INNOVATIVE:  Journal  Of  Social  Science  Research Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 4775-4786 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Analisis Yuridis Terhadap Managed Care Dan Jaminan Kesehatan
Weny Apriliani
Universitas Lancang Kuning Email: wenyapriliani25@gmail.com

## Abstrak
Managed  care  adalah  suatu  system  pembiayaan  pelayanan  pelayanan  Kesehatan  yang  disusun berdasarkan jumlah anggota yang terdaftar dengan control mulai dari perencanaan pelayanan serta meliputi kontrak dengan penyelenggara pelayanan Kesehatan untuk pelayanan yang komprehensif. Secara keseluruhan menage care menimbulkan reaksi positif dalam mengontrol pertumbuhan biaya pelayanan  Kesehatan.  Pendekatan  yang  tidak  dibutuhkan  oleh  pasien  sehingga  mengakibatkan kerugian kesejahteraan masyarakat. Managed care ini berbeda dengan asuransi Kesehatan indemnity tradisional. Dalam managed care pembayaran pada provider tidak berdasarkan fee for service dan reimbursement, akan tetapi besar biaya telah ditentukan dan dibayar untuk memberikan pelayanan yang  komprehensif  termasuk  pelayanan  preventif.  Jaminan  Kesehatan  Nasional  (JKN)  yang dikembangkan di Indonesia merupakan bagian dari SJSN. Beberapa prinsip yang dianut pada JKN yakni  prinsip  gotong royong,  nirlaba,  keterbukaan,  kehati-hatian, akuntabilitas,  efisiensi,  efektivitas, portabilitas,  kepesertaan  bersifat  wajib,  dana  amanat  dan  hasil  pengelolaan  Dana  Jaminan  Sosial. Manfaat Jaminan Kesehatan Nasional mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis.
Kata Kunci: Managed Care, PelayananKesehatan, JKN

## Abstract
Managed care is a health care financing system that is based on the number of members registered with  the  control  from  the  planning  services  and  includes  contracts  with  health  care  providers  for comprehensive service. Overall managed care cause a positive reaction in controlling the growth of health care costs. This approach can reduce moral hazard to health services that are not needed by the patient. Managed care is different from the traditional indemnity health insurance. In managed care payments to providers not based on fee for service and reimbursement, but the cost has been determined and paid to provide comprehensive services including preventive services. The National Health Insurance (NHI) developed in Indonesia is part of the National Social Security System. Some of the  principles  adopted  at  JKN  are  the  principle  of  mutual  cooperation,  nonprofit,  transparency, prudence, accountability, efficiency, effectiveness, portability, participation is mandatory, a trust fund and management outcomes of the Social Security Fund. National Health Insurance Benefits include promotive,  preventive,  curative,  and  rehabilitative  care  including  drugs  and  medical  materials consumables according to medical need.
Keywords: Managed Care, Health Services, National health insurance (JKN)

## PENDAHULUAN
Pada  pembahasan  sebelumnya,  dalam  asuransi  kesehatan  dapat  terjadi  kondisi- kondisi  yang  merugikan  baik  insured  maupun  insurer,  seperti  moral  hazard.  Dalam pembahasan tentang moral hazard, upaya pencegahan terhadap moral hazard dilakukan untuk  mengendalikan  biaya  pelayanan  kesehatan  yang  tinggi.    Managed  care  (MC) merupakan jawaban terhadap permasalahan tingginya biaya pelayanan kesehatan pada asuransi  kesehatan.  Seperti  kita  ketahui  asuransi  kesehatan  tradisional  berpotensi menimbulkan  moral  hazard.  Hal  ini  disebabkan  karena  tidak  adanya  kendali  terhadap utilitas  pelayanan  (kendali  biaya  dan  kendali  mutu).  Dengan  managed  care,  utilitas pelayanan  kesehatan  bisa  dikendalikan  dengan  satu  sistem.  Sistem  tersbut menggabungkan  tiga  unsur  dalam  asuransi  kesehatan  yaitu  pembiayaan  kesehatan, pelayanan kesehatan, serta pembagian risiko antar peserta.
