## Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial
Vol. 10, No. 1 Juni 2024 │ ISSN: 2477-6203 (cetak) │ ISSN: 2614-4336 (online) │ Hal. 1-11 https://ejournal.um-sorong.ac.id/index.php/jn

## PERAN DINAS SOSIAL DALAM MENANGGULANGI EKSPLOITASI ANAK JALANAN DI KOTA SURABAYA
Aninda Puri 1 *, Diana Hertati 2 1&2 Program Studi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Indonesia *Korespondensi: diana_hertati.adneg@upnjatim.ac.id

## *** ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  peran  Dinas  Sosial  Kota Surabaya  dalam  mengatasi  eksploitasi  anak  jalanan  di  Kota  Surabaya,  faktor  penyebab terjadinya  eksploitasi  anak  dan hambatan  serta  tantangan  yang dihadapi  oleh  Dinas  Sosial Kota  Surabaya.  Metode  yang  digunakan  adalah  penelitian  kualitatif  lapangan  dengan  jenis deskriptif analisis. Untuk pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara yang menjadi sumber  data  primer  dan  observasi  serta  dokumen,  laporan  dan  lainnya  menjadi  data sekunder.  Informan  yang  dipilih  merupakan orang  yang  memiliki  kapasitas  untuk  menjawab pertanyaan penulis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Sosial Kota terdiri dari peran fasilitas, peran edukasi, peran representasional dan peran teknis. Kemudian penyebab terjadinya  eksploitasi  anak  di  Kota  Surabaya  karena  karena  penyakit  perilaku  yang  sudah dibiasakan oleh individu maupun kelompok. Kebiasaan ini terjadi karena tidak adanya peran khusus untuk memberantas kasus ini dan lemahnya ranah hukum. Selain itu keuntungan yang didapatkan  dari  mengamen  dan  mengemis  lebih  mengiurkan  dari  pada  bekerja  ditempat makan  sehari  semalam.  Hambatan  dan  tantangan  yang  dihadapi  oleh  Dinas  Sosial  Kota Surabaya  yakni  masih  lemahnya  proses  penegakkan  hukum,  status  domisili,  belum tersedianya sarana prasarana dan belum adanya tenaga terampil.
Kata kunci: Peran; Dinas Sosial; Eksploitasi; Anak Jalanan

## ABSTRACT
This research aims to determine and analyze the role of the Surabaya City Social Service in overcoming the exploitation of street children in the City of Surabaya, the factors that cause child  exploitation  and  the  obstacles  and  challenges  faced  by  the  Surabaya  City  Social Service. The method used is qualitative field research with a descriptive type of analysis. Data collection  is  carried  out  by  means  of  interviews  which  are  the  primary  data  source  and observations  as  well  as  documents,  reports  and  others  become  secondary  data.  The informants chosen are people who have the capacity to answer the author's questions. The research  results  show  that  the  role of  the City  Social  Service  consists  of  a  facility  role,  an educational  role,  a  representational  role  and  a  technical  role.  Then  the  cause  of  child exploitation in the city of Surabaya is due to behavioral illnesses that individuals and groups have become accustomed to. This habit occurs because there is no special role to eradicate this case and the weakness of the legal domain. Apart from that, the profits obtained from busking and begging are more attractive than working at a food court all day and night. The obstacles  and  challenges  faced  by  the  Surabaya  City  Social  Service  include  weak  law enforcement  processes,  domicile  status,  unavailability  of  infrastructure  and  lack  of  skilled personnel.
Keywords: Role; Social services; Exploitation; Street Children

## PENDAHULUAN
Anak  jalanan  selalu  menjadi  permasalahan  yang  tidak  pernah  bisa  terselesaikan  secara  tuntas terutama  bagi  negara-negara  berkembang.  Meskipun  telah  dilakukan  berbagai  penanganan  untuk mengatasi  anak  jalanan,  tetap  saja  anak  jalanan  menjadi  permasalahan  yang  membutuhkan  perhatian khusus. Seperti dalam Konvensi tentang hak-hak anak dari PBB, khususnya Pasal 32 ayat 1 yang berbunyi:
Citation (APA): Puri,  A.,  &  Hertati,  D.  Peran  Dinas
Sosial dalam Menanggulangi Eksploitasi  Anak  Jalanan  di  Kota
Surabaya. Jurnal  Noken:  Ilmu-Ilmu Sosial , 10 (1),
1 –11. https://doi.org/10.33506/jn.v9i2.3020 Email Autors:
purianinda@gmail.com diana_hertati.adneg@upnjatim.ac.id
Submitted: 16 Desember, 2023 Accepted: 14 April, 2024 Published: 10 Mei, 2024
Copyright  (c)  2024 Aninda  Puri, Diana Hertati
This work is licensed under a Creative Commons  Attribution-ShareAlike  4.0 International License.
”Negara peserta mengakui hak anak untuk dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan dari melakukan setiap pekerjaan yang mungkin berbahaya atau mengganggu pendidikan anak, atau membahayakan kesehatan atau perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak (Fanggidae, 2013).
