajakannya semakin tidak bagus, maka perilaku penggelapan pajak dianggap sebagai perilaku yang cenderung etis.
H 1 : persepsi sistem perpajakan mempunyai pengaruh positif terhadap penggelapan pajak.

## Pengaruh antara Keadilan Pajak terhadap Perilaku Penggelapan Pajak
Menurut  Mardiasmo  (2011)  dalam  Suminarsasi  dan  Supriyadi  (2011:6),  mengutarakan  bahwa sesuai  dengan  tujuan  hukum,  yakni  mencapai  keadilan,  undang-undang  dan  pelaksanaan pemungutan  harus  adil.  Sebagaimana  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Suminarsasi  dan Supriyadi (2011), menunjukan adanya pengaruh positif keadilan terhadap perilaku penggelapan pajak. Semakin rendahnya keadilan yang berlaku menurut persepsi seorang Wajib Pajak maka tingkat  kepatuhannya  akan  semakin  menurun,  yang  artinya  kecenderungan  melakukan penggelapan pajak semakin tinggi.
H 2 : keadilan pajak mempunyai pengaruh positif terhadap penggelapan pajak.

## Pengaruh antara Diskriminasi terhadap Perilaku Penggelapan Pajak
Dalam  penelitian  yang  dilakukan  Suminarsasi  (2011),  membuktikan  jika  diskriminasi berpengaruh positif terhadap persepsi mengenai perilaku penggelapan pajak. Penelitian ini juga sejalan  dengan  yang  dilakukan  oleh  Nickerson, et  al .,  (2009)  dalam  Wicaksono  (2014),  yang mengindikasikan  bahwa  diskriminasi  berpengaruh  positif  terkait  dengan  perilaku  penggelapan pajak..
H 3 : diskriminasi mempunyai pengaruh positif terhadap penggelapan pajak.
Pengaruh antara Presepsi Sistem Perpajakan, Keadilan Pajak, dan Diskriminasi terhadap Perilaku Penggelapan Pajak
Hipotesis ini menguji secara bersama antara variabel system perpajakan (X1), variabel persepsi keadilan  pajak  (X2),  dan  variabel  diskriminasi  (X3)  berpengaruh  terhadap  variable  persepsi perilaku  penggelapan  pajak.  Dalam  melakukan  analisis  dengan  lebih  dari  dua  variabel independen, pengujian ini diperlukan untuk mengetahui pengaruh keempat variabel independen secara bersama-sama terhadap variable dependennya.
H 4 :  Persepsi  Sistem  Perpajakan,  Keadilan  dan  Diskriminasi  berpengaruh  signifikan  terhadap Penggelapan Pajak.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  kausalitas,  yaitu  penelitian  yang  bertujuan  untuk mengetahui  pengaruh  variabel  independen  terhadap  variabel  dependen.  Penelitian  ini  akan menguji  pengaruh  presepsi  sistem    perpajakan,  keadilan  pajak,  dan  diskriminasi  terhadap perilaku penggelapan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jatinegara. Oprasional Variabel Variabel Dependen (Y)

## Perilaku Penggelapan Pajak (Y)
Variabel dependen dalam penelitian ini adalah perilaku penggelapan pajak. Dari landasan teori yang  telah  dijabarkan  bahwa  penggelapan  pajak  merupakan  suatu  hal  yang  tidak  etis  untuk dilakukan,  kecuali  memang  Wajib  Pajak  merasa  bahwa  perlakuan  penggelapan  pajaknya tersebut  tidak  terdeteksi  oleh  aparat  pajak  atau  sanksi  yang  diberikan  lebih  kecil  besarannya dibandingkan  dengan  manfaatnya.  Variabel  dependen  ini  diukur  dengan  mengajukan pertanyaan kepada Wajib Pajak berupa kuisioner yang pertanyaannya mengenai persepsi wajib pajak atas perilaku penggelapan pajak.
Variabel Independen (X) Presepsi Sistem Perpajakan (X 1 )
Sistem perpajakan yang sudah ada dan diterapkan selama ini menjadi acuan oleh Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Apabila sistem yang ada dirasa sudah cukup baik dan sesuai di dalam penerapanya, maka Wajib Pajak akan memberikan respon yang baik dan taat  pada  sistem  yang  ada  dalam memenuhi  kewajiban  perpajakannya.  Begitupun  sebaliknya, jika  Wajib  Pajak  merasa  bahwa  penerapan  sistem  perpajakannya  belum  baik,  maka  Wajib Pajak akan menurunkan tingkat kepatuhannya atau menghindari kewajiban perpajakannya. Keadilan pajak (X 2 )
Keadilan  pajak  berkaitan  dengan  persepsi  Wajib  Pajak  tentang  prosedur,  kebijakan  dan peraturan  perpajakan  yang  diterapkan  oleh  sistem  perpajakan  Indonesia  dirasa  sudah  adil perlakuannya. Dalam hal ini, keadilan pajak dianggap adil ketika besaran pajak terutang sesuai dan  proporsional  dengan  kemampuan  Wajib  Pajak  masing-masing,  yaitu  dengan  cara membandingkan  penghasilan  yang  diperolehnya  dengan  perlindungan  yang  dinikmatinya  dari negara.
Diskriminasi pajak (X 3 )
Diskriminasi  pajak  berkaitan  dengan  perbedaan  perlakuan  yang  ditetapkan  dari  peraturan perpajakan  dan  perlakuan  aparat  pajak  yang  didasarkan  dari  perbedaan  manusia  atas  dasar agama,  suku,  ras,  etnik,  kelompok,  golongan,  status  sosial,  status  ekonomi,  jenis  kelamin, bahasa,  dan  keyakinan  politik,  yang  berakibat  pengangguran,  penyimpangan  atau penghapusan  pengakuan,  pelaksanaan  atau  penggunaan  hak  asasi  manusia  dan  kebebasan dasar dalam kehidupan, baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan yang lain.