Managed care lahir pertama kali Amerika Serikat pada tahun 1970an untuk merespon pembiayaan kesehatan yang terus meningkat dari sektor asuransi dan publik. Managed care  merupakan  upaya  yang  dilakukan  oleh  perusahaan  asuransi  atau  organisasi pembiayaan kesehatan untuk mengendalikan biaya dan mutu pelayanan dengan sistem yang  mengintegrasikan  antara  pembiayaan  dan  pelayanan  kesehatan  dengan  tetap mempertimbangkan  pembagian  risiko.  Dengan  sistem  ini  memungkinkan  terjadinya selective contract antara penyelenggara asuransi kesehatan dengan pemberi pelayanan kesehatan  dan  peserta  asuransi.  Belum  diperoleh  data  yang  pasti  mengenai
perkembangan managed care di Indonesia. Namun dalam sebuah rilis di media massa, salah satu perusahaan asuransi swasta besar di Indonesia melaporkan bahwa kontribusi produk managed care terhadap premi selama kuartal- III tahun 2017 mencapai 60% dari total premi. Perkembangan produk asuransi kesehatan berbentuk managed care makin bertambah  karena  skema  ini  memiliki  keunggulan  dibanding  asuransi  kesehatan indemnitas, dengan menerapkan kontrak selektif (selective contracting).
Asuransi kesehatan dapat berperan sebagai salah satu instrumen pembiayaan yang dapat  mencapai  tujuan  univerisal  health  coverage.  World  Health  Organization  (WHO) mendorong  negara-negara  di  dunia  agar  memberikan  jaminan  kesehatan  kepada masyarakatnya baik dalam bentuk asuransi kesehatan komersil atau sosial. Bahkan sejak tahun  2001  WHO  menganjurkan  program  asuransi  kesehatan  sebagai  alternatif pembiayaan  untuk  mensukseskan  program  imunisasi.  Bagaimana  kondisi  asuransi kesehatan di Indonesia? Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bentuk program jaminan pemerintah atau asuransi kesehatan sosial yang dijalankan oleh BPJS Kesehatan. Namun  dalam  sebuah  survey  meskipun  JKN  dapat  menurunkan  pengeluaran  biaya kesehatan pada masyarakat, namun ternyata tidak mampu menaikkan status kesehatan. Hal ini menunjukkan ada aspek pelayanan yang masih luput dari perhatian pemerintah sebagai pemilik program JKN.
Berdasarkan kapitasi dan pelayanan yang bersifat komprehensif meliputi preventif, promotif,  kuratif  dan  rehabilitatif.  Sementara  ini  baru  puskesmas  yang  dicakup  oleh pelayanan  JPKM  dengan  dokter  puskesmas  sebagai  gate  keeper,  dan  saat  ini  mulai dikembangkan dokter keluarga yang diharapkan menjadi gate keeper pada masa yang akan  datang.  Sebagaimana  amanat  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2004  tentang Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional  maka  dibentuk  Badan  penyelenggara  Jaminan  Sosial melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Dengan Undang-Undang ini dibentuk 2 (dua) BPJS yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
Pada  era  otonomi  daerah  yang  disertai  dengan  desentralisasi  bidang  kesehatan sebagai  salah  satu  pelayanan  dasar  untuk  mensejahterakan  kesehatan  masyarakat  di daerah pemerintahan. Hal tersebut sebagaimana termuat dalam Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa salah satu urusan wajib yang menjadi  kewenangan  pemerintahan  daerah  provinsi,  kabupaten/kota  adalah  urusan penanganan  bidang  kesehatan.  BPJS  Kesehatan  mulai  beroperasi  menyelenggarakan Program  Jaminan  Kesehatan  pada  tanggal  1  Januari  2014  dan  merupakan  transformasi
kelembagaan PT Askes (Persero). Pada saat yang bersamaan JKA juga berubah menjadi JKRA. Dalam pelaksanaannya, asuransi kesehatan sosial di Indonesia harus menerapkan good governce sebagai basis pelaksanaan, dan managed care sebagai upaya penjagaan mutu. Good governance dalam asuransi kesehatan mengandung pengertian tata kelola yang baik dalam system dan operasionalisasi asuransi kesehatan sosial. Tata kelola yang baik menjadi sangat penting dan prasayara kesuksesan pengembang anasuransi kesehatan social dengan pendekatan managed care.