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  perubahan  atas  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa “Anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Negara menjamin hak setiap anak untuk  mendapatkan  perlindungan,  baik  dari  negara  maupun  dari  masyarakat  dimana  anak  tersebut dilahirkan, tumbuh  dan  berkembang menjadi  dewasa. Namun demikian, data masih menunjukkan bahwa kasus eksploitasi dan tindak kekerasan terhadap anak di Indonesia terus meningkat, salah satunya di Kota Surabaya. Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Jumlah penduduk kota Surabaya  semakin  meningkat  jika  dibandingkan  dengan  tahun  sebelumnya.  Jumlah  penduduk  kota Surabaya pada tahun 2021 sebanyak 2. 904.751 jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari 1.435.153 laki-laki dan 1.469.598  penduduk  perempuan  (Badan  Pusat  Statistik  Surabaya,  2021).  Cepatnya  pertumbuhan penduduk  tersebut  menyebabkan  padatnya  jumlah  penduduk  di  Surabaya.  Hal  ini  berdampak  kepada keadaan  ekonomi  masyarakat  yang  kian  melemah  yang  disebabkan  oleh  minimnya  lapangan  pekerjaan yang tersedia sehingga masyarakat banyak yang hidup kekurangan dan jauh dari kata cukup. Kemiskinan merupakan  faktor  dominan  yang  menyebabkan  banyaknya  anak  jalanan,  gelandangan,  pengemis  dan pengamen.  Kemiskinan  dapat  memaksa  seseorang  menjadi  gelandangan  karena  tidak  memiliki  tempat tinggal  yang  layak,  serta  menjadikan  mengemis  sebagai  pekerjaan.  Selain  itu  anak  dari  keluarga  miskin menghadapi  risiko  yang  lebih  besar  untuk  menjadi  anak  jalanan  karena  kondisi  kemiskinan  yang menyebabkan mereka kerap kali kurang terlindungi (Maniawasi, 2018).
Meningkatnya angka penduduk miskin telah mendorong meningkatnya angka anak putus sekolah dan  meningkatnya  anak-anak  jalanan.  Anak-anak  jalanan  di  kota  Surabaya  sebenarnya  tidak  ada  yang murni, maksudnya anak-anak jalanan di Kota Surabaya masih mempunyai orang tua dan tempat tinggal, tetapi yang jelas mereka orang-orang yang tidak mampu. Mereka biasanya berjualan koran atau berdagang asongan.  Itu  dikarenakan  untuk  membantu  kebutuhan  hidup  keluarganya.  Anak  jalanan  seperti  halnya anak-anak  lain,  memiliki  hak  yang  sama,  yakni  mendapatkan  pengasuhan  dan  pendidikan  yang  layak. Namun  fenomena-fenomena  keterlantaran  yang  terjadi  di  masyarakat  tersebut  membuat  anak  jalanan harus hidup di jalanan yang jauh dari kesejahteraan yang seharusnya mereka dapatkan. Untuk itu setiap anak  berhak  atas  hak  dan  kewajibannya  untuk  tumbuh  dan  berkembang  sehingga  orang  tua  dilarang menelantarkan anak-anak mereka dimana telah diatur oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan  anak.  Orang  tua  dapat  dikenakan  sanksi  hukuman  kurungan  yang  cukup  berat,  termasuk perusahaan yang mempekerjakan anak di bawah umur  (Nandi, 2016).
Keputusan  Kementrian  Dalam  Negeri  dan  otonomi  daerah  Nomor  5  Tahun  2001  tentang Penanggulangan Pekerja Anak Pasal  1 menyatakan, Pekerja Anak  adalah  anak yang melakukan semua jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan dan menghambat proses belajar serta tumbuh kembang. Ayat  selanjutnya  menyatakan  bahwa  Penanggulangan  Pekerja  Anak  atau  disebut  PPA  adalah  suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk menghapus, mengurangi dan melindungi pekerja anak berusia 15 tahun ke bawah agar terhindar dari pengaruh buruk pekerjaan berat dan berbahaya. Eksploitasi anak itu sendiri
menunjuk  pada  sikap  diskrimatif  atau  perlakuan  sewenang-wenang  terhadap  anak  yang  dilakukan  oleh keluarga ataupun masyarakat. Memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial, ataupun  politik  tanpa  memperhatikan  hak-hak  anak  untuk  mendapatkan  perlindungan  sesuai  dengan perkembangan fisik, psikis & status sosialnya. Pengertian lain dari eksploitasi anak adalah memanfaatkan anak  secara  tidak  etis  demi  kebaikan  ataupun  keuntungan  orang  tua  maupun  orang  lain  (Hidayati  Dkk, 2022).  Sedangkan  anak  jalanan  adalah  anak-anak  yang  tersisih,  marjinal  dan  teralienasi  dari  perlakuan kasih sayang karena kebanyakan dalam usia yang relatif dini sudah harus berhadapan dengan lingkungan kota yang keras dan bahkan sangat tidak bersahabat (Anita Dkk, 2018). Menurut Kasenda & Abidin (2021) anak  Jalanan  adalah  anak  yang  berusia  5-17  tahun  yang  menghabiskan  sebagian  waktunya  mencari nafkah dan berkeliaran di jalanan maupun di tempat-tempat umum bisa berpindah serta bisa mengganggu ketertiban umum.