## Populasi dan Sampel
Populasi dalam penelitian ini berupa Wajib Pajak Pribadi yang berada pada Kantor Pelayanan Pajak  Pratama  Jatinegara.  Populasi  bukan  hanya  orang,  tetapi  juga  obyek  dan  benda-benda alam yang lain.
Pengambilan  sampel  dilakukan  dengan  metode convenience  sampling ,  yaitu pengambilan sampel  didasarkan  pada  ketersediaan  elemen  dan  kemudahan  untuk  mendapatkannya. Sampel diambil/terpilih karena sampel tersebut  ada  pada tempat dan  waktu yang tepat.Teknik pemilihan sampel ini dipilih karena pertimbangan lokasi yang mudah untuk dijangkau sehingga dapat  memudahkan  peneliti  dalam  penggumpulan  sampel  yang  akan  digunakan  dalam penelitian  ini.  Sampel  yang  di  ambil  yaitu  Wajib  Pajak  pribadi  yang  terdaftar  pada    Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jatinegara. Teknik pemilihan sampel ini dipilih karena peneliti ingin  mengetahui  informasi  yang  berkaitan  tentang  persepsi  wajib  pajak  mengenai  etika penggelapan pajak maka peneliti memilih wajib pajak orang pribadi sebagai sampel penelitian.

## Teknik Pengumpulan Data
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  ialah  data  primer  yang  diperoleh  secara  langsung melalui metode kuesioner yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi kuesioner  atau  seperangkat  pertanyaan  atau  pernyataan  tertulis  kepada  responden (Sugiyono,2014).  Pada  dasarnya  dalam menjawab  pertanyaan  kuesioner  ini  responden  hanya cukup  memberikan  tanda  ( )  pada  jawaban  yang  sesuai  dengan  jawaban  responden.  Untuk mengukur  pendapat  responden  digunakan  skala  likert  lima  angka  yaitu  mulai  angka  5  untuk pendapat sangat setuju (SS) dan angka 1 untuk sangat tidak setuju (STS).

## TEMUAN DAN PEMBAHASAN
Deskripsi Objek Penelitian Hasil penelitian
Tabel 1  Hasil Pengembalian Kuesioner Keterangan Jumlah Kuesioner Persentase
Kuesioner yang disebar 120 100% Kuesioner yang tidak diisi dengan lengkap 10 9% Kuesioner yang tidak dapat digunakan 7 6% Kuesioner yang dapat digunakan 103 85%

## Sumber : Hasil data dari kuesioner
Berdasarkan  tabel  1  dijelaskan  bahwa  kuesioner  yang  telah  disebar  sebanyak  120  kuesioner, kuesioner  yang  dapat  digunakan  oleh  peneliti  untuk  diolah  datanya  adalah  sebanyak  103 kuesioner.
Tabel 2 Gambaran Umum Responden No Karakteristik Responden Jumlah Presentase 1. Jenis Kelamin Pria 55 54% Wanita 48 46% Jumlah 103 100% 2 Usia 20-30 tahun 48 47% 31-40 tahun 40 39% 41-50 tahun 15 14% >50 tahun 0 0% Jumlah 103 100% 3 Pendidikan SMA 30 29% D3 17 16% S1 40 39% S2 16 16% Jumlah 103 100% 4 Pekerjaan PNS 20 19% Karyawan Swasta 50 49% Wirausaha 23 22% Lain – Lain 10 10% Jumlah 103 100%

## Sumber : Hasil data dari kuesioner
Deskripsi karakteristik responden berdasarkan tabel 2 di atas adalah berdasarkan jenis kelamin, responden dengan jenis kelamin pria sebanyak 55 orang (54%) dan wanita sebanyak 48 orang (46%), berdasarkan usia,  responden dengan usia 20-30 tahun sebanyak 48 orang (47%), usia 31-40  tahun  sebanyak  40  orang  (39%)  dan  usia  41-50  tahun  sebanyak  15  orang  (14%), berdasarkan pendidikan terakhir, responden dengan pendidikan SMA sebanyak 30 orang (29%), D3 sebanyak 17 orang (16%), S1 sebanyak 40 orang (39%) dan S2 sebanyak 16 orang (16%) dan  berdasarkan  pekerjaan,  responden  dengan  pekerjaan  PNS  sebanyak  20  orang  (19%), karyawan swasta sebanyak 50 orang (49%), wirausaha sebanyak 23 orang (22%) dan lain lain sebanyak 10 orang (10%).

## Analisis dan Pembahasan
Tabel 3 Statistik Deskriptif

## Statistics
N Valid Perilaku Pengelapan Pajak Persepsi  Sistem Perpajakan Keadilan Pajak  Diskriminasi 103 103 103 103 Missing 0 0 0 0 Mean 28.4272 17.7476 21.4272 13.8641 Std. Deviation 7.21871 4.59479 5.52641 3.63007 Range 24.00 15.00 18.00 12.00
Sumber: SPSS Versi 24.0 for windows
a. N atau jumlah data  yang  valid atau sah untuk diproses adalah sebanyak 103 responden, sedangkan  data  yang  hilang  (missing)  adalah  nol.  Hal  tersebut  dapat  diartikan  bahwa semua data dapat diproses.
b. Nilai  rata-rata  (mean)  untuk  variabel  Persepsi  Sistem  Perpajakan  sebesar 17.7476 untuk variabel  Keadilan  Pajak  sebesar 21.4272 untuk  variabel  Diskriminasi  sebesar 13.8641 untuk variable Perilaku Penggelapan Pajak sebesar 28.4272 .
c. Standar deviasi dari variabel Persepsi Sistem Perpajakan sebesar 4.59479 , untuk variabel Keadilan  Pajak  sebesar 5.52641 untuk  variabel  Diskriminasi  sebesar 3.63007 untuk variable Perilaku Penggelapan Pajak sebesar 7.21871.
d. Range  dari  variabel  Persepsi  Sistem  Perpajakan  sebesar  15,  untuk  variabel  Keadilan Pajak sebesar  18,  untuk  variabel  Diskriminasi  sebesar  12,  untuk  variable  Perilaku Penggelapan Pajak sebesar 24

