## JURNAL SPEKTRUM HUKUM

## MODEL PENGAWASAN YANG EFEKTIF TERHADAP KINERJA KEJAKSAAN DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA
a Muhammad Syafiq, b Ichsan Muhajir a Program Studi Hukum Program Magister UNTAG Semarang, Indonesia
b Program Magister Hukum  UNDIP Semarang, Indonesia

## Abstrak
Kejaksaan  sebagai  lembaga  pemerintahan  di  bidang  penuntutan  sangat  penting  di  dalam mewujudkan sistem peradilan yang bersih dan proses penegakan hukum yang mampu memberikan rasa  keadilan  bagi  masyarakat.  Kejaksaan  dalam  melaksanakan  tugasnya  diawasi  oleh  Komisi Kejaksaan.  Rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  yaitu  :  (1)  Mengapa  kinerja  Kejaksaan  belum maksimal  dalam  penegakan  hukum  tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia?;  (2)  Bagaimana pengawasan terhadap kinerja Kejaksaan dalam proses penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia?; dan (3) Bagaimana model pengawasan yang efektif terhadap kinerja Kejaksaan dalam proses  penegakkan  hukum  tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia?.  Metode  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  pendekatan  doctrinal  terhadap  hukum.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa kinerja kejaksaan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia belum maksimal, hal ini  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor  yaitu  adanya  kekuatan  politik,  perilaku  suap-menyuap,  dan belum  tegasnya  sikap  kejaksaan  dalam  penegakan  hukum.  Pengawasan  terhadap  kinerja kejaksaan  dalam  proses  penegakan  hukum  tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia  dilaksanan  oleh Komisi  Kejaksaan.  Model  pengawasan  yang  efektif  terhadap  kinerja  Kejaksaan  dalam  proses penegakkan  hukum  tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia  yaitu  dengan  cara  memperabaiki memperkuat  struktural  Kejaksaan  maupun  Komisi  Kejaksaan,  selain  itu  substansi  peraturan  dan perilaku penegak hukum juga harus baik.
Kata Kunci : Kejaksaan, Penegakan Hukum, Tindak Pidana Korupsi

## Abstract
Prosecutors'  Office  as  an  institution  governance  in  the  field  of  prosecution  is  very  important  in realizing a clean justice system and law enforcement processes that are able to provide a sense of justice  for  the  community.  The  Prosecutors  'Office  in  carrying  out  their  duties  is  overseen  by  the Prosecutors'  Commission.  The  formulation  of  the  problems  in  this  study  are:  (1)  Why  has  the Prosecutor's performance  not been maximized  in  law enforcement of criminal acts of corruption  in Indonesia  ?;  (2)  How  is  the  supervision  of  the  Prosecutor's  performance  in  the  process  of  law enforcement on criminal acts of corruption in Indonesia ?; and (3) What is the effective supervision model  on  the  performance  of  the  Prosecutors'  Office  in  the  process  of  enforcing  corruption  in Indonesia? The method used in this research is the doctrinal approach to law. The results showed that the performance of the prosecutor's office in enforcing criminal acts of corruption in Indonesia has  not  been  maximized,  this  is  influenced  by  several  factors  namely  the  presence  of  political power, bribery behavior, and the attitudes of the prosecutor's office in law enforcement. Supervision of the performance of the prosecutor's office in the process of law enforcement for criminal acts of corruption in Indonesia is carried out by the Prosecutors' Commission. An effective oversight model of the Prosecutor's performance in the process of enforcing criminal acts of corruption in Indonesia is  to  improve  the  structural  structure  of  the  Prosecutor's  Office  and  the  Prosecutors'  Commission, besides the substance of regulations and law enforcement behavior must also be good
Keywords : Corruption Crime; Law Enforcement; Prosecutor's Office Penulis : a kangsyafiq@gmail.com, b ichsanmuhajir@gmail.com
ISSN: 2355-1550 (online),1858-0246 (print) Akreditasi SK No 28/E/KPT/2019 Doi: 10.35973/sh.v16i2.1253 http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/SH

## LATAR BELAKANG
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  menentukan  secara tegas  bahwa  negara  Indonesia  adalah  negara  hukum.  Sejalan  dengan  ketentuan  tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap  orang  di  hadapan  hukum  ( equality  before  the  law ).  Oleh  karena  itu  setiap  orang berhak  atas  pengakuan,  jaminan,  perlindungan,  dan  kepastian  hukum  yang  adil,  serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
Dalam  usaha  memperkuat  prinsip  di  atas  maka  salah  satu  substansi  penting perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah membawa perubahan  yang  mendasar  dalam  kehidupan  ketatanegaraan  khususnya  dalam pelaksanaan  kekuasaan  kehakiman.  Berdasarkan  perubahan  tersebut  ditegaskan  bahwa ketentuan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam  undang-undang.  Ketentuan  badan-badan  lain  tersebut  dipertegas  oleh  Undang- Undang  Nomor  4  Tahun  2004  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  yang  menyatakan  bahwa badan-badan  lain  yang  fungsinya  berkaitan  dengan  kekuasaan  kehakiman,  salah  satunya adalah Kejaksaan Republik Indonesia.
Kejaksaan  sebagai  lembaga  pemerintahan  di  bidang  penuntutan  sangat  penting  di dalam  mewujudkan  sistem  peradilan  yang  bersih,  serta  mewujudkan  proses  penegakan hukum yang mampu memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Sebagai sebuah lembaga negara  kejaksaan  memiliki    dasar  dalam  menjalankan  segala  tugas  fungsi  dan wewenangnya,  yang  mana  tercantum  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  16  tahun  2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dengan memiliki legitimasi yang begitu jelas, kinerja dari  kejaksaan  sendiri  diharapkan  mampu  menciptakan  kinerja  yang  baik  pula. Sebagaimana  yang  telah  disebutkan  bahwasanya  kejaksaan  merupakan  lembaga  yang menjalankan  penuntutan  dalam  proses  peradilan  di  Indonesia  yang  mana  proses penuntutan ini dijalankan oleh seorang jaksa.
Jaksa  merupakan  pejabat  fungsional  yang  diberi  wewenang  oleh  undang-undang untuk  bertindak  sebagai  penuntut  umum  dan  pelaksana  putusan  pengadilan  yang  telah memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  serta  wewenang  lain  berdasarkan  undang-undang. Sebagai pejabat fungsional jaksa tidak hanya harus menjalankan segala ketentuan di dalam undang-undang  melainkan  juga  harus  patuh  terhadap  kode  etik  yang  ada  di  kejaksaan. Dengan adanya kode etik tersebut diharapkan mampu menciptakan jaksa yang profesional dan jaksa yang bertanggung jawab.