Pada anak jalanan, hak dan kewajibannya kurang diperhatikan dengan  baik, maka dari itu, perlu adanya  perhatian  yang  khusus  dari  pemerintah,  dan  masyarakat  sekitar,  sehingga  hak  dan  kewajiban tersebut dapat terpenuhi dengan baik, seperti anak pada umumnya. Di Negara Indonesia itu sendiri, anak jalanan  masih  kurang  mendapat  perhatian  dari  pemerintah.  Hal  ini  menyebabkan  banyak  anak-anak Indonesia, dimana sebagai anak penerus bangsa mengalami degradasi moral dan etika, dikarenakan tidak adanya payung atau lembaga pemerintah untuk mengayomi anak-anak jalanan untuk mencapai apa yang mereka  cita-citakan  (Anita  Dkk,  2018).  Anak  jalanan  atau  biasa  disingkat  anjal  adalah  potret  kehidupan anak-anak yang sebuah pendidikan selayaknya tidak hidup sebagai anak jalanan (Hasanah & Amir, 2021). Anak  jalanan  di  sekitar  Kota  Surabaya  menggantungkan  hidupnya  dengan  membersihkan  kaca  mobil menggunakan kemoceng saat lampu lalu lintas berwarna merah ada juga yang berprofesi sebagai penjual kue keliling, pengamen, merapikan letak sepatu di masjid,  maupun pengemis yang selalu mengharapkan belas  kasihan  dari  setiap  orang  yang  ia  temui  baik  di  jalan  raya,  masjid-masjid,  pasar,  tempat  hiburan, restoran dan tempat-tempat keramaian lainnya.
Kemiskinan  bukan  satu-satunya  penyebab  seseorang  mengeksploitasi  anak  bekerja  di  bawah umur, faktor lingkungan juga berperan sangat penting. Peran pemerintah dalam hal ini harus melindungi, mencegah,  menghapuskan,  dan  memberikan  hak-hak  yang  semestinya  diberikan  oleh  anak-anak seusianya  seperti  sarana  dan  prasarana  pendidikan  dan  pelatihan-pelatihan  yang  dapat  menunjang pendidikan dan menumbuhkan keahlian kreatifitas yang ada pada diri mereka khusus bagi kalangan yang perekonomiannya  kurang  mampu  agar  kedepannya  masa  depan  anak-anak  di  Indonesia  dapat  menjadi lebih baik untuk menggapai cita-citanya dan mampu bersaing di dunia kerja dan harapan besarnya dapat mampu  berkarya untuk mengharumkan negara Indonesia di  ajang internasional. Hal ini  dapat ditentukan dari  sistem  kerja  dan  kontrol  pemerintah  yang  memiliki  tugas  dan  tujuan  atas  kekuasaan  suatu  negara. Tujuan  dari  pemerintah  salah  satunya  adalah  menjunjung  tinggi  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  yang fundamental  yaitu  untuk  menegakkan  dan  melindungi  hak  asasi  manusia  kebebasan,  kesetaraan, perdamaian,  dan  keadilan  bagi  rakyatnya.  Apabila  untuk  mencapai  sebuah  tujuan  bernegara  yang menciptakan masyarakat adil, makmur dan sejahtera maka pemerintah harus melakukan berbagai strategi kebijakan  yang  mengarah  dan  terfokus  untuk  mengatur  masalah  sosial  dan  kesejahteraan  yang  dialami oleh masyarakatnya.
Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Sosial memiliki peran aktif dalam membina anak jalanan. Dengan  dikelurkannya  Peraturan  Walikota  Surabaya  Nomor  61  Tahun  2012  Tentang  Organisasi  Unit Pelaksana  Teknis  Dinas  (UPTD)  Kampung  Anak  Negeri  Pada  Dinas  Sosial  Kota  Surabaya.  Di  UPTD Kampung  Anak  Negeri,  anak-anak  jalanan,  pengemis  dan  anak  terlantar  menerima  pengarahan  dari pegawai Dinas social. UPTD Kampung Anak Negeri (KAN), Jalan Wonorejo Timur. Salah satu kasus yang ramai diperbincangkan adalah munculnya kasus eksploitasi seksual anak di bawah umur melalui prostitusi daring  di  Kota  Surabaya,  Jatim,  yang  berpredikat  sebagai  kota  layak  anak  (KLA)  menuai  sorotan  dari berbagai  kalangan.  Ketua  Komisi  Bidang  Kesra  DPRD  Surabaya  Khusnul  Khotimah  menyayangkan Surabaya sebagai kota yang menyandang predikat KLA Kategori Utama dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), masih terjadi kasus eksploitasi seksual anak di bawah umur.  Fenomena  ini  merupakan  gambaran  nyata  bahwa  pemenuhan  terhadap  hak-hak  anak  masih  jauh dari  harapan.  Anak  yang  bekerja  dibawah  tekanan  secara  tidak  langsung  menghilangkan  hak-hak  yang seharusnya  di  peroleh  anak.  Anak  tidak  seharusnya  bekerja  diusianya  yang  belum  memasuki  usia  kerja tetapi harus bersekolah, mendapatkan pendidikan, bermain, dan melakukan hal lain yang dapat menunjang pertumbuhannya.  Dalam  proses  pembinaan  pun  sering  mendapatkan  tanggapan  yang  negatif  dari  orang tua anak jalanan tersebut, karena menurut mereka dengan dilakukannya pembinaan terhadap anak mereka dapat mengurangi penghasilan bagi keluarganya.

