## TINJAUAN BUKU

## MENEROPONG NUSA TENGGARA TIMUR MENAKAR MASALAH, MENAWAR SOLUSI
Ganewati Wuryandari (Ed.). Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara Timur dari Perspektif Sosial: Permasalahan dan Kebijakan . LIPI Press, 2014. xix + 391 hlm.
Selsus Terselly Djese Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur E-mail: nongdjese@gmail.com Diterima: 20-10-2016 Direvisi: 7-11-2016 Disetujui: 6-12-2016

## PENDAHULUAN
Indonesia Timur sedang menjadi sasaran pem- bangunan saat ini, tidak terkecuali Nusa Tenggara Timur (NTT). Sejalan dengan Nawacita yang digagas oleh presiden Joko Widodo, tentang pembangunan Indonesia dari pinggiran dan NTT menjadi salah satu sasaran gerak pemba- ngunan nasional. Bagi para pelaku pembangunan tersebut, buku ini hadir sebagai bacaan wajib. Mengapa demikian? Buku ini tampil dengan dua tema diskusi istimewa, yakni tema pertama adalah sebuah perspektif yang utuh tentang pola pembangunan dan tema kedua, tentu saja Nusa Tenggara Timur, sebuah contoh menarik wilayah provinsi perbatasan di ‘pinggiran Indonesia.’
Realitas yang melatari dua tema diskusi ini secara panjang lebar dijabarkan Ganewati Wuryandari pada bagian pendahuluan buku. Menurutnya, gerak pembangunan yang sudah dilaksanakan beberapa periode pemerintahan hanya bersentuhan dengan aspek-aspek makro dan mengabaikan lapisan bawah. Akibatnya, ada ketimpangan pembangunan, kesenjangan sosial, ketidakseimbangan ekonomi, dan kemiskinan yang tercipta antardaerah, antara perkotaan dan perdesaan, antara pulau Jawa dan luar Jawa serta antara Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Di NTT, ada sejumlah permasalahan yang terus membelit masyarakat, seperti kemiskinan, keterbatasan sarana prasarana dan infrastruktur transportasi, bahaya kelaparan, tingkat kesehatan,
dan sumber daya manusia yang rendah serta laju pertumbuhan ekonomi yang lamban. Dalam bahasa Ganewati, semua hal ini terjadi karena gerak pembangunan tidak sepenuhnya ‘menetes ke bawah’ (hlm. 2) dan hanya menggenangi bagian atap negara dan tidak menjangkau seluruh lapisan masyarakat, keberadaan dan keadaan hidup mereka.
Untuk mengatasi hal ini, lahirlah konsep pembangunan dengan pendekatan pengembang- an wilayah yang menawarkan sebuah jalan lain untuk mengalirkan arus pembangunan agar mampu menetes hingga ke lapisan masyarakat paling bawah dan tidak berbuah kesenjangan serta konflik. Menurut penulis buku ini, gerak pembangunan harus berdimensi keruangan atau kewilayahan (hlm. 20). Pembangunan di Indone- sia harus merupakan suatu bentuk pengembangan wilayah, tidak terkecuali di NTT.
Apa yang dimaksud dengan pengembangan wilayah? Pengembangan wilayah tidak lain adalah cara untuk membangun suatu wilayah secara komprehensif, sinergis, dan partisipatif. Komprehensif dalam arti melibatkan seluruh latar belakang demografis, geografis, sosial budaya, ekonomi, politik dan kapasitas sumber daya manusia dalam suatu wilayah geografis tertentu. Dikatakan sinergis karena melibatkan semua pihak baik pemerintah, elemen masyarakat, dan para pengusaha yang turut mengambil peran setara sebagai pelaku pembangunan.
Pendekatan pengembangan wilayah sebenar- nya bukan hal yang baru. Di tingkat nasional, pola pendekatan ini telah diatur dalam Undang- undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Sementara di NTT, pola pendekatan pengembangan wilayah ini diatur dalam Per- aturan Daerah Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi NTT tahun 2006–2020. Akan tetapi, apakah pola pendekatan yang telah berpayung hukum ini telah dilaksanakan, dievaluasi, dan berdampak pada berbagai bidang kehidupan?

## PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DI NTT
Di titik inilah, letak keunggulan buku ini. Buku ini, secara ekploratif dan evaluatif berkutat pada tema utama, yaitu bagaimana mmengembangkan wilayah NTT dari perspektif sosial serta masalah yang dihadapi dan kebijakan yang ditempuh. Aspek-aspek yang termaktub di dalam tinjauan sosial pengembangan wilayah NTT, yaitu aspek politik, kependudukan, ekonomi, sosial, dan budaya.
Sejumlah masalah yang ditemui dalam proses pembangunan dibicarakan dalam buku ini secara mendalam, seperti kemiskinan, keterbatasan sarana pendidikan, kesehatan, perhubungan, ko- munikasi, kondisi iklim yang kurang bersahabat, dan berbagai permasalahan lainnya. Pusparagam permasalahan ini sebenarnya telah menjadi bahan diskusi banyak pakar dan peneliti dan kajiannya, salah satunya adalah Gregor Neonbasu.
Neonbasu (2016) menyinggung tentang pola pendekatan pembangunan yang tidak “menetes ke bawah”, sebagaimana dibicarakan para penulis buku ini, dari sisi antropologi. Dengan merujuk ihwal program penghijauan di pulau Timor, Neonbasu menulis bahwa masyarakat NTT di wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) dan Timor Tengah Selatan (TTS) sering meman- dang pembangunan sebagai proyek-proyek kaum ma’nos’in (mereka yang bercelana panjang) yang ditujukan kepada orang yang berada di kota, terpelajar, pegawai, dan berpendidikan. Diktum antropologis ini merupakan antonim dari istilah abtai bet ‘in (mereka yang memakai sarung) yang ditujukan untuk menggambarkan diri masyarakat
itu sendiri yang kurang terpelajar, tidak memiliki pekerjaan kantoran, dan berdiam di kampung- kampung terpencil. Pemahaman seperti ini secara jelas menggambarkan adanya keterpisahan dan kesenjangan ekonomi, sosial budaya antara masyarakat dengan pembangunan yang digiatkan pemerintah.