Dalam  Undang  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  1992,  Asuransi  atau pertanggungan didefinisikan sebagai perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak  penanggung  mengikatkan  diri  kepada  tetanggung,  dengan  menerima  premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak  pasti,  atau  untuk  pembayaran  yang  didasarkan  atas  meninggal  atau  hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.Obyek asuransi  itu  sendiri dapat berupa  benda  dan jasa, jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hokum, serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi dan atau berkurang nilainya.
Asuransi kesehatan mengurangi risiko masyarakat menanggung biaya kesehatan dari kantong sendiri (out of pocket), dalam jumlah yang sulit diprediksi dan kadang- kadang memerlukan biaya yang sangat besar. Untuk itu diperlukan suatu jaminan dalam bentuk asuransi  kesehatan  karena  peserta  membayar  premi  dengan  besaran  tetap.  Dengan demikian  pembiayaan  kesehatan  ditanggung  bersama  secara  gotong  royong  oleh keseluruhan peserta, sehingga tidak memberatkan secara orang perorang. Tetapi asuransi kesehatan saja tidak cukup. Diperlukan Asuransi Kesehatan Sosial atau Jaminan Kesehatan Sosial (JKN) karena premi asuransi komersial relatif tinggi sehingga tidak terjangkau bagi sebagian besar masyarakat dan manfaat yang ditawarkan umumnya terbatas.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur ( library research)  (P.  Andi,  2012).  Jenis  pendekatan  penelitian  yang  digunakan  oleh  peneliti  di dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan teori dan asas hukum. Penelitian hukum normatif didefinisikan penelitian yang mengacu kepada norma- norma  hukum  yang  terdapat  dalam  peraturan  perundang-undangan  maupun  putusan pengadilan.  Penelitian  hukum  normatif  bisa  juga  disebut  sebagai  penelitian  hukum doctrinal (Jonaedi Effendi & Johnny Ibrahim, 2018).
Prosedur  dalam  penelitian  ini  dilaksanakan  dengan  tahapan-tahapan  yaitu mengumpulkan  data  Pustaka,  membaca,  mencatat,  menelaah,  mengumpulkan  konsep atau naskah kemudian dilakukan elaborasi dan eksplanasi terhadap data atau teks yang terkumpul berkaitan dengan topik pembahasan utama di dalam penelitian ini. Hal ini sesuai dengan pendapat Zed (M. Zed, 2008) yang mengatakan bahwa riset Pustaka tidak hanya sebatas  urusan  membaca  dan  mencatat  literatur  atau  buku,  melainkan  serangkaian kegiatan  yang  berkenaan  dengan  metode  pengumpulan  data  Pustaka,  membaca, mencatat serta mengolah suatu bahan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil

## 1. Managed Care
Para  ahli  di  bidang  pembiayaan  kesehatan  dan  asuransi  kesehatan  telah mendefinisikan managed care dalam berbagai versi dan sudut pandang. Definisi managed care menurut Marcinko & Hetico (2006) ada tiga pengertian antara lain (Marcinko & Hetico, 2006):
1. Suatu  sistem  yang  mengintegrasikan  asuransi  kesehatan,  pembiayaan  dan  fungsi pelayanan  kesehatan  termasuk  risk  sharing  dalam  rangka  pemberian  pelayanan kesehatan dan menentukan jaringan provider (PPK);
2. Suatu sistem pembiayaan kesehatan atau pelayanan kesehatan yang dirancang agar sebuah  plan  asuransi  kesehatan  dapat  mengontrol  dan  mengkoordinasikan pelayanan  kesehatan  dengan  mewajibkan  anggotanya  untuk  menekan  belanja kesehatan dan meningkatkan kualitas
3. Suatu  pendekatan  terhadap  pemberian  pelayanan  kesehatan  dan  pemberian manfaat,  yang  dirancang  dengan  mengintergrasikan  pengelolaan  dan  koordinasi pelayanan  dengan  pembiayaan,  yang  diharapkan  dapat  mempengaruhi  utilisasi, biaya, kualitas, dan hasil.