## METODE
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  kualitatif  lapangan  yang  dapat  dipandang sebagai  prosedur  penelitian  yang  menghasilkan  data  deskriptif  berupa  kata-kata  tertulis  atau  lisan  dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2009). Penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi yang ada di Kota Surabaya khususnya Dinas Sosial mengenai cara mengatasi anak jalanan di kota Surabaya. Penelitian ini dilakukan di Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial (UPTD) Kampung Anak Negeri Kota Surabaya yang terletak di Jl. Wonorejo 130 Kelurahan Wonorejo Kec. Rungkut  Surabaya  yang  telah  berdiri  sejak  tahun  2009.  UPTD  Kampung  Anak  Negeri  berada  di  bawah naungan  Pemerintah  Kota  Surabaya.  UPTD  Kampung  Anak  Negeri  merupakan  salah  satu  yayasan penampung  anak  jalanan  yang  bekerja  sama  dengan  Pemerintah  kota  Surabaya  dan  Dinas  Sosial  kota Surabaya.  Sumber  data  terdiri  atas  data  primer  yang  didapatkan  secara  langsung  (wawancara)  dengan informan  dan  data  sekunder  yang  berupa  dokumentasi,  laporan  dan  arsip  lainnya  dengan  bantuan  dari media cetak dan internet serta catatan lapangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Peran Dinas Sosial Dalam Mengatasi Eksploitasi Anak Jalanan
Menurut  Soekanto  peran  merupakan  sistem  kaidah-kaidah  yang  berisikan  patokan-patokan perilaku  pada  kedudukan  tertentu  dalam  masyarakat,  dimana  kedudukan  tersebut  dimiliki  oleh  pribadi maupun kelompok-kelompok (Umar, 2017). Dinas Sosial Kota Surabaya dalam mengatasi eksploitasi anak jalanan  dilakukan  dengan  memberikan  pembinaan  kepada  anak  jalanan  yang  ada  di  Kota  Surabaya. Pembinaan  terhadap  masyarakat  yang  terpinggirkan  dan  di  anggap  lemah  merupakan  hal  yang  harus selalu  diperhatikan  terutama  pihak  terkait.  Jika  yang  menjadi  fokus  permasalahan  adalah  anak  jalanan, maka  perhatian  diarahkan  pada  banyak  pihak  yang  terkait  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  ada hubungannya dengan anak jalanan, misalnya keluarga anak jalanan tersebut dan masyarakat di mana anak
jalanan menjadi bagian  di dalamnya.  Data mengenai jumlah anak jalan dari berbagai kecamatan di Kota Surabaya  pada  tahun  2019-2021,  diketahui  kecamatan  yang  memiliki  anak  jalanan  terbanyak  adalah kecamatan  Semampir  yang  berjumlah  112  dan  kecamatan  Kenjeran  yang  berjumlah  105  sedangkan kecamatan yang paling sedikit memiliki anak jalanan adalah kecamatan Karang Pilang yang berjumlah 2 orang dan kecamatan yang tidak memiliki anak jalanan sama sekali adalah kecamatan Lakarsantri.
Tabel I . Jumlah Anak Jalanan di Kota Surabaya No Kecamatan Tahun 2019 2020 2021 1 Asemrowo 8 7 2 2 Benowo 6 6 - 3 Bubutan 12 22 10 4 Bulak 10 6 2 5 Dukuh Pakis 3 4 2 6 Gayungan 11 3 - 7 Genteng 12 9 5 8 Gubeng 17 6 4 9 Gunung Anyar 14 3 1 10 Jambangan 8 9 - 11 Karang Pilang - 2 - 12 Kenjeran 61 34 10 13 Krembangan 24 27 15 14 Lakarsantri - - - 15 Mulyorejo 8 7 - 16 Pabean Cantian 13 13 3 17 Pakal 1 - - 18 Rungkut 30 5 2 19 Sambikerep 4 1 1 20 Sawahan 38 31 16 21 Semampir 44 40 28 22 Simokerto 34 18 10 23 Sukolilo 14 13 3 24 Sukomanunggal 7 2 2 25 Tambaksari 48 22 23 26 Tandes 6 3 2 27 Tegalsari 16 20 6 28 Tenggilis Mejoyo 12 5 - 29 Wiyung 4 1 - 30 Wonocolo 20 8 3 31 Wonokromo 46 22 23 32 Tidak diketahui 3 20 1 Jumlah 534 369 174
Sumber: Rekap Data Anak Jalanan Tahun 2019-2021 Dinas Sosial Kota Surabaya
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  langsung  melalui  hasil  survey  awal  di Dinas  Sosial  Kota Surabaya, diketahui anak jalan di Kota Surabaya dari tahun ke tahun mengalami penurunan, di mana pada tahun 2019 berjumlah 534, tahun 2020 berjumlah 369 dan tahun 2021 berjumlah 174.  Berdasarkan data yang  diperoleh  tersebut  sudah  dapat  dijelaskan  bahwa  Kota  Surabaya  belum  sepenuhnya  terbebas  dari adanya keberadaan anak jalanan. Keberadaan dan berkembangnya anak jalanan di Kota Surabaya adalah persoalan  yang  perlu  mendapat  perhatian,  yang  harus  ditangani  dengan  serius  oleh  Dinas  Sosial  Kota Surabaya. Anak jalanan merupakan komunitas kota, kehadiran mereka sangat erat hubungannya dengan kondisi lingkungan komunitas anak.
Dinas Sosial Kota Surabaya mempunyai peran penting dalam melaksanakan program pembinaan anak  jalanan  dalam  rangka  mewujudkan  kesejahteraan  anak  jalanan.  Salah  satu  upaya  perwujudan kesejahteraan  anak  jalanan  adalah  melalui  kegiatan  pembinaan.  Hasil  wawancara  penelitian  yang dilakukan peneliti kepada salah satu responden yaitu Bapak Agus Rosyid selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial  Dinas  Sosial  Kota  Surabaya  dapat  keterangan-keterangan  tentang  peran  Dinas  Sosial  dalam mengatasi  eksploitasi  anak  jalanan.  Beliau  mengatakan  bahwasanya  peran  Dinas  Sosial  Kota  Surabaya terhadap  pembinaan  anak  jalanan  mengacu  pada  Peraturan    Walikota  Surabaya  No.  40  Tahun  2018 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kota Surabaya.