Masalah  korupsi  di  Indonesia  bukan  lagi  merupakan  masalah  hukum  semata  akan tetapi  juga  sudah  merupakan  masalah  politik,  sosial,  dan  masalah  ekonomi  yang  tidak pernah  berhenti  terutama  sejak  pemerintahan  Orde  Baru. 1 Tindakan  korupsi  ditandai dengan  kebocoran-kebocoran  keuangan  negara  dan  hal  ini  sudah  terjadi  semenjak dilakukannya  pencairan  Anggaran  Pendapat  dan  Belanja  Negara  (APBN)  setiap  tahunnya dan  melibatkan  kalangan  eksekutif  dan  legislatif.  Namun  sangat  disayangkan  sekali,
1 https://www.bphn.go.id/data/documents/aspek_hukum_pemberantasan_korupsi_di_indonesia.pdf , diakses pada tanggal 1 Februari 2019 pukul 2.45 wib.
tingginya  tingkat  korupsi  ini  tidak  diikuti  dengan  tingginya  tingkat  keseriusan  penanganan korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (kepolisian dan kejaksaan).
Tindak pidana korupsi di Indonesia hingga saat ini masih menjadi salah satu penyebab terpuruknya  sistem  perekonomian  bangsa.  Hal  ini  disebabkan  karena  korupsi  di  Indonesia terjadi  secara  sistemik  dan  meluas  sehingga  bukan  saja  merugikan  kondisi  keuangan negara,  tetapi  juga  telah  melanggar  hak-hak  sosial  dan  ekonomi  masyarakat  secara  luas. Menurut  Mochtar  Lubis,  korupsi  akan  selalu  ada  dalam  budaya  masyarakat  yang  tidak memisahkan  secara  tajam  antara  hak  milik  pribadi  dan  hak  milik  umum.  Pengaburan  hak milik  masyarakat  dan  hak  milik  individu  secara  mudah  hanya  dapat  dilakukan  oleh  para penguasa. Para penguasa di berbagai belahan dunia oleh adat istiadat, patut untuk meminta upeti,  sewa  dan  sebagainya  pada  masyarakat,  karena  secara  turun  temurun  semua  tanah dianggap  sebagai milik mereka.  Jadi korupsi  berakar  dari  masa  tersebut  ketika kekuasaan bertumpu pada ’birokrasi patrimonial” yang berkembang dalam kerangka kekuasaan feodal.
Dalam struktur seperti inilah penyimpangan, korupsi, pencurian mudah berkembang. 2
Beberapa  tahun  belakangan  ini  terjadi  berbagai  kasus-kasus  yang  melibatkan  para pejabat  di  lingkungan  kejaksaan,  seperti  halnya  kasus  jaksa  Urip  Tri  Gunawan  yang tertangkap  tangan  menerima  uang  suap  sebanyak  lebih kurang  Rp  6,1 Milyar  dari  Artalyta Suryani yang salah satu pengusaha yang terkait kasus BLBI. Tidak hanya kasus jaksa Urip baru-baru ini juga terjadi perihal perilaku jaksa yang mencoreng wajah para penegak hukum kita,  ini  terjadi  di  daerah  Pekanbaru  yang  mana  jaksa  Hayatul  Qomaini  yang  bertugas  di Kejaksaan  Negeri  Siak  diduga  melakukan  pemerkosaan  dan  penganiayaan  terhadap seorang perempuan. Sama halnya dengan Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan Rudi Indra Prasetya  yang  diduga  menerima  suap  untuk  menghentikan  penanganan  kasus  korupsi penyelewengan dana desa. 3
Melihat  dari  berbagai  kasus  yang  sangat  mencoreng  wajah  para  penegak  hukum  di Indonesia  khususnya  oleh  oknum  jaksa  membuat  citra  dari  kejaksaan  sangat  buruk  di hadapan  masyarakat.  Hal  inilah  yang  menyebabkan  Presiden  sebagai  kepala  negara  dan juga  sebagai  kepala  pemerintahan  dirasa  perlu  memperbaiki  citra  dari  kejaksaan  tersebut dengan membentuk suatu komisi yang disebut dengan komisi kejaksaan. Komisi Kejaksaan ini  memiliki  peran  untuk  mengawasi  kinerja  dan  perilaku  jaksa  atau  pegawai  kejaksaan, melakukan pemantauan dan penilain terhadap Jaksa atau pegawai kejaksaan baik di dalam maupun  di  luar  tugas  kedinasannya,  serta  melakukan  pemantauan  dan  penilaian  terhadap kondisi organisasi dan sumber daya manusia di lingkungan kejaksaan.
Dengan adanya komisi ini diharapkan peranannya mampu membawa citra kejaksaan kembali  baik  ditengah  pesimisme  publik  akan  kinerja  dari  kejaksaan.  Komisi  kejaksaan  ini didirikan  berdasarkan  atas  pasal  38  undang-undang  nomor  16  tahun  2004  tentang kejaksaan  yang mana  isi  dari  pada  pasal  tersebut  bahwa  “Untuk  meningkatkan  kinerja kejaksaan,  Presiden  dapat  membentuk  sebuah  komisi  yang  susunan  dan  kewenangannya diatur oleh Presiden”.
2 Mochtar Lubis dan James Scott, Bunga Rampai Korupsi , Jakarta : LP3ES, 1985, hlm XVI.
3 Kompas.com dengan judul "Kasus Suap Kajari Pamekasan Terkait Penanganan Korupsi Dana Desa ", https://nasional.kompas.com/read/2017/08/02/21581931/kasus-suap-kajari-pamekasan-terkait-penanganan- korupsi-dana-desa- ., diakses pada tanggal 1 Februari 2019 pukul 3.11 wib
Jurnal Spektrum Hukum Vol 16,No 2 (2019) e-issn: 2355-1550 ,p-issn:1858-0246
Melalui  amanat  dari  undang-undang  inilah  Presiden  membentuk komisi kejaksaan  ini yakni  diatur  lebih  lanjut  di  dalam  Peraturan  Presiden  Nomor  18  tahun  2005,  namun  dalam perjalanannya dari tahun 2005 tersebut, komisi ini masih belum bisa memperlihatkan kinerja suatu  komisi  yang  mengemban  tugas  yang  begitu  besar  di  dalam  memperbaiki  citra kejaksaan,  sehingga  Presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono  kembali  membentuk  Perpres yang baru yakni Perpres nomor 18 tahun 2011 yang mana dengan pembentukan Perpres ini mampu  memperkuat  legitimasi  dan  kinerja  komisi  kejaksaan  sebagai  lembaga  pengawas kinerja kejaksaan sehingga citra kejaksaan kembali baik di depan masyarakat.