Dari definisi di atas, Managed Care merupakan sebuah sistem yang menggabungkan antara  pelayanan  kesehatan,  pembiayaan  kesehatan,  dan  upaya-upaya  untuk memindahkan  risiko  sehingga  diperoleh  efisiensi  dalam  pemberian  pelayanan  kepada pasien.
Green & Rowell (2011) menyatakan managed care dibentuk untuk mengembangkan suatu metode/cara yang dapat menghasilkan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan komprehensif  (menyeluruh)  bagi  pasien  atau  anggota  managed  care.  Sering  orang menyebutnya sebagai asuransi kesehatan modern yang bersifat lebih kompleks dibanding
asuransi kesehatan konvensional (Green & Rowell, 2011).
Menurut Veeder (2013) “managed care is a complex health and behavior health care services  delivery  system”,  atau  managed  care  merupakan  sistem  pemberian  pelayanan kesehatan yang kompleks. Kompleksitas ini disebabkan dua tujuan utama dari managed care yaitu efisiensi biaya dan efektifititas dalam pelayanan kesehatan. Bahkan Veeder (2013) menyatakan  managed  care  bukan  hanya  meningkatkan  kesehatan  pasien  namun  juga memperbaiki perilaku kesehatan masyarakat.
Secara bebas dapat diterjemahkan bahwa managed care merupakan pengaplikasian prinsip-prinsip  manajemen  secara  umum  dan  secara  parsial  mengintergrasikan  fungsi pembelian dan pemberian pelayanan dengan menggunakan kontrak asuransi yang selektif dalam  pemilihan  provider.  Managed  care  bertujuan  mengendalikan  biaya  dan  mutu pelayanan  kesehatan  secara  efisien.  Managed  care  meliputi  model-model  organisasi (skema  MC)  dan  penerapan  instrumen  pengendalian  untuk  meningkatkan  struktur pelayanan  dengan  menempatkan  pasien  sebagai  pusat  pelayanan.  Dengan  demikian managed care merupakan pendekatan yang konsisten digunakan untuk membentuk rantai nilai bagi pasien.
Dengan demikian, managed care pada dasarnya adalah bentuk asuransi kesehatan yang lebih modern karena mengintegrasikan tiga komponen yaitu insurer, insured, dan provider  pelayanan  kesehatan. Pengintegrasian ini bertujuan untuk menghasilkan biaya pelayanan kesehatan yang efisien serta kualitas pelayanan yang lebih baik.Gambar 1 dan 2 berikut menjelaskan perbedaan antara skema asuransi tradisional dengan managed care (asuransi kesehatan modern).
Dalam  perkembangannya  MC  memberikan  kontribusi  positif  yang  signifikan  bagi sistem pelayanan kesehatan, diantaranya adalah:
1. HMO berkontribusi terhadap peningkatan kinerja pada layanan rujukan
2. HMO  membuktikan  bahwa  jumlah  hari  perawatan  pasien  dapat  dikurangi  tanpa memperhatikan jenis penyakitnya
3. Upaya pencegahan (preventif) yang dijalankan dalam HMO diadopsi dalam kebijakan sistem kesehatan yang selama ini lebih fokus pada pengobatan (kuratif)
4. Membantu dalam memperluas implementasi pengukuran kualitas dan pengendalian kualitas di pelayanan kesehatan
Namun  MC  juga  pernah  memberikan  kontribusi  negatif  dalam  sistem  pelayanan kesehatan  ketika  variasi  skema  pembiayaan  HMO  bertambah  seperti  PPO  dan  POS. Pertambahan skema tidak diimbangi dengan kebijakan yang kuat untuk mengurangi biaya pelayanan kesehatan, sehingga sempat terjadi gerakan Anti Managed-care.