Peran  Fasilitas. merupakan  peran  yang  dicurahkan  untuk  memfasilitasi,  memperkuat,  mengakui dan  menghargai  konstribusi  dan  kerja  yang  dimiliki  oleh  individu,  kelompok  dan  masyarakat  dalam meningkatkan  produktivitas.  Dalam  menjalankan  “peran  fasilitas”,  terdapat  peran  khusus  fasilitator kelompok,  dimana  Dinas  Sosial  memfasilitasi  sarana  dan  prasarana  yang  dibutuhkan  oleh  anak  jalanan salah  satunya  adalah  masalah  tempat  tinggal.  Untuk  menangani  masalah  tempat  tinggal  anak  jalanan, solusi yang bersifat sementara disediakan oleh Dinsos dalam bentuk UPTD. Dinas Sosial Kota Surabaya sudah  berupaya  untuk  menyediakan  fasilitas  UPTD,  terutama  bagi  anak-anak  yang  terkena  razia  saat sedang  mengamen,  mengemis,  atau  menjadi  pedagang  asongan  di  lampu  lalu  lintas.  Selama  berada  di UPTD, anak jalanan difasilitasi juga kamar dengan maksimal empat (4) orang yang tempati, tempat tidur, lemari, perlengkapan mandi, baju seragam, sandal, dan makan tiga kali sehari.
Peran Edukasi. Dinas Sosial harus mampu  memainkan tugas dan fungsinya dalam menentukan agenda  penanganan  anak  jalanan,  sehingga  tidak  hanya  membantu  pelaksanaan  proses  peningkatan produktivitas namun lebih berperan aktif dalam memberikan masukan  untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan  serta  pengalaman  bagi  individu,  kelompok,  dan  masyarakat.  Bapak  Agus  Rosyid  selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Surabaya menyatakan bahwa Dinsos sudah berupaya untuk melaksanakan proses edukasi untuk anak jalanan, sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Bahkan tak  hanya  pelatihan  keterampilan,  Dinsos  juga  melaksanakan  pembinaan  karakter  sesuai  dengan pelaksaan keagamaan masing-masing di Provinsi Surabaya.
Peran Representasional. Dalam peran ini Dinas Sosial juga melakukan interaksi dengan badan- badan  masyarakat  yang  bertujuan  bagi  kepentingan  perseorangan,  kelompok  serta  masyarakat  dengan cara  mendapatkan  sumber,  melakukan  advokasi,  memanfaatkan  media  sosial,  hubungan  masyarakat, jaringan kerja dan sebagainya. Dinas Sosial Kota Surabaya banyak melakukan kerjasama dengan berbagai Badan yaitu: 1). Kerjasama dengan Satpol PP untuk membantu melakukan penertiban dan penyelidikan. 2).
Dinas  Sosial  Kota  Surabaya  juga  bekerjasama  dengan  Polres  ketika  Dinas  Sosial  tidak  mampu menyelesaikannya  maka  akan  diserahkan  ke  Polres  atau  Polda.  3).  Dinas  Sosial  Kota  Surabaya  juga mengajak masyarakat untuk bekerjasama  dengan memberikan informasi kepada pelayanan Dinas Sosial Kota Surabaya ketika melihat adanya kasus eksploitasi, serta masyarakat juga diberi himbauan agar tidak memberi  ketika  mereka  meminta-minta.  4).  Selain  itu  Dinas  Sosial  Kota  Surabaya  juga  bekerjasama dengan TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) yang bertugas untuk membantu mencari alamat anak yang terindikasi dieksploitasi untuk dipulangkan. 5). BLK (Balai Latihan Kerja)  untuk  mendata anak yang  dieksploitasi  dan  lainnya.  Dengan  begitu  Dinas  Sosial  Kota  Surabaya  sudah  menjalankan  “peran representasional”  dengan  baik,  dapat  dikatakan  sudah  sepenuhnya  berhasil  karena  sudah  melakukan kerjasama dengan Badan lainnya.
Peran  Teknis. Dinas  Sosial  harus  menguasai  “peran  teknis”  agar  dapat  melihat  keberhasilan kemampuan para pegawainya dalam melakukan pengumpulan dan analisis data. Dalam pengumpulan data “anak  jalanan”  terdapat  mitra  petugas  atau  pegawai  khusus  dalam  mengumpulkan  data  anak  yang terindikasi dieskploitasi di lapangan. Dengan begitu dapat dikatakan “peran teknis” juga sudah diwujudkan oleh Dinas Sosial Kota Surabaya. Dinas Sosial Kota Surabaya Dalam menangani kasus eksploitasi anak sudah  dijalankan  sesuai  dengan  perannya.  Karena  Dinas  Sosial  Kota  Surabaya  hanya  mempunyai kewenangan sebatas pendelegasian yaitu pelimpahan wewenang yang dimiliki oleh pemerintah Surabaya kepada  Dinas  Sosial  Surabaya  serta  Pemerintah  Kota  Surabaya  kepada  Dinas  Sosial  Kota  Surabaya sebagai unsur pelaksana di bidang kesejahteraan sosial. Begitu juga halnya dalam melakukan penanganan Dinas  Sosial  Kota  Surabaya  tidak  punya  wewenang  untuk  menyelidik  lebih  detail,  namun  Dinas  Sosial punya hak untuk merekomendasikan apabila ada yang melakukan eksploitasi anak.