Melihat  dari  segi  pembentukan  dan  isi  dari  perpres  tersebut  peran  komisi  kejaksaan tersebut masih  bisa  dikatakan  belum sepenuhnya kuat  ini  dikarenakan  hasil  penelitian  dan evaluasi yang dibuat oleh komisi kejaksaan hanya sebatas rekomendasi dan tidak memiliki wewenang mengeksekusi. Seperti pendapat Soetandyo Wignjosoebroto yaitu :
“Dengan  tugas  yang  hanya  dibatasi  sejauh  untuk  memb  erikan  masukan  dan/atau rekomendasi,  pada  akhirnya  semua  masukan  dan  penilaian  itu  hanya  berdayaguna,  dan hanya menimbulkan efek dalam bentuk tindakan perbaikan, apabila atasan yang berwenang melakukan  pengawasan  intern  itu  bersikap  tanggap  dan  bersedia  memanfaatkannya, apabila tidak maka sia-sia sajalah kinerja dari komisi-komisi tersebut. 4 ”
Selain  itu  peranan  dari  komisi  kejaksaan  ini  masih  banyak  menimbulkan  pertanyaan dikeranakan banyaknya kendala yang timbul pada komisi kejaksaan di dalam melaksanakan tugas,  fungsi  dan  peranannya  dalam  melakukan  penilaian,  pemantauan  dan  pengawasan terhadap kineja Kejaksaan khususnya para jaksa dan pegawai kejaksaan. Dalam hal inilah banyak  para  kalangan  masyarakat  masih  mempertanyakan  peranan  dari  komisi  kejaksaan sebagai  sebuah  komisi  yang  memiliki  peran  penting  dalam  melakukan  pengawasan, penilaian  dan  juga  untuk  memperbaiki  kinerja  kejaksaan.  Untuk  itu  penulis  tertarik mengambil  judul  “Model  Pengawasan  Yang  Efektif  Terhadap  Kinerja  Kejaksaan  Dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.”

## PERMASALAHAN
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  diatas,  penulis  dapat  menrumuskan permasalahan sebagai berikut :
1.  Mengapa  kinerja  Kejaksaan  belum  maksimal  dalam  penegakan  hukum  tindak  pidana korupsi di Indonesia?
2.  Bagaimana  pengawasan  terhadap  kinerja  Kejaksaan  dalam  proses  penegakan  hukum tindak pidana korupsi di Indonesia?
3.  Bagaimana  model  pengawasan  yang  efektif  terhadap  kinerja  Kejaksaan  dalam  proses penegakkan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia?

## METODE PENELITIAN
4 www.  google  search/  Soetandyo  Wignjosoebroto,  pengawasan  terhadap  kinerja  kejaksaan/sebuah tinjauan sosiologik/htm, diakses pada tanggal 2 Februari 2019, pukul 3.23 wib..
Metode  pendekatan  penelitian    yang  dipakai  adalah  pendekatan  doctrinal  terhadap hukum.  Metode  ini  lebih  menekankan  pada  konsepsi  bahwa  hukum  dapat  dipandang sebagai  seperangkat  peraturan  perundang-undangan  yang  tersusun  secara  sistematis berdasarkan pada tata urutan tertentu. 5 Tata urutan tersebut harus memiliki ciri khas, yaitu adanya  harmonisasi  atau  sinkronisasi  baik  sinkronisasi  vertical  maupun  sinkronissasi horizontal. 6 Sinkronisasi  vertical  menghendaki  agar  peraturan  perundang-undanganyang lebih  tinggi.  Sebagai  sumber  utama  dari  sebuah  sistem  peraturan  perundang-undangan disebut dengan istilah griundnorm yang memayungi seluruh peraturan perundang-undangan yang  tersusun  secara  pyramidal-hierarkial.Sinkronisasi  horizontal  diartikan  sebagai kesesuaian  antara  peraturan  perundang-undangan  yang  setingkat.  Tidak  boleh  ada pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang sederajat.

## PEMBAHASAN

## 1.  Kinerja Kejaksaan Dalam Penegakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia
Penegakan  hukum  merupakan  usaha  untuk  mewujudkan  ide-ide  dan  konsepkonsep hukum  yang  diharapakan  rakyat  menjadi  kenyataan.  Penegakan  hukum  merupakan  suatu proses  yang  melibatkan  banyak  hal. 7 Menurut  Satjipto  Raharjo 8 penegakan  hukum  pada hakikatnya  merupakan  penegakan  ide-ide  atau  konsep-konsep  tentang  keadilan  , kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk  mewujudkan  ide  dan  konsep-konsep  tadi  menjadi  kenyataan  Pegakan  hukum  yang ada  di  Indonesia  melibatkan  4  (empat)  elemen  yaitu  Polisi,  Hakim,  Jaksa  dan  Advokat dimana ke empat penegak hukum tersebut sering dikenal dengan istilah catur wangsa.
Jaksa merupakan salah satu bagian dari sistem penegakan hukum di Indonesia yang sangat  mempengaruhi  dari  pada  penegakan  hukum  itu  sendiri.  Instansi  yang  menaungi jaksa  dalam  bekerja  yaitu  Kejaksaan  dimana  dalam  menjalankan  tugasnya  Kejaksaan dipayungi oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang  Kejaksaan  Republik  Indonesia  menjelaksan  Jaksa  adalah  pejabat fungsional  yang  diberi  wewenang  oleh  undang-undang  untuk  bertindak  sebagai  penuntut umum  dan  pelaksana  putusan  pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.
Pengaturan tugas dan kewenangan kejaksaan secara juridis formal terdapat di dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 yaitu Pasal 30 ayat (1) sampai dengan ayat (3). Dari isi  Pasal  30  tersebut  maka  tugas  dan  kewenangan  kejaksaan  dapat  dibagi  kedalam  tiga bagian yaitu:
1) Dibidang Pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang,
a.  melakukan penuntutan;
b.  melaksanakan  penetapan  hakim  dan  putusan  pengadilan  yang  telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
5 Suteki & Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan  Praktik) , Depok : PT. Raja Grafindo Persada, 2018, hlm. 265.
6 Ronny Hanitijo S, Metodologi Penelitian dan Yurimetri , Semarang : GhaliaIndonesia, 1990, hlm. 15-20
7 Dellyana,Shant, Konsep Penegakan Hukum . Yogyakarta: Liberty, 1988, hlm 32
8 http://digilib.unila.ac.id/2827/12/BAB%20II.pdf , diakses pada Sabtu, 02 Februari 2018 Pukul 19.58.
Jurnal Spektrum Hukum Vol 16,No 2 (2019) e-issn: 2355-1550 ,p-issn:1858-0246
c.  melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
d.  melakukan  penyelidikan  terhadap  tindak  pidana  tertentu  berdasarkan undang-undang;
e.  melengkapi  berkas  perkara  tertentu  dan  untuk  itu  dapat  melakukan pemeriksaan  tambahan  sebelum  dilimpahkan  ke  Pengadilan  yang  dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
2) Dibidang  Perdata  dan  Tata  Usaha  Negara,  Kejaksaan  dengan  kuasa  khusus  dapat bertindak  didalam  maupun  diluar  pengadilan  untuk  dan  atas  nama  Negara  atau pemerintah.
