Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                 DOI: 10.36526/js.v3i2.3569
Research Article                                                                                                                       e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523

## Supervision of The Distribution of Subsidized Fuel Oil (BBM) Type Solar (Biosolar) in Padang City
Pengawasan Distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi Jenis Solar (Biosolar) di Kota Padang
Puja Hariqah 1a Rahmadani Yusran 2b(*)
12 Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang
a pujhariqah@gmail.com
b yusranrdy@fis.unp.ac.id
(*) Corresponding Author yusranrdy@fis.unp.ac.id
How to Cite: Puja Hariqah. (2024). Pengawasan Distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi Jenis Solar (Biosolar) di Kota Padang.                                   .                                                                                                    doi : 10.36526/js.v3i2.3569 Received: 18-02-2024
Revised  : 11-02-2024 Accepted: 30-05-2024
Keywords:
Monitoring, Subsidized Diesel, Policy, Fuel Fraud Abstract This  research  aims  to  analyze  the  supervision  of  the  distribution  of  subsidized  diesel  fuel (biosolar)  in  Padang  City  and  the  inhibiting  factors  in  the  supervision.  This  research  uses descriptive  analysis  method  with  qualitative  approach.    Data  were  collected  through observation,  interviews,  and  documentation  studies  from  various  informants  related  to  the supervision  of  the  distribution  of  subsidized  diesel  fuel.  Data  were  analyzed  using  data reduction, data presentation,  and conclusion drawing techniques.  The results  of this study indicate that supervision of the distribution of subsidized diesel fuel oil in Padang City is carried out in the form of issuing circulars, forming supervisory task forces, and conducting monitoring and counseling. However, the supervision of the distribution of subsidized diesel fuel is faced with problems, namely the misuse of subsidized fuel oil in Padang city, the supervision task force and coordination between sectors have not run optimally, there is no direct monitoring in the field conducted by the Regional Government. The suggestion from this research is the need for local government coordination with the central government to encourage clearer policies related  to  the  authority  and  role  of  the  Provincial  and  Regency  or  City  Governments  in supervising the distribution of subsidized diesel fuel.

## PENDAHULUAN
Bahan  bakar  minyak  subsidi  merupakan  kebijakan  pemerintah  untuk  menjamin kesejahteraan masyarakat (Balke et al., 2015). Bbm subsidi yang terdiri dari atas Minyak Tanah  (Kerosene)  dan  Minyak  Solar  (Gas  Oil)  adalah  bantuan  energi  yang  diberikan pemerintah untuk menjaga agar harga jual BBM tetap terjangkau bagi masyarakat sesuai dengan daya beli mereka yang berpenghasilan rendah  dan mengendalikan harga bahan bakar yang terjangkau (Plante, 2014). Selain itu, kebijakan subsidi bahan bakar juga dapat meniingkatkan keberlanjutan secara mendasar dalam bidang energi (Taghvaee et al., 2022). Oleh karena itu, peran pemerintah dalam mengawasi distribusi bahan bakar subsidi sangat penting dilakukan.
Dalam  konteks  pengawasan,  pemerintah  memiliki  tanggungjawab  dalam melakukan pengawasan dan kepastian hukum terhadap ketersediaan suatu barang, harga, serta tepat sasaran terhadap pendistribusian bahan bakar minyak subsidi (Muslim, 2023). Sesuai  dengan  ketetapan  dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  22  Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi pada pasal 8 ayat 2 dan 4, mengatakan pemerintah bertanggungjawab atas  pengaturan dan  pengawasan  terhadap  terjaminnya  ketersediaan
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                 DOI: 10.36526/js.v3i2.3569
Research Article                                                                                                                       e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
dan kelancaran pendistribusian bbm. Kemudian, dalam Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Pemerintah menetapkan batasan penggunaan minyak dan rincian pengguna yang berhak atas bbm jenis tertentu (subsidi).
Kota Padang merupakan kota pesisir pantai barat Sumatera yang memiliki aktivitas industri  yang  cukup  signifikan,  terutama  dalam  sektor  perikanan  dan perdagangan  yang mana membutuhkan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar untuk berbagai keperluan. Solar sering digunakan sebagai sumber energi untuk mesin-mesin industri, kapal-kapal perikanan, alat-alat transportasi, dan juga untuk keperluan domestik di sektor perikanan dan industri. Oleh  karena  itu,  ketersediaan  solar  dan  kelancaran  dalam  pendistribusian  BBM  solar menjadi penting dalam mendukung kegiatan ekonomi dan perkembangan industri di kota Padang.