## Uji Kualitas Data
Tabel 4 Hasil Uji Validitas Perilaku Penggelapan Pajak(Y) Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan Item 1 0.412 0.1946 Valid Item 2 0.551 0.1946 Valid Item 3 0.657 0.1946 Valid Item 4 0.586 0.1946 Valid Item 5 0.561 0.1946 Valid Item 6 0.671 0.1946 Valid Item 7 0.622 0.1946 Valid Item 8 0.390 0.1946 Valid Sumber: Data primer yang diolah , 2019
Tabel  4  menunjukkan  bahwa  seluruh  item  pertanyaan  untuk  variabel  Perilaku  Penggelapan Pajak  (Y)  memiliki  nilai  r  hitung  >  r  tabel    yang  berarti  bahwa  seluruh  item  pertanyaan  untuk variabel  Penggelapan  Pajak  (Y)  dinyatakan valid .  Seluruh  item  pertanyaan  ini  akan  dipakai dalam penelitian berikutnya.
Tabel 5 Hasil Uji Validitas Persepsi Sistem Perpajakan (X 1 ) Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan Item 1 0.461 0.1946 Valid Item 2 0.572 0.1946 Valid Item 3 0.650 0.1946 Valid Item 4 0.615 0.1946 Valid
Item 5 0.489 0.1946 Valid Sumber: Data primer yang diolah , 2019
Tabel  5  menunjukkan  bahwa  seluruh  item  pertanyaan  untuk  variabel  Persepsi  Sistem Perpajakan  (X 1 )  memiliki  nilai  r  hitung  >  r  tabel    yang  berarti  bahwa  seluruh  item  pertanyaan untuk variabel Persepsi Sistem Perpajakan (X 1 ) dinyatakan valid .
Tabel 6 Hasil Uji Validitas Keadilan Pajak (X 2 ) Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan Item 1 0.450 0.1946 Valid Item 2 0.383 0.1946 Valid Item 3 0.543 0.1946 Valid Item 4 0.554 0.1946 Valid Item 5 0.556 0.1946 Valid Item 6 0.538 0.1946 Valid Sumber: Data primer yang diolah , 2019
Tabel  6  menunjukkan  bahwa  seluruh  item  pertanyaan  untuk  variabel  Keadilan  Pajak  (X 2 ) memiliki  nilai  r  hitung  >  r  tabel    yang  berarti  bahwa  seluruh  item  pertanyaan  untuk  variabel Keadilan Pajak (X 2 ) dinyatakan valid .
Tabel 7 Hasil Uji Validitas Diskriminasi (X 3 ) Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan Item 1 0.400 0.1946 Valid Item 2 0.620 0.1946 Valid Item 3 0.598 0.1946 Valid Item 4 0.380 0.1946 Valid Sumber: Data primer yang diolah , 2019
Tabel 7 menunjukkan bahwa seluruh item pertanyaan untuk variabel Diskriminasi (X3) memiliki nilai r hitung > r tabel  yang berarti bahwa seluruh item pertanyaan untuk variabel Diskriminasi (X3) dinyatakan valid . Hasil Uji Reliabilitas
Tabel 8 Hasil Uji Penggelapan Pajak (Y) Reliability Statistics Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items .824 .833 8 Sumber: SPSS Versi 24.0 for windows
Hasil  pengujian  terhadap  reliabilitas  kuesioner  menghasilkan  angka Cronbach’s  Alpha lebih besar dari 0.7  yaitu sebesar 0.833 berdasarkan hasil ini juga dapat disimpulkan bahwa semua pertanyaan dari variabel Penggelapan Pajak  (Y) teruji reliabilitasnya.
Tabel 9 Hasil Uji Presepsi Sistem Perpajakan (X 1 )
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items .778 .783 5