3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
a.  peningkatan kesadaran hukum masyarakt;
b.  pengamanan kebijakan penegakan hukum;
c.  pengamanan peredaran barang cetakan;
d.  pengawasan  aliran  kepercayaan  yang  dapat  membahayakan  masyarakat dan negara; dan
e.  penegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
f.  penelitian dan pengembangan hukum serta statistic criminal.
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  juga  menyatakan  bahwa  : “Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan huku m  tetap”.  Pasal  1  ayat  (6)  huruf  B  KUHAP  tersebut  juga  menyebutkan  bahwa  : “Penuntut  Umum  adalah  Jaksa  yang  diberi  wewenang  oleh  Undang-undang  ini  untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”. 9 Bila  kita  uraikan  wewenang Kejaksaan  sebagai  Penuntut  Umum,  yang  terdapat  dalam  KUHAP  adalah  ,  menerima pemberitahuan  dari  penyidik  dalam  hal  penyidik  telah  mulai  melakukan  penyidikan  suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana. 10
Dalam  Pasal  17  Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  1983  tentang  pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan:
“Penyidikan  menurut  ketentuan  khusus  acara  pidana  sebagaimana  tersebut  pada Undang-undang  tertentu  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  284  ayat  (2)  Kitab  Undang- undang Hukum Acara Pidana dilaksanakan oleh penyidik, jaksa dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang- undangan”.
Dengan  didasarkan  pada  ketentuan-ketentuan  diatas,  maka  jelas  dalam  Kitab Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana  sendiri  terdapat  dasar  hukum  tentang  kedudukan Jaksa sebagai penyidik untuk tindak pidana yang bersifat khusus (lex specialis). Ketentuan yang  bersifat  khusus  ini  sejalan  dengan  Pasal  26  Undang-undang  Nomor  31  tahun  1999
9 M. Karjadi dan R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar , Politeia: Bogor, 1988, hlm. 3
10 Ibid, hlm 51
sebagimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi  yang  menyatakan  “Penyidikan,  penuntutan  dan  pemeriksaan  di sidang  pengadilan  dalam  perkara  tindak  pidana  korupsi,  dilakukan  berdasarkan  hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang- undang ini”.
Berdasarkan  data  dari Indonesia  Corruption  Watch (ICW), 11 Kinerja  Penyidikan Kejaksaan  Agung  belum  memuaskan  karena  dari  24  kasus  korupsi  yang  ditangani  oleh Kejaksaan  Agung,  sekitar  67  persen  atau  sebanyak  16  kasus  korupsi  masih  di  tingkat penyidikan.  Sedangkan  kasus  korupsi  yang  naik  ke  penuntutan  hanya  sekitar  33  persen atau sebanyak 8 kasus korupsi. Salah satu kasus yang masih di tingkat penyidikan adalah kasus  dugaan  korupsi  penggunaan  anggaran  BUMD  PD  Dharma  Jaya  yang  melibatkan Basuki Ranto (Plt Direktur Usaha PD Dharma Jaya) dan Agus Indrajaya (Direktur Keuangan PD Dharma Jaya). Surat perintah penyidikan (sprindik) untuk kasus ini keluar, namun hingga hari ini prosesnya masih belum jelas.
Salah  satu  alat  ukur  melihat  kinerja  pemberantasan  korupsi  yang  dilakukan  oleh Kejaksaan  adalah  kinerja  penuntutan  jaksa.  Hal  ini  dikarenakan  porsi  terbesar  peran Kejaksaan  dalam  melakukan  pemberantasan  korupsi  ada  pada  wilayah  penindakan. Sehingga  relevan  kiranya  melihat  rapor  penuntutan  jaksa,  apakah  telah  mencapai ekspektasi  publik  atau  justru  sebaliknya  tidak  memberikan  dampak  yang  signifikan  dalam upaya memberantas korupsi.
Berikut  akan  penulis  berikan  data  kinerja  penuntutan    bersumber  dari Indonesia Corruption Watch (ICW)Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan dalam kurun waktu 20 November 2015 – 31 Juni 2016 yang pada saat itu dipimpin oleh Jaksa Agung HM. Prasetyo.
Mayoritas  terdakwa  atau  pelaku  tindak  pidana  korupsi  hanya  dituntut  ringan  dengan tuntutan  dibawah  4  tahun  penjara.  Hal  ini  tentu  tidak  cukup  membanggakan  bagi  kerja penuntutan  perkara  korupsi.  Jaksa  Agung  H.M  Prasetyo  seharusnya  dapat  mendorong Kejaksaan  untuk  menuntut  pelaku  korupsi  secara  lebih  berat  dan  optimal.  Idealnya, penuntutan  terhadap  terdakwa  /  pelaku  tindak  pidana  korupsi  mempertimbangkan  bobot kesalahan terdakwa  serta kerugian  yang  ditimbulkan  dari  perbuatannya.  Namun  dalam  hal ini  seringkali  Jaksa  tidak  menggunakan  standar  yang  jelas  dalam  mengenakan  tuntutan pidana. Masih dijumpai dispartitas penuntutan oleh jaksa.
Berdasarkan pantauan ICW, ada total 33 kasus korupsi mulai dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri yang dihentikan selama HM Prasetyo menjabat sebagai  Jaksa  Agung.  Total  tersangka  yang  dibebaskan  sebanyak  58  orang,  diantaranya ada tiga orang Bupati yang dihentikan kasus korupsinya. Dari ke 33 kasus yang dihentikan prosesnya oleh Kejaksaan, Kejaksaan Agung menghentikan dua kasus korupsi, Kejaksaan Tinggi  menghentikan  13  kasus  korupsi  dan  Kejaksaan  Negeri  menghentikan  18  kasus korupsi.  Kemudian,  alasan  Kejaksaan  menghentikan  kasus  korupsi  yang  sedang  ditangani kebanyakan  karena  tidak  adanya  kerugian  negara  yang  ditimbulkan.  Selain  itu  alasan
11 https://antikorupsi.org/sites/default/files/files/Siaran%20Pers/Evaluasi%202%20tahun%20Kinerja%20H M%20Prasetyo%20Sebagai%20Jaksa%20Agung.pdf
Jurnal Spektrum Hukum Vol 16,No 2 (2019) e-issn: 2355-1550 ,p-issn:1858-0246
lainnya  juga  karena  penyidik  tidak  memiliki  cukup  bukti  untuk  menaikkan  proses  ke  tahap selanjutnya.