Selain Neonbasu, ada pula hasil penelitian Soeriadiredja (2013) di mana dalam tulisannya ia menggambarkan tentang hubungan yang sa- ling mengasingkan dan menyisihkan antara dua kelompok masyarakat di Pulau Sumba, NTT. Kelompok pertama merupakan mereka yang masih teguh memegang tradisi budaya Merapu , sedangkan kelompok kedua adalah masyarakat yang telah beragama, seperti Kristen Protestan atau Katolik. Hal ini terjadi karena kebijakan pembangunan yang keliru di mana salah satunya terjadi di bidang pendidikan yang hanya memper- bolehkan warga masyarakat yang telah beragama untuk mengenyam pendidikan. Kebijakan ini pada akhirnya mengakibatkan masyarakat be- ragama yang telah berpendidikan mengasingkan dan menyisihkan kelompok lain yang masih terikat kepada tradisi Merapu di Pulau Sumba. Pengasingan dan penyisihan ini mengakibatkan permasalahan kemiskinan dan keterbatasan di NTT semakin sulit diselesaikan, bahkan dapat mengakibatkan konflik.
Salah  satu  bentuk  konfllik  yang  terjadi puluh an tahun lalu di beberapa kabupaten seda- ratan Pulau Timor bagian barat adalah “konflik dingin” yang tunjukkan dalam sikap apatis ma- syarakat terhadap kebijkan pemerintah. Armini (2012), dalam tesisnya, menggambarkan tentang kebijakan pemerintah daerah melalui peraturan tentang penguasaan cendana. Melalui peraturan tersebut, pemerintah berhak terhadap semua bentuk cendana, baik yang berada di dalam mau- pun di luar kawasan hutan negara pada wilayah Provinsi NTT. Segala bentuk cendana menjadi hak milik pemerintah, baik hidup atau mati, berupa potongan, belahan, kepingan, dan akar yang belum diolah. Kebijakan yang bertujuan untuk mengkonservasi tanaman cendana semakin menimbulkan keterasingan masyarakat setempat terhadap sumber daya alam di sekitarnya. Mereka yang memuja tanaman cendana sebagai hau meni atau gadis rupawan menjadi terasing dari gadis
tersebut dan hal itu membuat masyarakat bersikap apatis.
Di samping itu, ada pula Harsanto (2016) yang melihat kemiskinan dalam hal pangan, papan, dan pendidikan pada anak-anak di Kefamenanu Kabupaten TTU melalui bingkai etnofotografi; Lilijawa (2013) yang membahas peliknya permasalahan tenaga kerja Indonesia (TKI) dan kemiskinan di NTT serta kebijakan pemerintah tentang hal tersebut; Mullik dan Jelantik (2009) yang membahas tentang usaha pengembangan ternak sapi di Pulau Timor NTT berhadapan dengan teknik pemeliharaan secara tradisional dan kondisi iklim NTT; Lassa (2009) yang menelisik kelaparan dan ketahanan pangan di NTT sejak tahun 1958–2008; Pandega (2014) yang membahas tentang dilema yang dialami oleh ibu hasil di Detusoka, Kabupaten Ende NTT karena faktor nutrisi, ketersediaan makanan, aturan adat, dan keadaan ekonomi; Faimau (2009) yang menguraikan tentang konsep rendah diri sebagai faktor menghambat daya saing dan daya juang masyarakat Dawan untuk maju dari ketertinggalan.
Sekalipun telah banyak didiskusikan, tema kemiskinan dan keterbatasan serta aneka per- masalahan pembangunan di NTT yang diangkat para peneliti dalam beberapa tulisan di atas masih terpisah-pisah dan tidak secara khusus berkon- sentrasi terhadap konsep pengembangan wilayah sebagai solusi untuk mengatasi masalah dan terhadap pelaksanaan kebijakan pengembangan wilayah di NTT. Dibandingkan dengan mereka, para penulis buku ini secara utuh membahas ten- tang pengembangan wilayah dari berbagai sudut pandang dan mencoba menilai sejauh mana upaya pengembangan wilayah telah di lakukan di NTT.
Ganewati Wuryandari, salah satu penulis buku ini, membuka pembahasan tentang upaya pengembangan wilayah NTT dari sisi politik. Pada bagian awal, ia mengategorikan permasalah- an utama pengembangan wilayah NTT dalam dua lingkungan strategis; ekstenal dan internal. Berpautan dengan kebijakan pengembangan wilayah sebagai kebijakan solusional yang telah ditempuh pemerintah NTT, penulis secara mendalam menitikberatkan pembahasannya pada kebijakan Gubernur Frans Leburaya yang
sedang menjabat Gubernur ketika penelitian ini dilakukan. Titik berat penulis, terletak pada dokumen RTRWD Provinsi NTT (hlm. 121–166). Pada bagian akhir, Ganewati juga mengamati tentang kondisi tata kelola pemerintahan yang baik ( good governance ) dan penguatan kapasitas ( capacity building ) sebagai elemen penting dalam menunjang pengembangan wilayah NTT.
Di samping sisi politik, Bayu Setiawan, dalam tulisannya di buku ini, juga menampilkan upaya pengembangan wilayah NTT dari sisi kependudukan. Ia menyorot tentang kebijakan kependudukan yang berpengaruh terhadap struk- tur dan pola tata ruang. Kebijakan ini mengatur tiga hal, yaitu pengendalian laju pertumbuhan dan penyebaran penduduk serta peningkatan kualitas penduduk. Bayu melanjutkan pembahasannya tentang perubahan penduduk, ketimpangan, dan pengembangan wilayah di NTT. Dalam topik kecil tersebut, penulis menampilkan beberapa permasalahan kependudukan di NTT. Bayu juga menguraikan tentang kualitas penduduk dan pengembangan wilayah NTT.