## 2. Jenis Managed Care
Menurut  Green  &  Rowell  (2011)  terdapat  enam  jenis  atau  model  dari  pelayanan dengan managed care, yaitu:

## 1. Exclusive Provider Organization (EPO)
EPO  adalah  jenis  managed  care  yang  memberikan  manfaat  pelayanan  kesehatan menggunakan jaringan provider (network provider) kepada anggota yang membutuhkan. Jaringan  provider  adalah  sekelompok  dokter  atau  fasilitas  pelayanan  kesehatan  yang menjalankan kontrak dengan managed care, biasanya pembayaran dengan cara fee-for- service atau FFS. Model ini merupakan model yang paling banyak diterapkan di Indonesia. BPJS  Kesehatan  menerapkan  model  EPO  yakni  pelayanan  kesehatan  kepada  pasien diberikan oleh faskes yang telah melakukan kerjasama.
2. Integrated Delivery System (IDS)
IDS adalah jenis managed care yang ditawarkan kepada sekelompok orang/pasien oleh sekelompok provider (seperti: rumah sakit, klinik rawat jalan, atau kelompok dokter). Model ini terdiri dari:
a. Physician-Hospital Organization (PHO). Pada model ini provider kesehatan, dokter,
b. dan fasilitas pelayanan kesehatan melakukan negosiasi dengan perusahaan asuransi, organisasi  penyelenggara  managed  care,  atau  penyelenggara  jaminan  kesehatan lainnya, untuk memberikan pelayanan kesehatan.
c. Management Service Organization (MSO). Pada model ini yaitu rumah sakit, asosiasi dokter, atau pihak ketiga menjalankan pelayanan kesehatan. Kontrak managed care dilakukan antara pihak pembayar (misalnya perusahaan, kelompok orang) dengan rumah sakit atau dokter. Kontrak umumnya berisi skedul pembayaran, penanganan administrasi pelayanan, dan penagihan.
3. Group  Practice  Without  Walls  (GPWW).  Pada  model  ini  sekelompok  dokter  yang memiliki  lisensi/ijin  membentuk  badan  hukum  untuk  memberikan  pelayanan kesehatan.  Pengertian  group  practice  adalah  sekelompok  orang  yang  memiliki kewenangan (lisensi) untuk menjalankan praktik medis di suatu wilayah.
4. Integrated  Provider  Organization  (IPO).  Pada  model  ini  dibentuk  sebuah  badan hukum untuk menawarkan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh rumah sakit, dokter (sebagai karyawan IPO), dan fasilitas kesehatan lainnya (misal: klinik)
5. Medical foundation. Pada model ini managed care dijalankan organisasi nirlaba yang menjalankan kontrak dengan klinik.
6. Health Maintenance Organization (HMO)
Merupakan bentuk managed care yang menanggung dan memberikan pelayanan
kesehatan secara komprehensif kepada pasien yang terdaftar dalam program managed care. HMO juga menyelenggarakan program pencegahan kesehatan untuk meningkatkan “wellness”  atau  kesehatan,  dan  mengurangi  biaya  pengobatan.  Seseorang  yang  akan menjadi anggota HMO harus menjalani pemeriksaan  kesehatan tahunan (annual MCU) dan penilaian risiko kesehatan. Biasanya pembayaran menggunakan skema copayment. Terdapat dua jenis HMO, yaitu:
a. Closed-panel  HMO,  yaitu  bentuk  managed  care  dengan  pelayanan  kesehatan disediakan oleh organisasi HMO baik klinik sendiri atau klinik satelit atau oleh dokter yang secara khusus bagian dari HMO. Terdiri dari 1) Group Model HMO dan 2) Staff Model HMO
b. Opened-panel  HMO  yaitu  bentuk  managed  care  dengan  pelayanan  kesehatan disediakan oleh individu-individu yang bukan merupakan bagian dari atau sebagai karyawan dari HMO. Terdiri dari dua jenis: 1) Direct contract model HMO; 2) Individual Practice Association (IPA) model; dan 3) Network model HMO.