Selama era HM Prasetyo, muncul sejumlah peristiwa yang mencoreng citra kejaksaan. Tiga  jaksa  aktif  yang  ditahan  KPK  karena  dugaan  kasus  penyuapan.  Mereka  adalah  jaksa Fahri Nurmalo (Kejati Jawa Tengah), Devianti Rohaini (Kejati Jawa Barat) dan Farizal (Kejati Sumatra  Barat).  Diluar  ketiga  Jaksa  yang  ditangkap,  terdapat  pula  tiga  Jaksa  yang  diduga menerima  suap  sebagaimana muncul  dalam  kesaksian  pada  sejumlah kasus korupsi  yang ditangani  oleh  KPK.  Mereka  antara  lain  Maruli  Hutagalung  (saat  ini  Kajati  Jawa  Timur, sebelumnya  Direktur  Penyidikan  pada  Jaksa  Agung  Muda  Pidana  Khusus  Kejaksaan Agung) yang disebut oleh Evi, istri Gatot (mantan Gubernur Sumut) menerima suap sebesar Rp 300 juta. Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) DKI Jakarta Sudung Situmorang dan Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati DKI Jakarta Tomo Sitepu disebut Marudut  sebagai orang yang  akan  menerima  uang  sebesar  Rp  2  miliar.  Sejumlah  kasus  tersebut  menunjukkan fungsi pengawasan internal Kejaksaan dinilai kurang efektif.

## 2. Pengawasan Terhadap Kinerja Kejaksaan Dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia
Kinerja Kejaksaan dalam proses penegakan hukum di Indonesia bukan lah suatu hal yang bisa dianggap sepele dan mudah dikerjakan, karena kejaksaan sebagai catur wangsa penegak  hukum  memiliki  tanggungjawab  yang  besar  dalam  hal  penuntutan  terhadap jalannya  suatu  perkara  tindak  pidana.  Bekerjanya  Kejaksaan  dalam  prose  penegakan hukum  telah  jelas  terdapat  dalam  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2004  Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.  Pas al 38 menyatakan “Untuk meningkatkan kualitas kinerja kejaksaan,  Presiden  dapat  membentuk  sebuah  komisi  yang  susunan  dan  kewenangannya diatur oleh Presiden.”
Berdasarkan  Pasal  38  undang-undang  Kejaksaan  Republik  Indonesia  dibuatlah Peraturan  Presiden  Nomor  Nomor  18  Tahun  2005  tentang  Komisi  Kejaksaan  Republik Indonesia,  namun  peraturan  ini  tidak  bertahan  lama  dan  telah  digantikan  oleh  Peraturan Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2011  Tentang  Komisi  Kejaksaan  Republik Indonesia. Peraturan ini megatur tentang fungsi Komisi Kejaksaan Republik Indonesia yang telah diamantkan dalam undang-undang Kejaksaan Republik Indonesia.
Komisi  Kejaksaan  merupakan  lembaga  non  struktural  yang  dalam  melaksanakan tugas  dan  wewenangnya  bersifat  mandiri.  Komisi  Kejaksaan  dalam  melaksanakan  tugas pokok fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Tugas Komisi Kejaksaan  diatur  dalam  pasal  3  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun 2011 Tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia sebagai berikut :
a. Melakukan  pengawasan,  pemantauan  dan  penilaian  terhadap  kinerja  dan  perilaku Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan kode etik;
b. Melakukan  pengawasan,  pemantauan  dan  penilaian  terhadap  perilaku  Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan baik di dalam maupun di luar tugas kedinasan; dan
c. Melakukan  pemantauan  dan  penilaian  atas  kondisi  organisasi,  tata  kerja, kelengkapan  sarana  dan  prasarana,  serta  sumber  daya  manusia  di  lingkungan Kejaksaan.
Dalam  melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  3,  Komisi Kejaksaan berwenang:
a. menerima dan menindaklanjuti laporan atau pengaduan masyarakat tentang kinerja dan  perilaku  Jaksa  dan/atau  pegawai  Kejaksaan  dalam  menjalankan  tugas  dan wewenangnya;
b. meneruskan  laporan  atau  pengaduan  masyarakat  kepada  Jaksa  Agung  untuk ditindaklanjuti oleh aparat pengawas internal Kejaksaan;
c. meminta  tindak  lanjut  pemeriksaan  dari  Jaksa  Agung  terkait  laporan  masyarakat tentang kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan;
d. melakukan pemeriksaan ulang atau pemeriksaan tambahan atas pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawas internal Kejaksaan;
e. mengambil  alih  pemeriksaan  yang  telah  dilakukan  oleh  aparat  pengawas  internal Kejaksaan; dan
f.  mengusulkan pembentukan Majelis Kode Perilaku Jaksa.
Bentuk  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  Komisi  Kejaksaan  secara  garis  besar menghasilkan output berupa rekomendasi bagi Jaksa Agung untuk kemudian ditindaklanjuti oleh  Jaksa  Agung  Muda  Pengawasan  selaku  pengawas  internal  di  Kejaksaan.  Di  sini keterbatasan  Komisi  Kejaksaan  terlihat,  dalam  proses  ini  Komisi  Kejaksaan  bersifat menunggu  terhadap  tindak  lanjut  pemeriksaan  yang  dilakukan  oleh  Jaksa  Agung  Muda Pengawasan.  Dapat  dilihat  bahwa  rekomendasi  ini  sifatnya  tidak  mengikat  bagi  Kejaksaan dan  juga  tidak  adanya  sanksi  bagi  Kejaksaan  jika  tidak  menindaklanjuti  rekomendasi  yang diberikan  oleh  Komisi  Kejaksaan.  Ditambah  lagi  koordinasi  dan  sinkronisasi  antara  Komisi Kejaksaan  dan  Jajaran  Jaksa  Agung  Muda  Pengawasan  perlu  ditingkatkan,  sehingga informasi  tindak  lanjut  laporan  pengaduan  dan  penyelesaiannya  dapat  terupdate  dengan baik.  Hal  ini  menjadi  kelemahan  yang  harus  diperbaiki  agar  pengawasan  terhadap Kejaksaan dapat berjalan dengan lebih efektif ke depannya.
Penguatan  rekomendasi  Komisi  Kejaksaan  dapat  mencontoh  penguatan  yang dilakukan  Ombudsman  RI,  dimana  rekomendasi  yang  dikeluarkan  oleh  Ombudsman  RI sifatnya  mengikat.  Dalam  Undang  Undang  Nomor  37  Tahun  2008  tentang  Ombudsman Republik Indonesia disebutkan bahwa rekomendasi Ombudsman RI wajib dilaksanakan oleh terlapor.  Jika  rekomendasi  tersebut  tidak  dilaksanakan  atau  hanya  dilaksanakan  sebagian dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Ombudsman RI, maka terlapor  akan dikenai sanksi  administrasi.  Kewenangan  tersebut  yang  sampai  saat  ini  belum  dimiliki  oleh  Komisi Kejaksaan dan diharapkan dapat diperkuat kedepannya.
Komisi  Kejaksaan  Republik  Indonesia  (KKRI)  menerima  pengaduan  masyarakat melalui beberapa cara, diantaranya melalui surat/pos, email, telepon atau datang langsung ke kantor KKRI. Selain menerima pengaduan masyarakat, KKRI juga dengan inisiatif sendiri dapat  memantau  atau  menindaklanjuti  suatu  kasus  yang  menjadi  atensi  pimpinan  atau menarik perhatian masyarakat.