Yani Septia merupakan penulis selanjutnya yang berkonsentrasi pada upaya pengembangan wilayah NTT dari sisi ekonomi. Penjabaran penulis diawali dengan bahasan tentang perkem- bangan perekonomian daerah dari sisi struktur perekonomian daerah dan laju pertumbuhan eko- nomi Provinsi NTT dengan menunjukkan potret perkembangan neraca perdagangannya. Selain itu, ia juga menampilkan tentang perkembangan investasi daerah NTT yang cenderung mengalami penurunan yang ditinjau dari jumlah perusahaan. Ia juga melakukan analisis potensi keunggulan daerah NTT yang berpusat pada sektor pertanian dan jasa. Pembahasan Yani selanjutnya adalah arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah dalam pengembangan wilayah. Dalam tema kecil ini, ia menanyangkan tentang pengembangan kawasan prioritas dalam rangka menunjang perekonomian daerah di NTT sesuai RTWRD dan RTRWN.
Pembahas upaya pengembangan wilayah NTT selanjutnya adalah Dundin Zaenuddin yang berkonsentrasi pada dimensi sosial. Dalam di- mensi ini, penulis menyorot tentang kelembagaan adat dan stratifikasi sosial yang menjadi modal
budaya dalam upaya pengembangan wilayah. Berpautan dengan itu, penulis menampilkan sistem perkawinan di daerah Tetun Belu yang melahirkan klan atau suku dengan rumah adat atau uma manaran tertentu. Penulis juga menerangkan tentang sinergi dan ko-produksi (keswadayaan) dalam pengembangan wilayah. Pada bagian akhir, ia menilik bahaya inklusi dan eksklusi atau marjinalisasi dalam pengembangan wilayah NTT yang dapat mengakibatkan konflik antarkomunitas, etnik, status sosial, jenis okupasi maupun kepentingan lain yang berbeda.
Sisi kebudayaan merupakan bagian penghu- jung pembahasan tentang upaya pengembangan wilayah NTT yang ditulis oleh Abdul Rachman Patji. Penulis membahas tentang faktor kebuda- yaan dalam pembentukan provinsi NTT. Ia juga menampilkan tentang puspawarna kebudayaan masyarakat NTT dengan ilustrasi pada kelompok suku Dawan di TTS dan Kupang serta empat suku bangsa di Belu. Di akhir pembahasannya, Patji menampilkan beberapa persoalan pengembangan wilayah NTT dari sisi kebudayaan.

## BINGKAI HERMENEUTIKA DAN EMPIRIS: MENILIK BUKU
Sesuai dengan tujuan penulisannya, buku ini hadir untuk membahas secara menyeluruh, upaya pengembangan wilayah NTT dari berbagai sudut pandang. Oleh karena itu, buku ini tampil dengan kekayaan perspektif. Buku ini juga menampilkan sisi evaluatif atas pelaksanaan kebijakan pengem- bangan wilayah NTT, namun apakah buku ini berhasil mengeksplorasi berbagai permasalahan dalam pembangunan dan mengevaluasi sejum- lah kebijakan pengembangan wilayah NTT? Nilai eksploratif atas berbagai permasalahan pembangunan di NTT dan beberapa kebijakan pengembangan wilayah sebagai langkah solutif tampak diuraikan dan dibahas sangat mendalam. Akan tetapi, nilai evaluatif tidak nampak dibahas secara mendalam layaknya sebuah tujuan utama yang ingin dicapai dari penulisan buku ini. Untuk melihat sejauh mana tujuan penulisan buku ini di- wujudkan para penulisnya, ada beberapa catatan yang terurai dan terurut ke dalam dua bingkai catatan, yaitu hermeneutika dan empiris.

## BINGKAI HERMENEUTIKA
Analisis dalam bingkai ini terpusat pada keluasan interpretasi data. Unsur pertama yang dilihat dalam bingkai ini adalah nilai evaluatif. Sangat disayangkan bahwa teori evaluasi kebijakan yang digunakan para penulis buku ini tidak ntampak, bahkan sejak bagian awal buku. Bagian kedua buku ini, yang seharusnya menjabarkan tentang hal tersebut karena berisi tentang kerangka teori, hanya membahas tentang teori pengembangan wilayah. Para penulis tidak sedikit pun me- nyinggung tentang evaluasi kebijakan, padahal salah satu tujuan buku ini adalah mengevaluasi kebijakan pengembangan wilayah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTT, Peme- rintah Kabupaten TTS, dan Belu. Oleh karena itu, pembaca tidak mempunyai gambaran awal yang jelas tentang pendekatan, jenis atau tipe, dan kriteria evaluasi kebijakan apa yang digunakan penulis dalam mengevaluasi kebijakan pengem- bangan wilayah di NTT.
Dari penelusuran evaluatif terhadap kebi- jakan pengembangan wilayah yang dilakukan oleh para penulis buku ini, ditemukan satu ke- cenderungan utama. Bentuk evaluasi para penulis adalah menghubungkan aneka persoalan dengan sejumlah kebijakan yang ada atau yang sedang diimplementasikan oleh pemerintah. Selanjutnya, para penulis mencoba menjabarkan sejumlah ken- dala yang ditemui dan menawarkan jalan keluar yang mungkin dapat dilakukan. Berdasarkan hal tersebut, sudah terlihat jelas bahwa sisi evalua- tif dalam buku ini hanya berkutat pada aspek implementasi kebijakan.
Berangkat dari pemahaman seperti ini, pem- baca akan mudah untuk memahami alasan para penulis tidak secara tegas memberikan penafsiran ( appraisal ), angka ( rating ), dan atau penilaian ( assessment ) (bdk. Dunn, 2003) terhadap kebi- jakan pengembangan wilayah di NTT. Lagi pula, pembaca dapat paham jika para penulis tidak memberikan penilaian apakah kebijakan pengem- bangan wilayah melalui berbagai bentuk program dan kegiatan itu telah dirumuskan dengan benar, taat mekanisme, dan terarah pada pemecahan masalah, dengan pertimbangan preventif dan ku- ratif serta estimasi sumber daya yang mendukung (bdk. Dunn 2003; Anderson, 1979; Nugroho,
2008). Pembaca juga akan mengerti jika tidak ada uraian tentang ketercapaiaan tujuan dan manfaat ( out come ) serta konsekuensi atau dampak dari kebijakan pengembangan wilayah tersebut.