Untuk memenuhi kebutuhan, ketersediaan dan kelancaran pendistribusian bahan bakar minyak tersebut, pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengeluarkan Surat Edaran nomor 500/48/PEREK/-KE/2022 tentang pengendalian pendistribusian Jenis bahan tertentu jenis solar bersubsidi, turunan dari Surat Keputusan BPH Minyak dan Gas no.4/P3JBT/BPH Migas/KOM/2022. Surat edaran tersebut berisi batasan dalam jumlah pengisian BBM jenis solar subsidi, rata-rata konsumsi bbm solar subsidi per hari adalah 40 liter untuk kendaraan pribadi roda empat, 60 liter untuk angkutan orang atau barang, dan untuk angkutan roda enam sebanyak 125 liter. Selain itu, pemerintah Provinsi Sumatera Barat membentuk satuan tugas pengawasan yang diterbitkan melalui Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 540- 376-2022  tentang  Pembentukan  Satuan  Tugas  Pengawasan  Penyediaan  dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu, Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan dan LPG 3 kg di Sumatera Barat. Satuan tugas pengawasan ini terdiri dari lima kelompok  yaitu  sebagai  Pengarah,  Pelaksana,  Sub  Satgas  Intelijen,  Sub  Satgas Penindakan, Satgas Pengawasan Terbuka.
Namun demikian, pendistribusian bbm jenis subsidi solar di Kota Padang terdapat permasalahan. Pertama, distribusi bbm solar subsidi di beberapa SPBU Kota Padang belum tepat sasaran. Masih adanya kendaraan yang tidak berhak atas penggunaan BBM subsidi jenis solar ikut menikmati dan mengonsumsi bbm jenis ini. Kendaraan yang antri di beberapa SPBU di Kota Padang adalah mobil angkutan barang dengan jumlah roda lebih dari enam, seperti truk pengangkut pasir, kelapa sawit, semen, batu bara, dan lainnya. Bahkan mobil Mitsubishi Pajero Sport, Toyota Innova Diesel turut mengantri dalam mendapatkan BBM solar bersubsidi. Yang mana seharusnya kendaraan tersebut tidak diperbolehkan membeli bahan bakar minyak bersubsidi.
Kedua, kasus penyelewengan bbm solar bersubsidi kerap terjadi di Kota Padang. Pada tahun 2022-2023 terdapat 7 kasus penangkapan penyelewengan bbm solar subsidi di Kota Padang yang ditangkap oleh Kepolisian Daerah (Polda) Provinsi Sumatera Barat dan Kepolisian Resor (Polresta) Kota Padang. Dilihat dari data pada tabel berikut :
Tabel 1. Jumlah Penangkapan Kasus Penyelewengan BBM Solar Subsididi Kota Padang Tahun 2022-2023 No Tanggal Perkara Kecamatan Ditangkap oleh 1 3 Januari 2022 Lubuk Begalung Polda 2 7 April 2022 Lubuk Begalung Polda 3 7 Juni 2022 Lubuk Kilangan Polda
Research Article                                                                                                                       e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523 4 7 Juni 2022 Lubuk Kilangan Polda 5 22 Desember 2022 Lubuk Bagalung Polresta 6 5 Januari 2023 Kuranji Polda 7 6 Juli 2023 Lubuk Begalung Polda
Ketiga,  kelangkaan  solar  bersubsidi  masih  kerap  terjadi  di  Kota  Padang,  masih banyaknya truk dan mobil yang mengantri di jalan selama berjam-jam di beberapa SPBU Kota Padang yang menimbulkan kemacetan lalu lintas. Adanya fenomena kelangkaan BBM solar  subsidi  membuat  terhambatnya  aktivitas  sektor produksi  pertanian,  perikanan,  dan industri,  serta  sektor  transportasi  masyarakat.  Untuk  itu  perlunya  pengawasan  dalam pendistribusian bbm jenis subsidi solar yang optimal di Kota Padang.
Penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “ Pengawasan Distribusi Bahan Bakar Minyak Subsidi Jenis Solar di Kota Padang ”. Menganalisis bagaimana pengawasan distribusi  bbm  subsidi  jenis  solar  dan  apa  yang  menjadi  faktor  penghambat  dalam pengawasan tersebut.

## METODE
Penelitian ini berjenis kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis untuk menganalisis pengawasan distribusi bbm solar subsidi di Kota Padang.  Para  informan  yang  terlibat  meliputi  Sekretariat  Daerah  Provinsi Sumatera Barat, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat,  Dinas  Perindistribusian  dan  Perdagangan  Provinsi  Sumatera  Barat, POLDA  Sumatera  Barat,  POLRESTA  Padang,  Pegawai  SPBU,  serta  Supir Truk. Data untuk penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi  dokumentasi  dari  berbagai  pihak  yang  terlibat  dalam  pengawasan distribusi bbm subsidi solar. Analisis data menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil
Undang - Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada pasal 14 ayat  3  mengatakan  bahwa  yang  berkaitan  dengan  pengelolaan  minyak  dan  gas  bumi merupakan kewenangan Pemerintah  Pusat. Sehingga pengawasan dan pembinaan Minyak dan    Gas      Bumi  di  wilayah  Provinsi  dan  Kabupaten/Kota  diatur  sesuai  dengan  Edaran Menteri   Energi  dan Sumber Daya Mineral No.10. E/06/DJM. S/2016 tanggal 4 Oktober 2016.  Urusan pemerintah daerah yang berkaitan dengan kegiatan minyak dan gas bumi didaerah  hanya  berupa  pemberian  Izin  Mendirikan  Bangunan  (IMB),  Izin  Lokasi,  Izin Gangguan (HO), dan lingkungan.