Jurnal Spektrum Hukum Vol 16,No 2 (2019) e-issn: 2355-1550 ,p-issn:1858-0246
Untuk  meningkatkan  kinerja  Kejaksaan,  KKRI  memberikan  rekomendasi  kepada Kejaksaan untuk ditindaklanjuti. Rekomendasi yang diberikan oleh KKRI kepada Kejaksaan merupakan  telaah  atas  laporan  pengaduan  masyarakat,  maupun  inisiasi  KKRI  terhadap permasalahan  yang  menurut  KKRI  penting  segera  dilakukan  pembenahan  di  Kejaksaan. Karena  sifatnya  rekomendasi,  maka  penting  bagi  KKRI  untuk  memantau  dan  memastikan rekomendasi  tersebut  ditindaklanjuti  dan  dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan  dan mekanisme yang berlaku di internal Kejaksaan. KKRI dapat melakukan pemeriksaan ulang, atau  pemeriksaan  tambahan,  bahkan  dalam  jangka  waktu  tertentu  dan  dengan  syarat tertentu, KKRI dapat mengambil alih pemeriksaan. 12

## 3.  Model  Pengawasan  Yang  Efektif  Terhadap  Kinerja  Kejaksaan  Dalam  Proses Penegakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia
Pembangunan  hukum  merupakan  tindakan  atau  kegiatan  yang  dimaksudkan  untuk membentuk  kehidupan  hukum  ke  arah  yang  lebih  baik  dan  kondusif.  Sebagai  bagian  dari pembangunan  nasional,  pembangunan  hukum  harus  terintegrasi  dan  bersinergi  dengan pembangunan  bidang  lain,  serta  memerlukan  proses  yang  berkelanjutan.  Pelaksanaan pembangunan  hukum  tidak  hanya  ditujukan  untuk  hukum  dalam  arti  positif  yang  identik dengan  peraturan  perundang-undangan,  tetapi  juga  hukum  dalam  arti  yang  luas  yang menunjuk  pada  sebuah  sistem,  yang  meliputi  pembangunan  materi  hukum,  pembangunan kelembagaan  dan  penegakan  hukum,  pembangunan  pelayanan  hukum  dan  pembangunan kesadaran  hukum  masyarakat.  Karena  unsur-unsur  tersebut  saling  mempengaruhi,  hukum harus dibangun secara simultan, sinkron, dan terpadu.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, pembangunan hukum dilaksanakan untuk mencapai misi mewujudkan bangsa yang berdaya saing  dan  masyarakat  demokratis  berlandaskan  hukum.1  Hal  ini  merupakan  bagian  dari  8 (delapan) misi pembangunan nasional dalam rangka menggapai visi pembangunan nasional dalam  kurun  waktu  2005- 2025, yaitu terwujudnya “Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur”.  Pembangunan  hukum  dengan  misi  mewujudkan  bangsa  yang  berdaya  saing, diarahkan untuk mendukung:
a. terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
b. pengaturan  permasalahan  yang  berkaitan  dengan  ekonomi,  terutama  dalam  hal usaha dan industri;
c. terciptanya  kepastian  investasi,  terutama  yang  terkait  dengan  penegakan  dan perlindungan hukumnya;
d. penghilangan  terjadinya  tindak  pidana  korupsi  serta  mampu  menangani  dan menyelesaikan secara tuntas permasalahan yang terkait kolusi, korupsi, nepotisme.
Pembangunan  hukum  dengan  misi  mewujudkan  masyarakat  demokratis  yang berlandaskan hukum, diarahkan pada:
12 Struktur  Komisi  Kejaksaan  Republik  Indonesia  Dan  Mekanisme  Kerja  Dalam  Meningkatan  Kinerja Kejaksaan  Republik  Indonesia  Disampaikan  oleh  Soemarno,  SH.,MH.CFrA,  Ketua  Komisi  Kejaksaan  Republik Indonesia pada Seminar Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 8 Nopember 2018 di Jakarta. http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/-53-f38e8148daf1e4881ff717501b0cd5f3.pdf ,  diakses  pada  Minggu,  3 Februari 2019 pukul 00.27
a. terwujudnya  sistem  hukum  nasional  yang  mantap  yang  bersumber  pada  Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, yang mencakup pembangunan materi hukum, struktur hukum termasuk aparat hukum, serta sarana dan prasarana hukum;
b. terwujudnya masyarakat yang mempunyai kesadaran dan budaya hukum yang tinggi dalam rangka mewujudkan negara hukum;
c. terciptanya kehidupan masyarakat yang adil dan demokratis.
Pembangunan  hukum  dengan  misi  mewujudkan  bangsa  yang  berdaya  saing  global dan  mewujudkan  masyarakat  demokratis  yang  berlandaskan  hukum  tersebut  dilaksanakan melalui:
a. pembaruan  materi  hukum  dengan  memperhatikan  kemajemukan  tatanan  hukum yang  berlaku  dan  pengaruh  globalisasi,  sebagai  upaya  untuk  meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum;
b. penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM);
c. peningkatan kesadaran hukum; dan
d. pelayanan  hukum  yang  berintikan  keadilan  dan  kebenaran  serta  ketertiban  dan kesejahteraan.
Selain itu RPJPN 2005-2025 menggariskan bahwa konsep penegakan hukum adalah penegakan  hukum  yang  dilakukan  dengan tegas,  lugas,  profesional,  dan  tidak  diskriminatif dengan tetap berdasarkan pada penghormatan terhadap hak asasi manusia, keadilan, dan kebenaran.  Hal  ini  dilakukan  dalam  tahapan  penyelidikan,  penyidikan,  dan  penuntutan  di lembaga  penegak  hukum  yaitu  kepolisian,  kejaksaan  serta  KPK.  Selain  itu,  penegakan hukum  di  lembaga  peradilan,  dilakukan  dengan  persidangan  yang  transparan  dan  terbuka dalam  rangka  mewujudkan  tertib  sosial  dan  disiplin  sosial  sehingga  dapat  mendukung pembangunan serta memantapkan stabilitas nasional yang dinamis.
Peran utama Komisi adalah mengawasi kinerja dan perilaku para Jaksa dan Pegawai Kejaksaan,  baik  dalam  dinas  maupun  luar  dinas.  Komisi  juga  berperan  untuk  memastikan proses  penegakan  disiplin  oleh  Kejaksaan  dilakukan  secara  akuntabel,  transparan,  dan berkeadilan.  Selain  memastikan  penegakan  disiplin,  Komisi  juga  berperan  mendorong pemberian  reward  kepada  Jaksa  atau  Pegawai  Kejaksaan  yang  berprestasi  dalam menjalankan tugas, dan menjaga kehormatan Kejaksaan. KKRI meyakini, banyak Jaksa dan pegawai  Kejaksaan  yang  memiliki  komitmen  dan  idealisme  untuk  mewujudkan  institusi Kejaksaan yang lebih baik.