Walaupun dapat dipahami bahwa nilai evaluatif buku ini hanya terasa pada tataran implementasi, penjelasan tentang metode atau pendekatan dan kriteria-kriteria evaluasi atas implementasi kebijakan ini tidak ditemukan secara tersurat di dalam buku ini. Tidak ada pembatasan  yang  definitif  tentang  pendekatan evaluasi atas implementasi yang digunakan. Selain itu, beberapa unsur penting yang dapat dijadikan pegangan penilaian implementasi, se- perti efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemertaan, responsibilitas, dan kepatuhan (bdk. Dunn, 2003) tidak dijabarkan secara tajam dan mendalam.
Hal tersebut sangat terasa di dalam setiap batang tubuh tulisan. Dengan mengesampingkan tulisan Dundin Zaenudin dan Abdul Rachman Patji karena sisi evaluatif tulisannya tidak terlalu tampak, tulisan Ganewati Wuryandari dapat dijadikan contoh. Ganewati secara panjang lebar menguraikan tentang konsep pengem- bangan wilayah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTT serta RTRWD dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2005. Dalam pembahasan ini, Ganewati telah mencoba menarik benang merah yang menghubungkan kebijakan dengan permasalahan pembangunan di NTT. Sebagai contoh, ia mencoba menghubung- kan delapan agenda pembangunan dan empat tekad pembangunan di NTT dengan masalah ke- miskinan, pendidikan, keterbatasan infrastruktur, dan kesehatan. Akan tetapi, ia tidak secara tegas mencoba menyelam lebih jauh untuk memberi penilaian apakah kebijakan ini telah dilaksanakan dengan mekanisme yang tepat, dapat menjangkau seluruh permasalahan tersebut, ditunjang dengan sumber daya manusia yang tepat dan biaya yang cukup serta tepat sasaran.
Di satu sisi, contoh kasus korupsi dan pe- nyelenggaraan pemerintahan yang masih bernu- ansa politis dan etnik telah diangkat Ganewati (hlm. 151–152) sebagai salah satu permasalahan atau kendala dalam implementasi kebijakan,
namun sangat disayangkan isu ini tidak ditelaah lebih lanjut. Berbagai keterangan informan tidak dikonfirmasi dan diklarifikasi lebih lanjut agar dapat didalami dan ditelaah sebagai salah satu sisi lemah implementasi kebijakan. Demikian halnya dengan contoh kasus lemahnya koordinasi dan konsultasi antara pemerintah provinsi dengan kabupaten atau kota dalam penyelarasan kebi- jakan pengembangan wilayah (hlm. 156–161). Contoh kasus ini tidak ditelaah lebih lanjut dalam pautannya dengan implementasi kebijakan.
Selain tulisan Ganewati, beberapa tulisan lainnya juga tidak secara gamblang menampilkan sisi evaluatif tulisannya. Misalnya, tulisan Bayu Setiawan pada bagian kelima buku ini yang membahas upaya pengembangan wilayah dari sisi kependudukan. Sisi evaluatif pada tulisan ini tidak terurai secara mendalam. Penulis meng- hubungkan berbagai program dan kegiatan yang lahir dari RPJPD, RPJMD, dan RTRW Provinsi NTT dengan masalah kependudukan di NTT. Permasalahan tersebut diuraikan dari beberapa aspek kependudukan, seperti tingkat pendidikan dan kesehatan, laju pertumbuhan penduduk, tingkat kelahiran dan kematian, migrasi ke luar daerah, ketenagakerjaan, dan kualitas sumber daya manusia penduduk. Topik sentral tentang pelaksanaan secara benar kebijakan pemerintah dalam RPJPD, RPJMD, dan RTRW Provinsi NTT yang akan berkontribusi terhadap penyelesaian beragam permasalahan diuraikan tanpa analisis yang tajam dan mendalam.
Tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan oleh Bayu Setiawan, Yani Septia juga terjerat pada hal yang sama. Penulis yang membahas upaya pengembangan wilayah NTT dari eko- nomi ini juga lebih banyak menguraikan tentang permasalahan dalam geliat perekonomian daerah. Permasalahan ini dipetakan mulai dari tingkat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan pendapatan per kapita NTT yang rendah, struktur perekonomian daerah yang masih bergantung pada sektor pertanian, perkembangan investasi daerah yang lamban, dan kondisi infrastruktur daerah yang memprihatinkan. Sementara itu, kebijakan pengembangan wilayah NTT terkait permasalahan tersebut hanya sedikit disinggung. Bagaimana pelaksanaan kebijakan ini dalam
pengembangan perekonomian daerah yang diba- tasi pada tinjauan pendapatan dan belanja daerah pun luput dari pembahasan Yani Septia. Ia juga tidak membuka ruang untuk menjelaskan apakah peningkatan pendapatan dan belanja daerah serta pertumbuhan sektor pertanian sebagai keunggulan daerah yang diuraikan itu juga turut dipengaruhi oleh kebijakan pengembangan wilayah di NTT.
Unsur kedua dalam bingkai hermeneutika adalah nilai kuratif. Unsur ini termaktub sebagai salah satu manfaat dari suatu tindakan evaluatif (Dunn, 2003). Para penulis memberikan beberapa saran dan masukan di setiap pembahasannya. Saran dan masukan ini menjadi semacam solusi untuk mengatasi masalah atau kendala yang ditemui dalam proses implementasi kebijakan pengembangan wilayah di NTT. Ganewati me- ngusulkan perlu adanya tata kelola pemerintahan yang baik dan usaha penguatan kapasitas daerah dalam upaya pengembangan wilayah. Upaya ini dapat ditempuh dengan membangun keterpaduan dan jalinan koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota serta peningkat- an kapasitas sumber daya manusia pengembang wilayah. Peningkatan kualitas sumber daya manusia juga diusulkan oleh Bayu Setiawan.
Sementara itu, Yani Septia menganjurkan perlu dibangunnya sistem agroindustri untuk meningkatkan nilai tambah pada sektor pertanian sebagai sektor unggulan yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di NTT. Dundin Zaenuddin menegaskan tentang pentingnya membangun kerja sama sinergi antara pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat dalam upaya pengembangan wilayah dengan meman- faatkan lembaga adat sebagai salah satu jaringan sosial dalam pembangunan. Sejalan dengan Dundin, Abdul Rachman Patji juga menekankan pentingnya unsur budaya dalam pengembangan wilayah. Menurutnya, pengembangan wilayah hendaknya tidak hanya menyentuh aspek fisik, tetapi juga nonfisik di mana kebudayaan lokal mendapat tempatnya. Selain itu, aspek nonspa- sial, seperti keterikatan budaya dengan negara Timor Leste, juga harus diperhatikan dalam pengembangan wilayah di NTT, bukan hanya aspek spasial semata.