Meskipun  Pemerintah  Pusat  memiliki  peran  utama  dalam  pengaturan  dan pengawasan  BBM  bersubsidi,  Pemerintah  Daerah  turut  serta  dalam  pelaksanaan pengawasan minyak dan gas (migas). Menurut ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Presiden  No.191  tahun  2014  mengenai  Penyediaan,  Pendistribusian,  dan  Harga  Jual Eceran  Bahan  Bakar  Minyak,  disebutkan  dalam  pasal  21  ayat  3  dan  4  bahwa  Badan Pengatur berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap BBM JBT dan BBM Khusus
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                 DOI: 10.36526/js.v3i2.3569
Research Article                                                                                                                       e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
Penugasan,  dapat  bekerja  sama  dengan  instansi  terkait  serta  Pemerintah  Daerah. Koordinasi terkait kerja sama tersebut akan diatur oleh Menteri Dalam Negeri. Selain itu, Pemerintah  Daerah  memiliki  wewenang  dalam  memberikan  surat  rekomendasi  untuk pembelian  jenis  BBM  tertentu  berupa  Solar  subsidi  pada  transportasi  dan  usaha  jenis tertentu.
1. Pengawasan Distribusi Bahan Bakar Minyak Subsidi Jenis Solar di Kota Padang Menurut Stoner,  Freeman, dan  Gilbert  (2000)  dalam  Sule  dan  Saefullah  (2006), mengatakan “pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa semua kegiatan yang dilakukan sejalan dengan rencana yang telah ditetapkan”. Artinya pengawasan distribusi bbm subsidi jenis solar merupakan proses dalam memastikan bahwa pendistribusian bbm subsidi solar berjalan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
Pengawasan dilakukan untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah diterapkan berjalan baik atau tidak (Purba, S. 2022). Pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintah berjalan dengan baik dan efektif sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku (Sururama & Amalia, 2020). Adapun pengawasan distribusi bbm subsidi solar di Kota Padang, yaitu;
a. Pengendalian  Pendistribusian  Bahan  Bakar  Minyak  Solar  Subsidi  Dengan Menerbitkan Surat Edaran
Schemerhorn (2002) dalam Sule dan Saefullah (2006) mengatakan “dalam proses pengawasan, manajer harus menetapkan standar atau ukuran kinerja dalam setiap bidang yang ada pada perusahaan, agar semua dapat berjalan dengan semestinya dan manager berhak mengambil tindakan apabila terjadi penyimpangan didalam suatu ketetapan yang telah  ditentukan”.  Artinya  dalam  pengawasan  distribusi  bbm  subsidi  solar,  Pemerintah Daerah  menerbitkan  surat  edaran  sebagai  standar  dan  arahan  bagi  masyarakat.  Surat edaran  ini  digunakan  oleh  pemerintah  untuk  memberikan  panduan  kepada  masyarakat, petugas spbu dan dinas terkait mengenai ketentuan terkait distribusi BBM subsidi, termasuk batasan pembelian bbm subsidi solar, masyarakat yang berhak mengonsumsi bbm subsidi, dan aturan pembelian bbm subsidi.
Sejalan  dengan  pendapat  Atmosudirdjo  (1982)  dikutip  oleh  Sitorus,  M.  (2020) mengatakan "bentuk standar dalam pengawasan dapat pula bersifat administratif, yuridis atau teknis dan dapat bersifat sederhana atau kompleks, dapat bersifat norma-norma baik kualitatif dan kuantitatif berdasarkan pengalaman masa lampau dan sebagainya kemudian standar  juga  harus  dapat digunakan  dalam  organisasi".  Artinya,  standar  itu boleh  dalam bentuk  yuridis  seperti  kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  daerah  terkait pendistribusian bahan bakar minyak subsidi jenis solar (Sitorus, M. 2014).
Surat Edaran Pemerintah Daerah merupakan suatu bentuk komunikasi resmi dari pemerintah daerah yang ditujukan kepada instansi, lembaga, atau masyarakat di wilayah tertentu yang berisi informasi, petunjuk, arahan, atau kebijakan tertentu yang diterbitkan oleh otoritas  pemerintah  setempat.  Surat  edaran  ini  berfungsi  memberikan  informasi  terkait kebijakan baru, menanggapi situasi tertentu, hingga memberikan panduan operasional bagi pihak yang terlibat.
Pengawasan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai upaya untuk  memastikan  distribusi  bahan  bakar  minyak  solar  subsidi  yang  tepat  sasaran  yaitu
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                 DOI: 10.36526/js.v3i2.3569
Research Article                                                                                                                       e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
mengeluarkan  surat  edaran  nomor:  500/48/PEREK/-KE/2022  terkait  Pengendalian Pendistribusian  bbm  Solar  Bersubsidi  yang  memberikan  detail  lebih  lanjut  mengenai kelompok masyarakat yang memiliki kelayakan untuk menggunakan solar bersubsidi sesuai Peraturan Presiden No. 191 tahun 2014 yang  menjelaskan bahwa batas pembelian JBT Minyak Solar Bersubsidi di penyalur SPBU adalah sebagai berikut:
1) Kendaraan roda empat pribadi maksimal menggunakan 40 liter per hari.