## Faktor Penyebab Terjadinya Eksploitasi Anak di Kota Surabaya
Anak yang di eksploitasi bila dilihat secara kasat mata akan terlihat sama dengan kehidupan anak dengan keluarga yang normal. Namun perbedaan mereka terdapat pada hak nya sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 poin 2 yaitu “perlindungan anak adalah adalah segala  kegiatan  untuk  menjamin  dan  melindungi  anak  dan  hakhaknya  agar  dapat  hidup,  tumbuh, berkembang,  dan  berpartisipasi  secara  optimal  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  serta mendapat  perlindungan  dari  kekerasan  dan  diskriminasi.  Adapun  faktor  penyebab  yang  bisa  mendasari terjadinya  kasus  eksploitasi  anak  jalanan  menurut  hasil  wawancara  dengan  Bapak  Agus  Rosyid  selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Surabaya menjelaskan.
“Eksploitasi ini kan tindakan kriminal,  dibilang penyakit perilaku iya, kebiasaan juga iya. Seperti yang  kami  ketahui  di  beberapa  komplek  sekitar  Kota  Surabaya  ini  beberapa  rumah  yang merupakan  komunitas  mereka  itu  semua  rata-rata  pengemis,  mulai  dari  anak-anak  sampai dewasa  ada  disitu.  Tapi  seperti  yang  diketahui,  kebanyakan  dari  mereka  mengamen  itu  hanya modus dengan mengatasnamakan kotak anak yatim, kurang mampu, fakir miskin, yayasan dan sebagainya.  Dan  itu  mereka  memang  diajarkan  untuk  mengamen  dan  berdagang.  Setelah  itu mereka  akan  bagi  hasil  jumlah  uang  yang  didapat.  Bahayanya  lagi  anak-anak  menggunakan uang  tersebut  untuk  ngelem,  ini  kebanyakan  anak-anak  yang  berjualan  di  pinggiran  jalan, disimpang-simpang, uangnya digunakan untuk ngelem.”
Penjelasan  tersebut  juga  dibuktikan  dengan  hasil  wawancara  yang  dilakukan  dengan  pengelola UPTD Kampung Anak Negeri, Ibu Naniek Winarsih juga menyampaikan bahwa:
“Kalau kita bilang orang itu kalau liat kita kan macam liat musuh, karena sudah tau mau di razia, istilahnya mereka anak-anak yang di eksploitasi kan mereka tidak tau, pertama tidak tau, sudah terjadi  sekali  dua  kalau  sudah  menjadi  kebiasaan,  sudah  keenakan.  Penghasilan  mereka  pun kalau mengemis lumayan mengiurkan, walaupun mereka tidak dikasih banyak, yang menikmati sepenuhnya  yang  mengeksploitasinya.  Ketika  kita  tanya  kenapa,  jawabannya  karna  disuruh  itu saja. Ada juga  anak yang orang tuanya sudah angkat tangan karena si anak sudah kebiasaan ngelem.  Jadi  kan  tidak  ada  peran  masyarakat  untuk  memberantas  mereka.  Sebenarnya  kita sudah memberikan himbauan di simpangsimpang, tempat makan, tempat ngopi dan tempat lain agar tidak mengizinkan mereka untuk mengemis atau mengamen, dan himbauan itu juga berlaku bagi masyarakat agar tidak memberi.”
Faktor  utama  penyebab  kasus  eksploitasi  terhadap  anak  terjadi  karena  penyakit  perilaku  yang sudah dibiasakan oleh individu maupun kelompok. Kebiasaan ini terjadi karena tidak adanya peran khusus untuk  memberantas  kasus  ini  dan  lemahnya  ranah  hukum.  Selain  itu  keuntungan  yang  didapatkan  dari mengamen  dan  mengemis  lebih  mengiurkan  dari  pada  bekerja  ditempat  makan  sehari  semalam. Kebohongan  pun  diajarkan  kepada  anak  mengemis  dengan  mengatasnamakan  fakir  miskin,  anak  yatim, pesantren dan lain-lain.

## Hambatan dan Tantangan yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kota Surabaya
Dalam  menangani  kasus  eksploitasi  anak,  Dinas  Sosial  Kota  Surabaya  terkadang  mengalami beberapa hambatan sebagai berikut.
Pertama , masih lemahnya proses penegakan hukum bagi pelaku tindak eksploitasi terhadap anak. Akibatnya, tidak adanya efek jera bagi pelaku ekploitasi tersebut. Bahkan tidak jarang, Dinas Sosial Kota Surabaya harus mengamankan pelaku yang sama berulang kali. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Agus Rosyid selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Surabaya:
“Terkadang kita mengamankan anak dan orang tua yang itu-itu saja, tidak ada bedanya. Kalau hanya  sekedar  pembinaan  saja  itu  tidak  ada  efek  jera  untuk  mereka,  jadi  kami  selaku  yang menangani  hanya  bisa  memantau  saja.  Selebihnya  jika  memang  sudah  melewati  batas  segera kami serahkan kepada pihak kepolisian, selanjutnya mereka yang akan mengatasi, karena kami kan  tidak  punya  wewenang  untuk  mengatasi  secara  berlebihan  hanya  sebatas  memberikan pembinaan dan masukan-masukan yang positiflah.”