Sejumlah permasalahan yang terus-menerus membelit masyarakat NTT tentunya merupakan
indikasi bahwa ada sesuatu yang salah dengan kebijakan pembangunan di wilayah ini, termasuk kebijakan pengembangan wilayah yang menjadi konsentrasi buku ini yang tidak secara mendalam dan tuntas ditunjukkan para penulis dalam ruang evaluatif buku ini. Ketidakjelasan pendekatan evaluatif yang digunakan mungkin menjadi penyebab proses analisis untuk mengevaluasi ke- bijakan akan kehilangan pegangannya. Meskipun demikian, setidaknya, berbagai catatan kuratif yang dirumuskan para penulis dapat dirujuk pembaca dalam usaha pengembangan wilayah NTT secara komprehensif.

## BINGKAI EMPIRIS
Analisis utama dalam bingkai ini bersinggungan dengan ketercukupan data. Beberapa hal yang ditemukan, antara lain sumber perolehan data. Bagian penting dalam buku ini disusun berdasar- kan data yang terbatas karena tidak diperoleh dari sumber pertama. Beberapa data primer tentang permasalahan sosial kemasyarakatan di lokasi penelitian (pengambilan data) hanya diperoleh dari sejumlah aparatur pemerintahan tanpa data dari masyarakat di mana kedua belah pihak akan memberikan data berdasarkan latar belakangnya. Pihak aparatur pemerintah akan cenderung nor- matif dan defensif terhadap permasalahan sosial kemasyarakatan, sedangkan pihak masyarakat akan cenderung realistis. Beberapa contoh dapat dikemukakan, misalnya permasalahan tapal batas di Lotas antara Kabupaten TTS dan Kabupaten Malaka yang dianalisis dari hasil wawancara de ngan Kepala Bidang Perumahan, Dinas Pemukim an dan Tata Ruang Kabupaten TTS (hlm. 160).
Demikian halnya dengan penjabaran tentang kondisi geografis yang menjadi kendala pengem - bangan wilayah di NTT. Sehubungan dengan hal itu, data yang diperoleh bersumber dari para aparatur birokrasi dan dari dosen atau akademisi (hlm. 109–116). Realitas permasalahan terkait kondisi geografis NTT yang dialami masyarakat secara riil hanya dapat ditemukan pada masyara- kat di berbagai daerah pelosok dan pedalaman. Para birokrat dan akademisi yang relatif tinggal di daerah perkotaan seharusnya dijadikan sumber data kedua.
Selain itu, beberapa informan yang di- wawancarai tidak disebutkan kedudukannya dalam kaitannya dengan data yang diberikan, misalnya pada pembahasan tentang keterbukaan dan pertanggungjawaban kinerja pemerintah terhadap masyarakat di Kabupaten TTS. Dalam pembahasan ini, terungkap sebuah langkah keter- bukaan pemerintah terhadap masyarakat melalui media local, seperti Radio. Ada sebuah kelompok diskusi di Radio bernama Malak Scientific Fo - rum yang selalu berdiskusi tentang tema-tema pembangunan (hlm. 150). Informasi ini diperoleh dari seorang informan tanpa dibubuhi keterangan status dan kaitan informan tersebut terhadap informasi yang diberikan, baik itu wartawan, legislator, birokrat atau tokoh masyarakat. Pada- hal, hal tersebut sangat mempengaruhi penilaian pembaca terhadap kebenaran data dan kelayakan informan.
Kealpaan pencantuman sumber juga ditemukan dalam salah satu bagian buku ini. Kealpaan pencantuman sumber dapat ditemukan pada pokok bahasan tentang Pemetaan Sosial: Kelembagaan  dan  Stratifikasi  Sosial  di  NTT. Pokok bahasan yang menguraikan tentang ke- hidupan sosial budaya dalam sistem perkawinan dan lembaga adat kesukuan masyarakat Tetun di Kabupaten Belu (juga Kabupaten Malaka) tidak disertai sumber perolehan data (hlm. 280–287). Apakah bahasan tersebut diperoleh dari sumber primer melalui wawancara atau sumber sekunder melalui buku-buku budaya masyarakat Tetun tidak dijelaskan baik di dalam cacatan kaki maupun daftar pustaka.
Jika pembahasan ini diperoleh dari data sekunder, salah satu buku yang kiranya tepat un- tuk dirujuk adalah Ema Tetun: Kelangsungan dan Perubahan dalam Kebudayaan dan Kehidupan Sosial Suatu Masyarakat Tradisional di Pedala- man Pulau Timor, Indonesia Bagian Timur yang ditulis oleh Herman J. Seran (2007). Buku ini menjabarkan secara lengkap tentang kehidupan etnik Tetun di Kabupaten Belu atau Tetun Foho- Tetun Gunung (berbeda dari Tetun Fehan-Tetun Daratan yang berdiam di Kabupaten Malaka) mulai dari unsur-unsur budaya tradisional hingga perkembangan kontemporer etnik Tetun di masa kini.
Secara khusus, beberapa hal yang dapat diru- juk terkait pokok bahasan tentang kelembagaan dan stratifikasi sosial di NTT, misalnya terdapat pada halaman 90–98 buku ini. Pembahasan pada beberapa halaman tersebut berisi tentang sistem kekerabatan di mana Uma Manaran tampil sebagai pusat kehidupan masyarakat etnik Tetun . Penguraian tentang kelembagaan dan  stratifikasi  sosial  di  NTT  yang  dilengkapi dengan pembahasan pada halaman 169–176, sedangkan pembahasan tentang stratifikasi sosial dapat dilihat pada halaman 147–160 buku ini. Beberapa halaman tersebut berisi tentang kelas- kelas sosial yang terpilah menjadi golongan, yaitu (1) Dasi atau kelas bangsawan yang menduduki pelapisan sosial paling tinggi, inti, dan dalam,
(2) golongan Renu atau rakyat jelata yang men- duduki pelapisan sosial kedua setelah Dasi , dan (3) golongan K’lasan atau Ata atau hamba yang menduduki lapisan sosial paling bawah.