7. Point-of-Service plan (POS)
Bentuk  managed  care  yang  memberi  kebebasan  kepada  pasien  untuk  memilih pelayanan  kesehatan  yang akan  dikunjunginya, bisa kepada  pelayanan kesehatan yang bekerjasama dengan managed care, atau pelayanan kesehatan yang ditentukan sendiri oleh pasien. Pembayaran kepada pelayanan kesehatan yang tidak bekerjasama dengan managed care akan lebih mahal dibanding yang bekerjasama
8. Preferred Provider Organization (PPO)
Bentuk managed care yang ditandai dengan adanya gabungan kelompok dokter dan rumah sakit yang melakukan kontrak kerjasama dengan perusahaan asuransi, perusahaan, dan  organisasi  pelayanan  kesehatan  lainnya  untuk  memberikan  pelayanan  kesehatan kepada pasien dengan harga yang ekonomis tertentu secara fee-for-service.
9. Triple Option plan
a. Bentuk  mananged  care  yang  memberikan  pilihan  pemeriksaan  kesehatan  kepada pasien lebih banyak dibanding model managed care lainnya. Disebut juga cafetaria plan atau flexible benefit plan.
3. Asuransi Kesehatan dan Managed Care
Managed care (Managed Health Care) adalah sistem yang mengintegrasikan antara pembiayaan dan pelayanan kesehatan melalui penerapan kendali mutu dan biaya dengan cara  meningkatkan  kelayakan  dan  efisiensi  pelayanan  kesehatan.  Pendekatan  ini  dapat mengurangi  bahaya  moral  (moral  hazard)  terhadap  pelayanan  kesehatan  yang  tidak dibutuhkan  oleh  pasien  sehingga  mengakibatkan  kerugian  kesejahteraan  masyarakat.
Pendekatan  managed  care  mempunyai  ciri-ciri  sebagai  berikut:  kontrak  dengan  dokter atau  rumah  sakit  yang  terpilih  untuk  memberikan  pelayanan  komprehensif  termasuk promosi dan prevensi kepada populasi peserta, pembayaran pada provider dengan system pembayaran prospektif termasuk kapitasi, pembayaran premi per orang per bulan telah ditentukan sebelumnya, adanya kendali utilisasi dan mutu dimana dokter atau rumah sakit telah menerima kendali tersebut dalam kontrak, adanya insentif financial bagi pasien untuk memenfaatkan provider dan fasilitas yang ditunjuk dan adanya risiko finansial bagi dokter ataupun rumah sakit.
Managed care ini berbeda dengan asuransi kesehatan indemnity tradisional. Dalam managed  care  pembayaran  pada  provider  tidak  berdasarkan  fee  for  service  dan reimbursment, akan tetapi besar biaya telah ditentukan dan dibayar untuk memberikan pelayanan  yang  komprehensif  termasuk  pelayanan  preventif  seperti  perawatan  anak, imunisasi,  papsmears  dan  lain-lain.  Tidak  seperti  asuransi  indemnity,  managed  care memberikan pelayanan promotif dan preventif. Dengan demikian dapat dipandang bahwa managed  care  merupakan  kombinasi  dari  perusahaan  asuransi  kesehatan  dan  system pemberian pelayanan kesehatan.
Jika  asuransi  kesehatan  tradisional  hanya  bertanggung  jawab  memberikan reimburstment pada peserta atas  biaya pelayanan kesehatan maka managed care  juga bertanggujawab dalam memberikan  pelayanan bagi peserta. Konsekuensinya managed care  harus  menjamin  akses  pelayanan  kesehatan,  manjemen  kualitas  dan  kesesuaian pelayanan peserta.