2) Kendaraan  roda  empat  angkutan  umum  orang  atau  barang  maksimal menggunakan 60 liter per hari.
3) Kendaraan roda enam atau lebih angkutan umum orang atau barang maksimal menggunakan 125 liter per hari.
Selain  batas  pembelian,  edaran  ini  juga  mengatur  pembelian  BBM  solar  subsidi pada  jenis  kendaraan  tertentu  yaitu  kendaraan  yang  digunakan  untuk  keperluan  usaha mikro, usaha pertanian, usaha perikanan, transportasi khusus, serta layanan publik harus disertai dengan rekomendasi resmi yang dikeluarkan oleh dinas yang terkait. Pemerintah juga menetapkan aturan pembelian bbm solar subsidi menggunakan sistem barcode dari aplikasi mypertamina. Petugas SPBU melakukan pengecekan melalui aplikasi myPertamina dengan melakukan scan kode QR yang dimiliki supir. Lalu mengecek apakah data yang tertera di aplikasi myPertamina sesuai dengan kendaraan yang dikendarai oleh supir.
Selanjutnya, dalam menyikapi adanya kelangkaan dan keterbatasaan kouta bahan bakar  minyak  di  beberapa  SPBU  di  Kota  Padang  yang  terjadi  pada  tahun  2021-2022. Pemerintah  Daerah  Provinsi  Sumatera  Barat  juga  menerbitkan  surat  edaran  nomor 500/463/Perek-KE/2022 tentang Penetapan Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) Solar, Jenis Bahan  Bakar  Khusus  Penugasan  (JBKP)  Pertalite,  dan  LPG  Tabung  3  Kg Bersubsidi  di wilayah tersebut. Melalui surat edaran ini, Pemerintah  Deaerah Provinsi Sumatera Barat mengajukan permohonan kepada Pemerintah Pusat untuk meningkatkan jumlah kouta BBM di Sumatera Barat. Yang mana sebelumnya pada tahun 2022, SPBU mendapatkan jatah kuota sehari hanya 1.100 kiloliter. Dan pada tahun 2023, jatah SPBU naik menjadi 8.000 kiloliter perhari. Dengan tercukupinya kouta bbm solar subsidi di Kota Padang, saat ini sudah tidak adanya fenomena kelangkaan bbm subsidi solar maupun antrian panjang di beberapa SPBU Kota Padang.
Meskipun  Pemerintah  Daerah  sudah  melakukan  beberapa  upaya  dalam pengendalian distribusi bahan bakar minyak subsidi jenis solar yang tepat sasaran dengan menerbitkan surat edaran. Namun permasalahan dan penyelewengan bahan bakar minyak subsidi jenis solar masih kerap terjadi di Kota Padang. Dapat dilihat dari tabel dibawah ini.
Tabel 2. Jumlah Penangkapan Kasus Penyelewengan Bahan Bakar Minyak
Subsidi Solar di Sumatera Barat Januari 2024 No Tanggal Kecamatan Kabupaten/Kota Keterangan 1 10 Januari Koto Baru Damasraya Masih diproses 2 12 Januari Kamang Baru Sijunjung Masih diproses 3 22 Januari Bungus Teluk Kabung  Padang Masih diproses Sumber: Data Olahan Lapangan, 2024
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                 DOI: 10.36526/js.v3i2.3569
Research Article                                                                                                                       e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
Penerbitan surat edaran dinilai kurang efektif karena surat edaran hanya bersifat mengimbau  dan  mengajak  masyarakat  untuk  mematuhi  aturan  dan  kebijakan  yang  ada tanpa memberikan kewajiban atau sanksi yang mengikat. Sesuai dengan pendapat Robbins dan  Coulter  (2019)  mengatakan  bahwa “ standar  harus  jelas,  tepat  dan  dapat  terukur termasuk dalam batas waktunya, sehingga mudah dikomunikasikan dan diterjemahkan atau dilaksanakan  oleh  para pelaksana ” .  Artinya  standar  yang  ditetapkan  dalam pengawasan harus jelas dan terukur agar proses pengawasan dapat dilakukan dengan efektif. Namun, dalam upaya pengawasan dan pengendalian distribusi bahan bakar minyak subsidi di Kota Padang hanya berpatokan pada surat edaran sehingga perlunya regulasi yang jelas dan mengikat.