## Sumber: SPSS Versi 24.0 for windows
Hasil  pengujian  terhadap  reliabilitas  kuesioner  menghasilkan  angka Cronbach’s  Alpha lebih besar dari 0.7  yaitu sebesar 0.783 berdasarkan hasil ini juga dapat disimpulkan bahwa semua pertanyaan dari variable Persepsi Sistem Perpajakan (X 1 ) teruji reliabilitasnya.
Tabel 10 Keadilan Pajak(X 2 ) Reliability Statistics Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items .761 .761 6 Sumber: SPSS Versi 24.0 for windows
Hasil  pengujian  terhadap  reliabilitas  kuesioner  menghasilkan  angka Cronbach’s  Alpha lebih besar dari 0.7  yaitu sebesar 0,761 berdasarkan hasil ini juga dapat disimpulkan bahwa semua pertanyaan dari variabel Keadilan Pajak (X 2 ) teruji reliabilitasnya.
Tabel 11 Diskriminasi (X 3 ) Reliability Statistics Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items .708 .711 4 Sumber: SPSS Versi 24.0 for windows
Hasil  pengujian  terhadap  reliabilitas  kuesioner  menghasilkan  angka Cro nbach’s  Alpha lebih besar dari 0.7  yaitu sebesar 0,711 berdasarkan hasil ini juga dapat disimpulkan bahwa semua pertanyaan dari variabel Sanksi Perpajakan (X 3 ) teruji reliabilitasnya. Uji Normalitas Data
Tabel 12 Hasil Uji Normalitas Data One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Predicted Value N 103 Normal Parameters a,b Mean 28.4271845 Std. Deviation 5.89916248 Most Extreme Differences Absolute .088 Positive .088 Negative -.079 Test Statistic .088 Asymp. Sig. (2-tailed) .0154 c
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data. c. Lilliefors Significance Correction. d. This is a lower bound of the true significance.
Sumber : SPSS Versi 24.0 for window
Berdasarkan tabel 12 dibawah ini, melalui hasil  output One-Sample  Kolmogorov-Smirnov Test dapat  dilihat  bahwa  data  hasil  penerapan  kuesioner  berdistribusi  normal  karena  hasil Asymp. Sig penggelapan  pajak  (Y)  =  0.154  >  0.05  berarti  penggelapan  pajak  (Y)  berdistribusi  normal.
Jadi  semua  variabel  baik  itu  variabel  independen  dan  dependen  memiliki  distribusi  data  yang normal. Karena nilai Asymp. Sig lebih besar dari 0.05. Analisis Korelasi Korelasi Parsial
Tabel 13 Korelasi Parsial Persepsi Sistem Perpajakan (X 1 ) Dengan Penggelapan Pajak (Y)
Correlations Control Variables Penggelapan Pajak Persepsi Sistem Perpajakan Keadilan  Pajak  & Diskriminasi Penggelapan Pajak Correlation 1.000 .252 Significance (2-tailed) . .011 Df 0 99 Persepsi Sistem Perpajakan Correlation .252 1.000 Significance (2-tailed)  .011 . Df 99 0
Sumber: SPSS Versi 24.0 for windows
Dari  hasil  analisis  korelasi  parsial  pada  tabel  13  didapat  korelasi  antara  persepsi  sistem perpajakan (X 1 ) dengan Penggelapan Pajak(Y) dimana Keadilan Pajak(X 2 ) dikendalikan (dibuat tetap)  adalah  0.252  dan  probabilitas  signifikansi  0,000  <  0,05.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa terjadi  hubungan  yang  sedang  dan  signifikan  antara  persepsi  sistem  perpajakan  (X 1 )  dengan Penggelapan Pajak (Y) dimana keadilan pajak(X 2 ) dikendalikan (dibuat tetap).Sedangkan arah hubungan adalah positif karena nilai r positif, artinya semakin tinggi Kesadaran Wajib Pajak (X 1 ) maka  semakin  meningkat  Kepatuhan  Wajib  Pajak  (Y).Hal  ini  menunjukkan  bahwa  H 1 diterima dan H 0 ditolak.
Tabel 14 Korelasi Keadilan Pajak (X 2 ) Dengan Penggelapan Pajak (Y)
Correlations Control Variables Penggelapan Pajak  Keadilan Pajak Persepsi  Sistem Perpajakan & Diskriminasi Penggelapan Pajak Correlation 1.000 .273 Significance (2-tailed)  . .006 Df 0 99 Keadilan Pajak Correlation .273 1.000 Significance (2-tailed)  .006 . Df 99 0
Sumber: SPSS Versi 24.0 for windows
Dari  hasil  analisis  korelasi  parsial  pada  tabel  14  didapat  korelasi  antara Keadilan  Pajak (X 2 ) dengan  Penggelapan  Pajak  (Y)  dimana  Persepsi  Sistem  Perpajakan  (X 1 )  dikendalikan  (dibuat tetap)  adalah  0,273  dan  probabilitas  signifikansi  0,006<  0,05.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa terjadi hubungan yang sedang dan signifikan antara  Keadilan Pajak (X 2 ) dengan Penggelapan Pajak (Y) dimana Persepsi Sistem Perpajakan (X 1 ) dikendalikan (dibuat tetap).Sedangkan arah hubungan adalah positif karena nilai r positif, artinya  semakin tinggi  Keadilan Pajak  (X 2 ) maka semakin  meningkat  Penggelapan  Pajak  (Y).Hal  ini  menunjukkan  bahwa  H 2 diterima  dan  H 0 ditolak.
Tabel 15 Korelasi Diskriminasi (X 3 ) Dengan Penggelapan Pajak (Y)
Correlations
Control Variables Penggelapan Pajak Diskriminasi
Persepsi  Sistem Perpajakan & Keadilan Pajak Penggelapan Pajak Correlation 1.000 .287 Significance (2-tailed)  . .004 Df 0 99 Diskriminasi Correlation .287 1.000 Significance (2-tailed)  .004 . Df 99 0
Sumber: SPSS Versi 24.0 for windows
Dari  hasil  analisis  korelasi  parsial  pada  tabel  15  didapat  korelasi  antara  Diskriminasi  (X 3 ) dengan Penggelapan Pajak (Y) dimana  Keadilan Pajak (X 2 ) dikendalikan (dibuat tetap) adalah 0,287  dan  probabilitas  signifikansi  0,004<  0,05.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  terjadi  hubungan yang  sedang  dan  signifikan  antara  Diskriminasi  (X 3 )  dengan  Penggelapan  Pajak  (Y)  dimana Keadilan  Pajak  (X 2 )  dikendalikan  (dibuat  tetap).  Sedangkan  arah  hubungan  adalah  positif karena  nilai  r  positif,  artinya  semakin  tinggi  Diskriminasi  (X 3 )  maka  semakin  meningkat Penggelapan Pajak (Y). Hal ini menunjukkan bahwa H 3 diterima dan H 0 ditolak.
Tabel 16 Hasil Analisis Korelasi Berganda Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .817 a .668 .658 4.22306
a. Predictors: (Constant), Diskriminasi, Keadilan Pajak, Persepsi Sistem Perpajakan b. Dependent Variable: Penggelapan Pajak Sumber : SPSS Versi 24.0 for window
Koefisien  korelasi  dikatakan  kuat  apabila  nilai  R  berada  di  atas  0,05  dan  mendekati  1. Berdasarkan  tabel  16  di  atas  menunjukkan  nilai  R  sebesar  0,817.  Hal  ini  menunjukan  bahwa hubungan variabel independen dengan variabel dependen kuat.