Terlepas dari kealpaan pencantuman sumber tulisan, ada dua kesalahan penulisan pembahasan dalam buku ini yang harus ditinjau kembali. Kesalahan pertama terdapat dalam pemba- hasan tentang modal sosial dan pengembangan wilayah (hlm. 288). Dalam salah satu bagian dari pembahasan ini dikemukakan tentang modal kepemimpinan lokal yang dapat dianut ke dalam kepemimpinan formal modern. Dalam konteks ini dicantumkan figur seorang gubernur bernama A. B. Beretak yang merupakan seorang raja yang merajai dua belas suku di NTT, na- mun sebagaimana juga telah diuraikan dalam beberapa bagian awal buku ini (hlm. 116–121; 140–141), tidak ada gubernur NTT yang bernama A. B. Beretak. Mungkin, kalau boleh menebak, yang dimaksud dengan figur ini adalah Andreas Alfonsius Bere Tallo yang merupakan bupati pertama di Kabupaten Belu. Jika demikian, maka figur ini tepat untuk dijadikan contoh bagaimana seorang tokoh adat dan pemimpin lokal yang di- pilih menjadi pemimpin pemerintahan formal. Ia adalah Loro (boleh dimengerti sebagai raja yang membawahi beberapa raja kecil- Nai ) kesembilan Lamaknen yang merupakan salah satu wilayah kerajaan lokal di Belu pada waktu silam.
Kesalahan kedua adalah pemisahan antara etnik Dawan dengan Atoin Pah Meto atau Atoni
dalam pengidentifikasian kelompok etnik di Pu - lau Timor pada pembahasan tentang faktor ke- budayaan dan pembentukan Provinsi NTT (hlm. 332, 338–339). Dalam pembahasan tersebut, tercatat bahwa etnik Dawan adalah masyarakat asli penghuni Kabupaten TTS dan Kupang, se- dangkan masyarakat etnik Atoin atau Atoin Pah Meto merupakan masyarakat asli yang menghuni Kabupaten TTU. Pada kenyataannya, dua nama ini digunakan untuk mengidentifikasi kelompok etnik yang sama. Dawan adalah nama lain untuk menyebut etnik Atoni atau Atoin Meto atau Atoin Pah Meto . Penjelasan yang baik tentang kelom- pok etnik ini dapat diperoleh dalam Taum (2008), Pareira (1994), Sa’u (2004), Mubyarto (1991), dan Neonbasu (2013) serta sumber-sumber terda- hulu, antara lain Ormeling (1956), Cunningham (1966), Schulte Nordholt (1971) dan Fox (1986, 1996, 1889).
Secara singkat, berkaitan dengan istilah Atoin Meto atau Atoin Pah Meto atau Atoni atau Dawan , beberapa sumber tersebut di atas, sepakat bahwa Atoin Meto atau Atoin Pah Meto merupakan sebutan untuk sebuah suku di Pulau Timor. Secara etimologis, kata Atoin , Pah dan Meto berasal dari kata bahasa Dawan ( Uab Meto ). Atoni berarti orang, Pah berarti tanah, dan Meto berarti kering atau tidak ada air sehingga Atoin Pah Meto berarti orang yang hidup di tanah kering, tidak ada air (Sa’u, 2004). Lebih lanjut, berkenaan dengan istilah Dawan , Sa’u (1992) menerangkan bahwa secara eksternal masyarakat Atoin Meto dikenal dengan nama Orang Dawan .
Istilah Dawan sebenarnya diberikan oleh orang- orang Belu (di sebelah timur) untuk etnik Atoin Meto yang tinggal di sebelah barat, terutama yang tinggal di daerah pedalaman.
Kemudian, berpautan dengan tempat berdiam,  secara  geografis,  orang-orang Atoin Meto mendiami dan menjadi penduduk asli di hampir seluruh Pulau Timor bagian barat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Neonbasu (2013) mencatat bahwa menurut catatan para ahli, etnik Atoin Meto mendiami sepuluh swapraja (memiliki pemerintahan sendiri) di Timor Barat. Kesepuluh swaparaja itu adalah Biboki, Insana, Miomafo, Amanuban, Amanatun, Mollo, Amarasi, Am- foang, Fatuleu dan Kupang serta Ambenu di negara Timor Leste.
Berbeda dengan kesalahan pertama yang hanya bersentuhan dengan substansi tulisan karena hanya merupakan kesalahan penulisan contoh tanpa memengaruhi maksud yang ingin ditampilkan atau dicontohkan, kesalahan kedua sangat fatal. Kesalahan-kesalahan ini menun- jukkan keterbatasan data yang diperoleh dan digunakan oleh tim peneliti pada saat penelitian. Persoalan waktu mungkin menjadi salah satu penyebabnya mengingat, seperti tercantum jelas pada bagian daftar pustaka, proses pengumpulan data primer di lokasi penelitian dilakukan kurang dari satu minggu. Kesalahan ini seharusnya tidak terjadi jika penelusuran data sekunder untuk menunjang perolehan data primer dalam proses penelitian dilakukan secara mendalam.
Di samping untuk mencegah kesalahan, penggunaan data sekunder juga dapat digunakan untuk melengkapi data dengan alasan keterba- tasan lokasi penelitian. Penggunaan dua kabu- paten sebagai ilustrasi daerah-daerah di NTT tentu tidak dapat mewakili atau membahasakan seluruh daerah di NTT sebagaimana judul buku ini. Kini, Provinsi NTT terdiri atas 21 kabupaten dan 1 kota. Meskipun pembenarannya mungkin untuk dicari dalam teknik populasi dan penarikan sampel, tetapi ada faktor-faktor, seperti kondisi geografis kepulauan yang mengakibatkan setiap daerah di NTT bersifat unik dari berbagai sisi.