b. Membentuk satuan Tugas Pengawasan Sejalan dengan pendapat Dwipayana dan Eko (2003) dikutip oleh Herdiana (2020), menyatakan bahwa “ dalam konsep governance posisi pemerintah bukan merupakan agen tunggal melainkan adanya pihak lain seperti unsur swasta dan masyarakat yang sama-sama memiliki hak untuk terlibat dan berpartisipasi. Proses pengawasan tidak lagi cukup dilakukan oleh  unsur  internal  pemerintah  melainkan  perlu  koordinasi  dengan  pihak  lainnya  guna memastikan kegiatan atau program yang dilaksanakan tersebut sesuai dengan tujuan yang telah  ditetapkan  di  awal ”. Pengawasan perlu  dilakukan oleh  beberapa  organisasi  secara bersamaan dengan dasar kesepahaman dan kerjasama antara berbagai pihak, sehingga menciptakan  sinergi  dalam  pengawasan  untuk  mencapai  hasil  yang  efektif  dan  efisien. Untuk itu, Provinsi Sumatera Barat membentuk Satuan Tugas Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian  Jenis Bahan  Bakar Minyak Tertentu, Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan  dan  LPG  3  KG  di  Provinsi  Sumatera  Barat  sebagai  bentuk  kolaborasi  lintas sektor.  Berdasarkan  surat  keputusan  Gubernur  no:540-376-2022,  satuan  tugas pengawasan terbagi menjadi 5 tim, yaitu
1) Pengarah,  yang  bertugas  memberikan  arahan  kepada  satuan  tugas  dan mengadakan pertemuan anggota. Terdiri dari Gubernur Sumatera Barat, Wakil Gubernur,  Kapolda  Sumatera  Barat,  DANREM  032/Wira  Braja,  KOMANDAN LANTAMAL  II  Padang,  KAJATI  Sumatera  Barat,  DANLANUD  St.  Syahril,
KABINDA Sumatera Barat 2) Pelaksana,  bertugas  melakukan  koordinasi  pelaksaan  pengawasan, pemantauan  dan  penyidikan,  mengadakan  pertemuan,  memonitor  kemajuan pelaksanaan tugas, melakukan pengecekan ke lapangan dan melaporkan hasil kepada tim pengarah. Terdiri dari Sekretaris Daerah, Dinas Energi Sumber Daya Mineral,  Dinas  Perindustribusian  dan  Perdagangan,  Dinas  Perhubungan, BAPENDA, Polda, KASREM 032/ Wirabraja, Sekretariat Daerah.
3) Sub Satgas Intelijen, bertugas melaksanakan pengintaian, adaptasi, koordinasi dengan satgas pembrantasan mafia bbm dan komunitas intelijen, membentuk dan mengendalikan jejaring agen, melakukan pendeteksian dan melaksanakan pemetaan. Terdiri dari Polda, Kesbangpol, TNI, dan Binda.
4) Sub  Satgas  Penindakan,  bertugas  berkoordinasi  dengan  sub  satgas  intelijen, melaksanakan penangkapan dan penindakan terhadap pelaku penyalahgunaan bbm, melakukan asistensi dan supervise, menyiapkan administrasi penindakan, dan  melaporkan  hasil  pelaksanaan  kepada  ketua  satgas.  Terdiri  dari  Polda,
Kajati, Satpol PP, Sekretariat Daerah, Detasemen Polisi Militer, dan TNI.
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                 DOI: 10.36526/js.v3i2.3569
Research Article                                                                                                                       e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
5) Satgas  pengawasan  terbuka,  bertugas  melakukan  sosialisasi,  kampanye, penyuluhan, menggali infromasi dan membentuk tim posko masyarakat peduli.
Terdiri  dari Polda,  TNI,  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan,  Dinas  Pemberdayaan Masyarakat  dan  Desa,  Dinas  Energi  Sumber  Daya  Mineral,  Dinas Perindustribusian  dan  Perdagangan,  Dinas  Perhubungan,  Satpol  PP,
BAPENDA, Pertamina.
Sesuai  dengan  pendapat  Choirul  Saleh  (2020) yang  mengatakan  “ adanya  kerja sama secara intensif dari dari dua orang/lembaga atau lebih untuk saling memahami dan menyadari perlunya kerja sama sebagai upaya atau strategi bersama dalam menghadapi sesuatu yang penting. Terjadinya kerja sama antara dua orang ataupun institusi atau lebih yang saling memahami permasalahan masing-masing secara bersama-sama dan berusaha untuk saling membantu memecahkan permasalahan masing-masing secara bersama-sama pula ”. Koordinasi lintas  sektor ini penting untuk menjaga integritas  dalam  distribusi BBM solar subsidi, mencegah penyalahgunaan subsidi, dan memastikan bahwa BBM disalurkan dengan  efisien  dan  sesuai  dengan  kebijakan  yang  ditetapkan  pemerintah.  Sinergi  antar instansi dan partisipasi aktif dari semua pihak terlibat sangat diperlukan untuk mencapai pengawasan yang efektif.
Namun,  pengawasan  distribusi  bahan  bakar  minyak  subsidi  jenis  solar  melalui satuan tugas pengawasan belum berjalan secara maksimal. Sampai saat ini Satuan Tugas Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu, Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan dan LPG 3 KG di Provinsi Sumatera Barat hanya melakukan rapat koordinasi mengenai rencana kerja dan strategi untuk menjalankan tugas dan fungsi. Yang mana pada tahun 2022 melakukan 1 kali rapat koordinasi dan 2 kali rapat koordinasi  pada  tahun  2023.  Namun,  sampai  saat  ini  satuan  tugas  belum  melakukan penindakan  langsung  ke  lapangan.  Salah  satu  alasan  belum  bergeraknya  satuan  tugas tersebut dikarenakan belum adanya permasalahan atau persoalan yang bergejolak terjadi di Kota Padang.