Selain mengawasi perilaku dan kinerja Jaksa dan Pegawai Kejaksaan, Perpres No. 18 Tahun  2011  juga memberikan mandat kepada  KKRI  untuk  memberikan penilaian  terhadap organisasi,  tatakerja,  kelengkapan  sarana  dan  prasarana,  serta  sumber  daya  manusia dilingkungan  Kejaksaan,selain  itu  Komisi  Kejaksaan  menerima  laporan  pengaduan  dari Masyarakat, baik melalui surat post,melalui email,webbset,melapor langsung datang,laporan yang  masuk  tiap  tahunnya  tidak  kurang  dari  1000  laporan.,  isi  laporan  tersebut  terkait dengan kinerja dan prilaku Jaksa.
Jurnal Spektrum Hukum Vol 16,No 2 (2019) e-issn: 2355-1550 ,p-issn:1858-0246
Hukum  berperan  penting  dalam  mengatur  masyarakat  untuk  ketertiban  dan keamanan.  Keberhasilan  hukum  tidak  hanya  dilihat  dari  segi  perundang-undangan  saja, namun dari sikap dan tindakan aparat penegak hukum juga.
Pada  hakekatnya,  bahwa  efektif  dan  berhasil  tidaknya  penegakan  hukum  sangat tergantung  pada  4  (empat)  komponen  sistem  hukum,  yaitu  Subtansi  hukum  ( Legal Substance ),  Struktur  hukum  ( Legal  Structure ),  dan  budaya  hukum  ( Legal  Culture ),  Moral dan  Penegak  Hukum( Integritas )  Substansi  hukum  terkait  dengan  aspek-aspek  yang berkaitan  dengan  pengaturan  hukum  dan  peraturan  perundang-undangan;  struktur  hukum berkaitan dengan bagaimana aparatur dan prasarana dalam penegakan hukum; dan budaya hukum  berkaitan  dengan  perilaku  masyarakatnya.serta  moral  (Integritas)  berkaitan  dengan hati nurani Penegak Hukum
Kinerja  Kejaksaan  yang  dinilai  masih  kurang  dalam  hal  penegakan  hukum  tindak pidana  yang  telah  dijelaskan  pada  pembahasan  sebelumnya  menjadi  tugas  penting  bagi Komisi  Kejaksaan  dalam  mengawasi  Kejaksaan  sehingga  fungsi  kejaksaan  sebagai penegak  hukum  akan  lebih  efektif.  Bentuk  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  Komisi Kejaksaan secara garis besar menghasilkan output berupa rekomendasi bagi Jaksa Agung untuk  kemudian  ditindaklanjuti  oleh  Jaksa  Agung  Muda  Pengawasan  selaku  pengawas internal  di  Kejaksaan.  Di  sini  keterbatasan  Komisi  Kejaksaan  terlihat,  dalam  proses  ini Komisi  Kejaksaan  bersifat  menunggu  terhadap  tindak  lanjut  pemeriksaan  yang  dilakukan oleh  Jaksa  Agung  Muda  Pengawasan.  Dapat  dilihat  bahwa  rekomendasi  ini  sifatnya  tidak mengikat  bagi  Kejaksaan  dan  juga  tidak  adanya  sanksi  bagi  Kejaksaan  jika  tidak menindaklanjuti  rekomendasi  yang  diberikan  oleh  Komisi  Kejaksaan.  Ditambah  lagi koordinasi  dan  sinkronisasi  antara  Komisi  Kejaksaan  dan  Jajaran  Jaksa  Agung  Muda Pengawasan  perlu  ditingkatkan,  sehingga  informasi  tindak  lanjut  laporan  pengaduan  dan penyelesaiannya dapat terupdate dengan baik.
Penguatan  rekomendasi  Komisi  Kejaksaan  dapat  mencontoh  penguatan  yang dilakukan  Ombudsman  RI,  dimana  rekomendasi  yang  dikeluarkan  oleh  Ombudsman  RI sifatnya  mengikat.  Dalam  Undang  Undang  Nomor  37  Tahun  2008  tentang  Ombudsman Republik Indonesia disebutkan bahwa rekomendasi Ombudsman RI wajib dilaksanakan oleh terlapor.  Jika  rekomendasi  tersebut  tidak  dilaksanakan  atau  hanya  dilaksanakan  sebagian dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Ombudsman RI, maka terlapor  akan dikenai sanksi  administrasi.  Kewenangan  tersebut  yang  sampai  saat  ini  belum  dimiliki  oleh  Komisi Kejaksaan dan diharapkan dapat diperkuat kedepannya.
Melihat  masih  lemahnya  pengawasan  Komisi  Kejaksaan  terhadap  kinerja  Kejaksaan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi dilihat bahwa hukum merupakan salah satu subsistem  diantara  subsistem  sisial  lain,  seperti  sosial,  budaya,  politik,  dan  ekonomi.  Itu berarti, hukum tidak dapat  dilepas-pisahkan dengan masyarakat sebagai basis bekerjanya. Di  sini  tampak  bahwa  hukum  berada  diantara  dunia  nilai  atau  dunia  ide  dengan  dunia kenyataan  sehari-hari. 13 Bicara  soal  hukum  sebagai  suatu  system,  Lawrence  M.Friedman
13 Satjipto  Rahardjo,  Op  Cit  Hlm  70.  Juga  dalam  Esmi  Warassih, Pranata  Hukum  Sebuah  Telaah Sosiologis , Semarang :PT. Suryandaru Utama, 2005, hlm 80.
mengemukakan  adanya  komponen-komponen  yang  terkandung  dalam  hukum  yaitu 14 :  (1) Komponen  yang  disebut  dengan  struktur;  (2)  Komponen  Substansi;  dan  (3)  Komponen hukum yang bersifat kultural.
Robert  B.Seidman  dalam  teori  bekerjanyan  hukum  menyatakan  bahwa  tindakan apapun  yang  akan  diambil  oleh  pemegang  peran,  lembaga-lembaga  pelaksana  maupun pembuat  undang-undang  selalu  berada  dalam  lingkup  kompleksitas  kekuatan-kekuatan social, budaya, ekonomi, dan politik dan lain sebagainya. Seluruh kekuatan-kekuatan sosial itu  selalu  ikut  bekerja  dalam  setiap  upaya  untuk  memfungsikan  peraturan-peraturan  yang berlaku,  menerapkan  sanksi-sanksinya,  dan  dalam  seluruh  aktivitas  lembaga-lembaga pelaksanaannya. 15 Dengan demikian, peranan yang pada akhirnya dijalankan oleh lembaga dan pranata hukum itu merupakan hasil dari bekerjanya berbagai macam faktor.