Hal  tersebut  juga  ditegaskan  oleh  pengelola  UPTD  Kampung  Anak  Negeri,  Ibu  Naniek  Winarsih juga menyampaikan bahwa.
“Biasanya  kita  melakukan  pembinaan  selama  tiga  hari,  cuma  ada  juga  yang  sampai  berulang beberapa  kali  ini  akan  ada  penambahan  untuk  pembinaannya.  Selain  membina  kita  tidak  bisa melakukan apapun, karena untuk mereka (anak yang dieksploitasi) memang sudah korban. Kalau kami ambil tindakan lebih lanjut nanti kami yang kenak karena itu sudah bukan tugas kami lagi.”
Kedua, status  domisili  dari  pelaku  tindak  eksplotasi  dan  korban.  Seringkali  ditemukan  bahwa kebanyakan dari pelaku dan anak jalanan yang terjaring razia Satpol PP maupun Dinsos bukan penduduk
asli Kota Surabaya sehingga secara  administratif hal ini menjadi salah satu  hambatan  bagi Dinas Sosial Kota  Surabaya  untuk  melakukan  penanganan  terhadap  kasus  eksploitasi.  Pernyataan  tersebut  juga dijelaskan oleh Bapak Agus Rosyid selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Surabaya yaitu.
“Selain  itu  kebanyakan  mereka  bukan  KTP  asli  Surabaya  hanya  pendatang.  Banyak  dari masyarakat  juga  merasa  iba  dengan  pengamen,  pengemis  dan  pedagang  jadi  selalu  memberi sedekah  dan  membeli  dagangannya,  dengan  begitu  mereka  yang  mengamen  akan  terus melakukannya karena dilihat banyak yang kasih gitu. Jadi itulah yang jadi hambatannya. Padahal kita  sudah  ada  himbauan  di  lampu  merah,  tempat  makan  dan  tempat  lainnya,  ada  liat  kan? himbauan itu kan berlaku untuk semua, tapi masih ada juga yang melanggar.”
Untuk  menguatkan  pernyataan  tersebut,  berikut  hasil  wawancara  dengan  ibu  Naniek  Winarsih selaku Ketua UPTD Kampung Anak Negeri.
“Mereka ada yang dari luar ada dari Surabaya, kebanyakan dari luar. Yang dari luar kita bina juga sambil  kita  hubungi  keluargnya,  nanti  keluarganya  yang  akan  menjemput  kemudian  buat  surat perjanjian sama surat pernyataan, masyarakat juga kurang merespon ya. Istilahnya banyak dari masyarakat  itu  seperti  mendukung  mereka  dengan  cara  ketika  mereka  mengamen  dan sebagainya kasih uang untuk mereka. Seharusnya tidak usah dikasih, biar mereka tidak ngamen lagi."
Ketiga, belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk proses penanganan anak jalanan secara komprehensif. Misalnya, Dinsos tidak bisa langsung melakukan penjaringan/razia terhadap anak jalanan. Razia harus dilakukan dengan koordinasi bersama Satpol PP. Hal ini selain memperlambat, juga seringkali tertunda karena Satpol PP juga memiliki agenda tugas dan fungsi lain selain penanganan anak jalanan. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh   ibu Naniek Winarsih selaku Ketua UPTD Kampung Anak Negeri.
“Terkadang ketika kita mau melakukan patroli atau masyarakat ada kasih informasi adanya kasus eksploitasi  anak  kita  tidak  langsung  bisa  gerak,  karena  kendaraannya  terbatas.  Mobil  di  dinas Cuma satu, kan kita ada beberapa bidang, kalau bidang lain menggunakan mobil itu jadi kita tidak bisa langsung gerak cepat gitu. Kalau ada mobil masing-masing bidang satu langsung bisa gerak, ya ini namanya kita kendaraannya terbatas tidak ada kendaraan khusus untuk rumah singgah itu tida ada.”
Keempat, belum  tersedianya  tenaga  kerja  yang  terampil  dan  memilki  keahlian  khusus  untuk menangani masalah anak jalanan di UPTD. SDM (Sumber Daya Manusia) masih kurang untuk membantu pengelolaan  UPTD.  Seperti  yang  disampaikan  oleh  ibu  Naniek  Winarsih  selaku  Ketua  UPTD  Kampung Anak Negeri.
“Tenaga  atau  SDM  nya  pun  masih  kurang,  karna  kan  kita  dinas  butuh  penjagaan,  ini  untuk penjagaan Cuma ada dua orang, malam 1 siang 1 kan tidak cukup. Ini masih jauh dari harapan, kita ada meminta masukan juga, Cuma ya mungkin anggaran kurang.”
Dengan  demikian,  dalam  menangani  kasus  anak  jalanan  masih  saja  ada  kendala  yang  dihadapi oleh  Dinas  Sosial  Kota  Surabaya.  Melihat  dari  penjelasan  tersebut,  dapat  dikatakan  Dinas  Sosial  Kota
Surabaya belum sepenuhnya berhasil dalam menangani masalah anak jalanan karena terdapat beberapa hambatan dan tantangan,  diantaranya adalah: lemahnya proses penegakan  hukum bagi  pelaku tindakan eksploitasi  terhadap  anak,  sehingga  tidak  memberikan  efek  jera  bagi  pelaku  serta  masih  lemahnya perlindungan  terhadap  korban.  Selain  itu,  pelaku  dan  korban  kebanyakan  bukan  penduduk  asli  Kota Surabaya,  sehingga  menimbulkan  permasalahan  bagi  Dinsos  ketika  melakukan  penyelidikan.  Hambatan yang dihadapi Dinas Sosial Kota Surabaya selanjutnya adalah masih kurangnya ketersediaan sarana  dan prasarana  untuk  UPTD.  Adapun  hambatan  yang  terakhir  adalah,  tenaga  kerja  masih  kurang,  sehingga terbatasnya proses penjagaan dalam UPTD.