Selain itu, dalam pengawasan dan pencegahan terhadap penyalahgunaan bahan bakar  minyak  subsidi  jenis  solar  hanya  dilakukan  oleh  pihak  kepolisian  belum  adanya koordinasi dan kerjasama dengan dinas terkait maupun satuan tugas pengawas yang telah dibentuk untuk melakukan penindakan dan pengawasan secara langsung di lapangan.
Robert  J.  Mockler  (1972) dalam  Amruddin,  dkk  (2022:222),  mengatakan  “dalam proses  pengawasan  perlunya  membandingkan  kegiatan  nyata  dengan  standar  yang ditetapkan  sebelumnya  dan  mengukur  penyimpangan-penyimpangan  serta  mengambil tindakan  koreksi  yang  diperlukan”. Sejalan  dengan  itu,  Handoko  (2015)  mengatakan “p enetapan  standar  sia  -  sia  bila  tidak  disertai  dengan  berbagai  cara  untuk  mengukur pelaksanaan  kegiatan  nyata ” .  Oleh  karena  itu,  dalam  pengawasan  perlu  menentukan pengukuran  untuk  memastikan  bahwa  pelaksanaan  sesuai  dengan  standar  yang  telah ditetapkan.  Meskipun  Pemerintah  Daerah  sudah  melakukan  upaya  dengan  membentuk satuan tugas pengawasan untuk pengendalian distribusi bahan bakar minyak, namun belum adanya  pelaksanaan  kegiatan  nyata  seperti  melaksanakan  penindakan  langsung  ke lapangan maka penetapan dan pembentukan satuan tugas ini akan sia sia.
c. Melakukan Pemantauan dan Penyuluhan
Merujuk  pada  pendapat  Muslim  (2020)  yang  mengatakan  bahwa  dalam  konteks pengawasan,  pemerintah  memiliki  tanggungjawab  dalam  melakukan  pengawasan  dan
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                 DOI: 10.36526/js.v3i2.3569
Research Article                                                                                                                       e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
kepastian hukum terhadap ketersediaan suatu barang, harga, serta tepat sasaran terhadap pendistribusian  bahan  bakar  minyak  subsidi.  Dalam  hal  ini,  Pemerintah  daerah  dapat memberikan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat Kota Padang mengenai kebijakan dan penggunaan BBM  solar  subsidi.  Ini  termasuk  memberikan  informasi  tentang  syarat- syarat  penerima  bbm  subsidi,  penggunaan  yang  benar,  dan  manfaatnya.  Pemerintah Provinsi  Sumatera  Barat  melakukan  penyuluhan  kepada  masyarakat  di  kota  Padang mengenai  aturan  penggunaan  bahan  bakar  minyak  solar  bersubsidi.  Penyuluhan  ini dilakukan  oleh  dinas  terkait  yang  mana  juga  turut  mengajak  Kepolisian  Daerah  (Polda) sebagai  narasumber  untuk  penyuluhan  mengenai  hukum  dan  sanksi  terhadap  tindakan penyelewengan bbm subsidi solar. Selain itu, penyuluhan juga dilakukan dengan memasang spanduk mengenai aturan dalam pengisian bahan bakar minyak di beberapa spbu di kota Padang.
Selanjutnya,  m enurut  Siagian  (2005),  “Mengawasi  berarti  pengamatan  dan pemantauan  dengan  berbagai  metode,  seperti  melalui  observasi  langsung  kegiatan operasional di lapangan, membaca laporan, dan mengguna kan cara lainnya saat kegiatan operasional  sedang  berlangsung.  Tujuannya  adalah  untuk  mengetahui  apakah  terdapat penyimpangan yang disengaja atau tidak dari rencana dan program yang telah ditetapkan sebelumnya”.  Dalam  pendistribusian  bbm  solar  subsidi  yang  tepat  sasaran  pengukuran dilakukan dengan melakukan pemantauan agar pendistribusian bbm subsidi dapat berjalan sesuai dengan kebijakan yang ada. Pemantauan secara langsung di lapangan dilakukan oleh Kepolisian Daerah (Polda) Provinsi Sumatera Barat dan Kepolisian Resor (Polresta) Kota  Padang.  Selain  itu,  pengelola  SPBU  juga  melakukan  pemantauan  secara  terus menurus terhadap pendistribusian bahan bakar minyak subsidi ke masyarakat di SPBU. Sesuai dengan pendapat Stephen P. Robins & Mary Coulter (1999) dalam Effendi
(2014),  “pengawasan  sebagai  proses  memantau  kegiatan -kegiatan  untuk  memastikan bahwa  kegiatan-kegiatan  itu  diselesaikan  sebagaimana  telah  direncanakan  dan  proses mengoreksi setiap penyimpangan yang berarti”. Pemantauan yang dilakukan oleh kepolisian untuk  distribusi  bbm  solar  subsidi  berjalan  sesuai  dengan  aturan  hukum  yang  berlaku, melihat apakah ada kecurangan yang terjadi. Sama halnya yang dilakukan oleh pengelola SPBU juga bertanggungjawab dalam pemantau penyaluran bbm solar subsidi. Pengelola spbu melakukan pemantauan dengan melihat masyarakat yang mengantri di SPBU yang ingin membeli bbm subsidi solar dan memeriksa apakah masyarakat sudah mengikuti aturan pembelian  bbm  solar  subsidi.  Pemantauan  yang  dilakukan  pengelola  SPBU  dapat membantu  mencegah  penyalahgunaan  subsidi  oleh  pihak-pihak  yang  tidak  memenuhi syarat atau melakukan praktik ilegal. Dengan memantau distribusi dan penggunaan BBM secara teratur, dapat lebih mudah mendeteksi dan mencegah adanya penyalahgunaan.