Melihat  hal  tersebut,  model  pengawasan  yang  harus  dilakukan  oleh  Komisi Kejakasaan agar kinerja Kejaksaan efektif yaitu dengan cara membangun sistem yang baik mulai  dari  structural  Komisi  Kejaksaan  dimana  harus  ada  di  setiap  Ibu  Kota  Provinsi, sehingga  fungsi  pengawsan  akan  lebih  optimal.  Selain  itu  substansi  dari  pada  peraturan Komisi  Kejaksaan  perlu  adanya  penambahan  wewenang  terhadap  Komisi  Kejaksaan sehingga  didalamnya  disebutkan  rekomendasi  Komisi  Kejaksaan  sifatnya  mengikat sehingga wajib dilaksanakan oleh terlapor. Aspek kultur juga harus terus di biasakan dengan kultur  yang  baik,  dimana  suap-menyuap,  tindakan  melangar  etik  harus  segera dibumihanguskan.

## PENUTUP

## 1.  Kesmipulan
Kinerja  Kejaksaan  Dalam  Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana  Korupsi  di Indonesia  dalam  prakteknya  belum  maksimal,  hal  ini  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor yaitu  :  adanya  kekuatan  politik  yang  mempengaruhi  pengambilan  keputusan,  suap- menyuap  masih  menjadi  kebiasaan  yang  wajar,  dan  belum  tegasnya  sikap  kejaksaan dalam  penegakan  hukum  tindak  pidana  korupsi  dimana  cenderung  tebang  pilih. Pengawasan  Terhadap  Kinerja  Kejaksaan  Dalam  Proses  Penegakan  Hukum  Tindak Pidana  Korupsi  di  Indonesia  dilaksanan  oleh    Komisi  Kejaksaan  dimana  tugas  tersebut diatur  dalam  pasal  3  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2011 Tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia sebagai berikut :
a)  Melakukan  pengawasan,  pemantauan  dan  penilaian  terhadap  kinerja  dan perilaku  Jaksa  dan/atau  pegawai  Kejaksaan  dalam  melaksanakan  tugas  dan wewenangnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan kode etik;
b)  Melakukan  pengawasan,  pemantauan  dan  penilaian  terhadap  perilaku  Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan baik di dalam maupun di luar tugas kedinasan; dan
14 Lawrence M.Friedman, “ Legal Culture and Welfare State” dalam Gunther (ED), Dilemas of Law in the Welfare State” , Berlin New York: Walter de Gruyter, 1986 hlm, 13-27.
15 William  J.  Chamblis  &  Robert  B.  Seidman, Law  Order  and  Power,  Reading,  Mass :  Addison-Wesly, 1971, hlm 5-13
Jurnal Spektrum Hukum Vol 16,No 2 (2019) e-issn: 2355-1550 ,p-issn:1858-0246
c)  Melakukan  pemantauan  dan  penilaian  atas  kondisi  organisasi,  tata  kerja, kelengkapan  sarana  dan  prasarana,  serta  sumber  daya  manusia  di  lingkungan Kejaksaan.
Model  Pengawasan  Yang  Efektif  Terhadap  Kinerja  Kejaksaan  Dalam  Proses Penegakkan  Hukum  Tindak  Pidana  Korupsi  di  Indonesia  yaitu  dengan  cara memperbaharui  sistem  model  pengawasan  yang  harus  dilakukan  oleh  Komisi Kejakasaan mulai dari struktural Komisi Kejaksaan dimana harus ada di setiap Ibu Kota Provinsi, sehingga fungsi pengawsan akan lebih optimal. Selain itu substansi dari pada peraturan  Komisi  Kejaksaan  perlu  adanya  penambahan  wewenang  terhadap  Komisi Kejaksaan  sehingga  didalamnya  disebutkan  rekomendasi  Komisi  Kejaksaan  sifatnya mengikat  sehingga  wajib  dilaksanakan  oleh  terlapor.  Aspek  kultur  juga  harus  terus  di biasakan dengan kultur yang baik, dimana suap-menyuap, tindakan melangar etik harus segera dibumi hanguskan.

## 2.  Saran
Berdasarkan  pembahasan  tersebut  diatas,  penulis  dapat  memberikan  saran  sebagai berikut:
1.  Optimalisasi  kinerja  kejaksaan  dalam  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  dapat dilaksanakan  dengan  memperkuat  internal  kejaksaan  dan  mengoptimalkan  kinerja Komisi Kejaksaan.
2.  Pengawasan  yang  dilakukan  oleh  Komisi  Kejaksaan  tidak  boleh  pandang  bulu  dan harus tegas, sehingga fungsi pengawasan berjalan secara baik dan efektif.
3.  Model  Pengawasan  terhadap  kinerja  Kejaksan  melalui  Komisi  Kejaksaan  sudah seharusnya di dukung penuh dan di berikan apresiaisi yang sepadan, karena dalam pelaksanaannya  Komisi  Kejaksaan  pasti  membutuhkan  kepecayaan  dari masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Hanitijo S , Ronny, 1990, Metodologi Penelitian dan Yurimetri , Semarang: Ghalia Indonesia.
J.  Chamblis,  William  &  Robert  B.  Seidman,  1971, Law  Order  and  Power,  Reading , Mass : Addison-Wesly.
Karjadi  ,  M  dan  R.  Soesilo,  1988, Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana  dengan Penjelasan Resmi dan Komentar , Politeia:  Bogor.
Lubis , Mochtar dan James Scott,  1985, Bunga Rampai Korupsi , Jakarta : LP3ES.
M.Friedman,  Lawrence,  1986  ,  “ Legal  Culture  and  Welfare  State”  dalam  Gunther  (ED), Dilemas of Law in the Welfare State” , Berlin New York: Walter de Gruyter.
Shant , Dellyana, 1988, Konsep Penegakan Hukum , Yogyakarta: Liberty.
Suteki & Galang Taufani, 2018, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)
Depok : PT. Raja Grafindo Persada.
Warassih  ,  Esmi,  2005, Pranata  Hukum  Sebuah  Telaah  Sosiologis ,  Semarang:  PT.
Suryandaru Utama,.

## Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  1983  tentang  pelaksanaan  Kitab  Undang-undang Hukum Acara Pidana
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2011  Tentang  Komisi  Kejaksaan Republik Indonesia
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi http://digilib.unila.ac.id/2827/12/BAB%20II.pdf,
http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/-53-f38e8148daf1e4881ff717501b0cd5f3.pdf https://antikorupsi.org/sites/default/files/files/Siaran%20Pers/Evaluasi%202%20tahun%20Ki nerja%20HM%20Prasetyo%20Sebagai%20Jaksa%20Agung.pdf
https://nasional.kompas.com/read/2017/08/02/21581931/kasus-suap-kajari-pamekasan- terkait-penanganan-korupsi-dana-desa-
https://www.bphn.go.id/data/documents/aspek_hukum_pemberantasan_korupsi_di_indonesi a.pdf,
www.  google  search/  Soetandyo  Wignjosoebroto,  pengawasan  terhadap  kinerja kejaksaan/sebuah tinjauan sosiologik/html