## Tabel 17 Analisis Regresi Linear Berganda

## Coefficientsa
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 5.995 1.676 3.576 .001 Sistem Perpajakan 2.450 .946 1.560 2.591 .011 Keadilan Pajak 2.065 .731 1.581 2.824 .006 Diskriminasi 1.562 .524 .786 2.984 .004 a. Dependent Variable: Penggelapan Pajak
Sumber: SPSS Versi 24.0 for windows
Dengan mengacu pada persamaan regresi  yang diperoleh maka model regresi tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut :
1) Nilai  koefisien  konstanta  (a)  sebesar  5.995  hal  ini  berarti  bahwa  apabila  nilai  variabel independen konstan, maka tingkat atau besarnya variabel dependen sebesar 5.995.
2) Nilai  koefisien  regresi  untuk  Persepsi  Sistem  Perpajakan  (X 1 )  β 1 =  2.450  mengukur besarnya  pengaruh  Persepsi  Sistem  Perpajakan  (X 1 )  terhadap  Penggelapan  Pajak  (Y) signifikan  sebesar  2.450  berarti  bahwa  apabila  Persepsi  Sistem  Perpajakan  (X 1 )  naik sebesar 1 satuan, sementara variabel independen lainnya tetap maka Penggelapan Pajak (Y)  akan  mengalami  kenaikan  sebesar  2.450  dan  sebaliknya  apabila  Persepsi  Sistem
Perpajakan  (X1)  turun  sebesar  1  satuan  maka  Penggelapan  Pajak  (Y)  akan  mengalami penurunan sebesar 2.450.
3) Nilai koefisien regresi  untuk  Keadilan Pajak (X 2 ) β 2 = 2.065 mengukur besarnya Keadilan Pajak (X 2 ) terhadap Penggelapan Pajak (Y) signifikan sebesar 2.065 berarti bahwa apabila Keadilan  Pajak  (X 2 )  naik sebesar  1  satuan, sementara  variabel  independen  lainnya  tetap maka  Penggelapan  Pajak  (Y)    akan  mengalami  kenaikan  sebesar  2.065  dan  sebaliknya apabila modernisasi sistem perpajakan turun sebesar 1 satuan maka Penggelapan Pajak (Y) akan mengalami penurunan sebesar 2.065.
4) Nilai  koefisien  regresi  untuk  Diskriminasi  (X 3 )  β 3 =  1.562  mengukur  besarnya  pengaruh Diskriminasi (X 3 ) terhadap Penggelapan Pajak (Y) signifikan sebesar 1.562 berarti bahwa apabila  Diskriminasi  (X 3 )  naik  sebesar  1  satuan,  sementara  variabel  independen  lainnya tetap  maka  Penggelapan  Pajak  (Y)    akan  mengalami  kenaikan  sebesar  1.562  dan sebaliknya apabila Diskriminasi turun sebesar 1 satuan maka Penggelapan Pajak (Y) akan mengalami penurunan sebesar 1.562.
Dari tabel 17 maka model regresi yang dapat dibentuk adalah : Y = 5.995 + 2.450X 1 + 2.065X 2 + 1.562X 3 Uji Asumsi Klasik
Gambar 1 Uji Normalitas Regresi Sumber: SPSS Versi 24.0 for windows
Berdasarkan gambar 1 di atas grafik Normal P-P Plot of Regression menunjukkan bahwa titik – titik atau data menyebar disekitar garis diagonal serta penyebarannya mengikuti dan mendekati arah  garis  diagonal,  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  model  regresi  memenuhi  asumsi normalitas dan data terdistribusi normal.
Tabel 18 Hasil Uji Multikolinieritas Coefficients a
Model Collinearity Statistics Tolerance VIF 1 Sistem Perpajakan .009 107.966 Keadilan Pajak .011 93.418 Diskriminasi .048 20.660 a. Dependent Variable: Penggelapan Pajak Sumber: SPSS Versi 24.0 for windows
Hasil  uji multikolinieritas dapat di lihat  pada tabel coefficients . Berdasarkan tabel  18, diperoleh hasil  bahwa  VIF  untuk  variabel  independen  yang  berada  dibawah  10  dan  nilai tolerance variabel  independen     yang besaran tolerance > 0,1, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas antar variabel bebas.

## Gambar 2 Hasil Uji Heteroskedastisitas
Sumber : SPSS Versi 24.0 for window
Dari gambar 2 terlihat bahwa titik-titik penyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di  bawah  angka  0  pada  sumbu  Y,  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  tidak  terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.
Pengujian Hipotesis Hipotesis Pertama (H 1 )

## Uji Signifikansi Korelasi Parsial
Dari  hasil  analisis  korelasi  parsial  pada  tabel  13  didapat  korelasi  antara  Persepsi  Sistem Perpajakan (X 1 ) dengan  Penggelapan Pajak (Y), dimana  Keadilan Pajak (X 2 ) dan Diskriminasi (X 3 ) dikendalikan (dibuat tetap) adalah 0,252 dan probabilitas signifikansi 0,011 < 0,05dan nilai t hitung sebesar  1.560  >  t tabel sebesar  1.984217 .  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  terjadi  hubungan yang  sedang  dan  signifikan  antara  Persepsi  Sistem  Perpajakan  (X 1 )  dengan  Penggelapan Pajak  (Y)  dimana Self Keadilan  (X 2 )  dan  Diskriminasi  (X 3 )  dikendalikan  (dibuat  tetap). Sedangkan arah  hubungan adalah positif karena nilai  r positif, artinya semakin tinggi Persepsi Sistem Perpajakan (X 1 ) maka Penggelapan Pajak (Y) semakin meningkat.

## Uji Signifikansi Regresi Parsial
Untuk  signifikan  regresi  parsial  dapat  lihat  dari  hasil  pengujian  signifikan  dan  uji  t.  Hasilnya dapat  dilihat  pada  tabel  17  dengan  nilai  koefisien  Persepsi  Sistem  Perpajakan  (X 1 )  sebesar 0,252 yang menandakan bahwa Persepsi Sistem Perpajakan (X 1 ) mempunyai pengaruh positif terhadap Penggelapan Pajak (Y). Nilai signifikansi sebesar 0,011 < 0,05 dan nilai t hitung sebesar 1.560  >    t tabel sebesar  1.984217 yang  berarti  Persepsi  Sistem  Perpajakan  (X 1 )  mempunyai pengaruh positif dan siginifikan terhadap Penggelapan Pajak (Y).
Berdasarkan hasil di atas maka Ha ditolak dan Ho diterima, berarti Persepsi Sistem Perpajakan (X 1 ) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Penggelapan Pajak(Y) secara parsial. Dengan demikian hipotesis H 1 terbukti. Hipotesis Kedua (H 2 )

## Uji Signifikansi Korelasi Parsial
Dari  hasil  analisis  korelasi  parsial  pada  tabel  14  didapat  korelasi  antara  Keadilan  Pajak (X 2 ) dengan  Penggelapan  Pajak  (Y)  dimana  Persepsi  Sistem  Perpajakan  (X 1 ),  Diskriminasi  (X 3 ), dikendalikan (dibuat tetap) adalah 0,273 dan probabilitas signifikansi 0,006<0,05 dan nilai t hitung sebesar  2,824  >  t tabel sebesar  1.984217  .  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  terjadi  hubungan  yang sedang  dan  signifikan  antara  Keadilan  Pajak (X 2 )  dengan  Pengelapan  Pajak  (Y),  dimana Persepsi Sistem Perpajakan (X 1 ) dan Diskriminasi (X 3 ) dikendalikan (dibuat tetap). Sedangkan arah  hubungan  adalah  positif  karena  nilai  r  positif,  artinya  semakin  tinggi  Keadilan  Pajak  (X 2 ) maka Penggelapan Pajak (Y) semakin meningkat. Uji Signifikansi Regresi Parsial
Untuk  signifikan  regresi  parsial  dapat  lihat  dari  hasil  pengujian  signifikan  dan  uji  t.  Hasilnya dapat  dilihat  pada  tabel  17  dengan  nilai  koefisien  Keadilan  Pajak  (X 2 )  sebesar  0,273  yang menandakan  bahwa  Keadilan  Pajak  (X 2 )  mempunyai  pengaruh  positif  terhadap  Penggelapan Pajak  (Y).  Nilai  signifikansi  sebesar  0,006<0,05  dan  nilai  t hitung sebesar  2.824>  t tabel sebesar 1.984217   yang  berarti  Keadilan  Pajak  (X 2 )  mempunyai  pengaruh  positif  dan  siginifikan terhadap Penggelapan Pajak (Y).
Berdasarkan  hasil  di  atas  maka  Ha  ditolak  dan  Ho  diterima,  berarti  Keadilan  Pajak  (X 2 ) mempunyai  pengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  Penggelapan  Pajak  (Y)  secara  parsial. Dengan demikian hipotesis H 2 terbukti. Hipotesis Ketiga (H 3 ) Uji Signifikansi Korelasi Parsial
Dari  hasil  analisis  korelasi  parsial  pada  tabel  15  didapat  korelasi  antara  Diskriminasi  (X 3 ) dengan  Penggelapan  Pajak  (Y),  dimana  Persepsi  Sistem  Perpajakan  (X 1 )  dan  Keadilan  Pajak (X 2 ) dikendalikan (dibuat tetap) adalah 0,287 dan probabilitas signifikansi 0,004< 0,05 dan nilai t hitung sebesar  2,984>  t tabel sebesar  1.984217   .  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  terjadi  hubungan yang  sedang  dan  signifikan  antara  Diskriminasi  (X 3 )  dengan  Penggelapan  Pajak  (Y)  dimana Persepsi  Sistem  Pajak  (X 1 )  dan  Keadilan  Pajak  (X 2 ),  dikendalikan  (dibuat  tetap).  Sedangkan arah hubungan adalah positif karena nilai r positif, artinya semakin tinggi Diskriminasi (X 3 ) maka Penggelapan Pajak (Y) semakin meningkat.