4. Jaminan Kesehatan nasional (JKN)
Jaminan  sosial  adalah  bentuk  perlindungan  sosial  untuk  menjamin  seluruh  rakyat agar  dapat  memenuhi  kebutuhan  dasar  hidupnya  yang  layak.  Sistem  Jaminan  Sosial Nasional (SJSN) adalah tata cara penyelenggaraan program Jaminan Sosial  oleh  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
JKN  yang  dikembangkan  di  Indonesia  merupakan  bagian  dari  SJSN  yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan yang bersifat wajib berdasarkan  UU  No.  40  Tahun  2004  tentang  SJSN  dengan  tujuan  untuk  memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
Kepersertaannya wajib bagi seluruh penduduk Indonesia, dengan tujuan agar semua penduduk Indonesia terlindungi dalam sistem asuransi, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak. Seluruh penduduk Indonesia termasuk di dalamnya adalah populasi kunci yang memang hak kesehatannya sesuai mandat UU
ditanggung  oleh  negara.  Hal  ini  yang  selalu  ditekankan  agar  populasi  kunci  dapat memahami dan mengerti serta berperan aktif dalam memenuhi hak individunya maupun hak kelompok terkait kesehatannya.
Diharapkan  dengan  adanya  JKN  seluruh  rakyat  Indonesia  dapat  memenuhi kebutuhan kesehatan dasar. Populasi kunci yang rentan terhadap permasalahan kesehatan dapat mengakses layanan-layanan yang ada sehingga meningkat kualitas kesehatannya baik secara individu maupun secara kelompok.
Dalam perjalanannya biaya kesehatan tiap-tiap penduduk dari hari ke hari mengalami kenaikan,  dan  dengan  perkembangan  saat  ini  di  mana  telah  terjadi  pergeseran  pola penyakit dari infeksi ringan menjadi degeratif kronis (penyakit di mana fungsi organ atau struktur dari jaringan tubuh akan semakin memburuk dari waktu ke waktu). Keadaan atau kondisi  sakit  tentunya  akan  berdampak  pada  aspek  sosial  dan  ekonomi  kehidupan seseorang. Sebagai ilustrasi sederhana jika seseorang menderita sakit, ini akan menjadi risiko individu di mana ia harus melakukan pembiayaan sendiri dengan jumlah yang tidak dapat diprediksi dan akan berdampak pada perekonomian keluarga.
Jika hal itu diubah menjadi resiko kelompok dengan mekanisme asuransi sosial yang bersifat wajib dengan prinsip gotong-royong dan iuran yang terjangkau maka dampak manfaatnya  akan  lebih  luas  dan  berkelanjutan.  Populasi  kunci  sebagai  bagian  dari masyarakat  dengan asumsi  berisiko tinggi dalam  permasalahan kesehatan akan sangat terbantu dengan adanya mekanisme ini, di mana proteksi sosial ekonomi serta akses dalam masalah kesehatan lebih terjaga walaupun masih tetap diperlukan perbaikan perbaikan dalam menuju manfaat layanan kesehatan paripurna.
Prinsip-prinsip Pelaksanaan JKN mengacu pada prinsip pada SJSN.
1. Prinsip kegotong-royongan
Prinsip gotong-royong berarti peserta yang mampu membantu peserta yang kurang mampu. Peserta yang sehat membantu peserta yang sakit atau berisiko tinggi. Hal ini dapat terwujud karena sistem ini bersifat wajib bagi seluruh penduduk Indonesia.

## 2. Prinsip Nirlaba
Pengelolaan  dana  amanat  oleh  BPJS  bukan  untuk  mencari  laba/keuntungan. Sebaliknya tujuan utama adalah memenuhi kebutuhan peserta. Dana yang dikumpulkan dari  peserta  adalah  dana  amanat  sehingga  pengembangannya  akan  dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta.
3. Prinsip portabilitas
Prinsip  ini  dimaksudkan  untuk  memberikan  jaminan  yang  berkelanjutan  kepada peserta sekalipun mereka berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

## 4. Prinsip kepersatuan bersifat wajib
Kepersertaan  bersifat  wajib  dimaksudkan  agar  seluruh  rakyat  menjadi  peserta sehingga  dapat  terlindungi.  Meskipun  kepersertaan  bersifat  wajib,  penerapannya  tetap disesuaikan  dengan  kemampuan  ekonomi  rakyat  dan  pemerintah  serta  kelayakan penyelenggaraan program.