Dalam  mewujudkan  distribusi  bbm  solar  bersubsidi  yang  tepat  sasaran  di  Kota Padang,  tentu  perlunya  dilakukan  pemantauan  secara  berkala.  Pemantauan  terhadap distribusi  bahan  bakar  minyak  solar  subsidi  di  Kota  Padang  dilakukan  oleh  Kepolisian Daerah  (Polda)  Provinsi  Sumatera  Barat,  Kepolisian  Resor  (Polresta)  Kota  Padang  dan Pengelola SPBU. Polda Sumatera Barat melakukan pemantauan dan penyelidikan terhadap laporan  yang  masuk  baik  dari  dinas,  pertamina,  masyarakat  maupun  laporan  hasil  dari pemantauan yang dilakukan oleh Polda Sumatera Barat itu sendiri. Dari laporan yang masuk tersebut, Polda Sumatera Barat akan melakukan penyelidikan dan pemantauan yang pada umumnya pelaku tertangkap saat sedang mengisi, membawa, mengoplos, ataupun sedang menyalin  BBM  subsidi  jenis  solar  dari  SPBU.  Sedangkan  Polresta  Padang  melakukan
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                 DOI: 10.36526/js.v3i2.3569
Research Article                                                                                                                       e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
pemantauan  terhadap  kelancaraan  distribusi  bbm  solar  subsidi  di  beberapa  SPBU  Kota Padang, melihat apakah ada kecurangan yang terjadi. Selain itu juga memantau ke tempat yang  dicurigai  terjadinya  penyelewengan  bahan  bakar  minyak  solar  subsidi.  Begitupun pengelola SPBU turut bertanggungjawab dalam pemantau penyaluran bbm solar subsidi. Pemantauan yang dilakukan pengelola SPBU dapat membantu mencegah penyalahgunaan subsidi oleh pihak-pihak yang tidak memenuhi syarat atau melakukan praktik ilegal.
Sondang P. Siagian (2005) mengatakan “ pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan  seluruh  organisasi  untuk  menjamin  agar  supaya  semua  pekerjaan  yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah dikehendaki ” . Namun, pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah belum berjalan secara optimal. Hal ini dikarenakan belum  adanya  pengamatan  dan  pemantauan  secara  langsung  yang  dilakukan  oleh pemerintah daerah terhadap distribusi bahan bakar minyak subsidi jenis solar. Pemantauan langsung  merupakan  tindakan  yang  perlu  dilakukan  agar  penyimpangan-penyimpangan terhadap  rencana  yang  terjadi  dapat  diidentifikasi  dan  diperbaiki.  Namun,  Pemerintah Provinsi  maupun  Pemerintah  Kota  sampai  saat  ini  belum  melakukan  pengawasan, penindakan  ataupun  penanganan  lanjutan  mengenai  masalah  yang  terjadi  mengenai distribusi  bbm  solar  subsidi  di  Kota  Padang.  Penindakan  hanya  dilakukan  oleh  pihak Kepolisian  yang  mana  seharusnya  dinas  terkait  juga  ikut  serta  dalam  melakukan pengawasan dan penindakan terhadap masalah distribusi bahan bbm solar subsidi.
2. Faktor Penghambat Pengawasan distribusi bahan bakar minyak subsidi jenis solar di kota Padang.
Kurangnya  optimal  pengawasan  distribusi  bbm  solar  subsidi  ini  disebabkan  oleh  tidak adanya  regulasi  yang  jelas  terkait  wewenang  Pemerintah  Daerah  Provinsi  dan  Kabupaten/Kota dalam  melakukan  pengawasan  distribusi  bahan  bakar  minyak  subsidi.  Adanya  keterbatasan wewenang ini membuat pemerintah daerah tidak dapat bergerak secara maksimal dalam melakukan pengawasan  distribusi  bbm  solar  subsidi  di  Kota  Padang.  Tidak  adanya  regulasi  yang  jelas  ini mengakibatkan  melemahnya  peran  pemerintah  daerah  dalam  melakukan  pengawasan  distribusi bbm  solar  subsidi.  Pemerintah  daerah  tidak  memiliki  pedoman  hukum  dalam  melakukan pengawasan sehingga ketika terjadi persoalan atau penyimpangan pada distribusi bbm solar subsidi pemerintah daerah tidak dapat berbuat banyak untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.