Untuk itu, menimbang faktor saat pengambi- lan data primer yang sangat singkat, penggunaan data-data sekunder tidak terelakan. Semua data sekunder dari penelitian terdahulu dapat digu- nakan untuk membahasakan NTT secara kompre- hensif sebagaimana judul dan maksud penulisan buku ini. Data sekunder juga dapat digunakan untuk memperkaya wawasan pembaca tentang pengembangan wilayah NTT yang majemuk dari sisi sosial dan budaya, kepulauan dari sisi geografis serta tidak lupa pula berada di ambang batas antarnegara dari sisi geopolitik nasional.
Pembahasan tentang modal sosial di Kabupaten Belu dan TTS dapat dijadikan ilus- trasi tentang hal ini, seperti praktek berbudaya masyarakat setempat yang mungkin memiliki kesamaan dengan Kabupaten Alor, Rote Ndao, dan kabupaten sedaratan Sumba atau Flores. Akan tetapi, modal sosial ini terbatas pada prak-
tek budaya beberapa rumpun etnik pada kedua kabupaten tersebut. Oleh sebab praktik berbudaya yang unik dan berbeda-beda di setiap daerah di NTT, modal sosial ini dapat lebih luas dari apa yang ditampilkan dalam buku ini.
Berkaitan dengan hal itu, guna menunjang modal sosial yang sudah dikemukan penulis, disertasi Bele (2011) tentang Nurani Suku Buna: Spiritual Capital Dalam Pembangunan dapat dija- dikan data pelengkap mengingat Kabupaten Belu tidak hanya didominasi oleh masyarakat Tetun . Dalam disertasinya ini, Bele mencetuskan tentang pentingnya modal spiritual ( spiritual capital ) se- bagai salah satu modal pembangunan yang saling berhubungan dengan modal material ( material capital ), modal intelektual ( intellectual capital ), dan modal sosial ( social capital ). Modal spiritual ini ditemukan Bele dalam keseharian hidup suku Bunaq di wilayah Lamaknek, Kabupaten Belu, seperti aktivitas pertanian, lembaga adat, seni tarian, dan keagamaan tradisional.
Di samping tulisan Bele, salah satu sum- ber sekunder penunjang lain adalah tulisan Priyoharyono (2012). Dosen Antropologi Univer- sitas Indonesia ini secara mendalam menguraikan tentang peran politis dan adat para Mosalaki di Desa Nggela dan Tenda, Kabupaten Ende, NTT. Dalam tulisannya, ia menguraikan tentang corak kepemimpinan seorang Mosalaki sebagai tetua adat dan pemimpin berbagai kegiatan ritual adat dalam sistem sosial, politik, dan ekonomi masyarakat terutama dalam kaitan dengan pe- manfaatan dan penggunaan tanah milik suku.
Sumber lain yang dapat digunakan sebagai pelengkap misalnya tulisan Nurrochsyam (2011). Dalam tulisannya, ia menarik nilai-nilai kearifan lokal di balik tradisi Pasola di Pulau Sumba yang penuh dengan kekerasan dan pertumpahan darah. Ada kepasrahan kepada sang khalik demi suatu keberhasilan kegiatan pertanian. Ada pula pelembagaan actus kekerasan dalam tradisi pasola untuk mengarahkan emosi, amarah, dan gairah kekerasan yang destruktif. Ada juga sisi humanis yang dapat ditemukan dalam keras dan kejamnya tradisi Pasola di Pulau Sumba.
Selain dua penulis terkait tersebut, tulisan Basyir (2009) dapat dipertimbangkan. Ia mem- bahas tentang kearifan lokal masyarakat adat
Tana Ai di Kabupaten Sikka NTT dalam hal pemanfaatan dan penggunaan tanah ulayat serta konflik  tata  ruang  dan  penguasaannya  antara masyarakat dan pemerintah, khususnya di dalam kawasan hutan. Dalam tulisannya tersebut, Basyir juga menulis secara singkat dan padat tentang konsep dan tradisi budaya meruang, termasuk aneka ritual adat, peran para pemangku adat serta norma dalam penggunaan tanah ulayat pada ma- syarakat adat Tana Ai . Berbagai bentuk kearifan lokal dalam pemanfaatan dan penggunaan ruang serta wilayah secara tradisional tersirat di dalam seluruh tulisannya.
Beberapa hal yang ditemukan dalam bingkai empiris sebagaimana dijabarkan, yaitu sumber perolehan data primer yang terbatas, kealpaan pencantuman sumber, kesalahan penulisan serta pembahasan dan minimnya penggunaan data sekunder mempunyai dampak tersendiri bagi pembaca dan terutama bagi kandungan makna buku ini. Hal yang perlu diperhatikan adalah pembahasan yang komprehensif tentang pengem- bangan wilayah NTT tidak hanya berkaitan dengan penggunaan berbagai sudut pandang yang berbeda, tetapi juga berkenaan dengan keluasan data objek penelitian.

## PENUTUP
Di tengah segala kekurangan dan kelebihan buku ini, kehadiran buku ini telah membawa beberapa manfaat. Mengutip tulisan Dundin Zaenuddin pada bagian akhir buku ini, bagi pemerintah, buku ini dapat menjadi bahan referensi bagi para peng- ambil kebijakan pengembangan wilayah NTT agar mampu membangun strategi pembangunan yang holistis dan sistemis, bukan strategi ad hoc , parsial atau reaktif. Buku ini juga dapat dijadikan sebagai bahan iktibar bagi penelitian-penelitian serupa di berbagai daerah lain di Indonesia. Sehubungan dengan hal ini, kesimpulan yang dirumuskan Dundin pada bagian akhir buku ini merupakan awasan yang patut ditindaklanjuti. Strategi pengembangan wilayah membutuhkan dukungan kajian akademis yang komprehensif dan sinergis bercirikan masyarakat sipil, pluralis, dan melalui asas tata kelola pemerintahan yang baik.
Buku ini juga ingin menumbuhkan kesadaran kritis semua pihak bahwa berbagai permasalahan pembangunan dan kebijakan pembangunan yang telah ditempuh pemerintah perlu ditelaah dan di- kritisi, terutama di daerah-daerah pinggiran Indo- nesia, di luar kota, luar Jawa, dan luar Indonesia Barat. Dengan mengambil NTT sebagai salah satu objek kajian, buku ini telah mengambil langkah untuk mengatasi hal itu yang perlu diteruskan semua pihak secara menyeluruh. Sehubungan dengan hal itu, buku ini mengajak semua pihak agar mau meneropong daerah lainnya, menakar sejumlah masalah, dan menawar alternatif solusi secara bersama-sama karena itu merupakan tugas bersama dan meneropong NTT beserta daerah lainnya adalah memandang Indonesia.