## SIMPULAN
Managed  care  merupakan  upaya  yang  dilakukan  oleh  perusahaan  asuransi  atau organisasi  pembiayaan  kesehatan  untuk  mengendalikan  biaya  dan  mutu  pelayanan dengan  sistem  yang  mengintegrasikan  antara  pembiayaan  dan  pelayanan  kesehatan dengan tetap mempertimbangkan pembagian risiko. Dengan sistem ini memungkinkan terjadinya  selective contract  antara penyelenggara asuransi  kesehatan  dengan pemberi pelayanan kesehatan dan peserta asuransi.
JKN merupakan skema kesehatan yang baik bagi seluruh masyarakat di mana sistem pembiayaan  kesehatan  menjamin  tersedianya  akses  masyarakat  terhadap  pelayanan kesehatan  dan  memberikan  perlindungan  kepada  mereka  terhadap  risiko  keuangan. Dengan  prinsip  portabilitas  dan  prinsip  gotong  royong  diharapkan  seluruh  masyarakat dapat  mengakses  layanan  kesehatan  di  manapun  di  dalam  wilayah  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia,  tanpa  adanya  pembedaan  terhadap  pemeriksaan  maupun  obat- obatan  yang  dibutuhkan.  Dengan  demikian,  Jaminan  Kesehatan  Nasional  (JKN)  yang dikembangkan  di  Indonesia  merupakan  bagian  dari  SJSN.  Sistem  ini  diselenggarakan melalui mekanisme Asuransi Kesehatan Sosial yang bersifat wajib (mandatory) berdasarkan Undang- Undang No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Tujuannya adalah  agar  semua  penduduk  Indonesia  terlindungi  dalam  sistem  asuransi,  sehingga mereka  dapat  memenuhi  kebutuhan  dasar  kesehatan  masyarakat  yang  layak.  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan adalah badanhukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.

## DAFTAR PUSTAKA
Jonaedi Effendi, & Johnny Ibrahim. (2018). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Kencana.
M. Zed. (2008). Metode Penelitian Kepustakaan. Yayasan Obor  Indonesia.
P. Andi. (2012). Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan  Penelitian. Ar- Ruzz Media.
Amelung,  V.  E.  (2019).  Healthcare  Management:  Managed  Care  Organisations  and Instruments (2nd ed.). Springer Berlin Heidelberg.
Marcinko, D. E., & Hetico, H. R. (2006). Dictionary of Health Insurance and Managed Care.
Springer.
Duston, P. S. (2016). Analyzing Form, Function, and Financing of the US Health Care System. CRC Press.
Green, M. A., & Rowell, J. C. (2011). Understanding Health Insurance: A Guide to Billing and Reimbursement (10th ed.). Delmar.
Marcinko, D. E., & Hetico, H. R. (2006). Dictionary of Health Insurance and Managed Care. Springer.
Djuhaeini,  Henni.  2007.  Asuransi  Kesehatan  dan  Manage  Care.  Program  Pascasarjana Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Padjajaran: Bandung.
Badan Penyelengara Jaminana Sosial Kesehatan. Pedoman Umum Tata Kelola yang Baik (Good Governance) BPJS Kesehatan.
Tim Sosialisasi dan Advokasi JKN. Buku Pegangan sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)  dalam  Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional.  Kementerian  Kesehatan  Republik Indonesia.
Permenkes No:99, Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional, Tahun 2015
Buku pegangan sosialisasi JKN dan SJSN Kemenkes RI
Perpres No: 12 Tahun 2013 Tentang jaminan kesehatan Perpres RI Nomor 12, Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan Nasional
PMK No: 71 Tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional, Tahun 2013 Putri, Asih Eka. 2014. Paham BPJS Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Jakarta: Kantor Perwakilan Indonesia
Badan Penyelengara Jaminana Sosial Kesehatan. Buku Panduan Layanan bagi Peserta BPJS Kesehatan.