## Uji Signifikansi Regresi Parsial
Untuk  signifikan  regresi  parsial  dapat  lihat  dari  hasil  pengujian  signifikan  dan  uji  t.  Hasilnya dapat  dilihat  pada  tabel  17  dengan  nilai  koefisien  Diskriminasi  (X 3 )  sebesar  0,287  yang menandakan  bahwa  Diskriminasi  (X 3 )  mempunyai  pengaruh  positif  terhadap  Penggelapan Pajak  (Y).  Nilai  signifikansi  sebesar  0,004<  0,05  dan  nilai  t hitung sebesar  2,984>  t tabel sebesar 1.984217 yang  berarti  Diskriminasi  (X 3 )  mempunyai  pengaruh  positif  dan  siginifikan  terhadap Penggelapan Pajak (Y).
Berdasarkan  hasil  di  atas  maka  Ha  ditolak  dan  Ho  diterima,  artinya  Diskriminasi  (X 3 ) mempunyai  pengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  Penggelapan  Pajak  (Y)  secara  parsial. Dengan demikian hipotesis H 3 terbukti.
Hipotesis Keempat (H 4 )

## Tabel 20 Uji Signifikansi Korelasi Berganda

## Model Summaryb
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .817 a .668 .658 4.22306
a. Predictors: (Constant), Diskriminasi, Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan b. Dependent Variable: Penggelapan Pajak
Sumber : SPSS Versi 24.0 for windows
Fo= 0,668/ 3 (1-0,668)/(103-3-1) Fo= 0,2226 (0,332) / (99) Fo= 0,2226 0,003 Fo= 66.344
Dengan  melihat  F  tabel  df1  =  3  (k)  dan  df  3  =  99  (n-k-1)  dan  pada  nilai  signifikan  0,05  maka diperoleh  nilai  F tabel sebesar 2,696469.  Dengan  diketahuinya  Fo  dan  F  tabel  maka  dapat
disimpulkan  bahwa  F hitung =66.344>  F tabel =  2,696469 yang  berarti  Persepsi  Sistem  Perpajakan (X 1 ),  Keadilan  Pajak  (X 2 )  dan  Diskriminasi  (X 3 )  mempunyai  hubungan  yang  signifikan  secara bersama – sama dengan Penggelapan Pajak (Y). Hipotesis keempat (H 4 ) diterima.
Uji Signifikansi Regresi Berganda
Tabel 21 Uji F  (ANOVA) ANOVAa Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 3549.612 3 1183.204 66.344  .000 b Residual 1765.592 99 17.834 Total 5315.204 102 a. Dependent Variable: Penggelapan Pajak
b. Predictors: (Constant), Diskriminasi, Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan Sumber : SPSS Versi 24.0 for window
Fo= 3549.612 / 3 1765.592/ 99 Fo= 1183.204 17.834 Fo= 66.344
Untuk  uji  signifikan  regresi  berganda  dapat  lihat  dari  hasil  pengujian  signifikan  dan  uji  F. Hasilnya  dapat  dilihat  pada  tabel  4.20  bahwa  nilai  statistik  F hitung sebesar 66.344 >  F tabel =2,696469 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000< 0,05 yang Persepsi Sistem Perpajakan (X 1 ) Keadilan  Pajak  (X 2 )  Diskriminasi  (X 3 )  secara  bersama-sama  mempunyai  pengaruh  yang signifikan terhadap Penggelapan Pajak (Y). Berdasarkan hasil di  atas maka H a diterima dan H o ditolak, maka Persepsi Sistem Perpajakan (X 1 )  Keadilan  Pajak  (X 2 )  Dan  Diskriminasi  (X 3 ) mempunyai  pengaruh  yang  signifikan  terhadap Penggelapan Pajak (Y) secara Simultan. Dengan demikian hipotesis H 4 terbukti.