## PUSTAKA ACUAN
Anderson, James. (1979). Public Policy Making . New York: Holt, Renehart and Wilson. Armini, I G. A. (2012). Hegemoni dan kontra hege- moni penguasaan cendana di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur . (Tesis, Universitas Udayana).
Basyir, H., & Muhammad, M. (2009). Masyarakat adat Tana Ai Flores Timur mempertahankan kebudayaan tradisional sebagai jalan untuk melindungi lingkungan. Dalam E. O. Kleden dkk., (Eds.). Forests for the future indigenous forest  management  in  a  changing  world, indigenous peoples alliance of the archipelago/ Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) down to Earth (DTE) . Bele, A. (2011). Nurani Suku Buna’ spiritual capital dalam pembangunan . (Disertasi, Universitas Kristen Satya Wacana). Cunningham, C. (1964). Order in the Atoni House, Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde , Vol. 120 (1).
Dunn, William N. (2003). Pengantar analisis kebijakan publik . Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Faimau, G. (2009). From ‘hit tahun’ to ‘al-ala kit’:
Identity construction among the Dawanese in Timor. Journal of NTT Studies , 1 (1). Fischer, F., Miller, G. J., & Sidney, M. S. (Eds.). (2007). Handbook  of  public  policy  analysis theory, politics, and methods . New York: CRC Press Taylor & Francis Group.
Fox, James J. (1980). The Movement of the Spirit in Timor Area: Christian Traditions and Ethnic Identities. Dalam Fox, J.J. (Ed.). Indonesia: The  Making  of  Culture . Canberra: Research School of Pacific Studies.
______. (1988). The Historical Consequences of Changing Patterns of Live hood on Timor. Dalam D. Wade-Marshall and P. Loveday (Eds.). Contemporary Issues in Development, Vol. 1 . Canberra: Research School of Pacific Studies.
______. (1998). Precedence in Practice among the Atoni Pah Meto of Timor. dalam Lorrain V. Aragon and Susan D. Russell (Eds.) Transfor - mations, order and revision in Indonesian and Malaysian Societies , Arizona State University: Program for Southest Asian Studies, Mono- graph Series Press. Harsanto, P. W. (2016). Kehidupan anak-anak Kefamenanu dalam kajian etnofotografi. Patrawidya , 17 (1).
Lassa, J. (2009). Diskursus kelaparan dan ketahanan pangan Indonesia 1958-2008: Studi kasus Nusa Tenggara Timur. Dalam J. Lassa dkk. (Eds.). 50 tahun ziarah pangan Nusa Tenggara Timur . Kupang: PT Timor Media Grafika.
Lilijawa, Isidorus. (2013). TKI dan Ironi Kemiskinan. Dalam  Neonbasu, G. (Ed.). (2013). Prospektif pembangunan: Teropong strategi dan pola . Jakarta: JP II Publishing House. Mubyarto, dkk. (1991). Etos kerja dan Kohesi Sosial Masyarakat Sumba, Rote, Sabu dan Timor Provinsi Nusa Tenggara Timur . Yogyakarta: P3PK UGM.
Mullik, M. & Jelantik, I G. N. (2009). Strategi pe ningkatan produktivitas sapi Bali pada sistem pemeliharaan ekstensif di daerah lahan kering: Pengalaman Nusa Tenggara Timur. (Makalah dalam Seminar Nasional Pengembangan Sapi Bali Berkelanjutan Dalam Sistem Peternakan Rakyat , Mataram, 28 Oktober 2009). Neonbasu, G. (Ed.). (2011). Multikulturalisme pem- banguan refleksi struktural atas karya manusia . Maumere: Penerbit Ledalero.
______. (Ed.). (2013). Prospektif  pembangunan: Teropong strategi dan pola . Jakarta: JP II Publishing House.
______. (2016). Citra manusia berbudaya sebuah monografi  tentang  Timor  dalam  perspektif melanesia . Jakarta: Antara Publishing. Nordholt, Schulte, H. G. (1971). The Political System of  The  Atoni  of  Timor Den Haag: Martinus Nijhoot, (KITLV, Verhandelingen 60).
Nugroho, R. (2008). Publik policy . Jakarta: Penerbit PT Elex Media Komputindo.
Nurrochsyam, M. W. (2011). Tradisi Pasola antara kekerasan dan kearifan lokal. Dalam Kearifan lokal di tengah modernisasi . Jakarta: Puslit- bang Kebudayaan, Badan Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia.
Ormeling, J. (1957). The Timor Problem: a Geographi- cal Interpretation of Underdeveloped Island . Groningen: Martinus Nijhoff – ‘s-Gravenhage. Pandega, A. P. (2014). Dilema makan pada ibu hamil di Detusoke Ende Nusa Timur. Jantra , 19 (1).
Parera, A. D. M. (1994). Sejarah Pemerintahan Raja-
Raja Timor , Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Priyoharyono, J. E. M. (2012). Kekuasan politik dan adat para Mosalaki di Desa Nggela dan Tenda Kabupaten Ende Flores. Antropologi Indonesia , 33 (3).
Sa’u, A. (1992). Atoni: Nama pemberian sendiri.
Dalam Orang Dawan beberapa catatan kaki .
SKM DIAN 9 Oktober 1992. ______. (2004). Di bawah naungan Gunung Mutis . Ende: Penerbit Nusa Indah Ende.
Soeriadiredja, P. (2013). Merapu: Konstruksi inden- titas budaya orang Sumba, NTT. Antropologi
Indonesia , 36 (1). Yapi Taum, Y. (2008). Tradisi Fua Pah: Ritus dan Mitos Agraris Masyarakat Dawan di Timor (Fua Pah Tradition: Agricultural Rite and Myth of Dawanese of Timor Island) , Institute of Indonesia Tenggara Studies (East Nusa Tenggara Studies) IITS Publications, Working Paper. Diakses pada 21 Maret 2014 dari http:// www.ntt-academia.org/WP4-Pah-Antoni- Timor-2008.pdf.