## SIMPULAN
Dinas  Sosial  Kota  Surabaya  sudah  memfasilitasi  UPTD  untuk  mereka  khususnya  anak-anak jalanan. UPTD juga memfasilitasi anak jalanan dengan kamar, tempat tidur, lemari, perlengkapan mandi, pakaian  dan  makan.  Dinsos  sudah  berupaya  untuk  melaksanakan  proses  edukasi  untuk  anak  jalanan, sesuai  dengan  peraturan  yang  ditetapkan.  Bahkan  tidak  hanya  pelatihan  keterampilan,  Dinsos  juga melaksanakan  pembinaan  karakter  sesuai  dengan  pelaksanaan  keyakinan  masing-masing  agama  di Provinsi  Surabaya.  Selain  itu,  Dinsos  juga  melakukan  kerjasama  dengan  Badan  lain  seperti  Satpol  PP, Polres/Polda,  BLK,  TKSK,  serta  dengan  masyarakat  agar  dapat  membantu  dalam  penyelidikan, pengamanan, pembinaan, dan pemberian informasi terkait kasus eksploitasi anak yang terjadi di kawasan Kota  Surabaya.  Sedangkan  dalam  peran  teknis  atau  pengumpulan  dan  analisis  data,  Dinas  Sosial  Kota Surabaya memiliki petugas atau pegawai khusus dalam pengumpulan data. Selain itu, Dinas Sosial juga bekerjasama dengan BLK untuk mendata anak jalanan yang terjaring razia sebelum ditempatkan di UPTD.

## DAFTAR PUSTAKA
Anita  Dwi  Agustin, Rohmad  Widodo,  M.  S.  (2018).  MODEL  PEMBINAAN  ANAK  JALANAN  DI  PONDOK PESANTREN SALAFIYAH SABILUL HIKMAH MALANG. Jurnal Civic Hukum, 3 (1).
Badan Pusat Statistik Surabaya. (2021). Jumlah Penduduk Kota Surabaya. Https://Surabayakota.Bps.Go.Id/Subject/12/Kependudukan.Html#subjekViewTab3.
Bi  Ismi  Hasanah  &  Latifah  Amir.  (2021).  Upaya  Pemerintah  Kota  Jambi  Dalam  Menanggulangi  Anak Jalanan. Journal of Administrasi Law, 1 (3).
Departemen Sosial RI. (2005). Petunjuk Teknis Pelayanan Sosial Anak Jalanan.
Dewi  Ayu  Hidayati,  Siti  Kesuma  Ningrum  Alam,  U.  R.  (2022).  Eksploitasi  Anak  Jalanan  Oleh  Keluarga (Studi  Kasus  Pada  Anak  Jalanan  di  Lampu  Merah  Way  Halim  Bandar  Lampung). SOCIOLOGIE:Jurnal Ilmiah Mahasiswa Sosiologi, 1 (!).
Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur. (2001). Pedoman Penanganan Anak Jalanan.
Fanggidae, A. (2013). Memahami Masalah Kesejahteraan Sosial. Puspa Swara.
Kasenda, D. G., & Abidin, M. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Penanganan Pengemis dan Anak Jalanan Di Masa Covid-19. Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai, 6 (2).
Kementrian  Dalam  Negeri,    dan  O.  D.  (2001).  Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  dan  Otonomi  Daerah Nomor  5  Tahun  2001  pasal  1ayat  (1)  dan  (4)  tentang  Penanggulangan  Pekerja  Anak. Http://Www.Kemendagri.Go.Id/.
Latipah,  S.,  Meigawati,  D.,  Mulyadi,  A.,  &  Koresponding.  (2021).  Kinerja  Dinas  Sosial  dalam  Menangani Anak Jalanan Di Kota Sukabumi Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi dan miskin telah mendorong peningkatan angka anak putus sekolah dan anak menghabiskan sebagian waktunya untuk mencari nafkah at. Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik, 10(1).
Maniawasi,  F.  (2018).  Kebijakan  Dinas  Sosial  Dalam  Penanganan  Gelandangan  Dan  Pengemis  Di  Kota Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta.
Nandi. (2016). Pekerja Anak Dan Permasalahannya. Jurnal “GEA” Jurusan Pendidikan Geografi, 6 (2).
Peraturan  Walikota  Surabaya  Nomor  61  Tahun  2012  Tentang  Organisasi  Unit  Pelaksana  Teknis  Dinas (UPTD) Kampung Anak Negeri Pada Dinas Sosial Kota Surabaya.
Umar, F. (2017). Peran Dinas Sosial Dalam peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia (Lansia) Terlantar di Kota Bandar Lampung. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

## Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

## PROFIL SINGKAT
Aninda  Puri,  lahir  di  Surabaya  pada  tanggal  9  Juli  2000.  saya  telah  menyelesaikan  pendidikan  S1 Administrasi Publik pada tahun 2024 dan untuk saat ini sedang berusaha untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan minat saya kedepan.