## Koefisien Determinasi
Berdasarkan  tabel  16  menyatakan  bahwa  nilai  adjusted  R-Square  sebesar  0,658  artinya besarnya  koefisien  determinasi  sebesar  0,658  menyatakan  bahwa  variabel  independen menjelaskan  variabel  dependen  sebesar  65,8%.  Sisanya  34,2%  dipengaruhi  oleh  variabel  lain diluar model penelitian  ini  seperti Terdeteksi Kecurangan, Self Assessment System, Teknologi Perpajakan,  Tarif  Pajak,  Ketepatan  Pengalokasian,  Kecurangan,  Teknologi  dan  Informasi Perpajakan.
Pembahasan Hipotesis Pertama (H 1 )
Nilai  koefisien  sebesar  0,252  yang  menandakan  Persepsi  Sistem  Perpajakan  (X 1 ) mempunyai pengaruh positif terhadap  Penggelapan Pajak (Y).  Nilai siginifikansi sebesar 0,011  <  0,05 dan nilai  t hitung sebesar  1.560>nilai  t tabel 1.984217 yang  berarti  Persepsi  Sistem  Perpajakan  (X 1 ) mempunyai pengaruh positif dan siginifikan terhadap Penggelapan Pajak (Y).
Secara  empiris  hasil  penelitian  ini  konsisten  dengan  hasil  penelitian  terdahulu  yang  dilakukan oleh  Sekar  Akrom  Faradiza  (2018)  yang  menunjukkan  hasil  bahwa  sistem  perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Hal ini dikarenakan apabila sistem yang ada dirasa sudah cukup baik dan sesuai dalam penerapannya, maka wajib pajak akan memberikan respon yang baik dan taat pada sistem yang ada dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hipotesis Kedua (H 2 )
Nilai  koefisien  sebesar  0,273  yang  menandakan  Keadilan  Pajak  (X 2 )  mempunyai  pengaruh positif terhadap Pengggelapan Pajak (Y). Nilai siginifikansi sebesar 0,006< 0,05 dan nilai t hitung
sebesar 2,824>nilai t tabel 1.984217 yang berarti Keadilan Pajak (X 2 ) mempunyai pengaruh positif dan siginifikan terhadap Penggelapan Pajak (Y).
Secara  empiris  hasil  penelitian  ini  konsisten  dengan  hasil  penelitian  terdahulu  yang  dilakukan Rahman  (2013)  yang  menunjukan  hasil  bahwa  Keadilan  Pajak  berpengaruh  terhadap Penggelapan  pajak  hal  ini  dikarenakan  alasan-alasan  yang  mendukung  pandangan  ini  antara lain  bahwa  setiap  masyarakat  mempunyai  kewajiban  kepada  negaranya  untuk  membayar pajak..
Hipotesis Ketiga (H 3 )
Nilai koefisien sebesar 0,287 yang menandakan Sanksi Perpajakan (X 3 ) mempunyai pengaruh positif  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  (Y).  Nilai  siginifikansi  sebesar  0,004  <  0,05  dan  nilai t hitung sebesar  2,984>nilai  t tabel 1.984217 yang  berarti  Diskriminasi  (X 3 )  mempunyai  pengaruh positif dan siginifikan terhadap Penggelapan Pajak (Y).
Secara  empiris  hasil  penelitian  ini  konsisten  dengan  hasil  penelitian  terdahulu  yang  dilakukan oleh  Suminarsasi  dan  Supriyadi  (2011)  yang  menunjukan  hasil  bahwa  Diskriminasi berpengaruh terhadap  penggelapaan pajak. Hal ini  dikarenakan  apabila semakin tinggi tingkat diskriminasi dalam perpajakan maka perilaku penggelapan pajak cenderung dianggap sebagai perilaku yang etis.
Hipotesis Keempat (H 4 ) Nilai statistik F hitung sebesar 66.344> F tabel = 2,696469 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 yang berarti Persepsi Sistem Perpajakan (X 1 ), Keadilan Pajak (X 2 ) dan Diskriminasi Pajak (X 3 ) secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Penggelapan Pajak (Y). Nilai adjusted R-Square sebesar 0,658 artinya besarnya koefisien determinasi menyatakan bahwa  variabel  independen  menjelaskan  variabel  dependen  sebesar  65,8%.  Sisanya  34,2% dipengaruhi  oleh  variabel  lain  diluar  model  penelitian  ini  seperti  Terdeteksi  Kecurangan,  Self Assessment  System,  Teknologi  Perpajakan,  Tarif  Pajak,  Ketepatan  Pengalokasian, Kecurangan, Teknologi dan Informasi Perpajakan.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dikemukakan  dalam  bab  sebelumnya,  maka  kesimpulan yang  dapat  ditarik  adalah  sebagai  berikut  (1)  Nilai  koefisien  Persepsi  Sistem  Perpajakan sebesar  0,252  yang  menandakan  bahwa  Persepsi  Sistem  Perpajakan  mempunyai  pengaruh positif  terhadap  Perilaku  Penggelapan  Pajak.  Nilai  siginifikansi  sebesar  0,011  <  0,05  yang berarti  Persepsi  Sistem  Perpajakan  mempunyai  pengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap Perilaku  Penggelapan  Pajak.  (2)  Nilai  koefisien  Keadilan  Pajak sebesar  0,273  yang menandakan bahwa Keadilan Pajak mempunyai pengaruh positif terhadap Penggelapan Pajak. Nilai siginifikansi sebesar 0,006< 0,05 yang berarti bahwa Keadilan Pajak mempunyai pengaruh positif  dan  signifikan  terhadap  Penggelapan  Pajak.  (3)  Nilai  koefisien  Diskriminasi  sebesar 0,287  yang  menandakan  bahwa  Diskriminasi  mempunyai  pengaruh  positif  terhadap Penggelapan  Pajak.  Nilai  siginifikansi  sebesar  0,004  <  0,05  yang  berarti  bahwa  Diskriminasi mempunyai  pengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  Penggelapan  Pajak. (4) Nilaistatistik  F sebesar 66,344 > F tabel = 2,696469   dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 yang berarti Persepsi  Sistem  Perpajakan,  Keadilan  Pajak  dan  Diskriminasi  secara  bersama-sama mempunyai  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  Penggelapan  Pajak.  Nilai  adjusted    R-Square sebesar 0,658 artinya besarnya koefisien determinasi sebesar 0,658 hal ini menyatakan bahwa variable  independent  menjelaskan  variable  dependen  sebesar  65,8%.  Sisanya  34,2% dijelaskan  oleh  variabel  lain  diluar  model  penelitian  ini  seperti  Terdeteksi  Kecurangan, Self Assessment  System ,  Teknologi  Perpajakan,  Tarif  Pajak,  Ketepatan  Pengalokasian, Kecurangan, Teknologi dan Informasi Perpajakan.
Berdasarkan  keterbatasan  di  atas  maka  yang  menjadi  saran  dalam  penelitian  ini  adalah sebagai  berikut  (1)  KPP  Pratama  Jakarta  diharapkan  meningkatkan  kesadaran  wajib  pajak
dengan  memberikan  informasi  dan  penyuluhan  yang  objektif  serta  memberikan  pengetahuan kepada  wajib pajak tentang ketentuan-kenteuan  yang berlaku dan diterapkan di Indonesia; (2) Bagi wajib pajak diharapkan lebih memahami manfaat pajak yang mereka bayarkan selama ini. Di samping itu, perlu adanya alokasi yang khusus sebagai kontraprestasi terhadap wajib pajak sehingga wajib pajak tahu benar bahwa ia tidak akan pernah rugi membayar pajak pada negara karena  pajak  yang  mereka  bayar  akan  kembali  pada  rakyat  dan  untuk  meningkatkan kesejahteraan;  (3)  Bagi  peneliti  selanjutnya  Penulis  menyarankan  untuk  melakukan  penelitian lebih  lanjut  mengenai  persepsi  sistem  perpajakan,keadilan  pajak  dan  diskriminasi  terhadap penggelapan  pajak  dengan  disesuaikan  lagi  faktor-faktor  yang  lainnya  seperti  penggelapan pajak,  penghasilan  wajib  pajak,  tarif  pajak  dan  lain-lain  dan  menambahkan  responden  dan waktu  penelitiannya  agar  dapat  diketahui  lebih  luas  lagi  apa  yang  dapat  mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