Selain itu, kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarkat dalam pengawasan distribusi bahan bakar minyak subsidi jenis solar yang tepat sasaran. Dapat dinilai dari tidak adanya laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan penyelewengan bahan bakar minyak subsidi jenis solar di  Kota  Padang  yang  mana  menjadi  salah  satu  faktor  penghambat  pemerintah  daerah  untuk melakukan  penindakan  dan  pengawasan  secara  langsung  dilapangan.  Pemerintah  daerah  tidak melakukan pengawasan secara langsung jika tidak adanya laporan atau informasi dari masyarakat. Selain itu, masih kurangnya kesadaran masyarakat terkait jual beli bahan bakar minyak subsidi jenis solar secara eceran di tepi jalan. Masih banyaknya masyarakat yang memperjualbelkan bahan bakar minyak subsidi jenis solar secara eceran di Kota Padang yang mana dapat mengakibatkan kerugian bagi pemerintah dan perusahaan BBM yang sah dan dapat beresiko bahaya terhadap lingkungan. Ini  menjadi  kendala  bagi  pemerintah  daerah  dalam  mewujudkan  distribusi  bahan  bakar  minyak subsidi jenis solar yang tepat sasaran. Sehingga perlunya partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk memperjualbelikan bbm subsidi jenis solar sesuai kebijakan yang berlaku.
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                 DOI: 10.36526/js.v3i2.3569
Research Article                                                                                                                       e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523

## PENUTUP
Berdasarkan uraian dari penjelasan diatas, mengenai pengawasan distribusi bbm solar subsidi di Kota Padang dapat diambil kesimpulan bahwa;
1. Pengawasan terhadap distribusi bbm solar subsidi dilakukan dengan menerbitkan surat edaran,  membentuk  satuan  tugas  pengawasan,  dan  melakukan  pemantauan  dan penyuluhan. Namun demikian pengawasan distribusi bbm solar subsidi di Kota Padang belum  berjalan  secara  optimal  karena  masih  adanya  beberapa  permasalahan  yaitu masih terjadinya kasus penyelewengan bbm subsidi jenis solar di Kota Padang, satuan tugas pengawasan dan koordinasi antar sektor belum berjalan secara maksimal, dan tidak  adanya  pemantauan  secara  langsung  di  lapangan  yang  dilakukan  oleh Pemerintah Daerah.
2. Faktor penghambat yang mempengaruhi pengawasan distribusi bbm solar subsidi di Kota  Padang  yaitu  pertama,  tidak  adanya  regulasi  yang  jelas  terkait  wewenang Pemerintah  Daerah  tingkat  Provinsi  maupun  Kabupaten/Kota  dalam  melakukan pengawasan distribusi bahan bakar minyak subsidi. Kedua, kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan distribusi bbm solar subsidi di Kota Padang.

## DAFTAR PUSTAKA
Amruddin, dkk. 2022. Pengantar Manajemen (Konsep Dan Pendekatan Teoretis). Bandung: Media Sains Indonesia
Balke, N. S., Plante, M., & Yucel, M. (2015). Fuel subsidies, the oil market and the world economy. The Energy Journal, 36(1_suppl), 99-128. Saleh,  Choirul.  (2020).  Konsep,  Pengertian,  dan  Tujuan  Kolaborasi. Pustaka  Universitas Terbuka , vol 1. https://pustaka.ut.ac.id/
Effendi, Usman. 2014. Asas Manajemen. Jakarta: Rajawali Pers Herdiana,  D.  (2020).  Pengawasan  kolaboratif  dalam  pelaksanaan  kebijakan  bantuan  sosial terdampak covid-19. Jdp (jurnal dinamika pemerintahan) , 3 (2), 85-99.
Iswandir,  I.  (2021).  Dasar-Dasar  Proses  Pengawasan  Dalam  Organisasi. JSI  (Jurnal  sistem Informasi) Universitas Suryadarma , 1 (1).
Mohamad Taghvaee, V., Nodehi, M., Assari Arani, A., Rishehri, M., Nodehi, S. E., & Khodaparast Shirazi, J. (2023). Fossil fuel price policy and sustainability: energy, environment, health and economy. International Journal of Energy Sector Management, 17(2), 371-409.
Pemerintah (2014). Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pemerintah (2014). Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.
Pemerintah  (2022). Surat  Edaran  Provinsi  Sumatera  Barat  no:  500/48/PEREK/-KE/2022  tentang pengendalian pendistribusian JBT jenis solar bersubsidi
Plante, M. (2014). The long-run macroeconomic impacts of fuel subsidies. Journal of Development Economics, 107, 129-143.
Robbins and Coulter. 2019. Manajemen Edisi Kesepuluh. Jakarta: penerbit Erlangga
Siagian P. Sondang. 2005. Fungsi-fungsi Manajerial. Cetakan pertama edisi revisi. Jakarta: Bumi
Aksara.
Sururama, R., & Amalia, R. 2020. Pengawasan Pemerintah. Bandung: Cendekia Pers. Sule, E. T., & Saefullah, K. 2006. Pengantar Manajemen. Jakarta: Kencana