## REFERENSI
Arikunto,  S.  (2010). Prosedur  Penelitian  :  Suatu  Pendekatan  Praktik (Revisi  ed.).  Jakarta: Rineka Cipta.
Ayu,  D.  (2011,  Januari).  Persepsi  Efektivitas  Pemerikasaaan  Pajak  Terhadap  Kecenderungan Perlawanan Pajak . Seri Kajian Ilmiah, Vol.14 (No. 1).
Damayanti,  D.  (2017).  Pengaruh  Keadilan,  Self  Assessment  System,  Diskriminasi  dan Kemungkinan  Terdeteksinya  Kecurangan  Terhadap  Presepsi  Wajib  Pajak  Dalam Tindakan Penggelapan Pajak.
Danandjaja,  J.  (2003).  Diskriminasi  Terhadap  Minoritas  Masih  Merupakan  Masalah  Aktual  di Indonesia Sehingga Perlu Ditanggulangi Segera.
Dinda,  M.,  &  Diana,  F.  (2016). Persepsi  Wajib  Pajak  Mengenai  Pengaruh  Keadilan,  Sistem Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak.
Fagbemi, & et.al., i. (2010). Pengaruh Sistem Perpajakan Terhadap Etika Penggelapan Pajak.
Faradiza,  Sekar,  &  Akrom.  (2018).  Persepsi  Keadilan,  Sistem  Pepajakan  dan  Diskriminasi Terhadap Etika Penggelapan Pajak. Jurnal Ilmu Akuntansi, Vol. 11 (No. 1).
Gaspersz, V. (1997). Manajemen Bisnis Total dalam Era Globalisasi. Jakarta : Gramedia.
Ghozali,  I.  (2013). Aplikasi  Analisis  Multivariate  Dengan  Program  SPSS. Semarang:  Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Gujarati, D. (2003). Ekonometri Dasar. (S. Zain, Trans.) Jakarta: Erlangga.
Hanurawan, F. (2007). Pengantar Psikologi Sosial. Malang: Fakultas Ilmu Pendidikan UM.
Irma,  S.  R.  (2013).  Pengaruh  Keadilan,  Sistem  Perpajakan,  Diskriminasi,  dan  Kemungkinan Terdeteksi  Kecurangan  Terhadap  Presepsi  Wajib  Pajak  Mengenai  Etika  Penggelapan Pajak. Skripsi . Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah .
Kartini, N. P., Linda, L., & Stanley, K. W. (2017). Pengaruh Diskriminasi dan Pemeriksaan Pajak Terhadap  Presepsi  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Mengenai  Penggelapan  Pajak  di  Kota Bitung.
Mardiasmo. (2009). Perpajakan (Revisi ed.). Yogyakarta: Andi.
Mardiasmo. (2011). Perpajakan Indonesia. Yogjakarta: Andi.
McGee, R., Simon, & Annie. (2008). A comparative Study on Perceived Ethics of Tax Evasion: Hong Kong Vs the United Stated. Journal of Business Ethics , 147-158.
Mila,  I.,  Nurlaela,  S.,  &  Wahyuningsih,  E.  M.  (2016). Pengaruh  Keadilan,  Sistem Perpajakan,Diskriminasi,  dan  Kemungkinan  Terdeteksinya  Kecurangan  Terhadap Presepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Perilaku Tax Evasion.
Mutia, T., & Putri,  S. (2014). Pengaruh Sanksi Perpajakan. Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus,  dan  Tingkat  Pemahaman  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi. Artikel Ilmiah .
Nurmantu, S. (2003). Pengantar Perpajakan. Jakarta: Granit.
Paramita, M. P., & Budiasih, I. G. (2016). Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan dan Teknologi Perpajakan Pada Presepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak.
Resmi, S. (2009). Perpajakan Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat.
Septiargi,  B.  B.  (2018). Pengaruh  Keadilan  Sistem  Perpajakan  dan  Diskriminasi  Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion). Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Y.A.I.
Siahaan, M. P. (2010). Hukum Pajak Elementer. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Soemitro,  R.  (1992). Dasar-Dasar  Hukum  Pajak  dan  Pajak  Pendapatan  1994. Bandung: Eresco.
Sofyan, S. (2003). Teori Akuntansi (Revisi ed.). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D . Bandung: Alfabeta.
Suminarsasi, W., & Supriyadi. (2011). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak. PPJK 15 . Yogyakarta:
Universitas Gajah Mada.
Suyatmin.  (2004).  Pengaruh  Sikap  Wajib  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  PajakDalam Pembayaran  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  :  Studi  Empiris  di WilayahKP  PBB  Surakarta. Tesis .  Semarang:  Program  Pasca  Sarjana  Magister  Sains  Akuntansi  Universitas Diponegoro.
Theo,  K.  A.  (2014). Pengaruh  Keadilan,Tarif  Pajak,  Ketepatan  Pengalokasian,  Kecurangan, Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap Tax Evasion.
Thoha,  M.  (1993). Perilaku  Organisasi  Konsep  Dasar  dan  Aplikasinya. Jakarta:  Raja  Grafindo Persada.
Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2009  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. (n.d.).
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia. (n.d.).
Waluyo. (2010). Perpajakan Indonesia . Jakarta: Salemba Empat.
Zain, M. (2009). Manajemen Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat.